PENGARUH AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)
1 Bayu Dharmaraga Alkahfi , 2 Taufiq Taufiq, 3 Inten Meutia
123 Universitas Sriwijaya Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang bayudharma17@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  akuntansi  zakat  terhadap akuntabilitas  publik  BAZNAS  dan  LAZ  yang  berada  di  Provinsi  Sumatera  Selatan dengan  metodologi  yang  digunakan  adalah  deskriptif  menggunakan  kuisioner. Sedangkan  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  sederhana. Sehingga  dari  kajian  ini  dapat  diketahui  bahwa  akuntansi  zakat  berpengaruh  terhadap akuntabilitas BAZNAS dan LAZ di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 73,9%, kemudian berdasarkan  hasil  kajian  diketahui  kecenderungan  akuntansi  zakat  yang  dilaksanakan oleh lembaga zakat di Provinsi Sumatera Selatan memiliki kriteria kurang baik sebanyak 3 lembaga atau 10%, 2 lembaga kriteria cukup baik, 5 lembaga dengan kriteria baik dan dengan kriteria sangat baik sebesar 66,6% atau sebanyak 20 lembaga amil zakat.
Kata Kunci : Akuntansi Zakat, Akuntabilitas Publik, Lembaga Amil Zakat

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  zakat  accounting  on  public accountability  of  BAZNAS  and  LAZ  in  South  Sumatra  Province  with  the  methodology used was descriptive using a questionnaire. While the data analysis used is simple linear regression  analysis.  So  from  this  study  it  can  be  seen  that  the  accounting  for  zakat influences the accountability of BAZNAS and LAZ in South Sumatra Province by 73.9%, then  based  on  the  results  of  the  study  it is  known  that  the  tendency  of  zakat  accounting carried out by zakat institutions in South Sumatra Province has unfavorable criteria of 3 institutions or 10%, 2 institutions are quite good criteria, 5 institutions with good criteria and with very good criteria are 66.6% or as many as 20 amil zakat institutions.
Keywords: Zakat Accounting, Public Accountability, Amil Zakat Institutions

## I. Pendahuluan
Provinsi Sumatera Selatan
merupakan  provinsi  terluas  di  pulau Sumatera, yang luasnya mencapai 91.592,43  km 2 .  Luas  wilayah  yang  besar berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk,  setidaknya  terdapat  8.506.239 jiwa  penduduk  yang  tersebar  pada  tujuh
belas  kabupaten  kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan. Penduduk Sumatera Selatan mayoritas menganut agama Islam, berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (2018) menerangkan sebesar 96,25% penduduk  Sumatera Selatan adalah muslim atau  sebanyak  8.188.045  jiwa  menganut agama Islam.
Besarnya  jumlah  penduduk  muslim membuat  potensi  perkembangan  ekonomi Islam  menjanjikan  di  Sumatera  Selatan, selain  tumbuh  suburnya  bank-bank  syariah non riba, potensi zakat di Sumatera Selatan juga  sangat  menjanjikan.  Dilansir  dari laman  sumsel.tribunnews.com  (Maret  7, 2017)  potensi  zakat  provinsi  Sumatera Selatan  mencapai  2,3  triliun  rupiah.  Meski memiliki potensi zakat yang besar, menurut Forum  Zakat  Wilayah  (Fozwil)  Sumatera Selatan  pencapaian  total  zakat  hanya sekitar 50 miliar rupiah atau hanya 2% dari potensi zakat.
Jumlah  penduduk  muslim  yang besar di Provinsi Sumatera Selatan berbanding  lurus  dengan  jumlah  muzzaki yang menunaikan zakat, setidaknya terdapat  2.544  orang  di Kota  Palembang,
Lahat  2.321  orang,  OKU  Timur,  Muara Enim dan Musi Banyuasin masing 872, 747 orang dan 783 orang yang terdaftar sebagai muzzaki pada tahun 2015. Jumlah muzzaki ini  setiap  tahunnya  terus  mengalami  trend meningkat, dapat dilihat pada gambar 1.1 di atas  bahwa  pada  tahun  2017  jumlah muzzaki  mengalami  peningkatan  baik  di Kota  Palembang,  Lahat  maupun  Muara Enim,  dimana  mengalami  peningkatan sebesar  13,61%  atau  sebesar  510  orang untuk Kota Palembang, 548 orang Kabupaten  Lahat  dan  176  orang  untuk Muara Enim atau sebesar 20,8%. Peningkatan  jumlah  muzzaki  juga  kembali terjadi  pada  tahun  2019  untuk  Kota Palembang  sendiri  mengalami  peningkatan sebanyak  696  orang  dari  tahun  2018  ke 2019  atau  sebanyak  16,35%,  hal  ini menurut Alkahfi dipengaruhi faktor semakin  sadarnya  umat  muslim  akan
pentingnya  menunaikan  zakat  (Alkahfi, 2018).
Pada  tahun  2017  Baznas  Sumsel melalui  laman  republik.co.id  menerangkan bahwa  terdapat  lima  daerah  penghimpun dana  zakat  terbesar  di  Sumatera  Selatan, yaitu  Kota  Prabumulih  sebesar  Rp  3,2 miliar,  Kabupaten  Lahat  Rp  3,072  miliar disusul oleh OKU Timur, Pagar Alam, dan Palembang  dengan  nilai  zakat  Rp  1,8 miliar,  Rp  1,6  miliar  dan  Rp  1,3  miliar (republika.co.id  april  3,  2017).  Potensi zakat  yang  besar  Baznas  Sumsel  melalui Baznas  kabupaten  kota  pun  sering  kali mendapat  penghargaan,  contohnya  pada tahun  2016  Baznas  Kota  Prabumulih meraih  rekor  muri  dari  Museum  Rekor Indonesia  untuk  pembangunan  337  unit rumah  baru  bagi  warga  fakir  dan  miskin melalui  dana  zakat  dan  infaq  tanpa  Dana APBD Kota Prabumulih  (tribunnews.com), selain  itu  terdapat  juga  program  Sumsel cerdas,  Sumsel  peduli,  Sumsel  sehat, Sumsel  taqwa  dan  Sumsel  makmur  dari Baznas Provinsi Sumatera Selatan (Alkahfi, 2018). Tidak hanya Baznas  Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya pun memiliki kontribusi  yang  luar  biasa  dalam  pem- bangunan  di  bidang  ekonomi,  pendidikan maupun sosial, seperti   program beasiswa, pembangunan  puskesmas  oleh  dompet duafa (sumselupdate.com). Besarnya manfaat zakat sudah selayaknya pemerintah
melalui  Baznas  maupun  LAZ  di  Provinsi Sumatera  Selatan  lebih  serius  dalam mengelolah  dana  zakat.  Potensi  zakat  di Sumatera  Selatan  yang  mencapai  Rp  3,2 triliun  seharusnya  dapat  dimaksimalkan agar  tujuan  mulia  zakat  dapat  terpenuhi, yaitu peretasan kemiskinan (Abdullah, Mat Derus, & Al-Malkawi, 2015).
Badan  Amil  Zakat  Nasional  adalah badan  resmi  yang  dibentuk  pemerintah berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  nomor 08  Tahun  2001  untuk  menghimpun  dan menyalurkan  dana  zakat  baik  tingkat nasional,  provinsi  dan  kota  (baznas.go.id). Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolan  Zakat  dan didukung  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14 Tahun  2014  menerangkan  bahwa  dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan  zakat  Baznas  dibantu  oleh lembaga  amil  zakat  (LAZ)  dan  saling terintegrasi satu sama lain.
Sebagai badan yang mengelola dana publik  sudah  selayaknya  Baznas  dan lembaga  zakat  memiliki  tuntutan  untuk mewujudkan  akuntabilitas.  Akuntabilitas adalah  hubungan  antara  agen  untuk menunjukkan  kinerja  kepada  pihak  yang memberikan  amanah  (Akbar,  Pilcher,  & Perrin,  2012),  sedangkan  menurut  Hughes akuntabilitas  ialah  mereka  yang  bertindak atas  nama  orang  atau  kelompok  lain, melaporkan  kembali  kepada  orang  atau
kelompok  itu,  atau  bertanggung  jawab kepada  mereka  dengan  cara  tertentu (Hughes, 2003).
Dana  zakat  yang  dikelola  Baznas dan  lembaga  zakat  merupakan  dana  umat, oleh  sebab  itu  yang  dibutuhkan  lebih  dari akuntablitas  biasa,  yaitu  akuntabilitas publik.  Menurut    Mardiasmo  akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban dari pemegang amanah ( agent ) untuk mempertanggung-jawabkan, melaporkan dan  menyajikan  serta  mengungkapkan semua  kegiatan  yang  dilakukannya  kepada pihak yang memberikan amanah ( principal ) dan secara langsung maupun tidak langsung  memiliki  hak  serta  kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo,  2004).    Sedangkan  menurut Yusrianti  dan  Safitri  akuntabilitas  publik adalah perwujudan kewajiban unit organisasi  atau  seseorang  memberikan informasi  atas  kinerja  pemerintah  kepada pihak  yang  berkepentingan  (Yusrianti  & Safitri, 2015)
Berdasarkan  survei Public  Interest Research  and  Advocacy  Centre (PIRAC) pada  tahun  2007  menjelaskan  penyebab utama terjadinya penurunan jumlah penyaluran  zakat  dari  muzakki  ke  lembaga zakat  disebabkan  oleh  ketidakpercayaan muzakki (PIRAC, 2007), sedangkan menurut  Rahman  faktor  lain  yang  menjadi penyebab  penurunan  penerimaan  zakat adalah  rendahnya  kesadaran  masyakarat
yang  belum  memahami  kewajiban  zakat dan  kurang  kerpercayaan  ( trust )  muzakki terhadap  amil  serta    kebiasaan  membayar zakat  secara  langsung,  namun  yang terpenting  yaitu kepercayaan, jika muzakki telah mempercayai amil, sosialisasi tentang kewajiban zakat akan mempermudah masyarakat  memahami  kewajiban  berzakat dan  akan  menarik  muzakki  membayar zakat melalui badan amil (Rahman, 2015).
Mendapatkan kepercayaan dari muzzaki  adalah  hal  yang  sangat  penting dilakukan  oleh  lembaga  zakat.  Menurut Adnan  lembaga  zakat  harus  memberikan kepercayaan  dengan  cara  menjauhkan  diri dari  tindakan  kejahatan  korupsi  seiring dengan  memastikan  transparansi  dalam pengelolaan zakat (Adnan, 2015). Transparasi  pengelolaan  menurut  Hidayat, Rohaeni dan Zanatun dapat dicapai dengan pelaporan  yang  baik  sesuai  dengan  PSAK No.  109  Tahun  2010,  sehingga  PSAK  109 menjadi point penting dalam perkembangan transparansi  pelaporan  keuangan  lembaga zakat (Hidayat, Rohaeni, & Zanatun, 2018). Selain  itu  sistem  akuntansi  yang  sesuai dengan  PSAK  109  akan  menjadi  faktor peningkat  kepercayaan  muzzaki  dalam pengelolaan  zakat  sebagai  pemberdayaan ekonomi  umat  Islam,  sehingga  penyaluran zakat  yang  efektif  dan  tepat  guna,  akan dapat terwujud (Roziq, 2017).
Kenyataanya  lembaga  amil  zakat telah melaksanakan akuntansi zakat, namun
belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK Nomor  109.  Contohnya  pada  Lazisnu Kabupaten  Kudus  maupun  Baznas  Kota Bitung yang dalam pelaporan akuntansinya hanya mengacu pada kebutuhan dan arahan atasan  (Elvinda,  2016),  kemudian  hasil penelitian  Roziq  menemukan  bahwa  dari lima  lembaga  zakat  di  Kabupaten  Jember hanya  ada  satu  lembaga  yang  menerapkan PSAK  Nomor  109  (Roziq,  2017).  Untuk menumbuhkan  motivasi  dalam  menyusun laporan  akuntansi  yang  sesuai  PSAK Nomor  109  penulis  akan  melihat  pengaruh akuntansi  zakat  terhadap  akuntabilitas publik  lembaga  zakat,  yang  nantinya  akan berbanding  lurus  dengan  kepercayaan muzzaki  terhadap  lembaga  zakat,  sehingga pengumpulan dana zakat dapat di optimalkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Akuntansi  Zakat  terhadap  Akuntabilitas Publik  Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ) di Provinsi Sumatera Selatan”.
II. Pembahasan A.  Landasan Teori
Akuntansi zakat ialah proses recognition atau  pengakuan  kepemilikan serta meansurement berupa  pengukuran nilai  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  muzakki guna  menentukan  nisab  zakat  kekayaan muzakki  dalam  rangka  perhitungan  zakat
yang bersangkutan (Mursyidi, 2003). Sedangkan  menurut  Adnan  Akuntansi Zakat  adalah  pencatatan  dan  penyajian pengumpulan  dan  pendistribusian  dana zakat  sesuai  dengan  PSAK  Nomor  109 (Adnan,  2015).  PSAK  Nomor  109  tentang akuntansi  zakat  dan  infaq  /  sedekah bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan transaksi  zakat  dan  infaq/sedekah  (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).
Akuntabilitas  atau  dalam  bahasa inggris accountability , secara harfiah diartikan  dapat  dipertanggungjawabkan dalam  kata  sifat  disebut accountable . Akuntabilitas adalah hubungan antara agen untuk  menunjukkan  kinerja  kepada  pihak yang  memberikan  amanah  (Akbar  et  al., 2012).  Menurut  Ramdhani  akuntabilitas adalah  tanggungjawab  dari  amanah  yang melekat  pada  suatu  lembaga  (Keutamaan, Dan,  &  Publik,  2018),  sedangkan  menurut Hughes  akuntabilitas  ialah  mereka  yang bertindak  atas  nama  orang  atau  kelompok lain,  melaporkan  kembali  kepada  orang atau kelompok itu, atau bertanggung jawab kepada  mereka  dengan  cara  tertentu (Hughes, 2003).
Mardiasmo,  Turner  and  Hulme menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  terdiri dari  dua  jenis,  yaitu  akuntabilitas  vertikal dan  akuntabilitas  horizontal  (Mardiasmo, 2004;  Turner  &  Hulme,  1997),  Menurut
Meutia  akuntabilitas  horizontal  merupakan akuntabilitas  yang  diberikan  kepada  tiga pihak  yaitu direct  stakeholders , indirect stakeholders dan alam, sedangkan akuntabilitas  vertikal  ialah  akuntabilitas yang  ditujukan  hanya  kepada  Allah  SWT (Meutia, 2010).
Menurut Mahmudi dan Rasul Akuntabilitas  Publik  terdiri  atas  beberapa aspek  dimensi  yang  harus  dipenuhi  oleh organisasi-organisasi  sektor  publik  antara lain  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran ( accountability  for  probity  and  legality ), akuntabilitas manajerial ( managerial accountability ), akuntansi program ( program  accountability ),  Akuntabilitas kebijakan  ( policy  accountability )  dan Akuntabilitas finansial ( financial accountability )  (Mahmudi,  2013;  Rasul, 2003).
Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu, dengan maksud  untuk  memberikan  bukti  empiris mengenai pengaruh akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik lembaga amil zakat.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dan penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, karena melalui sebuah  proses  yang  membangun  hipotesis dan  menguji  secara  empirik  hipotesis  yang dibangun  (Ferdinand,  2014).  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  primer,  data primer  merupakan  data  penelitian  yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.
Populasi  sasaran  dalam  penelitian ini  adalah  18  Baznas  Kabupaten/Kota  dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di Provinsi  Sumatera  Selatan.  Keseluruhan Baznas  Kabupaten/Kota  dan  Lembaga Amil Zakat tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini (sampel jenuh).
Pada penelitian ini peneliti menggunakan  data  kualitatif  yang  diukur menggunakan instrumen kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  semantik  diferensial  dengan  skala data interval.
Data    yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.  Pada penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik Penelitian  Lapangan  atau Field  Research . Penelitian lapangan adalah teknik memperoleh  data  primer  dengan  cara bertemu  secara  langsung  dan  melibatkan pihak  responden  yang  dijadikan  sampel dalam penelitian.
Uji  hipotesis  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier sederhana  dengan  cara  meregres  variabel
independen  terhadap  variabel  devenden. Hasil  pengujian  regresi  sederhana  akan menampilkan  pengaruh  antara  variabel akuntansi  zakat  (X)  terhadap  variabel akuntabilitas publik (Y).
Pada  penelitian  ini  data  diperoleh dengan  mengirimkan  secara  langsung kuesioner  serta  melalui  kuisioner  online menggunakan google form kepada responden  yang  mewakili  tiap  lembaga amil zakat di kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera  Selatan.  Dari  32  kuesioner  yang disebarkan  terdapat  2  kuisioner  yang  tidak kembali  sehingga  terdapat  30  kuisioner yang  dapat  dilanjutkan  untuk  dianalisis deskriptif dan regresi.
Instrumen  yang  digunakan  untuk mengukur akuntansi zakat dengan kuisioner yang  terdiri  dari  20  pernyataan,  yang  tiap pernyataan  memiliki  nilai  antara  1  sampai dengan  10  dengan  skala  interval.  Nilai  1 mewakili pernyataan tidak pernah sedangkan  nilai  10  mewakili  pernyataan selalu  dilakukan.  Skor  harapan  terendah adalah  20  point  sedangkan  skor  untuk harapan tertinggi adalah 200 point.
Adapun  distribusi  frekuensi  dari hasil kuisioner yang disebar adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Variabel
Akuntansi Zakat No Interval F % 1 72 - 90 3 10,00
2 91 - 109 2 6,66 3 110 - 128 1 3,33 4 129 - 147 7 23,33 5 148 - 166 14 46,66 6 167 - 185 3 10,00 Jumlah 30 100,00

## Gambar 4.1. Grafik Distribusi Frekuensi Variabel Akuntansi Zakat
Pada  table  4.1  dan  gambar  4.1  di atas diketahui bahwa jumlah perolehan skor terendah  diperoleh  pada  kelas  interval keempat yaitu 110-128 dengan nilai sebesar 3,3%,  sedangkan  perolehan  skor  paling banyak  diperoleh  pada  kelas  interval  148- 166 sebesar 46,67%.
Kemudian peneliti menentukan kriteria  kecenderungan  variabel  akuntansi zakat,  dengan  menghitung  rata-rata  ideal Mi  =  ½  (nilai  tertinggi  +  nilai  terendah) yaitu    ½  (200  +  20)  =  110  dan  standar deviasi  ideal  (SDi)  =  1/6  (nilai  tertinggi  – nilai  terendah)  yaitu  1/6  (200  –  20)  =  30. Berdasarkan  perhitungan  tersebut  kriteria akuntansi zakat dapat dikategorikan kedalam  4  (empat)  kriteria  yaitu  sangat baik (X > Mi + SDi), baik (Mi < X < Mi +
0 5 10 15 72 - 90 91 - 109 110 - 128 129 - 147 148 - 166 167 - 185 3 2 1 7 14 3 Interval Data
SDi), cukup baik (Mi – SDi < X < Mi), dan kurang baik (X< Mi – SDi).

## Tabel 4.2. Distribusi Kategori Variabel
Akuntansi Zakat Kriteria Interval F % Kurang Baik < 80 3 10,0 Cukup Baik 80 -  110 2 06,7 Baik 110  -  140 5 16,7 Sangat Baik > 140 20 66,6 Total 30 100
Pada  table  4.2  dan  gambar  4.2  di atas  menunjukkan  adanya  kecenderungan akuntansi  zakat  yang  dilaksanakan  oleh lembaga zakat memiliki kriteria sangat baik dengan  jumlah  sebanyak  20  lembaga  zakat atau  67  %  kemudian  17  %  dengan  kriteria tidak  baik  atau  sebanyak  5  lembaga  zakat. Selanjutnya  untuk  kriteria  cukup  baik  dan kurang  baik  memiliki  presentasi  16% dimana  kriteria  cukup  baik  sebesar  10% atau  sebanyak  3  lembaga,  kriteria  kurang baik sebesar 6% atau 2 lembaga zakat.
Masih  terdapatnya  lembaga  zakat dengan  kriteria  kurang  baik  disebabkan masih  terdapat  lembaga  zakat  yang  belum
menerapkan pencatatan yang sesuai dengan akuntansi zakat, contohnya pada PSAK No. 109  point  14  yang  mewajibkan  lembaga zakat  membuat  daftar  mustahik  penerima zakat yang ditentukan oleh muzaaki, masih ada  amil  yang  belum  memiliki  bukti  atau dokumen penunjang mustahik layak menerima  zakat,  kemudian  point  PSAK No.  109  point  35  yang  mewajibkan lembaga  zakat  mengungkapkan  hal-hal terkait  zakat,  seperti  prioritas  penyaluran zakat,  kebijakan  pembagian  dana  amil  dan dana  zakat,  metode  penetuan  nilai  wajar untuk zakat non kas, namun lembaga zakat masih banyak yang belum mengungkapkan kebijakan penyaluran prioritas.

## Akuntabilitas Publik
Instrumen  yang  digunakan  untuk mengukur  akuntabilitas  publik  adalah kuisioner  yang  terdiri  dari  16  pernyataan, yang  tiap  pernyataan  memiliki  nilai  antara 1  sampai  10  dengan  menggunakan  skala interval.  Nilai  1  mewakili  pernyataan  yang tidak  pernah  dilakukan  sedangkan  nilai  10 mewakili pernyataan yang selalu dilakukan. Skor  harapan  terendah  adalah  16  point sedangkan  skor  untuk  harapan  tertinggi adalah 160 point.
Adapun  distribusi  frekuensi  dari hasil kuisioner yang disebar adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Variabel
Akuntabilitas Publik No interval F % 1 65 - 79 3 10,00 2 80 - 94 1 3,33 3 95 - 109 2 6,66 4 110 - 124 9 30,00 5 125 - 139 13 43,33 6 140 - 154 2 6,66 Jumlah 30 100,00

## Gambar 4.3. Grafik Distribusi Frekuensi

## Variabel Akuntabilitas Publik
Pada  table  4.3  dan  gambar  4.3  di atas  dapat  diketahui  bahwa  frekuensi interval yang paling banyak diperoleh pada kelas interval kedua yaitu 125-139 sebanyak  13  lembaga  zakat  atau  sebesar 43,3%,  sedangkan  perolehan  skor  terendah diperoleh  pada  kelas  interval  kedua  yaitu pada  interval  80  -  94  sebesar  3,33%  atau sebesar 1 lembaga zakat.
Kemudian peneliti menentukan kriteria kecenderungan dari variabel akuntabilitas  publik  dengan  menghitung rata-rata  ideal  Mi  =  ½  (nilai  maksimal  + nilai minimal) yaitu  ½ (160 + 16) = 88 dan
standar  deviasi  ideal  (SDi)  =  1/6  (nilai maksimal – nilai minimal) yaitu 1/6 (200 – 20) = 24. Berdasarkan perhitungan tersebut kriteria akuntabilitas publik dapat dikategorikan  kedalam  4  (empat)  kriteria yaitu sangat baik (X > Mi + SDi), baik (Mi < X < Mi + SDi), cukup baik (Mi  – SDi < X < Mi), dan kurang baik (X< Mi – SDi).

## Tabel 4.4. Distribusi Kategori Variabel
Akuntabilitas Publik Kriteria Kriteria F % Kurang Baik < 64 - - Cukup Baik 64 - 88 4 13,4 Baik 110  -  134 3 10,0 Sangat Baik > 134 23 76,6 Total 30 100
Pada  table  4.4  dan  gambar  4.4  di atas  menunjukkan  adanya  kecenderungan lembaga amil zakat menunjukkan akuntabilitas  publik  yang  dilaksanakan memiliki  kriteria  cukup  baik  sebanyak  4 lembaga atau 16,4% dan 3 lembaga dengan kriteria  baik.  Kemudian  untuk  kriteria
0 5 10 15 65 - 79 80 - 94 95 - 109 110 - 124 125 - 139 140 - 154 3 1 2 9 13 2 Interval Data
sangat baik memiliki presentasi 76,6% atau sebanyak 23 lembaga amil zakat.
Kriteria  akuntabilitas  publik  yang diterapkan  oleh  lembaga  zakat  di  provinsi Sumatera  Selatan  menunjukkan  kriteria kecenderungan sangat baik, hal ini menjelaskan  bahwa  sebanyak  23  lembaga atau 76,6% lembaga zakat telah melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat dengan  baik,  namun  masih  terdapatnya nilai  akuntabilitas  publik  lembaga  zakat dengan kriteria cukup baik disebabkan oleh masih  ada  lembaga  zakat  swasta  yang belum  memiliki  izin  dari  Baznas  dan Kementerian  Agama,  surat  izin  pendirian bangunan, ataupun struktur organisasi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham.
Kemudian masih ada lembaga zakat yang  belum  memiliki  sarana  penunjang dalam  keberhasilan  menghimpun  zakat yang  lengkap  seperti  poster  petunjuk pelayanan zakat, himbauan berzakat diruang  tunggu  atau  tempat  lainnya, maupun  alur  kerja  pada  ruang  pelayanan. Masih  kurangnya  pengetahuan  staf  atau pegawai mengenai zakat dan perhitungannya,  belum  memiliki  website lembaga  dan  belum  melakukan  publikasi laporan menjadi penyebab masih kurangnya  akuntabilitas  publik  lembaga amil zakat.

## 4.2. Uji Hipotesis

## Uji Kesesuaian Model
Uji  statistik  F  akan  menunjukkan apakah  variabel  akuntansi  zakat  memiliki pengaruh  terhadap  variabel  akuntabilitas publik.  Dengan  uji  F  akan  menjadi  dasar dalam  menetukan  kesimpulan  mengenai ada  atau  tidak  adanya  pengaruh  akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik.
Tabel 4.5.
Hasil Uji F Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 9669.799 1  9669.799  79.4 .000 a Residual 3411.401 28 121.836 Total 13081.200 29 a. Predictors: (Constant), Akuntansi Zakat b. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik
Tabel 4.5. di atas menunjukkan nilai F yang diperoleh sebesar 79,367. Sedangkan  nilai  F  tabel  pada  tingkat probabilitas  sebesar  0,05  adalah  4,171 dengan probabilitas 0,000. Karena F hitung lebih  besar  dari  F  tabel  dan  probabilitas jauh  lebih  kecil  dari  0,05  maka  model regresi dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas  publik  atau  dapat  dikatakan bahwa akuntansi zakat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik lembaga amil zakat.

## Uji Signifikansi t
Uji  t  digunakan  untuk  menjelaskan pengaruh variabel akuntansi zakat terhadap
variabel akuntabilitas publik secara individual atau parsial.
Tabel 4.6.
Hasil Uji t Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Model Unstandardized Coefficients SC T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 26.471  10.404 2.544  .017 Akuntansi Zakat
.644 .072  .860  8.909  .000 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik
Dari  hasil  pada  tabel  4.16  diatas dapat  diketahui  bahwa  pengujian  hipotesis alternatif (Ha) diterima. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan cara membandingkan  antara  hasil  dari  t-hitung dengan  t-tabel.  Dari  tabel Coefficients diatas  diperoleh  nilai  t-hitung  sebesar 8,909.  Sementara  itu,  untuk  t-tabel  dengan taraf  signifikakansi  0,05  diperoleh  nilai  t- tabel = 0,682. Perbandingan antara keduanya  menghasilkan  t-hitung  >  t-tabel yaitu 8,909 > 0,682.
Nilai  signifikansi  t  untuk  variabel akuntansi  zakat  adalah  0,000  dan  nilai tersebut  lebih  kecil  daripada  probabilitas 0,000 lebih kecil dari pada  0,05. Sehingga dalam  pengujian  ini  menunjukkan  bahwa Ha  diterima  dan  Ho  ditolak  Hal  ini  berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif yang signifikan  antara  akuntansi  zakat  terhadap akuntabilitas publik lembaga amil zakat.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi tersebut  dapat  diketahui  persamaan  regresi
sederhana  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + e Y = 26,471 + 0,644 X 1
Persamaan  tersebut  menunjukkan bahwa  konstanta  sebesar  26,471,  hal  ini menunjukkan  bahwa  apabila  variabel akuntansi  zakat  dianggap  nol,  maka variabel akuntabilitas publik adalah sebesar 26,471 satuan. Koefisien regresi X 1 sebesar 0,644 menunjukkan bahwa setiap kenaikan akuntansi  zakat  sebesar  satu  satuan  maka akan menaikkan akuntabilitas publik sebesar  0,644.  Berdasarkan  dari  hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  arah  model regresi ini adalah positif.
Koefisien Determinasi  (R Square)
Koefisien  determinasi  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen. Nilai  koefisien  determinasi  adalah  diantara 0 dan 1.
Tabel 4.7.

## Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .860 a .739 .730 11.03792 2.065
a. Predictors: (Constant), Akuntansi Zakat
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik
Berdasarkan  hasil  tabel  4.12  diatas, menunjukkan  nilai  korelasi  (r)  bernilai positif  sebesar  0,860  dan  R  square  (R2) yang  dihasilkan  yaitu  sebesar  0,739  atau
sebesar  73,9%.  Hal  ini  berarti  variabel akuntansi  zakat  mempengaruhi  variabel akuntabilitas  publik  sebesar  R2  yaitu sebesar  73,9%,  sedangkan  sisanya  26,1% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar penelitian ini.

## Analisis Hasil
Penelitian  ini  mendukung  hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif  antara  akuntansi  zakat  terhadap akuntablitas  publik.  Hubungan  antara akuntansi  zakat  terhadap  akuntablitas publik  adalah  positif  dan  signifikan,  yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi kurang  dari level  of  significant 0,05  atau 0,000  <  0,050.  Koefisien  regresi  sebesar 0,644  yang  memiliki  arah  positif  yang berarti  semakin  tinggi  akuntansi  zakat maka  akuntablitas  publik  lembaga  zakat juga  semakin  tinggi.  Koefisien  korelasi r( x1y )  sebesar  0,860  dan  nilai  koefisien determinasi r2( x1y ) yaitu sebesar 0,739 atau sebesar 73,9% akuntansi zakat berpengaruh secara  positif  terhadap  akutabilitas  publik amil  zakat  sedangkan  sisanya  26,1% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar penelitian.
Penelitian  ini  mendukung  beberapa penelitian  sebelumnya  seperti  penelitian Jadzil  Baihaqi  (2018),  Syamsul  Hidayat, Nani Rohaeni, Anah Zanatun (2018), Rozy Widhi  Bayu  Pratama  dan  Ahmad  Roziq (2017),  Muh.  Fardan  Ngoyo,  Lince Bulutoding  (2016)  serta  Elvinda  Febry
Angraeni,  Sifrid  S.  Pangemanan,  Sintje  S. Rondonuwu  (2016)  dimana  penelitian mereka bertujuan untuk mengetahui seberapa  besar  lembaga-lembaga  zakat menerapkan  akuntansi  zakat  dan  pelaporan keuangan  zakat  berdasarkan  PSAK  Nomor 109  Tahun  2010.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini  peneliti  menyumbangkan buah  pikir  bahwa  akuntansi  zakat  atau pelaporan keuangan lembaga zakat memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan akuntabilitas publik lembaga amil zakat.
Penelitian  ini  juga  melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adnan  (2015),  Hidayat,  Rohaeni  & Zanatun (2018) tentang transparansi laporan keuangan lembaga zakat  yang baik sesuai dengan PSAK Nomor 109, Penelitian ini menjelaskan penelitian Rahman  (2015),  Yusuf  dan  Derus  (2013) bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan  zakat  salah  satunya  adalah kepercayaan  (trust).  Berdasarkan  hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntansi zakat  memiliki  pengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  publik  lembaga  zakat,  yang artinya semakin tinggi penerapan akuntansi zakat maka semakin tinggi pula akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas  publik berbanding  lurus  dengan  kepercayaan muzzaki.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Nikmatuniayah,    Marliyati,  Lilis Mardiana  (2017)  yang  menjelaskan  bahwa kualitas informasi akuntansi dan transparansi  penerimaan  zakat  berpengaruh terhadap  penerimaan  dana  zakat.  Pada penelitian  ini  peneliti  menemukan  bahwa akuntabilitas  publik  lembaga  zakat  73,9% dipengaruhi oleh akuntansi zakat.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang digunakan,  dimana  Syariah  Enterprise Theory  menjelaskan  bahwa  konsep  SET memiliki  rasa  tanggungjawab  kepada stakeholders yang luas meliput Allah SWT, manusia  maupun  alam  dan  tidak  hanya peduli  kepada  kepentingan  suatu  individu. Sehingga pelaporan keuangan bukan hanya ditujukan  kepada  atasan  namun  kepada masyarakat  umum  dan  juga  kepada  Allah SWT,  dengan  laporan  yang  ditujukan kepada masyarakat akan membuat kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga zakat  meningkat  yang  pada  akhirnya  akan sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan mengumpulkan  zakat,  sehingga  tujuan akhir zakat untuk kemaslahatan umat dapat terwujud.

## III. Simpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan adanya  pengaruh  positif  yang    signifikan antara  akuntansi  zakat  dan  akuntabilitas publik lembaga amil zakat. Nilai
signifikansi  untuk  variabel  akuntansi  zakat adalah  0,000  lebih  kecil  daripada  0,05. Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  Ho ditolak,  artinya  terdapat  pengaruh  positif yang  signifikan  antara  akuntansi  zakat terhadap akuntabilitas publik.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  N.,  Mat  Derus,  A.,  &  Al- Malkawi,  H.-A.  N.  (2015).  The effectiveness  of  zakat  in  alleviating poverty and inequalities. Humanomics , 31 (3), 314–329.
https://doi.org/10.1108/H-02-2014- 0016 Abu-tapanjeh,  A.  M.  (2009). Corporate governance from the Islamic perspective :  A  comparative  analysis with  OECD  principles . 20 ,  556–567. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.0 04
Adnan,  M.  A.  (2015).  Journal  of  Islamic Accounting  and  Business  Research.
Journal  of  Islamic  Accounting  and Business Research Shochrul Rohmatul Ajija  Humanomics  Iss  Thomas  J.
Case,  Brian  H.  Kleiner  Work  Study , 64 (3), 244–267. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/JIABR-06-
2013- 0017%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/E
UM0000000002698
Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012).
Performance measurement in Indonesia :  the  case  of  local government . https://doi.org/10.1108/011405812112
83878
Alkahfi,  A.  (2018).  Peran  Badan  Amil Zakat  Nasional  Provinsi  Sumatera Selatan Dalam Rangka Penghimpunan dan  Pendistribusian  Dana  Amil  Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat Kurang
Mampu di Kota Palembang (Vol. 53). https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
Elvinda.  (2016). ISSN  2303-1174  E.F.
Angraeni.,  S.S.  Pangemanan.,  S.  S.
Rondonuwu.Penerapan Akuntanssi
Zakat ….. 4 (4), 1191–1199.
Hidayat,  S.,  Rohaeni,  N.,  &  Zanatun,  A. (2018). Implementasi Pernyataan
Standar  Akuntansi  Keuangan  109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor
Pendukung. Jati:  Jurnal  Akuntansi Terapan  Indonesia , 1 (1),  17–26. https://doi.org/10.18196/jati.010102
Hughes,  O.  E.  (2003). Public  Management and  Administration:  An  Introduction
(3rd ed.). Macmillan Education UK.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2008). PSAK
No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan
Infaq/Sedekah . Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Keutamaan,  P.,  Dan,  O.,  &  Publik,  A.
(2018). Peran  keutamaan  organisasi dan akuntabilitas publik dalam memengaruhi  kinerja  sektor  publik  di organisasi  perangkat  daerah  propinsi banten . 11 (2).
Kudus,  K.  (2018). Diskursus  Akuntansi Zakat:  Evaluasi  Praktis  Laporan
Keuangan  Lazisnu  Kabupaten  Kudus .
1 , 1–12.
Lalolo  Krina,  L.  (2003). Indikator  &  Alat
Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi  &  Partisipasi .  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mahmudi.  (2013). Manajemen  Kinerja Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo.  (2004). Akuntansi  Sektor Publik, Jurnal
Akuntansi
Pemerintahan (1st  ed.).  Yogyakarta:
Andi.
Meutia,  I.  (2010). Shariah  Enterprise Theory  Sebagai  Dasar  Pengungkapan Tanggungjawab  Sosial  Untuk  Bank Syariah . Universitas Brawijaya.
Mursyidi. (2003). Akuntansi Zakat
Kontemporer (Mursyidi,
Ed.).
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
PIRAC. (2007). Meningkat, Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat dalam Berzakat
(H.  Abidin  &  Kurniawati,  Eds.). Public  Interest  Research  &  Advocacy Public.
Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat , Infak dan  Sedekah  (PSAK  109):  Upaya Peningkatan
Transparansi dan Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola Zakat (OPZ). Jurnal Muqtasid ,
6 (109),  141–164.  https://doi.org/10. 1007/s00410-004-0612-0
Rasul,  S.  (2003). Pengintegrasian  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  dan  Anggaran dalam  Perspektif  UU  NO.  17/2003 Tentang  Keuangan  Negara .  Jakarta: PNRI.
Ritonga,  P.  (2017).  Analisis  Akuntansi Zakat  Berdasarkan  PSAK  No.  109 Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. KITABAH , (109).
Roziq,  R.  W.  B.  dan  A.  (2017). Implementasi  Akuntansi  Zakat  Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Implementation of Accounting Zakat ,
Infaq  and  Shadaqah  Based  on  PSAK 109. Ekonomi  Bisnis  Dan  Akuntansi , IV (109), 35–39.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  dan Pengembangan . Alfabeta.
Triyuwono, I. (2006). Perspektif, Metodologi  dan  Teori  Akuntansi Syari’ah (1st  ed.,  Vol.  1).  Jakarta: Radjawali Press.
Turner,  M.,  &  Hulme,  D.  (1997).
Governance, administration and
development:  making  the  state  work . Basingstoke: Macmillan Press.
Yusrianti,  H.,  &  Safitri,  R.  H.  (2015). Implementasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Sakip) Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (Skpd)  Di  Lingkungan  Pemerintah
Pemerintah  Kota  Palembang. Jurnal Manajemen  &  Bisnis  Sriwijaya  Vol. ,
13 (4), 399–404.
Yusuf,  M.  B.  O.,  &  Derus,  A.  M.  (2013). Measurement  model  of  corporate zakat collection in Malaysia: A test of diffusion of innovation theory. Humanomics , 29 (1), 61–74.
https://doi.org/10.1108/082886613112 99321