## Pengaruh Pendapatan Daerah Sinergi dengan MP3EI  Koridor Provinsi Kaltim
Abd.Rachim AF.
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda abdrachim@uwgm.ac.id

## Abstract
In  total,  Net  Regional  Income  (PAD)  gives  share  into  Regional  Income  of East  Kalimantan  for  40.56%,  causing  East  Kalimantan  Government  to  build  Regional Company along with the total insertion (Investment) of IDR1,084.415 Billion. The execution of MP3EI by identifying 25 infrastructures, Road Constructions, Bridges, Airports, Harbors, Islands,  and  Electricity  Power  Plant  plus  the  Railway  and  the  Trains  which  support  the motion  of  Main  Economy  Actions  starting  from  the  planning  and  the  execution  as  well  as Post – Actions.
MP3EI,the  main  corridor  of  East  Kalimantan’s  Economic  Development,  will  broaden  and intensify  the  management  of  the  Natural  Resources.  Economic  Growth  and  Development Acceleration, through very comparative economic sources done in a region to be able for it to compete in making products with price – to – value that is able to compete locally, nationally, and globally.
Keyword : Regional income MP3EI East Kalimantan

## Abstract
Secara  totalitas  Pendapatan  Asli  Daerah  memberikan  share  terhadap  Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim 40,56 % Memacu perekonomian daerah Pemerintah Provinsi Kaltim membentuk Perusahaan Daerah, dengan Penyertaaan Modal (Investasi) keseluruhan sebanyak Rp 1.084,415 milyar. Pelaksanaan MP3EI dengan  mengidentifikasi 25 Infrastruktur meliputi Pembangunan  Jalan,  Jembatan,  Bandara,  Pelabuhan,  Pulau,  dan  Pembangkit  Tanaga  Listrik serta  Rel  dan  Kereta  Api.  yang  mendukung  pelaksanaan  Kegiatan  Ekonomi  Utama  mulai Perencanaan dan Pelaksanaan serta Pasca kegiatan.
MP3EI  Koridor  Pembangunan  Ekonomi  Utama  Kaltim  akan  memperluas  dan mengintensifkannya pengeloalaan  sumber daya alam tersebut. Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui kajian sumber ekonomi yang sangat komparatif dilaksanakan di  suatu  daerah  agar  mudah  bersaing  dalam  menghasilkan  produk  dan  harga  jual  sehingga memungkin dapat bersaing ditinngkat lokal, nasional, regional dan global.

## Kata kunci : Pendapatan daerah sinergi MP3EI Kaltim.
*). Guru besar ekonomi pembanguna dan keuangan negara & daerah / Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

## A. PEDAHULUAN
1. Latar Belakang
Komponen Pendapatan Daerah diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004    tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. dan Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Provinsi  Kalimantan Timur, selain mendapatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bersumber  dari    Pajak  Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah.,  juga    memperoleh    Dana  Perimbangan  dari Pemerintah  Pusat,  baik  bersumber  dari  bagi  hasil  pajak  daerah  maupun  dari bagi  hasil  sumber  daya  alam  meliputi,  Pertambangan  Umum,Perhutanan, Perikanan,  Minyak  Bumi  dan    Gas  Alam  serta  berasal    dari  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).    Besarnya  perimbangan yang  diperoleh  Provinsi  Kalimantan  Timur,  karena  daerah  ini  memiliki sumber  daya  alam  (SDA)  yang  sangat  besar  sumbangannya  dalam perekenomian  daerah  dan  nasional,  namun  perlu  diingat  bahwa  sebagaian besar Sumber Daya Alam (SDA) tersebut merupakan sumber daya alam  yang tidak dapat di perbaharui seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang suatu saat berkurang.
Bertitik  tolak  pemikiran  tersebut  di  atas,    maka  peranan  Pendapatan  Asli Daerah   di masa mendatang menjadi sangat penting karena dana perimbangan dari  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui  tersebut  akan  semakin berkurang.  Untuk  itu  perlu  digali  sumber  pendapatan  lain  yang  tidak tergantung  kepada  sumber  daya  alam.  Demi  mengatasi  kelangsungan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  Penelitian  untuk  mengetahui  Pengaruh  pendapatan  daerah  Sinergi dengan  MP3EI  Koridor  Provinsi  Kaltim.  Sedangkan  manfaat  penelitian  bagi Pemerintah  daerah    dapat  digunakan  sebagai  bahan  kebijakan    untuk meningkatkan  kinerja  Pemerintah  daerah  sesuai  dengan  MP3EI  Koridor Kaltim.

## B. KAJIAN TEORITIS
Peningkatan Pendapatan Daerah melancarkan penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah, daerah diberikan urusan untuk memungut pajak daerah dan
retribusi  daerah  serta  berkreasi  untuk membangun  badan  usaha  .Secara  anatomi, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  adalah  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah Daerah  dan  DPRD,  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah,  meliputi  Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah. Untuk memperbesar pendapatan daerah,  diperlukan  peningkatan  kapasitas  pembangunan  daerah  melalui  kegiatan Sosial  Ekonomi  Daerah,  dari  hasil  tersebut  memberikan  dampak  terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada gilirannya meningkatkan Pendapatan Daerah.
Kenyataanya Ketergantungan Pemerintah Daerah sangat besar kepada Pemerintah Pusat,  sehingga  pelaksanaan  pembangunan  Daerah  sangat  ditentukan  oleh Pemerintah  Pusat  dalam  mentransfer  dana  perimbangan,  kondisi  ini  menuntut kreatif  dan  inovatif  dalam  penyelenggaraan  Pendapatan  Daerah.  Ketergantungan yang  besar  pemerintah  daerah  dari  Pemerintah  Pusat,  memerlukan  perbaikan Sistem  dan  Prosedur  pemungutan  juga  diperlukan  kreatifitas  dan  Inovasi    dalam pengembangan sumber pendapatan daerah.
Pendapatan  Daerah  yang  dikelola  harus  disesuaikan  dengan  urusan  yang  telah ditetapkan  dalam  Peraturan  perundang-undangan.    Berdasarkan  Undang-undang nomor ; 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah  Daerah  .  pada  pasal  5  disebutkan.  Penerimaan  Daerah  dalam pelaksanaan  desentralisasi  terdiri  atas  pendapatan  daerah  dan  pembiayaan. Pendapatan  daerah  terdiri  dari  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran daerah,  penerimaan  pinjaman  daerah,dana  cadangan  daerah  dan  hasil  penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## C. METODE PENELITIAN.
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan  pada Pemerintah Provinsi  Kalimantan Timur dengan fokus  penelitian  pada  penyusunan  dan  penggunana  anggaran  untuk  belanja daerah tahun 2012  dikaikan dengan kebijakan MP3 EI koridor Kaltim.
2. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  yang  menggunakan  dan mengkaji data-data yang diperoleh dan menarik kesimpulan dari hasil  kajian. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran efektifitas dan efisiesi
penggunaan angaran belanaja daerah untuk roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  dan bersifat  kuantitatif,  berbentuk  penjabaran  APBD  pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012

## D. HASIL PENELTIAN
Pendapatan  Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan , Lain-lain Pendapatan Yang Sah dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. Tahun Anggaran 2012 ditetapkan Target Pendapatan Daerah sebagai berikut :
NO PENDAPATAN DAERAH
TARGET (Dalam 000.000) % Total 1. Pendapatan Asli Daerah Rp.   4.303.713,-   40,56 a. Pajak Daerah Rp.   3.558.500,- 33,54 - Pajak Kendaraan Bermotor Rp.      550.000,- 5,18 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp.      900.000,- 8,48 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp .  2.100.000,-   19,79 - Pajak Pengambilan & Pendapatan Air Permukaan   Rp.          8.500,- 0,08 b. Retribusi Daerah Rp.        17.994,- 0,17 - Jasa Umum Rp.        14.032,- 0,13 - Jasa Usulan Rp.          3.925,- 0,04 - Perijinan Tertentu Rp.               37,- 0,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Rp.      222.692,- 2,69 - Laba Perusahaan Milik Daerah Rp.      219.817,- 2,1 o Perusda Melati Bhakti Satya Rp.             500,- 0,00 o Perusda Kehutanan Rp.               97,- 0,00 o Perusda Perkebunan Rp.             220,- 0,01 o Perusda Pertambangan Rp.        15.000,- 0,14 o Perusda PT. Mandiri Pratama Rp.          4.000,- 0,02 o Perusda Bank Pembangunan Daerah Rp.      200.000,- 1,18 o Perusda Kelistrikan Rp.          - - - Investasi Kepada Pihak Ketiga
o Mall Lembuswana Rp.         1.000,- 0,01 o PT Askrida Rp.         1.875,- 0,02 d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.            504,- 0,00 2. Dana Perimbangan Rp.  4.392.796,- 41,40 a. Bagi Hasil Pajak Rp.      600.000,- 5,65 - Pajak Bumi dan Bangunan Rp.      350,000,- 3,29 - BPHB Rp.         - - - PPH Pasal 21 Rp.      250.000,- 2,35 b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.   3.687.267,- 34,75 - Provisi Sumber Daya Hutan Rp.        30.000,- 0,28 - Ijin Usaha Pertambangan Rp.          3.600,- 0,03 - Landrent Rp.          4.500,- 0,04 - Iuran Eksplorasi/Royalti Rp.      780.000,- 7,35 - Minyak Bumi Rp.      779.490,- 7,34 - Gas Alam Rp.   2.089.677,- 19,69 c. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.        52.637,-   0,49 d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.        34.616,- 0,32 e. Dana Insentif Daerah Rp.        18.274,- 0,17 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.      414.013,- 3,90 4. Sisa Lebih Tahun lalu Rp.   1.500.000,- 14,13 TOTAL PENDAPATAN DAERAH Rp. 10.610.522,- 100

## E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pendapatan daerah dan perusahaan daerah
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  dokumentasi dari  APBD  Provinsi    KalimantanTimur  tahun  2013.  Secara  totalitas Pendapatan  Asli  Daerah  memberikan  share  terhadap  Pendapatan  Daerah Provinsi  Kaltim  40,56  %  dapat  dikatagorikan  cukup,  dengan  masing-masing share  Pajak  Daerah  33,54  %,  Retribusi  Daerah  0,17  %,  Pengelolalaan Kekayaan  Yang  Dipisahkan  2,10  %,  Secara  Parsial  jika  dicermati,  share tersebut  sangat  didominasi  pendapatan  dari  sumber  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan    Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan Bermotor , secara keseluruhan 33,45 % . Memperhatikan kondisi diatas, seharus tidak boleh berbangga dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah
yang  besar,  karena  bersumber  dari  Sumber  Daya  Alam  tidak  dapat diperbaharui  (Unrenewable)  selain  itu  pelaksanaan  pemungutan  untuk menghimpun  dana  tersebut  relatif  mudah  atas  obyek  pajak  yang dikenakan.Seharusnya  untuk  menjaga  keberlanjutan  pendapatan  daerah  yang diorientasikan bersumber yang terbaharukan.
Dalam menggerakan  dan memacu  perekonomian  daerah  Pemerintah  Provinsi Kaltim    membentuk  Perusahaan  Daerah,  dengan  Penyertaaan  Modal (Investasi)  data  tahun  2011    Bankaltim  Rp  728,915    milyar,  Perusda  Bara Kaltim Sejahtera Rp 5 milyar, Kehutanan Sulva Kaltim Sejahtera Rp 5 milyar, Perkebunan Kaltim Utama Rp 27 milyar, Listrik Kaltim Rp 126 milyar, Melati Bhakti Satya Rp 32,500 milyar dan Inters Join Operation Body Rp 160 milyar. Keseluruhan  sebanyak  Rp  1.084,415  milyar  diatas  Rp  1  Triliun  dana diinvestasikan pada perusahaan.
Membangun  perusahaan  minimal  yang  harus  ditetapkan  adalah  apakah perusahaan  tersebut  sebagai  Publik  Commersial,  Publik  Utilities  atau  Publik Service.  Prinsip  dasar  ini  harus  dicantumkan  dalam  pembentukan  yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Jika perusahaan didirikan dengan tujuan Publik  Comersial,  maka  wajib  laba,  jika  Publik  Utilities,  boleh  saja  kembali pokok  dan  public  Service,  tidak  masalah  rugi  yang  dibiayaai  pendapatan daerah  lainnya.  Tetapi  apa  kenyataanya  dana  sebagai  investasi  kepada perusahaan  daerah tahun  2012 target    memberikan  keuntungan  sebagai  share terhadap pendapatan daerah yakni Bankaltim Rp  200 milyar, ,  Perusda Bara Kaltim Sejahtera Rp 15  milyar, Kehutanan Sulva Kaltim Sejahtera Rp 0,097 milyar,  Perkebunan  Kaltim  Utama  Rp  0,22    milyar,  Listrik  Kaltim  Rp    ? milyar,  Melati  Bhakti  Satya  Rp  0,50  milyar  dan  Inters  Join  Operation  Body Rp  2,87  milyar.    Keseluruhan  Keutungan  Perusahaan  Daerah  target  tahun 2012  sebesar    Rp  222.,69  miliyar  Data    ini  menunjukan  mana  perusahaan daerah yang harus ditinjau kembali keberadaanya dengan mempertimbangkan ketiga azas tersebut di atas dan keuntungan yang diberikan perusahaan daerah terhadap Pendapatan Daerah. Dengan munguji melalui Marginal Eficiensi Of Capital (MEC). Jangan sampai keberadan Perusahaan Daerah menjadi parasit atau duri dalam daging Pendapatan Daerah/APBD Provinsi Kaltim.
2. Pendapatan daerah Sinergi dengan MP3EI koridor Kaltim.
Berkait dengan Target Pemerintah Pusat melaksanakan Masterplan Percepatan dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  dimana  Kaltim masuk  Koridor  3  Kalimantan  dan  secara  khusus  Kalimantan  Timur  dengan kegiatan  Ekonomi  Utama  Minyak  dan  Gas,  Batu  Bara,  Bauksit/Alumina, Perkayuaan dan Kelapa Sawit. Guna mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri,  Maju,  Adil  dan  Makmur.  Rencana  tersebut  dengan  ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011. Melalui MP3EI ini,  tema  baru  pembangunan  diarahkan  pada  peningkatan  nilai  tambah, pembangunan  ekonomi  yang  beragam  dan  inklusif,  menjaga  keuntungan kompetitif,  menekankan  pembangunan  transportasi  yang  seimbangan  antara darat, laut  dan  udara  dan  pendanaan  dilakukan    kerjasama antara  Pemerintah dan swasta.
Pelaksanaan  MP3EI  dengan    mengidentifikasi  25  Infrastruktur  meliputi Pembangunan  Jalan,  Jembatan,  Bandara,  Pelabuhan,  Pulau,  dan  Pembangkit Tanaga  Listrik  serta  Rel  dan  Kereta  Api.  yang  mendukung  pelaksanaan Kegiatan  Ekonomi  Utama  mulai  Perencanaan  dan  Pelaksanaan  serta  Pasca kegiatan, yang juga harus mempersiapkan implikasi dan dampaknya terhadap sosial  ekonomi  dan  lingkungan  yang  negatif  dan  postif  dalam  mendukung pencapaian  tujuan.    Disinilah  peran  Pemerintah  Provinsi  Kaltim  untuk menjabarkan  rencana  besar  dari  MP3EI  khusus  berkaitan  dengan  koridor pembangunan  ekonomi  utama  Kaltim,  sehingga  sinergi  pembangunan  dan pendapatan  dapat  diketahui  guna  menetapkan  kebijakan  yang  harus dilaksanakan.

## 3. Ekonomi utama pembangunan Kaltim.
Sumber  daya  alam  Kaltim  dari  pengamatan  kisaran  sejak  tahun  1960  Kaltim jual rotan dan damar, 1970 jual kayu, 1980 jual minyak, 1980 jual gas, 1990 jual  emas,  2000  buka  hutan  bakau  untuk  tambak  udang  dan  tahun  2010  jual batu  bara.  Apa  yang  terjadi  kita  tinggalkan  bekasnya  seperti  di  Loa  Kulu, Sanga-Sanga, Anggana, Teluk Bayur, Loa Janan dan Kalian. Kedepan melalui MP3EI Koridor Pembangunan Ekonomi Utama Kaltim akan memperluas dan mengintensifkannya  pengeloalaan  sumber  daya  alam  tersebut.  Percepatan Pembangunan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi,  melalui  kajian  sumber  ekonomi yang  sangat  komparatif  dilaksanakan  di  suatu  daerah  agar  mudah  bersaing dalam  menghasilkan  produk  dan  harga  jual  sehingga  memungkin  dapat
bersaing  ditinngkat  lokal,  nasional,  regional  dan  global.  Semua  itu  harus dilaksanakan  untuk  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  disatu  sisi  dan lingkungan  dan  pemberdayaan  dan  kearifan  lokal  disisi  lain  juga  harus mendapat perhatian.
Berkaca  data  Statistik  Kemiskinan  Kaltim  tahun  2010  secara  relatif  terutama daerah  sebagai  lumbung  Sumber  Daya  Alam  cukup  besar  dan  beranda Kaltim,Tingkat Kemiskinan cukup tinggi, yakni  Kabupaten Malinau 15,13 %, Bulungan  14,58  %,  Tana  Tidung  13,89  %  Nunukan  12,45  %,  Kutai  Timur 11,39  %,  Penajam  Paser  Utara  10,47  %  Kota  Tarakan  10,23  %  Kabupaten Kutai  Barat  9,90  %,  Kutai  Karartanegara  8,69  %,  Kota  Bontang  6,67  %, Kabupaten  Berau  6,60  %,  Kota  Samarinda  5,21  %  dan  Balikpapan  4,07  %. Data  menggambarkan  daerah  pedesaan  lebih  tinggi  dibanding  daerah perkotaan  tingkat  kemiskinan,  hal  ini  menjadi anomaly  pembangunan  daerah dimana  daerah  produk  tingkat  kemiskinan  tinggi.  Ini  tidak  lain  bagaimana anomali sumberdaya  Kaltim dapat terhindar, dengan meninggalkan persoalan kehidupan  kini  dan  masa  mendatang,  semua  ini  merupakan  tanggung  jawab bersama,  yang  seharusnya  diarahkan    oleh  Pemerintah  Provinsi  dan Kota/Kabupaten se Kaltim.

## A. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
1. Kesimpulan
Berdasar  hasil  kajian  dan  pembahasan  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
a. Secara  totalitas  Pendapatan  Asli  Daerah  memberikan  share  terhadap Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kaltim  40,56  %  dapat  dikatagorikan  cukup, dengan masing-masing share Pajak Daerah 33,54 %, Retribusi Daerah 0,17 %, Pengelolalaan Kekayaan Yang Dipisahkan 2,10 %, Secara Parsial jika dicermati, share tersebut sangat didominasi pendapatan dari sumber Pajak Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan    Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , secara keseluruhan 33,45 %
b. Memacu  perekonomian  daerah  Pemerintah  Provinsi  Kaltim    membentuk Perusahaan  Daerah,  dengan  Penyertaaan  Modal  (Investasi)  data  tahun 2011  Bankaltim Rp 728,915  milyar, Perusda Bara Kaltim Sejahtera Rp 5 milyar,  Kehutanan  Sulva  Kaltim  Sejahtera  Rp  5  milyar,  Perkebunan Kaltim Utama Rp 27 milyar, Listrik Kaltim Rp 126 milyar, Melati Bhakti Satya  Rp  32,500  milyar  dan  Inters  Join  Operation  Body  Rp  160  milyar. Keseluruhan sebanyak Rp 1.084,415 milyar.
c. Pelaksanaan  MP3EI  dengan    mengidentifikasi  25  Infrastruktur  meliputi Pembangunan  Jalan,  Jembatan,  Bandara,  Pelabuhan,  Pulau,  dan Pembangkit  Tanaga  Listrik  serta  Rel  dan  Kereta  Api.  yang  mendukung pelaksanaan  Kegiatan  Ekonomi  Utama  mulai  Perencanaan  dan Pelaksanaan  serta  Pasca  kegiatan,  yang  juga  harus  mempersiapkan implikasi  dan  dampaknya  terhadap  sosial  ekonomi  dan  lingkungan  yang negatif  dan  postif  dalam  mendukung  pencapaian  tujuan.    Sumber  daya alam  Kaltim  dari  pengamatan  kisaran  sejak  tahun  1960  Kaltim jual  rotan dan  damar,  1970  jual  kayu,  1980  jual  minyak,  1980  jual  gas,  1990  jual emas,  2000  buka  hutan  bakau  untuk  tambak  udang  dan  tahun  2010  jual batu bara. Apa yang terjadi kita tinggalkan bekasnya seperti di Loa Kulu, Sanga-Sanga,  Anggana,  Teluk  Bayur,  Loa  Janan  dan  Kalian.  Kedepan melalui  MP3EI  Koridor  Pembangunan  Ekonomi  Utama  Kaltim  akan memperluas  dan  mengintensifkannya  pengeloalaan  sumber  daya  alam tersebut.  Percepatan  Pembangunan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi,  melalui kajian  sumber  ekonomi  yang  sangat  komparatif  dilaksanakan  di  suatu
daerah  agar  mudah  bersaing  dalam  menghasilkan  produk  dan  harga  jual sehingga  memungkin  dapat  bersaing  ditinngkat  lokal,  nasional,  regional dan  global.  Semua  itu  harus  dilaksanakan  untuk  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi  disatu  sisi  dan  lingkungan  dan  pemberdayaan  dan kearifan lokal disisi lain juga harus mendapat perhatian.
d. Kemiskinan  Kaltim  tahun  2010  secara  relatif  terutama  daerah  sebagai lumbung  Sumber  Daya  Alam  cukup  besar  dan  beranda  Kaltim,Tingkat Kemiskinan  cukup  tinggi,  yakni    Kabupaten  Malinau  15,13  %,  Bulungan 14,58 %, Tana Tidung 13,89 % Nunukan 12,45 %, Kutai Timur 11,39 %, Penajam  Paser  Utara  10,47  %  Kota  Tarakan  10,23  %  Kabupaten  Kutai Barat  9,90  %,  Kutai  Karartanegara  8,69  %,  Kota  Bontang  6,67  %, Kabupaten Berau 6,60 %, Kota Samarinda 5,21 % dan Balikpapan 4,07 %. Data  menggambarkan  daerah  pedesaan  lebih  tinggi  dibanding  daerah perkotaan tingkat kemiskinan
2. Implikasi
a. Bagi pemerintah daerah
Kondisi  ini  harus  dilakukan  Sinergi  Pendapatan  daerah  dengan  MP3Ei, untuk mempercepat perekonomian tumbuh dan berkembang.
b. Bagi Peneliti selanjutnya
Peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan  hal  yang  sama  diharapkan mampu  melakukan  penelitian  yang  lebih  mendalam  mengenai  kinerja belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Daerah
Undang undang Nomor 28 tahunPermendagri nomor 13 tahun 2006 jo 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012.