## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BAGI PEMILIK LAHAN YANG TERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL
Clara Jennifer Universitas Negeri Semarang clairajennifer@students.unnes.ac.id
Dimas Naufal Abhinaya Universitas Negeri Semarang dimasnaufal540@students.unnes.ac.id

## Abstrak
Dalam praktiknya, sering terjadi sengketa lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol,  salah  satunya  ketidakmauan  pemilik  lahan  untuk  membuatnya.  Ketika  pemerintah  ingin membangun jalan tol di atas tanah masyarakat, biasanya akan ada ganti rugi yang dibebankan kepada  pemerintah  untuk  membayarnya  kepada  pemilik  tanah.  Baik  jalan  tol  dibangun  di  atas tanah  tersebut  atau  pemilik  tanah  menolak  menerima  ganti  rugi  dari  pemerintah.  Sebaliknya  , dalam membeli tanah untuk jalan tol harus mengikuti tahapan yang  jelas dan pedoman hukum yang  berlaku.  Tahapan  tersebut  meliputi  tahap  perencanaan,  tahap  persiapan,  tahap pelaksanaan,  dan  penyerahan  hasil  pembangunan  jalan  tol.  Hal  ini  harus  dilakukan  mengingat standar administrasi yang baik. Selain itu, sengketa tanah terkait pengadaan jalan tol ini dapat diselesaikan  dengan  musyawarah  dengan  pemilik  tanah,  ganti  rugi  atas  hilangnya  tanah  yang digunakan  dalam  pembangunan  jalan  tol  dapat  diperoleh  melalui  jalur  hukum  ,  khususnya penyerahan kepada pengadilan. Namun dalam hal ini penulis lebih menekankan pada ganti rugi karena lebih mengutamakan keadilan. Oleh karena itu, skema atau aturan hukum yang jelas dan spesifik  yang  mengatur  skema  dan  pemberian  kompensasi  berdasarkan  keadilan  harus  dibuat sebelum implementasinya.
Kata Kunci : Jalan Tol, Pengadaan, Keadilan, Sengketa

## Abstract
In practice, there are frequently land disputes that will be used in the construction of toll roads, one of which is the land owner's unwillingness to make it. When the government wants to build a toll road on community land, typically there will be compensation charged to the government to pay it to the land owner.either toll roads are constructed on the land or the landowner refuses to accept  the  government's  compensation.In  contrast,  when  purchasing  land  for  toll  roads,  it  is essential  to  adhere  to  clear  stages  and  the  applicable  legal  guidelines.The  stages  include  the planning stage, the preparation stage, the implementation stage, and the submission of toll road construction  results.This  should  be  done  in  light  of  the  standards  of  good  administration.In addition, land disputes regarding the procurement of this toll road can be resolved in consultation with the landowner, compensation for the loss of land used in the construction of the toll road can be obtained through legal channels,specifically submission to the court.However, in this instance, the author places a greater emphasis on compensation because it prioritizes justice.Therefore, a clear and specific legal scheme or rule regulating the scheme and the provision of compensation based on justice must be created prior to its implementation.

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Keywords: Toll Road, Procurement, Justice, Dispute

## 1. PENDAHULUAN
Karena  tanah  merupakan  dasar  penciptaan  manusia,  maka  Tanah  memiliki  peran  yang sangat  vital  dalam  keberlangsungan  hidup  manusia,  karena  merupakan  unsur  yang  tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanah tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis  tanaman  dan  hewan,  tetapi  juga  menjadi  sumber  bahan  pangan,  air,  dan  energi  untuk manusia(Nurahmin & Syafaat, 2021). Oleh karena itu, tanah menjadi objek yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus dijaga kelestariannya agar dapat terus memberikan manfaat bagi  kehidupan  manusia  di  masa  depan.  Ada  empat  cara  tanah  mempengaruhi  kehidupan manusia.  Yang  pertama  dari  segi  ekonomi,  karena  tanah  merupakan  cara  berproduksi  yang dapat mendatangkan kemakmuran. Yang kedua dilihat dari segi politik tanah itu sendiri, yang dapat  menentukan  peran  seseorang  dalam  pengambilan  keputusan  bagi  masyarakat.  ketiga berasal dari definisi modal budaya, yang menyiratkan bahwa ia dapat menentukan status sosial pemiliknya(Nurahmin  &  Syafaat,  2021).  Terakhir,  fakta  bahwa  setiap  orang  akan  kembali  ke tanah  pada  akhir  hidupnya  memberikan  makna  sakral  pada  tanah.  “Bumi,  air,  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” merupakan pernyataan tegas dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  “bumi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa selain permukaan bumi juga termasuk dalam pengertian “tubuh bumi yang di bawahnya dan yang di bawah air”(Ihyamuis et al., 2022).
Menurut  pengertian  ini,  bumi  terdiri  dari  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah,  serta tanah di bawahnya (tubuh bumi) dan air  di bawahnya. Hal ini membedakan antara bumi dan tanah  dalam  UUPA,  dimana  pengertian  tanah  berbunyi  sebagai  berikut:  “Atas  dasar  hak menguasai  dari  negara,  ditentukan  adanya  berbagai  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut tanah,  yang  dapat  diberikan  dan  dimiliki  oleh  orang.  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama- sama  dengan  orang  lain  atau  badan  hukum(Kurnianingsih  et  al.,  2022).”  Keberadaan  tanah dapat  dilihat  dari  pasal  ini.  Permukaan  bumi  disebut  tanah  dalam  ketentuan-ketentuan sebelumnya.  Hak  seseorang  atas  tanahnya  kemudian  meluas  ke  segala  sesuatu  yang  ada  di permukaan  bumi.  Sengketa  tanah  yang  banyak  terjadi  di  permukaan  tanah  dalam  kehidupan masyarakat,  seperti  ketika  tanah  seseorang  digunakan  untuk  membangun  layanan  publik, seperti ketika jalan tol dibangun di atas tanah masyarakat(Mulyadi et al., 2022);(Winarda et al., 2021).
Pada saat otoritas publik perlu membangun jalan tol di tanah daerah setempat, sebagian besar  akan  dikenakan  biaya  kepada  publik  kewenangan  untuk  membayarkannya  kepada pemilik  tanah,  akan  tetapi  pada  beberapa  waktu  sering  terjadi  persoalan  tanah  yang  akan digunakan dalam pembangunan jalan tol, salah satunya adalah keengganan pemilik tanah untuk membuat  jalan  tol  atau  pemilik  tanah  tidak  menyetujui  pembayaran  yang  dilakukan  oleh penguasa  umum  kepadanya(Kartono  &  Andraini,  2022);(Faridy,  2017);(Putra  et  al.,  2022). Sehubungan  dengan  itu,  Penulis  akan  menguraikan  suatu  rencana  atau  strategi  untuk menyelesaikan konflik tanah yang terjadi dalam pembangunan jalan tol. Skema yang diterapkan harus memperhatikan keadilan dan menciptakan harmoni dalam menangani sengketa, sehingga dapat mencegah terjadinya masalah di masa depan. Hal ini penting karena sengketa tanah dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penanganan sengketa yang tepat dan adil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sukses dan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  metode  yaitu  yuridis  normatif  dan yuridis sosiologis(Christia & Ispriyarso, 2019). Metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal  juga  sebagai  penelitian  hukum  kepustakaan,  dilakukan  dengan  cara  menganalisis bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder  (Rahayu  et  al.,  2020).  Penelitian  hukum normatif bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi peraturan atau hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Sedangkan, metode yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana  hukum  diterapkan  dalam  masyarakat  dan  bagaimana  masyarakat  merespon terhadap hukum tersebut.
Dalam penelitian ini, kedua metode digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif  tentang  masalah  yang  diteliti.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  dapat memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  pengembangan  ilmu  hukum  dan  memberikan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan hukum. regulasi serta regulasi  keras  dan  regulasi  halus  yang  mendunia  instrumen  halal.  Kemudian,  pada  titik  itu,
dihubungkan  dengan  kesimpulan  dan  konsekuensi  eksplorasi  peneliti  serta  informasisebagai bahan  dari  referensi.  Data  primer  digunakan  dalam  penelitian  hukum  di  bawah  pendekatan yuridis  sosiologis  atau  disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  empiris.  Pelaksanaan  data sekunder  yang  telah  terkumpul  menjadi  fokus  penelitian  ini.  Kemudian  instansi  dan  pihak- pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti menyediakan data primer (Jonaedi Efendi et al., 2018)
3. PEMBAHASAN

## a. Proses Pengadaan Tanah Untuk JalanTol
Karena  merupakan  komoditas  yang  sulit  dikendalikan  dan  memiliki  nilai  ekonomi  yang tinggi, tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah seringkali muncul karena ketersediaannya yang terbatas dan fungsinya yang sangat strategis.  Salah  satu  sumber  daya  alam  yang  berperan Salah  satu  peranan  penting  dalam  kehidupan  semua  makhluk  hidup,  khususnya  manusia, adalah  tanah.  Agar  tanah  dan  ekosistemnya  tidak  mudah  rusak  atau  punah,  maka  harus dilakukan  pelestarian  yang  baik  untuk  memaksimalkan  penggunaan  tanah  bagi  kepentingan masyarakat.  Dalam  Pasal  33  ayat  (tiga)  UUD  1945  dapat  dimaklumi  bahwa:  “Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang dipergunakan untuk menyejahterakan  rakyat.  ”sesuai  dengan  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945.  Salah  satu  hak  tersebut adalah hak menguasai negara(Lalan, 2022).
Menurut ayat 1  Pasal 4  UU  PA, berbagai macam  hak  atas  permukaan  bumi  ditentukan berdasarkan  hak  menguasai  negara.  Ini  termasuk  tanah  yang  dimiliki  oleh  individu  atau kelompok  orang  dan  identitas  lain.  Substansi  hukum.  Kekuasaan  negara  atas  tanah  adalah dasar  dari  hak  atas  tanah.  Berdasarkan  hak  menguasai  negara,  negara  dapat  memutuskan jenis-jenis hak atas tanah permukaan bumi ada. Hak kepemilikan atas tanah dapat diberikan dan  dimiliki  oleh  beberapa  pihak,  yaitu  orang  Indonesia,  orang  asing  yang  merupakan penduduk Indonesia dan memiliki tanah di Indonesia, serta badan hukum swasta. Selain itu, badan  hukum  asing  yang  memiliki  perwakilan  di  Indonesia  juga  dapat  memiliki  hak  atas tanah(Fitri  &  Aini,  2021).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hak  atas  tanah  tidak  hanya  terbatas pada  orang  atau  badan  hukum  tertentu,  tetapi  juga  dapat  dimiliki  oleh  pihak  lain  yang memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  Indonesia memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk memiliki hak atas tanah, baik itu orang Indonesia maupun asing yang memiliki kaitan dengan Indonesia. Dengan demikian, hak atas tanah dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dengan pihak lain  di  dunia  internasional.Perolehan  tanah  untuk  kepentingan  umum  telah  menyebabkan pembangunan  infrastruktur  antara  lain  pembangunan  jalan  tol,  industri,  perumahan, perkebunan skala besar, dan pertambangan migas, serta peningkatan pembangunan fisik dan penurunan ketersediaan tanah negara.tidak secara sporadis, mengingat sengketa pertanahan merupakan fenomena yang belakangan ini terjadi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Dua Tahun 2012 harus sesuai dengan tujuannya,yaitu  menyediakan  tanah  untuk  aplikasi  pembangunan  guna  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat.  bangsa,  negara,  dan  warga  negara  dengan  tetap menuntut kepentingan hukum pihak yang berhak (Yusuf & Mansur, 2018).
Berdasarkan  undang-undang  sebelumnya,  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum harus  memiliki  dasar  yang  kuat,  yaitu  rencana  tata  ruang  wilayah,  rencana  pembangunan nasional/daerah,  rencana  strategis,  dan  rencana  kerja  dari  instansi  yang  memerlukan  tanah tersebut. Dalam hal pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol, pengadaan tanah akan diatur  dalam  Renstra  dan  Rencana  Kerja  Instansi  yang  telah  disetujui(Febriansyah  & Purwinarto,  2021).  Dengan  demikian,  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  harus dilakukan  dengan  mempertimbangkan  rencana  dan  strategi  yang  telah  disusun  oleh pemerintah,  sehingga  dapat  memastikan  bahwa  pengadaan  tanah  tersebut  benar-benar diperlukan  dan  dapat  memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi  masyarakat.  Selain  itu, pengadaan  tanah  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  transparan  dan  adil,  sehingga  tidak merugikan  pemilik  tanah  yang  terkena  dampak  dari  pengadaan  tersebut.  Sehingga  bahan pembuatan  jalan  bebas  hambatan,  maka  pada  saat  itu  kewajiban  dan  kewajiban  tersebut menjadi  tanggung  jawab  instansi-instansi  yang  penting,  khususnya  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Permukiman  Penghuni.  Dalam  hal  ini,  otoritas  terkait  akan  bekerja  sama  dengan  pihak atau pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pembangunan, termasuk pemilik lahan yang  akan  dijadikan  jalan  tol.  Instansi  terkait  juga  harus  mematuhi  prosedur  atau  prinsip pembebasan  lahan  untuk  ini.  proyek  jalan  tol  saat  diratakan.  Di  antaranya  adalah  asas perikemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan,  kepastian,  keterbukaan,  kesepakatan,  partisipasi,
kesejahteraan, kelestarian, dan kerukunan.
Oleh  karena  itu,  dalam pengadaan  tanah  harus  berpegang pada  asas tersebut;  jika tidak, pemilik  tanah  yang  terlibat  dalam  pembangunan  jalan  tol  dapat  secara  hukum  menentang para  pemangku  kepentingan  dalam  pembangunan  jalan  tol.  Selain  itu,  prinsip-prinsip  yang harus  diperhatikan  dalam  pengadaan  tanah  warga  untuk  kepentingan  umum  adalah kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama  warga  negara  dengan memperhatikan aspek sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan yang berlandaskan pembangunan nasional dengan memperhatikan ketahanan nasional dan wawasan nusantara. “Untuk  kepentingan  umum  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugiyang layak dan menurut cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar,”  bunyi  Pasal  18  UU  No.  UU  PA.  Selanjutnya, kaidah  kepentingan  umum  yang  disinggung  dalam  pembangunan  jalan  tol  ini  juga  harus memasukkan semua perspektif administrasi agar tidak terjadi kesulitan setelah pembangunan jalantol.  Pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pembangunan  jalan  tol  juga  wajib mengikuti  tata  cara  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Mekanisme  yang  harus ditempuh  adalah  Masa  perencanaan  pertama,  yang  mengharuskan  instansi  yang membutuhkan tanah terlebih dahulu membuat rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan dengan recana penataan ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum  dalam  rencana  pembangunan  jangka  menengah,  rencana  strategis,  dan  rencana kerja instansi pemerintah terkait. Masa persiapan adalah tahap kedua, dimana tim persiapan pengadaan tanah harus dibentuk dirakit dalam waktu sepuluh hari sejak menerima dokumen dari  Gubernur  dan  melaksanakan  kegiatan  pembebasan tanah.  Pengadaan  tanah  merupakan langkah selanjutnya dalam tahap ketiga (Putra et al., 2022).
Instansi  yang  membutuhkan  tanah  harus  mengajukan  permohonan  pembebasan  tanah kepada  Koordinator  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  bersama  dengan  Dokumen  Perencanaan Pengadaan  Tanah,  Penetapan  Lokasi  Pembangunan,  dan  data  awal  pihak  yang  berhak  dan obyek  pengadaan  tanahpada  tahap  ini,  yang  harus  sesuai  dengan  penetapan  lokasi pembangunan  untukkepentingan  umum.  Kepala  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  di  Badan Pertanahan Nasional kemudian bertugas melaksanakan rencana pengadaan tanah. Final tahap adalah  penyerahan  sebagai  akibat  perbuatan  awal  kepala  Pelaksana  Pengadaan  Tanah menyerahkan  apa  yang  akan  terjadi  pada  saat  pengadaan  tanah  berupa  bidang  tanah  dan dokumen  pengadaan  tanah  kepada  instansi  yang  membutuhkan  tanah.  Dokumen-dokumen tersebut  harus  dilengkapi  dengan  datapengadaan  tanah  dan  informasi  kejadian  selambat- lambatnya tujuh (tujuh) harisetelah hak objek pengadaan tanah diserahkan untuk digunakan oleh  instansiyang  membutuhkan  tanah  untuk  pendaftaran.  Permohonan  sertifikat  30  hari hakatas  tanah  harus  diserahkan  oleh  instansi  yang  membutuhkan  tanah  di lokasipekerjaantanah setempat.
Oleh karena itu, pembebasan lahan jalan tol ini harus mengikuti prinsip-prinsiptersebut di atas.  Tanpa  melalui  langkah-langkah  tersebut  di  atas,  pembebasan  lahan  untuk  jalan  tol  ini dapat  bersifat  memaksa,  sehingga  pihak  berwenangbertindak  sewenang-wenang.  Agar pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  jalantol  tidak  ditunda  dalam  hal  ini,  perlu dikembangkan  strategi  mendesak.  Bahwajalan  tol  sebagai  infrastruktur  utama  yang mendukung  perekonomian  nasionaldan  merupakan  pendukung  utama  dari  dinamika  dan kegiatan  ekonomi  di  pusat  maupun  didaerah  dan  pembangunan  daerah  menunjukkan kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya akan bersumber dari manfaat jalan tol. R.Kranenburg, penggagas teori negara kesejahteraan menyatakan bahwa negara berkewajiban aktif bekerja untuk kesejahteraan dan bertindak adil yang  dirasakan  sama  dan  seimbang  oleh  semua  anggota  masyarakat,  bukan  hanya  untuk kesejahteraan  kelompok  tertentu  tetapi  untuk  kesejahteraan  seluruh  warga  negara.  Sangat ceroboh  jika  pertumbuhanekonomi  hanya  diukur  dalam  persentase  dan  pembangunan ekonomi diabaikan.Indikatoryangsebenarnyaadalahkesejahteraan masyarakat.
b. Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Proyek JalanTol
Dari  pemahamannya  itu,  menurut  Rachamadi  Usman,  perdebatan  tidak  akan  menjadi keserentakan  jika  pihak  yang  tertindas  hanya  memendam  rasa  kecewa  atau  khawatir. Perselisihan  akan  tercipta  sebagai  keserentakan  jika  pihak  yang  merasa  tertekan  telah menyampaikan  kekecewaan  atau  kekhawatirannya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Sementara  itu,  perdebatan  tanah  adalah  masalah  tanah  antara  orang,  badan administrasi, atau diskusi yang tidak memiliki efek sosial politik yang luas (Rahmadani, 2022). Dari  pengertian  tersebut  dapat  kita  ambilkajian  bahwa  perdebatan  tentang  tanah  pada dasarnya  berkaitan  dengan  masalah  tanah  yang  menimbulkan  kesialan  yang  dirasakan  oleh
salah  satu  golongan  yang  membutuhkan  atau  perlu  menguasai  tanah  sebagai  barangnya. Variabel lain yang dapat membuat perdebatan pertanahan adalah tidak adanya pertimbangan pedoman yang berlaku untuk proses pengamanan tanah sehingga postur negosiasi salah satu pihak  akan  dirugikan,  dan  elemen  utamanya  adalahtidak  diakuinya  hak-hak  istimewa  atas tanah  yang  diklaim  oleh  individu,  baik  tanahnya  milik  keluarga  atau  kepemilikan  biasa sehingga sering diabaikan olehpihak-pihak yang selektif dalam memperlancar harapan untuk mendapatkan tanah (Maddeppungeng et al., 2020).
Sehubungan dengan itu, variabel penekan ini juga sering terjadi dan paling banyak terjadi pada pengadaan tanah untuk jalan tol. Seharusnya tidak ada keserentakan dalam pengadaan lahan untuk jalan tol, karena pengadaan jalan tol direncanakan untuk siklus kemajuan bangsa sehingga dapat menyelesaikan proses perjalanan yang lebih mudah dan tidak memakan waktu lama untuk menyeberang. dimulai dengan satu wilayah lalu ke wilayah berikutnya. Contoh ini tidak  terlalu  diketahui  oleh  penduduk  karena  tidak  adanya  sosialisasi  darimasyarakat  yang ingin membangun tol ini, jika seluruh bangsa dapat dijangkau dalam waktu yang relatif singkat maka perjalanan keuangan juga dapat berjalan. seperti yang diharapkan dan dapat menyebar ke  seluruh  pelosok  negeri  dengan  hampir  tidak  ada  hambatan  karena  jaraknya  yang  sangat jauh.  Jadi,  dengan  asumsi  keserempakan  ini  terjadi,  pengaturan  apa  yang  diberikan  agar keserempakan ini tidak memakan waktu lama untuk diselesaikan. Struktur penalaran tentang standar perolehan tanah yang adil dan tidak memihak memang telah diberikan untuk menjadi penting untuk tujuan mengenai dan menjaga kebebasan dasar sosial keuangan(Rahmawati & Tenriajeng,  2020).  Maka  komponen  dialogis  dalam  pertemuanpertemuan  publik  harus diperluas  oleh  otoritas  publik  dan  daerah  agar  dapatdikaitkan  secara  efektif  dengan pengembangan  strategi  sesuai  perintah  Undang-undang  nomor  2  tahun  2012  bahwa pengamanan tanah harus dibantu melalui pertimbangan antara pertemuan tanpa komponen tekanan  untuk  mendapatkanpemahaman  bersama.  Kekurangan  acara  sekaligus  menentukan luas pengadaantanah dari satu sisi merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh  otoritas  publik  terhadap  kebebasan  tanah  yang  diklaim  oleh  daerah  setempat  karena seolah-olah  menyanggah  nilai  keistimewaan  finansial  atas  tanahyang  dimiliki  oleh  daerah setempat merampingkan kebebasan atas hak milik seseorang(Khofiyah & Angreni, 2020).
Jika  tidak  ada  istilah  untuk  pilihan  yang  konsisten  antara  otoritas  publik  dan  individu, yang  akan  terjadi  adalah  akomodasi  simultan  kePengadilan  Tata  Kelola  Negara.  Dalam  hal pihak  yang  mengusulkan  adalah  badan  publik,  badanpubliktersebutdisapaolehorang-orang yang mengetahui standarnya. Sebenarnya, dalam hal orang tidak setuju dengan jaminan tanah, maka  orang  akan  mengajukan  somasi  kepengadilan.  Dalam  hal  pemanggilan  umum digugurkan  oleh  pengadilan,  maka  sebagian  besar  yang  menjadi  korban  adalah  orang-orang itu  sendiri.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  97  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004  tentang  Hukum  Pelaksana,  Pembersihan  Negara  Perjuangan(Isnaeni,  2020). Penyelesaian keserentakan melalui gugatan tata kelola negara mendorong pilihan Pengadilan untuk  membersihkan  urusan  negara,  yang  diserahkan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  setelah dilakukan  pemeriksaan  keserentakan  peraturan  dengan  pilihan.  Tidak  diakui,  klaim dimaafkan  dan  klaim  dikabulkan.  Jika  kita  berbicara  tentang  penyelesaian  simultan  di pengadilan,  jika  keputusan  akhir  diberikan,  orang  akan  merasa  bahagia  dan  bahagia. Bagaimanapun,  berjalan  melawan  norma,  dengan  asumsi  pemanggilan  dibatalkan  dan semacamnya,  masyarakat  setempat  akanmerasa  kelimpungan,  dan  pilihan  tersebut  akan menimbulkan  kekecewaan  warga  dan  otoritas  publik.  Terlepas  dari  kenyataan  yang  kita sadari bahwa pilihan pengadilan adalah suatu bentuk keadilan yang dilengkapi dalam pilihan pengadilan  adalah  sesuatu  yang  harus  dirasakan  dan  dilaksanakan.  Namun,  dengan  asumsi kasusnya  seperti  ini  akan  membuat  pengkhianatan  orang-orang  yang  merasa  kalah  dalam pilihan  sebelumnya.  Sehingga  memiliki  satu  sistem  lagi  dalam  menyimpulkan  keserentakan pengadaan tanah untuk jalan tol ini vital. Selain menyelesaikan persoalan melalui pengadilan, Peraturan  Nomor  2  Tahun  2012  memberikan  perintah  yang  sangat jelas  kepada  badan atau organisasi  publik  yang  membutuhkan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  sehingga cenderung selesai.
Tahapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  peraturan  ini  adalah  inventarisasi  dan tanda  pengenal penguasaan,  kepemilikan, penggunaan dan  penggunaantanah,  penilaian  Gaji, Konsultasi penetapan Remunerasi,Gaji hadiah dan kedatangan tanah organisasi.Tahapan yang disinggung  dalam  artikel  ini  harus  diselesaikan  dengan  baik  agartidak  terjadi  masalah  yang lebih  lanjut.  Secara  umum,  jika  tahap  ini  diselesaikan  dengan  baik,  maka  siklus  pengadaan tanah    akan  berjalan  dengan  baik  dan  sebagaimana  mestinya.  Salah  satunya  adalah  tahap pelunasan  pembayaran  kepada  perorangan  yang  tanahnya  memenuhi  pedoman  untuk
diusulkan sebagai tanah pengadaan tanah jalan tol.
Struktur  pemikiran  dan  metode  untuk  pengakuan  pengadaan  tanah  seperti yangdigambarkan oleh ilmuwan di atas menampilkan masalah bahwa orang miskin memiliki pilihan  untuk  memperkenalkan rencana keadilan yang memadai bagi individu yang terkena dampak.  Kekecewaan  komponen pengadaan  tanah  untuk menjangkau  hak-hak  finansial  dari orang-orang  yang terkena dampak tidak hanya langsung dengan kurangnya  ekuitas  moneter, tetapi  juga  mendorong  kelompok  menjadi  kebutuhan  primery  angakan  menyebabkan kekecewaan terhadap perbaikan sosial-sosial masyarakat. perkumpulan warga itu.
Tujuan  pembangunan  yayasan  yang  ingin  mencapai  pemerataan  bantuan  pemerintah tidak dapat dicapai secara adil ketika masih ada kelompok yang tidak mencapai keseimbangan keuangan  pada  tingkat  dasar  pencapaian.  Jadi  otoritas  publik  harus  melaksanakan  lambang pertunjukan yang mencakup semua jaringan yang terkena dampak dalam pertemuan terbuka. Memperkuat dukungan dan pertunjukan yang tergambar dalam tatanan antara individu yang terkena dampak dengan negara sebagai upaya untuk mencapai musyawarah, kesepakatan dan kerjasama  bersama  yang  sesungguhnya  merupakan  sistem  (gestaltung)  konstruksi  sosial penduduk  Indonesia.  Variabel  ini  dibundel  dalam  sifat  wajib  untuk  berubah  menjadi kewajiban  bagi  negara  dan  memperkuat  aturan  dukungan.  Pengaturan  remunerasi  dalam pengadaan  lahan  jalan  tol  perlu  ditingkatkan  karena  dapat  mendorong  pemerataan  bagi warga,  namun  hal  tersebut  belum  nampak  karena  terdapat  faktor  fundamental  yaitu kurangnya kerentanan pada substansi jalan tersebut. hukum administrasi gaji dan substansi pedoman pengawasan gaji masih jauh dari ketentuan yang adil(Dewi et al., 2020).
Jadi  aturan  pedoman  dalam  hal  membayar  jaminan  tanah  untuk  kemajuan  untuk kepentingan  umum  dapat  dikatakan  memenuhi  keadilan  dengan  asumsi  ada  keseragaman kebebasan dan komitmen, ada kesamaan antara keadilan prosedural dan keadilan yang cukup besar,  khususnya  keadilan  yang  diperoleh  mulai  dari  awal  proses  pengadaan  tanah  sampai dengan penutupan.
Terdapat  kesesuaian  antara  pedoman hukum keputusan dengan penerapan di lapangan, dan  para  perhimpunan  dapat  meminta  apa  yang  menjadi  haknya  dan  wajib memiliki opsi untuk menyelesaikan  komitmennya.    Bayar  sebagai  karya  untuk  menghormati hak-hak dan kepentingan orang-orang yang telah dirampas untuk kepentingan semua orang dapat dikatakan adil jika tidak membuat seseorang menjadi lebih boros, atau sebaliknya, tidak membuat seseorang kurang beruntung dari kondisi uniknya.

## 4. PENUTUP
Setelah  menguraikan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  pembebasan  tanah  untuk  jalan  tol.  Pertama,  pembebasan  tanah  harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam tahapan yang jelas, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil pembangunan  jalan  tol.  Semua  tahapan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  prinsip  tata  kelola yang baik.  Kedua, dalam hal pembebasan tanah untuk jalan tol, pemberian ganti rugi kepada pemilik  tanah  yang  terkena  dampak  harus  dilakukan  dengan  adil  dan  berdasarkan  keadilan. Skema  atau  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  tata  cara  dan  pemberian  ganti  rugi  harus dibuat  sebelum  ganti  rugi  dilaksanakan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pemilik tanah yang terkena dampak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan nilai pasar dan tidak dirugikan.    Namun,  dalam  hal  ini,  pencipta  lebih  menekankan  pada  upah  yang  lebih digarisbawahi  dengan  alasan  remunerasi  menitikberatkan  pada  pemerataan.  Oleh  karena  itu, skema  atau  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  tata  cara  dan  pemberian  ganti  rugi  harus memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial.
Terakhir,  jika  terjadi  perselisihan  dalam  hal  pembebasan  tanah  untuk  jalan  tol,  maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum, seperti melalui jalur pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.  Dengan demikian, pembebasan tanah untuk jalan tol  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  yang  terkait,  seperti  peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip tata kelola yang baik, pemberian ganti rugi yang adil dan berdasarkan keadilan, serta penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum jika diperlukan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Christia,  A.  M.,  &  Ispriyarso,  B.  (2019).  DESENTRALISASI  FISKAL  DAN  OTONOMI  DAERAH  Di INDONESIA. LAW REFORM , 15 (1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360 Dewi,  A.  R.,  Sutaryono,  S.,  &  Nurhikmahwati,  A.  (2020).  Pemetaan  Masalah  Pengadaan  Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (2), 277–291.
Faridy, F. (2017). Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam , 1 (1). Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo  Kecamatan Kebonsari  Kabupaten  Madiun. Legalite:  Jurnal  Perundang  Undangan Dan Hukum Pidana Islam , 6 (2), 183–197.
Fitri, W., & Aini, Z. (2021).  ANALISIS  YURIDIS PENYELESAIAN  SENGKETA TANAH HAK MILIK UNTUK  KEPENTINGAN  UMUM  DI  INDONESIA. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial , 8 (3), 277–286.
Ihyamuis, M., Patittingi, F., & Lahae, K. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi  Sengketa  Tanah  Antara  Masyarakat  Karunsi’e  Dongi  dan  PT  Vale  Indonesia  Tbk. Amanna Gappa , 1–14.
Isnaeni,  D.  (2020).  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Jalan  Tol  Dalam  Perspektif  Hak Menguasai Negara. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang , 4 . Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  Se,  M.  M.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media. Kartono,  G.,  &  Andraini,  F.  (2022).  PEMBERIAN  PENGGANTIAN  KERUGIAN  UNTUK PEMBANGUNAN  JALAN  TOL  KULON  PROGO  SOLO-YOGYAKARTA  BERDASARKAN PERPRES 71 TAHUN 2012. Dinamika Hukum , 23 (2), 126–134.
Khofiyah, O. L., & Angreni, I. A. A. (2020). Pengaruh Pembebasan Tanah terhadap Keterlambatan Proyek  Pembangunan  Jalan  Tol  Studi  Kasus:  Jalan  Tol  Cinere-Jagorawi  Seksi  II  B. Media Komunikasi Teknik Sipil , 25 (2), 191–198. Kurnianingsih, M., Sartanto, A., & Sukirman, A. N. (2022). Penyelesaian Ganti Rugi Lahan yang Terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Pengadilan Negeri Klaten. Prosiding University Research Colloquium , 286–295. Lalan,  H.  (2022).  MODEL  INTERAKSI  STAKEHOLDER  PADA  PEMBEBASAN  LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG–SICINCIN. Ensiklopedia of Journal , 4 (2), 159– 168.
Maddeppungeng, A., Intari, D. E., & Oktafiani, A. (2020). Studi Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Studi Kasus Proyek Pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Konstruksia , 11 (1), 89–96.
Mulyadi, S., Satino, S., Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., Sutarni, N., Kartono, G., Andraini, F., Faridy, F.,  Hassan,  H.,  Abdurrahman,  W.,  Putra,  P.  A.  W.  D.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  Wijaya,  I.  K.  K.  A., Kurnianingsih,  M.,  Sartanto,  A.,  &  Sukirman,  A.  N.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa Kepemilikan  Tanah  Bersertifikat  Ganda. HAKAM:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Hukum Ekonomi Islam , 3 (1), 121–130. Nurahmin, M. F., & Syafaat, M. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. Jurnal Kolaboratif Sains , 4 (6), 330–336.
Putra, P. A. W. D., Budiartha, I. N. P., & Wijaya, I. K. K. A. (2022). PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH  HAK  ULAYAT  DESA  ADAT  DALAM  PEMBANGUNAN  JALAN  TOL  MENGWI GILIMANUK. Jurnal Preferensi Hukum , 3 (3), 524–530.
Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media . Rahmadani,  P.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. Locus Journal of Academic Literature Review , 210–225.
Rahmawati,  N.,  &  Tenriajeng,  A.  T.  (2020).  Analisis  Manajemen  Risiko  Pelaksanaan Pembangunan  Jalan  Tol  (Studi  Kasus:  Proyek  Pembangunan  Jalan  Tol  Bekasi-Cawang- Kampung Melayu). Rekayasa Sipil , 14 (1), 18–25.
Winarda,  R.  Z.,  Mardiyanto,  J.,  &  Sutarni,  N.  (2021).  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan  Jalan  Tol  Yogyakarta-Solo  Di  Kabupaten  Boyolali  (Studi  Kasus Pembangunan  Jalan  Tol  Kulon  Progo  Yogyakarta-Solo). Jurnal  Bedah  Hukum , 5 (2),  202– 221.
Yusuf,  K.,  &  Mansur,  T.  M.  (2018).  Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Bagi  Hasil  Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan , 2 (4), 816–822.