Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## KETIDAKTEPATAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Deni Setya Bagus Yuherawan , Baiq Salimatul Rosdiana Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Madura deniyuherawan@trunojoyo.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan ratio legis Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika. Hal ini terbukti pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehablitasi, walaupun pidana penjara lebih besar jumlahnya. Beda tafsir antara penegak hukum mengakibatkan belum tercapainya tujuan diberlakukannya UU Narkotika berkaitan dengan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan ( Statute Approach ). Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Ketentuan  hukum  yang  dianalisis  adalah  UU  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Penempatan  Penyalahgunaan.  Kesimpulan  dari  artikel  ini  menunjukkan  bahwa Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur ratio legis yang tepat untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  narkotika.  Fakta  lain  menunjukkan  bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotikaternyata kurang efisien karena  tidak  mampu  menimalisasi  jumlah  penyalahguna  narkotika.  Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat.
Kata kunci:  Rehabilitasi; Pidana Penjara; Penyalahguna Narkotika
Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## THE INAPPROPRIATENESS OF PUNISHING PRISONERS AGAINST NARCOTICS ABUSER

## Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana
Faculty of Law, Trunojoyo Madura, University, Madura deniyuherawan@trunojoyo.ac.id

## Abstract
This article aims to analyze the essence of the existence of the Narcotics Law and legis  ratio  Article  103  of  Narcotics  Law.  Factually,  there  are  different interpretations  and  differences  of  opinion  between  law  enforcement  agencies regarding the application of Narcotics Law. This is evident in the court's decision, which handed down a sentence of imprisonment and rehabilitation, even though the prison sentence was greater in number. The different interpretations between law enforcers result in not achieving the goal of the enactment of the Narcotics Law relating  to  narcotics  abusers.  The  research  method  used  in  this  article  is  a normative  study  using  the  statute  approach.  Analysis  of  the  formulation  of  the problem  is  done  prescriptive  using  Grammatical  interpretation  and  Systematic interpretation.  The  legal  provisions  analyzed  were  Law  Number  35  of  2009 concerning  Narcotics  and  Supreme  Court  Circular  Letter  Number  4  of  2010 concerning Placement of Abuse. The conclusion of this article shows that Article 103 of the Narcotics Law contains the right  ‘ratio legis’ element to be used as a reference for law enforcement officials to give or impose rehabilitation sentences on narcotics abusers. Other facts show that the imprisonment of narcotics abusers is less efficient because it is unable to minimize the number of narcotics abusers. The imprisonment of narcotics abusers is considered inappropriate.
Keywords: Rehabilitation; Imprisonment; Narcotics Abuser
Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika merupakan salah satu langkah pemerintah guna melawan jumlah penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan di  Indonesia.  Tujuannya  yaitu  mendukung  kepentingan  ilmu  kesehatan  dan pengetahuan  dengan  menjamin  ketersediaan  narkotika,  mencegah  penggunaan narkotika yang tidak sesuai aturan (penyalahgunaan narkotika), dan memberantas peredaran  gelap  narkotika.  Sekitar  4  juta  orang  Indonesia  telah  mengonsumsi narkoba,  narkoba  yang  dikonsumsi  merupakan  narkoba  jenis  baru  berbentuk sintetis ataupun illegal.
1
Penegakan  hukum  terhadap  kasus  pidana  narkotika  telah  dilakukan  secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat kekuatan hukum  tetap  (putusan)  di  pengadilan.  Adanya  penegakan  hukum  ini  diharapkan dapat  menjadi  pencegah  maraknya  kasus  narkoba,  tetapi  hal  yang  terjadi  malah sebaliknya  kasus  narkoba  menjadi  semakin  meningkat  menjangkit  jutaan  orang Indonesia.  Penanganan  kasus  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  kebanyakan diberikan  sanksi  badan  ataupun  denda,  namun  di  sisi  lain  rehabilitasi  menjadi pilihan  hakim  dalam  memutus  kasus  penyalah  guna  narkotika.  Contohnya  pada kasus penyalahguna narkoba yang dilakukan artis Ridho Rhoma, Iwa K dan Ello yang mendapat hukuman untuk direhabilitasi. Hal ini tentu menjadi    aneh ketika kasus  yang  sama  memiliki  putusan  yang  berbeda-beda,  padahal  dasar  dalam memutuskan kasus narkoba atau narkotika hakim telah berpedoman pada Undang- undang ‘khusus’ yaitu UU Narkotika.
Namun  di  sisi  lain  seperti  yang  disampaikan  oleh  Anang  Iskandar,  secara fakta hakim memiliki kewenagan ekstra, kewenangan ekstra yang dimaksud yakni,
1 Anang  Iskandar  , Pengguna  Narkoba  Wajib  di  Rehabilitasi  Bukan  di  Penjara , kompasiana.com,31 Maret 2014 pukul 18:53, diakses 31 Maret    2020 pukul 18:53.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyatakan tidak bersalah dan membebaskan. Kewenangan ekstra di sini bersifat    fakultatif sehingga hal ini menjadi dasar hakim memberikan saknsi  badan  ataupun  denda  terhadap  penyalah  guna  narkotika.  Tentunya  juga dengan pemberian sanksi badan terhadap penyalah guna narkotika menyebabkann keuangan  negara  tidak  stabil  karena  penjara  digunakan  terhadap  yang  bukan peruntuknya. 2
Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian  Anton  Sudanto  (2017)  yang mengangkat  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  dan  pengaturannya  mengenai tindak  pidana  narkoba  di  Indonesia.  Dalam  penelitiannya  tersebut  dijelaskan bahwak konsep dari hukum pidana untuk narkotika itu sendiri mencakup tindakan krimininal, hukum pidana dan non-pidana (penal). Tindakan kriminal merupakan ilmu  penanggulangan  kejahatan  yang  dapat  dilakukan  dengan  memadukan penerapan  sarana  pidana  dan  pencegahan  tanpa  menggunakan  sarana  pidana. Tindakan  Hukum  pidana  adalah  upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  sarana  pidana.  Sedangkan  terkait  tindakan  non  pidana  adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 3
Sedangkan penelitian oleh Hafied Ali Gani  (2015) tersebut menulis konsep yang  hampir  mirip  dengan  tulisan  penelitian    ini  yaitu  mengenai  hukuman rehabilitasi bagi pecandu narkotika, yang dasar pembahasannya juga berlandaskan Pasal  103  UU  Narkotika  mengenai  kewenangan  hakim  untuk  menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang dapat terbukti atau tidak terbukti. Penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  rehabilitasi  dapat  dijadikan  upaya depenalisasi, rehabalitasi dianggap maatregel atau sebagai sanksi tindakan, disebut juga  sebagai  sanksi  yang  ada  dalam  undang-undang  narkotika,  artikel  ini  juga membahasa mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika. Hafied Ali juga
2 Anang  Iskandar,Hakim  Wajib  Memvonis  Rehabilitasi  bagi  Penyalah  Guna  Narkotika, OpiniIlustrasi---PA    Ilustrasi---PA, 6 November 2017, diakses 5 Juli 2020 pukul 08.30 WIB.
3 Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, Jurnal Hukum : Adil Vol 7 No 1, Universitas YARSI, 2017 Jakarta, hlm, 138-161. https://dx.doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
berpendapat  bahwa  rehabilitasi  dapat  melindungi  masyarakat  dan  mewujudkan efektivitas  dalam  menyelesaikan  permasalahan  narkotika. 4 Meskipun  memiliki konsep pemikiran yang hampir sama mengenai rehabilitasi yang didasarkan pada Pasal  103  UU  Narkotika,  artikel  ini  memiliki  perbedaan  yang  sangat  signifikan, pembahasan dalam artikel ini lebih khusus membahas mengenai Ratio Legis pada Pasal 103 UU Narkotika sehingga Pasal 103 dapat dikatakan sesuai dengan tujuan keberadaan  UU  Narkotika.  Selain  itu  problematika  hukum  yang  terjadi  dalam artikel ini yaitu adanya beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum atas penerapan berlakunya UU Narkotika. Sehingga tepat tidaknya penjatuhan pidana terhadap penyalah guna narkotika perlu dianalisis.
Adapun penelitian Istri Mas Candra (2012) memiliki persamaan isu hukum yang  dijadikan  latar  belakang  yakni  pemberian  sanksi  yang  berberda  terhadap penyalahgunaan  narkotika  yang  dianggap  sebagai  korban  diri  sendiri.  Penelitian tersebut    khusus  membahas  putusan  hakim  terhadap  penyalahgunaan  narkotika dengan  berlakunya  UU  Narkotika  berpacu  pada  Pasal  103  UU  Narkotika,  dalam artikel  tersebut  menjawab  relevansi  perliindungan  hukum  melalui  rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, bahwa rehabilitasi tidak lepas dari ide yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  sesuai dengan  Pasal  55,  Pasal  56,  Pasal  103  dan  Pasal  127. 5 Penelitian  ini    hanya mengkaji relevansi hukuman rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang berdasarkan  pasal  55,  56,  103  dan  Pasal  127  UU  Narkotika.  Pembahasannya penelitian  ini  lebih  bervariasi  karena  tidak  hanya  sekedar  membahas  mengenai hukuman  rehabilitasi  terhadap  penyalahgunaan  narkotika,  melainkan  membahas mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 103 UU Narkotika sehingga pasal  ini  benar-benar  dapat  dijadikan  acuan  untuk  memberikan  hukuman rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.
4 Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika , Jurnal Hukum Mei 2015, Universitas Brawijaya Malang, 2015, Malang, hlm 1-20
5 Istri Mas Candra, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan  Narkotika Dengan Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, Jurnal  Magister  Hukum Universitas Udayana Denpasar Vol 1 No 1, 2012, hlm 20.
DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2012.v01.i01.p01
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Hal  yang  berbeda  lagi  diangkat  Roni  Gunawan  Raja  Gukguk  dan  Nyoman Serikat  Putra  Jaya  (2019)    yang  lebih  membahas  mengenai  perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional, bagaimana upaya pemerintah  dalam  memberantas  peredaran  narkoba,  dan  bagaimana  efek  dari penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena  pada  saat  ini  narkotika  adalah  sebuah  momok  bagi  seluruh  bangsa  pada umumnya dan bangsaIndonesia pada khususnya. 6 Penelitian ini lebih menekankan bagaimana pemerintah Indonesia dalam    memerangi atau memberantas kejahatan narkotika.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  ditulis  dengan  tujuan  agar  dapat menjawab  isu  hukum  yang  ditulis  dan  menjawab  permasalahan  yang  belum diangaky  pada  penelitian  sebelumnya  seperti  menganalisis  unsur-unsur  yang terkandung  dalam  Pasal  103  UU  Narkotika  sehingga  Pasal  103  UU  Narkotika benar-benar dapat dijadikan acuan oleh aparat hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap  penyalahguna  narkotika.  Sehingga  aparat  hukum  bisa  secara  seragam untuk  menjatuhkan  hukuman  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  yang terbukti  ataupun  tidak  terbukti  bersalah  menggunakan  narkoba,  dan  hukuman pidana  penjara  dapat  dinilai  tidak  tepat  sebagai  hukuman  yang  dapat  diterapkan pada penyalahguna narkotika serta tidak ada lagi pembedaan pemberian hukuman terhadap penyalahguna narkotika. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan ratio legis Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual,  terdapat  beda  tafsir  dan  beda  pendapat  antara  penegak  hukum  tentang penerapan UU Narkotika.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apa yang menjadi ratio legis Pasal 103 UU Narkotika?
6 Roni  Gunawan  Raja  Gukguk,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Tindak  Pidana  Narkotika Sebagai Transnasional  Organized  Crime , Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia Vol  1,  No  3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang, hlm 337-351. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351
Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
2. Apakah tepat penjatuhan pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach ).  Data  yang dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yakni  menggunakan  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan produk hukum seperti  peraturan  perundang-undangan.  Sementara  bahan  hukum  sekunder  terdiri dari    jurnal  dan  buku  yang  relevan  untuk  dianalisis  sesuai  dengan  isu  yang dijadikan masalah dalam penelitian ini. Data yang terkumpul disusun, diolah dan dianalisis  menggunakan  analisis  prespektif  dengan  perbandingan  substansi, sehingga akan menjawab isu atau masalah dalam penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN
a. Ratio Legis Pasal Kasus Penyalahguna Narkotika
Narkoba merupakan masalah global, ratusan juta orang yang tercatat dalam United  Nation  on  Drugs  and  Crime (UNDC)  telah  menggunakan  zat  terlarang tersebut 7 .  Dikenal  sejak  zaman  kolonial  Belanda,jenis  narkotika  yang  digunakan yaitu candu dengan jenis mentah, masak, obat, resi, jitjing (ampas candu), morpin dan  ganja.  Saat  itu  kolonial  Belanda  mengeluarkan  pengaturan melalui eogonine staatblat Tahun  1927  No  278  kemudian  diperbaharui  dengan staatblat No.  635 Tahun 1927. 8
Sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia telah membuat  aturan  untuk  melindungi  dan  mengatasi  peredaran  gelap  narkotika. Indonesia  terus  melakukan  kebijakan  terhadap  penanganan  kasus  Narkotika termasuk  dengan  mendukung  pengesahan  dua  perjanjian  internasional.  Pertama perjanjian  tentang  narkotika  dan  yang  kedua  psikotropika,  Indonesia  mengatur narkotika  dan  psikotropika  kedalam  dua  aturan  yang  berbeda  yakni,  Undang-
7 Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia , Jurnal Yustisia Vol 1 No 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012, Solo, hlm 2. DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090
8 Supriyadi Widodo,dkk, Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil , Institute for Criminal Justice Reform,2017, hlm 10.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika,  dan  pengaturan  mengenai narkotika    Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1997,  Indonesia  membentuk lembaga  koordinasi  dalam  mengambil  langkah  kebijakan  nasional  di  bidang narkotika.    Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional  sebagai  lembaga  koordinasi menjadi  benteng  utama  dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkotika,  yang kemudian berdasarkan keputisan Presiden Rl Nomor l7 Tahun 2002 berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). 9
Permasalahan peredaran narkoba merupkan permasalahan yang mudah cepat berkembang,dengan demikian pemerintah Indonesia terus melakukan pembaharuan terhadap  regulasi  narkotika  agar  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Maka lahirlah  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Pengguna narkotika dijadikan subyek utama dalam UU Narkotika. Pengguna narkotika dapat disebut  sebagai  pecandu,  pecandu  adalah  orang  yang  menggunakan  atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Selain itu, UU Narkotika juga menyatakan bahwa peecandu narkotika secara fisik maupun psikis wajib diberikan rehabilitasi medis maupun sosial. 10
Pada  dasarnya  undang-undang  narkotika  menganut  konsep strict  liability mengandung  unsur  pertanggungjawaban  mutlak.  Artinya  setiap  orang  yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggung jawabkan secara mutlak. Sesuai tujuannya undang-undang narkotika sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkotika. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU  Narkotika  dijadikan  wadah  utama  untuk  menyelamatkan  Indonesia  dari maraknya  penyalahguna  narkotika  yakni  dengan  menjamin,  dan  mencegah penyebaran penyalahguna narkotika.
Penyalahguna  narkotika  diatur  dalam  Pasal  1  Angka  15  UU  Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.  Secara  terlampir  penggolongan  jenis  narkotika  juga    dijelaskan    dalam undang-undang narkotika, dimana narkotika digolongkan kedalam tiga jenis yakni
9 Ibid
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
golongan I,II, dan III. Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan  pelayanan  kesehatan.  Golongan  I  hanya  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Penggunaan narkotika golongan I juga perlu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  dengan  batas  jumlah tertentu.   Penggunaan narkotika Golongan I jenis ganja yang digunakan untuk diri sendiri diberikan sanksi pidana penjara paling lama 4 Tahunsesuai yang tertuang dalam Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika.  Dalam  menyelesaikan  atau memutus pidana narkotika terkait penyalahgunaan ganja, hakim wajib memberikan rehabilitasi medis dan sosial. Hal yang menarik pada diskresi yang dimiliki hakim untuk memutus pidana terkait Penyalahgunaan ganja yakni pada Pasal 127 ayat (2) jo.  Pasal  103 ayat  (1) UU  Narkotika, pasal  tersebut  mengandung  makna  bahwa hakim memiliki hak untuk menentukan hukuman secara alternatif artinya :
 Pertama, hakim dapat menjadikan hukuman rehabilitasi sebagai vonis akhir (putusan  tetap)  terhadap  penyalahguna  narkotika  yang  terbukti  bersalah dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi .
 Kedua,  hakim  dapat  menetapkan  bahwa  rehabilitasi  bukan  merupakan putusan  akhir  (vonis)  bagi  penylahguna  narkotika  yang  tidak  terbukti bersalah.  Artinya,  meskipun  yang  bersangkutan  tidak  terbukti  bersalah mereka  tetap  wajib  menjalankan  rehabilitasi  sebagai  bentuk  penekanan terhadap penyalahguna narkotika  yang tidak terbukti bersalah untuk tetap melakukan  perawatan  dan  pengobatan.  Maka  dapat  disimpulkan  point penting  dari  keberadaan  Pasal  ini  adalah  pentingnya  rehabilitasi  bagi penyalah guna narkotika baik bersalah maupun tidak bersalah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  Pasal  103  UU  Narkotika  secara  implisit menegaskan  bahwa  keberadaan  UU  Narkotika  ini  telah  memberikan  paradigma baru terhadap makna dari pecandu narkotika sendiri. Pecandu narkotika tidak selalu menjadi pelaku utama dari sebuah tindak pidana, melainkan juga sebagai    korban dari  perbuatannya  sendiri  dalam  menyalahgunakan  narkotika.  Selain  keberadaan UU Narkotika, adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan  Narkotika  juga  mendukung  adanya pemberian  rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  narkotika.  Hal  ini  biasanya  juga dijadikan  acuan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  rehabilitasi.  Dalam
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
menjatuhkan  hukuman  rehabilitasi  terhadap  terdakwa  hakim  wajib  menjelaskan secara  tegas  dan  jelas  dimana  tempat  pelaksanaan  rehabilitasi  dalam  amar putusannya 11 .
Sehingga Ratio Legis dari Pasal 103 Undang-undang Narkotika adalah hakim wajib  memutuskan  dan  menetapkan  hukuman  rehabilitasi  bagi  penyalahguna narkotika.  Karena  keberadaan  Pasal  103  UU  Narkotika  mengandung  unsur  yang sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-undang Narkotika untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia agar terbebas dari maraknya penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara pemberantasan atau pencegahan peredaran narkotika dapat dilakukan dengan mudah ketika para penyalahguna narkotika telah sembuh dari sakitnya karena secara otomatis ketika penyalahguna narkotika telah sembuh dari sakitnya, maka mereka akan berhenti membeli obat-obatan terlarang tersebut kepada bandar, sehingga rantai peredaran narkotika tersebut dapat terputus dan  teratasi.  Maka  diharapkan  aparat  penegak  hukum  menjadi  kompak  atau seragam dalam  menangani  kasus  penyalahguna  narkotika  khususnya  Hakim mampu menjadikan Pasal 103 Undang-undang sebagai ratio legis dalam memutus perkara penyalahguna narkotika.
b. Penjatuhan  Pidana  Terhadap  Penyalah  Guna  Narkotika  Adalah  Tidak Tepat
Narcose ( narcosis) atau  secara  bahasa  disebut  Narkoba  berarti  dapat memberikan efek bius sehingga penggunanya dengan mudah tertidur atau terbius. Sedangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  narkoba  adalah  obat  yang dapat merangsang rasa kantuk, menenangkan syaraf dan dapat menghilangkan rasa sakit.
Pengertian narkoba juga dijelaskan pada Pasal 1 UU Narkotika, dalam pasal tersebut  narkoba  dijelaskan  sebagai  obat  atau  zat  berasal  dari  tanaman/bukan tanaman, sintetis atau semisintetis yang dapat menimbulkan efek ketergantungan,
11 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Angka 3 huruf a.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  narkoba  atau  narkotika  pada  dasarnya merupakan  salah  satu  jenis  obat  oral  yang  dapat  digunakan  oleh  medis  dengan takaran tertentu karena dapat membantu mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan menenangkan syaraf. 12 Tapi adapun takaran yang harus dipatuhi dalam penggunaannya  sehingga  obat  jenis  narkoba  ini  tidak  memberikan  efek ketergantungan (kecanduan) dan tidak disalah gunakan keberedaannya.
Seiring  perkembangan  di  era  modern  saat  ini,  penyalahgunaan  narkoba semakin meluas. Penduduk Indonesia dengan jumlah populasi kurang lebih 250 juta, 4  juta  dari  jumlah  tersebut  merupakan  anak  bangsa  yang  terjerumus  dalam penyalahgunaan  narkoba. 13 Faktor  terjadinya  penyalahgunaan  narkoba  ada  dua diantaranya :
1. Diri  sendiri,  rasa  ingin  tahu  yang  sangat  besar  merupakn  pemicu  utama seorang penyalah guna narkoba menggunakan narkoba tanpa memikirkan efek yang akan timbul dikemudian hari
2. Lingkungan  sosial,  faktor  lingkungan  sosial  ini  meliputi  lingkungan keluarga,sekolah  ataupun  pergaulan  dan  lain-lain.  Penyalahgunaan narkoba  ini  didasarkan  oleh  rasa  ingggin  coba-coba  yang  kemudian berkelanjut karena dipenuhi sarana dan prasarana 14 .
“ Narcotics crime is classified as crime without victim in the perspective of criminology” dalam  ilmu  krimonologi  kejahatan  narkotika  merupakan  kejahatan yang  tidak  merugikan  korban. 15 Pernyataan  ini  muncul terhadap  kasus  narkotika yang  menjadi  penyalahguna  saja  karena  pada  dasarnya  seorang  penyalah  guna
12 Maudy Pritha Amanda dkk.    Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuce), Jurnal Prosiding Penelitian dan PPM, Vol 4 No 2, FISIP Universitas Padjajaran Bandung, 2017, Bandung, hlm 341. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392 1
13 Anang  Iskandar, Pengguna  Narkoba  Wajib  di  Rehabilitasi  Bukan  di  Penjara , kompasiana.com,31 Maret 2014 pukul 18:53,Diperbarui: 31 Maret    2014 pukul 18:53.
14 Oksidelfa  Yanto,  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan ,Peranan  Hakim  Dalam  Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui    Putusan Yang Berkeadilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017  hlm 259 – 278. DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.259-278
15 Sarwirini dan Riza, Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health , Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol 131 . https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.34
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
narkotika  merupakan  seorang  yang  harus  disembuhkan  dari  penyakit ketergantungan. 16 Penggunaan narkotika bagi sendiri merupakan kejahatan tanpa korban,  namun  berbeda  dengan  kasus  narkotika  sebagai  pengedar  tentu  saja tindakan  sebagai  pengedar  narkoba  merugikan  korban  karena  pengedar  akan mengajak orang lain untuk menggnakan narkotika sehingga menjadi pecandu.
Pengaturan tentang narkotika diatur oleh UU Narkotika, dimana tujuan dari adanya undang-undang tersebut secara spesifik  yaitu menyelamatkan  masyarakat Indonesia  dari  penyalahgunaan  narkotika  dengan  cara  mencegah  dan  melindungi serta menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Yang menjadi persoalan adalah penyalah guna ataupun pecandu saat ini sering dianggap sebagai subjek kriminal atau pelaku kejahatan bukan sebagai prespektif sebagai korban, contohnya penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh kalangan  artist  seperti,  Iwa  Kusuma  atau  yang  lebih  akrab  dikenal  Iwa  K  yang tersandung kasus penyalah guna narkotika. Dimana saat itu Iwa K sebagai terdakwa diketahui memiliki tiga linting ganja,  dalam surat tuntutan jaksa pada tanggal 20 September 2017 disampaikan bahwa terdakwa Iwa K terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam tuntutan hingga putusannya hakim memutuskan Iwa  K  dijatuhkan  hukuman  untuk  menjalani  rehabilitasi  selama  8  bulan.  Hal  ini sesuai dengan alasan tuntunan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Iwa K hanyalah pecandu  narkoba  yang  harus  disembuhkan,  sehingga  perlu  rehabilitasi  di  Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO. 17
Contoh  lainnya  datang  dari  seorang  terdakwa  yang  juga  tersandung  kasus penyalah  guna  narkotika  yakni  Tomy  Febriansyah.  Salah  satu  penghuni  Rumah Tahanan  Bangkalan  yang  masuk  penjara  akibat  penyalah  gunaan  narkoba. Berdrasarkan  putusaan  Pengadilan  Negeri  Bangkalan  dengan  nomor  register perkara 363/Pid.sus/2019/PN.Bkl terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dikurangi selama masa penangkapan. Putusan ini berdasarkan tuntutan jaksa
16 Iwan  Joko  Prasetyo,  R.  Ayu  Erni  Jusnita,  and  Sanhari  Prawiradiredja, Therapeutic Communication  Narcotics  in    Rehabilitation  Institution  “Rumah  Kita”  Surabaya,  Advances  in Social Science, Education and Humanities Research, Vol 165.
17 www.medcom.id , Iwa K Miliki Tiga Linting Ganja
Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
13 November 2019 yang menuntut terdakwa karena terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dengan  memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram.
Menjadi menarik  jika  dilihat  dari  uraian kasus  diatas,  bahwa  dua  terdakwa yang sama-sama terbukti sebagai penyalah guna narkotika tetapi malah dijatuhkan jenis hukuman yang berbeda, dapat dikatakan aparat penegak hukum telah memiliki beda tafsir terhadap penerapan undang-undang narkotika. 18 Faktanya kedua kasus tersebut sama-sama melanggar ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, Pasal 127 UU Narkotika biasanya dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan bagi penyalah guna  narkotika. Dalam  Pasal 127 UU Narkotika Ayat (1) dijelaskan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri golongan I dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalah guna narkotika golongan II untuk diri sendiri dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyalah guna narkotika golongan III untuk diri sendiri dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal  127  Ayat  (2)  UU  Narkotika  bermakna  hakim  wajib  memperhatikan unsur  dalam  Pasal  54,  55,  dan  103  UU  Narkotika  dalam  memustus  perkara penyalahgunaan narkotika, 19 dimana dalam Pasal 54 sendiri menjelaskan pecandu narkotika  dan  penyalahguna  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial. 20 Pasal 55 berisi penjelasan bahwa orang tua/wali penyalahguna narkotika  yang  masih  dibawah  umur  diwajibkan  untuk  melapor  kepada  pusat kesehatan dan lembaga rehabilitasi, sedangkan apabila penyalahguna telah cukup umur  maka  diwajibkan  untuk  melaporkan  diri  sendiri  atau  diwakilkan  oleh keluarganya  ke  pusat  kesehatan  dan  lemabaga  rehabiltasi.  Sedangkan  Pasal  103
18 Hamidah Abdurrachman dkk, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba , Jurnal Pandecta Vol.7 No 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012, Semarang, hlm 217. http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2388
19 Junaidi, Penerapan Pasal 34,103, dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan    Negeri Terhadap Penyalahgunaan  Narkotika  Bagi  Diri  Sendiri ,  Jurnal  Binamulia  Hukum.  Vol  8  No  2,  Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta, hlm 201. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84
20 Tatas Nur Arifin , Implementasi Rehabilitasi, Pecandu Narkotika Dalam Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  Sebagai  Upaya  Non  Penal  Badan Narkotika Nasional, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm.14.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
sendiri  secara  singkat  menjelaskan  bahwa  hakim  dapat  memutus  untuk memerintahkan  penyalahguna  narkotika  yang  terbukti  bersalah  untuk  menjalani rehabiltasi  dan  dapat  menetapkan  penyalahguna  narkotika  yang  tidak  terbukti bersalah  untuk  menjalani  pengobatan  melalui  rehabilitasi.  Sehingga  bisa disimpukan  berdasarkan  point  penting  yang  tertuang  pada  tiga  Pasal  tadi  wajib diperhatikan oleh hakim dalam menangani kasus narkotika agar penerapan undang- undang narkotika dapat diterapkan secara tepat dan benar.
Pada Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika dijelaskan kembali secara tegas dan jelas  bahwa  penyalahguna  narkotika  yang  terbukti    atau  tidak  terbukti  sebagai korban  penyalah  guna  tetap  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial sehingga rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bersifat wajib.
Salah satu faktor adanya beda tafsir antara penegak hukum atau penerapan yang  tidak  sesuai  tentang  undang-undang  narkotika  disebabkan  karena  undang- undang  tentang  narkotika  belum  mengatur  perihal gramatur ,  jumlah  atau  berat narkotika yang ditemukan di tangan pengguna sebagai barang bukti sering menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah orang tersebut dari awal dapat ditetapkan sebagai penyalahguna, pecandu ataupun pengguna yang harus diproses atau tidak. 21
Rehabilitasi  dikenal  sebagai  proses  pengobatan  untuk  menyembuhkan pecandu  narkotika  dari  ketergantungan,  rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika merupakan  bentuk  perlindungan  sosial  yang  tujuannya  agar  pecandu  narkotika dapat  tertib  sosial  dan  tidak  lagi  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  saat  ia kembali ke lingkungan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 22
Rehabilitasi  medis  merupakan  proses  menghentikan  penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  dirumah  dan  dibawah  pantuan  dokter,  sedangkan
21 Supriyadi Widodo dkk, op.cit , hlm 20
22 Op.cit Hafied Ali Gani, hlm7.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
rehabilitasi  sosial  dilakukan  secara  terpadu  baik  secara  fisik,mental,  maupun sosial. 23 Kegiatan rehabilitasi yang diberikan dapat berupa pembekalan keahlian, atau  keberanian  dan  bekal  rohani  agar  ketika  pecandu  narkotika  kembali  ke lingkungan masyarakat dia dapat melindungi dirinya dan tidak memiliki keinginan untuk mengonsumsi narkoba lagi. 24
Selain  itu  dasar  penerapan  pemidanaan  dengan  rehabilitasi  pada  UU Narkotika keberadaan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.04 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam  Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial  mendukung  secara  jelas  pelaksanaan  rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. 25
Dalam  UU  Narkotika  memberikan  kewenangan  terhadap  penegak  hukum khususnya Hakim untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika. Sesuai Pasal 103 UU  Narkotika  yang  menyatakan  “Hakim  menjatuhkan  hukuman  rehabilitasi terhadap penyalah guna  yang terbukti bersalah, dan menetapkan untuk menjalani rehabilitasi terhadap penyala guna yang tidak terbukti bersalah”. Dengan demikian adanya undang-undang narkotika yang bersifat ‘khusus’ ini aparat penegak hukum khususnya  hakim  dituntut  untuk  mampu  merefleksikan  isi  pasal  sesuai  yang tertuang  dalam  undang-undang  tersebut. 26 Karena  undang-undang  UU  Narkotika menganut  “ double  track  system ”    yang  artinya  pemidanaan  bagi  penyalah  guna yang  digunakan  untuk  dirinya  sendiri  diberikan  hukuman  rehabilitasi  sedangkan bagi pengedarnya diberikan hukuman penjara hingga pidana mati. Hal ini berlaku untuk seluruh lembaga pengadilan di Indonesia. 27 Selain  uraian  diatas,  dapat
23 Yohanes  Christ, Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyalahguna  Narkotika  Di  Yogyakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarkata, 2015, Yogyakarta, hlm.7
24 Alfajriyah,  Eddy  Rifai,  Diah  Gusmiati Pelaksanaan  Rehabilitasi  Sebagai  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi loka Rehabilitasi Kalianda) ,    Jurnal Ponale Vol 5 No 6, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Lampung, hlm 13.
25 Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, Semarang, hlm 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417
26 Firman  Floranta  Adonara, Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi.Vol 12 No 2, Mahkamah Konstitusi RI, 2015, Jakarta, hal 2. http://dx.doi.org/10.31078/jk1222
27 Anang Iskandar, op.cit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
disimpulkan  bahwa  hakim  dituntut  mampu  menerapkan  regulasi  UU  Narkotika sesuai  dengan  tujuannya  yaitu  ‘melindungi  ,menyelamatkan,  dan    menjamin rehbailitasi’ bagi penyalahguna narkoba. Hal ini juga diperjelas pada Pasal 54 UU Narkotika  yang  mengandung  makna  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  wajib menjalankan rehabilitasi, sehingga bisa disimpulkan seharusnya penyalahguna dan pecandu  narkotika  berhak  direhabilitasi  (disembuhkan)  bukan  untuk  dikirim  ke dalam penjara.
Regulasi  narkotika  ini  diterbitkan  sebagai  alat  untuk  menyembuhkan penyakit penyalah guna narkotika dari sakit ketergantungannya. Menurut menteri kesehatan  rehabilitasi  sosial  dan  rehabilitasi  medis  merupakan  hal  yang  ampuh untuk mengatasi banyaknya penyalah guna narkoba.
Berdasarkan  Pasal  103  ayat  2  UU  Narkotika  sebagai  bentuk  konvensi narkotika  yang  sudah  dilakukan  amandemen,  rehabilitasi  sama  halnya  dengan hukuman  penjara.  Penjara  dianggap  sebagai  wadah  penyebaran  penyalahgunaan narkotika  yang  sistemis  dan  tidak  mampu  menyembuhkan  pecandu  narkotika, dibandingkan  rehabilitasi  yang  dianggap  lebih  bermanfat  bagi  penyalahguna, keluarga, bangsa, dan negara daripada hukuman penjara. 28
Sehingga penjatuhan pidana bagi penyalah guna narkotika bukanlah tindakan yang  dapat  dibenarkan  karena  dinilai  tidak  tepat,  keberadaan  Pasal    103    UU Narkotika. Karena    Undang-undang Narkotika senidri diterbitkan secara ‘khusus’ dan menganut “ double track system ” berarti wajib bukan bersifat fakultatif untuk dipatuhi oleh aparat penegak hukum khususnya hakim untuk menerapkan hukuman rehabilitasi  dan  sebagainya  sesuai  dengan    yang  tertuang  dalam  undang-undang. Selain itu dengan adanya peraturan pelaksana dapat memperkuat tercapainya esensi yang terkandung dalam undang-undang narkotika. Artian lain tujuan  melindungi, menyelamatkan dan menjamin rehabilitasi penyalahguna narkotika dapat dicapai.
28 Ibid
Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## III. PENUTUP
Ratio  legis dari  Pasal  103  Undang-undang  Narkotika  adalah  hakim  wajib memutuskan dan menetapkan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Karena keberadaan Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur yang sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-undang Narkotika yakni, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari  penyalahgunaan  narkotika.  Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat karena banyaknya fakta- fakta  atau  kasus  terkait  penyalah  guna  narkotika  yang  mengalami  pembedaan penanganan  kasus  yaitu  ada  sebagian  kasus  penyalah  guna  narkotika  yang dijatuhkan  hukuman  penjara  namun  ada  juga  yang  mendapat  hukuman  untuk rehabilitasi.  Maka  rehabilitasi  medis  dan  sosial  perlu  diperhatikan    untuk mencegah,  menyelamatkan,  dan  menjamin  rehabilitasi  penyalah  guna  narkoba dapat  tercapai.  Sehingga  penjatuhan  hukuman  rehabilitasi  bagi  penyalah  guna narkoba  dapat  serentak  dilakukan  bukan  malah  menjatuhkan  hukuman  penjara. Karena penjatuhan hukuman penjara tehadap penyalah guna narkoba bukan solusi yang  tepat,  terlebih  lagi  dapat  merugikan  keuangan  negara  karena  menggunakan penjara  bukan  pada  peruntukannya.  Selain  itu  agar  aparat  penegak  hukum  dapat lebih jeli dan tepat dalam melaksanakan kewenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Supriyadi Widodo,dkk. Memperkuat Revisi Undang-undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil . Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform,
2017.

## Jurnal
Alfajriyah,  Eddy  Rifai,  Diah  Gusmiati Pelaksanaan  Rehabilitasi  Sebagai  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Lokal  Rehabilitasi Kalianda), Jurnal  Ponale  Vol  5  No  6,  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung, 2017, Lampung . Andri  Winjaya  Laksana, Tinjauan  Hukum  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Penyalahguna  Narkotika  Dengan  Sistem  Rehabilitasi ,  Jurnal  Pembaharuan
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, Semarang, hlm 10. DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417 Anton  Sudanto, Penerapan  Hukum  Pidana  Narkotika  Di  Indonesia, Jurnal Hukum  :  Adil  Vol  7  No  1,  Universitas  YARSI,  2017  Jakarta. https://dx.doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457
Firman  Floranta  Adonara, Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara Sebagai  Amanat  Konstitusi, Jurnal  Konstitusi.Vol  12  No  2,  Makhkamah Konstitusi RI, 2015, Jakarta, http://dx.doi.org/10.31078/jk1222 Hafied  Ali  Gani, Rehabilitasi  Sebagai  Upaya  Depenalisasi  Bagi  Pecandu Narkotika ,  Jurnal  Hukum  Mei  2015,  Universitas  Brawijaya  Malang,  2015, Malang.
Hamidah  Abdurrachman  dkk, Disparitas  Putusan  Hakim  dalam  Kasus  Narkoba , Jurnal Pandecta Vol.7 No 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012, Semarang. http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2388 Istri  Mas  Candra, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika Dengan  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Denpasar Vol 1 No 1, 2012. Denpasar. DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2012.v01.i01.p01 Iwan Joko Prasetyo, R. Ayu Erni Jusnita, and Sanhari Prawiradiredja, Therapeutic Communication  Narcotics  in    Rehabilitation  Institution  “Rumah  Kita” Surabaya, Advances in Social Science, Education and Humanities Research , Vol 165.
Junaidi, Penerapan  Pasal  34,103,  dan  127  Ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan   Negeri  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Bagi  Diri Sendiri, Jurnal Binamulia Hukum.  Vol.8  No  2,  Fakultas  Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84
Maudy  Pritha  Amanda  dkk. Penyalahgunaan  Narkoba  Dikalangan  Remaja (Adolescent Substance Abuce), Jurnal Prosiding Penelitian dan PPM, Vol 4 No 2, Fisip Universitas Padjajaran Bandung, 2017, Bandung. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392
Parasian  Simanungkalit ,  Model  Pemidanaan  Yang  Ideal  Bagi  Korban  Pengguna Narkoba  Di  Indonesia, Jurnal  Yustisia  Vol  1  No.  3,  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012, Solo.
DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090
Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional  Organized  Crime, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia Vol  1,  No  3,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  2019, Semarang. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351
Oksidelfa Yanto, Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui    Putusan  Yang  Berkeadilan Jurnal  Hukum  dan  Peradilan  Vol  6 Nomor 2, Mahkamah Agung RI, 2015, Jakarta .
DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.259-278
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Sarwirini  dan  Riza, Rehabilitation  of  Narcotics  Addicts  as  the  Rights  to  Health, Atlantis  Press,  Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research (ASSEHR), Vol 131. https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.34
Tatas Nur Arifin, Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika Sebagai  Upaya  Non  Penal  Badan  Narkotika  Nasional ,  Jurnal  Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, Malang.
Yohanes  Christ, Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyalahguna  Narkotika  Di  Yogyakarta.
Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarkata, 2015, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan

## Internet
Anang  Iskandar. Pengguna  Narkoba  Wajib  di  Rehabilitasi  Bukan  di Penjara . kompasiana.com.
Anang  Iskandar.Hakim  Wajib  Memvonis  Rehabilitasi  bagi  Penyalah  Guna Narkotika.OpiniIlustrasi---PA www.medcom.id , Iwa K Miliki Tiga Linting Ganja