## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA MATI BANDAR NARKOBA
Muhammad Farhan Abdillah, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail : farhanabdillah48@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Death Penalty, Narcotics The death penalty was among the most serious forms of  crime  in  Indonesia.  Not  only  in  Indonesia,  other countries  far  from  Indonesia  are  also  still  debating the  imposition  of  the  death  penalty.  Drugs  are dangerous substances that can damage the younger generation.  Narcotics  have  become  part  of  the perpetrators  of  drug  dealers  or  dealers  who  are sentenced to death. The death penalty is considered as just since it can serve as a deterrence and can share horrors with someone who wants to commit a crime. On the other hand, the death penalty is a punishment that  should  not  be  applied  because  it  deprives  a person of the right to life. In dealing with this case, the author  uses  a  qualitative  approach.  Qualitative research  is  understanding  (understanding)  social symptoms or phenomena by paying more attention to the complete picture of the phenomenon under study rather than breaking it down into related variables. According to the study's findings, the death sentence for drug-related offences should be abolished is still a criminal law enforced in Indonesia, as evidenced by the perpetrators of drug dealers and dealers of death penalty Abstrak
Kata kunci: Pidana Mati, Narkotika
Corresponding Author:
Muhammad Farhan Abdillah e-mail :
farhanabdillah48@gmail.com Hukuman  mati  menjadi  salah  satu  perwujudan pidana  pokok  di  Indonesia.  Tidak  hanya  di Indonesia  saja,  negara  lain  yang  jauh  dari Indonesia juga masih memperdebatkan pemberlakuan pidana mati. Narkoba merupakan zat yang berbahaya yang bisa membuat generasi muda menjadi rusak. Narkotika sudah jadi bagian
dari banyaknya pelaku narapidana pengedar atau bandar narkoba yang di pidana hukuman mati. Di satu  sisi,  pidana  mati  ditatap  selaku  sesuatu hukuman  yang  efisien  sebab  bisa  membagikan dampak  jera  serta  bisa  membagikan  kengerian terhadap  seorang  yang  hendak  melaksanakan kejahatan.  Dalam  menanggapi  kasus  tersebut, penulis  menggunakan  memakai  pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah memahami (memahami) gejala atau gejala sosial untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana gambaran  utuh  dari  fenomena  yang  diteliti daripada memecahnya menjadi variabel-variabel terkait.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  hukuman mati yang diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika ini masih menjadi  pidana  yang  menjadi  pilihan  di Indonesia,  terbukti  melalui  adanya  pelaku  yang adalah  bandar  dan  pengedar  narkoba  yang dijatuhi pidana mati.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Indonesia selaku bagian dari warga internasional ikut menyadari hendak akibat dari narkotika serta psikotropika untuk kehidupan bangsa di masa yang akan  datang,  Untuk  nasional  sendiri  melaporkan  untuk  bertarung  melawan narkotika  serta  psikotropika  bersama  membentuk  ketentuan  hukum  dengan membuat  sanksi  terhadap  pelaku  para  tindak  pidana  narkotika  dan  juga psikotropika. Pada pasal 114 ayat 2 dijelaskan disana bahwasanya sanksi Pidana dalam  UU  Narkotika  salah  satunya  adalah  Pidana  Mati,  Perihal  perbuatan memberi  penawaran  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  jadi  perantara dalam jual beli,  mengubah,  menyerahkan,  ataupun  menerima  Narkotika  Kalangan  1 sebagaimana diartikan dalam ayat 1 yang wujudnya berupa tumbuhan beratnya melebihi 1kg ataupun melebihi 5 batang tumbuhan ataupun dalam wujud bukan tumbuhan  yang  beratnya  5gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  mati.  Tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak dapat berjalan semacam yang diinginkan, pelaku kejahatan yang spesial yaitu para produsen, bandar ataupun penyebar/pedagang mendapatkan  diskon  hukuman  dalam  bentuk  grasi,  vonis  peradilan  yang  tidak memberatkan serta lain- lain
Pemasyarakatan merupakan sistem dari peradilan pidana di akhir, yang bisa dikatakan merupakan tempat paling akhir di dalam sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan mempunyai beberapa unit pelaksanaan teknis seperti Lembaga Pemasyarakatan  yang  merupakan  tempat  untuk  melaksanaan  pembinaan. Lembaga  pemasyarakatan  sendiri  terhadap  narapidana  dan  juga  anak   didik
pemasyarakatan, dalam hal itu sudah di atur di undang undang pemasyarakatan di pasal l 1 angka 3 undang – undang Nomor 12 tahun 1995. dijelaskan bahwasanya Lembaga  Pemasyarakatan  yaitu  suatu  wadah  atau  tempat  bagi  mereka  para pelanggar  hukum  untuk  di  bina  agar  mereka  dapat  di  terima  kembali  ke masyarakat serta tidak mengulangi kesalahan nya kembali.
Para  pelanggar  hukum  yang  sudah  di  jatuhkan  vonis  disebut  dengan narapidana  atau  juga  warga  binaan  pemasyarakatan  (WBP).  Pidana  mati merupakan hukuman yang diberikan pengadilan terhadap kejahatan berat atau tindak pidana serius. Secara universal didefinisikan pidana mati selaku sesuatu nestapa  ataupun  penindasan  yang  memberikan  efek  derita  kepada  pelanggar aturan atau norma yang berlawanan dengan kehidupan manusia, yang mana sela- sela pidana mati mempunyai keterkaitan antara pidana dan pemidanaan. Dengan pemberian  pidana  mati  diharapkan  warga  bisa  memandang  kalau  pelakunya betul- betul ditindak.
Ketika penegak hukum tidak berlandaskan 3  pilar hukum  yang meliputi keadilan,  kepastian  huku,  serta  manfaat  maka  akan  menyebabkan  masyarakat dapat  dengan  mudah  melanggar  hukum  termasuk  melanggar  hak  asasi  atas manusia.  Terdapat  beberapa  kebijakan  dari  pemeritah  yang  dianggap  tidak mencerminkan atau menggambarkan nilai-nilai dari keadilan serta meresahkan masyarakat,  salah  satunya  yaitu  kebijakan  pemerintah  dimana  adanya pembiaraan atau penundaan hukuman dalam menerapkan pidana mati.
Jika  mengikuti  perkembangannya,  maka  ada  2  aliran  pemikiran  yang berhubungan dengan kebijakan mengenai hukuman mati yang ada di Indonesia. Aliran tersebut yaitu adanya sebuah kelompok yang pada  dasarnya  tetap ingin hukuman pidana mati ada (mendukung adanya pidana mati). Kelompok tersebut mengatakan bahwa sanksi pidana mati merupakam suatu sanksi yang pantas atau setimpal  untuk  kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  seorang  pelakon,  mereka berharap dengan dipertahankannya sanksi pidana mati dapat menciptakan jera bagi para pelakon, dengan begitu sanksi pidana mati masih tampak relevan untuk diimplementasikan.
Adanya  dukungan  kepada  pemberlakuan  hukuman  pidana  mati  yang dimana  sepanjang  dari  ketentuan  yang  dimana  pidana  mati  tetap  masih  di atursesuai dengan ketentuan dari undang-undang, maka sanksi pidana matinya masih sesuai dan juga masih terlaksana, akan tetapi untuk kelompok yang tidak mendukung  terhadap  pidana  mati  yaitu  menginginkan  adanya  penghapusan kepada ketentuan dari pidana mati, yang dimana dasar nya yaitu dari pasal 28 ayat1 UUD 1945.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana tata laksana penegakkan hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apakah pidana mati masih efektif saat ini di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Dengan  menerapkan  pendekatan  kualitatif  penelitian  ini  dapat  di  buat. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menginterpretasikan  suatu  gejala seperti  gejala  sosial  yang  memfokuskan  pada  gambaran  utuh  dari  sebuah fenomena yang akan diteliti dibandingkan dengan memecahnya menjadi variabel- variabel  yang  berhubungan.  Saya  berharap  memiliki  pengertian  yang  dalam tentang fenomena tersebut yang dimana untuk menghasilkan teori. Karena tujuan yang  tidak  sama  dalam  penelitian  kuantitatif,  maka  tata  cara  pengumpulan- pengumpulan  data  dan  juga  jenis  penelitian  kualitatifnya  berbeda  (Prof.  Dr.  H. Mudjia Rahardjo, M. Si). Data yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang nantinya akan diperoleh dari sumber buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakkan Hukum Pidana Mati kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dalam hal dari penegakan hukum yang dimana tidak saja di lihat dari pidana, tapi juga di lihat dari penegakan terhadap HAM, yang dimana meempunyai sifat mengikat dalam hidup manusia. Kalau diliat dari sudut pidana, tentu jika bagi para pengedar  barang  haram  tersebut  yaitu  narkoba  ialah  tindakan  pidana  pastinya akan hendak berdampak, hukum cocok dengan hal tersebut  terdapat dalam Pasal 114  ayat  1  serta  2  UU  Nomor.  35  Tahun  2009  tentang  narkotika.  Dilihat berdasarkan  sudut  HAM,  orang  yang  melakukan  pengedaran  narkoba  bisa  bisa digolongkan  sebagai  seseorang  yang  mengganggu  generasi  muda  sebab  melalui narkoba,  hak-hak  yang  di  miliki  bagi  anak  muda    hendak  terambil.  Sampai sekarang juga belum adanya tipe narkoba yang menimbulkan efek yang baik bagi yang memakai nya. Malah bagi yang memakai nya menimbulkan gejala yang buruk bagi yang memakai dari barang terlarang itu.
Jika  mempeributkan  Pidana  Mati  dengan  HAM,  maka  harus  dicermati mengenai “Pelanggaran terhadap hak asasi manusia” , hal tersebut juga dijelaskan dalam  Pasal  1  angka  6  UU  No.  39  Tahun  1999.  Pada  pelaksanaan  pidana  mati kepada pengedar Narkoba secara yuridis sudah penuhi tata cara yang termuat di peraturan perundan-undangan yang berkaitan ialah Undang- Undang Nomor. 35 tahun 2009 yaitu mengenai Narkotika.
Sebagian negeri memiliki perberbedaan dalam menjawab komentar praktik hukuman yang menghilangkan nyawa ini. Nyaris tidak ada yang sama dengan adu pendapat mengenai metode penerapan pidana mati, hingga eksistensi hukuman inipun mengalami pasang surut. Ada negeri yang tidak setuju dengan penerapan hukuman  mati  serta  karenanya  negeri  meniadakan  hukuman  mati,  sebaliknya sebagian  negeri  lainnya  masih  mempraktikkan  penerapan  hukuman mati  sebab dianggap masih dibutuhkan.
Fenomena  permasalahan  narkotika  tersebar  luas  di  Indonesia.  Narkotika sudah  mengganggu  generasi  muda  Indonesia  akibat  beredarnya  narkotika  oleh para pengedar yang dimana menyasar ke Indonesia. Para aparat penegak hukum tidak pernah berhenti melaksanakan pemberatasan narkoba di negara Indonesia.
Dalam  hal  ini  banyak  pelaku  tindak  pidana  narkoba  yang  pada  akhirnya mendapatkan sanksi yang bergitu berat yaitu hukuman mati..
Tiap orang harus berperan sedemikian rupa di lingkungan , ketika adanya peranan  tersebut  terciptanya  masyarakat  yang  tertib,  serta  menjadikan lingkungan yang sehat serta menjadikan lingkungan yang baik. Hukum kepidanaan ialah sistem ketentuan yang mengendalikan seluruh perbuatan yang sebenarnya tidak  boleh  dicoba  (dilarang  untuk  dicoba)  yang  diiringi  dengan  sanksi    tegas untuk  setiap  pelanggaran  ketentuan  pidana  tersebut,  dan  metode  yang  wajib dijalani untuk pihak yang berkompeten dalam penegakannya.
Tindakan  pidana  dari  penyalahgunaan  terhadap  narkotika  sudah  diatur dalam  UU    No  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.    Dalam  UU  itu  telah  termuat mengenai hukuman dari pidana yang cukup berat, akan tetapi pada kenyataannya para  pelaku  dari  narkotika  malah  bertambah,  serta  untuk  terpidana kenayataannya tidak jera serta malah terdapat kemungkinan buat mengulanginya lagi.  Hal tersebut terjadi di karenakan kemungkinan tidak timbul nya adanya efek yang bersifat tidak jera kepada pelaku.
Vonis yang diberikan Mahkamah Konstitusi RI mengatakan bahwa hukuman mati yang termuat di dalam Undang-Undang Narkotika tidak berlawanan dengan hak hidup yang dipastikan oleh UUD 1945.
Menurut  vonis  Mahkamah  Konstitusi  No  2-  3/  PUU-  V/  2007  terpaut pengetesan dalam konstitusionalitas mengenai hukuman mati, dipaparkan kalau pelaksanaan sanksi pidana mati untuk pelaku-pelaku tindak pidana dari narkotika tidak melanggar HAM, namun malah  para pelaku tersebut sudah melanggar dari HAM  lain,  yang  membagikan  akibat  terhadap  kerusakan  dari    generasi  generasi muda di masa yang hendak tiba.
Dalam sebagian permasalahan sudah tinggi pengedar serta bandar narkotika yang tertangkap serta memperoleh sanksi berat berbentuk pidana mati. Contohnya kasus yang pernah terjadi yaitu peredaran ekstasi di  beberapa kota di Indonesia, dalam kasus Ade Kurniawan terdakwa dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Dumai. Ade Kurniawan dihukum mati atas dakwaan kasus mengatur peredaran 50 kg sabu bernilai puluhan miliar rupiah. 1
Menurut  pakar  ahli  lain  Jimly  Asshiddiqie  penegakan  hukum  yaitu  suatu proses yang di lakukan agar tegaknya ataupun berfungsi nya norma hukum yang nyata  yang  dimana  pendoman  dari  perilaku  dalam  lalu  lintas  ataupun  sebuah hubungan hukum di kehdiupan bermasyarakat serta bernegara. 2
Dalam upaya melakukan penegakan hukum, ketika memakai fasilitas sanksi pidana,  negeri  harus  menjamin  kemerdekaan  orang  dengan  senantiasa menjunjung  besar  dan  menghormati  hak-hak2  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu pemidanaan  wajib  memiliki  tujuan  serta  guna  melindungi  penyeimbang  serta keselarasan manusia yang satu dan lain di  suatu warga guna menggapai tujuan penegakan  hukum  yang  akan  bersumber  pada  keadilan,  kepastian  hukum,  serta kemanfaatan untuk warga.
1 News detik /bandar-50-kg-sabu-dari-dumai-dihukum-mati, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021
2 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum
Pada  kenyataanya  pemidanaan  tidaklah  hanya  buat  menyakiti  atau menyusahkan seorang yang melaksanakan kejahatan ataupun pelanggaran, namun kenyataan sesungguhnya merupakan melindungi hak asasi dari orang-orang yang diperlakukan jahat, serta disinilah negeri muncul buat menegakkan kedisiplinan dalam warga. Ada pula landasan dasarnya berasal dari “Ius Puniendi” kalau negeri berhak  buat  menghukum  lewat  “Ius  Poenale”  (hukum  pidana)  mewakili  korban buat  menuntaskan  akibat  perilaku  kejahatan.  Maka  dari  itu  negara  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  rasa  aman  serta  juga  menjaga  dari  ketertiban  di masyarakat.
Hal  penting  dari  hukum  pidana,  kalau  hukum  pidana  sebaiknya  ditatap selaku  “Ultimum  Remidium”  ataupun  s elaku  upaya  yang  dipergunakan  sebagai langkah  terakhir  buat  membetulkan  perilaku  manusia  serta  wajar  apabila seseorang  menghendaki  supaya  dalam  pelaksanaannya  hukum  pidana  harus diiringi  seketat mungkin dengan pembatasan-pembatasan.
Hakim yang  memutuskan  perkara  dari  narkoba  memiliki  pandangan  yang berbeda-beda dalam menentukan pidana mati terhadap pelaku dari tindak pidana narkoba. Posisi serta juga peran mereka selaku hakim mempunyai otoritas dalam melaksanakan tugasnya secara leluasa dari intervensi, oleh karena itu penjatuhan dari  hukuman  dalam  bermacam  tingkatan  lembaga  peradilan.  Masih  banyak penegak hukum yang mempunyai nurani baik serta berempati terhadap kasus di Indonesia, paling utama yaitu menumpas tindak pidana dari narkotika. Praktik dari hukuman berat yaitu hukuman mati yang masih hendak di terapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depannya dengan dimasukannya syarat ini ke dalam RKUHP. Hukuman mati ditempatkan di sebagian syarat dalam RUU ini. Begitu pula dalam UU  No.35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika  yang    masih  menempatkan  dari hukuman  mati  selaku  pidana  pokok.  Harapan  warga  terhadap  eksistensi  suatu lembaga peradilan selaku tempat mencari keadilan.

## Efektifitas Pidana Mati di Indonesia
Sesuatu  pidana  dikatakan  efisien  apabila  pidana  itu  sepanjang  bisa  jadi bisa  menghindari  ataupun  kurangi  kejahatan.  Jadi  kriteria  daya  guna  dipantau berdasarkan  seberapa  jauh  jarak  frekuensi  kejahatan  bisa  ditekan.  Tetapi realitasnya hukuman penjara untuk para pelaku tindak pidana narkotika dirasa masih belum terlalu efektif membagikan suatu daya guna dalam upaya membuat terpidana  untuk  mengintrospeksi  diri  serta  fasilitas  buat  merubah  perilaku. Apalagi pidana penjara malah malah bisa dijadikan sesuatu tempat buat mengatur peredaran  narkoba  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  itu  sendiri. Semacam yang diketahui, diduga kokoh bahwa terpidana mati Freddy Budiman melaksanakan  peredaran  narkoba  yang  terjadi  di  LAPAS.  Meninjau  dari permasalahan  Freddy  Budiman,  kalau  pidana  penjara  juga  masih  belum menunjukkan dampak  jera. Dalam perjalanan kasus nya Fredy Budiman sering kali  membuat  permasalahan  kriminal,  pada  tahun  2013  ia  mendapatkan  vonis hukuman mati dan 2016 di jalankan eksekusi hukuman mati.
Buat permasalahan Indonesia, kala kepentingan serta kebutuhan nasional dalam pemikiran serta  kepercayaan warga menghendaki keberadaan  hukuman
mati  agar  dipertahankan  serta  dilaksanakan  ataupun  dihapus serta  dihentikan, kedua hal tersebut wajib disikapi dengan obyektif. Kedepannya memanglah butuh diadakan  penilaian  yang  komprehensif  terhadap  penjatuhan  pidana  mati  ini. Paling  utama  tentang  masih  belum  seragamnya  pelaksanaan  perihal  ini  bila dihadapkan pada terdapatnya faktor- faktor yang meringankan untuk tersangka. Sesungguhnya  setiapkali  terdapat  aspek  yang  meringankan,  hingga  penjatuhan pidana mati sepatutnya dihindari.
Kala ada suara yang ingin dihilangkannya hukuman mati sebagai salah satu metode pemidanaan berdasarkan KUHP di Indonesia, orang-orang yang bersuara tersebut sudah barang tentu membuthkan suatu cara yang empiris hanya untuk meyakinkan  apabila  kebanyakan  warga  Indonesia  mempunyai  pemikiran  yang mirip  dengan  mereka.  Hendak  namun,  kala  kebanyakan  warga  menyuarakan perihal yang kebalikannya, kalau hukuman tersebut masih butuh di pertahankan di  Indonesia  yang  dimana  hukuman  tersebut  di  berikan  kepda  pelaku  yang mengancam dalam hal berbahaya seperti bandar narkoba dan lainya yang bersifat bahaya;  bandar  narkoba  serta  pembunuhan  berencana  yang  melenyapkan sebagian nyawa manusia. Kenyataan semacam ini wajib dapat diterima, sekalian pula  menyudahi  mengingat  Indonesia  selaku  negeri  yang  masih  kurang menghormati HAM sebab masih menggunakan hukuman mati.
Ketidak  sejalanan  antara  bermacam  macam  mengenai  hak  untuk  hidup serta pada akhirnya pidana tersebut memperoleh banyak perdebatan. Dalam hal ini ada yang setuju ada juga yang engga. Dalam hal ini orang yang setuju biasanya berbicara setju di karenakan adanya dampak jera bagi para mereka yang terkena hukuman  itu.  Dalam  hal  yang  gak  setuju  biasanya  mereka  kayak  mengatakan adanya pelanggaran hak untuk hidup, akan tetapi hukuman mati ini yang dimana dapat membagikan rasa adil terhadap korban dari pelaku tersebut.
Argumentasi yang mendukung terhadap pidana mati sebagai berikut:
1. Pidana mati ialah perlengkapan berarti buat pelaksanaan yang positif dari hukum pidana,
2. Tidak hanya hakim tetapi siapapun dapat melakukan kekliruan namun kekeliruan hakim bisa ditanggulangi dengan terdapatnya upaya hukum,
3. Malah sebab berguna pidana mati diadakan, sebab ialah perlengkapan penegak hukum supaya norma-norma hukum dapat dipatuhi
4. Aksi yang dicoba oleh pelaku kejahatan telah melewati batasan wajar serta melanggar sisi kemanusiaan.
Alasan-alasan kontra pidana mati sebagai beriku:
1. Pidana mati dianggap kurang bermanfaat, karena orang yang sudah mati tidak dapat diperbaiki kembali perilakunya,
2. Hakim selaku manusia, pasti masih bisa galat dalam menetapkan hukum pidana mati,
3. Tidak berguna dan bermanfaat,
4. Tidak memiliki rasa berprikemanusiaan,
5. Hanya mengundang simpati dari hati nurani.
Indonesia memberlakukan KUHP ciptaan pemerintah Belanda semenjak 1 Januari 1918, masih mencantumkan dalam pasal 10 pidana mati sebagai pidana pokoknya, sementara itu dinegara Belanda sendiri pidana mati telah dihapuskan sejak  tahun  1870.  Perihal  tersebut  tidak  diiringi  oleh  Indonesia  sebab  kondisi spesial  di  Indonesia  menginginkan  biar  penjahat  yang  terbanyak  bisa  dilawan melalui pidana mati.
Pidana  mati  ialah  fasilitas  penal  untuk  mengatasi  kejahatan.  Pemilihan fasilitas penal untuk mengatasi kejahatan buat memperoleh dampak jera untuk warga  serta  kepada  terpidana  itu  sendiri  agar  tidak  lagi  melaksanakan  tindak pidana (menghindari adanya tindak pidana yang berulang). Di tekankannya pada upaya  menekan  kepada  pelaku  dari  kejahatan.  Dilain  sisi,  sarana  penjatuhan hukuman  termasuk  cara  lain  agar  dapat  mengantisipasi  dari  kejahatan  melalui sarana  dari  non  penal.  Fasilitas  tersebut  dicoba  secara  berkelanjutan  sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar, serta lebih bertabiat himbauan secara sosiologis. Pengimplementasiannya juga mentitikberatkan pada aspek preventif (penangkalan) terbentuknya kejahatan.
Penjatuhan vonis ialah komponen yang berfungsi di dalam prosedur majelis hukum  pidana.  Oleh  sebab  itu  pengimplementasiannya  wajib  mengacu  kepada perspektif humanistis serta tujuan pidana yang integratif dan aliran pemidanaan modern  yang  sudah  mengedepankan  proteksi  warga.  Sudut  pandang kemanusiaan  mentitikberatkan  pada  ketentuan  penjatuhan  hukuman  yang mencakup  perbuatan  pidana  ( criminal  act atau actus  reus )  serta pertanggungjawaban  pidana  ( criminal  responsibility atau mens  rea ).  Dalam hukum pidana umumnya diucap hukum pidana yang mentitikberatkan pada suatu perbuatan ( strafbaar heid van het feit ) serta hukum pidana yang mementingkan pada seseorang ( strafbaar heid van de person ).
Tujuan  dari  pemidanaan  di  dalam  UU  Narkotika  dan  Psikotropika  disini yaitu tujuan general yang berlaku dalam hukum pidana ialah agar menjatuhkan pidana  terhadap  ssesorang  yang  dimana  orang  tersebut  sudah  melakukan  dari tindak pidana. Secara spesial dalam Undang Undang Narkotika serta Psikotropika merupakan terhadap pemakaian narkotika serta psikotropika dan diperuntukan untuk sirkulasi hitam narkotika. Buat persoalan di Indonesia, kala keperluan serta kebutuhan  nasional  dalam  pemikiran  serta  kepercayaan  warga  mengharuskan hukuman mati tetap dipertahankan eksistensinya serta dilaksanakan atau dapat juga dihapus serta dihentikan, kedua hal tersebut wajib disikapi dengan obyektif. Tak kala ada suara yang ingin dihilangkannya hukuman mati sebagai salah satu metode pemidanaan berdasarkan KUHP di Indonesia, orang-orang yang bersuara tersebut sudah barang tentu membuthkan suatu cara yang empiris hanya untuk meyakinkan  apabila  kebanyakan  warga  Indonesia  mempunyai  pemikiran  yang serupa  dengan  mereka.  Hendak  namun,  kala  kebanyakan  warga  menyuarakan
perihal  yang  kebalikannya  yaitu  bahwa  hukuman  mati  masih  butuh  untuk diimplementasikan  dalam  sumber  hukum  formal  hukum  pidana  di  Indonesia untuk  pelaku  kejahatankejahatan  tertentu  yang  bisa  menimbulkan  gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, semacam terorisme; bandar narkoba serta juga pembunuh berencana yang dapat merampas nyawa seseorang. Kenyataan  seperti  ini  harus  dapat  disetujui,  serta  pula  dihentikan  mengingat Indonesia  sebagai  negara  yang  masih  kurang  menghargai  HAM  karena  masih menerapkan adanya hukuman mati. 3
Hukuman  tersebut  terhadap  pelaku  narkoba  merupakan  hukuman  yang masih  ada  di  Indonesia  selain  tipe  hukuman  yang  lainnya.  Walaupun  banyak menuai  pro  dan  kontra,  hukuman  mati  ini  bukanlah  sesuatu  yang  dilarang  di Indonesia. Sebab itu, menurut sudut pandang sosiologi hukum, spesialnya teori opsi  rasional,  perilaku  serta  aksi  warga  Indonesia  memilah  mempraktikkan hukuman  mati  untuk  para  pelaku  tindak  pidana  narkoba  bisa  diperkenankan, walaupun  di  negeri  lainnya,  hukum  pidana  mati  tersebut  telah  dihilangkan ataupun disingkirkan dari tata peraturan perundang-undangan.

## Kesimpulan
Pidana  mati  dalam  efektifitasnya  untuk  memberantasan  tindak  pidana narkotika,  teruji  pelaku-pelaku bandar narkoba  serta  pengedar dijatuhi  pidana mati.  Bisa  dinyatakan  kalau  perbandingan  pemikiran  terhadap  penerapan hukuman  mati  spesialnya  untuk  pelaku  penyalahgunaan  obat-obatan  terlarang dikarenakan adanya peraturan yang memiliki pengertian yang majemuk. Tetapi tentu secara resmi hukuman mati masih terus diakui keberadaanya di Indonesia walaupun saat ini penerapan hukuman mati lebih dipertimbangkan oleh hakim dari segi keefektifannya.
Dalam hal tertentu, jika diintip dari bebragai hal di luar hukum, semacam kejengkelan  warga  terhadap  kasus  narkoba  yang  masih  marak  terjadi,  belum menemukan  hukuman  yang  tegas,  yanag  sesuai  dengan  agama  warga,  serta keadaan sosial warga merupakan hal lain yang sangat mememberikan pengaruh kepada  warga  serta  para  eksekutif  hukum  tidak  sama  dalam  memandang hukuman  mati  untuk  pelaku  dari  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia. Penjatuhan pidana yang berat terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sangat cocok buat memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan narkotika berdasarkan ketentuan  yang  telah  diresmikan  oleh  Negera  melalui  sumber  hukum  pidana formal yang ada seperti Undang-Undang, apalagi dengan adanya hukuman yang seberat-beratnya ialah Pidana Mati.
Upaya  kenaikan  kedudukan  aparatur  penegak  hukum  di  Indonesia  pula secara terus menerus melaksanakan usaha yang bertabiat pencegah selaku wujud penangkalan untuk mereka yang belum bersentuhan ataupun pernah ikut serta dengan  pemakaian  serta  penyalahgunaan  terhadap  narkotika  atau  sejenisnya.
3 Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Perspektif Sosisologi Hukum, Jurnal Hukum dan Syariah, 2016, h. 7.
Penangkalan  tersebut  dicoba  melalui  metode  sosialisasi  ataupun  penyuluhan kepada para generasi penerus bangsa yang jadi target atas penyimpangan dalam hal  pemakaian  narkoba,  baik  di  area  pembelajaran,  pesantren,  lembaga  negara ataupun  swasta.  Di  mana  penyuluhan  tersebut  dicoba  sebagai  bentuk menarangkan serta membagikan bimbingan kepada mereka mengenai bahayanya narkotika  serta  akibat  yang  dapat  ditimbulkan  yang  nantinya  berujung  pada kematian masif.

## Daftar Pustaka
Anwar, U., & Hukum, D. P. K. W. K. (2016). Penjatuhan Hukumaen Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman  Mati  Terpidana  Kasus  Bandar  Narkoba;  Freddy  Budiman) . Jurnal Legilasi Indonesia, 13(3), 241-251.
Sumanto, A. (2017). Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Narkotika.  Perspektif :  Kajian  Masalah  Hukum  Dan Pembangunan, 22(1), 21-31.
HUDA, C. Pidana Mati Ditinjau Darihukum Pidana Indonesia .
Anjari, W. (2018). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia . E-Journal Widya Yustisia, 1(2), 107-115.
Purwodirekso, M. (2018). Efektivitas Dan Kecenderungan Penggunaan Hukuman Mati .