## KONTRIBUSI MANAJEMEN PESERTA DIDIK TERHADAP PENDIDIKAN SEKSUAL

## Minggusta Juliadarma
Institut Agama Islam Negeri Ternate Email: minggustajuliadarma@iain-ternate.ac.id
Abstrak: So far, education experts have contributed a lot of thoughts on tips on child sexual education, but the operation of the education process is only through informal education, which is only in the family environment. This study seeks to present the flow of the sexual education process of children at the school level as an integral  part  of  the  learning  process.  This  study  discusses  the  contribution  of student  management  to  sexual  education  of  children  in  schools.  This  study  uses library  research  methods  and  uses  documentation  study  as  a  data  collection technique. The results revealed that the process of implementing sexual education in  students  can  be  carried  out  in  three  stages  of  activities,  namely  the  stages  of admitting new students, the learning process,  guidance and monitoring. The first stage is through managing new student orientation activities which are divided into male  and  female  groups,  new  students  are  accustomed  not  to  mingle  with  the opposite sex. This activity should also be used by the school to socialize school rules that  contain  sexual  education  values.  The  second  stage,  management  of  the learning process in the form of managing student groupings based on gender (gender grouping);  determining  the  learning  method  through  the  expository  method, discussion  method,  exemplary  method,  and  habituation  method;  as  well  as managing learning programs by incorporating sexual education values into formal subjects such as Biology, Sociology, Morals, and Fiqh. The next stage is to carry out structured guidance related to sexual education coaching under the supervision of  guidance  and  counseling  teachers.  The  final  stage  in  the  series  of  sexual education processes in schools is monitoring activities that involve all stakeholders in the school environment such as the principal, vice principal in student affairs, homeroom  teachers,  subject  teachers,  guidance  and  counseling  teachers  and  even parents.
Keyword: Student Management, Child Sexual Education

## Pendahuluan
Pendidikan Islam  merupakan  pendidikan  yang  dilandasi  oleh  ajaran  Islam, karena  bersumber  dari  Al-Qur’an,  sunnah,  dan  pendapat  (qaul)  ulama’.  Pendidikan Islam menempatkan manusia sebagai salah satu ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, manusia diposisikan sebagai objek dan juga subjek pendidikan yang tidak bebas nilai. Kehidupannya diatur dengan  tuntunan wahyu dan nilai-nilai keIslaman. Komponen penting dalam bingkai sistem pendidikan Islam adalah peserta didik (siswa). Tujuan pendidikan  Islam  akan  lebih  mudah  tercapai  jika  komponen  ini  saling  berinteraksi dengan pengelola pendidikan dalam proses pembelajaran.
Manajemen  pendidikan memiliki  peranan  penting  dalam  mengelola  peserta didik. Ditinjau dari ruang lingkupnya, manajemen peserta didik merupakan salah satu objek  pengelolaan  dari  manajemen  pendidikan  Islam.  Dalam  perspektif  pendidikan Islam,  peserta  didik  disebut  dengan  berbagai  istilah,  diantaranya  adalah  muta’allim (orang  yang  sedang  belajar),  mutarabbi  (orang  yang  dididik),  dan  muta’addib  (orang yang belajar adab). Jadi, manajemen pendidikan Islam tidak hanya mengatur tentang pengelolaan  proses  pembelajaran  peserta  didik  saja,  tetapi  juga  menciptakan  dan mengelola lingkungan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik untuk membentuk pribadi muslim yang memiliki akhlaqul kariimah (tingkah laku yang baik).
Realita  yang  terjadi  menunjukkan  bahwa  mengelola  peserta  didik  bukanlah tugas  yang  mudah.  Mengelola  komponen  ini  akan  menghadapkan  pada  berbagai problematika  yang  pelik.  Salah  satu  problematika  tersebut  berkaitan  dengan permasalahan seksual anak. Permasalahan ini bersumber dari diri peserta didik sendiri dan juga dalam kasus tertentu anaklah yang menjadi korban dari pihak lain. Beberapa contoh  yang  mengemuka  terkait  dengan  permasalahan  seksual  anak  ini  diantaranya kasus transvetitisme (anak laki-laki berpakaian seperti wanita atau sebaliknya), voyeurisme (ketertarikan mengintip lawan jenis), membaca dan menyaksikan hal-hal yang berbau pornografi melalui berbagai media/perangkat, melakukan pelecehan seksual terhadap teman sekolah, melakukan perbuatan zina, korban kasus pedofilia, dsb.
Contoh  kasus-kasus  tersebut  kerap  terjadi  di  lingkungan  sekolah  sehingga pemberitaannya  sering  dipublikasi  oleh  media  massa.  Ironis  mengingat  sekolah sebagai  tempat  yang  seharusnya  suci  dari  hal-hal  negatif  tersebut.  Merespon fenomena  tersebut,  sebenarnya  pendidikan  Islam  memiliki  formula  khusus  sebagai
tindakan  preventif  terkait  permasalahan  seksual  anak  tersebut.  Menurut  perspektif pendidikan  Islam,  Allah  SWT  menciptakan  dorongan  seksual  pada  jiwa  setiap manusia apabila telah tiba masanya. Masa ini dinamakan masa taklif. Apabila seorang anak telah memasuki masa tersebut, maka ia memiliki tanggungjawab terhadap hasrat seksualnya.  Islam  memelihara  dan  menjaga  anak  dengan  perintah  dan  larangan. Tuntutan  ini  agar  dorongan  seksual  yang  ada  pada  diri  anak  dapat  dikendalikan dengan normal, tanpa ada faktor eksternal yang menyebabkannya menyimpang.
Penelitian  ini  sangat  penting  untuk  dikaji  lebih  mendalam  karena  selama  ini para ahli pendidikan Islam banyak memberikan kontribusi pemikiran tentang kiat-kiat pendidikan  seksual  anak,  namun  operasional  dari  proses  pendidikan  tersebut  hanya melalui  pendidikan  informal,  yaitu  hanya  di  lingkungan  keluarga  saja.  Penelitian  ini berusaha menampilkan alur proses pendidikan seksual anak di tingkat sekolah sebagai salah  satu  bagian  integral  dari  proses  pembelajaran.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  menerapkan  metode  penelitian  pustaka  (library  research) yang  diambil  dari  berbagai  sumber  literatur  untuk  mendapatkan  data.  Sedangkan teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik dokumentasi.

## Pembahasan
A. Manajemen Peserta Didik
Manajemen  peserta  didik  adalah  usaha  pengelolaan  siswa  dimulai  sejak peserta didik masuk sekolah hingga keluar (tamat) dengan memberikan pelayanan yang  terarah,  teratur,  dan  terkontrol  agar  tercipta  kelangsungan  dan  peningkatan mutu. 1 Pengertian  tersebut  mengandung  makna  bahwa  untuk  menciptakan sumber daya manusia yang potensial dan bermanfaat bagi masyarakat, diperlukan usaha pengelolaan dan perbaikan dari lembaga pendidikan.
Tujuan  manajemen  peserta  didik  untuk  mengelola  berbagai  kegiatan  yang berkaitan  dengan  peserta  didik  agar  proses  pembelajaran  yang  diselenggarakan sekolah  dapat  berjalan  dengan  tertib,  teratur,  dan  mampu  merealisasikan  tujuan
1 Sri Minarti, Manajemen Sekolah; Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 159
pendidikan. 2 Tujuan  tersebut  membutuhkan  dimensi  waktu  yang  relatif  panjang, sehingga manajemen peserta didik tidak selalu mengenai pengelolaan peserta didik saat mereka mengikuti rangkaian proses pembelajaran di sekolah, namun juga saat mereka  akan  keluar  guna  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi, bahkan  jika  mereka  memutuskan  untuk  langsung  terjun  ke  dalam  lapangan pekerjaan.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pengertian  dan  tujuan  manajemen  peserta didik  di  atas,  manajemen  peserta  didik  memiliki  empat  tahapan  kegiatan,  yaitu tahapan  penerimaan  peserta  didik  baru,  proses  pembelajaran,  bimbingan,  dan monitoring.  Seluruh  tahapan  kegiatan  tersebut  memerlukan  pengelolaan  yang maksimal untuk meraih hasil yang memuaskan.
Tahapan  kegiatan  penerimaan  peserta  didik  baru  dapat  ditempuh  melalui berbagai  pendekatan,  diantaranya  melalui  pendekatan  formal  ditempuh  dengan cara  mendistribusikan  brosur,  memasang  baliho  dan  spanduk,  dan iklan  di  radio dan  televisi.  Pendekatan  sosial  ditempuh  melalui  kegiatan-kegiatan  peduli  sosial terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai wujud pengabdian kepada  masyarakat.  Pendekatan  kultural  ditempuh  melalui  penyesuaian kultur/budaya  masyarakat  sekitar  agar  dapat  melebur  dan  menarik  minat masyarakat  sekitar  terhadap  eksistensi  sekolah  tersebut.  Pendekatan  rasional- profesional  ditempuh  melalui  kegiatan  mempromosikan  berbagai  prestasi  dan keunggulan  sekolah  tersebut  kepada  khalayak.  Pendekatan  ideologis  ditempuh melalui  penggunaan  istilah-istilah  keIslaman  untuk  menentukan  lembaga pendidikan yang dipilih oleh umat Islam. 3
Proses  pembelajaran  merupakan  tahapan  kegiatan  inti  dalam  manajemen peserta didik. Sekolah diberi keleluasaan dalam mengaplikasikan berbagai metode dan  strategi  pembelajaran  yang  paling  efektif  dan  efisien  disesuaikan  dengan karakteristik  mata  pelajaran,  kemampuan  peserta  didik,  kapabilitas  paedagogik guru,  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran. 4 Pengelolaan  proses
2 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2017),  142
3 Ibid, 144-145
4 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Jakarta: Direktorat SLTP, 2001), 22
pembelajaran  merupakan  pemberdayaan  peserta  didik  melalui  proses  interaksi antara perilaku pendidik dan perilaku peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar  kelas. 5 Jadi,  titik  tekan  proses pembelajaran  tidak  hanya  sekedar  penguasaan ilmu  pengetahuan  semata,  namun  juga  pada  aspek  perubahan  perilaku  peserta didik.  Terdapat  beberapa  langkah  kegiatan  dalam  pengelolaan  proses pembelajaran, yaitu (1) Pengelompokan siswa secara heterogen atau homogen; (2) Penentuan  program  pembelajaran;  (3)  Pembinaan  disiplin  dan partisipasi peserta didik  dalam  kegiatan  pembelajaran;  (4)  Pembinaa  program  ekstrakurikuler;  (5) Penentuan hasil prestasi belajar. 6
Tahapan selanjutnya adalah sekolah memberikan bimbingan kepada peserta didik.  Bimbingan  yang  dimaksud  adalah  memberikan  bimbingan  dan  bantuan kepada  peserta  didik  yang  memiliki  permasalahan  dalam  belajar,  emosional,  dan permasalahan  sosial  sehingga  dapat  menemukan  jalan  keluar  dari  permasalahan tersebut  menuju  tumbuh  kembang  secara  maksimal  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki. 7 Pihak  sekolah  harus  membuat  perencanaan  yang  tepat  terkait  program bimbingan  peserta  didik.  Keberhasilan  program  bimbingan  ini  tidak  hanya ketepatan  dalam  menyusun  proram  bimbingan,  tetapi  juga  kemampuan  sekolah dalam  menyediakan  sumber  daya  professional  di  bidang  konseling.  Sedangkan tahapan  kegiatan  terakhir  dalam  manajemen  peserta  didik  adalah  melaksanakan monitoring. Pelaksanaan monitoring ini sudah seharusnya menjadi program rutin sekolah agar keseluruhan kegiatan manajerial peserta didik yang telah dilaksanakan dapat  dipantau  perkembangannya.  Berhasil  tidaknya  pengelolaan  peserta  didik akan terpantau jika sekolah secara rutin melaksanakan kegiatan monitoring.
Peserta didik merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan. Untuk itu, peserta didik dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan  sosial,  peserta  didik  ditanamkan  nilai-nilai  sosial  secara  bertahap dan berjenjang melalui proses pembelajaran dan pengalaman langsung, dimulai
5 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2009), 5
6 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2017),  145
7 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan implementasi. (Bandung: Rosdakarya, 2004), 47
dari  lingkungan  keluarga  sampai  di  lingkungan  masyarakat  sekolah.  Proses diharapkan peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
2. Pendekatan psikologis, potensi-potensi yang dimiliki peserta didik terkait minat dan  bakat  dikembangakan  melalui  proses  pendidikan  dan  pembelajaran  di sekolah.  Perkembangan  ini  menggambarkan  perubahan  kualitas  dan kemampuan dalam diri peserta didik.
3. Pendekatan  edukatif,  pendekatan  ini  memposisikan  peserta  didik  sebagai komponen  penting  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  sistem pendidikan yang komprehensif dan terpadu. 8
Setiap  peserta  didik  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda-beda.  Diantara bentuk perbedaan peserta didik tersebut diantaranya adalah perbedaan kecerdasan (intelligence),  bakat  (aptitude),  keadaan  jasmaniyah  (physical  fitness),  latar  belakang keluarga (home background), hasil belajar (academic achievement), 9 jenis kelamin (gender), dan  gaya  belajar  (learning  style). 10 Perbedaan-perbedaan  tersebut  akan mempengaruhi  proses  pembelajaran  di  kelas.  Maka,  manajemen  pendidikan memiliki peranan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk perbedaan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Dengan mengetahui berbagai perbedaan individu itu, diharapkan dapat membantu proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Adanya perbedaan-perbedaan pada diri peserta didik melahirkan pemikiran untuk  mengelompokkan  peserta  didik  pada  kelompok  yang  berbeda  di  kelas. Dalam  istilah  manajemen  pendidikan  pengelompokan  kelas  tersebut  dikenal dengan  istilah  grouping.  Pengelompokan  ini  tidak  bermaksud  untuk mendiskriminasi peserta didik, namun justru untuk membantu mereka supaya bisa berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Berikut ini adalah macam-macam pengelompokan peserta didik: 11
a. Friendship grouping, pengelompokan berdasarkan kesukaan dalam pertemanan.
b. Achievement grouping, pengelompokan berdasarkan prestasi akademik.
c. Aptitude grouping, pengelompokan berdasarkan bakat peserta didik.
8 Sunarto dan Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 11-17
9 Muhammad Irham, Novan Ardi Wiyani, Psikologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 77
10 Sugihartono, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 34-60
11 Suruni, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), 211
d. Interest grouping, pengelompokan berdasarkan minat yang dilandasi kesenangan.
e. Intelligence  grouping,  pengelompokan  berdasarkan  hasil  tes  kecerdasan (intelegensi).
Selain  itu,  pengelompokan  juga  didasarkan  pada  kesamaan  yang  ada  pada peserta  didik,  yaitu  persamaan  jenis  kelamin,  dan  usia. 12 Dengan  demikian berdasarkan  elaborasi  di  atas,  sistem  klasifikasi  peserta  didik  merupakan  cara untuk  mengelompokkan  peserta  didik  berdasarkan  kriteria-kriteria  tertentu.
Adanya  pengaturan  pengelompokan  ini  diharapkan  sekolah  dapat  meningkatkan mutu  proses  pembelajaran  di  kelas  yang  tentunya  akan  berdampak  positif  pada peserta didik.
B. Pendidikan Seksual
Pendidikan  seksual  yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam  penelitian  ini adalah  pendidikan  seksual  menurut  perspektif  pendidikan  Islam,  sehingga  akan didapati  berbagai  istilah  keIslaman  yang  diungkapkan  oleh  ahli-ahli  pendidikan Islam.  Istilah  pendidikan  secara  etimologis  dalam  bahasa  Arab  dikenal  dengan istilah tarbiyah, berasal dari akar kata rabba-yarubbu-tarbiyatan yang artinya mendidik, mengasuh,  dan  memelihara. 13 Sedangkan  istilah  seks  dalam  bahasa  arab  dikenal dengan  istilah  al-jins,  berasal  dari  akar  kata  janasa-yajnusu-jansan  dengan  arti  jenis kelamin. 14 Jadi, pendidikan seksual dalam pendidikan Islam dikenal dengan istilah tarbiyat al-jinsiyyah.
Pengertian  pendidikan  seksual  banyak  dijelaskan  oleh  berbagai  pakar pendidikan  Islam,  diantaranya  diungkapkan  oleh  Abdullah  Nashih  ‘Ulwan, pendidikan seksual adalah upaya penjelasan, pengajaran, dan pemahaman kepada anak terkait permasalahan seksual dimulai sejak anak telah mengenal permasalahan seputar  naluri  seksual  dan  perkawinan.  Saat  anak  tumbuh  berkembang  menjadi seorang remaja dan telah mengerti urusan kehidupan, ia telah memahami hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dihalalkan. Bahkan anak memiliki kemampuan
12 Badrudin, Manajemen Peserta Didik, (Jakarta: Indeks, 2014), 40
13 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 504
14 Ibid, 214
dalam  mengaplikasikan  tingkah  laku  yang  Islami,  tidak  tenggelam  dalam  syahwat, dan tidak terjebak gaya hidup cinta terhadap dunia. 15
Menurut  Utsman  ath-Thawil,  pendidikan  seksual  adalah  mengajarkan  dan memberi pengertian kepada anak sejak memasuki usia baligh tentang permasalahan yang  berkaitan  dengan  seks,  perkawinan,  dan  naluri.  Sehingga  saat  anak  menjadi remaja, ia tidak akan terjerumus ke dalam hawa nafsunya, dan menghindarkan diri dari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. 16 Sedangkan menurut  Muhammad  Bukhori,  pendidikan  seksual  adalah  pendidikan  yang memiliki objek khusus di bidang perkelaminan secara komprehensif. 17 Muhammad Suwaid  menjelaskan  pengertian  pendidikan  seks  yaitu  upaya  penjagaan  terhadap dorongan seksual pada anak dengan pemberian perintah dan larangan  syara’ agar perkembangan  seksual  anak  tumbuh  normal  tanpa  ada  faktor  eksternal  yang membuatnya menyimpang dari perilaku yang baik. 18
Jadi,  berdasarkan  berbagai  penjelasan  dari  para  ahli  pendidikan  Islam tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  seksual  ialah  berbagai  upaya pengajaran, penjelasan, pemahaman, dan bimbingan kepada anak sejak usia  baligh tentang  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  seks  yang  diharapkan  ketika  tumbuh menjadi remaja  akan  memiliki akhlak yang baik dan dapat mengendalikan hasrat seksualnya.
Banyak  kalangan  berasumsi  bahwa  permasalahan  seksual  ini  merupakan wilayah orang dewasa yang tidak selayaknya dikonsumsi oleh anak-anak. Seringkali permasalahan seksual dianggap sesuatu yang tabu, jorok, dan  tidak pantas untuk diperbincangkan,  bahkan  di  ranah  akademik.  Diskursus  tentang  pendidikan seksual  yang  diberikan  orang  tua  kepada  anak  seringkali  sengaja  disalahkan  dan celakanya kondisi tersebut dimulai ketika anak masih usia dini.
Namun  semua  argumentasi  tersebut  dapat  dipatahkan  mengingat permasalahan  seksual  yang  diperbincangkan  di  ranah  pendidikan  Islam  berupa tahapan pengajaran, bimbingan,  dan pengenalan terkait segala hal yang berkaitan
15 Minggusta Juliadarma, ”Pencegahan Kenakalan Anak Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan”, Jurnal Istighna, Volume 2, Nomor 2, (Juli 2019), 38-54
16 Utsman Ath-Thawil, Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 11
17 Muhammad Bukhori, Islam dan Adab Seksual, (Solo: Amzah, 2001), 3 18 Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Manhaj al-Tarbiyyat al-Nabawiyyat lil ath-Thifl. (Mesir: Daar al- Wafa’ al-Manshurah, 2013), 368
dengan  seks,  apa  yang  dihalalkan  dan  apa  yang  diharamkan  oleh  syariat  Islam. Setelah melalui pendidikan seksual ini, anak diharapkan memahami dan mengerti bagaimana  dia  seharusnya  menyalurkan  naluri  itu  sesuai  dengan  yang diperbolehkan oleh ajaran agamanya.
Tujuan  diajarkannya  pendidikan  seksual  untuk  anak  ialah  untuk  menjaga anak  dari  berbagai  bentuk  penyimpangan  seksual  dan  juga  agar  fitrahnya senantiasa terpelihara, suci, dan bersih tidak dikotori oleh faktor-faktor eksternal yang  merusak. 19 Tujuan  tersebut  diharapkan  agar  anak  dapat  bertingkah  laku sesuai dengan tuntunan syariat dan nilai fitrah yang terkandung dalam dirinya. Jika anak salah dalam memahami permasalahan seksualitas, dikhawatirkan  terjerumus pada  berbagai  perbuatan  buruk.  Oleh  karena  itu,  dalam  perspektif  Islam, pendidikan seksual masuk dalam kerangka pendidikan akhlak.
Abdullah  Nashih  Ulwan  memetakan  fase  pendidikan  seksual  pada  anak, yaitu: 20
a. Usia 7-10 tahun, dinamakan usia tamyiiz. Usia ini anak diajarkan adab meminta izin  dan  adab  melihat.  Maksud  adab  meminta  izin  adalah  orang  tua mengajarkan dan membiasakan anak agar meminta izin ketika akan memasuki kamar  orang  tuanya,  sehingga  menghindarkan  anak  dari  pemandangan- pemandangan  yang  belum  layak  dilihat  dan  didengar.  Adapun  mksud  adab melihat  adalah  mengajarkan  adab  melihat  lawan  jenis  kepada  anak,  agar  anak bisa  mulai  mengenal  dan  mempraktekkan  ajaran  menjaga  pandangan  dalam syariat Islam.
b. Usia 10-14 tahun, dinamakan usia murahaqat, yaitu usia anak hampir mendekati baligh.  Usia  ini  anak  anak  dijauhkan  dari  segala  hal  yang  mengarah  pada  seks. Karena hal itu dapat merangsang syahwat dan merusak akhlaknya.
c. Usia 14-16 tahun, dinamakan usia baligh. Usia ini anak diajarkan tentang aturan- aturan  fikih  saat  mereka  telah  bermimpi,  sebagai  tanda  biologis  anak  mulai memasuki usia baligh. Di fase ini pendidik mulai boleh menerangkan adab-adab berhubungan seks.
19 Ibid, 370
20 Abdullah Nashih Ulwan, Mas’uliyyat al-Tarbiyyah al-Jinsiyyah, (Beirut: Daar al-Salaam, 2010), 5
d. Usia setelah baligh, dinamakan usia pemuda (adolesesn). Usia ini anak diajarkan tentang  adab  menjaga  kehormatan  dan  menahan  diri  saat  belum  menikah. Metode  menjaga  kehormatan  paling  ampuh  adalah  menikah.  Sedangkan  cara menahan diri adalah dengan menjaga kemaluan dan mengendalikan hawa nafsu serta mempergiat ibadah, khususnya ibadah puasa.
Mengajarkan  pendidikan  seksual  pada  anak  tidak  dapat  dilakukan  secara tiba-tiba dan  instan, tetapi hendaknya melalui pentahapan pengejaran sejak dini. Berikut  adalah  hal-hal  penting  yang  dijadikan  pedoman  bagi  para  pendidik  saat mengajarkan pendidikan seksual, yaitu: 21
a. Bersikap terbuka dan jujur, ketidakjujuran dan memberikan jawaban sekenanya saja akan mengakibatkan kerusakan logika anak.
b. Bertahap, memperkenalkan hal-hal terkait seks pada anak hendaknya dilakukan secara  selangkah  demi  selangkah  dan  menyesuaikan  jawaban  dengan  tingkat pemahaman anak.
c. Tidak menganggap permasalahan seksual adalah materi yang besar, berat, dan kotor.  Ketika  menjelaskan  permasalahan  seksual  pada  anak  hendaknya pendidik  menjelaskannya  dengan  redaksi  tenang  dan  menjaga  intonasi  suara, jauhkan  persepsi  istilah  seks  bagi  orang  dewasa  yang  penuh  erotis  dan menggugah syahwat.
d. Tidak reaktif/marah yang berlebihan jika ditanya pertanyaan seputar seks oleh anak.  Pemahaman  anak  yang  keliru  terkait  seks  adalah  saat  pendidik menampilkan marah secara berlebihan terhadap pertanyaan anak tentang seks, inilah sebagai pemicu persepsi negatif tentang seks bagi anak.
Upaya  memperkenalkan  anak  dengan  permasalahan  seksual  dimulai  dari penjelasan  tentang  anatomi  tubuh,  perbedaan  jenis  kelamin,  dan  fungsi-fungsi anggota  tubuh. 22 Memberikan  penjelasan  terkait  hal  tersebut  lambat  laun  anak dapat  mengetahui  jika  penis  dan  vagina    tidak  hanya  berfungsi  sebagai  jalur pembuangan air seni, tetapi juga sebagai alat reproduksi. Setelah anak mengetahui akan  fungsi  organ  tubuhnya,  selanjutnya  anak  diajarkan  bagaimana  merawat  dan
21 Nurlaili, “Pendidikan Seks Pada Anak”, Jurnal Marwah, Volume 10, nomor 1, 2011
22 Ali Mukti, “Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Islam”, Jurnal Harkat, Volume 12, nomor 2, 2016, 91-98
menjaga organ tubuhnya tersebut, bersikap dengan lawan jenis, berperilaku sesuai dengan fitrah jenis kelamin yang dimilikinya sesuai dengan penjelasan ajaran Islam, dan  hal  yang  jauh  lebih  penting  anak  mendapatkan  penjelasan  tentang permasalahan seksual dari orang yang tepat.
C. Kontribusi Manajemen Peserta Didik Terhadap Pendidikan Seksual Manajemen  peserta  didik  memiliki  peranan  penting  dalam  mengawal perkembangan  pendidikan  seksual  anak.  Selama  ini  tanggung  jawab  pendidikan seksual anak dibebankan kepada orang tua saja, padahal seharusnya mendidik anak membutuhkan  peran  aktif  dua  arah,  yaitu  orang  tua  dan  sekolah  sebagai  tempat formal anak untuk belajar. Nilai dan ilmu perspektif manajemen pendidikan Islam mempunyai  dua  kecenderungan,  yaitu  nilai  teoretik  dan  nilai  praktis. 23 Berkaitan dengan hal tersebut, diskursus aplikasi pendidikan seksual di sekolah seolah luput dielaborasi  oleh  pakar  pendidikan.  Selama  ini  elaborasi  teori  tentang  pendidikan seksual  anak  hanya  sampai  di  ranah  pendidikan  keluarga  saja.  Perlu  upaya memadukan kajian teoretik yang sudah ada tersebut untuk dapat diaplikasikan di ranah lembaga pendidikan Islam.
Oleh  karena  itu,  di  penelitian  ini  akan  dilakukan  elaborasi  secara komprehesif    terkait  bagaimana  mengelola  peserta  didik  yang  berimplikasi  pada perkembangan pendidikan seksual anak di sekolah. Kajian ini memadukan konsep manajemen  peserta  didik  dan  pendidikan  seksual  perspektif  pendidikan  Islam. Proses  pengelolaan  peserta  didik  dalam  mengembangakan  pendidikan  seksual anak mengikuti alur tahapan manajemen peserta didik secara umum, yaitu tahapan penerimaan peserta didik baru, proses pembelajaran, bimbingan dan monitoring. Jadi, pembahasan disajikan secara kronologis dan bertahap.
1. Penerimaan Peserta Didik
Pendidikan  seksual  pada  anak  dimulai  dari  tahapan  pertama  ini,  yaitu sejak  anak  diterima  untuk  belajar  di  sekolah.  Salah  satu  rangkaian  kegiatan dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  adalah  adanya  kegiatan  orientasi  siswa baru. Tujuan dilaksanakannya orientasi siswa baru ini yaitu forum pengenalan bagi  peserta  didik  baru  tentang  keadaan-keadaan  sekolah,  antara  lain
23 Didin Sirojudin dan Hilyah Ashoumi, “Aksiologi Ilmu Pengetahuan Manajemen Pendidikan Islam”, Jurnal Al-Idaroh, Volume 4, Nomor 2, (September 2020), 184-195
pengenalan tentang tata tertib, kondisi siswa, adaptasi lingkungan sekolah dan pengenalan sekilas mata pelajaran yang akan mereka pelajari, agar peserta didik dapat mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan baru.
Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru akan mengandung pendidikan seksual dengan membagi kelompok antara kelompok siswa laki-laki dan siswa perempuan.  Pengaturan  pengelompokan  ini  didasarkan  pada  larangan  ajaran Islam  tentang  ikhtilath  yaitu  pembauran  dengan  lawan  jenis.  Pembagian kelompok berdasarkan gender (jenis kelamin) ini merupakan salah satu bentuk pembiasaan  pengenalan  pola  interaksi  sosial  yang  dihalalkan  dalam  Islam kaitannya aturan interaksi dengan lawan jenis.
Pada  tahap  ini  pihak  sekolah  memiliki  kesempatan  untuk mensosialisasikan  berbagai  aturan  tata  tertib  sekolah  kepada  semua  peserta didik baru. Sosialisasi aturan tata tertib sekolah pada peserta didik baru sangat penting untuk dilaksanakan karena fungsinya untuk mengatur perilaku peserta didik selama di sekolah. Aturan tata tertib sekolah yang mengandung nilai-nilai pendidikan  seksual  yang  dapat  diterapkan  di  sekolah  adalah  aturan  tentang pakaian seragam sekolah yang menutupi aurat, baik seragam laki-laki maupun seragam  perempuan.  Pembiasaan  memakai  pakaian  seragam  yang  menutupi aurat  secara  tidak  langsung  mengajarkan  pada  peserta  didik  untuk  terbiasa menutupi auratnya dalam kehidupan sehari-hari.
Aturan  tata  tertib  lain  yang  mengandung  nilai-nilai  pendidikan  seksual adalah larangan memakai perhiasan di sekolah. Larangan ini adalah representasi dari  pengamalan  dari  QS  An-Nur  ayat  31.  Larangan  pemakaian  perhiasan  di sekolah  ini  mengajarkan  pada  peserta  didik,  khususnya  siswi,  agar  tidak menampakkan  perhiasannya  pada  selain  mahramnya  sekaligus  menanamkan anak  untuk  tampil  tidak  mencolok  dengan  perhiasannya,  karena  perhiasan merupakan  salah  satu  pintu  masuk  bangkitnya  hasrat  seksual  dari  lawan  jenis yang  melihatnya.  Bahkan  perlu  sekolah  memberlakukan  aturan  tegas  yang secara langsung memberikan tindakan hukuman berat bagi peserta didik yang melakukan tindakan perzinahan, pelecehan seksual, penyimpangan seksual, dan pelanggaran  yang  semisalnya.  Penegakan  aturan  tata  tertib  tersebut  sangat
efektif  sebagai  tindakan  preventif  dalam  menaggulangi  pelanggaran  seksual  di lingkungan sekolah yang rentan terjadi.
2. Proses pembelajaran
Inti  kegiatan  belajar  di  sekolah  terletak  pada  proses  pembelajaran. Demikian  pula  dengan  pelaksanaan  pendidikan  seksual  sangat  efektif  dan memegang  peranan  penting  diberikan  pada  peserta  didik  yang  terintegrasi  ke dalam  berbagai  program  pembelajaran  di  kelas  maupun  di  luar  kelas.  Ada beberapa  pengelolaan  proses  pembelajaran  yang  dapat  dimaksimalkan  untuk memasukkan  nilai-nilai  pendidikan  seksual  pada  peserta  didik,  dimana pengelolaan  ini  tetap  mengacu  pada  kaidah  dan  langkah-langkah  pengelolaan proses pembelajaran yang kerap di aplikasikan dalam manajemen peserta didik secara  umum,  yaitu:  pengelolaan  pengelompokan  siswa  dalam  rombongan belajar  (kelas),  penentuan  metode  pembelajaran,  dan  pengelolaan  program pembelajaran.
Tahapan  pengelolaan  pembelajaran  pertama  yang  dapat  dimaksimalkan dalam  pembinaan  pendidikan  seksual  peserta  didik  adalah  pengelolaan pengelompokan  siswa  berdasarkan  jenis  kelamin  (gender  grouping).  Aplikasi pengelompokan  ini  sudah  lazim  dioperasionalkan  oleh  berbagai  lembaga pendidikan  Islam  seperti  madrasah  dan  pondok  pesantren,  sekaligus  menjadi pembeda  dengan  pengelompokan  siswa  di  lembaga  pendidikan  umum. Pengelompokan siswa di kelas berdasarkan jenis kelamin ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembinaan pendidikan seksual peserta didik,  karena  di  dalamnya  mengandung  salah  satu  ajaran  Islam  yang  pokok, yaitu larangan dari ikhtilath (pembauran dengan lawan jenis).
Berbagai  penelitian  dan  argumentasi  dari  para  ahli  pendidikan  Islam menguatkan pengelompokan ini, diantaranya hasil riset dari Hakim Ben Londsi yang  menyatakan  bahwa  anak-anak  di  Amerika  mengalami  masa  pebertas sebelum  waktu  normalnya,  libido  seksualnya  mengalami  peningkatan  bahkan sejak  usia  dini.  Terhitung  dari  312  anak  perempuan  yang  dijadikan  sampel, hasilnya  225  anak  telah  mencapai  usia  baligh  di  usia  11-15  tahun.  Di  usia tersebut  anak-anak  perempuan  tersebut  telah  memiliki  kecenderungan- kecenderungan  seksual  (libido)  yang  normalnya  baru  dirasakan  oleh  anak
perempuan di usia 18 tahun ke atas. Dia juga menyebutkan dalam penelitiannya tersebut bahwa 45 % anak-anak usia sekolah telah menjalin hubungan seksual sebelum  lulus  sekolah.  Persentase  tersebut  ternyata  terus  meningkat  dan berlanjut ke jenjang pendidikan tinggi. 24
Dikuatkan  oleh  Adit  Hocker  di  dalam    bukunya,  “Aturan  Seksual”, menyatakan  bahwa  gadis  berusia  7  atau  8  tahun  di  kalangan  pelajar  yang melakukan tindakan mesum dengan anak laki-laki bukanlah sesuatu yang asing lagi.  Menurut  fenomena-fenomena  tersebut,  pengelompokan  siswa  di  kelas berdasarkan  jenis  kelamin  (gender  grouping)  sangat  urgen  dilakukan  sebagai pembiasaan  bagi  para  peserta  didik  untuk  menghindari  ikhtilath  (berbaur dengan  lawan  jenis)  dimana  pembauran  tersebut  merupakan  sebab  berbagai penyimpangan dan permasalahan seksual yang kerap terjadi di sekolah.
Namun  demikian,  pengelompokan  ini  tidak  lepas  dari  kritik  oleh  ahli pendidikan lainnya, pengelompokan siswa yang didasarkan pada jenis kelamin bersiko  menimbulkan  beberapa  permasalahan,  diantaranya  (1)  rendahnya ketercapaian  tugas  perkembangan  peserta  didik;  (2)  peserta  didik  mengalami kesulitan  dalam  menjalin  hubungan  sosial  karena  tidak  ada  interaksi  dengan lawan  jenis;  (3)  peserta  didik  cenderung  melakukan  aktivitas  yang  berlainan dengan  peran  sosialnya;  (4)  rentan  muncul  isu  yang  berbau  rasis;  (5)  peserta didik rentan mengalami disorientasi seksual. 25
Namun  berbagai  kritik  tersebut  mengerucut  pada  satu  permasalahan, yaitu  terhambatnya  interaksi  sosial.  Jika  itu  permasalahannya,  maka  hal  itu dapat  diberikan  solusi  dengan  mengoptimalkan  peran  guru  bimbingan konseling  untuk  memberikan  bimbingan  yang  mengarah  pada  peningkatan interaksi sosial tanpa berlawanan dengan hukum Islam terkait larangan ikhtilath. Di samping itu, peran keluarga dalam mendampingi anaknya di lingkungannya sangat  berkontribusi  dalam  aspek  meningakatkan  kemampuan  interaksi  sosial anak  di  lingkungannya  masing-masing.  Kritikan  tersebut  juga  dapat  dijawab
24 Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Manhaj al-Tarbiyyat al-Nabawiyyat lil ath-Thifl. (Mesir: Daar al- Wafa’ al-Manshurah, 2013), 380
25 Peni Ramanda dan Imalatul Khairat, “Perbedaan Kematangan Sosial Siswa yang Berasal dari Sekolah Homogen dan Sekolah Heterogen”, Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling, Volume 2, Nomor 4, 2017, 148- 156
dengan  pendekatan  ilmu  ushul  fiqh,  bahwa  terdapat  kaidah  ushul  yang berbunyi “dar’ul mafaasid aulaa min jalbil mashaalih” yang artinya menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sehubungan dengan  hal  ini,  menghindari  kemudharatan  yang  berupa  peluang  terjadinya berbagai  permasalahan  seksual  pada  peserta  didik  lebih  diutamakan  daripada manfaat yang dapat diterima berupa kemampuan interaksi sosial anak yang baik tersebut.
Pengelolaan kedua dalam proses pembelajaran yang dapat dimaksimalkan untuk  diintegrasikan  dengan  pendidikan  seksual  adalah  pengelolaan  program pembelajaran.  Program  pembelajaran  erat  kaitannya  dengan  manajemen kurikulum.  Oleh  Karena  itu,  dibutuhkan  penyesuaian  kurikulum  yang  dapat mengintegrasikan  kurikulum  sekolah  dengan  pembinaan  pendidikan  seksual anak.  Diantaranya  memasukkan  nilai-nilai  pendidikan  seksual  ke  dalam  mata pelajaran  formal,  khususnya  pada  mata  pelajaran  Biologi,  Sosiologi,  Akhlak, dan Fiqih.
Mata  pelajaran  Biologi  dapat  memperkenalkan  peserta  didik  terkait materi  pengenalan  nama-nama  organ  tubuh,  termasuk  di  dalamnya  vagina, testis,  penis,  dan  payudara;  serta  materi  seputar  reproduksi.  Mata  pelajaran Sosiologi  dapat  memperkuat  pemahaman  anak  tentang  interaksi  sosial  yang mengatur  bagaimana  cara  interaksi  yang  baik  dengan  lawan  jenis  dan  sesama jenis,  serta  mengidentifikasi  teman  yang  baik  dan  buruk  untuk  dirinya.  Mata pelajaran  Akhlak  akan  membahas  terkait  materi  etika  berinteraksi  dengan mahram  dan  bukan  mahram,  perilaku-perilaku  seksual  menyimpang  yang  harus dihindari  dan  perilaku-perilaku  mana  saja  yang  harus  dilakukan  pada  masa remaja  yang  sangat  rentan  sebagai  pelaku  atau  korban  penyimpangan  dan pelecehan seksual. Mata pelajaran Fiqih dapat mengupas materi tentang batasan usia baligh, hukum pernikahan, dan hukum zina.
Pengelolaan  ketiga  terkait  pengelolaan  metode  pengajaran  dalam menyampaikan  nilai-nilai  pendidikan  seksual  pada  peserta  didik.  Pendidikan seksual  membutuhkan  metode  yang  tepat  agar  pesan  yang  akan  disampaikan dapat difahami dengan baik oleh peserta didik. Metode ini disesuaikan dengan
materi  mata  pelajaran,  usia  peserta  didik,  dan  tempat  berlangsungnya pendidikan seksual. Metode-metode tersebut diantaranya:
a) Ekspositori/Ceramah,  metode  ini  sangat  tepat  diterapkan  kepada  peserta didik  usia  di  bawah  10  tahun,  karena  di  usia  tersebut  anak  membutuhkan pengarahan  dan  penanaman  prinsip  mental  dan  pengetahuan  secara  lisan oleh pendidik. Misalnya pemberian nasihat tentang kodrat wanita yang harus menutup  auratnya  dengan  cara  memakai  hijab  agar  tidak  memancing syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.
b) Diskusi, metode ini sangat sesuai untuk menampung rasa ingin tahu peserta didik  terkait  permasalahan  seksual.  Keingintahuan  tersebut  tersalurkan melalui  berbagai  pertanyaan  yang  terlontar  pada  pendidik.  Metode  ini merupakan  pola  komunikasi  dua  arah  yang  efektif  karena  pendidik  dapat langsung  menjawab  pertanyaan  dari  peserta  didik.  Misalnya  ada  yang bertanya  tentang  fungsi  alat  kelamin,  maka  guru  menjawabnya  dengan intonasi  yang  santai  dan  biasa  layaknya  menyebut  organ  tubuh  lainnya seperti mata, hidung, telinga dan hindari pengucapan dengan perasaan risih dan  berbisik.  Pendidik  tidak  perlu  resah  dan  khawatir  dengan  pertanyaan seks anak, karena di tahap awal pendidikan seks, bagi mereka sama seperti mereka  menanyakan  masalah  bagaimana  pesawat  bisa  terbang  dan  mobil bisa berjalan.
c) Metode keteladanan, metode ini berupa pemberian contoh yang baik pada peserta didik terkait bagaimana seorang pendidik mengaplikasikan teori dan materi  terkait  pendidikan  seksual  yang  telah  diajarkan  pada  siswanya. Misalnya guru benar-benar memakai hijab yang baik sesuai tuntunan syariat yaitu  memakai  hijab  hingga  menutupi  dada  yang  dapat  diteladani  dan dicontoh oleh siswinya.
d) Metode  pembiasaan,  metode  ini  berupaya  membiasakan  anak  berfikir, bersikap,  dan  berperilaku  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Penerapan  metode pembiasaan ini efektif untuk peserta didik yang berusia kecil, karena mereka memiliki  rekam  ingatan  yang  kuat  dan  keadaan  kepribadian  yang  belum matang.  Sehingga  membiasakan  mereka  dengan  kebiasaan-kebiasaan  baik sejak kecil dapat membantu memperbaiki perilaku mereka di masa dewasa.
Berkaitan  dengan  pembiasaan  pendidikan  seksual  misalnya  membiasakan anak  menutup  pintu  kamar  mandinya  ketika  mereka  buang  air  agar terbangun  budaya  malu  sejak  kecil  dan  kebiasaan  menutup  auratnya, membiasakan anak meminta izin (isti’dzan) ketika ia  akan  memasuki kamar orang tuanya agar  terhindar dari pemandangan aktivitas orang tuanya yang belum layak dilihat oleh anak seusianya.
3. Bimbingan dan Monitoring
Pelaksanaan  pendidikan  seksual  pada  peserta  didik  memerlukan  peran aktif  tenaga  professional  di  bidang  konseling.  Oleh  karena  itu  pihak  sekolah harus memberdayakan guru bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah untuk  membantu,  mendampingi  dan  memonitor  pelaksanaan  pendidikan seksual  pada  peserta  didik.  Selanjutnya  monitoring  pelaksanaan  pendidikan seksual merupakan salah satu rangkaian dalam proses pendidikan seksual anak untuk mengetahui kualitas keberhasilan pendidikan tersebut. Seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,  wali  kelas,  guru  mata  pelajaran,  guru  bimbingan  dan  konseling bahkan  sampai  orang  tua  diharapkan  ikut  berkontribusi  aktif  dalam  kegiatan monitoring  ini,  sehingga  pihak  sekolah  dapat  memberikan  evaluasi  dan pengembangan pendidikan seksual anak di lingkungan sekolah.

## Kesimpulan
Selama  ini  di  berbagai  literatur  pendidikan  Islam,  pembinaan  pendidikan seksual  pada  anak  merupakan  tanggung  jawab  orang  tua  di  rumah,  namun  saat  ini sekolah  juga  bisa  menjalankan  peranan  tersebut.  Melalui  manajemen  peserta  didik pendidikan  Islam  yang  terorganisir  dan  terencana,  kegiatan  pembinaan  pendidikan seksual  pada  peserta  didik  dapat  diaplikasikan  di  sekolah,  tidak  hanya  di  rumah. Proses pelaksanaan pendidikan seksual pada peserta didik dapat dilaksanakan dengan tiga  tahapan  kegiatan,  yaitu  tahapan  penerimaan  peserta  didik  baru,  proses pembelajaran, bimbingan dan monitoring. Pada tahapan pertama melalui pengelolaan kegiatan  orientasi  peserta  didik  baru  yang  dibagi  menjadi  kelompok  laki-laki  dan perempuan, peserta didik baru dibiasakan  untuk  tidak melakukan  ikhtilath (berbaur) dengan  lawan  jenis.  Kegiatan  ini  juga  harus  dimanfaatkan  pihak  sekolah  untuk
mensosialisasikan  aturan-aturan  sekolah  yang  mengandung  nilai-nilai  pendidikan seksual.
Pengelolaan  proses  pembelajaran  merupakan  tahapan  kedua  dalam  proses pendidikan  seksual  anak  sekaligus  menjadi  bagian  integaral  dalam  pendidikan  ini. Pengelolaan  proses  pembelajaran  ini  berupa  pengelolaan  pengelompokan  siswa  di kelas  berdasarkan  jenis  kelamin  (gender  grouping);  penentuan  metode  pembelajaran melalui  metode  ekspositori,  metode  diskusi,  metode  keteladanan,  dan  metode pembiasaan; serta pengelolaan program pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai- nilai  pendidikan  seksual  ke  dalam  mata  pelajaran  formal  seperti  mata  pelajaran Biologi, Sosiologi, Akhlak, dan Fiqih.
Tahapan  selanjutnya  adalah  melaksanakan  bimbingan  terstruktur  terkait pembinaan pendidikan seksual di bawah pengawasan guru bimbingan dan konseling. Tahapan  terakhir  dalam  rangkaian  proses  pendidikan  seksual  di  sekolah  adalah kegiatan  monitoring  yang  melibatkan  seluruh  stakeholder  yang  ada  di  lingkungan sekolah  seperti  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah  bidang  kesiswaan,  wali  kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling bahkan sampai orang tua.

## Daftar Rujukan
Al-Munawwir,  Ahmad  Warson.  Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap.
Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
Ath-Thawil, Utsman. Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
Badrudin. Manajemen Peserta Didik. Jakarta: Indeks, 2014.
Bukhori, Muhammad. Islam dan Adab Seksual, Solo: Amzah, 2001.
Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia.  Manajemen  Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat SLTP, 2001.
E.  Mulyasa.  Manajemen  Berbasis  Sekolah;  Konsep,  Strategi,  dan  implementasi, Bandung: Rosdakarya, 2004.
Irham,  Muhammad.  Psikologi  Pendidikan;  Teori  dan  Aplikasi  dalam  Proses Pembelajaran, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Juliadarma,  Minggusta.  Pencegahan  Kenakalan  Anak  Menurut  Abdullah  Nashih ‘Ulwan. Jurnal Istighna Volume 2, Nomor 2 (2019).
Minarti,  Sri.  Manajemen  Sekolah;  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
Mukti, Ali. Pendidikan Seks Untuk Anak  Usia Dini Perspektif Islam, Jurnal Harkat Volume 12, nomor 2 (2016).
Nurlaili. Pendidikan Seks Pada Anak, Jurnal Marwah, Volume 10, nomor 1, (2011). Qomar, Mujamil. Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: Erlangga, 2017.
Ramanda,  Peni.  Perbedaan  Kematangan  Sosial  Siswa  yang  Berasal  dari  Sekolah Homogen  dan  Sekolah  Heterogen.  Jurnal  Kajian  Bimbingan  dan  Konseling, Volume 2 Nomor 4 (2017).
Sagala,  Syaiful.  2009.  Administrasi  Pendidikan  Kontemporer.  Bandung:  Alfabeta,
2009
Sirojudin,  Didin.  Aksiologi  Ilmu  Pengetahuan  Manajemen  Pendidikan  Islam.  Jurnal Al-Idaroh, Volume 4 Nomor 2 (2020).
Sugihartono. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
Sunarto. 2008. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Suruni. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2009.
Suwaid,  Muhammad  Nur  Abdul  Hafizh.  Manhaj  al-Tarbiyyat  al-Nabawiyyat  lil  ath- Thifl, Mesir: Daar al-Wafa’ al-Manshurah, 2013.
Ulwan, Abdullah Nashih. 2010. Mas’uliyyat al-Tarbiyyah al-Jinsiyyah, Beirut: Daar al- Salaam, 2010.