Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 1 (2021): 01-30

## Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Korea
Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan
PBB dalam Uji Coba Nuklir
Nuraisah; Rika Erawaty Fakultas Hukum Universitas Mulawarman *Coresponding author: nuurraisyah927@yahoo.com
Submission :  16 Februari 2021 Revision :  01 Maret 2021 Publication :  18 Maret 2021

## Abstract
Since 2006 to 2017 the Security Council has passed a resolution on North Korea's  nuclear  test  act.  Article  25  of  the  UN  Charter  states  that Members  of  the  United  Nations  agree  to  accept  and  implement  the decisions of the Security Council in accordance with this Charter. North Korea  as  a  UN  member  state  that  obtained  the  UN  Security  Council Resolution is obliged to implement the sanctions resolution. However, the sanctions contained in the resolution did not make North Korea stop its nuclear program and it shows North Korea's noncompliance with UN Security Council resolutions. Implications accompanying any denial by North Korea against the UN Security Council resolution which in general affects  four  fields,  namely  the  fields  of  economy,  politics,  defense  and international  cooperation.  In  addition  to  non-military  sanctions,  the Security  Council  under  chapter  VII  Article  42  of  the  UN  Charter  can impose military sanctions where possible, the Security Council can also impose  sanctions  through  the  UN  General  Assembly  on  its recommendation  to  suspend  the  rights  of  UN  membership)  and expulsion of a country from UN membership).
Keywords: Non-Compliance; Nuclear; Resolution.

## Abstrak
Sejak  tahun  2006  hingga  tahun  2017  Dewan  Keamanan  telah mengeluarkan  resolusi  atas  tindakan  uji  coba  nuklir  Korea  Utara. Pasal  25  Piagam  PBB  menyatakan  bahwa  Anggota-anggota
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menyetujui  untuk  menerima  dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam  ini.  Korea  Utara  sebagai  negara  anggota  PBB  yang memperoleh  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  wajib  melaksanakan sanksi  resolusi.  Namun  sanksi  yang  tertuang  dalam  resolusi  tidak membuat Korea Utara menghentikan program nuklirnya dan hal ini menunjukkan  sikap  ketidakpatuhan  Korea  Utara  terhadap  resolusi Dewan  Keamanan  PBB.  Implikasi  hukum  menyertai  setiap pengingkaran yang dilakukan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan  PBB  yang  secara  garis  besar  berpengaruh  pada  empat bidang  yakni  bidang  ekonomi,  politik,  pertahanan  dan  kerjasama internasional.  Selain  sanksi  non-militer,  Dewan  Keamanan berdasarkan BAB VII Pasal 42 Piagam PBB dapat memberikan sanksi militer jika memungkinkan untuk dilakukan, Dewan Keamanan juga dapat  memberikan  sanksi  melalui  Majelis  Umum  PBB  atas rekomendasinya berupa penangguhan hak-hak keanggotaan PBB dan pengusiran suatu negara dari keanggotaan PBB. Kata Kunci: Ketidakpatuhan; Nuklir: Resolusi.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  PBB  dalam menghadapi  tantangan  yang  beragam  khususnya  dalam mencegah  tindakan  yang  dapat  mengancam  keamanan  dunia yakni  dengan  menghentikan  uji  coba  nuklir  dan  seluruh program pengembangan senjata nuklir yang ada.
Pengembangan nuklir Korea Utara merupakan salah satu upaya yang  ditujukan  untuk  keperluan  militer.  Hal  ini  dibuktikan dengan  uji  coba  nuklir  sebagai  bukti  adanya  pengembangan terhadap  nuklir  Korea  Utara.  Uji  coba  nuklir  pertama  kali dilakukan  oleh  Korea  Utara  tepatnya  pada  tanggal  9  Oktober 2006  di  sebuah  terowongan  gunung  di  pantai  timur wilayahnya.    Dewan  Keamanan  menjatuhkan  sanksi  kepada
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Korea Utara dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 1718 pada 14 Oktober 2006.
Ketidakpatuhan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan  PBB  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  25  Piagam PBB  yang  menyatakan  bahwa  Anggota-anggota  Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini. Korea Utara sebagai negara anggota PBB yang memperoleh Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  wajib  melaksanakan  sanksi resolusi,  namun  pada  kenyataannya  Korea  Utara  melakukan pengingkaran  kewajiban  dengan  melakukan  uji  coba  nuklir secara berkelanjutan.

## B. Pembahasan
1. Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Korea Utara
Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah resolusi PBB yang ditetapkan  lewat  pemungutan  suara  dari  hasil  sidang  yang dilakukan  oleh  lima anggota  tetap  dan  sepuluh  anggota  tidak tetap  Dewan  Keamanan  PBB  tanpa  adanya  veto  dari  lima anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB  untuk  menyelesaikan suatu sengketa internasional sebagai tanggung jawab utamanya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 1
Tabel 2.1 Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara
1 Sri Setianingsih Suwardi, 2004, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 165.
Resolusi DK PBB Isi Resolusi Resolusi 1718 (14 Oktober 2006) 1. Mengecam  uji  coba  nuklir  pada  9 Oktober 2006 serta larangan melakukan uji coba nuklir lebih lanjut atau peluncuran rudal balistik. 2. Menarik  pengumuman  pengunduran diri dari NPT. 3. Menuntut  kembali  ke  perjanjian  IAEA dan melanjutkan mematuhi kewajiban yang tertuang dalam NPT. 4. Menangguhkan  semua  kegiatan  yang berkaitan  dengan  program  rudal balistik. 5. Semua  Negara-negara  Anggota  PBB harus  mencegah  penjualan  atau pemindahan bahan-bahan terkait dengan program-program pengembangan nuklir Pyongyang seperti  peralatan  militer  yakni  tank tempur, rudal, kendaraan tempur lapis baja,  sistem  artileri  kaliber  besar, pesawat tempur,  helikopter  dan  kapal perang. 6. Semua  Negara  Anggota  membekukan segera dana, aset keuangan lainnya dan sumber  daya  ekonomi  yang  berada  di wilayah mereka yang berkaitan dengan program  pengembangan  nuklir  Korea Utara. 7. Semua  Negara  Anggota  melaporkan kepada  Dewan  Keamanan  terhadap langkah-langkah  yang  telah  diambil sebagai  bentuk  implementasi  dalam waktu  tiga  puluh  hari  sejak  adopsi resolusi. Resolusi 1874 (12 Juni 2009) 1. Mengecam  uji  coba  nuklir  yang dilakukan  pada  25  Mei  2009  yang mengabaikan  resolusi  1718  (2006)
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
serta  larangan  untuk  melakukan  uji coba nuklir lebih lanjut atau peluncuran  apapun  menggunakan teknologi rudal balistik dan meninggalkan  segala  senjata  nuklir yang ada. 2. Mempertajam  larangan  transaksi perdagangan termasuk transfer senjata serta  larangan  melakukan  pelatihan teknis  terkait  dengan  pembuatan, pemeliharaan atau penggunaan senjata. 3. Membatasi bantuan atau penyediaan layanan keuangan termasuk transfer keuangan dari setiap aset  keuangan  atau  sumber  daya  lain yang  dapat  berkontribusi  dalam pengembangan nuklir Korea Utara dan negara  anggota  juga  tidak  boleh memberikan  pinjaman  kepada  Korea Utara kecuali untuk tujuan kemanusiaan. 4. Tidak memberikan dukungan keuangan  publik  untuk  perdagangan terhadap  Korea  Utara  termasuk pemberian kredit ekspor, jaminan atau asuransi  kepada  warga  negara  atau entitas yang terlibat dalam pengembangan nuklir. 5. Semua Negara Anggota melaporkan kepada  Dewan  Keamanan  terhadap langkah-langkah  yang  telah  diambil sebagai  bentuk  implementasi    dalam waktu  tiga  puluh  hari  sejak  adopsi resolusi. 6. Meminta Sekretaris Jenderal membentuk  panel  beranggotakan tujuh  ahli  untuk  membantu  komite
sanksi  dalam  penegakan  resolusi  dan monitoring pelaksaanaan resolusi. Resolusi 2087 (22 Januari 2013) 1. Mengecam peluncuran rudal balistik pada  12  Desember  2012  yang melanggar  resolusi  1718  (2006)  dan 1874 (2009). 2. Menuntut  Korea  Utara  segera memenuhi  sepenuhnya  kewajiban dalam resolusi 1718 (2006) dan 1874 (2009) 3. Pembekuan aset terhadap 6 lembaga dan juga larangan perjalanan terhadap 4  individu  Korea  Utara  yang  memiliki peran  utama dalam peluncuran  nuklir Korea Utara. 4. Mendorong kesediaan badan-badan internasional  dan  keterlibatannya dengan  komite  untuk  mengambil langkah-langkah  dalam  memastikan terlaksananya segala ketentuan resolusi. Resolusi 2094 (7 Maret 2013) 1. Mengecam  uji  coba  nuklir  pada  12 Februari 2013 yang melanggar resolusi 1718  (2006),  1874  (2009),  dan  2087 (2013)  serta  larangan  melakukan peluncuran nuklir lebih lanjut. 2. Pembekuan aset terhadap 2 lembaga dan juga larangan perjalanan terhadap 3  individu  Korea  Utara  yang  memiliki peran  utama dalam peluncuran  nuklir Korea Utara. 3. Larangan  pembukaan  cabang  baru, anak perusahaan, atau kantor perwakilan  dari  bank  Korea  Utara  di negara-negara  anggota  PBB  serta melarang  Bank  Korea  Utara  untuk mendirikan  usaha  patungan  baru  dari kepemilikan saham.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
4. Melarang  Negara  Anggota  PBB membuka lembaga keuangan di Korea Utara. 5. Tidak memberikan dukungan keuangan  publik  untuk  perdagangan terhadap  Korea  Utara  termasuk pemberian kredit ekspor, jaminan atau asuransi  kepada  warga  negara  atau entitas yang terlibat dalam pengembangan nuklir. 6. Memperkuat  otoritas  negara  untuk memeriksa kargo yang dicurigai berisi barang-barang penjualan yang dilarang oleh  resolusi  1718,  1874  dan  2087 serta  menolak  akses  pelabuhan  serta penerbangan  terhadap  pengiriman terkait Korea Utara. 7. Larangan transfer barang mewah ke Korea  Utara  yakni  beberapa  jenis perhiasan  seperti  perhiasan  mutiara, batu mulia dan perhiasan logam mulia serta barang-barang transportasi seperti kapal pesiar, mobil mewah dan mobil balap. Resolusi 2270 (2 Maret 2016) 1. Mengecam  uji  coba  nuklir  pada  6 Januari  2016  yang  melanggar  resolusi 1718  (2006),  1874  (2009),  2087  dan 2094 (2013) serta larangan melakukan peluncuran nuklir lebih lanjut. 2. Larangan  semua  Negara  Anggota mengadakan  latihan  khusus  dan melakukan pengajaran terhadap disiplin  ilmu  fisika,  ilmu  komputer, navigasi  geospasial,  teknik  nuklir, teknik luar angkasa, teknik penerbangan yang mendukung pengembangan nuklir Korea Utara. 3. Negara  anggota  PBB  memperketat pemeriksaan  muatan  kargo  yang
masuk dan keluar dari Korea Utara dan melarang  ekspor  barang  tambang Korea Utara. 4. Melarang pemasokan batu bara, besi dan bijih besi, emas, bijih titanium, bijih vanadium, dan logam tanah jarang oleh Korea Utara. 5. Melarang  Negara  Anggota  untuk memasok  bahan  bakar  pesawat terbang dan roket ke Korea Utara. 6. Pembekuan  aset  terhadap  12 lembaga  dan  16  individu  dimasukkan kedalam  daftar  hitam,  termasuk  39 Partai berkuasa, Partai Buruh Korut. Resolusi 2321 (30 November 2016) 1. Mengecam  uji  coba  nuklir  pada  9 September  2016  yang  melanggar resolusi  1718  (2006),  1874  (2009), 2087  dan  2094  (2013)  serta  2270 (2016)  serta  larangan  melakukan peluncuran nuklir lebih lanjut. 2. Negara  Anggota  PBB  membatasi jumlah  Bank  yang  berkontribusi  pada misi  diplomatik  dan  konsuler  Korea Utara. 3. Larangan  terhadap  Diplomat  untuk menggunakan atau menyewakan bangunan di wilayah negara penerima diluar  kegiatan  diplomatik  atau konsuler. 4. Membatasi  ekspor  batu  bara  ke Korea Utara. 5. Melarang Korea Utara untuk ekspor tembaga, nikel, perak dan seng. 6. Pembekuan  aset  terhadap  10 lembaga dan juga larangan perjalanan terhadap 11 individu Korea Utara yang miliki  peran  utama  dalam  peluncuran nuklir Korea Utara.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Resolusi 2371 (5 Agustus 2017) 1. Mengecam uji coba nuklir pada 3 Juli dan  28  Juli  2017  yang  melanggar resolusi  1718  (2006),  1874  (2009), 2087 dan 2094 (2013) serta 2270 dan 2321 (2016) serta larangan melakukan peluncuran nuklir lebih lanjut. 2. Larangan  untuk  memasok  atau menjual batu bara, besi, bijih besi dan boga  laut  termasuk  ikan,  krustasea, moluska,  dan  invertebrata  air  lainnya serta  timah  dan  biji  timah  ke  negara lain. 3. Membatasi  jumlah  otorisasi  tenaga kerja untuk Korea Utara yang diberikan dalam yuridiksi Negara Anggota. 4. Larangan membuat perjanjian investasi  apapun  sebagai  perluasan usaha  patungan  oleh  Negara  Anggota dalam  bentuk  perusahaan  maupun pribadi dengan Korea utara. 5. Pembekuan aset terhadap 4 perusahaan dan juga larangan perjalanan  terhadap  9  individu  Korea Utara  yang  memiliki  peran  utama dalam peluncuran nuklir Korea Utara. 6. Semua Negara Anggota melaporkan kepada  Dewan  Keamanan  terhadap langkah-langkah  yang  telah  diambil sebagai  bentuk  implementasi  dalam waktu sembilan puluh hari sejak adopsi resolusi. Resolusi 2375 (11Septembe r 2017) 1. Mengecam  uji  coba  nuklir  pada  2 September  2017  yang  melanggar resolusi  1718  (2006),  1874  (2009), 2087 dan 2094 (2013), 2270 dan 2321 (2016),  2371  (2017)  serta  larangan melakukan  peluncuran  nuklir  lebih lanjut.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
2. Negara  Anggota  dilarang  untuk memasok,  menjual,  atau  mengalihkan cairan kondesat dan gas alam ke Korea Utara. 3. Larangan  pengiriman,  penjualan atau pengalihan semua produk minyak sulingan di luar 500.000 barel ke Korea Utara  selama  periode  awal  tiga  bulan dimulai  pada  tanggal  1  Oktober  2017 dan berakhir pada 31 Desember 2017, dan  melebihi  2  juta  barel  per  tahun selama periode 12 bulan mulai tanggal 1  Januari  2018  dan  setiap  tahun setelahnya. 4. Negara  Anggota  dilarang  memasok, menjual  atau  mentransfer  minyak mentah ke Korea Utara dalam periode 12 Bulan setelah adopsi resolusi ini. 5. Larangan  terhadap  Korea  Utara untuk  memasok  atau  menjual  produk tekstilnya seperti kain dan pakaian jadi. 6. Negara Anggota dilarang memberikan  izin  kerja  untuk  warga negara  Korea  Utara  di  yurisdiksi mereka. 7. Negara  anggota  harus  melarang pembukaan, pemeliharaan, dan operasi semua  usaha  patungan  atau  entitas koperasi baik yang baru maupun yang sudah ada dengan entitas atau individu Korea Utara yang bertindak atas nama pemerintah  Korea  Utara  oleh  warga negaranya maupun di wilayah negaranya. 8. Menekankan penghormatan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  yang mengabaikan  kesejahteraan  warga negaranya demi kesuksesan pengembangan nuklirnya.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
9. Pembekuan aset terhadap 3 perusahaan dan juga larangan perjalanan  terhadap  1  individu  Korea Utara  yang  memiliki  peran  utama dalam peluncuran nuklir Korea Utara. Resolusi 2397 (22 Desember 2017) 1. Mengecam  uji  coba  nuklir  melalui peluncuran  rudal  balistik  pada  28 November  2017  yang  melanggar resolusi  1718  (2006),  1874  (2009), 2087 dan 2094 (2013), 2270 dan 2321 (2016),  2371  dan  2375  (2017)  serta larangan melakukan peluncuran nuklir lebih lanjut. 2. Negara  Anggota  harus  melarang pasokan, penjualan ke Korea Utara dari semua  minyak  mentah  dan  larangan ini    tidak  berlaku  berkenaan  dengan minyak  mentah  untuk  jangka    waktu dua  belas  bulan setelah tanggal adopsi resolusi  ini  dan  untuk  periode  dua belas bulan sesudahnya tidak melebihi 4 juta barel atau 525.000 ton. 3. Negara  anggota  dilarang  memasok, menjual,  atau  mengalihkan  semua produk minyak bumi dan ketentuan ini tidak  berlaku  sehubungan  dengan pengadaan,  penjualan  atau  pasokan oleh  Korea  Utara  terhadap  produk minyak  sulingan,  termasuk  solar  dan minyak tanah dengan jumlah keseluruhan  sampai    500.000    barel selama periode  dua  belas  bulan  yang dimulai  pada  tanggal  1  Januari  2018, dan  untuk  periode  dua  belas  bulan sesudahnya. 4. Korea Utara dilarang untuk menyediakan  atau  menjual  produk makanan  dan  pertanian,  mesin, peralatan  listrik,  tanah  dan  batu
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)

## 2. Sikap Korea Utara terhadap Resolusi Dewan keamanan PBB
Terdapat  beberapa  sikap  yang  ditunjukkan  oleh  Korea Utara sebagai bentuk reaksi Korea Utara terhadap resolusi yang diberikan oleh Dewan Keamanan.
Tabel 2.2
Sikap Korea Utara Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Resolusi  DK PBB Sikap Korea Utara Resolusi  1718 (2006) 1. Korea  Utara  melalui  utusannya pak Gil Yon menyatakan menolak segala  ketentuan  yang  ada  di dalam  resolusi  tersebut  dan melakukan  aksi  walk  out  dari ruang persidangan PBB. 2
2 BBC  News,  2006,  UN  slaps  sanctions  on  North  Korea, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6051704.stm ,  diakses  pada 1 April 2020, Pukul 10.00 WITA.
termasuk  magnesit  dan  magnesia,
kayu, dan kapal. 5. Negara  Anggota  dilarang  memasok atau  menjual  semua  mesin  industri, kendaraan pengangkutan dan besi, baja dan logam ke Korea Utara. 6. Negara Anggota harus memulangkan  warga  negara  Korea Utara yang memperoleh penghasilan di wilayah negaranya. 7. Pembekuan aset terhadap 1 perusahaan dan juga larangan perjalanan terhadap 16 individu Korea Utara  yang  memiliki  peran  utama dalam peluncuran nuklir Korea Utara.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
2. Berdasarkan  laporan  dari  badan nuklir  PBB  pada  Februari  2007 Korea  Utara  bersepakat  dengan IAEA (International Atomic Energy Agency) mengenai berbagai langkah  yang  perlu  ditempuh untuk  menutup  reaktor  nuklir utama  mereka  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  bantuan internasional yakni bantuan bahan bakar sebanyak 50 ribu ton setelah  penutupan  reaktor  nuklir tahap  pertama  pada  9  Juli  2007 kemudian  bahan  bakar  sebanyak 950  ribu  ton  setelah  terjadinya denuklirisasi di Korea utara serta menghapuskan  citra  Korea  utara sebagai negara teroris. 3 3. Korea Utara membangun kembali program  pengembangan  senjata nuklir  Korea  Utara  pada  tahun 2009  yang  dibuktikan  dengan  uji coba  nuklir  pada  25  Mei  2009 akibat melemahnya aspek perekonomian dan kondisi pertahanan  Korea  Utara  atas penghentian  bahan  bakar  oleh Amerika  Serikat  yang  telah melanggar  perjanjian  yang  telah disepakati sebelumnya. 4
3 BBC  News,  2007,  Perlucutan  nuklir  Korut  rumit, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/sto ry/2007/03/070312_northkorea.shtml ,  diakses  pada  1  April  2020, Pukul 13.00 WITA.
4 Tan Er-Win, North Korea’s Rocket and Nuclear Tests, 2009: A Threatening  Pyongyang  or  an  Afraid  Pyongyang?,  JA  Vol.  XL,  No.  3, September 2009, hlm. 552.
Resolusi  1874 (2009) 1. Pembangunan  pabrik  dan  senjata amunisi di Namibia oleh perusahaan  Mansudae  Overseas Project melalui anak perusahaannya  Korea  Mining Development Trading Corporation (KOMID)  yang  dibangun  dengan menggunakan  tenaga  kerja  asal Korea Utara. 2. Kegiatan  intelijen  Pyongyang  di Kuala  Lumpur,  Malaysia  yang melakukan  penjualan  senjata dan menjual perlengkapan radio perang melalui perusahaan perlengkapan militer yang bernama Glocom. 3. Pembangunan  pabrik  dan  senjata amunisi di Namibia oleh perusahaan Korea Mining Development  Trading  Corporation (KOMID). 4. Penegasan dari sikap Korea Utara untuk  tidak  akan  kembali  ke Perundingan  Enam  Negara  (Six Party  Talks)  yang  dibuktikan dengan  peluncuran  rudal  balistik pada 12 Desember 2012. 5 Resolusi  2087 (2013) 1. Uji  coba  nuklir  yang  dilakukan pada  tanggal  12  Februari  2013 yang  mengakibatkan  puing-puing sisa nuklir jatuh ke daratan Korea Utara dan mendapat kecaman dari berbagai  pihak  karena  dianggap
5 The  National  Committee  on  North  Korea,  2009,  DPRK's foreign ministry vehemently refutes UNSC's 'Presidential Statement, http://www.ncnk.org/resources/publications/KCNA_DPRK_Respons e_  UNSC_April_13_09_Statement.doc ,  diakses  pada  19  April  2020, Pukul 20.00 WITA.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
sebagai  tindakan  provokasi  yang mengancam  perdamaian  dan stabilitas keamanan global khususnya di kawasan Semenanjung Korea. 6 Resolusi  2094 (2013) 1. Dalam laporan khusus pada Rabu tanggal 6 Januari 2016, stasiun tv sentral  Korea  Utara  melaporkan bahwa Korea Utara telah berhasil melakukan  uji  coba  nuklir  yang lebih  kuat  daripada  senjata plutonium  yang  digunakan  oleh Korea  Utara  pada  3  kali  uji  coba nuklir sebelumnya. 7 2. Korea  Utara  juga  melakukan transaksi  perdagangan  senjata yakni menjadi pemasok pistol bagi Kongo  termasuk  senapan  serbu hingga  ranjau  darat  pada  tahun 2014 dan 2015. 3. Korea  Utara  menjadi  pemasok senjata bagi Sudan Master Technology  Engineering  Company dalam kontrak yang ditandatangani  oleh  presiden KOMID Kang Myong Chol pada 29 Agustus 2013 senilai €5,1 juta. 8 Resolusi  2270 (2016) 1. Korea Utara melakukan kerjasama militer dengan Mozambik dimana kerjasama  tersebut  cenderung
6 Chrisyela  Sinaga,  Tinjauan  Hukum  Internasional  Terhadap Ujicoba Nuklir Korea Utara Dan  Kaitannya Dengan Perdamaian Dan Stabilitas Keamanan Global, JUIL Vol. I, No. 3, 2013, hlm. 4.
7 Euan McKirdy, North Korea announces it conducted nuclear test, http://edition.cnn.com/2016 /01/05/asia/north-korea-seismic- event/, diakses pada 4 April 2020, Pukul 08.00 WITA.
8 Yantina Debora, 2017, Cara Korea Utara Mengakali Embargo PBB, https://tirto.id/cara-korea-utara-mengakali-embargo-pbb- ckQh , diakses pada 1 April 2020. Pukul 15.00 WITA.
berfokus pada penjualan berbagai jenis  rudal,  radar  militer,  sistem pertahanan  udara,  dan  senjata perang dengan keuntungan senilai US$  6  juta,  atau  sekitar  Rp  80,5 miliar. 9 2. Korea  Utara  telah  menginspeksi sejumlah  hulu  ledak  nuklir  yang dirancang  untuk  reaksi  thermo- nuklir yakni jenis yang digunakan pada  bom  hidrogen  serta  mampu mengecilkan hulu ledak nuklir. 10 3. Korea Utara kembali meluncurkan nuklirnya pada 9 September 2016 yang  mengancam  wilayah  Jepang dan  Korea  Selatan  sebagai tanggapan  atas  kegiatan  latihan militer  gabungan  antara  Amerika Serikat dengan Korea Selatan yang menganggap  latihan  tersebut sebagai  kekuatan  musuh  yang sedang  melakukan  persiapan untuk  mengadakan  invasi  ke
Korea Utara. 11
9 Happy  Ferdian  Syah  Utomo ,  2018,  Terungkap,  Manisnya Bisnis Gelap Korea Utara di Mozambik, https://www.liputan6.com/global/read/3256360/terung kap-manisnya-bisnis-gelap-korea-ut ra-di-mozambik , diakses pada 1 April 2020, Pukul 19.00 WITA.
10 BBC News, 2016, Kim Jong-un klaim Korut punya hulu ledak nuklir mini, https://www.bbc.co m/ indonesia/dunia/2016/03/160308_dunia_korut_hulu_ledak_nukl ir, diakses pada 7 April 2020, Pukul 08.00 WITA.
11 United States Forces Korea, 2016, CFC begins Ulchi Freedom Guardian  2016 ROK-US  Combi  ned  Forces  Command,  2016  Eulji Freedom  Guardian  Practice, https://www.usfk.mil/Media/Press-Rel eases/Article/920965/cfc-begins-ulchi-freedom-guardian-2016- 2016/ , diakses pada 6 April 2020, Pukul 21.00 WITA.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Resolusi  2321 (2016) 1. Menyewakan sebagian properti yang tidak terpakai di kompleks  diplomatik  yang terletak di pusat Berlin, kepada City Hostel sebesar 17 euro ($ 18)/malam dan bangunan lain di  properti  disewakan  sebagai ruang acara berlangsung selama  hampir  1  dekade dengan  keuntungan  puluhan ribu  euro  per  bulannya  yang digunakan  untuk  membeli teknologi, barang mewah serta hal-hal  lain  yang  tidak  ada keterkaitan dengan misi diplomatik Korea Utara. 12 2. Korea  Utara  juga  kembali melakukan  peluncuran  rudal balistik  antar  benua  pada tanggal 3 Juli dan 28 Juli 2017 yang  jatuh  di  wilayah  Zona Ekonomi  Ekslusif  Jepang  dan Tokyo  menyebutnya  sebagai tindakan provokasi Pyongyang. Resolusi  2371 (2017) 1. Korea  Utara  melakukan  uji coba rudal balistik antar benua (ICBM)  yang  dilakukan  oleh Korea  Utara  pada  tanggal  3 September 2017. Resolusi  2375 (2017) 1. Korea  Utara  melakukan  uji coba  rudal  ICBM  yakni  jenis Hwasong-15 pada 28 12 Chase  Winter,  2017,  DW  Made  For  Minds,  Germany  To Strengthen Sanctions Against North Korea, https://www.dw.com/en/germany-to-strengthen-sanctions-against- north-korea/a-38777704 ,  dia  kses  pada  1  Juni  2020,  Pukul  03.00 WITA.
November  2017  yang  diklaim mampu  membawa  hulu  ledak nuklir dan jangkauannya mencapai  seluruh  wilayah Amerika Serikat. Resolusi  2397 (2017) 1. Korea Utara melakukan peluncuran  rudal  nuklir  di lokasi peluncuran satelit Sohae pada  13  Desember  2019  yang merupakan  percobaan  kedua yang dilakukan di Sohae.
Uji  coba  nuklir yang dilakukan Korea Utara  merupakan suatu  tindakan  nyata  bahwa  Korea  Utara  secara  terbuka menunjukkan reaksi penolakan terhadap larangan untuk tidak melakukan uji coba nuklir dan segera meninggalkan program nuklir  yang  ada  serta  pengingkaran  terhadap  sanksi  yang dijatuhkan dalam resolusi Dewan Keamanan. Sikap Korea Utara dalam  menanggapi  resolusi  Dewan  Keamanan  membuktikan bahwa implementasi terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB mengalami hambatan. 13
Lebih dalam lagi, ketidakpatuhan Korea Utara terhadap resolusi  Dewan  Keamaman  PBB  dan  tetap  mengembangkan program  nuklirnya  adalah  untuk  mempertahankan  atau memperkuat  rezim  pemerintahan  yang  saat  ini  berkuasa.
Sebagai  negara  yang  “tertutup”,  pengembangan  nuklir  juga
13 I Wayan Nugraha Adi Sanjaya, Implementasi Resolusi Dewan Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Nomor  2270  Tahun  2016 Tentang Uji Coba Senjata Nuklir Oleh Korea Utara, JIH Vol. VI, No. 1, Januari 2018, hlm. 9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
menjadi  senjata  negosisasi  untuk  mendapatkan  bantuan ekonomi  dan  juag  sebagai  “alat”  negosiasi  dengan  Amerika Serikat.
3. Implikasi  Hukum  Ketidakpatuhan  Korea  Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB
Implikasi  hukum  menyertai  setiap  pengingkaran  yang dilakukan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB pada empat bidang. Pertama, bidang ekonomi melalui sanksi ekonomi yang tertuang dalam kesembilan resolusi yakni resolusi 1718 (2006) hingga resolusi 2397 (2017) berupa larangan ekspor dan impor peralatan militer, larangan penjualan batu bara, besi dan bijih besi,  emas,  bijih  titanium,  bijih  vanadium,  dan  logam  tanah jarang oleh Korea Utara serta mengimpor bahan bakar pesawat terbang  dan  roket  ke  Korea  Utara  yang  mengakibatkan pertumbuhan  ekonomi  Korea  Utara  turun  sebesar  3,5  persen pada tahun 2016. 14
Resolusi  Dewan  Keamanan  juga  berdampak  pada hubungan  ekonomi  antara  Korea  Utara dan  Cina,  Ekspor dan Impor antara Korea Utara dan Cina mengalami penurunan pada bulan  september  2017,  ekspor  ke  Korea  Utara  merosot  dari US$315,97 juta menjadi US$266,35 juta, sedangkan impor dari
Korea Utara turun menjadi US$145,82 juta dari US$288,29 juta.
14 Gina  Heeb,  2018,  Sanctions  are  crippling  North  Korea's economy, https://markets.businessin sider.com/news/stocks/north- korea-economy-hit-by-sanctions-2018-7-1027386898 ,  diakses  pada 28 April 2020, Pukul 23.00 WITA.
Kedua,  bidang  politik  dimana  terdapat  sanksi  politik berupa  pemutusan  diplomatik  dan  pengusiran  Duta  Besar Korea Utara di negara penerima yang tertuang dalam resolusi nomor 2270 dan 2321 (2016) serta 2371  (2017). Pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dengan Korea selatan bermula  dengan  adanya  kerjasama  internasional  antara angkatan  bersenjata  Amerika  Serikat  dan Korea  Selatan  yang memulai latihan perang bersama. 15 Pemutusan diplomatik juga dilakukan oleh Portugis secara resmi pada Juli 2017 setelah 42 tahun kedua negara menjalin hubungan diplomatik. 16
Pengusiran Duta Besar Korea Utara juga dilakukan oleh beberapa  negara  seperti  Meksiko  yang  mengusir  Duta  Besar Korea Utara dari Negeri Aztec pada 7 September sebagai bentuk protes atas uji coba nuklir keenam Korea Utara, Kementerian Luar Negeri Peru yang memberikan persona non-grata kepada Duta  Besar  Korea  Utara  Kim  Hak-chol. 17 Kuwait  pun mengumumkan  langkah  serupa  pada  18  September  dan memutuskan untuk berhenti mengeluarkan visa ke Korut serta
15 Muhammad Farid Arpan, Motivasi Korea Utara Memutuskan Hubungan  Kerjasama  Dengan  Korea  Selatan  Di  Kawasan  Industri Kaesong, JOM FISIP Vol. V, No. 1, April 2018, hlm. 6.
16 KBS  WORLD  RADIO,  2017,  VOA:  Portugis  Memutus Hubungan Diplomatik dengan Korut, http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=4 7565 , diakses pada 28 April 2020, Pukul 19.00 WITA.
17 Khairisa  Ferida,  2017,  Dubes  Korea  Utara  Diminta  Angkat Kaki dari Italia,
https://www.liputa n6.com/global/read/3114082/dubes-korea-utara-diminta-angkat- kaki-dari-italia , diakses pada 29 April 2020, Pukul 20.15 WITA.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
menangguhkan  seluruh  hubungan  dagang  dan  penerbangan dengan Pyongyang 18 dan pada 18 September 2017 Duta Besar Korea  Utara  di  Spanyol  juga  telah  dinyatakan  persona  non grata. 19
Menteri  Luar  Negeri  Italia,  Angelino  Alfano  melakukan pengusiran terhadap Duta Besar Korea Utara, Mun Jong-nam di Italia  dan  memerintahkan  untuk  menanggalkan  jabatannya pada awal Oktober 2017. Mun Jong-nam diprotes atas uji coba nuklir  oleh  Korea  Utara  pada  September  2017. 20 Pada  20
Oktober  2017,  Pemerintah  Myanmar  telah  melakukan pengusiran terhadap diplomat asal Korea Utara, Kim Chol Nam yang bekerja sebagai Sekretaris Kedua kedutaan Korea Utara di Myanmar. 21
Ketiga,  bidang  pertahanan  di  dalam  suatu  Resolusi Dewan Keamanan PBB berupa sanksi impor terhadap material pembuat senjata nuklir dan peralatan-peralatan militer seperti tank  tempur,  kendaraan  tempur  lapis  baja,  sistem  artileri
18 Khairisa  Ferida,  2017,  Kuwait  Usir  Dubes  Korea  Utara, https://www.liputan6.com/global/rea d/3099122/kuwait-usir- dubes-korea-utara , diakses pada 29 April 2020, Pukul 21.00 WITA.
19 Teguh  Firmansyah,  2017,  Pemerintah  Spanyol  Usir  Dubes
Korut, https://www.republika.co. id/berita/internasional/global/17/09/19/owigqn377-pemerintah- spanyol-usir-dubes-korut ,  diakses  pada  29  April  2020,  Pukul  21.45 WITA.
20 KBS WORLD RADIO, Loc.cit.
21 Choirul  Aminuddin,  2017,  Myanmar  Usir  Diplomat  Korea
Utara Terkait Sanksi PBB, https://duni a.tempo.co/read/1026554/myanmar-usir-diplomat-korea-utara- terkait-sanksi-pbb/full&view=ok , diakses pada 29 April 2020, Pukul 19.50 WITA.
kaliber  besar,  pesawat  tempur,  helikopter  serang,  dan  kapal perang  sebagai  akibat  atas  pelaksanaan  resolusi  1718  tahun 2006.
Terdapat juga larangan impor bahan bakar penerbangan dan  roket  bagi  Korea  Utara  yang  mendukung  perlengkapan milliter  Korea  Utara  sebagai  akibat  atas  pelaksanaan  resolusi 2270 dan 2321 tahun 2016. Kemudian Negara Anggota dilarang mengimpor suku cadang pesawat terbang sebagai akibat atas pelaksanaan  resolusi  nomor  2397  tahun  2017,  namun beberapa suku cadang pesawat terbang untuk kepentingan sipil tetap diperbolehkan sesuai dengan resolusi yang berlaku.
Keempat, bidang kerjasama internasional seperti Mesir yang mengakhiri semua ikatan militer dengan Korea Utara yang berfokus  pada  jual  beli  senjata,  khususnya  rudal  jarak menengah. 22 Filipina  dan  Singapura  juga  turut  menghentikan seluruh  kerjasama  yang  meliputi  hubungan  dagang  dengan Korea  Utara.  Menteri  Luar  Negeri  Jerman,  Martin  Schäfer menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan  Kedutaan  Besar  Korea  Utara  di  Jerman  dilarang  dan pemerintah  harus  mematikan  sumber  pendapatan  Korea Utara. 23
22 Emirald Julio, 2017, Oke News, https://news.okezone.com/read/2017/09/13/18/1774655/  tegas- mesir-hentikan-kerjasama-militer-dengan-korea-utara , diakses pada 08 Juni 2020, Pukul 14.00 WITA.
23 BBC  News,  2017,  North  Korea's  Berlin  hostel  targeted  by German  sanctions, https://www.bb  c.com/news/world-europe- 39882199 , diakses pada 8 Juni 2020, Pukul 15.00 WITA.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Uganda  juga  menjadi  negara  yang  turut  memutus hubungan  militer  dengan  Korea  Utara  dimana  sebelumnya antara Uganda dan Korea Utara memiliki hubungan diplomatik yang baik. 24 Para pemimpin dunia menolak keras tindakan yang dilakukan Korea Utara atas ketidakpatuhannya dengan resolusi Dewan  Keamanan  karena  telah  mengancam  stabilitas keamanan. Selain itu dikhawatirkan juga dengan dilakukannya uji  coba  nuklir  itu  dapat  menimbulkan  radiasi  yang  nantinya dapat  meluas  dan  menyebar  di  kawasan  sekitarnya  serta memberikan  efek  yang  berbahaya  bagi  kelangsungan  hidup masyarakatnya. 25

## 4. Sanksi  atas  Ketidakpatuhan  Korea  Utara  terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB
Penjatuhan  sanksi  oleh  Dewan  Keamanan  PBB didasarkan pada tiga hal yang tertuang dalam Pasal 39 Piagam.
Pertama, jika negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam  perdamaian  dunia.  Kedua,  jika  melanggar perdamaian.  Ketiga,  jika  negara  itu  melancarkan  suatu  agresi terhadap negara lain.
Peranan Dewan Keamanan sehubungan dengan Pasal 39
Piagam  PBB  memberikan  kewenangan  pada  organ  tersebut
24 The  Associated  Press,  2016,  Indo-Pasific  Defense  Forum, Uganda  menghentikan  kerja  sama  militer  dengan  Korea  Utara, https://ipdefenseforum.com/id/uganda-menghentikan-kerja-sama- militer-dengan-korea-utara/ , diakses pada 8 Juni Pukul 17.00 WITA.
25 Dian Wirengjurit, 2002, Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir,  Pengertian  Sejarah,  dan  Perkembangannya,  Bandung:  PT. Alumni, hlm. 359.
untuk  menentukan  apakah  suatu  tindakan  dikategorikan membahayakan  atau  tidak  membahayakan  bagi  perdamaian dan  keamanan  internasional  sehingga  Dewan  Keamanan diberikan hak untuk menentukan ada atau tidaknya ancaman terhadap  perdamaian  dan  keamanan  dunia  sebelum  Dewan Keamanan memberikan tindakan sesuai dengan Pasal 41 dan 42.
Akan tetapi, sanksi ekonomi bukanlah satu-satunya cara untuk  menghentikan  program  pengembangan  nuklir  Korea Utara. Beberapa saat setelah Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi,  Korea  Utara  melakukan  peluncuran  nuklir  kembali sebagai bentuk reaksi menentang tindakan Dewan Keamanan.

## 5. Penangguhan Hak-hak Keanggotaan PBB
Penangguhan terhadap hak-hak keanggotaan PBB pada umumnya merupakan suatu cara untuk mendorong agar suatu negara berhenti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara terus  menerus  terhadap  keputusan  Dewan  Keamanan  dan prinsip-prinsip  PBB  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  5 Piagam  PBB.  Penangguhan  juga  dilakukan  sebagai  langkah untuk  menghindarkan  anggota  merintangi  tindakan-tindakan pencegahan  dan  pemaksaan  yang  dikenakan  oleh  Dewan Keamanan.
Penangguhan  yang  diberikan  meliputi  hak  untuk membuat perjanjian internasional bersama Dewan Keamanan PBB  dalam  membantu  tugas  Dewan  Keamanan  dalam memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 43 ayat 3 Piagam PBB, hak  untuk  memberikan  suara  dalam  suatu  konferensi  umum untuk  melakukan  peninjauan  terhadap  isi  Piagam  PBB sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 109 ayat 1 Piagam PBB, hak  memberikan  suara  dalam  sidang  Majelis  Umum  terkait pengambilan  keputusan  terhadap  persoalan-persoalan  yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 2 Piagam PBB.
Dilakukannya penangguhan hak keanggotaan terhadap Korea  Utara  mengakibatkan  Korea  Utara  tidak  dapat berkontribusi  dalam  kerjasama  pembuatan  perjanjian internasional  bersama  Dewan  Keamanan  terkait  dengan pemeliharan perdamaian dan keamanan internasional karena posisinya Korea Utara sebagai negara yang melakukan tindakan yang mengancam stabilitas keamanan negara melalui uji coba nuklirnya.  Selain  itu  Korea  Utara  tidak  memiliki  hak  suara dalam  sebuah  forum  PBB  dimana  Korea  Utara  yang  menjadi topik  pembahasan  dalam  forum  tersebut  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  Piagam  PBB  sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 Piagam PBB.

## 6. Pengusiran Suatu Negara dari Keanggotaan PBB
Anggota PBB yang senantiasa melakukan pelanggaran terhadap  prinsip-prinsip  Piagam  PBB  dapat  diusir  dari keanggotaan  PBB  oleh  Majelis  Umum  PBB  atas  rekomendasi Dewan  Keamanan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  6 Piagam PBB. Pengusiran bukan suatu tindakan yang otomatis
tetapi suatu tindakan yang diputuskan oleh dua badan utama PBB.

## 7. Pengenaan Sanksi Militer
Jika sanksi militer merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan,  maka  Dewan  Keamanan  berdasarkan  Pasal  42
Piagam PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan  untuk  memelihara  atau  memulihkan  perdamaian dan  kemanan  internasional  termasuk  juga  demonstrasi- demonstrasi,  blokade  dan  tindakan-tindakan  lain  dengan mempergunakan  angkatan  udara,  laut  atau  darat  dari  negara anggota PBB.
Pelaksanaan  sanksi  militer  oleh  Dewan  Keamanan sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  44  Piagam  PBB dilakukan dengan meminta semua negara anggota PBB untuk turut  serta  memberikan  kesanggupan  untuk  menyediakan angkatan  bersenjata  bagi  Dewan  Keamanan  dan  bantuan- bantuan  serta  fasilitas-fasilitas  termasuk  pula  hak-hak  lalu- lintas yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan  internasional  sesuai  dengan  persetujuan  atau persetujuan-persetujuan khusus.
Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi atas program pengembangan  nuklir  Korea  Utara,  karena  tindakan  tersebut merupakan  ancaman  nyata  bagi  perdamaian  dan  keamanan dunia,  tidak  hanya  bagi  kawasan  Semenanjung  Korea,  tetapi juga bagi seluruh dunia sehingga penerapan sanksi diarahkan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
untuk  menjaga  atau  mengembalikan  perdamaian  dan keamanan internasional.
Terkait  dengan  beberapa  sanksi  yang  dapat  diberikan oleh  Dewan  Keamanan  selain  sanksi  ekonomi,  sanksi penangguhan  hak-hak  keanggotaan  merupakan  sanksi  yang paling tepat diberikan kepada Korea Utara. Hal ini dikarenakan sanksi pengusiran keanggotaan merupakan cara terakhir yang dapat  diambil  jika  suatu  negara  anggota  terus  menerus mengabaikan  kewajibannya,  sedangkan  sanksi  militer  dapat menimbulkan risiko terjadinya perang dan jika perang terjadi maka situasi tersebut dapat menciptakan instabilitas keamanan yang  tidak  hanya  dirasakan  oleh  negara-negara  di  kawasan Semenanjung Korea tetapi juga disekitar kawasan Asia Timur.

## C. Penutup
Ketidakpatuhan Korea Utara terhadap sanksi ekonomi yang  diberikan  oleh  Dewan  Keamanan  berdasarkan  pasal  41 Piagam  PBB,  membuat  Dewan  Keamanan  berupaya memberikan  sanksi  lain  melalui  Majelis  Umum  PBB  atas rekomendasinya  yakni  sanksi  penangguhan  hak-hak keanggotaan  sebagai  sanksi  yang  paling  tepat  diberikan dibandingkan pengusiran negara dari keanggotaan dan sanksi militer yang dapat menimbulkan risiko terjadinya perang dan dapat  menciptakan  instabilitas  keamanan  bagi  kawasan Semenanjung Korea hingga kawasan Asia Timur.
Selain  memberikan  sanksi,  perundingan-perundingan dengan  Korea  Utara  terkait  denuklirisasi  tetap  harus
dijalankan, terutama yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan juga dunia.

## Referensi
Instrumen Hukum Charter of The United Nations
Buku Suwardi, S.S. 2004. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Wirengjurit,  Dian.  2002.  Kawasan  Damai  dan  Bebas  Senjata Nuklir.  Pengertian  Sejarah.  dan  Perkembangannya. Bandung: PT. Alumni.

## Jurnal
Arpan,  M.F.  Motivasi  Korea  Utara  Memutuskan  Hubungan Kerjasama Dengan Korea Selatan Di Kawasan Industri Kaesong. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 5, (1), hlm. 1-15. Sanjaya,  I.W.N.A.  Implementasi  Resolusi  Dewan  Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2270 Tahun 2016 Tentang  Uji  Coba  Senjata  Nuklir  Oleh  Korea  Utara.
Jurnal Ilmu Hukum. 6, (1), hlm. 1-15. Internet BBC  News.  2006.  UN  slaps  sanctions  on  North  Korea, http://news.bbc.co.uk/2/hi /asia- pacific/6051704.stm.  diakses  pada  1  April    2020. Pukul 10.00 WITA.
BBC  News.  2007.  Perlucutan  nuklir  Korut  rumit. http://www.bbc.co.uk/indonesia
n/news/story/2007/03/070312_northkorea.shtml. diakses pada 1 April 2020. Pukul 13.00 WITA. BBC NEWS. 2016. Kim Jong-un klaim Korut punya hulu ledak nuklir mini. https://www .
bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160308_dunia_k
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
orut_hulu_ledak_nuklir.  diakses  pada  7  April  2020.
Pukul 08.00 WITA. BBC  News.  2017.  North  Korea's  Berlin  hostel  targeted  by German sanctions. https:// www.bbc.com/news/world-europe-39882199. diakses pada 8 Juni 2020. Pukul 15.00 WITA. Chase  Winter.  2017.  DW  Made  For  Minds.  Germany  To Strengthen Sanctions Against North Korea. https://www.dw.com/en/germany-to-strengthen- sanctions-against -north-korea/a-38777704.  diakses pada 1 Juni 2020. Pukul 03.00 WITA. Choirul Aminuddin. 2017. Myanmar Usir Diplomat Korea Utara Terkait Sanksi PBB. https://dunia.tempo.co/read/1026554/myanmar- usir-diplomat-korea-utara-terk ait-sanksi- pbb/full&view=ok. diakses pada 29 April 2020. Pukul 19.50 WITA. Emirald Julio. 2017. Oke News. https://news.okezone.com/read/2017/09/13/18/ 1 774655/tegas-mesir-hentikan-kerjasama-militer-
dengan-korea-utara. diakses pada 08 Juni 2020. Pukul 14.00 WITA. Euan  McKirdy.  North  Korea  announces  it  conducted  nuclear test. http://editi on.cnn. com/2016/01/05/asia/north-korea-seismic-event/. diakses pada 4 April 2020. Pukul 08.00 WITA. Gina  Heeb.  2018.  Sanctions  are  crippling  North  Korea's economy. https://markets.bus inessinsider.com/news/stocks/north-korea- economy-hi t-by-sanctions-2018-7-10 27386898. diakses pada 28 April 2020. Pukul 23.00 WITA. Happy Ferdian Syah Utomo. 2018. Terungkap Manisnya Bisnis Gelap Korea Utara di Mozambik. https://www.liputan6.com/global/read/3256360/te rungkap-manisny a-bisnis-gelap-korea-utara -di- mozambik,  diakses  pada  1  April  2020.  Pukul  19.00 WITA. KBS WORLD RADIO. 2017. VOA: Portugis Memutus Hubungan Diplomatik dengan Korut.
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang =i&Seq_Code=475  65 .  diakses  pada  28  April  2020.
Pukul 19.00 WITA. Khairisa Ferida. 2017. Dubes Korea Utara Diminta Angkat Kaki dari Italia. https:// www.liputan6.com/global/read/3114082/d ubes-korea-utara-diminta-an  gkat-ka ki-dari-italia. diakses pada 29 April 2020. Pukul 20.15 WITA.
Khairisa  Ferida.  2017.  Kuwait  Usir  Dubes  Korea  Utara. https://www.liputan6.com/ glo bal/read/3099122/kuwait-usir-dubes-korea-utara. diakses pada 29 April 2020. Pukul 21.00 WITA.
Teguh  Firmansyah.  2017.  Pemerintah  Spanyol  Usir  Dubes
Korut. https://www.republ i ka.co.id/berita/internasional/global/17/09/19/owi gqn377-pemerintah-spanyol- usir-dubes-korut.
diakses pada 29 April 2020. Pukul 21.45 WITA.
The  Associated  Press.  2016.  Indo-Pasific  Defense  Forum,
Uganda  menghentikan  kerja  sama  militer  dengan
Korea Utara. https://ipdefenseforum.com/id/uganda-
meng
hentikan-kerja-sama-militer-dengan-korea- utara/. diakses pada 8 Juni 2020. Pukul 17.00 WITA. The National Committee on North Korea. 2009. DPRK's foreign ministry  vehemently  refutes  UNSC's  'Presidential
Statement. http://www.ncnk.org/resources/public _ actions/KCNA_DPRK_Response_UNSC_April_13_09_St atement.doc. diakses pada 19 April 2020. Pukul 20.00
WITA.
United  States  Forces  Korea.  2016.  CFC  begins  Ulchi  Freedom Guardian  2016  ROK-US  Combined Forces Command,
2016 Eulji Freedom Guardian Practice. https://www .usfk.mil/Media/Press-Releases/Article/920965/cfc- begins-ulchi-freedo m-guardi  an-2016-2016/.  diakses pada 6 April 2020. Pukul 21.00 WITA.
Yantina  Debora.  2017.  Cara  Korea  Utara  Mengakali  Embargo PBB, https://tirto .  id/cara-korea-utara-mengakali- embargo-pbb-ckQh. diakses pada 1 April 2020. Pukul 14.00 WITA.