## PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PENANGGULANGAN STUNTING
Anitha Nurak 1 , Hendry Bakri 2
Program Studi  Ilmu Pemerintahan 1 Universitas Sains dan Teknologi Jayapura E-mail: anitahnurak@gmail.com , bakrihendry@gmail.com

## ABSTRAK
Stunting  menjadi  salah  satu  masalah  gizi  yang  belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.  Demi menyongsong  Indonesia  Sejahtera  Tahun  2025,  dan  Generasi  Emas  Tahun  2045,  Indonesia wajib  mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.  Namun kenyataanya Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti kemiskinan, masalah gizi dan kesehatan. Kabupaten  Pegunungan  Bintang    merupakan  salah  satu  kabupaten  dengan  tingkat  prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Papua,  sebesar 55,4 % dari jumlah keluarga  yang menjadi sasaran sebesar 3.743 keluarga terdampak stunting. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara  langsung  ke  lapangan  dan  wawancara  langsung  dengan  sumber  informasi  dari pemerintahan Kabupaten Pengunungan Bintang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting. Metode penelitian dilakukan  secara  kualitatif  melalui  wawancara  mendalam  dan  diskusi  kelompok  terfokus  yang melibatkan  para  pemangku  kepentingan  hingga  implementer  program  di  tingkat  masyarakat (puskesmas) dan desa/kelurahan. Hasil penelitian menujukkan bahwa, berdasarkan data Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  Provinsi  Papua  tahun  2021 menunjukan kasus stunting tertinggi di wilayah Pegunungan Bintang dengan angka 55,4 Persen. Selain program- program yang berasal dari pemerintah pusat, Kabupaten Pegunungan bintang telah memiliki program sendiri dalam upaya percepatan penurunan/penanggulangan stunting di daerahnya. Namun demikian, masih dibutuhkan waktu/proses untuk program-program tersebut dapat  terlihat  secara  nyata  pelaksanaannya  dan  terlihat  signifikansi  hasilnya.  Untuk  saat  ini, program-program penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah; Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita dan Ibu Hamil, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamiL, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A pada balita, dan pemberian zinc pada kasus diare terutama pada ibu hamil dan balita.
Keywords: peran, program, pemerintah daerah, stunting.

## ABSTRACT
Stunting  is  one  of  the  nutritional  problems  that  has  not  been  resolved  until  now.  In  order  to welcome a prosperous Indonesia in 2025, and the Golden Generation in 2045, Indonesia must prepare quality human resources.  However, the reality is that Indonesia is still faced with various problems such as poverty, nutritional and health problems. Gunung Bintang Regency is one of the districts with the highest stunting prevalence rate in Papua Province, amounting to 55.4% of the number of families targeted at 3,743 families affected by stunting. Data collection was carried out  by  direct  observation  to  the  field  and  direct  interviews  with  information  sources  from  the
pengunungan bintang district government. This study aims to identify and analyze the efforts of local governments in overcoming stunting in these two areas. The research method is carried out qualitatively  through  in-depth  interviews  and  focus  group  discussions  involving  stakeholders  to program implementers at the community (puskesmas) and village / kelurahan levels.
The  results  of  the  study  showed  that,  based  on  data  from  the  National  Population  and  Family Planning Agency (BKKBN) of Papua Province in 2021, it showed the highest stunting cases in the Gunung Bintang area with a figure of 55.4 percent. In addition to programs originating from the central  government,  Gunung  Bintang  Regency  already  has  its  own  innovation  programs  in  an effort  to  accelerate  the  reduction  /  reduction  of  stunting  in  its  area.  However,  it  still  takes time/process for these programs to be seen in real terms and the significance of the results can be  seen.  For  now,  the  stunting  prevention  programs  that  have  been  carried  out  include; Supplementary Feeding (PMT) for Toddlers and Pregnant Women, Administration of Blood Added Tablets  (TTD)  to  young  women  and  hamiL  mothers,  increased  coverage  of  complete  basic immunization  in  infants  and  toddlers,  administration  of  vitamin  A  to  toddlers,  and  zinc administration in cases of diarrhea, especially in pregnant women and toddlers.
Keywords: roles, programs, local government, stunting .

## 1.     PENDAHULUAN
Stunting menjadi salah satu masalah gizi yang belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.  Demi menyongsong  Indonesia  Sejahtera  Tahun  2025, dan  Generasi Emas Tahun 2045, Indonesia wajib mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Namun kenyataanya Indonesia masih dihadapkan  pada  berbagai  permasalahan  seperti kemiskinan, masalah gizi dan kesehatan.
Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang  dialami  oleh  ibu  hamil  maupun  anak  balita. Intervensi  yang  paling  menentukan  untuk  dapat mengurangi  prevalensi  stunting  oleh  karenanya perlu  dilakukan  pada  1.000  Hari  Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Beberapa faktor yang  menjadi  penyebab  stunting  adalah;  praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya  pengetahuan  ibu  mengenai  kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan [1].
Salah  satu  yang  menjadi  inidkasi  lahirnya stunting  yakni  Penanganan  Ibu  Hamil.  Dengan cakupan  kunjungan  K4  merupakan  indikator penting  yang  dapat  menggambarkan  tingkat pemeriksaan yang didapatkan oleh ibu saat masa kehamilan. Secara umum, cakupan kunjungan K4 di  Provinsi  Papua  mengalami  peningkatan  pada tahun 2015-2019 sesuai dengan laporan BAPEDDA  per  2020  sebesar  40,90  %.  Meskipun demikian,  cakupan  kunjungan  K4  di  wilayah kabupaten  ini  hanya  berkisar  30,80%  berada
dibawa  rata-rata  cakupan  K4  provinsi  papua.  Hal itersebut menjadi indikator yang cukup mempengaruhi  tumbuh  kembang  janin  di  masa emas  1000  hari  pertama,  sehingga  sangat  wajib dikunjungi,  diberi  penyuluhan  tentang  pentingnya menjaga  pola  makanan  serta  kesehatan  selama kehamilan [2].
Indikator  lain  yang  bisa  kita  nilai  yakni  Rasio puskesmas per 10.000 penduduk di provinsi Papua pada  tahun  2015  menunjukkan  3  puskesmas melayani 10.000 penduduk meningkat pada tahun 2016  hingga  tahun  2018  sebanyak  4  puskesmas melayani  10.000  penduduk.  Namun  sampai  pada tahun 2019 rasio puskesmas mengalami penurunan,  hal  tersebut  terindikasi  dengan semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk  yang semakin  tinggi  sehingga  pelayanan  terhadap puskesmas juga semakin meningkat. Pada wilayah pegunungan  bintang  sendiri  ketersedian  fasilitas kesehatan Rumah Sakit hanya 1(satu) Puskesmas tersedia  8  (delapan)  serta  Puskesmas  Pembantu tersedia  9  (sembilan)  dengan  jumlah  warga  per kabuapten  sebanyak  50.685  dengan  jumlah kampung atau desa sebanyak 59 kampung , hal ini menjadi mengkhawatirkan karena rasio ketersedian
fasilitas kesehatan dengan masyarakat  yang  dilayani  sangatlah  timpang  dan tidak  layak  dijadikan  standar  kesehatan  apalagi sebagai upaya memutus matarantai stunting [3].
Kerdil  (Stunting)  pada  anak  mencerminkan kondisi  gagal  tumbuh  pada  anak  balita  (bawah  5 Tahun)akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak  menjadi  terlalu  pendek  untuk  usianya.
Kekurangan  gizi  kronis  terjadi  sejak  bayi  dalam kandungan  hingga  usia  dua  tahun.  Dengan demikian  periode  1000  hari  pertama  kehidupan seyogyanya  mendapat  perhatian  khusus  karena menjadi  penentu  tingkat  pertumbuhan  fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.
Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) telah menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas penanggulangan  stunting.  Daerah  prioritas  atau daerah  yang  menjadi  lokus  utama  intervensi stunting  adalah  daerah  yang  memiliki  angka prevalensi  stunting  tinggi  dibandingkan  dengan daerah lainnya. Hal ini berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan stunting. Daerah priotitas penanggulangan stunting memiliki anggaran  khusus  yang  memang  diperuntukkan bagi program-program percepatan [4].
Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki data real  yang    digunakan  dalam  menentukan  wilayah prioritas  pencegahan  stunting  pada  tingkat kabupaten/kota  yakni  terdiri  dari  jumlah  kategori keluarga  berpotensi  risiko  stunting  Kabupaten  ini sebesar 3.747 keluarga  ,prevalensi balita stunting sebesar 55,4 %, dengan jumlah balita stunting 736 anak,dengan  jumlah  keluarga  pra  sejahtera sebesar1.538keluarga. Dimana fasilitas lingkungan tidak  sehat  seperti  keluarga  tidak  mempunyai sumber  air  minum  utama  yang    layak  sebesar 3.742 keluarga. Keluarga tidak mempunyai jamban yang layak sebesar 1,552 keluarga. Keluarga tidak mempunyai  rumah  layak  huni  sebesar  3.745 keluarga.  Penelitian  ini  mencoba  mengidentifikasi dan  menganalisa  berbagai  upaya  yang  dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang  dalam  menurunkan  prevalensi  stunting  di daerahnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  deskriftif  kualitatif,  agar  dapat  diperoleh deskripsi  tentang  Upaya  pemerintah  pegunungn bintang  dalam  dalam  menurunkan  prevalensi stunting  di  daerahnya.  Penelitian  kualitatif  adalah pengumpulan  data  pada  suatu  latar  alamiah dengan  maksud  menafsirkanfenomena  yang terjadi dimana peneliti  sebagai instrument kunci.[5] Di  tingkat  kabupaten,  wawancara  pemangku kepentingan  dilakukan  untuk  menggali  program intervensi  stunting  yang  telah  dilakukan  di  level kabupaten dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya terkait dengan hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintah
provinsi,  serta  bagaimana  pemerintah  kabupaten memastikan pelaksanaan intervensi terkait penanggulangan stunting di wilayahnya.
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dari  penulis seperti  yang  dijelaskan  diatas  yaitu  untuk menjelaskan  gejala-gejala  atau  masalah-masalah yang dapat terjadi pada masa sekarang berdasarkan  pada  pendekatan  dan  teknik  yang sifatnya  objektif . Untuk  menentukan  metode  apa yang dipakai dalam suatu kegiatan penelitian yang dilakukan,  ditentukan  oleh  tujuan  dan  sasaran penelitian itu sendiri.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar)  terlihat  dari  tahun  2000  ke  tahun  2013 terjadi  peningkatan  prevalensi  stunting  sebesar 41,6% atau terjadi peningkatan 3,2% pertahun dan tahun 2013 ke tahun 2018 terjadi penurunan 17,4% atau menurun 3,4% setahun.[6]
Kemudian  berdasarkan  SSGBI  tahun  2019 prevalensi  stunting  di  Papua  sebesar  29,4%  dan tahun 2021 berdasarkan SSGI prevalensi stunting 29,5%.  Angka  prevalensi  dari  2  survey  ini  tidak terlalu jauh berbeda hanya berbeda 0,1% . Namun angka  prevalensi  Papua  ini  masih  di  atas  angka prevalensi Nasional yaitu 24,4%.[7]
Salah  satu  yang  menjadi  inidkasi  lahirnya stunting  yakni  Penanganan  Ibu  Hamil.  Dengan Cakupan  kunjungan  K4  merupakan  indikator penting  yang  dapat  menggambarkan  tingkat pemeriksaan yang didapatkan oleh ibu saat masa kehamilan. Secara umum, cakupan kunjungan K4 di  Provinsi  Papua  mengalami  peningkatan  pada tahun 2015-2019 sesuai dengan laporan BAPEDDA  per  2020  sebesar  40,90  %.  Meskipun demikian,  cakupan  kunjungan  K4  di  wilayah pegunungan  bintang  hanya  berkisar  30,80% berada  dibawa  rata-rata  cakupan  K4  provinsi papua. Hal itersebut menjadi indikator yang cukup mempengaruhi  tumbuh  kembang  janin  di  masa emas  1000  hari  pertama,  sehingga  sangat  wajib dikunjungi,  diberi  penyuluhan  tentang  pentingnya menjaga  pola  makanan  serta  kesehatan  selama kehamilan.[8]
Indikator  lain  yang  bisa  kita  nilai  yakni  Rasio puskesmas per 10.000 penduduk di provinsi Papua pada  tahun  2015  menunjukkan  3  puskesmas melayani 10.000 penduduk meningkat pada tahun 2016  hingga  tahun  2018  sebanyak  4  puskesmas melayani  10.000  penduduk.  Namun  sampai  pada tahun 2019 rasio puskesmas mengalami penurunan,  hal  tersebut  terindikasi  dengan semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk  yang
semakin  tinggi  sehingga  pelayanan  terhadap puskesmas juga semakin meningkat. Pada wilayah pegunungan  bintang  sendiri  ketersedian  fasilitas kesehatan Rumah Sakit hanya 1(satu) Puskesmas tersedia  8  (delapan)  serta  Puskesmas  Pembantu tersedia  9  (sembilan)  dengan  jumlah  warga  per kabuapten  sebanyak  50.685  dengan  jumlah kampung atau desa sebanyak 59 kampung, hal ini menjadi mengkhawatirkan karena rasio ketersedian fasilitas kesehatan dengan masyarakat  yang  dilayani  sangatlah  timpang  dan tidak  layak  dijadikan  standar  kesehatan  apalagi sebagai upaya memutus matarantai stunting.
Salah  satu  perwujudan  dari  peran  pemerintah daerah  dalam  upaya  penangulangan  stunting  di kabupaten yakni pembagian tugas yang dilakukan secara  komprehensif  dan  bersinergi  antara pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan pemerintah kabupaten/kota.
Adapun  peran  pemerintah  kabupaten  yakni dengan  merumuskan  kebijakan  daerah  yakni kabupaten  pegunungan  bintang  yang  mendukung upaya percepatan pencegahan stunting; termasuk peningkatan  peran  kepala  distrik  dan  kepala kampung dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Pegunungan Bintang berupaya melakukan sosialisasi kebijakan terkait  upaya  percepatan  pencegahan  stunting sebagai  salah  satu  prioritas  pembangunan nasional, khususnya kepada distrik dan kampung.
Hal  terbaru  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  yakni  dengan  mencanangkan  komitmen bersama antara pemerintah daerah, kampung dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan stunting secara konsisten dan  berkelanjutan.  Pemerintah  daerah  pun menyelenggarakan  rembuk  stunting  tahunan dengan  melibatkan  unsur  OPD  provinsi  Papua terkait, masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan stunting
Terdapat  beberapa  program  dalam  upaya penanggulangan  stunting  yang  telah  dilakukan, yaitu:  Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  Ibu Hamil  yang  dilakukan  selama  bulan  mei  dan oktober  setiap  tahunya.  Ibu  hamil  dengan  status gizi  tidak  baik  (Bumil  KEK)  sangat  beresiko melahirkan  anak  stunting.  Dengan  demikian, pemberian  PMT  kepada  bumil  kek  dinilai  efektif untuk  mencegah/mengurangi  kejadian  stunting dinas kesehatan pun mealkukan pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil. Dalam sesi Focus Group  Discussion  (FGD)  yang  dilakukan  di  Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Pegunungan  Bintang, seorang  informan  mengatakan  bahwa  salah  satu faktor  penyebab  stunting  adalah  ibu  hamil  yang mengalami  anemia.  Oleh  karena  itu,  pemberian tablet  tambah  darah  pada  ibu  hamil  dinilai  efektif dalam pencegahan stunting. Tablet tambah darah dikonsumsi minimal 90 tablet selama hamil. Namun demikian,  Informan  LL  memberikan  informasi bahwa  secara  distribusi,  tablet  tambah  darah sudah  tersalurkan  dengan  baik  kepada  sasaran, namun  perihal  pemanfaatannya,  belum  terukur sebab tidak ada pengawasan ataupun pemantauan mengenai  diminum  atau  tidaknya  tablet  tambah darah yang telah diberikan kepada objek sasaran.
Melalui dinas kesehatan pemerintah daerah pun berkonsentrasi  dalam  pemberian  imunisasi  dasar lengkap  pada  bayi  dinilai  mampu  mencegah berbagai penyakit dan infeksi pada bayi.  Bayi yang sering  mengalami  sakit  apalagi  hingga  terkena infeksi  akibat  tidak  mendapatkan  imunisasi  dasar Yang  lengkap,  cenderung  akan  menghambat tumbuh  kembangnya  sehingga  berpotensi  untuk stunting.  Oleh  karena  itu,  pemberian  imunisasi dasar  lengkap  dinilai  efektif  dalam  mengurangi tingkat stunting. inovasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan OPD terkait menghasilkan rekomendasi  dan  kebijakan  dan  pedoman  untuk melakukan  pembinaan  kader  dari  tiga  tungku (Kader Kesehatan, Toga dan Tomas). Pemerintahn daerah  terkhusus  dinas  kesehatan  dalam  hal  ini meyakinkan  bahwa  dengan  merubah  pola  makan masyarakat terutama keluarga 1000 HPK, perilaku hidup  bersih  dan  Sehat  (PHBS),  peningkatan literasi  dengan  pendekatan  pada  tiga  tungku. Dengan  melakukan  pengukuran  antropometri untuk mengetahui status gizi anak di locus stunting tiap  distrik  di  wilayah  kabupaten  pegunungan bintang.  Pemerintah  daerah  berharap  dapat mengetahui manfaat pemberian Intervensi fortifikasi  bahan  pangan  lokal  dalam  rangka meningkatkan upaya pencegahan stunting di 25 di kampung  dengan  memberikan  intervensi  bahan fortifikasi.  Pemerintah  daerah  pun  berupaya menghasilkan  Produk  Fortifikasi  ubi  jalar  dan protein nabati yang bisa di adopsi oleh masyarakat dan  diterapkan  dalam  menjaga  ketersediaan pangan,  Ketika  produksi  ubi  jalar  menjadi  langka karena erosi dan bencana alam yang lain.
4. KESIMPULAN .
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah diuraikan di atas, terkait peran pemerintah daerah kabupaten pegunungan bintang dalam menangani stunting  maka  dapat  disimpilkan  bahwa  peran
pemerintah daerah perlu melakukan  pemantauan atas  program-program  yang  sudah  diajalankan dalam  rangka  memastikan  pencapaian  tujuan program sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, pemberian  makanan  tambahan  untuk  balita dan/atau  keluarga  miskin,  makanan  tambahan yang  diberikan  hendaknya  benar-benar  dipantau apakah dimakan atau tidak oleh objek sasaran. Hal ini  pada  akhirnya  menyebabkan  program  yang dijalankan tidak mencapai target sasaran, sehingga upaya  untuk  penanggulangan  dan  penurunan stunting  menjadi  kurang  tepat  sasaran  apalagi efektif. Sementara itu, terkait kerjasama dan sinergi lintas  sektor  terkait  upaya  penanggulangan stunting  yang  dimulai  dari  kampung    hanya  perlu pengoptimalan  dalam  pelaksanaannya  saja  agar dapat terlihat signifikansi hasil yang diharapkan.
Pemerintah daerah pun harus menyelesaikan masalah  pembentuk  Tim  Percepatan  Penurunan Stunting  (TPPS).  Dengan  adanya  tim  TPPS  ini membantu  kabupaten  dalam  hal  pelayanan  dan sosialisasi  permasalahn  stunting  ini  hinga  ke kampung-kampung  .  permasalah  lain  yang  harus diselesaikan oleh pemerintahan daerah kabupaten pegunungan  bintang  ialah  Kurangnya  tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan Gizi. Kurangnya tenaga kesehatan yang mempunya soft dan  hardskill  dalam  melakukan  antropometri.  Hal ini  juga  menjadi  kendala  dalam  menyelesaikan masalah stunting di wilayah kabupaten pegunungan bintang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Elan Satriawan,
Strategi Nasional Percepatan  Pencegahan  Stunting  2018- 20124. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  22 November 2018 [2] [BAPPEDA]  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
[3] Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua [BPS] Papua Dalam Angka tahun 2020. .
[4] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan,  100  Kabupaten/Kota  Prioritas untuk  Intervensi  Anak  Kerdil  (Stunting),
2017.
[5] J.  Albi  Anggito, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Pertama. CV. Jejak, 2018.
[6] Kemenkes  RI.  2013.  Riset  Kesehatan Dasar;  RISKESDAS.  Jakarta:  Balitbang
Kemenkes RI. [7] Kemenkes  RI.  2019.  Survei  Status  Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Jakarta: Kemenkes RI.. [8] Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.  2013.  Pedoman  perencanaan program  gerakan  nasional  percepatan perbaikan  gizi  dalam  rangka  seribu  hari pertama kehidupan. Jakarta : Bappenas RI.