Available online: https://mayadani.org/index.php/MAYADANI

## Penyuluhan Hukum tentang Merek Dagang di Gereja Kristen Jawa Kabupaten Sukoharjo
Rian Saputra 1 , Josef Purwadi Seriodjati 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta E-mail: riansaputra@unsiri.ac.id

## Abstrak
Secara khusus, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi hak industri. Hak industri termasuk paten, merek dan merek dagang, desain industri, DTLST, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan adalah beberapa contoh aktivitas intelektual dan kreatif manusia. Untuk mempertahankan persaingan bisnis Indonesia, semakin banyak inovasi baru dan canggih yang muncul di era modern ini. Ini juga mencakup teknologi seperti ponsel, tab, dan jam tangan, serta makanan seperti sosis dan kripik dengan berbagai rasa  dan  bentuk.  Dalam  lingkungan  bisnis  yang  sangat bersaing, keharusan  terus-menerus  untuk  menghasilkan sesuatu yang baru dalam setiap aspek mungkin berdampak negatif. Akibatnya, lebih banyak pilihan produk akan tersedia untuk pelanggan dan produsen. Salah satu efek negatifnya adalah munculnya kecurangan dalam proses pembuatan dan  perbaikan produk, yang memungkinkan pengusaha  lain menirunya.  Bisnis kecil dan menengah (UMKM)  terus  meningkat.  Jika  mereka  tidak  menyadari  bahwa  produk  dagangannya  memiliki  perlindungan hukum, mereka juga dapat terkena dampak dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Hak merek produk yang dijual oleh  satuan  dilindungi.  Di  jemaat  kelompok  V  GKJ  Sukoharjo,  orang mengalami kesulitan  membuat  makanan mereka sendiri. Ini sangat penting karena banyak UMKM tidak memiliki merek. Saat merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek mereka sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Organisasi dapat menggunakan simbol atau tanda seperti bentuk, nama, huruf, angka, atau kombinasi dari mereka. Penulis ingin memberikan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian  kepada  masyarakat,  karena  hak  merek  dagang  sangat  penting  bagi  anggota  kelompok  V  GKJ Sukoharjo.
Kata Kunci Penyuluhan; Hak Merek; GKJ Sukoharjo

## Abstract
Specifically, Intellectual Property Rights (IPR) are divided into industrial rights. Industrial rights include patents, brands  and  trademarks,  industrial  designs,  DTLSTs,  trade  secrets,  and  plant  variety  protection.  Works  of  art, literature,  or  science  are  some  examples  of  human  intellectual  and  creative  activity.  To  maintain  Indonesian business competition, more and more new and sophisticated innovations are emerging in this modern era. It also includes  technology  such  as  mobile  phones,  tabs  and  watches,  as  well  as  foods  such  as  sausages  and  chips  in various flavors and shapes. In a highly competitive business environment, the constant need to produce something new in every aspect may have a negative impact. As a result, more product choices will be available to customers and  manufacturers.  One  of  the  negative  effects  is  the  emergence  of  fraud  in  the  product  manufacturing  and improvement  process,  which  allows  other  entrepreneurs  to  imitate  it.  Small  and  medium  businesses  (MSMEs) continue to increase. If they are not aware that their merchandise has legal protection, they can also be affected by unfair business competition. Brand rights for products sold by the unit are protected. In the GKJ Sukoharjo group V congregation, people have difficulty making their own food. This is very important because many MSMEs do not have  a  brand.  When  a brand  is registered  in  the  General  Register of  Trademarks,  the  brand owner  has  the exclusive right to use their own mark or give permission to others to use it. Organizations may use symbols or signs  such  as  shapes,  names,  letters,  numbers,  or  a  combination  of  them.  The  author  wants  to  provide  legal counseling as a form of community service, because trademark rights are very important for members of the V GKJ Sukoharjo group.

## Keywords; Brand rights; GKJ Sukoharjo
This is an open access article under the CC – BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Warga jemaat kelompok V GKJ di Kabupaten Sukoharjo suatau daerah yang berkembang sangat pesat baik masyarakat maupun perkembangan fisiknya dalam peningkatan ekonomi jemaat. Oleh karena itu  adanya  kerja  sama  antar  daerah  dengan  UNISRI  dalam  bentuk  pengabdian  masyarakat  yang berbentuk peyuluhan hukum yaitu tentang merek dagang.
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  yang  muncul  dari  suatu  kegiatan  manusia  dalam  usaha ekonomi  produktif  dengan  tujuan  agar  kebutuhan  hidupnya  dapat  terpenuhi.  Adapun  produk  yang dihasilkan yaitu produk fashion, kuliner dan usaha kreatif lainnya.(Rukumono et al., 2023) Produk jasa dan  barang  UMKM  yang  sudah  memiliki  merek  termasuk  didalam  kriteria  kekayaan  materiil  dan immaterial akan mendapatkan perlindungan hukum.
(Saputra  et  al.,  2021)  Mereka  termasuk  bagian  kekayaan  intelektual  yang  berfungsi  dalam memberikan  perlindungan  hukum,  baik  yang  sifatnya  komunal  ataupun  personal  yang  berbasis pengembangan  ekonomi  kreatif  yang  dikategorikan  sebagai  pembangunan  nasional  ke  depan  serta berkontribusi secara signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Nasional ataupun Internasional.(Riwanto, 2020)
Pemberian merek, maka barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dapat dibedakan dengan produk sejenis  lainnya  dengan diberikannya  suatu  tanda, karena  dengan adanya  merek,  para konsumen  akan lebih paham atas penjelasan para pelaku usaha tentang produk yang diciptakannya dengan tujuan akan banyak yang mengkonsumsi produknya tersebut.
(Ganefi,  2019) Oleh karena Merek  tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tujuan sertifikat Hak Merek yang dapat memberikan kepastian hukum sehingga terlindungi hukum berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis.
(Sri  Imaniyati,  2010)  Tujuan  didaftarkannya  agar  tidak  terjadi  peniruan,  pemalsuan,  bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berjuang pada kerugian pelaku usaha. Akan tetapi jumlah pendaftaran merek yang ada di Kota Sukoharjo masih sedikit jumlah pendaftarannya karena biaya dan mekanisme yang sulit dijangkau sehingga belum memiliki merek dan tidak mengetahui, Oleh karena itu pelaku usaha UMKM supaya mengetahui mekanisme dan cara mendaftarkan mereka produknya agar mendapat perlindungan hukum, maka dilakukan suatu kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode Penyuluhan Hukum, dengan harapan merek produk UMKM yang ada di kota Sukoharjo mendapatkan perlindungan hukum karena telah didaftarkan mereknya di DJKI.

## METODE
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  sering  kali  dilaksanakan  dalam  berbagai  bentuk,  salah satunya  adalah  melalui  ceramah.  Ceramah  ini  adalah  metode  di  mana  seorang  pembicara,  biasanya seorang  ahli  dalam  bidang  tertentu,  menyampaikan  informasi  atau  pengetahuan  kepada  sekelompok orang  yang  menjadi  peserta  kegiatan.  Dalam  konteks  ini,  ceramah  menjadi  sarana  efektif  untuk menyampaikan  informasi  secara  langsung  dan  komprehensif.  Dengan  menggunakan  metode  ini, penyelenggara  dapat  menjangkau  banyak  orang  sekaligus  dan  memberikan  pemahaman  mendalam tentang topik yang dibahas (Saputra, 2020).
Namun,  ceramah  saja  mungkin  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  peserta,  terutama  jika mereka  memiliki  pertanyaan  spesifik  atau  ingin  klarifikasi  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu,  setelah  sesi ceramah, kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi ini penting karena memberi kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang kurang jelas atau kasus- kasus  spesifik  yang  sedang  mereka  hadapi.  Dengan  adanya  interaksi  ini,  peserta  diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, sesi  tanya  jawab  juga  dapat  meningkatkan  interaksi  dan  komunikasi  antara  pembicara  dan  peserta, sehingga menciptakan suasana yang lebih akrab dan partisipatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, maka peserta menjadi paham tentang pentingnya merek dagang. Sedangkan berdasarkan Tanya jawab diberikan pemahaman yang lebih  mengarah,  serta  dapat  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  merek  dagang  yang  dihadapi  oleh
peserta.  Hal  ini  berarti  pengabdian  masyarakat  penyuluhan  hukum  tentang  merek  dagang,  dengan menggunakan metode  ceramah  dan  Tanya  jawab  telah  memberikan hasil  sesuai  tujuannya.(Hendra  Djaja, 2013)  Berikut  adalah  gambar-gambar  yang  diambil  pada  saat  pelaksanaan  penyuluhan  merek  dagang  di Gereja Kristen Jawa, Kabupaten Sukoharjo.
Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di GKJ Sukoharjo
Pengabdian masyarakat dengan penyuluhan hukum tentang merek dagang dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab secara tatapmuka mendapatkan respon yang positif. Hal ini Nampak dari sikap peserta selama pelaksanaan  serta  adanya  Tanya  jawab,  hal  ini  menunjukkan  adanya  sikap  positif  atas  pengetahuan  yang diperolehnya  serta  mengkaitkan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  peserta  dalam  upaya  mewujudkan keinginannya dalam pendaftaran merek dagang.
Selain  adanya  pertanyaan  peserta,  adanya  tanggapan  dan  permintaan  dari  peserta  untuk  dilakukan penyuluhan hukum lebih lanjut dengan materi yang berbeda. Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk rencana tahap berikutnya tim penyuluhan hukum akan menyiapkan materi-materi hukum yang dibutuhkan oleh  masyarakat,  sehingga  ada  manfaat  yang  dihasilkan  dalam  bentuk  peningkatan  pemahaman  dan kesadaran hukum, khususnya terhadap permasalahan masyarakat yang bersinggungan dengan hukum.

## SIMPULAN
Penyuluhan  hukum  tentang  merek  dagang  memang  sangat  diperlukan  agar  mengetahui  hak-hak dan kewajiban masyarakat tentang merek dagang. Penyulukan hukum berupa ceramah dan Tanya jawab ternyata sangat bermanfaat, karena semula masyarakat tidak tahu adanya tentang merek dagang menjadi mengetahui  dan  dapat  memahaminya.  Hendaknya  penyuluhan  hukum  tentang  merek  dagang  dapat dilaksanakan  lagi  kepada  masyarakat  lainnya,  agar  masyarakat  luas  dapat  mengetahui  hak  dan kewajibannya para pemilik merek dagang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ganefi,  G.  (2019).  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Industri  Kreatif  Dalam Meningkatkan  Industri  Pariwisata  Berbasis  Budaya  Lokal. Tanjungpura  Law  Journal , 3 (1),  88. https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34497
Hendra Djaja. (2013). Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional. Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (2), 136–144.
Riwanto, N. (2020). EKSISTENSI MEREK JASA TERKENAL DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum , 6 (1). https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.44
Rukumono,  B.  S.,  Saputra,  R.,  Suwadi,  P.,  Jatna,  N.,  &  Probowinarto,  J.  (2023).  Arrangement Registration Of Geographical Indications Of Traditional Alcoholic Beverages In Indonesia Based Multiculturalism.
Revista de
Gestão Social e Ambiental , 17 (6), 1–14. https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n6-001
Saputra, R. (2020). Development of Creative Industries as Regional Leaders in National Tourism Efforts
Based on Geographical Indications. Bestuur , 8 (2), 121–128.
https://doi.org/10.20961/bestuur.43139
Saputra, R., Pujiyono, & Firdaus, S. U. (2021). Inhibiting Factors Inventorying and Mapping Potential Geographical  Indications  in  Riau  Province. Proceedings  of  the  International  Conference  on
Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) , 583 (Iceep), 146–151. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.032
Sri Imaniyati, N. (2010). Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni. Media Hukum , 17 , 162–176.