DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 3 Mei 2024, Revised: 14 Mei 2024, Publish: 16 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Kajian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Usaha

## Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia
Bunga Agnita 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, bungaagnita@yahoo.com
Corresponding Author: bungaagnita@yahoo.com
Abstract: The  writing  aims  to  discuss  the  foreign  investment  law  in  the  oil  palm  plantation business activites in Indonesia, particularly after the enactment of UU Ciptaker 2020 and its implementing  regulations  that  have  an  impact  on  UU  No.  25  Tahun  2007  concerning investment,  especially  in  the  context  of  investment  in  the  oil  palm  plantation  sector.  The research  objective  is  to  determine  the  applicable  investment  regulations  for  foreign investment  activities in  the oil palm sector,  specifically after the  enactment  of  UU Ciptaker 2020.  The  researched  method  used  is  the  normative  legal  research  method  with  a  juridical and  descriptive  analytical  approach.  Based  on  the  research  results,  the  conclusion  are  as follows: (1) every sector is generally open to foreign investment activities, except for sectors determined to be closed and can only be operated by the Central Government and the open sectors referred to are those of a commercial nature, (2) restrictions foreign ownership in oil palm  plantation  business  no  longer  apply,  allowing  Foreign  Investors  to  control  or  own 100% shares in oil palm plantation companies.
Keyword: Foreign Investment, Oil Palm Plantation, UU Ciptaker 2020.
Abstrak: Penulisan ini berusaha membahas hukum penanaman modal asing dalam kegiatan usaha  perkebunan  kelapa  sawit  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya  setelah  berlakunya Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  peraturan  pelaksananya  yang memiliki  pengaruh  pada  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, khususnya  dalam  konteks  bidang  usaha  penanaman  modal,  salah  satunya  di  bidang  usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi investasi  yang  berlaku  bagi  kegiatan  penanaman  modal  asing  di  bidang  usaha  kelapa  sawit, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yuridis  dan deskriptif  analisis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  kesimpulan  yaitu:  (1)  setiap bidang  usaha  secara  umum  terbuka  untuk  kegiatan  penanaman  modal  asing,  kecuali  bidang usaha  yang  dilarang  atau  bersifat  tertutup  bagi  penanam  modal  dan  yang  hanya  dapat dijalankan oleh Pemerintah Pusat, bidang usaha terbuka yang dimaksud adalah yang bersifat komersial  (2)  ketentuan  pembatasan  besarnya  kepemilikan  modal  asing  dalam  usaha perkebunan  kelapa  sawit  sudah  tidak  berlaku  sehingga  Penanam  Modal  Asing  dapat menguasai atau memiliki 100% saham dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Perkebunan Kelapa Sawit, UU Ciptaker 2020.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang di antara kegiatan usaha perekonomian nasionalnya adalah  penanaman  modal.  Berdasarkan  definisi  yang  tertera  dalam  UU  Penanaman  Modal No.  25  Tahun  2007,  penanaman  modal  merujuk  pada  semua  kegiatan  menanamkan  modal, baik itu dilakukan oleh investor lokal atau investor asing, dengan tujuan menjalankan usaha di  wilayah  Indonesia.  Penanaman  modal  adalah  bagian  yang  sangat  penting  dalam menjalankan  perekonomian  negara.  Tujuannya  adalah  untuk  membuat  ekonomi  tumbuh, menciptakan  pekerjaan,  membangun  ekonomi  yang  bisa  berlangsung  lama,  meningkatkan teknologi  kita,  mendorong  pembangunan  ekonomi  yang  melibatkan  masyarakat,  dan mencapai  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  bagi  semua  orang  dalam  sistem  ekonomi  yang kompetitif.
Terdapat  pernyataan  yang  berbunyi  " There  is  no  economic  growth  without investment ".  Investasi  memiliki  peranan  penting  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara, 1 khususnya negara yang sedang berkembang, sangat bergantung dengan peningkatan investasi  modal  asing.  Di  Indonesia,  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi memerlukan  modal  asing,  manfaat  dari  masuknya  modal  asing  di  Indonesia  adalah  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  negara,  yakni  diantaranya  adalah menciptakan  lapangan  kerja,  alih  teknologi,  membangun  prasarana  dan  mengembangkan daerah tertinggal.
Adanya kegiatan penanaman modal asing di Indonesia disebabkan karena kegiatannya yang  sangat  berpengaruh  pada  perekonomian  Indonesia,  terutama  dalam  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  negara.  Kehadiran  investasi  asing  di  suatu  negara  mempunyai multipler  effect ,  atau  manfaat  yang  begitu  luas 2 ,  diantaranya  dapat  memperluas  dan menyediakan lapangan pekerjaan. Pengangguran masih menjadi masalah utama di Indonesia, dimana  untuk  saat  ini  angka  pengangguran  di  Indonesia  masih  tergolong  cukup  tinggi  dan mencapai  7,99  juta  per  Februari  2023. 3 Kemudian,  penanaman  modal  asing  juga  mampu mengembangkan industri subtitusi impor untuk menghemat devisa, dalam hal ini perusahaan asing  dengan  teknologi  yang  dimilikinya  diharapkan  mampu  memperoduksi  barang-barang yang  sebelumnya  diimpor  di  Indonesia.  Selain  itu,  penanaman  modal  asing  juga  dapat mendorong  berkembangnya  industri  barang-barang  ekspor  non-migas  untuk  memperoleh devisa.  Investasi  asing  juga  diharapkan  dapat  membantu  pembangunan  daerah-daerah tertinggal  atau  rusak  akibat  konflik,  seperti  membangun  infrastruktur  pelabuhan, telekomunikasi,  perhubungan  udara,  infrastruktur  untuk  akses  transportasi  seperti  rel  kereta api,  jalan  raya,  dan  infrastruktur  dalam  persediaan  air  bersih,  air  minum  dan  kebutuhan konsumsi  lainnya.  Kemudian,  kedatangan  investor  asing  juga  dapat  meningkatkan pengembanan  teknologi  yang  mempengaruhi  proses  transformasi  dari  agraris  menuju industrialisasi.  Kegiatan  investasi  asing  yang  dilakukan  oleh  investor  asing  tidak  hanya memberikan  keuntungan  dalam  meningkatkan  volume  perdagangan  internasional  bagi
1 Bagus  Ariyanto  et.al.,  Pengaruh  Investasi  Kelapa  Sawit  dan  Tenaga  Kerja  terhadap  PDRB  pada  Sub  Sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, Forum Ekonomi, Volume 19 No. 1 Tahun 2017, hlm. 54.
2 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi , CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 8.
3 CNN, "BPS: Masih ada 7,99 juta Pengangguran di Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230505102738-92-945621/bps-masih-ada-799-juta- pengangguran-di-indonesia, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
Indonesia  melainkan  juga  memberikan  manfaat  bagi  aktivitas  perdagangan  di  negara  asal investor. 4
Salah  satu  bidang  usaha  yang  dapat  dimasuki  oleh  investor  asing  adalah  usaha perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia.  Kehadiran  investor  asing  di  sektor  pertanian diharapkan  dapat  meningkatkan  produktivitas  agrikultur  sehingga  dapat  menghasilkan keterjangkauan  harga  pangan  dan  kualitas  pangan  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kelemahan dalam bidang teknologi, dengan masuknya investor  asing  dalam  perkebunan  kelapa  sawit  bisa  mewujudkan  transfer  teknologi  dan kemajuan  pengetahuan  sehingga  dapat  meningkatkan  proses  transformasi  dari  agraris menjadi  industrialisasi.  Walaupun  kehadiran  investor  asing  bisa  memberikan  keuntungan untuk negara yang menerima investasi, investor sendiri juga punya pikiran tentang bisnisnya. Investor  asing  memikirkan  banyak  hal  sebelum  memutuskan  untuk  berinvestasi,  seperti apakah  investasinya  akan  membuat  bisnisnya  lebih  baik  dengan  meningkatkan  penjualan produknya, berapa suku  bunga  yang harus dibayarkan ketika meminjam  uang dalam jangka waktu tertentu, dan berapa keuntungan yang diharapkan.
Investor  asing  berinvestasi  dengan  harapan  bisa  untung  dari  modal  yang  mereka tanamkan.  Keuntungan  yang  dimaksud  diperoleh  dari  beberapa  faktor  yakni:  upah  buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan baku atau mentah, melimpahnya sumber daya alam, luasnya  pasar  yang  baru,  melakukan  penjualan  bahan  baku  untuk  dijadikan  barang  jadi, mejual  teknologi,  memperoleh  insentif,  dan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  status  khusus negara-negara  tertentu  dalam  perdagangan  internasional. 5 sehingga  dapat  dipahami  sebelum menanamkan  modalnya  penanam  modal  asing  memiliki  banyak  pertimbangan  khususnya investasi  yang  dilakukan  ditujukan  untuk  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu,  investor  asing Sebelum  mengeluarkan  uangnya  untuk  ditanamkan,  investor  melakukan  riset  awal  melalui studi  kelayakan  atau  yang  dikenal  sebagai feasibility  study .  Penelitian  ini  mencakup  aspek- aspek  seperti  hukum,  politik,  dan  keuangan  dan  melihat  kondisi  apakah  suatu  negara  yang dituju cukup kondusif untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Calon investor pertama- tama  melakukan  penelitian  awal  terkait  aturan  penanaman  modal  yang  berlaku.  Mereka mengecek apakah ada kepastian hukum jika mereka menanam modal di negara tersebut, salah satu aspek kepastian hukum yang diharapkan oleh Investor asing di Indonesia adalah adanya peraturan  yang  jelas  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  investasi. Bagi  investor,  jika  proses  dan  aturan  penanaman  modal  jelas  dan  transparan,  hal  itu  akan membuat  hukum  lebih  pasti  dan  memudahkan  dalam  memprediksi  atau  memperkirakan segala  sesuatu.  Keterbukaan  dalam  kaitannya  dengan  esensi  atau  substansi  hukum  dimulai sejak  suatu  peraturan  disusun,  diformulasikan,  diberlakukan,  diterapkan,  diubah,  dicabut, ditambahkan atau disempurnakan, dan seterusnya. 6
Indonesia,  yang  banyak  mengandalkan  pertanian,  adalah  salah  satu  penghasil  kelapa sawit terbesar di dunia. Investasi asing di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah ada sejak periode kolonial Belanda. 7 Kelapa sawit memainkan peran penting dalam ekonomi nasional,  terutama  dalam  menciptakan  pekerjaan,  sumber  pendapatan,  dan  devisa  negara. 8
4 Agung  Sudjati  Winata,  Perlindungan  Investor  Asing  dalam  Kegiatan  Penanaman  Modal  Asing  dan Implikasinya terhadap Negara, Ajudikasi, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 135.
5 Erman Rajagukguk, Hukum Investasi : Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri , UAI Press, Jakarta, 2017, hlm 1.
6 Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 6.
7 Irene  Elfira  Dewi  et.al.,  Analisis  Yuridis  Persyaratan  Kepemilikan  Saham  Asing  Pada  Bidang  Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi, Recht Studiosum Law Review, Vol. 02, No. 01 Tahun 2023, hlm 59.
8 Ayu  Citra  Santyningtyas, Perspektif  Undang-Undang  Perkebunan  dalam  Pengolahan  Hasil  Perkebunan Kelapa Sawit bagi Perusahaan di Indonesia , Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 10 No 1 Tahun 2021, hlm 60.
Menurut Kementerian  Investasi  atau Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM),  dalam sektor  pertanian  di  periode  2015  sampai  dengan  2021,  Penanaman  Modal  Asing  masih mendominasi investasi perkebunan sawit. Masuknya investor asing dalam sektor perkebunan kelapa sawit menjadi perhatian penting dalam konteks pembangunan ekonomi. Investasi dari luar  negeri  dalam  bisnis  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  menuntut  pemahaman  yang cermat  terhadap  hukum  yang  mengatur  investasi  asing  dalam  sektor  pertanian.  Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang mengatur kegiatan penanaman modal  asing,  telah  mempengaruhi  beberapa  regulasi  dan  menimbulkan  adanya  perubahan dalam  beberapa  ketentuan  investasi  asing.  Oleh  karena  itu,  penjelasan  dan  pemahaman tentang  regulasi  penanaman  modal  asing  pasca  berlakunya  Undang-Undang  tentang  Cipta Kerja  di  Indonesia  saat  ini  khususnya  dalam  bidang  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  regulasi  terkait  kegiatan  penanaman  modal  asing  menurut  hukum  yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana  peraturan  mengenai  investasi  asing  dalam  sektor  Usaha  Perkebunan  Kelapa Sawit di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan  analisis  konsep.  Jenis  metode  penelitian normatif  sering  juga  disebut  Penelitian  hukum  doktrinal  dalam  studi  ini  melihat  hukum sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  undang-undang  (hukum  yang  tertulis)  atau menganggap  hukum  sebagai  aturan  yang  menjadi  pedoman  perilaku. 9 Penelitian  hukum normatif  ini  bertujuan  untuk  menyelaraskan  dan  menjaga  kesesuaian  sistem  aturan  dengan prinsip  dasar  dan  peraturan  yang  berlaku. 10 Bahan  penelitian  diperoleh  dari  ketentuan  yang berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  meliputi  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan Presiden maupun karya tulis seperti buku, jurnal, dan berita dari situs internet yang sesuai  dan  diaplikasikan  dalam  kajian  objek  penelitian.  Penelitian  ini  digunakan  untuk memberikan  penjelasan  dan  pemahaman  terkait  regulasi  Investasi  asing,  terutama  dalam sektor bisnis perkebunan kelapa sawit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Regulasi Penanaman Modal Asing di Indonesia
Penanaman  modal  asing  dalam  bisnis  perkebunan  kelapa  sawit  perlu  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  sebagai  dasar pelaksanaannya di  Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman modal adalah kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor  asing,  untuk  menjalankan  usaha  di  wilayah  Indonesia.  Dengan  pasal  tersebut,  kita mengetahui bahwa investor asing dapat menanam modalnya di Indonesia. Untuk mengetahui lebih  lanjut  dari  definisi  Penanaman  Modal  Asing,  maka  perlu  menulusuri  makna  dari penanaman modal asing ( foreign investment ), penanam modal asing ( foreign investor ), modal asing  ( foreign  capital ).  Menurut  ketentuan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal,  seperti  yang dijelaskan dalam  Pasal  1 angka 3, penanaman modal  asing
9 Amrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.
10 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 41.
adalah  saat  investor  asing  menanamkan  modal  untuk  berbisnis  di  wilayah  Indonesia,  baik dengan menggunakan modal  asing sepenuhnya  atau bermitra dengan investor dalam negeri. Dari  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penanam  modal  asing  yang  berpatungan bersama dengan penanam modal dalam negeri juga termasuk ke dalam kegiatan penanaman modal  asing.  Kemudian,  subjek  yang  menjalankan  kegiatan  penanaman  modal  asing  yakni disebut  penanam  modal  asing,  Merujuk  pada  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  tentang Penanaman  Modal,  yang  dimaksud  dengan  investor  asing  adalah  orang  asing,  perusahaan asing, atau pemerintah asing yang menanamkan modal di Indonesia. Sedangkan modal asing berdasarkan pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal adalah uang atau harta yang dimiliki oleh negara  asing, orang asing, badan usaha asing, badan badan hukum  Indonesia  yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Dengan demikian, Penanaman Modal Asing adalah saat  seseorang  atau  badan  dari  luar  negeri  menanamkan  uang  atau  harta  untuk  berbisnis  di Indonesia. Mereka yang bisa disebut penanam modal asing meliputi orang asing, perusahaan asing, dan/atau pemerintah asing yang menanamkan modal di Indonesia. Modal asing sendiri mencakup uang atau harta yang dimiliki oleh pihak asing, baik itu negara asing, orang asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan atau badan hukum  Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing, baik sebagian atau seluruhnya. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa penanaman modal asing melibatkan investasi modal dari pihak asing untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Pasal  5  ayat  (1)  dalam  UU  tentang  Penanaman  Modal  menegaskan  bahwa  kegiatan penanaman  modal  asing  harus  dilakukan  dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas,  tunduk  pada peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan  berkedudukan  di  wilayah  negara  Republik Indonesia,  kecuali  ada  penentuan  lain  oleh  undang-undang.  Penanaman  modal  asing  dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu mengambil bagian saham  atau  memiliki  sebagian  saham  pada  saat  pendirian  perseroan  terbatas,  pembelian saham, dan penerapan metode lain sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Sebelum adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), struktur  bidang  usaha  di  Indonesia  dibagi  menjadi  tiga  kategori.  Menurut  Pasal  12  ayat  (1) UU  Penanaman  Modal,  semua  bidang  usaha  atau  jenis  usaha  secara  umum  terbuka  untuk kegiatan  penanaman  modal,  kecuali  bidang  usaha  yang  secara  khusus  dinyatakan  tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu. Penetapan bidang usaha yang berjenis tertutup dan terbuka  dengan  persyaratan  memberikan  gambaran  bahwa  pemerintah  memiliki  kontrol terhadap  sektor  tertentu  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  standar  klasifikasi menunjukkan  transparansi  dalam  menetapkan  batasan  dan  persyaratan  untuk  setiap  jenis usaha. Secara mendasar, tidak semua sektor usaha dapat diakses oleh investasi asing, namun bidang  usaha  yang  dapat  diakses  adalah  sektor-sektor  bidang  usaha  tertentu  yang  memiliki persyaratan khusus. Daftar sektor usaha  yang bisa diakses dengan persyaratan tertentu,  atau yang  disebut  juga  " list  of  business  fields  open  with  certain  requirements "  dalam  bahasa Inggris,  adalah  daftar  sektor  usaha  yang  diizinkan  untuk  investasi.  Namun,  investor  harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 11
Setelah UU Cipta Kerja diberlakukan, terdapat perubahan pada Pasal 12 ayat (1) UU Penanaman  Modal  yang  berkaitan  dengan  sektor  usaha  untuk  investasi  di  Indonesia.  Pasal tersebut  menyatakan  bahwa  semua  sektor  usaha  terbuka  untuk  kegiatan  penanaman  modal, kecuali  untuk  sektor  yang  secara  khusus  ditetapkan  sebagai  tertutup  untuk  investasi  atau hanya boleh dijalankan oleh Pemerintah Pusat.
Kemudian,  pada  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  No.  10  Tahun  2021  tentang Bidang  Usaha  Penanaman  Modal  sebagai  peraturan  pelaksana  UU  tentang  Cipta  Kerja, melanjutkan  bahwa  sektor  usaha  yang  dapat  diakses  mencakup  sektor  usaha  yang diutamakan, sektor usaha yang diarahkan untuk bermitra dengan koperasi dan UMKM, sektor
11 H. Salim HS., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia , Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 163
usaha  yang  membutuhkan  syarat  tertentu,  dan  sektor  usaha  lain  yang  tidak  termasuk  dalam tiga sektor usaha tersebut.
Bidang  usaha  terbuka  yang  dimaksud  adalah  bidang  usaha  yang  bergerak  dalam kegiatan  komersial.  Sedangkan  bidang  usaha  yang  tertutup  adalah  bidang  usaha  yang  tidak dapat  diusahakan  untuk  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  penanaman  modal  asing. Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Presiden  No.  49  Tahun  2021,  menyebutkan  bahwa  bidang usaha  yang tidak dapat diusahakan  oleh penanam modal asing diantaranya tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) UU tentang Penanaman Modal, yang diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  memuat  ketentuan  mengenai  sektor  usaha  yang  terbatas untuk  investasi.  Sektor-sektor  tersebut  melibatkan  kegiatan  seperti  budidaya  dan  industri narkotika  golongan  I,  segala  bentuk  perjudian  dan  kasino,  penangkapan  ikan  spesies  yang tercantum  dalam  Daftar  I  Konvensi  Perdagangan  Internasional  tentang  Satwa  Liar  yang Terancam Punah (CITES), serta kegiatan yang terkait dengan pengambilan koral dan karang untuk  berbagai  keperluan.  Larangan  juga  berlaku  untuk  industri  yang  memproduksi  senjata kimia dan yang terlibat dalam usaha menggunakan bahan kimia yang merusak lapisan ozon.
Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  2  Perpres  No.  49  Tahun  2021,  sektor  lain  yang  tidak boleh diakses adalah industri yang memproduksi minuman beralkohol, termasuk anggur dan minuman beralkohol berbahan malt. Selain itu, ada kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah,  yaitu  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  atau  terkait  dengan  pertahanan  dan keamanan yang tidak dapat bekerja sama atau dilakukan oleh pihak lain, termasuk penanam modal asing. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 49 Tahun 2021, Bidang usaha terbuka dengan  persyaratan  tertentu  dapat  dijalankan  penanam  modal  asing  apabila  memenuhi ketentuan  batasan  kepemilikan  modal  asing.  Selanjutnya,  investor  asing  hanya  bisa  terlibat dalam  bisnis  yang  skala  besar,  sehingga  mereka  tidak  bisa  terlibat  dalam  operasional  usaha yang berskala mikro, kecil, atau menengah. Untuk memulai bisnisnya, perusahaan PT PMA harus  memenuhi  syarat  dasar  izin  usaha,  seperti  kecocokan  penggunaan  lahan,  persetujuan dari  segi  lingkungan,  pembangunan  gedung,  dan  sertifikat  yang  menunjukkan  kelayakan fungsionalnya. 12 Kemudian  berdasarkan  Pasal  7  Peraturan  BKPM  No.  4  Tahun  2021,  PT PMA  juga  perlu  memenuhi  perizinan  berusaha  yang  meliputi:  Perizinan  berusaha  berbasis risiko  dan  perizinan  berusaha  untuk  menunjang  kegiatan  usaha,  karena  PT  PMA  hanya diperbolehkan beroperasi dalam skala besar, oleh karena itu, maka izin yang diperlukan oleh PT  PMA  bisa  berupa  NIB  dan  sertifikat  standar  atau  izin  yang  bergantung  pada  skala  atau tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut.

## Regulasi Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Melihat  pada  Pasal  1  angka  1  dalam  Undang-Undang  tentang  Perkebunan menjelaskan  bahwa  perkebunan  merujuk  pada  rangkaian  kegiatan  yang  mencakup pengelolaan  sumber  daya  alam,  tenaga  kerja,  peralatan  dan  mesin,  budidaya,  panen, pengolahan, serta kegiatan pemasaran yang terkait dengan tanaman hasil perkebunan. Usaha perkebunan  diartikan  sebagai  kegiatan  produktif  yang  menghasilkan  berbagai  barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan perkebunan.
Penyelenggaraan  perkebunan  diarahkan  untuk  memberikan  dampak  positif  terhadap kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat.  Ini  mencakup  peningkatan  sumber  pemasukan devisa  negara,  yaitu  melalui  ekspor  hasil  perkebunan.  Selain  itu,  perkebunan  juga  berperan dalam  menciptakan  lapangan  kerja,  memberikan  peluang  untuk  berusaha,  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  di  tingkat  lokal  dan  nasional.  Dengan  meningkatnya  produksi  dan kualitas hasil perkebunan, Indonesia dapat memperkuat daya saing bahan baku industri, yang
12 Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko.
pada  gilirannya  akan  mendukung  sektor  industri  dalam  negeri.  Selain  itu,  hasil  perkebunan juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia, menciptakan ketahanan  pangan,  dan  mendukung  ketahanan  ekonomi  negara  secara  keseluruhan.  Tujuan tersebut juga mencakup memberi perlindungan bagi pelaku usaha di bidang perkebunan dan masyarakat, memberi hasil yang optimal dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan  dengan  tanggung  jawab  berkelanjutan  dan  mampu  meningkatkan  pemanfaatan jasa  perkebunan. 13 Kegiatan  usaha  dalam  sektor  pertanian  merupakan  sektor  yang  sangat penting  untuk  dibangun  dan  dikembangkan,  karena  sektor  ini  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  proses  produksi,  yang  berdasarkan  pada  proses  pertumbuhan  tanaman,  sektor pertanian tidak hanya mencakup tanaman pokok semata namun juga melibatkan perkebunan.
Dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing dalam usaha perkebunan tetap perlu  memerhatikan  kepentingan  nasional,  dalam  konteks  ini  kepentingan  nasional  yang dimaksud  adalah  perlindungan  sumber  daya  alam  (SDA)  di  Indonesia,  hal  tersebut dikarenakan dalam kegiatan usaha perkebunan sangat erat dengan pemeliharaan bahan baku dari SDA di Indonesia dan agar berkelanjutan perlu adanya pemeliharaan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut  tertuang dalam  Pasal  3 ayat  (1) huruf h UU tentang Penanaman Modal, bahwa  penanaman  modal  harus  diselenggarakan  dengan  dilandasi  asas  berwawasan lingkungan.  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  h  UU  tentang  Penanaman  Modal  sejalan  dengan  amanat Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945,  dimana  sebagai  dasar  hukum  utama  bagi  perekonomian nasional, menyatakan bahwa sistem ekonomi di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, keberwawasan  lingkungan,  kemandirian  dan  menjaga  keseimbangan  perkembangan  serta kesatuan  ekonomi  nasional.  Segala  kegiatan  ekonomi  di  Indonesia  harus  mengedepankan nilai-nilai  kekeluargaan  dan  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan rakyat.  Konstitusi  menegaskan  kewajiban  negara  untuk  mencapai  kesejahteraan  dengan mengembangkan sektor ekonomi secara optimal, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam.  Hal  ini  diatur  melalui  berbagai  peraturan  dan  undang-undang  yang  dirancang  untuk memastikan  bahwa  proses  ekonomi  berlangsung  dengan  adil  dan  memberikan  keuntungan kepada  seluruh  WNI.  Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan  usaha  penanaman  modal  asing harus dijalankan dengan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Kemudian,  Penanaman  Modal  Asing  dalam  menjalankan  usaha  perkebunan  di Indonesia,  wajib  berbentuk  Perseroan  Terbatas  berdasarkan  regulasi  yang  berlaku  di Indonesia  dan  keberadaanya  berada  di  Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan.  Dalam  menjalankan  investasi  di  Indonesia,  berdasarkan  Pasal  7  ayat (1)  Perpres  No.  10  Tahun  2021  tentang  Bidang  Usaha  Penanaman  Modal,  dari  ketentuan tersebut  Investor  asing  hanya  diizinkan  untuk  beroperasi  di  sektor  usaha  besar  jika  nilai investasinya  melebihi  sepuluh  miliar  rupiah,  tidak  termasuk  nilai  aset  tanah  dan  bangunan. Bisnis perkebunan kelapa sawit termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)  dengan  kode  5  digit.  Dalam  konteks  penanaman  modal  asing,  proses  pendirian perseroan  terbatas  memberikan  fleksibilitas  bagi  investor.  Mereka  dapat  mengambil  bagian dalam  kepemilikan  saham  atau  memiliki  sebagian  saham  pada  saat  pembentukan  perseroan terbatas. Alternatif lainnya termasuk opsi untuk membeli saham atau melibatkan strategi lain yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi investor asing untuk menyesuaikan struktur kepemilikan mereka sesuai dengan strategi bisnis dan kebijakan investasi yang diinginkan.
Kegiatan  penanaman  modal  asing  khususnya  dalam  perkebunan  Kelapa  Sawit  dapat dilakukan di Indonesia, dikarenakan bidang usaha tersebut bukan bidang usaha yang dilarang oleh negara untuk dijalankan, usaha perkebunan sawit terbuka dan boleh dimasuki baik oleh penanaman  modal  asing  maupun  penanam  modal  lokal  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (2)  UU
13 Undang-Undang R.I., Nomor 39 Tahun 2014, Perkebunan, L.N.R.I Tahun 2014 No. 308, Penjelasan Umum.
Penanaman  Modal  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  ditambahkan  kelanjutannya  dalam  Pasal  2  Perpres  No.  49  Tahun 2021  tentang  Bidang  Usaha  Penanaman  Modal  (Perpres  No.  49  Tahun  2021).  Berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2021, kegiatan usaha perkebunan Kelapa Sawit tidak ditentukan atau dibatasi  komposisi  kepemilikan  modal  asingnya  seperti  yang  sebelumnya  berlaku  dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 yang mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang dan bidang usaha terbuka dengan syarat khusus dalam kegiatan penanaman modal.
Berdasarkan  Perpres  Nomor  44  Tahun  2016  pada  Lampiran  III,  kegiatan  usaha perkebunan  kelapa  sawit  diuraikan  menjadi  dua  kategori.  Yang  pertama,  mencakup  bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan 25 hektar atau lebih, namun dibatasi hingga ukuran tertentu tanpa adanya unit pengolahan. Kategori yang kedua melibatkan bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan 25 hektar atau lebih, yang terintegrasi dengan unit pengolahan berdasarkan kapasitas yang setara atau bahkan melebihi kapasitas tertentu. Pihak asing, baik perseorangan maupun badan hukum, dapat memiliki perusahaan perkebunan, baik yang memiliki fasilitas pengolahan maupun yang tidak, dengan kepemilikan saham maksimal 95%.  Perusahaan  asing  juga  diwajibkan  membangun  kebun  plasma  untuk  masyarakat setempat sebanyak 20%, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun  2014  tentang  Perkebunan  bersama  dengan  Peraturan  Menteri  Pertanian  No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Setelah  berlakunya  UU  tentang  Cipta  Kerja  dan  Perpres  No.  44  Tahun  2016  telah dicabut dan diganti dengan Perpres No. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang kegiatan atau bidang  usaha  investasi.  Sejak  berlakunya  Peraturan  tersebut,  ketentuan  terkait  pembatasan modal  dalam  investasi  asing  di  sektor  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  sudah  tidak  berlaku. Daftar  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  perlu  dipenuhi  persyaratan  tertentu  yang  termasuk  di dalamnya  ketentuan  batas  terhadap  kepemilikan  modal  asing  diatur  dalam  Lampiran  III Perpres  No.  49/2021  yang  berisikan  Daftar  Negatif  Investasi.  Apabila  ditelusuri  usaha perkebunan kelapa sawit dalam daftar tersebut, perkebunan kelapa sawit bukan bidang usaha yang masuk ke dalam daftar sektor usaha yang dikenakan persyaratan khusus yang mengatur batasan modal asingnya. Oleh karena itu regulasi tersebut sesuai dengan  ketentuan Pasal 12 ayat  (2)  UU  Penanaman  Modal  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Ciptaker  2020,  telah membuka  semua  bidang  kegiatan  usaha  bagi  penanam  modal,  kecuali  bidang  usaha  yang dilarang  untuk  dilakukan  penanaman  modal  dan  kegiatan  yang  hanya  dijalankan  oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penanam Modal Asing dapat menguasai atau memiliki 100% saham dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  investasi,  penggunaan  modal  asing  di Indonesia diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan diterapkan pada bidang- bidang  usaha  yang  tidak  dapat  atau  belum  dapat  digerakkan  oleh  modal  dalam  negeri. Pemanfaatan  modal  asing  tidak  hanya  bertujuan  sebagai  katalisator  perkembangan  ekonomi bangsa,  tetapi  juga  harus  memperhatikan  risiko  penguasaan  besar  modal  asing  seperti  yang tercermin  dalam  kebijakan  yang  mengatur  investasi  asing,  demi  melindungi  kepentingan negara  Indonesia.  Prinsip  hukum  investasi  yang  diterapkan  adalah  teori  jalan  tengah,  yang mengakui  bahwa  investasi  asing  memiliki  dampak  positif  dan  negatif  pada  negara  tuan rumah. Oleh karena itu peran pemerintah terkait kebijakan yang mencabut aturan pembatasan atas  kepemilikan  modal  asing  dalam  sektor  kegiatan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  perlu diperhatikan.
Langkah  pencabutan  regulasi  pembatasan  modal  asing  dalam  bidang  usaha  terbuka dengan  persyaratan  di  bidang  perkebunan  kelapa  sawit  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dalam  sektor  perkebunan  kelapa  sawit  dengan memungkinkan  lebih  banyak  modal  asing  masuk.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk memberikan insentif kepada penanaman modal asing. Namun dalam mengambil langkah ini pemerintah  perlu  mempertimbangkan  risiko  dominasi  modal  asing  atau  PT  PMA.  Dalam
konteks perkebunan kelapa sawit, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan kontrol tetap  berada  di  tangan  nasional  untuk  melindungi  kepentingan  nasional,  hal  ini  agar  dapat mencegah dominasi pihak asing yang mungkin merugikan.
Budi daya kelapa sawit seperti yang diatur oleh Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) PP  No.  26  Tahun  2021,  memiliki  aturan  tertentu.  Menurut  peraturan  tersebut,  perusahaan yang  berkecimpung  dalam  kegiatan  ini  memiliki  batasan  maksimal  luas  perkebunan  kelapa sawit  sebesar  100.000  hektare  di  tingkat  nasional.  Untuk  memenuhi  batas  minimal, perkebunan  kelapa  sawit  harus  memiliki  luas  minimum  6.000  hektare.  Jika  tidak  dapat mencapai  batas  luas  minimum,  perusahaan  dapat  melakukan  kemitraan.  Dalam  situasi kemitraan,  perusahaan  perkebunan  harus  memiliki  setidaknya  20%  dari  total  lahan  yang dikelolanya sendiri.
Kemudian, dalam melakukan investasi di bidang usaha perkebunan buah kelapa sawit perlu  memenuhi  dan  memiliki  perizinan  berusaha  berbasis  risiko,  yakni  perlu  dipenuhi persyaratan  perizinan  berusaha  dalam  KBLI  01262  "Perkebunan  Buah  Kelapa  Sawit" 14 karena  PT  PMA  hanya  diperkenankan  untuk  usaha  besar,  maka  perizinan  usaha  bagi perkebunan  kelapa  sawit  yang  diperlukan  adalah  Sertifikat  Standar  karena  risikonya  yang menengah tinggi selain itu PT PMA juga perlu memiliki PB UMKU yang terdiri atas: Surat Persetujuan  Penyaluran  Benih  Kelapa  Sawit  (SP2BKS)  untuk  penelitian,  perusahaan  kelapa sawit,  pengecambahan  di seed  processing  unit ,  kelompok  tani,  dan  produsen  pembesaran, serta  sertifikasi  benih  tanaman  perkebunan. 15 Adapun  persyaratan  yang  perlu  dipenuhi berdasarkan Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diantaranya:
1. Surat pernyataan yang berhak bertandatangan;
2. Surat Permohonan;
3. Informasi yang diperlukan untuk pengenalan benih/pengimpor ke Indonesia;
4. Hak atas Tanah;
5. Memberikan  rekomendasi  persiapan  yang  diberikan  oleh  instansi  perkebunan  sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
6. Memberikan  Pernyataan  bahwa  benih  tersebut  akan  ditanam  (budidaya)  di  kebun  milik sendiri;
7. Bukti  pembelian  benih  domestik  setidaknya  sebanyak  75%  dari  total  kebutuhan  yang akan ditanam (budidaya).
Selain  itu,  terdapat  tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi:  (1)  memastikan  standar mutu dari varietas  yang digunakan; (2) Melaporkan realisasi pembelian benih; dan   (3) Jika benih  diimpor  untuk  keperluan  pameran,  pengujian  mutu  benih  dan  uji  profisiensi  atau valisasi  metode,  benih  yang  tersisa  setelah  digunakan  harus  dimusnahkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

## KESIMPULAN
Peraturan  terkait  PMA  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  UU  Penanaman  Modal, menentukan  bahwa  Penanaman  modal  asing  melibatkan  perseorangan  WNA,  badan  usaha asing,  dan/atau  pemerintah  asing.  Regulasi  mengamanatkan  bahwa  penanaman  modal  asing harus  dilakukan  dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas  dengan  mengambil  atau  memiliki  saham pada saat pendirian, pembelian saham, atau metode lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Dengan  berlakunya  UU  tentang  Cipta  Kerja,    Pasal  12  ayat  (1)  UU  tentang Penanaman  Modal  mengalami  perubahan  yang  signifikan,  berdasarkan  pasal  tersebut  setiap
14 KBLI  ini  meliputi  segala  jenis  usaha  perkebunan  yang  mencakup  proses  mulai  dari  kegiatan  pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan  hingga pengambilan hasil buah kelapa sawit. Hal tersebut juga termasuk aktivitas pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
15 OSS, https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/7a9be782-467f-4d69-a08f-bfa0b1fb7493, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
bidang usaha secara umum terbuka untuk investasi asing, kecuali bidang usaha yang dilarang dan kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penting untuk dicatat bahwa  yang  dimaksud  dengan  bidang  usaha  terbuka  yang  diperbolehkan  bagi  PMA  adalah bidang  usaha  yang  melakukan  usaha  secara  komersial  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (1) Peraturan  Presiden  No.  10  Tahun  2021  tentang  Bidang  Usaha  Penanaman  Modal.  Regulasi tersebut  mencerminkan  adanya  upaya  dalam  menciptakan  lingkungan  investasi  yang  lebih terbuka, fleksibel dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja,  terdapat  perubahan ketentuan investasi asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam konteks Perpres  No.  10/2021,  penanaman  modal  asing  dalam  usaha  perkebunan,  termasuk  kelapa sawit,  harus  berbentuk  Perseroan  Terbatas  dan  berada  dalam  wilayah  Republik  Indonesia. Investor  asing  hanya  dapat  beroperasi  dalam  skala  usaha  besar  dengan  nilai  investasi melebihi sepuluh miliar rupiah, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja 2020, Perpres  No. 44 Tahun 2016  dicabut  dan digantikan oleh  Perpres No. 10  Tahun  2021.  Peraturan  terkait  pembatasan  modal  bagi  aktivitas  penanaman  modal  asing dalam  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  sudah  tidak  berlaku.  Perkebunan  kelapa  sawit  tidak termasuk dalam bidang usaha yang dikenakan persyaratan tertentu terkait  batas kepemilikan modal asing yang diatur dalam Lampiran III Perpres No. 49/2021 (Daftar Negatif Investasi). Oleh karena itu, Penanam Modal Asing dapat menguasai atau memiliki 100% saham dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dalam  langkah  pemerintah  mengambil  tindakan  pencabutan  regulasi  terkait pembatasan modal asing dalam sektor perkebunan kelapa sawit setelah dicabutnya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di  Bidang  Penanaman  Modal  setelah  berlakunya  UU  Ciptaker  2020,  pemerintah  perlu mempertimbangkan  potensi  risiko  dominasi  modal  asing  atau  PT  PMA.  Dalam  konteks perkebunan  kelapa  sawit,  pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  kontrol  tetap berada dalam kendali nasional untuk perlindungan kepentingan nasional.

## REFERENSI
Amrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo  Persada,
Jakarta, 2016.
Rajagukguk,  Erman. Hukum  Investasi  :  Penanaman  Modal  Asing  dan  Penanaman  Modal Dalam Negeri , UAI Press, Jakarta, 2017.
H. Salim HS., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia , Rajawali Pers, Depok, 2018. Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung   Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 6.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 41.
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi , CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm
H. Salim HS., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia , Rajawali Pers,   Depok, 2018.
Ayu  Citra  Santyningtyas, Perspektif  Undang-Undang  Perkebunan  dalam  Pengolahan  Hasil Perkebunan Kelapa Sawit bagi Perusahaan di Indonesia , Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10, No 1 Tahun 2021.
Bagus  Ariyanto  et.al., Pengaruh  Investasi  Kelapa  Sawit  dan  Tenaga Kerja  terhadap  PDRB pada  Sub  Sektor  Perkebunan  di  Kabupaten  Kutai  Timur ,  Forum  Ekonomi,  Vol.19, No. 1 Tahun 2017.
Irene Elfira Dewi et.al., Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi ,   Recht Studiosum Law Review, Vol. 02, No. 01 Tahun 2023.
Sudjati  Winata,  Agung .  Perlindungan  Investor  Asing  dalam  Kegiatan  Penanaman  Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara , Ajudikasi, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018. Undang-Undang  tentang  Penanaman  Modal ,  UU  Nomor  25  Tahun  2007,  LN  Tahun  2007 No. 67 TLN No. 4724.
Undang-Undang tentang Cipta Kerja , UU Nomor 11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.   245 TLN No. 6573
Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko ,  PP Nomor 5 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 15 TLN No. 6617.
Peraturan  Presiden  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal , Perpres Nomor 49 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 128.
Peraturan  Presiden  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  Yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal , Perpres Nomor 44 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 97.
Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Fasilitas  Penanaman  Modal ,  Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , PP
Nomor 5 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 15.
CNN, "BPS:
Masih ada 7,99 juta Pengangguran di Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230505102738-92-945621/bps-masih-ada- 799-juta-pengangguran-di-indonesia, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023. OSS,  https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/7a9be782-467f-4d69-a08f-bfa0b1fb7493,  diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.