Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENYEBAB DAN SOLUSI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO
Wira Purwadi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: ijhomakassar@yahoo.co.id

## Arpin
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia Email: arfinjumadi82@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujan  untuk  menganalisis  penyebab  tingginya  angka  cerai  gugat dan untuk mengetahui solusi terhadap tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tingginya  faktor  cerai  gugat  disebabkan  dengan  berbagai faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dan faktor moral. Ketiga faktor ini menjadi penyebab utama. Adapun solusi cerai gugat adalah melakukan mediasi kepada  para  pihak  dan  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat terhadap dampak percerain.
Kata kunci: Cerai Gugat; Mediasi; Penyuluhan Hukum.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  suatu  akad  suci  yang  mengandung  serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yaitu suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri  sangat  bergantung  pada  pemenuhan  ketentuan-ketentuan  dalam perjanjian  tersebut.  Perjanjian  yang  dimaksud  adalah  hidup  bersama  isteri  dan memperlakukannya  dengan  baik  atau  menceraikannya  dengan  cara  yang  baik pula,  tidak  ada  pilihan  lain.  Karena  itu,  hidup  bersama  isteri  dengan menyengsarakannya  baik  secara  lahir  maupun  batin  tidak  dikenal  dalam  ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut (Mulia, 1999).
Perkawinan merupakan hal yang  sakral bagi manusia  yang menjalaninya, tujuan  perkawinan  diantaranya  untuk  membentuk  suasana  bahagia  menuju terwujudnya  ketenangan,  kenyamanan  bagi  suami  isteri  serta  anggota  keluarga. Dalam  Islam,  perkawinan  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  seksual seseorang  secara  halal  serta  untuk  melangsungkan  keturunannya  dalam  suasana saling  mencintai  (mawaddah)  dan  kasih  sayang  (rahmah)  antara  suami  istri. Inisesuai  dengan  bunyi  pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yakni: “perkawinanbertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga  yang sakinah mawaddahwarahmah”. (KHI:Pasal 3)
Menurut  Syafi’iyah,  nikah  dirumuskan  dengan  akad  yang  menjamin kepemilikan  untuk  bersetubuh  dengan  menggunakan  lafal  inkah  atau  tazwij  atau makna  dari  keduanya.  Sedangkan  menurut  Ahmad  Ghandur,  nikah  adalah  akad yang  menimbulkan  kebolehan  bergaul  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban (Mardani, 2001).
Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh  Allah.  Dalam  kehidupan  rumah  tangga,  meskipun  pada  awalnya  harmonis dan  antara  suami  isteri  hidup  dengan  penuh  rasa  kasih  sayang  dan  sama-sama saling  mengerti  satu  sama  lainnya,  namun  pada  kenyataannya  seiring  waktu berjalan  rasa  penuh  kasih  sayang  itu  akan    memudar  bahkan  rasa  tersebut  bisa menjadi  rasa  benci  apabila  antara  suami  isteri  sudah  memuncak  kemarahannya, dan bahkan salah satu diantaranya ada yang tidak tahan untuk hidup Bersama dan lebih  memilih  alternatif  untuk  berpisah  yaitu  dengan  bercerai  (Muhammad  & Yulmina, 2019).
Perceraian  adalah  salah  satu  perbuatan  yang  sangat  Allah  benci  namun dihalalkan.  Dalam  Hadis  Rasulullah  SAW  yang  artinya:  Dari  Umar  Dia  berkata Rasulullah  bersabda  “Sesuatu  yang  Halal  tapi  dibenci  Allah  adalah  perceraian”
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
[H.R  Abu  Daud  dan  Hakim].  Menurut  Ahmad  Azhar  Basir  sebagaimana  dikutip oleh  Abd  Shomad  merumuskan  nikah  adalah  melakukan  suatu  akad  atau perjanjian  untuk  mengikatkan  diri  antara  seorang  laki-laki  dan  wanita  untuk menghalalkan  hubungan  kelamin  anatara  kedua  belah  pihak,  dengan  dasar sukarela  dan  keridhoan  untuk  mewujudkan  kebahagian  hidupberkeluarga  yang diliputi  rasa  kasih  sayang  dan  ketentraman  dengan  cara  yang  diridhai  Allah (Irawan et al., 2020).
Di  Indonesia  sendiri  perceraian  dibagi  menjadi  dua  yaitu  cerai  gugat  dan cerai talak. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat  atau  cerai  yang  diajukan  oleh  isteri  terdapat  dalam  pasal  132  ayat  1 Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi  “gugatan  perceraian  diajukan  oleh  isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal  penggugat  kecuali  isteri  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  tanpa izin suami”
Dewasa  ini  kemajuan  sekarang  ini,  semakin  banyak  persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan  yang di hadapi sehingga  bukan  saja  berbagai  problem  yang  dihadapi  bahkan  kebutuhan  rumah tangga  semakin  meningkat  seiring  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan  semakin  jelas  dirasakan.  Kebutuhan  hidup  yang  tidak  terpenuhi  akan berakibat  menjadi  satu  pokok  permasalahan  dalam  keluarga,  semakin  lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.
Era  globalisasi  merupakan  pendukung  kuat  yang  mempengaruhi  perilaku masyarakat  dan  kuatnya  informasi  dari  melalui  media  massa  elektronik berpengaruh  terhadap  motif-motif  perceraian.  Infotaiment  kawin  cerai  artis, sinetron,  berita-berita  koruptor,  secaratidak  langsung  menyuguhkan  contoh- contoh negatif yang memicu perubahan perilaku sosial masyarakat. Tayangan ini memberkontribusi bagi masyarakat untuk semakin memandang perkawinan bukan lagi  hal  yang  sakral.  Dampak  darikrisis  ekonomi  pun  turut  memicu  peningkatan perceraian.  Dimulai  dengan  kondisi  masyarakat  yang  semakin  terbebani  dengan tingginya  harga  kebutuhan,  banyaknya  kasus  pemutusan  hubungan  kerja  oleh banyak  perusahan,  penurunan  penghasilan  keluarga,  meningkatnya  kebutuhan hidup  dan  munculah  konflik  keluarga.  Perceraian  pada  hakekatnya  adalah  suatu proses  dimana  hubungan  suami  isteri  tidak  ditemui  lagi  keharmonisan  dalam perkawinan.
Perceraian  di  Indonesia  didominasi  oleh  cerai  gugat  atau  cerai  yang diajukan  oleh  pihak  istri.  Pada  tahun  2010,  cerai  gugat  di  Indonesia  sebanyak
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
169.673 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebanyak 191.013 kasus. Pada tahun 2012 terdapat 212.595 kasus. Pada tahun 2013 terdapat 250.360 kasus. Hingga  pada  tahun  2014,  terdapat  268.381  kasus.  Pada  tahun  2015  sebanyak 253.900  kasus.  Tahun  berikutnya  yaitu  pada  tahun  2016  terdapat  263.700  kasus. Pada tahun 2017 angka gugat ceraia sebanyak 276.700. pada tahun 2018 sebanyak 307.800.  hingga  akhirnya  pada  tahun  2019  sebanyak  355.800  kasus.  Angka perceraian  dan  juga  cerai  gugat  di  Indonesia  setiap  tahunnya  selalu  meningkat. Bahkan  perbandingan  cerai  gugat  (diajukan  oleh  istri)  berbanding  dengan  cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 70:30 (Manna et al., 2021).
Perceraian  merupakan  masalah  terhadap  hubungan  keluarga,  walaupun perkara  ini  halal  tetapi  paling  dibenci  oleh  Allah,  dalam  kompilasi  hokum  islam cerai dibedakan atas dua, pertama, cerai talaq yaitu cerai yang berasal dari pihak suami,  kedua,  cerai  gugat  yaitu  permohonan  cerai  yang  berasal  dari  pihak  istri. Melihat  phenomena  kasus  yang  terjadi  di  Gorontalo  tingkat  perceraian  yang  di ajukan  oleh  pihak  istri  atau  cerai  gugat  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  cerai talaq.
Tabel 1. Data Perceraian 2017 Bulan Cerai Talak Cerai Gugat Januari 25 41 Februari 31 58 Maret 39 51 April 27 54 Mei 23 42 Juni 20 43 Juli 33 53 Agustus 15 56 September 33 59
Sumber: Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gorontalo 2017
Berdasarkan data di atas tingkat cerai gugat lebih  banyak daengan tingkat cerai talaq, hal ini menarik untuk diteliti sebenarnya apa  yang menjadi penyebab sehingga  tingginya  tingkat  cerai  gugat  dan  bagaimana  solusi  untuk  mengurangi tingkat cerai talaq di kota Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris,  yaitu mengkaji bahan-bahan  kepustakaan  berupa  sumber-sumber  tertentu  seperti  dokumen- dokumen  termasuk  juga  literatur  bacaan  lainnya  yang  sangat  berkaitan  dengan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
pembahasan  permasalahan  penelitian  ini,  serta  dikaitkan  dengan  keadaan  di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyebab Cerai Gugat di Pengadian Agama Gorontalo
Cerai gugat adalah sesuatu  yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun  demikian,  cerai  gugat  bisa  dilakukan  jika  dalam  keadaan  terpaksa  untuk menghindarkan  bahaya  yang  lebih  besar.Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah yang  menegaskan  jika  seseorang  dihadapkan  kepada  suatu  dilema,  maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya.
Demikian syari’at Islam bertujuan untuk memperkecil jumlah cerai gugat jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya  bagi  umat  Islam,  cerai  hanya  bisa  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan  Agama,  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  telah  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka hal itu tidak bertentangan dengan syari’at  Islam,  karena  jika  dilihat  dari  esensi  aturan  ini,  bertujuan  untuk memperkecil jumlah perceraian. (Darliana, 2016)
Berdasarkan  wawancara  dengan  pihak  Pengadilan  Agama  Gorontalo, ditarik  kesimpulan  ada  3  faktor  yang  utama  sehingga  tingkat  cerai  gugat  di Pengadilan  Agama  Gorontalo  relatif  naik  yang  dapat  dilihat  dari  tabel  di  bawah ini:
Tabel 2. Faktor Perceraian TAHUN JLH CERAI MORAL PIHAK KETIGA EKONOMI 2015 701 115 122 187 2016 884 95 196 40 2017 839 115 147 110
Sumber: Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gorontalo

## Faktor Ekonomi
Kekuatan  ekonomi  dalam  rumah  tangga  merupakan  factor  penting sebaliknya kelemahan ekonomi dalam rumah tangga  dapat menurunkan kwalitas
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
rumah tangga, bahkan bisa jadi sebagai faktor pertengkaran antara suami dan istri, yang puncaknya akan menuju pada bubarnya suatu rumah tangga.
Jika  memperhatikan  problema  secara  umum  yang  dialami  dalam  rumah tangga, dapat dikategorikan ada 3 (tiga) penyebab ekonomi keluarga lemah, yaitu:
1) Suami  Mengalami  Masalah  dengan  Pekerjaannya.  Masalah  ini  biasanya, karena  PHK  sehingga  sumber  keuangan  keluarga  akan  bermasalah. Apabila  istri  tidak  dapat  membantu  memikirkan  jalan  keluar  yang  baik. Biasanya  suami  akan  mengalami  depresi  akibat  permasalahannya  apalagi kalau sang istri tidak memperdulikan dan mengerti masalah yang dihadapi suami. Sering terjadi keributan-keributan kecil dan akan menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan baik.
2) Istri  yang  selalu  menuntut  hidup  berkecukupan.  Biasanya  istri  dalam pergaulan  hidup  mewah  sehingga  ia  lupa  berapa  pendapatan  suaminya, istri tidak memikirkan suami bekerja sebagai apa? berpenghasilan berapa? Sanggupkah  suaminya  membelikan  barang-barang  yang  ia  inginkan.
Keegoisan  ini  yang  sering  menjadi  masalah  utama  dalam  keluarga. Ketakutan  sang  istri  yang  menjadi  keluarga  miskin  tetapi  tidak memperdulikan  bagaimana  suami  yang  bekerja  kerja  keras  mencari nafkah. Masalah ini harus dibicarakan dengan baik. Seharusnya dari awal suami  istri  mengetahui  keadaan  ekonomi  mereka  dan  membicarakan pengeluaran-pengeluaran  yang  harus  diutamakan  sehingga  akan  tercipta keluarga sejahtera yang mereka dambakan.
3) Suami  yang  sibuk  dengan  pekerjaannya.  Ini  juga  bisa  menjadi  masalah, suami  yang  berharap  dapat  memenuhi  kebutuhan  keluaga  dengan  baik tanpa  kekurangan.  Mungkin  ia  telah  berhasil  menjadi  pengusaha  sukses, namun  ia  lupa  akan  keluarga.  Disini  yang  menjadi  masalah,  suami  yang sibuk  bekerja,  terkadang  istri  juga  sibuk  mencari  kegiatan  di  luar  rumah dan akhirnya anak-anak yang menjadi korban. Apabila ini terus dibiarkan, anak-anak  merasa  kurang  diperhatikan  oleh  kedua  orangtuanya  dan mencari  cara  untuk  mendapatkan  perhatian  orangtuanya,  berkelahi,  bolos sekolah  dan  membuat  keributan  di  sekolah  sehingga  pihak  sekolah  akan memanggil  kedua  orang  tuanya  untuk  menyelesaikan  masalah  anaknya. Apabila kedua orang tuanya tidak menyadari hal ini, maka orangtua akan saling  menyalahkan,  bertengkar  dan  bertengkar  sehingga  anak  semakin frustasi. Komunikasi adalah yang terpenting dalam hal ini, luangkan waktu untuk  saling  berkomunikasi  dengan  baik,  waktu  untuk  bersama  walau sebentar sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Problema  tersebut  memang  pada  umumnya  dialami  oleh  banyak  orang dalam   berumah tangga, artinya bahwa dasar ekonomi dalam rumah tangga harus kuat dan dapat diatur sebaik-baiknya, apabila ekonomi lemah maka rumah tangga bisa  akan  jadi  lemah,  bahkan  merupakan  faktor  utama  dalam  bertengkar  antara suami  istri.    Peran  suami  istri,  dimana  suami  sebagai  tulang  punggung  untuk mencari  nafkah  dan  istri  sebagai  pengatur,  keduanya  sangat  menentukan  dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.
Gambaran sebagai tersebut di atas, juga dialami pada kalangan masyarakat di  Gorontalo,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tinggi  angka  perkara  yang  masuk  di Pengadilan  Agama  Gorontalo,  setiap  tahun  peningkatan  perceraian  semakin meningkat.  Faktor  ekonomi  juga  menjadi  sumber  penyebab  perceraian,  pada umumnya alasan tidak memberikan nafkah karena pihak suami tidak ataupun lalai dalam  memberikan  perhatian  dalam  mencari  nafkah.  Dalam  arti  bahwa pendapatan suami tidak mencukupi untuk membiayai rumah tangga.
Sehubungan  dengan  faktor  tersebut  penulis  mewawancarai  salah  satu hakim  senior  sekaligus  Humas  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  Tomi  Asram, berpendapat bahwa:
“Sangat  dibutuhkan  ekonomi  yang  kuat  dalam  rumah  tangga,  adapun perceraian karena faktor ekonomi biasanya terjadi pada pihak suami yang pendapatannya  dibatas  minimum  sehingga  tidak  mampu  untuk menghidupkan  rumah  tangga,  dalam  keadaan  demikian,  biasanya  istri tidak  kuat  sehingga  menempuh  jalur  perceraian.  Namun  ada  juga  faktor ekonomi  yang  terjadi  pada  diri  istri,  yaitu  istri  tidak  mampu  mengatur keadaan  ekonomi  atau  istri  bersifat  boros,  sehingga    permintaannya melebihi dari pendapatan suami.”
Faktor  internal  pada  diri  suami  dan  istri  sangat  menentukan  keberhasilan ekonomi  keluarga,  yang  juga  tingkat  pendidikan  kedua  suami  istri  turut mempengaruhi  pengatur  ekonomi  keluarga.  Komunikasi  dan  musyawarah  dalam menempu atau akan melakukan perbuatan antara suami dan istri sangat diperlukan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap masa depan rumah tangga.

## Faktor Gangguan Pihak Ketiga
Tujuan  berumah  tangga  pada  sesungguhnya  adalah  untuk  memupuk kebahagian antara suami dan istri, kebahagian dimaksud adalah kebahagian dunia dan  akhirat.    Rumah  tangga  sangat  penting  artinya  bagi  manusia,  pentingnya adalah    suatu  persekutuan  hukum  yang  terkecil,  dan  juga  merupakan  pusat  dari pada  denyut    pergaulan  hidup.  Susunan  yang  hidup  dapat  mengkekalkan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
keturunan.  Sebenarnya  rumah  tangga  itu  adalah  alam  pergaulan  yang  sudah diperkecil.  Didalamnya  lahir  dan  tumbuh  apa  yang  disebut  kekuasaan,  agama, pendidikan,  hukum  dan  perusahaan.    Keluarga  adalah  kaum  yang  bulat,  teratur dan  sempurna  dan      bergelora  perasaan  halus  dan  sukma  yang  hidup  dianggap sebagai  mata  air  peri  kemanusiaan  dan  telaga  persaudaraan  sejangat  yang  tidak akan kering.
Menurut  Mahmud  Yunus  dalam  bukunya  Hukum  Perkawinan  Dalam Islam  bahwa  peraturan  perkawinan  dalam  Islam  adalah  hukum  yang  sempurna dan terbaik, ini disebabkan  oleh beberapa faktor, yaitu:
1) Laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  hak  yang  sama,  mempunyai  hak asasi, hak milik atas benda masing-masing;
2) Perkawinan  berdasarkan  atas  suka  sama  suka  walaupun  Ayah  dan  Datuk mempunyai hak wali mujbir, tetapi pernikahan anak gadisnya wajib pada sekufu dan dasar kerelaan perempuan sangat dibutuhkan;
3) Hidup  serumah  tangga  tidak  dilakukan  dengan  paksaan,  suami  dapat melakukan  talak,  isteri  dapat  meminta  khuluk  dan  pasakh  pada  qadhi (hakim), dengan syarat-syarat tertentu;
4) Dalam  hukum  perkawinan  Islam  diatur  sekecil-kecilnya,  dimana  hak  dan kewajiban suami isteri ditentukan dengan tegas, dan;
5) Negera atau pemerintah turut campur dalam soal-soal perkawinan.
Gangguan  pihak  ketiga  yang  dimaksudkan  adalah  salah  satu  pihak  baik istri  maupun  suami  tidak  ada  jaminan  untuk  tidak  tergoda  dengan  orang  lain, padahal  sesungguhnya  jika  telah  berumah  tangga  maka  tertutup  pintu  untuk tertarik dengan perempuan ataupun laki-laki lain.
Problema  gangguan  pihak  ketiga  ini  bisa  menjadi  fatal  dalam  rumah tangga  yang  akhirnya  rumah  tangga  terjadi  perceraian.  Pihak  suami  yang  telah berhubungan  dengan  perempuan  lain,    tidak  lagi  akan  memperhatikan  rumah tangganya  sendiri  atau  telah  terganggu  pemikirannya  dalam  membagi  perhatian kepada  keluarganya,  apalagi  jika  memang  keadaan  rumah  tangga  telah bermasalah, maka hubungan dengan perempuan lain akan lebih menjadi lengkap problema rumah tangganya.
Hubungan  suami  dengan  perempuan  lain  ataupun  istri  dengan  laki-laki lain,  cukup  menarik  perhatian  dalam  proses  perceraian  yang  didaftar  di Pengadilan  Agama  Gorontalo,  dalam  arti  bahwa  faktor  ini  puncaknya  rumah tangga akan jadi bubar dengan perceraian.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Penulis  mewawancarai  salah  satu  hakim  senior  sekaligus  Humas Pengadilan Agama Gorontalo, Tomi Asram, berpendapat bahwa:
“Faktor penyebab pertengkaran pada gangguan pihak ketiga masih cukup dominan di wilayah Gorontalo, agak sulit untuk bisa mengatakan ataupun menyalahkan salah satu pihak dalam rumah tangga akibat faktor ini. Ada baiknya  untuk  menghindari  hal  ini  perlu  nilai  keimanan  masing-masing pihak,  baik  istri  maupun  suami,  disamping  itu  juga  harus  menjalin komunikasi dengan baik antara suami dan istri serta anak-anak.”

## Faktor  Moral
Nilai  moral  tersebut  dimaksudkan  agar  peran  suami  dan  istri  dalam perjalanan  rumah  tangga  merupakan  tindakan  yang  sangat  dibutuhkan,  apalagi jika  kedua  suami  istri  telah  memperoleh  keturunan  atau  anak.    Tauladan  suami dan  istri  akan  dicontohi  oleh  anak-anak,  apabila  suami  atau  istri  memberikan contoh  yang  tidak  baik,  maka  anak-anak  akan  bertumbuh  dalam  kondisi  yang tidak  mau  juga.  Pada  aspek  umum  yang  berhubungan  dengan  keturunan  ialah karena  anak-anak  itulah  yang  menjadi    penyambung  keturunan  seseorang  dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.
Hanya  dengan  perkawinanlah  penyambung  keturunan  dengan  cara  yang sah dan teratur dapat terlaksana. Kalau dipikir mahluk-mahluk yang lain, misalnya hewan dapat juga mengembang biakkan keturunan tanpa melakukan perkawinan. Tetapi  kita  harus  mengetahui    bahwa  antara  hewan  dan  manusia  itu  mempunyai perbedaan yang essensial, yaitu manusia mempuyai pikiran, perasaan, menghargai kesopanan dan kesusilaan, mempunyai hak dan kewajiban, sedang kesemuanya ini tidak  ada  pada  hewan.    Selain  itu  keturunan  yang  diperoleh  dengan  melalui perkawinan  akan  menghindarkan  pencampuran  adukan    keturunan.  Sehingga silsilah  keturunan manusia dapat dipelihara  atas dasar sah. Setiap orang tua akan tahu  siapa    anak-anaknya  dan  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  mereka, demikian juga sebaliknya.
Hal  yang  demikian  itu  dapat  tercapai  hanya  dengan  melaksanakan  ikatan perkawinan  yang  sah,  yang  mempunyai  peraturan-peraturan    yang  telah ditentukan.  Dalam  ruang  lingkup  rumah  tangga  perbuatan  yang  dilarang  oleh agama  sehubungan  dengan  moral  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  suami atupun istri atau bisa jadi perbuatan yang memang sebagai bawaan atau kebiasaan sebelum berumah tangga, misalnya sudah terbiasa madat, mabuk, judi yang  akan mengakibatkan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga,  bahkan  bisa  menjadi  faktor penyebab terjadinya perceraian.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Moral  yang  direalisasikan  dalam  rumah  tangga  sebagai  akibat  terjadi perceraian terbatas  pada  sikap madat  ataupun  mabuk  yang  dilakukan  oleh  suami dan bisa saja dilakukan oleh istri, hanya saja perbuatan ini lebih banyak dilakukan oleh  suami,  bahkan  ada  juga  yang  merupakan  kebiasaan  sebelum  perkawinan. Akan  tetapi  perkawinan  tetap  dilangsungkan  karena  harapan  setelah  berumah tangga  akan  terjadi  perubahan,  namun  harapan  itu  tidak  terlaksana,  sikap  suami yang sudah merupakan kebiasaan sudah sangat sulit untuk diperbaiki.
Oleh karena sifat tersebut menjadi kebiasaan, maka ketahanan istri dalam mengarungi rumah tangga secara perlahan-lahan menurun dan justru yang tumbuh adalah  niat  untuk  berpisah  yang  pada  akhirnya  istri  mengajukan  cerai  kepada suami dengan alasan pemabuk dan pemadat.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  penulis  telah  mewawancarai  salah  satu hakim  senior  sekaligus  Humas  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  Tomi  Asram, berpendapat bahwa:
“Faktor  perceraian  disebabkan  karena  suami  mabuk  dan  pemadat  sudah sering  terjadi  di  Pengadilan  Agama,  hal  ini  harus  dikembalikan  pada  diri sendiri, sifat pemabuk, pemadat ataupun penjudi yang semaunya bermuara pada  kwalitas  moralitas  dan  hal  ini  hanya  dapat  dihindari    dengan  cara menumbuhkembangkan nilai-nilai agama pada keluarga tersebut.”
Nilai  agama  dalam  rumah  tangga  sangat  diperlukan  untuk  mengantarkan rumah  tangga  pada  tempatnya.  Peran  suami  dan  istri  sangat  dibutuhkan  dengan menjalankan  semua  perintah-perintah  agama  akan  dapat  membantu    untuk menyelesaikan problem rumah tangga.

## Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo

## Mediasi
Proses  mediasi  adalah  usaha  mediator  untuk  mencari  jalan  keluar  dalam menyelesaikan  perkara  dengan  damai.  Mediasi  adalah  perintah  Peraturan Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun  2016,  dengan  adanya  Peraturan  Mahkamah Agung  ini,  maka  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun  2008  dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, lebih mengutamakan  harapan agar mediator benar-benar berusaha semaksimal mungkin agar para pihak bisa damai, sehingga tidak dilanjutkan pada proses litigasi.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Adapun  tekhnik  penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun 2016 adalah setiap sidang pertama apabila dihadiri oleh kedua belah pihak, maka setelah  majelis  hakim  mendamaikannya  tidak  berhasil,  maka  perkara  tersebut dilanjutkan  pada  tahapan  mediasi,    dengan  demikian  perkara  ditunda  untuk mediasi,    tundaan  dimaksud  paling  lambat  30    (tiga  puluh)  hari  dan  bisa diperpanjang  10  (sepuluh)  hari.  Apabila  mediator  berhasil  mendamaikannya, maka  mediator  membuat  laporan  yang  ditujukan  kepada  majelis  hakim  memuat bahwa  proses  mediasi  telah  berhasil,  sebaliknya  apabila  mediasi  tidak  berhasil, maka  laporan  mediator  memuat  bahwa  proses  mediasi  telah  dilaksanakan  akan tetapi tidak mencapai kesepakatan.
Mediator  dalam  petunjuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun 2016 tersebut dapat diambil dari luar hakim Pengadilan yang sudah bersertifikasi mediator, akan tetapi sebagaimana hasil wawancara bahwa menurut Tomi Asram, di  Gorontalo  belum  ada  mediator  dari  luar  yang  sudah  bersertifikasi.  Oleh karenanya  maka  hakim  karena  jabatannya  menjadi  mediator  dalam  proses mediasi.
Dalam ruang sidang telah terpampang daftar mediator, dengan teknis saat sidang  pertama,  maka  kedua  belah    diberikan  penjelasan  mediasi  oleh  majelis hakim  dan  setelah  itu  menandatangani  surat  pernyataan  yang  isinya  bersedia untuk  mengikuti  mediasi,  kemudian  para  penggugat  atau  pengaju  perkara  diberi kesempatan  untuk  memilih  mediator  yang  daftarnya  telah  tersedia,  yang  pilihan tersebut  disetujui  oleh  pihak  lawan.  Apabila  terjadi  perbedaan  pilihan  yaitu penggugat memilih dan tergugat juga memilih, maka  majelis hakim memberikan pengertian  tambahan  kepada  para  pihak  agar  pilihan  mediator  cukup  seorang mediator  saja,  apabila  keduanya  bertetap  pada  pilihannya,  maka  majelis  hakim yang menunjuk mediator tersebut.
Ketua  majelis  hakim  membuat  penetapan  terhadap  mediator  kemudian kedua  belah  pihak  dipersilahkan  menuju  ruang  mediasi  dan  dilakukan  mediasi oleh  hakim  mediator.  Dalam  proses  mediasi  tersebut  mediator  menyusun  jadwal berapa  kali  akan  mediasi,  jadwal  tersebut  ditaati  oleh  para  pihak  dan  mediator juga berhak memanggil pihak apabila pada mediasi selanjutnya tidak hadir.
Jika  mediasi  tidak  berhasil,  maka  proses  perkara  dilanjutkan  dengan litigasi  yaitu  diwali  dengan  membacakan  gugatan  atau  permohonan,  selanjutnya pihak lawan diberi waktu memberikan jawaban dan seterusnya hingga pada tahap kesimpulan  dan  terakhir  putusan  oleh  majelis  hakim.  Keberhasilan  mediator dalam proses perkara cerai dapat dilihat pada table di bawah ini:
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## Tabel 3. Perkara yang Berhasil Damai dalam Mediasi
Tahun Jumlah Perkara Cerai Berhasil Gagal 2015 701 12 689 2016 884 23 861 2017 839 18 821 Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gorontalo
Pada data tersebut sangat kurang keberhasilan dalam proses mediasi, peran mediator harus lebih intensif agar  para pihak dapat menempuh perdamaian. Data tersebut  juga  akan  memberikan  gambaran  bahwa  mediator  belum  banyak  yang berhasil  mendamaikan  para  pihak  berperkara.  Itulah  dituntut  untuk  lebih memberikan  banyak  waktu  dalam  proses  mediasi  dan  berusaha  semaksimal mungkin.  Untuk  mencapai  tujuan  perdamaian,  maka  mediator  juga  harus menggabungkan  ilmu  yuridis  dan  ilmu  pendidikan  agar  kedua  belah  pihak  tidak saling  merasa  disalahkan  dan  merasa  bersalah  sehingga  kekuatan  akan  bangkit dari diri kedua belah pihak berperkara.

## Penyuluhan
Meskipun  sejak  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  (1999),  bahwa  semua  pengadilan  bernaung  di  bawah Mahkamah  Agung  lepas  dari  Departemen,  masing-masing,  yaitu  sebelumnya pengadilan  umum  dibawah  naungan  Departemen  hukum  dan  HAM,  pengadilan agama Departemen Agama melebur menjadi satu dibawah Mahkamah Agung RI.
Pengadilan  agama  diberi  waktu  5  (lima)  tahun  untuk  apakah  akan mengikuti  Undang-undang  itu  atau  tetap  bersama  dengan  Departemen,  hal  ini menjadi polimik dilingkungan para ulama, akan tetapi karena ini adalah kemauan Undang-undang sehingga mau tidak mau pengadilan harus lepas dari Departemen sehingga  pada  tahun  2004  pengadilan  agama  resmi  bernaung  pada  Mahkamah Agung  RI.  Atas  dasar  Undang-undang  ini,  maka  tugas  pengadilan  agama  untuk memberikan penyuluhan tidak dibenarkan. Lalu bagaimana agar masyarakat dapat memahami tentang pengadilan agama.
Pengadilan  agama  sering  diminta  oleh  pemerintah  daerah  menjadi pemateri  dalam  program  pemerintah  daerah  terhadap  penyuluhan  hukum,  maka disinilah  kesempatan  orang  pengadilan  agama  memberikan  pencerahan  kepada masyarakat  tentang  apa  dan  bagaimana  pengadilan  agama  itu.  Bahkan  lebih  dari
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
itu  memberikan  pencerahan  tentang  hal-hal  yang  signifikan  terjadi  dimasyarakat termasuk faktor-faktor terjadinya perceraian.
Selain hal di atas, kegiatan tersebut pengadilan agama juga sering diminta untuk  menjadi  nara  sumber  pada  kegiatan  mahasiswa,  kesempatan  itulah digunakan  oleh  pengadilan  agama  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat tentang apa dan bagimana perceraian itu, apa dan bagaimana warisan itu, apa dan bagimana dispensasi perkawinan itu, bahkan lebih jauh memberikan pemahaman tentang bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga. Waktu- waktu itulah yang dilakukan oleh  Pengadilan Agama  Gorontalo dan hal itu tidak melawan aturan, di mana pengadilan agama sebagai pemateri dan bukan sebagai pelaku penyuluhan hukum.

## KESIMPULAN
Cerai gugat adalah sesuatu  yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun  demikian,  cerai  gugat  bisa  dilakukan  jika  dalam  keadaan  terpaksa  untuk menghindarkan  bahaya  yang  lebih  besar.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah yang  menegaskan  jika  seseorang  dihadapkan  kepada  suatu  dilema,  maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya. Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan  Agama  Gorontalo  disebabkan  oleh  3  (tiga)  faktor,  yaitu  faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dan faktor moral. Sedangkan solusi untuk menekan percerain  di  pengadilan  agama  dengan  dua  cara,  yaitu  melalui  mediasi  dan penyuluhan  hukum  dengan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat mengenai dampak perceraian.

## REFERENSI
Irawan,  M.  S.,  Mutimatun,  N.,  &  others.  (2020). Problematika  Proses  Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kudus) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian  Pada  Keluarga  di  Indonesia. JURNAL  Al-AZHAR  INDONESIA SERI HUMANIORA , 6 (1), 11–21.
Mardani. (2001). Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern . Graha Ilmu.
Muhammad,  R.  A.,  &  Yulmina,  Y.  (2019).  Multi  Alasan  Cerai  Gugat:  Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna pada Mahkamah Syar’iyah  Banda Aceh. Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan Hukum Islam , 3 (1), 33–52.
Mulia,  M.  (1999). Pandangan  Islam  Tentang  Poligami .  Diterbitkan  atas  kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Pokok-pokok  Kekuasaan  Kehakiman, (1999).