## Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Syssy Nurhidayati 1 , Arif Wibowo 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Email Koresponden: syssynurhidayati@gmail.com

## Abstrak
Desentralisasi  dalam  sebuah  sistem  ketatanegaraan  sebuah  negara  bertujuan  untuk menggerakkan roda pemerintahan agar tercapainya pemerataan dari berbagai bidang yang digerakkan  oleh  pemerintahan  eksekutif.  Pemberlakuan  sistem  desetralisasi  ini  berlaku untuk semua negara (negara-bangsa) dalam kerangka pembagian wilayah kekuasaan (local government). Sistem  hukum  Eropa  kontinental  adalah  salah  satu  sistem  yang  memberi pengaruh  terhadap  sistem  hukum  Indonesia,  yaitu  dengan  menjadikan  peradilan administrasi  sebagai  elemen  penting  dari  konstitusi  negara  yang  sah.  Persoalan penyalahgunaan wewenang oleh otoritas publik memunculkan Hukum Tata Usaha Negara yang memberikan dampak  perubahan terhadap kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk  mengambil  keputusan.  Pada  prinsipnya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara    memiliki yurisdiksi  penuh  hanya  dalam  lingkup  keputusan  tata  usaha  negara  saja (beschikking). Namun pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  menjadikan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berubah  kewenangan  dan  arti Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjadi  gugatan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
Kata kunci: Yuridiksi, Penyalahgunaan Kekuasaan, Keputusan

## Pendahuluan
Menurut pandangan ilmu hukum, ketatanegaraan adalah bagian sistem yang menggerakkan  roda  pemerintahan  untuk  mencapai  pemerataan  di  segala  bidang masyarakat  yang  disebut  sistem  desentralisasi  yang  dijalankan  dalam  setiap pemerintahan  eksekutif.  Berlaku  untuk  semua  negara  (negara-bangsa)  dalam kerangka pembagian wilayah kekuasaan ( local government) (Wibowo, 2022).
Pembentukan  Hukum  Administrasi  Negara  merupakan  salah  satu persyaratan  dalam  sistem  administrasi  suatu  negara  demi  mewujudkan pemerintahan  yang  baik (Good  Governance). Perkembangan  dalam  administrasi adalah penataan kembali sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan struktur, proses, manajemen  baik  dari  bidang  keuangan,  pengontrolan  sumber  daya  manusia  yaitu aparatur yang terlibat di dalamnya, tanggung jawab serta keterbukaan dalam proses
pembentukan  kebijakan  dan  implementasinya  pada  sebuah  sistem  pemerintahan (Yuliani, n.d.).
Bentuk  pengontrolan  atau  peninjauan  kembali  yang  dilakukan  oleh  hukum administrasi  adalah  dalam  bentuk  pengawasan  yudisial  dimana  dilakukan  oleh peradilan  administrasi  dengan  melalui  prosedur  dalam  sebuah  gugatan  yang dilakukan oleh setiap individu atau  badan hukum keperdataan (Efendi dkk., 2023). Pada dasarnya prosedur di dalam peradilan administrasi yang lakukan di Peradilan Tata Usaha  Negara tidak berbeda dengan peradilan yang dilakukan di Pengadilan pada  umumnya,  yaitu  dengan  menegakkan  hukum  substantif  yang  terkandung dalam  sebuah  gugatan  (Erick  &  Ikhwan,  2022).  Pada  Undang-Undang  Tata  Usaha Negara  telah  diterangkan  bahwa  peradilan  administrasi  sebagai  salah  satu  sarana untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antara  pelaksana  administrasi pemerintahan  dengan  warga  negaranya.  menggambarkannya  sebagai  sarana penyelesaian sengketa antara penyelenggara negara dengan rakyat. Jika dilihat dari sudut  pandang  lain  maka  peradilan  administrasi  juga  disebut  sebagai  cara  untuk melakukan perlindungan terhadap pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahannya agar selalu berlandaskan pada aturan hukum (Lotulung, 1993).
Sistem  kontinental  merupakan  sistem  yang  memberikan  pengaruh  terhadap sistem  hukum  Indonesia,  yaitu  dengan  menjadikan  peradilan  administrasi  sebagai bagian  terpenting  dalam  menegakkan  supremasi  hukum.  Ia  juga  menjelaskan perbedaan  mendasar  antara  sistem  hukum  kontinental  dan  sistem  hukum  Anglo- Saxon,  menurut  Yuslim  negara  dengan  sistem  hukum  kontinental  akan  mengakui mengenai  keberadaan  peradilan  administrasi,  sedangkan  pengadilan  di  negara- negara  yang  menggunakan  sistem  hukum  Anglo-Saxon  tidak  mengenal  adanya pengadilan administratif. Oleh karena itu prinsip persamaan di depan hukum dalam sistem  hukum  negara  Anglo-Saxon  menuntut  pemberlakuan  yang  seimbang terhadap  setiap  warga  negaranya  dalam  penyelenggaraan  sebuah  negara  (Yuslim, 2015).
Mengikuti  pendapat    ahli  hukum  Stahl  berkaitan  dengan  unsur-unsur  yang terdapat pada negara hukum adalah sebagai berikut (Hadjon, 1987):
1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
3. Pemerintahan didasarkan pada aturan hukum.
Peradilan  Administratif  dalam  Kasus  Sengketa  sistem  hukum  Anglo-Saxon memiliki konsep hukum yang disebut aturan hukum. AV Dicey menjelaskan unsur- unsur  dalam  konsep  negara  hukum  yaitu  tidak  adanya  otoritas  yang  sewenang- wenang  yakni  hanya  dapat  dihukum  jika  hukum  tersebut  dilanggar,  kedudukan yang sama dihadapan hukum, serta terjaminnya hak asi manusia (Budiardjo, 2008).
Konsep rechstat termasuk peradilan administrasi karena dilatarbelakangi oleh adanya  kewenangan  pemerintahan  yang  menggeneralisasikan  segala  aturan  yang
dibuat  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Adanya  keberadaan  peradilan administrasi  dimanfaatkan  oleh  rakyat  sebagai  sarana  untuk  mencari  keadilan  (Hr dkk., 2018).
Dalam  pandangan  ilmu  politik,  landasan  dasar  dari  kedudukan  hukum administrasi  adalah  bersumber  dari    prinsip  negara  hukum  itu  sendiri,  prinsip demokrasi serta bersesuaian dengan konsep dasar dalam hukum administrasi yaitu sebagai instrimen yiridis, dalam hukum administrasi juga terkandung di dalamnya karakter  instrumental.  Sebagai  sebuah  negara  hukum  maka  mempunyai  asas  yaitu memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  mengenai  kekuasaan  pemerintahan, kemudian  mengenai  asas  demokrasi  yang  dimilikinya  maka  berkaitan  dengan penyelenggaraan  pemerintahan    yaitu  mengenai  prosedur  dan  substansinya,  baik yang  berkaitan  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan  atau  perbuatan  yang  nyata. Mengenai  asas  instrumental  yang  ada  pada  hukum  administrasi  hak  tersebut berkesinambungan dengan pencapaian tujuan dari pemerintahan (Wijoyo, 2005).
Pemerintahan  dilaksanakan  oleh  pegawai  atau  pejabat  negara  yang berdasarkan  Undang-Undang  1945  telah  diberi  wewenang  untuk  menjalankan fungsi negara, legislatif, dan yudikatif, serta fungsi negara lainnya. Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  penyelenggaraan  negara  disebutkan  bahwa penyelenggaraan  negara  dalam  tata  negara  adalah  pemerintahan  yang  diartikan secara luas.
Negara  Indonesia  memiliki  kekuasaan  untuk  meninjau  kembali  terhadap kebijakan  pemerintahan  yang  berkaitan  mengenai  hak-hak  warga  negaranya, sehingga  kekuasaan  tersebut  dimiliki  oleh  salah  satu  organ  peradilan  Indonesia, yaitu  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Keberadaan  PTUN  dalam  sistem  negara yaitu  agar  tidak    menafikan  kewajiban  negara  Indonesia  untuk  mendirikan  negara yang sah dalam melindungi kepentingan warganya. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam kedudukannya di Indonesia telah diatur secara tegas sejak perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasca amandemen yaitu Pasal 24 (2) Undang-Undang  Dasar (1945), yang  menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh  itu  Tertinggi  Pengadilan  yaitu  Mahkamah  Agung  serta  lungkup peradilan yang di bawah naungannya yaitu, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Administratif Negara dan Mahkamah Konstitusi Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014,  maka  dibuat ketentuan  baru  dari  apa  yang  dimuat  dalam  Hukum  Tata  Negara  yaitu,  Peradilan Tata  Usaha  Negara  berhak  memeriksa  dan  mengadili  subyek  litigasi.  Dalam pelaksanaannya, PTUN memeriksa keputusan atau tindakan organ dan pejabat tata usaha  negara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan  dan  asas-asas  umum  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik.
Keputusan  atau  tindakan  oleh  pejabat  publik  wajib    untuk  mematuhi  sesuai dengan  persayaratan    hukum  dan  prinsip  umum  dari  pemerintahan  yang  baik. Pengendalian  yudisial  terhadap  suatu  putusan  atau  lembaga  harus  dilaksanakan secara  efektif  oleh  peradilan  tata  usaha  negara  yang  bebas  dan  mandiri,  karena dalam  setiap  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  harus  didasarkan  pada  asas legalitas ( rechmatigheid ), yaitu perspektif hukum atau dari sudut pandang dilakukan pengawasan hukum khususnya oleh hukum administrasi (Hadjon, 2010).
Tujuan  tulisan  ini  berdasarkan  uraian  di  atas  adalah  untuk  menjelaskan tentang kompetensi mutlak hukum administrasi dalam penyelenggaraan negara dan untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## Metode Penelitian
Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Tata Usaha Negara, Undang- Undang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang terkait lainnya. Kajian ini merupakan  kajian  konseptual  yang  mengevaluasi  konsep  teoritis  dengan  melalui kajian literatur.

## Pembahasan/hasil

## A. Perluasan Wilayah Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kompetensi  bermakna  sebagai kekuasaan  untuk  memastikan  atau  memvonis  sesuatu.  Secara  hukum  adalah yurisdiksi, kekuatan, jadi di pengadilan kompetensi didefinisikan sebagai  kekuatan dari  sebuah  pengadilan  untuk  menetapkan  sebuah  putusan  berkaitan  dengan perselisihan sesuai dengan hukum (Harahap, 2006).
Kewenangan  mutlak  adalah  kekuatan  dari  sebuah  yudisial  untuk mempertimbangkan  dan  mengadili  sebuah  kasus,  di  mana  seperti  kasus  mengani tidak bisa menjadi kekuasaan  oleh yudisial lainnya, bahkan jika satu tingkatan   atau masih  dalam  satu  lingkungan  atau  berbeda  lingkungan    persidangan  (Sutiyoso, 2006).
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  menegaskan  bahwa  pengadilan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara,  maka  ini merupakan kompetensi mutlak Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  (4)  yang  menegaskan  gugatan  adalah  sengketa bidang  pemerintahan  umum  yang  timbul  antara  orang-orang  hukum  privat  dan hukum perdata dengan penguasa atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari diterbitkannya  peraturan  tata  usaha  negara,  termasuk  segketa  kepegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku (Wiyono, 2007).
Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana  juga diatur pada Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,
sebuah  keputusan  diartikan  sebagai  sebuah  ketetapan  Administrasi  Negara  dalam bentuk ketentuan berbentuk tertulis yang diterbitkan oleh badan negara atau pejabat tata usaha negara, serta memuat perbuatan  hukum berdasarkan hukum tata usaha negara.  Berkaitan  dengan  wewenang,  memiliki  keterkaitan  dengan  obyek  dari perselisihan  yang  harus  dilakukan  pemeriksaan,  kemudian  diputuskan  dan diselesaikan (Hr dkk., 2018).
Menurut    Moh  Mahfud,    tindakan  dari  agensi  atau  pejabat  di  negara administrasi    bisa  diajukan  sebuah  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  hal tersebut  berdasarkan  Pasal  1  butir  (3)  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  dari 1986.  Sementara  itu,  tindakan  yang  bukan  termasuk  kompetensi  dari  PTUN  akan menjadi  kompetensi  dari  pengadilan  lainnya  seperti  Pengadilan  Umum  atau Pengadilan    Administratif  Militer,  walaupun  untuk  hal  dalam  bentuk    peraturan ( regeling ), maka dari itu untuk mengadili melalui hak uji materi akan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Marbun, 2011).
Pasal  47  dan  Pasal  1  huruf  (c)    Undang-Undang  tata  usaha  negara menekankan  bahwa    kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara adalah  memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan  perselisihan  suatu  perkara dibidang  admistrasi  negara.  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  administrasi  negara menerangkan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus penyalahgunaan  wewenang oleh penyelenggara negara (Putrijanti, 2015).
Berdasarkan  dua  pasal  tersebut,  terdapat  perbedaan.  Pertama,  yurisdiksi PTUN  berubah  dalam  prakteknya  yaitu  semkin  dipeluas  kompetensi  absolutya, selain  menginvestigasi,  menengahi,  dan  mendamaikan  sengketa  administrasi pemerintahan,  ia  juga  menilai  apakah  terjadi  penyelewengan  oleh  pejabat pemerintah  dalam  lingkup  mandatnya.  Kedua,  dapat  mengajukan  banding  atas putusan  pengadilan  jika  pernah  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  diajukan banding atas penyalahgunaan wewenang tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat (Heriyanto, 2018).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Tata  Usaha  Negara  telah membawa  perubahan  terhadap  wilayah  hukum  PTUN  yang  mengacu  pada  siapa yang memiliki kekuasaan atau kewenangan mutlak dalam penyelenggaraan negara. Perubahan  yang  terjadi  setelah  berlakunya  UUAP  pada  awalnya  merupakan perluasan  dari  pengertian  putusan  TUN  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (7)  UU TUN. Kedua, kompetensi hukum administrasi dalam kaitannya dengan fakta, yaitu terkait dengan pejabat yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (8). Selain itu, yurisdiksi PTUN harus mempertimbangkan benar atau tidaknya tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  pelaksanaan  keputusan  tata  usaha  negara. Terakhir, yurisdiksi PTUN dalam hal sengketa yag bersifat fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UUAP (Barhamudin & Bustomi, 2022).

## B. Pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya UUAP
Keputusan tata usaha negara menjadi dasar sengketa dalam tata usaha negara. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Tata Usaha Negara, merumuskan keputusan tata usaha  negara  adalah  sebuah  ketentuan  tertulis  dikeluarkan  oleh  organ  tata  usaha negara  atau  pejabat  yang  mengeluarkan  perbuatan  hukum  tata  usaha  negara  yang bersifat  konkret,  individual,  dan  final  atas  dasar  keputusan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, karena hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang pribadi  atau  sipil.  Ketentuan  yang  terkandung  pada  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  sudah  tidak  layak  lagi  dipertahankan,  sehingga  pada  tahun  2014 pemerintah mencanangkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Negara untuk  memperluas  kewenangan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Administrasi Negara  (Hr dkk., 2018).
Pemakanaan  keputusan  berdasarkan  Undang-Undang  Tata  Usaha  Negara yang  mana  sebuah  keputusan  bersifat  konkret,  individual  dan  final  artinya, keputusan  yang  bersifat  konkret  adalah  keputusan  yang  sifatnya  tidak  abstrak, melainkan  telah  terwujud  serta  telah  dapat  ditentukan.  Selanjutnya  mengenai sebuah keputusan yang sifatnya individual artinya sebuah keputusan tersebut tidak diperuntukkan untuk umum, melainkan di dalam keputusannya telah memuat hal- hal  yang  telah  jelas  peruntukkannya  atau  yang  menjadi  sasarannya.  Mengenai keputusan  yang  bersifat  final  artinya  keputusan  tersebut  sudah  bersifat  mengikat, sehingga  dengan  adanya  keputusan  tersebut  akan  menimbulkan  menimbulkan konasekuensi hukum di dalamnya.
Berdasarkan  pada  Pasal    87  administrasi  pemerintahan  ditekankan  bahwa, dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  ini,  keputusan  tata  usaha  negara sebagaimana  dirujuk  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebagaimaa  telah diubah degan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  harus  menjadi  ditafsirkan sebagai:  ketentuan  tertulis  yang  juga  termasuk  tindakan  faktual;  keputusan  dari lembaga  dan/atau  pejabat  di  dalam  eksekutif,  legislatif,  pengadilan  dan penyelenggara  lain;  berdasarkan  pada  ketentuan  hukum  dan  AUPB;  bersifat  final dengan  pemaknaan  lebih  luas,  dam  keputusan  itu  memiliki  potensi  untuk menyebabkan munculnya  konsekuensi hukum; dan/atau keputusan itu diterapkan untuk anggota masyarakat.
Pemaknaan  KTUN  dalam  Pasal  87  Administrasi  Pemerintahan  memiliki sebuah pengaruh pada obyek perselisihan tata usaha negara,  sehingga KTUN dapat dinamakan sebagai berikut  (Simanjuntak, 2018).
Pertama,  KTUN  bisa  ditafsirkan  sebagai  sebuah  ketentuan  tertulis  yang mengandung perbuatan nyata. Kedua, keputusan itu adalah keputusan pejabat tata usaha  negara  pada  lingkungan  eksekutif,  legislatif,  peradilan,  dan  lainnya.  Ketiga keputusan  harus  mematuhi  ketentuan  dari  hukum  dan  prinsip  umum  dari
pemerintahan  yang  baik.  Selanjutnya,  keputusan  dilaksanakan  secara  luas  serta mempunyai potensi untuk memunculkan konsekuensi hukum sehingga berdampak bagi masyarakat.
Persoalan  penyalahgunaan  wewenang  menjadi  perhatian  karena  dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemeritahan, PTUN memiliki kewenangan untuk melakukan uji materil sebagai yurisdiksi dalam pengambilan keputusan Tata Usaha Negara  (Barhamudin & Bustomi, 2022).
Undang-Undang  admistrasi  pemerintahan    telah  memberi  wewenang  kepada Peradilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  memutuskan  apakah  adanya  indikasi penyalahgunaan  jabatan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  publik.  Hal  itu  diatur dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Admistrasi Pemerintahan mengenai kewenangan baru yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipahami sebagai berikut:
1. Memberikan kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa,  dan  memutuskan  mengenai  ada  atau  tidaknya  indikasi penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
2. Badan  atau  pejabat  pemerintahan  dapat  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  menilai  mengenai  ada  atau  tidaknya indikasi  penyalahgunaan  wewenang  dalam  sebuah  keputusan  maupun tindakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan mengenai indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan sebagaimana  yang  dimaksud  sebelumnya  dimaksud,  yaitu  dilakukan  paling lama 21 hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diajukan.
4. Mengenai  putusan  pengadilan  yang  berhubungan  dengan  peyelewengan kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  sebagaimana  yang dimaksudkan   dalam penjelasan sebelumnya dapat diajukan banding terhadap putusan tersebut, dimana pengajuannya adalah pada   Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban untuk  memutus permohonan  banding  sebagaimana  yang  dimaksudkan  sebelumnya  yaitu putusan  yang  berhubungan  dengan  penyelewengan  kekuasaan  yang  akan melakukan  upaya  hukum  banding  maka    diajukan  paling  lama  21  hari  kerja terhitung sejak permohonan banding tersebut diajukan.
6. Berdasarkan putusan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana  yang  dimaksud  pada  penjelasan  sebelumnya  maka,  putusan tersebut akan bersifat final dan mengikat.
Bagi negara institusi, hukum administratif adalah sebuah payung hukum bagi pelaksanaan  kekuasaan.  Namun  kenyataannya,  penyelewengan  kekuasaan    sering ditafsirkan  sebagai  penyalahgunaan  fasilitas  serta  di  jadikan  peluang  untuk
melakukan  pertentangan  dengan  Undang-Undang    ( werrechtelijkheid,  onrechtmatige daad ), serta meliputi bermacam-macam tindakan dari perbuatan melanggar hukum. Sehingga jika hal tersebut  digunakan dengan luas dan bebas, maka itu akan menjadi sebuah  senjata  untuk  para  pelaku  penyalahgunaan  kewenangan.  Kebebasan  yang dimaksud adalah kebebasan yang mengatur bagaimana seseorang menyalahgunakan  kekuasaan,  peluang  serta fasilitas  yang  telah  disediakan  kepada mereka  berkaitan  dengan  posisi  yang  dimilikinya,  dan  dan  karena  tindakannya tersebut  dapat  memberikan  kerugian  terhadap  perekonomian  negara  (Supandi, 2016).
Seiring dengan perubahan beracara dalam Peratun ditegaskan oleh Mahkamah Agung  dalam  SEMA  Nomor  4  Tahun  2016  dan  dihubungkan  dengan  keduanya antara Undang-Undang administrasi negara dengan Undang-Undang peradilan tata usaha  negara,  sehingga  yurisdiksi  mutlak  dari  hukum  administrasi  yang  berlaku dapat dipahami sebagai berikut:
1. Pengadilan  Administratif  mempunyai  wewenang  untuk  memeriksa  setiap perkara  baik  berupa  gugatan  maupun  permohonan.  Kemudian  berkaitan dengan  penyalahgunaan  kewenangan  yang  dilakukan  oleh  penguasa pemerintahan  ( onrechtmatige  overheidsdaad), serta  menjadikan  kewenangan PTUN  mengenai  keputusan  yang  telah  dilakukan  pemeriksaan  dan  sudah diputus melalui upaya hukum banding administrasi.
2. Sebuah  keputusan  dalam  bentuk  tertulis  yang  bersifat  konkret-individual, abstrak-individual  dan  konkret-umum  merupakan  keputusan  yang  dijadikan objek dalam Peratun.
3. Berdasarkan  Undang-Undang  Peratun  sebelumnya  terdapat  objek  sengketa yang  tidak  dapat  dilakukan  gugatan  di  Peratun,  namun  setelah  berlakunya Undang-Undang  administrasi  pemerintahan,  gugatan  tersebut  menjadi kewenangan  dari  Peratun  yaitu  keputusan  yang  bersifat  konsensual  dalam tindakan hukum perdata, karena keputusan tersebut adalah konsekuensi  dari adanyan  Undang-Undang  administrasi  pemerintahan  yang  merumuskan bahwa keputusan tersebut termasuk keputusan pemerintah.
4. Jika dilihat dari sebuah keputusan menjadi dimungkinkan bagi Peradilan Tata Usaha  Negara  untuk  melakukan  pengujian  terhadap  keputusan  yang  telah dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan.
Berdasarkan fakta sebelumnya, dapat dilihat bahwa pasca berlakunya Undang- Undang    Administrasi  Pemerintahan  telah  membawa  perubahan  besar  dalam memaknai  suatu  keputusan  yang  dijadikan  objek  sengketa  dalam  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Berkaitan dengan konsep dalam sebuah keputusan, dinyatakan oleh Dani Elfah bahwa  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  administrasi  pemerintahan  telah memutarbalikkan  konsep  keputusan  sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  1  angka  9
Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  karena  keputusan  yang dimaksudkan telah mempunyai karakter yang berbeda dari yang sebelumnya. Pada awalnya keputusan hanya berkarakter konkret-individual, namun berubah menjadi multikarakter yaitu abstrak-individual dan konkret-umum. Sehingga konsep dalam Pasal  1  angka  7  ini  telah  menjadikan  Peratun  sebagai  pegadilan  yang  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  pemeriksaan  serta  pengujian  terhadap  instansi/ pejabat pemerintah dalam berbagai bentuk tindakan  (Simanjuntak, 2018).

## Kesimpulan
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberi modifikasi terhadap  yurisdiksi mutlak dari Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara sebagaimaa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Undang- Undang  tersebut  di  dalamnya  memuat  aturan  mengenai  hak  yang  berhubungan dengan  kebendaan,  hukum  perdata,  tata  usaha  negara  serta  berkaitan  degan yuridiksi pengadilan .  Seiring berjalannya waktu kewenangan mutlak atau yuridiksi absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  megalami  perkembagan  yang  pada  awalnya hanya  sebatas  pada  putusan  tata    usaha  negara  berupa  ( beschikking), namun  pada saat  ini  menjadi  kewenangannya  pula  mengenai  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan serta ajudikasi dalam peradilan.

## Daftar Pustaka
Barhamudin, B., & Bustomi, A. (2022). Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Solusi,  20 (1),  1 – 16. https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.525
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Okta Trisiyah, N. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu  In  Handling  Election  Violations  Post  The  Determination  Of  The National Results. Istifham: Journal Of Islamic Studies, 1 (2), 121 – 131.
Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 5 (2), 203-219. https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia . Bina Ilmu.
Hadjon,  P.  M.  (2010). Hukum  Administrasi  dan  Good  Governance .  Edited  by  Muhadi. Universitas Trisakti.
Harahap, M. Y. (2006). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika.
Heriyanto, B. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Palar | Pakuan Law Review, 4 (1). https://doi.org/10.33751/.v4i1.784
Hr,  R.,  Heryansyah,  SHI.,  MH.,  D.,  &  Pratiwi,  SH.,  MH.,  D.  K.  (2018).  Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  25 (2),  339 – 358. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7
Lotulung,  P.  E.  (1993). Beberapa  Sistem  Tentang  Kontrol  Segi  Hukum  Terhadap Pemerintah . Citra Aditya Bakti.
Marbun,  S.  F.  (2011). Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia . Yogyakarta: FH UII Press.
Putrijanti,  A.  (2015).  Kewenangan  Serta  Obyek  Sengketa  di  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Setelah  Ada  Uu  No.  30  /  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan.
Masalah-Masalah Hukum, 44 (4), 425.
https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.425-430
Simanjuntak,  E.  (2018). Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Transformasi  & Refleksi . Jakarta: Sinar Grafika.
Supandi. (2016). Hukum Peradilan Tata Usaha Negara . P.T. Alumni.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Sutiyoso,  B.  (2006). Penyelesaian  Sengketa  Bisnis .  Citra  Media ;  Distributor  tunggal, Agro Media Pustaka.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tetang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Wibowo,  A.  (2022).  Membangun  Mutu  Pendidikan  Hingga  Ke  Wilayah  Perbatasan Sebagai  Hak  Konstitutional  Warga  Negara. Justita:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humarior, 9 (4), 2073 – 2082. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4. 2073-2082
Wijoyo,  S.  (2005). Karakteristik  Hukum  Acara  Peradilan  Administrasi:  Peradilan  Tata Usaha Negara (Ed. 2). Airlangga University Press.
Wiyono, R. (2007). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Sinar Grafika.
Yuliani,  A.  (n.d.).  Artikel  Hukum  Administrasi  Negara.  Direktorat  Publikasi Peraturann
Perundangan-Undangan Dan Informasi Hukum. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&vie w=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap- peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184
Yuslim. (2015). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Sinar Grafika.