## PENDAHULUAN
Retribusi  parkir  di  Kota  Palngkaraya  telah  ditetapkan dalam perda Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2011 tentang  Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir.  Namun retribusi parkir tersebut yang potensial objeknya dalam mendukung  efektivitas  penerimaan  PAD  hanya  dapat terwujud apabila Pemerintah kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan dapat mengelolanya secara baik dan profesional. Hal ini cukup beralasan mengingat potensi retribusi  parkir  di  Kota  Palangkaraya  mengalami perkembangan  yang  cukup  pesat  seiring  dengan pertambahan  jumlah  penduduk  dan  jumlah  kendaraan roda  dua  dan  roda  empat  yang  setiap  tahunnya
mengalami  peningkatan  sehingga  retribusi  parkir  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif terhadap peningkatan PAD.
Setiap  penyelanggaraan  parkir  wajib  menyediakan petugas parkir yang memakai seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya. Oleh karena itu, kalau tukang parkir tersebut tidak menggunakan atribut sebagai mana seharusnya  petugas  parkir,  maka  dia  bukan  petugas parkir yang sah. Masalah lain  juga  yaitu petugas parkir tidak menyerahkan karcis parkir dan memperoleh kartu nomor  parkir  atas  pemakaian  lahan  atau  ruang  parkir yang telah disediakan.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA PALANGKARAYA

## Implementation of Special Parking Levy Policy in Palangkaraya City
Raden Biroum Bernardianto *
Hairullah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia
email: a_biem@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  retribusi  parkir yang  dikelola  oleh  dinas  perhubungan,mulai  dari  pembayaran  yang  dilakukan   oleh pengguna  jasa  parkir  kepada  juru  parkir,  setroran  kepada  petugas  pemungut, penerimaan  bendahara  kemudian  setroran  pada  pemerintah  kota  hingga  dapat disebut  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  kota  palangkaraya  danretribusi  khususnya parkir.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif,  Penelitian  yang  dilakukan merupakan  penelitian  deskriptif  dimana  Dinas  perhubungan  dan  dinas  Pendapatan Asli Daerah dipilih sebagai lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data mengunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian dan pembahasan maka dapat di  tarik  kesimpulan  bahwa  implementasi  kebijakan  belum  maksimal.  Hal  ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat retribusi parkir yang  dihadapi  Pendapatan  Daerah  Parkir  Palangka    Raya  terutama  dalam  hal pemungutan retribusi parkir.

## Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan Retribusi
Tempat Khusus Parkir
Keywords : Policy Implementation Retribution Special Parking Lots

## Accepted
January 2016 Published April 2016

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  how  the  management  of  parking  fees  is  managed  by  the transportation agency, starting from payments made by users of parking services to parking attendants, depositing to collection officers, receipt of treasurers then depositing to the city government  so  that  it  can  be  called  city  PAD  (Regional  Revenue)  palangkaraya  and contributions  especially  parking.  The  method  used  is  a  qualitative  method,  the  research carried out is a descriptive study where the Department of Transportation and Office of Regional  Original  Revenue  were  chosen  as  the  location  of  the  study.  Data  collection techniques  use  observation,  interviews,  and  documentation.  The  research  results  and discussion can be concluded that the implementation of the policy has not been maximized. This  is  because  there  are still  some  obstacles  that  hamper  parking  retribution  faced  by Palangka Raya Parking Area Revenues, especially in terms of collecting parking fees.
Noor M, Sulistiyo PS. 2016. Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
Menurut  Kamus  Wester  (Wahab,  2015:135) merumuskan  istilah  to  implement  atau  implementasi berarti  ‘to  provide  the  means  for  caarrying  out’  atau menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu,  to give  pratical  effect  atau  menimbulkan  dampak/akibat terhadap  sesuatu.  Kalau  melihat  dari  pandangan  ini, maka  implementasi  kebijakan  dapat  dipandang  sebagai suatu  proses  melaksanakan  keputusan  yang  biasanya dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah, keputusan  peradilan,  perintah  eksekutif  atau  dekrit presiden,dll.
Wijaya  &  Supardo  (Pasolong,2013:57)  mengemukakan bahwa ‘implementasi adalah proses mentransfortasikan s uatu  rencana  ke  dalam  praktik’.  Orang  sering beranggapan  bahwa  implementasi  hanya  merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para  pengambil  keputusan,  seolah-olah  tahapan  ini kurang  berpengaruh.  Tetapi  pada  kenyataannya,  kita dapat melihat bahwa sebaik-baiknya rencana yang telah dibuat  tidak  ada  gunannya  apabila  tidak  dilaksanakan dengan baik dan benar.
Siahaan  (Rahmad,  2014)  mendefinisikan  “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah  daerah  berupa  usaha  dan  pelayanan  yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati Oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian  bila  seseorang  ingin  menikmati  jasa  yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut  Setijowarno  (Rahmad,  2014)  menjelaskan bahwa ada dua pengertian tentang parkir yaitu tempat pemberhentian  kendaraan  sementara  dan  kemudian dijelaskan juga adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk  jangka  waktu  yang  lama  atau  sebentar  sesuai dengan  kebutuhannya.  Tempat-tempat  pemberhentian (parkir) kendaraan  yang bersifat sementara  dan  dalam
waktu  relatif  singkat  seperti  untuk  menaikkan  dan menurunkan  penumpang  atau  untuk  bongkar  barang. Tetapi ada juga kendaraan yang berhenti untuk waktu yang  relatif  lama,  misalnya  untuk  kegiatan  belanja,  ke kantor,  ke  sekolah  dan  kegiatan  lainnya,  sehingga dibutuhkan  tempat  parkir  bagi  kendaraan-kendaraan yang akan berhenti tersebut.

## METODOLOGI
Penelitian  Kualitatif  merupakan  suatu  gambaran  atau proses  yang  mendasar,Dalam  melakukan  penelitian, metode merupakan salah satu bagian yang mutlak dan sangat penting. Penggunaan metode dimaksudkan  agar sasaran dari hasil penelitian yang ingin dicapai dan dapat dipertanggung  jawabkan  kebenarannya.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  individu, keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu  untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.  Sugiyono  (2008:24)  menyatakan  bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar  ilmiah.  Dengan  maksud  menafsirkan  fenomena yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan berbagai  mode  yang  biasanya  dimanfaatkan  adalah wawancara,  pengamatan  (observasi),  dan  pemanfaatan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  atau  yang  sering  disebut  manajemen merupakan  suatu  proses,  yang  diartikan  sebagai  usaha yang  sistematis  untuk  menjalankan  suatu  pekerjaan untuk  mencapai  tujuan.  Proses  ini  merupakan serangkaian  tindakan  yang  terdiri  atas  perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan  yang dilakukan  untuk  menentukan  dan  mencapai  tujuan tertentu  dengan  cara  menggunakan  manusia  dan sumber-sumber lain.
Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangka  raya  yang  dikelola  oleh  Perusahaan  Daerah Parkir PalangkaRaya yang senantiasa menerapkan fungsi- fungsi  manajemen  dalam  pengelolaannya  agar  dalam pelaksanaannya  senantiasa  merujuk  pada  upaya pencapaian  tujuannya.  Dalam  pengelolaan  retribusi parkir  di  Kota  Palangka rayamasih  menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.
BerdasarkanPerencanaan  didefinisikan  sebagai  suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal  tersebut  dapat  dicapai.  Rencana  meliputi  sumber- sumber  yang  dibutuhkan,  tugas  yang  diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah  untuk  mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di  Kota  Palangkaraya,  maka  perlu  adanya  perumusan perencanaan  dari Perusahaan  Daerah  Parkir Palangkaraya. Perencanaan memegang peranan penting dalam  upaya  pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan  dalam suatu organisasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Penelitian  dan  pembahasan  maka dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih  ditemukan beberapa  kendala  yang  menghambat  retribusi  parkir yang dihadapi Pendapatan Daerah Parkir Palangka  Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir. Maka, oleh  karena  itu  dalam  pemungutan  retribusi  parkir dalam metode pelaksanaan pemungutan tarif  retribusi parkir  kepada  juru  parkir  dilakukan  dengan  cara mendatangi  para  juru  parkir  di  kawasan  perparkiran mereka masing – masing agar pelaksana retribusi parkir terkoordinir  dengan  baik  agar  para  juru  parkir  tidak perlu mendatangi ke Kantor Pendapatan Daerah untuk menyerahkan  penghasilan  mereka.Dengan  demikian tidak  terjadi  penyelewengan  dalam  pemungutan retribusi parkir   sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas pendapatan daerah.

## REFERENSI
Anggara,  Sahya.  2014.  Kebijakan  Publik.  Bandung:  CV. Pustaka Setia.
Bratakusumah,  Deddy  dan  Solihin,  Dadang.  2004.
Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pasolong,  harbani.  2013.  Teori  Administrasi  Publik. Bandung: CV.Alfabeta.
Puspasari,  N.  2016.  Pengaruh  Pelebaran  Ruas  Jalan terhadap  Perubahan  Kapasitas  Jalan  dan Lingkungan. Media  Ilmiah  Teknik  Lingkungan (MITL) . 1(2):25-34.
Puspasari,  N.,  Sahara,  P.  2015.  Analisis  Penggunaan Lampu  Lalu  Lintas  Pada  Persimpangan  Jalan Imam  Bonjol  Dengan  Jalan  Suprapto  Kota Palangka Raya Dengan Menggunakan Metode MKJI. Anterior Jurnal . 14(2):246-253. Tahir  Arifin.  2014.  Kebijakan  Publik  &  Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta
Wahab,  Solichin  Abdul.  2015.  Analisis  Kebijaksanaan
Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Malang : Bumi Aksara.
Yusuf,  M.,  Nuraini,  A.  2016.  Implementasi  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Reklame Pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan Kota Palangka Raya. Pencerah Publik . 3(2):33-38.