KEBIJAKAN APLIKASI QLUE DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (STUDI DESKRIPTIF DI KELURAHAN TENGAH,
KECAMATAN KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR)
Oleh: Reza Rafiansa  , Tjipto Sumadi  , Mohammad Maiwan 

## ABSTRACT
This  research  is  encouraged  by  the  rejection  of  Jakarta  Government  Policy which requires  the  Head  of  Neighborhood  Association  (RT)  and Community  Association (RW)  to  use  Qlue  Application  in  helping  the  government  to  overcome  the  City problem.  Research  method  used  is descriptive  method  within  qualitative  approach. The  informants  in  this research  are  Heads  of  RT  and  RW.  Key  Informants  are Head  of Administrative Village, Governmental Peace of Order Section, and Economic Development  Section  at  Kelurahan  Tengah.  The  results  of  the research show that Application of Qlue Application Policy has been running well. This  is  seen from  the fulfillment  of  Evaluation  Indicators  of  the  effectiveness,  efficiency,  adequacy  and responsiveness.  While  the  Impact  of  Development  is  caused  by  the  Report  of  City Problems that encourages the creation  of  Regional  Development  which  is  seen  from the  improvement  of service, the development, empowerment, and the participation of citizens in following up the Qlue report.
Keywords : Public Policy, Qlue Application, Regional Development

## ABSTRAK
Penelitian ini  dilatarbelakangi  oleh  penolakan terhadap Kebijakan Pemerintah Jakarta yang  mengharuskan  Ketua  (RT)  Rukun  Tetangga  dan Rukun  Warga  (RW)  untuk menggunakan  Aplikasi  Qlue  dalam  membantu pemerintah mengatasi masalah Kota. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  RT  dan  RW.  Informan  Kunci adalah  Lurah, Seksi Ketertiban Pemerintahan, dan Bagian Pengembangan Ekonomi di Kelurahan  Tengah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Penerapan  Kebijakan Aplikasi  Qlue  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari pemenuhan Indikator Evaluasi  terhadap  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan  dan  daya  tanggap.  Sedangkan Dampak  Pembangunan  disebabkan  oleh  Laporan  Masalah  Kota  yang  mendorong terciptanya  Pembangunan  Daerah  yang  dilihat  dari  peningkatan  pelayanan,
 Program Studi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas Negeri Jakarta. Email: rrafiansa@gmail.com
 Dosen  Program Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas Negeri Jakarta.
 Dosen  Program Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas Negeri Jakarta. Email:maiwan@unj.ac.id.
pengembangan,  pemberdayaan,  dan partisipasi warga dalam  menindaklanjuti laporan Qlue.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Aplikasi Qlue, Pembangunan Daerah

## Pendahuluan
DKI  Jakarta  sebagai  Ibu  kota memiliki  permasalahan  kota  yang sangat  kompleks  yang  membutuhkan penanganan  oleh  pemerintah  dengan cepat dan tepat. Permasalahan kota yang sering  kali  terjadi  di  DKI  Jakarta diantaranya  seperti  masalah  kemacetan, banjir,  parkir  liar,  sampah,  sarana prasarana  umum  serta  pelanggaran lainnya. Dalam hal ini yaitu Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  mengeluarkan sebuah  alternatif  kebijakan  dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam  menyelanggarakan pemerintahan  dengan  cara  membuat
Jakarta Smart City (JSC)  untuk
membantu mengatasi  permasalahan kota  dengan  cepat  dan  tepat. Jakarta Smart City ini  sebagai  wadah  utama untuk  menampung  laporan  warga  serta dalam  penerapannya  sangat  bergantung sekali  pada  empat  kanal  pengaduan warga  yang  disediakan oleh pemerintah diantaranya  yaitu  melalui  sosial  media resmi  Pemerintah  DKI  Jakarta, call centre , open house balai  warga  di kecamatan serta melalui Aplikasi Qlue.
Berdasarkan empat kanal pengaduan  warga  tersebut  terdapat  satu kanal  pengaduan  warga  yang  menuai sebuah permasalahan didalam
penerapannya  yaitu  didalam  kanal pengaduan  warga  melalui  Aplikasi Qlue .  Aplikasi Qlue merupakan sebuah aplikasi pelaporan warga untuk menyampaikan  seluruh  keluhan  dan permasalahan  warga  yang  ada  di  DKI Jakarta  kepada  pemerintah  secara realtime. Aplikasi Qlue merupakan Aplikasi  milik  pihak  swasta  yang kemudian bekerjasama dengan Pemerintah  dalam  mengembangkan konsep Smart City di  DKI  Jakarta.
Bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  yaitu dengan  menerapkan  Aplikasi Qlue ini sebagai  laporan  warga  yang  digunakan oleh Ketua  RT  dan  RW  sebagai  sebuah media  untuk  menyampaikan  kondisi, informasi, peristiwa yang ada dilingkungannya masing masing. Penerapan Aplikasi Qlue ini  merupakan sebuah  Alternatif  kebijakan  yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi  permasalahan  kota  di  DKI Jakarta  yang  sangat  kompleks  dengan
melibatkan partisipasi warga yang dalam hal  ini  yaitu  Ketua  RT  dan  RW  untuk melaporkan kondisi lingkungannya kepada  pemerintah  Melalui  Aplikasi
Qlue.
Penerapan  Aplikasi Qlue ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor  903  DKI  Jakarta  Tahun  2016 serta  dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor 7 Tahun  2017.  Regulasi  ini  merupakan sebuah  produk  kebijakan  yang  diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan  kota  dengan  cepat  dan tepat.  Oleh karena  itu,  maka  Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue serta  dampak  yang dihasilkan  dari  kebijakan  terhadap Pembangunan  Daerah  di  DKI  Jakarta. Adapun  kegunaan penelitian  ini  untuk melihat  sejauh  mana  keberhasilan penerapan  kebijakan  dalam  mengatasi permasalahan kota serta untuk melakukan  evaluasi  terhadap penerapan Kebijakan yang telah diberlakukan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan  Penerapan  Aplikasi  Qlue sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan kota. Seperti  yang diungkapkan  oleh  Thomas  R.  Dye bahwa kebijakan  publik  adalah  pilihan-
pilihan  apapun  yang  diambil  oleh pemerintah,  baik  untuk  melakukan sesuatu  maupun  untuk  tidak  melakukan sesuatu whatever government choose to do or not to do .  (Budi  winarno, 2009:17) Pemerintah memilih atau tidak memilih  melakukan  pun  dimaknai sebagai  Kebijakan  Publik.  Selanjutnya untuk  melihat  sejuah  mana  penerapan Kebijakan yang  dipilih  oleh  pemerintah berhasil  diterapkan  maka  perlunya mengetahui  bagaimana  kebijakan  ini diterapkan  dengan  terlebih  dahulu melihat faktor faktor yang memengaruhi Kebijakan.
Menurut  George  C.  Edwars  III faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi  kebijakan  diantaranya terdapat  empat  faktor  atau  variabel krusial  dalam  implementasi  kebijakan public yang terdiri atas variabel-variabel 1)  komunikasi;  2)  sumber-sumber;  3) Disposisi  atau  tingkah  laku-tingkah laku,  dan  4)  struktur  birokrasi.  (Budi winarno,  2009:156)  1)  Komunikasi, Menurut  Edwards  persyaratan  pertama bagi  implementasi  kebijakan  adalah bahwa  mereka  yang  melaksanakan keputusan  harus  mengetahui  apa  yang harus  mereka  lakukan.  Tiga  aspek  atau faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan  yakni  transmisi,  konsistesi,
dan  kejelasan  (clarity).  Apabila  tujuan dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak  jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh    kelompok    sasaran,    maka kemungkinan   akan   terjadi   resistensi dari kelompok sasaran.  2) Sumber daya,
Berkenaan  dengan  ketersediaan  sumber daya pendukung. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  jika  para  pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan unutk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka
implementasi  cenderung  tidak  efektif. Sumber- sumber  yang  penting  meliputi
:  Staf,  wewenang,  dan  fasilitas-fasilitas serta  sumber  daya  finansial.  3) Disposisi,  Disposisi  adalah  watak  dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti  kesediaan,  komitmen,  kejujuran, sifat  demokratis.  Apabila  implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia akan  dapat  menjalankan  kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan  oleh pembuat kebijakan. Penerapan  Kebijakan  Aplikasi Qlue selanjutnya dianalisa menggunakan Evaluasi Kebijakan untuk menilai keberhasilan penerapan kebijakan.  Menurut  Muhadjir  dalam
buku  yang  ditulisan  oleh  Widodo mengemukakan bahwa Evaluasi
kebijakan  publik  merupakan  suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan  publik  dapat  membuahkan hasil,  yaitu  dengan  membandingkan antara  hasil  yang  diperoleh  dengan tujuan  dan  atau  target  kebijakan  publik yang ditentukan. (Joko widodo, 2008:112) Lebih lanjut Evaluasi
Kebijakan  menurut  William  N.  Dunn mengemukakan  beberapa  hal  mengenai indikator kriteria yang diperlukan dalam melakukan  proses  evaluasi  kebijakan publik, yaitu:  1)  Efektivitas 2) Efisiensi
3) Kecukupan 4) Perataan 5) Responsivitas 6) Ketepatan. ( William N.
Dunn, 2003:158)
Indikator  kriteria  yang  pertama yaitu,  1)  Efektivitas,  Berkenaan  dengan apakah  suatu  alternatif  mencapai  hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  2) Efesiensi,  Efisiensi  yang  merupakan sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi adalah  merupakan  hubungan  antara efektifitas  dan  usaha,  yang  terakhir umumnya  diukur  dari  ongkos  moneter. 3)  Kecukupan,  Kriteria  kecukupan menekankan  pada  kuatnya  hubungan antara  alternatif  kebijakan  dan  hasil yang  diharapkan.  4)  Perataan,  Erat
berhubungan  dengan  rasionalitas  legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat  dan  usaha  antara  kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. 5) Responsivitas, berkenaan      dengan      seberapa      jauh suatu      kebijakan      dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat
tertentu.  6)  Ketepatan,  berhubungan dengan  rasionalitas,  substantif,  karena pertanyaan  tentang  ketepatan  kebijakan tidak  berkenaan  dengan  satuan  kriteria individu  tetapi  dua  atau  lebih  kriteria secara bersama-sama.
Penerapan  Kebijakan  Aplikasi Qlue  erat kaitannya dengan  usaha yang dilakukan  pemerintah  dalam  mengatasi Permasalahan  Kota  di  DKI  Jakarta. Usaha  usaha  yang  dilakukan  akan berdampak  pada  Pembangunan  Daerah. Oleh  karena  itu  untuk  melihat  dampak pembangunan daerah yang  terjadi akibat diterapkannya  kebijakan  Aplikasi  Qlue maka selanjutnya akan dianalisa menggunakan  konsep  pembangunan Daerah. Pembangunan merupakan suatu proses  perubahan  di  berbagai  aspek kehidupan  yang  dilakukan  secara sengaja  berdasarkan  suatu  rencana tertentu.  baik  oleh  pemerintah  yang menjadi  pelopor  pembangunan  maupun
masyarakat  itu  sendiri.  (Soerjono Soekanto, 2015 :358)
Lebih  lanjut  Siagian  P  sondang menjelaskan bahwa Pembangunan
Daerah  merupakan  keseluruhan  proses rangkaian  usaha-usaha  yang  dilakukan dalam lingkungan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat serta memperbesar kesejahteraan. Dalam pembangunan  Daerah  ada  tiga  unsur utama  yang  perlu  diperhatikan  bagi keberhasilan Pembangunan Daerah yaitu, Keikutsertaan  masyarakat  dalam pembangunan,  Timbulnya  gagasan- gagasan  baru  didalam  masyarakat mengenai  kehidupan  mereka  dimasa mendatang  serta  diterapkan  teknologi yang  tepat  guna  dan  padat  karya. (Siagian  P.  Sondang, 2003 : 108) Dalam Penerapan  Kebijakan  dapat  dilihat apakah
terdapatnya sebuah
pembangunan  dengan  cara  menganalisa melalui  konsep  pembangunan  Daerah yang  disampaikan  oleh  Rasyid  Ryass bahwa  Pelaksanaan Pembangunan  yang dilaksanakan pemerintah selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang  diatur  oleh  peraturan  yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya  sendiri.  Dalam  hal  ini kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  atau
dijalankan  terdapat  tiga  fungsi  yang hakiki yaitu :  1) pelayanan ( service) , 2) pemberdayaan  ( empowerment ),  dan  3) pembangunan  ( development ).  (Rasyid Ryass, 2000 : 43)
Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  Penelitian Deskriptif adalah  merupakan  suatu  metode  yang banyak dipergunakan dan
dikembangkan  dalam  penelitian  ilmu- ilmu  sosial.  (Sugiyono,  2013  :  285) Penelitian  yang  bersifat  deskriptif dimaksudkan  untuk  mendeskripsikan suatu situasi  atau  area  populasi  tertentu yang  bersifat  faktual  secara  sistematis,
menyeluruh,  luas,  mendalam  dan akurat yang dirancang
untuk memperoleh  informasi  tentang  suatu gejala  pada  saat  penelitian  dilakukan. (Sugiyono, 2013 : 289)
Selanjutnya,  sumber  data  dalam penelitian  ini  terdiri dari  sumber  data premier  dan  sumber  data  sekunder. Adapun  data  primer  yaitu  didapatkan dari  informan  utama  dalam  penelitian yaitu  pelaksana  Kebijakan  Aplikasi Qlue yaitu  Ketua  RT  dan  Ketua  RW. Informan  kunci  dalam  penelitian  ini
yaitu  Lurah,  Kepala  seksi  pemerintaha, ketentraman dan  ketertiban serta kepala seksi  ekonomi  pembangunan  dan lingkungan  hidup  Kelurahan  Tengah Kramat  Jati  Jakarta  Timur.  Data sekunder  adalah  sumber  yang  tidak langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data.  contohnya  data  yang berupa  dokumentasi,  yaitu  foto-foto yang  peneliti  hasilkan  sendiri  dengan kamera terkait dengan proses
wawancara  dengan  Ketua  RT  dan  RW,
Data  Laporan  Qlue  Kelurahan  Tengah, Catatan hasil wawancara yang
diperoleh  peneliti  saat  melakukan wawancara dengan  informan  penelitian, serta  data-data  lain  yang  dijadikan bahan tambahan untuk mendapatkan data objektif penelitian.
Sumber data diatas dikumpulkan melalui  teknik  pengumpulan  data  yang diantaranya melalui Observasi, wawancara serta dengan studi
dokumentasi.  1)  Observasi,  dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengamati  keadaan  wajar  tanpa  usaha yang  disengaja  untuk  memengaruhi, mengatur,  ataupun  memanipulasinya. (Basrowi  suwandi,  2008  :  93)  2) Wawancara, dilakukan untuk memperoleh  data  dan  informasi  secara mendalam,  dari  sejumlah  informan
utama  dan  informan  kunci  untuk mendapatkan  informasi  secara  jelas.  3) Studi  dokumentasi,  dilakukan  untuk memperoleh  data  penunjang  penelitian dalam  bentuk  foto  pada  setiap dilakukannya  observasi  lapangan  dan wawancara, tulisan melakukan pencatatan  lapangan  dan  berkas  tertulis di Kelurahan Tengah , maupun rekaman suara  pada  saat  melakukan  wawancara sebagai  lampiran  hasil penelitian.
Tahapan  selanjutnya  setelah seluruh  data  terkumpul  maka  dilakukan kaliberasi  keabsahan  data  dengan member check , audit trial , triangulasi serta  mengkonfirmasi  data  dengan expert opinion .  1) Member check , merupakan  proses  pengecekan  data yang  telah  diperoleh  peneliti  kepada pemberi  data.  Tujuannya  adalah  untuk mengetahui  kesesuaian  antara  data  di lapangan  dengan  data  yang  diperoleh dari  informan.  2) Audit Trial ,  proses konfirmasi  data  kepada  pihak  yang memiliki  otoritas  lebih  tinggi  dari sumber  pertama  di  tempat  penelitian. Tujuannya adalah agar data yang didapat bisa dipercaya atau tidak. 3) Triangulasi , teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan data  yang telah  ada.  Data yang  didapatkan  dari  hasil  observasi
kemudian  dicek  kembali  dengan  data dari  hasil  observasi,  wawancara  dan juga  dari  hasil  studi  dokumenter.  4)
Expert Opinion ,  merupakan  proses konfirmasi  kepada  ahli.  maka  data  dari proses  penelitian  lebih  dipercaya  atau teruji kredibilitasnya dan data yang telah ditemukan.
Setelah  seluruh  tahapan  data selesai  melalui  proses  kaliberasi keabsahan  data  maka  selanjutnya dilakukan  proses  analisis  data. Analisis  data dilakukan  dengan  cara diantaranya  sebagai  berikut,  1) Reduksi  data,  proses  pemilihan, pemutusan
perhatian pada
penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan transformasi  data  “kasar”  yang muncul  dari  catatan-catatan  tertulis dilapangan.
2)  Penyajian  data,  Data  yang  telah dikumpulkan, dipetakan sesuai kategori, sehingga menghasilkan pengelompokkan berdasarkan sistematika  yang  telah dirancang. Sajian data  ini  terus  mengacu  pada  fokus permasalahan dalam
bentuk matriks,tabel, flow chart serta bagan. 3) Membuat  kesimpulan,  Setelah  semua data terkumpul, baik dari studi dokumen, observasi,  ataupun  wawancara  yang tersususn  secara  sistematis,  maka  data
tersebut  diolah  dan  dianalisis.  Sehingga penarikan  kesimpulan  dalam  penelitian ini  didasari  oleh  data-data  yang  telah diolah.
9

## Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue di Kelurahan Tengah
Matriks Penerapan Kebijakan Qlue
Penerapan  Kebijakan  Aplikasi Qlue dilakukan oleh pelaksana
Kebijakan  yaitu  Ketua  RT  dan  Ketua RW.  Kebijakan  tersebut  diatur  dalam Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 bahwa ketua RT dan  Ketua  RW  wajib  melaporkan kondisi  lingkungan  sehari  tiga  kali melalui  Aplikasi Qlue .  Adapun  laporan yang  dikirimkan  diantaranya  meliputi beberapa  aspek  didalam  pembangunan daerah  seperti,  aspek  sosial,  politik, hukum,  lingkungan,  sarana  prasrana, kesehatan, keamanan, ketertiban,
kemasyarakatan,  pelayanan  publik  dan agama. a) Aspek Sosial
Adapun  laporan  mengenai  aspek  sosial diantaranya laporan  masalah Pengamen Jalanan,  Pengemis  Jalanan,  Sumbangan Liar,  Bunuh  diri  dengan  gantung  diri, Disintegrasi sosial pemilukada, Pelatihan Bogasari, Kegiatan Pemberdayaan ibu dan anak b) Lingkungan dan sarana
prasarana umum
Laporan  pada  aspek  ini  diantaranya laporan  mengenai  masalah  pada Jalan Rusak  ,  Lampu  PJU  Padam,  Longsor kali,  Got  tersumbat,  Kabel  listrik membahayakan,  Trafict  Light  Tertutup
Pohon,    Pohon    Tumbang, Jembatan roboh,  Pintu  Air  tersumbat  sampah, Sampah,  Banjir  ,  Pembuatan  Lubang Biopori, Reboisasasi Bantaran Kalibaru,
Perbaikan Tempat Penampungan Sampah Sementara. c) Politik Laporan  pada  aspek  ini  diantaranya meliputi  Kegiatan  Kampanye  Sara, Spanduk  Kampanye  Sara,  Sosialisasi
Pengawas Pemilukada, Bimbingan Teknis Pemilukada, Politik Uang, Politik Sembako, Provokasi Kampanye. d) Kemasyarakatan
Meliputi  kegiatan  laporan  Rembug Warga,  Musrenbang  RW,  Karang Tarunan,  Kerja  bakti,  Senam,  PKBM Sekolah  Kejar  Paket,  Dharmawisata RT RW, Silaturahmi Tokoh Masyarakat.
e)
Kesehatan Meliputi  laporan  mengenai  kegiatan Jumantik,  Laporan  DBD,  Posyandu balita,  Posyandu  Lansia,  Layanan Ketuk Pintu, Sosialisasi  Difteri, Fooging. f) Keamanan dan Hukum Tawuran, Pencurian Kendaraan, Pengedar  dan  Pengguna  Narkoba, Penipuan  Modus  Hipnotis,  Penipuan Modus PLN, Antisipasi Tawuran, Patroli
3  Pilar  (  Babinsa,  Bimas,  Pokdar), Pembuatan  Portal,  Pembuatan Gerbang, Pencegahan  melalui  FKDM,  Ronda malam  minggu,  Parkir  liar,  Pedagang Kaki Lima, Patroli Satpol PP kelurahan, Bangunan  di  bantaran kali.
g) Pelayanan Publik Laporan  mengenai  Penelantaran  Pasien Puskesmas,  Pelayananan  Pembuatan EKTP yang lama prosesnya, Ketidaknyamanan warga karena parkiran  menghalangi  akses  masuk kelurahan, Sosialisasi Peningkatan Pelayanan  Publik  kepada  RT  RW  di Kelurahan Tengah. h) Agama
Laporan  mengenai  Kegiatan  Maulid Nabi,  Kegiatan  Hari  Raya  Islam, Kegiatan  Hari  Raya  Natal,  Pengajian Bulanan,  Tabligh  Akbar,  Kenaikan Isa Almasih, Renovasi Tempat Ibadah.
Seluruh laporan yang disampaikan  melalui  Aplikasi  Qlue yang  meliputi  pembangunan  daerah tersebut masuk kedalam portal pengaduan  warga  di Kelurahan. Setelah seluruh  laporan  terkumpul  tahapan selanjutnya  yaitu  proses  validasi  dan monitoring laporan yang dilakukan oleh Kelurahan sesuai dengan  bagian
bidangnya  masing  masing.  Pihak  yang berkewajiban  untuk  melakukan validasi dan  monitoring  di  Kelurahan  yaitu, Kepala  seksi  bidang  pemerintahan, kententraman,  ketertiban,  Kepala  seksi bidang  ekonomi  pembangunan  dan lingkungan  hidup,  serta  Kepala  seksi bidang  kesehatan  dan  kesejahteraan. Laporan  yang  telah  melewati  tahapan validasi  dan  monitoring  oleh  pihak kelurahan akan ditindaklanjuti berdasarkan skala permasalahan.
Pengelompokan  dan  penentuan  skala digolongkan  berdasarkan  skala  besar dan kecilnya permasalahan.
Permasalahan  berskala  kecil merupakan  tanggung  jawab  kelurahan untuk  menindaklanjuti  penangannya, semenatara  laporan  berskala  besar merupakan  kewajiban  Satuan  Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Kota yang berhak  menindaklanjuti  sesuai  dengan permasalahannya. Pengkoordinasian tindaklanjut ini melalui Aplikasi
Citizen Relation Mechanism (CRM) yaitu  Aplikasi  yang  menghubungkan laporan  Qlue kepada  dinas dinas  terkait dalam rangka penanganan permasalahan kota  dengan  cepat  dan  tepat  dan selanjutnya seluruh  permasalahan  akan diteruskan  masuk  kedalam  kanal  utama penampungan  laporan  warga  berbasis
teknologi  yang  akan  mucul  didalam
Jakarta Smart City milik  Pemerintah DKI  Jakarta  yang  langsung  terhubung kepada  Gubernur  DKI  Jakarta  sehingga dapat memantau kinerja aparat pemerintah dalam menindaklanjuti
laporan warga
2. Dampak Kebijakan Aplikasi Qlue dalam Pembangunan Daerah.
Matriks Dampak Pembangunan Daerah
Dampak  penerapan  Kebijakan Aplikasi Qlue dalam  Pembangunan Daerah  dapat  terlihat  bahwa  laporan
Qlue yang  disampaikan  oleh  Ketua  RT, Ketua RW dan Warga meliputi beberapa Aspek  didalam  pembangunan  daerah seperti  aspek  sosial,  politik,  hukum, lingkungan,  sarana  prasrana,  kesehatan, keamanan,  ketertiban,  kemasyarakatan, pelayanan  publik  dan  agama  menjadi sebuah Actionable Insights , yaitu menjadi  sebuah  wawasan  yang  dapat ditindaklanjuti oleh warga serta pemerintah. Wawasan tersebut didapatkan  dari  laporan  Qlue  sehingga warga  dan  pemerintah  mengetahui permasalahan yang terjadi dilingkungannya sehingga secara bersinergis  mendorong terciptanya faktor fator pembangunan daerah yang diantaranya  sebagai  berikut,  Partispasi ( Participation ), Pemberdayaan ( empowerment ), Pembangunan ( Development ), Pelayanan Publik (Public Service)  serta  Timbulnya  Gagasan  Baru
( Encouraging New Ideas ).
1. Mendorong Partispasi ( Participation ) Partisipasi Keikusertaan Masyarakat  dalam  Penerapan  Kebijakan Aplikasi Qlue terhadap  Pembangunan
Pembangunan  Daerah  dihasilkan  dari
laporan  permasalahan  yang  dikirimkan warga    dan    Ketua    RT    RWKepada pemerintah  serta  upaya  upaya  yang dilakukan masyarakat dalam
memperbaiki  permasalahan  yang  terjadi dilingkungan.  Misalnya  pada  laporan Qlue terkait  laporan  runtuhnya  tanggul kali  baru  di  RW  01,  warga  disekitar melakukan  penanganan  darurat sebagai keikusertaannya dalam mengatasi kerusakan runtuhnya tanggul dilingkungan wilayah RW 01. 2. Dilakukannya Pemberdayaan ( empowerment ) Upaya dalam mengatasi
permasalahan  sosial,  ekonomi  dan lingkungan  Kelurahan  Tengah  telah melakukan beberapa  Pemberdayaan dengan  mengoptimalkan  fungsi  RPTRA (Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak) dan melakukan  pemebedayaan  Ibu  dan anak  melaui  Kader  PKK.  Seperti diadakannya kegiatan Pelatihan Bogasari,  Posko  konseling  keluaraga  di RPTRA,  Kegiatan  pemberdayaan  daur ulang sampah serta kegiatan pendampingan UMKM untuk memberikan  perbedayaan  kepada  warga di kelurahan Tengah.
3. Menggerakkan Pembangunan
( Development )
Upaya  pembangunan  yang  bersifat  fisik yang  dilakukan  dalam  menindaklanjuti laporan  Qlue  yaitu  pada  pembangunan Skala kecil. Misalnya dalam menindaklanjuti permasalahan jalan
berlubang jika kerusakan  jalan  dibawah  5 meter  Kelurahan  akan  menangani  secara langsung,  tetapi  jika  skala  kerusakan besar  lebih  dari  5  meter  kelurahan akan berkoordinasi  kepada  dinas  terkait  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut.  Upaya pembangunan  yang  dilakukan  Kelurahan lebih  kepada  perbaikan  yang  sifatnya penanganan  dini untuk mencegah dampak lain yang timbul dari adanya permasalahan. 4. Perbaikan Pelayanan Publik (Public Service) Upaya perbaikan pelayanan publik yang dilakukan dengan  Kelurahan  Tengah  telah melakukan  sosialisasi  pelayanan publik kepada diantaranya kepada Petugas pelayanan terpadu  Kelurahan,  Ketua  RT RW,  Petugas  RPTRA,  Petugas PPSU, Petugas Kesehatan Puskesmas  Kelurahan,  Kader
Jumantik,  Kader  PKK,  FKDM,
LMK  serta  lembaga  lain  yang strukturnya sebagai   mitra   Kerja Kelurahan    seperti    lembaga Pelayanan    Kesehatan, Layanan Pendidikan,    Kepolisian    Sektor Kramat  Jati  dan  lainnya  untuk meningkatkan  Pelayanan  Publik di Kelurahan Tengah.
5. Mendorong Timbulnya
Gagasan Baru ( Encouraging
New Ideas ) Adanya  laporan  Qlue  membuat kelompok warga membuat gagasan  gagasan  baru  untuk mencari cara dengan mengelurkan  gagasan  maupun ide ide sebagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan  melalui  kegiatan rembug  warga  dan  kegiatan musyawarah rencana pembangunan. Untuk memperjelas Dampak  Penerapan  Kebijakan Qlue dalam Pembangunan Daerah  berikut  ini  merupakan hasil  tindaklanjut  laporan  Qlue yang dilakukan Kelurahan Tengah dalam mengatasi permasalahan kota yang
dilaporkan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Warga melalui Aplikasi Qlue  di  Kelurahan  Tengah Kramat Jati Jakarta Timur.

## Penutup
Penerapan  Kebijakan  Aplikasi Qlue di wilayah  Kelurahan  Tengah  sudah berjalan baik. Hal ini dilihat berdasarkan Indikator  Evaluasi  Kebijakan  bahwa dalam  Penerapan  Kebijakan  Aplikasi
Qlue sudah  berhasil  mencapai  Indikator Evaluasi  Kebijakan  yaitu  efektifitas, efisiensi,  kecukupan,  dan  responsifitas. Selanjutnya  Indikator  yang  belum berhasil  tercapai  diantaranya  yaitu Indikator  ketepatan dan perataan Kebijakan.  Adapun  yang  menyebabkan belum  berhasil  tercapainya  Indikator perataan  karena  kurangnya  sosialisasi, terdapatnya hambatan  sumber  daya  dan tidak  berlakunya  sanksi,  serta  pada Indikator ketepatan Pelaksana Kebijakan.
Penerapan  Kebijakan  Aplikasi Qlue memberikan Dampak terhadap Pembangun  Daerah  yang  disebabkan oleh Laporan  Permasalahan  kota  yang dilaporkan melalui Aplikasi Qlue kepada  Pemerintah.  Laporan Qlue
mendorong  terciptanya  Pembangunan Daerah.
Hal  ini  dilihat  dari  Upaya  tindaklanjut dalam  mengatasi  permasalahan  kota yang  dilakukan  secara  sinergis  antara pemerintah bersama warga yang mendorong  partisipasi  (Participation)
warga,  dilakukanya  Perbaikan  dalam pelayanan ( Service ), Perbaikan
Pembangunan  fisik (Development )  yang dilakukan  pemerintah  dan  warga,  serta dilakukannya  Pembangunan  Non  fisik melalui  Pemberdayaan  ( Empowerment ) baik  yang  dilakukan  oleh  Kelurahan maupun  inisiatif  warga  di  Kelurahan Tengah  dalam  menindaklanjuti  laporan Permasalahan  Kota  yang  dikirimkan melalui Aplikasi Qlue.
Selanjutnya Implikasi yang ditumbulkan bahwa  Berdasarkan  hasil  temuan bahwa Penerapan  Kebijakan  Aplikasi  Qlue memberikan Dampak terhadap
Pembangunan  Daerah.  Oleh  Karena  itu, Jika  Kebijakan  ini  direvisi  oleh pemerintah  dengan  mempertimbangkan seluruh  masukan  dan  saran  yang disampaikan  oleh  Ketua  RT  dan  RW mengenai perbaikan isi maupun mekanisme  di  dalam penerapannya  oleh
Pemerintah  dengan  melibatkan  warga, Ketua RT RW, serta lembaga kemasyarakatan. Maka dalam penerapannya  Kebijakan ini akan
mendapatkan  penerimaan  yang  lebih baik,  perataan  yang  lebih  luas  serta memberikan  dampak  yang  lebih  besar terhadap  Pembangunan  Daerah  di  DKI Jakarta.
Adapun  Saran  yang  dapat  diberikan yang pertama bagi pemerintah, Seharuasnya dilakukan uji coba kebijakan  terlebih  dahulu  untuk  melihat respon penerimaan kebijakan, dilakukannya Sosiliasasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Qlue lebih dioptimalkan secara berkala tidak hanya dilakukan  satu  kali  untuk  mencegah kesalahpahaman penafsiran isi
kebijakan  yang  memicu  terjadinya penolakan,  Perlunya  merevisi  kebijakan dengan  memuat  ketentuan  mekanisme yang  lebih  jelas  misalnya  dengan memuat  mengenai  kriteria  laporan  apa saja  yang  dapat  dilaporkan  melalui Aplikasi Qlue.
Serta  saran  yang  kedua  yaitu  bagi pelaksana Kebijakan, Seharusnya sebelum menerapkan Pelaksana Kebijakan  mengetahui  terlebih  dahulu substansi isi kebijakan untuk
mengurangi  resistensi,  laporan  yang dikirimkan  melalui  Aplikasi  Qlue seharusnya  melihat  kondisi  secara nyata dilapangan  untuk  mencegah  adanya laporan  fiktif,  perlunya  menggerakan swadaya masyarakat lebih aktif sehingga tidak  hanya  mengandalkan  dari  sisi
pemerintah dalam mengatasi permasalahan kota yang berada
dilingkungannya  masing  masing.  Selain
itu  perlunya  komunikasi  yang  baik dilakukan  tidak  hanya  melalui  Aplikasi untuk  menciptakan  sinergis  yang  baik antara warga dan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Basrowi,Suwandi.(2008). Memahami Penelitian   Kualitatif ,  Jakarta:  Rineka Cipta.
Dunn, William N.(2003).. Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Dunn,  William  N.(2010). Pengantar Analisis Kebijakan Publik ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Ryaas, Rasyid.(2000). Otonomi Daerah Dalam Kesatuan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ryaas,  Rasyid.(2000). Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan , Jakarta :
Mutiara Sumber Widya .
Siagian,  Sondang  P.  (1994) . Administrasi Pembangunan , Jakarta:  CV.  Haji Masagung.
Siagian,  Sondang  P.  (2003).
Manajemen  Sumber  Daya Manusia ,  Jakarta  : Bumi Aksara Soekanto,  Soerjono.(2015). Sosiologi Suatu  Pengantar ,  Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada.
Subarsono,  AG.  (2005). Analisis Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta  :
Pustaka Pelajar.
Sugiyono.(2013). Metode Penelitian
Pendidikan , Bandung : Alfabeta.
Widodo, Joko.(2008). Analisis Kebijakan Publik ,  Malang : Bayumedia. Winarno,  Budi.  (2002). Teori   dan Proses  Kebijakan  Publik, Yogyakarta:
Media Pressindo. Winarno, Budi.2009. Kebijakan Publik , Jakarta : CAPS.