Analisis Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016-2020

## Devi Yunika Mendrofa*, M. Anshar Nur
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
*devi.mendrofa@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  is  to  analyze  the  regional  budget  for  regencies/cities  in  South Kalimantan province. They are analyzing the inhibiting factors in the South Kalimantan province's  regencies/cities'  provincial  budget.  And  analyze  what  government  policies are increasing regional spending in regencies/cities in South Kalimantan province. The type  of  data  is  secondary  data  (time  series).  This  type  of  research  is  descriptive quantitative.  The  results  showed  that  the  average  spending  variance  in  ten regencies/cities  was  favored  (Favourable  Variance).  Expenditure  growth  shows  eight regencies/cities positive results. Expenditure compatibility shows a balanced operating expenditure  and  two  regencies/cities  show  an  unbalanced  category;  capital expenditures  show  capital  expenditure  shows  balanced  expenditure,  but  only  two regencies  show  a  balance.  Expenditure  efficiency  shows  mixed  result  tend  to  be  less efficient.  The  inhibiting  factors  in  the  performance  of  the  regional  budget  are  budget planning  factors,  budget  execution,  and  human  resources.  The  government  takes policies to improve spending performance.
Keywords:  Regional  Expenditure;  Inhibiting  Factors;  Regional  Expenditure  Budget Policies.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  Bagaimana  anggaran  belanja  daerah pada  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan.  Menganalisis  Apa  saja  faktor penghambat  dalam  anggaran  belanja  daerah  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan Selatan. Dan menganalisis apa saja kebijakan pemerintah dalam meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan. Jenis data adalah data sekunder ( time  series ).  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  rata-rata  varians  belanja  sepuluh  kabupaten/kota  disukai  ( Favourable Variance ).  Pertumbuhan  belanja  menunjukkan  delapan  kabupaten/kota  hasil  positif. Keserasian  belanja  menunjukkan  belanja  operasi  yang  seimbang,  dan  belanja  modal menunjukkan  belanja  yang  seimbang  hanya  dua  kabupaten  yang  menunjukkan keseimbangan. Efisiensi belanja menunjukkan hasil beragam cenderung kurang efisien. Faktor  penghambat  dalam  kinerja  anggaran  belanja  daerah  yaitu  faktor  perencanaan anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  dan  sumber  daya  manusia.  Pemerintah  mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja belanja.
Kata  Kunci: Belanja  Daerah;  Faktor  Penghambat;  Kebijakan  Anggaran  Belanja Daerah.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  dalam mengatur  dan  mengendalikan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah wajib menyusun dan
memiliki  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Tujuannya  untuk  meningkatkan pelayanan publik, merevitalisasi perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.
APBD  dapat  dijadikan  menjadi  tolak  ukur  dalam  penilaian  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Kinerja  pemerintah  sangat  krusial  untuk  ditinjau  dan  diukur. Pengukuran  tersebut  akan  berguna  untuk  melihat  seberapa  jauh  kinerja  yang  telah dihasilkan  dalam  satu  periode  tertentu  dibandingkan  dengan  yang  telah  direncanakan. Karena  masyarakat  yang  menjadi  pendanaan  publik  melalui  pembayaran  pajak  daerah yang  dibayarkan  ingin  tahu  apakah  dana  tersebut  telah  dikelola  dan  dipergunakan dengan  benar,  efisien,  efektif,  ekonomis,  transparan,  serta  berorientasi  dalam kepentingan publik.
Penganggaran  berbasis  kinerja  memberikan  gambaran  yang  lebih  konkret tentang  kemampuan  suatu  daerah  menggali  potensinya  untuk  meningkatkan  anggaran pendapatan  serta  membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah,  pembangunan,  dan pelayanan  sosial  masyarakat.  Ukuran  kinerja  belanja  diukur  dengan  menggunakan  alat analisis varians, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan efisiensi belanja. Analisis ini  dilakukan  untuk  menentukan  perimbangan  belanja  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  memprioritaskan  pendanaan  untuk  belanja, dan  membantu  menunjukkan  produktivitas  dan  efektivitas  belanja  daerah  yang digunakan oleh instansi pemerintah.
Oleh  karena  itu,  analisis  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  pada  provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota dengan potensi ekonomi daerahnya  yang  memberikan  pendapatan  bagi  daerah  tersebut  sehingga  pendapatan daerah  tersebut  dipergunakan  untuk  memberikan  pelayanan  publik  dan  peningkatan barang publik daerah. Hal ini dapat memberikan informasi yang penting terkait kinerja pemerintah  daerah  pada  periode  tertentu  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan hasil  yang  menunjukkan  kinerja  yang  baik  atau  belum  serta  faktor  penghambat  dalam kinerja  anggaran  belanja  daerah  dan  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan kinerja anggaran belanja yang lebih baik.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  rumusan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis bagaimana  anggaran  belanja  daerah  pada  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan Selatan  periode  2016-2020.  Untuk  mengetahui  apa  saja  faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  anggaran  belanja  pada  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan Selatan.  Dan  mengetahui  apa  saja  kebijakan  pemeritah  daerah  dalam  meningkatkan anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan.

## PENELITIAN TERDAHULU
Oleh  peneliti  (Sinambela  &  Pohan,  2016)  dengan  judul  “Kinerja  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Pada Tahun 2010- 2013”  menunjukkan  kinerja anggaran  dan  belanja  daerah  yang  baik  dan  pertumbuhan pendapatan dikatakan cukup baik. Dapat dikatakan efisien dalam merealisasikan belanja
dan  pertumbuhan  belanja  menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif  yang  diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.
Oleh peneliti (Karinda, Ilat, & Mawikere, 2016) dengan judul “Analisis Kinerja Anggaran  Belanja  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Barang  Milik  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara”  menunjukkan  kinerja  anggaran  belanja  pada  tahun anggaran 2009-2012 sudah cukup baik.
Oleh  peneliti  (Katit  &  Pinatik,  2016)  dengan  judul  “Analisis  Kinerja  Belanja Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua”  menunjukkan  kinerja anggaran  belanja  Kabupaten  Asmat  memanfaatkan  anggarannya  dengan  baik.  Dengan kata lain, realisasi anggaran berada dibawah anggaran yang telah direncanakan.
Oleh  peneliti  (Karlina  &  Handayani,  2017)  dengan  judul  “Analisis  Kinerja Keuangan Permerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012- 2015” menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah kota Surabaya secara umum dapat dikatakan baik.
Oleh  peneliti  (Sahara,  2019)  dengan  judul  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  Anggaran  2013-2017” menunjukkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  provinsi Kalimantan Selatan secara umum masih rendah.

## METODE
Ruang Lingkup Penelitian mengukur dan menganalisis kinerja keuangan belanja daerah  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  menganalisis  faktor  yang menghambat  kinerja  belanja  daerah  serta  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Unit Analisis yang digunakan yaitu  Analisis  Varians  Belanja,  Analisis  Pertumbuhan  Belanja,  Analisis  Keserasian belanja,  Analisis  Efisiensi  Belanja.  Dengan  menggunakan  Teknik  Pengumpulan  data sekunder  yang  diperoleh  dalam  bentuk  tahunan  pada  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) provinsi  Kalimantan  Selatan,  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan, dan situs DJPK Kemenkeu RI.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  perhitungan rumus  Analisis  Varians  Belanja,  Analisis  Pertumbuhan  Belanja,  Analisis  Keserasian Belanja, dan Analisis Efisiensi Belanja.

## Analisis Varians Belanja
Merupakan  analisis  terhadap  perbedaan  atau  selisih  antara  realisasi  belanja dengan anggaran.
Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja- Anggaran Belanja
Tabel 1 Analisis Varians Belanja Kategori Varians Belanja Ukuran Favourable Variance Realisasi Belanja < Anggaran Belanja Unfavourable Variance Realisasi Belanja > Anggaran Belanja Sumber : (Mahmudi, 2016)

## Analisis Pertumbuhan Belanja
Bermanfaat  untuk mengetahui  pertumbuhan  belanja  dari  tahun  ke  tahun  positif atau negatif.
Pertumbuhan Belanja Thn t = Rea.Belanja 𝑇ℎ𝑛 𝑡 –Rea.Belanja 𝑇ℎ𝑛 𝑡−1 Realisasi Belnja 𝑇ℎ𝑛 𝑡−1
× 100% Tabel 2 Analisis Pertumbuhan Belanja Kategori Pertumbuhan Belanja Ukuran Naik Positif Turun Negatif
Sumber: (Mahmudi, 2016)

## Analisis Keserasian Belanja
Analisis  yang  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan alokasi dana untuk belanja.
a. Belanja Operasi
Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja = Total Belanja Operasi Total Belanja
× 100%
Sumber: (Mahmudi, 2016)
b. Belanja Modal Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja = Total Belanja Modal
Total Belanja
× 100%
Sumber: (Mahmudi, 2016) Tabel  3 Analisis Keserasian belanja Kategori Penilaian Proporsi Kategori Belanja Operasi terhadap Total Belanja 60-90% Jika dalam rasio yang ditentukan, dikatakan seimbang, tetapi jika lebih atau kurang dari rasio yang ditentukan, dikatakan tidak seimbang Belanja Modal terhadap Total Belanja 5-20%

## Sumber: (Mahmudi, 2016)

## Analisis Efisiensi Belanja
Merupakan  perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan  anggaran  yang dilakukan pemerintah, untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan.
Rasio Efesiensi Belanja = Realisasi Belanja Anggaran Belanja × 100%
Sumber: (Depdagri, 1997)
Tabel 4 Analisis Efisiensi Belanja Kategori Ukuran
Sangat Efisien < 60% Efisien 60% - 80% Cukup Efisien 80% - 90% Kurang Efisien 90% - 100% Tidak Efisien > 100% Sumber: (Depdagri, 1997)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Varians Belanja
Tabel 5
Hasil Analisis Varians Belanja kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Periode 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah) Kabupaten/ Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Kategori Tanah Laut -358,68 -406,49 -37,24 -70,73 -387,20 -252,07 Favourable Variance Kotabaru -399,64 -364,25  -474,20  -379,23  -303,57 -384,18 Favourable Variance Banjar -129,97 -157,14 74,35 -113,28  -286,44 -122,50 Favourable Variance Barito Kuala -127,57 21,33 44,91 30,09 2,31 -5,79 Favourable Variance Tapin -352,41 -138,52  -140,87 71,41 -146,98 -141,47 Favourable Variance Hulu Sungai Selatan 243,94 -17,71 -56,24 253,83 -34,90 77,78 Unfavourable Variance Hulu Sungai Tengah -212,81 -183,22  -509,80 -91,91 -191,95 -237,94 Favourable Variance Hulu Sungai Utara -187,02 132,73 147,29 181,97 29,24 60,84 Unfavourable Variance Tabalong -191,66 19,16 -35,58 130,25 -161,86 -47,94 Favourable Variance Tanah Bumbu -382,20 -85,50 -71,29 58,67 -140,46 -124,16 Favourable Variance Balangan -35,96 154,10 -222,17 120,26 95,70 22,39 Unfavourable Variance Banjarmasin -214,46 -190,24  -198,98  -204,53  -328,76 -227,39 Favourable Variance Banjarbaru -13,12 -72,09 -7,74 -48,27 -130,83 -54,41 Favourable Variance

## Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2022
Berdasarkan tabel  5  diatas,  Varians  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi Kalimantan  Selatan  periode  2016-2020  menunjukkan  hasil  dari  13  kabupaten/kota terdapat  10  (sepuluh)  kabupaten/kota  yang  menunjukkan  varians  belanja  baik ( Favourable  Variance) artinya  realisasi  belanja  tidak  melebihi  dari  anggaran  belanja atau  dinilai  baik,  sedangkan  terdapat  3  (tiga)  kabupaten/kota  dengan  hasil  varians belanja tidak baik ( Unfavourable Variance) yang artinya terdapat realisasi belanja yang melebihi  dari  anggaran  belanja. Kabupaten/kota  yang  berada  dalam  kategori  varians
belanja  baik  yaitu  kabupaten  Tanah  Laut,  kabupaten  Kotabaru,  kabupaten  Banjar, kabupaten  Barito  Kuala,  kabupaten  Tapin,  kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah,  kabupaten Tabalong,  kabupaten  Tanah  Bumbu,  kota  Banjarmasin,  dan  kota  Banjarbaru. Kabupaten/kota  dengan  hasil  varians  belanja  tidak  baik  yaitu  kabupaten  Tanah  Laut, kabupaten Banjar, kabupaten Barito Kuala, kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Hulu Sungai Utara, kabupaten Balangan.

## Pertumbuhan Belanja
Tabel 6
Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi kalimantan Selatan
Periode 2016-2020 (Dalam Persentase) Kabupaten/ Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Kategori Tanah Laut - -9,69% -13,45% 9,11% 0,38% -2,73% Negatif Kotabaru - -3,06% -2,80% 9,43% -12,57% -1,80% Negatif Banjar - -0,95% 1,56% 13,82% -5,74% 1,74% Positif Barito Kuala - -12,72% 7,17% 6,14% 4,25% 0,97% Positif Tapin - -11,04% 3,74% 6,06% 7,50% 1,25% Positif Hulu Sungai Selatan - -9,14% 4,32% 11,84% -5,66% 0,27% Positif Hulu Sungai Tengah - -6,45% -11,33% 17,38% -5,72% -1,22% Negatif Hulu Sungai Utara - -13,96% 1,92% 9,25% -0,50% -0,66% Negatif Tabalong - -3,92% 1,38% 8,22% -12,60% -1,39% Negatif Tanah Bumbu - -4,89% 8,98% 30,19% -3,22% 6,21% Positif Balangan - 10,05% -2,15% 10,10% -0,25% 3,55% Positif Banjarmasin - -12,81% 8,13% 22,90% -0,55% 3,54% Positif Banjarbaru - -13,10% 4,47% 15,74% -4,60% 0,50% Positif
Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2022
Berdasarkan  tabel  6  diatas  hasil  perhitungan  rata-rata  analisis  pertumbuhan belanja  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dari  tahun  2016  sampai  tahun 2020 menunjukkan  8 kabupaten/kota dengan  pertumbuhan belanja positif yang artinya kinerja  belanja  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  mampu mempertahankan  dan  meningkatkan  pertumbuhan  belanja  daerah,  sedangkan  5 kabupaten/kota  lainnya  dengan  pertumbuhan  belanja  negatif  berarti  daerah  tersebut belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja.

## Keserasian Belanja
Tabel 7
Hasil Analisis Belanja Operasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Periode 2016-2020 (Dalam Persentase) Kabupaten/ Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata- Rata Kategori Tanah Laut 55,12% 57,53% 65,48% 66,94% 65,28% 62,07% Seimbang Kotabaru 63,10% 71,52% 68,59% 62,90% 68,17% 66,86% Seimbang Banjar 66,35% 66,77% 67,28% 64,98% 68,73% 66,83% Seimbang Barito Kuala 54,17% 62,19% 60,37% 61,14% 59,73% 59,52% Seimbang Tapin 59,17% 66,12% 66,79% 63,37% 60,02% 63,09% Seimbang Hulu Sungai Selatan 59,44% 65,45% 64,76% 61,52% 68,31% 63,90% Seimbang
Hulu Sungai Tengah 59,67% 56,52% 63,37% 63,83% 69,05% 62,49% Seimbang Hulu Sungai Utara 56,27% 82,96% 62,81% 62,42% 57,30% 64,35% Seimbang Tabalong 56,66% 59,58% 64,19% 63,00% 66,09% 61,91% Seimbang Tanah Bumbu 67,07% 83,33% 69,78% 59,39% 61,25% 68,16% Seimbang Balangan 54,34% 58,12% 62,94% 62,52% 62,17% 60,02% Seimbang Banjarmasin 75,55% 82,01% 78,17% 72,78% 74,46% 76,60% Seimbang Banjarbaru 58,33% 68,84% 72,72% 69,78% 70,59% 68,05% Seimbang Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2022 Tabel 8 Hasil Analisis Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016-2020 (Dalam Persentase) Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Kategori Tanah Laut 34,24% 31,43% 21,92% 17,38% 13,59% 23,71% Tidak Seimbang Kotabaru 24,74% 17,78% 16,70% 20,98% 10,11% 18,06% Seimbang Banjar 17,72% 14,15% 15,75% 17,76% 9,62% 15,00% Seimbang Barito Kuala 31,70% 18,70% 23,03% 21,17% 18,95% 22,71% Tidak Seimbang Tapin 28,72% 18,40% 19,55% 21,27% 25,40% 22,67% Tidak Seimbang Hulu Sungai Selatan 28,21% 19,62% 20,97% 24,25% 15,27% 21,67% Tidak Seimbang Hulu Sungai Tengah 27,07% 27,61% 19,42% 19,46% 9,57% 20,63% Tidak Seimbang Hulu Sungai Utara 28,89% 16,90% 18,26% 18,37% 21,36% 20,75% Tidak Seimbang Tabalong 31,46% 27,72% 22,94% 23,60% 15,32% 24,21% Tidak Seimbang Tanah Bumbu 19,73% 16,57% 16,57% 27,75% 27,95% 21,71% Tidak Seimbang Balangan 30,17% 26,11% 21,64% 22,00% 20,29% 24,04% Tidak Seimbang Banjarmasin 23,83% 17,27% 21,72% 27,16% 21,39% 22,27% Tidak Seimbang Banjarbaru 41,51% 30,99% 27,18% 30,10% 27,26% 31,41% Tidak Seimbang
Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2022
Berdasarkan  tabel  7  dan  tabel  8  menunjukkan  rata-rata  Belanja  Operasi  tahun 2016 sampai 2020 pada kabupeten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan seimbang (60- 90%)  terhadap  total  belanja  daerah.  Rata-rata  hasil  Belanja  Modal  menunjukkan kategori  tidak  seimbang,  kecuali  kabupaten  Kotabaru  dan  kabupaten  Banjar  dengan hasil  seimbang.  Terlihat  bahwa  selama  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2020 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar dananya dari total belanja lebih  besar  untuk  belanja  operasi  dibanding  belanja  modal,  sehingga  rasio  belanja modal relatif kecil. Hal ini menunjukkan sebagian besar dari total belanja dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu anggaran.

## Efisiensi Belanja
Tabel 9
Hasil Analisis Efisiensi Belanja Kabupeten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Periode 2016-2020 (Dalam Persentase) Kabupaten/ Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Kategori Tanah Laut 83,34% 79,94% 97,41% 95,58% 79,86% 87,23% Cukup Efisien Kotabaru 79,31% 80,30% 75,27% 80,64% 81,98% 79,50% Efisien Banjar 92,78% 91,33% 104,63% 94,41% 86,29% 93,89% Kurang Efisien Barito Kuala 91,20% 101,88% 103,77% 102,35% 100,17% 99,87% Kurang Efisien Tapin 76,97% 88,33% 88,53% 106,60% 89,40% 89,97% Cukup Efisien Hulu Sungai Selatan 122,53% 98,55% 95,72% 122,03% 97,44% 107,25% Tidak Efisien Hulu Sungai Tengah 85,52% 86,52% 67,16% 93,02% 85,74% 83,59% Cukup Efisien Hulu Sungai Utara 87,49% 113,37% 114,73% 116,99% 102,40% 107,00% Tidak Efisien Tabalong 88,66% 101,35% 97,62% 108,98% 89,51% 97,23% Kurang Efisien Tanah Bumbu 78,36% 93,90% 95,26% 103,24% 92,79% 92,71% Kurang Efisien Balangan 96,94% 114,01% 84,67% 109,77% 107,65% 102,61% Tidak Efisien Banjarmasin 87,55% 87,36% 87,72% 89,52% 84,09% 87,25% Cukup Efisien Banjarbaru 98,86% 93,22% 99,26% 96,13% 89,73% 95,44% Kurang Efisien
Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2022
Berdasarkan  tabel  9  menunjukkan  hasil  perhitungan  efisiensi  belanja  pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan periode 2016-2020 beragam. Terdapat 1 (satu)  kabupaten  yang  termasuk  dalam  kategori  efisien  (60-80%)  yaitu  kabupaten Kotabaru.  Dalam  kategori  cukup  efisien  (80-90%)  terdapat  4  (empat)  kabupaten/kota yaitu kabupaten Tanah Laut, kabupaten Tapin, kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kota Banjarmasin. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori kurang efisien (90-100%) ada  5  (lima)  yaitu  kabupaten  Banjar,  kabupaten  Barito  Kuala,  kabupaten  Tabalong, kabupaten  Tanah  Bumbu,  dan  kota  Banjarbaru.  Dan  kabupaten  yang  termasuk  dalam kategori  tidak  efisien  (>100%)  yaitu  kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,  kabupaten  Hulu Sungai Utara, dan kabupaten Balangan.
Dapat  dilihat  bahwa  kinerja  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  provinsi Kalimantan  Selatan  telah  melakukan  kinerja  yang  kurang  efisien  dalam  melakukan penghematan  anggaran  belanja  mencapai  90-100%.  Hal  ini  dikarenakan  APBD kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan lebih banyak untuk belanja operasional yang keuntungannya habis dikonsumsi daripada belanja modal untuk  pelayanan publik seperti  infrastruktur,  irigasi,  dan  aset  lainnya.  Kondisi  tersebut  belum  dapat  dikatakan ideal karena semestinya belanja modal dapat ditingkatkan dan belanja operasi (pegawai dan  barang)  diturunkan.  Dengan  meningkatnya  belanja  modal  diharapkan  dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## Faktor Penghambat Kinerja Belanja
Faktor  penghambat  dalam  kinerja  belanja  daerah  pada  kabupaten/kota  di provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor perencanaan anggaran,  faktor  pelaksanan  anggaran,  dan  sumber  daya  manusia.  Pertama,  faktor penganggaran.  Dalam  faktor  penganggaran  hal  yang  menjadi  penghambat  yaitu penetapan  Perda  APBD  yang  terlambat,  ketidaksesuaian  antara  rencana  kegiatan  yang telah dituangkan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan pada DIPA, dan penyesuaian struktur alokasi belanja. Kedua, faktor pelaksanaan anggaran. Dalam faktor pelaksanaan hal  yang  menjadi  penghambat  yaitu  ketersediaan  dana  yang  tidak  tepat  waktu  dan pemotongan anggaran. Ketiga, faktor sumber daya manusia. Dalam faktor ini hal yang menghambat  yaitu  perubahan  regulasi  terhadap  struktur  organisasi,  kualitas  sumber daya manusia, dan mutasi pegawai.

## Kebijakan Pemerintah Meningkatkan Kinerja Belanja
Dengan  adanya  faktor  penghambat  dalam  kinerja  anggaran  maka  pemerintah daerah  mengambil  kebijakan  untuk  meningkatkan  kinerja  belanja  daerahnya.  Pertama, melakukan  peningkatan  pengetahuan  penyelengaraan  pemerintah  di  daerah  mengenai mekanisme  pengelolaan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah).  Kedua, dalam  penyusunan  anggaran  harus  menyiapkan  rencana  kegiatan.  Ketiga,  pemerintah daerah  dapat  secara  optimal  dan  efektif  menggunakan  kekuatan  fiskal  atau  anggaran yang dimiliki pada tahun anggaran untuk mendanai kegiatan, program dan proyek untuk tahun  anggaran  tersebut.  Keempat,  menerapkan  kebijakan  pelaksanaan  transfer  ke daerah sesuai dengan hasil penyerapan anggaran dan belanja di daerah. Kelima, dengan mengintegrasikan  pengelolaan  pendapatan  daerah,  pengelolaan  belanja  daerah  serta pengelolaan aset dan kekayaan daerah untuk menghilangkan implikasi pola koordinasi. Keenam, meningkatkan pengetahuan ( knowledge) aparatur/pegawai dengan mengikutsertakan SDM dalam bintek ataupun diklat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.  Ketujuh,  menerapkan  kaderisasi  pegawai  pengelolaan  anggaran  untuk antisipasi kedepan jika terjadi mutasi pegawai.

## PENUTUP Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  pertama,  kinerja  anggaran  pemerintah daerah  yang  ditinjau  dari  analisis  anggaran  belanja  menunjukkan  kinerja  anggaran belanja daerah berdasarkan varians belanja terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan kinerja  yang  baik  dikarenakan  rata-rata  hasil  negatif  yang  menunjukkan  adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran dan 3 (tiga) kabupaten/kota dengan kinerja tidak  baik  dikarenakan  rata-rata  hasil  positif  yang  berarti  belum  adanya  penghematan penggunaan  realisasi  anggaran.  Kinerja  anggaran  belanja  daerah  berdasarkan pertumbuhan  belanja  menunjukkan  8  (delapan)  kabupaten/kota  kinerja  yang  bersifat positif  dan  5  (lima)  kabupaten  pertumbuhan  belanja  negatif.  Kinerja  anggaran  belanja daerah  berdasarkan  keserasian  belanja  menunjukkan  pemerintah  daerah  dalam menggunakan aktivitas anggarannya dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis
di  konsumsi  dibandingkan  belanja  modal  sehingga  rasio  belanja  modal  relatif  lebih kecil.  Kinerja  anggaran  belanja  daerah  berdasarkan  efisiensi  belanja  secara  rata-rata menunjukkan  hasil  efisien  pada  1  (satu)  kabupaten,  terdapat  3  (tiga)  kabupaten/kota dalam kategori cukup efisien,  kategori kurang efisien terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dan terdapat 3 (tiga) kabupaten dalam kategori tidak efisien.
Kedua,  faktor  penghambat  dalam  kinerja  belanja  yaitu  perencanaan  anggaran, pelaksanaan  anggaran,  dan  sumber  daya  manusia.  Ketiga,  kebijakan  pemerintah  yang diambil  untuk  meningkatkan  kinerja  belanja  daerah  yaitu  melakukan  peningkatan pengetahuan  penyelenggara  pemerintah  di  daerah  mengenai  mekanisme  pengelolaan APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja),  dalam  penyusunan  anggaran  harus menyiapkan  rencana  kegiatan,  pemerintah  daerah  dapat  memanfaatkan  secara  optimal dan efektif seluruh kekuatan fiskal atau anggaran yang dimiliki di satu tahun anggaran bersangkutan, menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah sesuai dengan hasil penyerapan anggaran dan belanja di daerah. Mengintegrasikan pengelolaan pendapatan daerah,  pengelolaan  belanja  daerah  serta  pengelolaan  aset  dan  kekayaan  daerah  untuk menghilangkan  implikasi  pola  koordinasi  yang  tidak  bersinergi  terhadap  perubahan organisasi  perangkat  daerah.  Kemudian  meningkatkan  pengetahuan  ( knowledge) aparatur/pegawai  dengan  mengikutsertakan  SDM  dalam  bintek  atau  pun  diklat  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  dan  menerapkan  kaderisasi  pegawai pengelolaan anggaran untuk antisipasi kedepan jika terjasi mutasi pegawai.

## Implikasi Penelitian
Implikasi  dari  hasil  penelitian  diatas  menunjukkan  bahwa  kinerja  anggaran belanja  daerah  berdasarkan  varians  belanja  menunjukkan  sepuluh  kabupaten/kota dengan  kinerja  keuangan  belanja  yang  baik  ( Favourable  variance) dan  terdapat  tiga kabupaten/kota  dengan  kinerja  keuangan  tidak  baik  ( Unfavourable  Variance). Diharapkan  untuk  kabupaten/kota  dengan  kategori  baik  dapat  mempertahankan capaiannya  sedangkan  untuk  kabupaten/kota  dengan  kategori  tidak  baik  agar  dapat memperbaiki  pengelolaan  anggaran  daerahnya.  Pertumbuhan  belanja  menunjukkan delapan  kabupaten/kota  pertumbuhan  positif,  yang  artinya  bahwa  kinerja  belanja  pada kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  mampu  mempertahankan  dan meningkatkan pertumbuhan belanja daerahnya.  Dan lima kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan  belanja  negatif.  Keserasian  belanja  menunjukkan  pemerintah  daerah sebagian besar dananya dialoksikan dari total  belanja lebih besar untuk belanja operasi dibanding  dengan  belanja  modal.  Efsiensi  belaja  daerah  menunjukkan  hasil  bervariasi terlihat ada satu kabupaten yang termasuk dalam kategori efisien, empat kabupaten/kota termasuk  dalam  kategori  cukup  efisien,  lima  kabupaten/kota  dalam  kategori  kurang efisien dan tidak efisien, jika kurang efisien maka anggaran tersebut terjadi defisit kecil dan  terdapat  tiga  kabupaten  dalam  kategori  tidak  efisien.  Jika  dihubungkan  dengan faktor penghambat maka kinerja belanja dipengaruhi oleh faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan  sumber daya manusia. Dan kemudian muncullah kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja anggaran belanja tersebut.

## Saran
Pertama,  disarankan agar  melakukan  penghematan  anggaran  belanja  yang akan dibelanjakan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Serta  mencari  dan  mengali  potensi  sumber pendapatan lain agar terciptanya varians belanja dengan penghematan anggaran belanja yang baik. Kedua, disarankan agar dapat menyeimbangkan pertumbuhan belanja daerah antara pendapatan dan belanja daerahnya. Agar terciptanya pertumbuhan belanja daerah yang  positif.  Ketiga,  disarankan  agar  dapat  menciptakan  keserasian  belanja  daerah anatara belanja modal dan belanja operasi berdasarkan proporsi yang sudah ditetapkan. Hal  ini  dilakukan  agar  terciptanya  keserasian  belanja  modal  dan  belanja  operasi  yang seimbang.  Keempat,  disarankan  agar  dapat  menggunakan  dana  belanja  daerahnya dengan efisien agar dapat menghasilkan output maksimal dan efektif dalam penggunaan anggaran  belanja  daerah.  Kelima,  disarankan  kepada  pemerintah  daerah  khususnya daerah  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  untuk  meminimalisir  faktor penghambat  dengan  kebijakan  yang  tepat  dan  cepat  dalam  menyelesaikan  faktor penghambat kinerja anggaran belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdagri.  (1997). Tentang  Pedoman  Penilaian  dan  Kinerja  Keuangan. Diambil kembali dari Kepmendagri No.690.900.327,1996.
DJPK  Kemenkeu.  (t.thn.).  Dipetik  Juni  23,  2022,  dari  djpk.kemenkeu.go.id: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2015&provinsi=16&pemda =11
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.
JDIH  BPK  RI.  (2019,  Maret  12). PP  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Dipetik Agustus 30, 2021, dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019 Karinda,  C.  Y.,  Ilat,  V.,  &  Mawikere,  L.  (2016). Analisis  Kinerja  Anggaran  Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara .
Karlina,  A.,  &  Handayani,  N.  (2017,  Maret).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Dalam  pengelolaan  APBD  Kota  Surabaya  Tahun  2012-2015. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, VI . Katit,  F.  X.,  &  Pinatik,  S.  (2016). Analisis  Kinerja  Belanja  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua . Mahmudi.  (2010). Analisis  Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta:  unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mahsun, M. (2018). Akuntansi Sektor Publik (3 ed.). Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Negeri,  K.  D.  (2020,  Desember  30). Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  77 tahun  2020. Dipetik  Agustus  29,  2021,  dari  JDIH  BPK  RI:  BN.2020/No.1781, kemendagri.go.id : 5 hlm
Negeri,  K.  D.  (2020,  Desember  30). Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  77 Tahun 2020. Dipetik Agustus 29, 2021, dari JDIH BPK RI:
BN.2020/No.1781,kemendagri.go.id : 5 hlm
Sahara,  G.  F.  (2019).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Selatan  Tahun  Angaran  2013-2017. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Pembangunan, 2 , 789-803.
Selatan, B. P. (t.thn.). Dipetik June 6, 2022, dari https://kalsel.bps.go.id
Sinambela,  E.,  &  Pohan,  K.  R.  (2016,  Maret).  Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Riset Akuntansi & Bisnis, 16 .