## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG
Surya Ibrahim 1 , Octalya Saka 2 , Riky Akbar 3 , Rosita 4 , Solihin 5
1 KPP Pratama Kayu Agung. Email: mailtosuryaibrahim@gmail.com
2 Polres Lahat. Email: octasaka@gmail.com
3 DPPKBP3D Kab. Ogan Ilir. Email: riki.akbar@gmail.com
4 MA Muhammadiyah 1 Palembang. Email: rositaspd81@gmail.com
5 BKPSDM Kab. Ogan Ilir. Email: solihin.sahir@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  analyzes  and  describes  the  implementation  of  Government  Regulation  Number  23  of  2018  (PP23) concerning Income Tax on Income from Businesses Received or Obtained by Taxpayers Who Have Certain Gross Circulation at the Pratama Kayu Agung Tax Service Office. PP23 is a Government policy that regulates taxpayers' income which is subject to a 0.5% rate with a turnover criterion that does not exceed Rp. 4.8 billion in 1 (one) tax year.  The  expected  results  in  the  implementation  of  PP23  are  the  expansion  of  taxpayer  participants,  increased compliance, and increased income tax revenues from taxpayers who have a certain gross turnover (MSMEs) so that the opportunity for the welfare of the community increases. The research method used is a qualitative method. The researcher  himself  is  directly  involved  in  the  object  of  this  research,  namely  as  participant  observation.  Data collection  techniques  are  through  interviews,  observations  (observations),  and  documentation,  both  on  direct (primary)  and  indirect  (secondary)  data.  Interviews  were  conducted  with  the  implementors  who  are employees/officials at KPP Pratama Kayu Agung and to taxpayers as the implementation target group. The results showed  that  the  implementation  of  PP23  at  KPP  Pratama  Kayu  Agung  was  quite  good  but  not  optimal.  The communication dimension shows that the transmission of communication in the form of socialization has not been evenly distributed and the resource dimension indicates that it is necessary to add human resources. The number of PP23  tax  revenues  has  grown,  but  the  growth  in  the  number  of  taxpayers  and  SPT  reporting  compliance  has decreased. This shows that the implementation of PP23 in KPP Pratama Kayu Agung has produced a fairly good output, but still needs to be improved so that it can produce optimal outcomes.
Keywords: Policy Implementation, Public Policy, PP23, Tax 0.5%, KKP Pratama Kayu Agung, Edward III

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  dan  mendeskripsikan  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018 (PP23) Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kayu Agung. PP23 merupakan kebijakan  Pemerintah  yang  mengatur  tentang  penghasilan  wajib  pajak  yang  dikenakan  tarif  0,5%  dengan  kriteria omset  yang  tidak  melebihi  Rp4,8  miliar  dalam  1  (satu)  tahun  pajak.  Hasil  yang  diharapkan  dalam  implementasi PP23  adalah  perluasan  partisipan  pembayar  pajak,  peningkatan  kepatuhan,  dan  peningkatan  penerimaan  PPh  dari WP  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  (UMKM)  sehingga  kesempatan  untuk  mensejahterakan  masyarakat meningkat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Peneliti  sendiri  terlibat  langsung  dalam obyek  penelitian  ini,  yaitu  sebagai  participant  observation.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi, baik terhadap data langsung (primer), maupun tidak langsung (sekunder). Wawancara  dilakukan  terhadap  implementor  (pelaksana  implementasi)  yang  merupakan  pegawai/pejabat  di  KPP Pratama Kayu Agung dan kepada wajib pajak selaku kelompok sasaran implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  Implementasi  PP23  di  KPP  Pratama  Kayu  Agung  sudah  cukup  baik  namun  belum  optimal.  Dimensi
komunikasi  menunjukkan  bahwa  transmisi  komunikasi  berupa  sosialisasi  belum  merata  dan  dimensi  sumber  daya menunjukkan bahwa perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia. Jumlah penerimaan pajak PP23 mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan jumlah wajib pajak dan kepatuhan pelaporan SPT mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PP23 di KPP Pratama Kayu Agung telah menghasilkan output yang cukup baik, namun masih harus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan outcome yang optimal.
Kata Kunci:  Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, PP23, Pajak 0,5 %, KKP Pratama Kayu Agung, Edward III
PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Peraturan  ini  ditandatangani  oleh  Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2018 dan mulai berlaku 1 Juli 2018. Ketentuan Pajak Penghasilan  yang  diatur  dalam  PP  No.23 Tahun 2018, merupakan kebijakan Pemerintah  yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang  penghasilan  Wajib  Pajak  yang dikenakan tarif 0,5% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah No.23 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya  kondisi  kontrol  sosial  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Hasil yang diharapkan adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan  penerimaan  PPh  dari  WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.
Dampak  negatif  yang  ditimbulkan
terkait  penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018. Pertama, bersifat diskriminatif yaitu PP No. 23 Tahun 2018 dianggap bersifat diskriminatif  dikarenakan  besarnya  tarif pajak  dihitung  sebesar  0,5%  (satu  persen) dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan  meningkatnya  jumlah  biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  pelaku  usaha. Kedua,  pengenaan  Pajak  tidak  sesuai dengan  asas  keadilan  karena  perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset  perusahaan  tidak  mecerminkan pendapatan  riil  dari  sebuah  perusahaan. Ketiga,  berpotensi  terjadinya  pengenaan pajak berulang. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018  dapat  menimbulkan  terjadinya  pajak berulang  bagi  pelaku  usaha  selain  telah dipungut PPN dan PPh.
Adapun dampak positif dari penerapan PP No.23 Tahun 2018.  Pertama, mempermudah  akses  Wajib  Pajak  pelaku usaha  dalam  memperoleh  modal  pinjaman dari  bank.  Menurut  Bank  Indonesia,  hal utama  yang  menyebabkan  susahnya  pelaku usaha  memperoleh  bantuan  pendanaan  dari bank  adalah  memiliki  risiko  yang  tinggi bagi  bank.  Selain  itu,  perusahaan  mereka belum  bankable,  yaitu  belum  memenuhi syarat  peminjaman  kredit  di  bank.  Salah satu  syarat  yang  selama  ini  jarang  dimiliki oleh mereka adalah NPWP. Dengan adanya PP  ini  setiap  pelaku  usaha  diwajibkan memiliki  NPWP  sehingga  akses  perbankan semakin  mudah.  Kedua,  adanya  jaminan dari  pemerintah  terkait  permodalan  pelaku usaha  dalam  mengakses  pinjaman  ke  bank maupun  bantuan  dari  pemerintah  sendiri (Putrayasa, 2013).
Penelitian  ini  mengambil  lokasi
penelitian  di  wilayah  kerja  KPP  Pratama Kayu Agung, yaitu dengan meneliti tentang penerapan  PP23  Tahun  2018  di  KPP Pratama  Kayu  Agung.  Berdasarkan  latar belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran Bruto  Tertentu  Di  Kpp  Pratama  Kayu Agung”

## Rumusan Masalah
Sesuai  latar  belakang  masalah  yang telah  dibahas  di  atas,  dapat  dirumuskan beberapa  masalah  dalam  penelitian  ini, yaitu :
1. Bagaimana  implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018 Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu  di  KPP  Pratama  Kayu Agung KPP Pratama Kayu Agung ?
2. Faktor  -  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi (pendukung
/penghambat) implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Kayu Agung
berdasarkan model implementasi kebijakan  yang  disampaikan  oleh Edward III?

## KERANGKA TEORI
Definisi Kebijakan Publik Sebuah kebijakan  adalah usaha untuk mendefenisikan  dan  menyusun    basis rasional  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  suatu  tindakan  (Parson,  2008: 14-17).  Sedangkan  kata  “publik”  secara terminologi  mengandung  arti  sekelompok orang  atau  masyarakat  dengan  kepentingan tertentu.  Menurut  Wayne  Parson  publik
adalah  aktivitas  manusia  yang  dipandang perlu  untuk  diatur  atau  diintervensi  oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya  oleh  tindakan  bersama  (Parson, 2008: 3).
Menurut  Leo  Agustino,  Kebijakan publik  sendiri  dapat  diartikan  sebagai rangkaian  tindakan  atau  kegiatan  yang dicetuskan  oleh  individu,  kelompok  dalam masyarakat  maupun  pemerintah  di  dalam suatu  wilayah  tertentu  untuk  mengatasi hambatan  atau  keadaaan  yang  tidak menguntungkan  bagi  masyarakat  wilayah tersebut.
Implementasi Kebijakan Publik Implementasi  merupakan  tahap  yang krusial  dalam  proses  kebijakan  publik. Tanpa  suatu  implementasi  maka  suatu kebijakan  yang  telah  dirumuskan  akan  sia- sia belaka. Implementasi kebijakan merupakan  hal  yang  paling  berat,  karena disini  masalah-masalah  yang  kadang  tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho, 2008:119).
Kebijakan publik yang telah dirumuskan  dan  direkomendasikan  untuk dipilih  oleh  pembuat  kebijakan  bukanlah jaminan  bahwa  kebijakan  publik  tersebut pasti  berhasil  dalam  implementasinya.  Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan publik  baik  yang  bersifat  individu  maupun kelompok atau institusi pelaksana implementasi kebijakan publik.
Implementasi dari suatu program melibatkan upaya pembuat kebijakan (policy  makers)  untuk  mempengaruhi perilaku  birokrat  pelaksana  agar  bersedia memberikan  pelayanan  dan  mengatur perilaku  kelompok  sasaran  (Subarsono, 2013:87). Peneliti  dalam  penelitian  ini ingin  mengetahui  dan  menganalisis  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  di  KPP Pratama Kayu Agung.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018 Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur Organisasi
 Gambaran Implementasi PP23 Tahun 2018 di KPP
Pratama Kayu Agung  Faktor-faktor yang mempengaruhi
(pendukung/penghambat) implementasi PP23 di KPPP Kayu Agung
Model Implementasi George C. Edwards III
 Wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung dengan omset <Rp4,8M
 Penerimaan Pajak PP23
 Pelaporan SPT PP23
 Pengawasan PP23

## Pengertian Pajak
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  ditujukan  dan  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  Umum.  (Soemitro, 2013)
Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
PP  Nomor  23  Tahun  2018  adalah peraturan pemerintah  yang dikeluarkan dan mulai  berlaku  tanggal  1  Juli  2018  tentang pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu dibawah Rp.4.800.000.000,00 dikenakan  tarif  sebesar  0.5%.  Tahun  pajak dalam PP No.23 Tahun 2018 adalah jangka waktu  1  (satu)  tahun  kalender  kecuali  bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak  sama  dengan  tahun  kalender.  Tujuan pengaturan  ini  adalah  untuk  memberikan kemudahan  kepada  Wajib  Pajak  yang menerima  atau  memperoleh  penghasilan dari  usaha  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu,  untuk  melakukan  perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Penghasilan yang terutang. Wajib  Pajak  Peraturan  Pemerintah  Nomor
23 Tahun 2018
Wajib Pajak yang memiliki
peredaran  bruto  tertentu  sebagaimana dimaksud  pada  pasal  2  ayat  (1)  adalah Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kriteria sebagai berikut :
a. Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  Wajib Pajak  badan  tidak  termasuk  bentuk usaha tetap; dan
b. Menerima  penghasilan  dari  usaha, tidak  termasuk  penghasilan  dari  jasa sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00  (empat  miliar
delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  1 (satu) Tahun Pajak.

## Kerangka Pemikiran
Peneliti dalam penelitian ini kemudian  menyusun  kerangka  pemikiran penelitian  tentang  implementasi  kebijakan, dalam bentuk gambar agar mudah dipahami, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :
Gambar Kerangka Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian Peneliti dalam penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif. Menurut  Faisal  (1990:38)  mengatakan bahwa  penelitian  kualitatif,  ditingkat  awal biasanya  hanya  menyatakan  fokus  atau
pokok masalah yang kadarnya masih cukup umum,  fokusnya  yang  lebih  spesifik  atau selektif dan akan berkembang disaat proses atau  berlangsungnya  penelitian  itu  sendiri. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana capaian implementasi dan faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam implementasi kebijakan
Peraturan
Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  yang diselenggarakan  oleh  KPP  Pratama  Kayu Agung.
Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kayu  Agung  dan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  dan  Badan  yang  terdaftar  di Kota  Kayu  Agung  dengan  peredaran  bruto setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar.
b. Data Sekunder
Data  atau  bahan  yang  secara  tidak langsung  memberikan  keterangan  yang bersifat  mendukung  sumber  data  primer, dapat diperoleh dari hasil penelitian, buku - buku,  makalah  -  makalah,  jurnal  ilmiah, eknsiklopedi,  dan  sumber  lain  yang menunjang penelitian ini.
c. Data Tersier Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan  baik  bahan  hukum  primer maupun  bahan  hukum  sekunder,  yang berupa  kamus  hukum,  ensiklopedi,  leksikon dan lain.
Teknik Pengumpulan Data a.  Wawancara (Interview)
Yaitu dengan cara memperoleh secara langsung data atau informasi dan keterangan- keterangan melalui tanya jawab secara  langsung  dengan  narasumber,  yaitu para  pegawai  (termasuk  pejabat)  di  KPP Pratama  Kayu  Agung,  dan  para  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dan  Badan  dengan
peredaran  bruto  setahun  tidak  melebihi  Rp 4,8  miliar  yang  terdaftar    di  Kota  Kayu Agung.
b.  Observasi
Oberservasi  yaitu  pengamatan  secara langsung  serta  pencatatan  yang  sistematis yang  ditunjukkan  pada  satu  fase  masalah dalam  rangka  penelitian,  dengan  maksud untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. c.  Dokumentasi Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.  Data-data  tersebut  berupa  arsip- arsip  atau  dokumen-dokumen  yang  ada  di KPP  Pratama  Kayu  Agung,    Wajib  Pajak, serta  dokumen  lain  yang  mendukung penelitian tesis ini.
Teknik Penentuan Informan Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pelaksana program  (Implementor)  dan  kelompok sasaran  program  (Target  Group).  Karena penelitian  ini  kualitatif,  maka  informasi yang didapat dari dua sumber yang berbeda harus dilakukan triangulasi antara data yang diperoleh  dari  kedua  sumber  yang  berbeda tersebut.
Data  yang  diperoleh  dari  dua  sumber selanjutnya  digunakan  untuk  menganalisis proses  implementasi  kebijakan  peraturan pemerintah  nomor  23  tahun  2018  tentang pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu  di  KPP  pratama  kayu  agung  dan faktor-faktor yang menyebabkan
implementasi kebijakan peraturan pemerintah  nomor  23  tahun  2018  tentang pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto
tertentu di KPP pratama kayu agung kurang berhasil dalam mencapai tujuan.
Teknik Analisa Data Metode  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  analisis  kualitatif,  yaitu  data  yang telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dipilih dan  diseleksi  berdasarkan  kualitas  dan kesesuaian  /  relevansinya  dengan  materi penelitian, untuk kemudian disusun sistematis  dan  dikaji  dengan  metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode kualitatif  merupakan  tata  cara  penelitian yang menghasilkan data deskriptif- analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi PP 23
Seperti  yang  dipaparkan  pada  bab sebelumnya,  maka  implementasi  program dalam  penelitian  ini  menggunakan  Model Implementasi  George  C.  Edward  III  yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan stuktur birokrasi.
Komunikasi Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan sebuah  kebijakan  menurut  Edward  III dalam Agustino (2012:150) adalah komunikasi.  Komunikasi  dalam  konteks penelitian  ini  digunakan  agar  pelaksanaan kebijakan  PP23  ini  dapat  berjalan  dengan baik.
Dimensi komunikasi dalam Implementasi  PP23  amat  ditentukan  oleh beberapa  unsur  yang  terdapat  dalam komunikasi,  seperti  penyampai  pesan,  isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima  pesan.  Mengenai  bagaimana dimensi  komunikasi  yang  terjadi  di  Kota Kayu  Agung  dapat  dideskripsikan  sebagai
berikut :

## 1) Transmisi
Transmisi  merupakan  faktor  utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut  Edward  III  dalam  Agustino (2012:150),  penyaluran  komunikasi  yang baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu implementasi  yang  baik  pula.  Berdasarkan hasil  wawancara  peneliti  kepada  sumber data,  yaitu  para  pelaksana  kebijakan  PP23 dan  wajib  pajak  UMKM,  dapat  diketahui transmisi  atau  penyampaian  informasi mengenai PP23 sebagai berikut :
Bapak  Eko  Suyitno  (selaku  Kepala Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  KPP Pratama Kayu  Agung),  menjelaskan bahwa :  “Pemberian  informasi  kebijakan  PP23 dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  langsung dan  tidak  langsung,  hal  ini  dilakukan  agar masyarakat khususnya UMKM dapat mengetahui  kebijakan  perpajakan  PP23. Sosialisasi  secara  langsung  ditujukan  agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi  dengan  pelaksana  kebijakan PP 23.
Sosialisasi  atau  pertemuan  dengan masyarakat tersebut dilakukan secara terjadwal dan atas koordinasi antara Kepala KPP  Pratama  Kayu  Agung  melalui  Kepala Subbagian  Umum  &  Kepatuhan  Internal dan  Kepala  Seksi  Ekstensifikasi  dan Penyuluhan  KPP  Pratama  Kayu  Agung serta  instansi  terkait.  Sosialisasi  tersebut dilakukan  secara  konsisten  dan  dilakukan sampai  dengan  sekarang.  Disamping  itu, sosialisasi  secara  langsung  dilaksanakan hampir  setiap  hari,  yaitu  setiap  calon  WP yang  baru  mendaftar  akan  diberikan sosialisasi  tentang  PP23”  (wawancara tanggal 22 Juni 2020).

## Gambar
Transmisi Komunikasi di KPP Pratama

## Kayu Agung
Sumber : IG Pajakkayuagung Melalui  kegiatan  sosialisasi  tersebut diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi dan  kepedulian  masyarakat  khususnya pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2)  Kejelasan Menurut  Edward  III  dalam  Agustino
(2012:151)  komunikasi  yang  diterima  oleh pelaksana kebijakan (street-level- bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau  tidak ambigu.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada  sumber  data,  yaitu  pelaksana kebijakan PP23, dapat diketahui bahwa dari kejelasan  penyampaian  kebijakan  PP23 sebagai berikut:
Sdri Cindi (Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan)
menyampaikan bahwa :
“Agar  penyampaian  PP23  dapat diterima  dengan  jelas  oleh  wajib  pajak, kami juga menyampaikan informasi melalui media  sosial  agar  wajib  pajak  mengetahui program  ini  dengan  jelas.  Selain  itu,  setiap masyarakat  yang  baru  membuat  NPWP juga  diberikan  sosialisasi  secara  personal mengenai  perhitungan  pajak,  kewajiban bayar, kewajiban lapor, dan cara pembayaran  ”  (wawancara  tanggal  22  Juni 2020).
Gambar Sosialisasi yang jelas di KPP Pratama

## Kayu Agung

## Sumber : IG PajakKayuAgung
3)  Konsistensi
Berdasarkan  pelaksanaan  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Kayu Agung, secara konsisten telah dilaksanakan kepada  wajib  pajak  tentang  kebijakan perpajakan  yang  mudah  dan  jelas,  yaitu PP23. Berdasarkan hasil wawancara peneliti  kepada  sumber  data  yaitu  pegawai KPP  Pratama  Kayu  Agung,  diketahui informasi sebagai berikut :
“Kegiatan  sosialisasi  selama  tahun 2019  telah  dilaksanakan  sebanyak  54  kali, baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui  metode  seminar,  kelas  pajak, bimbingan  teknis,  workshop,  maupun kegiatan Tax Goes To School.”

## Sumber Daya
Sumber daya memiliki peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan. Edward    III  dalam  Winarno  (2014:184) mengemukakan bahwa sumber daya merupakan  faktor  yang  penting  dalam melaksanakan kebijakan publik.
Sumber daya manusia yang dimaksud dalam  implementasi  PP23  di  KPP  Pratama Kayu  Agung  meliputi  seluruh  Account Representative (AR), dimana AR Waskon I bertugas  melayani  konsultasi  WP  (help desk)  sekaligus  memproses  administrasi permohonan wajib pajak, AR Ekstensifikasi dan  pelaksananya  bertugas  memberikan
edukasi  kepada  WP  baru  PP23  sekaligus melaksanakan proses ekstensifikasi perpajakan,  dan  AR  Waskon  II  dan  III bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap WP  PP23.  Disamping  itu,  terdapat  tim penyuluhan yang pelaksananya dapat berasal  dari  seksi  ekstensifikasi,  Subbagian Umum,  dan  seksi  lainnya  yang  ditunjuk dalam  rangka  kegiatan  yang  berhubungan dengan sosialisasi PP23 di lingkungan KPP Pratama Kayu Agung.
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan PP23, sumber daya manusia yang berasal  dari  Seksi  Ekstensifikasi,  Waskon II,  dan  Waskon  III  sudah  memadai,  namun sumber  daya  manusia  yang  berasal  dari Seksi  Waskon  I  kurang  memadai,  yakni hanya  3  orang  AR.  Masing  -  masing    AR tersebut  selain  menjadi  petugas  help  desk sehari-harinya,  juga  menjadi  pelaksana administrasi permohonan wajib pajak.

## Disposisi (Kecenderungan Sikap)
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan  mengenai  pelaksanaan  atau kebijakan  publik.  Jika  pelaksanaan  suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus mengetahui apa  yang akan dilakukan tetapi juga  harus  memiliki  kemampuan  dan kemampuan untuk melaksanakannya. Kecenderungan  perilaku  atau  karakteristik dari  pelaksana  kebijakan  berperan  penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

## Struktur Birokrasi
Struktur
birokrasi adalah karakteristik,  norma  -  norma,  dan  pola  - pola hubungan yang terjadi berulang - ulang dalam  badan  eksekutif  yang  mempunyai hubungan,  baik  potensial  maupun  nyata, dengan  apa  yang  mereka  miliki  dalam menjalankan  kebijakan. peneliti  juga  akan
menjabarkannya  kedalam  2  (dua)  indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut : (1)SOP (2) Fregmentasi.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  terkait  hubungan sikap pelakana dengan implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor pendukung  dan  penghambat.  Beberapa faktor  pendukung  tersebut    adalah  sebagai berikut:
a. Parapelaksana
implementasi merespon positif terhadap PP23.
b. Kelompok  sasaran  (wajib  pajak)
mendukung kebijakan PP23.
Sedangkan penghambat dalam variabel  ini  adalah  masih  terdapatnyan masyarakat  yang  memiliki  sikap  kurang peduli yang tercermin dari tingkat pelaporan pajak yang kurang optimal.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  mengenai  implementasi kebijakan  peraturan  pemerintah  nomor  23 tahun  2018  tentang  pajak  penghasilan  atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki peredaran  bruto  tertentu  di  KPP  Pratama Kayu Agung dideskripsikan sebagai berikut : (1) Dimensi komunikasi Meliputi indikator-indikator : a.Transmisi, b.Kejelasan,  c.Konsistensi  (2)  Meliputi indikator-indikator: a. Sumber daya manusia, b. Informasi, c.wewenang, d.fasilitias (3)Dimensi Disposisi (4).
Dimensi struktur birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,
Leo, 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:
Alfabeta.
Nugroho,  Riant.  2008. Public  Policy  (Teori Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,
Proses  Kebijakan,  Perumusan, Implementasi,  Evaluasi,  Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai  The  Fifth  Estate  dan Metode  Penelitian  Kebijakan) .
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Putrayasa,  I  Nyoman.  2013. “Dampak
Ekonomi Penerapan Peraturan
Pemerintah  (PP)  No.  46  Tahun 2013 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)” .  Jurnal Riset Akuntansi Juara. Vol. 3 No. 2 September 2013.
Subarsono,  A.  G.  2013. Analisis  Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soemitro,  Rochmat  dan  Sugiarti,  Kania. 2004. Asas  dan  Dasar  Perpajakan , Bandung : Refika Aditama
Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik (Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus) . Yogyakarta:  CAPS  (Center  of Academic Publishing Service).