## Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas

## BENNY IRAWAN
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa email : ben_untirta@yahoo.com
Abstract. Corruption is cathegorized as extraordinary crime, due to its effect in affect- ing  country  image  and  rocking  country’s  sociopolitical  stability.  Despite  high  demand against  corruption,  Indonesia’s  law  enforcement  is  still  unable  to  diminish  corruption. For several  corruption actors,  the motive behind  their corrupt  behavior could  be traced back  to  their  authority.    This  writing  focused  on  such  situation:  a  corrupt  civil  officer was  accused  as  corruption  crime  actor  due  to  his/her  discretional  power.  It  means, the  corruption  under  questioned  was  perpetrated  under  certain  authority  in  taking decision.  Being  trapped  by  discretional  power,  this  actor  has  been  accused  as  an outlaw,  although  the  money  or  facilities  resulted  from  such  corruption  weren’t  en- joyed  personally  by  him.

## Keywords:  discretion,  corruption,  civil  officer
Abstrak.  Korupsi  dikategorikan  sebagai  ke jahatan  luarbiasa,  karena  dapat memengaruhi  citra  negara,  sekaligus  mengguncang  kestabilan  sosial  politik  sebuah pemerintahan.  Kendati  tuntutan  pemberantasan  korupsi  di  dalam  negeri  sangat  tinggi, kenyataannya,  para  penegak  hukum  Indonesia  belum  mampu  menghapuskan  korupsi. Bagi  beberapa  aktor  korupsi,  motif  di  balik  perilaku  korupnya  bersumber  pada wewenang  yang  dimiliki.  Tulisan  ini  berfokus  pada  situasi  di  mana  pejabat  publik tersangka  korupsi  dituduh  melakukan  kejahatan  karena  kuasa  diskresinya.  Ini  berarti, korups i  ya ng  d itud uhka n  pa dany a  me rup akan  konsekuensi   dar i  we wena ng pengambilan  keputusan.  Terperangkap  oleh  kuasa  diskresinya,  kategori  tertuduh semacam  ini  tetap  dikenai  dakwaan  korupsi,  kendati  uang  atau  fasilitas  yang diperolehnya  tidak  dinikmatinya  secara  pribadi.
Kata  Kunci:  diskresi,  korupsi,  pejabat  sipil

## Pendahuluan
Acts  defined  by  law  as  criminal  and  commited by  state  officials  in  the  pursuit  of  their  job  as representative  of  state  (WJ.Chamblish)
Korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  modern  atau  inkonvensional.  Atau disebut juga kejahatan kerah putih ( white collar crime ).  Salah  satu  ciri  bentuk  kejahatan  kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh or- ang-orang  berdasi  sebagai  istilah  kepada  para pejabat. Dalam kekuasaan menjalankan jabatan terdapat  sudut  yang  menggoda  ( power  seduc- tion )  yakni  kekuasaan  diskresi  ( discretionary power ),  yakni  suatu  jenis  kekuasaan  untuk m e nggu na k a n  k e w e n a nga n  b e rda s a rk a n kreatifitas  pejabat  itu.  Kekuasaan  itu  diberikan oleh  undang-undang  dengan  maksud  agar jabatan  ya ng  disa nda ng  dapa t  dijalanka n
sebagaimana  mestinya.  Dalam  kondisi  itulah ja ba ta n  r a w a n  di s e l e w e n gk a n,  k a re na bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik,  dengan  mudah  diselipkan  niat  untuk menarik keuntungan pribadi atau kelompok. Agar terhindar  dari  jerat  hukum,  teknik  korupsi dipercanggih.  Sehingga  terjadi  transformasi modus operandi korupsi, termasuk dengan cara menebar / mendistribusi jaringan pertanggung- jawaban (distribution of responsibility) sehingga terbentuk  semacam  kleptokrasi,  yaitu  birokrasi yang  korup.  Oleh  karena  itu,  jabatan  yang diduduki  biasanya  didukung  oleh  kelompok kepentingan,  sehingga  seorang  pejabat  harus m e m ba y a r  “ uta ng  d uk un ga n ”     ( Tb.  R . Nitibaskara, 2009: 46).
Na mun,  a da   beberapa  pe ja ba t  ya ng terperangkap  menjadi  koruptor  karena  tugas mereka  yang  melekat  pada  jabatan  itu.  Secara
kebetulan tanda tangan para pejabat yang harus ada dalam kebijakan itu. Hingga merekalah yang bertanggungjawab  jika  ternyata  kebijakan  itu me nimbulka n  k erugian  nega ra  dan  ujung- ujungnya dianggap korupsi. Padahal dana yang dihasilkan  pun  tidak  dinikmati  oleh  pejabat tersebut.
Sebelumnya  mereka  punya  jabatan  yang bagus,  kekayaan  yang  tidak  sedikit,  dan  karir yang  cemerlang,  tetapi  tiba-tiba  harus  masuk penjara  karena  tertimpa  suatu  kasus.  Kasus yang  terjadi  membuat  mereka  divonis  sebagai seorang  koruptor.
Kasus  mantan  Gubernur  Bank  Indonesia Burhanuddin Abdullah, divonis 3 tahun penjara, ditambah denda Rp 2.100 juta, karena terbukti menyelewengkan  dana  YPPI  dan  merugikan negara 100 milyar. Burhanuddin Abdullah bebas be rs y a ra t  k a r e na   s ud a h  m e nja la n i  m a s a tahanan  2  tahun  atau  2/3  dari  masa  tahanan serta  membayar  denda  Rp  200  juta  kepada K o m is i   P e m be r a nta s a n  K o r ups i   (K P K ) (www.poskota.co.id  20/8/2011).
Kronologis:  Pengadilan  tindak  pidana korupsi  memvonis  Burhanuddin  karena  dinilai m e nya la hi  we w e na ng  ja ba tanny a   denga n m e ny e t uju i pe nca i ra n da n a Ya ya s a n Pengembangan  Perbankan  Indonesia  (YPPI) sebesar  Rp  100  Milyar.  Dana  ini  digunakan anggota  DPR  guna  kepentingan  amandemen unda ng- unda ng  B I   da n  s e ba gia n  l a inny a digunakan  untuk  penyelesaian  kasus  hukum sejumlah pejabat BI, namun pada bulan Agustus 2009  Mahkamah  Agung  memperingan  masa hukuman Burhanuddin menjadi 3 tahun dengan pertimbangan  Burhanuddin  pernah  menerima tanda jasa dari Negara dan tidak menggunakan dana  korupsi  untuk  diri  sendiri  (liputan  6.com 20/8/2011).
Kasus  lainnya yaitu  mantan ketua  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  Theo  F Tuemion  divonis  6  tahun  penjara  dalam  kasus program tahun investasi Indonesia atau program ivenstment  year  2003-2004.  Program  tersebut dilaksanakan  untuk  menggalakkan  investasi  ke Indonesia yang saat itu sedang mengalami krisis ekonomi dan investasi akibat tragedi bom di Bali. Theo  F  Tuemion  diadili  dan  dituntut  6  tahun penjara  karena  dianggap  merugikan  Negara sebesar Rp  23,115 milyar.
Kasus lain, Rokhmin Dahuri yang menjabat sebagai  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan,  yang bersangkutan  dijatuhi  pidana  7  tahun  penjara atau denda Rp 200 juta karena dianggap terkait kasus korupsi dana non budgeter (pungutan tidak sah) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) selama  periode  18  April  2002  hingga  23  Maret 2005. Dana non budgeter tersebut  berasal dari sumbangan  pejabat  eselon  I  dan  kepala  dinas
Provinsi  digunakan  untuk  kepentingan  Institusi bukan untuk kepentingan pribadi, bahkan seluruh m e k a ni s m e   da n   a li ra n   da n a   di ca t a t  d a n dibukukan  dengan  baik.  Pada  November  2009 setelah menjalani 2/3 masa pidana yaitu sekitar 3 tahun 6 bulan, Rokhmin Dahuri mendapatkan pembebasan  bersyarat  dari  lapas  Cipinang (www.kickandy.com  11/9/2011).
Kasus lain terjadi di daerah Banten. Aman Suk a rso ,  ma ntan  Sek da   Se rang  dia ngga p bersalah karena telah membuat Surat Keputusan Otorisasi  Tambahan  mendahului  perubahan APBD 2005, tentang kegiatan penanganan jalan dan drainase lingkungan Pasar Induk Rawu dan membuat  memo  kepada  kepala  BPKD.  Atas memo  itu  kepala  BPKD  menerbitkan  SK  yang membebankan biaya pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR  dari  pos  pemeliharaan  jalan dan jembatan yang bukan peruntukannya. Dana pemeliharaan  jalan  dan  jembatan  dibayarkan kepada direktur PT Sinar Ciomas Raya Contrac- tor, Chasan Sochib untuk memenuhi tagihan PT SC RC   ya ng  me mba ngun  ja lan  lingkar  dan dr a ina s e   P I R   y a n g  ti da k   dir e nc a na k a n (imnbanten.wordpress.com,  11/09/2011). Dalam  kasus  yang  sama,  Ahmad  Rivai,
Mantan  Pjs  Bupati  Serang,  dianggap  bersalah karena menandatangani daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/03-BT/2005 tertanggal  19  Mei  2005 dan  mengirim  surat  ke Kepala  Dinas  PU  Kabupaten  Serang  bernomor 620/1088/Pemb.  Dan  memerintahkan  kepala BPKD  untuk  membayar  tagihan  dari  PT  SCRC menggunakan  dana  bantuan block  grant dari Pemprov Banten untuk membayar pembangunan jalan  lingkar  dan drainase PIR  5  miliar  rupiah walaupun  proyek  itu  tak  pernah  direncanakan oleh  Subdin  Pengairan  maupun  Subdin  Bina Marga  DPU Serang  (imnbanten.  wordpres.com, diakses pada  11/09/2011).
Kedua  terdakwa  telah  dituntut  penjara empat tahun dan dipotong masa tahanan berikut denda  200  juta  rupiah  subsidair  enam  bulan kurungan  oleh  JPU.  Walaupun  Rivai  dan  Aman dianggap  tidak  memperkaya  diri  sendiri,  tetapi karena kebijakannya dianggap terbukti melawan hu k um   de n ga n  m e l a k u k a n  pe r bua t a n memerkaya  orang  lain  yaitu  Direktur  PT  Sinar Ciomas  Raya  Contractor  (SCRC)  Tb.  Chasan Sochib.  Sehingga  JPU  meminta  majelis  hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan terdakwa bersalah  m elakukan  tindak  pida na  korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  2  ayat  (1)  jo  pasal  18  UU  RI  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dalam  UU  RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (imnbanten.wordpres. com, diakses pada 11/09/2011).
Putusan Mahkamah Agung kepada kedua
terdakwa  (Ahmad  Rifai  dan  Aman  Sukarso), kepada  Ahmad  Rifai  divonis  bebas;  sementara Aman  Sukarso  divonis  selama  5  tahun  penjara serta  denda  200  juta  rupiah.  Dalam  putusan k a s a s i   M A   m e ny a t a k a n,  A m a n   te rbuk ti melakukan tindak pidana korupsi perbaikan jalan lingkar selatan pasar induk Rawu senilai 5 miliar pa da   t a hu n  2 0 0 5 .   M a hk a m a h  A gu ng menyebutkan  Aman  Sukarso  terbukti  telah mengkoordinasikan  dan  mengeluarkan  surat perintah untuk membayar tagihan dari Tb Hasan Sochib  direktur  utama  PT.  Sinar  Ciomas  Raya Contractor (SCRC), atas pekerjaan pembangunan jalan  lingkar  selatan  pasar  induk  Rawu.  Dana y a ng d igu na k a n u ntu k p e m ba y a r a n pemba ngunan  te rsebut  ada lah  dana  hibah P r o v in s i  B a nt e n  s e be s a r    R p  1 5   m ily a r (antikorupsijateng.wordpress. com, 19/9/2011).
Dari beberapa contoh kasus di atas dapat dilihat  sebuah  fenomena  tindak  pidana  korupsi sangat erat kaitannya dengan diskresi, yang akan mengarah kepada pelanggaran pidana walaupun pelaku tidak menikmati hasil kejahatan tersebut. Diskresi  dianggap  perbuatan  melawan  hukum walupun  bukan  karena  keinginan  sendiri  dan bukan  untuk  kepentingan  sendiri,  tetapi  dapat menguntungkan  pihak  lain  sehingga  dapat dianggap merugikan  Negara.
Se ba gai  peja ba t  dalam   me njala nk an ja bata nny a   te rk a ndung  s e s ua tu  ha l  y a ng pa ra do k s   ( be rte n ta nga n) .  P a da   s a tu  s is i kekuasaan dibatasi oleh hukum sementara pada sisi lain dilepas dan diserahkan kepada otoritas individu  pejabat.  Jika  di  dalam  menjalankan jabatan kewenangan dipersempit atau diperketat dapat dipastikan birokrasi tidak berjalan karena seorang pejabat akan sulit mengambil keputusan dengan  sempitnya  pilihan  bertindak  sehingga terkadang  seorang  pejabat  hanya  menjadi  ro- bot. Sebaiknya jika diskresi dilepas atau longgar ada potensi untuk terjadi tindakan yang melebihi wewenang (excess  du  pouvoir) yang  akan mengarah  kepada  perbuatan  melawan  hukum (korupsi) (Tb.  Nitibaskara, 2009:  46).
Tu lis a n  in i  b e rm a k s u d  m e ngk a ji bagaimana seorang pejabat yang melaksanakan diskresi otoritas jabatannya dan tidak menikmati hasil  perbuatan  melawan  hukum,  tetapi  tetap dipidana  sebagai  koruptor  karena  dianggap merugikan  Negara.
Tujuan  penulisan  ini  untuk  mengetahui batasan diskresi yang tidak melebihi wewenang yang  dimiliki  oleh  seorang  pejabat.  Adapun pendekatan  penelitian  menggunakan  metode deskriptif  analitis.

## Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)
Kejahatan  Kerah  Putih  oleh  Hazel  Croall
dirumuskan  sebagai  berikut:
white colar crime is defined as the abuse of a legiti- mate occupational role which is regulated by law. Selanjutnya dikatakan: the term white collar crime with fraud, embezzlement and other offences as- sociated with high status employees . (B.  Lopa,
2001:35)
Hazel Croall mengatakan bahwa kejahatan kerah  putih  merupakan  kejahatan  yang  selalu menggerogoti  aset  perusahaan  dalam  jumlah besar  dengan  cara menipu,  menggelapkan  dan cara-cara  licik lainnya,  serta  dilakukan oleh  or- ang-orang  yang  memegang  posisi  menentukan di dalam birokrasi/perusahaan tersebut. Karena pendapatan  mereka  lebih  dari  cukup,  maka mereka  adalah  termasuk  orang-orang  yang sudah mapan hidupnya  (B. Lopa, 2001: 36).
Dengan posisi yang tinggi dan menentukan ( high  s tatus  e mployee s ),  ma ka  le lua salah mereka  melakukan  perbuatan  tidak  terpuji tersebut. Dengan pengaruh materi yang semakin kuat, kecenderungan kejahatan ini akan semakin menjadi-jadi dan modus operandinya pun akan semakin  canggih.  Antara  lain  melalui  teknik- teknik  yang  tidak  mudah  dilacak.  Umumnya m ere k a  m e la k uka n  pe m a ls ua n- pe ma ls ua n dokumen  yang  sangat  rapi,  sehingga  sulit di k e ta hui k a l a u p a ls u da n m e la l ui pe ny a l a hgu na a n  k o m put e r  y a ng   da p a t m e m ind a hk a n  d a na   jut a a n   do l la r   da l a m beberapa  detik  saja  seperti  sering  terjadi  di negara-negara  maju  (B.Lopa,  2001:  36).
Pada umumnya skandal-skandal kejahatan kerah  putih  ( white  collar  crime) tidak  mudah dilacak. Hazel Croall mengatakan, adanya ketidak mampuan  mengetahui  secara  dini  terjadinya penyimpangan  yang  justru  biasanya  dilakukan secara  tertutup  oleh  pejabat-pejabat  penting ya ng  be rwe na ng  me nga mbil  keputusa n  di li ngk u nga n  pe rus a ha a n/b iro k ra s i  y a ng bersangkutan.  Se lain  itu,  disebabkan  juga terjadinya  persekongkolan  di  antara  sesama oknum  peja bat  di  lingkungan  perusahaan/ birokrasi  itu,  tanpa  atau  dengan  bekerja  sama pihak luar,  sehingga mereka berusaha sedapat- dapatnya  untuk  menutup-nutupi  skandal  yang terjadi (B.Lopa, 2001: 35).
Salah  satu  bentuk  kejahatan  kerah  putih adalah  tindak  pidana  korupsi.    Menurut  Andi H a m z a h,  k o rups i  be ra s a l  da ri  k a ta   L a tin Corruptio ,  atau Corruptus yang  kemudian muncul  dalam  bahasa  Inggris    dan    Perancis Corruption .    Dalam  bahasa  Belanda Korruptie , dan  selanjutnya  dala m  bahasan  Indonesia dengan  sebutan  “Korupsi”.  J.M.  Echols  dan  H. Shadily menerjemahkan korupsi secara harfiah, berarti  jahat  atau  busuk.  Sedangkan  A.I.N Kramer  ST.  menerjemahkannya  sebagai  busuk, rusak atau dapat disuapi (D. Prinst, 2001: 1).
J. Pope (2003: 6-7) mengatakan, korupsi adalah  mencakup  perilaku  pejabat-pejabat sektor  publik,  baik  politisi  maupun  pegawai negeri,  yang  memerkaya  diri  mereka  secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang- o r a ng  de k a t  d e nga n  m e re k a ,  de ng a n menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. R. Klitgaard, dkk, mendefinisikan korupsi  adalah  menggunakan  jabatan  untuk kepentingan pribadi (2002: 2).
Definisi  yang  lebih  luas  diberikan  oleh Bambang Poernomo, yaitu : (a) Memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  badan  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  atau diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara; (b)  Menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  badan  dengan  menyalahgunakan kewenangan  karena  jabatan  atau  kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;  (c)  Kejahatan  tertentu  dalam  kitab undang-undang hukum pidana yang menyangkut kekuasaan  umum,  pekerjaan  pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan  jabatan;  (d)  Memberikan  hadiah  atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat s e s uatu  k e k ua sa a n  a ta u  w e w e na ng  y a ng melekat  pada  jabatan  atau  kedudukannya;  (e) Tidak  melapor  setelah  pemberian  atau  janji k epada  ya ng  be rw ajib  da la m  w ak tu  y ang sesingkat-singkatnya  tanpa  alasan  yang  wajar sehubungan  dengan  kejahatan  jabatan.
Korupsi  ada,  jika  seseorang  secara  tidak sah meletakkan kepentingan  pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah  akan  dilayaninya.  Korupsi  itu  muncul da la m   ba ny a k   be nt uk   d a n  m e ny a ngk ut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, a pa k a h  k e bija k a n  m e nge na i  ta rif,  s is te m pe ne ga k a n   hu k um ,   k e a m a na n  um u m , pelaksanaan  kontrak,  pengembalian  pinjaman, dan  hal-hal  lain,  atau  menyangkut  prosedur- prosedur  sederhana  (O.C.  Kaligis,  2006:  72).
Korupsi  dapat  berupa  janji,  ancaman, atau  keduanya;  dapat  dimulai  oleh  seorang pegawai negeri atau pihak lain yang mempunyai k e pe nt ing a n.  Da p a t  m e nc a k up   ti nda k a n penghilangan  jejak  atau  pun  komisi;  dapat melibatkan jasa yang sah maupun tidak sah; dan dapat terjadi di dalam maupun di luar organisasi pemerintah (O.C. Kaligis,  2006: 73).
Dalam  perkembangannya,  korupsi  tidak sekedar  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh seorang  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran hukum semata. Ada indikasi dan kecenderungan yang  menarik,  di  sebagian  kejahatan  korupsi, diduga terjadi kombinasi antara penyalahgunaan kewenangan atau memperdagangkan pengaruh
dari  penyelenggaraan  negara  dan/atau  elite kekuasaan politik tertentu yang bertemu dengan kepentingan  bisnis  dari  kalangan  privat  (B. Widjojanto,  2010:  2).
Dari pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan  bahwa  korupsi  tidak  lain  adalah menyalahgunakan  jabatan,  kewenangan  dan kekuasaan  yang  dimiliki  untuk  memerkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  dengan  cara  melawan hukum  sehingga  dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara.
Pengertian korupsi di atas sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal  3  Undang-undang  Tindak  Pidana Korupsi di atas menyiratkan bahwa pelaku tindak pidana  korupsi harus  memangku suatu  jabatan a ta u  k e duduk a n.  K e m udia n  ja ba ta n  a ta u kedudukan tersebut secara otomatis memunyai wewenang.  Dengan  demikian  penyalahgunaan wewenang,  kesempatan  dan  sarana  yang  ada k a re na   ja ba ta n  a ta u  k e duduk a n  te rs e but menggunakan  kewenangan,  kesempatan  atau s a r a na   y a ng   m e l e k a t   pa d a   ja ba ta n  a t a u kedudukan  yang  dijabat  atau  diduduki  oleh pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  tujuan  lain da ri  m a k s ud  d ibe rik a nny a   k e w e n a nga n, kesempatan  atau  sarana  tersebut  (E.  Setiadi, 2010:  4).
B e be ra pa   b e nt uk   p e ny a la h guna a n wewenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah dapat  diutarakan  sebagai berikut  (Eni  Rohyani, 2010:  8):
Perbuatan melawan hukum sebagai padanan dari onrechmatige overheidsdaad, yaitu perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja melanggar UU, peraturan-peraturan formal yang berlaku, keputusan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi  oleh  penguasa,  yang  menimbulkan kerugian bagi individu. Suatu keputusan disebut melawan hukum apabila (1) melanggar batas- batas  yang  ditentukan  oleh  hukum;  dan  (2) digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang.
Perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagai padanan dari detournement de pouvoir , yaitu perbuatan  penggunaan  wewenang  untuk mencapai kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan
yang  menjadi  dasar  kewenangannya  itu  dan merugikan  pihak  lain,  atau  menggunakan wewenangnya  untuk  tujuan  lain  dari  tujuan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dasar pengujian perbuatan menyalahguna-kan wewenang bertolak  pada  pemikiran  bahwa pemberian wewenang dimaksudkan untuk tujuan tertentu,  yang  dapat  diketahui  dari  sejarah lahirnya peraturan tersebut.
Perbuatan sewenang-wenang sebagai padanan dari abus de droit , yaitu perbuatan yang berada diluar  peraturan  perundang-undangan,  atau tanpa dasar hukum atau dengan dasar hukum yang tidak jelas. Pemerintah dalam menimbang semua kepentingan yang terkait menurut nalar seharusnya tidak sampai mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, karena berdasarkan hukum dan moral, perwujudan dari tindakannya itu tidak sah dan tidak layak bagi kemanusiaan.
Pada  saat  ini  terdapat  kecenderungan sikap  hakim,  jaksa  dan  polisi,  legistik  atau positivistik,  sehingga  dalam  penerapan  hukum selalu berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan  perundang-undangan.  Semakin  tidak je las ny a  bata s- batas  antara  rana h  huk um administrasi  negara  dengan  hukum  pidana, menyebabkan pembunuhan  karakter (character a s sa s s ina tion) ba gi  e k s is te ns i  k e be ba s a n m e nga m bil   k e p utu s a n  ( f r e ie s   e rm e s s e n) (Rohyani, 2010: 10).
Pe rbua ta n  administra si  negara  ya ng m e rupa k a n   a k t ua l is a s i  d a ri  k e b e ba s a n mengambil keputusan ( freie s ermessen) ,  tidak dapat dinilai oleh pengadilan karena pengadilan tidak memunyai wewenang untuk menilai apakah isi atau substansi suatu kebijaksanaan itu bijak atau tidak, karena administrasi negara memunyai k e m e rd e k a a n  untu k   m e ngu ta m a k a n  s e gi kemanfaatan  ( doelmatigeheid) daripada  segi kepastian  hukum  ( rechtmatigheid) .  Karena itulah,  kemerdekaan  tersebut  mengaburkan batasan  antara  hukum  dan  kepentingan  umum (Rohyani, 2010: 10).
N a m un de m ik i a n d a la m   p ra k t ik penyelenggaraan  pemerintahan,  tidak  jarang perbuatan  atau  tindakan  hukum  administrasi y a ng  d ila k uk a n  o le h   pe m e ri nta h  y a ng dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  masyarakat  atau  untuk  mengatasi kegentinga n  yang  memaksa,  me nimbulkan pelanggaran  ataupun  penyimpangan  dan/atau menimbulkan kerugian keuangan  negara. Uang oleh  hakim,  jaksa  dan  polisi  dikualifikasikan s e ba ga i  ti nda k   pida na   k o rups i ,  s e hingga berakibat  pada  penjatuhan  sanksi  pidana  dan sanksi administrasi berupa pemberhentian atau pe m e ca ta n pe j a ba t pe m e ri nta h da ri kedudukannya  sebagai  pegawai  negeri.  Hal  ini membawa implikasi yang sangat serius, karena menimbulkan fenomena ketakutan, keengganan
dan keraguan pejabat negara untuk melakukan tindakan  atau  perbuatan  hukum  administrasi, y a n g  da pa t  m e m e n ga ruh i  k i ne rja   a pa ra t pemerintah,  sehingga  mengganggu  penyeleng- garaan  pemerintah  secara  keseluruhan  (E. Rohyani, 2010: 2).
Oleh karena  itu, diperlukan  perlindungan hukum  terhadap  sikap  dan  tindakan  pejabat administrasi  yang  akan  membuat  kebijakannya demi menyelenggarakan kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perlindungan hukum  terhadap  pengambil  dan  pelaksana k e bija k a n  te rha da p  s a nk s i  pida na ,  ha rus dibuktikan dengan ada tidaknya unsur melawan hukum (dalam arti formal dan materil) (Priyatno, 2010:  7).

## Pe rbu atan   Me law an  H uk u m  d an Kriminalisasi Diskresi
Perkembangan antara hukum administrasi negara,  hukum  perdata  dengan  hukum  pidana memasuki  wilayah  abu-abu  atau  tidak  jelas dengan  segala  teknikalitas  kesulitan  dengan pr o s e s   pe m ida na a n ,  b a hk a n  hi ngg a   k i ni menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum pidana. Betapa tidak, keputusan Pejabat Negara, baik dalam rangka beleid ( vrijsbestuur ), diskresi (kebijaksanaan- discretionary  power )  maupun kerangka privaatrechtelijkheid menjadi  ajang k a jia n   a k a de m is   u ntuk   dij a di k a n  a la s a n penolakan maupun justifikasi pemidanaan pada area hukum pidana  (Seno, 2009: 1).
Asas perbuatan hukum materil mengalami pergeseran  yang  ekstensif,  bahkan  pergeseran ini  dianggap  sebagai  arah  destruksi  terhadap asas-asas  konvensional  dalam  hukum  pidana. B a hk a n  s e ca ra   a k a de m is   a s a s   pe rbua ta n melawan  hukum  materil  melalui  fungsi  positif seringkali  diimplementasikan  secara  keliru  oleh badan  peradilan  tingkat  pertama  yang  sangat limitatif  pemahamannya  (Indriyanto  Seno  Adji, 2009:1-2).
Dalam  kerangka    Hukum  Administrasi Negara,  parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan  aparatur  negara  ( discretionary po w e r )  a da la h de to urne m e nt   de   po v o uir (penyalahgunaan wewenang) dan abus de droit (sewenang-wenang).  Sedangkan  dalam  area H uk um   P ida na pun  m e m ilik i  k rite ria   y a ng membatasi  gerak  bebas  kewenangan  aparatur negara  berupa  unsur  “ wederechtelijkheid ”  dan menyalahgunakan  kewenangan.  Dalam  area hukum perdata pun dikenal perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dan  wanprestasi yang  seringkali  dipahami  secara  menyimpang oleh penegak hukum (I.S. Adji, 2009: 13-14). Pengertian  penyalahgunaan  wewenang
( detournement  de  pouvoir) ,  dalam  kaitannya
dengan kebebasan mengambil keputusan ( freies e rm e s s e n) i ni  m e ng a la m i  p e rlu a s a n  a r ti berdasarkan  Yurisprudensi  di  Perancis  menurut Jean Rivero  dan Waline, (Indriyanto  Seno Adji, 2 0 0 9 :2 - 3 )   pe nge r tia n  pe ny a la h guna a n kewenangan  dalam  Hukum  Administrasi  dapat di a rti k a n  da l a m   t iga   w uju d,  y a it u:  ( 1 ) penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan  pribadi,  kelompok  atau  golongan; (2)  Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti bahwa  tindakan  pejabat  tersebut  adalah  benar ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi menyimpang  dari  tujuan  kewenangan  tersebut diberikan  oleh  undang-undang  atau  peraturan- peraturan lain; (3) Penyalahgunaan kewenangan dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar  terlaksana.
Untuk  menilai  apakah  suatu  kebijakan y a ng  diam bil  itu  dapa t  me rupa ka n  s ua tu kejahatan  dapat  dilihat  pada  sikap  batin  dari pe la k u .  U ns ur   s i k a p  ba t in    ini   s ul it pembuktiannya. Karena itu hal yang utama untuk mengungkap  hal  ini  adalah  berupa  indikasi, apakah  keluarnya  sebuah  kebijakan  itu  ada indikasi  sengaja  atau  lalai.  Untuk  hal  tersebut dapat  digunakan  teori  kesalahan  dan  macam- macam  kesengajaan    (Setiadi,  2010:  6).
Unsur  yang  terpenting  dari  suatu  tindak pidana adalah melawan hukum. Suatu kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  seorang  pejabat  publik tida k   bo le h  m e langga r  huk um   da lam   a rti melanggar perundang-undangan yang lain atau peraturan  yang  berlaku  di  masyarakat.  Sebuah kebijakan  yang  diambil  dengan  melanggar peraturan  lain  merupakan  perbuatan  melawan hukum.  Pengertian  melawan  hukum  dalam doktrin  hukum  pidana  sampai  sekarang  masih terbelah  dua,  antara  ajaran  melawan  hukum formil  dan  ajaran  melawan  hukum  materil (Setiadi,  2010:  6).
Dalam konteks kebijakan yang dikategorikan sebagai  sebuah  tindak  pidana  dan  terdapat melawan  hukum,  maka  kebijakan  tersebut  di samping  tidak  boleh  melanggar  undang-undang, juga kebijakan tersebut harus sesuai dengan asas kepatutan,  proporsional  dan  memenuhi  prinsip- prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.  Sebuah  kebijakan  yang  diambil  tidak  boleh keluar  dari  pelaksanaan  kewenangan  seorang pejabat (Setiadi,  2010:  7).
Penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat  publik  dapat  dikategorikan  sebagai berikut: (1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan de nga n   k e p e nt inga n  um um   a ta u   unt uk
menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok a t a u  g o lo n ga n ;    ( 2 )  P e ny a la h guna a n kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat te rs e b ut  a da l a h  b e na r  di tuju k a n   unt uk kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang  atau  peraturan-peraturan  lain; (3)  Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti menyalahgunakan  prosedur  yang  seharusnya dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu, tetapi  telah  menggunakan  prosedur  lain  agar terlaksana;  (4) Da la m   ha l  pe ny a la hgu na a n wewenang ini, dasar pengujian ada atau tidaknya pe ny a l a hg una a n  w e w e na ng   te ta p   ha r us disandarkan  pada  asas  legalitas  yaitu  harus dilandasi  pada  aturan  dasar  tertulis  (Setiadi, 2010: 7-8).
Sebuah diskresi dari pejabat administrasi negara  dapat  merupakan  suatu  tindak  pidana apabila  mekanisme  seperti  yang  disebutkan  di atas  dilanggar.  Perlu  diketahui  bahwa  hal  yang utama  dari  perbuatan  korupsi  (kejahatan  yang selalu  berhubungan  dengan  sebuah  kebijakan publik)  adala h  pe rbuatan-pe rbua tan  y ang sepertinya  legal,  tetapi  mengandung  unsur pe ny es ata n  da lam   penga mbila n  kebijak an tersebut  (Setiadi,  2010:  8).

## Simpulan dan Saran
Se ca ra   e m p iri s   da la m   k e k ua s a a n menjalankan  jabatan  seorang  pejabat  akan memeroleh suatu hal yang paradoks, yaitu pada satu  sisi  undang-undang  memberikan  otoritas kepada  individu  pejabat,  akan  tetapi  pada  sisi lain  kekuasaan  dibatasi  oleh  hukum.  Dalam menjalankan  kekuasaan  tersebut  hendaknya seorang pejabat itu amanah, agar tidak tergoda kekuasaan  diskresi.
Dalam  menjalankan  kekuasaan  diskresi mungkin  saja  seorang  pejabat  tidak  menikmati hasilnya  tetapi  dapat  saja  yang  menikmatinya adalah  pihak  lain  yang  selama  ini  mendukung pos is iny a ,  ka rena  y ang  a ka n  diuji  s ecara normatif adalah dampak dari perbuatanya yang dapat  merugikan  Negara.  Berdasar  kepada kasus-kasus yang terjadi,  tidak dapat dipungkiri seorang  pejabat  yang  menjalankan  tugasnya, rawan  akan  terjadinya  perbuatan  melawan hukum,  jika  tidak  diimbangi  dengan  tanggung jawab sebagai warganegara dan pemeluk agama yang baik agar senantiasa amanah. Hal ini terjadi karena jabatan dapat meningkatkan kebutuhan, y a ng  s e m ula   tida k   a d a ,  s e la in  it u  untuk m e no pa ng  a tri but   k e k ua s a a n  da n   bia y a pengganti  dukungan  untuk  mempertahankan kekuasaan,  diperlukan  anggaran  yang  tidak sedikit. Sehingga seorang pejabat membutuhkan pe m a s u k a n   y a n g  b e s a r   (y a ng  te r k a da ng
dilakukan  dengan  jalan  korupsi)    agar  dapat memenuhi  kebutuhan  pengeluaran  biaya  yang besar    dan  atau  diganti  dengan  menjalankan diskresi agar  tidak mengeluarkan  dana pribadi.
Sebaiknya  ada  perbedaan  pemidanaan terhadap  koruptor  yang  terperangkap  jabatan dengan koruptor yang berniat korupsi.  Adanya suatu  peraturan  yang  jelas  tentang  ketentuan melaksanakan kekuasaan suatu jabatan, dengan diterbitkannya  suatu  peraturan  yang  mengatur tentang  pelaksanaan  sanksi  lain  seperti  denda berupa  uang  jaminan  kepada  pelaku  kriminal diskresi  selain  pidana.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Kaligis,  O.C.  (2006).  “Pengawasan  Terhadap
Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam  Pemberantasan  Korupsi”,  Bandung: PT. Alumni.
Klitgaard,  R.  dkk,  (alih  bahasa  :  Masri  Maris). (2002).  “Penuntun  Pemberantasan  Korupsi Dalam  Pem erintahan  Daerah”,  Jakarta: Yayasan  Obor  Indonesia  &  Partnership  for Governance Reform in Indonesia.
L opa,  B.  (2 00 1).  “ Ke jaha ta n  K orups i  da n Penegakan Hukum”, Kompas Jakarta.
N i tiba s k a r a ,  Tb.  R .  ( 2 0 0 9 ).  “ P e r a ngk a p Penyimpangan  Dan  Kejahatan,  Teori  Baru Dalam Kriminologi” , Jakarta: YPKIK.
Pope,  J.  (alih  bahasa:  Masri  Maris).  (2003).
“Strategi  Memberantas  Korupsi  (Elemen Sistem   Inte grita s  Na sio na l)” , Ja ka ta :
Tra npara ncy  I nterna tiona l  Indonesia  & Yayasan Obor Indonesia.
Prinst, D. (2002). “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Seno  Adji,  I.  (2009).  “Korupsi  dan  Penegakan Hukum”,  Jakarta: Diadit Media.

## Conference  paper  (proceedings):
Priyatno,  D.  (2010).  “Perlindungan  Hukum Te rha da p  Pe nga m bila n  da n  Pe la k sa na Kebijakan”,  Seminar  Nasional  Kriminalisasi Kebijakan,  Bandung:  PDIH  Unisba,  5  Juni 2010.
Rohyani,  E.  (2010).  “Kriminalisasi  Perbuatan Administrasi  Negara”,  Seminar  Nasional Kriminalisasi  Kebijakan,  Bandung:  PDIH Unisba, 5 Juni 2010.
Setiadi, E.  (2010). “Kriminalisasi Kebijakan dan B e k e rj a ny a   H u k um   P id a na ”,  S e m in a r Nasional  Kriminalisasi  Kebijakan,  Bandung: PDIH Unisba, 5 Juni 2010.
Widjojanto, B. (2010).  “Menaklukan Korupsi dan Menggagas Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi”,  Kuliah Umum Pasca Sarjana, Uni- versitas  Padjajaran,  Bandung,  8  Oktober 2010.

## Internet:
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/ 03/06/burhanudin-abdullah-habiskan-masa- tua-di-rumah, diunduh pada 20 Agustus 2011
h tt p : // b e r i t a . l ip u ta n 6 .c o m / r e a d / 2 6 6 6 8 7 / hari_ini_burhanuddin_abdullah_bebas_bersyarat , diunduh pada 29 Agustus 2011
h tt p : // b e r i t a . l ip u ta n 6 .c o m / r e a d / 2 4 1 1 0 9 / Masa.Hukuman.Burhanuddin.Abdullah.Diperingan . diunduh pada 20 Agustus 2011
http://www.kickandy.com/theshow/1/1/2152/ r e a d /B E R G U R U - DA R I - M A S A - L A L U - /1 0 diunduh pada 11 September 2011.
http://imnbanten.wordpress.com/2008/11/13/ div onis - be ba s - m a nta n- pjs -bupa ti-da n- sekda-serang-soal-jalan-pir-rp-5-miliar/ diunduh pada 11 September 2011.
http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/ 01/27/mantan-sekda-kabupaten-serang- ditahan/ diunduh pada 11 September 2011.

## Formulir Berlangganan MIMBAR
Saya ingin  berlangganan untuk  (lingkari yang diperlukan):
Edisi sekarang dan sebelumnya Jumlah eksemplar  Volume  XXV Nomor 2 - 2009 ……… eksemplar.  Volume XXVI Nomor 1 - 2010 ……… eksemplar.  Volume XXVI Nomor 2 - 2010 ………  eksemplar.`
 Volume XXVII Nomor 1 - 2011 ……… eksemplar.  Volume XXVII Nomor 2 - 2011
……… eksemplar.
 Volume  XXVIII Nomor 1 - 2012
……… eksemplar.  Volume  XXVII I Nomor 2 - 2012 ……… eksemplar. Edisi selanjutnya Jumlah eksemplar  Selama satu tahun ……… eksemplar  Selama dua tahun ……… eksemplar  Selama tiga tahun ……… eksemplar

## Pembayaran dilakukan melalui: (lingkari salah satu)
 Transfer  (Fotokopi bukti transfer dilampirkan bersama Formulir ini)
Rekening  : Bank  BRI Syariah  No. 1002945726.
Atas nama : Yuliani qq Dikdik M.Sodik
 Wesel  Pos
Tanggal pengiriman uang   ..………………………………………….

## Data Pelanggan
Nama : ………………………………………………………………...................................... Alamat : ………………………………………………………………...................................... : ………………………………………………………………...................................... Telp/HP /faks : ………………………………………………………………...................................... E-mail : ………………………………………………………………......................................

## Keterangan
Harga langganan per eksemplar Rp 70.000,00  (sudah termasuk ongkos kirim). Jurnal  M IMBA R terbit  dua  kali dalam setahun.
Bila telah diisi lengkap, mohon  Formulir ini dimasukkan  amplop beserta bukti pembayaran dan dikirimkan ke  alamat Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan  M IMBA R..  Jl.  Tamansari  No.  20      Bandung  40116,    Telp.  (022) 4203368,  Pes.  153, 154,  155  Faks.  (022)  4263895.    surel:  mimbar@unisba.ac.id  atau  mimbar.unisba@yahoo.com. Permohonan langganan dapat juga dilakukan  via pos, e-mail, atau telepon.