Ardi  Bongga / Tindak  Pidana  Pornografi  Siber  Menurut  Teori  Keadilan  Bermartabat/Vol  5  No  1 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.345 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 1, Maret 2024

## Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat

## Ardi Bongga
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia Email: ardibongga18@gmail.com

## Article Information
Submitted:
04 Februari 2023 Accepted: 19  Maret 2024 Online  Publish: 19 Maret 2024

## Abstrak
Teknologi yang berkembang, telah melahirkan kejahatan baru yang disebut dengan kejahatan  syber.  Hal  ini  ditandai  dengan  berkembang  pesatnya  situs-situs  porno dalam  berbagai  tampilan  situs  yang  sangat  menggoda  atau  tempat  penyebaran kabar  bohong  (fitnah)  yang  paling  efektif.    Tindak  kejahatan  ini  telah manghasilkan  suatu  produk  hukum  yang  mengatur  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  Informasi  dan  transaksi  elektronik  berupa  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  mengenai  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  biasa  disebut dengan  UU  ITE. Penelitian  ini  dilakukan  guna menemukan,  menggambarkan  dan menganalisis  tindak  pidana  pornografi  siber  menurut  teori  Keadilan  Bermartabat. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  pengumpulan data  secara  kepustakaan  (library  research).  Pidana  yang  diberikan  oleh  Hakim kepada  terdakwa  telah  mencerminkan  suatu  Keadilaan  Bermartabat  yang  mana Hakim hanya memberikan pidana penjara selama 1 Tahun 7 bulan yang mana jauh dari  tuntutan Jaksa Penuntut Umum  dan Pasal  yang di  putuskan oleh hakim yaitu Pasal  37  Jo  Pasal  11  Jo  Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  44 Tahun  2004 tentang  Pornografi.  Tindak  pidana  pornografi  siber  menurut  teori  Keadilan Bermartabat  memberikan  kepastian  hukum  dalam  mewujudkan  keadilan  melalui penerapan  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE.  Tercapainya  keadilan  terhadap  terdakwa mana  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  bukan  untuk  ajang  pembalasan  dendam,
akan tetapi memberikan pemahaman kepada terdakwa Kata  Kunci : Tindak  Pidana  Pornografi,  Siber,  Teori  Keadilan Bermartabat,

## Abstract
The  advancing  technology  has  given  rise  to  a  new  form  of  crime  known  as cybercrime.  This  is  characterized  by  the  rapid  proliferation  of  pornographic websites  in  various  enticing  forms  or  platforms  for  spreading  effective misinformation  (slander). This criminal activity has resulted in  the formulation of a  legal  framework  governing  offenses  related  to  Information  and  Electronic Transactions  in  the  form  of  Law  Number  11  of  2008  concerning  Electronic Information  and  Transactions,  commonly  referred  to  as  the  ITE  Law.  This research  aims  to  identify,  describe,  and  analyze  cyber  pornography  crimes according  to  the  theory  of  Dignified  Justice.  The  study  employs  a  normative juridical  approach  with  data  collection  through  library  research.  The  sentences handed  down  by  the  judge  to  the  defendant  reflect  a  Dignified  Justice,  where  the judge only imposed a sentence of 1 year and 7 months imprisonment, far below the demand of the Public Prosecutor and the Article adjudicated by the judge, namely Article  37  in  conjunction  with  Article  11  and  Article  4  Paragraph  (1)  of  Law Number  44  of  2004  concerning  Pornography.  Cyber  pornography  crimes, according  to  the  theory  of  Dignified  Justice,  provide  legal  certainty  in  achieving justice  through  the  application  of  Article  27  Paragraph  (1)  of  the  ITE  Law. Achieving justice for the defendant is in line with the purpose of sentencing, not for revenge, but to provide understanding to the defendant Keywords: Crime of Pornography, Cyber, Theory of Dignified Justice

## Pendahuluan
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  perilaku  dan  gaya  berpikir masyarakat  secara  luas  yang  menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas (borderless) ,  dan memberikan  perubahan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  (Raharjo,  2002).  Kemajuan  di bidang  teknologi  yang  sangat  cepat  sebaiknya  diiringi  dengan  aturan  hukum  yang  tepat, karena  hukum  merupakan  alat  kontrol  masyarakat  yang  seharusnya  lebih  terdepan  secara tepat  dalam  mengatur  (Wahid,  2005).    Oleh  karena  itu,  dengan  kehadiran  hukum  yang memiliki fungsi sebagai “a tool of social control” diperlukan sebagai alat pengendali sosial. Menurut  Ronny  Hantijo  Soemitro:  “Kontrol  sosial  adalah  aspek  normatif  dalam  kehidupan sosial  atau  dapat  dikatakan  sebagai  orang  yang  memberi  definisi  dari  adanya  tingkah  laku yang menyimpang serta akibat yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan tersebut seperti larangan-larangan, tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi” (Achmad Ali, 2015).
Peranan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara satu  orang  dengan  orang  lain,  contohnya  dalam  media  sosial  Twitter  dapat  saling  menyapa antara  satu  orang  dengan  orang  lain  dengan  jarak  yang  tidak  dibatasi,  twitter  sendiri  dapat menjadi  alat  dimana  orang-orang  dapat  dengan  mudah  mengupload  gambar  dan  video sehingga  masih  banyak  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan  postingannya, contohnya  saja  masih  banyak  orang  dengan  sengaja  mengapload  Gambar-gambar,  Video Porno bahkan memperjual belikan jasa pada media sosial twitter.
Pada Tahun 2008 lembaga legislatif dan instrument politik hukum pidana manghasilkan suatu  produk  hukum  yang  mengatur  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  Informasi  dan transaksi elektronik berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi  Elektronik  atau  biasa  disebut  dengan  UU  ITE,  dengan  adanya  UU  ITE  tersebut dalam  pemanfaatan  teknologi  dapat  lebih  teratur  dan  tidak  digunakan  semena-mena  oleh masyarakat.  UU  ITE  mengatur  berbagai  macam  tindak  pidana  yang  dilakukan  melalui pengunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media sosial. Tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1960  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  atau biasa  disebut  dengan  KUHP  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 2008  Tentang  Pornografi  yang  biasa  disebut  dengan  UU  Pornografi.  Namun,  terjadi perubahan  penggunaan  media  elektronik  sebagai  sarana  penyebarannya,  sehingga terbentuklah UU ITE itu sendiri.
Rumusan  tindak  pidana  pornografi  dalam  UU  ITE  berisi  Perbuatan  Yang  Dilarang diatur  dalam  Pasal  27  ayat  1  yang  berbunyi:  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana yang dapat dikenakan pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu:
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  1  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  Tahun dan/atau denda paling banyak Satu Miliar.”
Pengaturan  tersebut  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  dari  tindak pidana  yang  berhubungan  dengan  pornografi  dan  memberi  implikasi  bahwa  pembuatan pornografi  untuk  keperluan  diri  sendiri  tidak  dilarang,  tetapi  menjadi  dilarang  ketika pornografi tersebut disebarluaskan ke pada pihak ketiga.
Kebijakan formulasi melalui perumusan perundang undangan terkait dengan pornografi/ pornoaksi  siber,  selain  tetap  memperhatikan  dinamika  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,
terutama  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi;  juga  tetap  memperhatikan  asas asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan, terutama konsistensi dari  berbagai  istilah  dan  pengertian  kesusilaan,  membangkitkan  nafsu  birahi  pemuda  dan pornografi  .  Dalam  KUHP,  definisi  pornografi  tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  namun pengertian  pornografi  dalam  KUHP  disebut  sebagai  kejahatan  terhadap  kesusilaan  atau kejahatan  terhadap  kesopanan.  Bentuk  kejahatan  yang  dimaksud  seperti  yang  tercantum didalam  KUHP  termasuk  dalam  kategori pornografi,  oleh  sebab itu  pada  pengertian  tentang apa  yang  dimaksud  dengan  kesopanan  atau  kesusilaan  menunjukkan  dalam  KUHP  tidak terdapat adanya legalisasi yang mengatur masalah pornografi.
Adanya  kekaburan  atau  kekurangjelasan  atau  aneka  makna  dan  penafsiran  mengenai hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam  mengatur  soal  tertentu.  Kekeliruan  yang ditemukan  peneliti  adalah  bahwa  suatu  perkara  pidana  diperiksa,  diadili,  dan  juga  harus adanya  ketegasan  dalam  menemukan  bukti,  bahwa  benar  banyak  sekali  kebohongan  dan kerancuan  keterangan  saksi  dan  semua  telah  dikupas  secara  deail  di  memori  banding  dan pledoi pemohon kasasi. Kemudian benar tidak pernah terjadi dalam sejarah penegakan hukum cyber  crime  di  Indonesia  yang  menghasilkan  keputusan  bersalah  tanpa  dihadirkan  bukti minimal  berupa  screen  shoot  ketika  delik  dilakukan,  dalam  setiap  kasus  perkara  meskipun ada  kekurangjelasan  penafsiran  mengenai  hukum  putusan  Majelis  Hakim  dengan  terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
Kejahatan  yang  lebih  canggih  dalam  bentuk  kejahaan  siber.  Hal  ini  ditandai  dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda atau  tempat  penyebaran  kabar  bohong  (fitnah)  yang  paling  efektif.  Bahkan  berbagai  data terakhir  menunjukkan  bahwa  transaksi  terbesar  perdagangan  melalui  internet  diperoleh melalui  bisnis  pornografi  ini  (Makarim,  2005),  hal  tersebut  saat  ini  dikenal  dengan  istilah pornografi siber.
Tindak  pidana  berupa  pornogarfi  merupakan  tindak  pidana  sering  terjadi  dan penyebarannya  dilakukan  melalui  media  sosial  dan  hal  tersebut  menyebabkan  kerugiaan terhadap korban karena penyebarannya sangat mudah dan cepat sehingga dapat diakses oleh umum. Namun didalam konteks hukum positif, konsep mengenai pornografi dapat ditemukan dalam ketentuan perundang- undangan. Dalam hukum positif Indonesia, baik Undang-undang No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet tersebut.  Selain  itu,  Pasal  282  KUHP  juga  masih  dapat  digunakan  karena  rumusan  Pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  atau  berkaitan  dengan  tindak  pidana pornografi  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang tersebut.
Teori  Keadilan  Bermartabat  merupakan  suatu  ilmu  hukum,  cakupan  atau  scope  Teori Keadilan  Bermartabat  dapat  dilihat  dari  lapisan  maupun  susunan  ilmu  hukum,  Meliputi lapisan  pertama  berupa  filsafat  hukum philosophy  of  law , lapisan  kedua  terdiri teori  hukum legal  theory ,  lapisan  ketiga  terdapat  dogmatika  hukum jurisprudence ,  dan  lapisan  yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum law and legal practice (Teguh Prasetyo, 2019) . Teori Keadilan Bermartabat, dapat disebut bermartabat karena teori tersebut merupakan suatu  bentuk  penjelasan  dan  pemahaman  yang  mengenai  koherensi  yang  tercantum  dalam konsep-konsep hukum yang didalamnya terdapat asas-asas hukum yang berlaku dan kaidah, serta doktrin-doktrin yang merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi ruh atau roh (the spirit)  yang  berasal  dari masyarakat  dan bangsa  dalam  sistem  hukum  berdasarkan  Pancasila dan dijelaskan dalam teori Keadilan Bermartabat (Teguh Prasetyo, 2019).
Penelitian  ini  dilakukan  guna  menemukan,  menggambarkan  dan  menganalisis  tindak pidana pornografi siber menurut teori Keadilan Bermartabat.

## Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis  normatif adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka  (Soekanto,  2006,  2007).  Penelitian yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research )  atau  penelitian hukum  doktriner,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman & Kriminologi, 2016).
Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik Asas Hukum, di mana dilakukan terhadap Hukum Positif yang tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 2006).
Metode  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan (Library Research) , yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang  disebut  dengan  bahan  hukum  sekunder  yang  dilakukan  dengan  serangkaian  kegiatan berupa  membaca,  mencatat,  mengutip  dari  buku-buku  literatur  serta  informasi  yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

## Tindak Pidana Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat
Pada dasarnya, Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum yang membahas mengenai  Keadilan  Hukum  yang  berlandaskan  sila-sila  dalam  Pancasila,  terutama  yaitu kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Menurut  Notonagaro  makna  dari  rasa  kemanusiaan adalah  rasa  kemanusiaan  yang  adil  terhadap  diri  sendiri,  terhadap  sesama  manusia  dan terhadap  tuhan  atau  causa  prima  (Teguh  Prasetyo,  2019).  Di  dalam  teori  Keadilan Bermartabat  dengan  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  maka  keadilan  hukum  yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri adalah keadilan yang memanusiakan manusia.
Berikut  analisis  terhadap  beberapa  putusan  pengadilan  dalam  rangka  menjelaskan kekurang  jelasan  makna  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  atau  kaidah  hukum  dalam  arti  tindak pidana  pornografi  siber.  Analisis  menggunakan  teori  Keadilan  Bermartabat  sebagaimana telah dikemukakan di atas.

## Putusan PN 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL
Putusan  Nomor  1363/Pid.Sus/2017/PN  JKT.SEL,  dan  semua  putusan  yang  diuraikan dalam  tesis  ini  adalah  manifestasi  jiwa  bangsa  (volkgeist)  menurut  Teori  Keadilan Bermartabat.  terdakwa  Yulianto  Bin  Suwoto  diadili  sesuai  dengan  Undang-Undang  (UU) Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Terdakwa  dituduh  melanggar  Pasal  4  ayat  2 Jo Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal ini mengatur tentang larangan menyediakan  jasa  yang  menyajikan  secara  eksplisit  ketelanjangan  atau  tampilan  yang mengesankan  ketelanjangan,  alat  kelamin,  mengekploitasi  atau  memamerkan  aktivitas seksual, atau menawarkan serta mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual yang dilakukan terdakwa.
Terdakwa dikenakan dakwaan berlapis, yakni pertama, terkait dengan menyebarkan dan memperjualbelikan video porno gay anak-anak di bawah umur melalui akun Twitter dengan nama akun VgkSale. Kedua, terdakwa juga terlibat dalam pengelolaan akun Telegram VGK Premium  yang  digunakan  untuk  ajang  memberikan  dan  bertukar  informasi  mengenai  video porno gay anak-anak tersebut. Terdakwa melakukan tindakan ini dengan cara mencari video melalui media sosial seperti Facebook dan Google dengan kata kunci VGK, lalu bergabung dalam  beberapa  grup  yang  memperjualbelikan  video  tersebut.  Terdakwa  kemudian  aktif
dalam pertukaran video dan foto tersebut dengan member lainnya, dengan memberikan harga bervariasi,  yang  berkisar  antara  Sepuluh  ribu  rupiah  hingga  Lima  puluh  ribu  rupiah  per album.  Terdakwa  menerima  pembayaran  melalui  transfer  pulsa  atau  uang  melalui  rekening bank yang terdaftar atas namanya. Selain itu, terdakwa juga membuat akun Twitter VGKSale untuk  mempermudah  penjualan  dan  komunikasi  dengan  pembeli.  Dalam  akun  tersebut, terdakwa mencantumkan nomor handphone yang digunakan untuk transaksi. Terdakwa juga menggunakan berbagai kata kunci dan tawaran menarik untuk menarik minat pembeli.  Kasus ini mencerminkan modus operandi yang melibatkan penggunaan media sosial dan teknologi informasi dalam peredaran dan penjualan konten pornografi anak.
Proses  penyelidikan,  polisi  menggunakan  bukti  permulaan  yang  cukup,  seperti  hasil patroli  dunia  maya  (cyber  patrol),  untuk  melacak  aktivitas  terdakwa.  Mereka  berhasil menemukan  beberapa  akun  media  sosial,  seperti  VgkSale,  FreeVGK,  NoeHermawan,  dan febrifebri,  yang  secara  terang-terangan  memperjualbelikan  video  porno  gay  anak-anak  di bawah umur. Akun-akun ini menawarkan berbagai harga dan jumlah video yang ditawarkan kepada  pembeli  melalui  pesan  WhatsApp  dan  Telegram.  Selama  proses  penggeledahan  di rumah  terdakwa,  polisi  berhasil  menyita  sejumlah  barang  bukti,  termasuk  satu  unit  ponsel Xiaomi  dengan  nomor  yang  digunakan  untuk  penawaran  penjualan  video  porno  gay  anak- anak.  Selain  itu,  mereka  juga  menemukan  kartu  ATM  BCA  dan  buku  rekening  atas  nama terdakwa, yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pembeli.
Kasus  ini  mencerminkan  bagaimana  pelaku  tindak  pidana  pornografi  anak memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  media  sosial  untuk  menyebarkan  konten  ilegal  dan melakukan transaksi ilegal. Pasal-Pasal yang digunakan dalam kasus ini, yaitu Pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bertujuan untuk melindungi anak- anak  dari  eksploitasi  seksual  dan  pornografi.  Penegakan  hukum  dalam  kasus  ini  bertujuan untuk  menghentikan  praktik  ilegal  ini  dan  mengadili  pelaku  agar  dapat  dihukum  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  proses  persidangan,  saksi-saksi  dari  kepolisian memberikan keterangan yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa, dan barang bukti yang disita  dari  rumah  terdakwa  juga  dihadirkan  sebagai  bukti  dalam  persidangan.  Tujuan  dari persidangan  adalah  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa  dalam  melanggar  Undang- Undang  Pornografi  dan  menghukumnya  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  sehingga pelajaran dapat diambil dari kasus ini untuk mencegah praktik serupa di masa depan.
Hakim  merujuk  kepada  berbagai  Pasal  dalam  UU  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi,  terutama  Pasal  4  ayat  2 Jo Pasal  29,  yang  mengatur  tentang  larangan menyediakan jasa  yang  menyajikan  pornografi  anak  dalam  rangka  memberi  penjelasan  atau menerapkan  makna  pornografi  siber.  Penegakan  hukum  dengan  merujuk  kepada  Pasal  ini bertujuan  untuk  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  terdakwa  yang  terlibat  dalam penyebaran  dan  penjualan  konten  pornografi  anak,  serta  untuk  memberikan  perlindungan hukum terhadap korban yang terkena dampak dari praktik ilegal tersebut.
Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  penegakan  kasus  ini  adalah  UU  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara jelas melarang dan mengatur tindakan pornografi anak. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal-Pasal tersebut karena telah secara aktif terlibat  dalam  kegiatan  ilegal  yang  merugikan  anak-anak.  Cara  terdakwa  melakukan tindakannya  diuraikan  dalam  persidangan,  mengungkapkan  bagaimana  terdakwa menggunakan media sosial seperti Twitter dan Telegram untuk mempromosikan dan menjual video  porno  gay  anak-anak.  Terdakwa  mencari  pembeli  dengan  berbagai  tawaran  menarik, mengirim video melalui WhatsApp dan Telegram, dan menerima pembayaran dalam bentuk pulsa dan uang tunai.
Tindakan  terdakwa  mencerminkan  modus  operandi  yang  melibatkan  penggunaan teknologi  informasi  dan  media  sosial  dalam  penyebaran  dan  penjualan  konten  pornografi anak.  Ini  menjadi  perhatian  serius  karena  merusak  integritas  dan  perlindungan  anak-anak
dalam  dunia  digital.  Dalam  persidangan,  penuntut  umum  dapat  menggunakan  bukti-bukti yang  ada,  seperti  pesan  WhatsApp,  akun  media  sosial,  dan  barang  bukti  yang  disita,  untuk membuktikan  kesalahan  terdakwa  dan  meminta  hukuman  yang  sesuai.  Kasus  ini mencerminkan  pentingnya  penegakan  hukum  dalam  melindungi  anak-anak  dari  eksploitasi seksual  dan  praktik  ilegal  lainnya  di  dunia  digital  yang  semakin  kompleks.  Hukuman  yang tegas terhadap terdakwa diharapkan dapat menjadi contoh bagi yang lainnya dan mengurangi praktik ilegal semacam itu.

## Putusan PN Nomor 1466/Pid.Sus/2017/PN JKT SEL
Putusan  di  atas  merupakan  hasil  dari  pemeriksaan  terhadap  terdakwa  Hermawan  alias Uher  yang  terlibat  dalam  serangkaian  tindakan  pidana  terkait  penyebaran  materi  pornografi yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur.  Putusan  ini  menyoroti  seriusnya  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  terdakwa,  termasuk  penjualan,  penawaran,  dan  distribusi  video  yang mengandung  pelecehan  seksual  terhadap  anak-anak.  Pengadilan  dengan  tegas  mengambil tindakan hukum untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh  terdakwa,  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  dan  melindungi  anak-anak  dari eksploitasi  serupa  di  masa  depan.  Putusan  tersebut  merupakan  langkah  penting  dalam penegakan hukum terhadap tindakan kriminal yang merugikan dan melindungi hak-hak anak- anak.
Putusan  ini  merujuk  pada  Pasal  8  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang  Pornografi  sebagai  dasar  hukum  utama.  Pasal  tersebut  secara  tegas  melarang  setiap orang  untuk  dengan  sengaja  membuat,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  menyalin, menggandakan, mengirimkan, mentransmisikan, menyebarluaskan, memperlihatkan, memperbanyak,  menjual,  atau  menyewakan  materi  pornografi  yang  melibatkan  anak  di bawah  umur.  Tujuan  dari  Pasal  ini  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  anak  dan  mencegah eksploitasi seksual terhadap mereka.
Hakim  menggunakan  dakwaan  berlapis  untuk  menghadirkan  terdakwa  dalam  berbagai tindakan yang melibatkan materi pornografi anak di bawah umur. Hal ini mengacu pada Pasal 35  ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  mengizinkan  penggunaan dakwaan  berlapis  untuk  menggambarkan  perbuatan  pidana  secara  rinci.  Hakim  memerinci berbagai tindakan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk pencabulan, pemberian hadiah, penawaran, dan distribusi video yang mengandung pelecehan seksual terhadap anak- anak di bawah umur.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  diurai  secara  terperinci.  Modus  operandi yang  digunakan  oleh  terdakwa  melibatkan  penggunaan  teknologi  informasi  seperti  media sosial  untuk  menyebarkan  materi  pornografi  anak-anak.  Modus  ini  mencakup  pencabulan, yang  merupakan  salah  satu  cara  terdakwa  memperoleh  materi  tersebut,  serta  memberikan hadiah  atau  pemberian  insentif  untuk  mendapatkan  materi  pornografi  anak  di  bawah  umur. Terdakwa  juga  terlibat  dalam  penawaran  dan  distribusi  video  yang  melibatkan  pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur.
Putusan  ini  mencerminkan  berbagai  cara  yang  digunakan  oleh  terdakwa  untuk melakukan  tindakan  pidana  yang  serius  ini.  Dengan  pemahaman  yang  mendalam  tentang modus  operandi  terdakwa,  hakim  memberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan tingkat keparahan tindakannya.  Ini  adalah  contoh  konkret  dari  upaya  hukum  dalam  menangani  tindakan pornografi anak dan menjatuhkan hukuman yang pantas.

## Putusan PN Slawi Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Slw
Terdakwa  Mohamad  Solekhudin  als.  Ale  telah  dinyatakan  bersalah  atas  dua  tuduhan tindak pidana yang berbeda. Pertama, atas tuduhan pornografi, Terdakwa dinyatakan bersalah
karena pada tanggal 16 September 2018 atau sekitar bulan September 2018, ia memproduksi, membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  materi pornografi melalui akun Twitter bernama Hendra dengan URL https://twitter.com/jefri12970538.  Terdakwa  menggabungkan  foto  Istri  Nurul,  yang mengenakan  kerudung  hijab,  dengan  foto  seorang  perempuan  telanjang.  Terdakwa  juga mencantumkan nomor telepon Istri Nurul, 081318245456, dan menulis kalimat-kalimat yang merendahkan.
Kedua,  Terdakwa  juga  dinyatakan  bersalah  atas  tuduhan  mendistribusikan, mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  atau  dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam  Pasal  27  ayat  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Terdakwa  melakukan  tindakan  ini  dengan  memposting nomor  telepon  dan  foto  Istri  Nurul  yang  menciptakan  kesan  bahwa  Istri  Nurul  adalah perempuan panggilan yang menawarkan layanan seksual.
Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama tiga  tahun  dan  denda  sejumlah  satu  milyar  rupiah.  Jika  denda  tidak  dibayarkan,  maka  akan diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  enam  bulan.  Terdakwa  juga  diminta  untuk  tetap berada dalam tahanan. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  akan  dihitung  sebagai  bagian  dari  pidana  yang  dijatuhkan.  Seluruh  barang  bukti yang  digunakan  dalam  persidangan,  termasuk  printout  percakapan  WhatsApp  dan  akun Twitter  Terdakwa,  juga  KTP  atas  nama  Sumarti  Hartati,  akan  dijaga  dan  disimpan  sebagai bukti dalam perkara ini.
Kasus ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 27 ayat 1 UU  ITE  yang  mengatur  tindakan  pornografi  dengan  menggunakan  teknologi  informasi. Rumusan  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau mengakses informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik  yang  memiliki  muatan  pornografi  dapat  dikenai  sanksi  pidana.  Tujuan dari  Pasal 27  ayat  1  UU  ITE  sebagai  bagian  dari  makna  menurut  teori  Keadilan  Bermartabat  adalah untuk  melindungi  masyarakat  dari eksposur  terhadap materi  pornografi  yang  tidak senonoh, terutama  melalui  media  elektronik  dan  internet.  Melalui  peraturan  ini,  pemerintah  berusaha mengatur  dan  mengontrol  penyebaran  materi  pornografi  dengan  teknologi  informasi  demi menjaga  moralitas  dan  kesusilaan  masyarakat  serta  melindungi  anak-anak  dari  konten berbahaya. Sumber hukum yang relevan dalam kasus ini adalah UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat  1,  yang merupakan  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  mengadili  perkara ini.  Selain  itu,  pengadilan  juga  dapat  merujuk  pada  putusan-putusan  sebelumnya  yang memiliki relevansi dengan kasus serupa untuk memutuskan tindakan hukum yang tepat.
Putusan-putusan  sebelumnya,  cara  pelaku  melakukan  tindakan  pornografi  melalui media  sosial  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dapat  bervariasi.  Contoh-contoh modus operandi yang mungkin diungkap dalam putusan antara lain: Penggunaan akun palsu atau  anonim  untuk  menyebarkan  konten  pornografi,  Pencabulan  privasi  korban  dengan menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin, Memanfaatkan platform media sosial untuk mengumpulkan  atau  menyebarkan  materi  pornografi,  Menipu  korban  untuk  berpartisipasi dalam tindakan pornografi melalui pemerasan atau ancaman.
Memahami  peraturan  hukum  yang  digunakan,  tujuan  dari  peraturan  tersebut,  sumber hukum yang relevan, dan modus operandi pelaku, pengadilan dapat memutuskan perkara ini secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan kasus-kasus serupa yang telah diadili sebelumnya sebagai pedoman.

## Putusan PN Singkawang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Skw
Putusan  No.  166/Pid.Sus/2020/PN  Skw  merupakan  hasil  penanganan  perkara  pidana terhadap  terdakwa  Tjhie  Con  Ban  als  Aban.  Terdakwa  dituduh  melakukan  tindak  pidana menyebarkan  konten  pornografi  melalui  media  sosial.  Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam putusan  ini  adalah  Pasal  45  ayat  1 Jo Pasal  27  ayat  1  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
Perkara  ini  bermula  ketika  terdakwa  mengirimkan  foto  dan  video  yang  mengandung materi  pornografi  yang  melibatkan  saksi  SN  melalui  akun  Facebook  milik  saksi.  Materi  ini termasuk foto dan video yang melanggar kesusilaan, seperti foto saksi sedang berbaring tanpa menggunakan pakaian celana dan video saksi sedang melakukan oral seks bersama terdakwa. Terdakwa  juga  mengganti  foto  profil  akun  Facebook  saksi  dengan  foto  yang  serupa,  serta membuat  postingan  di  media  sosial  yang  merendahkan  martabat  saksi.  Proses  penyebaran konten  pornografi  ini  dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  menggunakan  akun  Facebook  milik saksi  Siatna  als  Anna,  yang  diketahui  karena  terdakwa  memiliki  akses  ke  ID  dan  password akun tersebut. Terdakwa juga menyimpan foto dan video tersebut di akun Google Drive yang terhubung  dengan  akun  email  tertentu.  Selanjutnya,  terdakwa  menyebarkan  foto  dan  video tersebut kepada beberapa orang, termasuk saudara-saudari saksi Siatna als Anna.
Saksi  korban  mengkonfirmasi  bahwa  materi  yang  tersebar  adalah  dirinya  sendiri  dan tindakan itu dilakukan ketika dia masih dalam ikatan suami istri secara adat Tionghoa dengan terdakwa.  Terdakwa  mengaku  merekam  adegan  tersebut  dengan  alasan  rindu  kepada  saksi. Terdakwa  juga  mengancam  untuk  memviralkan  materi  tersebut  setiap  kali  terjadi pertengkaran.  Majelis  hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa  bersalah  dan  menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar seratus juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama satu bulan. Terdakwa juga harus membayar biaya perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah. Putusan ini juga  menetapkan  agar  terdakwa  tetap  berada  dalam  tahanan.  Putusan  ini  mencerminkan penegakan hukum terhadap tindakan menyebarkan konten pornografi yang melibatkan orang lain tanpa izin dan merupakan pelanggaran serius terhadap privasi serta kesusilaan. Hukuman yang diberikan oleh pengadilan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan memberikan perlindungan kepada korban.
Putusan  No.  166/Pid.Sus/2020/PN  Skw  merupakan  hasil  penanganan  perkara  pidana yang  melibatkan  tindakan  menyebarkan  konten  pornografi  melalui  media  sosial.  Dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  khususnya Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU tersebut. Terdakwa dalam kasus ini dituduh melakukan tindak  pidana  menyebarkan  konten  pornografi,  seperti  foto tanpa  busana  dan  video  seksual, yang  melibatkan  saksi  Siatna  als  Anna.  Tujuan  dari  putusan  ini  adalah  memberikan  sanksi hukum  kepada  terdakwa  sebagai  pelaku  tindakan  pornografi  yang  melanggar  hukum  serta melindungi korban, yaitu saksi Siatna als Anna. Sumber hukum yang digunakan adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tindakan pidana  terkait  penggunaan  media  elektronik.  Putusan  ini  merinci  cara  pelaksanaan  tindak pidana yang melibatkan akses terhadap akun Facebook milik saksi oleh terdakwa, pengiriman konten pornografi, penggantian foto profil akun, membuat postingan merendahkan martabat saksi,  dan  ancaman  untuk  menyebarkan  materi  yang  merugikan.  Terdakwa  dalam  kasus  ini menggunakan modus operandi yang melibatkan akun media sosial saksi untuk menyebarkan konten pornografi, dengan mengancam korban setiap kali terjadi pertengkaran. Keseluruhan putusan  ini  mencerminkan  penegakan  hukum  terhadap  tindakan  menyebarkan  konten pornografi  yang  melibatkan  orang  lain  tanpa  izin,  serta  memberikan  hukuman  sebagai  efek
jera kepada terdakwa dan perlindungan kepada korban.

## Putusan PN Pekanbaru Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Putusan  No.394/Pid.Sus/2020/PN  Pbr  ini  mengenai  kasus  yang  melibatkan  Terdakwa Syafriyan  Eka  Putra  als.  Riyan  Bin  Willandri  dalam  tindak  pidana  penyebaran  konten pornografi.  Terdakwa  dituduh  dengan  Pasal  29  jo  Pasal  4  ayat  1  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Perbuatan  yang  didakwakan  terjadi pada rentang waktu tidak pasti di tahun 2019 hingga 28 Januari 2020 di rumah terdakwa di Pekanbaru,  atau  di  tempat  lain  yang  berada  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Pekanbaru.  Terdakwa  diduga  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan, mentransmisikan,  dan  membuat  dapat  diakses  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  cara  mengunduh  dan memposting konten pornografi gay melalui akun Twitter pribadinya, yang mencakup foto dan video  pria  tanpa  busana  serta  adegan  hubungan  badan  sesama  jenis.  Terdakwa  juga melakukan retweet dari akun orang lain dan membagikannya melalui akun Twitter miliknya, sehingga  konten  tersebut  dapat  diakses  oleh  orang  banyak.  Selanjutnya,  terdakwa menggunakan akun  Whatsapp  untuk  berkomunikasi  dengan  orang  lain  yang tertarik  dengan konten  pornografi  yang  dia  sebarkan,  bahkan  meminta  mereka  untuk  menirukan  adegan dalam konten tersebut saat berhubungan seks.
Putusan  ini  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi sebagai  dasar  hukum  yang  digunakan.  Terdakwa  mengajukan  eksepsi  yang  tidak  diterima oleh  majelis  hakim,  sehingga  proses  persidangan  dilanjutkan.  Para  saksi  memberikan keterangan  yang  mendukung  dakwaan  terhadap  terdakwa,  dan  hasil  pemeriksaan  forensik atas  ponsel  terdakwa  juga  menjadi  bukti  penting.  Setelah  mempertimbangkan  berbagai  hal, termasuk  alasan  yang  memberatkan  dan  meringankan,  majelis  hakim  menyatakan  terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun dan denda sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah. Juga, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa  ponsel,  kartu  SIM,  dan  akun  Twitter  dirampas  untuk  dimusnahkan.  Terdakwa  juga dikenai biaya perkara sebesar tiga ribu rupiah. Putusan ini mengingatkan pentingnya menaati hukum  terkait  penyebaran  konten  pornografi  dan  dampak  negatifnya  pada  masyarakat. Terdakwa  dihukum  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  yang  dilakukan,  sekaligus  memberikan pesan tentang pentingnya menjaga moral dan etika dalam berkomunikasi dan berperilaku di media sosial.
Putusan  No.394/Pid.Sus/2020/PN  Pbr  mengacu  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal yang digunakan dalam putusan ini adalah  Pasal  29  jo  Pasal  4  ayat  1  dari  Undang-Undang  tersebut.  Rumusan  dari  Pasal  29 tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  dapat  dijerat  dalam tindak  pidana  ini.  Tujuan  dari  penggunaan  Pasal  29  jo  Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang Pornografi adalah untuk melindungi moral dan kesusilaan masyarakat dari penyebaran konten pornografi  yang  dapat  merusak  nilai-nilai  sosial.  Pasal  ini  bertujuan  untuk  mengatur  dan mengendalikan penyebaran konten pornografi yang dapat diakses melalui media elektronik.
Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  putusan  ini  adalah  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Hakim  mengadili  perkara  ini  dengan mengacu  pada  peraturan  tersebut,  khususnya  Pasal  29  jo  Pasal  4  ayat  1.  Hakim  juga menggunakan  bukti  digital,  seperti  hasil  pemeriksaan  forensik  terhadap  ponsel  terdakwa, untuk mendukung dakwaan. Dalam putusan ini, tindakan yang dilakukan terdakwa diuraikan
secara  rinci.  Terdakwa  dituduh  menyebarkan  konten  pornografi  dengan  cara  mengunduh video dan gambar dari internet, kemudian mempostingnya melalui akun Twitter pribadinya. Terdakwa  juga  melakukan  retweet  terhadap  konten  tersebut,  sehingga  konten  tersebut tersebar lebih luas. Selain itu, terdakwa juga berkomunikasi dengan orang lain melalui akun Whatsapp  dan  meminta  mereka  untuk  menirukan  adegan  dalam  konten  tersebut  saat berhubungan  seks.  Tindakan  terdakwa  dianggap  sebagai  kesengajaan  karena  untuk mengunggah konten tersebut, terdakwa harus login ke akun Twitternya dan melampirkan file konten  yang  akan  diunggah.  Modus  operandi  terdakwa  adalah  dengan  menggunakan  media sosial untuk menyebarkan konten pornografi gay, yang mencakup foto dan video pria tanpa busana serta adegan hubungan badan sesama jenis.
Dengan  demikian,  putusan  ini  menjelaskan  secara  rinci  Pasal  yang  digunakan,  tujuan hukum  yang  ingin  dicapai,  sumber  hukum  yang  digunakan,  dan  cara  tindakan  terdakwa diuraikan  dalam  tiap  putusan,  termasuk  modus  operandinya  dalam  melakukan  tindakan pornografi.

## Putusan PN Pekanbaru Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Putusan  No.343/Pid.Sus/2020/PN  Pbr  mengenai  kasus  Terdakwa  Sudio  als  Dio  Bin Tugio  yang  dituduh  melakukan  tindak  pidana  berhubungan  dengan  muatan  pornografi melibatkan  berbagai  aspek  hukum  dan  fakta  kasus.    Putusan  ini  merujuk  pada  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  khususnya  Pasal  27  ayat  1,  yang mengatur tindak pidana penyebaran konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Terdakwa dinyatakan  bersalah  karena  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi melalui akun Twitter.
Kasus ini berawal dari penggunaan akun media sosial Twitter dengan nama akun "Adi 087705370649 WA Top Kumis" oleh Terdakwa. Terdakwa didakwa melakukan dua tindakan utama: pertama, Terdakwa memposting dan mengunggah video yang berisi konten pornografi sesama  jenis,  dan  kedua,  Terdakwa  me-retweet  atau  memposting  ulang  konten  serupa  yang diunggah  oleh  akun-akun  lain,  termasuk  akun  asing  dan  akun  gay  di  Indonesia.  Tujuan Terdakwa  dalam  melakukan  tindakan  ini  adalah  untuk  mencari  pasangan  sesama  jenis  dan memberi  tahu  publik  tentang  orientasi  seksualnya.  Tindakan  ini  dilakukan  dengan menggunakan  akun  Twitter  "Adi  087705370649  WA  Top  Kumis"  dengan  tujuan  agar informasi tersebut dapat diakses oleh banyak orang.
Putusan  tersebut  juga  merinci  perangkat yang  digunakan  oleh  Terdakwa,  yaitu  sebuah ponsel merek Vivo, serta mencatat bahwa tindakan Terdakwa terjadi di rumahnya pada waktu malam sekitar pukul 23.00 WIB. Selanjutnya, putusan ini merujuk pada definisi dan konsep- konsep  dalam  UU  ITE,  seperti  sengaja,  tanpa  hak,  mendistribusikan,  mentransmisikan, membuat  dapat  diakses,  informasi  elektronik,  dan  dokumen  elektronik.  Putusan menyimpulkan  bahwa  Terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  yang  dituduhkan.  Sebagai  hukuman,  Terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara  selama  satu tahun  empat  bulan  dan  denda  sejumlah  satu  miliar  rupiah.  Jika  denda  tidak  dibayar,  maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Barang bukti berupa akun Twitter, ponsel, dan screenshot postingan juga disebutkan dalam putusan. Terdakwa juga dinyatakan tetap ditahan.
Putusan  ini  didasarkan  pada  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi,  khususnya pada  Pasal  29  jo  Pasal  4  ayat  1.  Rumusan  Pasal  29  ini  mengatur  tindak  pidana  terkait pornografi  dan  kesusilaan  dalam  dunia  elektronik  atau  digital.  Tujuannya  adalah  untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, terutama melalui media elektronik seperti internet. Sumber hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus
perkara ini adalah UU Pornografi tersebut. Dalam putusan ini, tindak pidana yang dilakukan oleh  Terdakwa  diurai  secara  rinci.  Terdakwa  melakukan  tindakan  pornografi  dengan  cara memposting  atau  mendistribusikan  video  dan  gambar  yang  melanggar  kesusilaan  melalui akun Twitter miliknya. Modus operandi Terdakwa melibatkan dua cara utama, yaitu pertama, dengan  mengunggah  video  yang  berisi  konten  pornografi  dari  koleksi  pribadinya  ke  akun media  sosialnya.  Kedua,  Terdakwa  juga  melakukan  retweet  terhadap  konten  serupa  yang diposting  oleh  akun  lain,  baik  dari  luar  negeri  maupun  akun  gay  di  Indonesia.  Terdakwa melakukan  semua  tindakan  ini  melalui  perangkat  elektronik  berupa  ponsel  Vivo.  Analisis putusan ini menggambarkan bagaimana UU Pornografi digunakan untuk menuntut Terdakwa yang  melakukan  tindak  pidana  pornografi  melalui  media  sosial.  Dengan  cara  yang  sangat rinci,  putusan  ini  menjelaskan  bagaimana  tindakan  Terdakwa  dijalankan  dan  bagaimana  ia melanggar hukum. Hal ini memberikan pemahaman yang jelas tentang kasus ini dan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan.
Wujud  pornografi  mengandung  3  (tiga)  sifat  yang  melekat  yang  tidak  terpisahkan dengan  wujud  pornografi.  Sifat  tersebut  ialah:  Memuat  kecabulan;  Memuat  eksploitasi seksual  dan  Melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.    Tiga  sifat  di  atas  merupakan unsur pornografi, namun bukan merupakan unsur normatif tindak pidana pornografi. Namun apabila dalam suatu kasus yang diusung jaksa ke sidang pengadilan, ternyata salah satu sifat tersebut  tidak  ada  dalam  benda  pornografi  yang  didakwakan,  maka  ketiadaan  sifat  tersebut menjadi  alasan  peniadaan  pidana.  Apakah  tulisan,  gambar  atau  benda  yang  disebarluaskan, dipertunjukkan  secara  terbuka  dan  lain-lainnya  dapat  dipandang  sebagai  mempunyai  sifat yang  dapat  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat  penilaiannya  sepenuhnya diserahkan pada hakim (Lamintang, 2009).
Objek yang dianggap porno tanpa mengacu pada standard manusia normal wajar tidak berotak  mesum  mengenai  definisi  pornografi.  Tujuan  Undang-Undang  Pornografi  adalah mewujudkan  dan  memelihara  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  beretika,  berkepribadian luhur,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  serta  menghormati  harkat dan  martabat  kemanusiaan;  menghormati,  melindungi,  dan  melestarikan  nilai  seni  dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
Untuk membuktikan tindak pidana pornografi harus melalui proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti. Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Alat  bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana pornografi. Namun terjadi perkembangan alat bukti selain yang ada dalam KUHAP salah satunya yang terdapat dalam UU  ITE  dan  UU  TPKS.  Berdasarkan  2  (dua)  undang-undang  tersebut  terdapat  penambahan alat  bukti  yaitu  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  dan  barang  bukti  sebagai  alat  bukti. Perbedaan  alat  bukti  dalam  KUHAP,  UU  ITE  dan  UU  TPKS.  Maka  dari  itu  mengenai pengaturan  alat  bukti  UU  yang  dapat  digunakan  dalam  tindak  pidana  pornografi  adalah  UU TPKS.  Hal  ini  dikarenakan  UU  TPKS  memiliki  kekhususan  yang  lebih  khusus  serta merupakan  UU  yang  lebih  baru  dibandingkan  UU  ITE  dan  UU  pornografi.  Keabsahan  alat bukti elektronik dalam kasus pornografi adalah sah, dikarenakan sudah diatur dalam Pasal 5 UU ITE dan menjadi perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Pembaruan alat bukti elektronik  dalam  tindak  pidana  pornografi  di  masa  mendatang  dalam  R-KUHAP  sudah mengakomodir  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Kata  Kunci:  Alat  Bukti Elektronik, Tindak Pidana Pornografi, Pembuktian, Informasi dan Transaksi Elektronik.
Disparitas  pidana  dalam  tindak  pidana  pornografi  siber  menjadi  hal  yang  wajar  dan kerap  terjadi  pada  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  pada  pelaku.  Secara  umum pengertian dari disparitas pidana ini adalah penerapan sanksi atau hukuman oleh hakim yang tidak  sama  dan  tidak  seimbang  padahal  kasus  yang  dilanggar  oleh  pelaku  tindak  pidana tersebut  sama.  Ketentuan  mengenai  minimal  dan maksimal  hukuman  atau  sanksi yang  telah
diberikan  sebenarnya  sudah  ditentukan  dalam  undang-undang.  Jika  belum  diatur  oleh undang-undang atau belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai sanksi pada tindak  pidana  yang  dilanggar,  maka  sanksi  diberikan  berdasarkan  ketentuan  dalam  KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  munculnya  disparitas  pidana.  Salah  satu faktornya  adalah  apabila  hakim  berkeyakinan  berbeda  maka  putusan  yang  akan  dijatuhkan juga  akan  berbeda.  Dalam  memutus  perkara  ini  hakim  dapat  berkeyakinan  berbeda  antara satu  hakim  dan  yang  lain  melihat  dari  berbagai  sudut  pandang  hakim.  Berdasarkan  Pasal  3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  maka  hakim  diwajibkan  untuk  selalu  menjaga  kemandirian peradilan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  3  ayat  (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis (Butarbutar, 2016).
Tindak pidana pornografi bagi korban sangat memungkinkan terjadinya trauma, seperti dengan mengalami stress dikarenakan pengalaman traumatis yang telah mereka alami. PTSD atau  Post  Traumatic  Stress  Disorder  adalah  sindrom  kecemasan,  ketidakrentanan  emosional dan  kilas  balik  dari  pengalaman  yang  membuat  korban  merasakan  kesedihan  setelah mengalami stress fisik maupun psikis. Teori Keadilan Bermartabat dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu suatu “alat” atau suatu bentukan dan suatu karya yang dibuat oleh manusia dan untuk memanusiakan manusia dengan tujuannya sebagai pembenar, atau sekurang-kurangnya memberi  identitas  terhadap  sesuatu  agar  dapat  dibedakan  sesuatu  itu  dengan  sesuatu  yang lainnya. Yang dimaksudnya “sesuatu” di sini adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Obyek yang dikaji dalam teori Keadilan Bermartabat adalah segala sesuatu kaidah dan asas- asas yang berlaku. Karena obyek studi dari teori ini ialah kaidah dan asas-asas yang berlaku maka teori ini mempunyai sifat bermartabat yang artinya bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dilihat sebagai sistem (Dirgayunita, 2016).
Teori  Keadilan  Bermartabat  menjelaskan  kaidah-kaidah  dan  asas-asas  yang  berlaku  di Indonesia  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  yang  disusun  secara  struktural  yang  berlaku dalam sistem hukum positif (Teguh Prasetyo, 2019). Berbicara mengenai hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini atau hukum yang berlaku di sini dan hukum yang dibuat oleh  penguasa  yang  berwenang  saat  ini.  Teori  Keadilan  Bermartabat  mempercayai  bahwa suatu sistem tidak dikehendaki adanya konflik antar unsur-unsur nya. Maka bila terjadi suatu konflik di dalam sistem tersebut, yang akan membenahi adalah sistem hukum itu sendiri.
Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat  memaknai  korban  tindak  pidana  pornografi mendapatkan  kepastian  hukum  serta  tercapainya  pemenuhan  hak  oleh  korban  dalam mewujudkan  keadilan.  Serta  tercapainya  keadilan  terhadap  terdakwa  yang  mana  sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan untuk ajang pembalasan dendam, akan tetapi memberikan pemahaman  kepada  terdakwa  yang  mana  apabila  terdakwa  bebas,  terdakwa  tidak  akan mengulangi  perbuatan  pidananya  lagi.  Pidana  yang  diberikan  oleh  Hakim  kepada  terdakwa telah  mencerminkan  suatu  Keadilaan  Bermartabat  yang  mana  Hakim  hanya  memberikan pidana penjara selama 1 Tahun 7 bulan yang mana jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan  Pasal  yang  di  putuskan  oleh  hakim  yaitu  Pasal  37 Jo Pasal  11 Jo Pasal  4  Ayat  (1) Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2004  tentang  Pornografi.  Untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana  pornografi  ciber  dalam  maka  hukum  diperlukan  sebagai  sarana  pengendalian, sarana  mewujudkan  Keadilan  Bermartabat  serta  ketertiban  umum,  karena  interkasi  dan Interpendensi  anta  masyarakat  dan  teknologi  adalah  kejadian  yang  lumrah,  oleh  sebab  itu sangat di perlukan hukum yang menjaga hubungan tersebut.

## Kesimpulan
Tindak  pidana  pornografi  siber  menurut  teori  Keadilan  Bermartabat  memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan melalui penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Tercapainya keadilan terhadap terdakwa mana sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan untuk ajang  pembalasan  dendam,  akan  tetapi  memberikan  pemahaman  kepada  terdakwa.  Apabila terdakwa  bebas,  terdakwa  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  pidananya  lagi.  Pidana  yang diberikan  oleh  Hakim  kepada  terdakwa  telah  mencerminkan  suatu  Keadilaan  Bermartabat. memberikan  pidana  dan  Pasal  yang  di  putuskan  oleh  hakim  yaitu  Pasal  37  Jo  Pasal  11  Jo Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2004  tentang  Pornografi.  Hukum  di Indonesia bekerja sebagai alat penegakan norma-norma moral dan etika dalam berkomunikasi dan  berperilaku  di  media  sosial,  dengan  mengacu  pada  prinsip  Keadilan  Bermartabat  yang mengutamakan kehormatan individu, perlindungan korban, dan ketaatan terhadap hukum.

## BIBLIOGRAFI
Achmad Ali, S. H. (2015). Menguak Tabir Hukum: Ed. 2 . Kencana.
Butarbutar, E. N. (2016). Hukum pembuktian: analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian . Nuansa Aulia.
Dirgayunita,  A.  (2016).  Gangguan  stres  pasca  trauma  pada  korban  pelecehan  seksual  dan pemerkosaan. Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi , 1 (2), 185–201.
Ediwarman,  T.  P.  P.  I.  Di,  &  Kriminologi,  K.  S.  M.  D.  P.  (2016). Monograf  Metodologi Penelitian  Hukum,  Panduan  Penulisan  Skripsi .  Tesis,  dan  Disertasi,  Genta  Publishing, Yogyakarta.
Lamintang,  P.  A.  F.  (2009). Delik-delik kejahatan  melanggar  norma  kesusilaan  dan  norma kepatutan . Makarim, E. (2005). Kompilasi hukum telematika .
Raharjo,  A.  (2002). Cybercrime:  Pemahaman  dan  upaya  pencegahan  kejahatan berteknologi . Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title) . Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Teguh Prasetyo, S. H. (2019). Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum . Nusamedia. Wahid, A. (2005). Kejahatan Mayantara (cyber crime) .
Copyright holder: Ardi Bongga (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)