## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume  5  Nomor 2,  September 2023
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP
ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia
Haira Zulfia 1 , Aldri Frinaldi 2 , Lince Magriasti 3 1,2,3 Universitas Negeri Padang -Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang
E-mail: hairanadira@gmail.com 1* , aldri@fis.unp.ac.id 2 , lincemagriasti@fis.unp.ac.id 3 . No HP. 081363631716
Abstract: This  research  aims  to  analyze  the  issues  surrounding  the implementation  of  special  autonomy  in  relation  to  the  Human  Development Index  (HDI).  The  article  is  analyzed  using  a  literature  review  approach, involving  the  collection  of  relevant  information  and  sources  related  to  the discussed  topic.  The  data  analysis  is  conducted  through  content  analysis. The  findings  of  the  literature  review  reveal  several  issues  regarding  the implementation  of  special  autonomy  in  Papua,  particularly  in  the  context  of human  development  index.  Some  of  the  identified  problems  in  this  study include  the  discontinuation  of  special  autonomy  funds  in  the  government bureaucracy,  inadequate  healthcare  services,  limited  infrastructure  and facilities,  central  government's  policy  discrimination  towards  the  region,  and low economic growth following the implementation of special autonomy
Keywords : HDI; Papua; Special Autonomy
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganisis menganalisis bagaimana problematika pelaksanaan otonomi khusus ditinjau dari indeks pembangunan  manusia  (IPM).  Artikel  ini  dianalisis  menggunakan pendekatan  studi  literatur,  yang  melibatkan  pengumpulan  informasi  dan sumber  yang  relevan  terkait  dengan  topik  yang  dibahas.  Sedangkan  untuk analisis  data  menggunakan  analisis  isi.  Hasil  dari  studi  literatur  ini mengungkap beberapa problematika pelaksanaan otonomi khusus di Papua, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara  lain  terhentinya  dana  otonomi khusus  di  birokrasi  pemerintahan,  kurangnya  layanan  kesehatan  yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, diskriminasi kebijakan pusat terhadap  daerah,  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  setelah pelaksanaan otonomi khusus.
Kata kunci: IPM; Otonomi Khusus; Papua

## PENDAHULUAN
Kebijakan  penerapan  otonomi  khusus  tentu  tidak  terlepas  dari  upaya pemerintah  dalam  hal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan menjamin  kebutuhan  daerah  tersebut  serta  pendesentralisasian  kewenangan (politik),  desentralisasi  kelembagaan.  Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  sifat  khusus  atau  istimewa, yang diatur melalui undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun  1945)."Ini  berarti  bahwa  konstitusi  Indonesia,  melalui  Pasal  18B  UUD 1945, memberikan jaminan terhadap praktik penyelenggaraan otonomi khusus di  daerah-daerah  yang  memiliki  karakteristik  khusus  atau  istimewa.  Dalam konteks  ini,  pemerintah  daerah  yang  memenuhi  syarat  dapat  diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan-urusan pemerintahannya, sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik  khusus  atau  istimewa  daerah tersebut.
Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  dalam sistem  negara  kesatuan,  pluralisme  di  antara  wilayah-wilayah  diakui  dan dijamin  keberadaan  nya.(Putra  2018).  Salah  satu  contoh  implementasinya adalah  melalui  pemberian  perhatian  khusus  dari  pemerintah  pusat  kepada Provinsi  Papua,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  Papua.  Undang-undang  ini  merupakan  instrumen hukum  yang  memberikan  jaminan  dan  fasilitas  politik  untuk  penyelenggaraan pemerintahan khusus di Papua.
Pemberian  otonomi  khusus  kepada  Papua  bertujuan  pertama  untuk mempercepat  pembangunan  di daerah  tersebut  sehingga  Papua dapat  sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. (Meteray 2016), Kedua sebagai solusi penyelsaian  konflik  di  papua  yang  mengingikan  kemerdekaan  bagi papua(Suriadin 2022).
Namun  sejauh  ini  penerapan  kebijakan  otonomi  khusus  dipapua  masih jauh  dari  harapan  yang  diharapkan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  banyaknya permasalahan  yang  terjadi  dipapua  pertama  tingginya  angka  kemiskinan dipapua sebagaimana dikutip dari pernyataan kepala BPS margo yuwono pada
September    tahun  2022  tingkat  kemiskinan  di  papua  mengalami  kenaikan 0,21% menjadi 20,10 juta  jiwa (CNBC Indonesia 16/01/2023), kedua terjadinya ketimpangan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  di  mana  angka tersebut  berada  pada  level  yang  cukup    tinggi.  (Wenda,  Tambas  et  al.  2022, Yusnanda  2022),  ketiga  tingginya  harga  barang  pokok  di  papua,  keempat rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  di  papua  berdakan  data  BPS  tahun 2019 sebesar 90,36%.
Sejauh ini studi terdahulu tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Papua cenderung  lebih  mengarahkan  pada  hubungan  internasional  dan  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  khusus(Negara  ,  Paendong 2022,  Pugu,  Lumentut  et  al.  2022),  kedua    lebih  mengarahkan  hubungan budaya  dengan  otonomi  khusus(Banga  and  Roragabar  2022,  Runturambi  and Waterpauw  2022),  ketiga  cenderung  lebih  mengarahkan  pada  pelaksanaan otonomi  khusus  di  bidang  ekonomi  dan  Pendidikan  (Fahrudin  2022,  Ham  and Octaviani 2022, Kombado 2022, Nursofah, Rugaiyah et al. 2023).
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melengkapi  kekurangan  dari  studi  terdahulu mengenai  pelaksanaan  otonomi  khusus.  Secara  umum  tulisan  ini  bertujuan untuk mendeskripsikan  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah  papua  dalam melaksanakan otonomi khusus. Sedangkan secara khusus tulisan ini bertujuan untuk  menganalisis  bagaimana  problematika  pelaksanaan  otonomi  khusus ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM).
Otonomi  khusus  Papua  sebagai  tindakan  pengakuan  dan  pemberian wewenang khusus, Provinsi Papua diberikan otonomi khusus untuk mengelola dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  lokal  sesuai  dengan  inisiatif  mereka sendiri,  dengan  mempertimbangkan  aspirasi  dan  hak-hak  dasar  yang  dimiliki oleh masyarakat Papua. Penggunaan istilah "otonomi khusus" mengindikasikan perlakuan  istimewa  yang  diberikan,  di  mana  Provinsi  Papua  mendapatkan prioritas dan dukungan yang lebih besar daripada daerah lainnya.
Implementasi  kebijakan  terkait  Papua  dilakukan  melalui  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua, yang juga dikenal sebagai  UU  otsus.  UU  ini  merupakan  respon  terhadap  ketidakpuasan  yang dirasakan  oleh  masyarakat  Papua  terhadap  kebijakan  sentralistik  pada  masa Orde  Baru.  UU  otsus sejalan  dengan  konsep  desentralisasi  yang  diatur dalam
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  pemerintah  daerah,  yang menggantikan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pemerintahan daerah.  Dalam  era  reformasi  yang  ditandai  oleh  semangat  demokrasi  dan kebebasan, muncul suara yang kuat untuk mendapatkan kemerdekaan Papua, baik  di  tingkat  lokal  maupun  nasional,  bahkan  mencapai  perbincangan internasional.
Indeks  pembangunan  masyarakat  merupakan  isu  strategi  sebagai pengukuran  untuk  mengevaluasi  tingkat  kemajuan  pembangunan  berdasarkan aspek-aspek penting dalam kualitas hidup. IPM dihitung dengan mempertimbangkan data yang mencakup empat komponen utama, yaitu angka harapan  hidup  sebagai  indikator  kesehatan,  tingkat  melek  huruf  dan  durasi pendidikan  sebagai  penanda  pendidikan,  serta  daya  beli  masyarakat  yang tercermin dalam pengeluaran perorangan sebagai pendekatan untuk mengukur pembangunan yang menghasilkan kehidupan yang layak. Kajian ini membahas secara  singkat  tentang  otonomi  khusus  dalam  meningkatkan  indeks pembangunan di Papua.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini tentang Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Ditinjau  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  mengambil  lokasi  di  Provinsi Papua. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan selain provinsi aceh, yang mendapatkan otonomi khusus adalah provinsi papua. Tipe penelitian dan jenis data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi literature yang bersandar pada data sekunder yang berupa dokumen, karya ilmiah.
Proses  penelitian  berlangsung  satu  setengah  bulan  mulai  dari  dari mngumpulkan  sumber  putaka,  membaca  sumber  pustaka,  melakukan pencatatan dan penyajian kajian pustaka. Analisis Data: menggunakan analisis isi  (Content  Analysis)  adalah  suatu  pendekatan  penelitian  yang  melibatkan analisis yang teliti terhadap isi informasi tertulis atau cetak dalam media massa. Metode  ini  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai  jenis  komunikasi, seperti  artikel  surat  kabar,  publikasi  ilmiah,  laporan  berita  radio,  iklan  televisi, dan  dokumen-dokumen  lainnya.  Pendeka  tan  analisis  isi  ini  membantu  dalam memahami  dan  menganalisis  konten  tulisan  sebelumnya  sebagai  dasar
penelitian.  Analisis  isi  juga  digunakan  dalam  konteks  diskusi  untuk  membantu penulis  memahami  dan  menganalisis  kebenaran  tulisan-tulisan  sebelumnya sebagai dasar penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  tinjauan  pustaka  ini  melibatkan  analisis  isi  dari  berbagai  jurnal sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mengidentifikasi  temuan  baru.  Analisis tersebut bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan topik yang  dipilih  oleh  peneliti.  Dalam  penelitiannya,  peneliti  menggunakan  jurnal- jurnal yang terkait dengan kebijakan otonomi khusus dan Indeks Pembangunan Manusia.
Hasil  penelitian  dari  (Fanggidae  and  Yuanjaya  2016)  menemukan  bahwa rendahnya  kualitas  Pendidikan  dipapua  disebabkan  oleh  sumber  daya  yang ada  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  terhenti  di  birokrasi  dan  pemerintahan seperti  dana  pendidikan.  Hasil  penelitian(KORAIN,  KAUNANG  et  al.  2020) menemukan bahwa gagalnya penerapan kebijakan dana otsus disebabkan oleh sumber  daya  atau  implementator  itu  sendiri  yang  tidak  dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik.
Penelitian  dari  (Tabuni,  Rumapea  et  al.  2016)  menunjukkan  bahwa kurangnya  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  menyebabkan gagalnya  penera  pan  otsus  dibidang  Pendidikan.  Hasil  penelitian  (Wenda, Mamentu  et  al.  2017)  ditemukan  bahwa  alokasi  dana  pendidikan  tidak memenuhi  target  yang  telah  ditetapkan  dalam  rencana  kinerja  anggaran. Penyebabnya adalah kinerja pengguna anggaran yang tidak optimal.
Penelitian  (Alfasisromarakap,  Ahman  et  al.  2021)  mengindikasikan  bahwa terdapat  potensi  daerah  yang  belum  dimanfaatkan  secara  optimal,  baik  dari segi  kekayaan  alam  maupun  potensi  manusia,  dalam  pengembangan  sektor pendidikan. Akibatn ya, terdapat kendala dalam pengelolaan pendidikan di era otonomi khusus.
Penelitian  dari(Wenda  2015)  mengemu  kakan  bahwa  kondisi  masyarakat dipapua  masih  jauh  dari  rata-rata  masyarkat  di  indonesia    hal  tesebut dikarenkanan  minim  nya  sarana  dan  prasarana.  Hasil  penelitian  dari(Howay, Jeddawi  et  al.  2019)  Program  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten  Sorong
menghadapi  kendala  dalam  mencapai  optimalisasi  karena  kekurangan  sarana dan  prasarana,  tenaga  medis,  obat-obatan  serta  belum  optimalnya  pelayanan Kesehatan. Selain itu, tingkat kualitas kesehatan di wilayah tersebut juga belum mencapai tingkat yang diharapkan.
Penelitian Dari (KADAM and SETIADI 2020) menemukan bahwa kebijakan otonomi khusus memiliki dampak positif terhadap perkembangan fisik dan non- fisik  dalam  sektor  kesehatan.  Namun,  tetap  ada  beberapa  keterbatasan  yang perlu diperhatikan, seperti ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, kesesuaian, dan penggunaan kebijakan tersebut.
Penelitian (Asti, Tambing et al.)menemukan bahwa Pelayanan kesehatan di Papua  masih  belum  optimal  dikarenakan  ketidakmerataan  fasilitas  kesehatan serta kurangnya jumlah dokter dan dokter spesialis di Provinsi tersebut.
Hasil Penelitian (Sitorus 2018)  mengemukakan bahwa pada saat sekarang kehidupan  masyarakat  papua  belum  setara  dengan  pendatang  yang  yang dipapua dimana ekonomi papua lebih dikuasai oleh pendatang. Hasil penelitian (Ismail  2015)  menemukan  bahwa  kondisi  ekonomi  di  Provinsi  Papua  masih dalam kategori lemah hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal usaha yang dialami  oleh  masyarakat  Papua.  Selain  itu,  peralatan  yang  digunakan  dalam kegiatan  ekonomi  masih  sederhana,  produk  yang  dihasilkan  memiliki  kualitas yang cukup rendah., dan sulitnya akses pasar menjadi kendala yang dihadapi. Selain itu, terdapat kekurangan semangat dan motivasi berwirausaha, terutama di kalangan masyarakat atau pelaku ekonomi asli Papua.
Penelitian(Indrawati,  Sarfiah  et  al.  2020)  menemukan  bahwa    kemiskinan pada  masyrakat  papua  disebabkan  oleh  tidak  meratanya  pendistrbusian pendapatan  masyarakat.  Hasil  penelitian  (Munawaroh  2020)  menunjukkan bahwa  pembangunan  infra  struktur  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi dipapua, namun sehauh ini pembangunan yang dilakukan pemerintah belum optimal tertama dibidang Pendidikan, Kesehatan, jalan dan tenaga kerja.

## a.  Indeks pembangunan manusia (IPM)
Kondisi  Papua  sebagai  daerah  dengan  status  otonomi  khusus  dalam sejarahnya  telah  menghadapi  berbagai  permasalahan  yang  sangat
mengkhawatirkan,  terutama  terkait dengan  kesenjangan  sosial.  Fenomena ini dipicu oleh adanya perasaan cemburu sosial di antara masyarakat, yang pada  akhirnya  memicu  terjadinya  konflik  akibat  ketimpangan  dalam pembangunan  yang  tidak  merata.  Untuk  mengatasi  situasi  tersebut,  salah satu  langkah  yang  dapat  diambil  yakni  melalui  peningkatan  IPM  untuk mensejahtera  kan  masyarakat  papua,  namun  kenyataaanya  sampai  saat sekarang  IPM  dipapua  merupakan  yang  paling  terendah diantara provinsi- provinsi  lainnya  Di  indonesia.  Hal  tersebut  dilihat  dari  tiga  indicator  IPM yakni indikator Pendidikan, indikator Kesehatan dan indikator ekonomi.

## b.  Pendidikan
Untuk  meningkatkan  potensi  sumber  daya  manusia  dapat  dilakukan melalui  pendidikan.  Pendekatan  ini  penting  karena  pendidikan  memiliki peran sentral dalam membentuk individu agar memiliki sikap, keterampilan, dan  kecerdasan  intelektual  yang  berkualitas.  Tujuannya  adalah  untuk menciptakan  manusia  yang  terampil,  cerdas,  dan  memiliki  moralitas  yang baik, sehingga mampu bersaing secara global dengan masyarakat lainnya. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  tentu  perlua  adanya  pemerataan  pada system pendidikan diindonesia (Kurniawati 2022). Namun sayangnya pada saat  sekarang  justru  terjadinya  ketimpangan  pada  system  pendidikan diindonesia  dimana  Secara  umum,  sistem  Pendidikan  di  wilayah  papua lebih tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia lainnya.
Di  wilayah  Indonesia  bagian  Timur,  masih  banyak  anak-anak  yang menghadapi  kendala  dalam  mendapatkan  akses  pendidi  kan  yang berkualitas.    Menurut  data  BPS  tahun  2021  hampir  33,58%  masyarakat papua  tidak  bersekolah.  Hal  ini  menandakan  bahwa  Pendidikan  dipapua masih  sangat  rendah  hal  ini  tentu  berdampak  pada  indeks  pembangunan masyarakat  papua.  Dari  hasil  analisis  beberapa  riset  ditemukan  beberapa permasalahn Pendidikan yang terjadi dipapua diantaranya dana Pendidikan yang terhenti di birokrasi pemerintahan, kurangnya tenaga Pendidikan serta mimnya sarana dan prasarana.

## c.  Kesehatan
Masalah  kesehatan  dipapua menjadi pusat perhatian pemerintah yang paling  serius  hal  ini  dikarenakan  terdapat  beberapa  masalah  kesehatan
dipapua  diantaranya  buruknya  layanan  kesehatan,  terbatasnya  fasilitas sarana  dan  prasarana  layanan  Kesehatan  sehingga  berdampak  pada sulitnya  masyarakat  papua  dalam  memperoleh  layanan  kesehatan  yang memadai
Selain  itu,  situasi  kesehatan  di  Papua  masih  mengkhawatirkan,  terkait dengan  kebijakan  publik  dalam  layanan  kesehatan  di  wilayah  tersebut. Masalah lain juga datang dari kondisi geografis dan tingkat sosial ekonomi Papua  yang  unik,  yang  membuat  akses  dan  ketersediaan  layanan kesehatan  semakin  sulit  di  akses.  Wilayah  Papua  yang  cukup  luas  dan tersebar,  menyebabkan  terbatasnya  infrastruktur  Kesehatan  yang menyebakan  Sebagian  masyarakat  kesulitan  dalam  mengakses  layanan Kesehatan.          Dengan  adanya  permasalah  Kesehatan  ini  tentu  akan berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia di papua seperti yang dikemukan  oleh  (Palenewen,  Walewangko  et  al.  2018)  Bahwa  rendahnya kesehatan  akan  berpengaruh  terhadap  indeks  pembangunan  dan kemiskinan di papua.

## d.  Ekonomi
Kegagalan  pembangunan  di  Papua  disebabkan  karena  adanya ketimpangan  pembangunan  ekonomi  diwlayah  tersebut  dibandingkan dengan  wilayah  lainnya  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  konflik kepentingan  para  pendatang  di  Tanah  Papua,  terjadinya  diskriminasi  dan Pemanfaatan  yang  tidak  adil  terhadap  SDA  dan  budaya  papua.  Meskipun diberlakukannya  Otonomi  Khusus  (Otsus),  tidak  ada  jaminan  bahwa kesejahteraan  dan  pembangunan  ekonomi  akan  tercapai  bagi  penduduk Papua.
Hal  ini  terlihat  dari  data  dimana  sebelum  otsus  diberlakukan  di  papua pertumbuhan  ekonomi  mencapai  20,18%.  Sedangkan  setelah  otsus diberlakukan  hingga  tahun  2022  menurut  BPIP  provinsi  Papua pertumbuhan  ekonomi  dipapua  mencapai  14,38%.  Dengan  adanya  data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di papua lebih tinggi dari sebelum  dan  sesudah  Otonomi  khusus.  Hal  ini  merupakan  suatu  ironi karena  dengan  diberlakukannya  Otonomi  Khusus  (Otsus),  pembangunan ekonomi  di  Papua  justru  mengalami  penurunan.  Akibatnya,  pertumbu  han
ekonomi  yang  menurun  ini  berdampak  pada  semakin  tingginya  tingkat kemiskinan di papua.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap problema tika pelaksanaan otonomi khusus di  Papua  yang  ditinjau  dari  Indeks  Pembangu  nan  Manusia  (IPM),  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  sejumlah  masalah  yang  perlu  diatasi  untuk mencapai  kemajuan  yang  berkelanjutan  di  Papua.  Studi  literatur  ini mengungkap  beberapa  isu  krusial  yang  mempengaruhi  implementasi  otonomi khusus, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Pertama, dana otonomi  khusus  seringkali  terhenti  di  birokrasi  pemerintahan,  menghambat alokasi sumber daya yang tepat dan efektif untuk pembangunan di Papua. Hal ini  mempengaruhi  sektor-sektor  kunci  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan infrastruktur  yang  sangat  penting  bagi  perkembangan  manusia  di  daerah tersebut.
Kedua, layanan kesehatan yang masih kurang memadai di Papua menjadi tantangan serius bagi peningkatan indeks pembangunan manusia. Akses yang terbatas,  kurangnya  fasilitas  kesehatan,  dan  kualitas  pelayanan  yang  rendah menyebabkan  tingginya  angka  kematian  ibu  dan  bayi  serta  penyebaran penyakit yang dapat dicegah.
Ketiga,  diskriminasi  kebijakan pusat  terhadap  daerah  Papua  yang  menjadi hambatan  dalam  mencapai  pembangunan  yang  berkeadilan.  Ketidaksetaraan dalam alokasi dana dan prioritas pembangunan antara Papua dan wilayah lain di  Indonesia  menjadi  sumber  ketidakpuasan  dan  ketidakstabilan  sehingga dapat menghambat perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat .

## DAFTAR PUSTAKA
Alfasisromarakap,  A.,  et  al.  (2021). "Hambatan  dan  Tantangan  Dalam Penyelenggaraan  Pendidikan  Dasar  di  Kabupaten  Biak  Numfor  Provinsi Papua  di  Era  Otonomi  Khusus  Papua." Jurnal  Review  Pendidikan  dan Pengajaran (JRPP) 4(1): 141-153.(Jurnal Online)
Asti,  H.  T.,  et  al. "Evaluasi  Capaian  Pemerataan  Layanan  Kesehatan  yang Berkeadilan di Era JKN di Provinsi Papua." (Proceeding)
Banga, B. S. and Y. I. Roragabar (2022). "Budaya Kerja dari Perspektif Kristen dan  Implementasinya  dalam  Realisasi  Dana  Otonomi  Khusus  di  Papua." VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN 4(2): 215-231. (Jurnal Online) Fahrudin,  A.  A.  (2022). "Analisis  Pengaruh  Dana  Otonomi  Khusus  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Kasus  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua)." Journal of Development Economic and Social Studies 1(4). (Jurnal Online)
Fanggidae,  I.  G.  and  P.  Yuanjaya  (2016). "Menelisik  kinerja  governance  di daerah otonomi khusus Papua Barat." Natapraja 4(1). (Jurnal Online) Ham,  U.  and  H.  Octaviani  (2022). "Dampak  Kebijakan  Otonomi  Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua." Musamus Journal of Public Administration 5(1): 065-078. (Jurnal Online)
Howay,  N.  N.,  et  al.  (2019). "Implementasi  Kebijaksanaan  Bidang  Kesehatan Dalam  Peningkatan  Derajat  Dan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat." VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia 11(2): 129-139. (Jurnal Online) Indrawati,  I.,  et  al.  (2020). "Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan,  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Provinsi  Papua  Tahun  2014-2019." Dinamic 2(4): 1068-1080. (Jurnal Artikel)
Ismail, M. (2015). "Strategi pengembangan ekonomi rakyat di Provinsi Papua." Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs  Governance  7(3):  251-260. (Jurnal Online)
Kadam,  A.  and  R.  Setiadi  (2020). Analisis  Kebijakan  Otonomi  Khusus  (Otsus) Terhadap  Pembangunan  Pendidikan  dan  Kesehatan  di  Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat , Universitas Diponegoro. (Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian, dan Disertsi)
Kombado,  I.  (2022). Pengaruh  Otonomi  Khusus  Papua  (OTSUS)  Terhadap Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Asli  Papua  Di  Kota  Sorong Provinsi  Papua  Barat  (Bidang  Pendidikan,  Bidang  Kesehatan,  Bidang Ekonomi dan Bidang Infrastruktur) , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
(Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian, dan Disertsi)
KORAIN,  F.,  et  al.  (2020). "Implementasi  kebijakan  dana  otonomi  khus us bidang pendidikan di kota sorong provinsi papua barat." Jurnal Administrasi Publik 5(86). (Jurnal Online)
Kurniawati,  F.  N.  A.  (2022).  " Meninjau  Permasalahan  Rendahnya  Kualitas Pendidikan di Indonesia Dan Solusi." Academy of Education Journal 13(1): 1-13. (Jurnal Online)
Meteray, B. (2016). "Dinamika Orang Papua Dalam Nieuw Guinea Raad (NGR) 1961 dan Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005 Di Tanah Papua." Masyarakat Indonesia 42(1): 77-103. (Jurnal Online)
Munawaroh,  S.  (2020). Pengaruh  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Papua ,  Universitas  Airlangga.  (Skripsi,  Tesis, Laporan Penelitian, dan Disertsi)
Negara,  H.  A. "Permasalan  Hubungan  Antara  Lembaga  Pusat  dan  Lembaga Daerah (Studi Kasus Otonomi Khusus Daerah Papua)." (Proceeding) Nursofah,  N.,  et  al.  (2023). "Analisis  Implementasi  Otonomi  Daerah  dalam Bidang  Pendidikan." Global  Education  Journal  1(3):  121-130.  (Jurnal Online)
Paendong,  O.  M.  (2022). "Kedudukan  Dan  Kewenangan  Pemerintah  Pusat Terhadap  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  Menurut  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua." Lex Privatum 10(2). (Jurnal Online)
Palenewen,  T.  O.,  et  al.  (2018). "Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan  dan  sektor  kesehatan  terhadap  IPM  dan  dampaknya  terhadap kemiskinan di sulawesi utara." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 18(4). (Jurnal Online)
Pugu,  M.  R.,  et  al.  (2022). "Perempuan  Pedesaan  dan  Disabilitas  di  Provinsi Papua  dan  Papua  Barat  (Suatu  Analisa  Hubungan  Internasional  dalam Pelaksanaan  Otsus  Papua)." Syntax  Lit.  J.  Ilm.  Indones  7:  3464-3482.
(Jurnal Online)
Putra,  R.  (2018). "Prospek  Pembentukan  Daerah  Istimewa  Sumatera  Barat Dalam  Koridor  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia." Soumatera  Law Review 1(2): 335-359. (Proceeding)
Runturambi, A. J. S. and P. Waterpauw (2022). "Ketahanan Sosial Budaya Dan Pembangunan  Papua  Dalam  Perspektif  Ketahanan  Nasional." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7(10): 15867-15881. (Jurnal Online)
Sitorus,  Y.  L.  M.  (2018). "Kehidupan Orang Asli  Papua  di  Distrik  Tiom  setelah Pemekaran  Kabupaten  Lanny  Jaya." Jurnal  Masyarakat  dan  Budaya. (Jurnal Online)
Suriadin, S. (2022). "Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Otonomi  Khusus  Jilid  II  Papua." Politeia: Jurnal Ilmu Politik 14(2): 86-97. (Jurnal Online)
Tabuni, D., et al. (2016). "Implementasi kebijakan otonomi khusus (studi kasus tentang  pelayanan  publik  bidang  pendidikan)  di  Kabupaten  Lanny  Jaya provinsi Papua." Jurnal Administrasi Publik 1(043). (Jurnal Online) Wenda,  E.  (2015). "Implementasi  Otonomi  Khusus  dalam  Pelayanan  Publik Bidang  Kesehatan  (suatu  Studi  di  Distrik  Pirime  Kabupaten  Lanny  Jaya Propinsi Papua) 1." Politico: Jurnal Ilmu Politik 2(6): 1086. (Jurnal Online) Anisa  Sopiah.  (2023). Hasil  Bumi  Dikeruk,  Kemiskinan  di  Papua  Malah  Naik Tertinggi. diakses pada tanggal 5 Mei 2023 dari https://www.cnbcindonesia. com/news/20230116123235-4-405742/ hasil-bumi-dikeruk-kemiskinan-di- pap ua-malah-naik-tertinggi#: ~:text= Kemis
kinan%20di%20Papua%20naik%200,sebesar%200%2C02%20persen%20 poin. ( Website) Wenda,  E.,  et  al.  (2022). "Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Antar  Wilayah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua Tahun  2018-2021  (Analysis  of  Development  Inequality  and  Economic Growth  Between  Regions  Regency/City  in  Papua  Province  2018-2021)." Journal  of  Agribusiness  and  Rural  Development  (Jurnal  Agribisnis  dan Pengembangan Pedesaan) 4(3): 256-264. (Jurnal Online)
Wenda,  I.,  et  al.  (2017). "Analisis  Penggunaan  Dana  Otonomi  Khusus  dalam Pelayanan  Publik  Bidang  Pendidikan  Kabupaten  Lanny  Jaya  Provinsi Papua." Jurnal Eksekutif 2(2). (Jurnal Online) Yusnanda, Y. (2022). Analisis Tingkat Ketimpangan PembangunanAntar Pulau Di Indonesia Pada Tahun 2015-2019 ,  Universitas Negeri Padang. (Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian, dan Disertsi).