## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
Yulyana Kusuma Dewi 1 , Fauziah Nuraini K. 2 , Andries Lionardo 3
1 Administrasi Kebijakan Kesehatan, Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya 2 Program Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya
3 Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya,
Jl.Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan
*Email: yukude_77@yahoo.com

## Abstrak
Latar Belakang : Merokok menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun aspek sosial budaya. Merokok tidak hanya membahayakan kesehatan si perokoknya saja, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok pemerintah Kota Palembang telah memiliki Peraturan Daerah No.7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peraturan daerah berdasarkan analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Satpol PP. Metode : Metode kuantitatif desain cross sectional , jumlah sampel sebanyak 158 pegawai diambil berdasarkan accidental sampling , Data dianalisis dengan menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Hasil Penelitian : peraturan daerah belum efektif, hal ini dibuktikan rendahnya kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok sebesar 30,4 %, terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang peraturan daerah (p=0,000 ), pengetahuan tentang bahaya rokok (p=0,000 ), tanda larangan merokok (p=0,000 ), penerapan sanksi (p=0,000 ), dukungan atasan (p=0,000) terhadap kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Kepatuhan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang masih rendah yaitu 30,4 %. penerapan sanksi (OR=8,695) adalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok.
Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Kepatuhan, Faktor, Analisis

## Abstract
Analysis Influence Factors To The Employees In Compliance Policy Of No Smoking Areas In Satuan Polisi Pamong Praja Office Of Palembang City . Smoking caused various problems in life includes health aspects, economic and socio- cultural aspects. Smoking is not only harmful to the health of smokers, but also the people around them. The government of Palembang city in an attempt to overcome the dangers caused by smoking has had regional regulation No.7 of 2009 on no smoking area which aims to provide the effective protection from the dangers of exposure to secondhand smoke, provide space, a clean and healthy environment for the community, and protecting the health society in general from the the adverse effects of smoking, either directly or indirectly. This study aimed to determine the effectiveness of regional regulations based on the analysis of factors associated with compliance of employees in the implementation of policies in the no smoking area in satpol PP office. A quantitative methods of cross-sectional design were used in this study, the sample of 158 employees was taken by accidental sampling, data were analyzed using chi square test and multiple logistic regression. Research showed that the regulatory environment has not been effective, proven poor compliance of employee to policies smoking area of 30.4%, there is the influence of knowledge of local laws (p = 0.000), knowledge about the dangers of smoking (p = 0.000), sign of smoking ban (p = 0.000), the application of sanctions (p = 0.000), support the superior (p = 0.000) to compliance of employee to the policy of the no smoking area. The compliance of Sat POL PP officer were still low at 30.4%. the application of sanctions (OR = 8.695) were the most dominant factors influenced the compliance of employee with the policy implementation no smoking area.
Keywords: Smoking Area, Compliance, Factors, Analysis

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis 1 . Kesehatan merupakan hal penting untuk setiap manusia, karena kesehatan adalah segalanya tanpa kesehatan segalanya tidak akan berarti apa-apa. Perilaku yang sehat dan baik adalah dambaan semua orang yang menjadi kebutuhan dasar derajat kesehatan masyarakat. Salah satu aspeknya adalah menghindarkan paru-paru kita dari asap rokok secara langsung maupun tidak langsung, karena asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan.
Merokok menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun aspek sosial budaya 2 . Merokok tidak hanya membahayakan kesehatan si perokoknya saja, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Lebih dari 600.000 kematian di dunia terjadi pada perokok pasif pada tahun 2004 dan 75% di antaranya adalah perempuan dan anak. Data Riskesdas 2013 proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 33,4 persen, umur 35-39 tahun 32,2 persen, sedangkan proporsi perokok setiap hari pada laki-laki lebih banyak dibandingkan perokok perempuan (47,5% banding 1,1%). Bahaya terhadap rokok dan produk sampingannya sudah saatnya dicegah. Hal ini dilakukan untuk melindungi perokok dan orang yang disekitarnya dari penyakit dan gangguan kesehatan. Berdasarkan Hal tersebut, WHO membuat kesepakatan terkait pengendalian penggunaan tembakau yang dikenal sebagai WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).
Kesepakatan pengendalian tembakau ini dapat dijadikan dasar bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan pengendalian konsumsi tembakau. WHO mengenalkan pelaksanaan pengendalian tembakau yang disebut
MPOWER ( monitor, Protect, Offer, help, warn, enforce and raise tax). 2 Salah satu penerapan MPOWER yang dapat dilakukan adalah melindungi perokok pasif dari asap rokok. Hal ini dilakukan karena tidak ada ambang batas minimum paparan asap rokok dunia dan kawasan yang 100% bebas asap rokok merupakan satu-satunya cara untuk melindungi seseorang dari bahaya perokok pasif. 3 Berdasarkan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011tentang
pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok menyatakan bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa rokok. 4 Pemerintah Kota Palembang telah memiliki Peraturan Daerah No.7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. 5 Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok, yang meliputi : tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, angkutan umum, kawasan proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan. 6 Salah satu kawasan tanpa rokok adalah tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya. Tempat kerja yang sudah patuh terhadap kawasan tanpa rokok akan membuat para pekerja nyaman untuk bekerja sehingga meningkatkan kualitas pekerjaan. Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut
perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan terhadap peraturan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Jadi kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Teori Lawrence Green tentang perilaku kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang Green (1980) yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat. Faktor predisposisi ( predisposing factors ) yaitu pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai,
persepsi yang dapat memudahkan atau menghalangi motivasi untuk berubah, termasuk juga pengalaman yang akan membentuk sikap, nilai-nilai dan persepsi. Faktor penguat ( reinforcing factors) yaitu ganjaran yang diterima atau umpan balik yang diterima dari perilaku orang lain, rekan kerja, kelompok, supervisi, dan lain lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan menurut Niven (2002) adalah individu, dukungan keluarga, dukungan sosial dan dukungan petugas. Faktor pemungkin ( enabling factors ) yaitu faktor yang memudahkan atau memungkinkan seseorang berperilaku, yang termasuk disini adalah sumber daya, kelengkapan sarana, transportasi, ketrampilan, aturan, kebijakan . Kepatuhan tehadap Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok pada dasarnya merupakan perilaku orang-orang yang berada pada suatu kawasan untuk tidak merokok di dalam ruangan. Indikator Kepatuhan untuk Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009, ada 6 hal yaitu : ada tidaknya papan Pengumuman (Plang KTR), ada tidaknya tanda dilarang merokok, ada tidaknya ruang untuk merokok, ada tidaknya asbak, ada tidaknya orang merokok di ruang merokok, dan ada tidaknya penjualan/promosi/iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok. Jika salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggaap tidak mematuhi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009. Azka (2013) telah melakukan penelitian di Padang Panjang, peraturan kawasan tanpa rokok sudah
berjalan karena adanya komitmen dari Walikota dan DPR, di Padang Panjang tidak ditemukan lagi iklan rokok, adanya sanksi bagi perokok terutama bagi pegawai yang merokok dikantor atau di sekolah.
Berdasarkan hasil Survey kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok yang di laksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang di 279 tempat kerja pada tahun 2012, masih ditemukan orang yang merokok sebesar 24,7%. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009 menyatakan bahwa tempat kerja harus menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok dengan tidak ditemukan lagi orang yang merokok di tempat kerja, adanya papan pengumuman (Plang KTR), ada tanda dilarang merokok, tidak ada ruang untuk merokok, tidak ada asbak, dan tidak ada penjualan/promosi/iklan rokok di tempat kerja.
Survey yang dilakukan oleh lembaga survey Universitas Indonesia pada tahun 2013 didapatkan hasil bahwa hanya 8,5 % kantor pemerintahan kota Palembang yang mematuhi peraturan daerah no. 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hasil Supervisi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2014 ke 149 Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang tidak mematuhi peraturan daerah no. 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok ada ada 81 atau 54% kantor.
Salah satu tempat kerja di Kota Palembang yaitu kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang adalah Instansi teknis yang diberikan kewenangan untuk menertibkan dan mengawasi kawasan tanpa rokok sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi teknis yang diberikan kewenangan untuk menertibkan dan mengawasi kawasan tanpa rokok sudah seharusnya seluruh pegawai Satuan polisi Pamong Praja mematuhi Kawasan Tanpa Rokok khususnya tempat kerja. Berdasarkan data yang ada perlu dilakukan penelitian mengenai kepatuhan pegawai dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan, pengetahuan tentang peraturan daerah, pengetahuan tentang bahaya rokok, tanda
larangan merokok, penerapan sanksi, himbauan organisasi, dan pengawasan internal pada pelaksanaan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009 tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

## 2. Metode
Jenis penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rancangan cross sectional .Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Populasi merupakan seluruh pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang tercatat pada tahun 2015. Sampel sebanyak 158 dengan menggunakan purposive sampling dengan syarat inklusi yaitu pegawai yang perokok dan bersedia mengisi kuesioner pada saat penelitian sedangkan syarat eksklusi adalah pegawai yang bukan perokok dan tidak bersedia mengisi kuesioner. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dilakukan bulan mei tahun 2015 yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan uji chi square dan uji regresi logistik ganda.

## 3. Hasil
Tabel 1. Pengaruh Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok
No Tingkat Pendidikan Kepatuhan KTR Jumlah P_value OR (95% CI) Tidak Patuh Patuh n % n % n % 1 Rendah (SMA) 63 73,3 23 26,7 86 100
0,277 1,457 (0,738-2,878) 2 Tinggi (S1/S2) 47 65,3 25 34,7 72 100 Total 110 69,6 48 30,4 158 100 Sumber : hasil penelitian, 2015
Tabel 2. Hubungan Pengetahuan tentang Peraturan Daerah dengan Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok
No Pengetahuan Kepatuhan KTR Jumlah P_value OR (95% CI) Tidak Patuh Patuh n % n % n % 1 Kurang Baik 88 77,9 25 22,1 113 100 0,000 3,680 (1,766 – 7,668) 2 Baik 22 48,9 23 51,1 45 100 Total 110 69,6 48 30,4 158 100 Sumber : hasil penelitian, 2015
Tabel 3. Pengaruh Pengetahuan tentang Bahaya Rokok dengan Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok
No Pengetahuan tentang Bahaya Rokok Kepatuhan KTR Jumlah P_value OR (95% CI) Tidak Patuh Patuh n % n % n % 1 Kurang Baik 84 80,8 20 19,2 104 100 0,000 4,523 (2,195-9,320) 2 Baik 26 48,1 28 51,9 54 100 Total 110 69,6 48 30,4 158 100 Sumber : hasil penelitian, 2015
Tabel 4. Pengaruh Penerapan Sanksi dengan Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok
No Penerapan Sanksi Kepatuhan KTR Jumlah P_value OR (95% CI) Tidak Patuh Patuh n % n % n % 1 Tidak Ada 74 90,2 8 9,8 82 100
0,000 10,278 (4,361-24,221) 2 Ada 36 47,4 40 52,6 76 100 Total 110 69,6 48 30,4 158 100 Sumber : hasil penelitian, 2015 Tabel 5. Pengaruh Tanda larangan merokok dengan Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok No Tanda Larangan Merokok Kepatuhan KTR Jumlah P_value OR (95% CI) Tidak Patuh Patuh n % n % n % 1 Tidak Ada 88 80,7 21 19,3 109 100 0,000 5,143 (2,461-10,749) 2 Ada 22 44,9 27 55,1 49 100 Total 110 69,6 48 30,4 158 100 Sumber : hasil penelitian, 2015 Tabel 6. Pengaruh Dukungan Atasan dengan Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok No Dukungan Atasan Kepatuhan KTR Jumlah P_value OR (95% CI) Tidak Patuh Patuh n % n % n % 1 Tidak Ada 81 82,7 17 17,3 98 100 0,000 5,093 (2,460-10,546) 2 Ada 29 48,3 31 51,7 60 100 Total 110 69,6 48 30,4 158 100 Sumber : hasil penelitian, 2015

## 4. Pembahasan
Kepatuhan pegawai dalam penelitian ini menggunakan teori Lawrence Green (1980) yang menganalisis perilaku manusia melalui 3 faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. 7 Faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat. Faktor predisposisi dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengetahuan tentang peraturan daerah, dan pengetahuan tentang bahya rokok. Faktor pemungkin adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan, faktor pemungkin dalam penelitian ini yaitu tanda larangan merokok. Faktor penguat adalah yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan
kelompok referensi dari perilaku masyarakat, faktor penguat dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi dan himbauan organisasi.

## Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini merupakan pendidikan formal yang pernah ditempuh pegawai sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki. Hasil uji statistik dengan chi square dengan tingkat kepercayaan 95%, α = 0,05 diperoleh nilai P value = 0,052 lebih besar dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pendidikan dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok. Katz dan Green (1992) dalam Wijayanti et al (2013), menyebutkan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan antara lain kemampuan, motivasi, masa kerja, latar belakang
pendidikan, fasilitas atau peralatan, serta kejelasan prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak responden dengan tingkat pendidikan tinggi yang masih tidak patuh dengan kawasan tanpa rokok. Jenjang pendidikan yang dimiliki tidak mempengaruhi seseorang untuk patuh terhadap suatu aturan. Pendidikan yang dimiliki oleh pegawai mulai dari SLTA, hingga diploma atau perguruan tinggi sekalipun tidak menjamin seseorang untuk mematuhi suatu aturan. Kepatuhan kawasan tanpa rokok tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan saja, meskipun responden hanya tamat SMA namun jika responden rajin membaca koran dan melihat iklan-iklan layanan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok maka responden akan tahu tentang peraturan kawasan tanpa rokok dan mematuhinya.

## Pengetahuan tentang peraturan daerah
Pengetahuan tentang peraturan daerah dalam penelitian ini merupakan pengetahuan responden tentang pelaksanaan peraturan daerah N0.7 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok yang meliputi tujuan pelaksanaan perda, tempat-tempat yang diatur, criteria kepatuhan, penanggung jawab pelaksanaan perda pada masing-masing kawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Hasil uji statistik dengan chi square dengan tingkat kepercayaan 95%, α = 0,05 diperoleh nilai P value = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan tentang peraturan daerah dengan kapatuhan kawasan tanpa rokok. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Robaka (2013) bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Pengetahuan pengelola yang baik tentang Peraturan daerah KTR meningkat kepatuhan pelaksanaan Peraturan daerah KTR pada hotel berbintang sebesar 2 kali. 7 Pengetahuan mempengaruhi perilaku terhadap suatu peraturan, semakin tinggi pengetahuan maka seseorang akan mematuhi peraturan tersebut.

## Pengetahuan tentang bahaya rokok
Pengetahuan tentang bahaya rokok dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden tentang kandungan zat kimia dalam rokok, bahaya rokok untuk perokok aktif dan perokok pasif, dan bahaya asap rokok untuk lingkungan terutama lingkungan kerja. Hasil uji statistik dengan chi square dengan tingkat kepercayaan 95%, α = 0,05 diperoleh nilai P value = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan tentang bahaya rokok dengan kapatuhan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Puswitasari (2012) di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tidak ada hubungan bahaya rokok dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok 8 , hal ini dikarenakan metode yang digunakan dan sampel yang berbeda.

## Penerapan Sanksi
Penerapan sanksi dalam penelitian ini adalah imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang diberikan jika tidak mematuhi kawasan tanpa rokok. Hasil uji statistik dengan chi square dengan tingkat kepercayaan 95%, α = 0,05 square diperoleh nilai P value = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan penerapan sanksi dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok. Penelitian yang dilakukan (Azka, 2013) di kota Padang Panjang penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini harus dimulai dari kantor pemerintah termasuk DPR dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan 1 . Merokok adalah hak mereka, namun mereka juga harus menghargai peraturan untuk orang banyak, artinya di lokasi Kawasan Tanpa Rokok benar-benar tidak yang merokok, tidak ada iklan rokok dan juga tidak ada yang menjual rokok, apabila ini masih ditemui maka sudah harus diberikan sanksi. Dengan adanya sanksi ini akan membuat jera pelanggar hukum. Teori perilaku yang dikemukakan Skinner
hukuman ( punishment ) adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku . Pemberian sanksi bisa mendorong pegawai untuk mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok.

## Tanda Larangan Merokok
Tanda larangan merokok dalam penelitian ini adalah tersedianya papan pengumuman kawasan tanpa rokok, stiker-stiker tanda larangan merokok beserta sanksinya. Hasil uji statistik dengan chi square dengan tingkat kepercayaan 95%, α = 0,05 diperoleh nilai P value = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan tanda larangan merokok dengan kapatuhan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robaka (2013) ada hubungan tanggapan terhadap tanda larangan merokok dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 9 Enabling factor atau faktor yang memungkinkan seseorang untuk berprilaku mencakup ketersediaan sarana dan prasarana dengan adanya tanda larangan merokok mendorong pegawai untuk tidak merokok di tempat kerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap kawasan tanpa rokok di tempat kerja.

## Dukungan Atasan
Dukungan atasan dalam penelitian ini adalah Adanya perintah dari penanggung jawab kawasan tentang larangan merokok baik secara lisan maupun tertulis. Hasil uji statistik dengan chi square dengan tingkat kepercayaan 95%, α = 0,05 diperoleh nilai P value = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dukungan atasan dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok. Menurut Sears (1994) salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan adalah harapan atau keinginan dari orang yang menduduki posisi tertentu/memiliki legitimasi kekuasaan akan menimbulkan kepatuhan. Yang dimaksud dengan legitimasi disini adalah keyakinan umum bahwa pihak otoritas memiliki hak untuk menuntut ketaatan terhadap perintahnya.
Kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sebuah kelompok menuju kearah pencapaian tujuan kelompok tersebut. Dengan kepemimpinan seseorang mampu untuk mempengaruhi motivasi atau kompetensi individu-individu lainnya dalam suatu kelompok. Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan panutan bagi bawahannya. Atasan atapun pimpinan dalam suatu organisasi mempunyai peran yang penting untuk mempengaruhi anggotanya, jika pimpinan mematuhi suatu aturan maka akan diikuti oleh anggotanya dan sebaliknya jika pimpinan tidak mematuhi suatu aturan maka akan diikuti juga oleh anggotanya.

## 5. Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan tentang peraturan daerah (p_value=0,000), pengetahuan tentang bahaya rokok (p_value=0,000), penerapan sanksi (p_value=0,000), tanda larangan merokok (p_value=0,000),
dukungan atasan (p_value=0,000) terhadap kepatuhan kawasan tanpa rokok dan tidak ada pengaruh tingkat pendidikan dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Komitmen yang tegas dari atasan ke bawahan tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Tingkat kepatuhan pegawai yang masih rendah yaitu 30,4% terhadap kawasan tanpa rokok di kantor Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu adanya pemberian sanksi yang jelas jika masih ada pegawai yang tidak patuh terhadap kawasan tanpa rokok, pembentukan tim pengawas internal, dan menggencarkan kembali sosialisasi tentang peraturan daerah No.7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## Daftar Acuan
1. Pemerintah Republik Indonesia. ’Undang undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan’.
2. World health Organization (WHO), 2013. WHO MPOWER : Six policies to reverse the tobacco epidemic.
3. World Health Organization (WHO) 2008. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic ;.
4. Pemerintah Republik
Indonesia.
‘ Peraturan Pemerintah no.109 tahun 2012 tentang tembakau’.
5. Pemerintah Kota Palembang. ‘Peraturan Daerah no.7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok’.
6. Notoatmodjo, Soekidjo, 2007 . Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku . Jakarta: Rineka Cipta.
7. Dehvy, Ni luh Putu. 2014. Pengaruh faktor pengelola terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok pada hotel berbintang di kabupaten badung .Tesis.
8. Puswitasari, Amalia 2012. Faktor Kepatuhan Mahasiswa dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semarang : Jurnal Media Medika Muda. 9. Yasinta Hartini Robaka ,Eti Rimawati, Nurjanah.2013. Kepatuhan Mahasiswa
Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Universitas Dian Nuswantoro Semarang . Abstrak