## Legalitas

## Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru

## Ardiansah dan Silm Oktapani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, e-mail: ardiansah@unilak.ac.id Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning e-mail: silm@unilak.ac.id
Abstrak Kota  Pekanbaru  adalah  Ibu  Kota Provinsi  Riau.  Kota  Pekanbaru  yang  terletak  di Pulau  Sumatera  terus  berkembang  pesat menuju  Kota  Metropolitan  Madani.  Jumlah  penduduk  kota  Pekanbaru  sebanyak  1.117.359  jiwa.  Sedangkan  jumlah  timbunan sampahnya sekitar 1000 ton perharinya. Berdasarkan pengamatan bahwasanya di kota Pekanbaru masih banyak terdapat penumpukan sampah  di  tempat-tempat  yang  tidak  seharusnya,  dengan  sistem  kumpul  angkut  yang  berakhir  di  Tempat  Pembungan  Akhir  (TPA) belum  dapat  mengurai  masalah  sampah  di  Kota  Pekanbaru.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Nomor  8  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 14 ayat (2) seharusnya permasalahan ini sudah dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini terkategori penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mencermati  proses  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  Dalam penelitian  akan  melihat  langsung  bagaimana  fakta  sebenarnya  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  mengenai  implementasi  kewajiban pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  mengurangi  sampah.  Dari  berbagai  fakta  yang  telah  dicermati  akan  dianalisis  untuk  mengatasi masalah pengurangan  sampah  yang  menjadi kewajiban pemerintah   kota Pekanbaru. Target  yang  ingin dicapai dalam penelitian  ini adalah  terlaksananya  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah,  sehingga  akan berdampak pada pengurangan sampah di kota Pekanbaru.

## Kata kunci: Kendala, Upaya, Pemerintah, Pengurangan Sampah
Abstract The enactment of the Law on Villages is a guideline for the creation of a harmonious, harmonious and balanced life order and facilitates the achievement of a goal in the countryside. It becomes the basis for the imposition of sanctions or punishments. The implementation of this service aims to be able to see how far the village community knows and understands the Village Law Number 6 of 2014 concerning Villages, especially regarding monitoring and supervising village development. This method of community service is  in  the  form  of  lectures.  Before  and  after  the  counseling,  participants  were  asked  to  fill  out  pre-test  and  post-test  questionnaires. Based on the results of the activity, it appears that the community's understanding of monitoring and supervising  village development is increasing based on Law Number 6 of 2014. This can be seen from the results of the questionnaire assessment and the responses of the participants. Participants have been able to understand the monitoring and supervision of village village development based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Activities like this need to be carried out regularly so that the public better understands the provisions of each law.

## Keywords: Obstacles, Efforts, Government, Waste Reduction

## PENDAHULUAN
Keberadaan sampah bisa sangat mengkhawatir-kan jika tidak ditangani dengan baik. Pada masa mendatang, sampah akan  menjadi  masalah  serius.  Jika    aspek    lingkungan    tidak    diperhatikan,    sangat    memungkinkan  akan  terjadinya kerusakan    hingga    bencana    alam    yang    akan    menghambat    kegiatan  perekonomian  manusia.  Perlunya  perubahan paradigma  yang  mendasar  dalam  pengelolaan  sampah.  Pengelolaan  sampah  terintegrasi  dapat  menstimulasi  kreativitas dan  inovasi  dari  masyarakat  sehingga  meningkatkan  kesejahteraan  warga.,  juga  terwujudnya  kesehatan  lingkungan, dengan kondisi komunitas yang lebih bersih, hijau, nyaman, dan sehat. 1
Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang  mengatur tentang  kepastian hukum,  kejelasan  tugas  dan  wewenang  Pemerintah  daerah  serta  hak  dan  kewajiban  masyarakat  atau  pelaku  usaha sehingga  pengelolaan  sampah  dapat  berjalan  secara  proporsional 2 .  Peran  serta  masyarakat  dalam  upaya  perbaikan
1 Donna  Asteria  and  Heru  Heruman,  “Bank  Sampah  Sebagai  Alternatif  Strategi  Pengelolaan  Sampah  Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya,” Jurnal Manusia dan Lingkungan 23, no. 1 (2016): 8.
2 Republik  Indonesia, UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2008  TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH , 2008.
lingkungan  yaitu  dengan  memberikan  sumbangan  tenaga  berupa  kerja  bakti  dan  ikut  serta  dalam  pengelolaan  sampah 3 . Undang-undang No. 18 tahun 2008 ini menekankan  dalam hal prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak, bagaimana  agar  sampah  dapat  semaksimal  mungkin  dikurangi.  Manajemen  pengelolaan  sampah  perlu  dilakukan kemudian membuat Peraturan Daerah khusus sampah, pengembangan metode pengelolaan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat 4 . Mencari sumber daya manusia yang secara khusus dipekerjakan oleh Dinas dalam hal pemilahan sampah di lokasi TPA 5 .
Salah  satu  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  di  Kota  Pekanbaru  berlokasi  di  Muara  Fajar  yang  setiap  harinya mendapat  kiriman  sebanyak  800  ton  sampah  dari  total  sampah  di  Kota  Pekanbaru  produksi  mencapai  1.000  ton  setiap harinya. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sangat berharap bila ada pihak lain yang menawarkan jasa pengolahan sampah.
Pengelolaan  sampah  di  Kota  Pekanbaru  masih  menggunakan  sistem  kumpul  angkut  yang  berakhir  di  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan sistem kumpul angkut ini seberapapun besar TPA tetap akan penuh dan kembali akan membuka TPA baru.
Selain  itu,  pengetahuan  tentang  sampah  akan  memunculkan  kreativitas  pada  pengelolaannya  agar  sampah  yang dimaksud  menjadi  sesuatu  yang  dapat  berdaya  guna  dan  memberikan  keuntungan.  Hal  ini  akan  berdampak  pula  pada proses  lanjutan  pengolahan  daur  ulang  sampah  pada  fase  berikutnya  dan  pada  akhinya  akan  berdampak  pula  pada penekanan atau pengendalian sampah secara lebih luas dalam berbagai lapisan kehidupan masyarakat 6 . Devi sebagai staf advokasi kampanye WALHI Riau mengatakan sampah yang berkontribusi paling besar itu adalah plastik yang dihasilkan dari gaya hidup. Tidak terbiasa membawa goody bag sendiri dan juga tidak terbiasa membawa bekal air minum, itu salah satu hal kecil yang berpengaruh sangat besar terhadap produksi sampah.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  sampah  ini  sangat  jelas disebutkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru 7 ,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  wajib  melakukan  kegiatan pengurangan sampah  rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Masih banyak lokasi ilegal yang menjadi tempat penumpukan dan pembuangan sampah yang menghilangkan kesan indah  dari  kota  pekanbaru.  Pada  tahun  2020  ini  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  disarankan  untuk  melakukan  evaluasi  dari kerja sama dalam hal pengelola sampah yang telah dilakukan dengan pihak ketiga, dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan dua perusahaan sekaligus, hasilnya jauh dari yang diharapkan.
Penelitian dengan judul Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Derah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah kajian asli yang belum  pernah  dipublikasikan.  Beberapa  kajian  terdahulu  yang  sudah  diteliti  dan  berkaitan  dengan  judul  di  atas,  adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi tentang Forum Masyarakat  Peduli  Sampah),  sementara  penelitian  yang  kami  lakukan  fokus  pada  Implementasi  Kewajiban  Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Derah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Sampah.  Penelian  yang  dilakukan  oleh  Yudi  Anugrah  Purwadi  dilaksanakan  pada  tahun  2017 sementara penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Jery Nov Pratama dengan judul Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru (studi kasus pada bank sampah di Kota pekanbaru tahun 2016) 8 . Perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Jeri Nov  Pratama  dengan  penelitian  yang  akan  kami  lakukan,  yakni  terdapat  pada  permasalahan  yang  diteliti,  Jeri  Nov Pratama  melakukan  penelitian  pada  Tata  Kelola  Sampah  di  Kota  Pekanbaru  dega  studi  kasus  pada  bank  sampah, sementara penelitian yang akan kami lakukan fokus pada Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan
3 Mamah  Halimah,  Hetty  Krisnani,  and  Muhammad  Fedryansyah,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program Pengelolaan Sampah,” Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2, no. 2 (2015).
4 Putri  Nilam  Sari,  “ANALISIS  PENGELOLAAN  SAMPAH  PADAT  DI  KECAMATAN  BANUHAMPU KABUPATEN  AGAM,” Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Andalas  (Andalas  Journal  of  Public  Health) 10,  no.  2  (2016): 157–165.
5 Danang Aji Kurniawan Danang Aji Kurniawan and Ahmad Zaenal Santoso Ahmad Zaenal Santoso, “Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang,” ADI Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2021): 31–36.
6 Ni  Luh  Putu,  “Pengelolaan  Sampah  Dari  Lingkup  Terkecil  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Sebagai  Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan,” Jurnal Bali Membangun Bali 1, no. April (2020): 27–40.
7 Perda Kota Pekanbaru, “Permendag No 08 Tahun 2014.Pdf,” 2014.
8 Jery Nov Pratama, “Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016),” Jom  Fisip 5,  no.  1  (2018):  1–15,  https://media.neliti.com/media/publications/206025-tata-kelola-sampah- di-kota-pekanbaru-stu.pdf.
Sampah  di  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Peraturan  Derah  Kota  Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Sampah.  Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jery  Nov  Pratama  dilakukan  pada  tahun  2018  sementara  penelitian yang akan kami lakukan dilaksanakan pada tahun 2020.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dilva  Ramadhan  dengan  judul  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kota Pekanbaru  Dalam  Pengelolaan  Sampah  dengan Konsep  3R Tahun  2017 9 ,  perbedaan  terhadap  penelitian  yang  dilakukan oleh  Dilva  Ramadhan  dengan  penelitian  yang  kami  lakukan  adalah  terdapat  pada  fokus  penelitian,  Dilva  Ramadhan melakukan  penelitian  Pengelolaan  Sampah  Dengan  Konsep  3R,  sementara  penelitian  yang  akan  kami  lakukan  fokus terhadap  Implementasi  Kewajiban  Pemerintah  Kota  Dalam  Pengurangan  Sampah  di  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan Peraturan  Derah  Kota  Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  Dilva  Ramadhan  melakukan penelitian pada tahun 2019 sedangkan kami melakukna pada tahun 2020.
Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Irienda  Rielasari  dengan  judul  Pengelolaan  Sampah  kota  Pekanbaru 10 . Perbedaan  terhadap  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irienda  Rielasari  dengan  penelitian  yang  akan  kami  lakukan,  yakni terdapat  pada  fokus  penelitian,  Irienda  Rielasari  melakukan  penelitian  dengan  memfokuskan  pada  Pengelolaan  Sampah Kota Pekanbaru sementara penelitian yang akan kami lakukan fokus terhadap Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam  Pengurangan  Sampah  di  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Peraturan  Derah  Kota  Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Sampah.  Selain  itu,  Irienda  Rielasari  melakukan  kajian  tersebut  pada  tahun  2018,  sementara penelitian yang akan kami lakukan dilaksanakan pada tahun 2020.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurmalasyah  dan  lilis  Suryani  yang  mengkaji  tentang  Pengaruh Implementasi  Kebijakan  pengelolaan  Sampah  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat  dan  Efektifitas  Pengelolaan  Sampah  di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah) 11 . Perbedaan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurmalasyah  dan  lilis  Suryani  dengan  penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan  ialah Nurmalasyah  dan  lilis  Suryani  melakukan  kajian  mengenai  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  pengelolaan  Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektifitas Pengelolaan Sampah, sementara penelitian yang kami lakukan mengkaji terhadap  Implementasi  Kewajiban  Pemerintah  Kota  Dalam  Pengurangan  Sampah  di  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan Peraturan  Derah  Kota  Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Kemudian  penelitian  yang dilakukan  Nurmalasyah  dan  lilis  Suryani  dilakukan  pada  tahun  2018,  maka  dari  latar  belakang  teori,  peraturan pemerintah, peraturan menteri, fenomena dan research gap, penulis tertarik melakukan penelitian ini.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terkategori  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian yang  bertujuan  untuk  mencermati  proses  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  (Bambang  Sunggono,  1996) 12 .  Kajian empiris  merupakan  studi  untuk  menemukan  fakta  yang  terjadi  dan  mengungkap  apa  adanya  fakta  tersebut.  Dalam penelitian  ini  akan  melihat  langsung  bagaimana  fakta  sebenarnya  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  mengenai Implementasi Kewajiban Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota  Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  daerah  Kota Pekanbaru.  Populasi  pada  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan  Lingkungan  Hidup  Kota  Pekanbaru,  Ketua Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru,  Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Pekanbaru,  Camat  Kota Pekanbaru, Direktur Bank Sampah Kota Pekanbaru.
Adapun  metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling,  yaitu pengambilan  yang  disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian.  Sampel  yang  diambil  hanya  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian. Selanjutnya menggunakan metode sensus, yaitu sampel mengambil keseluruhan dari jumlah populasi. Sampel dalam  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan  Lingkungan  Hidup  Kota  Pekanbaru  berjumlah  1  orang,  Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kota Pekanbaru berjumlah  1  orang,  Camat  Kota  Pekanbaru  berjumlah  6  orang  dan  Direktur  Bank  Sampah  Kota  Pekanbaru  sebanyak  5 orang.
9 Dilva  Ramadhan,  “Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Dengan  Konsep 3R Tahun 2017,” Jom Fisip 6, no. 2 (2019): 1–13.
10 Irienda  Rielasari,  “Pengelolaan  Sampah  Kota  Pekanbaru,” Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Riau 5, no. 1 (2018): 1–12.
11 Nurmalasyiah  and  Lilis  Suryani,  “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Terhadap  Partisipasi Masyarakat  dan  Efektivitas  Pengelolaan  Sampah  Di  Kecamatan  Murung  Pudak  Kabupaten  Tabalong  (Perda  Nomor  14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah),” Jurnal Administrasi Publik & Bisnis 1, no. 3 (2018).
12 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  lapangan (masyarakat atau pihak terkait) yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian ini maka peneliti langsung ke lapangan mewawancarai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Camat Kota pekanbaru  dan  Direktur  Bank  Sampah  Kota  Pekanbaru.  Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  beberapa literatur-literatur  dan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  sifatnya  mendukung  data  primer  penelitian  ini. Selanjutnya  Data  tertier,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  kamus,  eksiklopedi,  dan  sejenisnya  yang  berfungsi  untuk mendukung data primer dan sekunder.
Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, yaitu metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  pengamatan  langsung  terhadap  obyek  penelitian.  Kemudian Wawancara, yaitu metode mewancarai responden. Peneliti yang mewawancarai responden bebas menentukan pertanyaan sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dalam  penelitian ini,  penelitian  menggunakan  metode  wawancara  terstruktur. Peneliti juga menggunakan Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya peneliti juga melakukan metode Kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang  membutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca berbagai literatur kepustakaan  yang  memiliki  korelasi  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Dalam  kategori  penelitian  hukum sosiologis, metode ini digunakan hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  kegiatan  yang  telah  dilakukan  Ketua  Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru  mengatakan  bahwa semakin banyak penduduk semakin banyak sampah dan dalam hal ini bank sampah belum maksimal mengelola sampah yang ada. Namun apabila bank sampah tumbuh subur dan berkembang di tengah masyarakat maka kendala tersebut dapat diatasi.
Selanjutnya  Kabid  Pengelolaan  Sampah  Dinas  Kebersihan  dan  Lingkungan  Hidup  Kota  Pekanbaru  mengatakan bahwa masyarakat yang ingin membuang sampah tapi membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan dengan alasan- alasan klasik. Hal ini tentu membuat sampah baru, yang tadi harusnya sudah bersih tapi masih ada sampah yang tertinggal akibat  tidak  disiplin  waktu.  Ini  diperlukan  adanya  sanksi  bagi  mereka  yang  tidak  melakukan,  yaitu  Perwako  Nomor  22 Tahun  2016.  Karna  kendala  ini  terus-terusan  terjadi,  maka  kita  lakukan  sosialisasi  kembali,  namun  tetap  saja  tidak diindahkan.  Lalu  kita  membuat aturan tangkap  tangan  selama  dua  bulan  berturut-turut  pada  tahun  2018,  tidak  langsung dikenai sanksi, kita sosialisasi kan terlebih dahulu, setelah itu siapa yang membuang sampah diluar jam operasional maka akan dikenai sanksi berupa denda. Denda di hitung berdasarkan jenis sampah dan beratnya. Denda tersebut berkisaran dari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-. Tapi ini tetap tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kendala  selanjutnya,  terkait  armada  yaitu  kendala  internal,  dimana  kita  kekurangan  armada  dalam  memenuhi tuntutan  15  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru.  Untuk  saat  ini  kita  memerlukan  armada  yang  lebih  besar  dengan jumlah roda 6. Normalnya armada hanya ada 23, terdiri dari 16 coldiesel dan 6 L300 dan sekarang ada 45. Setiap armada ada dua shift, shift pagi dan siang. Jika armada di pagi hari rusak, maka untuk  jam siang akan terkendala, dna itu akan membuat sampah menumpuk. Terlebih untuk saat ini, banyak armada yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk beroperasi. Lalu kendala lain datang dari pihak tertentu yang menghalangi untuk dibangunnya suatu TPS dengan berbagai alasan  tidak  mau  ribet,  terganggu  akan  baunya,  dan  jika  ingin  membuat  TPS  ini,  haruslah  tanah  Hibah,  Pemerintah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dengan mencari lahan untuk membangun TPS.
Kendala yang terjadi menurut Kasi Trantib Camat Marpoyan Damai adalah bahwa terdapat kurangnya kesadaran masyarakat,  masyarakat  perlu  merubah  mindset  mereka  dan  sadar  akan  sampah  yang  ada  disekelilingnya.  Kasi  Trantib Camat Bukit Raya menjelaskan bahwa ajakan yang tidak di indahkan, informasi yang disampaikan pada RT/RW kurang diminati masyarakat. Artinya masyarakat tidak peduli, belum adanya rasa peduli tentang sampah ini. Setiap sampah yang dibuang, dibuang begitu saja tanpa dipilah terlebih dahulu, yang susah itu adalah mengubah pola pikir dalam pengurangan sampah  masyarakat  kurang  peka.  Kemudian terdapat kendala  kurangnya  sumber  daya  manusia  untuk  mensosialisasikan pengurangan sampah, dengan cara sampah berpilah. Semakin banyak sumber daya  manusianya akan semakin cepat dan semakin  luas  informasi  yang  tersampaikan  untuk  mengubah  mindset  dari  masyarakat  pekanbaru.  Dikatakan  oleh Sekretaris Camat Sail, bahwa target sudah ada namun kembali terkendala kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan infrastruktur yang kurang sehingga belum begitu berjalan. Kemudian dalam dua bulan ini kecamatan Tenayan Raya mengadakan program bank sampah dan sosialisasi sapah limbah B3.
Kemudian  terdapat  kendala  yang  dihadapi  Direktur  Bank  Sampah  dalam  memanfaatkan  bank  sampah  dalam usaha  pengurangan  sampah.  Direktur  Bank  Sampah  Mitra  Karya  (di  kelola  RT  02/RW  01,  Kel.  Tampan,  Kec.  Payung
Sekaki) mengatakan bahwa kendala dari pick up. Karena ada sebagaian warga yang tidak mau datang ke Bank Sampah untuk mengantarkan sampahnya. Kurang kesadaran masyarakat, beberapa bulan ini masih menunggu perkembangan, dan kita juga sudah melakukan sosialisasi.
Bagian Operasional Bank Sampah The Gade (Clean & Gold), menjelaskan kurangnya perhatian atau kepedulian Pemerintah  atau  intansi  terkait  dalam  mensupport  jalannya  aktivitas  Bank  Sampah  Mutiara  baik  itu  berupa  Anggaran (dana Operasional) maupun berupa regulasi atau aturan-aturan yang dapat menjamin keberlangsungan operasional Bank Sampah  Mutiara.  Sekretaris  Bank  Sampah  Tuan  Di  Bangarna,  mengajak  masyarakat  Kota  Pekanbaru  yang  tingkat kesadarannya dalam hal sampah masih minim. Pemko yang belum sepenuhnya memberikan support terhadap pengelolaan sampah kami yang berbagai digitalisasi.
Ketua Bank Sampah Berkah Abadi Limbungan juga mengatakan kendalanya ada pada keuangan. Karna sejauh ini masih  ada  dana  pribadi  yang  terpakai  dalam  menjalankan  bank  sampah ini.  Contoh  seperti  kendaraan  bank  sampah.  Itu minyaknya masih sering di isi dengan uang pribadi. PJ BSMK Binaan Dalang Collection, alat-alat pengelolaan, lahan, dan yang  paling  terkendala  adalah  alat  transportasi.  Karena  di  Bank  sampah  kami  ini  belum  memiliki  transportasi  sendiri untuk mengangkut sampah.
Dengan  adanya  kendala-kendala  tersebut  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  terus  berupaya  untuk  mengatasi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Pemerintah kota berupaya melakukan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang  sampah  dan/atau  pemanfaatan  kembali,  Ketua  Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru  mengatakan  bahwa  sampah  di TPA tidak dikelola dengan baik sehingga kebanyakan sampah hanya tertumpuk begitu saja.
Kabid  Pengelolaan  Sampah  Dinas  Kebersihan  dan  Lingkungan  Hidup  Kota  Pekanbaru,  mengatakan  dalam Peraturan Daerah sudah dibunyikan mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 05.00 WIB adalah waktu untuk membuang sampah pada tempat yang sudah tersedia. Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi, baik secara langsung  maupun  tidak  lansung.  Secara  langsung  dilakukan  dengan  mengajak  setiap  kelurahan  dan  RT/RW  disetiap kelurahan  untuk  datang  ke  kantor  camat.  Secara  tidak  langsung  dilakukan  dengan  sosialisasi  melalui  web  dinas,  media sosial, dan televisi. Sampah-sampah tersebut ditelusuri untuk selanjutnya di letakkan di TPS, bagi mereka yang tidak mau membuang  sampahnya  atau  tidak  mau  memilahnya  sendiri,  bisa  dialihkan  dengan  pembayaran  retribusi,  nanti  sampah diagntung saja, dan tukang sampah datang untuk mengambil.
Kasi  Trantib  Camat  Bukit  Raya  menjelaskan  bahwa  sampah-sampah  yang  menumpuk  itu,  perlu  adanya  lelang yang nantinya siapa saja yang menang dalam lelang tersebut merekalah yang akan bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengurangi  penimbunan  sampah.  Hal  ini  sudah  diinstruksikan.  Disini  ada  juga  namanya  swakelola,  yaitu  pihak  ketiga yang  bekerja  sama  dengan  lurah  setempat.  Masyarakat  juga  telah  kita  himbau  untuk  memanfaatkan  sampah-sampah tersebut menjadi bernilai. Baik masyarakat maupun pegawai yang ada di kantor camat bukit raya, memilah sampah untuk nantinya dijemput oleh Bank Sampah. Sampah yang dipilah adalah sampah kering yang dikelola oleh bank sampah dan sekelompok  masyarakat  yang  tergabung  di  dalamnya.  Selanjutnya  ada  sampah  basah,  inilah  yang  akan  dikelola  oleh swakelola. Kita juga mengeluarkan SK Nomor 035/KPTS/BR/2020 tentang Susunan Pengurus Bank Sampah Kecamatan Bukit  Raya  tahun  2020.  Kasi  Trantib  Kecamatan  Pekanbaru  Kota,  sudah  melakukan  pemungutan  sampah  di  TPS  oleh petugas  DLHK  secara  berkala,  dan  menyediakan  TPS  disetiap  kelurahan  di  Kota  Pekanbaru.  Kasi  PPN  Camat  Rumbai Barat, mengatakan kegiatan yang telah dilakukan adalah mendaur ulang sampah, mendirikan bank sampah, memberikan penyuluhan  untuk  mengubah  mindset  untuk  memilah  sampah  mulai  dari  lingkungan  terkecil  yaitu  rumah  tangga.  Kasi PPN Camat Tenayam Raya, menjelaskan pemkot telah insturksi kepada bawahannya dalam mengelola sampah yang mana diharapkan  instruksi  ini  sampai  kepada  masyarakat.  Sekretaris  Camat  Sail,  menegaskan  yang  paling  nyata  adalah  bank sampah.  Dikelola  DLHK  dan  ada juga  mandiri  oleh  masyarakat.  Kemudian  kecamatan  tenayan  raya  dua  minggu  sekali diadakan pemilahan sampah oleh camat tenayan raya yang melibatkan masyarakat setempat yang selanjutnya diserahkan kepada bank sampah.
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  menetapkan  target  pengurangan  sampah  secara bertahap  dalam  jangka  waktu  tertentu,  Ketua  Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru,  mengatakan  bahwa  salah  satu  upaya yang dilakukan adalah dengan adanya bank sampah. Bank sampah harus dapat berperan sangat aktif seiring meningkatnya jumlah  penduduk  Dengan  meningkatkan  pengelolaan  sampah  agar  bernilai  ekonomis.  Kasi  Trantib  Camat  Bukit  Raya menjelaskan bahwa dengan bekerja sama terhadap bank sampah dalam mengurangi timbunan sampah. Kasi PPN Camat Rumbai Barat, menegaskan memperbanyak bank sampah dengan mewajibkan setiap OPD untuk membuat unit-unit bank sampah  sampai  tingkat  RT  dan  RW  yang  akan  di  limpahkan  ke  Bank  Induk.  Kasi  PPN  Camat  Senapelan,  melaporkan selalu  ada  pemantauan  sampah  yang  dihasilkan  masyarakat.  Juga  sudah  dibuat  aturan  dan  juga  fasilitas  sampah  sudah difasilitasi  umum.  Sekretaris  Camat  Sail,  menjelaskan  bahwa  target  sudah  ada  namun  kembali  terkendala  kesadran masyarakat dalam memilah sampah dan infrastruktur yang kurang sehingga belum begitu berjalan. Seterusnya dalam dua bulan ini kecamatan tenayan raya mengadakan program bank sampah dan sosialisasi sapah limbah B3.
Direktur Bank Sampah Mitra Karya (di kelola RT 02/RW 01, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki) juga berupaya mengajak  semua  warga  dalam  pengurangan  sampah.  Bank  sampah  ini  berkoordinasi  terhadap  DLHK,  nanti  setelah sampah di pilah, maka mobil dari DLHK akan datang untuk menjemput sampah tadi setiap hari sabtu pagi. Upaya yang dikatakan oleh Bagian Operasional The Gade (Clean & Gold), bahwa dengan  peran direktur Bank Sampah besar sekali dalam  rangka  penyampaian  kepada  masyarakat  berupa  sosialisasi  atau  literasi  ke  intansi  pemerintah  atau  swasta, kelompok  atau  komunitas  dan  juga  perseorangan  tentang  fungsi  bank  sampah  The  Gade  yang  merupakan  konsep pengumpulan  sampah  bersih,  kering  dan  terpilah  sehingga  masih  mempunyai  nilai  ekonomis.  Sekretris  Bank  Sampah Tuan  Di  Bangarna  Kota  Pekanbaru,  menegaskan  bahwa  sebagai  inisiator  dan  fasilitator  dalam  hal  penanganan  masalah sampah  rumah  tangga,  memberikan  kontribusi  inovasi  dalam  hal  teknologi  untuk  jemput  daur  ulang  sampah  melalui aplikasi  Pemol.  Ketua  Bank  Sampah  Berkah  Abadi  Limbungan,  mengatakan  dengan  membuat  kerajinan  dari  sampah kering, membuat kompos dari sampah basah, itulah beberapa hal yang kami manfaatkan dari sampah-sampah yang ada di bank sampah.
PJ BSMK Binaan Dalang Collection, menjelaskan sebelumnya sampah hanyalah barang yang tidak terpakai dan berakhir  di  TPA.  Ketika  bank  sampah  ini  ada  untuk  mengedukasi  masyarakat  memilah  sampahnya  dan  diserahkan  ke bank  sampah  sehingga  bank  sampah  bisa  mengelolanya.  Bagi  masyarakat  yang  telah  menyerahkan  sampahnya  kepada kami,  diberi  semacam  penghargaan  yaitu  berupa  uang.  Jadi  intinya,  kami  menghargai  masyarakat  yang  mau  memilah sampahnya.
Upaya  yang  dilakukan  Direktur  Bank  Sampah  dalam  memanfaatkan  bank  sampah  dalam  usaha  pengurangan sampah yaitu dengan melakukan penjemputan sampah ke rumah-rumah, untuk kedepannya sampah kering akan dibuatkan pelatihan  untuk  menjadikan  sampah  mempunyai  nilai  guna  dan  nilai  ekonomis.  Bagian  Operasional  Bank  Sampah  The Gade (Clean & Gold) juga mengatakan untuk tetap giat dan konsisten memberikan arahan dengan cara mensosialisasikan kepada masayrakat akan pentingnya program memilah sampah menabung emas dan sekaligus mengupayakan atau dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga akan menambah daya tarik masyarakat untuk datang ke Bank Sampah Mutiara. Sekretaris  Bank  Sampah  Tuan  Di  Bangarna,  mengatakan  inovasi  dalam  hal  teknologi,  mengajak  masyarakat  peduli dengan sampahnya melalui sosial media. Semuanya kita serba digitalisasi agar masyarakat bisa memanfaatkan gadgetnya untuk  bisa  menghasilkan  uang,  dari  order  sampah.  Ketua  Bank  Sampah  Berkah  Abadi  Limbungan,  menegaskan  bahwa upaya  mengajak  masyarakat  untuk  ikut  mengelola  sampah.  Kami  juga  mengajak  masyarakat  agar  mau  memilah  milah sampahnya dan juga pastinya kami terus mempromosikan peranan bank sampah. Direktur Bank Sampah Mitra Karya (di kelola RT 02/RW 01, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki), menegaskan untuk dapat memanfaatkan sampah dengan baik, kelola dengan baik, agar bermanfaat untuk kita.
Bagian  Operasional  Bank  Sampah  The  Gade  (Clean  &  Gold),  menjelaskan  dengan  mengembalikan  atau mengikutsertakan masyarakat khususnya melibatkan komunitas yang ada ditengah-tengah masyarakat seperti halnya Bank Sampah – Bank Sampah yang sudah mempunyai kemampuan dalam mengelola sampah, dengan cara memberikan regulasi dan insentif anggaran yang membuat Bank Sampah tersebut dapat maju dan berkembang secara operational. Dimana hal ini sebelumnya hanya diberikan kepada pihak-pihak swasta atau tertentu saja.
Sekretaris  Bank  Sampah  Tuan  Di  Bangarna,  mengatakan  layaknya  kaum  milenial  dan  generasi  Z,  juga  orang- orang penting di Kota Pekanbaru, menyeruakan tentang pentingnya menjaga lingkungan terutama dari masalah sampah, tapi  lebih  utamakan  untuk  memanfaatkan  nilai  sampah  menjadi  pendapatan  sampingan  dengan  menggunakan  aplikasi Pemol ataupun menyetorkan ke Bank Sampah Terdekat. Ketua Bank Sampah Berkah Abadi menjelaskan semua keluhan berperan  aktif  membantu  kegiatan  mengurangi  sampah  baik  melalui  bank  sampah  maupun  hal  lain.  PJ  BSMK  Binaan Dalang Collection, menuntut peran pemerintah dalam memperkenalkan dan mendukung peran bank sampah sebagai aktor yang berperan aktif dalam mengelola sampah.

## KESIMPULAN
Dapat  ditarik  kesimpulan  setelah  dilaksanakannya  rangkaian  kegiatan  pengabdian  masyarakat  maka  dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tentunya sejalan dengan peningkatan sampah yang dihasilkan, namun bank sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal.
Sulitnya  merubah  kebiasaan  masyarakat  untuk  dapat  membuang  sampah  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan dan juga sulitnya membiasakan masyarakat untuk dapat memilah sampah organik dan  anorganik. Kurangnya armada pengangkut sampah dan juga sudah tidak layak pakai armada pengangkut sampah yang ada.
Sulitnya lahan dalam pembangunan TPS, serta kurangnya perhatian atau kepedulian pemerintah terhadap jalannya aktivitas  bank  sampah,  Pemerintah  Kota  pekanbaru  belum  sepenuhnya  memberikan  dukungan  dalam  hal  pengelolaan sampah terutama terkait dalam hal keuangan.
Pemerintah  Kota  terus  melakukan  upaya-upaya  agar  kendala-kendala  dalam  pengelolaan  sampah  bisa  diatasi. Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini sudah sangat bagus namun sangat perlu dilakukan  edukasi  dan  sosialisasi  yang  masif  tentang  pengelolaan  sampah  rumah  tangga.  Harus  ada  dukungan  dan pembinaan  secara  langsung  kepada  bank  sampah  di  Kota  Pekanbaru  agar  dapat  secara  maksimal  mengelola  sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.
Didalam  Perda  telah  ditentukan  dengan  jelas  mengenai  jadwal  pengangkutan  sampah  ini  merupakan  salah  satu upaya  yang  dilakukan  agar  tidak  terjadi  sampah  yang  menumpuk.  Mengenai  jadwal  pengangkutan  sampah  telah disosialisasikan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Melakukan  pemisahan  sampah  organik  dan  anorganik  setelah terkumpul akan diserahkan ke bank sampah secara terjadwal.
Dalam upaya penyelesaian sampah yang menumpuk perlu adanya lelang, bagi yang menang merekalah yang akan bekerjasama dengan pemerintah untuk mengurangi timbunan sampah. Menyediakan TPS disetiap kelurahan, mendirikan bank  sampah  dan  memberikan  penyuluhan  untuk  mengubah  mindset  untuk  dapat  memilah  sampah  dimulai  dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga. Mengurangi pengunaan kantong plastik dengan upaya membayar kantong plastik disetiap melakukan transaksi belanja. Selanjutnya membentuk kelompok kerjasama untuk memproduksi sampah menjadi barang  bernilai  ekonomis  serta  membentuk  kelompok  untuk  bagian  pemasaran  produk.  Peran  pemerintah  untuk memfasilitasi  pemasaran  produk-produk  yang  dihasilkan  oleh  bank  sampah.  Memperbanyak  bank  sampah  dengan membuat unit-unit bank sampah sampai ke tingkat RT/RW yang kemudian dilimpahkan kepada bank sampah induk, serta memberikan insentif anggaran kepada bank sampah guna upaya peningkatan yang leih optimal.

## SARAN
Di  sarankan  kepada  Dinas  terkait  untuk  dapat  secara  rutin  memberikan  sosialisasi  ke  masyarakat  tentang pentingnya  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  pemisahan  sampah  organik  dan  anorganik.  Disarankan  kepada  bank sampah  untuk  dapat  menciptakan  hasil  olahan  sampah  yang  lebih  bervariatif,  agar  diminati  sehingga  dapat  melakukan pemasaran  hasil  olahan  lebih  luas  lagi.  Memperluas  jaringan  bank  sampah  agar  dapat  menjangkau  lebih  banyak  lagi sampah yang dihasilkan masyakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asteria, Donna, and Heru Heruman. “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya.” Jurnal Manusia dan Lingkungan 23, no. 1 (2016): 8.
Danang  Aji  Kurniawan,  Danang  Aji  Kurniawan,  and  Ahmad  Zaenal  Santoso  Ahmad  Zaenal  Santoso.  “Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang.” ADI Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2021): 31–36. Halimah,  Mamah,  Hetty  Krisnani,  and  Muhammad  Fedryansyah.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Pengelolaan Sampah.” Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2, no. 2 (2015). Indonesia,  Republik. UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2008  TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH , 2008.
Irienda  Rielasari.  “Pengelolaan  Sampah  Kota  Pekanbaru.” Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Riau 5, no. 1 (2018): 1–12.
Nurmalasyiah,  and  Lilis  Suryani.  “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Terhadap  Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah).” Jurnal Administrasi Publik & Bisnis 1, no. 3 (2018). Pekanbaru, Perda Kota. “Permendag No 08 Tahun 2014.Pdf,” 2014.
Pratama, Jery Nov. “Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016).” Jom Fisip 5, no. 1 (2018): 1–15. https://media.neliti.com/media/publications/206025-tata-kelola-sampah-di- kota-pekanbaru-stu.pdf.
Putu,  Ni  Luh.  “Pengelolaan  Sampah  Dari  Lingkup  Terkecil  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Sebagai  Bentuk  Tindakan Peduli Lingkungan.” Jurnal Bali Membangun Bali 1, no. April (2020): 27–40.
Ramadhan, Dilva. “Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R Tahun 2017.” Jom Fisip 6, no. 2 (2019): 1–13.
Sari, Putri Nilam. “ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM.” Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas (Andalas Journal of Public Health) 10, no. 2 (2016): 157–165. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.