Pasang Surut Perdagangan Pada Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821
Rima Agri Triacitra 1 , Nor Huda 2 , Nyimas Umi Kalsum 3 1,2,3 Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang e mail: rimaagritriacitra94@yahoo.co.id

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  pasang  surut  perdagangan  pada  masa  Kesultanan  Palembang  dari tahun  1804-1821.  Kajian  historis  ini mengambil  rentan  waktu dari  masa  Kesultanan  Palembang sampai  berakhirnya  Kesultanan  Palembang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.  Munculnya  Kesultanan  Palembang  pada  abad  ke  17-19  telah  melatar  belakangi kehidupan masyarakat Palembang. Palembang sebagai pusat . pemerintahan Kesultanan . Palembang  memilikiletak  yang  sangat  strategis  karena  berada  di  pertemuan  Sungai Musi, sehingga memberikan keuntungan bagi perkembangan daerah tersebut terutama di bidang perekonomian.  Dalam  perkembangannya  perdagangan  ini  sering  terjadinya  pasang  surut  pasang surut yang disebakan oleh banyaknya konflik yang terjadi di Kesultanan Palembang.

## Kata kunci: kesultanan palembang, sungai musi, perdagangan

## Abstract
This  article  examines  the  ups  and  downs  of  trade  during  the  Palembang  Sultanate  from  1804- 1821. This historical study is vulnerable to time from the time of the Palembang Sultanate to the end of the Palembang Sultanate. This study used descriptive qualitative method. The emergence of the Palembang Sultanate in the 17-19th century has provided the background for the life of the Palembang people. Palembang as the center. The government of the Sultanate of Palembang has a very strategic location because it is at the confluence of the Musi River, thus providing benefits for  the  development  of  the  area,  especially  in  the  economic  sector.  In  the  development  of  this trade, there were frequent ups and downs and ups and downs caused by the many conflicts that occurred in the Palembang Sultanate.
Keywords: Sultanate of palembang, musi river,  trade

## A. PENDAHULUAN
Munculnya  Kesultanan  Palembang  pada  abad  ke  17-19  telah  melatar  belakangi kehidupan masyarakat Palembang. 1 Palembang sebagai pusat . pemerintahan Kesultanan . Palembang  memilikiletak  yang  sangat  strategis  karena  berada  di  pertemuan Sungai Musi, sehingga memberikan keuntungan bagi perkembangan daerah tersebut terutama di  bidang  perekonomian.  Sungai . Musi  adalah  sungai  terbesar  di  Pulau  Sumatera  yang membelah . kota Palembang. Kota Palembang terletak sekitar 90 kilometer dari muara sungai
1 Nama Palembang berasal dara kata Limbang yaitu kosakata Jawa yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar ( extraneous ). Pa adalah suatu kata depan yang digunakan oleh orang- orang Melayu, jika mereka hendak menyebut suatu tempat di mana berlangsung suatu usaha atau keadaan. Jadi Pa-Limbang dalam  kosakata  Jawa  diartikan  sebagai  tempat  membersihkan  biji  atau  logam.  Lihat    J.I.  Van Sevenhoven, Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang , trans. Sugarda Purbakawatja (Yogyakarta: Ombak, 2015).
yang berujung di dekat Sunsang. 2 Keberadaan Sungai Musi inilah yang membuat kapal-kapal besar  bisa  masuk  dan  berniaga  di  kota  Palembang  yang  kemudian  mendukung  kota Palembang untuk menjadi jalur utama perdagangan.
Pada  akhir  abad  ke-18  dan  awal  abad  ke-19,  Kesultanan  Palembang  semakin  maju khususnya  di  bidang  perekonomian.  kemajuan  ini  tidak  terlepas  dari  kehancuran  organisasi dagang  kolonial  VOC.  Mata  pencarian  penduduk  Palembang  ialah  dari  berdagang, mengumpulkan  hasil  hutan,  bertani,  serta  tambang.    Sistem  pertanian  yang  digunakan  pada saat itu masih sederhana, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dari hasil  pertanian  mereka  dijual.  Dalam  mengolah  lahan  pertaniannya,  mereka  menggunakan alat  berupa  beliung  atau  kapak  ringan,  pawang  atau  kapak.  Komoditas  hasil  pertanian  dari Palembang adalah lada. Sementara itu, hasil alam dari Palembang adalah timah. Selain lada, masih banyak produk pertanian lainnya yang dihasilkan oleh Palembang, seperti buah pinang, rami,  pisang,  kapas,  gambir,  nila,  tembakau,  dan  sirih.  Buah-buahan  yang  terkenal  dari Palembang  ialah  bidara,  jambu . bol,  jambu . biji,  prambeh,  langsat,  srikaya,  buah . nona, mangga, durian, cempedak, jeruk nipis, nanas, pepaya, rambutan, delima, dan duku. 3
Komoditas timah dan lada merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan dan laku di pasaran.  Berkat  timah  dan  lada  peran . Kesultanan  Palembang  meningkat    dalam  bidang perlayaran  dan  perdagangan.  Jika  pada  masa  Sriwijaya  wilayah  Palembang  hanya  dikenal sebagai  kawasan  yang  strategis  dan  salah  satu  pusat  perdagangan.  Wilayah  Palembang berkembang  menjadi  kawasan  yang  menghasilkan  timah  dan  lada  pada  abad  ke-18.  Kedua komoditas ini  memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kondisi itu membuat Palembang dikenal sebagai    salah  satu  kesultanan  yang  masyhur.  Kesultanan  Palembang  memanfaatkan keuntungan  dari  hasil  perdagangan  untuk  membuat  keraton  yang  besar  dan  kokoh,  serta benteng-benteng dan kuburan keluarga sultan yang disebut Kawah Tengkurep dan membuat Masjid yang terindah di Hindia Timur. 4
Dalam menjalankan perdagangan dengan rakyatnya, Sultan Palembang memberlakukan  sistem tibang dan tukong. 5 Sistem  ini  berfungsi  sebagai  pajak.  Pada  saat Sultan . Najamuddin II memerintah, pemungutan tibang-tukong dilakukan tidak sesuai dengan
2 Mestika Zed, Kepialangan Politik Dan Revolusi: Palembang 1900-1950 (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 28.
3 Farida  R.  Wargadalem, Kesultanan  Palembang  Dalam  Pusaran  Konflik  (1804-1825) (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 19-26.
4 Ibid., hlm. 27.
5 Tibang . ialah  hak sultan untuk mendapatkan komoditas dari pedalaman yang ditukar dengan barang- barang impor. Barang-barang tersebut antara lain baju Jawa, kain Benggala putih, kapak/parang besi dan garam. Tukong adalah hak sultan untuk membeli komuditas dari pedalaman dengan harga yang telah ditentukan. Lihat Farida R. Wargadalem, Kesultanan Palembang Dalam Pusran Konflik (1804-1825) , hlm. 31.
ketentuan.  Sultan  menetapkan  agar  tiap  warga  menyetorkan  beberapa  komoditas  yang sebelumnya termasuk ke dalam tibang dan tukong.
Berbagai kebijakan yang berlaku di Kota Palembang mengikuti orientasi pemerintah yang  berlaku  pada  saat  itu.  Hal  ini  juga  menimbulkan  perbedaan  letak  pusat  pemerintahan yang  berlaku  di  Palembang.  Terjadinya  pergantian  pemerintahan  dari  tahun  ke  tahun membuat  banyaknya  perubahan  kebijakan  yang  berlaku  dari  masa  ke  masa,  terutama kebijakan  di  dalam  pemerintahan  dan  perekonomian.  Pengaruh  kebijakan  yang  berlaku berdampak  pada  faktor  fisik  dan  sosial  masyarakat  yang  membawa  perbedaan  pola kemasyarakatan  dan  juga  membawa  pengaruh  kepentingan  yang  berlaku  di  masyarakatnya. Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  suatu  perubahan  pada  lokasi  pusat  pemerintahan  yang disesuaikan dengan kebutuhan penguasa pada saat itu.
Sebagaimana  dengan  penjelasan  latar  belakang  di  atas,  maka  perlunya  kajian  yang mendalam  mengenai  Kuto  Gawang  ke  Kuto  Besak  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  melihat penyebab perpindahan keraton-keraton Palembang tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor politik  saja,  tapi  sangat  dipengaruhi  juga  oleh  faktor  ekonomi.  Atas  dasar  inilah  penulis tertarik  memilih  subjek  penelitian  berjudul “Pasang  Surut  Perdagangan  Pada  Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821”
Penelitian ini mengambil periode pada  kurun waktu 1804 sampai 1821. Alasan mengapa dipilihnya tahun ini karena pada tahun 1804-1821 ialah masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin  II  dimana  pada  masa  pemerintahan  Badaruddin  II  Kesultanan  Palembang mengalami puncak kejayaan adanya ekspansi VOC dan jalur perdagangan mulai diambil alih oleh  VOC  serta  pada  mas  itu  sultan  banyak  melakukan  perjanjian-perjanjian  dengan  pihak lain. Berdasarkan uraian pembatasan tersebut maka penulis tertarik menulis tentang mengapa terjadinya pasang surut perdagangan pada masa Kesultnan Palembang tahun 1804-1821 ?

## B. METODE PENELITIAN
Metodologi  adalah  ilmu  atau  kajian  yang  membahas  kerangka  pemikiran  ( frameworks) tentang konsep-konsep, cara atau prosedur, yang digunakan untuk menganalisis suatu prinsip atau . prosedur yang dapat mengarahkan dan menuntun dalam penyelidikan serta penyusunan dalam suatu bidang ilmu. 6
Sementara itu, pengertian metodologi dalam penelitian sejarah merupakan prosedur atau metode yang digunakan untuk  tahu  cara mengetahui.  Metodologi sejarah sebagai science  of methods berarti sebagai ilmu yang membicarakan cara, yaitu cara untuk mengetahui peristiwa
6 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 73.
yang terjadi di masa lampau (sejarah). Dalam metodologi sejarah, seorang sejarawan dituntut untuk menguasai metode yang digunakan agar mengetahui peristiwa masa lampau. Untuk itu dilakukanlah  penelitian  berupa  prosedur  penyelidikan  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  data  sejarah,  baik  berupa  arsip  dan  perpustakaan  maupun  wawancara  dengan para tokoh yang masih hidup sehubungan dengan persitiwa sejarah. 7

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sejarah  yang  menggunakan  Metode  Sejarah ( historis). Metode  sejarah  adalah  kerangka  sistematis  yang  prinsip  dan  desain  hukum  untuk mengefektifkan  pencarian  sumber,  yang  merupakan  materi  sejarah,  memberi  kritikan  dan menilai  sintesis,  yang  merupakan  gerenalisasi  dalam  format  tulisan,  untuk  mencapai  hasil yang baik. 8
Adapun langkah-langkah metode Sejarah pada penelitian ini diantaranya adalah:

## a. Heuristik
Dalam  penelitian  sejarah  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu pengumpulan  sumber  data  (Heuristik).  Heuristik  merupakan  teknik  atau  cara-cara menemukan  sumber  yang  dapat  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  pengamatan  secara langsung  di  lapangan,  melalui  interview  untuk  sejarah  kontemporer  atau  upaya  penelitian secara  mendalam  untuk  menghimpun  jejak  sejarah  atau  mengumpulkan  dokumen-dokumen agar  dapat  mengetahui  segala  bentuk  peristiwa  atau  kejadian-kejadian  bersejarah  di  masa lampau. 9

## b. Verifikasi (Kritik Sumber)
Kritik  sumber  merupakan  proses  menguji  suatu  sumber,  apakah  sumber  yang diketemukan  asli  atau  palsu  (kritik  ekstern)  dan  apakah  isinya  dapat  dipercaya  atau dipertanggung jawabkan atau tidak (kritik intern). Kritik ada dua macam: 10

## 1. Kritik Ekstern
Kritik  ekstern  ialah  cara  melakukan  verifikasi  atau  terhadap  aspek-aspek  “luar”  sumber sejarah. 11 Penentuan  asli  atau  tidaknya  suatu  sumber  atau  dokumen.  Idealnya  seseorang menemukan  sumber  yang  asli  bukan  rangkapnyaataupunfotokopiannya.  Di  zaman  sekarang kadang  kala  sulit  membedakan  antara  yang  asli  atau  bukan.  Pengujian  sumber  (verifikasi)
7 Ibid., hlm. 74.
8 Dedi  Irwanto  and  Alian  Sair, Metodologi  Dan  Historiografi  Sejarah  Cara  Cepat  Menulis  Sejarah (Yogyakarta: Eja Publisher, 2014), hlm. 35.
9 Alian Sair, “Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian,” Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah 2(2) (2012): hlm. 8.
10 Ibid., hlm. 10.
11 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah , hlm. 102.
pada tahap ini yaitu, menyangkut aspek-aspek luar dari sumber terbuat, seperti kapan, dimana dan siapa penulis sumber tersebut. 12

## 2. Kritik Intern
Kritik  intern  adalah  pengujian  terhadap  aspek-aspek  “dalam”  yaitu  isi  dari  sumber sejarah. 13 Kritik  intern  merupakan  penentuan  dapat  tidaknya  keterangan  dalam  dokumen digunakan  sebagai  fakta  sejarah.  Biasanya  yang  dicari  adalah  keterangan-keterangan  yang benar.  Tetapi  keterangan  yang  tidak  benar  juga  merupakan  keterangan  yang  berguna.  Hal inidapatdikaitkandengan  adanya  hubungan  ataumotif  seseorang  untuk  menyembunyikan kebenaran sejarah. 14

## c. Intepretasi
Fakta-fakta  yang  terkumpul  dan  telah  siap  untuk  digunakan  itu  belum  berguna,  jika belum  diberi  arti.  Fakta  akan  terlihat  memiliki  arti  apabila  telah  dihubungkan  dan dibandingkan satu sama lain, hal ini merupakan permulaan mengadakan penafsiran terhadap fakta-fakta  yang  ada.  Interpretasi  dilakukan  dengan  menetapkan  makna  dan  keterkaitan hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi diperlukan agar data yang mati dapat bicara atau mempunyai arti. Suatu peristiwa sejarah  dapat ditafsirkan ulang oleh orang lain. Namun penafsiran yang berlainan tentang fakta-fakta sejarah mungkin saja terjadi, tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat peristiwatersebut. 15
Penafsiran sumber-sumber tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang  diperoleh selama penelitian  berlangsung,  ialah  dengan  cara  menghubungkannya  agar  dapat  memperoleh gambaran yang jelas mengenai Keraton-keraton Palembang dan Pasang Surut Perdagangan di Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821.

## d. Historiografi
Historiografi  adalah  suatu  proses  penyusunan  hasil  penelitian  yang  sudah  diperoleh sehingga  menjadi  satu  kesatuan  sejarah  yang  utuh  dalam  bentuk  Tesis  dengan  judul “Dari Kuto  Gawang  ke  Kuto  Besak:  Pasang  Surut  Perdagangan  Pada  Masa  Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821”

## e. Pendekatan
Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan dalam meninjau serta mengupas suatu permasalahan  yang  dapat  ditentukan  dengan  cara  menganalisis  permasalahan  dan  menjadi
12 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah .
13 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 91.
14 Sjamsuddin, Metodologi Sejarah .
15 Sair, “Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian,” hlm. 11.
titik  awal  dalam  meninjau  permasalahan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan pendekatan  sosial  ekonomi,  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  melihat  berbagai  aspek  yang ditimbulkan  dari  dampak  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  Pasang  Surut  Perdagangan  Pada Masa  Kesultanan  Palembang  Tahun  1804-1821.  Dengan  menggunakan  pendekatan multidimensional  ini  diharapkan  agar  dapat  memberikan  gambaran  sejarah  menjadi  lebih utuh,  jelas  dan  menyeluruh  sehingga  dihindari  kesepihakan  atau  determinatisme.  Karena hubungan antara suatu aspek dapat memberikan pengaruh terhadap aspek lainnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Struktur Masyarakat
Sumatera Selatan sebagai kerajaan maritim yang mendapat pengaruh dari luar (jawa) masyarakat  di  daerah  ini  khusus  di  pusat  kerajaan,  di  mana  struktur  masyarakatnya  terdiri dari: Raja beserta keluarganya; golongan priyayi (Pangeran, Raden dan Masagus); golongan rakyat (non elite) yang terdiri dari Kiyai-mas, Kiyai-agus, dan rakyat jelata (orang-orang miji dan  orang  enan);  golongan  budak  (budak  karena  hutang  dan  budak  belian).  Semua  susunan masyarakat pusat kerajaan dan gelar-gelar para bangsawan atau pegawai-pegawai raja diatur dan  ditetapkan  oleh  raja. 16 Gelar-gelar  tersebut  semula  diperoleh  berdasarkan  kelahiran. Sultan kemudian mengambil alih pemberian gelar tersebut. Sultan sering memberikan hadiah berupa gelar dan jabatan jenang atau raban kepada pasirah atau orang yang dipercayinya. 17
Struktur  masyarakat  yang  berlaku  pada  masa  Kesultanan  Palembang  tersusun  atas empat  golongan,  yaitu  raja  atau  sultan,  golongan  bangsawan,  golongan  rkyat  dan  golongan budak. Struktur ini berlaku khusus bagi masyarakat pribumi baik yang tinggal di wilayah ibu kota  kesultanan  maupun  penduduk  bermukim  di  daerah  pedalaman.  Dalam  struktur masyarakat Palembang posisi tertinggi atau puncak piramida kesultanan ialah sultan, hal ini dikaitkan  dengan  anggapan  bahwa  sultan  ialah  pengganti  atau  bayangan  Allah  di  bumi  dan kedudukannya  dianggap  setara  dengan  nabi.  Seperti  tergambar  dalam Kitab  Sulatus  Salatin atau  dikenal  sebagai Sejarah  Melayu diyakini  bahwa  raja  ataupun  sultan  ialah  figur  yang mulia serta memiliki banyak kelebihan. 18 Seperti dalam kutipan berikut ini: 19
16 Ma’moen Abdullah et al., Sejarah Daerah Sumatera Selatan (Palembang, 1991), hlm. 95.
17 Zusneli Zubir, “Perjuangan Tionghoa Di Palembang,” in Bunga Rampai Sejarah Sumatera Selatan: Sumatera Selatan Dalam Kajian Sosial Dan Ekonomi (Padang: BPSNT Padang Press, 2002), hlm. 21.
18 Nawiyanto  and  Eko  Crys  Endrayadi, Kesultanan  Palembang  Darussalam:  Sejarah  Dan  Warisan Budayanya (Jember: Tarutama Nusantara dan Jember University Press., 2016), hlm. 54.
19 Husni  Rahim, Sistem  Otoritas  Dan  Administrasi  Islam:  Studi  Tentang  Pejabat  Agama  Masa Kesultanan Dan Kolonial Di Palembang (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 20.
Hendaklah  kamu  sekalian  tuliskan  kepada  hatimu  pada  berbuat  kebaktian kepada  Allah  Taala  dan  Rasul  Allah  Sallahu’alaihi  Wassalam;  dan  jangan kamu sekalian melupai dari pada berbuat kebaktian, karena pada segala hukum bahwa raja-raja yang adil itu dengan Nabi Sallhualaihi Wassalam, seumpama dua  buah  permata  pada  sebentuk cincin,  lagi pula  raja  itu  Zillullah Fil’alam. Apabila ia berbuat kebaktian kepada raja, serasa berbuat kebakktian pada Nabi Allah;  apabila  berbuat  kebaktian  kepada  Nabi  Allah  serasa  berbuat  kebaktian kepada Allah Taala. Firman Allah Taala Ati’ullaha Wa’ati’ur Rasula Wa Ulil Amri  Minkum,  yakni  berbuat  kebaktianlah  kamu  akan  Allah  dan  akan  Rasul- Nya dan akan raja.
Penduduk yang tinggal di Palembang sering disebut matagawe yaitu rakyat dalam sistem kesultanan  secara  keseluruhan.  Konsep matagawe mengandung  arti  bahwa  setiap  penduduk dewasa atau telah kawin dan mempunyai tempat tinggal sendiri otomatis memperoleh status sebagai  rakyat  kesultanann.  Segala hak  dan  kewajiban matagwe dilindungi  oleh  kesultanan. Sulan  berhak  meminta  atau  menagih gawe rakyat,  sementara  rakyat  mendapatkan  hak misalnya  seperti  menemapati  dan  menggarap  tanah  milik  sultan.  Konsep  pemilikan  tanah yang diatur oleh adat menyebutkan bahwa sultan merupakan satu-satunya pemilik tanah yang sah;  penduduk  hanya  mempunyai  hak  “menggawekan”  atau  mengerjakan  dan  menggarap lahan di dusun mereka masing-masing. Status matagwe ialah tunggu ranah Raja yang hanya berhak  menempati  dan  “menggawekan”  tanah,  bukan  menguasai  apalagi  memiliki  tanah tersebut. Hal serupa juga berlaku dalam status mereka sebagai matapajeg “pembayar pajak” untuk  kesultanan,  termasuk  apa  yang  disebut tibang-tukong. Rakyat  yang  khusus  tinggal  di ibukota  Palembang  disebut miji yaitu  orang  biasa  yang  kedudukannya  sama  dengan matagawe daerah pedalaman. Sebagian besar miji ialah orang-orang yang bekerja dan tunduk di  bawah  kekuasaan  bangsawan  dan  pembesar  kesultanan.  Konfigurasi  kelompok  tersebut terlihat  agak  sedikit  berbeda  dibanding matagwe. Mereka  umumnya  hidup  dalam  sebuah persekutuan  di    bawah  penguasaan  bangsawan  tertentu.  Hampir  setiap  bangsawan  memiliki sejumlah  miji  yang  bekerja  untuknya  dan  sekaligus  menjadi  bawahannya.  Mereka  dapat menjadi  atasan  dari alingan (keluarga) , para  pengikut  miji  dengan  jumlah  yang  besar. Kelompok  miji  memiliki  kekuatan  tawar  yang  cukup  tinggi.  Mereka  dapat  memilih  untuk
menolak  atau  berpindah  kerja  pada  induk  semang  lain.  Kelompok  miji  ini  berkewajiban untuk menghimpun orang-orang (keluarga atau kelompok) yang disebut alingan. 20
Dalam struktur politik, kaum ningrat menduduki tempat yang tertinggi daam tata urutan sosial. Di lingkungan keraton, lapisan atas aristoktrasi dibentuk oleh golongan priyayi, yang terdiri atas keturunan raja dengan gelar pangeran dan raden. Sebagai imbangan politik kaum ningrat, raja Palembang menciptakan jabatan bangsawan sendiri, yang secara kolektif dikenal sebagai para mantri. Dalam golongan ini dapat diangkat orang dari semua lapisan penduduk sesuai keinginan sultan, dengan satu-satunya syarat bahwa mantri harus beragama Islam. Di samping  orang  Palembang,  banyak  sekali  turunan  Arab  dan  Cina  yang  diangkat  ke  dalam golongan  ini.  Nasib  mantri  sama  sekali  tergantung  dari  kebaikan  sultan  sebagai pelindungnya,  sehingga  raja  lebih  suka  memilih  calon  dari  golongan  ini  untuk  memangku jabatan  penting.  Golongan  mantri  dibagi  menurut  status  ibu  mereka.  Dalam  hierarki  sosial, tempat  pertama  diduduki  oleh  bangsawan  yang  berasal  dari  perkawinan  priyayi  dengan wanita  dari  golongan  mantri.  Golongan  ini  dengan  gelar masagus sebenarnya  merupakan kategori  tersendiri.  Meskipun  para masagus berasal  dari  lingkungan  priyayi,  status  mereka tetap  di  bawah  raden,  dan  dalam  pergaulan  sehari-hari  status  mereka  lebih  mendekati  para mantri.  Di  bawah masagus terdapat  lapisan kemas, yang  berasal  dari  perkawinan  kedua pasangan  dari  golongan  mantri.  Pangkat  bangsawan  yang  lebih  rendah  lagi  adalah kiagus, yang berasal dari perkawinan kemas dengan wanita rakyat biasa. 21

## 2. Struktur Pemerintahan
Struktur pemerintahan kesultanan Palembang dibagi atas pemerintahan di ibukota dan di  daerah  pedalaman,  yang  sering  dikenal  dengan  daerah  uluan.  Daerah  uluan  yaitu  daerah yang  berada  di  hulu  sungai  Batanghari  Sembilan,  sebagai  lawan  Palembang  yang  berada  di daerah  hilir.  Pemerintahan  di  daerah  uluan  dibagi  atas  tiga  bentuk  wilayah  pemerintahan seperti: daerah sikap, daerah kepungutan dan daerah sindang. Daerah Sikap ialah daerah yang merupakan  kelompok  dusun  atau  himpunan  dusun  yang  tidak  berada  dalam  suatu  wilayah marga  dan  diperintah  langsung  oleh  pegawai  kesultanan.  Daerah  sikap  ini  mempunyai kelebihan yaitu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, tetapi mereka diwajibkan kerja kepada  sultan.  Kerja  untuk  sultan  ini  sering  disebut  dengan gawe  raja, Ialah  kerja  yang bersifat  langsung  kepada  sultan  seperti: pengayuh atau  mengayuh  perahu  dan perpat atau petunjuk  jalan.  Kemudian  daerah kepungutan ialah  wilayah  kesultanan  yang  berada  di
20 Zubir, “Perjuangan Tionghoa Di Palembang,” hlm. 21.
21 Jeroen Peeters, Kaum Tuo - Kaum Mudo; Perubahan Religius Di Palembang 1821 - 1942 (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 9.
pedalaman  dan  dipimpin  oleh  seorang raban atau jenang. Raban  dan  jenang  membawahi beberapa  marga  dan  dusun  serta  mereka  bertanggung  jawab  atau  semua  persoalan  dalam wilayahnya.  Raban  atau  Jenang  ialah  jabatan  perantara  antara  sultan  denga pasirah (kepala marga) atau proatin (kepala dusun). Perintah sultan disampaikan melalui Raban atau Jenang karena  mereka  merupakan  perantara  antara  kesultanan  dan  daerah  pedalaman,  mereka mendapatkan  pengahasilan  dari  pajak  atau  cukai  hasil  bumi,  dan  terakhir  yaitu  daerah Sindang ,  ialah  daerah  perbatasan  dengan  kepungutan.  Daerah sindang ini  dipimpin  oleh depati (raja kecil) yang bebas dan tidak dibebani dengan pajak, tidak membayar upeti. Tetapi bertanggung  jawab  akan  perlindungan  perbatasan  daerah  kesultanan  dari  serbuan  orang luar. 22
Agar  lebih  memahami  struktur  wilayah  pemerintahan  kesultanan  Palembang  diatas, dapat dilihat gambar berikut ini:
Gambar 3:
Struktur wilayah pemerintahan Kesultanan Palembang Sumber (Husni Rahim, “Sistem Otoritas dan Administrasi Islam”. 1988.
Jakarta: logos. hlm. 66)
Dipemerintahan  pusat  Sultan  sebagai  penguasa  tertinggi  dan  merupakan  pusat kekuasaan.  Dalam  menjalankan  kebijaksanaan  pemerintahannya  Sultan  dibantu  oleh
22 Rahim, Sistem  Otoritas  Dan  Administrasi  Islam:  Studi  Tentang  Pejabat  Agama  Masa  Kesultanan Dan Kolonial Di Palembang , hlm. 63-64.
Keraton (pusat) pemerintahan)
Daerah sikap Daerah kepungutan
Daerah sindang
Pangeran Ratu atau Pangeran Pati yang berkedudukan sebagai putra mahkota. Pangeran Ratu memegang  peranan  penting  yakni  sebagai  penasehat  Sultan  dan  terkadang  sebagai  wakil Sultan  dengan  kekuasaan  penuh.  Orang-orang  yang  mengitari  sultan  yang  terdiri  dari keluarga sultan memiliki pula hak-hak istimewa dalam pemerintahan. 23
Dibidang  pelaksanaan  pemerintahan,  kekuasaan  tertinggi  dipegang  oleh  Pangeran Perdana Mentri yang bergelar Pangeran Noto Dirojo. Sementara penguasa tertinggi dibidang perdagangan  dipegang  oleh  Syahbandar.  Syahbandar  mempunyai  kedudukan  istimewa dikalangan pegawai tinggi istana. Dalam menjalankan tugasnya mereka terkadang menerima kekuasaan penuh dari Sultan dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan masalah- masalah  yang  timbul  dalam  lingkungan  kekuasaannya.  Dalam  tugasnya  syahbandar mempunyai tugas dibidang perdagangan dan melaksanakan cukai perdagangan. 24
Penguasa  Palembang  pada  awalnya  memerintah  dengan  sikap-sikap  kompromistis dengan  penduduk  setempat.  Konsep . pemerintahan  ala  Jawa  berlaku  hanya  dipusat pemerintahan,  yaitu  ibukota,  atau  yang  disebut  “mancanegara”,  diatur  secara  kompromistis. Terdapat  beberapa  daerah  yang  paling  lemah  dan  paling  dekat  dengan  ibukota  menjadi kekuasaan langsung penguasa tertinggi di Palembang. Cara pendekatan ke daerah-daerah luar ibukota  dapat  melalui  lembaga  perkawinan.  Sultan  Abdulrahman  berkat  perkawinannya dengan putri penguasa Bangka mendapatkan warisan kepulauan Bangka. 25
Sikap kompromistis dan status quo penguasa Palembang tercermin dari penguasanya, antara  lain  yang  dikenal  dengan undang-undang . Simbur  Cahaya (Piagam . Ratu . Sinuhun). Undang-undang ini sekedar pedoman, bukan dimaksudkan sebagai hukum positif. Isi undang- undang ini lebih banyak mengatur pergaulan sosial di daerah pedalaman. Menurut penilaian J.W. Van Royen. Sultan-sultan tidak berbuat lain daripada mengukuhkan ( vastleggen) hukum adat yang berlaku. 26

## 3. Pasang Surut Perdagangan Pada Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821
Runtuhnya  Kerajaan  Sriwijaya  pada  abad  ke-12  merupakan  cikal  bakal  berdirinya Kerajaan  Palembang.  Kerajaan  Sriwijaya  runtuh  akibat  dikalahkan  oleh  Majapahit.  Ketika Sriwijaya runtuh sebagai pusat niaga, maka lahirlah suatu daerah atau kota yang dalam ejaan China disebut Palinfong (yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kota Palembang). Kota ini
23 Masyhuri,  “Perdagangan  Lada  Dan  Perubahan  Sosial  Ekonomi  Di  Palembang  1790-1825”  (Tesis, Universitas Indonesia, 1983), hlm. 40-41.
24 Ibid., hlm. 45.
25 Djohan  Hanafiah, Melayu-Jawa:  Citra  Budaya  Dan  Sejarah  Palembang (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 169.
26 Ibid., hlm. 170.
masih  tetap  eksis  sebagai  kota  niaga  yang  di  dalamnya  masih  terdapat  suatu  tumpuan kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan  yang  masih  dikenal  sebagai Ku-kang (dalam  bahasa China)  atau  Pelabuhan  Lama.  Kota  Palembang  menjadi  tumpuan  pelabuhan  internasional yang secara khusus banyak disinggahi pedagang-pedagang dari China. 27
Kesultanan  Palembang  muncul  sebagai  warisan  Sriwijaya  dianggap  sebagai  proses aglomerasi  wilayah.  Kesultanan  Palembang  menjadi  kekuatan  komersil  di  pusat  pelabuhan dengan  mengendalikan  perdagangan  di  aliran  sungai  Musi  atas  beragam  kelompok  etnik  di daerah ulu. Oleh  kekuasaan  kesultanan,  Palembang  dikembangkan  sebagai  kota  dengan kekuataan  maritim  dari  kompetensi  perdagangan  setelah  menurunya  Sriwijaya.  Kekuasaan besar  di  Palembang  muncul  ketika  ki  Gede  Ing  Suro  mendirikan  Kesultanan  Palembang dengan membangun Keraton Kuto Gawang. 28
Pada masa itu Palembang merupakan sebuah wilayah yang dialiri oleh Sungai Musi dan anak  Sungai  Musi  itu  sendiri  sehingga  sungai-sungai  tersebut  menjadi  urat  nadi  kehidupan masyarakat  Palembang. 29 Mata  pencaharian  masyarakat  Palembang  pada  masa  itu  ialah bertani,  mengumpulkan  hasil  hutan,  menangkap  ikan  serta  berdagang.  Komoditas  hasil pertanian  Palembang  adalah  lada.  Pada  waktu  Malaka  dikuasai  Portugis  tahun  1511  jalur perdagangan dari pantai timur Sumatera ke pantai barat Sumatera mengakibatkan Banten dan Aceh  menjadi  pusat-pusat  perdagangan  terpenting  di  kepulauan.  Aceh  memonopoli  daerah lada dari Aceh sampai ke Pariaman, sementara Banten meluaskan pengawasannya dari daerah Lampung, Silbera dan Palembang. 30
Penghasilan Kesultanan Palembang berasal  dari berbagai  sumber, seperti  diperoleh dari bantuan  lembaga  elit  yang  disebut Fexo, yaitu  pedagang  kaya  yang  mendapat  kedudukan sebagai  wakil  sultan.  Kedudukan  ini  dapat  diperoleh  seseorang  atas  kecakapan  yang dimilikinya  sehingga  sultan  mempercainya  untuk  ikut  dalam  memerintah  sebagain  wilayah Kesultanan  Palembang.  Namun,  sumber  terbesar  penghasilan  kesultanan  itu  berasal  dari perdagangan. Bahkan bisa dikatakan bahwa sektor perdagangan ialah sektor terpenting pada masa  kesultanan  Palembang.  Karena  sektor  perdagangan  tidak  hanya  mencakup  ruang lingkup domestik saja tapi melainkan juga menjangkau pasar ekspor. 31
27 Mohammad  Syawaludin  and  Muhammad  Sirajuddin  Fikri, Tradisi  Politik  Melayu:  Analisis Pengangkatan  Dan  Pergantian  Kekuasaan  Di  Kesultanan  Palembang  Darussalam (Palembang:  Rafah  Press, 2019), hlm. 67.
28 Arlyana Abubakar et al., Oedjan Mas Di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia Dan Heritage Di Sumatera Selatan (Jakarta: Bank Indonesia Institue, 2020), hlm. 35-36.
29 Sevenhoven, Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang , hlm. 13-15.
30 Masyhuri, “Perdagangan Lada Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Palembang 1790-1825,” hlm. 29.
31 Nawiyanto  and  Endrayadi, Kesultanan Palembang  Darussalam: Sejarah Dan  Warisan  Budayanya , hlm. 77-78.
Mata  pencaharian  masyarakat  Palembang  adalah  bertani,  menangkap  ikan, mengumpulkan  hasil  hutan,  dan  tambang  serta  berdagang.  Komoditas  yang  berupa  hasil pertanian  Palembang  adalah  lada.  Sementara  itu,  hasil  alam  dari  Palembang  adalah  timah. Selain  hasil  pertanian  lada,  masih  banyak  produk  pertanian  lainnya  yang  dihasilkan  oleh Palembang, seperti kapas (ditanam di lokasi bekas tanaman padi yang telah dipanen), gambir, nila, tembakau (tembakau Ranau sangat laku baik di Palembang maupun  di luar Palembang karena disukai oleh konsumen sehingga memiliki nilai jual yang tinggi), sirih, buah pinang, rami dan pisang. Buah-buahan yang terkenal adalah mangga, durian, cempedak, jeruk nipis, nanas, jambu bol, jambu biji, pepaya, srikaya, buah nona, langsat, prambeh, duku, rambutan, delima, dan bidara. 32
Menurut laporan Pires, kecuali raja pembesar-pembesar dari kerajaan maritim itu juga turut  mengadu  untung  dalam  berbagai  usaha  perdagangan  dan  perlayaran,  terkadang  raja tidak  memiliki  kapal  sendiri  tetapi  memiliki  saham  dalam  kapal  dan  perahu  yang  pulang pergi  dari  malaka.  Sistem Patnerchip demikian  yang  berlaku  dalam  sebagian  besar perdagangan  pada  zaman  itu  disebut  “Commenda”.  Oleh  karena  itu  baik  kekuasaan  politik dan ekonomi dipegang oleh raja dan kaum aristokrat yang mendominasi perdagangan sebagai pemberi  modal  atau  terkadang  sebagai  peserta,    pengawasan  terhadap  perdagangan  dan perlayaran  merupakan  sendi-sendi  kekuasaan  mereka  yang  memungkinkan  kesultanan memperoleh  penghasilan  dan  pajak  yang  besar.  Untuk  memungut  semua  penghasilan  di dalam  susunan  birokrasi  kesultanan,  dibentuklah  jabatan-jabatan  seperti  syahbandar  dan penark-penarik  pajak  dengan  pangkat  mentri-pajak  lautan.  Syahbandar  biasanya  dipegang oleh  orang-orang  asing.  Pentingnya  peranan  Sultan  Palembang  dalam  perdagangan,  sultan yang  mengatur  harga  dan  menandatangani  kontrak-kontrak  dengan  pedagang  asing.  Selain berdagang,  golongan  priyayi  dari  tingkat  tinggi  (Pangeran),  yang  biasanya  dianugerahi dusun/marga oleh Raja sebagai pinjaman, memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka dari hasil dusun/marga tersebut. Selain itu ada juga dari hasil pemeliharaan budak karena hutang dan budak belian itu dipekerjakan mengurusi sawah, memlihara perahu-perahu tambang atau biduk-biduk. 33
Pada masa kesutanan Palembang pola yang menonjol dalam sistem perdagangan ialah adanya  monopoli  yang  terpusat  di  tangan  kesultanan.  Sama  halnya  juga  dengan  pola perdagangan pada wilayah pedalaman diberlakukannya sistem tibang-tukong. Dalam hal ini, sultan  mengirimkan  barang-barang  yang  berasal  dari  Palembang  seperti  kain,  garam,  dan
32 Wargadalem, Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825) , hlm. 27.
33 Abdullah et al., Sejarah Daerah Sumatera Selatan , hlm. 88.
barang  lainnya  yang  dibutuhkan  oleh  wilayah  pedalaman,  kemudian  barang  ini  dapat  dibeli ataupun  ditukar  dengan  wilayah  pedalaman  seperti,  lada,  damar,  beras  dan  kapas.  Dalam melakukan  perdagangan  ini  sultan  dibantu  oleh  syahbandar.  Syahbandar  ini  bertanggung jawab  akan  pajak  keluar  masuk  kapal-kapal  di  pelabuhan,  memajukan  pelayaran  dan perdagangan serta menjaga keamanan para pedagang dari gangguan penjahat. 34
Hubungan  Palembang  dengan  Belanda  telah  dirintis  pada  tahun  1617,  yaitu  tahun 1595-1629  pada  masa  pemerintahan  Madi  Ing  Angsoka,  ketika  Gubernur  Jenderal  Jan Pietersoen  Coen  memegang  kekuasaan  di  Batavia,  ia  mengirim  utusan  ke  Palembang dibawah  Cryn  Van  Raenburg  untuk  mengadakan  hubungan  dagang.  Pada  awalnya  misi tersebut diterima dengan baik. Karena pada dasarnya Palembang sebagai kota dagang terbuka bagi  semua  pedagang  asing  termasuk  pedagang  Belanda.Dengan  adanya  hubungan  dagang VOC, diharapkan akan menambah ramainya perdagangan dan perlayaran di  Kesultanan, dan yang lebih utama lagi akan memberi keuntungan material bagi penguasa setempat. 35
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  naskah  silsilah  anak  bangsawan  Palembang,  bahwa antara Kesultanan Palembang dan Belanda bebarapa kali melakukan perjanjian atau kontrak dagang. Kontrak-kontrak dagang tersebut terus diperbarui yaitu  pada tahun 1662 kemudian tahun 1678, 1679, 1681, 1691, 1722, 1755. Dengan adanya  kontrak tersebut, membuat VOC memonopoli  perdagangan  lada  dengan  mengontrol  secara  ketat  perlayaran  perdagangan Palembang.
Pada  abad  ke-17  dan  ke-18,  Kesultanan  Palembang  berada  dalam  puncak  kejayaan. Pada masa kejayaan ini Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di  perairan  Malaka  dan  pantai  utara  Jawa.  Penulis  Inggris,  Marsden  menggambarkan pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Banyak kapal berkunjung di pelabuhan  ini,  dari  Jawa,  Madura,  Bali  dan  Sulawesi.  Beragam  komoditas  dagang  dibawah oleh  kapal-kapal  tersebut  masuk  ke  Palembang  seperti  beras,  garam,  dan  bahan  pakaian. Orang-orang Belanda mengumpulkan lada dan timah dari Palembang sesuai dengan kontrak antara  VOC  dengan  Sultan  Palembang.  Pengangkutan  lada  dan  timah  dari  Palembang masing-masing kurang lebih mencapai 2 juta pon. 36
Kemudian  pada  abad  ke-18  menjadi  masa-masa  kemunduran  untuk  VOC  sampai akhirnya dilikuidasi pada 31 Desember 1799. Hal ini diakibatkan oleh pejabat VOC banyak
34 Nawiyanto  and  Endrayadi, Kesultanan Palembang  Darussalam: Sejarah Dan  Warisan  Budayanya , hlm. 77-78.
35 Makmun  Abdullah, Kota  Palembang  Sebagai  Kota  Dagang  Dan  Industri (Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 28.
36 Nawiyanto  and  Endrayadi, Kesultanan Palembang  Darussalam: Sejarah Dan  Warisan  Budayanya , hlm. 36-37.
melakukan  penyelundupan  dan  korupsi  serta  mundurnya  perdagangan,  Padahal  sebelumnya VOC  mempunyai  kontribusi  besar  pada  negara  induk  degan  kekuatan  dan  kekayaan  yang dimilikinya. Kekuasaanya semakin melemah, sehingga membuat VOC berusaha menutupinya dengan  cara  menambah  hutang.  Hutang  VOC  pada  tahun  1783  mencapai  f.  55  juta  dan menjelang  akhir  abad  ke-18  hutang  itu  semakin  membesar  menembus  jumlah  12  miliyar gulden. Dengan demikan akhir abad ke-18, VOC sebagai maskapai dagang besar yang terlilit hutang  yang  besar,  ketidakefisiensian  dan  krisis  keuangan  yang  membawanya  pada kebangkrutan. 37
Disaat  VOC  dibubarkan,  terjadi  dua  perubahan  panting  yaitu  pertama,  penobatan Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  pada  tahun  1804    Perubahan  kedua  ialah  pembentukan pemerintah  kolonial  Belanda  sejak  1800  pengganti  VOC  yang  kemudian  ditaklukkan  oleh Inggris di Jawa pada tahun 1811. 38
Kesultanan Palembang tidak terlepas dari adanya konflik kepemimpinan di kalangan keluarga  istana,  selain  adanya  faktor  kekuatan  eksternal  khususnya  perkembangan imperialisme  Inggris  dan  Belanda  yang  bertujuan  untuk  menguasai  Palembang  dengan menerapkan  politik  adu-domba.  Keberhasilan  kekuatan  imperalisme  dalam  menaklukkan Kesultanan Palembang dengan jelas memperlihatkan bagaimana keberhasilan itu hanya bisa dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  menggoyahkan  peranan  keluarga  dalam  pertahanan Palembang  sehingga  membuat  munculnya  konflik  kepemimpinan  antara  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  dengan  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  yang  akhirnya  membawa  datangnya kehancuran bagai Kesultanan Palembang. 39
Pada awalnya kerjasama antara Inggris dan Palembang saling menguntungkan tapi ini mengakibatkan perpecahan dilingkungan Istana yang pada akhirnya membuat timbulnya dua pusat  kekusaan  yang  saling  bermusuhan.  Situasi  ini  mempengaruhi  stabilitas  perdagangan yang  ada.  Aktivitas  perdagangan  mengalami  kemacetan  dan  yang  kemudian  mengalami kemunduran.  Tapi  pada  tahun  1818  sultan  Mahmud  Badaruddin  II  dapat  menguasai  lagi seuluruh wilayah kesultanan, perdagangan kesultanan dihidupkan kembali. 40
Menurut Woelders dalam bukunya Het Sultanaat Palembang, menggambarkan bahwa Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  ialah  tokoh  utama  dari  drama  yang  menghasilkan  sebagian sejarah  dari  Historiografi  Indonesia.  Menurut  kesaksian  dari  pihak  lawan  dan  kawan
37 Wargadalem, Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825) , hlm. 32.
38 Abubakar  et  al., Oedjan  Mas  Di  Bumi  Sriwijaya:  Bank  Indonesia  Dan  Heritage  Di  Sumatera Selatan , hlm. 50-51.
39 Nawiyanto  and  Endrayadi, Kesultanan Palembang  Darussalam: Sejarah Dan  Warisan  Budayanya , hlm. 106-107.
40 Masyhuri, “Perdagangan Lada Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Palembang 1790-1825,” hlm. 121.
Badaruddin  II  ialah  seorang  yang  bermartabat  luhur,  agung  dalam  sifat-sifat  yang  baik  dan oleh  sebab  kepemimpinannya  yang  begitu  kuat  membuat  Ahmad  Najamuddin  sebagai saingannya  maupun  keluarga  yang  didalam  istana  dibawah  bayangannya.  Badaruddin  II dilukiskan  oleh  teman  semasanya  sebagai  seorang  penguasa  timur  yang  mempunyai kekuasaan  yang  tidak terbatas,  yang  tau  akan  martabat  kerajaan  dan  mengetahui  bagaimana menempatkan  norma-norma  yang  biasa  dipunyai  oleh  manusia.  Atas  kedudukannya  yang tidak  dapat  diganggu  gugat  maka  ia  dapat  berbuat  segala  sesuatu  sampai  pada  kekejaman- kekejaman  dan  tindakan  luar  batas,  tanpa  mengurangi  kekuasannya  sendiri.  Badaruddin  II ialah seorang yang cerdas, dan terpelajar seorang ganisator yang baik, seorang diplomat yang licin dan cerdas dan seorang ahli pertahanan yang pintar dan cekatan. Perhatiannya yang amat luas itu didalam bermacam lapangan, meliputi pula ilmu sastra. 41
Selain itu, maraknya perdagangan bebas di penghujung abad ke-18 yang disebabkan oleh mundurnya  VOC  memberikan  dampak  positif  membuat  Palembang  semakin  kaya    karena dilakukannya  ekspor  gelap  oleh  kesultanan    (ekspor  gelap  Palembang  ke  Makau  Tiongkok mencapai  angka  20.000  pikul  lada  dan  27.655  pikul  timah  per  tahun),  sedangkan perdagangan  dengan  pemerintahan  Belanda  pada  tahun  1800  hanya  mengeskpor  sebanyak 5.000  pikul  untuk  masing-masing  komoditias  lada  dan  timah.  Kondisi  itulah  yang  dialami oleh  putra  mahkota  yaitu  Raden  Hasan  Pangeran  Ratu  yang  saat  naik  tahta  bergelar  Sultan Mahmud Badaruddin II (1804-1821).
Sistem  pertahanan  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  lebih ditingkatkan  lagi  karena  ancaman  dari  bangsa-bangsa  asing  semakin  besar.  Baik  Inggris maupun  Belanda  memperlihatkan  keinginanya  menguasai  perdagangan  lada  dan  timah Palembang. Oleh karen itu, Sultan Badaruddin II membuat sistem pertahanan yang berlapis. Sistem  yang  dibangunnya  mengintegrasikan  juga  elemen-elemen  lingkungan  dari  dataran rendah  dengan  sungai-sungainya  hinga  pantai,  selat  dan  perairan  yang  menghubungkan daratan dengan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kesultanan memperkuat sistem pertahanan darat  maupun  laut.  Sistem  pertahanan  juga  dilengkapi  dengan  senjata.  Senjata  ini  diperoleh sultan  dari  Rafles  disaat  membangun  kesepakatan  pengalihan  kontrak-kontrak  dagang Belanda,  hal  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  sultan  untuk  memperoleh  senjata,  setelah bernegoisi yang cukup panjang akhirnya kesultanan mendapatkan empat peti yang berisi 80 pucuk senapan, 10 keranjang selongsong yang bermuatan peluru dan mesiu. 42
41 R.H.M Akib, Perjuangan Sultan Machmoed Baderedin Ke-II (Palembang, 1978), hlm. 22.
42 Nawiyanto  and  Endrayadi, Kesultanan Palembang  Darussalam: Sejarah Dan  Warisan  Budayanya , hlm. 89-90.
Pada  tahun  1819  terjadinya  perang  antara  Kesultanan  Palembang  dengan  Pemerintah Kolonial  Belanda,  perang  ini  memberikan  dampak  ekonomi  bagai  wilayah  Kesultanan palembang.  lokasi  perang  ini  terjadi  di  wilayah  Sungai  Musi,  maka  secara  tidak  langsung akan  mengakibatlan  terganggunya  kegiatan  perekonomian  karena  Sungai  Musi  merupakan urat  nadi  bagi  kehidupan  masyarakat  kota  Palembang.  Sungai  Musi  sebagai  tempat dilaksanakannya  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  para  penduduk  dengan  para  pedagang, peristiwa  perang  ini  mengakibatkan  perekonomian  di  wilayah  Kesultanan  Palembang mengalami  penurunan  baik  dari  segi  penjualan  oleh  masyarakat  pribumi  maupun  daya  beli oleh  para  saudagar  yang  berlabuh  di  Palembang.  Ini  juga  berdampak  pada  komoditi  utama dari Kesultanan Palembang yaitu timah,  dikarenakan adanya ketakutan dari penduduk ketika perang berlangsung. Mereka tidak mau mengambil resiko kerugian yang besar, lebih memilih berlindung di dalam rumah-rumah rakit mereka dan menjauhi pusat kota. 43
Selain  itu  perang  yang  terjadi  pada  tahun  1819  mengakibatkan  juga  adanya  perubahan sosial  di  willayah  Kesultanan  Palembang.  Pada  saat  terjadinya  perang,  para  pejabat  istana diperintahkan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  untuk  mengerahkan  penduduk  yang  berada  di wilayah dusunnya agar dapat membantu pasukan keraton dalam mengahadapi Belanda. Para pejabat yang memiliki dusun meminta kepada pasirah atau kepala dusun untuk mengirimkan pemuda-pemuda  terbaiknya.  Selama  perang  berlangsung  banyak  pasirah  yang  meninggal dunia.  Hal  ini  membuat  Sultan  Badaruddin  II  menujuk  saudara  dari  kerabat  keraton  itu sendiri  untuk  menjadi  pasirah  di  dusunnya,  ini  membuat  keluarga  pasirah  yang  meninggal dunia menjadi rakyat biasa kembali ini membuat mereka kehilangan semua wewenang dalam memerintah dusunnya,  karena  pasirah yang baru ditentukan oleh  kerabat kertaon, seringkali kewibawaan  pasirah  yang  baru  kurang  dihargai  di  masyarakat  dusunnya.  Mengatasi  hal tersebut,  pejabat  keraton  segera  mengganti  keluarganya  yang  menjadi  pasirah  dengan mengadakan sistem pemilihan pasirah yang baru di dusun tersebut, dengan tujuan terpilihnya pasirah  baru  yang  berdasarkan  pilihan  masyarakat  sendiri  akan  membuat  mereka  tetap  setia kepada pejabat keraton tersebut serta kepada Kesultanan Palembang. 44
Tetapi  pada  tahun  1819  pasca  perang  perekonomian  mulai  bangkit  kembali  bahkan perdagangan    bisa  dikatakan  semakin  ramai  dibandingkan  sebelum  terjadinya  perang.  Ini ditunjang  dari  keberhasilan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  mengalahkan  pasukan  Belanda. Sehingga membuat para saudagar dari Cina dan Arab tidak merasa takut untuk berdagang di
43 Harianti  and  Sudrajat,  “Dinamika  Sejarah  Sumatera  Abad  XIX,” Penelitian  jurusan  Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (2013): hlm. 39-40.
44 Melisa  Pransiska,  “Perang  Palembang  Tahun  1819  Dn  1821:  Analisis  Dampak  Sosial  Ekonomi Masyarakat Di Palembang” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 99-100.
wilayah  Kesultanan  Palembang.  Selain  itu,  ramainya  perdagangan  juga  disebabkan  oleh melimpahnya  persedian  alam  yang  datang  dari  daerah  pedalaman  Kesultanan  Palembang seperti  buah  dan  karet.  Keadaan  ini  manjadikan  perekonomian  di  Kesultanan  Palembang mengalami peningkatan yang cukup baik. Tapi hanya komoditas garam yang harganya sangat tinggi  ini  dipicu  oleh  terganggunya  proses  pengiriman  garam  dari  Pulau  Madura. Terganggunya proses tersebut lebih disebabkan oleh adanya usaha pemerintah Belanda untuk menggagalkan pengiriman melalu jalur laut. 45
Pada  tahun  1821  daerah  aliran  sungai  Musi  menghasilkan  produk  pertanian  seperti lada,    kapas,  beras,  gambir  lilin.  Sedangkan  daerah  aliran  sungai  Lematang  mengahasilkan lada,  kapas  dan  beras.  Sementara rotan,  lada  dan  beras  dihasilkan  oleh  daerah  aliran  sungai Ogan.  Kemudian  daerah  aliran  Sungai  Banyuasin  dan  Komering  memproduksi  hasil pertanian  seperti  beras  dan  lada.  Diantara  komuditas-komuditas  tersebut  lada  adalah  salah satu  tanaman  yang  diwajibkan  oleh  sultan  untuk  ditanam,  hasil  panen  dari  lada  kemudian dijual kepada kesultanan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh sultan sebagai ganti pajak yang harus mereka bayar. 46
Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  pada  tahun  1821  terus  meningkatkan  fasilitas persenjataan,  dengan  membeli  dari  penyelundup.  Kesultanan  juga  mengembangkan kemampuan  memproduksi  peluru  dan  bubuk  mesiu  sendiri.  Kemampuan  ini  diperoleh  dari seorang tawanan  Muntinghe  yang  kemudian menyebrang  dan memihak Palembang. Bahkan kemampuan  untuk  membuat  meriam  dan  senapan  telah  dikembangkan  dengan  bahan tembaga.  Selain  senjata  modern,  kesultanan  juga  mempersiapkan  senjata-senjata  tradisonal seperti, pedang, tombak dan keris masih tetap digunakan oleh pasukan Palembang. 47
Pada  tahun  1819  sampai  1821  Kesultanan  Palembang  kembali  merdeka  penuh  dan mengalami  kemajuan.  Akan  tetapi  penghianatan  dilakukan  lagi  oleh  Pangeran  Prabu  Anom putra  sulung  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II. 48 Setelah  pemerintahan  kesultanan  Palembang dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1821 semuanya berbalik, seluruh aspek kegiatan diambil oleh  Belanda  salah  satunya  ialah  dibidang  perekonomian.  Dampak  besar  yang  diarasakan oleh  rakyat  karena  runtuhnya  Kesultanan  Palembang  ialah  seluruh  hasil-hasili  bumi Palembang  di  monopoli  secara  besar-besaran.  Semua  hasil  panen  dari  kebun  atau  ladang mereka  dibayar  dengan  harga  yang  sangat  murah,  dan  terkadang  tidak  sebanding  dengan
45 Harianti and Sudrajat, “Dinamika Sejarah Sumatera Abad XIX,” hlm. 41-42.
46 Nawiyanto  and  Endrayadi, Kesultanan Palembang  Darussalam: Sejarah Dan  Warisan  Budayanya , hlm. 74.
47 Ibid., hlm. 90-91.
48 Machi  Sukadi,  “Beberapa  Piagam  Sultan  Palembang,” Jurnal  Arkeologi  Siddhayatra Vol. 3, No. 1 (1998): hlm. 19.
biaya pemupukannya. Bagi rakyat yang tidak mempunyai ladang atau tidak memiliki apa-apa (golongan  rendah)  maka  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya  mereka  mencari  kayu- kayu  bakar  untuk  dijual  selain  itu  terkadang  mereka  juga  menjala  ikan  di  sungai  yang hasilnya separuh untuk dijual dan separuhnya lagi untuk dimakan sendiri. 49
Pasang surut perdagangan yang terjadi pad masa Kesultanan Palembang tahun 1804- 1821  yang  diawali  oleh  bangkrutnya  VOC  yang  merupakan  organisasi  dagang  besar, mengakibatkan Belanda mengalami masalah ekonomi yang cukup sulit yang disebabkan oleh banyaknya  hutang.  Ini  terbukti  dengan  adanya  surat  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  yang ditujukan  kepada  Deandels,  dalam  surat  ini  sultan  menagih  hutang  dari  pembayaran  timah yang belum dilunasi oleh pihak Belanda.  Setelah Belanda mundur kemudian digantikan oleh pemerintahan  Inggris,  masuknya  Inggris  ke  Palembang  menyebabkan  banyak  terjadinya konflik  salah  satunya  konflik  antar  keluarga  Kesultanan  yang  terjadi  pada  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  dengan  Ahmad  Najamuddin  II.  Ini  merupakan  siasat  Inggris  untuk  memecah belah keluarga kesultanan agar lebih mudah menguasai Palembang. Pada tahun 1818 bahkan kedua  saudara  ini  pernah  memerintah  secara  bersamaan.  Timbulnya  dua  pusat  kekuasaan yang  saling  bermusuhan  mempengaruhi  stabilitas  perdagangan  yang  ada.  Aktivitas perdagangan mengalami kemacetan dan kemudian mengalami kemunduran.
Bahkan seorang pengamat berkomentar bahwa perdagangan di Palembang pada tahun 1818  begitu  meredup,  pajaknya  begitu  sewenang-wenang  dan  para  bangsawan  tidak  mau peduli  dan  sombong. 50 Tapi  pada  akhirnya  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  dapat  menguasai lagi seluruh wilayah kesultanan dan perdagangan dihidupkan kembali. Pada penghujung abad ke-18 Palembang semakin kaya karena kesultanan banyak melakukan ekspor gelap .
Kemudian  pada  tahun  1819  terjadinya  perang  antar  Palembang  dan  Belanda  yang mengakibatkan pasang surut perdagangan.  Perekonomian di wilayah Kesultanan Palembang mengalami penurunan  baik  dari segi penjualan maupun  daya beli dikarenakan  mereka tidak mau  mengambil  resiko  kerugian  yang  besar  dan  lebih  memilih  untuk  berlindung  di  dalam rumah  mereka  dan  menjauhi  pusat  kota.  Tetapi  pasca  perang  perekonomian  mulai  bangkit kembali karena keberhasilan Sultan Mahmud Badaruddin II mengalahkan pasukan Belanda. Bahkan perdagangan jauh lebih ramai dibandingkan sebelum terjadinya perang. Tapi semua itu  hanya  berlangsung  sampai  tahun  1821  karena  perang  terjadi  kembali,  yang  membuat Kesultanan Palembang dikalahkan oleh Belanda. Itu artinya Kesultanan Palembang dibawah
49 Pransiska, “Perang Palembang Tahun 1819 Dn 1821: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Palembang,” hlm. 123.
50 Barbara Watson Andaya, Hidup Bersaudara: Sumatera Tenggara Pada Abad XVII Dan XVIII , trans. Septian Dhaniar Rahman and Aditya Pratama (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 390.
kendali  pemerintahan  Belanda.  Hal  ini  berdampak  pada  perekonomian  dimana  semuanya dimonopoli oleh Belanda.

## E. KESIMPULAN
Pasang  surut  perdagangan  diakibatkan  oleh  banyaknya  konflik  yang  terjadi  di Palembang. Seperti konflik saudara yang terjadi antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Ahmad Najamuddin II yang saling memperebutkan kekuasaan. Ini membuat perekonomian di Palembang  pada  masa  itu  mengalami  kemunduruan.  Tetapi  berkat  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  yang  cerdas  pada  tahun  1818  dapat  menguasai  kembali  seluruh  wilayah Kesultanan Palembang dan memajukan kembali perekonomian kesultanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Makmun. Kota  Palembang  Sebagai  Kota  Dagang  Dan  Industri .  Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
Abdullah,  Ma’moen,  Bandiman,  Djumiran,  Wenny  Ma’moen,  Ping  Harifin,  and  Moh. Alimansyur. Sejarah Daerah Sumatera Selatan . Palembang, 1991.
Abubakar,  Arlyana,  Rita  Krisdiana,  Usep  Sukarya,  Dedi  Irwanto,  Muhammad  Santun, Johannes  Adiyanto,  Rainci  Maliati,  Mirza  Ardi  Wibawa,  and  Alian  Akbar. Oedjan Mas Di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia Dan Heritage Di Sumatera Selatan . Jakarta: Bank Indonesia Institue, 2020.
Akib, R.H.M. Perjuangan Sultan Machmoed Baderedin Ke-II . Palembang, 1978.
Andaya,  Barbara  Watson. Hidup  Bersaudara:  Sumatera  Tenggara  Pada  Abad  XVII  Dan XVIII .  Translated  by  Septian  Dhaniar  Rahman  and  Aditya  Pratama.  Yogyakarta: Ombak, 2016.
Hanafiah,  Djohan. Melayu-Jawa:  Citra  Budaya  Dan  Sejarah  Palembang .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan.” Jurnal Iqra’ Vol. 08. No. 01 (2014).
Harianti  and  Sudrajat.  “Dinamika  Sejarah  Sumatera  Abad  XIX.” Penelitian  jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (2013).
Irwanto,  Dedi,  and  Alian  Sair. Metodologi  Dan  Historiografi  Sejarah  Cara  Cepat  Menulis Sejarah . Yogyakarta: Eja Publisher, 2014.
Masyhuri.  “Perdagangan  Lada  Dan  Perubahan  Sosial  Ekonomi  Di  Palembang  1790-1825.” Tesis, Universitas Indonesia, 1983.
Nawiyanto,  and  Eko  Crys  Endrayadi. Kesultanan  Palembang  Darussalam:  Sejarah  Dan Warisan  Budayanya .  Jember:  Tarutama  Nusantara  dan  Jember  University  Press., 2016.
Peeters, Jeroen. Kaum  Tuo  -  Kaum  Mudo; Perubahan Religius  Di Palembang 1821  - 1942 . Jakarta: INIS, 1997.
Pransiska,  Melisa.  “Perang  Palembang  Tahun  1819  Dn  1821:  Analisis  Dampak  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Di  Palembang.”  Tesis,  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Fatah Palembang, 2017.
Rahim, Husni. Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial Di Palembang . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
Sair,  Alian.  “Metodologi  Sejarah  Dan  Implementasi  Dalam  Penelitian.” Jurnal  Pendidikan dan Kajian Sejarah 2(2) (2012).
Sevenhoven,  J.I.  Van. Lukisan  Tentang  Ibu  Kota  Palembang .  Translated  by  Sugarda Purbakawatja. Yogyakarta: Ombak, 2015.
Sjamsuddin, Helius. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak, 2016.
Sukadi, Machi. “Beberapa Piagam Sultan Palembang.” Jurnal Arkeologi Siddhayatra Vol. 3, No. 1 (1998).
Sulasman. Metodologi Penelitian Sejarah . Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Syawaludin, Mohammad, and Muhammad Sirajuddin Fikri. Tradisi Politik Melayu: Analisis Pengangkatan  Dan  Pergantian  Kekuasaan  Di  Kesultanan  Palembang  Darussalam . Palembang: Rafah Press, 2019.
Wargadalem, Farida R. Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804-1825) . Jakarta: Gramedia, 2017.
Zed,  Mestika. Kepialangan  Politik  Dan  Revolusi:  Palembang  1900-1950 .  Jakarta:  LP3ES, 2003.
Zubir, Zusneli. “Perjuangan Tionghoa Di Palembang.” In Bunga  Rampai  Sejarah  Sumatera Selatan:  Sumatera  Selatan  Dalam  Kajian  Sosial  Dan  Ekonomi .  Padang:  BPSNT Padang Press, 2002.