## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA KONTEN PORNOGRAFI ANAK (Studi Kasus Official Loly Candy’s Group)
Oleh :
Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ikasaimima@gmail.com, vita_eleanor@yahoo.com, widya.romasindah@ubharajaya.ac.id
Abstract  : The  rise  of  child  crime  is  increasing,  even  using  networks  on  social media  (Facebook),  the  culprit  is  not  only  personal,  but  also  the  corporation,  in handling it using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), by looking at forms of criminal liability corporation in child pornography content providers. the purpose of the study is to find out the criminal liability  of  the  corporation  providing  the  content  of  child  pornography,  and  to know the obstacles in the prevention of child sexual crime (social media) through internet  media.  The  results  obtained  were  more  emphasizing  and  directing  the accountability of  corporations providing child pornography content (official  loly candy;  s  group  case  studies),  and  the  penalties  given  to  perpetrators  could provide: deterrent effects and were given punishments in the form of actions and rehabilitation  to  perpetrators,  and  the  law  Indonesia  in  tackling  child  crime  on social media
keywords: child, responsibility, corporation
Abstrak :  Maraknya  kejahatan  anak  semakin  meningkat,  bahkan  sudah menggunakan jaringan di media sosial (facebook), pelakunya tidak hanya pribadi, tetapi  sudah  korporasi,  dalam  penanganannya  menggunakan  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  yaitu  aturan  undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008, dengan  melihat  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  penyedia konten pornograsi anak. tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana  korporasi  penyedia  konten  pornograsi  anak,  dan  mengetahui  kendala dalam  penanggulangan  kejahatan  seksual  anak  (media  sosial)  melalui  media internet.  Hasil  yang  didapat  adalah  lebih  menekankan  dan  mengarahkan pertanggungjawaban  korporasi  penyedia  konten  pornografi  anak  (studi  kasus official  loly  candy;s  group),  dan  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  dapat memberikan  :  efek  jera,  dan  diberikan  pemidanaan  dalam  bentuk  tindakan  dan rehabilitasi kepada pelaku, dan hukum Indonesia dalam menanggulangi kejahatan anak di media sosial
Kata kunci : anak, peranggungjawaban, korporasi
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)

## PENDAHULUAN
Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin pesat ternyata memberikan adanya dampak yang  positif  maupun  yang  sangat negatif  terhadap  perkembangan  luas bagi masyarakat, kondisi ini berpengaruh kepada kejahatan kesusilaan yang dimana anak sebagai korban  dari  tindak  pidana,  saat  ini kejahatan  terhadap  seksual  anak merupakan  masalah  yang  penting dan memprihatinkan karena melibatkan anak yang masih dibawah umur, yang seharusnya berada dalam pengasuhan  dan  perhatian  orang  tua, anak  sebagai tunas  bangsa  dan sekaligus sebagai generasi dan penerus  dari  cita-cita  bangsa  yang dilindungi  dan  dijaga  dari  segala tindakan apapun yang dapat merugikan dan
mengancam keselamatan anak.
Salah  satu  kasus kejahatan
seksual  yang  terjadi  dan  menjadi pembicaraan  di  masyarakat  luas adalah kasus cybercrime terkait pornografi  dan  kontennya,  sering disebut  sebagai cyber  pornography,
dimana
Polisi telah berhasil membongkar sindikat adanya akun di
jejaring  sosial Facebook eksploitasi dan  seksual  yang  bernama  ‘ Official Loly  Candy’s  18 +‘.  Hal  yang membuat prihatin adalah para korbannya  merupakan  anak  yang rata-rata  berusia  2-8  tahun 1 . Grup fanspage ini telah melakukan penyebaran  terhadap  pornografi  dan konte-kontennya  dan  anak  sebagai objeknya  sertaberjumlah  lebih  dari 100  foto  porno  dan  juga  500  video yang  telah  disebarkan  ke  9  negara yang  ada  di  dunia. Adapun  beberapa Admin dari  grup  telah  melakukan kekerasan  terhadap  paling  sedikit  12 anak  di  bawah  umur,  dan  sudah ditahan  karena  ditetapkan  sebagai tersangka,  karena  mereka  dalam melakukan aksinya merekam  dengan video  dan  dibagikannya  kepada anggota (member).
Indonesia  saat ini  dapat
dikatakan darurat pedofilia,
korbannya tidak hanya anak perempuan  yang dijadikan prostitusi, anak  berjenis  kelamin  laki-laki  juga dijual  untuk  menjadi  pemuas  nafsu sesama  jenis  melalui Facebook ,  dan
1 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno,  1991, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung : STHB, hal. 11
si  pelaku  pun  seorang  pedofilia  atau mempunyai  kelainan  yang  biasa disebut  “perilaku  menyimpang”. Bukan  hanya  itu  saja  dengan terbongkarnya sindikat pedofilia melalui  jaringan  media  sosial online Facebook dengan  akun  " official  loly candy's  groups "  dan whatssapp , dengan  7.497  orang  yang  telah beroperasi  sepanjang  tahun  2016 hingga  2017  ini,  dan  korbannya anak-anak  dibawah  umur,  baik  laki- laki  ataupun  perempuan 2 .  Bahkan group  jaringan  ini,  bahkan  sudah terkoneksi  secara  International,  di mana banyak member (anggota) dari Amerika Latin, seperti Peru, Argentina, Meksiko, Chili, Kolombia, dan Amerika. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan/kejahatan adalah
dikarenakan :
1. Faktor  yang  subjektif  adalah faktor  yang  memang  berasal dalam dirinya atau seseorang.
(pembawaannya dan sifat sejak dilahirkan).
2 Harian  Terbit  “4  Tersangka  ditangkap  dan  8
Anak kecil jadi korban”
http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/ 2017/03/15/78425/0/25/Pornografi-Online-4- Tersangka-Ditangkap-8-Anak-Kecil-jadi- Korban, diakses, Minggu, 2 Januari 2019
2. Faktor dalam kategori objektif  adalah  faktor  atau yang  juga  berasal  dari  luar (lingkungan) pelaku. Misalnya, rumah tangga yang tidak harmonis, seperti hubungab  antara  anak  dan orang tuanya tidak akur, tidak
harmonis.
Prostitusi online semakin marak  terjadi  dan  terus  berkembang dari  waktu  ke  waktu,  dikarenakan oleh  beberapa  faktor,  yakni  :  (1) Tingkat  dari  keimanan  seseorang (diris  sendiri)  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa sangat lemah, (2)
Kemiskinan  dan  jeratan  hutang termasuk menjual moral untuk bekerja  yang  tidak  halal  telah memaksa  banyak  keluarga  untuk merencanakan  suatu  strategi  sebagai penopang  kehidupan  (3)  Keinginan cepat kaya (materialistik), (4) Budaya, dan (5) Lemahnya penegakan hukum. Perlindungan menyangkut terhadap anak, merupakan hak mutlak dari anak tersebut,  karena itu adalah bagian dari suatu hak kehidupan  yang  ada,  yaitu  bagian dari  manusia  dan  hak  asasinya,
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
dimana siapapun berhak untuk memberikan  perlindungan  kepada setiap  anak,  oleh  karena  itu,  jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan  terhadap  anak,  sudah sewajarnya  pelaku  diberikan  sanksi yang  tegas  agar  tidak  mengulangi kesalahannya,  sehingga  hukumpun
mempunyai kewibawaan
dimasyarakat 3 .
Pelaku Lolly Candy terancam hukuman  15  tahun  penjara,  selain hukuman badan, pelaku juga
terancam dikenakan sanksi hukuman pemberatan berupa
hukuman  kebiri  sesuai  dengan adanya  Peraturan  dari  Pemerintah yang berupa Pengganti atas Undang-Undang  (Perpu)  Tahun 2016 Nomor 1 mengenai perubahan yang  kedua  atas  suatu  Undang- Undang tentang Perlindungan Anak atau  lebih  dikenal  dengan  Perppu Kebiri  dengan  Nomor  23  Tahun 2002.  Karena  pelaku  menggunakan sarana  jaringan  internet  melalui Facebook , dikenakan Undang-
Undang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik  Tahun  2008  Nomor  11
3 I. S. Susanto, Kriminologi, 2011, Jakarta, Genta Publishing, hal. 35
dalam  Pasal  27  ayat  (1)  yang berbunyi “ Setiap  orang  dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik  yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan 4 ”
Anak  korban  tindak  pidana Lolly  Candy dapat  dikategorikan sebagai  korban  perdagangan  orang, hal  ini  terdapat  dalam  ketentuan Pasal  2  Undang-Undang  pada Tahun  2007  Nomor  21  tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Unsur-unsur dari perdagangan  orang  juga  telah terpenuhi, hal tersebut dapat dilihat adanya  PROSES  (Pergerakan)  dan TUJUAN  (Eksploitasi).  Dimana eksploitasi yang dimaksud berbentuk  prostitusi,  dengan  cara menggunakan  penipuan  atau  juga cara  dan  bentuknya,  iming-iming, bujuk dan merayu, adanya pemaksaan,  terjadinya  intimidasi
4 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008  Nomor  58,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4843)
dan  juga  kekerasan,  bahkan  bisa juga  terjadinya  suatu  penyekapan dan/ataupun  suatu  perkosaan  pada keseluruhan  dari  proses  ataupun bagian daripada proses yang ada.
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan  seseorang  dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan utang  atau  memberi  bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut,  untuk tujuan  mengeksploitasi  orang tersebut diwilayah Negara Republik  Indonesia,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus  dua  puluh  juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00  (enam  ratus juta rupiah). 5 Undang-Undang  Nomor  44
Tahun  2008 dalam pasal  yang ke 4
ayat (1) tentang Pornografi
mengatur larangan perbuatan 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (UUPTPPO).  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4720)
memproduksi,
membuat, memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor,
menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan pornografi. Hingga
saat ini pornografi online masih  juga menjadi  sebuah  fenomena  ataupun suatu  ‘momok’  yang  terjadi  di Indonesia  khususnya  dalam  suatu dunia  maya  Oleh  karena  itu diharapkan  pemerintah  akan  lebih serius  dalam  menangani  kasus terkait cyber pornograp.
Berkaitan dengan pendahuluan diatas maka
rumusan masalahnya adalah :
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana  korporasi  penyedia konten  pornografi  anak- anak ?
2. Bagaimanakah faktor-
faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan  kejahatan seksual  anak  (Pedofilia) melalui media sosial (media internet) ?
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  maka  yang digunakan adalah :
1.  Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  hukum yang  memang  digunakan  adalah suatu  penelitian  hukum  atau disebut  yang  normatif-empiris.
Dimana penggunaan dari penelitian  hukum  ini  bertujuan adalah untuk mendapatkan konsep  hukum,  bahan  hukum yang  telah  berkembang  dan  ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi  anak  (studi  kasus
official  loly  candy's  groups )
Karena itu kegiatan dari penelitian  ini  yang  memang  dan digunakan  dalam  penulisan  ini bersifat eksploratoris
dan
deskriptif. Eksploratoris  bertujuan untuk memperdalam pengetahuan  mengenai  suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan  ide  baru  mengenai gejala  tertentu  dengan  asumsi bahwa  gejala  yang diteliti masih
kurang. Sedangkan yang deskriptif  dan  juga  diharapkan memang dapat memberikan suatu  gambaran  yang  cermat mengenai  gejala  dan  keadaan tertentu dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mendukung diikuti dengan suatu analisis.
2.   Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  melakukan  survey dibeberapa lokasi, antara lain :
a) Komisi Nasional Perlindungan  Anak  (Komnas Anak)
b) Komisi  Perlindungan  Anak
Indonesia (KPAI) c) Kementrian Sosial (Kemensos) d) Direktorat  Kriminal  Khusus (Subdit IV Cybercrime)
Polda Metro Jaya
e) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo)
f) Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban (LPSK)
Adapun  yang  menjadi  bahan pertimbangan  dipilihnya  lokasi penelitian  ini  adalah  bahwa instansi tersebut berkaitan secara
langsung dalam melakukan
penyelidikan,  penyidikan  dan pemantauan  penanganan  kasus
Official Loly Candy's Group.
3. Teknik Pengumpulan Data
a) Pengamatan Lapangan
Pengamatan  dilakukan  dengan
mencermati yakni pertanggungjawaban    pidana korporasi penyedia konten pornografi  anak-anak.  (studi kasus official  loly  candy's groups ) terkait dengan Undang-Undang  No.23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana direvisi
dengan Undang-Undang Tahun 2014  Nomor  35  dan  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  yaitu Undang-Undang  Tahun  2008 Nomor 11
b) Wawancara
Wawancara  dilakukan  untuk memperoleh  informasi  secara langsung  dengan  penyebaran kuesioner  yang  menyangkut
berbagai hal yang berhubungan dengan materi penulisan/penelitian. c) Studi Kepustakaan
Dalam  hal  ini  diupayakan mengumpulkan
sebanyak mungkin  bahan  bacaan  berupa buku,  peraturan  perundang- undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.
d) Analisa Data
Data  yang  dihimpun  dari  studi kepustakaan,  wawancara,  dan pengamatan lapangan
diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa substansi penelitian sehingga dapat menjawab  permasalahan  yang dihadapi.
e) Cara Penafsiran
Penafsiran  dilakukan  untuk mengumpulkan  antara  teori- teori dan asas-asas yang
didapat 6 , lalu dilakukan
analisis  untuk  mendapatkan fakta berkaitan dengan penelitian tersebut.

## HASIL
PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
6 Soerjono Soekanto,  dan  Sri  Mamudji,  2001,
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) Jakarta : Rajawali Pers, hal. 15-17
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)

## 1. Pengertian anak
Belum  berusianya  seseorang  18 (delapan  belas)  tahun  dalam  hal ini juga yang berada di kandungan adalah termasuk kategori anak.
Hak-Hak Anak 1) Hak agar selalu dapat hidup, bertumbuh, serta
berkembang,  juga  selalu berpartisipasi,  dan  selalu mendapatkan  perlindungan utuh  dari  segala  tindakan kekerasan dan juga perlakuann yang diskriminasi. 2)  Hak  agar  mendapatkan
nama yang merupakan identitas  diri  sendiri  dan
status  yang  jelas  mengenai kewarganegaraan.
3)  Hak  untuk  selalu  beribadah menurut  keyakinan  dan
agamanya.
4)  Hak  untuk  memperoleh
adanya pelayanan akan kesehatan  dan  juga  sosial dan jaminan. 5)  Hak  untuk  mendapatkan pengajaran  dan  juga pendidikan. 6) Memperolah suatu pendidikan  yang  disebut luar  biasa  diberikan  kepada anak apabila termasuk penyandang  yang cacat,  dan juga bagi anak yang tergolong  memiliki  suatu keunggulan berhak juga memperoleh kekhususan
akan pendidikan. 7) Hak untuk dapat menyatakan  sesuatu  hal  dan juga pendapatnya didengarkan. 8) Memanfaatkan adanya waktu yang luang dan beristirahat  juga  termasuk hak
9)  Kekhususan  anak  sebagai penyandang dan cacat
berhak  mendapatkan  taraf dan kesejahteraan sosial beserta pemeliharaannya, adanya rehabilitasi, dan juga sosial berupa bantuan.
10)  Bagi  anak  yang  berada dalam  pengasuhan  orang tua/  wali,  berhak  untuk selalu mendapatkan perlakuan dan juga perlindungan :
a) diskriminasi; b)
eksploitasi  dan  tindakan,
baik  yang  seksual  maupun juga  yang  ekonomi;  c) penelantaran;  d)  kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;, e) ketidakadilan; dan f)
perlakuan salah lainnya.
11)  Hak  selalu  memperoleh ataupun  mendapatkan  suatu perlindungan dari :
a)  adanya  kegiatan  yang
politik dan penyalahgunaan;
b) keterlibatan dalam
sengketa bersenjata; c) terjadi kerusushan yang sosial dan terlibat; d) terjadi unsur  kekerasan  dan  ikut terlibat  dalam  peristiwanya; dan  e)  keterlibatan  dalam peperangan. 12)    Hak  akan  memperoleh adanya  kebebasan  dan  sesuai  aturan hukum.
13)    Jika  aada  anak  yang dirampas kebebasannya, maka :
a. akan dipisahkan dari orang dewasa dan selalu
diperlakukan secara manusiawi;
b. memperoleh adanya bantuan dan  hukum atau berupa bantuan yang lainnya efektif dalam tahap adanya hukum yang berlaku; dan
c. tidak memihak dan sidangnya dilakukan tertutup untuk semua umum  dapat  membela akan dirinya, dapat keadilan objektif di dalam    sidang  anak  dan pengadilan
14)  Merahasiakan  identitas  anak apabila menjadi korban kekerasan seksual atau pelaku dan juga jika berhadapan dengan hukum
15)  Adanya  bantuan  dan  hukum atau  juga  bantuan  yang lainnya  diberikan  kepada anak  yang  menjadi  pelaku ataupun  korban  dari  suatu tindakan pidana 7 .

## 2. Pertanggungjawaban Pidana
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  si pembuat  dan  dianggap  tercela
7 Rika  Saraswati,  2015, Hukum  Perlindungan Anak  Di  Indonesia ,  Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, hal. 16-19
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
oleh masyarakat dan harus
dipertanggungjawabkan.  Dengan sipembuat mempertanggungjawabkannya bisa  jadi  dipidananya  sipembuat ataupun tidak dipidana
2.1Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana a) Mampu bertanggung
jawab.  Sudah  menjurus
kepada pemidanaan petindak jika unsur- unsurnya sudah terpenuhi. b)  dapat  dipidana  karena suatu kesalahan dianggap ada, dengan adanya kelalaian dan kesengajaan dan menibulkan  akibat  serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.. c) Tidak ada alasan
pemaaf 8 . Adanya hubungan  dari  petindak dengan tindakannya 8 Peter, Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta  :  Perdana  Media  Group,  hal.  29- 30
dapat
dilihat dari
kemampuannya
bertanggung jawab. 2.2  Pertanggungjawaban Korporasi Kesengajaan atau kealpaannya  terdapat  dari perlengkapannya yakni pada orang-orang. Keuntungan diterima  oleh  kooporasi  dan kesalahannya  bersifat  yang kolektif bukan individual.
Pembebanan pertanggungjawaban pidana  korporasi  terdapat 4 (empat) sistem, yakni :
(i) Pidana
dan pertanggungjawabanny a  dipikul  oleh  pengurus dari  korporasi  karena dianggap sebagai pelaku  dari  tindak  dan pidana.
(ii) Pertanggungjawaban suatu  pidana  dipikul
oleh  pengurus  tetapi pelakunya adalah Korporasi. (iii) Karena korporasi
sebagai pelaku dari
suatu tindak pidana
sudah sewajarnya memikulnya suatu pertanggungjawaban pidana. (iv) Korporasi dan juga pengurus sama-sama melakukan tindakan pidana  dan  juga  sama memikul peranggungjawabannya . 2.3 Teori-Teori Pertanggunjawaban Korporasi
a) Teori Direct  Corporate Criminal Liability Pertanggungjawaban korporasi secara langsung, bertindak untuk  dan  atas  nama korporasi, pertanggungjawaban korporasi  tidak  bersifat
kelpmpok,  tetapi  bersifat pribadi.
b) Teori Strict Liability
Pertanggungjawaban
tanpa  kesalahan,  tidak
mengisyaratkan adanya
unsur  kesalahan,  tetapi
hanya  diisyaratkan  suatu perbuatan.
c) Teori Vicarious Liability Pertanggungjawaban pengganti,
pertanggungjawaban hukum  dilakukan  oleh orang  lain  atas  kesalahan hukum, seperti terjadinya tindkan  dalam  lingkup pekerjaannya.
d) Teori Aggregasi Korporasi bisa dipersalahkan,  walaupun tanggungjawab pidana tidak  hanya  ditujukan pada satu indvidu, melainkan beberapa individu (unsur-unsur pidana  tiap-tiap  individu terpenuhi, akumulasi tindak pidana jika digabungkan dengan kesalahan orang lain terpenuhi, jika
dijumlahkan terpenuhilah syarat  yang  dimaksud dengan “mens rea”
e) Culture Model dan Corporate
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
Pidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi  jika  seseorang telah  berhasil  dan  dapat ditemukan telah melanggar  hukum  dari perbuatannya  dan  dasar yang  memang  rasional telah dimiliki untuk menyakini bahwa kewenangan  yang  ada telah dimiliki oleh anggota  korporasi  atau telah memberikan kewenangan atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana  tersebut 9 (bukan orang  yang  melakukan perbuatan itu yang bertanggung  jawab  tetapi tempat dimana orang
tersebut bekerja)
3. Penyedia Konten
Merupakan  berbagai  bentuk konten  media  dalam  dunia
9 Sultan Remy Sjahdeni , 2011,
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Jakarta :Pustaka Utama Grafitri, hal. 28
teknologi misalnya blog, wiki, forum diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin,gambar digital,  video,  file  audio,  dan iklan,  atau  yang  lainnya dan terbentuk  dari  buatan  dan sistem  penggunaannya  atau layanan  yang  online  yang seringkali  dilakukan  lewat sebuah situs media sosial.
3.1 3 (tiga) Kelompok Pusat Media yang Konten dibuat oleh  Pengguna  dari  Situs Online :
a) Persyaratan Publikasi
Dari Konten-konten
yang  ada  di  media dibuat  oleh  pengguna tetapi tidak pernah secara online dipublikasikan karena
pada hasil dari pekerjaan merupakan  fokus  utama dan  akan  terbit  dalam konteks, yaitu situs yang dengan mudahnya diakses  oleh  halaman dari jejaring sosial ataupun kelompok tertentu bahkan juga
publik.
b) Upaya Kreatif Dikategorikan pada sebuah  pengapdatasian karya  atau  penciptaan dari pekerjaan yang baru sifatnya. Konten ini secara koloboratif memperbaiki dan memeriksa  suatu  situs sesuai  dengan  sifat  dan elemen  yang  dimiliki yang  telah  ada  guna membangun sesuatu yang sifatnya baru. c) Penciptaan Terhadap Praktik  dan  profesional di luar rutinitas Tidak adanya kelembagaan  atau  pasar yang komersial khususnya Isi dari konten media dan buatan  dari  pengguna yang  online  sehingga dapat  diproduksi  oleh mereka yang non- profesional  tanpa  harus mengharapkan suatu keuntungan  atau  juga remunerasi. 3.2 Jenis Konten Media (i) Konten Buatan Pengguna (konten atau layanan dari media  blog)  seperti  : Blogger, Tumbir, Wiki dan WordPress (ii) Konten  akan  situs online oleh si pengguna yang membuat  di  Jejaring Sosial Seperti : Facebook, Twitter,
Instagram

## 4. Tindak Pidana
Pidana  dijatuhkan  semata- mata  karena  orang  telah melakukan  kejahatan  atau tindak  pidana.  Pidana  hadir karena  adanya  kejahatan  dan dikatakan  suatu  kejahatan karena  unsur-sunsur  yang terkandung  sudah  terpenuhi. Manfaat  dalam  menjatuhkan pidana  tidak  pelu  dipikirkan, efeknya jika terjadi kejahatan kepada
pelanggarnya
dijatuhkan sanksi atau
pidana. 10 Untuk  menyatakan
10 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 Asas- Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
bahwa  sudah  ada  tindak
pidana  yang  terjadi  harus mencakup unsur-unsurnya,
antara lain : 4.1 Unsur Formal
(1) Perbuatan  Manusia,  (2)
Melanggar Peraturan Pidana, (3) Diancam dengan Hukuman,  (4)  Dilakukan oleh  orang  yang  bersalah dan (5) Pertanggungjawaban 4.2 Unsur Material Bersifatnya akan bertentangan dengan  hokum berlaku,  yaitu  faedahnya benar-benar memang dirasakan  masyarakat  yang luas  sehingga  perbuatannya tidak pantas dilakukan 11 .
5. Pertanggungjawaban  Pidana
Korporasi  Penyedia  Konten
Pornografi Anak-Anak Kondisi perbuatan yang
melawan hukum yang ditawarkan di dunia maya
menjadi fenomena yang menkhawatirkan,  karena  adanya kemudahan yang  ditawarkan
Penerapannya, cet.  III,  Jakarta:  Storia Grafika, hal. 204 11 Ibid, hal. 209
oleh  facebook  dan  acapkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang  tidak  bertanggungjawab dan  lebih  mirisnya  lagi  adanya konten-konten  pornografi  yang melibatkan anaka-anak di bawah umur.
Modus  kejahatan  yang melibatkan anak sebagai korban  memalui  jejaring  di media  sosial,  dan  Jaringan bernama Official Lolly Candy's 18+ dengan lebih 7.000
anggota  di Facebook dan  grup Whatsapp dengan  lebih  dari 150  anggota,  jika  anggotanya mengunggah materi pornografi akan  mendapatkan  imbalan sebesar    Rp.15.000   (limabelas ribu  rupiah)  yang  ditransfer  ke akun  PayPal  setiap  member, untuk  setiap  klik  pada  link video tersebut. Praktek prostitusi anak umumnya
memakai grup fecebook tertutup Kegiatan secara online yang  dilakukan  oleh  pelaku pedofil  dilakukan  dengan  cara berbagi  dan  juga  bertransaksi satu  sama  lain.  menggunakan dari  beberapa  yang  berbentuk
aplikasi  pesan  singkat seperti WeChat dan  juga  adanya Bee
Messenger . Dikatakan sebagai kejahatan  karena  persepsinya memang  ditinjau  dari  suatu sudut pandang yang tajam yakkni  hukum  dimana  tingkah dan  laku  dari  manusia  yang dianggap melanggar suatu aturan hukum  pidna.  Jika  perbuatan tidak diatur dalam aturan hukum bukan merupakan kejahatan 12 . R. Soesilo melihat persepsi  kejahatan  didilihat  dari 2 (dua) opsi atau sudut pandang,
yaitu :
1. Yuridis dan sudut pandangnya
melihat bahwa kejahatan sangat  bertentangan  dengan UU  dan  kaidah-kaidah  dari suatu perbuatan yang ada.
2. Sudut pandang yang
sosiologis  melihat  kejahatan adalah perbuatan yang merugikan masyarakat akaibat  perbuatannya  karena 12 Seputar  Hukum  “Pengertian  dan  Usnur Pertanggungjawaban Pidana” “http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/ 09/pengertian-dan-unsur- pertanggungjawaban-pidana.html, diakses, Rabu, 10 Januari 2019
hilangnya ketertiban, keseimbangan dan ketentraman 13
Dalam  proses  penyidikan diketahui  bahwa  pelaku  yang menjadi  admin fanbase  Official Lolly Candy's 18+  adalah anak, dari  kedua  tersangka  adalah SHDW alias Siha Dwiti (16) dan DF  alias  T-Day  (17).  Sementara itu untuk pelaku lainnya penyidik  dan  dari  Unit  bidang Cyber  Crime mendalami  tindak pidana  dari  dua  tersangka  yang dewasa,  yakni  M  Bachrul  Ulum alias  Wawan  alias  Sborlax  (25) dan  Dede  Sobur  alias  Illu  Inay alias Alicexandria (27).
Berdasarkan pengembangan,  Kepolisian  telah mengamankan sekitar 13 korban dari  tindak  kejahatan  pedofil dalam kasus Official Lolly Candy . Dimana tersangka Wawan telah melakukan
penodaan  terhadap  2  korbannya sementara  sisanya  adalah  (11 korban)  yang  juga    korban  dari pelaku  T-Day  atau  DF.  Dan
13 Wirjono  Prodjodikoro , 2003 Asas-Asas Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  Bandung, Refika Aditama,  hal. 16-17
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
setelah  total  ditambahkan,  maka rata-rata  seluruh  korban  dari pedofilia  berumur  antara  3-9 tahun.  Korban-korban  yang  ada diduga merupakan tetangga ataupun  keluarga  terdekta  di kampung  atau  dekat  tempat tinggal  tersangka.  Sepanjang proses penyelidikan anak korban kasus Official  Lolly  Candy bertambah  5  anak  selama  kurun waktu 2015 s/d 2016.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI), diketahui bahwa terdapat 9 (Sembilan) klaster/bidang  dari  pengaduan kasus  perlindungan  anak  yang diterima oleh KPAI. Ke sembilan klaster yang ada
sebagai berikut:
Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster 7 Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011 – 2017
NO KLASTER/BIDANG TAHUN JUMLAH 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pornografi dan cybercrime 188 175 247 322 463 587 514 2496 1 Anak merupakan korban dari kejahatan seksual online 17 11 23 53 133 112 92 441 2 Anak pelaku kejahatan seksual online 8 7 16 42 52 94 88 307 3 Anak korban pornografi dari media sosial 107 110 147 163 174 188 127 1016 4 Anak  korban  kepemilikan media  pornografi  (HP/vidio, dsb) 56 47 61 64 104 103 102 537 Total kasus 376 350 494 644 926 1084 923

## Sumber : KPAI, 2017
Berdasarkan  tabel  tersebut terlihat adanya  pembagian  dari
klaster  pornografi  dan cybercrime.
KPAI mengelompokan kembali
klaster  tersebut  dalam  4  (empat) kelompok, diantaranya :
1. Kelompok  anak  korban  kejahatan seksual secara online
2. Kelompok  anak  pelaku  kejahatan seksual secara online
3. Anak  korban  pronografi  dari media sosial
4. Anak  korban  kepemilikan  media pornografi (HP/video, dsb) Kasus Lolly Candy’s ini telah melibatkan  korban  anak  dibawah umur  dan  dikategorikan  sebagai Cyber  pornography. Kasus Lolly Candy’s dapat juga diistilahkan sebagai  suatu  tindak  dari  kejahatan dimana  penyebaran  dan  muatan mengandung pornografi melalui internet dan jaringannya 14 . Dicermati lebih  lanjut,  pelaku  kasus Lolly
Candy’s ini telah melanggar
beberapa  ketentuan  hukum  terkait penyebaran  akan  pornografi  dan kontennya dan anak objeknya.
Ketentuan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum
14 Sutedjo,  Wagiati,  2010, Hukum  Pidana Anak ,  Bandung  :  Refika  Aditama,  hal.  19- 23
2. Pidana (KUHP)
Dalam  ketentuan  KUHP    tidak dikenal  istilah  tentang  kejahatan pornografi. Namun, KUHP memberikan  penailaian  bahwa pornografi adalah kejahatan dalam ranah kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu pasalnya  yang  ke  282,  yaitu “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau
menempelkan  di  muka  umum tulisan, gambaran atau benda yang telah  diketahui  isinya  melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan  maksud  untuk  disiarkan, dipertunjukkan  atau  ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran  atau  benda  tersebut, memasukkannya  ke dalam  negeri, meneruskannya,
mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang- terangan atau dengan mengedarkan  surat  tanpa  diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa
diperoleh, diancam dengan pidana penjara  paling  lama  satu  tahun enam  bulan  atau  pidana  denda
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
paling tinggi empat ribu lima ratus
rupiah 15 ”

## 2. Undang-Undang Pornografi
Peraturan  yang  secara  eskplisit mengatur  terkait  pornografi  dan konten  adalah  Undang-Undnag No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi  (selanjutnya  disebut UU Pornografi). Pengertian Pornografi  diatur  dalam  Pasal  1 Angka  1  UU  Pornografi  yaitu “gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto, tulisan,  suara,  bunyi,  gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan,  gerak  tubuh,  atau bentuk  pesan  lainnya  melalui berbagai bentuk
media komunikasi  dan/atau  pertunjukan di  muka  umum,  yang  memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ”. Larangan mengenai  penyebarluasan  muatan pornografi, termasuk melalui media  internet  diatur  dalam  pasal 4  ayat (1)  UU  Pornografi, yaitu; “ Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan pornografi yang  secara  eksplisit memuat:
1. adanya persenggamaan, disini termasuk  persenggamaan  yang juga menyimpang;
2. terjadinya seksual kekerasan;
3. adanya onani atau masturbasi;
4. adanya  kesan  ketelanjangan atau setidaknya tampilan yang jelas mengesankan suatu ketelanjangan;
5. menunjukkan adana alat kelamin; atau
6. sudah  termasuk  adanya  anak dan pornografi
Pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi ini diancam  dengan  pidana  penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama adalah 12 (dua belas) tahun  dan/atau  pidana  denda paling sedikitnya
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak yakni Rp.6.000.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah) hal ini sebagaimana telah  diatur  dalam  Pasal  29  UU Pornografi.  Dan  apabila  merujuk pada  ketentuan  dalam  Pasal  44 diisyaratkan  saat  suatu  Undang- Undang  ini  sudah  akan  mulai berlaku, maka semua dari peraturan yang ada yakni perundang-undangan
yang memang  mengatur  atau  memang berkaitan  dengan  suatu  tindak pidana  dalam  hal  pornografi dinyatakan  akan  tetap  berlaku sepanjang aturannya tidak
bertentangan dengan Undang-
Undang ini 16 .
3. UU  Informasi  dan  Transaksi

## Elektronik
Dalam  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut UU  ITE)  juga  tidak  terdapat istilah pornografi, tetapi mengatur tentang  larangan  penyebarluasan “muatan yang melanggar kesusilaan” melalui internet
sebagaimana  diatur  dalam  pasal
16 Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang  Pornogafi  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 181,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4928)

## 27 ayat (1) UU ITE, yakni “Setiap
Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.” Pelanggaran  pasal  ini tentunya  akan  dijatuhi  pidana dengan  pidana  penjara  paling lama  yakni  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak yaitu  Rp.1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah) hal ini sebagaimana  telah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  UU ITE. Apabila  dirujuk  pada  Pasal 53  UU  ITE  terdapat  berbagai pernyataan dimana seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya akan dinyatakan  tetap  berlaku,  selama hal  tersebut  tidak  bertentangan dengan UU ITE tersebut.

## 4. UU Perlindungan Anak
Berdasarkan  Pasal  1  UU  No.  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan
Anak dinyatakan bahwa
“Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
melindungi  Anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi”.
Adapun  dalam  Pasal  76E  telah diatur  mengenai  larangan  bagi setiap  orang  untuk  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian  kebohongan,  atau membujuk  anak  untuk  melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan  cabul.  Larangan  ini memang  sejalan  dengan  adanya hak  anak  untuk  memperoleh perlindungan utuh dan menyeluruh akibat adanya kejahatan  seksual  sesuai  dengan ketentuan  dari  Pasal  15  UU Perlindungan  Anak.  Berdasarkan uraian diatas, maka pelaku sebagai cyber pornography anak dapat
dinyatakan  telah  melanggar  Pasal 76E  UU  Perlindungan  Anak dengan  ancaman  pidana  penjara paling  sedikit  5  (lima)  tahun  dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah)  sebagaimana  diatur  dalam
Pasal 82 ayat (1) UU
Perlindungan Anak 17 .
Berkaitan  dengan  kasus Lolly  Candy group  maka  peran dan fungsi lembaga sosial komnas anak dalam menghadapi prostitusi  online  memberikan gambaran terhadap tindakan yang  dilakukan  yaitu  perlunya mendesak  pemerintah  dalam  hal ini KOMINFO untuk melakukan pemblokiran  terhadap  konten- konten pornografi anak di media sosial  dan  mendukung  polri untuk segera membongkar sindikat  kasus  ini  dan  untuk mempublish perkembangan perkaranya pada masyarakat supaya  membuat  efek  jera  bagi pelakunya. berkaitan dengan sanksi pidana yang harus diberlakukan kepada pelaku
17 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
Lolly  Candy yaitu  ada  dua undang-undang  yang  pertama adalah undang-undang ITE
karena  kejahatan  seksual  itu dilakukan  di  dalam  konten media  sosial,  di  dalam  jaringan internet  sehingga  orang  ini  bisa dijerat  dengan  UU  ITE.  Lalu yang kedua adalah UU perlindungan  anak  ini  masuk dalam  pasal  tentang  kejahatan seksual  terhadap  anak,  ancaman maksimalnya  itu  adalah  kebiri kimiawi.
Dalam hal ini polisi
penting untuk menunjukan kepada masyarakat tentang proses  penanganan Lolly  Candy
group , sehingga pelaku- pelakunya ini juga bisa diketahui oleh  masyarakat  luas  tentang perkembangan perkaranya. Sedangkan sanksi hukuman yang  diberikan  berlapis  karena ada  2  undang-undang  yang dilanggar,  sanksi  hukuman  yang tepat  adalah  yang  memberikan efek  jera  atau  hukuman  mati, jadi  dikembalikan  lagi  kepada undang-undangnya. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah  No.  43  Tahun  2017 tentang  Restitusi  Bagi  Anak Korban  Tindak  Pidana  dapat diajukan  oleh  anak  tersebut  atau oleh  ahli  warisnya  yang  diberi kuasa  dan  untuk  itu  tidak  hanya orang yang terlibat dalam kelompok itu tapi Facebook pun sebagai  korporasi  juga  menjadi bagian orang yang terlibat walaupun  dalam  catatan  ikut serta  tetapi  juga  menjadi  bagian tanggung jawab.
Harus adanya bentuk perlindungan khusus yang sebagai  korban Lolly  Candy Group, Bentuk  Perlindungan Khusus  terhadap  anak  sebagai korban Lolly Candy Group dapat dilakukan melalui berbagai upaya :
a. Kesusilaan,  agama  dan nilai-nilainya  yang  kuat dan  juga  adanya  edukasi tentang  reproduksi  dan kesehatan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Akan  didampingi  oleh psikososial  mulai  tahap pengobatan  sampai  pada
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
tahap atau proses pemulihan; d. Pemberian akan pendampingan  dan  juga perlindungan pada seluruh tingkat dari pemeriksaan yang dimulai pada penyidikan, dan juga penuntutan,  sampai  pada pemeriksaan tingkat sidang di pengadilan 18 . Mengenai  hukuman  yang
layak  diberikan  kepada  pelaku
Lolly Candy
tidak perlu
diberikan hukuman kebiri karena dianggap  bertentangan  dnegan tujuan  pemidanaan  di  indonesia, Pemidanaan  secara  sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman.  Adanya  3  (tiga) teori  yang  merupakan  bagian dari  tujuan  pemidanaan  menurut dari  Satochid  Kartanegara,  yaitu absolute atau vergeldings
theorieen ( vergeldings /imbalan,
pembalasan), doel theorieen atau
relative ( doel /maksud,tujuan)
18 Nirmala  Permata  Uneto. Penerapan  Hukum
Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Volume VII Nomor
7 Tahun 208, hal. 35-38
dan vereningings theorieen
(teori gabungan). 19 Pemidanaan Indonesia bertujuan adalah adanya
hukuman kebiri yang merupakan bagian teori gabungan dan hanya didasarkan  semata-mata  pada pembalasan  yang  belaka  dan juga  akan  mengesampingkan pelaku  dan  juga  perbaikan  dari pribadinya,  akar  dari  kejahatan dan kekerasan yang seksual yang menimpa anak tidak dapat diselesaiakan  melaui  hukuman kebiri.  Dalam  ketentuan  KUHP di  Pasal  ke-10  hukuman  kebiri tidak  dicantumkan  dan  tidak sesuai dengan sistem dan pemidanaan yang ada di
Indonesia 20 , dan jelas-jelas melanggar  manusia  akan  hak asasinya  terhadap  pelaku  dari kejahatan  seksual  dimana  salah satunya  tidak  dapat  meneruskan keturunan, jika adminnya adalah
19 Priyatno,  Dwidja,  2004, Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di Indonesia , Bandung : Utomo, hal. 42-47
20 Kanter, E.Y dan SR. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta  :  Cetakan  III,  Storia Grafika, hal. 127
pelaku  anak,  maka  maka  tidak
diterapkan hukuman kebiri, tetapi  kembali  ke  Undang- Undang  Tahun  2012  No.  11 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak dan menggunakan
Restoratif Justice. Selain  itu,  penanganan kasus sejenis lolly candys
adanya  bentuk rumah  singgah
dan Panti yang dilakukan dengan
menjalin kerjasama dengan
PEMDA,  dengan  menyiapkan makanan dan  nutrisi, Kesehatan, Pendidikan,  dan  ketrampilan.
Melakukan pendampingan khusus  berkoordinasi  dengan Bareskrim dan KPAI, pendampingan  secara  hukum, bagi korban Pemulihan Psikologi, Sosial dan Psikososial, serta kepada pelakunya harus diberikan
hukuman yang seberatnya, memberikan sanksi sosial kepada predator anak (pedofilia), dan diumumkan kepada khayalak ramai. Beberapa  kelemahan  yang
sering  terjadi  karena  adanya kecanggihan
teknologi
menyebabkan  media sosial  lebih cepat  dari  penegak  hukum, adanya kesan ketertinggalan jauh aparat hukum dalam mengusut kasus-kasus yang
memang berkaitan dengan
pedofilia dan kejahatannya, maka perlu diperhatikan :
a) Regulasi. b) Pengetahuan /
Pemahaman dan c)  Kinerja Lembaga
Tindakan yang perlu disiasati adalah peran dari Kominfo
mengirimkan permintaan penutupan akun
Facebook  Lolly  Candy tersebut dan  mengupayakan Facebook agar memberikan data pengguna akun  yang  menjadi  member dalam Group  Facebook  Lolly Candy tersebut untuk kepentingan  penegakan  hukum di Polda Metro Jaya.
Penanganan terhadap kasus Lolly  Candy group  yang dilakukan  oleh  direktorat  cyber crime  polda  metro  jaya  sudah selesai  dan  sudah  dilimpahkan kepada  kejaksaan,  dalam  hal  ini pihak  cyber  crime  bekerjasama
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
dengan  dinas  sosial  dalam  hal pendampingan  dan  pemulihan psikologis  anak  termasuk  juga dalam  hal  pemberian  restitusi.
Pertanggungjawaban yang diberikan kepada facebook menggunakan sistem hukum Amerika,  maka  tidak  dapat diterapkan bentuk pertanggungjawaban pidana kepada  facebook,  untuk  sistem hukum  di  Indonesia  peraturan perundang-undangan sudah tepat karena menggunakan UU Pornograsi  dan  UU  ITE,  tetapi maksimal  ancaman  hukuman sudah memadai dan lebih diperberat lagi, agar kasus seperti Lolly Candy tidak terulang kembali. Kasus yang serupa
dengan Lolly  Candy seperti kasus  gay  di  Bogor  tahun  2017, Forum  di  Facebook  adalah forum tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggota, melakukan pendampingan agar korban anak tersebut tidak
terekspose,
khususnya hak-hak korban.
Terhadap  gugatan  ganti  rugi bahwa  setiap  orang  termasuk
anak  berhak  untuk  mendapatkan hak ganti rugi ini sudah tercantum dalam UU Perlindungan  anak  dan  UU LPSK sendiri 21 , perlunya mengarahkan  korban  bagaimana melakukan  tuntutan  ganti  rugi atau restitusi tetapi tidak mengajukan restitusi dengan alasan si pelaku tidak mampu
Dalam pelaksanaan pemberian  restitusi  bagi  korban tindak  pidana,  belum  ada  aturan tentang kesepakatan pemenuhan/pendampingan  bagi korban.  Selain  itu  korban  lebih percaya kepada penyidik dibandingkan ke Lembaga. Korban belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya
khususnya pemberian hak restitusi.  Sejauh  mana  persepsi restitusi  berbeda,  selama  bisa membayar  tindak  pidana  bisa dikurangi,  kendalanya  adalah belum  ada  mekanisme  yang
21 Simamora, Desvi Christina, Analisis Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi  Bedasarkan  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008 ,  Fakultas  Hukum, Volume  IV  Nomor  1,  Februari  2017,  hal. 42-49
terealisasi. Intinya adalah transparan dan semua pihak bisa menerima keadilan. PP 43
Tahun  2017  dirasakan  masih mengambang,  penegak  hukum adalah  hukum  acara,  jadi  harus sama dengan UU, seperti layaknya  PP  44  Tahun  2008 yang tidak dipandang.
Pelaku  dikatakan  sudah
melanggar aturan hukum, melanggar perintah dan larangan tentunya diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi  lagi  perbuatannya, karena  sistem  yang  kita  anut adalah  sistem  pemasyarakatan bukan  sistem  pemenjaraan  yang memandang  terpidana  adalah seseorang yang harus diperbaiki, secara  total  adanya  efek  jera dalam  dirinya  dan  tumbuhnya
sikap kesadaran hukum. Sangatlah pantas jika pemidanaan  diarahkan  kepada pelaku yang melakukan kejahatan,  dan  bukan  dari  sisi perbatannya karena adanya
berbagai  keistimewaan  dari  segi dan  proses  yang  re-sosialisasi dari pelaku, sehingga diharapkan
kepada pelaku kejahatan mampu memulihkan adanya moral sosial yang  berkualitas  sosial  dalam kehidupan  masyarakat  banyak sehingga nantinya dapat
berintegrasi  seperti  sediakala atau disebut teori treatment yang dikemukakan oleh Albert Camus 22 Disamping itu
pemidanaan juga diarahkan
kepada  ancaman  pidana  yang berat yang diberikan oleh pemenrintah  agar  betul-betul memberikan penjeraan  atau efek jera  yang  mendalam  kepada pelaku,  sehingga  siapa  yang hendak  melakukan  kejahatan berpikiran rasional dengan melihat  untung  dan  ruginya melakukan kejahatan.
6. Faktor-Faktor  yang  Menjadi Kendala dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Anak (Pedofilia)
22 Muchammad  Taufiq  Anwar, Analisis  Pola Persebaran  Pornografi  Pada  Media  Sosial Dengan Social Network Analysis, Volume 9 Nomor 1 Januari 2018, hal. 33-35
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
Melalui  Media  Sosial  (Media

## Internet)
Kasus  mengenai  pornografi dimedia sosial yang sudah terungkap di Facebook Negara Indoneisa sangat membuka  mata  masyarakat  terhadap bahaya  akan  adanya  predator  yang senantiasa  mengintai  anak-anak  dari
pelaku kejahatan seksual.
Menggunakan jejaring melalui media sosial  dianggap  sebagai  sarana  yang tepat  untuk  mengeksploitasi  anak- anak  dencara  cara  membagikan
gambar-gambar dan juga memperlihatkan  video  porno  kepada kaum  dari  komunitas  mereka,  dan peneliti  menilai  bahwa  kasus  dari pornografi  terhadap  anak  secara online  ini  termasuk  yang  terbesar yang  pernah  diungkap  oleh  pihak kepolisian  dengan  jumlah  korban yang tidak sedikit.
Pemerintah  Indonesia  telah berupaya  agar  tidak  terjadi  aksi pornografi  yang  bisa  mengancam kelangsungan  generasi  bangsa,  atas
dasar hal tersebut maka diundangkannya Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-undang
Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  44,  dan  Undang-undang
Informasi  dan  Transaksi  elektronik No.  11  Tahun  2008.  Diharapkan dengan terbitnya beberapa perundang-undangan  tersebut  maka, penanggulangan  pornografi  dapat ditanggulangi  secara  efektif  dan menimbulkan  efek  jera  bagi  para pelakunya.  Dalam  objek  pornografi mengandung  tiga  sifat,  yaitu  (1) isinya  mengandung  kecabulan,  (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan 23 .
Selain UU Pornografi, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa tindakan pidana yang berkaitan dengan pornografi. Berdasarkan  penjelasan  pasal  diatas dapat  terlihat  jelas  bahwa  konten pornografi  sangat  jelas  dilarang dimuat  atau  diproduksi  termasuk pada  sosial  media  seperti Facebook . Dalam  konteks  kasus Lolly Candy’s , yang  menjadi  kendala  cara  kerjanya, Menkominfo  sebagai  lembaga  yang bertanggung jawab untuk melakukan
23 Ventje Jeremias Lewi Engel, Upaya Melindungi  Anak-Anak  Dari  Fornografi  Di Internet, Edisi 25 Tahun 11 April 2012, hal. 18- 22
pemblokiran  konten  itu  haruslah
memiliki upaya tidak hanya mendengarkan pengaduan masyarakat tapi juga upaya menjemput  bola,  setiap  ada  situs pornografi harus blokir.
Harus  adanya  perhatian  dari masyarakat  pada chatting-chatting atau  tampilan wall orang  yang berbau pornografi dilaporkan langsung ke Facebook tidak mungkin ada  satu  situs  yang  tidak  dikunjungi oleh  orang  banyak,  karena  itu  bisa ditutup situsnya kalau tidak ada yang kunjungi.  Orang  yang  melihat  atau mengunjungi  ada  2  (dua)  tipe.  Satu penikmat  dan  yang  kedua  tidak setuju,  seharusnya  orang  yang  tidak setuju melaporkan ke pihak
Kominfo. Jadi peran serta masyarakat penting di dalamnya. Kondisi  yang  terjadi  saat  ini
adalah lemahnya pengawasan terhadap  konten  yang  mengandung pornografi  dan  sejenisnya.  Sangat memudahkan  setiap  orang  untuk dapat  membuat  laman  maupun  akun di sosial media, kemudian masyarakat  internet  juga  dengan mudah  mengakses  sosial  media dengan  konten  pornografi  tersebut.
Berbagai kendala dan hambatan yang ditemui  dalam  menangani  anak korban  kejahatan  yang  berkaitan dengan  seksual  diantaranya  adalah  : terbatas  anggaran,  tenaga  Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk pendampingan  khusus  bagi  kasus- kasus  yang  mirip Lolly  Candy ataupun sejenis, dapat ditangani oleh Kemensos  secara  tuntas,    jika  masih berada  di  Pulau  Jawa  dan  Jakarta, namun  jika  diluar  daerah  tersebut masih terdapat kendala/hambatan 24 . Hal lain yang menjadi kendala  adalah  bahwa  masyarakat tidak  semua  paham  akan  hukum, sehingga sulit dalam menerapkannya. Namun,  untuk  menghindari  kasus- kasus  tentang Lolly  Candy atau sejenisnya  perlu  dipupuk  peran keluarga  (orang  tua)  itu  yang  paling utama  dan  pertama,  ada  bentuk bimbingan  yang  selalu  dilakukan antara  orangtua  terhadap  anaknya, sehingga  anak  tidak  terjerumus. Kendala  lain  yang  ditemui  adalah pelaksanaan dari sanksi restitusi bagi terdakwa. Banyak hal yang menyebabkan  hak  restitusi  korban
24 Priyatno, Dwidja, 2004, 0p.cit, hal. 52-54
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
tidak pidana tidak terpenuhi, diantaranya  korban  tidak  paham tentang hak restitusi yang seharusnya dapat  diajukan,  korban  tidak  mau mengajukan  hak  restitusi,  penegak hukum  tidak  memberikan  secara jelas informasi kepada korban tindak pidana  sehingga  pengajuan  hak restitusi terlupakan, selain itu eksekusi dari pelaksanaan hak restitusi juga tidak mudah.

## KESIMPULAN
1. Pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak Diterimanya subyek dari tindak pidana  berupa  korporasi,  maka penjatuhan pidana kepada korporasi  dalam  hal  ini  harus sejalan  dan  sesuai  dengan korporasi  dan  sifatnya  yang bersangkutan.  Perlu  diingat bahwa KUHP menganut sistem dua jalur ( double track system ) dalam  segi  pemidanaan , yang
artinya pidana dapat dikenakan kepada si pelaku dalam tindakan, sehinnga secaa harfiah dapat diterapkan sistem
pertanggungjawaban kepada
korporasi  sebagai  pelaku  dari tindak  pidana  yang  terjadi. Oleh  sebab  itu  dijelaskan  juga pidana  penjara,  pidana  mati dan  pidana  kurungan  tidak dapat diberlakukan kepada korporasi.  Sedangkan  Sanksi yang  dapat  diberikan  dan dijatuhkan  kepada  korporasi adalah sanksi keperdataan berupa  ganti  kerugian,  pidana denda,  tindakan  tata  tertib, pidana tambahan, tindakan administrative.  Sementara  bagi Penggasan  dan  admin  akun Official Lolly Candy tersangka kasus Lolly Candy dapat dijerat dengan  ketentuan  dalam  UU Perlindungan
Anak, UU Pornografi dan UU ITE.
Bentuk pertanggungjawaban korporasi  dengan  hukum  asing dalam hal ini Facebook ,
menurut peneliti perlu menghormati yurisdiksi hukum pemerintah
Indonesia. Facebook tidak  lain adalah  sarang  dan  rumah  dari Lolly  Candy , harus  ditelusuri siapa pengguna layanannya dan untuk  siapa.  Oleh  karena  itu,
aturan  hukum  yang  diterapkan dan berlaku di Negara
Indonesia dapat diterapkan
kepada Facebook
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (Pedofilia) melalui media sosial (media internet) 1. Pemblokiran konten
pornografi  saat  ini  sifatnya masih  menunggu  pengaduan dari masyarakat. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan situs  pornografi,  hal  tersebut dikarenakan adanya ketidakpercayaan  masyarakat apakah  laporannya  tersebut akan diproses atau tidak. 3. Lemahnya pengawasan terhadap konten yang mengandung  pornografi  dan sejenisnya. Sehingga siapapun dengan sangat mudah membuat laman
maupun akun di sosial media, kemudian masyarakat internet juga dengan mudah mengakses sosial media
dengan  konten  pornografi tersebut.
4. Adanya  keterbatasan  SDM maupun anggaran dalam menangani  kejahatan  seksual anak.  Selain  itu  terdapat  juga hambatan jika lokasi terjadinya kasus di luar jangkauan instansi yang berkepentingan.
5. Tidak semua masyarakat
paham akan hukum, sehingga sulit dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan  terhadap  konten pornografi.
6. Pelaksanaan dari sanksi restitusi  bagi  terdakwa  belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan korban tidak paham  tentang  hak  restitusi yang seharusnya dapat diajukan,  korban  tidak  mau mengajukan hak restitusi, penegak hukum tidak
menginformasikan dengan
jelas  kepada  korban  tindak pidana  sehingga  pengajuan hak restitusi terlupakan, selain itu eksekusi dari
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
pelaksanaan hak restitusi juga tidak  mudah.  Hal  tersebut dikarenakan adanya ketidakmampuan pelaku membayar  restitusi  kepada
korban  dan  lebih  memilih melaksanakan  pidana  badan, serta  tidak  adanya  upaya paksa  kepada  pelaku  untuk melaksanakan sanksi restitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Kanter,  E.Y  dan  SR.  Sianturi,
2002, Asas-Asas  Hukum
Pidana  Di  Indonesia  Dan
Penerapannya, Jakarta : Cetakan III, Storia Grafika
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno,
1991, Pertanggungjawaban
Korporasi  Dalam  Hukum
Pidana, Bandung : STHB
Peter,  Mahmud  Marzuki,  2008,
Pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta  :  Perdana  Media Group
Prodjodikoro,  Wirjono,  2003,
Asas-Asas  Hukum  Pidana
Di  Indonesia ,  Bandung  :
RefikaAditama
Sjahdeini,  Sultan  Remy,  2011,
Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi, Jakarta :Pustaka Utama Grafitri Priyatno, Dwidja, 2004, Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , Bandung : Utomo
Susanto, I. S, Kriminologi, 2011,
Jakarta, Genta Publishing Soekanto,  Soerjono  dan  Sri Mamudji,  2001, Penelitian
Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan  Singkat) Jakarta  :
Rajawali Pers
Sutedjo,  Wagiati,  2010, Hukum Pidana  Anak ,  Bandung  :  Refika Aditama
Saraswati,  Rika,  2015, Hukum
Perlindungan Anak Di Indonesia ,  Bandung  :  Citra
Aditya Bakti

## B. Peraturan Perundangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan  Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  58,
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4843) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan Anak  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 297, Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 5946) Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2007  tentang  tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang (UUPTPPO). (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2007  Nomor  58, Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4720) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornogafi (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  181, Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4928)

## C. Jurnal
Simamora, Desvi Christina, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Bedasarkan Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 , Fakultas
Hukum,  Volume  IV  Nomor 1, Februari 2017
Ventje  Jeremias  Lewi  Engel,
Upaya  Melindungi  Anak- Anak  Dari  Fornografi  Di Internet, Edisi  25  Tahun  11 April 2012
Muchammad Taufiq Anwar, Analisis  Pola  Persebaran Pornografi Pada Media Sosial Dengan Social Network Analysis, Volume 9 Nomor 1 Januari 2018 Nirmala Permata Uneto. Penerapan  Hukum  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pornografi  Menurut
Undang-Undang  Nomor  44
Ika  Dewi  Sartika  Saimima,  Fransiska  Novita  Eleanora,  Widya  Romasindah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Penyedia  Konten  Pornografi  Anak  (Studi  Kasus Official Loly Candy’s Group)
Tahun  2008, Volume  VII
Nomor 7 Tahun 208

## D. Internet
Harian Terbit “4 Tersangka
ditangkap  dan  8  Anak  kecil  jadi korban”
http://www.harianterbit.com/m/nasio nal/read/2017/03/15/78425/0/25/Porn ografi-Online-4-Tersangka- Ditangkap-8-Anak-Kecil-jadi- Korban,  diakses,  Minggu,  2  Januari
2019
Seputar  Hukum  “Pengertian  dan Usnur  Pertanggungjawaban  Pidana” “http://seputarpengertian.blogspot.co .id/2016/09/pengertian-dan-unsur- pertanggungjawaban-pidana.html, diakses, Rabu, 10 Januari 2019