Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  ANAK  YANG  DIJADIKAN KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Roy Aron Tampubulon¹, Rospita Adelina Siregar 2*Corresponding Author
1 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: rospita.siregar@uki.ac.id
Abstract: Children have an important role in social and state life, because of their position as the nation's successors. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the life of the nation, in order to realize the goal of establishing a government that protects citizens. Narcotics abuse by children is currently a concern for many people and is continuously discussed and publicized. In fact, the problem of  narcotics  abuse  is  of  concern  to  various  groups,  especially  the  involvement  of  children  as  narcotics couriers, which is a series of evil conspiracy to carry out illegal narcotics distribution. In the capacity of a child being used as a courier, it is a very worrying thing where the child will face the law and be classified as having committed a narcotics crime. With children's limited abilities and imperfections, it is necessary to  pay  attention  to  law  enforcement  officials  in  implementing  punishment  for  children  who  are perpetrators  of  narcotics  crimes.  This  research  is  normative  legal  research  with  a  statutory  approach, analytical  approach.  The  type  of  data  used  is  secondary  data:  Law  Number  35  of  2009  concerning Narcotics, Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Criminal Code, while secondary legal materials are obtained from law books and other literature, tertiary legal materials are in the form of dictionaries.
Keywords: Criminal liability; legal protection; narcotics.
How to Site: Roy Aron Tampubulon, Rospita Adelina Siregar (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika. Jurnal hukum to-ra , 10 (1), pp 18-28. DOI. 10.55809/tora.v10i1.327

## Introduction
Narkotika  telah  menjadi  salah  satu  tantangan  global  yang  mempengaruhi  kesehatan, keamanan,  dan  kesejahteraan  masyarakat di  seluruh  dunia.  Menurut  Pasal  1 angka  1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, menyatakan  bahwa  narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam  undang-undang  ini.  Dalam pasal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  narkotika  adalah  obat  atau  zat  yang  jika pemakaiannya sesuai dengan dosis yang diberikan dokter maka penggunaan narkotika dapat berguna karena narkotika dapat mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, tetapi
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
jika  penggunaannya  tidak  sesuai  dengan  dosis  dokter  maka  akan  menimbulkan ketergantungan.  Penggunaan  narkotika  yang  menimbulkan  ketergantungan  dapat dikategorikan sebagai kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan  yang biasanya  dilakukan oleh orang dewasa  tetapi  saat  ini,  anak-anak juga dapat terlibat dalam kejahatan narkotika. Keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika yaitu berupa pengedaran narkotika.
Keterlibatan  anak  dalam  kejahatan  narkotika,  terutama  dalam  bentuk  pengedaran narkotika, merupakan salah satu isu yang memprihatinkan dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya merusak masa depan anak- anak tersebut, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara  keseluruhan,  padahal  kebanyakan  anak-anak  yang  terlibat  dalam  pengedaran narkotika  juga  merupakan  korban  dari  berbagai  faktor  risiko  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan  yang  menyebabkan  mereka  rentan  terhadap  pengaruh  negatif  dari lingkungan sekitar.
Peran  anak-anak  dalam  pengedaran  narkotika  tidak  hanya  mengancam  masa  depan mereka  sendiri,  tetapi  juga  mengakibatkan  dampak  yang  merusak  pada  masyarakat karena pengedaran narkotika oleh anak-anak dapat meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan  penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan  remaja,  serta  mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu pemerintah harus  mengatasi  pengedaran  narkotika  khususnya  pengendaran  narkotika  yang dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan terpadu, meliputi upaya pencegahan, rehabilitasi, pendidikan, dan penegakan hukum. Selain itu, perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Hal ini harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberikan peluang yang adil bagi perkembangan anak- anak.
Metode yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian hukum normatif  yaitu  kajian terhadap peraturan hukum, teori-teori hukum, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perlindungan  terhadap  anak  yang  menjadi  perantara  dalam  peredaran  narkotika menurut ketentuan peraturan perundangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum  dilakukan  dengan  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan dan doktrin yurisprudensi yang  relevan  dengan  persoalan  hukum  yang  diajukan. 1 Dalam  hal  ini,  Peneliti
1 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 18.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 18-28
menggunakan jenis dan sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  literatur  tentang  perlindungan  anak, peradilan anak, dan kejahatan penyalahgunaan narkoba, artikel tentang perlindungan anak,  hukum  pidana  anak,  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba  dan  bahan  non hukum  yang  terdiri  dari  buku  teks  non  hukum  yang  terkait  dengan    perlindungan terhadap anak yang menjadi perantara dalam peredaran narkotika menurut ketentuan peraturan perundangan di Indonesia pada saat ini.

## Discussion

## Tinjauan Teori Perlindungan Hukum
Menurut  Satjipto  Raharjo  (2014:53)  awal  mula  dari  munculnya  teori  perlindungan hukum  ini  bersumber  dari  teori  hukum  alam  atau  aliran  hukum  alam.  Aliran  ini dipelopori  oleh  Plato,  Aristoteles  (murid  Plato),  dan  Zeno  (pendiri  aliran  Stoic). Perlindungan  hukum  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  penguasa untuk memberikan rasa aman, adil, manfaat, dan damai kepada subjek hukum dalam bentuk  peraturan-peraturan  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah.  Terkait  dengan perlindungan  hukum.  Adapun  pendapat  beberapa  ahli  mengenai  teori  perlindungan hukum sebagai berikut:
Menurut  Satjito  Rahardjo  perlindungan  hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi  Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 2
Menurut  C.S.T.  Kansil  perlindungan hukum  adalah berbagai  upaya  hukum  yang  harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 3
Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  suatu  tindakan untuk  melindungi  atau  memberikan  pertolongan  kepada  subjek  hukum,  dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. 4
2 Satjipro Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Kompas, Jakarta, hlm 121.
3 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.
4 Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17

## Tinjauan Umum mengenai Anak
Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai harkat dan martabat manusia  seutuhnya,  Anak  mempunyai  hak  atas  perlindungan  khusus,  khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan, guna  menjaga harkat dan martabatnya. Ketentuan Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  NRI  1945)  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, namun menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan anak  adalah  setiap  orang  yang  telah  mencapai  umur  18  tahun,  termasuk  anak  yang belum mencapai umur 21 tahun, yang belum pernah kawin, dan yang masih bersekolah. Dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak  yaitu  orang-orang  yang memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:  a)  Belum  berumur  21  tahun  dan  b)  Belum pernah  kawin.  Batasan umurnya adalah dua puluh  satu  (21)  tahun  Tidak  mengurangi batasan usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak perlu mengurangi  kemampuan  bertindak  anak  sepanjang  ia  mampu  bertindak  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  R.A.  Koesnan  (2005:99)  Anak-anak  yaitu  manusia  muda  dalam  umur  muda dalam  jiwa  dan  perjalanan  hidupnya  karena  mudah  terpengaruh  untuk  keadaan sekitarnya. Menurut Bisma Siregar 5 , dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa, sedangkan menurut Sugiri 6 sesorang dapat dikatakan sebagai anak jika selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.
5 Bismar Siregar, 1986, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita , Pusat Studi Kriminologi F.H UII, Yogyakarta, hlm 90.
6 Sugiri, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 25.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 18-28

## Prinsip Perlindungan Anak
Prinsip dasar perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :
Prinsip Nondiskriminas, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan- pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  menyangkut  masa  depan  anak,  bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.
Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Kovensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa  "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya  karena  hak  hidup  adalah  sesuatu  yang  melekat  dalam  dirinya,  bukan pemberian  dari  negara  atau  orang  per  orang.  Untuk  menjamin  hak  hidup  tersebut berarti  negara  harus  menyediakan  lingkungan  yang  kondusif,  sarana  dan  prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.  Berkaitan  dengan  prinsip  ini,  telah  juga  dijabarkan  dalam  pembahasan sebelumnya  berkaitan dengan  hak-hak  Prinsip  Penghargaan  terhadap  Pendapat Anak prinsip ini ada dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa  "Negara- negara  pihak  akan  menjamin  anak-anak  yang  mempunyal  pandangan  sendiri memperoleh  hak  menyatakan  pandangan-pandangan  secara  bebas  dalam  semua  hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

## Tinjauan Umum mengenai Sistem peradilan Pidana Anak
Sistem  peradilan  pidana  anak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  sistem peradilan  pidana  anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak menyatakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas sebagai berikut:
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17
Akses  langsung  terhadap  perlindungan  anak,  baik  fisik  maupun  tidak  langsung Pengukuran; Perilaku berbahaya, Anak-anak baik secara fisik maupun mental.
Keadilan, penyelesaian setiap perkara hak anak, harus mencerminkan rasa keadilan anak
Non-diskriminatif, yaitu Perlakuan atas dasar asal usul suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, asal suku, budaya dan bahasa, status hukum,  urutan lahir, keadaan fisik dan mental anak.
Kepentingan  terbaik  bagi  anak,  yaitu  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  harus  selalu diperhatikan  dalam  segala  pengambilan  keputusan  kelangsungan  hidup,  tumbuh kembang dan perkembangan anak
Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan bagian terpenting dari membangun hubungan yang sehat dan mendukung perkembangan. Penghargaan terhadap pendapat anak termasuk kedalam bagian terpenting karena dapat membangun kepercayaan diri, menghormati  individualitas,  membangun  keterlibatan,  mengajarkan  keterbukaan dan toleransi,  mendorong  pertumbuhan  intelektual  dan  menciptakan  lingkungan komunikatif.

## Kelangsungan hidup dan umbuh kembang anak merupakan hak asasi manusianya yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
Pembinaan  dan  pembimbingan  anak  adalah  proses  yang  melibatkan  memberikan bimbingan, dorongan, dan arahan kepada anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Tujuan dari pembinaan  dan  pembimbingan  anak  adalah  untuk  membantu  mereka  tumbuh  dan berkembang menjadi individu yang seimbang, mandiri, dan bertanggung jawab.
Proporsional adalah prinsip bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap seorang anak harus  sebanding  dengan  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  dilakukannya.  Ini  adalah prinsip yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, karena  pendekatan  yang  berlebihan  atau  tidak  proporsional  bisa  memiliki  dampak negatif yang signifikan pada perkembangan dan masa depan anak tersebut.
Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah prinsip yang menegaskan  bahwa  penahanan  atau  pemidanaan  anak  seharusnya  hanya  digunakan sebagai langkah terakhir dan hanya jika tindakan-tindakan lain yang lebih lunak telah gagal atau tidak memadai dalam menangani perilaku anak yang melanggar hukum. Ini adalah pendekatan yang sangat penting dalam sistem peradilan anak karena penahanan atau  pemidanaan  yang  berlebihan  dapat  memiliki  dampak  yang  serius  pada perkembangan anak serta memberi sedikit kesempatan untuk rehabilitasi.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 18-28
Penghindaran pembalasan adalah asas yang menggunakan pendekatan alternatif non- penahanan dan  pemidanaan  sebagai  cara  untuk  menghindari  siklus pembalasan atau "balas dendam" yang tidak produktif. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan anak adalah untuk mencapai perbaikan perilaku anak dan melindungi kepentingan mereka, bukan untuk menghukum atau membalas dendam atas tindakan mereka.
Selain  asas  sistem  peradilan  anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Anak juga mengatur terkait usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak.  Usia  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  sangat  penting  karena pertanggungjawaban  pidana  akan  memberikan  tindakan  tertentu  yang  sangat mempengaruhi psikologi anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Anak,  batas  usia  pertanggungjawaban  pidana  adalah  antara  8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun. Dari ketentuan tersebut berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa.

## Anak yang Menjadi Perantara dalam Peredaran Narkotika
Pada zaman sekarang peredaran narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi  juga  dapat  dilakukan  oleh  anak.  Anak  yang  menjadi  perantara  dalam  pedaran narkotika termasuk kedalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu :

## Faktor keluarga
Keluarga  merupakan  salah  satu  yang  memiliki  peranan  penting  untuk  perkembangan anak  karena  lingkungan  keluarga  adalah  tempat  pertama  di  mana  anak-anak membangun  koneksi  emosional,  belajar  nilai-nilai  moral,  dan  mengembangkan keterampilan  sosial.  Maka  dari  itu,  keluarga  yang  baik  akan  berpengaruh  positif  bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari  sebuah  keluarga,  oleh  karena  itu  wajarlah  apabila  faktor  keluarga  sangat mempengaruhi perilaku  anak  termasuk perilaku  kenakalan  remaja.  Kenakalan  remaja dapat  timbul  karena  keluarga  yang  tidak  normal  ( broken  home dan  keadaan  jumlah anggota  keluarga  yang  kurang  menguntungkan).  Menurut  Ny.  Moelyatno, 7 broken home adalah salah satu penyebab anak melakukan kenakalan.
7 Ny. Mulyatno Lamnya, 1982, Kriminologi , Bina Aksara, Jakarta, hlm. 115.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17

## Faktor pendidikan sekolah
Pengertian Sekolah secara garis besar adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku ( character ). Banyaknya atau  bertambahnya  kenakalan  anak  secara  tidak  langsung  menunjukkan  kurang berhasilnya  sistem  pendidikan  di  sekolah  karena  sekolah  merupakan  tempat  kedua untuk mendidik anak-anak setelah lingkungan keluarga.
Faktor pergaulan anak
Pergaulan anak merupakan pemicu dan pendukung terjadinya kenakalan remaja maka dari  itu  keluarga  dan  sekolah  harus  memberikan  bekal  ilmu  kepada  anak-anak  agar dapat memfilter pergaulan yang tidak baik.

## Pengaturan terkait Anak yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika
Di  Indonesia,  pengaturan  terhadap  anak-anak  yang  dijadikan  perantara  peredaran narkoba diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan untuk  memberikan  perlindungan hukum bagi  anak  yang  terlibat  dalam  sistem peradilan  pidana  anak.  Undang-undang  ini  menegaskan  prinsip-prinsip  keadilan, pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi anak.
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan menjamin hak-hak dasar anak, termasuk hak  untuk  dilindungi  dari  penyalahgunaan  dan  eksploitasi.  Anak-anak  yang  terlibat dalam  penyalahgunaan  narkotika  seharusnya  mendapatkan  perlakuan  yang  sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan rehabilitasi mereka.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi individu yang terlibat dalam  penyalahgunaan  narkotika,  termasuk  anak-anak.  Penerapan  rehabilitasi  sosial bertujuan  untuk  memulihkan  kesejahteraan  dan  mengurangi  resiko  kembali  terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 18-28

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika
Perlindungan  untuk  anak  yang  dijadikan  kurir  narkotika  haruslah  diutamakan  dalam proses pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengatakan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak haruslah menggunakan diversi. 8 Diversi adalah suatu proses di dalam sistem peradilan pidana di mana pelaku kejahatan, khususnya remaja atau anak-anak, diarahkan ke jalur alternatif selain proses pengadilan formal. Tujuan dari diversi adalah untuk memberikan kesempatan  kepada  pelaku  kejahatan,  terutama  remaja  atau  anak-anak  untuk menghindari stigma dan konsekuensi jangka panjang dari catatan pidana yang mungkin memengaruhi masa depan mereka. Dalam konteks remaja, diversi sering kali mengarah pada  program-program  rehabilitasi,  konseling,  atau pendidikan  yang  dirancang  untuk membantu  remaja  atau  anak-anak  memahami  konsekuensi  dari  perilaku  mereka, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut dan mengembangkan keterampilan  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut.  Tujuan  akhirnya  adalah  untuk mendorong  pertobatan  dan  perubahan  perilaku  yang  positif.  Proses  diversi  biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk sistem peradilan anak, petugas sosial,  pekerja  sosial,  dan  kadang-kadang  juga  melibatkan  korban  kejahatan.  Diversi sering dianggap sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani pelaku  kejahatan,  terutama  remaja,  karena  memberikan  kesempatan  bagi  mereka untuk  belajar  dari  kesalahan  mereka  tanpa  harus  menghadapi  konsekuensi  jangka panjang dari proses pengadilan formal.
8 Hukum Online “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika” available from: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika- lt52f93ee68a431/ diakses pada 28 Maret 2024
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 1-17

## Conclusion
Perlindungan  untuk  anak  yang  dijadikan  kurir  narkotika  haruslah  diutamakan  dalam proses pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengatakan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak haruslah  menggunakan  diversi.  Anak  sering  kal  menjadi  sasaran  eksploitasi  orang dewasa,  maka  dari  itu  pemerintah  seharusnya  dapat  menanggulangi  eksploitasi terhadap anak khusunya anak yang dijadikan kurir narkotika
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika Jurnal Hukum tora: 10 (1): 18-28

## References
Book
Bismar Siregar, 1986, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita , Pusat Studi Kriminologi F.H UII, Yogyakarta
C.S.T.  Kansil,  1989 ,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka,
Jakarta.
Ny. Mulyatno Lamnya, 1982, Kriminologi , Bina Aksara, Jakarta
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Philipus  M.  Hadjon,  2011, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta.
R. A Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Satjipro Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Kompas, Jakarta.
______________, 2014, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Siregar,  R.  A.  (2019).  Ancaman  Narkoba  Bagi  Generasi  Muda  Dan  Upaya  Pencegahan Serta Penanggulangannya. Jurnal Comunita Servizio, 1(2)
Siregar,  R.A.  and    Hastuti,  L.P.W.,  2021.  Restorative  Justice  Bagi  Terpidana  Pemakai Narkotika Golongan 1. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia , 1 (01)
Sugiri, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta.

## Media Online
Hukum  Online  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  yang  Dijadikan  Kurir  Narkotika” available  from: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum- bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika-lt52f93ee68a431/ diakses  pada  28 Maret 2024