POLITIK DALAM PANDANGAN AGAMA BUDDHA
Manggala Wiriya Tantra Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya manggalawiriya@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Politik pada hakikatnya merupakan ilmu untuk mengatur negara agar membawa kemajuan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam politik ditempatkan pada tempat yang paling mulia, sebagai  landasan  etik  seorang  politikus  dalam  melaksanakan  tanggungjwabanya.  Politik  dalam  pandangan agama  Buddha  diidentikan  dengan  syarat-syarat  yang  diajarkan  Sang  Buddha  untuk  kesejahteraan  suatu bangsa.  Tujuh  syarat  tersebut  dilandasi  dengan  kebijaksanaan  yang  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip kebenaran.  Istilah  politik  dan  syarat  kesejahteraan  sama-sama  bermakna  cara  untuk  mengatur  negara  agar membawa kemajuan dan kesejahteraan.

## kata kunci: politik, politik agama buddha, ajaran buddha

## ABSTRACT
Politics is essentially a science to regulate the state in order to bring progress and prosperity based on wisdom. Wisdom in politics is placed in the most noble place, as the ethical foundation of a politician in carrying out his responsibilities. Politics in the view of Buddhism is identified with the conditions taught by the Buddha for the welfare of a nation. The seven conditions are based on wisdom that upholds the principles of truth. The terms  politics  and  welfare  terms  both  mean  a  way  to  regulate  the  state  in  order  to  bring  progress  and prosperity.
keywords: politics, buddhism politics, buddhist teachings

## PENDAHULUAN
Agama  Buddha  adalah  suatu  agama  yang berdasarkan  pada  ajaran  yang  telah  berusia  lebih dari 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddharta Gautama  setelah  mencapai  penerangan  sempurna (penyadaran penuh) dan kemudian dikenal dengan sebutan  Buddha.  Sebelum  mencapai  pencerahan sempurna, Sang Buddha adalah seorang pangeran yang  bernama  Siddharta  Gautama  dari  kerajaan Sakya. Ayahnya bernama Suddhodana dan ibunya bernama  Mahamaya.  Siddharta  Gautama  lahir  di Lumbini  (berlokasi  di  Nepal)  pada  563  Sebelum Masehi (Kusaladhamma, 2006: 22).
Pada  usia  29  tahun  Siddharta  Gautama menyadari  adanya  penderitaan  dalam  kehidupan meskipun  hidup  dalam  kemewahan,  sehingga memutuskan  untuk  meninggalkan  kehidupan duniawi dengan mencari jalan kebahagaiaan sejati. Setelah 6 tahun berjuang mempraktikkan berbagai cara  praktik  penyangkalan  diri  secara  keras, akhirnya  menemukan  Jalan  Tengah  untuk mengakhiri penderitaan, mencapai kesempurnaan, kebahagiaan  sejati.  Kesempurnaan  itu  dicapai melalui  perjuangan,  dengan  menjalani  kehidupan sebagai manusia, Buddha tidak hanya mengajarkan,  tetapi  sekaligus  menunjukkan  jalan dan memberi teladan. (Mukti, 2003: 105).
Setelah  mengubah  cara  berlatih  yang ekstrem selama 6 tahun di hutan Uruvela, Pertapa Siddharta  menyelesaikan  praktik  penyiksaan  diri, pada  saat  itu  adalah  awal  bulan  Vesakha  (April- Mei) setelah bulan Citta (Maret-April), mengingat upaya keras yang dijalani tidak membuahkan hasil menuju kebebasan (Sayadaw, 2009: 627). Pertapa Siddharta  menjadi  Buddha  saat  berusia  35  tahun (Widyadharma, 2004: 31). Pencapaian pencerahan sempurna  setelah  bertekad  kuat  di  bawah  pohon
Boddhi  di  Bodh  Gaya,  India.  Sang  Buddha mengajarkan  dharma  kepada  para  siswa  dan segenap  mahluk  selama  45  (empat  puluh  lima) tahun. Pada usia 80 tahun pada saat purnama siddhi pada  bulan  Visakha,  di  bawah  pohon  Sala  yang terletak  di  luar  kota  Kusinara,  Sang  Buddha akhirnya Mahaparinibbana atau mangkat. (Warsana, 2009: 215)
Selama  45  (empat  puluh  lima)  tahun mengajarkan  Dharma,  Buddha  Gautama  telah membabarkan  banyak  kotbah  yang  dipedomani hingga  saat  ini  khususnya  bagi  pemeluk  agama Buddha.  Dharma  tidak  saja  digunakan  sebagai pedoman  keagamaan  bagi  umat  Buddha,  tetapi juga  pedoman  dalam  hidup  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara tidak luput dari kebijakan politik di suatu negara.  Dalam  hal  ini  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  tentang  bagaimana  politik  dalam perspektif agama Buddha yang sekaligus menjadi rumusan masalah dalam kajian ini.

## KAJIAN TEORI
Pokok Ajaran Buddha
a. Tiratana
Agama
Buddha mengajarkan manifestasi  dari  Yang  Maha  Esa  dan  Yang Maha Suci itu yang tampak di dunia ini, dan dilambangkan  dengan  ratana-ttaya,  sebagai obyek  dari  emosi  religius  dalam  kehidupan sehari-hari. Ratana-ttaya bukanlah personifikasi  Tuhan  melainkan  lambang manifestasi dari Yang Maha Esam Yang Maha Suci,  Abadi,  yang  bersapek  tiga,  yakni: Buddharatana, Dharmaratana dan Sangharatana. (Virana, 2008: 48).
Tiratana (Pali)  atau Tri  Ratna (Sansekerta)  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu ‘Ti/Tri’ dan ‘ratana/ratna’. Ti/Tri artinya tiga dan  ratana  artinya  mustika.  Tiratana  atau Triratna artinya Tiga Mustika, yaitu Buddha, Dhamma  dan  Sangha  yang  menjadi  sosok tiang  pokok  agama  Buddha.  Ratana  (Ratna) adalah  permata,  mustika  yang  tidak  ternilai harganya  dan  tidak  ada  bandingnya.  Tiga mustika ini penting bagi umat Buddha karena dengan  adanya  tiga  mustika  ini  maka pembebasan  diri  dari  penderitaan  dapa dicapai.
Tiratana dalam agama Buddha adalah:
1. Buddha-ratana (mustika Buddha), yaitu Sang Buddha  sebagai  guru  agung  junjungan  umat Buddha,  yang  telah  memberikan  ajaran kepada  manusia  dan  para  dewa  agar  dapat mencapai kebebasan mutlak, Nibbana.
2. Dhamma-ratana (mustika  Dharma),  yaitu
Sang  Dhamma  sebagai  ajaran  Sang  Buddha yang  menunjukkan  umat  manusia  dan  para dewa  jalan  yang  benar,  terbebas  dari kejahatan, dan membimbing mereka mencapai Nibbana.
3. Sangha-ratana (mustika  Sangha),  yaitu
Sangha yang merupakan persaudaraan Bhikkhu  Suci  yang  telah  mencapai  tingkat- tingkat  kesucian (Sottapana,  Sakkadagami,
Anagami, Arahat) dan sebagai pengawal dan pelindung Dharma, serta mengajarkan
Dhamma  kepada  orang  lain  untuk  ikut melaksanakannya
sehingga mencapai Nibbana.

## b. Tilakhana
Tilakkhana adalah  hukum  tiga  corak atau  kondisi  yang  merupakan  sifat-sifat
mutlak dari segala yang ada di alam semesta ini. Tilakkhana atau tiga corak umum adalah tiga  keadaan  yang  mencengkeram  segala sesuatu dalam alam semesta, bahwa tidak ada suatu  bentuk  apapun  yang  bebas  dari  ketiga corak tersebut.
Ketiga  corak  umum  yang  universal tersebut  menjadi  dasar  ajaran  Sang  Buddha mengenal Tilakkhana , yang terdiri dari:
1. Anicca Lakkhana (corak ketidakkekalan)
Sabbe Sankhara Anicca artinya segala sesuatu yang muncul (timbul, terbentuk, dan bersyarat)  adalah tidak  kekal.  Segala sesuatu yang  tidak  kekal  terdiri  atas  tiga  rangkaian, yakni uppada (timbul), thiti (berlangsung), dan bhanga (lenyap).
Setiap  peristiwa  selalu  dimulai  dari awal,  kemudian  berlangsung  dan  akhirnya lenyap kembali. Alam semesta ini mengalami perubahan yang tak putus, tak ada suatu pun yang  tetap  sama  selama  dua  saat  berturut- turut.  Realitas  alam  semesta  bukanlah merupakan  suat  kolam  yang  tenang,  akan tetapi  merupakan  suatu  arus  yang  mengalir deras,  suatu  aliran.  Tidak  ada  mahluk  yang tetap, yang ada hanyalah segala sesuatu yang timbul dan tenggelam, muncul dan lenyap.
2. Dukkha Lakkhana (Corak Tidak Memuaskan)
Sabbe  Sankhara  Dukkha adalah  segala sesuatu  yang  muncul  (timbul,  terbentuk  dan bersyarat) adalah dukkha (sulit dipertahankan, tidak menyenangkan). Dukkha terdiri dari:
a. Dukkha  Dukkhata ,  adalah  dukkha  sebagai derita  biasa,  yakni  kesakitan  jasmani  dan kesakitan batin.
b. Viparinama Dukkhata , adalah dukkha sebagai akibat  dari  perubahan-perubahan,  keadaan
proses kehancuran atau kematian yang terjadi setiap saat, setiap jam.
c. Sankhara  Dukkhata ,  adalah  dukkha  sebagai akibat dari keadaan yang berkondisi, keadaan dari bentuk-bentuk materi dan bentuk-bentuk batin yang dapat hidup apabila terus menerus dipertahankan, ditentukan, ditetapkan, dipelihara dengan segala tekad dan kesungguhan,  dengan  segala  kemauan  dan kekuatan dalam setiap keadaan.
3. Anatta Lakkhana (Corak Tanpa Inti)
Sabbe Dhamma Anatta adalah segala sesuatu yang  muncul,  bersyarat  maupun  yang  tidak bersyarat  adalah  tanpa  aku  atau  jiwa  yang kekal. Sang Buddha secara analitis memperlihatkan  bahwa  dalam  diri  manusia terdiri  dari  batin  dan  jasmani  beserta  unsur- unsurnya,  tidak  dijumpai  adanya  atta,  atau jiwa yang kekal.
Tiga  corak  universal  ini  meliputi  segala sesuatu  yang  bersyarat  maupun  tidak bersyarat,  dapat  direalisasikan  oleh  orang yang  telah  terbebas  dari  semua  belenggu kehidupan. (Virana, 2008: 56-58).

## c. Cattari Ariya Saccani
Empat  Kebenaran  Mulia (Cattari  Ariya Saccani) adalah kebenaran yang mengarahkan
pada pembebasan penderitaan. Empat
Kebenaran Mulia terdiri dari:
1. Kebenaran  Mulia  tentang  Dukkha (Dukkha

## Ariyasacca)
Kelahiran,  usia  tua  dan  kematian  adalah dukkha,  kesakitan,  keluh  kesah, ratap  tangis, kesedihan  dan  putus  asa  adalah  dukkha, berpisah  yang  dicintai,  berkumpul  dengan yang  tidak  disenangi,  dan  tidak  memperoleh apa  yang  diingini  adalah  dukkha,  dengan
ringkas,  jasmani  dan  batin  (segala  bentuk kehidupan adalah dukkha).
2. Kebenaran Mulia tentang Asal Mula Dukkha (Dukkhasamudaya Ariyasacca)
Sebab  munculnya  dukkha  disebabkan  oleh tanha (kehauan atau nafsu keinginan yang tak habis-habisnya) yang menghasilkan kelangsungan kembali atau kelahiran berulang-ulang  yang  terikat  oleh  hawa  nafsu dan  yang  mencari  kenikmatan  baru  di  sana- sini.  Sumber  dukkha  lainnya  adalah  noda- noda  kekotoran  batin (kilesa) dan  bersumber dari ketidaktahuan batin (avijja).
3. Kebenaran Mulia tentang Lenyapnya Dukkha
(Dukkhanirodha Ariyasacca)
Lenyapnya  dukkha  disebut  sebagai  Nibbana (Nirvana). Sang Buddha menjelaskan Nibbana,  sebagai  berikut:  ini  adalah  aman tenteram, ini adalah suci, luhur, dimana semua bentuk  kamma  telah  berhenti,  gugurnya semua lapisan kehidupan, padamnya keinginan  nafsu (tanha) ,  disanalah  Nibbana (Nirvana).
4. Kebenaran  Mulia  tentang  Jalan  Menuju
Lenyapnya Dukkha
(Dukkhanirodha

## Gaminipatipada Ariyasacca)
Jalan  untuk  melenyapkan  dukkha  dikenal dengan Ariya  Magga atau  Jalan  Tengah (Majjhima  Patipada) ,  yaitu  jalan  untuk mencapai  keariyaan  dan  menjadi  ariya puggala (mahluk suci).
Jalan  Tengan  ini terdapat 3  (tiga)  kelompok, yakni Sila, Samadhi dan Panna.
Kelompok  Sila,  dibagi  menjadi  3  yaitu Samma  Vacca (Ucapan  Benar), Samma Kammanta (Perbuatan  Benar)  dan Samma
Ajiva
(Penghidupan/Mata Pencaharian
Benar). Kelompok Samadhi dibagi menjadi 3
Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan
yaitu Samma  Vayama (Daya  Upaya  Benar),
Samma  Sati (Perhatian  Benar)  dan Sama Samadhi (Meditasi Benar). Kelompok Panna dibagi  menjadi  2  yaitu Samma  Ditthi (Pandangan/Pemahaman  Benar)  dan Samma Sankappa (Pikiran  Benar).  Kedelapan  inilah yang  membentuk  jalan  untuk  melenyapkan dukkha. (Virana, 2008: 58-71).

## d. Kamma dan Punabbhava
1. Kamma
Kamma artinya  perbuatan,  yang  arti umum  meliputi  semua  jenis  kehendak  dan maksud  perbuatan,  yang  baik  maupun  yang buruk,  lahir  dan  batin,  dengan  pikiran,  kata- kata  atau  tindakan.  Kamma  adalah  semua kehendak atau itikad dengan tidak membeda- bedakan apakah itu baik maupun buruk.
Kamma adalah  hukum  alam  impersonal yang bekerja sesuai dengan tindakan seseorang.  Kamma  adalah  hukum  tersendiri dan  tidak  ada  pemberi  hukum.  Kamma bekerja  tanpa  ada  campur  tangan  dari  sosok pengatur  eksternal.  Dalam Anguttara  Nikaya III:  415 ,  Sang  Buddha  berkata,  bahwa kehendak  untuk  berbuat  (cetana)  itulah  yang dinamakan  kamma.  Sesudah  berkehendak, orang  lantas  berbuat  dengan  badan  jasmani, perkataan atau pikiran.
2. Punabhava
Punabhava diartikan  sebagai  lahir kembali atau kehidupan menjadi lagi. Ajaran kelahiran kembali merupakan salah satu aspek dari  Buddha  Dhamma  dan  bertalian  erat dengan  hukum  karma.  Konsep  kelahiran kembali  dalam  ajaran  Buddha  merupakan ajaran  yang  menyatakan  tentang  adanya
kehidupan  yang  berulang-ulang  kali  dari mahluk.
Kelahiran kembali merupakan bagian dari  kehidupan  dan  kehidupan  adalah  suatu arus  kesadaran  yang  berlangung  terus berdasarkan  kekuatan  kamma.  Kematian manusia  yang  kita  lihat  sehari-hari  hanyalah merupakan perubahan wujud atau bentuk saja, karena  sesungguhnya  arus  kehidupan  dari orang-orang  yang  dikatakan  meninggal  itu telah  terlahir  kembali  secara  otomatis (langsung) di suatu alam tertentu atau di bumi kita,  sebagai  dewa,  manusia,  setan  atau mahluk  dalam  neraka.  Kelahiran  kembali  ini ditentukan  oleh  kamma  (perbuatan)  sendiri. (Virana, 2008: 72-88).

## e. Paticcasamuppada
Paticcasamuppada  berarti  Hukum  Sebab Musabab  yang  Saling  Bergantungan,  atau muncul bersamaan karena syarat-syarat yang saling bergantungan.
Hukum Paticasamuppada didefinisikan sebagai berikut:
1. Imasmim Sati Idam Hoti (Dengan adanya ini, terjadilah itu)
2. Imassupada Idam Uppajjati (Dengan timbulnya ini, timbullah itu)
3. Imasming Asati Idam Na Hoti (Dengan tidak adanya ini, tidak adalah itu)
4. Imassa Nirodha Idam Nirujjati (Dengan tidak timbulnya ini, tidak timbullah itu) Pada  prinsipnya Paticcasamuppada adalah hukum  yang  menyatakan  bahwa  segala sesuatu  ada  sebab  yang  mendahului  dan  ada akibat  yang  timbul  dari  adanya  suatu  sebab, demikian  juga  sebaliknya.  Apabila  tidak  ada sebab yang mendahului, maka tidak akan ada
akibat  yang  ditimbulkan.  (Virana,  2008:  89- 91).

## f. Nibbanna
Nibbana adalah padamnya keinginan, ikatan- ikatan,  nafsu-nafsu,  kekotoran  batin.  Dengan demikian, Nibbada adalah kesunyataan abadi, tidak dilahirkan (na uppado pannayati ), tidak termusnahkan (na  vayopannayati), ada  dan tidak  berubah (na  thitassa  annathatan pannayati). Nibbana adalah tujuan hidup umat Buddha, yang merupakan pencapaian spriritual tertinggi. (Virana, 2008: 91).

## Definisi Politik
Kata  politik  tentu  pernah  bahkan  sering kita dengar, mungkin sejak di bangku sekolah telah dikenalkan oleh guru kita, hingga saat ini kita bisa mengetahui  dari  berbagai  sumber,  seperti  media massa,  seminar  dan  juga  media  sosial.  Saat mendengar  kata  politik  tentu  saja  setiap  orang memiliki  pandangan  yang  berbeda,  ada  yang menganggap  politik  itu  sebagai  suatu  hal  yang positif,  ada  pula  masyarakat  yang  menganggap politik itu buruk atau negatif.
Meskipun  terdapat  dua  sisi  pandangan yang  berbeda  tentang  politik,  sadar  atau  tidak sebenarnya politik turut mempengaruhi kehidupan setiap  warga  negara.  Sebagai  contoh  sederhana adanya  pengaruh  politik  dalam  kehidupan masyarakat adalah ketika negara melalui pemerintah  mewajibkan  seluruh  warga  negara mempunyai  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan membayar  pajak.  Contoh  lainnya  adalah  ketika harga bahan bakar minyak mengalami penurunan, kita sebagai masyarakat tentu merasakan dampaknya.
Kewajiban  bagi  warga  negara  untuk memiliki  KTP  sesuai  ketentuan  dan  adanya kewajiban  membayar  pajak  merupakan  suatu keputusan  mengikat  yang  merupakan  salah  satu bentuk  dari  politik.  Meskipun  keputusan  negara bersifat  memaksa  dan  mengikat,  tentu  ada  nilai positif yang terdapat dalam keputusan yang bersifat memaksa  dan  mengikat  seluruh  warga  negara tersebut.
Dimanapun  kita  berada  atau  tergabung dalam  suatu  wadah  atau  lembaga,  baik  lembaga pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya, maka tidaka akan terlepas dari sesuatu yang  dinamakan  politik,  dimana-mana  ada  nilai- nilai politik yang biasanya berupa aturan yang telah ditetapkan  untuk  dipatuhi.  Saat  kita  sedang memilih  ketua  kelas  atau  ketua  perkumpulan sekecil apapun ada nilai-nilai politik disana, yakni nilai  keterwakilan.  Kadang  kita  tidak  menyadari akan  hal  itu  dan  menganggapnya  sebagai  suatu kebiasaan saja.
Setiap  organisasi  atau  lembaga  yang berdiri di suatu negara tentu saja wajib mengikuti aturan  atau  konstitusi  yang  berlaku  di  negara tersebut,  misalnya  di  Indonesia  setiap  organisasi harus  sejalan  dengan  ideologi  Pancasila,  apabila tidak konsekuensinya dapat dibubarkan. Maka dari itu  suka  atau  tidak  suka  sebenarnya  kita  juga terlibat  dalam  politik  walaupun  dalam  skala  yang tidak besar, karena partisiapasi politik tidak identik dengan menjadi anggota partai politik.
Seorang  penyair  asal  Jerman  Bertolt Brecht Jerman (1898-1956) menyampaikan pandangannya,  bahwa  buta  yang  terburuk  adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.  Dia  tidak  tahu  bahwa  biaya  hidup,  harga kacang,  harga  ikan,  harga  tepung,  biaya  sewa,
harga  sepatu  dan  obat,  semua  tergantung  pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh, sehingga  ia  bangga  dan  membusungkan  dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua  pencuri,  politisi  buruk,  dan  rusaknya perusahaan  nasional  serta  multinasional  yang menguras kekayaan negeri.
Ungkapan  Bertlolt  tersebut  tersirat  cukup frontal juga menohok, namun demikian kita tentu saja  mempunyai  pilihan  tersendiri  secara  bijak tentang  bagaimana  memposisikan  diri  dan sejauhmana  kapasitas  kita  terlibat  dalam  politik. Plato  dan  Aristoteles  menamakan  politik  sebagai en dam onia atu the goog life ( Miriam Budiardjo,
2009: 13) , penamaan ini memiliki maksud bahwa politik  bertujuan  untuk  melindungi  dan  mencapai sebuah tujuan masyarakat yang sejahtera. Definisi ini  menandakan  sejatinya  politik  mempunyai  arti positif,  namun  demikian  sebagian  masyarakat menganggap  politik  itu  kotor  karena  melihat peristiwa-peristiwa  yang  dilakukan  oleh  sebagian aktor-aktor  politik  menggunakan  kekuasan  secara sembrono.
Sejarah asal mula kata ‘politik’ berasal dari bahasa Yunani,  yaitu polis (Steven,  2011:  55)  yang merupakan  negara  kota  di  dalamnya  terdapat sekelompok individu yang dinamakan masyarakat, pemerintah  yang  mengatur,  melindungi  dan menjaga  kepentingan  masyarakat,  pemerintah, serta terdapat sebuah wilayah dengan batas tertentu yang  di  dalamnya  terdapat  pemerintahan  serta masyarakat (Miriam Greenblatt, 2005: 163-164.) . Di  dalam polis hidup  sekelompok  individu (masyarakat)  yang  menurut  Aristoteles  adalah sebagai mahluk politik ( zoon politicion) ( Aristotle:
2000) .
Dalam  suatu  tatanan  pemerintah  yang  di dalamnya terdapat masyarakat memegang peranan penting  untuk  mewujudkan  ketertiban,  membawa masyarakat sejahtera, serta melindungi masyarakat dari  segala  bentuk  ancaman,  sebagai  kata  lain pemerintah  menjalankan  fungsi  keamanan  dan pertahanan bagi seluruh warga negaranya.
Sebagai  sebuah  ilmu,  politik  mempunyai subjek,  objek,  terminologi,  teori,  ciri,  dan metodologi,  serta  diterima  secara  universal,  yaitu dapat  diajarkan  dan  dipelajari  banyak  orang. Politik  dikatakan  sebagai  sebuah  seni  karena politik  itu  luhur,  sebagai  cara  memperjuangkan kepentingan bersama, sebagai seni untuk transformasi  menuju  negara  demokrasi  yang damai.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang  tentang  partai  politik  yang  di dalamnya  memuat  suatu  redaksional  tentang pendidikan  politik  sebagai  upaya  mengenalkan politik  kepada  masyakat  luas.  Pendidikan  Politik adalah  proses  pembelajaran  dan  pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  (Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik: 3.)
Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan  politik  adalah  ilmu  pengetahuan mengenai  ketatanegaraan,  seperti  tata  cara pemerintahan,  dasar-dasar  pemerintahan  yang berlandaskan  kebijaksanaan  (Poerwadarminta, 2007:  905).  Pemaknaan  politik  ini  menunjukkan, bahwa  politik  bukanlah  alat  untuk  memanfaatkan rakyat  dengan  semena-mena  demi  keuntungan pelaku  politik.  Poltik  merupaka  ilmu  tata  cara untuk  mengatur  pemerintahan  yang  dilandaskan pada kebijaksanaan.
Kebijaksanaan  lahir  dari  pikiran  dan nurani  manusia  yang  didasarkan  pada  kebenaran, bukan  pembenaran.  Aktor-aktor  politik  di  negeri ini seharusnya mampu memberikan teladan kepada masyarakat agar citra politik dan pastisipasi politik masyarakat  semakin  baik.  Partisipasi  politik masyarakat dinilai sebagai kepedulian masyarakat akan kondisi bangsa dan negaranya, bukan semata- mata  dijadikan  sebagai  objek  pembangunan, namun sebagai subjek dalam pembangunan negara.
Menurut  pendapat  Gettel  politik  adalah ilmu yang membahas negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung  sekalipun  disentuh  hukum,  hubungan  antar perorangan, ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya, serta hubungan negara dengan negara (Inu Kencana Syafiie, 2010 : 11). Pendapat Gettel menegaskan bahwa politik merupakan ilmu yang  membahas  seluruh  lapisan  masyarakat  yang menekankan  pada  hubungan  baik  antar seseorang dengan yang lain, dan diatur oleh hukum. Hal ini mengingatkan kita, bahwa politik mengatur rakyat agar  saling  menghargai  dan  berperilaku  baik dengan yang lain.
Dalam  hal  ini  politik  dapat  berfungsi sebagai  upaya  pemenuhan  hak  asasi  manusia dengan mengatur masyarakat agar saling menghargai  dan  berperilaku  baik  antara  satu dengan yang lain sehingga tidak ada hak asasi yang diganggu maupun dilanggar.
Negara membutuhkan nilai-nilai etis, nilai- nilai kebenaran universal yang dapat dipahami dan diimplementasikan masyarakat sehingga terwujud tatanan  masyarakat  yang  bermoral  dan  beretika. Armada Riyanto berpendapat bahwa politik adalah sebuah  disiplin  ilmu  yang  mengedepankan kebenaran-kebenaran etis bagi tata hidup bersama. Politik  juga  disebut  sebagai  paradigma,  yang
memiliki  karakteristik  fundamental  konsistensi. Konsistensi  yang  rasional,  atau  masuk  akal. Konsistensi filosofis identik dengan penemuan jati diri tata kehidupan bersama dan konsistensi praktis merujuk  pada  keteguhan  untuk  membela  prinsip- prinsip  kebenaran  pada  kehidupan  sehari-hari (Riyanto, 2011 : 53.)
Budaya masyarakat dapat  terbentuk melalui budaya Kebenaran-kebenaran etis sebagai pedoman tata hidup bersama dalam jangka waktu tertentu  akan  mengerucut menjadi  sebuah  budaya masyakat.  politik.  Budaya  politik  sangat  penting bagi  pemerintahan  manapun.  Budaya  politik diartikan sebagai produk dari konsentrasi kekuasaan  komunikasi  dalam  negara  dan  dalam institusi masyarakat sipil untuk membentuk agenda politik.  Dalam  hal  ini  tentu  saja  dibutuhkan komunikasi  dua  arah  yang  akan  menghasilkan mufakat  demi  tercapainya  tujuan  bersama,  tanpa mendeskriminasi  hak  siapapun.  (Keith,  2010  : 196.)
Budaya  politik  dapat  berimplikasi  pada moral politisi. Ilmu politik dalam hal ini termasuk ilmu  pengetahuan  tidak  boleh  tunduk  pada pertimbangan  lain  di  luar  ilmu  pengetahuan, sehingga  malah  mengalami  distorsi.  Asumsinya, selama politikus tetap berada di jalur politik, maka tidak akan mengorbankan kepentingan umum dan tidak  akan  merugikan  siapapun,  dalam  hal  ini adalah masyarakat.
Definisi-definisi politik yang telah diuraikan  diawal  memperjelas  sejatinya  politik adalah  suatu  cara  mengatur  tatanan  hidup masyarakat  oleh  negara  berlandaskan  nilai-nilai kebenaran  didasarkan  pada  kebijaksanaan  yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan  dapat  terwujud  apabila  aktor-aktor politik  berada  pada  jalur  yang  benar  dengan
mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun golongan.
Politik  sesungguhnya  merupakan  cara memperjuangkan  kepentingan  bersama  untuk transformasi menuju negara demokrasi yang maju dan  damai,  bukan  untuk  mengumbar  hawa  nafsu dan  keserahakan  melalui  jabatan  publik  yang diemban.

## Ajaran Buddha Tentang Politik
Berbicara  soal  politik  tidak  akan  pernah terlepas  dari  pemerintahan,  karena  tidak  ada  satu pemerintahan  pun  di  dunia  ini  yang  tidak mempunyai  suatu  sistem  politik.  Setiap  upaya- upaya  strategis  yang  dilakukan  pemerintah  untuk mencapai  tujuan  negara  dapat  dikatakan  sebagai praktik  politik.  Politik  diidentikan  dengan  sebuah kebijakan yang lahir dari negara untuk mengakomodir kepentingan rakyat.
Sejarah  perkembangan  ilmu  politik  di Indonesia dapat ditelaah dari munculnya kerajaan- kerajaan di nusantara, seperti Kerajaan
Tarumanegara di Jawa Barat yang bercorak Hindu- Buddha  (abad  ke-4  hingga  abad  ke-7),  Kerajaan Sriwijaya  di  Sumatera  Utara  yang  berkembang pesat  pada  abad  ke-7  hingga  abad  ke-14,  serta Kerajaan Majapahit di Jawa Timur Yusa Djuyandi, 2019: 8).
Perkembangan  politik  tanah  air  apabila dihitung  sejak  munculnya  jaman  kerajaan  di nusantara,  artinya  sudah  sangat  tua  bahkan  jauh lebih tua dari usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Kerajaan-kerajaan  tersebut menggambarkan  cerminan  negara  yang  di dalamnya  terdapat  pemerintah,  masyarakat  dan wilayah  dengan  batas-batas  tertentu.  Selama memerintah, raja-raja kerajaan nusantara khususnya yang bercorak agama Buddha tentunya
memiliki  kebijakan-kebijakan  politik  yang  dianut dan  bersifat  mengikat  bagi  seluruh  rakyatnya. Kebijakan-kebijakan  kerajaan  tentu  tidak  hanya mencakup  politik  saja,  melainkan  juga  terdapat kebijakan ekonomi, pertahanan, serta sosial budaya yang  saat  ini  bisa  kita  lihat  peninggalan- peninggalannya  seperti  candi  Borobudur,  Candi Sewu,  Candi  Jiwa,  Candi  Muara  Jambi  dan sebagainya.
Dokumen sejarah setidaknya memberikan gambaran  bahwa  terdapat  beberapa  catatan berkembangnya kerajaan Majapahit terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk didukung oleh beberapa faktor, yaitu:
1. adanya sistem pemerintahan yang efektif
2. adanya keajegan/kestabilan pemerintahan
3. kehidupan agama yang baik
4. terselengggaranya  upacara  kemegahan  di istana
5. tumbuh kembangnya berbagai kesenian
6. Hidupnya  perniagaan  Nusantara  dengan Jawa (Majapahit)
7. pelaksanaan  politik  Majapahit  terhadap nusantara
8. adanya  pengakuan  internasional  dari negara-negara  lain  di  Asia  (Adrisijanti,  , 2014: 53-54)
Luasnya  wilayah  Majapahit  bukan  merupakan hasil  ekspansi  politik  semata,  melainkan  karena alasan yang didorong oleh kepentingan perdagangan  yang  perlu  dilindungi  dengan menempatkan daerah-daerah itu sebagai pangkalan yang memang harus dikuasai.
Majapahit dapat berkembang pesat dengan dukungan  berbagai  aspek  yang  terutama  berasal dari dukungan faktor alam, serta sistem pemerintahan  serta  masyarakat  pendukungnya. Catatan  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan  suatu
pemerintahan  selain  faktor  alam  dan  efektifitas sistem pemerintahan, faktor penting lainnya adalah dukungan masyarakat terhadap pemerintah.
Politik  didefinisikan  sebagai  cara  untuk mensejahterakan  suatu  bangsa.  Kita  dapat mengingat kembali bagaimana Buddha mengajarkan  dharma  (ajaran  kebenaran)  sebagai upaya membebaskan semua mahluk dari penderitaan, artinya dharma merupakan salah satu cara  untuk  mensejahterakan  bangsa  dengan membebaskan  diri  dari  penderitaan.  Sejarah mencatat selain di Indonesia terdapat kerajaan yang dipimpin  oleh  seorang  raja  yang  memeluk  agama Buddha, yaitu Asoka.
Raja Aśoka adalah raja ketiga dari dinasti Maurya di abad ketiga SM yang menjadi penguasa pertama  dari  kesatuan  India  dan  salah  satu  tokoh politik terbesar sepanjang masa. Setelah memeluk ajaran Buddha, Asoka mengubah pemerintahannya dari sistem penaklukan militer menjadi pemerintahan berdasarkan Dharmavijaya, kemenangan dengan kebenaran dan kebenaran.
Dengan memberikan perlindungan kerajaan untuk penyebaran agama Buddha baik di dalam  maupun  di  luar  kerajaannya,  ia  membantu penyebaran  agama  Buddha  menjadi  agama  dunia yang  menyebar  dengan  damai,  khususnya  di seluruh  wajah  Asia.  Di  ibukota  salah  satu  pilar yang didirikan Asoka adalah roda dengan banyak jari-jari.  Ini  merupakan  representasi  dari  roda Dhamma  yang  digerakkan  oleh  Buddha  sebagai simbol  yang  dipilih  untuk  menghiasi  bendera negara India modern. (Anuradha: 1994 :  1.)
Hampir  semua  prasasti  Aśoka  tentang dhamma,  namun  tidak  bermaksud  secara  khusus untuk  agama  Buddha,  tetapi  kebenaran  secara universal bagi semua. Tradisi terbaik dari Agama
Buddha dan kerajaan India adalah deklarasi Aśoka memberikan dukungan untuk semua agama. Dukungan  ini  jauh  melampaui  batas  toleransi, Asoka  mempersembahkan  tempat  untuk  pertapa selain buddhis,  berulang kali mengatakan, bahwa brahmana  dan  samana  semuanya  layak  dihormati dan  mengatakan  kepada  masyarakat  untuk  tidak pernah merendahkan agama lain.
Asoka menyatakan banyak spesies hewan yang harus dilindungi, awalnya dengan mengurangi  pembunuhan  untuk  dapur  kerajaan, hingga  tidak  ada  pembunuhan  hewan  yang spesiesnya  dilindungi  untuk  dikonsumsi  semua rakyatnya. Maklumat atau perintah Asoka tersebut merupakan  tindakan  politik  yang  selaras  dengan moral.
Pemikir  Buddha  di  Myanmar  cenderung mempertimbangkan tindakan politik dan perubahan politik sebagai praktik moral yang pada dasarnya  secara  intrinsik  terkait  dan  dipengaruhi oleh perilaku yang benar atau salah dari individu. (Walton,  2017:  66.)  Pandangan  ini  tentang  sifat politik  dalam  kaitannya  dengan  teks  Tipitaka, yakni  Aganna  Sutta  dan  Cakkhavati  Sihanada Sutta.
Setiap aktivitas pemilihan pemimpin, baik di  level  terendah  hingga  tertinggi  di  dalamnya terdapat unsur atau nilai politik yakni kepemimpinan.  Dalam  Aganna  Sutta,  Buddha menjelaskan tentang asal usul pemilihan seseorang untuk  mewakili  kelompok  orang  yang  dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin.
Pemilihan berawal dari munculnya hal-hal jahat  di  tengah-tengah  penduduk  karena  terjadi peristiwa pencurian yang bersumber dari keserakahan. Selanjutnya para penduduk berkumpul  dan  berunding  untuk  menunjuk  satu pendunduk  tertentu  untuk  mencela  yang  patut
dicela, mengusir yang patut diusir dan menghukum yang patut dihukum.
Tidak  hanya  itu  para  penduduk  sepakat untuk  memberikan  sebagian  beras  sebagai imbalannya. Selanjutnya mereka mendatangi salah satu di antara mereka yang paling tampan, paling menarik,  paling  menyenangkan  dan  mampu  serta memintanya  untuk  melakukan  hal  tersebut  untuk mereka.  (Walshe,  2009:  426-427.)  Peristiwa  ini menunjukkan  kepada  kita,  bahwa  sejak  dahulu ternyata  sudah  terdapat  suatu  mekanisme  politik tentang  kepemimpinan  yang  justru  dipilih  dan diusulkan  dari  masyarakat.  Artinya  pilihan pemimpin  lahir  dari  inisiatif  dan  kepercayaan masyarakat  terhadap  seseorang  yang  dianggap mampu  dan  layak  untuk  memimpin.  Pilihan penduduk  disebut  sebagai  Mahà-Sammata  yang merupakan gelar pertama yang diperkenalkan.
Mekanisme pemberian upah atau yang saat ini  lebih  dikenal  dengan  gaji  ternyata  juga  sudah ada  dengan  mengumpulkan  sebagian  beras  dari masyarakat untuk diberikan kepada pemimpinnya. Nilai kepemimpinan politik seperti ini mengisyaratkan  bahwa  masyarakat  berharap kepada  pemimpin  agar  fokus  melayani  dan menjalankan  tugasnya  dengan  baik  serta  mampu menegakkan  aturan  dengan  setegak-tegaknya, maka masyarakat mengambil inisiatif peran untuk mencukupi  kebutuhan  hidup  pemimpin  dengan memberikan sebagian haknya.
Dalam  Cakkavati-Sihanadà  Sutta  Digha Nikàya, Buddha memberikan contoh tugas seorang raja  yang  bernama  Dalhaneni.  Dalhaneni  adalah seorang  raja  yang  adil,  penakluk  empat  penjuru, yang telah mengukuhkan keamanan di wilayahnya dan  memiliki  tujuh  pusaka,  yaitu  pusaka  roda, pusaka  gajah,  pusaka  kuda,  pusaka  permata, pusaka  perempuan,  pusaka  perumah  tangga,  dan
yang ke tujuh, pusaka penasihat. Ia berdiam setelah menaklukkan  tanah  yang  dikelilingi  oleh  lautan tanpa menggunakan tongkat atau pedang, melainkan dengan hukum.
Tugas seorang raja harus berpegang teguh pada  dhamma  (ajaran  kebenaran),  menjadikan dhamma  sebagai  lencana,  mengakui  dhamma sebagai  guru.  Harus  menjaga  dan  melindungi rumah  tangga,  pasukan,  penduduk  desa  dan  kota, para petapa dan Brahmana, binatang-binatang liar dan  burung-burung  sesuai  dhamma.  Tidak membiarkan  kejahatan  menyerang  kerajaan,  dan bagi  mereka  yang  membutuhkan,  wajib  diberikan barang-barang kebutuhan mereka.
Petapa  dan  Brahmana  mana  pun  dalam kerajaan  yang  meninggalkan  kehidupan  indriawi dan  menjalani  praktik  kesabaran  dan  kelembutan, mengendalikan  diri,  menenangkan  diri,  dan berusaha  untuk  mengakhiri  keserakahan,  dari waktu  ke  waktu  maka  harus  dikunjungi  dan berkonsultasi  dengan  mereka  sehubungan  dengan apa  yang  baik  dan  apa  yang  tidak  baik,  apa  yang patut  dicela  dan  apa  yang  tanpa  cela,  apa  yang harus diikuti dan apa yang tidak boleh diikuti, dan perbuatan  apa  yang  dalam  jangka  panjang  akan mengakibatkan  kemalangan  dan  penderitaan,  dan apa  yang  menghasilkan  kesejahteraan  dan kebahagiaan. Setelah mendengarkan mereka, harus menghindari  kejahatan  dan  melakukan  kebajikan. (Walshe, 2009: 407-408)
Sebagai seorang pemimpin terdapat aturan moral  yang  sekaligus  menjadi  pedoman  hidup, yakni tidak membunuh, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan seksual yang  salah,  tidak  berbohong  dan  tidak  meminum minuman  keras  dan  makan  secukupnya.  Secara detail  terdapat  dua  belas  kewajiban  penguasa dunia, yaitu:
Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan
1. Memerintah berdasarkan kebenaran
2. Memberikan  tempat  dan  perlindungan kepada  lingkungan  atau  keluarga  yang dekat dengan penguasa dunia
3. Memberikan  tempat  dan  perlindungan kepada Angkatan bersenjata
4. Memberikan  tempat  dan  perlindungan kepada gubernur dan pejabat pemerintah
5. Memberikan  tempat  dan  perlindungan kepada keluarga kerajaan dan staf sipil
6. Memberikan  tempat  dan  perlindungan kepada pertapa, perumah tangga, pengrajin dan pedagang
7. Memberikan  tempat  dan  perlindungan kepada penduduk kota dan desa
8. Memberikan  tempat  dan  perlindungan kepada penganut agama
9. Memberikan  tempat  dan  perlindungan kepada satwa liar dan burung
10. Mencegah  terjadinya  penyelewengan  di dalam kerajaan
11. Membagikan  harta  kepada  orang  miskin, dan
12. Meminta  nasihat  kepada  para  pertapa, mengarah pada kebaikan yang lebih tinggi. Pemimpin  yang  sungguh-sunguh  melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan berdasarkan kebenaran akan membawa rakyat sejahtera, aman dan damai.
Fondasi  dari  nilai-nilai  dhamma  dalam upaya  menguatkan  politik  kebangsaan  dan kenegaraan  dapat  diterapkan  dan  diadopsi  bagi seluruh  negara  di  dunia,  termasuk  negara  yang menganut sistem demokrasi.
Agar  demokrasi  berhasil,  orang-orang harus  dididik  dan  dilatih  untuk  mempraktikkan Dhammadipateya , penegak Dhamma. (P.A Payutto,  2000:  22-23).  Kualitas  ini  yang  mereka miliki dapat diekspresikan melalui sistem
demokrasi.  Dalam  masyarakat  demokratis,  orang akan mengalah demi kebenaran, kebaikan, akal dan kemanfaatan,  untuk  menyelesaikan  masalah. Masyarakat  demokrasi  yang  relatif  sukses  karena menyampaikan aspirasi atas dasar kebenaran.
Kebenaran, kebaikan, alasan, manfaat, dan pemecahan  masalah  semuanya  dapat  dijelaskan dengan  satu  istilah  buddhis  "dharma."  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat demokratis, orang-orang akan mengalah pada satu sama lain karena menghormati dhamma,  dan  dhamma  dipegang  di  atas  satu individu atau kepentingan pribadi apa pun. Orang akan  menjunjung  tinggi,  menghormati  dan  harus menjunjung supremasi Dhamma.
Ada  3  (tiga)  jenis  supremasi  dalam buddhisme  yang  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:
1. Supremasi Attadhipateyya yang  berarti menempatkan  supremasi  sentral  ke  diri sendiri,  baik  untuk  karir,  posisi,  reputasi, status dll (self-centred)
2. Supremasi Lokadhipateyya yang  artinya menempatkan  supremasi  kepada  dunia dalam  arti  nilai-nilai  duniawi,  dengan kepentingan grup, kelompok, agar mendapatkan pengakuan komunitas (community centred).
3. Supremasi Dhammadhipateyya yang menempatkan  supremasi  prinsip-prinsip dhamma,  seperti,  moralitas,  kejujuran, sebab  akibat, fakta  kebenaran (data,  riset, dll), hukum dan undang-undang.
Dari ketiga supremasi tersebut yang terbaik untuk dijadikan sebagai referensi mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  adalah  supremasi Dhammadhipateyya.

## METODE KAJIAN
Penulis  menginginkan  artikel  ilmiah  ini dapat  memberi  manfaat  bagi  seluruh  orang  yang membaca  dan  memberikan  motivasi  belajar  yang tinggi  utamanya  terkait  ilmu  pengetahuan.  Jenis penelitian dalam artikel ilmiah ini penulis lakukan menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kepustakaan  ( library  research ).
Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta  mengolah  bahan  penelitian.  Terdapat  4 (empat) ciri utama  studi  kepustakaan: (1)  peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, (2)  data  pustaka  bersifat  siap  dipakai,  (3)  data pustaka  umumnya  adalah  sumber  sekunder,  (4) kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu (Zed, 2008 : 3-6).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diawal  telah  disebutkan  bahwa  arti  kata politik  diidentikan  dengan  cara  mensejahterakan suatu  bangsa,  dalam  buddhisme  terdapat  ajaran tentang  bagaimana  mewujudkan  suatu  tatanan masyarakat,  suatu  tatanan  kehidupan  bernegara yang sejahtera dan mampu bertahan lama.
Dalam  Mahaparinibbana  Sutta  Digha Nikaya,  Buddha  membabarkan  ajaran  tentang syarat  kesejahteraan  yang  apabila  dipraktikkan membawa kemakmuran dan tidak akan membawa kemunduran.  Tujuh  Syarat  Kesejahteraan  bangsa tersebut adalah:
1. Sering berkumpul mengadakan
musyawarah.
2. Dalam  musyawarah  selalu  menganjurkan perdamaian.
3. Menetapkan peraturan baru dan meneruskan peraturan yang lama.
4. Menunjukkan  rasa  hormat  dan  bakti kepada orang yang lebih tua.
5. Melarang keras adanya penculikan- penculikan terhadap para wanita.
6. Menghormati tempat-tempat suci.
7. Menghormati  orang-orang  yang  patut dianggap suci. (Walshe, 2009 : 201.)
Ketujuh prinsip ini diajarkan Buddha kepada suku Vajji  saat  berada  di  kuil  Sarandada  di  Vesali. Ketujuh  prinsip  ini  diajarkan  dengan  tujuan  agar mencegah  kemunduran,  dan  selama  tujuh  prinsip ini dipertahankan, selama prinsip-prinsip ini masih berlaku,  para  Vajji  akan  makmur  dan  tidak mundur.
Dalam Sutta Pitaka Kuddhanikaya, Jataka Volume V (Wijaya, 2009: 521-524).
Buddha menceritakan kehidupan lampauNya,  saat  menjadi  boddhisatva  terlahir sebagai raja angsa yang memimpin sembilan puluh ribu angsa. Boddhisatva dan panglima angsa yang kemudian  dipertemukan  dengan  Raja  Kasi  dan Ratu Khema oleh pemburu, menjelaskan bagaimana caranya memimpin kerajaan.
Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kasi adalah  kerajaan  makmur  karena  dipimpin dengan benar. Raja memiliki  orang-orang  yang benar sebagai para menteri dan pejabat kerajaan, yang bebas dari kesalahan dan keburukan, yang siap  mati  demi  raja  yang  baik.  Raja  memiliki seorang  istri  yang  statusnya  sama  dengannya, patuh,  santun  dalam  ucapan,  diberkahi  dengan anak,  rupawan,  nama  nan  indah,  dan  penurut terhadap suaminya.
Kerajaan berada dalam keadaan bahagia,  bebas  dari  segala  tindak  penindasan, tidak  dikuasai  oleh  tindakan  semena-mena,
melainkan  dipimpin  dengan  benar.  Raja mengusir  orang-orang  jahat  dari  kerajaan, memberikan  kehormatan  kepada  orang-orang baik,  segala  keburukan  dijauhkan  darinya,  dan mengikuti  jalan  yang  benar.  Raja  juga menyaradari  betapa  cepatnya  waktu  kehidupan berputar, dengan berada dalam sepuluh kebenaran,  kehidupan  berikutnya  baginya  akan bebas dari penderitaan.
Sepuluh kebenaran itu adalah kedermawanan,  moralitas,  kemurahan  hati, kejujuran, kelembutan, pengendalian diri, welas asih, belas kasih, kesabaran, kesantunan. Sepuluh  kualitas  seorang  raja  yang  kemudian disebut sebagai rajadhamma sama dengan dāna (kedermawanan), sīla (moralitas), pariccāga (kemurahan  hati), ajjava (kejujuran), maddava (kelembutan), tapo (pengendalian diri), akkodha (cinta  kasih), avihimsā (belas  kasih), khanti (kesabaran), avirodhana (kesantunan).
Sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  beberapa  referensi  tentang kepemimpinan  dan  politik  untuk  mewujudkan suatu  tatanan  pemerintah  yang  baik  demi kesejahteraan,  nilai-nilai  buddhisme  yang  relevan dapat  diadopsi  dan  digunakan  sesuai  dengan kondisi dan kebutuhan.

## PENUTUP
Syarat  kesejahteraan  suatu  negara  yang  telah diuraikan  oleh  Sang  Buddha  apabila  ditaati  maka akan  membawa  kemajuan  dan  kesejahteraan  bagi negara  tersebut.  Pada  zaman  Sang  Buddha Gautama masih hidup, lebih dari 2500 tahun yang lalu tentu belum terdapat istilah politik, seperti era saat  ini.  Ajaran  tentang  cara  untuk  mendapatkan kesejahteraan  bagi  suatu  negara  hanya  dikenal sebagai  aturan  yang  sebaiknya  ditaati  agar
memperoleh kesejahteraan suatu bangsa. Sedangkan  saat  ini,  politik  disebut  sebagai  ilmu yang  mengatur  pemerintahan  yang  dilandaskan pada kebijaksanaan. Berdasarkan  inti dari pengertian  syarat  kesejahteraan  dengan  politik adalah  relevan,  karena  keduanya  mengandung makna yang sama, yaitu cara untuk mengatur suatu negara  agar  tercipta  suatu  kesejahteraan  bagi seluruh rakyatnya.

## Daftar Pustaka
Anuradha  Seneviratna.  (1994). King  Asokha  and Buddhism,  Histoty  and  Literacy  Studies. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society.
Aristotle. (2000.) Politics, John Berseth (ed.), New
York: Dover Publications.
Armada Riyanto. (2011). Berfilsafat
Politik. Yogyakarta: Kanisius.
Faulk,  Keith.  (2010). Sosiologi  Politik  Pengantar Kritis. Bandung: Nusa Media.
Inajati Adrisijanti. (2014). Majapahit, Batas Kota dan  Kejayaan  di  Luar  Kota. Yogyakarta:  Kepel Press.
Inu Kencana Syafiie. (2010.) Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
Johan Wijaya. (2009). Sutta Pitaka Kuddhanikaya, Jataka  Volume  V. Medan:  Indonesia  Tipitaka Center.
Kusaladhamma. (2006). Kronologi Hidup Buddha. Jakarta: Ehipassiko Foundation.
Maurice Walshe. (2009.) Khotbah-Khotbah Panjang  Sang  Buddha,  Digha  Nikaya. Jakarta: DhammaCitta Press.
Miriam  Budiardjo.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Miriam  Greenblatt.  (2005). Human  Heritage:  A World History, New York: Glencoe.
Mukti,  Krishnanda  Wijaya.  (2003). Wacana Buddha  Dharma. Jakarta:  Yayasan  Dharma Pembangunan.
P.A  Payutto.  (2000). Buddhist  Solutions  for  the twenty-first  century .  Bangkok:  Buddhadhamma Foundation.
Poerwadarminta.  (2007). Kamus  Umum  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Richard  G.  Steven.  (2011.) Political  Philosophy: An Introduction, New York: Cambridge University Press.
Sayadaw,  Mingun.  (2009). Riwayat  Agung  Para Buddha, The Great Chronicle of Buddhas. Jakarta: GiriMangala Publication.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
Virana.  (2008). Ensiklopedia  Buddha  Dharma, Keyakinan Umat Buddha. Jakarta: Santusita.
Walton, J Matthew. (2017). Buddhism, Politic, and Political  Thought  in  Myanmar, United  Kingdom: Cambridge University Press.
Warsana. (2009). Riwayat Hidup Buddha Gotama. Jakarta: Yanwreko Wahana Karya.
Widyadharma.  (2004). Riwayat  Hidup  Buddha Gotama. Jakarta:  Yayasan  Pendidikan  Buddhis Nalanda.
Yusa  Djuyandi.  (2019.) Pengantar  Ilmu  Politik, Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.