## KAJIAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN ADMINISTRASI BERAT BERULANG KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN
(Studi Kasus Terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018)
Suriansyah Halim, Suriansyah Murhaini, Mutia Evi Kristhy
Universitas Palangka Raya Email: suriansyah.halim.sh.cla@gmail.com , mutiaevi@law.upr.ac.id

## ABSTRAK
Apakah Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjalani hukuman administrasi berat dapat dijatuhi hukuman administrasi yang sama sebanyak dua kali? Bagaimana keabsahan keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  tentang Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan? Gubernur Provinsi Kalimantan  Tengah  sebagai  pejabat  atau  pemimpin  daerah  provinsi  kembali memberikan  sanksi  administrasi  berat  kedua  kalinya  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), padahal  sebelumnya  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  juga  telah  mendapatkan  sanksi administrasi  berat  sebagai  hukuman  tambahan  dari  Bupati  Kabupaten  Lamandau sebagai pejabat atau pemimpin daerah kabupaten berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun sesuai Pasal 7 Ayat (4) huruf  (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengetahui dan memahami  tentang  hukuman  administrasi  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada hubungannya  dengan  jabatan.  Untuk  keabsahan  keputusan  Gubernur  dalam pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil  yang sudah pernah dijatuhi hukuman administrasi  berat  sebelumya.  Bahwa  metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian normative,  pendekatan  perundang-undangan  dan  asas  untuk  meneliti  apakah keputusan tersebut tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan  asas  yang  berlaku,  sedangkan  pendekatan  kasus  untuk  lebih  mengetahui  jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagai upaya penyelesaian menurut hukum. Dengan mengunakan asas nebis in idem dan asas berlaku surut, serta landasan teori the rule of law, teori Negara hukum, teori keadilan hukum dan teori system hukum. Bahwa  hasil  penelitian  didapatkan  Pegawai  Negeri  sipil  Yang  Sudah  Menjalani Hukuman  Administrasi  berat  Tidak  Dapat  Dijatuhi  Hukuman  Administrasi  Yang Sama Sebanyak Dua Kali. Melanggar Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS tidak dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin  2  (dua)  kali  atau  lebih  untuk  satu  pelanggaran disiplin”.  Dan  dikuatkan  dengan  dibatalkannya  Keputusan  Gubernur  Kalimantan Tengah tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020.
Kata Kunci : Severe Administrative Penalty can only be sentenced once on Civil Servants, The Government Regulation Number 53 Year of 2010 About The Discipline of Civil Servants, nebis in idem Principle and retroactive principle.

## ABSTRACT
Could civil servants who had served punishment  of severe  administration penalty be sentenced with the same administration penalty for the second time? How is the validity of the decree of Central Borneo Governor Number 188.44/436/2018 about dismissal of civil  servants  because  of  conducting  occupational  crimbe  or  the  crime  which  has correlation to the position? The governor of Central Borneo as the official or province leader again gave severe administration sanction for the second time to civil servants by  issuing  the  decree  of  disrespectful  dismissal  (PTDH),  whereas,  beforehand  those civil  servants  also  had  obtained  severe  administration  sanction  as  additional punishment from the Regent of Lamandau Regency as the official or the regency leader in the form of demotion one level lower for three years in accordance  with Article 7 Paragraph (4) letter (a) The Government Regulation Number 53 Year of 2010 about civil servant discipline. The purposes of this research are to find out and understand the administration punishment towards the civil servants who conducted occupational crime  or  the  crime  which  has  correlation  to  the  position  and  to  see  validity  of  the governor decree in the dismissal of civil servants who beforehand had been sentenced with  severe  administration  punishment.The  research  methods  used  were  normative research and constitution and principle approach to investigate if the decree is not in the  contrary  to  each  other  with  the  prevailing  constitution  and  principle  while  case study approach was more to find out the solution of the problem as the settlement effort according to the law. This research also employed nebis in idem principle, and the rule of law theoretical framework, state law theory, legal justice theory, and legal system theory.  The  research  results  obtain  that  Civil  Servants  who  had  served  severe administration  punishment  cannot  be  sentenced  with  the  same  administration punishment for the second time. It violates Article 30 Paragraph (3) The Government Regulation  Number  53  Year  of  2010  about  The  Discipline  of  Civil  Servants,  which mentions  “PNS  (Civil  Servants)  cannot  be  sentenced  discipline  punishment  2  (two) times or more for one discipline violation”. And it is strengthened by the cancellation of  The Decree of  Central  Borneo Governor  with  The Decree of  High Court  of  State Administration Jakarta Number 261/B/2019/PT.TUN.JKT date of November 13, 2019 Jo. The Decree of Supreme Court Number 157 K/TUN/2020 date of May 5, 2020.
Keywords : Severe Administrative Penalty can only be sentenced once on Civil Servants, The Government Regulation Number 53 Year of 2010 About The Discipline of Civil Servants, nebis in idem Principle and retroactive principle

## PENDAHULUAN
Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik, lembaga publik, dan  pemilihan  pejabat  publik  harus  didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  sama.  Sejalan  juga dengan prinsip the rule of  law adalah prinsip  hukum  yang menyatakan bahwa hukum  harus memerintah  sebuah  Negara  dan  bukan  keputusan  pejabat  secara  individual. Albert  Venn Dicey dalam Introduction  to  the  Law  of  the  Constitution mengatakan  bahwa rule  of law memiliki tiga unsur dasar:
1. Supremasi aturan hukum : seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di mata hukum: baik itu pejabat maupun rakyat jelata.
3. Terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan.
Bahwa dalam konsep teori the rule of law jelas melarang Pejabat tidak boleh sewenang- wenang dalam menjalankan fungsi  dan tugasnya untuk memutuskan, bahkan pejabat seperti Gubernur  Kalimantan  Tengah  dalam  membuat  keputusan  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara
(ASN)  wajib berdasarkan aturan  yang berlaku.  Bahwa sudah jelas menurut Pasal  7 ayat  (4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang menyebutkan ada 5 (lima) sanksi administrasi berat, yaitu sebagai berikut:
a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
c. Pembebasan dari jabatan.
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Karena  faktanya  Andreas,  S.T.,  M.T.  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tipikor  telah menjalani dan menerima hukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan pada tahun 2013 sampai tahun 2014, dan sebagai hukuman tambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut pada tahun 2015 telah mendapatkan hukuman tambahan berupa hukuman administransi berat melalui  Keputusan  Bupati  Lamandau  Nomor:  862/305.b/VI/BKPP-2015  tentang  Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Andreas, S.T., M.T., sampai tahun 2018.
Bahwa  Gubernur sebagai pejabat  publik  kembali memberikan hukuman  administrasi berat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut sehingga tidak berdasarkan prinsip the rule of law, yang jelas dan tegas menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah Negara dan bukan keputusan pejabat secara individual. Sehingga Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut jelas melanggar Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran  disiplin”.

## METODE PENELITIAN Jenis penelitian dan pendekatan masalah.
Bahwa  penelitian  terhadap  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., dan sesuai metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan asas dan pendekatan kasus (case  approach) .  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  untuk  meneliti  aturan- aturan  yang  penormaannya  tidak  saling  bertentangan  sehingga  diperlukan  analisis  yang menuntun kearah procedural yang yang dikehendaki secara normatif.
Sedangkan pendekatan konsep atau kasus (case approach) berupa ide-ide atau gagasan yang  dapat  digunakan  untuk  menyoroti  hal  yang  dipermasalahkan,  sehingga  dapat diharmonisasikan, serta dicari jalan keluarnya sebagai upaya terhadap masalah. Dalam hal ini diajukan konsep-konsep hak, keadilan, maupun system hukum yang berlaku, teristimewa yang erat kaitannya dengan hukum positif di Indonesia.
Bahan hukum.
a. Bahan hukum primer.
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau peraturan perUndang-Undangan yang terkait.
b. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan  sekuder  merupakan  bahan  yang  mempertegas  analisi  dari  sisi  asas-asas hukum,  prinsip-prinsip  hukum  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  dari  bahan  hukum  primer yang  terkait  dengan  isu  hukum,  yang  bersumber  pada  referensi  dan  karya-karya  ilmiah maupun hasil laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum.
c. Bahan  hukum tersier.
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang, misalnya kamus hukum,  ensiklopedia,  abstrak  perundang-undangan,  serta  bahan  lainnya  yang  berkaitan
dengan isu hukum yang dibahas, yaitu tentang isu apakah sanksi administrasi berat boleh diberikan  lebih  dari  1  (satu)  kali  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  terbukti  melakukan tindak  pidana  kejahatan  jabatan  dan  telah  menjalankan  hukuman  pidana  penjaranya tersebut, jika tidak boleh maka pengambil keputusan tersebut dalam penelitian ini adalah Gubernur telah melakukan kesewenang-wenangan hukum atau isu pertentangan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pegawai Negeri sipil Yang Sudah Menjalani Hukuman Adminstrasi berat Dapat Dijatuhi Hukuman Administrasi Yang Sama Sebanyak Dua Kali.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana tecantum pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara 1 (Undang-Undang  ASN).  Sudah  banyak  kemajuan  yang  dialami  oleh pemerintah  di  bidang  kepegawaian,  yang  mana  sebelumnya  kinerja  pegawai  negeri  dinilai berdasarkan  sistem  patron  ( patronage  system )  dimana  prestasi  dan  kerja  lebih  diutamakan beralih  ke  sistem  merit  ( merit  system )  dimana  kompetensi  dan  kinerja  pegawai  lebih diutamakan. Namun demikian masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran sanksi administrasi maupun pidana. Tugas ASN telah diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 , dinyatakan bahwa Pegawai ASN bertugas:
a. Melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan
c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  rangka  menjalankan  tugasnya  sering  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  yang mungkin  mengganggu  pelayanan  publik  yang  seharusnya  lebih  diutamakan  dalam menjalankan tugasnya. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tentunya pegawai ASN yang berasal  dari  PNS  pada  saat  diangkat  menjadi  PNS  wajib  mengucapkan  sumpah/janji”, pelanggaran terhadap tugas  dan/atau sumpah/janji PNS  merupakan pelanggaran  yang sering terjadi. Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3 , diatur  hak  PNS,  sedangkan  pada  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara 4 ,  diatur  kewajiban  pegawai  ASN.  Sebagai  Pegawai  ASN,  maka  PNS dapat  menuntut  haknya,  tetapi  dia  juga  harus  menjalankan  kewajibannya,  dan  untuk menumbuhkan kepatuhan PNS.
Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 5 ,  menyatakan  bahwa  PNS  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  karena  :  “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.
Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  diberhentikan  dengan  hormat  atau  tidak  diberhentikan karena hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
1 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5 Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. Melakukan  penyelewengan  terhadap  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
c . Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. atau
d. Dihukum  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  Yang  Telah  Dijatuhi  Hukuman  Berdasarkan  Putusan Pengadilan  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Karena  Melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan Jabatan  atau  Tindak  Pidana  Kejahatan  Yang  Ada  Hubungannya  Dengan  Jabatan.  Dimana tujuan Keputusan bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi kementerian/ lembaga dalam rangka penegakan hukum khusus terkait dalam penegakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yang telah dijatuhi  hukuman  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan.
Ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi:
1. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat  yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil  yang  telah  dijatuhi  hukuman  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  atau  tindak  pidana  kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
2. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian.
4. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawan internal pemerintah.
5. Monitoring pelaksanaan keputusan ini secara terpadu.
Dimana  sebelumnya  dalam  contoh  kasus  yang  saya  angkat  ini,  pihak  dari  yang berperkara Andreas, S.T., M.T., ini sudah pernah mendapatkan hukuman disiplin berat berupa 6 menjalani mutasi dan penurunan jabatan atau pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Setelah menjalani malah mendapatkan kembali hukuman disipilin tingkat berat pada tanggal 14  November  2018  dengan  dikeluarkannya  lagi  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, ST., MT yang mana dengan adanya Keputusan Gubernur ini saudara Andreas, ST., MT diberhentikan secara tidak hormat.
6 Keputusan Bupati Lamandau Nomor 862/305.J/VI/BKPP-2015.
Bahkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil 7 ,  diatur  mengenai  Tingkat  dan  jenis  hukuman  Disiplin  bagi  Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran:
1. Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari:
a. Hukuman disiplin ringan,
b. Hukuman displin sedang, dan
c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Teguran lisan,
b. Teguran tertulis, dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan
c. penurunan  pangkat  setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
b. Pemindahan  dalam  rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
c. Pembebasan dari jabatan,
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Asas nebis in idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa)  yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas nebis in idem berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas nebis in idem merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas nebis in idem ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata.
Bahkan menurut Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil 8 ,  yang  secara  jelas  dan  tegas  menyebutkan  “Pegawai  Negeri Sipil  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin  2  (dua)  kali  atau  lebih  untuk  satu  pelanggaran disiplin”.
Keabsahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  Karena  Melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan Jabatan  atau  Tindak  Pidana  Kejahatan  Yang  Ada  Hubungannya  Dengan  Jabatan terhadap Andreas, S.T., M.T.
Bahwa  Andreas,  S.T.,  M.T  merasa  sangat  dirugikan  oleh  Keputusan  Gubernur Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang  Pemberhentian  Karena  Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas  nama  Andreas,  S.T.,  M.T.,  tertanggal  14  November  2018  yang  memutuskan  dan/atau menetapkan  Andreas,  S.T.,  M.T.,  dengan  Memberhentikan  Tidak  Dengan  Hormat  Sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mengakibatkan  Andreas,  S.T.,  M.T.,  kehilangan  Pekerjaan  yang merupakan mata pencaharian utama Andreas, S.T., M.T.
7 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8 Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Bahwa Andreas, S.T., M.T., juga telah mendapat hukuman administrasi tambahan yaitu dengan menjalani juga hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kategori berat yaitu penurunan pangkat/golongan menjadi III c selama 3 (tiga) tahun/turun 1 (satu) tingkat.
Bahwa  Andreas,  S.T.,  M.T.,  adalah  Pegawai  yang  selalu  menjalankan  tugas  sesuai perintah dan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai Sertifikat dan Penghargaan yang telah dimiliki Andreas, S.T., M.T., sejak menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga sekarang.
Bahwa  Andreas,  S.T.,  M.T.,  berdasarkan  Putusan  Pengadila  Negeri  Palangka  Raya Nomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PLR tanggal 23 Juli 2013 Pembanding sebelumnya Andreas, S.T., M.T., sudah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap terhadap Andreas, S.T., M.T.
Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tipidkor Palangka Raya tersebut Andreas, S.T., M.T., telah menjalani pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan bebas bersyarat, dan Andreas, S.T., M.T telah selesai menjalani hukuman tersebut.
Bahwa  setelah  Andreas,  S.T.,  M.T.,  menjalani  hukuman  tersebut  sehingga  Andreas, S.T., M.T., bisa kembali lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau, dan kembali mendapat hukum tambahan dengan menjalani juga hukuman  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dengan  kategori  berat  yaitu  penurunan pangkat/golongan menjadi III c selama 3 (tiga) tahun atau turun 1 (satu) tingkat menjadi III b, hingga akhirnya terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 dipindahkan dan/atau ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
Bahwa  Andreas,  S.T.,  M.T.,  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah Nomor 824.3/301/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Atas Nama Pembanding  sebelumnya  Andreas,  S.T.,  M.T.,  memperhatikan  Surat  Persetujuan  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 824.3/191/III.5/BKD tanggal 22 April 2015 dan Surat  Persetujuan  Bupati  Lamandau  Nomor  824.2/032/FM-PMP/IV/2015  tanggal  30  April 2015. Dan  berdasarkan ketentuan perundang-undangan  yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2015 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  ditempatkan  pada  Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  sebelumnya  Andreas,  S.T.,  M.T.,  juga mendapatkan  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  oleh  Keputusan  Gubernur Kalimantan  Tengah,  berdasarkan  Putusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor 823.4/141/2017  tentang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  atas  nama  Andreas,  S.T., M.T., sehingga Terhitung mulai tanggal 01 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat  I,  Golongan  Ruang  III/d,  dengan  masa  kerja  golongan  13  Tahun  03  Bulan,  dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.350.600,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah),  ditambah  dengan  penghasilan  lain  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  ditetapkan  di  Palangka  Raya  pada  tanggal  31  Maret  2017  oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
Namun  kemudian  Gubernur  Kalimantan  Tengah  mengeluarkan  Surat  Keputusan Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang  Pemberhentian  Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018.
Pemberhentian  Andreas,  S.T.,  M.T.,  Tindak  Dengan  Hormat,  dengan  alasan  bahwa berdasarkan
Putusan
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PLR tertanggal 23 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  terhadap  Andreas,  S.T.,  M.T.,  setelah  menerima  dan/atau  mengetahui  surat Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang  Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tanggal 14 November 2018.
Bahwa Andreas, S.T., M.T., pada tanggal 07 Desember 2018 mengajukan surat keberatan atau banding administrasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Tingkat I, Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  tetapi  sampai  dengan  sekarang  belum  mendapatkan jawaban.
Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah  berlaku  surut/berlaku  mundur  selama  5  (lima)  tahun  dengan  memutuskan Memberhentikan Andreas,  S.T., M.T., Tidak Dengan Hormat  Sebagai  Pegawai  Negeri Sipil terhitung  mulai  tanggal  31  Juli  2013.  yang  menjadi  keberatan  hingga  Andreas,  S.T.,  M.T melakukan  gugatan  karena  Andreas,  S.T.,  M.T.,  sudah  menjalani  hukuman  pidana  yaitu Penjara 1 (satu) tahun dan 1 (satu)  bulan, dan ditambah lagi  Hukuman Administrasi  berupa penurunan  pangkat/golongan  1  (satu)  tingkat  selama  3  (tiga)  tahun,  dan  sekarang  malah mendapatkan lagi hukuman tambahan setelah 6 (enam) tahun bekerja dengan baik sebagai PNS berdasarkan  Keputusan  Gubernur  yaitu  Surat  Edaran  Mendagri  dengan  mengacu  pada peraturan  PNS  No.  5  tahun  2014,  Manajemen  ASN  No.  11  Tahun  2017,  dan  Surat  Edaran Mendagri tanggal 10 September 2018.
Bahwa jelas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 adalah jelas nebis in idem, karena Andreas, S.T., M.T., pada tahun 2013 telah mendapatkan hukuman  pidana  berupa  hukuman  penjara  selama  1  (satu)  tahun  1  (satu)  bulan  ditambah hukuman  administrasi  berupa  hukuman  disiplin  berat  yaitu  penurunan  pangkat/golongan  1 (satu) tingkat selama 3 (tiga) tahun.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T.,)  telah  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  (Pasal  53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 9 ).
Bahwa  Andreas,  S.T.,  M.T.,  sangat  keberatan  dengan  Surat  Keputusan  Gubernur Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang  Pemberhentian  Karena  Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Andreas, S.T., M.T., karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme PeraturanPemerintahan dan Melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang terkait.
Bahwa  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 tentang  Memberhentikan  Tidak  Dengan  Hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  terhadap Andreas, S.T., M.T., adalah Bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 10 , dimana bertuliskan :
9 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
10 Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  karena  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  karena  Dihukum  penjara  berdasarkan  Putusan  pengadilan  melakukan  tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Bahwa  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018, jelas melanggar apa  yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 11 , dimana menyebutkan PNS hanya dapat diberhentikan tidak  dengan  hormat  berdasarkan  Putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan faktanya Andreas, S.T., M.T., mendapatkan Putusan pengadilan  yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sehingga Andreas, S.T., M.T., tidaklah beralasan hukum jika  dikenakan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
Bahwa  pelanggaran  dengan  diterbitkannya  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 dalam MENIMBANG dan MENGINGAT berdasarkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017,  padahal  jelas  dalam  Keputusan  Gubernur  Kalimantan Tengah  Nomor  188.44/436/2018  tanggal  14  Oktober  2018  dalam  Menimbang  huruf  d menuliskan :
Bahwa  tindak  pidana  PNS  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  dilakukan  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan Peraturan  Nomor  11  Tahun  2017,  dan  sampai  dengan  saat  ini  belum  dijatuhi  sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Bahwa  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T.,tertanggal 14 November 2018 telah  melanggar  juga  Pasal  5  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, 12 yang bertuliskan : Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan berdasarkan : a. Asas Legalitas,
b. Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan
c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Bahwa  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah  melanggar  Asas  Legalitas (wetmatigheid  van  het  berstuur),  (wetmatigheid  van  het berstuur), yang dimana asas legalitas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan Pemerintah itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih dulu ada. Tetapi  faktanya  Gubernur  Kalimantan  Tengah  sebagai  Tergugat  dalam  mengeluarkan Keputusan terhadap diri Andreas, S.T., M.T., menggunakan dasar hukum yang belum berlaku terhadap Andreas, S.T., M.T., yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017,  padahal  jelas  dalam MENIMBANG dihuruf d menuliskan dalam pengakuan secara sadar dan nyata :
11 Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12 Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“bahwa  tindak  pidana  PNS  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  dilakukan  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017”
Bahwa  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Andreas, S.T., M.T., dimana Tergugat telah diberhentikan  Tidak  Dengan  Hormat  Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  tetapi  terhitung  mulai tanggal 31 Juli 2013.
Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah berlaku  surut  (berlaku  mundur)  selama  5  (lima)  Tahun dimana  dituliskan  bahwa Andreas, S.T., M.T., diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi terhitung  mulai tanggal  31  Juli  2013, padahal  jelas  Keputusan  tersebut  baru  dikeluarkan tanggal 14 November 2018.
Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018, telah juga melanggar Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimana sebagai hak dasar atau kewargaNegaraan yang melekat pada individu  sejak  lahir  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib  dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara.
Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah melanggar juga Asas Kecermatan yang dimana asas ini menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Bahwa Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata dan KUHPidana diatas bahwa ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang terdakwa atau Tergugat diadili lebih dari  satu  kali  atas satu  perbuatan  kalau  sudah  ada  Putusan yang  menghukum  atau membebaskannya,  dan  pada  dasarnya  Asas  ne  bis  in  idem  ini  berlaku  secara  umum  untuk semua ranah hukum. Dengan merujuk pada Pasal 1917 KUHPerdata 13 , bahwa:
“Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti mengenai pokok  perkara  yang  bersangkutan”.  Untuk  dapat  menggunakan  kekuatan  itu,  soal  yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 14 , bahwa:
“PNS  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin  dua  kali  atau  lebih  untuk  satu  pelanggaran disiplin”.
Bahwa Andreas,  S.T., M.T.,  telah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sesuai Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor  862/305.b/VI/BKPP-2015  tanggal  1  Juni  2015  atas  nama  Andreas,  S.T.,  M.T  yang
13 Pasal 1917 KUHPerdata.
14 Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  3  angka  1,  angka  2,  angka  4,  dan  angka  6  Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 15
Bahwa  sudah  sangat  jelas  hukuman  yang  telah  diterima  oleh  ANDREAS,  S.T.,  M.T adalah masuk  dalam  kategori  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil 16 , yang  menyebutkan :
a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
c. Pembebasan dari jabatan
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Bahwa  Keputusan  Bupati  Lamandau  Nomor  :  862/305.b/VI/BKPP-2015  tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Andreas, S.T., M.T., adalah sudah termasuk dalam Jenis hukuman disiplin berat, sehingga Keputusan dari Gubernur untuk Memberhentikan Andreas, S.T., M.T., tidak dengan hormat sebagai PNS adalah  melanggar  Asas  Kepastian  Hukum,  Nebis  In  Idem,  dan  Melanggar  juga  Asas Kecermatan, Asas Umum Pemberintahan Yang Baik (AUPB).
Bahwa berdasarkan juga Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 17 , yang menyebutkan :
PNS  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin  2  (dua)  kali  atau  lebih  untuk  satu  pelanggaran disiplin.
Bahwa sudah sangat jelas dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 18 :

## PNS diberhentikan tidak  dengan hormat karena :
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena  melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Bahwa  dalam Pasal  247  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 19 :
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melakukan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau pidana yang dilakukan tidak berencana.
Bahwa  dalam  Pasal 250  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 20 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : huruf d :
Dipidana  dengan  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  dengan  hukuman  penjara  paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan bererencana.
15 Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
16 Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
17 Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18 Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
19 Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
20 Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 yang menjadi objek gugatan telah melanggar Asas Legalitas dimana keputusan tersebut telah berlaku surut atau berlaku mundur selama 5 (lima) tahun dengan memberhentikan Andreas, S.T., M.T., tidak dengan hormat sebagai  Pengawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013, padahal surat  keputusan  tersebut  baru  dikeluarkan  tanggal  14  November  2018.  Bahwa  Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 telah juga melanggar Pasal 5 huruf a, huruf  b,  dan  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi Pemerintahan 21 , yang menyebutkan : Huruf a : Asas Legalitas Asas Legalitas (wetmatigheid van het bersturr) bahwa Setiap Tindakan Pemerintah itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih dulu ada.

## Huruf c : Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
Bahwa  Andreas,  S.T.,  M.T.,  telah  mendapatkan  hukuman  disiplin  berat  melalui Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 862/305.b/VI/BKPP-2015 tentang Penurunan Pangkat Setingkat  Lebih  Rendah  selama  3  (tiga)  tahun  atas  nama  Andreas,  S.T.,  M.T., adalah sudah termasuk dalam Jenis hukuman disiplin berat, sehingga Keputusan dari Gubernur untuk Memberhentikan  Andreas,  S.T.,  M.T.,  tidak  dengan  hormat  sebagai  PNS  adalah  jelas-jelas melanggar Asas Umum Pemberintahan Yang Baik (AUPB).
Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Palangka  Raya  nomor: 7/G/2019/PTUN.PLK  tanggal  11  Juli  2019 22 ,  dalam  pokok  perkara  Menolak  gugatan Penggugat (Andreas, S.T., M.T) untuk seluruhnya.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PT.TUN)  Jakarta  Nomor: 261/B/2019/PT.TUN.JKT  tanggal  13  November  2019 23 ,  Membatalkan  Putusan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  Nomor:  7/G/2019/PTUN.PLK  tanggal  11  Juli  2019, Menyatakan  batal  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor:  188.44/436/2018 tentang  Pemberhentian  Karena  melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan  Jabatan  atau  Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Andreas, S.T., M.T tertanggal 14 November 2018, Mewajibkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mencabut surat Keputusan Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor:  188.44/436/2018  tentang  Pemberhentian  Karena melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan  Jabatan  atau  Tindak  Pidana  kejahatan  yang  ada hubungannya  dengan  jabatan  a.n  Andreas,  S.T.,  M.T  tertanggal  14  November  2018, Mewajibkan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  untuk  merehabilitasi  dan  mengembalikan kedudukan  Andreas,  S.T.,  M.T  sebagai  Pengawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  157  K/TUN/2020  tanggal  5  Mei  2020 24 ,  dengan amar  putusan,  Menyatakan  batal  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor: 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Andreas, S.T., M.T tertanggal  14  November  2018,  Mewajibkan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  untuk  mencabut Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  tentang Pemberhentian  Karena  melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan  Jabatan  atau  Tindak  Pidana kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan  a.n  Andreas,  S.T.,  M.T  tertanggal  14
21 Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
22 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya nomor:
7/G2019/PTUN/PT.TUN.PLK tanggal 11 Juli 2019.
23 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor:
261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019.
24 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 157 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020.
November  2018,  dan  Mewajibkan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  untuk  menerbitkan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  pengganti  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Andreas, S.T., M.T., yang menetapkan terhitung mulai tanggal 14 November 2018;

## KESIMPULAN
Bahwa Asas nebis in idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Sehingga  Pegawai  Negeri  sipil  Yang  Sudah  Menjalani  Hukuman  Adminstrasi  berat  Tidak Dapat Dijatuhi Hukuman Administrasi Yang Sama Sebanyak Dua Kali. Karena pada dasarnya, asas nebis in idem merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas nebis in idem ini terkandung dalam Pasal 1917 Ayat (2) KUHPerdata, dan terdapat juga dalam Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “PNS  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin  2  (dua)  kali  atau  lebih  untuk  satu  pelanggaran disiplin”.
Bahwa  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/436/2018  Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018 telah  berlaku  surut  (berlaku  mundur)  terhadap  Andreas,  S.T.,  M.T.,  dimana  Tergugat  telah diberhentikan  Tidak  Dengan  Hormat  Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  tetapi  terhitung  mulai tanggal  31  Juli  2013,  dan  telah  melanggar  juga  Asas  Kecermatan  yang  dimana  asas  ini menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat,  dan  juga  melanggar  Asas  Umum  Pemberintahan Yang Baik (AUPB).

## SARAN
Bahwa  prinsip the rule  of  law harus ditegakkan  sebagai  Panglima Tertinggi,  dimana prinsip hukum tersebut jelas menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah Negara, dan bukan keputusan pejabat secara individual.
Bahwa Gubernur harus lebih jeli atau teliti sebelum mengeluarkan keputusan, dimana seharusnya  memanggil  dulu  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  akan  menerima  hukuman administasi berat tersebut, sehingga kejadian seperti ini, yaitu Gubernur memberikan hukuman administrasi berat sebanyak dua kali terhadap kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 157 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PT.TUN)  Jakarta  Nomor: 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya nomor: 7/G2019/PTUN/PT.TUN.PLK tanggal 11 Juli 2019.
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena  Melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan  Jabatan  Atau  Tindak  Pidana Kejahatan.