Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang                                                      Berdasarkan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia
Andreas Atmaji 1 , Wulanmas anna P G Frederik 2 ,Ralfie Pinasang 3 , Mercy Maria Magdalena Setlight 4
1,2,3,4 Universitas Sam Ratulangi,Manado, Indonesia
adjikoe29@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  untuk  mengetahui  Untuk  mengetahui  kewenangan  Jaksa dalam  proses  penyelidikan  tindak  pidana  pencucian  uang,  Untuk Pengembalian  Aset  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  oleh  jaksa Penyidik.Hasil  Penelitian  menunjukkan  Kewenangan  Jaksa  penyidik  dalam proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dan tindak  pidana  pencucian  uang jelas  diatur  dalam  berbagai  ketentuan  dimana  jaksa  mempunyai  kewenangan terhadap  Tindak  pidana  pencucian  uang  atau  money  laundering,  disebutkan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Pengembalian  Aset  negara Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  berdasarkan  kewenangan  kejaksaan Republik  Indonesia,  tujuannya  antara  lain  untuk  meminimalisir  kerugian keuangan  negara.Bahwa  harus  diakui  Indonesia  hingga  kini  belum  memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa  pemidanaan  seperti  adanya  Konvensi  Antikorupsi  PBB  atau  United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, namun ketentuan dan konvensi ini praktik, mekanisme itu sesungguhnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana.
Kata  Kunci :    Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana,    Pencucian  Uang,    Kewenangan Kejaksaan Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”,  dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 ini  mempunyai  makna  bahwasanya  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  pelaksanaan ketatanegaraanya  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.  Untuk  Indonesia,  negara  hukum  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  yang merupakan  pandangan  hidup  bangsa  dan  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  yang dimaksud adalah Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan  dan  keadilan  sebagaimana  yang terkandung dalam Pancasila. Korupsi merupakan persoalan yang tidak hanya dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  namun  sudah  menjadi  permasalahan  global.  Korupsi merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial.  Hampir  setiap  hari  media  massa memberitakan  perihal  terjadinya  korupsi  baik  pada  lingkup  eksekutif,  legislative maupun yudikatif (Zulaiha,2016).
Korupsi  merupakan  masalah  kronis,  tindak  pidana  ini  dapat  membahayakan stabilitas  dan  keamanan masyarakat, membahayakan  pembangunan  sosial,  ekonomi dan juga  politik serta dapat merusak  nilai-nilai  demokrasi dan  moralitas  karena  lambat  laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, korupsi merupakan ancaman terhadap cita- cita masyarakat adil dan makmur (Hartanti,2005).
Keberadaan  tindak  pidana  korupsi  dalam  hukum  positif  Indonesia  sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski sejak  rezim  orde  lama,  orde  baru  sampai  saat  ini  di  era  orde  reformasi,  upaya pemberantasan  korupsi  masih  belum  membuahkan  hasil  yang  dapat  dilihat  dari  data kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat  kali  dibandingkan di  era orde  sebelumnya.  Dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  terkait  dengan  harta  atau  aset hasil  korupsi  dikenal  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU).  Perkara  TPPU  selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara 5 , serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam perkembangannya,  perkara  TPPU  semakin  meluas  dan  kompleks  ke  berbagai  sector (Purwoleksono.2015)
Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan ( underlying crime ) dari tindak pidana asal ( predicate crime ) (Sutedi,2008). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan  sebagai  tindak  pidana,  maka  uang  hasil  kegiatan  tersebut  akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.
Bahwa  semua  ketentuan  tersebut  sangat  membantu  dalam  melaksanakan  tugas terkait  kasus-kasus  pidana  yang  sedang  ditangani,  khususnya  dalam  penyidikan  dan penuntutan, dalam permintaan keterangan bank dan penelusuran transaksi mencurigakan, dan  dalam  pemulihan  aset.  Namun,  yang  akan  didalami  dalam  penelitian  ini  adalah terhadap kelemahan dalam menangani perkara TPPU, yaitu: Tantangan Pembuktian dalam perkara  TPPU  lebih  besar  dibandingkan  perkara  pidana  lainnya,  karena  pelaku  selalu menjauhkan  bukti-bukti  yang  dapat  menjeratnya,  termasuk  mencari  atau  pengembalian aset pelaku tindak pidana pencucian uang.
Penerapan  pembuktian  terbalik  dapat  merugikan  proses  penuntutan  dimana pelaku  memungkinkan  menunjukkan  sumber  perolehan  harta  kekayaannya  yang  tidak wajar berasal dari bisnis yang merupakan rekayasa (Sudarto,2010). Penyidik mengalami kendala  dalam  hal  penelusuran  aset  yang  bukan  atas  nama  tersangka.  Kendala  dalam melakukan  penyitaan  aset  dikarenakan  ada  beberapa  aset  dalam  penguasaan  pihak ketiga/orang  lain.  Bilamana  harta  yang  akan  disita  oleh  negara  bercampur  dengan  uang hasil tindak pidana, maka penyidik harus memisahkan uang hasil tindak pidana tersebut dengan uang halal yang diperoleh terdakwa selama ini. Kerja sama antara PPATK dan Jaksa diharapkan membantu memperkuat keterangan perkara terkait dengan kasus TPPU yang ditangani dalam proses pengadilan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut strategi jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap aset yang diambil oleh pelaku tindak pidana akan menjadi  tidak  efektif  karena  harus  menunggu  disita  barang-barang  dan  berdasarkan putusan      pengadilan ( Mertokusumo,2010).
Melihat dari Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  menyatakan  bahwa  untuk  dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya  ( predicate  crime ).  Selain  itu  Keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana  asalnya  ( Predicate  Crime ).  Artinya  Jaksa  Penyidik  sudah  dapat  melakukan penelusuran  terhadap  aset-aset  yang  diduga  diambil  dari  tindak  pidana  korupsi  melalui proses penyidikan (Matthew,2005).
Bahwa  harus  diakui  Penerapan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia  dalam  praktiknya  belum mempertimbangan keseimbangan  yang  objektif  antara  kepentingan  tersangka  dan  kepentingan  masyarakat. Faktanya  adalah  penerapan  Pasal  77  dan  78  bertentangan dengan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  asas  hukum  tidak  berlaku  surut  (non-netroactive  principle) sebagaimana  yang  tercermin  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Bahwa yang akan didalami dalam pembasahan tesis ini dimana dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010.  Persoalan  dimaksud adalah  yang  berakitan  dengan  pembuktian  terhadap  tindak  pidana  awal  (predicate offence)  dimana  terdapat  ketidak  selarasan  (kontradiktif)  antara  Pasal  2,  3,  4,  dan  5 dengan  Pasal  69.  Hal  ini menimbulkan  keraguan  apakah  KPK  berwenang  melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (  Priyatno,2017).  Kontradiktif  antara Pasal  3,  4,  dan  5  dengan  penjelasan  Pasal  5  ayat  (1)  mengenai  unsur  kesengajaan  atau kelalaian  (culpa)  dan  yang  berkaitan  dengan  belum  diaturnya  ketentuan  mengenai pembuktian terbalik dan konsekuensinya. Persoalan-persoalan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pengegakkannya oleh karena regulasinya saling bertentangan.
Kasus  korupsi  PT  Jiwasraya,  berawal  dari  laporan  menteri  BUMN  Erick  Thohir tahun 2019 melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal  itu  dilakukan  setelah  pemerintah  melihat  secara  rinci laporan  keuangan  perusahaan yang dinilai tidak transparan, dan ada investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan.  Hal  ini  yang  menjadi  satu  dari sekian  masalah  gagal  bayar  klaim  Asuransi Jiwasraya,  sehingga  negara  Dalam  kasus  korupsi  dan  TPPU  Jiwasraya  yang  kerugian negaranya  mencapai  Rp  16,8  triliun    Besarnya  kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh penyelewengan  dalam  menjalankan  usaha  di  bidang  pasar  modal  pada  kasus  tersebut (Hartanti,2005).
Hasil penyitaan untuk dikembalikan kepada negara dengan nilai triliunan tersebut tidak hanya  berupa uang  tunai tapi juga  harta  benda  yang dimiliki  terpidana korupsi  PT Jiwasraya. Aset yang berupa rumah, mobil dan tanah akan dilelang oleh Pejabat Lelang Kelas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  yang  dimana mandat  lelang  tersebut  juga  terdapat  dalam  Lelang  Eksekusi  barang  rampasan  yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
Penyitaan  aset  daripada  hasil  tindak  pidana  korupsi  tersebut  merupakan  bentuk dari  penegakan  hukum  juga  pengembalian  aset  dalam  negara.  Berdasarkan  uraian tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai “Pengembalian Aset  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Pencucian  Uang Melalui  Proses Penyidikan Pada Kejaksaan Republik Indonesia”

## METODE
Adapun  jenis  penelitian  dalam metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau  norma-norma  dalam  hukum  positif  (Zainuddin,2004).  Yuridis  Normatif,  yaitu pendekatan  yang  menggunakan  konsepsi legis  positivis .  Konsep  ini  memandang  hukum identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  atau pejabat  yang  berwenang.  Konsepsi  ini  memandang  hukum  sebagai  suatu  sistem  normatif yang  bersifat  mandiri,  tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  yang  nyata (Komariah,2011).Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute aproach ) dan pendekatan kasus ( case aproach ). Pendekatan perundang- undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya terkait grasi. Pendekatan kasus bertujuan  untuk  mepelajari  penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan dalam praktik hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan Jaksa penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Bahwa  dalam  mendukung  pemberantasan  korupsi  khususnya  dalam  tindak  pidana pencucian uang, hal penting diperhatikan adalah kedudukan hukum kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebutkan dalam Bagian Kedua Kedudukan Pasal 2 ;
(1) Undang-undang  Repblik  Indonesia  No.  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa ; Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang- undang.
(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
(3) Kejaksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  satu  dan tidak terpisahkan.
Dapat dipahami bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang di bidang  penuntutan  sebagaimana  ayat  (1)  diatas,  menggambarkan  bahwa  tugas  penegakan hukum melalui penuntutan ialah tugas lembaga pemerintah, bukan lembaga yudikatif. Dalam kedudukan sebagai lembaga pemerintahan maka kejaksaan dalam melaksanakan wewenang penuntutan  jelas  dapat  dipengaruhi  pemerintah.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa sesungguhnya  lembaga  kejaksaan  tidak  memiliki  kemandirian  dalam  melaksanakan wewenangnya. Tidak mandirinya lembaga kejaksaan sebagai lembaga pemerintah juga bisa disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang mengatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Bahwa  apabila  memperhatikan  ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa kedudukan Jaksa  Agung  merupakan  jabatan  politis  yang  sangat  tergantung  pada  presiden.  Ramelan (2000) berpendapat bahwa ketentuan ini juga memberikan peluang kepada presiden untuk mencampuri  kewenangan  Jaksa  Agung.  Bahkan  dalam  Pasal 6  ayat  (1)  UU  Kejaksaan  juga ditegaskan  bahwa  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  kejaksaan  ditetapkan  dengan Keputusan Presiden. Artinya Posisi Jaksa Agung seperti tercantum dalam UU Kejaksaan itu dapat  menimbulkan  masalah  yang disebut  dengan  “ dual  obligation ”  atau “conjlicting loyalities' yaitu Jaksa Agung sebagai penegak hukum ( a man o f law) juga merupakan lembaga
eksekutif  (berada dibawah  presiden).  Konflik  hubungan  antar  “ political  loyalities” dengan fungsi yustisial kejaksaan dalam rangka supremasi hukum karena kejaksaan harus melayani dua majikan yaitu legal demand dan political demand yang tidak selalu jalan bersamaa atau seiring.
Bahwa  dalam  praktinya  penulis  menlihat  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  dan  Kepala Kejaksaan Negeri yang mempunyai posisi atau kedudukan sebagai MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan  Daerah),  sekarang  disebut  FORKOPIMDA  (Musyawarah  pimpinan  daerah),  tentu akan merasa tidak nyaman ketika harus berhadapan  dengan  pejabat  pemerintah  daerah yang  menjadi  tersangka  Pidana  Korupsi.  Hal  ini  terjadi  karena  pihak  kejaksaan  sering mendapatkan bantuan dana dan fasilitas dari pemerintah daerah setempat.
Padahal  dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Kejaksaan  menyebutkan  bahwa kejaksaan  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan  pemerintah  dan  pengaruh  kekuasaan  lainnya.  Pelaksanaan kekuasaan  negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu “penuntutan” diselenggarakan oleh  Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di setiap ibu  kota  propinsi  dan  Kejaksaan  Negeri  yang  berkedudukan  di  setiap  ibu  kota kabupaten/kota.  Penjelasan  Umum  UU  Kejaksaan,  antara  lain  juga  dinyatakan  bahwa pembaharuan UU Kejaksaan dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang penuntutan harus  bebas  dari  kekuasaan  pihak  manapun,  yakni  yang  dilaksanakan  secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Bagitu  juga  dalam  Pasal  1  butir  1  UU  Kejaksaan  menyebutkan:  Jaksa  adalah pejabat fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-  undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap serta  wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang.  Termasuk dalam  Pasal  1  butir  2  UU Kejaksaan (dan Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan melaksanakan penetapan hakim.
Penulis mempertegas tentang kewenangan kejaksaan tercantum dalam Pasal 30  ayat (1)  huruf  d  UU  Kejaksaan  yang  secara  tegas  memberikan  kewenangan  kepada  kejaksaan untuk  melakukan  penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi,  hal  ini  prnah  di  ajukan  pengujian  ke Mahkamah Konstitusi oleh Ny. A Nuraini sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan suaminya Mayjen. TNI. Pum. Subarda Midjaja, tersangka korupsi penyalahgunaan dana PT. ASABRI/BPKPP  (Badan  Pengelola  Kesejahteraan  dan  Perumahan  Prajurit).  Dalam  putusan Nomor  :  288/PUU-V/2007,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  ketentuan  Pasal  30 ayat  (1)  huruf  d  UU  Kejaksaan  itu  tidak  bertentang  dengan  UUD  1945,  artinya  pihak Kejaksaan  mempunyai  kewenangan  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  terhadap tindak pidana korupsi bahkan menurut penulis termasuk tindak pidana pencucian uang. Hal ini  sagat  jelas  pihak  institusi  kejaksaan  kejaksaan  merupakan  salah  satu  institusi  yang mempunyai  kewenangan  sebagai  penyidik  Tindak Pidana  Korupsi  termasuk  tindak  pidana pencucian uang. berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang  dilakukan  sebelumnya.b.  Tahap  PenuntutanJaksa/Penuntut  Umum  dalam  tuntutan pidananya  wajib  meminta  kepada  hakim  agar  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa pembayaran  uang  pengganti  disamping  pidana  pokok,  dan  menyatakan  merampas  barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang- barang yang dimohonkan untuk  dirampas  dan  jumlah  tuntutan  pembayaran  uang  pengganti  adalah  sebanyak- banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  Tindak  Pidana Korupsi.c.  Tahap EksekusiDalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi,  jaksa  eksekutor  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  benda  lainnya  dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.
Bahwa dalam tahapan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan,  yang  sebelumnya  didahului  dengan  tindakan  penyelidikan  yang  juga  dilakukan
oleh pihak kejaksaan yang disebut dengan Penyelidikan Intelijen Yustisial (LID INYUS) yang awalnya  dilaksanakan  secara  tertutup  dilakukan  pada  saat  LIDINYUS  ini  ialah  berupa, menerima  laporan  atau  informasi,  dari  laporan  tersebut  diterima  ditindaklanjuti  dengan menerbitkan  Surat Perintah  Tugas  (SPRINTUG)  yang  menugaskan  beberapa  orang  jaksa untuk turun ke lapangan dengan tujuan memperoleh data awal yang lebih akurat.
Bahwa semuanya bersifat tertutup dan rahasia, artinya untuk memperoleh data awal tersebut  tidak/belum  boleh  dilakukan  pemanggilan  terhadap  orang-orang  yang  terkait, kemudian  daat  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyelidikand,  dengan  meminta keterangan/melakukan  interogasi,  apabila  dari  data  awal  yang  diperoleh  kemudian diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial yang menunjuk beberapa orang jaksa untuk  melakukan  penyelidikan.  Kegiatan  penyelidikan  ini  sudah  bersifat  terbuka,  artinya untuk  meminta  dan  memperoleh  keterangan  tentang adanya  dugaan  penyimpangan  atau pelanggaran hukum itu, pada tahap ini sudah dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang akan dijadikan sebagai calon- calon saksi dan calon tersangka.
Wawancara  kami  dengan  Kajari  Kota  Bitung  Propinsi  Sulawesi  Utara  tentang bagaimana proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi saudara Frangky Son mengatakan ; dalam paraktik Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan biasanya didahului dengan tindakan penyelidikan yang juga dilakukan oleh pihak kejaksaan yang  disebut  dengan  Penyelidikan  Intelijen  Yustisial  (LID  INYUS)  yang  awalnya dilaksanakan secara tertutup dan pada saat LIDINYUS ini ialah  berupa menerima laporan atau informasi, langsung dipelajari laporan atau informasi tersebut kemudian menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPRINTUG) yang menugaskan beberapa orang jaksa untuk turun ke lapangan dengan tujuan memperoleh data awal yang lebih akurat.
Bahwa proses tersebut bersifat tertutup dan rahasia, artinya untuk memperoleh data awal tersebut tidak/belum boleh dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang terkait. Apabila dari data awal yang diperoleh itu ditemukan adanya suatu indikasi penyimpangan atau  pelanggaran  hukum,  maka  kemudian  diterbitkan  Surat  Perintah  Operasi  Intelijen Yustisial yang menunjuk beberapa orang jaksa untuk melakukan penyelidikan.

## B. Pengembalian  Aset  negara  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  berdasarkan kewenangan kejaksaan Republik Indonesia.
Bahwa  terhadap  tindak  pidana  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  dalam  tindak pidana pencucian uang diatur dalam beberapa aturan antara lain sebagai berikut :
1. Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencuian uang.
Bahwa  yang  menjadi  pertimbangan  terbitnya  Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencuian uang dalam pertimbangannya disebutkan ;
a. bahwa  tindak  pidana  Pencucian  Uang  tidak  hanya  mengancam stabilitas  perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga dapat  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  Pencucian Uang  memerlukan  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  menjamin kepastian  hukum,  efektivitas  penegakan  hukum,  serta  penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2003  perlu  disesuaikan  dengan  perkembangan kebutuhan  penegakan  hukum,  praktik,  dan  standar  internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
Bahwa  oleh  karena  kejahatan  perbuatan  pidana  khususnya  pencucian  uang  adalah modusnya semakin hari-semakin canggih dengan menggunatan berbagai tehnologi sehingga Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian dilakukan perubahan kembali dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  pidana  Pencuian  uang,  hal  ini  disamping  modusnya  semakain canggih  juga  terjadi  karena  disesuaikan  dengan  perkembangan  kebutuhan  penegakan hukum,  praktik,  dan  standar  internasional  sehingga  perlu  diganti  dengan  undang-undang baru tersebut.
Undang-Undang  No.  8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia  hanya  menyebutkan  atau  mencantumkan  pengertian dari  pencucian  uang  adalah  segala  perbuatan  yang memenuhi  unsur-  unsur  tindak  pidana sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-  Undang  ini  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  asal sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2  angka  (1)  seperti:  a.korupsi;  b.penyuapan; c.narkotika; d.psikotropika;  e.penyelundupan  tenaga  kerja;  f.penyelundupan  migran;  g.di bidang  perbankan;  h.di  bidang  pasar  modal;  i.di  bidang  perasuransian;  j.kepabeanan; k.cukai;  k.perdagangan  orang;  m.perdagangan  senjata  gelap;  n.terorisme;  o.penculikan; p.pencurian;  q.penggelapan;  r.penipuan;  s.pemalsuan  uang;  t.perjudian;  u.prostitusi;  v.di bidang  perpajakan;  w.di  bidang  kehutanan;  x.di  bidang  lingkungan  hidup;  y.di  bidang kelautan  dan  perikanan;  atau  z.tindak  pidana lain  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  4 (empat) tahun atau lebih.
Bahwa  yang  diamksud  dengan  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime )  adalah  tindak pidana  yang  memicu  (sumber)  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang.  Memperhatikan Undang  No.8  Tahun  2010,  jelas  membedakan  tindak  pidana  pencucian  uang  menjadi  dua kelompok, antara lain tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3  sampai  Pasal  10  dan  tindak  pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencucian uang sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.
BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diatur tentang tindak pidana pencucian uang adalah dalam :
Pasal  3 “Setiap orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa keluar  negeri  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan dipidanakarena  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  pidana  penjara paling  lama20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal  4  “Setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul, sumber,  lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang  sebenarnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketah  uinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat (1)  dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian  uang dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. , model civil forfeiture signifikan untuk diterapkan di Indonesia,  karena civil  forfeiture menggunakan  pembalikan  beban  pembuktian  dan  dapat melakukan  penyitaan  lebih  cepat  setelah  diduga  adanya  hubungan  aset  dengan  tindak pidana.  Terlebih  lagi  dalam civil  forfeiture ,  gugatan  dialamatkan  pada  aset  bukan  pada tersangka atau terdakwa sehingga aset negara tetap dapat diambil meski pelaku meninggal dunia atau belum dapat diproses melalui  peradilan  pidana (Sudarto,2017).
Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah sebuah konsep yang fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, dengan cara menarik kembali harta milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara.  Tindak  pidana  tersebut  dapat bersumber  dari  kejahatan  korupsi,  kejahatan  pembalakan  liar,  kejahatan  narkotika, kejahatan  kepabeananan  bea  cukai,  maupun  kejahatan  pencucian  uang  (Prajow,2017). Menurut Mardjono Reksodiputro , perampasan aset dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu:
1. Perampasan pidana. Perampasan ini telah umum dikenal dalam bentuk penyitaan  atas  barang  tertentu  dan  apabila  ternyata  barang  tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap barang itu disita untuk negara.
2. Perampasan  administrasi.  Perampasan  ini  bersifat kontraban ,  yaitu eksekutif (pemerintah) diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat segera merampas barang tertentu tanpa melalui persidangan. Misalnya tindakan kepabeanan dan bea cukai.
3. Perampasan  perdata.  Perampasan  perdata  dahulunya  dikenal  sebagai perampasan terhadap barang-barang yang tidak bertuan karena perang, serta  perampasan  terhadap  barang- barang  yang  “yatim  piatu”
( weiskamer ).
Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  ( NCB  Asset  Forfeiture ),  yang  juga  disebut sebagai “Perampasan Perdata”, Perampasan In  Rem ,  atau  Perampasan  Obyek  dalam beberapa  yurisdiksi  merupakan  tidakan  terhadap  aset  itu  sendiri  dan  tidak  terhadap seorang individu. Hal ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana  dan  memerlukan  bukti  bahwa  harta  benda  tersebut  tercemar.  Secara  umum perbuatan  melawan  hukum  wajib  diterapkan  atas  dasar  standar  bukti  keseimbangan probabilitas.  Oleh  karena  tindakannya  tidak  terhadap  seorang  terdakwa  individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda tersebut (Saputra,2017).

## KESIMPULAN
1. Kewenangan Jaksa penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak  pidana  pencucian  uang  jelas  diatur  dalam  berbagai  ketentuan dimana  jaksa  mempunyai  kewenangan  terhadap  Tindak  pidana  pencucian uang  atau  money  laundering,  disebutkan  dalam  Pasal  74  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  yang  secara  tegas  menyebutkan  kejaksaan  yang  formulasi lengkapnya adalah sebagai berikut:
“Yang dimaksud  dengan “penyidik tindak  pidana asal” adalah  pejabat dari  instansi  yang  oleh  Undang-Undang  diberi  kewenangan  melakukan penyidikan  yaitu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan,  KPK, BNN,  serta  Direktorat  Jendral  Pajak  dan  Direktorat  Jendral  Bea  dan  Cukai Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Penyidik  tindak  pidana  asal
dapat  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  apabila menemkan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”
Kewenangan  lain  yang  dimiliki  Kejaksaan  RI  antara  lain  kewenangan terkait  penyitaan  aset  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  khusus  dan  tindak pidana  pencucian  uang,  kewenangan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  30  A Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan:
“Dalam pemulihan  aset,  Kejaksaan  berwenang  melakukan  kegiatan penelusuran,  perampasan,  dan  pengembalian  aset  perolehan  tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.” Bahwa  apabila  jaksa  tidak  dapat  membuktikan  tindak  pidana  asalnya terlebih  dahulu,  maka  tidak  menjadi  halangan  untuk  mengadili  tindak  pidana pencucian uang tetap dilanjutkan sampai mendapat keputusan pengadilan yang tetap.
2. Pengembalian  Aset  negara  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang berdasarkan  kewenangan  kejaksaan  Republik  Indonesia,  tujuannya  antara lain untuk meminimalisir kerugian keuangan negara.
Bahwa harus diakui Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang  secara  komprehensif  mengatur  skema  perampasan  aset  tanpa pemidanaan  seperti  adanya  Konvensi  Antikorupsi  PBB  atau  United  Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, namun ketentuan dan konvensi  ini  praktik,  mekanisme  itu  sesungguhnya  telah  diterapkan  pada berbagai  perkara  pidana,  seperti  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak pidana  narkotika.  Namun,  khusus  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi, Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 dinilai  belum  cukup  optimal  untuk  menjadi  sarana  pengembalian  kerugian negara atau pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui  jalur  perampasan  aset  secara  pidana  maupun  perdata,  mekanisme perdata  dalam  upaya  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  seperti yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juga belum maksimal karena proses  perdata  menganut  sistem  pembuktian  formil yang  dalam  praktiknya bisa  lebih  sulit  daripada  pembuktikan  materiil.  Oleh  karena  penerapan perampasan  aset  berdasarkan  UU  Tipikor  belum  maksimal  dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga harus ada regulasi baru dengan meratifikasi ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang ada  dalam  Konvensi  PBB  Anti-Korupsi  Tahun  2003,  dengan  menyesuaikan dengan  sistem  hukum  yang  sudah  ada  di  Indonesia  agar  penerapan United Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  tahun  2003, akan  berjalan efektif dan efisien.

## REFERENSI
Aan Komariah, Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2011
Adrian  Sutedi,  Hukum  Perbankan  :  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  dan Kepailitan, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008,.
Amiruddin  &  Zainuddin,  Pengantar  Metode  penelitian  hukum,  raja  grafindo persada, 2004, Jakarta
Didik  Endro  Purwoleksono  ,Hukum  Pidana  (cetakan  pertama),  Airlangga  University Press,  Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya, 2015,
Dwidja  Priyatno.  .  Sistem  Pertanggunjawaban  Korporasi  dalam  Kebijakan  Legislas (Cetakan Pertama), Kencana, Depok, 2017
Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : Jakarta,
Fleming,  Matthew  H,  Asset  Recovery  and  Its  Impact  on  Criminal  Behavior,  An Economic  Taxonomy,  Draft  for  comments,  University  College  London,
London 2005
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, Sudikn Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  Universitas  Atma  Jaya,  Yogyakarta,
2010.
Copyright Holder : © Andreas Atmaji, Wulanmas anna P G Frederik,Ralfie Pinasang, Mercy Maria Magdalena Setlight (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under