## Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam
Mudassir ( dassir_mathar@yahoo.com ) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Edi Gunawan (edigunawan@iain-manado.ac.id) Intutut Aagama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

## ABSTRACT
This article is a conceptual study of the characteristics and approaches of social aspects of Islamic  law.  This  study  is  important  because  Islamic  law  encompasses  various  dimensions, namely the abstract dimension, in the form of all the commandments and the prohibitions of Allah and His Messenger, and the concrete dimension, in the form of behavior that is steady among  Muslims  as  an  effort  to  do  the  command  of  Allah  and  His  Messenger,  In  addition, Islamic  law  also  includes  substances  that  are  internalized  into  various  social  institutions. Therefore,  the  study  of  the  social  aspects  approaches  in  Islamic  law  is  very  important. Islamic law has  a character, namely rabbaniyah, syumul, al-wasthiyah, and insanity. There are several methods of Islamic law enforcement conducted by aspects of the social approach, especially  in  Indonesia,  namely  the  establishment  of  Islamic  law  through  fiqh,  the establishment  of  Islamic  law  through  the  law,  the  establishment  of  Islamic  law  through jurisprudence, and the affirmation of Islamic law through fatwas.
Keynotes: Characteristics, Social AspectApproach, Islamic Law

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  kajian  konseptual  tentang  karakterisitk  dan  pendekatan  aspek  sosial hukum  Islam.  Kajian  ini  penting  karena  hukum  Islam  mencakup  berbagai  dimensi,  yaitu dimensi  abstrak,  dalam  wujud  segala  perintah  dan  larangan  Allah  dan  Rasul-Nya,  dan dimensi  konkret,  dalam wujud  perilaku yang bersifat  ajeg di  kalangan  orang Islam sebagai upaya  untuk  melaksanakan  titah  Allah  dan  Rasul-Nya  itu.  Selain  itu,  hukum  Islam  juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial. Oleh karena itu,
kajian  tentang  pendekatan  aspek  sosial  dalam  hukum  Islam  dipandang  sangat  penting. Hukum Islam memiliki karakter, yaitu rabbaniyah, syumul, al-wasthiyah, dan insaniyah. Ada beberapa  metode  penetapan  hukum  Islam  yang  dipengaruhi  oleh  aspek  pendekatan  sosial khususnya di Indonesia, yaitu penetapan hukum Islam melalui fikih, penetapan hukum Islam melalui  undang-undang,  penetapan  hukum  Islam  melalui  yurisprudensi,  dan  penetapan hukum Islam melalui fatwa.
Kata Kunci: Karakteristik, Pendekatan, Aspek Sosial, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  disebut  dengan  beberapa  istilah  atau  nama  yang  masing-masing menggambarkan  sisi  atau  karakteristik  tertentu  hukum  tersebut.  Sejak  dahulu  di  kalangan umat Islam di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai  persepesi  hukum  Islam.  Setidaknya  ada  beberapa  nama  yang  sering  dikaitkan dengan  pengertian  hukum  Islam,  serta  menyamakan  pengertian  diantara  syariah 1 ,  fiqih 2 dan hukum  Islam 3 . Kekacauan  persepsi  ini  meliputi  arti  dan  ruang  lingkup  pengertian  syariah Islam  yang  kadang-kadang  diartikan  sama  dengan  fikih,  bahkan  adakalanya  disamakan dengan ad-di>n.
Mempelajari  sejarah  sosial  hukum  Islam  berarti  mempelajari  hukum  itu  sendiri. Hukum  Islam  telah  berkembang  secara  kompleks  sehingga  melahirkan  ulama  dan
1 Menurut Iskandar Usman, syariah adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh adanya nalar  manusia,  syariah  adalah  wahyu    Allah  secara  murni  yang  bersifat  tetap,  tidak  bisa  berubah  dan  tidak boleh diubah oleh siapa pun kecuali  oleh yang Maha Mutlak yakni  Allah itu sendiri. Lihat  Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 104 sedangkan menurut  Muhammad  Ali  al-Sayis  yang  dikutip  oleh  Umar  Shihab,  Syariah  adalah  hukum-hukum  syarak mengenai  perbuatan  (manusia)  yang  dihasilkan  dalil-dalil  terinci.  Yang  dimaksud  adalah  adalah  apa  yang diperoleh dari ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi saw yang sahih. Lihat Muhammad ‘Ali al-Sayis, Nasy’ah al- Fiqh al-Ijtihad wa athwaruh, Salsalah al-Buhuts al-Islamiyah, Kairo, 1970, h. 8-9. Dalam Umar Shihab dalam Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 11.
2 Kata fikih secara etimologis, berakar pada kata atau huruf ه ق ف yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu, disebut dengan fikih.  Lihat  Abi  al-Husain  Amhad  bin  Faris  bin  Zakariya, Mu’jam  maqasyid  al-Lu-ghah, Dar  al-Fikr  Li  al- Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, (t.tp, 1979, Juz III. h. 262. Dalam Umar Shihab dalam Hukum Islam dan Transformasi  Pemikiran, h.  12.  Sedangkan  Menurut  Abu  Zahrah,  mengemukakan  bahwa  fikih  adalah mengetahui  hukum-hukum  syara’  yang  bersifat  amaliah  yang  dikaji  dari  dalil-dalilnya  yang  terinci.  Lihat Muhammad Zahrah, Ushul Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-Arab, 1958. h. 6. Dalam Abdul Manah dalam Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 44. Menurut Abdul Manan, ada dua  objek  kajian  fikih,  yaitu  hukum-hukum  syara’  yang  bersifat  amaliah  dan  dalil-dalil  yang  terpeinci  dari Alquran  dan  Sunah  yang  menunjuk  suatu  kejadian  tertentu,  atau  menjadi  rujukan  lagi  kejadian-kejadian tertentu,  seperti  riba  haram  hukumnya  karena  telah  ditetapkan  dalam  surat  al-Baqarah:  279.  Bahwa pengetahuan  tentang  hukum  syara’  itu  didasarkan  kepada  dalil tafsili, dan  fikih  itu  digali  dan  ditemukan melalui penalaran mujtahid. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam, h. 44.
3 Menurut  Amrullah  dalam  bukunya Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional menjelaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam,  yaitu  hukum  amali  berupa  interaksi  sesama  manusia,  selain jinayat (pidana  Islam).  Lihat  Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53. Dalam Supardin, Materi Hukum Islam, h. 22. Sedangkan dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara’ ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Alquran (Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 169. Hasbi Ashiddieqy berpendapat bahwa hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu  kumpulan  ilmu  yang  sangat  luas  pembahasannya,  yang  mengumpulkan  berbagai  ragam  jenis  hukum Islam  dalam  mengatur  kehidupan  seseorang,  golongan,  dan  masyarakat  secara  umum.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Edisi kedua (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.
cendekiawan dengan karya tulisnya yang dijadikan sebagai khazanah yang tidak bisa dinilai dengan materi (Supardin, 2011:2).
Setiap  hukum  tentunya  memiliki  ciri-ciri  dan  karakteristik  yang  membedakan  satu dengan yang lainnya. Karena itu, hukum Islam mudah dipahami dan bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Bahkan di beberapa daerah hukum Islam telah menjadi peraturan daerah, yang  bukan  hanya  wajib  dipatuhi  karena  faktor  keyakinan  dan  kepatuhan  terhadap  hukum agama, tetapi telah menjadi  aturan  yang wajib diikuti  oleh setiap warga  yang ada di  daerah tersebut.
Hukum  Islam  sebagai  tatanan  dalam  hukum  modern  dan  salah  satu  sistem  hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni, pertama,  mencakup  aspek  ibadah,  yaitu  hukum-hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan al-Khaliq; kedua, mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga (al- ahwal asy syahs}i>yah) seperti nikah, talak, rujuk, wasiat, waris, dan hadhanah; ketiga, aspek muamalah  (hukum  sipil),  yaitu  hukum  yang  berhubungan  dengan  antarmanusia,  seperti transaksi jual beli, gadai, hibah, utang piutang, pinjam meminjam, mudha>rabah, joint  usaha, luqa>thah,  dan  sebagainya  yang  bertujuan  mengatur  agar  terjadi  keserasian  dan  ketertiban; keempat,  mencakup  aspek  ekonomi,  seperti  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkembangan kekayaan  dan  pemakaiannya,  termasuk  hukum  zakat,  baitul  maal,  harta ghanimah,  fa’i, pajak dan hal-hal yang diharamkan seperti riba, menimbun harta, dan memakan harta anak yatim (Abdul Manan, 2006:62). Itulah beberapa hal yang menjadi bagian dari hukum Islam.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  artikel  ini  membahas  karakteristik  dan pendekatan aspek sosial hukum Islam, yang dirumuskan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut dengan subfokus pembahasan ialah (1) karakteristik hukum Islam dan (2)  penerapan pendekatan aspek sosial dalam penetapan hukum Islam.

## KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM
Hukum Islam (Islamic law) adalah salah satu dari enam sistem hukum utama (major legal system) yang berlaku di dunia. Keenam sistem hukum itu adalah: 1) Islamic law , yaitu
hukum  yang  berdasarkan  al-Qur‟an,  al-Sunnah  dan  ijtihad  mujtahid;  2) Civil  (Roman)  law , yaitu  hukum  sipil  kode  sipil  yang  terkodifikasi.  Sistem  hukum  ini  berakar  pada  hukum Romawi ( Roman law ) yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa kontinental dan beberapa negara  bekas  jajahannya;  3) Common  law ,  yaitu  hukum  yang  berdasarkan  custom  atau kebiasaan,  preseden  atau judge  made  law (jurisprodensi  hakim).  Sistem  hukum  ini dipraktikkan  di  negera-negara  Anglo  Saxon,  seperti  Inggris  dan  Amerika;  4) Socialist  law , yaitu  sistem  hukum  yang  dipraktikkan  di  negara-negara  komunis;  5) Sub-saharan  Africa , yaitu sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara Afrika yang berada di sebelah selatan gurun sahara; dan 6) Far east , yaitu sistem hukum yang komplek yang merupakn perpaduan antara sistem civil law, common law dan Islamic law sebagai basis fundamental masyarakat (Ade Maman Suherman, 2006:21-23).
Hukum Islam mencakup berbagai dimensi, yaitu dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku yang bersifat  ajeg  di  kalangan  orang  Islam  sebagai  upaya  untuk  melaksanakan  titah  Allah  dan Rasul-Nya itu. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (amaliah), baik individual maupun  kolektif.  Hukum  Islam  juga  mencakup  substansi  yang  terinternalisasi  ke  dalam berbagai pranata sosial (Cik Hasan Bisri, 2004:31).
Hukum  Islam  memiliki  karakter  tersendiri,  yang  tidak  memiliki  kesamaan  atau berbeda  dengan  karakteristik  sistem  hukum  lain  yang  berlaku  di  dunia.  Perbedaan  itu disebabkan  karena  hukum  Islam  berasal  dari  Allah  swt.  yang  bukan  merupakan  buatan manusia  dan  terlepas  dari  kepentingan  individu  maupun  kelompok  dan  terbebas  dari  hawa nafsu. Salah satu contoh dari karakteristik hukum Islam yaitu menyedikitkan beban dan tidak memberatkan agar hukum yang diturunkan oleh Allah swt. dapat dilaksanakan oleh manusia sehingga  dapat  tercapai  tujuan  diturunkannya  syariat  dan  manusia  dapat  mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.
Para  pakar  hukum  Islam  telah  banyak  membahas  tentang  karakteristik  hukum  Islam ini  dengan  berbagai  literatur  masing-masing.  Namun,  dalam  membahas  karakteristik  ini mereka sependapat untuk berpedoman pada QS al-A’raf/7:157.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Terjemahnya:
(yaitu)  orang-orang  yang  mengikut  Rasul,  Nabi  yang  ummi  yang  (namanya)  mereka  dapati tertulis  di  dalam  Taurat  dan  Injil  yang  ada  di  sisi  mereka,  yang  menyuruh  mereka mengerjakan  yang  ma'ruf  dan  melarang  mereka  dari  mengerjakan  yang  mungkar  dan menghalalkan  bagi  mereka  segala  yang  baik  dan  mengharamkan  bagi  mereka  segala  yang buruk  dan  membuang  dari  mereka  beban-beban  dan  belenggu-belenggu  yang  ada  pada mereka 4 .  Maka  orang-orang  yang  beriman  kepadanya.  memuliakannya,  menolongnya  dan mengikuti  cahaya  yang  terang  yang  diturunkan  kepadanya  (Al-Qur’an),  mereka  Itulah orang-orang yang beruntung (Kementerian Agama RI, 2012:214).
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  yang  semula  manusia  tidak  ada  batasnya  untuk berperilaku,  maka  Allah  memberikan  batasan  agar  manusia  berperilaku  yang  baik  agar terarah  dalam  beribadah  dan  berperilaku.  Agar  manusia  dapat  melaksanakan  perilaku  yang baik  itu,  Allah  memberikan  kelonggaran  dan  kemudahan  agar  apa  yang  telah  diperintahkan oleh  Allah  dapat  dilakasanakan  sebagaimana  mestinya  (Abdul  Manan,  2006:95).  Setiap manusia  memiliki  fitra  kebaikan,  maka  manusia  harus  mampu  berperilaku  sebagaimana fitrahnya,  yaitu  melakukan  kebaikan.  Dalam  bertindak  dan  berperilaku,  manusia  tentu dibatasi  oleh  aturan-aturan  yang  telah  diturunkan  oleh  Allah  swt.,  agar  manusia  tidak bertindak melebihi batasan-batasan syariah.
4 Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang  dipikulkan  kepada  Bani  Israil.  Umpamanya:  mensyari'atkan  membunuh  diri  untuk  sahnya  taubat, mewajibkan  qisas  pada  pembunuhan  baik  yang  disengaja  atau  tidak  tanpa  membolehkan  membayar  diat, memotong  anggota  badan  yang  melakukan  kesalahan,  membuang  atau  menggunting  kain  yang  kena  najis. Menurut  Abdul  Manan,  maksud  ayat  tersebut  bahwa  Allah  menyuruh  mereka  yang  ma’ruf  dan  melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka  segala  yang  buruk  dan  membuang  dari  mereka  beban-beban  dan  belenggu-belenggu  yang  ada  pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya, memuliakan-Nya, menolong-Nya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Abdul Manan, 2006:9).
Hukum  Islam  mempunyai  karakteristik  tersendiri,  berbeda  dengan  hukum  Barat  dan hukum  adat,  yang  mempunyai  dimensi  ganda,  menurut  Eko  Siswanto,  karakteristik  hukum Islam adalah pertama dimensi syariat (memiliki ciri wahyu) dan fikih (memiliki ciri ra’yu ), kedua, ketuhanan dan kemanusiaan (iman dan ikhsan, atau akidah dan akhlak), ketiga, hukum Islam  berwatak  universal  (mengatasi  ruang  dan  waktu,  mencakup  bidang  ibadah  dan muamalat dalam arti luas, balasan atau sanksi dunia dan akhirat) dan kontekstual (dinamis), fleksibel) (Eko Siswanto, 2012:14).
Beberapa  ahli  hukum  Islam  berbeda  pendapat  dalam  mengemukakan  karakteristik hukum  Islam 5 .  Berikut  ini,  akan  dijabarkan  beberapa  karakteristik  hukum  Islam,  sebagai berikut;

## DIMENSI SYARIAT DAN FIKIH
Dimensi  syariat  dan  fikih  mempunyai  dua  istilah  kunci,  yaitu  syariat 6 dan  fikih. Syariat  terdiri  atas  wahyu  Allah  dan  sunnah  Nabi  Muhammad  saw.  dan  fikih  adalah pemahaman  serta  hasil  pemahaman  manusia  tentang  syariat.  Syariat  tidak  dapat  disamakan dengan fikih, tetapi kedua-keduanya tidak bisa dipisahkan.
Menurut Hamka Haq, istilah syariat pada awalnya mempunyai arti yang luas, tidak hanya berarti fikih dan hukum, tetapi mencakup pula akidah dan segala yang diperintahkan Allah  swt.  syariat  dalam  hal  ini  meliputi  ajaran Islam  secara  keseluruhan  yang  disebut al- di>n.  Namun dikemudian  hari,  pengertian  syariat  mengalami  penyempitan,  dipahami  secara
5 Hasbi  Ash-Shiddieqy  misalnya  menyebutkan  beberapa  karateristik  hukum  Islam,  yaitu  sempurna ( ta’amul ), harmonis ( washatiyah ), dan dinamis ( harakah ). Lihat kembali Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, h. 105-108.  Muhammad Ali  al-Sayih mengemukakan pendapat  yang lain tentang karakteristik hukum Islam  yang  paling  menonjol,  yakni,  tidak  menyusahkan  dan  selalu  menghindari  kesusahan  dalam pelaksanannya , menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya. Lihat pula  Muhammad  Ali  al-Sayih Tarikh  al  Fiqh  al-Islam, makalah  wa  Matba’ah  Muhammad  Ali  Sabih  wa Awladuh,  Qoriah,  Mesir,  t.th,  h.  25  dalam  Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam, h. 95.  Namun demikian, maksud dari karakteristik yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam pada dasarnya memiliki maksud yang sama  dan  tetap  pada  prinsip-prinsip  dalam  QS.  al-A’raf  ayat  157,  yang  intinya    tidak  menyusahkan,  tidak memberatkan, memberikan kelonggaran, serta sesuai dengan kemaslahatan umat manusia secara umum.
6 Secara etimologi, kata syariat berakar pada kata عرش yang berarti “sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya”. Dari pengertian inilah terbentuk kata ةعيرش yang artinya “sumber air minum”. Lihat Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz III (t.c,t.t: Dar al-Fikr li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1979), h. 262.
terbatas  dalam  arti  fikih  dan  identik  dengan  hukum  Islam  (Hamka  Haq,  2000:7-8).  Jadi syariat  dapat  dipahami  bahwa  ia  berasal  sepenuhnya  dari  Allah  swt.  sedangkan  fikih  hanya merupakan  hasil  pemikiran  oleh  para  ahli  hukum  Islam  (fukaha)  terhadap  suatu  hukum permasalahan. Sehingga fikih akan selalu mengalami perkembangan berdasarkan waktu dan tempat  di  mana  hukum  itu  ditetapkan.  Sedangkan  syariat  akan  berlaku  sepanjang  masa,  di mana pun dan kapan pun waktunya, hukumnya akan tetap tanpa dipengaruhi oleh zaman.

## KETUHANAN ( RABBANIYAH )
Hukum  Islam  memiliki  kelebihan  yang  tidak  dimiliki  oleh  semua  undang-undang buatan manusia dalam berbagai segi dan makna. Hukum buatan manusia hanya seperangkat peraturan yang bersifat materil dan keduniawian semata. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya  terbatas  kepada  memelihara  hal-hal  yang  bersifat  zahir  saja,  dan  tidak  ada pemikiran  halal-haram,  tidak  ada  hal-hal  yang  bersifat  batin  dalam  hubungannya  dengan Kha>liq (sang  pencipta).  Oleh  karena  itu,  jika  badan  legislatif  dan  yudikatif  lemah  atau lembaga hukumnya salah, sementara terdakwa mampu membebaskan diri dari tuduhan yang diajukan  kepadanya,  maka  hal  tersebut  diterima  tanpa  dosa  dan  keadilan  tetap dikesampingkan (Abdul Manan, 2006:96).
Menurut  Eko  Siswanto,  kalimat syaha>datain ( asyhadu  alla>  ila>ha  illalla>h  wa asyhadu  anna  muhammadan  rasu>lulla>h ),  tidak  hanya  berhubungan  dengan  ketauhidan atau  akidah  saja,  tetapi  ungkapan  ini  juga  mengandung  syariat,  jika  dialihkan  ke  dalam bahasa hukum akan berbunyi “tiada hukum kecuali hukum Allah” (Eko Siswanto, 2012:15). Itu  artinya  bahwa  hukum  itu  hanya  bersumber  dari  satu  hukum,  yaitu  hukum  yang  berasal dari  Allah  swt.  dan  hukum  tersebut  berlaku  di  dunia  dan  akhirat,  serta  dapat  membawa manusia untuk kebahagian di dunia dan akhirat. Sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia, hanya  berlaku  untuk  kehidupan  dunia,  dan  belum  tentu  dapat  membawa  kepada kemaslahatan.
Hukum Islam adalah hukum yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada iman dan akhlak, di
samping tergantung pada kekuatan dan kekuasaan. Hukum Islam memberikan balasan akhirat di samping balasan dunia. Oleh karena itu, penghormatan dan ketaatan terhadap syariat yang cemerlang ini tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang nashnya bersumber dari Alquran dan Sunnah saja, tetapi juga mencakup berbagai hukum hasil ijtihad dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh negara dalam memelihara kemaslahatan umum, seperti peraturan lalu  lintas,  perpajakan,  dan  sebagainya  (Abdul  Manan,  2006:96).  Menaati  peraturan  yang dibuat  oleh  negara  merupakan  sesuatu  hal  yang  wajib  diikuti  berdasarkan  QS  an-Nisa/4:59, “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatlah  kepada  Allah,  kepada  Rasul,  dan  Ulil  Amri (pemimpin) di antara kamu ” (Kementerian Agama RI, 2012:114).

## UNIVERSAL ( SYUMUL )
Salah satu fakta yang tidak dapat diingkari adalah bahwa hukum  Islam telah berlaku pada  hampir  di  seluruh  dunia  dengan  kelebihannya  dan  kekurangannya,  keragaman  bahasa dan  peradabannya,  sesuai  dengan  perubahan  waktu  dan  zamannya.  Hukum  Islam  telah mampu  memenuhi  berbagai  keperluan  masyarakat  dan  mampu  mendiagnosis  berbagai penyakit  dan  problema  yang  timbul  dalam  kehidupan  dengan  cara  aman,  tertib,  dan  adil. Hukum Islam tampil sebagai undang-undang yang diagungkan di negara-negara Islam sekitar 13 abad lamanya sampai datangnya masa imperialisme Barat yang menggantikannya sebagai qanun buatan manusia.
Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena hukum Islam di samping memiliki keteguhan  dasar  dan  akar  yang  kuat  terhadap  akal  dan  keluhuran  fitrah,  pemeliharaan realitas, tawa>zun  antara  hak  dan  kewajiban,  rohani  dan  jasmani,  dunia  dan  akhirat  yang dibangun  atas  fondasi  keadilan.  Hukum  Islam  juga  memiliki  sifat  elastis  ( muru>nah) yang menakjubkan  sehingga  menjadikannya  fleksibel  terhadap  masalah  baru  dan  mampu mengatasi  berbagai  dilema  zaman  modern.  Hukum  Islam  memiliki  karakter syumul (universal)  yang  meliputi  semua  zaman  dalam  kehidupan  dan  eksistensi  manusia.  Hukum Islam adalah hukum untuk semua zaman dan generasi, bukan hukum yang terbatas oleh masa dan  tempat  yang  implementasinya  berakhir  seiring  dengan  berakhirnya  zaman  tersebut,
seperti yang terjadi pada para nabi pembawa hukum sebelum Nabi Muhammad saw. diangkat sebagai Rasul 7 .
Menurut Eko Siswanto, universalitas hukum Islam dapat dilihat dari aspek kualitatif, mengenai  ruang  dan  waktu,  dan  berlaku  abadi.  Dari  aspek  kuantitatif  hukum  Islam, didasarkan  pada  kerangka  hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah  swt.,  tidak  hanya  mengatur hubungan  manusia  dengan  manusia  lain  dan  benda  dalam  masyarakat,  tetapi  juga  mengatur hubungan  manusia  dengan  Allah  swt.,  hubungan  manusia  dengan  dirinya  sendiri,  dan hubungan  manusia  dengan  alam  sekitarnya  (Eko  Siswanto,  2012:20).  Dalam  penerapan hukum  Islam  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  swt.,  tidak  dipengaruhi  oleh  suku,  jenis kelamin, kebangsaan, golongan, rakyat, pejabat, penguasa, bahkan raja sekalipun.
Hukum  Islam,  selain bersifat  universal,  juga memiliki  karakteristik kontekstual, Eko Siswanto  mengutip  pendapat  Yusuf  al-Qardha>wi  berdasarkan  kaidah-kaidah  dan  pola-pola berpikir,  antara  lain:  a)  memudahkan  dan  menghilangkan  kesulitan;  b)  memperhatikan tahapan  masa;  c)  turun  dari  nilai  ideal  menuju  realita  dalam  situasi  darurat;  d)  segala  yang mendatangkan  kerugian  atau  kesengsaraan  umat  harus  dilenyapkan;  e)  kemudharatan  tidak boleh  dihilangkan  dengan  kemudharatan;  f)  kemudharatan  yang  bersifat  khas  digunakan untuk  kemudharatan  yang  bersifat  umum;  g)  kemudharatan  yang  ringan  digunakan  untuk menolak  kemudharatan  yang  berat;  h)  keadaan  terpaksa  memudahkan  perbuatan  atau tindakan  terlarang;  i)  apa  yang  dibolehkan  karena  terpaksa,  diukur  menurut  ukuran  yang diperlukan;  j)  kesulitan  mendatangkan  kemudahan;  k)  menutup  sumber  kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan (Eko Siswanto, 2012:20).
7 Abdul Manan, Reforamsi Hukum Islam di Indonesia, h. 98. Abdul Manan mengutip pendapat Hasan al-Banna  dalam  tulisan  Yusuf  al-Qardha>wi, Karakteristik  Islam  Kajian  Analitik (Surabaya:  Rislaah  Gusti, 1995),  h.  117,  mengungkapkan  bahwa  jangkauan syumul dalam  risalah  Islam  (termasuk  hukum-hukum  di dalamnya)  adalah  risalah  yang  menyeluruh  yang  meliputi  abad  sepanjang  zaman,  terhampar  luas  sehingga meliputi  semua  cakrawala  umat,  begitu  mendalam  dan  mendetail  sehingga  memuat  semua  urusan  dunia  dan akhirat dalam mengatur hidup manusia di dunia. Sejalan dengan itu. Yusuf al-Qardhawi juga mengemukakan bahwa syumul dalam syariat Islam adalah memeberikan pengertian kepada seluruh umat manusia bahwa Islam adalah risalah bagi umat manusia dalam semua sektor kehidupan manusia dan aktivitasnya. Islam tidak pernah meninggalkan  satu  aspek  pun  dari  aspek  kehidupan  manusia  kecuali  di  dalamnya  ada  sikap  yang  harus dilakukannya. Aspek-aspek tersebut kadang lahir dari keputusan atau penetapan dalam bentuk pelurusan dan perbaikan,  penyempurnaan  dan  perubahan,  melalui  nasihat  dan  pengarahan,  melalui qanun dan  peraturan negara  lainnya,  terkadang  dengan  cara  hukuman  bagi  seseorang  yang  semuanya  diletakkan    pada  posisinya secara proporsional. Lihat Yusuf al-Qardhawi, Karakterstik Islam Kajian Analitik, h. 125-137
Syu>muli>yah  hukum  Islam  mencakup  apa  saja  yang  berhubungan  dengan  permasalahan keluarga,  yaiu  masalah  pernikahan,  perceraian,  nafkah,  penyusuan,  kewarisan,  penguasaan terhadap  diri  dan  harta  mencakup  segala  hal  yang  disebut al-ahwal  asy-syahsyiyah  atau masalah-masalah  individu  dan  keluarga.  Selain  itu  juga  mencakup  hukum-hukum  yang berhubungan  dengan  perdagangan,  moneter,  bisnis  dan  apa  saja  yang  berhubungan  dengan tukar-menukar harta benda maupun kepentingan  lainnya dengan atau tanpa imbalan, seperti jual  beli,  sewa  menyewa,  peminjaman,  utang  piutang,  gadai,  wesel,  jaminan,  asuransi,  dan sebagainya.  Juga  berhubungan  dengan  masalah jinayah,  hudud, kriminal,  qiyas  dan sebagainya. Hukum  Islam  juga mencakup  hal-hal  yang berkaitan dengan kewajiban negara terhadap  rakyat  dan  sebaliknya  serta  pengaturan  komunikasi  antar  keduanya,  termasuk  juga hukum-hukum internasional dan politik negara (Abdul Manan, 2006:99-100).
Hukum  Islam  memiliki  keistimewaan  dengan  karateristiknya  yang syu>mul, karena hukum Islam meliputi segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Apa pun akitivitas  yang  akan  dilakukan  oleh  manusia  selalu  mendapat  bimbingan  dari  Allah  swt. melalui  hukum-hukum  Allah.  Dalam  hal  ini  Islam  memandang  bahwa  pada  dasarnya kehidupan  ini  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisah  dari  yang  lainnya,  misalnya agama tidak terpisahkan dari masalah ibadah, ekonomi, akhlak, keluarga, masyarakat, negara dan lain sebagainya.

## HARMONIS ( AL-WASTHIYYAH )
Karakteristik  harmonis  ( al-wasthiyyah)  mempunyai  arti  yang  sama  dengan keseimbangan ( al-tawa>zun) yang mempunyai arti keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah  yang  saling  berhadapan  atau  bertentangan,  di  mana  salah  satunya  tidak  dapat berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lain serta tidak dapat mengambil hak yang lebih banyak melampaui yang lain. Contoh dua arah yang berlawanan adalah nuhiyyah (spiritualisme)  dengan maddiyah  (materialisme),  fardhiyah  (individu)  dengan  jama’iyah (kolektif), waqi’iyah  (kontekstual)  dengan  mitsaliyyah  (idealisme),  satbah  (konsisten) dengan taqhayyun (perubahan), dan sebagainya (Yusuf al-Qardhawi, 1995:141).
Hukum Islam menempuh jalan tengah ( wasathan ) pada setiap masalah yang dihadapi, yaitu jalan  yang seimbang, tidak terlalu  berat  ke kanan karena mementingkan kejiwaan dan tidak  berat  ke  kiri  karena  mementingkan  kebendaan.  Hukum  Islam  selalu  menyelaraskan antara  fakta  yang  ideal  dengan  cita-cita  seperti  yang  tersebut  dalam  Alquran  dan  hadis. Hukum  Islam  terletak  antara  pikiran-pikiran  manusia  yang  cenderung  kepada  kejiwaan dengan  pikiran-pikiran  yang  cenderung  kebendaan.  Hukum  Islam  tidak  bersifat  kapitalis ataupun marxisme, tidak terlalu mementingkan inidividu dan tidak mementingkan rohaniah. Hukum  Islam  posisinya  di  tengah-tengah  antara  kecenderungan maddiyah dengan kecenderungan rohaniah(Abdul Manan, 2006:101).
Hukum  Islam  tidak  meletakkan  individu  di  bawah  tekanan  masyarakat,  tidak menjadikan  individu  budak  masyarakat.  Hukum  Islam  memberikan  kepada  individu  harga diri,  kebebasan  berpikir  dan  bergerak.  Hukum  Islam  senantiasa  mempertautkan  manusia dengan  Allah  dan  mempertautkan  sesama  manusia  serta  mengarahkan  kedua  pertautan tersebut. Hukum Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hukum Islam mengadakan  hubungan  yang  erat  antara  agama  dan  negara  dan  sebaliknya.  Dalam  hal  ini hukum  Islam  berbeda  dengan  sistem  hukum  yang  berlaku  di  negara-negara  Barat  yang memisahkan  antara  masalah-masalah  kepercayaan  dengan  masalah-masalah  kehidupan masing-masing  dipimpin  oleh  lembaga-lembaga  tertentu.  Hukum  Islam  membuka  lapangan yang  luas  untuk  berkembang  sehingga  mempunyai  sifat  yang  konstan,  stabil  dan  fleksibel serta mempunyai daya elastis(Hasbi ash-Shiddieqy, 1997:106-114).

## MANUSIAWI ( INSANIYAH )
Makna  karakteristik  hukum  Islam  yang  bersifat  manusiawi  adalah  bahwa  hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat  humanistiknya serta menjaga dari sifat jahat  hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiannya. Agar hal ini dapat terlaksana, hukum Islam memformulasikan dirinya dalam bentuk  ibadah  bagi  manusia  untuk  memenuhi  keperluan  rohanianya.  Bersamaan  dengan perhatiannya  terhadap  rohani  ini,  hukum  Islam  tidak  pernah  melupakan  aspek    raga  dan
keperluan-keperluannya.  Hukum  Islam  memotivasi  manusia  untuk  berjalan  di  muka  bumi mencari  karunia  Allah  dan  berusaha  untuk  memakmurkan  bumi  ini  dengan  menganjurkan manusia  agar  berbuat  baik  sesamanya  dan  tidak  bermusuh-musuhan(Abdul  Manan, 2006:104).
Hasbi  ash-Shiddieqy  mengemukakan  bahwa  karakteristik  hukum  Islam  bersifat insaniyah  tiada  lain  adalah  pengakuan  Allah  terhadap  kemuliaan  manusia  karena kemanusiannya.  Hukum  Islam  tidak  mendahulukan  sesuatu  pun  atas  manusia,  manusialah yang  menjadi jauhar  dan  asasnya,  daripadanyalah  bercabang  segala  khususi>yah  dan  sifat, segala mazi>yah dan fadhi>lah. Sehubungan dengan hal ini, hukum Islam tidak membenarkan segala  bentuk  pelecehan  terhadap  manusia  dan  menumpahkan  darahnya  tanpa  alasan  yang dibenarkan  oleh hukum.  Jalan  yang  ditempuh  dalam  menghadapi  orang-orang  jahat, hendaknya  ditempuh  dengan  jalan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  syara’.  Hukum yang harus dilaksanakan itu hendaknya ditetapkan atas dasar memelihara kemuliaan manusia, bukan atas dasar kebencian dan balas dendam (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997:160).
Abdul  Ghofur  Anshori  mengemukakan  beberapa  karakteristik  hukum  Islam  (Abdul  Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008:36-37), antara lain:
a. Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam sehingga hukum Islam bersumber dari agama Islam dan tidak mungkin bertentangan dengan agama Islam;
b. Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari tiga kerangka dasar  Islam  yang disebut sebagai syariah. Oleh karenanya, hukum Islam tidak terlepas dari akidah dan akhlak;
c. Hukum  Islam  bersifat  universal,  tidak  lekang  oleh  zaman  dan  tidak  lapuk  oleh  waktu. Hal  ini  dikarenakan  hukum  Islam  terdiri  dari  dua  aspek. Pertama, syariah  sebagai ketentuan  yang  final,  stagnan  dan  pasti  ( qat}’i).  Kedua,  fikih  sebagai  ketentuan  yang dapat  diperbaharui,  dinamis  dan z|anni  y ang  menjadi  antisipator  atas  perkembangan zaman;
d. Hukum Islam (fikih) ditemukan dan digali dengan menggunakan metode ushul fikih;
e. Hukum  Islam  mengatur  manusia  sebagai  individu  sekaligus  mengatur  manusia  sebagai bagian dari masyarakat;
f. Hukum Islam (syariah) diterima dan dilaksanakan oleh setiap muslim berdasarkan pada kerelaan  (konsekuensi  dari syahadat )  pada  dirinya  untuk  menjalankannya.  Atau  dapat dikatakan  bahwa  berlakunya  hukum  Islam  (syariah)  pada  umat  muslim  adalah berbanding lurus dengan kondisi keimanan umat;
g. Hukum  Islam  eksistensinya  adalah  untuk  menjamin  kemaslahatan  manusia.  Oleh karenanya,  hukum  Islam  menghormati  manusia  sebagai  kesatuan  jiwa  dan  raga  serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan;
h. Hukum Islam berlaku dengan mendasarkan pada tingkatan kemaslahatan. Yakni untuk menjamin terpenuhinya kemaslahatan d}aruri>yat, mewujudkan kemaslahatan hajji>yat dan terlakasananya tahsini>yat;
i. Hukum  Islam  selalu  mendahulukan  kewajiban  dari  hak  dan  mendahulukan  amal  dari pahala;
j. Hukum  Islam  dapat  dibagi  menjadi  hukum takli>fi  dan  hukum  wad’i.  Hukum  takli>fi terdiri dari lima kaidah yang dikenal dengan al-ahkam al-khamsah, yakni wajib, sunnah, haram,  makruh,  dan  mubah.  Sedangkan  hukum wad’i  terdiri  dari  sebab,  syarat,  dan halangan ( mani) untuk terwujudnya atau terlaksananya suatu hukum.

## PENDEKATAN ASPEK SOSIAL DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM
Sosiologi  hukum  maupun  sosilogi  hukum  Islam  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang relatif baru dalam perkembangannya. Salah satu dari kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang  terjadi  pada  suatu  masyarakat.  Wilayah  kajian  sosiologi  hukum  tidak  hanya  diseputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat (living law) .
Ilmu sosial  dapat  digunakan sebagai  salah satu  pendekatan untuk  memahami hukum Islam. Hal ini disebabkan karena banyak bidang kajian dalam agama yang baru bisa dipahami secara proporsional apabila menggunakan pendekatan ilmu sosial. Menggunakan pendekatan sosial  dalam memahami  hukum  Islam tidaklah bisa dihindari, karena tidak dapat  dipungkiri bahwa  sebagian  hukum  Islam  itu  berkaitan  erat  dengan  masalah  sosial.  Oleh  karena  itu,
sebagian  ahli  hukum  Islam  berusaha  untuk  memahami  ilmu-ilmu  sosial  sebagai  salah  satu alat untuk memahami hukum Islam. Pendekatan ilmu sosial ini digunakan untuk memahami apakah perilaku seseorang di masyarakat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.
Krisis  metodologi  keilmuan  Islam,  yang  berpangkal  pada  kurangnya  dimensi empirisitas  serta  tidak  adanya  sistematisasi  secara  menyeluruh,  disadari  oleh  para  pemikir muslim  sebagai  persoalan  yang  harus  segera  mendapatkan  terapi  intelektual 8 .  Akan  tetapi, kekurangan tersebut tidak dapat semata-mata ditutup atau diganti dengan menerapkan ilmu- ilmu sosial modern Barat. Hal itu disebabkan karena metode dan pendekatan ilmu-ilmu sosial modern  juga  tengah  mengalami  krisis  epistemologis  yang  tidak  kalah  akutnya.  Jika  metode dan  pendekatan  keilmuan  Islam  terjebak  pada  analisis  tekstual  dan  kurang  mengapresiasi dimensi  sosial-empiris,  maka  sebaliknya,  keilmuan  Barat  terjebak  pada  positivisme  yang tidak  pernah  memperhitungkan  dimensi  normatif  (wahyu)  dalam  metode  dan pendekatannya(Mahsun Fuad, 2011:388).
Faktor-faktor sosial  budaya  yang senantiasa berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  telah  merasuki  berbagai  pemikiran  hukum  Islam  dewasa  ini (Achmad  Musyahid,  2012:124).  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tuntutan  perubahan  zaman, tidak  hanya  itu  pemikiran  dalam  hukum  Islam  juga  dimaksudkan  untuk  merespon  berbagai perkembangan sosial budaya dari para pelaku pelaksana hukum. Berikut ini akan dijabarkan beberapa pemikiran dalam hukum Islam yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, sebagai berikut:

## ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM YURSPRUDENSI
Sejak lahirnya UU No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi  perubahan hukum yang  sangat  signifikan  dalam  hukum  Islam  di  Indonesia.  Pemberlakuan  undang-undang tersebut  ditandai  dengan  dikeluarkannya  PP  No.  9  Tahun  1975.    Pemberlakuan  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diikuti  dengan  ditetapkannya  Inpres  Presiden  No.  1  Tahun
8 Abdul Hamid A. Abu Sulayman dalam, Towards an Islamic Theory of International Relation, hlm. 87-92, 92-96. Idem, Crisis in the Muslim Mind , hlm. 43-63.  Dalam Mahsun Fuad, Hukum Islam dan Sosial Vol. 11 No. 2 (Nopember 2011), h. 387.
1991  tentang  KHI.  Munculnya  beberapa  undang-undang  yang  menampung  hukum  Islam membawa  angin  segar  tentang  pembaruan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Pembaruan  yang  ada berkaitan  hukum  keluarga  yang  dulunya  dalam  bidang  fikih  kemudian  dimuat  dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum nasional.
Pembaruan  hukum  Islam  yang  terjadi  dalam  bidang-bidang  hukum  keluarga 9 merupakan keniscayaan yang disebabkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab-kitab fikih tidak  mampu  lagi  memberikan  solusi  terhadap  berbagai  permasalahan  kontemporer  yang belum  muncul  pada  waktu  kitab-kitab  fikih  tersebut  ditulis.  Beberapa  nilai-nilai  fikih  yang telah  diperbaharui  sebagiannya  telah  menjadi  peraturan  perundang-undangan  hukum  positif di Indonesia yang dijadikan acuan oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara.
Beberapa yurisprudensi pengadilan agama yang berkaitan dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia:
a. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989
Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  memutuskan  dan  melahirkan  hukum  baru  yang tidak  diatur  dalam  kitab  fikih  dan  peraturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan  di Indonesia,  bahwa  perkawinan  yang  dilangsungkan  melalui  telepon  sah.  Putusan  ini  telah memberikan  nuansa  baru  dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  yang  pada  awalnya  tidak begitu direspon oleh masyarakat, tetapi sekarang telah banyak diikuti umat Islam di Indonesia untuk  melaksanakan  perkawinan  apabila  mengalami  kesulitan  dalam  akad  nikah.  Sehingga putusan  pengadilan  agama  ini  dapat  memberikan  nuansa  dalam  pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia.
b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999
Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa  ahli  waris  non  muslim  berhak  mendapatkan warisan berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain yang
9 Beberapa  contoh  permasalahan  hukum  keluarga  yang  muncul  saat  ini  adalah  perkawinan  yang  ijab kabulnya dilakukan melalui telepon, pembagian harta kewarisan yang berbeda dalam Alquran dengan melihat aspek  sosial,  pemberian  harta  warisan  yang  berbeda  agama  antara  ahli  waris  dan  pewaris,  mengangkat  anak angkat sebagai orang yang dapat menerima harta warisan melalui wasiat  wajibah, wakaf dalam bentuk uang tunai.  Akibat  majunya  teknologi  dan  perkembangan  zaman  dalam  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan mengharuskan  negara  untuk  segera  mengaturnya  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat memberikan solusi terhadap berbagai permsalahan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat.
beragama  Islam.  Menempatkan  ahli  waris  non  muslim  sejajar  dengan  ahli  waris  muslim merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.
c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131.K/AG/1992
Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa  harta  wakaf  tidak  dapat  ditukar  atau  dijual dengan benda lain, tetapi jika terpaksa harus ditukar atau dijual karena tidak ada manfaatnya lagi  atau  tidak  strategis  lagi,  maka  pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  47 ayat  (3)  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria  yang  pelaksanaannya dituangkan dalam PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan.
d. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga  ayahnya”; menurut MK pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya”  bertentangan  dengan  UUD  1945,  sehingga  apabila  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lainnya  menurut  hukum ternyata memiliki darah dengan ayahnya, maka dapat diakui memiliki hubungan perdata ayah biologis dan kelurga ayah biologisnya.

## ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM UNDANG-UNDANG
Berikut  akan  diuraikan  beberapa  pasal  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Perkawinan yang ditetapkan berdasarkan faktor sosial dan maslahah:
a. Pencatatan perkawinan
Dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan  itu,  ayat  (2),  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Perintah  pencatatan  perkawinan  yang  termuat  dalam  undang-undang  perkawinan tersebut tidak ditemukan dalam Alquran maupun hadis, hasil ijtihad ulama Indonesia tersebut didasarkan  pada  maslahah  dan  faktor  sosial  budaya  kemudian  diadopsi  oleh  negara  dalam menyusun  peraturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan.  Dalam  rangka  menertibkan administrasi  pernikahan,  maka  pemerintah  membuat  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  itu  sangat  besar  manfaatnya,  selain sebagai  bukti  telah  berlangsungnya  perkawinan,  juga  untuk  menjamin  hak-hak  yang  terkait secara langsung terhadap terjadinya perkawinan tersebut, misalnya untuk menjamin hak-hak istri dan anak.

## b. Larangan kawin antar agama
Dalam pasal 40 bagian c Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, disebutkan bahwa  dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  karena keadaan  tertentu,  yaitu  wanita  yang  tidak  beragama  Islam.  Dari  penjelasan  pasal  ini  dapat dipahami  bahwa  tidak  ada  perkawinan  antar  agama.  Bagi  mereka  yang  ingin  melaksanakan perkawinan  harus  memilih  salah  satu  agama,  baik  itu  memilih  agama  suami,  atau  pun memilih agama istri.
Pelarangan  melangsungkan  perkawinan  beda  agama  itu  karena  memiliki mudh}arat yang lebih besar dibanding manfaatnya. Perkawinan yang terjadinya antara pria muslim dan wanita  non  muslim  mengakibatkan  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut banyak  memilih  untuk  menganut  agama  ibunya  (non  muslim).  Oleh  karena  itu,  ulama bersepekat untuk melarang perkawinan dengan wanita non muslim, lalu diadopsi oleh negara. c. Izin melaksanakan poligami dari Pengadilan Agama
Berdasarkan pasal  4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami yang akan beistri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya,  dengan  beberapa  sebab  seperti  istri  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan,  istri  tidak dapat  melahirkan  keturunan.  Selain  dari  sebab-sebab  tersebut,  juga harus  memiliki  syarat-syarat  lain,  seperti  persetujuan  dari  istri  /istri-istri,  adanya  kepastian
bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.
Meskipun Allah memberikan izin untuk melakukan poligami dengan pembatasan istri sampai empat, tetapi untuk menghilangkan mafsadah dan mengambil faedah, maka perlu ada izin  dari  pengadilan.  Hal  itu  disebabkan  karena  berdasarkan  fakta,  tidak  sedikit  pelaku poligami menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak terwujud.
d. Harta bersama dalam perkawinan
Pada  dasarnya  konsep  harta  bersama  merupakan  adat  istiadat  yang  berlaku  dan berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian diadopsi oleh negara kemudian dimuat dalam undang-undang perkawinan.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  pasal  35  ayat  (1)  tentang  Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama  perkawinan.  Sedangkan  dalam  KHI  pasal  85  menyebutkan  bahwa  adanya  harta bersama  di  dalam  perkawinan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing- masing  suami  istri.  Hukum  Islam  mengakui  tentang  adanya  harta  milik  bagi  setiap  orang. Walaupun dalam pasal tersebut menyebutkan tentang harta bersama dalam perkawinan, tetapi tidak  menolak  adanya  harta  masing-masing  dalam  perkawinan.  Oleh  karenanya,  apabila terjadi  percerain,  maka  harta  tersebut  dibagi  berdasarkan  Islam  dengan  berpegang  pada kaidah  “tidak  ada  kemudaratan  dan  memudaratkan”,  sehingga  yang  ada  adalah  membagi harta berdasarkan prinsip keadilan.
e. Pembatasan usia perkawinan
Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  7  menyebutkan  bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  apabila,  seorang  pria  telah  berumur  19  tahun  dan  pihak  wanita sudah mencapai 16 tahun. Di dlaam hukum Islam, tidak diatur secara jelas batas umur kawin, baik  itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebelum adanya  undang-undang  yang  memberikan  batasan  dalam  perkawinan,  banyak  sekali  umat Islam di Indonesia yang menikah dalam usia yang masih sangat belia.
Dalam  perkawinan,  tujuan  perkawinan  merupakan  sesuatu  yang  harus  diwujudkan, misalnya suasana ketentraman, kedamaian, kasih dan sayang. Akan tetapi sulit rasanya untuk mencapainya  apabila  perkawinan  dilangsungkan  dalam  usia  anak-anak.  Diperlukan  faktor- faktor  yang  lain  untuk  menggapainya  seperti  kedewasaan  dan  kemapanan  dalam  ekonomi. Walaupun Islam tidak melarang perkawinan anak-anak, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dianjurkan.  Sehingga  penentuan  batas  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana yang  termuat  dalam  undang-undang  memiliki  manfaat  yang  banyak  terhadap  terwujudnya perkawinan yang diharapkan.
f. Wasiat Wajibah dalah KHI
Dalam  pasal  209  KHI  menjelaskan  bahwa,  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima wasiat  diberikan  wasiat  wajibah  sebanyak-banykanya  1/3  dari  harta  wasiat  anak  angkatnya, begitu  juga  dengan  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat,  diberikan  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat orang tua angkatnya.
Wasiat wajibah dalam  pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  timbul  untuk menyelesaikan  permasalahan  antara  pewaris  dengan  anak  angkatnya  dan  sebaliknya  anak angkat  selaku  pewaris  dengan  orang  tua  angkatnya.  Awalnya  wasiat wajibah dilakukan karena  terdapat  cucu/cucu-cucu  dari  anak/anak-anak  pewaris  yang  meninggal  lebih  dahulu daripada pewaris.
Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  wasiat wajibah menjadi  kompetensi  absolut  dari pengadilan  agama  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim  yang dimaksud  Ibnu Hazmin dalam kewarisan  Islam di  Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim  dalam  lingkup  pengadilan  agama  dalam  tingkat  pertama  sesuai  dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang.
Dalam  menentukan  wasiat wajibah ,  secara  yuridis  formil,  para  hakim  pengadilan agama  menggunakan  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana  dinyatakan  dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.  Secara yuridis formil ketentuan dalam
Kompilasi  Hukum  Islam  khususnya  pasal  209  memahami  bahwa  wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

## ASPEK SOSIAL DALAM FIKIH
Faktor-faktor yang menjadi syarat dan mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yaitu adanya  kontak  sosial  dan  komunikasi 10 .  Selain  faktor-faktor  yang  menjadi  syarat  terjadinya interaksi sosial, terdapat bentuk-bentuk interaksi antara lain berupa kerjasama (cooperation) , persaingan (competition) dan  pertikaian  atau  pertentangan (conflict) (Seorjono  Soekanto, 2005:61).  Dengan  demikian,  cakupan  pembahasan  proses  sosial  sangat  berguna  untuk menelaah dan mempelajari pelbagai masalah yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  beberapa  hal  yang  menjadi  kesimpulan  mengenai karakteristik hukum Islam adalah sebagai berikut:
Hukum  Islam  memiliki  karakter  tersendiri  yang  berbeda  dengan  karakter  sistem hukum  yang  berlaku  di  dunia,  perbedaan  ini  disebabkan  karena  hukum  Islam  berasal  dari Allah  swt.,  sedangkan  sistem  hukum  lainnya  adalah  kesepakatan  antara  manusia  (buatan manusia).  Para  pakar  hukum  Islam  telah  banyak  membahas  tentang  karakteristik  hukum Islam,  mereka  berpedoman  pada  QS  al-A’raf/7:157  yang  maksudnya  menyuruh  orang mengerjakan  yang  ma’ruf  dan  mencegah  yang  mungkar,  menghalalkan  bagi  mereka  yang baik,  dan  mengharamkan  yang  buruk,  dan  membuang  beban-beban  dan  belenggu-belenggu yang  ada  pada  manusia.  Di  antara  beberapa  karakteristik  hukum  Islam  yang  ada  yaitu; rabbaniyah, syumul, al-wasthiyah, dan insaniyah.
10 Yang dimaksud kontak disini adalah pertemuan langsung yang terjadi antara dua individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi yaitu seseorang memberikan respon atau tafsiran pada perilaku orang lain yang menjadi lawan komunikasi, baik itu respon  dalam  bentuk  pembicaraan,  gerakan  badan  (bahasa  tubuh)  maupun  dalam  bentuk  sikap.  Komunikasi merupakan  sesuatu  yang  harus  terjadi  diantara  individu  dalam  menciptakan  interaksi  sosial,  karena  tanpa adanya komunikasi, tidak tercipta interaksi sosial dalam masyarakat.
Faktor-faktor sosial budaya  yang senantiasa berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  telah  merasuki  berbagai  pemikiran  hukum  Islam,  khususnya  di Indonesia.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tuntutan  perubahan  zaman,  tidak  hanya  itu pemikiran  dalam  hukum  Islam  juga  dimaksudkan  untuk  merespon  berbagai  perkembangan sosial  budaya  dari  para  pelaku  pelaksana  hukum.  Ada  beberapa  metode  penetapan  hukum Islam  yang  dipengaruhi  oleh  aspek  pendekatan  sosial  di  Indonesia,  yaitu;  penetapan  hukum Islam melalui fikih, penetapan hukum Islam melalui undang-undang, penetapan hukum Islam melalui yurisprudensi, dan penetapan hukum Islam melalui fatwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Amrullah, dkk. (1996). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
Ali, Zainuddin (2014). Sosiologi Hukum. Cet. 8; Jakarta: PT. Sinar Grafika. Al-Qardhawi, Yusuf (1995), Karakteristik Islam Kajian Analitik, Surabaya: Rislah Gusti. Ash-Shiddieqy,  Hasbi  (1997) Pengantar  Hukum  Islam. Edisi  kedua,  Cet.  I;  Semarang:  PT. Pustaka Rizki Putra.
Ash-Shiddieqy, Hasbi (2001). Filsafat Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Bisri,  Hasan  Cik  (2004). Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
Ghofur,  Anshori  Abdul,  dan  Yulkarnain  Harahab  (2008). Hukum  Islam  Dinamika  dan Perkembangannya di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta. Haq, Hamka (2000) Falsafat Usul Fikih. Cet. I; Makassar: Yayasan al-Ahkam. Mahsun Fuad (2011), Hukum Islam dan Sosial. Vol. 11 No. 2, Nopember. Maman,  Suherman  Ade  (2006). Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum. Cet.  II;  Jakarta: Rajawali Pers.
Manan,  Abdul  (2006) Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Musyahid, Achmad (2012). Melacak Aspek-aspek Sosiologis dalam Penetapan Hukum Islam. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
Shihab,  Umar  (1996). Hukum  Islam  dan  Transformasi  Pemikiran. Cet.  I;  Semarang:  Dina Utama Semarang.
Siswanto,  Eko  (2012). Deradikalisasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif    Maslahat. Cet.  I; Makassar: Alauddin University.
Soekanto, Soerjono (2004). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo. Soekanto, Soerjono(2005). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sudarsono (1999). Kamus Hukum. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta. Supardin (2011). Materi Hukum Islam. Cet. I; Makassar:  Alauddin University Press.
Usman, Iskandar (1994). Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.