Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 1, 2023

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP LAJU PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID 19 DI WILAYAH SUMUT
Sinta Aulia Haikal 1 , Marliyah 2
1* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Shinta23032002@gmail.com 1 , marliyah@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  look  at  the  implementation  (role)  and  policies  set  by  the  North  Sumatra  regional government on several issues related to the Covid-19 virus, one of which is the decline in the regional economy and what steps the government has taken in terms of restoring the economy. The method used in this study is to use an analytical descriptive approach, while the data used are analytical qualitative data sourced from secondary data from the LKPJ Gubernur North Sumatera 2020 and primary data from valid references. Based on the results of the discussion in the implementation of regional autonomy policies on economic recovery, the regional government of North Sumatra and the Pemko Medan have implemented several  strategic  policies  that  can  be  implemented  related  to  fiscal  and  monetary  which  are  needed  to provide stimulation for economic recovery. In addition, the Pemko Medan has also implemented policies to  increase  economic  growth,  one  of  which  is  collaborating  with  the  North  Sumatran  Chamber  of Commerce (KADIN) for the revival of UMKM as the backbone of regional development.
Keywords: Covid-19, Policy, Regional Autonomy, Economy

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  implementasi  (peranan)  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintahan  daerah  Sumut  atas  beberapa  persoalan  terkait  adanya  virus  Covid-19  yaitu  salah  satunya penurunan perekonomian daerah dan langkah apa yang diterapkan pemerintahan daerah Sumut dalam hal memulihkan  perekonomian  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitik  ,adapun  data  yang  digunakan  merupakan  data  kualitatif analitik  yang  bersumber  dari  data  sekunder  reverensi  Gubernur  Sumatera  Utara  2020  serta  data  primer bersumber dari LKPJ yang valid. Berdasarkan hasil pembahasan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah  terhadap  pemulihan  ekonomi  ,  pemerintah  daerah  Sumut  dan  Pemko  Medan  sudah  menerapkan beberapa  kebijakan  strategis  yang  dapat  diterapkan  terkait  fiskal  dan  moneter  sangat  dibutuhkan  untuk pemberian  rangsangan  pemulihan  ekonomi.  Selain  itu  pemko  medan  juga  menerapkan  kebjakan  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  salah  satunya  adalah  bekerjasama  dengan  KADIN  Sumut  (kamar dagang industri) untuk kebangkitan UMKM sebagai tulang punggung pembangunan daerah .
Kata Kunci : Covid 19,  Kebijakan, Otonomi Daerah,  Ekonomi

## PENDAHULUAN
Corona virus adalah sejenis varian penyakit menular terbaru, jenis penyakit ini dapat ditularkan pada hewan serta manusia. Penyakit menular atau virus ini gejalanya ini melalui sistem pernafasan pada manusia yaitu batuk ringan serta Middle East Respiratory Syndrom (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang saat ini dikenal dengan sebutan Covid 19 menjadi isu yang viral dan tak awam lagi di seluruh dunia maupun nusantara atas isu serius terkait dengan kesehatan yang sangat menghentarkan seluruh dunia termasuk Indonesia . Selanjutnya, setelah berita munculnya varian penyakit menular jenis baru tersebut banyak pihak di belahan dunia merasa khawatir akan penyebaran virus tersebut, di Indonesia sendiri  dilakukan  beberapa  cara  antisipasi  ekstrim  atau  pencegahan  agar  wabah  tersebut  tidak berkepanjangan adapun seperti memberlakukan lockdown di beberapa zona rawan bahkan setiap daerah diberlakukan  sebagai  bentuk  upaya  memperkecil  pergerakkan  penyebaran  virus  tersebut.  Hal  tersebut sehingga menyebabkan terjadinya penurunan atas perekonomian dunia yang mengalami kehancuran luar biasa, seperti negara berkembang dan negara maju.
Seperti fenomena peristiwa virus baru ini, yang menghebohkan seluruh dunia termasuk Indonesia atas beberapa dampak yang dirasakan terkait langkah penanggulangan ekstrim , perlunya perhatian serta kebijakan  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah harus mampu mengambil beberapa kebijakan dan menumpahkan perhatiannya dalam rangka  penanggulangan  pandemi  covid  19  tersebut. Tentunya  menjadi  hal  yang  sangat serius,  beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat tentu harus diikuti oleh pemerintah daerah atau yang disebut otonomi daerah merupakan pihak yang memiliki kewenangan atas kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya, mendekatkan sebagian besar urusan pemerintah untuk di atur dengan baik dalam menangani suatu krisis sebagai upaya menjalankan tugas  pemerintahan  pusat  di  daerah,  seperti  halnya  tentang  permasalahan  virus  covid  19  ini  tentu kehadirannya dapat mengancam pada kesehatan masyarakat, perekonomian negara, hingga sosial budaya yang ada di masyarakat, tentunya setiap elemen pemerintahan daerah senantiasa di tuntut dapat mengambil beberapa kebijakan ataupun rencana serius dalam mengatasi masalah virus ini agar beberapa dampak yang terjadi tidak berkepanjangan untuk masyarakat di setiap wilayahnya. Persoalan perekonomian negara yang mengalami penurunan merupakan fokus serius bagi elemen pemerintahan pusat ataupun daerah,(Griffin) mengungkapkan bahwa persoalandan urgensi kebijakan otonomi daerah memiliki hubungan erat kaitannya dengan  kesejahteraan  masyarakat,  disimpulkan  sebagai  aspek  yang  memberikan  keleluasaan  dan kewenangan kepada pemerintah tingkat daerah sekiranya untuk penyusunan program, memilih alternatif, serta pengambilan langkah dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri .
Penurunan  perekonomian  negara  merupakan  hal  yang  sangat  pelik  dirasakan  oleh  banyak masyarakat,  covid  19  meluas  dengan  sangat  cepat  sehingga  menimbulkan  penurunan  setiap  kegiatan perekonomian dikarenakan penanggulangan ekstrim, seperti lockdown dan pembatasan berskala besar. Hal itu tentunya juga serta dirasakan wilayah sumatera utara dimana pandemi covid 19 sangat berdampak pada ukuran  penghasilan  warga,  hal  tersebut  sangat  dirasakan  khususnya  pada  warga  dengan  kualitas  hidup menengah  ke  bawah,  dan  berpotensi  meningkatnya  jumlah  rakyat  miskin  di  Provinsi  Sumatera  Utara sebanyak  1.356.720  jiwa  atau  sebesar  9,14%  pada  jumlah  keseluruhan  penduduk.  Keadaan  tersebut menyimpulkan  pendataan  total  dan  tingkatan  rakyat  miskin  di  Sumatera  Utara  menemui  kenaikan bahwasanya  pada  market  2020  total  rakyat  miskin  sebanyak  1.283.290  jiwa  atau  sebesar  8,75%.  Total rakyat  miskin  menemui  peningkatan  sebanyak  73.430  jiwa  dengan  proporsi  rakyat  miskin  sebesar  0,39 poin. Di bedakan dengan keadaan September tahun 2019, total rakyat miskin September 2020 meningkat sebanyak 96.220 ribu jiwa dengan menaiknya proporsi rakyat miskin sebesar 0,51 poin .dengan Setelah melihat proporsi rakyat miskin provinsi Sumatera Utara yang mengalami peningkatan pada krisis pandemi covid 19 kebijakan pemerintah daerah harus digentarakan dalam hal pencengehan virus baru ini agar tidak berkepanjangan.

## KAJIAN LITERATUR Definisi Pemerintahan Daerah
Hossein  dalam  Hanif,  2007:24  Konsep  pemerintahan  daerah  diartikan  oleh  konsep local  government , dimana memiliki makna tiga artian, yaitu : pertama berarti pemerintahan local, kedua berarti pemerintahan lokal, dan Ketiga berarti wilayah lokal .
Pemerintahan lokal pada pengertian pertama ,mengarah spesifik pada organisasi/badan/lembaga yang memiliki  kewenangan  untuk  menyelengarakan  pemerintahan  daerah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  lokal ataupun  pemerintah  daerah  condong  mengarah  pada  lembaga  yang  berpartisipasi  menyusunnya  jalan perwujudan  fungsi  pemerintahan  daerah,  tentunya  di  Indonesia  ditunjukkan  pada  Kepala  daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas sebagai penggerak aktivitas pemerintahan daerah setiap harinya. Pada sebab itu, dua lembaga tersebut di juluki dengan pemerintahan daerah (local government atau local authority) 1 . Pemerintahan lokal pada pengertian kedua, merujuk pada kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan  daerah,  sebagai  rancangan  dalam  menyelengarakan  pemerintahan  daerah,  pemerintahan daerah sendiri melaksanakan beberapa sistem pengaturan yang erat kaitnnya dengan tugas pemerintahan daerah sebagai pihak yang menyusun kewenangan pemerintah daerah sebagai landasan atau arah dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan.
Pemerintahan  lokal  pada  pengertian Ketiga ,  merujuk  pada  cakupan  wilayah  pemerintahan  atau daerah otonom. Dalam hal ini, pada cakupan wilayah Indonesia, daerah otonom merupakan daerah yang mempunyai atas hak untuk mengatur dan mengurus terkait urusan pemerintahan yang telah diserahkan dari pemerintahan  pusat  kepada  daerah  yang  menjadi  urusan  lingkup  wilayahnya.  Hak  mengatur  ini  di realisasikan dengan merancang pembuatan tentang peraturan daerah yang pada intinya memuat suatu hal kebijakan umumpemerintah daerah sebagai bentuk urusan dalam aspek lingkup wilayahnya. Diwujudkan sebagai  implementasi  kewenangandi  wilayah  terkait,  yang  mencakup  berbagai  andil  yang berkesinambungan  dengan  konsepaspek  pemerintahan,  seperti  penyusunan  konsep  pembangunan,  dan pembinaan masyarakat.

## Otonomi Daerah
Istilah yang berangkat dari autos yang memiliki arti mandiri serta namos berarti regulasi, (Ni'matul Huda,  2014:409).  Dalam  pembuatan  perundang-undangan  kini  mengalami  pergeseran  seiring  dengan berkembangnya zaman, definisi otonomi daerah selain memuat regulasinya sendiri yaitu peraturan daerah, dewasa saat ini juga mencakup pula dengan pemerintahan sendiri .
Busrizalti (H.M Busrizalti, 2013:71) menyebutkan bahwa dengan hadirnya otonomi daerah dapat memungkinkan  adanya  local  wisdom  pada  masing-masing  daerah  yang  di  wujudkan  sesuai  dengan kemauan masyarakat. Dalam hal ini otonomi daerah memungkinkan wilayah setempat pada daerah tersebut untuk menyesuaikan setiap daya keunggulan yang ada dengan maksimal. Adapun dalam perwujudannya berlaku atas suatu proporsi yaitu setiap aspek permasalahan patutnya dilimpahkan kepada pemerintahan daerah untuk dikenali, dirumuskan, dan di cari solusinya, terkecuali untuk setiap persoalan yang dianggap mustahil  dituntaskan  oleh  daerah  tersebut  terkait  sudut  pandang  keutuhan  suatu  Nation  state  (Negara Bangsa).

## Konsep Kesejahteraan Masyarakat
Todaro Dan Stephen C. Smith (2006) mengungkapkan bahwa Kesejahteraan masyarakat adalah dimana  situasi  tercukupinya  kebutuhan  dasar  yang  dapat  dinilai  dari  kondisi  rumah  layak,  serta terpenuhinya kebutuhan seperti sandang (pakaian) dan pangan( makanan), pendidikan, dan kesehatan atau kondisi standar kelayakan hidup seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencukupi utilitasnya pada askep financial tertentu atau seperti terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani .
Lain halnya dengan pendapat Badrudin (2012) mendefinisikan bahwa Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang merujuk tentang persoalan kehidupan masyarakat yang diukur dari standar
hidup layak  kudian tingkat Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan agregat atas kepuasan individu. Yang mendasari atas pemahaman kompleks, pengertian dasar yang pertama, adalah suatu ruang lingkup atas kesimpulan suatu substansi tersebut ketika di presentasikan agregat.

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  penduduk  provinsi  Sumatera  Utara.  Sampel  dalam penelitian ini adalah cakupan wilayah provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang  mendapati dampak penuruan  ekonomi  begitu  drastis.  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitik. Adapaun data yang digunakan adalah data kualiatif dan kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer yaitu sumber-sumber referensi yang relevan dan terpercaya serta data sekunder yang berasal dari LKPJ Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2020, kemudian data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan kajian untuk melihat kebijakan-kebijakan dari masing-masing otonomi daerah di wilayah Sumatera Utara terkait langkah dalam pemulihan perekonomian yang mengalami tingkat penurunan drastis pasca pandemi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dua tahun belakangan ini terhitung sejak maret 2020 setelah diumumkan kasus virus pertama kali, terus mengalami  perkembangan  dan  menyebar  luas  hingga  saat  ini  tentunya  sangat  berdampak  bagi  seluruh warga Indonesia, sehingga masing-masing daerah dituntut untuk membuat beberapa kebijakan-kebijakan sebagai  pemilik  kewenangan  untuk  menggunakan  hak  otonomi  daerahnya.  Otonomi  daerah  sendiri memiliki  arti  sebagai  pihak  yang  memiliki  kewenangan  terhadap  suatu  daerah  untuk  mengatur  sendiri terkait  kepentinangan  masyarakatnya  ataupun  untuk  mengambil  langkah  tentang  kebijakan  apa  yang diambil.
Tabel 1: Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2018-2020
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Presentase Penduduk Miskin (%) Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Maret 2018 694,85 630,13 1 324,98 9,15 9,30 9,22 September 2018 686,97 605,02 1 291,99 8,84 9,05 8,94 Maret 2019 675,74 606,30 1 282,04 8,56 9,14 8,83 September 2019 665,46 595,04 1 260,50 8,39 8,93 8,63 Maret 2020 695,75 587,54 1 283,29 8,73 8,77 8,75 September 2020 756,24 600,48 1 356,72 9,25 9,02 9,14
Berdasarkan tabel 1 terkaittotal dan proporsirakyat miskin di Sumatera Utara ,semula  pada september 2018  memang  jumlah  ketimpangan  pengeluaran  penduduk  Sumtera  Utara  yang  diukur  ooleh  gini  ratio tercatat sebesar 0,311.angka tersebut menurun sebesar 0,007 poin, sehingga angka kemiskinan pada tahun 2018  berangsur  mengalami  penurunan.  Akan  tetapi  kondisi  tersebut  berubah  akibat  hadirnya  pandemi covid  19  pada  maret  2020  dimana  ketimpangan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,316.  Oleh  sebab  itu diperlukan  penangan  oleh  aspek  pemerintahan  daerah  terkait  kebijakan  masing-masing  dalam  hal pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera Utara.

## Implementasi kebijakan pemprovsu dalam menangani pandemi
Melonjaknya kasus Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia terutama di wilayah Provinsi Sumatera Utara berkembang  cukup  signifikan.  Hal  tersebut  tentu  menjadi  perhatian  pemerintahan  daerah  dalam menekankan  kebijakan  sebagai  upaya  pencegahan  virus  covid  ini  meluas.  Terkait  dengan  langkah pencegahan,  pemprovsu  membuat  kebijakan  social  distancing  dengan  mengikuti  aturan  pemerintahan pusat. Kebijakan tersebut ditekankan karena penularan Covid-19 begitu signifikan dengan disertai gejala awal seperti influeza biasa dan batuk kering serta demam tinggi.
Penerapan  kebijakan  selanjutnya  yaitu  dengan  kebijakan  pemberlakuan lockdown di  sebagian wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Akan  tetapi  kebijakan  tersebut  dirasa  kurang  efektif  oleh  sebagian masyarakat,  dikarenakan  setiap  aktivitas  yang  akan  mereka  lakukan  menjadi  terkendala  dan  merasa dibatasi,  adapun  aktivitas  yang  mereka  lakukan  seperti  untuk  bekerja  dan  mencari  nafkah.  Mayoritas masyarakat yang sangat merasakan ketidaknyamanan akibat lockdown ini adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah mereka untuk bekerja dengan leluasa tanpa ada batasan demi menyambung hidup.  sejalan  dengan  akibat  sosial  distancing  dan  lockdown,  proporsi  masyarakat  bekerja  di  Sumatera Utara pada agustus 2020 sebanyak 7.350.000 orang, turun 61.000 orang dibanding Agustus 2019. Bagian pembentukan  masyarakat  yang  bekerja  adalah  masyarakat  yang  berkerja  dan  pengangguran  masyarakat yang bekerja pada agustus 2020 sebanyak 6.842.000 orang, sedangkan yang mengangur 508.000 orang. Jika dibandingkan dengan klaster tahun lalu, total masyarakat bekerja menurun 170.000 orang, sedangkan pengangguran justru naik 109.000 orang. Persoalan ini termasuk pada bagian dampak yang diperoleh dari pandemi Covid-19 atas akibat tersebut membuat tidak sedikit dari pelaku usaha/perusahaan mengharuskan merumahkan  pegawainya  atau  bahkan  hinggga  menutup  usahannya  sehingga  menaiknya  tingkatan masyarakat yang menggangur.
Tabel 2: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018,Agustus 2019,Agustus 2020
Status Keadaan Ketenagakerjaan Satuan Agustus 2018 Agustus 2019 Agustus 2020 Penduduk usia kerja Ribu orang 10 356 10 532 10 703 Angkatan kerja Ribu orang 7 453 7 411 7 350 Bekerja Ribu orang 7 039 7 012 6 842 Pengangguran Ribu orang 414 399 508 Bukan Angkatan Kerja Ribu orang 2 903 3 121 3 353 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persen 71,97 70,37 68,67 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 5,55 5,39 6,91
Berdasarkan gambar tabel 2 dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menurun, TPAK Sumatera Utara pada Agustus 2020 tercatat sebesar 68,67% atau turun 1,70  poin  dibanding  periode  yang  sama  setahun  lalu.  Selanjutnya  tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 5,39% naik menjadi 6,91% pada Agustus 2020. Dikarenakan masyarakat yang mempunyai potensi bekerja dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaanya akibat dari dampak Covid- 19.  Hal  yang  mendasari  proteksi  pemberhentian  pekerjaan  dikarenakan  banyak  perusahaan  yang mengalami kepailitan akibat daya beli masyarakat ataupun konsumen berkurang serta dibarengin dengan ketidaksanggupan perusahaan dalam memasarksn produknya dalam kualitas dan kuantintas yang berlebih. Akibatnya  banyak  masyarakat  di  sebagian  wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara  mengalami  PHK  dari pekerjaan sebelumnya. Dalam hal ini tentu berdampak terhadap indeks standar hidup layak masyarakatnya ,dimana nilai suatu perekonomian memiliki andil yan besar dalam hal melihat indeks standar hidup layak,
Gambar 1.1: Perkembangan Penegeluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara 2018-2020
Berdasarkan gambar 3,mengenai grafik perkembangan pengeluaran perkapita per tahun Sumatera Utara 2018-2020 diatas , pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2019 mencapai Rp 10.649.000 per tahun dan mengalami penurunan sebesar 2,15% pada tahun 2020,sebesar Rp 10.420.000
10.700 10.600 10.500
10.400 10.649 10.300 10.391 10.420 10.200 2018 2019 2020
per tahun, penurunan tersebut merupakan akibat  pegerakkan dari pandemi covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia termasuk provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini terkait adanya pandemi Covid-19  yang menghebohkan  dunia  termasuk  Indonesia,  salah  satunya  wilayah  terpapar  dan  mengalami  dampak  dari Covid-19 ini adalah daerah Sumatera Utara yang mengalami penurunan ekonomi sangat signifikan, pada hal  ini  pemerintahan  daerah  mengambil  langkah  kebijakan  mengikuti  pemerintahan  pusat  yaitu menerapkan lockdown serta social distancing,namun kebijakan tersebut membuat nilai perekonomian tidak bergerak  secara  normal  dalam  artian  dibatasin.  Tentunya  keanjlokan  jumlah  pertumbuhan  ekonomi  di wilayah Sumatera Utara menurun secara drastis, adapun kebijakan oleh otonomi daerah masing-masing sebagian  wilayah  Sumatera  Utara  .  Seperti  kebijakan  yang  diterapkan  berdasarkan  tatanan  Wali  Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020.
Untuk mengantisipasi PHK atau pemberhentian tenaga kerja dapat dilakukan beberapa solusi agar perusahaan tidak dalam kepailitan dan terus berjalan/berproduksi secara normal. Seperti tiap-tiap tenaga kerja/orang  yang  bekerja  diharuskan  mematuhi  pengunaan  masker,tidak  memperbolehkan  masuk  pada setiap orang yang tidak menggunakan masker (Face Shield) serta menyediakan alat pendektesi suhu badan ,handstizer,  mengatur  jarak  tempat  duduk  dan  tidak  membenarkan  kerumunan.  (Akhyar,2020). Selanjutnya (BPS Provinsi Sumut,2020) menyebutkan dampak adanya Covid-19 memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Sumut menjadi minus 2,37 persen yang memiliki resiko sangat fatal terkhusus pada bidang  sektor  wisata  ,perdagangan  ataupun  investasi  serta  menurunnya  sentiment  investor  pasar  atau negatif 2 .  Adapun  kebijakan  strategis  yang  dapat  diterapkan  pada  bidang  fiskal  dan  moneter  diperlukan sekali sebagai pemberian dorongan untuk pemulihan ekonomi. Selain itu pemko medan juga menerapkan kebjakan  untuk  memajukan  pertumbuhan  ekonomi  salah  satunya  adalah  saling  berkontribusi  dengan KADIN  Sumut  (kamar  dagang  industri)  yaitu  dengan  cara  bergabung  dengan  macam-macam  sektor sebagai  upaya  berkembangnya  UMKM  sebagai  tulang  punggung  pembangunan  pemerintah  daerah mengharapkan UMKM ini sendiri dapat menjadi sumber penyumbang peningkatan perekonomian daerah di  masa  pandemi  ,dengan  pemanfaatan  teknologi,  inovasi,kreasi  dan  investasi  untuk  pemulihan  niai penurunan perekonomian di masa pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, seperti pendapat (Darwanto,2013) seharusnya UMKM diupayakan dan dibuat agar bisa  selaras  sama  persis  seperti  dengan  tata  kelola  kelembangaan  di  negara  maju  tata  kelola  tersebut memuat seperti perlindungan hak cipta atas kreatifitas sebagai intensif usaha. Selanjutnya Preswari  (2011) menyebutkan pengembangan industri kreatif hingga saat ini belum mampu untuk dimaksimalkan sebagai upaya  untuk  meningkatkan  nilai  perekonomian  lokal,  padahal  dalam  hal  ini  UMKM  dapat  membantu perekonomian pasca krisis perekonomian pandemi Covid-19, adapun kondisi yang menyebabkan belum maksimalnya  penembanan  industri  kreatif  yaitu  masih  kurang  efisienya  proses  produksi  dikarenakan masalah keterbatasan bahan baku diantarannya, namun UMKM ini sangat perlu dicanankan karena dapat menjadi penentu pendapatan daerah sehingga dengan adanya UMKM dapat meminimalisir daerah dalam mempertahankan  eksestensinya,  dengan  itu  pemerintahan  daerah  Sumut  gencaruntuk  mengembangkan UMKM daerahnya

## KESIMPULAN
Pertama,  di  Kantor  Gubsu  Biro  Pemerintahan  dan  Otda  Setdaprovsu  bagian  Tata  Usaha menunjukkan  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  terhadap pemulihan ekonomi , pemerintah daerah Sumut dan Pemko Medan sudah menerapkan beberapa kebijakan yang mengikuti pemerintahan pusat , seperti menerapakan lockdown dan aktivitas social distancing sebagai upaya pencegahan perkembangan virus Covid-19, namun dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut berefek pada anjloknya nilai perekonomian daerah yang turun secara drastis akibatnya ketimpangan dan kesenjangan  ekonomi  meningkat,adapun  seperti  bertambahnya  jumlah  penduduk  miskin  dan meningkatnya  jumlah  pengganguran  terbuka  (TPAK),  akan  tetapi  pemerintahan  daerah  wilayah  sumut terus berupaya memulihkan perekonomian pasca krisis Covid-19 tersebut,diantaranya Seperti para pekerja harus  mematuhi  pengunaan  masker,melarang  masuk  setiap  orang  yang  tidak  memakai  masker  (Face Shield) serta menyediakan alat pendektesi suhu badan ,handstizer, mengatur jarak tempat duduk  dan tidak membenarkan kerumunan. Dan kebijakan strategis yang dapat diterapkan terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk pemberian rangsangan pemulihan ekonomi. Selain itu pemko medan juga menerapkan
kebjakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah bekerjasama dengan KADIN Sumut  (kamar  dagang  industri)  yaitu  dengan  cara  bergabung  dengan  macam-macam  sektor  untuk kebangkitan UMKM sebagai tulang punggung pembangunan pemerintah daerah mengharapkan UMKM ini sendiri dapat menjadi sumber penyumbang peningkatan perekonomian daerah di masa pandemi ,dengan pemanfaatan  teknologi,,inovasi,kreasi  dan  investasi  untuk  pemulihan  nilai  penurunan  perekonomian  di masa pandemi Covid-19.

## DAFTAR LITERATUR
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut. 2020. Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta : UPP Busrizalti,  H.  M  2013.  Hukum  Pemda  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya,  Cetakan  Pertama.
Yogyakarta:Total Media.
Dewi  Oktaviyanti,  dkk.,  Pengaruh  Otonomi  Daerah  Dalam  Percepatan  Penanganan  Covid-19,  Jurnal Manajemen Bisnis, Volume. 17,Nomor, 3,Juli 2020,hlm.416.
Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Huda, Ni'matul  2014.  Perkembangan  Hukum  Tata  Negara,  Perdebatan  &Gagasan  Penyempurnaan. Yogyakarta:FH UII Press.
Nartin, Yuliana Musin, Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid 19, Sibatik Journal, Volume. 1,Nomor, 3,Februari 2022,hlm.165.
Preswari.  (2011).  Strategi  Perngembangan  Industri  Kreatif  Untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Pelaku Ekonomi Lokal, Jurnal Aplikasi Managemen, 9:301-308.
Todaro,  Michael  P.dan  Stephen  C.  Smith.  2006.  Pembangunan  Ekonomi  (Edisi  Kesembilan,  Jilid  1). Jakarta:Erlangga LKPJGubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2020