## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban

## Vol. X No.1 Januari-JuNi 2024 Page 97-109
jiap@uin-alauddin.ac.id
Studi  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Keuangan  Gereja  ala  Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak Toba
Nur Alim Bahri 1 , Haliah 2 , Nirwana 3 , Syamsuddin 4 , Andi Kusumawati 5 1 Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin 2345
Surel: alimbahrinur.713@gmail.com , haliah@fe.unhas.ac.id , nirwana_ni@yahoo.com , syamsuddinfeb.uh@gmail.com , andiuma88@gmail.com

## INFO ARTIKEL     ABSTRAK
JIAP Volume X Nomor 1
Halaman 97-109 Samata,
Januari-Juni 2024
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116

## Tanggal Masuk:
21 Mei 2022 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020
Tanggal Diterima:
30 Juni 2022
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk internalisasi nilai dalihan na  tolu  dalam  membangun  akuntabilitas  dan  keterbukaan  pengelolaan keuangan  Gereja.  Penelitian  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  etnografi.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder,  dan  analisis  data  yang  digunakan  analisis  domain,  taksonomi, komponensial  dan  tema  kultural.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai dalihan na tolu dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan  di  Gereja  sudah  dilakukan  dengan  baik  yang  mana  segala  sesuatu dilakukan demi kepentingan organisasi dengan cara melakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan dengan berupa laporan keuangan,  penerimaan  dan  pengeluaran  kas,  dengan  memberikan  dan menyediakan laporan keuangan mingguan yang berisikan info atau penerimaan dan pengeluaran kas Gereja kepada jemaat. Implikasi teoritis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat menjadi acuan dalam perkembangan akuntansi sektor publik  khususnya  pada  organisasi  nirlaba  dengan  penerapan  budaya  lokal. Implikasi praktisnya ialah bahwa penelitian memberikan khasanah lokal dalam penelitian akuntansi.
Kata Kunci: Dalihan Na Tolu , Tranparansi, Akuntanbilitas, Keuangan Gereja This research aims to analyze the form of internalization of the value of dalihan na tolu in building accountability and openness in Church financial management. The research uses qualitative research with an ethnographic approach. The data sources  used  are  primary  and  secondary  data,  and  data  analysis  uses  domain analysis, taxonomy, components and cultural themes. The results of the research show  that  the  value  of  dalihan  na  tolu  in  building  accountability  and transparency in financial management in the Church has been carried out well, where  everything  is  done  for  the  benefit  of  the  organization  by  holding accountability to interested parties in the form of financial reports, cash receipts and disbursements, by providing and provide weekly financial reports containing information or Church cash receipts and expenditures to the congregation. The theoretical  implications  of  this  research  can  become  a  reference  in  the development  of  public  sector  accounting,  especially  in  non-profit  organizations with the application of local culture. The practical implication is that the research provides a local repertoire in accounting research.
Keyword: Dalihan Na Tolu , Transparency, Accountability, Church Finances
Copyright: Bahri, Nur Alim, Haliah, Nirwana, Syamsuddin dan Andi Kusumawati. (2024). Studi Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Gereja ala Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak Toba. Vol. 10 No. 1. https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48147

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  di  era  globalisasi  sangat  penting  untuk  sektor publik  dan  komersial  saat  membuat  penilaian  tentang  uang  dan  ekonomi. Dalam  praktiknya,  organisasi  sektor  publik  di  Indonesia  merupakan kelompok  yang  menggunakan  keuangan  publik.  Jenis  organisasi  sektor publik  dikenal  antara  lain  organisasi  pemerintah  pusat,  organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, organisasi yayasan, organisasi pendidikan  termasuk  sekolah,  organisasi  kesehatan  termasuk  puskesmas dan rumah sakit, dan yang terakhir organisasi tempat peribadatan termasuk Masjid, Gereja, Wihara, dan Pura (Bastian, 2019). Akuntansi sektor publik tergolong  dalam  dua  bagian  yaitu  organisasi  laba  dan  organisasi  nirlaba. Sektor akuntansi publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik untuk salah satu pertanggungjawaban kepada publik, lembaga publik dituntut  pengelolaan  keuangan  dilakukan  secara  akuntabilitas  dan transparansi (Laoli, 2019).
Organisasi  nirlaba  merupakan  organisasi  yang  tujuannya  bukan mencari  laba  melainkan  mementingkan  sumber  daya  sebagai  aset  yang harus  diutamakan,  segala  kegiatan  yang  dilakukan  berasal  dari  operasi sumber  daya.  Dana  yang  diterima  organisasi  nirlaba  yaitu  seperti sumbangan dari anggota baik dari luar anggota yang tidak mengharapkan imbalan  apapun.  Salah  satu  contoh  organisasi  nirlaba  adalah  di  bidang keagamaan seperti Gereja. Gereja merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang termasuk dalam bidang keagamaan, kewajiban setiap Gereja diharuskan  dapat  mengelola  sumber  dayanya  untuk  mencapai  tujuan  dan pelayanan, termasuk dalam pengelolaan keuangan.
Mengingat sejarah menunjukkan terdapat kasus penyelewengan dana dan kecurangan di Gereja, pengelolaan keuangan rentan akan kecurangan dari  berbagai  pihak,  misalnya  sumber  dana  organisasi  nirlaba,  termasuk dalam pengelolaan keuangan Gereja (Anto et al., 2021). Keuangan atau dana Gereja kadang kala dianggap sebagai dana sosial yang dipakai habis dalam pelayanan akibatnya dalam pengelolaannya terkesan diabaikan yang dapat menimbulkan  kecurangan.  Menurut  Holle  (2019)  Gereja  merupakan organisasi  yang  memudahkan  adanya  korupsi,  misalnya  sumbangan  dari donatur  yang  tidak  diserahkan  kepada  bendahara,  korupsi  uang persembahan  untuk  kepentingan  pribadi,  tidak  adanya  laporan  keuangan yang benar dan manajemen yang kurang baik, dari permasalahan ini sering kali pejabat Gereja tidak menanggapi dengan serius bahkan adanya kesan ditutupi dan dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas. Akuntabilitas Gereja seharusnya  melakukan  pencatatan  laporan  keuangan,  pelaporan,  dan evaluasi  kinerja.  Akan  tetapi  beberapa  Gereja  di  Indonesia  belum sepenuhnya  memerhatikan  pelaporan  keuangan  dan  bahkan  terkesan tertutup bagi pihak eksternal (Marindakasemetan, 2015).
Dari fenomena ini, maka pemakaian keuangan Gereja harus terperinci dengan  jelas  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik. Permasalahan  keuangan  merupakan  juga  masalah  yang  sensitif  karena harus hati-hati dalam menangani setiap permasalahan untuk menghindari
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE) hal yang merusak keutuhan dari Gereja itu sendiri. Pengelolaan keuangan organisasi  nirlaba  di  Indonesia  pada  dasarnya  telah  diatur  dalam  standar akuntansi keuangan, yaitu pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK  45  tahun  2009  hingga  revisi  tahun  2011  dan  ISAK  35  berlaku  1 Januari 2020 dengan adanya standar keuangan ISAK 35 semua organisasi nirlaba  harus  menyajikan  laporan  menurut  standar  yang  berlaku  (Melia, 2022).  Adanya  standar  akuntansi  ini  tentunya  harus  menyajikan  laporan keuangan  menurut  ketentuan  yang  berlaku,  supaya  pelaporan  keuangan dapat  berjalan  dengan  rapi  dan  menjaga  akuntabilitas  dan  transparansi kepada  pihak  pengguna.  Tujuan  dari  penyusunan  laporan  keuangan  pada organisasi  nirlaba  adalah  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang mudah dipahami, saling terkait satu sama lain, serta memiliki kemampuan untuk dibandingkan dengan organisasi lain sehingga tercipta responsibilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Lembaga nonprofit. Dengan adanya responsibilitas dan keterbukaan tersebut, masyarakat atau donatur dapat memperoleh informasi keuangan yang diperlukan.
Penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  organisasi  nirlaba dapat  dipengaruhi  oleh  nilai  kebudayaan  lokal  dari  organisasi  itu  sendiri. Seperti penelitian Panggabean & Hariwibowo (2021) yang
menginternalisasikan nilai budaya yang dianut oleh organisasi akan dapat lebih diterima oleh anggota organisasi karena nilai-nilai tradisi telah hidup dan  berkembang  pada  masyarakat  setempat.  Jika  organisasi  mampu menerapkan  nilai  budaya  lokal  maka  membangun  akuntabilitas  dan transparansi  keuangan  dapat  diaplikasikan  secara  efektif.  Berbagai  jenis kecurangan pengelolaan finansial masih bisa terjadi karena bentuk situasi atau  peluang.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya  mengurangi  kecurangan pengelolaan  finansial  dapat  menekankan  melalui  beberapa  cara  seperti penelitian  Diantari  &  Wirawati  (2019)  yang  menyatakan  bahwa impelementasi  kearifan  lokal menyama  braya  dalam  pelaksanaan  prinsip responsibilitas  dan  keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan  dapat meningkatkan atau mengikat tingkah laku krama agar mampu mengelola finansial organisasi berdasarkan good government. Dari penelitian ini dapat dikaitkan  bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  dapat  terwujud  dengan menerapkan budaya lokal pada masyarakat.
Penelitian  ini  akan  menginternalisasikan  budaya  dalihan  na  tolu dengan  pengelolaan  keuangan  organisasi  nirlaba.  Alasan  pengambilan falsafah  budaya  ini  dikarenakan  adanya  kedekatan  antara  Budaya  Batak Toba  dan  juga  agama  Kristen.  Tujuan  dari  internalisasi  ini  ialah  pada bagaimana  meningkatkan  nilai  akuntabilitas  dan  transparansi  pada pengelolaan keuangan gereja berdasarkan budaya dalihan na tolu.

## METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan  Etnografi.  Penelitian  kualitatif  dilakukan  secara  mendalam untuk  mencerminkan  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  topik  penelitian (Sugiyono, 2010). Sedangkan Etnografi merupakan sebuah metode penelitian
100                               Akuntansi Peradaban: Vol. X No. 2 Januari-Juni 2024
Page 97-109
kualitatif  yang  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  berfokus pada interaksi sosial, bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang budaya atau kelompok yang diteliti (Emerson et al., 2011).
Etnografi  fokus  pada  studi  tentang  budaya  kelompok  masyarakat. Kebudayaan sebagai objek dari penelitian etnografi yaitu pola perilaku yang terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti budaya atau gaya hidup masyarakat. Penggunaan metode ini digunakan mengungkapkan bagaimana  budaya  mempengaruhi  pembentukan  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  mengelola  keuangan.  Menganalisis  data  dari  sudut pandang untuk melihat bagaimana dinamika sosial membentuk pemahaman masyarakat.
Objek dari penelitian ini adalah Gereja HKBP Ressort Bojong Menteng Distrik XIX Bekasi yang terletak di Jalan Kemuning III No.119 RT 03 RW 05 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi yang dimana  merupakan  organisasi  nirlaba  yang  tepatnya  terletak  di  Bekasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari pendeta, bendahara jemaat, sekretaris, anggota jemaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, menurut Spradley (1980)maka analisis data dalam etnografi yang digunakan  adalah  analisis  domain,  analisis  taksonomi,  analisis komponensial dan analisis tema kultural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemaknaan Budaya Dalihan Na Tolu Pada Gereja HKBP Bojong Menteng
Organisasi  memiliki  suatu  sistem  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan, tentunya  organisasi  memegang  prinsip  suatu  budaya.  Budaya  merupakan suatu  hal  kebisaan  atau  kepercayaan  suatu  individu  dalam  menuju pemahaman  yang  baik.  Gereja  HKBP  Bojong  Menteng  dengan  mayoritas Suku Batak yang tentunya memiliki budaya yang dipegang teguh.
Dalihan  na  tolu  memiliki  unsur  yang  saling  berhubungan  yang mempengaruhi sistem kekerabatan di dalam masyarakat Batak yang saling berkaitan antara ketiga unsur di dalam masyarakat Batak (Armawi, 2008; Lubis & Joubagio, 2019). Setiap aktivitas individu maupun dengan individu yang lain baik juga antar kelompok dengan kelompok yang lain akan berjalan baik jika dijalankan berdasarkan falsafah dalihan na tolu, yang dimaksud ketiga unsur adalah somba marhula-hula, manat mardogan tubu, dan elek marboru.  Ketiga  unsur  ini  akan  terlibat  dan  memiliki  sistem  timbal  balik yang terwujud antara masyarakat Batak Toba. Dari dalihan na tolu ini dapat dikatakan merupakan produk budaya batak yang mengatur sistem perilaku dan  hubungan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Seperti  pemaknaan berdasarkan pemahaman pemimipin Gereja yang menyatakan.
“kalau  menurut  saya dalihan  na  tolu  itu  artinya  manat  mardongan tubu,  elek  marboru,  somba  marhula-hula,  kalau  dimaknai  dan dihubungkan  ke  masyarakat  atau  individu  bisa  diartikan  yaitu kasihilah sesama mu manusia, haholongi ma dongan mu jolma dosson dirim, kan muter-muter lagi dia, karena dang sae torus halak nagabe hula-hula, molo burju ibana marhula- hula, disada tikki kan gabe hula-
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE) hula do ibana, molo dang denggan ibana marboru suatu ketika pas ada ulaon  ibana  posisi  dihula-hula  bah  dang  gabe  sobba  akka  boruna tuibana  jadi  marputar  doi,  itu  dikaitkan  dengan  pesan  Tuhan  kita haholongi ma dongan mu jolma dosson dirim, bertanggungjawab maho tuhula-hulam, adil ma tudongan tubumu, dohot ikkon mengayomi maho tu boru mu”
Berdasarkan  pernyataan  informan,  sebagai  manusia  atau  individu harus memiliki perilaku yang memiliki rasa empati, mampu mengasihi satu sama lain, dimana informan mengartikan bahwa dalihan na tolu memiliki tiga  dasar  penopang  atau  tiga  unsur  yaitu  somba  marhula-hula,  manat mardongan  tubu,  dan  elek  marboru.  Ketiga  ini  memiliki  keterkaitan  satu sama lain yang mana ketiga dasar ini memiliki nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan dan perilaku yaitu sebagai berikut:
1. Somba Marhula-Hula Somba marhula-hula  adalah  bagian  dari  dalihan  na  tolu  yang  jika dikaitkan  dengan  kekerabatan  hula-hula  adalah  keluarga  dari  pihak  istri dan di maknai dengan menghormati, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi.  Masyarakat  batak  toba  meyakini  sebagai  orang  batak  kita  harus menerapkan dalihan na tolu di dalam perilaku kehidupan sehari-hari salah satunya hula-hula,  sebagai  masyarakat  batak  Toba  memaknai  hula-hula harus dihormati dan harus memilki rasa bertanggung jawab terhadap hula- hula. Seperti pernyataan pemimpin Gereja.
( Hula-hula  merupakan  pihak  dari  istri,  sebagai  individu  yang mempunyai latar belakang suku batak toba, hula-hula ini penting, jika kita tidak menjalankan sistem dalihan na tolu, kehidupan kita seperti nya tidak baik, mengenai hula-hula kita diajarkan untuk menghormati hula-hula,  dan  bertanggungjawab  terhadap  hula-hula,  ibaratkan  jika kita bekerja di dalam masyarakat Batak Toba, tentunya akan bertemu orang  Batak,  tidak  bisa  di  pungkiri  kita  tidak  bertemu  dengan hula- hula,  berangkat  dari  hal  ini  kita  bisa  mengutip  terhadap  diri  kita sebagai manusia harus memilki rasa bertanggungjawab di dalam tugas kita berangkat dari hal ini kita sudah menghormati hula-hula) Dari pemahaman dan pemaknaan hula-hula menurut pemimpin Gereja, hula-  hula  di  maknai  sebagai  pertanggungjawaban,  berangkat  dari  etnis kekerabatan  suku  Batak  Toba  yang  mana  harus  menghormati  hula-hula, dari hal ini masyarakat Batak Toba merasa bertanggungjawab akan tugas dan pekerjaannya.
2. Manat mardongan tubu
Salah satu dasar dari dalihan na tolu adalah manat mardongan tubu dan merupakan juga tata pola yang mengatur kekerabatan dan perbuatan atau  tindakan  kita  sehari-hari,  terlihat  dari  tutur  sapa  baik  yang  artinya setiap individu orang batak yang bertemu dengan orang Batak pasti akan bertanya mengenai marga dan asal usul untuk menentukan posisi sosialnya, misalnya ketika orang Batak bertemu dengan teman semarga maka sebagai orang  Batak  akan  menempatkan  dirinya  sebagai  saudara  atau  teman sekandung  dan  akan  berusaha  memperlakukan  dengan  baik  layaknya
saudara  kandung.  Dongan  tubu  ini  harus  kita  lakukan  layaknya  saudara kandung seperti secara nilai dongan tubu secara umum adalah memilki rasa adil,  saling  menopang,  dan  saling  tolong  menolong.  Seperti  pemaparan bendahara Gereja yang menyatakan.
Manat  mardongan  tubu  artinya  teman  semarga,  jika  diambil  kepada tugas saya harus memiliki rasa adil dan saling menopang, istilahnya dalam pekerjaan harus memilki rasa adil dan saling menopang karena kita semua orang Batak, tentunya pastinya ada teman semarga kita, maka  dari  hal  ini  jika  kita  melakukan  tugas  kita  harus  lah  adil  dan saling menopang antara saudara kita yang kesusahan, saya memiliki tugas  di  bagian  keuangan,  tentunya  saya  harus  mampu  berbuat  adil dan harus mampu saling menopang, contohnya jika ada saudara kita yang  mengalami  kesulitan  dalam  keuangan  atau  sakit,  maka  saya harus menopang dengan melakukan penganggaran untuk pengobatannya.
Berdasarkan hasil wawancara etnografer terhadap beberapa informan di  Gereja  HKBP  dapat  disimpulkan  bahwa  manat  mardongan  dimaknai sebagai teman semarga atau saudara dan memiliki nilai-nilai keadilan dan saling menopang.
3. Elek marboru
Elek marboru merupakan pihak dari laki-laki antara hula-hula dengan boru  yang  sangat  besar  kaitannya.  Bagi  setiap  orang  Batak,  hula-hula merupakan  orang  yang  memberikan  berkat  bagi  pihak  boru  karena hula- hula  dianggap  sebagai  Tuhan  yang  terlihat,  hula-hula  atau  pihak  dari keluarga istri diposisikan sebagai wakil Tuhan, yang mana setiap doa dan restu  dari  pihak  hula-hula  sangat  berpengaruh  terhadap  kehidupan boru. Oleh  karena  itu boru  harus  selalu  membantu  hula-hula  nya  dalam  segala aspek  kehidupan,  akan  tetapi  bukan  berarti boru  diperlakukan  dengan seenaknya, boru juga haru diperlakukan dengan baik, elek dalam arti harus dibujuk  diambil  hatinya.  Secara  umum hula-hula  harus  mengayomi, melindungi dan mengasihi boru nya. Seperti pemaparan pemimipin Gereja. Elek  marboru  artinya  dari  pihak  laki-laki,  menurut  saya  dimaknai bahwa  kita  sebagai hula-hula  harus  mengayomi,  mengasihi  dan melindungi  pihak boru  terlebih  jika  didalam  tugas  saya,  suatu  saat dalam  suatu  organisasi  pasti  ada  pihak boru  berarti  jika  dikaitkan dengan akuntabilitas dan transparansi, maka haruslah kita mengayomi jemaat karena suatu saat akan ada boru didalam organisasi Gereja, jadi pasti ada rasa malu jika keuangan tidak akuntabel dan transparan ke pada boru,  maka  berangkat  dari  hal  ini  nilai  yang  diambil  adalah mengayomi.
Berdasarkan  pemahaman  pemaparan  pemimpin  gereja  bahwa elek marboru di maknai sebagai pihak dari lak-laki yang mana harus mengayomi pihak boru, dalam segi tugas atau tanggungjawab pemimpin Gereja bahwa akuntabilitas  dan  transparansi  Gereja  harus  ditetapkan  karena  dalam kekerabatan  salah  satunya elek  marboru  memilki  nilai  untuk  mengayomi yang artinya sebagai pemimpin Gereja harus memilki rasa tanggungjawab
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE) akan  tugas  dalam  mengayomi  jemaat  dengan  akuntabel  dan  terbuka  atas pengelolaan keuangan Gereja.
Pemahaman Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Gereja HKBP Akuntabilitas  merupakan  wujud  dari  pertanggung  jawaban  suatu organisasi menuju tata kelola yang baik. Pengaruh dari akuntabilitas sangat penting, dalam membangun kepercayaan anggota atau jemaat dalam suatu organisasi,  pengelolaan  keuangan  harus  dicatat  dengan  benar  dan  segala penyusunan, perencanaan, dan tata pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan  terhadap  anggota  ataupun  pengguna.  Pihak  yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  keuangan  yaitu  Pemimpin  Gereja (Pendeta),  Sekretaris,  Bendahara,  dan  pentingnya  pihak  pengawasan  dari anggota atau jemaat.
Pemahaman dari staf Gereja Bojong Menteng mengenai akuntabilitas adalah  pertanggungjawaban  dari  suatu  tugas  dalam  mengelola  keuangan Gereja, seperti pernyataan dari bendahara:
“Yah  akuntabilitas  itu  bisa  dibilang  pertanggungjawaban  dari  suatu tugas  saya,  saya  kan  mengelola  keuangan,  misalnya  saya  harus membuat  pencatatan  laporan  keuangan  mengenai  perencanaan, anggaran, pelaksanaanya, haruslah benar dilakukan” Akuntabilitas Gereja merupakan kewajiban Gereja dalam melakukan pertanggungjawaban,  keputusan  atau  tindakan  dalam  menjalankan  tugas keagamaan.  Gereja  sebagai  badan  keagamaan  diharapkan  dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, etika, dan integritas dalam segala aspek pelayanannya. Dalam membangun Gereja yang akuntabilitas gereja diharuskan melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel mulai dari  perencanaan  sampai  pada  tahap  pertanggungjawaban.  Berdasarkan misi Gereja yang terakhir mengatakan bahwa gereja harus mengembangkan penatalayanan  termasuk  keuangan  demi  melaksanakan  pembangunan Gereja  yang  baik  termasuk  bagaimana  pertanggungjawaban  laporan keuangan.  Pemimpin  Gereja  atau  bapak  Pendeta  mengatakan  bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan sudah dilakukan setiap minggu dan bulannya, baik penerimaan seperti persembahan dan pengeluaran sudah di laporkan.
Pengelolaan Gereja HKBP Bojong Menteng dalam pertanggungjawaban anggaran jemaat. Semuanya dilakukan dengan pertanggungjawaban penuh yang mana setiap anggaran harus dipertimbangkan dan harus rapat huria (rapat  jemaat),  karena  semua  apapun  perencanaan  yang  dilakukan  harus diketahui  pasti  oleh  anggota  atau  jemaat,  dan  segala  sesuatu  dilakukan untuk jemaat juga, Seperti pernyataan dari pemimpin gereja bapak pendeta yang mengatakan bahwa:
“Dalam membuat anggaran yang berhak dalam mengambil keputusan yah,  rapat  hurialah  (rapat  jemaat)  yang  bertanggungjawab  yang membuatnya,  artinya  konsep  nya  itu  datang  dari  jemaat  dan sebelumnya  sudah  ada  program  dari  majelis  kemudian  diajukan  ke majelis  gereja  (pengurus),  kemudian  majelis  gereja  mengkonben (menerima)  semua  usulan-usulan  program  kerja  dan  anggaran,  baru
kemudian dibawa ke dalam rapat huria (jemaat), nah rapat itulah yang kemudian menetapkan program kerja anggaran sehingga pertanggungjawaban yah kembali kepada jemaat” Usaha yang dilakukan pengurus Gereja dalam Penerapan akuntabilitas untuk  membangun  kemajuan  dan  kesejahteraan  dari  jemaat  sudah dilakukan. Pada hakikatnya penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba termasuk  Gereja  sudah  diatur  pada  ISAK  35  dengan  adanya  standar keuangan  ISAK  35  semua  organisasi  nirlaba  harus  menyajikan  laporan menurut standar yang berlaku. Namun penerapan akuntabilitas pada Gereja HKBP  terhadap  laporan  keuangan,  masih  menggunakan  peraturan pencatatan dari Gereja sendiri, seperti penyataan dari Ibu bendahara.
“Kalau  untuk  pertanggungjawaban  dalam  bentuk  penyajian  laporan keuangan  Gereja  masih  menggunakan  peraturan  atau  penyajian sendiri, belum memakai standar keuangan ISAK 35, Gereja menyajikan laporan keuangan hanya dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran. pengeluaran dan penerimaannya terbagi menjadi 3 tujuan yaitu Huria (jemaat), Pembangunan, dan Pusat” Gereja HKBP Bojong Menteng dalam akuntabilitas sudah memahami dan  menerapkan  akuntabilitas  sebagaimana  adanya,  namun  dari  bentuk penyajian  laporan  keuangan  Gereja  HKBP  Bojong  menteng  belum menerapkan standar akuntansi keuangan yaitu ISAK 35.  Laporan keuangan bulanan  pada  Gereja  HKBP  Bojong  Menteng  terdiri  dari  pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan dilakukan dalam bentuk kegiatan transaksi  kedalam  buku  jurnal  dan  kemudian  dilakukan  posting  sesuai kelompok  seperti  akun  Huria,  Pembangunan,  dan  Pusat/  Distrik. Penerimaan  berupa  persembahan,  perpuluhan  dan  ucapan  syukur, sedangkan  pengeluaran  berupa  biaya  honor,  biaya  transfort,  biaya operasional Gereja dan lain-lain.

## Pemahaman Transparansi Pengelolaan Gereja HKBP Bojong Menteng
Pengelolaan  keuangan  yang  baik  adalah  yang  mampu  melakukan pertanggungjawaban  dan  keterbukaan  terhadap  publik.  Transparansi menjamin  setiap  orang  mempunyai  hak  dan  kebebasan  memperoleh informasi  tentang  pengelolaan  Gereja.  Informasi  diperoleh  berdasarkan kebebasan  laporan,  informasi  yang  dimaksud  merupakan  kepentingan umum  yang  dapat  diperoleh  oleh  pihak  yang  berkepentingan  secara langsung. Transparansi akan mendorong suatu organisasi atau Gereja untuk melakukan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  yang  dilakukan  dan menuju pengelolaan Gereja yang baik.
Gereja dapat dipercaya dengan adanya transparansi atau keterbukaan dalam  pengelolaan  keuangan.  Gereja  memahami  transparansi  sebagai prinsip  keterbukaan  dan  harus  dipertanggungjawabkan  baik  dalam pengeluaran  dan  penerimaan  kas  segala  sesuatunya  dilaporkan  kepada pihak  jemaat  ataupun  yang  berkepentingan  seperti  pernyataan  dari pemimpin Gereja (Bapak Pendeta).
“Transparansi  artina  keterbukaan  dalam  pengelolaan,  sudeng  bisa dilihat misalnya molo adong pengeluaran seperti pembelian kebutuhan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Gereja,  penggajian,  biaya  listrik,  yah  nanti  bisa  muncul  di  tinting (laporan),  itulah  bentuk  transparan  Gereja,  segala  sesuatunya dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan” Begitu  juga  dengan  pernyataan  dari  bendahara  Gereja  yang mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pengelolaan terhadap publik (jemaat).
“Transparansi  itu  keterbukaan  yang  mana  dari  pertanggungjawaban yang  kita  lakukan,  harus  kita  terbuka  terhadap  jemaat,  baik  segala anggarannya semua kita publish”
Dari  pernyataan  hasil  wawancara  etnografer,  dapat  diketahui  bahwa Gereja  memahami  transparansi  sebagai  pertanggungjawaban  yang dilakukan  secara  terbuka  terhadap  publik  atau  jemaat,  keterbukaan  yang dimaksud  adalah  informasi  dari  hasil  pengelolaan  keuangan,  yang  mana pengurus  gereja  melakukan  pemberian  segala  informasi  mengenai pengelolaan  keuangan  atau  pertanggungjawaban  Gereja.  Pengelolaan keuangan  Gereja  Bojong  Menteng  yang  transparan  dilakukan  beberapa upaya oleh pengurus Gereja seperti tahap dibawah ini:
1. Perencanaan
Pengurus  gereja  melakukan  perencanaan  secara  terbuka  dengan membuka  peluang  terhadap  jemaat  untuk  berpartisipasi  dalam  program atau  rancangan  perencanaan.  Pengurus  Gereja  melakukan  tahap  pertama yaitu dengan melakukan pertemuan dari berbagai pihak untuk melakukan perencanaan  Gereja,  seperti  pernyataan  dari  pemimpin  Gereja  (pendeta Gereja). Sejak dari awal perencanaan sudah melakukan bentuk transparansi dengan melakukan pertemuan terhadap pihak-pihak yang terkait termasuk jemaat.
2. Penganggaran
Pengelolaan  keuangan  Gereja  berpengaruh  dalam  kesejahteraan jemaat,  dalam  pengelolaan  keuangan  Gereja  menetapkan  penganggaran untuk kegiatan gereja. Pengurus Gereja berusaha melakukan transparansi pengelolaan keuangan termasuk dalam penganggaran, dengan melibatkan Jemaat dalam membangun pelaksanaan penganggaran Gereja. Pelaksanaan penganggaran  dilakukan  bersama-sama,  semua  kegiatan  dan  program- program  yang  berjalan  dilakukan  bukan  untuk  kepentingan  pribadi  dan segala sesuatunya dilakukan secara terbuka.
3. Pelaporan
Bentuk  pelaporan  yang  dilakukan  Gereja  kepada  jemaat  dilakukan setiap  minggunya  dengan  memberikan  lembar  kegiatan  yang  disertai laporan-laporan  pertanggungjawaban  setiap  minggunya.  Dan  Pengurus Gereja juga memberikan akses kepada jemaat agar dapat melihat laporan keuangan Gereja.
Kaitan Budaya Dalihan Na Tolu Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Budaya  adalah  hasil  karya  cipta  manusia  yang  dihasilkan  dan  telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari, budaya yang dipakai dan  diterapkan  dalam  kehidupan  dalam  waktu  yang  lama  akan
mempengaruhi  pola  pembentukan  dari  suatu  masyarakat  ataupun organisasi  (Saputra,  2019).  Hubungan  organisasi  dengan  budaya  adalah setiap organisasi tentunya menganut kebiasaan, keyakinan atau nilai- nilai suatu organisasi sehingga terciptanya budaya organisasi. Budaya organisasi adalah budaya yang mengarah kepada suatu sistem makna bersama yang dianut  oleh  anggota-anggota  yang  membedakan  organisasi  dari  organisasi lainnya.
Keterkaitan  budaya Dalihan  na  tolu  dengan  akuntabilitas  dan transparansi  yaitu  pada  budaya Dalihan  na  tolu  yang  artinya  digunakan dalam kekerabatan. Dalihan na tolu memiliki ajaran moral yang didukung dengan  kaidah  menghormati,  bertanggungjawab,  saling  menopang  dan mengayomi.  Kaidah  moral  ini  akan  berperan  dalam  setiap  masyarakat ataupun jemaat untuk saling mendukung kinerja dari pengelolaan Gereja. Pengurus Gereja ataupun pengelola Gereja dapat bertanggung jawab, saling menopang,  dan  mengayomi  dalam  membangun  akuntabilitas  pengelolaan Gereja. Ajaran budaya Batak Toba tumbuh dan berkembang dengan ikatan kekerabatan marga dimanapun dan kapanpun.
Keterkaitan budaya dalihan na tolu untuk membangun akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat dikaitkan antara lain:
1. Akuntabilitas keuangan
Dalam  budaya  dalihan  na  tolu,  setiap  anggota  diharapkan  untuk bertanggungjawab  atas  tindakan  dan  keputusan,  termasuk  pengelolaan keuangan. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan keuangan Gereja, di mana para pemimpin Gereja bertanggung jawab untuk mengelola dana dan sumber daya  Gereja  dengan  bijaksana  dan  bertanggungjawab.  Akuntabilitas keuangan mencakup pencatatan transaksi keuangan yang akurat, pelaporan yang tepat waktu, dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan Gereja.
2. Transparansi keuangan
Budaya dalihan  na  tolu  menekankan  pada  keterbukaan  dalam berkomunikasi.  Dalam  kontenks  Gereja,  transparansi  keuangan  berarti mengomunikasikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran Gereja kepada  jemaat  secara  terbuka  dan  jelas.  Transparansi  mencakup memberikan laporan keuangan secara periodik kepada jemaat atau anggota Gereja  agar  mengetahui  bagaimana  dana  Gereja  digunakan  dan  dapat memahami pengelolaan keuangan Gereja dengan baik.
3. Penggunaan dana yang tepat
Budaya dalihan na tolu mendorong penggunaan dana secara bijaksana dan  untuk  kepentingan  bersama.  Dalam  Gereja,  penggunaan  dana  harus sesuai dengan misi dan visi Gereja serta kebutuhan jemaat pemimpin Gereja harus  mengutamakan  kepentingan  jemaat  dan  masyarakat  dalam pengelolaan keuangan Gereja, dan hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya dalihan na tolu.
4. Keterlibatan jemaat
Dalam  budaya dalihan  na  tolu  partisipasi  dan  keterlibatan  anggota masyarakat dalam berbagai keputusan dihargai. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan  keuangan  Gereja.  Para  pemimpin  Gereja  dapat  melibatkan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE) jemaat  dalam  proses  perencanaan  dan  pengawasan  pengelolaan  keuangan Gereja.
Secara  keseluruhan,  keterkaitan  akuntabilitas  dan  transparansi dengan  budaya  dalihan  na  tolu  menjadi  pedoman  yang  penting  dalam pengelolaan  keuangan  Gereja.  Dengan  menerapkan  nilai-nilai  dalihan  na tolu, Gereja dapat membangun kepercayaan dan harmoni dalam hubungan dengan jemaat serta mewujudkan tujuan misi Gereja dengan lebih efektif.
Internalisasi Budaya Dalihan Na Tolu Dalam Membangun Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Gereja HKBP Bojong Menteng . Bagi masyarakat batak toba, falsafah dalihan na tolu adalah falsafah yang  mengatur  kemasyarakatan  suku  Batak  Toba,  mengendalikan  serta menunjukkan  nilai  karakteristik  bagaimana  memperlakukan  sesamanya. Dalam  penerapannya, dalihan  na  tolu  terdapat  nilai–nilai  yang  dapat diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  akan  bermanfaat  dalam kehidupan  masyarakat  batak  Toba  jika  dengan  benar-benar  diterapkan. Pengurus  Gereja  HKBP  Bojong  Menteng  menjalankan  budaya dalihan  na tolu  sebagai  prinsip  dan  dijadikan  sebagai  pegangan  dalam  menjalankan kehidupan sosial dan menjalankan tanggung jawabnya.
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh pemimpin Gereja kepada etnografer  mengatakan  bahwa  penerapan  Budaya dalihan  na  tolu diterapkan  sebagai  peraturan  atau  tata  pola  perilaku  dalam  individu masing-masing yang mengatur perilaku kehidupan. Budaya dalihan na tolu mengadung  nilai-nilai  moral  yang  dijadikan  prinsip  dalam  tatanan kehidupan sehari-hari yaitu somba marhula- hula, manat mardongan, dan elek marboru.
Internalisasi dalihan  na  tolu  diterapkan  oleh  seorang  individu  saat berada  dalam  organisasi  atau  masyarakat  ketika  pengurus  Gereja  diberi tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pengurus Gereja berpegang teguh pada aturan Gereja dan secara individu mereka juga menerapkan dalihan na tolu untuk mencapai tujuan dan kinerja yang  baik.  Budaya dalihan  na  tolu  mempengaruhi  sistem  di  dalam masyarakat  batak,  setiap  kegiatan  individu  dengan  individu  lainnya mempengaruhi baik antar kelompok akan berjalan baik jika didasarkan pada falsafah dalihan na tolu.

## KESIMPULAN
Pada lokasi penelitian, penerapan akuntabilitas terdiri dari dua bentuk, yaitu  akuntabilitas  vertikal  dan  akuntabilitas  horizontal.  Akuntabilitas vertikal  dimaknai  oleh  pengelola  bahwa  pelayanan  di  Gereja  merupakan hubungan pertanggungjawaban secara pribadi dengan Tuhan, dengan dasar pelayanan “Takut akan Tuhan” dan nilai-nilai kekristenan di dalam Alkitab. Akuntabilitas  horizontal  dimaknai  sebagai  pertanggungjawaban  kepada jemaat melalui laporan keuangan yang disajikan pada Warta Jemaat setiap minggunya.  Pelayanan  dalam  pengelolaan  keuangan  didasarkan  pada kepentingan  dan  tujuan  organisasi,  bukan  kepentingan  pribadi  pengelola.
Jemaat memahami akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban yang harus diberikan  pengelola  gereja  sebagai  pengguna  sumber  daya  dan  adanya akuntabilitas  akan  meningkatkan  kepercayaan  jemaat  terhadap  pengelola gereja.
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah ruang lingkup penelitian  seperti  pada  objek  sehingga  dapat  dibandingkan  untuk memaksimalkan dari penelitian dan begitu juga mengenai budaya dalihan na tolu. Diharapkan pula bagi peneliti selanjutnya lebih dilakukan secara mendalam dalam membangun skema penerapan nilai dalihan na tolu yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anto,  H.  M.,  Suhendri,  H.,  &  Iriani,  N.  I.  (2021).  Transparansi  dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja GPDI Gloria Malang. . Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, 10(1), 21–38.
Armawi, A. (2008). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik. Jurnal Filsafat, 18(2), 157–166.
Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik.
Diantari,  N.  M.  A.,  &  Wirawati,  N.  G.  P.  (2019).  Pemanfaatan  Awig-Awig Dalam Akuntabilitas, Transparasi, Dan Perarem Pengelolaan Keuangan Pada Kearifan Lokal Menyama Braya. . E-JA: E Jurnal Akuntansi, 29(3), 1106–1116.
Emerson,  R.  M.,  Fretz,  R.  I.,  &  Shaw,  L.  L.  (2011). Writing  ethnographic fieldnotes (2nd ed.). University of Chicago press. .
Holle, S. S. F. (2019). Desain Akuntansi Organisasi Nirlaba Entitas Gereja Berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  45  Dan Pedoman  Pelayanan  Pengawasan  Tata  Kelola  Perbendaharaan  Gmim (Studi  Kasus  Pada  GMIM  Sion  Perak  Sorong  Manado)  [Skripsi]. Politeknik Negeri Manado.
Laoli, V. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 3(1), 91–102.
Lubis,  M.  N.,  &  Joubagio,  H.  (2019).  Eksistensi  Dalihan  Na  Tolu  sebagai Kearifan Lokal dan Konstribusinya dalam Pendidikan Karakter. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 1(3), 31–38.
Marindakasemetan,  N.  C.  (2015). Praktik  Pelaporan  Keuangan  Lembaga Nirlaba (Studi Kasus Gmit Kemah Ibadat Airnona) [Skripsi].
Melia, Y. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nirlaba:  Literatur  Review. AKTSAR:  Jurnal  Akuntansi  Syariah,  5(1), 103–117.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Panggabean, J. S. E. A., & Hariwibowo, I. N. (2021). Keterbukaan Budaya Lokal  Dalam  Akuntabilitas  Keuangan  Gereja  Kristen.  . Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(3), 601–619.
Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. Holt, Rinehart and Winston.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Alfabeta.