## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 15 (1) (2023): 93 - 109 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

## Gerakan Politik Agraria oleh Petani di Indonesia (Studi pada Serikat Petani Indonesia)
Randa Putra Kasea Sinaga 1* , Fajar Utama Ritonga 2 , Andry Anshari 3
123 Program Studi Kesehjateraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

## Submitted : 08 October 2022 Revision : 18 Januari 2022 Accepted : 20 January 2023

## Abstract
Based on the transformation of the agrarian struggle into a political movement carried out by Serikat Petani Indonesia (SPI) as a  mass  peasant  organization  over  the problem  of  inequality  in  agrarian  control  in  Indonesia,  this  paper  describes  and analyzes how the pattern of agrarian political movements is carried out. By using data collection techniques such as literature studies and in-depth interviews at the SPI management level (from the base level in the village sector; the regional level in the provincial  sector,  as  well  as  the  central  level  in  charge  of  the  national  and  international  sectors).By  using  the  Narrative Research Analysis approach, the authors classify the patterns of political movements carried out by SPI, classified into local, national and international levels, each level having links as a pattern that is deemed necessary to synergize with each levels. SPI has taken actions from a social, economic, cultural, and political standpoint that are manifestations of views based on problems faced by peasants themselves. Based on the findings of this study, the authors believe that agrarian issues necessitate a massive multi-dimensional political movement that is justly oriented toward the interests of the people.
Keywords : Agrarian Reform, Peasants, Political Movement

## Abstrak
Berdasarkan  transformasi  perjuangan  agraria  dalam  gerakan  politik  yang  dilakukan  Serikat  Petani  Indonesia (SPI) sebagai organisasi massa petani atas permasalahan ketimpangan penguasaan agraria di Indonesia, tulisan ini  menguraikan  dan  menganalisis  bagaimana  pola  gerakan  politik  agraria  yang  dijalankan.  Dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  literatur  dan in-depth  interview pada  tingkatan kepengurusan SPI (dari tingkat basis di sektor desa; tingkat wilayah di sektor provinsi, serta tingkatan pusat yang mengurusi  sektor  nasional  dan  internasional),  dengan  menggunakan  pendekatan Narrative  Research  Analysis , penulis menggolongkan pola gerakan politik yang dijalankan oleh SPI diklasifikasikan dalam tingkatan lokal, nasional,  dan  internasional,  yang  masing-masing  tingkatan  memiliki  keterkaitan  sebagai  suatu  pola  yang dianggap perlu untuk saling bersinegi. SPI telah menjalankan aksi-aksi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik yang menjadi manifestasi dari pandangan yang didasarkan permasalahan yang dihadapi oleh petani itu sendiri. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, penulis melihat bahwa permasalahan agraria membutuhkan gerakan  politik  yang  massif  secara  multi-dimensi  serta  berorientasi  pada  kepentingan  rakyat  dalam  prinsip keadilan.
Kata Kunci: Gerakan Politik, Petani, Reforma Agraria
How to Cite: Sinaga, Randa P. K., Ritonga, F. U., & Anshari, A. ( 2023). Gerakan Politik Agraria oleh Petani di Indonesia (Studi pada Serikat Petani Indonesia), Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 15 (1): 93 – 109
*Corresponding author: Randa Putra Kasea Sinaga E-mail: randasinaga@usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Pelimpahan  kekuasaan  kepada pemerintah  daerah  dan  keterlibatan masyarakat  sipil  dalam  pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan  merupakan  pilar  kembar reformasi  pemerintahan  neoliberal  di Indonesia  pasca-otoriter  (Orde  Baru). Namun, reformasi ini gagal membawa akuntabilitas ke bawah dan partisipasi rakyat  untuk  memberi  manfaat  bagi masyarakat  miskin  (Ito,  2011).  Tidak terkecuali  permasalahan  agraria  di Indonseia.  Permasalahan  agraria  di Indonesia (dari waktu ke waktu) telah menciptakan berbagai konflik agraria,
serta mendorong lahirnya perlawanan-perlawanan dalam gerakan rakyat, baik didasarkan pada penolakan atas ketidaksetaraan penguasaan  lahan  maupun  sebagai reaksi dari
pengambilalihan
(perampasan)  lahan  sepihak.  Hal  ini ini tidak terlepas dari sejarah kebijakan yang berorientasi pada pembangunan kapitalistik. Fauzi (1999) menggambarkan  bagaimana  strategi politik otoritarian dan strategi
pembangunan kapitalistik pada ‘Orde Baru’  di  Indonesia  telah  melahirkan
konflik agraria dan berbagai embrionya.  Oleh  karena  itu,  maka adanya konflik agraria antara masyarakat tani dengan pihak penekan,  selain  memarjinalkan  kaum tani  sebagai  suatu  kelas  yang  lebih lemah dalam hal akses kekuasaan, juga urut  mendorong  lahirnya  upaya- upaya gerakan perlawanan oleh kaum tani.
Adanya bentuk-bentuk perlawanan dan perjuangan masyarakat  tani  yang  dilandasi  oleh kondisi konflik agraria dan
kemiskinan  petani  telah  melahirkan aksi-aksi  masyarakat  tani  sebagai gerakan  sosial  atau  hanya  sebatas bentuk  reaksioner  dari  tekanan  yang dihadapi petani. Namun dari berbagai gerakan  tersebut,  seringya  lebih berfokus hanya dalam tingkatan lokal dan memposisikan kekuasaan sebagai pihak  lawan.  Masalahnya  dari  hal  ini adalah gerakan sosial dalam perlawanan  agararia  akan  tetap membutuhkan  kecermatan  dalam melihat  dinamika  politik  yang  akan membawa  arus  relasi  kuasa  yang terkait  dengan  penguasaan  tanah. Sebagaimana dijelaskan oleh Hall et al. (2015),  bahwa  sangat  dibutuhkan
model  perlawanan  politik  dalam menanggapi  perampasan  tanah  oleh para aktivis dan massa petani.
Gaventa (2019) menjelaskan bahwa  dalam  memahami  dinamika perlawanan atas ketidaksetaraan penguasaan  agraria,  perlu  melihat konstruksi  historis  dari  relasi  kuasa yang terkait dengan penguasaan tanah oleh korporasi dan eksploitasi sumber daya  mineral,  dengan  seiring  waktu, kekuasaan  telah  berfungsi  untuk membawa  isu-isu  dan  suara-suara tertentu  ke  dalam  arena  politik, sedangkan  di  saat  bersamaan  telah terjadi  pengecualian  dan  penekanan yang  lain  (bahkan  dapat  berbentuk ekstrem).  Dari  pemahaman  tersebut, dipahami  bagaimana  bentuk-bentuk kekuasaan  yang visible,  hidden,  and invisible dimainkan  dengan  bervariasi menurut  ruang  ( closed,  invited,  and claimed ) dan tingkatan aksi (dari lokal hingga  global)  secara  terus-menerus (berinteraksi),  akan  menjadi  penentu dalam  membuka  dan  menutup kemungkinan  untuk  bertindak  atau tidak bertindak (perlawanan).
Maka dalam membangun gerakan agraria
membutuhkan
kecermatan  dalam  melihat  dinamika politik  yang  berlangsung.  Hal  ini sebagaimana  dijelaskan  oleh  Borras (2016),  bahwa  “ the  changing  context  of land politics has far-reaching implications on how agrarian movements have emerged, how  their  political  character  has  evolved, and  subsequent  forms  and  levels  of movement  building and  collective actions ”.  Oleh  karena  itu,  sangat penting untuk mencermati bagaimana gerakan agraria dibangun dan dijalankan dalam karakter politik yang juga  berkembang  dalam  berbagai bentuk.
Merujuk  pada  hasil  penelitian tentang  gerakan  politik  agraria, Calleros-Rodríguez
(2014) yang menganalisis  bagaimana  sengketa tanah  adat  telah  terjadi  dalam  proses politik dan tanggapan politik terhadap sengketa  kepemilikan  tanah  pada Komunitas  Lacandona  di  Chiapas,
Meksiko, menemukan bahwa Komunitas Lacandona memiliki hubungan micro-corporatist dengan negara  dan  bahwa  penciptaannya telah  membawa  penerima  manfaat (comuneros)  ke  dalam  dinamika konflik  dan  kerja  sama  yang
berkelanjutan  dengan  negara,  sesama komunitas pemilik tanah, NGO/CSO, dan  gerilyawan.  Adapun  dari  hasil penelitian  ini  telah  menunjukkan bagaimana  konflik  telah  ditangani dalam proses politik dan berkontribusi pada  pemahaman  teoretis  tentang kategori  proses  politik  dan micro- corporatism yang  digunakan  dalam kasus-kasus di mana masyarakat adat terlibat dalam konflik pertanahan.
Selain itu, terdapat juga penelitian  oleh  Martiniello  (2015) tentang aksi sosial yang dilakukan oleh para  petani  perempuan  di  Distrik Amuru,  Uganda.  Penelitian  ini menggambarkan  bagaimana  petani miskin  skala  kecil  yang  menolak perampasan
dan menentang kekerasan  negara  telah  menegaskan kembali  arti-penting  politik  dari perjuangan  sosial  pedesaan  dan menyoroti  pentingnya  masalah  tanah dan  agraria.  Dari  hasil  penelitian  ini, dipahami bahwa meningkatnya protes sosial  pedesaan  terwujud  dalam kehidupan  sehari-hari,  mulai  dari praktik-praktik perlawanan tersembunyi  maupun  pada  momen- momen  kontestasi  militan  yang terbuka,  dimana  hal  ini  ditujukan
untuk  membangun  (kembali)  dan mengamankan  akses  ke  sarana reproduksi sosial.
Penelitian lainnya dilakukan oleh Gahman  (2020),  yang  mengambarkan bagaima  gerakan  sosial-politik  yang dilakukan  oleh  kelompok  Zapatista telah mendorong lahirnya dekolonisasi,  demokrasi,  dan  gerakan sosial yang bersama-sama menciptakan  politik  emansipatoris. Dari  penelitian  ini,  dipahami  bahwa perlawanan anti-kapitalis telah mendorong  massa  kritis  pluralistik dapat  mengilhami  realitas  sehari-hari di  mana  orang  hidup  dan  bekerja dengan makna dan tujuan.
Merujuk juga pada hasil penelitian  oleh  Hoogesteger  &  Verzijl (2015)  tentang  perjuangan  petani  dan masyarakat  adat  untuk  akses  air  di Peru  dan  Ekuador.  Adapun  temuan dalam  penelitian  ini  menggambarkan bagaimana mempertahankan kepentingan  akar  rumput  sangat bergantung pada kapasitas kelompok- kelompok  tersebut  untuk  terlibat. dalam  politik  skalar  akar  rumput. Dengan meningkatnya tekanan petani pedesaan  dan  masyarakat  adat, kesadaran  berkembang  bahwa  akses
mereka ke air dan kepentingan terkait tertanam  dalam  politik  regional  dan nasional  yang  lebih  luas,  dimana kerangka  hukum  dan  kebijakan  air telah menyebabkan banyak komunitas dan asosiasi pengguna air petani untuk terlibat  dalam  jaringan  dan  membuat aliansi  dengan  pengguna  air  lainnya, lembaga  pemerintah  dan  aktor  non- pemerintah.
Sedangkan itu, Drahmoune (2013) telah mengidentifikasi
perspektif  dan  pendekatan  terhadap tantangan  analitis  yang  muncul  dari sifat  perubahan  agraria  yang  multi- segi  dan  saling  terkait  pada  gerakan agraria  dan  politik  petani  di  Asia Tenggara.  Adapun  penelitian  ini mengkritisi  bahwa  transisi  agraria, perlawanan  pedesaan  dan  politik petani  di  Asia  Tenggara  merupakan tanggapan terhadap perubahan
pedesaan  dipengaruhi  oleh  adanya agensi dan persepsi perlawanan petani sebagai  saling  berhubungan  di berbagai skala dalam kondisi struktural yang lebih luas. Di  Indonesia,  terdapat  suatu organisasi petani yang memperjuangkan  reforma  agraria yakni  SPI  (Serikat  Petani  Indonesia). SPI dalam gerakannya juga menerapkan  pendekatan  politik,  baik dalam memperjuangkan keterlaksanaan reforma agraria sebagai  kebijakan  negara  maupun sebagai strategi yang digunakan dalam menjalankan aksi land reclaiming yang dilakukan  massa  aksi  di  tingkat  akar rumput.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kanal  website  spi.or.id,  bahwa  SPI telah terlibat langsung dalam elektoral kepresidenan di Indonesia pada tahun 2014  dan  2019.  Adapun  yang ditekankan oleh SPI dalam keterlibatan  elektoral  tersebut  ialah sebagai bagian dari kerja-kerja organisasi  yang  bertujuan  untuk mendorong  isu  reforma  agrarian  dan kedaulatan pangan menjadi kebijakan pemerintah  yang  terpilih  secara demokratis.
Berdasarkan permasalahan agrarian  yang  ada  di  Indonesia,  serta adanya gerakan politik yang dilakukan oleh SPI dalam memperjuangkan  reforma  agraria, menjadi latar belakang yang dianggap penting dan menarik untuk menguraikan dan menganalisis
bagaimana  pola  gerakan  politik agraria yang dijalankan oleh SPI.

## METODE PENELITIAN
Untuk menguraikan
dan menganalisis  bagaimana  bagaimana pola  gerakan  politik  agraria  yang dijalankan  oleh  SPI,  tulisan  ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  narrative  research. Metode  penelitian  ini  berfokus  pada mempelajari  satu  atau  dua  individu, mengumpulkan data melalui kumpulan  cerita  mereka,  melaporkan pengalaman  individu,  dan  secara kronologis  mengurutkan  makna  dari pengalaman  tersebut  (Creswell  & Poth, 2018).
Penelitian  ini  berlangsung  dari Juli  2021  hingga  November  2021,
dengan menggunakan
teknik pengumpulan  data  berupa  studi literatur  dan in-depth  interview .
Adapun  dalam  penentuan  informan wawancara, penelitian
ini
menggunakan teknik purposive dengan pengategorian  informan  berdasarkan informasi  yang  dibutuhkan.  Oleh karena  itu,  informan  penelitian didasarkan
pada
tingkatan
kepengurusan  SPI:  tingkat  basis  di
sektor desa; tingkat wilayah di sektor provinsi,  serta  tingkatan  pusat  yang mengurusi  sektor  nasional  dan internasional. Selain itu, teknik analisis data  dalam  penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  Narrative Research Analysis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  temuan  penelitian, penulis  menggolongkan  pola  gerakan politik  yang  dijalankan  oleh  SPI diklasifikasikan dalam tingkatan lokal,
nasional, hingga internasional. Walaupun uraian tulisan ini didasarkan  pada  tiga  tingkatan tersebut, tapi
masing-masing tingkatan  pada  dasarnya  memiliki keterkaitan  sebagai  suatu  pola  yang dianggap perlu untuk saling bersinegi. Selain  itu,  uraian  ini  juga  didasarkan pada model yang dikembangkan oleh Gaventa  (2019)  dalam  melihat  relasi kuasa  dalam  konflik  sumber  daya alam dalam bentuk-bentuk kekuasaan yang visible,  hidden,  and  invisible dimainkan dengan bervariasi menurut ruang ( closed, invited, and claimed ) dan tingkatan  aksi  (dari  lokal  hingga global).
a. Gerakan Politik Agraria oleh SPI dibangun dari Tingkat Lokal
Berdasarkan  temuan  penelitian, diketahui bahwa sebelum SPI
terbentuk  dan  memiliki  isu  serta konsep  tentang  reforma  agraria,  para aktivis  yang  mendorong  lahirnya  SPI (aktivis  Yayasan  Sintesa)  masih berfokus  pada  pengorganisasian  dan pendampingan  petani  di  tingkatan akar  rumput  dalam  menghadapi konflik agraria. Lalu setelah perkembangan  pola  gerakan  yang dilakukan,  dari  berbagai  kelompok petani  yang  menghadapi  konflik agraria  tersebut  didorong  untuk mendirikan  SPI  dan  menjadika reforma agraria menjadi isu perjuangan.  Adapun  proses  ini  dapat dipahami  dalam  konsep grassroots scalar  politics (Hoogesteger  &  Verzijl,
2015)  dimana  untuk  membangun kekuatan  pada  komunitas  akar rumput  dalam  gerakan  sosialnya membutuhkan upaya penciptaan kesatuan  kolektif  internal  di  mana orang  dan  sumber  daya  dimobilisasi, dan  yang  menjadi  dasar  untuk pengembangan  kolaborasi,  jaringan
dan  federasi  supra-komunitas  akar rumput.
Diketahui  juga  bahwa  dari berbagai  strategi  yang  digunakan dalam  perebutan  lahan  oleh  para petani  anggota  SPI  (Sinaga,  2022), salah  satu  strategi  yang  digunakan adalah  peningkatan  kekuatan  politik petani  di  tingkat  Desa.  Adapun  yang dimaksud dengan peningkatan kekuatan  politik  petani  ini  ialah melalui  pengambilan  jabatan  publik yang  memiliki  kekuatan  politik, seperti  jabatan  Kepala  Desa,  Badan Permusyawaratan Desa, hiangga anggota legislatif di tingkat Kabupaten. Dalam usahanya menjalankan gerakan agraria di lokasi- lokasi konflik tanah, anggota SPI kerap berupaya mengambil pengaruh politik,  baik  dengan  menjadikan anggotanya  sebagai  Kepala  Desa  dan Badan Permusyawaratan Desa maupun  menjalin  kontrak  politik dengan salah satu calon Kepala Desa di lauar anggota yang dianggap berpotensi  terpilih  dan  memiliki keberpihakan pada perjuangan agraria anggota SPI. Jika ditelusuri lagi, upaya para  petani  anggota  SPI  menjalankan
Gerakan  politik  di  tingkatan  Desa  ini merupakan buah dari hasil pendidikan anggota  yang  dijalankan  oleh  SPI sebelum menjalankan aksi-aksi perjuangannya. Walaupun diakui bahwa kemampuan membaca peluang- peluang politik bagi beberapa anggota SPI  bukan  hal  yang  baru  (sebelum menjadi  anggota  SPI).  Hal  ini  sudah menjadi  hal  yang  wajar  ditengah transformasi  pedesaan  saat  ini  yang lebih  mendekatkan  para  masyarkat pedesaan pada prilaku politik masing- masing.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh Tria  Kerkvliet  (2009),  bahwa  politik dalam  masyarakat  petani  sebagian besar  adalah  jenis  kehidupan  sehari- hari.  Walaupun  begitu,  perlu  diakui bahwa membuat gerakan politik yang terorganisir  bukan  hal  yang  mudah untuk  dilakukan  jika  tidak  dalam wadah  organisasi  dan  mendapatkan pendidikan-pendidikan organisasi.
Selain menyelenggarakan pendidikan  di  tingkat  dasar  untuk membangun  kesadaran  kritis  dan melahirkan  kader-kader  tani  yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan keahlian praktis dalam melakukan gerakan sosial, serta merebut
kekuasaan  di  tingkat  desa  untuk memperkuat  perjuangan  di  tingkat lokal, para petani SPI juga memantapkan praktik-praktik alternatif  yang  berkelanjutan  sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni  kekuasaan  yang  dominan, Sperti  melakukan  aksi  massa  sebagai reaksi atas tekanan yang dihadapi dan desakan tuntutan untuk mempengaruhi kebijakan. Berdasarkan  strategi-strategi  yang dijalankan  oleh  anggota  SPI  dalam mengambil  pengaruh  politik  di tingakatan  Desa  menggambarkan bagaimana  hubungan  politik  petani 'tradisional'  dengan  kelompok  dan lembaga  di  luar  komunitas  lokal mereka.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh Hobsbawm  (1973),  bahwa  isolasi relatif  dari  komunitas  lokal,  dan ketidaktahuan mereka, tidak
membatasi  politik  petani  hanya  pada parish  pump yang  tidak  terdefinisi.
Maka  adanya  subalternitas  umum dunia  petani  yang  menekankan pemisahan
identitas petani,
menjadikan suatu konfrontasi eksplisit kekuasaan  sebagai  kerangka  politik mereka.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan apa  yang  dikemukakan  oleh  Gahman
(2020)  bawah  perlawanan  anti- kapitalis dan semangat gotong royong dapat  menggembleng  massa  kritis yang  pluralistik,  memberdayakan komunitas, menghidupkan jalan keluar  dari  kekerasan  struktural, mengubah dunia, dan, pada akhirnya, mengilhami  realitas  sehari-hari  di mana orang hidup dan bekerja dengan maksud dan tujuan.
Akan  tetapi  dari  beberapa gerakan  politik  yang  dijalankan  SPI tingkatan  Desa  tidak  serta  merta berhasil di semua lokasi. Diakui bahwa kekalahan-kekalahan  yang  dihadapi oleh  angora  SPI  dalam  pemilihan Kepala  Desa  dikarenakan  kekuatan ‘politik  uang’  yang  dimiliki  pihak lawan. Hal ini pula yang disorot oleh Scoones  dkk  (2021)  bahwa  di  tengah munculnya  bentuk-bentuk  populisme otoriter  (meskipun  ada  perbedaan yang  signifikan  dalam  bagaimana  hal ini dibentuk di tempat yang  berbeda) yang juga berdampak pada terjadinya transformasi  pedesaan.  Sebagaimana di  Indonesia  adanya  Alokasi  Dana Desa  telah  menjadikan  perebutan kekuasaan tingkat Desa menjadi lebih terpola.

## b. Gerakan Politik Agraria oleh SPI di tingkat Nasional
Perjuangan  politik  agrarian  oleh SPI  di  tingkat  nasional  dilakukan untuk  mendesak  reforma  agraria sebagai  agenda  politik  utama  secara nasional.  Dalam  pandangannya,  SPI meyakini  bahwa  akar  kemiskinan  di Indonesia
disebabkan oleh ketidakadilan  dalam  hal  penguasaan dan  pengelolaan  sumber  daya  alam. Maka perjuangan strategis SPI diarahkan untuk membangun tahapan-tahapan  perjuangan  agraria yang  berkelanjutan  dalam  jangka panjang.  Dimana  perumusan  strategi perjuangan  politik  dan  perjuangan strategis  tersebut,  berangkat  dari analisis  mendalam  terhadap  sistem ekonomi-politik nasional yang mengakibatkan ketimpangan agraria.
Dalam  dokumen  Pandangan Dasar SPI tentang Pembaruan Agraria Dan Pembangunan Pedesaan, terdapat empat  faktor  penyebab  terjadinya ketidakadilan  dalam  hal  penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Pertama, adanya ketimpangan struktur  penguasaan  sumber-sumber agraria sebagai warisan zaman feodal
dan  kolonial.  Kedua,  tanah  hanya dijadikan sebagai alat investasi belaka (komoditisas)  yang  mengebiri  nilai filosofis  tanah.  Ketiga,  kesalahan paradigma pembangunan.
Dan
keempat,  intervensi  pemodal  melalui organisasi  internasional.  Hal  ini menggambarkan
bagaimana pandangan  SPI  terhadap  bentuk- bentuk relasi kekuasaan yang dihadapi dalam perjuangan agraria. Berangkat dari strategi perjuangan  politik  yang  didasari pandangan  dasarnya,  SPI  telah menjalankan  beberapa  agenda  politik
organisasi.
Adapun
beberapa diantaranya  yang  dirangkum  oleh penulis ialah sebagai berikut:
- Membangun jaringan gerakan sosial di  tingkat  nasional,  baik  pada sesama organisasi dan kelembagaan petani,  maunpun  organisasi  dan kelembagaan  di  luar  komunitas petani  seperti  buruh,  nelayan,  dan solidaritas perempuan.
- Membangun jaringan politik dengan  birokrat  dan  kader-kader partai  politik  yang  dianggap
memiliki pandangan
kritis mengenai permasalahan agraria.
- Melakukan  kampanye-kampanye politik  tentang  reforma  agraria, termasuk  kampanye  pelemahan pihak  lawan  dalam  konflik  agraria yang dihadapi oleh anggota SPI.
- Ikut serta dalam mendukung salah satu  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  pada  Pemilu  di tahun  2014  dan  di  tahun  2019. Menariknya  dalam  hal  ini  adalah ketika  usulan  SPI  sebgai  kontrak politik  telah  menjadikan  reforma agraria  sebagai  bagian  salah  satu Program Kerja Pemerintah (disebut dengan Nawa Cita) di tahun 2014.
- Terbaru,  SPI  ikut  serta  dengan organisasi-organisasi gerakan sosial lainnya  dalam  membentuk  partai politik, yakni Partai Buruh.
Hal  yang  menarik  dalam  hal  ini ialah  adanya  pola  hubungan  yang terkadang  terlihat  paradoks  namun perlu  dipahami  bagaimana  ideologi gerakan  dibangun.  Dimana  SPI sebagai  organisasi  gerakan  petani terkadang menempatkan negara
sebagai lawan karena adanya oligarki kekuasaan yang menempatkan kepentingan kapitalisme dalam kuasa negara,  namun  di  satu  sisi  SPI menempatkan negara
sebagai kekuatan  yang  dapat  menghempang kekuatan pasar kapitalisme, termasuk upaya  pelaksanaan  reforma  agraria. Untuk memahaminya, penulis menggunakan  istilah  dari  Calleros- Rodríguez (2014) yang melihat adanya micro-corporatism dengan negara sebagai  proses  politik  oleh  gerakan rakyat.
Walaupun dapat dipahami bahwa  upaya-upaya  SPI  dalam memasukkan  agenda  reforma  agraria dalam wacana populis yang digunakan  pemerintah  sebagai  suatu program prioritas, tidak dapat berjalan dengan mudah. Hal ini dapat  terlihat dari  bagaimana  adanya  dekonstruksi pemaknaan reforma agraria di pemerintahan  selama  terjadinya  tarik ulur  kepentingan  antara  pemerintah dengan kepentingan kapitlaisme. Tapi juga  perlu  dipahami  bagaimana perilaku  elektoral  dalam  politik kepresidenan  semacam  itu  mungkin menyamarkan,  atau  setidaknya  tidak
mencerminkan, pola pengorganisasian dan  perlawanan  subaltern.  Dimana Gaventa  (2019)  melihat  ini  sebagai perbedaan  antara  bentuk  politik nasional  berbasis  wacana  dan  politik lokal  berbasis  tempat  yang  lebih radikal  dan  berpotensi  transformatif, yang  mungkin  duduk  berdampingan dengan  tidak  nyaman.  Namun, terlepas dari penerimaan retoris yang meluas,  juga  menjadi  jelas  bahwa hanya  dengan  membuat  pengaturan kelembagaan  baru  tidak  akan  selalu menghasilkan inklusi yang lebih besar atau  perubahan  kebijakan  yang berpihak  pada  masyarakat  miskin. Sebaliknya,  banyak  yang  bergantung pada  sifat  hubungan  kekuasaan  yang mengelilingi  dan  mengilhami  ruang- ruang  baru  yang  berpotensi  lebih demokratis.
Kesulitan yang dihadapi ini pada akhirnya memberikan kesadaran baru bahwa  gerakan  sosial  tidak  dapat hanya  bergantung  pada  hubungan kekuasaan di luar kekuatan massa itu sendiri.  Bahkan  Ketika  hubungan kekuasaan itu dilandaskan pada corak ideologi  yang  diwacanakan  suatu partai  politik.  Sebagaimana  apa  yang
terjadi  pada  gerakan  politik  petani  di Amerika  Latin  dari  hasil  penelitian Vergara ‐ Camus  &  Kay  (2017),  yang menggambarkan tentang situasi ekonomi dan politik pedesaan Amerika  Latin  ketika  gelombang partai  dan  pemimpin  sayap  kiri mengambil alih kekuasaan di beberapa negara, akan tetapi hanya sedikit janji untuk mereformasi sektor agraria yang berpihak  pada  petani  dan  produsen keluarga  yang  dipenuhi.  Situasi  ini merupakan  sebuah  paradoks,  karena pemerintah-pemerintah  ini  berkuasa sebagian  di  belakang  gelombang mobilisasi  sosial  di  mana  gerakan petani dan pribumi telah menjadi aktor kunci. Namun, gerakan sosial pedesaan  tidak  mampu  menekan negara  untuk  mengubah  situasi  ini. Inti  dari  paradoks  ini  terletak  pada kontradiksi,  yaitu  bahwa  dalam proposal politik mereka gerakan sosial pedesaan menyerukan negara intervensionis,  tetapi  mereka  tidak memiliki kemampuan untuk mengontrolnya melalui aliansi mereka dengan partai politik dan politisi. Berdasarkan situasi
yang kompleks  ini,  dan  juga  melihat perbandingan  di  berbagai  gerakan
petani di belahan dunia lainnya, telah turut  serta  mendorong  SPI  untuk bergabung  dengan  elemen  gerakan sosial  lainnya  untuk  membentuk partai  politik  sendiri.  Karena  bentuk- bentuk tertentu dari aksi petani secara nasional  tanpa  kepemimpinan  dan organisasi dari luar menjadi sulit. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Della Porta  dan  Tarrow  (2005),  bahwa resistensi terhadap perubahan agraria kini  menghubungkan  para  aktor  di berbagai skala spasial yang lebih luas daripada sebelumnya, dan para aktivis harus  belajar  beroperasi  dalam struktur peluang berlapis-lapis.
c. Gerakan Politik Agraria oleh SPI
di tingkat Internasional Serikat Petani Indonesia berpandangan  bahwa  perjuangan agraria oleh petani tidak cukup hanya pada  tingkat  lokal  dan  nasional  saja. Permasalahan  yang  dihadapi  petani tidak  lepas  dari  pengaruh  kekuatan internasional dari kolonialisme- imperialisme  dalam  bentuk  baru. Jebakan dari isu-isu kemanusian untuk memerangi  kelaparan,  menurunkan angka kemiskinan, mendorong negara
berkembang
untuk mengambil kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi. SPI menganggap
bahwa argumentasi  tentang  kepentingan investasi  ke  negara  miskin  dan berkembang  hanya  akan  melahirkan penindasan-penindasan  baru.  Contoh yang  diberikan  adalah  konflik  tanah yang  dihadapi  anggota  SPI  di  Desa Mekar  Jaya,  Kabupaten  Langkat, Sumatera Utara. Di tengah petani telah berhasil  menduduki  lahan  selama kurun  waktu  satu  setengah  dekade setelah  berhadapan  dengan  PTPN  II, kahirnya  harus  tergusur  kembali karena kehadiran kekuatan modal dari perusahaan internasional yang mendapat izin pengelolaan (kerjasama). Oleh karena itu, SPI sejak dari  awal  berdiri  sudah  memutuskan untuk  terlibat  dalam  berbagai multi- national movement .
Seperti  diketahui  bahwa  SPI merupakan  anggota  dari  La  Via Campesina  (payung  organisasi  petani internasional),  turut  aktif  dalam menjalankan  isu-isu  perjuangannya dalam skala internasional. Bahkan SPI juga merupakan penggagas awal pada
upaya  mendorong  lahirnya  United Nations  Declaration  on  the  Rights  of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP).
Secara historis, terdapat perjuangan  yang  Panjang  yang dilakukan  SPI  untuk  instrument internasional  mengenai  Hak  Asasi Petani  tersebut.  Gerakan  ini  muncul akibat  hak-hak  dasar  petani  seperti tanah,  benih,  air,  dan  lainnya  yang tidak  dilindungi  oleh  negara.  Hal  ini diangkat  berdasarkan  pengalaman pengorganisasian  SPI  di  wilayah pantai  timur  Sumatera  Utara.  Lalu rangkaian  tersebut  dijadikan  sebuah naskah  Deklarasi  Hak  Asasi  Petani yang dibawa pada Konfrensi Nasional Pembaruan  Agraria  di  Cibubur,  Jawa Barat, tahun 2001. Adapun pasal-pasal yang  dimuat  dalam  naskah  ini diantaranya  adalah:  hak  atas  hidup; hak  atas  penguasaan  dan  pemakaian sumber daya alam; hak atas produksi; hak  atas  konsumsi;  hak  memasarkan produk;  hak  akan  keberorganisasian; dan hak akan ekspresi atau pegungkapan  (SPI, Sejarah  Lengkah UNDROP, 2020).  Setelah  penantian Panjang  selama  17  tahun,  PBB
mengesahkan  Dekalrasi  Hak  Asasi Petani  pada  17  Desember  2018. UNDROP disahkan lewat hasil voting pada  siding  Majelis  Umum  PBB dengan hasil 121 negara mendukung, 8 negara  menentang,  dan  54  negara lainnya abstain.
Berdasarkan  sejarah  Panjang tersebut, dapat dipahami ebagai upaya dari transnasionalisasi gerakan petani (Borras,  2016),  gerakan  agraria  harus memiliki  implikasi  yang  luas  tentang bagaimana  gerakan  agraria  muncul, bagaimana  karakter  politik  mereka berkembang, dan bentuk serta
tingkatan  pembangunan  gerakan  dan tindakan kolektif selanjutnya.
Sebagai upaya menghadapi permasalahan agraria,
strategi pengorganisasian yang dilakukan oleh aktor-aktor  massa  akan  memerlukan dukungan  aliansi.  Hal  ini  juga dijelaskan oleh Temper (2018), bahwa para aktivis telah berhasil menciptakan 'master frame' mobilisasi seputar perampasan tanah yang  telah berkontribusi untuk mendorong kembali  masalah  tanah  ke  dalam agenda  global,  dan  di  mana  berbagai kelompok  yang  berjuang  melawan
perampasan
telah mampu
menyalurkan  kekhawatiran  melalui aliansi dalam jangka panjang.
Bahkan  biasanya  para  aktivis transnasional ini terkadang menggunakan  tekanan  norma  untuk mengarahkan  pada  aktor  negara, perusahaan,  dan  keuangan  tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh
Bloomfield  (2014),  bahwa  kampanye terkait  perampasan  tanah  telah menargetkan perusahaan tertentu dan dana  investasi  melalui  taktik  seperti kampanye  rasa  malu  berbasis  pasar, yang  bertujuan  untuk  mendorong perubahan  perilaku  di  perusahaan melalui penggunaan tekanan ekonomi dan sosial yang mengancam kerusakan nilai  merek  mereka,  kehilangan pelanggan melalui boikot dan melemahnya kemampuan untuk meningkatkan  modal.  Dalam  hal  ini juga perlu adanya penekanan kontemporer pada akuntabilitas
formal  dan  elektoral  sebagai  sarana untuk  memicu  tindakan  publik, sebagaimana  juga  dijelaskan  oleh Hossain & Kalita (2014) dalam melihat gerakan  politik  pangan,  bahwa ekspresi  konkret  dari  ekonomi  moral
ini terlokalisasi dan bergantung secara politis,  namun  ada  area  kesamaan yang luas di seluruh pengaturan.

## SIMPULAN
SPI  telah  menjalankan  aksi-aksi yang menjadi manifestasi dari pandangan  politik  yang  didasarkan permasalahan  yang  dihadapi  oleh petani  itu  sendiri.  Gerakan  politik yang dibangun SPI masuk dalam multi aspek,  baik  di  tingkatan  lokal, nasional,  hingga  internasional,  yang masing-masing  tingkatan  memiliki keterkaitan  sebagai  suatu  pola  yang dianggap perlu untuk saling bersinegi. Adapun yang paling menarik dari hal ini  ialah  pola  gerakan  SPI  yang mengutamakan  kekuatan  massa  yang terpimpin  dan  teroganisir,  sehingga dapat  menjalankan  berbagai  Gerakan politik  yang  mengakar,  baik  dari  segi pandangan hingga sikap dari Gerakan yang telah dijalankan.
Dari  hal  ini,  dapat  dipahami bahwa permasalahan agraria membutuhkan  gerakan  politik  yang massif  secara  multi  dimensi  yang berorientasi  pada  kepentingan  rakyat secara  berkeadilan.  Multi  dimensi yang  dimaksud  dalam  hal  ini  ialah
kemampuan untuk dapat menjalankan gerakan  yang  saling  bersinergi  dari seluruh  lapisan  struktur  organisasi. Serta gerakan petani juga tidak  dapat hanya  terjebak  pada  aspek  gerakan politik  saja  tanpa  menyeimbangkan pada spek sosial, ekonomi dan budaya yang  ada.  Walaupun  penulis  melihat hal  ini  juga  tetap  berlangsung  pada SPI, tapi potensi kehilangan keseimbangan  dapat  terjadi  ditengah upaya-upaya transformasi yang dilakukan oleh SPI sebagai organisasi gerakan massa petani.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima kasih  kepada  Universitas  Sumatera yang telah mendanai kegiatan penelitian.  NON-PNBP  Universitas Sumatera Utara membebankan kegiatan  penelitian  ini  berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan  Penelitian  Dosen  Muda Tahun  Anggaran  2021.  Selain  itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pusat Kajian Hak Asasi Petani (PUSKAHAP) FISIP USU yang membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bloomfield, M.J. 2014. Shame campaigns  and  environmental justice:  Corporate  shaming  as activist  strategy.  Environmental
Politics 23, no. 2: 263 – 81.
Borras, J. 2016. Land politics, agrarian movements and scholar-activism. Inaugural  Lecture,  International Institute  of  Social  Studies  (ISS), The Hague. April 14.
Borras,  S.M.,  and  J.C.  Franco.  2013. Global  land  grabbing  and political  reactions  ‘from  below’. Third World Quarterly 34, no. 9: 1723 – 47.
Creswell,  John  W.  &  Poth,  Cheryl  N. 2018.  Qualitative  inquiry  and research design: choosing among five approaches (Fourth Edition). London: SAGE Publications.
Della Porta, D., and S.G. Tarrow. 2005. Transnational protest and global activism.  Lanham:  Rowman  & Littlefield.
Drahmoune,  F.  (2013).  Agrarian transitions,  rural  resistance  and peasant  politics  in  Southeast Asia. Journal  of  Current  Southeast Asian Affairs , 32 (1), 111-139.
Fauzi,  Noer.  1999.  Petani  dan penguasa:  dinamika  perjalanan politik agraria Indonesia. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Offset. Gahman, L. (2020). Contra plantation, prison, and capitalist
annihilation:  collective  struggle,
social  reproduction,  and  the  co- creation of lifegiving worlds. The Journal  of  Peasant  Studies , 47 (3),
503-524.
Gaventa,  J.  (2019).  Power  and powerlessness in an Appalachian Valley – revisited. Critical Agrarian Studies , 80 .
Gaventa, J. (2021). Linking the prepositions: using power analysis  to  inform  strategies  for social  action.  Journal  of  Political Power 14(1), 109 – 130.
Hall, R., M. Edelman, S.M. Borras Jr, I.
Scoones,  B.  White,  and  W.
Wolford. 2015. Resistance, acquiescence  or  incorporation? An introduction to land grabbing and  political  reactions  ‘from below’.  The  Journal  of  Peasant Studies 42, no. 3-4: 467 – 88.
Hobsbawm, E. J. (1973). Peasants and politics. The  Journal  of  Peasant Studies , 1 (1), 3-22.
Hoogesteger,  J.,  &  Verzijl,  A.  (2015).
Grassroots scalar politics: Insights  from  peasant  water struggles  in  the  Ecuadorian  and Peruvian Andes. Geoforum , 62 ,
13-23.
Hossain, N., & Kalita, D. (2014). Moral economy  in  a  global  era:  the politics  of  provisions  during contemporary food price spikes. The  Journal  of  Peasant Studies , 41 (5), 815-831.
Ito,  T.  (2011).  Historicizing  the  power of civil society: a perspective from decentralization in Indonesia. The
journal  of  peasant  studies , 38 (2),
413-433.
Martiniello, G. (2015). Social struggles in Uganda's Acholiland: understanding  responses  and resistance  to  Amuru  sugar works. Journal of Peasant Studies , 42 (3-4), 653-669.
Mondros,  Jacqueline.  2013.  “Political, social , legislative action” in Weil Marie  [Politik,  sosial,  tindakan legislatif” dalam Weil Marie] (ed) The  handbook  of  community practice,  (Second  Edition)  Los Angeles: Sage Publications, Inc.
Neuman,  W.  Lawrence.  2014.  Social research  methods:  qualitative dan  quantitative  approaches (Seventh Edition).
London:
Pearson Education Ltd.
Rohmad,  Abu.  (2008).  Paradigma
resolusi
konflik agraria.
Semarang: Walisongo Press.
Scoones, I., Edelman, M., Borras Jr,  S. M.,  Forero,  L.  F.,  Hall,  R., Wolford,  W.,  &  White,  B.  (Eds.). (2021). Authoritarian Populism and the Rural World . Routledge.
Sinaga,  Randa  Putra  Kasea  and  Adi, Isbandi Rukminto. 2020. Kondisi ekonomi  petani  dalam  konflik agraria  (Studi  pada  anggota Serikat  Petani  Indonesia).  Jurnal Pembangunan  Manusia  1,  no.  2, Art 4: 151-165.
Sinaga,  Randa  Putra  Kasea.  2022.

## Peasants’ Social Action Strategies
In  Agrarian  Conflict  (Study  Of The Indonesian Peasants’ Union.
Journal of Peasants’ Right’s, Vol. 1 No. 1: 20-29
Temper, L. 2019. From Boomerangs to Minefields and Catapults: Dynamics of Trans-local Resistance to Land-grabs. Journal of Peasant Studies 46, no. 1: 188 – 216.
Tria  Kerkvliet,  B.  J.  (2009).  Everyday politics  in  peasant  societies  (and ours). The  journal  of  peasant studies , 36 (1), 227-243.
Vergara ‐ Camus,  L.,  &  Kay,  C.  (2017). Agribusiness, peasants, left ‐ wing governments,  and  the  state  in Latin America: An overview and theoretical  reflections. Journal  of Agrarian Change , 17 (2), 239-257.