## HUBUNGAN STATUS PEMBERLAKUAN KONSEKUENSI DENGAN CAPAIAN INDIKATOR KAPITASI BERBASIS KINERJA PADA PUSKESMAS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
Rahma Anindita 1* , Mardiati Nadjib 2 1 Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia 2 Departmen Adminitrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
Email: rahma.anindita@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Puskesmas, Kapitasi Berbasis Kinerja Kapitasi  Berbasis  Kinerja  (KBK)  merupakan  pengembangan  dari  sistem pembayaran kapitasi berdasarkan capaian penilaian kinerja FKTP yang bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  di  FKTP.  FKTP  dengan  capaian indikator kinerja sesuai target akan mendapatkan pembayaran kapitasi maksimal,
sedangkan FKTP yang tidak mencapai target akan berdampak pada konsekuensi pembayaran  kapitasi.  Hasil  evaluasi  FKTP  yang  melaksanakan  KBK,  terjadi peningkatan capaian kinerja setiap tahunnya, namun serta hanya 15% FKTP yang dapat mencapai kinerja sesuai target. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis  apakah  pemberlakuan  konsekuensi  melalui  KBK  berdampak  pada capaian indikator kinerja di FKTP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemberlakuan  konsekuensi  berdampak  pada  capaian  kinerja  Puskesmas,  serta memberikan  masukan  untuk  perbaikan  kebijakan  pelaksanaan  KBK  di  FKTP. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 1.111 FKTP sesuai dengan kriteria  inklusi  yang  melaksanakan  KBK  baik  dengan  konsekuensi  dan  tanpa konsekuensi menggunakan random sampling. Analisis data akan dilakuan secara univariat  dan  bivariat  untuk  membandingkan  capaian  indikator  KBK  pada Puskesmas  berdasarkan  jenis  pemberlakuan  konsekuensi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai capaian indikator Angka Kontak, Rasio  Rujukan  Non  Spesialitik  dan  Rasio  Peserta  Prolanis  Terkendali  pada Puskesmas  yang  diberlakukan  KBK  dengan  konsekuensi  dengan  yang  tidak diberlakukan konsekuensi, yang dilihat dari nilai p-value < 0,05. Nilai capaian indikator  Angka  Kontak,  Rasio  Rujukan  Non  Spesialistik  dan  Rasio  Peserta Prolanis  Terkendali  Puskesmas  yang  diberlakukan  konsekuensi  lebih  baik dibandingkan dengan yang tidak diberlakukan konsekuensi. ABSTRACT Keywords: Capitation, consequences,  indicator, performance, JKN Performance-Based  Capitation  (KBK)  is  the  improvement  of  the  capitation payment system based on the achievement of performance assessment of primary health care facilities, with the objective of improving the quality of services at primary health care facilities. Primary care facilities that achieve the targeted performance indicators will receive maximum capitation payments, while those that  do  not  achieve  the  targets  will  have  an  impact  on  the  consequences  of capitation  payments.  The  results  of  the  evaluation  of  primary  health  care facilities  that  implement  the  KBK,  there  is  an  increase  in  performance achievements  every  year,  but  only  15%  of  primary  health  care  facilities  can achieve performance according to the target. Based on this, it is necessary to analyze whether the implementation of consequences through KBK has an impact on the achievement of performance indicators at primary health care facilities. This study aims to see whether the implementation of consequences has an impact on the achievement of Puskesmas performance, as well as to provide input for improving policies for implementing KBK at FKTP.  The sample used in this study

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan
was 1,111 primary health care facilities according to the inclusion criteria that implemented  KBK  both  with  consequences  and  without  consequences  using random sampling. Data analysis will be carried out univariate and bivariate to compare the achievement of KBK indicators at Puskesmas based on the type of consequence  implementation.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  a difference  in  the  achievement  value  of  KBK  indicator:  Contact  Rate,  Non- Specialty  Referral  Ratio  and  the  Ratio  of  Controlled  Prolanis  Participants  at Puskesmas with consequences and those without consequences, as seen from the p-value  <0,05.  The  achievement  value  of  the  Contact  Rate,  Non-Specialistic Referral Ratio and the Ratio of Controlled Prolanis Participants of Puskesmas with consequences is better than those without consequences.

## PENDAHULUAN
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan garda terdepan pemberi layanan kesehatan  pada  Program  Jaminan  Kesehatan  di  Indonesia.  Seluruh  Peserta  Program  Jaminan Kesehatan wajib terdaftar pada satu FKTP dan menjadi tujuan pertama ketika sakit maupun untuk mendapatkan  pelayanan  promotif  preventif.  Pada  Desember  2022,  terdapat  23.730  FKTP  yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan, atau  telah  meningkat  sebanyak  28,7%  dari  tahun  2014  pada  awal  Program  Jaminan  Kesehatan terlaksana  (BPJS  Kesehatan,  2023).  Untuk  memastikan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  FKTP melalui  sistem  pembayaran,  BPJS  Kesehatan  mengembangkan  sistem  pembayaran  berbasis kinerja  yang  disebut  Kapitasi  Berbasis  Kinerja  (KBK).  Pembayaran  berbasis  kinerja  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  dan  efisiensi  biaya,  sehingga  dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien secara keseluruhan (Cromwell, 2011).
Pelaksanaan  KBK  dilakukan  secara  bertahap  sejak  tahun  2014  pada  Pusat  Kesehatan Masyarakat  dan  mulai  dilaksanakan  secara  Nasional  pada  seluruh  FKTP  pada  tahun  2018 (Kemenpan RB, 2021). Bagi FKTP yang melaksanakan KBK, akan dilakukan penilaian indikator kinerja yaitu Angka Kontak (target > 150‰); Rasio Rujukan Non Spesialistik (target < 2%); dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali (target > 5%); yang akan mempengaruhi besaran kapitasi yang akan dibayarkan setiap bulan. FKTP dengan kinerja sesuai target akan mendapatkan pembayaran kapitasi yang lebih besar dibandingkan yang tidak tercapai target. KBK diberlakukan bagi seluruh FKTP  yang  telah  bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  dan  tersedia  jaringan  komunikasi  data, namun FKTP yang dilakukan penyesuaian kapitasi hanya Puskesmas dan Klinik Pratama yang memiliki peserta > 5.000 dan bukan merupakan FKTP di wilayah terpencil (PerBPJS Kesehatan Nomor 7, 2019).
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan KBK, terjadi peningkatan capaian kinerja dari FKTP setiap tahunnya, namun dari 3 indikator yang dilakukan penilaian, hanya indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik yang dapat tercapai target, dan hanya 15% FKTP yang dapat mencapai kinerja sesuai  target  (Aryani,  2022).  Kapitasi  Berbasis  Kinerja  berdampak  pada  perbaikan  kualitas pelayanan,  FKTP  yang  melaksanakan  KBK  dengan  konsekuensi  yaitu  berupa  penyesuaikan kapitasi, mempunyai capaian angka kontak, rasio rujukan non speislistik dan pengelolaan peserta

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan
Prolanis yang lebih baik dibandingkan yang tidak diberlakukan (Hidayat, 2018). Pelaksanaan KBK di FKTP berdampak pada peningkatan pemanfaatan pelayanan FKTP oleh Peserta JKN, perbaikan sistem rujukan serta meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana dan indikasi medis dan adanya  pemantauan  kondisi  kronis  Peserta  JKN  yang  menderita  Diabetes  Mellitus  Tipe  2  dan Hipertensi (Kemenpan RB, 2021).
Berdasarkan  apa  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya,  maka  perlu  dilakukan  analisis Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemberlakuan penyesuaian kapitasi (konsekuensi) melalui sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja berdampak pada capaian kinerja Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemberlakuan penyesuaian kapitasi (konsekuensi) melalui sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja berdampak pada capaian kinerja Puskesmas, serta memberikan masukan untuk pengembangan maupun perbaikan kebijakan pelaksanaan KBK di FKTP khususnya perluasan kriteria FKTP yang dapat melaksanakan KBK.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan data capaian kinerja FKTP yang telah melaksanakan Kapitasi Berbasis Kinerja dengan penyesuaian kapitasi maupun tidak dilakukan penyesuaian  kapitasi,  yang  dikelola  oleh  BPJS  Kesehatan  sebagai  data  sekunder  untuk  dilakukan analisis lanjut. Populasi data capaian indikator Kapitasi Berbasis Kinerja adalah 22.322 FKTP secara Nasional. Sampel yang digunakan adalah sebesar 1.111 sesuai dengan kriteria inklusi yaitu Puskesmas yang bekerja sama di bulan Desember 2022 yang memiliki jaringan komunikasi data dan dilakukan penilaian Kapitasi Berbasis Kinerja. Penarikan sampel menggunakan random sampling. Analisis data akan dilakuan secara univariat dan bivariat untuk membandingkan capaian indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi dan tanpa konsekuensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Univariat
Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1.111 Puskesmas yang termasuk dalam kriteria inklusi, terdiri dari 632 Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi penyesuaian kapitasi dan 479 Puskesmas  yang  tidak  diberlakukan  konsekuensi  penyesuaian  kapitasi.    Berdasarkan  hasil  uji normalitas  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov,  nilai  P-value  dari  variabel  Angka  Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali adalah < 0,05 sehingga didaptkan kesimpulan bahwa data tidak terdistribusi normal.
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Puskesmas berdasarkan pemberlakukan Konsekuensi
Status Pemberlakuan Konsekuensi Jumlah FKTP Median Angka Kontak Rasio Rujukan Non Spesialistik Rasio Peserta  Prolanis Terkendali Puskesmas 632 206,54 0,00 6,25

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan

## Konsekuensi
Puskesmas Tanpa konsekuensi 479 107,60 0,00 0,19 Total 1.111 179,78 0,00 2,87
Dari hasil analisis univariat, pada Puskesmas yang diberlakukan konsekuensi penyesuaian kapitasi, nilai median indikator Angka Kontak sebesar 206,54‰; Rasio Rujukan Non Spesialistik 0,00%;  dan  Rasio  Peserta  Prolanis  6,25%.  Pada  Puskesmas  tanpa  konsekuensi  penyesuaian kapitasi, nilai median indikator Angka Kontak sebesar 107,60‰; Rasio Rujukan Non Spesialistik 0,00%; dan Rasio Peserta Prolanis 6,25%.

## Analisis Bivariat
Analisis bivariat menganalisis perbedaan nilai capaian per masing-masing indikator Kapitasi Berbasis Kinerja. Analisis bivariat menggunakan uji Mann Whitney karena data tidak terdistribusi normal.
Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat Capaian Indikator Angka Kontak Puskesmas Berdasarkan
Pemberlakukan Konsekuensi Status Pemberlakuan Konsekuensi Mean Mean Rank P-Value Puskesmas Konsekuensi 206,54‰ 739,29 0,0005 Puskesmas Tanpa Konsekuensi 107,60‰ 314,16
Hasil analisis bivariat capaian indicator Angka Kontak, nilai mean indikator Angka Kontak dari  Puskesmas  yang  diberlakukan  konsekuensi  penyesuaian  kapitasi  sebesar  206,54‰  dengan mean rank sebesar 739,29. Sedangkan untuk Puskesmas tanpa konsekuensi penyesuaian kapitasi, nilai mean indikator Angka Kontak sebesar 107,60‰ dengan mean rank sebesar 314,16. Terdapat perbedaan  capaian  indicator  Angka  Kontak  pada  Puskesmas  yang  diberlakuan  konsekuensi penyesuaian  kapitasi  dibandingkan  Puskesmas  tanpa  konsekuensi  dengan  nilai  p-value  sebesar 0,0005 (< 0,05).
Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat Capaian Indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik
Puskesmas Berdasarkan Pemberlakukan Konsekuensi Status Pemberlakuan Konsekuensi Mean Mean Rank P-Value

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan
Puskesmas Konsekuensi 0,00% 538,60 0,002 Puskesmas Tanpa Konsekuensi 0,00% 578,96
Hasil  analisis  bivariat  capaian  indikator  Rasio  Rujukan  Non  Spesialistik,  nilai  mean indikator  Rasio  Rujukan  Non  Spesialistik  dari  Puskesmas  yang  diberlakukan  konsekuensi penyesuaian  kapitasi  sebesar  0,00%  dengan  mean  rank  sebesar  538,60.  Sedangkan  untuk Puskesmas  tanpa  konsekuensi  penyesuaian  kapitasi,  nilai  mean  indikator  Rasio  Rujukan  Non Spesialistik sebesar 0,00% dengan mean rank sebesar 578,96. Terdapat perbedaan capaian Rasio Rujukan  Non  Spesialistik  pada  Puskesmas  yang  diberlakuan  konsekuensi  penyesuaian  kapitasi dibandingkan Puskesmas tanpa konsekuensi dengan nilai p-value sebesar 0,002 (< 0,05).
Tabel 4. Hasil Analisis Bivariat Capaian Indikator Rasio Prolanis Terkendali Puskesmas
Berdasarkan Pemberlakukan Konsekuensi Status Pemberlakuan Konsekuensi Mean Mean Rank P-Value Puskesmas Konsekuensi 6,25% 698,05 0,0005 Puskesmas Tanpa Konsekuensi 0,19% 368,58
Hasil  analisis  bivariat  capaian  indikator  Rasio  Peserta  Prolanis  Terkendali,  nilai  mean indikator  Rasio  Peserta  Prolanis  Terkendali  dari  Puskesmas  yang  diberlakukan  konsekuensi penyesuaian  kapitasi  sebesar  6,25%  dengan  mean  rank  sebesar  698,05.  Sedangkan  untuk Puskesmas tanpa konsekuensi penyesuaian kapitasi, nilai mean indikator Rasio Peserta Prolanis Terkendali sebesar 0,19% dengan mean rank sebesar 368,58. Terdapat perbedaan capaian Rasio Peserta Prolanis Terkendali pada Puskesmas yang diberlakuan konsekuensi penyesuaian kapitasi dibandingkan Puskesmas tanpa konsekuensi dengan nilai p-value sebesar 0,0005 (< 0,05).

## Pembahasan

## Perbandingan Nilai Capaian Indikator Angka Kontak
Penilaian Indikator Angka Kontak bertujuan untuk mengukur aksesibilitas dan pemanfaatan layanan primer oleh Peserta yang terdaftar pada FKTP tersebut. Pada penilaian Angka Kontak dilakukan perhitungan jumlah Peserta yang berkunjung tanpa melihat jumlah kunjungan per bulan dibandingkan dengan jumlah peserta terdaftarnya (PerBPJS Nomor 7 Tahun 2019). FKTP dengan capaian  Angka  Kontak  yang  tinggi  mempunyai  capaian  kinerja  yang  lebih  baik  dengan  target Angka Kontak sebesar 150‰ per bulan. Penilaian Angka Kontak bertujuan untuk menilai fungsi

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan
utama dari FKTP sebagai pemberi pelayanan primer yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, mudah diakses, dan berkualitas kepada Masyarakat (Schwarz, 2019).
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  dengan  penilaian  indikator  Angka  Kontak  sebagai penilaian pembayaran berbasis kinerja di FKTP, terdapat tren peningkatan capaian Angka Kontak dari tahun ke tahun walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan (Hidayat, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas peserta terhadap layanan primer semakin meningkat. Adanya peningkatan pelayanan kesehatan sejalan dengan kerangka kerja utama FKTP dalam pelayanan Primer  yang  mencakup  kontak  pertama,  pelayanan  komprehensif,  koordinasi  perawatan  dan kontinuitas  perawatan  (Schwarz,  2019).  Pemberlakuan  konsekuensi  penyesuaian  kapitasi  pada Puskesmas,  berdampak  pada  pada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  persentase  kontak  antara puskesmas yang diberlakukan konsekuensi dan yang tidak, walaupun capaiannya masih di bawah target yang ditetapkan (Sambodo, 2023).
Sebagai upaya pemenuhan target Angka Kontak yang telah ditetapkan, beberapa faktor yang dapat  meningkatkan  capaian  indikator  Angka  Kontak  yaitu  ketersediaan  sumber  daya  maunisa baik  medis  dan  non  medis,  ketersediaan  sarana  prasarana  yang  memadai,  ketersediaan  sistem informasi yang baik, tata kelola dan organisasi yang efektif serta dukungan dari Pemerintah daerah (Aryani, 2022). Selain itu terdapat juga rekomendasi bagi pemangku kebijakan terkait dalam hal ini  Pemerintah  dan  BPJS  Kesehatan  untuk  meninjau  penetapan  target  yang  dapat  disesuaikan dengan kondisi pelayanan dalam Program Jaminan Kesehatan, menetapkan tujuan yang moderat kemungkinan  akan  menghasilkan  hasil  yang  lebih  baik  daripada  menetapkan  target  yang  tidak tercapai (Sambodo, 2023).

## Perbandingan Nilai Capaian Indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik
Penilaian rasio rujukan non spesialistik dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik sistem  rujukan  dalam  pelayanan  kesehatan  primer  berjalan.  Jika  terdapat  banyak  rujukan  yang seharusnya dapat ditangani di tingkat pelayanan primer, hal ini dapat menandakan adanya masalah dalam koordinasi dan manajemen kasus, sedangkan Jika rasio rujukan non spesialistik menurun dari  waktu  ke  waktu,  hal  ini  dapat  menunjukkan  peningkatan  akses  dan  pelayanan  di  tingkat pelayanan primer, sehingga mengurangi kebutuhan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi (Hidayat, 2018).
Indikator rasio rujukan non spesialistik (RRNS) merupakan indikator penilaian KBK yang dianggap  valid  bagi  FKTP,  dengan  indikator  ini  mampu  menggambarkan  dengan  baik  kinerja layanan  rujukan  yang  dilakukan  oleh  puskesmas  (Trijayanti,  2023).  Hal  ini  disebabkan  oleh pelaksanaan  layanan  rujukan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  di mana  rujukan  dilakukan  di  bawah  wewenang  dokter  tanpa  adanya  intervensi  dari  pasien  atau keluarga pasien. Pemberian pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kompetensinya dan memberikan rujukan sesuai indikasi medis kepada dokter spesialis yang tepat merupakan peran dan  fungsi  FKTP  sebagai  pemberi  pelayanan  yang  komprehensi  dan  koordinator  pelayanan (Schwarz, 2019).

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan
Dari  3  indikator  kinerja  FKTP,  hanya  indikator  Rasio  Rujukan  Non  Spesialistik  yang tercapai (Aryani, 2022). Pada FKTP yang diberlakukan KBK, nilai capaian indikator rasio rujukan non spesialistik lebih tinggi dibandingkan dengan FKTP yang tidak diberlakukan KBK, hal ini menunjukkan bahwa penerapan KBK dapat berdampak positif dalam mengurangi rasio rujukan non  spesialistik  di  tingkat  pelayanan  kesehatan  primer  (Hidayat,  2018).  Faktor  yang mempengaruhi  capaian  indikator  rasio  rujukan  non  spesialistik  dalam  pelayanan  kesehatan  di FKTP  yaitu  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  yang  memadai  untuk  menangani  kasus  non spesialistik; ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam menangani kasus non spesialistik; sistem rujukan yang efektif dan terkoordinasi antara FKTP dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya rujukan yang tepat; monitoring dan evaluasi yang berkala terhadap rasio rujukan non spesialistik (Aryani, 2022).

## Perbandingan Nilai Capaian Indikator Rasio Peserta Prolanis Terkendali
Indikator rasio peserta prolanis terkendali digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta program  Prolanis  dapat  terkendali  atau  terkelola  dengan  baik  (Trijayanti,  2023).  Prolanis  atau Program  Pengelolaan  Penyakit  Kronis  merupakan  program  intervensi  yang  ditujukan  untuk mencegah atau mengendalikan penyakit tertentu, seperti diabetes atau hipertensi, melalui berbagai kegiatan seperti edukasi kesehatan, monitoring, dan intervensi medis (PerBPJS Nomor 2 Tahun 2019).
Pada perhitungan indikator rasio peserta prolanis terkendali, dilakukan perbandingan jumlah Peserta Prolanis Diabetes Mellitus tipe 2 dan hipertensi yang terkendali dengan jumlah peserta terdiagnosa Prolanis Diabetes Mellitus tipe 2 dan hipertensi terdaftar di setiap FKTP. Penilaian kriteria stabil bagi Peserta Prolanis adalah dengan hasil pemeriksaan Gula Darah Puasa bagi pasien Diabetes Mellitus tipe 2; dan hasil pemeriksaan tekanan darah bagi pasien Hipertensi (PerBPJS Nomor 7 Tahun 2019).
Pada penelitian sebelumnya, indikator rasio peserta Prolanis terkendali dianggap tidak valid karena  masih  terdapat  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  intervensi  prolanis,  seperti perilaku peserta prolanis terhadap gaya hidup, sistem pencatatan dan perhitungan indikator, sistem pelayanan puskesmas, dan kecenderungan berobat peserta prolanis (Trijayanti, 2023). Namun pada penelitian lain menyatakan penilaian indikator pengelolaan pasien Prolanis di FKTP memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan layanan kesehatan bagi peserta dengan penyakit kronis di puskesmas  di  Indonesia,  hal  ini  dilihat  dari  terjadinya  peningkatan  persentase  kontak  dengan penyakit kronis sebesar 1,15 per 100 peserta yang menderita penyakit kronis (Sambodo, 2023). Pada FKTP yang diberlakukan KBK, kinerja pengelolaan penyakit  kronis bagi peserta Prolanis lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  FKTP  yang  tidak  diberlakukan  KBK,  hal  ini  menunjukkan bahwa penerapan KBK dapat berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi peserta prolanis dalam kunjungan rutin ke FKTP (Hidayat, 2018). Faktor yang mempengaruhi capaian indikator rasio  peserta  prolanis  terkendali  dalam  pelayanan  kesehatan  di  FKTP  antara  lain  ketersediaan program prolanis yang efektif dan terstruktur; ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dalam

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan
melaksanakan  program  prolanis;  keterlibatan  aktif  peserta  prolanis  dalam  program  dan  tindak lanjut  yang  diberikan;  monitoring  dan  evaluasi  yang  berkala  terhadap  pelaksanaan  program prolanis,  dan  dukungan  dari  pemerintah  daerah  dalam  implementasi  program  prolanis  (Aryani, 2022).

## KESIMPULAN
Pada  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemberlakuan  Kapitasi  Berbasis  Kinerja pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdampak pada capaian indikator kinerja yang dinilai dari  Angka  Kontak,  Rasio  Rujukan  Non  Spesialistik  dan  Rasio  Peserta  Terkendali.  Adanya penilaian indikator kinerja di FKTP meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan di FKTP, perbaikan sistem rujukan serta meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana dan indikasi medis dan adanya pemantauan kondisi kronis Peserta JKN yang menderita Diabetes Mellitus Tipe 2 dan Hipertensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryani, Ari Dwi. 2022. Factors Affecting the Achievements of Performance-Based Capitation: A Scoping  Review.  Jurnal  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Volume  2  Number  1.  DOI  : 10.53756/jjkn.v2i1.52.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 2024. Refleksi Satu Dekade Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Disampaikan  pada  kegiatan  Kaleidoskop  Sistem  Jaminan Sosial Nasional: Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 2023. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan  KBK  Tahun  2022.  Disampaikan  pada  kegiatan  Monitoring  Evaluasi  Kapitasi Berbasis Kinerja dengan Tim Monev KBK Tingkat Pusat tahun 2023.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS  Kesehatan).  2022.  Gambaran  Utilisasi Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Tahun 2014-2021. Jakarta :  BPJS Kesehatan Boland,  P.,  et  all.  1996.  The  Capitation  Sourcebook,  A  Practical  Guide  to  Managing  At  Risk Arrangements. Boland Healthcare, Inc. ISBN 0-9652717-0-6.
Cromwell, J., Trisolini, MG., Pope, GC. et.al. 2011. Pay For Performance in Health Care: Methods and Approaches. Research Triangel Institute.
Donabedian, A (2005) Evaluating the Quality of Medical Care, The Milbank Quarterly, 83(4)” 691 – 729
Foo, C., Surendran, S., Jimenez, G., Ansah, J. P., Matchar, D. B., & Koh, G. (2021). Primary Care Networks  and  Starfield's  4Cs:  A  Case  for  Enhanced  Chronic  Disease  Management. International  journal  of  environmental  research  and  public  health,  18(6),  2926. https://doi.org/10.3390/ijerph18062926
Hidayat, B., Pujiyanti, E., et all. 2018. Studi Evaluasi Sistem Pembayaran FKTP Era JKN:
Efektivitas KBK dan Implikasinya terhadap Efisiensi dan Mutu Layanan
Kementerian Kesehatan. 2023. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan
HK.01.07/Menkes/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi Terhadap Kepesertaan Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Dalam Rangka Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
Kurniawan MF, Siswoyo BE, Mansur F, Aisyah W, Revelino D, Gadistina W. 2016. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia). Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 05 No 03 September 2016.
Kurniawan  MF,  Siswoyo  BE,  Novelira  A,  Sulistiawan,  D.,  Aisyah  W,  Gadistina  W.  2017. Pengelolaan  Sisa  Lebih  Dana  Kapitasi  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik Pemerintah  (Monitoring  dan  Evaluasi  jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Indonesia).    Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 06 No 01 Maret 2017.
Lagomarsino,  G.,  Garabrant,  A.,  Adyas,  A.,  Muga,  R.,  &  Otoo,  N.  (2012).  Moving  towards universal health coverage: health insurance reforms in nine developing countries in Africa and Asia. The Lancet, 380, 933-943.
Langenburner, C., Cashin, C., O’Dougherty, S. 2009. Designing and Implementing Health Care Provider Payment System How To Manuals. The World Bank.
Lestari M. 2017. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Puskesmas Di Kota Padang Tahun 2016”. Tesis.  Universitas  Andalas.  Fakultas  Kedokteran  Program  Studi  Pasca  Sarjana  Kesehatan Masyarakat.
Levesque,  J.-F.,  Harris,  M.  F.  and  Russell,  G.  2013  ‘Patient-centred  access  to  health  care: conceptualising access at the interface of health systems and populations’. doi: 10.1186/1475- 9276-12-18.
Maujudah,  SA.  2017.  “Faktor-faktor  yang  Berhubungan  dengan  Pencapaian  Indikator  Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2018”. Tesis. Universitas  Indonesia.  Fakultas  Keseharan  Masyarakat  Program  Studi  Ilmu  Kesehatan Masyarakat.
Notoatmodjo. 2010. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2012  tentang  Sistem  Kesehatan Nasional.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71  Tahun  2013  tentang  Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Pelayanan

## Hubungan Status Pemberlakuan Konsekuensi Dengan Capaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Puskesmas Dalam Program Jaminan Kesehatan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  3  tahun  2023  tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018  tentang  Badan Layanan Umum Daerah.
Republik Indonesia. Peraturan BPJS Kesehatan No 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Republik Indonesia. Peraturan BPJS Kesehatan No 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat  Kesehatan  dan  Pelayanan  Penapisan  atau  Skrining  Kesehatan  Tertentu  serta Peningkatan  Kesehatan  Bagi  Peserta  Penderita  Penyakit  Kronis  Dalam  Program  Jaminan Kesehatan
Schwarz,  D.,  Hirschhorn,  L.R.,  Kim,  J.-H.,  Ratcliffe,  H.L.,  &  Bitton,  A.  2019.  Continuity  in Primary Care: A Critical but Neglected Component for Achieving High-Quality Universal Health Coverage. BMJ Global Health, 4, e001435.
Sri Hernawati. 2017.  Metodologi Penelitian dalam Bidang Kesehatan Kuantitatif & Kualitatif, Cetakan 1, Jawa Timur
Sambodo,  N.P.,  et  al.  2023.  "The  Impact  of  Performance-Based  Capitation  Payment  on  the Utilization of Primary Health Care Services in Indonesia." Social Science & Medicine, vol. 327, 2023, pp. 115921
Starfield,B.1998,  Primary  care:  Balancing  Health  needs,  services,  and  technology,  Oxford university care.
Sunjaya, DK., Herawati, D., et al, 2018. Kajian Pengaruh Distribusi Peserta Terdaftar di FKTP Terhadap  Mutu,  Biaya  Layanan  Kesehatan  dan  Kepuasan  Peserta.  BPJS  Kesehatan  dan CEDS Universitas Padjajaran.
Trijayanti,  L.  2023.  Validitas  Indikator  Penilaian  Kapitasi  Berbasis  Kinerja  (KBK)  Menurut Persepsi  Petugas  Puskesmas  Wilayah  Kerja  Kota  Depok  Tahun  2023.  Tesis  Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
World  Health  Organization.  2006.  Primary  care  in  the  driver’s  seat?  Organizational  reform  in European primary care. Open University Press.
World Health Organization. 2022. The Path Towards Universal Health Coverage. Handbook for Parliamentarians No 35.
Zarei, Z., Hesam, S., Vahdat, S., Manesh, AO. 2020. Status of Quality in Strategic Purchasing in the Health System: A Sistematic Review. https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.133.737.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License