## INDUSTRI FILM: PEMETAAN STRATEGI PERCEPATAN EKONOMI KREATIF NASIONAL
MENUJU INDONESIA MAJU 2040

## Dyah Ayu Wiwid Sintowoko
Universitas Telkom
dyahayuws@telkomuniversity.ac.id

## ABSTRACT
The focus on the Indonesian film industry's progress is just a mare centered on financial assistance for film appreciation and preparation for film production. This research was carried out because of critical thinking about the Indonesian film industry, which is now the time for a more structured design phase. This is because competition for foreign films, such as Korean films, is still fierce. To stem the high interest in foreign products in the country, a filter such as a well-thought-out design is required to map the direction of Indonesian film. As a result, this study intends to produce an outcome mapping the master plan for accelerating the creative economy in the film industry based on historical klasters phases  1.0  to  4.0.  The  method  employed  is  analytical  descriptive,  with  a  film  literature  study approach.  The  study's  findings  indicate  that  progress  in  the  film  industry  can  be  made  from  the ground  up,  such  as  through  collaboration  between  government  agencies  and  education,  which complement  each  other.  Mapping  based  on  phases  1.0  to  4.0  is  also  intended  to  serve  as  the foundation  for  the  proposed  mapping  of  the  pattern  of  the  Indonesian  film  industry.  The  strategy adapted from Korean Cultural Industry as well.
Keywords: culture, film, creative industry, Indonesia

## ABSTRAK
Sorotan terhadap kemajuan industri perfilman Indonesia masih fokus pada bantuan pembiayaan apresiasi film dan persiapan produksi film saja. Penelitian ini dilakukan karena adanya pemikiran kritis  terkait  industri  film  Indonesia,  yang  sudah  saatnya  berada  pada  fase  perancangan  yang lebih terstruktur. Alasannya karena persaingan film asing, seperti film Korea, masih sangat masif. Dalam rangka membendung tingginya minat produk asing di dalam negeri, maka perlu dilakukan filter seperti perancangan yang matang untuk memetakan arah perfilman Indonesia. Oleh sebab itu,  penelitian  ini  bermaksud  untuk  menghasilkan outcome pemetaan  masterplan  percepatan ekonomi kreatif bidang industri film berbasis klaster historis fase 1.0 hingga 4.0. Deskriptif analitis dan  pendekatan  studi  literatur  film  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  adalah bahwa dalam memajukan industri perfilman dapat dimulai dari bottom to up , seperti kerja sama antar instansi pemerintah dan pendidikan yang saling bersinergi. Pemetaan berbasis klasterisasi fase  1.0  hingga  4.0  ini  juga  dirancang  sebagai  dasar  usulan  pemetaan  pola  industri  film  di Indonesia dengan mengadaptasi industri budaya Korea.
Kata kunci: kultur, film, industri kreatif, Indonesia

## PENDAHULUAN
Data FGD dalam Vital Voice Festival (VVF) dan Produksi Film Negara (PFN) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa film memiliki kekuatan besar dalam pemulihan ekonomi nasional  (PFN  ,  2020).  Dalam  UU No.  5  Tahun 2017  tentang kemajuan  kebudayaan, salah satunya dalam bidang film, dituliskan bahwa medium film merupakan bagian dari objek (upaya) kemajuan bangsa. Medium film sangat luwes dan prosentase penerimaan masyarakat  cukup  tinggi  karena  kontennya  yang  kental  akan  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia. Artinya, konten film Indonesia mayoritas dibuat dengan latar story berbasis refleksi,  sarat  perjuangan  dan culture bangsa  Indonesia.  Seperti  contohnya  adalah Soekarno (2014), Kartini (2017), Tjokroaminoto (2015), Jendral Soedirman (2015), dan Ngeri-Ngeri Sedap (2022).
Secara  historis,  jejak-jejak  sejarah  perfilman  yang  dikenal  dunia  menunjukkan bahwa  para  pelaku  perfilman  memiliki  strategi  khusus  untuk  mendukung  agenda nasional  dan  international  mereka.  Farhan,  anggota  komisi  DPR  RI  (2020), menyebutkan  bahwa  Indonesia  dan  film  adalah  bagian  dari  perjalanan  menuju peradaban modern. Ia menyoroti beragam regulasi di Indonesia yang dianggap kurang membangun  ekosistem perfilman.  Ekosistem perfilman  sendiri  adalah  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  pelaku  perfilman  di  Indonesia  di  mana  interaksi  masyarakat dengan produk perfilman Indonesia masih perlu digalakkan sehingga saling memberikan pengaruh baik. Sayangnya, perkembangan industri perfilman Indonesia masih berkutat pada isu gender (peran perempuan). Permasalahan dalam isu tersebut terpecah dalam dua hal, yaitu eskploitasi dan pemberdayaan perempuan, yang dirasa tidak akan pernah ada habisnya.
Farhan  menjabarkan  beberapa  kemungkinan  yang  bisa  menjadi  tantangan perkembangan  dalam  ranah  distribusi  film  di  Indonesia.  Distribusi  film  secara konvensional kemungkinan akan tergeser dengan OTT. Misalnya, bioskop akan tergeser dengan platform yang  lebih  efektif  seperti Netflix,  Viu, dsb.  Sehingga,  untuk mengantisipasi  hal  tersebut,  perlu  diadakannya  interaksi  yang  lebih  erat  dengan masyarakat terkait dengan pentingnya bioskop sebagai wadah pemutaran film.
Penelitian  mengenai  industri  film  Indonesia  juga  menyoroti  tentang  peran komunitas film daerah, seperti Komunitas Film Sumatera Utara  (Permana dkk, 2019). Penelitian  tersebut  pada  akhirnya  juga  menemukan  permasalahan  serupa  dengan pendapat Farhan, di mana industri perfilman Indonesia masih komplek dan cenderung
fokus  pada  regionalisasi,  Jakarta-sentris,  dengan  aturan  penyiaran  yang  belum terintegrasi dengan maksimal. Permasalahan tampaknya tidak berhenti di situ saja, tolok ukur sukses atau tidak film di  Indonesia juga cenderung mengandalkan jutaan jumlah viewer di Bioskop dengan rate di atas dua juta penonton, seperti Pertualangan Sherina (2000)  dan Ada  Apa  Dengan  Cinta? (2002) . Kedua  film  tersebut  tampaknya  menjadi cikal bakal ‘hidupnya’ kembali industri perfilman Indonesia setelah sebelumna sempat redup.  Namun  lagi-lagi,  pertumbuhan  industri  film  Indonesia  yang  diharapkan  sudah berada dalam fase lari marathon kini masih menuai hambatan, salah satunya kurangnya pola  dan  arah  yang  bisa  dikatakan  belum  terukur.  Permasalahan  lainnya  adalah kurangnya  apresiasi,  khususnya  pemikiran  juri  terkait  hasil  keputusan  festival  film daerah karena keterbatasan ruang dan waktu exhibition di mana sangat berpengaruh terhadap  komersialisasi  media  ekonomi  (Komalawati,  2017).  Mirisnya,  film  dianggap sebagai  bagian  dari  media  propaganda  dari  pada  sebuah  alat support  system untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa orde baru (Kurnia, 2006). Belum lagi pelaku perfilman juga dikenakan multiple tax , mulai dari bahan baku dan hiburan, serta monopoli bisnis film impor untuk kategori permasalahan distribusi film  (Ardiyanti, 2020).  Artinya  permasalahan  industri  perfilman  Indonesia  masih  sangat  terpaut  pada empat  catatan  yang  sangat  berkaitan  dengan  produksi,  distribusi,  promosi,  dan konsumsi.
Lebih lanjut, permasalahan perfilman Indonesia masih cenderung fokus terhadap pendanaan  film  saja.  Sementara  salah  satu  hal  yang  juga  patut  menjadi  konsentrasi pemerintah  dan  insan  yang  bergelut  dalam  bidang  film,  yaitu  pengarsipan,  kurang tergarap.
Farhan menyampaikan bahwa pengarsipan berpengaruh besar terhadap royalty pembuat film. Selain itu, tidak adanya blueprint sebagai salah satu kebijakan rencana induk  pergerakan  ekonomi  kreatif  di  bawah  naungan  perfilman  nasional  dengan memperhatikan  regulasi  Badan  Perfilman  Nasional  Indonesia.  Film  tampak  dianggap “kurang berpotensi” dibandingkan dengan manufacturing , perbankan, pertanian dsb. Hal ini seolah menunjukkan kurangnya rasa optimis dari pemerintah terhadap industri film Indonesia sendiri.
UU  No.5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan,  pasal  33,  menjelaskan bahwa,  pendayagunaan  objek  inovasi  kebudayaan  mampu  membangun  karakter bangsa  dan  meningkatkan  ketahanan  budaya.  Ketahanan  budaya  dapat  dilakukan dengan  internalisasi  nilai  budaya,  inovasi,  meningkatkan  adaptasi  dalam  masa perubahan global, communication across-culture dan hibridisasi budaya. Hal ini sejalan
dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  di  mana  konsep  integrasi kebijakan perfilman Indonesia dan konsep industri budaya  dalam rangka mewujudkan perfilman  Indonesia  idealnya  berasas  pada  industri  budaya  itu  sendiri,  yang  berbasis pada  tiga  sejarah  perkembangan  bioskop,  film,  dan  kebijakan  perfilman  di  Indonesia sendiri.
Penelitian ini menyoroti tentang bagaimana pola atau pemetaan industri film dapat dibentuk. Pola ini dirumuskan berdasar pada tiga aspek sejarah perkembangan film di Indonesia. Selain alasan penelitian tentang film di Indonesia yang hanya fokus sebagai teks (Asri, 2020); kajian perempuan dan politik (Ernawati, 2020), (Sintowoko, D. A. W., & Sari, 2022), (Ihwanny & Qeis, 2022); mise en scene (Sathotho dkk, 2020) , kajian yang lain perlu diperluas, seperti pada penelitian saat ini.
Strategi perlu dikaji lebih mendalam sebagai kontribusi pemetaan industri film. Bisa dilakukan  dengan penerapan model cultural - hybrid pada kontennya (Sintowoko, D. A. W., 2021), atau menekankan pada sisi mood cues film sebagai bagian dari cara menarik attention penonton (Sintowoko, D. A. W. , 2022).
Sintowoko, dalam tulisannya, menjelaskan lebih rinci bagaimana culture-hybrid ini sangat  perlu  dilakukan  sebagai  sebuah  strategi  ekonomi  media,  juga  sebagai  cara bersaing  di  pasar  global.  Salah  satu  alasannya  adalah  bahwa  daya  tarik  atau attractiveness dapat  dipengaruhi  oleh  perbedaan  budaya  (Sintowoko,  D.  A.  W.  dkk, 2020).  Ketertarikan  terhadap  budaya  asing  (negara  lain)  yang  tidak  dimiliki  oleh Indonesia  menjadi  salah  satu  alasan  kenapa  minat  penonton  film  Indonesia  sendiri berkurang atau bahkan tidak memenuhi target (jumlah penonton di bioskop). Terlebih, di  negeri  ini  tidak  ada  kebijakan screen  quota per  tahun  sebagai  bagian  dari  cara pemerintah menyaring film impor. Oleh sebab itu, persaingan ketat masuknya budaya asing,  seperti  Korea,  melalui  medium  film,  drama  dan  K-Pop  menjadi  semakin  masif . Dalam rangka membendung tingginya minat produk asing di dalam negeri, maka perlu dilakukan filter dengan perspektif yang jelas.
Dari  latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  berniat  untuk  memberikan- sumbangsih pemikiran. Salah satunya adalah pemetaan berbasis tiga konsep industri budaya,  yaitu sejarah perkembangan  bioskop,  film,  dan  kebijakan  perfilman. Sumbangsih  penelitian  ini  dapat  dilanjutkan  sebagai  pemetaan  lanjutan,  masterplan percepatan ekonomi kreatif industri film Indonesia dengan pemetaan dari tahun 1995 hingga 2040.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  menghasilkan roadmap jangka pendek, untuk melakukan klasterisasi: 1) pola industri dari tahun ke tahun; dan
2) segmentasi, kedekatan, sekaligus pengetahuan masyarakat Indonesia tentang film Indonesia. Pendekatan teori dilakukan dengan studi literatur film. Data juga diambil dari arsip asosiasi film Indonesia, kajian diskusi dari pakar dan instansi film Indonesia, serta kajian  literatur  film  terkait.  Sedangkan  dalam roadmap jangka  panjang,  penelitian  ini sangat membutuhkan observasi lanjutan yang lebih mendalam.
SDGs  penelitian  ini  menyoroti:  (1)  perhitungan,  pemetaan  perubahan social structure , penyiapan SDM, dan transformation business process in the era industry 4.0 (RT-SDA);  (2)  studi  kebijakan  pembangunan  sosial  ekonomi  inklusif;  dan  (3)  kajian inovasi  dan  peningkatan  seni  serta creative  industry ,  pelestarian  dan  perlindungan cultural value , kearifan lokal,

## PEMBAHASAN
Pembahasan  kali  ini  memaparkan:  (1)  Film  dalam  Industri  Budaya;  (2) Tantangan Industri Film Indonesia; dan (3) Pemetaan Industri Film Indonesia dengan usulan-usulan klasterisasi.

## 1.  Film dalam Industri Budaya
Pemetaan  aspek  kebudayaan  Indonesia  ke  dalam  unsur  pembentuk  film  sebagai potensi  konten  perfilman  Indonesia  masih  sangat  diperlukan.  Meskipun  jumlah  hasil produksi  film  sudah  banyak , namun  permasalahan  ekosistem  perfilman  di  Indonesia masih sangat kompleks. Farhan, anggota komisi DPR RI (2020), menyebutkan bahwa Indonesia dan filmnya belum sepenuhnya bergerak kepada sebuah peradaban modern. Peradaban  modern  perfilman  tersebut,  menurut  Farhan,  dapat  ditandai  melalui  tiga aspek,  yaitu:  regulasi,  interaksi  masyarakat,  dan  isu  gender.  Alhasil,  regulasi pembangunan ekosistem perfilman masih dipertanyakan. Salah satu alasannya karena berkait  dengan  pelaku  perfilman  di  Indonesia  yang  masih  kerap  mendapatkan diskriminasi  eksklusivisme.  Poin  yang  ke  dua  adalah  masih  belum  diberlakukannya skema  yang  masif  tersinergi  dengan  maksimal  terkait  interaksi  masyarakat  dengan produk  perfilman  Indonesia.  Farhan  meyakini  bahwa  dengan  diadakannya  festival- festival film daerah secara besar-besaran dan terstruktur, interaksi dengan masyarakat secara intensif dapat tercipta, sekaligus mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap film sendiri. Poin yang ke tiga adalah konten film. Konten film masih tampak monoton dengan isu-isu umum tanpa menyenggol cita rasa spesifik budaya Indonesia.

## 2.  Tantangan Industri Film Indonesia
Penelitian  film  memang  sudah  sangat  menjamur,  namun  hanya  sebatas  teknis (Susanti & Rosyidi, 2020); naratif (Debby dkk, 2020); historis  (Ratmanto, 2018); dan kajian  kontekstual  (Fathurizki  &  Malau,  2018).  Berbeda  dengan  penelitian-penelitian tiga tahun terakhir tersebut, penelitian  ini fokus terhadap penelitian prioritas nasional masterplan percepatan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan melakukan empat pemetaan mendasar, yang disebut sebagai empat fase film Indonesia yang berisi enam targeted zone , yaitu: (1) waktu; (2) jangkauan area negara; (3) content targeted ; (4) distribusi; (5) media; dan (6) durasi evaluasi. Empat fase ini merupakan pola yang diciptakan oleh penulis setelah melakukan kajian industri film Indonesia sekaligus tantangan industri dalam menciptakan alternatif baru selain mengusung konsep kearifan lokal.
Kearifan  lokal  dan  kekayaan  budaya  Indonesia  memang  menjadi  bagian  dari strategi kreatif konten film. Kekayaan budaya Indonesia tersebut dapat dijadikan tema atau  isu  percepatan  pertumbuhan  industri  kreatif  perfilman  Indonesia  dengan  cerita foklor dan setting historical places .
Menariknya,  penelitian  terdahulu  menemukan  bahwa hybrid-culture menjadi sebuah cara efektif untuk menarik perhatian penonton secara lebih luas (Sintowoko, D. A. W., 2021), selain hanya fokus  terhadap budaya Indonesia saja. Hibridisasi budaya dianggap  sebagai  cara  yang  efektif  dalam  persaingan  global.  Salah  satu  contohnya adalah  adaptasi  budaya  Korea-Amerika  yang  pada  tahun  2020  ditayangkan  dalam konten  drama  Korea,  seperti The  World  of  the  Marriage dan The  Penthouse. Kedua drama ini booming di Indonesia karena alurnya yang tidak bisa ditebak dan mengusung konsep hybrid-culture, karena tidak melulu menceritakan tentang budaya asli Korea.
Selanjutnya,  tantangan  industri  film  Indonesia  adalah  menciptakan  strategi berbasis  dekade  guna  memetakan  konsep  industri  budaya  yang  memuat  tentang sejarah perkembangan bioskop, film, dan kebijakan perfilman. Learning from Hollywood menjadi bagian dari strategi indutri film yang patut untuk direnungkan.
Oleh sebab itu, perlu dibentuk sebuah masterplan ekonomi kreatif di Indonesia dengan  klaster berbasis  pemetaan  distribusi,  cara  distribusi,  agen  distribusi,  jangka waktu distribusi, dan produk. Ke depannya, film Indonesia harus dapat diproduksi dan didistribusikan  secara  lebih  bersinergi  dalam  area  nasional  hingga  international. Interaksi  yang  lebih  erat  dengan masyarakat  terhadap  industri  film  yang  lebih  inovatif juga perlu diterapkan untuk menghadirkan rasa cinta terhadap produk film Indonesia.

## 3.  Pemetaan Industri Film Indonesia
Pemetaan dari pra-produksi hingga sistem distribusi perlu dilakukan. Penelitian ini melakukan  pemetaan  berbasis  klaster fase  1.0  hingga  4.0.  Fase  ini  diadaptasi  dari strategi  industri  perfilman  Korea  mulai  dari  pra-produksi  hingga  pasca  produksi (termasuk distribusi). Distribusi media secara menyeluruh dipetakan dari level nasional hingga internasional. Hal  ini dilakukan  dalam sebuah kerangka besar  sebagai upaya membendung Korean wave dan western media mainstream . Pemetaan pola atau trend film Indonesia per dekade , mulai dari genre , trend, segmentasi, hingga klaster tema film berbasis budaya ataupun hybrid - culture ) dapat dilihat pada sub bab selanjutnya.

## 3.1   Pola Cerita Perfilman Indonesia
Film sebagai cerminan budaya Indonesia. Film dapat  mempengaruhi kehidupan masyarakat sebagai bangsa. Secara historis, makna kemerdekaan menjadi bagian dari adanya  sikap  kemerdekaan  dalam  membangun  perfilman  Indonesia.  Terkait  hal  ini,
Tabel 1. Klasterisasi Industri Film Indonesia 1.0 2.0 Ind 3.0 Ind 4.0 Waktu 1995-2020 2020-2030 2030-2040 > 2040 Area Domestik Indonesia  Indonesian s oriented : All island hingga ke pelosok daerah  Asian oriented : Malaysia, Brunai Darussalam World-wide Target Sinetron, drama, film, animasi, documentary Ind- starts- oriented Ind- starts- oriented Hak Cipta Distribusi Masyarakat Indonesia Online (YouTube), SNS ( FB,IG etc ), TV- digital, online- streaming Online (YouTube), SNS ( FB,IG etc ), TV- digital, online- streaming Online streaming Media Video, CD, spot broadcasting, Internet Internet, & on- site performance Online streaming Content  Sejarah, socio- religion oriented Kuliner, mitos, sejarah, hybrid-culture Kuliner, mitos, sejarah, arts , hybrid-culture
Output film
Merchandise, museum film etc
kemerdekaan  industri  perfilman  Indonesia  masih  diperdebatkan.  Masih  ada  sederet masalah, misalnya bagaimana menjadikan film Indonesia sebagai industri, bukan produk internet.  P ermasalahan  perfilman  Indonesia  sangat  bergantung  pada  “kebebasan berekspresi”, di mana sensor dan aturan di Indonesia sebagai salah satu pemicu belum terbentuknya industri film itu sendiri.
Culture dan  drama  menjadi  kekuatan  dari potential  Indonesian  film  industry.
Salah satu pola yang bisa diperkuat adalah dengan 3 technical aspect .
Tabel 2. Formula Film Indonesia (Sumber: Vlog Manoj Punjabi, 2020)
Tabel  di  atas  merupakan  dua  potensi  aspek  teknik  yang  dapat  dikembangkan sebagai  dasar  pola  penciptaan  cerita  di  industri  film  Indonesia.  Drama  dengan  certia yang related dengan  kehidupan  penonton,  lokal,  dan  memiliki happy  ending adalah modal  besar  untuk  menarik  perhatian  masyarakat  luas.  Hal  ini  tampak  berbanding terbalik  dengan  sisi  cerita  yang  mengangkat  tentang historical  value dan commercial value yang dianggap kurang laku di Indonesia.
Film asing saat ini kurang diminati oleh masyarakat Indonesia, dan beralih kepada film lokal karena lebih related . Pelaku Industri film di Indonesia tampak ekslusif di mana hanya  sineas  tertentu  yang  dapat  memiliki  kesempatan  tersebut.  Perkembangan  film Indonesia menekankan bahwa saat ini pelaku film Indonesia menghadapi era egosistem di  mana  perubahan  harus diinternalisasi  dari  orang  film  sendiri.  Mayoritas  pelaku film masih  cenderung  suka  menjadi  ekslusif ,  “ being  an  egosistem ”. Behavior seperti  ini dianggap sangat membatasi pekermbangan industri film itu sendiri. Minat dan motivasi untuk melakukan keterbukaan, saling menerima, masih perlu ditingkatkan.
Bagaimanapun, industri tidak serta-merta dirancang melainkan dibentuk  dengan atmosfer  sebagai  peluang  klaster  pembangunan.  Dilakukan  dengan  klaster  industri media  dan  konten.  Klaster  Industri  media  dan  konten  yang  membangun  industri  film
Technical Aspect Keterangan Cerita Related dengan  kehidupan  penonton,  karakter  yang  ikonik,  jadi contoh, jadi panutan, zero to hero , inspirasi, realita, harapan, mimpi digabung.3  faktor  sangat  penting  karena  hidup  di  dalam  realita, karena  kita  ada  harapan  dan  mimpi.  Drama: Ayat-ayat  Cinta .
Target penonton yang sesuai realita. Memilih topik jadi tantangan, dari mana yang harus ditangkap. Jualan dari topik, elevator pitch . Historical Value Kepahlawanan, gender, seni, education Commerci-al Value Dokumenter, ILM
dirancang oleh pemerintah karena sangat dibutuhkan dan membutuhkan.  Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa semua orang butuh konten, termasuk OTT. Industri penyiaran juga sangat membutuhkan konten. Oleh sebab itu, indutri media dan konten ini  dapat  bersinergi  menjadi  klaster  dari  industri  film  yang  sangat  jelas  di  mana masyarakat dan para pelaku film sangat memerlukan mental model seperti FFB,  FFI, FFM, dan ruang festival film.
Sayangnya, industri film di Indonesia masih terpaku pada nilai-nilai tradisi, di mana kurang dipahami maknanya sebagai pemberdayaan gender . Kementerian Perdagangan dan  Kementerian  Luar  Negeri  perlu  memperlakukan  film  sebagai  komoditi  ekspor budaya,  bukan  simbol  budaya.  Permodalan  untuk  film  sebagai subsector ekonomi kreatif,  karena  film  bisa  menarik  sektor  lainnya  untuk  berkembang  dan meningkatkan pariwisata. Contohnya film Laskar Pelangi .
Meskipun  pada  realitasnya,  kondisi  film  Indonesia  terdampak  covid-19,  namun masih  ada  jalan  untuk  keluar  melalui  OTT, streaming  online dsb.  Film  dokumenter Indonesia diminati di  luar negeri. Konten-konten dalam film tersebut dapat bersumber dari  kekayaaan  alam  dan  budaya  Indonesia.  Desain  dalam  film  juga  perlu  dipolakan untuk melihat Indonesia ke depan. Salah satu caranya adalah melakukan adaptasi pola Korean wave.

## 3.2 Adaptasi Pola Korean Wave
Korean wave adalah sebuah desain, karena terkait erat dengan reformasi Korea Selatan yang terjadi 10 tahun lebih dulu dari Indonesia  (1987). Reformasi yang terjadi juga  menyangkut  ranah  kebudayaan.  Semangatnya  saat  itu  adalah  bagaimana menjadikan  Asia  menguasai  budaya  dunia.  Umar  Hadi,  Dubes  Korea  Selatan  (2020), menjelaskan  bahwa  ada  pergeseran  mentalitas,  agar  budaya  Korea  Selatan  tidak dipengaruhi  budaya  Asing. Defensive menjadi offensive .  Perubahan  terjadi  pada beragam area, seperti:
Pertama, pendidikan cultural content yang didesain di sekolah luar biasa. Fokus pada cultural  content dan skill .  Kedua,  regulasi  menjadi  liberalisasi.  Ketiga,  Korea Selatan dahulu, sebelum reformasi, sangat tertutup. Setelah reformasi, Korea Selatan menjadi negara yang sangat terbuka. Sistem sensor dihilangkan, diganti dengan hanya sistem  rating  yang  diadopsi  dari  Amerika  Serikat.  Otoritas  yang  menjalankan  sistem rating  bukan  pemerintah,  namun  Asosiasi  Industri.  Proses  liberalisasi  ( hybrid-culture ) diperlukan agar film bisa layak jual sekaligus bisa menjadi ekspresi budaya. Oleh sebab itu, film perlu dinilai semata-mata dari konten seninya.
Artikel ini dilindungi di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0.
Filmmakers diuntungkan,  karena  mendapat  kebebasan  lebih  luas  dibandingkan sebelum reformasi di Korea Selatan terjadi. Terlebih lagi, regulasi pemerintahan di Korea Selatan sangat mendukung, dari produksi, distribusi hingga promosi.
Pengembangan regulasi industri film harus dibarengi dengan regulasi penyiaran, karena dua industri ini akan saling mendukung.
Pemetaan  Percepatan  Ekonomi  Kreatif  Melalui  Ekosistem  Perfilman  Indonesia perlu  dilakukan  untuk  Rencana  Kreasi  Reka:  (1)  Pemetaan  pola  ekosistem  produksi, distribusi,  dan exhibition secara bottom  up;  ( 2)  Menciptakan  formula  film  Indonesia sebagai  semangat  sekaligus  standar  baru;  (3)  Menggalakkan  produksi:  sinema independent ;  (4)  Menggalakkan  distribusi  industri  film  di  Asia;  (5)  Pemutaran  film: screening film di masyarakat.

## 3.3 Konsep Industri Kreatif Film
Dasar creative industry yaitu sekumpulan aktivitas ekonomi yang terikat dengan penciptaan  atau  penggunaan  pengetahuan  dan  informasi.  Industri  yang  berasal  dari creativity ,  keterampilan  dan tallent potensial.  Mereka  dianggap  harus  menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi dan pembangkitan daya cipta dan kekayaan  intelektual  individu.  Atau  industri  yang  mempunyai  ciri-ciri  unggul  dari kreativitas dalam menghasilkan ragam desain kreatif yang tentunya melekat pada output produk  atau  jasa.  Dari  konsep  di  atas,  penelitian  ini  kemudian  menekankan  bahwa konsep  industri  kreatif  berbasis  kreatifitas,  kekayaan  intelektual,  dan  ekonomi  sangat penting.  Ciri-cirinya  adalah  sangat  beririsan  dengan  unsur creativity dan skill dalam kreasi intelektual berbasis ide dan gagasan.
Manfaat industri kreatif, adalah: (1) inovasi yang cepat; (2) membuka lapangan pekerjaan; (3) nilai dan quality produk semakin meningkat; (4) adanya tuntutan kepada individu  agar  semakin  kreatif;  (5)  pertumbuhan  ekonomi;  dan  (6)  adanya  persaingan yang kompetitif serta masuk akal.
Penelitian ini menyoroti bahwa era 4.0 tidak terelakkan, di mana kreativitas dan inovasi terus berkembang. Industri kreatif telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Data pertumbuhan kontribusi  Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pada 2018 kontribusi PDB Indonesia mencapai Rp. 1.105 T ( bekraf.go.id , 2020). Konsep Industri  kreatif  di  Indonesia  tidak  jauh  dari  pengangkatan  nilai  kearifan  lokal  dalam berkarya. 15 sub sektor ekonomi kreatif berpotensi dikembangkan di Indonesia. Namun, dalam  wawancara,  wakil  kepala  Badan  Ekonomi  Kreatif  (Bekraf0  mengungkapkan adanya tiga sektor utama, yaitu film, musik, dan game . Ketiga sektor tersebut merupakan
penggerak utama di masa budaya kontemporer dan kompetisi global yang sedang naik daun. Ketiga aspek tersebut dilakukan untuk penguatan ekosistem industri. Di bidang film,  terdapat  peningkatan  jumlah  penonton  bioskop.  Sebanyak  60  juta  orang  sesuai, dengan target Bekraf. Sementara di bidang musik masih terdapat keterlambatan, karena belum ada peraturan yang terstruktur, misalnya tidak adanya system dan royalty .
Bekraf  telah  menyediakan  tempat  untuk  para  pelaku  ekonomi  kreatif.  Di antaranya  dengan  menyediakan  tempat  untuk  mempertemukan  para filmmaker, produser, dan director yang sudah memiliki track record baik . Mulai pada tahun 2011, terdapat peningkatan film  lokal dari kurang 10% menjadi 36 juta tiket di  tahun 2016. Menurut head of sale & marketing CGV Cinema, pertumbuhan film Indonesia saat ini meningkatkan minat masyarakat terhadap film lokal.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menekankan  pada  perlu  digalakkannya screen  quota film  di Indonesia  sejak  diini  untuk  efektifitas audience .  Oleh  sebab  itu,  sejak  dini  juga  perlu dibentuk:  (1)  Pengembangan  pola  atau  tren  drama  di  Indonesia  karena  peminatnya dominan; dan (2) Pemetaan Percepatan Ekonomi Kreatif  melalui Ekosistem Perfilman Indonesia untuk Rencana Kreasi Reka yang didukung pemerintah, seperti Bekraf: Dan (1)  Pemetaan  Pola  Ekosistem  Produksi,  Distribusi,  dan  Eksibisi  secara bottom  up sebagai  solusi  dini  untuk  meningkatkan  selera  pasar  terhadap  film  Indonesia;  (2) Menciptakan formula film Indonesia sebagai semangat sekaligus standar baru dengan mengadaptasi pola evaluasi per dekade seperti Korea Selatan dengan Korean Wave- nya melalui drama (3) Menggalakkan produksi : sinema independen yang saat ini sudah banyak  menghadirkan  film-film  lokal  menjadi  daya  tarik  baru  masyarakat  sekaligus sebagai  tanda  adanya  kebosanan masyarakat  terhadap  film  asing;  (4)  Menggalakkan Distribusi Industri film dokumenter di Asia; (5) Eksibisi: screening film di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanti,  H.  (2020).  Perfilman  Indonesia:  Perkembangan  dan  Kebijakan,  Sebuah Telaah  dari  Perspektif  Industri  Budaya  (Cinema  in  Indonesia:  History  and Goverment Regulation, A Cultural Industry Perspective). Kajian , 22(2), 163-179. Asri,  R.  (2020).  Membaca  film  sebagai  sebuah  teks:  analis is  isi  film  “nanti  kita  cerita tentang hari ini (nkcthi)”. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial , 1(2), 74-86. Debby, Y., Hartiana, T.I.P., & Krisdinanto, N. (2020). Desakralisasi film horor Indonesia dalam kajian reception analysis. ProTVF , 4(1), 1-19.
Ernawati,  A.  (2020).  Studi  Kasus  Politik  Identitas  Perempuan  dalam  Film  Ada  Apa dengan Cinta. Nyimak: Journal of communication , 4(1), 53-72.
Fathurizki , A., & Malau, R. M. U. (2018). Pornografi dalam film: Analisis resepsi film “Men, women & children”. ProTVF , 2(1), 19-35.
https://kemenparekraf.go.id/
Ihwanny, R., & Qeis, M. I. (2022). Representasi Femininitas dan Maskulinitas dalam Film “27 Steps of May”. Deiksis , 14(2), 115-124.
Komalawati, E. (2017). Industri film Indonesia: membangun keselarasan ekonomi media film dan kualitas konten. LUGAS Jurnal Komunikasi , 1(1), 1-18.
Kurnia, N. (2006). Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman. Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik , 9(3), 271-296. Manoj, P. 2023. Vlog Manoj Punjabi. Diakses pada https://www.youtube.com/@ManojPunjabiMD/videos
Permana, R.S.M., Puspitasari, L., & Indriani, S.S. (2019). Industri film Indonesia dalam perspektif sineas Komunitas Film Sumatera Utara. ProTVF , 3(2), 185-199.
PFN  .  (2020,  Desember  10). Peran  Produksi  Film  dan  Konten  Oleh  Negara  Dalam Rangka Pembentukan Karakter Bangsa untuk Menwujudkan Ketahanan Negara.
Retrieved from PFN: Retrieved from Studio PFN:
https://www.youtube.com/watch?v=jRjhNAt8jj4
Ratmanto,  A.  (2018).  Beyond  the  historiography:  Film  dokumenter  sejarah  sebagai alternatif  historiografi  di  Indonesia. SASDAYA:  Gadjah  Mada  Journal  of Humanities , 2(2), 405-414.
Sathotho S. F., Wibowo, P. N. H., & Savini, N. A . (2020). Mise En Scène Film Nyai Karya Garin Nugroho. TONIL: Jurnal Kajian Sastra, Teater dan Sinema , 17(2), 89-97. Sintowoko , D. A. W., & Sari, S. A. (2022). COSTUME AND FEMINISM: CHARACTER
IN FILM KARTINI. Capture: Jurnal Seni Media Rekam , 13(2), 148-157.
Sintowoko,  D.  A.  W.  (2021).  Hibridisasi  budaya:  studi  kasus  dua  drama  korea  tahun
2018-2020. ProTVF , 5(2), 270-290.
Sintowoko,  D.  A.  W.  (2022).  Rekam:  Jurnal  Fotografi,  Televisi,  Animasi. Mood  Cues dalam Film Kartini: Hubungan antara Pergerakan Kamera dan Emosi , 18(1), 1- 16.
Sintowoko , D. A. W., Lee, Y., & Lee, H. E. (2020). Cross-Cultural Difference between Female Young Adults in Korea and Indonesia in Perceiving Hijabis in the Media.
International Journal of Internet, Broadcasting and Communication , 12(3), 177- 188.
Susanti ,  D.,  &  Rosyidi,  M.  I .  (2020).  Konstruksi  Relasi  Seksual  Laki-laki  Di  Indonesia dalam Film. MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi , 3(2), 65-84.