FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2022, Vol. 7 No.2

## A n a l i s i s   K i n e r j a   P e l a ya n a n   P u b l i k D a l a m   P e n ye l e n g g a r a a n   J a l a n   D a e r a h
( S t u d i   K a s u s   d i   D i n a s   P e k e r j a a n   U m u m   K o t a   P r o b o l i n g g o )

## Pungky Praja Jatmika
Stia_bayuangga@yahoo.co.id,081332500072, Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga Probolinggo

## Abstract
The  preparation  of  infrastructure,  one  of  which  is  roads  and  bridges,  is  one  of  the  tasks  of  local governments  that  have  regulators  and  owners  of  the  authority  to  carry  out  district  management  to provide public services. The mayor has the role of being a coach in providing public services and has the  obligation  to  guide,  supervise,  and  evaluate  and  is  at  the  same  time  responsible  for  the implementation  of  public  services.  To  carry  out  its  duties,  the  Probolinggo  City  Government  is assisted  by  the  Probolinggo  City  Public  Works  Office  as  the  agency  responsible  for  assisting  the central  government  through  the  Ministry  of  PUPR  of  the  Republic  of  Indonesia.  As  for  the representation  of  the  implementation  of  the  authority,  the  aim  is  to  maintain  the  quality  of  public services  so  that  always  max.  This  study  uses  descriptive  and  quantitative  methods  which  aim  to  see the  procedures  for  providing  public  services  for  regional  road  repairs  and  to  see  whether  the  Public Works Office of Probolinggo City has carried out its duties and functions properly as stipulated in the legislation.  The  results  of  this  research  found  that  the  procedure  for  the  administration  of  regional roads  by  the  Public  Works  Office  of Probolinggo  City  was  initiated  by  submitting  a  proposal  in  the form  of  a  proposal.  After  collecting  suggestions  from  the  community,  the  Public  Works  Office  of Probolinggo  City  has  the  obligation  to  review  the  location  to  carry  out  a  field  survey.  The  findings obtained  are  then  forwarded  to  the  local  government.  The  basic  public  services  are  related  to  the implementation  of  regional  roads  which  are  stated  by  the  Public  Works  Office  in  the  Mayor's Regulation  No.  30  of  2012  concerning  the  Main  Duties  and  Functions  of  the  Probolinggo  City Regional  Technical  Institutions  which  contain  the  Duties  and  Functions  of  the  Probolinggo  City Public Works Service. Based on the results of the study, it is also known that the Public Works Office of Probolinggo City has carried out its duties and functions well.

## Keywords: Education Services, Quality, and Performance

## Abstrak
Penyiapan  infrastruktur  salah  satunya  jalan  serta  jembatan  ini  menjadi  satu  diantara    tugas pemerintah  daerah  yang  memiliki  regulator  serta  pemilik  wewenang  melaksanakan pengelolaan  kabupaten  untuk  memberikan  pelayanan  publik.  Walikota  memiliki  peran menjadi  Pembina  dalam  memberikan  layanan  pubik  memiliki  kewajiban  membeina, mengawasi,  serta  melakukan  evaluasi  serta  sekaligus  bertanggung  jawab  atas  pelaskanaan pelayanan pubik. Untuk melaskasnakan tugasnya Pemda Kota Probolinggo dibantu Dinas PU Kota Probolinggo selaku instansi yang diberikan tangung jawab membantu Pemerintah pusat melalui kementerian PUPR Republik Indonesia. Adapun perwakilan pelaksanaan wewenang itu  tujuannya  guna  menjaga  mutu  layanan  publik  supaya  selalu  maksimal.  Penelitian  ini
menggunakan jenis deskriptif serta metode kuantitatif yang bertujuan guna melihat prosedur pemberian layanan publik untuk perbaikan jalan daerah  dan guna melihat apakah Dinas PU Kota Probolinggo sudah melaksanakan tugas serta fungsinya secara baik seperti yang diatur pada  aturan  perundangan.  Hasil  riset  ini  ditemukan  bahwa  prosedur  penyelenggaraan  jalan daerah  oleh  Dinas  PU  Kota  Probolinggo  diawali  dengan  pengajuan  usulan  dalam  bentuk proposal.  Setelah  terkumpul  usulan  dari  masyarakat,  maka  Dinas  PU  Kota  Probolinggo memiliki  kewajiban  meninjau  lokasi  guna  melaksanakan  survey  lapangan.  Temuan  yang diperoleh  kemudian  diteruskan  ke  pemerintah  daerah.  Adapaun  dasar  layanan  publik berhubungan dengan penyelenggaraan jalan daerah yang oleh Dinas PU tercantum di aturan Walikota  No  30  Tahun  2012  mengenai  Tugas  Pokok  serta  Fungsi  Lembaga  Teknis  Daerah Kota  Probolinggo  yang  mengandung  Tugas  serta  Fungsi  Dinas  PU  Kota  Probolinggo. Berdasarkan  hasil  penelitian  juga  diketahui  bahwasannya  Dinas  PU  Kota  Probolinggo  telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

## Kata Kunci : Pelayanan Pendidikan, Kualitas, dan Kinerja
DOI
: - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
Analisis Kinerja Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo)

## 1. LATAR BELAKANG
Diberlakukannya  kebijakan  otonomi  daerah  memberi  ruang  penuh  bagi  daerah  melakukan pengaturan serta mengurusi secara mandiri apa yang menjadi keperluan daerah tersebut. Hal itu  berdasarkan  UU  No  22  Tahun  1999  mengenai  Pemda  dan  UU  No  25  Tahun  1999 mengenai  Perimbangan  Keuangan  Pusat  Daerah  yang  selanjutnya  digantikan  UU  No  32 Tahun 2004 terkait Pemda serta UU No 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Daerah.Sirajuddin, dkk (2012) mengemukakan bahwa layanan publik didalam  konteks  hukum  di  pandang  sebagai  Amanah  dari  aturan  UU  terhadap  pemerintah guna  memberikan  hak  dasar  masyarakat.  Negara  memiliki  peran  menjadi  aktor  utama  yang bertanggung jawab memenuhi hak rakyat. Begitu pula dengan reformasi dibidang pelayanan publik, Negara menjadi yang paling berperan. Masyarakat memiliki hak untuk memenuhi hak ekonomi,  sosial  serta  budaya.  Pelayanan  publik  merupakan  upaya  pemerintah  dalam memberikan  hak  diatas  sesuai  International  Covenant  on  Economics,  Social  and  Cultural Rights (ICESCR) 1966.  Peniapan infrastruktur jalan serta jembatan ialah satu dari sejumlah tugas  Pemda  yang  memiliki  kewenangan  dalam  memberikan  layanan  publik  ditingkat kabupaten  (Hardiyansyah,  2011).  Sebagaimana  penjelasan  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  1945: “Negara  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pengadaan  fasilitas  layanan  kesehatan  serta layanan  umum  yang  layak”.  Pasal  6  UU  No  25  Tahun  2009  mengenai  layanan  Publik memberi  gambaran  bila  di  tingkatan  kabupaten/Kota,  Walikota  memiliki  peran  menjadi pembina  dalam  member  pelayanan  publik  serta  memiliki  kewajiban  memberi  binaan, mengawasi, serta mengevaluasi tugas pemberian pelayanan publik. Untuk menunaikan tugas itu Pemda beserta Dinas PU Kota Probolinggo menjadi penanggung jawab ditingkat daerah. Pemberian  kewewenangan  itu  tujuannya  guna  menjaga  mutu  layanan  publik  supaya  tetap maksimal.

## KAJIAN PUSTAKA
Pelayanan Publik
“Pelayanan”  bermula  dari  kata  “layan”  yang  menurut  KBBI  mempunyai  makna mempersiapkan  sesuatu  yang  dibutuhkan  orang  lain.  Adapun  pelayanan  artinya  1  cara memberi  layanan;  2  upaya  memenuhi  keperluan  pihak  lain  dengan  imbalan  jasa;  3 kemudahan  yang  diberi  terkait  perniagaan.  Sedangkan  kata  “publik”  merupakan  Bahasa Inggris “public” yang artinya masyarakat, umum, negara. Kata “publik” sesungguhnya telah diadopsi    sebagai  Bahasa  Indonesia  Baku  yakni  Publik  dengan  makna  umum.  Didalam  UU
No.  25  Tahun  2009  mengenai  Pelayanan  Publik,  dipaparkan  menjadi  aktivitas  berupaya memenuhi  keperluan  sesuai  aturan  UU  untuk  tiap  warga  negara  terhadap  barang,  jasa, ataupun  layanan  administratif  yang  disiapkan  pelayan  publik.  Merujuk  KEMEN-PAN-RB No.63/KEP/M.PAN/7/2003,  layanan  publik  yakni  semua  aktivitas  yang  dilakukan  pemberi layanan  publik  untuk  memenuhi  keperluan  penerima  layanan  ataupun  menjalankan  aturan perundangan  (Sinabela,  2006).  Pelayanan  publik  dilaksanakan  sesuai  acuan  yang  sudah ditentukan.  Menurut  Pasal  20  UU  Pelayanan  Publik  memiliki  kewajiban  merancang  serta menentukan  acuan  pelayanan  serta  memperhatikan  kemampuan  pelaksana,  keperluan masyarakat, serta keadaan lingkungan.

## Penyelenggaraan Jalan Daerah
Berdasarkan  KBBI makna  kata  “penyelenggaraan”  ialah  1  memelihara;  pemeliharaan.2 tahapan, metode, tindakan melaksanakan. Adapun kata “menyelenggarakan” mempunyai 15 makna  menjadi  1  pengurus  serta  melaksanakan  satu  hal  (contohnya  pemeliharaan, memelihara,  melakukan  perawatan)  2  melaksanakan  ataupun  mengerjakan  (arahan,  UU, perencanaan,  serta lainnya) 3 menjelaskan (maksud, cita-cita, tugas kewajiban, serta lainnya) 4  mengurusi  serta    mempertimbangkan  (keperluan,    usaha,  Permaslahaan  dan  lainnya)  5 menyiapkan, menata, serta mengurusi (kegiatan). Berdasarkan KBBI, “jalan” ialah 1 tempat berlalu lintas (berkendaraan) 2 lintasan. Didalam perundangan, jalan ialah sarana transportasi darat  (jalan,  jembatan)  yang  ada  dipermukaan  tanah,  di  bawah  tanah  dan  air,  juga  di  atas permukaan  air,  terkecuali  lintasan  kereta  api,  jalan  lori.  Merujuk  UU  No.  38  Tahun  2004 mengenai  Jalan,  penyiapan  jalan  ialah  aktivitas  yang  terdiri  dari  mengatur,  membina, membangun,  serta  mengawasi  jalan.  Sehingga,  penyelenggaraan  jalan  didaerah  ialah rangkaian  aktivitas  memelihara  jalan  didaerah  yang  dikerjakan  sesuai  aturan  yang  ada  serta memiliki tujuan guna mendukung serta memcukupi keperluan masyarakat. Penyelenggaraan jalan  ditingkat  daerah  menjadi  kewewenangan  pemerintah  kabupaten/kota.  Jalan  menjadi sarana  transportasi  serta  unsur  terpenting  guna  meningkatkan  kesejahteraan  umum.  Seperti dijelaskan  pada  UUD  1945.  Jalan  ialah  bagian  sistem  transportasi  nasional  memiliki  peran penting  utamanya  meningkatkan  di  bidang  ekonomi,  sosial  serta  budaya  juga  lingkungan serta  pengembangannya  lewat  pendekatan  mengembangkan  wilayah  supaya  tergapai keseimbangan serta memeratakan pembangunan daerah. Selain pemerintah, ada pihak lainnya yang  mesti  menjalankan  peran  tertentu  untuk  lancarnya  penyelenggaraan  jalan  di  daerah. Contohnya  masyarakat  menyampaikan  aspirasinya  mengenai  fungsi  serta  kondisi  jalan.

## Analisis Kinerja Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo)
Kemudian,  tingkatan  pemerintah  misalnya  kecamatan  menampung  masukan  masyarakat mengenai sarana jalan yang telah dibangun, tengah dibangun, ataupun yang belum dibangun. Semua lapisan masyarakat serta pemerintah harus melaksanakan pemeliharaan jalan bersama- sama sehingga kondisi akan tetap baik.

## 2. METODE
Metode penelitian yang dipergunakan pada riset ini ialah penelitian kulitataif deskriptif. Riset ini ditujukan guna menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah ataupun rekayasa serta  menekankan  pada  karakteristik,  mutu,  serta  hubungan  yang  terjadi.  Teknik  untuk mengumpulkan  data  yakni  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Kemudian dianalisis  dengan  metode  kualitatif  yakni  analisis  interaktif,  yang  mempunyai  tahapan: mereduksi data, menyajikan data serta menyimpulkan.

## 3. HASIL
Dinas  PU  Kota  Probolinggo  menjadi  perangkat  daerah  yang  memiliki  fungsi  membantu Pemda  serta  mempunyai  sejumlah  agenda  rutin  setiap  tahun  dalam  upaya  mengelola  jalan daerah,  yakni  melalui  pemeliharaan  jalan  secara  rutin,  operasional  pembersihan,  serta membuat  bangunan  untuk  melengkapi  jalan.  Untuk  melaksanakan  hal  itu  Dinas  PU  Kota Probolinggo  yang  menjadi  pihak  kedua  memiliki  kewajiban  memberi  bantuan  bagi  pihak pertama  dalam  melakukan  pemantauan  serta  pengawasan  apakah  aktivitas  itu  dikerjakan sesuai  aturan.  Aktivitas  penyelenggaraan  jalan  daerah  ini  pula  mengikutkan  pihak  ketiga untuk  melaksanakannya  yakni  mereka  yang  menjalani  kontrak  guna  merampungkan pekerjaan  Pemda  mulai  penyiapan  jasa  maupun  barang,  kerjaan  fisik,  ataupun  konsultasi yang  berhubungan  dengan  pembenahan  jalan  didaerah.  Tahapan  penyelenggaraan  jalan daerah  yang  dilaksanakan  Dinas  PU  Kota  Probolinggo  dimulai  mengajukan  pengusulan berbentuk  proposal  untuk  membangun  jalan  melalui  wakil  masyarakat.  Hal  itu  juga  guna melihat bagian jalanan kota bagian mana yang memerlukan pembenahan serta pembangunan sesuai usulan lewat musrembang. Sesudah aspirasi dikumpulkan, selanjutnya Dinas PU Kota Probolinggo  sebagai  satu  dari  beberapa  instansi  yang  memikul  tanggung  jawab  membantu Pemda  harus  meninjau  lokasi.  Survey  yang  diperoleh  selanjutnya  diajukan  ke  Pemda (Bappeda)  guna  dirancang  skala  prioritas  yang  memiliki  fungsi  penentu  urutan  bagian  jalan mana saja yang diperbaiki maupun membuat jalur baru mengacu pada keperluan serta kondisi jalan.  Untuk  melaksanakan  tugas  melaksanakan  pembangunan  jalan  daerah  Dinas  PU  Kota Probolinggo  memaparkan  bila  ditemukan  sejumlah  permaslahaan  yang  sering  muncul,  yang
menjadikan pembangunan jalan di Kota Probolinggo terhambat. Permaslahaan yang muncul bisa disebabkan sejumlah faktor misalnya masyarakat ataupun pemerintah sendir i.

## 4. PEMBAHASAN
Bebrapa permasalahan itu akan di jabarkan berikut ini.
1) Faktor kendaraan Yang Melintasi Jalan
Merujuk  pada  muatan  sumbu  paling  berat,  tergolong  pada  jalan  kelas  III,  ialah  jalan  lokal serta  lingkungan  yang  bisa  dilewati  kendaraan  bermotor  berukuran  kurang  dari  2,1  m, panjangnya tidak melebihi 9 m, paling max 3,5 m, serta muatan max 8 ton. Adapun menurut spesifikasi  penyediaan  sarana  jalan,  yang  menjadi  tanggung  jawab  Dinas  PU  Kota Probolinggo  termasuk  jalan  kecil  untuk  lalu  lintas  setempat.  Dengan  spesifikasi  minimal  2 lajur bagi 2 arah serta lebar jalur minimal 5,5 m. Bagi kendaraan mengangkat muatan yang dimiliki  perusahaan  dapat  memakai  jalan  perseroan.  Kendaraan  angkut  perseroan  diizinkan memakai jalan diluar jalan perseroan hanya mesti diadakan pemeriksaan untuk beban muatan. Persoalan  lainnya  yang  muncul  disebabkan  Dinas  PU  Kota  Probolinggo  belum  sepenuhnya melaksanakan  serta  merancang  program  untuk  mengawasi  kendaraan  bermuatan  sumbu paling berat. Hingga kini berlangsungnya pengawasan mengenai muatan sumbu paling berat kendaraan  bermotor  belum  optimal.  Itu  menunjukkan  jika  pengawasannya  masih  sangat lemah.
2) Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat
Untuk  membangun  jalan  daerah  serta  ruang  pemanfaatan  jalan,  yang  digunakan  untuk kebutuhan membangun jalan bagi keperluan bersama. Ruang jalan serta itu tidak bisa dipakai masyarakat  berdasarkan  keperluan  pribadi  contohnya  menanam  tanaman  serta  membuka usaha. Pemda ketika melakanakan pembangunan jalan daerah semaksimal mungkin berupaya memakai  lahan  ruang  pemanfaatan  jalan  serta  ruang  milik  jalan.  Bila  ditasa  masih  kurang maka Pemda mengadakan pembebasan lahan tanah milik masyarakat ang kemudian dirubah statusnya jadi tanah Negara. Menganti rugi tanaman ialah mengganti rugi yang berhubungan tanaman milik masyarakat dibadan jalan. Penggantian ini ditujukan untuk tanaman yang akan dicabut. Untuk sosialisasi penyelenggaraan jalan daerah kepada masyarakat dapat dikatakan sangat jarang. Pemda pun belum pernah melaksanakan sosialisasi resmi.
3) Faktor Keterbatasan APBD

## Analisis Kinerja Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo)
Dikarenakan jumlah jalanan yang mesti dilakukan perbaikan, serta sejumlah titik yang kerap mengalami  kerusakan  berulang  menjadikan  tidak  seimbangnya  antara  alokasi  pendanaan serta  jumlah  jalan  yang  mesti  diperbaiki.  Hal  tersebut  menjadikan  keterlambatan  dalam memproses  perbaikan  jalan.  Pemakaian  dana  APBD  yang  telah  dialokasikan  guna pembenahan jalan daerah mesti disesuaikan berdasarkan skala prioritas. Olehnya, pemakaian dana  APBD  dalam  membangun  jalan  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  model  acak,  tetapi disesuaikan dengan tingkat darurat. Darurat dalah hal ini ialah tingat kerusakan yang dialami jalan  tersebut  apakah  sudah  pada  tingkat  yang  memberi  pengaruh  terhadap  roda perekonomian.

## 5. SIMPULAN
Prosedur  pembenahan  jalan  daerah  oleh  Dinas  PU  Kota  Probolinggo  dimulai  dengan mengajukan pengusulan berupa proposal untuk membangun jalan yang diajukan perwakilan masyarakat.  Serta  dengan  demikian  akan  teridentifikasi  bagian  jalan  mana  yang  mengalami kerusakan.  Apabila  pengusulan  telah  terkumpul  selanjutnya  dinas    PU  Kota  Probolinggo sebagai  instansi  yang  bertanggung  jawab  membantu  Pemda  segera  melaksanakan  survey lapangan.  Perolehan  survey  selanjutnya  dilaporkan  kepadad  Pemda  (Bappeda)  yang berikutnya  akan  dirancang    tingkat  prioritasnya.  Hal  ini  memiliki  fungsi  sebagai  penentu urutan bagian jalan dititik mana saja yang akan dilakukan pembenahan terlebih dulu.
Acuan layanan publik mengenai perbaikan jalan yang dikerjakan Dinas PU Kota Probolinggo tercantum pada aturan Walikota No 30 Tahun 2012 mengenai Tanggung jawab serta Fungsi Lembaga Teknis  yang mengandung Tugas Pokok serta  Fungsi Dinas  PU  Kota Probolinggo. Sejumlah  poin  itu  tidak  dapat  disebut  terselenggara  dengan  baik.  Itu  ditunjukkan  adanya temuan  jalanan  yang  rusak  ringan  hingga  rusak  berat  di  Kota  Probolinggo.    Hal  tersebut disebabkan  rendahnya  tingkat  kesadaran  masayarakat  mengenai  penyelenggaraan  jalan daerah.  Kebanyakan  pengguna  jalan  tidak  memperhatikan  batasan  maksimal  serta  melebihi batas peruntukannya. Sejumlah permasalahan tersebut disebabkan masih belum maksimalnya usaha Dinas PU Kota Probolinggo dalam melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto.2005.  Menciptakan  Good  Governance  Lewat  Pelayanan  Publik.  Ctk. Pertama. Yogayakarta : Gadjah Mada University Press
Aunur  Rohim  Faqih  &  Amir  Mu‟allim.2002.  Ibadah  serta  Akhlak  Islam.  Ctk.  Kedua.
Yogyakarta : UII Press
Busrizalti,  M.2013.  Hukum  PEMDA  Otda  Serta  Dampaknya.  Ctk.  Pertama.Yogyakarta  : Total Media
Dinas PU Kota Probolinggo.2020.RKPD Tahun 2020 Revisi.
Hardiyansyah.2011. Mutu  Layanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, serta implikasi. Ctk.
Pertama. Yogyakarta : Gava Media
Hesti  Puspitosari.2012.  et.al.,Filosofi  layanan  Publik  Buramnya  Wajah  Layanan  KKearah Perubahan Paradigma Layanan Publik. Ctk. Kedua. Malang : Setara Press Joetata Hadihardaja.1987. Rekayasa Jalan Raya. Ctk. Pertama. Depok : Gunadarma J.S.  Badudu,  Sutan  Mohammad  Zain.2005.KBBI.  Ctk.  Pertama.  Jakarta  :  Pustaka  Sinar
Harapan
Kepastian  Haluana‟a  &  Walid  Mustafa  Sembiring.2016.  “Peranan  Kecamatan  dalam Membangun  Infrastruktur  Jalan  di  Kecamatan  Beringin  Kabupaten  Deli  Serdang”. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Sosial Politik UMA, Edisi No. 4 Vol. 1
Kristian Widya Wicaksono.2014. Kajian Kritis Administrasi & Pengelolaan Sektor Publik di Indonesia. Ctk. Pertama. Yogayakarta : Gava Media
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo tahun 2017
Lijan  Poltak  Sinambela.2006.  Reformasi  Layanan  Publik:  Teori,  Kebijakan,  serta Implementasi. Ctk. Pertama. Jakarta : PT Bumi Aksara Novita Tresna, “Efektifitas.2009. Efisiensi Instansi Publik  VS
Pengoptimalan Layanan Publik” Ctk. Pertama, Bandung : Nuansa
Peter Mahmud Marzuki.2008. Riset Hukum. Jakarta : Kencana Ridwan H.R..2014. Hukum Administrasi NegaraJakarta : PT Raja Grafindo Persada
S.F. Marbun.2014. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak. Ctk. Pertama. Yogayakrata : FH UII Press
Sirajuddin,  et.al.2012.Hukum  Pelayanan    Publik  Berbasis  Partisipasi  &  Keterbukaan Informasi. Ctk. Kedua. Malang : Setara Press
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model Penerapan Kebijakan Publik.2016. Ctk. Keempat. Jakarta :  PT Bumi Aksara
Victor A. Thompson.1961.Modern Organization. New York : Alfred A. Knoff Yeremias  T.  Keban.2014.  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik  Konsep,  Teori,  dan Isu. Ctk. Pertama. Yogayakarta : Gava Media