## ANALISA PEMILIHAN PENGURUS DAN UNIT USAHA BUMDES DESA SUKA MAJU KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT
Shanti Veronica br Siahaan 1) , dan Benedhikta Kikky Vuspitasari 2)
1,2 Kewirausahaan, Institut Shanti Bhuana
1,2 Jl. Bukit Karmel No.1, Bengkayang, 79211 E-mail : siahaan.shanti@shantibhuana.ac.id 1) , kikky@shantibhuana.ac.id 2)

## ABSTRAK
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  ( social  institution )  dan  komersial  ( commercial institution ).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  pemilihan pengurus dan jenis unit usaha BUMDes Karaje Agi Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Metode  penelitian yang digunakan adalah  metode  kualitatif deskriptif dengan narasumber yang dipilih secara purposeful  sampling yaitu  Kepala  Desa,  Penjabat  Kepala  Desa,  dan  pengurus  inti  BUMDes.  Hasil  penelitian diketahui  bahwa  pemilihan  pengurus  dan  jenis  usaha  BUMDes  sangat  dipengaruhi  oleh  dominasi  Kepala  Desa  dimana pengurus  BUMDes  terpilih  dinilai  kurang  memiliki  jiwa  wirausaha  dan  belum  terpenuhinya  persyaratan  minimum pendidikan sebagaimana yang tertulis dalam Permendesa No.14 Tahun 2015 pasal 14. Selain itu pemilihan jenis usaha toko yang  rencananya  menjual  alat  tulis  kantor,  fotokopi  dan  jasa  pengetikan  belum  dapat  dijalankan  karena  sepenuhnya bergantung  pada  dana  BUMDes  yang  belum  kunjung  diberikan  kepada  pengurus  BUMDes.  Hal  ini  menunjukkan rendahnya  keurgensian usaha yang dipilih tersebut  untuk  segera diimplementasikan.  Kepengurusan  BUMDes yang sudah terbentuk  sejak  tahun  2017  masih  sebatas  di  atas  kertas  karena  belum  ada  kegiatan  usaha  yang  dijalankan,  dan  akhirnya menimbulkan  ketidak  harmonisan  hubungan  antara  Kepala  Desa  dan  pengurus  BUMDes  yang  berujung  pada  keinginan untuk  penggantian  kepengurusan.  Oleh  karena  itu,  desa  perlu  memiliki  struktur  badan  usaha  milik  desa  yang  memiliki kompetensi di bidangnya yang merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan BUMDes.
Kata Kunci: BUMdes , jiwa wirausaha, pendidikan, desa, Suka Maju, Kepala Desa, Pengurus BUMDes

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan  desa  terus  didorong  untuk  dapat semakin  mandiri  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan dengan  melakukan  berbagai  upaya  pengembangan  diri dengan  cara  mencari  dan  mengelola  sumber-sumber yang bisa menjadi  pendapatan desa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Salah  satunya  dengan cara  membentuk  dan  menjalankan  suatu  badan  usaha milik  desa  (BUMDes)(Sudarmayasa,  Nala  and  Keliwar, 2020). Pendirian  BUMDes  didasari  oleh UU No.6 tahun 2014  tentang  Desa  dimana  dalam  Pasal  87  ayat  (1) tertulis  ketentuan  tentang  desa  yang  dapat  mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan sebutan BUMDes.  Kemudian  di  ayat  (2)  dituliskan  ketentuan tentang  BUMDes  yang  harus  dikelola  dengan  semangat kekeluargaan  dan  kegotongroyongan,  dan  dilanjutkan  di ayat  (3)  yang  mengatur  ketentuan  tentang  bidang  usaha yang  dapat  dijalankan  oleh  BUMDes  yaitu  usaha  di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  BUMDes yang  berasal  dari  desa,  oleh  desa  dan  untuk  desa  ini bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan
mengelola  potensi  ekonomi  desa  yang  berasal  dari kebutuhan  dan  ragam  potensi  yang  dimiliki  desa  serta mendukung  usaha  perseorangan  masyarakat  yang  sudah ada sehingga memberikan masukan bagi pendapatan asli desa  yang  memberikan  manfaat  untuk  memberdayakan kesejahteraan banyak orang.
Program  kegiatan  badan  usaha  milik  desa  ini  adalah suatu  program  prioritas  pemerintah  yang  dilaksanakan dengan  memanfaatkan  dana  desa  yang  bertujuan  untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa dengan  cara  mengelola  secara  professional  berbagai potensi  yang  ada  di  desa  tersebut  agar  menjadi  lebih produktif  untuk  dapat  menghasilkan  manfaat  yang memberikan  nilai  ekonomis  yang  lebih  tinggi.(Berdesa, 2018).  Kucuran  dana  desa  merupakan  bentuk  komitmen pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat  desa  sebagaimana  tertuang  dalam  program Nawa  Cita  presiden  Jokowi  yang  terdapat  dalam  butir ketiga  tentang  penguatan  daerah  dan  desa.(Ferosa  and Hapsari, 2020).
Sejak  dicanangkannya  program  badan  usaha  milik desa ini pada tahun 2004 oleh pemerintah (Dewi, 2014),
beragam  hasil  telah  diperoleh  desa-desa  yang  sudah menjalankannya.  Ada  yang  sudah  mampu  memberikan keuntungan  dan  menjadi  inspirasi  bagi  desa-desa  yang lain  seperti    badan  usaha  milik  desa  “Aldus”  di  Desa Lenganeng,  Kecamatan  Tabukan  Utara,  Kabupaten Sangihe  yang  telah  memberikan  hasil  yang  cukup  baik dan  menunjukkan  peningkatan  tiap  tahunnya.(Sasauw, Gosal  and  Waworundeng,  2018),  BUMDes  Gerbang Lentera,  di  Desa  Lerep  Kecamatan  Ungaran  Barat Kabupaten  Semarang,  yang  juga  telah  berjalan  dengan baik  walaupun  masih  ada  kendala  yang  harus  dihadapi. (Ihsan,  2018).  Ada  juga  yang  masih  belum  berhasil berkontribusi  penuh terhadap perekonomian desa seperti Badan  Usaha  Milik  Desa,  di  Desa  Landungsari, Kecamatan  Dau,  Kabupaten  Malang,  yang  telah  berdiri sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  namun  masih terkendala  dengan  permodalan  dan  belum  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  walaupun  sudah  ada sebagian  masyarakat  yang  merasa  terbantu  dengan kehadiran unit usaha BUMDes ini.(Ramadana, Ribawanto  and  Suwondo,  2010).  Demikian  juga  yang terjadi  pada  BUMDes  di  Kabupaten  Banyumas  yang belum dapat berjalan secara optimal karena pengelolaannya  yang  masih  sederhana  dan  didominasi oleh  kepala  desa  sehingga  kreativitas  pengelola BUMDes  tidak  berkembang  dan  hasilnya  belum  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  desa  tersebut.(Kurniasih  and Wijaya, 2017).
Keberhasilan dan kegagalan BUMDes dapat disebabkan  oleh  berbagai  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat  dalam  menjalankan  BUMDes.  Salah  satu faktor  pendukung  keberhasilan  BUMDes  adalah  faktor sumber  daya  alam  yaitu  keindahan  alam  yang  dimiliki desa  sehingga  dapat  menjadi  desa  wisata  sedangkan faktor  penghambat  yang  dapat  menyebabkan  kegagalan BUMDes  adalah  faktor  sumber  daya  manusia  yang belum  dapat  bersinergi  bersama  dalam  menjalankan keberlanjutan usaha  BUMDes  yang  sudah berjalan baik, seperti yang terjadi di BUMDes Sejahtera desa Bleberan, Kabupaten  Gunung  Kidul  Yogyakarta.  BUMDes Sejahtera yang menjadi salah satu BUMDes terbaik versi Kemenristekdikti  tahun  2017  ini  mengalami  konflik kepentingan yang terjadi antara   pengurus  BUMDes dan pengelola unit usaha dalam mengembangkan desa wisata yang telah memberikan sumbangan pendapatan milyaran rupiah  bagi  desa  ini(Sidik,  Raharjo  and  Parwoto, 2018). Demikian juga yang terjadi kawasan pertambangan emas Sumbawa  Barat,  dimana  faktor  alam  juga  menjadi  salah satu  faktor pendukung pelaksanaan  BUMDes  sedangkan faktor  sumber  daya  manusia  pengelola  juga  menjadi salah satu faktor penghambat bagi BUMDes dikarenakan minimnya  sumber  daya  manusia  dan  tata  kelola  yang tidak  berkelanjutan(Ibrahim dkk,  2019).  Faktor  sumber daya  manusia  ini  juga  menjadi  permasalahan  dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas dikarenakan ketidakmampuan pengelola BUMDes dalam memberikan  nilai  lebih  kepada  pemerintah  desa mengakibatkan  belum  adanya  relasi  bisnis  yang  saling
menguntungkan  antara  pemerintah  desa  dan  pengelola BUMDes.(Kurniasih and Wijaya, 2017).
Desa  Suka  Maju  adalah  salah  satu  dari  empat  desa yang berada di  Kecamatan Sungai  Betung  (BPS, 2019a) yang  terletak  dalam  wilayah  kabupaten  Bengkayang, Kalimantan Barat. Secara geografis, kabupaten Bengkayang memiliki potensi strategis untuk perdagangan  lintas  batas  antar  negara  karena  berbatasan langsung  melalui  darat  dengan  wilayah  Serawak- Malaysia  Timur.  Selain  itu,  kabupaten  yang  terdiri  dari 17  kecamatan  yang  menaungi  122  desa  ini  merupakan kawasan  yang  memiliki  berbagai  potensi  alam  seperti produk-produk  pertanian  tanaman  perkebunan  kelapa sawit  dan  karet,  serta  pertanian  tanaman  pangan khususnya  padi  dan  jagung,  peternakan,  perikanan  dan pariwisata  alam.  Di  tahun  2018,  sektor  pertanian  yang menjadi  lapangan  kerja  sebagian  besar  penduduk,  telah mampu menyumbang 32,19% terhadap produk domestik regional  bruto,  yang  merupakan  salah  satu  indikator makro  ekonomi  yang  paling  banyak  digunakan  untuk melihat  pertumbuhan  ekonomi  secara  riil  dari  tahun  ke tahun.(BPS,  2019b).  Demikian  pula  halnya  dengan masyarakat  yang  tinggal  di  desa-desa  kecamatan  Sungai Betung,  sektor  pertanian  juga  masih  merupakan  sumber pendapatan  utama  masyarakat  desa.  Kemampuan  sektor pertanian  ini  ditunjang  oleh  kondisi  jenis  tanah  pedsolet merah  kuning  yang  sangat  cocok  untuk  pertanian walaupun  belum  dimanfaatkan  secara  optimal(BPS, 2019a).
Masyarakat  desa  Suka  Maju  sebagian  besar pekerjaannya  adalah  petani  yang  mengerjakan  sawah atau kebun miliknya sendiri ataupun milik orang lain dan masih  banyak  yang  hidup  dalam  kemiskinan.  Upaya- upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat telah  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  dengan menjalankan  program-program  desa  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Salah  satu program  desa  yang  direncanakan  untuk  dijalankan  sejak tahun  2017  adalah  program  kegiatan  badan  usaha  milik desa.  Pemilihan  pengurus  BUMDes  Suka  Maju  telah dilakukan  pada  tahun  2017,  namun  kiprahnya  dalam menjadi penggerak perekonomian desa belum terlaksana. BUMDes belum bergerak dan belum ada unit usaha yang benar-benar  berasal  dari  kebutuhan  dan  potensi  desa sehingga  manfaat  BUMDes  pun  belum  dapat  dirasakan masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu,  penelitian  dilakukan bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  ada dalam  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  penggerak BUMDes  dengan  cara  meninjau  kembali  proses pemilihan  kepengurusan  BUMDes  apakah  telah  sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah, dan pemilihan  rencana  usaha  yang  dijalankan  dibandingkan dengan  potensi  desa  apa  saja  yang  dimiliki  yang semestinya  dapat  menjadi  prioritas  usaha  BUMDes  di desa  Suka  Maju,  Kecamatan  Sungai  Betung,  Kabupaten Bengkayang.

## 2. RUANG LINGKUP
Badan usaha milik desa dapat menjadi tonggak pillar pemberdayaan  perekonomian  desa.  Berbagai  potensi usaha  desa  dapat  dijalankan  melalui  kegiatan  BUMDes untuk  memutar  roda  perekonomian  desa  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dipikirkan, karena  ada  berbagai  macam  kendala  yang  harus diselesaikan  agar  BUMDes  dapat  berjalan  seperti permasalahan yang terjadi di  BUMDes Suka  Maju yang belum berjalan sejak dibentuk tahun 2017. Faktor utama yang  sering  kali  menjadi  permasalahan  adalah  sumber daya manusia yang mengelola BUMDes. Oleh karena itu rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  faktor-faktor  apa saja yang  menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pengurus  dan  unit  usaha  BUMDes  Karaje  Agi,  Desa Suka  Maju,  Kecamatan  Sungai  Betung,  Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Hasil  penelitian  ini  akan  membantu  pemerintahan desa  dalam  pertimbangan  pemilihan  pengurus  dan  unit usaha  BUMDes.  Agar  kelak  BUMDes  dapat  berjalan dengan baik sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  kegiatan  BUMDes  yang  dijalankan oleh  pengurus  dan  potensi  desa  yang  dikelola  melalui unit usaha BUMDes dapat tercapai.

## 3. BAHAN DAN METODE
Berikut  adalah  kajian  teori  dan  metode  yang digunakan dalam penelitian ini.

## 3.1 BUMDes
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan  potensi  desa.  BUMDes  merupakan  pilar  kegiatan ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial ( social institution ) dan komersial ( commercial institution ).  Selain  itu  BUMDes  juga  berperan  sebagai lembaga  komersial  bertujuan  mencari  keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.
Pendirian  BUMDes  dilandasi  oleh  UU  No.  32  tahun 2004  jo.  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa    dan dikuatkan  dengan  peraturan  lainnya.  Namun  demikian, dasar  pendirian  BUMDes  adalah  cukup  peraturan  desa, tidak  perlu  akta  notaris  karena  BUMDes  adalah  bentuk kedaulatan ekonomi desa.
Mengacu  kepada  Permendes  No.  14  Tahun  2015 pasal 3, tujuan pendirian BUMDes adalah untuk :
1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan  aset  Desa  agar  bermanfaat  untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha  antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui perbaikan  pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan  pendapatan  masyarakat  Desa  dan Pendapatan Asli Desa.
Klasifikasi  Jenis  Usaha  BUMDes  berdasarkan Permendes  No.  14  Tahun  2015  pasal  19–24  adalah sebagai berikut :
1. Bisnis  sosial  berupa  pelayanan  umum  dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna,  meliputi  air  minum  Desa,  usaha  listrik  Desa, lumbung  pangan,  dan  sumber  daya  lokal  dan teknologi tepat guna lainnya.
2. Usaha penyewaan meliputi alat transportasi, perkakas pesta,  gedung  pertemuan,  rumah  toko,  tanah  milik BUMDes dan barang sewaan lainnya.
3. Usaha perantara yaitu  jasa pembayaran listrik, pasar Desa  untuk  memasarkan  produk  yang  dihasilkan masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.
4. Bisnis  produksi  dan  perdagangan  yang  mencakup pabrik  es,  pabrik  asap  cair,  hasil  pertanian,  sarana produksi  pertanian,  sumur  bekas  tambang  dan kegiatan bisnis produktif lainnya
5. Bisnis  keuangan  yang  memberikan  akses  kredit  dan peminjaman  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat Desa.
6. Usaha  bersama  meliputi  pengembangan  kapal  Desa berskala  besar  untuk  mengorganisasi  nelayan  kecil agar  usahanya  menjadi  lebih  ekspansif,  Desa  Wisata yang  mengorganisir  rangkaian  jenis  usaha  dari kelompok  masyarakat,  dan  kegiatan  usaha  bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya. Struktur kepengurusan BUMDes berdasarkan Permendes  No.4  Tahun  2015  Pasal  10  terdiri  dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Penasihat BUMDes yang di jabat secara exofficio adalah Kepala  Desa  dengan  kewajiban  dan  wewenang  sesuai dengan  Permendes  No.4  Tahun  2015  Pasal  11. Sedangkan pelaksana operasional BUMDes adalah Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes dan Bendahara BUMDes. Kemudian  susunan  kepengurusan,  kewajiban  dan kewenangan  pengawas  diatur  dalam  Permendes  No.4 Tahun 2015 Pasal 15.
Adapun  persyaratan  menjadi  pelaksana  operasional BUMDes  berdasarkan  Permendes  No.  14  Tahun  2015 pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. Berdomisili  dan  menetap  di  Desa  sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
Dalam  perjalanan  pelaksanaan  BUMDes,  berdasarkan Permendes  No.  14  Tahun  2015  pasal  14  ayat  (2)
pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :
1. Meninggal dunia;
2. Telah  selesai  masa  bakti  sebagaimana  diatur  dalam anggaran  dasar  dan  Anggaran  rumah  tangga BUMDes;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
5. terlibat  kasus  pidana  dan  telah  ditetapkan  sebagai tersangka.
Suatu  desa  diharapkan  mampu  mengelola  secara mandiri  potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  desa  itu sendiri  melalui  berbagai  bentuk  partisipasi  dari masyarakat  desa  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  jika pengelolaan  dan  pengembangan  Badan  Usaha  Milik Desa  dilakukan  dengan  baik  oleh  pemerintah  desa, BUMDES  dapat  menjadi  potensi  yang  dapat  digunakan sebagai  indikator  peningkatan  ekonomi  pemerintah  dan masyarakat desa.(Rauf, 2016).
BUMDES  adalah  salah  satu  bentuk  implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian  desa  dengan  berbagai  macam  kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong. Bumdes termasuk salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria  dari  SAK  EMKM  yaitu  usaha  mikro  kecil  dan menengah  karena  yang  dikelola  BUMDES  kegiatan untuk  menyejahterakan  masyarakat  desa  bukan  mencari keuntungan semata(Mahmudah, 2018).
Sumber  dana  BUMDes  berasal  dari  alokasi  dana desa.  Adapun  alokasi  dana  desa  menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  nomor  37  tahun  2007  tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  desa,  adalah  sebesar 30%  untuk  belanja  aparatur  dan  operasional  pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam  skala  kecil,  penyertaan  modal  usaha  masyarakat melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan  dan  pemukiman,  teknologi  tepat  guna, perbaikan  kesehatan  dan  pendidikan,  pengembangan sosial budaya dan sebagainya yang dianggap penting.(Suryani, 2019).

## 3.2 Teori Manajemen
Konsep  manajemen  dikenal  dengan  istilah  POAC
( planning,  organizing,  actuating,  controlling )  yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.  Adapun  pengertian  manajemen  menurut Mary  Parker  Follet  (Batlajery,  2016)  adalah    proses, karena  dalam  manajemen  terdapat  adanya  kegiatan- kegiatan  yang  harus  dilakukan,  misalnya  kegiatan perencanan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.  Kegiatan-kegiatan  itu  satu  sama  lainnya tidak  dapat  dipisahkan  atau  dengan  kata  lain  saling terkait  (terpadu),  sehingga  akan  membentuk  suatu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Sedangkan
menurut James F. Stoner (Batlajery, 2016) adalah proses perencanaan,  pengorganisasian  dan  penggunaan  sumber daya-sumber  daya  organisasi  lainnya  agar  mencapai tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Dengan demikian,  manajemen  BUMDes  yang  berada  dibawah pertanggungjawaban  Kepala  Desa  merupakan  suatu proses mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan  BUMDes  secara  efisien  dan  efektif oleh  kepengurusan  BUMDes  sesuai  dengan  tupoksinya masing-masing.
Adapun  Sistem-Sistem Manajemen menurut Malayu S.P.  Hasibuan  (dalam  Suhardi,  2015),  mengungkapkan terdapat empat sistem manajemen, di antaranya :
1. Manajemen Bapak ( Paternalistic Management ) Dalam  sistem  manajemen  bapak  ini  diartikan  bahwa setiap  usaha  dan  aktivitas  organisasi  para  pengikut (bawahan)  selalu  mengikut  jejak  bapak.  Apa  yang dikatakan  (diperintahkan)  bapak  itulah  yang  benar. Dalam  hal  ini  tidak  ada  alternatif  lain  kecuali mengikuti  bapak.  Manajer  telah  mendapat  kharisma dari  bawahan  atau  pengikutnya,  sehingga  para pengikut  menganggap  pemimpinnya  itulah  yang paling baik, paling pintar, dan paling benar.
2. Manajemen Tertutup ( Closed Management ) Dalam manajemen tertutup, manajer tidak memberitahukan  atau  menginformasikan  keadaan perusahaan  kepada  para  bawahannya,  walaupun dalam batas-batas tertentu saja. Keputusan-keputusan diambilnya tanpa melibatkan partisipasi para bawahannya dalam
proses pengambilan keputusannya  tersebut.  Manajemen  tertutup  ini biasanya  diterapkan  oleh  seorang  manajer  otoriter, karena dia menganggap yang paling pintar, berkuasa, dan  sebagainya.  Falsafah  kepemimpinannya  adalah bawahan untuk manajer (atasan).
3.  Manajemen Terbuka ( Open Management )
Manajemen  terbuka  ini  diterapkan  dengan  cara manajer  (atasan)  banyak  menginformasikan  keadaan (rahasia)  perusahaan  kepada  bawahannya,  sehingga bawahan  dalam  batas-batas  tertentu  mengetahi keadaan perusahaan (organisasi). Dalam pengambilan keputusan,  manajer  terlebih  dahulu  memberikan kesempatan kepada para bawahannya untuk mengemukakan saran-saran dan pendapat pendapatnya.  Tegasnya,  manajer  mengajak  para bawahannya  untuk  berpatisipasi  dalam  memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
4.  Manajemen Demokrasi ( Democratic Management ) Pelaksanaan  manajemen  demokrasi  hampir  sama dengan manajemen terbuka, khususnya  dalam proses pengambilan  keputusan,  dimana  para  anggota (bawahan)  diajak  dan  diikutsertakan  berpartisipasi memberikan  saran-saran,  pemikiran-pemikiran,  dan cara-cara pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi.  Perbedaan  manajemen  demokrasi  dengan manajemen terbuka terletak pada :
1) Manajemen  demokrasi  hanya  dapat  dilakukan dalam  suatu  organisasi,  jika  setiap  anggotanya
mempunyai  hak  suara  yang  sama,  seperti  MPR,
DPR,  koperasi,  dll.  Sedangkan  manajemen terbuka dapat
dilaksanakan
dalam organisasi(perusahaan). 2) Dalam  manajemen  demokrasi  setiap  anggota  ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak  (keputusan  bersama),  sedang  dalam manajemen  terbuka  keputusan  hanya  ditetapkan oleh manajer (pimpinan) saja, jadi bawahan tidak ikut menetapkan keputusan.

## 3.3 Metode Penelitian
Metodologi   penelitian   ini   menggunakan   metode penelitian  deskriptif    kualitatif.  Metode  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengungkapkan  kejadian  atau  fakta, keadaan,  fenomena,  variabel      dan      keadaan      yang terjadi      saat      penelitian  berlangsung.  Penelitian  yang berlangsung  mulai  bulan  Februari  –  Juli  2020  ini dilakukan  terhadap  BUMDes  Karaje  Agi  di  Desa  Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten
Bengkayang,  Kalimantan  Barat  yang  belum  berjalan sejak  didirikan  pada  tahun  2017.  Adapun  fokus penelitian ini adalah untuk  mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi  pertimbangan utama dalam pemilihan pengurus  dan  unit  usaha  BUMDes  Karaje  Agi  yang berkaitan  dengan  permasalahan  kendala  pelaksanaan program BUMDes.
Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Diskusi
Diskusi awal dengan Kepala Desa terkait perencanaan,  pelaksanaan  dan  permasalahan  yang terjadi pada program BUMDes.
2. Studi Literatur Proses  kajian  terdahulu  dan  teori  yang  relevan sebagai  landasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  tentang dasar  hukum  pendirian  BUMDes  dan  penelitian- penelitian BUMDes yang relevan.
3. Pengumpulan data penelitian Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  cara  wawancara mendalam  secara  langsung  ataupun  lewat whatsapp video  call dan  percakapan  di whatsapp terhadap narasumber  yang  dipilih  secara purposeful  sampling (Creswell,  2012).  yaitu  Kepala  Desa,  Penjabat  Desa dan  3 orang  pengurus inti  BUMDes Karaje Agi desa Suka  Maju,  kecamatan  Sungai  Betung,  Kabupaten Bengkayang,  Kalimantan  Barat . Peneliti  juga melakukan  observasi  langsung  ke  desa  Suka  Maju dan  mengumpulkan  informasi  dokumentasi  terkait kegiatan  BUMDes  yang  sudah  ada  seperti  Perdes tentang  pengangkatan  pengurus  BUMDes,  rekening bank  dan  proposal  BUMDes.  Data  penelitian  ini kemudian dimuat dalam transkrip hasil wawancara.
4. Analisis data Tahapan  analisis  data  yang  digunakan  menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles, Huberman and Saldana, 2014), yaitu reduksi data dari transkrip  hasil  wawancara,  penyajian  data,  simpulan atau  verifikasi.  Sedangkan  teknik  pemeriksaan
keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik triangulasi.
5. Rekomendasi dan Kesimpulan Pembuatan  laporan  akhir,  menyajikan  kesimpulan penelitian dan pemberian saran.

## 4. PEMBAHASAN
Kepengurusan  BUMDes  Suka  Maju  telah  di  bentuk di tahun 2017 dalam sebuah rapat desa yang dihadiri oleh pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat desa serta telah  dituangkan  dalam  Perdes  tertanggal  12  Juni  2017. BUMDes Suka Maju ini diberi  nama Karaje Agi namun pelaksanaan  kegiatannya  mengalami  berbagai  kendala hingga  wujud  nyata  karya  BUMDes  masih  belum  dapat dinikmati masyarakatnya. Pengurusan berbagai persyaratan  administrasi  berlangsung  lambat  sehingga proposal pengajuan dana BUMDes pun diajukan di akhir tahun 2019, namun akhirnya dana belum juga disalurkan. Hal ini menyebabkan makin melemahnya semangat para pengurus  BUMDes  untuk  melanjutkan  keterlibatannya dalam  menjalankan  program  kerja  yang  telah  mereka buat  bersama  Kepala  Desa  tersebut.  Di  sisi  lain,  Kepala Desa juga mulai berpikir untuk mengganti kepengurusan BUMDes  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  sumber daya  manusia  yang  lebih  memiliki  jiwa  kewirausahaan dan  punya  latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai sehingga diharapkan dapat memberikan hasil usaha yang menguntungkan  bagi  desa.  Kondisi  ini  menyebabkan semakin dinginnya hubungan antara kepala desa sebagai penasehat dan pengawas dengan para pengurus BUMDes yang  semestinya  menjadi  pelaksana  kegiatan  program kerja BUMDes ini.
Berikut  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  faktor-faktor utama  yang mempengaruhi  pemilihan pengurus dan unit usaha BUMDes Suka Maju :
Adapun  faktor  utama  pemilihan  pengurus  BUMDes Karaje  Agi  adalah  pemahaman  Kepala  Desa  tentang BUMDes  yang  dapat  menjadikan  lapangan  pekerjaan bagi  penduduk  yang  memerlukan  pekerjaan  dengan modal  dari  desa.  Kepala  Desa  memegang  peranan penting  dalam  menyampaikan  maksud  pendirian  dan pelaksanaan  program  BUMDes  kepada  masyarakat. Sebagai  pemimpin  desa  yang  telah  terpilih  untuk  ketiga kalinya di desa tersebut, apa yang dikatakan Kepala Desa dapat  menjadi  keputusan  yang  harus  dilaksanakan  oleh masyarakat  yang  masih  sederhana,  dimana  pemimpin dipandang sebagai yang paling benar dalam pertimbangannya.  Meskipun  masyarakat  telah  hidup dalam  alam  demokrasi,  namun  budaya  masyarakat  desa belum  dapat  lepas  dari  sistem  manajemen  bapak ( Paternalistic Management ), sehingga apa yang dikatakan  Kepala  Desa  adalah  seperti  peraturan  tidak tertulis yang harus dijalankan. Permendesa No.14 Tahun 2015 pasal 14 mensyaratkan pengurus BUMDes yang dipilih diantaranya  adalah  orang  yang  memiliki  jiwa  wirausaha dan memiliki jenjang pendidikan minimal SMA. Namun persyaratan  ini  rupanya  tidak  sepenuhnya  dipenuhi
dalam pelaksanaan pemilihan pengurus BUMDes di desa Suka  Maju,  dikarenakan  Kepala  Desa  memiliki kebijakan  tersendiri  untuk  memilih  pengurus  dengan kriteria  utama  pemberian  kesempatan  kerja  bagi masyarakat  dengan  mendapatkan  modal  kerja  dari  desa. Kepala  Desa  mengambil  ungkapan  peribahasa,  tak  ada rotan  akar  pun  jadi,  maka  Kepala  Desa  melihat  bahwa kehadiran  BUMDes  dimaksudkan  untuk  menciptakan lapangan  pekerjaan  sehingga  hal  ini  dapat  diartikan sebagai  kesempatan  untuk  memberi  lapangan  pekerjaan bagi  masyarakatnya  yang  belum  mempunyai  pekerjaan tetap  dengan modal usaha dari dana desa.  Selain itu  jika pengurus  belum  memiliki  ijazah  SMA,  masih  ada kesempatan  untuk  mengambil  program  kejar  paket  C untuk  mendapatkan  ijazah  setara  dengan  lulusan  SMA bagi  pengurus  BUMDes  yang  belum  memiliki  ijazah SMA sambil bekerja sebagai pengurus BUMDes.
Pemilihan kepengurusan BUMDes meskipun dilakukan  secara  musyawarah  mufakat  dalam  suatu pertemuan  desa  yang  dihadiri  oleh  pemerintahan  desa dan  para  wakil  masyarakat  desa  dan  juga  diadakan dengan  cara  pemungutan  suara  namun  tetap  dalam dominasi  kepala  desa  yang  berkeinginan  untuk memberikan  pekerjaan  bagi  penduduknya  yang  dinilai dapat  bekerja  namun  dikarenakan  kurangnya  modal maka  dapat  diberikan  kesempatan  untuk  menjalankan usaha BUMDes dan orang tersebut juga dinilai memiliki motivasi  kerja  yang  baik  sehingga  nantinya  dapat memperoleh  penghasilan  dari  usaha  yang  dijalankan tersebut.  Para  calon  pengurus  BUMDes  saat  itu  juga sudah  cukup  memahami  maksud  pendirian  BUMDes ditempat  mereka  dan  mereka  tertarik  serta  memiliki motivasi  yang baik untuk ikut terlibat di  dalamnya demi kemajuan  desa  mereka.  Mereka  juga  mengetahui  syarat minimum pendidikan untuk menjadi pengurus BUMDes. Adapun  kondisi  kepengurusan  inti  BUMDes  Karaje  Agi adalah  beranggotakan  ketua  dengan  latar  belakang pendidikan terakhir SMP dan bekerja sebagai petani dan tukang  bangunan,  kemudian  sekretarisnya  adalah seorang  lulusan  SMK  yang  bekerja  sebagai  petani  dan operator  sekolah  SD,  sedangkan  bendaharanya  adalah seorang  yang  pernah  mengenyam  pendidikan  SMP namun tidak menyelesaikan karena kondisi perekonomian  keluarga  yang  tidak  mendukung  saat  itu dan  saat  ini  terlibat  aktif  dalam  kegiatan  ibu-ibu  PKK dan LSM perlindungan anak.
Latar  belakang  pendidikan  dan  pekerjaan  pengurus BUMDes terpilih ini membuat mereka perlu mendapatkan  pendampingan  dari  pemerintahan  desa untuk  dapat  mengurus  segala  keperluan  administratif yang terkait dengan pembentukan BUMDes. Untuk dapat menyelesaikan persyaratan administratif seperti AD/ART, NPWP, rekening bank dan proposal BUMDes, para  pengurus  BUMDes  ini  dibantu  oleh  pendamping desa  dan  juga  kepala  desa.  Pengurus  BUMDes  belum dapat  mandiri  sehingga  perlu  didampingi  agar  dapat menyelesaikannya  dengan  baik  sesuai  dengan  arahan Kepala Desa.
Kenyataan  lainnya  adalah  berbagai  kendala  yang dihadapi  pengurus  BUMDes  untuk  dapat  mengambil kejar  Paket  C,  dan  pada  akhirnya  persyaratan  minimum pendidikan setara SMA itu pun saat penelitian dilakukan belum dapat dipenuhi.
Kondisi proses pengurusan kelengkapan administratif BUMDes  ini  juga  memberikan  suatu  kesan  tersendiri bagi  kepala  desa  sehingga  pengurus  BUMDes  terkesan kurang  inisiatif  karena  sering  kali  kepala  desa  yang memberi  instruksi  untuk  melakukan  hal  ini  dan  itu sedangkan  pihak  pengurus  lebih  tampak  menunggu  dan mengerjakan  sesuai  dengan  arahan  dari  Kepala  Desa. Berbagai  kendala  yang  terjadi  menimbulkan  keinginan Kepala Desa untuk mengganti kepengurusan BUMDes di tahun  depan  karena  pengurus  BUMDes  dianggap  tidak kreatif.  Kepala  Desa  berencana  akan  mempekerjakan seorang  yang  memiliki  latar  belakang  sarjana  ekonomi ataupun  yang  memiliki  pekerjaan  wirausaha  walaupun belum  berhasil  sukses,  yang  penting  telah  pernah berpengalaman  menjalankan  usaha  dan  memiliki  jiwa kreatif  serta  inovatif  sebagai  pengurus  BUMDes sehingga  diharapkan  mampu  menghasilkan  keuntungan bagi masyarakat desa tersebut lewat kegiatan BUMDes.
Jiwa  kewirausahaan  pada  dasarnya  dapat  dilahirkan ataupun  dibentuk.  Seseorang  yang  terlahir  dari  keluarga yang  memiliki  pekerjaan  wirausaha  ataupun  berada  di lingkungan  para  pelaku  usaha,  secara  alamiah  dapat terlahir  menjadi  seorang  wirausaha  karena  lingkungan yang  mempengaruhinya  karena  kecenderungan  manusia mau  belajar  dari  apa  yang  terjadi  di  sekitarnya. Namun, seseorang  yang  bukan  terlahir  dari  keluarga  wirausaha ataupun  dari  lingkungan  para  pelaku  usaha  juga  dapat secara  sadar  dibentuk  dengan  cara  belajar  secara  formal untuk  dapat  menjalankan  usaha  sendiri  karena  memiliki ketertarikan  menjadi  mandiri,  memiliki  usaha  sendiri yang dapat memberikan penghasilan bagi diri sendiri dan melihat peluang usaha yang dapat memberikan kepuasan tersendiri  baik  dari  sisi  keuangan  ataupun  kebebasan waktu  pribadi.  Hasil  penelitian  Husaini  dan  Sukirman mengungkapkan bahwa jiwa kewirausahaan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  perilaku  kewirausahaan. (Sukirman, 2017).
Menurut  Scarborough  and  Zimmerer  dalam  Suryana (dalam  Narsa  dkk,  2019)  terdapat  delapan  karakteristik wirausaha yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang  dilakukannya,  tidak  memilih  yang  berisiko  rendah atau  terlalu  tinggi,  memiliki  kepercayaan  diri  bahwa akan  sukses,  selalu  menghendaki  umpan  balik  dengan cepat,  kerja  keras  dan  semangat  untuk  mewujudkan keinginannya, memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan,  memiliki  keterampilan  dalam  mengorganisasikan sumber  daya  untuk  menciptakan  nilai  tambah  dan  lebih menghargai  prestasi  daripada  uang.  Hasil  penelitian  di BUMDes  Gerbang  Lentera,  Desa  Lerep,  Kabupaten Bengkayang  menunjukkan  semangat  wirausaha  yang tampak  dalam  diri  para  pengurus  meskipun  belum  ada modal,  tetap  mau  bekerja  secara  sukarela  tanpa mempunyai  gaji  setiap  bulannya,  bahkan  selama  kurang
lebih satu  setengah tahun berjalan, para pengurus belum pernah menerima gaji.  (Ihsan, 2018)
Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  Permendesa  No.14 Tahun  2015  pasal  14,  maka  pemilihan  pengurus BUMDes hendaknya mempertimbangkan karakter wirausaha  yang  dimiliki  oleh  para  calon  pengurus sebelum  dipilih.  Karakter  wirausaha  yang  dimilikinya akan  sangat  membantu  dalam  menjalankan  tugasnya untuk  dapat  menjalankan  roda  perekonomian  desa  lewat usaha desa yang dipercayakan kepadanya. Jika pengurus belum  memiliki  karakteristik  wirausaha  tersebut,  maka perlu  dibentuk  dengan  cara  mau  belajar  secara  serius lewat  berbagai  media yang saat  ini  dapat  dengan mudah diakses  lewat  kemajuan  teknologi  yang  ada  dan  juga dukungan  dari  lingkungan  sekitarnya.  Pembentukan karakter  memerlukan  waktu,  usaha  yang  serius  dan  niat yang  kuat  dari  semua  pihak  yang  terlibat.  Oleh  karena itu,  alangkah  lebih  baik  bila  yang  dipilih  adalah  calon yang  telah  diketahui  memiliki  karakter  dan  kemampuan wirausaha  yang  baik  sehingga  mampu  menjadi penggerak  perekonomian  masyarakat  melalui  program kerja BUMDes.
Adapun  karakteristik  wirausaha  menurut  Stringa (Handaru,  Pagita  and  Parimita,  2015)  dipengaruhi  oleh faktor demografi, yaitu jenis kelamin, umur, status sosial, tingkat  pendidikan  dan  budaya  wirausaha.  Oleh  karena itu,  jika  pendidikan  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang berperan  dalam  hal  pembentukan  karakter  wirausaha, maka  ketentuan  terhadap  batas  minimum  pendidikan bagi  pengurus  BUMDes  wajib  dipenuhi.  Pendidikan akan  membantu  membentuk  kepribadian  yang  mandiri, kuat,  andal,  memiliki  wawasan  pengetahuan  yang  luas, dapat  menciptakan  ataupun  memanfaatkan  peluang usaha,  kemampuan  inovasi  dan  menganalisa  persoalan secara  lebih  luas  sehingga  dapat  mencari  solusi  terbaik untuk  menyelesaikan  permasalahan  pengelolaan  usaha yang dijalankan serta memberikan pemahaman yang baik tentang  risiko  usaha.  Pendidikan  akan  memampukan anak  didik  untuk  dapat  melakukan  perubahan  dan menciptakan  sesuatu  yang  baru    melalui  peningkatan produktivitas  dan  kreativitas.  (Putra,  Arianti  and Elbadiansyah, 2019).
Sejalan  dengan  hasil  penelitian  terhadap  aparatur desa  di  kecamatan  Banda  Raya,  Kota  Banda  Aceh menunjukkan  adanya  pengaruh  tingkat  pendidikan terhadap  pemahaman  laporan  keuangan  desa.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan, maka  akan  semakin  meningkatkan  pemahaman  laporan keuangan  desa.(Murina  Sasha,  2017).  Demikian  pula hasil  penelitian  Reza,  Wiguna,  E.F  Mandang,  et.al. (dalam  Khairani,  2019),  menemukan  bahwa  pendidikan berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  dan  penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan aparatur pemerintahan  nagari  terhadap  terhadap  kemampuan pengelolaan  keuangan  nagari  juga  menunjukkan  bahwa walaupun  dengan  perbandingan  yang  kecil,  aparatur yang  berpendidikan  S1  dan  S2  memiliki  kinerja  paling tinggi,  selanjutnya  diikuti  oleh  aparatur  berpendidikan
SD, SMP, SMA, Kejuruan, dan lainlain. Oleh karena itu, pendidikan  turut  berperan  dalam  membentuk  sumber daya  manusia.  Demikian  pula  bagi  pengurus  BUMDes dengan  syarat  minimal  pendidikan  diharapkan  memiliki kemampuan untuk dapat memahami dengan baik laporan keuangan BUMDes sehingga dapat mengambil keputusan  yang  tepat  dalam  menjalankan  usaha  desa tersebut  dan  memiliki  kinerja  yang  baik  sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa.
Dalam  merencanakan  program  unit  usaha  BUMDes Karaje  Agi,  kepala  desa  turut  serta  dalam  memberikan saran  dan  pertimbangan  bagi  para  pengurus,  sehingga apa  yang  dikatakan  kepala  desa  menjadi  panduan  bagi para pengurus untuk memilih usaha yang akan dijalankan BUMDes.  Pertimbangan  utama  dalam  pemilihan  usaha adalah  kebutuhan  masyarakat  akan  kebutuhan  alat  tulis dan fotokopi karena menurut Kepala Desa hal ini sangat diperlukan  karena  di  desa  mereka  belum  ada  toko  yang melayani  ATK  dan  fotokopi  sehingga  masyarakat  desa harus  pergi  ke  kota  terdekat  yaitu  kota  Bengkayang untuk  dapat  membelinya.  Selain  itu,  ada  juga pertimbangan  besarnya  modal,  untuk  memulai  usaha ATK  tidak  diperlukan  modal  awal  yang  besar.  Namun, jika  melihat  potensi  dan  kebutuhan  desa,  masih  banyak usaha  lain  yang  dapat  dijalankan  namun  memerlukan modal awal yang lebih besar.
Desa  Suka  Maju  memiliki  potensi  alam  yang  subur bahkan sungai-sungainya pun memiliki sedikit kandungan  emas  yang  menyebabkan  masyarakat  lebih tertarik  untuk  menjadi  pendulang  emas  tradisional musiman  daripada  berjualan,  karena  menurut  mereka mendulang  emas  memberikan  penghasilan  yang  lebih besar. Potensi bahaya kerusakan alam akibat pendulangan  emas  tanpa  izin  ini  belum  terlalu  disadari masyarakat  karena sudah menjadi suatu  kebiasaan sebab sejak  kecil  pun  mereka  telah  ikut  mencari  uang  dengan cara  mendulang  emas,  belajar  dari  orang  tua  mereka sebelumnya. Selain itu, alam yang subur dimana mereka dapat  dengan  mudah  mendapatkan  keperluan  makanan seperti sayur-sayuran lokal yang masih  mudah didapatkan  di  sekitaran  hutan  juga  menyebabkan masyarakat  desa  Suka  Maju  kurang  memiliki  jiwa wirausaha karena dimanjakan oleh alam.
Adapun potensi desa yang dapat semakin dikembangkan  dan  telah  memberikan  penghidupan  bagi masyarakatnya  adalah  hasil  pertanian  dan  perkebunan, yaitu jagung, karet, padi, buah kenari, dan buah jengkol. Meskipun  termasuk  dalam  kategori  musiman,  namun pada  saat  panen, commodity ini  dapat  dijual  dengan harga  yang  kompetitif.  Bahkan  buah  kenari  termasuk commodity yang  digemari  oleh  pasar  Malaysia  sehingga banyak  pedagang  yang  akan  datang  ke  desa  tersebut untuk  membeli  dengan  tawaran  harga  ringgit  dan seringkali  pula  terjadi  sebelum  masa  panen  buah  kenari dimana  kondisi  pohon  masih  dalam  keadaan  berbunga pun  telah  dibeli  oleh  para  tengkulak  yang  juga  mau mengeluarkan  biaya  untuk  pemetikan  buah  dari pohonnya.  Saat  ini,  semua  penjualan  masih  dilakukan
oleh orang per orang. Selain para tengkulak yang datang, para petani dapat juga langsung membawa hasil panenan mereka  untuk  dijual  ke  pasar  yang  terdekat  yaitu  pasar Bengkayang  yang  letaknya  sekitar  30  menit  perjalanan menggunakan  kendaraan  dari  desa  mereka.  Untuk pembelian  keperluan  berbagai  kebutuhan  pertanian ataupun  perkebunan  mulai  dari  bibit,  pupuk,  racun rumput  dan  lain  sebagainya,  desa  Suka  Maju  belum memiliki  kios  pertanian.  Oleh  karena  itu,  para  petani harus  membelinya  dari  pasar  Bengkayang.  Tentunya selain  waktu  tempuh  dan  biaya  transportasi  yang  harus ditanggung  petani,  terkadang  juga  kios  kehabisan  stok barang sehingga petani juga harus menanggung kerugian waktu  dan  biaya  transportasi  tanpa  membawa  pulang kebutuhan  yang  diinginkan.  Kehadiran  kios  pertanian  di desa  sangat  diperlukan,  namun  diperlukan  modal  yang besar  sedangkan  konsep  BUMDes  Suka  Maju  adalah merintis  usaha  dari  modal  yang  kecil  perlahan memperluas  usaha  dengan  menambah  modal  yang  lebih besar lagi. Sudah ada pemikiran dari kepala desa ataupun pengurus  BUMDes  untuk  menjadikan  kios  pertanian sebagai perluasan usaha BUMDes di kemudian hari.
Potensi  desa  yang  lainnya  adalah  pengelolaan  air bersih.  Desa  ini  telah  mendapat  bantuan  pemasangan pipa-pipa  air  melalui  program  Pamsimas  (Penyediaan Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat)  yang merupakan  program  penyediaan  air  bersih  yang  dapat diminum  dan  untuk  keperluan  sanitasi.  Air  bersih  ini berasal  dari  sumber  mata  air  yang  dialirkan  secara gravitasi dari sumber air Gunung Bawang ke pemukiman penduduk  di  dusun-dusun  desa  Suka  Maju.  Namun belum  ada  pengurusan  yang  baik  terhadap  perawatan fasilitas  yang  telah  diberikan  ini.  Sudah  ada  pemikiran dari  kepala  desa  dan  juga  pengurus  BUMDes  untuk mengelola sumber air  Pamsimas ini menjadi  bagian dari unit  usaha  BUMDes  untuk  dapat  menarik  iuran  air  dari masyarakat dengan cara memasang kran meteran air tiap rumah  ataupun  juga  membuat  usaha  air  minum. BUMDes  bekerja  sama  dengan  aparat  terkait  yang  akan bertanggungjawab untuk pemeliharaan fasilitas Pamsimas ini karena saat ini pemeliharaan hanya bersifat insidental  dan  dana  dikumpulkan  dari  swadaya masyarakat  berdasarkan  biaya  yang  diperlukan  untuk perbaikan  saat  itu  saja.  Sampai  saat  ini,  kondisi  masih belum  ada  perubahan  dalam  pengurusan  air  Pamsimas ini,  meskipun  demikian  kepala  desa  tetap  optimis  akan terjadi  pengelolaan  air  yang  lebih  baik  di  tahun  ini  oleh pemerintahan  desa  lewat  KSM  (kelompok  swadaya masyarakat)  meskipun  belum  dapat  dikelola  oleh BUMDes.
Potensi  alam  yang  dimiliki  oleh  desa  Suka  Maju adalah  wisata  alam  Gunung  Vandering.  Gunung Vandering  ini  tidak  sepenuhnya  termasuk  wilayah  desa Suka  Maju,  karena  juga  merupakan  daerah  perbatasan langsung  di  atas  gunung  dengan  daerah  desa  Pasti  Jaya, kecamatan  Samalantan,  Kabupaten  Bengkayang.  Desa Pasti Jaya sendiri telah mengelola wisata alam di puncak Vandering.  Oleh  karena  itu,  masih  tidak  menutup
kemungkinan bagi desa Suka Maju untuk memanfaatkan sisi  lain lokasi  puncak Vandering  untuk   dibuat menjadi kawasan  wisata  karena  pemandangan  yang  indah  dan menarik  bagi  para  pencinta  alam,  seperti  yang  telah dibuat  juga  oleh  BUMDes  Cipta  Karya,  kecamatan Sungai  Betung  yang  telah  memiliki  usaha  wisata  Bukit Sepancong  yang  telah  berhasil  meraup  keuntungan  dari usaha wisata alam ini.
Kepala Desa Suka Maju sendiri lebih melihat adanya kebutuhan  untuk  memiliki  usaha  toko  alat  tulis  kantor (ATK)  yang  melayani  penjualan  alat  tulis  kantor, fotokopi  dan  jasa  pengetikan  karena  selama  ini  untuk keperluan tersebut masyarakat harus membelinya ke kota Bengkayang  sehingga  bentuk  unit  usaha  awal  BUMDes Karaje Agi adalah unit usaha ATK sesuai dengan arahan Kepala  Desa.  Dengan  modal  awal  pendirian  yang dianggarkan  dari  dana  desa  sebesar  Rp  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diperoleh perkiraan perhitungan Break Even Point (BEP) dalam kurun waktu enam bulan sesuai  dengan  proposal  BUMDes  Karaje  Agi  di  bulan Oktober 2019.
Dalam  perencanaan  pendirian  toko  ATK  ini,  Kepala Desa  dan  pengurus  BUMDes  Suka  Maju  akan  meminta kerja sama semua perkantoran seperti kantor desa, kantor kecamatan,  puskesmas  dan  sekolah-sekolah  yang  ada  di sekitar  desa  Suka  Maju  untuk  mau  menjadi  pelanggan dan  membeli  keperluan  ATK  mereka  di  toko  ATK BUMDes  Karaje  Agi.  Usaha  awal  ini  jika  berjalan  baik akan  dilanjutkan  dengan  membuka  jenis  usaha  lain seperti  kios  pertanian,  usaha  produk  air  dan  lainnya. Namun  dalam kenyataannya sampai dengan tahun 2020, rencana  pembukaan  toko  ATK  BUMDes  Karaje  Agi, Desa  Suka  Maju  belum  terlaksana  terkendala  karena modal  BUMDes  belum  diberikan  kepada  pengurus BUMDes.
Kesulitan yang serupa juga dialami oleh BUMDes di Kabupaten  Banyumas  disebabkan  karena  adanya dominasi  unsur  pemerintah  desa  khususnya  kepala  desa dalam  pengelolaan  BUMDes.  Kegiatan  usaha  yang masih  bersumber  pada  apa  yang  diminati  oleh pemerintah desa disebabkan oleh adanya dominasi unsur pemerintah desa yang kemudian mengakibatkan terbatas dan terhambat aksi korporasi BUMDes dalam menghimpun  segenap  potensi  desa.(Kurniasih  and Wijaya, 2017).
Pemilihan  usaha  BUMDes  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi desa akan memberikan hasil yang lebih  baik  karena  akan  mendapat  dukungan  dari masyarakat  seperti  BUMDes  Gerbang  Lentera  yang memprioritaskan  untuk  peningkatan,  penampungan  dan pemasaran  produk  unggulan  Desa  Lerep,  Kabupaten Semarang  untuk  menjadi  Desa  Wisata  Lerep  (DWL). Dengan  dukungan  berbagai  pihak,  dalam  waktu  satu setengah  tahun,  BUMDes  ini  telah  berhasil  menjadi tempat studi banding bagi BUMDes lainnya dan menjadi salah  satu  BUMDes  terbaik  terutama  dalam  bidang pariwisata  di  Kabupaten  Semarang  (Ihsan,  2018). BUMDes  lainnya  yang  telah  menjalankan  usahanya
dengan cara memilih  jenis usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat  desa  serta  potensi  desa  adalah    BUMDes Kamanga, Kecamatan Tompaso. BUMDes ini menjalankan 3 jenis usaha yakni Peternakan babi, gas lpg dan  distributor  gula  pasir  (Wowor,  Singkoh  and Waworundeng, 2019).

## 5. KESIMPULAN
Faktor utama yang memengaruhi pemilihan pengurus BUMDes  dan  jenis  usaha  BUMDes  Karaje  Agi  di  Desa Suka  Maju,  Kecamatan  Sungai  Betung,  Kabupaten Bengkayang,  Kalimantan  Barat  adalah  peranan  utama tokoh  sentral  pemerintahan  desa  yaitu  Kepala  Desa sebagai  pengambil  keputusan.  Pemilihan  pengurus BUMDes  dihadapkan  pada  permasalahan  sumber  daya manusia  yang  kurang  memiliki  jiwa  wirausaha  dan belum  terpenuhinya  persyaratan  minimum  pendidikan sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Permendesa  No.14 Tahun  2015  pasal  14.  Jiwa  wirausaha  dan  pengetahuan dasar  yang  diperoleh  dari  jenjang  minimal  pendidikan akan  mendukung  motivasi  yang  baik  yang  dimiliki  para pengurus  BUMDes  untuk  dapat  mewujudkan  rencana yang  telah  diputuskan  bersama.  Selain  itu  pemilihan usaha BUMDes yang berdasarkan pelayanan masyarakat dengan  tingkat  kepentingan  kebutuhan  yang  dapat ditunda  dan  nilai  investasi  yang  tidak  besar  akan memengaruhi tingkat keurgensian implementasi kegiatan.  Sebagaimana  program  usaha  BUMDes  Karaje Agi  yang  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  pemenuhan kebutuhan  akan  alat  tulis,  jasa  fotokopi  dan  rental pengetikan  dengan  modal  desa  yang  tidak  besar  dan belum  berdasarkan  potensi  desa  yang  dimiliki,  sehingga pelaksanaannya  dapat  ditunda-tunda  karena  bukan merupakan  kebutuhan  utama  masyarakat  yang  harus segera  dipenuhi.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  usaha BUMDes  haruslah  dengan  pertimbangan  yang  matang berdasarkan analisis kelayakan dari jenis unit usaha yang dipilih  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa  yang dapat  dikembangkan.  Kemacetan  pelaksanaan  program dari  kepengurusan  BUMDes  yang sudah terbentuk  sejak tahun  2017  menunjukkan  bahwa  program  BUMDes hanya  masih  sebatas  di  atas  kertas  karena  belum  ada kegiatan usaha yang dijalankan, dan akhirnya menimbulkan  konflik  ke  kurang  harmonisan  hubungan antara Kepala Desa dan pengurus BUMDes. Oleh karena itu, desa perlu memiliki struktur badan usaha milik desa yang memiliki kompetensi dibidangnya yang merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan BUMDes.

## 6. SARAN
Badan  usaha  milik  desa  yang  diharapkan  dapat menjadi penggerak perekonomian desa untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  ternyata  masih belum  dapat  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan. Berbagai  kendala  yang  terjadi  terutama  yang  bersumber dari  manusia  sebagai  pelaksana  memerlukan  perhatian
dan  penanganan  yang  tepat  dari  berbagai  pihak  yang terlibat dalam usaha bersama untuk kemajuan desa.
Peran pemerintahan desa sebagai motivator, eksekutor  dan  evaluator  pelaksanaan  BUMDes  sangat diharapkan  namun  dalam  batasan  yang  tepat.  Oleh karena  itu  penelitian  selanjutnya  yang  dapat  dijalankan adalah  meneliti  sejauh  mana  keterlibatan  pemerintahan desa  yang  masih  dapat  memberikan  ruang  gerak  yang cukup bagi pengurus BUMDes untuk dapat berkreasi dan lebih  produktif  dalam  pelaksanaan  program  kerja BUMDes.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Batlajery, S. 2016. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada  Aparatur  Pemerintahan  Kampung  Tambat Kabupaten  Merauke, Jurnal  Ilmu  Ekonomi  &
Sosial , 7(2), pp. 135–155. doi: 10.35724/jies.v7i2.507.
Berdesa.  2018. Informasi  Lengkap  Tentang  BUMDes Yang Harus Anda Ketahui , Berdesa.com . Available at: https://www.berdesa.com/informasi-lengkap- tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/ (Accessed: 17 September 2020).
BPS.  2019. Kecamatan  Sungai  Betung  Dalam  Angka 2019 . BPS.  2019. Statistik  Daerah  Kabupaten  Bengkayang 2019 . Creswell,  J.  W.  2012. Educational  research:  Planning, conducting,  and  evaluating  quantitative  and qualitative  research , Educational  Research .  doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
Dewi,  A.  S.  K.  2014.  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  Sebagai  Upaya  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian  Desa, Journal  of  Rural  and Development , V(1), pp. 1–14.
Ferosa,  M.  I.  and  Hapsari,  N.  A.  S.  2020.  Analisis Kendala  Pengelolaan  Bumdes  Desa  Kopeng Kabupaten Semarang, in Seminar Nasional UNIBA Surakarta , pp. 236–254.
Handaru,  A.  W.,  Pagita,  M.  P.  and  Parimita,  W.  2015. Karakteristik Entrepreneur Melalui Multiple Diskriminan  Analisis  (Studi  Pada  Etnis  Tionghoa, Jawa  Dan  Minang  Di  Bekasi  Utara), JRMSI  - Jurnal  Riset  Manajemen  Sains  Indonesia ,  6(1),  p. 351. doi: 10.21009/jrmsi.006.1.02.
Ibrahim  dkk . 2019.  Faktor  Penghambat  dan  Pendukung
Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat,
Sosiohumaniora  -  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  dan Humaniora , 21(3), pp. 349–354. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464.
Ihsan,  A.  N.  2018.  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (  BUMDes  )  Gerbang  Lentera  Sebagai
Penggerak  Desa  Wisata  Lerep, Journal  of  Politic and  Government  Studies ,  7.  Available  at: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/ view/21911.
Khairani,  K.  2019.  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan Terhadap  Kemampuan  Aparatur  Pemerintahan Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari, JESS (Journal  of  Education  on  Social  Science) ,  3(1),  p. 14. doi: 10.24036/jess/vol3-iss1/170.
Kurniasih, D. and Wijaya, S. S. 2017. Kegagalan Bisnis Pemerintah  Desa  (Studi  tentang  Relasi  Bisnis- Pemerintah  pada  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa  di  Kabupaten  Banyumas), JPSI  (Journal  of Public Sector Innovations) , 1(2), pp. 66–72.
Mahmudah,  S.  2018.  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Studi  Kasus :  Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik), Ecopreneur , 2(1), pp. 52–56.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.  and  Saldana,  J.  2014. Qualitative  Data  Analysis  3rd  Edition .  SAGE Publication,Inc.
Murina  Sasha,  R.  2017.  Pengalaman  Kerja  Aparatur Desa  Terhadap  Pemahaman  Laporan  Keuangan Desa  (Studi  Pada  Kecamatan  Banda  Raya  Kota Banda  Aceh), Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi , 2(3), pp. 111–120.
Narsa, N. M. D. N. H., Narsa, I. M. and Narsa, N. P. D. R.  H.  2019.  The  Spirit  of  Entrepreneurship  in Business  Students,  Non-Business  Students,  and Small and Medium
Entrepreneur, Jurnal
Manajemen  dan  Kewirausahaan ,  21(2),  pp.  104– 113. doi: 10.9744/jmk.21.2.104-113.
Putra, M. T. F., Arianti and Elbadiansyah. 2019. Analisis Penerapan Model Dan Metode Pembelajaran Tepat,
Sebatik , 23, pp. 317–323.
Ramadana,  C.  B.,  Ribawanto,  H.  and  Suwondo.  2010. Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES) sebagai  Penguat  Ekonomi  Desa  (Studi  di  Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang),
Administrasi Publik (JAP) , 1(6), pp. 1068–1076. Rauf,  R.  2016.  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Badan Usaha Milik Desa, Valuta , 2(2), pp. 208–220. Sasauw,  C.,  Gosal,  R.  and  Waworundeng,  W.  2018. Efektivitas  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa
Lenganeng  Kecamatan  Tabukan  Utara  Kabupaten
Kepulauan Sangihe, EKSEKUTIF , 1(1), pp. 1–10.
Sidik,  F.,  Raharjo,  T.  P.  and  Parwoto.  2018.  Pengelola Unit  Usaha Vs Pengurus BUM Desa :  Studi Kasus Pengelolaan Potensi Desa Wisata di Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul, Jurnal Politik & Pemerintahan ,  2(2),  pp.  165–172.  Available  at: http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JPP/article/vie w/764/696.
Sudarmayasa, I. W., Nala, I. W. L. and Keliwar, S. 2020. Program Pengabdian Kepada Masyarakat: Pelatihan Pengelolaan  Pondok  Wisata  Bagi  Kelompok  Sadar Wisata  Desa  Pela,Kecamatan  Kota  Bangun, Kabupaten  Kutai  Kartanegara, Sebatik ,  24(1),  pp. 51–58.
Suhardi.  2015.  Pemahaman  Manajemen  Pedesaan  Pada Perangkat  Desa  Di  Wilayah  Kecamatan  Semen Kabupaten Kediri, Nusantara , 02(April), pp. 73–83. Sukirman,  S.  2017.  Jiwa  Kewirausahaan  dan  Nilai Kewirausahaan  Meningkatkan  Kemandirian  Usaha melalui  Perilaku  Kewirausahaan, Jurnal  Ekonomi dan Bisnis , 20(1), p. 117. doi:
10.24914/jeb.v20i1.318.
Suryani,  A.  2019.  Manajemen  Pengelolaan  Dana  Desa, J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) , 4(2), p. 348. doi: 10.33087/jmas.v4i2.117.
Wowor,  M.,  Singkoh,  F.  and  Waworundeng,  W.  2019. Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, Eksekutif , 3(3), pp. 1–11.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Institut Shanti Bhuana yang telah memberikan dana penelitian internal untuk dapat menjalankan penelitian ini. Terima kasih kepada para responden yang bersedia untuk diwawancarai dan memberikan berbagai informasi dan dokumen yang diperlukan.