## KAJIAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGIRIM DAN PENERIMA PAKET NARKOTIKA MELALUI JASA PENGIRIMAN BARANG
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 126/PID.SUS/2016/PN.KRG)
Muhammad Ihza Yahya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret E-mail: muhyahyaihza@gmail.com
Rehnalemken Ginting Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret E-mail: Rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum bagi pengirim dan penerima paket narkotika melalui Jasa Pengiriman Barang. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam me- mutus tindak pidana narkotika berupa paket narkotika melalui jasa pengiriman barang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh dari lapangan dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat terhadap data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para sindikat narkoba harus mempertimbangkan jenis dan golongan narkoba yang disalahgunakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang peredaran narkotika di Indonesia khususnya kurir narkoba yang mengedarkan narkoba dengan cara mengirimkan paket melalui jasa pengiriman barang kepada seseorang yang sudah memesan barang tersebut. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 Undang-Undang Narkotika digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika. Sedangkan, Pasal 127 khusus untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi yang disebut penyalah guna narkotika. Unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalah guna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan.  Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg harus melalui pembuktian terlebih dahulu melalui unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila  unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut dengan terdakwa telah terbukti maka hakim akan menjauhkan hukuman sesuai dengan Pasal tersebut.
Kata Kunci: Pengedar Narkotika, Penyalahguna Narkotika, Penegakan Hukum  Pidana Narkotika, Jasa Pengiriman Barang.

## Abstract
This study aims to determine law enforcement for senders and recipients of narcotics packages through Freight Forwarding. In addition, it is aliaso to find out judges’ considerations in deciding criminal acts of narcotics in the form of narcotic packages through goods delivery services. This research is a normative or doctrinal legal research with a statutory approach. The type of data used is primary data. The technique used in the collection of legal materialias in this research is literature study or document study. This study uses a qualitative descriptive analysis method, which describes the problems with the theory obtained from the field and arranges them using a series of words or sentences against the data. Based on this research, the results show that judges in imposing sentences for drug syndicates must
consider the types and categories of drugs being abused. The severity of punishment depends on the type and class of narcotics used as the object of the narcotics crime. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the circulation of narcotics in Indonesia, especially drug couriers who circulate drugs by sending packages through goods delivery services to someone who has ordered the goods. These regulations are contained in Articles 111, 112, 113, 114 jo 132 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Articles 111, 112, 113, 114 in conjunction with 132 of the Narcotics Law are used to ensnare of fenders of narcotics possession crimes in general, to be distributed and seek profit from narcotics trafficking. Meanwhile, Article 127 specifically for ensnaring offenders in the possession of narcotics for consumption is called narcotics abusers. The elements of criminal possession of narcotics between traffickers and abusers are almost the same, only differentiated on the purpose of ownership Basic Consideration of Judges in deciding criminal offenses of narcotics in Decision Number 126 / Pid. Sus / 2016 / PN.Krg must first go through the evidence through the elements in the Article that the Public Prosecutor is accused of. If the elements in the article of the indictment with the defendant have been proven, the judge will remove the sentence according to that article.
Keywords :  Narcotics Dealer, Narcotics Abusers, Narcotics Criminal Law Enforcement,Freight Forwarding Service.

## A. Pendahuluan
Narkotika adalah zat / obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut sebagai Undang-Undang Narkotika).
Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas (Soedjono Dirdjosisworo, 1987:25).
Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa pengirim dan penerima narkotika dapat dipidana, yaitu dalam Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah Pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal  127 adalah Pasal yang dapat diterapkan / dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Selain itu, Undang-Undang Narkotika juga mengkategorikan antara pengedar dan pengguna narkotika, yaitu sebagai berikut :
1.  Pengedar  Narkotika,  terdapat  beberapa  penyebutan  sesuai  dengan perannya masing- masing, yakni :
a.  Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113)
b.  Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
c.   Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
d.  Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115); dan
e.   Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskusor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).
2.   Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
a.    Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127); dan
b.    Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).
Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu?
1.  Bagaimana penegakan hukum bagi pengirim dan penerima paket narkotika melalui jasa pengiriman barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2.     Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus Perkara Nomor 126/Pid. sus/2016/PN Karanganyar tentang pengirim dan penerima paket narkotika?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian hukum ini menggunakan   penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Seharusnya tidak perlu menyebutkan “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja sudah jelas menggambarkan bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2015:55-56). Sumber penelitian yang digunakan adalah data hukum primer (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan ( library research ). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui badan hukum dengan menggunakan content analysis . Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang- undangan, dokumen, laporan , arsip, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang Masalah Yang Diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014:237).

## D.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Penegakan Hukum Bagi Pengirim dan Penerima  Paket  Narkotika Melalui Jasa Pengiriman Barang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Perbedaan  pengedar  dan  pengguna  narkotika  berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai berikut:
a.    Pengedar Narkotika:
1)   Pihak  yang  memproduksi  berdasarkan  Pasal  1  angka  3  yang berbunyi, “kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non- ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/ atau mengubah bentuk Narkotika”;
2)   Pihak yang mengimpor berdasarkan Pasal 1 angka 4 yang berbunyi,”kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean”;
3)  Pihak yang mengekspor berdasarkan Pasal 1 angka 5 yang berbunyi, “kegiatan mengeluarkan  Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean”;
4)    Pihak yang mengangkut berdasarkan Pasal 1 angka 9 yang berbunyi, “pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.” Pasal 1 angka 12 berbunyi, “Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan”;
5)   Pihak yang melakukan peredaran / Prekusor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang berbunyi, “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan  atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
b.  Pengguna narkotika:
1)   Pecandu narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang berbunyi,”Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika , baik secara fisik maupun psikis”;
2)   Penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 yang berbunyi,”Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang peredaran narkotika di Indonesia khususnya kurir narkoba yang mengedarkan narkoba dengan cara mengirimkan paket melalui jasa pengiriman barang kepada seseorang yang sudah memesan barang tersebut. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 dan Pasal127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 Undang-Undang Narkotika digunakan untuk menjerat pelaku ke- jahatan kepemilikan narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika. Seperti produsen narkotika, agen penjualan atau bandar narkotika, kurir maupun pengecer serta mereka yang memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika illegal. Sedangkan, Pasal 127 khusus untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi yang disebut penyalah guna. Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang peredaran narkotika di Indonesia khususnya kurir narkoba yang mengedarkan narkoba dengan cara mengirimkan paket melalui jasa pengiriman barang kepada seseorang yang sudah memesan barang tersebut. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111, 112, 113, 114 jo  Pasal 132 Undang-Undang Narkotika  digunakan  untuk menjerat  pelaku  kejahatan kepemilikan narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika. Seperti produsen narkotika, agen penjualan atau bandar narkotika, kurir maupun pengecer serta mereka yang memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika illegal. Sedangkan, Pasal 127 khusus untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi yang disebut penyalah guna narkotika Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 digunakan untuk pengedar narkotika dalam hal ini bisa di katakan sama dengan pengirim paket narkotika melalui jasa pengiriman barang sebab penyalahguna atau pecandu yang membeli terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut untuk selanjutnya digunakan/dipakainya dan mereka mengedarkan nar- kotika demi mencari keuntungan. Sebaliknya, jika Pasal tersebut digunakan untuk menjerat pengirim. Maka Pasal 127 Undang-Undang Narkotika digunakan untuk penerima paket narkotika tersebut karena dalam ini penerima berarti mempunyai tujuan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut secara pribadi. Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/ signifikan  antara pasal tersebut. (Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-Pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika- oleh--eric-manurung?page=5 pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 16.15 WIB)
Hukuman bagi penerima paket narkotika dikategorikan sesuai dengan jenis  golongan narkoba  yang  disalahgunakan.  Pasal  127 UU  Narkotika menjelaskan dalam ayat (1) apabila menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana pejara paling lama 4 (empat). Bagi yang menyalahgunakan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dan, bagi  yang menyalahgunakan Narkotika Golongan III bagi sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Pengirim dan penerima paket narkotika tidak bisa langsung dituduh bahwa mereka adalah pelaku utama. Akan tetapi, hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui penguasaan dan kepemilikan narkoba tersebut. Disisi lain, penerima paket narkotika juga belum tentu dia adalah terlibat dalam transaksi barang haram tersebut. Pembuktian perlu dilakukan dengan melalui serangkaian test positivitas penggunaan narkoba tersebut (Endri. 2016. Jurnal Unifikasi Vol.03. Nomor 01:11).
2.   Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Karanganyar tentang Pengirim dan Penerima Paket Narkotika
Kasus pengiriman paket narkotika ini sudah pernah terjadi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg, bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Agus Riyono (Terdakwa I) dan Titrit Amunarto (Terdakwa II). Bahwa awal mulanya pertama kali Terdakwa I AGUS RIYONO bersama Ter- dakwa II TITRIT ARMUNANTO melakukan kegiatan pengambilan  paket berupa narkotika sekitar pertengahan bulan Januari 2016 dengan berat narkotika jenis shabu + 100 gram dimana alamat penerima menggunakan KTP Terdakwa I AGUS RIYONO. Kemudian sekitar Awal Februari 2016 Terdakwa I AGUS RIYONO bersama saksi YULI ARIS SUBANDI mengambil paket dari petugas kantor pos Indonesia dengan berat narkotika jenis shabu + 300 gram dimana alamat penerima menggunakan KTP saksi YULI ARIS SUBANDI, akan tetapi saksi YULI ARIS SUBANDI tidak mengetahui isi paket yang dikirim. paket tersebut diberikan kepada Terdakwa I AGUS RIYONO berupa 1 (satu) buah box kardus yang dilekati dokumen EMS nomor EE 324825819NG dengan data penerima YULI ARIS SUBANDI dengan alamat Padangan RT. 001/ 09 Jungke, Karanganyar Jawa Tengah Indonesia 57713 yang didalamya terdapat 5 pcs Manekin yang didalamnya terdapat 5 bungkus barang diduga Methampethamine (Shabu) Kristal total berat ± 602 gram brutto, 5 pcs kalung manik-manik. Terdakwa I AGUS RIYONO melakukan kegiatan pengambilan paket atas perintah Terdakwa II TITRIT ARMUNANTO, pada awal bulan Januari 2016, dimana Terdakwa II TITRIT ARMUNANTO, meminta KTP milik Terdakwa I AGUS RIYONO untuk mengambil paket dari Frank yang berasal dari Negara Nigeria, setelah Terdakwa I AGUS RIYONO menyerahkan KTP yang beralamatkan di Wonorejo Rt. 002/018 Kel. Bejen, Kec. Karanganyar Jawa Tengah, kemudian Terdakwa II TITRIT ARMUNANTO mencatat alamat untuk pengiriman paket yang ditujukan ke alamat rumah Terdakwa I AGUS RIYONO kemudian Terdakwa I AGUS RIYONO  diajak makan diberi uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan diiming-imingi/ dijanjikan diberikan Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah) apabila paket sudah datang oleh Terdakwa II TITRIT ARMUNANTO dan setelah paket datang Terdakwa I AGUS RIYONO mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- dari Terdakwa II TITRIT ARMUNANTO dan paket kiriman kedua Terdakwa I AGUS RIYONO diberikan uang sebesar Rp.250.000,- dari Terdakwa II TITRIT ARMUNANTO;
Terdakwa II TITRIT ARMUNANTO pada awalnya ditelepon oleh saksi SUTOPO PRASETYO Bin SUPARMAN Alias TOPEK yang sudah dikenal sejak tahun 2011 karena bertetangga dan mengaku Bos Proyek di Cikupa. Saksi Topek memerintahkan Terdakwa II Titrit Amunarto untuk menimbang dan membagi-bagi narkotika jenis shabu-shabu dan mengirimkannya saksi Topek.
Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg, bahwa Majelis Hakim harus menguji terlebih dahulu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh Terdakwa. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum termuat dalam Surat Dakwaan Subsidaritas, yaitu:
1.   PRIMAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132   ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2.   Subsidair : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3.  Lebih Subsidair : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dakwaan subsidaritas merupakan bentuk surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang disusun berlapis dan berurutan. Dakwaan subsidaritas ini disusun mulai dari dakwaan dengan ancaman pidana terberat sampai yang paling ringan hingga dakwaan tersebut terbukti. Dakwaan ini disusun berlapis dan berurutan agar apabila dakwaan yang paling atas tidak terbukti maka bisa digantikan dengan dakwaan yang ada di bawahnya.
Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan primar terlebih dahulu.
Bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:
1)  Setiap orang;
Unsur “setiap orang” telah terbukti, yaitu Terdakwa 1. Agus Riyono dan 2. Titrit Armunanto.
2)  Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I; Unsur  ini  telah  terbukti,  yaitu  Para  Terdakwa  telah  meneruskan  dan mendistribusikan serta menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang berasal dari Frank (berasal dari Nigeria) sampai ke tangan pembeli atau konsumennya.
3)   Tanpa hak dan melawan hukum;
Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan ijin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan ijin dari menteri, sehingga perbuatan menyalurkan narkotika golongan I adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti.
4)  Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Berdasarkan  barang bukti yang sudah  dikumpulkan,  maka disimpulkan bahwa total berat bersih dari kristal putih dalam 5  (lima) bungkus yang dimasukan ke dalam manekin yang berada di dalam 1 (satu) bungkus box kardus yang dilengkapi dengan dokumen EMS 324825819NG dengan data bernama Yuli  Aris  Subandi  adalah  narkotika  bukan tanaman yang mengandung methampethamin dengan berat bersih melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian, unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah dapat dibuktikan.
5)  Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terutama setelah diterimanya paket pertama, Terdakwa Agus Riyono telah mengetahui tentang paket yang berisi shabu-shabu,  bahkan Terdakwa Agus  Riyono  sendiri yang meminta agar Terdakwa Titrit Armunanto mengajak memberikan pekerjaan dengan imbalan uang dan akan diajak untuk berobat. Dengan demikian, haruslah dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
Tindak pidana narkotika seperti ini harus secepatnya di hentikan karena akan membawa dampak negatif bagi generasi muda khususnya di Indonesia. Selain itu, apabila seseorang sudah kecanduan dengan narkoba maka akan sulit lepas dan juga bisa terkena hukuman pidana. Para pelaku sindikat narkoba juga harus dijatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai antara UU Narkotika dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya tanpa kecuali dan kompromi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peredaran dan penyalgunaan narkoba bisa segera di hentikan karena narkoba akan membawa dampak yang negatif bagi penyalahguna obat-obatan terlarang tersebut. Berat ringannya hukuman tergantung jenis dan golongan narkoba yang dijadikan sebagai objek tindak pidana narkotika.
Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg tersebut disimpulkan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah. Hal itu terbukti karena unsur-unsur dalam pasal dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi. Selain itu, terdapat barang bukti yang telah diserahkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dimana barang bukti tersebut semua mengarah kepada Para Terdakwa. Disini Para Terdakwa sudah tahu sebenarnya isi dari paket yang dikirimkan, namun para terdakwa tidak menghiraukannya. Terdakwa I Agus Riyono tetap ikut dalam mengambil paket narkoba tersebut karena diiming-imingi uang oleh Terdakwa II Titrit Amunarto dimana uang tersebut digunakan untuk membiayai penyakit ambeyen dan wasir terdakwa I. Hal ini berarti bahwa terdakwa I sudah menyalurkan paket narkoba yang berisi shabu-shabu untuk mencari keuntungan. Selain itu, terdakwa II Titrit Amunarto juga dengan sukarela mengambil paket pesanan narkoba tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa Titrit Amunarto dengan sengaja telah menjadi penerima dan menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika. Majelis Hakim dalam memberikan hukuman pidana telah sesuai dengan Pasal 113 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## E.    Penutup

## a.   Simpulan
Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 digunakan untuk pengedar narkotika dalam hal ini bisa di katakan sama dengan pengirim paket narkotika melalui jasa pengiriman barang sebab penyalahguna  atau pecandu  yang  membeli terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut untuk selanjutnya digunakan / dipakainya dan mereka mengedarkan narkotika demi mencari keuntungan. Sebaliknya, jika Pasal tersebut digunakan untuk menjerat pengirim. Maka Pasal 127 Undang-Undang Narkotika digunakan untuk penerima paket nar- kotika tersebut karena dalam ini penerima berarti mempunyai tujuan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut secara pribadi. Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.
Pertimbangan Hakim  dalam memutus Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg tentang tindak pidana narkotika adalah sesuai berdasarkan Pasal Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu unsur setiap orang, unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, unsur tanpa hak dan melawan hukum, unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika. Unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

## F.    Daftar Pustaka
Endri. 2016. Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia. Tanjung Pinang: Jurnal Unifikasi. Vol 03. No. 01
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg.
Soedjono  Dirdjosisworo. 1987. Hukum Narkotika  Indonesia .  Bandung: Alumni
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
www.hukumonline.com