Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam
Herman Misbahuddin Asfira Yuniar Ibtisam

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Email: hm3332443@gmail.com
Abstrak: Sistem mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memilikiperbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariahyang menganut sistem bagi keuntungan atau kerugian. Mudharabah ialah  kemanpuan  untuk  bermitradengan  yang  mempunyai  modal ( shahib  al-mal )  dan  orang  yang  mendirikan  usaha  ( mudharib ),  dengan  maksud untuk  memperoleh  untung  ( al-ribh )  dan  dilakukan  pembagian  dari  hasil keuntungan  tersebut  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  akad.  Terkait  dengan sistem mudharabah tersebuat  dapat  dibagi menjadi  dua jenis yaitu; mudharabah muthlaqah (investasi  tidak  terikat)  dan mudharabahmuqayyadah (investasi terikat).  Implementasi mudharabah ditentukan dalam undang-undang perbankan syariah  yang  sesuai  sistem  syariah  Islam.  Pengaturan mudharabah menurut perspektif  hukum  Islam  terkodefikasi  pada  literatur  klasik  berupa  sistem syariahdari  hasil  ijtihad  para  ulama  sesuai  konteks  zaman  yang  bercorak tradisional, sedangkanpada zaman moderen pengaturan mudharabah merupakan bagian  dari  bisnis  perbankan  syariah,  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional.  Sistem  mudharabah  dalam  pandangan  syariah  Islam  telah  disebutkan secara  jelas  dalam  undang-undang  perbankan  syariah  dan  peraturan  Bank Indonesia  ditentukan  aturan  pelaksanaannya.  Penggunaan  sistem  mudharabah tersebut sesui dengan pejanjian antara pemilik modal dan penerima modal pada saat akad.
Kata kunci: Sistem, Akad Mudharabah, Perekonomian Islam.

## A. Pendahuluan
Bank  syariah  bisa  dikatakan  sebagai  wadah  sumber  keuangan  masyarakat untuk mendapatkan penyaluran dana untuk memulihkan perekonomian Islam  dalam masyarakat. 1 Pelaksanaan  kegiatan  dalam  bank  syariah  berpedoman  pad  hukum Islam,  dalam  pelaksanaan  penyaluran  dana  kepada  masyarakat  tidak  membebankan bunga,  ataupun  ada  sesuai  dengan  kesepakatan  dan  tidak  saling  merugikan  antara pihak  bank  dan  nasabah.  Imbalan  yang  diterima  oleh  bank  syariah,  maupun  yang dibayarkan kepada nasabah tersebut didasarkan pada hukum syariah baik  perjanjian yang  dilakukan  bank  dengan  nasabah  dalam  penghimpunan  dana,  maupun
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.11.
penyalurannya.  Perjanjian  (akad)  yang  terdapat  diperbankan  syariah  harus  tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut. 2
Pembiayaan  atau  pendanaan  yang  dilakukan  bank  syariah  kepada  nasabah tidak  berbeda  jauh  dengan  bank  konvensional.  Perbedaannya  adalah  pembiayaan dalam  bank  syariah  tidak  didasarkan  atas  nama  produk  melainkan  berdasarkan prinsip  yang  digunakan.  Salah  satu  prinsip  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank syariah adalah akad Mudharabah . Akad Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak,  terkait  dengan  pihak  yang  satu  menyerahkan  modal  dan  pihak  yang  lainnya memberdayakan  modal  tersebut  dalam  rangka  kegiatan  berbisnis  atau  mendirikan usaha,  dengan  maksud  agar  dapat  memperoleh  keuntungan  yang  dapat  dibagi bersama sesuai dengan perjanjian pada saat akad. Akad Mudharabah , bank bertindak sebagai  pemilik  modal  ( shahibul  maal )  dan  nasabah  bertindak  sebagai  pengelola modal  ( mudharib )  dengan  suatu  usaha  tertentu  dan  nisbah  bagi  hasil  (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.
Pada  produk  penghimpunan  dana  yang  ditawarkan  oleh  pemilik  modal menggunakan sistem  akad wadi’ah dan akad Mudharabah , namun lebih didominasi menggunakan  akad Mudharabah .  Dana  yang  diperoleh  dari  produk  penghimpunan dana  yang  berprinsip  akad Mudharabah tersebut  kemudian  dikelola  melalui pembiayaan-pembiayaan  kepada  nasabah  dengan  nisbah  bagi  hasil  tertentu  sesuai kesepakatan  sehingga  bisa  mendapatkan  keuntungan  atau  laba.  Salah  satu  prinsip pembiayaan yang digunakan oleh pemilik modal juga berdasarkan pada sistem akad Mudharabah .  Pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  modal  haruslah  sesuai dengan ketentuan syarat, rukun dan tinjauan syariah dari akad Mudharabah tersebut. Penggunaan  sistem  akad mudharabah tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  penyaluran  dana  dalam  masyarakat  dengan  menghindarkan  pada unsur-unsur riba dalam pembagian hasil. Sistem ini juga salah satu usaha atau untuk mningkatkan perekonomian dalam masyarakat.
Oleh  karena  itu,  sistem  akad mudharabah terjadi  apabila  ada  pemilik  modal dan  ada  peminjam  modal  (nasabah),  kemudian  terjadi  kesepakatan  diantara  kedua bela  pihak  sesuai  dengan  perjanjian  (akad).  Sistem  ini  memiliki  rukun  dan  syarat yang harus diketahui  oleh pemilik modal dan penerima modal, yaitu  adanya pelaku akad, objek akad, dan sighat.

## B. Pembahasan
1. Hakikat Mudharabah
Secara  istilah Mudharabah berarti  seorang malik atau  pemilik  modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, keuntungan  dibagi  diantara  keduanya  dengan  porsi  bagian  sesuai  dengan  yang dipersyaratkan  dalam  akad.  Terkait  dengan Fatawa  al  Azhar disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan Mudharabah adalah  akad  untuk  berserikat  dalam keuntungan  yang  diperoleh  dalam  modal  dari  satu  pihak  yang  berserikat  dan pekerjaan  dari  pihak  lain  menurut  syarat-syarat  tertentu.  Menurut  Sayyid  Sabiq,
2 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, Tahun 2010), h.
Mudharabah adalah  akad  dianatara  dua  belah  pihak  dan  salah  satu  pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan. 3
Berdasarkan  beberapa  pengertian  tentang Mudharabah tersebut,  maka dapat  dipahami  bahwa Mudharabah itu  adalah  akad  diantara  dua  belah  pihak, dengan  pihak  yang  satu  menyerahkan  modal  dan  pihak  yang  lainnya memberdayakan  modal  agar  dapat  mendapatkan  untung  dan  kemudian  dibagi bersama sesuai kesepakatan atau perjanjian pada saat akad. 4
Kebolehan  kerja  sama  mudharabah  atau  qiradh  didasari  dalam  QS  al Muzzammil/73: 20
... يِف َنوُب ِر ۡضَي َنو ُرَخاَء َو ٱ ِض ۡرَ ۡلۡ ِل ۡضَف نِم َنوُغَت ۡبَي ٱ َِللّ يِف َنوُلِتََٰقُي َنو ُرَخاَء َو ِليِبَس ٱ هَِللّ ... Terjemahnya: ...dan orang-orang yang  berjalan di muka bumi  mencari sebagian karunia Allah... 5
Begitu juga dalam QS al-Baqarah/2: 198.
َسۡيَل ۡۚۡمُكِ ب َر نِ م  الٗ ۡضَف ْاوُغَت ۡبَت نَأ ٌحاَنُج  ۡمُكۡيَلَع ...

## Terjemahnya:
Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezeki  hasil  perniagaan) dari tuhanmu... 6
Terkait  dengan  hal  tersebut  maka  disebutkan  juga  dalam  hadits  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  dari  Shuhaib  r.a.,  bahwa  Rasulullah  saw. bersabda:
- ُراَّزَبْلا ٍّتِباَث ُنْب ُرْشِب اَنَثَّدَح ُل َّلَّ َْْخلا ٍّ يِلَع ُنْب ُنَس َْْحلا اَنَثَّدَح
ُنْب ُرْصَن اَنَثَّدَح
ِن َْْمحَّرلا ِدْبَع  ْن َع ِمِساَقْلا
َلاَق ِهيِبَأ  ْنَع ٍّبْيَهُص ِنْب ِحِلاَص ْنَع َدُواَد ِنْب ةَك َرَبْلا َّنِهيِف ٌث َلََث ٍّلَجَأ ىَلِإ ُعْيَبْلا
ِعْيَبْلِل  َلَّ ِتْيَبْلِل  ِريِعَّشلاِب  ِ رُبْلا ُط َلَْخَأ َو ُةَضَراَقُمْلا َو
Artinya:
Terdapat  tiga  perkara  yang  diberkati,  yaitu;  jual  beli  yang  ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, tidak untuk diperjual belikan. (Sunan Ibnu Majah, Juz 7: 68). 7
Kemudian Nabi Muhammad saw. pernah mengadakan perjalanan ke Syam untuk  beerdagang  menggunakan  barang  milik  khadijah  yang  akan  diperistri  oleh beliau.

## 2. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah
3 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Tahun 2015), h. 59-60.
4 Nizar, Strategi Pengembangan Marketing (Studi Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang, 2015), MALIA (Terakreditasi) , h. 7.
5 Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya , h. 575.
6 Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya , h. 31
7 Farida Arianti, Mudharabah Dalam Bank Syariah (Artikel, diakses 5 juni 2021), h. 3.
Terdapat beberapa rukun pada akad mudharabah yang mesti penuhi ketika melakukan transaksi, yaitu:
a. Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis,tetapi tidak memiliki modal;
b. Objek akad, yaitu modal ( maal ), kerja ( dharabah ), dankeuntungan ( ribh ); dan
c. Shighah , yaitu Ijab dan Qabul. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang khusus dikabulkan  dalam  akad  mudharabah  yaitu;  syarat  modal  dan  keuntungan. Syaratmodal, yaitu:
1) Modal harus berupa uang;
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
3) Modal harus tunai bukan hutang; dan
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. 8
Terkait  dengan  syarat  keuntungan,  merupakan  hasil  yang  didapatkan melalui  modal  tersebut  harus  bersifat  jelas  berapa  jumlahnya,  dan  untung  yang didapatkan  harus  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  atau  perjanjian  kedua  bela pihak.Sistem  akad mudharabah,  shahibul  maal tidak  boleh  menentukan  jenis usaha apa yang mesti dilakukan oleh mudharib , akan tetapi, shahibul maal harus mengetahui  tujuan  penggunaan  dana  tersebut.  Usaha  yang  dilakukan  oleh mudharib ia  bebas  dalam  memutuskan  jenis  usaha  apa  saja  akan  dijalankan. Namun,  pada  umumnya mudharib biasa  menggunakan  modal  tersebut  sebagai modal  kemitraan,  bisnis,  waralaba,  investasi,  modal  kerja,  maupun  usaha-usaha lainya,  selama  tidak  bertolak  belakang  dengan  undang-undang  yang  berlaku  dan tidak  menyimpang  terhadap  unsur-unsur  haram  serta  mempunyai  prospek  usaha yang jelas. 9
Jumhur  ulama menyatakan,  bahwa  rukun Mudharabah terdiri  atas  orang yang  berakad,  modal,  keuntungan,  kerja,  dan  akad.  Adapun  syarat-syarat Mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Bagi  pihak  yang  berakad,  harus  cakap  bertindak  hukum  dan  cakap  diangkat sebagai wakil (bagi mudharib )
2. Terkait  dengan  modal,  disyaratkan:  berbentuk  uang,  jelas  jumlahnya,  tunai, diserahkan sepenuhnya kepada mudharib
3. Terkait  dengan  keuntungan,  disyaratkan  bahwa  pembagian  keuntungan  harus jelas dan diambil dari keuntungan.
4. Syarat  akad  mengikuti  syarat  sebuah  akad  pada  umumnya,  yaitu  harus  jelas sighatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya. 10
Berdasarkan  rukun  dan  syarat  akad  tersebut  yang  telah  dijelaskan  dapat dipahami  bahwa  akad  mudarabah  yang  akan  dilakukan  oleh  pelaku  akad  harus jelas,  berbentuk  materi,  tunai,  dan  kerja  sama  yang  adil,  serta  ada  kesepakatan pada saat ijab qabul.
8 Al Mas’udah, Akad  Mudharabah  dan  Murabahah  dalam  Perbankan Syariah;Tinjauan  Filsafat Hukum (Al Hikmah, Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, September 2017), h. 6.
9 Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis volume 15 No.1/ Maret 2015, h. 70.
10 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Prektek, (Bandung: PT. Refika Aditama, Tahun 2015), h. 76.

## 3. Macam-Macam Akad Mudharabah
Ulama Fiqh membagi akad Mudharabah menjadi dua macam yaitu:
1. Mudharabah Muthlaqah Mudharabah  muthaqah yaitu  penyerahan  modal  secara  mutlak  tanpa syarat  dan  pembatasan.  Terkait  dengan Mudharabah  muthaqah, pengusaha bebas  mengelola  modal  dengan  jenis  usaha  apa  saja  yang  menurutnya  akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan.
2. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah  muqayyadah yaitu  penyerahan  modal  dengan  syarat  dan batasan  tertentu.  Terkait  dengan Mudharabah  muqayyadah, pengusaha  harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. 11
Terkait  dengan  kedua  macam  akad  mudharabah  tersebut  menegaskan bahwa  pengusaha  bebas  melakukan  usaha  jenis  apa  saja  yang  dapat menguntungkan.  Namun,  penerima  modal  harus  mengikuti  syarat  dan  batasan tertentu yang diisyaratkan oleh pemilik modal.

## 4. Standar Akuntansi Akad Mudharabah
Ketentuan  tentang  pengukuran  dan  pengakuan  transaksi Mudharabah dalam  akuntansi  pemilik  dana,  telah  diatur  dalam  PSAK  105  tentang  Akuntansi Mudharabah antara lain sebagai berikut:
a. Modal Mudharabah
1) Dana Mudharabah yang  disalurkan  oleh  pemilik  dana  diakui  sebagai investasi Mudharabah pada  saat  pembayaran  kas  dan  penyerahan  aset  non kas kepada pengelola dana.
2) Pengukuran investasi Mudharabah adalah sebagai berikur:
a) Investasi Mudharabah dalam  bentuk  kas  diukur  sebesar  jumlah  yang dibayarkan.
b) Investasi  dalam  benruk  aset  nonkas  diukur  sebesar  nilai  wajar  aset nonkas pada saat pembayaran:
• Jika  nilai  wajar  lebih  rendah  daripada  nilai  tercatatnya,  maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
• Jika  nilai  wajar  lebih  tinggi  daripada  nilai  tercatatnya  diakui,  maka selisi  diakuinya  sebagai  keuntungan  tangguhan  dan  diamortisasi sesuai jangka waktu alad Mudharabah .
c) Jika nilai investasi Mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola  dana,  maka  penurunan  nilai  tersebut  diakui  sebagai  kerugian dan mengurangi saldo investasi Mudharabah .
d) Jika sebagian investasi Mudharabah hilai setelah dimulainya usaha tanpa adanya  kelalaian  atau  kesalahan  pengelola  dan,  maka  kerugian  tersebiut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
11 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Prektek, h. 77-78.
e) Usaha Mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana.
f) Dalam  investasi Mudharabah yang  diberikan  dalam  bentuk  barang (nonkas)  dan  barang  tersebut  mengalami  penurnan  nilai  pada  saat  atau setelah  barang  dipergunakan  secara  efektif  dalam  kegiatan  usaha Mudharabah , maka kerugian tersebur tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
• Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
• Tidak  terdapat  kondisi  diluar  kemampuan  ( force  majur )  yang  lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad.
• Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
h) Jika akad Mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum  dibayar  oleh  pengelola  dana,  maka  investasi Mudharabah diakui sebagai piutang. 12
b. Penghasilan Usaha
1) Jika  investasi Mudharabah melebihi  satu  periode  pelaporan,  penghasilan usaha  diakui  dalam  periode  terjadinya  hak  bagi  hasil  sesuai  nisab  yang disepakati.
2) Kerugian  yang  terjadi  dalam  suatu  periode  sebelum  akad Mudharabah berkahir  diakui  sebagai  kerugian  dan  dibentuk  penyisihan  kerugian investasi. Pada saat akad Mudharabah berkahir, selisih antara :
a) Investasi Mudharabah setelah  dikurangi  penyisiha  kerugian  investasi; dan
b) Pengembalian investasi Mudharabah
3) Pengakuan  penghasilan  usaha Mudharabah dalam  praktik,  dapat  diketahui berdasarkan  laporan  bagi  hasil  atas  realisasi  penghasilan  usaha  dari pengelola  dana.  Tidak  diperkenankan  mengakui  pendapatan  dari  proyeksi hasil usaha.
4) Kerugian  akibat  kelalaian  atas  kesalahan  pengelola  dana  dibebankan  pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi Mudharabah .
5) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. 13
c. Penyajian
1) Pemilik  dana  menyajikan  investasi Mudharabah dalam  laporan  keuangan sebesar nilai yang tecatat.
2) Pengelola dana menyajikan transaksi Mudharabah dalam laporan keuangan, yaitu:
a) Dana  syrikah  temporer  dari  pemilik  dana  disajikan  sebesar  nilai tercatatnya untuk setiap jenis Mudharabah.
b) Bagi  hasil  dana  syirkah  temporer  yang  sudah  diperhitungkan  dan  telah jatuh  tempo  tetapi  belum  diserahkan  kepada  pemilik  dana  disajikan sebagai kewajiban.
12 Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK Syariah Baru). (Jakarta : Penerbit LPFE Usakti, 2010), h, 295.
13 Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah, h. 295.
3) Bagi  hasil  dana  syrikah  temporer  yang  telah  diperhitungkan  tetapi  belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. 14
d. Pengungkapan
1) Pemilik  dana  mengungkapkan  hal-hal  terkait  transaksi Mudharabah ,  tetapi tidak terbatas pada :
a) Rincian jumlah investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya.
b) Penyisihan kerugian investasi Mudharabah selama periode berjalan.
c) Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  101;  penyajian  laporan keuangan syariah.
2) Pengelola  dana  mengungkapkan  hal-hal  terkait  transaksi Mudharabah , tetapi tidak terbatas pada :
a) Rincian dana syrikah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
b) Penyaluran dana yang berasal dari Mudharabah muqayyadah.
c) Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  101:  penyajian  laporan keuangan. 15
5. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
Dewan  Syariah  Nasional  menetapkan  aturan  tentang  Pembiayaan Mudharabah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 sebagai berikut :
a. Ketentuan Pembiayaan
1) Pembiayaan  Mudharabah  adalah  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2) Dalam  pembiayaan  ini  LKS  sebagai  shahibul  al-maal  (pemilik  dana) membiayai  100  %  kebutuhan  suatu  proyek  (usaha),  sedangkan  pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengeloa usaha.
3) Jangka  waktu  usaha,  tata  cara  pengembalian  dana,  dan  pembagian keuntungan  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  (LKS dengan pengusaha)
4) Mudharib  boleh  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang  telah  disepakati bersama  dan  sesuai  dengan  syariah;  dan  LKS  tidak  ikut  serta  dalam managemen  perusahaaan  atau  proyek  tetapi  mempunyai  hak  untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutamg.
6) LKS  sebagai  penyedia  dana  menanggung  semua  kerugian  akibat  dari Mudharabah  kecuali  jika  mudharib  (nasabah)  melakukan  kesalahan  yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar  mudharib  tidak  melakukan  penyimpangan,  LKS  dapat  meminta jaminan  dari  mudharib  atau  pihak  ketiga.  Terkait  dengan  jaminan  tersebut bisa  berlaku  apabila  dari  pihak  mudharib  tetangkap  basa  melakukan kecurangan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian (akad).
8) Kriteria  pengusaha,  prosedur  pembiayaan,  dan  mekanisme  pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.
14 Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah, h. 295.
15 Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah, h. 295.
9) Dalam  hal  penyandang  dana  (LKS)  tidak  melakukan  kewajiban  atau melakukan  pelanggaran  terhadap  kesepakatan,  mudharib  berhak  mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 16
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan
1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola harus cakap hukum.
2) Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a) Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  eksplisit  menunjukkan  tujuan kontrak (akad).
b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saar kontrak.
c) Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau  dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3) Modal  ialah  esjumla  uang  dan/atau  aset  yag  diberikan  oleh  penyedia  dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b) Modal  dapat  berbentuk  uang  atau  barang  yang  dinilai.  Jika  modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c) Modal  tidak  dapat  berbentuk  piutang  dan  harus  dibayarkan  kepada mudharib, baik secara bertahap mauoun tidak, sesuai dengan kespakatan dalam akad.
d) Keuntungan  Mudharabah  adalah  jumlah  yang  didapat  sebagai  kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipernuhi:
• Harus  diperuntukkan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  tidak  boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
• Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan  pada  waktu  kontrak  disepakati  dan  harus  dalam  bentuk prosentasse  nisbah  dari  keuntungan  sesuai  kesepakatan.  Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
• Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan  dari  kesalahan  disengaja,  kelalaian,  atau  pelanggaran kesepakatan.
e) Kegiatan  usaha  oleh  pengelola  dana  (mudharib),  sebagai  perimbangan (muqabil)  modal  yang  disediakan  oleh  pemyedia  dana,  harus memperimbangkan hal-hal berikut :
• Kegiatan  usaha  adalah  hak  ekskusif  mudhsrib,  tanpa  campur  tangan penyedian  dana,  tetapi  ia  mempunyai  hak  untuk  melakukan pengawasan.
• Penyedia  dana  tidal  boleh  mempersempit  tindakan  pengelola sedemikian  rupa  yang  dapat  menghalangi  tercapainya  tujuan Mudharabah yaitu keuntungan.
16 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h, 77.
• Pengelola  dana  tidak  boleh  menyalahi  hukum  Syariah  Islam  dalam tindakannya  yang  berhubungan  dengan  Mudharabah,  dan  harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam akrivitas itu. 17
c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
1) Mudhrabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2) kontrak  tidak  boleh  dikaitkan  (mu’allaq)  dengan  sebuah  kejadian  di  masa depan yang bekum tentu terjadi.
3) Pada  dasarnya,  dalam  Mudharabah  tidak  ada  ganti  rugi,  karena  pada dasarnya  akad  ini  bersifat  amanah  (yad  al-amanah),  kecuali  akibat  dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelnggaran kesepakatan.
4) Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajiban  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 18
6. Standar  Prosedur  Operasional  Akuntansi  Akad  Mudharabah  Pada  Bank Syariah Indonesia
a. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah
1) Pembiayaan Mudharabah
a) Bank  membukukan  kewajiban  komitmen  pada  saat  memberikan  facilility line kepada nasabah dalam Loan Commitment Unused (LCU).
b) Dana Mudharabah yang  disalurkan  oleh  Bank  diakui  sebagai  pembiayaan Mudharabah pada saat pembayaran kas kepada nasabah.
c) Pengukuran  pembiayaan Mudharabah dalam  bentuk  kas  diukur  ssebesar jumlah yang dibayarkan oleh Bank kepada nasabah.
d) Pembiayaan Mudharabah yang  diberikan  secara  bertahap  diakui  pada setiap tahap pembayaran.
e) Pembayaran  kembali  pembiayaan Mudharabah oleh  nasabah  akan mengurangi pembiayaan Mudharabah .
f) Usaha Mudharabah dianggap  mulai  berjalan  sejak  dana  atau  modal  usaha Mudharabah diterima oleh nasabah.
g) Jika  akad Mudharabah berakhir  sebelum  atau  saat  akad  jatuh  tempo  dan belum  dibayar  oleh  nasabah,  maka  pembiayaan Mudharabah diakui sebagai piutang.
2) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan nasabah
a) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan nasabah dibebankan pada nasabah dan tidak mengurangi pembiayaan Mudharabah
b) Kelalaian atau kesalahan nasabah antara lain ditunjukkan oleh:
• Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
• Tidak  terdapat  kondisi  di  luar  kemampuan  (force  majeur)  yang  lazim dan/ atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
• Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
3) Penghasilan usaha Mudharabah (pendapatan bagi hasil)
17 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 77.
18 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 77.
a) Apabila  pembiayaan Mudharabah melebihi  satu  periode  pelaporan, penghasilan  usaha  diakui  dalam  periode  terjadinya  hak  bagi  hasil  sesuai nisbah yang disepakati.
b) Pengakuan  penghasilan  usaha Mudharabah dalam  praktik  dapat  diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari nasabah.
c) Bank  tidak  diperkenankan  mengakui  pendapatan  bagi  hasil  dari  proyeksi hasil usaha.
d) Pendapatan  bagi  hasil Mudharabah yang  telah  diterima  kasnya  merupakan pendapatan  Bank  yang  harus  dibagi  hasilkan  kepada  dana  pihak  ketigaa (tabungan, giro, dan deposito).
e) Pendapatan  bagi  hasil Mudharabah yang  telah  dibagihasilkan  kepada  dana pihak ketiga tidak dapat dikoreksi atau di-reverse kepada nasabah atau pihak lain dalam rangka keperluan tertentu.
4) Piutang atas bagi hasil usaha
a) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil
b) Investasi Mudharabah tidak  dapat  diakui  selesai  (lunas)  apabila  masih terdapat  piutang  nasabah  atas  bagian  hasil  usaha  yang  belum  dibayar  oleh nasabah kepada Bank.
c) Bank  memiliki  hak  tagih  atas  keuntungan/pendapatan  bagi  hasil Mudharabah yang  telah  menjadi  hak  Bank  namun  belum  dibayarkan  oleh nasabah.
5) Potongan atas kewajiban nasabah Dalam transaksi Mudharabah tidak diakui adanya potongan (pengurangan kewajiban nasabah) untuk:
1) Pelunasan.
2) Potongan atas pengembalian dana investasi yang belum jatuh tempo.
3) Pembayaran  hasil  usaha  porsi  Bank  yang  telah  dilaporkan  kepada  Bank  oleh nasabah. 19
6) Pendapatan dan beban teratribusi
1) Pendapatan dan beban teratribusi tidak dikapitalisasi atai diakui secara terpisah dari investasi Mudharabah sebesar pendapatan yang diterima dan beban  yang dikeluarkan.
2) Pendapatan  dan  beban  tertribusi  tersebut  langsung  diakui  dalam  laporan  laba rugi pada saat pemdapatan diterima dan beban dikeluarkan.
3) Pendapatan  teratribusi  merupakan  bagian  dari  fee  based  income  yang  tidak dibagihasilkan kepada dana pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito).
7) Hal-hal yang tidak terbatas terkait transaksi Mudharabah Bank mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah , tetapi tidak terbatas pada :
1) Rincian jumlah pembiayaan Mudharabah berdasarkan sifat akad ( Mudharabah mutlaqah  dan Mudharabah muqayyadah),  jenis  penggunaan  dan  sektor ekonomi.
19 Nizar, M, 2016, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (studi kasus BMT Maslahah Capang Pandaan), MALIA (Terakreditasi) , 7 (2), h. 287-310.
2) Klasifikasi  pembiayaan Mudharabah menurut  jangka  waktu  (masa  akad), kualitas  pembiayaan,  valuta,  cadangan  penyisihan  kerugian  pembiayaan  dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3) Jumlah dan persentase pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada pihak- pihak berelasi.
4) Jumlah  pembiayaan Mudharabah yang  telah  direstrukturisasai  dan  informasi lain  tentang  pembiayaan Mudharabah yang  direstrukturisasi  selama  periode berjalan.
5) Kebijakan  manajemendalam  pelaksanaan  pengendalian  risiko  portofolio pembiayaan Mudharabah .
6) Besarnya  pembiayaan Mudharabah bermasalah  dari  cadangan  penyisihan kerugian piutang untuk setiap sektor ekonomi.
7) Kebijakan  dan  metode  yang  dipergunakan  dalam  penanganan Mudharabah bermasalah.
8) Ikhitsar pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal,  penghapusan  selama  tahun  berjalan,  penerimaan,  atas  pembiayaan Mudharabah yang  telah  dihapusbukukan  dan  pembiayaan Mudharabah yang telah  dihapus  tagih  dan  saldo  akhir  pembiayaan Mudharabah yang  dihapus buku.
8) Penyajian Mudharabah
1) Pembiayaan Mudharabah disajikan  sebesar  saldo  pembiayaan Mudharabah nasabah kepada Bank.
2) Piutang  bagi  hasil  disajikan  sebagai  bagian  dari  aset  lain  pada  saat  nasabah tergolong  performing.  Sedangkan,  apabila  nasabah  tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3) Cadangan  PPAP Mudharabah disajikan  sebagai  pos  lawan  ( contra  account) pembiayaan Mudharabah .
4) Pembiayaan Mudharabah yang  diakhiri  sebelum  jatuh  tempo  atau  sudah berakhir  dan  belum  diselesaikan  oleh  nasabah  disajikan  terpisah  dengan pembiayaan Mudharabah menjadi piutang Mudharabah .
9) Penghasilan Usaha Mudharabah (pendapatan bagi hasil)
1) Bank tidak diperkenankan melakukan pembukuan (pelaporan) pada sistem atas penghasilan usaha Mudharabah nasabah berdasarkan proyeksi pendapatan bagi hasil  yang  ditentukan  di  awal  akad,  namun  benar-benar  berdasarkan  realisasi penghasilan usaha yang dilaporkan oleh nasabah yang terdokumentasi (seperti laporan  keuangan  nasabah,  laporan  realisasi  penjualan  nasabah,  surat kesanggupan bayar dari nasabah, dll).
2) Bank wajib melakukan  penagihan atas realisasi  penghasilan usaha porsi  Bank yang dilaporkan dan telah dibuku pada sistem.
3) Bank  tidak  diperkenankan  melakukan  potongan  kewajiban  nasabah  atas realisasi penghasilan usaha porsi Bank yang dilaporkan dan telah dibuku pada sistem.
10) Pembagian hasil usaha Bank  melakukan  pembagian  hasil  usaha Mudharabah berdasarkan  total pendapatan  usaha  (omset)  nasabah (revenue  sharing  methode) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1) Bank membutuhkan kompetensi SDM dalam penguasaan metode pengalokasian  biaya  harga  perolehan  persediaan  sehingga  bank  mengalami
penambahan  pekerjaan  klerikal  yang  mengakibatkan  inefiensi  kerja  dan disintensif bagi kegiatan usaha UMKM.
2) Bank harus memenuhi sejumlah persyaratan agar tidak terjadi akses informasi yang  tidak  seimbang (asymetricinformation),  adevrse  selection, dan  moral hazard diantara para pihak.
3) Memperbesar  resiko,  waktu  yang  dibutuhkan  dan  ongkos  sehingga  akan menurunkan  kemampuan  bank  syariah  dalam  berkompetisi  dalam  industri perbankan.
11) Pembukuan Manual Transaksi Mudharabah
1) Pada saat Bank memberikan facility line pada nasabah
2) Pada saat Bank melakukan pencairan kepada nasabah
3) Pada  saat  nasabah  melaporkan  pendapatan  porsi  (hak)  Bank  atas  bagi  hasil usahanya
4) Pada saat nasabah membayar angsuran pokok pembiayaan Mudharabah
5) Pada saat nasabah membayar pendapatan porsi (hak) Bank atas hasil usahanya yang telah dilaporkan
7. Tinjauan Syariah Akad Mudharabah Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  selama  kegiatan  magang di  Bank  Syariah  Indonesia,  secara  garis  besar  pelaksanaan  akad Mudharabah sudah  sesuai  dengan  tinjauan  syariah  yang  pada  penelitian  ini  berdasarkan  pada Fatwa  DSN  MUI  tentang  Pembiayaan Mudharabah karena  semua  pembuatan standar prosedur operasional pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia didasarkan pada Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Syariah Indonesia. 20
Pihak Bank Syariah Indonesia bertindak sebagai pemilik dana ( shahibul maal )  dan  nasabah  bertindak  sebagai  pengelola  dana  ( mudhraib )  dalam pembiayaan Mudharabah baik  bersifat muthlaqah maupun muqayyadah tetapi dalam  prakteknya  lebih  didominasi  bersifat muthlaqah. Dimana  nasabah pembiayaan Mudharabah boleh  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang  telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Bank Syariah Indonesia tidak ikut serta  dalam  manajemen  pengelolaan  usaha  tersebut  namung  berhak  untuk melakukan  pembinaan  dan  pengawasan.  Namun,  jika  pembiayaan Mudharabah bersifat muqayyadah ada beberapa beberapa batasan-batasan tertentu yang tertera pada standar prosedur operasional akad Mudharabah diantaranya:
a) Nasabah tidak mencampurkan dana Bank dengan dana lainnya.
b) Nasabah  tidak  menginvestasikan  dananya  pada  transaksi  penjualan  cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
c) Mengharuskan  nasabah  untuk  melakukan  investasi  tanpa  melalui  pihak ketiga. 21
Jangka waktu usaha (periode pelaksanaan akad pembiayaan mudhrabah), tata  cara  pengembalian  dana  dan  pembagian  keuntungan  ditentukan  berdasarkan kesepakatan  antara  bank  dengan  nasabah.  Pengembalian  dana mudhrabah dapat
20 Muhammad Fahmul Iltiham, Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan (Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11, Nomor 1, Desember 2019), h. 36.
21 Muhammad Fahmul Iltiham, Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan, h. 36.
dilakukan secara bertahap bersamaan dengab distribusi bagi hasil atau secara total pada  saat  akad Mudharabah diakhiri.  Jika  dari  pengelolaan  dana midharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk Bank dan nasabah ditentukan  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  dari  hasil  usaha  yang  diperoleh selama  periode  akad.  Jika  dari  pengelolaan  dana Mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggung jawab Bank.

## C. kesimpulan
Akad mudharabah merupakan  perjanjian  antara  kedua  bela  pihak,  yaitu pemilik modal menyerahkan kepada orang yang akan menerima dana tersebut untuk digunakan  usaha,  bisnis,  investasi,  dan  lain-lain.  Tujuan  agar  penerima  modal tersebut  digunakan  sebagaimana  mestinya,  dan  keuntungan  dapat  dibagi  bersama sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian pada saat akad.
Adapun rukun dan syarat dalam akad mudharabah , yaitu; pihak yang berakad harus  jujur  dan  taat  hukum,  syaratnya  modal  yang  digunakan  harus  uang,  jelas jumlahnya,  dan  berbentuk  tunai,  syarat  pembagian  keuntungan  harus  jelas hitungannya  sesui  perjanjian  pada  saat  akad,  dan  syaratnya  harus  jelas  sighatnya, yaitu ijab kabul.
Akad mudharabah terbagi  menjadi  dua  macam  bagian,  yaitu;  pertama, mudharabah  muthlaqah ialah  penyerahan  modal  secara  mutlak  tanpa  ada  syarat  dan batasan  tertentu.  Kedua, mudharabah  muqayyadah ialah  penyerahan  modal  dengan ketentuan syarat dan batas tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianti, Farida, Mudharabah Dalam Bank Syariah, Artikel, diakses 5 juni 2021.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
Fadhila, Novi, Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnisvolume 15 No. 1/ Maret 2015.
Harahap, Sofyan S., Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK Syariah Baru), Jakarta : Penerbit LPFE Usakti, 2010.
Iltiham,  Muhammad  Fahmul, Implementasi  Akad  Mudharabah  Berdasarkan  Psak 105  Tentang  Akuntansi  Mudhrabah  Dan  Fatwa  Dsn  Mui  Pada  Produk Pembiayaan, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11, Nomor 1, Desember 2019.
Ismail, Manajemen  Perbankan  Dari  Teori  Menuju  Aplikasi, Jakarta:  Kencana, Tahun 2010.
Janwari,  Yadi, Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, Tahun 2015.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2001.
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya .
Mas’udah,  Al, Akad  Mudharabah  dan  Murabahah  dalam  Perbankan  Syariah; Tinjauan  Filsafat  Hukum, Al  Hikmah,  Jurnal  Studi  Keislaman,  Volume  7, Nomor 2, September 2017.
Nizar, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Pelaku  UMKM ,  (studi  kasus  BMT  Maslahah  Capang  Pandaan,  2016), MALIA (Terakreditasi) , 7 (2).
Nizar,  Strategi  Pengembangan  Marketing  (Studi  Kasus  di  BRPS  Adil  Makmur Karangploso Malang, 2015), MALIA (Terakreditasi) , 7 (1).
Nurhasanah, Neneng, Mudharabah dalam Teori dan Prektek, Bandung: PT. Refika Aditama, Tahun 2015.
www.syariahmandiri.co.id diakses pada 31 Mei 2021.