## EVALUASI EFEKTIVITAS PENGUATAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PARADIGMA BARU (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat di Aceh)
Marlaini 1 ,Aliamin 2 ,Mirna Indriani 2
1 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan staf Inspektorat Kota Lhokseumawe
2 Staf Pengajar Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Korespondensi Penulis:
1 enimarleni3@gmail.com, 2 aliamin@unsyiah.ac.id, 2 mirna_indriani@unsyiah.ac.id

## Abstract
This study aims to discuss the methods, approaches, and focus of audit in line with changes in the paradigm of the role of internal auditors at the Regency Inspectorate office.  It also attempts to identify the obstacles in the impelementation of strengthening the role of government internal auditors or The Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP).  Changes  in  the  internal  audit  paradigm  are  no  longer  a  watchdog  role,  but  must  add value to management with a consulting role. The method used in this research is the qualitative approach. The results  of  the  study  showed  that  the  methods,  approaches  and  audit  focus  that  should  be  done  in  the  new paradigm, have not changed as a whole. Implementation of strengthening the role of APIP also has several obstacles  such  as,  human  resource  competence  of  the  auditors  were  minimal,  the  amount  of  budget  was relatively  small,  the  lack  of  independence  of  APIP  institutions,  auditor  objectivity  was  still  lacking,  and commitment from stakeholders has not been maximized. The effective role of APIP has been difficult to realize if  the  paradigm  shift  of  the  role  of  internal  auditor  has  not  been  comprehensive  and  supporting  aspects  of APIP's strengthening still have many obstacles.
Keywords: Internal  Audit,  Paradigm  Role  of  Internal  Auditor,  Effectiveness  of  Internal  Audit,  APIP,Role Strengthening APIP.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  metode,  pendekatan,  dan  fokus  audit  sejalan  dengan  perubahan paradigma  peran  auditor  intern  pada  Inspektorat  Daerah.  Selanjutnya  mengidentifikasi  aspek  yang  menjadi kendala  dalam  impelementasi  penguatan  peran  auditor  intern  pemerintah  atau  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP).  Perubahan  paradigma  audit  intern  adalah  tidak  lagi  berperan  sebagai watchdog ,  tetapi harus  memberikan  nilai  tambah  bagi  manajemen  dengan  peran consulting .  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif..Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode, pendekatan dan fokus audit yang  seharusnya  dilakukan  dalam  paradigma  baru,  belum  berubah  secara  keseluruhan.  Implementasi penguatan  peran APIP  juga  memiliki  beberapa  kendala  diantaranya,  kompetensi  sumber  daya  manusia  para auditor  yang  minim,jumlah  anggaran  relatif  kecil,  lemahnya  independensi  lembaga APIP,  objekvitas  auditor masih  kurang,  dan  komitmen  dari stakeholder belum  maksimal.  Peran  APIP  yang  efektif  akan  sulit diwujudkan,  apabila  perubahan  paradigma  peran  auditor  intern  belum  menyeluruh  dan  aspek  pendukung penguatan peran APIP masih memiliki banyak kendala.
Kata  Kunci: Audit  Intern,  Paradigma  Peran  Auditor  Intern,Efektivitas  Audit  Intern,  APIP,  dan  Penguatan Peran APIP.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  paradigma  peran  auditor  internal  mengalami perubahan secara signifikan.  Demikian jugaa uditor internal pemerintah tidak lagi  berperan dengan paradigma lama sebagai “ watchdog ” yang hanya memata-matai, namun lebih dari itu dapat berperan sebagai  konsultan  yang  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi  manajemen.Wacana  perubahan  terus berhembus  kencang  di  ranah  pengawasan  internal.  Kehadiran  audit  intern  pemerintah  atau  dikenal dengan APIP  (Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah),  bagi  organisasi  pemerintah  menjadi  sesuatu yang  ditunggu-tunggu  dan,  selayaknya  ditempatkan  sebagai strategic  business  partner bagi kebutuhan manajemen (Warta Pengawasan, 2013).
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah(SPIP),  telah  mengamanatkan  perwujudan  peran APIP  yang  efektif  sekurang-kurangnya harus  memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  ketaatan,  kehematan,  efisiensi,  dan  efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP No. 60/2008 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultansi.Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP tidak hanya  memberi  keyakinan  melainkan  juga  melakukan  kegiatan  konsultansi  untuk  membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Namun  demikian, apabila metode, pendekatan dan fokus audit tidak dirubah, mengakibatkan peran pemberi keyakinan ( assurance) dan konsultan ( consulting) juga tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu  peran APIP  harus  dikuatkan  dari  segala  segi  baik  SDM  (Sumber  Daya  Manusia),  kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.
Harapan  yang  melambung  tinggi  tentang  penguatan  dan  penajaman  peran  APIP  tersebut, terganjal  dengan    beberapa  kendala  yang  ada.  Kondisi  yang  terjadi  seperti  minimnya  kompetensi sumber daya auditor, independensi dan obyektivitas yang lemah, dukungan alokasi angggaran APIP yang sangat kecil, tidak terpenuhinya formasi auditor, serta standar audit, kode etik, dan peer reviuw yang  belum  berjalan  semestinya,  menyebabkan  kinerja  instansi  pengawasan  pemerintah  belum optimal (Warta Pengawasan, 2013).
Sesuai amanat PP No. 60/2008 dalam mewujudkan peran APIP yang efektif, maka unit APIP juga harus memilki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Namun faktanya, perubahan peran APIP belum optimal yang diperkuat juga  dengan  hasil  pemetaan  kapabilitas  terkini  oleh  BPKP  (Badan  Pengawasan  dan  Pembangunan Pemerintah).  Merujuk  pada  hasil  penilaian  kapabilitas  APIPpada  bulan  Maret  2016  terhadap  628 APIP  nasional,  sebesar  60%  masih  terjerembab  pada level 1,  artinya  kegiatan  audit  masih  terbatas
untuk  ketaatan,  dan  tidak  menerapkan  praktik  yang    profesional.  Kemudian  23%  sudah  beradadi level 2, APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku.Selanjutnya sebesar 5,1%  mencapai level 3,  dan  APIP  sudah  berperan  sebagai  konsultan , sementara  sisanya  belum dilakukan penilaian (Kurnia, 2016).
Penelitian  sebelumnya  yang  mendekati  topik  penguatan  peran  dalan  perubahan  paradigma auditor  intern  pemerintah  masih  terbatas.    Kalembu  (2016)  melakukan  penelitian  pada  Inspektorat yang  belum  melaksanakan  perannya  sebagai  konsultan  dan  kapabilitasnya  berada  pada level 1. Demikian  juga  dengan  penelitian  Toding  (2016)  diperoleh  hasil  yang  serupa,  APIP  belum  mampu berperan secara optimal sebagai  konsultan, penjamin mutu, dan memberikan peringatan dini dalam mencegah atau mengurangi potensi terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun,  penelitian  yang  berbeda  dilakukan  oleh  Rahmat  (2010)  menyangkut  peran  Inspektorat Jendral  Kementrian/Lembaga  sebagai  APIP  yang  sudah  berperan  sebagai  konsultan.  Penelitian terdahulu  yang  telah  dilakukan  memiliki  perbedaan,  karena  terdapat APIP  yang  sudah  menerapkan fungsi  konsultan  sesuai  paradigma  baru,  namun  lebih  banyak  yang  belum  menjalankan  peran  dan fungsinya menjadi APIP yang efektif. Penelitian terdahulu hanya memaparkan analisis dan evaluasi peran  APIP  yang  belum  dan  sudah  melakukan  perubahan  sebagai  konsultan  tanpa  melihat peningkatan kapabilitasnya menuju peran APIP yang efektif, sehingga berbeda dengan penelitian ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk membahas  metode,  pendekatan,  dan  fokus  audit  dalam  perubahan paradigma  audit  intern,  mengidentifikasi  aspek  pendukung    penguatan  peran  APIP  yang  masih    menjadi kendala  dalam  implementasinya. Penelitian  ini  akan  memaparkan  evaluasi  paradigma  baru  efektivitas peran auditor internal pemerintah atau APIP pada Inspektorat Daerah.
Hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan rujukan dan rekomendasi kinerja bagi Inspektorat sebagai APIP di daerah dalam menjalankan perannya secara efektif sesuai amanat PP No. 60/2008.    Secara  Akademis  hasil  penelitian  ini  akan  menambah  informasi  dan  referensi  untuk memahami  fungsi  audit  intern  pemerintah  atau APIP  dalam  melakukan  proses  perubahan  perannya sesuai paradigma baru untuk menjadi fungsi APIP yang efektif.
Pembahasan  tulisan  ini  selanjutnya  dimulai  dengan  kajian  pustaka  yang  berhubungan  dengan perubahan  paradigma  peran  audit  intern,  penguatan  peran  dan  peningkatan  kapabilitas  APIP. Kemudian  dilanjutkan  dengan  penjelasan  tentang  metode  penelitian  yang  digunakan  dan  diikuti dengan  pembahasan  hasil  penelitian.  Terakhir,  menyajikan  kesimpulan  dan  keterbatasan  penelitian serta saran untuk studi berikutnya.

## TINJAUAN TEORETIS
Peran dan fungsi audit intern lebih dikenal dengan istilah watchdog lambat laun mulai beralih menuju  perubahan  yang  signifikan  (Warta  Pengawasan,  2013).  Perubahan  ini  sejalan  dengan pengertian  auditintern  paling  mutakhir  (2011)  oleh IIA ( The  Institute  of  Internal  Auditor) yang pertama kali dicetuskan tahun 1999 menyatakan bahwa:
Internal auditing is an independent, objective assurance and cunsulting  activity designed to add value an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined, approach to evaluate and improve their effectiveness of risk management, control and governance process.
Peran  yang  dimainkan  oleh  auditor  intern  menurut  IIA  (2011)  tersebut  dibagi  menjadi  dua katagori  utama  yaitu,  jasa assurance dan  jasa consulting .  Jasa assurance merupakan  penilaian obyektiv  auditor  internal  atas  bukti  untuk  memberikan  pendapat  atau  kesimpulan  independen mengenai  proses,  sistem  atau  subyek  masalah  lain.  Sementara  itu,  jasa consulting merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (auditi).
Melalui  definisi    baru  dari  audit  intern  yang  berbasis    risiko,  maka  kegiatan  audit  intern ditujukan  untuk  memberikan  layanan  kepada  organisasi.  Apabila  auditor  telah  independen,  maka dalam melakukan pekerjaannya auditor dapat menjaga objektivitas,sehingga hasilnya lebih valid dan dapat  dipertanggungjawabkan.Secara  umum,  auditor  internal  tidak  dapat  melakukan  kegiatan  audit mereka  secara    efektif    tanpa  adanya  independensi  dan  objektivitas,  karena  kedua  hal  ini  adalah atribut  fundamental  bagi  auditor  internal  untuk  menjaga  kredibilitasnya  (D’Onza  et  al.,  2015). Kemudian    Santosa  &  Suyunus  (2016)  menambahkan,  menjadi  alasan  yang  logis  dari  pentingnya status  dan  kewenangan  yang  memadai  bagi  fungsi  audit  intern,  untuk  menjaga  independensi organisasi dan auditor internal secara individu agar bertindak objektif.
Hal  senada  juga  terdapat  dalam  SAIPI  (Standar  Audit  Intern  Pemerintahan  Indonesia) Tahun  2013  yang  dikeluarkan  oleh  AAIPI  (Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  Indonesia). Standar  audit  adalah  kriteria  atau  ukuran  mutu  minimal  untuk  melakukan  kegiatan  audit  intern yang  wajib  dipedomani  oleh  auditor  intern  pemerintah  indonesia.  Pengertian  audit  intern  dalam SAIPI juga sejalan dengan definisi yang sebelumnya:
Audit  intern  adalah  kegiatan  yang  independen  dan  objektif  dalam  bentuk  pemberian keyakinan  ( assurance  activities) dan  konsultasi  ( consulting  activities ),  yang  dirancang  untuk memberi  nilai  tambah  dan  meningkatkan  operasional  sebuah  organisasi.  Kegiatan  ini membantu  organisasi  mencapai  tujuannya  dengan  cara  menggunakan  pendekatan  yang sistematis  dan  teratur  untuk  menilai  dan  meningkatkan  efektivitas  dari  proses  manajemen risiko, kontrol atau pengendalian, dan tata kelola.
Kemudian  menurut  hasil  penelitian  Mihret  & Yismaw  (2007),  efektivitas  audit  intern  harus dilihat  sebagai  interaksi  dari  empat  faktor,  yaitu  kualitas  audit  intern  yang  ditunjukkan  dengan kemampuan  menghasilkan  temuan  dan  rekomendasi  audit  yang  berguna  bagi  auditan,  dukungan manajemen  berupa  sumber  daya  dan  komitmen  untuk  mengimplementasikan  rekomendasi  auditor internal,  keadaan  organisasi  berupa  profil,anggaran,  serta  kebijakan  dan    prosedur  organisasi,  dan sifat auditi berupa sikap dan kerja sama auditi. Maka dari itu, Mihret et al. (2010) mengatakan audit intern dituntut untuk lebih efektif, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang valid dan handal dan memberikan nilai tambah bagi auditi.Santosa & Suyunus (2016) menambahkan, menjadi alasan yang  logis  dari  pentingnya  status  dan  kewenangan  yang  memadai  bagi  fungsi  audit  intern,  untuk menjaga independensi organisasi dan auditor internal secara individu agar bertindak objektif
Selanjutnya menurut hasil penelitian Sagara (2015) peran auditor internal sebagai assurance dapat  dijalankan  apabila  metode  audit  yang    dilakukan  harus  dirubah  dari post  audit (tahun  yang berlalu) menjadi current audit (tahun berjalan). Peran baru auditor internal sebagai consulting bukan sebagai  pemeriksa  juga  perlu  dilakukan.  Implementasi on  going  audit yang  sesuai  dengan  peran baru  sebagai consulting adalah  dengan  menempatkan  auditor  pada  satu  objek  pemeriksaan  sebagai konsultan,  dan  bertugas  melakukan  pendampingan  terhadap  program/kegiatan  yang  sedang berjalan (current  audit). Auditor  internal  berperan  dalam  pengendalian  organisasi  dalam melaksanakan  tugasnya  dengan  cara  melakukan  analisis,  penilaian,  memberikan  informasi  tentang temuan-temuan auditnya dan merekomendasikan berbagai perbaikannya kepada manajemen.
Gamar  &  Djamhuri  (2015:  121)  juga  mengemukakan,  auditor  internal  dalam  menjalankan perannya  lebih  terfokus  pada  pemberian  arahan-arahan  terkait  dengan  topik  pemeriksaan  yang dilakukan, memberikan koreksi atas kekeliruan pencatatan dan memberi pembinaan pada semua unit yang menjadi bagian dari   pemerintahan daerah. Apabila ada hal-hal    yang menyimpang  atau tidak sesuai  dengan  ketentuan,  maka  auditor  internal  harus  mendiagnosa  apa  penyebab  dari  masalah tersebut bisa terjadi dan memberikan solusi berupa saran-saran perbaikan kepada auditi.
Pada  masa  lalu  paradigma  peran  auditor  internal  adalah  sebagai watchdog, sedangkan  pada masa kini dan mendatang, proses audit intern dan paradigma baru telah bergeser menjadi konsultan yang  memberi  masukan  berupa  pikiran  untuk  perbaikan  ( improvement) atas  sistem  yang  ada,serta berperan  sebagai  katalis    (Effendi,  2006:  1).  Kemudian  (Effendi,  2006:  2)  juga  menyatakan  fungsi konsultan bagi auditor internal merupkan peran yang relatif baru. Peran konsultan membawa auditor untuk  selalu  meningkatkan  pengetahuan  baik  tentang  profesi  auditor  maupun  aspek  kegiatan organisasi,  sehingga  dapat  membantu  manajemen  dalam  memecahkan  suatu  masalah.  Kemampuan untuk  merekomendasikan  pemecahan  suatu  masalah (problem  solver) bagi  auditor  internal  dapat
diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun dalam melakukan audit.
Peran  APIP  yang  efektif  menurut  SAIPI  2013,  untuk  mencapai  tujuan  reformasi  birokrasi dapat terwujud dengan cara sebagai berikut: 1). Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,  efisiensi  dan  efektivitas  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi pemerintah (assurance activities); 2). Melakukan peringatan dini ( early warning) dan meningkatkan efektivitas  manajemen  risiko  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah  ( anti corruption activities) ; dan 3). Memberikan saran dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities) .
APIP  berperan  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  oleh  karenanya  peran  APIP harus  dikuatkan  dari  segala  segi  baik  dari  segi  SDM,  keorganisasian/kelembagaan,  proses  bisnis, regulasi, anggaran, standar, dan sebagainya. Penguatan peran APIP dari segi SDM dilakukan dengan merekrut  auditor  yang  berkompeten  di  bidang  pengawasan  dan  terus  menjaga  kompetensinya  dari waktu  ke waktu  dengan  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dari  sisi  kelembagaan, APIP harus independen dari institusi auditinya sebagai syarat agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih objektif.  Disamping  hal  tersebut,  dukungan  penguatan  anggaran  juga  sangat  diperlukan  bagi pengembangan  institusi  APIP  saat  ini  dan  kedepan,  tanpa  adanya  dukungan  anggaran,  maka  peran APIP tidak mungkin optimal (Warta Pengawasan, 2013).
Keahlian  profesional,  kualitas  pekerjaan  audit,  independensi  organisasi,  karir  dan penjenjangan,  serta  dukungan  pimpinan  adalah  faktor  penting  dalam  pencapaian  efektifitas  audit internal,  sehingga  entitas  audit  intern  penting  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  profesional  audit melalui  pendidikan  berkelanjutan,  perencanaan  yang  memadai,  dan  tindak  lanjut  audit,  menjaga independensi dengan instansi auditan, serta dukungan anggaran dan fasilitas yang cukup (Anto et al., 2016: 24).

## METODE PENELITIAN
P enelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  dengan  metode  kualitatif  yang  dilandasi  cara berfikir  fenomenologis,  maksudnya  dalam  penelitian  ini  mencoba  untuk  mendapatkan  pemahaman yang  cukup  tentang  fenomena  yang  terjadi,  mengakui  dan  menyelidiki  hubungan,makna, pemahaman,  serta  penafsiran  yang  kompleks,  multidimensi,  secara  independen  dari  peneliti. Penelitian  kualitatif  dipilih  karena  dianggap  lebih  cocok  untuk  menjelaskan  secara  deskriptif permasalahan  yang  diangkat  dari  sebuah  fenomena  sosial.  Penggunaan  metode  kualitatif  ini  untuk memastikan  bahwa  masalah  tidak  hanya  dilihat  melalui  satu  aspek,  melainkan  dari  beberapa  aspek atas fenomena yang terungkap (Baxter & Susan, 2008).
Menurut  Creswell  (2013:  20)penelitian  studi  kasus  merupakan  proses  menyelidiki  secara cermat  suatu  program,  peristiwa,  aktifitas,  proses  atau  kelompok  individu.  Sebuah  kasus  dapat dibatasi  oleh  waktu  dan  aktifitas,  dan  peneliti  mengumpulkan  informai  secara  lengkap  dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.Sementara itu, Yin (2009),  mengungkapkan bahwa penelitian studi kasus memilki hal-hal yang spesifik, unik, serta mendetail  yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lainnya. Studi kasus dapat mengungkap makna dibalik fenomena dalam kondisi apa adanya secara alami, dan dikatakan pula  dalam  studi  kasus  tidak  hanya  sekedar  memberikan  laporan  faktual  akan  tetapi  memberikan konsep baru atas kasus yang diteliti.
Objek dari penelitian ini adalah salah satu Inspektorat Daerah di Aceh , yang merupakan unit pengawasan  atau APIP  di  tingkat  kabupaten/kota.  Pemilihan  di  lokasi  ini  dilakukan  peneliti  karena masuk  dalam  salah  satu  diantara  empat  inspektorat  atau  APIP  lainnya  yang  telah  mencapai kapabilitas  pada level 2  awal  tahun  2016,  namun  masih  dengan  catatan.  Hasil  ini  diperoleh berdasarkan penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh sebagai instansi pembina  APIP.  Peneliti  tidak  dapat  menyebutkan  nama  Inspektorat  Daerah  Kabupaten/Kota dimaksud  diatas,  karena  alasan  etika  dan  kesepakatan  dengan  inspektur  dan  para  auditor  sebagai informan dari objek penelitian.
Kemudian peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data primer yang pada umumnya digunakan  dalam  penelitian  kualitatifmeliputi,  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  oleh  peneliti  melalui  wawancara  dan  observasi dilapangan.Sementara  data  sekunder,  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  literatur  atau  dokumen (Sugiyono, 2014: 224). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  oleh  peneliti  dari  lapangan.Creswell  (2013:  67)  menyebutkan bahwa peneliti dapat menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Pada  saat  mengumpulkan  data  yang  dilakukan  melalui  wawancara,peneliti    memakai  alat perekam.Peneliti juga menentukan sumber informan dari objek penelitian yang dipandang layak dan mewakiliuntuk  memperoleh  keterangan  sebanyak-banyaknya  guna  menjawab  pertanyaan penelitian.Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan,informan dari wawancara tersebut terdiri dari Inspektur sebagai Kepala Inspektorat , dan para auditor sesuai jenjang jabatannya, yaitu Auditor Muda  sebagai  ketua  tim  satu  orang,  Auditor  Pertama  sebagai  anggota  tim  satu  orang,  Auditor Penyelia sebagai anggota tim satu orang, dan Auditor Pelaksana sebagai anggota tim satu orang.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara  secara  mendalam  ( indepth  interwiew )  dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstuktur, karena sifatnya luwes sehingga lebih baik untuk
digunakan.Susunan  kalimat  dalam  pertanyaan  semi  terstruktur  ini  dapat  diubah  saat  sedang melakukan  wawancara,  dan  disesuaikan  dengankondisinya  (Yin,  2009:  32).  Karakteristik  dari wawancara  semi  terstruktur  adalah  pertanyaan  terbuka,  namun  ada  batasan  tema  dan  alur pembicaraan,  kecepatan  wawancara  dapat  diprediksi,  fleksibel  tapi  terkontrol,  terdapat  pedoman wawancara  yang menjadi  patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, serta tujuan (Sugiyono, 2014).
Metode  analisis  dalam  penelitian  ini,  menggunakan  teknik  analisis  data  atau  model  yang dicetuskan  oleh  Miles  &Huberman,  dan  sering  disebut  dengan  metode  analisis  data  interaktif (Sugiyono,  2014).    Aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dan datanya jenuh.Ukuran kejenuhan data ditandai dengan  tidak  diperolehnya  lagi  data  atau  informasi  baru.Aktivitas  dalam  analisis  meliputi  reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kemudian  untuk  keabsahan  data  pada  penelitian  kualitatif  dapat  menggunakan  teknik trianggulasi.  Pengertian  dari  triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan sesuatu  yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Sugiyono,  2014).  Triangulasi  adalah  suatu  cara  untuk  mendapatkan  data  yang  benar-benar  absah dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  diluar  data  itu  sendiri,  untuk  keperluan  pengecekan  atau sebagai  pembanding  terhadap  data  tersebut.  MenurutBachri  (2010:  46)  triangulasi  merupakan metode  sintesa  data  terhadap  kebenarannya  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang lain  atau  berbagai  paradigma  triangulasi.  Data  yang  dinyatakan  valid  melalui  triangulasi  akan memberikan  keyakinan  terhadap  peneliti  tentang  keabsahan  datanya,  sehingga  tidak  ragu  dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.
Triangulasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  tiga  cara  yaitu triangulasi  sumber  data,  triangulasi  metode,  dan  triangulasi  teori.  Triangulasi  sumber  data  yaitu membandingkan beberapa beberapa sumber data dari hasil wawancara antara informan satu dengan informan  lainnya.  Kemudian  triangulasi  metode  yaitu  memperoleh  gambaran  dengan membandingkan  antara  hasil  dari  teknik  pengumpulan  data  berdasarkan  wawancara  dengan pengamatan  di  lapangan,  atau  membandingkan  dengan  dokumentasi  yang  diperoleh.  Terakhir triangulasi teori yaitu membandingkan hasil yang diperoleh di lapangan dengan teori yang dipelajari dan relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Metode, Pendekatan dan Fokus Audit Dalam Perubahan Paradigma Peran Auditor Intern
Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  seharusnya  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi manajemen,  apabila  dalam  praktiknya  APIP    telah  mampu  melakukan  perubahan  yang  signifikan terkait  dengan  metode,  pendekatan,  dan  fokus  audit  yang  dipakai.  Namun  demikian,  kondisi  yang terjadi pada Inspektorat  adalah, pola kegiatan pengawasan  yang dilakukan sampai awal tahun 2017 tidak  jauh  berbeda  dengan  pada  saat  belum  mencapai  kapabilitas  APIP  di level 2  sebelum  tahun 2016.
Metode atau sifat  pemeriksaan  yang dilakukan setiap penugasan sesuai  SPT (Surat  Perintah Tugas)  adalah  menggunakan  dua  periode  tahun  anggaran,  meliputi  pemeriksaan  untuk  satu  tahun anggaran sebelumnya, dan pengawasan terhadap tahun anggaran yang sedang berjalan. Pemeriksaan untuk  tahun  anggaran  yang  sudah  berlalu,  dianggap  masih  efektif  dan  memberikan  manfaat,  akan tetapi  prioritasnya  adalah  pada  tahun  anggaran  berjalan,  untuk  mencegah  temuan  yang  diperoleh tidak ditemukan lagi oleh pihak ekstern atau auditor dari tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Selanjutnya  pendekatan  audit  yang  dilakukan  dalam  praktik  di  lapangan  masih  dengan  cara mendeteksi  masalah.  Temuan  yang  diperoleh  akan  diungkapakan  ketika  masalah  sudah  terjadi  dan muncul risikonya. Apabila tidak dilakukan pemeriksaan oleh tim auditor pada saat itu, maka masalah yang ada tidak akan diketahui karena pengelolaan risiko  yang bertujuan  untuk   mengantisipasi  dan mengurangi  risiko  yang  akan  terjadi  masih  kurang.  Sebaliknya,  Inspektorat  sebagai  APIP  bagi daerah, sesuai paradigma baru juga sudah memasukkan unsur pembinaan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan. Perubahan yang dilakukan ke arah pembinaan  mulai dilakukan dalam praktik penugasan di lapangan, sehingga audit yang dilakukan sudah mengarah ke pembinaan bukan mencari kesalahan.
Peran pemberi jaminan dan konsultansi yang dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen, hanya  dapat  dilakukan  apabila  metode,  pendekatan,  sikap,  fokus,  dan  komunikasi  audit  juga berubah.Apabila  sebelumnya  auditor  intern  sering  mendeteksi  masalah,  dan  jika  menemukaan permasalahan  cenderung  menyalahkan  manajemen,  kini  pendekatan  auditnya  diubah  menjadi mencegah  masalah.    Kemudian  fokus  audit  yang  dilakukan  tidak  lagi  mempermasalahkan  masalah yang  terjadi  tapi  berubah  dengan  menyelesaikan  masalah.  Kegiatan  auditor  yang  awalnya  hanya berupa  inspeksi,  deteksi  dan  reaksi  terhadap  risiko  audit,  maka  dalam  paradigma  baru  lebih mengarah pada antisipasi, pencegahan, dan pemantauan terhadap risiko (Warta Pengawasan, 2013).
Inspektorat  sebagai  unit pengawasan di  daerah, belum melakukan perubahan perannya secara menyeluruh  sesuai  dengan  tuntutan  paradigma  baru  auditor  intern.Hal  ini  dapat  dilihat  dari
penugasan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  pengawasannya  baik  yang  bersifat reguler  maupun  khusus.  Metode  audit  yang  dipakai  hingga  saat  ini  masih  melakukan  juga pemeriksaan terhadap tahun anggaran  yang sudah berlalu (post audit )  yang biasanya dipakai dalam paradigma  lama  peran  aufitor  intern.  Selain  itu  juga  sudah  melakukan  pengawasan  untuk  tahun anggaran  yang  sedang  berjalan (current  audit) sesuai  paradigma  baru  peran  auditor  intern,yang digabungkan dalam satu  SPT . Sementara itu pendekatan audit  yang dilakukan pada umumnya juga dengan  mendeteksi  masalah  yang  sudah  terjadi,  sehingga  antisipasi  terhadap  risiko  atau  masalah yang  akan  timbul  masih  kurang.  Pemetaan  risiko  tidak  dilakukan  pada  saat  tahapan  Survei Pendahuluaan,  dan  pelaksanaan  audit  sifatnya  masih  mendeteksi  temuan  yang  terjadi  di lapangan.Sesuai  paradigma  baru  peran  auditor  intern,  selayaknya  pendekatan  audit  yang  dilakukan tidak lagi mendeteksi masalah yang muncul saat turun ke lapangan, namun mengantisipasi masalah atau  risiko  yang  akan  terjadi.  Sementara  itu  di  sisi  lain  telah  ada  perubahan  sesuai  paradigma  baru peran audit intern terkait dengan fokus audit yang dilakukan. Apabila ditemukan suatu masalah atau muncul  risiko  saat  pemeriksaan  dan  pengawasan  dilakukan,  maka  auditor  akan  menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencari solusi dan memberikan rekomendasi perbaikan pada auditan agar  mendapat perbaikan.

## Aspek-aspek yang Menjadi Kendala Dalam Mengimplementasikan Penguatan Peran APIP
Berkaitan dengan beban kerja yang harus dipenuhi dan diemban oleh APIP pada Inspektorat untuk  mengawal  jalannya  pengelolaan  keuangan  di  daerah,  tidak  hanya  dipenuhi  oleh  jumlah auditornya  saja  akan  tetapi  harus  diikuti  dengan  kompetensi  SDM  auditor  yang  mumpuni. Kompetensi  SDM  auditor  dan  calon  auditor  di  Inspektorat,  belum  memenuhi  ekspektasi  sesuai tuntutan standar audit  baik dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman di bidang pengawasan, keahlian khusus, maupun pelatihan teknis lainnya.
Keberadaan  tenaga  auditor  dan  calon  auditor  Inspektorat,  yang  jumlahnya  cukup  untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai beban kerja yang telah ada, tidak diiringi dengan kompetensi latar  belakang  pendidikan  yang  relevan.Masih  banyak  personil  SDM  yang  direkrut  tidak  sesuai dengan  kondisi  kebutuhan  di  lapangan,  karena  ada  beberapa  latar  belakang  pendidikan  yang  tidak berkaitan  dengan  kegiatan  yang  mendukung  pengawasan  sementara  SDM  Sarjana  Teknik  masih kurang. Terlebih lagi pelatihan teknis substantif  untuk meningkatkan keahlian auditor sangat jarang diikuti, dan hanya mengandalkan kemampuan serta pengetahuan  yang terbatas dari hasil mengikuti Diklat pembentukan auditor saja. Sementara itu PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang baru dipindahkan ke Inspektorat dapat langsung diikutsertakan dalam kegiatan pemeriksaan, walaupun tidak memiliki
kompetensi yang memadai, sehingga menimbulkan kendala saat penugasan.
Aspek  pendukung  lain  yang  masih  menjadi  kendala  adalah  terkait  dengan  alokasi  anggaran belanja  APIP  yang  jumlahnya  kecil.  Alokasi  anggaran  belanja  merupakan  salah  satu  aspek  yang penting  dalam  memenuhi  terciptanya  kegiatan  pengawasan  oleh  APIP  pada  Inspektorat.Tanpa dukungan  anggaran  yang  memadai,  maka  mustahil  Inspektorat  dapat  menjalankan  fungsi  dan perannya  dengan  optimal,  untuk  memenuhi  kebutuhan  manajemen  mengawal  jalannya  tata  kelola dan  akuntabilitas  keuangan  di  pemerintah  daerah.Akibat  yang  ditimbulkan  dari  kurangnya  porsi anggaran  belanja  langsung  yang  diberikan  terkait  dengan  tugas  pengawasan,  maka  auditor  tidak memilki  pengalaman  audit  yang  lebih  banyak.Selain  itu  pelatihan  teknis  substantif  untuk peningkatan kompetensi SDM auditor menjadi terhambat karena terbatasnya anggaran belanja yang tersedia.Independensi  dan  objektivitas  ini  merupakan  faktor  kunci  dalam  menjalankan  fungsi  dan peran Inspektorat sebagai APIP di daerah. Selama ini independensi lembaga dan objektivitas auditor Inspektorat,  masih  lemah  dan  minim  karena  berada  dalam  satu  struktur  organisasi  dan  berada dibawah pihak yang diawasi.
Penguatan peran APIP sudah semestinya terus menerus dilakukan oleh pimpinan manajemen di  daerah.Peran  APIP  dapat  menjadi  optimal  apabila  upaya  yang  dilakukan  untuk  mendukung penguatan  peran  APIP  membangun  tata  kelola  yang  lebih  baik  dapat  terlaksanan.Harapan  yang melambung  tinggi  terkait  dengan  perubahan  peran  APIP  menjadi  penjamin  mutu  dan  konsultan masih banyak menyisakan permasalahan, sehingga tidak serta merta tugas berat yang diemban dapat memberikan  nilai  tambah  bagi  manajemen.Demikian  juga  yang  terjadi  dengan  Inspektorat  sebagai APIP, belum memiliki secara maksimal  beberapa aspek  yang menentukan sebagai  pendukung  yang menjadi faktor-faktor kendala terhadap penguatan perannya di daerah.
Terdapat  beberapa  aspek  pendukung  yang  sangat  menentukan  dalam  mengimplementasikan penguatan  peran  APIP  pada  Inspektorat,  agar  efektifitas  pengawasan  seperti  yang  diamanahkan dalam PP No.60/2008 dapat  terwujud.  Beberapa faktor  yang menjadi  kendala paling krusial  adalah minimnya  kompetensi  SDM  auditor  dan  calon  auditor  yang  direkrut,  jumlah  alokasi  anggaran belanja yang mendukung kegiatan pengawasan masih sedikit, komitmen dari stakeholder yang belum kuat,  serta  independensi  lembaga  APIP  yang  lemah  dan  objektivitas  auditor  masih  kurang. Independensi  lembaga  APIP  dan  objektivitas  auditor  merupakan  suatu  sikap  yang  paling  sensitif dalam kenyataannya, dan merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan karena terbentur dengan berbagai  kepentingan.Sementara  untuk  ketersediaan  jumlah  auditor  dan  calon  auditornya  sendiri hampir mendekati angka ideal walaupun kualitas SDM yang ada belum sebanding dengan kuantitas yang telah dimiliki.
APIP  berperan  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  oleh  karenanya  peran  APIP harus  dikuatkan  dari  segala  segi  baik  dari  segi  SDM,  keorganisasian/kelembagaan,  proses  bisnis, regulasi,  anggaran,  standar,  dan  sebagainya.  Penguatan  APIP  dari  segi  SDM  dilakukan  dengan merekrut  auditor  yang  berkompeten  di  bidang  pengawasan  dan  terus  menjaga  kompetensinya  dari waktu  ke  waktu  dengan  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan.Dari  sisi  kelembagaan, APIP harus independen dari institusi auditinya sebagai syarat agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih objektif.Disamping  hal  tersebut,  dukungan  penguatan  anggaran  juga  sangat  diperlukan  bagi pengembangan  institusi APIP  saat  ini  dan  kedepan,  tanpa  adanya  dukungan  anggaran,  maka  peran APIP tidak mungkin optimal (Warta Pengawasan, 2013).

## KESIMPULAN
Penggunaan  metode,  pendekatan,  dan  fokus  audit  di  Inspektorat,  belum  secara  keseluruhan memenuhi  tuntutan  paradigma  baru  peran  audit  intern  yang  berfungsi  sebagai  penjamin  mutu (assurance) dan  konsultansi (consulting). Unsur  pembinaan  dalam  pelaksanaan  tugas  pengawasan juga  lebih  dikedepankan  saat  ini,  tidak  hanya  sekedar  mencari  kesalahan  atau  temuan  dari  auditan seperti  paradigma  lama  sebagai watchdog .Beberapa  aspek  yang  menjadi  penyebab  belum diimplementasikannya  secara  maksimal  penguatan  peran  APIP  pada  Inspektorat  adalah  formasi auditor  dan  calon  auditor  belum  sebanding  dengan  kualitas  yang  diharapkan,  kompetensi  SDM auditor  belum  semuanya  memadai,  alokasi  anggaran  Inspektorat  yang  masih  kecil,  lemahnya independensi Inspektorat serta kurangnya objektivitas dari beberapa auditor.
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  satu  objek  saja  yaitu  salah  satu  Inspektorat  Daerah diAceh  yang  kapabilitasnya  berada  di level 2.  Peneliti  tidak  membandingkan  dengan  APIP  dari Inspektorat daerah kabupaten/kota lainnya, baik yang memiliki level kapabilitas sama maupun yang berbeda.Hasil  penelitian  tidak  bisa  digeneralisir  dan  berlaku  pada  semua  APIP  tingkat  daerah kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia.  Bisa  saja  dengan  metode  dan  topik  yang  sama  dengan  objek yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui permasalahan dari topik yang sama pada Inspektorat sebagai APIP di daerah yang lain.

## REFERENSI
Anto,  A.  T.,  Sutaryo.,  &  Payamta.  2016.  Determinan  Efektifitas  Audit  Internal  Pemerintah  di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung,1-27.
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.2013. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
Bachri, B.S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalu Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. J urnal Teknologi Pendidikan , 10 (1): 46-62.
Baxter, P., & S. Jack. 2008. Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report, 4 (13): 544-559.
Coram,  P., C. Ferguson., & R. Moroney. 2008.  Internal Audit, Alternative  Internal Audit  Structures and The Level of Misappropiation of Assets Fraud. Accounting and Finance , 48: 543-559.
Creswell, J. W. (2013). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed cetakan III .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendi,  M.  Arief.2006. Perkembangan  Profesi  Internal  Audit  Abad  21 .  Seminar/Kuliah  Umum Universitas Internasional Batam, 1-19.
Gamar, N.,& A. Djamhuri.  2015. Auditor Internal Sebagai “Dokter” Fraud di Pemerintah Daerah. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma, 6  (1):  107-123.Kalembu,  Chotilda,  D.  S.  2016.  Evaluasi Peran  Inspektorat  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  Sebagai  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah. Tesis, Program  Magister  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Gajah Mada.
Kurnia,  D.  2016.  Transformasi  Fungsi  Audit  Intern  Pemerintah:  Meningkatkan  Kapabilitas  APIP. Dipaparkan  Dalam  Diseminasi  Teknik  PeningkatanKapabilitas  APIP  dan  Optimalisasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Modul Seminar.
Mihret,  Dessalegn  Getie  &  Aderajew  Wondim  Yismaw.  2007.  Internal  Audit  Effectiveness:  An Ethiopian Public Sector Case Study. Managerial Auditing Journal, 22 (5): 470-484.
Mihret,  D.  G.,  K,  James,.  &  J,  M.  Mula.  2010.  Antecedents  and  Organisational  Performance Implications  of  Internal  Audit  Effectiveness:  Some  Proposition  And  Research  Agenda. Pacific Accounting Review , 22 (3): 224-252.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Rahmat,  S.  2010.  Analisis  Peran  Inspektorat  Jendral  sebagai  Aparat  Pengawasan  Internal
Kementrian/Lembaga Dalam Meningkatkan
Kualitas Laporan Keuangan
Kementrian/Lembaga  (Studi  pada  Kementrian  Keuangan). Tesis, Program  Studi  Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
Sagara,  Y.  2015.  Efektifitas  Peran  Auditor  Internal  di  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  yang Ditunjukkan  oleh  PP  NO  60  Tahun  2008:  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP). Jurnal Bisnis dan Manajemen. 5 (1): 119-133.
Santosa,  J.,&  Mohammad,  S.  2016. Discourse  Analysis Realitas  Independensi  APIP. Simposium nasional Akuntansi XIX . Lampung,1-21.
Sugiyono,(2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D cetakan  ke - 20.  Bandung:
Alfabeta.
The  Institute  of  Internal  Auditors.  2011. International  Standars  for  the  Professional  Practice  of Internal Auditing (Standards) .
Toding,  Daniel,  S.  2016.  Kapasitas  Aparat  Inspektorat  Dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Sidoarjo  (Kajian  Terhadap  Kompetensi  Aparat  Inspektorat  di  Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2 (1): 11-18.
Warta Pengawasan.2013. Penguatan Peran Auditor Intern , 20 (3), 16-23.
Yin, R.K. 2009. Case Study Research: Design and Methods-Applied Sosial Research Methods Series, London: Sage.