## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   996-1009  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3799

## Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko
Ade Risfal Hudal, Ahmad Rezy Meidina UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta aderisfalhuda30@gmail.com . ahmadrezymeidina@gmail.com

## ABSTRACT
The  Moroccan  Constitution  has  declared  itself  a  sovereign  Muslim  state  with  Islam  as  a religious State, but guarantees freedom of thought, opinion and belief as a fundamental feature of Sunni  Maliki  Muslims.  Morocco  is  a  country  in  Africa  where  the  majority  of  the  population  is Muslim. Family law in Morocco established a new legal codification in 2004, which became known as Mudawwwanah al-Ahwal al-Sykahsiyyah al-Jadidah.  This law  is a revision of the  existing law. The law consists of 400 articles, there is an additional 100 articles. Morocco is a country that has taken opinions from various schools of thought to determine the laws contained in Morocco which were  then  codified  and  developed  according  to  the  circumstances  and  conditions  at  that  time  so that a new law was born called Mudawwahan al-Usrah.

## Keywords: codification and reform, family law, Morocco

## ABSTRAK
Konstitusi Maroko telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara Muslim yang berdaulat dengan  Islam  sebagai  Negara  yang  beragama,  namun  demikian  menjamin  kebebasan  berpikir, berpendapat , dan  berkeyakinan  sebagai  karakteristik fundamental  dari  Muslim  Sunni  Maliki. Maroko  merupakan  salah  satu  negara  di  Afrika  yang  mayotitas  penduduknya  beragama  Islam. Hukum keluarga di Maroko menetapkan kodifikasi hokum baru pada  Tahun 2004, yang dikenal kemudian  dengan Mudawwwanah  al-Ahwal  al-Sykahsiyyah  al-Jadidah .  Undang-undang  ini sebagai revisi atas undang-undang yang telah berlaku. Adapun undang-undang tersebut terdiri dari  dari  400  pasal,  ada  penambahan  100  pasal.  Maroko  merupakan  negara  yang  telah mengambil pendapat dari berbagai ,mazhab untuk menentukan hokum-hukum yang terdapat di Maroko  yang  kemudian  dikodifikasi  dan  dikembangkan  sesuai  keadaan  dan  kondisi  saat  itu sehingga lairlah undang-undang baru yang disebut Mudawwahan al-Usrah.
Kata Kunci:  kodifikasi dan reformasi, hukum keluarga, Maroko

## PENDAHULUAN
Negara  Maroko  atau  lebih  tepatnya al-Mamlakah  al-Maghribiyyah (Kerajaan Maroko), adalah sebuah kerajaan di wilayah Maghrib ( Maghrib ), yang berasal dari bahasa Arab dan sering diterjemahkan sebagai "Barat", "Barat" atau

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   996-1009  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3799
wilayah  matahari  terbenam. 1 Secara  historis,  istilah  ini  digunakan  untuk menunjukkan  daerah  barat  Sungai  Nil  ke  pantai  Atlantik  Afrika  Utara.  Dalam konteks  sistem  negara  modern,  yang  disebut  wilayah  Maghrib  adalah  Libya, Tunisia,  Aljazair,  Maroko,  Mauritania,  Sahara  Barat  (yang  tidak  diakui  oleh semua  negara).  Konstitusi  Maroko  telah  mendeklarasikan  dirinya  sebagai negara  Muslim  yang  berdaulat  dengan  Islam  sebagai  Negara  yang  beragama, namun  demikian  menjamin  kebebasan  berpikir,  berpendapat , berkumpul  dan berkeyakinan  sebagai  karakteristik fundamental  dari  Islam  Sunni  Maliki.
Maroko  merupakan  salah  satu  negara  di  Afrika  yang  99%  penduduknya mayoritas beragama Islam. 2
Penduduk asli Maroko  adalah Berber atau orang kulit putih dari Afrika Utara.  Meskipun  demikian,  mereka  tetap  memiliki  silsilah  dengan  Rasulullah SAW  dan  menganut  Islam  dengan  mazhab  Maliki.  Bahasa  mereka,  bahasa budaya mereka, adalah bahasa Arab. Namun,  mereka kini sudah memiliki tiga jenis  bahasa,  yaitu  Arab  sebagai  bahasa  resmi  utama,    Prancis  (bahasa  kedua) dan  Dari  yang  merupakan  bahasa  nasional  atau  bahasa  yang  digunakan  untuk berkomunikasi dengan  orang Maroko lainnya. Maroko. 3
Kodifikasi dan Revormasi Hukum Keluarga di Maroko
a. Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko
Sejarah revormasi Hukum Keluarga di Maroko dimulai setelah Maroko memproklamirkan  kemerdekaan  pada  tanggal  19  Agustus  1957,  yang menghasilkan  Undang-Undang  yang  disebut Mudawwanah  al  Ahwal  al- Syakhsiyah . Sejarah lahirnya hukum Maroko bermula pada tanggal 6 Desember 1957  (13  Jumadil  Awal  1377  H)  dengan  Surat  Keputusan  Kerajaan  tanggal  22 November  1957  (28  Rabiul  Tsani  1377  H)  yang  mengumumkan  lahirnya perkawinan  dan  perkawinan  yang  pertama.  Pada  tanggal  1  Januari  1958, Undang-Undang  Perceraian  mulai  berlaku  di  seluruh  kerajaan,  mencakup pernikahan dan perceraian. Kedua buku ini merupakan hasil kerja panitia yang
1 Nasiri, “Perkawinan di Maroko,” Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam , Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 14
2 Salma Milatun Aliyah, “Perkembangan Negara Maroko Selama Masa Kepemimpinan Raja Muhammad VI,” Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politilk, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 3
3 Nasiri, “Perkawinan di Maroko,” Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam , Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 14

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1957 (22 Muharram 1377 H) dan terdiri dari 8 bab. 4
Antara  1912  dan  1956  Maroko  berada  di  bawah dominasi  politik  Prancis dan  Spanyol.  Sistem  hukum  kedua  negara  membentuk  sebagian  besar  hukum nasional  Maroko,  khususnya  hukum  perdata.  Hanya  dalam  hukum  keluarga Syariah  diikuti  secara ketat,  khususnya  mazhab  Maliki,  meskipun  dalam  batas- batas  tertentu  dan  dengan  unsur-unsur  yang  dipengaruhi  oleh  hukum  Prancis dan Spanyol serta adat istiadat setempat. Aturan campuran ini dirangkum dalam Kode Keluarga Maroko. Untuk menghindari hal tersebut, negara diminta untuk mengkodifikasi  hukum  keluarga  dan  melakukan  reformasi  dengan mempertimbangkan Maslahah Mursalah . 5
Pada    19  Agustus  1957,  Komisi  Reformasi  Hukum  dibentuk  dengan keputusan  kerajaan. Tugas komisi ini adalah mengembangkan undang-undang tentang pribadi dan warisan. Pembuatan tersebut didasarkan pada:
1. Berpegang  kepada  prinsip  hukum  Islam  (fikih),  khususnya  terhadap Mazhab Maliki.
2. Mmunculnya doktrin terkait Maṣlaḥah Mursalah.
3. Munculnya  Undnag-Undang  yang  juga  berlaku  di  Negara-Negara Muslim. 6
Rancangan  ini  menjadi  undang-undang  resmi  pada  tahun  1958  dan disebut "Mudawwanah  al-Aḥwal  as-Syakhṣiyah ".  Sebagian  besar  ketentuan hukum didasarkan pada mazhab Maliki yang tersebar luas di Maroko dan telah ada  sejak  lama.  Undang-undang  keluarga  baru  ini  memuat  beberapa pembaharuan  yang  sangat  penting,  terutama  dalam  kaitannya  dengan perkawinan  dan  perceraian. 7 Hal  tersebut  karena  dipengaruhi  oleh  beberapa Negara yang telah menjajah maroko.
4 M.  Atho’  Mudzhar  dan  Khoiruddin  Nasution,  “ Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam Modern: Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih ,” Ciputat Press, 2003,  hlm. 16-17.
5 Ghufron  A.  Mas’udi,  “ Ensiklopedi  Islam ,”(Jakarta:  PT  Raja  Grafindo,  1999),  hlm. 260.
6 Tahir  Mahmood ,  “Personal  Law  in  Islamic  Countries  (History,  Text,  and Comparative Analisys) ,” hlm. 118.
7 J.  N.  D  Anderson,  “ Islamic  Law  in  the  Modern  World ,”  terj.  Machnun  Husein, Hukum Islam di Dunia Modern, hlm. 41.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Akibatnya,  pengaturan  hukum  keluarga  di  Maroko  dipengaruhi  oleh negara-negara  yang  sudah  lama  mendominasi  hukum  secara  politik,  yaitu Spanyol  dan  Perancis.  Di  antara  pengaruh  tersebut  adalah  kodifikasi  hukum keluarga  yang  dikenal  dengan Code  of  Personal  Status atau Mudawwanah  Al- Aḥwal Al Shakhṣiyah yang terjadi pada tahun 1957-1958. .
Hukum keluarga di Maroko menetapkan kodifikasi hokum baru tersebut pada  3 Februari 2004, yang dikenal kemudian dengan Mudawwwanah al-Ahwal al-Sykahsiyyah al-Jadidah atau Mudawwanah al-'Usrah . Adapun undang-undang ini  terdiri  dari  400  pasal,  ada  penambahan  100  pasal    undang-undang  yang dibentuk pada tahun 1957. 8
Pada  tahun  2004,  Maroko  membuat  sejarah  dengan  mengesahkan Hukum Keluarga atau Mudawwanah al-Usrah yang mengatur kesetaraan antara laki-laki  dan  perempuan.  Undang-undang  tersebut  merupakan  revisi  dari undang-undang  keluarga  yang  telah  berlaku  selama  setengah  abad.  Salah  satu capaian penting hukum keluarga adalah perempuan tidak memerlukan izin wali ketika  akan  menikah,  sehingga  perempuan  dilindungi  oleh  hukum  dengan  hak untuk menentukan  calon suaminya sendiri.

## b. Ketentuan Baru dalam Hukum Keluarga Maroko
Pemberlakuan hukum keluarga di Maroko pada tahun 2004 merupakan kemenangan  bagi  hak-hak  perempuan  sekaligus  langkah  menuju  perubahan relasi  kuasa  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  keluarga.  Dimana  sebelum Perancis  pascakolonial  tahun  1956,  peran  perempuan  di  ruang  publik mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak  kemerdekaan hingga saat ini. Sebagai  salah  satu  negara  Arab-Muslim  dengan  tradisi  patriarki  yang  kuat, penafsiran  tekstual  teks  Alquran  yang  ketat  pada  masa  pemerintahan  Raja Muhammad  V. 9 yang  berpartisipasi  dan  berkontribusi  pada  subordinasi perempuan  di  Maroko.  Dimana  akibatnya  setelah  kemerdekaan,  perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap hak-haknya. Maraknya kelompok feminis
8 Marzuki Wahid, “ Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia,” Bandung, Penerbit  Marja, 2014 hlm. 191.
9 Fatima  Sadiqi  &  Moha  Ennaji, “ The  Feminization  of  Public  Space:  Women‟s Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco,” Journal of Middle East Women‟s Studies , 2006, hlm. 100.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
di  Maroko  membuat    perempuan  semakin  tertindas  dengan    pemberlakuan Hukum Keluarga ( Family Code ) tahun 1957. 10
Akibatnya,  Hukum  Keluarga  yang  memiliki  produk  hukum  baru  dalam masalah  keluarga  memiliki  inspirasi  yang  sangat  egaliter,  dimana  masyarakat berinisisasi  untuk  kembali  membaacakan  teks-teks  suci  untuk  melihat  realitas dan  kebutuhan  masyarakat  saat  itu  dan  sejalan  dengan  nilai-nilai  universal. Diantara  perubahan  dalam  muatan  Hukum  Keluarga  Maroko  itu  yang  paling penting adalah: 11
1. Kesejajaran posisi suami dan istri dalam tanggung jawab keluarga. 12
2. Pensyaratan hak untuk properti untuk istri pasca perceraian. 13
3. Pemberian kebebasan kepada anak untuk memilih (ayah atau ibu) yang akan memiliki hak asuh terhadap dirinya. 14
4. Pemberian hak kepada istri untuk meminta cerai. 15
5. Pensyaratan perlunya izin dari istri pertama untuk  poligami. 16
6. Pemberian  jaminan  tempat  tinggal  bagi  anak-anak  dalam  kasus perceraian orang tua. 17
7. Peningkatan  usia  perempuan  yang  akanmenikah,  dari  15  menjadi  18 tahun. 18
8. Penghapusan  perwalian  dalam  pernikahan  dan  menjamin  otonomi perempuan. 19

## c. Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah
Kebanyakan  ulama  fikih  berpendapat  bahwa  seorang  wanita  tidak  boleh menikah  atau  menikah  dengan  orang  lain.  Jika  dia  menikah  tanpa  wali,  maka pernikahannya  batal  demi  hokum  hal  tersebut  antara  ulama  fikih  yang
10 Fatima  Sadiqi,  “The  Impact  of  Islamization  of  Moroccan  Feminism,” Journal  of Women in Culture & Society , 2006, hlm. 32-40.
11 Musawah,  “ Cedaw  and  Muslim  Family  Laws:  In  Search  of  Common  Ground,” (Malaysia: Sisters in Islam Forum, 2011), hlm. 56.
12 Al-Magrib Mudawwanah al-„Usrah 2004, pasal 19.
13 Ibid, Pasal 102.
14 Ibid, Pasal 166.
15 Ibid, Pasal 78.
16 Ibid, Pasal 46.
17 Ibid, Pasal 171.
18 Ibid, Pasal 24.
19 Ibid, Pasal 46.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   996-1009  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3799
1001 |  Volume 5 Nomor 3  2023
membatalkan  adalah  Sayyid  Sabiq. 20 Berbeda  halnya  dengan  undang-undang yang  mengatur    wali  nikah  di  Maroko  yang  memeberikan  seorang  perempuan izin menikah tanpa perlu izin wali. Hal ini telah menjadi ketentuan dalam hukum keluarga  di  Maroko  yang  telah  diperbarui.  Hal  tersebut  karena  Maroko  secara mayoritas adalah penganut mazhab Maliki bukan mazhab Hanafi.
Bentuk  undang-undang  hukum  keluarga  di  Maroko  banyak  dipengaruhi oleh  negara  Spanyol  dan  Prancis.  Diantara  pengaruh  tersebut  adalah  adanya kodifikasi  hukum  keluarga  yang  dikenal  dengan Code  of  Personal  Status atau yang  terjadi  pada  tahun  1957-1958.  Terakhir  hukum  keluarga  di  Maroko ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2004 yang disebut Mudawwanah a-Aḥwal al- Syakhṣiyyah  al-Jadidah  fi  al-Maghrib atau  disebut  juga Mudawwanah  al-  Usrah . Undang-Undang ini berisi 400 Pasal, terdapat tambahan 100 pasal dari undang- undang yang ditetapkan pada tahun 1957.
Penjelasan  tentang  kedudukan  wali  dalam  perkawinan  diatur  dalam Mudawwanah  al-Usrah Pasal  24.  Perwalian  dalam  perkawinan  adalah  hak perempuan  bukan  hak  orang  tua.  Perempuan  yang  berakal  atau  sudah menegerti boleh menikah dengan laki-laki. 21
Ketentuan ini telah meniadakan kedudukan wali dalam perkawinan, karena akad nikah adalah milik mempelai wanita, jika yang hendak menikahkan adalah walinya,  secara  hukum  harus  menyerahkan  peralihan  hak  wali  bagi  orang  tua (wali).  Ketentuan  ini  juga  meniadakan  kedudukan wali  adhal (hakim  wali) karena pada hakekatnya walli adhal bersumber dari perwalian orang tua kepada anak perempuannya yang diwakilkan kepada wali hakim.

## Kedudukan hukum Islam dalam sistem Hukum Maroko
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan,  bahwa  antara  tahun  1912-1956  M, seluruh wilayah Maroko di bawah dominasi politik Perancis dan Spanyol. Secara umum wilayah tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan kedua  Negara  tersebut.  Namun  demikian,  hukum  privat  (al-ahwal  as- syakhsiyyah) yang berdasarkan syariat Islam  masih tetap dijunjung tinggi oleh Umat  Islam  Maroko.  Hukum  Privat,  yang  diterapkan  pemerintah  Maroko,
20 Sayyid Sabiq, “ Fiqh al-Sunnah,” Jilid II  (Beirut : Daar al-Kitab al-Arabi, 1977), hlm. 125- 127.
21 Ibid, Mudawwanah al-Usrah, Pasal 17, 18.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   996-1009  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3799
1002 |  Volume 5 Nomor 3  2023
menganut  corak  dan  sistem  hokum  dari  Madzhab  Maliki. 22 Seiring berkembangnya waktu hukum ini pun akhirnya ditetapkan dalam bentuk formal yaitu  Undang-Undang    dan  kemudian  diberlakukan  di  lembaga  Pengadilan Syari’ah.
Secara  umum,  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Maroko  dibagi  menjadi  dua bagian  badan  peradilan,  Pertama Mahkamah  Syariah dan  kedua Mahkamah Madaniyah (Pengadilan Umum), Hukum Kanonik dan Civil Law Perancis .
Pembaharuan  dan  diundang-undang  kan  nya  hukum  privat  (Ahwal Syakhsiyyah)  di  Maroko  dua  tahun  setelah  merdeka  yaitu  pada  tahun  1958, sebenarnya  banyak  dipengaruhi  oleh  hukum  keluarga  yang  diterapkan  oleh Tunisia .  Kerja  keras  yang  dilakukan  oleh  ahli  hukum  Maroko  dan  instrument lainnya,  menghasilkan  beberapa  draft  dari  kodifikasi  hukum  Islam.  Diantara draft-draft yang dibuat ialah:
1. Prinsip  dan  dasar  dalam  pijakan  hukum  keluarga  yang diberlakukan di Maroko adalah Madzhab Maliki.
2. Memperhatikan aspek-aspek terkait Maslahah Mursalah.
Dari  rancangan  undang-undang  keluarga  yang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan  Maroko, disusun sebuah  undang-undang undang-undang keluarga yang  berjudul  " Mudawanah  al-ahwal  Shakhshiyah ",  atau The  Code  of  Personal Status pada  tahun1957.  Kumpulan  Undang-Undang  berisi  lebih  dari  300  bab, disusun  menjadi  6  buku,  yaitu  :  Buku  I  :Tentang  Pernikahan,  Buku  II:  Tentang batalnya perkawinan, Buku III: Kelahiran Anak dan Akibat Hukumnya, Buku IV: Tentang Penguasaan Hukum dan Perwalian, Buku V: Tentang Wasiat, Buku VI: Tentang Warisan. 23

## Hukum Perkawinan di Maroko
Hukum perkawinan yang berlaku di Maroko tidak jauh berbeda dengang hukum  perkawinan  di  negara-negara  Islam  lainnya,  termasuk  juga  dengan Indonesia. Regulasi dan undang-undang terkait dengan perkawinan pun hampir sama  dengan  di  Indonesia.  Adapun  Mazhab  yang  menjadi  pedoman  di  Maroko adalah  Mazhab Maliki sedang di Indonesia adalah Mazhab Syafi’i. 24
22 Taheer  Mahmood,  “ Taher  Personal  Law  in  Islamic  Countries ,”  (New  Delhi: Academy of Law and Religion,1987), hlm.
23 Usman Musthafa, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko,” Jurnal, hlm. 55.
24 Nasiri,  “Perkawinan  di  Maroko,” Syaikhuna: Jurnal  Pendidikan  dan  Pranata  Islam , Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 16.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   996-1009  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3799

## Batas Usia Minimum Perkawinan
Batas usia minimum pernikahan yang sah di Maroko untuk pria adalah 18 tahun,  sedangkan  untuk  wanita  adalah  15  tahun.  Namun,  izin  dari  wali diperlukan  jika  pernikahan  dilakukan  oleh  pihak  di  bawah  usia  21  tahun.  Ini adalah batas usia dewasa. Pembatasan usia seperti itu tidak ditemukan  dalam peraturan  atau  Al-Qur'an,  Hadits  atau  fikih.  Hanya  saja  para  ulama  madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. 25

## Wali dan Kebebasan Perempuan
Maroko  mensyaratkan  adanya  wali  dan  persetujuan  kedua  mempelai untuk melangsungkan perkawinan, dan pada prinsipnya melarang kawin paksa, tetapi mengakui  hak ijbar, dengan alasan dikhawatirkan dengan perkawinan ini anak tidak bahagia. 26
emudian  mengenai  wali  nikah    dalam    hukum  keluarga  di  Maroko  dan apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas  juga  akan  dibahas  dalam  beberapa  pasal. Secara  khusus,  Pasal  13  mengatur  bahwa  dalam  perkawinan,  laki-laki  dan perempuan dapat menikah, mahar tidak dapat dibatalkan, harus ada wali pada waktu  tertentu,  dan  saksi  yang  dapat  dipercaya.  Pembahasan  perwalian  juga tertuang dalam Pasal 17 yang mensyaratkan  surat kuasa  perkawinan dengan menggunakan wali. 27
Penjelasan  tentang  kedudukan  wali  dalam  perkawinan  juga  disebutkan dalam Pasal 24. Perwalian dalam perkawinan adalah hak perempuan (bukan hak  orang  tua,  kakek  nenek,  dll).  Seorang  wanita  yang  telah  mengerti  dapat menikah  dengan  pria  lain  atau  dia  dapat  menyerahkannya  kepada  walinya.
Ketentuan  ini  telah  meniadakan  kedudukan  wali  dalam  perkawinan,  karena akad nikah adalah milik mempelai wanita, sekalipun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus meneguhkan peralihan hak wali bagi orang tua (wali).  Ketentuan  ini  juga  meniadakan  kedudukan wali  adhal (hakim  wali)
25 Ibid, hlm. 18.
26 Khoiruddin Nasution, “Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  Di  Indonesia  Dan  Malaysia,“ (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), hlm. 122-123.
27 Ibid, Mudawwanah al Usrah, Pasal 17-18.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   996-1009  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3799
karena  pada  hakekatnya wali  adhal timbul  karena  orang  tua  memiliki  hak atas anak perempuannya. 28

## Mahar Perkawinan di Maroko
Di  Maroko  undang-undang  yang  mengatur  tentang  mengatur  terkait mahar secara khusus dibahas dalam bab tersendiri, yaitu pada bab ke-4 pasal ke  16-24.  Dimana  pembahasan  diawali  dengan  defenisi  apa  yang  dapat menjadi mahar dan ketentuan umum tentang mahar. Tentang defenisi mahar disebutkan  bahwa  mahar  adalah  uang  yang  diberikan  oleh  suami  untuk menunjukkan  keinginannya  melaksanakan  akad  nikah  untuk  membangun keluarga  dan  memperkuat  landasan  kasih  sayang  antara  suami  dan  isteri. 29 Adapun  yang  dapat  menjadi  mahar  adalah  segala  sesuatu  yang  sah  menjadi obyek akad dan tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar. 30 Kemudian disebutkan  bahwa  mahar  boleh  dibayar  kontan  atau  dengan  hutang, seluruhnya  atau  sebagian,  pada  waktu  akad  nikah.  Keharusan  membayar mahar  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  setelah  terjadi  hubungan  badan. Kemudian  isteri  juga  berhak  mendapatkan  mahar  penuh  karena  2  alasan, yaitu kematian atau sudah melakukan hubungan suami isteri. 31
Undang-undang    juga  mengatur    status    mahar.  Menurutnya,  mahar adalah  milik  mutlak  seorang  wanita  dan  dia  memiliki  hak  dan  hak  untuk menggunakannya  sesuai    keinginannya.  Seorang  suami  tidak  memiliki  hak menuntut  mahar  untuk    barang-barang  rumah  tangga,  perabot    atau pakaian . 32 Kemudian juga dijelaskan  bahwa seorang wali, baik itu ayah atau orang  lain,  tidak  boleh  menerima    untuk  dirinya  sendiri  sesuatu  yang berkaitan  dengan  pernikahan  putrinya  atau  kepada  siapa  pun  yang menjadikanya sebagai wali. 33
Pencatatan Perkawinan
28 Ibid, Pasal 25.
29 Syams al-Din al-Sarakhsi, “Al-Mabsuth,” (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 1989 M), Jilid V, hlm. 62.
30 Tahir Mahmood, “ Family Law Reform in The Muslim World ,” (Bombay: N.M Tripathi PVT, 1970), hlm. 122.
31 Pasal 20 ayat (1).
32 Pasal 20 ayat (2).
33 Pasal 20 ayat (3).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Selama  pelaksanaan  pernikahan,  Maroko  juga  mewajibkan  pencatatan pernikahan.  Selain  mewajibkan  pencatatan.  Maroko  juga  mensyaratkan adanya tanda tangan dari notaris agar pendaftaran  pernikahan menjadi sah. Selain  itu,  akta  asli  harus  diserahkan  ke  pengadilan.  Demikian  pula,  wajib unutkistri agar diberikan catatan asli dan salinanya dari  suami, dalam waktu paling lama 15 hari sejak tanggal penandatanganan akad nikah. 34
Kemudian  Maroko  melarang  nikah urfi alias  nikah  sirri.  Perkawinan wajib  dicatatkan  di  Kantor  Agama  terkait  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang Mudawwanah  al-Usrah .  Dijelaskan  juga  bahawa  ada perkawinan  kolektif  atau  nikah  masssal  di  Maroko.  Maka  pencatatan pernikahan  menjadi  kewajiban.  Pasalnya,  kerajaan  Maroko  telah  memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk menghadiri pernikahan massal yang biasa digelar pemerintah Maroko setahun sekali. 35

## Poligami
Dalam  hal  poligami,  Maroko  berbeda  dengan  Tunisia  dalam  hal pelarangan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  poligami,  yang  pada  dasarnya bertujuan  untuk  memberikan  batasan  teerhadap  poligami  dengan  tujuan adanya keadilan bagi istri. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa jika ada ketakutan  akan  ketidakadilan  dari  perempuan,  poligami  tidak  bolelh diterapkan.  Namun,  tidak  ada  satu  bagian  pun  dari  undang-undang  yang memberi  kewenangan  kepada  suami  agar  memahami  kesanggupan  suami untuk bertindak adil dalam urusan poligami. Adapun undang-unfang hokum keluarga di Maroko yang mengatur poligami, antara lain : 36
1. Apabila laki-laki hendak  berpoligami ia harus memberitahukan kepada calon mempelai perempuan bahwa ia telah berstatus suami.
2. Adanya  larangan  ta’lik  talak  oleh  wanita  kepada  calon  suami  untuk tidak berpoligami. Jika ternyata suami melanggar mamka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.
34 Undang-Undang  70.03  Tahun  2004  tentang Mudawwana  al-Usrah ,  Pasal  19-24, (Casablanca: al-Daar al Baida’, 2012),  hlm. 23.
35 Nasiri,  “Perkawinan  di  Maroko,” Syaikhuna: Jurnal  Pendidikan  dan  Pranata  Islam , Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 29.
36 M.  Atho’  Muzdhar  dan  Khairuddin  Nasution,  “ Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih,” (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 97.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3. Meskipunn tanpa adanya keterangan yang dimaksudkan diatas apabila pernikahan keduanya mengakibatkan istri sakit dan terluka pengabilan memiliki hak unutk membubarkan pernikahan mereka.
Selain  itu,  Undang-undang  di  Maroko  juga  menetapkan  jika  seorang istri  berhak  meminta  cerai  ke  pengadilan  dengan  alasan  suami memperlakukan istrinya secara tidak adil.

## Perceraian oleh Pengadilan
Berdasarkan  undang-undang  yang  tertulis  pada Mudawwanah  al- Usrah ,  istri  mendapatkan  hak  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  ke pengadilan apabila:
a. Perginya suami meninggalkan istri selamla setahun tanpa adanya keterangan yang jelas.
b. Suami  memiliki  penyakit  kronis  yang  membuat  istri  terluka  dan merana.
c. Suami  tidak  dapat  menepati  janji  kepada  istri  untuk  dapat terhadap hal-hal yang telah disepakati oleh mereka.
d. Adanya  kekerasan  ataupun  siksaan  dari  suami  kepada  istri  yang menjadikan  rumah  tangga  tidak  harmonis  dan  tidak  bisa  untuk melanjutkan perkawinan.
e. Suami tidak dapat menafkahi atau menyediakan biaya hidup untuk istri
Mayoritas ulama mazhab, baik Syafi’i, Hambali dan Maliki, menyepakati hal-hal diatas sebagai alasan bagi istri untuk menggugat cerai kepada hakim, sedangkan  mazhab  Hanafi  berpandangan  bahwa  hakim  tidak  berwenang menjatuhkan  cerai  kepadanya,  kecuali  jika  suami    mengidap  penyakit menular seksual.

## Hukum Kewarisan
Prinsip  wasiat  wajibah  di  Maroko  yang  diadopsi  oleh  Tunisia  dari hukum  wasiat  Mesir  pada  tahun  1946  juga  diberlakukan  di  Maroko  dengan beberapa  perubahan.  Dimana  maroko  merupakan  negara  keempat  dan terakhir  setelah  Mesir,  Syiria,  dan  Tunisia  yang  mengadopsi  aturan  ini. Menurut undang- undang Maroko tahun 1958 hak untuk mendapatkan wasiat wajibah  tersedia  bagi  anak  dan  seterusnya  ke  bawah  dari  anak  laki-laki

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pewaris  yang  telah  meninggal.  Aturan  ini  tidak  ditemukan  dalam  madzhab manapun  dalam  fikih  tradisional,  sebab  warisan  hanya  diperuntukkan  bagi ahli waris yang masih hidup. 37

## Revisi Undang-Undang Keluarga Maroko 1956
Maroko  mencatat  sejarah  besar  pada  tahun  2004  dengan  membuat undang-undang  baru  disahkannya  sebagai  Hukum  Keluarga  yang  disebut Mudawwanah  al-Usrah yang  merevormasi  beberapa  peraturan  antara  lain terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut berhasil diwujudlan degan  adanya  undang-undang  baru  sebagai  revisi  atasa  undang-undang sebelumnya:
a. Pembatasan umur pernikahan bagi laki-laki dan perempuan minimal 18  tahun  dimana  sebelumnua  laki-laki  adalah  17  tahun  sedawng perempuan adalah 15 tahun.
b. Adanya  persyaratan  yang  sangat  ketat  untuk  poligami  yang  mana sebelumnya membebaskan poligami.
c. Bolehnya  perempuan  untuk  menikah  tanpa  adanya  izin  wali,  yang secara  hukum  dilindungi  oleh  undang-undang  unutk  menentukan calon suaminya sendiri.
d. Adanya  tanggungjawab  bersama  antara  suami  dan  istri  yang sebelumnya suami adalah penanggung jawab tunggal keluarga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan keterangan dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Maroko merupakan Negara yang mengambil beberapa pendapat mazhab dalam menentukan hokum-hukum yang diterapkan di Maroko yang kemnudian dikembangkan  dan  dari  beberapa  peninjauan  kembali  terkait  undang-undang yang  telah  berjalan  setengah  abad  dan  direformasi  dan  dikodifikasi  ke  dalam undang-undang  baru  pada  tahun  2004  yang  disebut  dengan Mudawwanah  al- Usrah, hal  ini  juga  sama  sebagaimana  Negara-negara  Islam  lainya  yang  telah melakukan reformasi dan kodifikasi terhadap undang-undang hokum keluarga.
37 Jan  Michel  Otto  ,  “ Syaria  Incorporated:  A  Comparative  Overviw  of  The  Legal Systems  Of  Twelve  Muslim  Countries  in  Past  and  Present ,”  (Amsterdam:  Leiden  University Press, 2010.), hlm.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR  PUSTAKA
Aliyah,  Salma  Milatun,  “Perkembangan  Negara  Maroko  Selama  Masa Kepemimpinan Raja Muhammad VI,” Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politilk, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
Al-Magrib Mudawwanah al-‘Usrah 2004.
Al-Sarakhsi, Syams al-Din, “Al-Mabsuth,” (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 1989 M), Jilid V.
Anderson,    J.  N.  D,  “Islamic  Law  in  the  Modern  World,”  terj.  Machnun  Husein,

## Hukum Islam di Dunia Modern
Glasse,  Cyril,  “Ensiklopedi  Islam,”  Terj.  Ghufron  A.  Mas‟udi  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo, 1999)
Mahmood,  Taheer,  “Taher  Personal  Law  in  Islamic  Countries,”  (New  Delhi: Academy of Law and Religion,1987).
Mahmood,  Tahir,  “Personal  Law  in  Islamic  Countries,”  (History,  Text,  and Comparative Analisys).
Musawah,  “Cedaw  and  Muslim  Family  Laws:  In  Search  of  Common  Ground,” (Malaysia: Sisters in Islam Forum, 2011).
Musthafa, Usman, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko,” Jurnal.
Muzdhar,  M.  Atho’ dan  Nasution,  Khairuddin, “Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dan Kitab- Kitab Fikih,” (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1009 |  Volume 5 Nomor 3  2023
Nasiri,  “Perkawinan  di  Maroko,”  Syaikhuna:  Jurnal  Pendidikan  dan  Pranata Islam, Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2018).
Nasution,  Khoiruddin,  “Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap Perundang-Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  Di  Indonesia Dan Malaysia,“ (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).
Otto,  Jan  Michel  ,  “Syaria  Incorporated:  A  Comparative  Overviw  of  The  Legal Systems  Of  Twelve  Muslim  Countries  in  Past  and  Present,” (Amsterdam: Leiden University Press, 2010.)
Sabiq, Sayyid, “Fiqh al-Sunnah,” Jilid II  (Beirut : Daar al-Kitab al-Arabi, 1977).
Sadiqi,  Fatima,  &  Ennaji,  Moha,  “The  Feminization  of  Public  Space:  Women‟s Activism,  the  Family  Law,  and  Social  Change  in  Morocco,”    Journal  of Middle East Women’s Studies, 2006.
Sadiqi, Fatima, “The Impact of Islamization of Moroccan Feminism,”  Journal of Women inCulture & Society, 2006.
Undang-Undang 70.03 Tahun 2004 tentang  Mudawwana al-Usrah, Pasal 19-24, (Casablanca: al-Daar al Baida’, 2012),
Wahid,  Marzuki,  “Fikih  Indonesia:  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Counter  Legal Draft  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Bingkai  Politik  Hukum Indonesia,” Bandung, Penerbit  Marja, 2014.