## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1512-1518 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3500

## Izin Usaha Pertambangan diatas Tanah Masyarakat Adat Paser dalam Sudut Pandang Penalaran Hukum
Aditia Tri Putra, Annastasia Ockta Anggraeni*, Devina Michaela Laksmono, Wilda Ayu Anggraini
Universitas Airlangga *Correspondence: annastasiaockta9@gmail.com
Abstrak. Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  keragaman  corak  sumber  daya  alam  maupun  budaya  yang salah satu keragaman corak budaya tersebut ialah masyarakat hukum adat yang eksistensinya telah ada bahkan sebelum  Indonesia  merdeka.  Eksistensi  masyarakat  hukum  adat  mendapatkan  pengakuan  hukum  didasarkan pada  pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  pasal  6  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi terhadap tanah ulayat telah diejawantahkan  dalam  pasal  3  UUPA  yang  mengakui  secara  yuridis  mengenai  keberadaan  hukum  adat  yang menjadi  nafas  daripada  undang–undang  pokok  ini.  Meskipun  demikian,  tanah  ulayat  sebagai  tanah  yang dikuasai oleh masyarakat adat masih menjadi problematika hukum yang sering terjadi khususnya dalam halnya sengketa tanah ulayat dengan izin usaha pertambangan, salah satunya ialah kasus masyarakat adat Paser. Masih terdapat suatu ketidaksesuaian antara da sein dan da solen dimana melalui kacamata penalaran hukum, hukum bukan hanya terbatas pada makna litereter dan proposisi logis dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum, melainkan hukum seharusnya hadir melindungi masyarakat.
Kata kunci : usaha pertambangan; tanah adat; perlindungan hukum.
Abstract.  Indonesia  as  a  country  has  various  styles  of  natural  and  cultural  resources,  one  of  which  is  the customary  law  community  whose  existence  existed  even  before  Indonesia's  independence.  The  existence  of customary  law  communities  to  obtain  legal  recognition  is  based  on  article  18  paragraph  (2)  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic of  Indonesia  and article  6  paragraph  (2) of  Law  Number  39  of 1999  concerning Human  Rights.  Moreover,  regarding  customary  land,  it  has  been  embodied  in  Article  3  of  the  UUPA  which legally recognizes the existence of customary law which is the breath of this basic law. Nonetheless, customary land as land controlled by indigenous peoples is still a legal problem that often occurs, especially in the case of communal land disputes with mining business permits, one of which is the case of the Paser indigenous people. There is still a discrepancy between da sein and da solen where through the perspective of legal reasoning, law is not only limited to literal meanings and logical propositions by ignoring the context and purpose of law, but law should be present to protect society.

## Keywords : mining business, customary land, legal protection

## PENDAHULUAN
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar  1945  pada  alinea  yang  keempat disebutkan  bahwa  salah  satu  tugas  dan  tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum.  Hal  ini membawa  konsekuensi  bahwa  kesejahteraan bagi  segenap  bangsa  Indonesia  menjadi  hak seluruh  masyarakat  Indonesia  tanpa  terkecuali. Dimana salah satunya ialah melalui pemanfaatan sumber  daya  alam  untuk  kesejahteraan  sosial. Mengingat  bahwasannya  indonesia  merupakan Negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam ( natural  resources )  yang  melimpah  bagai zamrud  mutu  manikam  di  sepanjang  garis khatulistiwa,  juga  memiliki  keragaman  corak
sumber  daya  budaya  ( cultural  resources ) (Nurjaya, 2008).
Dimana  salah  satu  keragaman  corak tersebut ialah masyarakat hukum adat yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka (Sumardjono,  2001).  Realitas  kemajemukan sosio  kultural  yakni  eksistensi  masyarakat hukum  adat  yang  tentu  saja  membawa konsekuensi bahwa masyarakat hukum adat juga harus dihormati dan dilindungi atas dasar HAM sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  6  ayat  2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, delaras dengan perkembangan zaman. Konsep “menghormati” berarti mengharuskan  negara  untuk  tidak  melanggar
hak-hak masyarakat  adat,  termasuk  dengan cara memberlakukan  hukum-hukum  yang  menjamin hak-hak masyarakat adat.
Eksistensi  dari  masyarakat  hukum  adat mendapatkan pengakuan hukum yang didasarkan  pada  pasal  18  B  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Indonesia  Tahun  1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang- undang”. Hal ini mengamanatkan bahwa Negara Indonesia  memiliki  konstitusi  yang  pluralis. Artinya,  hukum  adat  termasuk  hukum  yang dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat di  Indonesia.  Namun,  pada  faktanya  pengakuan dan perlindungan kepentingan  masyarakat hukum adat sering kali terabaikan dimana hal ini tidak  lain  yang  menjadi  akar  permasalahan berbagai  gerakan  penuntutan  kembali  hakhak masyarakat adat yang dirampas yang menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal (Tuo, 2006).
Selanjutnya  merujuk  pasal  33  ayat  (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bumi, air serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk
sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pasal  ini  menegaskan bahwa  seluruh  sumber  daya  alam  yang  terdapat di  Indonesia  harus  dimanfaatkan  seoptimal mungkin  untuk  kemakmuran  rakyat  yang penguasaanya  oleh  Negara  diselenggarakan pemerintah (Salim, 2012) termasuk dalam hal ini adalah  pertambangan.  Apabila  pelaksanaan kedaulatan  atas  barang  tambang  melemah, negara akan sulit mempertahankan eksistensinya termasuk  tidak  mampu  mensubsidi  daerah miskin  dan  mempertahankan  tanah  ulayat. Berkenaan  dengan  tanah  ulayat,  salah  satu problematika  hukum  yang  sering  terjadi  di wilayah  pertambangan  adalah  sengketa  lahan. Tercatat  sejak  bulan  Januari  hingga  Juni  2012, konflik lahan mencapai 377.159 hektare.
Salah  satu  contohnya  ialah  kasus masyarakat adat Paser, Desa Songka, kecamatan Batu  Sopang,  Kabupaten  Paser,  Kalimantan Timur, yang menolak pertambangan PT. Kideco Jaya  Agung  diatas  tanah  adat  paser.  Penolakan tersebut  dilakukan  melalui  ritual  adat  bernama Belian ketika PT. Kideco Jaya Agung melakukan  land  clearing/pembukaan  lahan  di
lahan  masyarakat  adat.  Upacara  ini  bertujuan untuk  menolak  bala  akibat  lahan  dirampas  dan dibuka  hingga  merusak  keseimbangan  ekologis yang  disebabkan  oleh  PT.  Kideco  Jaya  Agung diatas  tanah ulayatnya namun,  sebaliknya justru masyarakat  adat  paser mendapatkan  hinaan  atas upacara  adat  belian  yang  dianggap  sebagai kejahatan  sehingga  menyebabkan  kemarahan masyarakat  adat.  Dimana  pada  akhirnya  justru salah  satu  ahli  waris  lahan  adat  paser  bernama Dra.  Noorhayati,  MT  seluas  598  hektar  dengan bukti  surat  segel  tertanda  1957  dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 162 Undang-Undang  nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dengan dijatuhi  pidana  selama  2  bulan  berdasarkan putusan MA nomor 1120 K/PID.SUS/2016. Hal ini menunjukkan adanya realitas timpang antara das  sollen  dan  das  sein  yang  membawa  suatu pemahaman  bahwa  jaminan  konstitusional dalam  hal  ini  terbukti  tidak  efektif.  Sehingga untuk  menjawab  permasalahan  ini,  diperlukan suatu  penalaran  hukum  sebagai  legal  problem solving guna melihat perwujudan tujuan hukum. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui implementasi  perizinan  pertambangan  diatas tanah  masyarakat  adat  dalam  kasus  Noorhayati berdasarkan  teori  dialektika  serta  apakah putusan  hakim  terhadap  kasus  pertambangan diatas  tanah  masyarakat  adat  berdasarkan penalaran hukum.

## METODE
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara Yuridis Normatif,  yakni  peraturan  perundang-undangan atau literatur lainnya, dengan adanya metode ini untuk  mengkaji  bahan  hukum  yang  berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulisan jurnal dilakukan dengan menggunakan  3  (tiga)  pendekatan  masalah, antara lain adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan secara konseptual ( conceptual approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ), pendekatan  historis  ( historical  approach ),  dan pendekatan perbandingan ( comparative approach ).
Pendekatan peraturan perundang- undangan  dilakukan  dengan  menelaah  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang ditangani  untuk  memperoleh  materi  yang dibahas. Pendekatan secara konseptual diketemukan pandangan-pandangan sarjana ataupun  doktrin-doktrin  hukum  yang  dapat
digunakan  sebagai  dasar  argumentasi  untuk memberikan  preskripsi  pada  suatu  isu  hukum. Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  menelaah kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang dihadapi.  Pendekatan  historis  pendekatan  yang digunakan  untuk  mengetahui  nilai-nilai  sejarah yang  menjadi  latar  belakang  serta  yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung  dalam  sebuah  peraturan  perundang- undangan. Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam jurnal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer,  yakni merupakan  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria,  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan Hukum Sekunder berupa semua literatur, majalah, maupun informasi dari media  cetak  maupun  media  elektronik  yang mendukung  penulisan  jurnal  ini.  Bahan-bahan yang  telah  dikumpulkan  diolah  untuk  diseleksi dan diklasifikasi sesuai permasalahan yang akan dibahas.

## HASIL
Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang- nimbang  klaim-klaim  yang  berlawanan,  baik dalam  perdebatan  pada  pembentukan  hukum maupun  dalam  proses  mempertimbangkan pandangan  dan  fakta  yang  diajukan  para  pihak dalam  proses  peradilan  dan  dalam  proses negosiasi. Sehingga, dalam hal ini menggunakan klasifikasi  penalaran  hukum  untuk  melakukan legal  problem  solving  terhadap  kasus  ahli  waris lahan  adat  paser  Noorhayati.  Berdasarkan putusan  MA  Nomor  1120/K/PID.SUS/2016 menyatakan  bahwa  telah  Noorhayati  terbukti secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  “Merintangi  Kegiatan  Usaha Pertambangan  dari  pemegang  IUP  dan  IUPK yang  telah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  136  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara”  dimana Noorhayati dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.
Berdasarkan putusan ini apabila melakukan penalaran hukum dengan menggunakan  teori  dialektika  yakni  metode  pro dan  kontra  guna  melakukan  legal  problem solving  maka  dari  sudut  pandang  pro  bahwa memang secara benar Noorhayati telah memenuhi  unsur-unsur  dalam  pasal  162  UU nomor 4 tahun 2009 atas tindakannya sehubungan  dalam  perkara  menghalangi  areal jalan  tambang  PT.Kideco  Jaya  Agung  dengan melakukan penutupan areal tambang menggunakan  tali  plastik  yang  membentang  di sekitar persimpangan sungai paku selama kurang lebih  15  hari.  Unsur  pertama  yakni  “setiap orang” yakni Dra.Noorhayati, MT. Unsur kedua yakni  merintangi  atau  menganggu  kegiatan usaha  pertambangan  dari  pemegang  IUP  atau IUPK  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperoleh  fakta  hukum  bahwa  pada  tanggal  16 Juni  2012  sampai  30  Juni  2020  telah  dilakukan penutupan  areal  tambang  dengan  menggunakan tali  namun  tidak  ada  satu  orang  saksi  pun  yang melihat  Noorhayati  melakukan  penutupan  areal tambang.  Padahal  pada  saat  itu  Noorhayati sedang  melakukan  ritual  adat  Belian  untuk sebagai  penolak  bala  melihat  kebun  keluarga besarnya telah dirusak oleh PT. Kideco. Namun, pertimbangan  hakim  ialah  posisi  dimana Noorhayati sebagai penerima kuasa tuntutan atas ganti  rugi  lahan  dengan  pokok  isi  surat  adalah tidak akan membubarkan diri sebelum permintaannya  dipenuhi  serta  atas  dasar  ritual adat  Belian  yang  dilakukan  masyarakat  adat paser.
Selanjutnya  terkait  legalisasi  perijinan, PT.  Kideco  jaya  Agung  telah  memiliki  ijin antaranya perjanjian kontrak karya pertambangan  batu  bara  (PKP2B),  Perjanjian Pakai  Pinjam  Kawasan  Hutan  dari  Menteri Kehutanan  Nomor:  005/KWL/PTGH-  3/1998 Surat  Kuasa  Pertambangan  Eksploitasi  yang diterbitkan  oleh  Departemen  Pertambangan  dan Energi  RI  Nomor:  291K/2014/DDJP/1992 sehingga  dengan  demikian  unsur  ini  terpenuhi. Namun, dari sisi kontra terhadap putusan hakim ini  yang  mayoritas  merupakan  dari  pemerhati masyarakat  adat  seperti  aliansi  masyarakat  adat nusantara  (AMAN)  dan  jaringan  Advokasi Tambang  (Jatam)  Kalimantan  timur  memprotes keras  adanye  kriminalisasi  terhadap  ritual  adat
Belian oleh Kideco. Selain itu, banyak kalangan berpendapat bahwa penghalangan yang dilakukan  oleh  masyarakat  adat  paser  bukan tanpa  alasan  melainkan  telah  menjadi  tanah ulayat yang dibuktikan dengan dasar surat segel tertanda  1957  dimana  Noorhayati  sebagai  salah satu ahli waris.
Sehingga  sejatinya  bentuk  penolakan masyarakat  adat  melalui  ritual  Belian  ini  harus dipandang  sebagai  bentuk  perjuangan  atau pertahanan  hak  ulayat  yang  dimilikinya  yang sudah  ada  terlebih  dahulu.  Sebagaimana konstitusi  Negara  telah  mengamanatkan  adanya pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  dan  hak ulayatnya  sehingga  dalam  hal  ini,  justru  lahan masyarakat  adatlah  yang  dirampas  oleh  PT. Kideco Jaya Agung bukan sebaliknya sebagaimana  dituduhkan  pada  Noorhayati. Pandangan  kontra  dapat  diringkas  yakni mengarah  pada  PT.  Kideco  Jaya  Agung  yang tidak  menghormati  eksistensi  masyarakat  adat serta  pemerintah  yang  dalam  pengeluaran  izin tidak  memperhatikan  keberadaan  masyarakat adat  paser.  Putusan  tersebut  antara  Jaksa Penuntut Umum dan Noorhayati selaku terdakwa,  adanya  argumentum  et  ignorantiam dimana  Noorhayati  tidak  dapat  membuktikan dirinya  tidak  terlibat  di  dalam  penutupan  areal tambang  PT.  Kideco  Jaya  Agung  serta  hak  atas tanah yang dimilikinya.
Sidharta  (2010)  memaknai  ”penalaran‟ sebagai suatu proses, suatu kegiatan dalam akal- budi  manusia  yang  di  dalamnya  berlangsung gerakan  dari  satu  premis  ke  premis  lainnya untuk  akhirnya  mencapai  suatu  kesimpulan. Penerapan dalam ranah hukumnya adalah bahwa argumentasi  yuridik  adalah  hasil  dari  kegiatan berpikir tingkat ketiga yang diaplikasikan dalam bidang  hukum  yang  disebut  dengan  penalaran hukum  ( legal  reasoning,  juridisch  redenering ). Penalaran dilakukan harus mendekati ideal yang berarti  dalam  melakukan  penalaran  hukum, tujuan  hukum  yakni  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan  harus  mampu  diwujudkan  secara simultan  dan  berimbang.Dimana  klasifikasi penalaran hukum yang dilakukan pada kasus ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.
Penelitian  doktrinal  adalah  penelitian yang  memberikan  penjelasan  sistematis  aturan yang  mengatur  suatu  kategori  hukum  tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan  daerah  kesulitan  dan  mungkin memprediksi pembangunan masa depan (Marzuki,  2011).  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  hukum  menurut  Marzuki
(2011) adalah Pendekatan kasus ( case approach ),  Pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ), Pendekatan historis ( historical approach ), Pendekatan perbandingan (c omparative approach ), Pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Selain  melalui  kelima pendekatan tersebut juga perlu dilakukan analisa terhadap  harmonisasi  antara  suatu  peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan  di  atas  dan  di  bawahnya (vertikal),  peraturan  perundang-undangan  yang sejajar  dengan  peraturan  perundang-undangan tersebut  (horizontal),  dan  implementasi  serta penerimaan dalam dan dari masyarakat.
Selanjutnya,  berdasarkan  peninjauan yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  yakni melalui  5  pendekatan  sebagaimana  menurut Marzuki (2011), antara lain :
1. Pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan ( statue approach )
Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  maka  ketika  melihat  pasal 135  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara yang  menyebutkan  “Pemegang  IUP  Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan  kegiatannya  setelah  mendapat persetujuan  dari  pemegang  hak  atas  tanah“ artinya  pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan (IUP)  di  atas  tanah  masyarakat  adat  haruslah memperhatikan  2  hal  yaitu  terkait  pemberian izin oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah serta dalam hal ini juga harus ada pemberian izin dari masyarakat adat yang menetap di atas tanah tersebut.  Ketika  kedua  hal  tersebut  terpenuhi maka  eksplorasi  pertambangan  tersebut  baru dapat dilakukan.
Namun,  melihat  pada  kasus  dimana PT.Kideco  Jaya  Agung  sebagai  pemegang  izin tidak  menjalankan  ketentuan  pasal  ini  yakni dengan melakukan perundingan secara langsung dengan  masyarakat  adat  paser  melainkan PT.Kideco  Jaya  Agung  langsung  melakukan eksplorasi  yang  justru  mendapatkan  penolakan besar  dari  masyarakat  adat  paser.  Hal  ini membuktikan  bahwa  terjadi  perbedaan  antara perundang-undangan  dengan  pelaksanaannya  di lapangan.
Selanjutnya dengan melakukan pendekatan  perundang-undangan  berdasarkan pasal  dasar  dijatuhkannya  pidana  terhadap Noorhayati  yakni  pasal  162  yang  berbunyi  : Setiap  orang  yang  merintangi  atau mengganggu kegiatan  Usaha  Pertambangan  dari  pemegang IUP,  IUPK,  IPR  atau  SIPB  yang  telah
memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).
Dimana  melalui  pendekatan  perundang- undangan  atas  kasus  ini,  “merintangi  atau mengganggu  kegiatan  usaha  pertambangan” harus  dipandang  dalam  pegertian  ini  harus  di penuhi  secara  kumulatif  apakah  ini  sungguh- sungguh  bicara  tentang  menghalangi  atau  di dalamnya ada bentuk perjuangan atau pertahanan  hak  masyrakat  setempat.  Sehingga pasal ini dipandang sebagai pasal yang memberi ruang terjadinya kriminalisasi yakni dipidananya orang  yang  seharusnya  dilindungi  hukum. penormaannya  masih  terdapat  kekurangan  atau malah  menyuburkan  praktek  penyimpangan dalam tataran teknis.
2. Pendekatan konseptual ( conceptual approach )
Pendekatan ini menggunakan pendekatan  konseptual  dengan  menggunakan tipe  kajian  filsafat  hukum  yang  bertolak  dari pandangan bahwa hukum adalah asas kebenaran dan  keadilan  yang  bersifat  kodrati  dan  berlaku universal  yakni  kepastian,  idan  kemanfaatan. Hal  ini  sejalan  sebagaimana  dalam  perspektif tujuan hukum, penalaran hukum yang ideal ialah penalaran  hukum  yang  mampu  mewujudkan ketiga  terminology  hukum  yaitu  keadilan, kepastian hukum,dan kemanfaatan secara bersama-sama dan juga secara berimbang.
Terkait keadilan dimana hukum memang  seharusnya  mengandung  keadilan, namun  hukum  sendiri  tidak  identic  dengan keadilan  karena  ada  norma-norma  hukum  yang tidak  mengandung  keadilan  (Wantu,  2007). Ketika  mengacu  pada  kasus  maka,  hal  ini  tentu saja tidak dirasakan adil oleh masyarakat hukum adat  terutama  Noorhayati  selaku  orang  yang berhak  atas  tanah  berdasarkan  hak  ulayat tersebut yang justru dikriminalisasi melalui pasal 162  UU  Nomor  4  Tahun  2009  serta  rusaknya lingkungan  adat  yang  telah  dijaga  oleh masyarakat adat paser atas kegiatan pertambangan oleh PT.Kideco Jaya Agung.
Sehingga  hal  ini  menjadi  tidak  adil dimana  justru  dalam  hal  ini  Negara  harus melindungi  masyarakat  adat  paser  atas  hak ulayatnya.  Selanjutnya  terkait  kepastian  hukum dimana  sebagaimana  asas  legalitas  yang dijunjung  tinggi  oleh  Indonesia  sebagai  Negara hukum  maka,  pemenuhan  kepastian  hukum
dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  dari  pasal  162 UU Nomor 4 Tahun 2009 terpenuhi.
Namun,  ketika  melihat  dalam  hal kemanfaatan  hukum.  Hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  membawa  kemanfaatan  bagi manusia.  Dimana  secara  otomatis  masyarakat akan  mentaati  hukum  tanpa  perlu  dipaksa dengan  sanksi  apabila  memang  masyarakat merasakan manfaat (Wantu, 2007). Dari putusan tersebut  yang  tidak  dirasakan  adil  bagi masyarakat  adat  dengan  demikian  tidak  akan menghasilkan suatu kemanfaatan dimana akhirnya masyarakat adat menjadi ragu terhadap perlindungan  atas  hak-hak  ulayat  masyarakat adat dalam hukum nasional.
3. Pendekatan historis ( historical approach ) Sebagaimana  pembukaan  UUD  Negara republic  Indonesia  Tahun  1945  alinea  keempat telah  mencantumkan  tujuan  bernegara  yakni untuk  kesejahteraan  rakyat.  Sehingga  latar belakang  dari  dibentuknya  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  tidak  lain  didasarkan untuk  mengimplementasikan  pasal  33  UUD 1945  yang  mengamanatkan  sumber  daya  alam digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.  Dengan  kata  lain  pemanfaatan  sumber daya  berupa  mineral  dan  tambang  guna meningkatkan devisa Negara yang akan digunakan  untuk  kesejahteraan  rakyat,  dimana kesejahteraan rakyat  dalam  hal ini ialah seluruh masyarakat  Indonesia  tanpa  terkecuali  termasuk masyarakat  hukum  adat.  Ketika  dikaitkan dengan  kasus  bahwa  ketentuan  hukum  tersebut justru  digunakan  untuk  memberikan  pemasukan atas  devisa  yang  semakin  besar  namun,  di  sisi lain  justru  mengakibatkan  pelanggaran  hak ulayat  masyarakat  adat.  Hal  ini  tentu  tidak sejalan  sebagaimana  nilai-nilai  yang  digunakan sebagai dasar dibentuknya UU ini.
4. Pendekatan kasus ( case approach )
Kasus  terkait  hak  ulayat  rakyat  tidak hanya  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  adat paser  melainkan  juga  penetapan  tersangka  atas nama  Mupit  Datu  Sahlan,  warga  Labanan, Berau.  Padahal  selaku  ahli  waris,  Mupit  telah dirugikan dengan tindakan perusahaan batu bara PT.  Kaltim  Jaya  Bara  (KJB)  yang  melakukan penyerobotan  lahan  miliknya  seluas  10  ribu meter  persegi.  Tanahnya  yang  sudah  digarap puluhan  tahun  rusak  akibat  jalan  haulling  PT. KJB. Masing-masing pihak mempunyai kemauan  yang  berbeda,  dengan  kondisi  dimana perusahaan  bersikeras  beroperasi  diatas  lahan tersebut  sedangkan  pemilik  lahan  merasa,  akan lebih  baik  jika  lahan  miliknya  digunakan  untuk
pertanian.  Mupit  ditetapkan  sebagai  tersangka oleh  Polsek  Teluk  Bayur  dengan  pasal  162  UU Minerba.  Dimana  kasus  keduanya  sangat  mirip dimana  terjadi  kriminalisasi  yang  didasarkan atas pasal 162 UU Minerba yang mengakibatkan respon  negative  dari  masyarakat  adat  atas  rasa ketidakadilan (Arinaldo & Christian, 2019). 5. Pendekatan perbandingan ( comparative approach )
Ketika  melihat  pada  Negara  filipin sebagai  Negara  yang  mengakui  eksistensi masyarakat adatnya secara kuat melalui Republic Act No. 8371 of the Philippines tahun 1997  tentang  Indigenous  Peoples  Right  Act (IPRA).  Selain  itu,  regulasi  pertambangan  di Filipina sangat terkait dengan sistem masyarakat adat  dalam  artian  sangat  mengutamakan kepentingan  masyarakat  adat.  The  Philippine Mining  Act  of  1995  bagian  16  menyatakan bahwa  “No  Ancestral  land  shall  be  opened  for mining-operations  without  prior  consent  of  the indigenous  cultural  community  concerned”. Proses  Free,  Prior,  Informed  Consent  (FPIC) harus dilalui oleh perusahaan sebagai tahap awal untuk memulai proses pertambangan.
Artinya tahap persetujuan yang dilakukan  masyarakat  adat  diletakkan  sebagai tahap  pertama  sbeelum  pemerintah  dapat mengeluarkan  izin  pertambangan  atau  dengan kata  lain  masyarakat  adat  menjadi  pihak  yang menentukan  apakah  aktifitas  pertambangan disetujui  atau  tidak.  Berbeda  halnya  dengan hukum Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal  135  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dapat terlihat bahwa setelah  pemerintah  menerbitkan  izin  usaha pertambangan  kepada  pemegang  izin  maka, langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh pemegang  izin  ialah  meminta  persetujuan  dari masyarakat hukum adat tanpa adanya keterlibatan Negara.
Melalui  pasal  tersebut  terlihat  bahwa Negara melakukan pembiaran terhadap masyarakat hukum adat untuk menyelesaikannya  dengan  pemegang  IUP  atas tanah  ulayatnya.  Padahal  mengingat  bahwa pengakuan tanah ulayat telah diatur dalam pasal 3  Undang-  Undang  Pokok  Agraria  Dimana dengan  adanya  konsep  izin  menciptakan  suatu paradigma  bahwa  pemohon  izin  memiliki kedudukan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan masyarakat  adat  selaku  pemegang  hak  ulayat. Selain itu, terkait tidak adanya bukti kepemilikkan  hak  atas  tanah  oleh  masyarakat adat  mengakibatkan  status  kepenguasaannya
hingga  kini  mudah  sekali  direkayasa  sebagai tanah bebas, yang dikuasai oleh Negara sehingga pada  akhirnya  tanah-  tanah  tersebut  dapat dengan  mudah  diklaim  oleh  PT  atau  pihak swasta.  Selain  itu,  pada  Negara  filipin memberikan  hak  atas  minimal  1%  dari  gross output pertambangan yang beroperasi di wilayah adat ( ancestral domain ).
Selanjutnya  adapun  unsur  harmonisasi peraturan perundang-undangan dan
implementasi serta penerimaannya dalam masyarakat.  Harmonisasi  yang  akan  dibahas dalam  hal  ini  ialah  terkait  pengakuan  Negara terhadap  eksistensi  masyarakat  hukum  adat. Diakui  dalam  konstitusi  yang  termuat  dalam pasal 18b ayat 2 UUD yang menyatakan negara mengakui  serta  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Dimana  selanjutnya  atas  pengakuan ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  pasal  6  ayat  2  UU Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  bahwa  “identitas  budaya  masyarakat hukum  adat,  termasuk  tanah  ulayat  dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”
Konsep “menghormati” berarti mengharuskan  negara  untuk  tidak  melanggar hak- hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan  hukum-hukum  yang  menjamin hak-hak  masyarakat  adat.  Selain  diatur  dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok agrarian (UUPA) juga menjunjung tinggi prinsip  penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah masyarakat  hukum  adat,  yang  mana  prinsip tersebut kemudian diejawantahkan dalam pasal 3 UUPA. Melalui Pasal 3 UUPA serta penjelasannya,  terlihat  bahwa  UUPA  mengakui secara yuridis mengenai keberadaan hukum adat yang  menjadi  nafas  daripada  undang-undang pokok  ini.  Namun,  dalam  frasa  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan negara  diartikan  sebagai  “yang  disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam  Negara  yang  modern  dan  dalam hubungannya  dengan  dunia  internasional  serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.”
Dengan  tafsir  yang  deimikian,  maka kepentingan  nasional  dapat  pula  jika  diartikan sebagai kepentingan penguasa untuuk melakukan  eksploitasi  sumber  daya  alam  atas nama  hak  menguasai  negara.  Sehingga  dengan kata  lain,  hukum  adat  maupun  tanah  adat  pada akhirnya dapat “kalah” dengan izin – izin usaha
pertambangan  maupun  izin  untuk  membuka usaha  di  sektor  sumber  daya  alam  yang  berada di kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Sehingga  nomenklatur  “kepentingan  nasional dan masyarakat” masih bersifat multitafsir yang dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Dan yang terakhir ialah pada pasal 135 UU Nomor 4 Tahun 2009 dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  pemerintah  berkewajiban untuk membuat aturan yang melindungi hak-hak masyarakat adat yang mana tidak terlihat dalam penjabarannya dalam UU Minerba ini.
Sejatinya  terdapat  pertentangan  antara UUD dengan UU terhadap pengakuan masyarakat  hukum  adat  yang  mengakibatkan kurangnya payung hukum yang melindungi hak- hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Dengan demikian,  menjadi  hal  yang  logis  pada  tataran implementasi  masih  terjadinya  pelanggaran seperti  halnya  kasus  Noorhayati.  Atasnya banyaknya  permasalahan  oleh  karena  ketentuan UU  Minerba  tersebut  menimbulkan  respon masyarakat  melalui  pengajuan  gugatan  judicial review  atau  uji  materi  ke Mahkamah  konstitusi. Dengan  adanya  penalaran  hukum,  hukum  tidak hanya dipahami sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka  ataupun  hukum  juga  bukan  sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh  pihak  yang  berwenang  sehingga  harus dipatuhi melainkan hukum pun harus mendasarkan  diri  pada  sifat  logis.  Melainkan berdasarkan  kasus  ini  kita  dapat  mengetahui bahwa  penerapan  hukum  yang  dilakukan  hakim adalah  benar  namun,  menimbulkan  gejolak  dari masyarakat khususnya masyarakat hukum adat.

## SIMPULAN
Tidak  selalu  hukum  berada  dalam tataran yang sama dengan sebagaimana pengimplementasiannya.  Hal  ini  terlihat  bahwa terjadi  ketidaksesuaian  antara  da  sein  dan  da sollen  dalam  kasus  izin  pertambangan  PT.  di atas  masyarakat  hukum  adat  paser  dimana hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  hak- hak  masyarakat  adat.  Dimana  hal  ini  berarti hukum belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.  Dengan  menggunakan  penalaran hukum,  dapat  diketahui  bahwa  putusan  hukum tidak  boleh  terbatas  pada  makna  literer  dan proposisi  logis  semata  dengan  mengabaikan konteks  dan  tujuan  hukum  yakni  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan.  Dimana  terhadap kasus  Noorhayati  masyarakat  adat  paser  ini belum  terpenuhinya  keadilan  dan  kemanfaatan
dari hukum padahal, seharusnya ketiga terminologi  hukum  yakni  keadilan,  kepastian dan kemanfaatan terpenuhi sceara bersama-sama dan  berimbang  guna  mewujudkan  penalaran hukum  yang  ideal.  Sehingga  dengan  tidak terwujudnya  hal  tersebut  juga  berdampak  pada fakta  yuridis  berupa  ketidaktaatan  masyarakat terhadap  hukum  itu  sendiri.  Dengan  demikian, diperlukan  dilakukannya  pertimbangan  dan penalaran  hukum  yang  logis  dapat  menjamin objektivitas  dan  imparsialitas  hukum  guna menjamin keefektifan penerapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinaldo,  D.,  &  Christian,  J.  2019. Dinamika Batu  Bara  Indonesia  :  Menuju  Transisi Energi  Yang  Adil , Jakarta:  Institute  For Essential Services Reform (IESR). Marzuki,  P.  M.  2011. Penelitian  Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nurjaya,  I.  N.  2008. Pengelolaan  Sumber  Daya Alam . Jakarta: Pustaka Publisher. Sidharta,  Arief.  2010. Hukum  dan  Logika . Jakarta: PT. Dian Rakyat. Salim,  H.  2012, Hukum  Pertambangan  Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mongabay. Sumardjono, M. W. 2001. Kebijakan
Pertanahan  :  Antara  Regulasi  dan Implementasi . Jakarta: Kompas. Tuo,  P.  N.  2006. Pola  Hubungan  Struktural antara Masyarakat Hukum Adat dengan
Pemerintah Daerah . Padang: PT.Singgalang Press. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Wantu, F. M. 2007. Antitomi dalam Penegakkan Hukum  oleh  hakim. Jurnal  Berkala Mimbar Hukum , 19, 485.