## Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
Herma Yanti 1
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari hermayanti67@gmail.com

## Abstrak
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya    ketentuan konstitusi (UUD 1945) secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan  negara, sekaligus untuk  mewujudkan  supremasi  konstitusi  dalam  negara  hukum  Indonesia.  Salah  satu  isi  UUD  1945  adalah  jaminan perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar  manusia  dan  warga  negara  yang  telah  diterima  sebagai  hak konstitusional.Karena  itu  tentunya  MK  juga  berfungsi  menjamin  terlaksananya  hak-hak  konstitusional  tersebut. Namun  untuk pelanggaran hak  konstitusional yang  termasuk dalam perkara pengaduan  konstitusional (constitutional komplaint) yang diajukan ke MK belum dapat ditangani penyelesaiannya, karena kewenangannya belum diatur dalam UUD  1945,  sehingga  berkembang  gagasan  menjadikan  constitutional  complaint  sebagai  kewenangan  baru  MK. Tulisan  ini  membahas  bagaimana  kewenangan  MK  dalam  perlindungan  hak  konstitusional  berdasarkan  UUD  1945, dan bagaimana dengan gagasan yang muncul untuk menambahkan constitutional complaint sebagai kewenangan baru MK dalam perlindungan hak konstitusional. Sesuai dengan permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  disertai  dengan  pendekatan  perbandingan  hukum. Hasil  penelitian  menunjukkan,  kewenangan  MK  dalam  perlindungan  hak  konstitusional  hanya  terbatas  pada kewenangan    pengujian  UU  terhadap  UUD.  Dari  gagasan  yang  muncul,  terdapat  tiga  kemungkinan  untuk memasukkan constitutional complaint pada kewenangan MK, yaitu melalui perubahan UUD 1945, melalui perubahan UU dan melalui penafsiran oleh MK sendiri. Dari ketiga gagasan tersebut yang paling tepat adalah dengan mengubah UUD  1945  agar  dapat  memberikan  landasan  yang  kuat  dalam  memberikan  perlindungan  hak  konstitusiinal  warga negara.
Kata Kunci :   Gasasan constitutional complaint, kewenangan baru Mahkamah Konstitusi

## Abstract
The formation of the Constitutional Court (MK) as a guardian of the constitution is basically intended to guarantee the implementation of the constitutional provisions (the 1945 Constitution) seriously in the administration of the state, as  well  as  to  realize  constitutional  supremacy  in  the  Indonesian  legal  state.  One  of  the  contents  of  the  1945 Constitution is a guarantee of protection of basic human and citizen rights that have been accepted as constitutional rights.  Because  of  that,  the  Court  also  functions  to  guarantee  the  implementation  of  these  constitutional  rights. However,  for  violations  of  constitutional  rights  included  in  the  case  of  constitutional  complaints  submitted  to  the Constitutional Court, the resolution has not yet been dealt with, because their authority has not been regulated in the 1945  Constitution,  so  the  idea  of  making  constitutional  complaints  develops  as  the  Constitutional  Court's  new authority. This paper discusses how the Constitutional Court's authority in protecting constitutional rights is based on the  1945  Constitution, and  what  about  the  ideas  that  emerged  to  add  constitutional  complaint  as  the  Constitutional Court's new authority in protecting constitutional rights. In accordance with the problem, this research is a normative legal research using a legal approach accompanied by a comparative legal approach. The results of the study show that  the  authority  of  the  Constitutional  Court  in  protecting  constitutional  rights  is  only  limited  to  the  authority  to examine  the  Law  against  the  Constitution.  From  the  ideas  that  emerged,  there  were  three  possibilities  for  entering constitutional  complaint  on  the  authority  of  the  Constitutional  Court,  namely  through  changes  to  the  1945 Constitution, through changes to the Law and through interpretation by the Constitutional Court itself. Of the three ideas, the most appropriate is to change the 1945 Constitution so that it can provide a strong foundation in providing protection for citizens' constitutional rights.
Keywords: The principle of constitutional complaint, the new authority of the Constitutional Court
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

## Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)UUD  1945  menegaskan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.Negara hukum    identik  dengan  negara  yang  berkonstitusi  atau  negara  yang  menjadikan  konstitusi  sebagai  aturan main dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. 2 Karena itu rumusan Pasal 1 ayat (3) di ataspada prinsipnya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi  (UUD  1945)  sebagai  hukum  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  negara,  sekaligus  menegaskan dianutnya supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara.
Untuk  menjamin  terwujudnya  supremasi  konstitusi,  melalui  perubahan  Ketiga  UUD  1945  telah dibentuk  Mahkamah  Konstitusiyang  berfungsi  sebagai  pengawal  konstitusi  (( the  guardian  of  the constitution )  sekaligus  sebagai  penafsir  konstitusi  ( the  interpreter  of  the  constitution ).Jimmy  Assidiqie menjelaskan bahwa “sebagai pengawal konstitusi  ( the guardian of the constitutions ), Mahkamah Konstitusi berfungsi  untuk  menjamin,  mendorong,  mengarahkan,  membimbing,  serta  memastikan  bahwa  UUD  1945 dijalankan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  penyelenggara  negara  dan  subjek  hukum  konstitusi  lainnya  seperti warga  negara,  supaya  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya  dijalankan  dengan  benar  dan  bertanggung jawab”. 3 Sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman,  fungsi  konstitusional  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah Konstitusi  adalah  fungsi  peradilan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  dalam  rangka  menegakkan supremasi  konstitusi.  Oleh  karena  itu  ukuran  keadilan  dan  hukum  yang  ditegakkan  dalam  peradilan Mahkamah  Konstitusi  adalah  konstitusi  itu  sendiri  yang  dimaknai  tidak  hanya  sekedar  sekumpulan  norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. 4
Salah  satu  isi  penting  dari  UUD  1945  adalah  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  dasar atau  hak-hak  asasi  manusia  dan  warga  negara  yang  kemudian  diterima  sebagai  bagian  dari  hak-hak konstitusional  warga  negara.Karena  itu  sebagai  pengawal  konstitusi,  tentunya  Mahkamah  Konstitusi  juga berfungsi  untuk  menjamin  terlaksananya  hak-hak  dasar  tersebut  dengan  menegakkan  hukum  dan  keadilan sehingga  terwujud  adanya  perlindungan  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara. Yves  Meny dan Andrew Knapp mengemukakan  salah  satu  tugas  dari  hakim-hakim  konstitusi  ( constitutional  judges )  adalah melindungi  hak-hak  dan  kebebasan  ( protect  rights  and  liberties) ,dan  perlindungan  terhadap  hak-hak konstitusional di Indonesia dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 5 Hal ini didasarkan atas salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945, yaitu kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Meskipun  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perlindungan  hak  konstitusional  warga  negara telah  ditentukan  pelaksanaannya  melalui  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD,  namun  masih  terdapat hal  mendasar  yang  masih  mengganjal  di  benak  para  pencari  keadilan,  yaitu  belum  terbukanya  fungsi Mahkamah  Konstitusi  selaku  lembaga  yang  dapat  menampung  dan  menyalurkan  keluh  kesah  atau pengaduan  konstitusional  sebagai  upaya  hukum  yang  luar  biasa  dalam  mempertahankan  hak-hak konstitusional  bagi  setiap  warga  negara,  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah constitutional complaint. 6 Constitutional complaint (pengaduan konstitusional)  merupakan salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak negara di dunia saat ini  yang  kewenangan  untuk  mengadilinya  diberikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi. 7 Hamdan  Zoelfa mengungkapkan  bahwa  sejak  awal  berdirinya  Mahkamah  Konstitusi  RI  ternyata  cukup  banyak  menerima pengajuan  permohonan  pengujian  undang-undang  yang  secara  substansial  merupakan constitutional
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.7
3 Soimin  dan  Mashuriyanto, Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ,  (Yogyakarta  :  UII Press,2013),hlm. 51.
4 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, (Jakarta  :  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm.10
5 Ibid , hlm.118
6 Zaka  Firma  Aditya, Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Constitutional  Complaint Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 , Unnes Law Journal 3 (1), (Juni 2014), hal. 39.
7 I  Dewa  Gede  Palguna, Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional  Complaint)  Upaya  Hukum  Terhadap  Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.1
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
complaint. Namun karena kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945 tidak menyebutkan kewenangan constitutional complaint , sehingga banyak  dari permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya. 8
Hal  ini  menunjukkan  masih  terbatasnya  kewenanganMahkamah  Konstitusi  dalam  menjamin terlaksananya  perlindungan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  yang  dijamin  oleh  UUD  1945.  Sehingga berkembang  gagasan  di  kalangan  pemikir  hukum  untuk  memasukkan Constitusional  Complaint sebagai kewenangan  baru  bagi  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  jaminan  terwujudnya  perlindunganhak-hak konstitusional  warga  negara  yang  telah  dijamin  dalam  undang-undang  dasar,  seperti  halnya  yang  terdapat pada  Mahkamah Konstitusi di negara lain.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  dalam  tulisan  yaitu  bagaimanakah  kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara menurut UUD Negara Republik  Indonesia  1945  danbagaimanakah  dengan  gagasanyang  telah  dikemukakan  untuk  memasukkan constitutional  complaint sebagai  kewenangan  baru  Mahkamah  Konstitusi?  Tulisan  ini  bertujuan  untuk menelaah  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perlindungan  hak  konstitusional  warga  Negara berdasarkan  hukum  positif    serta  menelaah  beberapa  gagasan  yang  muncul  untuk  memasukkan constitutional complaint sebagai kewenangan baru Mahkamah Konstitusi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  inimerupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  dikenal  juga  dengan  penelitian  hukum doktrinal, karena hanya ditujukanpada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. 9 Sumber data  diperoleh  Sumber  data  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  literature  yang  terkait  dengan  masalah yang diteliti, yang terdiri dari data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum serta jurnal hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan  menelaah  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak kostitusional, diselingi dengan  pendekatan perbandingan untuk melihat penerapan  objek  yang  sama    pada  negara  lain.  Hasil  penelitian  dihubungkan  dengan  konsep-konsep  yang relevan dengan persoalan yang diteliti dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perlindungan    Hak  Konstitusional  Warga  Negara Beradasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perlindungan  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara tentunya tidak terlepas dari alasan dan fungsi dibentuknya Mahkamah Konstitusi melalui Perubahan Ketiga UUD  Negara  RI  1945.Sebagaimana  dikemukakan  oleh Jimly  Assidiqie  bahwa,  “alasan  utama  diadopsinya mekanisme  peradilan  konstitusi  ( constitutional  adjudication )  dalam  sistem  ketatanegeraan  Indonesia,  yang ditandai  dengan  dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi  adalah  agar  konstitusi  ( in  casu UUD  1945)  sungguh- sungguh  dijalankan  atau  ditegakkan  dalam  praktik  sehingga  konkordan  dengan  dianutnya  paham  negara hukum dalam UUD 1945”. 10 Pada bagian lain Jimly mengemukakan bahwa “dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikontruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan  konstitusional  di  tengah  kehidupan  masyarakat.Mahkamah  Konstitusi  bertugas  mendorong  dan menjamin  agar  konstitusi  dihormati  dan  dilaksanakan  oleh  semua  komponen  negara  secara  konsisten  dan bertanggung jawab.Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir  agar  spirit  konstitusi  selalu  hidup  dan  mewarnai  keberlangsungan  bernegara  dan bermasyarakat” 11 .Dengan  demikian  kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  diperlukan  untuk  menjamin terlaksananya  ketentuan  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  sebagaimana  mestinya,  salah  satunya  ketentuan
8 Hamdan  Zoelva, Constitutional  Complaint  dan  Constitutional  Question  Dan  perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga Negara, Jurnal Media Hukum Vol19 No.1 (Juni 2012) : 160
9 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta,2015), hlm. 51
10 Jimly Assidiqie dan Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MK, 2006, hlm.x.
11 Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi 2 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.8
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
tentang  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  dasar  atau  hak-hak  asasi  yang  kemudian  diterima sebagai bagian dari hak-hak konstitusional warga negara.
Hak  konstitusional    adalah  hak-hak  yang  dijamin  oleh  konstitusi  atau  undang-undang  dasar,  baik jaminan  itu  dinyatakan  secara  tegas  maupun  tersirat.  Karena  dicantumkan  dalam  konstitusi  atau  undang- undang  dasar  maka  ia  menjadi  bagian  dari  konstitusi  atau  undang-undang  dasar  sehingga  seluruh  cabang kekuasaan  negara  wajib  menghormatinya.  Sebagai  bagian  dari  konstitusi  maka  hak-hak  konstitusional  itu harus dilindungi. 12 Salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi.
Palguna  menjelaskan,  ada  dua  bentuk  perlindungan  hak  konstitusional  yang  dapat  ditempuh  melalui Mahkamah  Konstitusi,  yaitu    pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  ( judicial  review )  dan  pengaduan konstitusional  ( constitutional  complaint ).  Pada  pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  yang  menjadi objek  pengujian  ialah  produk  pembuatan  kekuasaan  undang-undang  ( legislatur ),  yakni  undang-undang, sedangkan dalam pengaduan konstitusional yang menjadi objeknya adalah perbuatan atau kelalaian pejabat publik  ( public  officials ).  Selain  itu,  dalam  pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  yang  menjadi  isu adalah apakah norma atau pembuatan undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi termasuk di dalamnya  bertentangan  atau  tidak  dengan  hak-hak  konstitusional.  Sedangkan  dalam  hal  pengaduan konstitusional yang menjadi isu adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik telah mengakibatkan terlanggar atau tidaknya hak-hak konstitusional. 13
Apabila  dilihattugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki  Mahkamah  konstitusi  sebagaimana  diatur dalamPasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  :  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  UUD  Negara Republik Indonesia 1945,  memutus sengketa kewenangan lembaga  negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik. dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Mahkamah Kontitusi wajibmemberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut  Undang-Undang  Dasar.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  terlihat  bahwa  Mahkamah  Konstitusi memiliki 4 (empat ) kewenangandan 1 (satu) kewajiban yang ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945.
Berdasarkan  kewenangan  tersebut,  apabila  dihubungkan  dengan  dua  bentuk  perlindungan  hak konstitusional  pada  Mahkamah  Konstitusi  yang  dikemukakan  Palguna  di  atas,  jelas  bahwa  kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan  perlindungan hak konstitusional warga negara hanyalah melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD ( judicial review ).
Apabila  diperhatikan  rumusan  hak-hak  konstitusional  yang  dijamin  dalam  UUD  1945,  hak-hak konstitusional  ini  juga  terkait  dengan  hak  asasi  manusia.Karena  hak  asasi  manusiaitu  dewasa  ini  telah tercantum  dalam  UUD  1945,  sehingga  telah  resmi  menjadi  hak-hak  konstitusional  setiap  orang ( constitutional  rights ) 14 . Setelah  Perubahan  UUD  1945,  hak  asasi  manusia  telahdiadopsi  secara  lengkap dalam UUD 1945 dalam BAB XA dari Pasal 28A hingga 28J.selain itu juga terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD  1945.  Ketentuan-ketentuan  tersebut,  jika  dirinci  butir  demi  butir,  mencakup  prinsip-prinsip  sebagai berikut :
1) Setiap orang berhak untuk hidup
2) Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
3) Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah
4) Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
5) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
6) Setiap anak  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
7) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
8) Setiap  orang  berhak  mendapat  pendidikan,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan umat manusia.
12 Palguna, Op.,Cit , hlm.111
13 Ibid , hlm.153
14 Jimly Assidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : PT. Bhuana Populer, 2007), hlm.  616.
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
9) Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
10) Setiap  orang  berhak  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
11) Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dalam pemerintahan.
12) Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja,  mendapat  imbalan,  dan  mendapat  perlakuan  yangadil  dan  layak dalam hubungan kerja
13) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
14) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
15) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
16) Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran
17) Setiap orang bebas memilih pekerjaan
18) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan
19) Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke negara
20) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
21) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat ( freedom of Association )
22) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul ( freedom of peaceful assembly )
23) Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat ( freedom of expression )
24) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
25) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
26) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda yang di bawah kekuasaannya.
27) Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi
28) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia
29) Setiap orang berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain
30) Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin
31) Setiap orang berhak untuk bertembapt tinggal (yang baik dan sehat)
32) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
33) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan
34) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
35) Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  social  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh sebagai manusia yang bermartabat
36) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun
37) Setiap orang berhak untuk hidup
38) Setiap orang berhak untuk tidak disiksa
39) Setiap orang berhak atas kemerdekaan prikiran dan hati nurani
40) Setiap orang berhak atas kebebasan beragama
41) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak
42) Setiap orang berhakuntuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
43) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 15
15 Ibid , hal. 646-649.
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
Di samping Pasal  28A sampai Pasal 28J,  beberapa ketentuan lainnya  yang  berkaitan dengan hak-hak warga negara terdapat pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1), serta Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2).Pasal  27dalam  ayat  (1)  menentukan  : “segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya. Kemudian  dalam  ayat  (1)  ditentukan  : “tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layah  bagi  kemanusiaan”. Pasal  30  ayat  (1)  menentukan  : “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara” Pasal 31 ayat (1) menentukan “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”
Uraian  tersebut  menunjukkan    bahwaUUD  1945  setelah  perubahan  telah  memuat  rumusan  hak-hak konstitusional  secara  luas  dan  lengkap.Sementara  kewenangan  yang  dimiliki  Mahkamah  Konstitusi  dalam melindungi  hak  konstitusional  warga  negara  berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945  dan dijabarkan lebih lanjut dalam  UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya terletak pada kewenangan  menguji  UU  terhadap  UUD  Negara  RI  1945.  Sedangkan  kewenangan  untuk  melaksanakan perlindungannya melalui kewenangan constitutional complaint belum diatur.Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU  Nomor  23  tahun  2004  dijelaskan  bahwapihak  yang  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan konstitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya  undang-undang  dapat  mengadukannya  ke  Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak tersebut, yaitu : (1) perorangan warga negara, (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (3) badan hukum publik dan privat, atau (4) lembaga Negara.
Kemudian  Mahkamah  Konstitusi  sejak  Putusan  Nomor  006/PUU-III/2005  perihal  Pengujian  UU Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  terhadap  UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  dan  pada putusan-putusan  selanjutnya  telah  berpendirian  bahwa  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu : 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.
3. Kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  tersebut  harus  bersifat  spesifik  (khusus)  dan  aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya  hubungan  sebab  akibat  ( causal  verband )  antara  kerugian  dimaksud  dan  berlakunya  UU  yang dimohonkan pengujian.
5. Adanya  kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan,  maka  kerugian  hak  dan/atau kewenangan konstitusional seperti didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 16
Rumusan  di  atas  menunjukkan  rumit  dan  sempitnya  ruang  yang  dapat  ditempuh  oleh  warga  negara untuk  mendapatkan  jaminan  perlindungan  hak-hak  konstitusional  ke  MK,  selainterbatas  hanya  pada berlakunya  suatu  undang-undang  yang  dianggap  merugikan  hak  konstitusional  warga  negara,  juga  disertai dengan  persyaratan-persyaratan  sebagaimana  terdapat  pada  Putusan  MK  di  atas.Sebagaimana  diketahui bahwa  undang-undang  merupakan  produk  legislatif,dengan  adanya  pembatasandi  atas,  seoah-olah pelanggaran hak konstitusional hanya timbul dari tindakan legislatif saja, sehingga kewenangan MK dalam perlindungan  hak  konstitusional  oleh  MK  hanya  melalui  mekanisme  pengujian  undang-undang  terhadap UUD.Memang benar bahwa  sebelum dibentuknya MK, sebelumnya telah ada lembaga  peradilan lain yang berwenang  untuk  melakukan  pengujian  produk  hukum  lainnya,  seperti  Mahkamah  Agung(MA)  yang berwenang  untuk  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  untuk  menguji  tindakan  hukum  berupa  keputusan  yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintah)yang merugikan hak seseorang/badan hukum privat.  Sementara,dalam  prakteknya  tidak  tertutup  kemungkinan  terjadinya  tindakan-tindakan  lain  yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konstitusional,tetapibelum tersedia jalur penyelesainnya.
Sebagaimana dijelaskan Palguna, pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara tidak hanya terjadi oleh  atau  melalui  perbuatan  legislatif,  berupa  pengundangan  undang-undang  yang  melanggar  atau merugikan  hak-hak  konstitusional  warga  negara,  tetapi  melalui  perbuatan eksekutif  dan  yudikatif.  Dengan
16 Lihat Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 006/PUU-III/2005.hal.16
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
kata  lain,  semua  pejabat  publik  ( public  officials )  berpotensi  untuk  melakukan  perbuatan  yang  melanggar atau merugikan  hak-hak  konstitusional  warga  negara,  baik  dilakukan  dengan  cara berbuat maupun  dengan cara  tidak  berbuat. 17 Jimly  Assidiqie  juga  mengemukakan  bahwa  pelanggaran  hak-hak  sebagaimana tercantum  dalam  UUD  1945,  dapat  saja  dan  selalu  bersumber  dari  tindakan  kongkrit  aparatur  birokrasi pemerintah.Karena itu, menentukan pelanggaran hak-hak konstitusional hanya sebatas pada undang-undang justru membiarkan pelanggaran konstitusi berlangsung terus tanpa ada pihak yang dapat menghentikannya. 18 Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  jelas  bahwapelanggaran  hak  konstitusionalruang  lingkupnya  lebih luas,  karena  tidak  hanya  terjadi  disebabkan  oleh  adanya  suatu  tindakan  saja  tetapi  juga  karena  adanya kelalaian yang menimbulkan kerugian atau terlanggarnya hak-hak konstitusional.Begitupula pelakunya,pelanggaran  hak  konstitusional    tidak  hanya  diakibatkan  oleh    tindakan  lembaga  tertentu  saja, tetapi  semua  lembaga  negara  berpotensi  melakukannya,  terutama  dari  tindakan  pejabatdalam  birokrasi pemerintah.  Hal  ini  seiring  dengan  luasnya  ruang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat,  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  tidak  hanya  semata-mata berdasarkan  kewenangan  yang  telah  ditentukan  secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tetapi juga didasarkan atas wewenang diskresi yang melekat pada pejabat pemerintah dalam melahirkan berbagai kebijakan  yang  dapat  saja  menimbulkan  kerugian  hak-hak  konstitusional,  tetapi  tidak  ada  saluran  hukum untuk penyelesainnya.
Uraian  di  atas  sekaligus  menunjukkan  bahwa  jaminan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  yang dimuat  secara  luasdalam  Perubahan  UUD  1945,  tidak  diikuti  dengan  kewenangan  yang  luas  pula  bagi Mahkamah Konstitusiuntuk menjamin terlaksananya atau tidak terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara    akibat  tindakan-tindakan  atau  kelalaian  pejabat  publik  yang  belum  tersedia  jalur  penyelesaiannya. Karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia    dalam perlindungan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  masih  terbatas,  yang  menyebabkan  tidak  semua pelanggaran  hak  konstitusional  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  mendapatkan  penyelesaian, sedangkan upaya lain yang dapat ditempuh juga tidak tersedia.Hal ini tentunya belum sejalan denganalasan utama  dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi  agar  UUD  1945  sungguh-sungguh  dijalankan  atau  ditegakkan dalam  prakteksehingga  konkordan  dengan  paham  negara  hukum  yang  telah  diterima  dalam  UUD  1945. Belum  sejalan  pula  dengan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  konstitusi  yang  pada  dasarnya ditujukan pada terwujudnya supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip penting dari negara hukum.
Mahkamah  Konstitusi  sendiri  berpendirian  bahwa  konsekuensi  dari  supremasi  konstitusi  tidak  hanya terbatas  bahwa  semua  aturan  hukum  tidak  boleh  bertentangan  dengan  konstitusi.Supremasi  konstitusi  juga mengikat  kepada  tindakan  negara  sehingga  tidak  ada  satupun  tindakan  negara  yang  boleh  bertentangan dengan konstitusi.Untuk mengontrol tindakan negara ini, terdapat mekanisme constitutional complaint yang menjadi  salah  satu  wewenang  pokok  Mahkamah  Konstitusi  di  berbagai  negara. 19 Karena  itu  seyogyanya, sebagai lembaga negara yang baru dibentuk setelah Perubahan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  juga  memiliki  dua  bentuk  kewenangan  terkait  dengan  perlindungan  hak  konstitusional.  Selain kewenangan    pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  ( judicial  review )  yang  sudah  ada,  perlu  juga memiliki  kewenangan  untuk  menangani  pengaduan  konstitusional  ( constitutional  complaint ),  seperti  yang terdapat di negara-negara lain.
Negara Jerman misalnya, pengadilan konstitusi Jerman adalah salah satu dari pengadilan konstitusi di dunia  yang  secara  tegas  memiliki  wewenang constitutional  complaint yang  diatur  dalam  konstitusi,  yaitu oleh  Konstitusi  Federal (Grundgesetz  -  GG ),  dan  oleh  Undang-Undang  tentang  Pengadilan  Konstitusi Federal Jerman ( Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG ). Tujuannya, untuk memastikan bahwa semua pihak,  khususnya  pelaksana  kekuasaan  negara,  benar-benar  taat  kepada  konstitusi  dan  melaksanakannya dalam praktik hal ini diatur dalam Pasal 93 ayat (1) butir 4a dan 4b Konstitusi Federal Jerman (Grundgesetz - GG ). Contoh kasus constitutional complaint di Jerman ini adalah masalah larangan penyembelihan hewan, mulanya hal ini dipicu dari kebijakan pemerintahan Jerman yang melarang untuk melakukan penyembelihan
17 Palguna, Op.,Cit., hlm.566
18 Zaka    Firma  Aditya, Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Constitutional  Complaint Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 , Unnes Law Journal 3 (1), (Juni 2014), hal. 39.
19 Mahkamah Konstitusi, Op.,Cit , hal.4
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
terhadap  hewan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  perlindungan  hewan.  Tentunya  bagi  warga muslim di Jerman, hal itu merugikan hak konstitusional mereka, dan akhirnya atas keberetan itu diajukanlah constitutional  complaint ke  Pengadilan  Konstitusi  Federal  Jerman  karena  dinilai  bertentangan  dengan kebebasan menjalanlan agama yang dijamin dalam Konstitusi Jerman. Karena di dalam Islam hewan hanya halal  jika  disembelih  terlebih  dahulu,  maka  dengan  dasar  itu  Pengadilan  Konstitusi  Federal  Jerman mengadbulkan pengaduan tersebut dengan alasan kebebasan beragama dan larangan penyembelihan hewan hanya berada pada wilayah ketentuan dibawah Undang Undang Dasarnya saja. 20
Di Asia, Korea Selatan adalah negara yang sudah lama menerapkan constitutional complaint sebagai satu  wewenang  oleh  pengadilan  konstitusinya. 21 Berdasarkan  Pasal  68  ayat  (1)  dan  (2) The  Constitutional Court  Act  of  Korea ,  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pengaduan  konstitusional  ke  MK  Korea adalah, pertama ,  setiap  orang  yang  menganggap  hak-hak  dasarnya  yang  dijamin  oleh  Konstitusi  telah terlanggar  oleh  suatu  tindakan  pemerintah  atau  oleh  tidak  bertindaknya  pemerintah  atau  langsung  oleh undang-undang yang dibuat oleh legislative ( legislative act ), kedua, pihak-pihak dalam proses peradilan  di pengadilan  biasa  (ordinary  courts)  yang  permintaannya  agar  pengadilan    yang  bersangkutan  mengajukan permohonan kepada  MK Korea untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang berlaku dalam proses peradilan itu ditolak oleh pengadilan dimaksud- tujuannya adalah untuk mendapatkan putusan final tentang konstitusionalitas  undang-undang  yang  bersangkutan.  Sama  halnya  dengan  Jerman,  pengaduan konstitusional  di  Korea  juga  baru  dapat  dilakukan  jika  semua  upaya  hukum  lain  yang  tersedia  telah dilalui. 22 Salah  satu  kasus  yang  terkenal  adalah  ketika  warga  negara  mengadukan  perlakuan  diskriminatif oleh pemerintah dalam pemberian point ekstra bagi para veteran perdang dalam semua jenis Ujian dan Tes seleksi  Pegawai  Negeri  Sipil  sebanyak  3-5.  Dan  terhadap  permohonan  itu,  Pengadilan  Konstitusi  Korea memutuskan bahwa pengaturan mengenai pemberian nilai ekstra bagi veteran itu bersifat diskriminatif dan inskonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 11 Konstitusi Korea mengenai hak persamaan derajat dan Pasal 25 mengenai  persamaan hak  mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan. 23
Contoh  penerapan constitutional  complaint pada  kedua  negara  di  atas,  cukup  menunjukkan  bahwa melalui kewenangan constitutional complain, memberikan andil yang lebih besar bagi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan atas tindakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional.Sehingga tidak heran muncul gagasan untuk menjadikannya sebagai wewenang baru pada Mahkamah Konstitusi Indonesia.

## Gagasan  Constitutional  Complaint  Sebagai  Kewenangan  Baru  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Memperkuat Perlindungan Hak Konstitusional
Constitutional complaint merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  hak  warga  negara.Pengaduan  konstitusional  menjadi  upaya  hukum terakhir  yang  luar  biasa  dalam  mempertahankan  hak-hak  konstitusional  bagi  setiap  warga  negara.Dengan demikian  hak  dan  martabat  manusia  diakui  dan  dilindungi  melalui  sebuah  lembaga  peradilan,  yaitu Mahkamah  Monstitusi.Dalam  hal  upaya  perlindungan  hak-hak  konstitusional  inilah  pengaduan konstitusional  dapat  menjadi  solusi  dalam  upaya  perwujudan  negara  demokratis  yang  berdasar hukum.Pengaduan konstitusional ( constitutional complaint ) adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional yaitu kontrol rakyat untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. 24 Constitutional  complaint dapat  diartikan  sebagai  pengaduan  atau  gugatan  yang  diajukan  oleh perorangan  ke  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  perbuatan  (atau  kelalaian)  suatu  lembaga  publik  yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang  yang  bersangkutan. 25 Secara khusus c onstitutional complaint atau pengaduan konstitusional merupakan bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakuan (kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan
20 Hamdan Zoelva, Op.,Cit, hal. 157.
21 Ibid , hal. 158
22 Palguna, Op.,Cit ,hal.466
23 Hamdan Zoelva ,Op.Cit , hal. 158.
24 Achmad Edi Subiyanto, Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional , Jurnal Konstitusi, Vol 8 , Nomor 5, (Oktober 2011) : 717
25 Palguna, Op.,Cit , hlm.1
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
konstitusi  dan  merugikan  hak-hak  warga  negara. Constitutional  complaint hanya  bisa  diajukan  setelah semua  upaya  hukum  dilakukan  melalui  lembaga-lembaga  negara  yang  lain  ( exhausted ).Di  banyak  negara, wewenang ini merupakan salah satu wewenang pengadilan konstitusi. Namun di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas memberikan wewenang constitutional complaint atau pengaduan warga negara ke Mahkamah Konstitusi. 26
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa    mekanisme constitutional  complaint memberi ruang  yang  lebih  luas  bagi  warga  negara  untuk  mendapatkan  perlindungan  atas  pelanggaraan  hak-hak konstitusional  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara.  Warga  negara  dapat  mengadukan  secara  langsung  ke Mahkamah  Konstitusi  adanya  tindakan  dan  juga  kelalaian  pejabat  negara  yang  melanggar  hak-hak konstitusional  warga  negara.  Bahkan  menjadi  upaya  hukum  terakhir  setelah  semua  upaya  hukum  untuk mendapatkan  perlindungan  atas  pelanggaran  hak  konstitusional  mengalami  kebuntuan.  Perlindungan terhadap  hak-hak  konstitusional  melalui  pengaduan  konstitusional  memiliki  makna  yang  lebih  luas  dari perlindungan  hak  konstitusional  melalui  kewenangan  pengujian  undang-undang,  karena  pada constitional complaint , objek pengaduannya meliputi  tindakan dan kebijakan atau kelalaian pejabat-pejabat negara baik pejabat  eksekutif,  legislative  maupun  yudikatif.  Sedangkan  pada  pengujian  undang-undang,  objek pengaduannya hanya norma undang-undang produk legislatif yang dibentuk DPR bersama Presiden.
Pengaduan  konstitusional  sebagai  mekanisme  perlindungan  hak-hak  dasar  warga  negara  jelas  tidak mungkin  dapat  dipisahkan  dari  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi    sebagai  lembaga  yang  dibentuk  untuk mengawal  tegaknya  kontitusi  satu  negara.  Pengaduan  konstitusional  lebih  kuat  dari  pengujian konstitusionalitas  suatu  undang-undang.Hal  ini  dikarenakan  pengaduan  konstitusional  dalam  hal  ini pelanggaran  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara  dapat  diajukan  secara  langsung  ke  Mahkamah Konstitusi,  sedangkan  dalam  mekanisme  pengujian  undang-undang  akses  ke  Mahkamah  Konstitusi  hanya dapat dilakukan secara tidak langsung”. 27 Karena itu, pemberian kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi dinilai akan memberi kontribusi pada upaya untuk memperkuat penghormatan  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan  mendasar  manusia  pada  umumnya  dan  warga negara  pada  khususnya,  mengintensifikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersebut  dan  sekaligus mempertegas derajat konstitusional hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu. Perkara pengaduan konstitusional adalah  perkara  yang  muncul  dari  kasus-kasus  nyata  dalam  praktek.Sehingga  hanya  jika  mahkamah konstitusi diberi kewenangan untuk mengadili kasus-kasus nyata yang lahir dalam praktik seperti itulah baru dapat dikatakan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dijamin oleh konstitusi itu telah menikmati atau menempati prioritas yang pantas. 28
Tidak  dimilikinya  kewenangan  untuk  mengadili  perkara  pengaduan  konstitusional  oleh  Mahkamah Konstitusi  berdasarkan  UUD  1945  menyebabkan  tidak  tersedianya  upaya  hukum  melalui  mekanisme peradilan  konstitusional  yang  dapat  ditempuh  oleh  warga  negara  ketika  terjadinya  pelanggaran  hak-hak konstitusional  yang  bukan  disebabkan  oleh  ketentuan  undang-undang  yang  bertentangan  dengan  UUD, tetapi karena adanya perbuatan atau kelalaian pejabat  publik, sementara semua upaya hukum yang tersedia telah  ditempuh.  Akibatnya  banyak  permohonan  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang  secara substansial  merupakan  pengaduan  konstitusional,  dinyatakan  tidak  diterima  dengan  alasan  Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya. 29 Sejak awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi RI ternyata cukup banyak  menerima  pengajuan  pengujian  undang-undang  yang  secara  substansial  merupakan constitutional complaint . Namun karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 ditentukan secara limitatif tanpa menyebutkan constitutional complaint , sehingga banyak dari permohonan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” ( niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang untuk mengadilinya.  Berbagai  permasalahan  konstitusional  terkait  implementasi  undang-undang,  kebijakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional, putusan peradilan umum yang saling bertentangan, dugaan penyimpangan  dalam  penegakan  hukum  hingga  kelalaian  pemerintah  dalam  penyusunan  daftar  Pemilih Tetap  (DPT)  Pemilihan  Presiden  merupakan  beberapa  perkara  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah
26 Hamdan Zoelva, Op.,Cit , hlm. 157
27 Palguna, Op., Cit., hlm 310
28 Ibid , hlm. 318
29 Palguna, Op.,Cit,hlm.5
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
Konstitusi  yang  secara  substansi  lebih  ke  arah constitutional  complaint 30 Salah  satu  contoh  kasus  yang menjadi  sorotan  publik  adalah  kasus  Peninjauan  Kembali  (PK)  dari  Pollycarpus.  Dalam  kasus  ini  yang dimohonkan pengujian ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang  ditafsirkan  bahwa  jaksa  tidak  boleh  mengajukan  Peninjauan  Kembali  kepada  putusan  yang  sudah memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dalam  satu  perkara  pidana,  substansi  keberatan    dari  Pemohon  sendiri sebenarnya  adalah  dipidananya  Pemohon  berdasarkan  putusan  MA  No.109/pid/2007  yang  mengabulkan permohonan  PK  yang  diajukan  oleh  jaksa.  Padahal  sebelumnya  telah  ada  putusan  PK  dari  MA  No.  84 PK/Pid/2006  yang  menegaskan  bahwa  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali  merupakan  hak terpidana sehingga yang dapat mengajukannya yaitu terpidana atau ahli warisnya.
Banyaknya  pengaduan  konstitusional  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi  menjadi tanda tanya besar bagi rakyat tentang eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga  negara.  Hal  ini  telah  menjadi  sebuah  pemikiran  baru  di  kalangan  sarjana  hukum  yang  melahirkan gagasan-gagasan  tentang  bagaimana  memberikan  kewenangan  baru  bagi  Mahkamah  Konstitusi  untuk penanganan perkara-perkara yang terkait dengan constitutional complaint .
Yusril  Ihza  Mahendra  berpendapat  tentang  ketentuan  yang  mengatur  mekanisme  gugatan konstitusional di Indonesia memang belum termuat secara eksplisit di konstitusi, artinya tidak tertulis dalam UUD  1945.Namun  secara  tersirat  terkandung  adanya  hak-hak  konstitusional  warga  yang  harus  dilindungi oleh  negara.Sehingga  bagi  setiap  warga  negara  yang  merasa  hak-hak  konstitusionalnya  dilanggar  oleh tindakan  penguasa  dapat  mengajukan  perkara  kepada  lembaga  peradilan  yang  berwenang.Hal  tersebut terkait erat dengan teori pembangunan hukum responsif, yakni teori yang menyatakan bahwa bingkai hukum pada  prinsipnya  harus  partisipatif,  serta  berisi  nilai-nilai  yang  tepat  berdasarkan  asas-asas  hukum  yang berkembang dalam masyarakat. 31
Secara  teoritis,  permasalahan  pemenuhan  hak-hak  dasar  warga  negara  yang  diatur  dengan  undang- undang  tetapi  bertentangan  dengan  konstitusi,  dapat  ditempuh  melalui  mekanisme judicial  review oleh Mahkamah Konstitusi. Namun  ada 3 (tiga) kemungkinan yang menyebabkan timbulnya persoalan dan tidak adanya penyelesaian secara pasti, jika :
1. Seorang  warga  negara  menganggap  hak  konstitusionalnya  telah  dirugikan  oleh  perbuatan  satu  pejabat publik  yang  lahir  dari  kekeliruan  menafsirkan  maksud  undang-undang;  atau,  satu  pejabat  publik  justru tidak  melakukan  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  sesuai  dengan  perintah  atau  maksud  undang- undang sehingga merugikan hak konstitusional seorang warga negara, sementara itu tidak tersedia upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  warga  negara  yang  bersangkutan  atau  semua  upaya  hukum  yang  ada telah dilalui.
2. Seorang  warga  negara  menganggap  hak  konstitusionalitasnya  telah  dirugikan  oleh  ketetapan  MPR  atau ketetapan MPRS yang hingga saat ini masih berlaku.
3. Seorang  warga  negara  menganggap  hak  konstitusionalnya  telah  dirugikan  oleh  berlakunya  peraturan perundangundangan  di  bawah  undang-undang.  Hal  ini  terjadi  karena  UUD  1945  tidak  secara  eksplisit menyetakan  siapa  yang  berwenang  mengadili  atau  menguji  jika  satu  peraturan  perundang-undangan  di bawah undang-undang bertentangan bukan dengan undang-undang melainkan dengan UUD 1945. 32 Senada  dengan  itu,  Mahfud  MD  juga  mengatakan,ada  baiknya constitutional  complaint ditambahkan menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  jika  kelak  ada  amandemen  lanjutan  UUD  NRI  1945.Paling tidak, ada tiga cakupan yang dimuat dalam rezim constitutional complaint , yaitu : 33
1. Pengajuan  perkara  ke  Mahkamah  Konstitusia  atas  pelanggaran  hak  konstitusional  yang  tidak  ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi jalur penyelesaian hukum.
2. Adanya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibawah UUD 1945
30 Hamdan Zoelva, Lot .,Cit.,hal. 160
31 Zaka Firma Aditya, Op.Cit, hlm. 43
32 Ibid
33 Achmad Edi Subiyanto, Op.,Cit , hlm.721.
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
3. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap  dan  tidak  dapat  dilawan  lagi  dengan  upaya  hukum  ke  pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Misalnya putusan kasasi yang sudah tetap tetapi merugikan hak konstitusional seseorang.
Palguna  menjelaskan,  secara  formal  jika  hendak  menambahkan  kewenangan  mengadili  perkara pengaduan  konstirusional  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  hal  itu  harus  dilakukan  dengan  melakukan perubahan  terhadap  UUD  1945,  sebab  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dan  ditentukan  secara limitatif  dalam  pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945.  Namun  untuk  melakukan  perubahan  UUD  1945  tidaklah mudah baik secara politis maupun prosedural. 34
Selanjutnya  dijelaskan,  karena  telah  menjadi  kebutuhanteoritis  maupun  empiris,  pemberian kewenangan  mengadili  perkara  pengaduan  konstitusional  tanpa  melalui  perubahan  formal  UUD  1945 kepada  Mahkamah  Konstitusi  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  (1).melalui legislative  interpretation (penafsiran oleh pembentuk undang-undang) dan (2).melalui judicial interpretative (penafsiran  oleh hakim Mahkamah  Konstitusi  sendiri).  Apabila  dilakukan  melalui legislative  interpretation ,  maka  pembentuk  UU cukup  melakukan  perubahan  terhadap  UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.Melalui perubahan  terhadap  UU  Mahkamah  Konstitusi,  tanpa  harus  menambahkan  kewenangan  baru  yang  tidak disebutkan  dasarnya  dalam  UUD  1945,  pembentuk  undang-undang  memberi  penafsiran  otentik  terhadap kewenangan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu kewenangan“menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar”.Tegasnya,  dalam  pengertian  “menguji  UU  terhadap Undang-Undang Dasar” mencakup pula pengujian konstitusionalitas tindakan atau kelalaian pejabat publik yang  menyebabkan  dirugikan  atau  terlanggarnya  hak  konstitusional  warga  negara  karena  tindakan  atau kelalaian  pejabat  publik  itu  bertentangan  dengan  undang-undang  dasar. 35 Dengan  cara  memperluas pengertian  dan  ruang  lingkup  pengujian  undang-undang  yang  selama  ini  telah  menjadi  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  maka  permohonan  pengaduan  konstitusional  itu  tetap dikontruksikan  sebagai  permohonan  pengujian  undang-undang,  namun  substansi  permohonan itu  bukanlah mempersoalkan  konstitusionalitas  suatu  undang-undang  melainkan  tindakan  pejabat  publik  yang  keliru menafsirkan  undang-undang  tersebut  sehingga  menyebabkan  terlanggarnya  hak  konstitusional seseorang. 36 Meskipun  cara  ini  secara  prosedural  lebih  mudah  dibandingkan  dengan  melakukan  perubahan formal  terhadap  UUD  1945,  tetapi  tetap  saja  tidak  mudah  secara  politik,  dengan  mengingat  tahapan  yang harus  dilalui  dalam  pembuatan  undang-undang 37 .  Penambahan  kewenangan  melalui judicial  interpretative, bertolak  dari  perspektif  fungsi constitutional  review yang  dimilikimahkamah  konstitusi,    adalah  tugas Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  untuk  tidak  membiarkan  tetap  terjadinya  pelanggaran  terhadap hak-hak  konstitusional  warga  negara  meskipun  UUD  1945  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi RI  untuk mengadili perkara-perkara pengaduan konstitusional. Caranya dengan  menyatakan  dirinya  berwenang  mengadili  perkara-perkara  yang  diajukan  kepadanya  yang  secara substansial merupakan pengaduan kontitusional. Di sinilah Mahkamah Konstitusi RI melakukan penafsiran konstitusional,  terutama  dalam  hal  ini  yang  menyangkut  kewenangannya  yang  diberikan  oleh  UUD  1945, yang kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam UUMK yang relevan dengan perkara atau kasus yang dihadapi. 38
Dalam  hal  ini  Hamdan  Zulfa  juga  mengemukakan  pandangannya  bahwa,  belajar  dari  berbagai yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi  untuk  mengakomodasi  ajudikasi  atas constitutional  complaint tidak harus  mengubah  UUD  1945  atau  mengubah  UU  Mahkamah  Konstitusi.Hal  itu  dapat  dilakukan  melalui pengembangan  putusan-putusan  Mahkamah  Konstitusi  melalui  perluasan  penafsiran  atas  kewenangan pengujian undang-undang yang telah ada dalam UUD 1945.Mahkamah Konstitusi bisa membuat interpretasi dinamis  dan  luas  atas  hak  konstitusional  dan  kedudukan  hukum  dari  penggugat.  Pandangan  ini  dapat diterima jika penafsiran konstitusi, tidak hanya berpegangan pada legalitas formal aspek original intent dari ketentuan konstitusi ( backward looking ), tetapi pandangan yang mengaitkan dengan kebutuhan praktek dan
34 Palguna, Op.,Cit , hlm.583
35 Ibid , hlm.600
36 Ibid , hlm.604
37 Ibid , hlm.609
38 Ibid , hlm.618
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
kemanfaatan  politik  pada  waktu  sekarang  dan  akan  datang  ( forward-looking ).Sementara  penambahan kewenangan constitutional complaint melalui revisi UU Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan masalah konstitusional karena UUD 1945 memberikan wewenang limitative terhadap Mahkamah Konstitusi. 39 Berdasarkan  gagasan  di  atas,terdapat  tiga  kemungkinan  menjadikan  kewenangan  c onstitutional complaint sebagai kewenangan baru Mahkamah Konstitusi, pertama dengan melakukan Perubahan terhadap UUD 1945, tetapi sulit dilakukan secara politis dan prosedural.Hal ini dapat dimaklumi karena UUD 1945 sendiri melalui Pasal 37  mengatur mekanisme perubahan UUD 1945 dengan  cara dan  prosedur  yang  yang tidak mudah. Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.  Anggota DPR  berasal  dari  partai-partai  politik  yang  berbeda  dan  tentunya  juga  berbeda  kepentingan,  sedangkan anggota    DPD  merupakan  anggota  perorangan  dari  berbagai  daerah  propinsi,  sehinggatidak  mudah  untuk menyamakan  persepsi  antar  kedua  lembaga  tersebut  dalam  melakukan  perubahan  UUD  1945.  Begitupula dari segi persyaratan yang ditentukan untuk melakukan perubahan UUD 1945 juga sulit, mulai dari jumlah anggota  yang  mengusulkan  perubahan  sekurang-kurangnya  1/3  dari  jumlah  anggota  MPR,  persyaratan kuarum  persidangan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  anggota  MPR  hingga  putusan  perubahan  yang  harus disetujui  sekurang-kurangnya  lima  puluh  persen  ditambah  satu  anggota  dari  seluruh  anggota  MPR. Persyaratan tersebut jelas sulit untuk terpenuhi.
Kedua, cukup dengan mengubah UU Mahkamah Konstitusi tanpa perlu mengubah UUD 1945. Dalam hal  ini  dengan  caramemperluas  pengertian  kewenangan  pengujian  undang-undang  yang  telah  dimiliki Mahkamah  Konstitusi  yang  mencakup  juga  pengujian  konstitusionalitas  tindakan  atau  kelalaian  pejabat publik  yang  menyebabkan  dirugikan  atau  terlanggarnya  hak  konstitusional  warga  negara  karena  tindakan atau  kelalaian  pejabat  publik  itu  bertentangan  dengan  undang-undang  dasar.Cara  ini  juga  dinilai  akan menimbulkan  akan  menimbulkan  persoalan,  sebab  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  telah  ditentukan secara  limitatif  berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945,  sehingga  tidak  mungkin  bagi Mahkamah Konstitusi untuk memiliki kewenangan baru selain yang telah ditentukan UUD 1945. Selain itu, meskipun  tidak  sesulit  mengubah  UUD  1945,  tetapi  untuk  mengubah  undang-undang  juga  bukanlah  hal yang  mudah,  harus  melewati  tahapan-tahapan  dalam  mekanisme  formal  perubahan  undang-undang  yang melibatkan pihak pemerintah dan DPR dan tidak mudah menyamakan pandangan kedua pihak tersebut.
ketiga, yaitu  melalui  penafsiran  konstitusi  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sendiri,  melalui  kasus-kasus konkrit  yang  diajukan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  yang  secara  substansial  merupakan  pengaduan konstitusional,  Mahkamah  Konstitusi  memberi  penafsiran  konstitusional  bahwa  Mahkamah  Konstitusi berwenang mengadili kasus-kasus tersebut.
Gagasan-gagasan  di  atas  mencerminkan  keinginan  tentang  pentingnya  menjadikan constitutional complaint sebagai  kewenangan  baru  bagi  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  dalam  upaya memaksimalkan  perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara sekaligus memperkuat fungsi konstitusional  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  sekaligus  pelindung  hak-hak  konstitusional  warga negara.
Menurut  penulis,  gagasan  yang  paling  tepat  dan  perlu  dilakukan  untuk  menjadikan constitusional complaint sebagai  kewenangan  baru  bagi  Mahkamah  Konstitusi  adalah  melalui  Perubahan  UUD  1945. Meskipun  melalui  perubahan  UUD  1945  dianggap  sebagai    langkah  yang  sulit  untuk  diwujudkan,  tetapi untuk jangka panjang hal ini perlu diupayakan  agar dapat memberikan landasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi  dalam  pelaksanaan  perlindunganhak  konstitusional  warga  negara.    Karena  perlindungan  hak konstitusional merupakan prinsip yang sangat penting dalam negara hukum, karena secara historis lahirnya negara  hukum  pada  dasarnya  bertujuan  membatasi  kekuasaan  penguasa  agar  terlindunginya  hak-hak  dasar manusia atau warga negara. Oleh karena itu sebagai negara yang telah secara tegas menyatakan diri sebagai negara  hukum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  maka  jaminan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  dan hak warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945, perlu juga dijamin penegakkannya secara sungguh- sungguh  dengan  memberikan  landasan  kewenangan  yang  kuat  pula  kepada  Mahkamah  Konstitusi  sebagai pengawal  sekaligus  pelindung  hak  konstitusional.  Apalagi  belakangan  ini  telah  berkembang  berbagai wacana  perubahan  UUD  1945  melalui  diskusi-diskusi  publik  yang  diadakan  MPR  dengan  para  akademisi perguruan  tinggi,    misalnya    wacana  perubahan  UUD  1945  terkait  reformulasi  GBHN  untuk  penguatan
39 Hamdan Zoelva, Op.,Cit , hlm.163
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
kembali  fungsi  MPR,  serta  ada  juga  wacana  penguatan  fungsi  DPD.  Karena  itu  perlu  juga  kiranya dimunculkan  wacana  Perubahan  UUD  1945  untuk  penguatan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi  dalam perlindungan hak konstitusional warga negara.
Sementara  itu,perluasan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  cara  merevisi  UU  Mahkamah Konstitusitanpa  mengubah  UUD  1945,  telah  diakui  akan  menimbulkan  persoalankarena  kewenangan Mahkamah Konstitusi telah ditentukan secara  limitatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.  Karena itu  tentu  akan  bertentangan  dengan  prinsip  negara  hukum,  yang  menghendaki  bahwa  segala  kekuasaan penyelenggara  negara  harus  berlandaskan  pada  UUD  1945  sebagai  aturan  main  dalam  penyelenggaraan negara  dalam  upaya  mewujudkan  supremasi  konstitusi.  Hal  itu  juga  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.Dalam  hal  ini  berarati  undang-undangtidak  boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Sedangkan  melalui  penafsiran  konstitusi,  meskipun  dimungkinkan  karena  hakim  Mahkamah Konstitusi  juga  berfungsi  sebagai  penafsir  konstitusi,  tetapi  hal  ini  akan  sangat  tergantung  pada  kemauan hakim  untuk  melakukannya,  dan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  orang-orang  yang  duduk  menjadi  hakim  di Mahkamah  Konstitusi.Sehingga  belum  memberikan  landasan  dan  jaminan  yang  kuat  bagi  Mahkamah Konstitusi  untuk  terlaksananya  secara  optimal  perlindungan  hak  konstitusional  bagi  warga  negara  yang melaporkan pelanggaran hak konstitusional yang dialami.

## SIMPULAN
1. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perlindungan  terhadap  hak-hak  konstitusional  warga  negara berdasarkan  UUD  1945  masih  terbatas,  karena  perlindungan  hak  konstitusional  oleh  Mahkamah Konstitusi  hanya  dapat  dilaksanakan  melalui  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  pengujian  UU terhadap  UUD  1945.  Artinya  Mahkamah  Konstitusi  hanya  berwenang  mengadili  pelanggaran  hak konstitusional  yang  terjadi  akibat  berlakunya  suatu  undang-undang  (produk  hukum  DPR  dan  Presiden) yang  bertentangan  dengan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  yang  dijamin  oleh  UUD  1945. Sedangkan  terhadap  pelanggaran  hak  konstitusional  warga  negara  yang  terjadi  akibat  adanya  tindakan pejabat negara lainnya baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif (perkara yang termasuk kategori constitutional  complaint )  belum  dapat  ditangani  penyelesaiannya  oleh  Mahkamah  Konstitusi karena  belum  terdapatnya  pengaturan  kewenanganpenyelesaiannya  oleh  Mahkamah  Konstitusi.Karena tidak  semua  pelanggaran  hak  konstitusional  yang  dapat  ditangani  oleh  Mahkamah  Konstitusi menyebabkan  belum  berjalannya  fungsi  konstitusional  mahkamah  konstitusi  sebagai  pelindung  hak konstitusional  warga  negara.  Karena  itu  muncul  gagasan  untuk  menjadikan constitutional complaint sebagai kewenangan baruMahkamah Kontitusi.
2. Ada tiga  gagasan menjadikan constitutional complaint sebagai kewenangan baru Mahkamah Konstitusi, pertama dilakukan oleh MPR dengan melakukan perubahan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi  telah  diatur  secara  limitative  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945,  sehingga  untuk menambahkan  kewenangan  tersebut  harus  dengan  melakukan  perubahan  UUD  1945. Kedua, dilakukan pembentuk  UU  (DPR  dan  Presiden) melalui  perubahan  UU  Mahkamah  Konstitusi,  dengan  memperluas ruang  lingkup  pengujian  undang-undang  yang  telah  dimiliki  mahkamah  konstitusi  mencakup  pula pengujian  konstitusionalitas  tindakan  atau  kelalaian  pejabat  publik  yang  menyebabkan  dirugikan  atau terlanggarnya  hak  konstitusional  warga  negara  karena  tindakan  atau  kelalaian  pejabat  publik  itu bertentangan  dengan  undang-undang  dasar.dan ketiga dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sendiri melalui  penafsiran  konstitusi  dengan  menggunakan  metode  penafsiran  konstitusi.  Dari  ketiga  gagasan tersebut,  gagasan  yang  paling  tepat  adalah  melalui  perubahan  UUD  1945,  agar  dapat  memberikan landasan  yang  kuat  bagi    Mahkamah  Konstitusi  dalam  penanganan  pelanggaran  hak-hak  konstitusional warga negara.

## DAFTARA PUSTAKA

## Buku
Assidiqie,  Jimly, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  pasca  Reformasi ,  Jakarta,  PT.  Buana  Ilmu Populer, 2007.
Gagasan constitutional Complaint  Sebagai kewenangan Baru  Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional
Assidiqie, Jimly dan  Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MK, 2006, hlm.x.
Gede  Palguna,  I  Dewa, Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional  Complaint)  Upaya  Hukum  Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara , Jakarta : Sinar Grafika, 2013. Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  Jakarta  :  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi, 2010.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Siahaan Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Soimin  dan  Mashurianto, Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan ,  Yogyakarta:  UII  Press, 2013.
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, 2015

## Jurnal
Zoelva,  Hamdan,  “Constitutional  Complaint  dan  Constitutional  Question  dan  Perlindungan  Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, Media Hukum Vol.19, No.1, (Juni 2012): 157
Aditya,  Zaka  Firma,  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”
Edi  Subianto,  Ahmad,  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Melalui  Pengaduan  Konstitusional,  Jurnal Konstitusi, Vol 8, Nomor 5, (Oktober 2011) :721

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi