## ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI

[Siti Rahmah] 1
[Iman Jauhari] 2
[Yakub Aiyub Kadir] 3
[Dewi Astini] 4 [Cut Megawati] 5
[Meutia Delima] 6
[Reza] 7 [Kamisah] 8
1,4,5 [Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]
1 [sitirahmah_hukum@abulyatama.ac.id]
4 [Dewiastini_hukum@abulyatama.ac.id] 5 [Cut_megawati@abulyatama.ac.id]
2,3 (Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala)
2 [imanjauhari@usk.ac.id]
3 [m.yakub.akadir@usk.ac.id]
6 (Kementerian Hukum dan HAM Aceh)
6 [tyadelima@gmail.com]
7,8 [Asisten Peneliti Akademi Warung Penulis]
7,8 [warungpenulis@gmail.com]

## Abstract
Siri  marriage,  seen  from  Indonesian  positive  law,  is  not  legally  recognized  because  siri marriage  is  a  form  of  marriage  that  is  not  officially  registered  at  the  Religious  Affairs Office (KUA) or Civil Registry. In Islamic law, a siri marriage is valid if the conditions and pillars of marriage are met, namely, the marriage guardian, two fair witnesses, consent and consent. The customary legal process that must be carried out needs to be known by the traditional leader of a valid marriage without  being carried out  on employees  who have  completed  the  marriage.  The  aim  of  this  research  is  to  find  out  how  the  state protects  women  and  children  in  unregistered  marriages  and  what  the  procedures  for applying for unregistered marriages are. The research used is normative legal research, to  obtain  legal  protection  for  wives  in  unregistered  marriages,  this  can  be  applied  by
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617 JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
submitting a marriage registration application to the Religious Court/Syar'iyah Court. Siri marriage because it is in the status of a polygamous marriage without the permission of the legal wife, cannot apply for a marriage istbat, unless applying for a marriage istbat because  it  is  in  the  context  of  a  divorce  settlement.  Apart  from  that,  applying  for  a marriage certificate cannot be made if one of the parties is not Muslim.
Keywords: Marriage Istbat, Protection of Women and Children, Siri Marriage.
Received: 29 Februari 2024               Revised: 15 Mei 2025            Aceppted: 16 Mei 2024

## 1. PENDAHULUAN
Peraturan  hukum  tentang  perkawinan  menegaskan  bahwa  pentingnya pencatatan  perkawinan  sebagai  sebuah  peristiwa  hukum. 1 Menurut  hukum  di Indonesia,  pernikahan  siri  tidak  diakui  secara  sah  karena  pernikahan  siri  adalah pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Agama atau catatan sipil.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  pengaturan  hukum  terkait  pembagian  harta bersama dalam pernikahan siri. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  Perkawinan (UU Perkawinan) menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan sebagai suatu asas dan diakui oleh agama serta negara. 2 Apabila perkawinan berdasarkan pada asas  tersebut  maka  perkawinan  itu  tidak  sah  secara  agama  maupun  hukum positif.
Nikah siri merupakan perkawinan yang bertentangan pada UU Perkawinan, karena  perkawinan  “merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Berdasarkan pasal  2  PP  No.  9  tahun  1975  sebagai  peraturan  tentang  pelaksanaan  UU Perkawinan  disebutkan  bahwa  perkawinan  bagi  penganut  Islam  dilakukan  oleh pegawai  pencatat  dengan    tata  cara  pencatatan.  Nikah  siri  adalah  suatu pernikahan  yang  dilakukan  secara  tidak  resmi,  tanpa  melalui  proses  dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum negara. Pernikahan ini umumnya tidak diakui  oleh  hukum  dan  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  yang  sama  seperti pernikahan sah.
Dalam  hukum  Islam  pernikahan  siri  dinyatakan  sah  dengan  memenuhi syarat  dan  rukun  nikah:  wali  nikah,  dua  orang  saksi  yang  adil,  ijab  dan  kabul. 3 Pernikahan siri yang dianggap sah menurut agama ternyata dapat menimbulkan banyak  permasalahan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  seorang  perempuan selaku  istri  siri,  misalnya  jika  terjadi  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  siri.  Hal  ini mengakibatkan  kedudukan
1 Rihlatul  Khoiriyah,  2018,  Aspek  Hukum  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Nikah  Siri, Sawwa: Jurnal Studi Gender , Vol. 12, No. 3, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.
2 Lenny  Nadriana  And  Elti  Yunani,  2023,  Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hilangnya Hak  Istri  Dan  Anak  Akibat  Pernikahan  Siri, Audi  Et  AP :  Jurnal  Penelitian  Hukum ,  Vol.  2,  No.  01, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.
3 Eko  Setiawan,  2016,  Fenomena  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum, Justicia  Islamica , Vol. 13, No. 1, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.520>.
hukum  istri  sirih  itu  tidak  mendapat  perlindungan  hukum  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 4
Menurut  adat,  apabila  tata  cara  adat  telah  dilaksanakan  dan  diakui oleh  pemuka  adat,  maka  perkawinan  itu  sah  tanpa  kehadiran  petugas pencatatan  perkawinan. 5 Nikah  siri  dilakukan  sesuai  dengan  syarat  yang  telah ditentukan  agama  atau  adat  tetapi  tidak  dicatatkan,  Namun  demikian,  hukum adat merupakan kebisaan masyarakat dimana hukum tersebut tidak tertulis dari sejak  nenek  moyang  dulu.  Kondisi  masyarakat  tertentu  nikah  siri  menjadi kebiasaan  dan  dianggap  hal  biasa  disebabkan  kurangnya  pemahaman masyarakat  tentang  resiko  dari  nikah  tanpa  pencatatan  sipil.  Nikah  siri  saat  ini yang terjadi dalam masyarakat modern erat kaitannya dengan praktik poligami, disebabkan  suami  tidak  memperoleh  izin  dari  istri  sebelumnya  untuk  menikah lagi.
Nikah siri Kaitannya dengan HAM terletak pada beberapa aspek. Pertama, nikah siri dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Biasanya, dalam  nikah  siri,  para  perempuan  tidak  memiliki  status  yang  jelas  sebagai  istri yang sah, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti  dalam  pernikahan  sah.  Banyak  kasus,  perempuan  dalam  nikah  siri  bisa menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi. Perempuan atau  istri  siri  dalam  nikah  siri  juga  menjadi  sasaran  penelantaran  suami  akibat desakan istri sah agar suami meninggalkan istri siri tersebut.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  pelanggaran  HAM hal ini dikarenakan kejahatan terhadap martabat kemanusian serta suatu bentuk diskriminasi.  Kekerasan  ini  banyak  terjadi  dalam suatu  hubungan  rumah tangga baik pernikahan siri maupun pernikahan yang sah menurut Islam, hukum positif dan  hukum  adat,  hal  ini  tidak  bisa  dipungkiri  lagi  dalam  kalangan  masyarakat. Tinjauan  segala  aspek  hukum  ini  hendak  menyadarkan  pelaku  nikah  siri  untuk menunaikan  rasa  tanggung  jawabnya,  namun  hal  ini  tidak  dapat  dipenuhi  oleh suami  walaupun  pelaku  nikah  siri  dengan  pemahaman  yang  cukup  dengan tinjauan tersebut.
Nikah  siri  juga  memiliki  kaitan  dengan  hak  asasi  agama  dan  kebebasan beragama.  Beberapa  negara,  praktek  nikah  siri  mendapatkan  penentangan  dari kelompok-kelompok  agama  tertentu  yang  menganggapnya  melanggar  ajaran agama mereka. Namun, di negara-negara lain, nikah siri dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama. Praktik nikah siri dengan poligami tidak diterima.
Nikah  siri,  juga  dikenal  sebagai  pernikahan  tidak  sah  atau  pernikahan informal,  mengacu  pada  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  melalui proses  resmi atau tanpa beberapa persyaratan hukum yang dibutuhkan untuk pernikahan sah.
4 Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, 2021, Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga?  (Antara  Yurisprudensi dan  Keyakinan  Hakim), PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , Vol.  1,  No. 1 ,<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>.
5 Anom Bahroni, 2018, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Studi  Kasus  Di  Kota  Bengkulu), Jurnal  Panji  Keadilan :  Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum , Vol. 1, No. 2.
Hubungan nikah siri dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ada hubungannya karena terkait  dengan  hak-hak  individu  dalam  masalah  pernikahan  dan  perlindungan hukum. Kesadaran perempuan dan masyarakat dilingkungan sekitarnya tentang hak  dan  perlindungan  hukum  belum  dapat  dipahami  oleh  segala  lapisan masyarakat.
Nikah  siri  dalam  masyarakat  telah  menjadi  fenomena  yang  lazim,  hal  ini ada  kaitanya  dengan  gender  dan  HAM. 6 Dalam  konteks  HAM,  setiap  individu memiliki  hak  untuk  menikah  dan  membentuk  keluarga,  sebagaimana  diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, pernikahan siri sering kali melibatkan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  ini.  Secara  keseluruhan,  HAM  isu nikah  siri  melibatkan  beberapa  yang  penting,  terutama  mengenai  hak-hak perempuan  dan  anak-anak.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  negara-negara  untuk memiliki  regulasi  yang  memadai  untuk  melindungi  hak-hak  individu  dalam konteks  nikah  siri.  Nikah  siri  juga  memiliki  kaitan  dengan  hak  asasi  agama  dan kebebasan  beragama.  Dalam  beberapa  negara,  praktek  nikah  siri  mendapatkan penentangan  dari  kelompok-kelompok  agama  tertentu  yang  menganggapnya melanggar  ajaran  agama  mereka.  Namun,  di  negara-negara  lain,  nikah  siri dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama. Masalah terkait Pencatatan perkawinan  yang  tidak  dilakukan  tidak  mengganggu  keabsahan  perkawinan Pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam. 7
Secara keseluruhan, HAM isu nikah siri melibatkan beberapa yang penting, terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, hal ini penting  bagi  suatu  negara  Memiliki  aturan  yang  memadai  untuk  perlindungan hak individu dalam konteks perkawinan seri.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  identifikasikan  pokok  permasalahan  yaitu Bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak  dalam pernikahan siri? dan bagaimanakah prosedur pencatatan pernikahan siri dengan Itsbat Nikah melalui Mahkamah Syar’iyah?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  terhadap  permasalahan  yang  mendalam.  Penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap permasalahan yang  berkaitan  dengan materi hukum, dan  argumentasi  konseptual  ( conceptual approach) dilakukan  dalam  konteks  permasalahan  tersebut  dengan mempertimbangkan  konsep  dan  asas  hukum  yang  saya  lakukan.  Metode deskriptif  merupakan  suatu  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk menggambarkan suatu permasalahan yang sedang atau sedang berlangsung, dan
6 Ni’matun  Naharin  &  Nur  Fadhilah,  2017,  Perkawinan  Di  Bawah  Tangan  (Nikah  Siri)  Dalam Perspekif Feminis, AHKAM Jurnal Hukum Islam , Vol. 5, No. 2.
7 Irma  Garwan,  2016,  Hak-Hak  Anak  Hasil  Dari  Perkawinan  Siri  Setelah  Terjadinya  Perceraian (Studi  Kasus Putusan Mahkamah  Konstitusi  RI  No.46/PUU-VIII/2010), Justisi  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol. 1, No.1, <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.81>.
dimaksudkan  untuk  menggambarkan  apa  yang  terjadi  pada  saat  melakukan penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Peran  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan dan  Anak Dalam Pernikahan Siri
Perkawinan  di  Indonesia terutama  yang  berkaitan  dengan  perkawinan siri  atau  perkawinan  bawah  tangan 8 merupakan  suatu  pernikahan  yang dilakukan  secara  tidak  resmi,  tanpa  melalui  proses  dan  kelengkapan persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  hukum  negara.  Pernikahan  ini  umumnya tidak  diakui  oleh  hukum  dan  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  yang  sama seperti pernikahan sah.
Perlindungan hukum terhadap pernikahan siri dapat diterapkan dengan melakukan  permohonan  itsbat  nikah  ke  pengadilan  agama,  melakukan pernikahan  ulang,  dan  secara  musyawarah  kekeluargaan.  Melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan  secara  musyawarah  kekeluargaan.  Sedangkan  faktor  penghambat  yang melatarbelakangi  hilangnya  hak  istri  dan  anak  adalah  problem  keluarga, problem  ekonomi  dan  studi,  problem  sosial,  psikologis,  problem  hukum  dan serta  problem  agama. 9 Pentingnya  percatatan  perkawinan  mempunyai jaminan  atau  kepastian  hukum  status  suami  istri  serta  anak  yang  lahir  dari perkawinan tersebut diakui sah oleh negara.
Ada beberapa masalah HAM yang terkait dengan nikah siri antara lain:
1. Hak  perlindungan  hukum:  Pernikahan  siri  sering  kali  tidak  diakui  secara resmi  oleh  negara  atau  tidak  dilindungi  oleh  hukum.  Hal  ini  dapat berdampak  pada  ketidakadilan  terhadap  istri  dalam  nikah  siri  dan  anak. Perlindungan  hukum  yang  seharusnya  diterima  berupa  pemenuhan  hak anak, warisan, hak asuh anak, pengakuan status pernikahan, dan hak-hak hukum  lainnya.  Dampak  buruk  dari  perkawinan  siri  salah  satunya permasalah  mengenai  hak  waris  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  memiliki  status  hak  yang  sama dengan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan warisan anak  dalam  perkawinan  siri  menerut  hukum  indonesia,  apa  akibatnya hukum anak dalam perkawinan siri terhadap pewarisan menurut hukum negara. 10 Pentingnya  isbat  nikah  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  terhadap  anak.  Setiap  anak  berhak  atas  menerima  perlindungan dan mendapatkan haknya salah satu haknya tersebut adalah identitas diri
8 Zeni  Lutfiyah,  Agus  Rianto,  Dan  M.  Rasyid  Ridlo,  2015,  Perkawinan  Siri  Dalam  Reformulasi Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Sebagai  Upaya  Preventif  Terhadap  Disharmoni  Sosial  Dalam Masyarakat  (Perspektif  Gender  Dan  Hak  Asasi  Manusia), Yustisia  Jurnal  Hukum ,  Vol.  4,  No.  1, <Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V4i1.8632>.
9 Nadriana dan Yunani.
10 Ibnu  Rusydi,  2019,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Waris  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Vol. 7, No. 1, <Https://Doi.Org/10.25157/Jigj.V7i1.2145>.
dan status kewarganegaraan. 11 Isbat nikah terhadap status istri, anak dan harta   perkawinan  dalam  perkawinan  dibawah  tangan,  bahwa  dengan adanya isbat nikah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun  2015  memiliki  akibat  hukum  apabila  dilakukan  permohonan pengesahan  perkawinan  yang  berimplikasi  jaminan  hukum  hubungan perkawinan  suami  dan  istri,  anak  dan  akte  kelahirannya,  harta  dalam perkawinan  dapat  memperolah  jaminan  hukum. 12 Penetapan  isbat  nikah oleh  Pengadilan  Agama  tersebut  tidak  lebih  hanya  sebagai  kebijakan untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  mengatur  tentang  isbat  nikah terhadap  perkawinan  yang  dilaksanakan  setelah  berlakunya  Undang- Undang Perkawinan. 13
2. Hak  kesetaraan  gender:  Pernikahan  siri  sering  kali  melibatkan pelanggaran  terhadap  hak  kesetaraan  gender.  Perempuan  dalam pernikahan  siri  mungkin  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  yang  cukup dan  rentan  terhadap  penyalahgunaan  atau  kekerasan  dalam  rumah tangga. Pentingnya kesetaraan gender, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  kesetaraan  gender,  kesetaraan berkaitan  dengan  masalah-masalah  ibadah,  dan  konsep  yang  bersifat ketidaksetaraan  yang  berkenaan  dengan  masalah  rumah  tangga  seperti perkawinan. 14
3. Hak anak: Dalam pernikahan siri, status anak dan hak-hak mereka sering kali  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Anak-anak  yang  lahir  dari pernikahan  siri  mungkin  tidak  memiliki  status hukum  atau  akses  ke hak- hak  seperti  pendidikan,  perawatan  kesehatan,  dan  warisan.  Salah  satu bukti  dari  pengakuan  negara  terhadap  kehadiran  seorang  anak  di Indonesia adalah tercatat pada akta kelahiran. Akibat nikah siri hak anak tidak  dapat  mengurus  akta  kelahiran  kepada  kantor  catatan  sipil.  Hal  ini meruoakan  akibat  hukum  dari  perkawinan  siri  bagi  isteri,  isteri  tidak dianggap sebagai isteri sah. 15
4. Hak privasi: Meskipun beberapa orang mungkin memilih untuk melakukan pernikahan  siri  karena  alasan  personal, praktik ini  sering  kali  melibatkan pelanggaran  hak  privasi  dan  kebebasan  individu  karena  tidak  diakui
11 Fakhrurrazi  M.  Yunus  and  Dwi  Oktavia,  2023, Perlindungan  Hak  Anak  Pra  Isbat  Nikah  Ditinjau Dari  Hukum  Positif  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Nomor  40/Pdt.P/2021/MS.Bna), El- Hadhanah :  Indonesian  Journal  Of  Family  Law  And  Islamic  Law , Vol. 3, No. 1,
<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.1866>.
12 Muhammad  Andri,  2021,  Implikasi  Isbath  Nikah  Terhadap  Status  Istri,  Anak  Dan  Harta  Dalam Perkawinan Dibawah Tangan, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.11>.
13 Asriadi  Zainuddin,  2022,  Legalitas  Pencatatan  Perkawinan  Melalui  Penetapan  Isbat  Nikah, Al- Mujtahid: Journal of Islamic Family Law , Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.
14 Putri  Rahyu  dan  Ahmad  Muzhaffar,  2022,  Perempuan  dan  Pernikahan  Anak  Dalam  Perspektif
Hukum Islam, Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam , Vol. 21, No. 1, <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.41-51>.
15 Dinda  Ediningsih  Dwi  Utami  dan  Taufik  Yahya,  2022,  Akibat  Hukum  Nikah  Siri  Terhadap  Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, Zaaken: Journal of Civil and Business Law , Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.
secara  resmi oleh  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  HAM, penting untuk  mendukung  perlindungan  hak-hak  individu  yang  terlibat  dalam pernikahan,  termasuk  pernikahan  siri  dapat  mendorong  negara  untuk mengakui  dan  melindungi  hak-hak  tersebut  untuk  mencapai  kesetaraan dan keadilan sosial.
5. Hak atas Harta Bersama dan Harta Warisan Tidak  mendapatkan  harta  warisan  juga  merupakan  salah  satu  akibat hukum dari perkawinan siri melalui penghulu (qadhi) tidak resmi, karena apabila suaminya meninggal dunia atau terjadinya perceraian, maka akan sangat  sulit  untuk  menuntut  terhadap  harta  yang  lahir  dari  pernikahan siri,  selain  hubungan  perkawinan  tidak  sah,  Mahkamah  Syar’iyah  pun tidak  dapat  mengadili  pembagian  harta  warisan  atau  harta  bersama terhadap harta gono gini pada saat pengajuan perceraian. Proses perkara perceraian ini tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena secara hukum perkawinan ini tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Maka terhadap harta  yang  lahir  dari  pernikahan  siri  pihak  isteri  tidak  dapat  menuntut pembagian  harta  bersama  ke  Mahkamah  Syar”iyah.  Hal  ini  sangat memprihatinkan  apabila  dirasakan  oleh  pihak  perempuan  karena  selain sedih ditinggal mati oleh suaminya, ia harus membesarkan anak-anaknya tanpa  mendapatkan  harta  warisan  yang  seharusnya  dengan  harta tersebut  ia  bisa  menghidupi  anak-anaknya.  Kedudukan  istri  siri  sendiri sangat  rentan  terhadap  perlindungan  hukumnya  pula.  Jika  tidak  ada status    hukum  sebagai  istri  yang  sah,  maka  tidak  ada  hubungan  hukum dengan  hak  dan  kewajiban  bersama  sebagai    suami  istri. 16 Dalam pernikahan  siri,  pihak  perempuan  tidak  memiliki  status  hukum  sebagai istri  sah  dan  tidak  memiliki  hak-hak  yang  sama  dengan  istri  sah  dalam pernikahan  yang  diakui  oleh  negara.  Oleh  karena  itu,  perempuan  dalam pernikahan siri tidak memiliki hak untuk memperoleh harta bersama atau ganti  rugi  jika  pernikahan  berakhir.  Nikah  yang  tidak  tercatat  masuk dalam  nikah  siri,  sehingga  memiliki  implikasi  yang  cukup  besar  salah satunya  sulitnya  pembagian  harta  bersama  dalam  pernikahan. 17 Sedangkan  anak  dari  perkawinan  siri  juga  berhak  memperoleh  bagian harta  warisan  dari  pihak  ibu  maupun  ayahnya  sesuai  ketentuan  yang berlaku.    Pembagian  harta  warisan  dari  suami  pelaku  poligami  dengan nikah  siri  dapat  dilaksanakan  dalam  hukum  adat  masyarakat.  Namun sering terjadi  penolakan dari istri sah sebelumnya menyebabkan istri siri selanjutnya  dan  anaknya  tidak  dapat  menerima  harta  warisan.  Status hukum anak dari pernikahan siri  juga bisa berbeda-beda tergantung dari hukum  yang  berlaku  di  negara  masing-masing.  Namun,  secara  umum,
16 Agus Manurung dan Lusia Sulastri, 2021, Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri, Jurnal Hukum Sasana , Vol. 7, No. 2, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>.
17 Nur Amanina Fahami Binti, 2018, Nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama menurut  enakmen  keluarga  islam  negeri  kedah, Skripsi, Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry  Darussalam- Banda Aceh.
anak  dari  pernikahan  siri  dianggap  memiliki  status  hukum  yang  lebih lemah  dibandingkan  dengan  anak  dari  pernikahan  sah.  nikah  siri  juga berkaitan  dengan  hak  anak-anak.  Pernikahan  yang  tidak  diakui  oleh hukum  dapat  mengakibatkan  anak-anak  yang  lahir  dari  pernikahan tersebut  kehilangan  hak-hak  mereka,  termasuk  hak  waris,  pendidikan, kesehatan,  dan  perlindungan  sosial. Pernikahan  siri  mempunyai  dampak negatif,  terutama  berdampak  kepada  pihak  wanita  dan  anak,  terutama dalam pembuatan Surat Akte Kelahiran, masalah hak warisan dan hak-hak lainnya dari sang ayah.
Kedudukan  suami  atau  istri  dalam  perkawinan  siri  tidak  dapat  tercatat dalam daftar kependudukan, akibat hukum selanjutnya adalah anak hasil dari kawin siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan akibat hukum yang lebih  lanjut  apabila  ayah  kandungnya  meninggal,  anak  tersebut  tidak  dapat menuntut hak warisnya. 18 Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu akan berakibat hukum  pada  status  perkawinan  itu  sendiri,yaitu  dalam  perspektif  hukum positif di indonesia tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 19
Perlindungan  hukum  untuk  anak  yang  lahir  dari  hasil  pernikahan  siri  diatur oleh  Pasal  43  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu mengatur sebagai berikut:
1)  Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2)  Kedudukan  anak  tersebut  angka  1  diatas  selanjutnya  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Terhadap  pasal  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  telah  menerbitkan putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang  merupakan  uji  materi  terhadap  UU Perkawinan.  Pada  intinya  putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  hubungan perdata  anak  luar  kawin  bukan  saja  terhadap  ibunya  dan  keluarga  ibunya, melainkan juga laki-laki, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah  sebagai  ayahnya.  Setelah  putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010 diterbitkan,  bunyi Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan berubah  menjadi  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Meskipun  Pasal  43  UU  Perkawinan  menjamin  adanya  hubungan keperdataan  antara  anak  dengan  ayahnya  melalui  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,    namun  untuk  membuktikan  adanya  hubungan  keperdataan tersebut harus melewati serangkaian proses tes Deoxyribonucleic Acid (DNA)
18 Nadriana Dan Yunani.
19 Abdul  Wahid,  2018,  Harta  Bersama  Dan  Kedudukan  Anak  Dalam  Rumah  Tangga  Tkw  Yang Bercerai  Dari  Perkawinan  Sirri  Di  Desa  Bunder, Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam ,  Vol.  3,  No.1, <Https://Doi.Org/10.24235/Mahkamah.V3i1.2579>.
yang  tentunya  memakan  waktu,  tenaga  dan  biaya  yang  mahal.  Yang  dalam praktiknya  banyak  kasus  perempuan  yang  menikah  siri  tidak  berdaya  secara ekonomi  untuk  melakukan  serangkaian  tahapan  tes  dna  tersebut  terhadap anak  dan  ayahnya  untuk  membuktikan  adanya  hubungan  keperdataan. Sehingga banyak perempuan yang menikah siri memilih untuk bersikap pasrah dan  menerima  keadaan.  Oleh  karena  itu,  tidak  sahnya  perkawinan  karena pernikahan siri menurut hukum negara  sangat jelas memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum,  hal ini terjadi apabila si Ibu tidak  dapat  membuktikan  status  hubungan  keperdataan  si  anak  dengan ayahnya.    Tidak  adanya  pembuktian  status  hubungan  keperdataan  antara  si anak  dan  ayahnya,  maka  status  anak  yang  dilahirkan  tersebut  dianggap sebagai  anak  tidak  sah.  Akibatnya,  anak  hanya  mempunyai  hubungan keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja.  Artinya,  anak-anak tersebut  tidak  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ayahnya,  hal  ini  juga termuat  didalam  Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam.  Di  dalam  akte kelahirannyapun  status  anak  dianggap  sebagai  anak  luar  nikah,  sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.
Informasi seperti status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi anak dan  ibunya.  Ketidakjelasan  status  si  anak  di  mata  hukum,  mengakibatkan hubungan  antara  ayah  dan  anak  tidak  kuat,  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  suatu  saat  ayahnya  akan  menyangkal  bahwa  anak  tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.
Pernikahan  siri  masyarakat  dapat  memahami  akibat  yang  timbul  dan upaya  agar  mendapatkan  perlindungan  dan  kekuatan  hukum  yang  pasti. 20 Dalam  hukum  Islam  anak  hasil  perkawinan  siri  dan  anak  sah  memiliki kedudukan  yang  sama  meskipun  tidak  disahkan.  Dalam  kedua  pandangan hukum tersebut, suatu perkawinan dengan nikah siri hendaknya menemukan pendekatan  tertentu  sehingga  anak  mendapat  akta  kelahiran    dari  pegawai pencatatan  sehingga    adanya  pencatatan  dalam  identitas  anak  dan  anak tersebut tidak dianggap anak luar kawin.
Status  hukum  anak  dari  pernikahan  siri  bisa  berbeda-beda  tergantung dari  hukum  yang  berlaku  di  negara  masing-masing.  Namun,  secara  umum, anak  dari  pernikahan  siri  dianggap  memiliki  status  hukum  yang  lebih  lemah dibandingkan  dengan  anak  dari  pernikahan  sah.  Nikah  siri  juga  berkaitan dengan  hak  anak-anak.  Pernikahan  yang  tidak  diakui  oleh  hukum  dapat mengakibatkan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kehilangan hak- hak  mereka,  termasuk  hak  waris,  pendidikan,  kesehatan,  dan  perlindungan sosial. Beberapa negara mungkin mengakui anak-anak dari pernikahan siri dan memberikan  mereka  hak-hak  tertentu,  seperti  hak  warisan,  pendidikan,  dan
20 Ratu  Mawar  Kartina,  2016,  Akibat  Hukum  Terhadap  Harta  Kekayaan  Yang  Ditimbulkan  Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam, Syntax Idea , Volume 1, No. 6.
kesehatan. Namun, anak-anak ini tetap tidak diakui sebagai ahli waris sah oleh hukum, kecuali jika diakui secara legal melalui proses yang disebut Pengakuan atau Pengesahan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang sebelumnya  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  menyatakan bahwa  perlindungan    anak  tersebut  adalah  setiap  kegiatan  sebagai  wujud terjaminnya  dan  perlindungan  kepada  anak  dalam  pemenuhan  hakhaknya supaya  bisa  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. 21
Seorang  anak  dapat dikatakan  sah  sebagaimana  disebutkan pada Pasal 42  UU  Perkawinan. 22 Di  beberapa  negara,  anak-anak  dari  pernikahan  siri dianggap  sebagai  anak  di  luar  pernikahan  atau hasil  hubungan  di  luar nikah. Hal  ini  dapat  mengakibatkan  pemberian  hak-hak  yang  lebih  sedikit  kepada anak-anak tersebut, seperti akses ke warisan atau perlindungan hukum yang sama seperti anak dari pernikahan sah. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini  dianggap  sebagai  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan,  mengingat  negara mengakui  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  keberadaan  anak  yang dibuktikan  dengan  “asal  usul  anak”.  Pengakuan  hukum  merupakan  sebuah langkah  revolusioner,  namun  demikian,  pengakuan  hukum  negara  terhadap anak  perlu  ditinjau  kembali  mengingat  bagaimana  mungkin  negara  dapat mengakui  anak  dari  hasil    perkawinan  tidak  di  lakukan  secara  sah  menurut hukum yang berlaku. 23
Penting  untuk  dicatat  bahwa  status  hukum  anak  dari  pernikahan  siri adalah  masalah  yang  kompleks  dan  dapat  bervariasi  secara  signifikan  di berbagai  yurisdiksi.  Penting  bagi  pihak  yang  terkait  untuk  mencari  informasi dan  nasihat  hukum  yang  akurat  di  negara  masing-masing.  Status  anak  yang lahir  dari  perkawinan  siri  (sebelumnya)  akan  tetap  dianggap  sebagai  anak diluar  kawin,  karena  perkawinan  tidak  berlaku  surut  terhadap  status  anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. 24 Hal ini bagian dari hak  identitas  anak  yang  harus  terpenuhi  dan  menjadi  tanggung  jawab bersama  dari  keluarga  terdekat,  masyarakat  dan  negara  yang  harus menaunginnya.
21 Anggelia  Anggelia  Dan  Ani  Purwanti,  2020,  Kebijakan  Perlindungan  Anak  Terhadap  Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia, Jurnal Jurisprudence , Vol. 10, No. 1, <Https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V10i1.10974>.
22 . Winarsih, 2020, Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Maksigama , Vol. 14, No. 2, <Https://Doi.Org/10.37303/Maksigama.V14i2.97>.
23 Lidya  Shery  Muis,  2021,  Eksistensi  Hak  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri  Dalam  Perpektif  Hukum, Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , Vol. 2, No. 2, <Https://Doi.Org/10.37631/Widyapranata.V2i2.242>.
24 Dede  Muhammad  Gufron,  2021,  Unregistered  Marriage  And  The  Legal  Impact,  A  Book  Review ‘Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  Dan  Permasalahannya, Indonesian  Journal  Of  Advocacy  And  Legal Services , Vol. 3, No. 2, <Https://Doi.Org/10.15294/Ijals.V3i2.34776>.
Dengan  dilakukannya  Itsbat  nikah  maka  terpenuhilah  Pasal  2  Undang- Undang tentang perkawinan tahun 1974 dan perkawinan tersebut dicatatkan sehingga anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah karena dicantumkannya  nama  ayah  dan  ibu  di  akta  kelahiran  anak  tersebut  dan statusnya menjadi jelas di mata hukum. 25
Tanpa  pencatatan  perkawinan,  maka  perkawinan  tersebut  dianggap tidak sah, akibatnya ibu dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan, hal ini dikarenakan  juga  anak  hasil  nikah  siri  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan di luar  pengetahuan  dan  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah.  Sehingga perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Oleh karena itu sangat penting dilakukannya pencatatan perkawinan, solusi  terhadap  perkawinan  tidak  tercatat  seperti  pernikahan  siri  adalah dengan melakukan itsbat nikah bagi orang yang beragama Islam.

## 3.2. Perlindungan  hukum  terhadap  Pernikahan  Siri  dengan  Itsbat  Nikah  di Mahkamah Syar’iyah
Pernikahan sirih adalah suatu tindakan hukum yang sah oleh agama dan tidak  juga  dipersalahkan  oleh  negara.  Berdsarkan  Agama  pernihan  dianggap saha  apabila  syarat  dan  rukun  nikahnya  terpenuhi,  selain  itu  menurut pembenaran  pelaksanaan  nikah  sirih  oleh  negara  dapat  dilihat  dari  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa, Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaanya.  Akan  tetapi  pelaksaan  perkawinan  tidak  dapat dilakukan  dengan  berpaku  pada  dua  ketentuan  tersebut,  banyak  ketentuan lain yang apabila tidak terpenuhi dapat berdampak buruk terhadap keabsaan perkawinan itu sendiri.
Praktek  pernikahan  siri  di  Indonesia  sering  dilakukan  karena berdasarkan  konsep  Konvensional  pernikahan  yang  dikatakan  sah  apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Madhab Syafi’i yang termasuk  dalam  rukun  pernikahan  adalah  akad,  mempelai  laki-laki/wanita, saksi  dan  wali.  Namun  jika  perkawinan  hanya  didasari  atas  syarat  tersebut maka perkawinan tersebut akan dinyatakan siri, dengan kata lain perkawinan tersebut  tidak  diakui  oleh  negara  dan  tidak  mendapatkan  kepastian  hukum oleh negara. 26
Perkawinan  adalah hal  yang  sangat  kompleks  karena  berkaitan  dengan hubungan  antara  manusia  dan  negara.  Hubungan  manusia  dapat  berupa ikatan  sosial  dan  emosional  antara  parapihak,  sedangkan  hubungan  dengan
25 Mochamad Fakhri Bimo Ardani and Manan Suhadi, 2024, Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Indonesian Journal of Law and Justice , Vol. 1, No. 4, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.
26 Virahmawaty Mahera Dan Arhjayati Rahim, 2022, Pentingnya Pencatatan Perkawinan, As-Syams: Jurnal Hukum Islam , Vol. 3, No. 2.
negara  adalah  perlindungan  hukum  atas  perkawinan  tersebut  yang diimplememtasikan  melalu  peraturan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Usia  Nikah  dan Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  dasar  perlindungan  negara  terhadap perkawinan di Indonesia.
Konsep  perlindungan  berdasarkan  undang-undang  dapat  bersifat preventif dan refresif .  Perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa  yang  memberi  rakyat  untuk  mengajukan keberatan  (inspraak)  atau  pendapat  sebelum  keputusan  pemerintah mendapat  bentuk  yang  definitif,  yang  sangat  besar  artinya  bagi  tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong  untuk  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan berdasarkan  deskresi.  Perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  terjadinya  sengketa  dalam  arti  luas  termasuk  penanganan perlindungan  hukum  bagi  rakyat  oleh  peradilan  umum  dan  peradilan administrasi di Indonesia. 27
Berdasarkan  konsep  perlindungan  hukum  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  perlindungan  hukum preventif dapat  dilakukan  sebagai  pencegahan terhadap  akibat  peristiwa  hukum  tertentu,  sedangkan represif merupakan tindakan  penanggulangan  atau  penyelesaian  dari  akibat  peristiwa  hukum tersebut. Jika diakitkan dengan peristiwa hukum nikah siri maka yang menjadi perhatian saat adalah upaya penanggualangan akibat hukum perkawinan siri mengingant  banyaknya  kasus  sengketa  perkawinan  siri  di  Indonesia.  Untuk menyikapi  hal  tersebut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mengatur  tentang pelaksanaan itsbat nikah untuk perkawinan yang belum dicatatkan. Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  7  ayat  2 dan 3  dinyatakan, bahwa  dalam  hal  perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan  Agama.  Itsbat  nikah  ini  hanya  dimungkinkan  bila  berkenaan dengan: 28
a.  Dalam rangka penyelesaian perceraian;
b.  Hilangnya akta nikah;
c.  Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d.  Perkawinan  terjadi  sebelum  berlakunya  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan;
e.  Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.
Beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  apabila  perkawinan  tidak  dicatat, yaitu:  mencatatkan  perkawinan  dengan  itsbat  nikah  melalui  Mahkamah Syariyah didalam yurisdiksi pemohon, bagi yang beragama Islam. Apabila tak
27 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2-3
28 Siska Lis Sulistiani, 2018, Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia, Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) , Vol. 1, No. 2, <Https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V1i2.4103>.
dapat  membuktikan  terjadinya  perkawinan  dengan  akte  nikah,  dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 KHI.
Terdapat  beberapa  tata  cara  proses  pemeriksaan  permohonan  itsbat nikah pada Mahkamah Syar’iyah, yaitu sebagai berikut :
1. Jika  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh  suami  istri,  maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri  bersama-sama  atau  suami,  istri  masing-masing  dapat  mengajukan upaya hukum kasasi;
2. Jika  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh  salah  seorang  suami  atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau  istri  yang  tidak  mengajukan  permohonan  sebagai  pihak  Termohon, produknya  berupa  putusan  dan  terhadap  putusan  tersebut  dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika  itsbat  nikah  dalam  angka  1  dan  2  tersebut  di  atas,  diketahui  suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu  tidak  dimasukkan,  maka  permohonan  harus  dinyatakan  tidak dapat diterima;
4. Jika  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh  anak,  wali  nikah,  dan  pihak yang  berkepentingan  harus  bersifat  kontensius  dengan  mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai pemohon;
5. Jika  suami  atau  istri  yang  telah  meninggal  dunia,  maka  suami  atau  istri dapat  mengajukan  itsbat  nikah  dengan  mendudukkan  ahli  waris  lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
6. Jika  suami  atau  istri  tidak  mengetahui  ada  ahli  waris  lain  selain  dirinya, maka  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  secara  voluntair,  produknya berupa penetapan;
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam  perkara  permohonan  itsbat  nikah  tersebut  pada  angka  1  dan  5, dapat  melakukan  perlawanan  kepada  Mahkamah  Syar’iyah, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
8. Jika  ada  orang  lain  yang  mempunyai  kepentingan   dan  tidak  menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Mahkamah Syar’iyah, selama perkara belum diputus;
9. Jika  pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  dan  tidak  menjadi pihak  dalam  perkara  itsbat  nikah  tersebut  dalam  angka  2,  3,  dan  4, sedang  permohonan  tersebut  telah  diputus  oleh  Mahkamah  Syar’iyah, maka  dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  yang  telah  disahkan oleh Mahkamah Syar’iyah. 29
29 Https://Ms-Takengon.Net/Proses-Perkara-Istbat-Nikah/
Akan  tetapi  permohonan  pengajuan  Itsbat  Nikah  ini  hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:
a. dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. hilangnya akta nikah;
c.  adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d.  perkawinan terjadi sebelum UU No. 1/1974 tentang perkawinan;
e.  perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.”
Artinya,  bila  ada  salah  satu  dari  kelima  alasan  diatas  yang  dapat dipergunakan,  maka  pihak  yang  perkawinannya  tidak  dicatat  dapat  segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu, perlu dicatat pernikahan siri karena berada dalam status perkawinan poligami tanpa izin istri tidak dapat mengajukan itsbat nikah, kecuali mengajukan istbat nikah karena  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian.  Demikian  juga  dengan pernikahan  siri  yang  berada  dalam  status  perkawinan  poliandri  tidak  dapat mengajukan  itsbat  nikah,  meskipun  untuk  kepentingan  penyelesaian perceraian.
Hal  ini  sebagaimana  yang  tertuang  didalam  Putusan  Nomor 4/Pdt.G/2013/PA  Tkl.  Pengadilan  Agama  Takalar,  dimana  majelis  hakim menolak  permohonan  istbat  nikah  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian. Majelis  hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  di  persidangan Penggugat tidak bisa mengajukan bukti- bukti yang dapat membuktikan dalil- dalil  permohonanya.  Pertimbangan  selanjutnya  bahwa  Penggugat  didalam persidangan  mendalilkan  telah  bercerai  dengan  suami  sebelumnyanya  yang bernama  BD,  namun  tidak  mempunyai  Akta  cerai  karena  tidak  pernah bercerai  di  Pengadilan  Agama  sedangkan  Perceraian  harus  di  depan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 39 ayat (l) UU Perkawinan juncto Pasal 115 KHI dan Tergugat yang berstatus duda juga tidak ada akta cerai dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama dari istri sebelumnya. Jadi, pada waktu Penggugat  dan  tergugat  menikah,  masing-masing  masih  terikat  pada perkawinan  sebelumnya.  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  bahwa Penggugat  berstatus  janda  dan  Tergugat  berstatus  duda  pada  saat  menikah harus dinyatakan tidak terbukti.
Menurut hukum, Penggugat dan Tergugat menikah dengan status masih terikat perkawinan dengan laki-laki dan perempuan lain. Menimbang, bahwa menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah poliandri dan bagi  Tergugat  adalah  poligami.  Poliandri  bertentangan  dengan  hukum sebagaimana  maksud  larangan  perkawinan  sebagaimana  maksud  larangan perkawinan  pada  Pasal  9  UU  Perkawinan  juncto  Pasal  40  huruf  (a)  KHI. Poligami  harus  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  yang  memberi  izin untuk  poligami  sebagaimana  ketentuan  UU  Perkawinan  juncto  Pasal  56  ayat (l) KHI.
Pertimbangan  hukum  selanjutnya,  menimbang  bahwa  perkawinan Penggugat  dengan  Tergugat  telah  bertentangan  dengan  hukum  karena melanggar  larangan  dan  halangan  perkawinan  yang  memuat  ancaman batalnya  suatu  perkawinan  oleh  karena  itu,  permohonan  itsbat  nikah  yang diajukan  oleh  Penggugat  harus  ditolak.  Menimbang,  bahwa  oleh  karena permohonan  itsbat nikah  ditolak,  maka  gugatan  cerai  Penggugat tidak  dapat dilanjutkan  pemeriksaannya,  karena  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak mempunyai  kedudukan  hukum  yang  tepat  sebagai  pihak  yang  berperkara dalam perkara perceraian, sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan oleh karena itu tidak dapat diterima.
Permohonan pengajuan itsbat nikah juga tidak dapat dilakukan apabila salah satu pihak bukan beragama Islam. Hal ini dapat dilihat didalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KTB., Pengadilan Kotabaru. Didalam pertimbangan hukum,  Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  di  depan  persidangan,  Kuasa Hukum  para  Pemohon  menjelaskan  bahwa  pernikahan  para  Pemohon dilaksanakan  secara  adat,  bukan  berdasarkan  syariat  Islam,  karena  pada waktu menikah, Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kaharingan.
Berdasarkan  fakta  di  persidangan  telah  terbukti  pernikahan  para Pemohon  dilaksanakan  bukan  secara  Islam  namun  secara  adat  Kaharingan sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban  Pemohon  I  memberikan  mahar  kepada  Pemohon  II  sebagaimana maksud  dalam  Pasal  30  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia;  Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan  antara  para  Pemohon  terbukti  tidak  memenuhi  ketentuan munakahat  Islam,  sehingga  permohonan  para  Pemohon  agar  pernikahannya diitsbatkan  tidak  beralasan  hukum  dan  dinyatakan  ditolak.  Pertimbangan lainnya  karena  perkara  pokok  yakni  itsbat  nikah  ditolak,  sedangkan permohonan  pengesahan  anak  merupakan  asesoir,  maka  Majelis  Hakim berpendapat maka petitum angka (3) permohonan pengesahan anak dari para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
Hakim juga berpandangan bahwa mengabulkan permohonan isbat nikah bagi  pasangan  nikah  siri  akan  jauh  lebih  banyak  maslahatnya  karena pencatatan  perkawinan  merupakan  alat  bukti  telah  terjadinya  perkawinan, maka  bagi  pasangan  yang  mengajukan  isbat  nikah  ke  Mahkamah  Syar’iyah akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. 30
Berdasarkan uraian diatas, pernikahan siri memberikan banyak dampak negatif  kepada  perempuan  dan  anak.  Pemerintah  harus  mengambil  sikap
30 Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, and Mursyid Djawas, 2021, Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukan, Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , Vol. 23, No. 1, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>.
terhadap  tindakan  masyarakat  yang  melakukan  nikah  siri.  Upaya  yang  dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan menertibkan qadhi (penghulu) liar yang menikahkan  pasangan  secara  siri,  serta  memberikan  edukasi  kepada masyarakat  khususnya  perempuan,  agar  tidak  berada  dalam  ikatan pernikahan siri yang dapat memberikan kerugian dimasa yang akan datang.

## 4. SIMPULAN
Nikah  siri  dilihat  dari  hukum  positif  indonesia  tidak  diakui  secara  sah karena  pernikahan    siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan  Agama (KUA) atau catatan sipil. Dalam hukum islam pernikahan siri sah, nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi yaitu, wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab dan kabul. Hukum adat jika proses adatnya telah dilaksanakan yang diketahui oleh ketua adat perkawinan sah secara agama islam, tanpa  dilakukan  dihadapan  pegawai pencatat nikah.  Nikah  siri  sah tetapi hanya penyimpangan  dari  undang-undang  perkawinan  Indonesia.  Sedangkan  Isbat Nikah  hanya  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  Hak  Isteri  dan  Hak Anak  untuk  mendapatkan  buku  nikah,  akta  kelahiran,  kartu  keluarga  dan  kartu tanda  penduduk,  sebagai  bukti  anggota  negara  republik  Indonesia.  Sehingga memudahkan  mereka  mendapatkan  hak-hak  pendidikan,  pekerjaan  dan  semua keperluan  Muamalah  (keperdataan)  dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
Perlindungan  hukum  bagi  istri  nikah  siri  dapat  diterapkan  dengan melakukan  permohonan  itsbat  nikah  ke  pengadilan  agama,  melakukan pernikahan  ulang,  dan  secara  musyawarah  kekeluargaan,  dan  pernikahan  siri karena  berada  dalam  status  perkawinan  poligami  tanpa  izin  istri  tidak  dapat mengajukan  itsbat  nikah,  kecuali  mengajukan  istbat  nikah  karena  dalam rangka penyelesaian  perceraian.  Pengajuan  itsbat  nikah  juga  tidak  dapat  dilakukan apabila salah satu pihak bukan beragama Islam Sedangkan Perlindungan hukum untuk  anak  yang  lahir  dari  hasil  pernikahan  siri  diatur  oleh  Pasal  43  Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 5. REFRENSI
Buku:
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu,
Surabaya.
Jurnal:
Rihlatul K., 2018, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah
Siri, Sawwa: Jurnal Studi Gender , Vol. 12, No. 3, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.
Lenny  N.  And  Elti  Y.,  2023,  Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Hilangnya  Hak  Istri  Dan  Anak  Akibat  Pernikahan  Siri, Audi  Et  AP :  Jurnal Penelitian Hukum , Vol. 2, No. 01, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.
Eko  S.,  2016,  Fenomena  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum, Justicia Islamica , Vol. 13, No. 1, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.520>. Siti N., dan Sofyan N., 2021, Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah  Tangga?  (Antara  Yurisprudensi  dan  Keyakinan  Hakim), PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol. 1, No. 1 ,<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>.
Anom  B.,  2018,  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri  Dalam  Kasus  Perkawinan  Siri Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Studi  Kasus  Di  Kota Bengkulu), Jurnal  Panji  Keadilan :  Jurnal  Ilmiah  Nasional  Mahasiswa Hukum , Vol. 1, No. 2.
Ni’matun  N.,  &  Nur  F.,  2017,  Perkawinan  Di  Bawah  Tangan  (Nikah  Siri)  Dalam Perspekif Feminis, AHKAM Jurnal Hukum Islam , Vol. 5, No. 2. Irma  G.,  2016,  Hak-Hak  Anak  Hasil  Dari  Perkawinan  Siri  Setelah  Terjadinya Perceraian  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  No.46/PUU-
VIII/2010), Justisi Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, No.1, <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.81>. Zeni  L.,  Agus  R.,  Dan  M.  R.R.,  2015,  Perkawinan  Siri  Dalam  Reformulasi  Hukum Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Sebagai  Upaya  Preventif  Terhadap Disharmoni  Sosial  Dalam  Masyarakat  (Perspektif  Gender  Dan  Hak  Asasi Manusia), Yustisia Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 1, <Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V4i1.8632>. Ibnu  R.,  2019,  Tinjauan Yuridis  Terhadap  Hak  Waris  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Vol. 7, No. 1, <Https://Doi.Org/10.25157/Jigj.V7i1.2145>.
Fakhrurrazi  M.Y.,  and  Dwi  O.,  2023,  Perlindungan  Hak  Anak  Pra  Isbat  Nikah Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah Nomor  40/Pdt.P/2021/MS.Bna), El-Hadhanah :  Indonesian  Journal  Of Family Law And Islamic Law , Vol. 3, No. 1,
<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.1866>.
Muhammad  A.,  2021,  Implikasi  Isbath  Nikah  Terhadap  Status  Istri,  Anak  Dan Harta  Dalam  Perkawinan  Dibawah  Tangan, Jurnal  Penegakan  Hukum Indonesia , Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.11>. Asriadi Z., 2022, Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah, Al-Mujtahid:  Journal  of  Islamic  Family  Law ,  Vol.  2,  No.  1, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.
Putri  R.,  dan  Ahmad  M.,  2022,  Perempuan  dan  Pernikahan  Anak  Dalam Perspektif  Hukum  Islam, Musãwa  Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam ,  Vol.  21, No. 1, <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.41-51>.
Dinda  E.,  Dwi  U.,  dan  Taufik  Y.,  2022,  Akibat  Hukum  Nikah  Siri  Terhadap  Hak Anak  Dan  Isteri  Ditinjau  Dari  Kompilasi  Hukum  Islam, Zaaken:  Journal  of Civil and Business Law , Vol. 3, No. 2,
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.
Agus  M.,  dan  Lusia  S.,  2021,  Polemik  Pencatatan  Anak  Dari  Nikah  Siri, Jurnal Hukum Sasana , Vol. 7, No. 2, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>. Nur  A.F.,  2018,  Nikah  siri  dan  implikasinya  terhadap  pembagian  harta  bersama menurut  enakmen  keluarga  islam  negeri  kedah, Skripsi, Universitas  Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
Abdul W., 2018, Harta Bersama Dan Kedudukan Anak Dalam Rumah Tangga Tkw
Yang  Bercerai  Dari  Perkawinan  Sirri  Di  Desa  Bunder, Mahkamah :  Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 3, No.1, <Https://Doi.Org/10.24235/Mahkamah.V3i1.2579>.
Ratu M.K., 2016, Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan  Siri  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam, Syntax  Idea ,  Volume  1, No. 6.
Anggelia  .,  Dan Ani  P.,  2020,  Kebijakan  Perlindungan  Anak  Terhadap  Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia, Jurnal Jurisprudence , Vol. 10, No. 1, <Https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V10i1.10974>.
Winarsih,  2020,  Kedudukan  Anak  Didalam  Pernikahan  Secara  Siri  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Maksigama ,  Vol.  14, No. 2, <Https://Doi.Org/10.37303/Maksigama.V14i2.97>.
Lidya  S.M.,  2021,  Eksistensi  Hak  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri  Dalam  Perpektif Hukum, Widya  Pranata  Hukum :  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian  Hukum ,  Vol. 2, No. 2, <Https://Doi.Org/10.37631/Widyapranata.V2i2.242>.
Dede M.N., 2021, Unregistered Marriage And The Legal Impact, A Book Review ‘Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  Dan  Permasalahannya, Indonesian Journal Of Advocacy And Legal Services , Vol. 3, No. 2,
<Https://Doi.Org/10.15294/Ijals.V3i2.34776>.
Mochamad  F.B.A,  and  Manan  S.,  2024,  Analisis  Yuridis  Isbat  Nikah  Terhadap
Status  Hukum  Anak  Hasil  Nikah  Siri  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam, Indonesian Journal of Law and Justice , Vol. 1, No. 4, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.
Virahmawaty M., Dan Arhjayati R., 2022, Pentingnya Pencatatan Perkawinan, As- Syams: Jurnal Hukum Islam , Vol. 3, No. 2.
Siska  L.S.,  2018,  Analisis  Yuridis  Aturan  Isbat  Nikah  Dalam  Mengatasi Permasalahan  Perkawinan  Sirri  Di  Indonesia, Tahkim  (Jurnal  Peradaban Dan Hukum Islam) , Vol. 1, No. 2,
<Https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V1i2.4103>.
Agustin H., Mulyadi, and Mursyid D., 2021, Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukan, Media  Syari’ah :  Wahana  Kajian  Hukum Islam Dan Pranata Sosial , Vol. 23, No. 1,
<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>.
Sumber Internet:
Https://Ms-Takengon.Net/Proses-Perkara-Istbat-Nikah/