## IMPLIKATUR UNGKAPAN BAHASA DAERAH DALAM GUGATAN PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI NTT: SEBUAH STUDI KASUS LINGUISTIK FORENSIK
Salimulloh Tegar Sanubarianto Kantor Bahasa Provinsi NTT, Kupang, Indonesia Email: salimulloh@gmail.com
Article history: Submitted Oct 11, 2020 Revised Nov 04. 2020 Accepted March 09, 2021 Published June 13, 2021

## ABSTRACT
Trends in lawsuits against violations of UU ITE relate to insults and defamation have increased significantly in the past three years, not least in NTT. Some of the cases in the lawsuit included regional expressions. One of them is the case of UU ITE with the decision number 84/Pid.Sus/2019/PN Olm. With the method of in- depth and documentative interviews, this study aims to reveal the implicature in the subject matter text through the Frank Parker implicature disclosure approach. The result showed that the motivation of speaker using local language expressions can  be  revealed  through  direct,  indirect,  and  literal  speech  acts.  In  literal  speech act, speech and implications have not negation. In direct speech act, speakers have implications to advise speech partners. Whereas indirect speech acts, speakers have implications to threaten the speech partners. The conclusion of this study indicate that local languages are effectively used to touch the personal identity of the speech partner so that they are often used to insult and defame.
Keywords:  defamation;  forensic  linguistics;  implicature;  lawsuits;  insults;  UU

## ITE

## ABSTRAK
Tren  gugatan  pelanggaran  UU  ITE  terkait  penghinaan  dan  pencemaran nama  baik  meningkat  secara  signifikan  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun terakhir  ini,  tidak  terkecuali  di  Nusa  Tenggara  Timur.  Pokok  perkara dalam  gugatan  tersebut beberapa  di  antaranya mencantumkan  berbahasa daerah.  Salah  satunya  perkara  UU  ITE  dengan  nomor  putusan. 84/Pid.Sus/2019/PN  Olm.  Dengan  metode  wawancara  mendalam  dan dokumentatif, penelitian ini bertujuan mengungkap implikatur dalam teks pokok perkara tersebut lewat pendekatan pengungkapan implikatur Frank Parker.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  motivasi  penutur menggunakan ungkapan bahasa daerah dapat diungkap lewat tindak tutur langsung,  tak  langsung,  dan  literal.  Secara  literal,  tuturan  dan  implikasi tidak saling bernegasi. Secara tindak tutur langsung, penutur berimplikasi menasihati  mitra  tutur.  Sedangkan  secara  tindak  tutur  tak  langsung,
penutur  berimplikasi  mengancam  mitra  tutur.  Simpulan  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  ungkapan  bahasa  daerah  efektif  digunakan  untuk menyentuh identitas pribadi mitra tutur sehingga kerap digunakan untuk menghina dan mencemarkan nama baik.
Kata  kunci:    pencemaran;  linguistik  forensic;  implikatur;  gugatan; penghinaan; UU ITE

## PENDAHULUAN
Tren gugatan penghinaan dan pencemaran nama baik terus mengalami peningkatan. Utamanya pascapembaruan UU ITE di tahun 2016. Tren tersebut juga  terjadi  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  provinsi  dengan  penetrasi penggunaan  internet  hanya  55%  (Jatmiko,  2019).  Hal  ini  juga  tercermin  dari inventarisasi permintaan penanganan kasus kebahasaan di Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur.
Faktanya,  setelah  diundang-undangkan  sejak  tahun  2008,  pelaporan tentang  pelanggaran  pasal  ini  angkanya  semakin  meningkat.  Perangkat perundang-undangan  ini  awalnya  disusun  untuk  melindungi  masyarakat dalam  mengakses  informasi  dan  bertransaksi  elektronik.  Undang-undang  ini sempat  diperbaru  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Namun,  justru  yang  kerap  digunakan  dalam  ranah hukum  adalah  Pasal  27  Ayat  3  yang  memuat  tentang  penghinaan  dan pencemaran  nama  baik  dengan  media  gawai  elektronik.  Hal  ini  bisa mengindikasikan  dua  hal:  (1)  pengetahuan  hukum  masyarakat  semakin membaik  dan  (2)  penggunaan  bahasa  di  media  sosial  yang  semakin  tak terkendali (Sidik, 2013).
Kasus pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di Nusa Tenggara Timur  (baik  KUHP  maupun  UU  ITE)  memiliki  keunikan  tersendiri.  Hal  ini disebabkan NTT memiliki 69 bahasa daerah yang aktif pula digunakan dalam bermedia  sosial  oleh  masyarakat.  Jadi,  teks  yang  menjadi  objek  perkara  pada kasus  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  bisa  berasal  dari  72 (Bahasa, 2020) bahasa daerah tersebut.
Beberapa  bahasa  daerah  tersebut  juga  memiliki  keunikan  secara sosiokultural. Ada satu istilah atau idiom yang jika dialihbahasakan ke dalam bahasa  Indonesia  memiliki  arti  yang  berkonotasi  negatif,  namun  tidak  pada bahasa  tertentu,  begitu  pula  sebaiknya.  Ambil  contoh  saja  bahasa  Melayu Kupang yang disandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Kupang memiliki istilah bajingan. Dalam bahasa Melayu Kupang bajingan berarti ‘gagah, keren,  mengagumkan’  (Jacob  &  Grimes,  2003),  sedangkan  dalam  bahasa Indonesia kosakata bajingan memiliki makna ‘penjahat; pencopet; kurang ajar’. Dua  makna  yang  bertolak  belakang  ini  tentu  akan  menjadi  sebuah  pembeda dalam kasus tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.
Di  sisi  lain,  ada  sebuah  idiom  dalam  bahasa  Dawan  yang  jika dialihbahasakan  dalam  bahasa  Indonesia  bermakna  pohonnya  pencuri.  Jika diamati secara semantik, idiom pohonnya pencuri tidak bermakna negatif dalam bahasa  Indonesia.  Namun,  masyarakat  Dawan  menganggap  idiom  ini  adalah makian  superlatif.  Pohonnya  pencuri  dapat  diartikan  ‘asal-muasalnya  pencuri atau  pencuri  di  atas  pencuri’  (Edwards  &  Bani,  2016).  Perbedaan  inilah  yang membuat  masalah  kebahasaan  dalam  tindak  pidana  penghinaan  dan pencemaran nama baik pada lokus Nusa Tenggara Timur semakin pelik.
Lebih  lanjut,  jika  fokus  pada  Pasal  27  Ayat  3  UU  ITE,  tahun  2008 Indonesia  dihebohkan  dengan  kasus  Prita  Mulyasari  dengan  RS  OMNI Internasional.  Prita  yang  semula  berniat  melayangkan  kritik  terhadap  rumah sakit  yang  telah  merawatnya  tersebut  dianggap  menghina  dan  mencemarkan nama baik (MA, 2011). Berlanjut ke tahun 2017, saat komedian Muhadkly Acho diperkarakan  oleh  pengelola  apartemen  Green  Pramuka  atas  sangkaan melanggar  Pasal  27  Ayat  3  UU  ITE.  Muhadkly  bersikukuh  bahwa  yang  dia lakukan  dengan  beberapa  penghuni  apartemen  tersebut  adalah  salah  satu bentuk kritik, bukan penghinaan (Irawan, 2017). Dari dua kasus yang menjadi sorotan  masyarakat  tersebut,  benang  merah  yang  dapat  ditarik  adalah  begitu tipisnya  perbedaan  antara  mengkritik  dan  menghina.  Teks  atau  tuturan  yang semula diniatkan sebagai kritikan bisa direspons berbeda oleh penerima kritik.
Masalah  seperti  ini  dalam  lingkup  yang  lebih  kecil  juga  terjadi  di  Nusa Tenggara  Timur.  Beberapa  kasus  pidana  dengan  landasan  perkara  Pasal  27 Ayat  3  UU  ITE  menyengketakan  teks  atau  tuturan  yang  semula  diniatkan untuk mengkritik kinerja pemerintah atau sebuah institusi. Namun, penerima kritik menganggapnya sebagai pencemaran nama baik.
Salah satu kasus yang menarik tentang penggunaan bahasa daerah pada gugatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah kasus dengan nomor putusan  84/Pid.Sus/2019/PN  Olm.  Kasus  ini  sudah  berstatus  hukum  tetap. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  implikatur  yang  terkandung dalam  teks  pokok  perkara  berbahasa  daerah.  Penelitian  ini  tidak  akan melakukan  telaah  ulang  terhadap  putusan  atau  pendekatan  ahli  bahasa  yang ada dalam perkara tersebut.
Perkara dengan nomor putusan 84/Pid.Sus/2019/PN Olm mencantumkan  teks-teks  bahasa  daerah  dalam  pokok  perkaranya.  Penelitian ini akan berupaya mengungkap implikatur dalam penggunaan bahasa daerah tersebut.  Hal  ini  karena  penutur  cenderung  lebih  leluasa  berekspresi menggunakan  bahasa  ibu.  Bahasa  ibu  juga  kerap  dipilih  untuk mengungkapkan  makna-makna  yang  tidak  bisa  diungkapkan  dalam  lingua franca (McMenamin, 2002).
Berangkat  dari  pendahuluan  di  awal,  penelitian  ini  akan  mengungkap implikatur  yang  tersirat  dalam  sebuah  teks  pokok  perkara  penghinaan  dan pencemaran nama baik dengan pendekatan teori Parker (Parker, 1986). Dengan menggunakan  pendekatan  tersebut,  peneliti  harapkan  penelitian  ini  mampu mendeskripsikan  sisi  lain  dari  sebuah  peristiwa  tutur  yang  menyebabkan penghinaan dan pencemaran nama baik.

## TEORI DAN METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  masuk  dalam  lingkup  linguistik  forensik.  Menurut  Mc Menamin  (McMenamin,  2002)  linguistik  forensik  adalah  studi  ilmiah  tentang bahasa  yang  diterapkan  dengan  tujuan  forensik  dan  konteks.  Linguistik
forensik adalah era baru dari linguistik. Sejak 2400 tahun ilmu linguistik, ilmu ini  yang  paling  modern  dan  berkembang  pesat.  Menurut  Coulthard  dan Johnson  (Coulthard  &  Johnson,  2007),  linguistik  forensik  menerapkan  teori- teori  linguistik  secara terintegrasi  dalam  suatu  peristiwa  kebahasaan  di  ranah hukum,  baik  dalam  bentuk  produk  hukum,  interaksi  dalam  proses  peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum  tertentu.  Teori  linguistik  yang  dimaksud  adalah  tata  bahasa,  tindak tutur,  analisis  wacana,  linguistik  kognitif,  fonetik,  fonologi,  leksis,  sintaksis, semantik, pragmatik, dan analisis wacana.
Lebih  lanjut,  menurut  Coulthard  dan  Johnson(Coulthard  &  Johnson, 2007), perhatian utama dari linguistik forensik adalah (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara dengan subjek yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti- bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarism,  (7)  fonetik  forensic  dan  identifikasi  penutur.  Dari  objek  perkara yang  dijadikan  fokus,  penelitian  ini  menggabungkan  bahasa  dari  dokumen legal dan wawancara dengan subjek yang rentan.
Bahasa  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  dalam  proses  penegakan hukum.  Bahasa  merupakan  alat  yang  praktis  dan  efektif  dalam mengungkapkan kebenaran. Salah satu bidang bahasa yang mengkaji masalah hukum  yaitu  linguistik  forensik.  Linguistik  forensik  mengaplikasikan  teori- teori  lingustik  dalam  suatu  peristiwa  kebahasaan  yang  melibatkan  proses hukum.  Oleh  karena  itu,  linguistik  forensik  merupakan  kajian  kebahahasan yang berkaitan
dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum.Harapannya  penelitian  ini,  bisa  menjadi  salah  satu  sumbangan pemikiran untuk perkembangan linguistik forensik (Hasin et al., 2020).
Penelitian ini akan menggunakan implikatur sebagai pendekatan utama. Konsep implikatur pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Paul Grice (1975) untuk  memecahkan  masalah  mengenai  makna  bahasa  yang  tidak  mampu diselesaikan  oleh  teori  semantik  biasa.  Menurut  Levinson  (Levinson,  1983),
implikatur  adalah  kajian  paling  mengagumkan  dalam  pragmatik. Pengungkapan implikatur tidak bisa hanya menggunakan fitur-fitur semantis, perlu sebuah pengetahuan bersama dalam mengungkap implikatur secara utuh (Olshtain  &  Cohen,  1990).  Dalam  lingkup  linguistik  forensik,  implikatur memiliki  fungsi  khusus,  yaitu  untuk  memperhitungkan  apa  yang  diartikan atau  apa  yang  dimaksudkan  oleh  penutur  secara  berbeda  dari  apa  yang dinyatakan secara harfiah lewat tuturan (Lindayana et al., 2018).
Sebagai  kajian  berbasis  teori  implikasi,  penelitian  ini  mengambil inspirasi  dari  tulisan  I  Dewa  Putu  Wijana,  yaitu  Implikatur  dalam  Wacana Pojok  (Wijana,  2001).  Wijana  dalam  tulisannya  secara  lugas  mengungkapkan tindak  tutur  langsung,  tak  langsung,  literal,  dan  tak  literal  dalam  sebuah komentar  redaksi  yang  menggelitik  dari  harian  Kedaulatan  Rakyat.  Dengan berlandas  teori  Parker  (Parker,  1986)  Wijana  mengungkap  bahwa  teks  yang tertulis  bisa  mengandung  makna  tersembunyi,  bahkan  bernegasian.  Meski begitu,  kajian  implikatur  Wijana  bukanlah,  kajian  linguistik  forensik.  Berbeda ranah dengan kajian ini, meski menggunakan teori telaah yang sama. Perspektif kebaruan  yang  ditawarkan  oleh  penelitian  ini  ada  pada  hal  itu,  yaitu memadukan  teori  implikasi  untuk  kajian  linguistik  forensik.  Implikasi  yang kerap digunakan untuk mengkaji analisis wacana kritis atau pragmatik kali ini digunakan untuk membedah linguistik forensik.
Implikatur  sebetulnya  bukan  secara  eksklusif  milik  kajian  linguistik forensik. Implikatur bahkan bisa digunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra  seperti  yang  dilakukan  oleh  Risalatul  Umami  lewat  penelitian  berjudul Implikatur  Percakapan  Djaka  Lodhang  Edisi  Januari—Juni  Tahun  2013 (Umami,  2013).  Dalam  penelitian  ini,  implikatur  digunakan  sebagai  pisau bedah  untuk  menganalisis  sebuah  percakapan  yang  ada  pada  karya  sastra. Ternyata,  karya  sastra  yang  memproyeksikan  karakter  manusia  dan mewujudkan  percakapan-percakapannya  mampu  memunculkan  implikatur pula. Karena implikatur memang produk sebuah dialog pragmatik yang tidak bisa  dihindari.  Penelitian  ini  tentu  saja  tidak  mengambil  karya  sastra  sebagai
objek  penelitiannya.  Implikasi  dalam  penelitian  ini  bukanlah  produk  rekaan, namun  benar-benar  fakta  sosial  yang  ada  pada  masyarakat.  Kebaruan penggunaan  teori  implikasi  dalam  penelitian  ini  juga  ditunjukkan  lewat perbedaan  objek  yang  dianalisis  antara  karya  sastra  dan  tuturan  ranah linguistik forensik.
Lebih  lanjut,  penggunaan  implikatur  dalam  wilayah  kaji  linguistik forensik bukanlah hal yang baru. Beberapa kajian telah menggunakan formula serupa.  Misalnya,  kajian  Sri  Waljinah  yang  berjudul  Linguistik  Forensik Interogasi:  Kajian  Implikatur  Percakapan  dari  Perspektif  Makna  Simbolik Bahasa  Hukum  (Waljinah,  2016).  Waljinah  mengungkapkan  implikatur- implikatur  yang  muncul  saat  proses  interogasi  dilakukan.  Implikatur  yang muncul dimaknai  sebagai sebuah  simbol dengan makna tersirat di dalamnya. Penelitian Waljinah turut melandaskan linguistik forensik sebagai wilayah kaji. Perbedaan mendasar penelitian Waljinah dengan penelitian ini tentu ada pada objek penelitian. Jika Waljinah memilih peristiwa tutur dalam proses interogasi, penelitian  ini  fokus  pada  teks  sebuah  unggahan  media  sosial  yang  menjadi pokok perkara dalam gugatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
Penelitian  ini  adalah  salah  satu  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  mendalam  (in  depth interviewing)  dan  dokumentatif.  Moleong  (Lexy,  2014)  menyatakan  bahwa wawancara  mendalam  adalah  percakapan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah pihak  dengan  maksud  tertentu.  Kedua  pihak  yaitu  pewawancara  yang mengajukan  pertanyaan  dan  yang  diwawancarai  yang  memberikan  jawaban atas  pertanyaan  tersebut.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  tentu  pewawancara adalah  peneliti  dan  yang  diwawancarai  adalah  beberapa  informan  termasuk pelapor,  terlapor,  dan  pemangku  adat  suku  Bajawa.  Sementara  dokumentatif adalah  upaya  peneliti  untuk  menelusuri  referensi  berupa  dokumen  yang mampu  menunjang  pembahasan  dalam  rangka  menemukan  jawaban  dari pertanyaan penelitian.
Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa rekaman tuturan langsung hasil wawancara  peneliti  dengan  informan.  Peneliti  mengambil  beberapa  informan untuk melakukan wawancara mendalam. Di antaranya adalah terdakwa pada kasus tersebut, pelapor, penyidik kepolisian, pemangku adat suku Bajawa, dan pemerhati  budaya.  Sedangkan  data  sekunder  peneliti  ambil  secara dokumentatif  lewat  beberapa  referensi  tentang  adat  istiadat  suku  bajawa.  Di antaranya  adalah  Ritual  Reba  dalam  Dinamika  Budaya  Suku  Bajawa  Flores NTT (Hoban & Abut, 2019) dalam rangka memetakan hubungan sosial budaya antar-anggota  suku  Bajawa  beserta  konsekuensi-konsekuensi  yang menyertainya, Pendidikan Karakter dalam Kosmologi Masyarakat Suku Bajawa di  Flores-Nusa  Tenggara  Timur  (Ngebu,  2018)  untuk  mengetahui  sikap  dan karakter dasar yang ditanamkan oleh masyarakat Bajawa dalam Pendidikan di lingkungan  keluarga, dan  Fungsi  Sosial  dan  Transedental  Tradisi  Lisan  Dero- Sagi  Suku  Bajawa-Ngada,  Flores,  Nusa  Tenggara  Timur  (Sunarti,  2016)  untuk mengetahui praanggapan dan implikatur yang mungkin muncul dalam tradisi lisan di lingkup masyarakat Bajawa.
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisis  teks  tuturan  tersebut adalah  teori  implikatur  Parker  (Parker,  1986).  Dalam  teori  kerangka  pikir Parker,  pengungkapan  implikatur  dapat  dibedakan  menjadi  menjadi  empat, yakni (1) tindak tutur langsung, (2) tindak tutur tidak langsung, (3) tindak tutur literal,  dan  (4)  tindak  tutur  nonliteral.  Tindak  tutur  (speech  acts)  merupakan salah  satu  komponen  penggunaan  bahasa.  Penggunaan  bahasa  tidak  semata- mata berhubungan dengan ketaatan pada kaidah gramatikal (Apriastuti, 2018). Penggunaan bahasa juga bersangkut paut norma sosial dari suatu masyarakat yang  sering  disebut  kesantunan  berbahasa  antar  anggota  masyarakat  dalam suatu komunitas tutur berbahasa.
Tindak tutur merupakan sarana mengekspresikan pikiran dan perasaan. Bertindak  tutur,  seseorang  tidak  selalu  mengatakan  apa  yang  dimaksudkan. Pembicara sering kali bermaksud lebih banyak daripada yang ia katakan secara
aktual.  Seseorang  sering  kali  memiliki  maksud  berbeda  dengan  apa  yang dikatakannya,  bahkan  sering  bertentangan  (Ekawati,  2018).  Penggunan pronominal dan idiom bahasa daerah dalam teks pokok perkara dengan nomor putusan  84/Pid.Sus/2019/PN  Olm  mengandung  implikatur  yang  dapat diungkap dengan tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Pokok Perkara
Penjelasan  pada  bab  awal  sudah  mencantumkan  bahwa  pertumbuhan perkara  pidana  terkait  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  di  Nusa Tenggara  Timur  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  itu  bisa  dilihat secara eksplisit lewat tabel berikut.
Tabel 1. Daftar Permintaan Ahli Bahasa 2014—2019 No  Tahun Pasal 310 KUHP Pasal 311 KUHP Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Pasal Lainnya 1 2014 12 2 10 3 2 2015 21 14 18 7 3 2016 27 15 32 12 4 2017 36 14 31 11 5 2018 48 23 41 13 6 2019 51 25 65 11 Sumber: Inventarisasi Kantor Bahasa NTT
Lewat  data  tersebut,  dapat  diamati  bahwa  dari  tahun  ke  tahun  tren tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  terus  meningkat. Peningkatan  juga  dialami  pada  pelaporan  tindak  pidana  pemfitnahan meskipun tidak terlalu signifikan. Dari sisi pasal sangkaan, yang paling banyak dilaporkan adalah Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.
Perkara dengan nomor putusan 84/Pid.Sus/2019/PN Olm berawal dari laporan yang  dimasukkan oleh pelapor pada tahun 2018. Proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu satu tahun sampai keluar putusan di tahun 2019. Pada  tahun  2016,  pelapor  meminjam  sejumlah  uang  pada  terlapor.  Berselang dua tahun, karena tidak kunjung lunas, terlapor mengunggah foto diri pelapor dengan disertai teks tuturan tertulis ke Facebook sebagai berikut.
“Hai  si  wajah  cantik  karena  kepintaranmu  kau  pandai  bersilat  d membohongi  banyak  orang  Kau  Sogo  Mau  Songo  Kau  Wale  Lopo  Lae? Memang benar - benar manusia licik yang tidak tau diri inikah mau jadi DPR? bagi  yang  tidak  tau  tentang  kepribadian  kau  pasti  orang  pilih  tapi  bagi  yang tahu tentang kepribadian kau orang tidak akan pilih Jangan Besar Pasak Dari Pada Tiangnya.”
Perlu diketahui pula, latar belakang pelapor dan terlapor. Pelapor adalah salah  satu  pengurus  partai  yang  hendak  mencalonkan  diri  menjadi  anggota DPRD,  sementara  itu  terlapor  adalah  salah  satu  guru  di  Kabupaten  Ngada. Pelapor dan terlapor masih memiliki hubungan keluarga. Terlapor adalah adik dari ibu pelapor. Mereka berasal dari suku Bajawa di Kabupaten Ngada. Suku ini menganut konsep matrilineal, yang artinya mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Artinya, pelapor dan terlapor memiliki hubungan yang sangat dekat secara keluarga dan kesukuan.

## Pengungkapan Implikatur Lewat Tindak Tutur Langsung
Sebelumnya  perlu  disepakati  bahwa  unggahan  teks  di  Facebook  yang menjadi objek penelitian ini adalah sebuah peristiwa tutur hanya saja medianya menggunakan  tikan  lewat  media  sosial.  Hal  ini  karena  ragam  bahasa  yang digunakan  adalah  ragam  cakap.  Pun  maksud  dari  teks  di  Facebook  tersebut adalah  komunikasi  dua  arah  antara  penutur  dengan  mitra  tutur.  Sebagai sebuah  peristiwa  tutur,  tentunya  kalimat-kalimat  dalam  teks  tersebut mengandung makna. Pembahasan ini fokus pada satu ungkapan bahasa daerah dalam  teks.  Ungkapan  tersebut  ditengarai  mengandung  implikatur  yang  bisa terungkap lewat tindak tutur langsung maupun tak langsung.
Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang maksud pertuturannya diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan modusnya, misalnya kalimat  berita  untuk  memberitakan,  kalimat  perintah  untuk  memerintah,  dan kalimat  tanya  untuk  bertanya  (Yuliarti  et  al.,  2015)  .  Teks  tuturan  (1)  yang diunggah  ke  media  sosial  Facebook  ini  mengandung  implikatur  yang pengungkapannya secara langsung.

## (1) Kau Sogo Mau Songo Kau Wale Lopo Lae?
Kalimat tersebut adalah kalimat bahasa Bajawa. Arti harfiahnya adalah “kau  meminjam  dengan  merendah,  kau  mengembalikan  dengan  lalai?”. Kalimat  tersebut  secara  langsung  ditujukan  penutur  kepada  mitra  tutur  dan difungsikan sebagai kalimat pertanyaan. Artinya, secara sengaja penutur ingin menanyakan tindakan mitra tutur yang meminjam uang dengan cara baik-baik, namun  tak  kunjung  berniat  mengembalikan  uang  itu.  Pengungkapan implikatur  lewat  tindak  tutur  langsung  ini  bisa  ditelusuri  dengan  teknik dokumentatif  tanpa  memperdalam  lagi  lewat  wawancara.  Jika  analisis  teks tersebut hanya sampai di sini, tentu fakta yang diperoleh hanya sekadar sebuah kalimat  pertanyaan  dari  penutur  kepada  mitra  tuturnya.  Padahal,  jika ditelusuri  lebih  mendalam,  ada  implikatur  lain  yang  mungkin  muncul  lewat penyimpangan fungsi kalimat.

## Pengungkapan Implikatur Lewat Tindak Tutur Tak Langsung
Untuk memperoleh makna tersirat dari sebuah kalimat, ada banyak cara yang  bisa  digunakan.  Karena  peneliti  bukanlah  seorang  penutur  jati  (native speaker)  bahasa  Bajawa,  peneliti  memutuskan  melakukan  wawancara  kepada penutur  mengapa  memilih  menggunakan  kalimat  (1)  tersebut  di  tengah  teks yang  menggunakan  bahasa  Indonesia  ragam  cakap.  Lewat  proses  wawancara tersebut, terungkaplah implikatur dengan tindak tutur tidak langsung.
Tindak  tutur  tidak  langsung  adalah  tindak  tutur  yang  maksud  dan situasi  pertuturannya  diutarakan  dengan  modus  kalimat  yang  tidak berkesesuaian (Wijana, 2001). Misalnya, kalimat tanya yang difungsikan untuk memerintah  atau  memberitakan  atau  kalimat  berita  yang  berfungsi  untuk memerintah.
Kalimat  (1)  merupakan  ungkapan  atau  adagium  dalam  bahasa  Bajawa yang memang sering digunakan masyarakat Bajawa menagih utang orang lain entah  itu  dalam  bentuk  barang  maupun  uang.  Penutur  sengaja  menyelipkan
ungkapan  ini  karena  mitra  tuturnya  datang  dari  suku  yang  sama  dan  bahasa ibu yang sama. Dalam teks unggahannya, penutur membubuhkan tanda tanya pada  akhir  kalimat  yang  artinya  secara  semantic  harusnya  kalimat  tersebut berfungsi  sebagai  kalimat  tanya.  Namun,  dalam  sistem  pola  komunikasi  di kalangan  masyarakat  Bajawa,  ungkapan  (1)  tidak  mungkin  diutarakan  jika memang masalahnya tidak pelik.
Penutur  cenderung  memfungsikan  kalimat  tanya  tersebut  sebagai kalimat  yang  menunjukkan  pernyataan  tuntutan.  Hal  ini  terungkap  dalam petikan wawancara peneliti dengan penutur sebagai berikut.
“…  beta  sengaja  omong  begitu  na  karena  beta  pangkat  bibi  tho,  Pak dengan Ibu xxx. Kami orang Bajawa, apalagi orang tua ini pasti kasih tahu ke yang  lebih  muda.  Omongan  itu  maksudnya  beta  mengingatkan,  Lu  sebagai orang  Bajawa  jangan  begitu.  Kalau  pinjam  harus  tanggung  jawab….” (MGL/21-05-2019/02.35)
Penyimpangan  fungsi  kalimat  tanya  ini  menunjukkan  pengungkapan implikatur  lewat    tindak  tutur  langsung.  Namun,  uniknya,  fakta  berbeda peneliti  temukan  lewat  petikan  wawancara  dengan  informan  lain.  Petikan wawancaranya sebagai berikut.
“Ungkapan  tersebut  memang  umum  digunakan  masyarakat  Bajawa. Fungsinya  lebih  ke  ancaman.  Jadi  kalau  memang  kamu  tidak  bisa  melunasi hutangmu berarti hal ini harus diselesaikan secara adat atau kesukuan. Karena orang Bajawa harga dirinya tinggi dan pinjam utang lalu tidak mengembalikan berarti  melanggar nilai-nilai  di masyarakat Bajawa  itu sendiri ….” (RT/22-05- 2019/00.15)
Dari petikan tersebut, peneliti berhasil mengungkap motivasi lain yang kemungkinan  berpotensi  menjadi  implikatur  dalam  teks  tersebut.  Penutur menggeser posisi partisipan (penutur dan mitra tutur) yang sebelumnya adalah hubungan kekeluargaan berubah menjadi hubungan kesukuan. Sebagai sesama anggota  suku,  ada  konsekuensi-konsekuensi  yang  harus  dipatuhi,  salah satunya adalah etika dalam meminjam dan mengembalikan pinjaman. Penutur melakukan  penyimpangan  fungsi  semantis  pada  tuturan  (1).  Penutur,  karena tahu mitra tuturnya juga merupakan anggota suku Bajawa, mengancam mitra
tuturnya  dengan  mengeluarkan  tuturan  (1).  Penutur  mencoba  mengingatkan konsekuensi  sebagai  anggota  suku  Bajawa  terhadap  mitra  tutur  dan disimpangkan lewat ungkapan yang diperformakan sebagai kalimat tanya.
Hal  ini  sejalan  dengan  pemilihan  campur  kode  yang  digunakan  oleh penutur.  Penutur  hanya  menggunakan  bahasa  daerah  pada  bagian  ungkapan (1),  selebihnya  penutur  menggunakan  bahasa  Melayu  Bajawa  yang  juga  bisa dipahami  oleh  orang  di  luar  suku  Bajawa.  Penutur  secara  sengaja menginginkan teks tersebut bisa dimengerti oleh banyak orang, tidak terbatas masyarakat  di  Bajawa.  Namun,  di  bagian  ungkapan  (1)  tersebut,  karena menggunakan  ungkapan  kesukuan  berbahasa  daerah  yang  khas,  penutur menginginkan  implikasi  yang  berbeda  dengan  bagian-bagian  teks  yang menggunakan  bahasa  Melayu  Bajawa.  Jika  dikaitkan  denga  hasil  wawancara, implikasi  yang  diinginkan  adalah  komunikasi  dengan  nuansa  internal kesukuan  entah  itu  dimaksudkan  sebagai  wujud  menasehati  atau  bahakan mengancam.
Penutur  dalam  teks  tersebut  memfungsikan  implikatur  sesuai  dengan yang  diungkapkan  Levinson  (Levinson,  1983),  yaitu  implikatur  mampu memberi  penjelasan  fungsional  yang  bermakna  atas  fakta-fakta  kebahasaan yang tidak dapat terjelaskan.

## Pengungkapan Implikatur Lewat Tindak Tutur Literal
Keliteral  maupun  ketidakliteralan  sebuah  tindak  tutur  dan implikaturnya,  dapat  diamati  dari  kesearahan  implikasi  dengan  tuturan kalimat. Jika kalimat tersebut berlawanan dengan implikasinya, pengungkapan implikatur  bisa  digunakan  lewat  tindak  tutur  takliteral.  Jika  kalimat  tersebut tidak  berlawanan  dengan  implikasinya  atau  dengan  kata  lain  tidak  saling bernegasian,  pengungkapan  implikatur  bisa  digunakan  lewat  tindak  tutur literal (Wijana, 2001).
Kalimat  tuturan  (1)  memiliki  implikasi  yang  tidak  bernegasi  dengan kalimatnya.  Implikasi  tuturan  (1)  literal  dengan  kalimatnya.  Tuturan  tersebut
mensyaratkan  kau  meminjam  dengan  merendah,  kau  mengembalikan  dengan  lalai. Hal  ini  sejalan  dengan  kalimat  tuturannya  secara  gramatikal  dan  semantis. Karena  pada  kenyataannya,  mitra  tutur  yang  menunjukkan  proyeksi  yang serupa dengan ungkapan bahasa daerah tersebut.

## SIMPULAN
Simpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  penggunaan  ungkapan  bahasa daerah  dalam  suatu  peristiwa  tutur  pada  ranah  linguistik  forensik  memiliki motivasi  yang  berbeda-beda.  Apabila  suatu  teks  yang  didominasi  bahasa Indonesia  kemudian  terdapat  campur  kode  bahasa  daerah  di  dalamnya,  teks bahasa daerah tersebut perlu mendapat perhatian.
Hal itu terungkap dalam studi kasus teks pokok perkara dengan nomor putusan 84/Pid.Sus/2019/PN Olm. Lewat pendekatan teori Parker, terungkap bahwa implikatur bahasa daerah yang digunakan oleh penutur dapat diungkap lewat tindak tutur langsung maupun tak langsung.
Pengungkapan implikatur lewat tindak tutur langsung mengungkapkan bahwa penutur  menggunakan kalimat tanya berupa ungkapan bahasa daerah untuk  menanyakan  tindakan  mitra  tutur.  Di  sisi  lain,  jika  ditelaah menggunakan pengungkapan implikatur lewat tindak tutur tak langsung, fakta yang  tersirat  bisa  berbeda.  Penutur  melakukan  penyimpangan  fungsi  kalimat tanya  dengan  memfungsikannya  untuk  mengungkapkan  keluhan  dan mengingatkan  mitra  tuturnya  atas  konsekuensi-konsekuensi  yang  mungkin bisa terjadi.
Kajian linguistik forensik terus mengalami perkembangan di Indonesia. Semakin banyak peneliti yang melakukan kajian linguistik forensik belakangan ini  sebagai  imbas  maraknya  pelanggaran  UU  ITE,  utamanya  yang  terkait penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik.  Fenomena  ini  sebenarnya  menjadi pedang  bermata  dua  bagi  masyarakat  Indonesia.  Di  satu  sisi,  literasi  hukum masyarakat  semakin  meningkat,  kajian  linguistik  forensik  pun  bisa  tambah subur. Di sisi lain, masyarakat menjadi semakin rentan melakukan pelanggaran
UU  ITE  Hal  ini  diakibatkan  indikator  atau  tolok  ukur  seseorang  telah  dihina atau dicemarkan nama baiknya masih begitu relatif.
Peneliti  menyarankan  kajian-kajian  serupa  dalam  ranah  linguistik forensik  semakin  banyak  dilakukan  dan  dipublikasikan.  Selain  berdampak bagus  untuk  iklim  akademis,  suburnya  kajian  linguistik  forensik  mampu menjadi  alternatif  pengambilan  keputusan  dalam  proses  hukum.  Selain  itu, kajian-kajian  tersebut  bisa  menjadi  suatu  telaah  yurisprudensi  bagi  penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriastuti, N. N. A. A. (2018). Bentuk, fungsi, dan jenis tindak tutur dalam komunikasi siswa di kelas IX Unggulan SMP PGRI 3 Denpasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran, 1(1), 164–175.
Bahasa, B. P. dan P. (2020). Peta bahasa. Kemdikbud.Go.Id. https://petabahasa.kemdikbud.go.id
Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). An Introduction to forensic linguistics. In Routledge Taylor and Francis Group. Routledge Taylor and Francis Group.
https://doi.org/10.1201/b11275-2
Edwards, O., & Bani, H. (2016). Kamus bergambar bahasa Amarasi. Jakarta: AuSIL. Ekawati, M. (2018). Kesantunan semu pada tindak tutur ekspresif marah dalam bahasa Indonesia. Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra, 1(1), 1. https://doi.org/10.14421/ajbs.2017.01101
Hasin, K. I., Amir, J., & Juanda. (2020). Implikatur percakapan terhadap siswa pelanggar aturan sekolah (kajian linguistik forensik interogasi). Indonesia:
Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia, 1(1), 1--7.
Hoban, N., & Abut, E. Y. (2019). Ritual reba dalam dinamika budaya suku Bajawa, Flores, NTT. Prolitera: Jurnal Penelitian Pendidikan, Bahasa, Sastra,
Dan Budaya, 2(2), 75--81.
Irawan, B. A. (2017). Pengaruh penggunaan twitter manajemen Green Pramuka City terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi follower [Universitas Multimedia Nusantara]. In Universitas Multimedia Nusantara. https://doi.org/10.1136/ip.2010.029629
Jacob, J., & Grimes, C. E. (2003). Kamus Pengantar bahasa Melayu Kupang. Artha Wacana Press.
Jatmiko, L. D. (2019). Setengah penduduk di provinsi ini buta internet. Teknologi Bisnis.
https://teknologi.bisnis.com/read/20190521/101/925206/setengah- penduduk-di-provinsi-ini-buta-internet
Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge University Press. Lexy, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Lindayana, Arifuddin, & Mandala, H. (2018). Divergent principles of politeness in verbal and non-verbal directive speech act. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research, 4(2), 41. https://doi.org/10.21744/irjeis.v4i2.640
McMenamin, G. R. (2002). Forensic linguistics: advances in forensic stylistics. in CRC Press. CRC Press. https://doi.org/10.1002/9780470756409.ch30
Ngebu, J. F. (2018). Pendidikan karakter dalam kosmologi masyarakat suku Bajawa Di Flores-Nusa Tenggara Timur. Prosiding Seminar Nasional Geotik 2018, 62–69.
Olshtain, E., & Cohen, A. (1990). The learning of complex speech act behaviour. TESL Canada Journal, 7(2), 45. https://doi.org/10.18806/tesl.v7i2.568
Parker, F. (1986). Linguistics for nonlinguists. Routledge and Kegan Paul. Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya, 1(1), 7--20.
Sunarti, S. (2016). Fungsi sosial dan transendental tradisi lisan Dero-Sagi Suku Bajawa-Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. JENTERA: Jurnal Kajian
Sastra, 5(1), 86. https://doi.org/10.26499/jentera.v5i1.350
Umami, R. (2013). Implikatur percakapan dalam wacana pojok pada Djaka Lodang Edisi Januari-Juni Tahun 2013. Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Satra Jawa_Universitas Muhammadiyah Purworejo, 03(02), 47–51.
Waljinah, S. (2016). Linguistik forensik interogasi: kajian implikatur percakapan dari perspektif makna simbolik bahasa hukum. International Seminar Prasasti III, 740–744.
Wijana, I. D. P. (2001). Implikatur dalam wacana pojok. Humaniora, 13(3), 340– 346. https://doi.org/10.33369/pgsd.9.3.340-346
Yuliarti, Rustono, & Nuryatin, A. (2015). Tindak tutur direktif dalam wacana novel Trilogi karya Agustinus Wibowo. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 4(2), 78–85.

## THE COLLOCATION MEANING OF “VACCINE” ON SEMANTIC APPROACH: A CORPUS-BASED ANALYSIS
Wulansari Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Email: wulansari-2019@fib.unair.ac.id
Article history: Submitted March 23, 2021 Revised April 13, 2021 Accepted May 17. 2021 Published June 29, 2021

## ABSTRACT
Corpus semantics examines the words that are used in text and discourse using observations as evidence of meaning. This study aims to investigate the  collocations  of  node  ‘vaccine’  based  on  semantic  preference  and semantic prosody using the corpus-based approach since the source of data is  the  corpus  data.  The  qualitative  research  method  is  used  to  find  the hypotheses from the corpus data taken from sub-corpus in Covid-19 corpus using Sketch Engine software. This study demonstrates that the node word of ‘vaccine’ in the semantic preference was shown six words related to the Covid-19  corpus.  Meanwhile,  the  category  of  semantic  prosody  was displayed  four  words  negative  in  meaning,  and  there  was  two  words displayed  positive  in  meaning,  the  collocations  with  negative  meaning which  occur  more  frequently  than  positive  meaning.  Thus,  the  writer concluded  that  the  author  of  a  reputable  journal  explained  the  word ‘vaccine’ with a negative perspective in Covid-19.
Keywords: collocation; covid-19; semantic preferences; semantic prosody

## ABSTRAK
Semantik  Corpus  mempelajari  kata-kata  yang  digunakan  dalam  teks  dan wacana  menggunakan  pengamatan  sebagai  makna  bukti.  Penelitian  ini bertujuan untuk menyelidiki kolokasi node 'vaksin' berdasarkan preferensi semantik dan prosodi semantik menggunakan pendekatan berbasis corpus karena  sumber  data  adalah  data  corpus.  Metode  penelitian  kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis dari data corpus yang diambil dari sub-corpus dalam Covid-19 corpus menggunakan perangkat lunak Sketch Engine.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  simpul  kata  'vaksin' dalam  preferensi  semantik  ditampilkan  enam  kata  yang  terkait  dengan Covid-19  corpus.  Sementara  itu,  kategori  prosodi  semantik  ditampilkan empat kata negatif dalam arti dan ada dua kata ditampilkan positif dalam arti, collocations dengan makna negatif yang terjadi lebih sering daripada makna  positif.  Dengan  demikian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  penulis