## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Penegakan Hukum Pidana Terkait
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Studi Kasus di Kepolisian Resort Aceh Tengah)

## Oleh :
1. Hardi Meladi Kadir 2. Nelvetia Purba
3. Mukidi

## Abstract
The  enforcement  of  criminal  law  in the process  of  investigating  narcotics  users  as perpetrators  of  narcotics  crimes  at  the  Central Aceh  Police  starts  from  receiving  reports, taking  the  first  action,  arrests,  searches, confiscates, examines suspects and witnesses, detention,  and  transfers  case  files  and suspects to the prosecutor's office. .
The  entire  investigation  process  that has  been  carried  out  by  the  Polri  investigators will then be continued by the prosecutor's office in  terms  of  preparing  the  prosecution  to  be submitted  in  a  court trial  and  subsequently  the sentencing of the defendant, all of which takes place  in  a  Criminal  Justice  System  in  the context of enforcing criminal law.
The  obstacles  faced  by  the  Narcotics Satres of the Central Aceh Police in conducting investigations  against  narcotics  crimes  are limited  personnel,  budget,  and  the  ability  of investigators  of  the  Narcotics  Satres  of  the Central  Aceh  Police  to  conduct  investigations and  investigations  of  narcotics  crimes.  Not  to mention  the  ability  of  investigators  to  conduct investigations into narcotics trafficking.
It is recommended that the investigations and investigations carried out by the Narcotics Satres of the Central Aceh Police are supported in terms of personnel, budget, and increasing the capacity of investigators by the  Aceh  Police  by  adding  personnel, increasing  the  budget,  and  increasing  the ability of investigators.
Keywords : Crime, Drugs

## Abstrak
Narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika  di  Polres  Aceh  Tengah  dimulai  dari penerimaan  laporan,  melakukan  tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan,  pemeriksaan  tersangka  dan  saksi- saksi,  penahanan,  dan  pelimpahan  berkas perkara berikut tersangkanya kepada kejaksaan.
Keseluruhan  proses  penyidikan  yang telah  dilakukan  oleh  penyidik  Polri  tersebut kemudian  akan  dilanjutkan  oleh  kejaksaan dalam  hal  mempersiapkan  penuntutan  yang akan  diajukan  dalam  sidang  pengadilan  dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.
Adapun  hambatan-hambatan  yang dihadapi  Satres  Narkoba  Polres  Aceh  Tengah dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana narkotika, adalah keterbatasan personil, anggaran,  dan  kemampuan  penyidik  Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dalam melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana  narkotika. Belum lagi  ditambah  dengan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran narkotika. Sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba  Polres  Aceh  Tengah  didukung  dalam hal  personil,  anggaran,  dan  peningkatan kemampuan  penyidik  oleh  Polda  Aceh  dengan melakukan penambahan personil, penambahan  anggaran,  dan  meningkatkan kemampuan penyidik.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkoba

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Narkotika  adalah  zat  yang  dapat menimbulkan  pengaruh  tertentu  bagi  mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat  tersebut  dalam  tubuhnya.  Pada  saat  ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika.Pemerintah mengamanatkan  pemberian  wewenang  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Unsur penegak  hukum  yang  ada  di  Indonesia  adalah POLRI  selaku  alat  Negara  penegak  hukum dituntut  untuk  mampu  melaksanakan  tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus  jaringan  sindikat  dari  luar  negeri melalui  kerja  sama  dengan  instansi  terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.
Implikasi  yuridis  ketentuan  Pasal  4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkotika  korban  atau  pelaku,  yaitu  pengguna narkotika  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan sekaligus  sebagai  korban.  Pada  dasarnya, “pengedar” narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan  sebagai  pelaku  (dader),  akan tetapi,  “pengguna”  dapat  dikategorikan  baik sebagai  “pelaku  dan/atau  korban”.  Selaku korban,  maka  “pengguna”  narkotika  adalah warga  negara  yang  harus  dilindungi  serta dihormati  hak-haknya  baik  dalam  proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. 1
Adapun  tujuan  diterapkannya  UU  Narkotika dapat  dilihat  pada  Pasal  4,  yang  menyatakan bahwa  :  Bagaimana  menentukan  seorang pelaku  tindak  pidana  narkotika  tersebut sebagai  seorang  pelaku  dan/atau  korban merupakan permasalahan utama yang dihadapi penegak hukum.
Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :
a. Menjamin  ketersediaan  Narkotika  untuk
kepentingan pelayanan kesehatan
1 Satrio  Putra  Kolopita,  “Penegakan  Hukum  Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hal. 66.
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”.
Narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi lain  dapat  pula  menimbulkan  ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.  Adapun  jenis-jenis  kejahatan  tindak pidana narkotika, yaitu : mengimpor, mengekspor,
memproduksi, menanam,
menyimpan,
mengedarkan, dan/atau menggunakan  Narkotika  tanpa  pengendalian dan pengawasan yangketat dan  seksama  serta  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  karena  sangat merugikan  dan  merupakan  bahaya  yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.4 Penyalahgunaan narkotika di Indonesia  telah  sampai  kepada  titik  yang mengkhawatirkan. Sementara itu perkembangan modus penyelundupan
narkotika  di  tahun  2020  menurut  analisa  yang dilakukan  BNN tidak terjadi  banyak  perubahan yang  signifikan.Penyelundupan  melalui  jalur laut juga masih menjadi primadona.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Oleh  sebab  itu  BNN  berupaya  kuat membangun  sinergitas  khususnya  di  wilayah laut  dengan  melakukan  operasi  laut  interdiksi terpadu  bersama  instansi  terkait  seperti  Bea Cukai  dan  Polair  pada  bulan  November  lalu. Dari  operasi  gabungan  tersebut  sejumlah  20 orang  diamankan  dan  sejumlah  barang  bukti disita  diantaranya  85,5  kg  shabu,  50.000  butir ekstasi,  dan  30  gram  ganja.  Selain  itu,  kasus yang  cukup  menonjol  di  tahun  2020  yakni pengungkapan peredaran gelap narkotika yang melibatkan  seorang  oknum  anggota  DPRD kota Palembang.
Dalam  pengungkapan  tersebut  BNN mengamankan  30.000  pil  ekstasi  dan  5  kg shabu  dari  para  tersangka  yang  salah  satunya diketahui  adalah  seorang  anggota  DPRD  kota Palembang.  Kasus  lain  yang  juga  mencuri perhatian pada tahun ini adalah pengungkapan clandestine laboratory pada bulan Maret lalu di Penjaringan  Jakarta  Utara,  bulan  Febuari  di Cimahi  dan  Bandung  Barat,  serta  November 2019  di  Tasikmalaya.  Dalam  pengungkapan  di Penjaringan Jakarta Utara petugas menangkap 2  orang  tersangka  dan  menyita  beberapa barang  bukti  prekursor  seperti  ephedrine serbuk, ephedrine cair, toluene, sulphuric acid, beserta  bahan  kimia  lain  dan  peralatan laboratorium.  Sementara  saat  pengungkapan di  Cimahi  dan  Bandung  Barat  5  orang tersangka  diamankan  dengan  barang  bukti sejumlah  57  serbuk/granul,  padatan  dan tablet.Sebelumnya  pada  kasus  di  Tasikmalaya petugas  mengamankan  5  orang  tersangka dengan  barang  bukti  berupa  carisoprodole (PCC) sebanyak 1.549.133 butir.
Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah  sebuah  Lembaga  Pemerintah  Non- Kementerian (LPNK)
Indonesia yang
mempunyai  tugas  pemerintahan  di  bidang pencegahan,  pemberantasan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  psikotropika,  prekursor, dan  bahan  adiktif  lainnya  kecuali  bahan  adiktif untuk tembakau dan alkohol.BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung  kepada  Presiden  melalui  koordinasi Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Kapolri).
Dasar  hukum  BNN  adalah  Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.  17 Tahun  2002,  yang  kemudian  diganti  dengan Peraturan  Presiden  No.  83  Tahun  2007. Badan Narkotika Nasional RI, “Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014”.
Sementara  itu,  perkembangan  kasus penyalahgunaan  narkoba  dari  tahun  ke  tahun terus  meningkat.  Berdasarkan  data  yang dilaporkan  Kasat  Res  Polres  Aceh  Tengah bahwa  jumlah  Kasus  sebanyak  31  Kasus, Barang  Bukti  Sabu  sebanyak  438,16  Grm, Ganja  sebanyak  26.245,57  Grm.    Dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan  narkotika  yang  cukup  tinggi tersebut,  maka  telah  diberlakukan  berbagai regulasi  tentang  pemberantasan  kejahatan narkotika.
Pemakai atau pecandu narkotika dalam  perspektif  hukum  merupakan  seorang pelaku pidana.Namun, apabila dicermati dengan  lebih  seksama,  banyak  kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan  korban  dari  sindikat  atau  mata rantai  peredaran  dan  perdagangan  narkotika, psikotropika dan obat terlarang.Pecandu merupakan  pangsa  pasar  utama  sebagai

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“pelanggan  tetap”.Secara  psikologis,  mereka sulit  melepaskan  diri  dari  ketergantungan, walaupun  mungkin,  sebenarnya  mereka  ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya.
Berdasarkan pandangan tersebut, maka
“penghukumannya” pun pelru dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Pengguna  narkotika  sebagai  pelaku  tindak pidana  dan  sekaligus  sebagai  korban,  dengan berdasarkan  pada  Pasal  103  UU  Narkotika, Mahkamah  Agung  RI  mengeluarkanterobosan dengan  mengeluarkan  beberapa  surat  edaran, antara lain :
1. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI (SEMA)  No.  07  Tahun  2009  tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam  Panti  Terapi  dan  Rehabilitasi  yang dituangkan ke dalam Surat No.
07/BUA.6/HS/SP/III/2009  tertanggal  17
Maret  2009  (selanjutnya  disingkat  SEMA
No. 07 Tahun 2009);
2. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI
(SEMA)  No.  04  Tahun  2010  tentang
Penetapan Penyalahgunaan, dan
Pecandu  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial (selanjutnya disingkat SEMA No. 04Tahun 2010).
Adapun  SEMA  No.  07  Tahun  2009 tentang  Menempatkan  Pemakai  Narkoba  ke Dalam  Panti  Terapi  dan  Rehabilitasi,  bagi pecandu  dan  pengguna  narkotika  sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus dimasukkan  ke  dalam  Panti  Rehabilitasi  yang ada di seluruh Indonesia.
Tetapi Surat Edaran ini tidak mewajibkan  kepada  setiap  hakim  untuk menjatuhkan  sanksi  tindakan melainkan  hanya tuntunan  kepada  pecandu  dan  pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika agar dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi.
Dasar  pembentukan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  adalah  sebagai perintah  Pasal  79  Undang-Undang  Mahkamah Agung.SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan  perundang-undangan  dan  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  seperti  yang ditentukan  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011.Dari  segi kewenangan  SEMA  dibentuk  berdasarkan kewenangan  pengaturan  yang  dimiliki  oleh Mahkamah
Agung.Pengaturan
tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.  Isi  dari  Surat  Edaran  tersebut, adalah sebagai berikut:
“Memperhatikan  bahwa  sebagian  besar  dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk  kategori  pemakai  atau  bahkan sebagai  korban  yang  jika  dilihat  dari  aspek kesehatan  mereka  sesungguhnya  orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan  yang  bersangkutan  bukanlah langkah  yang  tepat  karena  telah  mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak  negatif  keterpengaruhan  oleh  perilaku kriminal  lainnya  dapat  semakin  memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana  narkotika  dan  psikotropika  akan semakin  berat.  Oleh  karena  itu  diharapkan para  Hakim  sedapat  mungkin  menerapkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemidanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal  41  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1997 tentang Narkotika, yang dikutip sebagai berikut: a) Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :
Pengguna  psikotropika  yang  menderita sindroma  ketergantungan  yang  berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat  diperintahkan  oleh  hakim  yang memutus  perkara  tersebut  untuk  menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
b)  Pasal  47  Undang-Undang  No.  22  Tahun 1997 tentang Narkotika :
(1)  Hakim  yang  memeriksa  perkara  pecandu narkotika dapat :
a.  Memutuskan  untuk  memerintahkan  yang
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau  perawatan,  apabila  pecandu
narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
b. Menetapkan  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau  perawatan  apabila  pecandu narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
(2)  Masa  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf  a,  diperhitungkan  sebagai  masa menjalani hukuman.
3. Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  41  UndangUndang  No. 5  Tahun  1997  dan  Pasal  47  Undang-Undang No.  22  Tahun  1997  hanya  dapat  dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana.Selain itu, bentuk formal SEMA sendiri lebih mendekati peraturan kebijakan  ketimbang  peraturan  perundang- undangan  pada  umumnya.Namun,  jika  dilihat lebih  dalam  lagi  dari  segi  isi,  tidak  semua
SEMA  dapat  begitu  saja  digolongkan  sebagai aturan  kebijakan  (bleidsregel).  Faktanya  dari 369  SEMA  yang  dapat  diinventarisir  dengan mengenyampingkan keberlakuan tiap-tiap SEMA tersebut, terdapat 25 SEMA yang dapat dikategorikan berfungsi sebagai peraturan atau regel  dan  344  lainnya  berfungsi  sebagai peraturan kebijakan atau beleidsregel .
Adapun SEMA No. 04 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa :
“Dalam  hal  hakim  menjatuhkan  pemidanaan berupa  perintah  untuk  dilaksanakan  tindakan berupa  rehabilitasi  atas  diri  terdakwa,  Majelis Hakim  harus menunjuk  secara  tegas  dan  jelas tempat  rehabilitasi  yang  terdekat  dalam  amar putusannya.
Tempat-tempat  rehabilitasi  yang  dimaksud adalah :
a. Lembaga  rehabilitasi  medis  dan  sosial yang  dikelola  dan/atau  dibina  dan  diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
c. Rumah  Sakit  Jiwa  di  Seluruh  Indonesia (Depkes RI);
d. Panti  Rehabilitasi  Departemen  Sosial  RI dan  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Daerah (UPTD);
e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen  Kesehatan  dan  Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)”. 2
SEMA  No.  04  Tahun  2010  merupakan himbauan kepada hakim-hakim yang 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia  No.  04  Tahun  2010  tentang  Penetapan Penyalahguna,  dan  Pecandu  Narkotika  ke  Dalam Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi Sosial.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menangani berkas perkara kasus narkoba agar menetapkan langsung kemana terdakwa direhabilitasi. Sedangkan, SEMA No. 07 Tahun 2009  mengatur  tentang  batasan  pengguna  di dalam  tindak  pidana  narkotika,  atau  dengan kata  lain,  barang  bukti  yang  ditemukanoleh Penyidik  Kepolisian,  apabila  ditemukan  barang bukti  berupa  narkotika  tidak  lebihdari  berapa berat  yang  diatur  oleh  SEMA  No.  07  Tahun 2009,  maka  dapat  dikategorikan  sebagai pengguna. Terminologi pecandu dan pengguna sangat  berbeda.  Pecandu  narkotika  sudah jelas pengguna narkotika, akan tetapi, pengguna  narkotika  belum  tentu  pecandu narkotika. 3 Karena, pengguna narkotika secara legal  (misalnya  bagian  dari  resep  dokter)  tidak semestinya  dipandang  sebagai  abnormalitas, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama  dengan  para  penyalahguna.  Adapun untuk  menentukan  seseorang  pelaku  tindak pidana  narkotika  tersebut  termasuk  ke  dalam kategori  pecandu  atau  pengguna dapat dilakukan pengamatan terhadap kondisi individu, akan lebih sempurna apabila penanganan juga dilakukan ke lingkup keluarga  dan  lingkungan  terdekat  individu tersebut.SEMA No. 07 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010 ditujukan kepada Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu  narkotika  di  panti  rehabilitasi.  SEMA No.  04  Tahun  2010  merupakan  revisi  dari SEMA  No.  07  Tahun  2009.  Tentunya,  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  ini  merupakan langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian  kriminalisasi  atau  dekriminalisasi terhadap  pecandu  narkotika.  Dekriminalisasi
3 Benny  Ardjil,  “Peningkatan  Sarana  Rehabilitasi”, Majalah SINAR BNN, Edisi 3, 2010, hal. 24-25,
adalah proses perubahan dimana penggolongan  suatu  perbuatan  yang  tadinya dianggap  sebagai  tindak  pidana  menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna  narkotika  terbukti  tidak  dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika. 4 Akibat  dari  SEMA  No.  07  Tahun  2009 dan  dilanjutkan  dengan  SEMA  No.  04  Tahun 2010  dikaitkan  dengan  penegakan  hukum pidana  terhadap  pengguna  narkotika  sebagai pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Polresta Medan,  bagi  Penyidik  kesulitan  menentukan apakah  seseorang  yang  tertangkap  tangan dengan  barang  bukti  dibawah  SEMA  No.  07 Tahun  2009  termasuk  ke  dalam  kategori pengguna  ataukah  pecandu.  Karena  kedua- duanya  adalah  selaku  korban  kejahatan  tindak pidana  narkotika.  Kesulitan  tersebut  terjadi, karena  banyaknya  pelaku  yang  tertangkap tangan  membawa  barang  bukti  narkoba sebanyak yang ditentukan dalam SEMA No. 07 Tahun 2009 adalah seorang residivis, dan lebih parah  lagi,  malahan  pelaku  tersebut  adalah seorang bandar narkoba kelas kakap. Hambatan-hambatan  lain  juga  dihadapi  oleh Penyidik PolresAceh Tengah dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika.
Penggunaan  SEMA  No.  07  Tahun 2009  dan  SEMA  No.  04  Tahun  2010  oleh Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan, sangat  berhubungan  erat  dengan  penyidikan yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Kepolisian. Hubungan  tersebut  terjalin  dalam  kriminal terkait dengan dekriminalisasi pengguna
4 Megawati Marcos, “Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika”, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum,
Universitas Atma Jaya Jogyakarta, 2014, hal. 4,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
narkoba, menurut Megawati Marcos,
menyatakan bahwa : “Salah satu contoh kasus yang dapat dilihat yaitu kasus Roy Marten yang sudah  diputus  pidana  penjara  yang  sama,  hal ini jelas membuktikan ketidak-efektifan pemidanaan  bagi  seseorang  yang  telah menjadi  pecandu,  oleh  sebab  itu,  pengguna narkotika  yang  sudah  menjadi  pecandu alangkah  baiknya  apabila  diberi  tindakan perawatan  dan  pengobatan  rehabilitasi,  selain tidak  adanya  jaminan  akan menjadi lebih  baik, maka  bukan  tidak  mungkin  akan  membawa pengaruh  atau  dampak  yang  lebih  buruk terhadap  para  pengguna  (pecandu)  narkotika tersebut,  disebabkan  di  dalam  penjara mereka dapat  bertukar  pengalaman  tentang  kejahatan, tidak jarang pula bahwa di dalam penjara justru menjadi tempat  transaksi  narkotikabahkan  ada pabrik pembuatan narkotika”.
Penyidik  Kepolisian  yang  diangkat dalam  penelitian  ini  adalah  Penyidik  Polres Aceh  Tengah,  khususnya  Satuan  Reserse Narkoba  Polres  Aceh  Tengah  (Sat  Res
Narkoba Polres Aceh Tengah) yang merupakan  pelaksana  utama  Polres  Aceh
Tengah yang bertugas membina dan menyelenggarakan  fungsi  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  narkotika  termasuk penyuluhan  dan  pembinaan  dalam  rangka
P4GN
(Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).

## B. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :
1. Bagaimana  proses  penyidikan  terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku
tindakpidana narkotika?
2. Bagaimana upaya untuk menangani hambatan  dalam  penyidikan  terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Aceh Tengah?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  utama  yang  hendak  dicapai dalam  melakukan  penelitian  ini,  sebagai berikut:
1.  Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan  terhadap  pengguna  narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika;
2.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  upaya dalam  menangani  hambatan  penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  Polres
Aceh Tengah.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :
1. Secara Teoritis
a.  Sebagai  bahan  informasi  bagi  para akademisi  maupun  sebagai  bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
b.  Memperkaya khasanah kepustakaan.
2. Secara Praktis
a.  Sebagai bahan masukan bagi Penyidik Polresta  Medan,  khususnya  Sat  Res Narkoba  Polres  Aceh  Tengah  dalam melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana narkotika.
b.  Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar mengetahui
bagaimana  Penyidik  Sat  Res  Narkoba Polres Aceh Tengah  melakukan upaya preventif,  pre-emptif  maupun  represif dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.
Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penyelidikan  itu  terdapat  tindakan-tindakan yang  ditujukan  untuk  pengungkapan  peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah  dari  penyidik  yang  di  dalamnya  juga terdapat  kewenangan  yang  harus  dihormati oleh  setiap  orang.  Dalam  penyelidikan,  untuk mengindentifikasikan  apakah  peristiwa  itu merupakan  peristiwa  pidana  atau  bukan merupakan  peristiwa  pidana,  antara  lain dengan cara sebagai berikut :
1.   Menentukan Siapa Pelapor atau
Pengadunya.
Untuk  menentukan  siapa  pelapor  atau pengadu dalam perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu  akan  datang  ke  kantor  polisi  untuk melaporkan  atau  mengadukan  peristiwa  yang diduga merupakan peristiwa pidana.
Pengaduan  yang  sudah  dilakukan  itu  adalah bagian  dari  yang  menyebabkan  hukum  sudah mulai dapat dioperasionalkan.
2.   Menentukan Peristiwa Apa yang
Dilaporkan. Untuk mengidentifikasikan apakah
peristiwa  itu  merupakan  peristiwa  pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan,  artinya  upaya  atau  tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan  tertentu  dari  berbagai  pihak  yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan,  dan mengerti  secara  langsung peristiwa  itu.  Mengerti  dapat  diartikan  bahwa seseorang  itu  dianggap  mengetahui  karena  ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu. 5
Apabila  sudah  terkumpul  cukup  keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat  terkait  dengan  peristiwa  hukum  itu, kemudian  dilakukan  upaya  mencari  landasan
5 Hartono, Op.cit, halaman. 27.
hukum  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan  tentang  kepidanaan.  Landasan hukum  atau  dapat  juga  dikatakan  sebagai landasan  peraturan  perundang-undangan  itu hanya  dipakai  untuk  membuka  kunci  suatu peristiwa  yang  dianggap  merupakan  peristiwa hukum  itu,  apakah  peristiwa  itu  sinkron  atau cocok  dengan  ketentuan  peraturan  pidana tertentu.  Apabila  peristiwa  itu  sama  dengan kehendak  dari  peristiwa  yang  diatur  dalam ketentuan  pidana,  maka  proses  selanjutnya adalah  melakukan  tindakan  hukum  yang berupa penyidikan.
Penyidikan  itu  harus  dilakukan  secara teliti,  cermat,  dan  akirat,  atau  dengan  kata lain bahwa mindset penyidik harus mampu mengungkap  secara  sempurna  peristiwa  yang diduga  sebagai  peristiwa  pidana  itu.  Pedoman sempurna  itu  antara  lain  dengan  berpedoman kepada waktuwaktu secara berurutan.
3.  Dimana Perisitiwa Itu Terjadi Tindakan  selanjutnya  masih  dalam  rangka penyelidikan  terhadap  peristiwa  hukum  itu untuk  menentukan  tempat  perkara  itu  terjadi (locus  delicty).  Apabila  peristiwa  yang  terjadi seperti  kejahatan  terhadap  jiwa,  maka  akan sangat  mudah  menentukannya,  sedangkan apabila  kejahatan  terhadap  sifat  kebendaan misalnya  penipuan,  maka  agak  sedikit  perlu kehati-hatian  terutama  apabila  peristiwa  itu sudah  lama  terjadi  dan  baru  dilaporkan, pelapor  jugaragu-ragu  dimana  peristiwa  itu terjadi,  peeristiwa  ini  yang  perlu  betul- betuldidalami,  sehingga  didapati  kepastian tentang locus delicty-nya.
4.  Kapan Peristiwa Itu Terjadi
Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian  (tempus  delicty)  yang  mendekati ketepatan  waktunya  sangat  penting  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengungkap  peristiwa  hukum  itu  dan  waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan dipahami oleh  siapa  pun.  Unsur  ini  sangatlah  penting dalam proses penegakan hukumnya.
5.  Menentukan  Siapa Pelaku  dan  Korban atau Pihak yang Dirugikan Tindakan  selanjutnya  adalah menentukan  atau mengidentifikasi  siapa  pelaku  dan  siapa korbannya.  Dalam  perkara  tertentu  seperti kasus penipuan, penggelapan, dan pencemaran  nama  baik,  menentukan  pelaku tidak  banyak  mengalami  masalah  karena biasanya antara pelaku tidak banyak mengalami  masalah  karena  biasanya  antara pelaku dan korban sudah saling kenal. Namun, dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau  perampokan,  untuk  menentukan  siapa pelakunya  mengalami  kesulitan  dikarenakan korban  rata-rata  tidak  mengenal  pelakunya. Selain itu, dalam perkara lain karena sifattertutupnya korban utamanya seperti dalam  perkara  perkosaan,  korban  tidak  mau mengungkap  perkara  ini  karena  takut  aibnya akan  tersebar,  kondisi  ini  yang  mempersulit proses penegakan hukum.
Adapun dalam peristiwa lainnya, misalnya  dalam  peristiwa  yang  diatur  dalam undang-undang psikotropika, untuk mengetahui  siapa  sebenarnya  pelaku  dari peristiwa  itu,  perlu  dilakukan  pendalaman secara  sungguh-sungguh  terhadap  peristiwa yang  sesungguhnya  terjadi,  tidak  ada  jaminan yang  hanya  mendasari  kepada  didapatnya barang bukti itu menyebabkan yang kedapatan adalahtersangkanya.  Hal  ini  perlu  disikapi secara  hati-hati  karena  banyak  permainan dalam  perkara  ini  dilakukan  secara  tidak bertanggung  jawab.Oleh  karena,  hukum  harus diperankan secara baik, agar tidak salah dalam
menerapkanstigma negatif terhadap seseorang secara sederhana saja.
6.  Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi.
Tugas  selanjutnya  masih  dalam  rangka penyelidikan,  adalah  mencari  tahu  bagaimana peristiwa  kejahatan  itu  terjadi,  artinya  dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari
mengumpulkan  bahan  keterangan  ini  adalah dalam  rangka  mencari  persesuaian  antara perbuatan  melawan  aturan  hukum  dengan aturan hukum yang ada.Apabila ada kesesuaian  dalam  perkara  ini  secara  benar, maka  huku  harus  mulai  digerakkan  melalui upaya  penyidikan.persesuaian  harus  dicermati dengan  benar  bahwa  memang  benar  terdapat persesuaian  antara  peristiwa  dengan  kelakuan yang  sesungguhnya,  bukan  semata-mata bahwa  antara  keadaan  yang  terjadi  itu  dibuat bersesuaian  dengan  peraturan  yang  ada. Karena  hanya  secara  lahiriah  saja  sesuai belum tentu peristiwa itu betul-betul merupakan peristiwa pelanggaran hukum,  mengingat banyak perilaku oknum yang berwenang mengolah  situasi  sedemikian,  seolah-olah peristiwa itu benar adanya, padahal sesungguhnya peristiwa itu adalah rekaan saja.
Untuk menentukan bagaimana peristiwa  pidana  itu  terjadi,  sudah  saatnya aparat penegak hukum untuk berpikir bahwa ia adalah  benar-benar  aparat  penegak  hukum, bukan  aparat  penegak  peraturan  perundang- undangan,  sehingga  mulai  bergerak  untuk berpikir  menemukan  peristiwa  hukum  yang sesungguhnya,  dengan  cara  berpikir  hukum yang  progresiflah  peristiwa  hukum  itu  dapat benar-benar  diletakkan  pada  posisi  yang sebenarnya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Banyak peristiwa hukum yang mengalami kekacauan posisi, dikarenakan cara pandang  dalam  penegakan  hukum  yang sempit.  Penegak  hukum  yang  terdiri  atas penyidik,  penyelidik,  dan  hakim  diberi  peluang dan  kepercayaan  untuk  menggali  peristiwa  itu dari  sudut  pandang  hukum,  bukan  dari  sudut pandang peraturan perundangundangan.
Apabila hukum hanya dikaji dari sudut pandang peraturan perundangundangan semata, kemungkinan  dapat  saja  penegakan  hukum akan  salah  arah,  tetapi  apabila  penegakan hukum menggunakan pola penegakan progresif,  besar  kemungkinan  hukum  dapat didudukkan pada porsinya.
Sudut  pandang  progresif  ini  dalam kasus  tertentu  misalnya  dalam  kasus  pada Pasal  170  KUHP,  yaitu  tentang  kasus kekerasan  terahdap  orang  atau  barang  akan sangat  mungkin  diterapkan.  Demikian  juga penerapannya dalam kasus  status kepemilikan akan  kebendaan,  kasus  hukum  lingkungan hidup,  kasus  korupsi,  atau  kasus-kasus  yang melibatkan organisasi atau birokrasi.

## B. Penyidikan
1. Pengertian Penyidikan a.  Penyidikan  Berdasarkan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Istilah  penyidikan  dipakai  sebagai istilah  hukum  pada  tahun  1961,  yaitu  sejak dimuatnya  dalam  Undang-Undang  No.  13
Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian.Sebelumnya dipakai istilah pengusutan  yang  merupakan  terjemahan  dari
bahasa Belanda, Universitas Sumatera
Utarayaitu  opsporin.  Pengertian  penyidikan tercantum  dalam  Pasal  1  butir  2  KUHAP  yakni dalam  Bab  I  mengenai  Penjelasan  Umum,
yaitu  :  “Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untjuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  ada dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan ter sangkanya”. 6
Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian- pembuktian  mengenai  masalah  yang  telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut  maka  penyidik  akan  menghimpun keterangan  dengan  fakta  atau  peristiwa- peristiwa tertentu.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  1  butir  2 KUHAP,  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam pengertian penyidikan adalah :
a. “Penyidikan merupakan serangkaian
tindakan yang mengandung
tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
b. Penyidikan  dilakukan  oleh  pejabat  publik yang disebut penyidik.
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Tujuan  penyidikan  ialah  mencari  dan mengumpulkan  bukti,  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tindak  pidana  yang terjadi, dan menemukan tersangkanya”.
Berdasarkan  keempat  unsur  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  sebelum  penyidikan, telah  diketahui  adanya  tindak  pidana  tetapi tindak  pidana  itu  belum  terang  dan  belum diketahui  siapa  yang  melakukannya.Adanya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindak  pidana  yang  belum  terang  itu  diketahui dari penyelidikannya. 7
Penyidikan  dimulai  sesudah  terjadinya tindak  pidana  untuk  mendapatkan  keterangan- keterangan tentang :
1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
7. Siapa pembuatnya.
Penyidik  menurut  Pasal  1  butir  ke-1 KUHAP  adalah  pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan. KUHAP  lebih  jauh  lagi  mengatur  tentang penyidik  dalam  Pasal  6,  yang  memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan  tersebut  adalah  pejabat  penyidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.
Disamping  yang  diatur  dalam  Pasal  1 butir  ke  1  KUHAP  dan  Pasal  6  KUHAP, terdapat  lagi  Pasal  10  yang  mengatur  tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.Untuk mengetahui siapa yang dimaksud  dengan  orang  yang  berhak  sebagai penyidik  ditinjau  dari  segi  instansi  maupun kepangkatan,  ditegaskan  dalam  Pasal  6 KUHAP.Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat.
Bertitik  tolak  dari  ketentuan  Pasal  6 KUHAP  yang  dimaksud,  yang  berhakdiangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :
7 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang : Bayumedia Publishing, April 2005), hal. 380-381.
a. Pejabat Penyidik Polri
Agar  seorang  pejabat  kepolisian  dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana  hal  itu  ditegaskan  dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP.  Menurut penjelasan  Pasal  6  ayat  2,  kedudukan  dan kepangkatan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah,
diselaraskan dan diseimbangkan  dengan  kedudukan  dan kepangkatan  penuntut  umum  dan  hakim peradilan  umum.  Peraturan  Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan
Pemerintah  No.  27  Tahun  1983.  Syarat kepangkatan  dan  pengangkatan  pejabat penyidikan  antara  lain  adalah  sebagai berikut :
1. “Pejabat Penyidik Penuh
Pejabat  polisi  yang  dapat  diangkat  sebagai pejabat  “penyidik  penuh”,  harus  memenuhi syarat-syarat  kepangkatan  dan  pengangkatan, yaitu :
a. Sekurang-kurangnya berpangkat
Pembantu Letnan dua Polisi.
b. Atau  yang  berpangkat  bintara  di  bawah Pembantu Letnan Dua apabila
c. dalam  suatu  sektor  kepolisian  tidak  ada pejabat penyidik yang berpangkat
Pembantu Letnan Dua.
d. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala
Kepolisian Republik Indonesia.
2. Penyidik Pembantu
Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian  Negara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menurut  syarat-syarat  yang  diatur  dengan peraturan pemerintah. 8
Pejabat  polisi  yang  diangkat  sebagai “penyidik  pembantu”  diatur  di  dalam  Pasal  3 PP  Nomor  27  tahun  1983.Menurut  ketentuan ini,  syarat  kepangkatan  untuk  dapat  diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.
Adapun  tugas  Penyidik  itu  sendiri  antara  lain adalah :
1.  Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.
2.  Menyerahkan  berkas  perkara  kepada penuntut umum.
3.  Penyidik  yang  mengetahui,  menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan  tindak  pidana  korupsi  wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4.  Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka  dan  barang  bukti  kepada penuntut umum.
5.  Dalam  hal  penyidik  telah  mulai  melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.
6.  Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan  kepada  penuntut  umum,  jika penyidikan dianggap telah selesai.
7.  Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil  penyidikan  untuk  dilengkapi,  penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dari penuntut umum.103
8 Nico  Ngani,  I  Nyoman  Budi  Jaya,  dan Hasan  Madani,  Mengenal  Hukum  Acara  Pidana Bagian  Umum  dan  Penyidikan,  (Yogyakarta  : Liberty), hal. 19
8.  Setelah  menerima  penyerahan  tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
9.  Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib  memberitahukan  kepada  orang  yang disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan  bantuan  hukum  atau  bahwa ia  dalam  perkaranya  itu  wajib  didampingi oleh penasihat hukum.
10.  Wajib  memanggil  dan  memeriksa  saksi yang menguntungkan bagi tersangka.
11.  Wajib  mencatat  dalam  berita  acara  sesuai dengan  kata  yang  dipergunakan  oleh tersangka.
12.  Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan  tersangka  dan  atau  saksi, setelah mereka menyetujui isinya.
13.  Dalam  hal  tersangka  ditahan  dalam  waktu satu  hari  setelah  perintah  penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan.
14. Dalam  rangka  melakukan  penggeledahan rumah,  wajib  terlebih  dahulu  menunjukkan tanda  pengenalnya  kepada  tersangka  atau keluarganya.
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah.
16. Membacakan  terlebih  dahulu  berita  acara tentang  penggeledahan  rumah  kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal  dan  ditandatanganinya,  tersangka atau  keluarganya  dan  atau  kepala  desa atau  ketua  lingkungan  dengan  dua  orang saksi.
17. Wajib  menunjukkan  tanda  pengenalnya terlebih  dahulu  dalam  hal  melakukan penyitaan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
18. Memperlihatkan  benda  yang  akan  disita kepada  keluarganya  dan  dapat  minta keterangan tentang benda yang akan disita itu  dengan  disaksikan  oleh  Kepala  Desa atau  ketua  lingkungan  dengan  dua  orang saksi. 19. Penyidik membuat berita acara penyitaan.
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan  kepada  atasannya,  keluarganya dan Kepala Desa.
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus.
Sedangkan  kewenangan  dari  penyidik  yaitu
antara lain :
1.  Sesuai dengan KUHAP, penyidik
berwenang untuk
a.  Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang  tentang  adanya  tindak pidana.
b.  Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
c.  Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka.
d.  Melakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Mengambil  sidik  jari  dan  memotret seseorang.
g.  Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggungjawab.
2.  Dalam  hal  dianggap  perlu  dapat  meminta pendapat  seorang  ahli  atau  orang  yang memiliki keahlian khusus.
3.  Penyidik  dapat  mengabulkan  permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka.
4.  Penyidik  dapat  mengadakan  penjagaan atau  penutupan  tempat  atau  rumah  yang digeledah demi keamanan dan ketertiban.
5.  Penyidik  berhak  memerintahkan  setiap orang  yang  dianggap  perlu  tidaknya meninggalkan  tempat  tersebut  selama penggeledahan berlangsung.
6.  Dalam  hal  timbul  dugaan  kuat  ada  surat palsu  atau  yang  dipalsukan,  penyidik dengan  izin  ketua  pengadilan  negeri setempat  dapat  datang  atau  dapat  minta kepada  pejabat  penyimpanan  umum  yang wajib  dipenuhi,  supaya  ia  mengirimkan surat  asli  yang  disimpannya  itu  kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan.Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib
menjunjung  tinggi  hukum  yang  berlaku.
Untuk  itu  Penyidik  membuat  berita  acara pelaksanaan  tindakan  (Pasal  75  KUHAP) tentang :
1. “Pemeriksaan tersangka.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Penggeledahan.
5. Pemasukan rumah.
6. Pemeriksaan surat.
7. Pemeriksaan saksi.
8. Pemeriksaan tempat kejadian.
9.  Pelaksanaan  Penetapan  dan  Putusan Pengadilan.
10.  Pelaksanaan  tindakan  lain  sesuai
KUHAP”.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sedangkan  penyidikan  Berdasarkan Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya. Penyidik  adalah  Pejabat  Polri  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan.Penyidik Pembantu adalah  Pejabat  Polri  yang  karena  diberi wewenang  tertentu  dapat  melakukan  tugas penyidikan.Dalam  melakukan  penyidikan,  juga dilakukan  administrasi  penyidikan,  yang  mana administrasi  penyidikan  yang  dimaksud  adalah merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan  yang  disyaratkan  undang-undang dalam  proses  penyidikan  meliputi  pencatatan, pelaporan,  pendataan,  dan  pengarsipan  atau dokumentasi untk menjamin ketertiban, kelancaran,  dan  keseragaman  administrasi baik  untuk  kepentingan  peradilan,  operasional maupun pengawasan penyidikan.
Penyidikan  tindak  pidana  dilaksanakan berdasarkan  laporan  polisi  dan  surat  perintah penyidikan.  Selanjutnya  memulai  kegiatan penyidikan yang dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian  berkas  perkara,  penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.Sebelum  melakukan  penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikanyang diajukan kepada atasan
penyidik secara berjenjang sekurang- kurangnya memuat
jumlah  dan  identitas  penyidik,  sasaran/target penyidikan,  kegiatan  yang  akan  dilakukan sesuai  tahap  penyidikan,  karakteristik  dan anatomi  perkara  yang  akan  disidik,  waktu penyelesaian  penyidikan  berdasarkan  bobot perkara,  kebutuhan  anggaran  penyidikan,  dan kelengkapan administrasi penyidikan.
Sedangkan fungsi penyidikan sebagaimana  tugas  dan  tujuan  dari  hukum acara  pidana  ialah  mencari  dan  menemukan kebenaran  materiil  yaitu  kebenaran  menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun’in Idris dan Agung  Legowo  Tjiptomartono  mengemukakan mengenai  fungsi  penyidikan  sebagai  berikut  : “Fungsi  penyidikan  adalah  merupakan  fungsi teknis  reserse  kepolisian  yang  mempunyai tujuan  membuat  suatu  perkara  menjadi  jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran  materiil  yang  selengkaplengkapnya mengenai  suatu  perbuatan  pidana  atau  tindak pidana yang terjadi”. 9
Sedangkan  R.  Soesilo  menyamakan fungsi  penyidikan  dengan  tugas  penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara  Pidana  maka  tugas  penyidikan  perkara adalah  mencari  kebenaran  materiil  yaitu kebenaran
menurut fakta yang sebenarbenarnya” 10 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan  bahwa  fungsi  penyidikan  adalah untuk  mencari  dan  mengumpulkan  fakta  dan bukti  sebanyak-banyaknya  untuk  mencapai suatu  kebenaran  materiil  yang  diharapkan  dan untuk  meyakinkan  bahwa  suatu  tindak  pidana tertentu telah dilakukan.
9 “Fungsi
Penyidikan”,
http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/fungsi- penyidikan.html,
10 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Polri berdasarkan Undang-Undang No. 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  RI mengatur secara  khusus,  fungsi  Kepolisian  terdiri  dari  : fungsi  preventif  dan  represif.  Mengetahui wewenang  pejabat  penyidik  yang  terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu,  dapat  dilihat  dalam  aturan  Pasal  7 ayat  1.  Wewenang  kedua  pejabat  ini  semua terperinci  secara  umum  dalam  pasal  tersebut, dimana  oleh  M.  Yahya  Harahap  dipaparkan sebagai berikut :
1.  Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2.  Melakukan  tindak  pertama  pada  saat  di tempat kejadian.
3.  Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4.  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5.  Melakukan  pemeriksaan  dan  penyitaan surat.
6.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7.  Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8.  Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan saat perkara.
9.  Mengadakan penghentian penyidikan.
10.  Mengadakan  tindakan  lain menurut  hukum yang bertanggung jawab.
Dalam  hal  melakukan  penangkapan, setiap penyidik wajib
a. “Memberitahu/menunjukkan
tanda identitasnya sebagai petugas Polri.
b.  Menunjukkan  surat  perintah  penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
Dengan demikian, dalam hal Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri, maka
terhadap  Tersangka  dan  Saksi-saksi  yang dipanggil untuk diambil keterangannya. Keterangan  yang  diambil  tersebut  harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan  (BAP),  maka  Penyidik  dapat melakukan  upaya-upaya  paksa,  seperti  : penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, maupun penyitaan dengan mempertimbangkan Berita  Acara  Pemeriksaan  yang  telah  dibuat tersebut.

## C.  Dasar  Hukum  Penyidikan  Terhadap Tindak  Pidana  Narkotika  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dewasa  ini  penyalahgunaan  narkotika tidak  lagi  merupakan  kejahatan  tanpa  korban (victimless crime), melainkan sudah merupakan  kejahatan  yang  memakan  banyak korban  dan  bencana  berkepanjangan  kepada seluruh umat manusia di dunia. 11
Di  Indonesia  hukum  yang  mengawasi dan  mengendalikan  penggunaan  narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika  dan  perawatan  para  korbannya dikenal Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan  dan  pengedaran  narkotika  secara illegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan  yang  tajam  serta  mewabah merasuki  semua  bangsa,  serta  meminta banyak korban.
Penegakan hukum yang paling diutamakan  di  Indonesia  adalah  penegakan hukum secara pidana dimana pidana mengatur melarang  dan  memberikan  sanksi  terhadap pelaku  hukum,  Penegakan  hukum  secara pidana  ini  diharapkan  mampu  sebagai  faktor
11 BNN RI, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, (Jakarta : BNN RI, 2011), halaman 4.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penangkal  terhadap  merebaknya  peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam
kenyataannya justru semakin intensif
penegakan  hukum  semakin  meningkat  pula peredaran perdagangan narkotika dan psikotropika  tersebut,Hukum  yang  mengatur tentang  Narkotika  ini  sangatlah  diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat  di  berbagai  daerah  baik  secara nasional  maupun  transnasional.  Hukum  yang mengatur  mengenai  penggunaan  narkotika diawali  dengan  dibuatnya  Undang-Undang  No. 9 Tahun 1976.
Kemudian seiring dengan
perkembangannya kemudian pengaturan mengenai  pengawasan  penggunaan  narkotika ini  diganti  dengan  Undang-Undang  No.  22 Tahun  1997  tentang  narkotika  yang  kemudian diperbaharui  dan  diganti  lagi  menjadi  Undang- Undang Nomor 34 tahun 2009 karena Undang- undang  yang  lama  tersebut  dianggap  tidk cukup lagi dalam  menangani  penyebaran  dan  peredaran gelap narkotika.
Agar  tindak  pidana  narkotika  dapat dikendalikan,  maka  dibuatlah  Undang-undang dan berbagai peraturan untuk dapat mengendalikan tindak pidana narkotika, yaitu :.
1.  Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.
2.  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
3.  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan
4.  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2010 tentang BNN.
Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  tindak  pidana  narkotika,
tepatnya  di  Pasal  73  sampai  dengan  Pasal 103.  Di  dalam  setiap  rangkaian  penanganan kasus  narkotika,  proses  penyidikan  adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009,  penyidikan  dapat  dilakukan  oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat  BNN),  Kepolisian  Republik  Indonesia dan  Pegawai  Negeri  Sipil.Hal  ini  berarti  selain Badan  Narkotika  Nasional,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  juga  memiliki  peranan penting  dalam  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan  Pasal  5  UndangUndang  No.  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, sebagai alat Negara, polisi memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,  serta  memberikan  perlindungan  dan penganyom  kepada  masyarakat,  sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah  penyebaran  dan  penyalahgunaan narkotika.
KUHAP  tidak  mengatur  mengenai kewenangan penyidik BNN, akan tetapi karena dalam Pasal 75 dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2009  tentang  narkotika  berlaku  asas lex specialis  derogate  legi  generalis ,  maka  Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) mempunyai  kewenangan  dalam  penyidikan tindak pidana narkotika.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
B.  Upaya  Menangani  Hambatan  Dalam Penyidikan Terhadap Pengguna
Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Di Polres Aceh Tengah
1.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI
No. 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah  Agung  RI  No.  04  Tahun 2010
Pada  dasarnya  SEMA  No.  07  Tahun 2009  dan  SEMA  No.  04  Tahun  2010  yang mengatur  tentang  anjuran  kepada  setiap majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana narkotika, bagi pengguna narkotika dianjurkan untuk memberikan  putusan  ditempatkan  ke  panti terapi  dan  panti  rehabilitasi  yang  ada  di Indonesia.  Aturan  ini  sebenarnya  sudah  ada dan  terdapat  pada  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  pada  Pasal 103, menyatakan bahwa :
(1)  “Hakim  yang  memerksa  perkara  Pecandu Narkotika, dapat :
a.  Memutus  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b.  Menetapkan  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2)  Masa  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan bagi
Pecandu
Narkotika
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.
Pada  Penjelasan  Pasal  103  Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :
“Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata  memutuskan  bagi  Pecandu  Narkotika yang  terbukti  bersalah  melakukan  tindak pidana  Narkotika  mengandung  pengertian bahwa  putusan  hakim  tersebut  merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
Huruf b
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak  terbukti  bersalah  melakukan  tindak pidana  Narkotika  mengandung  pengertian bahwa  penetapan  hakim  tersebut  bukan merupakan  vonis  (hukuman)  bagi  Pecandu Narkotika yang bersangkutan.Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberkan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun  tidak  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  Narkotika,  tetapi  tetap  wajib menjalani pengobatan dan perawatan.
Biaya  pengobatan  dan  atau  perawatan  bagi Pecandu  Narkotika  yang  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya  menjadi  beban  dan  tanggung jawab  negara,  karena  pengobatan  dan  atau perawatan  tersebut  merupakan  bagian  dari masa  menjalani  hukuman.Sedangkan  bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya  pengobatan  dan/atau  perawatan  selama dalam  status  tahanan  tetap  menjadi  beban negara,  kecuali  tahanan  rumah  dan  tahanan kota”.
Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  dikaitkan  dengan  SEMA

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
No.  04  Tahun  2010,  maka  surat  edaran tersebut  hanya  digunakan  sebagai  petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk menempatkan pecandu narkotika agar ditempatkan  ke  dalam  panti  terapi  maupun panti rehabilitasi.
Dengan  adanya  SEMA  No.  04  Tahun 2010  hanya  dapat  menguntungkan  bagi Pemakai  Narkotika  yang  mempunyai  uang banyak.  Hal  ini  disebabkan  untuk  proses pemeriksaan  ketergantungan  pada  dokter membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar  dan bagi  pemakai  yang  tidak  mempunyai  banyak uang  akan  tetap  merasakan  hukuman  yang sama  dengan  para  pengedar  narkotika. Pertanyaan selanjutnya, apakah proses rehabilitasi tersebut benar-benar berjalan membuat seorang pemakai narkotika itu benar- benar  berhenti.  Sebaiknya  masa  waktu  untuk rehabilitasi  tidak  diperhitungkan  untuk  masa menjalani hukuman, biarlah para pemakai juga merasakan efek jera dan bisa untuk benarbenar  berhenti  dari  barang  haram tersebut.Bahwa  orang  yang  memiliki  uang mampu  membeli  hukum  bukan  semata  ada  di peraturan  ini,  tetapi  ada  hampir  selalu  di peraturan  yang  dibuat  manusia.Pecandu  tidak mampu  pun  berhak  rehabilitasi,  seyogyanya melaporkan diri pada pihak-pihak yang ditunjuk UU (Puskesmas, Kepolisian, dan atau BNK/BNP/BNN), maka mereka bisa memperoleh rehabilitasi dengan dijamin negara.
Bila  dia  dalam  proses  hukum,  maka ada  lembaga  Forum  Advokasi  bagi  Korban Narkoba yang dibentuk oleh Kementrian Sosial salah  satu  bidangnya  untuk  memberikan bantuan  hukum  kepada  pecandu  sebagai korban  narkoba.  Berhenti  atau  tidak  pecandu
tidak  ditentukan  oleh  berapa  lama  dia direhabilitasi.Tidak ada satu modalitas rehabilitasi  yang  bisa  memberikan  jaminan sembuh.Semua  kembali  pada  pecandu  dan dukungan  keluarganya.Soal  efek  jera,  masing- masing tergantung dari kepribadian si pecandu.
SEMA  No.  04  Tahun  2010  tidak  bisa berlaku otomatis menyebutkan bahwa Terdakwa  dengan  barang  bukti  di  bawah standard  SEMA  wajib  divonis  pengguna  dan menjalani rehabilitasi.Apabila di dalam persidangan,  ada  indikasi  bahwa  Terdakwa tersebut adalah pengedar, maka majelis hakim sah memvonis berat.
Dengan  demikian,  selayaknya  SEMA No.  04  Tahun  2010  ini  ditinjau  ulang  atau diganti  dengan  aturan  hukum  lainnya.Aturan mana  dapat  berupa  Peraturan  Pemerintah yang  mengatur  tentang  petunjuk  pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan Pasal 103  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh penulis dari Polres Aceh Tengah adapun daftar nama  personil  sat  res  narkoba  Polres  Aceh Tengah adalah
NO N A M A PANGKAT/ NRP KET 1 2 3 4 1 ADAM MAULANA, S.Tr.K IPDA/ 93081233 KASAT NARKOBA 2 MISBAH IPDA / 74010197 KBO NARKOBA 3 FANDRYA DARLEN BRIPKA / 86110346 KANIT IDIK I NARKOBA 4 AIDISYAH PUTRA, S.H BRIPKA / 86040125 KANIT IDIK II NARKOBA 5 FAKHLEFI BRIPKA / 76110762 AGT UNIT I (OPSNAL) 6 RANTO ARI GAYO BRIPKA / 86010857 KAURMINTU NARKOBA 7 RAYMOND BATARY BRIPKA / 85011449 AGT UNIT II 8 SUARDI BRIPKA / 87011283 AGT UNIT I (OPSNAL) 9 FIRMANSYAH PUTRA BRIPKA / 88050177 AGT UNIT I (OPSNAL)

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
10 FAJRI BRIGADIR / 87120718 AGT UNIT II 11 RAENDRA AZANI BRIGADIR / 87071278 AGT UNIT I (OPSNAL) 12 MABRUR MIKO BRIGADIR / 88021028 AGT UNIT II 13 MUCHLISA JAYA BRIGADIR / 89060551 AGT UNIT II 14 HUDA IMANDI BRIPTU / 94040162 AGT UNIT II 15 DEDI RAHMAT S. HARAHAP BRIPTU / 95070072 AGT UNIT I (OPSNAL) 16 ARAMICKO P.S BRIPTU / 95120109 AGT UNIT I (OPSNAL) 17 ARTIKA PUTRI BRIPTU / 96070395 BAMIN URMINTU 18 SILVIA PUTRI SYAHRA BRIPTU / 95110273 AGT UNIT II 19 FASRIL RAHMATMI BRIPDA / 97050602 AGT UNIT II

## II. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1.  Penegakan  hukum  pidana  dalam  proses penyidikan  terhadap  pengguna  narkotika sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di
Polres Aceh Tengah dimulai dari penerimaan  laporan,  melakukan  tindakan pertama,  penangkapan,  penggeledahan, penyitaan,  pemeriksaan  tersangka  dan saksi-saksi,  penahanan,  dan  pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada  kejaksaan.  Keseluruhan  proses penyidikan  yang  telah  dilakukan  oleh penyidik  Polri  tersebut  kemudian  akan dilanjutkan  oleh  kejaksaan  dalam  hal mempersiapkan  penuntutan  yang  akan diajukan  dalam  sidang  pengadilan  dan selanjutnya penjatuhan  vonis kepada terdakwa yang
kesemuanya itu
berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana  dalam  rangka  penegakan  hukum pidana.
2.  Adapun  solusi-solusi  yang  didapat  untuk menyelesaikan  hambatan-hambatan  yang dihadapi  oleh  Penyidik  Satres  Narkoba
Polresta  Medan  terhadap  tindak  pidana narkoba  dikaitkan  dengan  SEMA  No.  04 Tahun  2010,  yaitu    melakukan  peninjauan ulang/review terhadap SEMA No. 04 Tahun 2010  dan  membuat  aturan  pelaksanaan dan  aturan  teknis  dalam  hal  rehabilitasi sebagai  pelaksanaan  Pasal  103  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, dapat berupa Peraturan Pemerintah;

## B. Saran
1. Sebaiknya  Pemerintah  membuat  aturan- aturan  main  atau  dinamakan  Petunjuk Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknis  dalam hal pelaksanaan Pasal 103
UndangUndang  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  agar  tidak  terjadi kekosongan hukum.
2. Sebaiknya  penyelidikan  dan  penyidikan yang  dilakukan  oleh  Satres  Narkoba Polres  Aceh  Tengah  didukung  dalam  hal personil,  anggaran,  dan  peningkatan kemampuan  penyidik  oleh  Polda  Aceh dengan  melakukan  penambahan  personil, penambahan
anggaran, dan
meningkatkan kemampuan penyidik.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad., Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan
PemikiranHukum  di  Indonesia,  Cet.  Ke-2,
Surakarta  :Muhammadiyah  University
Press, 2004.
Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009.
Ali,  H.  Zainuddin.,  FilsafatHukum,  Jakarta :SinarGrafika, 2010.
Amirudin  dan Zainal  Asikin,  Pengantar Metode Penelitian  Hukum,  Jakarta  :Rajawali Press, 2010.
Amriel,  Reza  Indragiri.,  Psikologi  Kaum  Muda
Pengguna  Narkoba,  Jakarta  :  Salem
Humanika, 2007.
Anwar, Yesmil.,danAdang, Pembaharuan Hukum  Pidana,  Jakarta  :  Grafindo, 2008. Arief, BardaNawawi., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta :KencanaPrenada, 2008. Bassiouni, M. Cherif., Subtantive Criminal Law, Spingfield,  Illionis,  USA  :  Charles
Thomas Publisher, 1978.
BNN RI, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, Jakarta : BNN RI,. Bungin, Burhan.,Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,  Ilmu  Sosial  Lainnya,  Jakarta  : Kencana, 2009.
Chazawi,  Adami.,Hukum  Pidana  Materiildan Formil  Korupsi  di  Indonesia,  Malang  : Bayumedia Publishing, April 2005.
Davies,  Croall,  danTyrer,  An  Introduction  the Criminal  Justice  System  in  England and Wales, London : Longman, 1995.
Diktat  Akpol,  Sisdil  di  Indonesia,  Semarang
:Markas Besar Kepolisian RI, 2005.
Friedman,  Lawrence  M.,  American  Law  :  An Introduction,  New  York  :  W.W.  Norton
& Company, 1984. Hamid, Hamrat.,dan Harun M. Husein, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP Bidang  Penyidikan,  Jakarta  :  Sinar
Grafika, 1992. Hamzah, Andi.,Hukum Acara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2002. Harahap, M. Yahya., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta Sinar Grafika, 2002. Hartono,  Penyidikan  &  Penegakan  Hukum Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum Progresif, Cet. Ke-2, Jakarta :SinarGrafika, 2012. Harun,  M.  Husein.,  Penyidik  dan  Penuntut Dalam  Proses  Pidana,  Jakarta :Rineka Cipta, 1991. Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin. Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana, Jakarta,1990.
Loqman,  Loebby.,HakAsasi  Manusia  Dalam
Hukum Acara Pidana,  Jakarta :
Datacom, 2002. Ngani,  Nico.,  I  Nyoman  Budi  Jaya,  dan  Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana  Bagian  Umumdan  Penyidikan, Yogyakarta : Liberty.
Makarao, Moh. Taufik.,Suhasril, danMoh.
Zakky  A.S.,  Tindak  Pidana  Narkotika, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2005.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief.,  dan  Elisatris  Gultom,
Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Moeljatno, E.,  Asas-Asas  Ilmu  Hukum,  Jakarta :Badan Penerbit Iblam, 2005.
Muhammad, Abdul kadir.,Etika Profesi Hukum, Bandung : Citra AdityaBakti, 2006.
Mulyadi,  Lilik.,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Kriminologi  dan  Victimologi,  Jakarta Djambatan, 2007.
Nawawi,  Hadari.,Metode  Penelitian  Bidang
Sosial,  Yogyakarta:  Universitas  Gajah
Mada Press,2003.
P, PetrusIrawan., dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem  Peradilan  Pidana,  Jakarta :PustakaSinar Harapan, 1995. Packer,  Herbert.,  The  Limits  of  the  Criminal Sanction, California, Stanford University Press,. Prinst, Darwan.,Hukum Acara Pidana SuatuPengantar,  Jakarta  :  Djambatan,
1989.
Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Praktek,  Jakarta :Djambatan, 1998.
Priyanto,  Dwidja.,Sistem  Pelaksanaan  Pidana Penjara  di  Indonesia,  Bandung  : RefikaAditama, 2006.
Rahardjo,  Satjipto.,Biarkan  Hukum  Mengalir  :
Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan
Manusia dan Hukum, Jakarta : Kompas, 2007.
Membangun  Polisi  Sipil  :Perspektif  Hukum,
Sosial,  dan  Kemasyarakatan,  Cet.  Ke- 2, Jakarta : Kompas, 2007.
MembedahHukumProgresif,  Jakarta  :Kompas,
2007. Negara Hukum yang MembahagiakanRakyatnya, Yogyakarta :Genta Publishing, 2009. Penegakan Hukum Progresif, Jakarta :Kompas, 2010.
Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,
Yogyakarta :Genta Publishing, 2009.
Reksodiputro,  Mardjono.,Hak  Asasi  Manusia
Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan  Karangan,  Buku  Ketiga,  Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994. Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum, 1994.
Saleh,  Roeslan.,Stelsel  Pidana  Indonesia, Jakarta : AksaraBaru, 1987.
Salman,  Otje.,dan  Anton  F.  Susanto,  Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka  Kembali,  Bandung  :  Refika Aditama, 2004.
Sasangka,  Hari.,Narkotika  dan  Psikotropika dalam  Hukum  Pidana,  Bandung  : MandarMaju, 2003.
Soegondo,  H.R.,  Sistem  Pembinaan  Napi, Yogyakarta :Insania Citra, 2006.
Soekanto,  Soerjono.,  Sri  Mamudji,  Penelitian
Hukum Normatif, Jakarta: Raja GrafindPersada, 2004.
Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum,  Jakarta  :  Raja
Grafindo Persada, 2009. Soesilo,  R.,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap, Bogor :Politea, 1994. Sudarto,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Bandung : Alumni, 2006. Sumarto, Siswanto.,Penegakan Hukum Psikotropika  dalam  Kajian  Sosiologi Hukum, Jakarta  : Raja grafindo Persada, 2004. Sunaryo, Sidik.,Kapita Selekta Sistem Peradilan  Pidana,  Malang  :  UMM Press, 2005.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Supami, Niniek.,Eksistensi Pidana Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan
Pemidanaan,  Jakarta  :  Sinar  Grafika, 1996.
Tanya,  Bernard  L.,  Yoan  N.  Simanjuntak  dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi
Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi,
Yogyakarta : Genta
Publishing, 2010.
Thaib,  Dahlan.,Jazim  Hamidi  dan  Ni’matul Huda,  Teori  dan  Hukum  Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
“Etika  Penulisan  Ilmiah”,  (DITJEN  DIKTI :Lokakarya  Pelatihan  Penulisan  Artikel Ilmiah  yang  diselenggarakan  DP2M), hal.
2-6., seperti yang diringkas/disarikanoleh  M.  A.  Rifai., dalam  Munandir.,  “KodeEtikMenulis  :
Butir- Butir”, www.unissula.ac.id /perpustakaan/.../Munandir%20(kode% 20etik).ppt.,  2007,  diaksespada  01 April 2015.
“Fungsi Penyidikan”,
http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/
11/fungsi-penyidikan.html, diakses Selasa, 23 Juni 2015. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  No.  04  Tahun  2010  tentang Penetapan Penyalahguna,
dan
Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi
Sosial.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  No.  07  Tahun  2009  tentang Menempatkan Pemakai Narkobake
Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.