## Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM
Junsun Nainggolan 1 , Inayati 2*
1,2) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
1) junsun.nainggolan@ui.ac.id , 2) inayati.si@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 11 Oktober 2023 Disetujui
: 14 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
The primary source of revenue for a country primarily comes from tax receipts. One of the key supports for tax revenue is the tax payments made by micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Only now, the tax payments made by MSMEs have been perceived as not contributing maximally  to  the  state's  revenue.  The  government  has  made  efforts  to  enhance  tax  revenue  by providing tax facilities, aiming to promote fairness and simplify tax administration for taxpayers, with  the  hope  of  achieving  a  sense  of  justice  and  administrative  efficiency  in  tax  compliance, which  is  expected  to  increase  the  willingness  of  taxpayers  to  fulfill  their  tax  obligations.  This research is conducted to determine the influence of tax fairness, tax simplicity, and tax knowledge possessed by MSME taxpayers on their compliance with tax obligations based on tax regulations. The independent variables in this study are tax fairness, tax simplicity, and tax knowledge, while tax  compliance  by  MSME  taxpayers  is  tested  as  the  dependent  variable.  The  population  in  this research includes 50 samples of individual MSME taxpayers in the Kramatwatu District, Serang Regency,  Banten.  The  data  collected  is  processed  using  the  SPSS  program  with  multiple  linear regression  analysis.  The  results  obtained  from  this  research  show  that  tax  fairness  and  tax simplicity have a significant impact on the tax compliance of individual MSME taxpayers in the Kramatwatu  District,  Serang  Regency.  In  contrast,  tax  knowledge  does  not  have  a  significant influence.
Keywords: Tax Compliance; Tax Fairness; Tax Knowledge; Tax Simplicity; MSME Actors

## PENDAHULUAN
Pemerintah  berusaha  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dari  seluruh  aspek  perpajakan setiap tahun. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan penerimaan pajak dari Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Langkah  ini  didasarkan  pada  kontribusi  signifikan  UMKM terhadap  perekonomian  Indonesia,  seperti  yang  terlihat  dari  data  Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 62,4 juta, menyumbang sekitar  Rp  8.573,90  miliar  atau  61,07%  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  (Komisi  Pengawas Perpajakan, 2021).
Sumbangan  sektor  UMKM  terhadap  penerimaan  pajak  meningkat,  meski  masih  di  bawah harapan  pemerintah  (Putri  &  Iqbal,  2020).  Pemerintah  memberikan  insentif  berupa  tarif  pajak penghasilan  rendah,  khususnya  0,5%  untuk  pelaku  UMKM  dengan  omset  hingga  4,8  miliar rupiah per tahun. Undang-undang Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 bahkan membebaskan Wajib Pajak  UMKM  Orang  Pribadi  (OP)  Tertentu  dari  Pajak  Penghasilan  jika  omset  usaha  di  bawah 500  juta  rupiah  per  tahun.  Pemberian  fasilitas  ini  bertujuan  menciptakan  keadilan  dan kesederhanaan administrasi perpajakan bagi wajib pajak dengan penghasilan rendah. Pemerintah berharap  bahwa  kebijakan  ini  akan  meningkatkan  kemauan  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya (CNBC Indonesia, 2023).
Penggunaan fasilitas tarif pajak rendah 0,5 % dari omset pengusaha UMKM memiliki jangka waktu  penggunaan  sebagaimana  diatur  dalam  PP  23  tahun  2018,  yaitu  3  tahun  untuk  UMKM badan berbentuk PT, 4 tahun untuk CV & Firma, dan 7 tahun untuk orang pribadi. Berdasarkan jangka waktu penggunaan diatas, bagi Orang Pribadi pelaku UMKM tarif 0,5% ini masih sangat relevan  untuk  digunakan  karena  jangka  waktu  7  tahun  masih  dapat  dimanfaatkan  Wajib  Pajak yang sudah terdaftar sejak peraturan ini berlaku.
Penelitian dilakukan karena rendahnya pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh pelaku UMKM Orang  Pribadi.  Fokus  penelitian  adalah  menguji  dampak  keadilan  pajak,  kesederhanaan  pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian adalah orang pribadi  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Serang,  dipilih  karena  fasilitas  UMKM  berdasarkan  PP 23/2018  masih  relevan  dan  data  Masterfile  Wajib  Pajak  KPP  Pratama  Serang  Timur menunjukkan  tingginya  jumlah  pelaku  UMKM  di  wilayah  tersebut,  namun  masih  sedikit  yang memanfaatkan fasilitas perpajakan.
Tabel 1. Pembayaran Pajak Pelaku UMKM OP KPP Pratama Serang Timur
Tahun Jumlah Bayar Jumlah WP OP Bayar Jumlah WPOP UMKM Persentase 2018 1.044.154.995 4.153 33.624 12% 2019 1.193.920.820 5.203 35.112 15% 2020 34.618.828.093 6.466 36.324 18% 2021 31.409.808.098 6.133 38.252 16% 2022 55.459.689.659 6.413 41.603 15%
Sumber : Masterfile Wajib Pajak KPP Serang Timjur yang diolah 2023
Berdasarkan  Laporan  Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama  Serang  Timur,  pembayaran  pajak oleh  wajib  pajak  Orang  Pribadi  UMKM  selama  5  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan. Meskipun  demikian,  jumlah  pelaku  UMKM  Orang  Pribadi  yang  menggunakan  tarif  0,5%  dari omset  masih  rendah  dibandingkan  total  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Serang  yang  terdaftar  di KPP  Serang  Timur.  Sejak  tahun  2018  hingga  2022,  hanya  sekitar  12%-18%  dari  total  UMKM Orang Pribadi yang terdaftar yang membayar pajak dengan menggunakan tarif sesuai PP 23/2018.
Rendahnya  jumlah  pengusaha  UMKM  yang  memanfaatkan  fasilitas  tarif  rendah mencerminkan  belum  tercapainya  harapan  pemerintah  untuk  menarik  minat  wajib  pajak melakukan  pembayaran  pajak.  Farrar,  Kaplan  &  Thorne  (2019)  menjelaskan  bahwa  kepatuhan melibatkan  sikap  rela  melakukan  suatu  tindakan  tanpa  paksaan  dari  pihak  lain.  Sikap  ini  dapat mengubah perilaku seseorang untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dengan kata lain, kepatuhan mencakup  kemauan  individu  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajak  sesuai  aturan  yang  berlaku. Peningkatan kepatuhan perpajakan di masyarakat dapat meningkatkan tax ratio suatu negara dan mencegah potensi tax gap akibat ketidakpatuhan wajib pajak.
Fasilitas pajak adalah insentif yang diberikan kepada wajib pajak untuk mendukung bidang usaha  tertentu  di  wilayah  tertentu,  bertujuan  untuk  menarik  investasi  (Putri  &  Iqbal,  2020). Insentif ini biasanya berupa pembebasan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, penurunan tarif  pajak,  atau  penangguhan  pembayaran  pajak.  Meiryani  et  al.,  (2022)  menyatakan  bahwa insentif pajak, seperti kemudahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak sesuai PP Nomor 23 tahun  2018,  berdampak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  khususnya  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Pemberian  insentif  pajak  oleh  pemerintah,  khususnya tarif  pajak  rendah sebesar 0,5%  dari omset,  diatur  dalam  PP  Nomor  23 tahun  2018,  diharapkan dapat menarik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap ketentuan perpajakan.
Beberapa  penelitian  empiris  telah  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Rosella  (2015) menyoroti penerapan tarif rendah sebesar 1% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sebagai  langkah  pemerintah  dalam  menyederhanakan  administrasi  perpajakan.  Tarif  rendah  ini memberikan  kemudahan  kepada  pelaku  UMKM  dalam  perhitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan
pajak  atas  pendapatan  usahanya.  Keberlakuan  tarif  pajak  yang  rendah  mencerminkan  adanya keadilan  pajak  untuk  pengusaha  kecil,  sementara  tarif  tunggal  yang  diterapkan  pada  omset menunjukkan  kesederhanaan  dalam  sistem  perpajakan.  Faktor-faktor  ini,  yaitu  keadilan  dan kesederhanaan pajak, telah terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Selain  itu,  pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan  di  Indonesia  juga  penting  bagi  wajib pajak.  Pemahaman  terhadap  peraturan  ini  dapat  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dalam  menjalankan  kewajibannya,  membantu  menghindari  sanksi  administrasi  perpajakan (Abdullah  et  al.,  2022).  Meskipun  wajib  pajak  sudah  memahami  peraturan  perpajakan,  Gunadi (2020)  mencatat  bahwa  sistem self-assessment di  Indonesia  memberikan  wewenang  penuh kepada  wajib  pajak  untuk  mendaftar,  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  pajak  yang terhutang.
Tingginya tarif pajak yang dikenakan juga memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun mereka memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan (Meiryani  et al., 2022). Faktor keadilan dalam beban pajak, yang mempertimbangkan kemampuan membayar pajak,  juga  menjadi  poin  krusial  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  (Waluyo,  2017). Kebijakan  perpajakan  yang  dianggap  pro-masyarakat  dapat  meningkatkan  kesadaran  membayar pajak dan memberikan dorongan positif kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Farrar, Kaplan & Thorne, 2019; Cords, 2006).

## STUDI LITERATUR

## Keadilan Pajak
Maxim pertama teori Adam Smith, yaitu equality , menekankan bahwa pengenaan pajak atas penghasilan  harus memperhitungkan  kemampuan  membayar  dari  pembayar  pajak,  yang  dikenal sebagai  prinsip ability  to  pay .  Prinsip  ini  berlaku  untuk  perorangan  maupun  perusahaan, memastikan  bahwa  pemajakan  dilakukan  dengan  tepat  sasaran  (Weinzierl,  2018).  Prinsip  dasar kesamaan  ( equity )  dalam  pengenaan  pajak  sangat  relevan,  mengingat  adanya  demografi masyarakat dengan kekayaan yang beragam. Kesamaan memastikan perlakuan pajak yang sama terhadap semua penghasilan atau kekayaan, menjadikannya efisien dalam pemungutan pajak yang sudah ditentukan.
Dalam  penelitiannya,  Rosmawati  (2021)  menyatakan  bahwa  semakin  wajib  pajak  merasa pajak  yang  dikenakan  adil,  maka  kepatuhan  mereka  akan  meningkat.  Persepsi  wajib  pajak terhadap keadilan sistem perpajakan menjadi krusial karena dapat membentuk perilaku patuh di kalangan  mereka.  Memahami  motivasi  wajib  pajak  dan  merancang  kebijakan  serta  strategi perpajakan  yang  memengaruhi  kepatuhan  dapat  meningkatkan  pendapatan  sambil  mengurangi biaya administrasi untuk otoritas pajak. Penelitian oleh Amalia (2020) dan Nurfadila (2020) juga menunjukkan  bahwa  keadilan  pajak  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  teori  dan  studi  literatur  diatas  dilakukan  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian sebagai berikut :
H1:   Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  keadilan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Kesederhanaan Pajak
Musimenta  (2020)  mengemukakan  peraturan  pajak  seringkali  terlalu  rumit  dan  sulit dimengerti sehingga perlu dibuat lebih sederhana lagi. Wajib Pajak menginginkan kesederhanaan peraturan pajak melalui kemudahan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan. Selain itu kesulitan dalam  membaca,  memahami,  dan  menginterpretasi  peraturan  pajak  akan  menyita  waktu  dan menambah biaya kepatuhan pajak.
Aryanty (2017) menyatakan bahwa kesederhanaan merujuk pada kerangka berpikir dan pola hidup  yang  seimbang,  tidak  berlebihan,  dan  mampu  memprioritaskan  kebutuhan  yang  lebih esensial. Ia mengutip dasar pemungutan pajak yang dijelaskan oleh Irianto et al., (2018) sebagai asas ease  of  administration .  Menurut  asas  ini,  sistem  pajak  dianggap  baik  jika  memberikan kemudahan  bagi  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dan  memudahkan
petugas pajak dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.
Dalam  penelitiannya,  Sella  &  Pusposari  (2020)  menjelaskan  bahwa  PP  Nomor  23  tahun 2018 mengatur penyederhanaan administrasi pajak Penghasilan dengan menerapkan pajak sebesar 0,5%  dari  peredaran  bruto.  Langkah  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  perhitungan, penyetoran,  dan  pelaporan  pajak  Penghasilan.  Penyederhanaan  administrasi  ini  bertujuan  untuk mengubah  persepsi  bahwa  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  adalah  sulit  menjadi  sangat mudah  dipahami  dan  sederhana.  Dengan  kesederhanaan  yang  diatur  dalam  peraturan  ini, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
Berdasarkan  teori  dan  studi  literatur  diatas  dilakukan  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian sebagai berikut :
H2:  Terdapat  hubungan  yang  signifikan  kesederhanaan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Pengetahuan Pajak
Pengetahuan  pajak  dapat  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  dimengerti,  diketahui  dan dipahami  terkait  dengan  peraturan  perpajakan  (Mardiasmo,  2018).  Pengetahuan  pajak  ini  erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hubungan  pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban pajaknya,  Hasil  penelitian  Hantono  &  Sianturi  (2022)  dan  Pertiwi  et  al.,  (2020)  menunjukkan bahwa  pajak  variabel  pengetahuan  mempengaruhi  kepatuhan.  Penelitian  Meiryani  et  al.,  (2022) menunjukkan  hasil  yang  sama  dimana  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan memberikan pengaruh terhadap keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
Fauziati  et  al.,  (2016)  menyimpulkan  bahwa  pengetahuan  pajak  tidak  berdampak  pada kepatuhan  pajak  di  kalangan  pelaku  UKM.  Akan  tetapi  bagi  pegawai  dengan  pengetahuan perpajakan  yang  memadai,  dapat  meminimalisir  ketidakpatuhan  yang  tidak  disengaja,  dengan kata  lain  pengetahuan  perpajakan  dapat  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  perpajakan. Pengetahuan  perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak UKM. Sebab, diyakini semakin banyak pengusaha UKM yang mengenal seluk beluk perpajakan, besar  kemungkinan  mereka  juga  akan  mengetahui  cara  untuk  mengecilkan  pembayaran  pajak dengan memanfaatkan aturan perpajakan.
Berdasarkan  teori  dan  studi  literatur  diatas  dilakukan  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian sebagai berikut :
H3:  Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Perilaku  seseorang  bervariasi,  dan  untuk  menjelaskannya,  dapat  digunakan  teori  atribusi, seperti  yang  diajukan  oleh  Fritz  Heider.  Teori  ini  membedakan  determinan  perilaku  sebagai internal  atau  eksternal.  Faktor  internal  melibatkan  karakter,  sifat,  dan  sikap,  sementara  faktor eksternal melibatkan tekanan dari situasi dan kondisi tertentu (Zaikin et al., 2022). Gunadi et al., (2020)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  pajak  erat  kaitannya  dengan  kepatuhan  sukarela  Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak berdasarkan sistem self-assessment . Kepatuhan,  dalam  arti  sikap  untuk  rela  melakukan  suatu  tindakan  tanpa  paksaan,  dapat mengubah  perilaku  individu  untuk  sesuai  dengan  yang  diharapkan  (Farrar,  Kaplan  &  Thorne, 2019).  Dalam  konteks  perpajakan,  kepatuhan  mencerminkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku, termasuk menghitung,  membayar,  dan melaporkan  pajak secara benar. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bagi  mereka  yang  memiliki  tingkat  kepatuhan  rendah,  dengan  harapan  dapat  meningkatkan kepatuhan di masa mendatang.
Penelitian  mengenai  kepatuhan  pajak  pelaku  UMKM  telah  dilakukan  di  berbagai  negara berkembang.  Contohnya,  penelitian  Remali  et  al.,  (2018)  di  Selangor,  Malaysia,  penelitian Newman et al., (2018) di Zimbabwe, dan penelitian Bin-nashwan et al., (2020) di negara Timur
Tengah  menunjukkan  bahwa  faktor  seperti  keadilan  pajak,  kompleksitas  peraturan  perpajakan, dan pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.
Berdasarkan  teori  dan  studi  literatur  diatas  dilakukan  pengujian  variabel  keadilan  pajak, kesederhanaan  pajak  dan  pengetahuan  pajak  secara  bersama  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak hipotesis dalam penelitian dengan hipotesis sebagai berikut :
H4:   Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  keadilan  pajak,  kesederhanaan  pajak  dan pengetahuan pajak secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  kausatif  dan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  paradigma positif  untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Pengambilan sampel  dilakukan  secara  acak,  dengan  jumlah  sampel  yang  lebih  kecil  sesuai  metode  Sekaran (2017). Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Serang Timur, tempat penelitian dilaksanakan.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  diperoleh  langsung  dari  sumbernya.  Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan lima skor jawaban Skala Likert: Sangat Setuju (skor 5), Setuju (skor 4), Netral (skor 3), Tidak Setuju (skor 2), dan Sangat Tidak Setuju (skor 1) (Ghozali, 2018). Dari 60 kuesioner yang disebar, berhasil dikumpulkan 50 tanggapan. Pengujian melibatkan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolineritas, uji  heteroskedastisitas,  uji  t,  uji  F  dan  koefisien  determinasi  (R2).  Analisis  data  menggunakan analisis regresi dengan metode regresi linear berganda. Model penelitian untuk menguji hipotesis H1 hingga H4 dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Dimana: Y adalah kepatuhan Wajib Pajak a adalah konstanta b1, b2, b3 adalah koefisien regresi X1 adalah keadilan pajak X2 adalah kesederhanaan pajak X3 adalah pengetahuan pajak
e adalah error/ kesalahan Tabel 2. Operasional Variabel Variabel Indikator/ Kuesioner Skala Sumber Rujukan Keadilan Pajak (X1) 1. Pajak dikenakan bagi orang yang mampu membayar 2. Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  yang  akan didistribusikan kepada masyarakat
3. Asas  keadilan  merupakan  prinsip  pemajakan  Wajib Pajak
4. Tarif  pajak  0,5%  sangat  bermanfaat  bagi  pengusaha kecil
5. Pemberian  fasilitas  tidak  kena  pajak  dengan penghasilan s.d 500 juta berpihak kepada pengusaha kecil
6. Pemberian  tarif  rendah  kepada  pengusaha  kecil mendorong pengusaha taat pajak
7. Jangka waktu fasilitas PP 23/2018 perlu diperpanjang untuk meringankan pengusaha kecil
8. Peraturan  pajak  yang  adil    berpihak  kepada pengusaha kecil
9. UMKM dapat berkembang apabila diberikan fasilitas
oleh pemerintah Skala Likert Amalia (2020)
Keseder hanaan Pajak (X2) 1. Aturan pajak yang sederhana menarik untuk dipejari 2. Peraturan pajak yang sering berubah membuat wajib pajak bingung
3. Wajib  pajak  menyukai  prosedur  pembayaran  pajak yang mudah
4. Setelah membayar pajak tidak perlu melaporkan lagi
5. Tarif PPh 0,5% lebih mudah dalam menghitung pajak
6. Aturan pajak yang sederhana dapat mengurangi biaya perpajakan
7. Digitalisasi  perpajakan  memudahkan  saya  dalam membayar pajak
8. Memilih SPT online dari pada manual karena hemat waktu dan biaya Skala Likert Sella & Pusposari (2020) Pengeta huan Pajak (X3) 1. Pengetahuan tentang kewajiban pajak merupakan hal penting 2. Wajib Pajak sudah memahami peraturan perpajakan
3. Selalu  berusaha  mempelajari  peraturan  perpajakan terbaru
4. Sosialisasi  aturan  perpajakan  sangat  diperlukan masyarakat
5. Pengetahuan  pajak  dapat  menghindari  kerugian pembayaran pajak.
6. Mengetahui  bahwa  melanggar  aturan  pajak  dapat dikenakan sanksi
7. Mengetahui pemberian fasilitas pajak bagi pengusaha kecil. Skala Likert Pertiwi (2020) Kepatuh an  Wajib Pajak (Y) 1.  Bersedia mendaftar sebagai Wajib Pajak 2.  Sukarela melaporkan pajak ke kantor pajak 3.  Mengisi SPT sesuai dengan peraturan perpajakan 4.  Menghitung pajak terutang dengan benar 5.  Membayar pajak sesuai dengan kewajiban 6.  Melaporkan SPT tepat waktu Skala Likert Zaikin et al., (2022)

## HASIL

## Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  memperhatikan  nilai  rata-rata  untuk  setiap  indikator dalam kuesioner, yang mencerminkan persepsi responden. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata setiap variabel penelitian.
Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Keadilan Pajak 50 41 47 43,93 1,43679 Pengetahuan Pajak 50 40 44 41,53 1,43198 Kesederhanaan Pajak 50 42 49 45,10 1,56139 Kepatuhan Wajib Pajak 50 37 46 41,30 1,64317

## Sumber : data primer yang diolah 2023
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  penelitian  memiliki  nilai  rata-rata  tinggi  dan varian yang signifikan dari rata-rata, menunjukkan bahwa persepsi jawaban responden berada pada kategori tinggi dengan sebaran data yang besar.

## Uji Validitas dan Realibilitas
Uji  validitas  dilakukan  untuk  menguji  validitas  alat  ukur  suatu  penelitian.  Alat  ukur  dalam penelitian ini adalah kuesioner variable penelitian.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas No Kuesioner Nilai Signifikansi Keterangan 1 Variabel Keadilan Pajak (X1) X1.1 0.002 Valid X1.2 0.049 Valid X1.3 0.001 Valid X1.4 0.000 Valid X1.5 0.000 Valid X1.6 0.000 Valid X1.7 0.000 Valid X1.8 0.003 Valid X1.9 0.000 Valid 2 Variabel Kesederhanaan Pajak (X2) X2.1 0.000 Valid X2.2 0.002 Valid X2.3 0.000 Valid X2.4 0.001 Valid X2.5 0.003 Valid X2.6 0.023 Valid X2.7 0.000 Valid X2.8 0.043 Valid 3 Variabel Pengetahuan Pajak (X3) X3.1 0.007 Valid X3.2 0.000 Valid X3.3 0.025 Valid X3.4 0.004 Valid X3.5 0.000 Valid X3.6 0.011 Valid X3.7 0.013 Valid 4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1 0.000 Valid Y2 0.002 Valid Y3 0.004 Valid Y4 0.031 Valid Y5 0.014 Valid Y6 0.027 Valid Sumber : data primer yang diolah 2023
Hasil  uji  validitas  variable  penelitian  menghasilkan  nilai  signifikansi  dibawah  0,05,  sehingga seluruh variable penelitian dinyatakan valid.
Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 1 Keadilan Pajak 0,835 Reliable 2 Kesederhanaan Pajak 0,839 Reliable 3 Pengetahuan Pajak 0,834 Reliable 4 Kepatuhan Wajib Pajak 0,766 Reliable Sumber : data primer yang diolah 2023
Uji  reliabilitas  diperlukan  untuk  menguji  konsistensi  alat  ukur  penelitian.  Suatu  kuesioner dikatakan reliable apabila hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2018). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variable reliabel.

## Uji Normalitas
Alat  uji  normalitas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  statistik  untuk  menilai normalitas.  Salah  satu  uji  statistik  yang  dapat  digunakan  adalah  uji  statistik  Kolmogorov- Smirnov. Jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.
Tabel 6. Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters Mean 0,0000000 Standard Deviation 1,45236918 Most Extreme Differences Absolute 0,069 Positive 0,069 Negative -0,066 Test Statistic 0,069 Asymp Sig. (2-tailed) 0,200
a. Test distribution is Normal Sumber : data primer yang diolah 2023
Dari tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) hasil pengujian normalitas sebesar 0,20, yang  lebih  besar  dari  nilai  alpha  (0,05).  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  data  yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas
Untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel independen dalam suatu model regresi,  dilakukan  uji  multikolinearitas  (Ghozali,  2018).  Model  regresi  dianggap  baik  jika  tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji multikolineritas dapat dinilai dari besaran Variance Inflation  Factor (VIF) dan  nilai Tolerance .  Adanya multikolinearitas  dapat terindikasi  jika  nilai VIF melebihi 10.
Tabel 7. Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF Keterangan Keadilan Pajak 0,956 1,046 Tidak ada multikolinearitas Kesederhanaan Pajak 0,997 1,003 Tidak ada multikolinearitas Pengetahuan Pajak 0,957 1,045 Tidak ada multikolinearitas
Sumber : data primer yang diolah 2023
Berdasarkan  hasil  uji  di  atas,  nilai  VIF  untuk  setiap  variabel  <  10,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  indikasi  multikolinearitas  pada  masing-masing  variabel penelitian.

## Uji Heteroskedastisitas
Untuk  menguji  apakah  terjadi  ketidakseimbangan  variance  dari  satu  pengamatan  ke pengamatan  lain  dalam  model  regresi,  digunakan  uji  heteroskedastisitas.  Pengamatan  dianggap baik jika varian tetap atau homoskedastisitas (Ghozali, 2018).
Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig. Keterangan Keadilan Pajak 0,141 0,787 Homoskedastisitas Kesederhanaan Pajak 0,118 0,211 Homoskedastisitas Pengetahuan Pajak 0,086 0,726 Homoskedastisitas
Sumber : data primer yang diolah 2023 Tabel  diatas  menunjukan  pengamatan  setiap  variabel  adalah  homoskedastistas  atau  tidak mengandung heteroskedastitas.

## Analisis Regresi Berganda (Uji Statistik t)
Uji  t  dengan  analisis  berganda  dilakukan  untuk  mengevaluasi  pengaruh  masing-masing variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Keputusan  tentang  signifikansi  pengaruh variabel independen ini didasarkan pada probabilitas 5% (Ghozali, 2018).
Tabel 9. Uji t Analisis Regresi Berganda Unstandardized Coefficient Standardized Coefficients Model B Standar d Error Beta t Sig. 1  (Constant) 4,053 12,705 0,319 0,752 Keadilan Pajak 0,460 0,215 0,367 2,142 0,042 Kesederhanaan Pajak 0,417 0,181 0,386 2,305 0,029 Pengetahuan Pajak 0,002 0,131 0,003 0,015 0,988
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
Sumber : data primer yang diolah 2023
Berdasarkan  tabel  di  atas,  variabel  keadilan  pajak  dan  kesederhanaan  pajak  memiliki  nilai signifikansi kurang dari 0,05 (< 5%),  yakni masing-masing 0,042 (4,2%) dan 0,029 (2,9%). Hal ini  menunjukkan  bahwa  variabel  keadilan  pajak  (X1)  dan  kesederhanaan  pajak  (X2)  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Di  sisi  lain,  variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (> 5%), yakni 0,988 (98,8%). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pengetahuan  pajak  (X3)  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Persamaan  regresi  yang  diperoleh berdasarkan tabel di atas adalah:
Y = 4,053+ 0,46X1 + 0,417X2 + 0,002X3 + e
Penjelasan persamaan regresi yang diperoleh tersebut adalah sebagai berikut: Nilai konstanta (4,053) menyatakan bahwa jika tidak ada variabel bebas, kepatuhan pajak memiliki nilai sebesar 4,053.  Koefisien  X1  (0,46)  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  keadilan  pajak  bertambah  satu satuan, kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,46 satuan, dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien  X2  (0,417)  menyatakan  bahwa  jika  variabel  kesederhanaan  pajak  bertambah  satu satuan, kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,417 satuan, dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien  X3  (0,002),  mendekati  nol,  menunjukkan  bahwa  peningkatan  nilai  variabel pengetahuan tidak signifikan memengaruhi kepatuhan pajak, dengan asumsi faktor lain konstan.

## Uji Statistik F
Uji  statistik  F  digunakan  untuk  menentukan  apakah  variabel  independen  secara  bersama- sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menilai pengaruh variabel secara simultan, perbandingan nilai F terhadap nilai signifikansi α (alpha) dilakukan. Jika nilai F < α dan nilai Fhitung > nilai Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki  pengaruh  simultan  terhadap  variabel  terikat.  Pada  model  regresi  ini,  nilai  α  yang digunakan adalah 0,05 (5%) dan nilai Ftabel adalah 1,66.
Tabel 11. Uji Statistik F Model ANOVA Sum of Squeres df Mean Square F Sig. 1 Regression 21,151 3 7,050 3,232 ,0396 Residual 56,716 26 2,181 Total 77,867 29 a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesederhanaan Pajak, Keadilan Pajak
Sumber : data primer yang diolah 2023
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diperoleh  nilai  Fhitung  sebesar  3,232  dengan  tingkat  signifikansi 0,0396. Selanjutnya, diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 3,232 > 1,66, dan nilai signifikansi <  α,  yaitu  0,039  <  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  keadilan  pajak, kesederhanaan  pajak,  dan  pengetahuan  pajak  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independent dalam  menerangkan  variabel  dependen.  Nilai  R2  berada  antara  nol  dan  satu.  Semakin  kecil  R2 berarti  kemampuan  variabel  independen  menjelaskan  variabel  dependen  semakin  kecil  Ghozali (2018).
Tabel 10. Koefisien Determinasi (R2) Model R R  Square (R2) Adjusted R Square Standard Error 1 0,521 0,272 0,188 1,47695
a. Predictor (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesederhanaan Pajak, Keadilan Pajak Sumber : data primer yang diolah 2023
Berdasarkan  hasil  tabel  di  atas,  nilai  R2  sebesar  0,272  atau  27%,  menunjukkan  bahwa kemampuan  variabel  keadilan  pajak,  kesederhanaan  pajak,  dan  pengetahuan  pajak  mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 27%. Sisanya, yaitu 73%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  keadilan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diterima seusai  dengan  hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini.  Keadilan  pajak  berdasarkan  kemampuan membayar dan pemberian fasilitas berupa insentif tarif pajak rendah kepada pelaku UMKM OP di KPP  Pratama Serang  Timur mempengaruhi wajib pajak untuk patuh melaksanakan  kewajibannya. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  adil  sitem  perpajakan  dirasakan,  maka  akan  semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  yang  meningkat  akan  mengurangi  penghindaran  pembayaran  pajak sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan.  Sebaliknya  kurang  adilnya  sistem  perpajakan  bagi pengusah kecil dengan penghasilan rendah dapat mengakibatkan kurangnya keinginan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak.  Teori atribusi yang dicetuskan Heider mengemukakan bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi persepsi seseorang, dimana dalam penelitian ini faktor eksternal berupa keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Berutu,, Nurfadila (2020) yang  menyatakan  bahwa  keadilan  pajak  berupa  tarif  pajak  yang  lebih  rendah  akan  lebih disukai ( preferred tax structures ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

## Pengaruh Kesederhanaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian diatas, hipotesis kesederhanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesederhanaan pajak yang ditunjukkan  dengan  mudahnya  penggunaan  sistem  administrasi  perpajakan  dalam  menghitung, menyetor,  dan  melaporkan  pajak  bagi  pelaku  UMKM  OP  di  KPP  Pratama  Serang  Timur  akan mempengaruhi ketaatan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin sederhana sistem perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh melaksanakan  kewajibannya.  Tentunya  peningkatan  kepatuhan  waji  apajak  akan  meningkatkan penerimaan  negara  dan  semakin  rendahnya  penghindaran  pembayaran  pajak.  Sebaliknya  semakin rumitnya sistem perpajakan bagi pelaku UMKM dapat mengakibatkan kurangnya keinginan Wajib
Pajak dalam membayar pajak yang mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak.
Hasil  peneltian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sella  &  Pusposari (2020) mengemukakan bahwa kemudahan perhitungan, penyederhanaan penyetoran dan pelaporan dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyederhanaan administrasi pajak dalam peraturan ini dapat menghilangkan paradigma melakukan kewajiban pajak itu sangat susah dan rumit sehingga diharapkan wajib pajak akan  senang  hati  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  dan  akhirnya  akan  meningkatkan  penerimaan pajak.

## Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  diatas,  hipotesis  pengetahuan  pajak  yang  dimiliki  Wajib  pajak tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pengetahuan  pajak  yang    dimiliki Wajib Pajak UMKM OP di KPP Pratama Serang Timur tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap  peningkatan  keinginan  wajibnya  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Hasil  dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelian yang dilakukan Fauziati et al., (2016) yang menyatakan pengetahuan  perpajakan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib pajak UMKM. Dinyatakan pula bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak pengusaha UMKM maka akan  semakin  terbuka  pengetahuannya  melakukan  cara-cara  penghindaran  pajak  yang  dapat mengakibatkan  menurunnya  kepatuhan  wajib  pajak  melaksanakan  kewajibannya  terutama kewajiban  pembayaran  pajak.  Pertiwi  (2020)  menyimpulkan  bahwa  pengetahuan  pajak  tidak berdampak  pada  kepatuhan  pajak  di  kalangan  UMKM.  pegawai  dengan  pengetahuan  perpajakan yang  memadai,  dapat  meminimalisir  ketidakpatuhan  yang  tidak  disengaja,  dengan  kata  lain pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.

## Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederehanaan Pajak, dan  Pengetahuan  Pajak secara bersama- sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian diatas, hipotesis keadilan pajak, kesederhanaan pajak  dan  pengetahuan  pajak  secara  bersama-sama  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  Wajib  Pajak  UMKM  OP  di  KPP  Pratama Serang  telah  merasakan  keadilan  dalam  sistema  perpajakan,  adanya  kesederhanaan  dalam  sistem perpajakan serta memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan maka akan  berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam meelakukan kewajiban perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin adil  dirasakan  pajak,  semakin  sederhana  aturan  pajak  dan  semakin  tinggi  pengetahuan  pajak  maka akan  semakin  tinggi  kepatuhan  wajib  pajak.  Sebaliknya,  rendahnya  rasa  keadilan  pajak,  semakin rumitnya  administrasi  perpajakan  dan  semakin  rendahnya  pengetahuan  pajak  akan  mengakibatkan semakin rendahnya kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan:: 1. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh jika merasakan adanya keadilan dalam pengenaan  pajak.  2.  Kesederhanaan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, menunjukkan  bahwa  semakin  sederhana  sistem  administrasi  perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak cenderung meningkat. 3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak,  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  yang  lebih  baik  tentang  peraturan  perpajakan  tidak selalu  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  4.  Secara  bersama-sama,  keadilan  pajak, kesederhanaan  pajak,  dan  pengetahuan  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  cenderung  meningkat  dengan  peningkatan keadilan pajak, kesederhanaan peraturan perpajakan, dan tingkat pengetahuan pajak.
Implikasi  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  pelaku  UMKM,  menjadi  pertimbangan  fiskus  dan  wajib  pajak  dalam  meningkatkan penerimaan  negara.  Keterbatasan  penelitian  ini  menyoroti  kebutuhan  penelitian  lanjutan  dengan jumlah responden dan variasi yang lebih besar untuk hasil yang lebih akurat.

## REFERENSI
Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Jambura  Accounting  Review,  3(2),  116  -  128. https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55  Putri,  NJP  &  Iqbal,  S  (2020),  Analisis  Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM  Terkait  Pemberian  Insentif  Pajak  Dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2018.  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6681 Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kota  Palembang.  Owner  :  Riset  Dan  Jurnal  Akuntansi, 4(2), 540-549. https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238 Arianty,  Fitria  (2017)  "Tinjauan  Atas  Asas  Keadilan  dan  Kemudahan  Administrasi  Pajak dalamPengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM," Jurnal Vokasi Indonesia: Vol. 5: No. 1, Article 3. DOI: 10.7454/jvi.v5i1.1111
Beznoska, M., Hentze, T., Stockhausen, M., & German Economic Institute, Köln, Germany. (2020). The  inheritance  and  gift  tax  in  germany:  Reform  potentials  for  tax  revenue,  efficiency  and distribution. Public Sector Economics, 44(3), 385-417.
CNBC  Indonesia.  (2023).  UMKM  Omzet  Rp500  Juta  Setahun,  Wajib  Lapor  SPT  Ya! https://www.cnbcindonesia.com/news/20230222072046-4-415840/umkm-omzet-rp500- juta-setahun-wajib-lapor-spt-ya
Cords, D. 2006. Tax Protestors and Penalties : Ensuring Perceived fairness and Mitigating Systemic Costs. Brigham Young University Law Review
Doreen  Musimenta  |  (2020)  Knowledge  requirements,  tax  complexity,  compliance  costs  and  tax compliance  in  Uganda,  Cogent  Business  &  Management,  7:1,  1812220,  DOI: 10.1080/23311975.2020.1812220
Farrar,  J.,  Kaplan,  S.  E.,  &  Thorne,  L.  (2019).  The  effect  of  interactional  fairness  and  detection  on taxpayers’  compliance  intentions.  Journal  of  Business  Ethics,  154(1),  167-180. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3458-x
Fauziati, P., Minovia AF, Muslim, RY dan Nasrah, R. (2016). Dampak pengetahuan pajak studi kasus kepatuhan pajak di Kota Padang, Indonesia.Jurnal Penelitian Lanjutan dalam Studi Bisnis dan Manajemen. 2(1), 22-30
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gunadi,  P.,  Sugianto,  Nuryanto,  W.,    Subekti,  I.,  Karsino,  Meydawati,  Efendi,  S.,  &  Komaro, A.(2020).  PAJAK  4.0  Tantangan  dan  dinamika  perpajakan  di  tengah  revolusi  industri  digital dari kacamata akademisi dan praktisi (H. Supriadi, Agust; Setiaji (ed.)). KONTAN Publishing.
Hantono,  H.,  &  Sianturi  ,  R.  F.  .  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  pajak  pada  UMKM  kota  Medan.  Owner  :  Riset  Dan  Jurnal  Akuntansi,  6(1),  747- 758. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628 Newman, W., Mwandambira, N., Charity, M., & Ongayi, W. (2018). literature review on the impact of tax knowledge on tax compliance among  small  medium  enterprises  in  a  developing  country.  International  Journal  of Entrepreneurship, 22(4), 1-15.
Irianto,  E.  S.,  Rosdiana,  H.,  &  Tambunan,  M.  R.  U.  D.  (2018).  On  quest  of  environmental  tax implementation  in  Indonesia.  E3S  Web  of  Conferences,  52,  Article  00013. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200013
Komite  Pengawas  Perpajakan,  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021)  Pajak Penghasilan  (PPh)  UMKM. https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan- umkm
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Meiryani  Meiryani,  Ignatius  Edward  Riantono,  Lidiyawati  Lidiyawati,  Vaeren  Teresa,  and  Gagas Bangun  Tanata.  (2022).  The  Impact  of  Income  Tax  Incentives  on  Taxpayer  Compliance  on Small and Medium Micro Enterprises (MSMEs) in Indonesia. In Proceedings of the 2022 3rd International Conference on Internet and E-Business (ICIEB '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 62–67. https://doi.org/10.1145/3545897.3545907
Meiryani,  M.,  Aliffiyah,  L.,  Endrianto,  W.,  Kerta,  J.  M.,  Meriana,  M.,  &  Dewiyanti,  S.  (2022). Factors affecting taxpayer's ability to pay tax in indonesia. Paper presented at the 522-528. https://doi.org/10.1145/3556089.3556194
Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada  Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. CELEBES EQUILIBRUM JOURNAL. https://doi.org/10.37541/eq.v1i2.407
Pertiwi, A. R., Iqbal, S., & Baridwan, Z. (2020). Effect of fairness and knowledge on tax compliance for  micro,  small,  and  medium  enterprises.  International  Journal  of  Research  in  Business  and Social Science, 9(1), 143-150. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i1.590
Remali, A. M., Satar, 'Aliyah Nur Satar Abdul, Mamad, F. N. A., Abidin, N. F. Z., & Zainuddin, S.  Z.  (2018).  Tax  knowledge,  tax  penalty  and  tax  rate  on  tax  compliance  among  small medium enterprise in selangor. Global Business and Management Research, 10(3), 12.
Rosella, Vina. (2015). Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal. Diperoleh tanggal 22 Januari 2018
Rosmawati,  R.  (2021).  Persepsi  Keadilan  Pajak  Terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 4(1), 99–113.
Saeed Awadh Bin-Nashwan, Ahmed Mubarak Al-Hamedi, Munusamy Marimuthu and Abobakr Al- Harethi  (2020).  Study  on  system  fairness  dimensions  and  tax  compliance  in  the  Middle  East context. Problems and Perspectives in Management, 18(1), 181-191.
doi:10.21511/ppm.18(1).2020.16
Sekaran,  U.,  &  Baugie,  R.  (2017).  Metode  Penelitian  Untuk  Bisnis  (Pendekatan  Pengembangan Keahlian). Jakarta: Salemba Empat.
Sella, N. F, Pusposari, D., (2020),  Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak PP  Nomor  23  Tahun  2018  Terhadap  Kemauan  Wajib  Pajak  UMKM  untuk  Patuh  di  Kota Malang, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6079/0
Waluyo (2017). Perpajakan Indonesia, Edisis 12. Jakarta: Salemba Empat. Weinzierl,  M.  (2018).  Review  of  global  tax  fairness,  thomas  pogge  and  krishen  mehta,  editors.
American Economic Association
Zaikin,  M.,  Pagalung,  G.,  &  Rasyid,  S.  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.  Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi,  7(1), 57-76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346