Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Kekuatan dan Pemberdayaan Organisasi Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(Studi Kasus di Gampong Mee Panyang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Aceh)
Ahyar 1 , Saidaturrahmah 2 , Yusnadi 3 , Hasrat Efendi Samosir 4
1,2 IAI Al-Aziziyah Samalanga
3 Universitas Negeri Medan
4 UIN Sumatera Utara Medan
ahyar@iaialaziziyah.ac.id 1 , ummihaya89@gmail.com 2 , yusnadi@unimed.ac.id 3 , hasratefendisamosir@gmail.com 4

## Abstract
Gampong Mee Panyang Busu is one of the gampongs in the Mutiara sub-district, Kab. Pidie. So in this study, the author will explore the  mechanism of the Keusyik (Village Head) of Gampong Mee Panyang Busu in building strength and empowering Gampong organizations,  thus  improving  the  welfare  of  the  community.  The  focus  of  the  case study  is  in  Gampong  Mee  Panyang  Busu,  Mutiara  District,  Pidie  Regency,  Aceh Province. The method used in this research is a descriptive qualitative research method. In  which  the  author  attempts  to  describe  the  strength  and  empowerment  of  Gampong organizations  in  advancing  the  nation  and  improving  the  welfare  of  the  people  of Gampong  Mee  Panyang  Busu,  Mutiara  District,  Pidie  Regency,  Aceh  Province.  The results  found  the  following  points:  namely  by  maximizing  the  duties  and  functions  of Gampong apparatus/equipment by delegating tasks to each position, preparing superior Gampong  empowerment  programs,  and  realizing  each  activity  program  that  has  been mutually agreed upon.
Keywords: Strength, Empowerment, Gampong, Welfare, Community

## 1. PENDAHULUAN
Desa (Gampong dalam istilah kultur Aceh), adalah kesatuan  masyarakat hukum yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah  langsung  berada  di  bawah  Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik (Kepala Desa)  atau  nama  lain  dan  berhak  menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya  sendiri menurut Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2003. Gampong Mee Panyang Busu adalah salah satu    Gampong  dalam  Kecamatan  Mutiara  Kabupaten  Pidie  Provinsi  Aceh.  Seperti pemerintahan  Gampong lainnya, dalam struktur pemerintahan Gampong Mee Panyang Busu dipimpin oleh Geusyiek (Kepala Desa) sebagai kepala pemerintahan, dan dibantu perangkat serta aparatur Gampong.
Secara  Hirarki  organisasi  pemerintahan  Gampong  di  Aceh  berada  dalam  ruang lingkup  Kemukiman  dalam  setiap  Kecamatan.  Pemerintahan  Gampong  memiliki kewajiban  untuk  mengurus  dan  mengatur  kepentingan  masyarakat  menurut  aturan dan norma-norma yang berlaku. Maka sebagai salah satu organisasi pemerintahan terbawah dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya,  aspek  komunikasi  berperan  penting  dalam

## 2
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
menunjang berbagai kegiatan organisasi pemerintahan. Komunikasi yang dimaksudkan di  sini  adalah  sebagai  penghubung  interaksi  sesama  perangkat  Gampong  dan  dengan masyarakat  yang  dipimpinnya.  Menariknya  adalah,  pemerintahan  Gampong  menjadi satu-satunya  organisasi  pemerintahan  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat dalam segala aspek dan lini kehidupan.
Organisasi  merupakan  suatu  kesatuan  sosial  dari  sekelompok  manusia  yang saling  berinteraksi  menurut  suatu  pola  tertentu  sehingga  setiap  anggota  organisasi memiliki  fungsi  dan  tugasnya  masing-masing,  sebagai  suatu  kesatuan  yang  memiliki tujuan  tertentu  dan  mempunyai  batas-batas  yang  jelas,  sehingga  bisa  dipisahkan. Sedangkan  menurut  Paul  C.  Bartholomew  mendefinisikan  organisasi  sebagai  suatu susunan  yang  agaknya  logis  dari  bagian-bagian  yang  saling  tergantung  untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bersatu padu dengan mana kekuasaan dan kontrol dapat  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mencapai  suatu  maksud  tertentu  (Sutarto, 2006).  Pengertian  yang  terakhir  ini  menunjukkan  bahwa  sebuah  organisasi  (termasuk ornasisasi  pemerintahan)  memiliki  sebuah  kekuatan/kekuasaan  yang  dapat  mengontrol segala  sesuatu  demi  sebuah  tujuan  tertentu  yang  akan  dicapai,  terlebih  pada  aspek pemberdayaan masyarakatnya (Mathis and Jackson, 2011).
Organisasi  Pemerintahan  Gampong  Mee  Panyang  Busu,  untuk  menjalankan tugas  dan  fungsinya  dibutuhkan  koordinasi  antara  satu  bagain  dengan  bagian  yang lainnya  guna  mempermudah  dan  menjadikan  pekerjaan  menjadi  lebih  efektif,  selain kerjasama  antar  individu,  kepala  desa  sebagai  pemimpin  menjadi  sosok  yang  sangat penting dalam menentukan tugas-tugas kepada para bawahannya agar terciptanya tujuan yang  diharapkan.  Pengiriman  dan  penerimaan  berbagai  pesan  di  pemerintahan dilakukan baik itu di dalam kelompok formal maupun informal untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam  organisasi,  produktivitas,  dan  berbagai  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  dalam organisasi.
Maka dalam kajian ini, penulis akan menelusuri bagaimana mekanisme Geusyik gampong  Mee  Panyang  Busu  dalam  membangun  kekuatan  dan  memberdayakan organisasi  perangkat  Gampong,  sehingga  meningkatnya  kesejahteraan  bagi masyarakatnya.  Focus  kajian  kasusnya  adalah  di  Gampong  Mee  Panyang  Busu Kecamatan  Mutiara  Kabupaten  Pidie  Provinsi  Aceh.  Alasan  utama  penulis  memlih Gampong  tersebut  sebagai  fokus  kajian,  karena  Gampong  Mee  Panyang  Busu merupakan satu-satunya dari 700-an Gampong di Kabupaten Pidie yang sudah memiliki Lembaga  BUMG  (Badan  Usaha  Milik  Gampong).  Memang  hampir  semua  Gampong memiliki  BUMG  sendiri,  tetapi  BUMG  Gampong  Mee  Panyang  Busu  sudah  legal formal  dan  terdaftar  serta  teregistrasi  pada  Kementerian  Desa.  Sehingga  Anggaran Gampong sudah dapat diplot untuk mengembangkan BUMG.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang  bersifat  deskriptif.  Di  mana  penulis  berupaya  mendeskripsikan  tentang  kekuatan dan  pemberdayaan  organisasi  Gampong  dalam  memajukan  bangsa  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong Mee Panyang Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie  Provinsi  Aceh.  Praktisnya,  penulis  akan  mendeskripsikan  temuan  penelitian  dan apa  saja  yang  berkembang  selama  terjadinya  proses  penelitian.  Penulis  senantiasa menginterpretasikan  makna  yang  tersurat  dan  tersirat  dari  penjelasan  informan,  hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.
Indikator  dalam  penelitian  tentang  pemberdayaan  masyarakat  melalui   BUMG dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Gampong  Mee  Panyang  Busu Kecamatan  Mutiara  Kabupaten  Pidie  ini  berdasarkan  kepada  prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2013).
Teknik pengumpulan yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Data  primer  berasal  dari  data  yang  dikumpulkan  lansung  pada  saat  melakukan penelitian  dilapangan,  berupa  data  wawancara  dan  observasi.  Dalam  hal  ini,  informan yang dipilih antara lain adalah Keusyiek Gampong (Perangkat Desa), tokoh masyarakat, Pengelola  BUMG,  dan  masyarakat  setempat.  Adapun  data  skunder  berasal  dari publikasi-publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## 3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Gampong Mee Panyang Busu
Gampong  Mee  Panyang  Busu  merupakan  salah  satu  Gampong  di  Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Gampong yang memiliki luas wilayahnya 210 Ha, terdiri dari dua  dusun  yakni  dusun  sejahtera  utara  dan  dusun  sejahtera  selatan.  Adapun  jumlah penduduknya  adalah  sebanyak  465  jiwa  dari  171  KK,  yang  sebagian  besarnya berprofesi  sebagai  petani  atau  pekebun.    Berangkat  dari  data  ini,  suatu  inovasi  yang sangat  bagus  bila  seorang  Keusyiek  (Kepala  Desa)  merencanakan  pendirian  BUMG (BUM  Desa)  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Dengan  harapan tentunya  di  kemudian  hari,  masyarakat  Gampong  Mee  Panyang  Busu  Kecamatan Mutiara  tidak  hanya  berprofesi  sebagai  petani/pekebun,  tetapi  juga  mampu  berbasaing di bidang usaha. Terutama bagi mereka yang masih usia muda, di mana secar usia masih sangat produktif.

## Konsep Kekuatan dan Organisasi
Kekuatan atau juga disebutkan dengan kekuasaan difokuskan pada kemampuan perorangan  untuk  menentukan  atau  membatasi  hasil-hasil.  Definisi  ini  tidak  hanya menyempitkan  konsep  kekuasaan,  juga  menuntut  seseorang  untuk  mengenali  jenis- jenis perilaku khusus. Russell mendefinisikan kekuasaan sebagai hasil pengaruh  yang diharapkan. Apakah kekuasaan hanya terjadi  bila kekuasaan ini diharapkan? (Russell, 1986).  Tradisi  kekuasaan  yang  mendasar  menyatakan   beberapa  pertanyaan  utama.

## 4
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
“Apakah  kekuasaan  didistribusikan  secara  plural  (meluas)’  atau  dipegang  oleh ‘kalangan  atas’?  Apakah  kekuasan  disengaja  atau    tidak  disengaja?  Apakah kekuasaan  terbatas  pada  pengambilan  keputusan  atau terbukti  dalam  hal-hal  yang bukan  pengambilan  keputusan?  Apakah  tidak mengambil  keputusan  merupakan suatu  tindakan  atau  bukan  tindakan.  Apakah    kekuasaan  suatu  kemampuan  untuk bertindak  atau  pelaksanaan  tindakan  (Clegg,  1989).  Mintzberg  tidak  hanya mengemukakan  keruwetan  di  seputar  masalah        konsep  kekuasaan  tetapi  juga menyatakan  bahwa  dalam  hal  organisasi,  lebih  baik bila  perhatian  kita  dipusatkan kepada siapa yang memperoleh kekuasaan,  bagaimana dan mengapa memperolehnya, daripada membahas apakah kekuasaan  itu (Mintzberg, 1983).
Konsep  sentral  dalam  organisasi  (khususnya  organisasi  besar)  adalah  suatu hierarki.  Berbagai  jenjang  organisasi  menggambarkan  kekuasaan  posisional. Seperti yang  dikemukakan  oleh  Boulding,  keputusan  dibuat  oleh  para  individu,  tetapi dalam kebanyakan kasus keputusan dibuat atas nama entitas yang lebih besar. Ketika orang- orang  naik  hirarkinya,  apa  yang  mereka  putuskan  dan  atas  nama  siapa,  menjadi semakin rumit. Ini menyatakan bahwa struktur  organisasi sendiri memungkinkan dan sekaligus  membatasi  pelaksanaan  kekuasaan.  Jabatan  memungkinkan  orang  untuk melaksanakan  kekuasaan  tertentu,  tetapi  pada  saat  yang  sama  keputusannya  bukan keputusan individu karena persyaratan posisi  tersebut (Boulding, 1989).
Mengorganisasikan adalah menciptakan hubungan-hubungan kekuasaan;   sifat hubungan ini bergantung pada komunikasi. Bila kita dipaksa memilih faktor apa yang membedakan  komunikasi  organisasi  dengan  jenis  komunikasi  lainnya,  kita  akan memilih  konsep  kekuasaan.  Dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  kekuasaan  muncul dalam  setiap  interaksi,  tetapi  dalam  organisasi  hubungan  ini  menjadi lebih menonjol, terfokus,  dan  hadir  dimana-mana.  Dapat  dikemukakan  bahwa  perbedaanya  ada  pada derajatnya  dan  bukan  pada  jenisnya.  Dalam  setiap  segi,  perbedaannya  bukan  hal sepele. Sudah tentu, sebagian dari kepentingan dalam  organisasi  muncul  dari  struktur politis  sebenarnya  yang  diwakili  masing-masing.  Peserta  organisasi  tidak  bertindak dengan  bebas  dan  mandiri.  Disengaja  atau  tidak  disengaja  mereka  bertindak  dalam tekanan  konteks  yang  rumit.  Manajer  pertengahan,  kepala  bagian,  atau  direktur merasakan dorongan dan tarikan bermacam-macam kepentingan.

## Pemberdayaan Masyarakat
Istilah  “pemberdayaan”  adalah  terjemahan  dari  istilah  asing “Empowerment” . Secara  leksikal, pemberdayaan  berarti  penguatan.  Secara  teknis,  istilah  pemberdayaan dapat  disamakan  atau  diserupakan  dengan  istilah  pengembangan.  Pemberdayaan berasal  dari  kata  daya  yang  artinya  kekuatan,  tenaga,  dan  berdaya  dalam  arti berkekuatan  atau  bertenaga.  Secara  istilah  pemberdayaan  adalah  kekuatan  atau kemampuan  untuk  melakukan  usaha.  Pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  yang berpusat pada manusia ( people centered development ) melandasi wawasan pengelolaan sumber  daya  lokal,  yang  merupakan  mekanisme  perencanaan  yang menekankan  pada
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
teknologi  pembelajaran  sosial  dan  strategi  perumusan  program.  Tujuan  yang  ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam  mengaktualisasikan dirinya .
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat  lapisan  masyarakat  yang  dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu  untuk melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Dengan  kata  lain, pemberdayaan  adalah  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat.  Keberdayaan masyarakat  diartikan  pula  sebagai  kemampuan  individu  yang  bersenyawa  dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan  dapat  disamakan  dengan  perolehan  kekuatan  dan  akses  terhadap sumberdaya untuk  mencari nafkah.
Pendekatan  utama   dalam  konsep  pemberdayaan  adalah  bahwa  masyarakat tidak  dijadikan  obyek  dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dar upaya pembangunannya sendiri. Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan   pemberdayaan  masyarakat,  dimana  pada pembangunan  partisipatif  diperlukan upaya    dan  langkah-langkah  untuk  mempersiapkan  masyarakat  guna  memperkuat kelembagaan  masyarakat  agar  mereka  mampu mewujudkan  kemajuan,  kemandirian, dan   kesejahteraan  dalam  suasana  keadilan  yang berkelanjutan  untuk  meningkatkan harkat dan  martabatnya  serta  mampu  melepaskan diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan keterbelakangan.  Upaya  tersebut  merupakan  salah  satu  wujud  nyata  dari pemberdayaan masyarakat.
Mardikanto dan  Soebiati  mendefinisikan  pengertian pemberdayaan  masyarakat adalah  “Proses  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  politik  untuk  memberdayakan  dan memperkuat  kemampuan  masyarakat  melalui  proses  belajar  bersama  yang  partisipatif, agar  terjadi  perubahan  perilaku  pada  diri  semua  stakeholders  (individu,  kelompok  dan kelembagaan)  yang  terlibat  dalam  proses  pembangunan  demi  terwujudnya  kehidupan yang  semakin  berdaya,  mandiri  dan  partisipatif  yang  semakin  sejahtera  secara berkelanjutan”.
Filosofi  pemberdayaan  masyarakat  dan  paling  banyak  dikemukakan  oleh berbagai  pihak  dan  dalam  banyak  kesempatan  bahwa  “falsafah  pemberdayaan masyarakat  harus  berpijak  kepada  pentingnya  pengembangan  individu  di  dalam perjalanan  pertumbuhan  masyarakat  dan  bangsanya.  Dengan  demikian,  pemberdayaan adalah  sebuah  proses  dan  tujuan.  Sebagai proses,  pemberdayaan  adalah  serangkaian kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan  kelompok  lemah  dalam masyarakat,  termasuk  individu-individu yang  mengalami  masalah  kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah  perubahan  sosial  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau mengetahui  pengetahuan dan  kemampuan  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  baik yang  bersifat  fisik, ekonomi  maupun  sosial  seperti  memiliki kepercayaan  diri,  mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan

## 6
sosial  dan mandiri  sebagai  tujuan  seringkali  digunakan sebagai  indicator  keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Kelsey dan Hearne, 1995).

## Mekanisme  Permberdayaan  Organisasi  Gampong  Mee  Panyang  Busu  dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Terdapat  beberapa  mekanisme  yang  dilakukan  oleh  organisasi  pemerintahan Gampong  Mee  Panyang  Busu  Kecamatan  Mutiara  Kabupaten  Pidie  dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut:
1. Memaksimalkan  tugas  dan  fungsi  aparatur/perangkat  Gampong  dengan pendelegasian  tugas  kepada  masing-masing  jabatan.  Untuk  mewujudkannya dilakukan  dengan  mensosialisasikan  tugas  pokok  dan  fungsi  para aparatur/perangkat Gampong. Karena pada umumnya para perangkat Gampong tidak  memahami  tugas  pokok  dan  fungsinya,  sehingga  perlu  diberikan pemahaman agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Bimbingan  teknis  ini  dilakukan  dengan  mengahadirkan  petugas  pendamping Desa/Gampong dan unsur pemerintahan kantor kecamatan sebagai narasumber dalam pelatihan bagi aparatur gampong.
2. Merumuskan  program  kegiatan  Gampong  dalam  Rapat  RPJM  (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah)  dan  Rapat  RPJP  (Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang).  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  penuh  perencanaan  yang matang  dan  tentunya  mendapat  persetujuan  dari  semua  anggota  masyarakat.
Prosesnya di awali dengan meminta usulan program dari masyarakat, di mana semua  usulan  program  ditampung  dan  dimusyawarahkan  program  apa  yang akan  dijalankan.  Tentunya  tahapan  ini  mengambil  pendekatan  atau  berprinsip pada  skala  prioritas.  Setelah  disepakati  program  yang  akan  dikerjakan,  maka para  perangkat  dan  aparatur  Gampong  diberikan  tugas  masing-masing  yang bertanggungjawab terhadap program yang telah disepakati bersama.
3. Menyusun Anggaran Belanja Gampong yang tepat sasaran dan tepat guna. Ini dilakukan  dalam  musyawarah  ditingkat  Gampong,  dihadiri  oleh  semua masyarakat dan juga di bawah bimbingan tenaga pendamping desa/gampong.
4. Mencetuskan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan mendirikan Badan  Usaha  Milik  Gampong  (BUMG),  yang  kemudian  di  beri  nama  dengan BUM Desa Beumeusaree Seujahtera Mee Panyang .
5. Mengurus  Legalitas  sertifikasi  BUMG  sehingga  dapat  diplot  anggaran pemberdayaan  dari  Dana  Gampong.  Legalitas  tersebut  sudah  ada  dengan terbitnya  Sertifikat  Pendaftaran  Pendirian  Badan  Hukum,  Nomor  AHU- 00405.AH.01.33.Tahun 2023, pada tanggal 19 Januari 2023, dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
6. Menggalang  Kerjasama  dengan  berbagai  pihak  untuk  mengembangkan program  BUMG  dan  kewiraswastaan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menutupi keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki.  Usaha  yang  telah  dijalankan  adalah  jasa
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
percetakan,  tentunya  membutuhkan  modal  yang  besar,  maka  butuh  kucuran dana  dari  beberapa  rekanan  untuk  membuka  usaha  tersebut,  mengingat  dana Gampong  tidak mencukupi  untuk membuka  usaha  tersebut.  Untuk  tahap  awal hingga dibukanya usaha percetakan, modal yang dibutuhkan lebih kurang Rp. 1 Milyar;  30%  berasal  dari  dana  Gampong  dan  sisanya  70%  adalah  hasil pinjaman  dari  beberapa  orang  masyarakat  Gampong  Mee  Panyang  Busu  yang sudah  sukses  menjadi  pengusaha  di  pusat  Kota.  Para  masyarakat  penyedia modal ini bersedia meminjamkan uangnya dalam jumlah yang banyak, karena melihat  keseriusan  Keusyik  dan  perangkat  Gampong  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Menariknya,  beberapa  orang masyarakat  yang  meminjamkan  modalnya  ini  tidak  mengharapkan  bagi  hasil dari  keuntungan  usaha.  Tetapi  mereka  secara  sukarela  meminjamkan  modal usaha,  dan  dikembalikan  modal  tersebut  sejumlah  yang  diponjamkan.  Ini merupakan  sebuah  kerjasama  yang  harus  dipertahankan  dan  ditingkatkan  di masa mendatang.
7. Melatih  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dari  unsur  kepemudaan  yang  akan ditugaskan  untuk  mengelola  usaha  di  bawah  naungan  BUMG.  Hal  ini dilakukan  semata-mata  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Gampong  itu  sendiri.  Mereka  terlebih  dahulu  diberikan  pelatihan  dan Pendidikan,  kemudian  dipekerjakan  untuk  mengelola  dan  menjalankan  usaha percetakan tersebut.
Apa  yang  dilakukan  oleh  Keuchik  Gampong  Mee  Panyang  Busu  beserta  para perangkat  gampong  dan  masyarakat  secara  umum  adalah  sebuah  inovasi  yang  dapat meningkatkan  kesejateraan  masyarakat  secara  langsung.  Artinya  anggota  masyarakat yang  dipekerjakan  akan  diberikan  gaji,  yang  tentunya  akan  berdampak  baik  pada pendapatan masyarakat dan tingkat perekonomian masyarakat.

## 4. PENUTUP
Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh keusyiek (Kepala Desa) Bersama dengan para penrangkat dan aparatur Gampong, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah  dengan  mendirikan  dan  mengembang  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) yang bernama BUM Desa Beumeusaree Seujahtera Mee Panyang . Badan usaha tersebut sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, artinya sudah legal formal. Sekarang ini,  mereka  sudah membuka  usaha  percetakan  di  bawah  naungan  BUM  Desa  tersebut. Ini  merupakan  sebuah  terobosan  yang  inovasi  yang  perlu  dicontohi  oleh  kepala  desa lainnya, sehingga dana Gampong tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi  ada  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satunya  adalah dengan  memanfaatkan  Badan  Usaha  Milik  Gampong  (Desa),  sebagaimana  dilakukan oleh Keuchik Gampong Mee Panya Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

## 8
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agus  Ahmad  Safei.  (2001). Pengembangan  Masyarakat  Islam. Bandung:  Remaja Rosdakarya
Erni  Rermawan.  (2011) Organization  Culture,  Budaya  Organisasi  Dalam  Perpekstif Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Alfabeta
I  Nyoman  Sumaryadi.  (2005). Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Otonom  dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama
Mardikanto P dan Soebiato P (2013). Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta
Purwadarminta (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Rahmi  Yuliana  dan  Eko  Sasono  (2015). Kekuasaan  Dan  Pemberdayaan  Dalam Organisasi . Jurnal STIE Semarang 7(2).
Sutarto (2015). Dasar-Dasar Organisasi. Yoyakarta: Gadjah Mada University Press
Totok  Mardikanto  (2012). Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pespektif  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Totok  Mardikanto  dan  Poerwoko  Soebiato  (2013). Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta