JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11(2): 449-458 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14131

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja melalui Pendekatan National Role Conception
Analysis of Indonesian Role in the Conflict Resolution of Thailand and Cambodia through the Approach of the National Role Conception
Rezky Ramadhan Antuli, Dudi Heryadi & Teuku Rezasyah
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Diterima: 22 Juli 2019; Disetujui: 01 Desember 2019; Dipublish: 08 Desember 2019
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab  konflik  perbatasan  yang  melibatkan  Thailand  dan Kamboja  dan  peran  Indonesia  dalam  upaya  penyelesaian  konflik  tersebut  melalui  pendekatan National  Role Conception .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka.  Konflik  berkepenjangan  yang  melibatkan  Thailand  dan  kamboja  banyak mendapatkan sorontan dunia Internasional. Banyak pihak yang ingin menjadi pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik  tersebut  salah  satunya  Indonesia.  Konflik  yang  melibatkan  kedua  negara  ini  disebabkan  oleh  beberapa faktor antara lain, kepentingan nasional kedua negara, kedaulatan masing-masing negara, sejarah kuil preah vihear dan politik dalam negeri Thailand. Peran Indonesia dalam konflik ini yaitu bertindak sebagai mediator-integrator dengan  melakukan  upaya shuttle  diplomacy sebagai  konsep  peran  nasionalnya. Indonesia  mendapatkan  harapan dari pihak lain yaitu ASEAN dan PBB dalam upaya penyelesaian konflik dikarenakan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN.  Indonesia  melakukan  beberapa  langkah  dalam  konflik  ini  dengan  memfasilitasi  berbagai  macam pertemuan  bilateral  maupun  multilateral  sebagai  bentuk  nyata  tindakan  Indonesia  dalam  upaya  penyelesain konflik.
Kata Kunci : Konflik, Konsepsi Peran Nasional, Penyelesaian Konflik

## Abstract
This study aims to determine the factors causing border conflicts involving Thailand and Cambodia and Indonesian role in efforts to resolve the conflict through the approach of the National Role Conception. This study uses qualitative methods with descriptive research types. Data collection is done by library research. The conflicting conflict involving Thailand  and  Cambodia  has  received  a  lot  of  international  interest.  Many  actors  who  want  to  be  third  actor  as mediator  in  the  conflict,  one  of  them  is  Indonesia.  The  conflict  involving  the  two  countries  was  caused  by  several factors among others, the national interests of the two countries, the sovereignty of each country, the history of the preah vihear temple and Thai domestic politics. Indonesia's role in this conflict was to act as integrators by making shuttle diplomacy as a concept of its national role. Indonesia gained hope from other actor, namely ASEAN and the United Nations in an effort to resolve the conflict due to Indonesia's position as chairman of ASEAN. Indonesia took several steps in this conflict by facilitating various kinds of bilateral and multilateral meetings as a concrete form of Indonesian action in efforts to conflicts resolution.
Keywords : Conflict, National Role Conceptions, Dispute Settlement
How  to  Cite : Antuli,  R.R., Heryadi,  D.  &  Rezasyah,  T.  (2019).  Analisis  Peran  Indonesia  dalam Penyelesaian  Konflik  Thailand  dan  Kamboja  Melalui  Pendekatan  National  Role  Conception. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11(2): 449-458
*Corresponding author:
E-mail: ekyspain@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Konflik Internasional muncul dikarenakan pertentangan antara tuntutan yang dimiliki
negara A dengan kepentingan negara B atau negara lainnya. Konflik  timbul  diakibatkan  cara  yang dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk menyelesaikan  masalah  bertentangan dengan yang dikehendaki oleh negara lain. Terdapat beberapa isu tradisional penyebab konflik internasional yang salah satunya  adalah  masalah  teritorial  (Holsti, 1988).
Konflik  yang  terkait  dengan  masalah teritorial  yang  pernah  terjadi  adalah konflik  perbatasan  yang  melibatkan  dua negara  yaitu  Thailand  dan  Kamboja. Konflik  kedua  negara  ini  disebabkan  oleh saling  klaim  kepemilikan  situs  bersejarah kuil Prear Vihear yang dibangun pada abad ke-11 (BBC, 2011).
Kuil  Preah  Vihear  terletak  di  puncak pegunungan  Dangrek  yang  memiliki ketinggian  657  meter  di  atas  permukaan air  laut  dan  berada  tepat  pada  wilayah perbatasan Kabupaten Kantharalak bagian timur laut Thailand dan Kabupaten Choam Khasant,  Provinsi  Preah  Vihear  bagian utara Kamboja (Cipto, 2007).
Gambar Peta Wilayah Kuil Preah Vihear Sumber : Cambodian Council of Minister
Kamboja kemudian pada tahun 1953 ketika merdeka mulai mengungkit persoalan  kepemilikan  kuil  Preah  Vihear dengan  Thailand.  Hal  inilah  yang menyebabkan ketegangan hubungan kedua negara. Thailand kemudian mengirimkan  tentara  ke  lokasi  kuil  dan bahkan membawa beberapa arca dari  kuil tersebut ke dalam negerinya.
Setelah  menemui  jalan  buntu  dalam proses  diplomasi  antar  kedua  negara, kedua belah pihak kemudian menyepakati untuk  menyerahkan  masalah  ini  ke Mahkamah  Internasional.  Hasil  putusan Mahkamah  Internasional  pada  tanggal  15 Juni 1962 memutuskan bahwa pemilik dari kuil  Preah  Vihear  adalah  pihak  Kamboja dan selanjutnya pihak Thailand
diharuskan  untuk  menarik  kembali seluruh  pasukan  militernya  maupun  para
penjaga  yang  sebelumnya  ditugaskan untuk  menempati  daerah  sekitaran  kuil yang  merupakan  wilayah  kedaulatan Kamboja (Mangku, 2011).
Pasca Mahkamah Internasional memutuskan  bahwa  kuil  tersebut  milik kamboja  tahun  1962,  ketegangan  antar kedua  negara  pun  mereda  dan  masalah terkait kuil Preah Vihear pun hampir tidak pernah  di  ungkit  lagi  oleh  kedua  belah pihak selama beberapa dekade. Kemudian ketegangan yang berkaitan dengan masalah  perbatasan  di  dekat  kuil  Preah Vihear  muncul  kembali  pada  tahun  2008 sampai  2011  setelah  kedua  negara  lebih dari  46  tahun  berada  dalam  situasi  yang damai. Ketegangan ini pun bahkan sampai melibatkan militer kedua negara (Raharjo, 2013).
Meningkatnya  kembali  ketegangan hubungan  kedua  negara  ini  dipicu  oleh penganugerahan  UNESCO  atas  kuil  Preah Vihear  sebagai  situs  warisan  dunia  atas permintaan  Kamboja.  Kemudian  Kamboja juga  mengajukan  kepada  ICJ  agar  area seluas  4,6  km2  dimasukkan  juga  kedalam wilayahnya. Hal tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak ICJ dan membuat  Thailand  menggugat  keputusan tersebut  karena  menganggap  putusan Mahkamah  Internasional  tentang Case Concerning  the  Temple  of  Preah  Vihear
tahun  1962  perlu  dilakukan  tinjauan kembali (Sindo News, 2016).
Pada tahun 2008
Kamboja menangkap  tiga  orang demonstran Thailand  karena  berusaha  mencapai  kuil dengan  cara  melompati  pagar  kawat berduri.  Hal  inilah  kemudian  yang membuat  kedua  negara  melakukan penggelaran  ratusan  militer  di  area sekitaran  kuil.  Kemudian  setelah  insiden tersebut  pada  Agustus  2008  untuk pertama  kalinya  kedua  pasukan  militer terlibat  kontak  senjata  secara  langsung dan  melukai  seorang  militer  negara Kamboja.  Pertempuran  ini  kemudian berlanjut  pada  bulan  Oktober  2008 dimana  merenggut  tiga  nyawa  tentara kamboja  dan  seorang  tentara  Thailand (Antara News, 2009).
Sengketa
Kuil
Preah Vihear memunculkan  ketegangan  bahkan  hingga ke  konflik  bersenjata  yang  melibatkan militer  kedua  negara.  Konflik  inilah  yang kemudian  membuat  hubungan  diplomatik kedua  negara  menjadi  tidak  baik.  Kondisi ketegangan antara kedua negara mengalami  pasang  surut  yang  pada akhirnya pada tahun 2011  konflik ini  pun tak terhindari dimana terjadinya beberapa kali  baku  tembak  antara  militer  Thailand dan  Kamboja  yang  menewaskan  banyak orang  dan  membuat  kurang  lebih  85.000
warga  kedua  negara  mengungsi  (Raharjo, 2013).
Memandang semakin tingginya eskalasi  konflik  tersebut,  kedua  negara seakan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan  ini  secara  bilateral.  Dengan melihat  kondisi  hubungan  kedua  negara yang  semakin  memburuk  pada  akhirnya memunculkan aktor atau pihak lain untuk bertindak  sebagai  mediator  yang  salah satunya adalah Indonesia.
Indonesia  merupakan  salah  satu entitas  dalam  sistem  internasional  yang sejak  proklamasi  kemerdekaan  tahun 1945,  melalui  politik  luar  negerinya  yang
Bebas-Aktif
Indonesia secara berkelanjutan  memberikan  kontribusi positif  dalam  penyelesaian  konflik-konflik internasional.
Indonesia juga secara aktif mendorong tercapainya penyelesaian konflik  Thailand  dan  Kamboja.  Pada  14 Februari  2011,  Indonesia  sukses  menjadi mediator  konflik  di  saat  Menteri  Luar Negeri  Indonesia  Marty  Natalegawa mampu  mendamaikan  kedua  negara  di PBB. Kemudian  pada  22  Februari  2011, Indonesia  pun  sukses  mendamaikan masalah  sengketa  wilayah  Tahiland  dan Kamboja  ketika  diadakannya  pertemuan para  menteri  luar  negeri  se-Asean  di Jakarta yang membahas masalah sengketa tersebut (Detik News, 2011).
Berdasarkan  hal  di  atas  maka  dalam artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja melalui pendekatan National Role Conception .

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan menggunakan  metode  kualitatif.  Metode ini dianggap lebih memungkinkan peneliti untuk mengungkap sebuah realitas di balik fenomena yang di angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja  melalui  pendekatan  National Role  Conception.  Selanjutnya  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini bersifat  deskriptif  dan  dilakukan  dengan cara  penelusuran  studi  pustaka,  dokumen berbentuk  press  release  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah,  berita  dan  media  online yang terkait dengan isu penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Penyebab Konflik Thailand dan Kamboja
Terdapat  empat  faktor  utama  yang menjadi  akar  permasalahan  konflik berkepanjangan yang melibatkan Thailand dan  Kamboja.  Faktor-  faktor  tersebut diantaranya Pertama, kepentingan nasional  kedua  negara.  Kuil  Preah  Vihear
tidak dapat dipungkiri memiliki nilai yang sangat strategis. Kedua negara mempunyai cara  pandang  yang  sama  tentang  kuil tersebut selain merupakan sebuah kehormatan mempunyai situs peninggalan dunia,  kuil  juga  sangat  bermanfaat  dari segi  pendapatan  ekonomi.  Thailand  dan Kamboja  merupakan  dua  negara  di  Asia Tenggara yang yang mengandalkan sektor pariwisata  sebagai  salah  satu  pendapatan keuangan negara. Kedua semakin memiliki niat  yang  kuat  untuk  memiliki  kuil  ini pasca ditetapkannya oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 8 Juli 2008. Hal  tersebut  tentunya  akan  mengundang banyak turis atau wisatawan lokal ataupun asing untuk datang ke tempat tersebut.
Kedua  adalah  faktor  kedaulatan negara.  Masing-masing  pihak  mengklaim kuil ini dikarenakan belum diselesaikannya  garis  batas  kedua  negara diwilayah  sengketa.  Berkaitan  dengan kedaulatan sebuah  negara memang bukan menjadi  perkara  yang  mudah  untuk melakukan sebuah negosiasi apalagi ketika menyangkut  kepentingan  umum.  Kedua negara  baik  Thailand  dan  Kamboja mempunyai  cara  dan  tujuan  tersendiri untuk  melindungi  negara  dan  rakyatnya. Kedua pihak dalam konflik ini mempunyai sense  of  belonging atau  rasa  kepemilikian yang  kuat  untuk  kuil  tersebut  sehingga merupakan sebuah hal yang wajar apabila
kedua  negara  saling  gigih  untuk  bisa memasukan  kuil  ataupun  area  seluas  4,6 km2  disekitaran  kuil  kedalam  wilayah kedaulatan masing-masing negara.
Ketiga  faktor  historis  kuil  Preah Vihear.  Kuil  Preah  Vihear  berdasarkan catatan sejarah di bangun pada ke-11 oleh seorang Raja Khmer yang saat ini Kamboja. Atas  dasar  inilah  kemudian  pemerintah Kamboja  memberikan  sebuah  penafsiran apabila kuil ini di bangun oleh seorang raja Kamboja  maka  begitupun  dengan  area sekitaran  kuil  tersebut  yang  merupakan wilayah kedaulatan Kamboja (Sindo News, 2008).  Argumen  ini  juga  dikuatkan  oleh sebuah  peta  yang  dibuat  oleh  kolonial Perancis  dengan  Thailand.  Kedua  bukti inilah kemudian oleh pemerintah Kamboja cukup  untuk  membenarkan  bahwa  kuil tersebut  adalah  milik  negaranya,  apalagi pemerintah  Kamboja  dalam  waktu  yang lama  telah  melakukan  pemeliharan  dan pemugaran diarea kuil tersebut.
Pihak  Thailand  sendiri  memiliki argumen  tersendiri  untuk  mengklaim bahwa  kuil  tersebut  adalah  milik negaranya.  Thailand  membantah  bahwa menurut  tradisi  mereka,  masyarakat Thailand  yang  telah  lama  mendiami  area sekitaran  kuil  tersebut  dan  melakukan peribadatan di kuil tersebut. Thailand juga memperkuat argumennya dengan memperlihatkan  kuil  tersebut  berada
dalam  wilayahnya  pada  peta  yang  dibuat tahun 1904 (Internasional Okezone, 2008).
Keempat,  politik  dalam  negeri Thailand. Kegaduhan politik yang terjadi di dalam  negeri  Thailand  tidak  hanya memiliki  dampak  di  dalam  domestic  saja melainkan  juga  berpengaruh  terhadap hubungan bilateral Thailand dan Kamboja. Hal  tersebut  dikarenakan  oleh  dukungan pemerintah  Thailand  terhadap  Kamboja atas  kepemilikan  kuil  Preah  Vihear  yang pada  waktu  itu  juga  masih  dalam  status sengketa.  Namun  beberapa  pihak  menilai bahwa kebijakan ini tidak mengakomodasi kepentingan  kelompok  lain  yang  ada  di Thailand.
Momentum  inilah  yang  kemudian dimanfaatkan  kelompok  PAD  (People’s Alliance For Democracy) untuk
menajatuhkan  pemerintahan  yang  sedang berjalan. Demi untuk menjatuhkan kekuasaan Samak Sundaravej yang merupakan  sekutunya  Thaksin,  kelompok PAD  yang  juga  didukung  pihak  oposisi yakni  Partai  Demokrat  memanfaatkan betul momentum tersebut.
Kelompok  PAD,  mengkampenyakan slogan  khai  chat  yang  berarti  menjual bangsa  atau  negara  kepada  pihak  asing pada isu tersebut sebagai alat propaganda politik  dalam  memperoleh  simpati  dari rakyat Thailand. Mereka menuduh Pemerintahan  Perdana  Menteri  Samak
Sundaravej dan sosok Thaksin yang berada dibelakangnya ingin mengorbankan wilayah  seluas  4,6  kilometer  persegi  yang mengelilingi kuil itu kepada Kamboja demi kepentingan  pribadi  mereka  semata.  Hal inilah yang kemudian berimplikasi terhadap kebijakan luar negeri Thailand ke Kamboja  sehingga  berdampak  pada  pola hubungan bilateral kedua negara (Chachavalpongpun, 2011).

## Peran  Indonesia  dalam  penyelesaian Konflik
Peran Indonesia  dapat di lihat dalam empat  konsep  berdasarkan  national  role conception  yang  dikenalkan  oleh  Holsti. Peran nasional didefinisikan sebagai suatu out  put kebijakan  luar  negeri  yang  hanya dihubungkan  dengan  negara-negara  yang terlibat  dalam  masalah-masalah  yang  ada dalam  sebuah  sistem  dan  kawasan. Terdapat  banyak  negara  kecil  seperti Lesotho  dan  kepulauan  Maldives  yang meskipun  menyatakan  atau  menunjukkan minat  terhadap  negara  lain  namun  tidak dapat  terlihat  bahwa  mereka  dapat memainkan  peranan  yang  nyata  dalam percaturan  dunia  internasional.  Dapat disimpulkan  bahwa  suatu  konsepsi  peran nasional  yang  tipikal  merupakan  pembela kawasan  regional,  suatu  peran  yang melindungi  negara  lain  di  suatu  wilayah tertentu  atau menjadi mediator dan suatu
peran  yang  membantu  memecahkan konflik internasional (Hosti, 1988).
Konsepsi  peran  nasional  ini  muncul berdasarkan  perkembangan  penyebutan oleh para pengkaji Hubungan
Internasional  terhadap  perilaku  negara.
Kecenderungan para pengkaji HI pada saat itu  hanya  menyebut  negara  dengan identitas perilakunya dalam suatu interaksi  internasional  namun  tidak menelaah  lebih  dalam  terkait  dengan pandangan  negara  tersebut.  Contohnya terdapat  beberapa  negara  yang  disebut sebagai  negara  Blok  Timur,  Blok  Barat, atau  Non  Blok  (negara  yang  tidak berafiliasi  dengan  kedua  blok  tersebut). Selanjutnya  di  dalam  blok-blok  tersebut negara  juga  diklasifikasikan  lagi  sebagai penyeimbang,  pemimpin  blok  atau  hanya sebagai negara pinggiran (Holsti, 1970).
Menganalisis  peran  apa  saja  yang dimiliki  oleh  negara  dalam  sistem internasional,  Holsti  (1970)  melakukan serangkaian  penelitian.  Dalam  penelitian tersebut Holsti  menyatakan  bahwa perilaku  negara  ditentukan  oleh  konsepsi peran  nasional,  posisi  atau  status  negara dalam  sistem  internasional  selanjutnya tuntutan  dan  harapan  peran  dari  negara lain.  Lebih  lanjut  Holsti  memperkenalkan empat  konsep  peran  yaitu National  Role Conceptions, Position,  National Role Prescription, dan Role Performances.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut konsepsi  peran  nasional  Indonesia  dalam konflik  yang  melibatkan  Thailand  dan kamboja  dapat  digambarkan  sebagai berikut :
Peran  Indonesia  berdasarkan role  of conception dalam  menyelesaikan  konflik antara  Thailand  dan  Kamboja  Indonesia yaitu bertindak sebagai Mediator- Integrator  dalam  konsep  peran  nasional. Role of Conception merupakan kepribadian atau  ide  serta  pemikiran  sebuah  negara untuk  bertindak  sebagai  mediator  dalam konflik.
Indonesia  melalui  Menteri  Luar Negeri  Indonesia  Marty  Natalegawa melakukan  upaya  “shuttle  diplomacy” dengan bertemu pemerintah kedua negara yang diwakili oleh masing-masing menteri luar  negerinya..  Kamboja  diwakili  oleh yaitu  Hor  Nam  Hong  di  Phnom  Penh  dan Thailand  diwakili  oleh  Kasit  Piromya  di Bangkok.  Tujuan  pertemuan  ini  adalah pemerintah Indonesia ingin secara langsung mendapatkan informasi
mengenai  konflik  tersebut  dari  pihak pertama (Kompas, 2011).
Holsti  (1970)  menjelaskan  bahwa Mediator-Integrator  merupakan  sejumlah negara  yang  memandang  dirinya  sanggup atau bertanggung jawab untuk menjalankan  tugas-tugas  khusus  sebagai perantara  untuk  mendamaikan  negara atau  kelompok  negara  tertentu.  Mereka memandang dirinnya sebagai regional atau global fixers .
Memandang
Indonesia juga merupakan  ketua  ASEAN  pada  sat  itu, Indonesia  memiliki  peluag  yang  sangat besar  untuk  bertindak  sebagai  mediator konflik  antara  Thailand  dan  Kamboja. Tindakan  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh Indonesia  adalah  lebih  kepada  upaya diplomasi.  Indonesia  melakukan  berbagai macam perundingan- perundingan dengan kedua  belah  pihak  baik  Thailand  maupun Kamboja.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada bulan  Februari  2011  ketika  diadakannya pertemuan  informal  para  Menteri  Luar Negeri  negara  ASEAN.  Pada  pertemuan tersebut  menghasilkan  poin  bahwa  kedua negara menyepakati keterlibatan Indonesia  dalam  menyelesaikan  konflik sengketa  wilayah  disekitar  Kuil  Preah Vihear  dan  juga  menunjuk  Indonesia menjadi  peninjau  konflik  kedua  negara yang bersengketa (Andriani, 2018).
Peran  Indonesia  sangat  dibutuhkan oleh negara-negara kawasan ASEAN untuk menyelesaikan  konflik  Thailand  dan Kamboja  ASEAN  mengingat  konflik  ini dapat  mengganggu  stabilitas  keamanan oleh  negara-negara  ASEAN.  Indonesia telah  melakukan  berbagai  upaya  agar kedua  pihak  dapat  menyelesaikan  konflik ini  dengar  cara-cara  yang  sifatnya diplomatis  tanpa  adanya  pendekatan militer dan konflik ini tidak perlu di bawa hingga  ke  ranah  Internasional  seperti Dewan  Keamanan  PBB.  Indonesia  dalam konflik  ini  banyak  mendapat  kepercayaan dari DK-PBB untuk menyelesaikannya.
Harapan  dari  ASEAN  dan  PBB  untuk Indonesia  dalam  ini  di  sebut  sebagai role prescription. Role prescription adalah saran atau  tuntutan  tindakan  dari  sistem internasional (lingkungan eksternal) terhadap suatu negara.
Hal ini kemudian selaras dengan yang dialami  Indonesia  dengan  mendapatkan masukan  dan  kepercayaan  dari  pihak  lain dalam  hal  ini  negara  atapun  organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik antara  Thailand  dan  Kamboja.  Sorotan peran  Indonesia  bukan  hanya  datang  dari kawasan ASEAN saja melainkan hingga ke negara- negara PBB.
Indonesia  dalam  upaya  mediasinya juga  mendapatkan  dukungan  dari  negara Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan
konflik  yang  berkepanjangan  antara militer  Thailand  dengan  Kamboja  di perbatasan kedua negara dan memintakan agar  kedua  belah  pihak  saling  menahan diri.  Pemerintah  Amerika  Serikat  (AS) menegaskan  dukungan  untuk  Indonesia yang  saat  ini  merupakan  ketua  ASEAN untuk  membantu  upaya  penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja (Berita Satu, 2011).
Ketiga  adalah  konsep position .
Position dalam  hal  ini  merupakan  posisi suatu  negara  dalam  sistem  internasional yang  membuatnya  diharapakan  dapat mengambil  tindakan  tertentu  sesuai dengan posisi tersebut.
Posisi  Indonesia  sebagai  Ketua ASEAN  sangat  dipuji  oleh  beberapa kalangan  baik  di  antara  negara-negara kawasan  ASEAN  maupun  di  kancah Internasional. Suksesnya Indonesia memainkan  peran  sebagai  mediator- integrator  dalam  konflik  Thailand  dan Kamboja  tercapai  ketika Menteri  Luar Negeri  Indonesia  Marty  Natalegawa mampu  mendamaikan  kedua  negara  di PBB pada 14 Februari 2011.
Indonesia  sangat  diperhitungkan posisinya  dalam  kawasan  Internasional. Beberapa  kali  Indonesia  mampu  menjadi aktor untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional  khususnya  konflik  yang terjadi  dikawasan.  Misalnya  pada  tahun
1988-1989 Indonesia pernah menjadi tuan rumah  Jakarta  Informal  Meeting  (JIM) untuk  menyelesaikan  konflik  antara Kamboja  dan  Vietnam.  Dalam  pertemuan ini  Indonesia  berhasil  memfasiltasi  dan memediasi  kedua  negara  yang  sedang berkonflik  untuk  bisa  duduk  bersama- sama dan mendiskusikan terkait penyelesaian  konflik  diantara  kedua negara.  Dengan  adanya  pertemuan  atas inisiasi  Indonesia  inilah  keadaan  di Kamboja  berangsur  damai  dan  aman ketika  Vietnam  menarik  pasukannya  dari negara tersebut (Kompas, 2011). Hal inilah yang  menjadikan  Indonesia  disoroti  oleh pihak  lain  dapat  memainakan  kembali peranannya  dalam  menyelesaikan  konflik antara Kamboja dan Thailand.
Konsep terakhir yaitu role performance . Role  performance adalah perilaku  umum  kebijakan  luar  negeri sebuah negara. Hal tersebut termasuk pola sikap,  keputusan,  tanggapan,  fungsi  dan komitmen terhadap negara lain .
Bentuk  tindakan  nyata  Indonesia sebagai  dalam  menjalankan  peranannya menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja  dapat  terlihat  jelas  ketika Indonesia  menyelenggarakan  berbagai pertemuan  dan  memfasilitasi  pertemuan tersebut secara bilateral maupun multilateral  yang    diantaranya  :  Pertama, mengadakan  pertemuan    informal    kedua
negara  di  Jakarta.  Kedua  melakukan pertemuan  dalam  kerangka  Joint  Border Committee  (JBC)  di  Bogor.  Ketiga, mengadakan  pertemuan  Trilateral  disela- sela  KTT  ASEAN  ke-18  di  Jakarta,  dan terakhir  mengadakan  pertemuan  formal Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM).
Forum  Joint  Border  Commission  dan ASEAN  Foreign  Ministers  Meeting  yang dilaksanakan  di  Bogor  pada  April  2011 yang  difasilitasi  Indonesia  selaku  ketua ASEAN melahirkan solusi berupa pengiriman  tim  pemantau  ke  area sengketa,  namun,  solusi  yang  ditawarkan tersebut  belum  disepakati  oleh  kedua pihak  yang  berkonflik.  Upaya  yang dilakukan  ASEAN  tersebut  kemudian mendapatkan  titik  terang  pada  saat Mahkamah  Internasional  memutuskan agar  kedua  negara  menarik  semua pasukan  militernya  dan  mengizinkan  tim pemantau  dari  ASEAN  untuk  memasuki zona demiliterisasi.
Pada  Desember  2011  Thailand  dan Kamboja  menyepakati  untuk  menarik mundur  pasukan  mereka  di  bawah pengawasan tim pemantau dari Indonesia. Hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai simbol  meredanya  konflik  diantara  kedua negara (Raharjo, 2013). Kehadiran Indonesia  memang  sejak  awal  dalam memediasi  konflik  tersebut  justru  atas
permintaan  dan  undangan  kedua  Negara yang bersengketa.

## SIMPULAN
Konflik  yang  melibatkan  Thailand dan  Kamboja  diakibatkan  oleh  beberapa faktor  yaitu  kepentingan  nasional  kedua negara, kedaulatan masing-masing negara, sejarah  kuil  preah  vihear,  dan  terakhir politik dalam negeri Thailand. Selanjutnya upaya  yang  kemudian  dilakukan  oleh Indonesia  sebagai  pihak  ketiga  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut  melalui upaya yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang lebih diplomatis.  Harapan  untuk  Indonesia dalam  menjadi  mediator  muncul  dari ASEAN  dan  PBB.  Konsepsi  peran  yang dilakukan  Indonesia  adalah  dengan menggunakan  “ shuttle  diplomacy ”.  Posisi Indonesia  dikawasan  Dan  juga  menjadi ketua  ASEAN  juga  menjadi  modal tersendiri  untuk  mempermudah  jalannya mediasi.  Indonesia  juga  telah  melakukan tindakan  nyata  yang  dalam  konsep  peran nasional disebut dengan role of performance dengan memfasilitiasi berbagai macam pertemuan seperti ASEAN Foreign  Minister’s  Meeting dengan  agenda tunggal  pembahasan  penyelesaian  konflik Thailand  dan  Kamboja  dan  Pertemuan dalam  kerangka  Joint  Border  Committee (JBC) di Bogor .

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  R.  (2018).  Efektifitas  ASEAN  Dalam Penyelesaian  Konflik  Thailand  Dan Kamboja. Jurnal  Demokrasi  &  Otonomi Daerah , 16(2), 81-164.
Antara  News,  3  April  2009.  Kronologi  Konflik
Thailand-Kamboja. Diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/13
6978/kronologi-konflik-thailand- kamboja pada 29 Mrt 2019.
Berita  Satu  26  April  2011.  Indonesia  Didukung  AS Selesaikan  Konflik  Thailand-Kamboja.
Diakses melaui https://id.beritasatu.com/home/indones ia-didukung-as-selesaikan-konflik- thailand-kamboja/10499  pada  29  Maret 2019.
Cipto,  B.  (2007). Hubungan  Internasional  di  Asia Tenggara,  Teropong  Terhadap,  Realitas, dan  Masa  Depan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Chachavalpongpun,  P.  (2011).  The  necessity  of enemies in Thailand troubled politics The Making  of  Political  Otherness). Asian Survey, 51 (6), 1019-1041.
Detik  News,  24  Februari  2011,  Apa  Hebatnya Diplomasi  Indonesia  dalam  Konflik  Thailand
Kamboja?. Diakses melalui https://news.detik.com/opini/d-
1578623/apa-hebatnya-diplomasi-
indonesia-dalam-konflik-thailand- kamboja- pada 29 Maret 2019.
Holsti, J.K. (1970). National Role Conceptions in the of  Foreign  Policy. International  Studies . 14(3), 233-309. Holsti,  J.K.  (1988). Politik  Internasional:  Kerangka Analisis Jilid I. Jakarta: Erlangga. Internasional  Sindo  News,  15  April  2013,  Berebut Preah  Vihear,  Thailand  dan  kamboja  di Mahkamah                Internasional  di  akses melalui https://international.sindonews.com/rea d/738329/40/berebut-candi-preah- vihear-thailand kamboja-bertarung-di- mahkamah-internasional-1366027071, pada 29 Maret 2019.
Kompas,  22  Februari  2011,  Penyelesaian  Konflik
Kamboja di akses Melalui https://internasional.kompas.com/read/
2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Ko nflik.Thailand  Kamboja?page=2.  Pada  29 Maret 2019. Mangku,  D.  (2011). Peluang  dan  Tantangan Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kuil Vihear  di  Perbatasan  Kamboja dan . Pandecta, 6(2), 107-116. Raharjo,  S.  (2013).  Tantangan  Konflik  Thailand- Kamboja  Bagi        Stabilitas. Jurnal  Kajian Wilayah, 4(1), 106-121 .