Pelanggaran  Indikasi  Geografis  ditinjau  dari  Aspek  Perlindungan Konsumen
Yoan Nursari Simanjuntak 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: yoan@staff.ubaya.ac.id
Articcle Information
Article History:
Received : 26-01-2023 Revised : 20-04-2023 Accepted : 01-05-2023 Published : 01-05-2023
Keyword:
Geographical Indications; Violation; Consumer Protection;

## Abstract
It  is  very  important  for  Indonesia  to  provide  protection  for  potential Geographical  Indications  in  order  to  maintain  fair  business  competition; consumer protection; protection of Micro, Small and Medium Enterprises; and  domestic  industry.  Geographical  indications,  which  are  communal intellectual property rights, become an economic potential for the region or community  group  that  proposes  them.  The  protection  of  Geographical Indications will not only provide welfare benefits for the rights owners but will  also  constitute  acknowledgment  of  the  rights  of  end  consumers  who utilize  products  with  said  Geographical  Indication  rights.  The  regulation regarding  violations  of  the  rights  of  Geographical  Indications  contains protection for consumer rights and the obligations of producers. The study was carried out through normative juridical methods through statutory and conceptual approaches using legal materials, both primary, secondary and tertiary. Henceforth, the analysis is carried out deductively.

## Abstrak
Sangat  penting  bagi  Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap potensi Indikasi Geografis dalam upaya untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan; perlindungan konsumen; perlindungan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah; dan industri dalam negeri. Indikasi Geografis yang  merupakan  hak  kekayaan  intelektual  komunal,  menjadi  potensi ekonomi bagi wilayah maupun kelompok masyarakat yang mengajukannya. Perlindungan  Indikasi  Geografis  tidak  hanya  akan  memberikan  manfaat kesejahteraan bagi pemilik hak tetapi juga merupakan pengakuan hak bagi konsumen akhir yang memanfaatkan produk dengan hak Indikasi Geografis tersebut. Dalam pengaturan tentang pelanggaran hak Indikasi Geografis, terkandung perlindungan bagi hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Telaah  dilakukan  melalui  metode  yuridis  normatif  melalui  pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum, baik  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Untuk  selanjutnya,  analisa dilaksanakan secara deduktif.

## PENDAHULUAN
Tidak kalah penting dengan kekayaan intelektual yang dimiliki perorangan, kekayaan  intelektual  dengan  kepemilikan  bersama  oleh  kelompok  masyarakat menjadi  aset  yang  sangat  berharga  untuk  memajukan  perekonomian  bangsa. Kekayaan  ini  dimiliki  oleh  masyarakat  umum  dan  bersifat  komunal. 1 Ragam kekayaan intelektual komunal meliputi indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber  daya  genetik,  dan  ekspresi  budaya  tradisional.  Kekayaan  intelektual komunal  mengupayakan  kemanfaatan  dan  kepentingan  bagi  banyak  orang. Keuntungan kolektif inilah yang menjadi ciri khas. 2 Keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang sangat kaya ragam menjadi potensi yang sangat besar akan kekayaan intelektual yang bersifat komunal.
Sebagai  salah  satu  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki kondisi geografis yang beragam, adat istiadat berwarna, serta sumber daya budaya, termasuk  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional  yang  kaya. Kondisi geografis dan keragaman adat dan budaya menjadi potensi penting dalam proses produksi berkarakter khas. 3
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disebut  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis) menentukan Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu  barang  dan/atau  produk  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  tertentu  pada  barang  dan/atau  produk  yang dihasilkan.  Ketika  masyarakat  atau  pelaku  usaha  mengelola  sumber  daya  alam menjadi suatu produk dan/atau barang dengan menggunakan nama geografis untuk
1 Adawiyah dan Rumawi, 2021, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia” , Jurnal Repertorium, Vol. 10 No. 1, hal 1-16
2 Dewi  Sulistianingsih,  Yuli  Prasetyo  Adhi,  dan  Pujiono,  2021, “Digitalisasi  Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia” ,  Seminar  Nasional  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang,  hal 651
3 Ahmad M Ramli dan Miranda Risang Ayu, 2018, Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis , Alumni : Bandung, hal 68-69
menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada pihak lain maka mereka akan mengupayakan perlindungan Indikasi Geografis. 4
Beberapa Indikasi Geografis di Indonesia dengan kekhasan yang unik, antara lain  adalah:  Kopi  Robusta  Pasuruan,  Susu  Kuda  Sumbawa,  Kangkung  Lombok, Purwaceng Dieng, Salak Pondoh Sleman Jogja, Bandeng Asap Sidoarjo, Apel Batu Malang,  dan  Gerabah  Kasongan. 5 Kopi  Kintamani  Bali  merupakan  produk perkebunan  yang  menjadi  pelopor  pertama  kali  perolehan  sertifikasi  Indikasi Geografis. Ciri khas dan kualitas Kopi Kintamani Bali berbeda dengan jenis kopi lainnya. Dengan adanya pendaftaran, produk Indikasi Geografis akan memperoleh nilai  tambah  dan  daya  saing  serta  keuntungan  kepada  para stakeholders yang terlibat seperti petani dan eksportir. 6
Perlindungan Indikasi Geografis menyasar berbagai tujuan, selain memberi proteksi  terhadap  potensi  khas  daerah  dari  peniruan  atau  penggunaan  secara melawan  hukum,  juga  dimaksudkan  untuk  memberikan  manfaat  ekonomi  yang optimal  bagi  masyarakat  penghasilnya,  sekaligus  memberikan  keuntungan  bagi konsumen karena adanya jaminan kualitas produk. 7 Pada sisi konsumen, terdapat jaminan keaslian produk melalui label Indikasi Geografis yang ditempelkan pada produk  sebagai  penanda  bahwa  produk  tersebut  asli. 8 Indikasi  Geografis mencerminkan keterhubungan antara produk dan wilayah, yang jika dilindungi oleh undang-undang  mencegah  penyalahgunaan  atau  peniruan  nama  terdaftar  dan menjamin konsumen bahwa produk tersebut asli. 9
4 Winda  Risna  Yessiningrum,  2015, “Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis  sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual” , Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III No. 7, hal 46 5 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  E-Indikasi  Geografis, https://ig.dgip.go.id/ , diakses 20 Desember 2022
6 Fokky  Fuad  dan  Avvan  Andi  Latjeme,  2017, “Perlindungan  Indikasi  Geografis  Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja” , Jurnal Magister Hukum (Hukum dan Kesehatan), Vol. 2 No. 2, hal 10
7 Winda Risna Yessiningrum, Op.Cit .,  hal 44
8 Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, Loc.Cit
9 Áron  Török,  Matthew  Gorton,  Ching-Hua  Yeh,  Péter  Czine,  dan  Péter  Balogh,  2022, “Understanding  Consumers’  Preferences  for  Protected  Geographical  Indications:  A  Choice Experiment with Hungarian Sausage Consumers” , MDPI Journal, https://www.mdpi.com/journal/foods , hal 1, diakses 18 Desember 2022
Meskipun  telah  terdapat  pengaturan,  kasus-kasus  pelanggaraan  Indikasi Geografis yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen bermunculan. Denmark, contohnya, putusan Pengadilan Tinggi Eropa terhadap Denmark karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Uni Eropa (UE). Denmark digugat karena terdapat perusahaan lokal Denmark yang memproduksi dan mengekspor keju putih yang  dilabeli  "feta",  sementara  keju  feta  sebenarnya  hanya  dapat  diproduksi  di Yunani sebagaimana spesifikasi produksinya seharusnya. Penjelasan Yunani, feta adalah warisan budaya Yunani karena telah keju susu domba dan kambing tersebut telah  dibuat  selama  6.000  tahun.  Kata  "fetas"  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang bermakna  "cakram" 10 .  Bagi  Indonesia,  Kopi  Arabika  Toraja  yang  diklaim  oleh perusahaan  Jepang  sangat  merugikan  Indonesia,  khususnya  pada  bidang  ekspor. Para  petani  maupun  para  pengusaha  Kopi  Arabika  Toraja  tidak  dapat  lagi memperdagangkan  kopi  tersebut  ke  Jepang  karena  perusahaan  Key  Coffee  Inc. Jepang telah lebih dulu mendaftarkan merek kopi Arabika Toraja sebagai branding terbesar  di  Jepang. 11 Kopi  Arabika  dari  Toraja  dan  Gayo  adalah  2  jenis  kopi Indonesia  yang  paling  banyak  dilanggar,  yaitu  Kopi  Arabika  Toraja  didaftarkan dengan merek “Toarco Toraja Coffee” di Jepang; Kopi Arabika Gayo dalam merek “Wild Gayo Luwak” di Amerika Serikat; “Gayo Mountain Coffee”, dan “Amaro Gayo  Coffee”  oleh  warga  negara  Inggris;  serta  merek  “Equador:  Sumatra  Gayo Mountain”. 12 Kasus  yang  lain  adalah  beras  Adan  Krayan.  Kesemuanya  itu  tidak hanya merupakan pelanggaran hak Indikasi Geografis. Namun, juga memberikan kerugian bagi konsumen.
10 “Denmark Digugat ke Pengadilan Akibat Keju Feta”,
https://republika.co.id/berita/internasional/eropa/r8xjkq370/denmark-digugat-ke-pengadilan- akibat-keju-feta , diakses 18 Desember 2022
11 Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme, Op.Cit ., hal. 13.
12 Erik Mangajaya, “Mari Memajukan Indikasi Geografis Kopi Indonesia, Dari Gayo Sampai Toraja” , https://kumparan.com/erik-mangajaya-simatupang/memajukan-indikasi- geografis-kopi-indonesia-dari-gayo-sampai-toraja-1538925127850717124 , diakses 19 Desember 2022

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  adalah  yuridis-normatif,  dengan  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) dan konseptual ( conceptual approach ). Menggunakan bahan hukum primer, khususnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen,  UU  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual  Komunal;  Bahan  Hukum  Sekunder  yang  meliputi  jurnal,  buku,  dan makalah;  dan  Bahan  Hukum  Tersier  yang  terdiri  dari  sumber  dari  internet  yang berkaitan  dengan  permasalahan.  Adapun  sifat  penelitiannya  adalah  deskriptif analitis.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menginventarisasi  bahan- bahan hukum  yang memiliki keterkaitan dengan  pokok bahasan dalam penulisan sesuai  dengan  kebutuhan  penulisan  yang  kemudian  diurutkan  secara  sistematis. Analisis  dilakukan  secara  deduksi,  mulai  dari  pengetahuan  hukum  yang  bersifat secara umum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, asas- asas hukum, dan yurisprudensi yang digunakan, kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus untuk mendapatkan jawaban.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha
Perlindungan  konsumen  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen)  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Ketentuan  yang  demikian  itu  dimaksudkan  untuk  melindungi kepentingan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. 13
Pemberian perlindungan terhadap konsumen dilandasi oleh beberapa prinsip sebagaimana disebutkan berikut ini:
13 A. A. Gd Prawira Negara dan I Nyoman Krisna Putra Satria, 2021, “Upaya Perlindungan Konsumen  Terhadap  Maraknya  Penjualan  Pakaian  Merek  Tipuan” ,  Ganesha  Civic  Education Journal, Vol. 3 No. 2, hal 48
1. Prinsip  Manfaat,  yang  berarti  bahwa  segala  usaha  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  dimaksudkan  untuk  memberikan  manfaat sebesar-besarnya,  tidak  hanya  bagi  kepentingan  konsumen,  melainkan juga bagi pelaku usaha.
2. Prinsip  Keadilan,  yaitu  bahwa  konsumen  dan  pelaku  usaha  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  hak  dan  melaksanakan kewajibannya.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  diharapkan  turut  serta berpartisipasi untuk mewujudkan keadilan tersebut.
3. Prinsip  Keseimbangan,  dimaksudkan  agar  konsumen,  pelaku  usaha,  dan pemerintah dapat berjalan seimbang.
4. Prinsip  Keselamatan  dan  Keamanan  Konsumen,  yaitu  konsumen  harus senantiasa  memperoleh  kepastian  adanya  keselamatan  dan  keamanan dalam pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.
5. Prinsip  Kepastian  Hukum,  yang  berarti  adanya  jaminan  diperolehnya keadilan dari Negara, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen yang menaaati pengaturan.
Adapun  yang  dimaksudkan  dengan  Konsumen  adalah  setiap  orang  yang menggunakan  barang  dan/atau  jasa,  baik  untuk  dirinya  sendiri,  keluarga,  orang ataupun  makhluk  hidup  lain,  serta  tidak  dimaksudkan  untuk  diperdagangkan. Penjelasan  Pasal  1  angka  2  UU  Perlindungan  Konsumen  menambahkan  bahwa Konsumen sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Konsumen Akhir dan Konsumen  Antara.  Konsumen  Akhir  merupakan  pengguna  atau  pemanfaat  akhir dari  suatu  produk,  sementara  Konsumen  Antara  adalah  konsumen  yang memanfaatkan suatu produk sebagai bagian dari proses untuk menghasilakn produk lainnya. Adapun konsumen yang dimaksudkan pada UU Perlindungan Konsumen bukan Konsumen Antara, melainkan Konsumen Akhir.
Sementara  yang  dimaksudkan  dengan  Pelaku  Usaha,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1  angka  3  UU  Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  orang perseorangan atau badan usaha berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  di  wilayah  hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
penyelenggaraan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.  Dalam pengertian ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, perusahaan korporasi, pedagang, distributor, termasuk di antaranya. Pelaku Usaha merupakan pihak  yang  menghasilkan  suatu  barang  atau  jasa,  tetapi  pada  perkembangannya seringkali pelaku usaha mengabaikan hal yang menjadi hak bagi konsumen demi mengejar keuntungan yang besar. 14
Adapun  yang  dimaksud  dengan  barang  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  UU Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  benda  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,  yang  dapat  dipakai,  dipergunakan  atau  dimanfaatkan,  dan diperdagangkan  oleh  Konsumen.”  Dalam  pendapat  Fandy  Tjiptono,  barang merupakan segala sesuatu yang oleh Pelaku Usaha ditawarkan untuk diperhatikan, dibeli, digunakan sesuai dengan  keinginan dan keperluan. 15
Posisi  konsumen  dipandang  lebih  lemah  daripada  pelaku  usaha  sehingga penting  untuk  memberikan  perlindungan  hak  bagi  konsumen. 16 Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak-hak tersebut meliputi:
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang  digunakan
14 Mira Erlinawati dan Widi Nugrahaningsih. 2017, "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online." Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01, hal 27-40
15 Tri Putri Hertandri Setyani, Ir. Wasis Gunadi, 2020, “Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio KIA Motors Indonesia (Pada PT. Radita Autoprima)” , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurya, Vol. 1 No. 1, hal 92
16 Ni Made Dewi Sukmawati dan I Wayan Novy Purwanto, 2019, “ Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu” , Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana , Vol.7 No.03, hal 1-14
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
8. hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Hak  konsumen  dipandang  sebagai  suatu  kepentingan  yang  dilindungi  oleh hukum, sehingga ada suatu tuntutan untuk dapat dipenuhi. 17 Konsumen memiliki hak untuk mendapat barang sesuai dengan nilai yang telah ditukarkan serta jaminan yang  dijanjikan,  karena  ia  telah  membayar  sesuai  dengan  yang  disepakati  baik sehingga  seharusnya  konsumen  mendapat  apa  yang  menjadi  haknya  baik  dari kualitas  yang  serta  karakteristik.  Konsumen  juga  berhak  untuk  mendapatkan informasi  yang  jujur  dan  lengkap  dari  pelaku  usaha  supaya  konsumen  tidak dirugikan,  karena  pelaku  usaha  dianggap  paling  mengerti  terkait  barang  yang ditawarkan. Penyampaian informasi harus dilakukan dengan jelas dan dalam bahasa yang  dapat  dimengerti  konsumen,  hal  ini  penting  supaya  konsumen  dapat memperoleh  gambaran  yang  jelas  dan  benar  terkait  suatu  produk  tersebut  dan tentunya juga dapat terhindar dari kerugian. 18
Di samping memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, berupa:
1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
17 Mira Erlinawati dan Widi Nugrahaningsih, "Implementasi Undang-undang … " , Loc.Cit
18 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen , Revisi cetakan 9, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal 25
4. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
Kewajiban konsumen perlu diatur agar terdapat keseimbangan dan tidak ada kerugian. 19 Kerugian  adalah  keadaan  yang  timbul  karena  ada  suatu  pelanggaran norma. 20 Ketika mengalami kerugian, konsumen seringkali melakukan nir aksi dan ragam  aksi.  Nir  aksi  adalah  keadaan  ketika  konsumen  dirugikan,  tetapi  memilih untuk  tidak  melakukan  sesuatu  ( do  nothing  strategy ).  Hal  ini  terjadi  karena konsumen beranggapan hal yang terjadi hanya pengalaman buruk yang akan lewat dan jika dilakukan gugatan ia akan rugi waktu, biaya, tenaga, dan lainnya. 21 Kedua adalah ragam aksi dimana konsumen dalam keadaan kecewa tetapi bingung harus berbuat apa, yang biasanya dilakukan bercerita kepada orang lain tentang peristiwa yang dialaminya, menulis di media, dan lainnya.  Bagi konsumen berlaku prinsip Caveat  Emptor atau  juga  dikenal  dengan let  the  buyer  beware .  Prinsip  ini berpandangan  bahwa  konsumen  selayaknya  berhati-hati  dan  dapat  bertanggung jawab atas kepentingan terhadap dirinya sendiri. 22
Pihak pelaku usaha juga diatur hak dan kewajibannya oleh UU Perlindungan Konsumen.  Hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  hadir  sebagai  bentuk  timbal  balik dengan  konsumen,  supaya  kedua  belah  pihak  tidak  saling  merugikan  ketika melakukan suatu transaksi. 23 Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen adalah:
1. hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan
19 Puteri  Asyifa  Octavia  Apandy,  Melawati,  dan  Panji  Adam,  2021, “Pentingnya  Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli” , Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, hal 13
20 Sri Redjeki Slamet, 2013, “Tuntutan ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi” , Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10 No. 2, hal 107 21 Fransisca Yanita Prawitasari, Heru Saputra Lumban Gaol, Veronica Jessica Prawidyasari, 2022, “Implementasi Prinsip Caveat Emptor dan Caveat Venditor Dalam Kasus Peredaran Jamu Kuat Mengandung Bahan Kimia Obat” , Jurnal Kertha Patrika, Vol. 44 No. 1, hal 120
22 Ibid ., hal 120 – 121
23 Salamiah, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli”, Jurnal Al’ Adl, Vol. VI No. 12, hal 39
2. hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik
3. hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan
5. hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya
Pasal  7  UU  Perlindungan  Konsumen  mengatur  kewajiban  pelaku  usaha sebagai berikut:
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
7. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Itikad baik adalah perilaku kejujuran dalam suatu transaksi dagang, dimana para  pihak  secara  sukarela  untuk  mengungkapkan  fakta-fakta  yang  ada  secara
lengkap  melalui  informasi  kepada  konsumen. 24 UU  Perlindungan  Konsumen menekankan bahwa itikad baik  harus dilakukan kedua belah pihak yakni,  pelaku usaha dan konsumen. Namun, posisi pelaku usaha lebih ditekankan untuk beritikad baik.  Hal  ini  terjadi  karena  pelaku  usaha  harus  beritikad  baik  dari  awal  proses produksi  suatu  barang,  selama  proses,  hingga  akhirnya  selesai  dan  dijual  kepada konsumen. Kegiatan pelaku usaha dari awal produksi dapat menimbulkan kerugian konsumen,  sedangkan  kemungkinan  konsumen  merugikan  pelaku  usaha  hanya pada  saat  melakukan  suatu  transaksi. 25 Pelaku  usaha  yang  baik  memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai barang yang dijual supaya  konsumen mengetahui dengan jelas terkait barang tersebut.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  agar  tidak  terdapat sewenang-wenang begitu saja yang mengakibatkan, kerugian terhadap konsumen. 26
Apabila  terjadi  kerugian  konsumen  atas  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  dari pelaku usaha maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hal  tersebut. 27 Tidak  hanya  hak  dan  kewajiban,  pelaku  usaha  juga  memiliki tanggung  jawab  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  19  UU  Perlindungan Konsumen  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan atau  diperdagangkan.  Ketentuan  ini  juga  menunjukkan  tanggung  jawab  pelaku usaha  meliputi  segala  bentuk  kerugian  konsumen,  tidak  hanya  kerusakan  suatu barang. 28
Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  hal  pelaku  usaha  menolak,  tidak  memberi  tanggapan,  atau  tidak
24 Cindawati,  2014, “Prinsip  Good  Faith  (Itikad  Baik)  Dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis Internasional” , Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 2, hal 191
25 Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen , Yogyakarta: Wonosari, hal 15
26 Asriani, K., Irwan Muin, and Ahmad Saleh, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Minuman Dan Makanan." Jurnal PETITUM, Vol. 6 No. 1, hal 44-62
27 Grace Joice S.N. Rumimper, 2013, " Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet.” Jurnal Hukum Unsrat, Vol.” 1 No. 3, hal 56-67
28 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, “ Hukum Perlindungan …” , Loc.Cit
bersedia memberikan penggantian kerugian kepada konsumen, maka dapat diambil langkah penyelesaian melalui badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau diajukan  kepada  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen.  Bagi  pelaku  usaha, berlaku  Prinsip Caveat  Venditor atau  yang  dikenal  dengan let  the  seller  beware . Pelaku usaha harus selalu berhati-hati karena dianggap yang paling memahami dan menguasai  informasi  dari  produk  yang  diperdagangkannya  dibandingkan konsumen. 29
Menurut  Zulham,  terdapat  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  dalam  lingkup perlindungan konsumen yakni: 30
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian ( Negligence )
Prinsip  ini  bersifat  subjektif  karena  melihat  pada  perilaku  pelaku  usaha, jika kelalaian pelaku usaha menyebabkan kerugian pada konsumen maka konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Prinsip Tanggung Jawab Wanprestasi ( Breach of Warranty )
Lazimnya  ditujukan  pada  hubungan  hukum  yang  didasarkan  pada  suatu kontrak, namun dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini, gugatan atas dasar breach of warranty juga dapat diajukan tanpa adanya  kontrak.  Saat  ini  dalam  praktik,  proses  jual-beli  banyak  yang dilaksanakan  kepada  konsumen  secara  langsung  dan  tidak  terdapat kontrak. Breach of warranty dibedakan menjadi :
a. Expressed Warranty , yaitu apabila terdapat jaminan tertulis atas produk b. Implied Warranty , yaitu manakala tidak terdapat jaminan tertulis karena dianggap sudah selayaknya kondisinya seperti itu
c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak ( Strict Liability )
Berdasarkan prinsip ini, konsumen yang dirugikan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
29 Dini  Kartika  Salsabila,  2021, “Prinsip  Caveat  Venditor  dan  Caveat  Emptor  Dalam Ketidaksesuaian Barang Dalam Kontrak Jual Beli Internasional” , Jurnal Belli Ac Pacis, Vol. 7 No. 1, hal 5
30 Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 48

## B. Indikasi Geografis sebagai Hak Komunal
Tidak  seperti  sebagian  yang  lain  dalam  bidang  kekayaan  intelektual, kepemilikan  Indikasi  Geografis  bukan  personal  melainkan  komunal.  Pada Kekayaan  Intelektual  Komunal  (KIK),  kepemilikan  menjadi  hak  kelompok, berbeda dengan kepemilikan perseorangan yang bersifat eksklusif dan individual. 31
Hak  komunal  dalam  kekayaan  intelektual  memberikan  kesempatan  kepada kelompok masyarakat untuk memiliki aset dan menjaga keunikannya, dan atas hak tersebut negara wajib melindungi dari kemungkinan adanya klaim dari kelompok masyarakat  wilayah lain. 32 Kekayaan intelektual  komunal dan masyarakat  adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena kekayaan intelektual komunal hidup seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut. 33
Pengertian Indikasi Geografis berdasarkan The Agreement of Trade-Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights,  Including  Trade  in  Counterfeit  Goods (TRIPs) adalah:
“Geographical  Indications  are,  for  the  purposes  of  this  agreement, Indications  which  identify  a  good  as  originating  in  the  territory,  where  a given  quality,  reputation  or  other  characteristic  of  the  good  is  essentially attributable to its geographical origin.”
TRIPs  merupakan  perjanjian  internasional  multilateral  pertama  yang  memuat tentang  Indikasi  Geografis. 34 Bently  dan  Sherman  menambahkan “The  TRIPs agreement covers all the main areas of intellectual property. For the most part, it
31 Modul  Kekayaan  Intelektual  bidang  Kekayaan  Intelektual  Komunal,  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019, hal 26
32 Purnama  Hadi  Kusuma  dan  Kholis  Roisah,  2022, “Perlindungan  Ekspresi  Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal” , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, hal 107
33 Abdul Atsar, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” , Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 2, hal 287
34 Osei  Tutu,  J.J.,  2013, “A  Sui  Generis  Regime  for  Traditional  Knowledge:  The  Cultural Divide in Intellectual Property Law” , Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 15 No. 1, hal 170
requires members of the WTO to recognize the existing standarts of the protection within the Berne and Paris Conventions.” 35
Pada Pasal 1 Angka 6 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan  karakteristik  tertentu  pada  barang  dan/  atau  produk  yang  dihasilkan.  Unsur geografis  sangat  mempengaruhi  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  dari  barang yang  bersangkutan  dimana  kondisi  khusus  tersebut  memperoleh  perlindungan secara hukum. 36 Dapat dikatakan, Indikasi geografis adalah tanda khas pada suatu produk  karena  pengaruh  faktor  geografis  dan  menjadi  dasar  klaim  hak  Indikasi Geografis. 37
Mengacu pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun  2022  tentang  Kekayaan  Intelektual  Komunal,  sumber  barang  dan/atau produk yang merupakan Potensi Indikasi Geografis adalah dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan/atau hasil industri, termasuk di dalamnya antara lain adalah produk hasil pertanian, produk olahan, dan hasil kerajinan tangan. 38 Melihat uraian tersebut terkesan seolah produk Indikasi Geografis selalu berkaitan dengan unsur tanah, meskipun sebenarnya hal yang mempengaruhi kekhasan suatu barang juga dimungkinkan bersumber selain alam dan juga bukan tanah. 39
Hak Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan sebuah hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak Indikasi
35 Lionel  Bently  dan  Brad  Sherman,    2004, Intellectual  Property  Law ,  New  York:  Oxford University Press Second edition, hal 4
36 OK  Saidin,  2002, Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) , Jakarta: PT. Raja Girafindo Persada, cet 2, hal 18
37 Tatty  A.  Ramli  dan  Yety  Sumiyati,  2015, “Penyuluhan  tentang  Perlindungan  Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat sebagai Wujud Sumbangsih UNISBA dalam  Meningkatkan Indeks Pembangunan  Manusia” ,  Jurnal  Aplikasi  Ipteks  untuk  Masyarakat, Vol. 4 No. 1, hal 28
38 Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, 2008, Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar , Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak  Asasi  Republik  Indonesia  bekerja  sama  dengan  Japan  International  Co-operation  Agency (JICA), hal 66
39 Miranda  Risang  Ayu,  2006, Memperbincangkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indikasi Geografis , Bandung: PT. Alumni, hal 30-32
Geografis  yang  terdaftar.  Hak  eksklusif  ini  berasal  dari  Negara  dan  diberikan selama reputasi, kualitas, dan karakteristik khas Indikasi Geografis masih melekat. Disebut eksklusif karena secara limitatif hanya melekat pada kelompok masyarakat atau pihak yang berkepentingan ( interested parties ) sebagai perwakilan masyarakat daerah  Indikasi  Geografis  dan  hanya  kelompok  tersebut  yang  berhak  untuk memperoleh  semua  kemanfaatan  ekonomi  dari  Hak  Indikasi  Geografis  tersebut. Hak  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  Pemegang  Hak  Indikasi  Geografis  meliputi pemanfaatan,  penggunaan,  serta  upaya  hukum  terhadap  pelanggar  Indikasi Geografis oleh pihak yang tidak berhak memanfaatkan. 40 Pemberian label Indikasi Geografis  diharapkan  dapat  menghindarkan  dan  melindungi  produsen  maupun konsumen  terhadap  pemalsuan  suatu  produk,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. 41
Indikasi  Geografis  memiliki  kedudukan  strategis  karena  menjadi  potensi modal  dasar  bagi  pembangunan  nasional. 42 Indikasi  Geografis  adalah  indikator kualitas karena menjadi tanda daerah asal barang atau produk kepada konsumen. 43 Perlindungan Indikasi Geografis memberikan manfaat yang sangat besar, berupa:
1. Memberi proteksi terhadap produk dan produsen Indikasi Geografis dari kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis
2. Menerangkan identifikasi  produk dan berperan  sebagai  standar produksi dan proses bagi para pemangku kepentingan Indikasi Geografis
3. Mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen dari penggunaan reputasi Indikasi Geografis secara salah
4. Meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku usaha
5. Memberikan informasi tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang dibeli kepada konsumen
6. Menjadi sarana promosi dan kesempatan meraih reputasi yang lebih baik
40 Djulaeka,  2014, Konsep  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Persepektif  Kajian Filosofis HAKI kolektif-Komunal . Malang: Setara Press, hal 82
41 Mas Rahmah, 2014, Perlindungan Indikasi Geografis di Sektor Kerajinan Batik , Surabaya: PT Revika Petra Media, hal 95
42 Bagian  Menimbang  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
43 Winda Risna Yessiningrum, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis …, Op. Cit ., hal 42
7. Meningkatkan  posisi  tawar  untuk  berkompetisi  pada  pasar  nasional maupun internasional
8. Mengangkat reputasi kawasan Indikasi Geografis melalui pengembangan agrowisata.
Saat  ini,  berdasarkan  data  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual, terdapat 121 Indikasi Geografis Terdaftar. Sebanyak 106 Indikasi Geografis berasal dari dalam negeri, seperti: Genteng Sokka Kebumen, Kopi Arabika Toba, dan Beras Siam Epang Sampit.  15 Indikasi Geografis lainnya berasal dari luar negeri, antara lain:  Basmati,  Korean  Red  Ginseng,  dan  Gorgonzola.  Pendaftaran  Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan apabila: 44
1. Bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum
2. Menyesatkan  atau  memperdaya  masyarakat  mengenai  reputasi,  kualitas, karakteristik,  asal  sumber,  proses  pembuatan  barang,  dan/atau kegunaannya; dan
3. Merupakan  nama  yang  telah  digunakan  sebagai  varietas  tanaman  dan digunakan  bagi  varietas  tanaman  yang  sejenis,  kecuali  ada  penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis
Pendaftaran  suatu  Indikasi  Geografis  akan  ditolak  apabila  dipandang  memiliki potensi  menyesatkan  atau  memperdaya  masyarakat  dalam  hal  reputasi,  kualitas, karakteristik dan asal barang atau produk. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak tertipu dan dirugikan. 45 Berdasarkan Pasal 61 UU Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis adalah selama ciri dan/atau kualitas yg menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
44 Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
45 Lily  Karuna  Dewi,  2019 ,  “Perlindungan  Produk-produk  Berpotensi  Hak  Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis” , Jurnal  Kertha Semaya , Vol.7 No.03, hal 14

## C. Perlindungan Konsumen Produk Indikasi Geografis
Perlindungan  Indikasi  Geografis  bertujuan  untuk  melindungi  kekhasan tersebut  dari  pemalsuan  atau  pemanfaatan  yang  tidak  seharusnya  sekaligus memberi  kesempatan  dan  perlindungan  kepada  masyarakat  wilayah  penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di  samping  itu,  perlindungan  Indikasi  Geografis  juga  menguntungkan  bagi konsumen  karena  memberi  jaminan  kualitas  produk.  Oleh  karena  itu  sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai. 46
Dari sisi konsumen, dengan adanya sertifikat produk indikasi geografis yang ditempelkan  pada  kemasan  produk  yang  bersangkutan,  berarti  produk  tersebut adalah asli. Artinya, konsumen akan terhindar dari barang palsu jika pada kemasan produk  itu  ada  label  produk  indikasi  geografis.  Indikasi  Geografis  merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain. 47
Pelanggaran atas Indikasi Geografis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU Merek dan Indikasi Geografis dapat berupa:
a. pemakaian  Indikasi  Geografis,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  atas  barang  dan/atau  produk  yang  tidak  memenuhi  Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak  langsung  atas  barang  dan/atau  produk  yang  dilindungi  atau  tidak dilindungi dengan maksud untuk:
1. menunjukkan  bahwa  barang  dan/atau  produk  tersebut  sebanding kualitasnya  dengan  barang  dan/atau  produk  yang  dilindungi  oleh Indikasi Geografis;
2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis
46 Winda Risna Yessiningrum, Op.Cit ., hal 44
47 Ibid
c. pemakaian  Indikasi  Geografis  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
d. pemakaian  Indikasi  Geografis  oleh  bukan  Pemakai  Indikasi  Geografis terdaftar;
e. peniruan  atau  penyalahgunaan  yang  dapat  menyesatkan  sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
1. pembungkus atau kemasan;
2. keterangan dalam iklan;
3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
f. tindakan  lainnya  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat  luas  mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.
Salah satu contoh adalah Beras Adan Krayan yang diberi merek Bario dengan label Made  in  Malaysia .  Krayan  merupakan  salah  satu  daerah  yang  terletak  di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berada pada ketinggian kurang lebih 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis yang unik tersebut membuat Krayan menjadi daerah penghasil beras dengan karakteristik khusus: harum, pulen, tidak  cepat  basi,  dan  rasanya  gurih.  Beras  Adan  Krayan  merupakan  Indikasi Geografis  yang  telah  mendapatkan  Sertifikat  Indikasi  Geografis  Beras  Adan Krayan  dengan  nomor  ID  G  000000013.  Tidak  hanya  di  Malaysia,  beras  Adan Krayan bahkan diperjualbelikan juga di Brunai tanpa menyebut Indikasi Geografis yang dilindungi tersebut.
Pada sisi konsumen, pelanggaran Indikasi Geografis menimbulkan kerugian bagi konsumen karena tidak melaksanakan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, khususnya:
a. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
c. dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
d. jaminan yang dijanjikan; serta
e. hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa
Sebaliknya,  atas  hak  konsumen  tersebut,  pelaku  usaha  ditentukan  oleh  Pasal  7
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
c. dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
d. penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
e. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
f. serta tidak diskriminatif;
g. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
h. diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
i. dan/atau jasa yang berlaku;
j. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
k. barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
l. dengan perjanjian.
Belajar  dari  konsumen  Eropa,  telah  terbentuk  suatu  sikap  dan  pemahaman tentang  penghargaan  hak  kekayaan  intelektual,  sekaligus  hak  sebagai  konsumen. Konsumen  Eropa  sangat  mendukung  prinsip-prinsip  yang  mendasari  Indikasi Geografis. Merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi  masyarakat  Eropa dalam  keputusan  mereka  untuk  membeli  makanan,  menghormati  tradisi  dan pengetahuan  lokal,  memilih  makanan  yang  berasal  dari  wilayah  geografis  yang mereka  ketahui,  dan  memiliki  label  khusus  yang  memastikan  kualitas  produk. 48
48 Áron  Török,  Matthew  Gorton,  Ching-Hua  Yeh,  Péter  Czine,  dan  Péter  Balogh, “Understanding Consumers’ …”, Op.Cit ., hal 2
Dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  hak  konsumen,  penting  untuk  dilakukan penggabungan proses perlindungan hak perdata dan administrasi. Oleh karena itu perlindungan hybrid menjadi model yang sangat sesuai. 49

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak  komunal  dari  kelompok  masyarakat  pemilik  hak  tersebut,  namun  juga sebenarnya  terkandung  unsur  pemberian  perlindungan  terhadap  konsumen  yang memanfaatkan produk dengan Indikasi Geografis Terdaftar tersebut. Ketentuan dan mekanisme  penanganan  pelanggaran  Indikasi  Geografis  dalam  UU  Merek  dan Indikasi  Geografis  berkesesuaian  dengan  apa  yang  menjadi  hak  konsumen  dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

## SARAN
Perlu  adanya  upaya  sinergis  untuk  mewujudkan  Prinsip  Keseimbangan  di antara  Konsumen,  Pelaku  Usaha,  dan  Pemerintah,  baik  berupa  menerbitkan Peraturan  Daerah  atau  kegiatan  lain  yang  ditujukan  untuk  mengupayakan perlindungan  konsumen  potensi  Indikasi  Geografis  yang  lebih  optimal.  Sanksi pidana pelanggaran Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan  Indikasi  Geografis  hanya  ditujukan  untuk  penggunaan  tanpa  hak  tanda  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  persamaan  pada  keseluruhannya dengan  Indikasi  Geografis  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  produk  yang sama  atau  sejenis  dengan  barang  dan/atau  produk  yang  terdaftar.  Sementara pelanggaran  berupa  pemakaian  Indikasi  Geografis  yang  dapat  menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul  geografis  barang tersebut,  sebagaimana dilakukan  antar  pelaku  usaha,  hanya  diberi  sanksi  secara  perdata  melalui  proses
49 Waldemar  Tarczynski  dan  Kinga  Flaga-Gieruszynska,  2022, “Civil  and  Procedural Instruments of the Consumer Protection on the Retail Electricity Market—Original Polish Model” , MDPI Journal, https://www.mdpi.com/journal/energies , hal 18, diakses 12 Desember 2022
gugatan. Oleh karena itu, untuk mengupayakan efek jera yang lebih optimal, perlu dikuatkan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Bently,  Lionel  dan  Brad  Sherman,  2004, Intellectual  Property  Law ,  New  York:
Oxford University Press Second edition
Djulaeka,  2018, Konsep  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Persepektif Kajian Filosofis HAKI kolektif-Komunal , Malang: Setara Press, 2014
M  Ramli,  Ahmad  dan  Miranda  Risang  Ayu, Kekayaan  Intelektual  Pengantar Indikasi Geografis , Bandung: Alumni
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen . Revisi cetakan 9, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Rahmah, Mas, 2014, Perlindungan Indikasi Geografis di Sektor Kerajinan Batik ,
Surabaya: PT Revika Petra Media
Saidin,  O.K,  2002, Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual ( Intellectual  Property Rights) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Kencana Prenada Media Group

## Jurnal:
Adawiyah dan Rumawi, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia”, Jurnal Repertorium , Vol. 10 No. 1, Mei 2021 : 1 – 16 Apandy,  Puteri  Asyifa  Octavia, Melawati, dan Panji Adam,  “Pentingnya  Hukum Perlindungan  Konsumen  Dalam  Jual  Beli”, Jurnal  Manajemen  dan  Bisnis , Vol. 3 No. 1, Juli 2021: 12–18
Asriani, K., Irwan Muin, dan Ahmad Saleh, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Minuman Dan Makanan." Jurnal PETITUM, Vol. 6 No. 1, April 2018: 32–50
Atsar, Abdul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Ditinjau  Dari
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  dan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta”, Jurnal  Law Reform , Vol. 13 No. 2., September 2017: 284–299
Cindawati,  “Prinsip Good  Faith (Itikad  Baik)  Dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis Internasional”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 26, No. 2, Juni 2014: 181–193
Dewi,  Lily  Karuna,  “Perlindungan  Produk-produk  Berpotensi  Hak  Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7 No.3, Juli 2019: 1–17
Erlinawati,  Mira  dan  Widi  Nugrahaningsih,  "Implementasi  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Bisnis Online" Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01, Februari–Juli 2017: 27–40 Fuad,  Fokky  dan  Avvan  Andi  Latjeme,  “Perlindungan  Indikasi  Geografis  Aset Nasional  Pada  Kasus  Kopi  Toraja”, Jurnal  Magister  Hukum  (Hukum  dan Kesehatan) , Vol. 2 No. 2, Juli 2017: 10–16
Kusuma,  Purnama  Hadi  dan  Kholis  Roisah,  “Perlindungan  Ekspresi  Budaya Tradisional  Dan  Indikasi  Geografis:  Suatu  Kekayaan  Intelektual  Dengan Kepemilikan Komunal”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol. 4   No. 1, Januari 2022: 107–120
Negara, A.A. Gd Prawira dan I Nyoman Krisna Putra Satria, “Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tipuan”, Ganesha Civic Education Journal , Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 46–54
Prawitasari,  Fransisca  Yanita  Prawitasari,  Heru  Saputra  Lumban  Gaol,  Veronica Jessica  Prawidyasari,  “Implementasi  Prinsip  Caveat  Emptor  dan  Caveat Venditor  Dalam  Kasus  Peredaran  Jamu  Kuat  Mengandung  Bahan  Kimia Obat”, Jurnal Kertha Patrika , Vol. 44 No. 1, April 2022: 116–135
Ramli,  Tatty  A.  dan  Yety  Sumiyati,  “Penyuluhan  tentang  Perlindungan  Hukum Indikasi  Geografis  Beras  Pandanwangi  Cianjur  Jawa  Barat  sebagai  Wujud Sumbangsih UNISBA dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”,
Jurnal Dharmakarya , Vol. 4 No. 1, Mei 2015: 27–36
Rumimper, Grace Joice S.N, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet", “ Jurnal Hukum Unsrat , Vol.1, No. 3, Juli– September 2013: 56–67
Salamiah,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Kegiatan  Jual  Beli”,
Jurnal Al’ Adl , Vol. VI No. 12, Juli–Desember 2014: 39–52
Salsabila,  Dini  Kartika  Salsabila,  “Prinsip  Caveat  Venditor  dan  Caveat  Emptor Dalam  Ketidaksesuaian  Barang  Dalam  Kontrak  Jual  Beli  Internasional”,
Jurnal Belli Ac Pacis , Vol. 7 No. 1, Juni 2021: 1–7
Setyani, Tri Putri Hertandri, Ir. Wasis Gunadi, “Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek  terhadap  Keputusan  Pembelian  Mobil  All  New  Rio  KIA  Motors Indonesia (Pada PT. Radita Autoprima), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurya , Vol. 1 No. 1, November 2020: 1–11
Slamet,  Sri  Redjeki,  “Tuntutan  ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, Jurnal Lex Jurnalica , Vol. 10 No. 2, Agustus 2013: 107-120
Sukmawati, Ni Made Dewi, I Wayan Novy Purwanto, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku  Usaha  Online  Shop  Terhadap  Konsumen  Akibat  Peredaran  Produk Kosmetik  Palsu ”  Jurnal  Kertha  Semaya  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, Vol. 7 No. 03, Juli 2019: 1–14
Yessiningrum,  Winda  Risna,  “Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis  sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, Jurnal IUS, Vol. III No. 7, April 2015:
42–53

## Hasil Penelitian:
Osei Tutu, J.J., “A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide  in  Intellectual  Property  Law”, Marquette  Intellectual  Property  Law Review Vol. 15 No. 1, Mei 2013: 149 – 215
Modul  Kekayaan  Intelektual  bidang  Kekayaan  Intelektual  Komunal,  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019
Sommeng, Andy Noorsaman dan Agung Damarsasongko, 2008, Indikasi Geografis Sebuah Pengantar , Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual  (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA)

## Makalah/Perkuliahan
Sulistianingsih,  Dewi,  Yuli  Prasetyo  Adhi,  dan  Pujiono,  2021,  “Digitalisasi Kekayaan  Intelektual  Komunal  di  Indonesia”, Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang .

## Internet:
Török,  Áron,  Matthew  Gorton,  Ching-Hua  Yeh,  Péter  Czine,  dan  Péter  Balogh, “Understanding  Consumers’  Preferences  for  Protected  Geographical Indications:  A  Choice  Experiment  with  Hungarian  Sausage  Consumers”, MDPI  Journal , https://www.mdpi.com/journal/foods ,  2022,  diakses  18
Desember 2022
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “E-Indikasi Geografis”, https://ig.dgip.go.id/ , diakses 20 Desember 2022
Mangajaya, Erik, “Mari Memajukan Indikasi Geografis Kopi Indonesia, Dari Gayo Sampai  Toraja”, https://kumparan.com/erik-mangajaya-simatupang/memajukan- indikasi-geografis-kopi-indonesia-dari-gayo-sampai-toraja- 1538925127850717124 , diakses 19 Desember 2022