## PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tambakrejo di Blitar)
THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FISHERIES SECTOR (Study of Tambakrejo Beach Fishing Development Port in Blitar)
Ferida Asih Wiludjeng
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univ. Islam Balitar Jl. Majapahit No. 2 - 4 , Blitar 66139, Email: wiludjeng02@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  peran  pemerintah dalam  mewujudkan  Pembangunan  berkelanjutan  di  sektor  perikanan  dalam pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Tambakrejo  di  Blitar,  serta faktor-faktor  penghambat  peran  pemerintah  dalam  mewujudkan  Pembangunan berkelanjutan  di  sektor  perikanan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  jenis  penelitian  deskriptif.  Sumber  data  yang  diperoleh  adalah  dari informan  yang  merupakan  pegawai  dari  UPT  di  wilayah  Blitar.  Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berperan memberikan berbagai Fasilitas  pelabuhan,  pengawasan  dan  pengendalian  pelabuhan  guna  menertibkan para  nelayan  yang  berlayar  serta  terjaganya  ekosistem  perikanan.  Dalam  proses perkembangannya,  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Tambakrejo  Kabupaten  Blitar terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bertugas  merawat  dan  menjaga  bangunan  pelabuhan,  kurangnya  kepedulian pengguna jasa terhadap pelabuhan perikanan.
Kata  Kunci:  Pembangunan  Berkelanjutan,  Peran  Pemerintah,  Sektor Perikanan

## ABSTRACT
This study aims to determine and explain the role of the government in realizing sustainable development in the fisheries sector in the development of Tambakrejo Beach  Fisheries  Port  in  Blitar,  as  well  as  the  inhibiting  factors  of  the government's  role  in  realizing  sustainable  development  in  the  fisheries  sector. This study uses a qualitative approach type of descriptive research. The source of the data obtained is from informants who are employees of the UPT in the Blitar region.  The  results  of  this  study  indicate  that  local  governments  have  played  a role in providing port facilities, supervision and control of ports to bring order to fishermen  who  sail  and  maintain  fisheries  ecosystems.  In  the  process  of development,  Tambakrejo  Beach  Fisheries  Port  in  Blitar  Regency  has  several inhibiting  factors,  namely  the  lack  of  human  resources  in  charge  of  maintaining and maintaining port buildings, lack of concern for service users towards fishing ports.
Keywords: Sustainable Development, Role of Government, Fisheries Sector

## PENDAHULUAN
Keanekaragaman  hayati  laut  yang  luar  biasa  ini  seharusnya  dapat membantu  Indonesia  bukan  sekadar  keluar  dari  krisis  ekonomi,  melainkan  dapat menghantarkan  Indonesia  menjadi  negara  yang  maju,  makmur  dan  mandiri (Mahyudin,  2008).  Salah  satu  propinsi  di  Indonesia  yaitu  Jawa  Timur  memiliki luas perairan 110.000,00 km² dengan wilayah 12 Pantai Utara). Memiliki panjang garis  pantai  1900  km  dan  446  pulau.  Sebanyak  23  daerah  dari  38  kabupaten  / Kabupatenatau  lebih  60%  merupakan  wilayah  pesisir.  Jasa  maritim,  pulau-pulau kecil,  kekayaan  tambang  dan mineral,  perikanan  dan  budidaya  laut  serta industri kelautan merupakan aset yang terabaikan..
Menurut Mahyudin (2008) agar proses pelelangan ikan ini berjalan dengan baik, pemerintah telah membangun tempat pelelangan ikan yang ada di pelabuhan perikanan  atau  pangkalan  pendaratan  ikan  (PPI)  yang  tersebar  diseluruh Indonesia.  PPI  merupakan  pusat  kegiatan  pelelangan  ikan.  Dengan  berfungsinya tempat  pelelangan  ikan  untuk  aktifitas  tersebut  maka  semakin  meningkatkan peranan suatu pelabuhan perikanan.
Berdasar  Undang-Undang  Nomor.  31  Tahun  2004  pasal  65  tentang perikanan  disebutkan  bahwa  pemerintah  pusat  menyerahkan  sebagian  urusan perikanan kepada pemerintah daerah dan menugaskan untuk melaksanakan urusan tugas  pembantuan  di  bidang  perikanan,  termasuk  di  sini  proses  mengatur    tata niaga  perikanan  dan  melaksanakan  pembinaan  mutu  hasil  perikanan.  Tujuan pengaturan  tata  niaga  oleh  pemerintah  agar  proses  tata  niaga  ikan  berjalan tertib sehingga  nelayan  sebagai  produsen  dan  pembeli  atau  konsumen  sama-sama memperoleh manfaat dan saling menguntungkan.
Dari  berbagai  latar  belakang  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Sejauhmana peran Pemerintah daerah untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambakrejo di Blitar? 2. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan sektor  perikanan  dalam  pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP) Tambakrejo di Blitar?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Peran  pemerintah  dalam  mewujudkan  Pembangunan  berkelanjutan  di sektor  perikanan  pada  pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Pantai TambakrejoBlitar.
Penyedia Sarana Fasilitas Fasilitas yang disediakan oleh PPP Tambakrejo Blitar  sangat  banyak  dan  lengkap.  Kelengkapan  tersebut  sudah  sesuai  dengan kebutuhan dari nelayan 110 untuk menangkap ikan dan transaksi penjualan ikan. Dari  Fasilitas  pokok  merupakan  sarana  penyelenggaraan  dan  operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambakrejo Blitar, Fasilitas fungsional adalah Fasilitas  yang  difungsikan  dalam  penyelenggaraan  operasional  pelabuhan,  yang mana  keberadaan  Fasilitas  ini  sangat  erat  hubungannya  dengan  masyarakat nelayan  dan  pengguna  jasa  pelabuhan  lainnya  yang  memanfaatkan  pelayanan pelabuhan,  dan  yang  terakhir  Fasilitas  penunjang  yang  merupakan  sarana pelengkap  dalam  mendukung  keberadaan  penggunaan  baik  Fasilitas  pokok maupun  Fasilitas  fungsional.  Seluruh  sarana  Fasilitas  pelabuhan  tersebut  sudah diatur  oleh  pemerintah  untuk  membantu  nelayan  dan  pengguna  jasa  yang  lain dalam kegiatan menangkap ikan ataupun pelelangan ikan serta menjaga ketertiban di laut ataupun di pelabuhan.
Dalam pelaksanakan pelayanan prima oleh pemerintah terhadap pengguna jasa dapat dipaparkan sebagai berikut:
1.   Penataan  pelayanan  pengurusan  dokumen  yaitu  meningkatkan  kenyamanan pengguna jasa dalam pengurusan dokumen Kesyahbandaraan.
2.  Penambahan  Fasilitas  pendukung  keamanan  yaitu  menjamin  keamanan pengguna jasa.
3.   Penataan  manajemen  penanganan  sampah  yaitu  meningkatkan  nilai kebersihan lingkungan.
4.   Penanganan  limbah  kapal  yaitu  mencegah  pencemaran  lingkungan  laut  area pelabuhan.
5.  Penataan  PKL  yaitu  menata  ketertiban  pengunjung  dan  kegiatan  Non Perikanan.
6.  Penambahan  sarana  pemadam  kebakaran  (Hidrant)  yaitu  mengantisipasi kecelakaan kerja.
Peran  pemerintah  sebagai  penyedia  sarana  Fasilitas  terbaru  yang dibutuhkan  dalam  operasional  pelabuhan  sudah  sesuai  pendapat  dari  Siagian (2006)  dimana  peran  pemerintah  sebagai  modernisator  melalui  Pembangunan setiap  negara  yang  menginginkan  menjadi  negara  yang  modern.  Untuk mewujudkan  hal  itu  diperlukan  kemampuan  dan  kemahiran  manajerial, kemampuan  mengolah  kekayaan  alam  yang  dimiliki,  memiliki  visi  yang  jelas tentang masa depan, pemberdayaan rakyat, kesediaan mengambil resiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan.
Untuk  mewujudkan  hal  itu  diperlukan  Pembangunan  yang  sistematik, programatis,  dan  berkelanjutan.  Pemerintah  bertugas  untuk  menuntun masyarakatnya ke arah kehidupan modern seperti itu. Dengan peran tersebut, PPP Tambakrejo sebagai wakil dari pemerintah provinsi Jawa timur dalam pengelolaan pelabuhan memang sudah seharusnyamenyediakan Fasilitas modernyangdibutuhkan  dalam  operasional  pelabuhan  untuk  pengembangan Pembangunan berkelanjutan pelabuhan.
Pelabuhan  PPP  Tambakrejo  dalam  pengembangan  pelabuhan  tersebut menurut  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan    Perikanan  Nomor:  KEP.10 /MEN/2004 tentang pelabuhan perikanan pada ketentuan umum pasal.
1.  Pelabuhan  perikanan  adalah  tempat  yang  terdiri  dari  daratan  dan  perairan  di sekitarnya  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan  pemerintah  dan kegiatan Sistem Bisnis  perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,  berlabuh  dan  bongkar  muat  ikan  yang  dilengkapi  dengan  berbagai Fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.
Keputusan menteri Kelautan dan  Perikanan tersebut sudah di laksanakan dengan  baik  oleh  PPP  Tambakrejo  dengan  menyediakan  seluruh  baik  Fasilitas pokok, Fasilitas fungsional maupun penunjang operasional pelabuhan.
2.  Membuat  Perencanaan  dan  Tindakan  Pengendalian  dan  Pengawasanatas penangkapan ikan laut pada sumber daya Kelautan dan  Perikanan. Tugas pokok Pelabuhan  Tambakrejo  salah  satunya  melalui syahbandar yaitu  mengendalikan dan mengawasi penangkapan ikan.
Setiap  akan  berlayar  dan  menangkap  ikan  nelayan  seharusnya  sudah mengurus Surat Ijin Berlayar (SIB) serta Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Dari data  syahbandar  sudah  terlihat  bahwa  jumlah  dari  kapal,  hasil  penangkapan ikan maupun  alat  yang  dipergunakan  untuk  menangkap  apa  saja.  Pihak  pelabuhan sendiri  sudah  seharusnya  melakukan  kegiatan  sosialisasi  tentang  dokumen  kapal dan  alat  penangkapan  ikan  yang  sah  dan  baik  dalam  menangkap  untuk  tindakan preventif  dalam  kegiatan  ilegal fishing Pemerintah  daerah  selaku  salah  satu stakeholders dalam setiap tahap kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan  keterpaduan  antara  kepentingan  ekonomi  dan  kelestarian alam.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Pembangunan  berkelanjutan  diartikan  sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi  ke  dalam  strategi  Pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu  hidup  generasi masa kini dan generasi masa depan.
Sedangkan  menurut Setiadi  dkk.  (2008), menyebutkan  bahwa Pembangunan  berkelanjutan  adalah  pertama  sebuah  kapasitas  dalam  memelihara stabilitas  ekologi,  sosial,  dan  ekonomi  dalam  trasformasi  jasa  biosfir  kepada manusia,  kedua  memenuhi  dan  optimisasi  kebutuhan  pada  saat  ini  dan  generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio- politik atau alam) dalam waktu yang terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  secara  koheren  sehingga  generasi  manusia  dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupun pada masa mendatang tanpa batas,  kelima  memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  di  bawak  faktor  pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketuju menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.
Dalam  pelaksanaanya  pengendalian  pelabuhan  ini  menurut  Triatmono (2002)  yaitu  menjaga  kekayaan  harta  milik  perusahaan  dan  catatan  organisasi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian pelabuhan juga sama yaitu agar  sumber  daya  alam  yang  dikelola  bisa  digunakan  dengan  sebagaimana
mestinya  sesuai  peraturan  yang  berlaku  maka  dilakukanlah  pengawasan  untuk pengelolaan tersebut.
Sedangkan  pengawasan  pada  sumberdaya  Kelautan  dan    Perikanan  ini sesuai  dengan  pendapat  Mitchell  dkk.  (2007),  menyebutkan  bahwa  pengawasan merupakan  proses  pengamatan  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  supaya  semua  pekerjaan  yang  dilaksanakan  berjalan  sesuai  dengan rencana  yang  ditentukan.  Menurut  Fathoni  (2006)  mendefinisikan  pengawasan adalah  suatu  proses  untuk  menetapkan  aparat  atau  unit  bertindak  atas  nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan  oleh  pimpinan  organisasi  untuk  menilai  kemajuan  dan  kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
Hasil  yang  diinginkan  pelabuhan  PPP  Tambakrejo  dalam  hal  ini  yaitu meningkatkan  mutu  dan  kualitas  hasil  perikanan,  meningkatkan  Fasilitas pelabuhan  sesuai  dengan  masterplan,  mendukung  upaya  pemberantasan  usaha penangkapan  ikan  secara  ilegal,  tidak  tercatat  dan  tidak  sesuai  aturan.  Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengendalian dan
Pengawasanmerupakan hal penting dalam perencanaan manajerial di pelabuhan.
2.  Faktor-faktor  yang  menghambat  peran  pemerintah  dalam  mewujudkan Pembangunan  berkelanjutan  di  bidang  perikanan  dalam  pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambakrejo Blitar
Masalah  Pembangunan  terjadi  dikarenakan  adanya  perbedaan  antara pemikiran  Pembangunan  dan  kebijakan  sentralistis.    Menurut  Suryono  (2006), strategi  Pembangunan  lebih  menekankan  pada  akumulasi  kapital  fisik,  yang mengabaikan  hubungannya  dengan  kapital-kapital  lain  seperti  kapital  alami, kapital  manusia  dan  kapital  sosial.  Kebijaksanaan  yang  tidak  fokus  ( misleading policies )  ini  tercermin  sebagai  keuntungan  yang  didapat  oleh  Kota-Kabupaten yang  besar,  terutama  yang  berlokasi  di  Pulau  Jawa,  mengalami  transfer sumberdaya interregional, merupakan penerima manfaat dari sistem pemerintahan Indonesia yang terpusat.
Riyadi  dan  Bratakusumah  (2004)  berpendapat  bahwa  ancaman  terhadap kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikarenakan oleh salah kelola dalam pengelolaan ekonomi baik di waktu yang lalu maupun sampai sekarang, di
mana bersumber dari kesalahan konsepsinya maupun dalam organisasi pelaksana programnya.
Sebaliknya  apabila  dilihat  dari  permasalahannya,  terjadi  keterlambatan bahkan  stagnan/terhentinya  Pembangunan  pelabuhan  menurut  penulis  yang  telah dibicarakan  bersama  masyarakat  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Tambakrejo disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

## a. Kualitas perawatan yang kurang
Kualitas  perawatan  yang  kurang  ini  berhubungan  dengan  bangunan  yang sudah  dibangun  oleh  pemerintah  akan  tetapi  tidak  dimanfaatkan  sesuai  rencana, 116 selain itu juga ada beberapa komponen bangunan yang rusak tidak mendapat perhatian  dari  pengelola.  Pihak  PPP  Tambakrejo  tidak  mau  disalahkan  dengan masalah  ini,  karena  mereka  sendiri  terbatas  pada  Penganggaran  dan  potensi. manusia.  Pada  kondisi  lapangan,  sampai  saat  ini  masih  belum  banyak  hal  yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam mengatasi masalah ini.
Siagian  (2003)  merumuskan  ciri-ciri  Administrasi  Pembangunan  sebagai berikut:
1. Banyak  memperhatikan  lingkungan  masyarakat  yang  berbeda-beda,  terutama lingkunngan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang.
2. Mempunyai  peran  aktif  dan  berkepentingan  terhadap  tujuan  Pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan,  Administrasi  ikut  serta  memengaruhi  tujuan-tujuan  Pembangunan masyarakat  dan  menunjang  pencapaian  tujuan  sosial,  ekonomi,  dan  lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya dalam proses politik.
3. Fokus pada Usaha Perubaha ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan.
4. Berorientasi  pada  implementasi  tugas-tugas  Pembangunan  dari  pemerintah. dan  lebih  bersikap  sebagai development  agent ,  yaitu  merumuskan kebijaksanaan  Pembangunan  dan  pelaksanaan  yang  efektif,  serta  sebagai kemampuan  dan  pengendalian  instrumen-instrumen  bagi  pencapaian  tujuan- tujuan Pembangunan.
5. Mengaitkan  diri  dengan  substansi  perumusan  kebijaksanaan  dan  pelaksanaan tujuan-tujuan Pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain
6. Administrator  dalam  Aparatur  pemerintah  juga  dapat  menjadi  penggerak perubahan.
7. Leibh  berpendekatan  lingkungan,  berorientasi  pada  kegiatan,  dan  bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsure ini disebut mission driven .
Banyaknya  bangunan  yang  dibangun  seharusnya  sudah  sesuai  dengan sumber  daya  manusia  yang  akan  dibangun  untuk  mengelolanya,  hal  ini  sesuai pendapat  Triatmono  (2002)    untuk  mencapai  hasil  maksimal  maka  perencanaan dan  perancangannya  dalam  masalah  operasional  meliputi  penilaian  terhadap penggunaan  sarana  pelabuhan  (alur  pelayaran,  kolam  pelabuhan,  tambatan, gudang,  jalan)  diupayakan  dapat  berdaya  guna  sehingga  kelancaran  arus  barang, lalu  lintas  kapal  dan  kegiatan  lain  dapat  seimbang  terhadap  penilaian  hasil  kerja yang disyaratkan.

## b. Kurang tepatnya sarana yang ada
Ada  beberapa  Fasilitas  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat nelayan.  Ketidaksesuaian ini contohnya ada pada kolam labuh kapal yang terlalu luas  dan  bibir  kolam  yang  menghadap  ke  laut.  Kondisi  ini  tidak  seperti  yang nelayan  harapkan,  karena  dengan  Fasilitas  tersebut  ketika  musim  angin  gending berakibat  gelombang  tinggi  dan  juga  kapal  yang  berlabuh  di  dermaga  akan bertabrakan.
Dalam kasus ini ketika musim angin dan terjadi ombak tinggi yang masuk kolam labuh nelayan memilih melabuhkan kapal mereka ke pelabuhan lama, yaitu pelabuhan tanjung tembaga. Untuk mengatasi masalah ini PPP Tambakrejo akan melebarkan  dan  meninggikan  dinding  kolam  sehingga  mampu  memecah gelombang dengan baik.
UPT  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Tambakrejo  sebagai  salah  satu stakeholder  dalam  setiap  kebijakannya  harus  mampu  mengakomodasikan keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lokal. Fauzi dkk. (2001) dalam  pendapatnya  pemerintah  daerah  harus  mengikutsertakan  secara  aktif masyarakat    dan  penduduk  lokal  sebagai  pihak-pihak  yang  paling  menentukan
dalam  pembuatan  kebijakan,  melaksanakan,  dan  Tata  Kelola  sumber  daya  alam dan  lingkungan  hidup.  Dalam  Pembangunannya  pelabuhan  Tambakrejo seharusnya  melibatkan  masyarakat  pengguna  jasa  trsebut  sehingga  pembangunn pelabuhan sesuai yang diharapkan seperti masalah teknis meliputi pemilihan letak ditinjau  terhadap  gangguan  alam,  teknis  kontruksi  (mekanika  tanah,  poondasi, mekanika teknik,  beton  atau  baja  atau  kayu  teknik  lalu lintas),  pelaksanaan  pada saat  Pembangunan  (network  planning),  ukuran  perkiraan  kolam  labuh  kapal  dan jenis kapal yang ditampung di pelabuhan.

## c. Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna jasa
Kepedulian masyarakat nelayan pada PPP Tambakrejo masih rendah. Hal ini  dikarenakan  masyarakat  nelayan  beranggapan  bahwa  PPP  Tambakrejo disediakan  untuk  mereka.  Petugas  yang  ada  di  PPP  Tambakrejo  dirasakah  oleh masyarakat  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengelolanya.  Hal  ini ditunjukkan dengan masyarakat yang masuk ke PPP Tambakrejo jarang ada yang mau  membayar  retribusi.  Selain  itu,  mereka  meletekkan  barangnya  secara sembarangan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  mereka  tidak  terlalu  peduli dengan ketertiban dan kebersihan PPP Tambakrejo.
Dalam  pelaksanaannya  Pembangunan  pelabuhan  ini  seharusnya  dapat berjalan dengan lancar dan baik karena Fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah sudah  maksimal.  Kaho  (1997)  juga  mengungkapkan  penyelenggaraan Pembangunan  daerah  yang  sehat  dan  baik  akan  berjalan  lancar  apabila  manusia pelaksananya  baik.  Dalam  posisi  ini  manusia  sangat  penting  karena  manusia merupakan  unsur  dinamis  dalam  operasional  organisasi  yang  bertindak  roda perusahaan.
Menurut  pendapat  Profesor  Goulet  dan  tokoh-tokoh  lainnya  (Todaro, 2000)  terdapat  3  komponen  atau  nilai  inti  yang  dijadikan  basis  konseptual  dan pedoman praktis untuk memahami arti Pembangunan yang hakiki, yaitu:
1. Kecukupan
Kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dasar.  Kebutuhan  dasar meliputi sandan, pangan, papan, kesehatan, keamanan. Apabila dari kebutuhan dasar  tersebut  terpenuhi,  maka  akan  muncul “Keterbelakangan  Absolute”.
Fungsi  dasar  dari  semua  kegiatan  ekonomi,  pada  hakikatnya  adalah  untuk
menyediakan  sebanyak  mungkin  masyarakat  yang  dilengkapi  perangkat  dan bekal  guna  menghindari  segala  kesengsaraan  dan  ketidakberdayaan  akibat kekurangan kebutuhan dasar tersebut. Atas dasar inilah, kita bisa menyatakan bahwa  keberhasilan  Pembangunan  ekonomi  merupakan  prasarat  bagi membaiknya kualitas kehidupan.
2. Harga diri
Komponen  dari  kehidupan  yang  lebih  baik  adalah  adanya  dorongan  diri sendiri  untuk  merasa  pantas  dan layak  melakukan  atau mengejar  sesuatu  dan seterusnya.
3. Kebebasan dari sikap menghambat kemampuan untuk memilih.
Untuk  melibatkan  itu  semua  penduduk  asli  setempat  mempunyai  peran penting  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  Pembangunan  pelabuhan  serta lingkungan  setempat  karena  pemahaman  Pembangunan  tradisional  mereka. Pemerintah  harus  mengenal  dan  mendorong  sepenuhnya  identitas,  budaya,  dan keinginan  penduduk  setempat  serta  memaksimalkan  partisipasi  mereka  secara efektif dalam mencapai Pembangunan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:
1.  Pemerintah  Daerah    Provinsi  Jawa    Timur,  melalui    Dinas  Kelautan  dan Perikanan  yang  dalam  hal  ini  membentuk  UPT  PPP  Tambakrejo KabupatenBlitar sebagai pelaksana, telah berperan penting dalam mewujudkan Pembangunan  berkelanjutan  di  sektor  pelabuhan  dalam  pengembangan  PPP Tambakrejo di Kabupaten Blitar dengan :
a. Menyediakan Fasilitas dibutuhkan oleh para nelayan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam operasional di lingkup PPP Tambakrejo Kabupaten Blitar.
b. Melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasanterhadap penangkapan  ikan  melalui  pelaksanaan  perijinan  berlayar  (SIB)  dan perijinan penangkapan ikan (SIPI), dengan membentuk seksi Kesyahbandaran sebagai seksi yang berwenang
2.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  pemerintah  dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di sector pelabuhan, yaitu:
a. Belum  lengkapnya  instansi  yang  ada  serta  kurangnya  sumber  daya manusia yang bertugas dalam perawatan Fasilitas PPP TambakrejoKabupatenBlitar  sehingga  banyak  bangunan  Fasilitas  yang tidak terawat dengan baik atau bahkan terbengkalai
b. Terjadi  ketidaksesuaian  antara  kebutuhan  nelayan  dengan  Fasilitas  yang diberikan  oleh  pihak  pemerintah,  sehingga  penggunaan  beberapa  sarana dan prasarana yang sudah disediakan menjadi tidak maksimal.
c. Tingkat  pemahaman  masyarakat  pelaku  perikanan  yang  masih  rendah terhadap  kelengkapan  persyaratan  yang  sudah  ditentukan  seperti  halnya dokumen kapal dll, selain itu. Kurangnya  kepedulian pengguna jasa yaitu pedagang, nelayan dan masyarakat yang seringkali tidak membayar biaya retribusi  masuk  PPP  Tambakrejo,  serta  meninggalkan  sampah  yang berserakan  baik  di area  pelelangan  ikan maupun  di  area  breakwater  yaitu tempat yang sering dikunjungi masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathoni, A. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia . Rineka Cipta. Bandung. Fauzi, A. dkk. 2001. Merubah Kebijan Publik. Pustaka Pelajar . Yogyakarta. Kaho,  J.R.  1997. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.
Mahyudin,  B.  2008.  Peranan  Pelelangan  Ikan  dalam  Meningkatkan  Pendapatan Nelayan  (studi  kasus  penangkapan  ikan  di  Pelabuhan  Ratu). http://tumoutou.net/ diakses tanggal 3 April 2018
Miles,  W.  M.  B  dan  Huberman,  A.M.  1992. Analisis  Data  Kualitatif:  Buku Sumber  Tentang  Metode-Metode  Baru. Diterjemahkan  oleh  Tjejep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia. Jakarta.
Mitchell,  B,  dkk.  2007. Pengelolaan  Sumberdaya  Lingkungan .  Edisi  Pertama, Cetakan Ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Riyadi  dan  Bratakusumah.  2004. Perencanaan  Pembangunan  Daerah:  Srategi Membangun Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PTT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Setiadi  dkk.  2008.  Indikator  Pembangunan  Berkelanjutan  Kabupaten  Semarang. Riptek, 1(2):1-15. Siagian, S.P. 2003. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Srateginya Edisi Kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Siagian, S.P. 2006. Patologi Birokrasi, Analisis dan Terapinya . Ghalia. Jakarta.
Suryono.  A.  2006. Ekonomi  Politik  Pembangunan  Dalam  Perspekti  Ilmu  Sosial . UM Press. Malang.
Sutinah,  Suyanto,  dan  Bagong.  2010. Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media Group. Jakarta. Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Alih bahasa, Haris. Triatmono, B. 2002. Pelabuhan Perikanan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.