Vol. 4 No. 2 (2024) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2526

## Analysis of Strategies to Increase Waste Retribution Revenue in Central Maluku Regency
Ahmadi Seram*, Maryam Sangadji, & Maria K. Tupamahu
Pattimura University, Jl. Ir. M. Putuhena – Kampus Poka, Ambon, 97233, Indonesia

## Abstract
Waste retribution is one of the sources of Regional Original Revenue (PAD), so its management needs to be maximized. However, there are still various obstacles faced by the Central Maluku Regional Government in increasing the contribution of restrinusi to PAD. The purpose of this study was to determine various internal and external factors that affect the receipt of waste retribution. The analysis method used is SWOT analysis which aims to determine strategies that can be formulated by Regional Governments. The results showed that the receipt of retribution  was  still low, so the strategy that  must be rumplified by the  government is an aggressive strategy.
Keywords: Internal and external factors, Garbage retribution, SWOT

## 1. Pendahuluan *
Pembangunan daerah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyek pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Karena  itu,  dalam  era  otonomi  daerah,  maka  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  untuk menggali  potensi  ekonomi  daerahnya  seperti  yang  diatur  dalam  undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah  yang  menjelaskan  bahwa daerah diberikan kewenangan untuk  mengatur dan mengurus  sendiri urusan  pemerintahanya.  Tujuannya  demi  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Ini  berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik  wilayah  dan  aspirasi    masyarakat,  terutama  dalam  hal  pembiayaan  daerah  yang  bersumber  dari penerimaan maupun pendapatan daerah (Khusaini, 2006).
Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai  berbagai  proyek  pembangunan,  sehingga  Pemerintah  Daerah  berusaha  untuk  meningkatkan  PAD  dari tahun  ke  tahun.  Salah  satu  pos  penerimaan  PAD  adalah  retribusi  daerah  yang  terdiri  dari  berbagai  bentuk  seperti retribusi parkir, pasar, persampahan dan lain-lain sebagainya yang diatur dengan peraturan daerah.
Berkaitan  dengan  itu,  maka  Pemerintah  Daerah  mengeluarkan  Perda  No.  7 Tahun  2018  tentang  retribusi  pelayanan kebersihan/persampahan. Perda ini  menjadi dasar hukum  bagi OPD dalam  melakukan pemungutan retribusi sampah di  Maluku  Tengah,  terutama  di  Kota  Masohi.  Perda  ini  dibuat  dengan  latar  belakang,  bahwa  untuk  menciptakan suasana  lingkungan  yang  bersih  dan  nyaman,  maka  diperlukan  penyediaan  fasilitas  pendukung  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  perkembangan  penduduk  yang  semakin  pesat  sehingga  akan  menjadi potensi untuk menghasilkan sampah. Diperlukan mekanisme pemungutan sampah dalam bentuk retribusi.
Retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena  populasi  dan  kebutuhan  hidup  meningkat  sehingga  menyebabkan  bertambahnya  jumlah  persampahan  maka ini  memberi  peluang  kepada  pemerintah  kota  Masohi  untuk  melakukan    pemungutan  retribusi  sampah  dengan menerapkan perda mengenai retribusi
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  retribusi  sampah  pernah  dilakukan  oleh  Tumija  dkk  (2019)  tentang  optimalisasi pemungutan  retribusi  sampah.  Saladin,  dkk,  (2021)  di  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  dan  hasilnya
* Corresponding author.
E-mail address :  ahmadimahmud3383@yahoo.co.id
menunjukan  bahwa efektiftas penerimaan retribusi di daerah  ini sangat efektif.  Andriani (2017) tentang  manajemen retiribusi  di  Mamuju  yang  berkaitan  dengan  perencanaan,  pendataan  dan  sosialisasi.  Hertomo,  dkk  (2018)  yang meneliti strategi peningkatan retribusi sampah di Bekasi.
Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Amory  dan  Suryati    tentang    Analisis  Kontribusi  Retribusi  Sampah Terhadap  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mamuju,  hal  yang  sama  dilakukan  Sugiyono  dan    Rita  (2020).  Kemudian Mursyidin, dkk (2010) dan Lestari, dkk (2022) di Kota Makassar. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan berbagai penelitian  terdahulu,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dengan  judul  “Analisis  Strategi  Peningkatan  Penerimaan Retribusi Sampah di Kabupaten Maluku Tengah”.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Daerah
PAD  mencerminkan local  taxing  power yang  cukup  sebagai necessary  condition bagi  terwujudkan  otonomi  daerah yang  luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi  adalah  legal dengan tetap memenuhi  prinsip  keuangan  negara  agar  pajak  dan  retribusi  daerah  tidak  distorsif  dan  menyebabkan  inefisiensi ekonomi (Simanjuntak, 2005)
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  seperti  hasil  penjualan  kekayaan,  jasa  giro,  bunga,  keuntungan  selisih  nilai tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing.  Pajak  dan  retribusi  daerah  merupakan  unsur  yang  paling  utama  dalam penerimaan  PAD.    Upaya  peningkatan  PAD  daerah  dimungkinkan  dengan  adanya  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang pajak dan retribusi daerah (Syaukani, dkk, 2003).
Penentukan  potensi  penerimaan  daerah  diperlukan  perhitungan  potensi  pajak  atau  retribusi  daerah  sehingga  dapat dilakukan  komparasi  antara  target  dan  realisasi.  Jika  penerimaan  masih  dibawah  potensi,  maka  perlu  dilakukan perbaikan  terkait  dengan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  tersebut.  Perbaikan  dapat  berupa  peningkatan  basis  data perpajakan atau retribusi, penyesuaian dasar pengenaan tariff,  modernisasi  administrasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan proses penilaian, pemeriksanaan, penagihan dan lain-lain (Bachtiar, 2022).
Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara umum terbagi menjadi dua jenis:
1). Analisis/perhitungan  potensi  pajak  atau  rrtribusi  berbasis  survey  data  mikro.  Perhitungan  ini  sederhana  dengan mengalikan  antara  basis  pajak  atau  retribusi  dengan  tariff  pajak.  Basis  pajak  dan  retribusi  dihitung  dengan mengakumulasi nilai total dari variable-variabel yang terkait langsung dengan jenis pajak atau retribusi yang akan dihitung  potensinya.  Misalnya  pajak  hotel,  maka  yang  perlu  dihitung  adalah  jumlah  hotel,  jumlah  kamar,  tariff kamar,  tingkat  hunian  atau  data  lainnya.  Retiribusi  pasar,  maka  yang  perlu  dihitung  adalah  jumlah  kios,  jumlah pedagang,  tariff  dan  sebagainya.  Untuk  retribusi  sampah,  maka  yang  perlu  dihitung  adalah  jumlah  penduduk, jumlah rumah tangga, jumlah penampungan samapak sementara, tariff dan sebagainya.
2). Analisis  berbasis  makro.  Analisis  ini  menggunakan  data  ekonomi  makro  seperti  pertumbuhan  ekonomi, pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, pengeluaran per kapita, inflasi dan lain sebagainya.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Retribusi
Undang-undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  bab  VI  passal  108  ayat  1 menentukan  bahwa  objek  retribusi  terbagi  atas  berbagai  jenis  jasa  tertentu  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah antara lain:
1). Retribusi jasa umum
2). Retribusi jasa usaha.
3). Retribusi perizinan tertentu.
Menurut  undang-undang  tersebut,  retribusi  pelayanan  persampahan  pada  pasal  112  adalah  pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1). Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
2). Pengangkutan  sampah  dari  sumber  dan/atau  lokasi  pembuangan  sementara  ke  lokasi  pembuangan/pembuangan akhir sampah
3). Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
Sementara menurut Perda No. 07 Tahun 2018 yang menjadi objek retribusi adalah:
1). Pegambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pemrosesan sampah.
2). Pengangkutan  sampah  dari  sumbernya  dan/atau  lokasi  pemrosesan  sementara  ke  lokasi  pembuangan  akhir sampah.
3). Penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampak.
Sedangkan  subjek  retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menggunakan/menikmati  fasilitas  pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pmerintah Kabupaten Maluku Tengah.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Mixed  Method  yang  merupakan  penggabungan  antara  metode  kuantitatif  dan kualitatif. Jenis data yang dikumpulan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari  sejumlah responden sampel untuk  memperoleh  persepsi  tentang  pengelolaan  retribusi  sampah  di  Kabupaten  Maluku  Tengah,  sedangkan  data sekunder  diperoleh    dari  instansi  pemerintah  berupa  laporan  tahun  atau  terbitan  berkala  lainnya  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Sampel  yang  diambil  adalah  kepala  OPD  Lingkungan  Hidup,  Dalam  perkembangan  penelusuran  informasi,  maka responden sampel tidak hanya terbatas pada kepala OPD tetapi juga kepada tokok masyarakat, pelaku usaha bahkan masyarakat umum lainnya. Jumlah responden diambil adalah sebanyak 10 dengan teknik porpusive sampling.
Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi  faktor  internal  dan  eksternal  dalam  pengelolaan  retribusi  sampah  untuk  menentukan  strategi kebijakan kedepan (Rangkuti, 2005).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Perkembangan  retribusi  sampah  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  mengalami  fluktuasi.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh ketaatan  dari  masyarakat  untuk  membayar  retribusi  kurang  maksimal  Perkembangan  retribusi  sampah  dan kontribusinya terhadap retribusi daerah dan PAD terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Penerimaan Retribusi Sampah Retribusi dan PAD di Maluku Tengah Tahun 2019 – 2022
Tahun Retribusi Sampah Retribusi Daerah % PAD % 2019 795.516.000 23.911.524.140 3,3 73.926.962.286 1,1 2020 1.040.503.000 28.174.770.290 3,7 85.549.797.026 1,2 2021 933.953.000 43.130.322.848 2,2 89.778.206.819 1,0 2022 765.368.000 48.198.269.225 1,6 94.272.196.960 0,8 2023 475.251.000 27.588.637.239 1,7 58.406.412.694 0,8
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa penerimaan retirubusi sampah dari waktu ke waktu pengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh pembayaran oleh obyek retribusi sering mengalami keterlambatan pembayaran. Ini menunjukkan bahwa  ketaatan  membayar  retribusi  oleh  masyarakat  belum  baik,  sehingga  perlu  ada  upaya  dari  pemerintah  untuk memikirkan mekanisme pemungutan yang tepat.
Pada tahun 2019 kontribusi retribusi sampah terhadap jumlah retribusi sebesar 3,3%, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 3,7%, 2021turun menjadi 2,2% dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 1,7%. Dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi 1,7%. Sedangkan kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 1,1%, 2020 sebesar 1.2%, turun pada  tahun  2021  menjadi  1,0%  turun  lagi  pada  tahun  2022  menjadi  0,8%  sama  dengan  tahun  2023  sebesar  0,8%. Fluktuasi ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran pada tahun tertentu dan akan dibayarkan keterlambatan itu beserta dendanya pada tahun berikutnya.

## 4.1. Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Maluku Tengah
Staretgi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  dirumuskan  dengan  atas  dasar  hasil  analisis SWOT  yang  mengidentifikasi  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman.  Data  dan  informasi  yang  diperoleh dipetakan  dalam  kerangka  analisis  SWOT  yang  diklasifikasi  sesuai  dengan  unsur  SWOT  yang  disusun  tabel  IFAS dan EFASseperti terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Matriks Kualitatif Analisis SWOT Hubungan IFAS-EFAS
Strenght (S) 1. Ada peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan. 2. Jumlah pendudukyang selalu meningkat 3. Produksi barang kemasan meningkat 4. Subjek retribusi semakin meningkat 5. Pendapatan masyarakat yang selalu meningkat Weakness (W) 1. Pendapatan  per  kapita  masih rendah.
2. Kesadaran  masyarakat  masih rendah.
3. Sarana  dan  prasarana  yang terbatas.
4. Lokasi  perumahan  yang  sulit dijangkau
5. Tingkat kemiskinan masih tinggi 6. Armada  pengangkut  sampah terbatas. Opportunity (O)
1. Perkembangan ekonomi
daerah.
2. Pendapatan masyarakat semakin meningkat. 3. Dapat dintegrasikan
dengan  pembayaran/iuran
lainnya.
4. Jumlah penduduk yang selalu meningkat
5. Produksi  barang  kemasan meningkat
6. Subjek retribusi meningkat
7. Kerja  sama  dengan  pihak swasta.
Strategi (S+O) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
Strategi (W+O)
Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Threats (T) 1. Sering terjadi cuaca ekstrim yang dapat merusak infrastruktur.
2. Armada rusak.
3. TPA sudah tidak memadai.
4. Kerusakan pada TPS.
5. Ada resistensi
dari masyarakat Strategi (S+T) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
Strategi (W+T)
Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

## Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2023
Berdasarkan  penetapan  faktor  internal  yang  meliputi  kekuatan  dan  kelemahan  serta  faktor  eksternal  yang  meliputi peluang  dan  ancaman.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  pembobotan  nilai  IFAS-EFAS.  Pembobotan  nilai  dan  rating yang  sesuai  dengan  data  dan  informasi  diperoleh  dengan  penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan  pada  responden. Adapun hasil pembobotan IFAS-EFAS dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

## IFAS
EFAS
Tabel 3. Pembobotan IFAS (S+W) Pengelolaan Sampah di Kabupaten Maluku Tengah
Faktor Strategis Internal Bobot Rating Bobot  x rating Kekuatan: 1. Ada peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan.
2. Jumlah penduduk yang selalu meningkat
3. Subjek retribusi semakin meningkat 4. Pendapatan masyarakat yang selalu meningkat 0,15 0,10 0,10 0,10 4 3 4 2
0,6 0,3 0,4 0,2 Total 0,45 13 1,5 Kelemahan: 1. Pendapatan per kapita masih rendah.
2. Kesadaran masyarakat masih rendah.
3. Sarana dan prasarana yang terbatas.
4. Lokasi perumahan yang sulit dijangkau
5. Tingkat kemiskinan masih tinggi 6. Armada pengangkut sampah terbatas. 0,10 0,10
0,05 0,10 0,15 0,05 2 3 3 4 1 3
0,2 0,3
0,15 0,4 0,15 0,15 Total 0,55 16 1,35
Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2023
Selanjutnya akan ditampilkan Matrik Faktor Strategi Eksternal seperti terlihat pada tabel 4.
Tabel 4. Pembobotan EFAS (O+T) Pengelolaan Sampah di Kabupaten Maluku Tengah Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Bobot  x rating Peluang: 1. Perkembangan ekonomi daerah
2. Pendapatan masyarakat meningkat
3. Dapat dintegrasikan dengan pungutan lainnya.
4. Jumlah penduduk yang selalu meningkat
5. Produksi barang kemasan meningkat
6. Subjek retiribusi meningkat.
7. Kerja sama dengan pihak swasta 0,09 0,09 0,10 0,075 0,085 0,075 0,08 3 3 4 3 3 4 2 0,27 0,27 0,4 0,225 0,255 0,3 0,16 Total 0,595 22 1,88 Ancaman: 1. Sering  terjadi  cuaca  ekstrim  yang  dapat  merusak infrastruktur.
2. Armada rusak.
3. TPA sudah tidak memadai.
4. Kerusakan pada TPS.
5. Ada resistensi dari masyarakat. 0,04 0,1 0,075 0,1 0,09 3 2 1 1 2 0,12 0,20 0,075 0,1 0,18 Total 0,405 9 0,675
Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2023
Setelah melihat hasil perhitungan analisis IFAS yaitu 2,85 dimana factor kekuatan sebesar 1,5 dan factor kelemahan sebesar 1,35. Sementara EFAS sebesar 2,555 di mana factor peluang sebessar 1,88 dan factor ancaman sebesar 0,675. maka dapat petakan kedalam matrik Tows atau swot seperti terlihat pada tabel 5.
Tabel 5. Matriks SWOT IFAS EFAS
Kekuatan Kelemahan Peluang Strategi S-O Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. 1,5 + 1,88 = 3,38 W-O Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. 1,35 + 1,88 = 3,23 Ancaman S-T Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 1,5 + 0,675 = 2,175 W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
1,35 + 0,675 = 2,025
Berdasarkan pada nilai dari sel matrik di atas, memperlihatkan bahwa strategi S-O memiliki nilai yang paling tinggi dan paling rendah adalah strategi W-T, sehingga kalau dipetakan ke dalam diagram, maka terlihat pada gambar 1.
Gambar 1. Posisi Strategi Pengelolaan Retribusi Sampah di Kabupaten Maluku Tengah
Dapat  dikatakan  bahwa  strategi  utama  yang  perlu  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  retribusi sampah adalah strategi agresif .  Strategi  yang dapat disarankan adalah strategi dalam  bentuk peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan pelayanan, peningkatan informasi tentang batas waktu pembayaran melalui berbagai format media, penagihan iuran dilakukan secara langsung kepada subjek retribusi.
Beberapa factor yang dianggap berpengaruh terhadap rendahnya kontribusi retribusi sampa adalah:
1). Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi.
2). Sarana dan prasarana masih terbatas, apalagi untuk menjangkau daerah yang terpencil.
3). Akses  untuk  mencapai  lokasi  pengambilan  sampah  terhalang  dengan  kondisi  infrastruktur  jalan  yang  tidak mendukung.
4). Tarif yang masih rendah.
5). OPD terkait masih bersifat menunggu.
6). Pembayaran sering menunggak.
7). Pembayaran tidak utuh.
8). Tidak ada sanksi yang tegas.
Dari berbagai permasalahan tersebut, maka pemerintah daerah perlu melakukan reofrmasi retribusi dengan menyusun strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi persampahan di Kabupaten Maluku Tengah. Strategi yang perlu dilakukan adalah  strategi dalam bentuk peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana,  perbaikan  pelayanan,  peningkatan  informasi  tentang  batas  waktu  pembayaran  melalui  berbagai  format media, penagihan iuran dilakukan secara langsung kepada subjek retribusi.

## 5. Kesimpulan
Penerimaan retribusi sampah terhadap PAD masih relative kecil, rata-rata per tahun adalah Rp. 808.118.200,- dengan kontribusi  rata-rata  sebesar  0,98.Rendahnya  penerimaan  tersebut  disebabkan  oleh  banyak  hal  seperti  rendahnya kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  retribusi,  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  serta  akses  terhadap  lokasi pengambilan  sampah  yang  terbatas.  Strategi  kebijakan  agresif  menjadi  solusi  untuk  meningkatkan  dan mengoptimalkan penerimaan retribusi sampah di Kabupaten Maluku Tengah..

## References
Amory dan  Suryati    2022,  Analisis  Kontribusi  Retribusi  Sampah  Terhadap  Pendapatan  Daerah Kabupaten Mamuju, Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , Vol. 1. No. 2, 138 – 148.
Andriani,  2017,  Manajemen  Retribusi  Pelayanan  Persampahan  di  Kabupaten  Mamuju, MITZAL:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi , Vol. 2. No. 2, 29 – 42.
Bachtiar,  A.,  2022,  Analisis  Perhitungan  Potensi  Pajak  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan  Metode  Stochastic  Frontier Analysis (SFA), Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia , Vol. 4, No. 2,  128 – 142.
Hertomo, dkk, 2018, Strategi Peningkatan Retribusi sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , Vol. 10. Nomor Khusus, 82 – 92.
Khusaini,  M.,  2006, Ekonomi  Publik:  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pembangunan  Daerah ,  Badan  Penerbit  FE  – UNIBRAW, Malang.
Lestari, dkk, 2022, Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makasaar, Jurnal Pabean , Vol. 4. No. 1, 49 – 59.
Mursyidin,  dkk,  2010,  Impelemntasi  Kebijakan  Retribusi  Persampahan  di  Kecamatan  Tamalanrea  Kota  Makassar, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 3. No. 2, 69 – 82.
Perda  No.  07  Tahun  2018, Tentang  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan ,  Pemerintah  Daerah  Maluku Tengah
Rangkuti, F. 2005, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis , Gramedia, Jakarta.
Saladin  dkk,  2021,  Efektifitas  Penerimaan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan  dan  Kebersihan  Kabupaten  Penukal Abab Lematang Ilir, Jurnal Mediasi , Vol. 4. No. 1, 12 – 21.
Simanjuntak  R.A.,  2005, Hubungan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Pasang  Surut  Otonomi  Daerah:  Sketsa Perjalanan 100 Tahun , Yayasan Tifa, Jakarta.
Sugiyono dan  Rita,  2020, Pengaruh Rretribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tanjungpinang, Remittance: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan , Vol. 1. No. 1, 1 – 8.
Syaukani dkk, 2003, Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Tumija,  dkk,  2019,  Optimalisasi  Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Jurnal Media Birokrasi , Vol. 1. No. 1, 187 – 201.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Republik Indonesia.