## NALAR KONSTITUSI DALAM WACANA REFORMULASI GBHN
Dr. Mizaj, Lc., LL.M
Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: mizaj.nanda@gmail.com

## Abstrak
Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  hilang  setelah  masa reformasi  1998  silam.  Namun kini GBHN mulai dibicarakan kembali. GBHN yang di dalamnya tertera aturan-aturan jalannya pembangunan  negara  yang  harus  berlandaskan  kepada  UUD  1945  sebagai  tempat  tertulisnya tujuan atau cita – cita negara Indonesia. GBHN ini adalah visi dan misi tertinggi kedua setelah UUD 1945 dalam jalannya pembangunan nasional. Dalam perjalanannya berbagai pihak mulai berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan untuk kepala negara (Presiden) dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Presiden  tidak  perlu  membuat  program  baru,  karena tugas  presiden  hanya  melaksanakan  GBHN  yang  telah  disusun. Namun  wacana  reformulasi GBHN  mendapatkan  tanggapan  beragam  dari  masyarakat,  sebagian  dari  mereka  ada  yang bersikap pro, dan sebagian yang lagi ada yang bersikap kontra karena RPJPN menurut mereka salama ini telah menjalankan fungsi dari GBHN tersebut dengan relatif baik. Tulisan ini hadir untuk  melihat  sisi-sisi  nalar  konstitusi  dalam  wacana  reformulasi  GBHN  tersebut,  baik  dari sudut  pandang  yang  prof  terhadap  reformulasi  sampai  pihak  yang  kontra.  Reformulasi perencanaan pembangunan nasional yang paling tepat adalah kembali kepada GBHN, di mana GBHN adalah sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional yang lahir atas kesepakatan bersama  sebagai  penjabaran  tujuan  negara  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945. Sedangkan  RPJPN  cenderung  berupa  perencanaan  pembangunan  nasional  dari  pemerintah yang sedang berkuasa yang cenderung berubah seiiring dengan pergantian pemerintahan. Suatu perencanaan  pembangunan yang  tidak  konsisten  dan  mudah  berubah  dan  berganti  sulit  untuk dapat  mewujudkan  tujuan  negara  sebagaimana  yang  diharapkan,  karena  selalu  dihadapkan pada  arah  yang  berubah-ubah,  bahkan  berpotensi  mengalami  disorientasi  arah  pembangunan nasional.
Key Words: GBHN, RPJPN, Reformulasi, Nalar.

## A. Pendahuluan
Sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa di era reformasi pembagunan yang dilakukan berdasarkan  atas  multi  pemerintahan.  Setiap  ganti  pemerintahan  ganti  pula  program pembagunan.  Sulitnya  koordinasi pembagunan  merupakan  masalah  yang  dihadapi  pemerintah dalam  pelaksanaan  pembagunan  di  bawah  sistem  RPJPN  (Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional).
Apa yang terjadi pada perencanaan pembangunan nasional pada era reformasi ini, boleh jadi  merupakan  sebuah  indikasi  mengapa  timbul  pemikiran  untuk  melakukan  reformulasi perencanaan  pembangunan  nasional.  Permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan pembangunan  nasional  itu  tentu  tidak  terlepas  dari  amandemen  UUD  1945,  terutama  dengan dihapusnya kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN (Garis Beras Haluan Negara). Dan pasca dihapusnya kewenangan itu, presiden di era reformasi membuat visi dan misi sendiri dan menyusun sendiri program pembangunannya.
Sementara  pakar  beranggapan  bahwa  gagasan  berlakunya  kembali  GBHN  akan berdampak pada implikasi serius dan luas terhadap ketatanegaran Indonesia. Setidaknya ada tiga masalah  ketatanegaraan  jika  GBHN  kembali  diberlakukan  dalam  konstitusi.  Ketiganya  adalah (1)  sistem  pemerintahan;  (2)  hubungan  antar  lembaga  negara;  dan  (3)  hingga  tugas  dan  fungsi dari lembaga negara akan ikut berubah secara signifikan. 1
Pertama, dari sisi sistem pemerintahan wacana ini akan berimplikasi serius pada sistem presidensial  dimana  pertanggungjawaban  presiden  tidak  lagi  di  tangan  rakyat melainkan  di tangan MPR. 2 ketika GBHN dihidupkan kembali, maka sistem demokrasi yang berlangsung saat ini lambat laun akan hilang. Alasannya, dengan dalih diatur melalui GBHN, MPR dinilai punya potensi  untuk  mengganti  sistem  pemilihan  presiden  (pilres)  dari  sistem  pemilihan  langsung kembali  ke  sistem  penunjukan  oleh  MPR.  Hal  itu,  dapat  mengganggu  kedaulatan  rakyat  yang sejak  masa  reformasi  telah  melakukan  pilpres  secara  langsung.  Ketika  GBHN  dihidupkan kembali, rakyat mau tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang dipilih melalui kehendak politik. “Bukan  tidak  mungkin,  GBHN  itu  menjadi  bagian  paling  penting  untuk  merekayasa  politik.” Kedua dan ketiga, dari segi hubungan antar lembaga negara serta tugas dan fungsi dari lembaga
1 Anwar, C, Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Edisi Revisi, (Malang: In-Trans Publishing, cet. I, 2008), hlm. 29.
2 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. I, 2007), hlm. 37.
negara  tersebut  wacana  reformulasi GBHN  dapat  menimbulkan  masalah.  Hal  itu  dikarenakan selain  merancang  GBHN,  DPR  juga  lah  yang  mengawasi  pelaksaan  GBHN  tersebut.  “Adalah kesalahan  fatal  menempatkan  dua  fungsi  utama  di  satu  lembaga.  Itu  kesalahan  fatal ketatanegaraan,  itu  menjadikan leviathan ,  menjadikan  monster  kekuasaan,” 3 Lebih  lanjut, wacana  ini  juga  akan  berimplikasi  serius  pada  sistem  presidensial  dimana  pertanggungjawaban presiden  tidak  lagi  di  tangan  rakyat  melainkan  di  tangan  MPR.  Selain  itu,  hubungan  lembaga independen  negara  akan terganggu  kebebasannya  karena  pertanggungjawabannya  nanti  bukan lagi kepada presiden, melainkan kepada MPR.
Dalam tulisan ini penulis ingin menjawab semua anggapan di atas dengan menggunakan nalar konstitusi, sehingga diharapkan wacana reformulasi GBHN merupakan sesuatu yang konstitusional, memungkinkan secara hukum dan tidak akan merusak sistem presidensial serta hubungan dan fungsi antar lembaga negara seperti kekhawatiran yang timbul pada sementara orang.

## B. Pembahasan

## a. Sistem Perencanaan Pembangunan: GBHN dan RPJPN
Indonesia pernah mempunyai sistem perencanaan pembagunan nasional selama puluhan tahun terakhir yang dikenal dengan GBHN. Namun setelah reformasi tahun 1998, GBHN harus mengakhiri  perjalanannya  setelah  diamandemennya  UUD  1945.  Sebagai  gantinya, muncul  apa yang  disebut  dengan  RPJPN,  tetapi  eksistensi  RPJPN  berbeda  dengan  GBHN.  RPJPN  sebagai rencana pembangunan hanya mengikat presiden dan jajaran di bawahnya.
Pembagunan  nasional  merupakan  tujuan  dari  suatu  negara.  Dalam  konteks  ini, pembangunan di pandang sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang  dilakukan  dengan  penuh  kesadaran.  Karena  rencana  pembagunan  nasional  bukanlah “mimpi”,  tetapi  suatu  rencana  yang  akan  diupayakan  akan  dapat  terwujud.  Perencanaan setidaknya  terbagi  dalam  dua  aspek:  (1)  perencanaan  sebagai  formulasi  tentang  keinginan- keinginan  serta  harapan-harapan;  dan  (2)  perencanaan  sebagai  realisasi  pelaksanaan.  GBHN pada  masa  orde  baru  dan  RPJPN  pada  masa  reformsi  termasuk  ke  dalam  aspek  perencanaan pertama.
3 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi: Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kompas Publishing, cet. II, 2009), hlm. 17.
Walaupun  GBHN  dan  RPJPN  sama-sama  dokumen  perencanaan  pembangunan,  namun secara  esensi,  subtansi  dan  eksistensi  antara  kedua  dokumen  tersebut  berbeda.  GBHN  sebagai sistem  perencanaan  pembangunan  merupakan  keputusan  bersama  dan  lebih  merupakan penjabaran dari  tujuan  negara  yang  henda  dicapai.  Sementara  itu  RPJPN  adalah  sistem perencanaan  pembagunan  nasional  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  cenderung  merupakan penjabaran visi dan misi pemerintah yang sedang memerintah. 4

## b. Nalar Konstitusi GBHN
Seperti  telah  disinggung  sebelumnya,  ternyata  keberadaan  RPJPN  sebagai  sistem perencanaan pembagunan nasional melahirkan sejumlah persoalan. Bahkan ada pandangan yang menilai  GBHN  terlihat  lebih  konsisten,  tapi  miskin  improvisasi.  Sementara  RPJPN  kaya improvisasi namun sering tidak konsisten.
Polimik ini pada akhirnya menimbulkan kembali wacana mereformulasi GBHN di dalam sistem  konstitusi  Indonesia.  Pemikiran  pokok  gagasan  mengembalikan  wewenang  MPR  untuk menyusun  dan  menetapkan  GBBHN  itu  pada  intinya  tidak  terpisahkan  dari  tujuan  negara  dan keberadaan  MPR  sebagai  lembaga  negara  yang  berisikan  anggotan  DPD  (Dewan  perwakilan daerah)  dan  DPR  (Dewan  perwakilan  Rakyat).  Sekalipun  MPR  tidak  lagi  sebagai  lembaga pemegang kedaulatan rakyat, tetapi secara implisit MPR masih sebagai lembaga tertinggi negara, di mana anggota MPR adalah pemangku amanah rakyat yang diperoleh secara langsung melalui pemilu.  Dari  sisi  kewenangan  MPR  secara  implisit  masih  tampak  sebagai  lembaga  tertinggi, terutama dengan kewenangan MPR menetapkan UUD 1945.
Dihapusnya  kewenangan  MPR  untuk  menyusun  dan  menetapkan  GBHN  boleh  disebut sebagai sebuah ketergesaan politik. 5 Sekali pun Presiden bukan lagi mandataris MPR tetapi tidak boleh  berarti  MPR  tidak  dapat  lagi  menyusun  dan  menetapkan  GBHN.  Kewenagan  menyusun dan menetapkan GBHN bukanlah semata-mata diukur dalam konteks demokrasi langsung, atau karena  Presiden  bukan  lagi  mandataris  MPR.  Pemikiran  pokok  terkait  kewenangan  MPR menyusun  dan  menetapkan  GBHN  adalah  dalam  konteks  GBHN  sebagai  alat  instrumen  atau ruang  bagi  penjabaran  tujuan  negara  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Untuk kepentingan  itu,  maka  GBHN  sebagai  jabaran  dari  tujuan  negara,  dan  karenanya  tidak
4 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi..., hlm. 32.
5 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik..., hlm. 45.
terpisahkan dari kewenangan MPR menetapkan UUD, sehingga memberikan MPR kewenangan menyusun  dan  menetapkan  GBHN  adalah  konstitusional  dan  tidak  seharusnya  dipertentangkan dengan sistem presidensial yang dianut UUD 1945.
Memahami  kedudukan  MPR  dan  eksistensi  GBHN,  maka  pemikiran  untuk  kembali kepada  GBHN  sebagai  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  adalah  logis.  Meskipun kembali kepada GBHN hanya dapat ditempuh dengan mengamandemen kembali UUD 1945. 6
Menurut  perspektif  hukum  administrasi  negara,  perencanaan  lazim  dipahami  sebagai suatu  tindakan-tindakan  yang  memperjuangkan  dapat  terselenggaranya suatu  keadaan  tertentu. 7 Dengan  demikian,  perencanaan  pembagunan  nasional  sesungguhnya  merupakan  keseluruhan peraturan yang berpautan dengan usaha tercapainya suatu keadaan tertentu yang teratur. Dari sini ini jelas, sebuah sistem perencanaan memang harus memiliki sifat konsisten. Suatu perencanaan merupakan  tindakan  hukum,  yakni  memberikan  arahan,  pembatasan  serta  memberi  wewenang kepada  pemerintahan  sehingga  ia  tidak  saja  tunduk  pada  asas  legalitas,  tetapi  lebih memperhatikan aspek doelmatigheid dari pada suatu tindakan administrasi.
Mencermati  masalah-masalah  perencanaan  pembangunan  nasional  dalam  konteks RPJPN,  maka  memang  diperlukan  reformulasi  dalam  arti  kembali  ke  GBHN  sebagai  sistem perencanaan  nasional.  Dalam  konteks  ini,  sebagai  sistem  perencanaan pembangunan,  GBHN lebih  baik  ketimbang  RPJPN.  Selain  pembangunan  nasional  kehilangan  arah  di  bawah  RPJPN dan RPJPN sarat dengan visi, misi pemerintah yang sedang berkuasa. Hal ini merupakan ruang lebar  bagi  terjadinya  inkosistensi  perencanaan  pembangunan  nasional  dan  pembangunan  yang berkelanjutan sulit dipertahankan, terutama dalam hal terjadinya pergantian pemerintahan.
Adanya perencanaan pembangunan kepada pemerintah seperti pada RPJPN, perencanaan pembangunan  nasional  berpotensi  menjauh  dari  tujuan  negara.  Dengan  demikian,  reformulasi perencanaan  pembangunan  nasional  tentulah  bukan  persoalan  kesenjangan  dan  pemerataan pembangunan, adanya deviasi antara perencanaan dengan pelaksanaan, kesenjangan kewenangan antara  pusat  dan  daerah  dan  lain  sebagainya.  Persoalan-persoalan  itu,  pada  dasarnya  bukanlah mengenai esensi perencanaan pembangunan itu sendiri, sebagai sebuah sistem ketatanegaraan.
Bertolak  dari  eksistensi  perencanaan  pembangunan  nasional  itu  sebagai  bagian  dari sistem  ketatanegaraan,  maka  sistem  perencanaan  pembangunan  model  GBHN  sudah  tepat.
6 Jimli Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, cet, II, 2007), hlm. 76.
7 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 112.
Setidaknya  terdapat  tiga  nalar  konstitusi  yang  melegitimasi  mengapa  hal  tersebut  bisa  diterima secara konstitusional.
Pertama,  dihilangkannya  wewenang  MPR  untuk  menetapkan  GBHN  saat  dilakukannya perubahan  UUD  1945  (1999-2002)  hanya  karena  alasan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak dipilih  lagi  oleh  MPR  melainkan  dipilih  langsung  oleh  rakyat  kuranglah  bijaksana.  Hal  ini dikarenakan  pilpres  langsung  adalah  cara  demokrasi  untuk  memilih  pemimpin  negara  atau pemerintahan  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  GBHN.  GBHN  merupakan  haluan  negara  yang memandu  segala  pelaksanaan  pembangunan  negara  oleh  seluruh  cabang-cabang  kekuasaan negara. 8
Kedua, dengan dihilangkannya GBHN dalam UUD 1945 setelah perubahan, maka secara resmi  Indonesia  di  era  reformasi  tidak  memiliki  haluan  negara  yang  memandu  jalannya pembangunan  negara  di  segala  bidang  oleh  seluruh  lembaga-lembaga  negara  baik  itu  lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga negara penunjang lainnya. Jika ada yang berpendapat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  yang  saat  ini  berlaku  yang eksistensinya  diatur  dalam  UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN)  sama  dengan  GBHN  adalah  pandangan  yang  kurang  tepat. Pasalnya,  RPJPN  maupun  RPJMN  sangatlah  bersifat  Presiden  centris karena  yang  menyiapkan dokumen  perencanaan  tersebut  adalah  Presiden  dan  para  pembantunya.  Selain  itu,  RPJPN  dan RPJMN  juga  tidak  mengikat  dan  nengatur  lembaga-lembaga  negara  lainnya  di  luar  Presiden seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY dan lainnya," jelas Bayu.
Ketiga,  visi  negara  dalam  UUD  1945  sebagai  konstitusi  negara  perlu  dijalankan  dan dijabarkan pelaksanaannya oleh semua lembaga negara dan bukan hanya oleh Presiden semata. Untuk  itu,  gagasan  menghidupkan  GBHN  sebagai  haluan  negara  haruslah  diletakkan dalam kerangka  semata-semata  untuk  mengembalikan  visi  Haluan  Negara  dan  tidak  dibarengi  dengan mengembalikan Pemilihan Presiden kembali oleh MPR. 9
Untuk  tujuan  ini,  reformulasi  GBHN  sebagai  sistem  perencanaan  pembangunan  dapat dilakukan dengan alterlatif sebagai berikut:
8 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi..., hlm. 92.
9 Jimli Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme..., hlm. 121.
Pertama, Reformulasi  menghidupkan  kembali  GBHN  ini  dapat  dilakukan  dengan melakukan perubahan secara terbatas terhadap UUD 1945 utamanya menambahkan kewenangan MPR di Pasal 3 untuk menyusun dan menetapkan GBHN.
Kedua, mengamademen  UUD  1945  dan  mengembalikan  kewenangan  MPR  untuk menyusun  dan  menetapkan  GBHN.  Mengembalikan  kewenangan  MPR  untuk  menyusun  dan menetapkan  GBHN  tidaklah  dalam  konteks  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  negara,  melainkan dalam  konteks  implementasi  tujuan  negara  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945. Meskipun MPR secara tersurat bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat dan bukan lagi lembaga tertinggi  negara,  tetapi  berdasarkan  keanggotaan  MPR,  MPR  secara  implisit  masih  merupakan lembaga  tertinggi  negara,  di  mana  naggotanya adalah  wakil-wakil  rakyat  yang  mendapatkan amanah  dari  rakyat.  Kemudian,  jika  diperhatikan  kewenangan  MPR  berdasarkan  UUD  1945 hasil  amademen,  terutama  kewenangan  MPR  menetapkan  UUD.  Jelas,  MPR  secara  implisit masih  memegang  kedaulatan  rakyat.  Oleh  karena itu,  sekalipun  MPR  tidak  berstatus  sebagai lembaga  tertinggi  negara,  tidak  menjadi  halangan  untuk  mengembalikan  wewenang  MPR menyusun  dan  menetapkan  GBHN,  di  mana  GBHN  merupakan  penjabaran  dari  tujuan  negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Ketiga, mengembalikan  GBHN  sebagai  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional dengan  TAP  MPR  adalah  kurang  tepat  dan  hanya  bersifat  parktis.  Mengembalikan  GBHN sebagai  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  merujuk  kepada  tujuan  negara,  maka kembali  ke  GBHN  harus  sejalan  dengan  pengembalian  wewenang  MPR  untuk  menyusun  dan menetapkan  GBHN.  Artinya,  kewenangan  suatu  lemabaga  negara  haruslah  dimuat  dalam konstitusi dan tidak cukup merujuk kepada peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2012.
Keempat, kembali  kepada  GBHN  dan  ditetapkan  dengan  TAP  MPR  lebih  menjamin kosistensi  pelaksanaan  rencana  pembangunan  dan  pencapaian  tujuan  negara.  Meskipun  MPR tetap  dalam  kedudukannya  sebagai  lembaga  tinggi  negara,  tidak  berarti  MPR  tidak  dapat melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  GBHN.  Dalam  hubungan  ini,  pengawasan sebenarnya  ada  dalam  beberapa  bentuk  dan  perspektif.  Artinya,  pengawasan  MPR  terhadap pelaksanaan GBHN tidak melulu dilihat dalam arti hirarki kelembagaan, atau pun dilihat dalam perspektif sistem presidensial. MPR dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHN dalam  pemahaman  bahwa  GBHN  adalah  penjabaran  dari  tujuan  negara  yang  termuat  dalam
UUD 1945. Dalam kaitan ini, lembaga-lembaga negara adalah pengemban amanah UUD 1945, maka  pelaksanaan  GBHN  menjadi  keharusan  bagi  setiap  lembaga  negara  untuk melaksanakannya.  Bahkan  dalam  perspektif  presidensial  sekalipun,  presiden  dalam  sumpahnya akan melaksanakan amanah UUD 1945.
Beberapa  pemikiran  formulasi  perencanaan  pembangunan  nasional  dengan  kembali  ke GBHN  seperti  dikemukakan  di  atas  tentu  reformulasi  perencanaan  pembangunan  nasional tidaklah  mengenai  mengatasi  persoalan-persoalan  teknis  yang  terjadi  dalam  perancanaan pembangunan di bawah RPJPN. Bahkan sebenarnya GBHN tidaklah kaku seperti dikemukakan sebagaian orang. Hemat penulis, GBHN sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional juga memiliki  karakter  yang  dinamis  dan  inovatif  seperti  yang  terlihat  pada  GBHN  menjelang reformasi.  Misalnya  dalam  beberapa  GBHN,  pembangunan  hukum  ditempatkan  satu  bidang dengan  pembangunan  politik,  tetapi  kemudian  pembangunan  bidang  hukum  menjadi  bidang pembangunan  sendiri.  Demikian  juga  dengan  perubahan  skala  prioritas  pembangunan  antara GBHN yang satu dengan GBHN yang berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa GBHN tidaklah kaku dan statis. Kekakuan itu mungkin dirasakan pemerintah terpilih yang punya misi dan misi sendiri, sedangkan GBHN adalah visi dan misi bersama bangsa.

## C. Penutup
Reformulasi  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  paling  tepat  adalah  kembali kepada GBHN, di mana GBHN adalah sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional yang lahir  atas  kesepakatan  bersama  sebagai  penjabaran  tujuan  negara  yang  tertuang  dalam pembukaan  UUD  1945.  Sedangkan  RPJPN  cenderung  berupa  perencanaan  pembangunan nasional  dari  pemerintah  yang  sedang  berkuasa  yang  cenderung  berubah  seiiring  dengan pergantian  pemerintahan.  Suatu  perencanaan  pembangunan  yang  tidak  konsisten  dan  mudah berubah  dan  berganti  sulit  untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  negara  sebagaimana  yang diharapkan,  karena  selalu  dihadapkan  pada  arah  yang  berubah-ubah,  bahkan  berpotensi mengalami disorientasi arah pembangunan nasional.
Untuk kembali kepada GBHN maka sudah seharusnya kewenangan MPR untuk meyusun dan  menetapkan  GBHN  dikembalikan,  meskipun  MPR  tetap  dalam  kedudukannya  sebagai lembaga  tinggi  negara,  namun  tidak  mengurangi  eksistensi  MPR  untuk  menyusun  dan
menetapkan  GBHN  yang  notabenya  adalah  jabaran  dari  tujuan  negara  yang  tertuang  dalam pembukaan UUD 1945.
Semoga tulisan singkat ini ada manfaatnya, kepada Allah penulis berserah diri, kepada- Nya  dipersembahkan  bakti  dan  kepada-Nya  pula  penulis  memohon  ampunan,  tawfiq,  hidayah dan perlindungan. Wallahu ’a‘lam bi al -haqiqah wa al-shawab.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M. Fatwa, Potret Konstitusi: Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kompas Publishing, cet. II, 2009).
Anwar, C, Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca
Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Edisi Revisi, (Malang: In-Trans Publishing, cet. I, 2008).
Jimli Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, cet, II, 2007).
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. I, 2007).
Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).