Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan

## Saleh Muliadi

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu

## Abstrak
Suatu  negara  hukum  (rechts  staat),  peranan  hukum  menempati  kedudukan  yang utama  apabila  hukum  tersebut  dapat  melaksanakan  fungsi,  sebagaimana  yang digariskan dalam konstitusi kita yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas pemerintah yakni menciptakan instrumen sosial  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dari  berbagai  tindakan  yang menimbulkan  kerugian.  Untuk  menjelaskan  fenomena  kejahatan  ada  tiga  aliran pemikiran, yaitu kriminologi klasik bahwa kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang  dari  sudut  hukum  artinya  kejahatan  adalah  perbuatan  yang  dilarang oleh  undang-undang  dan  penjahat  adalah  orang  yang  melakukan  kejahatan, kriminologi  positivis  yaitu  mengarahkan  usaha  untuk  menganalisis  sebab-sebab prilaku kejahatan melalui studi ilmiah, dan kriminologi kritis yaitu tidak berusaha menjawab  persoalan-persoalan  apakah  prilaku  manusia  bebas  ataukah ditentukan,  akan  tetapi  lebih  mengarahkan  pada  proses-proses  yang  dilakukan oleh manusia dalam membangunan dunianya dimana dia hidup. Penanggulangan kejahatan  tentu  mencari  faktor  yang  dapat  menimbulkan  kejahatan,  sehingga dengan  penemuan  faktor-faktor  menimbulkan  kejahatan  dapat  memberi  bahan untuk menyusun penanggulangan kejahatan.
Kata Kunci : Penanggulangan Kejahatan

## I. Pendahuluan
Sebagai  suatu  negara  hukum  ( rechts stat )  peranan  hukum  menempati kedudukan yang utama /tinggi ( supermacy  of  law )  apabila  hukum tersebut  dapat  melaksanakan  fungsi primernya yakni : 1 1. Perlindungan, hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat  dari  ancaman  bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan  yang  datang  dari sesamanya dan kelompok masyarakat,  termasuk  dilakukan
1 .I.S.Susanto, 1999, Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia, Editor, M.A.S.Hikam dan Mulyana W.Kusumah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.125-126
oleh pemegang
kekuasaan (pemerintah  dan  negara)  dan yang  datang  dari  luar  yang ditujukan  terhadap  fisik,  jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.
2. Keadilan,  fungsi  lain  dari  hukum adalah  menjaga,  melindungi,  dan memberikan keadilan bagi
seluruh  rakyat,  secara  negatif dapat  dikatakan  bahwa  hukum yang  bersangkutan  dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang  kita  percayai  harus  dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
3. Pembangunan, fungsi hukum
yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Ini mengandung
makna  bahwa  pembangunan  di
Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat  disegala  aspek  klehidupan ekonomi,  politik,  budaya,  dan spritual. Dengan demikian, hukum dipakai  sebagai  kendaraan  dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan  pembangunan  secara adil.  Artinya,  hukum    sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan dan  sebagai  alat  kontrol  agar pembangunan  dilaksanakan  secara adil.
Fungsi  hukum  ini  dijalankan guna mencapai tujuan yang digariskan  dalam  konstitusi  kita yakni  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia. Berdasarkan hal itu, tugas pemerintah yakni menciptakan instrumen  sosial  untuk  melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian. Implementasi persyararatan melalui  instrumen  sosial  seperti penciptaan norma-norma hukum hendaknya memperhatikan perkembangan sosial dalam masyarakat  itu    sendiri  dengan memberikan kepastian dan prediktabilitas  terhadap  perbuatan- perbuatan  yang  diperkirakan  akan menimbulkan  permasalahan  sosial yang serius, misalnya upaya penanggulangan meluasnya kejahatan,  yang  oleh  sebab  itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan  (policy/kriminal)  harus diperhitungkan  secara  cermat  dan dilaksanakan secara konsisten. 2
2 .Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum  dan Kebijakan Hukum Pidana
Dalam forum Internasional khsusnya dalam perkembangan Kongres  PBB  mengurai  “ The
Prevention  of  Crime  and  The Treatment  of  Offenders ”,  Masalah pencegaha/penanggulangan kejahatan  lebih  banyak  dilihat  dari konteks  kebijakan  pembangunan  / sosial global.
Adapun strategi kebijakan penanggulangan / pencegahan kejahatan  menurut  Kongres  PBB pada garis besarnya sebagai berikut: a. Strategi dasar / pokok penanggulangan  kejahatan,  ialah meniadakan faktor-faktor penyebab / kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. b. Pencegahan kejahatan dan peradilan  pidana  harus  ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik. 3 Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga  menjadi  masalah  yang  dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena Internasional  atau  menurut  istilah Sciichiro  Ono merupakan  universal phenomenon. 4
Pemahaman  kejahatan  pada masa  lampau  sering  kali  kehilangan maknanya karena melepaskan dirinya  dari  konsep  masyarakat sebagai  suatu  totalitas  yakni  dari
Dalam menanggulangi Kejahatan, Kencana Pernada Media Group, Jakarta 2007, hal.81 3 .Barda Nawawi Arief, 2007, Ibid, hal.81
4 .Departement of Economic and Social Affairs, Fourrth United Nations Congress on The Prevention of Crime , New York, 1971, hal.7
tempat  kejadian  dan  pemahaman kejahatan  itu,  sedangkan  kejahatan sebagai gejala sosial selalu merupakan kejahatan dalam masyarakat yang merupakan keseluruhan  proses-proses  sosial, budaya, politik, ekonomi, dan struktur  yang  ada  di  dalamnya,  dan yang  kesemuanya  merupakan  hasil dari sejarah hubungan antar manusia.
Dengan  demikian  untuk  dapat memahami  masalah  kejahatan  di negara  kita,  perlu  diperhatikan  pula keseluruhan proses-proses tersebut di atas  yang  terjadi  di  masyarakat.  Hal ini  mengingat  pengertian  kejahatan yang  relatif  dan  jauh  dari  pengertian yang absolut.
II. Pembahasan
2.1.  Pengertian    Kriminologi  dan

## Kejahatan
Kriminologi  merupakan  ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang  kejahatan.  Secara  etimologi kriminologi berasal dari kata
“ Crime” yang  bearti  kejahatan  dan “logos ”  yang  berarti  pengetahuan atau  ilmu  pengetahuan,  sehingga kriminologi  adalah  ilmu  tentang kejahatan  atau  penjahat. Istilah kriminologi itu sendiri untuk pertama kali  dipergunakan  oleh  seorang  ahli antropologi dari Perancis yaitu P.Topinar. Sthepen Hurwitz, 5 memandang kriminologi sebagai bagian  dari criminal  scaince yang dengan  penelitian  empiris  atau  nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. W.A.Bonger
memberikan defenisi  kriminologi  sebagai  ilmu
5 .Sthephan Hurwitz, 1982, Kriminologi, Disadur Oleh Ny.L.Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, hal9
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki  gejala  kejahatan  seluas- luasnya. 6 Defenisi  Bonger,  membagi kriminologi menjadi kriminologi murni  yang  mencakup  antara  lain; antropologi kriminil, sosiologi
kriminil,  psikologi  kriminil,  psiko- neuropathologi kriminil, statistik kriminil  dan  poenologi.  Bagian- bagian kriminologi tersebut mengandung  rumusan  sesuai  dengan bidang obyeknya masing-masing
yaitu:
1. Antropologi  kriminil,  ialah  ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban  atas  pertanyaan  tentang orang  jahat  dalam  tubuhnya mempunyai  tanda-tanda  seperti apa,  apakah  ada  hubungan  antara suku bangsa dengan kejahatan.
2. Sosiologi  kriminil,  adalah  ilmu pengetahuan  tentang  kejahatan sebagai  suatu  gejala  masyarakat.
Pokok  persoalan  yang  dijawab oleh  bidang  ilmu  ini  adalah sampai dimana letak, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi  sosial)  dalam  arti  luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling phisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).
3. Psikologi  kriminil,  adalah  ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psiko- dan neuropathologi kriminil,  adalah  ilmu  tentang penjahat yang sakit jiwa atau uraf syarafnya.
5. Poenologi  ialah  ilmu  tentang hukum dan berkembangnya hukuman arti dan faedahnya.
6 .R. Soesilo,  1985, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Politeia, Bogor, hal1
6. Statistik  kriminil,  ialah  ilmu pengumpulan, penghitungan, pengukuran dan pengolahan angka gejala-gejala dalam kejahatan. 7 Dalam kriminologi ada beberapa aliran-aliran pemikiran, dan yang dimaksud dengan aliran pemikiran  di  sini  adalah  cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma)  yang  digunakan  oleh para  kriminologi  dalam  melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan  fenomena  kejahatan. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita  alami/lihat,  sehingga  juga  bagi para  ilmuwan  cara  pandang  yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori  yang dihasilkannya. Dengan demikian untuk  dapat  memahami  dengan  baik penjelasan  dan  teori-teori  dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi. Kriminologi  modern  dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan  fenomena  kejahatan, yaitu  kriminologi  klasik,  positivis, dan kritis;
1. Kriminologi klasik. Seperti halnya  dengan  pemikiran  klasik pada umumnya  yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas  merupakan  ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi  dasar untuk  memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, maka 7 .R. Soesilo, 1985, Ibid,  hal.4
masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya  sendiri,  baik  sebagai individu  maupun  masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang  dari  sudut  hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh undang-undang pidana, sedangkan  penjahat  adalah  orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil  pilihan  bebas  dari  individu yang  menilai  untung  ruginya melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan  menguji  sistem  hukuman yang  akan  meminimalkan  tindak kejahatan.
2. Kriminologi positivis. Aliran
pemikiran  ini  bertolak  pada pandangan bahwa perilaku manusia  ditentukan  oleh  faktor- faktor  di  luar  kontrolnya,  baik yang  berupa  faktor  biologis maupun  kultural.  Ini  berarti bahwa  manusia  bukan  makhluk yang bebas untuk berbuat menuruti  dorongan  kehendaknya dan  intelegensinya,  akan  tetapi makhluk  yang  dibatasi  atau ditentukan  oleh  situasi  biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua  pandangan  yang  berbeda, yaitu  “determinis  biologis”  dan “determinis  kultural”.    Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan  pada  usaha  untuk menganalisis sebab-sebab perilaku  kejahatan  melalui  studi ilmiah  ciri-ciri  penjahat  dari aspek  fisik,  sosial,  dan  kultural.
Oleh karena kriminologi posotivis ini dalam hal-hal tertentu  menghadapi  kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan  batasan  kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap  ciri-ciri  perilaku  itu sendiri  daripada  perilaku  yang didefenisikan oleh undang- undang. 3. Kriminologi kritis. Aliran pemikiran  ini  mulai  berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini,  khususnya  setelah  tahun 1960-an,  yaitu  sebagai  pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling. Aliran pemikiran  ini  tidak  berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah  perilaku  manusia  itu “bebas” ataukah ditentukan, akan tetapi  lebih  mengarahkan  pada proses-proses yang dilakukan oleh  manusia  dalam  membangun dunianya  di  mana  dia  hidup. Dengan demikian akan mempelajari  proses-proses  dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan  kejahatan  kepada  orang- orang dan tindakan-tindakan tertentu  pada  waktu  dan  tempat tertentu. Pendekatan dalam  aliran pemikiran  ini  dapat  dibedakan antara  pendekatan  interaksionis dan pendekatan konflik. 8 Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan  atau  tindakan  jahat,  di mana  suatu  perbuatan  dianggap sebagai  kejahatan  berdasarkan  pada
8 . Susanto,  1991, Diktat Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 13- 14
sifat  perbuatan  tersebut,  apabila perbuatan  itu  merugikan  masyarakat atau  perorangan  baik  secara  materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok,  memperkosa  dan  lain- lain.
Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai  kejahatan.  Tidak  seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya
kejahatan  akan  meresahkan  dan merugikan  kehidupan  masyarakat. Oleh  karena  itu  kejahatan  harus diberantas  dan  ditanggulangi,  salah satu  cara  penanggulangan  kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana.
Sebagaimana  pengertian  yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan,
menjengkelkan  sehingga  tidak  boleh dibiarkan. 9
Perumusan  tersebut  di  atas bahwa  pengertian  kejahatan  meliputi semua  perbuatan  yang  melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik  dimana  perbuatan  tersebut merugikan  baik  sikorban  sebagai pihak yang menderita secara langsung  perbuatan  tersebut  maupun bagi  masyarakat  sebagai  pihak  yang tidak  secara  langsung  menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu. Melihat aspek sosiologis pengertian  kejahatan  dapat  dilihat dari pendapat R.Soesilo yang
9 .Soedjono Dirdjosisworo, Doktrin-Doktrin Kriminologi, Alumni, Bandung 1969, hal.13
mengatakan: “kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun  tidak  ditentukan  oleh undang-undang,  tetapi  oleh  warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan  sebagai  tingkah  laku  atau perbuatan yang secara ekonomis atau psykologis  menyerang  dan  melukai perasaan  susila  dalam  kehidupan bersama. 10
W. A. Bonger, bahwa:
“Kejahatan  adalah  perbuatan  yang sangat  anti  sosial  yang  memperoleh tantangan  dengan  sadar  dari  negara yang  berupa  pemberian  penderitaan (hukuman atau tindakan)”. 11
Selanjutnya  kejahatan  menurut A.S Alam adalah:
1. Dari sudut pandang hukum Kejahatan  adalah  tingkah  laku yang  melanggar  hukum  pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan,  sepanjang  perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai  perbuatan  yang bukan kejahatan. Contoh perbuatan  seorang  wanita  yang melacurkan  diri.  Dilihat  dari defenisi kejahatan menurut hukum,  perbuatan  wanita  itu bukan kejahatan, karena perbuatan  melacurkan  diri  tidak dilarang dalam perundang- undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dlihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan
lain-lainnya.
10 .R.Soesilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1985, hal.13
11 .R.A.Koesnoen, Pengantar Kriminologi, Ghalia,. Indonesia 1977, hal.25
2. Dari  sudut  pandang  masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang  melanggar  norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.
Pendapat  tersebut  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  pada perinsipnya  kejahatan  senantiasa mendapat  reaksi  dari  masyarakat berupa  sikap  dari  masyarakat yang  tidak  menyukai  atau  tidak membenarkan  adanya  tindakan tersebut  hadir  di  tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kejahatan merupakan  perbuatan  yang  anti sosial  baik  perbuatan  tersebut telah  ditentukan  oleh  undang- undang  sebagai  suatu  tindakan kejahatan maupun semua
perbuatan  yang  oleh  masyarakat merupakan  perbuatan  yang  patut dicela, karena masyarakat merasa dirugikan,  menyerahkan  hal  ini kepada  negara  agar  menindak pelaku kejahatan tersebut  dengan harapan  agar  kelak  perbuatan tersebut  tidak  terulang  lagi.  Hal ini diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagai berikut: “Kejahatan adalah suatu tindakan anti  sosial  yang  menimbulkan kerugian,  ketidakpatutan  dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat  terdapat  kegelisahan dan untuk mententeramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana pada penjahat, 12
2.2. Perkembangan Kejahatan
Saparinah  Sadli,  kejahatan  atau tindak kriminal merupakan salah satu
12 .Soedjono. D, Op.Cit, hal.25
bentuk  dari  “perilaku  menyimpang” yang  selalu  ada  dan  melekat  pada tiap  bentuk  masyarakat,  tidak  ada masyarakat  sepi  dari  kejahatan. 13 perilaku  menyimpang  itu  merupakan suatu  ancaman  terhadap  norma- norma sosial yang mendasari kehidupan  atau  keteraturan  sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-
ketegangan  sosial,  dan  merupakan ancaman  riil  atau  potensil  bagi berlangsungnya  ketertiban  sosial. Dengan demikian kejahatan di samping  masalah  kemanusiaan  ia juga merupakan masalah sosial. Thomas Hobbes, 14 masyarakat dikiaskan sebagai “manusia” besar di dalamnya  manusia-manusia  yang hidup bergaul berinteraksi dan interelasi.  Louis  Pasteur  pernah  pula “menempatkan”  manusia  sebagai “masyarakat”  dan  kejahatan  sebagai bakteri  yang  mengerogoti  tubuh manusia,  maka  pada  masyarakat akan  terjadi  kejahatan  “apabila” tubuh  manusia  itu  lemah,  jadi  pada “masyarakat” yang “lemah” misalnya  mengalami  disorganisasi sosial, konflik-konflik budaya,
anomie,  dan  lain-lain,  katakanlah  di masyarakat  yang  “awut-awutan”, maka  akan  merajalela  kejahatan, bagaikan  bakteri  atau  virus  yang menyerang tubuh manusia dan manusia itu akan sakit,
Banyak  cara  mempelajari  kejahatan, bisa  juga  diumpamakan  sebagai
13 .Saparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang , Bulan Bintang, Jakarta 1976, hal.56, merumuskan “perilaku Menyimpang” sebagai tingkah laku yaqng dinilai menyimpang  dari aturan- aturan normatif yang berlaku.
14 .Soedjono Dirdjosisworo, Anatomi Kejahatan di Indonesia, Granesi, Bandung, 1996, hal.55
“manusia” yang jasmani rohani yang memiliki  organisme  tubuh  yang dapat  dipelajri  melalui  ilmu  urai tubuh  (organisme)  atau  dengan memperhatikan acuan anatomi.
Dalam konteks ini bisa pula dikaitkan dengan action-theory (teori aksi) yang diketengahkan oleh Talcott  Parsons  (sosiologi  Amerika kondang),  yang  intinya  adalah,  aksi atau  prilaku  manusia  adalah  suatu sistem, sebagai sistem aksi dipengaruhi oleh empat “sub sistem” organisme, sub-sistem identitas
(pribadi),  sub-sistem  sosial  dan  sub- sistem  budaya.  Inilah  sistem  prilaku yang juga berlaku dalam kejahatan. 15
Kejahatan  sebagai  masalah  sosial tampaknya  tidak  hanya  merupakan masalah  bagi  suatu  masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi  masalah  yang  dihadapi  oleh seluruh  masyarakat  di  dunia,  hal  itu telah merupakan fenomena Internasional. Dikatakan sebagai masalah  Internasional  tidak  hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya  dipandang  lebih  serius dibanding  dengan  masa-masa  yang lalu. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan Declarasi Kongres PBB ke empat tahun 1970 mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku yang menyatakan. 16 Believing  thet  the problem  of  crime  in  many  countries in  is  new  dimensions  is  far  more serioes  thet  at  any  other  time  in  the long history of these Congresses.
Kongres ke empat ini yang dibicarakan adalah masalah
15 Soedjono Dirdjosisworo, 1996, Ibid, hal.55
16 .Soedjono Dirdjopsisworo,  1996, Ibid, hal 55
kejahatan  dan  pembangunan  . 17
Philippe  de  Seynes,  anatara  lain menyatakan kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-ukuran baru, tidak  lagi  dipandang  sebagai  suatu cacat  kemasyarakatan  ( a  cocial blemish ).  Sekarang  kejahatan  telah diakui  sebagai  suatu  masalah  socio politik,  yang  tidak  hanya  menuntut tindakan-tindakan yang bersifat teknis  tetapi  memerlukan  tindakan luas  yang  disusun  pada  tingkatan politik yang tertinggi.
Akibat atau ancaman adanya kejahatan  yang  semakin  meningkat itu,  oleh  kongres  PBB  keenam mengenai  pencegahan  kejahatan  dan pembinaan  para  pelaku  pada  tahun 1980  di  Caracas  malahan  dipandang cukup membahayakan kualitas lingkungan  hidup.  Oleh  kareena  itu tema sentral dari kongres ke enam ini ialah mengenai crime prevention and the  quality  of  lefe .  Dalam  salah  satu bunyi  pertimbangan  Deklarasi  tahun 1980, antara lain dinyatakan; “menimbang bahwa fenomena kejahatan, melalui pengaruhnya terhadap  masyarakat,  mengganggu seluruh pembangunan bangsa- bangsa, merusak kesejahteraan rakyat baik spritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana  takut  dan  kekerasan  yang merongrong kualitas lingkungan hidup.
2.3. Aspek  Kriminologis  Dalam Penanggulangan Kejahatan
Tidak  seorangpun    menghendaki adanya  kejahatan  dalam  lingkungan
17 .Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatief Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semaramg  1994, hal, 2-3
masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan  masyarakat,  dan  tidak hanya meresahkan ataupun merugikan  harta  benda,  tetapi  dapat mengancam keselamatan jiwa anggota  masyarakat.  Oleh  karena  itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi  dan  salah  satu  cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum. Usaha penanggulangan masalah kejahatan  telah  banyak  dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana  apa  yang  dikemukan oleh Habib –Ur-Rahman Khan dalam tulisannya  yang  berjudul Prevention of  Crime-it  is  Society  Which  Needs The Treatmen and Not The Criminal, sebagai  berikut; Salah  satu  usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan  hukum  pidana  dengan saksinya  yang  berupa  pidana.  Dan menurut  Herbert  L.Packer. 18 usaha pengendalian  perbuatan  anti  sosial dengan  menggunakan  pidana  pada seseorang  yang  bersalah  melanggar peraturan  pidana,  merupakan  suatu problem  sosial  yang  mempunyai dimensi hukum yang penting.
Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya ( Crime Prevention ) maka hasil-hasil penelitian merupakan  bahan-bahan  bermanfaat sekali  bagi  penyusunan  program pencegahan  kejahatan  oleh  para penegak hukum.
Walter C. Reckless, 19

## mengemukakan beberapa syarat yang
18 .Herber L.Packer, 1968, The limits Of Criminal, Standford university Press, California, hal.3
19 .S oedjono Dirdjosisworo, 1984,  Sosio- Klriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial
perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah agar  menanggulangi  kejahatan  dapat lebih  berhasil,  syarat-syarat  tersebut adalah:
a. Sistem  dan  organisasi  kepolisian yang baik
b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
c. Hukum yang berwibawa
d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.
Dari apa yang telah diuraikan tentang uisaha menanggulangi kejahatan telah  jelas  bahwa  usaha Crime Prevention ,  ini  meliputi  dua  segi penggarapan yakni:
a. Mencari faktor-faktor  yang dapat menimbulkan  kejahatan,  yang dimulai dengan penelitian kejahatan  atau  kenakalan  dalam lingkungan  remaja,  dan  tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas  khusus,  sehingga dengan  penemuan  faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan  berbagai  faktor  dapat menimbulkan  kejahatan  dapat memberi  bahan  untuk  menyusun program
penanggulangan kejahatan  yang  di  antaranya diarahkan  kepada  penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.
Dalam  pencegahan  kejahatan  yang ditujukan  kepada  faktor-faktor  yang memungkinkan  timbulnya  kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada  obyek  yang  menjadi  sasaran penanggulangan  terdapat  dua  cara yakni:
Dalam Studi Kejahatan) Sinar baru , Bandung, hal.138
1. Cara  yang  khusus  yang  sasaran penggarapannya terarah pada satu  faktor  tertentu  yang  telah diteliti,  bahwa  faktor  tersebut sebagai  faktor  kriminogen.  Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan  menghilangkan  faktor- faktor  yang  menjadi  sebab  - musebab  kejahatan.  Cara  ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab  kejahatan  (etiologi kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan. 2. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan  iman  dan  kesadaran untuk  tidak  berbuat  kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik,  yaitu  penanggulangan kejahatan  melalui  penerangan- penerangan  keagamaan  seperti, khotbah-khotbah da’wah  dan lain-lain.
b. Meningkatkan kemantapan pembinaan  hukum  dan  aparatur penegak  hukum  dalam  rangka Law    Enforcement ,  yakni  suatu upaya  memelihara  dan  membina hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat  serta  meningkatkan kemanpuan dan kemantapan aparatur  penegak  hukum,  yang akan  menegakkan  hukum    yang berlaku dalam masyarakat. Dengan  kata  lain  ditinjau  dari subyek  yaitu penegak hukum.
Menurut Baharuddin Lopa, 20
mengutip  pendapat  Kaiser  di  dalam
20 .Baharuddin Lopa, 1996, “Mencegah Kejahatan”, Anatomi Kejahatan di Indonesia, Editor Soedjono Dirdjosisworo,
buku Crime  Prevention  Strategies  in Erope  and  North  America yang disusun John Graham, 1990, mengatakan  bahwa  strategi  pokok untuk  mencegah  kejahatan  dapat dibagi  tiga  kelompok,  yaitu  primary, secondary  dan  tertiary  prevention. Yang  dimaksud  Kaisar, 21 dengan
primary prevention ialah  “as strategis  which,  through  social, economic  and  other  areas  of    public policy. ..” Sedangkan Secondary prevention  ialah  langkah-langkah yang  berkaitan  dengan criminal justice  policy ....”.  kemudian  tertiar prevention merupakan langkah- langkah  kongkret  yang  diambil kepolisian untuk mencegah terjadinya  kejahatan,  termasuk  yang dilakukan para penjahat kambuhan.
Selanjutnya, Baharuddin Lopa, 22 mengatakan,  bahwa  dari  ketiga kelompok  pencegahan  kejahatan  ini, langkah  primary  prevention  paling efektif. Karena tak dapat dimungkiri, sesungguhnya kalau kita ingin mencegah kejahatan akar penyebabnyalah yang perlu dieliminasi  terlebih  dahulu.  Masih terlalu banyak bukti bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan  salah  satu  penyebab terjadinya kejahatan. Dengan upaya preventif menitikberatkan  pada    tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat  upaya  penanggulangan tindak  pidana  lewat  upaya  preventif lebih  bersifat  pencegahan  sebelum terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya  adalah  menangani  faktor- faktor  kondusif  antara  lain  berpusat
Granesia Bandung, hal.220. Lihat pula Mencegah Kejahatan, Gatra, 1 Juni 1996 21 Ibid, hal.220 22 .ibid, hal.220
pada  masalah  atau  kondisi-kobdisi sosial  yang  secara  langsung  atau tidak  langsung  dapat  menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

## III. Kesimpulan
Penanggulangan
masalah kejahatan  telah  banyak  dilakukan dengan  berbagai  cara.  Dalam  usaha penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  hukum  pidana  dengan sanksinya yang berupa pidana.
Dalam  usaha  penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologis ( Crime  Prevention ),  maka  penelitian merupakan  bahan-bahan  bermanfaat sekali  bagi  penyusunan  program penanggulangan  kejahatan.  Usaha penanggulangan  ini  meliputi  yaitu mencari  faktor-faktor  yang  dapat menimbulkan kejahatan yang dimulai  dengan  penelitian  kejahatan, sehingga  dengan  penemuan  faktor- faktor  tertentu  yang  dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi  bahan  untuk  menyusun program  penanggulangan  kejahatan yang  di  antaranya  diarahkan  kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka
A.S.Alam,  Kejahatan,  Penjahat  dan Sistem Pemidanaan, Diktat,tth,Unhas, Makassar Baharuddin  Lopa,  1996,  Mencegah Kejahatan,  Anatomi  Kejahatan  di Indonesia, Editor Soedjono Dirdjosisworo, Granesia, Bandung Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam
Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara, Undip, Semarang ................................., 2007,  Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi  Kejahatan,  Kencana Pernada Media Group, Jakarta Herbert  L.Packer,  1968,  The  Limits Of  Criminal  Standford,  University Press, California I.S.Susanto, 1999, Paradigma Hukum  Yang  Berdaulat  Dalam Wacana Politik Hukum dan Mulyana W.Kusumah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ---------------, 1991, Diktat Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang R.A.Koesnoen, 1977 Pengantar Kriminologi, Ghalia, Indonesia R. Soesilo, 1985 Kriminologi Pengetahuan  Tentang  Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor Saparinah  Sadli,  1976,  Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta Soedjono Dirdjosisworo, 1969, Doktrin-Doktrin Kriminologi, Alumni, Bandung ......................................, ,1984, Sosio-Kriminologi  (Amalan  Ilmu- Ilmu  Sosial  Dalam  Studi  Kejahatan) Sinar Baru, Bandung --------------------------------, 1996, Anatomi  Kejahatan  di  Indonesia, Granesi, Bandung Sthephan Hurwitz, 1982, Kriminologi, Saduran Ny.L.Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta