## OPEN ACCESS
http://jurnal.uns.ac.id/jdk
E-ISSN: 2656-5528

## Kesesuaian Realisasi Program Pemanfaatan Ruang dengan Indikasi Program dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mbay
Suitability of the Realization of Space Utilization Program with Program Indication in Detailed Spatial Plan of Mbay Urban Area
Nevi Vilianti Hamid 1* 1 Program Studi Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : viliantyn@gmail.com
(Diterima: 22 Desember 2022; Disetujui: 24 Januari 2023)

## Abstrak
Kawasan  Perkotaan  Mbay  merupakan  ibu  kota  Kabupaten  Nagekeo  yang  merupakan  pusat  berbagai  aktivitas  masyarakat. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mbay diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037. Di  Kawasan Perkotaan Mbay, terdapat permasalahan banjir di kawasan permukiman akibat tidak tersedianya saluran drainase dan meluapnya air sungai. Berdasarkan data indikasi program untuk jangka lima tahun, terdapat program pembangunan saluran drainase dan normalisasi sungai. Akan tetapi, kondisi aktual berbeda dengan rencana. Pembangunan drainase belum tuntas terlaksana dan program normalisasi sungai tidak terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian realisasi program pemanfaatan ruang dengan indikasi program yang terdapat dalam RDTR Kawasan Perkotaan Mbay antara tahun 2018-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa data realisasi program pemanfaatan ruang dan indikasi program tahun 2018-2021  yang  bersumber  dari  instansi/dinas  terkait.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  telaah  dokumen  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk data realisasi program dan dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Mbay untuk data indikasi  program.  Teknik  analisis  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  membuat  matriks  persandingan  program  pemanfaatan ruang yang mengacu pada matriks persandingan program dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Hasil penelitian menemukan nilai kesesuaian program pemanfaatan ruang sebesar 54,39% yang termasuk dalam klasifikasi tingkat kesesuaian kurang berkualitas.  Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan program pemanfaatan  ruang  tahun  2018-2021  belum  sesuai  dengan  Rencana  Pola  Ruang  dan  Rencana  Struktur  Ruang  dalam  indikasi program RDTR Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037.
Kata kunci : indikasi program; kesesuaian; program pemanfaatan ruang

## Abstract
Mbay Urban Area is the capital of Nagekeo Regency which functions as center for various community activities. The implementation of space utilization in Mbay Urban Area is regulated through Nagekeo Regency Regulation 4/2017 concerning Detailed Spatial Plan and Zoning Regulation for the Mbay Urban Area 2017-2037. Flood problems occurred in residential areas in Mbay Urban Area due to the unavailability of drainage channels and overflowing river. Program indication data for period of five years includes programs for constructing  drainage  channels  and  normalizing  rivers.  Diespite,  current  actual  conditions  differ  from  plan:  drainage-channel construction has not been completed and river normalization program has not been implemented. The purpose of this study was to understand the suitability of the realization of space utilization program to the program indications contained in the Mbay Urban Area Detailed Spatial Plan (RDTR) between 2018-2021. The research method used is a qualitative method. Data collected were secondary data covering data on the realization of the spatial use program and indications of the 2018-2021 program obtained from relevant agencies. Data collection were carried out through review on the Regional Government Implementation Report (LPPD) for program realization data and RDTR of Mbay Urban Area for program indication. Analysis technique uses descriptive analysis by creating a space utilization program comparability matrix, which refers to the program comparability matrix in Ministry Decree 9/2017 concerning Guidelines  for  Monitoring  and  Evaluation  of  Space  Utilization.  Results  of  the  study  found  the  suitability  value  of  space  utilization program is 54.39% which was is classified as less qualified. This means that implementation of the 2018-2021 space utilization program is inaccordance with the spatial pattern and spatial structure plan in the program indications of RDTR of Mbay Urban Area 2017-2037.
Keywords: program indication; space utilization program; suitability

## 1. PENDAHULUAN
Suatu  wilayah  akan mengalami  perkembangan  yang  semakin  meningkat  seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk, terutama  pada  kawasan  perkotaan.  Wilayah  perkotaan  menunjukkan  konsentrasi  terbesar  aktivitas  manusia  dan penggunaan  lahan  paling  intensif  (Akbari  et  al.,  2019).  Pembangunan  di  kawasan  perkotaan  meliputi  diantaranya pemanfaatan ruang untuk kawasan perdagangan, kawasan kantor dan jasa, pemukiman, unit kesehatan, unit pendidikan, serta fasilitas penunjang lain yang ada (Khiyaroh, 2017). Hal ini menjadikan kawasan perkotaan sebagai lokasi yang paling dominan bagi masyarakat untuk beraktivitas dengan memanfaatkan ruang-ruang di dalamnya.
Pelaksanaan pembangunan di kawasan perkotaan membutuhkan kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dalam menggunakan ruang-ruang kota. Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan penataan ruang dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, sebagaimana halnya kebijakan rencana ruang digunakan di berbagai negara, misalnya di Cina dimana rencana induk tata guna lahan digunakan sebagai alat dasar untuk mengatur perluasan perkotaan (Shen et al., 2019). Rencana penggunaan lahan perkotaan akan membantu perencana dan pengambil keputusan untuk merumuskan strategi untuk inisiatif perencanaan baru (Ullah & Mansourian, 2016). Hal ini berarti bahwa mellaui kebijakan penataan ruang,  banyak  manfaat  yang  didapatkan  selain  mengontrol  pembangunan  dan  juga  membantu  pemerintah  dalam membuat kebijakan rencana yang diyakini lebih tepat di masa yang akan datang.
Kebijakan tata ruang Indonesia pada masa lalu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka saat ini rencana penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penetapan arahan pengembangan wilayah perencanaan  dibuat  untuk  masa  waktu  selama  dua  puluh  tahun  (Yuliastri  et  al.,  2017).  Rencana  ruang  perkotaan ditetapkan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan yang di dalamnya perencanaan ruang diatur secara lengkap dan detail sehingga dianggap lebih sesuai untuk dijadikan pedoman dalam memanfaatkan lahan kawasan perkotaan.
Kawasan Perkotaan Mbay merupakan bagian wilayah perkotaan yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Nagekeo di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Sebagai  kabupaten  baru  hasil  Otonomi  Daerah  yang  berumur  15  tahun,  Kabupaten Nagekeo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031.  Menyikapi  adanya  Kawasan  Perkotaan  Mbay  yang  tumbuh  menjadi  kawasan  fungsional,  pemerintah menetapkan perencanaan detail yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detial Tata Ruang (RDTR) RDTR Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037 sebagai pedoman dalam arahan pemanfaatan ruang. Muatan RDTR Kawasan Perkotaan Mbay tahun 2017-2037 terkait pengaturan pemanfaatan ruang dijabarkan dalam indikasi program dan pemanfaatan ruang dengan perwujudan pola ruang dan struktur ruang, serta ditambah sebagai pelengkap yakni bentuk aturan zonasi sebagai elemen mendasar dalam bingkai pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam  RDTR  Kawasan  Perkotaan  Mbay  Tahun  2017-2037,  Pemerintah  Kabupaten  Nagekeo  menyusun  indikasi program sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kawasan Perkotaan Mbay. Indikasi program pemanfaatan ruang dijabarkan dalam wujud program pola ruang dan struktur ruang, yang pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program sangat penting demi kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mbay.
Kawasan Perkotaan Mbay saat ini yang mengalami peningkatan pembangunan tetapi di sisi lain ditemukan sejumlah permasalahan pembangunan. Salah satu penyebab permasalahan adalah adanya ketidaksesuaian pelaksanaan program pembangunan dengan yang direncanakan. Adapun contoh konkretnya adalah terjadinya banjir di kawasan permukiman yang disebabkan tidak tersedianya saluran drainase dan meluapnya air dari sungai. Dari data yang diperoleh, diketahui program pembangunan saluran drainase dan normalisasi sungai telah ditetapkan dalam indikasi program, akan tetapi realisasinya  tidak  sesuai  dengan  perencanaan.  Permasalahan  lainnya  yakni  adanya  penimbunan  sampah-sampah  di kawasan  pasar  dan  kawasan  permukiman  akibat  tidak  adanya  fasilitas  persampahan. Dari  hasil identifikasi  terhadap indikasi program diketahui bahwa terdapat perencanaan program untuk pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)  dan  Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA)  tetapi nyatanya  program  ini  tidak  terlaksana.  Berdasarkan uraian  kedua contoh permasalahan di atas, diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat kesesuaian realisasi program pemanfaatan ruang  dengan  indikasi  program  di  Kawasan  Perkotaan  Mbay  serta  faktor  yang  berpengaruh  dalam  ketidaksesuaian pelaksanaan program. Dengan mengadopsi kriteria kesesuaian dengan fokus pada konsistensi antara hasil dan pedoman perencanaan sebagai ukuran objektif dan komponen analisis kinerja (Menzori et al., 2021). Hal ini menunjukan bahwa
dengan  melakukan  penilaian  kesesuaian  antara  eksisting  dengan  rencana  dapat  menjadi  tolok  ukur  keberhasilan kebijakan rencana ruang yang telah ada.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 PEMANFAATAN RUANG
Pengertian pemanfaatan ruang adalah usaha untuk menghadirkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya. Istilah pola pemanfaatan ruang berkaitan dengan aspek-aspek distribusi (sebaran) spasial sumber daya dan aktivitas pemanfaatannya menurut lokasi, setiap jenis aktivitas menyebar dengan luas yang berbeda-beda dan tingkat penyebaran yang berbeda-beda pula (Rustiadi et al., 2011).  Salah satu  contoh  bentuk  pemanfaatan  ruang sebagai  lahan  permukiman  merupakan  bentuk  manifestasi  dari kegiatan manusia untuk memanfaatkan ruang sebagai kebutuhan untuk tempat tinggal (Jihan, 2017). Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat demi kepentingan hidup masyarakat yang selaras, seimbang dan berkelanjutan.
Sesuai  Peraturan  Pemerintan  Nomor  21  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang,  wujud  pemanfaatan  ruang dikelompokan menjadi dua, yaitu:
a. Pola ruang, yaitu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang mencakupi ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
1) Kawasan lindung, merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Menurut Adisasmita (2010), kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yaitu melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk keperluan pembangunan berkelanjutan. Rencana ruang peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan perlindungan kawasan di bawahnya, kawasan suaka alam, serta kawasan perlindungan setempat.
2) Kawasan budidaya, merupakan wilayah yang disahkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan berdasarkan kondisi  dan  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya  buatan.  Adapun  menurut Adisasmita  (2010),  kawasan  budidaya  perlu  dimanfaatkan  secara  terencana  dan  terarah,  sehingga  dapat berdaya  guna  dan  berhasil  guna  bagi  hidup  dan  kehidupan  manusia.  Kawasan  ini  dikembangkan  setelah penetapan terhadap kawasan lindung sebagai batasan dalam pembangunan, sehingga akan tetap menjaga daya dukung  lingkungan.  Pengembangan  pemanfaatan  ruang  untuk  kawasan  budidaya  antara  lain  kawasan perdagangan, kawasan pemukiman dan jasa, industri, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, serta kawasan pariwisata.
b. Struktur ruang, yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
1) Sistem permukiman, bertujuan untuk menghadirkan peningkatan tersedianya sarana rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, berbudaya, ramah  lingkungan,  dan  efisien  yang  mampu  mendukung  produktivitas  dan  kreativitas  masyarakat,  serta meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
2) Sistem  jaringan  sarana  dan  prasarana,  diperlukan  guna  menyokong  dan  menunjang  aktivitas  masyarakat. Ketersediaan jaringan ini sangat penting dalam keberlangsungan aktivitas, diantaranya adalah jaringan jalan, air bersih, kelistrikan, air limbah, persampahan, sarana pendidikan, peribadatan, perkantoran dan sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Arahan  dalam  pengembangan  untuk  struktur  ruang  menurut  Adisasmita  (2010)  meliputi  peningkatan  aksesibilitas antarkota,  terbentuknya keterkaitan  jaringan  antar satu kota  dengan  kota  lainnya,  peningkatan kualitas  dan kuantitas fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan proyeksi kebutuhan penduduk, pengembangan keterkaitan antar kota secara  fungsional  dan  tata  ruang,  pengembangan  kota  pelabuhan  sebagai  pusat  strategis  pengembangan, mengembangkan  dan  meningkatkan  fungsi  ibukota  kabupaten  terutama  sebagai  pusat  wilayah  belakangnya,  dan mengembangkan kota-kota sebagai pusat pelayanan yang berhierarki.
Pola pemanfaatan ruang dapat dilihat dengan hadirnya percampuran atau keterkaitan spasial antara sumber daya dan pemanfaatannya (Rustiadi et al., 2011). Dengan beragam sumber daya yang dimiliki seperti tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya, maka pemanfaatan harus disesuaikan dengan peruntukannya sehingga terhindar dari kerusakan bagi sumber daya yang disalahgunakan. Guna meminimalisir konflik dalam pemanfaatan ruang diperlukan strategi dan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan  dan  strategi  pengembangan  pola  ruang,  dan  penetapan  kawasan  strategis.  Pemanfaatan  ruang  dilakukan dengan melihat kemampuan dan daya dukung lahan yang sesuai, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang muncul dan berkelanjutan.

## 2.2 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
Rencana  secara  runtut  dan  jelas  mengenai  tata  ruang  wilayah  kabupaten  atau  kota  dilengkapi  dengan  peraturan zonasi kabupaten atau kota, dalam hal ini adalah definisi dari Rencana Detail Tata Ruang (Indrajit et al., 2020). RDTR selalu berlaku dalam masa waktu 20 tahun dan ditinjau kembali setiap lima tahun. RDTR dimanfaatkan pada kawasan perkotaan  untuk  menjadi  panduan  dalam  arahan  pemanfaatan  ruang  kota  sehingga  pembangunan  dapat  terkontrol dengan baik dan menjamin adanya keberlanjutan. Rencana tata ruang kawasan perkotaan bagi kabupaten diberlakukan bagi bagian wilayah kabupaten yang secara fungsional memiliki ciri perkotaan, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota menjadi pedoman, yang terdiri dari:
a. Tujuan penataan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP);
b. Rencana struktur ruang;
c. Rencana pola ruang;
d. Penetapan subB WP yang diprioritaskan penanganannya; dan
e. Ketentuan pemanfaatan ruang.
Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan. Selain itu, RDTR digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pengurusan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang baik untuk bangunan tempat tinggal, tempat usaha, dan lain sebagainya yang termasuk dalam penggunaan lahan untuk kegiatan tertentu. Sama halnya yang dikemukakan  oleh  Adisasmita  (2010)  bahwa  pemanfaatan  lahan  yang  sudah  tidak  sesuai  atau  terjadi  deviasi  dalam pemanfaatannya akibat kegiatan pembangunan, perlu segera direvisi atau disempurnakan rencana tata ruang yang ada sebelumnya. Ini menunjukan bahwa perlunya kontrol dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang secara berkala, agar dapat memperbaiki rencana berikutnya ke arah yang lebih baik.

## 2.3 INDIKASI PROGRAM
Indikasi  program  adalah  pengarah  dan  petunjuk  pemanfaatan  ruang  dalam  bentuk  Rencana  Struktur  Ruang  dan Rencana Pola Ruang selama 20 tahun masa perencanaan terjadi. Indikasi program adalah pengarah pemanfaatan ruang dalam  rencana  tata  ruang  yang  terdiri  atas  usulan  program  utama,  lokasi,  besaran,  sumber  pendanaan,  instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan yakni 20  tahun  untuk  menghasilkan  tata  ruang  nasional,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  (Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021).

## 2.4 KESESUAIAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Implementasi yang sukses atau tidak sukses sebagai kepatuhan atau konsistensi antara rencana dan pengembangan aktual merupakan definisi dari pendekatan berbasis kesesuaian (Spurlock, 2019). Alat yang ampuh untuk merangsang dan menginformasikan kepada publik tentang rencana dan implementasi adalah wujud dari analisis implementasi rencana berbasis  kesesuaian  (Padeiro,  2016).  Hal-hal  di  atas  memberikan  gambaran  akan  pentingnya  melakukan  penilaian terhadap kebijakan rencana, dengan melakukan penilaian kesesuaian antara eksisting dengan rencana.
Dalam kajian ini penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan pedoman dan berkaitan dengan Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, guna memberi penilaian
kesesuaian  realisasi  program  pemanfaatan  ruang  dengan  indikasi  program.  Kesesuaian  atau  kecocokkan  program pemanfaatan ruang merupakan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam Rencana  Tata  Ruang  (RTR).  Menilai  kesesuaian  program  pemanfaatan  perwujudan  struktur  ruang  atau  pola  ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dikaji dan dibandingkan dengan total jumlah program pemanfaatan ruang wujud struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen). Hasil penilaian kesesuaian atau kecocokkan program pemanfaatan ruang  akan  diklasifikasikan  berdasarkan  besaran  nilai  persentase  yang  diperoleh.  Tabel  1  menunjukkan  klasifikasi kesesuaian program pemanfaatan ruang.
Tabel 1. Klasifikasi Nilai Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang No. Nilai Klasifikasi 1 0% - <50% Kesesuaian pemanfaatan ruang diklasifikasikan tidak berkualitas, dalam artian pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.
2 50% - <80% Kesesuaian  pemanfaatan  ruang  masuk  dalam  klasifikasi  kurang  berkualitas,  dapat  dikatakan pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.
3 80% - 100%  Kesesuaian  pemanfaatan  ruang  dianggap  berkualitas,  dalam  pengertian  pelaksanaan  pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.
Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2017)

## 3. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah Kawasan Perkotaan Mbay yang merupakan ibukota Kabupaten Nagekeo, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan Perkotaan Mbay awalnya merupakan kota kecamatan yang kemudian beralih menjadi ibu kota kabupaten. Bagian Wilayah Perkotaan Mbay yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terdiri dari SubBWP I, II, III, IV, dan VI yang terdapat pada 5 kelurahan dan 5 desa (lihat Gambar 1). Perkotaan Mbay memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:
a.  Utara  : Laut Flores b.  Selatan  : Kecamatan Nangaroro, Aesesa Selatan dan Boawae c.  Timur    : Kecamatan Wolowae
d.  Barat     : Kecamatan Riung (Kabupaten Ngada)
Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mendukung  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji objek dengan kondisi sebagaimana adanya dan peneliti sebagai instrumen kunci dalam  mengumpulkan  data  dan  informasi  di  lokasi  penelitian  (Sugiyono,  2020).  Penggunaan  metode  kualitatif  dalam penelitian ini dianggap memiliki kesesuaian untuk membantu peneliti mencapai tujuan penelitian. Fokus pada sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual sesuai kondisi saat ini, yakni data realisasi program pemanfaatan ruang yang kemudian akan dianalisis sehingga memperoleh hasil penelitian.
Data indikasi program dan data realisasi program pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mbay tahun 2018-2021 digunakan sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari survei dinas atau instansi terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo yaitu berupa data kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan Mbay dan data realisasi  program  pemanfaatan  ruang  pada  dokumen  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD) Kabupaten Nagekeo. Wawancara terhadap narasumber juga dilaksanakan untuk mendapatkan informasi terkait faktor- faktor yang berpengaruh pada ketidaksesuaian pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dari data dan informasi yang dikumpul oleh peneliti secara kolektif. Analisis ini dimulai dengan membuat matriks persandingan program pemanfaatan ruang dengan indikasi program yang  mengacu  pada  tabel  persandingan  yang  terangkum  dalam  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  9  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Pemantauan  dan  Evaluasi  Pemanfaatan  Ruang.  Pada  tahap  selanjutnya,  dilakukan  perhitungan persentase  kesesuaian  program.  Perhitungan  dilakukan  berdasarkan  hasil  dari  matriks  persandingan  program  yang menghasilkan jumlah program yang sesuai dan tidak sesuai terlaksana antara tahun 2018-2021. Sebagai contoh, jumlah program yang sesuai dan sudah terealisasi adalah sejumlah A, jumlah seluruh program yang harus dilaksanakan adalah X,  kemudian  dikali  100%  sehingga  diperoleh  persentase  kesesuaian.  Kemudian,  dilanjutkan  tahap  klasifikasi  nilai kesesuaian program pemanfaatan ruang di mana hasil besaran nilai persentase kesesuaian merujuk pada  Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu, melalui pengklasifikasian ini akan
diketahui  kualitas  rencana  tata  ruang  yang  dilihat  dari  pelaksanaan  program  pemanfaatan  ruang.  Diagram  kerangka analisis tersebut dapat ditinjau pada Gambar 2.

## Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo (2017)
Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Perencanaan Perkotaan Mbay
Gambar 2. Kerangka Analisis Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 MATRIKS PERSANDINGAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nagekeo  menetapkan  indikasi  program  yang  termuat  dalam  RDTR  Kawasan Perkotaan Mbay untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang pelaksanaanya terbagi atas program pola ruang dan struktur ruang. Penyusunan matriks persandingan program pemanfaatan ruang bertujuan untuk mengetahui program kegiatan yang terlaksana sesuai atau tidak sesuai dengan indikasi program. Tabel 2 menunjukkan persandingan program pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mbay. Dapat dilihat pada hasil persandingan program pemanfaatan ruang pada Tabel 2, data indikasi program tahun 2018 – 2021 berjumlah 74 program yang terdiri dari 49 program pola ruang dan 25  program struktur  ruang.  Kemudian,  untuk  data  realisasi  program  pemanfaatan  ruang  tahun  2018 – 2021,  diperoleh jumlah total keseluruhan program yang sesuai terlaksana sebanyak 40 program pemanfaatan ruang terdiri dari 23 kegiatan pola ruang dan 17 kegiatan struktur ruang.
Analisis Deskriptif Realisasi Program Pemanfaatan Ruang tahun 2018-2021 Indikasi Program
dalam RDTR tahun 2018-2021 Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang  di Kawasan Perkotaan Mbay
Tabel 2. Matriks Persandingan Program Penataan Ruang No Jenis Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Indikasi Program Jumlah Kesesuaian Realisasi  Program Sesuai Tidak Sesuai A Program Pola Ruang I Perwujudan Zona Lindung a  Zona Perlindungan Setempat 8 3 5 b  Zona RTH Kota 7 3 4 c  Zona Suaka Alam Cagar Budaya 2 2 - II Perwujudan Zona Budidaya a  Zona Perumahan 3 1 2 b  Zona Perdagangan dan Jasa 5 1 4 c  Zona Perkantoran 1 1 - d  Zona Pelayanan Umum 6 3 3 e  Zona Industri 4 4 - f  Zona RTNH 2 - 2 g  Zona Peruntukan Lainnya 3 2 1 h  Zona Peruntukan Khusus 5 2 3 i  Zona Peruntukan Campuran 3 - 3 49 22 27 B Struktur Ruang a  Pada Jaringan/Lingkup Pergerakan 6 5 1 b  Pada Pengembangan Jaringan Energi/ Kelistrikan 5 5 - c  Pada Pengembangan Lokasi Jaringan Telekomunikasi 3 2 1 d  Pada Pengembangan Lokasi Jaringan Air Minum 4 3 1 e  Pada Pengembangan Jaringan Drainase 3 2 1 f  Pada Jaringan Air Limbah 2 - 2 g  Pada Pengembangan Lokasi Persampahan 2 - 2 25 17 8

## 4.2 PERHITUNGAN NILAI KESESUAIAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Dari penyusunan matriks persandingan program pemanfaatan ruang, maka diperoleh jumlah program pemanfaatan ruang dan kemudian dilakukan perhitungan nilai tingkat kesesuaian program pemanfaatan ruang. Tabel 3 menunjukkan perhitungan  tingkat  kesesuaian  program  pemanfaatan  ruang  di  Kawasan  Perkotaan  Mbay.  Hasil  dari  perhitungan kesesuaian  program  pemanfaatan  ruang  yang  dikaji  antara  program  yang  terealisasi  dan  tentunya  indikasi  program, diperoleh nilai kesesuaian program pola ruang sebesar 82,90% dan struktur ruang 55,95%. Total nilai kesesuaian program pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mbay sebesar 69,42% (lihat Gambar 3).
Gambar 3. Diagram Persentase Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang
54,39% 45,61% Persentase Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang di
Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2018-2021
Sesuai Tidak Sesuai
Tabel 3. Perhitungan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Mbay No Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Program Persentase (%) Sesuai Tidak Sesuai Sesuai A Program Pola Ruang I Perwujudan Zona Lindung 1  Zona Perlindungan Setempat 3 5 37,5 2  Zona RTH Kota 3 4 42,86 3  Zona Suaka Alam Cagar Budaya 2 - 100 Nilai Kesesuaian 180,36 = 60,12 3 II Perwujudan Zona Budidaya 1  Zona Perumahan 1 2 33,33 2  Zona Perdagangan dan Jasa 1 4 20 3  Zona Perkantoran 1 - 100 4  Zona Pelayanan Umum 3 3 50 5  Zona Industri 4 - 100 6  Zona RTNH - 2 0 7  Zona Peruntukan Lainnya 2 1 66,67 8  Zona Peruntukan Khusus 2 3 40 9  Zona Peruntukan Campuran - 3 0 Nilai Kesesuaian 410 = 45,56 9 Total Nilai Kesesuaian Pola Ruang 60,12 + 45,56 = 52,84 2 B Program Struktur Ruang 1  Jaringan Pergerakan 5 1 83,33 2  Pengembangan Jaringan Energi/ Kelistrikan 5 - 100 3  Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 2 1 66,67 4  Pengembangan Jaringan Air Minum 3 1 75 5  Pengembangan Jaringan Drainase 2 1 66,67 6  Jaringan Air Limbah - 2 0 7  Pengembangan Persampahan - 2 0 Total Nilai Kesesuaian Struktur Ruang 391,67 = 55,95 7 Total Nilai Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang 52,84 + 55,95 = 54,39 2

## 4.3 KLASIFIKASI TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Dari  hasil  perhitungan  kesesuaian  program  pemanfaatan  ruang  di  Kawasan  Perkotaan  Mbay,  diperoleh  nilai kesesuaian sebesar 54,39%. Sesuai dengan pedoman yang merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017, nilai kesesuaian program pemanfaatan ruang yang memiliki nilai antara 50%-<80% masuk dalam klasifikasi kurang berkualitas. Artinya bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang untuk program pola ruang dan program struktur ruang di Kawasan Perkotaan Mbay tahun 2018-2021 belum sepenuhnya sesuai dengan indikasi program. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan belum berhasil melaksanakan program pemanfaatan ruang sesuai yang telah direncanakan.

## 4.4 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKSESUAIAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Dari  hasil  analisis,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketidaksesuaian  program  pemanfaatan  ruang  di  Kawasan Perkotaan Mbay adalah:
a. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Nagekeo  memiliki  dana  yang  terbatas  untuk melakukan  kegiatan  pemanfaatan ruang;
b. Terdapat permasalahan lahan atau sengketa lahan antara masyarakat khususnya tanah yang dimiliki oleh suku dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo;
c. Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam hal ini dinas penanggung jawab bidang tata ruang belum tepat menentukan skala prioritas dalam indikasi program, sehingga dalam pelaksanaan program tahunan pada dinas teknis dianggap program tersebut belum mendesak untuk dilaksanakan;
d. Belum adanya iklim koordinasi yang baik sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan program kegiatan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan  penelitian.  Perkembangan  pemanfaatan  ruang  di  Kawasan  Perkotaan  Mbay  mengalami  perkembangan, terutama pada SBWP I, II, III dan IV yang lokasinya berada di pusat aktivitas masyarakat. Sedangkan untuk SBWP V dan VI berkembang agak lambat karena terletak jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mbay sejak ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2017, ditemukan bahwa secara keseluruhan pemanfaatan ruang telah sesuai arahan rencana ruang. Sesuai analisis kesesuaian pemanfaatan ruang, pertama terkait pelaksanaan program pemanfaatan ruang ditemukan belum sepenuhnya sesuai dengan indikasi program, sehingga  dapat  diartikan  bahwa  pemerintah  belum  berhasil  merealisasikan  semua  program  yang  telah  mereka rencanakan. Ketidaksesuaian pelaksanaan program pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan  dana,  adanya  permasalahan  lahan,rendahnya  koordinasi  lintas  sektor,  dan  rendahnya  pelaksanaan sinkronisasi program antara indikasi program rencana ruang dengan rencana pembangunan daerah.
Terkait pemanfaatan pola ruang, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pemanfaatan pola ruang telah sesuai peruntukannya. Pemanfaatan ruang yang sesuai dilihat dari kawasan terbangun yang sesuai peruntukannya dan lahan kosong yang belum dimanfaatkan atau yang tidak alih fungsi lahan. Untuk ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang ditemukan saat ini cukup rendah tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang di tahun tahun berikut semakin meluas terutama pada kawasan lindung. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa masih banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan, namun mengingat perencanaan ditetapkan dengan jangka waktu 20 tahun ke depan, sehingga diharapkan pertumbuhan ruang Kawasan Perkotaan Mbay dapat lebih berkembang sesuai arahan rencana ruang yang telah ditetapkan. Adapun suatu rencana tata ruang akan terwujud jika dalam perencanaannya adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan keinginan seluruh pemanfaatannya serta sesuai karakteristik dan kondisi wilayah perencanaannya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang bagi para pihak yang  memanfaatkannya.  Selain  itu,  dalam penyusunan  dan  pengusulan program  pembangunan yang sesuai  dengan rencana tata ruang bertujuan untuk menghadirkan kesesuaian antara program pembangunan dengan rencana tata ruang yang  ada  sehingga  rencana  tata  ruang  tidak  hanya  dilihat  sebagai  aspek  prosedural  dalam  penyelenggaraan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan. Diyakini bahwa rencana tata ruang merupakan salah satu kebijakan penting di daerah.
Dari hasil analisis tentang kajian kesesuaian realisasi program pemanfaatan ruang dengan indikasi program, diperoleh hasil  nilai  kesesuaian  program  pemanfaatan  ruang  sebesar  54,39%.  Dari  nilai  kesesuaian  ini  disimpulkan  bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang termasuk klasifikasi kurang berkualitas. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten  Nagekeo  belum  berhasil  melaksanakan  program  pemanfaatan  ruang  tahun  2018 – 2021  sesuai  indikasi program dalam rencana tata ruang. Selain itu, adanya faktor-faktor yang berpengaruh dalam ketidaksesuaian pelaksanaan program diperlukan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Nagekeo. Salah satunya terkait rendahnya koordinasi lintas  sektor,  fokus  selayaknya  perencanaan  tata  ruang  mengakomodir  integrasi  kebijakan  multisektoral,  seperti pertimbangan sosial-ekonomi dan lingkungan di berbagai aktivitas manusia untuk memenuhi tujuan pembangunan itu sendiri (Biesbroek et al., 2009).
Dalam penyusunan dan penetapan program penting untuk melibatkan berbagai sektor agar program dapat mencakup segala bidang. Penelitian ini memberikan rekomendasi, antara lain:
a. Kemampuan pendanaan yang dimiliki daerah dengan penetapan program perlu diperhatikan pihak Pemerintah Nagekeo;
b. Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu mengkaji ulang indikasi program terutama dalam penentuan skala program sehingga perumusan indikasi program tepat sasaran;
c. Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat menampung usulan program kegiatan yang tepat sesuai kajian yang didapatkan dari masing-masing instansi, dan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan;
d. Dalam  penyusunan  rencana  ruang  melibatkan  berbagai stakeholder yakni  pemerintah,  masyarakat,  dan  pihak swasta yang secara bersama dapat memberikan usul dan saran dalam penetapan program kegiatan, sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari terutama terkait kepemilikan lahan;
e. Peningkatan  komunikasi  dan  sosialisasi  terkait  rencana  ruang  kepada  masyarakat  umum,  agar  pengetahuan masyarakat meningkat dan dapat terwujud kesesuaian ruang oleh semua pihak demi menciptakan kesejahteraan dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  saya  sampaikan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Nagekeo  melalui  dinas  terkait  dalam  kerja  sama menyelesaikan penelitian ini dan juga pihak LPDP Kementrian keuangan yang telah membantu pendanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2010). Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Akbari, M., Neamatollahi, E., & Neamatollahi, P. (2019). Evaluating land suitability for spatial planning in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis. Ecological Indicators, 98(April), 587 – 598. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.11.035
Biesbroek, G. R., Swart, R. J., & van der Knaap, W. G. M. (2009). The mitigation-adaptation dichotomy and the role of spatial planning.
Habitat International , 33(3), 230 – 237. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.001
Indrajit, A., van Loenen, B., Ploeger, H., & van Oosterom, P. (2020). Developing a spatial planning information package in ISO 19152 land administration domain model. Land Use Policy , 98, 104111. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104111
Jihan, J. C. (2017). Pemanfaatan Global Navigation Satellite System (GNSS) Untuk Pemetaan Penggunaan Lahan di Kecamatan
Sukolilo Surabaya Timur. Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi , 154 – 160. https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/272 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang . Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang . Khiyaroh,  E.  W.  (2017). Analisis  Kesesuaian  Perubahan  Penggunaan  Lahan  dengan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2009-2017 . Skripsi, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.
Menzori, I. D., Sousa, I. C. N. de, & Gonçalves, L. M. (2021). Urban growth management and territorial governance approaches: A master plans conformance analysis. Land Use Policy , 105, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105436
Padeiro, M. (2016). Conformance in land-use planning: The determinants of decision, conversion and transgression. Land Use Policy , 55, 285 – 299. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.014 Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037 .
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang . Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Shen, X., Wang, X., Zhang, Z., Lu, Z., & Lv, T. (2019). Evaluating the effectiveness of land use plans in containing urban expansion: An integrated view. Land Use Policy , 80, 205 – 213. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.001
Spurlock, D. (2019). Using plan and ordinance quality to evaluate the implementation of riparian buffer policies. Landscape and Urban Planning , 183, 1 – 11. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.10.007
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Ullah,  K.  M.,  &  Mansourian,  A.  (2016).  Evaluation  of  Land  Suitability  for  Urban  Land-Use  Planning:  Case  Study  Dhaka  City. Transactions in GIS , 20(1), 20 – 37. https://doi.org/10.1111/tgis.12137
Yuliastri,  A., Mulyadi,  E.,  & Syahbandar, M. Y. (2017). Mengidentifikasi  Kesesuaian  Penggunaan Lahan Kota Bogor Tahun 2015 dengan Rencana Pola Ruang Kota Bogor yang Terdapat Pada RTRW Kota Bogor tahun 2011 – 2031 (Studi Kasus: Kecamatan Bogor  Utara). Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota ,  1(1),  1 – 10.  Diakses  dari: https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikpwk/article/view/1160/0