## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN KEPADA ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

## PERLINDUNGAN ANAK
Sheilla Chairunnisyah Sirait
Peradilan Tata Usaha Negara Medan E-mail: sheilla.chairunnisyah526@gmail.com

## Abstract
Education  for  children  is  an  absolute  necessity  that  must  be  fulfilled throughout their life, without it, it is impossible for them to live in ideals desirable candidates for the next generation of the nation. Education is the most important means for the future and the future of the nation and state, so the responsibility of the  government  to  children  education  should  be  a  duty  that  is  applied  by providing  all  the  basic  needs  of  schools,  the  provision  of  facilities  and infrastructure, professional teachers, and without Policies that are discriminatory toward students.
Kata Kunci: Anak Terlantar, Pemerintah, Pendidikan, Tanggung Jawab

## A. Pendahuluan
Hak  atas  pendidikan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  di  Indonesia, tidak sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  Pasal  28  C  ayat  (1)  UUD  1945  (pasca  perubahan),  yang menyatakan:  “setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945  (pasca  perubahan)  juga  merumuskan  bahwa  setiap  warga  negara  wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat  (3)  dan  (4)  menegaskan  bahwa  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk mengusahakan  penyelenggaraan  pengajaran  nasional  dalam  rangka  mencerdas- kan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Pendidikan  adalah  sebuah  hak  asasi  sekaligus  sebuah  sarana  untuk merealisasikan  hak-hak  asasi  manusia  lainnya.  Sebagai  hak  pemampuan,  maka pendidikan  adalah  sasaran  utama  dimana  orang  dewasa  dan  terutama  anak-anak yang  dimarjinalkan  secara  ekonomi  dan  sosial  dapat  mengangkat  diri  mereka keluar  dari  kemiskinan  dan  memperoleh  cara  untuk  terlibat  dalam  komunitas mereka,  karena  pendidikan  memainkan  peranan  penting  untuk  memberdayakan perempuan,  melindungi  anak-anak  dari  eksploitasi  kerja  dan  seksual  yang berbahaya.
Anak  menjadi  prioritas  utama  dalam  pendidikan,  karena  anak  merupakan salah satu  kelompok  yang sangat  rentan terhadap pelanggaran hak asasi  manusia (HAM)  yang  memerlukan  bantuan  orang  dewasa  dalam  melindungi  hak-haknya. Perlindungan anak di  sini tidak hanya sampai pada pemenuhan hak hidup,  tetapi mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindundi hak-haknya agar dapat  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak-hak  anak,  doktrin hukum  Hak  Asasi  Manusia  Internasional  menegaskan  kewenangan  atributif negara  untuk  mengambil  tindakan  khusus  sementara  ( affirmative  action )  bagi sekelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan ( vurnerable groups ), dan anak-anak termasuk dalam kelompok ini. Dalam konteks Indonesia, ada  kategori  anak  yang  dikenal  dengan  anak  terlantar.  Anak  terlantar  masuk dalam klasifikasi masalah sosial nonpatologis yang mengacu pada masalah sosial yang  bersifat  patologis  yang  sulit  untuk  dipecahkan  dan  berhubungan  dengan kehidupan  masyarakat  itu  sendiri.  Urgensi  peranan  negara  melalui  pemerintah terhadap  anak  terlantar  termaktub  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  UUD  1945  hasil amandemen yang menyebutkan bahwa: “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Diktum  konstitusi  ini  sangat  jelas  dan  gamblang  memberikan  kewajiban pada  negara  untuk  mengurus  dan  bukannya  untuk  menangkapi  anak  jalanan. Atensi utamanya adalah pada pemeliharaan, penanganan dan pemberdayaan yang
tampaknya  belum  dipahami  secara  merata  di  semua  instansi  pemerintah  tentang mandat  konstitusi  untuk  memerhatikan  kelompok  marginal,  seperti  fakir  miskin dan  anak  terlantar,  sehingga  fakta  demikian  perlu  ditelaah  lebih  lanjut  melalui penulisan artikel ini.

## B. Hak  Mendapatkan  Pendidikan  bagi  Warga  Negara  dalam  Konstitusi Negara Republik Indonesia
Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas  pendidikan  terkandung  berbagai  elemen  yaitu  hak  ekonomi,  sosial  dan budaya  serta  juga  hak  sipil  dan  politik.  Hak  atas  pendidikan  adalah  hak  asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaran pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapat- kan  hak  atas  pekerjaan,  dengan  asumsi  bahwa  dengan  pendidikan  yang  tinggi, maka  akan  mudah  mendapatkan  pekerjaan.  Bahkan  pendidikan  juga  seringkali dikaitkan  dengan  isu  hak  perempuan;  dan  pendidikan  dianggap  sebagai  sesuatu yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  Nomor  XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  (UU No. 39  Tahun  1999)  memperkuat  dan  memberikan  perhatian  khusus  pada  hak  anak untuk  memperoleh  pendidikan  sesuai  minat,  bakat  dan  tingkat  kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003).
Pendidikan  selalu  berkenaan  dengan  upaya  pembinaan  manusia,  oleh sebab itu keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya yang menjadi  penentu  akan  berhasil  atau  tidaknya  sebuah  pendidikan.  Sekolah  adalah pihak kedua yang terkait dalam urusan pendidikan, dan tidak kurang penting dari rumah  maupun  masyarakat  (Latif,  et.al,  2013:  5).  Menurut  Quraish  Shihab (1995:173)  disepakati  oleh  seluruh  ahli  pendidikan  bahwa  sistem  serta  tujuan pendidikan  bagi  suatu  masyarakat  atau  negara  tidak  dapat  diimpor  atau  diekspor
dari  atau  ke  suatu  negara  atau  masyarakat.  Atas  dasar  ini,  pendidikan  itu  harus tumbuh  dan  muncul  dari  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Pendidikan  adalah “pakaian”  yang  harus  diukur  dan  dijahit  sesuai  dengan  bentuk  dan  ukuran pemakainya,  berdasarkan  identitas,  pandangan  hidup,  serta  nilai-nilai  yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.
Melihat  kecenderungan  saat  ini,  dunia  pendidikan  Indonesia  mengalami perubahan-perubahan  yang  sangat  cepat  dan  bersifat  global.  Hal  itu  diakibatkan oleh  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  yang  sangat  cepat.  Revolusi  informasi telah mengakibatkan dunia menjadi  semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis,  administratif-yuridis,  politis,  dan  sosial  budaya  (Syaodih,  et.al.  2006: 5).  Lebih  lanjut  Syaodih  (2006:  6)  mengatakan  bahwa  masyarakat  global, masyarakat  teknologis,  ataupun  masyarakat  informasi  yang  terbuka,  berubah sangat  cepat  dalam  memberikan  tuntutan,  tantangan,  bahkan  ancaman-ancaman baru.  Pada  abad  sekarang  ini,  manusia-manusia  dituntut  berusaha  tahu  banyak ( knowing  much ),  berbuat  banyak  ( doing  much ),  mencapai  keunggulan  ( being excellence ),  menjalin  hubungan  dan  kerja  sama  dengan  orang  lain  ( being sociable ), serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral ( being morally ).
Dasar-dasar  pengembangan  “manusia  unggul,  bermoral,  dan  pekerja keras”  diberikan  di  sekolah.  Selanjutnya,  pengembangan  berlangsung  di masyarakat  dan  lingkungan-lingkungan  pekerjaan.  Pada  dasarnya  sekolah  tidak mampu mencetak menjadi manusia-manusia tersebut, tetapi memberikan landasan dasar-dasar, dan embrionya untuk dikembangkan lebih lanjut. Pendidikan sebagai proses  pemanusiaan  manusia  membutuhkan  sinergi  antarkomponen  dan  mem- butuhkan  kesepahaman  visi  seluruh stake  holder yang  terlibat.  Komponen pendidikan  yang  meliputi raw  material (input  siswa), tools (alat-alat  dan  sarana prasarana), serta process (metode pembelajaran) adalah sebuah sistem yang akan menentukan  kualitas out  put (lulusan),  sedangkan stake  holder yang  terdiri  atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah daerah harus sevisi  dan  sinergi  sehingga  memperlancar  dan  mempermudah  pencapaian  tujuan baik tujuan akademis maupun pembentukan moral.
Pendidikan  merupakan  suatu  sarana  yang  sangat  penting  bagi  kelang- sungan  hidup  manusia,  hal  ini  disebabkan  karena  pendidikan  adalah  sektor  yang dapat  menciptakan  kecerdasan  manusia  dalam  melangsungkan  kehidupannya, pentingnya  pendidikan  agar  dengan  mudah  segala  kebutuhan  hidup  dapat diperoleh.  Pada  prinsipnya  pendidikan  merupakan  agenda  yang  sangat  penting dalam  pelaksanaan  program  kerja  pada  setiap  negara,  di  setiap  keberlangsungan hidup bermasyarakat, pendidikan adalah modal yang sangat urgensif.
Dalam  tuntutan  UUD  1945  telah  diisyaratkan  bahwa  pendidikan  adalah dasar awal dalam mengaktualisasikan makna Pancasila dan kandungan UUD 1945 yang  merupakan  ideologi  dan  landasan  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  sehingga  yang  amat  terpenting  dalam  penyelenggaraan  tugas dan  tanggung  jawab  negara  terhadap  rakyat  Indonesia  yang  sangat  dioptimalkan adalah  bagaimana  memperioritaskan  sektor  pendidikan  sebagai  metode  dalam pencapaian pembangunan yang berskala nasional.
Sebagaimana sudah dimandatkan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan  bernegara  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Ini  berarti  negara, dalam  hal  ini  penyelenggara  negara/pemerintah,  harus  mengambil  peran  besar dalam  penyelenggaraan  pendidikan  nasional,  dan  pada  dasarnya  pendidikan merupakan suatu penanggulangan dalam menciptakan sumber daya manusia yang maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  pendidikan  adalah  aspek  dasar  dalam  pencapaian sektor  pembangunan  baik  pada  sektor  ekonomi,  sektor  politik,  sektor  hukum, sektor  sosial  budaya,  dan  perangkat  sektor  lainnya  yang  berkaitan  dengan pembangunan kerakyataan dalam pelaksanaan pemerintahan kenegaraan.
Berdasarkan  UU  No.  20  Tahun  2003,  Bab  II  Pasal  4  dinyatakan  bahwa: “pendidikan  nasional  bertujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengem- bangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Dalam Undang- undang  Nomor  25  tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional (PROPENAS)  dinyatakan  bahwa  ada  tiga  tantangan  terbesar  dalam  bidang
pendidikan  di  Indonesia  dalam  bidang  pendidikan  di  Indonesia  yakni:  (1) Mempertahankan  hasil-hasil  pembangunan  pendidikan  yang  telah  dicapai;  (2) Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompoten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global dan; (3) Sejalan dengan diberlakukanya otonomi daerah sistem pendidikan  nasional  dituntut  untuk  melakukan  perubahan  dan  penyesuaian sehingga  dapat  mewujudkan  proses  pendidikan  yang  lebih  demokratis,  mem- perhatikan  keberagamaan,  memperhatikan  kebutuhan  daerah  dan  peserta  didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
Pada  prinsipnya  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  merupakan  aspek yang  sangat  terpenting  dalam  pencapaian  tujuan  dan  cita-cita  suatu  negara  pada sektor  pembangunan,  dan  konteks  pendidikan  bertujuan  mengembangkan  pola pikir masyarakat yang difokuskan untuk setiap generasi karena dalam pencapaian tujuan  dari  sasaran  pembangunan  adalah  kiatnya  generasi  turut  serta  dalam mengsukseskan agenda pembangunan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.
Amandemen  UUD  1945  kembali  menekankan  arti  penting  pendidikan dalam  membangun  kualitas  manusia  Indonesia  yang  semakin  jauh  tertinggal dibandingkan negara lain. Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945 menentukan:
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam dimensi hak, setiap warga negara dapat  menuntut  negara apabila dia tidak memperoleh pendidikan  yang layak dan berkualitas  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat  kemanusiaannya  sekaligus sebagai  bekal  untuk  meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Hak  itu  wajib  diberikan oleh  negara  dan  kalau  tidak  diberikan  maka  negara/pemerintah  sama  artinya dengan melanggar konstitusi (Permana, www.kompasiana.com).
Dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  ada  beberapa  ketentuan  yang  dapat diperhatikan, antara lain:
1. Pasal  5  ayat  (1),  bahwa  “setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
2. Pasal  6  ayat  (1),  bahwa:  “setiap  warga  negara  yang  berusia  tujuh  sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.
3. Pasal  11  ayat  (1),  bahwa:  “pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  mem- berikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
4. Pasal 11 ayat (2), bahwa: “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya  anggaran  guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.
Pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan yang bermakna proses pembudayaan. Pendidikan yang demikian akan dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, jelas  tertera  bahwa  tujuan  pendirian  negara  adalah  untuk  membentuk  suatu pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kutipan tersebut, nampak jelas bahwa pemerintah negara republik Indonesia adalah pemerintah yang menurut deklarasi kemerdekaan harus secara  aktif  melaksanakan  misi  tersebut.  Di  antaranya,  dengan  memajukan kesejahateraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupanbangsa  (Al-Bantani,  http:// www.pentingnyapendidikansekarang.blogspot.com).
Dilihat  dari  berbagai  regulasi  yang  ada,  semuanya  menunjukkan  bahwa komitmen  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  tidak  perlu  diragukan  lagi. Pertanyaan  selanjutnya  adalah  bagaimana  apa  implementasi  sebagai  perwujudan pelaksanaan berbagai regulasi tersebut. Pada sisi lain, sekalipun pemerintah sudah mencanangkan pendidikan dasar gratis untuk sekolah dasar, tetapi pendidikan itu tetap  terasa  mahal  bagi  anak  yang  dilahirkan  dari  keluarga  yang  tidak  mampu secara finansial. Mengapa hal ini terjadi, alasannya karena untuk sekolah, mereka membutuhkan buku tulis, sampul buku, alat tulis dan seragam sekolah yang tidak gratis,  yang  seharusnya  didapatkan  dari  dana  bantuan  operasional  sekolah  yang banyak diselewengkan oleh pihak sekolah.
Privatisasi pendidikan yang selama ini berlaku di negara ini dengan dalih aksi  bersama  masyarakat  itu,  sebenarnya  adalah  pengalihan  tanggung  jawab
pemerintah  kepada  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan.  Pemerintah  menyerah- kan  tanggung  jawab  itu  kepada  publik  sehingga  pendidikan  menjadi  jasa  yang diperjualbelikan.  Hanya  mereka  yang  memiliki  uang  banyaklah  yang  mendapat- kan  pendidikan  bermutu  dan  berstandar  internasional.  Hal  ini  jelas  bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusi bangsa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menentukan bahwa: (1) tiap- tiap  warga  negara  berhak  mendapat  pengajaran;  dan  (2)  pemerintah  mengusaha- kan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pengajaran  nasional,  yang  diatur  dengan undang-undang.
Tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  dunia  pendidikan  seharusnya menjadi  sebuah  kewajiban  yang  diaplikasikan  dengan  memberikan  seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan  tanpa  kebijakan  yang  sifatnya  diskriminatif  terhadap  anak  didik.  Pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hal itu, pendidikan tidak boleh hanya dibebankan kepada salah  satu  dari  ketiga  unsur  tersebut.  Ketiga  unsur  itu  menanggung  tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing (Ramly, 2005: 134).
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  paling  mendasar  dalam siklus  kehidupan  manusia  mulai  lahir  hingga  akhir  hayat  ( long  life  education ). Secara  konsep,  pendidikan  merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar dan  terencana  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan manusia  Indonesia  seutuhnya  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertangung  jawab. Pendidikan  adalah  suatu  proses transfer  of  knowledge (ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  seni)  yang  dilakukan  oleh  guru  kepada  anak  didiknya.  Selain  itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir  dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir ilmiah (moderen).
Saat  ini  pemerintah  telah  memiliki  program  pendidikan  nasional  yang amat  strategis,  yaitu  peningkatan  relevansi,  efisiensi,  dan  kualitas  pendidikan.
Dari  program  itu  memang  bisa  diyakinkan  bawa  pendidikan  nasional  Indonesia secara  makro  cukup  menjanjikan  bagi  penyediaan  sumber  daya  manusia  yang benar-benar  memiliki  keunggulan  kompetitif.  Walaupun  demikian,  pelaksanaan program itu tidak semudah rumusannya, masih ada persoalan esensial yang perlu dipecahkan dalam sistem pendidikan nasional (Hisyam, 2000: 24).
Paradigma  sistem  pendidikan  nasional  seharusnya  mencakup  berbagai faktor  diantaranya  input,  proses  dan output pendidikan. Output pendidikan merupakan  fokus  dari  ikhtiar  pendidikan,  dan  input  menjadi  masukan  yang penting bagi output , tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mendayagunakan input tersebut yang terkait dengan individu-individu dan sumber-sumber lain yang ada  di  sekolah.  Faktor  proses  itulah  yang  menentukan output pendidikan. Berdasarkan  hal  tersebut,  masalah  semacam  kurikulum  yang  efektif  dan menyenangkan  serta  manajemen  yang  menjadi  sangat  penting  dalam  proses pendidikan di sekolah (Wahyudi, 2012: 2-3).
Pemerintah  (pusat)  dan  pemerintah  daerah  wajib  memberi  layanan  dan kemudahan  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  bermutu  bagi  warga negara tanpa diskriminasi. Justru karena itulah pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin  tersedianya  dana  guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga negara  yang  berusia  tujuh  sampai  dengan  lima  belas  tahun.  Itulah  sebabnya pemerintah  pusat/daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar,  minimal pendidikan  dasar  tanpa  dipungut  biaya,  karena  wajib  belajar  adalah  tanggung jawab  negara  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat (Arifin, 2005: 79).

## C. Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak  dalam  Berbagai  Perspektif Undang-undang di Indonesia
Salah  satu  tujuan  negara  sebagaiamana  tertera  dalam  alinea  keempat Pembukaan  UUD  1945  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Mensukseskan agenda pendidikan merupakan hal  yang sangat penting karena pendidikan adalah kebutuhan  pokok  manusia  yang  istimewa.  Pendidikan  merupakan  alat  yang
menentukan untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia.
The  International  Comission  For  Education  Development sebagai  bagian dari United  Educational  Scientific  and  Cultural  Organization ( UNESCO ),  sudah mengingatkan  bangsa-bangsa,  jika  ingin  membangun  dan  berusaha  memperbaiki keadaan  sebuah  bangsa,  harus  dimulai  dengan  pendidikan  sebab  pendidikan adalah  kunci  kemajuan  bangsa. Selain  diatur  dalam  konstitusi,  hak  atas pendidikan  juga  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  seperti dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  pada  Pasal  12  disebutkan  bahwa:  “setiap  orang berhak  atas  perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya,  untuk  memperoleh pendidikan,  mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas  hidupnya  agar menjadi  manusia  yang  beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab,  berakhlak  mulia, bahagia,  dan  sejahtera  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia”,  serta  dalam  Undang- undang  No.  11  Tahun  2005  tentang  Ratifikasi  Kovenan  Hak  Ekonomi  Sosial Budaya  pada  Pasal  13  ayat  (1)  dikatakan  bahwa:  “negara  mengakui  hak  setiap orang atas pendidikan”.
Pengaturan  hak  atas  pendidikan  dalam  konstitusi  negara  Indonesia  dan berbagai  peraturan  perundang-undangan  dikarenakan  pendidikan  merupakan aspek  penting  dalam  sebuah  bangsa  dimana  kemajuan  sebuah  bangsa  sangat ditentukan  oleh  pendidikan  warga  negaranya,  bahkan  kemerdekaan  Indonesia terwujud setelah rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan sehingga  memiliki  kesadaran  untuk  merdeka  dan  memiliki  strategi  dalam  mem- perjuangkan  kemerdekaan.  Pendidikan  juga  merupakan  elemen  yang  memiliki beban  yang  sangat  berat  karena  berdasarkan  UU  No.  20  Tahun  2003,  fungsi pendidikan  adalah mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab,  jadi  peradaban  bangsa  ditentukan  oleh  pendidikan  (Aqsa, http://www.alghif.files.com).
Basis dari seluruh regulasi yang terkait dengan pendidikan dititikberatkan pada  anak.  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Anak  terlantar  adalah  anak  yang tidak  terpenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  spiritual, maupun  sosial.  Seorang  anak  dikatakan  terlantar  bukan  sekedar  karena  ia  sudah tidak  lagi  memiliki  salah  satu  atau  kedua  orang  tua,  tetapi  terlantar  disini  juga dalam  pengertian  ketika  hak-hak  anak  untuk  tumbuh  berkembang  secara  wajar, hak  anak  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  layak,  dan  hak  untuk  memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  memadai,  tidak  terpenuhi  karena  kelalaian,  ketidak- mengertian orang tua ataupun karena kesenjangan.
Berdasarkan  Konvensi  Hak-hak  Anak,  hak-hak  anak  secara  umum  dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak (Djamil, 2013: 14), antara lain:
1. Hak  untuk  kelangsungan  hidup  ( The  Right  To  Survival )  yaitu  hak-hak  untuk melestarikan  dan  mempertahankan  hidup  ( The  Right  Of  Life )  dan  hak  untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak  terhadap  perlindungan  ( Protection  Right )  yaitu  hak-hak  dalam  konvensi hak anak  yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan  keterlantaran  bagi  anak  yang  tidak  mempunyai  keluarga  bagi  anak-anak pengungsi.
3. Hak  untuk  tumbuh  kembang  ( Development  Right )  yaitu  hak-hak  anak  dalam konvensi  hak-hak  anak  yang  meliputi  segala  bentuk  pendidikan  (formal  dan non  formal)  dan  hak  untuk  mencapai  standar  hidup  yang  layak  bagi perkembangan  fisik,  mental,  spiritual,  moral  dan  sosial  anak  ( The  Right  Of Standart Of Living ).
4. Hak untuk berpartisipasi ( Participation Right ) yaitu hak-hak untuk anak yang meliputi  hak  untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segala  hal  yang mempengaruhi anak ( The Right Of a Child To Express Her/His Views Freely in  all  Metters  Affecing  the  Child ).  Hak  untuk  berpartisipasi  juga  merupakan hak  anak  mengenai  identitas  budaya  mendasar  bagi  anak,  masa  kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.
Penjelasan atas Undang-undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) secara umum dikatakan: “anak  adalah  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebah  Bangsa  dan  Negara.  Dalam  Konstitusi  Indonesia,  anak memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  Negara  menjamin hak  setiap  anak  atas  keberlangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  kepentingan terbaik  bagi  keberlangsungan  hidup  umat  manusia.  Konsekuensi  dari  ketentuan Pasal  28B  UUD  1945  perlu  ditindaklanjuti  dengan  membuat  kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  diamanatkan  untuk  men- dukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak adalah:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1988  tentang  Usaha  Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah,
4. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Convention of the Rights of Children (Konvensi tentang Hak-hak Anak). (Waluyadi, 2009:4-5).
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlin- dungan  hukum  terhadap  berbaga  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  ( fundamental rights  and  freedoms  of  children )  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi  masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak mencakup  lingkup  yang  sangat  luas.  Berangkat  dari  pembahasan  tersebut,  maka lingkup  perlindungan  hukum  bagi  anak-anak  mencakup:  (1)  Perlindungan terhadap  kebebasan  anak;  (2)  Perlindungan  terhadap  hak  asasi  anak:  dan  (3) Perlindungan  hukum  terhadap  semua  kepentingan  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan (Waluyadi, 2009: 5), dengan prinsip-prinsip (Gultom, 2012: 71-72), sebagai berikut:
1. Anak dapat  berjuang sendiri adalah salah satu  prinsip  yang digunakan dalam perlindungan  anaka  adalah  anak  itu  modal  utama  kelangsungan  hidup
manusia,  bangsa,  dan  keluarga,  untuk  itu  hak-haknya  harus  dilindungi.  Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak  yang memengaruhi kehidupannya.  Negara  dan  masyarakat  berkepentingan  untuk  mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan  terbaik  anak  ( the  best  interest  of  the  child ).  Agar  perlindungan anak  dapat  diselenggarakan  dengan  baik,  dianut  prinsip  yang  menyatakan bahwa  kepentingan  terbaik  anak  harus  dipandang  sebagai of  paramount importence (memperoleh  priorotas  tertinggi)  dalam  setiap  keputusan  yang menyangkut  anak.  Tanpa  prinsip  ini  perjuangan  untuk  melindugi  anak  akan mengalami  banyak  batu  sangdungan,  dan  jika  prinsip  ini  diabaikan,  maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
3. Ancangan dari kehidupan ( life-circle approach ). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus- menerus.  Janin  yang  berada  dalam  kandungan  perlu  dilindungi  dengan  gizi, termasuk  yodium  dan  kalsium  yang  baik  melalui  ibunya.  Masa-masa  pra- sekolah  dan  sekolah  diperlukan  keluarga,  lembaga  pendidikan,  dan  lembaga sosial/keagamaan  yang bermutu. Pada saat  anak sudah berumur 15-18 tahun, ia  memasuki  masa  transisi  kedalam  dunia  dewasa.  Periode  ini  penuh  risiko, karena  secara  kultural,  seseorang  akan  dianggap  dewasa  dan  secara  fisik memang  telah  cukup  sempurna  untuk  menjalankan  fungsi  reproduksinya. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.
4. Lintas sektoral. Nasib anak tergantung dari berbagai  faktor, baik  yang makro maupun  mikro,  yang  langsung  maupun  tidak  langsung.  Kemiskinan,  peren- canaan  kota  dan  segala  penggusuran,  sistem  pendidikan  yang  menekankan hafalan  dan  bahan-bahan  yang  tidak  relevan,  komunitas  yang  penuh  dengan ketidakadilan,  dan  sebagainya  tidak  dapat  ditangani  oleh  sektor,  terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.
Hukum  anak  sebenarnya  memiliki  makna  yang  tidak  sebatas  pada persoalan  anak.  Lebih  luas  dari  itu  UU  No.23  Tahun  2002  sebagaimana  telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Tahun 2014), telah  membantu  memberikan  tafsir,  apa-apa  saja  yang  menjadi  bagian  hukum anak di  Indonesia  yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian,  dan  pengangkatan  anak  juga  mengatur  masalah  eksploitasi  anak  di bidang  ekonomi,  sosial,  dan  seksual.  Persoalan  yang  diatur  dalam  hukum perlindungan  anak  adalah  bagaimana  penghukuman  bagi  orang  dewasa  yang melakukan  kejahatan  pada  anak-anak  dan  juga  tanggungjawab  orang  tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, cakupan hukum  anak  sangat  luas  dan  tidak  bisa  disederhanakan  hanya  pada  bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak (Sofian, 2012: 12).

## D. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Pendidikan bagi Anak-anak Terlantar
Pendidikan  merupakan  salah  satu  hak  yang  paling  asasi  yang  harus dimiliki  oleh  setiap  orang  (Mudyahardjo,  2012:  3).  Hak  konstitusional ( constitutional right ) menurut Jimly Asshiddiqie (2005: 152) adalah hak-hak yang dijamin  di  dalam  dan  oleh  UUD  1945.  Setelah  amandemen  UUD  1945  yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-pinsip HAM telah tercantum dalam  konsitusi  Indonesia  sebagai  ciri  khas  prinsip  konstitusi  moderen.  Oleh karena  itu  prinsip-prinsip  HAM  yang  tercantum  dalam  UUD  1945  merupakan Hak  konstitusional  Warga  Negara  Indonesia,  dan  salah  satu  hak  konstitusional warga negara adalah mendapatkan pendidikan.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003,  pendidikan adalah sebagai  upaya sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual,  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadiaan,  kecerdasan akhlak  mulia  serta  ketrampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat  bangsa  dan negara.  Pendidikan  dilaksanakan  untuk  membantu  terwujudnya  amanat  nasional sebagai  diamanatkan  dalam  pembukaan  UUD  1945  yakni:  “melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  mewujudkan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan
kemerdekaan  dan  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial”.  Pendapat  lain mengatakan tujuan dari pendidikan adalah salah satu komponen pendidikan yang berupa  rumusan  tentang  kemampuan  yang  harus  dicapai  peserta  didik  dan berfungsi  sebagai  pemberi  arah  bagi  semua  kegiatan  pendidikan  (Mumbunan, 2013: 130).
Pendidikan  sebagai  proses  pemanusiaan  manusia  membutuhlan  sinergi antar  komponen  dan  membutuhkan  kesepahaman  visi  seluruh stake  holder yang terlibat.  Komponen  pendidikan  yang  meliputi raw  material (input  siswa), tools (alat-alat  dan  sarana  prasarana),  serta process (metode  pembelajaran)  adalah sebuah sistem yang akan menentukan kualitas out put (lulusan), sedangkan stake holder yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah  daerah  harus  satu  visi  dan  saling  bersinergi  sehingga  memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan baik tujuan akademis maupun pembentukan moral.
Dalam  Pasal  9  UU  No.  35  Tahun  2014,  disebutkan  bahwa  “setiap  anak berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya”, sedangkan  pada  Pasal  49  disebutkan  bahwa:  “negara,  pemerintah,  keluarga  dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”, dan melalui UU No. 20 Tahun 2003, terjadi perubahan mendasar  mengenai  jalur  pendidikan  sekolah  dan  luar  sekolah,  menjadi  3  jalur, yaitu:  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  nonformal,  dan  pendidikan  informal (Pasal 13).
Membangun masa depan adalah membangun dunia dalam anak. Program- program  salah  satunya  yaitu  pembangunan  pendidikan,  ekonomi,  lingkungan hidup,  sosial  budaya,  dan  lainnya,  termasuk  penghargaan  akan  Hak  Asasi Manusia  adalah  kehendak  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  baik  dari pada  hari  ini  untuk  anak-anak.  Kenyataan  tersebut  diakui  para  pemimpin  negara berbagai  belahan  dunia.  UNICEF  dalam  satu  cacatan  akhir  tahunnya  (2007) menyatakan  bahwa  ukuran  sejati  pencapaian  sebuah  bangsa  adalah  keselamatan anak,  kesejahteraannya,  pendidikan  dan  sosialisasinya,  perasaan  dikasihani,
dihargai,  dan  diikutsertakan  di  dalam  keluarga-keluarga  dan  masyarakat  tempat mereka  dilahirkan.  Perhatian  terhadap  dunia  anak  adalah  ukuran  sejauh  mana sebuah  masyarakat  menempatkan  posisi  anak  dalam  pembangunan  nasionalnya. Kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  mana  di  sebutkan  pada  bab  terdahulu adalah terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tindakan orang dewasa apapun alasannya yang menyebabkan terampasnya hak-hak anak, apa lagi menghilangkan  harapan  masa  depan  anak.  Seorang  anak  yang  di  penjarakan memperoleh  pendidikan  setara  paket  A,  B,  atau  C,  atau  pendidikan  formal sekalipun,  tetapi  dia  akan  kehilangan  hak  pendidikan  ketika  proses  peradilan. (Supeno, 2009: 99).
Pada saat ini angka putus sekolah di kalangan anak usia dini masih cukup tinggi,  ini  terlihat  dari  tidak  seriusnya  pemerintah  dalam  mengalokasikan  dana bantuan  oprasional  sekolah  yang  tidak  berjalan  efektif  sampai  ke  daerah-daerah yang  dimana  masih  banyak  sekolah  yang  masih  memungut  biaya  uang  sekolah. Untuk  mengatasi  anak  putus  sekolah,  sebenarnya  sejak  awal  tahun  1970-an pemerintah  telah  menjadikan  pendidikan  sebagai  prioritas.  Pada  tahun  1973, pemerintah  secara  terencana  meningkatkan  pembangunan  sarana  pendidikan dasar, yaitu pada tahun 1983 dimulai dengan program wajib belajar untuk usia 7- 12  tahun  secara  nasional.  Sukses  yang  dicapai  dengan  program  wajib  belajar  6 tahun  ini  memotivasi  pemerintah  untuk  meningkatkan  program  wajib  belajar menjadi  9  tahun  sejak  Mei  1994  yang  lalu.  Program  wajib  belajar  9  tahun  di dasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” ( universal basic education ), yang pada hakikatnya berarti penyediaan akses  yang sama  untuk  semua anak. Tujuan yang  ingin  dicapai  dengan  program  ini  adalah  merangsang  aspirasi  pendidikan orang tua/wali asuh  dan anak  yang pada  gilirannya diharapkan dapat  meningkat- kan  produktivitas  kerja  penduduk  secara  nasional.  Program  9  tahun  ini  sudah tercantum pada Pasal 48 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah wajib  menyelenggarakan  pendidikan  dasar  minimal  9  (sembilan)  tahun  untuk semua  anak,  dan  menurut  Saraswati  (2015:  2)  program  wajib  belajar  9  tahun memiliki 4 (empat) ciri utama, yaitu:
1. Tidak dilakukan melaluli paksaan, tetapi imbauan.
2. Tidak  memiliki  sanksi  hukum,  tetapi  menekankan  tangung  jawab  moral  dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
3. Tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program.
4. Keberhasilan  dan  kegagalan  program  diukur  dari  peningkatan  partisipasi bersekolah anak usia 7-14 tahun.
Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun, yaitu:
1. Lebih  dari  80%  angkatan  kerja  hanya  berpendidikan  SD  atau  kurang,  atau SMP tidak tamat.
2. Program  wajib  belajar  9  tahun  akan  meningkatkan  kualitas  SDM  dan  dapat memberi Nilai tambah pada pertumbuhan ekonimi.
3. Semakin  tinggi  pendidikan  akan  semakin  besar  partisipasi  dan  kontribusinya di sektor-sektor yang produktif.
4. Dengan  peningkatan  program  wajib  belajar  dari  6  ke  9  tahun  akan meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa.
5. Peningkatan  wajib  belajar  menjadi  9  tahun  akan  meningkatkan  umur  kerja minimum dari 10 ke 15 tahun.
Menurut Mendiknas, sebenarnya wajib belajar 6 tahun sudah selesai sejak tahun  1994.  Kemudian,pemerintah  memperluas  wajib  belajar  menjadi  9  tahun hingga  tingkat  SMP  dengan  target  tuntas  pada  tahun  2004  dengan  ukuran  angka Partisipasi kasar (APK) 95%, tetapi angka putus sekolahnya yang belum tercapai karena ini angka putus sekolah masih 3,01% dan ini masih terlalu tinggi. Hal ini, menurut  Mendiknas,  tentunya  menjadi  pekerjaan  rumah  untuk  diselesaikan melalui  berbagai  program,  seperti  mencari  anak-anak  yang  putus  sekolah  untuk dibiayai.  Atau,  selanjutnya  dibujuk  untuk  mengikuti  program  paket  A  dan  Paket B,  ditambah  dengan  program  memperbanyak  sekolah  terbuka.  Mendiknas  juga mengatakan  untuk pemberantasan buta huruf terus dilakukan (Saraswati 2015: 4).
Sejatinya  anak  membutuhkan  pihak-pihak  tertentu,  baik  orang  tua/ keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi ( regulator body),  pelaksana  pemenuhan  hak-hak  anak  ( executive  body ),  dan  pengemban kewajiban negara ( state obligation ). Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil
penelitian  tentang  anak  dan  remaja  yang  semuanya  menyimpulkan  betapa pentingnya  bantuan  untuk  mendukung  tumbuh  kembang  anak  secara  wajar, termasuk  guna  menjaga  jangan  sampai  mereka  mengalami  problem  hukum  pada masa mendatang.
Dalam  Pasal  34  ayat  (1)  UUD  yang  menyebutkan:  “Fakir  miskin  dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, berarti menunjukkan tinggi hasrat dan martabat  bangsa  Indonesia  untuk  memajukan  bangsanya,  demi  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  yang  merata  di  semua  lapisan  masyarakat.  Hak-hak  asasi anak  terlantar,  pada  hakikatnya  sama  dengan  hak-hak  asasi  manusia  pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  the Right  of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak).
Anak terlantar perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya  anak,  yaitu  hak  sipil  dan  kemerdekaan  ( civil  righ  and  freedoms ), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan ( family envionment and alternative care ), kesehatan dasar dan kesejahteraan  ( basic  health and welfare ), pendidikan, rekreasi  dan  budaya  ( education,  laisure  and  culture  activites ),  dan  perlindungan khusus  ( special  protection ).  Konvensi  hak  anak-anak  yang  dicetuskan  oleh  PBB ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child ),  sebagaimana  telah  diratifikasi  dengan Keppres  Nomor  36  Tahun  1990,  menyatakan,  bahwa  karena  belum  matangnya fisik  dan  mental  anak-anak,  maka  mereka  memerlukan  perhatian  dan  perlin- dungan (Sukadi, 2013: 118).
Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak  yang berasal dari  latar  belakang  keluarga  yang  berbeda.  Ada  yang  berasal  dari  keluarga  tidak mampu,  sehingga  mereka  tumbuh  dan  berkembang  dengan  latar  belakang kehidupan  jalanan  yang  akrab  dengan  kemiskinan,  penganiayaan,  dan  hilangnya kasih  sayang,  sehingga  memberatkan  jiwa  dan  membuatnya  berperilaku  negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara).
Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan  untuk  mendapatkan  kesempatan  dibidang  pendidikan  yang  layak.
Menurut  pengamatan,  hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  faktor  yaitu:  (1) Ketiadaan biaya; sebagian besar anak terlantar berasal dari keluarga dengan strata ekonomi  yang  sangat  rendah,  sehingga  biaya  pendidikan  yang  seharusnya disediakan  oleh  keluarga  tidak  tersedia  sama  sekali;  (2)  Keterbatasan  waktu; untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  sebagian  besar  anak  terlantar bekerja  secara  serabutan  untuk  mendapatkan  penghasilan,  bahkan  ada  juga  yang berusaha  untuk  mendapatkan  penghasilan  dari  cara-cara  yang  kurang  pantas seperti  mengemis,  mencuri,  mencopet  dan  lain-lain.  Sehingga  waktu  mereka sehari-hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat-tempat kumuh dan lain-lain;  (3)  Rendahnya  kemauan  untuk  belajar;  kondisi  ini  disebabkan  oleh keadaan lingkungan di sekitarnya (temanteman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus  sekolah), sehingga  menyebabkan  adanya perspektif dalam  diri  anak  terlantar  bahwa  tidak  mendapatkan  pendidikan  yang  formal bukanlah  suatu  hal  yang  perlu  dicemaskan;  (4)  Apatisme  terhadap  pendidikan, kemampuan  mereka  untuk  menghasilkan  uang  dalam  waktu  yang  singkat menyebabkan mereka aptis terhadap pendidikan. Sangat disayangkan sebenarnya, karena tidak selamanya mereka harus ada dijalan untuk mengais rejeki, dan pada saat  nanti  mereka  memutuskan  untuk  keluar  dari  lingkungan  anak  jalanan  maka modal  pendidikan  sangat  diperlukan;  (5)  Tidak  berjalannya  fungsi  kontrol  oleh keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah;  kondisi  ini  karena  kesibukan  dengan aktifitasnya masing-masing (Sukadi, 2013: 127).
Konstitusi  juga  melindungi  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945, yaitu:
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  undang- undang.
4. Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan nasional.
5. Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  memajukan  peradaban  serta umat manusia.
Dalam peningkatan cita-cita pendidikan maka pemerintah membuat  suatu dinamika  disentralisasi  pendidikan  dimana  mengantarkan  pendidikan  pada kemajuan  ekonomi  suatu  bangsa,  bahkan  mengantarkan  kemajuan  sains  dan teknologi modern. Malik Fadjar menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek fundamental  ke  arah  resolusi proplem peradaban dan kemanusiaan, karena peran fungsinya  dalam  mengantarkan  manusia  yang  berbudaya  beradab  tak  dapat dibantah  (Qomar,  2012:  25-26).  Dengan  demikian,  pada  akirnya  pendidikan sebagai  kegiatan  yang  terpusat  pada  pembangunan  sumber  daya  manusia  dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.
Keterbatasan memperoleh akses pendidikan akan semakin menjerumuskan si  miskin  ke  dalam  jurang  kebodohan.  Akhirnya  si  miskin  akan  selamanya menjadi  bodoh  dan  tidak  mempunyai  keterampilan.  Akibat  tidak  mempunyai keterampilan  mereka  tidak  mempunyai  pekerjaan,  apalagi  menciptakan  lapangan pekerjaan,  dan  jika  menjadi  pengangguran,  mereka  akan  menjadi  beban  bagi keluarga, masyarakat dan juga pemerintah.
Penggiringan pendidikan anak negeri ke jurang kehancuran bermula pada meletakkan  pendidikan  sebagai  sebuah  kewajiban,  sehingga  tertancapkanlah pemikiran  di  seluruh  keluarga  di  negeri  ini  bahwa  pendidikan  itu  wajib.  Dengan semakin  banyaknya  pihak  yang  berkewajiban  menjalani  proses  pendidikan formal,  maka  ini  menjadikan  pendidikan  sebagai  sebuah  arena  bisnis.  Bila  saja penyedia  jasa  pendidikan  semakin  sedikit,  maka  penyedia  jasa  pendidikan  dapat dengan  berdasarkan  keinginan  sendiri  untuk  menentukan  besarnya  imbal  jasa yang diberikan. Inilah awal sebuah bisnis pendidikan yang menjadikan pendidikan itu mahal (Mumbunan, 2013: 139).
Program  wajib  belajar  9  tahun  pun  menjadikan  wilayah  pendidikan dipaksakan  ada,  tanpa  pernah  memandang  kualitas.  Pendidikan  pun  kemudian dipandang  sebagai  sebuah  masalah  baru  bagi  anak-anak,  dikarenakan  pola-pola pengajaran  menjadi  diseragamkan  sepanjang  kepulauan  Nusantara  ini.  Pengem- bangan  kurikulum  dan  pola  pembelajaran  sekolah  menjadi  sangat  sukar berkembang (Mumbunan, 2013: 140).
Konstitusi  telah  mengamanatkan  bahwa  minimal  20%  dari  dana  APBN harus  dialokasikan  di  sektor  pendidikan.  Angka  20%  dari  APBN  adalah  angka minimal  yang  harus  dipenuhi  di  luar  pembayaran  gaji  pendidik  dan  biaya pendidikan  kedinasan.  Artinya,  ketika  angka  tersebut  belum  cukup  untuk memenuhi  hak  atas  pendidikan  maka  pemerintah  harus  meningkatkan  alokasi dana  bagi  sektor  pendidikan.  Disinilah  terlihat  keberpihakan  anggaran  terhadap pendidikan harus terlihat. Alasan klasik bahwa jika anggaran pendidikan semakin meningkat maka anggaran untuk sektor lain akan berkurang dapat disiasati dengan pengelolaan  dana  APBN  yang  efektif.  Penambahan  terhadap  sektor  pendidikan dapat  berasal  dari  pemangkasan  pos-pos  yang  tidak  krusial  dan  tidak  memenuhi rasa  keadilan  rakyat  seperti  anggaran  perjalanan  dinas  para  pejabat  serta  belanja barang  dan  jasa.  Lagi-lagi  semua  itu  kembali  pada political  will dari  pemerintah itu sendiri.
Selama ini, penyebab rendahnya pemenuhan hak pendidikan warga negara adalah bukan karena terbatasan masalah dana, melainkan lebih kepada komitmen serta  kemauan  pemerintah  dan  DPR  dalam  menggunakan  dana  APBN  untuk sektor  pendidikan.  Selain  itu,  harus  ada  kejelasan  koordinasi  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan. pelimpahan kewenangan  penyelenggaraan  pendidikan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  melalui  asas  disentralisasi  tidak  boleh  menjadi  alasan pembenar terhadap tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan. Jangan sampai pelimpahan  wewenang  yang  pada  mulanya  diharapkan  menjadi  jawaban  bagi pemerataan  dan  efektifitas  pelaksanaan  pendidikan,  malah  berakibat  pada kemunduran  kualitas  pendidikan.  Hal  tersebut  patut  menjadi  catatan  mengingat tidak  semua  pemerintahan  daerah  memiliki  kemampuan,  baik  dari  sisi  kapasitas
personel  dan  anggaran,  yang  merata.  Program-program  Bantuan  Operasional Sekolah,  Komite  Sekolah,  hingga  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi,  harus diperbaiki dengan mengedepankan komitmen baru, bahwa pendidikan adalah hak, bukan kewajiban (Mumbunan, 2013: 140).

## E. Penutup
Pengaturan  pemberian  hak  pendidikan  dalam  UU  No.  35  Tahun  2014 terdapat  di  dalam  Pasal  9  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dan  Pasal  48  menjelaskan  bahwa  pemberian pendidikan  anak  wajib  9  tahun.  Pasal  49  menjelaskan  orang  tua/wali  dan pemerintah  wajib  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  memperoleh pendidikan.  Dalam  penerapan  pemberian  hak  telah  di  atur  di  dalam  UU  No.  20 Tahun  2003  pada  Pasal  13,  menyebutkan  bahwa  jalur  pemberian  pendidikan terdiri  dari  pendidikan  formal,  nonformal  dan  informal  yang  keseluruhannya saling berkaitan dan keseluruhannya diberikan kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad  Sofian.  2012. Perlindungan  Anak  di  Indonesia  Dilema  dan  Solusinya . Medan: Sofmedia.
Anwar  Arifin.  2005. Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Gultom,  Maidin.  2012. Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Perempuan . Bandung: Refika Aditama.
Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Imam  Wahyudi.  2012. Pengembangan  Pendidikan  Strategi  Inovatif  &  Kreatif Dalam  Mengelola  Pendidikan  Secara  Komprehensif .  Jakarta:  PT  Prestasi Pustakaraya.
Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
Mujamil Qomar. 2012. Kesadaran Pendidikan . Yogyakarta: Arruzmedia Pers.
Mukhtar Latif, et.al. 2013. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nadjamuddin  Ramly.  2005. Membangun  Pendidikan  yang  Memberdayakan  dan Mencerahkan . Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
Nana  Syaodih,  Ayi  Novi  Jami’at,  dan  Ahman.  2006. Pengendalian  Mutu Pendidikan  Sekolah  Menengah ( Konsep , Prinsip , dan  Instrumen ). Bandung: Refika Aditama.
Nasir Djamil, M. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Quraish  Shihab,  M.  1995. Membunikan:  Al-Qur’an  Fungsi  dan  Peran  Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat . Cet. Ke-9. Bandung: Penerbit Mizan.
Redja  Mudyahardjo. 2012. Pengantar  Pendidikan,  Sebuah  Studi  tentang  Dasar- Dasar  Pendidikan  pada Umumnya  dan  Pendidikan  di  Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo.
Rika  Saraswati.  2015. Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia .  Semarang:  PT. Citra Aditya Bakti.
Suyanto, Djihad Hisyam. 2000. Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III . Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak . Bandung: Mandar Maju.

## Peraturan perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  No  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan Nasional.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak

## Jurnal:
Imam  Sukadi.  2013.  “Tanggung  Jawab  Negara  terhadap  Anak  Terlantar  dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum . Vol. 5. No. 2. Desember
Mchael H. H. Mumbunan. 2013. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur” Jurnal Lex et Societes , Vol. I. No. 4 Agustus.

## Internet:
Alghiffari Aqsa. “Aksesbilitas Hak Atas Pendidikan”. www.alghif.files.wordpress. com . Diakses tanggal 22 Februari 2017. Pukul 14.30 WIB.
Wahyu  Permana,  “Menggugat  Pemerintah  atas  Pelanggaran  Konstitusi  Soal Pendidikan”. www.politik.kompasiana.com .  Diakses  tanggal  16  Februari 2017 Pukul 14.21 WIB.
Yasin Iskandar al-Bantani. “Peranan dan Tanggung Jawab Keluarga, Masyarakat, Pemerintah  dalam  Pendidikan. www.pentingnyapendidikansekarang. blogspot.com . Diakses tanggal 16 Februari 2017. Pukul 15.20 WIB.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Sheilla Chairunnisyah, S.H., M.H Pekerjaan :  Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Medan Jabatan :  Panitera Pengganti Nomor HP :  08116082212 E-mail :  sheilla.chairunnisyah526@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Bunga Raya No. 18, Asam Kumbang, Medan