DOI 10.22437/jiseb.v22i1.8620

## ANALISIS DAYA SAING USAHATANI KELAPA SAWIT RAKYAT DI KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO
Analysis of Small-Scale Palm Oil Farming Competitiveness In the Pelepat District of Bungo Regency
Sopiyan Adhe Poetera Manik 1) , Saad Murdy 1) , Ardhiyan Saputra 1)
1 Universitas Jambi, Jambi, Indonesia. e-mail : sopiyan.manik@gmail.com

## ABSTRACT
This research is intended to analyze (1) competitiveness (competitive advantage and comparative advantage), (2) the impact of government policies on output and input, and (3) competitiveness  sensitivity  in  smallholder  palm  oil  farming  in  District  of  Pelepat,  Bungo Regency. The analytical methods used in this research were Net Present Value and Policy Analysis Matrix. The research was held on February 21st 2016 until March 30th 2016. The results showed that: (1) Smallholder palm oil farming in District of Pelepat, Bungo Regency had competitive advantage with the value of PP > 0 and PCR = 0.19, also had comparative advantage  with  the  value  of  SP  >  0  and  DRCR  =  0.13;  (2)  Government  policies  were unprotective  and  disincentive  to  output  because  the  value  of  NPCO  is  0.67,  government policies on tradable input were protective because the value of NPCI is 0.71, and government policies were overall disincentive to palm oil commodity because the value of PC = 0.61, EPC = 0.66, and SRP -0.31; and (3) Smallholder palm oil farming still had competitiveness if the price of output fell down by 50 percent because the value of PCR = 0.43 and DRCR = 0.29, if the price of input risen up by 6.38 percent because the value of PCR = 0.21 and DRCR = 0.14, and even if both simulations were happened at the same time, because the value of PCR = 0.46 and DRCR = 0.30.
Keywords:  palm oil, competitiveness, competitive advantage, comparative advantage, policy analysis matrix (pam)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) daya saing (keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif), (2) dampak kebijakan pemerintah terhadap output dan input, dan  (3)  sensitivitas  daya  saing  pada  usahatani  kelapa  sawit  rakyat  di  Kecamatan  Pelepat Kabupaten  Bungo.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Nilai  Sekarang  Bersih  (Net
Present  Value)  dan  Matriks  Analisis  Kebijakan  (Policy  Analysis  Matrix).  Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan 30 Maret 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo memiliki daya saing dengan indikator keunggulan kompetitif PP > 0 dan PCR = 0,19, dan indikator keunggulan komparatif SP > 0 dan DRCR = 0,13; (2) Kebijakan pemerintah tidak protektif dan disinsentif pada output karena nilai NPCO = 0,67, kebijakan pemerintah pada input tradable bersifat protektif karena nilai NPCI = 0,71, dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan bersifat disinsentif pada komoditi kelapa sawit karena nilai PC = 0,61, EPC = 0,66, dan SRP -0,31; dan (3) Usahatani kelapa sawit rakyat masih memiliki daya saing jika harga output turun 50 persen karena nilai PCR = 0,43 dan DRCR = 0,29, demikian juga jika harga input naik 6,38 persen karena nilai PCR = 0,21 dan DRCR = 0,14, pun demikian jika kedua simulasi berlaku sekaligus, karena nilai PCR = 0,46 dan DRCR = 0,30.
kata kunci : kelapa sawit, daya saing, keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, policy analysis matrix (pam)

## PENDAHULUAN
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting di bidang pertanian, khususnya subsektor perkebunan, karena kelapa sawit adalah komoditas penghasil minyak nabati yang paling banyak dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit memegang peranan yang  cukup  strategis  karena  mempunyai  prospek  cerah  sebagai  sumber  devisa  negara (Pardamean, 2008).
Pengusahaan tanaman kelapa sawit di Indonesia sebagai suatu komoditas perkebunan banyak dilakukan oleh perkebunan besar yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2013, total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah 10,4 juta Hektar, dengan persentase  luas  lahan  Perkebunan  Besar  Swasta  (PBS)  sebesar  51,42  persen,  Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 6,95 persen, dan Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 41,63 persen. Meskipun PBS mendominasi luas lahan perkebunan kelapa sawit, namun persentase rata-rata laju pertumbuhan luas lahan tertinggi periode tahun 1980 – 2013 dicapai oleh PR sebesar 29,61 persen, sementara PBS dan PBN memperoleh persentase rata-rata laju pertumbuhan luas lahan masing-masing sebesar 14,25 persen dan 4,38 persen (Dirjen Perkebunan, 2014). Di  Kabupaten  Bungo,  luas  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  didominasi  oleh  PR  dengan persentase 69,85 persen, dan kemudian disusul oleh PBS dengan persentase 30,15 persen, dengan  total  luas  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  di  adalah  76.124  Hektar  dan  produksi sebesar 168.092 Ton. Seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo memiliki areal kelapa sawit rakyat, dengan kecamatan yang terluas dalam pengusahaannya adalah Kecamatan Pelepat yang memiliki luas lahan sebesar 17.738 Ha (Disbun Provinsi Jambi, 2015).
Dalam  pengusahaan  kelapa  sawit,  dibutuhkan  modal  yang  cukup  besar  dalam membudidayakan  kelapa  sawit  mulai  dari  benih  sampai  menjadi  tanaman  menghasilkan. Meskipun dalam pengusahaan tanaman kelapa sawit membutuhkan modal yang tidak sedikit, tetap saja banyak petani yang mengusahakan tanaman kelapa sawit di Kecamatan Pelepat. Selain  itu,  produksi  kelapa  sawit  rakyat  di  Kecamatan  Pelepat  tergolong  cukup  tinggi. Namun,  hal  tersebut  belum  menjamin  usahatani  tersebut  memiliki  daya  saing,  karena terdapat faktor harga yang mempengaruhi pendapatan usahatani kelapa sawit, yaitu harga output  dan  input,  yang  dapat  mengidentifikasi  daya  saing  usahatani  tersebut,  sebab  daya saing  itu  sendiri  adalah  kemampuan  atau  kesanggupan  komoditas  pertanian  untuk mempertahankan  perolehan  laba  dan  pangsa  pasar,  sehingga  produsen  mempunyai kemampulabaan dalam memproduksi komoditas pertanian sehingga dapat mempertahankan kelanjutan usahanya (Soetriono, 2006).
Harga  TBS  di  tingkat  petani  pada  tahun  2015  mengalami  penurunan  yang  sangat signifikan  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Di  lain  hal,  harga  pupuk  anorganik  untuk kebutuhan  kelapa  sawit  tergolong  relatif  tinggi.  Tingginya  harga  pupuk  anorganik  dan melemahnya  harga  TBS  diperkirakan  akan  menyulitkan  petani  dalam  membudidayakan kelapa sawit. Permasalahan harga ini menjadi fokus utama petani, sebab harga merupakan salah  satu  komponen  penting  bagi  petani  untuk  mengoptimalkan  usahataninya  dan memutuskan apakah tetap melanjutkan atau menghentikan usahataninya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba menjawab permasalahan petani apakah usahatani kelapa sawit rakyat  di  Kecamatan  Pelepat  masih  layak  dipertahankan  dan  memiliki  daya  saing,  dan membantu pemerintah dalam memberikan gambaran terhadap dampak kebijakan yang telah diberlakukan pada komoditas kelapa sawit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, pada tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016, dengan pertimbangan bahwa daerah penelitian merupakan daerah yang paling mendominasi luas lahan perkebunan kelapa  sawit  rakyat  di  Kabupaten  Bungo.    Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan sekunder  sebagai  objek  penelitian,  yang  mana  data  primernya  diperoleh  dari  responden (petani kelapa sawit) yang berada di daerah penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait.
Penentuan  jumlah  responden  menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  yang dikembangkan oleh Slovin (Sugiyono, 2010). Responden penelitian berjumlah 82 orang dari total populasi yang berjumlah 460 orang petani kelapa sawit rakyat yang berasal dari dua desa di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, yaitu Desa Gapura Suci dan Desa Mulia Bakti. Untuk mendapatkan responden yang merata dari kedua desa, digunakan rumus proporsional sampling,  maka  didapatkan  responden  dari  Desa  Gapura  Suci  berjumlah  35  orang  dan responden dari Desa Mulia Bakti berjumlah 47 orang.
Sebelum memasukkan data penelitian pada instrumen penelitian, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi terhadap komponen asing (tradable) dan domestik (nontradable) dan justifikasi harga sosial (harga bayangan), yang nantinya harga ini digunakan pada analisis ekonomi. Komponen tradable yaitu, output (TBS), pupuk urea dan kimia lain, dan herbisida, sementara komponen  domestik  yaitu,  pupuk  organik,  upah  tenaga  kerja,  bibit/benih,  dan  peralatan budidaya.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Finansial dan  Ekonomi  dengan  menggunakan  Nilai  Sekarang  Bersih  (Net  Present  Value),  dan dilanjutkan dengan Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix). NPV digunakan untuk mendiskonto arus kas usahatani kelapa sawit rakyat yang akan berlangsung selama 25 tahun ke depan menjadi nilai hari ini. Pada analisis finansial, harga input dan output  yang digunakan adalah harga privat (harga aktual), yaitu harga yang betul-betul dibayarkan petani, sementara pada analisis ekonomi digunakan harga sosial atau harga bayangan/efisiensi (pasar sebelum intervensi pemerintah atau pasar bebas). Rumus NPV untuk analisis finansial dan ekonomi (Gittinger, 2008):
NPV = ∑ _(t=1)^n ▒ (B_t- C_t)/ 〖 (1+i) 〗 ^t Keterangan:
NPV  = Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value)
i = Tingkat Bunga t = Tahun ke- ... Bt = Penerimaan (benefit) pada tahun t Ct
= Biaya (Cost) pada tahun t
Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix) mampu mengidentifikasi keunggulan kompetitif  dan  komparatif  serta  efisiensi  ekonomi  dan  besarnya  insentif  atau  dampak intervensi dalam pengusahaan berbagai aktivitas usahatani secara keseluruhan dan sistematis (Pearson  dkk,  2005).  Baris  pertama  tabel PAM  adalah  analisis  finansial,  sedangkan  baris kedua tabel PAM adalah analisis ekonomi.
T abel 1. Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix) Uraian
Penerimaan Biaya Pendapatan Input Tradable Input Domestik Harga Privat A B C D Harga Sosial E F G H
Divergensi I J K L
Indikator hasil analisis PAM di antaranya, yaitu:
1. Keunggulan Kompetitif
a) Profitabilitas Privat (Private Profitability) adalah D = A – (B + C). Jika PP > 0, berarti usahatani layak investasi dan memiliki keunggulan kompetitif; Jika PP ≤ 0, berlaku sebaliknya
b) Rasio  Biaya  Privat (Private  Cost  Ratio) adalah  PCR  = ! "#$ .  Jika  PCR  <  1,  berarti usahatani memiliki keunggulan kompetitif; Jika PCR ≥ 1, berlaku sebaliknya
2. Keunggulan Komparatif
a) Profitabilitas Sosial (Social Profitability) adalah H = E – (F + G). Jika SP > 0, berarti usahatani layak investasi dan memiliki keunggulan komparatif; Jika SP ≤ 0, berlaku sebaliknya
b) Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (Domestic Resource Cost Ratio) adalah DRCR =
%
&#' . Jika DRCR < 1, berarti usahatani memiliki keunggulan komparatif; Jika DRCR ≥ 1, berlaku sebaliknya
3. Dampak Kebijakan Pemerintah (Diveergensi)
a) Transfer Output (Output  Trasnfer) adalah  I  =  A  –  E.  Jika  OT  >  0,  berarti  terdapat surplus produsen; Jika OT ≤ 0, berlaku sebaliknya
b) Koefisien Proteksi Nominal pada Output (Nominal Protection Coeffisient on Output) adalah NPCO = " & . Jika NPCO > 1, berarti kebijakan bersifat protektif terhadap output; Jika NPCO ≤ 1, berlaku sebaliknya
c) Transfer Input (Input Transfer) adalah J = B – F. Jika IT < 0, berarti kebijakan bersifat protektif pada input tradable ; Jika IT ≥ 0, berlaku sebaliknya
d) Koefisien Proteksi Nominal pada Input ( Nominal Protection Coeffisient on Tradable Input) adalah NPCI = $ ' . Jika NPCI < 1, berarti kebijakan bersifat protektif terhadap input tradable ; Jika NPCI ≥ 1, berlaku sebaliknya
e) Faktor  Transfer (Transfer  Factor) adalah  K  =  C  –  G.  Jika  TF  >  0,  berarti  terdapat transfer dari petani ke produsen input domestik; Jika TF ≤ 0, berlaku sebaliknya
f) Transfer Bersih (Net Policy Transfer) adalah L = D – H. Jika NPT > 0, berarti terdapat tambahan  surplus  produsen  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  yang diterapkan pada input dan output . Jika NPT ≤ 0, berlaku sebaliknya
g) Koefisien Proteksi Efektif (Effective Protection Coefficient) adalah EPC = "#$ &#' . Jika EPC  >  1,  kebijakan  bersifat  protektif  terhadap  komoditas;  Jika  EPC ≤ 1,  berlaku sebaliknya
h) Koefisien Profitabilitas (Profitability Coefficeint) adalah PC = ( ) . Jika PC > 0, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen; Jika PC ≤ 0, berlaku sebaliknya
i) Rasio Subsidi pada Produsen (Subsidy Ratio to Producer) adalah SRP = * & . Jika SRP < 0, berarti kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbangan untuk berproduksi; Jika SRP ≥ 0, berlaku sebaliknya
Selain kedua analisis di atas, dilakukan juga Analisis Sensitivitas, yaitu analisis yang dilakukan  dengan  mengubah-ubah  nilai input dan output untuk  melihat  pengaruhnya terhadap  daya  saing  usahatani  komoditas  kelapa  sawit  rakyat  di  Kecamatan  Pelepat Kabupaten Bungo. Skenarionya yaitu, jika harga output turun 50 persen (ceteris paribus), jika  harga input naik  6,38  persen (ceteris  paribus), dan  jika  kedua  simulasi  tersebut digabungkan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Justifikasi Harga Sosial (Harga Bayangan)
1. Harga Sosial Nilai Tukar, yaitu harga uang domestik dalam kaitannya dengan mata uang asing yang terjadi pada pasar nilai uang pada kondisi bersaing sempurna. Menurut Van Der Tak (1969) dalam Gittinger (2008), keseimbangan nilai tukar uang didekati dengan menggunakan Standar Conversion Factor (SCF), sehingga didapatkan nilai tukar sosial adalah Rp13.478,65/US$.
2. Harga Sosial Output (TBS) didekati dengan harga border, yaitu FOB karena CPO adalah produk turunan dari TBS dan Indonesia adalah eksportir CPO. Rata-rata harga CPO pada tahun 2015 adalah US $622,67/Ton, sehingga harga sosial TBS adalah Rp1.764,30/KG.
3. Harga Sosial Pupuk Kimia didekati dengan harga border. Harga sosial pupuk urea adalah Rp3.911,56/KG, yang didekati dengan harga FOB, sebab Indonesia merupakan eksportir pupuk urea. Sedangkan harga sosial pupuk NPK dan Dolomite, adalah masing-masing Rp5.320,48/KG dan Rp2.012,31/KG, yang didekati dengan harga CIF, sebab mayoritas bahan baku NPK dan Dolomite merupakan produk impor.
4. Harga Sosial Obat-obatan adalah sama dengan harga aktualnya, yaitu Rp68.000/L, sebab komponen  ini  diperdagangkan  dalam  di  dalam  negeri  dan  pengadaannya  tidak membutuhkan subsidi (Soetriono, 2006).
5. Harga Sosial Tenaga Kerja pada penelitian ini adalah tingkat upah tenaga kerja tak terlatih. Namun ketentuan umum mengenai pendugaan harga bayangan tenaga kerja tak terlatih belum ada di negara berkembang, maka estimasi harga sosial upah tenaga kerja adalah sama dengan harga aktualnya (Soetriono, 2006).
6. Harga  Sosial  Lahan  adalah  sama  dengan  harga  aktual  pembelian  lahan,  yaitu Rp7.086.538,46/Ha.
7. Harga Sosial Alat-Alat Pertanian adalah sama dengan harga aktualnya karena komponen- komponen  tersebut  diperdagangkan  dalam  negeri  dan  mudah  didapatkan  di  lokasi penelitian.
8. Harga Sosial Bunga Modal adalah sama dengan harga aktualnya, yaitu 5,52 persen, sebab bunga  modal  merupakan  pemindahan  uang  dari  masyarakat  satu  ke  masyarakat  lain. Meskipun bagi petani pada dasarnya sebagai pengeluaran, namun hasil dari pengeluaran tersebut  tidak  dirasakan  secara  riil  mengingat  pengeluaran  tersebut  akan  dirasakan masyarakat  umum,  karena  dalam  analisis  ekonomi,  pajak,  pungutan,  dan  bunga  modal
tidak  diperhitungkan  walaupun  dalam  analisis  finansial  merupakan  pengeluaran (Soetriono, 2006).

## Matriks Analisis Kebijakan (Policy Aanalysis Matrix)
PAM  digunakan  untuk  mengidentifikasi  ada  tidaknya  daya  saing  dan  dampak divergensi dari usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian. Hasil analisis PAM pada usahatani kelapa sawit rakyat dijabarkan selengkapnya pada tabel berikut.
Tabel 2. PAM Usahatani Kelapa Sawit Rakyat Per Hektar di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Tahun 2015 Uraian Penerimaan (Rp/Ha) Biaya (Rp/Ha) Pendapatan (Rp/Ha) Input Tradable Input Domestik Harga Privat 225.498.852,92  21.274.072,85  39.773.203,76 164.451.576,31 Harga Sosial 337.892.059,22  29.784.166,67  39.773.203,76 268.334.688,79 Divergensi (112.393.206,30)  (8.510.093,82) 0,00  (103.883.112,48)
Sumber: Data primer diolah, 2016

## Daya Saing (Keunggulan Kompetitif dan Komparatif)
Usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian memiliki keunggulan kompetitif, karena  nilai  PP  besar  dari  nol,  dan  rasio  PCR  kurang  dari  satu.  PP  menunjukkan  nilai Rp164.451.576,31/Ha (PP > 0), yang berarti bahwa usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian  layak  dilanjutkan,  bahkan  layak  diekspansi  karena  memiliki  keuntungan  setiap satu  hektar  lahannya.  Dengan  rata-rata  harga  TBS  yang  diterima  petani  sebesar Rp1.177,44/KG, petani mendapatkan keuntungan Rp164.451.576,31/Ha.
PCR merupakan rasio antara biaya faktor domestik dengan nilai tambah output dari biaya  faktor  domestik  yang  diperdagangkan  pada  harga  privat  (terdapat  kebijakan pemerintah). Efisiensi finansial dicapai jika rasio PCR lebih kecil daripada satu, karena untuk meningkatkan  nilai  tambah  satu  satuan  diharapkan  tambahan  biaya  faktor  domestik  lebih kecil daripada satu. Untuk memperkecil rasio PCR dilakukan dengan cara meminimumkan biaya  faktor  domestik  atau  memaksimalkan  nilai  tambah  sehingga  keuntungan  yang diperoleh  dapat  mencapai  maksimum.  Usahatani  kelapa  sawit  rakyat  di  daerah  penelitian dikatakan memiliki keunggulan kompetitif  karena rasio biaya privat (PCR) menunjukkan rasio 0,19 (PCR < 1), yang berarti untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah (Rp13.384,81 atau US $1) pada harga privat, diperlukan korbanan biaya input domestik sebesar 19 persen dari  nilai  tambah  tersebut,  yaitu  Rp2.543,11.  Semakin  kecil  nilai  PCR,  semakin  tinggi keunggulan  kompetitifnya.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  dengan  adanya  campur  tangan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang menyangkut subsidi pupuk, sarana produksi dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan kelapa sawit, telah menguntungkan petani.
Usahatani  kelapa  sawit  rakyat  di  daerah  penelitian  juga  memiliki  keunggulan komparatif,  karena  nilai  SP  besar  dari  nol,  dan  rasio  DRCR  kurang  dari  satu.  SP menunjukkan  nilai  Rp268.334.688,79/Ha  (SP  >  0),  yang  berarti  bahwa  usahatani  kelapa sawit rakyat di daerah penelitian layak dilanjutkan karena memiliki keuntungan sosial setiap satu hektar lahannya. Dengan rata-rata harga sosial TBS (harga tanpa intervensi pemerintah), yaitu Rp1.764,30/KG, petani bisa mendapatkan keuntungan sosial besar Rp268.334.688,79/Ha.
Dampak Kebijakan Pemerintah (Divergensi)

## Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Output
Campur  tangan  pemerintah  pada  harga  output  dapat  dilihat  dari  Transfer Output ( Output  Transfer,  OT ),  yaitu  untuk  melihat  sejauh  mana  pemerintah  mampu  memberikan insentif ekonomi terhadap pelaku ekonomi, sedangkan rasio Nominal Protection Coefficient Output (NPCO) digunakan untuk melihat seberapa besar campur tangan pemerintah tersebut. OT  menunjukkan  besarnya  perbedaan  penerimaan  usahatani  yang  benar-benar  diterima petani dengan penerimaan usahatani pada harga ekonomi. Nilai positif dari OT menunjukkan besarnya insentif masyarakat atau konsumen terhadap produsen dan pedagang. Dengan kata lain, masyarakat membeli dan produsen menerima dengan harga lebih tinggi daripada harga yang harus dibayar.
Transfer Output menunjukkan  hasil  negatif  (OT  =  Rp  -112.393.206,30),  artinya bahwa  harga  TBS  di  pasar  domestik  (Rp1.177,44/KG)  lebih  rendah  dibandingkan  harga efisiensinya  (Rp1.764,30/KG).  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  kebijakan  pajak  atau pungutan terhadap output yang dibebankan kepada petani produsen secara tidak langsung. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan terhadap harga output bersifat disinsentif dan tidak adanya surplus produsen. Hasil OT didukung pula oleh rasio NPCO, yaitu sebesar 0,67, yang berarti bahwa petani menerima harga output lebih rendah 33 persen dari harga efisiensinya (harga internasional). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan harga output menyebabkan harga aktual TBS lebih kecil daripada harga internasional.

## Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input
Campur tangan pemerintah pada harga input tradable dapat dilihat dari Transfer Input (Input Transfer, IT) dan rasio Nominal Protection Coefficient Input (NPCI). IT menunjukkan besarnya perbedaan antara biaya input tradable pada harga aktual dan biaya input tradable pada  harga  ekonomi.  NPCI  merupakan  rasio  harga  privat input  tradable dan  harga ekonominya.  Untuk  melihat  perbedaan  harga  aktual  dan  sosial  pada input domestik, digunakan  indikator  Transfer  Faktor (Factor  Transfer,  FT), apabila  FT  bernilai  positif, berarti  biaya input domestik  dibayar  dengan  harga  yang  lebih  mahal  daripada  harga internasional.
IT menunjukkan hasil negatif (IT = Rp -8.510.093,82), yang berarti bahwa terdapat subsidi pemerintah terhadap input tradable , sehingga petani tidak membayar penuh untuk membeli input tradable . Dengan kata lain, kebijakan pemerintah bersifat protektif terhadap
input tradable , sehingga petani dapat membeli input dengan harga yang lebih murah. Rasio NPCI sebesar 0,71, yang berarti bahwa petani membeli input tradable dengan harga lebih murah 29 persen dari harga seharusnya karena adanya insentif pemerintah berupa subsidi terhadap input tradable tersebut. Di lain hal, FT menunjukkan hasil nol (FT = Rp 0,00) yang menandakan bahwa tidak adanya subsidi terhadap input domestik, sebab harga aktual dan ekonomi input domestik  adalah  sama,  karena  harga  aktual input domestik  sudah mencerminkan harga ekonomi input domestik.

## Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input-Output
Dampak kebijakan pemerintah secara keseluruhan terhadap komoditas kelapa sawit, baik terhadap input maupun output dapat dilihat dari Transfer Bersih (Net Policy Transfer, NPT), Koefisien  Profitabilitas  ( Profitability  Coefficient,  PC), Koefisien  Proteksi  Efektif ( Effective Protection Coefficient, EPC), dan Rasio Subsidi pada Produsen ( Subsidy Ratio to Produser, SRP).
Transfer Bersih (NPT) merupakan selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial  yang  menggambarkan  dampak  kebijakan  pemerintah  terhadap  penerimaan  apakah menguntungkan  atau  merugikan.  Nilai  NPT  yang  diperoleh  bernilai  negatif,  yaitu  Rp  – 103.883.112,48 (NPT < 0), menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak menghasilkan surplus produsen. Keuntungan yang diperoleh ketika ada kebijakan pemerintah lebih rendah sebesar  Rp103.883.112,48  dibandingkan  dengan  tidak  adanya  campur  tangan  pemerintah. Pengaruh kebijakan secara keseluruhan dicerminkan oleh Koefisien Profitabilitas (PC) yang menyebabkan keuntungan privat berbeda dengan keuntungan sosial yang diperoleh dari rasio penerimaan privat dengan sosial. Nilai PC yang diperoleh 0,61 (PC > 0) yang berarti bahwa kebijakan pemerintah memberikan insentif pada petani, namun keuntungan yang diperoleh petani kelapa sawit hanya 61 persen dari yang semestinya.
Untuk  melihat  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  meningkatkan  daya  saing  guna mendorong  kegiatan  usahatani  kelapa  sawit  dapat  digunakan  Koefisien  Proteksi  Efektif (EPC), yaitu indikator yang memberikan nilai tambah terhadap komoditas kelapa sawit.  Bila EPC bernilai lebih kecil atau sama dengan satu, berarti insentif pemerintah tidak efektif atau tidak ada insentif pemerintah sama sekali. Rasio EPC adalah sebesar 0,66 (EPC ≤ 1), yang berarti bahwa kebijakan yang terhadap output maupun subsidi input bersifat menghambat (tidak  efektif)  terhadap  petani  untuk  berproduksi.  Semakin  tinggi  nilai  EPC  (EPC  >  1), semakin tinggi pula proteksi pemerintah terhadap komoditas domestik.
Rasio Subsidi pada Produsen (SRP) merupakan rasio antara transfer bersih dengan penerimaan sosial. SRP memberikan indikasi tentang seberapa besar kebijakan pemerintah meningkatkan/mengurangi  biaya  produksi.  Jika  nilai  SRP  negatif  (SRP  <  0),  berarti kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya sosial untuk berproduksi. Nilai SRP yang diperoleh adalah -0,31, yang berarti bahwa kebijakan  pemerintah  yang  ada  pada input produksi  telah  menaikkan  biaya  produksi, sehingga  produsen  menanggung  biaya  produksi  lebih  besar  31  persen  dari  biaya sesungguhnya.

## Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas dilakukan dengan tiga simulasi, yaitu: (1) Jika harga TBS turun 50 persen (ceteris paribus) , sebab selama tahun 2015 penurunan harga TBS sangat signifikan dan diperkirakan masih akan turun, persentase penurunannya juga sangat mengkhawatirkan, yaitu  58—75  persen  di  berbagai  daerah;  (2)  Jika  harga input naik  6,38  persen (ceteris paribus) ,  karena  angka  tersebut  merupakan  inflasi  pada  tahun  2015,  yang  dikhawatirkan inflasi  tersebut  cukup  memengaruhi  kenaikan  harga input yang  bersifat  variabel,  seperti pupuk organik dan kimia, herbisida, tenaga kerja, dan alat-alat pertanian ; dan (3) Jika harga TBS turun 50 persen dan harga input naik 6,38 persen. Hasil ketiga simulasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. Analisis Simulasi Daya Saing dan Divergensi Pada Usahatani Kelapa Sawit Rakyat
Per Hektar di Kec. Pelepat Kab. Bungo Tahun 201 5 Kondisi PCR  DRCR  NPCO  NPCI  EPC PC SRP Normal 0,19 0,13 0,67 0,71 0,66 0,61  -0,31 Harga TBS Turun 50% 0,43 0,29 0,67 0,71 0,66 0,52  -0,28 Harga Input Naik 6,38% 0,21 0,14 0,67 0,71 0,66 0,61  -0,31 Harga TBS Turun 50% dan Harga Input Naik 6,38% 0,46 0,30 0,67 0,71 0,66 0,51  -0,28

## Sumber: Data primer diolah, 2016
Jika harga TBS turun 50 persen, usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian masih  memiliki  keunggulan  kompetitif  dan  komparatif,  tetapi  rasio  keunggulannya berkurang.  Rasio  biaya  privat  (PCR)  sebesar  0,43,  yang  berarti  untuk  menghasilkan  satu satuan nilai tambah (Rp13.384,81 atau US $1) pada harga privat, diperlukan korbanan biaya input domestik sebesar 43 persen dari nilai tambah tersebut, yaitu Rp5.755,46. Sementara itu,  rasio  antara  biaya  sumberdaya  domestik  atas  nilai  tambah  sosialnya  (DRCR)  sebesar 0,29, yang berarti untuk menghemat satu satuan devisa (Rp13.478,65 atau US $1) dibutuhkan sumber daya domestik sebesar 29 persen dari satu satuan devisa tersebut, yaitu Rp3.908,81. Nilai  PC  yang  diperoleh  turun  menjadi  0,52  (PC  >  0)  yang  berarti  bahwa  kebijakan pemerintah  memberikan  insentif  pada  petani,  namun  keuntungan  yang  diperoleh  petani kelapa sawit hanya 52 persen dari yang semestinya. Sementara itu, nilai SRP juga negatif (SRP  <  0),  berarti  kebijakan  pemerintah  menyebabkan  produsen  mengeluarkan  biaya produksi lebih besar dari biaya sosial untuk berproduksi. Nilai SRP yang diperoleh adalah - 0,28,  yang  berarti  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  ada  pada  input  produksi  telah menaikkan biaya produksi, sehingga produsen menanggung biaya produksi lebih besar 28 persen dari biaya sesungguhnya.
Jika harga input variabel naik 6,38 persen, usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian  juga  masih  memiliki  keunggulan  kompetitif  dan  komparatif,  tetapi  rasio keunggulannya  berkurang.  Rasio  PCR  yang  diperoleh  sebesar  0,21,  yang  berarti  untuk menghasilkan  satu  satuan  nilai  tambah  (Rp13.384,81  atau  US  $1)  pada  harga  privat, diperlukan korbanan biaya input domestik sebesar 21 persen dari nilai tambah tersebut, yaitu Rp2.810,81. Sementara itu, rasio DRCR sebesar 0,14, yang berarti untuk menghemat satu satuan devisa (Rp13.478,65 atau US $1) dibutuhkan sumber daya domestik sebesar 14 persen
dari satu satuan devisa tersebut, yaitu Rp1.887,01. Nilai PC dan SRP yang diperoleh sama dengan nilai sebelum harga input naik, yaitu 0,61 dan -0,31, yang artinya keuntungan petani kelapa sawit hanya 61 persen dari yang semestinya dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan  kelapa  sawit  mengakibatkan  petani  mengeluarkan  biaya  produksi  lebih  besar  31 persen dari biaya sosial untuk berproduksi .

## SIMPULAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  menggunakan  analisis  PAM,  usahatani  kelapa  sawit rakyat  di  daerah  penelitian  memiliki  daya  saing  (keunggulan  kompetitif  dan  komparatif). Dikatakan memiliki keunggulan kompetitif karena Profitabilitas Privat (PP) memiliki nilai Rp164.451.576,31/Ha  (PP  >  0)  dan  rasio  sumberdaya  domestik  pada  harga  privat  (PCR) bernilai  0,19  (PCR  <  1).  Selain  itu,  dikatakan  memiliki  keunggulan  komparatif  karena Profitabilitas Sosial (SP) memiliki nilai Rp268.334.688,79/Ha (SP > 0) dan rasio sumberdaya domestik pada harga sosial (DRCR) bernilai 0,13 (DRCR < 1).
Transfer Output (OT) bernilai negatif (OT = Rp -112.393.206,30) dan rasio Koefisien Proteksi  Nominal  pada  Output  (NPCO)  bernilai  0,67  (NPCO  <  1)  yang  berarti  bahwa kebijakan pemerintah tidak protektif pada output. Di sisi lain, Transfer Input (IT) bernilai negatif (IT = Rp -8.510.093,82) dan rasio Koefisien Proteksi Nominal pada Input (NPCI) bernilai 0,71 (NPCI < 1) yang berarti bahwa kebijakan pemerintah bersifat protektif pada input  tradable.  Transfer  Bersih  (NPT)  yang  diperoleh  bernilai  negatif,  yaitu  Rp  - 103.883.112,48 (NPT < 0), menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak menghasilkan surplus  produsen,  namun  masih  memberikan  insentif  pada  petani  karena  Koefisien Profitabilitas  (PC)  yang  diperoleh  0,61  (PC  >  0).  Rasio  Koefisien  Proteksi  Efektif  (EPC) sebesar 0,66 (EPC ≤ 1), yang berarti bahwa kebijakan terhadap output maupun input bersifat menghambat (tidak efektif) terhadap petani untuk berproduksi. Rasio Subsidi pada Produsen (SRP) yang diperoleh adalah -0,31, yang berarti bahwa kebijakan pemerintah yang ada pada input  produksi  telah  menaikkan  biaya  produksi,  sehingga  produsen  menanggung  biaya produksi lebih besar 31 persen dari biaya sesungguhnya

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. 2105. Statistik Pekebunan Provinsi Jambi Tahun 2014. Jambi.
Direktorat  Jenderal  Perkebunan.  2014.  Statistik  Perkebunan  Indonesia  2013.  Jakarta: Kementrian Pertanian.
Gittinger,  J.  Price.  2008.  Analisa  Ekonomi  Proyek-Proyek  Pertanian.  Edisi  Kedua. Dialihbahasakan oleh Slamet Sutomo dan Komet Mangiri. Jakarta: UI-Press.
Pearson,  S.,  Carl  Gotsch,  dan  Sjaiful  Bahri.  2005.  Aplikasi  Policy  Analysis  Matrix  pada Pertanian Indonesia. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Soetriono.  2006.  Daya  Saing  Pertanian  dalam  Tinjauan  Analisis.  Malang:  Bayumedia Publishing.
Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Tribun Pekanbaru. 2015. Harga Sawit Anjlok Jadi Rp300/Kg di Tingkat Petani. Diakses 25 Agustus  2015.  http://www.pekanbaru.tribunnews.com/2015/08/19/harga-sawit- anjlok-jadi-rp-300-per-kg-di-tingkat-petani