## ANALISIS PERAN DINAS KESEHATAN KOTA PADA PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) DI KOTA SEMARANG
Silvi Ayu Rakhmawati 1 , Chriswardani Suryawati 2 , Zahroh Shaluhiyah 3 1-3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang Email: silviayura11@gmail.com

## ABSTRAK
Dinas  Kesehatan  Kota  sebagai  salah  satu  pemangku  kepentingan  dalam pencapaian  indikator  Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga (PIS-PK),  berperan  untuk  mengupayakan  agar  semua  puskesmas  di  wilayah kerjanya  berpedoman  sesuai  peraturan.  Kota  Semarang  merupakan  salah  satu lokus  awal  PIS-PK  Kemenkes  yang  mempunyai  target  capaian  pendataan  total coverage pada tahun 2019, yang akan berpengaruh dalam kenaikan capaian IKS wilayah  dan  capaian  12  indikator  PIS-PK.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  peran  Dinas  Kesehatan  Kota  dalam  Program  Indonesia  Sehat dengan  Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK)  di  Kota  Semarang.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Subjek penelitian  sebanyak  7  petugas kesehatan  Dinas Kesehatan yang mempunyai tupoksi berkaitan dengan  PIS-PK sebagai  informan  utama  dan  petugas  puskesmas  sebagai  informan  triangulasi. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  observasi  dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan  peran Dinas Kesehatan Kota dalam pengembangan  sumber  daya,  koordinasi  bimbingan  dan  pemantauan pengendalian  sudah  mengacu  pada  Permenkes  No.39  Tahun  2016.  Dalam menerjemahkan  kebijakan  dari  pusat  dan  pembuat  kebijakan  ke  puskesmas sudah didukung  komunikasi yang baik. BOK  sebagai sumber dana dan serapan sudah  optimal.  Adanya  pelatihan  untuk  pengembangan  kualitas  sumber  daya namun belum merata serta jumlah SDM masih terbatas dan semakin berkurang terdampak  pandemi  covid-19.  Aplikasi  Keluarga  Sehat  mengalami  downtime perbaikan  ke  versi  2.0  serta  kondisi  pandemi  covid-19  yang  mengakibatkan penurunan capaian target PIS-PK.
Kata Kunci :  Dinas  Kesehatan  Kota,  peran,  Program  Indonesia  Sehat  dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

## ABSTRACT
The  City  Health  Office as one of the  stakeholders  in achieving  indicators of  the Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK), plays a role to strive for  all  health  centers  in  their  working  areas  to  comply  with  the  regulations. Semarang  city  is  one  of  the  initial  lokus  pis-PK  Kemenkes  that  has  a  target  of data  collection  total  coverage  in  2019,  which  will  have  an  effect  in  increasing regional IKS achievements and the achievement of 12 indicators of PIS-PK. This study aims to analyze the role of the City Health Office in the Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK) in the city of Semarang. This research is  a  descriptive  qualitative  research.  The  study  subjects  were  7  health  officers who had auth related to PIS-PK as the main informant and puskesmas officer as a  triangulation  informant.  Data  collection  is  conducted  with  in-depth  interviews,
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
observations and documentation. The results showed the role of the City Health Office in the development of resources, coordination, guidance and monitoring of control  has  been  referred  to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Health  No.  39  of 2016.  In  translating  policies  from  the  center  and  policy  makers  to  puskesmas already  supported  good  communication.  BOK  as  a  source  of  funds  and absorption  is  optimal.  The  training  for  the  development  of  quality  resources  but not  evenly  distributed  and  the  number  of  human  resources  is  still  limited  and decreasing  affected  by  the  covid-19  pandemic.  The  Healthy  Family  application experienced  downtime  improvements  to  version  2.0  as  well  as  the  covid-19 pandemic condition which resulted in a decrease in the achievement of the PIS- PK target.
Keywords : City  health  office,Healthy  Indonesia  Program  with  the  Family Approach, role.

## LATAR BELAKANG
Program  Indonesia  Sehat  memiliki  sasaran  untuk  meningkatkan derajat  kesehatan  dan  status  gizi  masyarakat  dengan  upaya  kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh perlindungan finansial dan  pemerataan  pelayanan  kesehatan.  Upaya  pencapaian  prioritas pembangunan kesehatan 2015-2019 dalam PIS-PK dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik dari pemerintah pusat, Provinsi,  kabupaten/kota,  maupun  masyarakat.[1]  Pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan  ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga,  untuk  mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
Kementerian Kesehatan menetapkan strategi operasional pembangunan  kesehatan  melalui  Program  Indonesia  Sehat  dengan Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK). Terdapat  12  indikator  yang  menjadi pokok  penilaian  dalam  monitoring  program  ini,  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  PIS-PK.(2)  Beberapa  indikator  dalam  PIS-PK  saling berkorelasi  dengan  indikator  dalam  SPM  Kesehatan  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  4  tahun  2019  tentang  Standar  Teknis Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan.  Indikator  yang  sama  antara  lain  ANC,  Ibu  bersalin, pelayanan  kesehatan  balita,  pelayanan  kesehatan  bayi  baru  lahir, pelayanan  kesehatan  balita,  pelayanan  kesehatan  hipertensi,  pelayanan kesehatan TB dan gangguan jiwa.[3] Bila PIS-PK dijalankan dengan baik, hasil  IKS  akan  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  kegiatan  program- program  kesehatan  untuk  menunjang  keberhasilan  tercapainya  100% SPM kesehatan kabupaten atau kota dan provinsi.
Pencapaian  hasil  PIS-PK  tidak  bisa  lepas  dari  peran  pemangku kepentingan  dalam  hal  ini  yaitu  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota,  Dinas kesehatan  Provinsi,  dan  lintas  sektor  terkait.  Peran  Dinas  Kesehatan Kabupaten/  Kota  sebagai  pemilik  UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis)/
Puskesmas  yaitu  mengupayakan  dengan  sungguh-sungguh  agar  semua puskesmas  di  wilayah  kerjanya  berpedoman  dengan  peraturan  yang berlaku yaitu Permenkes RI No.75 Tahun 2014.[4] Dalam hal pendekatan keluarga Dinas Kesehatan Kota berperan dalam: pengembangan sumber daya; koordinasi dan bimbingan; serta pemantauan dan pengendalian.
Dinas kesehatan Kabupaten/Kota berperan mengupayakan terpenuhinya  tenaga-tenaga  kesehatan  untuk  pelaksanaan  pendekatan keluarga di puskesmas. Apabila belum terpenuhi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  mempunyai  kewajiban  membantu  puskesmas  mengatur penugasan tenaga-tenaga yang ada. Untuk penyelenggaraan pembekalan atau  pelatihan  tenaga  puskesmas  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan kabupaten/Kota  yang  berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan  Provinsi sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan.[5] [6]
Adanya koordinasi dan bimbingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  terhadap  puskesmas  di  wilayah  kerjanya.  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  dapat  mengirimkan  petugas  ke  puskesmas atau  sebaliknya.  Puskesmas  dapat  berkonsultasi  ke  Dinas  Kabupaten  / Kota  untuk  berkonsultasi  atas  masalah  yang dihadapi.  Untuk  mendukung peran utama Dinas Kesehatan Kota dalam pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian.(7) Dalam pelaksanaan  Pendekatan  Keluarga  maka  diterbitkan  Surat  Keputusan Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  nomor  446/18145  tentang penetapan  Tim  Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga (PIS-PK).  Disusul  dengan  diterbitkan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  Nomor  446/  18146  tentang  penetapan  Tim Pembina Wilayah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada DInas Kesehatan Kota Semarang.
Data  Keluarga  Sehat  tahun  2017  menunjukkan  bahwa  capaian pendataan  keluarga  sehat  dari  35  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Tengah,  kota  Semarang  menduduki  urutan  kedua  terbanyak  dalam cakupan  keluarga  yang  dikunjungi.  Beberapa  faktor  yang  mendukung
Provinsi  Jawa  Tengah  menghasilkan  capaian  keluarga  terdata  terbanyak yaitu  adanya  komitmen  fasilitator  di  kabupaten/kota  lokus  yang  tinggi, kolaborasi  dengan  lintas  program,  kota  sehat,  UHC  (Universal  Health Coverage),  adanya  tenaga  surveilans  kesehatan  (Gasurkes  di  kota Semarang),  tenaga  promotor  kesehatan,  dan  tenaga  kontrak  di kabupaten/kota.  Salah  satu  daerah  dengan  capaian  data  tertinggi  adalah Kota  Semarang,  sebanyak  80%.  Data  ini  telah  sesuai  dengan  target  dan capaian  PIS-PK  Puskesmas  dalam  strategi  percepatan  PIS-PK.  nilai  IKS kota  Semarang  menunjukkan  mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun. Pada  tahun  2017  nilai  IKS  kota  Semarang  sebesar  0,290  ,  tahun  2018 nilai  IKS  sebesar  0,300  ,  tahun  2019  nilai  IKS  sebesar  0,360.  Jumlah pendataan  keluarga  dapat  mempengaruhi intervensi  yang akan  diberikan kepada masyarakat dan nilai IKS .
Implementasi  PIS-PK  di  puskesmas  keberhasilannya  tidak  bisa lepas  dari  peran  Dinas  Kesehatan  Kota.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  peran  Dinas  Kesehatan  Kota  dalam  memberdayakan, mengkoordinasi, membimbing, memantau dan mengevaluasi pelaksaan PIS-PK di Puskesmas Kota Semarang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Pemilihan  jenis  penelitian  ini  karena  peneliti ingin  melihat  permasalahan  yang  ada  lebih  mendalam  dengan  sajian deskriptif.[8]  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam ( indepth interview ), observasi dan telaah dokumen. Pedoman  wawancara dipergunakan  untuk  menganalisis  peran  Dinas  Kesehatan  Kota  pada Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK)  di Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Semarang  yang  ditetapkan  sebagai  lokus oleh  Kemenkes.  Observasi  dilakukan  dengan  melihat  situasi  dan  kondisi yang  ada  di  Dinas  Kesehatan  Kota  dan  Puskesmas.  Telaah  dokumen
dilakukan  dengan  mengkaji  dokumen  yang  dimiliki  instansi  terkait  seperti SOP, dokumen perencanaan, laporan tahunan dan laporan kegiatan.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  7  orang  informan  yang  dipilih secara purposive  sampling .  Metode  ini  dipilih  dengan  pertimbangan bahwa informan yang ditetapkan memiliki pengalaman, pengetahuan dan kredibilitas  yang  cukup  untuk  dapat  menjawab  pertanyaan  tentang  peran Dinas  Kesehatan    Kota  pada  PIS-PK  Puskesmas  yang  ada  di  Kota Semarang. Informan utama dalam penelitian ini adalah  7 orang pengelola program  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang.  Informan  triangulasi  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Puskesmas  dan  pengelola  program  PIS-PK puskesmas Kota Semarang serta lintas sektor. Puskesmas terpilih adalah Puskesmas dengan cakupan pendataan tertingi dan terendah diantara 37 Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Semarang.  Triangulasi  digunakan  untuk validitas  hasil  dari  penelitian  menggunakan  metode  triangulasi  sumber data. Analisis isi untuk menganalisis data yang didapatkan.[9]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK) dilaksanakan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  melalui upaya  kesehatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang didukung dengan perlindungan  financial  dan  pemerataan  pelayanan  kesehatan.  Dalam pelaksanaan  PIS-PK  perlu  integrasi  dari  Upaya  Kesehatan  Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan,  dengan  target  keluarga,  berdasarkan  data  dan informasi  dari  profil  kesehatan  keluarga.  Kebijakan  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 39 tahun 2016.
Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK) menitik  beratkan  pada  kunjungan rumah,  tidak  hanya  sebagai  pendataan
kesehatan  keluarga  namun  sampai  intervensi.  Intervensi  baik  untuk kesehatan perorangan maupun masyarakat.
Gambaran  peran  dan  fungsi  Dinas  Kesehatan  Kota  dalam implementasi  Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga (PIS-PK)  melibatkan  puskesmas  &  lintas  sektor  yang  terkait.  Kota Semarang  merupakan  salah  satu  lokus  PIS-PK  pada  awal  pelaksanaan tahun  2016.  Memiliki  nilai  IKS  yang  baik  dan  hasil  pendataan  10  besar terbaik  se-Indonesia.  Sebagai  ibukota  provinsi  kota  Semarang mempresentasikan sebagian besar daerah di Jawa Tengah.
Pelaksanaan  PIS-PK  di  Kota  Semarang  dimulai  pada  awal  tahun 2016. Pada tahun 2016, pelaksanaan hanya sebatas pendataan keluarga sehat  yang  dikenal  dengan  Keluarga  Sehat  (KS)  yang  dilakukan  oleh seluruh puskesmas di Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota mempunyai komitmen  untuk  mendukung  tercapainya  target  pendataan  hingga  100%. Data  PIS-PK  yang  didapat  digunakan  untuk  perencanaan  program Kesehatan  di  Kota  Semarang.  Pada  tahun  2019  Dinas  Kesehatan  Kota mempunyai  target  total  coverage  dalam  pendataan  dan  sudah  memulai melakukan intervensi awal. Hal ini dijelaskan oleh informan utama sebagai berikut :
“..... Begitu  ada  program  PIS-PK,  awal  2016  kita  mulai  dan  evaluasi  oleh Kemenkes  kita  duluan  dengan  cakupan  pendataan  paling  bagus  se-Jateng. Meskipun  banyak  program  yang  lain  Germas,  SDGs  ada  target-target  objektif yang  harus  dipenuhi, pertama  RPJMD,  Renstra, SDGs  sangat  detail,  diluar  itu ada program Germas, PIS-PK  yang  harus  melaksanakan  semua.  antara SPM, RPJMD,  SDGs  saling  bersinggungan  tapi  tidak  sama.  Misal  di  PIS-PK  ada standar  pemeriksaan  darah,  RPJMD  ada  indikator  yg  lain.  Intinya  pendataan, status  keluarga,  benar-benar  program  yg  sangat  bagus,  hanya  implementasi tidak  semudah  itu,  selesai  tidak  100%.  Kepala  keluarga  didata  ada  12 indikator.itupun belum seluruh penduduk. 2016 dimulai..... ”(Informan 7)
Capaian  pendataan  di  kota  Semarang  mengalami  peningkatan  dari tahun  ke  tahun  sejak  dimulai  program  ini  tahun  2016.  Pada  tahun  2020
capaian pendataan di Kota Semarang mencapai 385.852 KK diambil dari aplikasi  keluarga  sehat  bulan  Juni  2020,  mengalami  penurunan  dari capaian  pendataan  tahun  2019  yaitu  395.376  KK.    Adanya  penurunan capaian  pendataan  di  tahun  2020  diakibatkan  karena  adanya  pandemic COVID-19,  karena  pada  bulan  Februari  smpai  Mei  2020  kegiatan pendataan  ditiadakan  untuk  meminimalisir  penyebaran  COVID-19. Prosentase pendataan PIS-PK kota Semarang per puskesmas pada tahun 2020 sudah mencapai 94%. Nilai IKS kota Semarang dari tahun ke tahun juga  mengalami  peningkatan,  namun  pada  tahun  2020  nilai  IKS  0,359 mengalami  sedikit  penurunan  dari  tahun  2019  yaitu  0,360  akibat  tidak adanya  kegiatan  pendataan  selama  awal  pandemic  COVID-19,  sehingga tidak ada intervensi awal yang diberikan ke masyarakat.

## Peran Dinas Kesehatan Kota

## Pengembangan Sumber Daya
Dinas  Kesehatan  Kota  berperan  mengupayakan  terpenuhinya tenaga  tenaga  kesehatan  untuk  pelaksanaan  pendekatan  keluarga  di puskesmas.  Dinas  Kesehatan  Kota  berkewajiban  membantu  puskesmas mengatur penugasan tenaga yang ada. Jika diperlukan pembekalan atau pelatihan  Dinas  Kesehatan  Kota  dapat  berkoordinasi  dengan  Dinas Kesehatan  Provinsi  untuk  menyelenggarakan  pembekalan/  pelatihan tenaga  Puskesmas  sesuai  dengan  arahan  dari  Kementerian  Kesehatan. Dinas  Kesehatan  Kota    memetakan  kekuatan  sumber  daya  yang  ada untuk  mendukung  kegiatan  pendataan  keluarga,  antara  lain  dengan memperkuat  SDM  yang  dipegang  oleh  Bidang  Yankes.  SDM  yang dilibatkan  mendapatkan  pelatihan  PIS-PK  terlebih  dahulu  yang diselenggarakan oleh pusat yang dijelaskan oleh infoman sebagai berikut :
“.....Pengembangan  SDM  ikutkan  pelatihan  di  provinsi,  kita  ikutkan  petugas puskesmas. Kita pelatihan sendiri teman-teman puskesmas dan upgrade ilmu dari  provinsi  lebih  detail.  Puskesmas  kita  gilir,  sampai  37  puskesmas  dapet
semua.  Kemudian  kita  refresh  dengan  provinsi  1tahun   1x,  kalau  tahun  kmrn 2x.  Sekarang  kita  mengembangkan  inovasi  masing-masing  kelurahan berdasarkan  IKS  yg  terenda,  .misal  1  wilayah  hipertensi  tinggi  yg  berobat rendah, misal kita dorong posbindunya /toga yang menunjang hipertensi. fokus pengembangan  inovasi  berdasarkan  indikator  yang  paling  jelek..... ”  (Informan 3)
Hambatan  dari  segi  sumber  daya  diantaranya  jumlah  sumber  daya yang  belum  memadai  dan belum  semua  petugas  mendapatkan  pelatihan PIS-PK.  Dinas  Kesehatan  Kota  hanya  memiliki  3  fasilitator  dan  1 penanggung  jawab  PIS-PK  yang  dapat  mengadakan    pelatihan  secara intern  untuk  tenaga  enumerator  dan  koordinator  PIS-PK  di  puskesmas. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Agni  kesiapan  sumber  daya  yang diperlukan  terutama  dalam  hal  SDM  yang  terlatih  dan  jelas  tugas  dan fungsinya serta ketersediaan alat yang siap pakai.[10]

## Koordinasi dan Bimbingan
Koordinasi dan bimbingan dari Dinas Kesehatan Kota sangat penting dilakukan  di  wilayah  kota  yang  bersangkutan.  Bimbingan  oleh  Dinas Kesehatan  Kota  dilaksanakan  dengan  pengirimkan  petugas  ke puskesmas,  guna  membantu  memecahkan  masalah  yang  dihadapi puskesmas.  Bimbingan  juga  dapat  dilakukan  dengan  mempersilahkan puskesmas  untuk  berkonsultasi  ke  Dinas  Kesehatan  Kota.  Jika  ada hambatan  maka  Dinas  Kesehatan  Kota  mengundang  puskesmas  untuk bersama-sama  membicarakan  serta  menemukan  solusi  untuk  masalah yang  dihadapi.  Dinas  Kesehatan  Kota  melakukan  pembinaan  puskesmas dalam proses manajemen puskesmas seperti yang diungkapkan informan sbagai berikut :
“.....Ada monev bulanan, tahunan, ada pembinaan, bimbingan teknis, misalnya saya  mengampu  wilayah  mana  kan  DKK  bukan  hanya  pemegang  program Yankes  saja  tapi  dibagi-bagi    semua  program.  Pembinaan  wilayah  ada bimbingan  teknis  ke  lapangan.  Kendalanya  apa  dan  sebagainya  kita  bantu penyelesaian..... ” (Informan 4)
Adanya  tim  kerja  yang  bersinergi  dalam  pelaksanaan  PIS-PK  di Dinas  Kesehatan  Kota  didukung  oleh  terbitnya  Surat  Keputusan  Kepala Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  nomor  446/18145  tentang  penetapan Tim  Program  Indonesia  Sehat  dengan  pendekatan  Keluarga  (PIS-PK). Tim  tersebut  beranggotakan  semua  pejabat  berbagai  program  di  Dinas Kesehatan  Kota  Semarang.  Pertanggung  jawaban  laporan  pelaksanaan Tim ini langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Pada masa pandemic COVID-19 Dinas Kesehatan Kota melaksanakan  pembinaan  secara  rutin,  berkala  dan  terencana  serta terintegrasi  dengan  memperhatikan  adaptasi  kebiasaan  baru.[11]  Bina wilayah (Binwil) mempunyai andil tanggung jawab dalam pembinaan serta monitoring dan evaluasi PIS-PK.[12]

## Pemantauan dan Pengendalian
Pemantauan  dan  pengendalian  dilakukan  dengan  mengembangkan sistem  pelaporan  dari  puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Kota,  sehingga Dinas  Kesehatan  Kota  dapat  mengetahui  IKS  tingkat  kecamatan  dari masing-masing  kecamatan  di  wilayah  kerjanya,  dan  menghitung  IKS tingkat  kota.  Dinas  Kesehatan  Kota  memberikan  umpan  balik  pelaporan pada  puskesmas  dan  kecamatan,  serta  pemetaan  wilayah  berdasarkan hasil evaluasi.
Berdasarkan  telaah  dokumen  terdapat  Surat  Keputusan  Kepala Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  Nomor:  446/  18146  pada  tanggal  10 Oktober  2018  tentang  Penetapan  Tim  Pembina  Wilayah  program Indonesia  Sehat  Dengan  Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK)  pada  Dinas kesehatan Kota Semarang, didapatkan bahwa anggota tim tersebut setiap pembagian  wilayah  binaan  diketuai  oleh  Kepala  Bidang  Kesmas,  Kepala Bidang  P2P,  Kepala  Bidang  SDK,  Kepala  Seksi  Yankestrad  dengan penanggung  jawab  tim  kepada  Kepala  Bidan  Yankes  Dinas  Kesehatan Kota semarang. Wilayah binaan dibagi menjadi 4 wilayah yang mencakup 37  puskesmas  di  16  Kecamatan  Kota  Semarang.  Tugas  Tim  tersebut
melakukan monitoring dan evaluasi PIS-PK di puskesmas wilayah binaan; menganalisa  hasil  monitoring  dan  evaluasi  pada  wilayah  binaan; melaporkan  hasil  IKS  daerah  binaan  kepada  Tim  Program  Indonesia Sehat  Dengan  Pendekatan  Keluarga  (PIS-PK)  Dinas  Kesehatan  Kota Semarang. Hal ini dijelaskan oleh informasi informan sebagai berikut :
“.....Pelaporan  setiap  bulan,  sudah  bridging  aplikasinya.  Masa  pandemic berhenti  fokus  di  covid.  Melakukan  kegiatan  di  monev.  Intervensi  tidak bertambah, IKS turun. Kami mendorong puskesmas untuk melakukan PIS-PK bersama kegiatan tracking/ tracing. Pake baju APD saat kunjungan rumah..... ” (Informan 3)
Adanya  beberapa  kendala  dalam  mengakses  aplikasi  PIS-PK Pusdatinan  maka  Dinas  Kesehatan  Kota  melakukan  pengembangan aplikasi entri data PIS-PK lokal, bekerjasama dengan FKM Undip dengan pilot project di puskesmas Purwoyoso, dan pada tahap awal di ujicobakan di  5  puskesmas  yaitu  Purwoyoso,  Ngaliyan,  Gunungpati  dan  Ngemplak Simongan.(13)  Pembuatan  aplikasi    mandiri  ini  mempunyai  tujuan  agar puskesmas  bisa  menyimpan  data  sendiri  untuk  keperluan  analisis  dan intervensi  kesehatan.  Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  didapatkan informasi :
“.....Kami  di  SDK  hanya  membantu  aplikasi/  IT  nya,  rencana  kita  membuat bridging  dengan  kementrian  tentang  hasil  pispk  kota  Semarang.  Ternyata sebelum  proses  berjalan  sudah  ada  Covid.  Harapannnya  kedepanva  ada bridging,  hasil  pispk  masuk  kementrian  kalo  ada  bridging  hasil  pispk  masuk untuk  intervensi  rencana  program.  Di  tahun  depan  harapannya  program  12 indikator menjadi baik..... ” (Informan 5)
Hasil  wawancara  dengan  informan  dari  Dinas  Kesehatan  Kota menerangkan  bahwa,  pada  bulan  Desember  2019  sampai  Januari  2020 terdapat  perbaikan  software  aplikasi  Keluarga  Sehat  ke  versi  terbaru  2.0 sehingga ada penghentian pemakaian aplikasi ( Downtime ). Dalam aplikasi
Keluarga Sehat (KS) versi 2.0 terdapat perbaikan berupa pengembangan tools  yang  mempermudah  Puskesmas  dalam  melakukan  analisis  raw data.    Pemanfaatan  raw  data  hasil  kunjungan  keluarga  dari  aplikasi keluarga sehat versi 2.0 secara optimal untuk melakukan pemetaan faktor risiko dan melakukan intervensi yang tepat dalam rangka pencegahan dan pengendalian  kasus  COVID-19  serta  pencapaian  program  kesehatan  di wilayah  kerjanya.  Untuk  mengatasi  kendala  saat  perbaikan  ( Downtime) dilakukan  pencadangan  manual  data  masing-masing  koordinator  PIS-PK untuk mencegah data hilang di Aplikasi Keluarga Sehat
Dinas  Kesehatan  Kota  melakukan  pembinaan  dan  pemantauan terhadap  puskesmas  agar  program  rutin  dan  PIS-PK  tetap  berjalan dengan  baik,  berdampingan  dengan  kegiatan  penanganan  COVID-19  di puskesmas  dan  tercapai  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang kesehatan.

## Regulatory Role
Peran  Dinas  Kesehatan  Kota  sebagai regulatory  role terhadap Implementasi PIS-PK Puskesmas di kota Semarang adalah menerjemahkan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  PIS- PK  agar  dapat  dilaksanakan  di  puskesmas  dan  berjalan  sesuai  tujuan yang  ditetapkan.  Koordinasi  Dinas  Kesehatan  Kota  dengan  puskesmas, mulai  dari  sosialisasi  baik  internal  maupun  eksternal.  Dari  hasil wawancara dengan informan didapatkan informasi sebagai berikut :
“.....Peran  DKK  sebagai  regulator  dan  pembina  ada  monev  ke  semua puskesmas.  1  ke  kepala  puskesmas,  1  ke  programmer,  kemudian  secara keseluruhan.  Dari  kegiatan  tersebut  kita  undang,  tiap  puskesmas  kan membawahi FKK. tingkat kelurahan, kecamatan. Hasil akhirnya ada monev di tingkat kota..... ” (Informan 2)
Dinas  Kesehatan  Kota  berperan  dalam  menyusun  kebijakan operasional tingkat kota dan  pembinaan secara berkala dan
berkesinambungan  terkait  pelaksanaan  PIS-PK  pada  saat  pandemic COVID-19 sehingga puskesmas dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan  baik.  Puskesmas  tetap  melaksanakan  PIS-PK  pada  masa pandemic  COVID-19  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan  sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru.
Pelayanan kesehatan pada masa pandemic COVID-19 dilaksanakan  tidak  terlepas  dari  kebijakan  pemerintah  daerah  yang mengatur  aktivitas  masyarakat  pada  situasi  COVID-19.  Era  adaptasi kebiasaan baru dengan pembatasan aktivitas masyarakat yang ketat akan berpengaruh  pada  Upaya  Kesehatan  Bersumberdaya  Masyarakat (UKBM).  Koordinasi  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  dengan  Gugus/Satuan Tugas  dan  puskesmas  untuk  pembagian  zonasi  menurut  kelurahan. Peninjauan  ulang  zonasi  dilakukan  secara  berkala  sesuai  data  dan informasi yang tersedia.
Dinas  Kesehatan  Kota  berperan  dalam  menyusun  kebijakan operasional.  Dalam  menerjemahkan  kebijakan  dari  pusat  ( top  down )  dan menyampakan  ke  pelaksana  terdepan  yaitu  puskesmas  oleh  Dinas Kesehatan Kota harus  didukung dengan komunikasi yang baik. Dari hasil penelitian  sudah  menunjukkan  adanya  komunikasi  yang  baik  baik  antara Dinas  Kesehatan  dengan  puskesmas  sebagai  pelaksana  terdepan  PIS- PK.  Komunikasi  lewat  bimbingan  teknis  yang  dilakukan  oleh  Tim  Bina Wilayah untuk tiap-tiap wilayah puskesmas, serta adanya monev bulanan dan tahunan.
Pada  teori  Edward  III    menerangkan  bahwa  komunikasi  berkaitan dengan  bagaimanakebijakan  dikomunikasikan  kepada  organisasi  dan sikap  serta  tanggapn  dari  para  pihak  yang  terlibat.  Komunikasi  harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan.(14)
Dukungan  dalam  bentuk  peraturan  daerah  maupun  peraturan walikota  belum  tampak  untuk  kebijakan  PIS-PK.  Hasil  penelitian Soewondo  menunjukkan  hasil  evaluasi  PIS-PK  di  beberapa  daerah, dukungan dan komitmen Pemerintah daerah serta lintas sektor untuk PIS-
PK  belum  optimal  dilihat  belum  adanya  SK  atau  peraturan  setingkat gubernur atau bupati/ walikota.[15]

## Enabling Role
Peran  Dinas  Kesehatan  Kota  sebagai enabling  role terhadap implementasi  PIS-PK  Puskesmas  di  Kota  Semarang  yaitu  menampung masalah yang berkaitan tentang PIS-PK dan memfasilitasi penyelenggaraan  PIS-PK  agar  dapat  dilaksanakan  di  puskesmas  dan berjalan  sesuai  tujuan  yang  ditetapkan.  Fasilitasi  tersebut  meliputi: Penyediaan anggaran;  Pelatihan  SDM;  tersedianya roadmap  pemenuhan kebutuhan  untuk  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan;  tersedianya  alat kesehatan  yang  mendukung  pelayanan  kesehatan  &  PIS-PK  di puskesmas.
Dukungan yang diberikan Dinas Kesehatan Kota selain memfasilitasi petugas dengan pelatihan juga menyediakan kendaraan bermotor sebagai alat  transportasi  untuk  pendataan  dan  kunjungan  rumah  oleh  petugas puskesmas  serta  petugas  surveilans  kesehatan  (gasurkes).  Kendaraan bermotor tersebut berupa motor PIS-PK yang pada tahap awal pengadaan diberikan kepada 20 puskesmas yang termasuk lokus PIS-PK.
Adanya program inovasi kesehatan di tahun 2017 dan penghargaan yang  diraih  kota  Semarang  pada  tahun  2018  juga  ikut  mendukung pelaksanaan  PIS-PK  berjalan  dengan  baik.  Salah  satu  inovasi  berupa Ambulance  Hebat  Siaga  merupakan  layanan  gratis  yang  disediakan Pemerintah  Kota  Semarang  di  bawah  asuhan  Dinas  Kesehatan  Kota semarang  untuk  penanganan  non  gawat  darurat.[16]  Untuk  kasus intervensi  lanjut  PIS-PK  seperti  homecare  dapat  menggunakan  layanan Ambulance  Hebat  Siaga.  Selain  kendaraan  bermotor  sebagai  alat transportasi  untuk  pendataan  oleh  petugas  puskesmas,  ada  juga pengadaan  peralatan  tablet  PC  yang  digunakan  untuk  keperluan pemantauan kegiatan PIS-PK.
“..... Implementasi,  mendukung  sarpras  yang  ada.  Mau  intervensi  puskesmas tidak  ada  kendaraan  kita  ada  moksi  (motor  aksi)  bisa  kunjungan  ke  orang- orang yang bermasalah bersama ada paramedis, misalnya dalam perawatan, perawatan DM, ada ibu hamil kesakitan ada ambulance hebat, diantar ke RS gratis kemudian ada gasurkes..... ” (Informan 4)
Pengalokasian dana PIS-PK di tingkat Dinas Kesehatan Kota berasal dari  APBD  kemudian  untuk  tingkat  puskesmas  berasal  dari  BOK.  Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  mendapatkan  dukungan  dana  dari  berbagai sumber,  antara  lain  APBN,  DAK  dan  APBD.  Pemanfaatan  dana  BOK Dinas Kesehatan Kota antara lain untuk pembelian sarana PIS-PK seperti tensimeter, prokesga, pinkesga.  Penganggaran BOK tiap-tiap puskesmas berbeda  dan  akan  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  seiring meningkatnya  pemahaman  puskesmas  tentang  pentingnya  kegiatan  PIS- PK. Berdasarkan hasil penelitian Roesli dan Bachtiar menyebutkan bahwa aspek  komitmen,  sumber  daya  berupa  SDM,  dana  dan  fasilitas  serta komunikasi diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi PIS- PK di Kota Depok.[17]

## Direct Provision of Good and Service
Peran  Dinas  Kesehatan  Kota  sebagai direct  provision  of  goods  and service terhadap  implementasi  PIS-PK  Puskesmas  di  Kota  Semarang yaitu keterlibatan stakeholder, lingkungan dalam penyelenggaraan PIS-PK agar  dapat  dilaksanakan  di  puskesmas  dan  berjalan  sesuai  tujuan  yang ditetapkan.  Adanya  keterlibatan  stakeholder lintas  sektor  untuk  mencapai hasil yang maksimal.
Berdasarkan  Inpres  no.1  tahun  2017,  yang  menerangkan  bahwa pada tingkatan organisasi ditekankan ke dalam fungsi Lintas sektor. Lintas sektor  dilibatkan  dalam  semua  tahapan  manajemen  untuk  mendukung pelaksanaan PIS-PK dan Germas, sedang di tingkat masyarakat digiatkan untuk hidup sehat dengan makan buah dan sayur, kegiatan olah raga dan cek  kesehatan  secara  teratur,  serta  diharapkan  terjadinya  perubahan perilaku masyarakat.
“.....Awal  program  mengumpulkan  linsek,  pemkot  sekda  bagian.Kesra,  ada kesehatan,  disdaduk  KB,  DP3A(Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  & Perlindunngan Anak),  kader,  PKK, dasawisma, pemda  lurah &  camat  karena ke  sebuah  keluarga  untuk  pendataan  disupport  lurah  dalam  kontek rt/rw.Mengoptimalkan  peran  linsek  supaya  bisa  membantu  dalam  PIS-PKk, pertama  dengan  perlibatan  secara  aktif  di  perencanaan  dan  evaluasi. melibatkan  secara  aktif  di  setiap  proses,  perencanaan  diajak,  sosialisasi diajak, pelaksanaan diajak, evaluasi diajak.... .” (Informan 7)
Dinas  Kesehatan  kota  memfasilitasi  kolaborasi  dengan  lintas program,  mulai  dari  Pemerintah  Kota  Semarang,  Sekda,  Disdaduk  KB, DP3A  kota  Sehat,  UHC  kemudian  bersama  puskesmas  menggandeng kecamatan,  kelurahan,  RT,  RW,  polsek,  gasurkes,  FKK,  kader,  PKK, dasawisma. Adanya kolaborasi dengan Rumah sakit dalam PIS-PK untuk intervensi  lanjut  hasil  kunjungan  keluarga  terkait  rujukan  UKP  dan  rujuk balik;  RS  berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan  Kota  terkait  upaya penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan IKS.
Menurut  Notoatmojo,  salah  satu  prinsip  pemberdayaan  masyarakat yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Kepemimpinan lokal mempengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat.[18] Syarat kepemimpinan  lokal  akan  efektif  dalam  mengembangkan  kelompok masyarakat  yaitu  dapat  dipercaya,  kompeten,  komunikatif  dan  memiliki komitmen  kerjasama  yang  tinggi.  Hasil  penelitian  dari  Laelasari menjelaskan  bahwa  dalam  kelancaran  kegiatan  pendataan  PIS-PK, memerlukan  keterlibatan  lintas  sektor  terutama  untuk  menggerakkan aparat pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.[5]

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Peran Dinas Kesehatan Kota pada PIS-PK di Kota Semarang dalam pengembangan  sumber  daya,  koordinasi  bimbingan  dan  pemantauan pengendalian  sudah  mengacu  pada  Permenkes  No.39  Tahun  2016
namun  belum  berjalan  dengan  optimal.  Dinas  Kesehatan  Kota  sebagai penerjemah  kebijakan  dari  pusat  dan  pembuat  kebijakan  ke  puskesmas sudah  didukung  komunikasi  yang  baik.  Sarana  dan  prasarana  sudah terpenuhi.  Penggunaan  dana  diambil  dari  BOK  dan  serapan  sudah  baik. Pelatihan  untuk  pengembangan  kualitas  sumber  daya  belum  merata  dan jumlah  SDM  masih  terbatas.  Aplikasi  Keluarga  Sehat  yang  mengalami perbaikan  ke  versi 2.0  yang  membutuhkan  waktu  serta  kondisi  pandemic covid-19 yang mengakibatkan penurunan capaian target PIS-PK dan nilai IKS.  Adanya  koordinasi  dan  bimbingan  yang  diberikan  oleh  tim  bina wilayah kepada puskesmas, Komitmen dan keterlibatan aktif lintas sektor dan  masyarakat  untuk  mendukung  pelaksanaan  PIS-PK  berjalan  dengan baik.

## Saran
Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  Perlu  diusulkan  adanya pemerataan  pelatihan  untuk  pengelola  program  PIS-PK  di  Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas agar pelaksanaan PIS-PK berjalan lebih efektif  (2)  Pelaksanaan  dan  peningkatan  capaian  PIS-PK  pada  masa pandemi covid-19 dilakukan sesuai protokol kesehatan, diupayakan dalam intervensi menghasilkan inovasi agar optimalitas target dapat tercapai dan tidak terjadi penurunan IKS.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   In donesia  Ministry  of  National  Development  Planning.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional [National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 Book I National Development Agenda. 2014. 2015 –2019 p.
2.   Kementerian  Kesehatan  RI.  Permenkes  RI  Nomor  39  Tahun  2016. Jakarta; 2016.
3.   Kementerian  Kesehatan  RI.  Permenkes  No.4  tahun  2019.  Jakarta; 2019.
4.   Kementerian Kesehatan RI. PERMENKES No.75 tahun 2014 Tentang Puskesmas. 2014.
5.   Fauzan  A,  Chotimah  I,  Hidana  R.  Implementasi  Program  Indonesia
Sehat  Dengan  Pendekatan  Keluarga  (  PIS-PK  )  Di  Puskesmas Mulyaharja. Promot J Mhs Kesehat Masy. 2019;2(3).
6.   Fitri  Yanti  F.  Pengetahuan  Petugas  Kesehatan  Tentang  Program Indonesia  Sehat  Dengan  Pendekatan  Keluarga.  J  Ilm  Mhs  Fak Keperawatan Univ Syah Kuala. 2018;3.
7.   Kementerian  Kesehatan  RI.  Pedoman  Umum  Program  Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016.
8. Sugiyono.  Metode  Penelitian :  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta; 2015.
9.   Kasus  S,  Sepanjang  D,  Slamet  J,  Surakarta  R.  Laporan  penelitian. 2009;22(2):184 –206.
10.  Agni MGK. Kesiapan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penerapan Program  Indonesia  Sehat  Dengan  Pendekatan  Keluarga.  J  Formil Kesmas Respati. 2018;3.
11.  Kementerian Kesehatan RI. Buku PanduanPelaksanaan PIS-PK masa Pandemi COVID-19 Serta Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta; 2020.
12.  Kementrian  Kesehatan  RI.  Pedoman  Monitoring  Dan  Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Jakarta; 2017.
13.  Laelasari  E,  Prasodjo  RS,  Cahyorini  C,  Handayani  K,  Wiryawan  Y, Anwar  A.  Model  Intervensi  Hipertensi  Di  Puskesmas  Purwoyoso, Semarang. J Ekol Kesehat. 2019;18(1):15 –26.
14.  Ayuningtyas  D.  Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan  Praktik.  Edisi  ke-2. Jakarta: Rajawali Pers; 2014.
15.  Astuti  TSR,  Soewondo  P.  Analisis  Kesiapan  Pembiayaan  Hipertensi, Diabetes  Melitus  dan  Gangguan  Jiwa  dalam  Mendukung  Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) Tahun 2018- 2020. J Ekon Kesehat Indones. 2019;3(1):2018 –20.
16.  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang.  Profil  Kesehatan  Kota  semarang Tahun 2019. 2020.
17.  Roesli  Ernawati,  Bachtiar  Adang.  Analisis  persiapan  implementasi program  indonesia  sehat  dengan  pendekatan  keluarga  (indikator  8: kesehatan jiwa) di kota depok tahun 2018. J Kebijak Kesehat Indones. 2018;07:64 –73.
18.  Notoadmodjo.  Promosi  dan  Perilaku  Kesehatan.  Jakarta:  Rineka Cipta; 2012.