## Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Dasar
Mardhiyah 1 *, Ade Saputra 2 , Dewi Wulandari Fahrezi 3 , Salfen Hasri 4 , Sohiron 5

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  di  Sekolah  dasar. Metode  penelitian yang  digunakan yaitu kualitatif.  Penelitian kualitatif  bertujuan  untuk  memahami  fenomena secara  komprehensif  dengan  menggali  secara  mendalam  pengalaman  subjek  penelitian  melalui  pemanfaatan sarana  deskriptif.  Jenis  penelitian  ini  melibatkan  penggunaan  berbagai  metode  ilmiah  dan  bergantung  pada bahasa  sebagai  media  komunikasi.Jenis  data  penelitian  mengacu  pada  deskriptif  kualitatif  yang  menjabarkan berupa  kata-kata  bukan  angka.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi,  wawancara,  kuesioner,  dan dokumentasi.  Selanjutnya,  langkah  menganalisis  data  yaitu  reduksi  data,  tahap  penyajian  data,  dan  tahap penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    sistem  pengembangan  dan  peningkatan  mutu pendidikan harus dibangun dan dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, citra, dan akuntabilitas  publik.  Akreditasi  merupakan  serangkaian  proses  dan  sistem  mengumpulkan,  menganalisis,  dan melaporkan data mengenai kinerja satuan pendidikan.  Dua rekomendasi utama yang penulis kemukakan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu sistem akreditasi sekolah/madrasah adalah (1) kebutuhan teknologi untuk sistem akreditasi sekolah/madrasah, dan (2) pengukuran dampak atau manfaat dari sistem akreditasi yang terintegrasi  TIK.    Pemetaan  Kebutuhan  Teknologi  Desain  Sistem  Komputerisasi  Akreditasi  Sekolah/Madrasah dilakukan untuk memberikan rekomendasi berupa pemetaan kebutuhan teknologi berupa sistem komputerisasi untuk menciptakan layanan prima yang sesuai dengan prinsip reformasi layanan dan undang-undang pelayanan publik.  Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holders. Implementasi Sistem penjaminan mutu di sekolah Dasar ini yang ada bersifat formal dan ada yang bersifat informal.
Kata kunci: Implementasi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sekolah dasar
History: Received : 04 Nov 2023 Revised : 11 Nov 2023 Accepted : 21 Nov 2023 Published : 29 Dec 2023 12345 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia *Author Correspondent : anyaflower18@gmail.com
Publishers: LPM  IAIN  Shaykh  Abdurrahman  Siddik
Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under aCreative  Commons  Attribution  4.0  International License.

## Pendahuluan
Penjaminan  mutu  pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal  telah  diatur  dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada upaya mewujudkan daya  saing,  pencitraan  publik,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pendidikan.  Tolok  ukur efektivitas implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian indikator-indikator mutu  penyelenggaraan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  BNSP  dalam  delapan  (8)  standar nasional pendidikan (SNP)(Gustini & Mauly, 2019)
Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Tidak dipungkiri bahwa  upaya  strategis  jangka  panjang  untuk  mewujudkannya  menuntut  satu  sistem pengembangan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  yang  dapat  membangun  kerjasama  dan kolaborasi  di  antara berbagai pemangku  kepentingan  ( stake holders )  yang terkait  dalam  satu keterpaduan jaringan kerja tingkat nasional, regional, dan lokal (Rahminawati, 2021).
Dalam  konteks  pendidikan,  sekolah  yang  bermutu  dapat  dilihat  melalui  spesifikasinya yang berarti standarisasi yang ada. Sekolah yang bermutu yaitu sekolah yang telah memenuhi
atau melebihi standar minimal, baik standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan,  standar  kurikulum,  dan  sebagainya  (Febriani  et  al.,  2023).  Lembaga  pendidikan yang bermutu adalah sekolah yang mampu menghasilkan alumni atau lulusan atau peserta didik yang sesuai dengan harapan pelanggan, seperti mengisi peluang dunia kerja, memiliki sikap yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  serta  mampu  berkontribusi  aktif  terhadap  kemajuan masyarakat, baik masyarakat daerah ataupun bangsa dan Negara (Saihu & Siregar, 2022). Mutu diidentikkan dengan penilaian pelanggan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu,  lembaga  pendidikan  mesti  mengidentifikasi  kebutuhan  pelangganya.  Untuk  mengetahui kebutuhan  pelanggan,  lembaga  pendidikan  hendaknya  mengetahui  terlebih  dahulu  siapa pelanggannya  (Hamidah  et  al.,  2019).  Setelah  diketahui  pelanggannya,  maka  lembaga pendidikan harus mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pelanggan. Perbedaan harapan dan kebutuhan pelanggan harus diupayakan dapat dipenuhi secara maksimal (Rahwati, 2019).
Setiap kelompok-kelompok atau setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda,  lembaga  pendidikan  hendaknya  memiliki  cara  agar  semua  harapan  dan  kebutuhan yang berbeda dapat terpenuhi (Sunarti, 2023). Dalam pendidikan mutu produk secara sederhana dapat  dilihat  dari perolehan nilai  atau angka  yang  dicapai  seperti  ditunjukan  dalam  hasil-hasil ulangan dan ujian (Musa & Sawaluddin, 2020). Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya, memperoleh nilai atau angka yang tinggi, sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang yang lebbih tinggi. Presepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut  dianggap  sebagai  prestasi  dan  totalitas  hasil  belajar,  yang  dapat  dipercaya menggambarkan  derajat  perubahan  tingkah  laku  atau  penguasaan  kemampuan  yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik (Sawaluddin, Koiy Syahbudin, Imran Rido, 2022).  Lembaga  satuan  pendidikan  harus  memiliki  standar  mutu  sebagai  landasan  dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) memiliki delapan standar, yang masing-masing standar tersebut membentuk serangkaian input, proses (isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian) dan output (standar komptensi lulusan). Konsep  implementasi  manajemen mutu terpadu  dalam  dunia  pendidikan adalah institusi pendidikan yang memposisikan dirinya sebagai institusi jasa(Darmaji et al., 2020).

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kualitatif. Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk memahami  fenomena  secara  komprehensif  dengan  menggali  secara  mendalam  pengalaman subjek  penelitian  melalui  pemanfaatan  sarana  deskriptif.  Jenis  penelitian  ini  melibatkan penggunaan  berbagai  metode  ilmiah  dan  bergantung  pada  bahasa  sebagai  media komunikasi.Jenis data penelitian mengacu pada deskriptif kualitatif yang menjabarkan berupa kata-kata  bukan  angka  (Suwandi,  2021).  Teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya, langkah menganalisis data yaitu reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Diskusi

## Mutu pendidikan
Dalam manajemen mutu, ada dua konsep tentang mutu atau quality , yaitu konsep klasik dan konsep modern. Konsep klasik bersifat absolut, sementara konsep modern bersifat relatif. Dalam konsep  klasik,  mutu  suatu produk  ditentukan oleh produsen  sedangkan  dalam  konsep  modern mutu ditentukan oleh konsumen atau tergantung pada penilaian konsumen. Dalam konsep klasik ini mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan  derajat “baik” nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga.
Adapun  dalam  konsep  modern  (relatif)  mutu  menunjukkan  kepada  sifat  suatu  produk apakah  memuaskan  konsumen  atau  tidak.  Ali    menambahkan  bahwa  pada  konsep  mutu  yang bersifat absolut, derajat ( degree ) baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga
barang  atau  jasa  itu  serta  tingginya  standar  atau  tingginya  penilaian  dari  lembaga  yang memproduksi  atau  memasok  barang  itu.  Sedangkan  dalam  konsep  mutu  yang  bersifat  relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian dari pelanggan yang memanfaatkan produk tersebut (Am, 2022).
Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi, bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria  itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Atas dasar kriteria ini produsen menentukan kualitas barang atau  jasa  yang  diproduksinya.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  manajemen  produksi  agar menghasilkan produk yang bermutu di lembaga yang bersangkutan biasanya ada bagian atau divisi yang menjalankan fungsi pengendalian mutu ( quality control ) yang bertugas membuat penilaian ( judgment ) berdasarkan kriteria tertentu terhadap barang yang diproduksi sebelum dilempar ke pasar,  apakah  termasuk  katagori  tidak  bermutu,  bermutu  atau  bermutu  tinggi  (Budi,  Radiana, Tulus, 2022).
Filosofi klasik tentang mutu dewasa ini telah berubah. Perubahan itu dapat diidentifikasi dari orientasinya  yang  semula  pada  produsen  telah  bergeser  pada  pelanggan.  Mutu  suatu  produk bukan  ditentukan  oleh  produsen,  melainkan  ditentukan  oleh  pelanggan  dengan  kriteria  yang digunakan adalah memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan(Sulastri, 2020). Mutu suatu produk  adalah paduan  sifat-sifat produk  yang  menyamai  atau melebihi  kebutuhan  dan  harapan pelanggannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat.

## Mutu dalam Konteks Sekolah
Praktek  pendidikan  dapat  dianalogikan  dengan  industri  khususnya  industri  jasa.  Sekolah dapat  dianggap  sebagai  lembaga  yang  memproduksi  dan  menjual  jasa  ( service )  kepada  para pelanggannya.  Pelanggan  jasa  pendidikan  yang  di  produksi  oleh  sekolah  terdiri  dari  pelanggan primer yaitu siswa, pelanggan sekunder yaitu orang tua dan masyarakat atau penyandang dana, dan pelanggan tersier yaitu pemakai lulusan sekolah yang terdiri dari lembaga pendidikan yang lebih  tinggi  dan  dunia  kerja.  Pelanggan  sekunder  dan  tersier,  yaitu  orang  tua,  masyarakat penyandang  dana  dan  pemakai  lulusan,  bisa  disebut  dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah ( stakeholders ) (Risal Sammara, 2023).
Dengan  berpegang  kepada  konsep  mutu  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  apabila  konsep modern digunakan, maka mutu sekolah haruslah ditentukan oleh pelanggannya, yakni siswa dan stakeholders ,  bukan  oleh  produsen  yaitu  sekolah  itu  sendiri.  Hal  ini  berarti  bahwa  sekolah  yang bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan layanan atau jasa pendidikan yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para pelanggannya (Rahminawati, 2021).
Apakah  sekolah  dapat  memberi  layanan  yang  sesuai  atau  melebihi  kepuasan  para pelanggannya merupakan pertanyaan kunci dalam menilai mutu suatu sekolah. Untuk menilainya diperlukan adanya kriteria-kriteria penilaian pada masing-masing dimensi mutu. Menurut Sanusi (1990),  dimensi-dimensi  itu  meliputi  dimensi  hasil  belajar,  dimensi  mengajar,  bahan  kajian,  dan dimensi  pengelolaan.  Dimensi  hasil  belajar  dapat  dipandang  sebagai  mutu  output  sedangkan dimensi pengelolaan dan mutu mengajar sebagai mutu proses, sementara dimensi bahan kajian sebagai  mutu  input  (Amri  et  al.,  2022).  Berbagai  dimensi  tersebut  dapat  dipandang  sebagai sumber-sumber  mutu  sekaligus  sebagai  fokus  mutu  dalam  penjaminan  mutu  sekolah(Rahwati, 2019).

## Implementasi, dan Proses Penjaminan Mutu Sekolah Dasar
Tujuan  utama  dari  penjaminan  mutu  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  kesalahan  dalam produksi  yang  dilakukan  dengan  cara  mengefektifkan  setiap  langkah  yang  dilaksanakan, memperhatikan setiap sumberdaya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi  di  evaluasi  secara  terus  menerus  untuk  mencegah  terjadinya  kesalahan.  Jika  terjadi kekeliruan  maka  segera  dilakukan  perbaikan  sehingga  bisa  dihindari  terjadinya  kerugian.  Selain pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, perbaikan juga harus dilakukan secara
berkelanjutan  (Mubarok  &  Apriani,  2022),(Sawaluddin,  2021),  (Sawaluddin,  2018).  Penerapan seperti ini dalam manajemen mutu mempunyai dampak terhadap produk yang dihasilkan, karena pencegahan  kesalahan  dalam  memproses  produksi  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dan pengawasan yang ketat (Darmaji et al., 2020).
Dalam pendidikan, logikanya sebagaimana yang diterapkan manajemen produksi seperti di atas, juga dapat diterapkan di dalam manajemen pendidikan. Oleh sebab itu penjaminan mutu ini dapat  diterapkan  dalam  manajemen  mutu  pendidikan,  karena  merupakan  suatu  pemantauan penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  dalam  rangka  memenuhi  pencapaian  mutu  yang  baik untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memfokuskan penilaian dan pengembangan pendidikan yang dapat dipertanggungjawaban(Am, 2022).
Fullan  (1991)  menjelaskan,  fokus  penilaian mengindikasikan  pentingnya  dukungan melalui strategi  pengembangan dan pentingnya tekanan melalui proses akuntabilitas dalam perubahan maupun  perbaikan  sekolah  secara  efektif.  Penilaian  sekolah  dalam  rangka  penjaminan  mutu sangat  penting  dan  fundamental  sebagai  akibat  dari  pelaksanaan  otonomi  dalam  pengelolaan sekolah (manajemen berbasis sekolah). Dengan adanya akuntabilitas lokal sekolah, maka proses penilaian  yang  lebih  memuaskan  sangat  diperlukan  untuk  menjamin  tercapainya  standar  yang telah ditetapkan dan akan terpenuhinya harapan masyarakat(Budi, Radiana, Tulus, 2022).
Penerapan penjaminan mutu ini yang ada bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Penjaminan  mutu  dilakukan  oleh  lembaga  yang  ada  diluar  organisasi  yang  bersifat  independen secara  khusus  menjalankan  evaluasinya  agar  terpenuhinya  standar  mutu  untuk  akreditasi  atau sertifikasi. Penjaminan mutu secara informal, dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu ( quality circle )  dalam  organisasi  itu  sendiri  ( internal )  dengan  tugas  utama  adalah  menentukan  standar mutu,  sistem  penilaian,  dan  mengembangkan  instrumen  untuk  melakukan  penilaian  atau  audit tersebut(Abd. Madjid, 2018).
Dalam penentuan, quality standart merupakan langkah pertama yang harus diambil dalam konteks  penjaminan  mutu  formal  maupun  informal.  Penjaminan  mutu  formal  melalui  ISO  yaitu merupakan aplikasi dan prinsip penjaminan mutu yang di dalamnya menentukan proses dan sistem yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan untuk menjamin suatu produknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, untuk mendapat sertifikasi dari badan internasional(Hully, Rahman, Ahmad Zikri, Irwan, Sawaluddin, Achmad Ghozali Syafii, 2023).  Dalam rangka menuju kearah pembakuan mutu pendidikan sebagaimana yang dilakukan sertifikasi melalui ISO terhadap pendidikan, perlu ditetapkan  lebih  dahulu  apa  yang  yang  menjadi  fokus  penjaminan  mutu  pendidikan.  Menurut Departemen For Education and chaildrens Services (1996), menekankan agar penjaminan mutu di fokuskan pada proses dan hasil pendidikan. Dalam upaya menerapkan model penjaminan mutu pendidikan  ini  maka  perlu  adanya  komitmen  yang  tinggi,  penilaian  kebutuhan,  perencanaan strategik,  penyusunan  rencana  taktis,  dan  penilai  kemajuan.  Penerapan  penjaminan  mutu  ini sangat penting dalam penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah(Hamdi et al., 2020).
Dalam Directorate of Quality Assurance, ada tiga komponen sistemik dari penjaminan mutu yang  dikembangkan  yaitu  1)  belajar  dan  mengajar,  2)  kepemimpinan  dan  budaya,  serta  3) pengembangan  dan  manajemen  sekolah.    Pertama,  komponen  belajar  mengajar  meliputi lingkungan  belajar,  proses  belajar  peserta  didik,  proses  mengajar,  prencanaan  dan  penerapan mengajar, penguasaan dan pelaporan, serta penilaian dan refleksi (Wahyuni et al., 2020). Kedua,  kepemimpinan  dan  budaya  meliputi  kepemimpinan  kontekstual,  kepemimpinan  untuk perubahan,  kepemimpinan  inklusif,  kepemimpinan  untuk  belajar,  konteks  budaya, mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar, budaya peningkatan, dan pengembangan sekolah (Rohman et al., 2015).
Ketiga,  tata  laksana  meliputi  tujuan  sekolah,  penetapan  prioritas,  perencanaan,  tata  laksana peningkatan yang terencana, dan tata laksana perubahan fundamental (Dan et al., 2021). Indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu, meliputi empat hal yakni sebagai berikut.
a. manajemen  dan  organisasi,  yang  meliputi  aspek  kepemimpinan,  perencanaan,  dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan biaya, sumber daya dan pemeliharaannya dan evaluasi diri.
b. pembelajaran  yang  meliputi  aspek-aspek  kurikulum,  pengajaran,  proses  belajar,  peserta didik dan penilaian.
c. dukungan  kepada  peserta  didik  dan  etos  kerja  sekolah  yang  meliputi  aspek  bimbingan, pengembangan  kepribadian  dan  sosial  peserta  didik,  dukungan  bagi  peserta  didik  yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orang tua dan masyarakat dan iklim sekolah.
d. prestasi belajar meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis (Sutikno, 2017). Proses  mutu  dilakukan  tiga  tingkatan  yakni  tingkatan  sekolah,  tingkatan  teritorial  dan tingkatan  internasional.  Khusus  mengenai  di  tingkat  sekolah  setiap  sekolah  merencanakan pengembangan  atas  dasar  tujuan  kemudian  melaksanakan  rencana  tersebut.  Dalam  rangka penjaminan mutu sekolah diperlukan evaluasi diri dan membuat laporan tahunan setiap tahunnya. Sekolah memiliki fungsi pendidikan yang fundamental dalam meningkatkan kemajuan pendidikan. Studi yang dilakukan oleh UNESCO (Imami & Hariyati, 2021)(Gustini & Mauly, 2019), menyimpulkan tentang  adanya  empat  pilar  pendidikan  yang  pada  hakekatnya  merupakan  salah  satu  kajian tentang fungsi pendidikan. Keempat pilar yang dimaksud adalah a) learning to know , b) learning to do , c) learning to live together , and d) learning to be . Hasil studi tersebut dikaitkan dengan fungsi sekolah,  yaitu  sekolah  sebagai  layanan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  terutama peserta didik (Rahminawati, 2021).
Berdasarkan studi oleh UNESCO tersebut, maka fungsi sekolah adalah:
a. Memeberi  layanan  kepada  peserta  didik  agar  mampu  memperoleh  pemgetahuan  atau kemampuan akademik yang di butuhkan dalam kehidupan.
b. Memberi  layanan  kepada  peserta  didik  agar  dapat  mengembangkan  keterampilan  yang dibutuhkan dalam kehidupan,
c. Memberi  layanan  kepada  peserta  didik  agar  dapat  hidup  bersama  ataupun  bekerjasama dengan orang lain.
d. Memberi  layanan  kepada  peserta  didik  agar  dapat  mewujudkan  cita-cita  atau mengaktualisasikan  dirinya  sendiri.  Hasil  kajian  di  atas  dijadikan  sebagai  landasan  untuk mempersepsikan atau memahami fungsi sekolah.
Dengan kata lain fungsi sekolah adalah membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan  mengembangkan  kompetensi-kompetensi  yang  terkait  dengan  moralitas,  akademik, vokasional (ekonomik), dan sosial pribadi. Kompetensi tersebut dicapai melalui layanan yang harus diberikan  sekolah  yakni:  a)  implementasi  kurikulum/proses  belajar  mengajar,  b)  administrasi sekolah  dan  manajemen  sekolah,  c)  layanan  penciptaan  lingkungan  dan  kultur  sekolah  yang kondusif, d) layanan pembinaan organisasi dan kelembagaan sekolah, dan e) kemitraan sekolah dan masyarakat (Rahwati, 2019).
Dari kelima layanan tersebut, layanan impelementasi kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan layanan pokok dari ciri sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk keberhasilan dari kelima  layanan  diatas,  perlu mendapat  dukungan  yakni  a)  pembiayaan,  b) tenaga  pendidik  dan kependidikan,  c)  sarana  parasarana,  d)  peserta  didik  yang  memiliki  kesiapan  untuk  mengikuti pendidikan.  Adapun  gambaran  mengenai  komponen-komponen  mutu  sekolah  dapat  dicermati pada bagan berikut.
Dari bagan tersebut dapat dipaparkan penjelasan bahwa:
a. Dimensi-dimensi  mutu  pendidikan  secara  keseluruhan  pada  hakekatnya  merupakan penjaminan  agar  sekolah  tersebut  dapat  mengantarkan  peserta  didiknya  mencapai kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi.
b. Mutu lulusan sekolah ditandai oleh kompetensi yang dimiliki siswa yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi.
c. Kompetensi  ini  dapat  dicapai  melalui  proses  yang  mencakup  pemberian  layanan  dari kurikulum  dan  proses  belajar  mengajar,  lingkungan  dan  kultur  sekolah  yang  kondusif, penyelenggaran  adminisrasi  sekolah  dan  manajemen  sekolah  yang  baik,  keikutsertaan masyarakat  dalam  pengelolaan  pendidikan,  pembinaan  organisasi  dan  kelembagaan sekolah  dengan  baik  serta  dukungan  pembiayaan  yang  memadai,  memiliki  tenaga kependidikan  yang  memiliki  kompetensi  pendidik,  serta  dipenuhinya  sarana  dan parasana yang cukup memadai.(Risal Sammara, 2023)
Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan penerima lulusan sekolah baik sekolah jenjang berikutnya maupun lapangan pekerjaan

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan  bahwa,  sistem  pengembangan  dan  peningkatan  mutu pendidikan harus dibangun dan dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing,  citra,  dan  akuntabilitas  publik.  Akreditasi  merupakan  serangkaian  proses  dan  sistem mengumpulkan,  menganalisis,  dan  melaporkan  data  mengenai  kinerja  satuan  pendidikan.    Dua rekomendasi utama yang penulis kemukakan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu sistem  akreditasi  sekolah/madrasah  adalah  (1)  kebutuhan  teknologi  untuk  sistem  akreditasi sekolah/madrasah,  dan  (2)  pengukuran  dampak  atau  manfaat  dari  sistem  akreditasi  yang terintegrasi  TIK.    Pemetaan  Kebutuhan  Teknologi  Desain  Sistem  Komputerisasi  Akreditasi Sekolah/Madrasah  dilakukan  untuk  memberikan  rekomendasi  berupa  pemetaan  kebutuhan teknologi  berupa  sistem  komputerisasi  untuk  menciptakan  layanan  prima  yang  sesuai  dengan prinsip  reformasi  layanan  dan  undang-undang  pelayanan  publik.    Kegiatan  penjaminan  mutu tertuju  pada  proses  untuk  membangun  kepercayaan  dengan  cara  melakukan  pemenuhan persyaratan  atau  standar  minimum  pada  komponen input ,  komponen  proses  dan  hasil  atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holders . Implementasi Sistem penjaminan

## Referensi
Abd. Madjid. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan (Alviana Cahyanti (ed.); 1st ed.). Samudra Biru.
Am, S. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Spmp) Dalam Rangka Meningkatkan  Mutu  Sekolah. JIECO:  Journal  of  Islamic  Education  Counseling , 2 (1), 30–43.
Amri, K., Riyantini, S., & Hasri, S. (2022). Starategi Pengembangan Mutu dan Akreditasi Di Madrasah. Sustainable , 5 (2), 172–182.
Budi,  Radiana,  Tulus,  H.  (2022).  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di  SMP  Kristen  Bukit  Pengharapan Kabupaten Sanggau Damianus Budi Prasetya, Usman Radiana, Tulus Junanto, Helaria Mening. Multiverse , 1 (2), 51–58.
Dan,  P.,  Peringkat,  E.,  &  Pengusul,  I.  (2021). LAPORAN  EVALUASI  KINERJA  AKREDITASI PROGRAM  STUDI  SEKOLAH  TINGGI  AGAMA  ISLAM  JAM  ’  IYAH  MAHMUDIYAH ( STAI-JM ) TANJUNG PURA - LANGKAT TAHUN 2021 .
Darmaji,  Supriyanto,  A.,  Timan,  A.,  &  Amirul  Adha,  M.  (2020).  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di SD Plus Al-Kautsar Malang). Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara , 5 (2), 172–186.
Febriani, E., Syaifuddin, M., & Syafaruddin. (2023). Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan  Pendidikan  Agama  Islam. Journal  of Islamic Education El Madani ,
2 (2),
114–120. http://journal.marwah-madani-
riau.id/index.php/JIEE/article/view/65#
Gustini,  N.,  &  Mauly,  Y.  (2019).  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  Dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Dasar. Jurnal  Isema :  Islamic  Educational Management , 4 (2), 229–244. https://doi.org/10.15575/isema.v4i2.5695
Hamdi,  S.,  Setiawan,  R.,  &  Musyadad,  F.  (2020).  Evaluation  of  the  implementation  of Indonesia  Pintar  program  in  vocational  school. Jurnal  Penelitian  Dan  Evaluasi Pendidikan , 24 (1), 102–115. https://doi.org/10.21831/pep.v24i1.32603
Hamidah, L., Siregar, S., & Nuraini, N. (2019). Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Menurut  Buya  Hamka. Tarbiyah :  Jurnal  Ilmiah  Kependidikan , 8 (2),  135. https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v8i2.2668
Hully,  Rahman,  Ahmad  Zikri,  Irwan,  Sawaluddin,  Achmad  Ghozali  Syafii,  Y.  (2023).
Internalizing  Religious  Moderation  Values  Into  The  Islamic  Education  At University. Journal of Namibian Studies , 1 (34), 1122–1138.
Imami,  B.,  &  Hariyati,  N.  (2021).  Masyarakat  Bagi  Penyediaan  Kebutuhan  Informasi Pendidikan  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Inspirasi  Manajemen  Pendidikan , 09 (03), 749–763.
Mubarok,  H.,  &  Apriani,  N.  (2022).  Kemampuan  Guru  dalam  Menyusun  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar. Journal of Islamic Education El Madani , 2 (1), 27–36.
Musa,  F.,  &  Sawaluddin.  (2020).  Pembiayaan  Pendidikan  Islam  Abad  XXI :  Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan , 1 (1), 14–26. Rahminawati,  N.  (2021).  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  Dalam  Peningkatan  Kualitas Sekolah  Dasar. JAMP :  Jurnal  Administrasi  Dan  Manajemen  Pendidikan , 4 (3), 212–219. https://doi.org/10.17977/um027v4i32021p212
Rahwati,  D.  (2019).  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Journal of Islamic Education Management , 8 (1),
14–24.
Risal  Sammara,  H.  (2023).  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan. Kelola:  Journal  of  Islamic  Education Management , 8 (1), 45–58.
Rohman,  M.,  Kurikulum,  P.,  &  Islam,  P.  (2015). PROBLEMATIKA  KURIKULUM  PENDIDIKAN ISLAM Mujibur Rohman 1 . 1–15.
Saihu,  M.,  &  Siregar,  S.  (2022).  Pemenuhan  Biaya  Pendidikan  Melalui  Entrepreneurship ( Studi Pada Mahasiswa STIT Al-Amin Kreo Tangerang ). Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 11 (01), 471–482.
Sawaluddin,  Koiy  Syahbudin,  Imran  Rido,  S.  R.  (2022).  Creativity  on  Student  Learning Outcomes in Al-Quran Hadith Subjects. Journal of Innovation in Educational and Cultural Research , 3 (2), 257–263. https://doi.org/10.46843/jiecr.v3i2.106
Sawaluddin.  (2021).  Evaluasi  Pembelajaran  Terintegrasi. Journal  of  Islamic  Education  El Madani , 1 (1), 43–55. https://doi.org/10.55438/jiee.v1i1.15
Sawaluddin,  S.  (2018).  Konsep  Evaluasi  Dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah . https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1775
Sulastri, T. (2020). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan
Mutu  Layanan  Pendidikan. Al-Hasanah :  Islamic  Religious  Education  Journal , 5 (2), 53–60. https://doi.org/10.51729/5211
Sunarti,  N.  (2023).  Pembinaan  Pengawas  terhadap  Kemampuan  Tugas  Kewirausahaan Kepala Madrasah Tingkat Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru. Journal of Islamic Education El Madani , 2 (2), 101–113.
Sutikno,  T.  A.  (2017).  Studi  produktivitas  kerja  guru  pada  sekolah  menengah  kejuruan negeri di malang raya. Teknologi Dan Kejuruan , 34 (1), 1–12. https://core.ac.uk/download/pdf/296297060.pdf
Suwandi.  (2021).  Analisis  Data  Research  dan  Development  Pendidikan  Islam. Journal  of Islamic Education El Madani , 1 (1), 43–55.
Wahyuni, A., Effendi, L. A., Angraini, L. M., & Andrian, D. (2020). Developing instrument to increase  students’  geometry ability based  on Van Hiele  level  integrated  with Riau  Malay  culture. Jurnal  Penelitian  Dan  Evaluasi  Pendidikan , 24 (2),  208–217. https://doi.org/10.21831/pep.v24i2.33811