## NOTARIS DAN PENEMUAN HUKUM

## Ishaq Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  konsep  notaris  sebagai  profesi  hukum  dalam  menemukan hukum.  Notaris  dalam  melakukan  proses  penemuan  hukum  bersifat  problematis  yang artinya masalah-masalah yang diajukan oleh klien, di mana hasilnya merupakan hukum, tetapi belum dapat  dikatakan sebagai  sumber hukum, sebab belum ada satupun dalam teori  yang  mengemukakan  tentang  Notaris  merupakan  sumber  hukum  dalam menemukan hukum.
Kata kunci: notaris, profesi hukum, penemuan hukum

## Abstract
This article describes the concept of a notary public as the law of the legal profession. Notary  in  the  process  of  legal  discovery  are  problematic,  which  means  the  problems posed by the client, where the result is legal but can not be considered as a source of law, because there is no one theory that suggests about the notary is a source of law in finding the law.
Keyword: notaris, the legal profession, legal invention

## Pendahuluan
Salah satu sistem hukum 1 yang berlaku di Indonesia adalah  sistem hukum Barat, yakni sistem  hukum  Eropa  Kontinental  ( civil  law ).  Sistem  ini  diperkenalkan  di  Indonesia
1 Sistem  hukum    merupakan  susunan  sebagai  satu  kesatuan  yang  tersusun  dari  sejumlah  bagian-bagian yang  dinamakan  subsistem  hukum,  yang  secara  bersama-sama  mewujudkan  kesatuan  yang  utuh. Keberadaan    sistem  hukum  Indonesia  misalnya,  maka  dalam  sistem  hukum  positifnya  terdiri  atas subsistem  hukum  pidana,  subsistem  hukum  perdata,  subsistem  hukum  tata  negara,  tentu  saja  saling berbeda tetapi tetap dalam satu kesatuan, yaitu sistem hukum Indonesia. Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 100. Kemudian Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengkait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan  hukum  dalam  satu  kesatuan,  diperlukan  kesatuan  sinergi  antara  unsur-unsur  yang  terkandung  di dalam  sistem  hukum,  seperti  peraturan,  peradilan,  pelaksana  hukum,  dan  partisipasi  warga  masyarakat. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, melainkan setiap peraturan itu saling berkaitan satu  dengan  yang  lainnya,  seperti  tidak  boleh  terjadi  konflik  atau  kontradiksi  di  dalamnya.  Sudikno Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta,  1999,  hal.  116.  Lebih  lanjut Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa sistem hukum itu mempunyai tiga unsur ( three elements of legal sistem ). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah struktur ( structure ), substansi ( substance ) dan kultur  hukum  ( legal  culture ).  Struktur  diartikan  sebagai  kerangka  atau  rangkanya,  bagian  yang  tetap bertahan,  bagian  yang  memberikan  semacam  bentuk  dan  batasan  terhadap  keseluruhan.  Substansi diartikan  sebagai  aturan,  norma,  dan  pola  perilakunyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu.  Kultur hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.
bersamaan  dengan  kedatangan  orang-orang  Belanda  untuk  berdagang  di  Indonesia. Mula-mula  hanya  diperlakukan  bagi  orang    Belanda  dan  Eropa  saja,  tetapi  kemudian melalui  berbagai  upaya  peraturan  perundang-undangan,  yakni  penundukan  dengan sukarela,  dan  pilihan  hukum,  hukum  Barat  itu  dinyatakan  berlaku  juga  bagi  mereka yang  disamakan  dengan  orang  Eropa,  orang  Timur  Asing,  terutama  orang  Cina  dan orang  Indonesia.  Sebagai  hukum  bagi  golongan  yang  berkuasa  pada  waktu  itu  di nusantara  ini  keadaan  hukum  Barat  jauh  lebih  baik  dan  menguntungkan  dari  keadaan kedua  sistem  hukum  tersebut,  yakni  hukum  adat  dan  hukum  Islam  bagi    pemerintah kolonial Belanda.
Karakteristik  sistem  hukum  civil  law  ditandai  dengan  adanya  suatu  kodifikasi atau  pembukuan  hukum  atau  undang-undang  dalam  suatu  kitab  (code).  Dalam  suatu kodifikasi  dihimpun  sebanyak-banyaknya  ketentun-ketentuan  hukum  yang  sisusun secara  sistematis. 2 Hukum  pada  umumnya  merupakan  suatu  peraturan  perundang- undangan, terutama  bagi kalangan praktisi.
Undang-undang  itu  kurang  sempurna,  dan  tidak  mungkin  undang-undang  itu mengatur  segala  kegiatan  kehidupan  manusia  secara  tuntas.  Ada  kalanya  undang- undang  itu  tidak  lengkap  dan  ada  kalanya  undang-undang  itu  tidak  jelas.  Meskipun tidak  lengkap  atau  tidak  jelas  undang-undang  harus  dilaksanakan. 3 Peraturan perundang-undangan  dilaksanakan  bertujuan  untuk  mengatur  kegiatan  kehidupan manusia. Kegiatan kehidupan manusia itu sedemikian luasnya, sehingga tidak terhitung lagi  jenis  dan  jumlahnya.  Dengan  demikian  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  tidak mungkin  satu  peraturan  perundang-undangan  mengatur  seluruh  kegiatan  kehidupan manusia. 4 Oleh karena itu perlu dicari hukumnya, harus menemukan hukumnya.
Notaris  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  disebutkan  bahwa    Notaris  adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  terj.  oleh  M.  Khozim,  Nusa  Media, Bandung, cetakan keempat, 2011, hal. 15-17.
2 Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta,  hal. 17.
3 Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 3.
4 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 63.
lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang- undang lainnya. 5
Perkembangan  hukum  yang  sangat  cepat  tentu  mempengaruhi  tugas  yang dijalankan  oleh  notaris  untuk  membuat  akta-akta  dalam  rangka  mengikuti perkembangan  atau  perbuatan  manusia  yang  begitu  cepat  tersebut.  Dengan  begitu cepatnya perkembangan hukum di masyarakat maka notaris dituntut dapat menemukan cara  atau  terobosan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tersebut  seperti  apa  yang ada dalam Undang-Undang, kegiatan tersebut disebut Penemuan Hukum yang lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang  diberi  tugas  melaksanakan  hukum  terhadap  peristiwa-peristiwa  hukum  yang konkrit. 6
Berdasarkan  dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  kiranya  menarik  untuk  mengkaji tentang  penemuan  hukum  oleh  notaris  yang  lazimnya  dikenal  profesi  yang  paling banyak  melakukan  penemuan  hukum  adalah  hakim,  karena  setiap  harinya  hakim dihadapkan  pada  peristiwa  konkrit  atau  konflik  yang  harus  diselesaikan.  Hakim menemukan  hukum  itu  bersifat  konfliktif.  Adapun  permasalahan  dalam  makalah  ini adalah bagaimanakah sifat penemuan hukum oleh notaris?
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  penulis  menggunakan  metode deskriptif analisis berusaha memaparkan data-data secara akurat tentang pendapat para ahli  hukum.  Kemudian  akan  dilakukan  suatu  analisis  secara  mendalam,  sehingga diharapkan  dapat  ditemukan  suatu  jawaban  yang  komprehensif.  Pengumpulan  data dilakukan  secara library  research ,  dengan  mempelajari  dari  buku-buku  penemuan hukum,  undang-undang  Notaris,  serta  tulisan  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan  dengan pokok masalah.

## Pembahasan

## Istilah dan Pengertian Penemuan Hukum
Istilah penemuan hukum di dalam praktik di pengadilan sering diperbandingkan dengan beberapa  istilah  yaitu  istilah  pelaksanaan  hukum,  penerapan  hukum,  pembentukan
5 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hal. 4.
6 Mulyono, “Peranan Penemuan Hukum oleh Notaris Berkaitan dengan Pembuatan Akata-akta Penjualan Jaminan Kredit Macet yang Dijamin dengan Hak Tanggungan”, http://mulyonotaris.blogspot.co.id/2014/ 06/peran-penemuan-hukum-oleh-notaris.html, diakses 11 September 2015.
hukum,  atau  penciptaan  hukum.  Akan  tetapi  masing-masing  istilah  tersebut  tidaklah sama karena mempunyai perbedaan-perbedaan.
Adapun  pengertian  masing-masing  istilah  tersebut  menurut  Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  hukum  dapat  berarti  menjalankan  hukum  tanpa  adanya  sengketa atau  pelanggaran.Ini  meliputi  pelaksanaan  hukum  oleh  setiap  warga  negara setiap  hari  yang  sering  tidak  disadarinya    dan  juga  oleh  aparat  negara,  seperti seorang  polisi  yang  berdiri  di  perempatan    jalan  mengatur  lalu  lintas  ( law enforcement ).  Di  samping  itu,  pelaksanaan  hukum  dapat  terjadi    kalau  ada sengketa,  yaitu  yang  dilaksanakan  oleh  hakim.  Ini  sekaligus  merupakan penegakan hukum
2. Penerapan  hukum,  berarti  menerapkan  (perturan)  hukum  yang  abstrak  sifatnya pada  peristiwanya.  Menerapkan  (peraturan)    hukum  pada  peristiwa  konkret secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkret itu harus dijadikan peristiwa hukum  terlebih  dahulu  agar  peraturan  hukumnya  dapat  diterapkan.  Di  waktu yang  lampau  dikatakan  bahwa  hakim  adalah  corong  undang-undang,  karena kewajibannya  hanyalah  menerapkan  undang-undang,  ia  adalah subsumtie automaat .
3. Pembentukan  hukum,  adalah  merumuskan  peraturan-peraturan  umum  yang berlaku umum, bagi setiap orang. Lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk  undang-undang,  hakim  dimungkinkan  pula  membentuk  hukum, kalau  hasil  penemuan  hukumnya  itu  kemudian  merupakan  yurisprudensi  tetap yang diikuti  oleh para hakim dan merupakan pedoman   bagi  masyarakat, yaitu putusan  yang  mengandung  asas-asas  hukum  yang  dirumuskan  dalam  peristiwa kongkret,  tapi  memperoleh  kekuatan  berlaku  umum.  Jadi  satu  putusan  dapat sekaligus  mengandung  dua  unsur,  yaitu  disatu  pihak  putusan  merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.
4. Penciptaan hukum, merupakan istilah kurang tepat,karena memberi kesan bahwa hukumnya  itu  sama  sekali  tidak  ada,  kemudian  diciptakan:  dari  tidak  ada menjadi ada. Hukum bukanlah selalu berupa kaidah baik tertulis maupun tidak, tetapi  dapat  juga  berupa  perilaku  atau  peristiwa.  Di  dalam  perilaku  itulah terdapat  hukumnya.  Dari  perilaku  itulah  harus  diketemukan  atau  digali  kaidah atau hukumnya (lihat pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). 7
Dalam  perkembangan  selanjutnya  istilah  penemuan  hukum  dan  pembentukan hukum saling bercampur baur, akan tetapi kedua istilah tersebut pada hakekatnya sama sama  menunjuk  pada  suatu  kondisi  yang  belum  terdapat  peraturan  umum  yang mendasarinya  atau  sudah  ada,  namun  demikian  peraturan  tersebut  kurang  jelas, sehingga diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim.
7 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit , hal. 47-48.
Istilah  penemuan  hukum  sering  dipergunakan  oleh  hakim,  sedangkan pembentukan  hukum  itu  sering  digunakan  oleh  lembaga  pembentuk  undang-undang. Selanjutnya  Utrecht  berpendapat,  bahwa  penemuan  hukum  itu  adalah  hal  suatu peraturan    perundang-undangan  belum  jelas  atau  belum  mengaturnya,  hakim  harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. 8
Adapun  pengertian  penemuan  hukum  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  dan  A Pitlo  adalah  proses  pembentukan  hukum  oleh  hakim  atau  petugas-petugas  hukum lainnya  yang  diberi  tugas  melaksanakan  hukum  terhadap  peristiwa-peristiwa  hukum yang  konkrit. 9 Kemudian  Paul  Scholten  memberikan  suatu  penjelasan  bahwa  hukum merupakan  satu  sistem,  yang  berarti  semua  aturan  saling  berkaitan,  aturan-aturan  itu dapat  disusun  secara  mantik,  dan  untuk  yang  bersifat  khusus  dapat  dicarikan  aturan- aturan  umumnya,  sehingga  tiba  pada  asasnya.  Namun  tidaklah  berartibahwa  hakim hanya  bekerja  secara  mantik  semata-mata.  Hakim  juga  harus  bekerja  atas  dasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru. 10
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Loudoe,  bahwa  penemuan  hukum  bukan  suatu proses yang logis belaka melalui subsumpsi dari fakta pada ketentuan undang-undang, akan tetapi adalah juga penilaian dari fakta untuk kemudian menemukan hukumnya. 11
Kemudian J.A. Pontier mengemukakan bahwa penemuan hukum adalah sebuah reaksi terhadap  situasi  problematik  yang  dipaparkan  orang  dalam  pristilahan  hukum.  Masih menurut Pointier, peneman hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan- pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret. 12
Penemuan  hukum  dilakukan  disebabkan  karena  undang-undang  tidak    lengkap dan  tidak  jelas.  Hukum  itu  tidak  hanya  ada  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  saja,  tetapi  juga  ada    pada  perilaku  manusia.  Setiap  hari  senantiasa berperilaku,  maka  setiap  hari  juga  sering  diadakan  hubungan  dengan  orang  lain  yang sering  tidak  disadari  bahwa  itu  merupakan  perbuatan  atau  hubungan  hukum.  Sebagi contoh,  bahwa perjanjian beli  sewa tidak  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, tetapi merupakan perilaku dua orang yang kemudian dituangkan yurisprudensi
8 Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Ichtiar, Jakarta, 1983, hal. 248.
9 Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Op.Cit , hal. 4.
10 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 141.
11 John Z. Loudoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir Dan Fakta , Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. v.
12 J.A. Pontier, Penemuan Hukum , terj. oleh B. Arief Shidarta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hal. 1.
menjadi hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman  Pasal  5  ayat  (1)  mengatakan  bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat.
Apa  yang  dituangkan  dalam  Pasal  tersebut  di  atas  merupakan  perintah  dari undang-undang  dan  karenanya  ia  merupakan  kewajiban  bagi  pengadilan  untuk melaksanakannya. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum atau apa yang dapat  menjadi  hukum  dan  menemukan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat merupakan  kewajiban  bagi  hakim  untuk  mencarinya  dalam  suatu  ruang,  suatu  tempat atau  suatu  keadaan  di  mana  nilai-nilai  hukum  yang  diwajibkan  dapat  ditemukan. 13
Penemuan hukum dapat ditemukan dalam hukum itu sendiri sehingga sering dikatakan bahwa hukum sebagai elemen penemuan hukum.

## Notaris Sebagai Penemu Hukum
Notaris  merupakan  suatu  profesi  dalam  bidang  hukum  yang  memberikan  jasa  hukum kepada masyarakat berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang bersifat autentik tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Di  dalam  Pasal  1  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia    Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  disebutkan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang    untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dengan  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya. 14
Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki  kewenangan  dan  larangan- larangan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 15, 15 Pasal 16, 16 dan Pasal 17 Undang-
13 Yudha  Bhakti,  “Penemuan  Hukum  Suatu  Proses  Memahami  Ajaran  Sumber  Hukum”, Pidato Purnabakti 70 Tahun , Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hal. 2.
14 Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan Notaris, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, t.th.
15 Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin  kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkanditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
16 Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  berkewajiban  di  antaranya  bertindak  amanah,  jujur,  saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Membuat
undag  Notaris, 17 yakni  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.
Penemuan  hukum  tidak  sama  dengan  penciptaan  hukum.  Menemukan  hukum berarti  menemukan  hukumnya  yang  sudah  ada.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Paul  Scholten bahwa pada intinya menyatakan bahwa hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan. 18
Penemuan  hukum  berbeda  dengan  penerapan  hukum.  Di  dalam  penemuan  hukum ditemukan  sesuatu  yang  baru  yang  dapat  dilakukan,  baik  lewat  penafsiran  analogi, maupun  penghalusan  hukum.  Penegakan  hukum  tidak  hanya dilakukan dengan  logika penerapan  hukum  yang  mengandalkan  penggunaan  logika,  melainkan  melibatkan penilian dan memasuki ranah pemberian makna. 19
Pihak  yang  dikenal  luas  dalam  sejarah  maupun  di  dalam  literatur  melakukan penemuan  hukum  pada  umumnya  adalah  hakim,  yakni  penemuan  hukum  konfliktif. Hakim  melakukan menemukan  hukum. Hal  ini tidak  mengherankan  oleh  tugas  hakim sehari-hari  adalah  memecahkan  konflik,  sengketa  atau  masalah  hukum  konkrit.  Oleh karena itu hakim harus menemukan hukum.
Di  samping  hakim  yang  melakukan  penemuan  hukum  juga  Notaris  memang bukan  hakim  yang  harus  memeriksa  dan  mengadili  perkara,  bertugas  dalam  litigasi Notaris.  Di dalam prakteknya, Notaris lebih banyak membuat akta dalam bentuk akta buku  yang  bentuknya  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  dalam  undang-undang,  yakni akta-akta  autentik  pada  umumnya,  misalnya  pada  akta  hibah,  akta  inbreng,  akta-akta
Akta dalam bentuk Minuta Akta  dan menyimpangnya sebagai bagian dari Protokol Notaris, meletakkan surat  dan dokumen serta  sidik jari penghadap  pada Minuta Akta; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta,  atau  Kutipan  Akta  berdasarkan  Minuta  Akta;  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan dalam Undang-Undang ini, krcuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu  mengenai Akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  Akta  sesuai  dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
17 Notaris  dilarang,  diantaranya,  menjalankan  jabatan  di  luar  jabatannya,  meninggalkan  wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri,  merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  negara,  merangkap  jabatan  sebagai    advokat,  merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan uaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di  luar  tempat  kedudukan  Notaris;menjadi  Notaris  Pengganti;  melakukan  pekerjaan  lain  yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
18 Paul Scholten, dalam Eddy O.S. Hiariej, Asas-Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana , Erlangga, Jakarta, 2009,  hal. 55.
19 Satjipto  Rahardjo,  “Penafsiran  Hukum  Yang  Progresif”,  dalam  Anthon  Freddy  Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna , Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 9- 11.
Perseroan  Terbatas,  serta  akta  lain  yang  dibuat  oleh  Notaris  pada  saat-saat  tertentu. Notaris  juga  dituntut  untuk  dapat  melakukan  penemuan  hukum  dalan  perjanjian  atau kontrak tertentu karena ketidak sempurnaan hukum yang tersedia.
Notaris  menghadapi  masalah  konkret  yang  diajukan  oleh  klien  yang  minta dibuatkan  akta.  Masalah  hukum  konkret  atau  peristiwa  yang  diajukan  oleh  klien merupak  peristiwa  konkret  yang  masih  harus  dipecahkan  atau  dirumuskan  menjadi peristiwa  hukum  yang  merupakan  tugas  notaris  yang  tidak  selalu  mudah.  Peristiwa semacam ini notaries melakukan penemuan hukum. 20
Notaris  dalam  melakukan  proses  penemuan  hukum  bersifat  problematis  yang artinya masalah-masalah yang diajukan oleh klien, dimana hasilnya merupakan hukum, sebab mempunyai kekuatan yang mengikat, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai sumber  hukum,  sebab  belum  ada  satupun  dalam  teori  yang  mengemukakan  tentang Notaris  merupakan  sumber  hukum  dalam  menemukan  hukum,  walaupun  Notaris melakukan  penemuan  hukum,  klien  yang  mengajukan  masalah  hukum  untuk menemukan  hukumnya. 21 Dengan  demikian  Notaris  dalam  rangka  melakukan penemuan hukum dengan cara mengakomodasi kebutuhan klien mengenai kontrak atau perjanjian ataupun kesepakatan dari masalah yang dibawa. Notaris harus adil dan tidak boleh berat sebelah.
Jadi Notaris membuat penemuan hukum secara netral dan tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Notaris, bahwa jabatan Notaris mengenai sikap netral yang harus ditempuh oleh seorang Notaris. Dengan posisi netral  itu,  Notaris  diharapkan  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  untuk  dan  atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya.
Dengan  demikian  Notaris  di  samping  hakim  juga  salah  satu  pihak  dapat melakukan  penemuan  hukum  berkaitan  dengan  pembuatan  akta-akta  yang  menjadi tugasnya  yang  sudah  diatur  oleh  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  yakni  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  pembuatan  akta-akta  tersebut  dimaksudkan  untuk
20 Sudikno  Mertokusumo,  “Arti  Penemuan  Hukum  Bagi  Notaris”, http://  sudiknoartikel. blogspot.co.id/2012/12/arti-penemuan-hukum-bagi-notaris 1004.html , diakses 14/09/2015.
21 Muhammad Yossi Shevtami, “Subyek Penemuan Hukum” , http:// vossyfederer.blgspot.co.id/ , diakses 11/09/2015.
membuat terobosan atau alternatif penyelesaian suatu kasus dengan cara lain sepanjang hal itu tidak melanggar hukum dan memenuhi asas kemanfaatan. 22
Untuk melakukan penemuan hukum yang baik ilmu hukum dan perkembangan harus  dikuasai  dengan  baik.  Di  samping  itu  sistem  dan  perkembangan  hukum  harus rajin  diikuti.  Apabila  mau  menegakkan  hukum  maka  diharuskan  bersikap  jujur  dan berani. Jujur tetapi tidak ada keberanian untuk mengambil tindakan tidak ada gunanya.
Akan  tetapi  berani  saja    tidak  dilandasi  dengan  kejujuran  tidak  akan  membantu penegakan hukum. 23
Ada  dua  unsur  penting  dalam  penemuan  hukum.  Pertama,  hukum/sumber hukum  dan  kedua  adalah  fakta. 24 Pada  permulaannya,  unsur  hukum/sumber  hukum dalam penemuan hukum adalah undang-undang. Hal ini berkaitan dengan suatu postulat yang  dikenal  dengan  istilah “De  wet  is  onschendbaar” (undang-undang  tidak  dapat diganggu  gugat)  yang  dalam  hukum  Belanda  tercantum    secara  eksplisit  dalam  Pasal 120 Grondwet .  Akan  tetapi,  dalam  perkembangannya,  tidak  semua  hukum  ditemukan dalam  undang-undang. 25 Jadi  unsur  hukum/sumber  hukum  dalam  penemuan  hukum tidak hanya meliputi undang-undang semata, akan tetapi  meliputi juga sumber hukum lainnya, yakni doktrin, yurisprudensi, perjanjian, dan kebiasaan.
Selanjutnya  adalah  fakta  sebagai  unsur  penemuan  hukum.  Hal  ihwal  dalam penemuan  hukum  adalah  penilaian  terhadap  fakta-fakta  berdasarkan  hukum.  Sebelum hukum diterapkan pada peristiwa konkret, terlebih dahulu diharuskan menetapkan apa yang  sesungguhnya  menjadi  situasi  faktual  sebagai  penemuan  suatu  kebenaran, kemudian situasi faktual itu dapat dipandang sebagai relevan secara yuridis, seleksi dan kualifikasi atas fakta-fakta.
Sedangkan  kesepakatan  dari  penemuan  hukum  yang  Notaris  lakukan  itu  yang akan  menjadi penemuan  hukum  dan  berlaku  sebagai  Undang-Undang bagi  para  pihak yang membuatnya, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai
22 Mulyono, “Peran Penemuan Hukum Oleh Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta-Akta Penjualan Jaminan Kredit Macet Yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan”, http://mulyonotaris.blogspot.co.id/2014/ 06/peran-penemuan-hukum-oleh-notaris.html , diakses 11/09/2015.
23 Sudikno  Mertokusumo,  “Arti  Penemuan  Hukum  Bagi  Notaris”, http://  sudiknoartikel.blogspot.co.id/ 2012/12/arti-penemuan-hukum-bagi-notaris 1004.html , diakses 14/09/2015.
24 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana , Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 56.
25 J.A. Pontier, Op.Cit , hal. 18 dan 24.
undang-undang bagi mereka yang  membuatnya. 26 Perjanjian berlaku sebagai undang- undang  bagi  pihak-pihak,  yakni  perjanjian  itu  mempunyai  kekuatan  mmengikat  dan memaksa  serta  memberi  kepastian  hukum  kepada  pihak-pihak  yang  membuatnya. Pihak-pihak  harus  mentaati  perjanjian  itu  sama  dengan  mentaati  undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. 27

## Kesimpulan
Notaris  merupakan  suatu  profesi  dalam  bidang  hukum  yang  memberikan  jasa  hukum kepada masyarakat berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang bersifat autentik tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam melakukan proses penemuan hukum bersifat  problematis  yang  artinya  masalah-masalah  yang  diajukan  oleh  klien,  dimana hasilnya merupakan hukum,  dan mengikat, akan tetapi belum  dapat dikatakan sebagai sumber  hukum,  sebab  belum  ada  satupun  dalam  teori  yang  mengemukakan  tentang Notaris merupakan sumber hukum dalam menemukan hukum.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1993.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Eddy  O.S.  Hiariej, Asas  Legalitas  &  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana , Erlangga, Jakarta, 2009.
J.A.  Pontier, Penemuan  Hukum ,  Penerjemah  B.  Arief  Shidarta,  Jendela  Mas  Pustaka, Bandung, 2008.
John Z. Loudoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir Dan Fakta , Bina Aksara, Jakarta, 1985.
26 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 342.
27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 234.
Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  terj.  oleh  M.  Khozim, cetakan keempat, Nusa Media, Bandung, 2011.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Muhammad Yossi Shevtami, “Subyek Penemuan Hukum” , http://
vossyfederer.blgspot.co.id/ , diakses 11/09/2015.
Mulyono,  “Peranan  Penemuan  hukum  Oleh  Notaris  Berkaitan  Dengan  Pembuatan Akata-akta  Penjualan  Jaminan  Kredit  Macet  Yang  Dijamin  Dengan  Hak Tanggungan”, http://mulyonotaris.blogspot.co.id/2014/06/peran-penemuan- hukum-oleh-notaris.html, diakses 11/09/2015.
Eddy  O.S.  Hiariej, Asas-Legalitas  &  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana , Erlangga, Jakarta, 2009.
R.  Subekti  &  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
Satjipto Rahardjo, Penafsiran Hukum Yang Progresif dalam Anthon  Freddy Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna , Refika Aditama, Bandung, 2005.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1999.
_____________, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Sudikno  Mertokusumo &  A. Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan Hukum , Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2013.
_____________,  “Arti  Penemuan  Hukum  Bagi  Notaris”, http://sudiknoartikel. blogspot.co.id/2012/12/arti-penemuan-hukum-bagi-notaris1004.html , diakses 14/09/2015.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris ,  Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Ichtiar, Jakarta, 1983.
Yudha Bhakti, “Penemuan Hukum Suatu  Proses Memahami Ajaran Sumber Hukum”, Pidato  Purnabakti  70  Tahun ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,
Bandung, 2012.