## ABSTRACT
There  are  two  primary  problems  of  aviation  and  aerospace governance in Indonesia, the lack of documentation tradition and the lack  of  passion  for  research  in  the  aviation  and  aerospace  field.
Concerning those issues, the archivistics perspective could effectively contribute to tackling those problems. The research aims to describe the concept of the center for the study of the Indonesian aviation and aerospace  archives.  In  archive  management,  aviation  and  aerospace archives can be categorized as special collections. Used the literature review method, this research found that the concept of the center for the study of the Indonesian aviation and aerospace archives is used by the  national  archival  institution  either  to  fulfill  one  of  the  archives administration objectives and also to help the aviation and aerospace community  tackle  the  problems  of  aerospace  governance  in Indonesia.  As  preliminary  research,  this  research  needs  further development by the next researcher so that the concepts of the center for the study of the Indonesian aviation and aerospace archives easier to translate at the policy level.

## INTISARI
Terdapat dua persoalan pokok dibalik semua persoalan tata kelola dirgantara  di  Indonesia,  lemahnya  pedokumentasian  dan  lesunya duniat  riset  kedirgantaraan.  Guna  mengatasi  kompleksitas  persoalan tata  kelola  wilayah  udara  tersebut  tentunya  dibutuhkan  kolaborasi berbagai  perspektif.  Salah  satu  perspektif  yang  dapat  ikut  berperan adalah  perspektif  kearsipan  (archivistics).  Penelitian  ini  merupakan riset  pendahuluan  (preelimenary  study)  yang  dilakukan  untuk mendeskripsikan  konsep  pusat  studi  arsip  kedirgantaraan.  Dalam konteks  pengelolaan  arsip,  arsip  kedirgantaraan  dapat  dikategorikan sebagai  koleksi  khusus.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi pustaka  dan  peneliti  menemukan  bahwa  pengembangan  konsep pusat  studi  arsip  kedirgantaraan  Indonesia  merupakan  bagian  dari upaya  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  kearsipan  dan  juga membantu  komunitas  dirgantara  di  Indonesia  untuk  menyelesaikan permasalahan  tentang  tata  kelola  ruang  udara.  Sebagai  riset pendahuluan,  hasil  ini  riset  dapat  dikembangkan  oleh  peneliti selanjutnya  sehingga  konsep  pusat  studi  arsip  kedirgantaraan Indonesia  ini  dapat  lebih  mudah  untuk  diterjemahkan  pada  level kebijakan.

## Arsip Nasional Republik Indonesia
Submitted: 17/05/2021
Received: 28/12/2021
*Correspondence: Harry Bawono harry.bawono@anri.go.id

## KEYWORDS:
Aviation and aerospace archives
Special collection the center for the study of the Indonesian aviation and aerospace archives

## KATA KUNCI:
Arsip kedirgantaraan
Koleksi spesial Pusat Studi Arsip Kedirgantaraan

## Harry Bawono
CITE THIS ARTICLE: Bawono, H. (2021). Konsepsi Pusat Studi Arsip Kedirgantaraan: Sebuah Kajian Pendahuluan. Jurnal Diplomatika , 4 ( 2), 74-85. https:// doi.org/10.22146/ diplomatika.65916

## PENDAHULUAN
Konsep Mochtar Kusumaatmadja tentang Negara Kepulauan Indonesia diadopsi pada 13 Desember 1957 menjadi Deklarasi Djuanda oleh pemerintah kala itu. Berbekal deklarasi ini kemudian, pemerintah Indonesia yang ketika itu berada dibawah Perdana Menteri Djuanda berhasil memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia yang kemudian disahkan  secara  Internasional  pada  10  Desember  1982  (Mukthi,  2019).  Namun, berbeda  dengan  kedaulatan  darat  dan  laut  yang  relaif  sudah  jelas,  nasib  kedaulatan udara Indonesia hingga saat ini menyimpan berbagai persoalan.
Saat  ini  berdasarkan  Undang - Undang  Nomor  43  tahun  2008  tentang  Wilayah Negara  Indonesia,  wilayah  udara  Indonesia  berada  diatas  keseluruhan  wilayah  darat Indonesia,  kendati  untuk  wilayah  luar  angkasa  masih  terus  diperdebatkan  (Nugraha, 2017)(Savitri  &  Prabandari,  2020).  Pada  tahun  1976  bersama  negara  khatulistiwa lainnya seperti Brazil, Ekuador, Kenya, Kolombia, Kongo, Uganda, dan Zaire bersepakat dalam  deklarasi  Bogota  yang  mengklaim  kedaulatan  angkasa.  Namun,  secara  etika internasional dinilai bermasalah karena ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada klaim kedaulatan oleh negara manapun di luar angkasa (Nugraha, 2017).
Pentingnya wilayah udara karena sifatnya yang complete dan exclusive . Complete dan exclusive berarti pesawat udara asing hanya dapat melintas ketika negara penguasa wilayah udara bersangkutan memberikan izin dan negara tersebut memiliki hak penuh untuk  mengatur  dan  memanfaatkan  wilayah  udara  tersebut  bagi  pertahanan  negara demi  kemakmuran  rakyat  negara  bersangkutan  (Savitri  &  Prabandari,  2020).  Salah satu masalah yang belum terselesaikan hingga kini adalah pengelolaan wilayah udara ( Flight  Information  Region) di  Batam  dan  Natuna  yang  masih  dipegang  kendali Singapura  (Gunawan,  2020).  Ketika  itu,  komunitas  internasional  menilai  bahwa Indonesia  yang  baru  saja  merdeka  tidak  punya  tata  kelola  yang  memadai  untuk mengelola  wilayah  udara  seputara  kepulauan  Riau  dan  Natuna,  maka  pengelolaan diserahkan  kepada  Singapura  yang  dinilai  lebih  mumpuni  (Kardi,  2019).  Padahal, Whoever  controls  the  air  generally  control  the  surface (barang  siapa  mengendalikan udara akan mengendalikan permukaan (daratan dan lautan) (Kardi, 2019).
Pengelolaan  kedaulatan  udara  perlu  didukung  oleh  tata  kelola  yang  mumpuni. Ketika  tidak  ada  perbaikan,  tentunya  kondisi  ini  akan  membawa  dampak  yang  besar bagi  keleluasaan  Indonesia  dalam  mengembangkan  wilayah  udaranya  sendiri  yang secara langsung akan mempengaruhi pengembangan wilayah Indonesia secara umum. Kendati sudah diatur dalam UU Wilayah Negara, namun wilayah udara penting untuk diatur  dalam  undang - undang  yang  lebih  spesifik  (Setiani,  2017).  Untuk  membenahi berbagai masalah tersebut sehingga tata kelola wilayah udara bahkan hingga angkasa layak berjalan, Pusat Studi Air Power menginventarisasi setidaknya dua masalah pokok yang  penting  untuk  dicermati,  lemah  pendokumentasian  dan  lesunya  riset  di  bidang kedirgantaraan  (Pusat  Studi  Air  Power,  2019).    Pada  posisi  ini,  perspektif  kearsipan (archivistics) (meminjam istilah Katelaar (6444)), dapat turut serta berkontribusi dalam membantu  komunitas  dirgantara  di  Indonesia  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  ada.  Perspektif  kearsipan  menyediakan  rangkaian  mekanisme  agar  berton - ton informasi dapat terdokumentasi, terhimpun, terkelola hingga saling koneksi. Selain itu pula,  perspektif  kearsipan  memiliki  metodologi  untuk  menjamin  keberlanjutan informasi  tersebut  kendati  segala  rupa  perangkat  keras  dan  lunak  saat  ini  nantinya berganti rupa.
Salah satu ide yang dimunculkan oleh lembaga kearsipan nasional adalah konsep Pusat  Studi  Arsip  Kedirgantaraan.  Konsep  Pusat  Studi  Arsip  Kedirgantaraan  dapat dikatakan  semodel  dengan  konsep  Pusat  Studi  Arsip  Pemberantasan  Korupsi  yang sudah  diresmikan  pada  Desember  2020  lalu  (anri,  2020).  Pusat  Studi  Arsip Pemberantasan  Korupsi  merupakan  kolaborasi  antara  Arsip  Nasional  Republik
Indonesia  (ANRI),  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian Pusat Studi Arsip  Pemberantasan  Korupsi  ditujukan  agar  dapat  memfasilitasi  masyarakat  yang ingin melakukan penelitian tentang berbagai rupa kasus pidana korupsi dari waktu ke waktu sebagaimana terekam dalam arsip yang terkelola di pusat tersebut (anri, 2020).
Kendati  berangkat  dari  ide  Pusat  Studi  Arsip  Pemberantasan  Korupsi,  konsep Pusat  Arsip  Kedirgantaraan  Indonesia  tentunya  memiliki  banyak  hal  keunikan  yang perlu diteliti sehingga ketika sudah DIBE kemanfaatannya dapat optimal. Penelitian ini merupakan  riset  pendahuluan  ( preelimenary  study )  yang  dilakukan  untuk mendeskripsikan  konsep  pusat  studi  arsip  kedirgantaraan.  Melalui  penelitian  ini diharapkan  berbagai  yang  berkepentingan  dapat  melakukan  penelitian  lanjutan sehingga  konsep  ini  dapat  lebih  mudah  untuk  diterjemahkan  ke  dalam  kebijakan. Dengan begitu, melalui konsep ini peran komunitas kearsipan dalam turut serta urun rembug menyelesaikan berbagai permasalahan kedirgantaraan di Indonesia.

## KERANGKA KONSEP Arsip
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  dibuat  dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan,  dan  perseorangan  dalam  pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kearsipan, 2009).

## Arsip Kedirgantaraan sebagai Koleksi Khusus
Dirgantara  meliputi  baik  ruang  udara  maupun  luar  angkasa  atau  antariksa (Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, 1998, p. 11). Arsip kedirgantaraan dalam artikel  ini  didefinisikan  sebagai  rekaman  kegiatan  atau  peristiwa  dalam  berbagai bentuk  dan  media  sesuai  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komuniasi  tentang dan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  ruang  udara  dan  antariksa.  Arsip kedirgantaraan dipersepsikan sebagai koleksi khusus ( special collection ). Arsip koleksi khusus  adalah  kumpulan  arsip  yang  dapat  dijadikan  bahan  penelitian  tentang  suatu permasalahan  tematik  tentang  ruang  udara  dan  antariksa  (Society  of  American Archivists,  n.d.).  Arsip  kedirgantaraan  sebagai  koleksi  khusus  berarti  arsip  tersebut sudah berstatus sebagai arsip statis atau bernilai guna sekunder/sejarah.

## Pusat Studi Arsip Kedirgantaraan Indonesia
Pusat  Studi  Arsip  Kedirgantaraan  Indonesia  (dalam  artikel  ini  akan  disebut PUSTARA - INDONESIA) adalah sebuah unit atau lembaga di bawah lembaga kearsipan nasional  yang  bertanggungjawab  untuk  mengolah  arsip  statis  tentang  dan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  ruang  udara  dan  antariksa  Indonesia  dan  selanjutnya menyediakan akses yang layak kepada publik.

## METODE PENELITIAN
Peneliti ini menggunakan metode studi pustaka. Metode ini dipilih karena kajian yang  dilakukan  ini  masih  bersifat  pendahuluan,  dalam  artian,  menghimpun  data  dan argumentasi umum yang dapat jadikan pijakan bagi kajian komprehensif lebih lanjut. Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  November  2020.  Namun,  hingga  Maret  2021 dilakukan penyesuaian termasuk penambahan beberapa data dan informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dunia  Kedirgantaraan  dan  Kearsipan: Consultative Committee  fo  Space  Data Systems (CCSDS) dan Open Archival Information System (OAIS)
Relasi spesial antara dunia kedirgantaraan dan kearsipan terdapat pada sebuah model  konseptual  preservasi  arsip  digital  bernama Open Archival Information System (OAIS).  OAIS  adalah  model  untuk  mengelola  informasi/arsip  digital  secara  efektif sekaligus  menjamin  ketersedian  akses  jangka  panjang  dari  informasi/arsip  digital tersebut  (Cruz - Mundet,  Jose  Ramon;  Diaz - Carerra,  2015).  OAIS  ini  telah  diadopsi menjadi  standard  internasional  dengan  nomor  ISO  14721:2012 Space  data  and information  transfer  systems  –  Open  Archival  Information  System  (OAIS)  –  Reference Model . OIAS  dikembangkan oleh Consultative Committee fo Space Data Systems (CCSDS). CCSDS  merupakan  lembaga  yang  didirikan  oleh  berbagai  institusi  dirgantara internasional. Pendirian CCSDS dimaksud untuk menjadi forum diskusi bagi berbagai institusi  kedirgantaraan  internasional  dalam  membahas  berbagai  macam  masalah pengembangan dan pengoperasian data kedirgantaraan (Lavoie, 2014). CCSDS berdiri pada 1982 dan hingga saat ini menghimpun baik lembaga pemerintah maupun semi - pemerintah baik di Eropa, Amerika maupun Asia (CCSDS, n.d.). Tercatat anggota CCSDS terdiri dari anggota inti, anggota pengamat dan mitra industri (CCSDS, n.d.). Anggota inti  meliputi  11  lembaga  terdiri  dari  lembaga  pengelola  dirgantara  pemerintah maupun semi - pemerintah di Eropa, Amerika dan Asia (CCSDS, n.d.). Anggota pengamat terdiri  dari  32  anggota  baik  dari  lembaga  pengelola  dirgantara  maupun  data  riset pemerintah maupun semi - pemerintah (CCSDS, n.d.). Mitra bisnis terdiri dari 119 mitra dari berbagai lembaga swasta dibidang pengelolaan data digital (CCSDS, n.d.).
CCSDS menginisiasi penyusunan OIAS sejak 1995, karena ketika itu CCSDS tidak menemukan kerangka kerja terintegrasi untuk melakukan pengelolaan data dirgantara sehingga  dapat  terpreservasi  jangka  panjang  secara  layak  (Lavoie,  2014).  Kerangka kerja  yang  diharapkan  ketika  itu  adalah  yang  mencakup  beberapa  kriteria  dasar berikut  ini:  memiliki  konsep  dan  terminologi  bersama  yang  berkaitan  dengan preservasi digital; memiliki fungsi dasar bagi berjalannya sistem pengarsipan digital; atau  mendefinisikan  atribut  obyek  informasi  digital  yang  menjadi  acuan  dalam tindakan preservasi (Lavoie, 2014).
Selain  itu,  kasus  hilang  dan  ketakterbacaan  20%  data  Mars  yang  dikumpulkan melalui  operasi  Viking  1976  oleh  NASA  menjadi  catatan  tersendiri  bagi  dunia kedirgantaraan internasional (Sleeman, 2011). Sebuah operasi misi yang tidak mudah namun  kemudian  20%  dari  data  yang  terkoleksi  darinya  lenyap  dan  takterbaca tentunya menjadi bencana tersendiri. Kasus serupa juga melanda berbagai organisasi, Flickr misalnya, perusahaan media sosial ini sempat mengalami kecelakaan lenyapnya 4000 foto anggotanya (Techcrunch, 2011). Agar kasus - kasus ini tidak berulang maka kesadaran  untuk  menjalankan  sebuah  skema  preservasi  di  kalangan  komunitas kedirgantaraan muncul dalam bentuk model OAIS ini.
Konsep OAIS terbagi dalam 2 model utama, lingkungan dan fungsional (Lavoie, 2014).  Model  lingkungan  OIAS  terdiri  dari  4  komponen  pokok:  Pencipta  ( Producer ), Arsip  ( Archive ),  Pengelola  ( Management )  dan  Pengguna  ( Consumer )  (Lavoie,  2014). Model  fungsional  OAIS  merupakan  rincian  dari  model  lingkungan.  Dalam  model fungsional  OAIS,  relasi  antara  4  komponen  dalam  lingkungan  OAIS  berproses  dalam melakukan  6  tindakan  pokok  berikut  ini:  Transfer  (Ingest),  Pengelolaan  Data  ( Data Management ),  Penyimpanan  Arsip  ( Archival  Storage ),  Akses  ( Access ),  Pengaturan ( Administration )  dan Perencanaan Preservasi ( Preservation Planning )  (Lavoie, 6458, p. 12).

## Gambar 1. Model Lingkungan OAIS Sumber: (Lavoie, 2014)
Model lingkungan OAIS sebagaimana terlihat pada Gambar 1, menjelaskan relasi antara  Pencipta  yang  memproduksi  berbagai  bentuk  arsip,  kemudian  dikelola  dalam skema  OAIS  agar  dapat  tetap  diakses  oleh  para  pengguna  sesuai  dengan  kebutuhan mereka. Proses semua ini ditopang oleh pengelola sehingga proses ini dapat berjalan secara ajeg.
Model fungsonal OAIS sebagaimana terlihat pada Gambar 2, menjelaskan proses pencipta yang melakukan transfer arsip - arsipnya ke dalam sistem penyimpanan arsip untuk diatur sedemikian rupa sehingga para pengguna dapat melakukan proses akses sesuai  kebutuhan  mereka  secara  layak.  Keseluruhan  informasi  dari  mekanisme  ini terdata  dan  dikelola  sedemikian  rupa  sebagai  bagian  dari  rencana  preservasi  yang komprehensif dengan aktornya ada para pengelola skema OAIS.

## Gambar 2. Model Fungsional OAIS Sumber: (Lavoie, 2014)
Tidak  saja  bermanfaat  bagi  dunia  kedirgantaraan,  selanjutnya  OIAS  menjadi semacam model generik yang dapat diadopsi oleh berbagai model organisasi di dunia. Dunia  kedirgantaraan  internasional  telah  menyadari  sepenuhnya  pemanfataan perspektif  kearsipan  untuk  mengekalkan  peran  strategis  mereka.  Hingga  kini  pun, kolaborasi  antara  komunitas  kearsipan  dan  dunia  kedirgantaraan  serta  komunitas lainnya menjadi semakin familiar.
Secara  khusus,  untuk  kasus  Indonesia,  relevansi  keikutsertaan  komunitas kearsipan  khususnya  lembaga  kearsipan  nasional  dalam  upaya  mengurai  berbagai persoalan kedirgantaraan tersebut adalah bagian dari implementasi salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan, yaitu menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati
diri bangsa (Kearsipan, 2009).

## Anatomi PUSTARA-INDONESIA
Anatomi  PUSTARA - INDONESIA  meliputi  nomenklatur,  fungsi,  materi  arsip  dan manajemen. Nomenklatur menerangkan label dari sebuah unit untuk membedakannya dengan  unit  lain.  Fungsi  menerangkan  tentang  spesifikasi  tugas  pokok  yang dijalankannya. Materi arsip menerangkan tentang material arsip yang diolah dan akan disajikan. Manajemen menerangkan tentang seputar pengelolaan sebagai sebuah unit kerja.
Secara  nomenklatur,  unit  kerja  ini  adalah  Pusat  Studi  Arsip  Kedirgantaraan Indonesia  atau  disingkat  PUSTARA - INDONESIA.  Secara  fungsi,  mengadopsi  Azmi (2017)  yang  mendefinisikan  Pusat  Studi  Arsip  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  (Pusdipumtipikor  ANRI)  sebagai  sebuah unit  kerja  unggulan  (non - eselon)  dalam  tubuh  ANRI  yang  secara  khusus mengembangkan studi kearsipan yang objek materinya arsip statis penegakan hukum tipikor dengan menjalin hubungan kerja sama dengan institusi penegak hukum tipikor serta berbagai institusi lain yang terkait di dalam dan di luar negeri guna menghasilkan pelayanan  kearsipan  terbaik,  khususnya  pelayanan  terkait  arsip  penegakan  hukum tipikor.  Maka  secara  fungsi,  PUSTARA - INDONESIA  adalah  sebuah  unit  kerja  dalam tubuh  lembaga  kearsipan  nasional  yang  secara  khusus  mengembangkan  studi kearsipan  yang  obyek  materinya  arsip  statis  kedirgantaraan  dengan  menjalin hubungan kerja sama dengan institusi yang berkaitan dengan kedirgantaraan di dalam maupun  di  luar  negeri  guna  menghasilkan  pelayanan  kearsipan  terbaik  khususnya pelayanan  terkait  arsip  kedirgantaraan  Indonesia.  Dalam  menjalankan  fungsinya, PUSTARA - INDONESIA dikonsepkan akan (dalam Azmi, 2017):
1) Menyelenggarakan pelayanan arsip statis kedirgantaraan lintas masa sejak masa kolonial hingga kemerdekaan baik secara digital maupun non - digital;
2) Menyelenggarakan pameran arsip kedirgantaraan secara teratur;
3) Menyelenggarakan  kegiatan  baik  ilmiah  maupun  semi  ilmiah  kearsipan khususnya  tentang  kedirgantaraan  lingkup  nasional  maupun  internasional (diskusi publik, lokakarya, seminar, konferensi, workshop dan sejenisnya);
4) Menyelenggarakan  kegiatan  penelitian  berstandar  internasional  melibatkan  ahli lintas bidang;
5) Membangun  jejaring  nasional  dan  internasional  untuk  menyelematkan, mengolah, melestarikan dan menyajikan khazanah arsip statis kedirgantaraan;
6) Menyediakan arsip kedirgantaraan dalam berbagai bentuk dan medianya untuk kepentingan riset baik internal pemerintah maupun publik.
Secara materi arsip, kumpulan arsip baik non - digital maupun digital yang dapat dijadikan  bahan  penelitian  tentang  suatu  permasalahan  tematik  tentang  ruang  udara dan  antariksa  lintas  zaman.  Arsip  kedirgantaraan  disini  diposisikan  sebagai  koleksi khusus yang berstatus sebagai arsip statis atau bernilai guna sekunder/sejarah.
Secara  manajemen,  pengelolaan  unit  ini  dilengkapi  oleh  tata  kelola  yang mumpuni  dengan  pemenuhan  standard  tertentu baik  internasional maupun  nasional. Perkara finansial dan teknologi termutakhir didukung penuh oleh lembaga kearsipan nasional  melalui  APBN  atau  sumber  lain  yang  dimungkinkan  secara  legal.  Unit  ini dijalankan oleh SDM baik struktural maupun fungsional yang berpengalaman dibidang kearsipan maun bidang lain yang relevan. Dalam kapasitasnya untuk selalu melakukan pemberdayaan  kapabilitas,  unit  ini  dapat  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga eksternal baik dalam maupun luar negeri.

## Gambar 3. Kerangka Pikir Umum PUSTARA - INDONESIA Sumber: Hasil Analisa
Anatomi yang demikian itu merupakan representasi dari sebuah kerangka pikir sebagaimana tergambar dalam Gambar 3. Lembaga kearsipan nasional sebagai bagian dari  komunitas  kearsipan  menangkap  adanya  permasalahan  pada  dunia kedirgantaraan  yakni  lemahnya  dokumentasi  dan  rendahnya  minat  riset.  Kemudian, lembaga kearsipan nasional berinisiatif untuk mengkonsepkan sebuah formula yakni PUSTARA - INDONESIA.  Melalui  PUSTARA - INDONESIA  ini  dikonsepkan  masalah  dunia kedirgantaraan  Indonesia  akan  terbantu  teratasi.  Karena  dengan  PUSTARA - INDONESIA,  arsip  kedirgantaraan  sebagai  koleksi  khusus  dikelola  sedemikian  rupa sehingga  dokumentasi  dunia  kedirgantaraan  di  Indonesia  akan  dapat  dengan  layak diakses  oleh publik.  Dengan  demikian,  gairah  riset  para  pegiat  dunia  kedirgantaraan pun  akan  membaik  karena  ada  fasilitas  yang  layak  bagi  mereka  dalam  menelusuri berbagai  rupa  informasi  tentang  kedirgantaraan  Indonesia.  Konektivitas  antara PUSTARA - INDONESIA  dengan  pusat  studi  arsip  lainnya,  yang  sejauh  ini  sudah berjalan,  akan  memberikan  saluran  pengayaan  informasi  yang  kaya  bagi  publik peminat  isu  kedirgantaraan.  Keberlanjutan  skema  ini  tentunya  tidak  akan  mapan tanpa  dukungan  dari  institusi  kedirgantaraan  baik  di  dalam  internal  pemerintah maupun komunitas publik pecinta dirgantara.

## Peta Keterlibatan Para Aktor
Sebagaimana  telah  diulas  pada  bagian  Anatomi  PUSTARA - INDONESIA, keterlibatan  atau  kolaborasi  berbagai  aktor  dalam  PUSTARA - INDONESIA  menjadi factor signifikan agar mekanisme yang akan dikonsepkan berjalan berkesinambungan. Aktor  yang  secara  intensif  akan  dilibatkan  untuk  menjalankan  PUSTARA - INDONESIA ini dapat dibagi menjadi aktor internal dan eksternal (pemerintah, non - pemerintah).
Aktor internal adalah lembaga kearsipan nasional dengan segala organnya. Baik unit  substantif  maupun  fasilitatif.  Sementara,  aktor  eksternal  terdiri  dari  aktor pemerintah maupun non - pemerintah. Aktor pemerintah terbagi menjadi aktor utama dan pendukung. Aktor pemerintah utama adalah Lembaga Penerbangan dan Antarika Nasional  (LAPAN).  Sedangkan,  aktor  pemerintah  pendukung  meliputi  LPNK/ Kementerian/Instansi  pemerintah  lainnya  yang  berkaitan  dengan  kedirgantaraan, perguruan tinggi negeri khususnya yang memiliki jurusan/pusat studi kedirgantaraan, dan  BUMN  yang  bergerak  di  bidang  kedirgantaraan.  Aktor  eksternal  non - pemerintah meliputi  perguruan  tinggi  swasta  yang  memiliki  jurusan  atau  pusat  studi kedirgantaraan,  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  kedirgantaraan,  komunitas kedirgantaraan  (pusat  studi  swasta,  contohnya:  Pusat  Studi  Air  Power  (https:// www.apci.asia/),  komunitas  pecinta  kedirgantaraan,  contohnya: BETA - UFO Indonesia ( http://www.betaufo.org/index1.html) . Gambaran sederhana keterlibatan aktor dalam PUSTARA - INDONESIA dapat dilihat pada Gambar 4
Gambar 4. Keterlibatan Para Aktor Sumber: Hasil Analisa
Ruang  lingkup  keterlibatkan  stakeholders  dalam  pembentulan  PUSTARA - INDONESIA  meliputi  (dalam  Azmi,  2017)  kebijakan  pengelolaan  arsip  statis kedirgantaraan;  2)  pengelolaan  arsip  statis  kedirgantaraan  melalui  akuisisi, pengolahan,  preservasi,  pelayanan  dan  pemanfaatan  arsip  statis;  3)  pengolahan  data dan informasi; 4) pengkajian dan pengembangan; 5) ketatalaksanaan; 6) pengawasan dan akreditasi; 7) penyediaan sumber daya kearsipan: anggaran, SDM, prasarana dan sarana dan lainnya yang dimungkinkan.

## Skema Pembentukan: Target dan Pencapaian
Agar pembentukan PUSTARA - INDONESIA berjalan secara sistematik dan terukur langkah - langkah  konkret  yang  akan  dilakukan,  maka  diperlukan  gambaran  umum skema  pembentukan  dalam  bentuk  target  dan  pencapaian.  Skema  pembentukan PUSTARA - INDONESIA  secara  umum  terbagi  adalam  lima  fase:  Embrio,  Rintisan, Pengembangan,  Ekspansi,  Paripurna.  Uraian  pada  bagian  ini  diadaptasi  dari  Azmi (2017).
Fase  I:  Embrio.  Pada  fase  ini,  gagasan  awal  dikonsepkan  dan  selanjutnya dimatangkan  untuk  menjadi  acuan  fase - fase  selanjutnya.  Target  pada  fase  ini  antara lain:
a. Tersusunnya naskah akademik pendirian PUSTARA - INDONESIA;

## b. Terpenuhinya dasar legalitas PUSTARA - INDONESIA;
c. Strukturisasi  tupoksi  PUSTARA - INDONESIA;  Tersusunnya  SOP  AP  PUSTARA - INDONESIA.
Fase II: Rintisan. Pada fase pemenuhan sarana fisik maupun non - fisik, serta SDM dan  PUSTARA - INDONESIA  sudah  berjalan  sebagai  unit  kerja  beroperasi.  Target  pada fase ini antara lain:
a. Tersedianya  SDM  yang  memiliki  kualifikasi  keahlian  yang  memadai  untuk ditugaskan di PUSTARA - INDONESIA (baik struktural maupun fungsional);
b. Tersedianya  fasilitas  prasarana  dan  sarana  untuk  administrasi,  pelayanan  arsip, pengolahan  data,  penyimpanan  arsip  hasil  reproduksi,  pameran,  seminar,  riset, perpustakaan, public area dan lain - lain;
c. Digitasi arsip;
d. Terselenggaranya pameran kearsipan;
e. Terselenggaranya  pertemuan  ilmiah  maupun  semi - ilmiah  bidang  kearsipan  dan kedirgantaraan.

## Gambar 2. Skema Umum Pembentukan PUSTARA - INDONESIA
Fase III: Pengembangan. Pada fase ini penguatan saranan fisik maupun non - fisik termasuk SDM berlangsung. Target pada fase ini antara lain:
a. Meningkatnya ketersediaan SDM (kuantitas dan kualitas) yang memiliki keahlian sesuai standar nasional maupun internasional di PUSTARA - INDONESIA;
b. Meningkatnya penyelenggaraan pameran arsip kedirgantaraan;
c. Meningkatnya penyelenggaraan pertemuan ilmiah maupun semi ilmiah di bidang kearsipan dan kedirgantaraan;
d. Terbentuknya  jejaring  kelembagaan  dengan  pencipta  arsip  dan  lembaga kearsipan dalam negeri;
e. Tersedianya sarana akses arsip kedirgantaraan baik non - digital maupun digital;
f. Digitasi  dan  pelayanan  via  online  dengan  berbagai  visualisasi  untuk  akses  arsip kedirgantaraan;
g. Publikasi hasil penelitian/naskah sumber arsip kedirgantaraan. Fase  IV:  Ekspansi.  Pada  fase  ini  kapabilitas  organisasi  PUSTARA - INDONESIA telah mampu melakukan ekspansi kerja - kerja internasional. Target pada fase ini antara lain:
a. Keterlibatan SDM/organisasi internasional, pakar maupun peneliti atau arsiparis dalam kegiatan PUSTARA - INDONESIA;
b. Tersedianya  prasarana  dan  sarana  untuk  administrasi,  pelayanan  arsip,
pengolahan  data,  penyimpanan  arsip  hasil  reproduksi,  pameran,  seminar, research,  perpustakaan,  publik  (public  area)  manual  dan  elektronik  yang berkualifikasi internasional;
c. Meningkatnya  ketersediaan  sarana  akses  arsip  kedirgantaraan  baik  non - digital maupun digital yang berkualifikasi internasional;
d. Terselenggaranya  penyelenggaraan  pameran  arsip  kedirgantaraan  yang berkualifikasi internasional;
e. Pertemuan  ilmiah  maupun  semi  ilmiah  di  bidang  kearsipan  dan  kedirgantaraan yang berkualifikasi internasional;
f. Meningkatnya  publikasi  hasil  penelitian/naskah  sumber  di  bidang  arsip kedirgantaraan yang berkualifikasi internasional.
Fase  V:  Paripurna.  Pada  fase  ini  visi  PUSTARA - INDONESIA  direncanakan  telah tercapai. Target pada fase ini antara lain:
a. Kompetensi SDM (kuantitas dan kualitas) terstandard internasional;
b. Prasarana  dan  sarana  untuk  administrasi,  pelayanan  arsip,  pengolahan  data, penyimpanan arsip hasil reproduksi, pameran, seminar, research, perpustakaan, publik (public area) non - digital maupun digital terstandard internasional;
c. Meningkatnya  penyelenggaraan  pameran  arsip  kedirgantaraan  yang mengikutsertakan dan berkolaborasi dengan komunitas internasional;
d. Meningkatnya penyelenggaraan pertemuan ilmiah dan semi yang mengikutsertakan dan berkolaborasi dengan komunitas internasional;
e. Meningkatnya  publikasi  hasil  penelitian/penerbitan  naskah  sumber  kolaborasi internasional di bidang arsip kedirgantaraan.

## KESIMPULAN
PUSTARA - INDONESIA dikonsepkan sebagai sebuah unit atau lembaga di bawah lembaga  kearsipan  nasional  yang  bertanggungjawab  untuk  mengolah  arsip  statis tentang dan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang udara dan antariksa Indonesia dan  selanjutnya  menyediakan  akses  kepada  publik  secara  layak.  Dalam  skema penyelenggaraan  kearsipan,  PUSTARA - INDONESIA  merupakan  pengejewantahan tujuan  penyelenggaraan  kearsipan  yang  salah  satunya  adalah  menjamin  keselamatan aset  nasional  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya,  pertahanan,  serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.
Aset  nasional  kedirgantaraan  yang  berstatus  strategis  tersebut  sangat  urgen untuk dikelola. Hal ini sekaligus sebagai jalan untuk turut serta memecahkan salah dua diantara  berbagai  persoalan  yang  mendera  bidang  kedirgantaraan  Indonesia  yaitu pendokumentasian yang lemah dan riset yang kurang berkembang. Melalui PUSTARA - INDONESIA,  pendokumentasian  melalui  metode  kearsipan  memungkinkan  jumlah besar  informasi  tentang  kedirgantaraan  yang  berserak  dan  belum  terdokumentasi terhimpun  dan  saling  terkoneksi,  untuk  selanjutnya  dapat  diakses  dengan  layak. Kemudian, jumlah besar bahan informasi kedirgantaraan ini dapat dimanfaatkan untuk riset  kedirgantaraan  dan  selanjutnya  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  formulasi kebijakan  untuk  mengatasi  berbagai  masalah  kedirgantaraan  lainnya  di  Indonesia. Dengan  begitu,  tata  kelola  ruang  udara  dan  antariksa  (dirgantara)  Indonesia  akan dapat dijalankan secara paripurna.
Untuk  mewujudkan  PUSTARA - INDONESIA,  dikonsepkan  berlangsung  selama  5 fase.  Proses yang sistematik berkelanjutan ini dilakukan agar pembentukan PUSTARA - INDONESIA  ini  memang  benar - benar  dipersiapkan  dan  dijalankan  secara  matang. Sehingga tujuan PUSTARA - INDONESIA sebagai wujud dari intervensi bidang kearsipan untuk turut serta membawa kemajuan bagi dunia dirgantara Indonesia dapat tergapai secara terarah sekaligus terukur.

## DAFTAR PUSTAKA
Anri. (2020). Anri Resmikan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi . Anri.Go.Id. Kearsipan, (2009).
Azmi. (2017). rand Design Pembangunan Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tindak Pidana  Korupsi  sebagai  Pusat  Unggulan  (Center  of  Exellence)  Arsip  Nasional Republik Indonesia. Jurnal Kearsipan , 12 (1), 1 – 20.
CCSDS.  (n.d.). About  CCSDS .  Retrieved  November  17,  2020,  from  https:// public.ccsds.org/about/default.aspx
Cruz - Mundet, Jose Ramon; Diaz - Carerra, C. (2015). Open Archival Information System (OAIS): lights and shad - ows  of a  reference model. Investigacion Bibliotecologica ,
30 (69), 227 – 253. http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/A29/2/art9
- ingles.pdf
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional. (1998). Kongres Kedirgantaraan Nasional Pertama: Laporan Umum Buku I .
Gunawan,  S.  M.  (2020). Setelah  FIR  Kepulauan  Riau  Natuna  Diambilalih  Indonesia, ICAO:  Bagaimana  dengan  Singapura? Rmol.Co. https://dunia.rmol.id/ read/2020/09/10/451711/setelah - fir - kepulauan - riau - natuna - diambilalih - indonesia - icao - bagaimana - dengan - singapura
Kardi,  K.  (2019).  Konsekuensi  Logis  UNCLOS ’82, Kembalinya  FIR  ke  Indonesia. Pusat Studi  Air  Power  Edisi  Januari-Maret  2019 , 1 ,  1 – 2. https://tni - au.mil.id/konten/ unggahan/2019/03/Buku - Air - Power - 1.pdf
Ketelaar,  E.  (2000).  Archivistics  Research  Saving  the  Profession. The  American Archivist , 63 , 322 – 340. https://www.archivists.org/conference/neworleans2005/ readings/609 - ketelaar.pdf
Lavoie, B. (2014). Information System (OAIS) Reference Model : Introductory Guide. In Technology  Watch  Reports .  https://www.dpconline.org/docs/technology - watch - reports/1359 - dpctw14 - 02/file
Mukthi,  M.  .  (2019). Chairul  Saleh  dan  laut  Teritorial  Indonesia .  Historia.  https:// historia.id/politik/articles/chairul - saleh - dan - laut - teritorial - indonesia - DWqzM/ page/1
Nugraha,  R.  A.  (2017). Mengapa Hukum Angkasa Penting bagi Indonesia .  Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ca5ce2be8da/mengapa - hukum - angkasa - penting - bagi - indonesia - oleh -- ridha - aditya - nugraha/
Pusat  Studi  Air  Power.  (2019). Mengelaborasi Pemikiran untuk Menguatkan Kekuatan Udara Nasional . Pusat Studi Air Power.
Savitri, R. N. R., & Prabandari, A. P. (2020). TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara  Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (2),  236 – 245. https:// doi.org/10.14710/jphi.v2i2.236 - 245
Setiani,  B.  (2017).  Konsep  Kedaulatan  Negara  di  Ruang  Udara  dan  Upaya  Penegakan Pelanggaran  Kedaulatan  oleh  Pesawat  Udara  Asing. Jurnal Konstitusi , 14 (3),  489. https://doi.org/10.31078/jk1432
Sleeman,  P.  (2011). Small Steps and Lasting Impact: Making a Start with Preservation or  It’s  not  all  NASA (pp. 31 – 39). Digital  Preservation  Coalition.  https:// www.dpconline.org/docs/miscellaneous/events/543 - 2 - small - steps - and - lasting - impact - ps/file
Society of American Archivists. (n.d.). Special Collection . Retrieved November 22, 2020, from https://dictionary.archivists.org/entry/special - collection.html
Techcrunch.  (2011). Flickr Accidentally Wipesout Account Five Years and 0000 Photos Down the Drain .  https://techcrunch.com/6455/46/46/flickr - accidentally - wipes - out - account - five - years - and - 4000 - photos - down - the - drain/