..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..

## TEHNIK PENGAWASAN KUALITAS KEPATUHAN SYARIAH

## ( SHARIA COMPLAINCE )

## Abdul Latif
Universitas Ibn Khaldun Bogor
nabiladdaifuki@gmail.com
Abstrak : Maksud  dari  penelitian  ini  yaitu  mengetahui  tingkat kepatuhan  syariah  dan  pelanggaran  yang  terjadi  pada  jalannya praktik  perbankan  syariah  kemudian  memberikan  sebuah  solusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia agar selalu berada pada jalan yang tepat,  yang  tidak  keluar  dari  etika  syariah  dan  prinsip-prinsip syariah  yang  dituangkan  pada  sebuah  wadah  yang  dinamakan kepatuhan  syariah  (Sharia  Complaince).  Pada  praktik  di  zaman sekarang, masih ada beberapa bank syariah yang masih melanggar kepatuhan  syariah,  sehingga  jalannya  perbankan  syariah mengalami  banyak  halangan  dan  kesulitan  dalam  meningkatkan kualitas bank syariah dimata masyarakat. Pelanggaran yang ada di perbankan  syariah  pada  kebanyakan  bank  disebabkan  oleh  dua faktor  yaitu  lemahnya  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam mengawasi  bank  yang  menjadi  amanah  untuknya  dan  kurangnya pengetahuan  tentang  prinsip-prinsip  syariah  pada  pegawai  dan pejabat  bank  syariah.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu metode  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  datanya  dokumentasi. Penelitian  ini  mempunyai  sifat  deskriptif  dan  menggunakan analisis  dengan  pendekatan  induktif.  Hasil  dari  penelitian  ini. Menunjukkan  bahwasanya  pengawasan  kepatuhan  syariah  belum optimal  maka  dari  itu  diperlukan  peongptimalan  peran  DPS  dan peningkatan kualitas SDM baik itu pegawai ataupun pejabatnya.
Kata  kunci :  Kepatuhan  Syariah,  Dewan  Pengawas  Syariah, Sumber Daya Manusia

## Pendahuluan
Dalam  Islam,  manusia  dijadikan  khalifah  oleh  Allah SWT di  muka bumi  yang  luas  ini,  dalam  Al-Qur’an,  Allah SWT menjadikan  alam  dan segala isinya untuk manusia dan memberikan kesempatan dan keluasan untuk manusia  agar  mengelola  sumber  daya  alam  yang  ada  di  bumi  ini  untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya dan membangun sebuah peradaban
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
P-ISSN (Cetak)   : 2477-8338 http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia E-ISSN (Online)  : 2548-1371 (Terakreditasi Online) Volume 10, Nomor 1, Desember 2018

## 90 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
manusia  yang  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  sejahtera.  Manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam  dan  ekonomi  yang  ada  di  bumi  dan  menjalankan  serta  melakukan transaksi perekonomian di dalam kehidupan ini antara manusia (muamalah). Mengenai  muamalah  tersebut  terdapat  sebuah  kaidah  fiqih  yang menyebutkan bahwa (Hukum ashal (awal) daripada muamalah adalah mubah (boleh)  sampai  ada  dalil  dari  nash-nash  Al-Qur’an  dan  Hadist  yang menegaskan  keharamannya  dan  melarangnya.  Artinya,  segala  kegiatan muamalah  (ekonomi)  yang  dilakukan  manusia  diperbolehkan  asalkan  tidak adanya  dalil  dan  Nash  Al-Qur’an  dan  Sunnah  dan  tujuan  syariah  dalam perekonomian  yang bernuasa  Islami. Maka dengan petunjuk Nash-nash atau dalil  yang  ada  yang  mengandung  sebuah  hokum,  baik  itu  berbentuk  sebuah perintah  atau  larangan,  maka  dibentuklah  prinsip-prinsip  syariah  yang menjadi  pondasi  perbankan  syariah  dalam  menjalankan  praktiknya  agar jalannya perbankan berjalan dengan lancar.
Pada  zaman  ini  perbankan  Islam  nasional  terus  dan  tumbuh  dengan pertumbuhan  yang  berbeda  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  perekonomian dan  berbagai  macam  factor,  yang  mampu  mempengaruhi  perkembangan perbankan  syariah  sejak  1992.  Perkembangan  kegiatan  ekonomi  serta  bisnis yang  ada  perbankan  syariah  pada  akhir-akhir  ini,  selain  perbankan  syariah seperti  di  bidang  asuransi,  pasar  modal  koperasi,  adalah  suatu  kesempatan yang  besar  dan  bagus  dan  juga  merupakan  tantangan  yang  baru  untuk lembaga yang  menjalankan  bisnis  syariah.  Syariah  untuk  terus memperjuangkan Nama syariah dan meningkatkan mutu Lembaga Keuangan Syariah  khususnya  dalam  perbankan  agar  terus  meningkat.  Peluang  ini sekaligus  merupakan  menjadi  tantangan  baru  untuk  perbankan  syariah  di Indonesia  yang  yang merupakan kewajinban perbankan syariah untuk  selalu menyesuaikan kondisi dan diri karena adanya perubahan dan Perkembangan yang  baru  di  dalam  perbankan  syariah  serta  pembaruan  saat  ini  yaitu meluasnya  kegiatan  dalam  bidang  penerapan  prinsip  syariah  secara  drastic dikehidupan perekonomian dan juga bisnis syariah.
Meskipun  pada  jalannya  perbankan  syariah  sejumlah  kesulitan, gerakan  Islamisasi  perbankan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini mampu menunjukkan hasil yang  sangat  menggembirakan.  Walaupun  pada  dasarnya  institusi  lembaga keuangan  selalu  berevolusi  dan  berkembang,  maka  kebangkitan  keuangan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
Islam  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  efek  dari  evolusi  dari  industry  keuangan yang ada.
Munculnya  prinsip-prinsip  syariah  khususnya  di  dalam  perbankan, tidak  terlepas  dari  kesadaran  mayoritas  masyarakat  Muslim  di  Indonesia karena  sering  mendapatkan  kekecewaan  yang  muncul  dari  ketidakadilan skema  konvensional  maupun  sistem  yang  ada  diperbankan  konvensional secara menyeluruh. Selain itu, pergeseran sistem konvensional ke syariah ini pula  disebabkan  oleh  keinginan  keras  masyarakat  Muslim  Indonesia  untuk merubah  system  ekonomi  yang  berlandasi  prinsip  syariah  serta  mempunyai kepribadian muslim yang kuat, sekaligus juga sebagai salah satu upaya untuk mereformasi  makro  ekonomi  juga  mereformasi  structural  yang  ada  pada system negara Islam.
Maka kepatuhan syariah merupakan sebuah kewajiban yang harus ada dalam  perjalanan  yang  panjang  ini,  mengingat  pertumbuhan  ekonomi  terus berubah  maka  perbankan  syariah  harus  mampu  mengikuti  jalannya perkembangan  itu  sehingga  tidak  tertinggal  dengan  bank  konvensional. Apalagi  jika  sampai  banyak  pelanggaran  yang    terjadi  maka  ini  mampu membuat  gambaran  yang  buruk  kepada  masyarakat  luas  yang  ada  di Indonesia  bahwa  bank  syariah  sama  dengan  konvrnsional  hanya  dibedakan dengan  label  nama  yang  disematkan  kata  “Syariah“  tetapi  pada  praktiknya tidak jauh dari bank konvensional.
Beberapa penelitian terkait pengawasan kepatuhan syariah antara lain Prabowo dan Jamal yang meneliti peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik  kepatuhan  syariah  dalam  perbankan  syariah  di  Indonesia  dalam penelitiannya  menerangkan  tentang  pengoptimalan  peran  Dewan  Pengawas Syariah  dan  mengetahui  serta  menganalisa  peran  DPS  (Dewan  Pengawas Syariah)  terhadap  kepatuhan  pada  prinsip  syariah  pada  perbankan  yang memiliki  perspektif  perlindungan  para  konsumen  dalam  perbankan  di indonesia, karena hal ini berlandaskan dengan dasar hukum negara yang sah. Dan  penelitiannya  menerangkan  bahwa  menunjukan  bahwa  peran  Dewan Pengawas  Syariah  sangat  penting  pada  praktik  kepatuhan  syariah  dalam perbankan  syariah  yang  ada  di  Indonesia,  karena  dalam  perbankan  syariah, peranan  penting  dan  strategis  dimiliki  dan  dipegang  oleh  Dewan  Pengawas Syariah.  Karena  tanggung  jawab  untuk  memastikan  semua  prosedur  dan produk  pada  perbankan  syariah  sudah  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

## 92 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
Dalam  penelitian  Wahyu  kepatuah  bank  syariah  terhadap  fatwa Dewan  Syariah  Nasional  pasca  transformasi  ke  dalam  hukum  positif.  Yaitu untuk  mengetahui  seberapa  besar  komitmen  yang  ada  pada  bank  syariah terhadap  kepatuhan  syariah  yang  diambil  dari  implementasi  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  dan  hasil  implementasi  tersebut  di  ambil  dari  hasil wawacara  langsung  dengan  pihak  bank  syariah.  Penelitian  tersebut menunjukan  bahwasanya  komitmen  dan  keistiqomahan  yang  ada  pada  bank Islam (syariah) terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah dibank syariah yang di ambil dari fatwa DSN belum mendapatkan hasil yang memuaskan karena belum  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien  walaupun  hingga  saat  ini  Dewan Syariah  Nasional  sudah  memfatwakan  beberapa  fatwa  pada  bidang perekonomian  syariah,  sayangnya  belum  semua  fatwa-fatwa  yang  telah dikeluarkan  mempunyai  kesempatan  untuk  diserap  dan  ditransformasikan untuk menjadi peraturan dan undang-undang perbankan syariah. Sukardi  dalam  penelitiannya  kepatuhan  syariah  ( sharia  complaince )  dan inovasi produk bank syariah di indonesia menejelaskan pentingnya kepatuhan syariah  pada  praktik  bank  syariah,  serta  penguatan  kepatuhan  syariah  pada setiap perbankan syariah dengan memahami seluruh ketentuan perundangan- undangan  yang  berlaku  dan  yang  benar  sesuai  prinsip-prinsip  syariah kemudian  dari  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  keberadaan  PBI No.13/2/PBI/2011  mampu  membantu awareness yang  ada  pada  perbankan syariah  dalam  mengelola  resiko  kepatuhan  yang  sedang  dihadapi,  sehingga resiko yang di dapatkan pada kepatuhan yang diprediksi mungkin terjadi bisa di  dicegah  dengan  benar,kemudian  Penelitian  ini  menyebutkan  tiga  (3)  poin yang  penting pertama  : seharusnya  seluruh  jajaran  bank  Islam  mulai mewajibkan  pejabat  dan  jajarannya  untuk  memahami  seluruh  ketentuan perundangan  yang  terlah  diberlakukan. Kedua: menjadikan  inovasi  produk bisnis syariah yang dijalankan dan ada pada perbankan syariah, harus mampu mempunyai  perbedaan  yang  unik  dari  bank  konvesional  sehingga  mampu menarik  nasabah  untuk  bergabung  dengan  bank  syariah. Ketiga: Pengembangan dan pembaruan inovasi dalam bankan syariah harus merujuk pada  nilai-nilai  standar  prinsip  syariah  ( Shariah  Standars )  dan sharia governance dan juga pada standar internasional karena jika tidak berarti nilai normatik Islam tidak Akan sesuai dan tidak Akan relevan bersamaan dengan zaman.
Taufikkurrohman  dalam  penelitian  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah terhadap  Syariah  Complaince  Pada  Perbankan  Syariah,  adalah  meneliti
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
apakah  peran  Dewan  Pengawasn  Syariah  terhadap  perbankan  syariah, khususnya  di  Indonesia  terhadap  pengawasan  kepatuhan  syariah  ( Sharia Complaince )  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Maka  hasil  dari penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  ada  tiga  kesimpulan, Pertama , aktualisasi  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap  penerapan  kepatuhan syariah belum optimal, Kedua , Independensi Dewan Pengawas Syariah yang membuthkan  perubahan, ketiga, Pengabaian  terhadap  kepatuhan  kepatuhan oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  dapat  merusak  kepercayaan  publik  terhadap bank syariah.
Lain  hal  dengan  Mulazid  yang  mendapatkan  hasil  yang  baik  dalam penelitian  Pelaksanaan  Sharia  Complaince  Pada  Bank  Syariah  (Studi  Kasus Pada  Bank  Syariah  Mandiri,  Jakarta),  mengatakan  dan  menyimpulkan  hasil dari  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  sistem  pengawasan  terhadap kepatuhan  syariah  yang  dijalankan  pada  bank  Mandiri  Syariah  Jakarta  telah dijalankan  dan  dilaksanakan  dengan  benar,  serta  fungsi  kepatuhan  pada prinsip syariah oleh para direktur yang mengawasi kepatuhan kepada seluruh jajaran  Bank  Syariah  Mandiri  secara  normatif  telah  dilaksanakan  dengan baik,  sesuai  dengan    norma  dan  prinsip  syariah  yang  sudah  ditetapkan  oleh DPS  dan  DSN  (Dewan  Syaraih  Nasional).  Dan  pelaksanaan  kode  etik, budaya kepatuhan syariah dan manajemen resiko bank syariah Mandiri telah dilaksanakan dengan predikat yang baik
Mardian  yang  berjudul  Tingkat  Krpatuhan  Syariah  di  Lembaga Keuangan Syariah, adalah Dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, ada  4  (empat)  isu  yang  ditemukan  yaitu: Pertama ,  Isu  yang  terkait independensi  adalah  posisi  DPS  sebagai  bagian  internal  dari  bank  yang menyebabkan DPS kesulitan untuk bersikap independen terhadap produk dan operasional dari bank bersangkutan. Kedua , isu tentang rangkap jabatan DPS di beberapa lembaga keuangan syariah yang mempengaruhi efektivitas kerja DPS  di  suatu  bank  yang  tidak  bisa  secara  full-time  mengawasi  operasional bank. Ketiga ,  terkait  kompetensi.  Idealnya  kompetensi  yang  dimiliki  oleh seorang  DPS  adalah  kompetensi  syariah  dan  kompetensi  tentang  audit  dan transaksi  perbankan  sekaligus.  Realita  menunjukkan  bahwa  mayoritas  DPS belum  memenuhi  kedua  kompetensi  ini  sekaligus. Keempat ,  terkait  audit syariah. Realita yang ada menunjukkan bahwa DPS belum dibekali prosedur audit  syariah  dan  opini  audit  syariah  yang  standar.  Kemudian  menjelaskan bahwa solusi dari isu-isu itu adalah maqhasid syariah.

## 94 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
Baehaqi  pada  penelitiannya  yaitu  Usulan  Model  Sistem  Pengawasan Syariah  Pada  Perbankan  Syariah  Di  indonesia  menjelaskan  bagaimana praktek pengawasan kepatuhan prinsip syariah pada bank-bank syariah pada tahun  ini  dan  bagaimana  seharusnya  model  sistem  pengawasan  prinsip syariah  dan  kepatuhan  syariah  di  Indonesia.  Dari  pendekatan  sistempun masih  banyak  kekurangan  sekalipun  di  beberapa  bank  syariah  sudah membaik.  Kemudian  kurang  optimalnya  pengawasan.  Adapun  Model  yang diusulkan  untuk  meningkatkan  pengawasan  syariah  dalam  penelitian  ini melibatkan  enam  peran  kunci  dalam  pengawasan  syariah  yaitu  Dewan Pengawas Syariah, Audit Eksternal, Audit Internal,  dan Komite Audit, Divisi Kepatuhan  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Bila  diringkas  pengawasan  tersebut terbagi  menjadi  dua  yaitu  pengawasan  internal  (DPS,  Divisi  Audit  Internal, Divisi  Kepatuhan,  dan  Komite  Audit)  dan  pengawasan  eksternal  (Pengawas OJK dan Audit Eksternal).

## Landasan Teori
Kepatuhan  diambil  dari  kata عاطأ – عيطي – ةعاطإ 1 sedangkan kepatuhan dalam Bahasa Indonesia mempunyai makna taat, mematuhi aturan, meuruti  perintah,  taat  pada  hukum,  taat  pada  peraturan 2 .  Sedangkan  syariah bermkana  ketetapan  serta  aturan  yang  telah  Allah  SWT  perintahkan  dan tetapkan untuk hamba-hambanya, seperti: shalat, puasa pada bulan ramadhan, zakat  dan  seluruh  kebaikan  dan  kebajikan.  Syariat  diambil  dari:  ءيشلا عرش 3 yang  berarti  menerangkan  atau  menjelaskan  sesuatu.  Dalam  Islam,  kata taat/patuh  sangat  banyak  disebutkan  oleh  Al-Qur’an,  dimana  yang dimaksudkan  adalah  perintah  taat  kepada  perintah  Allah  dan  Rasulnya  di dalam  menjalankan  hidup  di  dunia,  demi  mendapatkan  kemenagan  yang abadi (surga), seperti. ” Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul- Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang- orang  yang  mendapat  kemenangan” (  QS.  An Nur  : 24/52 ). Syariah bukan menyeluruh saja tetapi juga mengandung makna yang lebih baik yaitu universal (menyeluruh/umum). Karena syariah Islam mengumpulkan seluruh aspek-aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah.
1 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus   Indonesia  –  Arab ,  Surabaya:  Pustaka Progressif, 2007.
2 Fajri, dkk, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Jakarta: Difa Publisher. 2008.
3 Jumhuriyah  Misr  Arabiyah, Mu'jamul  Washit ,  Mesir:  Maktabah  Assyuruq  Addauliyah,
2011.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
Universal yaitu syariah Islam bisa diterapkan dalam setiap tempat dan waktu  sampai  hari  akhir  nanti.  Definisi  syariah  juga  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an  yaitu “Kemudian  Kami  jadikan  kamu  berada  di  atas  suatu  syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu  ikuti  hawa  nafsu  orang-orang  yang  tidak  mengetahui.” (Q.S.  Al- Jatsiyah (45/18) Berdasarkan ayat tadi menyatakan bahwa syariah merupakan ketetapan  hukum  Allah  yang  mengandung  asas  persaudaraan,  keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universal. Adapun dalam hadist disebutkan “Barangsiapa  yang  taat  kepadaku  berarti  dia  telah  taat  kepada  Allah  dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada amirku (yang muslim) maka ia taat kepadaku dan barangsiapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku 4 .
Kepatuhan syariah mempunyai landasan hukum yaitu ketentuan pasal 2 ayat (3)  PBI  No.  10/6/PBI/2008  (yaitu  PBI  yang  mengubah  PBI  No.9/19/PBI 2007  tentang  pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  penghimpunan Dana  dan  penyaluran  Dana  serta  pelayanan  jasa  bank  syariah,  pemenuhan prinsip  syariah  dilaksanakan  dengan  memenuhi  ketentuan  pokok  Islam. Ketentuan  pokok  hukum  Islam  itu  menurut  pasal  2  ayat  (3)  PBI No.10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah:
Pertama, Prinsip  keadilan  sesuai  dengan  ayat “Dan  jika  kamu memberikan  balasan,  maka  balaslah  dengan  balasan  yang  sama  dengan siksaan  yang  ditimpakan  kepadamu.  Akan  tetapi  jika  kamu  bersabar, sesungguhnya  itulah  yang  lebih  baik  bagi  orang-orang  yang  sabar”. (An- Nahl:  126)  Adalah  menempatkan  dan  meletakan  segala  sesuatu  pada tempatnya.  Dan  memberikan  segala  sesuatu  hanya  pada  siapa  yang mempunyai  hak  serta  memperlakukan  segala  sesuatu  sesuai  dengan posisinya.  Karena  semua  jual/beli  dan  transaksi  yang  diharamkan  Allah adalah zalim disarakan atau tidak kezaliman tersebut 5 .
Kedua, Keseimbangan ( Tawazun ), Allah SWT berfirman “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Pemurah  sesuatu  yang  tidak  seimbang.  Maka lihatlah  berulang-ulang,  adakah  kamu  lihat  sesuatu  yang  tidak  seimbang?” (Al-Mulk:  3)  Maksud  ayat  inAllah-lah  yang  menghidupkan  dan  mematikan
4 mam Nawawi, Riyadhus Sholihin, Surabaya: Duta Ilmu, 2003.
5 M.  Ahmad  Ad-Da'ur, batahan  atas  kebohongan-kebohongan  hukum  seputar  riba  dan buanga bank , Al-Azhar Press : Bogor, Januari 2004

## 96 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
semua  makhluk  ciptaanNya  yang  berasal  dari  kehidupan  yang  diberikan Allah 6 .
Ketiga,  maslahah yaitu  Kemaslahatan/keselamatan.  Orang  yang mencermati  dan  mengamati  segala  yang  ada  secara  cermat  prinsip  dan hukum-hukum  syariat  Islam,  pasti  akan  mengetahui  dengan  yakin bahwasanya  Allah  Yang  maha  penyanyang  dan  pemurah  tidak  pernah mengharamkan untuk manusia sesuatu yang meliki sifat yang baik dan dapat memberikan manfaat yang sesungguhnya 7 . Keempat , Universalisme (menyeluruh).  Yaitu  sesuatu  yang  mampu dilakukan/dikerjakan  dan  diterima  oleh,  dengan,  dan  untuk  semua  elemen dan pihak yang mempunyai kepentingan tanpa ada yang membedakan agama, suka, ras dan golongan tertentu. Dalam Al-Quran telah konsep alamiyah ada dalam  agama  Islam,  yang  dimana  rosulullah  diutus  secara  universal  bukan untuk  satu  golongan.  Allah  SWT  berfirman  pada  Surat  Al  Anbiya  ayat  107 dan Saba ayat 28 8 . Kelima, Tidak  mengandung gharar. Yaitu Transaksi  yang  objeknya tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak  diketahui,  keberadaannya,  atau  tidak  dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Maka gharar termasuk  memakan harta orang tanpa hak,  baik  itu mencuri,  menipu, berlaku curang maupun memasulkan 9 .
Keenam,  Maysir. Secara  harfiah  berarti  memperoleh  sesuatu  dengan  sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja, dalam Islam, maysir yang  dimaksud  disini  adalah  seuatu  yang  mengandung  unsur  judi, taruhan atau permainan beresiko 10 .
Ketujuh, Tidak  mengandung  riba.  Yaitu  kepastian  penambahan pendapatan  secara  tidak  sah  (bathil)  antara  lain  dalam  transaksi  pertukaran barang  sejenis  yang  tidak  Sama  kualitas,  kuantitas  dan  waktu  penyerahan (fadhal)  atau  dalam  transaksi  pinjam  meminjam  yang  mempersyaratkan
6 Syaikh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al Qur'an Al 'Aisar , Jakarta : Darus Sunnah Press, Jilid 7, Juli 2014.
7 Dr.  Yusuf  Al-Qardhawi, Bunga  Bank,  Haram, Jakarta  :  Dar  Ash-Shahwah  dan  Dar  Al- Wafa’, September 2015.
8 Dr. Aidh Al-Qarni, Tafsir Muyassar , Jilid 3, Jakarta : Qisthi Press 2007.
9 Ibid
10 Ascarya, akad dan produk bank syariah , jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
nasabah  penerima  fasilitas  mengembalikan  Dana  yang  diterima  melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah) 11 .
Kedelapan, Tidak dzalim Zalim. Yaitu transaksi yang meninmbulkan ketidakadilan  bagi  pihak  lainnya.  Dan  zalim  berarti  mengerjakan  larangan serta meninggalkan perintah Allah 12 .
Kesembilan ,  Objek  haram.  Objek  haram  adalah  setiap  harta  yang didapatkan  dari  jalan  yang  Allah  haramkan 13 atau  Suatu  barang  atau  jasa yang  diharamkan  dalam  syariah  seperti  daging  babi,  minuman  keras,  objek pornografi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu.
Sembilan  landasan  syariah  yang  sudah  disebutkan  merupakan landasan  pada  kepatuhan  syariah  yang  mesti  dipatuhi,  karena  semua merupakan landasan prinsip syariah.

## Metodologi
Dalam  dunia  pendidikan  dimana  metodologi  sangat  digunakan  ada pendekatan penelitian  yang terkenal terbagi menjadi dua (2) penelitian yaitu kualitatif  dan  kuantitatif.  Dalam  penulisan  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  pendekatan  dekskriptif  kualitatif  dimana  dalam  penelitian  ini lebih  condong  kepada  studi  pustaka,  serta  dapat  juga  menjadi  sebuah  studi yang korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya.
Untuk  melakukan  sebuah  penelitian,  seseorang  dapat  menggunakan metode  penelitian  tersebut.  Sesuai  dengan  masalah  yang  ada,  tujuan, kegunaan penelitian dan kemampuan yang dimilikinya. Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau dari perilaku yang diamati. Metode analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  dilakukan  bertitik  tolak  dari analisis  empiris,  yang  dalam  pendalamannya  dilengkapi  dengan  analisis yuridis.  Berdasarkan  hasil  analisis  ditarik  kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu penarikan  kesimpulan  dari  keadaan  yang  umum  atau  dengan  kata  lain  dari sejumlah bahasan yang umum maka dilakukan penarikan kesimpulan dengan hal-hal yang lebih khusus 14
11 Sjahdeini  Sutan Remy, Perbankan Syariah,  produk-produk dan aspek-aspek hukumnya , Jakarta : 2014
12 Dr. Erwandi Tarmizi, Harta Haram , Bogor : P.T Berkat Mulia Insani, 2013
13 Dr. Erwandi Tarmizi, Harta…
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Alfabeta, 2015.

## 98 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..

## Pembahsan Penelitian
Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang terjadi pada perbankan syariah terlah banyak terjadi di beberapa bank syariah yang ada di Indonesia terjadi  karena dibiarkan oleh  DPS  atau  luput  dari  pengawasan  DPS,  hal  ini jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat di Indonesia,  sehingga  dapat  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  pada  bank syariah.  Bank  syariah  sebagai  pengumpul  dan  pendistributor  Dana  publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia  usaha.  Reputasi  ini  bukanlah  satu  hal  yang  mudah,  tetapi  harus diusahakan  dengan  penuh  disiplin  dan  bersungguh-sungguh 15 .    Oleh  karena itu Diwajibkannya  kepatuhan  syariah  pada  perbankan  Islam  untuk  selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah menjadikan pengawasan syariah sebagai  salah satu  aspek  yang penting,  yang dapat  dikatakan sebagai  bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah tersebut. Dalam tahap selanjutnya, hal ini  berimplikasi  pada  urgensi  dari  pengaturan  Akan  dewan  syariah  dan kepatuhan syariah dalam perbankan  Islam 16 . Maka kepatuhan syariah sangat berpengaruh  terhadap  citra  bank  syariah  dan  kemajuannya,  tidak  bisa diremehkan  begitu  saja  atau  dipandang  hanya  sebuah  aturan  yang  tak  mesti dilaksanakan.
Kepatuhan  syariah  pada  perbanakan  merupakan  syarat  mutlak  yang harus  dipenuhi  oleh  lembaga  keuangan  syariah  khususnya  perbankan  yang menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Kepatuhan  syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan yang dilakukan  sebagai  bentuk  dari  karakteristik  lembaga  tersebut.  Fungsi kepatuhan  sebagai  tindakan  yang  bersifat  preventif,  untuk  memastikan kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan  prosedur,  serta  kegiatan  usaha  yang dilakukan  oleh  bank  Syariah.  Kepatuhan  syariah  adalah  bagian  dari pelaksanaan  framework  manajemen  risiko  yang  memiliki  standar internasional  yang  disusun  dan  ditetapkan  oleh  Islamic  Financial  Service Board  (IFSB)  di  mana  kepatuhan  syariah  merupakan  bagian  dari  tata  kelola
15 Bagya  AP    dan  Basri  Bin  Jamal,  “  Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap  Praktik Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  “Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 Januari 2017.
16 Agus Triyanta, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)” Jurnal Hukum, No. 5 Vol. 16 Oktober 2009
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
lembaga 17 .  Selama  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  yang merupakans  sebuah  keharusan  bagi  industri  keuangan  syariah,  maka pengawasan  (supervisory)  syariah  ada  di  Indonesia.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  pengawasan  syariah  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) yang dilakukan merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah.
Prinsip  syari’ah  dibuat  sebagai  acuan  untuk  dewan  syari’ah  agar membuat regulasi terkait  aktifitas  keuangan  yang  berbasis  syari’ah  yang ditujukan kepada industri keuangan syari’ah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syari’ah  digunakan  untuk  mengakomodasi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam pengawasan  kepada    perbankan  Syari’ah,    Karena  setiap  industri  keuangan syari’ah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syari’ah bank maupun non-bank terikat  dengan  adanya  aturan-aturan  syari’ah,  hal  ini  dinamakan  dengan kepatuhan syari’ah 18 .
Perangkat regulasi  yang didesain secara spesifik oleh Dewan Syariah untuk mengatur kepatuhan syari’ah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya. Tuntutan  untuk  meningkatkan  kerangka  regulasi  bagi  kepatuhan  syari’ah merupakan  sebuah  tantangan  yuridis  yang  dihadapi  oleh  setiap  negara  yang mayoritas  penduduknya  Muslim  yang  berkeinginan  untuk  mengembangan bisnis  keuangan  berbasis  Islam  (syari’ah).  Negara-negara  tersebut  ditantang untuk  mereformulasi  kerangka  hukum  mereka  agar  mampu  secara sepenuhnya mengakomodasi kekhasan dari keuangan Islam (syari’ah) 19 .
Akan tetapi  pada  praktiknya  kita  menemui  banyak  dari  masayarakat yang  masih  menganggap  bank  syariah  tidak  berbeda  dengan  bank konvensional, berarti ini menunjukan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan syariah masih sangat lemah dan ini juga disebabkan karena adanya kesalahan pada  sumber  daya  manusianya  yang  masih  banyak  belum  paham  prinsip syariah,  sehingga  banyak  yang  melanggar  karena  ketidaktahuannya.  Maka dibutuhkan teknik atau model dalam pengawasan kualitas kepatuhan syariah, karena  setiap  transaksi  atau  prosesnya,  bank  syariah  wajib  mengikuti  dan menaati  prinsip  dan  peraturan  syariah,  agar  tidak  dikatakan  sebagai  bank
17 Agus  Waluyo,  “  Kepatuhan  Bank  Syariah  Terhadap  Faywa  Dewan  Syariah  Nasional PascaTransformasi  Ke  Dalam  Hukum  Positif  “  Jurnal  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Salatiga, Vol. 10,  No.2, Desember 2016
18 Luqman  Nurhisam,  “Kepatuhan  Syariah  (  Sharia  Complaince)  Dalam  Industri  Keuangan Syariah.”, A-Raniry : International Journal Of Islamic Studies Vol.3 No.1 Juni 2006.
19 Aziz  Budi  Setiawan, “ Perbankan  Syariah:  Challenges  dan  Opportunity  Untuk Pengembangan di Indonesia ” ,Jurnal Kordinat,Vol. VIII: 1, April 2006
100 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
yang tidak ada bedanya dengan bank konvensional, yang padahal dari prinsip dan landasannya saja sudah sangat jauh berbeda.
Ada  dua  (2)  poin  yang  bisa  dilakukan  perbankan  syariah  untuk meningkatkan  kualitas  pengawasan  kepatuhan  syariah  agar  jalannya perbankan tidak mendapatkan  gejala  yang  disebabkan  pelanggaran  pada kepatuhan syariah, yaitu:
Pertama, Peningkatan  dan  Pengoptimalan  Peran  DPS  (Dewan Pengawas Syariah) Pada Pengawasan Syariah di Perbankan Syariah.
Dewan  Pengawas  Syariah  merupakan  badan  independen  dalam  bank syariah  yang  fungsi  utamanya  melakukan  pengawasan  kepatuhan  syariah dalam  operasional  bank  syariah 20 .  Ini  menjadi  sebuah  tanggung  jawab  yang berat,  karena bank syariah beroperasi  membawa dan menjunjung ketinggian Nama Islam. Baik dan buruknya pemenuhan  prinsip syariah di bank syariah akan  memberikan  dampak  terhadap  Islam  itu  sendiri.  Jika  ada  bank  syariah yang  dengan  sengaja  melanggar  prinsip  syariah,  maka  masyarakat  tidak hanya  menyalahkan  bank  syariah  bersangkutan,  tapi  juga  bisa  menyalahkan Islam.  Masyarakat  akan  beranggapan  bahwa  Islam  tidak  memiliki  sistem ekonomi  yang  baik  karena  adanya  pelanggaran  tersebut.  Inilah  realita  yang dihadapi. Masyarakat seperti “tidak adil” dalam memberikan hukuman. Jika ada  bank  syariah  yang  melanggar  syariah,  maka  semua  bank  syariah  akan dianggap  sama  dan  mereka  akan  pindah  ke  bank  konvensional.  Sebaliknya, jika ada bank konvensional bermasalah, kesalahan hanya ditimpakan ke bank bersangkutan dan pindah ke bank konvensional yang lain 21 .
Selain  adanya  fatwa  DSN  yang  diamanahkan  kepada  DPS,  berbagai pengaturan  dalam  undang-undang  maupun  PBI  yang  sudah  ditetapkan sebagai  regulasi  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia,  seperti Undang-Undang  No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integrative mengatur perbankan syariah di Indonesia 22 . Secara khusus,  kerangka  hukum  maka  Dewan  Pengawas  Syariah  wajib melaksanakan  tugasnya  sesuai  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
20 Sri  Iswati,  "Audit  Internal  Pada  Bisnis  Keuangan  Yang  Berbasis  Syariah  Dalam Pencapaian Sharia Complaince", Majalah ekonomi Tahun 17, No.1 April 2007.
21 Sepky  Maridan  dan  martasari,  “  Presepsi  Masyarakat  Terhadap  Penerapan  Sharia Complaince  Pada  Bank  Syariah  di  Kecamatan  Barabai ” ,  Jurnal  Dinamika  Akutansi  dan Bisnis, Vol.2, No. 1, 2015.
22 Sepky  Mardian,  "Tingkat  Kepatuhan  Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah",Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam Vol.3, No.1 Thn.2015.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
Adapun  tugas  dan  fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah: Pertama, tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi  kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatawakan  oleh  DSN. Kedua ,  fungsi  utama  Dewan  Pengawas  Syariah adalah: Pertama, sebagai  penasihat  dan  pemberi  saran  kepada  direksi, pimpinan  unit  syaraiah  dan  pimpinan  Kantor  cabang  syariah  mengenai  hal- hal  yang  terkait  dengan  aspek  syariah. Kedua, sebagai  mediator  antara lembaga  keuangan  syariah  dengan  DSN  dalam  mengomunikasikan  usul  dan saran  pengembangan  produk  dan  jasa  dari  lembaga  keuangan  syariah  yang memerlukan  kajian  dan  fatwa  dari  DSN.  Adapun  wewenang  Dewan Pengawas  Syariah  adalah  sebagai  berikut: Pertama, memberikan  pedoman atau  garis-garis  besar  syariah,  baik  untuk  pengerahan  maupun  untuk penyaluran Dana serta kegiatan bank lainnya. Kedua, mengadakan perbaikan seandainya  suatu  produk  yang  telah  atau  sedang  dijlankan  dinilai bertentangan  dengan  syariah 23 .  Jika  dalam  Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  Dewan  Pengawas  Syariah  meliputi:  menilai  dan  memastikan pemenuhan  Prinsip  Syariah  atas  pedoman  operasional  dan  produk  yang dikeluarkan Bank, mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama  Indonesia, meminta  fatwa  kepada  Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama  Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, dan Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya 24 .
Dari  fungsi  dan  tugas  yang  telah  difatwakan  DSN,  DPS  perlu melakukan  fungsinya  sebagai  pengawas  terhadap  kepatuhan  syariah  (Sharia Complaince).  Hal  tersebut  merupakan  tindakan  dan  langkah  yang  bersifat preventif , untuk memastikan kebijakan ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah 25 .
23 Andrian Suredi, Perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, juli 2009
24 Ali  Syukron,  "Pengaturan  dan  Pengawasan  pada  Bank  Syariah",  Jurnal  Ekonomi  dan Hukum Islam, Vol. 2, No.1 2012.
25 Alfina  Damayanti,  dkk,  "Efektivitas  Pengawasan  Dalam  Implementasi  Shariah Complaince  Oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Bank  Syariah",  Diponogoro  Law  Jurnal, Vol.5 No.3, 2016.
102 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
DPS berperan penting untuk menjamin agar bisnis syariah khususnya perbankan  syariah  beroperasi  sesuai  prinsip  syariah,  peran  ini  seharusnya diperluas sebagai kepanjangan tangan Bank Indonesia untuk menjamin makin berkembang  dan  tumbuh  sehat  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Peran  ini akan optimal jika perangkat  pendukung operasional  DPS tersedia mencakup legislasi  dan  regulasi,  sumber  daya  manusia  yang  kompeten,  manajemen yang baik dan sarana prasarana yang memadai 26 .
Maka  DPS  sebagai  pemenang  otoritas  pengawasan  terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab  yang diatur melalui ketentuan  hukum  yang  tegas,  dari  hasil  pembahasan  tersebut  di  atas,  perlu kiranya  dilakukan  kajian  yang  lebih  mendalam  dan  menyeluruh  mengenai pertanggungjawaban  DPS  dalam  pengurusan  bank  syariah,  terutama dikaitkan  dengan  kedudukan  DPS  sebagai  pemegang  otoritas  pengawasan kepatuhan syariah, sehingga tercipta sinergi kuat antara DPS dan organ bank bank syariah lainnya 27 . Kedua, Peningkatan  Mutu  SDM  (Pengetahuan  Kepatuhan Syariah Pada Pejabat dan Pegawai Bank) Pada Bank Syariah .
Salah  satu  problema  yang  membuat  rumit  yang  dihadapi  bank syari’ah  yaitu,  pertama,  persoalan  sumber  daya  manusia.  Dalam  hal  ini maraknya  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  tidak  diimbangi  dengan  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  dan  mempunyai  paham  prinsip  syariah  yang kuat,  untuk  membangun  perbankan  syariah  yang  memiliki  standar professional,  baik  dan  benar.  Fenomena  ini  diperlihatkan  dengan kecenderungan  pelayanan  perbankan  syariah,  yang  dalam  beberapa  aspek ditemukan menyerupai bank konvensional atau kurang Islami. Masih banyak SDM bank syariah yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik  dalam  menjalankan  operasional  perbankan  syariah.  SDM  yang berkualitas  yang  dibutuhkan  oleh  bank  syariah  adalah  SDM  yang  secara keilmuan  agama  paham  tentang  konsep  bank  syariah  dan  ekonomi  syariah, dan  secara  psikologis  dia  memiliki  semangat  keIslaman  yang  sangat  tinggi. SDM  yang  hanya  mengerti  tentang  ilmu  bank  syariah  dan  ekonomi  syariah saja, tetapi tidak mempunyai semangat keIslaman yang tinggi, maka ilmunya seakan  tidak  ada  ruh.  Dan  sebaliknya  SDM  yang  hanya  memiliki  semangat
26 Isa  Ansori,  “  Problematika  Dewan  Pengawas  Syariah  Dan  Solusinya  ”,  Jurnal  Nizham, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
27 Haniah Ilhami, “pertanggung jawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah “, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No. 3, Oktober 2009
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
ke-Islaman  yang tinggi  tetapi  tidak mempunyai  ilmu  yang berkaitan tentang bank  syariah  atau  ekonomi  syariah,  dia  bagaikan  orang  yang  berjalan  tanpa arah 28 .
Pengembangan  sumber  daya  manusia  merupakan  hal  yang  wajib dilakukan.  Falsafah  Islam  memandang  tugas  kenegaraan  sebagai  tanggung jawab  masing- masing individu.  Hal  itu  harus  dibuktikan  dengan  pengajaran bidang-bidang  syariah  dilembaga-lembaga  pendidikan  Islam,  seperti pesantren, madrasah dan perguruan tinggi. Bidang-bidang syariah itu terdapat dalam  fiqh  tafsir  dan  hadits.  Malah  di  perguruan  tinggi  Islam  negeri  dan swasta  terdapat  fakultas  syariah  yang  mengajarkan  bidang-bidang  syariah tadi.  Hal  Ini  terutama  untuk  melahirkan  SDM 29 yang  berkualitas  dibidang ekonomi syariah.
Karena  erkembangan  bisnis  syariah  itu  menuntut  kuantitas  dan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  memadai.  SDM  Ekonomi Syari’ah yang tangguh tentu tidak bisa dilahirkan secara instan. Dibutuhkan sebuah  program  pendidikan  yang  terencana,  sistemis  dan  mampu  menjawab kebutuhan  pasar  masa  depan.  Dalam  konteks  inilah,  lembaga  pendidikan tinggi  yang  khusus  mengelola  pendidikan  ekonomi  syari'ah  merupakan keniscayaan  yang  tak terbantahkan .  Dari  lembaga  pendidikan  tinggi  inilah, Akan  Iahir  SDM  syari’ah  yang  paripuma 30 .  Yang  mampu  mengemban amanah  umat  dalam  hal  ekonomi  Islam  yang  taat.  Menghadapi  tuntutan  ini kelihatannya  fakultas-fakultas  syariah  yang  ada  sekarang  di  lembaga- lembaga perguruan tinggi Islam belum siap. Karena untuk mengisi formasi di bidang-bidang  ekonomi  dan  bisnis  itu,  fakultas-fakultas  syariah  yang  ada sekarang harus lebih dahulu merombak kurikulumnya.
Jika  kita  melihat  Pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Tanah  Air  yang pesat,  ternyata  tak  diimbangi  dengan  ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia yang  memadai.  Akibatnya,  tren  peningkatan  syariah  menjadi  terhambat bahkan  melamban  karena  SDM-nya  tak  mampu  mengimbangi  pertumbuhan dan permintaan pasar.  Fakta  dilapangan  menunjukkan  bahwa  saat  ini sebagian  besar  SDM  yang  bekerja  di  industri  perbankan  syariah  tidak
28 Asnaini, “Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syari’ah: Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam Laa_Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008
29 Sudirman Tebba, “Menakar Kesiapan SDM Syariah ”, Jurnal UNISIA No. 48, 26 Febuari
2003
30 Azhari  Akmal  Tarigan,  “  Pendidikan  Tinggi  Dan  Ketersediaan  SDM  Ekonomi  Syariah “,jurnal Al-Razi Vol 4, Tahun 2 Juli - Desember 2011
104 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
memiliki pengalaman akademis di bidang perbankan Syariah. Bahkan banyak bank  syariah  yang  masih  merekrut  pegawai  dan  pejabatnya  dari  bank konvensional,  disebabkan  karena  minimnya  pengetahuan  perbankan  Syariah secara umum. Karena sebab ini, masih banyak bank syariah  yang tidak mau mengambil kesulitan dalam mendapatkan SDM-nya, sehingga memindahkan karyawan  bank  konvesional  ke  bank  syariah,  yang  padahal  mereka  belum tentu paham masalah prinsip dan kepatuhan syariah.
Dari  sebab  ini,  terjadilah  banyak  pelanggaran  yang  terjadi,  yang disebabkan oleh pejabat atau karyawan bank. Sikap dan perilaku merupakan bagian  penting  dalam  etika  kepatuhan  syariah  dalam  perbankan.  Adapun sikap  dan  perilaku  yang  termasuk  dari  etika  kepatuhan  syariah  yaitu  harus dijalankan  oleh  setiap  pegawai  bank  adalah  jujur  dalam  bertindak  dan bersikap, rajin, tepat  waktu  dan tidak pemalas, selalu murah senyum,  lemah lembut  dan  ramah  tamah,  sopan  santun  tutur  kata  dan  hormat,  simpatik, bertanggung jawab dan suka menolong nasabah. Sikap melayani merupakan sikap  utama  dari  seorang  pemasar  khususnya  pegawai  bank.  Al-Quran  dan As-Sunnah  memerintahkan  dengan  sangat  ekspresif  agar  kaum  Muslim bersifat  lemah  lembut  dan  sopan  santun  mana  kala  berbicara  dan  melayani nasabah.
Dan  dapat  dipastikan  jumlah  nasabah  jika  kita  mematuhi  kepatuhan syariah Akan bertambah dikarenakan pengaruh dari kepuasan pelayanan bank yang didapati nasabah. Manfaat lain bagi nasabah yang telah lama bergabung di  bank tesebut menjadi  loyal  dan  merasa  memiliki  bank  tersebut  sehingga kepuasan terus bertambah. Menjadi seorang pegawai bank termasuk menjadi seorang  customer  service  haruslah  mempunyai  rasa  loyal,  telaten,  penuh kasih sayang dan juga sabar. Karena jika tidak sabar maka nasabah tidak mau anda yang melayani dan nasabah akan kabur.
Oleh karena itu idealnya, sumber daya manusia yang bekerja di bank- bank  syariah  adalah  orang-orang  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  ilmu umum  dan  kompetensi  yang  tinggi  dibidang  keuangan  serta  memahami prinsip–prinsip  syariah. Dengan  terbentuknya  sumber  daya  manusia  yang memilik kemampuan dalam  bidang  keuangan  dan  ekonomi  syari’ah,  sangat diharapkan dapat membantu operasional bank syari’ah menjadi lebih efektif dan efesien.
Dengan kata Iain, SDM syari’ah yang ingin diwujudkan adalah SDM yang  integratif,  SDM  yang  bukan  saja  sekedar  memahami  ilmu  ekonomi syari'ah  dan  konvensional  namun  lebih  dari  itu,  harus  ahli  dalam  kedua
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
bidang  itu.  Di  samping  itu  SDM  syari’ah  atau  SDM  Islami  yang dikembangkan  adalah  yang  memiliki  akhlak  dan  kompetensi  yang  dilandasi sifat yang dapat dipercaya (amanah), memiliki integritas yang tinggi (siddiq) dan senantiasa membawa dan menyebarkan kebaikan (tabligh) serta memiliki keahlian dan pengetahuan yang handal (fathanah) 31 .
Dari  dua  tehnik  yang  sudah  disampaikan,  maka  penguatan  terhadap DPS  di  dalam  tugasnya  dan  pengoptimalan  SDM  haruslah  sangat diperhatikan,  melihat  keduanya  sangat  penting  untuk  keberlangsungan perbankan syariah dalam menjalankan kepatuhan syariah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  dan  pembahasan  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
Bahwasanya  ada  dua  (2)  Tehnik  pengawasan  syariah  yang  mampu meningkatkan kualitas Kepatuhan Syariah ( Sharia Complaince ) yaitu:
Pertama, peningkatan  dan  Pengoptimalan  Peran  DPS  (Dewan Pengawas  Syariah),  yaitu  dengan  memperdalam  keilmuannya  mengenai prinsip syariah dan pengetahuan perbankan secara umum, bahkan wajib bagi DPS mempunyai  pengetahuan mengenai  perbankan syariah, sehingga dalam pengawasannya  DPS  tidak  mendapatkan  kejanggalan  atau  merasa  bingung ketika  masalah  baru  datang.  Kemudian  penambahan  pengalaman  DPS mengenai  praktik  perbankan  syariah,  sehingga  DPS  mampu  mengetahui seluk beluk pelanggaran kepatuhan syariah yang dilakukan oleh pejabat bank atau pegawai bank syariah.
Kedua, eningkatan mutu SDM (Pengetahuan Kepatuhan Syariah Pada Pejabat  dan  Pegawai  Bank)  Pada  bank  syariah  yaitu  dengan  memperkuat prinsip-prinsip  syariah  pada  setiap  pegawai  bank.  Kemudian  menambah pengetahuan dan kompetensi yang tinggi dibidang keuangan serta memahami prinsip  bank  syariah  dan  bank  umum.  Kemudian  setiap  bank  syariah hendaknya  mewajibkan  SDM  yang  ada  memiliki  akhlak  yang  baik  dan kempetensi  yang  dilandasi  sifat  yang  dapat  dipercaya  (amanah),  memiliki intergritas  yang  tinggi  (Shiddiq)  dan  sentiasa  membawa  dan  menyebarkan kebaikan  (tabligh)  serta  memiliki  keahlian  pengetahuan  yang  handal.  Dan hendaknya  setiap  bank  syariah  dalam  merekrut  SDM  dengan  cara
31 Azhari Akmal Tarigan, “Pendidikan Tinggi Dan Ketersediaan ….
106 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
memindahkan  pegawai  bank  konvensional  ke  bank  syariah  karena  dapat menghambat pertumbuhan bank.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Terjemahnya. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada,
2008.
Da'ur,  M.  A.  Ad-, Bantahan  Atas  Kebohongan-kebohongan  Seputar  Riba
Dan   Bunga  Bank , Bogor: Al-Azhar Press, 2004.
Fajri, et al ., Kamus Lengkap Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Difa  Publisher.
2008.
Jazairi,  A.  B.  Al- Tafsir  Al  Qur'an  Al  'Aisar ,  Jakarta:  Darus  Sunnah  Press. 2014.
Munawwir, A. W., & Muhammad Fairuz, Al Munawwir Kamus Indonesia – Arab ,   Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
Nawawi, I, Riyadhus Sholihin, Surabaya: Duta Ilmu, 2003. Munawwir, A. W., & Muhammad Fairuz, Al Munawwir Kamus Indonesia –
Arab ,   Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
Nawawi, I, Riyadhus Sholihin, Surabaya: Duta Ilmu, 2003. Qardhawi, Y. Al-, Bunga Bank, Haram, Jakarta: Dar As-Shahwah. 2015. Qarni, A. Al-, Tafsir Muyassar , Jakarta: Qisthi Press. 2007. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , Bandung: Alfabeta, 2015.
Suredi,  A, Perbankan  syariah  tinjauan  dan  beberapa  segi  hukum, Jakarta: Ghalia  Indonesia, 2009.
Tarmizi, E, Harta Haram, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2013.
Ansori,  I,  “  Problematika  Dewan  Pengawas  Syariah  Dan  Solusiny  “,  Jurnal Nizham, Vol. 01. No. 01, 2013.
Asnaini,  “  Pengembangan  Mutu  SDM  Perbankan  Syari’ah:  Sebagai  Upaya Pengembangan  Ekonomi  Islam  ”  Jurnal  Ekonomi  Islam  Laa_Riba,
Vol. II, No. 1,  2008.
Baehaqi,  A,  “  Usulan  Model  Sistem  Pengawasan  Syariah  Pada  Perbankan Syariah Di Indonesia “ Jurnal Dinamika Akutansi Dan Bisnis Vol.
1, No. 2, 2014.
Damayanti,  A,  dkk,  "Efektivitas  Pengawasan  Dalam  Implementasi  Shariah
Complaince  Oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Bank  Syariah", Diponogoro Law
Jurnal, Vol.5 No.3, 2016.
Ilhami,  H,  “  Pertanggungjawaban  dewan  pengurus  syariah  sebagai  otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
syariah “, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No. 3, 2009.
Iswati, S,"Audit Internal Pada Bisnis Keuangan  Yang  Berbasis Syariah Dalam Pencapaian sharia   Complaince", Majalah Ekonomi, Tahun
XVII, No.1 April 2007.
Jamal, B. B., & Bagya Agus   Prabowo,  “  Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah terhadap  Praktik  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Syariah  di Indonesia”,  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM  NO.  1  VOL.  24,
2017.
Mardian,  S,  “  Presepsi  Masyarakat  Terhadap  Penerapan  Sharia  Complaince
Pada Bank Syariah  di  Kecamatan  Barabai”,  Jurnal  Dinamika
Akutansi Dan Bisnis, Vol.2   No.1, 2015.
Mardian,  S,  "Tingkat  Kepatuhan  Syariah  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah",
Jurnal   Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 1 2015.
Nurhisam,  L,  “  Kepatuhan  Syariah  Sharia  Complaince  Dalam  Industri Keuangan Syariah ”,   Jurnal Hukum QUIA  IUSTUM  Vol.  3  No.1,
2016.
Saramawati, D. A M, dan Ahmad Tarmizi Lubis " Analisis  Pengungkapan
Sharia  Complaince Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, No. 2  2014. Sukardi,  B,  “  Kepatuhan  Syariah    Sharia  Complaince  dan  Inovasi  Produk
Bank Syariah   “, Jurnal IAIN Surakarta, 2016.
Suparto,  “  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam  Pemenuhan  Prinsip
Syariah Dalam Pelaksanaan  GCG  Pada  Perbankan  Syariah  “,
Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol.2 No.2, 2014.
Syukron, A, "Pengaturan dan  Pengawasan  Pada  Bank  Syariah",  Jurnal Ekonomi dan   Hukum Islam Vol.2 No.1, 2012.
Tarigan,  A.  A,  “  Pendidikan  Tinggi  Dan  Ketersediaan  SDM  Ekonomi Syariah “, jurnal Al-Razi Vol 4, Tahun 2, 2011.
Tebba, S, “ Menakar Kesiapan SDM  Syariah “ Jurnal UNISIA No. 48, 2003.
Triyanta, A, “ Implementasi   Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Islam Syariah  Studi  Perbandingan  antara  Malaysia  dan  Indonesia  “,Jurnal Hukum, No. 5 Vol.   16, 2009.
Waluyo,  A,  “  Kepatuhan  Bank  Syariah  Terhadap  Faywa  Dewan  Syariah
Nasional  PascaTransformasi  Ke  Dalam  Hukum  Positif  “,  Jurnal Institut Agama Islam Negeri   IAIN   Salatiga, Vol. 10, No.2, 2016.
108 }{ Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..