Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia Jln. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Bantul, DI Yogyakarta Email: fadlurrohmani84@gmail.com

## Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Yagus Triana 1 , Etika Khairina 2 , Mochammad Iqbal Fadhlurrohman 3*
1 Public Administration Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Garut, Indonesia
2 Public Administration Studies, Faculty of Social and Humanities, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Abstract. This study seeks to determine democracy in Indonesia's general elections. The 1955 election was intended to be the most democratic in history, despite Indonesia's fragile security situation. This study employs a qualitative methodology by synthesizing secondary data sources, such as social media, mass media, election papers, and democracy evaluation documents. To verify the previously studied data, the data source will be validated using a data analysis program, the Nvivo 12 Plus power analysis tool, and the theory employed in this work. The results of this study are based on an analysis of the data gathered to support the claim that democratic elections have been held in Indonesia;  however, the implementation  process  cannot  be  deemed  a  success  because  there  are  still  a  great  number  of problems associated with the implementation of elections. In addition, election actors are responsible for complications, such as money politics, which lead to multiple decisions. However, according to the data collected, the level of democracy from year to year is relatively high.
Keywords: Elections; Democracy; Democratic Election Studies.
Abstrak. Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengetahui  demokrasi  dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia. Pemilu  1955  dimaksudkan  untuk  menjadi  yang  paling  demokratis  dalam  sejarah,  meskipun  situasi keamanan  Indonesia  rapuh.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  dengan  menyintesis sumber  data  sekunder,  seperti  media  sosial,  media  massa,  makalah  pemilu,  dan  dokumen  evaluasi demokrasi.  Untuk  memverifikasi  data  yang  dipelajari  sebelumnya,  sumber  data  akan  divalidasi menggunakan program analisis data, alat analisis data Nvivo 12 Plus, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini didasarkan pada analisis data yang dikumpulkan untuk mendukung klaim bahwa pemilu demokratis telah diselenggarakan di Indonesia. Namun, proses pelaksanaannya belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Selain  itu,  aktor  pemilu  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  komplikasi,  seperti  politik  uang,  yang berujung pada banyaknya putusan. Namun demikian, menurut data yang terkumpul, tingkat demokrasi dari tahun ke tahun relatif tinggi.
Kata Kunci: Pemilihan Umum; Demokrasi; Kajian Pemilu Demokrasi.

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 9 No. 1 Tahun 2023
DOI: 10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4

## PENDAHULUAN
enelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  proses  demokrasi  dalam  pemilihan umum  di  Indonesia.  Proses  pemilihan  umum  yang  dilakukan  secara demokratis,  menetapkan  hak  dan  kewajiban  konstitusional  untuk menyelenggarakan  pemilu  yang  adil  serta  bertanggung  jawab  (Cerdas  &  Afandi,  2019; Sobari,  2019).  Demokrasi  adalah  suatu  sistem  yang  mengutamakan  kebebasan  untuk memenuhi  hak-hak  masyarakat  atau  rakyat  untuk  memilih  apa  yang  mereka  inginkan (Ilham, 2020). Indonesia memiliki sejarah panjang perkembangan demokrasi. Terlepas dari situasi  keamanan  Indonesia  yang  genting,  pemilu  1955  dipuji  sebagai  yang  paling demokratis dalam sejarah (Ma’arif, 2019) . Namun, pada tahun 1977 hanya ada tiga partai yang  mengikuti  pemilihan  umum.  Presiden  pada  waktu  itu,  (Suharto)  berusaha menyederhanakan  partai  politik  untuk  mendorong  stabilitas  politik,  yang  penting  bagi keberhasilan ekonomi (Anwar, 2020).
Menurut  Nurjaman  (2019),  pada  masa  Orde  Baru  dilaksanakan  pemilihan  umum setelah  berakhirnya  masa  jabatan  dalam  5  tahun.  Namun,  pemilihan  umum  yang kompetitif tidak pernah diadakan; karenanya, Golkar selalu menjadi partai dominan, yang menjadi  salah  satu  fondasi  Suharto.  Koalisi  partai  politik  selalu  dilakukan  guna memenangkan  pemilu,  namun  pada  kenyataannya  selalu  diputuskan  dalam  dua kemenangan (Solihah, 2018): pertama, kemenangan Golkar, kedua, menegaskan kembali dan  kemudian  mengukuhkan  Soeharto  sebagai  presiden  terlama  di  Indonesia.  Menurut (Permatasari & Wijaya, 2018), presiden Soeharto bukan sekedar sebagai pemimpin yang karismatik tetapi juga sebagai seorang yang otoriter. Rakyat Indonesia memasuki tahap transisi demokrasi setelah berhasil melewati tahap kritis yang dikenal sebagai runtuhnya rezim  dua  dekade  sebelumnya.  Tidak  mudah  untuk  menggoyahkan  sistem  sebelumnya, yang terjalin erat dan terdiri dari dua aparatur negara, yaitu pertama, ideologis dan kedua, represif  (Warburton  &  Aspinall,  2019).  Namun,  pada  akhirnya  dapat  digulingkan (runtuhnya kediktatoran) oleh gelombang gerakan masyarakat sipil.
P
Gambar 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020
Data  gambar  1  di  atas  menggambarkan  indeks  demokrasi  Indonesia  secara  tiga dimensi  selama  tiga  tahun  sebelumnya,  yaitu  2018-2020.  Ketiga  aspek  demokrasi  ini menunjukkan bagaimana demokrasi di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu (Sahid & bin Shahruddin, 2018). Seperti dalam hak-hak politik, telah terjadi pergeseran yang cukup besar. Tahun 2019 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya atau 2018. Namun,  pada  tahun  2020,  skor  indeks  demokrasi  untuk  hak-hak  politik  mengalami penurunan  (S.  Hidayat,  2022).  Hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  pada tahun  2020  akan  terjadi  pandemi  Covid-19  (Piter,  2021).  Kondisi  ini  akan  berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, kesehatan, dan politik.  Dengan  demikian,  hal  ini  menjadi  landasan  bagi  tumbuhnya  demokrasi  secara positif, termasuk inisiatif untuk memilih kepala desa di berbagai daerah pada tahun 2022.
Prinsip  Demokrasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  harus  dicapai  dalam proses  pemilihan  umum  untuk  menegakkan  keadilan  serta  kebebasan  individu  dalam menentukan pilihan (Antoro, 2017). Tindakan yang harus dilakukan dalam pemilihan umum didasarkan pada pandangan dan kebutuhan daerah untuk pembangunan bersama (Surya et  al.,  2021).  Hal  ini  diperlukan  sebagai  landasan  demokrasi  untuk  mengidentifikasi demokrasi yang tepat, dan untuk itu, membutuhkan keadilan dalam demokrasi. Namun, tidak  hanya  kebebasan  berekspresi  (demokrasi)  yang  dibutuhkan;  juga  perlu  memiliki kekuatan  atau  kompetensi  yang  cukup  untuk  menjalankan  keadilan  (Rosyad  &  Maarif, 2020).  Pemilihan  umum  harus  mewujudkan  prinsip-prinsip  demokrasi  agar  masyarakat merasakan haknya dalam memilih seorang calon (Sobari, 2019).
78.46
65.79 75.25 77.2 70.71 78.73 79.4 67.85 75.66 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Aspek Kebebasan Sipil Aspek Hak-Hak Politik Aspek Lembaga Demokrasi
2018 2019 2020
Dalam  sejarah  akar  demokrasi,  demokrasi  merujuk  pada  kekuasaan  atau  kapasitas rakyat  untuk bertindak  dalam  konteks  peradaban  Yunani  (Zaini, 2020).  Menurut  (Ilham, 2020) , demokrasi secara “etimologis” (tinjauan bahasa); itu terdiri dari dua kata Y unani: " demos " (berarti "rakyat") dan " cratein " atau " Cratos " (berarti kekuasaan) (kedaulatan). Demokrasi  adalah  suatu  sistem  yang  memadukan  pemikiran  dan  kegiatan  seluruh rakyatnya  (Pamungkas  &  Arifin,  2019).  Akibatnya,  implementasi  di  setiap  negara  akan menjadi  unik  dalam  hal  fitur  dan  eksekusi.  Ada  beberapa  perbedaan  dalam  demokrasi, seperti perbedaan opini publik.
Selain  itu,  demokrasi  dapat  berfungsi  sebagai  model  untuk  melaksanakan pemerintahan  yang  baik  dan  mengarahkan  kebijakan  suatu  negara  ke  arah  yang  benar (Sahid & bin Shahruddin, 2018). Ini membutuhkan pemerintah untuk memberikan warga negara dengan penentuan nasib sendiri untuk membangun bangsa. Hampir setiap negara di  dunia  telah  mengadopsi  bentuk  pemerintahan  yang  demokratis  (Geddes,  2018).  Ini terdiri dari tiga komponen utama (Sellers et al., 2020):
1. Kemauan politik suatu negara
2. Masyarakat politik yang solid akan
3. Kehadiran masyarakat sipil yang kuat dan otonom
Ketiga aspek ini diproses di suatu negara untuk mengamankan kekuasaan mayoritas, suara populer, dan pemilihan langsung, umum, dapat diakses, dan rahasia.
Tabel 1. Demokrasi Prosedural dan Substantif Variable Ukuran Keberhasilan Formal-Prosedural Ukuran Keberhasilan Demokrasi yang Substantif-Berkualitas Partisipasi Kuantitas  dan  kualitas pemilih 1. Pemilih yang kritis 2. Tidak ada diskriminasi bagi pemilih 3. Tidak  ada  partisipasi  semu  karena mobilitas dan vote buying Kompetisi Jumlah  kompetitor  dan syarat  formal  kandidat terpenuhi 1. Kualitas kompetisi (Jurdil) 2. Peluang yang sama bagi semua warga untuk dipilih ( political equality ) \ Civil Liberties Secara formal diakui 1. Tidak  adanya  pembajakan  hak-hak politik warga oleh elite Hasil Akhir Pemilu Terpilihnya kepala negara-wakil kepala negara 1. Peningkatan  kualitas responsiveness dan pertanggungjawaban
( accountability )  kepala  negara  pada warga
2. Mendekatkan  pemerintah  dengan
masyarakat
3. Meningkatkan  pelayanan  publik  dan

## kesejahteraan rakyat
Sumber: (Zuhro, 2019)
Demokrasi,  sebuah  istilah  yang  memiliki  jutaan  konotasi  dan  implikasi  bagi keberlanjutan  kehidupan  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  hukum,  dan  lainnya  (Onyishi, 2018).  Berhasil  atau  tidaknya  proses  demokrasi  akan  mempengaruhi  penyelenggaraan negara dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era kontemporer, demokrasi merupakan salah satu prinsip pedoman dalam mengontrol suatu pemerintahan  (Plattner,  2020).  Prinsip  demokrasi  menyiratkan  bahwa  rakyat  adalah pemangku kepentingan utama suatu negara. Akibatnya, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki  suara  yang  signifikan  dalam  kebijakan  yang  ditempuh  oleh  negara  melalui administrasinya (Afolabi, 2018).
Dalam masyarakat demokratis, rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak untuk terlibat  langsung  dalam  urusan  pemerintahan,  termasuk  pemilihan  kepala  negara  dan kepala  daerah  (Pamungkas  &  Arifin,  2019;  Rikardo,  2020).  Indonesia  menjunjung  tinggi demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya untuk menjamin kedaulatan rakyat  (Rikardo,  2020).  Teknik  memperoleh  kekuasaan  atau  wewenang  adalah  melalui proses pemilihan umum yang sistematis yang diatur oleh standar hukum yang unik untuk pemilihan  umum.  Pemilu  sering  disebut-sebut  sebagai  bukti  utama  keberadaan  dan berjalannya pemerintahan yang demokratis (Wahidah & Afriyani, 2021). Namun, pemilihan umum tidak biasanya atau secara eksklusif menunjukkan status demokrasi suatu negara (Nuryanti,  2018;  Zuhro,  2019).  Ada  kriteria  lain  untuk  menentukan  apakah  suatu  negara demokratis atau tidak. Ada dua cara untuk memahami demokrasi. Yang pertama adalah pendekatan  normatif  demokrasi,  atau  bagaimana  seharusnya  demokrasi  berfungsi  (das Sein),  sedangkan  yang  kedua  adalah  pendekatan  empiris  terhadap  demokrasi,  atau bagaimana  demokrasi  bekerja  ( das  sollen )  (Muntoha,  2018).  Demokrasi  didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang terdiri dari empat komponen penting  (Duong et al., 2022):
1. Sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.
2. Partisipasi aktif warga negara dalam politik dan kehidupan bernegara.
3. Perlindungan hak asasi semua warga negara.
4. Aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku sama untuk semua warga negara.
Sementara  itu,  Imron  (2021)  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  teknik  politik yang digunakan  untuk  memilih  pemimpin  politik.  Menurut  Deria  (2021),  setiap  warga  negara dapat memilih pemimpin dari tokoh-tokoh politik yang memperebutkan peran tersebut. Selain itu, warga negara dapat mengubah atau mengganti pemimpin pilihan mereka dalam pemilihan yang akan datang. Selain itu menurut (Zaini, 2020) suatu negara dapat dikatakan demokratis jika dapat memenuhi unsur-unsur seperti memiliki kebebasan berkumpul dan berserikat,  kebebasan  berekspresi,  memilih  hak  untuk  memilih  dalam  pemilu,  memiliki kesempatan untuk memegang jabatan publik, dan memiliki hak pedoman kegiatan politik bahwa  bagi  pemerintahan  yang  demokratis  setidaknya  memenuhi  instrumen  berikut (Subiyanto, 2020):
1. Pemilihan umum yang demokratis, perwakilan, pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.
2. Konstitusi hukum yang menjamin persamaan, kepastian hukum, dan keadilan
3. Partisipasi masyarakat dalam segala bentuknya
Pemilu menjadi acuan utama dalam menilai kondisi demokrasi suatu negara. Dalam konteks negara Indonesia, setelah UUD 1945, semua wakil, presiden, dan kepala daerah dipilih  melalui  mekanisme  pemilihan  umum  (Kosasih,  2018).  Dari  perspektif  rakyat, pemilihan  umum  merupakan  instrumen  yang  mewujudkan  kedaulatan  rakyat,  yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan sarana untuk mengartikulasikan keinginan  dan  kepentingan  rakyat  (Ghins,  2021).  Asas  pemilihan  umum  dalam  undang- undang pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Rais et al., 2021). Dalam konteks pelaksanaan di Indonesia, pemilihan umum sendiri pertama kali diadakan pada  tahun  1955  (Pamungkas  &  Arifin,  2019).  Maka,  dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara demokrasi dengan dilihat dari  unsur  pendekatan  normatif  dan  pendekatan  empiris  terhadap  demokrasi  yang seharusnya dilakukan oleh pemilih dan pada pelaksana pemilihan umum (pemilu) seperti yang  tertuang  dalam  undang-undang  dasar  1945  tentang  pemilihan  umum  yang seharusnya dilaksanakan secara demokrasi.

## METODE PENELITIAN
Pemilu merupakan upaya untuk melaksanakan demokrasi menurut undang-undang yang  mengatur  setiap  tindakan,  sehingga  hak  dan  kewajiban  pemilih  terpenuhi  tanpa adanya  kesalahan  (Husna  &  Novita,  2019).  Upaya  ini  dilakukan  untuk  menjaga  cita-cita demokrasi  yang  sebenarnya.  Dalam  penelitian  ini,  kita  akan  mengkaji  implementasi demokrasi untuk menghasilkan pemilihan umum yang sukses dan tidak adanya kesalahan dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  studi  kasus  di Indonesia  yang  merupakan  negara  dengan  sistem  demokrasi  yang  mempunyai  banyak perbedaan adat di masyarakat (D. R. Hidayat et al., 2018), hal ini akan menjadi lebih menarik di  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan merangkum data yang diperoleh dari berbagai sumber data sekunder, antara lain media sosial,  media  massa,  makalah  pemilu,  dokumen  demokrasi,  data  pemerintah  dan  data dokumen lembaga statistik yaitu Badan Pusat Statistik. Data tersebut kemudian akan dikaji seperti  berdasarkan  pernyataan  yang  dikemukakan,  data  hasil  dari  dokumen-dokumen yang  berhubungan  dengan  penelitian  serta  dilakukannya  triangulasi  yaitu  dengan menampilkan data, dan mereduksi data yang didapatkan. Untuk menguatkan data yang telah  dianalisis  sebelumnya,  maka  akan  dikonfirmasi  dengan  menggunakan  program analisis  data,  dengan  menggunakan  alat  analisis  data  Nvivo  12  Plus,  dari  data  yang didapatkan dari media massa, makalah pemilu sera dokumen demokrasi serta dilakukan konfirmasi  ulang  dengan  menggunakan  teori  demokrasi  dan  peraturan  yang  digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi  merupakan  suatu  asas  dalam  pemilihan  umum  baik  dalam  pemilihan kepala  negara,  kepala  daerah,  kepala  desa  ataupun  perwakilan  rakyat.  Lebih  lanjut, demokrasi  harus  berdiri  di  atas  keadilan  yang  merupakan  dasar  dari  sebuah  pemilihan umum. Seperti yang disebutkan oleh Afolabi (2018) bahwa dalam suatu pemilihan umum, asas demokrasi menjadi penting karena mengedepankan suara rakyat, yang mempunyai kepentingan  untuk  memilih  suatu  pemimpin  yang  memiliki  jiwa  demokrasi  yang  kuat. Maka, pemilihan umum harus mengutamakan demokrasi dalam sistem pemilihan umum pada suatu pemilihan pemimpin yang baik. Dari beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, demokrasi menjadi landasan dasar dalam suatu pemilihan
umum. Seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Luar Negeri, bahwa dalam pasal 9 menyatakan bahwa:
1. Sopan,  yaitu  menggunakan  bahasa  atau  kalimat  yang  santun  dan  pantas ditampilkan kepada umum;
2. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
3. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; dan
4. Bijak  dan  beradab,  yaitu  tidak  menyerang  pribadi,  kelompok,  golongan  atau peserta Pemilu lain.
Hal  ini  adalah  upaya  agar  tidak  terjadinya  permasalahan  yang  menyangkut demokrasi,  yaitu  kebebasan  dalam  memberikan  suara  terhadap  calon  dalam  pemilihan umum  (Astuti  &  Dkk,  2019).  Selain  itu,  pemilihan  umum  harus  dilaksanakan  secara demokrasi agar terciptanya suatu pelaksanaan pemilihan umum yang efektif dan efisien (Ratnamulyani  &  Maksudi,  2018).  Selain  itu,  demokrasi  juga  memberikan  hak  kepada masyarakat untuk bebas memilih, tanpa adanya tekanan yang diberikan dari pihak-pihak calon  untuk  memilih  calon  (Saputra,  2021).  Di  Indonesia  sudah  melaksanakan  asas demokrasi dengan baik seperti memberikan hak-hak bagi masyarakat dalam memilih calon tanpa  adanya  penekanan  dalam  hak  memilih,  serta  masyarakat  dapat  mengetahui  hasil pemilihan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dengan transparan. Namun hal ini belum dapat dikatakan berhasil dalam proses demokrasi yang sebenarnya karena masih ada permasalahan yang terjadi di dalam proses pemilu atau pemilihan umum yang dilakukan. dengan konsep demokrasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu pendekatan normatif dan  pendekatan  empiris  menjadi  acuan  dalam  keberhasilan  proses  demokrasi  dalam pemilihan umum.
Di Indonesia ada kebijakan yang mengkhususkan adanya dukungan partai yang besar dengan  dibuatnya  kebijakan parliamentary  threshold atau  ambang  batas  menjadi  salah satu  peraturan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum,  hal  ini  merupakan  proses  dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang baik, ambang batas sendiri dilakukan dalam pemilihan umum  eksekutif  (Nishizaki,  2019).  Namun,  dengan  adanya  ambang  batas,  pemilu  dapat menjadi problem karena akan mengakibatkan masyarakat dalam menentukan pilihan tidak memiliki alternatif lain terhadap calon yang diusung oleh partai politik (Romli, 2018).
Gambar 2. Parliamentary threshold

## Sumber: Komisi Pemilihan Umum
Pada  gambar  2  diatas  perolehan  suara  yang  sah  atau  perolehan  kursi  yang  dapat mengikuti pemilu pada tahun 2014 adalah 3,5% dari total perolehan suara, sementara pada pemilu  2019  ambang  batas  atau  parliamentary  threshold  naik  menjadi  4%.  Hal  ini mengharuskan  partai  politik  untuk  mencari  cara  bagaimana  perolehan  suara  yang didapatkan  harus  sesuai  dengan  aturan  ambang  batas  ( Parliamentary  Threshold ),  maka dilakukan dengan cara berkoalisi dengan partai lain agar dapat menempuh ambang batas yang  telah  ditentukan. Hal  ini  diupayakan  agar  dapat  memberikan  proporsi  yang  sesuai antara perolehan suara dengan perolehan kursi legislatif, sehingga memberikan semangat keterwakilan masyarakat. Namun pada kenyataannya, tetap muncul permasalahan yang terjadi  akibat  dari  adanya  ambang  batas,  seperti  pada  partai  yang  tidak  memilih  untuk berkolaborasi tidak dapat mengikuti pemilihan umum, sedangkan dari konsep demokrasi bahwa  seluruh  elemen  masyarakat,  Lembaga  masyarakat  berikut  juga  kelompok  partai politik  seharusnya  dapat  mengikuti  pemilihan  umum  yang  diadakan.  Selain  itu,  ada beberapa  permasalahan  yang  perlu  diselesaikan  (Rikardo,  2020).  Dengan  banyaknya permasalahan  pada  pemilu  2019  yang  sudah  berlangsung,  tidak  menjadikan  demokrasi sebagai tujuan utama dalam proses pemilihan umum di Indonesia, berikut permasalahan dalam pemilu 2019.
Gambar 3. Permasalahan Pemilihan Umum pada tahun 2019

## Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Dari  gambar  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  permasalahan  pemilu  yang  terbanyak adalah  politik  uang,  dengan  demikian  pemilihan  umum  dapat  dikatakan  kredibilitasnya rendah dengan adanya politik uang yang digunakan oleh para calon atau oleh para peserta pemilu dapat mengakibatkan permasalahan baru yang muncul seperti korupsi. Selain itu, dapat mengakibatkan penurunan demokrasi yang tinggi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu yang baik dan benar. Berikut indeks demokrasi dari tahun 2017- 2022 di Indonesia.
Gambar 4. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2017-2021
Dalam  upaya  menghitung  demokrasi,  keinginan  berdemokrasi  diimplementasikan secara  bertahap  dengan  menggunakan  sejumlah  variabel  yang  ditentukan  pemerintah. Indeks  demokrasi  tahun  2021  dihitung  sebesar  72,11.  Dengan  menggunakan  proses perhitungan dengan variabel lama. Selain itu, hasil perhitungan mencapai 78,12 pada tahun 2021, menunjukkan pertumbuhan tahunan. Pencapaian kinerja demokrasi Indonesia tahun 2021 tergolong “moderat” dengan skor 78,12. Faktor kebebasan dalam Indeks Demokrasi Indonesia  (IDI)  2021  mendapat  skor  tertinggi  79,72  poin.  Selain  itu,  faktor  pemerataan bernilai  78,86  poin  dan  faktor  kapasitas  bernilai  75,67  poin  untuk  indeks  demokrasi Indonesia.
Pada  triwulan  I  2022,  pemerintah  merevisi  komponen  dasar  dan  metodologi penghitungan  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI)  sebagai  upaya  penguatan  metodologi. Pendekatan  baru  penghitungan  IDI  mengukur  demokrasi  tidak  hanya  di  bidang  politik, tetapi  juga  di  bidang  ekonomi  dan  sosial.  Metodologi  baru  IDI  terdiri  atas  tiga  dimensi, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kompetensi lembaga demokrasi, serta total 22 indikator. Data IDI tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya karena beberapa indikator dalam pendekatan IDI baru berbeda dengan metode IDI lama.
Upaya dalam menanamkan demokrasi di dalam proses pemilu harus dilakukan guna memberikan  kebebasan  dalam  memakai  hak  pilih  sebagai  yang  telah  ditekankan  dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Proses demokrasi  dalam  pemilu  harus  dilakukan  secara  benar,  sebagai  bentuk  negara  yang mementingkan hak-hak dari pilihan rakyat (Pamungkas & Arifin, 2019). Selain itu, proses pemilu  diharapkan  dapat  mengupayakan demokrasi  sebagai  dasar  dalam  proses  pemilu
72.11 72.39 74.92 73.66 78.12 68 70 72 74 76 78 80 2017 2018 2019 2020 2021

## INDEKS DEMOKRASI TAHUN KE TAHUN
INDEKS DEMOKRASI TAHUN KE TAHUN
yang  akan  dilakukan,  dengan  proses  keterbukaan  dalam  proses  pemilu  menjadi  sangat penting.
Gambar 5 Word Frequency (analysis Nvivo 12 Plush)

## Sumber: Nvivo 12 Plus
Di  negara  mana  pun  yang  menerapkan  sistem  pemilihan  umum,  tujuan  pemilihan umum adalah demokratis, di Indonesia, pemungutan suara merupakan salah satu proses pemilu yang harus menganut nilai-nilai demokrasi Indonesia (Kosasih, 2018). Dari temuan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis data Nvivo 12 Plus dengan frekuensi  kata  yang  diambil  dari  media  massa  atau  media online .  Hasil  analisis  data menghasilkan  frase  pemilu,  demokrasi,  dan  nasional  yang  merupakan  kata-kata  yang paling sering digunakan dalam artikel berita media online . Hal ini menunjukkan keinginan yang  kuat  untuk  pemilu  yang  demokratis.  Hal  ini  merupakan  keinginan  untuk  dapat menekankan asas demokrasi dalam pemilihan umum dengan prinsip kebebasan serta adil dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan demokrasi.
Pemilu  di  Indonesia  diperkirakan akan mengikuti  standar  demokrasi,  namun masih banyak  keluhan  di  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  pemilu  mendatang,  pengaduan  yang dilakukan  terkait  permasalahan  dalam  proses  pemilu  perlu  diantisipasi.  Pengaduan  ini, berdasarkan temuan laporan ke DKPP, disampaikan ke sejumlah lembaga pemilihan umum dari pusat hingga daerah.

## Tabel 2.

## Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu yang Diadukan
No Lembaga Penyelenggara Jumlah Teradu 1 KPU RI 30 2 Bawaslu RI 1 3 KPU Provinsi 64 4 Bawaslu Provinsi 75 5 KPU Kab/Kota 441 6 Bawaslu Kab/Kota 307 7 PPK 3 Total 921

## Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2021
Dalam  proses  memperkuat  pemilu  yang  demokratis,  Indonesia  telah  melakukan berbagai  langkah  untuk  meningkatkan  demokrasi.  Upaya  mendorong  demokrasi  dalam pemilu  tidaklah  sederhana,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  penyelenggara  pemilu  di Indonesia,  karena  setiap  penyelenggara  masih  menghadapi  banyak  tantangan,  terbukti pada Tabel 2 dari banyaknya laporan dan pengaduan yang diterima oleh penyelenggara pemilu  di  Indonesia.    Total  dari  7  (tujuh)  Lembaga  dalam  pelaksanaan  pemilu  yaitu  921 jumlah pengaduan. Artinya masih banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam proses pemilu yang dilakukan tidak berdasarkan prinsip dalam kebebasan atau prinsip demokrasi. Aduan yang dilakukan dari berbagai aspek pemilu, sebagai berikut:
Tabel 3.

## Data Pengadu Tahun 2021
No Unsur Pengadu Jumlah Pengadu 1 Masyarakat/Pemilih 413 2 Peserta Pemilu/Pilkada 63 3 Penyelenggara Pemilu 58 4 Tim Kampanye 3 5 Pasangan Calon 3 6 Calon Legislatif 1 Total 451

## Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2021
Menurut  data  pada  Tabel  3,  unsur  penyelenggara  pemilu  mengajukan  keberatan. Banyak kekhawatiran mendorong pengajuan pengaduan. Dalam pemilu, isu-isu tersebut
dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori: prinsip profesional (49,8%), prinsip kepastian hukum  (23%),  dan  prinsip  independen  (6,1%).  Persoalan  ini  bergantung  pada penyelenggaraan  Pilkada  serentak  tahun  2019  dan  2020.  Permasalahan  pertama, pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yaitu:  tidak adanya komunikasi yang efektif  antara  penyelenggara  pemilu,  KPU,  dan  Bawaslu.  Kedua,  calon  narapidana.  KPU dan  Bawaslu  memiliki  pandangan  yang  berlawanan.  Ini  merupakan  permasalahan  yang harus diluluskan.

## KESIMPULAN
Pemilihan umum merupakan salah satu komponen pelaksanaan prinsip demokrasi. Dengan  demikian,  pemilu  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  demokrasi  dan perencanaan  yang  baik.  Dalam  beberapa  konsep  mendefinisikan  demokrasi,  termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berekspresi, hak untuk memilih dalam pemilihan,  kesempatan  untuk  memegang  jabatan  publik,  dan  hak  untuk  mengarahkan aktivitas  politik.  Selain  itu,  pemilihan  umum  menganut  prinsip  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dari  hasil  penelitian  ini  didasarkan  pada  analisis  data  yang  telah  dilakukan  dalam pelaksanaannya  pemilu  telah  dilakukan  dengan  proses  demokrasi,  namun  proses pelaksanaannya  belum  dapat  dikatakan  berhasil  karena  masih  banyak  permasalahan dalam  penyelenggaraan  pemilu  yang  terkait  dengan  proses  pelaksanaan  pemilu  yang demokrasi.  Selain  itu,  aktor  dalam  pemilu  bertanggung  jawab  atas  terjadinya permasalahan  dalam  proses  demokrasi,  seperti  politik  uang  dalam  proses penyelenggaraan  pemilu  yang  berujung  pada  banyaknya  penetapan  vonis  calon  dalam pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis,  tingkat  demokrasi  dari  tahun  ke  tahun  relatif  tinggi. Namun, hal  itu  harus  lebih ditingkatkan untuk melindungi hak-hak pemilih dan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu  yang  baik  dan  menggunakan  prinsip  demokrasi.  agar  terjadinya  pelaksanaan pemilu yang menekankan prinsip demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afolabi,  O.  S.  (2018).  Elections,  Politics,  Democracy,  and  the  Challenge  of  Sustainable Development  in  Africa.  In Handbook  of  Research  on  Sustainable  Development  and Governance Strategies for Economic Growth in Africa (pp. 291 – 308). IGI Global.
Antoro,  B.  H.  W.  (2017).  Membangun  Demokrasi  Di  Atas  Kepentingan  Rakyat  (Ilusi Kepentingan Rakyat). Justitia et Pax , 32 (2). https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1148
Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial  Politik  dan  Perekonomian  Indonesia. Jurnal  Adabiya , 20 (1),  23 – 46. https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776
Astuti,  P.,  & Dkk.  (2019).  Kajian Peran  dan  Partisipasi  Politik  Perempuan  pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur (Study of the Role and Political Participation of Women in  Regional  Head  Election  in  East  Java). Jurnal  Litbang  Kebijakan , 13 (2),  1 – 12. http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala
Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). Sasi , 25 (1), 72 – 83. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142
Deria,  C.  I.  (2021). Hak  Pilih  Masyarakat  Dalam  Pilkada  Serentak  Tahun  2020  Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara . UMSU.
Duong, H. N., Goyal, A., Kallinterakis, V., & Veeraraghavan, M. (2022). Democracy and the pricing  of  initial  public  offerings  around  the  world. Journal  of  Financial  Economics , 145 (1), 322 – 341. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.07.010
Geddes,  B. (2018).  Initiation  of  new  democratic  institutions  in  Eastern Europe  and  Latin America. In Institutional Design in New Democracies (pp. 15 – 41). Routledge.
Ghins, A. (2021). “Popular Sovereignty that I Deny”: Benjamin Constant on Public Opinion,
Political Legitimacy and Constitution Making. Modern Intellectual History , 1 – 31.
Hidayat, D. R., Basith, A. A., & Faqih, M. Z. Al. (2018). Literasi Media Sosial Untuk Pemilih Pemula. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (9), 776 – 779. http://journal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20346
Hidayat, S. (2022). Vote Minus Voice: Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi.
Demokrasi  Tanpa  Demos:  Refleksi  100  Ilmuwan  Sosial  Politik  Tentang  Kemunduran Demokrasi Di Indonesia , 173.
Husna,  F.,  &  Novita,  T.  R.  (2019).  Antisipasi  Hoax  Bagi  Pemilih  Pemula  Dalam  Pemilihan
Presiden  Tahun  2019. Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil  Pengabdian , 2 (1),  488 – 494. http://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/download/161/166 Ilham,  T.  (2020).  Fenomena  Calon  Tunggal  Dalam  Demokrasi  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah , 12 (2), 62 – 73.
Imron, I., Yuliana, S., Dewi, V., & Rindiani, A. (2021). Penguatan Demokrasi Dalam Politik Identitas Dan Populisme di Indonesia. UNUSIA CONFERENCE , 1 (1), 239 – 250.
Kosasih, A. (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 2 (1).
Ma’arif, A. S. (2019). Menerobos kemelut . IRCiSoD.
Muntoha, S. H. (2018). Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemerintahan Yang Multi Partai Di Indonesia Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis .
Nishizaki, Y. (2019). Ironic political reforms: elected senators, party-list MPs, and family rule in Thailand. Critical Asian Studies , 51 (2), 210 – 231. https://doi.org/10.1080/14672715.2019.1574596
Nurjaman, A. (2019). PARTAI DAN PEMILU Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca Orde Baru (Vol.
1). UMM Press.
Nuryanti.  (2018).  Peranan  Media  Massa  dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 4 , 1179 – 1190. https://media.neliti.com/media/publications/127889-ID-peran-media-massa-saat- pemilihan-umum-me.pdf
Onyishi, A. E. (2018). Political Elites in Nigeria and the Politics of Democratization in Lieu of Democratization  of  Politics:  Implication  for  Social  Integration  and  Sustainable Development. Journal  of  Security  Studies  and  Global  Politics , 3 (2),  147 – 155. https://doi.org/10.33865/jssgp.003.02.0157
Pamungkas,  A.  D.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Demokrasi  dan  Kampanye  Hitam  dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di  Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative  Campaign). DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum , 17 (1),  16 – 30. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641
Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2018). The Comparison of Food Policy Era the Leadership of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 2 (1), 65 – 84.  https://doi.org/10.37950/jkpd.v2i1.35
Piter,  R.  (2021).  Konsep  Kebebasan  Menurut  Jean-Jacques  Rousseau  dan  Relevansinya
Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis-Kritis). Forum , 50 (1), 15 – 33. https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.364
Plattner, M. F. (2020). Illiberal Democracy and the Struggle on the Right. In The Emergence of Illiberalism (pp. 43 – 57). Routledge.
Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Asas Hukum Langsung,  Umum,  Bebas,  Rahasia,  Jujur,  Adil  dalam  Pemilihan  Umum  Serentak Tahun  2019. Journal  Homepage:  Http://Jurnal.  Unmer.  Ac.  Id/Index.  Php/Blj , 2 (2). https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6825
Ratnamulyani,  I.  A.,  &  Maksudi,  B.  I.  (2018).  Peran  Media  Sosial  Dalam  Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. Sosiohumaniora ,
20 (2), 154 – 161. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965
Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum Sasana , 6 (1). https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228
Romli,  L.  (2018).  Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal,  dan  Masa  Depan  Demokrasi  Lokal.
Jurnal Penelitian Politik , 15 (2), 143. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757
Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam  Dalam  Menghadapi  Tantangan  Globalisasi  Di  Indonesia. Nazhruna:  Jurnal Pendidikan Islam , 3 (1), 75 – 99. https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491
Sahid,  A.  A.,  &  bin  Shahruddin,  M.  S.  (2018).  Political  Rights  of  the  Citizen  in  the  2014
Election and the Democracy Index in West Java: The Importance to Strengthen the Accessibilities. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review , 3 (2),  173 – 195. https://doi.org/10.15294/ipsr.v3i2.13697
Saputra,  A.  (2021).  Analisis  Kegagalan  Marketing  Politik  Partai  NasDem  Pada  Pemilu Legislatif  Tahun  2019  Di  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  &  Ilmu Politik , 6 (2).
Sellers, J. M., Lidström, A., & Bae, Y. (2020). Multilevel democracy: How local institutions and civil society shape the modern state . Cambridge University Press.
Sobari, W. (2019). Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  2019  di  Kabupaten  Malang. Jurnal Wacana Politik , 4 (2), 90 – 106.
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik.
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73 – 88.  https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234
Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan
Demokrasi Indonesia. Jurnal Konstitusi , 17 (2), 355 – 371. https://doi.org/10.31078/jk1726
Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades.
Independen ,
2 (2). https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/10780%0Ahttps://jurnal.u mj.ac.id/index.php/Independen/article/download/10780/6077
Wahidah,  I.,  &  Afriyani,  A.  (2021).  Administrative  Operability  dalam  Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan , 7 (2), 38 – 51. https://doi.org/10.37058/jipp.v7i2.3747 Warburton,  E.,  &  Aspinall,  E.  (2019).  Explaining  Indonesia’s Democratic  Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. Contemporary Southeast Asia , 41 (2), 255 – 285. https://doi.org/10.1355/cs41-2k
Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan , 11 (1), 13 – 48. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312
Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 69. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782