## PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN  KASUS MAL-ADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Fatmawati 1 , Isnaini 2 , Yuhelna 3
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat fatmawati.mpp17c@gmail.com 1 , syahda_04@yahoo.com 2 , nanie_chagta@yahoo.com 3

## ABSTRAK
Buruknya pelayanan Publik disebabkan oleh diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap  pelayanan  public.  Untuk  mewujutkan  penyelenggaraan  negara  dan pemerintah yang berkualitas, bebas dari praktek Maladminstrasi maka dipandang perlu adanya pengawasan ektrenal seperti Ombudsman RI. Tujuan penelitian yakni mendeskripsikan  Keberadaan  Ombudsman  Republik  Indonesia  merupakan Lembaga negara yang bersifat mandiri ( Independent) artinya tidak berada di bawah kendali presiden dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. Hasil penelitian ini yakni Kehadiran Ombudsman RI Perwakilan  Sumatera  Barat  diharapkan  mampu  mewujudkan  penyelenggaran pemerintah daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan  sewenang-wenang  serta  membantu  setiap  warga  masyarakat  untuk memperoleh  pelayanan  yang  baik,  berkualitas,  profesional  dan  proporsional. Dengan  Teori  institusi  merupakan  suatu  teori  yang  mempelajari  bagaimana organisai-organisasi  dapat  meningkatkan  kemampuannya  untuk  tumbuh  dan bertahan  hidup  ( serevise )  dalam  suatu  lingkungan  yang  serba  kompetitif  dengan menjadi terpercaya ( legitimate ) di mata para stakeholdersnya. Tentunya, nilai-nilai normatif  organisasi  seperti  efesiensi,  efektivitas  dan  ekonomis  sebagai  landasan dalam pencapaian tujuan organisasi perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kemampuan kompetisinya agar mampu bertahan hidup dalam era globalisasi ini. Oleh karena itu tulisan ini akan mengupas tuntas mengenai Teknik Monitoring Dan Evaluasi  (Monev)  Dalam  Rangka  Penyelesaian  Kasus  Mal-Administrasi Dilembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Ombudsman, Maladminitrasi

## PENDAHULUAN
Masih banyak ditemukan masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan pertemanan, kesamaana  filiasi  politik,  etnis  dan  agama.  Fenomena  semacam  ini  tetap  marak terjadi  walaupun  telah  diberlakukannya  Undang-undang  No.  28  Tahun  1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)  yang  secara  tegas  menyatakan  keharusan  adanya  kesamaan  pelayanan, bukan diskriminasi. (Agus dwiyanto dalam Ahmad Zaenal Faisal: 2014)
Untuk mewujutkan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang berkualitas, maka  dipandang  perlu  adanya  pengawasan  eksternal  seperti  Ombudsman  RI Perwakilan.  Keberadaan  Ombudsman  Republik  Indonesia  merupakan  Lembaga negara yang bersifat mandiri ( Independent) artinya tidak berada di bawah kendali presiden dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. Ombudsman adalah sebuah lembaga negara yang berwenang dalam  memberikan  pengawasan  eksternal  bagi  pelayanan  publik  baik  yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD, Swasta atau Perorangan yang diberi  tugas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  tertentu  yang  dibantu  oleh APBN/APBD  sebagain  atau  seluruhnya.  Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa  dan  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik. (Heru Prasetyo, 2017:7).
Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Sumatera  Barat  hadir  menjadi salah satu lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang terdapat di Sumatera Barat. Ombudsman bertujuan untuk mengawasi berbagai bentuk pelayanan publik dan serta akan memberantas semua bentuk  penyakit  Maladministrasi.  Maladministrasi  atau  disebut  juga  sebuah perilaku melawan hukum, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, kelalaian dan pengabaian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaraan  pelayanan  negara  dan  pemerintah  yang  dapat  menimbulkan
kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. ( UU No. 37 tahun 2008, BAB II pasal 2).
Pada Tahun 2019 terdapat lima besar Klasifikasi terlapor, yaitu 29 terlapor dari kepolisian, 152 Terlapor dari Pemda, 14 terlapor dari pemerintah/kementrian, 25 terlampir dari BPN, dan 11 terlapor dari BUMN/BUMD. Pada 2019 ini pula, ada lima  besar  dugaan  Maladministrasi  yaitu  83    dugaan  Maladministrasi penyimpangan  Prosedur,  124  kasus  tidak  memberikan  pelayanan  ,  17  dugaan maladministrasi  permintaan  uang  atau  barang  ,  33  dugaan  maladministrasi penundaan  berlarut,  dan  15  dugaan  maladministrasi  dengan  penyalahgunaan wewenang.  kehadiran  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  diharapkan mampu  mewujudkan  penyelenggaran  pemrintah  daerah  yang  bersih,  demokratis, transparan,  dan  akuntabel  serta  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  jabatan,  dan  tindakan  sewenang-wenang  serta membantu  setiap  warga  masyarakat  untuk  memperoleh  pelayanan  yang  baik, berkualitas,  profesional  dan  proporsional  berdasarkan  atas  kepastian  hukum, keadilan,  dan  persamaan  dari  pemeintah  daerah,  untuk  itu  dari  pelaporan masyarakat ke  lembaga Ombudsman. (ombudsman.go.id).
Yang membedakan penelitian ini dengan yang lainnya dan membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Teknik Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Dalam Rangka  Penyelesaian  Kasus  Mal-Administrasi  Dilembaga  Ombudsman  RI Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  yakni,  pertama  peneliti  tertarik  untuk mengupas tentang teknik penyelesaian kasus Mal-administrasi mengunakan teknik Monitoring dan Evaluasi oleh lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sumatera barat, kedua pemilihan lokasi penelitian  yang  dilakukan oleh peneliti,  masalah dalam masing-masing  penelitian  dan  tujuan  penelitian  serta  teori    yang    digunakan berbeda. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian diatas sama-sama membahas tentang  Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Peneliti ingin mendeskripsikan teknik monitoring dan evaluasi (Monev) dalam rangka Penyelesaian Kasus Mal- administrasi oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkam  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  prilaku  yang  dapat dipahami.  Penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mendeskripsikan  teknik Monitoring  dan  evaluasi  (Monev)  dalam  rangka  Penyelesaian  Kasus Maladminitrasi  Oleh  Lembaga  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian Deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar dan bukan  anngka-angka.Laporan  penelitian  ini  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk memberikan gambar npenyajian laporan (Maleong, 2013:11).
Tipe penelitian Deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar dan bukan anngka-angka.Laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk  memberikan  gambar  npenyajian  laporan  (Maleong,  2013:11).Penelitian menggunakan tipe penelitian ini karena ingin mendeskripsikan teknik Monitoring dan  evaluasi  (Moniv)  dalam  rangka  Penyelesaian  Kasus  Maladminitrasi  Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian laporan tahap resolusi dan monitoring merupakan ujung dari tahapan  penanganan  laporan  setelah  adanya  proses  Penerimaan  dan verifikasi laporan serta pemeriksaan laporan, yang ditandai adanya laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dengan tindakan korektif kepada Instansi/pihak terlapor. laporan  yang  masuk  ke  Ombudsman  harus  sudah  memenuhi  syarat  formil  dan materil sebuah laporan. Setelah laporan dinyatakan memenuhi syarat dan hasil rapat memutuskan  untuk  lanjut  ketahap  pemeriksaan  maka  asisten  pemeriksaan  yang diunjuk akan menghubungi pelapor dan menyampaikan bahwa laporannya sedang masuk ke tahap pemeriksaan.
Pada  tahap  pemeriksaan,  asisten  pemeriksa  melakukan  pemeriksaan dokumen laporan pelapor dan  menuangkannya kedalam laporan hasil pemeriksaan dokumen  (LHPD)  yang  berisikan  rencana  tindaklanjut  terhadap  laporan. tindaklanjut yang dapat dilakukan diantaranya klarifikasi tertulis, klarifikasi secara langsung melalui telepon, mengundang atau mendatangi terlapor. Bisa juga dengan investigasi  lapangan,  permintaan  data,  pemanggilan,  konsiliasi  atau  penghentian laporan jika salah satu tahapan tersebut sudah mendapatkan penyelesaian.
Adapun  Upaya  pencegahan  mengambil  fokus  kepada  situasi Maladministrasi  yang  bersifat  potensi,  dimana  didalamnya  antara  lain,  sebagai berikut :
a. Fenomena  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  diperkirakan akan menimbulkan maladministrasi dimasa depan,
b. Lingkungan penyelenggara pelayanan publik yang kurang mendukung penyampaian pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan,
c. Kompetensi  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  kurang  memenuhi standar,
d. Lingkungan  eksternal  penyelenggara  pelayanan  publik  yang menyulitkan penyampaian pelayanan kepada masyarakat,
e. Dugaan maladministrasi berulang.
Untuk memudahkan Ombudsman RI melakukan Koordinasi dengan membangun jaringan kerja, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga negara yang  independen  dan  jauh  dari  intervensiinstansi  dan  lembaga  manapun ombudsman  bekoordinasi  dengan  semua  lembaga  publik,  jasa  publik,  dan  non pemerintah guna memastikan seluruh penyelenggaraan dan pemberian pelayanan kepada publik atau masyarakat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam hal ini melakukan kerjasama dengan Padang TV, LBH kota Padang, Dan dunsanak Ombudsman.

## KESIMPULAN
Proses yang dilakukan oleh keasisten utama resolusi dan monitoring (KU Resmon)  adalah  koordinasi,  mediasi/konsiliasi  dan  menerbitkan  Rekomendasi dalam hal permasalahan belum memperoleh penyelesaian. dinamika atau tantangan yang  menjadi  penghambat  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Sumatera  Barat  diantaranya sumber  daya  manusia  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  yang  sangat terbatas, sehingga untuk menjalankan program-program kerjanya cukup terkendala.
Selain kurangnya personil, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga menemukan kendala yaitu minimnya anggaran yang dimiliki oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.Kemudian, dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat adalah masyarakat yang kurang pro- aktif  dalam  melakukan  pengawasan.  Dan  terakhir,  instansi  terlapor  yang  kurang mematuhi rekomendasi dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

## DAFTAR REFERENSI
Dwiyanto, Agus. Mewujudkan good Governance melalui pelayanan publik. 2014, Yogyakarta: Gadjah mada university press
Heru  prasetyo,  2012. Peran  Ombudsman  RI  Perwakilan  jawa  timur  dalam penyelesaian laporan atas dugaan Maladmintrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Vol 1, No.1 2012
Meleong,  Lexy,  J.  2013. Metode  penelitian  kualitatif :  Bandung  :PT  Remaja Rosdakarya.
UU RI Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI ombudsman.go.id