## ANALISIS  PENERAPAN E-BILLING DALAM  PENYETORAN  PAJAK  PADA  SATUAN KERJA STASIUN GEOFISIKA GUNUNGSITOLI
1* Firmatogu Nainggolan, 2 Maria Magdalena Bate’e, 3 Eliyunus Waruwu
1,2,3 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias - Indonesia e-mail:
1* firmatogu@gmail.com (corresponding author)
2 maria.batee82@gmail.com 3 eliyunuswaruwu@unias.ac.id

## ABSTRACT
This research analyzes how e-billing is implemented in paying taxes at the Stasiun Geofisika Gunungsitoli. The research method used a qualitative method with a descriptive approach. Primary  data  was  obtained  through  interviews  and  secondary  data  was  obtained  from official documents, related literature, and other relevant information sources. The research results show that tax payments at the Stasiun Geofisika Gunungsitoli have implemented e- billing, payments are made at the Gunungsitoli Post Office using cash payments and there are still delays in tax deposits. There are several obstacles to implementing e-billing at the Stasiun Geofisika Gunungsitoli, which include not being able to carry out Internet banking transactions  due  to  not  having  an  Internet  banking  token,  the  Internet  network  being unstable or slow, long queues at the post office payment  counter, ATM receipts/proof of payment are easily erased, and lack of socialization regarding tax e-billing. Based on these findings,  this  research  recommends  that  the  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli  strive  to accelerate the implementation of electronic payment transactions so that tax payments can be made more quickly and easily, can be done anywhere, and avoid delays in tax deposits. It is  also  necessary  to  better  understand  the  regulations  for  paying  taxes  to  avoid  tax sanctions.
Keywords: E-billing; Tax Deposit; Electronic Tax Payment Application
Diterima (Received) : 29-09-2023 Direvisi (Revised) : 03-02-2024 Disetujui (Approved) : 25-02-2024 Dipublikasi (Published) : 01-03-2024
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ayuni et al., 2023). Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  penyetoran  pajak  dapat  dilakukan  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Oktavia et al., 2022).
Namun  di  era  teknologi  yang  semakin  modern,  mekanisme  penyetoran  pajak dengan menggunakan formulir SSP sepertinya kurang efektif dan efisien (Yuliana et al., 2022).  Pembayaran  pajak  secara  SSP  sering  menyebabkan  wajib  pajak  merasa  sangat terbebani dengan prosesnya yang rumit dan panjang. Dalam rangka menyempurnakan penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  penerimaan  pajak,  telah  diterapkan  sistem penerimaan negara secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Pembayaran  pajak  secara  elektronik  adalah  pembayaran  atau  penyetoran  pajak  yang dilakukan melalui sistem elektronik (Ayuni et al., 2023). Ketentuan pembayaran pajak ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran  Pajak  Secara  Elektronik  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  225/PMK.05/2020  tentang  Sistem  Penerimaan  Negara  Secara Elektronik (Yuliana et al., 2022).
Untuk mendukung Sistem Penerimaan Pajak Secara Elektronik, Direktur Jendral Pajak  (DJP)  telah  mengeluarkan  program  baru  yang  memanfaatkan  teknologi  dengan lebih  baik,  yakni  E-Billing.  Dengan  menggunakan  E-Billing  akan  mempermudah  dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran/penyetoran pajak (Fauzi et al., 2022). Dan harapannya dengan penerapan E-Billing  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak  yang  akan  membantu  roda perekonomian Indonesia.
Masalah  penerapan  E-billing  pada  penyetoran  pajak  juga  terjadi  pada  Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli, dimana masalah yang terjadi saat ini yaitu Stasiun Geofisika Gunungsitoli belum dapat menerapkan transakasi non  tunai. Sampai dengan saat ini masih menggunakan cara yang kurang praktis dan menyita banyak waktu untuk menyetorkan pajak. Dimana penyetorannya dilakukan melalui kanal pembayaran loket kantor  pos  atau teller bank  dengan  cara  mengantri  untuk  menyetorkan  pajak  secara tunai.  Penyetoran  pajak  secara  tunai  juga  harus  disesuaikan  dengan  jam  operasional kantor pos atau bank. Dalam hal penyetoran pajak masih ditemukan keterlambatan setor. Adapun  masalah  yang  lain  adalah  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli  masih  belum sepenuhnya  menjalankan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2016  dan  Tahun  2017  yang memerintahkan  agar  setiap  pendapatan  dan  belanja  negara  harus  secara  bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai (Fauzi et al., 2022).
Penelitian difokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Billing dalam penyetoran pajak pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli periode tahun 2022. Tujuan  dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui proses penerapan E-billing dalam penyetoran  pajak  pada  Satuan  Kerja  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli  dan  faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bagaimana cara mengatasi hambatan penerapan E-Billing dalam penyetoran pajak pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli, serta strategi
yang dilakukan agar E-billing dapat diterapkan sepenuhnya pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN Pajak
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007,  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor 242/PMK.03/2014 ada berbagai jenis pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN (Wesso et al., 2022).
Penyetoran  pajak  secara  umum  berarti  pembayaran  pajak  ke  kas  negara. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  242/PMK.03/2014,  pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui layanan pada loket/ teller ( over the  counter )  dan/atau  layanan  dengan  menggunakan  Sistem  Elektronik  lainnya. Pembayaran  dan  penyetoran  pajak  dilakukan  dengan  menggunakan  SSP  atau  sarana administrasi  lain  yang  disamakan  dengan  SSP.  Penyetoran  pajak  dimaksud  meliputi penyetoran PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB (Wesso et al., 2022). Berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  242/PMK.03/2014  tentang  Tata  Cara Pembayaran  dan  Penyetoran  Pajak.  Jangka  waktu  pembayaran  dan  penyetoran  pajak adalah sebagai berikut:
1. Pembayaran  pajak  PPh  Pasal  21  yang  dipotong  oleh  Pemotong  PPh  harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang  yang  dibiayai  dari  belanja  Negara  atau  belanja  Daerah,  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
3. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  pelaksanaan  pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
4. PPh  Pasal  23  yang  dipotong  oleh  Pemotong  PPh  harus  disetor  paling  lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

## E-Billing
E-billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode  billing.  Kode  billing  sendiri  adalah  kode  indentifikasi  yang  di  terbitkan  melalu sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan di lakukan wajib pajak  (Yuni  et  al.,  2021). E-billing mulai  diterapkan  sebagai  pengganti  sistem  manual mulai  1  Januari  2016  berdasarkan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 26/PJ/2014.
Menurut  Yuni  et  al.,  (2021), E-billing adalah  sistem  yang  menerbitkan  kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu  membuat  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  manual.  Mengacu  pada  Pasal  1  ayat  (3) Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  (Perdirjen)  Pajak  Nomor  PER-05/PJ/2017,  sistem billing DJP adalah sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola
kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Singkatnya, E-billing adalah  sebuah  proses  pembayaran  pajak  yang  dilakukan  secara elektronik dengan menggunakan kode billing tersebut (Ristanti et al., 2022).
Kode billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  atas  suatu  jenis  pembayaran  atau  penyetoran  pajak. Sesuai  dengan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-11/PJ/2019  tentang Pembayaran  Pajak  Secara  Elektronik,  kode billing adalah  kode  identifikasi  yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak (Sugiharti & Machdar, 2023). Kode billing dapat dibuat  dengan mengakses  website  resmi  DJP  pada  laman  www.pajak.go.id.  Layanan  atau  kanal pembayaran E-billing terdiri dari 2 kanal pembayaran yaitu:
1)  Layanan atau kanal pembayaran pada loket atau tel ler ( over the counter ).
2)  Layanan  atau  kanal  pembayaran  dengan  menggunakan  sistem  elektronik, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking, overbooking,  Electronic  Data  Capture (EDC),  dompet  elektronik,  transfer bank, virtual account , kartu debit, dan kartu kredit.

## Strategi
Menurut  Sugiharti  &  Machdar,  (2023)  strategi  didefinisikan  sebagai  “suatu  proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”. Maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen  puncak  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Rencana  ini meliputi  tujuan,  kebijakan,  dan  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  suatu  organisasi dalam mencapai suatu tujuan organisasi (Chandra et al., 2023).

## Kerangka Penelitian
Sesuai  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-05/PJ/2017,  sistem  penyetoran pajak dapat  menggunakan E-billing . E-billing adalah  sebuah  proses  pembayaran  pajak yang dapat dilakukan secara elektronik.
Sumber : Penulis, 2023
Gambar 1

## Kerangka Penelitian
Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kanal pembayaran sistem elektronik, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking,
E-Billing
Menggunakan sistem pembayaran elektronik: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking, overbooking, Electronic Data Capture (EDC), dompet elektronik, transfer bank , virtual account , kartu debit, dan kartu kredit
Bukti Setoran Pajak
Penyetoran Pajak
overbooking, Electronic Data Capture  (EDC),  dompet elektronik, transfer bank, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan  observasi,  wawancara,  dokumentasi),  analisis  data  bersifat induktif atau kualitatif (Rahmawati et al., 2022).
Menurut Rahmawati et al., (2022), variabel penelitian adalah “komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian”. Variabel yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penerapan  E-Billing  dalam  penyetoran  pajak.  Variabel ini  diukur dengan indikator jumlah e-billing pajak yang diterbitkan dan dilakukan penyetorannya ke kas negara.
Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Menurut Growth dan Review (2020), sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  kegiatan  wawancara  atau  mengisi  kuesioner  yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. Adapun sumber data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  wawancara  dan  observasi  terhadap  Pejabat Keuangan pada Stasiun Geofisika Gunungsitoli. Yang kedua adalah data sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat  diperoleh  dari  laporan  Penyetoran  Pajak  pada  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022.
Teknik  pengumpulan  data  menurut  Growth  dan  Review,  (2020),  merupakan langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian adalah  mendapatkan  data.  Adapun  Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  dilakukan adalah:
1. Observasi  yaitu  secara  langsung  melakukan  pengumpulan  data  dengan pengamatan  dan  pencatatan  data  atas Laporan  Penyetoran  pajak  di  Stasiun Geofisika Gunungsitoli,
2. Wawancara  tak  terstruktur yang  dilakukan  kepada  pihak yang  terkait  yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Stasiun Geofisika Gunungsitoli yang terdiri dari Kepala  Satuan  Kerja  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli,  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  Pejabat  Penguji  dan  Penandatangan  SPM  (PPSPM)  dan Bendahara  Pengeluaran.  Melalui  wawancara  nantinya  dapat  diketahui bagaimana penerapan e-billing dalam penyetoran pajak, dan
3. Dokumentasi  dengan  melakukan  pengambilan  gambar  atau  foto  maupun dokumen  penting  lainnya  pada  saat  berlangsungnya  kegiatan  sebagai  bukti fisik pelaksanaan penelitian telah dilakukan di tempat penelitian.
Menurut  pendapat  Miles  dan  Huberman  dalam  Sari  (2018),  bahwa  aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Data Collection (Pengumpulan  Data), Data  Reduction (Reduksi  Data), Display  Data dan Conclusion Drawing/Verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  observasi  yang  telah  dilakukan,  berikut  adalah  hasil  yang  ditemukan dalam penelitian ini:
1. Penerapan e-billing dalam  penyetoran  pajak  pada  Satuan  Kerja  Stasiun  Geofisika Gunungsitoli
Penyetoran  pajak  pada  Satuan  Kerja  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli  telah menerapkan e-billing ,  pembayaran  dilakukan  di  kantor  Pos  Gunungsitoli  dengan pembayaran  secara  tunai.  Hal  ini  tentunya  kurang  efektif  karena  membutuhkan waktu  lebih  lama  dan  juga  biaya  transportasi/operasional  untuk  melakukan penyetoran pajak. Tentunya sistem pembayaran  yang masih tunai  ini juga masih belum  sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  10  Tahun  2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan agar setiap pendapatan dan belanja negara harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai. Dalam hal jangka jadwal setor pajak, masih belum  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  karena  masih  ditemukan  adanya keterlambatan penyetoran pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  PER-05/PJ/2017  Tentang  Pembayaran  Pajak  Secara  Elektronik. Pembayaran  pajak  secara  elektronik  adalah  pembayaran  dan  penyetoran  pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing atau disebut dengan e- billing .  Transaksi  pembayarannya  dan  penyetorannya  dilakukan  melalui  teller bank/pos persepsi, ATM, internet banking, mobile banking , EDC dan sarana lainnya. Pembuatan  kode  billing  dilakukan  dengan  mengakses  aplikasi billing DJP  dan layanan,  produk,  aplikasi  atau  sistem  penerbitan  kode  billing  yang  terhubung dengan sistem billing Direktorat Jenderal Pajak.
Berdasarkan  Instruksi  Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan agar setiap pendapatan dan belanja negara harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai. Dari hasil penelitian transaksi penyetoran pajak masih dilakukan secara tunai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  masih  adanya  keterlambatan  penyetoran pajak, tentunya hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kuasa  Pengguna Anggaran Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli, Buha Manupol Simanjuntak, pada tanggal 07 Agustus 2023, dinyatakan bahwa dengan pembayaran pajak secara e- billing proses  pembayarannya  menjadi  lebih  mudah  dan  cepat.  Dalam  hal penyetoran  pajak,  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli  telah  dilakukan  secara  e- billing atau  biasa  dikenal  sistem  pembayaran  pajak  secara  elektronik  dengan menggunakan  kode billing .  Untuk  pembuatan  e-billing  dibuat  dengan  cara menggunakan aplikasi billing Direktorat Jenderal Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara tunai pada Loket Kantor Pos Gunungsitoli oleh Bendahara Pengeluaran (Melati et al., 2024).
2. Hambatan penerapan E-Billing dan cara mengatasinya Beberapa hambatan penerapan e- billing diantaranya Stasiun Geofisika Gunungsitoli tidak bisa melakukan transaksi internet banking dikarenakan tidak memiliki token internet banking, jaringan internet tidak stabil atau lambat, antrian panjang di loket pembayaran  kantor  pos,  struk/bukti  bayar  ATM  mudah  pudar/terhapus,  dan kurangnya pelatihan/sosialisasi tentang e-billing pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Arifin  (2019), menyatakan  hambatan  penerapan  sistem  e- billing adalah  koneksi  internet  yang tidak  stabil,  e- billing diakses  secara online dan  pelayanan paperless sehingga membutuhkan  media  penyimpanan  elektronik.  Dan  penelitian  ini  juga  sejalan dengan Arasta (2022), mengungkapkan kendala e- billing yaitu masyarakat masih awam dengan penggunaan teknologi atau internet, seringnya mengalami error saat pembayaran yang disebabkan trafik kunjungan ke situs DJP yang sangat tinggi dan juga kendala jaringan (Lestari et al., 2022).
Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan e- billing yaitu dengan melakukan peningkatan kecepatan sarana internet, melakukan pembuatan e- billing di  luar  jam  sibuk,  pembuatan  cadangan  data  berupa scan bukti  setoran pajak, dan melakukan pengajuan penerbitan token internet.
3. Strategi Untuk Penerapan E-Billing Secara Penuh Strategi yang dilakukan agar penerapan e- billing bisa dilakukan secara penuh yaitu dengan melakukan peningkatan sarana internet dan mendapatkan token internet banking  agar  Satuan  Kerja  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli  dapat  melakukan transaksi secara non tunai (Lara, 2022).
Penelitian bersesuaian pendapat Bank Indonesia. Kelebihan transaksi non tunai  adalah  pemantauan  transaksi  lebih  efektif  serta  efisiensi  waktu  dan kemudahan  transaksi.  Dengan  transaksi  non  tunai  akan  lebih  efektif  dalam memantau aliran dana dan aktivitas keuangan. Disamping itu, transaksi non tunai memungkinan pembayaran dan transfer dana yang lebih mudah, cepat dan praktis (Bank Indonesia).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  penyetoran  pajak  pada  Satuan  Kerja  Stasiun  Geofisika  Gunungsitoli  telah menerapkan  e- billing ,  pembayaran  dilakukan  di  kantor  Pos  Gunungsitoli  dengan pembayaran secara tunai. Namun masih ditemukan adanya keterlambatan setor.
Hambatan penerapan e- billing pada Stasiun Geofisika Gunungsitoli  adalah tidak bisa  melakukan  transaksi  internet  banking  dikarenakan  tidak  memiliki  token  internet banking, jaringan internet tidak stabil atau lambat, antrian panjang di loket pembayaran kantor  pos,  struk/bukti  bayar  ATM  mudah  pudar/terhapus,  dan  kurangnya pelatihan/sosialisasi  tentang  e- billing pajak.  Adapun  langkah-langkah  yang  telah dilakukan  mengatasi  hambatan  penerapan  e- billing yaitu  dengan  melakukan peningkatan  kecepatan  sarana  internet,  melakukan  pembuatan  e- billing di  luar  jam sibuk,  pembuatan  cadangan  data  berupa scan bukti  setoran  pajak,  dan  melakukan pengajuan  penerbitan  token internet  banking .  Satuan  Kerja  Stasiun  Geofisika Gunungsitoli  telah  melakukan  strategi  dengan  cara  melakukan  peningkatan  sarana internet dan mendapatkan token internet banking (Lestari et al., 2022).
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan disarankan kepada Stasiun Geofisika Gunungsitoli perlu mengupayakan percepatan pelaksanaan transaksi pembayaran elektronik agar pembayaran pajak bisa dilakukan lebih cepat, mudah, dapat dilakukan dimana saja dan terhindar dari keterlambatan penyetoran pajak. Bagi peneliti selanjutnya, perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait keterkaitan e- billing dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan juga meneliti e- filling pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Alief, R. A., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan E- Filing  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Spt  Tahunan  Wajib Pajak  Orang Pribadi. Jurnal Ilmu  Multidisplin , 1 (1), 225–233. https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.33
Arifka,  S.  A.  (2018).  Sanksi  Administrasi  Bagi  Wajib  Pajak  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi  Di  Kota  Padang. Soumatera  Law  Review , 1 (2),  233–250. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3745
Ayuni,  H.  A.,  Manafe,  &  Perseveranda.  (2023).  Pengaruh  Kasadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT) , 5 (1), 1–8. https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1652/993
Chandra, T., Wijaya, E., Suryadiningrat, A., Chandra, S., Chandra, J., Indonesia, P., Dumai, P., & Office, T. (2023). Corporate Taxpayer Satisfaction and Compliance Analysis at  Pratama  Dumai  Tax  Office:  Review  of  the  Service  System. International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA) , 1 (2), 429–442. Fauzi, A., Suci, W. A., Husadha, C., Doohan, C., Mayki, A., Khairani, N., Chairunnisah, S. A., & Nursafitri, S. (2022). Transformasi Gojek untuk Keunggulan Kompetitif Dalam Perkembangan  Ekonomi  (Literature  Review  Metodologi  Riset  Bisnis). Jurnal Ilmu Multidisiplin , 1 (3), 705–716.
Growth, E., & Review, L. (2020). Jurnal Akuntansi & Ekonomika . 10 (1). Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Jakarta.
Lara. (2022). No Title םיניעה דגנל תמאבש המ תא תוארל השק יכה . ץראה , 1 (8.5.2017), 2003–2005. www.aging-us.com
Lestari,  T.  Y.,  Khasanah,  U.,  &  Kuntadi,  C.  (2022).  Literature  Review  Pengaruh Pengetahuan,Modernisasi  Sistem  Administrasi  Dan  SosialisasiPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OrangPribadi. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS) , 3 (2), 670–681. Melati, R., Aisyah, S. N., Sultan, U., Tirtayasa, A., Surabaya, U. N., & Bengkulu, U. M. (2024). Literature  Review :  Analisis  Pengaruh  Sifat  Machiavellianisme  ,  Etika  Dan Tanggung Jawab Sosial . 1 (2), 256–269.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 04 April 2017. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  225/PMK.05/2020  tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. 30 Desember 2020. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  242/PMK.03/2014  tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. 24 Desember 2014. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
Rahmi,  O.  N.,  Uswatun,  K.  &  Kuntadi,  C.  (2022).  Literature  Review  Analisis  Manfaat Insentif  Pajak  Selama  Pandemi  Covid-19  Pada  Pelaku  Umkm  Di  Wilayah  Jaka Setia  Galaxy  Pada  Tahun  2021. Jurnal  Ilmu  Multidisplin , 1 (2),  459–472. https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.55
Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak. Jurnal
Ilmu
Multidisplin , 1 (2), 380–391. https://greenpub.org/JIM/article/view/49
Sugiharti,  &  Machdar,  N.  M.  (2023).  Transfer  Pricing  Dan  Tax  Avoidance:  Tinjauan Literatur Tentang Perspektif Global. Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP) , 3 (2), 26– 33. https://jurnal.itscience.org/index.php/jap/article/view/2982
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
28 April 2003. Jakarta.
Wesso, M. V. D., Foeh, J. E. H. J., & Sinaga, J. (2022). Analisis Pengaruh ROA, ROE, dan DER Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmu Mutlidisiplin , 1 (2), 434–446. Yuliana, Y., Hartono, A., Fernando, A., Meiden, C., Apriwenni, P., Nurlela, N., & Dema, Y. (2022). a Literature Study of Financial Statement Fraud Detection. International Journal of Social Science , 2 (3), 1745–1754.
https://doi.org/10.53625/ijss.v2i3.3647
Yuni, S., Sartika, D., & Fionasari, D. (2021). Analysis of Cost Behavior Against Fixed Costs. Research In Accounting Journal , 1 (2), 247–253. http://journal.yrpipku.com/index.php/raj%7C