Submission Review Process Revised Accepted Published 10-12-2019 11-12 s/d 26-12-2019 25-12-2019 30-12-2019 25-01-2020
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1  No. 1, Januari  2020 (38-48)
Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

## Indah Sari
Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Indah05598@gmail.com
Endang Rochmiatun
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang endang_dbj@yahoo.com

## Abstract
This paper explains and depicts the Politics of Bali Community Identity in the Mukti Jaya Village, Muara Telang District, Banyuasin District. This type of research is a study using a fact-based field case study approach in the field. The focus of this study is to find out how the Balinese group can be accepted and mingled, and even the existence of other migrant populations is recognized without social and cultural discrimination. This research wanted to know what processes and actions carried out by the Balinese group in order to get recognition and get their rights to be equal with other residents, and how the approach of the Balinese group with the majority community so that they never experienced conflict can live side by side safely and peacefully.
In the village of Mukti Jaya, the Balinese group established very good relations with other migrants, the Balinese group upheld tolerance and help other fellow migrants. even the Balinese group  was  once  the  leader  of  a  village  head  in  the  village  of  Mukti  Jaya,  with  the  holding  of Balinese as the head of the Mukti Jaya Village the first milestone in getting permission to establish a place of worship in the village of Mukti Jaya. Balinese ethnic customs still flourish in the village of Mukti Jaya, and are still taught to the young generation of Balinese. for example Ogoh-ogoh celebrations, Ngaben ceremonies, and other Balinese arts.
Keywords: balines ethnics, majority, minority, recognition.

## Abstrak
Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan  pendekatan  studi  kasus  lapangan  berbasis  fakta  di  lapangan.  Fokus  penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kelompok  Bali  dapat  diterima  dan  bergaul,  dan  bahkan keberadaan  populasi  migran  lainnya  diakui  tanpa  diskriminasi  sosial  dan  budaya.  Penelitian  ini ingin mengetahui proses dan tindakan apa yang dilakukan oleh kelompok Bali untuk mendapatkan pengakuan  dan  mendapatkan  hak-hak  mereka  untuk  setara  dengan  penduduk  lainnya,  dan bagaimana pendekatan kelompok Bali dengan mayoritas masyarakat sehingga mereka tidak pernah mengalami konflik . hidup berdampingan dengan aman dan damai.
Di desa Mukti Jaya, kelompok Bali menjalin hubungan yang sangat baik dengan migran lain, kelompok Bali menjunjung tinggi toleransi dan membantu sesama migran lainnya. bahkan kelompok Bali pernah menjadi pemimpin kepala desa di desa Mukti Jaya, dengan memegang orang Bali sebagai kepala Desa Mukti Jaya tonggak pertama dalam mendapatkan izin untuk mendirikan tempat ibadah di desa Mukti Jaya . Kebiasaan etnis Bali masih berkembang di desa Mukti Jaya, dan masih diajarkan kepada generasi muda Bali. misalnya perayaan Ogoh-ogoh, upacara Ngaben, dan seni Bali lainnya.
Keywords : etnis bali, minoritas, mayoritas, pengakuan

## PENDAHULUAN
Penelitian ini mengkaji tentang politik identitas kelompok Bali yang ada di Kabupaten Banyuasin yaitu di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang yang dimana ada sekelompok pendatang yang memilik jumlah yang lebih sedikit, dan memiliki budaya dan kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat  yang  tinggal  di  Desa  Muktijaya.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  untuk mengetahui  bagaimana  kelompok  Bali  agar  dapat  diterima  dan  berbaur,  bahkan  diakui keberadaannya oleh masyarakat etnis lain yang ada di Desa Mukti Jaya. Hal yang menarik dalam penelitian  ini  adalah  peneliti  ingin  mengetahui  proses  dan  tindakan  apa  saja  yang  dilakukan kelompok  Bali  agar  mendapatkan  pengakuan  dan  mendapatkan  haknya  agar  sama  dengan penduduk pendatang lainnya, dan bagaimana pendekatan yang dilakukan kelompok Bali dengan masyarakat mayoritas lainnya sehingga mereka tidak pernah mengalami konflik dan dapat hidup berdampingan  dengan  aman  dan  damai, dan  bagaimana  peran  Negara  dalam  menghadapi  kaum minoritas.
Lazimnya  penduduk  pendatang  tidak  mudah  mendapatkan  pengakuan  dan  penerimaan, akan tetapi pendatang khususnya etnis Bali dapat diterima dan mempunyai posisi penting dalam kehidupan  sosial  masyarakat.  Kelompok  Bali  menjalin  hubungan  yang  cukup  baik  dengan pendatang  lainnya,  mereka  tidak  pernah  mengalami  konflik  satu  sama  lain.  Desa  Muktijaya merupakan daerah transmigran yang dihuni oleh berbagai macam pendatang dari etnis dan agama yang  berbeda  seperti  etnis  Jawa,  Bugis,  Padang,  Bali,  Melayu  dan  penduduk  asli  Palembang.
Indah Sari, Endang Rochmiatun, Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Penduduk di Desa Muktijaya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan wirausaha. Penduduk Etnis Bali kebanyak bercocok tanam padi di sawah dan berkebun kelapa dan tanaman sayur  lainnya.  Di  Desa  Muktijaya  juga  terdapat  berabagi  macam  agama  seperti  Umat  Islam, Kristen,  Hindu.  Dan  sesama  pendatang  mereka  dapat  saling  menerima  dan  berbaur  dengan pendatang  yang  memiliki  jumlah  lebih  sedikit,  bahkan  memiliki  budaya  dan  kepercayaan  yang berbeda.
Di Desa Muktijaya kelompok Bali menjalin hubungan yang sangat baik dengan pendatang lainnya,  kelompok  Bali  menjunjung  tinggi  rasa  toleransi  dan  tolong-menolong  pada  sesama pendatang lainnya. Bahkan kelompok Bali pernah menjadi pemimpin sebagai kepala Desa di Desa Muktijaya,  dengan  menjabatnya  kelompok  Bali  sebagai  Kepala  Desa  di  Muktijaya  menjadikan tonggak awal mendapatkan izin pendirian tempat beribadah di Desa Muktijaya. Adat istiadat etnis Bali  sampai  kini  masih  tumuh  subur  di  Desa  Muktijaya,  dan  masih  diajarakan  kepada  generasi muda  etnis  Bali.  Contohnya  Hari  Perayaan  Nyepi,  Pawai  Ogoh-Ogoh,  Upacara  Ngaben,  dan banyak lagi tarian khas Daerah Bali. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana kelompok Bali di Desa Muktijaya agar mendapatkan izin untuk mendirikan tempat beribada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  yakni  penelitian  yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena atau peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam perspektif penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang di dapat langsung dari sumbernya degan melakukan wawancara terhadap responden dan data  sekunder  yang  didapat  dari  luar  data  yaitu  sebagai  penunjang  dan  pelengkap  dari penelitian seperti dokumen dan arsip resmi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik  analisis  data  yang  dikemukakan  oleh Sugiono yaitu  analisis  data  terdiri  dari  4  alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, Reduksi data, penyajian data, manipulasi data, dan kesimpulan dan  verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Identitas
Ada  bebrapa  pemahaman  yang  muncul  mengenai  pemahaman  tentang  politik  identitas  sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik identitas harus diletakkan pada konsep identitas itu sendiri, yang oleh Suparlan, identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau  suatu  kelompok  tertentu  yang  dikaitkan  diletakkannya  rangkaian  ciri-ciri  atau  karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandai masuknya dalam satu kelompok atau  golongan  tertentu.  Sementara  Buchari  mengutip  Jumadi  (2009)  mengembangkan  bahwa konsep  identitas  secara  umum  dpat  dimaknai  sebagia  sebuah  citra  yang  memebedakan  individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan
dalam  interaksi  sosial  sampai  memunculkan  opini  tertentu  yang  berkaitan  dengan  keberadaan individu  atau  kelomok  tersebut.  Secara  tegas,  Cressida  Heyes  dalam Stanford  Encylopedia  of Philosophy mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami  bersama  anggota-anggota  dari  kelompok-kelompok  sosial  tertentu.  Ketimbangan perorganisasiaan  secara  mandiri  dalam  ruang  lingkup  ideologi  atau  afilisasi  kepartaian,  politik identitas  berkepentingan  atas  pembebasan  dari  situasi  keterpinggiran  yang  secara  spesifik mencakup instituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanyan keutuhan yang bersifat esensial tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.
Politik identitas di kalangan orang Bali (Hindu) bisa sangat mudah tampak pada streotip yang ditunjukkan dan menjadi asumsi umum misalnya kebiasaan orang Bali (Hindu) yang hidup berkelompok di wilayah tertentu, perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Hari Raya Nyepi, Galungan namun demikian, Catells juga menegaskan bahwa “ Identities can also be originated  from  dominant  institutions,  they  become  identities  only  when  and  if  social  actors internalize them and construct their meaning around this internalization” Catells mengemukakan bahwa identitas tidak hanya tentang bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, tapi juga bagaimana kelompok dominan memeberikan klaim dan menginternalisasi seseorang atau kelompo tertentu  yang  diletakkan  pada  ciri-ciri  dan  streotip  yang  diletakkan  pada  mereka.  Dalam menentukan politik identitas, menurut Catells harus lebih dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi  sebuah  identitas  muncul  yang  menurutnya  bisa  dilihat  dengan  3  model  bentukkan identitas, yaitu:
a. Legitimizing  identity atau  legitimasi  identitas,  yaitu  identitas  yang  dibangun  oleh  institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Istitusi ini menunjukkan dominasinya dengan meletakkan sebuah identitas tertentu pada sesorang atau kelompok.
b. Resistance  identity atau  resistensi  identitas,  yaitu  identitas  yang  diletakkan  oleh  oktor  sosial tertentu  dimana  pemberian  identitas  tersebut  dilakukan  dalam  kondisi  tertentu  karena adanyadominasi hingga memunculkan satu resistensi dan bentuk identitas baru yang berbeda dari  kebanyakan  anggota  komunitas  sosial  yang  lain,  konstruksi  identitas  inilah  yang  oleh Coulhoun dimaknai sebagai politik identitas.
c. Project identity atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh actor sosial  dari  kelompok  tertentu  dengan  tujuan  membentuk  identitas  baru  untuk  bisa  mencapai posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.
Merujuk  pada  beberapa  pemahaman  diatas,  politik  identitas  berakar  pada  streotip  yang dilekatkan dengan menggunakan perspektif primordialisme. Mengikuti konsep polity Aristoteles, Primordialisme berarti “berperang ke luar dan konsolidasi ke dalam”. Karena itu, politik identitas selalu  ada  dalam  wilayah  ketegangan  antara  superoritas  dan  inferioritas,  antara  mayoritas  dan minoritas.  Dalam  wacana  pluralism,  ketika  demokratisasi  digulirkan  dengan  mendapatkan
Indah Sari, Endang Rochmiatun, Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
dukungan  kuat  dari  konsep  multikulturalisme,  politk  identitas  seolah  menemukan  kekuatannya, dimana  keberadaan  minoritas  berubah  dari  didiamkan  menjadi  dipertanyakan  sekaligus diperjuangkan  baik  dengan  melakukan  asimilasi  maupun  akultrasi  yang  bersifat  sistemik. Perjuangan  politik  identitas  akan  menemukan  muaranya  saat  streotip  yang  diletakkan  dapat disejajarkan  dengan  eksistensi  kelompok  dengan  identitas  lain  dan  mendapatkan  hak-hak  yang sama dalam lingkup sosial, budaya dan politik, hal tersebut bisa dilakukan dalam kultur demokrasi.
Dari beberapa pemahaman diatas, politik identitas dapat dipahami sebagai tindakan politis untuk  mengedepankan  kepentingan-kepentingan  dari  anggota-anggota  suatu  kelompok  kerena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan (Saberi, 2019).

## Politik Pengakuan
Di dalam filsafat politik kontenporer, politik selalu didefinisikan setidaknya dengan dua kategori, yakni  kategori  redistribus  ( restribution ),  dan  kategori  pengakuan  ( recognition ).  Kategori redistribusi  menurut  Fraser,  berarti  setiap  orang  menginginkan  distribusi  kekayaan  alam,  dalam bentuk modal maupun sumber daya, secara adi dan merata. Sementara kategori pengakuan berarti, bahwa setiap orang ingin menciptakan masyarakat yang ‘ramah terhadap perbedaan’ ( difference friendly  culture ).  Artinya  dengan  kultur  mayoritas  untuk  bisa  mendapatkan  pengakuan  yang sepantasnya.  Pihak-piha  k  yang  menyetujui  kategori  redistribusi  menginginkan  pembagian kekayaan  yang  adil  merata  bagi  seluruh  pihak.  Sementara  pihak-pihak  yang  lebih  menyetujui kategori  pengakuan  hendak  memperjuangkan  pengakuan  bagi  partikularitas  etnis,  ras,  orientasi seksual, dan gender mereka. Dua kutub ini telah menjadi pusat perdebatan di dalam filsafat politik kontenporer.
Menurut Fraser perdebatan di antara dua kutub tersebut semakin menungkat intensitasnya. Dalam  banyak  kasus  perjuangan  untuk  memperoleh  pengakuan  dari  kultur  minoritas  seringkali terpisah sama sekali dari perjuangan untuk mewujudkan pembagian kekayaan yang merata. Fraser memberikan contoh tentang perjuangan feminism. Bagi kaum feminis pembagian kekayaan yang adil dan merata justru semakin memperkuat dominasi kaum laki-laki di dalam ruang public, yakni ketika  bantuan  dipandang  sebagai  sumbangan  ataupun  bantuan  semata.  Yang  dibutuhkan  kaum feminis  adalah  pengakuan  akan  perbedaan,  dan  bukan  bantuan.  Dalam  konteks  akademis  para pemikir feminis, yang melihat gender sebagai suatu kontruk sosial, juga seringkali berdebat keras dengan  para  pemikir  lainnyayang  melihat  gender  sebagai  suatu  bentuk  identitas  ontologis  yang bersifat statis. Perdebatan ini sebenarnya dapat dilihat sebagai gejala munculnya suatu gejala buruk, yakni  terpisahnya  politik  kultural  ( cultural  politics )  dan  politik  praktis  ( sosial  politics ),  dan terpisahnya politik perbedaan ( politics of difference ) dari politik kesetaraan ( politics of equality ). Dalam merumuskan konsep Fraser hendak melepaskan dirinya dari pemahaman tradisional tentang identitas di dalam model politik pengakuan. Di titik ini politik pengakuan dipahami sebagai pengakuan terhadap identitas khusus kelompok partikular ( group specific cultural identity ). Politik pengakuan  pengalami  hambatan  besar,  ketika  identitas  kelompok  particular  tersebut  tidak  lagi
Indah Sari, Endang Rochmiatun, Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
diakui oleh kelompok yang dominan di dalam masyarakat. Akibatnya orang-orang yang berbeda di dalam kelompok partikular tersebut bisa mengalami krisis identitas. Disinilah perjuangan politik pengakuan, yakni perjuangan untuk mnegaskan identitas kultural khusus orang-orang yang berbeda dari kultur mayoritas. Dengan demikian menurut Fraser dalam konteks penentuan identitas, plitik pengakuan adalah politik identitas ( identity politics ). Akan tetapi ada masalah teoritis yang cukup pelik  disini.  Jika  kita  memahami  identitas  yang  tidak  diakui  debagi  krisis  identitas,  maka  bagi Fraser kita terlalu memberikan prioritas terhadap struktur psikis dari manusia dari pada konstruk sosial  yang  mendeterminasinya.  Akibatnya  kesadaran  individu  yang  dipaksa  dan  dituntut  untuk menyesuaikan dengan kultur kelompok. Kompleksitas identitas partikular yang merupakan fakta keras di dalam masyarakat majemuk, separti sseorang bisa sekaligus orang Jawa, orang Islam, dan sekaligus bersekolah di sekolah Katolik pun hilang karena dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan salah  satu  kelompok  di  mana  orang  menyangkal,  adanya  identitas  trans-kelompok,  dan  hanya mengakui  identitas  kelompok  partikularnya  semata.  Secara  umum  menurutnya  model  berfikir semacam ini terlalu mudah jatuh ke dalam komunitarianisme represif.
Dalam  konteks  ini  Fraser  lalu  menawarkan  sebuah  pemahaman  baru  tentang  pengakuan ( recognition ). Ia pun mengartikan pengakuan sebagai persoalan yang bukanlah identitas kelompok khusus  tetapi  status  anggota  kelompok  sebagi  individu  penuh  di  dalam  interaksi  sosial.  Tidak adanya  pengakuan  dalam  arti  ini  bukanlah  hilangnya  identitas  kelompok,  melainkan  sebagi diskriminasu  sosial  yang  membuat  orang  tidak  dapat  berpartisipasi  di  dalam  kehidupan  secara sosial  secara  maksimal.  Politik  pengakuan  pun  tidak  bisa  lagi  dipahami  sebagai  politik identitas.denagn  model  yang  disebut  Fraser  sebagi  model  status  ( status  model )  ini  politik pengakuan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  politik  yang  hendak  melampaui  semua  bentuk diskriminasi  dan  subordinasi  dengan  mengakui  semua  orang,  lepas  dari  apapun  kelompoknya, sebagai bagian integral di dalam masyarkat, yang mampu berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan  sosial.  Jika  hal  ini  dapat  diwujudkan,  masyarakat  dapat  mencapai  tahap  pengakuan timbal balik dan kesetaraan status sosial secara memadai. Dan sebaliknya jika beberapa kelompok masyarakat mengalami diskriminasi dan subordinasi oleh kelompok-kelompok lainnya, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial, maka keadaan ini, oleh  Fraser,  dapat  disebut  sebagi  keadaan  ‘tidak  adanya  pengakuan’  ( misrecognition )  dan subordinasi status ( status subordination ).
Jaringan Sosial Etnis Bali Dengan Etnis Bali Yang Berasal Dari Luar Desa Mukti Jaya Sebagai  masyarakat  minoritas  yang  ada  di  Desa  Mukti  Jaya,  Etnis  Bali  tentunya  menjalin komunikasi dan jaringan antar sesama Etnis Bali yang ada di Sumatera selatan ini. Kebanyakan dari Etnis Bali yang ada di Desa Mukti Jaya memiliki jaringan kekerabatan dengan Etnis Bali yang ada Di Tugu Mulyo. Tugu Mulyo merupakan lokasi yang banyak di huni Etnis Bali, oleh karena itu komunikasi dan jarigan yang terjalin antara Etnis Bali yang ada Di Desa Mukti Jaya dengan Etnis Bali luar masih sangat terjaga.
Indah Sari, Endang Rochmiatun, Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Dari segi jaringan perekonomian, Etnis Bali yang ada di Desa Mukti Jaya, memiliki kerja sama antara Etnis Bali yang Aada Di Tugu Mulyo, terkadang keluarga mereka yang ada di Tugo Mulyo meminjamkan modal untuk modal pertanian dan perkebunan, sehingga usaha mereka telah berhasil atas bantuan Etnis Bali yang Di Tugu Mulyo. Selain itu Etnis Bali yang ada di Desa Mukti jaya dengan Etnis bali yang di Tugu Mulyo mereka memiliki hubungan kekerabatan (keluarga), sehingga  dalam  pemberian  modal  untuk  pertanian  dan  perkebunan  yang  diberikan  bukan  lain semata-mata  untuk  membantu  perekonomian  keluarga  mereka  yang  kuraang  mampu,  sehingga memiliki perekonomian yang stabil.
Ketika  perekonomian  mereka  telah  berkecukupan,  tak  jarang  dari  mereka  untuk  pindah tempat tinggal ke Tugu Mulyo, dengan alasan ingin berkumpul dengan keluarga yang ada disana. Bisa dikatakan bahwa di Desa Mukti Jaya hanya menjadi lahan untuk mata pencaharian mereka.

## Jaringan Sosial Etnis Bali dengan Etnis Bali Sesama Di Desa Mukti Jaya
Dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan antar sesama masyarakat Etnis Bali, yang memiliki budaya dan kepercayaan yang sama, mereka saling tolong-menolong dan telah merasa menjadi satu keluarga, meski taka da hubungan darah. Tidak pernah terjadi selisih paham antar sesame Etnis Bali yang tinggal di Desa Mukti Jaya.
Ketika ada salah satu dari mereka yang mengalami musibah, mereka selalu bersimpatikan dan menggerakkan karang taruna pemuda Bali untuk membantu meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Dalam segi ekonomi, Etnis Bali yang memiliki perekonimian yang berkecukupan akan membantu etnis Bali yang tidak memiliki lahan untuk pertanian dan perkebunan dengan cara menyewakan  tanah  yang  dimiliki  dan  meminjamkan  modal  untuk  membeli  bibit  dan  peralatan lainnya untuk pertanian, yang nantinya akan dibayar setelah panen tiba.
Interaksi  antara  etnis  Bali  antara  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Mukti  Jaya  terjalin komunikasi yang sangat baik, mereka tidak pernah mengalami suatu konflik atau suatu gesekan sesame  masyarakat  Desa  Mukti  Jaya.  Pembaagian  perekonomian  dan  penghasilan  tergantung dengan skill yang dimiliki masing-masing masyarakatan tanpa ada pembatas dan sekat-sekat antar etnis.
Kehidupan masyarakat yang bisa dikatakan berkecukupan biasa membuka jenis usaha apa saja tanpa ada rasa takut mengganggu masyarakat lain yang memiliki usaha yang sama. Masyarakat yang memiliki usaha yang cukup besar, juga membuka peluang pekerjaan bagi yang membutuhkan tanpa memandang jenis etnis dan suku bahkan agama yang membutuhkan pekerjaan, karena rasa tolong-menolong dan toleransi yang diterapkan di Desa Mukti Jaya tumbuh susbur.
Interaksi  antarakelompok  etnis  Bali  dan  masyarakat  Desa  Mukti  Jaya  terjalin  sangat harmonis, terlihat dalam hal gotong royong saat perbaikan jalan ketika jalan di Desa Mukti Jaya rusak dilanda hujan yang lebat, pawai ogoh-ogoh yang dibantu pemuda Desa Mukti Jaya saat Etnis Bali selesai menjalankan Ibadah Nyepi.

## Tindakan  Yang  Dilakukan  Etnis  Bali  Dalam  Mendapatkan  Pengakuan  Dari  Masyarakat Mayoritas Etnis Jawa
Memaknai  politik  identitas,  identitas  atau  jati  diri  adalah  pengakuan  terhadap  seorang  individu atau  suatu  kelompok  tertentu  yang  dikaitkan  rangkaian  ciri-ciri  atau  karakteristik  tertentu  yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandai masuknya dalam satu kelompok atau golongan. Politik identitas dikalangan Etnis Bali bisa sangat mudah tampak pada streotip yang ditunjukkan dan  menjadi  asumsi  umum  misalnya  kebiasaan  Etnis  bali  yang  hidup  berkelompok  di  wilayah tertentu, perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Hari Raya Nyepi, Galungan dan Perayaan lainnya.
Dengan  mayoritas  untuk  bisa  mendapatkan  pengakuan  yang  sepantasnya,  kategori redistribusi  mengingikan  pembagian  kekayaan  yang  adil  merata  bagi  seluruh  pihak.  Pengakuan yang dapat diartikan sebagai suatu politik yang hendak melampaui semua bentuk diskriminasi dan subordinasi  dengan  mengakui  semua  orang,  lepas  dari  apapun  kelompoknya,  sebagai  bagian integral  di  dalam  masyarakat,  yang  mampu  berpartisipasi  secara  maksimal  di  dalam  kehidupan sosial.
Etnis Bali dalam memahami pengakuan sebagai kesetaraan status sosial. Dari awal mula kedatangan Etnis Bali di Desa Mukti Jaya sebagai masyarakat trnsmigran yang membawa sosial, budaya,  dan  kepercayaan  yang  berbeda,  tentunya  mendapatkan  sorotan  dari  masyarakat transmigran  lainnya  yang  memiliki  jumlah  yang  jauh  lebih  banyak  dari  Etnis  Bali.  Dengan memiliki  jumlah  yang  bisa  dikatakan  masyarakat  minoritas,  Etnis  Bali  untuk  melaksanakan kebudayaan dan kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat mayoritas tentunya tidak sebebas dengan masyarakat mayoritas.
Dalam memperjuangkan kesetaraan dalam hal sosial budaya dan kepercayaan, Etnis Bali dengan  cara  perlahan  mereka  mebentuk  organisasi  pemuda-pemudi  Bali,  yang  bertujuan  untuk melestarikan kesenian Etnis Bali, dengan cara memperkenalkan kesenian-kesenian Bali. Seiring berjalannya  waktu  kesenian  Bali  mulai  diperkenalkan  dengan  cara  menampilkan  kesenian  Bali disetiap  acara  pernikahan  Etnis  Bali  yang  dihadiri  para  masyarakat  Desa  Mukti  Jaya.  Dengan begitu perlahan kesian Bali mulai dikenal di kalangan masyarakat mayoritas.
Dalam  hal  beribadah,  Etnis  Bali  mendapatkan  izin  mendirikan  tempat  beribadah  oleh pemerintah Desa, karena pemerintah desa memahami multikulturalisme yang ada di Desa Mukti jaya.  Maka  dari  itu  tidak  ada  larangan  dari  pihak  Desa  untuk  melarang  mendirikan  tempat beribadah  untuk  Etnis  Bali,  bakhan  Etnis  Bali  mendapatkan  bantuan  materil  dari  masyarakat setempat dan dari pihak desa. Hingga kini tempat beribadah atau Pure Etnis Bali yang ada di Desa Mukti Jaya ada disetiap rumah dan ada juga Pure Agung yang berada di tengah-tengan masyarakat Etnis Bali sejumlah 2 Pure.
Dalam  membangun  Desa  Mukti  Jaya,  Etnis  Bali  juga  ikut  berpartisapasi  dan  menjadi perangkat Desa, dan menajabat sebagai Sekretaris Desa Mukti Jaya. Masyarakat mayoritas tidak membedakan antara masyarakat minoritas yang bisa mendapatkan haknya untuk membangun Desa Mukti Jaya.
Sebagian besar masyarakat minoritas di Indonesia mendapatkan pengakuan keberadaannya dan kebebasan dalam berpolitik memiliki hak-hak warga formal. Akan tetapi politik pengakuan dan status legal mempresentasikan sebuah perjuangan untuk proses inklusi dalam masyrakat secara formal  dan  informal.  Yang  terkai  dalam  inklusi  ini  adalah  politik  hak  dan  partisipasi  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban.  Masyarakat  minoritas  yang  ada  di  Desa  Mukti  Jaya mendapatkan  pengakuan  dan  keberadaannya  sangat  dihargai,  sehingga  mereka  memiliki  politik hak dan partisipasi yang sama dengan masyarakat mayoritas lainnya (Yahya, 2019).
Dengan demikian perjuangan Etnis Bali untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama baik dalam bidang sosial budaya dan politik telah mereka dapatkan, kini mereka bisa hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan raso simpatik antara sesama masyrakat lainnya.  Etnis  Bali  di  Desa  Mukti  Jaya  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dimata  hukum  dan pemerintahan Desa tanpa adanya pembedaan ras, suku, budaya dan agama.

## KESIMPULAN
Keberadaan  Etnis  Bali  di  tengah-tengan  mayoritas  masyarakatnya  adalah  Etnis  Jawa  sebuah mulikuturalsme  yang  harus  saling  menghormati  da  saling  tolong  menolong.  Tetapi,  tak  jarang biasanya  jika  sebuah  minoritas  yang  berada  di  dalam  mayoritas  selalu  mengalami konflik  antar Etnis,  tetapi  lain  dengan  kejadian  yang  terjadi  Etnis  Bali  yang  ada  di  Desa  Mukti  Jaya  menjali hubungan dengan mayoritas begitu tentram dan tidak pernah mengalami konflik antar Etnis.
Hubungan  kekerabatan  yang  terjalin  di  antar  Etnis  sangatlah  baik,  dengan  menjunjung tinggi rasa tolerasi antar masyarakat, sehingga tercipta kondisi yang tidak pernah terjadi konflik. Dalam bentuk pengakuan yang didapatkan Etnis Bali dari masyarakat mayotiras yaitu:
1. Mendapatkan hak politik yang  sama dengan msyarakat mayoritas lainnya, seperti Etnis Bali bebas  menyalonkan  diri  menjadi  calon  kepala  desa  di  Desa  Mukti  Jaya,  dan  Kini  menjabat sebagai sekretaris desa. Selama 4 kali pemilihan kepala Desa Mukti Jaya Etnis Bali memang tidak pernah mencalonkan dirinya menjadi calon kepala desa, namun dalam perangkat desa, Etnis  Bali  selalu  mendaptkan  jabatan  di  Desa  Mukti  Jaya,  Bahkan  menjadi  pegawai  di Kecamatan  Muara  Telang.  Pada  pemerintahan  Bapak  Simon,  Etnis  Bali  mendapatka  posisi sebagai sekretaris Desa Mukti Jaya  yang  menjabat saat ini adalah Bapak I Made Sudarsana. Dengan demikian hak politik yang sama di rasakan Etnis Bali tanpa ada deskriminasi jabatan di pemerintahan Desa.
2. Memiliki keleluasaan dalam menampilkan kesenian disetiap perayaan desa atau ulang tahun Desa  Mukti  Jaya,  bahkan  selalu  mendapatkan  kesempatan  menampilkan  kesenian  di Kecamatan Muara Telang ketika diadakan acara di kecamatan. Dalam rangka perayaan ulang tahun  Kecamatan  Muara  Telang,  Etnis  Bali  selalu  mendapatkan  kesempatan  untuk menampilkan  kesenian  tari  yang  di  miliki  oleh  Etnis  Bali,  mereka  selalu  memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada mereka, karena kesempatan itu adalah sebagai salah satu bentuk  pengakuan  keberadaan  mereka  sebagai  warga  Kecamatan  Muara  Telang,  dan  juga sebagai  kesempatan  untuk  memperkenalkan  kesenian  mereka  kepada  masyarakat  luas  yang merupakan  tamu  yang  menhadiri  acara  tersebut  yang  biasanya  juga  tamu  berasal  dari  luar kecamatan dan bahkan tamu dari Kabupaten Banyuasin.
3. Kebebasan  mendirikan  tempat  beribadah  dan  menjalankan  hari  raya  yang  dilakukan  secara pawai di Desa Mukti jaya, kebebasan mendirikan tempat beribadah yang biasanya ada di setiap rumah Etnis Bali da nada satu Pure yang menjadi tempat melakukan ibadah bersama-sama, dan menjadi  tempat  beribadah  saat  perayaan  hari  raya  besar  yang  diperingati  oleh  Etnis  Bali. Pendirian tempat beribah yang tidak terjadi pro atau kontrak antara pemerintahan desan dan masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Etnis Bali, bahkan mereka saling tolong-menolong  mendirikan  Pure  meski  berbeda  tempat  beribadah.  Dalam  hal  melakukan pawai ogoh-ogoh  yang dilakukan Etnis Bali pada malam hari tidak sedikitpun mendapatkan celaan dari masyarakay yang mayoritas Etnis jawa dan memiliki kepercayaan yang berbeda, jusrtu ikut dalam meramaikan pawai ogoh-ogoh yang dilakukan Etnis Bali agar terlihat meriah, biasanya penonton  yang mayoritasnya adalah diluar Etnis Bali  yang memiliki antusias  yang sangat tinggi.
4. Memilki  perekonomian  yang  setara  dengan  masyarakat  mayoritas  tanpa  adanya  pembedaan Etnis. Etnis Bali memiliki perekonomian  yang setara dengan masyarakat umumnya, mereka memiliki penghasilan yang sama yaitu sebagai petani dan pekebun, bahkan ada yang menjadi pegawai  negeri  sipil  (PNS).  Karena  memiliki  perekonomian  yang  sama  dengan  masyarakat mayoritas, mereka juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan masyarakat lainnya.
5. Dapat menikahkan anaknya dengan Etnis lainnya, tanpa adanya diskriminasi terhadap budaya dan keyakinan yang berbeda.
6. Dapat hidup nyaman dan tentram tanpa dihantui rasa takut akan adanya konflik, karena adanya program  Pemerintah  Desa,  yaitu  pertemuan  setiap  bulan  antar  setiap  pemuka  agama  dan pemuka adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Lukman. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Astita, I Nyoman Wayan Griya DKK. 2015. Peta Kesenia dan Kebudayaan Bali: Seni Pertunjukan Modal  Dasar  Pesta  Kesenian  Bali  Dan  Pemabangunan  Bali  Berkelanjutan, Deva Communicatons, Denpasar.
Hiariej, Eric dan Stokke, Kristian. 2018. Politik Kewargaan Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nasution,  N.  (2017).  Ulama  dan  Politik:  Keterlibatan  Ulama  Sumatera  Selatan  dalam  Politik Praktis  dan  Community  Empowerment  Pada  Abad  XX. Jurnal  Studi  Sosial  Dan Politik , 1 (2), 126-144. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4038
Saberi,  R.  (2019).  Ethnic  Enclosure  in  Multicultural  Muslim  Community  Life:  Case  Study  in Golestan  Province,  I.R.  Iran. Jurnal  Studi  Sosial  Dan  Politik , 3 (2),  84-96. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4333
Sudarsama, Putu, Ajaran Agama Hindu (Acara Agama), Yayasan Dharma Acarya, 2003-2004. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta. 2016. Suharsimi, Arikunto. 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Renika Cipta, Jakarta Syukri,  A.  (&nbsp;).  Malay  Muslims  Patani  Insurgency  Pattern  in  the  Post-Revolution  1932.
Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (2), 146-155. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4400
Yahya, A. (2019). Political Communication of Hasan Basri Agus; Dramaturgical Analysis in Jambi Local  Government  Implementation. Jurnal  Studi  Sosial  Dan  Politik , 3 (2),  156-165. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4401