## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 44

## PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA
Penulis: Manur Sitinjak 1 manur.sitinjak@gmail.com Yundi Hafizrianda 2 harimanandalan@gmail.com Meinarni Asnawi 3 meinarni.asnawi@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to test and analyze the effect of Quality of HR, Technology Utilization and Exposure of Financial Reports for Accountability. The population of this discussion were all 68 respondents. Tests carried out on a sample of 68 respondents. The sample method used is the Census. Information collection is done by direct survey. Testing  the  hypothesis  is  tested  empirically  using  Path  Analysis.  The  results  showed  that  the  Quality  of  Human Resources, Use of Information Technology and Presentation of Financial Statements had a positive and significant influence  on  Accountability.  This  means  that  if  the  Quality  of  Human  Resources  increases  or  gets  better, Accountability will also be better. The use of Information Technology has proven to have a positive but not significant effect  on  Accountability.  Furthermore,  the  presentation  of  financial  statements  proved  to  have  a  positive  and meaningful  effect  on  accountability.  This  shows  that  the  quality  of  human  resources,  utilization  of  information technology, exposure to financial reports and accountability in the BPS of the Papua Province has been going well.
Keywords: Quality of Human Resources, Information Technology, Financial Reports and Accountability

## PENDAHULUAN
Sistem  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  instansi  pemerintah  telah  dimulai  sejak  tahun  1998, dengan diterbitkannya TAP MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah  mandat  dari  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  (Inpres)  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Inpres  tersebut  menjelaskan  bahwa  masing-masing  lembaga  pemerintah  sebagai  unsur administrasi  pemerintahan  harus  dapat  bertanggungjawabkan  atas  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsinya,  serta  mempertanggungjawabkan  kewenangannya  sebagai    pengelola  sumber  daya    yang didasarkan pada suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sementara itu,  sebagai  bentuk  akuntabilitas  dan  transparansi  pelaksanaan  anggaran  instansi  yang  bersangkutan,
1 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
2 Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN
3 Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 45
dibuatlah  suatu  sistem  pelaporan  keuangan  instansi  pemerintah  yang  diamanatkan  dalam  Undang- undang  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 171/PMK.05/2007  tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat,  yang  telah diperbarui dengan PMK No. 233/PMK.05/2011. Di Indonesia, sejak Januari 2001 masalah akuntabilitas publik sangat penting sejak implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sukhemi, (2010) Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, dan penegakan hukum.
Otonomi daerah berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum dan sosial, serta aspek akuntansi  dan  manajemen  keuangan  daerah.  Reformasi  akuntansi  keuangan  daerah  dan  pengelolaan keuangan  daerah  kemudian  dilakukan  untuk  memenuhi  tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan menyatakan  bahwa  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  dimaksudkan  agar  laporan  keuangan  dapat dipahami secara luas dan entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat berisi informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara pembaca.
Untuk  menghindari  kesalahan,  laporan  keuangan  harus  dibuat  catatan  untuk  laporan  keuangan (CALK)  yang  berisi  informasi  untuk  memudahkan  pengguna  dalam  memahami  laporan  keuangan.
Mengacu pada BPS sebagai Obyek penelitian tesis ini, sumber Daya Manusia pada BPS Provinsi Papua yang ada saat ini tuntut untuk mampu menyelesaikan kebutuhan dan penyajian laporan - laporan, baik BPS Provinsi Papua Papua sendiri maupun   21 BPS Kabupaten/Kota dibawahinya.
Sementara  itu,  peran  one  man,  one  PC  sebagai  manifestasi  dari  reformasi  birokrasi  diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kebutuhan data dan penyajian laporan keuangan yang andal. Laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat membawa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Laporan  keuangan  dimaksud  dapat  meningkat  kredibilitasnya  dan  pada  gilirannya  akan  dapat mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah.  Pemenuhan tujuan  dan  laporan  keuangan  akan  bermanfaat  dan  dapat  memenuhi  tujuannya  jika  memenuhi  empat
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 46
karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : dapat dipahami ( understandability ), relevan ( relevance ), andal ( reliability ), dan dapat dibandingkan ( comparability ). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Nazier,2006).
Darwin (2007) dalam  Novita (2008) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi dalam laporan tahunan atau laporan terpisah mencerminkan tingkat akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya.
Membuat laporan keuangan adalah bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat utama akuntabilitas dalam bentuk keterbukaan pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik.
Transparansi  informasi, khususnya  informasi keuangan  dan fiskal,  harus  dilakukan  dalam  bentuk  yang relevan  dan  mudah  dipahami  (Schiavo-Campo  dan  Tomasi,  1999)  dalam  Mardiasmo  (2006).  Dalam pelaksanaan  Reformasi Birokrasi  Provinsi  (RB) BPS  Provinsi  Papua  dituntut  untuk mencapai  4 tujuan, yaitu:  (a)  Realisasi  KKN  BPS  gratis;  (b)  Meningkatkan  kemampuan  dan  akuntabilitas  BPS;  (c)
Meningkatkan kualitas data dan (d) Meningkatkan nada layanan publik.
Untuk mendukung area pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan tujuan mengingkatkan kapabilitas  dan  akuntabilitas  BPS  melalui  meningkatkan  kinerja,  transparansi  dan  akuntabilitas manajemen  keuangan  negara.    Akuntabilitas  yang  terukur  di  BPS  Provinsi  Papua  sebagai  tuntutan Reformasi Birokrasi, dalam penyajian laporan keuangan dibutuhkan kapasitas sumberdaya manusia yang memadai  dan  didukung  oleh  pemanfaatan  teknologi  infomasi  yang  sangat  membantu  dalam  proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan disajikan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh human eror .
Berdasarkan uraian di atas, studi tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penggunaan
Teknologi Informasi dan Penyajian Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Provinsi Papua  dilakukan  dengan  menggunakan  empat  variabel,  yaitu  kualitas  sumber  daya  manusia.  (X 1 ),
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X 2 )  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan)  dan  Akuntabilitas  (Y).
Sedangkan  tujuan  yang  diharapkan  muncul  dari  penyelidikan  ini  adalah:  (1)  Menganalisis  pengaruh Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  Penyajian  Laporan  Keuangan  pada Akuntabilitas BPS Provinsi Papua. Dwiyanto, (2005), mendefinisikan Good governance (organisasi yang

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 47
baik) akan membawa suatu negara untuk memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, tingkat korupsi akan menjadi lebih rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.
Zahara Djafar (2000) mengatakan bahwa jika kualitas sumber daya manusia tinggi, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup  lainnya  dan  merasa  bahwa  manusia  memiliki  hubungan  fungsional  dengan  sistem  sosial,  maka pengembangan dapat dilakukan dengan baik dan berorientasi ke depan.
Roach (1991) dan Strassman (1996) menawarkan bukti bahwa investasi dalam teknologi informasi membutuhkan dana besar dan akan meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam berinvestasi dalam teknologi informasi mengharuskan organisasi untuk menggunakan teknologi informasi secara optimal.
Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan,  menganalisis,  dan  mengelola  informasi  apa  pun,  termasuk  kata-kata,  angka,  dan  gambar (Oxford,  1995).  Teknologi  informasi  mencakup  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  untuk  melakukan satu  atau  sejumlah  tugas  pemrosesan.  data  seperti  menangkap,  mentransmisikan,  menyimpan, mengambil, memanipulasi dan menampilkan data (Alter, 1992).
Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai aktualisasi akuntabilitas seseorang atau unit organisasi, dalam  mengelola  sumber  daya  yang  telah  diberikan  dan  dikendalikan,  dalam  rangka mencapai  tujuan, melalui  media  dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  kinerja  berkala.  Sumber  daya  dalam  hal  ini adalah  fasilitas  pendukung  yang  diberikan  kepada  seseorang  atau  unit  organisasi  untuk  membantu pelaksanaan tugas yang telah ditugaskan kepadanya.
Keputusan LAN No. 239 / IX / 6/8/2003 pedoman tenang untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja  Instansi  Pemerintah,  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  kinerja  lembaga  adalah  aktualisasi  dari kewajiban  lembaga  pemerintah  untuk  menjelaskan  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  untuk  mencapai  rekomendasi  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  sistem pertanggungjawaban berkala.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 48

## METODE PENELITIAN

## 1. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  BPS  Provinsi  Papua  sebanyak  68  0rang.  Teknik pengambilan  sampel  dilakukan  secara  keseluruhan  ( Sensus )  yaitu  kepada  pihak  yang  memiliki kapabilitas sebagai  (1) Pelaksana (staf) yang berjumlah 48 orang; (2)  Kabid)  Kepala seksi (Kasi) dan Kepala  Subbagian (Kasub) yang berjumlah 20 orang.

## 2. Definisi Operasional
a. Kualitas  sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk menyampaikan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan  pendidikan,
pelatihan dan pengalaman yang memadai.
b. Manajer  dan  karyawan  operasional  harus  dapat  menggunakan  aplikasi  teknologi  informasi yang tersedia, mempelajari secara langsung aspek perangkat keras dan perangkat lunak dan
mengadopsi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan tarif mereka.
c. Laporan  keuangan  pemerintah  adalah  media  akuntabilitas  untuk  memenuhi  hak-hak  publik yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.
d. Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah  realisasi  kewajiban  lembaga  pemerintah untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diselesaikan melalui sistem pertanggungjawaban berkala.

## 3. Analisa Jalur (Path Analysis)
Kegunaannya  untuk  mendeteksi  hubungan  struktural  antara  variabel  eksogen  (yang memengaruhi)  pada  variabel  endogen  (yang  dipengaruhi)  yang  bertujuan  untuk  menentukan besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh variabel endogen pada variabel  eksogen.  Sementara  itu,  Robert  D.  Retherford  (1993).  Kemahiran  ini  digunakan  untuk menguji  jumlah  kontribusi  (kontribusi)  yang  ditunjukkan  oleh  koefisien  jalur  pada  setiap  lintasan diagram hubungan sebab akibat antara variabel X 1 , X 2 dan Z ke Y. Analisis jalur adalah teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi secara berganda. regresi jika variabel independen mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 49

## PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Usia Responden
Usia responden dalam kajian ini terdiri dari 10 kelas dengan kelas pertama diisi dengan usia termuda yakni 24 tahun dan kelas terakhir diisi  dengan usia tertua yakni 59 tahun. Gambaran karakteristik responden berdasarkan usia ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Kelas Umur Frekuensi (%) 1 24 – 26 9 13.24 2 27 – 29 14 20.59 3 30 – 32 15 22.06 4 33 – 35 6 8.82 5 36 – 28 5 7.35 6 39 – 41 5 7.35 7 42 – 44 2 2.94 8 45 – 47 1 1.47 9 48 – 50 5 7.35 10 51 – 53 2 2.94 11 54 – 56 3 4.41 12 57 – 59 1 1.47 Jumlah 68 100
Sumber: data diolah, 2015
Tabel  1  tampak  bahwa  mayoritas  responden  mempunyai  umur  bervariasi  namun  yang  paling dominan  berada  di  kisaran    umur  30  -  32  tahun  sebanyak  15  responden  atau  22.06%.  Diikuti responden dengan usia 27 - 29 tahun sebanyak 14 responden atau 20.59%.

## 2. Deskripsi Pendidikan Responden
Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan sesuai latar belakang pendidikan responden, maka pengelompokan tingkat pendidikan terakhir responden terdiri dari; pendidikan SMA/SMK, D3, D4, S1 dan S2 seperti yang terlihat dibawah ini.
Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan No. Pendidikan Frekuensi (%) 1. SMA/SMK 14 20.59 2. D3 4 5.88 3. D4 21 30.88 4. S1 16 23.53 5. S2 13 19.12 Jumlah 68 100
Sumber: data diolah, 2015
Tabel  2  diatas  tampak  bahwa  responden  yang  terbanyak  adalah  yang  berpendidikan  D4  adalah lulusan dari Sekolah kedinasan yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik  dengan jumlah 21 orang

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60
50
atau  30.88%,  diikuti  oleh  kelompok  responden  yang  berpendidikan  S1  sebanyak  14  orang  atau 20.59 %.

## 3. Deskripsi Jenis Kelamin
Hasil tabulasi data melalui distribusi frekuensi yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin responden, dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Frekuensi (%) 1. Laki-laki 43 63.24 2. Perempuan 25 36.76 Jumlah 68 100
Sumber: data diolah, 2015
Data  diatas  menggambarkan  bahwa  dari  68  orang  yang  diambil  sebagai  responden  terdapat responden  laki-laki  sebanyak  43  orang  atau  sebesar  63.24%  dan  24  orang  (36.76%)  adalah perempuan.

## 4. Deskripsi Pekerjaan Responden
Berdasarkan  hasil  tabulasi  data  yang  dilakukan  sesuai  latar  belakang  Bidang/Bagian,  maka pengelompokan Bidang Sosial, IPDS, Distribusi, Neraca, Produksi Bagian Tata Usaha seperti yang terlihat dibawah ini.
Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Bidang/Bagian No. Bidang/Bagian Frekuensi (%) 1. Sosial 8 11.76 2. IPDS 20 29.00 3. Distribusi 8 11.76 4. Neraca 7 10.00 5. Produksi 4 6.48 7. Tata Usaha 21 31.00 Jumlah 68 100
Sumber: data diolah, 2015
Tabel 4 diatas tampak bahwa responden yang terbanyak adalah Pada bagian tata Usaha  dengan jumlah  21  orang  atau  31.00%,  diikuti  oleh  kelompok  responden  pada  Bidang  IPDS  sebanyak  20 orang atau 29.00 %.

## 5. Distribusi Jawaban Responden
Analisis  ini  bersifat  memberikan  makna  secara  deskriptif  dan  kecenderungan  yang  muncul mengenai variabel penelitian sesuai dengan hasil dari data tanpa menarik suatu kesimpulan akan

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60
51
didasarkan  pada  nilai  rata-rata  skor  jawaban.  Distribusi  kategori  tanggapan  responden  untuk masing-masing variabel akan dijelaskan dibawah ini.

## a. Persepsi Tentang Kualitas SDM
Hasil  penelitian  melalui  pengujian  statistik  deskriptif  diperoleh  informasi  yang  jelas  mengenai persepsi responden terhadap Kualitas SDM (X 1 ) dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata  seperti yang disajikan pada berikut:

## Tabel 5 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kualitas SDM
Item Skor Jawaban Responden Mean STS TS N S SS Total F % F % F % F % F % F % X 1.1 4 5.9 5 7.4 10 14.7 35 51.5 11 16.2 68 100 3.69 X 1.2 1 1.5 5 7.4 18 26.5 35 51.5 9 13.2 68 100 3.68 X 1.3 1 1.5 - - 5 7.4 25 36.8 37 54.4 68 100 4.43 X 1.4 1 1.5 - - 11 16.2 48 70.6 8 11.8 68 100 3.91 X 1.5 1 1.5 3 4.4 10 14.7 42 61.8 12 17.6 68 100 3.90 X 1.6 1 1.5 3 4.4 11 16.2 39 57.4 14 20.6 68 100 3.91 X 1.7 1 1.5 1 1.5 11 16.2 38 55.9 17 25 68 100 4.01 X 1.8 1 1.5 1 1.5 10 14.7 44 64.7 12 17.6 68 100 3.96 Mean Kualitas SDM ; 3.93
Sumber: data diolah, 2015.
Tabel  diatas  menyajikan  data  jawaban  persepsi  responden  tentang  Kualitas  SDM  yang terjabarkan  melalui  8  pernyataan  dengan  mean  atau  nilai  rata-rata  sebesar  3.93.  Hal  ini  berarti responden cenderung setuju bahwa dukungan Kualitas SDM akan berdampak pada Pemanfaatan Teknologi  Informasi  yang  ada,  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Akuntabilitas  di  Badan  Pusat Statistik (BPS) Papua.
Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan  item  lainnya  adalah  item  ke  3  yang  menjelaskan bahwa  “pelatihan-pelatihan  perlu dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.43.

## b. Persepsi Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi
Hasil  penelitian  melalui  pengujian  statistik  deskriptif  diperoleh  informasi  yang  jelas  mengenai persepsi responden terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata seperti yang disajikan pada berikut ini;

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 52

## Tabel 6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi
Item Skor Jawaban Responden Mean STS TS N S SS Total F % F % F % F % F % F % X 2.1 2 2.9 2 2.9 9 13.2 35 51.5 20 29.4 68 100 4.01 X 2.2 4 5.9 2 2.9 7 10.3 35 51.5 20 29.4 68 100 3.96 X 2.3 1 1.5 3 4.4 11 16.2 40 58.8 13 19.1 68 100 3.90 X 2.4 1 1.5 - - 17 25 40 58.8 10 14.7 68 100 3.85 X 2.5 1 1.5 1 1.5 13 19.1 48 70.6 5 7.4 68 100 3.81 X 2.6 1 1.5 1 1.5 10 14.7 40 58.8 16 23.5 68 100 4.01 Mean Pemanfaatan Teknologi Informasi ; 3.92
Sumber: data diolah, 2015.
Tabel diatas menyajikan data jawaban persepsi responden tentang Pemanfaatan Teknologi
Informasi yang terjabarkan melalui 6 pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 3.92. Hal ini  berarti  responden  cenderung  setuju  bahwa  dukungan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  akan berdampak  pada  Penyajian  Laporan  Keuangan dan  Akuntabilitas  di  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Papua.
Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan  item  lainnya  adalah  item  pertama  dan  yang  ke  enam  yang  menyatakan  bahwa “memiliki  komputer  yang  cukup  adalah  penting  untuk  tugas  operasional  pekerjaan  dan menggunakan aplikasi; SPM, SAKPA dan SILABI pada tahapan transaksi keuangan” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.01.

## c. Persepsi Tentang Penyajian Laporan Keuangan
Hasil  penelitian  melalui  pengujian  statistik  deskriptif  diperoleh  informasi  yang  jelas  mengenai persepsi  responden  terhadap  Penyajian  Laporan  Keuangan  (Z)  dengan  menggunakan  teknik pengukuran angka indeks rata-rata seperti yang disajikan pada berikut ini;

## Tabel 7 Distribusi Jawaban Responden Tentang Penyajian Laporan Keuangan
Item Skor Jawaban Responden Mean STS TS N S SS Total F % F % F % F % F % F % Z 1.1 1 1.5 1 1.5 17 25 42 61.8 7 10.3 68 100 3.78 Z 1.2 1 1.5 - - 18 26.5 42 61.8 7 10.3 68 100 3.79 Z 1.3 1 1.5 - - 15 22.1 42 61.8 10 14.7 68 100 3.88 Z 1.4 1 1.5 1 1.5 20 29.4 37 54.4 9 13.2 68 100 3.76 Z 1 . 5 1 1.5 - - 12 17.6 41 60.3 14 20.6 68 100 3.99 Z 1 . 6 1 1.5 - - 10 14.7 39 57.4 18 26.5 68 100 4.07 Z 1 . 7 1 1.5 1 1.5 7 10.3 41 60.3 18 26.5 68 100 4.09 Z 1 . 8 1 1.5 - - 7 10.3 51 75 9 13.2 68 100 3.99 Z 1 . 9 1 1.5 1 1.5 8 11.8 42 61.8 16 23.5 68 100 4.04 Mean Penyajian Laporan Keuangan ; 3.93
Sumber: data diolah, 2015.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 53
Tabel  diatas  menyajikan  data  jawaban  persepsi  responden  tentang  Penyajian  Laporan
Keuangan yang terjabarkan melalui 9 item pernyataa dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 3.93.
Hal  ini  berarti  responden  cenderung  setuju  bahwa  dukungan  Penyajian  Laporan  Keuangan  akan berdampak pada Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.
Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan  item  lainnya  adalah  item  ke  6  dan  ke  7  yang  menyatakan  bahwa  “catatan akuntansi/buku kas  umum  (BKU)  dijaga  untuk tetap up to  date dan rekonsiliasi  dilakukan  secara periodik  antara  catatan  akuntansi,  catatan  bank  dan  catatan  pihak  eksternal  (KPPN)  yang membutuhkan konfirmasi” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.07 dan 4.09.

## d. Persepsi Tentang Akuntabilitas
Hasil  penelitian  melalui  pengujian  statistik  deskriptif  diperoleh  informasi  yang  jelas  mengenai persepsi  responden  terhadap  Akuntabilitas    (Y)  dengan  menggunakan  teknik  pengukuran  angka indeks rata-rata  seperti yang disajikan pada berikut ini;

## Tabel 8 Distribusi Jawaban Responden Tentang Akuntabilitas
Item Skor Jawaban Responden Mean STS TS N S SS Total F % F % F % F % F % F % Y 1.1 1 1.5 - - 14 20.6 37 54.4 16 23.5 68 100 4.00 Y 1.2 - - 2 2.9 8 11.8 33 48.5 25 36.8 68 100 4.19 Y 1.3 2 2.9 - - 8 11.8 48 70.6 10 14.7 68 100 3.94 Y 1.4 - - 1 1.5 8 11.8 37 54.4 22 32.4 68 100 4.18 Y 1 . 5 - - - - 6 8.8 42 61.8 20 29.4 68 100 4.21 Y 1 . 6 1 1.5 1 1.5 5 7.4 44 64.7 17 25 68 100 4.10 Y 1 . 7 - - 2 2.9 14 20.6 43 63.2 9 13.2 68 100 3.87 Y 1 . 8 - - 1 1.5 12 17.6 41 60.3 14 20.6 68 100 4.00 Y 1 . 9 1 1.5 - - 11 16.2 38 55.9 18 26.5 68 100 4.06 Mean Akuntabilitas; 4.06
Sumber: data diolah, 2015.
Tabel  diatas  menyajikan  data  jawaban  persepsi  responden  tentang  Akuntabilitas  yang terjabarkan melalui 9 item pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.06. Hal ini berarti responden  cenderung  sangat  setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang  Akuntabilitas  di  Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.
Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item ke 5 dan ke 2 yang menyatakan bahwa “pelayanan publik

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60
yang cepat dan cermat  dan pemanfaatan anggaran yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.21 dan 4.19.

## 2. Hasil Pembahasan Pengaruh Langsung

## a. Pengaruh Langsung Kualitas SDM terhadap Pemanfaatan Teknologi
Variabel  Kualitas  SDM  dalam  kajian  ini  terjabarkan  dalam  8  pernyataan.  Hasil  pengujian hipótesis  pertama  mengungkapkan  bahwa  Kualitas  SDM  (X 1 )  memiliki  nilai  t hitung sebesar  16.401 yang adalah lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.667 (16.401 > 1.667)  dengan koefisien sebesar 0.896 yang berarti bahwa,  terima Ha dan tolak H0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukan bahwa
Kualitas  SDM  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pemafaatan  Teknologi  Informasi  BPS Provinsi Papua.
Temuan persamaan pertama ini diperkuat oleh hasil analisis deskritif yakni distribusi jawaban responden tentang  Kualitas  SDM  yang  memiliki nilai  rata-rata  sebesar  3.93.  Makna  nilai  ini  yaitu bahwa  responden  cenderung  setuju  bahwa  dukungan  Kualitas  SDM  akan  berdampak  pada Penggunaan  Teknologi  Informasi  yang  ada,  Presentasi  Laporan  Keuangan  dan  Akuntabilitas  di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.
Hasil  analisis  deskriptif  juga  mengungkapkan  bahwa  variabel  ini  secara  relatif  baik dibandingkan  item  lainnya  adal ah  item  ke  3  yang  menyatakan  bahwa  “pelatihan-pelatihan  perlu dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.43. Hasil ini sama dengan hasil penelitian Arina Roshanti
2014.

## b. Pengaruh Langsung Kualitas SDM terhadap Penyajian Laporan Keuangan
Hasil  analisis  menyangkut  pengaruh  langsung  Kualitas  SDM  lainnya  adalah  terhadap  Penyajian
Laporan  Keuangan.  Hasil  pengujian  mengungkapkan  bahwa  Kualitas  SDM  memiliki  nilai  t hitung
sebesar  4.844 yang adalah lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.667 (4.844 > 1.667) dengan koefisien sebesar  0.492  yang  berarti  bahwa,  terima  Ha  dan  tolak  H0  atau  hipotesis  diterima.  Hasil  ini menunjukan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 55

## Keuangan BPS Provinsi Papua. Hasil ini sama dengan hasil penelitian Arina Roshanti 2014 bahwa
Kualitas  SDM  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan daerah.

## c. Pengaruh Langsung Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas
Analisis  pengaruh  langsung  terakhir  dari  Kualitas  SDM  adalah  terhadap  Akuntabilitas  BPS
Provinsi Papua. Hasil pengujian mengungkapkan bahwa Kualitas SDM memiliki nilai t hitung sebesar
2.733 yang adalah lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.667 (2.733 > 1.667) dengan koefisien sebesar
0.314  yang  berarti  bahwa,  terima  Ha  dan  tolak  H0  atau  hipotesis  diterima.  Hasil  ini  menunjukan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua.

## d. Pengaruh  Langsung  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Penyajian  Laporan Keuangan
Variabel terteliti kedua adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dalam kajian ini terwakili melalui  6  pernyataan  dengan  mean  atau  nilai  rata-rata  sebesar  3.92.  Hal  ini  berarti  responden cenderung  setuju  bahwa  dukungan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  akan  berdampak  pada Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Akuntabilitas  di  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Papua.  Hasil  ini didukung  oleh  hasil  analisis  inferensial  dengan  menggunakan  analisis  regresi  yang  menunjukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai t hitung sebesar 4.583 yang adalah lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.667 (4.583 > 1.667)  dengan koefisien sebesar 0.465 yang berarti bahwa, terima
Ha  dan  tolak  H0  atau  hipotesis  diterima.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Penyajian  laporan Keuangan  BPS  Provinsi Papua.
Penjelasan  lain  dari  hasil  análisis  deskriptif  menunjukan  bahwa  item  yang  menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item pertama dan yang ke enam yang menyatakan bahwa “memiliki komputer yang cukup adalah penting untuk tugas operasional pekerjaan dan menggunakan aplikasi; SPM, SAKPA dan SILABI pada tahapa n transaksi keuangan”
dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.01.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 56
Hasil ini sama dengan hasil penelitian Zuliarti (2012)  bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Ketepatan  waktu    pelaporan  keuangan  Pemerintah daerah.

## e. Pengaruh Langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas
Hasil  analisis  menyangkut  pengaruh  langsung  Pemnafaatan  Teknologi  Informasi  lainnya  adalah terhadap  Akuntabilitas  BPS  Provinsi  Papua.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai t hitung sebesar 1.916 yang adalah lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.667 (1.916 > 1.667)  dengan koefisien sebesar 0.217 yang berarti bahwa, terima Ha dan tolak H0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua.

## f. Pengaruh Langsung Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas
Pengaruh langsung yang terakhir dalam kajian ini adalah dari Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas BPS Provinsi Papua. Variabel Penyajian Laporan Keuangan dalam penelitian ini terwakili  oleh 9 pernyataan yang berdasarkan análisis deskriptif memiliki mean atau nilai rata- rata sebesar sebesar 3.93. Hal ini berarti responden cenderung setuju bahwa dukungan Penyajian Laporan Keuangan akan berdampak pada Akuntabilitas di Badan Pusat Statistik (BPS) Papua.
Hasil ini terdukung oleh hasil pengujian hipotesa yang menunjukan bahwa Penyajian Laporan Keuangan memiliki nilai t hitung sebesar 3.631 yang adalah lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.667 (3.631 > 1.667)  dengan koefisien sebesar 0.436 yang berarti bahwa, terima Ha dan tolak H0 atau hipotesis diterima.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  penyajian  Laporan  Keuangan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Akuntabilitas  BPS  Provinsi  Papua.  Hasil  lain  dari  analisis  deskriptif  juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya  adalah  item  ke  6  dan ke  7  yang  menyatakan  bahwa  “catatan  akuntansi/buku  kas  umum (BKU)  dijaga  untuk  tetap up  to  date dan  rekonsiliasi  dilakukan  secara  periodik  antara  catatan akuntansi,  catatan  bank  dan  catatan  pihak  eksternal  (KPPN)  yang  membutuhkan  konfirmasi” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.07 dan 4.09.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 57
Hasil ini sama dengan hasil penelitian Ni Made Suratmi, Nyoman Trisna Heriawati, Nyoman
Ari  Surya  Darmawan  (2014)    bahwa  Penyajian  Laporan  Keuangan    berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

## 3. Hasil Pembahasan Pengaruh Tidak Langsung

## a. Pengaruh  Tidak  Langsung  Kualitas  SDM  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Informasi terhadap Akuntabiltas melalui atau dengan Mediasi Penyajian Laporan Keuangan
Penelitian  ini  juga  menunjukan  adanya  pengaruh  tidak  langsung  antara  pengaruh  Kualitas
SDM  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Akuntabilitas  melalui  atau  dengan  mediasi
Penyajian  Laporan  Keuangan  BPS  Provinsi  Papua.  Namun  pengaruh  mediasi  tersebut  bukan merupakan pengaruh yang dominan yang penjelasannya dibawah ini.
Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  perkalian  antara  koefisien  jalur  Kualitas  SDM  terhadap
Akuntabilitas  (0.314),  hasil  perkalian  koefisien  jalur  Kualitas  SDM  terhadap  Penyajian  Laporan Keuangan  (0.492)  dan  hasil  perkalian  koefisien  jalur  Penyajian  Laporan  Keuangan  terhadap Akuntabilitas (0.436) atau ringkasnya, 0.314x0.492x0.436 = 0.067. Jika hasil tersebut dibandingkan antara  koefisien  jalur  langung  Kualitas  SDM  terhadap  Akuntabilitas  yang  sebesar  0.314,  maka besarnya  koefisien  jalur  tidak  langsung  tadi  adalah  lebih  kecil  (0.067  <  0.314).  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  pengaruh  Kualitas  SDM  terhadap  Akuntabilitas  melalui  Penyajian  Laporan Keuangan bukanlah pengaruh yang dominan.
b. Pengaruh  Tidak  Langsung  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Informasi  terhadap

## Akuntabiltas melalui atau dengan Mediasi Penyajian Laporan Keuangan
Temuan  yang  sama  juga  terjadi  pada  besaran  pengaruh  tidak  langsung  Pemanfaatan
Teknologi  Informasi  terhadap  Akuntabilitas  melalui  Penyajian  Laporan  Keuangan.  Hasil  analisis menunjukan bahwa besarnya koefisien jalur langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi  terhadap Akuntabilitas  (0.217)  adalah  lebih  besar  dibandingkan  besarnya  koefisien  jalur  tidak  langsung (0.044) melalui Penyajian Laporan Keuangan (0.217 > 0.044.
Berdasarkan  temuan  pada  kedua  jalur  tidak  langsung  tersebut,  maka  sekali  lagi  dapat dikatakan bahwa pengaruh tidak langsung dari kedua jalur diatas bukanlah pengaruh yang dominan karena  besarannya  lebih  kecil  dibandingakn  jalur  langsungnnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  tanpa

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60
dimediasi oleh Penyajian Laporan Keuangan, Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tetap akan mempengaruhi Akuntabilitas BPS Provinsi Papua secara positif dan signifikan.

## KESIMPULAN
Kualitas  SDM  terbukti  memberikan  efek  positif  dan  signifikan  terhadap  Penggunaan  Teknologi
Informasi  atau  dapat  dikatakan  bahwa  dorongan  untuk  meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia akan meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Provinsi Papua.
Kualitas SDM terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penyajian Laporan
Keuangan atau dapat dikatakan bahwa dorongan untuk meningkatkan Kualitas SDM akan meningkatkan Penyajian Laporan Keuangan Provinsi BPS Provinsi Papua.
Kualitas  SDM  terbukti  memberikan  efek  positif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  atau  dapat dikatakan  bahwa  dorongan  untuk  meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  akan  meningkatkan Akuntabilitas BPS di Provinsi Papua.
Pemanfaatan Teknologi Informasi telah berusaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
Penyajian Laporan Keuangan atau dapat dikatakan bahwa dorongan untuk meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan Penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi.
Penggunaan Teknologi Informasi telah berusaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
Akuntabilitas  atau  dapat  dikatakan  bahwa  dorongan  untuk  meningkatkan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi akan meningkatkan Akuntabilitas BPS Provinsi Papua.
Penyajian  Laporan  Keuangan  BPS  terbukti  menopang  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
Akuntabilitas  atau  dapat  dikatakan  bahwa  peningkatan  dorongan  Penyajian  Laporan  Keuangan  akan meningkatkan Akuntabilitas Provinsi BPS Papua.
Tidak ada pengaruh dominan dari hasil pengujian pengaruh tidak langsung Kualitas SDM terhadap
Akuntabilitas melalui Penyajian Laporan Keuangan Provinsi BPS Papua.
Tidak  ada  pengaruh  dominan  dari  hasil  pengujian  pengaruh  tidak  langsung  dari  Pemanfaatan
Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas melalui Penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi Papua.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 59

## DAFTAR PUSTAKA
Admosdirdjo, Prajudi, S. 1987. Administrasi Dan Manajemen Umum. Ghalia Indonesia. Jakarta.Widjadja (1998)
Bastian Indra,( 2014), Sistim Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Salemba Empat.
Ferdinand, Augusty, (2006) Metode Penelitian Manajemen: Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Freeman Stoner dan Gilbert, (1995) Management , Prentice Hall International Company, London.
Fuad Mas’ud, (2004) Survai Diagnosisi Organisasional konsep dan aplikasi , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
George  Terry  dan  Rue,  Leslie  W.,  (2001)  Dasar-  Dasar  Manajemen.  Alih  Bahasa:  G.A.  Ticoalu,  Bumi
Aksara, Jakarta.
Ghozali, Imam, (2011) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5, Cetakan V,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim,  Abdul.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik  akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi  Pertama.  Salemba Empat. Jakarta.Menurut Bastian, (2001)
Handayaningrat, Soewarno. 1986. Pengantar Studi Ilmu Adminstrasi dan Manajemen . CV Haji Masagung.
Jakarta.
Herry  Zudianto,  (2004)  Permasalahan  Implementasi  indicator  Kinerja  di  Kota  Yogyakarta,  UAD  Press,
Yogyakarta.
Komarudin. 1994. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia . Ghalia Indonesia. Jakarta. (2002)
Lembaga  Administrasi  Negara,  (1997)  Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia,  PT.  Gunung
Agung, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nawawi, (2002) Pengawasan Intern, Alfabeta, Bandung.
Novita  TH    Ria  Liza,  (2014)  Pengaruh  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Lampung,
Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Nurcholis. 2007. Audit Sektor Publik. Bumi Aksara:Jakarta.Halim (2000).
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1999) Metode Penelitian Survey . LP3ES, Jakarta.
Santoyo Gondodiyoto, (2009) Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi, Mitra Wacana Media, Jakarta.
Sarwono, Jonathan, (2007) Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Dengan SPSS . Penerbit Andi, Yokyakarta.
Situmorang  Victor  M.  dan  Jusuf  Juhir,  (1994)  Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat,  Rineka  Cipta,
Yogyakarta.
Sulistiyani Ambar Teguh dan Rosidah ( 2003), Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu.
Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintah . Edisi Pertama Graha Ilmu. Jakarta.
Suratmi  ni  made,  Suratmi,  Nyoman Trisna  Jheriawati,  Nyoman  Ari  Surya  Darmawan, (2014)  Pengaruh
Audit  Kinerja,  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksebilitas  Laporan  Keuangan  terhadap

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 44-60 60
Akuntabilitas  Sektor  Publik,  Sripsi,  Jurusan  Akuntansi  Universitas  Pendidikan  Ganesha Singaraja.
Taliziduhu Ndraha, (2003) Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I, Rineka Cipta, Jakarta.
Trisnawati  Sule  Erni  dan  Kurniawan  Saefullah,  (2005)  Pengantar  Manajemen,  Edisi  Pertama,  Cetakan
Pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta.
Tuasikal  Askam,  (2006)  Pengaruh  Pengawasan,  Pemahaman  Sistim  Akuntansi  Keuangan  dan
Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit SKPD (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku).
Widanarto  Agustinus,  (2012)  Pengawasan  Internal,  Pengawasan  Eksternal  dan  Kinerja  Pemerintah,
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012.
Yulianto, (1999) Korupsi, Pengawasan Keuangan Negara dan Format Politik, http://ekojulianto.tripod.com . TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah.
Undang – Undang  No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
Peraturan  Pemerintah  No.  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.