PENGARUH PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS PASIEN MENINGGAL TERHADAP PENGKLAIMAN ASURANSI DI RSU HERNA MEDAN TAHUN 2015
Ali Sabela Hasibuan
Dosen APIKES  Imelda, Jalan Bilal Nomor 52 Medan
E-mail: alisabelahsb@yahoo.com

## ABSTRAK
Surat  keterangan  kematian  adalah  surat  yang  menerangkan  bahwa  seseorang  telah  meninggal  dunia. Surat  keterangan  kematian  ini  berisikan  identitas,  saat  kematian,  dan  sebab  kematian.  Kewenangan penerbit  surat  kematian  adalah  Dokter  yang  telah  diambil  sumpahnya  dan  memenuhi  syarat administrasif  untuk  menjalankan  praktek  kedokteran.  Kegunaan  mengapa  surat  kematian  perlu  untuk diterbitkan  adalah  untuk  kepentingan  asuransi.  Ada  batasan  informasi  dalam  pengklaiman  asuransi, tidak semua data kerahasian paien bisa di beri kan kepihak lain tanpa izin resmi. Yang menjadi populasi dan  sampel  adalah  seluruh  staf  rekam  medis  yang  yang  berjumlah  6  orang  di  RSU.  Herna Medan.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh surat kematian terhadap pengklaiman asuransi, populasi  dan  sekaligus  menjadi  sampel  berjumlah  6  orang.  Metode  yang  digunakan  adalah  univariat, bivariat, dan uji kolerasi. Hasil pengaruh (r) sebesar 0,996 r determinasi, (r 2 ) = 0,996 ,yang berarti surat kematian mempengaruhi pengklaiman asuransi di RSU Herna Medan.
Kata Kunci: Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Meninggal Dan Pengklaiman Asuransi

## PENDAHULUAN
Rekam  Medis  bersifat  Rahasia,  artinya tidak  semua  orang  bisa  membaca  dan mengetahuinya.  Dalam  pasal  10  ayat  1 Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 mengatakan bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus  dijaga  kerahasiannya  oleh  dokter, dokter  gigi,  tenaga  kesehatan  tertantu, petugas  pengolahan  dan  pimpinan  sarana pelayanan kesehatan.
Akan  tetapi  Kerahasian  rekam  medis menurut  Permenkas  sebagaimana  tersebut diatas tidak mutlak bersifat rahasia. Meskipun  tetap  ada  kewajiban  bagi  dokter, dokter  gigi,  tenaga  kesehatan  tertantu, petugas  pengolahan  dan  pimpinan  rumah sakit untuk menjaga rekam medis,
keawajiban  tersebut  ada  batasnya.  Yang wajib dijaga kerahasiannya adalah informasi
tentang identitas, diangnosis, riwayat penyakit,  riwayat  pemeriksa  dan  riwayat pengobatan.  Informasi-informasi  tersebut bisa  dibuka  atas  permintaan  pasien  sendiri, atau  demi  kepentingan  kesehatan  pasien. Selain  itu,  informasi  tadi  bisa  dibuka  atas permintaan  aparat  penegak  hukum  asalkan mendapatkan  perintah  dari  pengadilan.  Bisa juga  karena  permintaan  instalasi/lembaga lain,dan untuk kepentingan penelitian, pendididkan, atau audit medis.
Informasi  tentang  identitas,  diangnosa, riwayat  penyakit,  riwayat  pemeriksaan  dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:
a. Untuk kepentingan kesehatan pasien.
b. Memenuhi permintaan aparatur penegak  hukum  dalam  rangka  penegak hukum atas perintah pasien sendiri.
c. Permintaan institusi/lembaga
berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.
d. Untuk kepentingan
penelitian, pendidikan,  dan  audit  medis  sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
e. Permintaan  dan  persetujuan  pasien sendiri.
Pemeriksaan rekam medis untuk tujuan
sebagaimana di atas, harus dilakukan secara tertulis  kepada  pimpinan  sarana  pelayanan kesehatan  (pasal  10  ayat  3  RI  Nomor 269/Menkes/Per/2008).Tanpa ada izin tertulis dari pasien, dokter, dokter gigi tidak boleh memberikan penjelasan tentang rekam medis kepada publik.
Setiap  dokter  wajib  merahasiakan segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang seorang pasien, bahkan juga setelah seorang pasien  itu  telah  meninggal  dunia.  Bab  IV butir  2  Keputusan  DIRJEN  Pelayanan
Medik Nomor:78/Yan.Med./RS.UM.DIK/YMU/I/9 1 tentang petunjuk
pelaksanan penyelengaraan  Rekam  Medis  / Medical record di  rumah  sakit,  yang  berbunyi  :”isi rekam medis adalah milik pasien yang wajib dijaga  kerahasiannya”.  Untuk  melindungi kerahasiaan tersebut, maka dibuat ketentuan sebagai berikut:
a. Hanya  petugas  rekam  medis  yang diijinkan  masuk  ruang  penyimpanan berkas rekam medis.
b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh  isi  rekam  medis  untuk  badan- badan  atau  perorangan,  kecuali  yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga kerahasiannya. Ada  beberapa  katagori  kematian  yang tidak  termasuk  dalam  perhitungan  statistik angka kematian di rumah sakit yaitu :
1. Pasien  yang  sudah  meninggal  saat  tiba di  rumah  sakit  atau  ( dead  on  arrival =DOA),  karena  tidak  dianggap  sebagai bagian dari jumlah pasien rawat ianp.
2. Pasien  yang  meninggal  dirumah  sakit pada  saat  mereka  sedang  dilayani sebagai  pasien  rawat  jalan  juga  tidak dihitung dalam statistik kematian karena  belum  terdaftar  sebagai  pasien rawat inap.
3. Pasien  yang  meninggal  di  bagian pelayanan gawat darurat tidak termasuk dalam  statistik  karena  mereka  balum termasuk sebagai pasien rawat inap.

## Dasar  Hukum  Pelayanan  Rekam  Medis dan Informasi Kesehatan
Dasar  hukum  penyelengaraan  rekam medis yaitu  antara lain:
1. PP.10  Tahun  1960  tentang  Wajib
Simpan Rahasia Kedokteran. 2. Peraturan pemerintah No.034/Birhub/1992 tentang
perencanaan  dan  pemeliharaan  rumah sakit  dimana  antara  lain  disebutkan bahwa guna menunjang terselengaranya rencana  induk  yang  baik,  maka  setiap rumah sakit diwajibkan :
a. Mempunyai  dan  merawat  statistik yang Up to date .
b. Membina medical  record yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Peraturan mentri kesehatan No.134/1978 tentang stuktur Organisasi dan  tata  Kerja  Rumah  Sakit  Umum dimana  antara  lain  disebutkan  bahwa salah satu sub bagian adalah pencatatan medis.
Medikolegal memuat norma-norma hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah kesehatan normanya dibuat oleh masyarakat hukum dan penguasa, sehingga penegakannya  dapat  dipaksa  oleh  penguasa melalui penegak hukum. Norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga/kelompok  yang  digunakan  sebagai panduan,  tatanan  dan  pengendalian  tingkah laku  yang  sesuai  dan  dapat  diterima. Hubungan  hukum  dengan  moral/etika  yaitu sangatlah  erat  karena  hukum  tidak  akan mempunyai  arti  jika  tidak  dijiwai  oleh moralitas. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan.  Sedangkan  hukum  kesehatan adalah  peraturan  perundang-undangan  yang menyangkut pelayanan kesehatan.
Perasuransian  adalah  istilah  hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang- undangan  dan  Perusahaan  Perasuransian. Istilah  perasuransian  berasal  dari  kata “Asuransi”  yang  artinya  Pertanggung
jawaban  atau  Perlindungan  atas  suatu  objek dari  ancaman  bahaya  yang  menimbulkan kerugian.  Apabila  kata  “asuransi”  diberi imbuhan per-an, maka muncul istilah hukum “Perasuransian”,  yang  berarti  segala  usaha yang  berkenan  dengan  asuransi.  Tujuan asuransi adalah:
1. Pengalihan Risiko Artinya  tertanggung  menyadari  bahwa ada  ancaman  bahaya  terhadap  harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya.asuransi  jiwa  apabila  sampai berakhirnya  jangka  waktu  asuransi tidak  terjadi  peristiwa  kematian  atau kecelakaan yang menimpa diri
tertanggung,  maka  tertanggung  akan memperoleh  pengembalian  sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung.
1. Pembayaran Ganti Kerugian Jika  pada  suatu  ketika  sungguh- sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan  kerugian  (risiko  berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung  yang  bersangkutan  akan dibayarkan  ganti  kerugian  seimbang dengan jumlah asuransinya.
2. Pembayaran Santunan
Asuransi  kerugian  dan  asuransi  jiwa diadakan  berdasarkan  perjanjian  bebas (sukarela)  antara  penanggung  dan tertanggung (voluntary insurance) . Akan  tetapi,  undang-undang  mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsory insurance) , artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena  perintah  undang-undang,  buku karena perjanjian.
3. Kesejahteraan Anggota Apabila  beberapa  orang  berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar  kontribusi  (iuran)  kepada perkumpulan, maka anggota perkumpulan  berkedudukan  sebagai tertanggung.

## Syarat-Syarat Sah Asuransi
Asuransi  merupakan  salah  satu  jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai  perjanjian,  maka  ketentuan  syarat-
syarat  sah  suatu  perjanjian  dalam  KUHP berlaku  juga  bagi  perjanjian  asuransi. Karena  perjanjian  asuransi  merupakan perjanjian khusus,maka di samping ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Dagang.  Syarat-syarat  sah suatu perjanjian diatur dalam pasal tersebut,ada  4  (empat)  syarat  sah  suatu perjanjian, yaitu:
1. Kesepakatan Para Pihak
Tertanggung  dan  penanggung  sepakat mengadakan perjanjian asuransi
kesepakatan  tersebut  pada  pokoknya meliputi :
a. Benda yang menjadi objek asuransi.
b. Pengalihan  risiko  dan  pembayaran premi.
c. Evenemen dan anti kerugian.
d. Syarat-syarat khusus asuransi.
e. Dibuat  secara  tertulis  yang  disebut polis.
Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan  secara  langsung  atau  secara  tidak langsung. 1. Kewenangan (Authority) Kedua pihak tertanggung dan penanggung wewenang melakukan perbuatan  hukum  yang  diakui  oleh undang-undang.  Kewenangan  berbuat tersebut ada yang sifatnya subjektif dan ada yang objektif. Kewenangan subjektif  artinya  kedua  pihak  sudah dewasa,  sehat  ingatan,  tidak  berada dibawah  perwalian (trusteeship), atau pemegang  kuasa  yang  sah  dengan benda  objek  asuransi  karena  benda tersebut adalah kekayaan milik sendiri.
2. Objek Tertentu (Fixed Object)
Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang
diasuransikan, dapat berupa  harta kekayaan dan kepentingan yang melekat  pada  harta  kekayaan,  berupa jiwa atau raga manusia.
3. Kausa Halal (Legal Cause)
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian  asuransi  itu  tidak  dilarang dalam undang-undang, tidak
bertentangan  dengan  ketertiban  umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
4. Pemberitahuan (Notifikasi) a. Teori Objektivitas (objectivity theory) Salah  satu  teori  ilmu  hukum  yang dikenal  dalam  hukum  asuransi adalah  teori  objektivitas.  Menurut teori ini,setiap asuransi harus mempunyai  objek  tertentu,  artinya jenis,  identitas,  dan  sifat  objek asuransi  wajib  diberitahukan  oleh tertanggung  kepada  penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima  pengalihan  risiko  dari tertanggung.
b. Pengaturan  Pemberitahuan  Dalam KUHD Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tertanggung wajib memberitahu  kepada  penanggung mengenai  keadaan  objek  asuransi. Kewajiban  ini  dilakukan  pada  saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumanya asuransi batal.

## METODE
Metode  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  dan  metode  kualitatif,  metode deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh surat kematian terhadap pengklaiman asuransi. Sedangkan metode kuantitatif yaitu digunakan  untuk  mengevaluasi  isi  surat kematian dan menganalisa kualitas dari surat kematian  dengan  strandar  mutu  yang ditetepkan di RSU. Herna Medan.

## HASIL
Uji  Univariat  -  Distribusi  Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian
Adapun  karakteristik  responden  dalam penalitian  ini  meliputi  jenis  kelamin,  umur, dan  pendidikan.  Masing-masing  tabel  untuk karakteristik tersebut.
Tabel 1. Karakteristek Responden
Berdasarkan Pedidikan
Berdasarkan  tabel  1  diperoleh  bahwa responden  berlatar  belakang  pendidikan Diploma  ada  3  responden  (50.0%)  dan pendidikan  Sarjana  ada  3  responden (50.0%).

## Deskripsi Variabel Penelitian
Tabel  2. Data Deskripsi Indikator Variabel Surat Kematian
Pada tabel 2 berdasarkan hasil pengolahan data distribusi frekuensi jawaban  responden  yang  mana  6  responden menunjukan  bahwa  jawaban  responden tentang  surat  kematian  adalah  menyatakan setuju  16  jawaban  (18%),  responden menyatakan  setuju  sebanyak  55  jawaban (61), responden menyatakan cukup setuju 12 jawaban  (5%),  responden  menyatakan  tidak setuju 12 jawaban (5%), responden menyatakan  sangat  tidak  setuju  1  jawaban (1%).
Tabel  3. Data  Deskripsi  Indikator  Variabe Pengklaiman Asuransi
Pada tabel 3, berdasarkan hasil pengolahan data distribusi frekuensi jawaban  responden  yang  mana  variabel pengklaiman  asuransi  terdiri  dari  15  butir pertanyaan  yang  dijawab  oleh  6  responden menunjukan bahwa member jawaban tentang  aspek  pengklaiman  asuransi  adalah responden  yang  menyatakan  sangat  setuju 13  jawaban  (11%),  responden  menyatakan setuju  59  jawaban  (65%),  responden
menyatakan  cukup  setuju  8  jawaban  (9%), responden  menyatakan  tidak  setuju  10 jawaban  (14%),  respoden  yang  menyatakan sangat tidak setuju 1 jawaban (1%).

## Analisis Bivariate
Analisis Regresi Sederhana
Tabel  4. Hasil  Perhitungan  Koefisien Regresi Surat Kematian Terhadap Pengklaiman Asuransi Dengan  bantuan  program  SPSS  17,0 dari  tebel  4.4  untuk  persamaan  regresi sederhana  Y  =a  +  bX  diperoleh  persamaan regresi Y = -2,366 + 1,029 X dimana harga a = -2,366 dan harga b= 1,029.
Selanjutnya,hasil  perhitungan  koefisien korelasi  antara  surat  kematian  terhadap pengklaiman  asuransi  diperoleh  sebesar 0,996  seperti  tampak  pada  tabel  4.7.  jika dilihat  dari  r tabel pada  n=  6  dengan  tingkat kesalahan  5%  (α  0,9)  sebesar  0,811  atau tingkat kesalahan 1% (α 0,01) adalah 0,917 berarti hasil rhitung (0,996) > rtabel (0,811) atau 0,917 maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya  terhadap  hubungan  yang  signifikat antara  surat  kematina  dengan  pengklaiman asuransi.
Uji  Korelasi  Surat  Kematian  Terhadap Pengklaiman Asuransi
Tabel  5. Hasil  perhitungan  Koefisien
Korelasi  dan  Determinasi  Surat  Kematian
Terhadap Pengklaiman Asuransi
Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien  korelasi  maka  tingkat  hubungan Surat Kematian dengan Pengklaiman Asuransi  (0,996)  adalah  kuat  kerena  berada diantara  0,990-  0,996.  Sedangkan  koefisien determinasi  (r 2 )  =  (0996) 2 =  0,993  yang berarti  aspek  surat  kematian  berpengaruh
terhadap  pengklaiman  asuransi  sebesar 993%  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh faktor lain.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa pengaruh  pelepasan  informasi  rekam  medis pasien  meninggal  terhadap  pengklaiman asuransi  Tahun  2014  termasuk  katagori cukup.  Hasil  persentase  rekam  medis diruangan  rekam medis  berjumlah  6 responden, yaitu: 1. Berdasarkan Karakteristik Petugas rekam  medis  terdapat  sebesar  1 responden  (16.7%)  berjenis  klamin laki-laki  berdasarkan  jenis  klamin perempuan  sebanyak  5  responden (83.3%). Berdasarkan Karakteristik Responden  berdasarkan  Umur  tingkat terendah  20-24  tahun  terdapat  3 responden  (33.3%)  dan  petugas  rekam medis berdasarkan umur tingkat tertinggi  25-27  tahun  2  responden (16.7%)  dan  berumur  43-49  tahun  1 responden  (16.7%)  dan  petugas  rekam medis  berdasarkan  pendidikan  Sarjana 3  responden  (50.0%)  dan  berdasarkan pendidikan Diploma 3 responden (50.0%).
2. Bedasarkan uji kolerasi dan determinasi pelepasan  informasi  rekam medis pasien meninggal terhadap
pengklaiman  asuransi  (0.996%)  adalah kuat  karena  berada  diantara  0.99-0996.
Sedangkan koefisien determinasi (r 2 ) = (0996) 2 =0.993  yang  berarti  aspek pelayanan  dalam  pelepasan  informasi rekam medis pasien meninggal terhadap pengkalaiman asuransi sebesar 993%  sedangkan  sisanya  0.07  di pengaruhi  oleh  faktor  lain  seperti indentifikasi pasien yang tidak mempunyai identitas pada saat meninggal dunia dan peristiwa bencana alam yang memakan korban.
Berdasarkan  hasil  persentase,  penulis mengasumsikan  bahwa  di  RSU  Herna Medan  sebaiknya  menerapkan  Standar Oprasional  Prosedur  yang  tertulis  di  Unit rekam  medis,  dan  memberikan  publikasi kepada  para  petugas  medis  dan  Dokter
dalam  pentingnya  proses  pengisian  surat keterangan  kematian  yang  lengkap  dan cepat,  agar  pelayana  di  rumah  sakit  dalam menjalin  kerjasama  terhadap  asuransi  dapat berjalan  dengan  lancer  dan  memberikan informasi  yang  bermutu  tanpa  melanggar aturan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan penelitian  berjudul  “Pengaruh  Pelepasan Informasi  Rekam  Medis  Pasien  Meninggal Terhadap  Pengklaiman  Asuransi  di  RSU Herna Medan “ yang disajikan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian  dapat  diperoleh  bahwa  pelepasan informasi  rekam  medis  pasien  meninggal terhadap pengklaiman asuransi adalah kelengkapan  data,  nilai  hukum,  dan  proses pengklaiman  dilihat  dari  Analisa  Regresi hasil perhitungan koefisien regresi pelepasan informasi  rekam  medis  pasien  meninggal terhadap pengklaiman asuransi adalah dari 6 responden  (0.996%)  dan  uji  korelasi terhadap  pengklaiman  asuransi  (0.993%) pengaruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Disdukcapil DKI Jakarta. (2008). Pelaporan Kematian . Jakarta: Catatan sipil. Firdaus ummul,Sunny. (2009). Rekam Medis
Dalam  Sorotan  Hukum  dan  Etika . Jakarta. Guwandi  J.  (2003). Rahasia  Media  &
Informed  Refusal,  Ed  III .  Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hatta,Gemala R. (2010). Pedoman Manajemen  Informasi  Kesehatan  di Sarana  Pelayanan  Kesehatan .  Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
HTTP://www.kependudukan capil.go.id/index.php/produk-a- layanan/2014/02/29. Jakarta  :      Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta.
HTTP://www.kristianusrianto.com/ 2014/01/ 05/depkes-RI_2007. Muhamat,  Abdulkadir.  (2006). Hukum Asurans. Jakarta: Citra Adity Bakti. Notoatmojo,Soekidjo. (2005). Metode penelitian http://ml.scribd.com/dok/472213/BAB- III-METODE -PENELITIAN-rev Notoatmojo,Soekidjo. (2012). Metode
Penelitian  Kesehatan .  Jakarta:  Rineke Cipta.
Nurhantari  Y.  (2010). Surat  Keterangan
Kematian . Yogyakarta: FK UGM.
PT.ASKES
(PERSERO)
hpp://www.ptaskes.com.214/05/02/ Rustiyanto,  Ery.  (2009). Etika  Profesi . Yogyakarta: Graha Ilmu. Rustiyanto,  Ery.  (2010). Statistik  Rumah Sakit  Untuk  Pengabilan  Keputusan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Salim, A.Abbas. (2000). Dasar-dasar Asuransi . Jakarta: Citra Niaga
Rajawali. Singarimbun,  Masri  dan  Effendi  Sofian. (2000). Metode  Penelitian  Suevei .
Jakarta:Pustaka LP3 ES.
Sinulingga.2011.http://psyab&q=validitas+ menurut+sinulingga&oq=validitas+men urut+sinulingga&gs_k  diunduh  tanggal 15 mei 2014 Suciningtyas M. (2011). Slide Kuliah Death Sertification .
Yogyakarta:
FK
UGMCDC. Physician’s  Handbook  on Medical  Sertification  of Death .  (2003). Maryland:  Department  of  Health  and Human  Resources,  National  Center  for Health Statictics.