## IMPLEMENTASI UU SP3K PADA KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA PEKANBARU
ARIFUDIN 1 , ERI SAYAMAR 1 , SUSY EDWINA 1 , WAHYUNI RIZKI 2 1 Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau
2 Alumni Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau
Masuk 20 Januari 2013; Diterima 12 Februari 2013

## ABSTRACT
This  study  aims  to  probe  the  implementation of  agricultural  extension in  Pekanbaru  City according  to  articles  13,  14,  and  15  Act  Number  16  year  2006  upon  the  Extension  System  of Agriculture  Fisheries  and  Forestry  (Act  SP3K).  The  research  method  was  executed  through  the survey    where  the  purposive  sampling  as  the  data  collection  system,  which  semistructured interviews  with the 30 respondents was conducted,  with the detail 15 people from the Counseling Executing  Agency  of  Pekanbaru  and  15  extensionists  from  the  three  Technical  Units  of Agricultural  Extension  Agency  (UPTB  PP)  District  of  Pekanbaru.  In  order  to  analyze  the implementation  of  articles  13,  14  and  15  of  Act  SP3K  in  Pekanbaru,  it  was  done  by  utilizing Likert's  Summated  Rating  (SLR).  The  results  of  the  research  showed  that:  (1)  the  Counseling Executing Agency of Pekanbaru has performed its functions and duties in accordance with article 13 of Act SP3K No. 16/2006, (2) Since the Agricultural Extension Commission has not formed yet in  Pekanbaru  City,  therefore  the  article  14  of  Act  No.16/2006  can  not  be  implemented  by  the Agricultural  Extension  Institution  of  Pekanbaru,  (3) whereas  Article  15  of  Act  SP3K  No.16/2006 related to the role of UPTB PP was already be implemented.

## Key words: Institutional, Agricultural Extension, Act SP3K

## PENDAHULUAN
Penyuluhan  pertanian  di  Indonesia  saat  ini mendapatkan  tempat  dalam  perkembangan pertanian sejak  diterbitkannya  Undang  Undang Nomor  16  tahun  2006  tentang  Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K). Lahirnya UU ini  dapat dimaknai  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan revitalisasi pertanian, dimana pertanian dipandang secara luas yang  meliputi pertanian, perikanan  dan  kehutanan.  UU  SP3K  tersebut dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan  pertanian  di  Indonesia  (Rosnita, 2012).
Konsekuensinya adalah
pembenahan pelaksanaan penyuluhan pertanian di Indonesia. Pembenahan tersebut meliputi aspek kelembagaan, aspek sumberdaya manusia, baik penyuluhan  maupun  petani,  disamping  aspek lainnya.  Dalam  hal  kelembagaan,  pada  setiap tingkatan  (pusat,  propinsi,  kabupaten,  dan kecamatan)  telah  dirancang  bentuk-bentuk
kelembagaan  dengan  fungsi  dan  tugasnya masing-masing.  Sejalan  dengan  itu  Leeuwis (2009)    menyatakan  bahwa  sampai  saat  ini, penyuluhan  terutama  dilihat  sebagai  suatu fungsi,  sangat  penting  dalam  membantu perkembangan  pengetahuan  dan  alih  teknologi diantara  para  petani  dan  peneliti,  atau  diantara para petani itu sendiri.
Menurut  Arifudin  dkk  (2013),  kegiatan penyuluhan  sangat  penting  dalam  kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Melalui
penyuluhan, masyarakat akan mampu mengelola  sumberdaya di  lingkungannya dengan cara mengaktifkan kelembagaan kelompok tani dan kegiatan ekonomi produktif. Dengan  demikian,  penguatan  kelembagaan penyuluhan sangat penting untuk dilakukan.
Kelembagaan penyuluhan
menurut Mardikanto (2009) adalah entitas yang terpanggil dan atau berkewajiban melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  pertanian. Kota  Pekanbaru  telah  membentuk  lembaga penyuluhan  sejak  diterbitkannya  peraturan
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
daerah  Kota  Pekanbaru  nomor  7  Tahun  2008 pada  31  Juli  2008.  Dalam  implementasinya lembaga penyuluhan pertanian di Kota
Pekanbaru  masih  tergabung  dengan  Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan sekretaris Badan
Koordinasi  Penyuluhan  (Bakorluh)  Propinsi Riau,  hal  ini  dilakukan  untuk  efisiensi  jumlah satuan  kerja  di  tingkat  kabupaten,  karena  pada saat  yang  bersamaan  propinsi/kabupaten  dan kota  diamanahkan  untuk  membentuk  Badan Ketahanan  Pangan.  Selanjutnya,  di  Kota Pekanbaru  terdapat  3  Balai  Penyuluhan Pertanian (BPP) dari 12 kecamatan yang ada di Kota  Pekanbaru.  Sehingga  memunculkan pertanyaan, bagaimana pelaksanaan penyuluhan  pertanian  di  Kota  Pekanbaru  dan ketiga  BPP  yang  ada  menurut  UU  SP3K terutama pasal 13,14, dan 15 yang  menyatakan tentang fungsi dan tugas kelembagaan penyuluhan  di  tingkat  kabupaten/kota  dan kecamatan.  Berdasarkan  permasalahan  yang dikemukakan  diatas,  maka  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan  pertanian  di  Kota  Pekanbaru mengacu pada pasal 13, 14, dan 15 UU SP3K.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survey. Untuk memperoleh informasi dilakukan wawancara  secara  mendalam  kepada  pimpinan dan  penyuluh  pada  setiap  kelembagaan penyuluh  pertanian.  Jumlah  responden  untuk penelitian  ini  berjumlah  30  orang,  yang  terdiri dari 15 orang dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan  15  orang  dari  tiga  BPP  yang  ada  di  Kota Pekanbaru.  Data  yang  terkumpul,  ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Untuk menganalisis  pelaksanaan  pasal  13,  14  dan  15 UU  SP3K  di  Kota  Pekanbaru  dengan  bantuan Likert’s  Summated  Rating (SLR)  (Riduwan, 2010).
Perhitungan  kemampuan  kelembagaan penyuluhan pertanian secara keseluruhan yaitu: terdapat  18  jumlah  pertanyaan,  dengan  skor tertinggi = 3, skor terendah  = 1, sehingga besar perhitungan kisarannya adalah:
= 3
= 1
= - 0,01 = 0,66 Berdasarkan kisaran diatas, maka tingkatan berjalannya fungsi dan tugas kelembagaan  penyuluhan  pertanian  dalam pelaksanaannya  di  Kota  Pekanbaru  secara keseluruhan  dibagi  3  seperti  yang  tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1.  Skala  Likert  Kategori  Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di Kota Pekanbaru Kategori Skor Tidak berjalan 1,00  – 1,66 Kurang berjalan 1,67 – 2,33 Sudah berjalan 2,34 – 3,00 Sumber: Data Olahan, 2012 HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan penyuluhan di Kota
Pekanbaru dapat dinilai dari informasi pimpinan  dan  penyuluh  pada  kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten  dan  Balai  Penyuluh  Pertanian Kecamatan.  Dalam  penelitian  ini,  hasil  dan pembahasan  akan  dibagi  berdasarkan  pasal- pasal yang akan diteliti sebagai berikut.

## 1. Pelaksanaan Pasal 13
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa Kelembagaan  Penyuluhan  Kota  Pekanbaru sudah dapat menjalankan amanah pada pasal 13 yang terangkum pada Tabel 2.
a. Penyusunan  kebijakan  dan  programa penyuluhan  kabupaten/kota  yang  sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.
Badan  Pelaksana  Penyuluhan  Kota Pekanbaru  telah  menyusun  kebijakan  dan programa sejalan dalam penyusunan kebijakan  dan  programa  penyuluhan  di Provinsi  Riau  dan  Nasional.  Contohnya adalah  pembangunan  pertanian  tanaman pangan  dan  hortikultura,  meningkatkan revitalisasi pemanfaatan hutan dan diversifikasi hasil hutan, pembinaan kelompok  tani  kebun  dan  pembibitan, diversifikasi usaha ternak, dan peningkatan
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
Tabel 2. Matrik Pelaksanaan Penyuluhan di Kota Pekanbaru menurut UU SP3K Pasal 13 Ayat/ Huruf Uraian Skor Ket Ayat 1 Badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf C bertugas: a Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan  dengan  kebijakan  dan programa penyuluhan provinsi dan nasional; 2,93 B b Melaksanakan penyuluhan  dan  mengembangkan  mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan; 2,2 KB c Melaksanakan  pengumpulan,  pengolahan,  pengemasan,  dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 2,4 B d Melaksanakan  pembinaan  pengembangan  kerja  sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; 2,2 KB e Menumbuhkembangkan  dan  memfasilitasi  kelembagaan  dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan 2,87 B f Melaksanakan  peningkatan  kapasitas  penyuluh  PNS, swadaya,  dan  swasta  melalui  proses  pembelajaran  secara berkelanjutan 2,2 KB Ayat 2 Badan  pelaksana  penyuluhan  pada  tingkat  kabupaten/kota dipimpin  oleh  pejabat  setingkat  eselon  II  dan  bertanggung jawab  kepada  bupati/walikota,  yang  pembentukannya  diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. 3 B Keterangan bobot penilaian: a. Berjalan (B) b. Kurang Berjalan (KB) c. Belum Berjalan (BB) Jumlah 17,8 Rata-rata 2,54 B Sumber: Data Olahan, 2012
kesejahteraan  petani  yang  menjadi  target utama penyuluh di Kota Pekanbaru.
Untuk dapat melaksanakan programa dan mencapai  target  yang  diinginkan,  terdapat beberapa  kendala  yang  menghambat  proses pengumpulan  dan  penentuan  masalah  yang dihadapi oleh kelompok tani yaitu, minimnya  penyuluh  yang  berperan  sebagai informan  dari  kelompok  tani  yang  terdapat di kecamatan, tidak tersedianya alat transportasi yang akan digunakan penyuluh/informan untuk mencari
permasalahan  dan  kendala  yang  ada  di lapangan,  dan  lokasi  penyuluhan  yang berpencar-pencar.
b. Mekanisme ,  tata  kerja,  dan  metode penyuluhan
Badan  Pelaksana  Penyuluhan  Kota Pekanbaru melaksanakan penyuluhan dengan  periode  1  tahun  sekali.  Setiap tahunnya terjadi perubahan  mekanisme, tata kerja,  dan  metode  penyuluhan  yang  akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan mekanisme dan  tata  hubungan kerja penyelenggara  penyuluhan  di  berbagai tingkatan  belum  tertata  dengan  baik, sehingga penyelenggaraan penyuluhan belum  terintegrasi  dan  sinergis.  Hal  ini terjadi  karena  kurangnya  komunikasi  antar berbagai  pihak,  dimana  Badan  Pelaksana Penyuluhan  sebagai  penyedia/badan  yang menaungi seluruh kegiatan yang
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
dilaksanakan  oleh  BPP  tidak  optimal  dalam memonitoring  kegiatan yang  dilakukan  oleh penyuluh  kepada  kelompok  tani  yang mereka bina.
Mekanisme  dan  hubungan  tata  kerja yang dimaksud disini adalah bagaimana cara kerja  atau  proses  untuk  melakukan  suatu kegiatan dalam hal ini penyuluhan pertanian, sehingga dengan cara kerja/proses yang tersusun secara rapi akan menghasilkan  output  yang  cukup  baik  pula.
Penyebab
lemahnya pelaksanaan pengembangan dan tata kerja penyuluhan ini adalah  kebijakan  pemerintah  yang  berubah- ubah.  Perubahan  kebijakan  yang  tidak menentu  mengakibatkan  suatu  kebijakan yang telah dijalankan akan kembali ke posisi awal  karena  kebijakan  yang  telah  dibuat mengalami  pergantian  dengan    sistem  tata kerja yang baru.
Metode  penyuluhan  yang  telah  disusun oleh Badan Pelaksana Penyuluhan
merupakan  solusi  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pelaku utama  (petani).  Metode  penyuluhan  yang diberikan  kepada  para  penyuluh,  cukup mempengaruhi kinerja penyuluh di lapangan.  Contohnya  dalam  kegiatan  sapta usahatani,  Badan  Pelaksana  Penyuluhan memberikan beberapa metode untuk penyelesaian  kegiatan  tersebut,  seperti: penyebaran  informasi,  pemutaran  film, demonstrasi  cara  sapta  usaha,  dan  kursus tani.  Akan  tetapi  banyaknya  metode penyuluhan    yang  disiapkan  oleh  Badan Pelaksana  Penyuluhan  tapi  tidak  didukung dengan  alat/teknologi  yang  memadai  akan berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  metode penyuluhan  yang  telah  disusun  dalam programa penyuluhan pertanian.
c. Pengumpulan, pengolahan, pe- ngemasan,  dan penyebaran materi penyuluhan  bagi  pelaku  utama  dan pelaku usaha.
Peran  Badan  Pelaksana  Penyuluhan dalam hal pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan dengan aktifnya penyuluh dalam pengumpulan  informasi  dan  permasalahan
yang  dihadapi  oleh  kelompok  tani  yang dibina  oleh  BPP  yang  ada  di  kecamatan. Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Badan  Pelaksana  Penyuluhan  bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi  oleh  pelaku  utama  dan  pelaku usaha, sehingga memudahkan Badan Pelaksana  Penyuluhan  dalam  menyusun programa  penyuluhan  pertanian  untuk  satu tahun kedepan dan target yang ingin dicapai dapat terlaksana. Setelah didapat permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pelaku utama  dan  pelaku  usaha,  Badan  Pelaksana Penyuluhan  melakukan  pengolahan  dan pengemasan  materi  penyuluhan  yang  akan direalisasikan.
Pengolahan  dan  pengemasan  materi penyuluhan ini sangat berkaitan  erat dengan tujuan  yang  akan  dicapai,  dimana  dengan permasalahan yang ada di lapangan diharapkan materi penyuluhan tersebut tepat pada sasaran/solusi dari sebuah permasalahan.  Contoh  materi  penyuluhan yang  telah  dibuat  oleh  Badan  Pelaksana Penyuluhan diantaranya:
revitalisasi perkebunan yang dirangkum dalam pedoman  umum  revitalisasi  penyuluhan, kualitas  benih  yang  dirangkum  dalam  benih unggul  bermutu,  pengembangan  unggas yang dirangkum dalam juru teknis peternakan, dan lain-lain. Untuk penyebaran materi penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan  melakukan  pertemuan  rutin yang  dilaksanakan  sebulan  sekali  di  ruang pertemuan  Badan  Pelaksana  Penyuluhan dengan agenda menyampaikan setiap materi penyuluhan  yang  telah  tercantum  dalam programa penyuluhan pertanian.
d. Melaksanakan pembinaan  pengem- bangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan  kelembagaan,  ketenaga- an,  sarana  dan  prasarana,  serta pembiayaan penyuluhan.
Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan belum maksimal  dalam  melakukan  kerja  sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan,  sarana  dan  prasarana  serta pembiayaan penyuluhan. Dalam
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
pelaksanaannya, badan ini hanya melakukan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana  serta  pembiayaan  penyuluhan dengan  pemerintahan.  Alasannya,  instansi pemerintahan belum memperbolehkan badan  ini  untuk  melaksanakan  kerja  sama dengan pihak swasta.
Pembinaan  pengembangan  kerjasama dan  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pelaksana Penyuluhan hanya sebatas memberikan  suatu  arahan  dan  aturan bagaimana  cara  melakukan  pembinaan pengembangan  kerjasama  dan  kemitraan tersebut.  Dengan  terbitnya  larangan  dari pemerintah untuk tidak melakukan kemitraan  dan  kerjasama  dengan  pihak swasta,  BPP  dan  kelompok  tani  yang dinaunginya merasa semakin kurang ketersediaan  sarana  dan  prasarana  produksi yang menunjang kegiatan pertanian tersebut. Pembinaan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan,  sarana  dan  prasarana,  serta pembiayaan  penyuluhan  sangat  berkaitan erat,  dimana  Badan  Pelaksana  Penyuluhan tidak  berperan  penting  dalam  pembinaan tersebut,  dikarenakan  Badan  Pelaksana Penyuluhan  hanya  memfasilitasi  bukan menyediakan pembinaan pada BPP yang ada di Kota Pekanbaru.
e. Menumbuhkembangkan dan mem- fasilitasi  kelembagaan  dan  forum kegiatan  bagi  pelaku  utama  dan pelaku usaha.
Melihat kondisi di lapangan
menunjukkan  bahwa  Badan  Pelaksana Penyuluhan  telah  menumbuhkembangkan dan  memfasilitasi  kelembagaan  penyuluhan pertanian yang dibuktikan dengan keikutsertaan  Badan  Pelaksana  Penyuluhan dalam memonitoring kegiatan yang dilakukan  oleh  BPP.  Dalam  memonitoring kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  BPP, Badan Pelaksana Penyuluhan
juga memfasilitasi/memberikan  suatu  dukungan apa  saja  yang  diperlukan  dalam  kegiatan tersebut.  Akan  tetapi  keikutsertaan  Badan Pelaksana  Penyuluhan  ini  juga  belum memperlancar kegiatan BPP tersebut, hal ini dikarenakan  banyaknya  prosedur  yang  akan
dilewati  dan  lamanya  proses  persetujuan dari  pihak  pemerintah.  Contohnya  pada kegiatan BPP Rumbai yang memerlukan alat dalam  menentukan  pH  tanah  dan  keasaman tanah.  Setelah  melalui  prosedur  yang difasilitasi oleh Badan Pelaksana Penyuluhan, alat tersebut baru bisa diterima oleh  pihak  UPTB  Rumbai  dalam  jangka waktu  9  bulan  (mendekati  habisnya  satu pelaksanaan programa penyuluhan pertanian). Mengenai forum kegiatan pelaku utama  dan  pelaku  usaha,  Badan  Pelaksana Penyuluhan telah menyediakan forum terbuka bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan  dalam  kegiatan  di  lapangan, yang  akhirnya  seluruh  kegiatan  diserahkan kembali  pada  pelaku  utama  dan  pelaku usaha  disetiap  BPP  yang  ada  di  Kota Pekanbaru
f. Melaksanakan peningkatan  kapasitas penyuluh  PNS,  swadaya,  dan  swasta melalui  proses  pembelajaran  secara berkelanjutan.
Penyuluh  PNS  yang  terdaftar  di  Badan Pelaksana  Penyuluhan  diberikan  pelatihan baik  formal  maupun  informal.  Pelatihan formal  adalah  pelatihan  yang  dilaksanakan oleh  Badan  Pelaksana  Penyuluhan  terhadap penyuluh  dengan  penyampaian  informasi materi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  dihadapi  oleh  kelompok  tani  di  setiap BPP atau sesuai dengan programa penyuluhan  yang  telah  dibuat.  Pelatihan formal  dilaksanakan  rutin  dengan  jangka waktu  sebulan  sekali  yang  dilaksanakan  di ruang pertemuan Badan Pelaksana Penyuluhan  Kota  Pekanbaru.  Sedangkan Pelatihan  informal  adalah  pelatihan  dengan cara  praktek  langsung  di  lapangan.  Artinya, dengan diadakannya pelatihan/praktek langsung  di  lapangan  akan  mempermudah bagi  penyuluh  untuk  melihat  hasil  dari materi yang telah disampaikan.
Untuk  penyuluh  swadaya  dan  swasta pada  Badan  Pelaksana  Penyuluhan  di  Kota Pekanbaru  belum  terealisasikan  sesuai dengan  UU  SP3K.  Hal  ini  dikarenakan belum besarnya kesadaran masyarakat untuk melakukan  kegiatan  penyuluhan  khususnya
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
di  bidang  pertanian,  dan  kurangnya  peran pihak  swasta  dalam  sarana  penunjang kegiatan  penyuluhan  pertanian  di  Kota Pekanbaru.  Dengan  adanya  peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran  akan  memberikan  peluang kepada  penyuluh  untuk  membuat  suatu inovasi  dari  kegiatan  penyuluhan  pertanian terhadap  kelompok  tani  yang  dibina  yang akan  mempermudah  jalan  bagi  penyuluh untuk mendapatkan dana/bantuan  dari pemerintah untuk keberlangsungannya program  yang  mereka  buat.  Inovasi  yang dibuat  oleh  penyuluh  juga  akan  menarik perhatian  bagi  perusahaan,  perguruan  tinggi dan  instansi  terkait  untuk  memberikan  dana demi terlaksananya program tersebut.
g. Badan pelaksana  penyuluhan  pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat  setingkat  eselon  II  dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota,  yang  pembentukan- nya  diatur  lebih  lanjut  dengan peraturan bupati/walikota.
Pimpinan  Badan  Pelaksana  Penyuluhan Kota  Pekanbaru  dipimpin  oleh  pejabat setingkat  eselon  II.  Pergantian  pimpinan harus  memenuhi  kriteria,  antara  lain:  latar belakang pendidikan yang sesuai, berpengalaman, dan lama mengabdi dibidang  instansi  tersebut.  Latar  belakang pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan  yang  dimiliki  harus  sesuai dengan  beban  kerja  yang  akan  ditanggung,
contohnya  pimpinan Badan  Pelaksana
Penyuluhan Pertanian harus memiliki
keterkaitan  pendidikan  yang  dimilikinya dengan tugas/beban sebagai pimpinan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
2. Pelaksanaan pasal 14
Pasal 14 adalah tentang komisi
penyuluhan  pertanian,  secara  umum  dapat dikatakan bahwa keberadaan komisi
penyuluhan  pertanian  belum  berjalan  di  Kota Pekanbaru,  sebagaiman  terangkum  pada  Tabel 3.
a. Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati/walikota  dibantu  oleh  Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota.
Hasil  observasi  di  lapangan  ditemukan bahwa pembentukan Komisi Penyuluhan di Kota  Pekanbaru  belum  terlaksana,  tetapi sudah  ada  wacana  untuk  pembentukannya.
Direncanakan pembentukan Komisi
Penyuluhan  Kota  Pekanbaru  ini  akan dilaksanakan pada tahun 2013. b. Komisi  Penyuluhan  Kabupaten/Kota mempunyai tugas
memberikan masukan kepada bupati/walikota sebagai  bahan  penyusunan    kebijakan dan  strategi  penyuluhan  Kabupaten/ Kota.
Belum  dibentuknya Komisi Penyuluhan di  Kota  Pekanbaru  menyebabkan  fungsi dan  tugas  Komisi  Penyuluhan  Kota Pekanbaru  dalam  memberikan  masukan kepada  bupati/walikota  dalam  penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian  Kota  Pekanbaru  belum  dapat terlaksana.
c. Ketentuan lebih lanjut  mengenai Komisi
Penyuluhan Kabupaten/Kota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
Pasal  14  ayat  3  ini  akan  dapat  menjadi acuan  atau  pedoman  apabila  Komisi
Penyuluhan Kota Pekanbaru telah terbentuk  dan  menjalankan  fungsi  dan tugasnya masing-masing.

## 3. Pelaksanaan Pasal 15
Pasal  15  menguraikan  tentang  tugas  BPP Kecamatan, dari hasil penelitian dapat dikatakan  bahwa  peran  BPP  sudah  dapat berjalan  dengan  baik,  namun  masih  terdapat beberapa  kekurangan  seperti  yang  terangkum pada Tabel 4.
a. Penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota BPP  sebagai  mediasi  antara  pelaku utama  dalam  hal  ini  petani  kepada  Badan Pelaksana  Penyuluhan  untuk  mencari permasalahan/kendala apa saja yang ada di
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
Tabel 3. Matriks Pelaksanaan Penyuluhan di Kota Pekanbaru menurut UU SP3K Pasal 14 Ayat / Huruf Uraian Skor Ket 1 Untuk  menetapkan  kebijakan  dan  strategi  penyuluhan kabupaten/kota,  bupati/walikota  dibantu  oleh  Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota. 0 BB 2 Komisi  Penyuluhan  Kabupaten/Kota  mempunyai  tugas memberikan  masukan  kepada  bupati/walikota  sebagai  bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota. 0 BB 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) diatur dengan peraturan bupati/walikota. 0 BB Keterangan bobot penilaian: a. Berjalan (B) b. Kurang Berjalan (KB) c. Belum Berjalan (BB) Jumlah 0 BB Rata-rata 0 Sumber: Data Olahan, 2012
Tabel 4. Matriks Pelaksanaan Penyuluhan di Kota Pekanbaru menurut UU SP3K Pasal 15
Ayat/ Huruf Uraian Skor Ket Ayat 1 Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Huruf d mempunyai tugas: a Menyusun  programa  penyuluhan  pada  tingkat  kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota; 2,93 B b Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; 2,4 B c Menyediakan  dan  menyebarkan  informasi  teknologi,  sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; 1,53 BB d Memfasilitasi  pengembangan  kelembagaan  dan  kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 2,2 KB e Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh  swadaya,  dan  penyuluh  swasta  melalui  proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan 2,2 KB f Melaksanakan proses pembelajaran  melalui percontohan  dan pengembangan  model  usaha  tani  bagi  pelaku  utama  dan pelaku usaha 2,87 B Ayat 2 Balai  Penyuluhan  berfungsi  sebagai  tempat  pertemuan  para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. 2,87 B Ayat 3 Balai  Penyuluhan  bertanggung  jawab  kepada  Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. 2,93 B Keterangan bobot penilaian: a. Berjalan (B) b. Kurang Berjalan (KB) c. Belum Berjalan (BB) Jumlah 19,99 Rata-rata 2,5 B
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
lapangan,  sehingga  permasalahan/kendala tersebut dirangkum dan diserahkan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota  untuk  didiskusikan  serta dibuat suatu programa  dan kebijakan  yang didalamnya terdapat solusi atau cara untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
Programa  dan  kebijakan  BPP  dapat dikatakan  sejalan  dengan  programa  dan kebijakan  Badan  Pelaksana  Penyuluhan Pertanian  dengan  melihat  programa  dan kebijakan masing-masing instansi terkait.
Penyusunan  programa  dan  kebijakan kabupaten/kota  dilakukan  dengan  cara merangkum  permasalahan  yang  dihadapi oleh  BPP  di  setiap  kecamatan  yang mewakili kelompok tani. Contoh programa dan  kebijakan  yang  telah  direalisasikan oleh  BPP  adalah  peningkatan  agribisnis (seperti:  usahatani  tanaman  hortikultura, peternakan, perikanan), peningkatan produksi  dan  produktifitas,  peningkatan diversifikasi  pangan,  peningkatan  nilai tambah  dan  daya  saing  ekspor,  dan peningkatan  kesejahteraan  petani.  Ada beberapa  kendala  yang  dihadapi  untuk menyusun    programa  dan  kebijakan tersebut,  antara  lain:  kurangnya  sumber daya manusia dalam mengumpulkan permasalahan/kendala  yang  dihadapi  oleh petani  (kelompok  tani),  lokasi  penyuluhan yang  berpencar-pencar,  tidak  adanya  alat transportasi  yang  mendukung  kinerja penyuluh  pada  setiap  BPP,  dan  tumpang tindih instansi terkait.
b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan,  penyuluh  tetap  mengacu  atau bertitik  tolak  pada  programa  penyuluhan yang  ada.  Penyuluh  terlebih  dahulu mempelajari  programa  penyuluhan  yang telah  disusun  oleh  Badan  Pelaksana Penyuluhan  Kabupaten/Kota  agar  sewaktu pelaksanaannya
penyuluh dapat
memberikan  arahan  yang  lebih  mendalam kepada  kelompok  tani/petani  yang  mereka bina.  Tetapi  belum  maksimal  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  dikarenakan terjadinya tumpang tindih program instansi
terkait yang mengakibatkan tidak tercapainya  program-program  yang  telah ditetapkan  dan  masih  minimnya  sumber daya manusia (penyuluh) pada setiap BPP, belum  lengkapnya  sarana  prasarana  untuk penyuluh,  misalnya  transportasi  bagi penyuluh  serta  lokasi  penyuluhan  yang kurang  strategi.  Kurang  sarana  dan prasarana pelaksanaan penyuluhan pertanian  pada  setiap  BPP  di  Kota Pekanbaru,  tidak  menurunkan  semangat para  penyuluh  dalam  membina  dan memberikan  arahan  kepada  kelompok  tani agar programa penyuluhan dapat terealisasikan dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan  dengan  terpilihnya    Rina  Fitri sebagai penyuluh berprestasi yang berhasil membina  kelompok  tani  di  lingkungan BPP Tampan.
c.  Menyediakan dan menyebarkan informasi  teknologi,  sarana  produksi, pembiayaan, dan pasar.
Kondisi  sebenarnya  adalah  penyuluh di BPP telah menyediakan dan memberikan  informasi  teknologi  sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Dapat dilihat dari pemberian alat di bidang pertanian  yaitu sprinkle ,  alat  bajak  mesin, dan pada bulan April lalu BPP yang ada di Kota Pekanbaru telah memberikan pengadaan  mesin  air  untuk  mengatasi permasalahan  kekeringan  pada  tanaman hortikultura.  Untuk  penyediaan  sarana produksi, BPP yang ada di Kota Pekanbaru sangat  memperhatikan  dan  fokus  dalam penyediaan  masalah  sarana  produksi  ini khususnya  pada  tanaman  hortikultura.  Hal ini  dikarenakan  agribisnis  hortikultura memberikan  peluang  yang  sangat  besar bagi  kelompok  tani  untuk  melakukan usahatani  yang lebih agresif, sehingga dari hasil  tersebut  akan  diperoleh  keuntungan yang  cukup  besar.  Contoh  penyediaan sarana  produksi  yang  dilakukan  oleh  BPP kepada  kelompok  tani  yang  mereka  bina adalah  dengan  adanya  penyediaan  bibit unggul tanaman hortikultura yang dilakukan  pada  bulan  Februari  2012  yang lalu.
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
Penyediaan  sarana  pembiayaan  dan pasar  sangat  erat  hubungannya.  Hal  ini dapat dilihat dibentuknya koperasi instansi pemerintah  (khusus  pada  peminjaman modal)  untuk  para  petani  yang  tergabung pada kelompok tani pada setiap BPP. akan tetapi  tidak  semua  BPP  yang  ada  di  Kota Pekanbaru  melakukan  sistem  penyediaan sarana  pembiayaan  seperti  ini,  sistem  ini hanya  dilakukan  oleh  BPP  Rumbai  dan Rumbai  Pesisir.  Dan  untuk  informasi pasar,  BPP  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru telah  melaksanakannya  dengan  baik  demi mendukung kegiatan  agribisnis yang
dilakukan oleh kelompok tani/petani. d.  Memfasilitasi
pengembangan kelembagaan  dan  kemitraan  pelaku utama dan pelaku usaha Pelaksanaan  di  lapangan  adalah  BPP belum  mengembangkan  kelembagaan  dan kemitraan pelaku utama  dan pelaku usaha. Hal  ini  dikarenakan  Balai  Penyuluhan Pertanian  yang  bergerak  di  instansi pemerintahan  belum  dibolehkan  untuk menjalin  kemitraan  dengan  pihak  luar pemerintahan atau swasta. Hal ini dikarenakan  adanya  dugaan  KKN  dari pihak swasta apabila dilakukannya kemitraan dengan pelaku utama dan pelaku usaha.  Akan  tetapi  wacana  pengembangan kelembagaan  dan  kemitraan  pelaku  utama dan  pelaku  usaha  dengan  pihak  swasta telah  menjadi  rencana  strategis  untuk  5 tahun yang akan datang, sehingga kegiatan penyuluhan  pertanian  dapat  terprogram lebih  baik  dan  mendapatkan  hasil  yang diinginkan.  Ketertarikan  pihak  swasta untuk  melakukan  kemitraan  dengan  BPP dikarenakan  kegiatan  penyuluhan  yang dilakukan  oleh  BPP  di  Kota  Pekanbaru sudah  dapat dikatakan baik,  dibuktikannya dengan terbentuknya instansi yang menaungi kegiatan penyuluhan pertanian. Pendorong  selanjutnya  adalah  letak BPP  yang  strategis,  dimana  letak  BPP yang  ada  di  Kota  Pekanbaru  dapat dikatakan  masih  dalam  kategori  di tengah- tengah  kota.  Faktor  tempat/lokasi  BPP akan  mempengaruhi  bagaimana  pelaksana kegiatan  penyuluhan  dan  proses/tata  kerja
untuk mencapai target yang telah ditentukan.  Dengan  kata  lain,  pemerintah perlu  mengkaji  ulang,  apakah  dengan terbitnya larangan untuk tidak
memperbolehkan BPP melakukan
kemitraan dengan pihak luar lebih berpengaruh  negatif  atau  bahkan  dapat berpengaruh  positif.
e. Memfasilitasi  peningkatan kapasitas penyuluh  PNS,  penyuluh  swadaya,  dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
Kenyataan  di  lapangan  menyebutkan BPP  telah  memfasilitasi  peningkatan kapasitas  penyuluh  PNS  dengan  mengatur jadwal kegiatan pelatihan yang
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan  Kabupaten/Kota.  Pelatihan  ini dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu sekali.  Pelatihan  yang  dilakukan  adalah pelatihan  formal  seperti  penyampaian informasi  materi  di  gedung  dan  pelatihan informal  seperti  pelatihan  langsung  ke lapangan mengenai informasi materi terkait.
Untuk penyuluh swadaya dan penyuluh  swasta,  proses  pembelajaran yang dilakukan oleh BPP belum terlaksana.  Hal  ini  dikarenakan  belum adanya  penyuluh  swadaya  dan  penyuluh swasta yang melakukan kegiatan penyuluhan  pertanian  di  Kota  Pekanbaru pada khususnya.
f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan
pengembangan  model  usaha  tani  bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
Perlengkapan  kegiatan  percontohan dan pengembangan model usaha disediakan oleh pemerintah. Tetapi dengan prosedur  yang  rumit  dan  jangka  waktu yang panjang dalam penyediaanya, menghambat terlaksananya kegiatan agribisnis yang telah tercantum di programa kecamatan. BPP belum
maksimal menjalankan kegiatan
percontohan  dan  pengembangan  model usahatani  bagi  pelaku  utama  dan  pelaku usaha.  Banyaknya  programa  yang  ingin dicapai  tetapi  tidak  didukung  dengan
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
sarana yang mendukung kegiatan percontohan akan mengurangi atau bahkan tidak  terlaksananya  programa  yang  ingin direalisasikan.  Akan  tetapi  para  penyuluh di setiap BPP yang ada di Kota Pekanbaru tidak  hanya  menunggu  bantuan  dari  pihak pemerintah,  para  penyuluh  melakukan kegiatan  usahatani  dengan  mengabaikan kegiatan  percontohan  tersebut,  seperti penentuan  pH  tanah,  jenis  tanah,  dan  lain- lain.  Dengan  kata  lain  para  penyuluh melakukan kegiatan tersebut tanpa percontohan  tetapi  langsung  terjun  ke lapangan. Sehingga hasil yang didapat oleh kelompok tani kurang maksimal.
g.  Balai  Penyuluhan  berfungsi  sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
Kondisi  sebenarnya  adalah  Balai Penyuluhan di setiap kecamatan mempunyai peranan penting dalam pertemuan  para  penyuluh,  pelaku  utama, dan  pelaku  usaha.  Biasanya  dilakukan pertemuan  rutin  satu  kali  dalam  sebulan.
Pada pertemuan rutin ini pelaku utama dan pelaku  usaha  diberikan  arahan  atau informasi  mengenai  kegiatan  programa yang akan dilaksanakan. Cara penyampaiannya bisa dalam bentuk  materi yang  disajikan  melalui  infokus  maupun dalam  bentuk  kaji  terap  (percontohan  di lapangan). Dengan adanya pertemuan yang dilakukan  satu  kali  dalam  sebulan,  pelaku utama/petani dapat menyampaikan permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi pada  saat  terjun  ke  lapangan  kepada penyuluh  pada  setiap  BPP,  sehingga  akan didapat solusi dari permasalahan tersebut.
h. Balai  Penyuluhan  bertanggung  jawab kepada  badan  pelaksana  penyuluhan Kabupaten/Kota  yang  pembentukannya diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan Bupati/Walikota.
Kenyataan  di  lapangan  menyebutkan BPP  bertanggung  jawab  kepada  Badan Pelaksana  Penyuluhan  Kabupaten/Kota. Hal  ini  dibuktikan  dengan  pemberian laporan  pertanggungjawaban  mengenai kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  BPP kepada  Badan  Pelaksana  Penyuluhan
dalam  kurun  waktu  tiga  bulan  sekali. Pemberian  laporan  pertanggungjawaban kepada  Badan  Pelaksana  Penyuluhan Kabupaten/Kota, untuk melihat dan memonitoring kinerja dari setiap BPP yang ada di Kota Pekanbaru.
KESIMPULAN DAN

## IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1) Badan  Pelaksana  Penyuluhan  Kota  Pekanbaru telah  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya dengan  baik  sesuai  dengan  pasal  13  UUSP3K ;(2)  Dengan  belum  terbentuknya  Komisi Penyuluhan  Pertanian  Kota  Pekanbaru,  maka pasal  14  UU  SP3K  belum  dapat  dilaksanakan oleh Kelembagaan Penyuluhan
Kota Pekanbaru;  (3)  Sedangkan  pasal  15  UU  SP3K mengenai  peran  dari  Balai  Penyuluhan Pertanian  Kecamatan,  sudah  dapat  berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

## Implikasi Kebijakan
Dengan demikian dapat diberikan rekomendasi  kebijakan  bahwa  Kelembagaan Penyuluhan Kota terus diperkuat, mempercepat pembentukan  Komisi  Penyuluhan  Pertanian Kota  Pekanbaru,  serta  memperbaiki  serta meningkatkan  peran  dari  Balai  Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifudin, Besri, Nasrul dan Maswadi. Program of Community Empowerment Prevents Forest  Fire  in  Indonesia  Peat  Land. Procedia Environmental Sciences . 2013 Vol. 17: 129-134.
Leuuwis,  C.  2009. Komunikasi  Untuk  Inovasi Pedesaan . Kanisius: Yogyakarta Mardikanto.  T.  2009. Sistem  Penyuluhan Pertanian. Surakarta:  Sebelas  Maret University Press Riduwan. 2010. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung
Arifudin, Eri Sayamar, Susy Edwina, Wahyuni Rizki: Implementasi UU SP3K…
Rosnita.,  Arifudin.,  Yulida,R.,  Yusri,  J.  2012. Selayang Pandang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Propinsi Riau . Prosiding Pertemuan Nasional Sosiologi dan  Penyuluhan  Pertanian.  Universitas Padjajaran. Bandung. Undang-undang  No  16  Tahun  2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan . Lembar Negara