## EKOLOGI BUDAYA SEBAGAI WAWASAN POKOK DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA
1 Gian Nova Sudrajat Nur Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten *Corresponding Author email: gian.nova@uinbanten.ac.id

## Diterima :
Bulan Januari 2021
Diterbitkan :
Bulan Februari 2021 Keyword: Ekologi Budaya, Pengembangan Masyarakat,
Pembangunan Berkelanjutan

## Abstrak
Tulisan ini mendiskusikan kearifan lokal dari masyarakat-masyarakat lokal di Indonesia dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berwawasan  lingkungan  sebagai implementasi  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah memberikan  gambaran  mengenai  bentuk-bentuk  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan penanggulangan permasalahan lingkungan yang didasarkan kepada kearifan lokal sebagai wawasan untuk kegiatan pengembangan masyarakat. Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif  dengan  metode  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan  pendekatan  teori ekologi  budaya  melalui  studi  literatur . Dari  hasil penelitian  ini,  diketahui  bahwa  nilai- nilai  kebudayaan  di  Indonesia  cenderung  ekosentris  dan  biosentris,  sehingga  dapat dikatakan sebagai deep ecology (ekologi yang dalam/pekat). Selain itu, ditunjukkan juga nilai-nilai kebudayaan mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan arif. Tulisan ini juga  menunjukkan  bahwa  kearifan  lokal  sebagai  ekologi  budaya  merupakan  wawasan penting  dalam  kegiatan  pengembangan  masyarakat  karena  tidak  hanya  membentuk kemandirian dan menciptakan kesejahteraan. Lebih dari itu, ekologi budaya merupakan pengejawantahan dari pembangungan berkelanjutan.

## PENDAHULUAN
Paradigma  pembangunan  di  Indonesia  terus berkembang  dan  senantiasa  mengalami  perubahan. Paradigma  pertumbuhan  ekonomi  dari  dulu  sampai dengan  saat  ini  tetap  menjadi  sorotan  utama  sebagai tolak  ukur  kemajuan  ekonomi  di  Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah paradigma yang menekankan pada pendapatan per kapita sebuah negara. Hal tersebut terfokus kepada produktivitas  sebuah  negara  dengan  harapan  dapat terwujudnya trickle  down  effect (usaha  besar  dapat memberikan  dampak  dengan  cara  membantu  usaha- usaha  kecil  untuk  berkembang) . Akan  tetapi,  pada kenyataannya  prinsip  tersebut  tidak  berjalan  dengan baik  yang  seharusnya  menetes/memberikan  dampak ke  bawah  menjadi  muncrat  ke  atas,  sehingga menimbulkan  kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  yang lebih  luas.  Salah  satunya  penguasaan  akses  dalam kegiatan  ekonomi.  Hanya  pihak-pihak  tertentu  yang melakukan  monopoli  dan  oligopoli  ekonomi.  Selain itu, kegiatan yang dilakukan menciptakan distorsi atau krisis  lingkungan.  Keuntungan  finansial  menjadi tujuan utama tanpa menghiraukan akan kesinambungan sumber daya alam yang ada.
Berdasarkan hal tersebut, muncul paradigma atau strategi pembangunan people centered development (pembangunan  yang  berpusat  kepada manusia  yang  dalam  hal  ini  masyarakat  lokal).
Menurut  Korten  yang  dikutip  oleh  Tjokrowinoto (1999) dalam  Jamaludin  (2016:  22),  paradigma  ini dapat memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan  keragaman  lokal,  serta  menekankan  pentingnya masyarakat lokal yang mandiri. Manajemen pembangunannya mengubah peranan birokrasi pemerintah  dari  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan  untuk  rakyat,  menjadi  aktor  dalam menciptakan kondisi yang menimbulkan kemandirian rakyat.  Dengan  kata  lain,  menempatkan  pemerintah sebagai katalis dalam mempercepat proses pembangunan  yang  berpusat  kepada  kemandirian lokal  (Tjokrowinoto,  1999 dalam  Jamaludin,  2016: 22).  Paradigma  ini  berpandangan  bahwa  seharusnya masyarakat  bukan  hanya  sebagai  objek  dari pembangunan,  melainkan  subjek  dari  pembangunan itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  mereka diberikan kuasa untuk melakukan pengelolaan sumber daya  yang  ada  dengan  dukungan  dari  pemerintah sebagai  katalisator,  sehingga  tercipta  pemerataan ekonomi  yang  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat.
Kemandirian  masyarakat  merupakan  bagian penting bagi  pembangunan.  Hal  tersebut  tidak hanya berdampak  positif  bagi  masyarakat,  melainkan  juga kepada negara. Menurut Gea (2002: 146) kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan  dan  kebutuhan  hidupnya  dengan  kekuatan
sendiri.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  diasumsikan bahwa  dengan  kemandirian,  masyarakat  mampu memberikan kesejahteraan pada dirinya sendiri. Yang berarti,  bahwa masyarakat  yang  mandiri  akan memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas sebuah negara.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  intervensi- intervensi  dari  pihak  luar  untuk  menciptakan kemandirian  masyarakat.  Salah  satu  intervensi tersebut  adalah  kegiatan  pengembangan  masyarakat atau  dikenal  juga  dengan  model  pemberdayaan masyarakat. Model tersebut merupakan kegiatan yang menitikberatkan  kepada  pembangunan  manusia  itu sendiri. Artinya, pendekatan yang dilakukan menempatkan masyarakat sebagai pusat pengembangan.  Suharto  (2009:  99)  mengatakan, bahwa konsep pemberdayaan masyarakat membangun paradigma  baru  dalam  pembangunan,  yaitu  bersifat people centered (berpusat kepada manusia) ,
participatory
(partisipatif) , empowering (memberdayakan) ,
dan sustainable (berkesinambungan) . Oleh  karena  itu,  kegiatan pengembangan masyarakat dengan model pemberdayaan dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang  dapat  memandirikan  masyakarat.  Model  ini memberikan  ruang  bagi  masyarakat  agar  turut berpartisipasi  secara  aktif,  sehingga  timbul  rasa kepemilikan,  percaya  diri,  dan  daya/kuasa  pada masyarakat.  Maka,  prinsip  berkelanjutan  menjadi sebuah  keniscayaan  meskipun  sudah  tidak  ada intervensi dari pihak luar.
Akan  tetapi,  model  pemberdayaan  tersebut akan  bertemu  dengan  sisi  paradoksnya  ketika masyarakat berhasil menjadi mandiri secara ekonomi , tetapi  acuh  terhadap  lingkungan  alam  di  sekitarnya. Ketika  pemberdayaan  masyarakat  yang  didasarkan kepada  pengelolaan  sumber  daya  alam,  maka  harus memperhatikan  keberlanjutan  alamnya.  Adapun  jika pengelolaan  sumber  daya  alam  tersebut  tidak memperhatikan  keberlangsungan  lingkungan  atau menciptakan distorsi dan kerusakan lingkungan, dapat diasumsikan  kemandirian  masyarakat  tersebut  tidak akan  berlangsung  lama,  karena  sumber  daya  alam yang  dikelolanya  rusak.  Oleh  karena  itu,  wawasan mengenai  ekologi/etika  lingkungan  menjadi  penting dalam kegiatan pemberdayaan.

## LANDASAN TEORI
Pengembangan  masyarakat  atau  dikenal dengan  pemberdayaan  secara  umum  dapat  dikatakan sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat. Pemberdayaan sendiri diadaptasikan dari istilah empowerment (memberikan kesempatam, daya kekuatan  kepada  pihak  yang  kurang  berdaya)  yang
berkembang di Eropa mulai abad pertengahan. Hal ini terus berkembang hingga di akhir 70-an sampai awal 90-an.  Sebagaimana  Ife  (1995)  mengatakan  bahwa “ Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other  interests,  by  helping  them  to  learn  and  use  in lobbying,  using  the  media,  engaging  in  political action, understanding how to ‘work the system,’ and so  on”. Definisi  tersebut  dapat  diartikan  bahwa pemberdayaan  ( empowerment )  merupakan  upaya memberikan  otonomi,  wewenang,  dan  kepercayaan kepada  setiap  individu  dalam  suatu  organisasi,  serta mendorong  mereka  untuk  kreatif  agar  dapat menyelesaikan  tugasnya  sebaik  mungkin.  Dengan perkataan  lain,  pemberdayaan  masyarakat  dapat diartikan sebagai segala bentuk aksi untuk memberikan perubahan kepada masyarakat dari tidak mampu  menjadi  mampu,  sehingga  mereka  dapat menjadi mandiri.
Kegiatan  pemberdayaan  sejalan  dengan Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  yang dalam  Bahasa  Inggris  dikenal  dengan Sustainable
Development Goals (SDGs). Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda penting dari negara- negara anggota PBB, salah satunya Indonesia. Agenda tersebut  dituangkan  ke  dalam  17  tujuan,  yaitu  tanpa kemiskinan,  tanpa  kelaparan,  kehidupan  sehat  dan sejahtera,  pendidikan  berkualitas,  kesetaraan  gender, air  bersih  dan  sanitasi  layak,  energi  bersih  dan terjangkau,  pekerjaan  layak  dan  pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung  jawab,  penanganan  perubahan  iklim, ekosistem  lautan,  ekosistem  daratan,  perdamaian, keadilan  dan  kelembagaan  yang  tangguh,  serta kemitraan  untuk  mencapai  tujuan.  Dari  tujuh  belas tujuan  tersebut  terlihat  bahwa  tujuan  utama  dari pembangunan  berkelanjutan  itu  sendiri  merupakan upaya  untuk  membangun  manusia  dan  bertanggung jawab  terhadap  alam.  Hal  tersebut  searah  dengan tujuan  dari  pemberdayaan,  akan  tetapi  fokus pemberdayaan  cenderung  kepada  kesejahteraan manusianya,  sedangkan  alam  dan  lingkungannya belum menjadi bagian penting.
Isu ekologi/lingkungan selalu menjadi diskursus  di  kalangan  intelektual,  pemerintah,  juga swasta.  Di  Indonesia  sendiri  dikenal  dengan  istilah AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan). Namun,  AMDAL  tersebut  dapat  dikatakan  hanya berlaku bagi proyek-proyek besar pemerintah maupun bisnis  swasta.  Sedangkan,  bagi  masyarakat  sipil (khususnya  yang  bukan  masyarakat  adat)  hal  itu seperti  terlupakan  atau  dapat  diasumsikan  belum menjadi  bagian  penting  dalam  kehidupannya.
Lingkungan sendiri dianggap sebagai liyan (dalam hal ini  diartikan  sebagai  sesuatu  hal  yang  bukan  bagian dari  kehidupan  manusia),  yang  bukan  bagian  dari tanggung jawab manusia. Berbeda dengan masyarakat adat yang masih memegang norma dan nilai-nilai dari kearifan  lokal  budayanya.  Mereka  cenderung memperlakukan alam sebagai bagian dari mereka. Ada aturan  tidak  tertulis  yang  mengatur  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  ada,  dengan  tujuan kesinambungan  dari  pemanfaatan  sumber  daya  alam tersebut.  Di  sini  terlihat  bahwa  kebudayaan  bukan hanya  mengatur  manusia,  melainkan  memiliki  peran untuk  mengatur  manusia  agar  memiliki  tanggung jawab terhadap alam sebagai sumber penghidupannya.
Dalam  ekologi  dikenal  istilah  ekologi budaya.  Ekologi  budaya  sendiri  erat  kaitannya antropologi,  maka  sering  juga  disebut  sebagai antropologi  ekologis.  Hadirnya  konsep  ekologi budaya ini merupakan wujud ketidakpuasan para ahli terhadap  konsep  determinasi  dan  kementakan lingkungan. Menurut Steward (1955) dalam Abdoellah (2017), interaksi kebudayaan dan lingkungan  berlangsung  melalui  proses  adaptasi, terutama  inovasi  teknologi.  Interaksi  ini  tidak  hanya mengubah  lingkungan,  tetapi  juga  mengubah  asupan energi,  materi,  dan  informasi  ke  dalam  populasi manusia , sehingga kebudayaan menjadi cara hidupnya turut  berubah.  Di  sini  terlihat  bahwa  Steward menganggap  kebudayaan  merupakan  suatu  tumpuan di  mana  manusia  bisa  beradaptasi  terhadap  kondisi lingkungan beserta perubahannya.
Steward  (1936)  dalam  Febrianto  (2016) menjelaskan  secara  eksplisit  hubungan  antara lingkungan dengan kebudayaan ini di dalam bukunya The  Economic  and  Social  Primitive  Bands. Dalam buku ini Steward menguraikan, mendefenisikan , serta mengembangkan apa yang dia sebut sebagai “ekologi budaya” ( cultural ecology ). Perspektif ini, menurutnya adalah “differs  from  the  relativistic  and  neo- evolutions 7 conceptions of cultural history, in that it introduces the local environment as the extra cultural factor  in  the  fruitless  assumption  that  culture  comes from  culture ”.  Namun,  lingkungan  lokal  itu  sendiri bagi  Steward  (1936)  bukanlah  faktor  yang  sangat menentukan.  Menurut  perspektif  ekologi  budaya unsur-unsur pokok adalah pola-pola perilaku ( behavior patterns ), yakni kerja ( work ), dan teknologi yang  dipakai  di  dalam  proses  pengolahan  atau pemanfaatan  lingkungan.  Lebih  jauh  lagi  Febrianto (2016)  mengatakan  bahwa  studi  ekologi  budaya pertama-tama adalah mengenai “ the process of work, its  organizations,  its  cycle  and  rhyoms  and  its situational  modalities ”.  Titik  perhatiannya  adalah pada analisis struktur sosial dan kebudayaan. Dengan demikian,  perhatian  baru  diarahkan  pada  lingkungan
bilamana lingkungan mempengaruhi atau menentukan pola-pola tingkah laku atau organisasi kerja.
Berdasarkan  apa  yang  disampaikan  oleh Febrianto (2016),  ekologi  budaya  melihat  pola perilaku  adaptif  dari  manusia  melalui  kebudayaanya terhadap lingkungan alam di sekitarnya. Sebagaimana pendapat Abdoellah (2017) mengenai ekologi budaya, ia  mengatakan  faktor  lingkungan  tidak  menentukan kemanusiaan.  Bahkan,  interaksi  manusia  dengan lingkungan melalui subsisten bekerja untuk menentukan  dan  memiliki  pengaruh  langsung terhadap lingkungan dalam tatanan sosial dan budaya. Selain  itu,  ekologi  budaya  mencoba  menerangkan bagaimana  populasi  manusia  beradaptasi  terhadap kondisi  lingkungan  dengan  memfokuskan  perilaku dalam  inti  kebudayaan.  Berdasarkan  hal  tersebut terlihat  bahwa kebudayaan memiliki peranan penting untuk  menentukan  pengelolaan  sumber  daya  alam  di lingkungan sekitar, khususnya dalam proses adaptasi dan  keberlangsungan  dari  alam  itu  sendiri  melalui kearifan lokal.

## METODE PENELITIAN
Dengan  menggunakan  penelitian  deskriptif kualitatif  dan  metode  deskriptif  analitis.  Suryani (2012:  74)  mengatakan  bahwa  melalui  metode tersebut  dimaksudkan  untuk  mencatat,  menuturkan, dan menafsirkan data melalui suatu proses pemahaman  yang  akan  sangat  bergantung  pada keadaan  data  dan  nilai  bahan  atau  objek  penelitian yang  digarap.  Dengan  perkataan  lain,  metode  ini berusaha untuk mengkaji teks dan konteks berdasarkan  tafsiran  dari  satu  sudut  pandang keilmuan,  yang  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  ekologi  budaya.  Tulisan  ini  bertujuan untuk dapat menggambarkan berbagai bentuk kearifan lokal  melalui  kebudayaannya  yang  dapat  menjadi wawasan untuk pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimensi  kearifan  lokal  menurut  Ife  (2002) yang dikutip oleh Wibowo (2012: 27) terbagi ke dalam tiga  dimensi.  Pertama,  dimensi  pengetahuan  lokal, yaitu  di  mana  masyarakat  setempat  selalu  memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungannya. Di  sini  ditunjukkan  bahwa  pengetahuan  lokal  dapat membedakan  sumber  daya  alam  yang  dapat dikonsumsi atau dikembangbiakkan, dan sumber daya yang  tidak  dapat  dikonsumsi  atau  berfungsi  sebagai hiasan.  Sehingga , tidak  terjadi  eksploitasi  secara massif.  Kedua,  dimensi  keterampilan  lokal.  Di  sini keterampilan  lokal  digunakan  sebagai  kemampuan
bertahan  hidup  ( survival ).  Dimensi  ini  menerangkan bahwa  kearifan  lokal  memberikan  pengetahuan  yang diturunkan secara turun temurun demi keberlangsungan  generasi  selanjutnya,  baik  menjadi peninggalan  budaya  benda  ( tangible  heritage ), maupun  peninggalan  budaya  tak  benda  ( intangible heritage ). Ketiga, dimensi sumber daya lokal pada ke- percayaan. Sumber daya lokal pada umumnya adalah sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui yang terdapat di suatu  daerah  tertentu.  Dalam  dimensi  ini,  kearifan lokal melalui adat berperan untuk menjaga keberlangsungan  alam  dan  lingkungannya  dengan mengaturnya.  Aturan  tersebut  biasanya  berbentuk sebagai  pantangan/larangan,  sehingga  pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara arif dan bijak.
Wibowo  (2012)  dalam  artikel  jurnalnya tentang  kearifan  lokal  masyarakat  Desa  Colo  dalam menjaga  lingkungannya,  mengemukakan  bahwa masyarakat memiliki peran penting untuk melakukan tindakan  pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup. Proses  pertahanan  diri  yang  berupa  kearifan  lokal merupakan bentuk perwujudan dan peran masyarakat dalam  upaya  perlindungan  daerah-daerah  yang berpotensi sebagai tangkapan air yang berguna untuk kehidupan masyarakat desa. Adanya peranan perlindungan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  melalui  kearifan  lokal ecomistic ,  yaitu kegiatan  yang  menitikberatkan  pada  gerakan  cinta lingkungan berkaitan dengan kearifan lokal berhubungan dengan kepercayaan masyarakat  bahwa kekuatan  di  luar  manusia  yang  turut  menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kearifan lokal juga  dapat  diakatakan  sebagai  bagian  yang  sangat melekat pada masyarakat. Anggapan organisme flora tertentu  memiliki  khasiat  dan  manfaat  untuk organisme lainnya, sehingga tidak terjadi pengeksploitasian  secara  massif.  Selain  itu,  kearifan lokal juga dikatakan dapat menjembatani komunikasi antara  manusia  dengan  alam  melalui  tradisi-tradisi semisal sedekah bumi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibowo (2012)  memperlihatkan  bahwa  kearifan  lokal  tidak hanya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, melainkan  kelestarian  alam  pun  menjadi  tanggung jawab  dan  bagian  penting  dalam  kehidupan  manusia yang  dijaga  melalui  kearifan  lokal.  Oleh  karena  itu, jika  kearifan  lokal  menjadi  wawasan  pokok  dalam pemberdayaan masyarakat yang berbasis pengelolaan sumber daya alam, dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat  menjadi  berdaya  dalam  jangka  waktu  yang panjang  dikarenakan  kondisi  alamnya  pun  terjaga dengan baik.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang didasarkan kepada kearifan lokal sejatinya
memberikan keberlanjutan dari hutan itu sendiri. Hal tersebut  tentunya  menjadi  bagian  dari  tujuan pembangunan berkelanjutan. Ungirwalu (2016) dalam penelitiannya melihat hubungan kearifan lokal dengan alam  sebagai  etnoekologi.  Ia  mengatakan  bahwa terdapat  6  (enam)  wujud  etnoekologi  dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya buah hitam bagi  masyarakat  adat  Wandamen  di  Papua,  yaitu sebagai  sumber  daya  lokal,  pengetahuan  lokal,  nilai lokal, keterampilan lokal, pengetahuan  lokal, mekanisme  pengambilan  keputusan  lokal,  dan solidaritas  kelompok  lokal.  Enam  wujud  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  konstruksi  adaptif  budaya lokal terhadap lingkungannya.
Sumber  daya  lokal  dapat  dikatakan  sebagai kekayaan  alam  dari  suatu  lingkungan  tertentu. Masyarakat adat cenderung hidup dengan melakukan adaptasi  dengan  lingkungan  tempat  tinggalnya, sehingga sumber daya alam lokal yang ada merupakan bagian  dari  pemenuhan  kebutuhan  biologisnya. Menurut  Ungirwalu  (2016)  masyarakat  Wandamen sendiri  menjadikan  buah  hitam  sebagai  sumber makanan,  selain  sagu,  umbi-umbian,  dan  sumber makanan  pokok  lainnya  secara  turun  temurun. Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa pengetahuan  sumber  daya  alam  lokal  harus  menjadi bagian  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat. Dengan  kata  lain,  sumber  daya  alam  lokal  menjadi sasaran  pokok  dalam  pengembangan  masyarakat  di lokasi pemberdayaan. Model pemberdayaan sejatinya selain dapat memberdayakan masyarakat dan menjaga ekosistem atau kehidupan organisme lainnya di alam.
Selain sumber daya lokal, pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan solidaritas kelompok  lokal  menjadi  unsur  penting  dalam pemberdayaan.  Hal-hal  di  atas  merupakan  modal sosial  yang  ada  di  masyarakat  lokal,  selain  modal sumber  daya  alam.  Modal  sosial  masyarakat  lokal sendiri memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah modal sosial yang dituangkan ke dalam  adat  istiadat  dapat  menjaga  manusia  dan lingkungan  alamnya.  Adapun  sisi  negatifnya , yaitu dapat  menjadi  hambatan  dalam  diseminasi  ide  dan pemikiran maju .
Turua (2014) menyebut masyarakat  tersebut digolongkan  ke  dalam  kelompok  masyarakat  miskin secara  kultural.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  analisis sosial  budaya  yang  kaitannya  dengan  kesmiskinan kultural, yaitu kebiasaan hidup dan budaya masyarakat yang  merasa  hidup  berkecukupan  dan  tidak  merasa kekurangan.  Selain  itu,  Turua  (2014)  mengatakan bahwa aktivitas pertanian oleh petani asli Papua masih bersifat subsisten dengan jenis tanaman yang ditanam adalah  tanaman  yang  dikonsumsi  sendiri  (keladi,
ubijalar,  singkong,  pisang,  pepaya,  tomat  dan  rica). Hal ini berarti, masyarakat adat/lokal cenderung hidup untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  sendiri  tidak untuk  mendapatkan pendapatan materi  dari  apa yang dikerjakan dalam kesehariannya.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, kegiatan  pemberdayaan  seharusnya  tidak  berfokus kepada  proses  intervensi  saja,  melainkan  dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal agar pemberdayaan  tersebut  berhasil  dan  berkelanjutan meski sudah tidak ada intervensi dari luar. Selain itu, partisipasi  dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk menumbuhkan  rasa  memiliki  dari  masyarakat  akan program atau kegiatan pemberdayaan tersebut. Lebih dari  itu,  melalui  partisipasi  harapannya  dapat mengubah  pola  pikir  masyarakat  lokal  yang  merasa hidupnya  sudah  cukup  dan  merasa  tidak  kekurangan untuk  menjadi  lebih  terbuka  dan  berkembang  untuk merespon perkembangan jaman.
Pengembangan  masyarakat  yang  didasarkan kepada  wawasan  ekologi  dapat  memberikan  sudut pandang baru mengenai model dan pola pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan
masyarakat  tidak  selalu  harus  berhubungan  dengan perkembangan sains dan teknologi. Pada kenyataannya,  sains  dan  teknologi  cenderung memberikan  distorsi  dan  dampak  negatif,  yaitu kerusakan lingkungan. Mudhoffir (2011: 94) mengatakan bahwa, sains menjadi penyebab ancaman terhadap  lingkungan  karena  kehadiran  industri  dan juga  perkembangan  teknologi  rekayasa  teknologi rekayasa genetik yang tidak terkendali. Namun, pada saat  yang  sama  sains  juga  menjadi  jalan  untuk menghadapi  ancaman-ancaman  ekologis  tersebut. Dengan  perkataan  lain,  sains  dan  teknologi  memang memiliki manfaat atau sisi positif terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  kemajuan  suatu  daerah. Akan  tetapi,  di  sisi  lain  dapat  memberikan  dampak negatif.  Oleh  karena  itu,  selain  bersandar  pada  sains dan  teknologi,  kegiatan  pemberdayaan  memerlukan pengetahuan  ekologi  agar  tercipta  keseimbangan antara kesejahteraan manusia dengan keberlangsungan lingkungan hidup.
Dalam hal ini, pemberdayaan yang menggunakan sains dan teknologi perlu mengembangkan  model  baru  agar  tidak  hanya  fokus terhadap  kesejahteraan  manusianya  saja,  melainkan memerlukan sains dan teknologi yang dapat menjaga keberlangsungan lingkungan alam yang ada. Mungkin hal  tersebut  tentunya  memerlukan  proses  yang panjang, karena perlunya riset yang cukup lama juga dana  yang  tidak  sedikit.  Akan  tetapi,  proses  panjang tersebut  tentunya  akan  terbayar  dengan  kelestarian alam  dan  lingkungan  karena  pengembangan  model sains  dan  teknologi  yang  ramah  lingkungan.  Dengan
kata  lain,  teknologi  yang  dimiliki  oleh  kebudayaan masyarakat  lokal  dapat  menjadi  acuan  dalam pengembangan teknologi untuk kegiatan pemberdayaan.  Sehingga,  cara  kerja  masyarakat terhadap  pengelolaan  alam  masih  tetap  sama  tapi teknologi  yang  digunakan  dapat  mempermudah pengelolaan tersebut.
Seperti  proses  sains  yang  dilakukan  oleh Marino pada tahun 2010 untuk menjernihkan air danau yang  tercemar  di  Peru.  Dengan  menggunakan  sains dan teknologi, Marino menciptakan penjernih air yang terbuat  dari  100%  bahan  organik,  dan  bahkan  aman untuk  dikonsumsi  oleh  manusia.  Hal  tersebut memperlihatkan bahwa sains dan teknologi memberikan  dampak  positif  terhadap  lingkungan. Selain  itu,  beberapa  peneliti  di  Jepang  sudah mengembangkan  dan  bahkan  membuktikan  arang bambu  dapat  digunakan  untuk  berbagai  hal,  di antaranya  sebagai  media  filtrasi  penjernih  air, kecantikan, deodorizer (penghilang  bau) lemari pendingin/kulkas,  dan  bahkan  menjadi  bahan makanan.  Padahal  dalam  kebudayaan  masyarakat lokal di Indonesia, arang bambu sebagai media filtrasi air  sudah  dikenal  dan  digunakan  cukup  lama.  Akan tetapi,  hal  itu  belum  dikembangkan  dengan  baik  dan bahkan  masyarakat  lebih  memilih  teknologi  modern yang dapat secara cepat menyelesaikan permasalahan, contohnya  sanitasi  air.  Padahal,  teknologi  modern memerlukan energi  lain dalam  proses kerjanya. Oleh karena itu, melalui partisipasi dari masyarakat dengan nilai dan pengetahuan lokalnya, kegiatan pemberdayaan dapat menjadi bagian dari pengembangan teknologi yang berbasis kerifan lokal, selain pengembangan manusianya itu sendiri.
Perkembangan  jaman  melalui  teknologi modern dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat  membawa  perubahan  terhadap  unsur  sosial- budaya  masyarakat.  Terjadi  pergeseran  nilai  budaya pada masyarakat, sehingga budaya gotong royong dan kecintaan kepada lingkungan mulai memudar. Selain itu , budaya  asing  yang  masuk  secara  cepat  sebagai modernisasi  mengikis  budaya  lokal.  Hal  tersebut mengubah jiwa pluralis menjadi  individualis, bahkan dewasa  kini  perkembangan  teknologi  modern  telah menjadikan  generasi  muda  apatis  yang  tidak  begitu peduli  dengan  lingkungan  sekitarnya.  Pada  titik  ini, pembangunan  manusia  menjadi  fokus  penting  dalam pembangunan untuk ketercapaian tujuan pembangunan  yang  berkelanjutan.  Pemberdayaan masyarakat  merupakan  salah  satu  model  yang  dapat digunakan  untuk  pembangunan  manusia  itu  sendiri. Jadi, tidak hanya mengenai pengelolaan sumber daya alam,  salah  satu  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat yaitu  melakukan  pembangunan  terhadap  manusia dengan cara membantu menyadarkan dan memberikan
bantuan solusi bagi masyarakat mengenai permasalahan  yang  ada  di  lingkungan  tempat tinggalnya, seperti permasalahan limbah sampah.
Sebelum  berkembangnya  teknologi  modern, industrialisasi,  dan  pertumbuhan  penduduk  yang pesat,  limbah  sampah  dapat  dikatakan  bukan  sebuah permasalahan.  Produk-produk  rumah  tangga  terbuat dari  bahan-bahan  yang  ramah  lingkungan  karena terbuat  dari  bahan  organik  yang  dapat  terurai, misalkan  mangkok  dan  piring  yang  menggunakan kayu  atau  batok  kelapa,  tempat  minum  yang  terbuat dari  potongan  bambu,  atau  bungkus  makanan  yang terbuat  dari  dedaunan.  Tidak  hanya  dapat  terurai, beberapa  peralatan  tersebut  dapat  digunakan  berkali- kali  bukan  sekali  pakai,  sehingga  sampah  belum menjadi  masalah di  lingkungan. Akan tetapi, dewasa kini  dengan  berkembangnya  teknologi  modern, industrialisasi, dan laju pertumbuhan penduduk yang sangat  pesat  menimbulkan  permasalahan  baru,  yaitu sampah.
Wardi (2011: 168) mengatakan bahwa di Bali pengelolaan  sampah  sudah  dilaksanakan  sejak  masa silam.  Menurutnya,  pengelolaan  sampah  organik sudah  dikelola  secara  tradisional,  yaitu  dengan  cara menjadikan sebagai makanan ternak babi dan sebagai pupuk hijau dan ada juga yang melakukan pembakaran terhadap  sampah  tersebut.  Selain  itu,  pekarangan  di Bali  pada  umumnya  dibagi  menjadi  3  bagian  atau disebut  dengan  tri  mandala,  yaitu  utama  mandala, madya  mandala,  dan  nista  mandala.  Bagian  nista mandala  merupakan  pekarangan  yang  berada  paling hilir,  yang  biasanya  dimanfaatkan  sebagai  tempat mengelola  sampah,  tempat  beternak,  dan  budidaya buah-buahan  dan  beragam  jenis  pepohonan  yang biasanya  digunakan  sebagai  bahan  untuk  membuat bangunan.  Dikatakan  juga,  bahwa  pengelolaan sampah  secara  tradisional  tersebut  mendatangkan manfaat  ganda,  di  samping  volume  sampah  dapat dikurangi,  ternak  hewan  dapat  berkembang  relatif cepat,  dan  lahan  garapan  di  daerah  tersebut  menjadi subur.
Sistem  pengelolaan  sampah  di  Bali  tersebut tidak  jauh  berbeda  dengan  sistem  agroforesti tradisional di Jawa Barat. Abdoellah (2017: 113) yang mengutip Soemarwoto (1984) mengemukakan bahwa sistem wanatani tradisional, seperti sistem pekarangan dan  kebun  talun  banyak  ditemukan  di  Jawa  Barat. Pernyataan  tersebut  juga  disampaikan  oleh  Terra (1953) dan  Wiersum  (1982)  dalam Abdoellah (2017: 113) bahwa kedua sistem tersebut telah dipraktekkan sejak  lama  secara  turun  temurun.  Selain  itu,  kedua sistem tersebut dikatakan berpotensi untuk mengatasi kelanjutan  menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup. Tidak  hanya  itu,  sistem  tersebut  juga  melekat  pada ekosistem  pedesaan  yang  memiliki  beberapa  fungsi
yaitu ekonomis, sosial, dan ekologis. Berdasarakan hal tersebut, kearifan lokal melalui cara kerja kebudayaan sudah lama membangun pola hidup yang tidak hanya menguntungkan manusianya, melainkan juga kelangsungan lingkungan hidup di sekitarnya.
Abdoellah  (2017)  mengatakan  bahwa  dari fungsi ekonomi sistem agroforesti di pedesaan di Jawa Barat  tidak  hanya  menghasilkan  bahan  pangan, melainkan  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan rumah tangga. Selain itu, pekarangan dan kebun talun juga  berfungsi  sebagai  sumber  kayu  bakar,  sehingga mengurangi  ketergantungan  masyarakat  terhadap hutan alam. Di samping fungsi  ekonomi, pekarangan dan  kebun  talun  juga  memiliki  fungsi  sosial.  Hal  itu terlihat dari kebiasaan saling berbagi antar masyarakat.  Bagi  masyarakat  miskin  yang  tidak mempunyai  lahan,  mereka  cenderung  mengambil daun, ranting, maupun dahan yang jatuh di kebun talun milik  orang  untuk  dijadikan  kayu  bakar,  tanpa  harus minta  izin  dari  pemiliknya.  Selain  itu  tanaman  obat maupun  buah-buahan  dapat  dinikmati  bersama. Budaya  saling  berbagi  ini  membantu  menjaga  dan memperkuat  jejaring  dan  ikatan  sosial  dan  bahwa mampu  menguatkan  komunitas  untuk  bertahan  dari guncangan-guncangan  sosial  dan  ekonomi.  Dengan perkataan lain, budaya tersebut dapat menjadi perekat hubungan sosial masyarakat di perdesaan.
Selain  itu,  dikatakan  juga  bahwa  sistem wanatani  tradisional  juga  memiliki  fungsi  ekologi, yaitu dapat memelihara kesuburan tanah, megendalikan erosi, melindungi daerah aliran sungai secara  umum,  dan  memelihara  iklim  secara  mikro. Abdoellah  (2017),  juga mengatakan  bahwa  selain berperan  dalam  memelihara  keanekaragaman  hayati, secara global sistem ini merupakan tempat penyimpanan  karbon.  Berdasarkan  hal  tersebut,  jelas terlihat bahwa kearifan lokal memiliki manfaat untuk kelangsungan  hidup  manusia  dan  alamnya.  Maka, sangat mugkin jika ekologi budaya menjadi wawasan dalam model pemberdayaan masyarakat.
Akan  tetapi,  dewasa  ini  konsep  wanatani, baik  di  Bali  maupun  di  Jawa  Barat  tidak  akan berfungsi  secara  penuh.  Pesatnya  perkembangan teknologi  modern  telah  menciptakan  limbah-limbah sampah  yang  sulit  terurai.  Selain  itu,  industrialiasi menciptakan  limbah-limbah  baru  yang  bukan  hanya tidak dapat terurai. Lebih dari itu, limbah kimiawi juga mencemari  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS),  sehingga kualitas air menjadi buruk. Hal tersebut juga didukung oleh laju pertumbuhan penduduk yang cepat, sehingga tidak  banyak  lahan  kosong  dan  lingkungan  rumah sudah  saling  berdempetan  satu  sama  lain.  Meskipun begitu,  permasalahan  tersebut  tidak  sepenuhnya menjadi  sulit  untuk  ditanggulangi  dan  ditangani. Pemberdayaan  dapat  menciptakan  peluang  lain  baik
itu melalui sains dan teknologi maupun proses kreatif. Semisal yang dilakukan oleh YPBB Bandung maupun Bank Sampah Sungai Cisadane dalam pendampingan pengelolaan limbah rumah tangga. Dalam pengelolaan programnya,  mereka  memadukan  konsep  kearifan lokal dengan kreatifitas pada pengelolaan sampah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Ekologi  budaya  masyarakat  lokal  melalui kearifan lokalnya mengatur pola perilaku masyarakat. Pola  perilaku  masyarakat  yang  didasarkan  kepada kearifan lokal cenderung lebih ekologis dibandingkan dengan masyarakat modern yang tidak menggunakan kearifan  lokal  dalam  kehidupannya.  Kearifan  lokal tidak  hanya  berperan  sebagai  pengontrol  kehidupan manusia  secara  individu.  Lebih  jauh  lagi  sudah memikirkan kelangsungan manusia lainnya di daerah tersebut dan juga keberlangsungan lingkungan alam di sekitarnya, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pembangungan yang berkelanjutan.
Dalam  tulisan  ini,  didapatkan  simpulan bahwa nilai-nilai kebudayaan di Indonesia cenderung ekosentris  dan  biosentris,  sehingga  dapat  dikatakan sebagai deep ecology (ekologi yang dalam/pekat). Hal tersebut  terlihat  dari  pola  perilaku  masyarakat  yang memercayai  ada  kekuatan  lain  yang  turut  menjaga lingkungan  di  sekitar  tempat  hidup  mereka.  Alam dianggap  sebagai  bagian  dari  mereka,  bukan  sebagai organisme  yang  berada  di  luar  ekosistem.  Selain itu, ditunjukkan  juga  nila-nilai  kebudayaan  mengatur pengelolaan sumberdaya alam dengan arif. Tulisan ini juga  menunjukkan  bahwa  kearifan  lokal  sebagai ekologi  budaya  merupakan  wawasan  penting  dalam kegiatan  pengembangan  masyarakat  karena  tidak hanya  membentuk  kemandirian  dan  menciptakan kesejahteraan, tetapi juga merupakan pengejawantahan dari pembangungan berkelanjutan.

## REFERENSI
Abdoellah,  O.  S.  2017.  Ekologi  Manusia  dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta:
Gramedia.
Febrianto,  A.  Wirdanengsih.  2016.  Handout  Mata Kuliah  Antropologi  Ekologi.  Diakses  pada tanggal 30 Juni 2020, pukul 19.37 WIB.
Gea, A. A. 2002. Relasi dengan Diri Sendiri. Jakarta:
Elex Media Komputindo. Ife,  J.  1995. Community  Development,  Creating Community Alternatives: Vision, Analysis and Practice. Sydney: Longman Australia Pty Ltd. Jamaluddin,  A.  N.  2016.  Sosiologi  Pembangunan. Bandung: Pustaka Setia
Mudhoffir, A. M. 2011. “Krisis Ekologi dan Ancaman bagi  Kapitalisme.”  MASYARAKAT,  Jurnal Sosiologi , Vol.  16,  No.  1,  Januari  2011:  93-
102. Suharto, E. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan  Rakyat.  Bandung:  Reflika Aditama
Suryani, E. (2012). Filologi. Bogor: Ghalia Turua, U., dkk. 2014. Ekologi dan Budaya Petani Asli
Papua dalam Usaha Tani di Kabupten Keerom. Sosiohumaniora, Vol. 16 No. 3, 2014: 234-241. Ungirwalu,  A.,  dkk.  2016.  Pengelolaan  Adaptif Pemanfaatan Buah Hitam (Haplolobus monticola  Blumea)  Etnis  Wandamen-Papua (Adaptive  Management  Utilization  of  Black Fruit  (Haplolobus  monticola  Blumea)  Ethnic Wandamen-Papua) .  Jurnal  Manusia  dan Lingkungan, Vol. 23 No.2, 2016: 266-275.
Wardi,  I.  N.  2011.  Pengelolaan  Sampah  Berbasis
Sosial Budaya: Upaya Mengatasi
MasalahLingkungan  di  Bali.  Jurnal  Bumi Lestari, Volume 11 No. 1, 2011: 167 – 177.
Wibowo,  H.,  dkk.  2012.  Kearifan  Lokal  dalam Menjaga  Lingkungan  Hidup  (Studi  Kasus Masyarakat  di  Desa  Colo  Kecamatan  Dawe Kabupaten Kudus . Jurnal of Educational Social Studies, Vol. 1 No. 1, 2012: 26-30.