## JIUBJ

## Akibat Hukum terhadap Perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## Maryati
Universitas Batanghari Correspondence email: maryati@unbari.ac.id
Abstrak. Perceraian bukanlah akhir dari suatu kehidupan rumah tangga akan tetapi perceraian merupaka awal permasalahan baru dalam kehidupan rumah  tangga,  bagi  pasangan  yang  menjalaninya,hal  ini  merupakan  kewajiban  bagi  para pihak  pasangan  yang menjalani kehidupan yang penuh dengan permasalahan yang akan dipertanggung jawaban,salah satunya perceraian yang terjadi di desa  merlung  ini  merupakan  permasalahan  yang  akan  di  bahas  disini  berkaitan  dengan  perceraian  yang  dilakukan  diluar pengadilan ini berdampak di dalam kehidupan masing-masing para pihak, dimana disini di tuntut hak dan kewajiban pihak suami yang  memutuskan  perceraiannya,  akan  bertangung  jawab  terhadap  anak  dan  istrinya,begitu  juga  dengan  harta  bersama.  Bila perceraian yang dilakukan diluar pengadilan ini, di kewatirkan semua hak ini tidak dapat di terlaksana dengan baik dan sempurna, dimana  hak  yang  menjadi  kewajiban  itu  sulit  dilaksnakan,  dikarenakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikatnya, sehingga hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.begitu juga dengan hak-hak lainnya.
Kata kunci : perceraian; pengadilan agama; hokum
Abstract. Divorce is not the end of a household life, but divorce is the beginning of new problems in domestic life, for couples who live it, this is an obligation for the parties of the couple who live a life full of problems that will be accounted for, one of which is divorce. in Merlung village this is a problem that will be discussed here relating to divorce which is carried out outside the court, this has an impact on the lives of each party, where here it is demanded the rights and obligations of the husband who decides the divorce, will be responsible for his children and wife, as well as common property. If the divorce is carried out outside this court, it is feared that all of these rights cannot be carried out properly and perfectly, where the rights that are obligations are difficult to  implement,  because  they  do  not  have  legal force  that  binds  them,  so  that  these  rights  cannot  be  implemented  properly.  with other rights.

## Keywords: divorce; religious courts; law

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  wujud  dasar suatu perbuatan yang suci dalam memenuhi perintah dan anjuran  Tuhan  Yang  Maha  Esa  untuk  itu  perkawinan merupakan  suatu  perikatan  antara  dua  pihak  dalam mewujudkan  keinginannya  dalam  berumah  tangga  serta memeliki  kekerabatan  dengan  tetangga  dengan  baik sesuai  dengan  ajaran  masing-masing.  Perkwaninan menurut  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Merupakan suatu “akad” yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  suatu  ibadah  (Ghozali, 2003). Selain itu tentanga perkawinan sebagaimana yang telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  “Perkawianan merupakan  suatu“ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pengertian yang tertuang dalam pasal 1 Undang- undang  nomor  1  tahun1974  ini  mengandung  makna hubungan  antara  manusia  sesama  manusia  dan  manusia dengan  tuhannya.  dalam  kehidupannya  pengertian tersebut  disimpulkan  bahwa  perkawinan  merupakan suatu  ikatan  antara  sepasang  pria  dan  wanita.  Setelah masing-masing  pasangan  siap,  maka  perkawianna  akan
berperan  yang  mana  perannya  ialah  hal  positif  dalam mewujudkan  tujuan  dari  perkawinan  itu  sendiri. Memelihara perkawinan dengan baik dapat melangsungkan  dan  meweujudkan  keluarga  sejahtera. Dalam praktiknya membina suatu rumah tangga tidaklah segampang  yang  di  bayangkan,  karena  di  depan  sana banyak  sekali  hambatan-hambatan  dan  rintangan  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  bagi  pasangan  suami isteri.  Apabila  hak  dan  kewajiban  tersebut  tidak terlaksanakan  dengan  baik,maka  akan  menimbulkan dinamika  baru  dalam  kehidupan  rmah  tangga  tersebut. Adapun  masalah-masalah  baru  yang  akan  timbul berkaitan  dengan  perceraian  tersebut.  Perceraian bukanlah merupakan Salah satu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah akan tetapi,justri akan menimbulkan  masalah  baru  dalam  rumah  tangga, salahnya  mengenai  harta,  dan  hak  asuh  anak  bila  dlam perkawinan  itu  memperoleh  anak  yang  diawali  dengan adanya perkawinan terlebih dahulu.
Untuk  menekan  angka  perceraian,  hukum  di negara  ini  mengupayakan  cara  agar  mempersulit perceraian  yang  mana  angka  perceraian  di  negara  ini sudah  cukup  tinggi.  Dengan  dibentuknya  beberapa aturan  mengenai  perceraian  dseperti  dibawah  ini diharapkan  dapat  menekan  angka  perceraian  tersebut, diantaranya:  (a)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Maryati,  Akibat Hukum  terhadap  Perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung  Jabung Barat
Perkawinan, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan berusaha mendamaikan edua belah pihak; (2) UU Nomor 3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama,  “  perceraian dapat  dilakukan  didepan  sidnag  Pengadilan  setelan Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak;  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  “perceraian  dapat dilakukan  didepan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan  berusaha  dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Sulitnya  proses  perceraian  melalui  prosedur hukum  yang  ditentukan,  membuat  banyak  masyarakat lebih  memilki  melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan. Menurut  ketentuan  hukum  islam  perceraian  yang dilakukan  di  luar  pengadilan  dapat  dikatakan  “Sah”, namun  tidak  berbanding  lurus  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  terkait  tentang  cerai talak, yakni: (1) Suami mengajukan surat pemberitahuan kepada  Pengadilan  Agama  bahawa  ia  bermaksud menceraikan  isterinya,  disertai  alasan  dan  perminataan agar  Pengadilan  Agama  mengadakan  sidang  untuk menyaksikan  perceraian;  (2)  Dalam  30  hari  Pengadilan Agama  akan  memanggil  suami  /  isteri  untuk  meminta penjelasan;  (3)  Jika  terdapat  alasan  untuk  bercerai, Pengadilan  Agama  akan  mengadakan  sidang  untuk menyaksikan  perceraian;  (4)  Dibuat  surat  terjadinya perceraian,  dikirim  pengawas  pencatat  perceraian;  dan (5) Perceraian dihitung sejak dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Syarifuddin, 2006).
Beranjak  dari  tata  cara  cerai  talak,  selanjutnya diatur  pula  mengenai  tata  cara  gugat  cerai  antara  lain sebagai  berikut: (1)  Diajukan  suami/  isteri/  kuasa hukumnya  ke  pengadilan  tempat  tinggal  terggat;;  (2) Pengadilan  memanggil  pihak  penggugat  dan  tergugat, panggilan  disampaikan  selambat-lambatnya  3  hari sebelum  sidang  dibuka;  (3)  Pemeriksaaan  dilakukan dalam 30 hari, setelah gugatan diterima; (4) Hakim akan berusaha  mendamaikan  pihak;  (5)  Jika  tidak  ada perdamaian, pemeriksaan dilakuka dalam sidang tertutup sampai putusan  hakim. Putusan hakim diucapkan dalam sidang  terbuka;  dan  (6)  Panitera  pengadilan  yang ditunjuk  wajib  mengirim  satu  helai  salinan  keputusan yang  telah  mempunyai  ekuatan  hukum  tetap  pada pegawai pencatat perceraian (Amin, 2004).
Sebagian masyarakat masil melakukan perceraian  di  luar  pengadilan,  hal  ini  didukung  karena proses  yang  dingkat  dan  tidak  berbelit-belit  sehingga tanpa  mereka  sadari  dapat  menimbukan  dampak  negatif nantinya,  terutama  kepada  isteri  dan  anak.  Pengaturan terkait perceraian diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  selanjutnya  PP  Nomor  9  Tahun 1975 sebagaiamana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 116 KHI. Dalam aturan tersebut ditentukan bahwa keduanya harus  mengajukan  permohonan  cerai  terlebih  dahulu  ke Pengadilan  Agama  setempat.  Apabila  suami  yang  yang
menginginkan  untuk  bercerai  maka  harus  mengajukan surat  permohonan  talak,  sedangkan  jika  perceraian merupakan  keinginan  istri  maka  istri  harus  mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
UU Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1998 Pasal 65 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama mempunyai  peran  penting  dalam  proses  perceraian. Sesuai ketentuan Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi, “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut berusaha  dan  tidak  berhasil  Mendamaikan  kedua  belah pihak”.
Perbedaan  pendapat  persoalan  keabsahan  talak ada  yang  menyatakan  bahwa  perceraian  diluar pengadilan  agama  merupakan  perceraian  yang  menurut hukum dan peraturan perundang-undangan  tidaklah sah, hal  ini  dikarenakan  tidak  mencermeminkan  sebagai warga  engara  yang  bak  karena  tidak  mentaati  aturan pemerintah  terutama  yang  bertentangan  denga  norma dan  kaidah  yang  berlaku.  Suami  isteri  yang  melakukan perceraian tanpa melibatkan pengadilan agama dianggap telah  melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan,  hakim sebagai  perantara  dalam  hal  ini  untuk  mendengarkan keterangan  suami  dan  isteri  agar  dapat  mengetahui persoalan  dan  apakah  rukun  dan  syarat  talak  telah terpenuhi  dan  didukung  oleh  alasan-alasan  yang  kuat. Meskipun sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, masyarakat  bebas  melakukan  perceraian  di  luar Pengadilan  Agama  yang  mana  sesuai  dengan  tuntutan, namun  lain  halnya  sekarang  perceraian  itu  sendiri  telah diatur  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  sehingga  hal  ini  tentunya  menjadi  tugas berat  pemerintah  dalam  menegakkan  pemberlakuan Undang-Undang  Perkawinan  yang  masih  diabaikan masyarakat,  khususnya  masyarakat  di  Kecamatan Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  masih meyakini  keabsahan  perceraian  di  luar  Pengadilan Agama.  Berdasarkan  penelitian  awal  di  Kecamatan Merlung,  yang  terdiri  dari  10  desa  antara  lain  Desa  Adi Purwa,  Bukit  Harapan,  Lubuk  Terap,  Merlung  (Desa), Merlunng  (Kelurahan),  Penyabungan,  Pinang  Gading, Tanjung  Benanak,  Tanjung  Makmur  dan  Tanjung  Paku. Dari  tahun  2018-2020  terdapat  37  pasangan  yang melakukan  perceraian.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  akibat  Hukum  terhadap  Perceraian yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan  Agama  Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## METODE
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tipe  Penelitian.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  empiris,  “yaitu  penelitian  yang  dilakukan terhadap  fakta  hukum  yang  ada  dengan  melakukan
Maryati,  Akibat Hukum  terhadap  Perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung  Jabung Barat
penelitian  secara  langsung  ke  lapangan  untuk mengetahui  pelaksanaan  dan  masalah-masalah  yang timbul” (Marzuki, 2006)
2. Spesifikasi Penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif analitis yakni dengan menggambarkan  dan  menguraikan  secara  detail fakta-faka  perceraian  yang  terjadi  di  Kecamatan Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  terutama perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan.
3. Sumber data
a. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  melaui penelitian  lapangan  dengan  cara  wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
b. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari hasil  penelitian  orang  lain  yang  terkait  dalam objek penelitian.
c. Data  Tersier,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder.
4. Teknik  Pengumpulan  Data.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  melakukan  wawancara secara  langsung  pada  responden  dengan  menyiapkan pokok-pokok  pertanyaan  selanjutnya  dikembangkan sesuai  dengan  situasi  pada  wawancara  dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula. 5. Teknik Pengumpulan Sampel. Adapun sampel dalam penelitian  ini  diambil  dari  jumlah  popolasi  dengan menggunakan  teknik  penarikan  sampel Proposive Sampel. Sebagaimana  dikatakan  Bahder  (2008)  yang menyatakan bahwa proposive sample artinya memilih sampel  berdasarkan  penilaian  tertentu  karena  unsur- unsur  atau  unit-unit  yang  dipilih  dianggap  mewakili populasi.  Pemilihan  terhadap  unsure-unsur  atau  unit- unit  yang  dijadikan  sampel  harus  berdasarkan  pada alasan yang  logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan cirri-ciri populasi yang  ditentukan.  Cirri  atau  karakter  tersebut diperoleh  berdasarkan  pengetahuan  atau  informasi yang  telah  dicermati  sebelumnya.  Ciri-ciri  ini  dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan  yang  sama.  Berdasarkan  pendapat  diatas sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Tokoh  Agama  di Kecamatan  Merlung..  Petugas  KUA  di  Kecamatan Merlung,  dan  5  (lima)  Orang  Masyarakat  yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama. 6. Metode  Analisis  Data.  Analisis  data  yang  digunakan dalam  penilitian  ini  adalah  secara  kualitatif  artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriftif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara  detil,  kemudian  diuraikan  dan  dijelaskan berdasarkan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan  tentang perceraian  di  luar  pengadilan  agama  yang  terjadi  di Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat.

## HASIL
Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Kecamatan Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama
Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jumlah Perceraian di Luar Pengadilan Agama dari tahun  2018-2020  terdapat  70  pasangan  suami  istri. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar, di bandingkan  Perceraian  melalui  Pengadilan  Agama  dari Tahun  2018-2019  terdapat  13  pasangan  suami  istri.  Hal ini  tentunya  harus  dapat  dicari  jalan  keluarnya,  guna mengurangi  tingginya  jumlah  perceraian  tersebut.  Ada beberapa  desa  diantaranya  desa  adi  purwa,  desa  bukit harapan  ,desa  lubuk  terap,  desa  merlung,  kelurahan merlung,  desa  penyambungan,  desa  pindang  gading, tanjung  benanak,  desa  tanjung  makmur,  desa  tanjung paku,  dari  ke  sepuluh  desa  yang  didata  jumlah  yang melakukan  perceraian  diluar  pengadilan  agama  tercatat mulai dari tahun 2018 sampai 2020 tercatat sebanyak 70 kasus  yang  melakukan  perceraian  diluar  pengadilan agama,
Adapun  perceraian  itu  terdiri  dari  cerai  gugat  dan cerai  thalak,  kalau  dilihat  dari  data  kasus  yang  di  dapat terjadi  peningkatan  setiap  tahunnya,  di  mana  pada  tahun 2018,  itu  tercatat  sebanyak  15  kasus  yang  melakukan perceraian,  di  tahun  2019  tercatat  21  kasus  sedangkan  di tahun  2020  angka  tertinggi  mencapai  34  kasus  yang melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan  agama,  hal  ini, menjadi  tanda  tanya  bagi  kita  semua,  kenapa  tingginya angka  perceraian  thalak  maupun  cerai  gugat  ini  begitu tinggi  dan  bila  di  cermati  dari  kasus  yang  terjadi  setiap tahunnya  tidak  pernah  menunjukan  angka  yang  terun bahkan  cendrung  meningkat,  salah  satunya  desa  yang mengalami  tingginya  angka  perceraian  yaitu  pada  desa penyambungan,  dimana  tercatat  jumlahnya  mencapai  10 kasus, bila dibandingkan  dengan desa  lainnya  seperti desa tanjung makmur dan desa  lubuk terap itu rata-rata delapan kasus  dan  di  ikuti  oleh  beberapa  desa  diantaranya  adalah Desa tanjung paku,desa tanjung benanak, desa merlung,desa  bukit  harapan  masing-masing  berjumlah  7 kasus, dan di ikuti oleh desa merlung, desa pindang gading itu  rata-rata  6  kasus  sedangkan  di  bawahnya  ada  desa  adi purwa itu hanya 4 kasus.
Adapun dari beberapa pasangan suami istri yang melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan  agama  yang ada  di  desa  merlung  ini  rata-rata  usia  pasangan  yang melakukan  perceraian  justru  rata-rata  usia  suami-istri berpariasi, akan tetapi usia tidaklah menjamin langengnya  perkawinan  hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  data table di bawah ini menunjukan bahwa rata-rata pasangan yang  melakukan  perceraian  justri  di  usia  yang  tidak muda lagi, akan tetapi usia kematangan dalam kehidupan berumah  tangga  sudah  di  katagorikan  sudah  banyak makan  asam  garam,bila  kita  bandingkan  dengan  kota- kota  lain  yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satu  kota bandung,  itu  banyak  rata-rata  usia  yang  menjadi  janda
Maryati,  Akibat Hukum  terhadap  Perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung  Jabung Barat
itu  masih  usia  belian,bahkan  ada  yang  usia  dua  puluh tahun mereka sudah menjadi janda.
Tabel 1

## Data Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perceraian diluar Pengadilan Agama
No Nama Pasangan Suami istri yang bercerai Desa Usia suami istri pada saat bercerai Suami Isteri 1 Ahmad dan netty Lubuk Terap 30 Thn 17 Thn 2 Ambo dan wahyuni 35 Thn 25 Thn 3 Legio dan sinta Merlung (Desa) 40 Thn 30 Thn 4 Sutejo dan Marini 41 Thn 32 Thn 5 Amir dan Renita Merlung (Kelurahan) 34 Thn 28 Thn 6 Adam dan Siti 31 Thn 26 Thn 7 Suryadi dan amina Penyabungan 32 Thn 23 Thn 8 Hendra dan Nursanti 30 Thn 25 Thn
Sumber: data olahan
Tabel  1  menunjukan  bahwa  perceraian  itu dilakukan  oleh  beberapa  pasangan  tersebut  menunjukan usia  suami  pada  saat  melakukan  perceraian  itu  rata-rata diatas 30 tahun dan bahkan ada yang lebih dari 30 tahun hingga  40  tahunan.in  I  menunjukan  bahkan  tingkatan kematangan sudah cukup baik,akan tetapi toh perceraian yang terjadi justri bukan bawah usia 20 tahunan.jadi usia tidak  menjamin  langgengnya  suatu  kehidupan  rumah tangga,untuk  itu,  pemahaman  akan  arti  perkawinan dalam  kehidupan  rumah  tangga,sedikit  menbgalami pemahaman dalam membina kehidupan rumah tangga.begitu  juga  dengan  usia  istri  juga  tidak  pula terlalu muda, itu sudah dikatagorikan kematangan dalam kehidupan  rumah  tangga  sudah  cukup,namun  apa  yang terjadi  justru  sebaliknya,tingginya  usia  yang  melakukan perceraian  justri  di  usia  tingkat  kematangan  dalam kehidupan rumah tangga  justru banyak yang  mengalami perceraian yang t
Selanjutnya,  diketahui  dari  para  responden faktor-faktor ataupun alasan mereka melakukan perceraian  diluar  pengadilan  di  Kecamatan  Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:
a. Faktor-faktor  Penyebab  Perceraian  karena  moral, diantaranya:  poligami  tidak  sehat;  krisis  akhlak. krisis  akhlak  dalam  perkawinan  merupakan  salah satu  perbuatan  yang  dianggap  tidak  bermoral  yaitu berselingkuh/berzina  yang  dilakukan  dengan  cara sembunyi-sembunyi dan cemburu
b. Faktor  penyebab  peceraian  dikarenakan  kawin  di bawah umur
c. Faktor Penyebab Perceraian diKarenakan
Penganiayaan (KDRT)
d. Faktor  penyebab  perceraian  karena  terus  menerus terjadi  percekcokan  disebabkan:  masalah  ekonomi, pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan
Akibat  Hukum  Perceraian  diluar  Pengadilan  Agama yang  Dilakukan  Masyarakat  Kecamatan  Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Perceraian  membawa  pengaruh  yang  besar kepada  suami/istri,  anak-anak,  harta  kekayaan.  Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,  putusnya  perkawinan  karena  Kematian, Perceraian dan Keputusan Pengadilan.Sebagaimana telah di  jelaskan  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Perceraian  dilakukan sebagai berikut:
(1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak  akan  dapat  rukun sebagai suami istri.
(3) Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  di atur dalam Peraturan Perundangan tersebut (Hilman, 2007)
Adapun  perbandingan  akibat  dari  perceraian  di luar pengadilan agama di Kecamatan Merung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan akibat Perceraian menurut Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 diantaranya: a. Akibat  Terhadap  Suami/Istri.  Akibat  terhadap  Istri Dengan  putusnya  perkawinan,  yaitu  semua  hak  dan kewajiban  selama  perkawinan,  menjadi  terhapus sejak  saat  itu.  Dimana  istri  memperoleh  kembali status  sebagai  wanita  yang  tidak  kawin.  Maka  bagi pasangan  yang  telah  bercerai  menjadi  haram  bagi mereka  untuk  melakukan  hubungan  suami  istri. Perceraian  di  Luar  Pengadilan  mengakibatkan suami\istri  tidak  mendapat  kepastian  hukum,yang jelas  tentang  status  perkawinan  mereka  dan  juga mengenai harta bersama menjadi tidak dapat di bagi secara  pasti,besar  kecilnya  yang  di  peroleh  oleh masing-masing para pihak yang melakukan perceraian  di  luar  pengadilan.  dimana  apabila perceraian  di  lakukan  di  Pengadilan  Agama  maka Pengadilan  dapat  menetukan  hak  dari  masing- masing  para  pihak  sesuai  dengan  ketentuan  aturan hukum  yang  berlaku  mengenai  hak  dan  kewajiban itu  akan  menjadi  bahagian  para  pihak  yang bercerai,bila dalam perkawinannya para pihak suami istri  memperoleh  harta  dan  kewajiban  mengenai anak.dalam  hak  dan  kewajiban  mantan  suami
Maryati,  Akibat Hukum  terhadap  Perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung  Jabung Barat
berkwewajiban  untuk  memberi  biaya  penghidupan bagi  sianak  dari  hasil  perkawinan  mereka  dahulu. Sedangkan  untuk  mantan  istri,  juga  punya  hak  dan kewajiban yang sama seperti suami.
a. Akibat  Terhadap  Anak.  Jika  dalam  suatu  keluarga terjadi  perceraian,  anak-anak  akan  kehilangan tempat  mengadu  kasih  dan  sayanganya  kepada kedua  orang  tuanya,akibat  egois  dari  kedua  orang tunya  menjadikan  anak  sebagai  korbannya.  Dimana anak  akan  menjadi  defresi  dan  kehilangan  motivasi untuk  belajar  dan  menuntut  ilmu,karena  kondisi yang  dialami  si  anak  akan  berdampak  bagi psikologis  anak  dalam  kehidupan  kedepannya.anak akan  menutup  diri  untuk  bergaul  sesama  temannya. Hal  ini  tidak  terpikirkan  dan  di  sadari  bagi  para pihak suami istri yang melakukan perceraian baik di dalam maupun di luar pengadilan.semua berdampak besar bagi keberlangsungan hidup si-anak. Keluarga yang pecah yaitu keadaan keluarga dimana orangtua selalu  sibuk,  tidak  dapat  meluangkan  waktu  untuk memperhatikan anak-anaknya, kepada kebutuhannya, ditambah lagi dengan adanya suasana yang  tidak  harmonis  yang  disebabkan  keluarga selalu  diliputi  suasana  tegang,  selalu  berselisih  dan lain-lain. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian  dan  kasih  sayang  orang  tua  akan  merasa kehilangan  tempat  berlindung.  Apabila  terjadi  pada anak  laki-laki  mereka  akan  mengembangkan  reaksi dalam bentuk dendam dan  sikap bermusuh  terhadap dunia luar.
b. Akibat  Terhadap  Harta  bersama.  Dalam  suatu perceraian  yang  di  jelaskan  menurut  UU  Nomor  1 Tahun  1974  maka  akan  adanya  pembagian  harta kekayaan  yaitu  harta  bawaan  dan  masing-masing para  pihak  (suami  dan  istri)  dan  harta  perolehan masing-masing serta harta gono-gini/ harta bersama. Harta  bersama  atau  gono-gini  adalah  harta  yang dihasilkan dari suatu perkawinan yang syah menurut peraturan  peerudang-undang  dalam  perkawinan. baik  oleh  pihak  suami  saja  atau  kedua-duanya  atau harta  yang  diperoleh  secara  bersama-sama  dalam suatu  perkawinan.  Pembagian  harta  bersama  yaitu dibagi  dua,  separoh  untuk  bekas  suami  dan  separoh untuk bekas istri.seharusnya mendapatkan bahagiannya  separoh  ataau  harta  dibagi  dua sebahagian  untuk  istri  dan  sebahagian  lagi  untuk suami.namun  bila  perceraian  itu  dilakukan  di  luar pengadilan,maka  hak  dari  siistri  tidak  akan  di dapatkan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang perkawinan  yang  ada,  karena  yang  memegang  harta adalah  si  suami,  jadi  semua  itu  tidak  akan  didapat sesuai dengan aturan hukum yang ada,karena bila si- istri  akan  mendapatkan  haknya  mengenai  harta bersama  yang  di  peroleh  selama  perkawinan  akan menjadi  sulit,dimana  masing-masing  merasa  punya hak terhadap harta yang di miliki sementara si suami
ingin  menguasai  semua  harta  mereka,  jadi  di  sini istri  yang  akan  merasakan  dirugikan  haknya terhadap  harta  yang  di  peroleh  selama  perkawinan yang di jalani bersama mantan suaminya ini.
Perceraian  di  Luar  Pengadilan  Agama  di Kecamatan  Merlung  Kabupaten  Tanjung  Jabung  tidak mengenal  adanya  pembagian  harta.  Perceraian  diluar pengadilan  hanya  diselesaikan  secara  kekeluargaan ataupun  musyawarah,meskipun  dalam  pembagian  harta kekayaan melalui Tengganai tetap akan sulit menemukan  titik  terang  pembagian  harta  kekayaan, karena para pihak saling egois dalam kepemilikan harta. Sehingga jalan keluar dari penyelesaian pembagian harta kekayaan  dalam  peceraian  diluar  pengadilan  yaitu dengan  cara  membagi  dua  harta  kekayaan  dalam perkawin.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa: faktor  yang  melatar  belakangi  masyarakat  kecamatan merlung  kabupaten  tanjung  jabung  barat  melakukan perceraian  di  luar  pengadilan  agama,  sebagai  berikut: faktor  karena  kawin  di  bawah  umur,  faktor  karena penganiayaan  (KDRT),  faktor  moral  meliputi:  poligami tidak  sehat,  krisis  akhlak,  cemburu;dan  factor  karena terus  menerus  berselisih  meliputi:  ekonomi,  gangguan pihak  ketiga.  Akibat  Hukum  yang  di  timbulkan  dari perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan  Agama, yang dilakukan masyarakat Merlung Kabupaten Tanjung Jabung  Barat.  Kenyataan  ini  menunjukkan  sebagai akibat  perceraian  menyebabkan  keadaan  yang  negatif, diantaranya: akibat terhadap suami isteri. akibat terhadap anak, dan akibat terhadap harta kekayaan

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  Muhammad,  2004, HukumKeluarga, PT.  Raja GrafindoPersada, Jakarta.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2012, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Ghozali,  Abdul  Rahman,  2003, Fiqih  Munafakat , Kencana, Jakarta
Hadikusuma,  Hilman,  2007, Hukum  Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundangan  Hukum  Adat Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung HS,  Salim,  2003, Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta Nasution,  Bahder  Johan,  2008, Metode  Penelitian  Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung Peter,  Mahmud  Marzuki,  2006, Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: kencana Ramulyo,  M  Idris,  1999, Beberapa  Masalah  Tentang Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama, Ind Hill Co, Jakarta
Ramulyo,  Moh.  Idris,  2004, Hukum  Perkawinan  Islam Suatu  Analisis  Dari  Undang-Undang  No.  1
Maryati,  Akibat Hukum  terhadap  Perceraian  yang  dilakukan  di  Luar  Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung  Jabung Barat
Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, PT. BumiAksara, Jakarta Rasyid,  Rohan  A,  2000, Hukum  Acara  Peradilan Agama , PT. Raja Grafindo, Jakarta, Sabiq,  Sayyid,  1980, Fikih  Sunnah  8, PT.  Alma’rif, Bandung Safioden,  Asis,  1989, Hukum  Orang  dan  Keluarga, Alumni, Bandung Soimin, Shoedharyo, 2004, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif  Hukum  Perdata/BW  Hukum  Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta Sudarsono,  2001, Pokok-Pokok  Hukum  Islam, PT. Rineka Cipta, Jakarta Syaifuddin,  Muhammad  dkk,  2013, Hukum  Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta Syarifuddin,  Amir,  2006, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia:  Antara  Fiqih  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana, Jakarta Tutik,  Triwulan  Titik,  2006, Pengantar  Hukum  Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher , Jakarta Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Pengadilan Agama.