Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta,  Jalan  Raya  Fatmawati  No  1,  Pondok  Labu,  Jakarta Selatan, 12450.
Email: swahyuningroem@upnvj.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 2, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.202.236-251

## Masyarakat  Politik,  Agregasi  Kepentingan  dan  Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku

## Sri Lestari Wahyuningroem
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Recieved: 15 November 2020 Revised: 13 Agustus 2021 Published: 29 Oktober 2021
Keywords: masyarakat politik; agregasi kepentingan; keterwakilan; demokrasi

## Pendahuluan
ulisan ini bermaksud memberikan sisi pandang alternatif dari penilaian demokrasi di Indonesia dari aspek masyarakat politik yang melampaui prosedural dan aktor elit. Dalam perjalanan dua dekade demokrasi di Indonesia, sejumlah kajian melihat demokrasi di Indonesia melemah dari beragam pendekatan. Beberapa diantaranya menilai bahwa demokrasi dibajak oleh elit lama (Robison dan Hadiz, 2004; Slater, 2004; Boudreau, 2009)  dan  para  orang  kuat  lokal  (Lay,  2012)  melalui  cara-cara  elektoral  yang  disediakan demokrasi.  Kajian  lainnya  juga  melihat  munculnya  kekerasan  (van  Klinken,  2007)  dan melembaganya politik uang (Aspinall dan Sukmajati, 2014) hingga merebaknya korupsi di banyak  tingkatan  dari  mulai  individu  partai  politik  hingga  pejabat  publik.  Kajian  lain melihat  pada  persoalan  lemahnya  representasi  politik  akibat  keterputusan  antara  wakil- T

## Abstrak:
Tulisan  ini  mengkaji  peran  masyarakat  politik  dalam  penguatan  demokrasi  di Indonesia,  khususnya  dengan  melihat  dari  aspek  agregasi  kepentingan.  Kajian- kajian yang menganalisis kemunduran demokrasi di Indonesia umumnya melihat pada sudut pandang institusi, aktor maupun prosedur dalam kerangka demokrasi liberal.  Sebagai  sebuah  pendekatan  analisis,  masyarakat  politik  memfokuskan pada  pemerintahan  yang  sifatnya  dari  bawah  ke  atas,  pada  masyarakat  yang diperintah, untuk memastikan representasi yang akuntabel. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini ingin menunjukkan relevansi masyarakat politik terhadap  penguatan  kelembagaan  demokrasi.  Dua  wilayah  yang  menjadi  studi kasus  untuk  memperdalam  analisis  ini  adalah  Bali  dan  Maluku,  dua  wilayah dengan  capaian  indikator  demokrasi  yang  bertolak  belakang  dalam  hal kelembagaan demokrasi. Temuan dari kajian ini memperlihatkan proses agreagasi merupakan  elemen  yang  menentukan  efektivitas  dan  penguatan  peran kelembagaan dalam konteks masyarakat politik, sekaligus menjadi sudut pandang baru  untuk  kajian  maupun  intervensi  bagi  upaya  penguatan  demokrasi  di Indonesia.
wakil  yang  dipilih  oleh  konstituten  dan  penyaluran  aspirasi  dan  kepentingan  kelompok warga (Törnquist dan Stokke 2009).
Umumnya analisis dari kajian yang ada selama ini lebih memberikan fokus pada lembaga politik dan kapasitasnya (Törnquist, Warrow dkk 2009; Mietzner, 2013; Supriyanto dan Wulandari, 2012; Haris, 2014; Tomsa, 2008; Junaedi, 2011), ataupun elit-elit dan beragam praktek dan strategi politiknya (Robison dan Hadiz, 2004; Slater, 2004; Boudreau, 2009; Lay, 2012).  Analisis-analisis  dalam  kajian  tersebut  melihat  dampaknya  kepada  kelembagaan demokrasi  dan  keterwakilan  yang  lemah  di  Indonesia.  Tulisan  ini  melihat  dari  sisi  yang berbeda,  yakni  memberikan  fokus  pada  masyarakat  politik  dengan  penekanan  pada agregasi  kepentingan.  Agregasi  kepentingan  yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok dalam  masyarakat  ini  punya  andil  besar  dalam  mempengaruhi  sejauh  mana  politik keterwakilan bisa terbangun dan kelembagaan demokrasi bisa menguat.
Masyarakat  politik,  secara  definisi  berarti “a  society  with  institutions  of  governance. These  institutions  are its institutions.  Three  kinds  of  institution  of  governance  are  discussed,  all involving social rules of one kind or another: governing rules, personal rule, and rules of governance or  constitutional  rules” (Gilbert,  2006).  Masyarakat  politik  dalam  hal  ini  berarti  sebuah masyarakat  dengan  institusi  kepemerintahan  yang  melibatkan  aturan  kepemerintahan, aturan  individual,  dan  aturan  konstitusional.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  politik  berarti ruang  dimana  warga  negara  terwakili,  dan  ruang  dimana  pandangan  serta  kepentingan mereka diagregasikan dan diakomodir dalam berbagai kebijakan serta program-program. Beberapa ilmuwan politik mengaitkan masyarakat politik dengan lembaga politik seperti partai  politik  dan  pemilu  sebagai  mekanisme  keterwakilan  politik.  Namun,  kajian  ini menyadari  sepenuhnya  bahwa  penekanan  hanya  kepada  aspek  lembaga  politik  semata akan berdampak pada reduksi demokrasi sebatas prosedural.
Penilaian  dan  intervensi  pemerintah  juga  terjebak  dalam  model  pendekatan demikian. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bersama Biro Statistik sejak tahun 2009 secara regular menilai demokrasi di Indonesia dalam Indeks Demokrasi Indonesia  (IDI).  Secara  konsisten  IDI  setiap  tahun  memperlihatkan  masih  lemahnya kinerja lembaga negara dan lembaga politik seperti pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD,) dan partai politik (Parpol). Sayangnya, indikator ini tidak melihat secara khusus aspek masyarakat politik dan bagaimana agregasi kepentingan dilakukan di masyarakat dalam konteks demokrasi yang dibangun di Indonesia.  Analisis yang terbatas pada kelembagaan dan sistem ini berdampak pada intervensi penguatan demokrasi yang hanya diperuntukkan bagi lembaga politik seperti partai politik maupun lembaga negara baik  di  pusat  maupun  daerah,  ataupun  intervensi  terhadap  system  dengan  revisi perundang-undangan.
Tulisan  ini  merupakan  pengembangan  lebih  lanjut  dari  studi  yang  pernah dilakukan  oleh  Penulis  bersama  BAPPENAS  dalam  rangka  mengkaji  latar  belakang ( background  study) penguatan  kelembagaan  politik  untuk  penyusunan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Kajian tersebut dilakukan
oleh  Penulis  secara  kualitatif  menggunakan  studi  literatur  dan  info  yang  relevan  dari sejumlah diskusi terfokus dengan beberapa pemangku kebijakan di lima daerah (Maluku, Bengkulu,  Bali,  Papua  Barat,  dan  Kalimantan  Tengah)  serta  sejumlah  wawancara mendalam terhadap lebih dari 20 akademisi, peneliti, dan praktisi termasuk jurnalis dan aktivis. Dari enam daerah tersebut, secara khusus Bali dan Maluku menjadi studi kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini. Di dalam IDI, Bali secara konsisten mengalami kenaikan skor  dalam  hal  kelembagaan  demokrasi,  terutama  di  tiga  periode  sepanjang  2017  hingga 2019 (BPS 2009-2019). Sebaliknya, Maluku menunjukkan tren berbeda, dimana di sepanjang periode  yang  sama  secara  konsisten  menunjukkan  penurunan  dalam  kelembagaan demokrasi  (BPS  2009-2019).  Untuk  kebutuhan  pengembangan  kajian  tersebut  di  dalam tulisan Ini, Penulis menambahkan data-data sekunder termasuk laporan dan berita-berita media untuk melengkapi analisis.
Berangkat  dari  indikator  kelembagaan  demokrasi  yang  terdapat  di  IDI,  peneliti berargumen bahwa agregasi kepentingan dalam masyarakat politik memiliki andil penting dalam  menentukan  kelembagaan  demokrasi.  Masyarakat  politik  dalam  hal  ini  tidak  saja perlu dikenali sebagai sebuah wilayah tersendiri dalam kajian-kajian demokrasi, tetapi juga perlu dikaji melampaui kelembagaan semata. Melihat secara spesifik dari dua kasus yang Penulis angkat dalam kajian ini, maka akan terlihat  bahwa proses agregasi kepentingan memiliki  peran  penting  dalam  masyarakat  politik  dalam  memastikan  penguatan kelembagaan demokrasi.

## Konsepsi Masyarakat Politik dan Agregasi Kepentingan
Masyarakat  politik  menjadi  sentral  dalam  demokrasi,  karena  di  sinilah  tempat agenda  politik  terbentuk  karena  itu  kontestasi  dalam  masyarakat  politik  juga  kuat  yang dibatasi  oleh  aturan  legal  dan  konstitusional.  Berbeda  dengan  masyarakat  sipil  dimana kepentingan  diartikulasikan  oleh  kelompok-kelompok  di  masyarakat,  dalam  masyarakat politik  keterwakilan  menjadi  utama.  Politik  keterwakilan  ini  hanya  bisa  terjadi  jika kelembagaan demokrasinya kuat dan sehat.
Beberapa ilmuwan politik mengaitkan masyarakat politik dengan lembaga politik seperti  partai  politik  dan  Pemilu  sebagai  mekanisme  keterwakilan  politik.  Kelembagaan demokrasi  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  kajian  ini  juga  menyertakan  definisi  ini sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam cakupan kajian. Meski demikian, kajian ini menyadari  sepenuhnya  bahwa  penekanan  hanya  kepada  aspek  lembaga  politik  semata akan  berdampak  pada  reduksi  demokrasi  sebatas  prosedural.  Partha  Chatterjee  (2004), seorang  teoretisi  pasca  kolonial,  mengingatkan  bahwa  masyarakat  politik  tidak  melulu terkait  lembaga  politik  melainkan  juga  kegiatan  dimana  mediasi  terhadap  berbagai kepentingan  dilakukan  untuk  mengakomodir  seluruh  populasi.  Jika  masyarakat  sipil merupakan  keterwakilan  kelompok-kelompok  penekan  dalam  masyarakat,  maka masyarakat politik merupakan keterwakilan dari seluruh populasi. Dalam konteks negara
dunia  ketiga,  kepentingan  yang  paling  mendasar  umumnya  adalah  soal  kesejahteraan masyarakat.  Kesejahteraan  ini  juga  yang  harus  masuk  dalam  agenda  politik  yang diakomodir oleh aturan, konstitusi, dan keterwakilan politik.
Meskipun  ide  Chatterjee  didasarkan  pada  konteks  negara  India  pasca  kolonial, namun  konsepnya  tentang  masyarakat  politik  bisa  merefleksikan  negara  lain  yang  juga pernah  menjadi  bagian  dari  kolonialisme  di  masa  lalu.  Chatterjee  awalnya  mengkritik konsep  masyarakat  sipil,  yang  menurutnya  merupakan  asosiasi  eksklusif  sekelompok masyarakat  modern  dan  terpinggirkannya  lebih  banyak  lagi  masyarakat  atau  populasi. Berbeda  dengan  kebanyakan  teoretisi  Barat  yang  menekankan  masyarakat  sipil  sebagai domain  untuk  perluasan  dan  realisasi  hak  dan  kebebasan  (Cohen  dan  Arato  1992),  dan secara instrumental, domain ini merupakan wilayah di mana distribusi, pelaksanaan, dan kontrol  kekuasaan  (secara  demokratis)  diperebutkan,  Chatterjee  berpendapat  bahwa domain ini hanya bisa diakses atau dimiliki oleh segelintir 'elit' produk modernitas yang telah  diwarisi  dari  kolonialisme.  Sementara  itu,  Chatterjee  menekankan  konsep 'komunitas',  yang  memberikan  makna  bagi  sebagian  besar  orang  di  negara-negara  pasca colonial, yang justru tidak memiliki konsep normative yang sama dnegan masyarakat sipil yang digagas oleh teoretisi Barat (Chatterjee 1998, 2004).
Selain  itu,  mengadopsi  pemikiran  Michel  Foucault,  Chatterjee  berargumentasi bahwa kebijakan negara diperuntukkan pada populasi, bukan warga, sebuah konsep yang mendasari masyarakat sipil. Aktivitas dan kebijakan pemerintah membentuk masyarakat politik, sebuah domain negosiasi dan kontestasi dalam sebuah populasi (Chatterjee 2004: 74).  Ini  menjadi  argumen  dasar  Chatterjee  menolak  proposisi  bahwa  demokrasi  adalah model pemerintahan dari dan oleh rakyat (2004: 4). Lagi-lagi, mengadopsi Foucault tentang governmentality, Chatterjee  berargumen  bahwa  demokrasi  adalah  tentang ‘politics  of  the governed’ atau  politiknya  mereka  yang  diperintah.  Inilah  esensi  dari  konsepsi  Chatterjee tentang masyarakat politik, yang juga menjadi kerangka dalam tulisan ini, yakni masyarakat politik mereka yang diperintah, atau pemerintahan yang sifatnya dari bawah ke atas ( bottom up).
Governance, atau  kepemerintahan,  mengikuti  pandangan  demikian,  menjadi  cara baru  melihat  seberapa  demokrasi  bekerja  di  sebuah  negara.  Beberapa  survey  dunia mengukur indeks governance , seperti World Governance Survey (WGS) oleh United Nations University (Universitas  Persatuan  Bangsa-Bangsa),  atau Worldwide  Governance  Indicators oleh World  Bank (Bank  Dunia).  WGS  memasukkan  komponen  masyarakat  politik  dalam parameternya, disamping masyarakat sipil, eksekutif, birokrasi, masyarakat ekonomi, dan yudisial. Dalam survey ini, masyarakat politik adalah tempat di mana banyak agenda politik diputuskan, atau setidaknya harus ditetapkan dalam ruang kontestasi. Masyarakat politik adalah arena di mana kepentingan populasi diartikulasikan dan diagregasikan kemudian dikemas  ke  dalam  kebijakan  (Hayden,  Court,  dan  Mease,  2003).  Karena  pertarungan kekuasaan sangat menonjol dalam masyarakat politik, maka tidak mengherankan jika di
domain ini governance sulit dilakukan. Dalam hal ini, aturan formal sangat menentukan, atau di beberapa kajian demokrasi disebut “the only game in town” (Linz dan Stepan, 1996). Dalam  masyarakat  heterogen  yang  terdiri  dari  banyak  etnis,  ras,  atau  agama,  mengatur masyarakat politik juga menjadi masalah kritis. Dari enam belas negara berkembang yang masuk dalam survey ini di tahun 2003, Indonesia mendapatkan skor menengah ( medium), dengan rata-rata skor 3.02 dari skala 0-4 (WGS, 2003).
Salah  satu  indikator  penting  yang  digunakan  oleh  WGS  dalam  survey  ini  adalah agregasi  kepentingan,  sebuah  proses  penting  yang  menentukan  pembentukan  dan perkembangan  kelembagaan  politik.  Almond,  Powell,  Dalton  dan  Storm  (2008) menyebutkan bahwa partai politik menyiapkan individu yang akan menjadi representasi pemilih dengan tujuan antara lain mengumpulkan dan mengolah kepentingan pemilihnya dan memastikan kepentingan ini dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Lebih lanjut, Ray (2004)  menyebutkan  bahwa  fungsi  kritis  dari  setiap  lembaga  politik  adalah  untuk mengartikulasikan  dan  mengagregasi  kepentingan  masyarakat.  Cara  paling  efektif melakukan fungsi tersebut adalah dengan mendefinisikan dan mengekspresikan beragam kepentingan dengan cara yang mudah dipahami publik.  Karena itu, agregasi kepentingan mengacu  pada  cara  di  mana  lembaga  politik  mampu  mengintegrasikan  beragam kepentingan dan sudut pandang yang berbeda terkait satu masalah yang sifatnya mengikat atau terpusat (Ray, 2004).
Hampir  tidak  ada  kajian-kajian  politik  yang  membahas  secara  khusus  terkait agregasi  kepentingan  di  Indonesia.  Ada  beberapa  studi  kasus  dari  beberapa  wilayah  di Indonesia  yang  membahas  dampak  dan  implementasi  fungsi  agregasi  kepentingan (Hasibuan, 2013; Solihin, 2018; Kundumuya, 2013). Beberapa kajian lain melihat persoalan agregasi  ini  sebagai  sesuatu  yang  muncul  dari  krisis  representasi  atau  keterwakilan. Tornquist (2009) menyebutkan renggangnya relasi dan interaksi antara wakil politik dan konstituen sehinga aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwakili dan representatif memanfaatkan  situasi  ini  dengan  memanipulasi  kebijakan  publik  sesuai  dengan kepentingan  mereka  (Törnquist  dan  Stokke,  2009).  Djani  (2017)  lebih  lanjut mengembangkan analisis tersebut untuk menilai sejauh mana relasi antara konstituen dan politikus tetap bisa terbangun secara genuine dengan melihat pada studi kasus tiga daerah: Soppeng-Wajo  (Sulawesi  Selatan),  Kukar-Kubar  (Kalimantan  Timur),  dan  Bekas  (Jawa Barat).  Dalam  kajiannya,  Djani  menilai  bahwa  perubahan  struktur  politik  ( opportunity structures ) membuka ruang partisipasi dan interaksi warga yang memungkinkan terjadinya dialog  gagasan  secara  programatik  sehingga  dapat  menjadi  embrio  perubahan transformatif  ( transformative  democracy ).  Analisis  ini  sedikit  banyak  juga  menyinggung bagaimana  agregasi  kepentingan  dilakukan  dalam  konsepsi  masyarakat  politik  yang menjadi  bahasan  dari  tulisan  ini,  meskipun  bahasannya  masih  tetap  menempatkan  elit politik sebagai fokus analisis.

## Krisis Keterwakilan Politik dan Potensi Agregasi Kepentingan di Indonesia
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  agregasi  kepentingan  dalam  masyarakat politik  menjadi  penting  dianalisis  dalam  kaitannya  dengan  melemahnya  keterwakilan politik. Untuk konteks Indonesia, Pemilu dan Pilkada yang selama Ini berlangsung sudah memenuhi standar-standar  universal  pemilu  negara  demokratis.  Survey  IDI  tahun  2018 memperlihatkan bahwa variabel Pemilu yang bebas dan adil berada pada skor 95,48, sangat baik mendekati sempurna.
Meski demikian, tren positif Ini berkebalikan dengan kecenderungan melemahnya keterwakilan  politik.  Hal  Ini  paling  tampak  dalam  hal  kurangnya  kemampuan  partai politik--satu-satunya lembaga  yang  berkompetisi  dalam  Pemilu--  mengaspirasikan kepentingan  rakyat.  Sebagaimana  diperlihatkan  oleh  survei  Lembaga  Survey  Indonesia (LSI), terdapat kesenjangan yang besar antara aspirasi pemilih dengan sikap dan tindakan partai  politik.  Sebanyak  65%  publik  menyatakan  bahwa  partai  politik  tidak merepresentasikan aspirasi mereka untuk berbagai isu publik: posisi kelas sosial partai, isu ideologi  dan  sistem  legal,  dan  isu  ekonomi.  Hanya  sekitar  35%  aspirasi  pemilih  yang dipersepsikan terwakili oleh sikap dan perilaku tujuh partai politik besar (LSI, 2007). Lebih lanjut, jumlah yang besar ini menilai bahwa partai politik lebih banyak melakukan hal-hal yang  menguntungkan  kelompok  tertentu,  terutama  pimpinan  partai,  dan  bukan  pemilih pada umumnya. Karenanya, menurut survei ini, hanya sedikit pemilih yang merasa punya ikatan psiko-politik dengan partai politik, dan hanya 23% pemilih yang mengidentikkan diri mereka dengan partai politik tertentu (LSI, 2007).
Korupsi dan politik uang merupakan faktor-faktor paling signifikan yang membuat kinerja partai politik terlihat buruk di mata pemilihnya. Masyarakat menilai partai politik tidak efektif menjalankan fungsi representasinya, terutama dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat,  pendidikan  politik,  kontrol  kinerja  pemerintah,  kaderisasi  dan  penempatan wakilnya di legislatif.
Kajian tentang penguatan peran partai politik yang dilakukan oleh Bappenas (2018) merujuk pada persoalan keterwakilan politik yang berasal antara lain dari tidak efektifnya penyaluran aspirasi rakyat. Hal ini dikarenakan absennya mekanisme internal partai politik yang  tidak  mampu  mempertahankan  hubungan  dengan  pemilih  dan  peran  wakil  rakyat dari  partai-partai  politik  tersebut.  Dalam  hal  mekanisme  internal,  partai  politik  tidak memiliki peran berarti karena umumnya partai tidak menerapkan mekanisme khusus yang mengatur  kewajiban  anggotanya  menggali  aspirasi  rakyat.  Mekanisme  yang  biasanya dipakai  hanyalah  melalui  pertemuan-pertemuan  partai  yang  sifatnya  regular,  mulai  dari musyawarah  cabang  hingga  musyawarah  nasional  (BAPPENAS,  2018).  Mekanisme  ini sebetulnya lebih merupakan mekanisme konsolidasi partai, dimana di dalamnya termasuk juga membahas situasi sosial politik lokal.
Ketiadaan mekanisme internal ini membuat fungsi penyaluran aspirasi dan agregasi kepentingan  bergantung  pada  peran  wakil  rakyat.  Wakil  rakyat  umumnya  menampung aspirasi melalui mekanisme reses dan kunjungan kerja ke wilayah konstituennya. Anggota
dewan  terkait  umumnya  juga  melibatkan  anggota-anggota  partainya  untuk  terjun  ke masyarakat dengan anggaran terbatas. Dalam pertemuan-pertemuan ini, anggota dewan tidak selalu mendapatkan masukan atau aspirasi yang substantif. Tidak jarang wakil rakyat juga harus menyiapkan dana untuk memenuhi permintaan sumbangan dari konstituennya.
Secara  khusus,  kerentanan  keterwakilan  politik  ini  secara  konsisten  terlihat  dari tidak  terakomodirnya  kepentingan  keterwakilan  perempuan.  Minimnya  jumlah keterwakilan politik perempuan di legislatif sudah sejak lama menjadi keprihatinan atas kegagalan kaderisasi di partai politik. Aturan tentang kewajiban minimal 30% pencalonan perempuan  ternyata  tidak  memberi  perubahan  signifikan  terhadap  jumlah  keterwakilan perempuan  di  legislatif.  Penurunan  keterwakilan  perempuan  sudah  terjadi  di  tahap pencalonan,  karena  kecenderungan  jumlah  keterpilihan  akhir  mengecil  dibandingkan dengan  pencalonan  (Ardiansa,  2017).  Selain  Itu,  keterkaitan  antara  penurunan  jumlah kontestan  berdampak  semakin  mengecilnya  kemungkinan  perempuan  terpilih.  Pada kondisi itu, partai menempatkan caleg perempuan di nomor urut bawah, biasanya nomor urut 3, untuk memenuhi syarat yang diatur dalam UU. Partai politik hanya setengah hati mencalonkan perempuan, karena dimanfaatkan hanya untuk mendulang suara tetapi tidak diharapkan untuk terpilih (Ardiansa, 2017). Ini juga dibuktikan dengan minimnya kaderisasi yang  terprogram  untuk  mendorong  kualitas  dan  kuantitas  representasi  perempuan. Kecilnya  jumlah  keterpilihan  perempuan  juga  memperlihatkan  adanya  hambatan  besar dari  pemilih,  termasuk  juga  basis  pemilihan  yang  masih  bersifat  primordialisme  dan tingginya angka politik uang. Untuk yang terakhir ini, kebanyakan calon perempuan tidak memiliki  uang  sebanyak  calon  laki-laki  karena  umumnya  perempuan  lebih  banyak berperan di wilayah domestik dan bukan sebagai pencari nafkah utama keluarga.
Dari sejumlah kondisi di atas, jelas kiranya bahwa persoalan besar yang berakibat pada tingkat kepercayaan yang minim antara konstituen dan representatifnya menjadi isu krusial  dalam  konteks  masyarakat  politik.  Sebagaimana  disampaikan  sebelumnya, representasi  atau  keterwakilan  politik  yang  selama  ini  difokuskan  pada  kajian-kajian demokrasi di Indonesia cenderung melihat dari satu sisi yakni politikus atau elit saja. Kajian yang dilakukan Djani (2017) di tiga daerah yang sebelumnya disebutkan di atas menyoroti kompleksitas  relasi  antara  pemilih-politikus  dan  memahami  bagaimana  relasi  ini terbangun berdasarkan interaksi pada kurun waktu tertentu, berulang dan termanifestasi dalam siklus pemilu. Kajian Ini menepis keraguan bahwa representasi sebagai sesuatu yang melibatkan relasi imajiner antara politikus dan konstituennya (Djani, 2017). Sebaliknya, Ia berargumentasi bahwa representatif politik terikat dengan konstituen yang muncul karena beberapa faktor. Faktor Ini adalah pertumbuhan ekonomi dan karakteristik ekonomi yang membuat politikus mengalami keterbatasan untuk menggunakan kekuatan finansial yang dimilikinya,  perubahan  kontelasi  dan  sistem  politik  yang  berpengaruh  pada  tingkat kompetisi elektoral, dan  iklim politik yang lebih terbuka di mana pemberitaan media atau ‘kewajiban’  menyediakan  informasi  tentang  sepak  terjang  selama  kampanye  dan  selama menduduki jabatan membuat derajat otonomi para wakil politik berkurang (Djani, 2017).
Sementara  Itu,  dilihat  dari  perspektif  masyarakat  politik,  kajian  yang  dilakukan Penulis  melihat  lemahnya  peran  dan  keterwakilan  politik  sebagai  implikasi  dari  proses agregasi kepentingan yang terbatas. Agregasi merupakan salah satu fungsi partai politik, dan menentukan sejauh mana keterwakilan dan akuntabilitas wakil rakyat. Proses-proses serta Inisiatif untuk membuka ruang dan mekanisme agregasi politik yang lebih partisipatif akan  menentukan  seberapa  aspirasi  masyarakat  bisa  terwakili  oleh  para  representatif. Proses Ini membutuhkan peran aktor, pengorganisasian dan sumber daya tersendiri.
Dalam kaitan dengan peran aktor, khususnya di tingkat lokal, selain partai politik ada sejumlah aktor lain dalam lingkup masyarakat politik. Termasuk di dalamnya adalah lembaga  atau  organisasi  kepentingan,  kelompok  lobi,  kelompok  masyarakat  adat  dan agama, gerakan sosial, majelis warga dan konsultatif, dan komunitas masyarakat. Aktor Ini memanfaatkan  sumber  daya  masing-masing  dan  mengorganisir  sejumlah  Inisiatif  untuk mengartikulasikan  kepentingannya  agar  bisa  diagregasi  dan  diakomodir  dalam  beragam kebijakan. Dalam hal Ini, bagaimana proses artikulasi Ini dilakukan menentukan seberapa efektif  peran  aktor-aktor  masyarakat  politik  tersebut.  Dua  studi  kasus  yang  Penulis  kaji berikut Ini akan lebih memberikan gambaran yang lebih mendetail.
Dalam beberapa konteks, proses-proses tersebut juga harus menghadapi sejumlah hambatan  yang  muncul  karena  empat  hal  ini:  (1)  struktur  di  masyarakat  yang  masih terbangun dari patronase dan hirarki; (2) budaya politik yang rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta politik uang; (3) praktik politik yang masih mengedepankan pragmatism daripada  substansi  perubahan  politik;  dan  (4)  keberadaan  kelompok  kepentingan  yang efektif di masyarakat.
Struktur politik di masyarakat masih sangat kuat dipengaruhi, dan bahkan dibangun di  atas  fondasi  patronase  dan  hirarki.  Struktur  ini  sangat  mempengaruhi  relasi  antar lembaga  politik  di  daerah,  serta  antara  masyarakat  dan  pemerintah  lokal,  dimana hubungan patronase dan klientalisme sangat dominan terutama dalam bidang ekonomi, birokrasi  dan  jabatan  publik,  dan  politik.  Langsung  maupun  tidak  langsung,  hal  ini berdampak  pada  semakin  lebarnya  kesenjangan  sosial  ekonomi  serta  ketidak  merataan akses dan hasil pembangunan dan kesejahteraan.
Relasi yang demikian berdampak pada budaya politik yang khas di masing-masing daerah, yang mengedepankan nilai primordialismenya masing-masing dan menghasilkan budaya  politik  yang  rentan  KKN,  politik  uang  serta  politisasi  identitas  sosio-kultural termasuk dengan penggunaan politik populisme. Pada sisi yang lain, relasi yang muncul dari  nilai  dan  budaya  lokal  ini  ternyata  juga  bisa  menjadi  mekanisme  yang  efektif  bagi resolusi konflik dan pendidikan politik berdemokrasi selama kepemimpinan informal di masyarakat bisa memposisikan diri mendukung nilai-nilai demokratis. Nilai dan praktek lokal bekerja merekatkan masyarakat melangkahi mekanisme dan institusi politik formal demokrasi  seperti    perbedaan  dinamika  politik  antara  pusat  (Jakarta)  dengan  daerah, ataupun mengatasi kerentanan konflik sosial di masyarakat.
Sejauh ini, proses berdemokrasi dan hasilnya belum mampu menyentuh persoalan prinsip yang dibutuhkan untuk menguatkan demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kesejahteraan. Demokrasi secara kelembagaan menguat, terutama didorong oleh  kebijakan  desentralisasi  yang  mulai  dilaksanakan  tahun  2006.  Desentralisasi membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan, namun proses demokrasi lokal masih sebatas mengedepankan prosedur  dan  mekanisme  sehingga  hanya  sekelompok  elit  yang  memanfaatkan  untuk menduduki  jabatan  politik  dan  mengakumulasi  keuntungan  sosial  ekonomi  dan  politik demi keuntungannya ataupun kelompok dan kroninya. Ini menunjukkan bahwa demokrasi masih  difokuskan  secara  prosedur  dan  mekanisme  kelembagaan,  namun  belum  mampu menghadirkan  rasa  adil  dan  sejahtera,  dan  lebih  jauh  lagi,  belum  mampu  mengubah struktur politik dan relasi yang terbangun di antara kelembagaan dan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk pemerintah memberi perhatian lebih pada mekanisme  untuk  memastikan  penggunaannya  yang  optimal  untuk  menghadirkan keadilan di masyarakat.
Kondisi  kerentanan  demokrasi  di  tingkat  lokal  tidak  lepas  dari  keberadaan kelompok-kelompok masyarakat sipil di masing-masing daerah serta kondisi-kondisi yang memungkinkan  masyarakat  sipil  bisa  menjalankan  fungsi  kontrol  maupun  artikulasi kepentingan. Keberadaan dan fungsi masyarakat sipil memiliki pengaruh pada penguatan masyarakat politik. Dalam kasus yang diangkat oleh Djani (2017), empat politikus dari tidak daerah  yang  dikaji  memiliki  latar  belakang  praktisi  dari  kelompok  masyarakat  sipil.  Ini berarti  bahwa  masyarakat  sipil,  yang  menurut  Chatterjee  berbeda  dengan  masyarakat politik, tetap memiliki irisan kepentingan sekaligus kontinuitas dalam pengartikulasian dan agregasi kepentingan yang plural di masyarakat.

## Agregasi Kepentingan dalam Masyarakat Politik: Kasus dari Dua Daerah
Sebagaimana  sebelumnya  sudah  disebutkan,  Penulis  memilih  Bali  dan  Maluku sebagai studi kasus karena keduanya merepresentasikan perbandingan yang kontras dalam perolehan skor demokrasi IDI. Dari beberapa tahun IDI dilakukan, Bali secara konsisten mengalami  kenaikan  skor  dalam  hal  kelembagaan  demokrasi,  terutama  di  tiga  periode sepanjang  2017  hingga  2019  (BPS  2009-2019).  Sebaliknya,  Maluku  menunjukkan  tren berbeda,  dimana  di  sepanjang  periode  yang  sama  secara  konsisten  menunjukkan penurunan dalam kelembagaan demokrasi (BPS 2009-2019).
Meskipun  IDI  tidak  mengenali  kategori  masyarakat  politik,  namun  salah  satu variabel lembaga demokrasi yang digunakan adalah partai politik, yang dalam tulisan Ini merupakan  salah  satu  elemen  dalam  masyarakat  politik.  Dua  Indikator  yang  digunakan untuk mengukur variabel peran partai politik adalah kaderisasi dan rekrutmen perempuan pengurus  parpol.  Untuk  Bali  dan  Maluku,  tren  capaian  variabel  partai  politik  sejalan dengan  tren  kelembagaan  demokrasi.  Dengan  kata  lain,  peran  partai  politik  di  Bali
meningkat secara konsisten setiap tahun, sebaliknya di Maluku peran partai politik selalu dalam posisi rendah dan bahkan menurun.
Konteks  lain  dari  kedua  provinsi  Ini  yang  perlu  diperhatikan  adalah  bahwa  Bali memiliki karakter pluralisme yang kuat, meskipun didominasi oleh agama Hindu. Hal Ini terkait dengan kepariwisataan yang memberi kontribusi ekonomi terbesar bagi masyarakat Bali. Sementara Itu, di Maluku pernah terjadi konflik melibatkan agama yang berdampak pada terobeknya relasi sosial dan ekonomi masyarakat serta kemunduran dalam demokrasi.
Bali adalah wilayah yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang sangat populer di  Indonesia.  Sebagai  daerah  wisata  paling  populer,  masyarakat  Bali  harus  berhadapan dengan  beberapa  aspek  kehidupan  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  Bali sebagai akibat dari masuknya kebudayaan baru, yaitu aspek politik, ekonomi, dan budaya. Meski demikian, masyarakat Bali masih tetap berupaya mempertahankan kebudayaannya dengan  melakukan  gerakan Ajeg  Bali dan  pembentukan Desa  Pakraman di  Ubud  (Picard, 2005).
Sementara  itu,  dengan  segala  keragaman  budaya  yang  dimiliki  Bali,  merupakan daerah  yang  merepresentasikan  kaum  minoritas  di  Indonesia  (mayoritas  penduduknya beragama Hindu), dan berbagai persoalan pada daerah tersebut. Bali termasuk daerah yang stabil dan jarang berkonflik. Hal ini dapat tercermin dari hasil IDI Bali tahun 2017 mencapai 78,80%.  Meskipun,  perolehan  IDI  tahun  2017  mengalami  penurunan  sedikit,  namun  Bali tetap menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang perolehan IDI-nya selalu stabil. Secara keseluruhan dari tiga aspek yang digunakan dalam pengukuran IDI, yaitu aspek hak-hak politik, kebebasan sipil, dan lembaga demokrasi, Bali termasuk dalam kategori sedang.
Meski  Bali  menjadi  wilayah  tidak  rawan  konflik,  bukan  berarti  wilayah  tersebut bebas  dengan  ketegangan,  baik  antar  masyarakat  maupun  masyarakat  dengan pemerintahan. Dalam konteks Bali, pemerintah berhasil mengelola konflik dan melakukan Inisiatif komunikasi dan koordinasi dengan menyelenggarakan forum bebas oleh gubernur Bali.  Dalam  forum  Ini,  masyarakat  dapat  menyampaikan  aspirasinya  yang  selanjutnya dikelola  oleh  pemerintah  daerah  (BAPPENAS,  2018).  Ini  merupakan  upaya  memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk masyarakat di Bali.
Dalam  kaitannya  dengan  peranan  partai  politik  di  Bali,  studi  BAPPENAS  (2018) menunjukkan  bahwa  partai  politik  di  Bali  mengembangkan  sistem-sistem  yang  lebih mendekatkan mereka dengan publik untuk memberikan edukasi mengenai politik. Partai politik  membangun  hubungan  dengan  kelompok-kelompok  resmi  di  Bali  meningkatkan partisipasi  publik  dalam  politik.  Pemerintah  daerah  dengan  partai  politik  juga  cukup intensif  melakukan  komunikasi  dan  koordinasi  untuk  mendapatkan  masukan  perbaikan dalam proses demokrasi.
Inisiatif-Inisiatif baik pemerintah darah maupun partai politik Ini tidak lepas dari peran aktor lain yang berpengaruh dalam masyarakat Bali. Salah satu yang banyak dikaji oleh  peneliti  adalah  peran  puri.  Puri  merujuk  pada  tempat  tinggal  bangsawan  Bali, khususnya bagi mereka yang masih merupakan keluarga dekat dari raja-raja Bali dari kasta
Ksatria.  Puri-puri  di  Bali  dipimpin  oleh  seorang  keturunan  Raja,  yang  umumnya  dipilih oleh lembaga kekerabatan puri. Dalam konstruksi sosial dan kultural masyarakat Bali, puri masih dipandang memiliki identitas kebangsawanan sebagai warisan yang sifatnya turun- temurun.  Sejak  dulu  Puri  memiliki  kedekatan  tersendiri  dengan  politik.  Di  masa  lalu, hubungan puri dengan masyarakat ( panjak ) lebih kepada hubungan patron klien. Namun dewasa Ini, pemaknaan hubungan bergeser menjadi lebih kepada kepentingan kekuasaan, sehingga  tidak  heran  jika  Puri  juga  terlibat  dalam  pemenangan  partai  politik  dengan menggunakan relasinya terhadap panjak (Suwitha dan Gede, 2015). Dalam hal Ini, artikulasi dan  upaya  agregasi  kepentingan  dilakukan  secara  khas  melalui  model  relasi  tradisional yang patronistik.
Meskipun  ada  inisiatif  tertentu  termasuk  dengan  Intervensi  puri  sebagaimana disebutkan di atas, peran parpol juga tidak maksimal dengan masih minimnya pendidikan politik  bagi  masyarakat  di  Bali.  Selain  itu,  persoalan  lainnya  adalah  masih  minimnya keterlibatan perempuan dalam politik (BAPPENAS, 2018). Dalam hal ini banyak beberapa faktor  penghambat  keterlibatan  perempuan  dalam  politik,  baik  faktor  struktural  dan kultural,  seperti  minimya  pendidikan  politik  bagi  perempuan  yang  mempengaruhi kapasitas  perempuan,  kurangnya  jaringan  yang  dimiliki  perempuan,  ketidakyakinan perempuan terhadap kapasitas dirinya sendiri, dan faktor budaya (BAPPENAS, 2018).
Selain itu, peran media di Bali dalam politik juga tercermin dari adanya upaya media untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  bahwa  politik  merupakan  suatu  bentuk penguatan  budaya,  dimana  orang-orang  yang  berjaga  di  TPS  diintruksikan  untuk memberikan edukasi pemilih melalui budayanya (BAPPENAS, 2018). Dalam hal ini media juga memiliki andil dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Bali. Sementara itu, meski tingkat partisipasi di Bali secara keseluruhan sudah baik, namun ada salah satu daerah di Bali yang tingkat golputnya sangat memprihatinkan, yaitu Buleleng dan masih banyaknya masyarakat yang dimobilisasi ketika pemilihan (BAPPENAS, 2018).
Oleh karena itu, dengan segala tantangan yang dimiliki Bali untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Bali. Bali masih memiliki potensi untuk menanggulangi tantangan tersebut, yaitu melakukan pengelolaan kembali terhadap berbagai komunitas masyarakat di Bali dengan memberikan edukasi, khususnya politik kepada mereka. Hal ini dianggap sebagai potensi sebab Bali menjadi daerah yang dikatakan paling baik dalam tata kelola kelembagaan masyarakatannya dengan memiliki berbagai komunitas yang sangat teratur.
Studi kasus yang kedua adalah Maluku dimana ibukotanya, Ambon, menjadi sentra dari aktivitas politik dan ekonomi di Maluku. Di Ambon, masyarakatnya sangat heterogen, dengan komposisi 5% penduduk asli dan 95% pendatang (Karim, 2018: 261). Komposisi yang tidak berimbang ini membuat kontestasi politik dan ekonomi di Ambon sangat dinamis dan memiliki  potensi  ketegangan  sosial  yang  tinggi.  Bagian  dari  dinamika  ini  juga  identitas agama,  terutama  dua  agama  besar  Islam  dan  Kristen.  Potensi  ketegangan  agama  yang dipolitisasi membesar dan puncaknya terjadi di sepanjang tahun 1999-2004. Lebih dari 1.500 tewas dan ratusan ribu orang mengungsi. Akar masalah kompleks, tapi lebih kepada soal
alokasi dan akses kepada kekuasaan (birokrasi) dan ekonomi. Sejak lama, primordialisme agama  mewarnai  pembelahan  kelompok  masyarakat  termasuk  dalam  birokrasi  dan jabatan-jabatan  publik.  Ketegangan  ini  memuncak  ketika  pengaruh  dari  pihak  luar memprovokasi  dan  memfasilitasi  kerusuhan  massal  yang  mengorbankan  ribuan  orang meninggal dan puluhan ribu mengungsi. Konflik ini juga berakibat terlambatnya reformasi dan  transisi  politik  jika  dibandingkan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia.  Pembangunan ekonomi  dan  politik  relatif  baru  bisa  dimulai  setelah  tahun  2004  pasca  tercapainya perdamaian di wilayah tersebut.
Sebagai  ibukota  propinsi,  Ambon  menjadi trend  setter sekaligus  barometer pembangunan  di  Maluku  (Pariela,  2007).  Aktor  utama  politik  di  Ambon  adalah  institusi negara, masyarakat sipil, kelompok ekonomi, dan kelompok intermediary (Bayo, Santoso, Samadhi,  2018).  Dalam  hal  ini,  peran  pemimpin  daerah  sangat  berpengaruhi  terhadap proses politik sosial dan ekonomi di daerah ini. Negara didukung oleh kelompok-kelompok ekonomi (BAPPENAS, 2018) , dan mengontrol sumber daya alam dan ekonomi. Termasuk bagian  dari  representasi  negara  yang  kuat  pengaruhnya  adalah  tentara  dan  polisi. Kehadiran  institusi  keamanan  dan  hukum  ini  memberi  dilema  tersendiri.  Di  satu  sisi, keberadaan mereka mampu mengendalikan keamanan lokal dan mempersatukan elemen- elemen  yang  berkonflik,  namun  di  sisi  lain  institusi-institusi  ini  dan  personilnya  sering terlibat  dalam  kepentingan  politik  elektoral  maupun  memiliki  kepentingan  ekonomi tersendiri (Karim, 2018; BAPPENAS, 2018).
Legislatif di tingkat kota Ambon dikuasai oleh tiga partai politik: PDIP, Golkar, dan Gerindra. Partai politik besar ini merupakan kelompok intermediaries yang paling berperan penting  dalam  politik  keterwakilan.  Meskipun  PDIP  meraih  kursi  terbanyak  di  DPRD Propinsi  dan  Kota,  namun  tidak  terlalu  signifikan  dibanding  dengan  partai  lain  seperti Golkar,  Gerindra,  Partai  Demokrat,  Nasdem,  PPP,  dan  Hanura.  Menariknya,  meskipun karakter  pengelompokan  berbasis  agama  sangat  kuat  di  Ambon,  namun    partai-partai berafiliasi dengan agama justru minim pengaruhnya dan nyaris tidak menjadi preferensi pemilih dalam Pemilu. Sebaliknya, Pemilu justru menjadi mekanisme yang efektif untuk menyerap  berbagai  potensi  perpecahan  berbasis  agama.  Calon-calon  yang  berkompetisi dan Pilkada eksekutif umumnya memilih calon wakilnya dari agama yang berbeda. Tomsa (2009)  menyebutkan  bahwa    dalam  politik  elektoral  di  Maluku,  elit  politik  cenderung mencari cara untuk berkompromi dan mendistribusikan kekuasaannya. Namun meskipun pilihan strategi ini bertujuan untuk pemenangan politik (suara pemilih), strategi ini sangat efektif menjadi model rekonsiliasi dan mempertahankan perdamaian di Ambon.
Strategi demikian menunjukkan dinamika politik lokal yang tidak mengikuti pola pembelahan politik yang terjadi di tingkat pusat diantara partai-partai politik. Pembelahan partai pendukung pemerintah dan koalisi oposisi di tingkat nasional tidak terjadi di Ambon. Koalisi kandidat dibentuk berdasarkan kompromi individu-individu partai politik. Individu politisi memiliki jaringan lokal yang dimanfaatkan untuk memenangkan kompetisi politik baik berupa jaringan sosial, agama, kultural, maupun ekonomi. Elektabilitas politisi dalam
hal ini ditentukan oleh jaringan lokal dan ketokohannya. Semakin kuat posisi sosial dan kulturalnya  di  masyarakat,  semakin  popular  dan  kuat  jaringan  yang  bisa  dimanfaatkan untuk  pemenangan  politik.  Partai  politik,  dengan  demikian  tidak  berkontribusi  apapun selain  kendaraan  politik  yang  bisa  digunakan  oleh  individu-individu  politisi  untuk berkompetisi  politik  (BAPPENAS,  2018).  Hal  ini  tidak  lepas  dari  kuatnya  primordialisme dan  patronase  di  daerah  ini,  dimana  seorang  pemimpin  atau  tokoh  memiliki  peran penerimaan besar dari masyarakat untuk menjadi pemimpin.
Jaringan yang kuat di Ambon dan Maluku secara umum selain agama adalah etnis. Sejak lama, primordialisme etnis ini menentukan jabatan-jabatan publik di pemerintahan daerah.  Dua  etnis  besar  yang  paling  berpengaruh  adalah  etnis  Hatuhaha  dan  Hulaliu. Sementara itu, masyarakat sipil yang berpengaruh di Ambon dan Maluku secara umum adalah tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi dan aktivis. Tokoh agama memegang peran penting  terutama  sejak  pecahnya  konflik  berlatar  agama  di  Ambon  tahun  1999.  Selain politik  identitas  berbasis  agama,  yang  juga  kental  dalam  politik  keterwakilan  di  Maluku secara umum adalah politik identitas berbasis kesukuan (BAPPENAS, 2018).
Kelompok intermediaries lain  yang  berperan  di  Ambon  (dan  Maluku  umumnya) adalah  media  massa  (Karim,  2018).  Media  massa  memiliki  peran  penting  namun  tidak utama.  Seringkali  media  massa  tidak  netral  terhadap  kekuasaan  ataupun  kepentingan politik  tertentu  (BAPPENAS,  2018).  Bahkan  ketika  masa  konflik,  media  massa  ikut mempertinggi ketegangan yang sudah ada (Meyer dan Moors, 2006). Media massa dalam hal ini tidak kuat secara pendanaan, sehingga uang seringkali menjadi motivasi bagi media lokal  untuk  partisan  terhadap  kelompok  tertentu  terutama  elit  yang  sedang  berkuasa. Ruang  untuk  menyampaikan  kritik  dan  berekspresi,  menurut  Ketua  Aliansi  Jurnalis Independen  (AJI)  Maluku,  Abu  Haruku,  menjadi  semakin  sempit  (BAPPENAS,  2018). Semakin  kritis  sebuah  media  massa,  biasanya  justru  semakin  besar  mendapat  suntikan dana dari pemerintah daerah. Inilah yang membuat ruang kritik semakin kecil, disamping adanya ancaman-ancaman baik terhadap media yang tetap independen maupun individu jurnalis. Dalam situasi demikian, media sosial menjadi ruang alternatif untuk berekspresi dan  kritik.  Perkembangan  penggunaan  teknologi  informasi  melalui  media-media  sosial dimanfaatkan  oleh  masyarakat  terutama  di  Ambon  untuk  mendiseminasikan  informasi serta mengekspresikan pendapat yang lebih bebas dari intervensi penguasa.

## Kesimpulan
Tulisan  ini  memfokuskan  bahasan  pada  masyarakat  politik  dan  aspek  agregasi kepentingan dalam kontribusinya untuk penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia. Masyarakat  politik  dalam  hal  ini  tidak  hanya  dibatasi  pada  aktor  dan  lembaganya, melainkan  juga  proses,  dinamika,  dan  aktivitas  beragam  dalam  hal  keterwakilan  dan pengagregasian  kepentingan  masyarakat.  Domain  masyarakat  politik  selama  ini  tidak terlalu  dibahas  sebagai  subyek  tersendiri  dalam  kajian-kajian  demokrasi  dan  politik Indonesia. Umumnya, kajian-kajian yang ada menempatkan subyek negara vis a vis dengan
masyarakat sipil, namun luput menempatkan masyarakat politik sebagai sebuah domain tersendiri  yang  memiliki  peran  signifikan  terhadap  demokrasi.  Jikapun  ada  kajian  yang menyinggung  masyarakat  politik,  maka  umumnya  akan  melihat  terbatas  pada  Lembaga atau  aktor  elitis.  Masyarakat  politik  terbatas  dipahami  sebagai  lembaga  atau  aktor  elitis. Tulisan  ini  mencoba  memperlihatkan  relevansi  dan  signifikansi  tersebut,  namun, sebagaimana Chatterjee dan beberapa teoretisi demokrasi di negara berkembang lainnya berupaya  meluaskan  kajiannya  tentang  masyarakat  politik,  bahasan  tentang  masyarakat politik juga sangat relevan untuk lebih dikembangkan lagi untuk konteks Indonesia.
Dari dua studi kasus yang diangkat dalam artikel Ini, yakni Bali dan Maluku, Penulis melihat implikasi dari ada atau tidak adanya agreagasi pada masyarakat politik terhadap tingkat  kelembagaan  demokrasi.  Daerah  yang  memiliki  sejumlah  inisiatif  dan  program yang memungkinkan terjadinya proses dan aktivitas artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat,  akan  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk  menguatkan  kelembagaan  dan demokrasinya. Dampak langsungnya ada pada keterwakilan politik yang lebih akuntabel dan  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat,  tidak  saja  untuk  individu  representatif  tapi juga lembaganya yakni partai politik maupun lembaga perwakilan. Dari dua wilayah ini Penulis  merekomendasikan  perlunya  perhatian  khusus  dan  kajian-kajian  lebih  lanjut terkait  masyarakat  politik  yang  berpotensi  memberi  alternatif  solusi  bagi  penguatan demokrasi di Indonesia. Masyarakat politik belum mendapat cukup perhatian dari berbagai kajian  politik  di  Indonesia,  sehingga  upaya  apapun  yang  dilakukan  untuk  penguatan masyarakat  politik,  menurut  Penulis,  akan  memberikan  kebaruan  solusi  dari  defisit demokrasi Indonesia yang banyak disoroti dalam beberapa tahun terakhir ini.

## Ucapan Terima Kasih
Tulisan ini merupakan pengembangan dari dua kajian yang pernah dilakukan oleh Penulis bersama dengan tim Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS di tahun 2018 dan 2019. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Ditpolkom Wariki Sutikno, Kasubdit Indrajaya Sukri, serta anggota tim termasuk Irhamna, Zakia, Yolla, Mercy, Karim, dan Putri, atas kolaborasinya dan ijin penggunaan sebagian material untuk publikasi tulisan Ini.

## Pendanaan
Dua  kajian  yang  dilakukan  Penulis  bersama  tim  Ditpolkom  BAPPENAS  didanai sepenuhnya dari dana DIPA BAPPENAS. Kajian pertama adalah terkait dengan penguatan partai politik, dan kajian kedua merupakan background study untuk usulan bagi penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

## Daftar Pustaka
Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. Jurnal Politik Vol 2. No 1 , 71-99. Aspinall,  E.,  &  Mietzner,  M.  (2010). Problems  of  Democratization  in  Indonesia:  Elections, Institutions, and Society. Singapore: ISEAS.
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politk Uang di Indonesia, Patronage dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov UGM. BAPPENAS.  (2018). Penyusunan  Background  Study  RPJMN  2020-2024  Bidang  Politik  dan Komunikasi Sub Bidang Kelembagaan Demokrasi. Jakarta: BAPPENAS. BAPPENAS.(2016). Tinjauan  Peran  Partai  Politik  dalam  Demokrasi  di  Indonesia. Jakarta: BAPPENAS.
Boudreau,  V.  (2009). Resisting  Dictatorship:  Repression  and  Protest  in  Southeast  Asia  .
Cambridge: Cambridge University Press.
Bunte, M., & Ufen, A. (2009). Democratization in Post-Suharto Indonesia. New York: Routledge. Chatterjee, P. (1998). State and politics in India. Oxford: Oxford University Press. Chatterjee, P. (2004). The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World . Columbia: Columbia University Press.
Cohen, J. L., & Arato., A. (1992). Civil Society and Political Theory. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
Djani,  L.  (2017),  Representasi  Politik:  Relasi  Imaginer  Konstituen  dan  Politikus?.  Jakarta:
Institute for Strategic Initiatives.
Gilbert, M. (2006). A Theory of Political Obligation: Membership, Commitment, and the Bonds of Society. Oxford: Oxford University Press.
Haris, S. (2014). Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hasibuan,  S.F.  (2013). Artikulasi  dan  Agregasi  Kepentingan  dalam  Kebijakan  Publik  (Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan  Kebijakan  Publik) ,  Tesis  Program  Studi  Magister  Administrasi  Publik. Universitas Medan Area.
Hyden,  G.,  Court,  J.,  &  Mease,  K.  (2013,  July).  Political  Society  and  Governance  in  16
Developing Countries. World Governance Survey Discussion Paper 5 .
Junaedi,  V.  e.  (2011). Anomali  Keuangan  Partai  Politik:  Pengaturan  dan  Praktek. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Klinken, G. v. (2007, July 1). Communal Conflict and Decentralisation in Indonesia (July 1,
2007). The Australian Centre for Peace and Conflict Studies Occasional Paper , p. 18.
KPU. (2015, Mei-Juni). Suara KPU, Mei-Juni 2015: 4 . Jakarta: KPU.
Kundumuya,  A.  (2013).  Dampak  Agreagasi  Kepentingan  Politik  terhadap  Kinerja Lembaga Legislatif Pasca Pemilu 2009 di Kabupaten Merauke Propinsi Papua”. Jurnal Politico. Vol 2 no 1.
Lay,  C.  (2012).  Democratic  Transition  in  Local  Indonesia:  An  Overview  of  Ten  Years Democracy. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume: 15 Issue: 3 , 207-219.
Lembaga Survei Indonesia. (2007). Tiga Tahun Partai Politik : Masalah Representasi Aspirasi Pemilih , Jakarta: LSI Mietzner, M. (2013). Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. Singapore: NUS Press.
Robison, R., & Hadiz, V. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge Curzon.
Slater,  D.  (2004).  “Indonesia’s  Accountability  Trap:  Party  Cartels  and  Presidential  Power after Democratic Transition”, dalam Indonesia 78, 2004. Indonesia . Solihin, O. (2018). “Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2019. Jurnal Agregasi No. 6 (1)
Supriyanto,  D.,  &  Wulandari,  L.  (2012). Bantuan  Keuangan  partai  Politik:  Metode  Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan. Jakarta: Perludem.
Suwitha, IPG, dan Gede, P, (2015). "Elite Puri dalam Lanskap Politik Kontemporer di Bali".
Journal of Bali Studies.
Tomsa, D. (2008). Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era. New York: Routledge.

## Tentang Penulis
Sri  Lestari  Wahyuningroem dosen  Ilmu  Politik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Area kepakaran Penulis adalah studi demokrasi, keadilan transisi, dan gerakan sosial.