## ISLAM DAN DEMOKRASI
Telaah Atas Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Langsung Oleh Rakyat Dalam Perspektif Sosiologis
Ieke Sartika Iriany Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut Telp/Fax/HP: 08122358561; e-mail: ieke_sartika@yahoo.com
Abstrak. Indonesia  tengah  dilanda  berbagai  masalah  yang  kompleks.  Sistem  demokrasi yang seyogyanya menghasilkan masyarakat yang bebas dan sejahtera, tidak terlihat hasilnya, malah kenyataannya bertolak belakang, karena demokrasi membutuhkan sosok yang mampu mengarahkan ke arah visi yang benar mengenai demokrasi, memiliki cara komunikasi politik yang penuh empati, serta mempunyai kecerdasan akademik dan emosional untuk membawa Indonesia  ke  dalam  sistem  politik  demokratis  yang  disertai  aktivitas  keislaman.  Fenomena semaraknya  aktivitas  keislaman  justru  diiringi  dengan  fenomena  semaraknya  kriminalitas, korupsi,  dan  rendahnya social  trust di  kalangan  masyarakat.  Agama    Islam  yang  dianut mayoritas  masyarakat  Indonesia,  belumlah  ekuivalen  dengan  lahirnya  masyarakat  yang beradab (civility ),  lahirnya  masyarakat hard  state ,  dan  masih  terlalu  jauh  dalam  khayalan baldatun thayyibatun wa robbun ghafur .Perilaku keagamaan (khususnya Islam) di Indonesia dapat  memberikan  nilai-nilai  kontributif  dalam  konstruksi  budaya soft  state .  Salah  satu fenomena  ini  dapat  ditelaah  dalam  pelaksanaan  pemilu,  bahwa  implementasi  perilaku demokrasi,  secara  visioner  idealnya  konsisten  dengan  komunikasi  politik  dan  nilai-  nilai agama Islam.
Kata Kunci : Islam,  komunikasi politik dan demokrasi
Abstract.  Indonesia  has  been  hit  by  complex  problems.  A  democratic  system  that  should produce a free and prosperous society, no results, in fact contradictory, because democracy requires  a  figure  that  can  lead  to  a  true  vision  of  democracy,  has  a  way  of  empathetic political  communication,  and  has  the  academic  and  emotional  intelligence  to  Bringing Indonesia  into  a  democratic  political  system  accompanied  by  Islamic  activities.  The phenomenon  of  splendor  of  Islamic  activity  is  precisely  accompanied  by  phenomena  of splendor of criminality, corruption, and low social trust among the community. The Islamic religion  of  the  majority  of  Indonesians,  not  yet  equivalent  to  the  birth  of  civilized  society (civility), the birth of  the hard  state community,  and  still too  far in  the fantasy of  baldatun thayyibatun  wa  robbun  ghafur.  Religious  behavior  (especially  Islam)  in  Indonesia  can provide contribute values In the construction of soft state culture. One of these phenomena can be examined in the election exercise, that the implementation of democratic behavior, is ideally ideally consistent with political communication and Islamic religious values.
Keywords: Islam, Political, Communication and democracy

## I. Pendahuluan
Demokrasi dapat didefinisikan sebagai “pemerintahan  oleh  rakyat; khususnya,  oleh  mayoritas;  pemerintahan dimana  kekuasaan  tertinggi  tetap  pada rakyat  dandilakukan  oleh  mereka  baik langsung  atau  tidak  langsung  melalui sebuah  sistem  perwakilan  yang  biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu  bebas  yang  diadakan  secara periodik;  rakyat  umum  khususnya  untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya  distingsi  kelas  atau privelese berdasarkan  keturunan  atau  kesewenang- wenangan  (Merriam, Webster Dictionary ) Demokrasi  adalah suatu  pemikiran manusia  yang  mempunyai  kebebasan berbicara,  megeluarkan  pendapat.  Negara Indonesia  menunjukan  sebuah  Negara yang  sukses  menuju  demokrasi  sebagai bukti  yang  nyata,  dalam  peemilihan langsung  presiden  dan  wakil  presiden. Selain itu bebas menyelenggarakan kebebasan  pers.  Semua  warga  negara bebas  berbicara,  mengeluarkan  pendapat, mengkritik  bahkan  mengawasi  jalannya pemerintahan.  Demokrasi  memberikan kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat bahkan dalam memilih salah satu keyakinan pun dibebaskan.
Indonesia  sebagai  negara  republik yang multipartai dengan penduduk kurang lebih  257,9  juta.  Di  tahun  2013Djoko Widodo  menjadi  presiden  terpilih  ketiga negara  Indonesia  melalui  pemilu  yang dinilai oleh pengamat internasional sebagai  bebas  dan  adil.  Pemilih  juga memilih dua lembaga legislatif nasional di tahun  2014:  dan  tahun  2009  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  lembaga yang  baru  dibentuk  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD).
Saat  ini  Pemilu  diatur  oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang- Undang  (UU)  Nomor  08/2012  tentang Pemilu Umum Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (pemilu  legislatif)  serta  Undang- UndangNomor  2/2011.  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik. Dan dalam hitungan tiga  tahun  ke  depan,  Indonesia  kembali akan  melaksanakan  pesta  demokrasi melalui  Pemilihan  umum  secara  langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan  rakyat  guna  menghasilkan pemerintahan  negara  yang  demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam dunia politik, seperti halnya implementasi  demokrasi  dalam  pemilu, dibutuhkan  komunikasi yang  efektif dalam  berpolitik.  Karena  kegiatan  politik harus  dilandasi  oleh  kegiatan  komunikasi untuk  menyalurkan  ide,  gagasan,  dan perjuang  dalam  bidang-bidang  penting dalam  negara.  Apabila  seorang  politisi tidak  membicarakan  tentang  ide,  gagasan, dan  perjuangan  bidang-bidang  penting dalam  negara,  melainkan  membicarakan tentang  gaya  hidupnya  seperti  yang dilakukan  oleh  beberapa  politisi  dari kalangan  selebriti,  artinya  ia  sedang  tidak berperan sebagai politisi.
Fungsi  komuniksi  politik  pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat  interdependensi  dalam  ruang lingkup  negara.  Komuniksi  ini  bersifat timbal  balik  atau  dalam  pengertian  lain saling  merespons  sehingga  mencapai
saling  pengertian  dan  diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Berbicara tentang komunikasi politik ( political communication ) perhatian  kita  langsung  pada    konsep komunikasi  dan  konsep  politik.  Sehingga pengertian utama adalah komunikasi yang melibatkan  pesan-pesan  politik  dan  aktor- aktor  politik,  atau  berkaitan  dengan kekuasaan,  pemerintahan,  dan  kebijakan pemerintah  (“ publicpolicy ”).    Miriam Budiardjo (1996)
menyatakan “Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi  partai  politik,  yakni  menyalurkan aneka  ragam  pendapat  dan  aspirasi masyarakat  dan  mengaturnya  sedemikian rupa penggabungan
kepentingan ( interestaggregation ) dan perumusan kepentingan  ( interestarticulation )  untuk diperjuangkan menjadi publicpolicy ”.
Melakukan implementasi komunikasi  politik  dalam  membangun suatu  system  demokrasi  disuatu  Negara bukanlah  hal  yang  mudah  karena  tidak menutup kemungkinan pembangunan system  demokrasi  di  suatu  Negara  akan mengalami  kegagalan.  Tetapi  yang  harus kita banggakan demokrasi dinegara Indonesia  sudah  mengalami  kemajuan yang  sangat  pesat  contahnya  dari  segi kebebasan,  berkeyakinan,  berpendapat atau pun berkumpul mereka bebas bergaul tanpa ada batasan-batasan yang membatasi mereka.  Tapi  bukan  berarti  demokrasi  di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna  masih  banyak  kritik-kritik  yang muncul  terhadap  pemerintah  yang  belum sepenuhnya  bisa  menjamin  kebebasan warga  negaranya.  Dalam  hal  berkeyakian juga pemerintah belum sepenuhnya. Berdasarkan  survei  tingkat  kepercayaan
masyarakat  terhadap  demokrasi  semakin besar  bahkan  demokrasi  adalah  system yang  terbaik  meskipun  system  demokrasi itu tidak sempurna.
Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan demokrasi tentu harus dibanggakan  karena  banyak  Negara  yang sama  dengan  Negara  Indonesia  tetapi Negara  tersebut  tidak  bisa  menegakan system  demokrasi  dengan  baik  dalam artian gagal. Akibat demokrasi jika dilihat diberbagai  persoalan  dilapangan  adalah meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan dijalan, semakin parahnya banjir masalah korupsi, penyelewengan  dan  itu  adalah  contoh fenomena  dalam  suatu  Negara  system demokrasi.
Dalam  kehidupan  berpolitik  di setiap Negara yang kerap selalu menikmati  kebebasan  berpolitik  namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai  dengan  yang  diinginkan,  karena pada  hakikatnya  semua  system  politik mempunyai  kekuatan  dan  kelemahannya masing-masing.  Demokrasi  adalah sebuah proses  yang  terus-menerus  merupakan gagasan  dinamis  yang  terkait  erat  dengan perubahan.  Jika  suatu  Negara  mampu menerapkan  kebebasan,  keadilan,  dan kesejahtraan  dengan  sempurna.  Maka Negara  tersebut  adalah  Negara  yang sukses  menjalankan  system  demokrasi sebaliknya  jika  suatu  Negara  itu  gagal menggunakan system pemerintahan demokrasi  maka  Negara  itu  tidak  layak disebut sebagai Negara demokrasi.
Dengan  demikian,  sebagai  warga
Negara  Indonesia  yang  meganut  system pemerintahan  yang  demokrasi  kita  sudah sepatutnya  untuk  terus  menjaga  dan memperbaiki, melengkapi kualitas-
kualitas  demokrasi  yang  sudah  ada.  Demi terbentuknya  suatu  system  demokrasi yang  utuh  di  dalam  wadah  pemeritahan bangsa  Indonesia.  Demi  tercapaiya  suatu kesejahtraan, tujuan dari cita-cita demokrasi yang sesungguhnya akan mengangkat  Indonesia  ke  dalam  suatu perubahan. Dalam Komunikasi
politik, merupakan suatu keharusan untuk pemanfaatan  media  guna  mendongkrak popularitas, sebenarnya telah mulai marak dan bebas sejak Pemilu 1999 dan semakin menguat  di  Pemilu  2004  hingga  Pemilu 2009.  Dan  Pemilu  2014.  Segala  kegiatan yang  ada  nuansa  politik  diangkat  media bertujuan  tak  hanya  sebagai  sarana publisitas  namun  juga  mempengaruhi khalayak untuk memilihnya.Dengan hadirnya  media  massa  sebagai  sarana untuk
menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudahkan kepada setiap komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada  khalayak.
Begitu  berkuasanya  media  dalam mempengaruhhi  pikiran,  peranan,  dan perilaku penduduk, sehingga Kevin
Philips  dalam buku responsibility in  mass Communication mengtakan,  bahwa  era sekarang  lebih  merupakan mediacracy, yakni  peemerintahan  media,  daripada demokrasi pemerintahan rakyat.
Selain hal tersebut manusia merupakan sarana bagi saluran komunikasi  yang paling  utama. Meskipun terdapat  berbagai  macam  perbedaan  pola komunikasi  politik  yang  berlaku  dalam sistem  politik,  namun  saluran  komunikasi politiknya  pada  umumnya  adalah  sama. Lebih tepatnya, saluran komunikasi politik
dapat  diambil  pengertian  bersama  tentang siapa  berbicara  kepada  siapa,  mengenai apa, dalam keadaan bagaimana dan sejauh mana dapat dipercaya.
Saluran komunikasi politik memiliki  banyak  saluran  dan  yang  paling sering  digunakan  adalah  melalui  saluran media  massa.  Namun,  tidak  hanya  media massa  yang  menjadi  saluran  informasi politik.  Komunikasi  politik  pun  dapat terjadi melalui kelompok-kelompok kepentingan maupun partai-partai politik.
Demokratisasi    di  negeri  ini  sejak reformasi  bergulir  merupakan  indikasi terjadinya  dinamika  sejarah  baru  yang cukup  menggembirakan  dalam  proses kebangsaan  dan  kenegaraan.  Ditandai dengan keberhasilan melaksanakan pemilu legislatif,  pemilihan  presiden  langsung dan  selanjutnya  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  hampir  tanpa  konflik mengkhawatirkan.  Indikator  keberhasilan secara  kuantitatif  bisa  diketahui  dari jumlah  partisipasi  pemilih,  parpol,  jumlah calon  kepala  daerah  sampai  tingkat keamanan  serta  konsolidasi  di  dalamnya, sudah  waktunya  kita  refleksikan  dengan tingkat signifikansi perubahan dan perbaikan kondisi masyarakat.
Keberhasilan proses (transisi)
demokrasi saat ini telah menjadikan dunia internasional menempatkan Indonesia sebagai new  state  of  democracy di  Asia yang  sebelumnya  di  kenal  sebagai  lahan subur diktator dan otoritarianisme.
Demokrasi sebagai universal value tentu  tidak  menjadi  hak  kepemilikan individu  maupun  klaim  kelompok  di tengah  masyarakat,  tetapi  merupakan "entitas"  yang  memiliki  nilai  lintas sektoral serta diperjuangkan demi kepentingan bersama.
Kehidupan
masyarakat kita yang amat plural dan sarat dengan  keragaman  sosial  budaya,  maka tidak  ada  lem  perekat  yang  lebih  cocok kecuali demokrasi. Termasuk di dalamnya sistem  politik  dan  tatanan  kenegaraan sebagai representasi kehendak publik yang demikian pluralistik.
Haryatmoko  (2003;  xii)  bahwa sistem  politik  yang  mampu  menopang pluralitas  dan  menyelesaikan  konflik dengan  cara  damai  adalah  demokrasi. Dengan  demikian  keberadaan  demokrasi dengan  nilai-nilai  di  dalamnya  harus dijadikan  wacana  dan common  interest dari  partai  politik  maupun  asosiasi  sosial seperti:  LSM,  ormas  keagamaan,  ormas pemuda,  mahasiswa,  kelompok  paralegal, dan sekaligus dijadikan budaya masyarakat pada umumnya. Pertanda  lain  bahwa  demokrasi
sedang berjalan adalah terdapatnya distribusi  kekuasaan  serta  penyebaran kekuatan  di  tengah  masyarakat  sehingga terjadi  keseimbangan  serta  upaya  saling kontrol  secara  linier.  Sebenarnya  dalam praktik,  demokrasi  adalah  konsensus  dari banyak kelompok dan kepentingan melalui mekanisme tertentu yang disepakati  bersama.  Untuk  itu  segala substansi  demokrasi  akan  memiliki  relasi signifikan dengan terminologi komunikasi politik  di  dalamnya.  Artinya  komunikasi (politik)  merupakan  instrumen  strategis untuk  mengantarkan  terbentuknya  ruang publik  bagi  transaksi  keinginan  dan  cita- cita  pelaku  politik  sebagai  prasyarat demokrasi.
Terkait dengan nilai demokrasi dan pluralitas  sosial  maka  terdapat  pemikiran dari  Georg  Sorensen  (2003;  105)  bahwa "masyarakat yang majemuk (plural) merupakan prakondisi penting bagi
demokrasi  yang  sedang  berkembang karena  asosiasi  di  tengah  masyarakat menciptakan  pusat  kekuasaan  di  luar kekuatan negara".
Dimensi penting yang perlu diperhatikan  dalam  demokrasi  politik adalah  terdapatnya  kompetisi,  partisipasi serta kebebasan politik dan sipil. Kesemuanya  terasa  sudah  dipenuhi  pada saat  pelaksanaan  pemilu  maupun  pilkada lalu. Karena ruh demokrasi yang sebenarnya  adalah  "kebebasan"  yang sesungguhnya  membutuhkan  partisipasi dalam bentuk demokrasi langsung (Sorensen; 8). Dengan demikian
demokrasi jangan dijadikan topeng kepentingan pada saat melakukan komunikasi  dengan  konstituen  maupun komunikasi  saat  di  parlemen  seperti  yang sering terjadi saat ini.
Sejak memiliki kembali kebebasan  sebagai  hasil  nyata  reformasi, masyarakat  dalam  hak  untuk  menentukan nasib dan masa depan pemerintahan (pusat maupun  lokal),  nampaknya  perlu  refleksi kritis  untuk  menyorot  tajam  "panggung kekuasaan"  hasil  konstruksi  via  pemilu guna dikonfirmasikan dengan harapan dan cita-cita bersama sebagai satu bangsa.
Pendapat  Sorensen  (2003;  8) bahwa  "kebebasan  adalah  kebebasan individu dalam masyarakat sipil.
Demokrasi  dapat  menjadi  sebuah  alat untuk  mencapai  tujuan  ini,  tetapi  bukan menjadi  tujuan  itu  sendiri.  Inti  demokrasi adalah  prinsip  masyarakat  yang  setara dalam  bidang  politik".  Demokrasi  ketika dipahami dalam wacana partai politik dan pemilu  maka  hasil  akhirnya  adalah instrumen untuk menggapai "kekuasaan".
Sementara kekuasaan, politik uang dan korupsi amat melekat dengan praktik-
praktik  kekuasaan  yang  tentu  amat berseberangan  dengan  nilai  demokrasi. Walhasil,  etika  politik  dan  moralitas publik pantas dan urgen untuk diaktualisasikan kembali mengiringi dinamika perpolitikan saat ini. Apalah arti nilai  demokrasi  kalau  pada  saatnya  hanya menghasilkan  elite  kepemimpinan  yang mengangkangi  nilai-nilai  tersebut  deni kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Partai  politik  sebagai  tumpuan utama  masyarakat  dalam  berdemokrasi diharapkan mampu merealisasikan kepentingan serta mengkanalisasikan aspirasi  masyarakat  ke  ranah  kebijakan publik. Bukan  sebaliknya parpol beramai- ramai  mengagendakan  mobilisasi  politik "sesaat"  pada  waktu  pemilu  untuk mengantarkannya ke panggung kekuasaan dan  setelah  itu  terdapat  kesenjangan  lebar antara  harapan  dengan  perilaku  anggora DPR/DPRD.
Terkait dengan hal ini sebagaimana  saran  Sorensen  (2003;105) bahwa  jalan  terbaik  untuk  memulai demokrasi adalah dengan berperan aktif di partai  politik.  Adapun  perlunya  kita mengingatkan tentang urgensi etika politik tidak lain agar pengelola parpol senantiasa mengedepankan  nilai  demokrasi  sebagai sarana menciptakan kesejahteraan masyarakat  dan  bukan  justru  mereka terjebakdalam  tradisi  Machiavelis  yang menghalalkan segala cara dalam berpolitik.
Demokrasi yang melegitimasi terdapatnya  keragaman  (pluralitas)  tentu harus  dipraktikkan  ke  ranah  politik  dan ke-kuasaan.  Untuk  itu  dibutuhkan  alat untuk  mengantarkan  terjadinya  proses tawar  dan  konsensus  diantara  komponen sosial politik yang ada. Instrumen tersebut
adalah  komunikasi  politik,  yang  menurut Dan  Nimmo  (1993;  vi)  adalah  "aktivitas komunikasi  yang  bermuatan  politik  untuk tujuan kebajikan dengan berbagai konsekuensi  yang  mengatur  tingkah  laku manusia dalam keadaan konflik".
Dengan  komunikasi  berbagai  nilai demokrasi  tersebut  dapat  dikemas  ke dalam  pesan  politik  yang  akan  memiliki implikasi  positip  bagi  upaya  mewujudkan cita-cita  bersama  sebagai  warga  bangsa yang telah mempercayakan proses kenegaraan  dan  pemerintahan  kepada parpol. Menjamurnya partai politik menjelang  pemilu  beberapa  waktu  lalu menunjukkan  masyarakat  amat  sadar mekanisme demokrasi sebagai cara terbaik untuk  mewujudkan  cita-cita  bersama. Namun  yang  terjadi  adalah  fenomena membiasnya  fungsi  dan  peran  parpol dalam  komunikasi  dan  sosialisasi  politik, dimana  rakyat  sering  tidak  mengetahui atau  amat  terlambat  dalam  mengikuti dinamika  kebangsaan  dan  kebijakan pemerintah  yang  berimplikasi  luas  pada kehidupan rakyat.
Komunikasi  menjadikan  setiap individu  memiliki  kesempatan  untuk berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan  di  tingkat  lokal  dengan karakteristik terbuka dan rasional.
Sebagaimana  pendapat  Jurgen  Habermas (dalam Piliang, 2000;104) bahwa komunikasi  adalah  upaya  untuk  mencapai konsensus  bersama  dalam  memecahkan berbagai  persoalan  dan  tujuan  bersama lewat  cara  argumentasi  yang  rasional. Dalam  ranah  demokrasi  dan  kehidupan politik tentu konsensus itu dicapai melalui komunikasi  politik.  Demikian  pula  isi pesan  komunikasi  (politik)  yang  sarat dengan nilai demokrasi serta visi misi elite
politik  sering  tidak  diikuti  dialektika dengan  kalangan  akar  rumput  agar terdapat  kesepahaman  serta  hilangnya kesenjangan  yang  mengakibatkan  krisis kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi.
Oleh karenanya etika politik diperlukan  secara  kontinyu  dalam  proses komunikasi  politik  di  tengah  transisi demokrasi  saat  ini  sebagaimana  pendapat Paul  Ricour  (1990)  bahwa  "etika  politik mengarahkan  ke  hidup  baik  bersama  dan untuk orang lain dalam kerangka memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan  institusi-institusi  yang  lebih adil".  Barangkali  bisa  dipahami  dengan komunikasi  politik  yang  beretika  maka nilai-nilai  demokrasi  tetap  dikedepankan serta  mereka  akan  menjaga  komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik.
Bukan sebaliknya, komunikasi politik  di  era  keterbukaan  dan  kebebasan saat ini hanya dijadikan alat merealisasikan kepentingan individu maupun ke-lompok dengan terus mengatasnamakan demokrasi, namun sebenarnya  telah  melakukan  distorsi komunikasi  yang  pada  akhirnya  hanya memperpanjang penderitaan dan kesulitan hidup  rakyat  kecil.  Walhasil  dalam suasana  keterbukaan  maka  komunikasi harus  berjalan  seiring  dengan  hadirnya public  sphere  sehingga  proses  politik  dan pemerintahan  hasil  pilihan  langsung rakyat bisa diikuti serta dikontrol langsung. Hal  ini guna  melengkapi  fungsi legislasi  parpol  yang  sering  jauh  dari idealita masyarakat.
Terkait  hal  tersebut  maka  terdapat thesis  Habermas  (dalam  Piliang,  2000; 104)  bahwa  "debat  di  dalam  ruang  publik harus  dilakukan  dalam  sebuah  kondisi
yang  ideal;  yakni  komunikasi  yang  di dalamnya  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang diperbolehkan melakukan cara pemaksaan, penekanan dan dominansi".
Pertanyaan  akhir  adalah  sudahkah kondisi  ideal  di  atas  terwujud  dalam proses  komunikasi  dan  demokratisasi yang berlangsung saat ini?  Bagaimanakah demokrasi Indonesia dari pandangan Islam
?
Mengacu pada uraian tersebut, dan konsisten dengan tema yang telah ditetapkan,  maka  Telaahan  Komunikasi Politik  dalam  Pemilihan  Langsung  oleh Rakyat  dari  konsep  Islam  dan  demokrasi, penulis akan memandangnya dari persfektif sosiologis.
II. Fenomena Demokrasi di Indonesia
Memperbincangkan
hubungan
Islam  dengan  demokrasi  pada  dasarnya sangat aksiomatis . Sebab, Islam merupakan  agama  dan  risalah  yang mengandung  asas-asas  yang  mengatur ibadah,  akhlak  dan  muamalat  manusia. Sedangkan,  demokrasi  hanyalah  sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antaranggota  masyarakat  serta  simbol yang diyakini membawa banyak nilai-nilai positif.  Polemik  hubungan  demokrasi dengan  Islam  ini  berakar  pada  sebuah “ ketegangan teologis” antara rasa keharusan  memahami  doktrin  yang  telah mapan oleh sejarah-sejarah dinasti muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman  baru  pada  doktrin  tersebut sebagai respons atas fenomena sosial yang telah berubah.
Hubungan antara Islam dan demokrasi  merupakan  hubungan  yang kompleks. Sebab, dunia Islam tidak hidup dalam  keseragaman  ideologis  sehingga
terdapat  satu  spektrum  panjang  terkait hubungan antara  Islam dan demokrasi ini. Khalid  Abu  al-Fadl  (2004),  mengatakan bahwa  meskipun  Al-Qur`an  tidak  secara spesifik dan eksplisit menunjukkan preferensi terhadap satu bentuk pemerintahan  tertentu,  tetapi  dengan gamblang  memaparkan  seperangkat  nilai sosial  dan  politik  penting  dalam  suatu pemerintahan untuk Muslimin. Di antaranya  adalah  tiga  nilai  penting,  yaitu pertama keadilan  melalui  kerja  sama sosial  dan  prinsip  saling  membantu, membangun  suatu  sistem  pemerintahan konsultatif yang tidak otokratis, melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial.
Kedua, bahwa di dalam Al-Qur`an terdapat prinsip-prinsip hidup berkemasyarakatan  diantaranya  kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, pluralisme, persamaan, musyawarah,  mendahulukan  perdamaian, dan  kontrol.  Secara  prinsipiil  hal  ini sejalan dengan doktrin politik dari konsep demokrasi.yaitu  kedaulatan  di  tangan rakyat,  dan  negara  merupakan  terjemahan dari  kedaulatan  rakyat,  maka  Islam merupakan sistem politik yang demokratis; ketiga, Islam  adalah  sistem nilai yang membenarkan serta mendukung demokrasi.  kelompok  ini  berpendapat bahwa Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan  demokrasi  dan  substansi demokrasi  sesungguhnya  berasal  dari ajaran Islam.
Secara umum demokrasi itu kompatibel  dengan  nilai-nilai  universal Islam.  Seperti  persamaan,  kebebasan, permusyawaratan dan keadilan karena  itu, menurut  hemat  penulis,  umat  Islam  saat ini  tidak  seharusnya  berada  dalam  ruang
pertentangan  hubungan  Islam  dengan demokrasi, akan tetapi, yang lebih penting ( urgent )  untuk  dilakukan  umat  Islam dalam  pelaksanaan  demokrasi  dengan mengacu  kepada  ajaran  kemaslahatan, keadilan,  ijtihad  (kemerdekaan  berpikir), toleransi, kebebasan, persamaan, kejujuran serta tanggung jawab dan sebagainya. Sebagai  negara  dengan  penduduk  umat Muslim  terbesar  di  dunia,  tentu  saja kekuatan  politik  Islam  di  Indonesia  tidak bisa dinafikan. Negeri ini bahkan berpotensi menjadi poros kekuatan politik Islam dunia. Namun kondisi itu hanya bisa terjadi  apabila  terjadinya  kesatuan  dan persatuan  umat  Islam,  misalnya  dalam pesta demokrasi Pemilu yang akan datang.
Sejarah  telah  mengabarkan  bahwa persatuan  umat  Islam  bukanlah  hal  yang mudah. Ada terlalu banyak faktor internal dan  eksternal  yang  menjadi  penyebab sulitnya  persatuan  itu  terwujud.  Karena jika  persatuan  dan  kesatuan  itu  terjadi maka  akan  ada  konsekuensi  logis  bagi Indonesia dan bagi negeri-negeri lain yang keberadaannya tidak bisa diabaikan dengan  kehadiran  Indonesia  sebagai  salah satu bangsa di dunia.
Jika  merujuk  Salim  Ali  al- Bahnasawi,  politik  adalah  suatu  cara  dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat regulasi yang bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan  dan mencegah hal merugikan bagi kepentingan manusia  maka  politk  Islam  memiliki maknanya sendiri. Merujuk suatu  defenisi yang  ditawarkan,  politik  Islam  adalah aktivitas politik umat Islam yang menjadikan  Islam  sebagai  nilai  dan  basis solidaritas berkelompok.
Bila  mengacu  kepada  defenisi  ini, maka  orang  yang  mendukung  politik
Islam bukan hanya umat Islam. Ini sebagai konsekuensi  logis  dari  keberadaan  Islam sebagai rahmatan  lil’alamiin .  Makna rahmat itu adalah sebuah keadaan sejahtera  dan  beradab  yang  dirasakan suatu  komunitas  atas  keberadaan  Islam yang  menjiwai  regulasi  hidup  bersama dalam suatu tatanan masyarakat.
Dengan  demikian  substansi  politik Islam  merupakan  penghadapan  Islam dengan  kekuasan  dan  negara  yang melahirkan  sikap  dan  perilaku  ( political behavior )  serta  budaya  politik  ( political culture )  yang  berorientasi  pada  nilai-nilai Islam.  tentunya  bukan  tanpa  tantangan. Tarik  menarik  diantara  keduanya  inilah yang  memerlukan  mekanisme  utuh  untuk mengatur  dan  meminimalisasi  segala potensi  negatif  yang  mungkin  muncul.  Di sinilah  peran  komunikasi  politik  Islam salah satunya menjadi strategis.
Komunikasi  politik  yang  merupakan proses  penyampaian  pesan  politik  kepada khalayak. Pesan yang membentuk persepsi dan  sikap  politik  pada  gilirannya  akan menjadi  amunisi  tenaga  bagi  dukungan khalayak.
Demokrasi selalu menyertai perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia.
Semula Indonesia menganut pemerintahan demokrasi  parlementer  atau  demokrasi liberal  (1950-1959),  kemudian  demokrasi terpimpin (1959-1966) di bawah
Soekarno,  ada  juga  demokrasi  Pancasila yang  dikontrol  Soeharto  (1967-1998). Pasca-Soeharto, Indonesia kembali memasuki  era  demokrasi  pascatransisi, entah liberal atau demokrasi model lain.
Berhentinya  Soeharto  tahun  1998 mengantarkan Indonesia ke era demokrasi pascatransisi  dengan  sistem  multipartai yang  ekstrem.  Perubahan  UUD  1945
menjadi  kunci  pembuka.  Komisi  negara tumbuh.  Pers  menikmati kebebasan. Orang bebas berpendapat dan berorganisasi.  Rakyat  berhak  memilih sendiri siapa pemimpinnya. Sekali merdeka, merdeka sekali! Begitu ungkapan  sinis  orang.  Proses  pencarian demokrasi terus berlanjut sampai akhirnya MahkamahKonstitusi memberikan landasan  konstitusional  bolehnya  calon perseorangan  mencalonkan  diri  sebagai calon kepala daerah.
Apakah  itu  potret  demokrasi  yang memang  kita  dambakan?  Sejak  awal  kita tidak  memiliki  cetak  biru  mengenai demokrasi Indonesia." Ia juga menyebutkan  pembangunan  demokrasi  di era  1998-an  terlalu  difokuskan  pada politik Jakarta.Meskipun demikian, kehadiran demokrasi di Indonesia bukanlah tidak membawa manfaat.
Partisipasi politik yang tinggi adalah buah dari  hadirnya  sistem  demokrasi.  Rakyat boleh  mengorganisasikan  diri  untuk  ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi politik melahirkan
lompatan yang besar. Pada sisi lain, rakyat meragu  kembali  kebebasan  sipil  dan politik mereka. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat. Rakyat menikmati kebebasan  berorganisasi.Pada  kondisi  era demokrasi  sekarang,  kompetisi  politik untuk  meraih  jabatan  publik  relatif terbuka.  Seorang demagog (pemimpin rakyat)  bisa  bersaing  dengan  seorang politisi  atau  bahkan  negarawan  untuk memperebutkan ruang-ruang publik.
Demokrasi  membuka  ruang  persaingan antarkelompok  rakyat  ( popular  rivalries ) ataupun propaganda elite.
Proses  seleksi  pejabat  publik menjadi  transparan  dan  relatif  akuntabel meskipun  dalam  kenyataannya  perekrutan pejabat  publik  membutuhkan  biaya  yang mahal  dan  hasilnya  pun  masih  bisa mengundang keraguan publik.Kendati demikian, sistem demokrasi telah melahirkan  sejumlah  hal  positif.  Praktik demokrasi Indonesia membutuhkan
penyempurnaan. Kesepakatan atas ideologi  negara  hukum  ( rule  of  law )  dan
penegakan hukum tentu merupakan
pekerjaan  rumah  yang  masih  harus diselesaikan. Penegakan
hukum, khususnya  soal  pemberantasan  korupsi, kolusi  dan  nepotisme  yang  merupakan amanat reformasi, masih dipandang diskriminatif. Meskipun
ruang kompetisi terbuka, kelemahan justru menerpa akuntabilitas, baik vertikal maupun horizontal.  Sistem  pemilihan  umum  yang dibangun  tidak  menghasilkan  sistem akuntabilitas yang jelas. Dalam akuntabilitas  vertikal.  tidak  jelas  relasi antara  pejabat  terpilih  dan orang  yang memilih. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  dengan  batas teritorial  yang  jelas  juga  tak  menciptakan sistem akuntabilitas yang jelas. Bagaimana mekanisme pelaporan anggota DPDJakarta  atau  Jawa  Barat,  misalnya, terhadap rakyat  yang memilihnya tetaplah menjadi sebuah pertanyaan. Rakyat
berdaulat tiap lima tahun. Akuntabilitas horizontal juga bermasalah. Saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, termasuk dengan komisi-komisi negara, juga menimbulkan  masalah  yang  tak  kalah rumitnya.Parameter lain menyangkut responsivitas  sistem  demokrasiIndonesia
masih mengundang masalah.Sistem politik  demokrasi  seakan  tak  berdaya untuk mengatasi melonjaknya kemiskinan. Tak bisa berbuat apa-apa untuk menyediakan  lapangan  kerja.  Pilihan demokrasi disalahkan!Ditawarkanlah sistem  politik  lain  yang  sebenarnya  juga sama-sama diragukan. Namun, pertanyaan: apakah kelambatan merespons keadaan  merupakan  kelambatan  dari sistem  politik  demokrasi  atau  dari  aktor- aktor demokrasi itu sendiri?
Dalam  kenyataan  seperti  itulah, pandangan  Soekarno  menjadi  relevan. Demokrasi  politik  tidaklah  cukup.  Orang tidak cukup hanya bisa hidup  dari politik, melainkan  juga  demokrasi  ekonomi. Bicara  soal  hak  asasi  bukan  hanya  soal hak  sipil  dan  politik,  tetapi  juga  hak ekonomi  sosial  budaya.  Bicara  soal  hak asasi  manusia  diawali  dengan  sarapan pagi.
Mengutip  pendapat  Jack  Snyder (2003),  demokrasi  Indonesia  belumlah matang.  Survei  yang  dilakukan  Lembaga Survei  Indonesia  yang  dipresentasikan pada  Mei  2006  mengonfirmasi  keraguan orang akan demokrasi.Survei itu menunjukkan pandangan: demokrasi sebagai  sistem  pemerintahan  terbaik mencapai  72  persen.  Padahal,  di  negara demokrasi  yang  sudah  mapan  dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik rata-rata 84 persen.
DemokrasiIndonesia memang masih  dalam  proses.  Lembaga  Survei Indonesia  (LSI)  sebagaimana  dikutip  oleh Suara  Islam  edisi  ke-147  menyebutkan bahwa  angka  golput  10,21  persen  pada tahun 1999, selanjutnya meningkat menjadi  23,34  persen  pada  tahun  2004,
dan  pada  tahun  2009,  angka  golput mencapai 39,01 persen.
Demokrasi  membutuhkan  sosok yang mampu mengarahkan ke manademokrasi  akan  dibawa.  Sosok  yang mempunyai  visi  yang  benar  mengenai demokrasi,  memiliki  cara  komunikasi politik yang penuh empati, serta mempunyai  kecerdasan  akademik  dan emosional  untuk  membawa  Indonesia  ke dalam sistem politik demokratis.
Masalahnya: Indonesia inflasi dengan  "demokrasi",  (orang  bebas  bicara apa  pun  atas  nama  demokrasi,  orang memblokir  jalan  tol  yang  merugikan kepentingan publik dengan dalih demokrasi,  atas  nama demokrasi  orang bisa  menghakimi  kelompok  lain  yang dicap  sesat),  tetapi  di  sisi  lain  Indonesia mengalami defisit demokrat. Inilah tantangannya!.  Indonesia  tengah  dilanda berbagai  masalah  yang  kompleks.  Sistem demokrasi yang seyogyanya menghasilkan masyarakat  yang  bebas  dan  sejahtera, tidak terlihat hasilnya, malah kenyataannya bertolak belakang.
Berikut ini adalah beberapa fenomena kegagalan demokrasi di Indonesia.
Pertama, Presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.  Ini membuat posisi  presiden  presiden  kuat  dalam  arti sulit untuk digulingkan.Namun, di parlemen  tidak  terdapat  partai  yang dominan, termasuk partai yang mengusung  pemerintah.  Ditambah  lagi peran legislatif yang besar pasca reformasi ini  dalam  menentukan  banyak  kebijakan presiden.  Dalam  memberhentikan  menteri misalnya, presiden sulit untuk memberhentikan  menteri  karena  partai
yang  “mengutus”  menteri  tersebut  akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya  akan  semakin  memperlemah pemerintah.  Hal  ini  membuat  presiden sulit mengambil langkah kebijakannya dan mudah di-“setir” oleh partai.
Kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan  masyarakat  justru  di  tengah kebebasan demokrasi.
Tingkat kesejahteraan  menurun  setelah  reformasi, yang  justru  saat itulah  dimulainya kebebasan  berekspresi,  berpendapat,  dll. Ini aneh mengingat sebenarnya tujuan dari politik  adalah  kesejahteraan.  Demokrasi atau  sistem  politik  lainnya  hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dalam  alam  demokrasi,  hanyalah  alat untuk mencapai kesejahteraan.
Ketiga,  tidak  berjalannya  fungsi partai  politik . Fungsi  partai  politik  paling tidak  ada  tiga: penyalur  aspirasi  rakyat , pemusatan  kepentingan-kepentingan  yang sama ,  dan sarana  pendidikan  politik masyarakat .  Selama  ini  dapat  dikatakan ketiganya  tidak  berjalan.  Partai  politik lebih  mementingkan  kekuasaan  daripada aspirasi rakyat.Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan- kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik yang konsisten  dengan  ideologinya.  Partai politik  sebagai  sarana  pendidikan  politik masyarakat  lebih  parah.  Kecenderungan partai  mengambil  suara  dari  masyarakat bukan  dengan  pencerdasan  terhadap  visi, program partai, atau kaderisasi. Melainkan dengan uang, artis, kaos, yang sama sekali tidak  mencerdaskan  malah  membodohi masyarakat.
Keempat, ketidakstabilan kepemimpinan nasional . Jika kita cermati, semua  pemimpin  bangsa  ini  mulai  dari
Soekarno sampai Gus Dur, tidak ada yang kepemimpinannya berakhir dengan
bahagia.  Semua  berakhir  tragis  alias diturunkan.  Ini  sebenarnya  merupakan dampak  dari  tidak  adanya  pendidikan politik bagi masyarakat . Budaya masyarakat Indonesia tentang pemimpinnya adalah mengharapkan
hadirnya  “Ratu  Adil”  yang  akan menyelesaikan semua masalah mereka. Ini bodoh. Masyarakat tidak diajari bagaimana  merasionalisasikan  harapan- harapan  mereka.  Mereka  tidak  diajarkan tentang  proses  dalam  merealisasikan harapan dan tujuan nasional.
Hal  ini  diperburuk  dengan  sistem pemilihan  pemimpin  yang  ada  sekarang (setelah  otonomi),  termasuk  pemilihan kepala  daerah  yang  menghabiskan  biaya yang  mahal.  Calon  pemimpin  yang berkualitas  namun  tidak  berduit  akan kalah  populer  dengan  calon  yang  tidak berkualitas  namun  memiliki  uang  yang cukup  untuk  kampanye  besar-besaran, memasang  foto  wajah  mereka  besar-besar di  setiap  perempatan,  masyarakat  yang tidak  terdidik  tidak  dapat  memilih pemimpin berdasarkan value .
Kelima,  birokrasi  yang  politis, KKN,  dan  berbelit-belit . Banyak  sekali kasus KKN dalam birokrasi. Contoh kecil adalah  pungli,  suap,  dll.  Ini  menjadi bahaya laten karena menimbulkan ketidakpercayaan yang akut dari masyarakat  kepada  pemerintah.  Selain  itu berdampak  pula  pada  iklim  investasi. Investor tidak berminat untuk berinvestasi karena adanya kapitalisasi birokrasi.Hal di atas mendorong pada birokrasi  yang tidak rasional. Kinerja menjadi tidak professional, urusan dipersulit, dsb.
Prinsip  yang  digunakan  adalah  “jika  bisa dipersulit, buat apa dipermudah”.
Keenam, banyaknya ancaman separatisme. Misalnya Aceh, Papua, RMS, dll. Ini merupakan dampak dari dianaktirikannya  daerah-daerah  tersebut semasa  orde  baru,  yang  tentunya  adalah kesalahan  pemerintah  dalam  “mengurus anak”.  Tentunya  ini  membuat  ketahanan nasional Indonesia menjadi lemah, mudah diadu  domba,  terkurasnya  energi  bangsa ini,  dan  mudah  dipengaruhi  kepentingan asing.
III. Sosiologi Islam Tentang

## Demokrasi
Ali Shari’ati adalah seorang doctor sosiologi  dan  filsafat,  alumni  Perancis, aktif dalam pergerakan revolusi Iran tahun 70an  khususnya  melalui  tulisan2anya. Shari’ati  mengklaim  bahwa  uraiannya merupakan  tinjauan  sosiologi  Islam,  yaitu uraian  sosiologis  yang  bersumber  dari fenomena, pesan-pesan, konsep-konsep  di dalam  Islam,  ia  tidak  setuju  dengan pendekatan  sebaliknya  yakni  pendekatan yang  mendeduksi  begitu  saja  konsep- konsep  atau  teori  sosiologi  ke  dalam ajaran  Islam.  Ali  Shariati  mencoba menguraikan  fakta  dan  logika  di  dalam sejarah  dan  konsep-  konsep  di  dalam agama  Islam dengan menggunakan model analisis sosiologi
Dalam  buku the  Asian  Drama ,
Gunnar Myrdall,
pernah mengkategorisasikan  dua  jenis  budaya,
hard  state dan soft  state .  Budaya hard state ,  kata  Myrdall  adalah  jenis  budaya yang  tegas,  konsisten,  taat  pada rule  of
law, disiplin  tinggi,  produktif,  dan berpandangan  jauh  ke  depan.  Sementara soft state, adalah jenis budaya yang lemah, inkonsisten, kurang displin, kurang memanfaatkan  waktu,  malas,  dan  kurang taat pada rule of law.
Menurut  Myrdall  dalam  studinya tahun  1960-an,  banyak  negara  di  Asia,
termasuk
Indonesia, mengalami kebangkrutan ekonomi, miskin dan disertai  praktik  korupsi  yang  merajalela sebagai  akibat  dari  ketidakmampuan negara-negara  tersebut  menciptakan  dan menerapkan  hukum  serta  aturan-aturan yang  jelas  dan  tegas.  Negara-negara semacam inilah yang dikategorikan sebagai `negara lunak` ( soft state ).
Perilaku  keagamaan  merupakan variabel  dependen  yang  dipengaruhi  oleh pemahaman, penafsiran, dan tradisi keagamaan  yang  merupakan  variabel independen.  Ekspresi  perilaku  keagamaan di masyarakat secara korelatif dipengaruhi tiga  variabel  itu.  Sehingga,  tatkala  Islam sebagai  agama  yang  dianut  puluhan  juta penduduknya  di  Indonesia  memberikan nilai-nilai  kontributif  dalam  konstruksi budaya soft  state, maka  sesungguhnya  ia terkait  dengan  perilaku  keagamaan  yang dianut umatnya.
Perilaku  keagamaan  di  mana  pun di  dunia  ini  akan  memberikan  citra  ke publik. Jika perilaku keagamaan didominasi  pemahaman,  penafsiran  dan tradisi  keagamaan  yang  radikal,  maka yang  muncul  adalah streotyping citra perilaku  keagamaan  yang fundamentalis.
Begitu  juga  sebaliknya,  jika  pemahaman, penafsiran  dan  tradisi  keagamaan  yang ramah dan sejuk, maka akan mengekspresikan perilaku keagamaan yang moderat
Dengan  perilaku  keagamaan  yang dianut  umat  Islam  di  tanah  air  telah  turut serta  dalam  konstruksi  budaya soft  state . Tidak  heran  jika  maraknya  fenomena aktivitas  keislaman,  yang  diindikasikan semakin  membengkaknya  angka  jamaah haji,  semaraknya  aktivitas  pengajian  di kalangan  elite,  artis,  dan  di  masyarakat, serta munculnya lembaga-lembaga keislaman  seperti  lembaga  keuangan syariah,  lembaga  pendidikan  Islam,  dan lain-lainya,  sesungguhnya  masih  terkait dengan  perilaku  keagamaan.  Ini  artinya, kesemarakan  itu  masih  pada  dataran fenomena,  belum  masuk  dalam  tataran pemahaman  dan  tradisi  yang  substantif. Coba  ditelaah  bahwa  fenomena  itu  belum otomatis membawa agama Islam memberikan  kontribusi  dalam  kontruksi hard state. Buktinya, kesemarakan fenomena  kurang  diiringi  meningkatnya produktivitas,  kecerdasan,  kedisiplinan, ketaatan  terhadap  hukum  yang  dilakukan oleh sebagian  umat Islam.
Sebaliknya,  fenomena  semaraknya aktivitas  keislaman  justru  diiringi  dengan fenomena semaraknya kriminalitas, korupsi,  dan  rendahnya social  trust di kalangan masyarakat. Kesemarakan
fenomena  aktivitas  keislaman  belumlah ekuivalen  dengan  lahirnya  masyarakat yang beradab (civility ), lahirnya masyarakat hard  state ,  dan  masih  terlalu jauh dalam khayalan baldatun thayyibatun wa robbun ghafur .
Dengan  konstatasi  seperti  itu, perilaku keagamaan di Indonesia sejatinya harus  direformulasi.  Islam  tidak  sekadar ditempatkan dalam tenda yang given , sulit untuk  dijangkau  dan  repot  untuk  ditafsir ulang.  Islam,  kendati  givenia  harus bergerak dan bekerja. Tentu hal ini sangat
terkait dengan pemahaman, penafsiran dan tradisi keislaman yang dianut umatnya.Tatkala semarak kriminalitas dan korupsi  terus  bergulir  dengan  tidak diiringi  dengan  meningkatnya  kualitas insani,  daya  saing  dan  produktivitas masyarakat  Indonesia,  perilaku  muslim hendaknya mampu menstimulasi konstruksi budaya hard state.
Dalam  tradisi  Barat,  demokrasi didasarkan  pada  penekanan  bahwa  rakyat seharusnya  menjadi  “pemerintah”  bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya  menjadi  pengendali  yang bertanggung  jawab  atas  tugasnya.  Karena alasan  inilah  maka  lembaga  legislatif  di dunia  Barat  menganggap  sebagai  pioner dan  garda  depan  demokrasi.  Lembaga legislatif  benar-benar  menjadi wakil rakyat  dan  berfungsi  sebagai  agen  rakyat yang aspiratif dan distributif.
Keberadaan wakil
rakyat didasarkan  atas  pertimbangan,  bahwa tidak  mungkin  semua  rakyat  dalam  suatu negara  mengambil  keputusan  karena jumlahnya  yang  terlalu  besar.  Oleh  sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di  sini  lantas  prinsip  amanah  dan tanggung jawab ( credible and accountable )  menjadi  keharusan  bagi setiap  anggota  dewan  Sehingga  jika  ada tindakan  pemerintah  yang  cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat,  maka  harus  segera  ditegur.  Itulah perlunya  perwakilan  rakyat  yang  kuat untuk  menjadi  penyeimbang  dan  kontrol pemerintah.
Secara normatif, Islam menekankan  pentingnya  ditegakkan amar ma’ruf  nahi  munkar bagi  semua  orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara.
Doktrin  tersebut  merupakan  prinsip  Islam yang  harus  ditegakkan  dimana  pun  dan kapan  saja,  supaya  terwujud  masyarakat yang aman dan sejahtera.
Konsep  demokrasi  memberikan perhatian  besar  kepada  masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan,  dan  keadilan  sosial.  Sebagai ideologi,  yang  mengatur  kemaslahatan bermasyarakat  dan  bernegara,  ajaran demokrasi  tidak  bertentangan  dengan nilai-nilai  Islam  yang  sangat  menjunjung tinggi  nilai  keadilan,  egalitarianisme  dan prinsip-prinsip kebebasan individu maupun kelompok
Pertama, prinsip keadilan. Menurut
Ragib  al-Asfahani  yang  dimaksudkan dengan  keadilan  adalah  keseimbangan yang selaras. Sedangkan dalam hadits kata adil  juga  sering  disebutkan.  Untuk  itu tidak  ada  alasan  bagi  umat  Islam  untuk tidak  menjadi  umat  yang  adil.  Sebagai komunitas  yang  beriman  harus  mampu menegakkan keadilan dalam setiap perkataan  dan  perbuatan.  Jika  terjadi perselisihan di tengah masyarakat, seorang mukmin wajib mengedepankan rekonsiliasi  antar  sesama  mukmin  untuk menjaga  perdamaian.  Dalam  menetapkan hukum  hendaklah  berlaku  adil  dan amanah.
Kedua,  prinsip  persamaan.  Islam hanya mengenal  satu  umat. Mereka diikat dalam  satu  ikatan  persaudaraan.  Islam tidak mengenal perbedaan. Manusia semua  sama,  dalam  hak  dan  kewajiban. Karena itu, manusia diciptakan untuk bisa menerima  perbedaan  agama,  warna  kulit, dan suku bangsa. Dalam Islam ditegaskan bahwa  tidak  ada  perbedaan  di  mata  Sang Maha Pencipta, kecuali dalam hal ketakwaan.
Ketiga,  prinsip  kebebasan.  Prinsip kebebasan  berada  pada  tempat  istimewa dalam  konsep syariah. Prinsip  kebebasan adalah tameng untuk terhindar dari segala bentuk kezaliman. Prinsip ini didasari oleh konsep  yang  menghormati  nilai-nilai kemanusiaan . Manusia  adalah  makhluk terhormat  yang  diberikan  kemuliaan  oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih.  Kebebasan  adalah  fitrah.  Untuk itu  manusia  mempunyai  kebebasan  untuk memilih kebaikan atau keburukan, manusia  juga  mempunyai  kebebasan untuk bertanggung jawab.
Walaupun demikian, manusia tidak  dibenarkan  untuk  menggunakan kebebasannya secara semena-mena.
Kebebasan  seseorang  tidak  berakhir  pada saat orang lain mulai menghirup kebebasannya. Kebebasan seseorang dibatasi  oleh  perintah  dan  larangan syari’ah ataupun  perintah  dan  larangan yang disusun dalam kesepakatan bersama. Jadi  kebebasan  bergerak  dalam  batasan nilai-nilai agama dan sosial.
Keempat, prinsip hak asasi manusia . Dalam perspektif Islam hak asasi manusia  adalah  hak  permanen  yang dimiliki  setiap  anak  manusia  sejak  dari lahir  hingga  akhir  hayatnya.  Sang  Maha Pencipta  menganugerahkan  akal  kepada manusia,  agar  manusia  tidak  berperilaku seperti hewan dalam menjalani kehidupannya.  Untuk  itu,  hak  dan kewajiban setiap orang harus bisa diterima secara  egaliter  sebagai  pengakuan  dari keberadaannya dalam sebuah komunitas
Demokrasi pada substansinya adalah  sebuah  proses  pemilihan  yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin  dan  mengurus  tata  kehidupan
komunal  mereka.  Tentu  saja  yang  akan mereka pilih hanyalah orang yang mereka sukai.Mereka  tidak  boleh  dipaksa  untuk memilih suatu sistem ekonomi, sosial atau politik yang tidak mereka kenal atau tidak mereka  sukai.  Mereka  berhak  mengontrol dan mengevaluasi pemimpin yang melakukan  kesalahan,  berhak  mencopot dan  menggantinya  dengan  orang  lain  jika menyimpang. Penerima Hadiah Nobel
Perdamaian  2003,  Shirin  Ebadi  pun mengungkapkan hal serupa. Pria kelahiran Iran  ini  dengan  lantang  menyatakan, menjadi  Muslim  bukan  berarti  tidak  bisa menjadi  pendukung  demokrasi  yang  baik seperti  yang  dilakukan  orang-orang  barat. Bahkan,  Ebadi  dengan  percaya  diri mengatakan, Islam sejalan dengan demokrasi.  Tidak  ada  satupun  ayat-ayat al-Quran  yang  kontradiktif  dengan  hak asasi  manusia.  Pengalaman  pemilu  2004 dan  2009  dan  2014  di  Indonesianegara berpenduduk  Muslim  terbesar  di  dunia yang  demokratis  telah  menepis  rasa skeptisisme  yang  sudah  mengakar.  Tidak ada  setetespun  darah  yang  tumpah  dalam pesta  demokrasi  yang  diikuti  multi  partai itu.  Semuanya  berjalan  aman,  lancar,  dan jurdil  sesuai  dengan  standar  demokrasi yang berlaku.
Berdasarkan  paradigma  sosiologi Islam, yang dapat dianalisis oleh pendekatanfungsionalismeyang
menekankan sistem,keseimbangan,
adaptasi, maintance ,  dan latency. Seperti halnya    dalam  paradigmayang  bersifat seperti  Nabi  ( prophetic  paradigm )  yang melihat  bahwa  sosiologitu  sebagai  agen perubahan sosial, menekankan keseimbangan dan intergrasi sosial,
Sosiologi  profetik  melandaskan dirinya  pada  prinsip  untuk  melakukan perubahansosial  seperti  halnyapara  Nabi yang  masuk  secara  langsung  ke  dalam masyarakat  untuk  melakukanperubahan sosial. Ketika data diperoleh maka analisis yang dilakukan
perlumelibatkan pendekatan pemahaman ( intepretatif ) untuk  membaca  realitas  secaraobyektif dan kritis.
Umat  Islam  sejatinya  memiliki potensi  yang  besar  untuk  mengambil peran  lebih  besar  dalam  tata  aturan nasional  maupun  internasional.  Tetapi kemampuan  komunikasi  politik  yang terbatas untuk menyampaikan pesan-pesan keagungan Islam seringkali  menjadi kendala.  Politik  Islam  adalah  suatu keharusan  dalam  sebuah  komunitas  Islam yang  majemuk.  Tetapi,  harus  pula diterima  kenyataan  adanya  dilema  dan problema  yang  merupakan  konsekuensi dalam  diri  masyarakat  Islam  itu  sendiri. Maka perlu strategi  dan  taktik  perjuangan politik  dalam  latar  kehidupan  politik Indonesia yang kompleks dengan kelompok  kepentingan  politik  majemuk dengan  komunikasi  sebagai  salah  satu instrumen pentingnya.
IV. Kesimpulan Demokrasi  merupakan  alat  yang
sangat tepat untuk mewujudkan perkembangan kehidupan politik,dinamika masyarakat,  dan  perkembangandemokrasi yang sejalandengan
pertumbuhan kehidupan berbangsadan bernegara.
Demokrasi  sebagai  wahana  kedaulatan rakyat  diekspresikan  melaluiPemilihan Umum,  yang  diselenggarakan  secara langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil  dalamNegara  Kesatuan  Republik
Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Kegagalan demokrasi di Indonesia, dapat  direhabilitasi  dengan  melakukan sosialisasi dan pendidikan politik berdasarkan ‘Konsep-konsep Islam’ seperti  keadilan,  persamaan.  kebebasan. hak asasi manusia, karena konsep tersebut merupakan  konsep  yang  menunjukkan relevansi antara perilaku yang dikehendaki oleh  Islam  dan  prinsip-prinsip  demokrasi yang  diekspresikan  dalam  pemilihan umum  di  Indonesia  yang  mayoritas beragama Islam.
Dengan  demikian  Islam  sejalan dengan  demokrasi  dan  secara  sosiologis dapat dianalisis dengan pendekatan fungsionalisme  yang  menekankan  sistem, keseimbangan,  adaptasi, maintance ,  dan latency. Seperti halnya  dalam paradigma yang  bersifat  seperti  Nabi  ( prophetic paradigm )  yang  melihat  perilaku  Nabi Muhammad SAW sebagai agen perubahan sosial,  yang  menekankan  keseimbangan dan intergrasi social.

## Daftar Pustaka
Ardi  Al-Maqassary.    2014.  Islam  Dan
Demokrasi E-Jurnal jpperadabanislamdd1 40200 s Ali  Shari`ati.      1979.  On  the  sociology  of Islam.    translated  from  the Persian by Hamid Algar.
Berkeley: Mizan Press,
___________,  2006 . Islam  dalam
Perspektif Sosiologi Agama IQRA Bandung. Doyle Paul Johnson, 2006. Teori Sosiologi,  Klasik  dan  Modern, terjemahan. Robert M. Z.
Lawang, Jakarta: Gramedia, Jilid 1, hal. 171-2. George  Ritzer,  2005.  Sosiologi,  Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,  terjemahan.  Alimandan, (Jakarta: hal. 15-42 Hairuman,  Badri  dkk.,  2004.  Islam  dan Demokrasi, Mengungkap
Fenomena  Golput  Dalam  Islam, Jakarta:  PT.  Nimas  Multima, http://www.transparansi.or.id/arti kel/
Kiki  Muhamad  Hakiki,  2016.  Islam  dan
Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. Wawasan   Jurnal  Ilmiah Agama dan  Sosial  Budaya.  Fakultas Ushuludin  UIN  Sunan  Gunung Jati Bandung. Vol 1, No 1 (2016) Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan  dan  Globalisasi,
(Yogyakarta:  Insist  Press,  2005),
Edisi Revisi, hal. 20.
Rivai,  Veithzal,  2013.Islamic  Leadership:
Membangun  Super  Leadership,
Jakarta: Bumi Aksara. Samuddin, Rapung, 2013.Fikih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Berpolitik, Jakarta: Gozian Press, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang  (UU)  Nomor  08/2012 tentang  Pemilu  Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif)
Undang-UndangNomor 2/2011 Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik.  Dan  dalam  hitungan triwulan ke depan,