## TEORI KEADI LAN MENURUT JOHN RAWLS

## Damanhuri Fattah ∗
Ditengah sekian banyak pemikiran sosial dewasa ini, evolusi atas gagasan-gagasan dalam bidang keadilan menuntut pengujian  di hadapan teori-teori keadilan yang berpengaruh. Tulisan ini akan mengangkat konsep teori keadilan John Rawls, sebagai sebuah teori yang dipandang paling konprehensif untuk teori-teori keadilan sampai

## Abstrak
Dalam mengembangkan model struktur masyarakat yang adil ini, Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurut Rawls akan memenuhi prinsip perbedaan. Dalam masyrakat kita terdapat pemilikan pribadi atas modal dan sebagian suber-sumber alam . Cabang aliokasi semacam itu dipakai untuk mempertahankan sistem pasar bebas. Dengan itu cabang pencipta stabilitas yang fungsinya mengedepankan lapangan kerja yang layak juga ada, sedang  cabang transfer menjamin pendapatan minimum masyarakat entah dengan jaminan keluarga atau jaminan khusus bagi si sakit atau penganggur. Atau lebih sistimatis lagi dengan tambahan pendapatan bertahap. Cabang distribusi bertugas menjaga keadilan dalam peembagian dengan sarana pajak dan penyesuaian hak milik. Menueurt Rawls sendiri, prinsip perbedaan dalam masyarakat kita dewasa ini atau dimasa depan dapat dilaksanakan melulu dengan redistribusi pendapatan dan kekayaan lewat pengenaan pajak pada kelompok ekonomi kuat dan mengalihkanhasil kelompok lemah.

## Kata Kunci: Teori Keadilan, John Rawls

## Pendahuluan
∗ Damanhuri Fattah adalah staf pengajar; Filsafat, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, dan Manajemen pada IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Staf Pengajar pada Universitas Tulang Bawang Lampung, Staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana IAIN Raden  Intan. Lulusan Doktor ( S.3 )
Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.
Damanhuri Fatah: TEORI KEADILAN MENURUT ......
sekarang. Masalah keadilan sosial yang ia tampilkan mengalami pendalaman lewat dialog dan diskusi panjang yang melibatkan banyak filsuf, ahli politik, ekonomi, sosiolog, dan para ahli hukum.

## Riwayat Hidup John Rawls
John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari League of Women Voters di daerah Kediamannya.Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki sense of noblege (Honderich (ed), 1995 : 745).
Rawls hanya sebentar saja mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian masa sekolah menengahnya dihabiskannya di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut, yang terkenal dengan mutu dan disiplinnya yang tinggi. Di Connectitut ini pula Rawls memasuki suatu fase relegius dalam pengalaman hidupnya. Menurut sahabat-sahabatnya, meskipun fase ini tidak berlangsung lama dan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang relegius dalam arti konvensional, namun membawa pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Nilai-nilai relegius bahkan  cukup kuat tertanam di dalam dirinya sehingga Rawls memiliki kepekaan relegius yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya yang sama-sama berhaluan liberal.
Sama dengan kedua saudaranya yang lain, pada tahun 1939 Rawls masuk universitas Princeton. Disini ia bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, salah seorang shabat dan pengikut Wittggenstein. Perkenalannya dengan tokoh inilah yang menimbulkan
minat Rawls terhadap filsafat. Ia menyelesaikan studinya di Princeton lebih awal, kemudian masuk dinas militer dan bahkan sempat ikut bertempur di Pasifik. Dalam dinas militer ini ia juga pernah ditempatkan di New Guine, Filipina, dan di Jepang, selama berdinas inilah Rawls mengalami masa-masa perang yang paling buruk di mana 17 orang seangkatannya di universitas Princeton terbunuh, sementara 23 orang dari angkatan di bawahnya (pada universitas yang sama) juga meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya, Rawls sendiri tidak pernah mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang khususnya peristiwa pengeboman di Hiroshima pada bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik (Honderich ( ed ), 1995 : 745).

## Tujuan Teori Keadilan Rawls
Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls (1973 : 50 – 57), yitu :
Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip- prinsip umum keadilan  yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika  diabdiakan untuk memaksimalisasi
Damanhuri Fatah: TEORI KEADILAN MENURUT ......
keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip- prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

## Bidang Utama Keadilan Menurut Rawls
Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio –  politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut  dia adalah susunan dasar masyarakat (De Marco, 1980 : 378). Sususnan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompotitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tanpak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak  dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak (Katzner, 1980 : 50).
Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlain-lainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal inilah institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi
awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidak samaan awal itu prinsip-prisip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur- unsur utama dari sitem sosial dan ekonomi.  Anak-anak dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan biasanya mempunyai prospek yang lebih rendah pula dalam mengembangkan pendidikannya. Struktur dasar masyarakat punya pengaruh yang sangat kuat atas berlangsungnya fenomena tersebut. Itulah sebabnya bagi Rawls bidang utama keadilan adalah struktur dasar msyarakat (Rawls, 1973 : 25) dan  (De Marco, 1980 : 360).

## Problem Utama Keadilan Menurut Rawls
Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaiman struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan (Rawls, 1973 : 30). Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal (Rawls, 1973 : 24).
a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidak adilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.
Damanhuri Fatah: TEORI KEADILAN MENURUT ......

## Dua Prinsip Keadilan Menurut Rawls
Dua prinsip keadilan Rawls (Rawls, 1973 : 10) di bawah ini merupakan solusi bagi problem  utama keadilan.
Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup :
 Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
 Kebebsan berbicara (termasuk kebebasan pers).
 Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
 Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
 Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the prinsiple of fair equality of opprtunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio- ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai  peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.
Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diutungkan. Andaikan bahwa penanaman modal (investasi) yang besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan jasa. Andaikan bahwa dengan
menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa demikian, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Dengan demikian penanaman modal itu sangat menaikkan prospek pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang baru. Meskipun demikian, orang tak akan bersedia menqanggung resiko investasi besar-besaran jiaka tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya. Dalam keadaan demikian itu pajak keuntungan yang rendah dapat menciptakan isnetif penanaman modal. Prinsip perbedaan akan menuntut peraturan pajak seperti itu jika para investor ditutntut untuk menciptakan maksimalisasi prospek hidup golongan yang paling kurang diuntungkan. Oleh karena itu para investor harus menikmati bagian kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar daripada orang lain dalam masyarakat. Menurut prinsip perbedaan, ketidak samaan dalam prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan jika investasi dimaksudkan untuk maksimalisasi prospek hidup mereka yang paling kurang diuntungkan.

## Prioritas Keadilan Menurut Rawls
Sekarang kita dapat melihat bahwa dalam teori Rawls terdapat tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut Rawls (1973 : 45) mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebauh prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain :
a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika –  dan hanya  –  jika  –  pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar- besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya,
Damanhuri Fatah: TEORI KEADILAN MENURUT ......
kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.
b. Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.
Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebsan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung matrial lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.

## Dasar Kebenaran dan Prinsip-prinsip Keadilan Menurut Rawls
Rawls (1980 : 560) mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, dua diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “Jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu adil dan tidak adil, maka prinsip tersebut dapat diterima”. Menurut dasar kebenaran kedua : “Jika menurut keputusan moral kita sebuah prinsip dipilih dibawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan dapat diterima”. Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita.
Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut adil dan tidak adil serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Antara pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil dan tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai keseimbangan refleksi (reflective equilibrium). Seperti ditunjuk Lois I. Katzner (1980 : 59),
keseimbangan refliksif tercapai jika ada kecocokan antara syarat- syarat pemilihan dan konsep intuitif kita tentang keadilan. Jika terjadi diskripansi antara prinsip-prinsip yang akan dipilih dengan peertimbangan-pertimbangan moral kita tentang masalah khusus, kita harus mengambil prinsip sebagai berikut : Refleksi atas prinsip-prinsip dan kondisi dimana prinsip-prinsip akan dipilih harus membawa kita untuk memperbarui pertimbangan moral kita. Kondisi-kondisi awal bagi pemilihan prinsip keadilan ini oleh Rawls disebut sebagai “posisi asli” (original position).
Dalam dasar kebenaran ketiga Rawls (1980 : 526 –  528) mengembangkan gagasan Kant tentang pelaku otonom. Bagi kant, pelaku yang otonom adalah seseorang yang ditentukan oleh prinsip- prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan smentara. Tanda rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia. Kita menampilkan kebebasan kita dari kungkungan alam dan masyarakat dengan cara-cara yang kita kenal dalam posisi asli. Dengan kata lain, jika manusia menerima prinsip-prinsip yang diakuinya harus dipilih dalam posisi asli, ia mengeksperesikan kodratnya sebagai manusia, yaitu bertindak secara otonom. Immanuel Kant sendiri mengidentikkan “otonomi” dengan rasionalitas. Pertanyaan “mengapa manusia harus bertindak otonomi” tampak ketika menyatakan bahwa kita bertindak secara otonom jika kita menerima prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi asli. Otonomi dan rasionalitas merupakan dua unsur penting dalamnya.
Atas dasar ketiga pertimbangan tersebut, Rawls menyatakan bahwa teorinya lebih unggul dari pada utilitarianisme karena memberi penjelasan yang lebih seksama terhadap pertimbangan kita tentang apa yang disebut “keadilan”. Dengan sistem prioritas diantara tiga prinsip yang telah kita lihat, Rawls melihat keunggulan prinsip-prinsip keadilan sosial yang ia bangun. Jika diterapkan dalam fakta prinsip- prinsip tersebut menurut Rawls menghasilkan penilaian moral kita
Damanhuri Fatah: TEORI KEADILAN MENURUT ......
tentang apa itu adil dan tidak adil serta penilaian tentang keadilan institusi sosial.

## Beberapa Keunggulan Menurut Rawls
Ambillah pandangan Rawls (1987 : 30) tentang kebebasan dalam rangka teorinya. Diantara pertimbangan-pertimbangan moral kita yang paling mendasar adalah keyakinan bahwa sturktur dasar masyarakat yang mendiskriminasikan manusia dalam hal kebebasan adalah struktur masyarakat yang tidak adil. Tetapi prinsip utilitarian pun dapat melahirkan pandangan semacam itu. Rawls menyatakan bahwa pandangan kebebasan menurut kaum utilitarian menyimpan asumsi yang meragukan, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa setiap orang punya kemampuan dan peluang yang sama untuk melaksanakan kebebasan-kebebasan dasar. Kebebasan bukan lagi nilai yang pada dirinya sendiri harus ada, melainkan cenderung menjadi barang mainan yang dapat didistribusikan.
Menueurt pandangan utilitarian, jika setiap orang tidak menemukan kepuasan yang sama dalam hal kebebasan-kebebasan dasar, kepentingan dapat dicapai melalui distribusi yang tak sama dalam hal kebebasan dasar. Dengan kata lain, jika kemampuan menikmati kebebasan tidak sama, maka utilitarianisme menuntut distribusi yang tidak sama. Kebebasan orang-orang yang telah “terkutuk” yang memiliki kemampuan rendah untuk menikmati kebebasan dapat dibatasi jika langkah itu menghasilkan manfaat yang lebih besar. Utilitarianisme membenarkan susunan institusional yang secara sistematis kurang memberi keuntungan pada individu-individu, asal demi maksimalisasi keuntungan lain (Schaefer, 1979 : 30).
Sebaliknya prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya menyediakan pendasaran untuk meniadakan kelemahan itu dengan meniadakan diskriminasi pemenuhan kebeasan-kebebasan dasar jaminan itu tidak akan mengorbankan mereka yang paling kurang diuntungkan demi maksimalisasi kepentingan seperti misalnya dalam contoh penanaman modal di muka.
Gambaran yang khas dari kondisi yang benar dilukiskan Rawls dengan menggunakan gagasan tradisional tentang kontrak sosial. Dalam gagasan tradisional tersebut prinsip-prinsip organisasi politik dapat dipandang sebagai kondisi dimana orang-orang membuat kontrak sosial. Dan prisip keadilan bagi struktur dasar masyarakat adalah prinsip yang menjelaskan bahwa pribadi-pribadi yang bebas, rasional. Dan menaruh concern pada kepentingan mereka harus menerima situasi persamaan asli sebagaimana dirumuskan dalam istilah “kerja sana”. Prinsip itu mengatur semua perjanjian selanjutnya, termasuk didalamnya bentuk pemerintahan yang harus didirikan. Gagasan “kontrak sosial” punya beberapa keuntungan (Rawls, 1987 : 67).
a. Mengizinkan kita untuk memandang prinsip keadilan sebagai hasil pilihan bersama yang rasional.
b. Gagasan kewajiban yang berdasar perjanjian menekankan pribadi-pribadi yang ambil bagian dalam pilihan bersama tersebut harus membuat komitmen dasar terhadap prinsip- prinsip tersebut harus didukung
c. Gagasan “kontrak” sebagai perjanjian sukarela demi keuntungan timbal balik memuat anjuran agar prinsip-prisip keadfilan ada untuk mendukung kerjasama setiap orang dalam masyarakat, termasuk mereka yang kurang beruntung.
Ketiga faktor dioatas menempatkan kontrak sosial bersifat hipotetis, yaitu memasyarakat-kan adanya perjanjian yang pasti ke dalam sederet prinsip-prinsip yang pasi pula. Kemudian hal ini juga meliputi penentuan prinsip-prinsip keadilan mana yang harus dipilih oleh individu-individu rasional. Posisi setiap individu merupakan siatuasi di mana prisip-prisip keadilan berkembang. Sebagai hasil perjanjian untuk kerjasama, prinsip-prinsip keadilan harus bersifat umum, universal dalam penerapan, dapat diuniversalkan, dapat diumumkan, bersifatmemutuskan dan menentukan. Sifat tersebut lahir
Damanhuri Fatah: TEORI KEADILAN MENURUT ......
dari inperatif agar struktur dasar masyarakat mendistribusikan secara adil hak-hak, kesejahteraan, pendapatn, otoritas dan kebutuhan dasar lain.
Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial yang mungkin muncul. Universal dalam penerapan berarti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam artian harus menjadi prinsip yang univesalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Seandainya dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat , prinsip-prinsip tersebut harus dapat diumumkan dan dimengerti setiap orang. Kemudian karena masalah keadilan muncul dimana individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas keuntungan yang dihasilkan oleh kerjasama sosial, prinsip-prinsip keadilan harus bersifat memutuskan, dalam arti menyediakan cara-cara membereskan tuntutan-tuntutan yang paling bertentangan. Yang terakhir prinsip keadilan harus menjadi prinsip yang menyediakan penentuan hasil bagi perselisihan masalah keadilan.
Rawls mengusulkan pemilihan alternatif yang mempunyai kemungkinan paling baik dan aman. Cara itu dia sebut Maximin Rule Dan menurut Rawls (1987 : 45), priorotas prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya akan menjamin hasil terbaik dari yang terburuk dalam ketidak pastian sekian banyak prinsip yang saling bersaing. Dengan pasti Rawls menyatakan bahwa hasil terbaik dari yang terburuk dalam utilitarianisme menuntut atau sekurang-kurangnya membenarkan pembatasan kebebasan secara ketat jika memang cara itu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi keseluruhan. Karena utilitarianisme membenarkan adanya korban demi manfaat keseluruhan yang lebih besar di bawah prinsip-prinsip utulitarian kelas yang kurang mempunyai akses keuntungan sungguh-sungguh berada dalam keadaan yang buruk.

## Model Struktur Masyarakat Adil Menurut Rawls
Setelah melihat gagasannya tentang prinsip-prinsip keadilan, kita akan meninjau bagaimana menurut Rawls (1973 : 45) struktur dasar masyarakat dapat diatur untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Peninjauan ini tidak akan menyediakan blue  print komprehensip tentang masyarakat adil, melainkan akan menjadi :
 Penuntun untuk lebih lanjut menetapkan isi prinsip-prinsip keadilan Rawls dengan meninjau implikasi praktisnya.
 Sebagai usaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan pada struktur dan masyarakat, terutama aplikasi pertimbangan moral yang ada di dalamnya
Dalam mengembangkan model struktur masyarakat yang adil ini, Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurut Rawls akan memenuhi prinsip perbedaan. Dalam masyrakat kita terdapat pemilikan pribadi atas modal dan sebagian suber-sumber alam . Cabang aliokasi semacam itu dipakai untuk mempertahankan sistem pasar bebas. Dengan itu cabang pencipta stabilitas yang fungsinya mengedepankan lapangan kerja yang layak juga ada, sedangcabang transfer menjamin pendapatan minimum masyarakat  entah dengan jaminan keluarga atau jaminan khusus bagi si sakit atau penganggur. Atau lebih sistimatis lagi dengan tambahan pendapatan bertahap. Cabang distribusi bertugas menjaga keadilan dalam peembagian dengan sarana pajak dan penyesuaian hak milik. Cabang ini meliputi penentuan sejumlah pajak warisan dan penentuan pajak untuk menaikkan pendapatan yang dituntut prinsip keadilan.

## Penutup
Berikut ini merupakan ringkasan dari pemikiran John Rawls tentang Keadilan :
Damanhuri Fatah: TEORI KEADILAN MENURUT ......
1. Posisi Asli. Struktur dasar masyarakat yang adil dapat dicapai dengan mengadakan reorganisasi atau penataan kembali susunan dasar masyarakat. Dalam hal ini setiap individu harus dalam keadaan “posisi asli” (original position). Original posisition adalah suatu keadaan awal di mana manusia digambarkan kembali pada sifat-sifat alaminya. Sifat asli manusia adalah : mementingkan diri sendiri, egois, moralis. Bertitik tolak dari posisi asli, orang akan sampai pada suatu persetujuan bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai posisi asli tersebut adalah “kerudung ketidaktahuan” (veil of ignorance).
2. “Kerudung ketidaktahuan” , (viel of ignorance) Supaya tercapai situasi yang menempatkan para anggota kegiatan struktur dasar masyarakat dalam kedudukan yang sama, maka mereka harus meninggalkan semua pengetahuan partikular mereka. Dalam situasi demikian tidak seorangpun mengerti keduudkannya, dan tidak tahu keuntungan dalam pemberian kekayaan dan kompensasi alamiah. Mereka juga tidak tahu yang akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, keadaan semacam ini disebut “kerudung ketidaktahuan” (veil of ignorance).
3. Keadilan dan Kebutuhan Dasar . Fungsi struktur masyarakat adalah untuk membagi-bagikan  hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang (primary goods). Primary goods ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yang diinginkan oleh setiap manusia normal dalam mencapai kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, pendapatan, dan kesehatan.
4. Prinsip-prinsip Keadilan . Prinsip pertama disebut “Prinsip Kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya” Principle of
Greates Equal Liberty). Pada prinsip ini mencakup : a). Kebebsan untuk berperan dalam kehidupan politik, b). Kebebasan untuk berbicara, c). Kebebasan untuk berkeyakinan (menganut salah satu agamadi dunia ini), d). Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri,
e). Kebebasan dari penangkapan dan penahan sewenang-wenang,
f). Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
Damanhuri Fattah: TEORI KEADILAN MENURUT...
Prinsip kedua, terdiri dari dua bagian yaitu : a). Prinsip Perbedaan” (The Difference Principle). Dan b). “Prinsip persamaan yang Adil atas Kesempatan” (The Principle of Fair Equality of Opportunity).
a).  Prinsip Perbedaan (The Deffrence Principle) mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah “perbedaan sosial ekonomi” menunjuk pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Sedangkan istilah “yang paling kyrang beruntung” menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang atau kesempatan ,dan wewenang.
b). “Peinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan” (The
Principle of Fair Equality of Opportunity) atau mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan ketrampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.

## Daftar Pustaka
De Marcu, Joseph P, “Rawls and Marx” dalam John Rawls, 1980, Theory of Social Justice, H. Gene Blocker (ed)  Ohio: Ohio
University, hlm. 359 – 430.
Honderich, Ted (ed), 1995, The Oxford Companoion to Philosophy, Oxford, New York: Oxford University Press.
Damanhuri Fatah: TEORI KEADILAN MENURUT ......
Katzner, Louis, I, “The OriginalPosition and Veil of Ignorance” dalam John Rawls, 1980, Theory of Social Justice, H Gene Blocker (ed), Ohio: Ohio University, hlm. 42 – 70.
Rawls, John, 1973, A. Theory of Justice, London: Oxford University
-----------  , “basic Liberties and their Proirity”, in Sterling  M. McMurrin (ed), 1987, Lberty, Equality. And Law, Cambridge: Cambridge University Press hlm, 1 – 88.
----------- , “Kantian Constructivism in Moral Theory”, The Journal of Philosophy, LXXVII (September 1980), hlm. 515 – 572.
Schaefer, David Lewis, 1979, Justice of Tyranny ? A Critique of John Rawls ‘Theory of Justce. New York: Kenniket.