INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12839-12849 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Perspektif Hukum Indonesia
Zul Aida 1 ✉ , Ardiansah 2 ,  Indra Afrita 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: zulaidazr@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tindakan operasi pembedahan dalam praktik medis menuntut dokter untuk mengemban tanggung jawab  hukum  yang  sangat  penting,  khususnya  dalam  konteks  hukum  Indonesia.  Artikel  ini mengeksplorasi aspek kunci dari tanggung jawab tersebut, dengan fokus pada kewajiban informatif dokter terhadap pasien, proses perolehan consent pasien, standar profesional yang harus diikuti, dan implikasi  hukum  terkait  kesalahan  medis  selama  operasi.  Kewajiban  dokter  untuk  memberikan informasi komprehensif sebelum operasi bertujuan memastikan pemahaman pasien mengenai risiko, manfaat, dan alternatif prosedur. Consent pasien menjadi dasar legal, dan analisis mendalam dilakukan terhadap  proses  perolehannya  serta  dampaknya  pada  pertanggungjawaban  dokter.  Artikel  juga menyoroti urgensi menjaga standar profesional dalam tindakan operasi, dengan penelitian terhadap konsekuensi hukum apabila standar tersebut dilanggar. Kesalahan medis selama operasi, termasuk sanksi hukum dan tuntutan ganti rugi yang mungkin dihadapi dokter, menjadi sorotan utama. Dalam konteks etika profesional, artikel menekankan pentingnya dokter menjalankan praktik  medis sesuai dengan  kode  etik  profesi,  dengan  pelanggaran  dapat  memiliki  implikasi  hukum  dan  profesional. Perlindungan hak dan kepentingan pasien menjadi fokus khusus, dengan analisis terhadap kewajiban dokter  dalam  mengutamakan  kesejahteraan  pasien.  Artikel  ini  bertujuan  memberikan  wawasan mendalam tentang tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan operasi pembedahan di Indonesia, menjadi sumber berharga bagi praktisi hukum, dokter, dan pihak terkait.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tindakan Operasi, Dokter.

## Abstract
Surgical operations in medical practice require doctors to assume very important legal responsibilities, especially in the context of Indonesian law. This article explores key aspects of these responsibilities, focusing  on  the  physician's  informative  obligations  towards  the  patient,  the  process  of  obtaining patient consent, the professional standards that must be followed, and the legal implications related to  medical  errors  during  surgery.  The  doctor's  obligation  to  provide  comprehensive  information before surgery aims to ensure the patient's understanding of the risks, benefits and alternatives to the procedure. Patient consent is the legal basis, and an in-depth analysis is carried out on the process of obtaining  it  and  its  impact  on  the  doctor's  liability.  The  article  also  highlights  the  urgency  of maintaining professional standards in operations, with research into the legal consequences if these standards are violated. Medical errors during surgery, including legal sanctions and compensation claims that doctors may face, are in the spotlight. In the context of professional ethics, the article emphasizes the importance of doctors carrying out medical practice in accordance with a professional code of ethics, with violations that can have legal and professional implications. Protection of patient rights and interests is a special focus, with an analysis of doctors' obligations to prioritize patient welfare. This article aims to provide in-depth insight into the legal responsibilities of doctors in surgical operations in Indonesia, becoming a valuable resource for legal practitioners, doctors and related parties.
Keywords: Legal Responsibility, Surgery, Doctor.

## PENDAHULUAN
Keywords: Kesehatan merupakan kebutuhan penting manusia yang memerlukan nilai- nilai untuk menghindari konflik saat hidup bersama. Pedoman atau aturan diperlukan untuk mencapai nilai-nilai tersebut, terutama dalam konteks fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Dalam aspek kesehatan, terdapat aturan medis, hukum, dan norma-norma moral  yang  dikelola  dengan  validitas.  Undang-Undang  1945  menjadi  norma  dasar  yang mengatur  kebijakan  dasar  hukum  Indonesia,  memberikan  hukum  dan  susunan ketatanegaraan.  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  17  Tahun  2023  menjelaskan  definisi Rumah  Sakit  sebagai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan secara paripurna, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Hanifa Wiknjosastro, 2018).
Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan hak masyarakat atas pelayanan  kesehatan,  dengan  pemerintah  menyediakan  rumah  sakit  sebagai  tempat mendapatkan pelayanan medis untuk mewujudkan kesejahteraan. Hubungan antara dokter dan pasien bukan hanya terkait pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi hukum
yang  dikenal  sebagai  hubungan  terapeutik.  Meskipun  dokter  memiliki  keahlian  untuk mengambil  tindakan  medis,  hubungan  ini  seharusnya  seimbang,  dipengaruhi  oleh perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran  (M.  Jusuf  Hanafiah  &  Amri Amir,  2017).  Dalam  hubungan  ini,  terdapat  ketergantungan  pasien  pada  dokter,  yang diakibatkan oleh  kurangnya  pengetahuan pasien  tentang kedokteran. Kedudukan  dokter terkadang dianggap lebih tinggi, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Pasien, yang  tidak  memiliki  pengetahuan  medis,  menjadi  kurang  cakap  dibanding  dokter. Seharusnya,  hubungan  ini  didasarkan  pada  saling  percaya  akan  kemampuan  dan pengabdian  dokter,  bukan  pada  ketidakseimbangan  kecakapan  (Willa  Chandrawilla Supriadi, 2015).
Menentukan kesalahan medis dokter saat ini masih sulit karena audit medis cenderung dilakukan secara internal oleh dokter, yang mungkin tidak objektif. Kasus kesalahan medis seringkali tidak ditangani secara merata di seluruh wilayah negara, dan proses hukumnya terkadang terhambat karena kurangnya pemahaman penegak hukum terkait aturan profesi kedokteran, baik dari segi ilmu kedokteran maupun etika kedokteran (M.T. Indiarti, 2017). Menurut J. Gunadi, risiko yang ditanggung pasien dapat berupa kecelakaan, risiko tindakan medik,  dan  kesalahan  penilaian.  Dalam  undang-undang  hukum  perdata,  syarat  tuntutan melanggar  hukum  termasuk  adanya  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  kerugian  yang ditanggung pasien, hubungan klausal antara kerugian dan kesalahan, serta adanya unsur kesalahan atau kelalaian (J. Gunadi, 2016). Dilihat dari aspek hukum keperdataan, hubungan antara  pasien  dan  dokter  masuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  perjanjian  atau  transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik melibatkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien, termasuk upaya maksimal dokter untuk menyembuhkan pasien. Persetujuan yang terjadi mencakup  bidang  diagnostik,  preventif,  rehabilitatif,  dan  promotif,  dengan  pasien memberikan  kepercayaan  kepada  dokter  untuk  menyembuhkan  penyakitnya  (Zaeni Asyhadie, 2017).
Hubungan  antara  dokter  dan  pasien  dalam  konteks  pelayanan  medis  diatur  oleh perjanjian atau transaksi terapeutik. Dalam hukum perdata, hubungan ini didasarkan pada konsensus. Meskipun pasien tidak diidentifikasi sebagai konsumen secara hukum, hubungan dokter-pasien bukanlah transaksi jual beli, melainkan kontrak medis atau kesepakatan usaha kesembuhan. Profesi kedokteran, meskipun penuh kompetensi dan pengabdian, tidak luput dari kesalahan medis yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan (dolzis) atau kealpaan (culpa). Dalam hukum pidana, kesalahan medis harus dibuktikan melalui audit medis sesuai dengan regulasi dan disiplin ilmu kedokteran.  Tindak pidana medis berfokus pada sebab tindak  pidana,  dan  pertanggungjawaban  pidananya  harus  dapat  dibuktikan  terkait
kesalahan profesional, seperti kesalahan diagnosis atau tindakan pengobatan. Penegakan hukum  terkait  kesalahan  medis  masih  kompleks,  karena  serangkaian  audit  medis  sering dilakukan  secara  internal  oleh  dokter,  menghambat  penentuan  kesalahan  yang  objektif. Diperlukan  pemahaman  yang  lebih  baik  dari  penegak  hukum  terkait  aturan  profesi kedokteran dari segi ilmu dan etika kedokteran.
Beberapa  kasus  malpraktik  kedokteran  mencuat  dalam  persidangan,  menunjukkan bahwa  dalam  tindakan  kedokteran,  tidak  selalu  kegagalan  penyembuhan  atau  kematian pasien yang menjadi bukti kesalahan medis. Dokter memiliki disiplin keilmuan kedokteran dengan kualifikasi tertentu untuk menilai kesalahan medis, dan audit medis yang dilakukan oleh komite medis menjadi langkah awal untuk menentukan kesalahan medis. Dalam hukum pidana, kesalahan medis harus memenuhi syarat tertentu, termasuk bukti kesalahan yang diperbuat  oleh  dokter.  Fokus  pada  akibat  dari  tindakan  pidana  dalam  hukum  pidana umumnya berbeda dengan tindak pidana medis yang lebih menitikberatkan pada sebab dari  tindakan  pidana.  Kasus  malpraktik  kedokteran  seperti  kurangnya  persiapan  operasi, kesalahan  prosedur,  atau  kelalaian  medis  memunculkan  pertanyaan  terkait pertanggungjawaban pidana dokter. Beberapa kasus yang masuk ke persidangan, seperti kasus  operasi  amandel,  operasi  caesar,  atau  pengangkatan  tumor,  menunjukkan  bahwa klaim  malpraktik  berkisar  pada  kesalahan  prosedur  atau  kelalaian  medis  yang  dapat menyebabkan kerugian pada pasien. Proses hukum dalam menentukan kesalahan medis masih kompleks, dan perlu koordinasi antara disiplin ilmu kedokteran dan hukum pidana.
Dalam doktrin hukum pidana, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban  pidana,  yaitu  adanya  perbuatan  yang  dapat  dipidana,  perbuatan tersebut  bertentangan  dengan  hukum,  dan  adanya  kesalahan  pelaku.  Menurut  Supriadi, dokter di rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan medis, termasuk kehati-hatian dalam menjalankan operasi pembedahan terhadap pasien. Poin ini menjadi fokus utama dalam penulisan penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Segi Perfekstif Hukum Indonesia."

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian sosiologis merujuk pada serangkaian pendekatan yang digunakan oleh sosiolog untuk menggali dan memahami fenomena sosial. Observasi sosial, sebagai metode  pertama,  memungkinkan  pengumpulan  data  melalui  pengamatan  langsung terhadap perilaku dan interaksi manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Wawancara, sebagai  metode  lain,  memfasilitasi  pemahaman  mendalam  melalui  interaksi  langsung dengan  individu  atau  kelompok.  Survei,  yang  melibatkan  pertanyaan  tertulis  atau
wawancara terstruktur, memungkinkan pengumpulan data kuantitatif dari sampel populasi. Studi kasus mendalami fenomena sosial melalui analisis terhadap satu kasus atau kelompok kecil (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Analisis konten melibatkan penelitian dokumen atau materi audio-visual untuk mengidentifikasi pola dan makna terkait dengan fenomena sosial. Eksperimen  sosial,  meskipun  lebih  umum  dalam  disiplin  lain,  dapat  digunakan  untuk memahami dampak variabel terhadap perilaku sosial (Soerjono Soekanto, 2010). Terakhir, analisis statistik menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengolah data kuantitatif dan menarik kesimpulan yang dapat diukur. Penggunaan metode ini dapat bervariasi tergantung pada  pertanyaan  penelitian,  jenis  data,  dan  pendekatan  penelitian  yang  diambil  oleh sosiolog.  Seringkali,  peneliti  menggunakan  kombinasi  beberapa  metode  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  terhadap  dinamika  masyarakat. Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  wawancara (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter  Dalam  Tindakan  Operasi  Pembedahan  dari  Segi Persfektif Hukum Indonesia
Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu  pelayanan  medis,  dan  memberikan  kepastian  hukum.  Undang-Undang  ini menetapkan persyaratan dokter, termasuk sertifikat kompetensi kedokteran, Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia, dan Surat Izin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Dokter juga diharuskan mengucapkan sumpah dokter, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mematuhi etika profesi.
Pengertian  tanggungjawab  tidak  muncul  secara  tiba-tiba,  tetapi  berkembang  dari pengalaman krisis dunia dan kesepakatan masyarakat beradab. Meskipun sulit diterangkan dengan tepat, tanggungjawab sering kali terkait dengan keharusan, kesedihan menerima konsekuensi, dan kesadaran, kesediaan, serta kemampuan untuk bertanggungjawab. Dalam norma  hukum  Indonesia,  tanggungjawab  diartikan  sebagai  keadaan  wajib  menanggung segala  sesuatunya.  Unsur  tanggungjawab  melibatkan  kecakapan,  beban  kewajiban,  dan perbuatan.  Kewajiban  menunjukkan  sifat  yang  harus  dilakukan,  sedangkan  perbuatan mencakup  segala  tindakan  yang  dilakukan  (Trisnadi  S,  2017).  Dengan  demikian, tanggungjawab adalah keadaan cakap menurut hukum yang memampukan seseorang atau badan  hukum  menanggung  kewajiban  atas  perbuatan  yang  dilakukan.  Dalam  konteks hukum,  tanggungjawab  berarti  keterikatan  sebagai  subjek  hukum  dengan  hak  dan
kewajiban. Seorang dokter juga sebagai subjek hukum memiliki tanggungjawab yang dapat dibedakan antara tindakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesi dan tindakan yang terkait dengan pelaksanaan profesi kedokteran.
Tanggung  jawab  seorang  dokter  terhadap  ketentuan  hukum  dalam  menjalankan profesinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, mengacu pada persyaratan profesi kedokteran  dan  prinsip  etika.  Praktik  kedokteran  memerlukan  kompetensi  dan  standar tertentu, yang diawasi dan diizinkan oleh otoritas yang berwenang. Kelalaian atau kesalahan dokter dapat dianggap melawan hukum dan memerlukan tanggung jawab perdata. Dalam konteks hukum, dokter dianggap bertanggung jawab jika mampu menyadari konsekuensi perbuatannya  dan  dapat  menentukan  niat  atau  kehendaknya.  Profesi  dokter  diatur  oleh Undang-Undang  No  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan,  yang  menetapkan  persyaratan, seperti sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi, dan Surat Izin Praktik (Aristia Pradita Widasari Widodo et al., 2022).
Tanggung jawab dokter mencakup tanggung jawab etik dan hukum. Tanggung jawab etik terkait dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan sumpah dokter, melibatkan aspek hubungan dokter dengan pasien dan perawatan kesehatan secara holistik. Tanggung jawab hukum  dokter  dapat  muncul  dalam  konteks  perdata,  terutama  jika  terjadi  wanprestasi, perbuatan  melanggar  hukum,  kelalaian,  atau  pelaksanaan  tugas  sebagai  penanggung jawab. Pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi berupa teguran dan bimbingan, sementara  tanggung  jawab  hukum  perdata  dokter  melibatkan  ganti  rugi  kepada  pasien yang mengajukan gugatan. Dasar hukum untuk pertanggungjawaban medis termasuk Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 1365 KUH Perdata, yang  menetapkan  syarat-syarat  seperti  adanya  kerugian,  kesalahan  atau  kelalaian, hubungan kausal, dan pelanggaran hukum (Buamona H, 2015).
Tanggung jawab pidana dokter terkait malpraktek ditekankan pada aspek persetujuan pasien atau consent. Tindakan medis invasif harus didasarkan pada persetujuan pasien, dan tanpa  persetujuan,  dokter  dapat  dituduh  melakukan  tindakan  pidana  penganiayaan. Meskipun  Pasal  351  KUHP  mengatur  penganiayaan,  pada  kasus  dokter,  syarat-syarat tertentu seperti adanya indikasi medis, persetujuan pasien, dan sesuai standar profesi dapat membebaskan dokter dari sanksi (Oemar Seno Aji, 2016). Tanggung jawab pidana dokter seringkali  terkait  dengan  kesalahan  profesional,  terutama  kelalaian  (negligence)  dan pelanggaran informed consent. Kelalaian dalam hukum pidana dibedakan menjadi kealpaan ringan  dan  kealpaan  berat.  Dalam  konteks  malpraktek,  kealpaan  dokter  melibatkan ketidakhati-hatian,  tidak  memperhitungkan  konsekuensi,  dan  tindakan  yang  seharusnya dapat  dihindarkan.  Tanggung  jawab  administrasi  dokter  terhadap  malpraktek  termaktub
dalam  peraturan  kesehatan,  di  mana  pelaksanaan  informed  consent  menjadi  fokus. Pelanggaran terhadap persetujuan pasien dapat mengakibatkan pencabutan izin praktek. Undang-Undang  No.  6  tahun  1963  dan  Permenkes  No.  585  tahun  1989  memberikan landasan  bagi  tindakan  administratif  terhadap  tenaga  kesehatan,  termasuk  dokter,  yang melibatkan  kelalaian  atau  pelanggaran  etika  profesi  (Wahyu  W,  2014).  Tanggung  jawab disiplin ilmu kedokteran ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Pelanggaran disiplin kedokteran mencakup berbagai aspek, seperti praktik tidak kompeten, pemberian informasi yang tidak jujur, pelanggaran etika dalam penelitian, hingga tindakan  pelecehan seksual. MKDKI  berwenang menentukan kesalahan dan  memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan dan etika profesi kedokteran (Retno Harjanti Hartiningsih, 2020).
2. Idealnya Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dalam Perfekstif Hukum Indonesia
Dalam  hubungan  antara  tenaga  kesehatan,  seperti  dokter,  dan  pasien,  kerja  sama dalam segala cara penyembuhan diharapkan . Pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang penyakitnya, dan menyembunyikan informasi dapat dianggap sebagai kesalahan pasien, dikenal sebagai contributory negligence (Diana Haiti, 2017).  Tanggung  jawab  dokter,  juga  dikenal  sebagai  tanggung  jawab  kedokteran  atau medical  liability,  didasarkan  pada  kode  etik  profesi.  Kode  etik  profesi  membantu pengambilan  keputusan efisien, memberikan arahan kepada  individu  dalam  profesi,  dan menciptakan  pola  perilaku profesional yang diharapkan. Tanggung  jawab hukum dokter muncul ketika tindakan medis dokter merugikan pasien karena kelalaian atau kurang hati- hati. Malpraktik medis biasanya terjadi jika dokter bertentangan dengan etika, moral, hukum, atau standar profesi medis, serta melibatkan kelalaian, kurang hati-hati, atau kelalaian yang menyolok dalam tindakan medis. Standar profesi medis menuntut bahwa tindakan medis dilakukan dengan teliti, sesuai dengan kemampuan dokter rata-rata dalam kategori keahlian yang sama, dengan sarana yang memadai, dan proporsional dengan tujuan konkrit tindakan medis tersebut (Angga Pranavasta Putra, 2020).
M. Jusuf Hanafiah dan Amir Amri, dalam pandangan mereka tentang malpraktik medis, menggambarkan  itu  sebagai  kelalaian  dokter  dalam  menggunakan  keterampilan  dan pengetahuan  yang  lazim  dalam  mengobati  pasien  di  lingkungan  yang  sama.  Kelalaian diartikan sebagai kurang hati-hati, seperti tidak melakukan tindakan yang dilakukan oleh seseorang  dengan  sikap  hati-hati  yang  wajar  atau  sebaliknya,  melakukan  sesuatu  yang seharusnya tidak dilakukan dalam situasi tersebut (Bahder Johan Nasution, 2015). Sebagai
contoh, kasus operasi amandel terjadi ketika dokter tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien, menyatakan tidak ada efek samping, padahal pasien mengalami masalah serius  setelah  operasi.  Kasus  tersebut  menyebabkan  kerugian  materiil  sebesar  Rp. 20.825.375,-, meliputi biaya operasi, kamar perawatan, transportasi, dan lain-lain. Kerugian immateriil mencakup kesulitan berkomunikasi, jatuhnya harga diri, depresi, dan rasa tertekan pada  penggugat.  Tuntutan  penggugat  mencakup  pembayaran  kerugian  materiil  dan immateriil.    Penggugat  menuntut  ganti  rugi  materiil  dan  immateriil  sebesar  Rp. 1.020.825.375,- secara tanggung renteng. Sita jaminan dilakukan pada tanah dan bangunan milik tergugat I dan II. Penggugat juga meminta pemulihan kesehatan atau ganti rugi atas kelalaian dokter. Pengadilan menyatakan sah sita jaminan dan menghukum tergugat I dan II membayar ganti rugi sebesar Rp. 520.825.375,- dengan pembagian 70% dan 30%, serta biaya  perkara  sebesar  Rp.  1.659.000,-.  Undang-undang  Kesehatan  mengatur  bahwa kelalaian tenaga kesehatan harus diselesaikan melalui mediasi sebelum ke pengadilan, tetapi dalam  kasus  ini  tidak  disebutkan  adanya  mediasi  sebelumnya.  Pada  Pasal  53  dan  54, dijelaskan  bahwa  pelayanan  kesehatan  harus  bertanggung  jawab,  aman,  bermutu,  dan merata, yang relevan dengan keluhan pasien setelah operasi.
Dalam  Undang-undang  Kesehatan  Nomor  17  tahun  2023,  setiap  orang  berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara kesehatan yang menyebabkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika tindakan dilakukan dalam keadaan darurat. Pada kasus ini,  Shanti  Marina  menuntut  ganti  rugi  atas  dugaan  kesalahan  dalam  tindakan  operasi amandel. Meskipun hak untuk menuntut tidak hilang karena operasi tidak dilakukan dalam keadaan darurat, doktrin Res Ipsa Loquitur tidak sepenuhnya relevan karena belum terbukti dengan jelas bahwa ada kelalaian. Pertanggungjawaban dokter dalam bidang hukum dapat melibatkan  kesalahan  (culpa),  yang  dapat  dibagi  menjadi  culpa  lata  (berat),  culpa  levis (biasa), dan culpa levissima (ringan). Sengketa perdata muncul jika terdapat kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Shanti Marina mencoba membuktikan bahwa tindakan dokter tidak sesuai standar profesi dan menyebabkan keluhan yang lebih parah. Namun, ketidakhadiran saksi ahli dapat mempersulit pembuktian.
Dalam  konteks  gugatan  perdata,  dokter  dapat  dianggap  melakukan  perbuatan melawan hukum jika tindakannya melanggar kewajiban hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. Shanti Marina menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dengan mengacu  pada  kelalaian  dan  dampak  negatif  setelah  operasi.  Namun,  harus  dibuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan dokter dan kerugian yang dialami pasien. Dalam aspek  wanprestasi,  terdapat  perikatan  antara  dokter  dan  pasien  berdasarkan  transaksi
terapeutik.  Untuk  membuktikan  wanprestasi,  perbuatan  dokter  harus  memenuhi  unsur- unsur perikatan, yang melibatkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien. Dalam kasus ini, Shanti Marina menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi dalam tindakan kedokteran yang tidak memberikan hasil sesuai harapan. Dalam kasus ini, terdapat  perjanjian  antara  dokter  (tergugat  I)  dan  pasien  (penggugat)  untuk  melakukan operasi amandel. Dokter memiliki kewajiban melakukan tindakan kedokteran sesuai standar profesi,  sementara  pasien  berkewajiban  membayar  setelah  operasi.  Namun,  dokter melaksanakan  operasi  dengan  kelalaian  dan  pasien  mengalami  kerugian  baik  materiil maupun immateriil. Dokter yang bersangkutan melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai standar, sehingga dapat dianggap tidak sempurna. Pasien mengalami kerugian materiil dan immateriil, seperti biaya operasi dan transportasi, kesulitan berkomunikasi, penurunan harga diri, depresi, dan pertanyaan terus-menerus tentang suaranya (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019).
Meskipun dokter berdalih telah mendapatkan persetujuan (informed consent), namun informasi yang diberikan tidak lengkap. Pasien seharusnya mendapat penjelasan risiko dan alternatif tindakan kedokteran. Dokter bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien. Dalam aspek administrasi, dokter dapat dikenai sanksi administratif jika  melakukan  tindakan  medis  tanpa  persetujuan  pasien.  Pada  kasus  ini,  dokter  tidak memberikan penjelasan lengkap pada pasien, sehingga persetujuan yang diberikan tidak sah.  Terhadap  rekam  medis,  dokter  harus  menjaga  kerahasiaannya.  Namun,  dokter membuka rekam medis tanpa izin pasien, yang sebenarnya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan  kesehatan  pasien,  permintaan  aparat  hukum,  atau  sesuai  ketentuan perundang-undangan. Rumah sakit bertanggung jawab hukum terhadap kelalaian tenaga kesehatannya, meskipun dokter berdalih tidak memiliki hubungan majikan-buruh. Dalam undang-undang,  tanggung  jawab  rumah  sakit  bersifat  terpusat,  namun  tidak  dijelaskan mengenai hak regres terhadap tenaga kesehatan. Pada akhirnya, dokter dan rumah sakit dapat dikenai sanksi hukum atas kelalaian yang dilakukan (Arini Meronica, 2023)..

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  beberapa  poin  penting  dapat disimpulkan. Pertama, dokter perlu mematuhi standar profesi medis atau lege artis dalam menjalankan  praktik  medisnya.  Kedua,  dalam  menjalankan  profesinya,  dokter  harus memahami hak dan kewajiban pasien, serta hak dan kewajiban dokter itu sendiri. Ketiga, penting untuk tetap menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang terkandung dalam 'Sumpah Dokter'. Keempat, dalam konteks tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan operasi
pembedahan, dari segi perspektif hukum Indonesia, tanggung jawab dokter dapat dibagi menjadi  tiga  bagian.  Pertama,  tanggung  jawab  secara  hukum,  yang  meliputi  tanggung jawab pidana dan perdata. Kedua, tanggung jawab secara etik atau moral, yang mencakup kewajiban dokter terhadap standar moral dan etika profesi medis. Dan ketiga, tanggung jawab secara administrasi, yang terkait dengan persetujuan informed consent dari pasien sebelum  tindakan  medis  dilakukan.  Melalui  pemahaman  dan  penerapan  aspek-aspek tersebut,  diharapkan  praktik  medis  dapat  berjalan  dengan  integritas,  mengutamakan kepentingan dan  kesejahteraan pasien, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis.

## DAFTAR PUSTAKA
Angga  Pranavasta  Putra.  (2020).  Penyelesaian  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik. Magistra Law Review, 1(1).
Arini  Meronica.  (2023).  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  DOKTER  DALAM  PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN. UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG.
Aristia  Pradita  Widasari  Widodo,  Ardiansah  Ardiansah,  &  Sudi  Fahmi.  (2022).  Penegakan Hukum  Terhadap  Pemalsu  Identitas  Dokter  Dalam  Perspektif  Keadilan.  Law, Development & Justice Review , 5(1).
Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Petanggungjawaban Dokter. Rineka Cipta. Buamona H. (2015). Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis . Yogyakarta.
Devi Dharmawan, & Ivonne Jonathan. (2019). Pertanggung Jawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, 8(1), 125.
Diana Haiti. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. Badamai Law Journal, 2(1).
Hanifa  Wiknjosastro.  (2018).  Ilmu  Bedah  Kebidanan.  Yayasan  Bina  Pustaka  Sarwono Prawirohardjo.
J. Gunadi. (2016). Tindakan Medik dan Pertanggungjawaban Medik. Balai Penerbit FKUI.
Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Prenamedia.
M. Jusuf Hanafiah, & Amri Amir. (2017). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. BGG.
M.T.  Indiarti.  (2017).  Caesar  Kenapa  Tidak?  (Cara  Aman  Menyambut  Kelairan  Buah  Hati Anda). Elmatera.
Oemar Seno Aji. (2016). Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter. Erlangga .
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
Retno  Harjanti  Hartiningsih.  (2020).  POLA  HUBUNGAN  HUKUM  ANTARA  DOKTER  DAN PASIEN. MAKSIGAMA, 14(1), 50.
Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
Trisnadi S. (2017). Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis.
Jurnal Pembaharuan Hukum , IV(1).
Wahyu W. (2014). Dokter, Pasien dan Malpraktik. Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI. Jurnal Mimbar Hukum, 26(1).
Willa Chandrawilla Supriadi. (2015). Hukum Kedokteran. Mandar Maju.
Zaeni  Asyhadie.  (2017).  Aspek-Aspek  Hukum  Kesehatan  Di  Indonesia.  PT  Raja  Grafindo Persada.