Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258

## KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN ASURANSI
Ardiana Hidayah 1 dan Fitriah 2
1 “ Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: ardianahidayah@unpal.acid ” 2 Fakultas Hukum Universitas Palembang “E-mail: fitriahsyahrial@gmail.com

## Abstract
The  insurance  company  restructuring  policy  in  the  implementation  of  insurance  business  in Indonesia  relies  on  the  provisions  in  Article  11  of  Law  Number  40  of  2014  concerning Insurance  in  which  an  insurance  company  is  required  to  implement  good  corporate governance. Based on the insurance business law, the regulation and supervision of activities is carried out by the Financial Services Authority. The restructuring of PT Asuransi Jiwasraya (Persero)  is  further  regulated  in  OJK  Regulation  Number  71/POJK.05/2016  concerning  the Financial Health of Insurance and Reinsurance Companies.

## Keywords: Restructurisation; Insurance company

## Abstrak
Restrukturisasi  sebagai  suatu  upaya  yang  dilakukan  dalam  mereorganisasi  struktur  hukum, struktur  kepemilikan,  struktur  operasional,  atau  struktur  lainnya  pada  suatu  perusahaan,  ahal tersebut  dilakuan  agar  perusahaan  dapat  lebih  menguntungkan  atau  dapat  memenuhi kebutuhannya.  Kebijakan  restrukturisasi  perusahaan  asuransi  dalam penyelenggaraan  usaha perasuransian  di  Indonesia  berpedoman  pada  ketentuan  di  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian  yang  mana  suatu  perusahaan  perasuransian  wajib menerapkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Berdasarkan  undang-undang  usaha perasuransian  tersebut  maka  pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  dilakukan  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan.  Pada  restrukturisasi  perusahaan  asuransi  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan OJK  Nomor  71/POJK.05/2016  tentang  Kesehatan  Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan Reasuransi.
Kata Kunci: Restrukturisasi; Perusahaan Asuransi

## PENDAHULUAN
Asuransi sebagai suatu
perjanjian  diantara  para  pihak  (kedua belah  pihak)  yang  membuatnya  untuk disepakati bersama antara pihak perusahaan asuransi dan pihak pemegang  polis  asuransi.  Perjanjian yang dibuat tersebut menjadi dasar bagi yang  menerima  polis  (penerima)  dari perusahaan  asuransi  sebagai  imbalan dalam memberikan penggantian kepada tertanggung  atau  pemegang  polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang
timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung  atau  pemegang  polis. Penggantian  dalam  asuransi  terjadi dikarenakan  adanya  suatu  peristiwa yang tidak pasti; atau dalam memberikan pembayaran yang didasarkan karena meninggalnya tertanggung  atau  pembayaran  yang didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung dengan  manfaat  yang  besarnya  telah
Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258
ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada hasil pengelolaan dana. 1
Perusahaan asuransi adalah perusahaan  yang  bertindak  sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan  usahanya  berhubungan langsung  dengan  tertanggung  atau melalui  pialang  asuransi.  Sehingga kemampuan perusahaan asuransi dalam menanggung suatu risiko yang dijaminnya tergantung kepada
kekuatan keuangan yang dimilikinya. 2

## Tabel 1
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Penunjang Asuransi Tahun 2019-2021 Perusahaan Asuransi Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2019 2020 2021 PERUSAHAAN ASURANSI - - - Asuransi jiwa 60 59 60 Asuransi kerugian 79 77 77 Reasuransi 7 7 7 Badan penyelenggara jaminan sosial 2 2 2 Penyelenggara asuransi wajib 3 3 3 Jumlah 151 148 149 PERUSAHAAN PENUNJANG ASURANSI - - - Pialang asuransi 160 160 155 Pialang reasuransi 42 42 41 Penilai kerugian 27 26 27 Konsultan aktuaria - - - Agen asuransi - - - Jumlah 229 228 223 Sumber: Badan Pusat Statistik 2021
1 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian
2 A. Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik jumlah perusahaan asuransi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021 cenderung stabil, tidak ada peningkatan yang  berarti.  Bahkan  dimasa  pademi kurun  waktu  3  tahun  terakhir,  yang mulai  merebaknya  di  tahun  2019 sampai  2021  untuk  mempertahankan eksistensinya memerlukan suatu kekuatan besar dalam menjaga kepercayaan  pada  pemegang  polis asuransi.  Kekuatan  tersebut  berupa kesehatan  keuangan  perusahaan  agar tidak terjadinya gagal bayar pada klaim biaya pertanggungan asuransi.
Sehingga  perlu  adanya  regulasi  yang memberikan  jawaban  dalam  mengatasi permasalahan tersebut. Adapun penawaran kebijakan pemerintah berupa program restrukturisasi mengacu  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  Nomor  71  Tahun 2016  Tentang  Kesehatan  Keuangan Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan Reasuransi.
Restrukturisasi merupakan suatu istilah dalam manajemen (pengelolaan) perusahaan dalam rangka melakukan Tindakan
yang terorganisasi  secara  struktur  hukum, struktur  dalam  kepemilikan,  struktur dalam  operasional,  atau  pada  struktur lainnya  pada  perusahaan  tertentu.
Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258
Dilakukannya restrukturisasi pada sebuah  perusahaan  agar  dapat  lebih menguntungkan  atau  agar  dapat  lebih sesuai pada kebutuhan.
Adapun  alasan  lainnya  dalam melakukan  suatu  restrukturisasi  yakni untuk  perubahan  kepemilikan  atau struktur  kepemilikan,  pemisahan,  atau untuk  merespon  krisis  atau  terjadinya perubahan besar pada sebuah perusahaan, seperti kebangkrutan,
reposisi, atau pembelian.
Restrukturisasi dapat berupa restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi utang, dan
restrukturisasi keuangan. 3
Restrukturisasi aset atau restrukturisasi  liabilitas  tidak  boleh sampai merugikan pemegang polis, jika pemegang  polis  tidak  setuju  maka harus  segera  dibayarkan  seluruhnya. 4
Restrukturisasi merupakan upaya pemulihan  manfaat  polis.  Penawaran restrukturisasi mengupayakan agar polis tetap berjalan dengan skema baru, dan  meminimalisasi  dampak  kerugian bagi  pemegang  polis  yang  lebih  besar
3 “Restrukturisasi,” https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi,
2021.
4 Nuhansa  Mikrefin,  "Restrukturisasi  Polis Terus Berjalan, Nasabah Tetap Gugat
Jiwasraya" , https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61777d7d7 0d31/restrukturisasi-polis-terus-berjalan-
nasabah-tetap-gugat-jiwasraya, 2022.
apabila dilakukan likuidasi pada perusahaan asuransi tersebut. 5
Dalam penulisan ini akan membahas tentang bagaimana kebijakan  pemerintah  pada  kegiatan restrukturisasi  perusahaan  khususnya pada perusahaan asuransi di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Restrukturisasi merupakan istilah  manajemen  perusahaan  untuk tindakan mereorganisasi struktur hukum,  struktur  kepemilikan,  struktur operasional,  atau  struktur  lainnya  dari sebuah  perusahaan,  agar  perusahaan tersebut  dapat  lebih  menguntungkan atau agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Alasan lain untuk melakukan restrukturisasi meliputi perubahan  kepemilikan  atau  struktur kepemilikan,  pemisahan,  atau  untuk merespon  krisis  atau  perubahan  besar yang  terjadi  pada  perusahaan,  seperti kebangkrutan, reposisi, atau pembelian. Restrukturisasi dapat berupa restrukturisasi perusahaan,
5 Andina Librianty, Progres Terbaru Restrukturisasi  Polis  Asuransi  Jiwasraya, https://www.merdeka.com/uang/progres- terbaru-restrukturisasi-polis-asuransi- jiwasraya.html, 2022.
Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258
restrukturisasi utang, dan restrukturisasi keuangan. 6
Restrukturisasi digunakan untuk  melakukan  perbaikan  yang tujuan  akhirnya  adalah  memperbaiki kinerja  sebuah  usaha  yang  dijalankan, baik  perorangan  maupun  perusahaan. 7
Kaitan  dengan  perusahaan  asuransi, maka  restrukturisasi  merupakan  upaya pemulihan  manfaat  polis.  Penawaran restrukturisasi mengupayakan agar polis tetap berjalan dengan skema baru, dan  meminimalisasi  dampak  kerugian bagi  pemegang  polis  yang  lebih  besar apabila  dilakukan  likuidasi  terhadap perusahaan asuransi.
Dalam  penyelenggaraan  usaha perasuransian di Indonesia berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian  di  dalam  BAB  V Penyelenggaraan  Usaha  Pasal  11  ayat (1)  Perusahaan  Perasuransian  wajib menerapkan  tata  kelola  perusahaan yang  baik.  Dalam  ayat  (2)  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  tata  kelola perusahaan sebagaimana dimaksud
6 Restrukturisasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi, 2022.
7 Muhammad  Idris,  "Apa  Itu  Restrukturisasi
dan Restrukturisasi Kredit?",
https://money.kompas.com/read/2021/03/24/09 0756126/apa-itu-restrukturisasi-dan- restrukturisasi-kredit, 2022.
pada  ayat  (1)  diatur  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Lebih  lanjut  pada  pengaturan dan  pengawasan  juga  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 57 yakni: (1) Pengaturan dan pengawasan
kegiatan Usaha Perasuransian  dilakukan  oleh  Otoritas Jasa
Keuangan. (2) Menteri menetapkan  kebijakan  umum  dalam rangka  pengembangan  pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.
Selanjutnya  dalam  Pasal  58 Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan  terciptanya  persaingan usaha  yang  sehat  di  bidang  Usaha Perasuransian.  Sedangkan  Pasal  59 ayat  (1)  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat menugaskan  pihak  tertentu  untuk  dan atas  nama  Otoritas  Jasa  Keuangan melaksanakan  sebagian  dari  fungsi pengaturan  dan  pengawasan,  dan  ayat (2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara  penugasan  dan  pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan.
Pada  restrukturisasi  perusahaan asuransi  diatur  lebih  lanjut  dalam
Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258
Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016  tentang  Kesehatan
Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan Reasuransi. Penyehatan keuangan dapat  dilakukan  dengan  restrukturisasi aset  dan/atau  liabilitas,  penambahan modal  disetor,  pemberian  pinjaman subordinasi,  peningkatan  tarif  premi, pengalihan  sebagian  atau  seluruh portofolio, penggabungan badan usaha. 8
Dalam  Peraturan  OJK  Nomor 71/POJK.05/2016  tentang  Kesehatan Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan Reasuransi,  Adapun  Ruang  Lingkup Kesehatan  Keuangan  terdapat  Pasal  2 yaitu:
1. Perusahaan  wajib  setiap  waktu memenuhi  persyaratan  tingkat kesehatan keuangan.
2. Pengukuran  tingkat  kesehatan keuangan meliputi:
a. Tingkat Solvabilitas;
b. cadangan teknis;
c. kecukupan investasi;
d. Ekuitas;
e. Dana Jaminan; dan
8 Thomas  Mola  ,  “Restrukturisasi  Jiwasraya
Sesuai Aturan”,
https://finansial.bisnis.com/read/20210329/215
/1374026/restrukturisasi-jiwasraya-sesuai- aturan., 2022.
f. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
Adapun tujuan dari perhitungan
solvabilitas
diperlukan pada perusahaan-perusahaan pada
umumnya, yaitu di antaranya: 9
1. Meringkas  Kondisi  Finansial Perusahaan Pada Kreditur Perhitungan  rasio  solvabilitas adalah  aktivitas  yang  sangat krusial bagi reputasi perusahaan di  mata  kreditur.  Kreditur perusahaan  yang  membutuhkan data solvabilitas adalah lembaga peminjam uang, perusahaan anjak piutang, asuransi, hingga investor. Apabila tingkat solvabilitas suatu  bisnis  rendah,  maka kreditur-kreditur ini akan meragukan  perusahaan  tersebut dan  memasukkannya  ke  dalam blacklist.
2. Menilai  Kemampuan  Bisnis
Membayar Bunga
Salah satu konsekuensi bertransaksi secara kredit adalah  bunga,  dan  ini  berlaku juga antara perusahaan dan para
9 Pengertian Rasio Solvabilitas, Tujuan, Jenis, dan Rumusnya, https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/2 0/rasio-solvabilitas-adalah
Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258
krediturnya. Selain untuk menilai  kapasitas  perusahaan membayar utang, rasio solvabilitas  adalah  alat  ampuh guna memproyeksikan kemampuan  bisnis  membayar bunga  hingga  beberapa  tahun mendatang.
3. Memberi  Informasi  Kesehatan Neraca
Neraca  keuangan  yang  sehat dengan modal dan aktiva seimbang merupakan angin segar bagi para kreditur perusahaan. Data tentang kesehatan  neraca  ini  salah satunya bisa didapatkan melalui perhitungan solvabilitas.
4. Estimasi  Total  Pinjaman  Saat
Jatuh Tempo Pembayaran Tujuan  terakhir  perhitungan rasio  solvabilitas  adalah  supaya kreditur  bisa  mengetahui  total uang  bisa  didapatkannya  dari pembayaran  kredit  perusahaan. Estimasi  total  pembayaran  ini terutama  penting  jika  kreditur dijanjikan
pengembalian
pinjaman  dengan  bunga  atau perkembangan dividen.
Adapun jenis rasio
solvabilitas adalah sebagai berikut: 10
1. Debt to Asset Ratio
Jenis pertama perhitungan solvabilitas adalah debt-to-asset ratio ,  atau  disingkat  dengan D/A  Ratio,  yaitu  perbandingan antara  jumlah  kewajiban  belum dibayar dan total aset perusahaan  saat  ini.  Aset  yang dihitung  di  sini  termasuk  aset tak lancar seperti mesin/bangunan dan aset lancar seperti  kas/uang  tunai/tabungan bank non-deposito.
2. Debt to Equity Ratio
Jenis berikutnya dari solvabilitas adalah debt-to- equity  ratio atau  D/E  Ratio, yakni perbandingan jumlah kewajiban  dengan  total  modal operasional  bisnis,  atau  yang disebut  juga  sebagai  ekuitas. Jika  rasio  hutang  perusahaan lebih besar dari modal operasionalnya,  maka  ini  salah satu tanda solvabilitas perusahaan tersebut
bermasalah.
Ardiana Hidayah dan Fitriah, Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi, Halaman 252-258
3. Leverage Ratio/Debt to Capital

## Ratio
Nama  lain  dari leverage  ratio adalah debt  to  capital  ratio ,
atau D/C ratio. Jenis solvabilitas ini merupakan perbandingan dari jumlah hutang  dengan  total  kekayaan perusahaan  saat  ini,  baik  yang sudah  diubah  menjadi  aset  atau valuasi saham.

## KESIMPULAN
Restrukturisasi  pada  sebuah perusahaan  asuransi  dilakukan  agar dapat  lebih  menguntungkan  yang sesuai  pada  kebutuhan.  Kebijakan restrukturisasi perusahaan asuransi dalam penyelenggaraan usaha perasuransian  di  Indonesia  bersandar
pada  ketentuan  dalam Pasal 11 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014  Tentang  Perasuransian  yang mana  suatu  perusahaan  perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan  yang  baik.  Berdasarkan undang-undang  usaha  perasuransian maka  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan. Pada restrukturisasi perusahaan  asuransi  pengaturannya lebih  lanjut  terdapat  dalam  Peraturan OJK  Nomor  71/POJK.05/2016  tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Junaidi  Ganie,  Hukum  Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2011.
Andina  Librianty,  Progres  Terbaru Restrukturisasi  Polis  Asuransi Jiwasraya, https://www.merdeka.com/uang/
progres-terbaru-restrukturisasi- polis-asuransi-jiwasraya.html,
2022. Muhammad Idris, "Apa Itu Restrukturisasi dan Restrukturisasi Kredit?", https://money.kompas.com/read/ 2021/03/24/090756126/apa-itu-
restrukturisasi-dan- restrukturisasi-kredit, 2022.
Nuhansa  Mikrefin,  "Restrukturisasi Polis  Terus  Berjalan,  Nasabah Tetap Gugat Jiwasraya" , https://katadata.co.id/rezzaaji/beri ta/61777d7d70d31/restrukturisasi -polis-terus-berjalan-nasabah- tetap-gugat-jiwasraya, 2022. Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan  Keuangan  Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
“Pengertian Rasio Solvabilitas, Tujuan,
Jenis, dan Rumusnya,”
https://www.ocbcnisp.com/id/arti cle/2021/08/20/rasio-solvabilitas-
“Restrukturisasi,”
https://id.wikipedia.org/wiki/Rest rukturisasi, 2021.
Thomas  Mola  ,  “Restrukturisasi Jiwasraya Sesuai Aturan”, https://finansial.bisnis.com/read/2 0210329/215/1374026/restrukturi sasi-jiwasraya-sesuai-aturan.,
2022.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014 tentang Perasuransian