Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 No. 2 Mei 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal  63 - 73

## PENGUATAN UMKM MELALUI INOVASI “LAPAK UMKM”  SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI  DI MASA PANDEMI
Oleh : Dimas Arys Prasetyo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang Email : dimas.arys.1804326@students.um.ac.id
Nasikh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang Email : n451kh_fe@yahoo.com Article Info Abstract Article History : Received  15 May - 2022 Accepted  29 May - 2022 Available Online 30 May - 2022 The COVID-19 pandemic has changed the global economic order and has had an impact on the Indonesian economy, one of which is the  Micro,  Small  &  Medium  Enterprises  sector.  Therefore, innovation is needed as an effort to recover the economy. Madiun City  innovated  “Lapak  UMKM”,  a  program  based  on  the  local economy  spread  across  27  urban  villages  in  Madiun  City.  This study has the aim of knowing the development of MSMEs through Lapak  UMKM  innovations  to  recover  economic  recovery  due  to Covid-19 in Madiun City. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. This study uses data obtained directly in the field  through  observation,  documentation  and  interviews  and secondary  data  obtained  through  the  website  of  the  relevant agency. The research sample was taken using purposive sampling technique. The results of this study indicate that MSMEs continue to  be  innovative,  (1)  Lapak  UMKM  innovations  are  effective  in increasing  community  empowerment,  (2)  Lapak  UMKM  have succeeded  in  increasing  business  independence  and  increasing MSME turnover, (3) Lapak UMKM innovations have succeeded in starting local economy-based businesses, (4) There are still many shortcomings  in  the  implementation  of  MSME  innovation, especially in the field of promotion, and management regulations.
Keyword :
Strengthening MSMEs, Economic Recovery, Lapak UMKM, Pandemic, local economy

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  telah  menyebar  ke hampir semua negara di seluruh planet ini. Efek dari  pandemi  yang  disebabkan  oleh  infeksi SARS-coV-2  adalah  bukan  hanya  pada  sisi kesehatan  saja,  namun  juga  mengakibatkan perlambatan  ekonomi  secara  global.  Kelesuan ekonomi dunia yang sedang berlangsung sangat berdampak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia(Nasution  et  al.,  2020).  Indonesia sendiri  tidak  luput  dari  adanya  dampak ekonomi  yang diakibatkan pandemi Covid-19 . Pada tahun 2020, Indonesia menerima tekanan
yang  luar  biasa.  Perekonomian  Indonesia berkembang  kurang  dari  2,1  persen  dan  ini adalah pertama kalinya sejak Krisis Asia pada 1977-1998(Orinaldi,  2021).    Segala  cara dilakukan  oleh  pemerintah  agar  penyebaran virus  Covid-19  dapat  terkendali  dan  ekonomi stabil. Seringkali pemerintah dihadapkan pada situasi trade-off dimana  pemerintah  harus memprioritaskan sektor kesehatan atau ekonomi.  Sehingga  diperlukan  sebuah  inovasi agar  roda  perekonomian  dapat  berputar  tanpa “mengorbankan” sektor lainnya.
Pandemi COVID-19 yang berdampak pada permintaan keuangan dunia juga akan berdampak  pada  perekonomian  dalam  negeri Indonesia, khususnya bagi UMKM (Sulchan et al., 2021). UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  merupakan  salah  satu  jenis  usaha yang  memiliki  produktifitas  dan  pertumbuhan yang  pesat.  UMKM  adalah  “tiang  penopang” perekonomian di Indonesia. Kementrian Koperasi  &  Usaha  Kecil  Menengah  mencatat bahwa  UMKM  di  Indonesia  pada  tahun  2018 berada diangka 64.194.057 unit dan mengalami peningkatan sejumlah 1,98% pada tahun 2019 menjadi 65.465.497 unit. Banyaknya kuantitas unit  UMKM  di  Indonesia  tersebut  berhasil menyerap  tenaga  kerja  sebesar  116.978.631 jiwa.  Dengan  kata  lain,  terganggunya  UMKM oleh  pandemi  Covid-19  akan  berdampak  pada bertambahnya pengangguran terbuka di Indonesia.  Sektor  UMKM  juga  memiliki ketahanan  yang  kuat  terhadap  goncangan ekonomi.  Apabila  diingat  kembali  pada  masa krisis  ekonomi  pada  tahun  1998  UMKM berhasil  bertahan  dan  dianggap  sebagai penyelamat perekonomian dalam keterpurukan. Bahkan  jumlah  UMKM  pada  masa  itu meningkat  4,17%  dari  34,64%  menjadi 38,81%.  Ini  merupakan  bukti  bahwa  UMKM mampu  bertahan  pada  goncangan  ekonomi seperti krisis 1998 (GUNARTIN, 2017).
Dampak  Pandemi Covid-19 terhadap sektor usaha mengakibatkan berbagai masalah. Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik Indonesia, ada beberapa masalah yang muncul, antara  lain    (1)  Penurunan  permintaan  dan turunnya  penjualan,  (2)  Kegiatan  operasional menurun,  kesulitan  hingga  penghentian  bisnis (sementara/tetap), (3) Terhambatnya distribusi perusahaan,  (4)  Bahan  baku  sulit  didapat,  (5) Kesulitan  dalam  memperoleh  modal  usaha. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada omzet usaha,  terjadi  perubahan  omset  bisnis  dimana 63,9  persen  pebisnis  mengalami  penurunan omzet bisnis di atas 30%, 31,7 persen pebisnis mencatat penurunan di bawah 30%,, 2,2 persen mengalami  kenaikan  omzet  kurang  dari  30% dan  1,6  persen  yang  memiliki  peningkatan omzet usaha lebih dari 30%. 0,6 persen sisanya tidak  mengikuti  perubahan  besar dalam  omset untuk bisnis mereka (Soleha, 2020) .
Berdasarkan  publikasi  dari Organisation for  Economic  Co-operation  and  Development
OECD (2020), Pandemi
Covid-19 memengaruhi  sektor  UMKM  baik  dari  sisi
demand maupun supply .  Pada  sisi demand, perusahaan  akan  kehilangan  permintaan  dan pendapatan  secara  tiba-tiba,  hal  ini  dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan. selain itu, perusahaan  akan  kehilangan  kepercayaan konsumen  terhadap  suatu  produk.  Sedangkan pada  sisi supply, perusahaan  akan  kekurangan input  produksinya.  Keterbatasan  pasokan bahan baku dan tenaga kerja akan menghambat kegiatan  produksi.  UMKM  sangat  rentan terkena disrupsi bisnis seperti pandemi karena UMKM  sejalan  dengan  industri  transportasi, pariwisata,  dan  kuliner  yang  membutuhkan pemasok cepat dan semuanya terkena dampak yang  signifikan  oleh Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid- 19  juga  berimplikasi  pada  terhambatnya perkembangan  UMKM.  Salah  satu  kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah menggalakan physical  distancing dengan program  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM).  Pada  sisi  ekonomi, Pembatasan  aktivitas  dengan  skala  besar  akan menghentikan  sebagian  kegiatan ekonomi  dan otomatis  berpengaruh  terhadap  daya  beli masyarakat itu sendiri(Andriyani et al., 2021). Oleh  karena  itu,  pembatasan  sosial  berskala besar  secara  serentak  merupakan  Kontributor utama  dari  penurunan  hampir  pada  semua sektor  perekonomian  di  berbagai  wilayah  di Indonesia (Modjo, 2020)
Penanganan  Covid-19  dengan  membatasi physical
distancing melalui program
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat  (PPKM)  sejak  awal  2021  diklaim berhasil  menurunkan  kasus  positif Covid-19 . Kementerian Kesehatan Indonesia mempublikasikan keadaan pandemi di
Indonesia melalui website resmi Covid19.go.id. Menurut pemaparan Covid19.go.id  (2021),  hingga  5  Desember kasus konfirmasi di seluruh Indonesia berkisar 0,64/100.000  penduduk/minggu.  Selain  itu, serbuan  vaksin  di  indonesia  sudah  mencapai per  3  Januari  2022  diklaim  sudah  mencapai 281.299.690  dosis.  Hal  tersebut  merupakan suatu  capaian  yang  luar  biasa  bagi  Indonesia, mengingat  keadaan  geografis  Indonesia  yang mana  merupakan  salah  satu  negara  kepulauan terbesar.  Upaya  pemerintah  dalam  menekan jumlah kasus positif Covid-19 merupakan angin segar bagi perekonomian di Indonesia khususnya  UMKM.  Apabila  jumlah  korban Covid-19 dapat  dikendalikan  serta  pemulihan ekonomi  segera  diwujudkan  maka  aktifitas
ekonomi  dapat  kembali  berjalan  seperti  biasa (Ilyas, 2021). Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mempersiapkan  sarana  dan  prasarana  untuk kelancaran pemulihan ekonomi.
Salah  satu  kota/kabupaten  yang  tengah mempersiapkan  pemulihan  ekonomi  adalah Kota  Madiun. Kota Madiun  terletak  di  bagian barat Provinsi Jawa Timur dan terintegrasi oleh Tol trans Jawa sehingga letaknya strategis dan cocok untuk sektor perdagangan dan pariwisata.  Kota  yang  memiliki city  branding Madiun  Kota  Pendekar  ini  sedang  gencar- gencarnya  menata  perkotaan  dengan  sudut pandang  kepariwisataan.  Kota  Madiun  sendiri memiliki  target  yakni  menjadi  tujuan  utama pariwisata  di  Jawa  Timur  bagian  barat. Perekonomian  di  Kota  Madiun  juga  memiliki pertumbuhan yang baik. Dari seluruh
Karesidenan Madiun, hanya Kota Madiun yang hanya  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  diatas rata-rata Jawa Timur/tergolong
tinggi(Febrianto & Santoso, 2021). Febrianto & Santoso menambahkan bahwa sektor unggulan Kota Madiun adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Target menjadi tujuan utama pariwisata di Jawa Timur  bagian  barat  tidaklah  mustahil  apabila dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih baik dibanding kota/kabupaten di Karesidenan Madiun. Hal tersebut merupakan potensi yang dapat  dikembangkan  oleh  Pemkot  Madiun untuk pemulihan ekonomi.
Tabel 1 Jumlah Rekapitulasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2021
Sumber:  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi  dan UMKM Kota Madiun
Berdasarkan  tabel  1,  jumlah  UMKM mengalami kenaikan disetiap tahunnya walaupun kenaikannya sangat kecil. Namun hal tersebut  merupakan  suatu  potensi  yang  layak dikembangkan  sebagai  upaya  pemulihan ekonomi.
Walikota Madiun, Maidi mengisyaratkan  bahwa  pada  tahun  2022 Pemerintah Kota Madiun
akan memprioritaskan  pemulihan  ekonomi  dan penanganan  kesehatan  (Tim  Madiun  Kota, 2021).  Pemulihan  ekonomi  yang  diusung
adalah  dengan  konsep bottom-up, yang  mana pembangunan ekonomi berbasis lokal. Pemerintah  Kota  Madiun  mempersiapkan kelurahan-kelurahan di wilayah administrasinya untuk mandiri. Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  Pemerintah  Kota Madiun  memberi  terobosan  sebuah    inovasi “Lapak UMKM”. Lapak UMKM adalah suatu program berbasis ekonomi lokal yang tersebar di  27  kelurahan  yang  ada  di  Kota  Madiun. Dengan adanya Lapak UMKM akan membantu pelaku  UMKM  yang  tidak  memiliki  tempat untuk pemasaran produk-produknya.
Pembangunan  lapak  UMKM  bertujuan  untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Selain  itu,  pembangunan  lapak  UMKM merupakan suatu wujud pemerataan pembangunan  di  Kota  Madiun.  Pengelolaan masing-masing  lapak  UMKM  sepenuhnya dipegang  oleh  kelurahan  mulai  dari  konsep desain bangunan, produk yang ditawarkan, dan kegiatan operasional lainnya. Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2020 menganggarkan dana sebesar 15 miliar rupiah yang dibagikan kepada 3 kecamatan dengan masing-masing kecamatan sebesar 5 miliar rupiah. Dana yang dialukasikan berasal  dari  Dana  Insentif Daerah  (DID)  yang diberikan oleh pemerintahan pusat.
Lapak  UMKM  bukan  hanya  memberikan dampak  positif  bagi  UMKM  saja,  namun memiliki  manfaat  lain  yaitu  sebagai  sarana pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  UU tentang  desa  No.  6  2014  (2014)  menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat  Desa.  Pemberdayaan  masyarakat penting peranannya dalam penguatan UMKM. Panduan  sistem  penguatan  memungkinkan jaringan  untuk  terus  bertempur  dan  bertahan dalam  keadaan  mereka  saat  ini  hidup  atau dalam  kondisi  yang  akan  dilihat  mulai sekarang.  Proses  pemberdayaan  menuntun masyarakat untuk selalu berjuang dan bertahan pada  kondisi  saat  ini  yang  mereka  jalani  atau kondisi yang akan dihadapi di masa mendatang(Andayani et al., 2021).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  peneliti akan  membahas  mengenai  inovasi  Lapak
No Tahun
Usaha Jumlah Mikro Kecil Menengah 1. 2019 21.038 2.196 223 23.457 2. 2020 21.126 2.196 223 23.545 3. 2021 21.199 2.196 223 23.618
UMKM  sebagai  upaya  pemulihan  pandemi Covid-19  di  Kota  Madiun.  Tujuan  di  balik penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan dan  menjabarkan  bentuk  penguatan  UMKM melalui  inovasi  Lapak  UMKM  terhadap pemulihan  ekonomi  akibat  Covid-19  di  Kota Madiun.  Urgensi  penelitian  ini  terdapat  pada minimnya  penelitian  mengenai  inovasi  Lapak UMKM  ini  dan  pengaruhnya  terhadap pemulihan  ekonomi  akibat  adanya  pandemi Covid-19.  Secara  teoritis,  peneliti  berharap bahwa  hasil  penelitian  ini  dapat  menambah pengetahuan,  informasi,  dan  manfaat  bagi penulis,  pembaca,  dan  penelitian-penelitian selanjutnya.  Sedangkan  secara  praktis,  hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan dan  solusi  bagi  daerah-daerah  lainnya  sebagai sarana  pemulihan  ekonomi  akibat  pandemi Covid-19.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

## Penguatan UMKM
UMKM memiliki pengertian yang berbeda- beda dalam setiap literature  maupun perundang- undangan.  Menurut  Undang-Undang  20  tahun (2008)  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah, UMKM memiliki pengertian sebagai berikut:
a. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  ini.  Usaha  Mikro  memiliki  kriteria sebagai  berikut:  (1)  mempunyai  kekayaan netto maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta  rupiah)  diluar  perhitungan  tanah  dan bangunan tempat usaha; atau (2) mempunyai penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini.  Usaha  Kecil  memiliki kriteria  sebagai  berikut:  (1)  mempunyai kekayaan netto tidak kurang dari Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) sampai dengan  maksimal  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  diluar  perhitungan tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  atau  (2)
mempunyai  penjualan  tahunan  tidak  kurang dari  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah) sampai dengan maksimal
Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus juta rupiah).
c. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-  Undang ini.  Usaha  Menengah  memiliki  kriteria sebagai  berikut:  (1)    mempunyai  kekayaan netto  tidak  kurang  dari  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan maksimal  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh milyar  rupiah)  diluar  perhitungan  tanah  dan bangunan tempat usaha; atau (2) mempunyai penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp50.000.000.000,00  (lima  puluh  milyar rupiah).
Penguatan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu jalan penguatan UMKM dapat  melalui  penguatan  permodalan.  Bentuk nyata  penguatan  permodalan  khususnya  untuk UMKM  dilakukan  melalui  pemberian  kredit UMKM.  Kredit  UMKM  adalah  kredit    kepada debitur  UMKM  sebagaimana  diatur  dalam  UU No. 20 tahun 2008. Untuk mendukung penguatan UMKM  pemerintah  mewajibkan  perbankan untuk  memberikan  kredit/pembiayaan  kepada UMKM. Perkembangan dan peningkatan UMKM tidak  lepas  dari  dukungan  pembiayaan  dari perbankan dalam aspek penguatan permodalan(GUNARTIN, 2017).
Penguatan  UMKM  lainnya  adalah  dengan cara meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Menurut garvin dalam (laura Hardilawati,  2020)  ada  delapan  aspek  dalam menentukan  kualitas  produk,  (1)  seberapa  baik kinerja produk dapat diukur. (2) tersedianya fitur atau  atribut  tambahan  yang  melengkapi  dan meningkatkan  kegunaan  produk.  (3)  kapasitas produk  untuk  mampu  bertahan  dari  potensi perubahan iklim usaha dalam periode tertentu. (4) seberapa  baik  produk  tersebut  menyesuaikan dengan  standar  yang  ada  pada  industrinya.  (5) daya tahan atau ketahanan produk dari segi teknis dan  nilai  ekonomis.  (6)  pelayanan  perbaikan produk  apabila  terjadi  masalah  dan  dapat diperbaiki  dengan  cepat.  (7)  estetika  produk  (8)
kesan  kualitas  barang  yang  menggabungkan ketenaran  merek  dan  faktor  lain  yang  dapat mempengarui persepsi konsumen.
Strategi  pemasaran  juga  menjadi  salah  satu bentuk  penguatan  UMKM.  Dimasa  pandemi, terjadi  pergeseran  cara  transaksi  yang  pada awalnya offline menjadi  transaksi  secara online. Strategi pemasaran yang efektif dan efisien untuk dilakukan dimasa pandemic adalah melalui sosial media  atau E-Commerce.  E-Commerce sendiri merupakan sebuah wadah bagi konsumen ataupun produsen untuk dapat melakukan jual beli dengan memanfaatkan  teknologi  internet.  Pemasaran melalui E-Commerce dapat  dinikmati  oleh pembeli (business  to  consumer )  maupun  oleh pelaku usaha (business to business) (Mumtahana et al., 2017).

## Pemulihan Ekonomi
Pemulihan  ekonomi  pada  saat  ini  menjadi prioritas  utama  bagi  Pemerintahan  Indonesia. Pasalnya  pandemi  yang  melanda  hampir  semua negara di muka bumi ini termasuk juga Indonesia telah  mengubah  tatanan  perekonomian.  Oleh karena  itu  pemerintah  melalui  Kementerian Keuangan  mengupayakan  sebuah  skema  yang bukan  hanya  membangkitkan  sektor  UMKM tetapi  juga  menangani  seluruh  sektor  ekonomi yang terdampak Pandemi Covid-19. Skema yang tengah  disiapkan  tersebut  adalah  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Skema tersebut diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun 2020  (2020)  bahwa  pemerintah  menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai jawaban atas menurunnya kegiatan masyarakat  yang  mempengaruhi  perekonomian, khususnya  pada  sektor  informal  atau  UMKM. Tujuan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  ialah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan  ekonomi  para  pelaku  usaha  selama Pandemi Covid-19. Terkhusus  untuk  UMKM, Program Ekonomi Nasional ini diharapkan dapat “memperpanjang nafas” UMKM dan menambah kontribusi pada perekonomian Indonesia.
Pelaksanaan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional membutuhkan modal yang besar agar hasil yang dicapai  sesuai  dengan  harapan(Soleha,  2020). Perolehan  Modal  Pemulihan  Ekonomi  Nasional didapat  dari:  Belanja  negara,  digunakan  untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan sebesar  Rp  34,15  triliun;  Penempatan  dana, digunakan  untuk  perbankan  yang  terdampak restrukturisasi; Penjamin, digunakan untuk kredit modal  kerja  sebesar  Rp  6  triliun;  Penyertaan modal negara, untuk BUMN yang permodalannya terdampak  dan  penugasan  khusus;  dan  Investasi pemerintah,  digunakan  untuk  modal  kerja (Kemenkeu, dikutip dalam PP/23, 2020).
Skema Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut  dialokasikan  pada  beberapa  sektor ekonomi.  Sektor  UMKM  memperoleh  subsidi bunga 34,15 Triliun rupiah, Insentif Pajak 28,06 Triliun  rupiah,  dan  Penjaminan  untuk  kredit modal kerja baru UMKM senilai 6 Triliun rupiah. Untuk  Korporasi  mendapat  insentif  pajak  34,95 Triliun rupiah dan Penempatan dana Pemerintah di  perbankan  untuk  restrukturisasi  debitur UMKM  senilai  35  Triliun  rupiah.  Sedangkan pada BUMN, dana Pemulihan Ekonomi Nasional dialokasikan  untuk  Penyertaan  Modal  Negara, Pembayaran  kompensasi  Talangan  (investasi) modal  kerja, Dukungan lain:  optimalisasi  BMN, Pelunasan  Tagihan, Loss Limit  Penjaminan, Penundaan  Dividen,  Penjaminan  Pemerintah, Pembayaran  Talangan  Tanak  Proyek  Strategis Nasional  (PSN).  Selain  itu  dana  Pemulihan Ekonomi Nasional juga digunakan untuk stimulus kredit  untuk  UMKM  sejumlah  34,15  Triliun rupiah  dengan  subsidi  bunga  untuk  60,66  juta rekening penerima bantuan.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan  analisis  deskriptif.  Metode  kualitatif merupakan studi pemaknaan (interpretif) tergantung  pada  intuisi  dan  pemahaman  yang berbeda-beda  pada  masing-masing  manusia (Firmansyah & Masrun, 2021). Metode kualitatif deskriptif  dipilih  karena  sesuai  dan  relevan dengan  tema  yang  diteliti.  Peneliti  ingin mengetahui  bagaimana  realita  yang  sebenarnya mengenai  kondisi  Lapak  UMKM  Kota  Madiun. Selain  itu,  metode  kualitatif  deskriptif  dapat memaparkan  data  hasil  penelitian  secara  runtut. Pendekatan  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus  adalah  metode  untuk  mengumpulkan  dan menelaah  informasi  yang  berhubungan  tentang suatu kasus(Hardani et al., 2020). Peneliti secara intensif akan memfokuskan pada pelaku yang ada di Lapak UMKM Kota Madiun.
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  data  primer  yang  digunakan  sebagai sumber  utama  dan  data  sekunder  sebagai  data pendukung.  Data  primer  dalam  penelitian didapatkan  secara  langsung  di  lapangan  melalui observasi, dokumentasi dan wawancara sedangkan  untuk  data  sekunder  didapat  melalui website instansi  yang  terkait.  Teknik  ini  dipilih karena  dapat  memberikan  hasil  penelitian  yang benar  adanya  karena  berasal  dari  sumber  yang terpercaya.  Untuk  sampel  sendiri  dipilih  secara purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan sengaja dalam penentuan informan. Sampel yang dipilih  adalah  sampel  yang  dianggap  memiliki penjelasan  dan  informasi  secara  lengkap  yang
berkaitan  dengan  penelitian.  Informan  yang dimaksud  adalah  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Madiun, Pengelola  Lapak  UMKM  Donopuran  Kelurahan Taman, Pengelola Lapak UMKM Bumi Semendung  Kelurahan  Klegen,  dan  Pengelola Lapak  UMKM  Joglo  Palereman  Kelurahan Kelun.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang berhasil dihimpun dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara akan dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk narasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lapak UMKM
Seperti  yang  telah  dipaparkan  pada  bagian pendahuluan,  Inovasi  Lapak  UMKM  dibentuk sebagai  upaya  pemulihan  ekonomi  lokal  dalam ruang lingkup per kelurahan dengan menggali dan memasarkan  potensi-potensi  yang  ada  disetiap kelurahan  tersebut.  Kota  Madiun  memiliki banyak  potensi  yang  dapat  menjadi  daya  tarik. Penciptaan  produk-produk  ekonomi  unggulan akan lebih mudah dilakukan oleh daerah dengan sumberdaya ekonomi potensial yang kaya (Hasan &  Azis,  2018).  Jika  potensi  dan  peluang  yang tersedia  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat maka  peluang  dunia  usaha  akan  terbuka  lebar, terlebih lagi untuk sektor UMKM (Windusancono,  2021).  Dalam  Inovasi  Lapak UMKM,  Kelurahan  secara  mandiri  diberikan kebebasan  untuk  mengelola,  membuat  konsep, menentukan  produk  yang  dijual,  dan  kegiatan operasional lainnya. Pada mulanya pembangunan Lapak  UMKM  menggunakan  Dana  Insentif daerah  (DID)  kemudian  dilanjutkan  oleh  dana APBD  yang  dialokasikan  untuk  penyempurnaan dan  pengembangan  lapak.  Terdapat  beberapa lapak  UMKM  yang  menjadi  salah  satu percontohan  bagi  Lapak  UMKM  lainnya, diantaranya  adalah  Lapak  UMKM  Donopuran, Lapak  UMKM  Bumi  Semendung,  dan  lapak UMKM Joglo Palereman.
Lapak UMKM Donopuran terletak di Jalan Asahan,  Kelurahan  Taman,  Kecamatan.  Taman. Lapak UMKM ini diberi nama Donopuran karena berada  di  pelataran  parkir  cagar  budaya  masjid dan pemakaman kuno Donopuran. Lapak UMKM Donopuran secara mandiri dikelola oleh Paguyuban  Forum  Komunikasi  Taman  UMKM Donopuran (Forkota). Paguyuban Forkota sebagai stakeholder dan  pembuat  aturan  yang mana  bertujuan  untuk  kesejahteraan  penjual. Lapak  UMKM  Donopuran  dikhususkan  untuk warga Kelurahan Taman yang dibuktikan dengan KTP.  Pada  mulanya,  lapak  yang  tersedia  dibagi menurut  jenis  produk  yang  dijual  misalnya kerajinan,  makanan  dan  minuman,  pakaian,  dan
lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya dianggap tidak  maksimal  dan  mendapat  arahan  dari Walikota agar membebaskan produk yang dijual. Keunikan  produk  yang  terdapat  pada  Lapak UMKM  Donopuran  adalah  penjual  alat-alat kematian karena bersebelahan dengan pemakaman  kuno  Donopuran.  Penjual  di  Lapak UMKM  Donopuran  dikenai  iuran  sebesar Rp.2000  yang  mana  digunakan  untuk  biaya listrik, air, dan kebersihan. Dengan iuran sebesar Rp.2000,  Lapak  UMKM  Donopuran  adalah Lapak UMKM dengan biaya iuran paling rendah di  seluruh  lapak  UMKM  Kota  Madiun.  Untuk saat  ini  lapak  yang  tersedia  di  Lapak  UMKM Donopuran  berjumlah  23  lapak. Jumlah  tersebut dirasa masih kurang oleh pengelola karena tingkat permintaan  atas  lapak-lapak  tersebut  sangat tinggi.  Oleh  karena  itu,  penjual  yang  ingin bergabung dengan Lapak UMKM terpaksa harus masuk waiting list terlebih dahulu.
Lapak  UMKM  Bumi  semendung  berada  di Kelurahan  Klegen,  Kecamatan  Kartoharjo,  Kota Madiun.  Lapak  UMKM  Bumi  Semendung dikelola oleh Paguyuban Bumi Semendung yang ditunjuk  langsung  oleh  lurah.  Keunikan  dari Lapak UMKM Bumi Semendung adalah Konsep Lapak UMKM tersebut yang mana konsep yang diusung  adalah  kepariwisataan  karena  berada  di tengah area persawahan. Selain itu, lapak tersebut juga  dilengkapi  oleh  spot  spot selfie yang  dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Lapak Bumi semendung terbagi dalam 2 kelompok meskipun masih  dalam  satu  pengelolaan.  Kelompok pertama adalah Lapak UMKM sendiri yang mana berjumlah 3 lapak, dan disebelah utara merupakan penjual  dari  kampung  tematik.  Penjual  dari kampung  tematik  tersebut  pada  mulanya merupakan penjual dari event “ Pasar Krempyeng Setu Day” yang  kemudian  direlokasi  dan dipindahkan ke satu area dengan Lapak UMKM. Jumlah lapak di Lapak UMKM Bumi Semendung pada awalnya hanya 22 lapak dan terus bertambah hingga  saat  ini  berjumlah  43  lapak.    Penjual  di lapak  UMKM  dikenai  iuran  sebesar  Rp.10.000 sedangkan penjual pada kampung tematik dikenai iuran  sebesar  Rp.3000  yang  digunakan  sebagai biaya  operasional.  Produk  yang  ditawarkan  di Lapak UMKM Bumi Semendung beraneka ragam mulai dari makan minum, pakaian, aneka bunga, mainan anak-anak dan lain sebagainya. Kelurahan  Klegen  berhasil  mengangkat  produk khas dari daerahnya yang menjadi ikon di Lapak UMKM Bumi Semendung yakni adalah makanan pepes  kopyor.  Lapak  UMKM  Bumi  Semendung merupakan  salah  satu  tempat  favorit  Walikota ataupun  OPD  untuk  menggelar  kegiatan  seperti rapat/pertemuan.  Lapak  tersebut  juga  digunakan
bagi sekolah-sekolah untuk menggelar Out Door Learning (ODL) bagi siswa-siswinya.
Lapak  UMKM  Joglo  Palereman  Kelurahan Kelun  berada  di  jl.  Kembar  Indah  No.  35, Kelurahan  Kelun,  Kecamatan  Kartoharjo,  Kota Madiun. Berbeda dengan lapak-lapak sebelumnya,  Lapak  UMKM  Joglo  Palereman dikelola  oleh  kelompok  PKK  Kelurahan  Kelun sendiri. Peran dari PKK adalah sebagi pengelola yang  menjaga  dan  mengatur  seluruh  aktivitas yang ada di Lapak, selain itu, PKK juga berperan untuk  mengadakan  kegiatan  monitoring  dan evaluasi  setiap  bulannya  agar  dapat  semaksimal mungkin menyediakan fasilitas  yang diperlukan. Lapak tersebut  memiliki areal lahan yang cukup luas sekitar 2.800 M 2 yang mana 1.400 M 2 untuk area lapak, dan 1.400 M 2 digunakan untuk kolam pemancingan.  Hal  tersebut  menjadikan  Lapak UMKM  Joglo  Palereman  merupakan  salah  satu Lapak  UMKM  yang  memiliki  lahan  terluas di seluruh  Lapak  UMKM  Kota  Madiun  Lapak UMKM. Joglo Palereman memiliki fasilitas yang baik, mulai dari gazebo, bangunan joglo, dan yang tak  kalah  unik  adalah  kolam  pemancingan.  Hal itulah  yang  menjadi  keunikan  lapak  ini  dengan lapak-lapak yang lain. Penjual yang ada di Lapak Joglo  Palereman    dikhususkan  untuk  warga Kelurahan  Kelun  Sendiri.  Dari  22  Lapak  yang tersedia,  6  Lapak  diberikan  untuk  PKK  RW,  6 lapak  diberikan  untuk PKK  Kelurahan,  4  Lapak diberikan  untuk  Kelompok  Kerja,  1  lapak  untuk Kesekretariatan, 1 Lapak untuk kelompok lansia, 1 kelompok untuk Karang Taruna, dan 3 pelapak membawa  gerobak  secara  mandiri.  Penjual  di Lapak  UMKM  Joglo  Palereman  dikenai  iuran sebesar  Rp.2000-Rp.5.000  yang  digunakan sebagai  operasional  Lapak.  Produk  yang ditawarkan  adalah  jajanan  tradisional  yang merupakan  produk  unggulan  kelurahan  seperti dawet kendil, tepo pecel, dan jajanan tradisional lainnya.
Upaya  pemulihan  ekonomi  melalui  inovasi Lapak UMKM
Inovasi Lapak UMKM dapat menjadi salah satu  cara  untuk  memulihkan  ekonomi  setelah adanya  Pandemi Covid-19. Melalui  Inovasi daerah  tersebut  maka  produktivitas  masyarakat yang sebagaimana merupakan tumpuan pemulihan  ekonomi.  Inovasi  daerah  akan memunculkan  daya  saing  antar  daerah  dan memberikan daya tahan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi dalam rangka menjaga, menggerakkan,  dan  mendorong  pertumbuhan perekonomian  (Ra’is  &  Rohman,  2020).  Peran antar stakeholder memiliki  pengaruh  besar terhadap  keberhasilan  suatu  inovasi  daerah. Stakeholder yang  terlibat  dalam  implementasi
inovasi  Lapak  UMKM  di  Kota  Madiun  antara lain:
a) Pemerintah Kota Pemerintah kota
merupakan instansi/perangkat  daerah  yang  memiliki  fungsi yaitu memberi fasilitas kepada Lapak UMKM di setiap  kelurahan.  Salah  satu  OPD  yang bertanggung  jawab  adalah  Dinas  Tenaga  kerja, Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Dinas tersebut memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap  penjual  yang bergabung dalam Lapak UMKM. Selain itu, pemerintah kota melalui perangkat kelurahan juga mengkoordinir, membuat kebijakan, mengevaluasi dan meakukan monitoring terhadap inovasi Lapak UMKM.
b) Warga Kelurahan
Warga  kelurahan  merupakan  ujung  tombak dari  inovasi  Lapak  UMKM  karena  dilakukan sepenuhnya oleh warga masing-masing kelurahan.  Warga  kelurahan  diharapkan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemandirian usaha.  Inovasi  Lapak  UMKM  juga  dapat meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  karena dalam  pelaksanaannya  melibatkan  kelompok- kelompok  masyarakat  seperti  Karang  Taruna, PKK,  dan  lainnya  bahkan  hingga  ruang  lingkup RT/RW.
c) Korporasi Korporasi  yang  dimaksud  adalah  badan usaha  atau  badan  hukum  yang  melakukan aktivitas  produksi  di  wilayah  Kota  Madiun. Korporasi  tersebut  memberikan  CSR  sebagai bentuk kepedulian dan keikutsertaan membangun Kota  Madiun  tak  terkecuali  CSR  kepada  Lapak UMKM.  Korporasi  besar  seperti  INKA,  Bank Jatim,  dan  banyak  korporasi  lainnya  juga  ikut serta  memberikan  CSR  yang  mayoritas  dalam bentuk sarana dan prasarana.
d) Lembaga Pendidikan Lembaga  Pendidikan  khususnya  perguruan tinggi  tentunya  melaksanakan  tugas  tri  dharma yang  salah  satunya  adalah  penelitian  dan pengembangan.  Dalam  implementasi  Lapak UMKM,  pemerintah  kota  menggandeng  salah satu  universitas  swasta  di  Kota  Madiun  untuk melakukan  pengkajian  alih  fungsi  lahan  tanah “bengkok”  yang  pada  awalnya  area  persawahan menjadi Lapak UMKM.
e) Komunitas Peran Komunitas dalam pelaksanaan Lapak UMKM  adalah  sebagai  media  promosi  dan sosialisasi pada Lapak UMKM. Komunitas yang terdiri  dari  banyak  golongan  sering  melakukan aktivitasnya  di  Lapak-lapak  UMKM  sehingga secara  langsung  ikut  serta  dalam  keberhasilan inovasi Lapak UMKM.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  untuk berdayaguna  sehingga  dapat  mengubah  keadaan hidup  masyarakat  menjadi  lebih  baik  (Endah, 2020).  Pemberdayaan  masyarakat  memerlukan solidaritas  antar  anggota  masyarakat  dan  pihak ketiga  hanya  sebagai  fasilitator.  Keberhasilan pembangunan  masyarakat  bergantung  pada sejauh  mana  masyarakat  itu  sendiri  dan pemerintah  mengambil  peranan  (Firman,  2021). Pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  untuk meningkatkan  kualitas  hidupnya  secara  mandiri dan  berkelanjutan  sehingga  dapat  terciptanya kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  (Carlolina, 2020).  Menurut  hasil  wawancara  dengan pengelola  Lapak  UMKM,  disebutkan  bahwa inovasi  ini  sebisa  mungkin  ikut  menggandeng seluruh  kelompok  masyarakat.  Seperti  yang dilakukan  oleh  pengelola  Lapak  UMKM  Bumi Semendung,  Pengelola  mengajak  masyarakat sekitar  di  masing-masing  RT  agar  turut  serta dalam  kegiatan  yang  ada  di  Lapak.  Masyarakat membantu  dengan  cara  mengelola  lahan  parkir dan  menjaga  kebersihan  di  area  Lapak  UMKM Bumi Semendung. Hal serupa juga dilakukan oleh Lapak  UMKM  Joglo  Palereman  yang  mana dalam aktivitasnya melibatkan PKK dan Karang Taruna. Selain itu, juga disediakan lapak khusus untuk kelompok lansia agar tetap produktif.
Wacana  selanjutnya  adalah  memperbanyak peran  kelompok  lansia  dalam  aktivitas  ekonomi agar  tetap  produktif.  Guna  mencapai  tujuan  itu, Pemkot  Madiun  telah  menyiapkan  lahan  di  area Lapak  UMKM  Bumi  Semendung  yang  mana akan dibangun “Pondok Lansia”. Sebisa mungkin seluruh  elemen  masyarakat  akan  diikutsertakan dalam  aktivitas  yang  ada  di  Inovasi  Lapak UMKM.  Semua  elemen  masyarakat  akan diberdayakan  sesuai  dengan  kemampuannya masing-masing.  Melakukan  kegiatan  ekonomi melalui  paguyuban  atau  kelompok  UMKM tingkat  kabupaten/daerah  merupakan  salah  satu strategi UMKM agar tetap hidup dimasa pandemi (Narto & Hm, 2020)
Penjual di Lapak UMKM mayoritas adalah pedagang  kecil  dan  masyarakat  yang  baru memulai  usaha.  Penjual-penjual  yang  baru memulai  usaha  tersebut  adalah  mereka  yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19 sehingga dengan  adanya  Inovasi  Lapak  UMKM  mereka dapat  menyambung  hidup.  Di  dalam  Lapak UMKM penjual juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan  usaha  baik  dari  pemerintah maupun  dari  pengelola  lapak.  Pengakuan  akan keberadaan UMKM terdapat peran pendampingan usaha untuk UMKM(Radyanto & Prihastono,  2020).  Pelatihan  dari  pemerintah
biasanya  berupa  pembuatan  produk  makanan minuman. Tetapi pelatihan tersebut intensitasnya sangat jarang dilakukan karena bergantian dengan lapak-lapak  yang  lain.  Sedangkan  pelatihan  dari pengelola  diadakan  setiap  bulan.  Pelatihan  dan pendampingan  yang  sudah  diberikan  berupa pelatihan  pemasaran  secara online, pelatihan packaging yang menarik, dan pelatihan menjamu pembeli yang baik dan benar.
Kemandirian usaha Kemandirian usaha adalah suatu kemampuan  dalam  memulai,  menjalankan,  dan mengembangkan  usaha  secara  mandiri.  Urgensi peningkatan kemandirian usaha yakni mengurangi  ketergantungan  dari  pihak  lain. Pandemi membawa efek disrupsi bagi masyarakat khususnya  mereka  yang  terkena  pemutusan hubungan  kerja  (PHK).  Oleh  karena  itu,  mau tidak  mau  mereka  harus  memulai  usaha  secara mandiri. Pada umumnya, mereka memulai usaha dengan  modal  nekat  dan  belum  mempunyai kemampuan  maupun  pengetahuan  mengenai berwirausaha.  Disinilah  peran  Lapak  UMKM sebagai wadah bagi mereka yang sudah memulai usaha bahkan yang belum pernah sekalipun.
Sistem  sewa  pada  Lapak  UMKM  terbilang sangat  murah.  Penjual  hanya  dikenakan  biaya urunan yang nantinya digunakan untuk operasional  lapak.  Biaya urunan di  Lapak UMKM  berkisar  Rp.2000-Rp.10.000  per  hari. Menurut  hasil  wawancara,  banyak  penjual  di Lapak UMKM adalah mereka yang baru memulai usaha  karena  mendapat  PHK  dari  tempat kerjanya. Selain itu ada pula penjual yang sudah memiliki sewa kios di tempat lain namun karena adanya  pandemi,  mereka  memilih  untuk  pindah ke  Lapak  UMKM  karena  biaya  sewanya  yang murah.  Penjual  di  Lapak  UMKM  juga  dibekali oleh  pelatihan  baik  dari  dinas  terkait  maupun pengelola.  Diharapkan  dengan  adanya  pelatihan tersebut  akan  meningkatkan  kemampuan  dan pengetahuan  penjual  mengenai  wirausaha.  Jiwa kewirausahaan  yang  tinggi  diperlukan  dalam penciptaan  kemandirian  berusaha  khususnya pelaku usaha kecil(Hendarwan, 2018).
Inovasi Lapak UMKM mendapat dukungan penuh dari Pemkot Madiun. Hal tersebut terbukti dari  seringnya  kunjungan  dari  Walikota  dan perangkat  yang  lain  ke  Lapak  UMKM.  Dalam rangkaian  acaranya,  walikota  dan  perangkat bukan hanya mengevaluasi kondisi lapak, namun juga ikut mempromosikan Lapak-Lapak UMKM di setiap kelurahannya. Pada setiap kunjungannya,  walikota  mengadakan  berbagai acara  seperti  gowes  sehat,  dan  senam  pagi. Dukugan penuh terhadap UMKM juga ditunjukkan  Pemkot  Madiun  melalui  kebijakan
yang  mewajibkan  seluruh  ASN-nya  untuk berbelanja  di  pedagang-pedangan  kecil.  Setiap perbelanjaan tersebut  wajib  di upload ke website resmi Pemkot Madiun yaitu
proumkm.madiunkota.go.id.  diharapkan  dengan adanya kebijakan tersebut akan membantu umkm untuk lebih berdaya.
Inovasi  lapak  UMKM  juga  berhasil meningkatkan  omzet  penjualan  pedagang  yang bergabung  dalam  inovasi  tersebut.  Peningkatan pendapatan  berperan  penting  pada  kesejahteraan dan  kemandirian  berusaha.  Rendahnya  tingkat upah individu yang tidak mampu mempengaruhi rendahnya bantuan pemerintah yang menempatkan mereka sebagai masyarakat umum dengan tingkat otonomi yang rendah Rendahnya tingkat  upah  masyarakat  tidak  mampu  akan memengaruhi  rendahnya  kesejahteraan  mereka yang  menempatkan  mereka  sebagai  masyarakat yang tingkat kemandirian rendah(Sumardji et al., 2019).  Menurut  hasil  wawancara  bersama pengelola  lapak,  disebutkan  bahwa  lapak-lapak tersebut  mendapat  omzet  yang  besar.  Lapak UMKM  Donopuran  dalam  mendapat  omzet  Rp. 90.000.000  per  bulan,  Lapak  UMKM  Bumi Semendung memperoleh omzet Rp. 140.000.000 per  bulan,  dan  Lapak  Joglo  Palereman  meraih omzet Rp. 160.000.000 per bulan. Lapak UMKM Bumi Semendung dan Joglo Palereman merupakan  Lapak  UMKM  dengan  omzet tertinggi  di  Kota  Madiun.  Hal  tersebut dikarenakan  kedua  lapak  tersebut  memiliki keunikan tersendiri dibandingkan lapak yang lain. Kedua  lapak  tersebut  dinilai  berhasil  menggali potensi yang ada didaerahnya. Potensi sumberdaya dan pemberdayaan berbasis kelompok  masyarakat  termasuk  sinergi  mutual yang  dibangun  antara  pemerintah,  swasta  dan masyarakat yang mendukung prospek produktifitas  ekonomi  (Andayani  et  al.,  2021). Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  inovasi  Lapak UMKM  efektif  memulihkan  ekonomi  akibat adanya pandemi Covid-19.
Kelebihan  dan  kekurangan  Inovasi  Lapak UMKM
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara,  terdapat  kelebihan  dan  kekurangan dalam  inovasi  Lapak  UMKM  yakni  sebagai berikut:
Kelebihan:
1. Mendapat dukungan dari pemerintah maupun swasta Kelebihan yang paling terasa dalam inovasi
Lapak UMKM ini adalah besarnya dukungan baik dari  pemerintah  kota  maupun  pihak  swasta. Pemerintah senantiasa mengawasi dan mempromosikan  lapak-lapak  setiap  kelurahan.
Seriap  bulannya  pengelola  lapak  melakukan evaluasi  dan  monitoring  untuk  semaksimal mungkin  menyediakan  sarana  dan  prasarana. Selain  itu,  pihak  swasta  juga  turut  memberikan CSR  sebagai  bentuk  ikut  serta  dan  kepedulian kepada Kota Madiun  khususnya  Lapak UMKM. Terlebih lagi, Pemerintah Kota Madiun mewajibkan seluruh ASN-nya untuk berbelanja di pedagang kecil termasuk juga Lapak UMKM
2. Sarana dan Prasarana yang baik Pembangunan  Lapak  UMKM  didapat  dari
Dana Insentif Daerah (DID) yang dikelola sendiri oleh kelurahan untuk membangun Lapak UMKM sesuai  dengan  potensi  yang  ada  di  daerahnya. Oleh  karena  itu,  desain  bagunan,  lokasi,  dan pengelolaan yang ada di Lapak UMKM terkelola dengan  baik.  Hal  itu  tak  terlepas  dari  peran pengelola/paguyuban  yang  telah  berusaha  untuk menyediakan fasilitas yang baik.
3. Masuk ke dalam agenda kepariwisataan Kota Madiun
Lapak  UMKM  menjadi  salah  satu  atraksi pariwisata yang ada di Kota Madiun. Setiap lapak yang ada di Kota Madiun terhubung dengan rute sepeda  wisata  sepanjang  20  km.  Lapak  UMKM yang mana didapuk sebagai atraksi pariwisata di Kota  Madiun  diharapkan  dapat  menambah kunjungan wisatawan dan berujung ada pengingkatan ekonomi di masing-masing kelurahan.
Kekurangan:
1. Kurangnya promosi Keberadaan  Lapak  UMKM  masih  belum banyak  diketahui  oleh  masyarakat  luas  karena tujuan  awalnya  adalah  berbasis  kelurahan. Selama  ini,  promosi  yang  dilakukan  oleh pengelola  hanya  dalam  ruang  lingkup  kelurahan saja via Whatsapp grup. Terlebih lagi untuk lapak UMKM yang berada di pinggiran kota harus lebih gencar mempromosikan lapak dan produknya ke masyarakat luas.
2. Belum  adanya  regulasi  terkait  dengan pengelolaan lapak
Sejauh  ini,  pengelolaan  lapak  dipegang secara mandiri oleh pengelola/paguyuban. Sistem pengelolaannya juga berbeda-beda disetiap lapak. Hal ini dikarenakan belum adanya Perda/Perwali mengenai pengelolaan lapak. Regulasi ini diniali penting untuk menyeragamkan sistem pengelolaan yang ada di masing-masing lapak di seluruh Kota Madiun.
3. Kurang diminati pengunjung
Beberapa  Lapak  UMKM  khususnya  di pinggiran kota terlihat kurang diminati pengunjung.  Salah  satu  penyebabnya  adalah lapak-lapak  tersebut  kurang  strategis  dan  kalah
saing dengan Lapak UMKM di tengah kota. Perlu diingat  bahwa  Lapak  UMKM  dibangun  di  27 kelurahan  yang  ada  di  Kota  Madiun  sehingga daya saing antar lapak semakin ketat.

## SIMPULAN
Inovasi  Lapak  UMKM  menjadi  salah  satu terobosan dari Pemkot Madiun untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Inovasi  Lapak  UMKM  secara  efektif berhasil meningkatkan pemberdayaan
masyarakat 2. Inovasi Lapak UMKM berhasil meningkatkan  kemandirian  usaha  dan meningkatkan omzet UMKM 3. Inovasi Lapak UMKM berhasil memulihkan perekonomian berbasis ekonomi lokal 4. Masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan inovasi Lapak UMKM khususnya  dalam  bidang  promosi  dan regulasi pengelolaan.
5. REFERENSI
Andayani,  I.,  Roesminingsih,  M.  V.,  &
Yulianingsih, W. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Pendidikan Nonformal , 16 (1), 12– 20.
Andriyani, L., Gultom, A., Ketiara, K., Dahlan,
J. K. H. A., Timur, K. C., Tanggerang, K.,
Dahlan,  J.  K.  H.  A.,  Timur,  K.  C.,  & Selatan,  K.  T.  (2021).  Dampak  Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (
PPKM  )  di  Indonesia. Seminar  Nasional Penelitian LPPM UMJ , 2.
Carlolina,  L.  A.  (2020).  PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA MELALUI PEMBUATAN PEYEK SISIK  IKAN  (Studi  Kasus:  Kecamatan Magelang  Tengah  Kota  Magelang.).
JMAN  Jurnal  Mahasiswa  Administrasi
Negara , 4 (1), 46–54.
Covid19.go.id. (2021). Situasi Covid-19 Nasional .
Covid19.Go.Id.
https://covid19.go.id/situasi
Endah,  K.  (2020).  Pemberdayaan  masyarakat: Menggali  potensi  lokal  desa. Moderat: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 6 (1), 135–143.
Febrianto,  F.  H.,  &  Santoso,  E.  B.  (2021). PENENTUAN  SEKTOR  UNGGULAN

## DAERAH  UNTUK  MENGURANGI
KETIMPANGAN PENDAPATAN WILAYAH  DI  EKS  KARISIDENAN MADIUN  PROVINSI  JAWA  TIMUR.
Prosiding  Seminar  Nasional  Asosiasi Sekolah  Perencanaan  Indonesia  (ASPI) 2021 , 1 (1), 176–185. Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review  Literatur. Jurnal  Ilmiah  Tata Sejuta STIA Mataram , 7 (1), 132–146.
Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi
Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. Elastisitas-Jurnal  Ekonomi
Pembangunan , 3 (2), 156–159.
GUNARTIN,  G.  (2017).  Penguatan  Umkm Sebagai  Pilar  Membangun  Ekonomi Bangsa. Eduka:  Jurnal  Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis , 2 (2).
Hardani,  H.,  Ustiawaty,  J.,  Utami,  E.  F., Istiqomah,  R.  R.,  Fardani,  R.  A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif.
Yogyakarta: Pustaka Ilmu . Hasan, M.,  & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi  &  Pemberdayaan  Masyarakat: Strategi  Pembangunan  Manusia  dalam Perspektif Ekonomi Lokal . CV. Nur Lina Bekerjasama  dengan  Pustaka  Taman Ilmu.
Hendarwan,  D.  (2018).  Menumbuhkan  jiwa, perilaku  dan  nilai  kewirausahaan  dalam meningkatkan kemandirian bisnis. MBIA ,
17 (2), 59–68.
Ilyas,  F.  (2021).  Analisis  Swot  Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  dan  Pemberlakuan  Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Terhadap Dampak  Ekonomi  di  Tengah  Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. Jurnal Akrab Juara , 6 (3), 190–198. laura Hardilawati, W. (2020). Strategi Bertahan
UMKM  di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 10 (1), 89–98. Madiun Kota. (2021). Rencanakan Pembangunan 2022, Wali Kota Prioritaskan  Pemulihan  Ekonomi  dan Penanganan Kesehatan . Madiunkota.Go.Id.
Modjo,  M.  I.  (2020).  Memetakan  jalan penguatan  ekonomi  pasca  pandemi. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The Indonesian  Journal  of  Development Planning , 4 (2), 103–116.
Mumtahana,  H.  A.,  Nita,  S.,  &  Tito,  A.  W.
(2017).  Pemanfaatan  Web  E-Commerce untuk  meningkatkan  strategi  pemasaran. Khazanah  Informatika:  Jurnal  Ilmu Komputer Dan Informatika , 3 (1), 6–15. Narto,  N.,  &  Hm,  G.  B.  (2020).  Penguatan Strategi  Pemasaran  Pudak  di  Tengah Pandemi  Covid-19  untuk  Meningkatkan Keunggulan Bersaing Usaha Mikro Kecil Menengah  Kota  Gresik. Jurnal  INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya ,
6 (1), 48–54.
Nasution,  D.  A.  D.,  Erlina,  E.,  &  Muda,  I. (2020).  Dampak  pandemi  Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita , 5 (2), 212–224.
OECD.  (2020).  Coronavirus  (COVID-19): SME  policy  responses.  In OECD  Policy Responses  to  Coronavirus  (COVID-19) . OECD Publishing Paris. Orinaldi,  M.  (2021).  Dampak  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi:  Suatu  Kajian. J- MAS  (Jurnal  Manajemen  Dan  Sains) ,
6 (2), 391.
https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.301 Pemerintah  Pusat.  (2008). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Pemerintah  Pusat.  (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
Pemerintah Pusat. (2020). Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  23  tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekono . Ra’is, D. U., & Rohman, A. (2020). INOVASI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  (PAD)  DAN  PERCEPATAN
PEMULIHAN  EKONOMI. Konferensi
Nasional Ilmu Administrasi , 4 (1), 67–72. Radyanto,  M.  R.,  &  Prihastono,  E.  (2020).
Pengembangan  Sistem  Pendampingan Usaha Berkelanjutan Bagi UMKM Berbasis  Sistem  Manajemen  Kinerja. OPSI , 13 (1), 17–24.
Soleha,  A.  R.  (2020).  Kondisi  UMKM  masa pandemi  covid-19  pada  pertumbuhan ekonomi  krisis  serta  program  pemulihan
ekonomi nasional. Jurnal Ekombis , 6 (2). Sulchan, M., Maslihatin, M., Sari, E., Yulikah,
A.,  &  Sujianto,  A.  (2021).  Analisis Strategi  Dan  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Memberikan  Stimulus  Ekonomi Terhadap  UMKM  Terdampak  Pandemi COVID-19. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi , 6 (1), 85–91. https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14954
Sumardji, L. R., Muljono, P., Purnaningsih, N.,
& Vitayala, A. (2019). Faktor-faktor yang
Memengaruhi Keberdayaan Anggota UPPKS DKI Jakarta menuju Kemandirian Usaha. Jurnal  Penyuluhan , 15 (2),  195– 203.
Windusancono,  B.  A.  (2021).  UPAYA
PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. MIMBAR ADMINISTRASI
FISIP UNTAG Semarang , 18 (2), 32–45.