## PENDIDIKAN MORAL PESERTA DIDIK MELALUI IMPLEMENTASI TATA TERTIB SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES BUMI BAHARI KECAMATAN PALU BARAT
Retolia Sitti Nadirah
Abstract:
An Efforts to improve the morality of learners are always conducted in  education.  Educational  institutions  are  morally  obligated  to  increase personality  development  of  their  students.  SDN  Inpres  Bumi  Bahari  Kec. Palu  Barat  through  the  implementation  of  school  rules,  intends  to  form  the character  of  learners.  This  circumstance  is  the  basis  of  this  research.  This research based on descriptive qualitative methods. The Source of data obtained from  principals,  teachers,  and  Learners.  This  research  used varieties  methods such as observation, interviews, and documentations in data collecting process. Furthermore,  data  that  has  been  netted,  analyzed  using  data  reduction techniques,  data  display,  and  data  verification.  The  results  of  the  study concluded that the application of school rules can shape the behavior of learners to  be  a  good  personality.  The  behavior  of  learners  is  directed  towards  moral learner.  The  process  of  character  building  of  learners  finds  some  barriers because  learners  have  a  different  understanding  of  school  rules  order.  In addition, many students have a strong influence of the habits they bring from their homes, so they are not familiar with the rules set by their school.
Keywords: Pendidikan Moral, Tata Tertib, Perilaku peserta didik

## Pendahuluan
Sejak  manusia  menghendaki  kemajuan  dalam  kehidupan, maka  sejak  itu  timbul  gagasan  untuk  melakukan  pengalihan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan.Oleh  karena  itu,  pendidikan  di  dalam  masyarakat senantiasa  menjadi  perhatian  utama  dalam  rangka  memajukan kehidupan  generasi  yang  sejalan  dengan  tuntutan,  perkembangan dan kemajuan masyarakat dari zaman ke zaman.
Manusia  adalah  subjek  dan  objek  pendidikan,  manusia dewasa  yang  berkebudayaan  adalah  subjek  pendidikan  dalam  arti yang  bertanggungjawab  menyelenggarakan  pendidikan.Mereka berkewajiban  secara  moral  atas  perkembangan  pribadi  anak-anak mereka,  generasi  penerus  mereka,  manusia  dewasa  yang berkebudayaan  terutama  yang  berpotensi  keguruan  (pendidikan) bertanggungjawab  formal  untuk  melaksanakan  misi  pendidikan sesuai  dengan  tujuan  dan  nilai-nilai  yang  dikehendaki  masyarakat bangsa itu. 1
Sejalan  dengan  itu,  pendidikan  tidak  akan  bisa  berjalan dengan  lancar  tanpa  adanya  peserta  didik.Peserta  didik  itulah nantinya  yang  akan  berkembang  setelah  dewasa.  Peserta  didik adalah  suatu  bahagian  yang  tidak  terpisahkan,  bahkan  merupakan suatu  objek  dari  pendidikan.  Kegiatan  pendidikan  mustahil berlangsung  tanpa  adanya  objek  atau  anak  didik,  anak  didik merupakan  salah  satu  unsur  terpenting  dari  faktor  yang  paling menentukan  dalam  pendidikan,  karena    hampir  seluruh  kegiatan pendidikan  diarahkan  untuk  membantu,  membimbing  dan mendorong  peserta  didik  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan dengan  memanfaatkan  secara  selektif  dan  efektif  semua  perilaku didik  yang  berlangsung  dalam  interaksi  dan  komunikasi,  edukatif antara pendidikan dan peserta didik. Dengan kata lain pendidikan dengan  peserta  didik  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tak terpisahkan dalam pendidikan.
Namun demikian, cita-cita atau harapan untuk menjadikan peserta  didik  menjadi  berhasil  dan  mampu  menjadi  generasi penerus tidak akan berhasil manakala peserta didik  tidak memiliki perilaku  atau  moral  yang  baik.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa indikator keberhasilan proses pendidikan pada semua jenjang dapat
1 A.  Rahman  Getteng, Pendidikan  Islam  Dalam  Pembangunan, (Ujung Pandang : Yayasan al-Ahkam, 1997), h. 11
dilihat pada out put pendidikan itu sendiri yang berupa peserta didik yang  memiliki  moral  yang  sangat  baik.  Hanya  saja,  dalam menanamkan moralitas kepada peserta didik merupakan tantangan tersendiri.Hal ini disebabkan jenjang pendidikan seseorang tidaklah selamanya  berbading  lurus  dengan  moralitas  yang  dimilikinya. Artinya, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang memiliki jenjang pendidikan  yang  tinggi  secara  otomatis  akan  memiliki  moralitas yang  tinggi  pula.  Di  sinilah  letak  pentingnya  pendidikan  moral ditanamkan  pada  diri  peserta  didik.Utamanya  peserta  didik  yang masih berada pada jenjang pendidikan dasar.
Oleh  karena  itu,  setiap  lembaga  pendidikan  harus mengemban  tugas  untuk  menanamkan  nilai-nilai  moral  kepada peserta  didiknya.  Apalagi  disadari  sepenuhnya  bahwa  moral  tidak hanya  sekedar  diajarkan  kepada  peserta  didik,  akan  tetapi  harus dibiasakan  kepada  mereka,  sehingga  moralitas  tersebut  inheren dengan  dirinya.  Di  sinilah  Imam  Al-Ghazali  menegaskan  bahwa perilaku  atau  ahklak  pada  diri  seseorang  merupakan  perbuatan yang  dilakukan  secara  spontanitas  tanpa  melalui  pertimbangan- pertimbangan  untuk  melakukannya.Apa  yang  dikemukakan  oleh Imam  Al-Ghazali  tersebut,  tidak  akan  pernah  bisa  terwujud manakala tidak dilakukan melalui pembiasaan pada diri seseorang.
Jika  dikaitkan  dengan  pendidikan,  maka  dapat  dipahami bahwa  moralitas  pada  diri  peserta  didik  hanya  dapat  dilakukan melalui  pembiasaan  untuk  melakukan  hal-hal  yang  telah  terpola sedemikian rupa. Lewat pembiasaan yang baik inilah, peserta didik diharapkan akan melakukan hal-hal dengan tanpa pertimbangan.
Dalam  konteks  pendidikan  dasar,  selain  melalui  proses pembelajaran,  pola  pembiasaan  moralitas  yang  baik  yang  dapat dilakukan  adalah  pengetatan  pelaksanaan  tata  tertib  sekolah. Pelaksanaan tata tertib yang dimaksudkan adalah hal-hal baik yang harus  dilaksanakan  dan  dipatuhi  oleh  setiap  peserta  didik  ;  mulai mereka  berada  di  gerbang  sekolah  sampai  mereka  meninggalkan sekolah.  Melaksanakan  tata  tertib  secara  disiplin  dan  konsisten dengan  sendirinya  akan  memberikan  pembiasaan  perilaku  baik pada diri peserta didik. Apalagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah : untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,
mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggungjawab. 2
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  tujuan pendidikan  yang  ingin  dicapai  sangatlah  mulia.Oleh  karena  itu, semua  lembaga  pendidikan,  baik  lembaga  pendidikan  formal maupun nonformal senantiasa mengacu kepada pencapaian tujuan tersebut,  termasuk  dalam  hal  ini  Sekolah  Dasar  Negeri  Inpres Bumi  Bahari  Kecamatan  Palu  Barat.Namun  demikian,  disadari sepenuhnya  bahwa  alat  untuk  untuk  mencapai  tujuan  tersebut tidaklah  cukup  hanya  dengan  ketersediaan  fasilitas  belaka, melainkan  juga  termasuk  tingkat  ketaatan  peserta  didik  terhadap segala  peraturan  yang  dapat  menjamin  ke  arah  pencapaian  tujuan dimaksud.
Untuk menjamin sistematika pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana pelaksanaan pendidikan moral peserta didik melalui implementasitata  tertib  Sekolah  Dasar  Negeri  Inpres  Bumi Bahari Kecamatan Palu Barat?
b. Bagaimana  hambatan-hambatan  guru  dalam  pelaksanaan pendidikan moral peserta didik melalui implementasitata tertib sekolah  di  Sekolah  Dasar  Negeri  Inpres  Bumi  Bahari Kecamatan Palu Barat.

## Pembahasan
Langeveld  mengemukakan  bahwa  pendidikan  ialah  setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak  tertuju  kepada  pendewasaan  anak  itu,  atau  lebih  tepat membantu  anak  agar  cukup  cakap  melaksanakan  tugas  hidupnya sendiri.Pengaruh  itu  datangya  dari  orang  dewasa  (atau  yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari,  dan  sebagainya)  dan  ditujukan  kepada  orang  yang belum dewasa. 3
2 Departemen  gama  R.I.  Direktoran  Jendderal  kelembagaan  Agama Islam, Memahami  Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Dalam  Undang- Undang  SISDIKNAS (Jakarta  :  Ditjen  Kelembagaan  Agama  Islam  Depag, 2003) h. 37
3 Hasbullah, Dasar-Dasar  Ilmu  Pendidikan, (Cet.  I  ;  Jakarta:  PT. Radja Grafindo Persada. 2005), h. IX
Selain itu, John Dewey mengemukakan bahwa pendidikan adalah  proses  pembentukan  kecakapan-kecakapan  fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. 4
Carter  .V.  Good  dalam  Hasbullah  mengemukakan  bahwa Pendidikan adalah : 1) seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar; 2) Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. 5
Dari  beberapa  pengertian  atau  batasan  pendidikan  yang diberikan para ahli tersebut, meskipun berbeda secara redaksional, namun  secara  esensial  terdapat  kesatuan  unsur-unsur  atau  fakor- faktor  yang  terdapat  didalamnya,  yaitu  pendidikan  menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya.
Memperhatikan  batasan-batasan  tersebut,  ada  beberapa pengertian dasar yang perlu dipahami, yaitu :
a. Pendidikan  merupakan  suatu  proses  terhadap  anak  didik berlangsung terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila,  maka  ia  sepenuhnya  mampu  bertindak  sediri  bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya.
b. Pendidikan merupakan perubahan manusiawi. Pendidikan lahir dari  pergaulan  antar  orang  dewasa  dan  orang  yang  belum dewasa  dalam  suatu  kesatuan  hidup.  Kedewasaan  diri merupakan  tujuan  pendidikan  yang  dicapai  melalui  perbuatan atau tindakan pendidikan.
c. Pendidikan  merupakan  hubungan  antar  pribadi  pendidik  dan anak  didik.  Dalam  pergaulan  terjadi  kontak  atau  komunikasi antara masing – masing pribadi. Hubungan ini jika  meningkat ketaraf  pendidikan,  maka  menjadi  hubungan  antara  pribadi pendidik  dan  pribadi  si  anak  didik,  yang  pada  akhirnya melahirkan  tanggung  jawab  pendidikan  dan  kewibawaan pendidikan.
d. Tindakan  atau  perbuatan  mendidik  menuntun  anak  didik mencapai  tujuan  –  tujuan  tertentu,  dan  hal  ini  tampak  pada perubahan – perubahan dalam diri anak didik.
4 Ibid. h. 1
5 Ibid. h. 4
Secara  historis,  pendidikan  jauh  lebih  tua  dari  ilmu pendidikan, sebab pendidikan telah ada sejak adanya manusia.Sedangkan ilmu pendidikan baru lahir kira-kira pada abad ke-19.Sebelum  adanya  ilmu  pendidikan,  manusia  melakukan tindakan  mendidik  didasarkan  atas  pengalaman,  intuisi  dan kebijaksanaan.
Pembaharuan  sistem  pendidikan  nasional  dilakukan  untuk memperbarui  visi,  misi,  dan  strategi  pembangunan  pendidikan nasional.Pendidikan  nasional  mempunyai  visi  terwujudnya  sistem pendidikan  nasional  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

## Pendidikan Moral
Moralitas  adalah  kata  yang  sering  digunakan  untuk menunjukkan suatu tingkah laku manusia.Moral ini sendiri berarti baik buruk perbuatan dan kelakuan. 68 Selanjutnya, perkataan moral diambil  dari  bahasa  Latin  mores,  yaitu  jamak  dari  mos  yang  berarti adat kebiasaan. 7
Kata yang sepadan dan sering digunakan untuk menunjuk moral  adalah  budi  pekerti.Pengertian  budi  pekerti  mengacu  pada pengertian  bahasa  Inggris,  yang  diterjemahkan  sebagai  moralitas. Moralitas  mengandung  beberapa  pengertian  antara  lain:  adat istiadat,  sopan  santun,  dan  perilaku.  Namun,  pengertian  budi pekerti secara hakiki adalah perilaku.
Sementara  itu,  menurut  draf  kurikulum  berbasis kompetensi,  budi  pekerti  berisi  nilai-nilai  perilaku  manusia  yang akan  diukur  menurut  kebaikan  dan  keburukannya  melalui  norma agama, norma hukum, tata karma dan sopan santun, norma budaya dan  adat  istiadat  masyarakat.  Budi  pekerti  akan  mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan,  pikiran,  sikap,  perasaan,  dan  kepribadian  peserta  didik. Budi  pekerti  berinduk  pada  etika  atau  filsafat  moral.Secara etimologis,  kata  etika  sangat  dekat  dengan  moral.  Etika  berasal  dari bahasa  yunani  ethos  (jamak:  ta  etha)  yang  berarti  adat  kebiasaan.
8 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1982) h. 654
7 Asmaran  As., Pengantar  Studi  Akhlak Edisi  Revisi  (Cet.  III  ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. 8
Adapun moral berasal dari bahasa latinmos (jamak: mores) yang juga mengandung adat kebiasaan. 8
Pendidikan  moral  berusaha  untuk  mengembangkan  pola perilaku seseorang
sesuai dengan kehendak
masyarakatnya.Kehendak  ini  berwujud  moralitas  atau  kesusilaan yang  berisi  nilai-nilai  dan  kehidupan  yang  berada  dalam masyarakat.Karena  menyangkut  dua  aspek  inilah,  yaitu  nilai-nilai dan  kehidupan  nyata,  maka  pendidikan  moral  lebih  banyak membahas  masalah  dilemma  (seperti  makan  buas  simalakama) yang berguna untuk mengambil keputusan moral yang terbaik bagi diri dan masyarakatnya.
Kalau  kita  menelaah  kawasan  nilai  budaya  dan  menelaah tujuan kelembagaan sekolah, maka pengertian pendidikan moral di Indonesia  dimaksudkan  agar  manusia  menjadi  bermoral,  dan bukannya  pendidikan  tentang  moral  yang  akan  mengutamakan penalaran  moral  (moral  reasoning)  dan  pertumbuhan  inteligensi sehingga  seseorang  bisa  melakukan  pilihan  dan  penilaian  moral yang  paling  tepat.  Di  sinilah  orang  bisa  saja  tidak  sependapat mengenai pendidikan tentang moral di Indonesia. 9
Berdasarkan  tujuan  pendidikan  nasional,  yang  tercantum dalam  GBHN  dan  tujuan  kelembagaan  sekolah  serta  tujuan pendidikan  moral  yang  diberikan  pada  tingkat  sekolah  dan perguruan tinggi, maka pendidikan moral di Indonesia adalah suatu program pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang
mengorganisasikan  dan  menyederhanakan  sumber-sumber  moral dan  disajikan  dengan  memperhatikan  pertimbangan  psikologis untuk tujuan pendidikan.
Menurut  paham  ahli  pendidikan  moral,  jika  tujuan pendidikan moral akan mengarahkan seseorang menjadi bermoral, yang penting adalah bagaimana agar seseorang dapat menyesuaikan diri  dengan  tujuan  hidup  bermasyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam tahap  awal  perlu  dilakukan  pengondisian  moral  (moral  conditioning) dan latihan moral (moral training) untuk pembiasaan.
Seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan dan moral  yang  dianggap  baik  pada  saat  itu  harus  dihukum. Keterampilan  intelektual  kurang  dipentingkan  dalam  paham  ini
8 Nurul  Zuriah. Pendidikan  Moral  dan  Budi  Pekerti  dalam Perspektif Perubahan. (Cet. II, Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 17 9 Ibid., h.21
karena  akan  memperlambat  seseorang  dalam  penyesuaian  dirinya, paham  ini  bertujuan  sebagai  upaya  untuk  mengimbangi  pesatnya. Artinya,  paham  ini  beranggapan  bahwa  pendidikan  moral  adalah pengajaran tentang moral.
Pengertian  moral  dalam  pendidikan  moral  di  sini  hampir sama  saja  dengan  rasional,  dimana  penalaran  moral  dipersiapkan sebagai  prinsip  berpikir  kritis  untuk  sampai  pada  pilihan  dan penilain moral (moral choice and moral judgment) yang dianggap sebagai pikiran dan sikap terbaiknya.
Dalam menghadapi suatu masalah sosial dan moral, paham ini  beranggapan  bahwa  seseorang  harus  dibantu  untuk menggerakkan  kemampuan  intelektualnya,  yaitu  melakukan kegiatan  berpikir  yang  sifatnya  reflektif  dengan  menggunakan berbagai  kegiatan  berpikir  kritis,  analisis,  sintetis,  dan  evaluative dengan  juga  merujuk  pada  orang  yang  lebih  mengetahui, menggunakan  intuisi  dan  akal  sehat.  Alasan  yang  dikemukakan oleh paham ini kedengarannya seperti biasa diterima semua orang terutama  kalangan  cendekiawan,  tetapi  dalam  tahapan  sesuatu bangsa  yang  relative  masih  muda,  yang  masih  memerlukan pemantapan  ideology  dan  kesatuan  gerak  pembangunan  seperti Negara Indonesia, kiranya tekanan objektif masih diperlukan. 10
Namun  demikian,  walaupun  penalaran  dan  latihan  moral dalam rangka internalisasi nilai moral yang akan dicapai agak intensif dilakukan,  pada  tingkat  pendidikan  tertentu  hendaknya  berbagai ilmu  pengetahuan  yang  relevan  dengan  moral  patut  ikut memperkaya  pengertian  moral  di  Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan agar  pengertian  moral  di  Indonesia  lebih  luas  pandangan  dan harapannya.
Pemahaman  mengenai  arti  pendidikan  moral  akan  ikut menentukan  isi  pendidikan.  Bagi  pengikut  paham  yang mengartikan  pendidikan  moral  untuk  menjadikan  seseorang bermoral,  maka  isi  pendidikan  merupakan  pilihan  yang beranggapan  paling  tepat  untuk  mengantarkan  seseorang  hidup bermasyarakat.  Bahkan  pendidikan  yang  diperkirakan  tidak  sesuai dengan tujuan moral tidak dimasukkan dalam kurikulum yang akan dibahas. Kalaupun terpaksa disebut dalam isi pelajaran maka bahan pelajaran itu disebut closed ares yaitu bahan pelajaran yang tabu dan secret  untuk  dibicarakan,  seperti  yang  berkenaan  dengan  masalah
10 Ibid., h. 22
ras, politik, kesukuan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pilihan isi pelajaran harus tersaring dan terseleksi secara ketat, yaitu bahan pelajaran yang sudah masuk dalam apa yang disebut public culture.
Bahan  pelajaran  tersebut  sudah  dianggap  akan  diterima oleh  semua  golongan  atau  pihak  dan  dianggap  baik  sebagai jembatan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  dan  tujuan  hidup bermasyarakat. Dari situlah kemudian disusun serangkaian pokok- pokok  isi  pendidikan  moral  sebagai  pedoman  umum  dalam mendidik  moral.Serangkaian  pokok  isi  pendidikan  moral  ini dianggap sebagai persyaratan objektif dari Negara sebagai organisasi puncak  yang  bertugas  memelihara  dan  membina  moral  agar  bisa mewujudkan  tujuan  hidup  yang  sudah  ditetapkan.Bahaya  dari penyusunan  bahan  seperti  itu  adalah  pendidikan  moral  bisa membosankan dan kurang dihargai. 11

## Pengembangan Moral
Terhadap  hukuman  moral  atau  budi  pekerti  yang melahirkan  pertentangan  antara  perlu  dan  tidak  perlu  akhirnya memunculkan  tiga  jenis  teori  hukuman  moral  budi  pekerti  yang oleh  Brubacher  masing-masing  disebut  teori  balas  dendam,  teori perlindungan, dan teori pendidikan. 12
a. Teori balas dendam. Teori balas dendam mengandung prinsip bahwa  hukuman  merupakan  jenis  balas  dendam.  Kerugian yang  diderita  orang  lain  dapat  dihapus  atau  diganti  dengan kerugian yang sama terhadap orang yang berbuat pelanggaran.
Prinsip  ini  didasarkan  atas  ketentuan  hukum  moral  zaman kuno  yang  menyatakan:  “utang  darah  diganti  darah”.  Teori  ini juga  didukung  oleh  bukti  bahwa  seseorang  melakukan pelanggaran  atau  kejahatan  dilandasi  oleh  penuh  kesadaran. Seorang anak tahu bahwa tindakan yang dikehendakinya salah, namun  tetap  dilakukan  meskipun  ia  mengetahuinya.  Ia melakukannya  karena  penuh  kedengkiaan  yang  telah direncanakan  sebelumnya.  Untuk  menghadapi  masalah tersebut,  hukum  moral  harus  menunjukkan  fungsinya  dengan menjatuhkan hukuman yang memadai sebagai penebus dosa.
b. Teori Perlindungan. Teori ini berisi ketentuan bahwa hukuman dapat  dijatuhkan  kepada  seseorang  untuk  melindungi masyarakat  dengan  memberi  contoh  hukuman  kepada  si
11 Ibid., h. 23 12 Ibid., h. 4
pelanggar.  Hukuman  ini  tidak  bermaksud  menghapus kesalahan si pelanggar, melainkan lebih meyakinkan masyarakat untuk  melawan  pelanggaran  sejenis  bagi  kepentingan  hidup yang  aman  dan  damai.  Perilaku  si  pelanggar  yang  antisocial merupakan ancaman bagi keberadaan kewenangan dan wibawa kelompok  atau  masyarakat  bahkan  sekolah.  Kelemahan  teori ini adalah balas dendam sebagai dorongan untuk menghukum seseorang mungkin terlalu keras sehingga mengakibatkan orang yang  dihukum  malahan  sakit  hati  dan  bukannya  memperoleh peringatan.
c. Teori  Pendidikan.  Teori  ini  umumnya  dianut  oleh  sekolah. Teori  pendidikan  memandang  bahwa  kedua  teori  di  atas mengandung  kelemahan,  yaitu  terlalu  buruk  atau  keras sehingga  meyingkirkan  aspek  rehabilitasi  anak  yang  keras kepala.  Prinsip  yang  dianut  oleh  teori  ini  adalah  hukuman tidak  boleh  dijatuhkan  kepada  seseorang  jika  tidak mengandung  upaya  membina  atau  mendidik  kembali  sesuai dengan  kehendak  masyarakat  yang  berharap  moral  harus ditegakkan  dalam  masyarakat.  Si  pelanggar  harus  diberi kesempatan untuk melihat diri sendiri mengenai perbuatannya, seperti orang lain melihat dirinya. Namun, jika ia gagal dalam memahami diri dan gagal pula memahami aturan moral, maka hukuman yang dijalaninya juga berarti mengalami kegagalan.
Ruang  lingkup  pengembangan  moral  secara  garis  besar dapat  dikelompokkan  dalam  tiga  hal  nilai  akhlak  yaitu:  a)  Akhlak terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa 13 ,  b)  Akhlak  terhadap  sesama manusia, dan c) Akhlak terhadap lingkungan.

## Tata Tertib Sekolah
Ketika  berbicara  tentang  tata  tertib,  maka  asosiasi pemikiran akan tertuju pada kedisiplinan. Artinya, di mana saja tata tertib tersebut sekolah diterapkan, maka di situ akan sarat dengan nilai-nilai kedisiplinan, termasuk di dalamnya lembaga
persekolahan.
Disiplin  merupakan  hal  penting  yang  harus  ditanamkan pada  anak  didik  di  sekolah  sedini  mungkin.Disiplin  ini  sendiri berarti  latihan  batin  dan  watak  dengan  maksud  supaya  segala perbuatannya mentaati tata tertib (di sekolah atau di meliter).Dapat
13 Ibid., h. 29-32.
pula  berarti  ketaatan  pada  aturan  dan  tata  tertib. 14 Hal  ini disebabkan  karena  sekolah  merupakan  tempat  utama  untuk melatih  dan  memahami  pentingnya  disiplin  dalam  kehidupan sehari-hari.  Melalui  tata  tertib  sekolah  yang  senantiasa  diterapkan sehari-hari  kepada  para  anak  didik,  maka  anak  didik  dengan sendirinya akan terbiasa untuk berdisiplin. Sekolah harus memiliki sejumlah  tata  tertib  yang  harus  disosialisasikan  dan  dicontohkan kepada  para  anak  didik  serta  dilaksanakan  secara  terus  menerus. Tata tertib sekolah yang dimaksud tersebut meliputi :
1. Tata tertib setelah masuk ke sekolah.
2. Tata tertib sebelum masuk kelas.
3. Tata tertib di dalam kelas.
4. Tata tertib ketika istirahat.
5. Tata tertib ketika pulang dari sekolah. 15
Kelima  komponen  tata  tertib  sekolah  tersebut,  dijabarkan pada  setiap  lembaga  pendidikan  (sekolah  dasar)  sesuai  dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
Moralitas  yang  baik  pada  diri  peserta  didik  akan  melekat melalui  pembiasaan  yang  dilakukan  secara  konsisten.  Salah  satu pembiasaan melakukan hal-hal yang di Sekolah Dasar Inpres Bumi Bahari  Kecamatan  Palu  Barat  adalah  pengetatan  pelaksanaan  tata tertib  sekolah.Melalui  penerapan  tata  tertib  sekolah  di  Sekolah Dasar  Bumi  Bahari  Kecamatan  Palu  Barat  dapat  merekonstruksi perilaku  peserta  didik.Perilaku  yang  dikonstruk  tersebut  adalah perilaku yang dibawanya dari keluarga mereka masing-masing yang cukup beraneka ragam berubah menjadi perilaku peserta didik yang sangat bermoral. Perilaku ini tidak begitu saja berubah, akan tetapi melalui  sebuah  proses  penerapan  tata  tertib  yang  sangat  panjang, berupa  nasehat,  peringatan,  bimbingan  secara  personal,  pujian, bahkan tidak jarang diberikan hukuman agar moral yang diiginkan dapat  menyatu  dalam  diri  peserta  didik.  Jika  dicermati  data  yang telah  dikemukakan  sebelumnya,  moral  peserta  didik  yang  sudah inheren dalam diri mereka muncul pada saat peserta didik duduk di bangku  kelas  IV.Pada  saat  ini  kristalisasi  moral  sebagai  dampak
14 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1982) h. 254 15 Departemen  Pendidikan  dn  Kebudayaan, Pengelolaan  Kelas  Di Sekolah Dasar (Jakarta : Direktotat Pendidikan Dasar dan Menengah, 1993) h. 78
pengetatan  tata  tertib  sekolah  telah  terpola  sedemikian  rupa, sehingga  peserta  didik  tidak  lagi  merasa  bahwa  tata  tertib  adalah sesuatu  yang  sangat  menyulitkan  dan  memberatkan.Mereka  telah terbiasa melakukan hal-hal baik bukan karena “paksaan” tata tertib, melainkan  karena  sudah  menjadi  kebutuhannya.Bahkan  mereka justru malu, canggung atau merasa tidak enak jika tidak melakukan hal-hal  yang  sudah  diajarkan  sejak  dulu.Dalam  proses  penerapan tata tertib sekolah untuk mendidik moralitas peserta didik, Sekolah Dasar  Inpres  Bumi  Bahari  Kecamatan  Palu  Baratmenemui beberapa  hambatan,  di  antaranya  pemahaman  peserta  didik terhadap  tata  tertib  itu  sendiri  yang  bereda-beda.  Di  samping  itu, masih kentalnya pengaruh kebiasaan yang mereka bawa dari rumah masing-masing,  sehingga  tidak  terbiasa  dengan  peraturan  yang ditetapkan  oleh  tata  tertib  Sekolah  Dasar  Inpres  Bumi  Bahari Kecamatan Palu Barat.

## Kesimpulan
Penerapan  tata  tertib  sekolah  dapat  merekonstruksi moralitas  peserta  didik,  sehingga  menjadi  bahagian  yang  inheren dengan  diri  peserta  didik  itu  sendiri.  Dalam  mendidik  moralitas peserta  didik  melalui  penegakan  tata  tertib  sekolah,  SDN  Inpres Bumi  Bahari  menemui  beberapa  hambatan,  di  antaranya pemahaman peserta didik terhadap tata tertib dan masih kentalnya pengaruh kebiasaan yang mereka bawa dari rumah masing-masing.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  masih  ditemukan  adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh SDN Inpres Bumi Bahari, sehingga  penulis  menyarankan  agar  Kepala  sekolah  dan  seluruh komponen sekolah untuk terus berupaya agar dapat mendisiplinkan  peserta  didik  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi yang  ada.  Setiap  komponen  sekolah  agar  lebih  menyadari  bahwa watak  peserta  didik  dan  pembentukannya  tidak  bertumpu  pada guru  kelas  semata-mata  akan  tetapi  seluruh  guru  dan  kompenen lainnya harusbersinergi untuk mewujudkan moralitas peserta didik.

## Referensi
Arikunto, Suharsimi Manajemen Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
As., Asmaran Pengantar Studi Akhlak Edisi Revisi, Cet. III ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
Departemen gama R.I. Direktoran Jendderal kelembagaan Agama Islam,  Memahami  Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Dalam Undang-Undang  SISDIKNAS,Jakarta  :  Ditjen  Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Cet. III ; Jakarta : Balai Pustaka, 1990
---------------------,  Pengelolaan  Kelas  Di  Sekolah  DasarJakarta  :
Direktotat Pendidikan Dasar dan Menengah, 1993
Getteng,  A.  Rahman  Pendidikan  Islam  Dalam  Pembangunan,  Ujung Pandang : Yayasan al-Ahkam, 1997
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Cet. I ; Jakarta: PT. Radja
Grafindo Persada. 2005
Nugroho,  Novem  Pendidikan  Moral  Menurut  John  locke  Persfektif
Pendidikan  Agama  Islam  (Yogyakarta  :  Universitas  Islam
Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi, t.tp. tahun 2015)
Poerwadarminta,  W.J.S.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,Jakarta  : Balai Pustaka, 1982
Sudarman, Paryati Belajar Efektif di Perguruan Tinggi, Cet I; Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004
Tafsir,  Ahmad  Ilmu  Pendidikan  dalam  Persfektif  Islam,  Cet.II;
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994
Tim  Didaktik  Kurikulum  IKIP  Surabaya,  Pengantar  Didaktik Metodik  Kurikulum  PBM,  Cet.  V  ;  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 1993
Zuriah.Nurul  Pendidikan  Moral  dan  Budi  Pekerti  dalam  Perspektif Perubahan.Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 2008