## ISLAM, NEGARA, DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ISLAM MINORITAS
Ahmad Solikhin
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul ‘Ullum Lamongan akhmad.sholikin@gmail.com
Abstract: This paper discusses the loss of the State's role in upholding the freedom of  minority  political  Islamic  groups  in  Indonesia.  Political  freedom  that guaranteed by the Constitution for every citizen  is dominated by  Islamist groups majority. They tend to create policies that discriminate minority of Islamic group. As  a  result  Islamic  group  minority  do  not  get  their  political  rights  as  citizens  of Indonesia that had the principle of "Unity in Diversity."
Keywords: Country, Religion, Islam Minority Rights

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang berpenduduk  Muslim  terbesar  di dunia  yang  mengklaim  sebagai penyokong  dan  pengadopsi  sistem pemerintahan  demo-krasi.  Indonesia meskipun berpenduduk Muslim sebagai  mayoritas,  tetapi  hak  untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin  sepenuhnya  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28  E, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2005 tentang Pengesahan
International  Covenan  Civil  and Politic  Rights. Akan  tetapi,  dalam
praktiknya, pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan atas hak  dasar  ini  nyatanya  tidak  dapat dinikmati oleh seluruh Warga Negara  Indonesia.  Hal  ini  dapat ditafsirkan bahwa negara tidak memaksakan kehendaknya dan melindungi kelompok minoritas keagamaan, pemeluk keyakinan minoritas,  masyarakat  adat,  dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Tetapi, klaim dan per- nyataan  tersebut  perlu  dipertanyakan ketika  saat  ini  banyak  praktik diskriminasi terhadap minoritas keagamaan,  etnis,  budaya,  dan  gaya hidup  lainnya  selama  12  tahun
terakhir  ini.  Praktik  intoleransi  dan kekerasan oleh sekelompok masyarakat tertentu terhadap
beberapa  kelompok  minoritas  juga banyak  menghiasi  pemberi-taan  di media nasional dan internasional. Pasca  Reformasi  tahun  1998 kondisi  Indonesia  semakin  marak dilanda  berbagai  tindak  intoleransi dan  kekerasan  kepada  kelompok- kelompok minoritas.  Konflik-konflik yang disinyalir sudah lama ada  yang bersifat  laten,  dengan  munculnya reformasi  menjadi  konflik-konflik manifest  yang  dampaknya  sangat luar  biasa  bagi  kehidupan  sosial. Delapan  belas  tahun  sudah  era reformasi  digulirkan,  serasa  selama itu  pula  kian  lama  kebhinekaan negara ini semakin terancam.
Dinamika  konflik  yang  berujung pada kekerasan seakan tidak berhenti menghiasi  bumi  Indonesia  ini.  Isu- isu konflik tersebut banyak menyangkut  persoalan  etnis  dan agama.  Sehingga,  banyak  konflik- konflik yang muncul dengan
membawa nama agama. Berbagai kasus kekerasan sebagaimana dalam laporan Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM) yang menuliskan  berbagai  Penyerangan dan  Kekerasan  terhadap  Jamaah
Ahmadiyah  di  Berbagai  Wilayah  di Indonesia. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan
organisasi  yang  terdaftar  dengan  SK Menteri  Kehakiman  RI  No.  JA 5/23/13  Tanggal  13  Maret  1953 Tambahan  Berita  Negara  RI  No.  26 Tanggal  31  Maret  1953.  Kekerasan terhadap  JAI  mulai  mencuat  tahun 2001  saat  terjadi  perusakan  terhadap rumah,  masjid  bahkan  pembunuhan terhadap 1 orang di Sambi Elen,  dan NTB.  Sejak  itu,  kekerasan  terhadap JAI seakan tidak ada putusnya. Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan  kekerasan  terbanyak,  antara lain  di  Tasikmalaya,  Kuningan, Bogor, Garut, Bandung, dan Cimahi. meskipun di Kalimantan dan Sulawesi  Selatan  kekerasan  juga terjadi.  Di  NTB,  warga  Ahmadiyah diusir  paksa  beberapa  kali.  Pertama, tahun 2001 pasca pembakaran masjid Ahmadiyah  di  Bayan.  Pada  kejadian ini, 1 orang meninggal,  1 luka parah dengan  bacokan,  dan  semua  warga Ahmadiyah  diusir  dari  Bayan.  Pada 2002,  jemaat  Ahmadiyah  di  Pancor,
Lombok  Timur  diserang.  Terjadi pembakaran  dan  penjarahan  dari rumah ke rumah. Saat itu, pemerintah memberikan pilihan
bahwa warga Ahmadiyah boleh tetap di  Pancor  asalkan  keluar  dari Ahmadiyah  atau  tetap  meneguhi keyakinannya tapi meninggalkan Pancor. 1 Kekerasan terhadap anggota jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  di berbagai  daerah  seolah  mendapatkan justifikasi dengan Keputusan
Bersama  Menteri  Agama,  Jaksa Agung,  dan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008,  No.  :  KEP-033/A/JA/6/2008, No.  :  199  Tahun  2008  tentang Peringatan  dan  Perintah  kepada
Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus jamaah
Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  dan warga masyarakat.
Agama  yang  ada  di  Indonesia senantiasa menampakkan dua sisinya yang  berbeda.  Pada  satu  sisi,  agama menawarkan perdamaian, ketenangan,  dan  ketentraman,  akan
1 Untuk  laporan  lebih  lengkapnya  dapat diakses  pada  http://referensi.elsam.or.id/wp- content /up-loads/2014/12/DISKRIMINASI- DAN-KEKERASAN-TERHADA- AGAMA-MINORITAS.pdf .
tetapi  di  sisi  lain  menampakkan  sisi kekerasan.  Sisi  kekerasan  akan muncul ketika kebenaran satu agama tertentu berbenturan dengan kebenaran  agama  yang  lain.  Agama pada  suatu  waktu  memproklamirkan perdamaian, jalan menuju
keselamatan, persatuan dan persaudaraan, sedangkan pada waktu yang  lain  menampakkan  dirinya sebagai  sesuatu  yang  tercatat  dalam sejarah menimbulkan konflik, hingga kekerasan  dan  peperangan  (Dadang, 2010:217).  Wajah  ganda  agama inilah  yang  menunjukkan  adanya meka-nisme  peran  agama  yang rentan terhadap kekerasan.
Peran  agama  menjadi  terkait  erat dengan  kekerasan  ketika  agama dijadikan sebagai kerangka penafsiran  religius  hubungan  sosial (fungsi  ideologis,  agama  sebagai faktor  identitas,  dan  agama  sebagai legitimasi etis
hubungan)
(Haryatmoko, 2003:263). Peran- peran  yang  dimainkan  oleh  agama tersebut  menunjukkan  rentannya  sisi agama yang dikaitkan dengan timbulnya  fenomena  kekerasan  yang semakin  sering  nampak  di  Indonesia akhir-akhir  ini.  Akan  tetapi,  sering
muncul pembelaan yang menyatakan bahwa agama mengajarkan perdamaian dan menentang kekerasan. Ironisnya, manusia menyalahgunakannya untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok sehingga menyulut
kekerasan.
Hadirnya konflik dan tindak kekerasan tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan dan faktor kepentingan.  Berbicara  kepentingan tidak dapat lepas dari upaya mengusai  dan  dikuasai  oleh  kaum mayoritas terhadap minoritas.
Indonesia  merupakan  negara  yang plural  berasaskan  Bhineka  Tunggal Ika,  tetapi  terkait  dengan  agama, Islam merupakan agama yang mayoritas  dianut  oleh  masyarakat Indonesia.  Konflik  kekerasan  yang mengatasnamakan  agama  tersebut dapat  diamati  dari  pemberitaan  di media-media terlebih Pasca Reformasi 1998.
Pemberitaan  di  media-media  baik
media massa maupun media elektronik  tidak  dapat  lepas  dari persoalan  konflik  dan  kekerasan yang berkedok agama. Dalam beberapa kasus, agama menghasilkan perbedaan  pemahaman.  Beberapa
perbedaan  tersebut  muncul  secara mudah  sebagai  dasar  moralitas  yang digunakan  sebagai  alasan  bagi  aksi- aksi  kekerasan  dan  intensitas  ritual yang  digunakan  sebagai  alat  untuk melakukan  aksi  itu.  Perbedaan- perbedaan lainnya merupakan perbedaan  yang lebih mendalam dan menjadi  bagian  dan  inti  agama  itu. Citra agama tentang perjuangan yang gampang dikenali dan konsep- konsep  tentang  perang  yang  dahsyat telah  dilakukan  dalam  perjuangan- perjuangan sosialnya. Ketika peperangan itu diimpi-impikan sebagaimana  yang  muncul  dalam rencana  manusia,  akhirnya  hal  itu mereka  tuangkan  menjadi  kenyataan melalui aksi-aksi kekerasan (Juergensmeyer, 2000:8).
Pemerintah  Indonesia  gagal  me- lindungi kaum minoritas dari kekerasan  dan  intoleransi  atas  nama agama.  Menurut  laporan Human Rights sepanjang  120  halaman, berjudul  “Atas  Nama  Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama  di  Indonesia,”  merekam kegagalan  peme-rintah  Indonesia dalam mengatasi gerombolan- gerombolan militan, yang melakukan
intimidasi  dan  penyerangan  rumah- rumah  ibadah  serta  anggota-anggota minoritas  agama  ( Human  Right Watch , 2003). Kegagalan pemerintah Indonesia  dalam  mengambil  sikap dan  melindungi  kaum  minoritas  dari intimidasi dan kekerasan, merupakan olok-olok  terhadap  klaim  bahwa Indonesia  adalah  negara  demokratis yang  melindungi  hak  asasi  manusia. Kepemimpinan nasional sangat
esensial  dalam  bertanggung  jawab atas terjadinya berbagai tindak kekerasan  ini.  Penegakan  hukum  di Indonesia harus ditegaskan dan harus mampu  mengadili  setiap  pelaku kekerasan, serta mampu menjelaskan strategi  untuk  memerangi  kekerasan atas nama agama.
Human  Rights  Watch melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatra, dan Timor, serta mewawancarai  lebih  dari  115  orang dari  berbagai  kepercayaan.  Mereka termasuk  71  korban  kekerasan  dan pelanggaran,  maupun  ulama,  polisi, jaksa,  milisi,  pengacara,  dan  aktivis masyarakat  sipil.  Hasilnya,  pejabat daerah sering menyikapi pembakaran atau kekerasan dengan justru menyalahkan  korban  minoritas,  para
pelaku  menerima  hukuman  ringan atau  sama  sekali  tidak  dihukum ( Human  Right  Watch ,  2003).  Dalam dua  kasus,  pejabat  daerah  menolak menjalankan  keputusan  Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada dua jemaat minoritas untuk membangun  rumah  ibadah  mereka. Pejabat pusat sering membela kebebasan  beragama,  namun  ada juga yang  justru  mengeluarkan pernyataan-pernyataan diskriminatif. Diskusi mengenai persoalan mino-ritas di Indonesia harus dikaitkan dengan pembiacaraan tentang  Islam  di  Indonesia.  Islam merupakan agama mayoritas dari sisi penganut,  aspek  sosial  dan  juga aspek politik. Kondisi ini memainkan peran  yang  sangat  signifikan  dalam proses  pembuatan  kebijakan  negara mengenai  hak  kaum  minoritas  di Indonesia.  Bagaimana  masyarakat Indonesia  memandang  kelompok minoritas,  siapa  saja  yang  termasuk di dalamnya, serta bagaimana negara mengatur hak dan kewajiban mereka di  ruang  publik  sangat  ditentukan oleh aspirasi dan sudut pandang umat Islam.  Sehingga  pertanyaan  yang layak  diangkat  ke  permukaan  ketika
mem-bicarakan  nasib  dan  peran kaum  minoritas  serta  peran  yang harus dilakukan negara dalam kaitannya  dengan  konflik  sosial, yakni:  Apakah  memang  secara  legal regulasi  negara  telah  memberikan pengakuan  dan  perlindungan  yang semes-tinya terhadap kelompok minoritas?;  Apakah  yang  harus dilakukan  oleh  negara  jika  sebuah konflik  politik  aliran  dalam  bentuk penyerangan fisik atau prilaku diskriminatif  terjadi?  Sebab,  seperti yang  diketahui  dari  berbagai  kasus, kelompok  minoritas  tentu  menjadi korban  pertama  jika  hal-hal  tersebut terjadi dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu harus dilihat secara saksama
mengingat  variabel  yang  menjadi pemicu  konflik  sangat  beragam,
seperti disparitas ekonomi,
kesenjangan sosial, perbedaan pendidikan, dan kesempatan
memiliki  kadar  dan  skala  intensitas yang juga berbeda.
“Defining Minority” dalam
Konteks  Islam  Mayoritas  dan Negara Bhinneka Tunggal Ika
Istilah  minoritas  di  Indonesia tidak didasarkan pada satu pemahaman  yang  seragam  dan  tidak ada satu batasan yang pasti siapa saja yang dikategorikan sebagai
kelompok  minoritas.  Kamus  Umum
Bahasa
Indonesia, misalnya mendefinisikan  minoritas  sebagai kelompok  kecil  (Poewadarminta, 2006: 769). Kamus Bahasa Indonesia Online mendefinisikan minoritas sebagai  golongan  antar  sesamanya dan  membagi  bersama  keinginan untuk  melestarikan  hubungan  sosial yang  jumlah  warganya  jauh  lebih kecil  jika  dibandingkan  dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu. Menurut Theodorson & Theodorson (1979: 258-259), kelompok minoritas ( minority groups )  adalah  kelompok-kelompok yang  diakui  berdasarkan  perbedaan ras,  agama,  atau  suku  bangsa,  yang mengalami  kerugian  sebagai  akibat prasangka ( prejudice ) atau
diskriminasi. Istilah ini pada umumnya  dipergunakan  bukanlah sebuah istilah teknis, tetapi istilah ini sering dipergunakan untuk
menunjukkan pada kategori perorangan, daripada kelompok- kelompok. Bahkan, istilah ini sering- kali dikaitkan pula kepada kelompak mayoritas dari pada kelompok minoritas. Jika mengacu pada definisi  minoritas  menurut  Pelapor
Khusus PBB untuk perlindungan hak minoritas, Francesco Capotorti (Subhi, 2013):
“A  group  numerically  inferior to  the rest  of  the population of a  state,  in  a  non  dominant position, whose members being nationals  of  the  state-posses ethnic,  religion  or  linguistic characteristic  differing  from those  of  the  rest  of  the population  and  show,  if  only implicitly a sense of  solidarity, direct  toward  preserving  their culture,  traditions,  religion  or language.”
Dari  definisi  di  atas,  yang dimaksud  sebagai  minoritas  adalah: pertama,  secara  numerik  jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam suatu negara. Kedua, posisinya  tidak  dominan  dalam konteks  negara.  Ketiga,  adanya perbedaan  etnik,  agama,  dan  budaya dengan  populasi  lainnya.  Keempat, memiliki  solidaritas  agama,  bahasa, tradisi,  budaya  dan  kepentingan untuk  meraih  persamaan  di  muka
hukum  dengan  populasi  di  luarnya (Tim Penulis ILRC, 2010:63).
Secara  teoritis,  agama  Islam  di
Indonesia tidak pernah mendefinisikan  siapa  saja  kelompok minoritas  di  Indonesia.  Namun dalam  pola  hubungan  dengan  entitas lain  seperti  negara  maupun  agama lain,  Ummat  Muslim  di  Indonesia kerap  kali  menempatkan  dirinya sebagai  kelompok  mayoritas  yang harus  diperlakukan  berbeda  dari yang lain. Dalam perdebatan mengenai sejumlah peraturan perundang-undangan keagamaan misalnya,  kelompok  Islamis 2 di
Indonesia kerapkali berusaha memasukkan  norma  dan  doktrin Islam menjadi bagian dalam
2 Kelompok  Islamis  adalah  kelompok  Islam yang  memiliki  beberapa  ciri  mendasar diantaranya;  1.  meyakini  kesatuan  agama dan  negara,  2.  cenderung  menafsirkan  teks- teks  keagamaan  secara  rigid,  3.  cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir agama, 4. memiliki  pandangan  yang  stigmatis  tehadap barat,  5.  mendeklarasikan  perang  terhadap paham  dan  tindakan  sekuler,  6.  cenderung radikal  dalam  memperjuangkan  nilai-nilai yang diyakininya. Penjelasan terkait bagaimana  perjuangan  kelompok  Islamis Indonesia  dalam  memasukkan  norma  dan doktrin  Islam  dalam  perundang-undangan atau  ruang  publik  dapat  dibaca  pada  buku karya,  Tim  Peneliti  CSRC  UIN  Jakarta  dan KAS Jakarta, Islam di Ruang Publik (Politik Identitas  dan  Masa  Depan  Demokrasi  di Indonesia) ,  (Jakarta  :  CSRC  UIN  Jakarta,
2011)
peraturan perundang-undangan tersebut. Jimly Asshiddiqie mengakui  bahwa  salah  satu  materi penting yang menjadi muatan konstitusi  adalah  dasar  negara.  Pem- bahasan  mengenai  dasar  negara dalam  proses  pembuatan  konstitusi selalu  melahirkan  perdebatan  yang tajam  dan  mendalam.  Hal  ini  karena dasar  negara  menjadi  pijakan  utama yang  menentukan  arah  dan  cara penyelenggaraan negara. Di sisi lain, tiap-tiap  faksi  atau  kelompok  dalam masyarakat  apalagi  yang  sangat plural  seperti  Indonesia,  memiliki cita-cita  dan ideologi  tersendiri  yang dianggap  paling  tepat  sebagai  dasar dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara ( Asshiddiqie , 2008: vii) .
Katagori  yang  agak  lebih  tegas mengenai  siapa  yang  dimaksud sebagai  kelompok  minoritas  ini dijelaskan  dalam  Peraturan  Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang
Implementasi  Prinsip  dan  Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyeleng-garaan  Tugas  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini memberi contoh bahwa kelompok minoritas itu adalah kelompok  etnis,  agama,  penyandang
cacat, dan orientasi seksual. Kategori ini  tidak  memasukkan  kategori kepercayaan  lokal  dan  bahasa  yang dalam  pandangan  hak  asasi  manusia adalah  juga  kategori  minoritas. Perserikatan
Bangsa-Bangsa, misalnya membagi kelompok
minoritas  ke  dalam  4  kategori:  suku bangsa,  kebudaya-an,  agama,  dan bahasa. 3
Islam  Mayoritas 4 (arus  Islam utama)  yang  ada  di  Indonesia mengarah kepada kelompok- kelompok  Islam  yang  dianut  oleh sebagian besar penduduk Islam  yang ada  di  Indonesia.  Selain  itu,  Islam Mayoritas  juga  dijadikan  sebagai referensi dalam berbagai urusan yang berhubungan  dengan  hukum-hukum dalam  penentuan  kasus-kasus  yang dialami  oleh  umat  Islam  saat  ini.
3 Baca United Nations Minorities
Declaration yang  diadopsi  Majelis  Umum PBB tahun 1992, Pasal 1 4 “Islam  Mayoritas”  yang  berada  di  bawah dua  payung  besar  Nahdlatul  Ulama  (NU), yang  biasa  disebut  “tradisionalis”,  yang mengklaim  memiliki  40  juta  umat,  dan Muhammadiyah, yang biasa disebut “modernis”  yang  mengklaim  memiliki  30 juta  umat.  Sehingga  jika  digabung,  NU  dan Muhammadiyah  mewakili  70  juta  umat Islam  di  Indonesia.  Dapat  dilihat  dalam Angela  Rabasa,  et.all, Building  Moderate Muslim  Networks (Santa  Monica,  CA:  The RAND  Corporation),  h.  105-112,  bab  “ The Southeast Asian Pillar of the Network ”.
Islam Mainstream atau  ortodoksi (dalam bahasa Martin van Bruinessen)  diwakili  oleh  Majelis
Ulama  Indonesia  (MUI),  dan  di dalam  kelompok  ini  juga  termasuk organisasi-organisasi kemasya- rakatan  yang  ada  di  dalam  naungan MUI. Ahlus  Sunnah  wal  Jama’ah merupakan “ mainstream ” Islam yang ortodoks dan  yang menyimpang dari paham tersebut adalah sempalan atau sesat  (Bruinessen,  Vol.  III  No.  1, Hal.  17).  Dalam  konteks  UU  No.  1
PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama,
pengertian  minoritas  dapat  diartikan: (1)  agama-agama  yang  penganutnya lebih  kecil  dari  penganut  agama mayoritas  dalam  hal  ini  Islam.  (2) Agama-agama  di  luar  enam  agama yang  disebutkan  secara  eksplisit dalam  UU  ini.  (3)  Aliran-aliran keagamaan  yang  berbeda  dengan pandangan  utama.  (4)  keyakinan  / kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa.  (5)  Dalam  konteks indigenous  people ,  adalah  agama- agama  yang  dianut  oleh  masyarakat adat  seperti  Agama  Adan  bagi Komunitas  Sedulur  Sikep,  Agama Salih  bagi  Komunitas  Orang  Rimba
“Kubu”,  Agama  Kaharingan  bagi Suku  Dayak,  dan  Agama  Patuntung bagi  komunitas  Orang  Kajang  dll (Tim Penulis ILRC, 2013:65).
Hubungan  Islam  Mayoritas  dan

## “ Inside Minority”
Salah  satu  problem  minoritas  di Indonesia  adalah  jaminan  terhadap hak-hak  kelompok  minoritas  dalam suatu  agama (inside  minorities) , termasuk Islam. Pengkategorian inside  minority dalam  Islam  Indo- nesia  adalah  kelompok,  aliran,  dan pemikiran yang dianggap menyimpang dari mainstream . Keberadaan mereka dipermasalahkan selain  karena  berbeda  juga  karena dianggap  menodai  atau  melecehkan Islam.  Menarik  untuk  diperhatikan bagaimana  berbagai  pihak  melihat permasalahan  kebebasan  beragama yang dihadapi dengan kacamata yang berbeda.  Bahkan,  sidang  Dewan HAM  PBB  ( United  Nations  Human Rights  Council )  melalui  mekanisme universal  periodic  review menyoroti dengan serius isu intoleransi beragama di Indonesia (http://www.thejakartapost.com/new
s/2012/09/18/ri-refuses-comply- with-un-human-rights.html).
Permasalahan kebebasan
beragama  di  Indonesia  pun  tidak hanya  disoroti  dari  beberapa  kasus kekerasan  yang  mencuat  ( anecdotal ) ataupun  jumlah  kasus  into-leransi  di berbagai  daerah.  Dinilai  secara akademis  dengan  standar  penilaian yang sistematis dan terukur, Indonesia juga diindikasikan
mempunyai permasalahan dalam kebebasan beragama.
Dalam  studi  kebebasan  beragama di  seluruh  negara  di  dunia  oleh
Hudson Institute, Indonesia
mendapat klasifikasi 5 yang merujuk pada  penilaian  sebagai partly  free (dengan  pengangkaan  1  ( free )  –  7 ( unfree ),  seperti  penilaian  dalam
Freedom  Index )  (Marshall,  2008).
Index kebebasan beragama Indonesia sebagai negara demokratis di angka 5 di  peringkat  yang  sama  dengan negara-negara otoriter, seperti Mesir, Libya, dan Syria. Dalam survei yang dilakukan  CSIS  di  delapan  provinsi (Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi  Utara,  Sumatera  Barat,
DKI  Jakarta,  dan  Bali)  ditemukan kecenderungan  pan-dangan  toleransi beragama  yang  terbatas.  Penelitian dilakukan dalam bentuk jajak pendapat  publik  masyarakat  di  ibu kota  provinsi  dan  satu  kabupaten dalam  provinsi  tersebut  (Vermonte dan  Basuki,  2012:  36).  Survei  ini juga  dilanjutkan  dengan  wawancara mendalam  tokoh  masyarakat  daerah tersebut.
Kebebasan  memeluk  agama  dan berkeyakinan  yang  merupakan  hak konstitusional Warga Indonesia secara  umum  disetujui  oleh  semua. Tetapi,  pengertian  dan  pandangan terhadap  kebebasan  memeluk  dan berkeyakinan tersebut masih terbatas kepada  apa  yang  dianggap  “ agama resmi ”. Hal ini menjadi masalah dari dua sisi.
Pertama ,  secara  konseptual  dan filosofis  menentukan  agama  resmi dan tidak resmi dalam dirinya sendiri dapat  dianggap  sebagai  sebuah intoleransi dan diskriminasi.
Pengaturan terhadap keya-kinan oleh negara ataupun masyarakat merupakan  invasi  terhadap  elemen utama  dalam  kebebasan  beragama,
yaitu kebebasan hati nurani ( freedom conscience) .
Kedua , secara legal definisi agama  resmi  dan  tidak  resmipun dapat  dikatakan  tidak  mempunyai landasan  hukum  yang  jelas.  Penulis menemukan  dasar  hukum  yang menetapkan  bahwa  keenam  agama “resmi”  Indonesia  adalah:  Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, yang ditambah menjadi enam dengan Kong  Hu  Cu  setelah  era  reformasi. Satu-satunya  dasar  konsep  “agama resmi”  adalah  penjelasan  dalam  UU No.  1  PNPS  1965  terhadap  Pasal  1
dalam UU tersebut yang menyatakan “...  Dilarang  ...  Menganjurkan  atau Mengusahakan  Dukungan  Umum, untuk  Melakukan  Penafsiran  tentang Sesuatu  Agama  yang  Dianut  di
Indonesia.” Di samping permasalahan konseptual dan
filosofis,  landasan  hukum  adanya “agama  resmi”-pun  sangat  lemah. Akan  tetapi,  pandangan  adanya “agama  resmi”  yang  diakui  negara merupakan hal yang sangat umum di masyarakat  dan juga pemimpin serta tokoh masyarakat.
Gambar. 1. Hak Kepercayaan Warga Indonesia
Sumber: Hasil Survei CSIS berlangsung 16-25 September 2012, melibatkan 1200 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling
Dalam  survei  CSIS,  ditemukan bahwa  hampir  semua  responden (98,4 persen) mengakui hak
memeluk  agama.  Namun,  pada  saat
bersamaan,  mayoritas  responden  (81 persen)  berpandangan  bahwa  hanya ada enam “agama  resmi”  di
Indonesia.
Toleransi terhadap
98,40% 81,00%
40,50%
1,60%
13,80% 55,80% Warga Indonesia bebas Memilih dan Memeluk agama masing-masing Hanya Boleh ada 6 Agama resmi di Indonesia Kebebasan memilih termasuk agama yang bukan agama "resmi" Hak Kepercayaan Setuju Tidak Setuju
kebebasan beragama
tersebut berkurang  drastis  ketika  responden ditanya  apakah  kebebasan  beragama tersebut  termasuk  memilih  agama yang tidak “resmi”. Yang menyetujui kebebasan  tersebut  turun  drastis, menjadi  40.5  persen  dan  yang  tidak setuju berjumlah 55.8 persen.
Toleransi beragama juga amat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat agama terhadap pandangan  dan  interpretasi  yang berbeda. Penyebab konflik ( points of conflict  and  points  of  contention ) yang sensitif adalah sentimen masyarakat terhadap pandangan yang berbeda.
.Gambar. 2. Interpretasi Masyarakat tentang Pandangan yang Berbeda
Sumber: Hasil Survei CSIS berlangsung 16-25 September 2012, melibatkan 1200 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling
Dari  data  di  atas  setidaknya,  31.5
persen responden menganggap pandangan berbeda
adalah
penghinaan,  dengan  17.5  persen menyatakan tidak tahu. Tidak berlebihan  untuk  berasumsi  bahwa kurang  lebih  separuh  dari  responden secara  potensial  dapat  terprovokasi dalam kemarahan terhadap kelompok
berbeda,  apalagi  jika  berkelindan dengan  kepen-tingan  politis  maupun ekonomi.
Indonesia dicita-citakan oleh para founding  father memiliki  tradisi negara yang toleran, hal ini menjadikan sebagian besar komunitas  agama  yang  beragam  di Indonesia  berjalan  secara  terbuka
56,40% 37,00%
20,80%
31,50% 33,60% 52,90% 75,20% 51,30%
10,00% 10,10% 4,10% 17,20% Ajaran Kitab Suci Semua Harus diikuti secara Harfiah ? Hanya Ada Satu Cara Pandang dalam Menafsirkan Kitab Suci Ajaran Pemimpin Agama Tidak Boleh ditentang dan pasti paling benar. Pemahaman Agama yang berbeda dari penafsiran umum merupakan
penghinaan Agama

## Interpretasi
Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu
dan  dengan  beberapa  pembatasan, terutama  enam  agama  yang  diakui (Islam,  Buddha,  Hindu,  Katolik, Protestan,  dan  Konghucu).  Namun demikian,  transisi  Indonesia  menuju demokrasi  dan  stabilitas  ekonomi telah  ternodai  oleh  kekerasan  antar- kelompok, serangan teroris,
pertumbuhan  kelompok  ekstremis, dan  intoleransi  yang  meningkat terhadap  kelompok  agama  minoritas dan kelompok “ heterodoks ”.
Pemerintah telah melakukan langkah dalam  menangani  jaringan  teroris, tetapi  kelompok-kelompok  seperti FPI  tetap  memiliki  pengaruh  politik yang sangat besar melalui mobilisasi sejumlah besar pengikutnya.
Kegiatan  mereka  yang  terka-dang didukung  oleh  Pejabat  Pemerintah dan Pemimpin Agama Muslim mengirim pesan yang mengerikan ke
kelompok agama minoritas di Indonesia,  yang  jum-lahnya  antara 38 dan 42 juta.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) merupakan  representasi  dari  Islam
Mayoritas yang mendapatkan legitimasi untuk mengeluarkan fatwa dan  kebijakan  terkait  persoalan Ummat  Islam  di  Indonesia.  MUI
merupakan  badan  ulama  tertinggi Umat Islam di Indonesia yang terdiri atas  dewan  penasihat  dan  badan eksekutif  dengan  12  komisi.  MUI merupakan lembaga semi- pemerintah yang mengeluarkan fatwa  dan  membentuk  kebijakan pemerintah  seputar  urusan  Islam. MUI sebagian didanai lewat kementerian  agama  atau  melalui anggaran  pemerintah  provinsi  dan daerah,  tapi  tanpa  audit  badan pengawas  keuangan  negara.  Ada ratusan  kantor  MUI  di  Indonesia. 141  Manajemen  MUI  Pusat  di Jakarta  terdiri  atas  273  individu, termasuk beberapa wakil dari organisasi  Muslim,  empat  anggota kabinet,  beberapa  politisi,  pensiunan jenderal, akademisi, pengusaha, novelis,  bintang  film,  model,  dan anggota  dari  kelompok-kelompok Islam.
Organisasi ini tersusun dari berbagai  kelompok  Muslim,  mulai dari organisasi
seperti Muhammadiyah,  NU,  dan  Persatuan Islam  hingga  yang  terbaru  seperti Majelis  Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir  Indonesia, dan  Front  Pembela Islam.  Dalam  sejarahnya,  MUI
menolak anggota Syiah dan Ahmadiyah, dan kemudian menganggap  keduanya  “sesat  dan menyesatkan.  ”Tidak  ada  prosedur pasti  bagaimana  seseorang  dapat bergabung  ke  MUI.  Tiadak  ada  pula pengawasan kelembagaan meski beberapa  organisasi  Muslim  sesekali mengkritik  MUI  pada  saat  mereka percaya  lembaga  tersebut  tidak memenuhi  harapan  mereka.  Sebagai lembaga  nasional,  MUI  berdiri  pada 1975 semasa Presiden Suharto untuk menjadi jembatan antara para pemuka  Muslim  dan  pejabat  negara.
Kegiatan  utamanya  mengeluarkan fatwa, memper-kuat silaturahmi (persaudaraan)  di  antara  umat  Islam, mewakili  kalangan  Muslim  dalam pertemuan dengan organisasi keagamaan lain, dan bertindak sebagai  penghubung  antara  kalangan ulama dan pejabat pemerintah (Noer, 2010: 81-90).
MUI  mulai  gencar  memainkan pengaruh  pada  tahun-tahun  terakhir rezim  Suharto.  Ia  mengeluarkan fatwa  atas  berbagai  isu,  termasuk sertifikat  halal,  pemantauan  dan pengawasan  bank  ber-basis  Syariah, memediasi  keuangan  Sya-riah,  dan
isu-isu  lingkungan.  Pada  Juli  2005, MUI  menerbitkan  sejumlah  fatwa menentang  pluralisme,  sekularisme, liberalisme, doa lintas-iman, pernikahan  beda  agama,  dan  semua penafsiran  alternatif  atas  ayat-ayat suci  Al-Qur’an  (Menchik,  2007). Fatwa-fatwa  MUI  kadang  dipakai sebagai dasar bagi pembuatan hukum dan kebijakan di Indonesia. Pada Juli 2005,  MUI  mengeluarkan  fatwa  dan menetapkan Ahmadiyah sebagai “aliran  yang  berada  di  luar  Islam, sesat,  dan  menyesatkan”.  Fatwa  Juli
2005 tersebut menetapkan Pemerintah  Indonesia  berkewajiban melarang penye-baran paham Ahmadiyah, membekukan
organisasi,  dan  menutup  semua tempat kegiatannya. 5 Amidhan, wakil ketua MUI dan mantan pejabat Kementerian  Agama,  mengatakan MUI  “menolak  kekerasan”  dan
“mendukung pluralisme”: “Kalau pluralisme dianggap seakan-akan semua  agama  itu  sama, maka  itu  tidak  baik.  MUI 5 Fatwa MUI No. 11/Munas VII/MUI/15/2005  ditandatangani  pada  29 Juli 2005 anggota komisi fatwa MUI Ma’ruf
Amin  (ketua)  dan  Hasanudin  (sekretaris) serta  anggota  rapat  pleno  Umar  Shihab (ketua) dan Din Syamsuddin (sekretaris).
menghormati kebebasan ber-agama. Makna pluralisme  menurut  MUI adalah  tidak  semua  agama sebaik agama yang lain …. Kami tidak mau kompromi soal  agama  kami.  Kalau seseorang menghina agama kami maka kekerasan muncul.”
Fatwa  MUI  di  level  pusat  diikuti oleh berbagai fatwa di daerah-daerah tingkat  provinsi  atau  kabupaten. Misalnya,  pada  September  2007, MUI  di  Sumatra  Barat  menerbitkan fatwa  terhadap  tarekat  Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Fatwa lokal ini gilirannya menggamit pengaruh pada MUI  pusat,  yang  akhirnya  melarang Al-Qiyadah  pada  2007  (Sihombing, 2008:  37-38).  Pada  2  Januari  2012, MUI  Sampang  mengeluar-kan  fatwa anti-Syiah.  MUI  provinsi  Jawa Timur mengikutinya pada 21 Januari 2012, mendesak MUI pusat mengumumkan  ajaran  Syiah  “sesat” dan mengusulkan Pemerintah Indonesia bertindak terhadap penyebaran  ajaran  Syiah.  MUI  juga mengeluarkan fatwa
terhadap
sebagian besar mereka yang berakhir
didakwa  pasal  penodaan  agama. 6 Para ulama MUI mula-mula mengajukan  fatwa  dan  kemudian bekerja  dengan  polisi  dan  jaksa, melalui sarana Bakor Pakem. Berbagai fatwa mendahului
penuntutan  penodaan  agama  dan dikutip  sebagai  bukti  persidangan penistaan agama.
Secara khusus, MUI telah memain-kan peran yang fundamental dalam penyikapan terhadap kelompok inside minority Islam Indonesia.  Melalui  komisi  Fatwa, MUI  telah  menerbitkan  berbagai fatwa  mengenai  berbagai  aliran  di dalam  Islam,  seperti  Islam  Jamaah, Jamaah  Inkarus  Sunnah,  Al  Qiyadah Al Islamiyah, Millah Ibrahim, Aliran AKI  hingga  Ahmadiyah.  Fatwa- fatwa  ini  disebar-luaskan  secara publik  bahkan  dijadikan  sebagai bukti di pengadilan.

## Peran  Negara  dalam  Persoalan
“Minority ”
Pemerintah Indonesia sudah seha- rusnya melindungi kebebasan
6 Fatwa  MUI  Jawa  Timur  No.Kep-01/SKF- MUI/JTM/I/2012,  ditandatangani  pada  21 Januari  2012  oleh  ketua  KH.Abdusshomad Buchori dan sekretaris Imam Tabroni.
baragama  dan  berkeyakinan,  karena kedua  hal  itu  secara  jelas  dan  tegas sudah  diatur  dalam  Konstitusi  kita. Namun,  pemerintah  seringkali  tidak tegas  dan  terkesan  mengabaikan  hak beragama  dan  berke-yakinan  para warganya  ini.  Menurut  Melissa Crouch, salah satu tantangan terbesar pada  hampir  semua  pemerintah  di banyak  negara  adalah  bagaimana mengatur  perbedaan  agama  para penduduknya, juga bagaimana melindungi  kaum  minoritas  yang ada.  Meskipun  di  Indonesia  hanya ada  6  agama  yang  secara  resmi diakui oleh pemerintah: Islam, Protestan,  Katholik,  Budha,  Hindu, dan Konghucu, banyak sekali agama- agama  yang  berada  dan  berkembang di  luar  agama  resmi  itu.  Dan ironisnya,  meskipun  reformasi  dan demokratisasi  di  Indonesia  Pasca 1998  membawa  angin  kebebasan pada masyarakat, berbagai kasus dan kejadian  yang  berkaitan  dengan  isu atau tuduhan “penodaan agama” oleh kelompok  minoritas  juga  meningkat ( Asia Pasific Bullettin , 2012: 146).
Pemerintahan  Indonesia  sebagai penguasa  tertinggi  secara  sederhana dapat melakukan tiga model
kebijakan  untuk  mengelola  berbagai persoalan  minoritas  di  Indonesia. Kebijakan  tersebut  dapat  dibedakan menjadi  tiga  model,  yakni  asimilasi, separasi/pemisahan, dan integrasi. Meskipun  sering  dianggap identik  dengan  komunitarianisme, tapi  politik  multikulturalisme  tentu saja  tidak  harus  selalu  dihadapi sebagai  kontra  posisi  liberalisme. Berpijak kepada dua bentuk liberalisme  yang  dijelaskan  dalam esai  panjang  Charles  Taylor, “ The Politics  of  Recognitio ” (1994:  25- 98), Michael Walzer (1994: 99-103), misalnya, meng-golongkan liberalisme menjadi dua: Liberalisme 1  dan  Liberalisme  2.  Yang  pertama memberi penekanan sangat kuat pada hak-hak  individu.  Dalam  konteks peran negara, Liberalisme 1 menyokong  posisi  netral  dalam  arti bahwa  negara  sama  sekali  tidak boleh  memiliki  kepentingan  atau proyek  kultural  dan  religius  atau bentuk-bentuk  tujuan  kolektif  apa pun  di  luar  kebebasan  personal, keamanan  fisik,  kesejahteraan,  dan rasa  aman  individu  warga  negara. Bentuk liberalisme kedua (Liberalisme 2), yang disukai Taylor,
menyokong negara memiliki komitmen pada keberlangsungan hidup  dan  perkembangan  sebuah budaya,  etnis,  dan  agama  partikular sejauh  hak-hak  dasar  warga  negara yang  memiliki  komitmen  berbeda atau  sama  sekali  tidak  memiliki komitmen seperti itu tetap dilindungi. Kebijakan multikulturalisme  di  Inggris  dan Jerman boleh jadi merupakan contoh implementasi dari gagasan Liberalisme  2,  dan  kita  sudah mengetahui bagaimana Perdana
Menteri  di  kedua  negara  tersebut berbalik  mengecam  dan  mengakhiri politik multikulturalisme  (Habermas, 1994:107).
Rekognisi kultural terhadap kelompok-kelompok  minoritas  tidak harus  dipahami  hanya  dalam  bentuk proyek-proyek  politik  besar  seperti pemberian  otonomi  politik  atau  hak- hak  istimewa  kepada  satu  teritori politik tertentu, melainkan dapat pula dalam  bentuk-bentuk  yang  lebih sederhana seperti perayaan hari besar keagamaan, pergantian tahun, pencantuman agama dalam KTP, dan sebagainya.  Sejak  era  Abdurrahman Wahid, misalnya, perayaan
pergantian  kalender  komariah  yang digunakan  warga  Cina-Indonesia, Imlek  sudah  secara  resmi  ditetapkan sebagai  hari  libur  nasional.  Atraksi Barongsay juga sudah bebas dipertunjukan di tempat-tempat umum dan ditonton warga non-Cina. Dengan pertimbangan ekonomi, salah  satu  TV  swasta  bahkan berinisiatif menyiarkan sebuah program yang secara eksklusif menggunakan bahasa
Cina-
Mandarin.  Di  zaman  Orde  Baru, TVRI memiliki acara hiburan Taman Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  Pelangi Antar Nusa. Untuk kelompok disabel ,  TVRI  menyediakan  layanan bahasa  isyarat  dalam  acara-acara warta  berita.  Tentu  saja  dengan mudah  kita  dapat  melihat  semua  itu sebagai  parade  diveristas  kultural yang  hanya  melayani  kepentingan agenda  pemerintah  sendiri,  tapi walau  bagaimana  itu  adalah  praktik nyata dari rekognisi terhadap kelompok-kelompok  di  luar  yang dominan. Bahwa praktik-praktik rekognisi  semacam  itu  dianggap tidak cukup, boleh jadi justru karena pada  dasarnya  problem  politik  di Indonesia memang tidak dapat hanya
didefinisikan  melalui  terminologi- terminologi kultural.
Pada sisi  yang lain, sambil secara formal  tetap  mempromosikan  sem- boyan Bhinneka  Tunggal  Ika, negara pada  dasarnya  masih  saja  berusaha meneruskan program-program asimilasi kelompok-kelompok
minoritas ke dalam kelompok mayoritas. Orang-orang Cina di kota- kota  besar  mungkin  sudah  tidak  lagi dipaksa  berasimilasi  dengan  etnis non-Cina,  tapi  kasus-kasus  seperti yang  terjadi  pada  etnis Ta'  (To Wana), Wetutelu, Buda Lombok, dan Orang Sakai memper-lihatkan bahwa asimilasi  dianggap  sebagai  cara terbaik untuk
"memajukan" kelompok-kelompok  tersebut. 7 Salah satu  opsi  yang  ditawarkan  oleh negara  dalam  penyelesaian  kasus jamaah Ahmadiyah, misalnya, adalah masuknya  Ahmadiyah  ke  dalam agama Islam versi MUI dan meninggalkan  ajaran  Ahmadiyah
7 Periksa  serial  publikasi  tentang  Hak
Minoritas  yang  diterbitkan  oleh  Yayasan Interseksi dari tahun 2005-2009, yang terdiri dari  tiga  volume  buku  masing-masing berjudul Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme  di  Indonesia (2005  &
2007); Hak  Minoritas.  Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (2007), dan; Hak  Minortas.  Ethnos,  Demos,  dan Batas-batas Multikulturalisme (2009).
yang  dituding  sesat,  dan  itu  artinya asimilasi  Ahmadiyah  ke  dalam Islam mainstream .
Jika  kita  mengikuti  logika  politik multikulturalisme seperti yang direkomen-dasikan Taylor di atas, itu artinya  negara  harus  aktif  bukan hanya melindungi tapi juga mempromosikan  dan  melestarikan kelompok-kelompok minoritas
sebagai  bentuk  komitmen  negara kepada keadilan bagi seluruh warganya.  Tapi  salah  satu  problem mendasar dalam pendekatan semacam  itu  adalah  berlangsungnya reifikasi  kelompok,  dan  seolah-olah bangsa  dapat  digantikan  dengan penjumlahan kelompok-kelompok ter-sebut.  Dengan  cara  tersebut, bukan  saja  negara  mengabaikan kritik bahwa pem-berian group- specific
rights cenderung melegitimasi  penindasan  di  dalam kelompok, melainkan juga membatasi  hak  baik  pada  level individu maupun kumpulan beberapa individu  di  dalam  masing-masing kelompok untuk berubah, selamanya. Sebab dalam Praktiknya, sulit ditentukan  kapan  komitmen  kepada kelompok  berakhir  dan  komitmen
pada hak-hak dasar individu bermula. Dalam  kasus  Ahmadiyah, misalnya,  negara  bukan  hanya  wajib melindungi  para  pengikutnya  dari ancaman  kekerasan  dari  luar,  tapi juga  sering  diasumsikan  harus  dapat memberi  jaminan  bahwa  Jamaah
Ahmadiyah akan lestari eksistensinya  di  Indonesia.  Padahal bertahan hidup atau tidaknya Ahmadiyah,  seperti  juga  agama- agama lain, seharusnya bukan domain negara melainkan para pemeluknya  sendiri.  Hal  yang  sama juga berlaku untuk kelompok- kelompok etnis.
Saya  ingin  mengulangi  posisi perspektif  yang  pernah  saya  tulis sebelumnya, yakni bahwa yang perlu dipikirkan  ke  depan  bukan  semakin banyak  menuntut  negara  untuk mengurusi kelestarian kelompok
mana  pun,  melainkan  lebih  kepada upaya-upaya mengembangkan
sebuah,  katakanlah,  kultur  politik bersama yang memung-kinkan jembatan  antar  ragam  dan  beda  itu dibangun melalui keikutsertaan
seluruh  warga  dalam  membentuk tatanan politik demokratis (Budiman, 2009:262). Setelah mengalami
ledakan  politik  identitas  di  banyak tempat,  proposal  yang  paling  masuk akal  adalah  menempatkan  diskursus tentang  hak  minoritas  ke  dalam kerangka integrasi. Separasi Pakistan dari India adalah salah satu pelajaran yang  baik  bahwa  persoalan  dan kekerasan  antar  kelompok  tidak lantas  selesai  setelah  batas  pemisah didirikan tinggi-tinggi antara kelompok  Muslim  dan  Hindu. Hans
Vermeulan  (1997)  membedakan  dua bentuk integrasi.
Pertama adalah structural  integration ,  yang mencakup dimensi politik dan ekonomi dan dapat dijelaskan sebagai partisipasi penuh dan imparsial  dalam  institusi-institusi sebuah masyarakat. Contohnya adalah pengakuan tentang nasionalitas  atau  hak  memilih  dalam pemilu. Kedua, sociocultural integration , lebih berhubungan dengan  pembentukan  relasi-relasi sosial dengan masyarakat di sekitarnya  dan  sampai  taraf  tertentu, adaptasi  dengan  budaya  masyarakat setempat.  Dalam  kalimat  lain,  ini adalah sebuah pencarian atas keseimbangan  yang  paling  mungkin antara  diversitas  dan  konsensus
tentang  beberapa  nilai  utama (core values) . Contoh-nya  adalah  akses pada institusi-institusi publik, pemukiman  dan  pendidikan.  Saya selalu tergoda untuk kembali menempatkan bahasa Indonesia sebagai contoh terbaik ketika jembatan penghubung antar perbedaan  ditemukan  dari  bahasa kelompok  kecil  dan  relatif  tidak mengalami penentangan
dari
kelompok-kelompok  lain.  Sementara banyak  negara  multikultur  kesulitan memutuskan  bahasa  standar  yang dapat digunakan dalam sistem pendidikan nasional, misalnya, bahasa  Indonesia  sudah  cukup  lama menjadi bahasa standar dalam sistem pendidikan  kita.  Bahasa  Indonesia telah  memelihara  bangsa  Indonesia bahkan  ketika  sebagian  kalangan mengalami  fetishme  kelompok  dan perbedaan.
Saya  membayangkan  bahwa apa  yang  dapat  dicapai  melalui bahasa Indonesia sampai taraf tertentu  dapat  dicoba  pada  bidang- bidang  kehidupan  lain.  Daripada hanya  mengakui  hari-hari  besar keagamaan yang menampilkan pemihakan kepada kelompok-
kelompok mayoritas, misalnya dalam kerangka  kultur  politik  bersama  di atas kita dapat mendorong perayaan- perayaan  yang  berbasis  pada  tradisi kultural  lokal,  sehingga  pesta  rakyat Dayak,  Batak,  dan  Papua,  misalnya, menjadi  bagian  dari celebration seluruh  warga  Indonesia  seperti  kita merayakan  hari  kemerdekaan  17 Agustus atau seperti perayaan Imlek. Indonesia  adalah  negeri  dengan jutaan  petani  di  seluruh  pelosok negeri, tapi kita tidak punya perayaan  nasional  yang  menandai kapan  biji  disemai  dan  kemakmuran dipanen. Hal-hal sederhana semacam ini  bukan  hanya  penting  dalam konteks  politik  rekognisi  kultural tapi juga dalam konteks menciptakan keseimbangan pada tendensi- tendensi  imposisi  agama  sebagai identitas  bersama.  Daripada  dana- dana  publik  yang  diperoleh  melalui pajak warga negara digunakan untuk lembaga-lembaga seperti MUI, misalnya,
negara dapat
mengalihkannya  untuk  mendorong dan  memfasilitasi  lahirnya  inisiatif- inisiatif  warga  membangun  dialog terbuka tentang isu-isu publik.
Dalam  konteks  semacam  itu, kewajiban  negara  adalah  mengakui keberadaan  dan  hak  hidup  setiap
kelompok yang berbeda dan
melindungi kelompok-kelompok tersebut  dari  ancaman  kekerasan pihak-pihak  di  luarnya,  tapi  negara tidak  wajib  melindungi  keberadaan mereka  dari  dinamik  internalnya yang mendorong perubahan atau dari interaksi  dengan  pihak  lain  yang berlangsung  secara  damai  yang dalam  jangka  panjang  dapat  saja menimbulkan  perubahan  mendasar bagi  kelompok-kelompok  tersebut. Dengan  kalimat  lain,  negara  wajib melindungi keselamatan para pengikut  Ahmadiyah,  etnis  Dayak, Jawa,  Batak,  dst.,  tapi  negara  tidak memiliki  hak  untuk  membubabarkan dan  tidak  perlu  pula  memiliki komitmen untuk melindungi kelompok tersebut dari kepunahan. Seperti  di  banyak  tempat  lain  di dunia, problematik multikulturalisme di  Indonesia  adalah  tari  tolak  antara commonality dan difference .  Di  era
Suharto  kita  pernah  mengalami kondisi  ketika  partikularitas  dan perbedaan  harus  selalu  ditundukkan di  bawah  keharusan  mengutamakan
kesatuan  dengan commonality yang secara sepihak ditentukan oleh kekuasaan negara.
Setelah  Suharto  mundur  kita persis  sedang  mengalami  kondisi ketika  partikularitas  dan  perbedaan menggeser  dan  menegasikan  upaya- upaya
pencarian
commonality, sehingga beberapa kalangan  yang  cenderung  pesimistik melihat  Indonesia  tengah  berada  di tubir disintegrasi.
Bagi kalangan ini, bahwa Indonesia  masih  dapat  relatif  utuh sebagai  bangsa  dan  negara  teritorial adalah  perkara  nasib  baik  belaka. Saya  termasuk  orang  yang  masih percaya  bahwa  kita  masih  punya kekuatan  untuk  menghindari  bahaya tersebut.  Satu  dekade  lebih  kita sudah dapat menghindari Balkanisasi pasti  bukan  semata  perkara  nasib (sosiologis) belaka, melainkan karena banyak kekuatan yang bekerja  mempertahankan  bayangan tentang  keindonesiaan  yang  lebih baik.
Era  reformasi  seperti  saat  ini memang mampu memperbaharui kulit  sistem  kenegaraan  bangsa Indonesia. Reformasi berhasil
menciptakan  sebuah  pemerintahan yang  demokratis,  tetapi  disisi  lain gerakan  ini  berhasil  menghadirkan apa  yang  menjadi  bagian  terpenting dalam kuasa,  yakni “majority rules” (kelompok mayoritas menjadi penguasa).
Ketika  mayoritas  berkuasa  ia melupakan  elemen  dan  prasyarat penting lain yang juga melekat dalam sistem  demokrasi  itu  sendiri  yakni “ to protect minority and differences” (memproteksi  kelompok  minoritas dan menghargai perbedaan).
Majority rules dan protecting minority merupakan  dua  sisi  dari koin  demokrasi  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Jika  salah  satunya  tidak diakui  maka  yang  terjadi  adalah praktik-praktik otoritarian-isme. Harus  diakui  bahwa  sebagaimana diungkap  oleh  Beyer,  eksistensi kelompok  mayoritas  yang  dominan memberikan  warna  yang  sangat kental  dalam  perumusan  hukum negara. Dan pada gilirannya, rumusan  nilai  atau  hukum  yang ekspresi  dan  bentuknya  diambil  dari kelompok  ini  merupakan  fenomena umum  yang  ditemukan  di  berbagai belahan dunia. Tentu saja, kita harus
cermat mendefinisi-kan makna mayoritas  dan  minoritas  dalam konteks  ini:  apakah  ia  merujuk  pada perbandingan numerik populasi; atau ia  merujuk  pada  dominasi  suatu kelompok atas yang lain; atau konsep ini  merujuk  pada  perbedaan  etnik, agama  dan  linguistik  sebagai  missal (Budiman, 2007:13-15).

## Kesimpulan
Indonesia  dipuji  atas  keragaman dan toleransi beragamanya, semenjak era reformasi terbukalah era kebebasan yang kian luas di Indonesia.  Di  sisi  lain,  militansi agama menguat. Sebagaimana tulisan  ini  mengulas,  pemerintah tidak  menanggapi  dengan  tegas  saat intoleransi diungkapkan melalui pelanggaran  hukum,  intimidasi,  dan kekerasan,  membentuk  situasi  yang melonggarkan  serangan  lebih  keras. Penganiayaan  dan  kekerasan  secara langsung  terhadap  kelompok  agama minoritas ditopang infrastruktur hukum  di  Indonesia  atas  nama “kerukunan  umat  beragama,”  yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama.
UUD  1945  dengan  tegas  menjamin kebebasan agama, sebagaimana Kovenan Inter-nasional Hak-hak
Sipil  dan  Politik  yang  diratifikasi Indonesia.  Satu  analisis  menyatakan bahwa  pada  tingkat  aplikasi,  perda- perda  syariah  telah  menimbulkan perasaan  tertekan  pemeluk  agama lain  (minoritas),  dan  di  sisi  lain menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap  masya-rakat.  Ibarat  rumah, Indonesia telah di- kavling kelompok- kelompok  dominan  di  wilayah  ter- tentu.  Anggota  keluarga  yang  lain memang  tidak  diusir,  namun  mereka diletakan di pojok dan tidak berkutik dengan tingkah polah anggota
keluarga (mayoritas) lainnya (Suaedy, 2007:35) .
Negara  sebagai  lembaga  publik yang  bersifat  inklusif  berkewajiban melindungi  hak  dan  kepentingan segenap  warganya,  termasuk  hak meyakini  dan  mengamalkan  ajaran agamanya,  tanpa  membeda-bedakan antara penganut agama yang satu dan penganut agama lainnya atau penganut  satu  aliran  agama  dengan penganut aliran agama lainnya. Negara  harus  berperan  preventif dalam  hal  menjaga  agar  relasi  antar
umat penganut agama/keyakinan yang  berbeda  tetap  dalam  harmoni, tidak  terjerumus  dalam  konflik horizontal  antar  umat  yang  dapat meruntuhkan  persatuan  bangsa  dan keutuhan  negara.  Selain  itu  negara harus berperan promotif untuk mengiplemen-tasikan dan memajukan nilai-nilai luhur
universal  yang  diunggulkan  oleh masing-masing agama.
Diskusi  tentang  hak  minoritas  dan peran negara sebagai otoritas pemegang kekuasaan tertinggi, dengan demikian perlu memperhitungkan bahwa baik kelompok maupun perbedaan bukanlah  sebuah  entitas  yang  solid tanpa rongga untuk berubah.
Salah  satu  jebakan  politik  identitas dalam praktiknya di Indonesia memberikan  dua  sisi effect yang berbeda. Di satu sisi, secara diskursif ia  cukup  meyakinkan  kita  tentang keutamaan perjuangan untuk melawan  ketimpangan  representasi, tetapi  di  satu  sisi  ia  tidak  cukup meyakinkan  dapat  memberi  solusi ketika yang terjadi adalah eksperimen-eksperimen politik untuk menghidupkan sovenir
sejarah
menjadi  komoditas  politik  dalam pasar  suara  politik  demokrasi  lokal. Hal  ini  yang  justru  membekukan kembali  identitas  menjadi  konkret seperti  beton,  hal  yang  dari  awal justru hendak dilawan melalui gerakan-gerakan politik identitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Asshiddiqie, Jimly. (2008). Pengantar  untuk Pancasila dan Islam , oleh Erwin
Kusuma  dan  Khairul,  ed.
Jakarta: BAUR Publishing. Budiman,  Hikmat  (ed.).  (2007). Hak Minoritas: Dilema Multikultural-isme di
Indonesia .  Jakarta:  Yayasan
Interseksi.
Barth,  William  Kurt.  2008. On
Cultural Rights: The Equality
of  Nations  and  the  Minority
Legal Tradition . Leiden-
Boston: Martinus Nijhoff
Publishers. Gutmann, Amy. (1994). Multiculturalism.  Examining the Politics of Recognition. New Jersey:
Princeton University Press.
Haryatmoko.  (2003). Etika  Politik dan  Kekuasaan .  Kompas:
Jakarta.
Juergensmeyer, Mark. (2000). Terror in  the  Mind  of  God:  The
Global  Rise  of  Religious Violence .  Berkeley  –  Los Angeles – London: University of California Press.
Kahmad,  Dadang.  (2006). Sosiologi Agama . Rosda Karya:
Bandung.
Laporan  Kerja  Human  Right  Watch. (2013). “Atas  Nama  Agama:
Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia .  The  United  States of America.
Laporan Kerja Interseksi Foundation.
(2009). Hak  Minoritas.
Ethnos,  Demos,  dan  Batas- batas Multikulturalisme . Jakarta: The Interseksi
Foundation.
Marshall,  Paul  A.  (2008). Religious
Freedom in the World ,
Rowman & Littlefield Publishers.
Noer,  Deliar.  (2010). Administration of Islam in Indonesia . Jakarta: Equinox.
Poerwadarminta, W.J.S. (2006). Kamus Umum Bahas indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Sihombing,  Uli  Parulian.  (2008). Menggugat  Bakor  Pakem: kajian hukum terhadap pengawasan agama dan kepercayaan  di  Indonesia . Jakarta: Indonesian Legal Resource Center.
Suaedy, Ahmad, dkk. (2007). Politisasi  Agama dan Konflik Komunal. Jakarta: The Wahid Institute.
Subhi,  Muhammad.  (2013). Islam
dan  Politik  Minoritas  di Indonesia . Makalah
dipresentasikan  pada  Public Lectur  ISIF  Cirebon  pada  7 Maret 2013.
Theodorson, George A, and Achilles G.  Theodorson,  (1979). A
Modern Dictionary of Sociology . New York,
Hagerstown,  San  Francisco, London:  Barnes  &  Noble Books.
Tim  Penulis  CSRC  UIN  Jakarta. (2011). Islam di Ruang
Publik  Politik  Identitas  dan Masa  Depan  Demokrasi  di Indonesia. Jakarta  :  CSRC UIN Jakarta.
Tim  Penulis  ILRC.  (2010). Bukan Jalan Tengah . Jakarta : ILRC.
Vermeulen, Hans. Immigrant  Policy for A Multicultural Society. A
Comparative
Study of Integration,  Language  and Religious  Policy  in  Five European countries. Brussels: Migratio n Policy Group, 1997.

## Jurnal
Jeremy  Menchik, “Illiberal  but  not
intolerant: Understanding the Indonesian Council of
Ulamas, ”  Inside  Indonesia,
26 November 2007 Martin  Van  Bruinessen, Gerakan
Sempalan  di  Kalangan  Umat Islam Indonesia: Latar
Belakang Sosial Budaya .
( Ulumul  Qur’an vol.  III,  No.
1)
Philips  J.  Vermonte  dan  Tobias
Basuki, Masalah  Intoleransi,
Toleransi dan  Kebebasan
Beragama Di Indonesia
(Jurnal Maarif Vol. 7, No. 1 –
Tahun 2012),
Internet
http://www.thejakartapost.com/news/
2012/09/18/ri-refuses- comply-with-un-human- rights.html Diakses pada
http://referensi.elsam.or.id/wp-content
/up- loads/2014/12/DISKRIMINASI- DAN-KEKERASAN- TERHADA-AGAMA- MINORITAS.pdf . Diakses pada 14:04, 22/09/2016