Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 89-100.
Copyright  ©  2022  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pembaharuan Pelaksanaan Open Camp dalam Sistem Pemasyarakatan Terbuka (Studi Lapas Kelas IIA Kendari)
Renewal of Open Camp Implementation in the Open Correctional System (Class IIA Kendari Prison Study)

## Ahmad
Universitas Halu Oleo E-mail: ahmad@gmail.com

## Herman
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: man.herman@uho.ac.id

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: The purpose of this study was to analyze the implementation of the open camp correctional system in the open correctional system at the Class IIA Kendari Prison and to analyze the ideal open camp legal reform in order to achieve the goals of the open prison system. This study uses a statute approach, conceptual approach and case approach with primary and secondary legal materials with prescriptive analysis techniques. Based on the results of the study that the implementation of the open camp correctional system in the open correctional system at the Class IIA Kendari Prison has not been implemented in accordance with the Circular of the Director General of Corrections dated August 3, 2004 Number E.PK.04.10-115 Regarding the Placement of Prisoners in Open Prisons because the implementation of open prison activities still in the form of assimilation of a limited nature where inmates after carrying out assimilation outside the prison are required to return to prison in the afternoon. In addition, the implementation of the open camp penitentiary system in an open penitentiary system is very much needed at this time in Kendari Class IIA correctional institutions because according to the results of research and collection of legal materials that there is an excess of capacity in prisons which reaches 98% based on the SMSLAP Reporting of the Southeast Sulawesi Regional Office. Second, the legal reform of the ideal open camp system in order to achieve the goal of an open prison system at the Kendari Class II Prison, that it is necessary to formulate the conditions for granting and eliminating the provision of an open prison system based on open camp for prisoners. The solution is the need for regulation of an open prison system such as open camp in laws and regulations or at least in government regulations, not in the form of circulars.
Keyword: Open Camps; Prisoners; Kendari Prison
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan  sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas IIA Kendari  dan  Untuk  menganalisis  pembaharuan  hukum  open  camp  yang  ideal  dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan terbuka. Penelitian ini menggunakan beberapa  pendekatan  yakni  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dan pendakatan kasus ( case approach ) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  open  camp  dalam  sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas IIA Kendari belum dilaksanakan sesuai dengan Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  tanggal  03  Agustus  2004  Nomor E.PK.04.10-115  Perihal Penempatan Narapidana  di Lapas Terbuka sebab pelaksanaan kegiatan  Lapas  terbuka  masih  berupa  asimilasi  yang  sifatnya  terbatas  dimana  para narapidana setelah melaksanakan asimilasi di luar Lapas di wajibkan untuk kembali ke Lapas di sore hari. Selain itu Pelaksanaan sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka sangat diperlukan saat ini pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA  Kendari  karena  menurut  hasil  penelitian  dan  pengumpulan  bahan  hukum  bahwa terjadi kelebihan kapasitas di dalam Lapas yang mencapai 98 % berdasarkan Pelaporan SMSLAP Kanwil Sultra. Kedua, pembaharuan hukum sistem open camp yang ideal dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas II Kendari bahwa  Perlu  dirumuskan  syarat  pemberian  dan  hapusnya  pemberian  sistem pemasyarakatan terbuka yang berbasis open camp bagi narapidana. Solusinya Perlunya Pengaturan  Sistem  pemasyarakatan  terbuka  seperti  open  camp  dalam  peraturan perundang-undangan  atau  paling  tidak  dalam  peraturan  pemerintah  bukan  dalam bentuk surat edaran.
Kata kunci: Open Camp; Narapidana; Lapas Kendari

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  penegakan  hukum law  enforcement terdapat  kehendak  agar  hukum  tegak, sehingga nilai-nilai  yang diperjuangkan  melalui instrumen  hukum  yang  bersangkutan dapat diwujudkan. 1 Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita- cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan to use the law to legitimate their actions. 2
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  sebagai  salah  satu  institusi  penegakan  hukum merupakan  muara  dari  peradilan  pidana,  yaitu  sebagai  pelaksana  putusan  yang  dijatuhkan kepada para terpidana. Lembaga Pemasyarakatan haruslah menjadi tempat rehabilitasi para pelaku tindak pidana namun masih banyak pelaku tindak pidana yang menjadi residivis. Hal tersebut disebabkan karena pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai dengan isi
1 Oheo K. Hari s, “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 241.
2 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum , Jakarta: Kompas, 2006, hlm. ix.
Pasal  12  ayat  (1)  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan, 3 karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis tindak pidana, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud. Kelebihan kapasitas ( over capacity )  di  Lapas  Indonesia  terjadi  pada  hampir  semua  kantor  wilayah  (kanwil)  lembaga pemasyarakatan. Total narapidana dan tahanan di 33 kanwil pelaksana, terlihat bahwa hanya ada 8 kanwil yang tidak over kapasitas, selebihnya 25 kanwil mengalami kelebihan kapasitas. 4 Permasalahan  di  lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  negara  sebagaimana dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mengakui kondisi lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  memprihatinkan.  Menurutnya  persoalan  utama  datang  dari kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia. 5 Berdasarkan data tanggal 17-2- 2016 pada 33 provinsi jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 178.342 penghuni sementara kapasitas  yang  tersedia  sebesar  118.953  penghuni  sehingga  kelebihan  penghuni  ( overload ) 150%.  Permasalahan  lain  yang  dihadapi  jajaran  pemasyarakatan  di  antaranya,  masalah kekurangan  petugas  hingga  minimnya  anggaran. 6 Ini  merupakan  salah  satu  faktor  tindak pidana kembali dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sebab dengan over kapasitasnya Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan bercampurnya para narapidana dengan berbagai jenis tindak pidana yang berbeda-beda sehingga membuat para narapidana (warga binaan) dapat kembali melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Ada beberapa problem empiris dan normatif pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia  saat  ini  yakni  persoalan  over  kapasitas  yang  telah  mempengaruhi  kualitas pelaksanaan  sistem  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan,  over  kapasitas  memberikan dampak  tujuan  sistem  pembinaan  tidak  berjalan  efektif  bahkan  kecenderungan  mengalami kegagalan,  keterbatasan  tenaga/pegawai  Lapas  yang  dapat  berdampak  timbulnya  potensi kekerasan  terhadap  pegawai  Lapas,  Pengrusakan  dan  kekerasan  serta  kejahatan  lainnya berpotensi terjadi seperti di beberapa Lapas di Indonesia disebabkan keadaan Lapas yang tidak ideal dan besarnya anggaran biaya belanja negara disektor pembinaan  Narapidana menjadi alasan sosiologis dalam mewujudkan sistem pembinaan yang ideal.
3 Isi Pasal  12 Ayat (1)  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  Dalam  rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; dan e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
4 Rugun Romaida Hutabarat, “ Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu ” , Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 1, No. 1, April 2017 , hlm. 47.
5 Ahmad  Sanusi, “ Evaluasi  Pelaksanaan  Cetak  Biru  Sistem  Pemasyarakatan  pada  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan ” , JIKH, Vol. 11, No. 2 Juli 2017, hlm. 122.
6 Ibid.
Strategi  kebijakan  hukum  pidana  dalam  sistem  pemasyarakatan  yang  ideal  dalam mewujudkan pembinaan yang berkualitas sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni memajukan sistem pembinaan napi dengan model “ open camp ”, penerapan standar operasional sistem pembinaan yang berbasis open camp standar yang dimaksud adalah jenis tidak pidana, ancaman,  serta  waktu  pelaksanaan  open  cam  bagi  narapidana,  penguatan  kerja  sama  antar kementerian dalam mewujudkan pelaksanaan open camp di berbagai sektor, penguatan dan pengetatan sistem penghukuman bagi narapidana atas pelanggaran open camp dan pengaturan open camp harus pada level undang-undang bukan dalam level peraturan menteri agar memiliki kekuatan mengikat serta pentingnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan terbuka.
Tujuan pembaharuan sistem pemasyarakatan yang berbasis open camp yakni mencegah terjadinya over kapasitas di dalam Lapas karena sistem open camp yang berkelanjutan dengan sasaran open camp berbagai sektor dapat mewujudkan kualitas pembinaan yang ideal yang akan berdampak pada penurunan tindak pidana di dalam Lapas serta dapat mengurangi beban anggaran  negara.  Besarnya  anggaran  negara  dalam  membiayai  makan  narapidana  sebesar Rp1.642.500.000.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk mereka yang dipidana 3 Tahun sedangkan yang dipidana 5 tahun dapat menghabiskan anggaran  negara  sebesar  Rp2.737.500.000.000,00  (dua  triliun  tujuh  ratus  tiga  puluh  tujuh miliar  lima  ratus  juta  rupiah) 7 ,  oleh  sebab  itu  penguatan  sistem open  camp dapat  menjadi sumber pendapatan negara dan narapidana, serta mencegah pelanggaran HAM di dalam Lapas sebagai  akibat  over  kapasitas  dan  mencegah  meningkatnya  angka  perceraian  warga  binaan karena  melalui open  camp warga  binaan  tetap  dapat  memenuhi  tanggung  jawab  dalam kehidupan keluarga.
Terdapat  beberapa  permasalahan  pelaksanaan  sistem open  camp saat  ini,  baik permasalahan pada tingkat regulasi maupun pada tingkat teknis pelaksanaannya. Problem pada tingkat regulasi adalah pengelompokan napi yang dapat menerima open camp hanya napi yang terlibat tindak pidana umum, itu pun dibatasi bukan terhadap kasus penipuan serta klasifikasi penentuan napi yang dapat diberikan open camp sangat tergantung pada kebijakan Lapas itu sendiri. Problem teknis open camp adalah masih sedikit lembaga atau pihak yang mau bekerja sama menerima napi dalam kegiatan open camp sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah pusat dan beberapa kementerian untuk bekerja sama dalam melakukan penguatan sistem open camp terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian Pariwisata
7 Romli  Atmasasmita, Rekonstruksi  Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2017, hlm. 37.
dan Ekonomi Kreatif karena hal ini terkait dengan lahan yang akan dijadikan kegiatan open camp.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah merupakan  penelitian  untuk  mengetahui  aturan  hukum,  prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi. 8 Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan Open  Camp dalam  Sistem  Pemasyarakatan Terbuka pada Lapas Kelas IIA Kendari
Sebelum penulis menguraikan tentang pelaksanaan pemasyarakatan terbuka dalam hal ini open camp , maka terlebih dahulu akan diuraikan hasil penelitian penulis diperoleh sumber bahan hukum terkait data situasi Lapas kelas IIA Kendari sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagai berikut:
Tabel 1 . Data Situasi Lapas Kelas IIA Kendari Sejak Tahun 2017 Sampai Tahun 2020.
No. Tahun Napi Total Napi Kapasitas % Over Kapasitas DL DP TD AL AP TA 1 2017 382 0 382 0 0 0 382 382 404 0 2 2018 486 0 486 0 0 0 486 486 404 20 3 2019 571 0 571 0 0 0 571 571 404 41 4 2020 552 0 552 0 0 0 552 552 404 37 JUMLAH 1991 0 1991 0 0 0 1991 1991 1616 98 Sumber : Pelaporan SMSLAP Kanwil Sultra Keterangan: DL : Napi Dewasa Laki-laki AL : Tahanan Anak laki-laki DP : Napi Dewasa Perempuan AP : Tahanan Anak Perempuan TD : Tahanan Dewasa TA : Tahanan Anak
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.
Bahan hukum yang disajikan dalam data di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak terdapat Napi dewasa perempuan, napi anak maupun tahanan anak yang ditempatkan pada Lapas Kelas IIA Kendari. Data di atas juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Kendari dari tahun ke tahun. Peningkatan Jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Kendari
Terlihat pada persentase over kapasitas dari 20 % di tahun 2018 meningkat menjadi 37% ditahun 2020. Adanya meningkatkan tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya pemberlakuan  sistem  pemasyarakatan  terbuka  yang  selama  ini  masih  bersifat  terbatas. Terbatas  yang  penulis  maksud  adalah  narapidana  pada  Lapas  Kelas  IIA  Kendari  diberikan asimilasi namun para napi tetap di wajibkan untuk kembali ke Lapas setelah kegiatan asimilasi terbatas tersebut dilaksanakan.
Jika melihat pada data di atas terjadinya peningkatan jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Kendari, maka tidak dapat dihindari peningkatan tersebut akan terus mengalami peningkatan di  tahun  mendatang.  Oleh  sebab  itu  perlu  ada  langkan  preventif  dari  pemerintah  untuk melaksanakan  sistem  pemasyarakatan  terbuka  yang  tidak  hanya  sebatas  asimilasi  terbatas namun  perlu  ada  langkah  pemberlakuan oven  camp pada  Lapas  Kelas  IIA  Kendari  untuk menghindari over kapasitas sebagaimana amanah ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu pengaturan tentang oven camp telah memiliki payung hukum melalui Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS- 01.01.02-100 Tahun 2013 Tanggal 13 Mei 2013 tentang Penempatan Narapidana Ke Lembaga Pemasyarakatan  Terbuka.  Surat  Edaran  Direktur  Jendral  Pemasyarakatan  Nomor  PAS- 01.01.02-100  Tahun  2013  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  mempersiapkan  narapidana program Reintegrasi sosial ke dalam masyarakat, dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga  pemasyarakatan  terbuka,  serta  mengendalikan  tingkat  hunian  pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan, bersama ini disampaikan bahwa untuk penempatan narapidana di Lapas Terbuka agar memedomani surat edaran tersebut.
Penerapan  sistem pemasyarakatan  terbuka  yang berbasis open  camp sejalan dengan tujuan dan fungsi pemasyarakatan terbuka. Tujuan dan fungsi Sistem pemasyarakatan open camp diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  Negara  yang  baik  dan bertanggung  jawab.  Pidana  dilihat  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  yang  bermanfaat
dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana dan mengembalikan kesatuan hidup dari narapidana. 9
Dalam sistem peradilan pidana, Lapas bukan saja sebagai tempat untuk semata- mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana,  agar  mereka  itu  setelah  selesai  menjalankan  pidana  mereka,  mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warganegara yang  baik  dan  taat  pada  hukum  yang  berlaku. 10 Oleh  karena  itu  narapidana  perlu  untuk dipisahkan  baik  berdasarkan  jenis  kelamin,  usia,  jenis  kejahatan,  dan  pola  pembinaan. Berdasarkan  pembinaan  Ditjen  Pemasyarakatan  telah  membentuk  tempat  untuk  membina Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  dalam  keadaan  terbuka  tanpa  dikelilingi  atau dipagari oleh tembok. 11
Perubahan konsep pembinaan dari penjeraan menjadi pembinaan telah memunculkan alternatif sistem pembinaan yang berorientasi ke masyarakat. Fungsi pemidanaan bukan lagi sebagai  penjeraan  namun  sebagai  upaya  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  narapidana  agar dapat kembali ke dalam masyarakat secara sehat. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Lembaga  pemasyarakatan  telah  menunjukkan  bahwa  penjatuhan  pidana  tidak  lagi  semata- mata untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat namun juga untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan menjadi manusia yang seutuhnya dan berbudi pekerti 12 .
Pelaksanaan open  camp menjadi  suatu  kewajiban  saat  ini  karena  sejalan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undang  dan  asas  di  dalam  pelaksanaan  sistem pemasyarakatan.  Jika  merujuk  pada  ketentuan  Undang-undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  disebutkan  bahwa  Sistem  pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan berdasarkan asas yaitu: Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Asas ini yang menjadi titik anjak dari  sebuah  norma  mengandung  makna  bahwa  negara  perlu  memastikan  terjaminnya  hak untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang  tertentu  selama  pelaksanaan pemidanaannya dilakukan serta pemenuhan hak atas kewajiban narapidana terhadap keluarga
9 Haryono, “ Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana ” , JIKH, Vol. 12, No. 3 November, 2018, hlm. 298.
10 Lidya  Suryani  Widayati, “ Rehabilitasi  Narapidana  Dalam  Overcrowded  Lembaga  Pemasyarakatan ” , Negara Hukum, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 202.
11 Pasal  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat  dan  Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
12 Haryono, Op. cit. , Hal. 299.
tetap perlu diperhatikan oleh negara melalui program pemasyarakatan terbuka seperti open camp .
Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh  perawatan  kesehatan,  makanan,  minum,  pakaian,  tempat  tidur,  latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. 13 Hak-hak yang bersifat perdata dalam praktik empiris pada  Lapas  kelas  IIA  Kendari  masih  diberikan,  namun  hak-hak  yang  lain  yang  juga  bersifat privat belum dapat dilaksanakan oleh Lapas kelas IIA Kendari berupa hak atas pelaksanaan kewajiban narapidana terhadap keluarganya seperti hak untuk memberi nafkah lahir maupun batin dan hal tersebut menimbulkan akibat yang cukup besar di dalam kelangsungan hidup rumah tangga narapidananya. Akibat yang ditimbulkan karena terbatasnya ruang pelaksanaan open  camp pada  Lapas  kelas  IIA  Kendari  mendorong  peningkatan  angka  perceraian  warga binaan karena warga binaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga.
Cara  baru  perlakuan  terhadap  narapidana  dalam  pemasyarakatan  dilakukan  dengan melibatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  proses  pembinaan.  Tujuan  itu  mengakibatkan timbulnya  salah  satu  doktrin  bahwa  narapidana  tidak  dapat  diasingkan  hidupnya  dari masyarakat. 14 Doktrin ini kemudian melahirkan Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-01.01.02-100 Tahun 2013 Tanggal 13 Mei 2013 tentang penempatan narapidana ke  lembaga  pemasyarakatan  terbuka.  Muladi  menyebutkan  bahwa  di  Indonesia  tujuan pemidanaan  yang  tepat  diterapkan  adalah  teori  integratif.  Alasannya  bahwa  pada  saat  ini masalah  pemidanaan  menjadi  permasalahan  yang  sangat  kompleks,  disebabkan  karena perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki adanya  pendekatan  multidimensi  terhadap  dampak  pemidanaan.  Pendapat  ini  menekankan kepada  suatu  maksud  bahwa  di  dalam  sistem  pemasyarakatan  tersebut  tidak  semata-mata mengutamakan  tujuan  yang  akan  dicapai  dan  melepaskan  diri  sepenuhnya  dari  maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindak pidana. 15
13 Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 127. Lihat juga M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 232.
14 Haryono, Op. cit. , hlm. 299.
15 Junhaidel  Samosir,  Alvi  Syahrin,  Mahmud  Mulyadi,  Jusmadi  Sikumbang, “ Implementasi  Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial ” . USU Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 71-84.

## Kebijakan  Hukum  dalam  Penempatan  Narapidana  di  Lembaga  Permasyarakatan Terbuka
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIa  Kendari, diperoleh  beberapa  permasalahan  terkait  tidak  dilaksanakannya  sistem  pemasyarakatan terbuka khususnya yang terkait dengan open camp sebagai berikut.

## Permasalahan dari Aspek Regulasi
Pengaturan pelaksanaan open camp tidak bersifat wajib bagi setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. open  camp dalam  pelaksanaan  bersifat  pilihan  dan  tidak  memaksa  sebab pelaksanaannya di kembalikan pada Lapas itu sendiri. Jika mengacu pada bahan hukum berupa data yang telah disampaikan penulis dimana terjadi peningkatan angka penghuni Lapas dari tahun ke tahun maka sekiranya pelaksanaan open camp sekiranya dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu pengaturan hukum terkait sistem pemasyarakatan terbuka khususnya open camp yang harus  diatur  dalam  Undang-undang  pemasyarakatan  yang  baru  nantinya,  agar  hal  tersebut menjadi  kewajiban  hukum  bagi  pelaksana  sistem  pemasyarakatan  dalam  hal  Kementerian Hukum dan HAM di masa yang akan datang.
Pentingnya  penguatan  aturan  hukum  tersebut  akan  berdampak  pada  pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang lebih modern dan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusian sebab selama  ini  Lapas  tertutup  sangat  memberikan  dampak  buruk  bagi  narapidana  itu  sendiri khususnya  terkait  di  dalam  kehidupan  keluarga  dan  kemasyarakatan. Pengaturan  tersebut disisi lain menjadi penting agar menjadi payung hukum bagi setiap Lapas untuk mewujudkan Lapas terbuka. Penulis menyadari bahwa pelaksanaan pemasyarakatan terbuka membutuhkan biaya yang tidak sedikit namun demikian hal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab negara untuk  mewujudkannya  sesuai  dengan  tujuan  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  yang seharusnya dengan keterlibatan semua pihak termasuk sektor swasta. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan hukum peraturan perundang-undangan yang kuat dalam rangka mewujudkan sistem open camp yang ideal di Indonesia.
Beberapa  hal  yang  perlu  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai open  camp dalam  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  terbuka  sebagai  bentuk  kebijakan hukum pidana adalah sebagai berikut:
a. Pengaturan mengenai jenis perkara atau tindak pidana apa yang dapat diberikan open camp sebagai solusi menciptakan Lapas yang sehat dan ideal.
b. Pengaturan mengenai hilangnya hak open camp bagi nara pidana.
c. Pengaturan  tentang  sistem  pengawasan open  camp yang  melibatkan  seluruh stockholders.
d. Pengaturan tentang keterlibatan lembaga negara dan atau kementerian yang lain dalam  mewujudkan  sistem  pemasyarakatan  terbuka  yang  berbasis open  camp seperti  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  Kementerian  Pertanian,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Kelautan dan yang lainnya  agar  tujuan  terbentuknya  lembaga  pemasyarakatan  yang  ideal  yang berbasis open  camp dapat  tercapai  sebagaimana  amanah  Pasal  2  UU Pemasyarakatan.
e. Penting  diatur  tentang  mekanisme  asesmen  secara  berkala  untuk  mengetahui secara  psikologis  perkembangan  kejiwaan  narapidana  yang  akan  mendapatkan asesmen.
f. Tidak perlunya diatur mengenai syarat 2/3 dari masa pelaksaan pidana di dalam Lapas  tertutup  sebagai  dasar  pemberian open  camp namun  tergantung  dari pelaksanaan asesmen secara berkala. Hal ini akan berdampak baik terhadap mereka yang dijatuhi pidana di atas lima tahun.
g. Pentingnya  diatur  penghapusan open  camp terhadap  mereka  yang  mengulangi perbuatan pidana setelah bebas seperti residivis atau yang melanggar ketentuan hukum pelaksanaan open camp.

## Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Lapas
Permasalahan sumber daya manusia pada Lapas menjadi permasalahan klasik yang di hadapi dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam tabel dua di atas, ada ketidakseimbangan dalam pengawasan di dalam Lapas dimana jumlah penghuni Lapas lebih banyak dari pada sumber daya manusia/pegawai Lapas yang tidak berimbangan. Satu pegawai harus mengawasi seratus lima puluh narapidana atau 1:50.
Ketidakseimbangan tersebut jelas akan memberikan risiko terhadap petugas Lapas dan solusi menambah jumlah pegawai pun bukan solusi yang baik di tengah terbatasnya keuangan negara. Oleh sebab itu pelaksanaan open camp sangat diperlukan disituasi ini dimana dampak positif open camp tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan narapidana tetapi juga  negara  telah  melaksanakan  amanah  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  “hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  bagi
kemanusian”.  Un tuk  itu  peran  dari  negara  dan  masyarakat  yang  bergerak  disektor  swasta sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan open camp yang ideal dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yakni menuju pada masyarakat yang adil dan makmur meskipun bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum.

## Lapas Terbuka Hanya Terbatas pada Narapidana Tertentu
Pemilihan terhadap narapidana tertentu saja yang dapat memperoleh pemasyarakatan terbuka ini jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap narapidana, meskipun penulis menyadari bahwa perlu ada pengetatan tertentu bagi narapidana kasus berat yang di jatuhi pidana seumur hidup maupun pidana mati. Menurut penulis beberapa kasus yang dianggap kejahatan berat seperti korupsi dapat di berikan Lapas terbuka karena latar belakang pelaku tindak pidana ini adalah  bekas  penjabat  negara  dan  atau  mereka  yang  memiliki  kemampuan  finansial  agar melaksanakan Lapas terbuka dalam hal ini open camp dapat terwujud.
Keterlibatan narapidana korupsi dalam open camp sangat diperlukan sebab aset mereka dapat mengambil peran penting dalam pelaksaan open camp . Selain itu agar pelaku korupsi mengetahui  bahwa  kehidupan  menjadi  masyarakat  biasa  sangat  sulit  sehingga  hal  tersebut dapat menjadi sebuah renungan dan penyadaran bagi mereka yang telah melakukan kejahatan korupsi.  Penulis  juga  menggaris  bawahi  bahwa  kasus  pengedar  narkoba  yang  besar  perlu dipertimbangkan  untuk  di  berikan  open  camp  sebab  kejahatan  ini  sangat  terorganisir  dan sangat sulit untuk keluar dari jerat kejahatan ini. Dalam praktik kejahatan yang terjadi dalam Lapas banyak melibatkan gembong narkoba sehingga hal tersebut diperlukan pengetatan yang kuat untuk dapat atau tidaknya di berikan open camp .

## KESIMPULAN
Pelaksanaan sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas  Kelas  IIA  Kendari  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  tanggal  03  Agustus  2004  Nomor  E.PK.04.10-115  Perihal  Penempatan Narapidana  di  Lapas  Terbuka  sebab  pelaksanaan  kegiatan  Lapas  terbuka  masih  berupa asimilasi yang sifatnya terbatas dimana para narapidana setelah melaksanakan asimilasi di luar Lapas di wajibkan untuk kembali ke Lapas di sore hari. Selain itu, Pembaharuan hukum sistem open camp yang ideal dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas II Kendari bahwa Perlu dirumuskan syarat pemberian dan hapusnya pemberian sistem pemasyarakatan terbuka yang berbasis open camp bagi narapidana. Solusinya Perlunya
Pengaturan Sistem pemasyarakatan terbuka seperti open camp dalam peraturan perundang- undangan atau paling tidak dalam peraturan pemerintah bukan dalam bentuk surat edaran.

## Daftar Pustaka
Buku
Atmasasmita, Romli, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
Nitibaskara,  Tubagus  Ronny  Rahman, Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum ,  Jakarta:  Kompas, 2006.
Zaidan, M. Ali, Kebijakan Kriminal , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## Jurnal
Haris, Oheo  K.,  “ Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Di  Bawah  Minimum  Khusus  Pada  Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2, No. 2, 2017.
Haryono, “ Optimalisasi Pelaksanaan  Tugas dan Fungsi  Lapas  Terbuka  dalam Proses Asimilasi Narapidana” , JIKH, Vol. 12, No. 3 November, 2018.
Hutabarat, Rugun Romaida, “ Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu ”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 1, No. 1, April 2017 .
Samosir, Junhaidel, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Jusmadi Sikumbang, “ Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial ” .
USU Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2017.
Sanusi, Ahmad,  “ Evaluasi  Pelaksanaan  Cetak  Biru  Sistem  Pemasyarakatan  pada  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ”, JIKH, Vol. 11, No. 2 Juli 2017 .
Widayati,  Lidya  Suryani, “ Rehabilitasi  Narapidana  Dalam  Overcrowded  Lembaga Pemasyarakatan ” , Negara Hukum, Vol. 3, No. 2, 2012.