## RESEARCH ARTICLE

## HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK
Dwi Utoro 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595  dwiutoro@gmail.com

## ABSTRACT
The whole world community agrees that the right to health is a basic right (Fundamental Right) that is owned by every human being. The right to health which was previously seen as merely a private matter related to the fate or gift of God, has now undergone a very large paradigm shift into a legal right (legal rights) which is certainly guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic that has spread to almost all regions of Indonesia, the Government must be prepared to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people. This research uses the method of library research with the statutory approach. This research found that the Government's policy to determine the Public Health Emergency status and choosing Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to Public Health Emergency is a wise step, besides the Government must also pay attention to the economic and fiscal sectors according to the conditions and capabilities of the country.
Keywords : Right to health, health service, Pandemic Covid-19.
Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya  untuk  senantiasa  menjamin  terpenuhinya  hak  atas  kesehatan  bagi  seluruh masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu  lamban  mengambil  tindakan  antisipatif  maupun  mitigasi  dalam  menanggulangi pandemi  corona.  Pada  akhirnya  Pemerintah  menetapkan  status  Darurat  Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,  disamping  Pemerintah  juga  tetap  harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.
Kata Kunci: Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Pandemi Covid-19.

## I NTRODUCTION
Wabah  corona  dengan  jenis  virus  SARS-Cov-2  yang  pertama  kali  dideteksi kemunculannya di  Wuhan Tiongkok  kini telah menyebar luas ke seluruh belahan dunia. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru. Virus SARS-Cov-2 merupakan hasil dari virus lama yang bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti identitas. Virus ini dinamai dengan SARS-Cov-2 karena secara genetik virus corona memiliki hubungan erat dengan virus yang menyebabkan SARS dan MERS. 1
Covid-19 semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, tidak membutuhkan waktu lama  untuk  bertransformasi  menjadi  pandemi  yang  meresahkan  seluruh  dunia.  Setelah virus  corona  berhasil  menginfeksi  lebih  dari  118.000  orang  pada  114  negara  dan menyebabkan  4.291  orang  meninggal  dunia,  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) akhirnya menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global.  Di Indonesia sendiri, kasus  terinfeksi  virus  corona  pertama  kali  diumumkan  pada  2  Maret  2020.  Setelah peristiwa itu, jumlah pasien yang positif terinfeksi terus bertambah.4 Saat ini masyarakat tidak hanya dilanda kegelisahan namun menderita kepanikan yang luar biasa. 2
Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap pandemi global ini tidak luput dari sikap  pemerintah  yang  cenderung  lamban.  Ketidaksigapan  pemerintah  salah  satunya terlihat  dari  tidak  cekatannya  pemerintah  dalam  membentuk  Gugus  Tugas  Nasional Penanggulangan  Virus  Corona.  Pemerintah  pusat  baru  selesai  membentuk  tim  tersebut pada 14 Maret 2020,5 yang artinya Pemerintah membutuhkan waktu hampir dua minggu hanya  untuk  membentuk  tim  penanggulangan  virus  tersebut.  Hal  tersebut  telah mendorong pemerintah daerah terpaksa terlebih dahulu mengambil langkah mitigasi tanpa melibatkan pemerintah pusat. Polemik baru pun muncul, karena berdasarkan hukum yang berlaku  penanganan  pandemi  global  ini  berada  di  bawah  satu  kordinasi  dan  pemerintah pusatlah yang berwenangan menentukan kebijakan. 3
Kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  adanya  Social  Distancing  yang dimungkinkan untuk mengurangi atau menghambat penyebaran virus. Dan kebijakan ini sangat  efektif  dengan  mencegah  orang  sakit  melakukan  kontak  langsung  kepada  orang lainnya  yang    tidak  sakit  sehingga  mencegah  penularan.  Begitu  juga  tenaga  kesehatan berupaya  mencegah untuk bertambahnya orang yang terifeksi dan  perlu adanya jaminan perlindungan  dan  keselamatan  kerja  bagi  tenaga  medis  dalam  penanganan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan terkait pelayanan kesehatan dapat dikatakan sebagai aspek penting dalam kondisi dimasyarakat sekarang. 4
Dalam hal ini, Penegakan Hukum di awal munculnya virus di Indonesia. Pemerintah Indonesia  di  tinjau  berdasarkan  Pasal  154  Undang – Undang  Nomor  36  tahun  2009
1 Otih  Handayani,  ‘Implementation  of  Prudential  Principles  in  the  Use  of  Disinfectants  as  an  Effort  to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 58 – 65 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
2 Sulistya Eviningrum, ‘Educative Penalty System as a Protection Implementation for Children Who Commit Crime’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 38 – 44 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
3 Rosidi Ruslan, ‘COVID - 19 Fulfilling Workers ’Economic Rights Positive’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
4 Mustika  Larasati  and  Arief  Suryono,  ‘TINJAUAN  YURIDIS  ASURANSI  JIWA  TERHADAP KESELAMATAN’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 236 – 42.
tentang  Kesehatan,  menyatakan  Pemerintah  wajib  mengumumkan  bagian  wilayah  yang menjadi sumber terjangkitnya penularan penyakit ke banyak masyarakat. Pemerintah wajib mengungkap  jenis  dari  penyakit  yang  penularannya  menyebar  dengan  cepat.  Fakta  dari Pemerintah  dalam  melindungi  jaminan  kesehatan  masyarakat  dikatakan  lamban  untuk menyebarkan informasi terkait kasus yang memakan korban banyak karena adanya virus yang  sangat  berbahaya  ini.  Sehingga  dalam  Pelayanan  Kesehatan  yang  dilakukan  tenaga medis  bisa  dikatakan  hamper  tidak  mampu  karena  disebabkan  banyaknya  pasien  yang dinyatakan  Positif  COVID-19.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  akan  dibahas  mengenai bagaimana  awal  terjadinya  penyebaran  virus  begitu  cepat  di  inodnesia  dan  bagaimana pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia dengan adanya keterlambatan informasi dalam mengungkapkan terjadinya penyebaran virus COVID-19. 5

## DISCUSSION
Manusia akan kehilangan segala kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak lainnya tanpa didasari kesehatan. Oleh karenanya kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia.13  Pengakuan  dan  perlindungan  hak  atas  kesehatan  tersebut  diatur  secara konstitusional.  Sejak  masa  berlakunya  Konstitusi  Republik  Serikat  1949,  hak  atas kesehatan telah diatur pada pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut: “Penguasa senantiasa berusaha  dengan  sungguh-sungguh  memajukan  kebersihan  umum  dan  kesehatan rakyat.”14  Pengaturan  hak  a tas  kesehatan  pada  pasal  40  Konstitusi  Republik  Indonesia Serikat tersebut kemudian di adopsi oleh Pasal 42 Undang-Undang Dasar Sementara. 6 Kemudian setelah berlakunya UUD NRI Tahun 1945, hak atas kesehatan kembali diatur  pada  Pasal  28H  ayat  (1)  dengan  norma  sebagai  berikut:  “…setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan…”.  Sebagai  atribut ketentuan  tersebut  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  kesehatan”  secara  garis  besar UndangUndang tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur  agar  terpenuhi  hak  hidup  sehat  bagi  penduduknya  termasuk  bagi  masyarakat miskin dan tidak mampu. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam UndangUndang Dasar 1945  dan  Undang-Undang  Kesehatan,  menggambarkan  perubahan  paradigma  yang  luar biasa. Kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan nasib atau karunia Tuhan yang menjadi urusan  pribadi  setiap  orang  dan  sama  sekali  tidak  ada  hubungannya  dengan  tanggung jawab negara, namun saat ini kesehatan telah menjadi suatu hak hukum ( legal rights ) yang dijamin, dilindungi, dihormati dan harus dipenuhi  oleh negara.  Hal tersebut  sangat jelas tercermin  kembali  pada  pasal  28I  ayat  (4)  UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa
5 Sri Pujiningsih, ‘Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
6 Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 144 – 52.
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 7
Tidak  hanya  di  Indonesia,  masyarakat  global  melalui  Konstitusi  World  Health Organization  (WHO)  1946  pun  telah  menggariskan  bahwa  “memperoleh  derajat kesehatan yang setinggi- tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” ( the enjoyment of the  highest  attainable  standard  of  health  is  one  of  the  fundamental  rights  of  every  human  being). Berdasarkan hal tersebut hak atas kesehatan diakui sebagai "hak dasar" atau “ fundamental right ”.  Adanya  hak  atas  kesehatan  sebagai fundamental  right kemudian  dipertegas  dalam komentar  umum  dari  Komite  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  terhadap  hak  atas kesehatan yang menyatakan “ Health is a fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights.” Komentar umum dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, tersebut memberikan titik tekan pada ditempatkannya hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan patut didahulukan demi terlaksananya hak asasi  manusia yang lainnya. 8
Sudah  selayaknya  hak  atas  kesehatan  dihormati  dan  dilaksanakan  oleh  Negara sebagai salah satu hak yang mendasar ( fundamental ). Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya. Menurut WHO, " government has a responsibility for the health of their people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. "18 Tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak  fundamental  dipertegas  kembali  deklarasi  Alamat.  Penegasan  tersebut  tertera  pada kalimat  berikut: The  important  WHO  and  UNICEF  Declaration  of  Almaata  adopted  at  the International Conference on Primary Health Care in 1978, also used similar language: The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right and that the attainment of the highest possible level of health is a most important world-wide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector. 9
Dalam  deklarasi  yang  dilakukan  oleh  WHO  dan  UNICEF  tersebut  menegaskan kembali  hak  atas  kesehatan  yang  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  dengan demikian  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  negara  dan  tujuan dari  seluruh  dunia  yang  juga  harus  didukung  oleh  berbagai  sektor.  Melalui  beragam kebijakannya  seperti  penyediaan  sistem  jaminan  kesehatan,  penyediaan  infrastruktur kesehatan, optimalisasi sumber daya manusia sebagai tenaga medis, merupakan salah satu bentuk  upaya  negara  untuk  memenuhi  derajat  kesehatan  masyarakat  secara  luas.  Begitu pula  halnya  di  tengah  pandemi  penyakit,  tanggung  jawab  negara  memelihara  kesehatan masyarakat  menjadi  semakin  ekstra.  Negara  harus  mengoptimalkan  alokasi  keuangan negara, mengoptimalkan regulasi yang tersedia, dan tidak lupa menjaga para tenaga media sebagai  garda  terdepan.  Berhasil  atau  tidaknya  negara  menangani  pandemi  corona  ini
7 Suprianto,  Agus  Riwanto,  and  Sunny  Um mul  Firdaus,  ‘Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah  Terhadap  Efektivitas  Kinerja  Pegawai  Sekretariat  Daerah  Dewan Perwakilan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 134 – 43.
8 Isharyanto Bahar Elfudllatsani and Agus Riwanto, ‘Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Organisasi  Kemasyarakatan Kaitannya  Dengan  Teori  Kedaulatan  Rakyat  Dan  Hak  Asasi  Manusia’, Jurnal  Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 52 – 61. 9 Eviningrum.
menunjukkan  berhasil  tidaknya  negara  menjaga  kesehatan  masyarakat  yang  menjadi tanggung  jawabnya .10 Pemerintah  dinilai  terlambat  mengantisipasi  corona  virus  Kepala Pusat  Pengendalian  Operasi  BNPB  Bambang  Surya  Putra  mengatakan,  keterlambatan merespons masalah COVID-19, ternyata memengaruhi proses pendataan dan manajemen komunikasi  publik.  Imbasnya,  Indonesia  sulit  memperoleh  berbagai  peralatan  ihwal penanganan  COVID-19.  Di  sisi  lain,  Gugus  Tugas  baru  dibentuk  pada  13  Maret  2020, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 .11
Kemudian  diturunkan  dalam  Keputusan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  Nomor  13  Keterlambatan  merespons  kemudian  berdampak  kepada  kesulitan memperoleh peralatan yang dibutuhkan untuk melawan COVID-19. Sehingga pemerintah melakukan segala cara. Dari mulai berdiplomasi ke berbagai negara, lewat jalur bisnis atau komersial, hingga berhubungan dengan intelijen. Indonesia dalam kondisi yang tidak siap dan  terkejut  dengan  kecepatan  penularan  COVID-19.  Ketidaksiapan  juga  terkait ketersediaan  kebutuhan  peralatan  dan  pendataan  yang  sangat  memengaruhi  penanganan COVID-19.  Hal  itu  juga  memengaruhi  komunikasi  publik  dan  pengambilan  kebijakan yang  tepat.  Walhasil,  masyarakat  bingung  harus  bersikap  seperti  apa.  Di  sisi  lain, pendataan juga terkendala ego sektoral dan birokrasi yang panjang. 12
Upaya  penanggulangan  berbagai  macam  seperti  pemeriksaan,  pengobatan, perawatan, serta melakukan isolasi penderita yang dinyatakan positif begitu juga termasuk tindakan  kekarantinaan.  Kebijakan  Pemerintah  telah  menerapkan  kebijakan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah semakin meluasnya penularan COVID-19. Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden pada Selasa (31/3/2020). Sementara itu, detail teknis dan syarat- syarat  mengenai  PSBB  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani oleh Menteri  Kesehatan  RI  Terawan  Agus  Putranto.  Adapula  pada  ketentuan  Peraturan Perundang – undangan  yang  dituangkan  dalam  Undang – Undang  Nomor  6  tahun  2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat dikatakan lockdown adlah bagian dari ketentuan yang telah dibuat kebiajakan pada peraturan tersebut, pada peraturan tersebut membahas karatina kesehatan dipintu masuk dan di wilayah dilakukan kegiatan pengamatan penyakit dan berbagai faktor resiko kesehatan masyarakat terhadapa alat angkut, manusia, barang, dan/ lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. 13

## 1. Kebijakan Negara dari Perspektif Law Enforcmen
10 Febry Wulandari and Waluyo Waluyo, ‘Efektiv itas Pemanfaatan Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, Bestuur , 7.1 (2019), 15 – 25 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>.
11 Sara  Hersriavita,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI  PERKARA  TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28. 12 Andesgur Ivnaini, ‘Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida’, Bestuur , 7.2 (2019), 93 – 105. 13 I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  Lego  Karjoko,  and  Abdul  Kadir  Jaelani,  ‘Model  Pelaksanaan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Eksekutabilitas  Dalam  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia’, Bestuur , 7.1 (2019), 36 – 46.
Sejak  tahun  1984  Indonesia  telah  membentuk  aturan  hukum  mengenai  wabah penyakit  menular.  Melalui  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah Penyakit  Menular  (UU  Wabah  Penyakit  Menular)  mendefinisikan  wabah  penyakit menular sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah  penderitanya  meningkat  secara  nyata  melebihi  daripada  keadaan  yang  lazim pada  waktu  dan  daerah  tertentu  serta  dapat  menimbulkan  malapetaka.20  UU  Wabah Penyakit  Menular  ini  menjelaskan  terdapat  beberapa  tindakan  tindakan  dalam menanggulangi  wabah  penyakit  menular  yaitu:  penyelidikan  epidemiologis, pemeriksaan,  pengobatan,  perawatan,  dan  isolasi  penderita  termasuk  tindakan karantina,  pencegahan  dan  pengebalan,  pemusnahan  penyebab  penyakit,  penanganan jenazah  akibat  wabah,  penyuluhan  kepada  masyarakat,  dan  upaya  penanggulangan lainnya.  Perlu  diperhatikan  bahwa  penanggulangan  penyakit  menular  harus  dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan .14
Dalam hal  penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) telah mengatur apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah RI.  Berdasarkan  UU  Kesehatan,  Pemerintah  RI  wajib  mengumumkan  wilayah  yang menjadi  sumber  penularan  penyakit  kepada  masyarakat.  Artinya,  pemerintah  wajib mengungkapkan secara terbuka jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau  menyebar  dalam  waktu  yang  singkat  serta  menyebutkan  daerah  yang  menjadi sumber  penularan.  Langkah  pertama  berupa  membuka  informasi  tersebut  sangat esensial,  karena  dengan  informasi  yang  akurat  masyarakat  dapat  melakukan  antisipasi dan  pencegahan  diri  serta  lebih  waspada  terhadap  penularan  virus  tersebut.  Hal  ini menjadi  sangat  esensial  karena  tertutupnya  informasi  akan  menyebabkan  masyarakat yang  tadinya  berada  dalam  zona  nyaman,  menjadi  dilanda  kepanikan  hebat  yang berimbas  pada  perilaku panic  buying.  Panic  Buying sendiri  menimbulkan  masalah  baru yakni tidak terkendalinya kegiatan pasar yang akan menimbulkan inflasi. 15
Selain  harus  terbuka  dalam  hal  pembagian  informasi,  Pemerintah  juga  harus menyusun  strategi  lebih  lanjut  dalam  penanganan  pandemi  terutama  untuk mengantisipasi  lonjakan  jumlah  infeksi  yang  sudah  diprediksi.  Dalam  hal  ini  hukum bertindak sebagai alat rekayasa sosial, sehingga harus ditegakkan baik untuk menangani pandemi yang saat ini sedang terjadi, maupun untuk digunakan pada waktu mendatang sebagai  langkah  pencegahan  jika  wabah  serupa  terjadi  di  kemudian  waktu.  Skenario hukum  ini  sangat  penting,  mengingat  wabah  maupun  pandemi  merupakan  bencana non  alam  yang  sulit  untuk  diprediksi,  sehingga  negara  harus  senantiasa  memiliki langkah antisipasi sehingga negara siap menghadapi bencana yang tidak pernah diduga- duga  tersebut.  Meski  belum  cukup  memadai  dan  harus  terus  dilengkapi  dan disempurnakan,  sesungguhnya  Indonesia  sendiri  memiliki  peraturan  pelaksana  untuk menanggulangi  penyakit  menular.  Peraturan  pelaksana  tersebut  salah  satunya  adalah Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  82  Tahun  2014  tentang  Penanggulangan  Penyakit Menular.  Pada  pasal  8  Peraturan  Menteri  tersebut  dijelaskan  tiga  langkah penanggulangan  yang  dapat  dilakukan  yaitu  reduksi,  eliminasi  dan  eradikasi.  Tiga
14 Solikah  Ana  Estikomah,  ‘Aspek  Hukum  Import  Sampah  Plastik’, Bestuur ,  7.2  (2019),  106 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>.
15 Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Ha ndayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, Bestuur , 7.1 (2019),
1 – 14
<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694>.
langkah  ini  dilakukan  dilakukan  ketika  wabah  yang  ada  sudah  diasumsikan  menular. Reduksi  adalah  upaya  pengurangan  angka  kesakitan  atau  kematian  akibat  penyakit menular  tertentu  agar  penyakit  tersebut  menurun  secara  bertahap.  Eliminasi  adalah upaya  pengurangan  terhadap  penyakit  secara  berkesinambungan  di  wilayah  tertentu sehingga angka kesakitan penyakit dapat ditekan agar tidak menjadi masalah di daerah tertentu .16
Adapun eradikasi adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui  pemberantasan  dan  eliminasi  untuk  menghilangkan  jenis  penyakit  menular tertentu  secara  permanenan  sehingga  tidak  menjadi  masalah  kesehatan  nasional. Menurut  Pasal  24  ayat  (1)  Permenkes  ini,  perlu  dibentuk  Tim  Gerak  Cepat penanggulangan penyakit menular. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  (UU  Penanggulangan  Bencana),  maka pandemi corona yang terjadi dewasa ini dapat dikategorikan sebagai bencana non alam. UU Penanggulangan Bencana mengategorikan bencana non alam sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 17
Dengan  demikian  wabah  corona  ini  merupakan  bencana  non  alam  berupa epidemi dan wabah penyakit. Regulasi yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana ini mengatur penanggulangan pasca peristiwa, yakni menanggulangi risiko yang timbul dari suatu bencana. UndangUndang ini juga menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  untuk  menanggulangi  akibat  dari  adanya bencana alam. Pada tahun 2018, Indonesia telah memiliki peraturan terbaru mengenai karantina kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina  Kesehatan  (UU  Karantina  Kesehatan).  Dalam  UU  Karantina  Kesehatan tersebut  mendefinisikan  karantina  kesehatan  upaya  mencegah  dan  menangkal  keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat.Untuk  dapat  melakukan  karantina kesehatan  tersebut  Pemerintah  harus  menetapkan  bahwa  negara  berada  dalam  status Darurat  Kesehatan  Masyarakat.  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  merupakan kejadian  kesehatan  masyarakat  yang  bersifat  luar  biasa  dengan  ditandai  penyebaran penyakit  menular  dan/atau  kejadian  yang  disebabkan  oleh  radiasi  nuklir,  pencemaran biologi,  kontaminasi  kimia,  bioterorisme,  dan  pangan  yang  menimbulkan  bahaya kesehatan  dan  berpotensi  menyebar  lintas  wilayah  atau  lintas  negara.  Pasal  3  UU Karantina  Kesehatan  menjelaskan  bahwa  Penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  penyakit  dan/atau  Faktor  Risiko Kesehatan  Masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat,  mencegah  dan  menangkal  penyakit  dan/atau  Faktor  Risiko  Kesehatan Masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat, meningkatkan  ketahanan  nasional  di  bidang  kesehatan  masyarakat,  dan  memberikan pelindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dan  petugas  kesehatan.  Hal  yang menjadi  titik  tekan  pada  penyelenggaraan  karantina  kesehatan  ini  ialah  Pemerintah
16 Arif Dian Santoso, Adi Sulistiyono, and Isharyanto, ‘Majelis Keh ormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( Mkdki ) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 29 – 38. 17 Yatini, Purwadi, and Hartiwiningsih.
Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan .18
Terdapat  empat  jenis  karantina  kesehatan  yang  diatur  dalam  UU  Karantina Kesehatan,  yaitu  karantina  rumah,  karantina  rumah  sakit,  karantina  wilayah,  dan pembatasan  sosial  berskala  besar.  Empat  jenis  karantina  tersebut  dilakukan  dalam rangka  memitigasi  faktor  risiko  di  wilayah  pada  situasi  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat.  Adapun  karantina  Rumah  adalah  pembatasan  penghuni  dalam  suatu rumah  beserta  isinya  yang  diduga  terinfeksi  penyakit  dan/atau  terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selanjutnya  dijelaskan  Karantina  Rumah  Sakit  adalah  pembatasan  seseorang  dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sedangkan yang dimaksud  Karantina  Wilayah  adalah  pembatasan  penduduk  dalam  suatu  wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi  sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  penyakit atau kontaminasi. Lebih lanjut didefinisikan bahwa Pembatasan Sosial  Berskala Besar adalah  pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga terinfeksi  penyakit  dan/atau  terkontaminasi  sedemikian  rupa  untuk  mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 19
Dalam hal menentukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang akan dipilih sebagai tindakan untuk merespons  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  harus  didasarkan  pada  pertimbangan epidemiologis,  besarnya  ancaman,  efektivitas,  dukungan  sumber  daya,  teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan  di  atas  merupakan  payung  hukum  yang  masih  memerlukan berbagai  peraturan  pelaksana.  Menggunakan  peraturan  pelaksana  itulah  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berpedoman dalam melaksanakan karantina  kesehatan  itu  sendiri. 20 Sebagai  aturan  pelaksana  dari  UU  Karantina Kesehatan  Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19).  Namun  jika  ditelaah  secara  komprehensif, materi muatan yang diatur pada Peraturan Pemerintah tersebut hanya sebatas mengatur prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui kewenangan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan. 21
Pengaturan  secara  rinci  yang  menggambarkan  materi  muatan  suatu  peraturan pelaksana  justru  tidak  termuat  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut.  seperti  halnya penutupan, penjagaan, pengamanan, dan pembatasan akses keluar masuk suatu wilayah,
18 C.D.  Balenina,  ‘Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Desa  Sampah  Mandiri  Di  Desa  Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar’, Bestuur , 7.1 (2019), 26 – 35 <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>.
19 Eni Muryani, ‘Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah’, Bestuur , 7.2 (2019), 84 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>.
20 Arif  Jumari,  ‘Potensi  Pelanggaran  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun  Arif’, Bestuur ,  7.2 (2019), 76 – 83. 21 Handayani, Karjoko, and Jaelani.
tata  cara  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  selama  pembatasan  sosial  berskala besar,  serta  prosedur  teknis  dan  prosedur  sistematis  untuk  menangani  virus  corona justru  tidak  disinggung  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut.  Tidak  hanya  itu,  jika diperhatikan  dari  segi  penggunaan  addresat  Peraturan  Pemerintah  tersebut  hanya ditujukan  untuk  penanganan  pandemic  Covid-19,  artinya  Peraturan  Pemerintah  ini tidak dapat digunakan untuk menangani pandemi atau wabah penyakit menular lainnya. Padahal  semestinya,  adanya  peraturan  pemerintah  ini  diperuntukkan  untuk  menjadi peraturan pelaksana dari UU Karantina Wilayah selama UU karantina wilayah ini masih berlaku.  Sehingga  dengan  demikian,  apabila  pandemi  seru  terjadi  dikemudian  hari Pemerintah  telah  memiliki  pedoman  pelaksanaan  yang  pasti  untuk  melakukan penanganan.  Segala  kebijakan  hukum  yang  dipilih  oleh  pemerintah  tentu  harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat terutama di bidang kesehatan. 22
Dalam  wabah  ini  kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat  sangat  terancam sehingga  Pemerintah  harus  sangat  hati-hati  mengambil  tindakan  apa  pun  agar  tidak berimbas pada kerugian masyarakat. Penting kiranya juga untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum tidak hanya dalam menjamin keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan  Perintah  pula  harus  menjadi  garda  terdepan  yang  melindungi  para  tenaga medis  yang  tengah  berjuang  mengobati  ribuan  pasien  yang  terinfeksi  virus  corona. Terlebih  jika  melihat  peraturan  perundang-undangan  mengenai  tenaga  kesehatan nyatanya  belum  terdapat  pengaturan  lebih  lanjut  dari  Undang-undang  Nomor  36 Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  (UU  Tenaga  Kesehatan)  yang  memberikan penjaminan  kepastian  hukum  bagi  tenaga  kesehatan.  Dengan  demikian  Pemerintah perlu dengan sigap menerbitkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan. 23
2. Hubungan  hukum  antara  Pasien  dengan  Tenaga  Medis  (dokter)  dalam memberikan pelayan kesehatan Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani  kuno),  dokter  sebagai  seorang  yang  memberikan  pengobatan  terhadap  orang yang  membutuhkannya.  Hubungan  ini  merupakan  hubungan  yang  sangat  pribadi karena  didasarkan  atas  kepercayaan  dari  pasien  terhadap  dokter  yang  disebut  dengan transaksi  terapeutik.  Transaksi  terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dan  pasien berupa  hubungan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembukan pasien. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “ father knows best ” yang melahirkan  hubungan  yang  bersifat  paternalistik. Hubungan hukum timbul bila  pasien  menghubungi  dokter  karena  ia  merasa  ada  sesuatu  yang  dirasakannya membahayakan  kesehatannya.  Keadaan  psikobiologisnya  memberikan  peringatan bahwa  ia  merasa  sakit,  dan  dalam  hal  ini  dokterlah  yang  dianggapnya  mampu
22 M Jamil, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil’, Bestuur , 7.2 (2019), 114 – 21. 23 Iswantoro,  ‘Juridical  Analysis  of  Environmental  Law  Enforcement  in  Forestry  Crimes  Regulation  in  the Regional  Autonomy  Iswantoro’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (  JMCL  ) ,  1.1  (2020),  45 – 49 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut. 24
1. Hak  memperoleh  informasi  yang  selengkap-lengkapnya  dan  sejujurjujurnya dari  pasien  yang  akan  digunakannya  bagi  kepentingan  diagnosis  maupun terapeutik.
2. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.
3. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
4. Hak  membela  diri  terhadap  tuntutan  atau  gugatan  pasien  atas  pelayanan kesehatan yang diberikannya.
5. Hak  untuk  memperoleh  persetujuan  tindakan  medik  dari  pasien  atau keluarganya.
Hak-hak  tersebut  di  atas,  dokter  juga  mempunyai  kewajiban  yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
1. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.
2. Kewajiban  untuk  menghormati  hak-hak  pasien,  antara  lain  rahasia  atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
3. Kewajiban  untuk  memberikan  informasi  pada  pasien  dan/atau  keluarganya tentang  tindakan  medis  yang  dilakukannya  dan  risiko  yang  mungkin  terjadi akibat tindakan medis tersebut.
4. Kewajiban  merujuk  pasien  untuk  berobat  ke  dokter  lain  yang  mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik.
5. Kewajiban  untuk  memberikan  pertolongan  dalam  keadaan  darurat  sebagai tugas perikemanusiaan

## 3. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien
Dokter  sebagai  tenaga  professional  bertanggung  jawab  dalam  setiap  tindakan medis  (dokter)  yang  dilakukan  terhadap  pasien.  Dalam  menjalankan  tugas profesionalnya  didasarkan  pada  niat  baik  yaitu  berupaya  dengan  sungguh-sungguh berdasarkan  pengetahuannya  yang  dilandasi  dengan  sumpah  dokter,  kode  etik kedokteran  dan  standar  profesinya  untuk  menyembuhkan  atau  menolong  pasien. Antara  lain  adalah:  Tanggung  Jawab  Etis  :  terjadinya  Wanprestasi  atau  perbuatan melawan  hukum  dari  tindakan  dokter,  menurut  Pasal  1426  KUH  Perdata ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi Wanprestasi adalah, Kerugian yang nyata- nyata  diderita  kreditur  yang  disebut  dengan Damnun  Emergens ;  Keuntungan  yang seharusnya  diperoleh  yang  disebut Lucrum  Cegans .Pada  asasnya  bentuk  dari  ganti  rugi
24 Riyan  Aditya  Nugraha,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Supanto,  ‘KARANGANYAR  DALAM MEMUTUS  PERKARA  PIDANA  HAK  CIPTA  GUNA  MENCIPTAKAN  KEPASTIAN  HUKUM  CIPTA  ( Putusan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2011), 169 – 80.
yang  lazim  dipergunakan  ialah  uang,  oleh  karena  menurut  ahli-ahli  hukum  perdata maupun  yurisprudensi,  uang  merupakan  alat  yang  paling  praktis,  yang  paling  sedikit menimbulkan  selisih  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa.  Selain  uang  masih  ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula  ( innatura )  dan  larangan  untuk  mengulangi.  Keduanya  ini  kalau  tidak  ditepati dapat  diperkuat  dengan  uang  paksa.  Jadi  harus  diingat  bahwa  uang  paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi. 25
Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi  hanya  dapat  dilakukan  bila  memang  ada  perjanjian  dokter  dengan  pasien. Perjanjian  tersebut  dapat  digolongkan  sebagai  persetujuan  untuk  melakukan  atau berbuat  sesuatu.  Perjanjian  itu  terjadi  bila  pasien  memanggil  dokter  atau  pergi  ke dokter, dan dokter memenuhi  permintaan pasien untuk mengobatinya.  Dalam hal ini pasien  akan  membayar  sejumlah  uang.  Sedangkan  dokter  sebenarnya  harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari  penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya. untuk memberikan bantuan sedapatdapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya.  Artinya,  dia  berjanji  akan  berdaya  upaya  sekuat-kuatnya  untuk menyembuhkan pasien. Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan Melanggar Hukum  ( onrechtmatige  daad )  berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Adanya  tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah:
1. Perbuatan itu harus melawan hukum ( onrecht matigedaad )
2. Pelakunya mempunyai unsur salah
3. Tindakan  atau  perbuatan  itu  menimbulkan  kerugian.  Berdasarkan  Pasal 1366  KUH  Perdata,  seorang  dokter  selain  dapat  dituntut  atas  dasar wanprestasi  dan  melanggar  hukum  seperti  tersebut  di  atas,  dapat  pula dituntut  atas  dasar  lalai,  sehingga  menimbulkan  kerugian.  Gugatan  atas dasar  kelalaian  ini  diatur  dalam  Pasal  1366  KUH  Perdata,  menyatakan  : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena kelalaian atau kurang hati- hatinya”.
Berdasarkan  Pasal  1367  KUH  Perdata,  apabila  kita  simpulkan  maka  dari  segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat  ditimbulkan  karena  “wanprestasi”  (tidak  memenuhi  prestasi),  karena perbuatan  melanggar  hukum  ( onrecht  matigedaad ),  dapat  juga  karena  kurang  hati- hatinya  mengakibatkan  matinya  orang  ( moedwillige/onrecht  matigedoodslag ) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan.

## 4. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien
Hubungan  hukum  dokter-pasien  akan  menempatkan  dokter  dan  pasien  berada pada  kesejajaran,  sehingga  setiap  apa  yang  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasien tersebut  harus  melibatkan  pasien  dalam  menentukan  apakah  sesuatu  tersebut  dapat atau  tidak  dapat  dilakukan  atas  dirinya.  Salah satu  bentuk  kesejajaran  dalam  hubugan
25 Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>.
hukum  dokter  pasien  adalah  melalui informed  consent atau  persetujuan  tindakan  medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana  tindakan  dan  pengobatan  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  dirinya. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran,  khusunya  mengatur  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Dokter  atau  tenaga medis, doktcr mempunyai hak :
1. memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional;
3. memperoleh informasi yang iengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya;
4. menerima imbalan jasa.
Hubungan  hukum  dokter  pasien  yang  sesuai  Pasal  1320  KUHPerdata  yang mengatur  syarat-syarat  sahnya  sebuah  perjajiajan  atau  perikatan  hukum  Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain :
1. Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum.
2. Perjanjian  antara  subjek  hukum  tersebut  harus  atas  dasar  sukarela  dan  tanpa paksaan.
3. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan.
4. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.
Hubungan  hukum  rumah  sakit-pasien  adalah  sebuah  hubungan  perdata  yang menekankan  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  secara  timbal balik.  Dokter  berkewajiban  untuk  memenuhi  hak-hak  pasien  dan  sebaliknya  pasien berkewajiban memenuhi hak dokter. 26 Kegagalan salah satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau kelalaian akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien. Dalam hubungan  antara  dokter  dan  pasien  sering  timbul  masalah  dengan  adanya  dugaan terjadinya kelalaian medis, hal itu dapat juga disebabkan karena kurangnya pemahaman atau persepsi yang sama atas hak dan kewajiban baik pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Masalah hukum yang timbul tersebut dapat diakibatkan kesalahan  atau  kelalaian  para  petugas  kesehatan  atau  diakibatkan  kesalahan  dalam menerapkan  kebijaksanaan  atas  peraturan  dan  juga  diakibatkan  kekurangan pengetahuan  para  petugas  tentang  Hukum  Kesehatan  atau  peraturan  perundang- undangan dibidang kesehatan.
Perkembangan  saat  ini  masyarakat  semakin  sadar  atas  hak-haknya  yang  secara otomatis  menuntut  adanya  transparansi  pelayanan  kesehatan,  terutama  dalam  kaitan hubungan  dokter  dengan  pasien  dan  menyangkut  keluhan  yang  dialami  pasien  serta terapi,  pengobatan  yang  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasien.  Hal  yang  sangat mendasar dalam pelayanan kesehatan yang selalu dipermasalahkan  masyarakat, pasien adalah  menyangkut  keterbukaan,  transparansi,  mutu  pelayanan,  penerapan  aturan, kedisiplinan  waktu,  sehingga  sering  diduga  melakukan  kelalaian  medis  atau  musibah
26 Agung Ariyanto, Lego Karjoko, and Ishar yanto, ‘Politik Hukum Asas Non -Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pencegahan Dan Penanganan Laporan Maladministrasi’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 62 – 73.
klinis 27 Dalam  hal  ini,  rumah  sakit  harus  dapat  memberikan  perlindungan dan  kepastian  hukum  bagi  seluruh  tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan kesehatan melalui pembentukan berbagai perangkat aturan meliputi, peraturan internal staf  medis,  standar  prosedur  operasional  dan  berbagai  pedoman  pelayanan  kesehatan serta melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal.
Hal  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  bersama  oleh  seluruh  pihak  di  rumah sakit  adalah  menyangkut  pelaksanaan  etika  profesi  dan  etika  rumah  sakit  sehingga penyelenggaraan  Pelayanan  secara  beretika  akan  sangat  mempermudah  seluruh  pihak dalam  menegakkan  aturan-aturan  hukum.  Permasalahan  hukum  yang  dihadapi  tenaga medis  atau  dokter  dalam  pelayanan  medis.  Adapun  dalam  suatu  sistem  kesehatan, interaksi  yang  nampak  adalah  interaksi  antara  dokter  dan  pasien  yang  mungkin  juga melibatkan  unsur-unsur  lainnya.  Unsur-unsur  lain  tersebut  mungkin  para  medis  baik bagian  perawatan  maupun  non  perawatan,  pekerja  sosial  dan  rumah  sakit,  di  mana mereka  secara  pribadi  atau  bersama-sama  terikat  oleh  kaidah-kaidah  tertentu,  baik kaidah-kaidah  hukum  maupun  kaidah  sosial  lainnya.  Sistem  kesehatan  adalah  profesi kedokteran,  karena  menurut  anggapan  umum,  seseorang  yang  mempunyai  profesi  ini adalah menyenangkan, yaitu dianggap merupakan profesi yang mulia. Oleh karena itu perlunya  ditinjau  kembali  Perangkat  hukum  yang  mengatur  penyelenggaraan  praktik kedokteran  dirasakan  belum  memadai,  selama  ini  masih  didominasi  oleh  kebutuhan formal  dan  kepentingan  pemerintah,sedangkan  porsi  profesi  masih  sangat  kurang. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilkinya mempuyai karakteristik yang khas. Kekhasannya  ini  terlihat  dari  pembenaran  yang  diberikan  oleh  hukum  yaitu diperkenankannya  melakukan  tindakan  medik  terhadap  tubuh  manusia  dalam  upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

## C ONCLUSION
Dari  hasil  penelitian  sebagaimana  yang  dijabarkan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa  hak  atas  kesehatan  merupakan  hak  dasar  yang  telah  diakui  dan  dilindungi  oleh konstitusi.  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  wajib  bertanggung  jawab  penuh  atas penjaminan  dan  perlindungan  keselamatan  seluruh  masyarakat  dari  adanya  pandemi corona Adapun langkah yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah sejak awal  munculnya  informasi  mengenai  wabah  virus  atau  wabah  penyakit  menular  seperti halnya  Covid-19  ialah  dengan  melakukan  penyelidikan  epidemiologis,  pemeriksaan, pengobatan,  perawatan,  dan  isolasi  penderita.  Pemerintah  juga  harus  mengumumkan secara  terbuka  kepada  masyarakat  mengenai  segala  hal  yang  berhubungan  dengan pencegahan, penanganan, dan kondisi terkini dari keberadaan virus itu sendiri. Pemerintah harus  dengan  sigap  menyatakan  status  Darurat  Kesehatan  Masyarakat  dan  memilih alternatif karantina kesehatan yang dianggap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara. Berbagai  peraturan  pelaksana  seperti  halnya  peraturan  pelaksana  atas  UU  Karantina Kesehatan  harus  segara  disusun  agar  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan  Gugus Penanganan  Covid-19  memiliki  pedoman  yang  jelas  untuk  bahu  membahu  menangani pandemi corona. Peraturan pelaksana atas UU Tenaga Kesehatan juga sangat diperlukan
27 N  W  Afreeportamara  and  Pujiyono,  ‘Hambatan  Kurator  Dalam  Menyelesaikan  Piutang  Koperasi  Yang Diputus Pailit’, Jurnal Hukum
Dan
Pembangunan
Ekonomi , 7.2 (2019), 243 – 50
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>.
untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  para  tenaga  medis  khususnya  saat menangani pasien terinfeksi virus menular.

## R EFERENCES
Afreeportamara, N W, and Pujiyono, ‘Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi  Yang  Diputus Pailit’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan  Ekonomi , 7.2 (2019), 243 – 50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>
Ariyanto,  Agung,  Lego  Karjoko,  and  Is haryanto,  ‘Politik  Hukum  Asas  Non -Legally Binding  Rekomendasi  Ombudsman  Republik  Indonesia  Sebagai  Instrumen Pencegahan Dan Penanganan Laporan Maladministrasi’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 62 – 73 Bahar  Elfudllatsani,  Isharyanto,  and  Agus  R iwanto,  ‘Kajian  Mengenai  Kebebasan Berkumpul  Dan  Berserikat  Organisasi  Kemasyarakatan  Kaitannya  Dengan  Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 52 – 61
Balenina, C.D., ‘ Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro,  Tawangmangu,  Kabupaten  Karanganyar’, Bestuur ,  7.1  (2019),  26 – 35 <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>
Estikomah, Solikah Ana, ‘Aspek Hukum Import Sampah Plastik’ , Bestuur , 7.2 (2019), 106 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439> Eviningrum,  Sulistya,  ‘Educative  Penalty  System  as  a  Protection  Implementation  for Children  Who  Commit  Crime’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (  JMCL  ) ,  1.1 (2020), 38 – 44 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, ‘Model Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Eksekutabilitas  Dalam  Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia’, Bestuur , 7.1 (2019), 36 – 46 Handayani, Otih, ‘Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid- 19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 58 – 65 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Hersriavita,  Sara,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  OLEH  KEJAKSAAN  NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15 – 28 Iswantoro,  ‘Juridical  Analysis  of  Environmen tal  Law  Enforcement  in  Forestry  Crimes Regulation in the Regional Autonomy Iswantoro’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 45 – 49 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Ivnaini, Andesgur, ‘Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida’, Bestuur , 7.2 (2019), 93 – 105
Jamil, M, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil’, Bestuur , 7.2 (2019), 114 – 21 Jumari,  Arif,  ‘Potensi  Pelanggaran  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun Arif’, Bestuur , 7.2 (2019), 76 – 83
Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, ‘Refleksi
Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, Bestuur , 7.1 (2019), 1 – 14 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694> Larasati,  Mustik a,  and  Arief  Suryono,  ‘TINJAUAN  YURIDIS  ASURANSI  JIWA TERHADAP  KESELAMATAN’, Jurnal  Pasca  Sarjana  Hukum  UNS ,  VII.2  (2019), 236 – 42
Muryani,  Eni,  ‘Sinergisitas  Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Pertambangan  Emas  Tanpa Izin  Di  Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah’, Bestuur ,  7.2  (2019),  84 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>
Nugraha,  Riyan  Aditya,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Supanto,  ‘KARANGANYAR

## DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN  KEPASTIAN  HUKUM  CIPTA  (  Putusan’, Jurnal  Pasca  Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2011), 169 – 80
Pujiningsih,  Sri,  ‘Policy  Polemic  for  Covid  19  and  Efforts  to  Handling  Information Technology’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (JMCL) ,  1.2  (2020),  93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Rosidi  Ruslan,  ‘COVID -19  Ful filling  Workers  ’Economic  Rights  Positive’, Journal  of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Santoso,  Arif  Dian,  Adi  Sulistiyono,  and  Isharyanto,  ‘Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia ( Mkdki ) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 29 – 38
Suprianto,  Agus  Riwanto,  and  Sunny  Ummul  Firdaus,  ‘Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai  Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 134 – 43
Tanjung,  Ahmad  Kodir  Jailani,  Hari  Purwadi,  and  Hartiwiningsih,  ‘Paradigma  Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178> Wulandari, Febry, and Waluyo Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, Bestuur , 7.1 (2019), 15 – 25 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418> Yatini,  Hari  Purwadi,  and  Hartiwiningsih,  ‘Reformulasi  Konstruksi  Pidana  Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 144 – 52