Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK BPR DENGAN NASABAH (Studi di Perumda BPR Majalengka ).
Lela Sri Nulaela 1
Email :lelasrinurlaela27@gmail.com

## ABSTRAK
Dewasa ini pembangunan ekonomi di Indonesia terletak pada sektor perbankan,dalammelakukankegiatansehari-hari masyarakat  sangat membutuhkan bank dalam melakukankegiatantransaksikeuangan,  dengan  adanya  fasilitas  Kredit  yang  tersedia  pada Perumda  BPR  Majalengka,  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengajukan kredit  di  Perumda  BPR  Majalengka.  Dalam  pratek  Perjanjian  Kredit  Perumda  BPR Majalengka menggunakan prinsip kehati-hatian berdasarkan asas kredit yang sehat dan setiap kredit yang diberikan ada jaminannya.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  identifikasi  masalah  yang  penulis  ambil  antara lain,  bagaimana  pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  antara  Perumda  BPR  Majalengka  dengan debitur dan bagaimana akibat hukum yang dilakukan apabila terjadi Wanprestasi.
Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam  Perjanjian  Kredit,  dengan  menggunakan  metode  yuridis-normatif,  yaitu  penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yakni  data sekunder.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  Kredit  antara  Perumda  BPR  Majalengka  dengan Debitur.  Perjanjian  Kredit  harus  dibuat  dengan  akta  otentik  dalam  bentuk  perjanjian  baku yaitu  suatu  Perjanjian  yang  sebelumnya  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  isi  atau  klausul- klausulnya  oleh  pihak  Perumda  BPR  Majalengka    dalam  suatu  surat  Perjanjian  Kredit  yang demikian  pada  hakekatnya  kehendak  yang  sebenarnya  belum  terwujud  dalam  Perjanjian Kredit. Debitur mencicil Kredit tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan Perjanjian. Masalah yang  dihadapi  oleh  Debitur  adalah  sebagian  besar  Debitur  tidak  bisa  membayar  angsuran Kredit  tersebut  dikarenakan  usaha  Debitur  yang  menurun  dan  adanya  keadaan  memaksa, sehingga Debitur lalai dalam mencicil Kredit dan terjadi Wanprestasi. Sanksi yang diberikan yaitu  berupa  denda.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka  pihak  Perumda  BPR  Majalengka memberi  pemberitahuan  terlebih  dahulu  melalui  telepon  dan  memberikan  pernyataan  lalai atau  surat  peringatan,  juga  adanya  upaya  penyehatan  seperti  perubahan  jadwal  pembayaran, penghapusan  bunga,  jika  upaya  tersebut  masih  tidak  diindahkan  maka  pihak  Bank  akan menyita jaminan yang sesuai dalam perjanjian Kredit.
Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kredit, BPR
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## A. Latar Belakang Masalah
Dewasa  ini  peranan  bank  BPR  Majalengka  dalam  membangun  kehidupan ekonomi  modern  tidak  dapat  lepas  begitu  saja  dari  aspek  dan  tujuan  pemberian  kredit sebagai  upaya  untuk  mengangkat  aspek  pertumbuhan  modal  dan  investasi  usaha dikalangan  para  pengusaha  yang  berada  di  Kabupaten  Majalengka.  Dengan  demikian bank menjadi suatu lembaga keuangan yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Berdasarkan    Undang-Undang  Perbankan  No  10  Tahun  1998  yang  dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam bentuk kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.  Bank  menghimpun  dana  masyarakat  kemudian  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  dengan  tujuan  bahwa  dengan  adanya  intermediasi  ini,  maka  bank  dapat mendorong  peningkatan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Dengan  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  yang  sedang  membutuhkan  melalui  pemberian  kredit,  misalnya  masyarakat bisnis. 2
Dengan adanya pemberian kredit dilaksanakan juga pelaksanaan perjanjian kredit pada  bank  BPR,  dengan  adanya  perjanjian  itu  antara  pihak  bank  dengan  nasabah  tidak selalu  berjalan  mulus,    masalah  yang  sering  timbul  yaitu  lalainya  nasabah  untuk 2melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut wanprestasi.
Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  debitur  (berutang)  tidak memenuhi  atau  melaksanakan  prestasi  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  suatu perjanjian.  Dalam  hal  ini  wanprestasi  (lalai/alpa)  dapat  timbul  karena  kesengajaan  atau kelalain debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa ( overmacht ).
Menurut  pasal  1313  KUH  Perdata,  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. Dimana suatu perjanjian dikatakan sah apabila ada kata sepakat oleh kedua belah pihak, yang  tercantum  dalam  pasal  1320  angka  1  KUH  Perdata,  yaitu  :  sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Pasal  1  angka  11,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Kredit  adalah penyedian  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antar  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil.
Menurut Anwar, Kredit adalah pemberian prestasi (jasa) oleh pihak yang satu ke pihak yang lain dan prestasinya dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersama uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).
Dalam  hal  ini  fasilitas  kredit  yang  tersedia  di  Perumda  BPR  Majalengka mempunyai  tujuan  hukum  kemanfaatan  yang  di  implementasikan  dalam  Teori kesejahteraan  sosial,  sebagaimana    yang  dikemukakan  oleh  Friedlander  dalam  Suud, “Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga  sosial,  yang  dimaksudkan  untuk  membantu  individu-individu  dan kelompok-kelompok  agar  mencapai  tingkat  hidup  dan  kesehatan  yang  memuaskan,  dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk
2 Ismail, MBA, Manajemen Perbankan , Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm.3
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
memperkembangkan  seluruh  kemampuannya  dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan  keluarga  dan  masyarakatnya”.  Jadi  dengan  adanya fasilitas  kredit  yang  tersedia  di  Perumda  BPR  Majalengka,  masyarakat  yang membutuhkan  dana  untuk  modal  usahanya  bisa  mengajukan  kredit,  untuk  memajukan usahanya dan mencitakan kesejahteraan.
Seorang  nasabah  debitur  yang  memperoleh  pinjaman  kredit  dari  Perumda  BPR Majalengka  pada  hakekatnya  bukan  saja  bertanggung  jawab  terhadap  Bank  sebagai pemberi kredit, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah penyimpan dana.  Penggunaan  dana  secara  benar  dan  tepat  dalam  bentuk  yang  produktif  memiliki peran  dan  memberikan  andil  dalam  pembangunan  sektor  ekonomi  dapat  meningkatkan taraf  hidup  rakyat.  Kegagalan  pengelolaan  dana  pinjaman  kredit  secara  langsung  dapat merugikan  Bank  yang  bersangkutan  dan  secara  tidak  langsung  dapat  pula  merugikan kepentingan nasabah penyimpan.
Pada umumnya perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur baik berupa lembaga keuangan  bank  maupun  lembaga  keuangan  lainnya  dan  debitur  dituangkan  dalam perjanjian bentuk tertulis yang sudah dibakukan. Perjanjian semacam ini disebut klausula baku. 3 Pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit Bank adalah sebagai salah satu sarana perlindungan  hukum  bagi  keamanan  Bank  dalam  mengatasi  risiko,  yaitu  agar  terdapat suatu  kepastian  bahwa  nasabah  debitur  akan  melunasi  pinjamannya.  Dalam  penjelasan Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998tentangPerbankan  disebutkan  bahwa pemberian  kredit  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan  faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut Bank melakukan  penilaian  atas  jaminan  atau  sebelum  memberikan  kredit  kepada  nasabah debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas  maka  terdapat  beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  Perjanjian  kredit  antara  Perumda  BPR  Majalengka  dengan Debitur?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang dilakukan apabila terjadi Wanprestasi?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini :
1. Mengkaji Pelaksanaan Perjanjian kredit Perumda BPR Majalengka dengan Debitur.
2. Mengkaji  Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  Wanprestasi  terhadap perjanjian kredit antara Perumda BPR Majalengka dengan Debitur.
3 Hastuty KL., Jurnal Hukum Responsif, (Cirebon, fakultas hukum unswagati 2011) hlm. 61.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## D. Kerangka Penelitian
Dewasa  ini  peranan  bank  BPR  Majalengka  dalam  membangun  kehidupan ekonomi  modern  tidak  dapat  lepas  begitu  saja  dari  aspek  dan  tujuan  pemberian  kredit sebagai  upaya  untuk  mengangkat  aspek  pertumbuhan  modal  dan  investasi  usaha dikalangan  para  pengusaha  yang  berada  di  Kabupaten  Majalengka.  Dengan  demikian bank menjadi suatu lembaga keuangan yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Berdasarkan    Undang-Undang  Perbankan  No  10  Tahun  1998  yang  dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat dalam bentuk kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.  Bank  menghimpun  dana  masyarakat  kemudian  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  dengan  tujuan  bahwa  dengan  adanya  intermediasi  ini,  maka  bank  dapat mendorong  peningkatan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Dengan  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  yang  sedang  membutuhkan  melalui  pemberian  kredit,  misalnya  masyarakat bisnis. 4
Dengan adanya pemberian kredit dilaksanakan juga pelaksanaan perjanjian kredit pada  bank  BPR,  dengan  adanya  perjanjian  itu  antara  pihak  bank  dengan  nasabah  tidak selalu  berjalan  mulus,    masalah  yang  sering  timbul  yaitu  lalainya  nasabah  untuk melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut wanprestasi.
Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  debitur  (berutang)  tidak memenuhi  atau  melaksanakan  prestasi  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  suatu perjanjian.  Dalam  hal  ini  wanprestasi  (lalai/alpa)  dapat  timbul  karena  kesengajaan  atau kelalain debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa ( overmacht ).
Menurut  pasal  1313  KUH  Perdata,  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. Dimana suatu perjanjian dikatakan sah apabila ada kata sepakat oleh kedua belah pihak, yang  tercantum  dalam  pasal  1320  angka  1  KUH  Perdata,  yaitu  :  sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Pasal  1  angka  11,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Kredit  adalah penyedian  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antar  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil.
Menurut Anwar, Kredit adalah pemberian prestasi (jasa) oleh pihak yang satu ke pihak yang lain dan prestasinya dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersama uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).
Dalam  hal  ini  fasilitas  kredit  yang  tersedia  di  Perumda  BPR  Majalengka mempunyai  tujuan  hukum  kemanfaatan  yang  di  implementasikan  dalam  Teori kesejahteraan  sosial,  sebagaimana    yang  dikemukakan  oleh  Friedlander  dalam  Suud, “Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga  sosial,  yang  dimaksudkan  untuk  membantu  individu-individu  dan kelompok-kelompok  agar  mencapai  tingkat  hidup  dan  kesehatan  yang  memuaskan,  dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk
4 Ismail, MBA, Manajemen Perbankan , Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm.3
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
memperkembangkan  seluruh  kemampuannya  dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan  keluarga  dan  masyarakatnya”.  Jadi  dengan  adanya fasilitas  kredit  yang  tersedia  di  Perumda  BPR  Majalengka,  masyarakat  yang membutuhkan  dana  untuk  modal  usahanya  bisa  mengajukan  kredit,  untuk  memajukan usahanya dan mencitakan kesejahteraan.
Seorang  nasabah  debitur  yang  memperoleh  pinjaman  kredit  dari  Perumda  BPR Majalengka  pada  hakekatnya  bukan  saja  bertanggung  jawab  terhadap  Bank  sebagai pemberi kredit, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah penyimpan dana.  Penggunaan  dana  secara  benar  dan  tepat  dalam  bentuk  yang  produktif  memiliki peran  dan  memberikan  andil  dalam  pembangunan  sektor  ekonomi  dapat  meningkatkan taraf  hidup  rakyat.  Kegagalan  pengelolaan  dana  pinjaman  kredit  secara  langsung  dapat merugikan  Bank  yang  bersangkutan  dan  secara  tidak  langsung  dapat  pula  merugikan kepentingan nasabah penyimpan.
Pada umumnya perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur baik berupa lembaga keuangan  bank  maupun  lembaga  keuangan  lainnya  dan  debitur  dituangkan  dalam perjanjian bentuk tertulis yang sudah dibakukan. Perjanjian semacam ini disebut klausula baku. 5 Pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit Bank adalah sebagai salah satu sarana perlindungan  hukum  bagi  keamanan  Bank  dalam  mengatasi  risiko,  yaitu  agar  terdapat suatu  kepastian  bahwa  nasabah  debitur  akan  melunasi  pinjamannya.  Dalam  penjelasan Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  disebutkan  bahwa pemberian  kredit  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan  faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut Bank melakukan  penilaian  atas  jaminan  atau  sebelum  memberikan  kredit  kepada  nasabah debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
1. Wanprestasi
Wanprestasi  ataupun  yang  disebut  juga  dengan  istilah breach  of  contract adalah  tidak  dilaksanakannya  prestasi  atau  kewajiban  sebagaimana  mestinya  yang dibebankan  oleh  perjanjian  terhadap  pihak-pihak  tertentu.Wanprestasi  sering diterjemahkan dengan ingkar janji atau cidera janji.Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie . 6
Mariam  Darus  menyebutkan  wujud  dari  tidak  memenuhi  perikatan (wanprestasi) terbagi tiga yaitu : 7
1) debitur tidak memenuhi perikatan
2) debitur terlambat memenuhi perikatan
3) debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
Abdulkadir  Muhammad  sama  halnya  dengan  Mariam  Darus,  menyatakan adanya tiga keadaan wanprestasi yaitu :
1) debitur tidak memenuhi prestasi;
2) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini, debitur yang memenuhi  prestasi,  tetapi  keliru  jika  ia  tidak  memperbaiki  kekeliruannya,  ia dianggap tidak memenuhi prestasi;
5 Hastuty KL., Jurnal Hukum Responsif, (Cirebon, fakultas hukum unswagati 2011) hlm. 61.
6 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 79.
7 Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
3) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat;

## 2. Perjanjian
Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan pada hubungan hukum yang  dalam  hal  ini  perjanjian  melibatkan  dua  pihak  atau  lebih,  yang  masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Istilah  perjanjian  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu  istilah overenkomst, atau contract dalam bahasa Inggris. Untuk itu, banyak ahli  hukum yang memahami sama antara kontrak dan perjanjian. Hal itu sesuai dengan judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan  yang  Lahir  dari  Kontrak  atau  Perjanjian.”  Berbeda  dengan Subekti  yang  berpendapat  bahwa istilah kontrak  mempunyai  pengertian  lebih  sempit daripada perjanjian/perikatan yang tertulis. 8
Dalam  KUHPerdata  perjanjian  merupakan  salah  satu  dari  sumber  perikatan ( verbintenis )  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  1233  KUHPerdata,  berbunyi
: “Perikatan, lahir  karena persetujuan atau karena undang-undang.”
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  perjanjian  adalah  persetujuan  tertulis atau  dengan  lisan  yang  dibuat  oleh  dua  belah  pihak  atau  lebih,  masing-masing bersepakat  akan  menaati  apa  yang  tersebut  dalam  persetujuan  itu. 9 Kamus  Hukum menjelaskan  bahwa  perjanjian  adalah  persetujuan  yang  dibuat  oleh  dua    pihak  atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat menaati isi persetujuan yang telah dibuat  bersama.  Berdasarkan  Pasal  1313  KUHPerdata  memberikan  rumusan  tentang “perjanjian” sebagai berikut :
“ Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ”. 10
Menurut  R.  Setiawan,  rumusan  tersebut  selain  tidak  lengkap,  juga  sangat  luas  tidak lengkap  karena  hanya  menyebutkan  persetujuan  sepihak  saja.  Sangat  luas  karena dengan  dipergunakannya  “perbuatan”  tercangkup  juga  perwakilan  sukarela ( zaakwaarneming ) dan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ). 11 Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :
a) Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum,  yaitu  perbuatan  yang bersetujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
b) Menambahkan  perkataan  “atau  saling  mengikatkan  diri”  dalam  pasal  1313 KUHPerdata.

## 3. Perbankan
Kata  bank  berasal  dari  bahasa  Italia banca berarti  tempat  penukaran  uang. Pengertian bank sendiri adalah sebuah lembaga intermedasi yang menjembatani antara pemilik  dana  berlebih  kepada  yang  memerlukan  dana  untuk  kemudian  diolah  demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku.
8 Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan , Bina Ilmu, Surabaya,1978, hlm. 84 9 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Ikhtisar  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2005,hlm. 258.
10 Sudarsono, Kamus Hukum ,Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.
11 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 49.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Sementara  itu,  Kasmir,  mendefinisikan  bank  sebagai  berikut:  “Bank  adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan  dalam  bidang  keuangan.  Dimana  kegiatan  utamanya  adalah  menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  tahun 1998  tentang  Perbankan:  “ Bank  adalahbadan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Dari  beberapa  pengertian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Bank merupakan  badan  usaha  dalam  bidang  keuangan  yang  kegiatan  utamanya  yaitu menghimpun  dana  masyarakat  (funding),  menyalurkannya  dalam  bentuk  kredit (lending), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  praktiknya  di  perbankan  Indonesia  saat  ini,  terdapat  beberapa  jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Namun kegiatan utama atau pokok  bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lain.
Adapun jenis perbankanyaitu : Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :
1)  Bank  Umum,  yaitu  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional dan/atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2)  Bank  Perkreditan  Rakyat,  yaitu  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 12
Tujuan  utama  bank  adalah  untuk  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional  ke  arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

## 4. Kredit
Kredit dalam bahasa latin disebut “credere” yang artinya percaya, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit,bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti  menerima  kepercayaan,  sehingga  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar kembali  pinjaman  tersebut  sesuai  dengan  jangka  waktunya,  oleh  karena  itu  untuk meyakinkan  bank  bahwa  si  nasabah  benar-benar  dapat  di  percaya,  maka  sebelum kredit  diberikan  terlebih  dahulu  bank  mengadakan  analisis  kredit.  Analisis  kredit mencangkup  latar  belakang  nasabah  atau  perusahaan,  prospek  jaminannya  yang diberikan, serta faktor lainnya tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit, yang diberikan benar-benar aman. 13
12 eprints.perbanas.ac.id/teori-perbankan
13 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan , Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 25.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal  1  angka  11  adalah penyedian  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu dengan penmberian bunga.

## METODE PENELITIAN

## A. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini ditekankan kepada deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan tentang problem  yang  ada  di  perbankan  khususnya  bank  BPR,  menyangkut  nasabah  yang melakukan  wanprestasi  berdasarkan  Undang-Undang  No.  10  tahun  1998  tentang Perbankan.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu merupakan  penelitian  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder. 14 Pendekatan Yuridis  yaitu  pendekatan  terhadap  masalah-masalah  yang  diteliti  dengan  hubungan- hubungan  hukum  dari  masalah  tersebut.  Pendekatan  Normatif  yaitu  mendekati  masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada norma yang berlaku.

## C. Tahap penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :
a. Penelitian  kepustakaan    dalam  upaya  mencari  data-data  sekunder,  yaitu  bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.
1) Bahan hukum primer, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah.
2) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  memberi  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer seperti hasil penelitian atau pendapat para ahli.
3) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  atau  sekunder,  seperti  kamus,ensiklopedia,  bahan  di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian
b. Penelitian Lapangan Mencari data primer atau data yang didapatkan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan  skripsi  ini.  Data  yang  diperoleh  dari lapangan ini untuk mendukung pembahasan yang berkaitan dengan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Nasabah dan Bank BPR.
c. Teknik Pengumpulan data Teknik  pengumpulan  data  diusahakan  mengumpulkan  data  sebanyak  mungkin  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  dijadikan  bahan  penelitian  dengan menggunakan  cara  studi  kepustakaan,  wawancara  dengan  pihak-pihak  terkait  dan observasi.
d. Alat Pengumpulan Data
14 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hlm.24

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  adalah  wawancara,  yaitu  mengadakan tanya  jawab  untuk  mendapatkan  data  secara  langsung  yang  terkait  khususnya Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Perumda BPR Majalengka dengan Nasabah.
e. Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  penelitian  ini bertitik tolak pada ketentuan hukum yang  berlaku  yaitu Undang-Undang  No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
f. Lokasi Penelitian
Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan dibeberapa tempat diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Studi kepustakaan, yaitu di :
1). Perpustakaan Universitas Majalengka
2). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
3). Perpustakaan Pemda Majalengka
2. Observasi
Perusahaan  Umum  Daerah  (Perumda)  Bank  Perkreditan  Rakyat  Majalengka, Kabupaten Majalengka.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

## A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Perumda BPR Majalengka dengan Debitur
Dewasa ini keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan intisari dari sistem  keuangan  setiap  negara.Bank  merupakan  lembaga  keungan  yang  menjadi  tempat bagi  perusahaan,  lembaga  pemerintah,  swasta  maupun  perorangan  penyimpan  dananya melalui kergiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.Bank melayani kebutuhan pembiayaan  serta  memlancarkan  mekanisme  sistem  pembayaran  bagi  semua  sektor perekonomian.
Dalam  hal  ini  esksistensi  bank  dirasakan  semakin  penting  ditengah  masyarakat, cukup  beralasan  bila  diperhatikan  fenomena  dalam  transaksi  bisnis  yang  dilakukan  oleh masyarakat khususnya dikalangan bisnis mengalami banyak perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dengan berbagai macam sistem yang ditawarkan.
Jadi  bank  sebagai  lembaga  keuangan  dalam  mengelola  dana  masyarakat  dan pemegang saham diharuskan untuk melakukan pengelolaan secara profesional, sebab jika kepercayaan  masyarakat  kurang  terhadap  lembaga  ini,  maka  masyarakat  sebagai  nasabah akan menarik kembali dana yang telah disimpan di bank tersebut, dampak yang lebih lanjut perekonomian masyarakat bisa terganggu.
Fungsi  bank  yang  demikianlah  sangat  vital,  pembentuk  undang-undang  mencoba merumuskan  fungsi  bank  tersebut  dalam  pasal  tersendiri.  Dalam  Undang-Undang Perbankan,  terdapat  dalam  Pasal  3  dikemukakan  fungsi  utama  perbankan  adalah  sebagai pemghimpun dana dan penyalur dana masyrakat, 15 hal ini membuktikan bahwa kehadiran bank sebagai suatu badan usaha yang tidak semata-mata bertujuan untuk bisnis, melainkan ada misi lain yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Oleh  karena  itu,  posisi  bank  ditengah-tengah  masyarakat  memungkinkan  bank mengambil  peran  dalam  segala  kegiatan ekonomi  masyarakat  bisnis,  dan  tidak  terkecuali pelaku  Usaha  Kecil  dan  Menengah  dalam  rangka  pengembangan  bisnisnya,  yang senantiasa melibatkan dunia perbankan dalam hal ini transaksi kredit yang dilakukannya.
Mengingat  kebijaksanaan  umum  perkreditan  yang  ditempuh  pemerintah  sebagai bagian  integral  dari  kebijaksanaan  pembangunan  nasional  bersifat  pragmatis  dan senantiasa  disesuaikan  dengan  perkembangan  dan  masalah  pokok  yang  dihadapi perekonomian nasional, semenjak pemerintah menerapkan progam-program pembangunan yang  terencana,  perbankan  mempunyai  peranan  aktif  melalui  penyediaan  kredit.  Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas dengan suku bunga murah sampai dengan periode 1 Juni 1983, kepada perbankan atau kredit langsung untuk membiayai program pemerintah atau perusahaan-perusahaan tertentu yang dinilai strategis. 16
Perjanjian  kredit  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yaitu  bank  selaku  kreditur  dan nasabah selaku debitur dalam hal ini pelaku Usaha Kecil Menengah diatur dengan hukum perjanjian.Ini  berarti  para  pihak  dalam  hubungan  hukum  yang  dilakukan  para  pihak
15 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
16 Thomas Suyatno dkk, Dasar-dasar Perkreditan , STIE Perbanas, Jakarta, 2007, hlm. 32.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Adapun  hak  dan  kewajiban  yaitu sebagai berikut :
Bank memiliki kewajiban yang meliputi :
1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti  kedudukan  debitur  dalam  hal  nasabah  tidak  mampu  melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Memberikan  laporan  kepada  nasabah  terhadap  perkembangan  simpanan  dananya  di bank.
6. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.
Bank juga berhak :
1. Mendapatkan  biaya  provisi,  adiminstrasi  untuk  survey,  materai,  biaya  notaris  untuk pengikatan kredit dan jaminan (jika diikat secara notaris) dan biaya lainnya misalnya biaya asuransi jaminan (jika jaminan diasuransikan) terhadap produk dan layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
2. Menolak  pembayaran  apabila  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  telah  disepakati bersama  dan  dalam  hal  pembayaran  angsuran  jatuh  tempo  pada  hari  libur  ,  maka nasabah  harus  melakukan  pembayaran  angsuran  pada  tanggal  1  (satu)  hari  kerja sebelumnya.
3. Melelang  agunan  dalam  hal  nasabah  tidak  mampu  melunasi  kredit  yang  diberikan kepadanya  sesuai  dengan  akad  kredit  yang  telah  ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak.
4. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktik)
5. Mendapatkan  buku  cek,  bilyet  giro,  buku  tabungan,  kartu  kredit  dalam  hal  terjadi penutupan rekening.
Pelaksanaan  perjanjian  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  perjanjian, karena  pelaksanaan  perjanjian  menjadi  tujuan  orang-orang  yang  mengadakan  perjanjian. Melaksanakan  perjanjian  pada  hakikatnya  adalah  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu  untung  kepentingan  orang  lain,  yaitu  pihak  yang  berhak  atas  pelaksanaan perjanjian tersebut.
Perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  pokok  (prinsipil)  yang  bersifat  rill.Sebagai perjanjian  prinsipil,  maka  dalam  hal  ini  perjanjian  jaminan  adalah assessor- nya.Arti  rill disini ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.
Perumda  BPR  Majalengka  dalam  hal  proses  pemberian  kredit  mengacu  kepada kebijakan yang berlaku baik ketentuan BI maupun Kebijakan Umum Kredit Perumda BPR Majalengka, didasarkan pada asas kredit yang sehat. Maksud dari proses pemberian kredit yang  sehat  adalah  setiap  calon  nasabah  harus  melalui  suatu  proses  penilaian  yang dilakukan  secara  objektif  dan memberikan  keyakinan  dari  berbagai  unsur  bahwa  nasabah tersebut  dapat  mengembalikan  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  sesuai  waktu  yang disepakati.
Untuk memenuhi unsur tersebut Perumda BPR  Majalengka menggunakan prinsip-

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
prinsip  6  C  (Character,  Capacity,  Capital,  Condition,  Collateral  dan  Constraint)  terhadap debitur  yang  dibiayai  serta  tidak  lepas  dari  kesesuaian,  yaitu  resiko-resiko  yang  akan timbul, akhlak dan moral nasabah.
Didalam  perjanjian  telah  dikenal syarat  Esensialia,  syarat  Naturalia,  syarat Aksidentalia ketiga  syarat  tersebut  harus  ada  didalam  isi  perjanjian  tersebut  harus  ada didalam  isi  pokok  suatu  perjanjiann,  berkenaan  dengan  ini  maka  dalam  perjanjian  kredit menyangkut  syarat  Esensialia  harus  mengatur  mengenai  pasal  tentang  pengaturan  jumlah kredit, pasal yang mengatur jangka waktu kredit, pasal yang mengatur bunga kredit, pasal yang  mengatur  syarat-syarat  penarikan  atau  pencairan  kredit  pasal  yang  mengatur penggunaan  kredit,  pasal  yang  mengatur  tentang  jaminan  kredit,  pasal  yang  mengatur kelalaian  debitur  atau  wanprestasi,  pasal  yang  mengatur  asuransi  barang  jaminan,  pasal yang  mengatur  domisili  hukum,  pasal  yang  mengatur  tempat  dan  tanggal  lahir  perjanjian ditandatangani dan tanggal berakhirnya perjanjian.
Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit Perumda BPR Majalengka  menggunakan  bentuk  perjanjian  baku  ( standard  contract ).  Dalam pelaksanaanya Bank BPR Majalengka sebagai kreditur telah menyediakan terlebih dahulu berupa  surat  perjanjian  kredit    tersebut,  sedangkan  debitur  hanya  mempelajari  dan memahaminya  dengan  baik.  Perjanjian  baku  ( standard  contract )  ini  dimana  dalam perjanjian  tersebut  pihak  debitur  hanya  dalam  posisi  menerima  atau  menolak  tanpa  ada kemungkinan  untuk  melakukan  negosiasi  atau  tawar  menawar,  apabila  debitur menerimasemua  ketentuan  dan  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  bank  sebagai  kreditur, maka  ia  berkewajiban  untuk  mendatangani  perjanjian  kredit  tersebut,  tetapi  jika  tidak debitur  bisa  menolak  untuk  tidak    mendatangani  perjanjian  kredit  tersebut.  Tetapi  dalam praktiknya pada BPR Majalengka, umumnya pihak debitur jarang menolak akan perjanjian tersebut,  dikarenakan  kebutuhan  kredit  yang  sudah  tidak  dipungkiri  dikalangan masyarakat.  Bank  punya  alasan  menentukan  perjanjian  baku  ini  karena  dengan  adanya perjanjian baku ini, bank bisa  mempunyai kebebasan untuk menentukan klausula-klasula yang ditetapkan. Hal ini cukup beralasan mengingat ada beberapa alasan bagi bank, bahwa perjanjian kredit memiliki fungsi permanen yaitu :
1. Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian  kredit merupakan  sesuatu  yang  menentukan  batal  atau  tidaknya  perjanjian  lain  yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti tentang batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Perumda  BPR  Majalengka  dalam  membuat  perjanjian  kreditnya  dengan berpedoman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan,
” Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik .”
Dalam hal ini, Perumda BPR Majalengka menginginkan terjadinya perjanjian kredit ini antara kreditur dan debitur belandaskan undang-undang , dan persetujuan yang tercapai harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, dilaksanakan dengan cara itikad baik dalam pengertian  suka  rela  ,  tidak  ada  paksaan  dari  pihak  manapun,  melainkan  dari  keinginan
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
pihak debitur sendiri.
Perjanjian  yang  dilakukan  Perumda  BPR  Majalengka  dengan  Pengusaha  Kreditan Pakaian  telah  memenuhi  unsur  perjanjian  yang  sah  yaitu  berdasarkan  Pasal  1320 KUHPerdata  atas  dasar  kesepakatan  antara  pihak  Bank  BPR  dengan  pengusaha  kreditan, pengusaha kreditan membutuhkan uang untuk modal meningkatkan usahanya supaya lebih berkembang  dan  maju.  Pihak  Perumda  BPR  Majalengka  menyediakan  uang  sebagai pemberian  kredit,  sehingga  perjanjian  tersebut  saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak, walaupun  dalam  perjanjian  tersebut  pihak  debitur  hanya  menandatangani  surat  perjanjian kredit namun tidak ada unsur paksaan untuk terlaksananya perjanjian tersebut.
Menurut  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menjelaskan,
“Supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu :
a) Dibuat  berdasarkan  kesepakatan  mereka  antara  para  pihak  tanpa  ada  unsur  paksaan, kekhilafan ataupun penipuan;
b) Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
c) Memiliki objek perjanjian yang jelas;
d) Suatu sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320  KUHPerdata  sebagai  syarat-syarat  umum  tersebut  dan  sesuai  dengan  Pasal  1338 KUHPerdata, maka perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian tersebut mengikat artinya para pihak wajib melaksanakannya.
Untuk lebih lanjut tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut:
a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Awal  mula  timbulnya  suatu  perjanjian  kredit  adalah  adanya  kesepakatan  para pihak  yaitu  pihak  kreditur  dan  pihak  debitur  mengenai  hal-hal  pokok  mengenai perjanjian.  Jadi  disini  apa  yang  dikehendaki  kreditur  haruslah  disanggupi  oleh  pihak debitur  yaitu  menerima  pembayaran  kewajiban  pokok  dan  bunga  dengan  lancar    tepat waktu.  Begitupun  sebaliknya  apa  yang  dikehendaki  oleh  pihak  debitur  haruslah disanggupi  oleh  pihak  kreditur  yaitu  menerima  pinjaman  dan  menggunakan  sesuai dengan tujuannya. Sehingga ada proses kehendak timbal balik antara keduanya. Apabila salah satu pihak tidak menuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.
b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kecakapan  para  pihak  merupakan  unsur  esensial  untuk  sahnya  suatu perjanjian.Jadi dalam hal ini baik pihak kreditur  maupun pihak debitur haruslah orang- orang  yang  dianggap  cakap  menurut  hukum.  Jadi  disini  adanya  surat  perjanjian  kredit yang  lahir  sebagai  realisasi  dari  adanya  persesuian  kehendak  bahwa  para  pihak  yang terkait dalam masalah perjanjian kredit adalah merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap cakap menurut  hukum.
c) Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu ialah yang menjadi objek daripada perjanjian tersebut artinya bahwa  yang  dapat  menjadi  objek  perjanjian  kredit  haruslah  tertentu  atau  dapat ditentukan.
d) Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal disini adalah isi daripada perjanjian tersebut.Jadi dalam suatu  perjanjian  kredit  hal-hal  yang  termuat  dalam  isi  perjanjian  kredit  seharusnya
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
tidak  bertentangan  denganketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku,  kesusilaan  dan ketertiban umum.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kredit antara Perumda BPR Majalengka dengan Debitur sudah memenuhi kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak, objek perjanjian  pun  juga  jelas  dan  sebab  yang  halal  disini  uang  sebagai  pinjaman  kredit tersebut digunakan untuk modal usaha dan juga unsur kecakapan antara pihak bank dan debitur sudah memenuhi karena mereka sudah cakap atau sudah dewasa untuk melakukan perjanjian.
Pada sisi lain antara pihak bank dengan nasabah terdapat hubungan hukum yaitu hubungan  kontraktual  dan  hubungan  non  kontraktual.  Hubungan  kontraktual  karena adanya perjanjian atau digunakan pula istilah kontrak, 17 sebagai dasar hubungan hukum yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yaitu  pihak  kreditur  dan  debitur,  hal  ini  dilandasi  oleh pemikiran pokok Pasal 1338 KUHPerdata butir (1), bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.Selain dari hubungan  kontraktual  terdapat  juga  6  (enam)  jenis  huubungan  hukum  antara  bank  dan nasabah yaitu :
a) Hubungan Fidusia;
b) Hubungan Konfidensial;
c) Hubungan Bailor-Bailee;
d) Hubungan Principal-Agent;
e) Hubungan Mortgagor-Mortgagee;
f) Hubungan Trustee-Beneficiary.
Perumda  BPR  Majalengka  menyediakan  program  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  uang  untuk  mengembangkan  usahanya  di  bidang  usaha  kecil  dan menengah,  supaya  usahanya  berkembang  dan  maju,  dengan  adanya  program  kredit, debitur  mengajukan  kredit  untuk  mengembangkan  usahanya  dana  dari  Perumda  BPR Majalengka sudah jelas dananya sehingga perjanjian bisa dilaksanakan dengan baik.
Debitur dalam membayar kredit tersebut dengan cara menyetorkan uang perbulan kepada  pihak  Bank  Perumda  BPR  Majalengka  tergantung  dari  pengambilan  kredit  yang sudah  disepakati,  semakin  besarnya  pinjaman,  semakin  besar  pula  cicilan  kredit perbulannya yang dibebankan kepada debitur.
Perjanjian  kredit  Perumda  BPR  Majalengka  merupakan  suatu  proses  perjanjian untuk mendapatkan peminjaman uang  yang  didahului dengan mengadakan pemufakatan diakhiri  dengan  penyerahan.  Terjadinya  2  (dua)  momentum  hubungan  hukum  yakni perjanjian kredit lahir pada saat di tandatanganinya Surat Perjanjian Kredit Perumda BPR Majalengka dan kemudian adanya penyerahan uang menyusul ada pernyataan dari pihak Perumda BPR Majalengka.
Dalam  proses  pencairan  kredit  Perumda  BPR  hanya  dapat  melakukan  apabila seluruh  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  persetujuan  dan  pencairan  kredit  telah dipenuhi oleh debitur.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## B. Akibat Hukum yang Timbul Pada Saat Terjadinya Wanprestasi
Perjanjian  kredit  merupakan  ikatan  antara  bank  dengan  debitur  yang  isinya menentukan  dan  mengatur  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  sehubungan  dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjaman uang).
Perjanjian  kredit  biasanya  di  ikuti  dengan  perjanjian  jaminan  sebagai  perjanjian ikutan  assesoir  artinya  ada  dan  berakhirnya  perjanjian jaminan  tergantung  dari  perjanjian pokok (perjanjian kredit).
Manakala  dikemudian  hari  persoalan-persoalan  hukum  yang  disebabkan  oleh wanprestasi,  hal  ini  telah  menyalahi  akad  kredit  yang  telah  disepakati.Sudikno Mertokusumo  menyebutkan  perjanjian  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum.  Subekti  mengatakan  bahwa perjanjian  adalah  satu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  untuk  sesuatu  hal.  Dari  peristiwa  ini timbul  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  yang  dinamakan  perikatan.Perjanjian  itu menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya.Dalam  bentuknya perjanjian  itu  berupa  suatu  rangkaian  perkataan  atau  kalimat-kalimat  yang  mengandung janji janji atau kesanggupan perjanjian.
Dengan  demikian  hubungan  antara  perikatan  dan  perjanjian  menerbitkan  bahwa perjanjian  menerbitkan  perikatan.Perjanjian  adalah  sumber  perikatan  disamping  sumber- sumber  lainnya.Perjanjian  merupakan  sumber  terpenting  dalam  melahirkan  perikatan karena  perikatan  paling  banyak  diterbitkan  oleh  suatu  perjanjian.Perikatan  adalah  suatu pengertian  abstrak  sedangkan  pejanjian  adalah  suatu  hak  yang  kongkrit  atau  suatu peristiwa. 18
Oleh karena itu  bila terjadinya wanprestasi artinya perjanjian yang dibangun tidak lagi merupakan kontruksi hubungan hukum seperti yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 1320  KUHPerdata  jo  Pasal  1338  KUHPerdata.  Dan  makna  Wanprestasi  adalah  apabila debitur  tidak  melakukan  prestasi  atau  lalai  dalam  pembayaran  sesuai  dengan  apa  yang tidak ada diperjanjian.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Jumlah  nasabah  yang  wanprestasi  di  Perumda  BPR Majalengka  seluruhnya  ada  14  orang  nasabah  debitur.  Diketahui  bahwa  terdapat  9  orang debitur  menyatakan  faktor  penyebab  wanprestasi  karena  usaha  debitur  yang  menurun seperti  penjualan  yang  menurun  sedangkan  biaya  produksi  mahal,  dan  persaingan perdagangan,  5  orang  debitur  menyatakan  faktor  penyebab  wanprestasi  karena  keadaan memaksa seperti gagal panen karena cuaca alam, dimana keadaan memaksa yang membuat debitur  kesulitan  atau  diluar  kemampuan  debitur  untuk  membayar,  sedangkan  tidak  ada debitur yang wanprestasi karena faktor kesengajaan dalam hal pembayaran.  Hal ini dapat diketahui  bahwa  debitur  wanprestasi  karena  usahanya  menurun,  gagal  panen  dan  adanya keadaan  memaksa.Sanksi  yang  diberikan  berupa  denda  oleh  Perumda  BPR Majalengka.Perumda  BPR  Majalengka  memilih  melakukan  penyelesaian  melalui  proses pendekatan, bisa berupa penghapusan bunga jadi bayar pinjaman pokoknya saja dan juga pembayaran suka rela (semampunya).
Berdasarkan  contoh  hasil  penelitian  yang  terdeskripsikan  bahwa  dengan  jelas konteks perjanjian perbankan terjadinya wanprestasi seperti dalam kasus Bapak Saprianto adalah  seorang  Pengusaha  kreditan  di  bidang  pakaian  di  Leuwimunding  dia  mengajukan
18 Sutarno, Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank, Bina Cipta, Bandung, 2005, hlm. 74.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Kredit  di  Perumda  BPR  Majalengka  untuk  memajukannya  usahanya  dalam  bidang perdagangan pakaian, dan meminjam uang di BPR Majalengka sebesar Rp. 50.000.000 dan jangka  waktu  selama  3  tahun.  Cicilan  perbulannya  Rp.  2.890.000  dengan  bunga  3% perbulan  dengan  jaminan  AJB  (Akta  Jual  Beli)  ,  dalam  pelaksanaan  cicilan  pertama prestasi  sampe  cicilan  ke28  lancar,  tetapi  dalam  cicilan29-30-31  BapakSapriantolalai dalam  mencicil  kreditnya,  sehingga  BapakSaprianto  dikatakan  Wanprestasi  oleh  pihak Perumda BPR Majalengka dan dikenakan denda 1 % per hari dari jumlah tunggakan bunga oleh pihak Perumda BPR Majalengka.
Bapak  Saprianto  mengalami  penurunan  dalam  penjualan  pakaiannya,  karena  para pembeli pakainnya tidak membayar cicilannya, untuk itu pihak Perumda BPR Majalengka melakukan pemberitahuan terlebih dahulu melalui telepon dan berupa surat peringatan atau pernyataan lalai selama 3 kali, tetapi tidak mengindahkan peringatan itu, maka pihak bank memanggil  BapakSaprianto  sebagai  debitur  dan  menyelesaikannya  melalui  pendekatan secara musyawarah.
Berdasarkan  penelitian,  hampir  semua  debitur  yang  wanprestasi  di  Perumda  BPR Majalengka,  diberikan  sanksi  berupa  denda.  Sebagaimana  berdasarkan  Pasal  6  angka  8 tentang  Tabungan,  Pencairan  dan  Pembayaran  Angsuran  dalam  Surat  Perjanjian  Kredit yang menyebeutkan, “ Angka (8) Keterlambatan angsuran tersebut akan dikenakan denda sebesar  1%  perhari  maksimal  10%  dari  jumlah  tunggakan  bunga  dan  harus  dibayar seketika dan sekaligus pada waktu penagihan pertama oleh Bank.”
Kemudian  sebagaimana  juga  diatur  dalam  Pasal  15  tentang  Cidera  Janji/ Wanprestasi dalam isi pasal Surat Perjanjian Kredit yang menyebutkan,
“ Peristiwa  – peristiwa di bawah ini merupakan cidera janji / wanprestasi Debitur dalam melaksanakan  perjanjian  ini,  didahului  atau  tanpa  didahului  dengan  surat  peringatan khusus/  surat  panggilan  atau  suatu  penetapan  dari  pengadilan  melainkan  cukup  telah terbukti dengan :
1. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian
2. Barang dijual, disewakan, dipindahtangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga
3. Apabila  suatu  pernyataan,  surat  keterangan  atau  dokumen  dokumen  yang  diberikan oleh debitur sehubungan dengan perjanjian ini tidak benar /palsu
4. Kepemilikan  jaminan  /  agunan  tersebut  diatas  nama  Debitur  atau  bukan  atas  nama Debitur adalah benar milik Debitur, yang diperoleh dengan sah dengan bukti kuitansi dan pernyataan Debitur yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
5. Terhadap Debitur non lancar dan atau macet, maka Bank berhak :
b. memasang, menuliskan, menempel, kalimat atau kata-kata pengawasan jaminan atau yang  dipersamakan  dengan  itu  untuk  pengamanan  dan  pengawasan  terhadap jaminan yang diserahkannya untuk agunan yang tidak bergerak
c. meminta  penyerahan  agunan  secara  sukarela  dari  Debitur,  terhadap  agunan  yang bergerak.”
Ketentuan  hukum  ini  terlihat  jelas  ada  dasar  tatanan  nilai  untuk  membangun kesepakatan  agar  debitur  dan  kreditur  menyepakati  kesepakatan-kesepakatan  yang  telah diperjanjikan  bersama,  sehingga  dapat  diupayakan  untuk  menghindari  terjadinya wanprestasi.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Dan  cara  penyelesaian  yang  terakhir  dilakukan  oleh  Perumda  BPR  Majalengka adalah  dengan  cara  menyita  jaminan  debitur  sesuai  dengan  kesepakatan  perjanjian  untuk dijual bersama-bersama atau dibeli oleh bank sendiri.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan perjanjian kredit Perumda BPR Majalengka dengan Debitur telah sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Sudah  memenuhi  unsur  syarat  sahnya perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  atas  dasar  kesepakatan  antara  pihak, kecakapan,  suatu  hal  tertentu,  kausa  yang  halal  dan  Pasal  1338  KUHPerdata  yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena asalan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Perumda  BPR Majalengka  dalam  hal  proses  pemberian  kredit  mengacu  kepada  kebijakan  yang berlaku  baik  ketentuan  BI  maupun  Kebijakan  Umum  Kredit  Perumda  BPR Majalengka, didasarkan pada asas kredit yang sehat, menggunakan prinsip-prinsip 6 C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral dan Constraint). Perjanjian kredit antara  Perumda  BPR  Majalengka  dengan  Debitur  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian baku,  yang  demikian  pada  hakekatnya  kehendak  yang  sebenarnya  belum  terwujud dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit Perumda BPR Majalengka merupakan suatu proses  perjanjian  untuk  mendapatkan  peminjaman  uang  yang  didahului  dengan mengadakan pemufakatan diakhiri dengan penyerahan
2. Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  terjadinya  wanprestasi  oleh  Debitur  atau lalainya dalam pembayaran sesuai dengan apa yang telah  diperjanjikan. Sanksi yang diberikan  yaitu  berupa  denda,  apabila  adanya  tunggakan  pembayaran  maka  pihak Kreditur  akan  memberikan  pemberitahuan  melalui  telepon  dan  surat  peringatan/ pernyataan lalai terlebih dahulu. Apabila tidak diindahkan, maka pihak Kreditur akan mengambil  langkah  upaya  penyehatan  berupa  perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka waktu  pembayaran  diperpanjang  dan  penghapusan  bunga,  bayar  pinjaman  pokoknya saja.  Apabila  upaya  penyehatan  tersebut  masih  tetap  tidak  disanggupi  oleh  pihak debitur  maka  Perumda  BPR  Majalengka  mengambil  langkah  penyelasaian  terakhir seperti  menyita  jaminan  debitur  sesuai  dengan  kesepakatan  perjanjian  untuk  dijual bersama-sama ke pihak lain atau dibeli oleh bank sendiri.

## B. Saran
1. Proses pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan hukum, untuk itu maka  pihak  Kreditur  agar  lebih  tegas  lagi  dalam  memberikan  sanksi  banyak  Debitur yang Wanprestasi.
2. Pihak  analisis  kredit  dari  Perumda  BPR  Majalengka  agar  lebih  berhati-hati  dalam menilai  harga  barang-barang  jaminan  karena  harga  yang  dicantumkan  oleh  Debitur tidak selalu menunjukan harga sesungguhnya (harga pasar pada saat itu).
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
Djoni S Gajali, RachmadiUsman, HukumPerbankan, SinarGrafika, Jakarta, 2010 . Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
Hamzah Halim, Legal Audit & Legal Opinion, Kencana, Jakarta, 2015
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta, 2005
Ismail, MBA, Manajemen Perbankan , Prenadamedia, Jakarta, 2018
Iswi  Hariyani,  Restrukturisasi  dan  Penghapusan  Kredit  Macet,  Elex  Media  Komputindo,

## Jakarta, 2010
Johannes  Ibrahim, Pengimpasan  Pinjaman,(Kompensasi)  dan  Asas  Kebebasan  Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit , Bandung, CV. Utomo, 2003
J.  Satrio, Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1995
KartiniMuljadidanGunawanWijaya, Perikatan  Yang  LahirdariPerjanjian ,  RajawaliPers, Jakarta, 2003
Komariah, HukumPerdata , UMM Pers, Malang, 2008
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2002
Lukman  Santoso, Hukum  Perjanjian  Kontrak,  Panduan  Memahami  Hukum  Perikatan  & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak , Cakrawala, Yogyakarta, 2012
M. Bahsan , HukumJaminandanJaminanKreditPerbankan Indonesia , PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007.
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak dari  sudut  pandang  hukum  bisnis,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2007
___________, HukumPerbankan Modern, Citra AdityaBakti, Bandung, 2003
Mariam  Darus, KUHPerdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  dengan  Penjelasan ,  Alumni, Bandung, 2005
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 1987
Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata , Pustaka Setia, Bandung, 2015
Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  hukum  perbankan  di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2003
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1994
R. Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2002
RiduanSyahrani, Seluk-belukdanAsas-asasHukumPerdata , Alumni, Bandung, 2010
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
Richard Eddy, Aspek Legal Properti, Penerbit Andi , Yogyakarta, 2010
Samuel M.P, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian , Grasindo, Jakarta, 2010
Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan, Hukum  Perikatan ,  Bina  Ilmu, Surabaya,1978
Sudarsono, Kamus Hukum ,Rineka Cipta, Jakarta, 2007
Salim H.S, PerkembanganHukumKontrakInnominaat di Indonesia , SinarGrafika, 2008
_________, Hukum  Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, BinaCipta, Bandung, 2005
Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2018
TeguhPudjoMulyono, Aplikasiakuntansimanajemendalampraktekperbankan , BPFE,
Yogyakarta, 2002
Thomas Suyatnodkk, Dasar-dasarPerkreditan , STIE Perbanas, Jakarta, 2007
Yan  Pramudya  Puspa, Kamus  Hukum  Bahasa  Belanda  –  Indonesia  –  Inggris ,  Aneka, Semarang, 1977
Yunirman  Rijan  dan  Ira  Koesoemawati, Cara  mudah  membuat  surat  perjanjian ,  Raih  Asa Sukses, Jakarta, 2009 Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun1945 alinea keempat
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentangperubahanatasUndang-UndangNomor 7 Tahun
1992 tentangPerbankan
Buku ke III KUHPerdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Jurnalhukumpropatria, vol. 1, no. 2, September 2007- Februari
Hastuty KL., Jurnal Hukum Responsif, (Cirebon, fakultas hukum unswagati 2011)
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Ikhtisar  Indonesia ,BalaiPustaka,  Jakarta, 2005
www.hukumonline.com/klinik/detail/cl33/wanprestasi-dan-penipuan
http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/hapusnya-suatu-perjanjian-dan-akibat
eprints.perbanas.ac.id/teori-perbankan yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank