S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue II, May 2023; 340-356 ISSN: 2775-0477 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
Strategi  Kantor  Urusan  Agama  dalam  Menangani  Pernikahan  Dini  di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif Maqasid al-Syariah
Irawati Rahim 1* , Muh Ridwan Saleh 2 , Andi Intan Cahyani 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 irawatirahim09@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 09 Oktober 2022] [Reviewed: 06 Mei 2023] [Revised: 07 Mei 2023] [Accepted: 31 May 2023] [Published: 31 May 2023]

## Abstrak
Pokok masalah penelitian ini adalah apa strategi kantor urusan agama dalam menangani maraknya pernikahan dini perspekti maqasid al-syariah di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.  Jenis  penelitian  yang  di  gunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Adapun yang menjadi sumber pada penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama dan Pasangan Pernikahan Dini.  Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengelolaan data dan analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa S\trategi Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  yakni  melakukan  sosialisasi  undang-undang tentang  usia  perkawinan  kepada  masyarakat.  Kemudian  melakukan  penolakan  dan  tidak  ada toleransi  terhadap  pendaftar  yang  masih  di  bawah  umur  yang  tidak  memiliki  alasan  yang  jelas, Selanjutnya Penyuluhan terkait dampak pernikahan dini secara Online melalui media sosial youtube dan penyuluhan kesehatan. Pandangan Maqasid Al-Syariah terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah apabila melakukan perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Mulai dari kanker serviks, kanker leher rahim, hingga  resiko  HIV+/  AIDS.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pernikahan  dini bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs (memelihara Keturunan).
Kata Kunci: Strategi, Pernikahan Dini, Kantor Urusan Agama, Maqasid Al-Syariah

## Abstract
The main problem of this research is what is the strategy of the Office of Religious Affairs in dealing with  the  rise  of  early  marriage  from  the  perspective  of  Maqasid  Al-Sharia  in  Tetebatu  Village, Pallangga District, Gowa Regency. The type of research used in  this study is field research that is descriptive  analytic.  The  source  of  this  study  is  the  Office  of  Religious  Affairs  and  Early  Marriage Couples.    Furthermore,  the  data  collection  methods  carried  out  are  observation,  interviews,  and documentation. Then data management techniques and data analysis are carried out through data reduction, and conclusion or verification. In this study, it can be concluded that the Office of Religious Affairs in Handling Early Marriage in Tetebatu Village, Pallangga District, Gowa Regency is socializing the  law  on  marriage  age  to  the  community.  Then  make  a refusal  and  no  tolerance  for  underage registrants who do not have a clear reason, then counseling related to the impact of early marriage online  through  youtube  social  media  and  health  counseling.  Maqasid  Al-Sharia's  view  on  Early Marriage in Tetebatu Village, Pallangga District, Gowa Regency is that underage marriage can cause various diseases. Starting from cervical cancer, cervical cancer, to the risk of HIV + / AIDS. Based on
this, it can be concluded that early marriage is contrary to the principle of Hifz al-Nafs (nurturing offspring).
Keywords: Strategy, Early Marriage, Office of Religious Affairs, Maqasid Al-Sharia

## 1. Pendahuluan
Perkawinan merupakan salah satu sunatullah oleh syariat dalam islam yaitu melalui perkawinan. 1 Ikatan ini bertujuan membina dan terwujudnya hubungan ikatan batin antara seorang pria dengan wanita. 2 Dalam hal ini pernikahan adalah suatu hal dianggap seuatu hal  yang  sangat  sacral. 3 Perkawinan  adalh  sunnatullah  dan  sudah  menjadi  hokum  alam dunia. 4
Perkawinan  mempunyai  arti  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  tata kehidupan  manusia.  Sebab  dengan  perkawinan,  dapat  dibentuk  ikatan  hubungan pergaulan antara dua insan yang belainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi suatu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terung berkembang menjadi kelompok masyarakat. 5 Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di  dunia  dan  akhirat. 6 Dalam  hukum  islam,  salah  satu  petunjuk  Allah.  Pernikahan diperintahkan,  dan  perzinahan  dilarang.  Sebagai  kelompok  agama,  pernikahan  adalah ibadah umat manusia, dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi umat islam kapan pun  mereka  berada. 7 Melalui  pernikahan  ini,  manusia  dapat  menghasilkan  keturunan
1 A Anisa Faradilah et al., “Kafa’ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 535 – 48, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125. 2 Rizma  Syamwali  Putri,  Muh  Jamal  Jamil,  and  Muh  Rasywan  Syarif,  “Efektivitas  BP4  KUA  Kecamatan  Lilirilau Kabupaten  Soppeng  Dalam  Meminimalisir  Perceraian  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Perspektf  Hukum  Isl am,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 502 – 18, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27340.
3 Taufik  Al  Hamdani,  Nurnaningsih  Nurnaningsih,  and  Zulfahmi  Alwi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Tradisi Mabbollo  Dalam  Adat  Per kawinan  Bugis”  (Studi  Kasus  Di  Kel.  Biru,  Kec.  Tanete  Riattang,  Kabupaten  Bone),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2021): 104 – 16, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.22659.
4 Nurul Jihan Tribuana, Usman Usman, and Thahir Maloko, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 687 – 702, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235.
5 Andi  Nurjayanti,  Supardin  Supardin,  and  Muh  Jamal  Jamil,  “Analisis  Pembagian  Harta  Warisan  Terhadap  Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 608 – 20, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.25243.
6 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini),” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2015): 15 – 30, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632.
7 Hijriah Mahra ni Anwar, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna, “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun  2020- 2021  Perspektif  Hukum  Islam,” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 3,  no.  3 (2022): 659 – 72, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670.
Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syariah; Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Irawati Rahim, et. al.
sehingga setelah masing-masing pasangan siap untuk memenuhi perannya dalam keluarga dan  mencapai  semua  tujuan  pernikahan.  Perkawinan  di  dunia  sikatakan  didirikan  oleh kontrak  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  berdasarkan  suka,  duka  dan  kesedihan dari yang lain (wali).
Pernikahan  bukan  hanya  sekedar  akad  yang  menyatukan  ikatan  janji  suci  dan penghalalan  bersetubuh.  Tapi  di  balik  pernikahan  adanya  tanggung  jawab  yang  besar diemban  oleh  suami dan  istri,  yang  di  antaranya  mendidik  istri  dan  anak-anaknya kelak, adanya  persamaan  pendapat,  mengatur  rumah  tangga,  memberikan  nafkah  terhadap keluarganya, serta pengetahui perannya masing dan sebagainya. Jika semua kewajiban ini terpenuhi dengan benar, maka akan memperkecil permasalahan rumah tangga yang akan terjadi.  Perkawinan  apabila  dilaksanakan  dengan  cara  yang  baik  dan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat islam maka akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 8
Tujuan yang asasi didalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma sehingga bisa melakukan peran dan fungsinya di dalam pembangunan bangsa. 9 Dalam pasal 2 buku 1 Hukum Perkawinan Komplikasi Hukum Islam  di  Indonesia,  dirumuskan  bahwa  perkawinan  menurut  hokum  islam  adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan galidan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 10
Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur  yang  lebih
8 Hamzah  Hasan,  “Pernikahan  Di  Bawah  Umur  (Analisis  Tentang  Konsekuensi  Pemidanaan),” Al  Daulah :  Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, no. 1 (2017): 86 – 120, https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4869.
9 Abdul Halim Talli, “Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  Di  Kabupate n  Gowa,” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam 6,  no.  2  (2019):  133 – 46, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712.
10 Kurnia Kurnia Munir and Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Is lam Terhadap Pengaruh Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2021): 489 – 503, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19151.
tinggi  dari  16  (enam  belas)  tahun  bagi  wanita  untuk  kawin  akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat  terpenuhinya  hak-hak  anak  sehingga  mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak termasuk  pendampingan  orang  tua  serta  memberikan  akses  anak  terhadap  pendidikan setinggi  mungkin  sebagai  mana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut  di  atas  maka  pada  tanggal  14  Oktober tahun 2019,  Presiden  Republik  Indonesia  mensahkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 yaitu 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti- bukti  pendukung  yang cukup. 3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan melangsungkan perkawinan. 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang  tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga  ketentuan  mengenai  permintaan  dispensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dengan tidak  mengurangi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  6  ayat  (6).
Banyaknya dampak yang akan yang akan ditimbulkan karena pernikahan usia dini, tetapi sampai  saat  ini  masyarakat  masih  belum  terlalu  memahami  hal  demikian.  Salah  satunya pernikahan  dini  di  Kelurahan  Tetebatu  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa,  dimana menikahkan anaknya pada saat masih sekolah dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk menyadarkan  masyarakat  dampak  dari  pernikahan  dini  dan  megurangi  hal  tersebut,  Kantor Urusan  Agama  sangat  diperlukan  dalam  memberikan  penyuluhan  keagamaan  kepada masyarakat awam, mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Pengertian Strategi
Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu
Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syariah; Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Irawati Rahim, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
kata  strategi  secara  harfiah  berarti “Seni dan Jenderal”. Kata  ini  mengacu  pada  apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah  penempatan  misi  perusahaan,  penetapan  sasaran  organisasi  dengan  mengikat kekuatan  eksternal  dan  internal,  perumusan  kebijakkan  dan  strategi  tertentu  mencapai sasaran  dan  memastikan  implementasinya  secara  tepat,  sehingga  tujuan  dan sasaran utama organisasi akan tercapai. 11
Kantor  Urusan  Agama  adalah  instansi  terkecil  Kementrian  Agama  yang  ada  di tingkat  Kecamatan.    KUA    bertugas    membantu    melaksanakan  sebagian  tugas  Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian  Agama  diwilayah  Kecamatan  berdasarkan  kebijakan  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  dan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku.  Adapun  tugas- tugasnya  meliputi:  a.  Membantu  Pelaksanaan  tugas  Pemerintah  di  tingkat  Kecamatan dalambidang  keagamaan.  b.  Bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan.  c.  Melaksanakan  tugas  koordinasi  Penilik  Agama  Islam,  Penyuluh Agama  Islam  dan  koordinasi/kerjasama  dengan  Instansi  lain. 12 Yang  erat  hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. d. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6  tahun  1988  tentang  penataan  organisasi  KUA  Kecamatan  secara  tegas  dan  lugas  telah mencantumkan  tugas  KUA,  yaitu:  1.  Melaksanakan  sebagian  tugas  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal  ini  KUA  menyelenggarakan  kegiatan  dokumentasi  dan  statistik  (doktik),  surat menyurat,  pengurusan  surat,  kearsipan,  pengetikan  dan  rumah  tangga; 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral  di  wilayah  kecamatan.  Untuk  itu,  KUA  melaksanakan  pencatatan  pernikahan, mengurus dan membina masjid,  zakat,  wakaf,  baitul  maal  dan  ibadah.
Pernikahan  dini  adalah  dua  orang  (laki-laki  dan  perempuan)  yang  sudah melangsungkan  akad  pernikahan,  tetapi  tidak  memenuhi  syarat  umur  yang  telah
11 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek , Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 153-157.
12 Departemen Agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004). h. 25.
ditetapkan seperti halnya dua orang mempelai atau salah satu dari mempelai berumur 19 tahun. Sedangkan secara hukum telah di tegaskan dalam UU No. 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas ) tahun.
Ulama di negara muslim yang sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh, walaupun dalam rentang yang tidak sama dan bervariasi, karena di dalam ilmu fikih baligh  jika  dikaitkan  dengan  kurang  usia  berkisar  laki-laki  antara  15  tahun  dan  wanita antara  9  tahun.  Usia  dewasa  dalam  fikih  ditentukan  dengan  tanda-tanda  yang  bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh. Para Ulama madzhab bersepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke- baligh- an seorang wanita hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma,  sedangkan  haid  kedudukan  sama  dengan  mengeluarkan  sperma  bagi  laki-laki. Imamiyah Syaf’i , Maliki , Hanbali mengatakan, tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakn bukti balighnya seseorang, sedangkan Hanafi menolak, Syafi’i dan Hanbali menyatakan, usia laki- laki  dan  perempuan baligh adalah  15  tahun,  sedangkan  Maliki  menetapkan  17  tahun sementara Hanafi menetapkan  laki-laki  18  tahun  dan  perempuan  17  tahun. 13 Alasan Pernikahan  Dini  Rini  Fitiani  mengemukakan  beberapa  factor  terjadinya pernikahan  dini, sebagai berikut: 14
Faktor sosial budaya Tradisi menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang,  terutama  terjadi  di  desa  karena  mereka  lebih  cenderung  untuk  terus melestarikan  budaya.  Faktor  Ekonomi  Keterbatasan  orang  tua  dalam  membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua menganggap dirinya sudah tidak  dapat  lagi  membiayai  anaknya  karena  tumpukan  beban  lain  yang  harus  dipikulnya cenderung  untuk  segera  menikahkan  anaknya.  Langkah  ini  diambil  dengan  alasan setidaknya  dapat  meringankan  beban  perekonomian  keluarga  karena  anak  yang  telah menikah tersebut akan menjadi tanggungan suaminya.
Pendidikan  Islam  Keterbatasan  pendidikan  yang  didapatkan  dibangku  pendidikan juga  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinya  pernikahan  dini.  Kurangnya  pengetahuan tentang  dampak  dari  pernikahan  dini  menjadikan  kurang  dipertimbangkannya  untuk
13 Muhammad Jawwad Mughniyat, Fiqhu Al-Madzabi Al-Khamsah, Terjm. Masykur A.B. et.Al., Fiqh Mazhabi , Cet. XIX (Jakarta: Lentera, 2007). h. 317.
14 Rini Fitriani, Kesehatan Reproduksi , Cet, I (Makassar: Makassar Alauddin Press, 2011). h. 181.
Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syariah; Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Irawati Rahim, et. al.
segera  melaksanakan  pernikahan  walaupun  di  usia  yang  masih  dini.  Pendidikan  agama Islam yang didapatkan anak-anak dibangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tatakrama bagi kehidupan sehari-hari remaja.
Kemajuan  teknologi  Teknologi  yang  semakin  modern  membuat  komunikasi bagaikan tanpa batas. Melalui jarak jauh yang sudah bisa diperoleh informasi baik dalam bentuk  bacaan,  suara,  gambar  dan  video.  Kemajuan  teknlogi  ini  dirasa menjadikan  salah satu penyebab pernikahan usia dini.
Adapun dampak yang akan tejadi pada pernikahan dini, dampak negatif pernikahan dini  menurut  Lutfil  Hakim  adalah  kepribadian  kurang  matang,  banyaknya  problem kehamilan  diusia  dini,  kesusahan  dalam  membiayai  keluarga,  dimana  resikonya  dapat berakibat fatal. Adapun resiko pernikahan dini berkaitan dengan beberapa segi, yakni:
Dampak  Hukum  Pemerintah  Indonesia  kini  terus  berkomitmen  dan  serius  dalam permasalahan  pernikahan  dini.  Melihat  pemerintah  yang  semakin  kongkrit  dalam menyampaikan  undang-undang  pernikahan  di  bawah  umur  serta  sangsinya  apabila dilanggar.  Adapun  undang-undang  pernikahan  dini  yangberlaku  di  Indonesia  yaitu:  1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun.  2.  Undang-  undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  pasal  6  (2)  menyebutkan  bahwa  orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan mencegah perkawinan dalam usia anak- anak.
Segi kesehatan perempuan. 1, Kehamilan dini kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.  2.  Resiko  anemia  dan  meningkatkan  angka  kejadian  depresi.  3.  Beresiko pada kematian usia dini 4. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI). 5. Semakin mudah wanita memiliki  anak  pertama,  semakin  rentan  terkena  kanker  serviks  serta  resiko  terkena penyakit menular seksual.
Segi  kualitas  anak.  1.  Bayi  Berat  Lahir  Rendah  (BBLR)  sangat  tinggi,  adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilan dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri. 2. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memili kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal.
Segi keharmonisan keluarga dan percerian Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak  dari  mudanya  usia  pasangan  bercerai  ketika  memutuskan  untuk  menikah pernikahan yang dilakukan diusia muda bisa berdampak pada banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus pada tingginya angka perceraian.
Segi  mental  Pasangan  yang  menikah  di  usia  muda  dapat  dilhat  dari  segi  mental, sebab pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap  apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Segi fisik Jika dilihat dari segi fisik, pasangan usia muda  belum  mampu  dibebani  suatu  pekerjaan  yang  memerlukan  keterampilan  fisik dalam  mencari nafkah.

## 2.2. Maqasid Al-Syariah
Pengertian Maqasid Al-Syariah Maqasid al-Syariah secara Bahasa berasal dari dua kata yaitu Maqasid dan al-Syariah . Maqasid adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal Bahasa Arab yaitu Maqasid dan Maqsad yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau  tujuan  akhir. 15 Sedangkan kata al-Syariah secara  Bahasa  biasa  kita  awali  di  kamus- kamus Bahasa Arab bermakna al-Din, al-Millah, al-Minhaj, al-Thariqah, dan al-Sunnah . Dapat  disimpulkan  bahwa maqasid  al-syariah adalah  tujuan  atau  maksud diturunkannya syariat untuk dilaksanakan oleh manusia yang berguna untuk kemslahatan baik  secara  personal  maupun  masyrakat,  karena  menjamin  kebutuhan  pokok  manusia seprti  agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta.  Dengan  adanya mqasid  al- syariah maka manusia akan merasa tenteram dan aman dalam menjalani kehidupan.
Tujuan  hukum  harus  diketahui  oleh  mujtahid  dalam  rangka  mengembangkan pemikiran hokum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hokum kontemporer yang kasusnya tidak di atur secara eksplisit dalam al-Qur ’ an dan hadis. 16
Tujuan-Tujuan Syariah Syatibi dalam kitabnya Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al- Syari’ah mengemukakan  bahwa  tujuan  pokok  disyari’atkan  hukum  Islam  adalah  untuk kemaslahatan  manusia  baik  didunia  maupun  di  akhirat.  Kemaslahtan  itu  akan  terwujud dengan  cara  terpeliharanya  kebutuhan-kebutuhan  yang  bersifat dharuriyat , hajiyat ,  dan terealisasinya  kebutuhan tahsiniyat bagi  manusia  itu  sendiri.  Lebih  jelasnya,  ketiga  poin
15 Jaser Audah, Al-Maqasid Al Syariah , Cet. I (Yogyakarta: Prees UIN Sunan Kalijaga, 2013). h. 6.
16 Intan Cahyani, “Teori Dan Aplikasi Maqasid Al - Syariah,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2014): 19 – 29, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.637.
Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syariah; Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Irawati Rahim, et. al.

## tersebut adalah sebagai berikut:
Kebutuhan Dharuriyat Secara  harfiah,  kebutuhan dharuriyat (primer)  dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia  baik  di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, terdapat lima sendi utama yang merupakan bagian dari kebutuhan dharuriyat yang mencakup; agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kebutuhan Hajiyat Secara  bahasa, Hajiyat berarti  kebutuhan  sekunder.  Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai pada titik  menimbulkan  bencana  seperti  kebutuhan dharuriyat .  Kebutuhan Tahsiniyat Secara bahasa, Tahsiniyat (tersier) berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.
2.3. Hubungan antara Maqasid Syariah dan Pernikahan
a) Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan
Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.
b) Menjaga  keturunan
Nabi  Muhammad  menganjurkan  umat  Islam  untuk  memilih  calon  pasangan  yang subur  (bisa  melahirkan  anak)  karena  termasuk  dari  tujuan  pernikahan  adalah  menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuannya.
c) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
Tujuan  pernikahan  tidak  sekedar  untuk  menyalurkan  kebutuhan  biologis  semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi pisikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antar suami dan istri. a, Menjaga garis keturunan  Menjaga  garis  keturunan  berbeda  dengan  menjaga  keturunan.  Menjaga keturunan  berarti  pernikahan  diharapkan  akan  melahirkan seorang  anak  dan  menjadikan seorang suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan anak, tapi melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya. b, Menjaga kebragamaan dalam keluarga tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad memberikan gambaran
bahwa  adaempat  kriteria  yang  harus  jadi  pertimbangan  ketika  memilih  calon  suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan terpenting adalah sisi agama. Keempat kriteria tersebut  diharapkan  menjadi  pertimbangan  kuat  ketika  memilih  calon  suami  atau  istri. c, Mengatur  pola  hubungan  yang  baik  dalam  berkeluarga  Berkeluarga  berarti  memasuki jenjang  baru  dari  kelas  kehidupan  yang  dialami  oleh  manusia.  Sebelum berkeluarga,  tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. d, Mengatur finansial keluarga. 17 Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahinya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi  mahar  kepada  istri  sebagai  bukti  bahwa  dia  adalah  laki-laki  yang  serius  dan bertanggung jawab, suami juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberi upah bagi ibu  susuan,  adanya  hukum  kewarisan,  hukum  wasiat  kepada  kerabat,  wakaf  keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya.

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah naturalistic  inquiry (ingkuiri  alamiah).  Penelitian  kulitatif  adalah penelitian yang tidak  mengadakan  perhitungan  dengan  angka-angka,  karena  penelitian kualitatif  adalah penelitian  yang  memberikan  gambaran  tentang  kondisi  secara  faktual  dan  sistematis mengenai  faktor-faktor,  sifat-sifat  serta  hubungan  antara  fenomena  yang dimiliki  untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. 18 S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting  yang  perlu  di  pertimbangkan  dalam  menetapkan  lokasi  penelitian  yaitu:  tempat, pelaku,  dan kegiatan.  Adapun  lokasi  yang  menjadi  objek  yakni  KUA  Kelurahan  Tetebatu Kecamatan Pallangga  Kabupaten  Gowa di Jl.  Baso Dg  Ngawing No.15  Pallangga. Lokasi  ini dipilih karena  terdapat banyak pernikahan dini. Pengumpulan data dilapangan atau lokasi dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa:  1,  Pengamatan (Observasi) Observasi yaitu alat pengumpul data cara yang ditempuh untuk mengamati dan mencatat  secara  sistematik gejala-gejala  yang  diselidiki. 2,  Wawancara , merupakan  proses
17 Jamaluddin Atiyyah, N ahwa Taf’il Maqashid Syari’ah (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001). h. 149-153.
18 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995). h.15.
Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syariah; Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Irawati Rahim, et. al.
tanya  jawab  dalam  penelitian  yang  berlangsung  secara  lisan  dalam  dua  orang  atau  lebih dengan  cara  bertatap  muka  mendengarkan  secara  langsung  informasi-informasi  atau keterangan. 3,  Dokumentasi,  digunakan  untuk  memperoleh  data  langsung  dari  tempat penelitian.  Instrumen  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  sendiri  yakni  yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus berkemampuan dalam menganalisis data.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Sejak  diundangkannya  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun1974  telah ditentukan secra tegas batas minimal usia seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin  yaitu  16  tahun  bagi  perempuan  dan  19  tahun  bagi  laki-laki.  Namun,  kenyataan menunjukan sebaliknya banyak anak diusia standar tersebut dikawinkan secara diberikan dispensasi  oleh  pengadilan  melalui  penetapannya  dengan  pertimbangan  hukum-hukum tertentu. 19
Berdasarkan Teori dari pengertian Strategi ialah rencana jangka panjang yang diikuti dengan  tindakan-tindakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  umumnya  adalah kemenangan.  Dengan  itu  Kantor  Urusan  Agama  melakukan  berbagai  cara  dalam menangani Pernikahan Dini diantaranya sebagai berikut:
Sosialisasi  Salah  satu  strategi  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Pallangga Kabupaten  Gowa  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi.  Sosialisasi  yang  dilakukan  di  sini ialah  sosialisasi  tentang  Undang-Undang  pernikahan  Nomor  6  Tahun  2019  tentang perkawinan  adalah  Undang-Undang  yang  dirumuskan  dan  ditetapkan  untuk  bangsa indonesia, karena ia merupakan produk suatu Negara maka Undang- Undang tidak terlepas dari  unsur  kepentingan  dan  keberlangsungan  hidup  secara  umum,  yakni  dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar Negara kita.
19 Anwar, Sultan, and Mapuna, “Fenomena Perceraia n Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam.”
Strategi  Kantor  Urusan  Agama  dalam  Menangani  Pernikahan  Dini  Perspektif  Maqasid  Al-Syariah;  Studi  Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Irawati Rahim, et. al.
“ Penolakan terhadap Pendaftar Usia Dini Usia dini merupakan kelompok anak yang berada  dalam  proses  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  bersifat  unik. Penolakan yang dimaksud disini adalah apabila pendaftar tidak memenuhi syarat dan permohonannya ditolak oleh pihak KUA seperti halnya yang dikatakan bapak Misbahuddin,  ketika  calon  pasangan  pernikahan  dini  datang  mendaftar  di  KUA maka kami akan memberikan surat penolakan di karenakan dalam undang-undang melarang  apalagi  mereka  masih  belum  cukup  umur,  kami  tidak  berhak  mencega apalagi melarang makanya pihak kami beri surat penolakan, orang tuanya datang dan  menjelaskan  bahwa  pihaknya  sudah  menerima  lamaran  dari  pihak  laki-laki dikarenakan sudah hamil duluan . ” 20
Di era modern ini terdapat begitu banyak kemajuan baik di bidang teknologi, informasi, komunikasi, serta transportasi. 21 Media Sosial Dengan adanya akun media sosial yang bisa di  akses  oleh  seluruh  masyarakat,  kantor  urusan  Agama  terus  melakukan  upaya  agar pernikahan  dini  ini  semakin  berkurang.  Bapak  Mulkam  mengemukakan  bahwa  pihaknya berencana  meberikanpenyuluhan  agama  Islam  terkait  pernikahan  dini  dan  dampaknya bagi kesehatan.
Penyuluhan  Kesehatan  Pernikahan  dini  atau  menikah  pada  usia  yang  masih  dibawah batasan untuk menikah bukanlah hal yang tabu pada zaman sekarang ini. Bahkan pernikahan dini bukan lagi merupakan sebuah hal yang langkah, melainkan sering kita mendengar, melihat, serta menyaksikan kasus pernikahan dini di sekitar kita. Hal ini tentunya memiliki dampak buruk bukan hanya  pada  psikis  tetapi  juga dapat berdampak  pada  fisik,  utamanya  pada wanita  itu sendiri. Hal seperti ini kadang kurang memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan, khususnya remaja putri yang memutuskan untuk menikah muda. Padahal terdapat beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan pada usia yang masih sangat muda. Ditinjau dari segi kesehatan, menikah diusia muda dapat membawa pengaruh bagi kaum wanita, adapun usia yang dimaksud adalah 15-19 tahun. Pernikahan diusia muda sangat beresiko tinggi bagi perempuan terutama pada saat hamil dan melahirkan. Karena resiko  yang  bisa  terjadi seperti  kanker  mulu  rahim,  karena  rahim belum  sempurna  sehingga berbahaya  untuk  melahirkan.  Selain  itu  juga  meskipun  wanita  sudah  mengalami  menstruasi atau  haid.  Hamil  diusia  muda  sangat  rentan  terajinya  pendaharan  atau  kemungkinan
20 “Misbahuddin, Penghulu Kantor Urusan AgamaKecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Wawancara 27 Agustus 2022. 1,” 2022, 2022.
21 Hasan, “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan).”
Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syariah; Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Irawati Rahim, et. al.
terburuknya  adalah  keguguran.  Ketidaksiapan  orgam  intim  atau  alat  reproduksi  untuk melakukan hubungan seksual juga menjadi pengaruh besar terhadap kesehatan sel-sel ganas yang mengakibatkan kanker saat melakukan aktifitas seksual dengan frekuensi tinggi.

## 4.2. Pandangan Maqasid al-Syariah Terhadap Pernikahan dini
Perkawinan adalah ikaan perjanjian suci lainnya bagi dua orang yang igin disatukan oleh dua orang yang saling mencintai dengan aqad lafaz dan sah. 22 Sebelum meninjau lebih lanjut mengenai Maqasid  al  syariah perlu  dipahami  kembali  mengenai  Teori  Ushul  Fiqh  yaitu terpeliharanya 5 perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. 23
Agama  Islam  sendiri  tidak  memberikan  suatu  penilaian  yang  eksplisit  mengenai hukum pernikahan dini. Dalam problem abu-abu seperti itulah tinjauan maqasid al- syariah kemudian bisa kita gunakan untuk melihat nilai manfaat dan mafsadat dari suatu problem. Al-Syatibi mengemukakan nilai manfaat dan mafsadat dari suatu perbuatan bisa di uraikan melalui  tingkatan  kebutuhannya.  Bagi  Al-Ssyatibi  terdapat  tiga  tingkatan  untuk  menilai manfaat dan mafsadat dari suatu perbuatan yakni; dharuriya (primer), hajiyat (sekunder), tashniya (tersier). 24
Dharuriyat Hal yang paling dharuriyat adalah hal-hal yang berhubungan dengan diri manusia  yakni  agama,  jiwa,  akal,  keturuan  dan  harta.  Kelima  hal  tersebut  merupakan sesuatu  yang  terhubung  pada  manusia  secara  langsung. 25 Oleh  karenanya  terdapat  lima hal dharuriyat yang  terdapat  sebagai  pertimbangan  pernikahan  yaitu:  a. Hifz  al-Din (memelihara  agama) Hifz  al-Din adalah  kewajiban  menjaga  dan  memelihara  tegaknya agama  di  muka  bumi,  dalam  pernikahan  dini,  rendahnya  tingkat  pendidikan  orang  tua berdampak  terhadap  kurangnya  pengetahuan  anak  dalam  bidang  agama. 26 Orang  tua menuntut  anaknya  menikah  di  bawah  umur  agar  mampu  mendidik  dengan  baik  anak
22 A Adriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Prawedding Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng),” 2020, 43– 59.
23 Adriana Mustafa and Nurul Mujahidah, “Diskursus Cadar Dalam Memaknai Pandemi Covid -19; Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 98 – 111, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14285.
24 “Al -Syatibi, Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al- Syariah,, Juz I, h. 6,” n.d., 6.
25 Achmad  Musyahid  Idrus,  “Diskursus  Maslahat  Mursalah  Di  Era  Milenial;  Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Konsep Maslahat  Imam  Malik,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (December  20,  2019):  134 – 45, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
26 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintahdan larangan agama, sampai tata cara hidup bermsyarakat. b. Hifz al-Nafs (memelihara jiwa) Hifz al- Nafs adalah salah satu maksud dari pernikahan. Istilah ini sendiri bisa diartikan bahwa pernikahan berupaya untuk memberikan perlindungan pada jiwa. Dalam hal ini, memberikan perlindungan pada tubuh  baik  lahir  maupun  batin.  Dalam  konteks  medis,  terdapat  beberapa  hal  yang berseberangan dengan prinsip Hifz al-Nafs, yakni resiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, perkawinan  di  bawah  umur  dapat  menimbulkan  berbagai  macam  penyakit.  Mulai  dari kanker serviks, kanker leher rahim, hingga resiko HIV+/ AIDS. c. Hifz al-Mal (memelihara harta Hifz al-Mal berarti pernikahan dimaksudkan untuk memelihara harta, khususnya agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Secara  umum,  praktik  pernikahan  dini  menutup  akses  seseorang  untuk mendapatkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Saat  pendidikan  rendah  dan  tidak  diikuti dengan  keahlian  yang  didapatkan  dari  sekolah,  maka  upah  dari  pekerjaan  yang  didapat cenderung  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. 27 d. Hifz  al-Nasl (memelihara keturunan) Hifz al-Nasl merupakan prinsip untuk menjaga keturunan. Dalam hal ini menjaga keturunan dimaksudkan agar keturunan tidak terjerumus pada keburukan, baik itu keburukan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat agama. Salah satu contoh berkenaan  dengan Hifz  al-Nasl adalah  upaya  menikahkan  anak  dengan  alasan  untuk menghindari perzinahan.
Hajiyat secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sekunder. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan sesuatu yang Hajiyat adalah alasan-alasan yag berhubungan  dengan  pernikahan  namun  bukan  hal  yang  bersinggungan  langsung. Misalkan alasan agar anak memiliki pendamping hidup lebih cepat. Atau alasan menikah atas  dasar  agar  sang  anak  mandiri.  Alasan  yang  bersifat Hajiyat sendiri  perlu  ditinjau kembali  ke  prinsip-prinsip dharuriyat ,  sehingga  secara  hierarki  alasan Hajiyat memiliki legitimasi lebih rendah ketika terdapat pertimbangan untuk menikah di usia dini.
Tashniyat  Secara  bahasa  berarti  hal-hal  yang  menjadi  penyempurna.  Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelegkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka
27 Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu - Isu Fikih Kontemporer” (UIN Alauddin Makassar, 2012).
Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syariah; Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Irawati Rahim, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Dalam hal ini, pernikahan dini di Kelurahan Tetebatu, yang termasuk pada kebutuhan tahsiniyat adalah perjodohan. Sebeb, bila  tidak  terjadi  suatu  perjodohan,  maka  tidak  akan  menimbulkan  akibat  yang  fatal ( dharuriyat) , atau menyulitkan kehidupan ( hajiyat).

## 5. Kesimpulan
Strategi kantor urusan agama dalam menangani pernikahan dini di Kelurahan tetebatu kecamatan  pallangga  kabupaten  gowa,  yakni  melakukan  sosialisasi  perihal  undang-undang perkawinan  dimana  usia  yang  ideal  bagi  laki-laki  dan  perempuan  melakukan  pernikahan. Kemudian melakukan penolakan dan tidak ada toleransi terhadap pendaftar yang masih di bawah umur yang tidak memiliki alasan yang jelas, kecuali apabila ada pendaftar yang terindikasi hamil di  luar  nikah.  Dan  yang  terakhir  melakukan  penyuluhan  melalui  media  sosial  youtube.  Dalam perspektif  maqasid  al-syaria,  pernikahan  harus  dilihat  berdasarkan  tingkat  urgensinya  yakni dharuriyat, hajiyat, tashniyat. Pada tingkatan dharuriyat (kebutuhan utama), ada lima nilai yang harus dijadikan pertimbangan yang mencakup ; Hifz An-Nafs (Raga), Hifz Al- Nasl (Jiwa), Hifz Al- Aql (Akal). Hifz Al-Mal (Harta), Hifz Al-Din (Agama). 3. Jika ditinjau melalui perspekif maqasid al- syariah, praktik perkawinan di bawah umur di Kelurahan Tetebatu bukanlah sesuatu yang bersifat dharuriyat. Dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah umur di Kelurahan Tetebatu cenderung hanya mengindahkan salah satu atau dua aspek maqasid al-syariah yakni aspek Hifz Al-Din dan Hifz Al-Nasl semata tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Akibatnya, banyak mafshadat yang dirasakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

## Daftar Pustaka
Adriani,  A.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Praktik  Budaya Foto  Prawedding  Di  Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng),” 2020, 43– 59.
Antonio, Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek . Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
Anwar,  Hijriah  Mahrani,  Lomba  Sultan,  and  Hadi  Daeng  Mapuna.  “ Fenomena  Perceraian  Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020- 2021 Perspektif Hukum Islam.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 659 – 72. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670.
Audah, Jaser. Al-Maqasid Al Syariah . Cet. I. Yogyakarta: Prees UIN Sunan Kalijaga, 2013.
Cahyani, Intan. “Teori Dan Aplikasi Maqasid Al - Syariah.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum
Keluarga  Islam 1,  no.  2  (2014):  19 – 29.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- qadau.v1i2.637.
Departemen Agama RI. Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji . Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
Faradilah,  A  Anisa,  Sabri  Samin,  Hartini  Tahir,  Andi  Akmal,  and  Muhammad  Akmal.  “Kafa’ah Dalam Perkawinan: Perspek tif Hukum Islam.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 535 – 48. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125.
Fitriani, Rini. Kesehatan Reproduksi . Cet, I. Makassar: Makassar Alauddin Press, 2011.
Hamdani,  Ta ufik  Al,  Nurnaningsih  Nurnaningsih,  and  Zulfahmi  Alwi.  “Tinjauan  Hukum  Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis” (Studi Kasus Di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone).” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga
Islam 3, no. 1 (2021): 104 – 16. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.22659.
Hasan, Hamzah. “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan).” Al Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 6,  no.  1  (2017):  86 – 120. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4869.
Idrus,  Achmad  Musyahid.  “Diskursus  Maslahat  Mursalah  Di  Era  Milenial;  Tinjauan  Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (December 20, 2019): 134 – 45. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
Jamaluddin Atiyyah. Nahwa Taf’il Maqashid Syari’ah . Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.
Maleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995.
Mughniyat, Muhammad Jawwad. Fiqhu Al-Madzabi Al-Khamsah, Terjm. Masykur A.B. et.Al., Fiqh Mazhabi . Cet. XIX. Jakarta: Lentera, 2007.
Munir, Kurnia Kurnia, and Zulfahmi Alwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru).” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2021): 489 – 503. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19151.
Mustafa, Adriana, and Nurul Mujahidah. “Diskursus Cadar Dalam Memaknai Pandemi Covid -19; Suatu Kajian Syariat Dan F ungsi Medis.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 98 – 111. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14285.
Nurjayanti, Andi, Supardin Supardin, and Muh Jamal Jamil. “Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Is lam.” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum
Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 608 – 20. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.25243.
Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syariah; Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Irawati Rahim, et. al.
Putri,  Rizma  Syamwali,  Muh  Jamal  Jamil,  and  Muh  Rasywan  Syarif.  “Efektivitas  BP4  KUA Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng  Dalam  Meminimalisir  Perceraian  Pada  Masa Pandemi Covid- 19 Perspektf Hukum Islam.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 502 – 18. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27340.
Ridwan, Muhammad Sale h. “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan
Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2015): 15 – 30. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632.
Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Is u-Isu Fikih Kontemporer.” UIN Alauddin Makassar, 2012.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.
Talli,  Abdul  Halim.  “Implementasi  Tugas  Da n  Fungsi  Badan  Penasihatan  Pembinaan  Dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Di  Kabupaten  Gowa.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 133 – 46. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712.
Tribuana, Nurul Jihan, Usma n Usman, and Thahir Maloko. “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah  Tangga.” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 3,  no.  3 (2022): 687 – 702. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235.