## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Polemik  Desakan  Pengesahan  RUU  PKS:  Suatu  Tinjauan  Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia
Asmin Patros 1 , Cindy Anggelia 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : 1851046.cindy@uib.edu
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Sexual Violence, National Legal System, Human Rights One  of  the  national  problems  that  are  often  ignored  by  the government. Yet to this day, there are still many women who are the object of sexual violence. However, there are very few legal instruments that can protect their rights. Most victims who try to  fight  sexual  violence  are  discriminated  against  and intimidated.  What  is  even  more  surprising  is  that  the intimidation  does  not  only  come  from  perpetrators  of  sexual violence,  but  also  from  law  enforcement.  Therefore,  it  is necessary to revamp the legal instruments that regulate sexual violence.  The  urge  to  immediately  ratify  the  draft  law  on  the elimination of sexual violence (RUU PKS) is even more massive. This  paper  uses  a  normative  juridical  research  method  that examines  various  laws  and  regulations  related  to  sexual violence. If it is based on the results of the research,  it can be concluded that the instruments in the national legal system have not been able to answer this problem. The Criminal Code (KUHP) has not been able to provide maximum protection and recovery for  victims  of  sexual  violence.  Considering  that  the  current Criminal  Code  does  not  provide  a  clear  definition  of  the  term sexual  violence.  The  Criminal  Code  only  focuses  on  punishing perpetrators,  but  does  not  focus  on  restoring  the  rights  of victims.  Likewise  with  the  Law  on  the  Elimination  of  Sexual Violence  in  the  Household.  The  law  also  does  not  mention  the elements  of  sexual  violence  committed  against  people  in  the household.  Then,  sexual  violence  is  also  an  act  that  violates human rights because there is unfair treatment for the victim.

## Abstrak
Kata kunci: Kekerasan Seksual, Sistem Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia Salah  satu  permasalahan  nasional  yang  seringkali  diabaikan oleh  Pemerintah.  Padahal  sampai  hari  ini,  masih  banyak perempuan  yang  menjadi  objek  kekerasan  seksual.  Namun, instrumen  hukum  yang  dapat  melindungi  hak-hak  mereka masih  sangat  minim.  Kebanyakan  korban  yang  berusaha untuk  memberikan  perlawanan  terhadap  kekerasan  seksual justru  mendapat  diskriminasi  dan  intimidasi.  Yang  lebih
Corresponding Author: Cindy Anggelia,  E-mail:
1851046.cindy@uib.edu mengejutkan  adalah  indimitasi  tersebut  tidak  hanya  datang dari  pelaku  kekerasan  seksual,  tetapi  juga  dari  penegak hukum.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sebuah  perombakan terhadap instrumen hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual.  Desakan  untuk  segera  mengesahkan  rancangan undang-undang  tentang  penghapusan  kekerasan  seksual (RUU  PKS)  pun  semakin  masif.  Motede  penelitian  yuridis normatif  merupakan  metode  yang  dianut  dalam  tulisan  ini. Oleh  karena  itu,  kajian  mengenai  berabgai  produk  hukum terkait  dengan  kekerasan  seksual  menjadi  penting.  Jika didasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik sebuah simpulan  bahwa  instrumen  dalam  sistem  hukum  nasional belum mampu untuk menjawab persoalan ini. Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  belum  mampu  untuk memberikan  perlindungan  dan  pemulihan  terhadap  korban kekerasan  seksual  secara  maksimal.  Mengingat,  KUHP  yang kita anut sekarang tidak memberikan sebuah definisi secara jelas  mengenai  istilah  kekerasan  seksual.  KUHP  pun  hanya berfokus  pada  pemidanaan  bagi  pelaku,  tetapi  tidak  fokus pada pemulihan hak-hak korban. Begitu juga dengan Undang- Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  dalam Rumah  Tangga.  Undang-undang  tersebut  juga  tidak menyebutkan unsur-unsur kekerasan seksual yang dilakukan terhadap  orang-orang  yang  berada  di  lingkungan  rumah tangga.  Kemudian,  kekerasan  seksual  juga  adalah  tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena terdapat perlakuan yang tidak adil bagi korban.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  merupakan  isu  yang  akhir-akhir  ini  menjadi  sorotan publik.  Berbagai  elemen  masyarakat  mengecam  tindakan-tindakan  kekerasan seksual,  terutama  kepada  kaum  perempuan.  Salah  satu  bentuk  kecaman  yang dilontarkan  oleh  masyarakat  adalah  dengan  menyerukan  pengesahan  rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Mereka berharap, dengan adanya instrumen  hukum  yang  baru,  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  kekerasan seksual, maka para korban kekerasan seksual akan mendapatkan keadilan. Senada yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, sampai dengan hari ini terdapat begitu banyak  perubahan,  oleh  karena  itu  ilmu  hukum  pun  harus  mengawal  perubahan hukum. 1 Mengingat,  selama  ini  korban  kekerasan  seksual  berada  di  posisi  yang lemah dibandingan dengan pelaku. Mereka seringkali mendapatkan intimidasi dan diskriminasi, tidak hanya dari pelaku, tetapi juga dari sebagian masyarakat, bahkan aparat penegak hukum yang tidak responsif.
Dewasa ini, perhatian masyarakat semakin tinggi terhadap kasus kekerasan seksual. Masyarakat menjadi lebih aware terhadap lingkungan di sekitar mereka.
1 Rahardjo, S., & Syafa'at, R. (2009). Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum . Bayumedia Publishing, hlm. 74.
Hal  ini  ditunjukkan  dengan  semakin  meningkatnya  desakan  publik  terhadap pengesahan  RUU  PKS.  Desakan  tersebut  datang  dari  berbagai  cara.  Ada  yang menyuarakannya melalui media sosial dengan mengecam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Ada pula yang ikut serta dalam aksi nyata di lapangan  seperti  mahasiswa,  pelajar,  dan  masyarakat.  Desakan  dan  kecaman tersebut dimulai ketika Pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan RUU PKS dari program legislasi nasional tahun 2020. Yang dimaksud dengan program legislasi nasional adalah daftar rancangan undang-undang  yang  menjadi  prioritas  untuk  disahkan  oleh  Pemerintah. 2 Maka, dengan dikeluarkannya rancangan undang-undang tersebut dari program legislasi nasional  menunjukkan  bahwa  rancangan  undang-undang  tersebut  bukan  lah prioritas utama bagi Pemerintah. Kekecewaan masyarakat semakin meluap ketika Pemerintah justru mengesahkan beberapa undang-undang yang dinilai tidak begitu dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Sebaliknya,  undang-undang  yang  disahkan  oleh Pemerintah justru ditolak oleh masyarakat karena tidak memiliki urgensivitas yang tinggi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan),  terdapat  299.911  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  sepanjang tahun 2020. Maka, sangat mengherankan bahwa di tengah-tengah kasus kekerasan seksual  terhadap  perempuan  yang  tinggi,  Pemerintah  justru  mengabaikannya. Selain  itu,  yang  sangat  disayangkan  adalah  dalam  banyak  kasus,  pelaku  maupun korban justru memiliki hubungan kedekatan yang dianggap tidak mungkin menjadi pelaku korban kekerasan seksual. Teman dekat, keluarga, guru, ayah, bahkan suami pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Tentu sangat disayangkan jika keluarga dan  institusi  pendidikan  yang  seharusnya  menjadi  tempat  yang  aman  justru dijadikan  sebagai  tempat  untuk  melakukan  kekerasan  seksual.  Mereka  yang seharusnya bisa merangkul, mengayomi, menjalankan tugas di bidang pendidikan, justru  menjadi  pelaku  kekerasan  seksual.  Oleh  sebab  itu,  kedekatan  antara  satu individu dengan individu yang lain tidak dapat memberikan jaminan bahwa salah satu dari mereka akan terbebas dari pelaku maupun korban kekerasan seksual.
Sistem hukum nasional yang saat ini berlaku belum dapat menjamin adanya perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual secara utuh.  Mulai  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang pun belum dapat menjamin hak-hak korban kekerasan seksual secara  maksimal.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  hanya  berfokus  pada pemidanaan bagi pelaku, tetapi tidak fokus terhadap hak-hak korban dan pemulihan korban  pasca  kekerasan  seksual.  Selain  itu,  perlindungan  terhadap  saksi  yang terlibat  dalam  kasus  kekerasan  seksual  juga  masih  minim.  Beberapa  instrumen hukum tersebut juga cukup menyulitkan korban ketika ingin melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Kasus-kasus mereka seringkali dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Ironisnya lagi, para korban justru disudutkan ketika melaporkan kasus yang dialaminya. Ini lah yang menyebabkan banyak korban kekerasan seksual lebih memilih untuk diam. Sehingga, keadilan bagi korban kekerasan seksual masih belum dapat tercapai. Agar dapat memberikan keadilan bagi korban, maka upaya
2 Hikam, M. A. (2018). Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi NasionaL. Jurnal Legislasi Indonesia , 2 (1), 23-30, hlm. 24.
penghentian kekerasan seksual menjadi suatu hal yang penting untuk digencarkan. 3 Berdasarkan argumentasi yang disampaikan di atas, maka penulis memiliki maksud dan  tujuan  untuk  mengkaji  polemik  desakan  pengesahan  RUU  PKS  ditinjau  dari sistem hukum nasional dan hak asasi manusia.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  polemik  pengesahan  rancangan undang-undang  penghapusan  kekerasan  seksual  yang  beberapa  waktu  terakhir menjadi sorotan publik. Sehingga hukum positif menjadi suatu hal utama yang dikaji dalam  tulisan  ini. 4 Mengingat,  tulisan  ini  menjadikan  hukum  positif  sebagai acuannya,  maka  pendekatan  yang  dipilih  oleh  penulis  adalah  pendekatan  yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan topik penelitian, maka instrumen hukum atau produk  hukum  yang  ada  pada  tingkat  nasional  terutama  yang  berkaitan  dengan kekerasan seksual akan dijadikan sebagai bahan hukum yang utama. Selain itu, data yang berasal dari buku, tulisan ilmiah, dan publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh berbagai pihak akan dijadikan data sekunder dalam tulisan ini. Sehingga, pembacara akan  memperoleh  gambaran  secara  normatif  mengenai  topik  penelitian  yang diangkat oleh penulis.

## C. PEMBAHASAN
1.  Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Sistem Hukum Nasional
Kasus  kekerasan  seksual  semakin  masif  terjadi  belakangan  ini.  Namun, instrumen  hukum  yang  mampu  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban kekerasan  seksual  masih  sangat  minim.  Terlebih  lagi,  subjek  yang  seringkali menjadi  korban  kekerasan  adalah  perempuan  dan  anak.  Tidak  menutup kemungkinan  bahwa  korban  kekerasan  seksual  adalah  laki-laki.  Namun,  pada kenyataannya anak dan perempuan lah yang mendominasi sebagai objek kekerasan seksual.  Dampak  fisik  dan  psikologis  yang  ditanggung  oleh  korban  kekerasan seksual juga sangat berat. Apabila tidak ditangani dengan segera dan tepat, maka dampak  tersebut  akan  mengganggu  rutinitas  mereka  sehari-hari.  Para  korban menjadi depresi, bahkan apabila dibiarkan, mereka juga akan melakukan self-harm atau kekerasan terhadap diri mereka sendiri. Selain itu, korban juga akan trauma sehingga  mereka  akan  mengingat  kembali  kejadian-kejadian  kekerasan  tersebut, gejala ini kemudian dikenal dengan sebutan Post Traumatic Stress Discorder (PTSD). Kemudian,  dalam  banyak  kasus  para  korban  kekerasan  seksual  enggan untuk speak up atau bercerita kepada orang lain mengenai kasus yang menimpanya. Kondisi psikologis yang buruk menjadi penyebab utama keengganan korban untuk bercerita. Sehingga, mereka memilih untuk memendam kasus kekerasan tersebut pada diri mereka sendiri. Korban seringkali diracuni dengan pikiran-pikiran seperti mereka yang berlebihan jika melaporkan kasusnya, takut mendapatkan intimidasi dari  pelaku,  takut  bahwa  dengan  melaporkan  kasus  tersebut,  maka  karir  pelaku akan rusak, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus juga ditemui bahwa korban punya keberanian untuk speak up setelah adanya korban lain yang melakukannya
3 Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. Jurnal Mercatoria , 11 (1), 37-60, hlm. 41.
4 Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing , hlm. 295.
terlebih  dahulu.  Termasuk  pula  kasus-kasus  yang  ada  pada  lingkungan  kampus. Sebetulnya jika ingin dikaji lebih khusus mengenai hal tersebut, maka dapat terlihat bahwa  lingkungan  kampus  pun  belum  aman  terhadap  perempuan.  Kampus  yang seharusnya  menjadi  tempat  untuk  mengembangkan  diri  justru  dinodai  dengan perbuatan semacam itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa mahasiswa di banyak  perguruan  tinggi  di  Indonesia  pun  turut  andil  dalam  upaya  melindungi perempuan  dari  kasus  tersebut.  Berbagai  aksi  dan  tindakan  telah  dilakukan, termasuk  mendesak  Pemerintah  untuk  mengeluarkan  instrumen  hukum  yang responsif terhadap kasus-kasus tersebut.

## a. Kekerasan Seksual dalam KUHP
Sebagai hukum materil yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, KUHP tidak memberikan definisi mengenai istilah kekerasan seksual. 5 Dengan kata lain,  KUHP  yang  sekarang  berlaku  dan  dijadikan  sebagai  rujukan  hukum  pidana materil tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Namun, bukan berarti para pelaku kekerasan seksual yang selama ini melakukan kejahatannya bebas begitu saja dari jeratan hukum. KUHP memang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kekerasan  seksual,  akan  tetapi  KUHP  mengatur  beberapa  kejahatan  yang  dapat dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  terhadap  kesusilaan.  Kejahatan-kejahatan  itu diatur  dalam  Pasal  281  KUHP  sampai  dengan  Pasal  295  KUHP.  Beberapa diantaranya yang sering kita dengar adalah Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dan Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan. Diantara Pasal-Pasal tersebut, menurut penulis  Pasal  295  lah  yang  sering  digunakan  oleh  Aparat  Penegak  Hukum,  baik Kepolisian  yang  melakukan  penyidikan  maupun  Kejaksaan  yang  melakukan penuntutan. Hal ini tidak mengherankan, mengingat kasus pemerkosaan lah yang cukup mudah dibuktikan karena meninggalkan luka fisik dan gangguan psikologis yang berat. Jika didefinisikan secara sederhana, maka pemerkosaan adalah suatu pemaksaan terhadap pihak lain untuk melakukan hubungan seksual, di mana pihak yang lain itu tidak berdaya karena terdapat ancaman fisik dan lain sebagainya. 6 Hal ini berbeda dengan kasus pelecehan seksual yang seringkali sulit untuk dibuktikan karena tidak meninggalkan luka fisik. Terlebih lagi, jika kejadiannya berada di lokasi yang di luar pengawasan. Sehingga, banyak kasus pelecehan yang digugurkan begitu saja  karena  tidak  cukup  bukti.  Padahal,  pelecehan  seksual  juga  menimbulkan gangguan  psikologis  yang  berat  bagi  korban.  Dalam  banyak  kasus  yang  ditemui, korban merasa takut hingga tidak berani untuk keluar rumah, terutama pada malam hari.  Kemudian,  KUHP  yang  kita  anut  sekarang  ini  juga  tidak  memberikan perlindungan  kepada  korban  kekerasan  seksual  secara  maksimal.  KUHP  lebih mengadopsi teori absolut atau yang lebih dikenal sebagai teori pembalasan. Dalam teori ini, dikehendaki bahwa pelaku tindak pidana harus mendapatkan balasan dari perbuatan pidana yang telah ia lakukan. 7 Padahal, orientasi pemidanaan tidak hanya sebatas itu. Pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual belum tentu menjamin bahwa  yang  bersangkutan  telah  menjadi  orang  yang  baik  bagi  lingkungan
5 Susiana, S. (2012). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik. Jurnal info singkat kesejahteraan sosial , 4 , hlm. 10.
6 Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. LEX CRIMEN , 8 (3), hlm. 89.
7 Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 2 (1), hlm. 67.
masyarakat.  Memang  benar  bahwa,  dengan  dipenjaranya  seseorang,  maka konsekuensi logisnya adalah mereka akan menjadi orang yang dapat di terima oleh masyarakat. Namun, permasalahannya adalah tidak ada yang bisa menjamin bahwa pelaku akan jera dengan proses pemidanaan itu. Dalam banyak kasus, pelaku justru mengulangi perbuatannya lagi, hal ini lah yang kemudian disebut sebagai recidive . Pelaku hanya dimasukkan ke penjara yang sesak, lalu menjalankan kesehariannya di  penjara  tanpa  diberikan  pembinaan  kepadanya.  Karena  tak  dapat  dipungkiri bahwa  kondisi  penjara  kita  pada  hari  ini  pun  penuh  dan overload. Proses pemidanaan  yang  dijalankan  sekarang  menanggap  bahwa  dengan  dipidananya pelaku, maka sudah cukup untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak korban. Padahal, pemidanaan bagi pelaku belum tentu dapat mengobati gangguan psikologis yang diderita oleh korban. Kondisi psikologis korban tidak dapat pulih dengan satu atau dua hari. Butuh waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan kondisi  psikologis  korban  seperti  semula.  Atau  setidaknya  si  korban  tidak  lagi trauma  dan  takut  dengan  orang-orang  yang  berada  di  sekelilingnya.  Itu  lah sebabnya,  KUHP  belum  mampu  untuk  memberikan  perlindungan  dan  pemulihan terhadap korban kekerasan seksual secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah  instrumen  hukum  yang  mampu  lebih  banyak  mengakomodasi  hak-hak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah dengan mengesahkan RUU PKS. b. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
Ketika  seorang  pria  dan  seorang  wanita  telah  terikat  dalam  sebuah hubungan  yang  disebut  sebagai  perkawinan,  bukan  berarti  bahwa  mereka  akan terbebas  dari  kekerasan  seksual.  Mesikpun  telah  membangun  rumah  tangga, kekerasan  seksual  tetap  saja  dapat  menimpa  mereka.  Karena  siapa  pun  bisa melakukan kekerasan seksual, termasuk orang terdekat kita, yaitu pasangan hidup kita  sendiri.  Kekerasan  seksual  yang  di  lakukan  di  lingkungan  rumah  tangga  itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah istri, sementara pelaku adalah  suaminya  sendiri.  Kekerasan  seksual  terhadap  istri  dapat  dikualifikasikan menjadi  kekerasan  seksual  dalam  kategori  ringan  dan  kategori  berat.  Kekerasan seksual  terhadap  istri  yang  berat  meliputi  pemaksaan  untuk  berhubungan  intim tanpa persetujuan dari istri, menyentuh bagian seksual si istri yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi si istri, dan melakukan aktivitas seksual yang menimbulkan rasa sakit bagi si istri. 8 Sementara itu, kekerasan seksual yang ringan dapat meliputi kekerasan  verbal  yang  berkaitan  dengan  seksualitas  dan  kekerasan  non-verbal seperti tingkah laku suami yang merendahkan. Dalam UU PKDRT, diatur mengenai kekerasan  seksual  pada  Pasal  5  dan  Pasal  8.  Kemudian,  sanksi  pidana  bagi pelakunya diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Namun, yang menjadi permasalahan adalah  UU  PKDRT  tidak  memberikan  definisi  secara  khusus  mengenai  kekerasan seksual  dalam  rumah  tangga.  Dalam  undang-undang  tersebut,  kekerasan  seksual dalam  rumah  tangga  terjadi  jika  pelakunya  adalah  orang  yang  tinggal  secara menetap di lingkungan rumah tersebut. Maka, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur kekerasan seksual dalam UU PKDRT tidak jelas. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga, yakni Singapura, mereka telah selangkah lebih maju dalam hal menjamin
8 Ruben, S. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang hukum Pidana. Lex Crimen , 4 (5), hlm. 96
perlindungan terhadap seorang istri dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam KUHP yang berlaku di Singapura atau yang disebut sebagai Singapore Penal Code, terdapat unsur-unsur kekerasan seksual terhadap istri. Salah satu unsurnya memasukkan alat kelamin ke dalam vagina si istri tanpa persetujuannya. 9 Dengan demikian, walaupun UU PKDRT telah mengatur mengenai kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan rumah tangga, bukan berarti bahwa perlindungan kepada istri yang seringkali dijadikan sebagai objek kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga sudah baik. Oleh karena itu, pengesahan RUU PKS menjadi penting dalam rangka melindungi istri dari kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam  Pasal  11  RUU  PKS,  ruang  lingkup  kekerasan  seksual  juga  meliputi  rumah tangga.  Sehingga,  apabila  terdapat  kekerasan  seksual,  maka  pelaku  pun  dapat dijerat  dengan  hukuman  yang  lebih  serius.  Karena  sejatinya,  walaupun  sudah terikat dalam sebuah hubungan yang disebut perkawinan, istri tetap lah seorang perempuan. Sebagai seorang perempuan, ia juga memiliki hak, termasuk hak untuk tidak mendapat intimidasi dalam melakukan hubungan seksual. Pengesahan RUU PKS tidak saja dapat memidanakan pelaku, tetapi juga memberikan penghormatan kepada perempuan yang menjadi objek kekerasan seksual. Dengan demikian, besar harapannya kasus ini dapat diminimalisir.
c. Kekerasan  Seksual  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (UU  No.  35 Tahun 2014)
Anak  adalah  seorang  individu  yang  tidak  luput  dari  kekerasan  seksual. Kekerasan  seksual  yang  ditujukan  kepada  anak  tentu  akan  menimbulkan  trauma psikis  dan  fisik  yang  tidak  ringan.  Seorang  anak  yang  seharusnya  mendapatkan perlindungan  dari  keluarga  justru  menjadi  objek  kekerasan  seksual.  Kekerasan seksual  terhadap  anak  seringkali  tidak  terungkap.  Hal  ini  disebabkan  oleh kedekatan emosional antara anak dan pelaku yang sangat dekat. Oleh karena itu, mereka merasa takut dan malu untuk bercerita, termasuk kepada anggota keluarga lainnya. Bayangkan saja, anak yang baru saja memulai perjalanan hidupnya harus dihadapkan  dengan  kasus  semacam  ini.  Yang  lebih  miris  adalah,  pelaku  justru datang dari orang yang mereka sayangi. Perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban tidak hanya dilakukan dengan cara represif. Dengan kata lain, tidak hanya dengan cara memidanakan si pelaku yang notabene adalah keluarga mereka sendiri. Tetapi, perlindungan tersebut juga harus dilakukan dengan cara membantu si  anak  untuk  memulihkan  kondisi  psikologisnya.  Mengingat,  kebanyakan  anak belum  siap  menerima  kenyataan  bahwa  ia  adalah  korban  kekerasan  seksual. Apabila tidak diberikan pendampingan yang baik kepada anak, maka anak tersebut juga  berpotensi  untuk  menjadi  pelaku  di  kemudian  hari.  Mengingat,  ia  tidak mendapatkan  penjelasan  yang  baik  dari  orang-orang  di  sekelilingnya  mengenai kejahatan yang dilakukan terhadapnya di masa lampau. Tentu, ia akan mengingat kejadian tersebut sampai ia dewasa. Ketika ia sudah dewasa dan jika ia tidak bisa menerima kejadian tersebut, maka ia juga akan berpotensi berbuat hal yang serupa kepada orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 huruf (f) telah memberikan jaminan bahwa anak harus dilindungi dari kekarasan seksual.  Ketentuan  pidananya  terdapat  pada  Pasal  81,  yakni  diancam  dengan  15
9 Erlytawati, N. Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Martial Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan , 4 (1), 43-51, hlm. 49.
(lima  belas)  tahun  penjara. 10 Meskipun  telah  memberikan  pengaturan  mengenai kekerasan seksual terhadap anak, tetap saja RUU PKS menjadi penting untuk segera mendapat pengesahan. Karena dalam rancangan undang-undang tersebut terdapat berbagai hak anak sebagai korban dapat lebih difasilitasi dengan baik.
2.  Perlindungan Kkerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Indonesia  adalah rechtstaat ,  dimana  hal  ini  berarti  negara  Indonesia mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan  dan  memperjuangkan  terciptanya ketertiban hukum yang diimplementasikan kedalam segala aspek kehidupan warga negara  yang  berpedoman  pada  Hukum  yang  ada  dan  hidup  dalam  Mayarakat Dimana hal tersebut memiliki arti bahwa seharusnya Hukum berlaku dan berperan untuk mewujudkan keadilan yanga sama  bagi segenap Rakyat Indonesia. Sejalan dengan  amanat  konstitusi  kita  yang  menegaskan  mengenai  Pengakuan  Negara terhadap  Prinsip  Persamaan  bahwasannya  segenap  Rakyat  negara  Indonesia memiliki  kesamarataan  dalam  hal  kedudukannya  di  muka  hukum  dan  tidak terkecuali  [Pasal  27  ayat  (1)].  Dengan  adanya  landasan  hukum  (yuridis), berhubungan  dengan  eksistensinya  prinsip  persamaan  berarti  bahwasannya kedudukan serta tingkatan, serta posisi diantara lelaki dan perempuan adalah sama di  hadapan  hukum  tanpa  adanya  diskriminasi.  Tetapi,  pada  pelaksanaan penerapannya dalam kehidupan riil di masyarakat. Acapkali dijumpai segala bentuk ketidaksamaan,  diskriminasi  dan  bahkan  ketidakadilan  yang  tertuju  bagi  kaum perempuan.
Persoalan  ini  adalah  perwujudan  dari  konsekuensi    munculnya  isu kesetaraan gender atau juga dikenal dengan bias gender, dimana permasalahan ini sampai  pada  saat  ini  sering  sekali  dijadikan  sebagai  obrolan  dan  bincangan  oleh Masyarakat Warga Negara Indonesia. Permasalahan bias gender yang dimaksudkan terkhusus  berkaitan  dengan  persoalan  adanya  ketidaksamaan/  ketidaksetaraan serta  kesenjangan  kedudukan  diantara  lelaki  dan  perempuan.    Ketidaksetaraan kedudukan  adalah  penyebab  terpicunya  kemungkinan  kontrol  serta  kekuasaan lelaki terhadap perempuan.
Universal  Declaration  of  Human  Rights 11 tentang  Hak  Asasi  Manusia  tahun 1948  secara  tegas  menjelaskan,  bahwa  salah  satu  yang  menjadi  perhatian  dan berkembang di dalam masyarakat adalah permasalahan berkaitan dengan adanya ketimpangan  antara  keadaan  dan  kedudukan  perempuan  dan  lelaki  di  dalam masyarakat,  atau  juga  disebut  ketimpangan  gender.  Jika  dibandingkan  dalam kehidupan  bermasyarakat  hal  ini  dapat  terjadi  karena  perempuan  mempunyai keteratasan kesempatan dengan lelaki untuk diperbolehkan mengamibil peran aktif dalam  segala  bentuk  kegiatan  di  masyarakat.  Pemahaman  masyarakat  terkait dengan  urgensi  adanya  pemisahan    tugas  serta  peran  oleh  wanita  dan  pria  yang ditentukan  dengan  berpedoman  pada  sifat  wanita  dengan  pria  yang  dipandang patut berdasarkan kepada norma dalam bermasyarakat, adat istiadat, kepercayaan serta  kelaziman.
Perempuan  di  dalam  kenyataan  kehidupannya  dididik  menggunakan pendekatan  serta  pandangan  yang  berbeda  dengan  lelaki.  Sedari  kecil  anak
10 Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 2 (2), 826-839, hlm. 833.
11 Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. SOL JUSTISIO , 1 (1 April), hlm. 98.
perempuan  dididik  untuk  berperilaku  tidak  terlalu  mendominasi,  berperilaku lembut  dan  selalu  bergantung,  dan  tidak  mengambil  keputusan  penting  dalam rumah tangga. Sementara itu, anak laki-laki dididik untuk berperilaku kebalikannya serta dominan. 12
Fenomena  ini  sulit  dipisahkan  dengan  budaya  patriarki  yang  terpaku  dan hidup dalam masyarakat, dimana budaya patriarki ini memiliki pandangan bahwa lelaki  memiliki  kekuasaan  dalam  memimpin  keluarga,  dan  wanita  berkenaan dengan kebiasaan di masa lampau dipandang seperti seseorang yang tidak sanggup atau tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi urusannya sendiri tanpa adanya kepemimpinan  dari  seorang  lelaki.  Meskipun  sejalan  bersamaan  dengan perkembangan  waktu,  pemahaman  masyarakat  terkait  denan  gender  perlahan berganti,  tetapi  pandangan  atau  anggapan  bahwa  wanita  telah  ditakkdirkan mempunyai  tubuh  yang  lemah  serta  kedudukannya  dan  perannya  lebih  rendah dibandingkan  dengan  lelaki  dalam  masyarakat  sering  kali  menimbulkan  paham bahwa wanita ditempatkan pada posisi yang tertinggal bahkan tak jarang wanita dilecehkan serta menjadi korban kekerasan seksual.
Pasal  1  angka  1  RUU  PKS  menegaskan  definisi  atau  yang  dimakasud  dari kekerasan  seksual  adalah  segala  perilaku  berupa  mempermalukan,  menghina, menyerang, serta perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi dengan cara memakaksa, dan berlawan dengan keinginan seseorang,  dimana  hal  ini  menjadi  alasan  seorang  korban  tidak  memiliki kemampuan untuk memberikan consent. Karena ketidakseimbangan kekuasaan dan gender, dapat mengakibatkan penyiksaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya  serta  politik.  Kekerasan  terhadap  perempuan  sebagai  korban  dilakukan secara sepihak (secara paksa), dan korban tidak menyangka akan melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan reaksi. negatif secara fisik bahkan psikis pada diri individu yang menjadi korban kekerasan tersebut. Kekeerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini dikarenakan dampak dari kejahatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik maupun psikis, tetapi juga martabat kemanusiaannya.
Ada  beberapa  tindakan  atau  perlakuan  yang  tergolong  dalam  bentuk kekerasan  seksual,  antara  lain  pemerkosaan,  ancaman  atau  percobaan pemerkosaan  (intimidasi  seksual),  pelecehan  seksual;  eksploitasi  seksual; perdagangan  perempuan  untuk  tujuan  seksual,  pelacuran  paksa;  perbudakan seksual;  kawin  paksa,  termasuk  perceraian,  paksaan  kehamilan,  aborsi  paksa, kontrasepsi  paksa  dan  sterilisasi,  penyiksaan  seksual,  Penghukuman  tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Selanjutnya di dalam rancanan undang-undang PKS juga mengatur mengenai macam-macam kekerasan seksual diantaranya adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan,  pemaksaan  perkawinan,  pemaksaan  pelacuran,  perbudakan  seksual, atau penyiksaan secara seksual. 13
Dalam  KUHP,  perbuatan  yang  masuk  kategori  kekerasan  atau  pelecehan seksual  diantaranya  tertuang  dalam  (Pasal  281,  283,  283  bis)  tentang  merusak
12 Krisnalita,  L.  Y.  (2018).  Perempuan,  HAM  dan  Permasalahannya  di  Indonesia. Binamulia Hukum , 7 (1), hlm. 74. 13 Fadhli, Y. Z. (2016). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 11 (2), hlm. 26
kesusilaan  di  depan  umum;  (Pasal  284)  tentang  Perzinahan;  (Pasal  285)  tentang pemerkosaan dan pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295, salah satu keekrasan seksual yang kerap kali terjadi adalah, pemerkosaan dimana hal terseut merupakan sebuah hubungan secara seksual yang dilakukan secara paksa dengan tidak  adanya  keinginan (consent) ,  dengan  menekan  salah  satu  pihak  pada  pihak korban.  perempuan  sebagai  korban  biasanya  ada  di  bawah  pengaruh  berupa ancaman secara psychal atau psikis, dalam kondisi tidak berdaya. Dampak yang dapat dialami  bagi korban antara lain adalah dampak psikis hal  ini  dpat  berupa  korban  berperilaku  yang  menjadi  berubah,  pandangan  dari masyarakat,serta trauma secara seksual. Data yang tercatat dalam Catatan Tahunan Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (CATAHU)  2020  mencatat  sebanyak  399.911 kasus, termasuk beberapa kasus yang dilimpahkan kepada pengadilan negeri, atau 291.537  kasus  yang  diselesaikan  oleh  pengadilan  agama.  Badan  layanan  mitra Komnas Perempuan berjumlah 9.234 kasus. Bagian rujukan dan pelayanan Komnas Perempuan  menangani  2.129  kasus.  Catatan  menunjukkan  terdapat  2.145  kasus berdasarkan gender, di mana 265 kasus tidak berdasarkan gender atau tidak ada informasi.
Permasalahan  ini  pada  kaitan  dan  implementasinya  dengan  penegakan hukum tidak lah merupakan persoalan yang sederhana untuk direalisasikan dalam kehidupan  bermasyarakat.  Kekerasan  yang  ditujukan  kepada  perempuan  sudah menjadi  masalah  yang  seharusnya  mendapatkan  perhatian  lebih.  Mengingat, permasalahan  ini  diibaratkan  seperti  piramida  kecil  di  atas  tapi  besar  di  bagian terbawah,  hal  ini  dikarenakan  sulitnya  untuk  mendapatkan  kepastian  karena "sensitivitas"  dari  masalah  tersebut.  Faktanya  adalah  bahwa  kekerasan  terhadap perempuan  merupakan  ancaman  konstan  bagi  perempuan  di  seluruh  dunia,  dan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah global. Hal ini dapat dilihat dari  ketentuan  beberapa  instrumen  hukum  internasional  yang  mengatur  secara khusus  terhadap  kejahatan  kekerasan  kepada  perempuan,  diantaranya  adalh Vienna Declaration and Prograame of Action pada tahun 1993. Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women tahu 1979 dan Declaration on The Elimination of Violence Against Women tahun 1993. 14
Kekerasan  seksual  kepada  perempuan  adalah  sebuah  bentuk  pelanggaran terhadap  HAM  seorang  perempuan  ,  jaminan  perlindungan  HAM  Perempuan tertuang dalam UUD Tahun 1945, Secara khusus Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perempuan sebagai warga negara berhak atas rasa aman, perlindungan, dan rasa damai, yaitu, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan kontrol Itu adalah hak asasi manusia, dan hak untuk  memiliki  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.” Kemudian juga tentang Deklarasi PBB tentang  Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan.  menegaskan  kewajiban serta tanggung jawab negara dalam menjamin serta melindungi supaya perempuan dapat  menikmati  dan  memperoleh  perlindungan  HAM-nya  dan  kesetaraan
14 Muhammad Teguh, B. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dalam Perspektif Hukum dan HAM (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim), hlm. 35.
kebebasan.  Termasuk  kebebasan  hak  atas  kemerdekaan  dan  keamanan  pribadi (Pasal 3). 15
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  secara  terkhusus  menegaskan  bahwa hak  asasi  perempuan  adalah  sama  dengan  hak  asasi  manusia  pada  umumnya. Mengingat,  karena  hak  asasi  perempuan  dan  hak  asasi  manusia  adalah  hal  yang sama, maka hak asasi perempuan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan tidak boleh ada yang mengabaikan, mengurangi atau menghilangkannya. (Pasal 45) Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri,  keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 30 ditgaskan bahwa seemua orang mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman dan tenteram selain itu juga perlindungan terhadap segala bentuk bahaya ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal untuk mewujudkan penegakan HAM Perempuan Indonesia,  Pemerintah  mengambil  keputusan  dengan  melahirkan  Komnas  anti kekerasan  perempuan  pada  tangal  9  Oktober  1998    yang  dibentuk  didasarkan dengan Keppres No.181 tahun 1998 dan diperkuat serta didukung melalui Keppres nomor 65 Tahun 2005. Fungsi dan peran dari Komnas anti kekerasan Perempuan salah  satunya  adalah  untuk  menyarankan  atau  merekomendasikan  dalam  hal memberikan pertimbangan kepada pemerintah pemmbuat Peraturan atau undang- undang  guna  memacu  bahkan  mendesak  penyusunan  dan  pengesahan  kerangka hukum,  undang-undang,  peraturan  serta  kebijakan  yang  dapat  mengakomodasi upaya-upaya  preventif  dan  perlindungan  segala  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan. Universal  Declaration  of  Human  Rights tentang  Hak  Asasi  Manusia tahun  1948  juga  menjamin  terkait  perlindungan  terhadap  kekerasan  seksual, melalui Pasal 3: Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan  keselamatan  pribadi  (setiap  orang  berhak  atas  kehidupan,  kebebasan,  dan keselamatan  pribadi).  Pasal  5:  Pernyataan  perlawanan  yang  lebih  jelas  terhadap segala  bentuk  kekerasan,  dan  menegaskan  bahwa  setiap  orang  tidak  pantas mengalami  penyiksaan  tau  perlakuan  buruk,  baik  hal  itu  adalah  perlakuan  atau hukuman  yang  tidak  manusiawi,  atau  bahkan  penghinaan  terhadap  martabat seseorang.

## D. SIMPULAN
Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahtan yang saat ini masif terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam sistem hukum nasional, sudah terdapat  beberapa  instrumen  hukum  yang  mengatur  tentang  kekerasan  seksual. Namun,  instrumen  hukum  yang  sudah  ada  tersebut  belum  mampu  untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual secara maksimal.  KUHP  yang  menjadi  rujukan  hukum  pidana  materil  pun  belum memberikan  definisi  terkait  dengan  istilah  kekerasan  seksual.  Selain  itu,  KUHP hanya berfokus pada pemidanaan bagi pelaku guna melakukan pembalasan. Tetapi tidak berfokus pada hak-hak korban dan cara pemulihan korban pasca kekerasan seksual.  Selanjutnya, UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga juga tidak memberikan gambaran dengan jelas mengenai unsur-unsur  kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga.  Begitu  juga  dengan  UU
15 Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Psychopolytan: Jurnal Psikologi , 1 (2), hlm. 62.
Perlindungan  Anak  yang  belum  sepenuhnya  memberikan  fasilitas  terkait  dengan pemulihan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, RUU PKS  diharapkan  dapat  menjadi  instrumen  hukum  yang  mampu  memberikan fasilitas yang lebih mengenai hak korban.
Kekerasan  seksual  tentu  melanggar  prinsip  hak  asasi  manusia.  Dengan adanya  landasan  hukum  (yuridis),  berhubungan  dengan  eksistensinya  prinsip persamaan berarti bahwasannya kedudukan serta tingkatan, serta posisi diantara lelaki dan perempuan adalah sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Tetapi  pada  pelaksanaan  penerapannya  dalam  kehidupan  riil  di  masyarakat, Acapkali  dijumpai  segala  bentuk  ketidaksamaan,  diskriminasi  dan  bahkan ketidakadilan yang tertuju bagi kaum perempuan. Mereka adalah objek yang sering dijadikan sebagai korban kekerasan seksual. Padahal, hak asasi perempuan adalah sama  dengan  HAM.  Oleh  karena  itu,  segala  bentuk  tindakan  kekerasan  seksual merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dibenarkan  dalam  perspektif  hak  asasi manusia.  Perempuan  adalah  seorang  manusia  yang  utuh,  sehingga  ia  juga  harus mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya seorang manusia.

## DAFTAR REFERENSI
Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. LEX CRIMEN , 8 (3).
Erlytawati, N.  Tindak  Pidana  Perkosaan  dalam  Perkawinan (Martial  Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan , 4 (1), 43-51.
Fadhli,  Y.  Z.  (2016).  Kedudukan  kelompok  minoritas  dalam  perspektif  HAM  dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 11 (2). Handayani,  T.  (2018).  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 2 (2), 826-839. Hikam, M. A. (2018). Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi NasionaL. Jurnal Legislasi Indonesia , 2 (1), 23-30.
Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 .
Krisnalita,  L.  Y.  (2018).  Perempuan,  Ham  dan  Permasalahannya  di Indonesia. Binamulia Hukum , 7 (1). Muhammad  Teguh,  B.  K.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan  Seksual  Ditinjau  dalam  Perspektif  Hukum  dan  HAM (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim).
Rahardjo, S., & Syafa'at, R. (2009). Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum . Bayumedia Publishing.
Rahmi,  A.  (2018).  Urgensi  Perlindungan  Bagi  Korbankekerasan  Seksual  Dalam
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. Jurnal Mercatoria , 11 (1), 37-60.
Ruben,  S.  (2015).  Kekerasan  Seksual  terhadap  Istri  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang hukum Pidana. Lex Crimen , 4 (5).
Sibarani,  S.  (2019).  Pelecehan  Seksual  dalam  Sudut  Pandang  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. SOL JUSTISIO , 1 (1 April). Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan Seksual pada Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Psychopolytan: Jurnal Psikologi , 1 (2).
Susiana, S. (2012). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik. Jurnal info singkat kesejahteraan sosial , 4 .
Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 2 (1).