Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENCIPTA SENI LUKIS DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NON-FUNGIBLE TOKEN
Fikri Setyo Arief Pambudi 1 , Krisnadi Nasution 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : Aymanmaulana2011@gmail.com 1 , krisnadi@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Saat  ini,  perkembangan  zaman  semakin  cepat  dan  maju,  di  mana  perkembangan  tersebut  hampir berdampak  di  setiap  aktivitas  dalam  kehidupan  manusia.  Salah  satu  perkembangan  zaman  adalah media yang ditampilkan melalui teknologi digital. Perkembangan ini juga berdampak pada bidang seni, yang kini tidak hanya dituangkan ke dalam kanvas dengan menggunakan peralatan lukis dan peralatan lainnya yang secara umum digunakan untuk melakukan aktivitas kesenian, melainkan juga ke dalam bentuk media digital. Selain itu, seni digital tidak hanya diciptakan untuk memenuhi unsur estetika, tetapi juga digunakan sebagai salah satu objek transaksi bisnis dan investasi. Karya seni digital tersebut disebut sebagai NFT (Non-Fungible Token). Namun, di sisi lain, karya seni digital juga memiliki risiko bagi para penciptanya, seperti permasalahan hak cipta karena mudahnya akses untuk mendapatkan karya seni digital tersebut melalui internet. Karya seni digital mungkin saja dapat dijual kembali oleh reseller setelah membelinya dari pencipta karya seni tersebut. Padahal, pencipta karya seni tersebut lah yang memiliki hak cipta akan karya seninya, sehingga tidak seharusnya diperjual belikan kembali oleh reseller, kecuali  apabila  mereka  memiliki  perjanjian  tersendiri.  Apabila  terdapat  pelanggaran terhadap hak cipta atau perjanjian yang dilakukan oleh reseller atau pihak lainnya, maka pencipta seni berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  melalui  penegakkan  hukum.  Oleh  karena  itu,  penulis melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui upaya pengaturan perlindungan hak cipta bagi para pencipta karya seni digital dalam transaksi jual beli NFT. Penelitian ini memberikan visualisasi  atas  suatu  kenyataan  yang  terjadi  melalui  pengumpulan  data,  sehingg  disebut  sebagai penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara pencipta seni digital dengan pembeli dan reseller, yang terjalin ketika pihak-pihak tersebut melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata, serta diperjelas  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata.  Perlindungan  hukum  hak  cipta  bagi  pencipta  seni  digital dalam perspektif internasioal dapat ditemukan dalam Konvensi Bern yang menyatakan bahwa, “setiap ciptaan  sudah  mendapatkan  perlindungan  secara  otomatis  ( automatic  protection )  sejak  ciptaan menjadi  nyata  ( realexpression ),  perlindungannya  diberikan  langsung  tanpa  bergantung  dari  negara asal pencipta ( direct and independent protection ), dan pemberlakuan ketentuan iini berlaku sama bagi seluruh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatangani TRIPS Agreement ”. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum, Seni, NFT, Hak Cipta

## Abstract
At  this  moment,  the  development  of  the  era  are  getting  faster  and  more  advanced,  where  these developments  also  impact  on  human’s  daily  activities.  One  of  the  developments  is  the  media  that displayed through digital technologies. This development also has an impact on the field of arts, which is now not only poured onto canvases using painting tools and other equipments generally used to painting,  but  also  poured  into  digital  media.  This  digital  artwork  is  not  only  created  for  aesthetic purposes, but also as an object for business transactions and investments. This digital artwork is known as NFT (Non-Fungible Token). Howeer, on the other hand, digital artwork also risked their creators, such as copyright issues due to the convenience to access the digital artwork through the internet. This convenience also creates the possibility for reseller to resell the digital artwork after purchasing the art from its creator. In fact, the creator of the digital artwork is the one who owns the copyright to the
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
artwork, so reseller have no right to resell the artwork unless they have agreement about that. If the reseller or other party involved in the copyright violation or violate the agreement, the creator of the digital artwork has the right to be protected by the law enforcement. Based on that problem, the writer conducted  thi research  to find  out  the  efforts  to  regulate  copyright  protection for  digital  artwork’s creator in NFT business transactions. This research provides a visualization of the reality that occurs, through  data  collection  called  analytical  descriptive research. The result  of  this  research  state that there  is  a  legal  relationship  between  digital  artwork’s  creator  and  the  buyer  or  resellers,  which  is established when these parties are agree to involved in business transaction, that also stated in Pasal 1233, Pasal 1234, and Pasal 1131 KUHPerdata. Copyright legal protection for digital artwork’s creators also  stated  internationally  in  the  Berne  Convention  which  states  that,  “every  work  has  received automatic  protection  since  the  creation  became  real  (realexpression),  protection  is  given  directly without  depending  on  the  creator's  country  of  origin  (direct  and  independent  protection),  and  the application of this provision applies equally to all countries that have ratified the Berne Convention, including WTO member countries that have also signed the TRIPS Agreement”.
Keywords : Legal Protection, Legal Relationship, Art, NFT, Copyright

## PENDAHULUAN
Hampir  setiap  aktivitas dalam  kehidupan telah  berkembang pesat  seiring  kemajuan zaman. Salah satu perkembangan tersebut adalah keberadaan media digital di seluruh aspek kehidupan  manusia.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  globalisasi  dan  digitalisasi.  Implementasi nyata dari globalisasi dan digitalisasi tersebut dapat dilihat melalui Information Highway yang merupakan ciptaan dari Bill Clinton yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Information Highway mendeklarasikan globalisasi komunikasi dan kebebasan berita.
Adanya  globalisasi  dan  digitalisasi  memberikan  kemudahan  bagi  umat  manusia. Globalisasi  dan  digitalisasi  tidak  dapat  terlepas  dari  perkembangan  internet  yang  telah memasuki seluruh bidang kehidupan manusia. Manusia memerlukan internet untuk berbagai kebutuhan,  mulai  dari  kebutuhan  pribadi,  bisnis,  hingga  pemerintahan.  Melalui  internet, penyebaran informasi akan semakin mumpuni, di mana informasi tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari dokumen, tulisan, gambar, suara, hingga video.
Selain  informasi,  internet  juga  menjadi  sebuah  media  dalam  melakukan  transaksi bisnis yang melibatkan karya seni dalam bentuk digital. Hal ini dikarenakan saat ini seni tidak lagi dituangkan ke dalam kanvas dan menggunakan peralatan lukis serta benda-benda lain yang berhubungan dengan seni. Karya seni digital memiliki nilai jual yang setara dengan kaya seni fisik yang diciptakan oleh para seniman. Salah satu karya seni digital yang bernilai jual tinggi adalah NFT (Non-Fungible Token), yang juga dapat digunakan sebagai objek investasi.
Keberadaaan  internet  untuk  melakukan  transaksi  bisnis  atas  NFT  menuai  pro  dan kontra karena manfaat dan risikonya. Manfaat dari transaksi bisnis NFT adalah kemudahan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dalam  mengakses  dan  memperjualbelikan  karya  seni  NFT  tersebut.  Namun,  kemudahan tersebut memicu risiko pencurian dan penyalahgunaan hak cipta atas karya yang diunggah di internet.
Oleh karena itu, dibentuk lah sebuah perlindungan kepada para pencipta karya seni digital,  yang  disebut  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HaKI).  HaKI  memiliki  peran  sangat penting  dalam  dalam  hubungan  internasional  sebab  hal  ini  telah  disampaikan  di  dalam Konvensi Bern, sehingga wajib untuk diimplementasikan oleh seluruh negara yang tergabung di  dalamnya.  Dengan  adanya  HaKI,  para  pelanggar  hak  cipta  atas  karya  seni  digital  dapat diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal.
Bagian  hukum  sangat  penting  karena  aturan  harus  mampu  menyelesaikan  banyak perselisihan  terkait  HaKI.  Hukum  harus  mampu  melindungi  karya-karya  intelektual  yang memiliki hak cipta. Sehingga dapat membantu orang menjadi lebih kreatif, yang sebenarnya adalah tentang perlindungan HaKI. Perlindungan HaKI juga sangat ditentukan oleh seberapa baik  teknologi  itu  bekerja.  Pertumbuhan  teknologi  berita  yang  cepat  telah  memungkinkan informasi menjangkau tempat-tempat yang jauh dengan cepat dan dengan cara yang mudah disalahgunakan  atau  melanggar  hukum.  HaKI  sangat  penting  untuk  mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi saat ini karena hal ini.

## TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan melalui pendahuluan, maka penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  upaya  pengaturan perlindungan  hak  cipta bagi  para pencipta karya seni digital, khususnya dalam transaksi bisnis dan investasi NFT.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai penelitian hukum normatif (normative legal research), di mana penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber data sekunder, seperti perundang-undangan, buku, hingga penelitian di  bidang  hukum.  Adapun  beberapa  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antaralain  perundang-undangan  (statue  approach),  konseptual  (conceptual  approach), dan kasus (case approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Globalisasi  dan  digitalisasi  membawa  kehidupan  manusia  ke  arah  yang  lebih  maju. Transaksi jual beli atau transaksi bisnis pun turut mengalami kemajuan, di mana saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional (tatap muka), melainkan secara digital melalui internet. Di  samping  itu,  transaksi  digital  juga  tidak  hanya  memperjualbelikan  barang-barang  fisik, melainkan  juga  barang-barang  digital,  seperti  karya  seni  digital  yang  disebut  sebagai  NFT (Non-Fungible  Token).  Transaksi  bisnis  secara  digital  atas  NFT  tersebut  menimbulkan hubungan hukum antara seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.
Hubungan  hukum  sendiri  diakibatkan  oleh  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  beberapa subjek hukum, di mana hubungan ini selanjutnya membentuk ikatan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Subjek hukum di sini dapat berupa antar perseorangan,  perseorangan  dengan  badan  hukum,  dan  antar  badan  hukum.  Hubungan hukum  tidak  hanya  ditimbulkan  oleh  sesama  subjek  hukum  (manusia),  melainkan  juga ditimbulkan oleh subjek hukum dan benda. Hubungan ini ditimbulkan atas hak penguasaan yang dimiliki oleh subjek hukum terhadap benda berwujud, bergerak, atau tidak bergerak. Hubungan hukum dapat terwujud melalui pemenuhan beberapa syarat, yakni adanya dasar hukum dan peristiwa hukum.
Dalam hubungan jual-beli karya seni digital NFT (Non-fungibleToken) antara pencipta dan  pembeli,  terdapat  hubungan  secara  tidak  langsung  karena  Marketplace  sebagai  pihak ketiga dalam jual-beli Non-FungibleToken yang diperjual belikan oleh pencipta selaku penjual karya  seni  digital.  Hubungan  hukum  antara  pencipta  karya  seni  digital  selaku  penjual  dan pemilik  merek  dengan  pembeli  terjadi  karena  telah  melakukan  perjanjian  jual  beli  antara pencipta  seni  lukis  digital  dengan  pembeli.  Kesepakatan  untuk  melakukan  jual  beli ditimbulkan  oleh  hubungan  hukum  antara  pencipta  dan  pembeli  karya  seni  digital.  Pihak pencipta  berperan  sebagai  debitur,  sedangkan  pembeli  menjadi  kreditur.  Kedua  pihak tersebut berkewajiban untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.
Hubungan hukum yang ditimbulkan oeh pencipta dan pembeli karya seni digital NFT memicu keberadaan hak dan kewajiban antara pencipta dan pembeli karya seni digital NFT. Ernet Barker menyatakan bahwa hak dari pembeli dapat terpenuhi dengan sempurna apabila hak tersebut memenuhi 3 syarat, yaitu, 1) ditujukan untuk perkembangan manusia; 2) telah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
diakui oleh masyarakat dan dinyatakan demikian; dan 3) dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.
Dengan demikian, hak dan kewajiban yang ditimbulkan melalu hubungan hukum wajib untuk mendapatkan perlindungan secara hukum untuk memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya penjaminan hukum, seluruh pihak yang terlibat akhirnya mampu mendapatkan kepastian terkait pemenuhan hak dan kewajibannya.
Transaksi  bisnis  secara  digital  memiliki  term  and  condition  yang  menjadi  sebuah klausula  baku.  Apabila  term  and  condition  tersebut  diletakkan  oleh  pencipta  karya  seni  di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pembeli, maka klausula tersebut dapat dibatalkan atas nama hukum dan dinyatakan tidak pernah diadakan. Di sisi lain, keberadaan term and condition juga dapat memberikan kerugian bagi pembeli. Hal ini dapat terjadi apabila tidak ada  itikad  baik  dari  pencipta  untuk  menyediakan  karya  seni  digital  yang  sesuai  dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi yang dimiliki oleh pihak pembeli atas transaksi digital yang ia lakukan.
Kegiatan transaksi bisnis atau perdagangan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap  merek  yang  diperdagangkan.  Perlindungan  ini  diharapkan  mampu  untuk menyeimbangkan  antara  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  pencipta  dan pembeli  karya  seni  digital.  Dengan  demikian,  maka  kesejahteraan  dapat  tercapai  melalui adanya peraturan yang mengaturnya. Namun, hal ini tentu tidak akan berjalan dengan mulus karena  akan  menjumpai  berbagai  tantangan.  Kemunculan  tantangan  tersebut  tentu  akan memberikan dampak negatif yang perlu ditanggulangi bersama sehingga dapat diminimalisir dan mengurangi permasalahan lainnya terkait perlindungan merek.
Hak  dan  kewajiban  menimbulkan  perjanjian  yang  disepakati  dan  harus diselenggarakan dengan cara melakukan transaksi digital.  Dalam transaksi digital atas NFT, terdapat  berbagai  karya  seni  digital  yang  disertai  dengan  keterangan  harganya.  Dengan demikian,  pembeli  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  pilihannya.  Ketika  pembeli memutuskan  untuk  melakukan  pembelian  atas  suatu  karya  seni  dan  telah  disetujui  oleh pencipta karya seni tersebut, maka saat itu timbul sebuah perjanjian yang dinyatakan telah disepakati oleh pihak pencipta dan pembeli karya seni digital NFT dan dinyatakan sah secara hukum.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Transaksi  bisnis  atas  karya  seni  digital  NFT  tesebut  umumnya  dilakukan  melalui Marketplace yang juga telah memiliki perjanjian yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan dan penggunanya. Perjanjian tersebut menjadi salah satu aspek penting yang mengandung peraturan terkait mekanisme transaksi jual beli, sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya  dan  mampu  untuk  memberikan  keuntungan  bagi  seluruh  pihak  yang  terlibat  di dalam  Marketplace,  bukan  hanya  salah  satunya  saja.  Dengan  demikian,  para  pengguna Marketplace,  khususnya  pembeli,  mendapatkan  jaminan  rasa  aman  atas  pembelian  karya seni digital  yang  dilakukannya. Pembeli tidak  perlu  merasa  khawatir  atas  originalitas  karya seni digital yang dibelinya, karena telah disertai dengan dokumen atau sertifikat administratif yang disimpan dalam sistem blockchain. Dalam sistem ini, pemilik karya seni digital NFT dapat memverifikasi kepemilikannya atas NFT karena telah tercatatkan di dalam basis data.
NFT  sendiri  merupakan  bagian  dari  Blockchain  Ethereum,  yaitu  sebuah  jaringan blockchain  yang  aktif  beroperasi  di  antara  puluhan  atau  ratusan  blockchain.  Blockchain merupakan pembukuan catatan transaksi aset melalui jaringan bisnis yang saling terhubung antara satu sama lainnya. Aset yang terlibat dalam transaksi ini dapat berupa aset berwujud maupun tidak, seperti hak paten, hak cipta, merek, dan hak intelektual. Sehingga, dengan kata lain, aset yang terlibat adalah aset yang memiliki nilai jual dan dapat diperjualbelikan dalam jaringan blockchain. Sederhananya, seluruh informasi apapun dalam dijadikan objek dalam jaringan  blockchain.  Pada  NFT,  blockchain  yang  ada  tidak  sekadar  sekelompok  kode  yang dikumpulkan,  melainkan  disajikan  dalam  bentuk  token  individual  yang  dapat  mengandung informasi lainnya seperti file atau arsip dalam bentuk digital. Informasi lainnya tersebut lah yang dapat diperjualbelikan.
Blockchain  sendiri  mengandung  beberapa  elemen  utama,  yaitu  block,  chain,  dan network.  Block  merupakan  suatu  daftar  transaksi  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah tercatat  dan  terekam  pada  buku  besar.  Setiap  block  pada  jaringan  blockchain  memiliki berbagai ukuran, periode, dan pemicu yang bervariasi. Begitu pula dengan fungsinya, sebab tidak seluruh blockchain berfungsi untuk melakukan perekaman dan pengamanan atas setiap transaksi.  Meskipun  demikian,  setiap  blockchain  akan  tetap  melakukan  perekaman  atas pergerakan  transaksi  atau  token.  Transaksi  ini  melibatkan  penentuan  nilai  block  yang selanjutnya  menjadi  sebuah  pedoman  bagi  interpretasi  data  yang  direkam  oleh  block tersebut. Transaksi ini sulit untuk dilakukan dan menghabiskan waktu dan biaya yang cukup
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tinggi. Sehingga, orang yang berperan dalam transaksi ini tidak melakukannya secara gratis. Upah  yang  diberikan  kepada  orang  yang  menjalanka  transaksi  ini  umumnya  berupa  mata uang kripto (cryptocurrency), seperti Bitcoin.
Opensea.io merupakan Marketplace jual-beli Non-FungibleToken memiliki kebijakan mengenai jual-beli karya seni lukis digital dengan dua macam cara untuk membeli karya yaitu lelang dan membeli langsung, dalam tahapan lelang pembeli harus mengikuti waktu dan biaya yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  pencipta  karya  seni,  pembeli  harus  mengisi CryptoWalletberupa mata uang digital berupa blockchainEthereum di CryptoWalletMarketplace  dengan  begitu  pembeli  dapat  mengikuti  lelang  karya  seni  lukis digital yang berada di Marketplace, berbeda halnya dengan cara membeli langsung karena pembeli dapat langsung membeli karya seni lukis digital dengan harga yang telah ditentukan tanpa menunggu tenggat waktu yang telah di tentukan oleh pihak pencipta seni lukis digital, maka  dengan  mengacu  pada  definisi  perjanjian  jual-beli  yang  telah  dijelaskan,  dapat dikatakan telah terjadi perjanjian.
Perlu  diketahui  bahwa  proses  membeli  karya  seni  Lukis  digital  non-FungibleToken dalam layanan OpenSea.io sebagai berikut:
1) Pembeli  membuka OpenSea.io di Website pada  laptop  atau  komputer,  kemudian Daftar atau Login akun jika sudah mempunyai akun, masuk ke search untuk mencari dan pilih kategori karya seni lukis digital yang ingin di beli.
2) Setelah  mencari  dan  memilih  kategori  karya  seni  lukis  digital  yang  di  inginkan, selanjutnya  apa  bila  transaksi  menggunakan  opsi  lelang  maka  pembeli  perlu  untuk mengklik PlaceBid dan  masukan  harga  penawaran  terbaik  dengan Ethereum yang dimiliki,  tunggu  hingga  waktu  selesai,  jika  berhasil  mendapatkan  karya  seni  lukis digital  yang  di  inginkan  maka  lakah  selanjutnya  klik Checkout lalu  konfirmasi pembayaran.
3) Apabila  Non-FungibleToken  yang  diinginkan  menggunakan  opsi  transaksi  jual langsung, maka pembeli dapat membeli langsung dengan mengklik BuyNow, Setelah membeli pastikan untuk di Checkout dan konfirmasi pembayaran.
Setelah  pembeli  memlilih  karya  seni  lukis  digital  yang  diinginkan  maka  selanjutnya pembeli  melakukan  konfirmasi  pembelian  dengan  cara  Checkoutpada  langkah  selanjutnya. Secara  otomatis  konfirmasi  pembelian  akan  masuk  kepada  sistem  OpenSea.io  selaku
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
penyedia  layanan  dalam  jual-beli  non-FungibleToken  lalu  sistem  tersebut  mengkonfirmasi kepada  pencipta  seni  lukis  digital  setelah  itu  pencipta  seni  lukis  digital  akan  memberikan konfrimasi kembali pada pembeli jika pembelian telah dilakukan dengan cara memberikan karyanya kepada pembeli.
Dengan  mengacu  pada  hubungan  hukum  dari  pihak-pihak  yang  terlibat,  maka diketahui  terdapat  sejumlah  pola  hubungan  hukum  antar  pihak-pihak  yang  berhubungan dengan  sistem  OpenSea.io,  seperti  pola  hubungan  hukum  atas  perjanjian  jual-beli,  yaitu antara pencipta dan pembeli karya seni digital NFT.
Karya seni digital NFT merupakan kekayaan intelektual bagi penciptanya karena telah menghasilkan  sebuah  ciptaan.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014,  ciptaan sendiri di definisikan sebagai, “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau  keahlian  yang  diekspresikan  dalam  bentuk  nyata”.  Dengan  demikian,  berdas arkan undang-undang tersebut, karya seni digital NFT termasuk ke dalam sebuah ciptaan, sehingga memerlukan upaya perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  atas  karya  seni  digital  NFT  dimaksukan  untuk  memberikn perlindungan  kepada  para  pencipta  karya  seni  digital  NFT  dari  ancaman  pelanggaran  yang disebabkan oleh reseller. Sistem reseller diartikan sebagai kegiatan penjualan kembali suatu karya  seni  digital  NFT  yang  awalnya  dijual  oleh  pencipta.  Pembeli  karya  seni  digital  NFT awalnya  melakukan  pembelian  seperti  biasa  dan  dengan  mematuhi  ketentuan  yang  ada. Ketika  ada  pembeli  lainnya  yang  hendak  melakukan  pembelian,  maka  pembeli  awal  yang berperan sebagai reseller yang selanjutnya akan mengirimkan produk yang dibeli.
Dalam transaksi jual beli melalui reseller, beberapa pihak yang terlibat adalah supplier (pencipta  karya  seni  digital  NFT),  reseller  (pembeli  awal  karya  seni  digital  NFT  dari penciptanya dan penjual karya seni digital NFT ke pembeli selanjutnya), dan pembeli (orang yang membeli dari reseller). Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa reseller  berperan  sebagai  agen  pemasaran  untuk  menjual  kembali  produk  yang didapatkannya  melalui  supplier.  Jika  ditinjau  dari  segi  ilmu  manajemen,  sistem  reseller  ini menjadi sebuah strategi yang disebut sebagai strategi distribusi tidak langsung.
Dalam  hal  seni  lukis  digital,  reseller  dapat  membeli  lukisan  digital  dari  seorang pencipta seni lukis digital dan menjual kembali lukisan tersebut ke konsumen akhir dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
menambahkan  harga  atas  lukisan  tersebut.  Dengan  menjadi  reseller,  seseorang  bisa mendapatkan  keuntungan  melalui  selisih  harga  karya  seni  digital  yang  ia  beli  dan  ia  jual kembali.  Reseller  dapat  memasarkan  lukisan  digital  dengan  menggunakan  berbagai  cara, seperti melalui toko online, media sosial, atau melalui iklan di internet.
Kegiatan jual beli yang menggunakan system reseller memerlukan suatu perlindungan hukum,  khususnya  bagi pihak  pencipta  karya  seni  digital  NFT.  Perlindungan  hukum  sendiri didefinisikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai sebuah perlindugan atas kepentingan seseorang, melalui  pengalokasian  sebuah  kekuasaan  kepada  dirinya,  di  mana  kekuasaan  tersebut  ia pergunakan sebagai sebuah tindakan untuk memenuhi kepentingannya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu daya  upaya  yang  ditujukan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat,  sehingga mereka  terbebas  dari  suatu  tindakan  tidak  bertanggungjawab  dan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  penguasa,  yang  mampu  membantu  dalam  mewujudkan  ketertiban  dan ketenteraman.  Perlindungan  hukum  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang menyeleraskan keterkaitan antara nilai dan kaidah yang terkandung dalam perilaku manusia, dengan tujuan untuk melindungi individu dan mewujudkan ketertiban.
Secara umum perbedaan mengenai tanggung jawab antara pencipta seni lukis digital yang menjual sendiri hasil karyanya dengan Reselleryang membeli karya seni lukis digital lalu dijual  Kembali  tidak  terlihat  berbeda  dalam  sistem  jual-beli,  akan  tetapi  Resellermemiliki tanggung jawab menjual seni lukis digital yang asli dan berkualitas kepada pembeli, Reseller harus memastikan bahwa seni lukis digital yang dijualnya tidak merupakan salinan dari karya orang lain, dan bahwa seni lukis tersebut dibuat oleh pengrajin atau seniman yang memiliki hak atas karyanya.
Reseller juga juga memiliki tanggung jawab berupa pemberian informasi yang sesuai dengan  fakta,  tanpa  dikurangi  atau  dilebihkan, kepada pembeli  mengenai  seni  lukis  digital yang dijualnya, termasuk informasi mengenai teknik, bahan, dan harga seni lukis tersebut. Reseller juga harus bertanggung jawab atas keamanan seni lukis digital kepada pembeli, dan harus bersikap jujur dan transparan dalam bertransaksi dengan pembeli.
Tanggung jawab Reseller juga termasuk memberikan jaminan atau garansi terhadap seni  lukis  digital  yang  dijualnya,  sehingga  pembeli  dapat  merasa  yakin  dan  puas  dengan produk yang dibeli. Jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada seni lukis digital yang dijual,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Reseller harus bertanggung jawab dan siap mengganti atau memperbaiki seni lukis tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan pembeli.
Upaya  perlindungan  hukum  tidak  dapat  diimplementasikan  dengan  sebagaimana mestinya,  ketika  permasalahan  terkait  pelanggaran  hak  cipta  masih  belum  mendapatkan tindakan yang tegas. Hal ini dibuktikan melalui maraknya jumlah kasus pelanggaran hak cipta yang telah terjadi di Indonesia, seperti tindakan memalsukan, menjiplak, hingga meniru hasil ciptaan  orang  lain dan mengakui  ciptaan  tersebut  sebagai  miliknya.  Padahal, perlindungan hukum ini sangat bermanfaat bagi para pencipta. Perlindungan ini diberikan kepada hak dan kepentingan  yang  dimiliki  oleh  pencipta.  Hak  dan  kepentingan  tersebut  harus  dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh hukum.
Hak cipta sendiri didefinisikan sebagai suatu hak yang didapatkan oleh pencipta suatu karya  secara  eksklusif  setelah  ciptaannya  tersebut  telah  menjadi  suatu  karya  yang  nyata. Ciptaan sendiri telah didefinisikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, sebagai, “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  ketrampilan,  atau  keahlian  yang  diekspresikan dalam  bentuk  nyata”.  Sehingga,  kesungguhan  yang  ditunjukkan  oleh  pencipta  untuk menciptakan  karyanya  tersebut  perlu  untuk  diapresiasi  melalui  sebuh  pengakuan  dan perlindungan di mata hukum.
Perlindungan  hukum  atas  suatu  ciptaan  telah  dideklarasikan  secara  internasional melalui  Konvensi  Bern,  yang  menyatakan  bahwa,  “setiap  ciptaan  sudah  mendapatkan perlindungan  secara  otomatis  (automatic  protection)  sejak  ciptaan  menjadi  nyata (realexpression),  perlindungannya  diberikan  langsung  tanpa  bergantung  dari  negara  asal pencipta (direct and independent protection), dan pemberlakuan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatanggani TRIPS Agreement”. Sehingga, hak cip ta atas suatu ciptaan  dapat  langsung  diberikan  kepada  pencipta  karya  tersebut,  tanpa  memerlukan intervensi  dari  negara  di  mana  pencipta  tersebut  berada.  Ketentuan  ini  juga  telah menyesuaikan  dengan  asas  hukum  perlindungan  atas  suatu  ciptaan.  Asas  tersebut menyatakan  bahwa,  “hak  cipta  tidak  melindungi  ide -ide,  informasi  atau  fata-fakta,  tetapi lebih  melindungi  bentuk  dari  pengungkapan  ide-ide,  informasi  atau  fakta-fakta  tersebut (protectedexpressionofideas)”.  Dengan  demikian,  hak  cipta  melindungi  suatu  cipta an  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
telah  dituangkan  ke  dalam  wujud  nyata,  bukan  hanya  sekadar  ide  yang  masih  tertuang  di dalam  pikiran  pencipta.  Ide-ide  tersebut  dapat  dilindungi  oleh  hak  cipta  ketika  sudah dituangkan ke dalam bentuk materi (material form) yang dapat dipublikasikan dan diproduksi kembali, serta mampu menjadi sebuah manfaat yang bernilai ekonomis.
Hak  cipta  semakin  berkembang  dengan  pesat  mengikuti  dengan  perkembangan internet.  Hal  ini  membuat  World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  merespon perkembagan  tersebut  dengan  cara  melaksanakan  konferensi  pada  Desember  1996  di Jenewa.  Tujuan  dari  konferensi  tersebut  adalah  untuk  melakukan  pembaharuan  terhadap norma-normal kekayaan intelektual, sehingga dapat lebih menyesuaiakan dengan perubahan lingkungan  digital.  Konferensi  yang  dihadiri  oleh  160  negara  ini  membahas  terkait penggunaan  media  digital  untuk  melakukan  pengkreasian,  pengadopsian,  dan pendistribusian karya.
Berdasarkan  perkembangan  peran  dan  fungsi  media  digital  tersebut,  maka  muncul sebuah  urgensi  untuk  mendorong  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta. Perlindungan  akan  hak  cipta  di  Indonesia  sendiri  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak  zaman penjajahan  Belanda  dan  tertuang  di  dalam  Auteurs  Wet  (S.1912.600).  Lalu,  saat  Indonesia telah mencapai kemerdekaannya, peraturan terkait hak cipta tersebut diselaraskan dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini pula yang mendasari terciptanya Undang- Undang  No.  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta.  Undang-undang  tersebut  juga  mengalami perubahan, di mana perubahan terakhir tertuang pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Adanya  perundang-undangan  tentang  hak  cipta  membuat  para  pencipta  karya memiliki  dorongan  untuk  mencatatkan  hasil  ciptaannya,  sehingga  mampu  dalam meminimalisir dampak kerugian yang mungkin dapat ia rasakan ketika terjadi suatu sengketa di  kemudian  hari.  Perlindungan  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  rasa  aman kepada para pencipta karya. Namun, di sisi lain hal ini juga memberikan kekhawatiran bagi para pencipta karya yang memilih untuk tidak mencatatkan karya ciptaannya.
Pencatatan hasil karya ciptaan ditujukan untuk melakukan pendaftaran terhadap hak cipta  dan  HaKI  lainnya  atas  karya  ciptaan  tersebut.  Untuk  melakukan  pendaftaran,  dapat dilakukan  melalui  sistem  konstitutif  dan  deklaratif.  Sistem  konstitutif  mendaftarkan  suatu ciptaan untuk menghasilkan suatu hak cipta atas ciptaan yang didaftarkan tersebut. Apabila
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tidak  didaftarkan,  maka pencipta dari  suatu  ciptaan  tidak  berhak  untuk memiliki  hak  cipta atas  ciptaannya  tersebut.  Dengan  sistem  ini,  pendaftar  mendapatkan  pengakuan  sebagai pencipta  atau  seseorang  yang  memiliki  hak  cipta  secara  de  facto  dan  de  jure.  Sedangkan sistem deklaratif tidak menghasilkan suatu hak cipta atas ciptaan yang didaftarkan tersebut. Sistem deklaratif ini lah yang diterapkan oleh Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa, “Hak Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Penjelasan  Pasal  1  Ayat  (1)  menyimpulkan  bahwa  suatu  karya  ciptaan  yang  telah dituangkan  ke  dalam  bentuk  nyata,  mendapatkan  perlindungan  hukum  meskipun  karya ciptaan  tersebut  tidak  dicatatkan.  Sehingga,  pencatatan  atas  suatu  karya  ciptaan  tidak bersifat  wajib  untuk  dilakukan.  Namun,  di  sisi  lain,  pencatatan  tetap  diselenggarakan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  untuk  melakukan  pencatatan  terhadap  ciptaan tersebut ke dalam Daftar Umum Ciptaan. Daftar ini juga yang dapat memperkuat kepemilikan atas suatu hak cipta. Sedangkan terkait isi, arti, maksud, dan bentuk dari ciptaan yang telah termsuk ke dalam daftar catatan, menjadi aspek yang melekat ke dalam diri pencipta.

## KESIMPULAN
Ditinjau  melalui  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum hak cipta pencipta seni lukis digital dalam prespektif internasional  dapat  ditemui  pada  Konvensi Bern  yang  menyatakan  bahwa,  “ setiap  ciptaan sudah  mendapatkan  perlindungan  secara  otomatis  ( automatic  protection )  sejak  ciptaan menjadi nyata ( realexpression ), perlindungannya diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal pencipta ( direct and independent protection ), dan pemberlakuan ketentuan ini berlaku  sama  bagi  seluruh  negara-negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi  Bern  termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatanggani TRIPS Agreement ” .

## Saran
Adapun  saran  yang  diberikan  oleh  penulis  adalah  pembaharuan  terhadap perlindungan  mengenai  hak  cipta  pencipta  seni  lukis  digital,  karena  kemudahan  yang
ditimbulkan oleh perkembangan zaman dan teknologi tidak hanya menjadi sebuah manfaat, melainkan  dapat  menjadi  kerugian  seperti  pelanggaran  hak  cipta  atas  karya  seni  digital. Sehingga,  diperlukan  pembaharuan  perlindungan  hak  cipta  yang  membahas  terkait pelanggaran hak cipta karya seni digital yang dilakukan melalui pengambilan tangkapan layar ( screenshot ) atas karya seni digital tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2005, hal. Granstrand, O. (1999), The EconomicsandManagementofIntellectual Property:
TowardsIntellectualCapitalism, Edward ElgarPublishingLimited, Cheltenham (UK): 28
Afrillyanna Purba &Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, TRIPs – WTO & Hukum  HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta:  PT Asdi Mahasatya.
Ante,  Lennart.  The  Non-FungibleToken  (NFT)  MarketanditsRelationshipwithBitcoin andEthereum, BRL Working Paper Series No.20, 2021.
Fahmi,  M.  Abdi  Alkamatsur,Syafrinaldi,  Hak  Kekayaan  Intelektual  Pekanbaru:  Suska Press, 2008.
Tomi  Suryo  Utomo,  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian Kontemporer, Yogyakarta, 2009.
Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.