## PENINGKATAN  PERAN  ORGANISASI  PENGHAYAT  KEPERCAYAAN TERHADAP  TUHAN  YANG MAHA  ESA  UNTUK  MENJAGA  KEBHINEKAAN DALAM  KEHIDUPAN  KEBANGSAAN

## Blajan Konradus
Dosen Prodi  Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

## PENGANTAR
Diskursus seputar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tengah realitas sosial  kehidupan  berbangsa  di  Negara  Indonesia  seolah-olah  berwajah  ganda. Pertama ,  diskursus dengan  tema  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  ini  seakan-akan  ingin menunjukkan  betapa  negara  (baca:  Pemerintah  Indonesia,  melalui  kementerian  terkait)  begitu peduli  terhadap  rakyatnya  (baca:  masyarakat  bangsa  Indonesia)  yang  sejatinya  adalah  masyarakat multikultur  terbesar  di  dunia,  dan Kedua ,  diskursus  dengan  tema  penghayat  kepercayaan  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  sama  ini  sesungguhnya  juga  secara  tidak  langsung  mau mempertontonkan betapa rapuhnya komintmen dari sejumlah elemen masyarakat bangsa Indonesia ini dalam mengimplementasi kesadaran sekaligus kebanggaan sebagai warga negara Indonesia yang memang secara nyata merupakan negara multikultur terbesar di muka bumi ini.
Betapa tidak. Secara historis, Samsul Maarif, Sekertaris CRCS ( Center for Religious and  Cross- cultural  Studies )  Universitas  Gajah  Mada  Yogyakarta    ( dalam Andi  Saputra,  2017)  telah  mencatat dengan  rapih  bahwa  dari  aspek  yuridis  formal  saja  terdapat  ambivalensi  sikap  atau  inkonsistensi sikap Pemerintah Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, terhadap eksistensi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME. Menurut Orde Baru dan Orde lain yang mengikutinya, penganut  agama  diidentifikasikan  sebagai  orang-orang  yang  memiliki  kitab  suci,  nabi,  dan mendapatkan pengakuan internasional .,  Bukti sejarah menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Lama, misalnya, telah mendefinisikan agama secara sangat eksklusif,  di mana para warga bangsa ini secara tidak  langsung  digiring  untuk  menerima  sebuah  definisi  nominal  yang  berujung  pada  multi  makna pemahaman  dan  penerapan  di  lapangan,  seperti  halnya  ‘siapa  yang  bisa  dilayani’  (baca:  penganut agama ‘resmi’) dan ‘siapa yang tidak boleh dilayani’ (baca: penganut kepercayaan). Tidak hanya itu, Pemerintah  Orde  Lama  bahkan  juga  begitu  curiga  terhadap  eksistensi  penghayat  kepercayaan terhadap Tuhan YME sampai-sampai pada tahun 1953 Pemerintah Orde Lama membentuk sebuah pranata negara yang disebut PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan) dengan tugas untuk mengawasi keberadaan dan sepak terjang para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Ketika masuk ke masa  Orde  Baru,  khususnya  setelah  30  September  1965,  para  penghayat  kepercayaan  terhadap Tuhan  YME  mendapat  represi  yang  semakin  menjadi-jadi  karena  keberadaan  mereka  dicurigai sebagai  bagian  dari  komunisme.  Selanjutnya,  hal  yang  paling  krusial  sampai  mencabik-cabik memeloroti  martabat  kaum    penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  sampai  ke  titik  nadir adalah  lahirnya  TAP  MPR  Nomor  4/1978  tentang  GBHN  yang  menyatakan  bahwa  kepercayaan bukanlah agama, melainkan kebudayaan, dan mengharuskan adanya kolom agama (yang wajib diisi dengan  satu  di  antara  5  agama)  dalam  formulir  pencatatan  sipil.  Barulah  pada  masa  reformasi, penghayat  kepercayaan  kepada  Tuhan  YME  kembali  mendapat  pengakuan  melalui  klausul-klausul Hak  Asasi  Manusia  dalam berbagai  instrumen  legal negara.  Ambivalensi  sikap pemerintah  kembali terjadi  di  Era  Reformasi  tepatnya  pada  tahun  2006,  di  mana  meskipun  UU  Administrasi Kependudukan  mengalami  revisi  tetapi  tetap  mendiskriminasikan  penghayat  kepercayaan  kepada Tuhan  YME  melalui  pasal  61  UU  Adminduk  2006  yang  menyatakan  bahwa  identitas  kepercayaan tidak  dicacatkan  dalam  kolom  agama.  Barulah  sebuah finis  coronat  opus (Akhir  memakhotai segalanya)  itu  terjadi  tatkala  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  “Hak  untuk  menganut agama  atau  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan  hak  konstitusional  warga negara,  bukan  pemberian  negara.  Oleh  sebab  itu,  negara  wajib  melindungi  dan  menjamin pemenuhan  hak  warga  negaranya  untuk  memeluk  sustu  kepercayaan  di  luar  enam  agama  yang berkembang  di  Indonesia”,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Hakim MK  Saldi  Isra  saat membacakan putusan permohonan uji materi pasal 61 ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lihat: Kristian Erdianto, dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-dan- jamin-hak-penghayat-kepercayaan .).
Ketidaktegasan  sikap  negara  terhadap  eksistensi  para  penghayat  kepercayaan  terhadap Tuhan YME melalui produk hukum negara yang selalu saja berubah dari satu orde pemerintahan ke orde  pemerintahan  lainnya  itu  disadari  atau  tidak  telah  membuka  ruang  demikian  lebar  bagi sejumlah elemen masyarakat, termasuk para radikalis, yang sengaja mengemas semua kepentingan kelompoknya  dengan  label  ‘Atas  Nama  Hak  Asasi  Manusia’,  untuk  terus  menindas  kelompok penghayat  kepercayaan,  sementara  mereka  sendiri  sebenarnya  tahu  tetapi  memang  sengaja  tidak mau  tahu  sama  sekali    dengan  parade  panjang  perjuangan  para  penghayat  kepercayaan  terhadap Tuhan YME untuk mendapatkan hak eksistensial kelompoknya.
Itulah sebabnya sehingga penulis berpendapat bahwa pada tataran nasional, wacana terkait upaya  peningkatan  peningkatan  peran  oraganisasi  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME bukanlah  sekedar  upaya  mendorong  kesadaran  kaum  penghayat  kepercayaan  kepada  Tuhan  YME untuk  membenahi  diri,  menemukenali  potensinya,  dan  bagaimana  menata  keberadaannya  secara organisasional, tetapi di luar itu dan atau lebih dari itu adalah sangat dibutuhkan adanya kesadaran seluruh  elemen  masyarakat  bangsa  Indonesia  pada  semua  lini,  baik  secara  vertikal  maupun horisontal,  agar  sungguh-sungguh  memahami  eksistensi  dan  peranserta  para  penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  dalam  kehidupan  bersama,  baik  dalam  lingkup  berbangsa maupun bernegara.
Sudah  saatnya,  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  tentang  pengakuan  negara  terhadap eksistensi penghayat kepercayaan itu dijadikan dasar pijak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami  secara  baik  dan  benar  realitas  ke-Indonesia-an  kita  yang  demikian  kaya  dengan beberagaman budaya melalui pendekatan yang bersifat holistik-sistemik. Pendekatan yang bersifat holistik-sistemik  itu,  menurut  hemat  penulis,  tidak  lain  adalah  sebuah  model  pendekatan  yang berusaha  memandang  realitas  ke-Indonesia-an  sebagai  sebuah  sistem  sosial  yang  demikian kompleks  potensi  sosial  dan  budayanya,  tetapi  secara  holistik  ternyata  memiliki  saling  hubungan antarkomponen  kemasyarakatan  yang  bersifat  integrated-sibernetikal  antara  satu  kelompok masyarakat  dengan  kelompok masyarakat yang lainnya.
Potensi  &  Peranserta  Organisasi  Penghayat Kepercayaan: Antara harapan & Kenyataan
Potensi  dan  peranserta  organisasi penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME memang  layak  mendapat  sorotan  dan  sangat penting  untuk  dibahas  dalam  momentum sarasehan  daerah  penghayat  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  di  Propinsi  Nusa Tenggara  Timur  saat  ini,  karena  tanpa mengidentifikasi  dan  atau  menemukenali potensi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME,  tentu  saja  akan  sulit  membahas bagaimana  peransertanya  untuk  menjaga kebhinekaan  dalam  kehidupan  kebangsaan. Dikatakan demikian karena secara konseptual, potensi dan peran itu sesungguhnya  memiliki keterkaitan  hubungan  yang  sangat  erat. Arianto  (2009),  misalnya,  mendefinisikan potensi sebagai kemampuan (kekuatan, daya,
kesanggupan)  yang mempunyai  kemungkinan untuk  dikembangkan;  sementara  peran, menurutnya dapat diartikan sebagai perangkat  tingkah  laku  yang  diharapkan dimiliki  oleh  seseorang  individu  dan  atau sekelompok individu yang mempunyai kedudukan  di  dalam  sebuah  masyarakat. Mengacu  pada  apa  yang  dikemukaan  oleh Arianto  (2009)  di  atas,  maka  urgensi penemukenalan potensi dan peranserta kaum penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME pada  kesempatan  ini  didasari  oleh  paling kurang dua pertimbangan utama.
Pertama , Kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  terutama  di bidang  komunikasi  dan  informasi  di  era globalisasi  saat  ini  telah  menghantar  proses komunikasi  dan  interaksi  sosial  antarindividu dan  kelompok  individu  bahkan  komunikasi
dan  interaksi  antarbangsa  di  dunia  ini  ke dalam  sebuah  desa  dunia  ( global  village ) dengan  berbagai  konsekuensi  positif  maupun negatif yang mengikutinya.  Mudahnya proses komunikasi dan interaksi sosial yang berlangsung  antarbangsa  ibarat  semuanya berada  dalam  sebuah  desa  dunia  itu,  telah ikut berkontribusi pada semakin meningkatnya pergaulan antarbangsa. Adanya kontak  langsung  yang  terjadi  secara  cepat antarindividu  dan  antarkelompok-individu, bahkan kontak langsung antarnegara dan atau antarsukubangsa itu setidaknya telah berimplikasi  langsung  pada  tidak  dapat dihindarkanya  proses  pembauran  nilai  yang bersumber  dari  keberagaman  budaya  yang dimiliki  oleh  masing-masing  bangsa  dan negara. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, globalisasi di era reformasi saat ini merupakan  realitas  sosial  yang  tidak  dapat dihindari.  Realitas  sosial  akibat  globalisasi pada  era  reformasi  di  Indonesia  ini  apabila dipetakan berdasarkan dominasi dan salingketergantungan dalam hubungan antarbangsa  di  dunia,  maka  suka  atau  tidak suka  akan  memunculkan  tirani-tirani  baru yang semakin memporakporandakan identitas ke-Indonesia-an  kita.  Menghadapi  realitas sosial  semacam  ini,  kita  tentu  sepakat bersama  bahwa  kita  tidak  boleh  diam  dan masa  bodoh  terhadap  globalisasi  dengan segala  dampak  ikutannya,  tetapi  kita  juga harus  berpikir  positif  untuk  tetap  bergerak maju  sesuai  tuntutan  globalisasi  tanpa  harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Dewasa ini banyak elemen masyarakat  telah  kita  telah  masuk  dalam geliat  dan  pusaran  globalisasi  yang  sangat berpotensi  merongrong  kemapanan  jarti  diri dan berpeluang mencabik-cabik integritas dan integrasi  bangsa  Indonesia.  Banyak  sudah anak  bangsa  ini  yang  sudah  mulai  berkurang akhlak  moralnya.  Banyak  sudah  anak  bangsa ini  yang  lebih  mementingkan  kecerdasan intelektual  dan  mengabaikan  pentingnya
integritas  pribadi  yang  meng-Indonesia,  dan banyak  sudah  di  antara  anak  bangsa  ini  yang semakin  mabuk  dalam  pusaran  turbulensi globalisasi  sehingga  secara  perlahan-lahan mulai meninggalkan nilai-nilai luhur kebudayaan  nasional  Indonesia,  padahal kebudayaan  nasional  Indonesia  itu  bukanlah milik  perorangan,  sekelompok  orang,  atau sekelompok  kecil  sukubangsa  di  Indonesia tetapi  kebudayaan  nasional  Indonesia  itu ditopang,  dibentuk,  dan  ditegakberdirikan oleh  nilai-nilai  budaya  daerah  atau  nilai-nilai budaya  lokal  yang  berasal  dari  seluruh penjuru nusantara  tercinta.
Kedua .  Apabila  dalam  beberapa dekade  sebelumnya,  sejak  jaman  Orde  Lama dan    Orde  Baru,  bahkan  hingga  masa-masa awal Orde Reformasi, potensi para penghayat kepercayaan  itu  bisa  disebut  ‘belum  jelas’ sehingga  tidak  memiliki  ruang  yang  cukup untuk mengaktualisasikan potensi dan peransertanya  dalam  konteks  pengkristalan nilai-nilai  luhur  kebhinekaan  dalam  konteks kehidupan  berbangsa,  maka  kini  melalui keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  yang  mewajibkan  negara  untuk mengakui  dan  menjamin  hak  penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  itu, eksistensi  penghayat  kepercayaan    menjadi terang  benderang  sekaligus  menjadi  dasar untuk  mengidentifikasi  kembali  potensi  dan peranserta  kaum  penghayat  kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam upaya merekatkan  nilai-nilai  kebhinekaan  dalam kehidupan berbangsa.
Apabila  ditelusuri  secara  cermat, maka  potensi  yang  sekaligus  menjadi kekuatan  organisasi  penghayat  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  itu  dapat  ditemukan dengan  jelas  dan  lugas  dalam  butir-butir karakter  penghayat  sebagaimana  dinyatakan oleh  Majelis  Luhur  Kepercayaan  terhadap Tuhan  YME  Indonesia  (MLKI,  2015)  seperti keyakinan akan adanya Tuhan YME; pengakuan  dan  kesanggupan  menyembah
padaNYA;  membangun  dan  membina  diri dalam  nilai-nilai  spiritual  ke  arah  kesucian, moral, dan budi luhur; mewujudkan persaudaraan  antarsesama  umat  atas  dasar cinta kasih; memenuhi
kewajiban kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara;  serta  memiliki  integritas,  tidak fanatik,  dan  selalu  menambah  pengetahuan pengalaman  lahir  bathin  dalam  masyarakat yang plural.
Selain itu, potensi yang sudah ada dan melekat  pada  keberadaan  kaum  penghayat kepercayaan antara lain adalah berhimpunnya para  penghayat  kepercayaan  dalam  sejumlah wadah  seperti  halnya  HPK,  BKOK,  dan  Forum Komunikasi; memiliki budaya spiritual dengan berpegang  teguh  pada  ajaran  sebagai pegangan  hidup  atau  budi  luhur;  serta kemauan  dan  tekat  yang  tinggi  dari  para penghayat  kepercayaan    dalam  melestarikan dan mengembangkan budaya spiritual berupa pembinaan  warga,  pelaksanaan  upacara- upacara,  dan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan (Arianto, 2009)..
Meskipun  demikian,  haruslah  diakui juga secara jujur bahwa secara organisasional, keberadaan  wadah  atau  organisasi  para penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME pada  sejumlah  level  itu  masih  jauh  dari harapan.  Hal  ini  terlihat  melalui  beberapa indikator seperti halnya lemahnya kemampuan  managerial  para  pengurus  dan sikap  hidup  yang  sederhana  sehingga  tidak banyak  memikirkan  kiat-kiat  untuk  menraih kemajuan secara organisasional.
Sementara  itu,  beberapa  hal  yang tidak kalah penting untuk dicatat bahkan bisa dikategorikan sebagai ancaman terkait potensi  dan  peranserta  kaum  penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  adalah masih simpang-siurnya persepsi atau perbedaan  persepsi  masyarakat  tentang konsep  penghayat  keperpercayaan  terhadap Tuhan  YME,  di  samping  ketidaktegasan  sikap negara  melalui  aparat  penegak  hukum  untuk
menindak  tegas  para  pihak  yang  secara terang-terangan  maupun  sembunyi-sembunyi melakukan  represi  dan  atau  penindasan terhadap keberadaan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
Diharapkan  agar  dengan  semakin baiknya iklim demokratisasi dan  transparansi birokrasi  penyelenggaraan  negara  yang berperan sebagai fasilitator, utamanya keputusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang kewajiban  negara  dalam  mengakui  dan menjamin  hak  kaum  penghayat  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME,  semakin  meningkatnya kehidupan  spiritual  masyarakat,  maka  ke depannya  para  penghayat  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  memiliki  ruang  yang cukup dalam berbagai aspek kehidupan untuk dapat  berpartisipasi  secara  nyata,  terutama dalam  berkontribusi  untuk  merekatkan  nilai- nilai  luhur  kebhinekaan  dalam  kehidupan berbangsa.
III.
Peningkatan  Peran  Organisasi  Penghayat Kepercayaan  kepada  Tuhan  YME  untuk menjaga  Kebhinekaan  dalam  kehidupan kebangsaan
Paparan  singkat  di  bawah  subtopik ‘peningkatan  peran  organisasi  penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  untuk menjaga  kebhinekaan  dalam  kehidupan kebangsaan’  ini  pada  prinsipnya  ingin mendeskripsikan  korelasi  antara  proses peningkatan  peran  organisasi  penghayat kepercayaan  kepada  Tuhan  YME  dengan realitas  kebangsaan  Indonesia  yang  secara nyata sungguh berbhineka, sungguh multikultur,  bahkan  telah  teridentifikasi sebagai  negara  bangsa  yang  berwajah multikultur  terbesar  di  dunia.  Hal  ini  berarti bahwa  kebhinekaan  dan  atau  keberagaman budaya  di  Indonesia  memegang  peran  yang sangat  menentukan  bagi  geliat  atau  sepak terjang  organisasi  kemasyarakatan  apapun yang  ada  dan  meng’ada’  dalam  kehidupan kebangsaan ala Indonesia.
Sehubungan dengan upaya
peningkatan  peran  organisasi  penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  maka penulis  berpendapat  bahwa  salah  satu  hal pokok  yang  perlu  segera  dilakukan  adalah memiliki  pemahaman  bersama  tentang konsep ‘multikulturalisme’ dan penerapannya dalam  konteks  menjaga  kebhinekaan  dalam kehidupan  kebangsaan.  Secara  etimologis, multikulturalisme berasal dari kata ‘multikultural’  yang  dapat  dipahami  sebagai keberagaman  kebudayaan.  Menurut  Parsudi Suparlan  (2003),  akar  kata  dari  multikultural adalah  ‘kebudayaan’    yang  secara  fungsional dapat  dipandang  sebagai  pedoman  bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa di tengah realitas sosial kehidupan yang berbhineka seperti Indonesia, istilah  multikultural  ini  telah  membentuk sebuah ideologi
yang
disebut ‘multikulturalisme.
Masih  menurut  Suparlan  (2003),
konsep multikulturalisme sangat menekankan keberagaman kebudayaan dalam kesederajatan.  Dengan  demikian,  diskursus seputar  multikulturalisme  harus  mendukung ideologi  ini,  seperti  halnya  politik  dan demokrasi,  keadilan  dan  penegakan  hukum, nilai-nilai  budaya  dan  etos,  kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, kesempatan kerja  dan  berusaha,  HAM,  hak  budaya komunitas  lokal  dan  golongan  minoritas, kesukubangsaan,  kebudayaan  suku  bangsa, keyakinan  keagamaan,  ungkapan-ungkapan budaya,  domain  privat  dan  publik,  prinsip- prinsip  etika  dan  moral,  tingkat  dan  mutu produktivitas,  serta  konsep-konsep  lainnya yang relevan.
Mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Fay (1996), Jary dan Jary (1991), Watson (2000)  dan  Reed  (ed.  1997),  Suparlan  (2003) juga menyatakan bahwa multikulturalisme ini akan  menjadi  acuan  utama  bagi  terwujudnya masyarakat  Indonesia  yang  multikultural, karena  multikulturalisme  sebagai  sebuah
ideologi    akan  mengakui  dan  mengagungkan perbedaan  dalam  kesederajatan  baik  secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam bingkai  dan  model  multikulturalisme  ini, sebuah  masyarakat  (termasuk  masyarakat bangsa seperti Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan  yang  berlaku  umum  dalam masyarakat  tersebut  yang  coraknya  ibarat sebuah  mosaik.  Di  dalam  mosaik  tersebut terdapat  dan  atau  akan  tercakup  semua kebudayaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya  sebuah  masyarakat  yang  lebih besar,  yang  memiliki  kebudayaan  seperti sebuah mosaik.
Dengan demikian, sesungguhnya multikulturalisme itu diperlukan  dalam  bentuk  tata  kehidupan masyarakat  yang  damai  dan  harmonis, meskipun  terdiri  atas    beraneka  ragam    latar belakang kebudayaan.
Kebutuhan  yang  mendesak  akan pemahaman dan implementasi konsep ‘multikuturalisme’ dalam menghadapi realitas ke-Indonesia-an    sebagai  negara  bangsa  yang multietnis  dan  multikultur,  bahkan  sebagai negara  bangsa  multikultur  terbesar  di  dunia ini,  dilandasi  oleh  setidaknya  3  (tiga)  teori sosial  yang  menjelaskan  tentang  hubungan antarindividu  dalam  masyarakat  dengan beragam latar belakang  agama, etnik, bahasa, dan  budaya  yang  saling  berbeda  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Menurut  Ricardo  L. Garcia  (1982:37-42),  ketiga  teori  sosial tersebut  adalah  (1) Melting  Pot  I:  Anglo Conformity , (2) Melting Pot II: Ethnic Syntesis , dan  (3) Cultural  Pluralism:  Mosaic  Analogy . Ketiga  teori  sosial  tersebut  dikenal  secara popular  dengan  sebutan  “Teori  Masyarakat Majemuk” atau Communal Theory .
Teori  pertama, Melting  Pot  I:  Anglo Conformity , berpandangan bahwa masyarakat yang  terdiri  individu-individu  yang  beragam latar  belakang  seperti  agama,    etnik,  bahasa, dan  budaya    harus  disatukan  ke  dalam  satu wadah yang paling dominan. Teori ini  melihat
individu  dalam  masyarakat  secara  hierarkis, yaitu  kelompok  mayoritas    dan  minoritas. Sebagai  contoh,  apabila  mayoritas  individu dalam  masyarakat  adalah  pemeluk  agama Kristen,  maka  individu  lain  yang  memeluk agama  nonkristen  harus  melebur  ke  dalam agama  Kristen.  Demikian  juga  apabila  yang mendominasi    suatu  masyarakat  adalah  para individu  yang  beretnik  Timor,  maka  individu lain  yang  beretnik  non-Timor  harus  mencair ke  dalam  etnik  Timor,  dan  demikian seterusnya.  Teori ini hanya memberi peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya kelompok  minoritas  sama  sekali  tidak memperoleh  hak  untuk  mengekspresikan identitasnya.  Identitas  dalam  konteks  ini dapat  berupa  agama,  etnik,  bahasa,  dan budaya.  Itulah  sebabnya,  dikatakan  bahwa teori ini sangat tidak demokratis.
Teori  kedua, Melting  Pot  II:  Ethnic Synthesis . Teori yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill  ini  memandang  individu-individu dalam  suatu  masyarakat  yang  beragam  latar belakangnya  disatukan  ke  dalam  satu  wadah, dan  selanjutnya  membentuk  suatu  wadah baru  dengan  memasukkan  sebagian  unsur budaya  yang  dimiliki  oleh  masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama,  etnik,  bahasa,  dan  budaya  asli  para anggotanya  melebur  menjadi  identitas  yang baru,  sehingga  identitas  lamanya  menjadi hilang.  Sebagai  contoh,  apabila  dalam  suatu masyarakat  terdapat  individu-individu  yang beretnik Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote dan Sabu  semuanya  di  propinsi  Nusa  Tenmggara Timur), misalnya, maka identitas dari keenam etnik tersebut menjadi hilang dan selanjutnya membentuk sebuah identitas etnik yang baru. Islam  Jawa  di  Kraton  dan  masyarakat sekitarnya yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai  Islam  dan  nilai-nilai  Kejawen, misalnya,  adalah  salah  satu  contohnya  di Indonesia. Meskipun demikian, teori ini belum sepenuhnya demokratis, karena hanya
mengambil  sebagian  unsur  budaya  asli individu  dalam  masyarakat  dan  membuang sebagian unsur budaya yang lain.
Teori  ketiga, Cultural  Pluralism: Mosaic  Analogy .  Teori  yang  dikembangkan oleh  Berkson    ini  berpandangan  bahwa masyarakat  yang  terdiri  dari  individu-individu yang  beragam  latar  belakang  agama,  etnik, bahasa  dan  budaya  itu  memiliki  hak  yang sama  untuk  mengekspresikan  identitasnya masing-masing  secara  demokratis.  Teori  ini sama  sekali  tidak  meminggirkan  identitas budaya  tertentu,  termasuk  identitas  budaya kelompok  minoritas  sekalipun.  Bila  dalam suatu  masyarakat  terdapat  individu  pemeluk agama  Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu, Budha,  dan  Konghucu,  maka  semua  pemeluk agama  tersebut  diberi  peluang  untuk mengekspresikan  identitas  keagamaannya masing-masing. Bila individu suatu masyarakat  berlatar  belakang  budaya    Timor, Flores,  Sumba,  Alor,  Rote  dan  Sabu (semuanya di propinsi Nusa Tenggara Timur), misalnya,  maka  masing-masing  individu berhak mengekspresikan identitas budayanya, bahkan  diijinkan  utnuk  mengembangkannya. Masyarakat  yang  menganut  teori  ini    teridiri atas  individu-individu  yang  sangat  pluralis. Dengan  demikian,    masing-masing  identitas individu  dan  kelompok  dapat  hidup  dan membentuk  mosaik  yang  indah  (Konradus, 2014).
Dari ketiga teori komunal di atas, teori ketigalah yang dijadikan dasar oleh pendidikan  multukultural.  Untuk  konteks Indonesia,  teori  ini  sejalan  dengan  semboyan Negara  Indonesia,  Bhineka  Tunggal  Ika. Menurut  Aly  (2005),  secara  normatif, semboyan tersebut  memberi  peluang  kepada semua  warga  negara  dan  bangsa  Indonesia untuk  mengekspresikan  identitas  agama, etnik,  bahasa  dan  budaya  masing-masing, bahkan diijinkan untuk mengembangkannya.
Pada  kesempatan  ini  penulis  dengan rendah hati menaruh rasa hormat yang sangat
tinggi kepada semua ide brilian, gagasan mulia dari  berbagaqi  pihak  dan  konsep-konsep teoretis  yang  tentu  saja  relevan  dengan  ide penguatan,  pengembangan,  dan  peningkatan peran organisasi apapun, termasuk peningkatan  peran  organisasi  penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME,  dan dengan tidak bermaksud untuk berbeda sama sekali  dengan  ide-ide,  gagasan-gagasan,  dan sejumlah  konsep  teoretis  sebagaimana  telah disebutkan  sebelumnya,  menurut  hemat penulis, di atas semua itu, termasuk niat kaum penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME untuk  memberdayakan  semua  pranata  dan atau  organisasinya  secara  internal,  di  tengah kuatnya arus globalisasi, di era reformasi yang kadangkala kebablasan dalam implementasinya  oleh  segelintir  pihak,  serta semakin menguatnya isu  dan praktik radikalisme yang sangat mengancam integritas  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia, maka  pemahaman  dan  implementasi  yang tepat  dari  konsep multikulturalisme  di  antara seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia  adalah  salah  satu  upaya  nyata untuk  mengorangkan  orang  lain,  termasuk memahami eksistensi kaum penghayat kepercayaan dan organisasi-organisasi internalnya.  Hal  ini  penulis  pandang  sebagai sebuah  keutamaan  karena  dengan  sikap rendah  hati  untuk    menjunjung  tinggi  dan menghormati perbedaan dalam kesederajatan,  niscaya  ke-ika-an  bangsa Indonesia  dalam  ke-bhineka-an  itu  bakal terwujud.

## Penutup/Rekomendasi
Penulis sangat berhutang budi kepada para pihak, utamanya Direktorat Kepercayaan
terhadap  Tuhan  YME,  Direktorat  Jenderal Kebudayaan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  yang  telah memberi  kesempatan  kepada  penulis  untuk boleh  berbagi  informasi  terkait  penningkatan peran  organisasi  penghayat  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  dalam  forum sarasehan daerah yang sangat terhormat ini.
Pada  bagian  akhir  tulisan  ini  penulis ingin mengatakan bahwa perjuangan panjang yang  diiringi  para  doa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa dari seluruh penghayat kepercayaan  termasuk  keprihatinan,  restu dan  doa  dari  sejumlah kecil  anak  bangsa  dari dan  di  antara  pemeluk  6  agama  besar  di Indonesia    ini  telah  membuahkan  keputusan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia yang menempatkan posisi penghayat kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  sejajar dengan  para  penganut  6  agama  besar  di Indonesia. Selanjutnya tugas kita sebagai anak bangsa  Indonesia,  termasuk  dalam  kerangka peningkatan  peran  organisasi  kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk menjaga kebhinekaan  dalam  kehidupan  berbangsa, adalah mengimplementasikan paham multikulturalisme  dengan  cara  tetap  belajar dan bekerja dalam berbagai aspek kehidupan mengikuti  kemajuan  iptek  di  era  global dengan  tetap  santun  dan  rendah  hati  dalam mengorangkan orang lain melalui upaya sadar menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan dalam kesederajatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aly, Abdullah. (2005). “Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik”.  Makalah. Disampaikan dalam  Seminar  Pendidikan  Multikultural    Sebagai  Seni  Mengelola  keragaman.  PSB-PS  UNS Surakarta, 8 Januari.
Arianto, Nurcahyo Tri. 2009. “Potensi dan Peranserta Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam  Pembangunan  Budaya  Bangsa:  Fakta  dan  Harapan”.  Makalah  disampaikan  dalam
‘Dialog Aktualisasi Budaya Spiritual Jawa Timur’ di Hotel pelangi, Malang, pada tanggal 13-15 Mei  .  Sumber: http://web.unair.ac.id/admin/file/f_34835_potensipenghayat.pdf.  Diakses pada tanggal 12-03-2018 .
Konradus,  Blajan.  2014.  “Peran  komunikasi  Antarbudaya  untuk  Menyatukan  Etnis,  Kelompok Masyarakat,  dan  Pemerintah  dalam  Menyukseskan  Program  Transmigrasi”.  Jurnal  Nusa Cendana.  Volume  XV  Nomor  4  Oktober  Hal.  2307-2423.  ISSN:  1411-2396.  Diterbitkan  oleh Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana
Fauzi.  (Tanpa  Tahun).  “Penguatan  Kelembagaan  Organisasi  Penghayat  Kepercayaan  Untuk
Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Mandiri”. Sumber:
https://static.banyumaskab.go.id/website/documents/kesbangpol/materi%20Drs%20Fauzi%2 0MAg.pdf . Diakses pada tanggal 29 Maret 2018.
MLKI, 2015. “Eksistensi dan Peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Sumber: Saputra,  Andi.  2017.  “Rekam  jejak  Penghayat  Kepercayaan,  dari  Orde  Lama  hingga  Reformasi”.
Sumber: https://news.detik.com/berita/3492198/rekam-jejak-penghayat-kepercayaan-dari- orde-lama-hingga-reformasi. diakses tanggal 12-03-2018 .
Suparlan,  Parsudi.  2003.  “Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural”.  Sumber: http://www.scripp.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-ps.htm . Diakses pada tanggal 1 mei 2008.