## TINJAUAN YURIDIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIH DAN FREKUENSI MENGIKUTI SOSIALISASI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN
PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2010 (STUDI DI TPS 1 DAN TPS 2 KELURAHAN KADOLO KOTA BAUBAU)
Indah Kusuma Dewi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Dosen Hukum Tata Negara

## ABSTRAK
Partisipasi  warga  negara  dalam  masyarakat  yang  demokratis,  harus  didasarkan  pada  pengetahuan, refleksi  kritis  dan  pemahaman  serta  penerimaan  akan  hak-hak  dan  tanggung  jawab.  Penelitian  ini bertujuan  untuk:  (a)  Untuk  membuktikan  secara  empiris  apakah  tingkat  pendidikan  pemilih  dan pengaruh  positif  signifikant  pada  partisipasi  politik  masyarakat  dengan  Peraturan  Komisi  Nomor  11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau; (B) Untuk membuktikan secara empiris apakah  frekuensi  mengikuti  sosialisasi  dan  signifikant  efek  positif  pada  partisipasi  politik  masyarakat dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau; (C) Untuk  membuktikan  secara  empiris  apakah  tingkat  pendidikan  pemilih  dan  frekuensi  mengikuti sosialisasi  bersama-sama  dan  signifikant  pengaruh  positif  pada  partisipasi  politik  masyarakat  dengan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau. Berdasarkan hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  tingkat  (X1)  berpengaruh  Pendidikan  Pemilih tapi  arah  negatif  dan  signifikan  terhadap  Partisipasi  Politik  Masyarakat  (Y)  berdasarkan  Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 desa Kadolo Kota Baubau karena memberikan t bernilai  -  3109  sedangkan  kolom  signifikansi  0,002  atau  lebih  kecil  dari  probabilitas  kesalahan  0,05, sehingga  H0  ditolak  dan  H1  diterima.  Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Y) berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Kota Baubau, karena  memberikan  nilai  t  adalah  15,728,  sedangkan  kolom  signifikansi  0,000  atau  lebih  kecil  dari probabilitas  kesalahan  0,05,  sehingga  H0  ditolak  dan  diterima  H2.  dan  hasil  pengujian  hipotesis  ketiga menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilih (X1) dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X2) dampak secara  simultan  positif  dan  signifikan  terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  berdasarkan  Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Kadolo Baubau kota, kar ena memberi F hitung yaitu192,290  sedangkan  kolom  signifikansi  0,000  atau  lebih  kecil  dari  probabilitas  kesalahan  0,05, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Sedangkan berdasarkan nilai koefisien determinasi R square 0,591, hasilnya  disebut  koefisien  determinasi,  yang  dalam  hal  ini  berarti  bahwa  59,1%  dari  variasi  Politik Masyarakat  Partisipasi  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  tingkat  Pendidikan  Pemilih  (X1)  dan  frekuensi Mengikuti  Sosialisasi  (X2)  sedangkan  sisanya  100%  -  59,1%  =  40,9%  dijelaskan  oleh  sebab-sebab  lain yang berada di luar persamaan.
Kata Kunci: Pendidikan, Sosialisasi, Partisipasi Politik Masyarakat

## ABSTRACT
Problems  that  could  be  addressed  in  this  study  are:  (a)  Is  the  level  of  voter  education  and signifikant positive influence on society's political  participation by Commission Regulation  No. 11 Year 2010 on TPS 1 and TPS 2 Village Kadolo Baubau City? (B) Is the frequency follows the positive effect of socialization and community signifikant to political participation by Commission Regulation No. 11 Year 2010 on TPS 1 and TPS 2 Village Kadolo Baubau City? (C) Is the level of voter education and the frequency of  follow  socializing  together  and  signifikant  positive  influence  on  society's  political  participation  by Commission Regulation No. 11 Year 2010 on TPS 1 and TPS 2 Village Kadolo Baubau City?
This study aims to: (a) To prove empirically whether the level of voter education and signifikant positive influence on society's political participation by Commission Regulation No. 11 Year 2010 on TPS 1  and  TPS  2  Village  Kadolo  Baubau  City;  (B)  To  prove  empirically  whether  the  frequency  of  follow socialization and signifikant positive effect on society's political participation by Commission Regulation No. 11 Year 2010 on TPS 1 and TPS 2 Village Kadolo Baubau City; (C) To prove empirically whether voter
education level and frequency of follow socializing together and signifikant positive influence on society's political  participation  by  Commission  Regulation  No.  11  Year  2010  on TPS  1  and  TPS  2  Village  Kadolo Baubau City.
Based on the results of testing the first hypothesis  shows that the level of the Voter Education (X1)  effect  but  the  direction  is  negative  and  significant  to  Political  Participation  Society  (Y)  based  on Commission Regulation No. 11 Year 2010 on TPS 1 and TPS 2 Village Kadolo Baubau City because it gives t  is  worth  -  3,109  whereas  the  significance  column  is  0,002  or  smaller  than  the  probability  of error  of 0.05,  so  H0  is  rejected  and  H1  accepted.  Results  of  testing  the  second  hypothesis  indicates  that  the Frequency  Following  Socialization  (X2)  positive  and  significant  impact  on  the  Political  Participation Society (Y) based on Commission Regulation No. 11 Year 2010 on TPS 1 and TPS 2 Village Kadolo Baubau City,  because  it  gives  the  t  value  is  15.728,  while  the  significance  column  is  0,000  or  smaller  than  the probability of error of  0.05, so H0 is rejected and accepted H2. and the third hypothesis testing results show  that  the  Voter  Education  Level  (X1)  and  Frequency  Following  Socialization  (X2)  simultaneously positive and significant impact on the political participation of community based KPU Regulation No. 11 Year 2010 on TPS 1 and TPS 2 Village Kadolo Baubau City, kar ena give F count yaitu192,290 while the significance column is 0,000 or smaller than the probability of error of  0.05, so H0 is rejected and H3 is received. While based on the value of the coefficient of determination R square 0.591, the result is called the  coefficient  of  determination,  which  in  this  case  means  that  59.1%  of  the  variation  Politics  Society Participation  can  be  explained  by  the  variable  rate  Voter  Education  (X1)  and  Frequency  Following Socialization (X2) while the rest 100%  - 59.1% = 40.9% explained by other causes that are outside the equation.
Keywords : Education, Socialization, Political Participation Community

## A. PENDAHULUAN
Pemilu
merupakan sarana
pengamalan
demokrasi. Dapat dikatakan  tidak  ada  demokrasi  tanpa pemilu.  Walaupun  begitu,  pemilu bukanlah  tujuan,  akan    tetapi  hanya sebagai  sarana  untuk  memilih  anggota parlemen  dan  pemimpin  eksekutif  di pusat  dan  daerah.  Adapun  tujuan  kita berbangsa  dan  bernegara      adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Format  Pemilukada  pada  masa berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1974 yang kita kenal dengan era sentralisasi.  Pada  era  ini  setiap
pelaksanaan  Pemilukada,  Pemerintah Pusat  secara  dominan  menentukan siapa  yang  harus  terpilih  dan  DPRD hanya  melegitimasi  calon  yang  sudah ditentukan. Kondisi seperti ini menyebabkan  seorang  Kepala  Daerah merasa  memiliki  tanggung  jawab  yang lebih  besar  kepada  Pemerintah  Pusat daripada  kepada  daerahnya  sendiri. Bahkan  pemilihan  tidak  langsung  ini menimbulkan kontroversi, karena seringkali  calon-calon  yang    terpilih tidak memiliki kemampuan dan kapabilitas  untuk  menjadi  pemimpin daerah.  Berbagai  persoalan  sekitar pemilihan  Kepala  Daerah  tersebut mendorong  perlu  adanya  perubahan format Pemilukada, karena fakta sekitar
Pemilukada  sebelum  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah kecenderungan proses pemilihan yang dinilai mematikan proses demokratisasi,  karena  hasil  pemilihan secara  sepihak  oleh  Pemerintah  Pusat telah  menjadikan  Pemilukada  sekedar sandiwara  belaka.  Dengan  berlakunya Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999
terjadilah perubahan format
pemerintahan yang mengakhiri
pengaruh  Pemerintah  Pusat  yang dominan.  Seiring  perjalanan  waktu lahirnya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 juga menimbulkan persoalan  baru,  seperti  terjadinya money  politic (politik  uang)  dan  konflik antar  pendukung  masing-masing  calon. Walaupun  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999, telah memberi keleluasaan pada  daerah  atau  kepada  DPRD  dalam memilih  Kepala  Daerah.  Namun  proses rekrutmen  ini  tidak  kondusif  terhadap proses  politik  yang  demokratis  di daerah, justru semakin buruk, terutama jika dilihat dari kualitas dan kapabilitas Kepala Daerah terpilih.
Bertolak  dari  pemikiran  dan kenyataan  tersebut  maka  perubahan sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  oleh DPRD  menjadi  Pemilukada  langsung oleh  rakyat  adalah  kebutuhan  yang
sangat  mendesak.  Hal  ini  juga  sesuai dengan  UUD  1945  Pasal  18  ayat  (4) yang  menyatakan  bahwa  “Gubernur, Bupati  dan  Walikota  masing-masing sebagai  kepala  pemerintahan  daerah propinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih secara  demokratis”.  Makna  demokratis bisa  menimbulkan  makna  ganda,  bisa dipilih  langsung  oleh  rakyat  serta  bisa juga  dipilih  langsung  oleh  anggota legislatif sebagai wakil rakyat.
Kata  demokratis  dengan  adanya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  menjadi  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004,  maka  maksud  dari dipilih  di  sini  yakni  secara  demokratis dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Sehingga diharapkan  terwujudnya  masyarakat yang  demokratisasi  sesuai  dengan tujuan reformasi.
Partisipasi  warga  negara  dalam masyarakat  yang  demokratis,  harus didasarkan  pada  pengetahuan,  refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu memerlukan;  (1)  penguasaan  terhadap pengetahuan  dan  pemahaman  tertentu,
(2) pengembangan kemampuan intelektual  dan  partisipatoris,  (3) pengembangan  karakter  atau  sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang
benar  terhadap  nilai  dan  prinsip fundamental  demokrasi. Sebagai proses dari  transformasi  politik,  masyarakat mengharapkan  agar  Pemilukada  dapat menghasilkan  kepala  daerah  yang akuntabel,  berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat, bukan  kepala  daerah  yang  hanya mementingkan  kepentingan  pribadi atau golongannya saja. Dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004  sebagai  revisi dari  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999,
masyarakat diberikan kesempatan oleh negara dalam menentukan  sendiri  segala  bentuk kebijakan  baik  itu  menyangkut  harkat maupun  martabat  rakyat  di  daerah. Masyarakat  di  daerah  telah  menjadi pelaku  utama  atau voter  turnout (pemilih)  yang  menentukan  sendiri kepala  daerah  yang  mereka  inginkan. Sistem  Pemilukada  secara  langsung  ini dirasakan lebih menjanjikan terciptanya demokratisasi  apabila  dibandingkan dengan  sistem  sebelumnya  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  ataupun  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  karena  kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya  secara  bebas  tanpa  adanya
tekanan, baik berupa intimidasi ataupun kekerasan politik dirasakan sangat luas.
Pelaksanaan
Pemilukada langsung  ini  diselenggarakan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD) yang kemudian bertanggungjawab kepada
DPRD.
Sebagaimana tercantum  dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 57 ayat  1  dan  2  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  berbunyi  “Pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat, dalam  melaksanakan  tugasnya,  Komisi
Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah”. Dengan sistem Pemilukada langsung ini diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam  berpartisipasi  politik,  khususnya dalam memberikan suara dalam Pemilukada  tahun  2012  yang  lalu,  dan untuk  masyarakat  Kota  Baubau  telah dilalui dengan tahapan Putusan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia Nomor:  87/PHPU.D-X/2012,  dimana menolak  permohonan  Pemohon  untuk seluruhnya dalam hal ini pasangan calon
nomor  urut  6  yaitu  Drs.  MZ.  Amril Tamim,  M.Si.,  dan  Agus  Feisal  Hidayat, S.Sos.,M.Si,  karena  menurut  Mahkama
Konstitusi bahwa permohonan Pemohon  tidak  terbukti  dan  tidak beralasan  menurut  hukum.  Sehingga Berita  Acara  Nomor  43/BA/KPU- BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Walikota dan  Wakil  Walikota  Baubau  Terpilih Hasil  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8  November  2012  (  bukti  P6) dimenangkan  oleh  pasangan  calon nomor  urut  2  yaitu  Bapak  Drs.  A.S. Tamrin,  M.H.,  dan  Wa  Ode  Maasra Manarfa,  S.Sos.,  M.Si.,  memperoleh 26.105  suara.  Untuk  lebih  jelasnya terhadap  perolehan  masing-masing calon adalah sebagai berikut:
1.  Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Faimuddin  dan  Arifuddin,  S.Sos., memperoleh 1.286 suara;
2.  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  2,  Drs. A.S.  Tamrin,  M.H.,  dan  Wa  Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si., memperoleh 26.105 suara;
3.  Pasangan Calon Nomor Urut 3, Saeru Eba, S.E., dan Drs. La Ode Hadia, M.Si., memperoleh 1.087 suara;
4.  Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Ibrahim  Marsela,  M.M.,  dan  Drs.  H.
Muirun  Awi,  M.Si.,  memperoleh 11.421 suara;
5.  Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs La Ode  Mustari,  M.Si.,  dan  Ikhsan  Kamil memperoleh 11.216 suara;
6.  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  6,  Drs. MZ.  Amril  Tamim,  M.Si.,  dan  Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si., memperoleh 20.536 suara;
Berdasarkan data tersebut, maka perbedaan  suara  antara  Pemohon  dan Pasangan  Calon  Nomor  Urut  2  sebagai peraih suara terbanyak dalam pengumuman  hasil  Pemilukada  Kota Baubau oleh Termohon adalah sebanyak
5.569 suara. Dengan demikian,  signifikansi  Permohonan  ini secara  kuantitatif  adalah  sebanyak 2.785  suara  (sekurang-kurangnya  50% dari  perbedaan  suara  antara  Pemohon dan  Pihak  Terkait.  Dengan  Penetapan calon  sehingga  suksesnya  pelaksanaan Pemilukada  2012  ini  diharapkan  akan memberikan efek positif bagi terlaksananya  pemerintahan  yang  lebih baik  untuk  masyarakat  Kota  Baubau kedepannya.
Partisipasi  politik  masyarakat merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan  kekuasaan  politik yang  sah  oleh  rakyat.  Anggota masyarakat  yang  berpartisipasi  politik
misalnya  melalui  pemberian  suara dalam  pemilu  harus  didorong  oleh keyakinan  bahwa  melalui  pemilu kepentingan  mereka  dapat  disalurkan atau  sekurang-kurangnya  diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi  tindakan  pemerintah dalam  membuat  keputusan  yang mengikat.  Untuk  mencapai  partisipasi yang  maksimal,  maka  diperlukan penyebarluasan  informasi  (sosialisasi) tentang  tahapan  pelaksanaan  pemilu kepada  calon  pemilih  (masyarakat). Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Pedoman
Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah. Dalam lingkup wilayah kecamatan,  tugas  dan  kewenangan sosialisasi tahapan dan kegiatan pemilu merupakan  tanggung  jawab  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK).  Hal  ini dijelaskan dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 pasal 8 (1) yaitu: “Dalam mencapai  seluruh  kelompok  sasaran tersebut,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  dibantu  oleh  PPK  dan PPS serta partisipasi masyarakat.
Menurut Mohtar  Mas’oed (2001: 49) bahwa pendidikan itu mempengaruhi  partisipasi  politik.  Di banyak negara pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan  tinggi, bisa memberikan  informasi  tentang  politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa  dan  menciptakan  minat dan  kemampuan  dalam  berpolitik. Orang  terpelajar  lebih  sadar  akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh  lebih  banyak  informasi tentang  proses-proses  politik  dan  lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya.
Penulis  mencoba    membahas tentang  partisipasi  politik  dari  segi tingkat pendidikan pemilih dan frekuensi  mengikuti  sosialisasi  karena menurut  pengamatan  penulis  tingkat partisipasi  politik  sangat  memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan seorang  pemilih  maupun  frekuensi mengikuti  sosialisasi  Pemilukada.  Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maupun frekuensi  mengikuti  sosialisasi,  maka dapat  mempengaruhi  tingginya  tingkat partisipasi  masyarakat  dibidang  politik.
Namun  demikian  rendahnya  partisipasi politik  masyarakat  dapat  disebabkan kurang  maksimalnya  sosialisasi  oleh Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK) selaku  penyelenggara  pemilu  di  tingkat kecamatan.  Hal  ini  terlihat  dari indikator:  (1)  banyak  masyarakat  yang tidak memahami tujuan
diselenggarakannya pemilu; (2) minimnya
informasi tentang kegiatan/pelaksanaan pemilu yang diperoleh  masyarakat;  (3)  banyak masyarakat yang belum memahami tata cara pemberian suara (antara mencoblos dengan mencontreng).
Kurangnya pemahaman
masyarakat  terhadap  tujuan  dan  fungsi pemilu,  diduga  sebagai  penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat  dalam  Pemilukada  di  Kota Baubau tahun 2012 yang lalu. Sehingga penulis  beranggapan  hal  tersebut  layak untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam guna peningkatan kualitas demokrasi di masa  yang  akan  datang,  karena  pemilu yang  dilaksanakan  dengan  baik  dan berkualitas  akan  mampu  melahirkan para  pemimpin  negara  yang  baik  dan berkualitas yang akan mampu membawa  bangsa  dan  negara  ini  ke arah yang lebih baik.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kelurahan Kadolo, pada TPS 1 dan TPS 2 dengan  pertimbangan  bahwa  di  kedua TPS tersebut memiliki animo yang tinggi dalam  Pemilukada  Kota  Baubau  tahun 2012. Metode penelitian adalah penelitian lapangan ( field research ) yang bersifat  deskriptif  kuantitatif.  Populasi adalah  keseluruhan  subyek  penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik  tertentu  di  dalam  suatu penelitian  (Arikunto,  1998:  115). Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka populasi  dari  penelitian  ini  adalah terdiri dari pemilih tetap yang terdaftar pada TPS 1 yang berjumlah 513 pemilih dan  TPS  2  yang  berjumlah  373  pemilih dari 5 (lima) TPS yang ada di Kelurahan Kadolo  Kecamatan  Kokalukuna  Kota Baubau.  Sehingga  jumlah  seluruh populasi  adalah  886  orang.  Sampel adalah  bagian  dari  sebuah  populasi. Sampel  terdiri  dari  sebagian  anggota yang dipilih dari populasi.  Dengan kata lain, sebagian dan bukan semua, elemen dari  suatu  populasi  akan  membentuk sampel (Heru Kurnianto Tjahjono, 2009: 43).  Sedangkan  Singgih  Santoso  (2002:
2)  menyatakan  bahwa  sampel  bisa
didefinisikan  sebagai  sekumpulan  data yang  diambil  atau  diseleksi  dari  suatu populasi.
Krejcie  dan  Morgan  (1970) dalam Joko  Sulistyo  (2012:  23-24) membuat daftar yang bisa dipakai untuk menentukan  jumlah  sampel  yaitu  jika jumlah  populasinya  886,  maka  jumlah sampelnya  adalah  269  orang.  Untuk lebih  jelasnya  mengenai  penentuan sampel penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran  6.Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini digunakan metode- metode sebagai berikut :
1. Interview, yaitu suatu cara pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui  wawancara  secara face  to face dengan sampel dan menggunakan  quisioner  atau  daftar pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan guna memperoleh data atau keterangan  yang  jelas  sehubungan dengan obyek penelitian ini.
2. Observasi dan  partisipasi,  yaitu  cara dimana peneliti akan  turun langsung ke  lapangan  untuk  mengadakan penelitian  guna  memperoleh  data sesuai dengan masalah yang dibahas.
3 .  Dokumentasi ,  yaitu  suatu  cara pengumpulan data
dengan
mengambil  dokumen-dokumen  yang erat  kaitannya  dengan  penulisan  ini,
baik  data  yang  meliputi    berbagai keterangan    yang    diperoleh berdasarkan literatur-literatur, arsip-arsip  atau  data-data    maupun dokumentasi  yang  dimiliki oleh PPK Kecamatan  Mawasangka,  yang  dapat menunjang penelitian ini.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa statistika, sehingga  data  yang  diperoleh  perlu diwujudkan  dalam  bentuk  kuantitatif atau berwujud angka.
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini  dianalisa  secara  statistik dengan menggunakan statistik inferensial.  Sedangkan  teknik  statistik yang  digunakan  adalah  regresi  linear bergandauntuk melihat pengaruh vaiabel  X 1 dan  X 2 terhadap  variabel  Y dengan persamaan sebagai berikut:
Ỹ  =  a  +  b 1 X 1 + b 2 X 2 …………………………….
Keterangan:
Ỹ   =  Partisipasi Politik
Dummy  Variabel :  Jika  partisipasi politik  masyarakat  tinggi  diberi nilai 1 sedangkan jika partisipasi politik masyarakat rendah diberi nilai 0.
X 1 =  Tingkat Pendidikan Pemilih X 2 = Frekuensi Mengikuti Sosialisasi.
a  =  intercept b 1 =  slope tingkat pendidikan pemilih terhadap partisipasi politik. b 2 =  slope frekuensi mengikuti sosialisasi terhadap partisipasi politik.
Penentuan variabel dummy didasarkan pada pernyataan J. Supranto (1995:  198-199)  bahwa  di  dalam  suatu persamaan  regresi,  biasanya  kita menggunakan  simbol  Y  untuk  variabel tak  bebas (dependent  variables) dan  X variabel  bebas (independent  variables) .
Variabel X bisa lebih dari satu (multiple regression) .

## C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
1. Hasil Analisis Penelitian dengan

## Menggunakan SPSS versi 20.0
Hasil  analisis  peneelitian  ini
dapat  di  lihat  pada  lampiran  3  untuk output dari Statistical  Package  for  the Social  Sciences atau Statistical  Product and  Service  Solutions (SPSS)  versi  20,0, dan  pada  hasil  penelitian  ini  hanya ditampilkan  tabel,  parameter  estimasi nilai  t,  parameter  estimasi  nilai    F  dan analisa uji kooefisien determinasi.
a. Parameter Estimasi Nilai t Tabel  4.1.  yang  merupakan  hasil pengolahan  data  melalui  komputer, dimana hasil tersebut diperlukan untuk
pengujian  hipotesisis  1  dan  2.  Adapun hipotesis  1  (satu)  dan  2  (dua)  yang dikemukakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
H 1 =   Ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan  pemilih  terhadap partisipasi  politik  masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor  11  Tahun  2010  di  TPS  1 dan TPS 2 Kelurahan Kadolo Kota Baubau.
H 2 =  Ada pengaruh positif dan signifikan antara frekuensi mengikuti  sosialisasi    terhadap partisipasi  politik  masyarakat berdasarkan Peraturan
KPU Nomor  11  Tahun  2010  di  TPS  1 dan TPS 2 Kelurahan Kadolo Kota Baubau.
Uji  yang  akan  dilakukan  untuk menjawab  kedua  permasalah  tersebut adalah  uji  t  atau  uji  satu-satu  antara variabel independen baik  Tingkat Pendidikan  Pemilih  (X 1 )  maupun Frekuensi  Mengikuti  Sosialisasi  (X 2 ) terhadap  Partisipasi  Politik  (Y).  Untuk lebih jelasnya maka terlebih dahulu kita lihat hasil uji t pada tabel 4.1. berikut.
Tabel 4.1. Uji t (Coefficients a )
Model Unstandardiz ed Coefficients Standardiz ed Coefficient s t Sig. B Std.
Error Beta 1 (Constant) .095 .066 1.43 4 .153 Tingkat Pendidikan Pemilih -.097 .031 -.175 - 3.10 9 .002 Frekuensi Mengikuti Sosialisasi .305 .019 .884  15.7 28 .000
a. Dependent Variable: Partisipasi Politik Tabel 4.1. menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0.095 – 0.097 X 1 + 0.305 X 2
Keterangan: Y   =  Partisipasi Politik X 1 =  Tingkat Pendidikan Pemilih X 2 =  Frekuensi Mengikuti Sosialisasi Persamaan regresi yang di dapat di  atas,  selanjutnya  akan  diuji  apakah memang valid untuk  memprdiksi variabel dependent. Dengan kata lain uji t  dilakukan  ntuk  menguji  apakah Tingkat Pendidikan Pemilih dan Frekuensi  Mengikuti  Sosialisasi  benar- benar  dapat  memprediksi  Partisipasi Politik. Untuk melihat pengaruh variabel Tingkat Pendidikan Pemilih (X 1 ) dengan variabel  Partisipasi  Politik,  maka berdasarkan tabel 4.1. ternyata t hitung bernilai  -3,109  sedangkan  pada  kolom significance adalah 0,002 atau lebih kecil dibanding probabilitas kesalahan sebesar  0,05,  dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilih  (X 1 )  berpengaruh  namun
berpengaruh  negative  dan  signifikan terhadap  partisipasi  politik  masyarakat berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  11 Tahun  2010  di  TPS  1  dan  TPS  2
Kelurahan Kadolo Kota Baubau.
Sedangkan  untuk  melihat  pengaruh variabel Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X 2 )  dengan  variabel  Partisipasi  Politik
(Y),  maka  berdasarkan  tabel  4.1. ternyata  t  hitung  bernilai  15,728 sedangkan  pada  kolom significance adalah  0,000  atau  lebih  kecil  dibanding probabilitas  kesalahan  sebesar  0,05, dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  Frekuensi  Mengikuti  Sosialisasi (X 2 )  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  partisipasi  politik  masyarakat berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  11 Tahun  2010  di  TPS  1  dan  TPS  2 Kelurahan Kadolo Kota Baubau.
b . Parameter Estimasi Nilai F
Hasil  analisa  pada  tabel  4.2. digunakan  menguji hipotesis 3 yaitu:
H 3 =  Ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan pemilih dan
frekuensi  mengikuti  sosialisasi secara  bersama-sama  terhadap partisipasi  politik  masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor  11  Tahun  2010  di  TPS  1
dan TPS 2 Kelurahan Kadolo Kota Baubau.
Uji  yang  akan  dilakukan  untuk menjawab  permasalah  yang  ada  pada hipotesisi  3  adalah  uji  F  atau  uji  secara bersama-sama antara variabel independen baik  Tingkat  Pendidikan Pemilih  (X 1 )  dan  Frekuensi  Mengikuti Sosialisasi (X 2 ) secara simultan terhadap  Partisipasi  Politik  (Y).  Untuk lebih jelasnya maka terlebih dahulu kita lihat hasil uji F pada tabel 4.2. berikut.
Tabel 4.2. Uji F (ANOVA a ) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 18.864 2 9.432 19 2.2 90 .000 b Residual 13.047 266 .049 Total 31.911 268 a. Dependent Variable: Partisipasi Politik b. Predictors: (Constant), Frekuensi Mengikuti Sosialisasi, Tingkat Pendidikan Pemilih Berdasarkan tabel 4.2.
menunjukkan  bahwa  ternyata  F  hitung bernilai 192,290 sedangkan pada kolom significance adalah 0,000 atau lebih kecil dibanding probabilitas kesalahan sebesar  0,05,  dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilih  (X 1 )  dan  Frekuensi  Mengikuti Sosialisasi (X 2 ) secara simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  partisipasi  politik  masyarakat berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  11
Tahun  2010  di  TPS  1  dan  TPS  2 Kelurahan Kadolo Kota Baubau.
c . Koefisien Determinasi
Angka  R square pada  table  4.3.
Analisa Uji Koefisien determinasi ( Model Summary )  adalah  pengkuadratan  dari koefisien  korelasi,  atau  0,769  x  0,769  = 0,591 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.3. berikut
Tabel 4.3. Analisa Uji Koefisien Determinasi (Model Summary)
Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .769 a .591 .588 .221
a. Predictors: (Constant), Frekuensi Mengikuti Sosialisasi, Tingkat Pendidikan Pemilih
Angka  R square 0,591, hasil  ini  disebut  dengan  koefisien determinasi,  dimana  dalam  hal  ini berarti  59,1%  dari  variasi  Partisipasi Politik Masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel  Tingkat  Pendidikan  Pemilih (X 1 ) dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X 2 ) sedangkan sisanya 100% - 59,1% = 40,9%  dijelaskan  oleh  sebab-sebab  lain yang berada di luar persamaan.
Analisis regresi merupakan suatu alat  statistik  yang  digunakan  untuk mengetahui  besarnya  variabel respons terhadap  variabel predictor ,  dalam  hal ini dalam menjawab permasalahn dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan uji-t dan uji-F.
Uji-t digunakan untuk menjawab permasalahan  pertama  dan  kedua. Permasalahan pertama dalam penelitian ini  adalah  apakah  Tingkat  Pendidikan Pemilih  (X 1 )  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  partisipasi  politik masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 di TPS 1 dan TPS 2  Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau? Berdasarkan  hasil  uji-t  dapat  diketahui ternyata  t  hitung  yaitu  bernilai  -3,109 sedangkan  pada  kolom significance adalah  0,002  atau  lebih  kecil  dibanding probabilitas  kesalahan  sebesar  0,05, dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  Tingkat  Pendidikan  Pemilih  (X 1 ) berpengaruh  negative  bukan  positif, namun  signifikan  terhadap  partisipasi politik masyarakat berdasarkan Peraturan  KPU  Nomor  11  Tahun  2010 di  TPS  1  dan  TPS  2  Kelurahan  Kadolo Kota  Baubau.  Hasil  penelitian  ini menerima hipotesis pertama. Jika dilihat dari  tingkat  signifikannya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  latar  belakang pendidikan dari pemilih akan menentukan  keikutsertaannya  dalam setiap  kegiatan  politik  yang  ada disekitarnya,  tanpa  adanya  paksaaan karena semakin tinggi tingkat pendidikan  seseorang,  tidak  menjamin pemahamannya  terhadap  keikutsrtaan
dalam  setiap  tahapan  kegiatan  politik yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat, jadi  belum  tentu  yang  latar  belakang pendidikannya tinggi memiliki kesempatan yang besar untuk mengikuti  kegiatan  politik  yang  ada disekitarnya, bahkan yang terjadi adalah ebaliknya dan masyarakt dengan tingkat pendidikan  yang  rendahlah  yang  lebih banyak  mempunyai  kesempatan  untuk mengikuti  dalam  setiap  tahap  kegiatan Pemilukada  yang  diadakan  oleh  KPU Kota  Baubau.  Harapan  dari  program tersebut  adalah  terutama  pada  saat pencoblosan, tentunya para masyarakat lebih  antusias,  tanpa  diiming-imingi oleh  materi  berupa  uang,  karena masyarakat  menyadari  benar  tentang hak  mereka  di  bidang  politik,  sehingga tujuan  sosialisasi    menurut  Pasal  3 Peraturan  KPU  Nomor  11  Tahun  2010 dapat terwujud yaitu:
a.  Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya  Pemilu  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
b.  Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan  masyarakat  tentang program,  tahapan,  jadwal,  dan  hasil
Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah;
c.  Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan  masyarakat  tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan  hak  politik  dan  hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d.  Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya  pemilih  untuk  berperan serta  dalam  setiap  tahapan  Pemilu Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah;
e.  Meningkatkan kesadaran dan
partisipasi pemilih dalam menggunakan  hak  pilihnya  pada
Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah.
Permasalahan kedua adalah apakah  Frekuensi  Mengikuti  Sosialisasi (X 2 )  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  partisipasi  politik  masyarakat berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  11 Tahun  2010  di  TPS  1  dan  TPS  2 Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau?  maka berdasarkan  nilai  t  hitung  yaitu15,728 sedangkan  pada  kolom significance adalah  0,000  atau  lebih  kecil  dibanding probabilitas  kesalahan  sebesar  0,05, dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  Frekuensi  Mengikuti  Sosialisasi (X 2 )  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  partisipasi  politik  masyarakat berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  11 Tahun  2010  di  TPS  1  dan  TPS  2 Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau.  Hasil uji-t ini pun menerima hipotesis kedua, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa semakin  banyak  model  sosialisasi  yang diberikan  kepada  para  pemilih  akan banyak  memberikan  kesempatan  bagi para  pemilih  untuk  mengikutinya, karena  kondisi  dari  masyarakat  kita yang  serba  sibuk,  mungkin  hal  ini  pula yang  mempengaruhi  tingkat  keaktivan mereka  dalam  setiap  tahapan  kegiatan sosialisasi,  oleh  karena  itu  kegiatan sosialisasi  memang  perlu  dijadwalkan secara    baik  dan  dapat  diakses  oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa keuali dan  yang  terjadi  di  TPS  1  dan  TPS  2 Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau,  bahwa tahapan  sosialisasi  yang  dilaksanakan oleh pihak Komisi Pemiihan Umum yang bekerjasama  dengan  pihak  kelurahan dapat dinilai sudah efektif dilaksanakan, terbukti  dari  antusiasnya  masyarakat dalam  mengikuti  pemilihan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Baubau  dalam  Pemilikada  Tahun  2012 yang lalu.
Permasalahan ketiga adalah apakah  tingkat  pendidikan  pemilih  dan frekuensi  mengikuti  sosialisasi    secara
bersama-sama  berpengaruh  positif  dan signifikant  terhadap  partisipasi  politik masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 di TPS 1 dan TPS 2  Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau? Berdasarkan hasil perhitungan ternyata F  hitung  bernilai  192,290  sedangkan pada  kolom significance adalah  0,000 atau  lebih  kecil  dibanding  probabilitas kesalahan sebesar 0,05, dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa Tingkat  Pendidikan  Pemilih  (X 1 )  dan Frekuensi  Mengikuti  Sosialisasi  (X 2 ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  partisipasi  politik masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 di TPS 1 dan TPS 2  Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau.  Jadi antara  tingkat  pendidikan  seseorang pemilih  dan  frekuensi  mengikuti sosialisasi  berjalan  sinergis  dalam mempengaruhi  para  responden  untuk menjalankan hak politiknya, maka  akan lebih  baik  jika  program-program  yang dicanangkan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum Kota
Baubau
jika memperhatikan  dan  memanfaatkan berbagai  saluran  yang  biasa  digunakan oleh  masyarakat,  sehingga  masyarakat benar-benar  dilibatkan  dalam  setiap tahapan program yang ingin dilaksanakan,  agar  masyarakat  merasa
memiliki dan berupaya untuk melaksanakan  sesuai  dengan  petunjuk undang-undang yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien determinasi  terdapat  nilai  R square 0,591, hasil ini disebut dengan koefisien determinasi,  dimana  dalam  hal  ini berarti  59,1%  dari  variasi  Partisipasi Politik Masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel  Tingkat  Pendidikan  Pemilih (X 1 ) dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi (X 2 ) sedangkan sisanya 100% - 59,1% = 40,9%  dijelaskan  oleh  sebab-sebab  lain yang  berada  di  luar  persamaan  Jadi masih  ada  40,9%  yang  mempengaruhi partisipasi politik masyarakat selain dua variabel independent tersebut.

## BAB PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan, maka dikemukakan beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama menunjukkan
bahwa Tingkat Pendidikan  Pemilih  (X 1 )  berpengaruh namun  arahnya  negatif  dan  signifikan terhadap  Partisipasi  Politik  Masyarakat (Y)  berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor 11  Tahun  2010  di  TPS  1  dan  TPS  2 Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau  karena memberikan  t  hitung    yaitu  bernilai  - 3,109 sedangkan pada kolom significance adalah 0,002 atau lebih kecil
dibanding probabilitas kesalahan sebesar 0,05, sehingga H 0 ditolak dan H 1 diterima . Hasil  pengujian  hipotesis kedua  menunjukkan  bahwa  Frekuensi Mengikuti  Sosialisasi  (X 2 )  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi  Politik  Masyarakat  (Y) berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  11 Tahun  2010  di  TPS  1  dan  TPS  2 Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau,  karena memberikan  nilai  t  hitung  yaitu  15,728 sedangkan  pada  kolom significance adalah  0,000  atau  lebih  kecil  dibanding probabilitas  kesalahan  sebesar  0,05, sehingga  H 0 ditolak  dan  H 2 diterima . Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan
bahwa Tingkat Pendidikan  Pemilih  (X 1 )  dan  Frekuensi Mengikuti  Sosialisasi  (X 2 )  secara simultan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  partisipasi  politik masyarakat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 di TPS 1 dan TPS 2  Kelurahan  Kadolo  Kota  Baubau,  kar ena memberikan  F hitung yaitu192,290 sedangkan  pada  kolom significance adalah  0,000  atau  lebih  kecil  dibanding probabilitas  kesalahan  sebesar  0,05, sehingga  H 0 ditolak  dan  H 3 diterima . saran  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut  Bagi  Komisi  Pemilihan  Umum Kota  Baubau  agar  program  sosialisasi
dapat menggunakan seluruh media yang ada  baik  media  elektronik  maupun media  cetak  yang  ada  di  Kota  Baubau dan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk kalangan akademisi  dalam  hal  ini  pihak universitas  yang  ada  di  Kota  Baubau agar  tujuan  sosialisasi  dapat  terwujud. Dan diharapkan KPUD Kota Baubau agar bekerja secara optimal dan independent sehingga  tujuan  diadakannya  pesta demokrasi  seperti  Pemilukada  Kota Baubau  dapat  berjalan  sesuai  dengan ketentuan  yang  diamanatkan  oleh Peraturan  KPU  Nomor  11  Tahun  2010 Pasal  9  ayat  1  yang  berbunyi:  “metode sosialisasi  dan  penyampaian  informasi yang  digunakan  meliputi:  komunikasi tatap  muka,  komunikasi  melalui  media massa dan mobilisasi sosial”.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Tafsir,  1997. Metodologi Pengajaran . Remaja
Rosdakarya. Bandung.
Arikunto,  Suharsimi.  1998. Prosedur
Penelitian: Suatu pendekatan Praktek . Bina Aksara. Jakarta.
Hartono.  2008. Pengaruh  Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Tingkat Pendapatan  Orang  Tua  Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa  Kelas  IX  SMP  Negeri  1 Kenduruan Tuban (Tesis).
Universitas Kanjuruhan Malang. Hendri  Zainudin. 2007. Pemilukada dan Kedewasaan  Berdemokrasi .  Berita Pagi, Rabu 12 Desember 2007.
Irvan  Mawardi.  2008. Pilkada  dan Partisipasi  Politik artikel  dalam www. jppr.org. Joko  J.  Prihatmoko.  2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Joko Sulistyo. 2012. 6 Hari Jago SPSS 17 . Cakrawala. Yogyakarta. Kurnianto Tjahjono, Heru. 2009. Metode Penelitian  Bisnis  2.0 .  Visi  Solusi Madani (VSM). Yogyakarta.
Michael  Rusf  dan  Philip  Althoff.  2008.
Pengantar Sosiologi Politik .
PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta. Miriam  Budiarjo.  1998. Partisipasi  dan Partai  politik .  Yayasan  Obor.
Jakarta. Mohtar   Mas’oed,  2001. Perbandingan Sistem  Politik .  Gajah  Mada  Press.
Yogyakarta. Muhammad  Asfar.  2006. Pemilu  dan Prilaku  Memilih .  Pustaka  Eureka.
Jakarta.
Muh.  Yuhdi.  2010.  Partisipasi  Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala  Daerah.  Yayasan  Obor. Jakarta.
Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia. Jakarta.
.  1999. Memahami  Ilmu Politik . Grasindo. Jakarta.
Rozali  Abdullah.  2009. Mewujudkan Pemilu  yang  Lebih  Berkualitas
(Pemilu  Legislatif) .  Rajawali  Pers. Jakarta. Singgih  Santoso.  2002. Menguasai Statistik di Era Informasi Dengan
SPSS 12 . Elex Media
Komputindo. Jakarta.
Sudijono Sastroatmodjo. 2004. Perilaku
Politik . Semarang Press.
Semarang.
Supranto,  J.  1995. Ekonometrik  (Buku Dua), Lembaga Penerbit FakultasEkonomi Universitas
Indonesia, Jakarta.
Suwarno  Wiji,  2006. Dasar-dasar  Ilmu Pendidikan .    Ar-Ruuz.  Media. Salatiga Tjahjono,  Heru  K.  (2009), Metode Penelitian  Bisnis ,  Visi  Solusi Madani, Yogyakarta.
Usman R. dan Abdi, (2008), Metodologi Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi (Teori  dan  Aplikasi) , Alfabeta, Bandung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintah  Daerah , Penerbit Restu Agung. Jakarta.