## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Konstruksi  Hukum  Perdagangan  Pengaruh  ( Trading  in Influence ) dalam Tindak Pidana Korupsi
Muhammad Fadhil 1* , Taufik Rachman 2 , Ahsan Yunus 3
1 Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Perak,  Surabaya;  Magister  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas Airlangga, Surabaya.
2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia.
3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: muhammadfadhil89@yahoo.com

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  legal  formulation  of  trading  influence  as  a  criminal  act  of corruption in the future (ius constituendum). This research is normative legal research using a statutory, case, and  conceptual  approach.  The  results  show  that  the  absence  of  regulation  regarding  Influence  Trading  is problematic, considering that there are no criminal provisions in national law regarding Influence Trading. On the  other  hand,  in  order  to  uphold  the  principle  of  legality,  legal  certainty  in  a  country  is  the  existence  of firmness regarding the enactment of the rule of law (Lex-Certa). However, while waiting for the revision of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, actions that fulfil the Trading Influence formulation cannot escape punishment. The provisions of the article on abuse of authority, bribes and gratuities open up opportunities for law enforcers to ensnare Trading Influencers. Hence, it is only necessary to prove that the recipient of Trading Influence is indeed a state administrator or who has authority over the person who has received the money and the promise, according to the person who gave the money. In addition, law enforcement can use Trading Influence as a modus operandi in corruption.
Keywords: Corruption; Bribery; Gratification; Criminal Law Reform; Trading in Influence

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk formulasi hukum perdagangan pengaruh (trading  influence)  sebagai  tindak  pidana  korupsi  di  masa  mendatang  (ius  constituendum).  Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan perihal Trading in Influence ini sangat dilematis, mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional  terkait  perbuatan  Trading  in  Influence.  Di  sisi  lain  guna  menjunjung  tinggi  asas  legalitas,  maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (Lex- Certa). Namun sembari menunggu revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan Trading in Influence ini tidak dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Ketentuan pasal  penyalahgunaan  wewenang,  suap-menyuap  maupun  gratifikasi  membuka  peluang  bagi  para  penegak hukum untuk menjerat pelaku Trading in Influence. Sebab, hanya perlu dibuktikan bahwa penerima Trading in Influence memang merupakan penyelenggara negara atau yang memiliki suatu wewenang orang yang telah menerima  uang  serta  janji,  dan  yang  menurut  pemberi  uang  tersebut.  Selain  itu,  Penegak  Hukum  dapat menjadikan Trading in Influence sebagai modus operandi dalam perbuatan korupsi.
Kata Kunci: Korupsi; Suap; Gratifikasi; Pembaruan Hukum Pidana; Perdagangan Pengaruh

## 1. Pendahuluan
Tindak pidana korupsi dalam bentuk pemanfaatan pengaruh ( trading in influence ) kini menjadi  isu  kontemporer  yang  menarik  untuk  dikaji.  Pada  tataran  normatif,
pengaturan  perdagangan  pengaruh  dalam  the United  Nations  Convention  against Corruption (UNCAC)  termasuk  dalam non-mandatory  offences , 1 namun  pada  tataran praktis  menunjukkan  bahwa  praktik  perdagangan  pengaruh  sebagai  tindak  pidana korupsi telah marak terjadi di Indonesia. 2
Korupsi  merupakan  suatu  tingkah  laku  atau  perbuatan  orang  yang  berupa  tindakan penyelewengan untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. 3 Hal ini sejalan dengan Robert Klitgaard yang mengartikan korupsi sebagai one of the foremost problems in the developing world and it isreveiving much greater attention  as  we  reach  the  last  decade  of  the  century. 4 Berelasi  dengan  hal  tersebut,  maka korupsi  bukan  sekedar  persoalan  normatif  saja,  akan  tetapi  sudah  menjadi  penyakit kolosal. 5 Mengingat  korupsi  di  Indonesia  terjadi  secara  sistematik  dan  meluas, sehingga  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak- hak sosial ekonomi masyarakat secara luas dan massif. 6
Saat ini modus operandi dalam tindak pidana korupsi semakin bervariasi, bukan lagi bermain pada adanya kurang volume atau suap maupun gratifikasi biasa, tetapi pada penggunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki ( abuse of power ) untuk kepentingan pribadi. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah  dipopulerkan  oleh  E.  John  Emerich  Edward  Dalberg  Alton  (Lord  Alten).  Ia adalah  seorang  pakar  sejarah  Inggris  yang  mmperkenalkan  kata-kata  berupa  dalil korupsi  yang  termasyur,  “ The  power  tends  to  corrupt,  but  absolute  power  corrupts absolutely” . 7
Dalam Oxford  Dictionary ,  memperdagangkan  pengaruh  merupakan  bentuk penggunakan   posisi  atau  pengaruh  politik  atas  nama  seseorang  dengan  imbalan uang  atau  bantuan  lain. 8 Trading  in  influence ini  mengacu  pada  ketentuan  yang tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2003 Pasal 18, yaitu:
a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party anundue advantage for the original instigator of the act or for any other person;
b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person,directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.
1 Moh Akil Rumaday. (2021). "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." Lex Renaissance, Vol. 6, No. 2: 235-245.
2 Ratna  Kumala  Sari  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  (2020).  "Kebijakan  Formulasi  Pertanggung- jawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  In  Influence  Sebagai  Tindak  Pidana Korupsi." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1: 12-23.
3 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 15.
4 Robert  Klitgaard  dalam  Achmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 2002, h.15.
5 Mochamad  Ramdhan  Pratama.  “Kebijakan  Kriminalisasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  In  Influence dalam Tindak Pidana Korupsi”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, Juni 2020, h. 14-29.
6 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
7 John  Emerich  Edward  Dalberg  Alton  dalam  Ilham  Gunawan, Postur  Korupsi  di  Indonesia  injauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik , Angkasa, Bandung, 1990, h. 8.
8 Fitroh  Rohcahyanto,  “Memperdagangkan  Pengaruh  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi”,  Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h. 24.
Pertama, janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik  atau  orang  tersebut  menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau  yang dianggap  ada  dengan  maksud  memperoleh  dari  pejabat  publik  suatu  manfaat  yang tidak  semestinya  untuk  kepentingan  penghasut  yang  sebenarnya  dari  tindakan tersebut  atau  untuk  orang  lain  siapa  pun; kedua, Permintaan  atau  penerimaan  oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang  tidak  semestinya  untuk  dirinya  atau  untuk  orang  lain  agar  pejabat  publik  atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.
Jika dihubungkan dengan perdagangan pengaruh yang diatur dalam UNCAC, maka seseorang yang memiliki pengaruh tidak terbatas pada pejabat publik yang memiliki kekuasaan  secara  langsung  namun  bisa  siapa  saja  yang  memiliki  kapasitas  untuk mempengaruhi otoritas publik. Persoalan yang muncul kemudian, meskipun trading in influence ini  dianggap  sebagai  sebuah  tindak  pidana  korupsi  dalam  UNCAC,  dan UNCAC sendiri sudah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corruption ,  2003,  namun  pengaturan perihal trading in influence belum diatur secara jelas di dalam hukum pidana positif di Indonesia.  Hal  ini  menjadikan trading  in  influence bukan  sebagai  salah  satu  delik korupsi.
Trading in influence merupakan salah satu perbuatan pidana yang dianjurkan untuk di adopsi oleh negara yang meratifikasi UNCAC, namun tidak diwajibkan ( non-mandatory offences) . Beberapa alasan bagi negara yang tidak mengatur ketentuan tentang Trading in  Influence sebagaimana  dianjurkan  oleh  ketentuan  International  ini  adalah  sebagai berikut: 9
1. Beberapa  negara  merasa  bahwa  mereka  sudah  memiliki  ketentuan  yang  sudah bisa  menjangkau  perbuatan  pidana  Trading  in  Influence.  Sebagai  contoh  ada negara  yang  merasa  bahwa  dengan  pengaturan  mereka  tentang  perbuatan pidana suap beserta konsep percobaan maupun penyertaan (delneeming) sudah meliputi makna perbuatan pidana Trading in Influence.
2. Ada  negara  yang  takut  bahwa  dengan  mengatur  secara  specifik  perbuatan Trading  in  Influence  akan  mempengaruhi  aktivitas  lobyloby  politik  yang diperbolehkan oleh negara mereka.
3. Norma  pengaturan  mengenai  perbuatan  pidana  Trading  in  Influence  sendiri dianggap tidak jelas dan kompleks.
4. Anggapan  bahwa  negara-negara  yang  melakukan  “reservasi”  meskipun dianjurkan  untuk  mengatur  di  aturan  domestiknya  memiliki  keuntungan  yang membuat adanya
Di  Indonesia  sendiri,  praktik  perbuatan  yang  harusnya  dapat  dikategorikan  sebagai trading in influence sering terjadi, namun tidak dapat ditarik sebagai pelaku kejahatan atau bahkan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang harusnya masuk kategori trading  in  influence dijerat  dengan  tindak  pidana  suap  dan  gratifikasi bahkan  dijerat dengan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 UU No 31  Tahun  1999  Jo  UU  Ni  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Menilik  pada  kasus  yang  menimpa  Irman  Gusman  Mantan  Ketua  DPD
9 Slingerland, Willeke. (2011). The Fight against Trading in Influence. Publc Policy and Administration , 10 (a), 43-66
Republik  Indonesia  yang  tersandung  perkara  korupsi  gula  impor  tanpa  Standar Nasional  Indonesia  di  Sumatra  Barat,  Ia  memperdagangkan  pengaruhnya  sebagai pejabat  yang  memiliki  banyak  koneksi  untuk  memberi  pengaruhnya  sebagai  pejabat yang memiliki banyak koneksi untuk memberi keuntungan kepada seorang pengusaha dengan imbalan.
Perdagangan pengaruh juga terjadi pada perkara Presiden Partai Keadilan Sejahteran Luthfi  Hasan  Ishaaq.  Pada  Januari  2013,  Luthfi  ditetapkan  sebagai  tersangka  dugaan korupsi  dalam  pengurusankuota  impor  daging  sapi.  Wakil  Ketua  KPK  ketika  itu, Bambang  Widjojanto,  mengatakan  Luthfi  memanfaatkan  jabatannya  untuk mempengaruhi  Suswono,  politikus  PKS  yang  menjadi  Menteri  Pertanian. 10 Selain  itu terdapat  kasus  mantan  Ketua  Umum  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP) Muhammad  Romahurmuziy  yang  memiliki  pengaruh  partai  politik  dalam Kementerian  Agama  untuk  memengaruhi  hasil  seleksi  jabatan  untuk  posisi  kepala kantor Kemenag Gresik dan Kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur. 11
Praktik perdagangan pengaruh tidak hanya terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan Pimpinan  partai  atau  Politisi  Nasional,  tetapi  juga  sudah  jamak  terjadi  dalam  kasus- kasus  di  daerah.  Seperti  Kasus  yang  melibatkan  Mantan  Anggota  DPRD  Kota Surabaya  yakni  Binti  proyek  pengadaan  barang-barang  dalam  pelaksanaan  kegiatan dana hibah Pemerintah Kota Surabaya APBD 2016. Dari kegiatan tersebut, pembagian keuntungan yang didapat oleh Binti Rochmah selaku Anggota DPRD Kota Surabaya sebesar  10-15  persen  dari  hasil  pelaksanaan  kegiatan  dana  hibah  dan  digunakan membantu pemilihan anggota DPRD Surabaya tahun 2019-2024. 12
Fakta  inilah  yang  menjadi  salah  satu  rujukan  mengenai  perubahan  ketentuan  dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  adanya pembaruan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  belum  mengatur  mengatur  tentang trading  in  influences dan  sebatas pengaturan mengenai penyuapan dan gratifikasi.
Pengaturan  mengenai  tindakan  perdagangan  pengaruh  sudah  selayaknya  diatur dalam hukum positif di Indonesia. Sebab hal ini tentu saja akan menimbulkan resiko untuk  memprioritaskan  pemberantasan  korupsi  ke  depannya.  Melihat  dinamika korupsi di pusaran pemilik kekuasaan politik memunculkan sebuah keresahan dalam menjerat  para  elit-elit  dalam  dunia  politik  yang  melakukan  praktik  korupsi  karena tidak  termasuk  dalam  penyelenggara  negara  dapat  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini.
Pengaturan tentang trading in influences secara Prinsip sebenarnya untuk memberikan manfaat kepada para pemangku jabatan/pejabat publik agar para pihak yang berada dalam  lingkaran  kekuasaan  tidak  memanfaatkan  kewenangan  para  pejabat  publik hanya  karena  kedekatan  atau  pengaruh  yang  dimiliki  terhadap  pejabat  publik tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin apabila menunggu adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia untuk mengatur adanya perdagangan  pengaruh.  Oleh  karena  itu,  aparat  penegak  hukum  perlu  melihat kedudukan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20
10 Ibid.
11 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47635406 diakses pada tanggal 26 April 2021
12 Ringkasan Dakwaan JPU dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4644K/Pid.Sus/2020
Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  melakukan pemberantasan perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif ( normative legal research ) 13 dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute ),  pendekatan  kasus,  dan pendekatan  konseptual.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan pengumpulan  dan pengolahan  bahan-bahan  hukum  yang  disusun  secara  sistematis  untuk  mencari pemecahan atas isu hukum dengan menggunakan analisis konten.

## 3. Korelasi  Perbuatan Trading  in  Influence dengan  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Korupsi terjadi ketika terdapat penyalahgunakan kekuasaan publik (abuse of power) yang  diamanatkan  demi  keuntungan  pribadi.  Tindakan  korupsi  terjadi  ketika  orang yang bertanggung jawab ini menerima uang atau beberapa bentuk hadiah lainnya, dan menjalankannya untuk menyalahgunakan kekuasaan resminya dengan menukar pada tindakan  yang  tidak  pantas. 14 Dalam  perspektif  saat  ini,  muncul  suatu  pandangan bahwa ada kecenderungan korupsi juga telah merambah ke sektor swasta selain dalam sektor publik.
Salah satu kategorisasi korupsi yang terjadi menurut Baharuddin Lopa yaitu Political Corruption (korupsi politik) . 15 Memperjelas apa yang dimasud dengan korupsi politik mengutip  pendapat  David  M  Chalmers  yang  dimaksud  dengan  korupsi  poltik  itu ialah : "Elektoral corruption includes purchase of voles wit money, promises of office or special fa  vors,  corcion.  Intimidation,  an  inteference  with  freedom  of,  election.  Corruption  in  office involves  sale  of  legislative  votes,  administrative  of  yudicial  decision,  or  governmental appointment” (korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh janji tentang jabatan atau suara  dengan  uang,  janji  hadiah-hadiah  khusus,  paksaan,  intimidasi  dan  campur tangan terhadap kebebasan memilih). 16
Berbicara  terkait Trading  in  Influence, maka  diketahui  tidak  masuk    sebagai  suatu tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi. Trading  in  influence merupakan  sebuah  bentuk  korupsi  yang  sulit untuk  digambarkan  dan  dipahami. 17 Menurut  hasil  penelitian Indonesian  Corruption Wacth ,  setidaknya  terdapat  tiga  pola  untuk  mengambarkan Tranding  in  Influence sebagai berikut: 18
13 Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 164-166
14 Fransiska Adelina, Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 1 Tahun 2019 hal. 64
15 Baharuddin Lopa, 1997, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, PT Kipas Putih Aksara. Jakarta, Hal 5 16 Ibid.
17 Slingerland, Willeke, “ The Fight Against Trading in Influence ” , Saxion University of Applied Sciences, School of Governance & Law M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede, the Netherlands, hlm. 11.
18 ICW, “Kajian Implementasi aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional”, 2014.

## 3.1. Pola Vertikal
Memperdagangkan  pengaruh  dengan  pola  vertikal  atau  ke  atas  dapat  digambarkan sebagai berikut:

## Penjelasan
- Model perdagangan pengaruh dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
- Dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/ kewenangan.
- Pengaruh  yang  dimilikinya  digunakan  untuk  memberikan  insentif  kepada perorangan atau kelompok tertentu.

## Contoh ilustrasi kasus
Seorang pengusaha (baca A) yang menjadi donator politik seorang kepala daerah (B) ingin  merevisi  jumlah  nominal  retribusi  dalam  sebuah  Perda  Retribusi,  karena memberatkan  bisnisnya.  Perda  Retribusi  tersebut  mengatur  bahwa  setiap  truk  atau mobil tambang yang melewati Kabupaten Berani harus membayar retribusi sebesar Rp 20.000 per ton hasil tambang yang melintasi jalanan tersebut.

## Posisi pihak
- A merupakan seorang pengusaha tambang sekaligus merupakan salah satu donatur dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Berani.  A  menjadi  donatur  bagi  B pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
- B merupakan kepala daerah di Kabupaten Berani.

## Kronologis kasus
- Sebagai  seorang  pengusaha  tambang  di  Kabupaten  Berani,  A  sangat  berkeinginan Perda Retribusi Kabupaten Berani terkait dengan besaran retribusi bahan tambang yang  melintasi  jalan  kabupaten  untuk  direvisi.  Hal  ini  dilakukan  untuk memperbesar margin keuntungan yang diperoleh pengusaha tersebut.
- Perda  tersebut  mengatur  setiap  hasil  tambang  berupa  batu  bara  yang  melintasi Kabupaten  Berani  wajib  dikenakan  retribusi  sebesar  Rp.  20.000  per  ton.  Si pengusaha ingin nominal tersebut dikurangi menjadi hanya Rp. 5.000 per ton.
- Untuk  merealisasikan  niatnya  tersebut,  si  pengusaha  melobi  si  bupati.  Karena pernah  menjadi  donatur  politiknya,  si  bupati  tidak  berkeberatan  untuk  merubah perda itu.
- Kedudukan Bupati sebagai Pihak yang memiliki Pengaruh terhadap Pejabat Publik yang dapat melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Retribusi (DPRD).
- Bupati  kemudian  melakukan  sebuah  tindakan  tertentu  untuk  merevisi  secara terbatas Peraturan Daerah Retribusi tersebut dan meminta DPRD Kabupaten Berani untuk  menyetuji  Revisi  Perda  tersebut  selaku  pemilik  kewenangan  Perubahan. Revisi  ini  pun  menemui  jalan  mulus  karena  si  bupati  memiliki  mayoritas pendukung di DPRD.
- Revisi perda pun berhasil dilakukan sehingga nominal retribusi turun drastis hanya menjadi Rp 5.000 per ton.

## Analisis kasus
Dalam ilustrasi kasus di atas, si kepala daerah menggunakan otoritas yang dia miliki untuk memberikan insentif khusus kepada donatur politiknya berupa revisi peraturan daerah  untuk  mengurangi  nominal  retribusi.  Retribusi  yang  awalnya  Rp  20.000 berubah  menjadi  Rp.  5.000.  Sulit  untuk  dibantah  bahwa  motivasi  si  kepala  daerah dalam merubah aturan tersebut disebabkan karena faktor si pengusaha tambang pada masa lalu pernah menjadi donatur politiknya.
Dalam  kasus  ini,  si  kepala  daerah  tidak  menerima  dana  langsung.  Namun  revisi tersebut dilakukan atas motivasi balas jasa kepada donatur politiknya tersebut. Jika si bupati/kepala  daerah  menerima  uang  atas  jasa  merevisi  perda  dilakukan  dia  bisa langsung  dikenakan  dengan  pasal-pasal  suap.  Namun  karena  tidak  menerima  uang secara langsung, maka tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal suap. Di sisi yang lain, si kepala  daerah  pun  tidak  bisa  dijerat  dengan  delik  merugikan  keuangan  negara, misalnya  Pasal  2  Undang-Undang  Tipikor  karena  kekurangan  unsur  “melawan hukum”.

## 3.2. Pola Vertikal dari Broker
Pola perdagangan pengaruh vertikal dengan calo/ broker dapat diilustrasikan sebagai berikut:

## Penjelasan
- Model  perdagangan  pengaruh  vertikal  dengan  broker  lazim  terjadi  pada lingkungan  kekuasaan  dan  jabatan  publik.  Mereka  yang  dekat  dengan  kekuasaan salah satunya adalah keluarga.
- Dalam  model  ini,  broker  menjadi  individu  atau  kelompok  yang  memanfaatkan pengaruh si pejabat publik.
- Modal  ini  lazim  terjadi  dalam  proyek-proyek  pengadaan  dan  penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara.

## Contoh ilustasi kasus:
Pihak  yang  berpengaruh  (baca  A)  merupakan  seorang  hakim  agung  yang  menjadi salah  satu  majelis  dalam  sengketa  sebidang  tanah  di  Jl.  Gatot  Subroto.  A  memiliki seorang anak yang berprofesi sebagai seorang pegawai swasta. Untuk mengetahui dan mempengaruhi putusan si hakim agung di tingkat kasasi, si pihak berperkara (baca C) dapat menghubungi anaknya A.
Kronologis kasus:
- Sengketa sebidang tanah seluas 4000 M 2 di Jalan Gatot Subroto memasuki tahapan kasasi di Mahkamah Agung. C sebagai tergugat ingin memenangkan perkaranya di tingkat kasasi, karena sudah dua kali kalah di tingkat pertama dan banding.
- Untuk  dapat  memenangkan  perkaranya  tersebut,  C  menemui  B  karena  ia mengetahui bahwa Hakim A memilki seorang anak, yakni B tersebut.
- Tujuan  C  menemui  B  adalah  untuk  melobi  agar  B  dapat  mempengaruhi  putusan dalam sengketa a quo .
- Agar B mau melakukan lobi, C memberikan B sebuah mobil sedan sport seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Lobi anak kepada orang tua berhasil (baca B kepada A), sehingga si C dimenangkan dalam  sengketa  tersebut.  Dalam  melakukan  lobinya,  B  menceritakan  kepada ayahnya  sebagai  hakim  bahwa  B  dijanjikan  sebuah  mobil  jika  C  menang  dalam perkara tersebut. Mobil ditujukan kepada B, bukan kepada A sebagai hakim.

## Analisa aktor
- Sebagai  hakim,  A  sudah  dipengaruhi  anak  dalam  mengambil  keputusan  sebuah perkara.  Walaupun  tidak  menerima  uang,  ia  dapat  dijerat  dengan  pasal perdagangan  pengaruh  pasif,  karena  putusannya  telah  memberikan  manfaat  dan keuntungan yang tidak semestinya bagi anaknya tersebut.
- Sebagai  pegawai  swasta,  B  sudah  menerima  janji  untuk  mempengaruhi  orang  tua nya (hakim A), sehingga ia dijerat dengan perdagangan pengaruh pasif.
- Sebagai  pihak  yang  berperkara,  C  memberikan  sesuatu  kepada  B  agar mempengaruhi  A.  Oleh  karena  itu,  yang  bersangkutan  dapat  dijerat  dengan perdagangan pengaruh aktif.

## 3.3. Pola Horizontal
Perdagangan pengaruh dengan bentuk horizontal atau mendatar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Penjelasan:
- Dalam  model  perdagangan  pengaruh  horizontal,  klien  atau  pihak  berkepentingan bersama  calo  merupakan  dua  pihak  yang  aktif,  sementara  otoritas  pejabat  publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
- Klien  menyerahkan  uang  kepada  pihak  berpengaruh  yang  bukan  penyelenggara negara.
- Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.
- Model  kedua  horizontal  banyak  terjadi  di  lingkup  partai  politik  yang  memiliki jaringan  kepada  kekuasaan  eksekutif.  Orang-orang  yang  berada  di  struktur pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan  sering  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.

## Contoh Ilustrasi kasus:
Seorang pengusaha (Baca: A) mendekati seorang Ketua Umum Partai Politik (Baca: B) untuk  memperoleh  sebuah  proyek  pengadaan  dengan  cara  mempengaruhi  pejabat publik yang satu partai dengan B. Pejabat publik yang dipengaruhi tersebut kita sebut dengan “C”.
Posisi Pihak:
- A  merupakan  seorang  pengusaha  yang  disebut  dengan  klien.  A  mendekati  B dengan tujuan mempermudah lobi kepada C untuk mendapatkan sebuah proyek.
- B  merupakan  seorang  ketua  umum  partai  politik.  B  bukanlah  seorang  pejabat publik  yang  berlatar  belakang  penyelenggara  negara,  namun  dia  memiliki  akses kekuasaan khususnya kepada C yang merupakan kader dari partai politiknya.
- C  merupakan  pejabat  publik.  Di  tangan  pejabat  publik  ini,  sebuah  kebijakan  dan keputusan dilahirkan. Sehingga C yang merupakan pejabat publik atas permintaan atau  pengaruh  ketua  umum  partai  politik  tersebut  menyalahgunakan  kekuasaan yang dimilikinya untuk membantu A dalam mendapatkan proyek.

## Kronologis kasus
- Sebagai seorang pengusaha  konstruksi, A mendapat kabar bahwa di Kementerian Pekerjaan  Umum  akan  diadakan  proyek  senilai  114  milyar  rupiah  untuk  proyek irigasi  di  daerah  Indonesia  Bagian  Timur.  Sebagai  seorang  pengusaha,  A  sangat berminat  untuk  bisa  memenangkan  proyek  pengerjaan  tersebut.  Namun  A  sadar bahwa untuk memenangkan proyek tersebut tidak akan mudah karena pasti akan muncul banyak pesaing.
- Menyadari  kondisi  tersebut,  A  kemudian  mendekati  menteri  pekerjaan  umum melalui B yang notabene merupakan ketua umum partai politik si menteri. Hal ini disadari  bahwa  menteri  akan  sangat  mudah  dipengaruhi  jika  sang  ketua  umum sudah dapat dipengaruhi.
- Si  pengusaha  kemudian  memberikan  janji  kepada  B  sebagai  ketua  umum  partai akan  mendapatkan  uang  sebesar  5  persen  dari  nilai  proyek  jika  dia  dimenangkan dalam tender di Kementerian Pekerjaan Umum tersebut.
- Proses  tender  berjalan,  pada  akhirnya  hasil  tender  memenangkan  A  karena  B berhasil mempengaruhi C untuk memenangkan proyek tersebut.
- Karena  dapat  memenangkan  tersebut,  A  kemudian  menyerahkan  uang  sebesar  5 persen  dari  nilai  proyek  yang  diperoleh  kepada  B  sebagai  ucapan  terima  kasih karena telah membantu memenangkan proyek tersebut.

## Analisa kasus:
Dari  gambaran  di  atas  dapat  ditunjukkan  bahwa  pengaruh  yang  dimiliki  ketua umum partai digunakan untuk mempengaruhi kadernya dalam sebuah pengadaan di Kementerian Pekerjaan Umum. Ini dilakukan karena adanya sebuah commitment fee sebesar  5  persen  dari  nilai  proyek  yang  dapat  dijanjikan.  Kasus  di  atas menunjukan  bentuk trading  in  influence sebagai  trilateral  relationship:  karena  ada pihak  berpengaruh  (B),  pihak  yang  mempengaruhi  (A),  dan  pihak  yang dipengaruhi (C).
Jika  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  rumusan  yang  ada  dalam  perbuatan memperdagangkan  pengaruh  mirip  dengan  rumusan  penyuapan,  akan  tetapi  lebih luas. 19 Tindak  Pidana trading  in  influence ini  lebih  luas  cakupannya  dengan  tindak pidana  penyuapan,  karena  melibatkan  “penyalahgunaan  pengaruh  yang  nyata  atau diperkirakan,  bukan  “berbuat  atau  tidak  berbuat”  (sesuai  dengan  kemauan  pemberi suap). 20 Sekilas, ketentuan ini sangat mirip dengan unsur-unsur suap atau gratifikasi.
Trading  in  influence sering  kali  memliki  kemiripan  dengan  suap.  Namun  terdapat perbedaan mendasar antara trading in influence dengan suap, diantaranya yaitu: 21
1. Pada trading in influence merupakan suatu bentuk trilateral relationship dan bilateral relationship dimana  pihak  yang  terlibat  adanya  dua  pelaku  dari  sisi  pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnnya (tidak harus pejabat publik atau Penyelenggara Negara). Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat  publik  atau  penyelenggara  Negara  juga  menjadi  pihak  yang  terlibat. Sedangkan  pada  suap  merupakan  suatu bilateral  relationship dimana  pihak  terlibat merupakan  penyelenggara  Negara  sebagai  penerima  suap  karena  terdapat  unsur menyalahgunakan  kekuasaan  atau  kewenangan  dalam  jabatannya.  Khusus  untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara Negara maupun pihak swasta.
2. Subjek  hukum  pada trading  in  influence dapat  berasal  dari  bukan  penyelenggara Negara, namun memiliki akses atau kekuaaan kepada otoritas publik. Sebagaimana frasa “ official or any other person ”Pasal 18 huruf (a) UNCAC. Pada suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak bersal dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
3. Bentuk perbuatan pada trading in influence dimana tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Sedangkan pada  suap,  salah  satu  unsur  utama  dalam  suap  adalah  perbuatan  pelaku  yang bertentangan  dengan  kewajiban  atau  kewenangannya  atau  menurut  pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.
4. Bentuk penerimaan trading in influence dimana pelaku trading in influence menerima keuntungan  yang  tidak  semestinya  ( undue  advantage ).  Sehingga  cakupannya  lebih luas daripada suap. Berbeda dengan suap, penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Dimana hadiah tersebut dapat dikatakan sesuatu yang memiliki arti.
19 Andi Hamzah, op.cit., hlm. 255. 20 Ratna  Kumala  Sari  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Kebijakan  Formulasi  Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  In  Influence  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2020): 12–23, https://doi.org/doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23, 19
21 Donal  Fariz,  dkk, Kajian  Implementasi  Aturan  Trading  In  Influence  Dalam  Hukum  Nasional, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hal. 36.
Meskipun  erat  dikaitkan  dengan  tindak  pidana  suap,  namun  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  pemilik  kewenangan  dalam  bentuk trading  in  influence oleh  beberapa ahli  dinilai  merupakan  perwujudan  dari  gratifikasi.  Padahal  ada  perbedaan  antara trading in influence, suap dan gratifikasi.
Perbedaan  utama  perbuatan Trading  in  Influence dengan  suap  adalah  terletak  pada subyek  hukum,  dimana  dalam Trading  in  Influence orang  yang  memiliki  pengaruh tidak hanya dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sedangkan dalam suap  harus  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara.  Selain  itu,  tindakan  pelaku dalam  perbuatan Trading  in  Influence tidak  memiliki  pertentangan  secara  langsung dengan  kewajiban  atau  kewenangannya  tetapi  memanfaatkan  pengaruhnya  yang nyata  atau  dianggap  ada,  sedangkan  suap  harus  berbuat  atau  tidak  berbuat  yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.
Setelah  melakukan  perbandingan  antara Trading  in  Influence dengan  perbuatan  suap maupun  gratifikasi  maka  terdapat  suatu  korelasi  yang  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Setelah  melihat  skema  di  atas,  korupsi  dapat  terjadi  ketika  pengaruh  jahat  bertemu dengan  itikad  untuk  menyalahgunakan  kekuasaan,  sehingga  timbullah  suatu  tindak pidana korupsi. Diterimanya janji atau penawaran atau pemberian dikarenakan suatu pengaruh  jahat  yang  tidak  bisa  untuk  ditolak  atau  dihindari  oleh  pemegang kekuasaan.  Dengan  demikian,  penerimaan  atas  suap  maupun  gratifikasi  adalah pelancar dari perbuatan trading in influence dalam tindak pidana korupsi.
Meskipun demikian, di Indonesia aturan mengenai trading in influence secara gamblang belum  diratifikasi  tetapi  ada  beberapa  pasal  pada  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit mengatur mengenai konsep trading in influence. Pasal  mengenai  gratifikasi  maupun  suap  memang  dapat  digunakan  untuk  menjerat pelaku trading  in  influence .  Namun,  baik  pasal  mengenai  suap  ataupun  gratifikasi hanya dapat menjerat mereka yang memberikan secara langsung atau tidak langsung janji  atau  hadiah  kepada  pejabat  publik,  penyelenggara  negara,  hakim,  advokat  dan
penegak  hukum.  Tetapi  tidak  dapat  menjerat  pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki kualitas sebagaimana diatur dalam pasal mengenai suap dan gratifikasi.
Dalam  praktiknya,  kondisi  ini  menyebabkan  dalam  beberapa  Penanganan  perkara yang  sebenarnya trading  in  influence menggunaka  ajaran  penyertaan  sebagai penyambung  untuk  menarik  pihak-pihak  tertentu  untuk  dapat  digunakan  bersama dengan  pasal  mengenai  suap  dan  gratifikasi,  sehingga  pihak  ketiga  yang  bertugas sebagai  perantara  atau  calo  atau trader dapat  dimintakan  pertanggungjawaban. Namun  terdapat  satu  persyaratan  mutlak  yang  wajib  dipenuhi  agar  pelaku  dapat dijerat dengan pasal mengenai suap dan gratifikasi. Syarat tersebut adalah keharusan telah terjadinya ‘transaksi’ antara pemberi dan penerima selain itu implikasi kebijakan yang  telah  di  perdagangkan  telah  menimbulkan  akibat  yang  nyata  yakni  merugikan Negara  atau  perekonomian  Negara.  karena  apabila  hal  ini  tidak  terealisasi,  maka jeratan yang dapat dikenakan kepada pelaku hanya sebatas permufakatan jahat.

## 4. Urgensi  Pengaturan Trading  in  Influence sebagai  Tindak  Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia
Kekalnya praktik korupsi di sebagian besar negara, wilayah maupun daerah tentunya memberikan  dampak  yang  sangat  signifikan  dalam  pembangunan.  Secara  sosiologis, korupsi  berasal  dari  masing-masing  diri  individu  yang  memiliki  niat,  peluang  dan kesempatan  untuk  mengambil  yang  bukan  haknya  guna  memperkaya  diri  sendiri. Sejarah  tercatat  bahwa  korupsi  bermula  sejak  awal  kehidupan  manusia,  dimana organisasi  kemasyarakatan  yang  rumit  mulai  muncul.  Kepustakaan  lain  mencatat korupsi  sudah  berlangsung  sejak  zaman  Mesir  kuno,  Babilonia,  Roma,  sampai  pada abad pertengahan, hingga sekarang. 22
Perkembangan  modus  tindak  pidana  korupsi  juga  menjadikan  pemerintah  harus senantiasa memperhatikan keberlakuan aturan. Perlu ditinjau apakah peraturan yang berlaku  saat  ini  telah  mampu  menjangkau  berbagai  modus  baru  yang  berkembang. Fenomena korupsi yang terjadi akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang begitu kompleks  baik  dari  segi  modus  dan  aktor,  tindak  pidana  korupisi  yang  semakin canggih dan variatif artinya korupsi perbuatan yang berkembang secara dinamis, 23 Hal ini  dapat  mengakibatkan  risiko  bagi  keberlanjutan  dalam  pemberantasan  korupsi  di masa depan. 24
kehadiran trading  in  influence dalam United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  tentu  menjadi  salah  satu  bagian  dari  pengalaman  panjang  negara-negara berkembang  dalam  penanganan  korupsi.  Dimana  negara-negara  maju  khususnya melihat  bahwa  ada  beberapa  cela  Uang  Negara  bisa  di  rampok  karena  kewenangan yang  diberikan  Negara  kepada  sesorang  bisa  di  salah  gunakan.  Selain  itu  Pengaruh yang di timbulkan dari trading in influence sangatlah besar dan berjangka panjang serta memiliki efek dominan yang sangat merusak tatanan berbangsa dan bernegara.
22 Ridwan Nasir, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, hal. 277
23 Sari  Mandina, Hukum  Pidana  Masa  Kini:  Perspektif  Jurimetrie  Pada  Kebijakan  Legislasi  Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi , Yogyakarta: Total Media, 2014, hlm. 84
24 Syahmin  AK.,  “StAR  Initiative  Dalam  Perspektif  Kerjasama  Internasional”,  (Artikel  dimuat  dalam MEDIA SRIWIJAYA), Koran Kampus UNSRI, Edisi Desember 2011, hlm. 11
Indonesia  sebagai  salah  satu  subjek  Internasional  bahkan  sebagai  salah  satu  negara yang  meratifikasi  UNCAC  maka  Indonesia  harus  menjalankan  konsekuensi  dari peratifikasian  suatu  perjanjian  internasional  tersebut.  Subjek  hukum  internasional wajib melaksanakan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian internasional demi tercapai  maksud  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  perjanjian  internasional tersebut.  “Kecuali  dalam  peratifikasian,  subjek  hukum  internasional  tersebut mengajukan  syarat  atas  ketentuan  tertentu  dalam  suatu  perjanjian  internasional”.  Di samping  itu,  perlu  disadari  bahwa  dengan  pengikatan  diri  tersebut,  berarti  negara yang  bersangkutan  telah  menerima  perjanjian  internasional  itu  sebagai  bagian  dari hukum  nasionalnya. 25 Konsekuensi  yuridis  diratifikasinya United  Nations  Convention Against Corrupti on (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corrupti on  (UNCAC) adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia.
Pengaturan Trading  in  influence dalam  hukum  pidana  Indonesia  merupakan  bentuk tanggung  jawab  Indonesia  sebagai  negara  pihak  dari  UNCAC.  Jika  Indonesia mengatur trading  in  influence dalam  hukum  nasionalnya,  maka  dapat  dikatakan Indonesia telah melakukan kerja sama pemberantasan korupsi secara global bersama negara-negara  pihak  lainnya  untuk  mencegah  berbagai  tindak  pidana  korupsi  atau perbuatan koruptif yang mungkin terjadi lintas negara dan Indonesia juga berarti telah melakukan  harmonisasi  peraturan  tentang  tindak  pidana  korupsi  dengan  negara- negara lain. 26
Regulasi  terkait trading  in  influence ini  menjadi  penting  untuk  mengantisipasi terjadinya  korupsi  di  sektor  non  pejabat  publik  atau  swasta  dengan  berbagai  modus yang  terus  berkembang.  Perkembangan  modus  dan  aktor  korupsi  yang  terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa aktor intelektual dari kejahatan korupsi seringkali muncul dari kekuatan politik yang bukan dari seorang penyelenggara negara atau non pejabat publik dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya ( trading in influence ). Non pejabat publik tersebut memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “ public official or any other person ” 27 . Bentuk perbuatan  pihak  yang  telibat  ada  dalam trading  in  influence tersebut  tidak  memiliki pertentangan  secara  langsung  dengan  kewajiban  atau  kewenanganya.  Dalam ketentuan tersebut sangat jelas dikatakan bahwa mengenai siapapun pelaku trading in influence baik  dari  pejabat  publik  maupun  non  pejabat  publik,  yang  dalam  hal  ini memiliki akses birokrasi kepada otoritas publik yang mempunyai kebijakan. 28
Secara  konseptual,  keberadaan  pengaturan trading  in  influence juga  sejalan  dengan tujuan  Nasional  bangsa  Indonesia  yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  serta  keadilan social  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dimana trading  in  influence di  harapkan  dapat menjadi satu regulasi yang memberikan perlindungan kepada para pejabat. Sehingga para pejabat dalam pelaksanaan tugas dan kewenanganya mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang merasa memiliki pengaruh terhadapnya.
25 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Bina Cipta, Bandung, 1976, h. 121.
26 Ibid 27 Pasal 18 Huruf (a) UNCAC
28 Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi, Mimbar Keadilan , 2017, 80-89.
Meskipun  pada  tataran  praktik,  perbuatan trading  in  influence yang belum  tergolong sebagai  tindak  pidana  korupsi  dalam  hukum  pidana  positif  di  Indonesia.  Bisa  di Pidana  dengan  menerapkan  pasal  suap  dan  gratifikasi,  akan  tetapi  itu  hanya  jika pelaku  perbuatan trading  in  influence adalah  Penyelenggara  Negara  atau  Pegawai Negeri, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika pelakunya bukan dari Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia  hampir  menemukan  jalan  buntu,  padahal  kebutuhan untuk  mengutamakan  pemberantasan  korupsi  di  sektor  politik  adalah  sebuah keniscayaan. Adanya praktik trading in influence sangat besar kemungkinannya terjadi di Indonesia tetapi belum ada peraturan positif saat ini yang telah mengaturnya.
Kenyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  hukum  itu  ketinggalan  dari  peristiwa  yang terjadi  di  masyarakat,  dan  ini  menggambarkan  upaya  pemberantasan  korupsi  yang berlangsung di Indonesia. Modus dan pelaku kejahatan korupsi mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, namun tidak diiringi dengan perbaikan aturan yang  memadai  untuk  menjangkau  perkembangan  kejahatan. 29 Padahal,  dengan adanya  Konvensi  Internasional  mengenai  pemberantasan  korupsi,  sudah  seharusnya ketentuan  pemberantasan  korupsi  dalam  hukum  nasional  ikut  menyesuaikan  dan menyelaraskannya. 30
Seperti yang diketahui bahwa, banyak permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, korupsi yang terjadi di partai politik adalah salah satu yang paling banyak terjadi dan paling  mendapat  perhatian.  Fenomena  ini  tidak  hanya  terjadi  dalam  konteks  dalam negeri  Indonesia,  namun  jamak  pula  terjadi  di  banyak  negara-negara  lain  di  dunia, sebagaimana  yang  terlihat  dari  survei Global  Corruption  Barometer yang  dirilis  oleh Transparency  International yang  menunjukkan  bahwa  partai  politik  dan  parlemen merupakan dua institusi yang dipersepsikan terkorup oleh para responden. 31
Tindak  pidana  yang  mendapat  perhatian  khusus  pemerintah  saat  ini  adalah  tindak pidana  korupsi,  di  mana  tindak  pidana  ini  cenderung  melibatkan  petinggi-petinggi dalam  pemerintahan.  Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  pada  latar  belakang bahwa  saat  ini  modus  operandi  dalam  tindak  pidana  korupsi  semakin  bervariasi, bukan lagi bermain pada adanya kurang volume atau suap maupun gratifikasi biasa, tetapi  pada  penggunaan  kekuasaan  atau  jabatan  yang  dimiliki  ( abuse  of  power )  untuk kepentingan pribadi, sehingga pengaturan trading in influence sebagai salah satu jenis delik  dalam  Hukum  Positif  masih  bersesuaian  dengan  tujuan  hukum  yang  yang  di anut dalam Hukum Positif di Indonesia.
Sesungguhnya  telah  terdapat  beberapa  contoh  kasus  yang  sebenarnya  merupakan kasus trading  in  influence yang  dijerat  dengan  pasal  suap  telah  penulis  uraikan  pada latar  belakang  seperti  kasus  Irman  Gusman  Mantan  Ketua  DPD  Republik  Indonesia yang berdasarkan  putusan  PN  No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst,  tanggal  17 Febuari 2017, dinyatakan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12  huruf  b  UUTPK,  dijatuhi  pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun  6  (enam) bulan dalam perkara korupsi gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia di Sumatra
29 Sahuri Lasmadi, Usman, dan Elly Sudarti, “Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan  Anggota  DPR  dalam  Pelepasan  Kawasan  Hutan  Lindung  Pantai  Air  Telang  Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan”, Jurnal Komunikasi Hukum, 5, 1 (2019), hlm. 4.
30 Andi Hamzah, op.cit., , hlm. 234.
31 Indonesian Corruption Watch. 2014. "Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional. " Jakarta. ICW, hlm. 9
Barat,  Ia  memperdagangkan  pengaruhnya  sebagai  pejabat  yang  memiliki  banyak koneksi untuk memberi pengaruhnya sebagai pejabat yang memiliki banyak koneksi untuk memberi keuntungan kepada seorang pengusaha dengan imbalan.
Kemudian, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang terlibat dalam pengurusan  kuota  impor  daging  sapi  dengan  memanfaatkan  jabatannya  untuk mempengaruhi  Suswono,  politikus  PKS  yang  menjadi  Menteri  Pertanian.  Akhirnya berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.1195  K/Pid.Sus/2014,  tanggal  15 September  2014,  Luthfi  Hasan  Isaaq  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana korupsi dari pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang aktif dari pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Begitu juga, Mantan Ketua Umum  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Muhammad  Romahurmuziy  yang menggunakan  pengaruh  partai  politik  dalam  Kementerian  Agama  untuk memengaruhi  hasil  seleksi  jabatan  untuk  posisi  kepala  kantor  Kemenag  Gresik  dan Kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor  3019K/PID.SUS/2020 dinyatakan terbukti  menerima  suap,  sebagaimana ketentuan Pasal 12 (b), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Demikian  dapat  mengungkapkan  bahwa Trading  in  Influence seringkali  memiliki kemiripan dengan penyuapan. Akan tertapi terdapat, kasus yang berbeda dalam Studi Kasus  Putusan  MA  Nomor  4644K/Pid.Sus/2020  dari  Mantan  Anggota  DPRD  Kota Surabaya  Fraksi  Golkar  yakni  Binti  Rochmah  yang  dituntut  dan  terbukti  bersalah melanggar  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001 Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Binti  Rochmah  selaku  Anggota  DPRD  Kota  Surabaya  Periode  Tahun  2014-2019, menerima penawaran dari Agus Setiawan Jong yang merupakan pengusaha yang juga sesepuh  Partai  Golkar  di  Surabaya.  Penawaran  tersebut  berupa  pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil  pelaksanaan  kegiatan  Dana  Hibah  serta  menjanjikan  akan  membantu  dalam Pemilihan  Anggota  DPRD  Kota  Surabaya  Periode  2019-2024.  Kerjasama  antara  Binti Rochmah  dengan  Agus  Setiawan  Jong  dalam  Pengelolaan  Dana  Hibah  terdapat penyimpangan  dengan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  harga  yang  disetujui  oleh Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  membuatkan  Laporan  Pertanggungjawaban  seolah- olah sesuai padahal bertentangan. Berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi  dalam  rangka  penghitungan  Kerugian  keuangan  Negara  atas  Penyaluran dan  Penggunaan  Dana  Hibah  kepada  Masyarakat  pada  Pemerintah  Kota  Surabaya Tahun  Anggaran  2016  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  telah  terjadi kerugian  Negara  sebesar  Rp.  4.991.271.830,61  dan  Rp.  570.648.576,89  berasal  dari Proposal  Permohonan  Dana  Hibah  hasil  kerjasama  antara  Binti  Rochmah  dan  Agus Setiawan Jong.
Kedudukan Binti Rochmah selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014- 2019  disini  di  pandang  memiliki  pengaruh  ke  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk mengajukan  Peogram  kegiatan  Dana  Hibah  bahkan  mendorong  Pemerintah  Kota
Surabaya  menyetujui  Proposal-  Proposal  Dana  Hibah  dari  konsituennya  serta menyetuji dalam pembahasan APBD kota Surabaya.
Penerapan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  diterapkan  oleh  penyidik  karena  hasil  akhir  atau  akibat  dari  Perdangan Pengaruh  ( Trading  in  Influence )  yang  dilakukan mengakibatkan  kerugian  keuangan Negara dan kedudukan Binti Rochmah selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 atau Pejabat Negara.
Ditemukannya bukti yang cukup terhadap perbuatan Trading in Influence secara tidak langsung,  penyidik  sudah  melakukan  serangkaian  proses  untuk  membuat  terang dalam  menentukan  pemidanaan  terhadap  pelakunya.  Sebagaimana  dalam  posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4644K/Pid.Sus/2020 An. Binti Rochmah, Penyidik Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Perak  sudah  dapat  menentukan  adanya  kerugian  negara, sehingga  dapat  dijerat  dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Semangat  pemberantasan  tindak  korupsi  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  yakni  untuk  penyelamatan  kerugian  keuangan  negara.  Salah  satu  unsur dalam  tindak  pidana  korupsi  ialah  adanya  kerugian  keuangan  negara.  Terhadap kerugian  keuangan  negara  ini  membuat  peraturan  perundang-undangan  mengenai tindak  pidana  korupsi,  baik  peraturan  yang  lama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1971  maupun  peraturan  yang  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  yang  menetapkan  kebijakan  bahwa kerugian  keuangan  negara  itu  harus  dikembalikan  atau  diganti  oleh  pelaku  korupsi ( Asset Recovery ). Sehingga aparat penegak hukum dapat membuat jangkauan lebih luas terhadap pemberantasan perbuatan Trading in Influence tidak sekedar sebagai pebuatan suap menyuap dan gratifikasi.
Keberadaan Tindak Pidana Trading in Influence dalam peraturan tindak Pidana Korupsi di Indonesia juga masih dapat sejalan dengan tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  yakni  untuk  penyelamatan  kerugian  keuangan  Negara,  dengan    mendakwa secara  bersamaan  pelaku  perbuatan Trading  in  Influence dengan  instrumen  Undang- Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Penyidik  dapat  melakukan asset  tracing terhadap  kerugian  keuangan  yang  timbul akibat  perbuatan Trading  in  Influence .  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  yurisprudensi Putusan  Mahkamah  Agung  No.1195  K/Pid.Sus/2014,  tanggal  15  September  2014 terhadap  Lutfhi  Hasan  Ishaq  yang  tidak  hanya  diputus  bersalah  dalah  perbuatan korupsi tetapi juga diputus tindak pidana pencucian uang aktif dari Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dengan  demikian,  bukan  berarti  pengaturan  mengenai trading  in  influence tidak menjadi suatu urgensi. Sebab tidak adanya pengaturan perihal trading in Influence ini dilematis mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan Trading  in  Influence .  Di  sisi  lain  guna  menjunjung  tinggi  asas  legalitas ( Nullum Dellictum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali ) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang  berlakunya  suatu  aturan  hukum  ( Lex-Certa ).  Prinsip lex-certa mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas sehingga tidak ada keragu-raguan
dalam  pemberlakuannya.  Namun  sembari  menunggu  revisi  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan Trading in Influen ce  ini  tidak  dapat  luput  begitu  saja  dari  pemidanaan.  Bahwa  ketentuan  pasal penyalahgunaan  wewenang,  suap-menyuap  maupun  gratifikasi  membuka  peluang bagi  para  penegak  hukum  untuk  menjerat  pelaku Trading  in  Influence .  Sebab  hanya perlu  dibuktikan  bahwa  penerima Trading  in  Influence memang  merupakan penyelenggara  negara  atau  yang  memiliki  suatu  wewenang  orang  yang  telah menerima uang serta janji, dan yang menurut pemberi uang tersebut pada hakikatnya trading in influence merupakan delictum sui generis (tindak pidana yang berdiri  sendiri),  sehingga trading  in  influence tetap  dapat  terjadi  dengan  atau  tanpa suap. Sementara itu, unsur undue advantage (keuntungan yang tidak seharusnya) dalam rumusan trading in influence dapat diartikan sebagai keuntungan dalam arti luas yang dapat  berupa  keuntungan  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  atau  keuntungan  lain seperti  misalnya  jabatan  atau  kedudukan  tertentu.  Hal  ini  tentu  saja  membutuhkan penjeratan hukum yang berbeda pula. Keterbatasan untuk memidana pelaku trading in influence menyebabkan semakin suburnya perbuatan korupsi di Indonesia.
Adapun  alasan  disampaikan  perlunya  pengaturan Trading  in  Influence adalah: 32 Pertama , adanya pemahaman tentang obyek maupun causa yang tidak baik (beberapa menyebut tidak halal) terkait pengaruh yang diperdagangkan untuk merusak pejabat publik  yang  memegang  fungsi  administratif  maupun  kekuasaan  publik; Kedua , Addresat  subyeknya  adalah  subyek  pemberi,  subyek  yang  memberikan  penawaran, subyek yang menjanjikan dan subyek yang menerima pemberian, menerima janji atau subyek  yang  menerima  penawaran  atas  kausa  yang  tidak  baik  tersebut  serta  subyek yang  meminta  untuk  disuap  atas  pengaruhnya; Ketiga ,  adanya  kekhawatiran pengaturan  trading  in  influence  digunakan  untuk  alat  politik  dengan  jalan mengkriminalisasikan  lobi-lobi  politik  yang  diperbolehkan.  Lobi  politik  sendiri  tidak jelas  pengaturannya  di  Indonesia  namun  sepanjang  tidak  mengarah  pada permufakatan  jahat  untuk  melakukan  perbuatan  pidana  maka  harus  dianggap diperbolehkan karena tidak ada aturan pidana yang melarang (adagium: tidak diatur maka  boleh).  Untuk  subyek  lobi  dengan  kapasitasnya  sebagai  pejabat  publik  maka harus dimaknai “patut diduga” mempunyai maksud yang tidak baik jika lobi tersebut tidak dalam lingkup  kewenangannya  (adagium:  tidak  diatur  maka tidak berwenang, tidak  ada  kewenangan  tanpa  pertanggung  jawaban  dimana  setiap  pertanggung jawaban harus akuntable dan transparan).
Dalam  studi  literatur,  diketemukan  bagaimana  seharusnya  mengatur  lobi  politik meskipun  tidak  mudah  dilakukan  dengan  jalan  menegaskan  hal-hal  yang  tidak diperbolehkan (prohibition) dan sistem transparansi. Untuk yang pertama disebutkan adanya  larangan  untuk  menggunakan  pernyataan  bohong  ( false  statement ),  larangan pemberiaan  hadiah,  larangan  yang  disebut  sebagai  “ revolving  door  employement ”  dan larangan  adanya  pengumpulan  “ contingent fee ”.  Sedangkan  untuk  yang  terakhir disebutkan  ditekankan  pada  keterbukaan  informasi.  “Tidak  melarang”,  namun, informasi  atau  data  harus  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat. 33 Penekanan
32 Menggagas  Perubahan  Undang-Undang  Tipikor:  Kajian  Akademik  Dan  Draft  Usulan  Perubahan KPK -2019 Hal. 97
33 Vincent R. Johnsonn, (2006). “Regulating Lobbyists: Law, Ethics, and Public Policy”, Cornell Journal of Law and Public Policy , Vol. 6 (1).
adanya  batas  tipis  antara  loby  dan  perdagangan  pengaruh  disebutkan  dibeberapa literature dimana pentingnya lobi juga diakui di negara demokrasi. 34
Lebih jauh, kepentingan yang dilindungi oleh pengaturan Trading in Influence adalah pejabat  publik  baik  nasional  maupun  pejabat  publik  asing  yang  dalam  menjalankan fungsi  administrative  maupun  menjalankan  kekuasaan  publiknya  tidak  di  intervensi oleh  pengaruh  yang  tidak  baik  atau  yang  melakukan  intervensi  yang  tidak  baik  ke negara  lain.  Namun  jika  perbuatan Trading  in  Influence ini  diketahui  setelah  pejabat publik  melaksanakan  pengaruh  tidak  baiknya  ( undue  influence )  dari  seseorang  atau pejabat publik lainnya yang mempengaruhi, maka pejabat publik tersebut harus dapat membuktikan  dihadapan  penyidik  perkara  dugaan trading  in  influence bahwa keputusan  yang  diambil  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dan  lebih  penting  pengaturan Trading  in  Influence ini  sebagai  langkah perbaikan  Demokrasi  yang  akan  berujung  pada  lahirnya  pejabat  pejabat  public  yang baik  yang  dapat  menjalankan  Negara  sesuai  dengan  cita-cita  pembentukan  Negara Indonesia.

## 5. Penutup
Perbedaan  utama  perbuatan Trading  in  Influence dengan  suap  terletak  pada  subjek hukum, dimana dalam Trading in Influence orang yang memiliki pengaruh tidak hanya dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan dalam suap harus pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  hal  ini  menunjukan  bahwa trading  in influence memiliki bentuk trilateral relationship tidak hanya bilateral relationship, dimana pihak yang terlibat adanya dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnnya (tidak harus pejabat publik atau Penyelenggara Negara). Tindakan  pelaku  dalam  perbuatan Trading  in  Influence tidak  memiliki  pertentangan secara  langsung  dengan  kewajiban  atau  kewenangannya  tetapi  memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau penerimaan itu berhubungan  dengan  jabatannya  dan  bertentangan  dengan  kewajibanya.  Selain  itu, dibutuhkannya  ajaran  penyertaan  untuk  dapat  digunakan  bersama  dengan  pasal mengenai suap dan gratifikasi, sehingga pihak ketiga yang bertugas sebagai perantara atau  calo  atau trader dapat  dimintakan  pertanggungjawaban.  Namun  terdapat  satu persyaratan  mutlak  yang  wajib  dipenuhi  agar  pelaku  dapat  dijerat  dengan  pasal mengenai suap dan gratifikasi .
Tidak  adanya  pengaturan  perihal trading  in  influence ini  sangat  dilematis,  mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan Trading in Influence .  Di  sisi  lain  guna  menjunjung  tinggi  asas  legalitas  ( Nullum  Dellictum  Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali ) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka kepastian  hukum  dalam  suatu  negara  adalah  adanya   ketegasan  tentang  berlakunya suatu  aturan  hukum  ( Lex-Certa ).  Prinsip lex-certa mengharuskan  suatu  aturan  hukum berlaku  mengikat  secara  tegas,  sehingga  tidak  ada  keragu-raguan  dalam  pember- lakuannya. Kepentingan yang dilindungi oleh pengaturan Trading in Influence adalah pejabat publik, baik nasional maupun pejabat publik asing, yang dalam menjalankan fungsi  administratif  maupun  menjalankan  kekuasaan  publiknya  tidak  diintervensi
34 Ferguson, Gerry A. (2015). Global Corruption: Law, Theory and Practice : an Open Access Coursebook on Legal  Regulations  of  Global  Corruption  Under  International  Conventions  and  Under  US,  UK  and Canadian Law. hlm. 708.
oleh  pengaruh  yang  tidak  baik  atau  yang  melakukan  intervensi  yang  tidak  baik  ke negara  lain.  Tidak  kalah  pentingnya,  pengaturan trading  in  influence ini  sebagai langkah perbaikan demokrasi yang akan bermuara pada lahirnya pejabat publik yang dapat menjalankan Negara sebagaimana cita pembentukan Negara ( rechtsidee ).

## Referensi
Achmad Ali, (2002). Keterpurukan Hukum di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Alvin  Saputra  dan  Ahmad  Mahyani,  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Trading  in  Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum , 3(2): 85.
Aziz Syamsuddin, (2017). Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
Baharuddin  Lopa,  (1997), Masalah  Korupsi  dan  Pemecahannya ,  Jakarta:  PT  Kipas  Putih Aksara.
Ferguson, Gerry A. (2015). Global Corruption: Law, Theory and Practice : an Open Access Coursebook  on  Legal  Regulations  of  Global  Corruption  Under  International Conventions and Under US, UK and Canadian Law, 708.
Fitroh Rohcahyanto, (2018). “ Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi ”, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
Fransiska Adelina, (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 16 No. 1: 64
Ilham  Gunawan,  (1990). Postur  Korupsi  di  Indonesia  injauan  Yuridis,  Sosiologis,  Budaya dan Politik , Bandung: Angkasa. Indonesian Corruption Watch. (2014). "Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional. " Jakarta. ICW. Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Mochamad  Ramdhan  Pratama.  (2020).  “Kebijakan  Kriminalisasi  Terhadap  Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi”, Nur ani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: 14-29.
Mochtar Kusumaatmadja, (1976). Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Bina Cipta.
Moh.  Akil  Rumaday.  (2021).  "Kebijakan  Hukum  Pidana  Terkait  Perdagangan Pengaruh  (Trading  In  Influence)  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi." Lex Renaissance, Vol. 6, No. 2: 235-245.
Ratna  Kumala  Sari  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  (2020.  "Kebijakan  Formulasi Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  In Influence  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi." Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1: 12-23. Ridwan Nasir, (2006). Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer . Yogyakarta: LKiS.
Sahuri  Lasmadi,  Usman,  dan  Elly  Sudarti,  (2019).  “Modus  Operandi  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota DPR dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung  Pantai  Air  Telang  Kabupaten  Banyuasin  Sumatera  Selatan”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 1.
Sari  Mandina,  (2014). Hukum  Pidana  Masa  Kini:  Perspektif  Jurimetrie  Pada  Kebijakan Legislasi Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi , Yogyakarta: Total Media. Slingerland,  Willeke,  “ The  Fight  Against  Trading  in  Influence ” , Saxion  University  of Applied  Sciences,  School  of  Governance  &  Law  M.  H.  Tromplaan  28,  7513  AB Enschede, the Netherlands.
Slingerland,  Willeke.  (2011).  The  Fight  against  Trading  in  Influence. Publc  Policy  and Administration , 10 (a), 43-66
Syahmin  AK.,  (2011).  “StAR  Initiative  Dalam  Perspektif  Kerjasama  Internasional”, Media Sriwijaya, Koran Kampus UNSRI, Edisi Desember 2011.
Vincent  R.  Johnsonn,  (2006).  “Regulating  Lobbyists:  Law,  Ethics,  and  Public  Policy”,
Cornell Journal of Law and Public Policy , Vol. 6 (1).