## FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN KESESUAIAN KOMPENSASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
( STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KAB/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN)

## Kharisma Nugraha Putra, Iwan Triyuwono, Lilik Purwanti
Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No. 165 Malang, 65145 Kharismanugraha7@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol  perilaku  persepsian  terhadap  niat  aparatur  sipil  negara  dalam  melakukan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dimoderasi  oleh  kesesuaian  kompensasi.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  kelompok  kerja  Unit  Layanan  Pengadaan  (Pokja  ULP)  pada  tiap pemerintah  kab/kota  di  Kalimantan  Selatan.  Metode  pengumpulan  data  adalah  survei menggunakan  kuisioner  sebagai  instrumen  penelitian.  Jumlah  sampel  sebanyak  316.  Data dianalisis  menggunakan Structural  Equation  Modelling - Partial  least  square (SEM-PLS) dengan  program  WarpPLS  6.0.  Hasil  penelitian  menemukan  kesesuaian  kompensasi memoderasi  pengaruh  sikap  kearah  perilaku  dan  kontrol  perilaku  persepsian  terhadap  niat aparatur sipil  negara dalam  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Namun  demikian, kesesuaian kompensasi tidak signifikan memoderasi pengaruh norma subyektif terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.
Kata Kunci : fraud Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  teori  perilaku  terencana,  kesesuaian kompensasi.

## Abstract
This  research  to  examine  the  effect  of  attitude  toward  behavior,  subjective  norm,  and perceived  behavioral  control  on  the  of  the  state  civil  apparatus  to  commit  fraudulent procurement of goods and services moderated by compensation suitability. The sample in this study  are  working  group  of  procurement  services  units  at  each  city/regency  goverment  in south borneo.  The  method of  data  collection is  survey using questionnary as instrument  of the research. The ammount of the sample was 316. The data was analysed using Structural Equation  Modelling-Partial  least  square  (SEM-PLS)  with  WarpPLS  6.0.  The  result  of research finds compensation suitability moderates the effect of attitude toward behavior and perceived  behavioral  control  on  the  intentions  of  the  state  civil  apparatus  to  commit fraudulent  procurement  of  goods  and  services.  However  compensation  suitability insignificantly  moderates  the  effect  of  subjective  norm  on  the  intentions  of  the  state  civil apparatus to commit fraudulent procurement of goods and services.
Key words :  fraudulent  procurement  of  goods  and  services,  theory  of  planned  behavior, compensation suitability.

## I. PENDAHULUAN
Pengadaan barang dan jasa memiliki  peran  yang  sangat  penting bagi suatu pemerintah. Listyanto (2012) menjelaskan pengadaan barang dan jasa
berperan  sebagai  alat  penggerak  roda perekonomian  nasional  dalam  rangka mensejahterakan kehidupan rakyat. Pemerintah  melalui  pengadaan  barang dan  jasa  dapat  memberikan  pelayanan
ke  publik  dengan  cara    meningkatkan pelayanan (Harziani, 2015). Oleh sebab itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki tuntutan untuk dilaksanakan  dengan  tata  kelola  yang baik (Sopian, 2012).
Tata  kelola  yang  baik  tentunya tak  terlepas  dari  kerjasama  seluruh pihak. Namun, fakta yang terjadi adalah mulai  terungkapnya  kasus-kasus  pada pengadaan  barang  dan  jasa.  Kasus pengadaan  barang  dan  jasa  yang terungkap  salahsatunya  yaitu  kasus suap  terkait  proyek  pembangunan Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)
Damanhuri Barabai Kalimantan Selatan, sehingga menimbulkan kerugian  negara  sebesar  Rp.  3,6  miliar (Republika.co.id, 2018).
Indonesia Corruption Watch
( ICW )  mencatat  kasus  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  2017 mencapai  84  kasus  korupsi  pengadaan barang  dan  jasa  yang  diproses  hukum dengan  kerugian  negara  mencapai  Rp. 1,02 Triliun (Detik.com, 2018).
Tuanakotta  (2010:431)  menjelaskan bahwa  sumber  korupsi  terbesar  di Indonesia  dalam  organisasi  sektor publik  adalah  kegiatan  pengadaan, selain  itu  juga  menjadi  salah  satu sumber utama kebocoran negara. Maraknya kasus korupsi terkait
pengadaan  barang  dan  jasa  tersebut menadakan  adanya  perihal  yang  tidak beres  dalam  proses  pengadaan  barang dan jasa.
Kasus  korupsi  yang marak terjadi biasanya dikenal dengan istilah “ fraud ”. Fraud adalah  penipuan  yang sengaja  dilakukan  baik  perorangan maupun  sekolompok  pihak  yang  tidak diketahui  oleh  pihak  yang  dirugikan namun  memberikan  keuntungan  bagi pelakunya  (Bologna et  al .,  1993). Fraud pengadaan  barang  dan  jasa  pada dasarnya  tidak  terlepas  dari  perilaku aparatur  sipil  negara  yang  memiliki kewenangan  dalam  proses  pengadaan barang  dan  jasa  namun  memiliki perilaku untuk mementingkan kepentingan  pribadi.  Sangat  menarik untuk  diteliti  terkait  perilaku  aparatur sipil  negara  dalam  melakukan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian yang menyoroti perilaku  dengan  menjelaskan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  seseorang dalam  melakukan fraud sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti Carpenter dan Reimers (2005),  Lin  dan Chen  (2010),  dan  Respati  (2011). Beberapa peneltian sebelumnya menggunakan  teori  perilaku  terencana
Ajzen  (1991)  sebagai  kerangka  toritis dalam  menjelaskan  faktor-faktor  apa saja  yang  mempengaruhi  seseorang melakukan fraud .  Berdasarkan  teori perilaku terencana faktor penentu seseorang  melakukan  perilaku  adalah niat perilaku, secara konseptual ada tiga faktor yang mempengaruhi niat perilaku yaitu  sikap  kearah  perilaku,  norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian (Ajzen, 1991).
Hasil  penelitian  Carpenter  dan Reimers  (2005)  menunjukkan  bukti bahwa sikap kearah perilaku berpengaruh positif terhadap niat seseorang  melakukan fraud .  Hasil penelitian  ini  juga  didukung  oleh temuan  Lin  dan  Chen  (2010)  dan Respati  (2011)  yang  menunjukkan adanya  pengaruh  yang  positif  sikap kearah perilaku terhadap niat seseorang melakukan fraud .  Faktor  lain  yang mempengaruhi  niat  melakukan fraud adalah norma subyektif. Hasil penelitian Carpenter dan Reimers (2005),  Lin  dan  Chen  (2010),  dan Respati  (2011)  menunjukkan  adanya pengaruh positif norma subyektif terhadap  niat  seseorang  melakukan fraud .
Faktor ketiga dalam teori perilaku terencana adalah kontrol perilaku persepsian.  Hasil  penelitian  Carpenter
dan Reimers (2005) dan Respati (2011) belum mendukung teori perilaku terencana  yang  menyatakan  adanya pengaruh  positif    kontrol  perilaku persepsian terhadap niat  perilaku. Hasil penelitian Carpenter dan Reimers (2005) dan Respati (2011) menunjukkan kontrol perilaku persepsian tidak signifikan mempengaruhi niat seseorang melakukan fraud .  Namun  demikian, hasil  penelitian  Lin  dan  Chen  (2010) menemukan  adanya  pengaruh  positif kontrol  perilaku  persepsian  terhadap niat seseorang melakukan fraud . Ketidakkonsistenan  dari  beberapa  hasil penelitian sebelumnya sehingga penelitian  ini  diperlukan  penelitian lebih lanjut.
Dasar  pemikiran  penelitian  ini adalah dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan  kerangka  teoritis  teori perilaku  terencana  Ajzen  (1991)  yang mengangkat permasalahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  dengan menyoroti perilaku aparatur sipil negara yang  memiliki  kewenangan  dalam proses  pengadaan  barang  dan  jasa. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Carpenter  dan  Reimers  (2005).  Namun demikian, penelitian ini memiliki
perbedaan dengan penelitian
sebelumnya yaitu menambahkan variabel-variabel  lain  yang  diduga berpengaruh terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  dalam kerangka teoritis teori perilaku terencana.
Penambahan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran  Ajzen  (1991)  berpendapat bahwa  ada  faktor  dari  luar  yang  secara tidak langsung yang akan mempengaruhi  sikap  kearah  perilaku, norma  subyektif,  dan  kontrol  perilaku persepsian  terhadap niat  perilaku. Variabel-variabel  itu  disebut  dengan variabel eksternal yaitu meliputi variabel demografi, karakteristik personalitas,  kepercayaan  dan  sikap mengenai  obyek-obyek,  karakteristik tugas,  dan  faktor  situasional  yang  akan mempengaruhi  perilaku  secara  tidak langsung (Jogiyanto, 2007). Hal ini juga didukung  oleh  Trevino  (1986)  dalam model pengembangan interaksionis menjelaskan  bahwa  adanya  perpaduan dari  hasil  individual  dan  situasional dalam  situasi  praktis  perilaku  etis  atau tidak  etis.  Beberapa  literatur  mengenai pengembangan  moral  dan  pendekatan dalam memahami perilaku pengambilan etis  juga  mengakui  bahwa  karakteristik
individu  saja  tidak  cukup  untuk menjelaskan  secara  utuh  terkait  moral dan  perilaku  etis  (Victor  dan  Cullen, 1988).
Berdasarkan pemikiran Ajzen (1991) dan model pengembangan interaksionis  Trevino  (1986), penelitian ini  menambahkan  faktor  situasional sebagai variabel moderasi  dalam model teori perilaku terencana untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi niat  seseorang  dalam  melakukan fraud . Terkait  faktor  situasional  dalam  situasi praktis  perilaku  etis  atau  tidak  etis, kesesuaian  kompensasi  adalah  faktor situasional  yang  akan  mempengaruhi seseorang  dalam  berperilaku  etis  atau tidak  etis  (Agustina,  2014).  Kesesuaian kompensasi diduga mempengaruhi hubungan sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian  terhadap  niat  aparatur  sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.
Kesesuaian  kompensasi  adalah kompensasi yang diberikan suatu organisasi (baik dalam bentuk ekstrinsik  dan  intrinsik)  sesuai  ataupun layak  dengan  hasil  dari  pekerjaan  yang dilakukan  (Gibson,  1997).  Kompensasi ( reward )  sangat  penting  bagi  perilaku karyawan maupun manajemen
(Luthans,
1998). Kesesuaian
kompensasi sangat penting bagi pegawai  dalam  menentukan  tingkat kesehjateraan
pegawai (Thioyyibatun,2009).  Kompensasi  yang sesuai akan membuat seseorang cenderung  terlibat  dalam  perilaku  etis. Sebaliknya,  Kompensasi  yang  tidak sesuai cenderung terlibat dalam perilaku  tidak  etis  (Agustina,  2014). Oleh  karena  itu,  diduga  kesesuain kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap  niat  aparatur  sipil  negara dalam  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada 13  pemerintahan  kab/kota  di  Provinsi KalimantanSelatan.  Hasil  sorotan  KPK yang  menyoroti  beberapa  lingkup salahsatunya  adalah  pengadaan  barang dan jasa, menjelaskan bahwa tata kelola Provinsi  Kalimantan  Selatan  masih serampangan (Tempo.co, 2017). Hal ini lah  yang  mendasari  lokasi  penelitian dipilih, tata kelola pemerintahan
serampangan
cenderung akan menyebabkan  munculnyta  niat  aparatur sipil negara untuk melaksanakan perilaku fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan
masalah  dalam  penelitian  ini  adalah apakah kesesuaian kompensasi memoderasi  pengaruh  sikap  kearah perilaku,  norma  subyektif,  dan  kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur  sipil  negara  dalam  melakukan fraud pengadaan  barang  dan  jasa?. Tujuan  penelitian  ini  dilaksanakan adalah  untuk  membuktikan  secara empiris kesesuaian kompensasi sebagai  variabel  moderasi  pengaruh sikap  kearah  perilaku,  norma  subjektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap  niat  aparatur  sipil  negara dalam  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.
Penelitian  ini  adalah  penelitian eksplanatori. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang di peroleh dari pendapat PokjaULP yang tersebar pada pemerintahan  kab/kota  di  Kalimantan Selatan.  Metode  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  adalah  survei dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian.
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  aparatur  sipil  negara  yang terlibat langsung dalam proses pengadaan  barang  dan  jasa,  populasi dalam  penelitian  ini  yaitu  kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (PokjaULP)  pada  tiap  pemerintahan
kab/kota di Kalimantan Selatan. Metode sampling sensus  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan seluruh populasi sebagai sampel.
Alasan  peneliti  menggunakan  teknik sampling  jenuh  adalah  agar  membuat generalisasi  dengan  kesalahan  yang relatif kecil.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan Structural Equation Modelling-Partial  least  square (SEM-
PLS) dengan bantuan program WarpPLS  6.0.  Analisis  SEM-PLS terdiri  dari  dua  tahap  evaluasi  yaitu outer model  dan inner model.  Tahap pertama  yaitu  evaluasi outer  model , dilakukan  untuk  melihat  validitas  dan reliabilitas  data.  Uji  validitas  dalam outer  model dilakukan  dengan  menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Tahap kedua yaitu evaluasi inner model  dilakukan  untuk menguji hipotesis penelitian.
II. PEMBAHASAN.
A. Tinjauan Pustaka Teori Perilaku Terencana
Artikel  yang  berjudul “From Intention  to  Action  :  a  Theory  of Planned  Behavior” adalah  artikel yang  diperkenalkan  oleh  Icek  Azen untuk  menjelaskan  teori  perilaku terencana. Ajzen (1991) menjelaskan teori yang dibuat untuk memprediksi
maupun menjelaskan perilaku dalam konteks  yang  spesifik  yaitu  teori perilaku  terencana.  Kegunaan  teori perilaku terencana mampu memprediksi  cakupan  perilaku  yang luas  (Chang,  1998).    Teori  perilaku terencana  adalah  teori  yang  mampu memprediksi  perilaku  pada  konteks etika  bisnis  (Carpenter  dan  Reimers, 2005).  Teori  perilaku  terencana sudah  banyak  digunakan  sebagai teori  dalam  memprediksi  cakupan luas perilaku dan paling berpengaruh untuk menjelaskan maupun memprediksi  perilaku  (Pavlou  dan Fygenson, 2006).
Teori perilaku terencana menjelaskan  faktor  utama  penentu seseorang  untuk  melakukan  perilaku adalah niat perilaku, secara konseptual  niat  perilaku  dibentuk oleh  sikap  kearah  perilaku,  norma subyektif,  dan  kontrol  perilaku persepsian  (Ajzen,  1991).  Secara umum  teori  menyatakan  jika  sikap kearah  perilaku,  norma  subyektif, dan    kontrol  perilaku  persepsian semakin tinggi terkait dengan perilaku,  maka  akan  semakin  kuat niat  seseorang  untuk  melaksanakan perilaku  (Ajzen, 1991).
1. Sikap kearah perilaku
Sikap  kearah  perilaku  merupakan penilaian  yang  dimiliki  seseorang untuk  melakukan  perilaku  baik mendukung maupun tidak mendukung perilaku tersebut
(Ajzen,1991). Robbins dan Marry
(2007)  menjelaskan  sikap  adalah pernyataan-pernyataan evaluatif mengenai objek, orang atau peristiwa  yang  dikehendaki  atau tidak  dikehendaki.  Sikap  mampu dalam  memprediksi  niat  perilaku dan perilaku (Ajzen, 2001).
Dalam penelitian ini, sikap kearah perilaku  yang  dimaksud  adalah sikap aparatur sipil negara mengenai  pandanganya  terhadap fraud pengadaan barang  dan jasa.
Sikap  kearah  perilaku  diukur dengan  mengadopsi  instrumen dalam  penelitian  Carpenter  dan Reimers (2005). Adapun indikator yang  digunakan  untuk  mengukur sikap  kearah  perilaku  dalam penelitian ini adalah baik, bijaksana, dan menguntungkan.
2. Norma subyektif Norma subyektif adalah keyakinan  normatif  yang  dimiliki seseorang  serta  motivasi  untuk melaksanakan  suatu  perilaku  yang diperoleh  dari  pihak-pihak  tertentu (Ajzen,  1991).  Norma  subyektif adalah persepsi yang dimiliki oleh
seseorang  bahwa  orang  yang penting baginya berpikir
seharusnya  atau  tidak  seharusnya melakukan perilaku yang dipertimbangkan  (Fisbein dan Ajzen,  1975).  Norma  subyektif adalah  pandangan  yang  dimiliki seseorang yang berhubungan dengan kepercayaan orang
disekitar  sehingga  mempengaruhi niat berperilaku (Jogiyanto, 2007:42).  Dalam  penelitian  ini, norma  subyektif  yang  dimaksud adalah  persepsi  aparatur  sipil negara  terhadap  pandangan  orang lain terkait dengan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  yang akan mempengaruhi aparatur sipil negara  untuk  melakukan  atau tidak melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Norma subyektif diukur dengan mengadopsi instrumen  penelitian  Carpenter dan  Reimers  (2005)  dan  Respati (2011).  Adapun  indikator  yang digunakan untuk mengukur norma subyektif adalah dukungan rekan  sejawat,  pimpinan,  dan bawahan.
3. Kontrol perilaku persepsian
Kontrol perilaku persepsian adalah persepsi  yang  dirasakan berkenaan dengan mudah atau sulit
dalam melaksanakan suatu perilaku dan  kendali  yang  diciptakan  dari pengalaman sebelumnya dan
halangan serta rintangan yang telah diantisipasi (Ajzen,  1991).  Ajzen
(2002) menekankan bahwa kontrol perilaku persespian berhubungan dengan tingkat kontrol  atas  kinerja  perilaku  dan bukan  merupakan  kemungkinan yang  dirasakan  dalam  melakukan perilaku  yang  akan  memberikan hasil  tertentu.  Dalam  penelitian ini,  kontrol  perilaku  persepsian yang  dimaksud  adalah  persepsi mudah atau sulit yang mengindikasikan ada atau
tidaknya sumber kesempatan, dan juga  halangan  atau  rintangan seorang  aparatur  sipil  negara untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.
Kontrol perilaku persepsian diukur dengan mengadopsi
instrumen  penelitian  Carpenter dan  Reimers  (2005).  Adapun indikator  yang  digunakan  untuk
mengukur kontrol perilaku
persepsian adalah merasa
mempunyai kontrol penuh, mudah melakukan,  jika  menginginkan maka dengan mudah melakukan.
4. Niat Fraud Pengadaan  Barnag dan jasa
Niat perilaku didefinisikan sebagai  pengalokasian  seseorang terhadap dimensi probabilitas subjektif  yang  meliputi  hubungan antara dirinya sendiri dan beberapa  tindakan  (Ajzen,  1991). Niat perilaku menunjukan seberapa keras seseorang bersedia untuk  mencoba  dan  seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan suatu  perilaku  (Ajzen,  1991). Hunt dan Vitell (1986) menggambarkan niat sebagai kemungkinan dari beberapa alternatif  yang  dipilih.  Dalam penelitian  ini  niat  perilaku  yang dimaksud  adalah  niat  aparatur sipil  negara  untuk  melakukan fraud pengadaan barang  dan jasa. Niat fraud pengadaan  barang  dan jasa  diukur  dengan  mengadopsi instrumen  penelitian  Carpenters dan  Reimers  (2005).  Adapun indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  niat fraud pengadaan barang dan jasa adalah bermaksud, mencoba, dan berupaya.

## Kesesuaian kompensasi
Kesesuaian  kompensasi  adalah tingkat  kesesuian  kompensasi  yang diterima seorang pegawai baik
secara  ekstrinsik  dan  interinsik Gibson (1997:180). Kesesuaian kompensasi    dalam  penelitian  ini adalah tingkat kesesuaian kompensasi  yang telah diterima oleh aparatur  sipil  negara  baik  secara ekstrinsik  dan  intrinsik.  Pengukuran kesesuaian kompensasi dalam penelitian dikembangkan dari pendapat  Gibson  (1997)  tentang kompensasi  dalam  bentuk  ekstrinsik dan intrinsik. Adapun indikator yang digunakan  untuk  mengukur  variabel kesesuaian kompensasi adalah kompensasi  keuangan,  kompensasi interpersonal,  promosi,  penyelesaian tugas, pencapaian sasaran, dan perkembangan pribadi.
B. Kerangka Konsep
dan

## Pengembangan Hipotesis
Penelitian ini mengadopsi teori perilaku  terncana  Ajzen  (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor yang  mempengaruhi  niat  aparatur sipil  negara  dalam  melakukan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  dengan menambahkan kesesuaian kompensasi sebagai variabel moderasi. Penambahan variabel moderasi  kesesuaian  kompensasi berdasarkan  pendapat  dari  Ajzen (1991)  dan  model  interaksionis Trevino  (1986).  Adapun  kerangka konsep
penelitian dapat dilihat pada Gambar.1.
Gambar.1

## Kerangka Konsep Penelitian
Berdasarkan Gambar.1, kerangka  konsep  penelitian  yang
telah  dikembangkan  dibangun  dari teori dan beberapa penelitian Sikap kearah Perilaku Norma Subyektif Kontrol Perilaku Persepsian Niat Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Kesesuaian Kompensasi
terdahulu.  Adapun  hipotesis  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah
:
H1:  Kesesuaian kompensasi memoderasi  pengaruh  sikap kearah  perilaku  terhadap  niat aparatur  sipil  negara  dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa
H2:   Kesesuaian kompensasi memoderasi  pengaruh  norma subyektif terhadap niat aparatur  sipil  negara  dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa
H3:   Kesesuaian kompensasi memoderasi  pengaruh  kontrol perilaku  persepsian  terhadap niat  aparatur  sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa
C. Hasil Penelitian

## Respon Rate
Penelitian  ini  menggunakan data primer dengan kuisioner sebagai instrumenya. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan  kuisioner kepada  responden  yang  menjadi sampel dalam penelitian ini. Persentase  pengembalian  kuisioner dapat dilihat pada Tabel.1. Tabel.1 Persentase Pengembalian Kuisioner Keterangan Jumlah Persentase Kuisioner yang disebar 316 100% Kuisioner yang kembali 226 71,51% Kuisioner yang tidak terisi lengkap 0 0% Kuisioner yang dapat diolah 226 71,51% Sumber: data diolah, 2018 Berdasarkan  Tabel.1,  dalam
proses  pengumpulan  data  penelitian ini,  sebanyak  316  kuisioner  yang disebarkan. Namun dari 316 kuisioner  yang  disebar  sebanyak  90 kuisioner yang tidak kembali,
sehingga kuisioner yang dapat diolah berjumlah sebanyak 226.

## Hasil Uji Model Penelitian
Model  penelitian  yang  telah dibangun sebelumnya terlebih dahulu  dilihat  kesesuaian  model. Model  penelitian  yang  baik  dapat menggambarkan kesesuaian hubungan  antara  variabel  dalam penelitian.  Uji  model  penelitian
dilihat dari tiga indikator fit dari data
penelitian yaitu Average Path Coefficient (APC), Average  R-
square (ARS), dan Average
Variance  Inflation  Factor (AVIF).
APC  dan  ARS  diperlukan  karena keduanya  dihitung  sebagai  rata-rata parameter  model  (Sholihin  dan Ratmono, 2013:61). Ketentuan evaluasi  model  fit  tersebut  adalah
nilai p-value pada  APC  dan  ARS harus  lebih  kecil  dari  0,05  yang artinya  signifikan.  Selain  itu,  dalam general  result perlu  juga  melihat nilai AVIF sebagai indikator multikolinearitas.  Ketentuan  untuk nilai  AVIF  adalah  harus  lebih  kecil dari  5  (Sholihin  dan  Ratmono, 2013:61).  Hasil  uji  model  penelitian dapat dilihat pada Tabel.2.
Tabel.2

## Output General Result
Keterangan Nilai P-value Average path coefficient (APC) 0.211 P<0.001 Average R-square (ARS) 0.701 P<0.001 Average Variance Inflation Factor (AVIF) 2,556, diterima<5 Sumber : data diolah, 2018. Berdasarkan Tabel.2,
menunjukkan  nilai  APC  dan  ARS sebesar 0.211 dan 0.701 serta nilai p- value dari  keduanya  <0,001  atau signifikan.  Artinya,  evaluasi  model fit  berdasarkan  APC  dan  ARS  telah terpenuhi.  Selanjutnya,  untuk  nilai AVIF  adalah  2.556.  Hal  ini  juga mengartikan  bahwa  evaluasi  nilai AVIF  telah  memenuhi  kriteria  yang sesuai  ketentuannya  adalah  kurang dari 5.
Evaluasi Outer model Evaluasi Outer
model bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap  validitas  dan  reliabilitas model penelitian (Hartono dan
Abdillah,  2015).  Sebelum  melihat hubungan  antar  konstruk,  terlebih dahulu  harus  memastikan  bahwa indikator dari masing-masing konstruk  adalah  valid  dan  reliabel. Beberapa  pengujian  yang  dinilai dalam outer  model adalah  validitas konvergen,  validitas  diskriminan, dan reliabilitas.
1. Validitas Konvergen
Parameter  yang digunakan dalam uji validitas konvergen yaitu nilai loading lebih  dari  0,7  dan Average Variance  Extracted (AVE)  lebih besar  dari  0,05  (Hartono  dan Abdillah,  2015).  Hasil  pengujian
validitas konvergen dapat dilihat pada Tabel.3.
Tabel.3

## Output Combined Loadings and Cross-Loadings
Variabel Indikator Outer Loading AVE P-values Ket Niat Fraud PBJ (NP) NP1 0.919 0,851 <0,001 Valid NP2 0.919 <0,001 Valid NP3 0.929 <0,001 Valid Sikap kearah Perilaku (SP) SP1 0.895 0,754 <0,001 Valid SP2 0.893 <0,001 Valid SP3 0.813 <0,001 Valid Norma Subyektif (NS) NS1 0.857 0,779 <0,001 Valid NS2 0.893 <0,001 Valid NS3 0.897 <0,001 Valid Kontrol Perilaku Persepsian (KPP) KPP1 0.916 0,874 <0,001 Valid KPP2 0.941 <0,001 Valid KPP3 0.947 <0,001 Valid Kesesuaian Kompensasi
(KK)
KK1 0.687
0,546 <0,001 Valid KK2 0.751 <0,001 Valid KK3 0.708 <0,001 Valid KK4 0.751 <0,001 Valid KK5 0.709 <0,001 Valid KK6 0.818 <0,001 Valid Sumber: data diolah, 2018
Berdasarkan  Tabel.3,  menunjukkan bahwa  seluruh  indikator  memiliki nilai outer  loading lebih  dari  0,70.
Hanya indikator KK1 yang memiliki nilai 0.687. Namun, untuk penelitian dalam tahap
pengembangan
indikator yang memiliki nilai loading 0.4-0.7 masih dapat diterima (Sholihin  dan  Ratmono,  2013).
Selain  itu,  nilai  AVE  menunjukkan
nilai  AVE  lebih  besar  dari  0.5. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan  atau  indikator  yang digunakan  telah  memenuhui  uji validitas konvergen.
2. Validitas Diskriminan
Parameter  yang  digunakan  dalam validitas diskriminanan yaitu berdasarkan cross-loading
pengukuran  dengan  konstruk.  Jika nilai cross-loading setiap  indikator pada  satu  variabel  bernilai  lebih besar  dibandingkan  dengan cross- loading pada  variabel  laten  lainnya, maka  konstruk  dapat  dinyatakan valid  (Hartono  dan  Abdillah,  2015).
Cross-loading adalah  nilai  loading masing-masing indikator dari konstruk yang dibangunya ke konstruk lain. Hasil pengujian validitas  diskriminan  dapat  dilihat pada Tabel.4.
Tabel.4

## Output Combined Loadings and Cross-Loadings
Indikator NP SP NS KPP KK NP1 0.919 -0.055 -0.068 0.067 -0.067 NP2 0.919 0.009 0.118 -0.140 0.077 NP3 0.929 0.046 -0.050 0.073 -0.009 SP1 0.074 0.895 -0.203 -0.013 -0.054 SP2 -0.143 0.893 0.048 -0.042 0.062 SP3 0.076 0.813 0.171 0.061 -0.009 NS1 -0.040 -0.009 0.857 -0.077 0.084 NS2 0.156 -0.128 0.893 0.081 0.003 NS3 -0.117 0.136 0.897 -0.006 -0.084 KPP1 -0.078 -0.092 0.171 0.916 -0.048 KPP2 0.110 0.075 -0.158 0.941 0.051 KPP3 -0.034 0.014 -0.008 0.947 -0.004 KK1 0.197 0.017 -0.006 -0.0330 0.687 KK2 0.088 -0.306 0.236 -0.016 0.751 KK3 0.043 0.182 -0.327 0.125 0.708 KK4 0.016 0.110 0.143 -0.317 0.751 KK5 -0.255 -0.032 0.182 0.083 0.709 KK6 -0.077 0.036 -0.219 0.152 0.818 Sumber: data diolah, 2018 Berdasarkan  Tabel.4,  menunjukkan nilai loading
masing-masing
indikator dari konstruk yang dibangunnya  ke  konstruk  lain  atau disebut dengan cross-loadings
menunjukkan  nilai  lebih  besar  dari konstruk lainnya.
Selain  melihat  nilai cross-loadings , validitas  diskriminan  juga  dilihat dari  perbandingan  nilai  akar  AVE
konstruk  dengan  nilai  korelasi  antar
variabel laten (Hartono dan Abdillah,  2015).  Hasil  pengujiannya
dapat  dilihat  pada  tabel output correlations  among  latent  variables berikut :

## Tabel.5
Output Akar Kuadrat Average Variance Extracted (AVE) NP SP NS KPP KK NP 0.923 0.668 0.712 0.687 -0.209 SP 0.668 0.868 0.657 0.635 -0.147 NS 0.712 0.657 0.883 0.711 -0.160 KPP 0.687 0.635 0.711 0.935 -0.210 KK -0.209 -0.147 -0.160 -0.210 0.739
Sumber: data diolah, 2018 Berdasarkan  Tabel.5,  menunjukkan nilai  akar  AVE  lebih  besar  dari korelasi  dengan  konstruk  lainya. Sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa data  atau  indikator  yang  digunakan untuk  masing-masing  konstruk  telah memenuhi kriteria pengujian validitas diskriminan.
3. Reliabilitas
Pengujian
reliabilitas dalam penelitian  ini  menggunakan  nilai
Cronbach  Alpha dan Composite Reliability . Kelompok indikator yang digunakan  dalam  satu  konstruk variabel  dikatakan  reliabel  jika memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar  dari  0,6  dan  nilai Composite Reliability lebih  besar  dari  0,6 (Hartono  dan  Abdillah,  2015).  Hasil pengujian  reliabilitas    dapat  dilihat pada tabel berikut.
Tabel.6.
Output Laten Variable Coefficient
Sumber : data diolah, 2018.
Berdasarkan  Tabel.6,  menunjukkan
bahwa seluruh item indikator
pernyataan  pada  setiap  variabel penelitian mempunyai nilai Variabel Composite reliab. Cronbach’s alpha Keterangan NP 0.945 0.913 Reliabel SP 0.902 0.836 Reliabel NS 0.914 0.858 Reliabel KPP 0.954 0.928 Reliabel KK 0.878 0.832 Reliabel
composite reliability dan cronbach’s alpha lebih  besar  dari  0.6.  hal  ini mengartikan  bahwa  setiap  indikator yang  digunakan  dalam  instrumen penelitian ini telah memnuhi kireteria pengujian reliabilitas.

## Evaluasi Inner Model
Evaluasi Inner model bertujuan untuk  memprediksi  hubungan  antar variabel  yang  telah  dihipotesiskan. Model  pengujian inner model  yang dihasilkan disajikan pada Gambar.2
Gambar.2.
Model Penguian
Berdasarkan Gambar.1,
menunjukkan  nilai  R 2 variabel  niat
fraud pengadaan  barang  dan  jasa sebesar 0.70. Hal ini dapat diinterpretasikan  varian  perubahan niat  aparatur  sipil  negara  dalam melakukan fraud pengadaan  barang dan jasa sebesar 70% dapat dijelaskan oleh sikap kearah
perilaku,  norma  subyektif,  kontrol perilaku  persepsian,  dan  kesesuain kompensasi. sementara sisanya sebesar 30% dipengaruhi oleh variabel  lain  yang  tidak  termasuk dalam penelitian ini.
Hasil pengujian hipotesis secara ringkas disajikan pada Tabel.7.  hipotesis  diterima  jika  nilai
p-value lebih kecil dari 0,05, dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%.
Tabel.7. Output path coefficient dan p-value Hipotesis Path coefficient P-values Keterangan Hipotesis 1 -0.202 <0.001 Diterima Hipotesis 2 0.022 0.368 Ditolak
Hipotesis 3 -0.154 <0.001 Diterima Sumber : data diolah, 2018 Berdasarkan  Tabel.7,  Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian  kompensasi  siginifikan memoderasi  pengaruh  sikap  kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian  terhadap  niat  aparatur sipil  negara  dalam  melakukan fraud pengadaan  barang  dan  jasa.    Hal  ini didukung  dengan  parameter  untuk pengujian interaksi kesesuaian kompensasi dan sikap kearah perilaku  menunjukkan  nilai p-value <0,001 jauh dibawah taraf signifikansi  0,05.  Hasil  uji  hipotesis interaksi  kesesuaian kompensasi  dan kontrol  perilaku  persepsian    juga menunjukkan  nilai p-value <0,001 jauh dibawah taraf signifikansi  0,05. Namun demikian, kesesuaian kompensasi tidak signifikan memoderasi pengaruh norma subyektif terhadap niat aparatur sipil negara  dalam  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa ditunjukkan  dengan  nilai p-value 0.368 lebih besar dari 0,05.
Temuan penelitian yang menujukkan bahwa kesesuaian kompensasi  signifikan  memoderasi pengaruh  sikap  kearah  perilaku  dan kontrol  perilaku  persepsian  terhadap
niat  aparatur  sipil  negara  dalam melakukan fraud pengadaan  barang dan jasa, hasil penelitian ini mendukung  pendapat  Ajzen  (1991) dan  Trevino  (1986).  Ajzen  (1991) berpendapat  bahwa  ada  faktor  dari luar yang secara tidak langsung yang akan  mempengaruhi  sikap  kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol  perilaku  persepsian  terhadap niat  perilaku.  Selain  itu,  hasil penelitian ini juga mendukung pendapat  Trevino  (1986)  dalam model  pengembangan  interaksionis yang  menjelaskan  bahwa  dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis tidak hanya hasil dari karakteristik  individual  saja,  namun perpaduan  dari  hasil  individual  dan situasional.
Agustina  (2014)  menjelaskan kesesuaian kompensasi adalah faktor situasional yang akan mempengaruhi seseorang  dalam  berperilaku  etis atau tidak etis. Kesesuaian kompensasi  ditentukan  oleh  apakah kompensasi  yang  diberikan  suatu organisasi (baik dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik) sesuai ataupun  layak  dengan  hasil  dari pekerjaanya (Gibson, 1997).
Kesesuaian  kompensasi  digunakan sebagai  pengendali  hubungan  sikap kearah  perilaku  dan  kontrol  perilaku persepsian  terkait fraud pengadaan barang  dan  jasa  terhadap  niat aparatur sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan  barang dan  jasa.  Kesesuaian  kompensasi akan menentukan perilaku karyawan maupun pegawai dalam suatu organisasi  untuk  berperilaku  etis (Thoyyibatun, 2009).
Kompensasi  yang  sesuai  akan memotivasi karyawan untuk mencapai  tingkat  kinerja  yang  lebih tinggi  (Gibson,  1997).    Motivasi untuk  mencapai  tingkat  kinerja  yang tinggi membuat aparatur sipil negara selalu ingin terlibat dalam hal positif. Tindakan fraud pengadaan  barang dan  jasa  yang  dinilai  sebagai  hal yang negatif karena sangat bertentangan  dengan  prinsip-prinsip pengadaan  barang  dan  jasa  akan cenderung  dihindari  oleh  aparatur sipil negara. Oleh sebab itu,
kesesuaian  kompensasi  berdampak pada sikap aparatur sipil negara yang cenderung  tidak  mendukung  terkait fraud pengadaan  barang  dan  jasa.
Akibatnya, aparatur sipil negara juga cenderung tidak memiliki niat
melakukan fraud pengadaan  barang dan jasa.
Kesesuaian  kompensasi  juga memiliki  pengaruh  terhadap  kontrol perilaku persepsian yang rendah oleh aparatur  sipil  negara.  Akibatnya aparatur sipil negara cenderung tidak memiliki  niat  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Khadarisman  (2012)  menjelaskan kompensasi  yang  sesuai  memotivasi karyawan  supaya  bekerja  lebih  giat, disiplin dan mengembangkan kompetensinya. Motivasi untuk bekerja lebih disiplin tersebut membuat aparatur sipil negara melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan.  Aparatur  sipil  negara yang disiplin dalam proses pengadaan barang dan jasa cenderung  tidak  pernah  terlibat dalam  tindakan fraud pengadaan barang  dan  jasa,  sehingga  tidak memiliki  persepsi  berkenaan  dengan perasaan mudah atau sulit melakukan fraud pengadaan  barang dan jasa.
Kesesuaian kompensasi
nampaknya belum dapat
mempengaruhi hubungan norma subyektif terhadap niat aparatur sipil
negara  dalam  melakukan fraud
pengadaan barang dan jasa.
Kesesuaian kompensasi yang didesain  agar  aparatur  sipil  negara cenderung  memiliki  perilaku  etis belum dapat mempengaruhi keyakinan  normatif  yang  dimiliki seseorang  serta  motivasi  untuk melaksanakan  suatu  perilaku  yang diperoleh  dari  pihak  disekitarnya yang  akan  mempengaruhi  niatnya untuk melakukan suatu perilaku. Hal ini diduga disebabkan oleh keyakinan  normatif  yang  didapatkan dari  pimpinan,  rekan  keja,  dan
bawahan cenderung
tidak mendukung perilaku fraud pengadaan barang dan jasa, sehingga aparatur  sipil  negara  tidak  memiliki niat  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, aparatur sipil  negara  cenderung    tidak mempertimbangkan kompensasi yang diterimanya telah sesuai maupun tidak.

## III. SIMPULAN
Melalui  penelitian  ini  dapat dijelaskan  bahwa  dalam  melakukan fraud pengadaan  barang  dan  jasa, niat aparatur sipil negara tidak hanya dipengaruhi oleh hasil dari karakteristik individual saja sebagaimana  dalam  teori  perilaku
terencana.  Namun,  adanya  interkasi antara  karakteristik  individual  dan faktor situasional sebagai pertimbangan  bagi  aparatur  sipil negara  yang  akan  mempengaruhi niatnya  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.
Hasil penelitian ini mendukung pendapat Ajzen (1991) yang menjelaskan  hubungan  sikap  kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian dalam mempengaruhi niat perilaku  terdapat  faktor  dari  luar yang  akan  mempengaruhi  secara tidak langsung dan model interaksionis  Trevino  (1986)  yang menjelaskan bahwa adanya perpaduan dari karakteristik individual  serta  faktor  situasional dalam  situasi  praktis  perilaku  etis atau tidak etis.
Hasil penelitian ini menunjukkan  kesesuain  kompensasi memoderasi  pengaruh  sikap  kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian  terhadap  niat  aparatur sipil  negara  dalam  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Kesesuaian  kompensasi  bertujuan memotivasi karyawan untuk mencapat tingkat kinerja yang tinggi (Gibsons,  1997:179).  Selain  itu, kompensasi yang sesuai akan
membuat  karyawan  menjadi  disiplin (Khadarisman, 2012:1-3). Kesesuaian kompensasi yang
memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dan  disiplin  membuat  aparatur  sipil negara  memiliki  sikap  yang  tidak mendukung  dan  tidak  memiliki kontrol  perilaku  persepsian  terkait fraud pengadaan  barang  dan  jasa.
Akibatnya aparatur sipil negara tidak memiliki  niat  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.
Akan tetapi, hasil penelitian ini menemukan bahwa kesesuaian kompensasi  tidak  menjadi  variabel moderasi  dalam  pengaruh  yang terjadi pada norma subyektif terhadap  niat  aparatur  sipil  negara dalam  melakukan fraud pengadaan
barang  dan  jasa.  Hal  ini  diduga disebabkan  oleh  temuan  empiris yang menunjukkan bahwa keyakinan normatif yang didapatkan dari pimpinan,  rekan  keja,  dan  bawahan cenderung tidak mendukung perilaku fraud pengadaan  barang  dan  jasa, kompensasi  yang  sesuai  maupun tidak  belum  dapat  mempengaruhi tekanan yang didapatkan oleh pimpinan,  rekan  kerja,  dan  bawahan yang  tidak  mendukung  melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.
Saran
untuk penelitian selanjutnya hendaknya mengeksplorasi  variabel  eksternal lainya  selain  faktor  situasional  yaitu variabel demografi, karakteristik personalitas,  kepercayaan  dan  sikap mengenai obyek-obyek dan karakteristik  tugas  yang  diduga memoderasi  hubungan  sikap  kearah perilaku,  norma  subyektif,  kontrol perilaku  persepsian  terhadap  niat aparatur  sipil  negara  dalam fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya mengekspolorasi pada jenis pekerjaan  yang  berbeda  dan  pada demografi  yang  berbeda  agar  dapat melakukan  perbandingan  perilaku menjadi lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  N,  D.  (2014).  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Apratur  Pemerintah  atas  Prosedur Pengadaan  Brang  dan  Jasa .  Tesis . Unversitas Brawijaya
Ajzen,  I.  (1991). The  Theory  Planned Behavior, Organizational Behavior and  Human  Decicion  Processes . 50, hal.179-211.
Ajzen, I. (2002) “Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the Theory of Planned
Behavior”. Journal of Applied Social Psychology , 32(4), hal.665- 683.
Bologna,  G.  Jack.  Robert  J.Lindquist  dan
Joseph T.Wells.
(1993).
Investigation  Audit, Fourth  Edition. Prentice-Hall & New Jersey Carpenter,  Tina.  D.  dan  Jane,  L,  Reimers.
(2005).  “Unethical  and  Fraudulent Financial  Reporting:  Aplying  the Theory  of  Planned  Behaviour”. Journal of Business Ethics ,
Springer 2005, 60, hal.115-129.
Chang,  Man  Kit.  (1998).  “Predicting
Unethical Behavior: A Comparison of The Theory of Planned Behavior”. Journal  of  Business
Ethics . Dec 1988, 17, 16, ABI/INFORM Global, hal. 18-25
Detik.  (2018). ICW:  Korupsi  Pengadaan Barang  2017  Meningkat,  Negara Rugi  RP  1  T (Retrifed  from https://news.detik.com/berita/d- 3885311/icw-korupsi-pengadaan- barang-2017-meningkat-negara- rugi-rp-1-t/25-2-2018)
Fisbein,  M  dan  Ajzen,  I.  (1975). Belief,
Attitude,  Intention,  and  Behavior:
An  Introduction  to  Theory  and Research .129-385.
Addison- Wesley. Reading. MA. Gibson,  J.  L.,  J.  M.  Ivancavich,  dan  J.  H.
Donnelly. Jr., (1997).
Organizations: Behavior,
Structure,  Processess. Chicago: Irwin.
Hartono.  J  dan  Abdillah,  W.  (2015).
Partial  Least  Square  (PLS)  : Alternatif Structural Equation Modeling(SEM)  dalam  Penelitian Bisnis . Yogyakarta : Andi.
Harziani,  P.  (2015).  “Sisi  Lain  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Dalam  Sebuah
Studi Drama Turgi”. Tesis . Universitas Brawijaya. Malang.
Hunt,  S.  D.  dan  S.J.  Vitell.  (1986).  “A
General  Theory  of  Marketing
Ethics”.
Journal of Macromarketing, 48, hal. 30-42. Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan . Edisi I. Andi Offset.
Yogyakarta.
Lin,  Chua-Hua  S  dan  Chen,  Chun-Fei.
(2011).  “Aplication  of  Theory  of
Planned Behaviour on the Study of Workplace Dishonesty”. 2010 International
Conference on Economics, Business and Management.  IPEDR  vol.2  (2011)
©  (2011)  IAC  S  IT  Press,  Manila,

## Philippines
Listyanto,  A.  (2012).  “Pembaharuan
Regulasi  Pengadaan  Barang  dan
Jasa Pemerintah”.
Jurnal
RechtsVinding , Vol.1, No.1 hal.114
Luthans,  F.  (1998). Organisasi  Behavior ,
Eighth Edition, McGraw-Hill
Intemasional  Book Company, New York.
Pavlou,  P.A.  &  Fygenson,  M.  (2006).
“Understanding  and  predicting electronic  commerce  adoption:  an extension  of  the  theory  of  planned behavior”, MIS  Quarterly ,  Vol.  30 No. 1. March, hal. 115-143.
Republika.  (2018). KPK:  Bupati  HST
Terima  Fee  Rp  3,6  Miliar (
Retrifed
from
http://www.republika.co.id/berita/n asional/hukum/18/01/05/p22yza40 9-kpk-bupati-hst-terima-fee-rp-36- miliar/5-1-2018)
Respati,  N,  W.  (2011).  “Determinan
Perilaku Manajer dalam
Melakukan  Kecurangan  Penyajian Laporan  Keuangan”. Simposium Nasional Akuntansi XIV . Aceh.
Robbins, S.P dan Mary, C. (2007).
Manajemen . Edisi Kedelapan. Jilid Dua. PT. Indeks. Jakarta. Sholihin, M, dan Ratmono, D. (2013).
Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 . Yogyakarta : Andi
Sopian, A. (2012). Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . LKPP & Jakarta
Tempo.(2017). Tata  Kelola  Pemerintah Kalimantan  Selatan,  KPK:  Masih Serampangan (Retrifed from https://nasional.tempo.co/read/876 375/tata-kelola-pemerintah- kalimantan-selatan-kpk-masih- serampangan/17-11-2017).
Thoyyibatun,  S.  (2009).  “Faktor-Faktor
yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi”. Jurnal :

## Universitas Negeri Malang.
Trevino,  L,  K.  (1986).  Ethical  Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. Academy  of  Management Review , 11, hal. 601-617.
Victor,  B.  Dan  J.B.  Cullen.  (1988).  “The Organizational  Bases  of  Ethical Work  Climate”. Administrative
Science Quarterly , hal. 33