## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF BUDGET TARGET CLARITY, INTERNAL CONTROL ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF THE JAMBI CITY GOVERNMENT WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS A MODERATING VARIABLE

## PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN KOTA JAMBI
(KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI)
Oleh:
Indra Kharisma P 1) Sri Rahayu 2) Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021, bekerja di Pemkot Jambi – Indonesia
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitaas Jambi – Indonesia Email : indrakharismaputra.ik@gmail.com 1) , sri_rahayu@unja.ac.id 2 ) , yudi_fe@unja.ac.id 3)

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of budget target clarity, internal control on the  performance accountability of the Jambi City Government with organizational commitment as a moderating variable. This research is included in  quantitative  research.  The  population  of  this  research  is  employees  who  work  in  Jambi  City  Government agencies, where the sample in this study is the Head of OPD, Head of the Planning and Evaluation Subdivision and Financial  Administration  Officer  (PPK)  within  the  Jambi  City  government  agency,  amounting  to  72  respondents. The data used in this study is primary data. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis and MRA with the help of SPSS version 23 program. The results showed that the clarity of budget targets and internal control had  a  positive  effect  either  simultaneously  or  partially  on  the  accountability  of  government  performance. Organizational  commitment  as  a  moderating  variable  can  moderate  the  relationship  between  clarity  of  budget targets  and  government  performance  accountability,while  organizational  commitment  cannot  moderate  the relationship between internal control and government performance accountability.
Keywords:   The effect of budget target clarity, internal control on the performance accountability of the Jambi City Government with organizational commitment as a moderating variable.

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  intern  terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi dengan komitmen organisasi  sebagai  variabel  pemoderasi. Penelitian ini  termasuk  dalam  penelitian  kuantitatif.  Populasi  penelitian  ini  adalah  pegawai  yang  bekerja  pada  instansi Pemerintah Kota Jambi, di mana sampel dalam penelitian adalah Kepala OPD, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi dan  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  dilingkungan  instansi  pemerintah  Kota  Jambi  yang  berjumlah  72 responden. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan MRA dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran  anggaran  dan  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  baik  secara  simultan  maupun  parsial  terhadap akuntabilitas  kinerja  pemerintah.  Komitmen  organisasi  sebagai  variabel  moderasi  dapat  memoderasi  hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sedangkan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
Kata kunci:   Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah Kota Jambi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi.
1. PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang
Masyarakat Indonesia saat sekarang ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan  ditandai  dengan  keinginan  meningkatnya akan  akuntabilitas  dan  transparansi  sebuah  kinerja terhadap  pengelolaan  sektor  publik.  Perlawanan terhadap  budaya  manipulasi  baru  saja  dimulai  dengan berakhirnya  era  pemerintahan  yang  mengutamakan stabilitas.  Istilah  reformasi  adalah  cetusan  untuk mendudukan  kembali  keseimbangan  pembangunan fisik  dan  pembangunan  nilai.  Akibatnya,  reformasi menjadi  lebih  menekankan  pembangunan  nilai  yang diungkapkan  dalam  good  governace.  Ungkapan pemerintahan yang sangat bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran  pemerintah.  Selama  dua  puluh  tahun  yang lalu,  kejujuran  pemerintah  lebih  diartikan  sebagai stabilitas  pemerintah.  Sedangkan  dimasa  reformasi, kejujuran  diartikan  sebagai  pemerintahan  yang  bersih. Akibatnya, mekanisme manipulasi  yang dipraktekan di masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi Bastian (2010).
Kinerja  instansi  pemerintah  banyak  menjadi kritikan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat selalu  mengharapkan  penyelenggaraan  pelayanan publik yang baik dan berkeadilan serta produk dan jasa lainnya yang berkualitas. Hanya saja dalam prakteknya, harapan ini tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Hingga  kini,  masih banyak  ditemukan  kasus-kasus  pelayanan  publik  yang jauh dari harapan.
Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat.  Saat  ini  terdapat  perhatian  yang  lebih  besar terhadap  praktik  Akuntansi  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  sektor  pemerintah,  perusahaan  milik negara/daerah,  dan  berbagai  organisasi  publik  lainnya dibandingkan  dengan  pada  masa-masa  sebelumnya. Terdapat  tuntutan  yang  lebih  besar  dari  masyarakat untuk  dilakukan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik oleh  lembaga-lembaga  sektor  publik  Mardiasmo (2018).
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan  sebuah  perwujudan  kewajiban  dalam instansi  pemerintah  dalam  mempertanggungjawabkan keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi  dari sebuah  organisasi  dalam  mencapai  sebuah  sasaran  dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban  secara  periodik  yang  terdiri  dari komponen  yang  merupakan  suatu  kesatuan  yaitu perencanan  sratejik,  perencanaan  kinerja,  pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.
Menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  merupakan
integrasi  dari  berbagai  aktivitas  mulai  dari  sistem pengumpulan  data,  sistem  pengukuran  dan  sistem pelaporan  kinerja  untuk  mempertanggungjawabkan sebuah  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan  hasil  Evaluasi  atas  implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  pada  emerintahan  Kota  Jambi.  Jambi  dari tahun  2013  sampai  dengan  2019.  Pada  tahun  2013, Pemerintah  Kota  Jambi  hanya  mampu  meraih  nilai 45,11 termasuk dalam predikat C (Kurang), pada tahun 2014  Pemerintah  Kota  Jambi  mengalami  kenaikan sebesar 48,29 namun masih dalam predikat C (Kurang), Pada  tahun  2015  Pemerintah  Kota  Jambi  juga mengalami  kenaikan  sebesar  50,19  terjadi  peningkatan dalam  predikat  CC  (Cukup),  selanjutnya  pada  tahun 2016  mengalami  kenaikan  nilai  sebesar  50,71  dan masih  pada  predikat  CC  (Cukup),  akan  tetapi  pada priode  berikutnya  Pemerintah  Kota  Jambi  kembali mengalami  peningkatan  pada  tahun  2017  yaitu  meraih nilai sebesar 60,1 dengan predikat B (Baik), pada tahun 2018  sebesar  62,99  dan  termasuk  dalam  predikat  B (Baik),  dan  disusul  pada  tahun  2019  Pemerintah  Kota Jambi  mampu  meraih  nilai  tertinggi  sebesar  65,02 dengan predikat yang sama yaitu B (Baik).
Melihat  dari  Trend  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  terjadi  peningkatan  pada setiap tahunnya namun masih belum maksimal. Hal ini terlihat  dari  perolehan  range  nilai  yang  diperoleh  dari hasil  evaluasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  yang  meningkat  pada  setiap tahunnya  namun  masih  belum  mampu  merubah predikat yang diberikan oleh KemenPAN&RB. Melihat hal  tersebut  adanya  peningkatan  namun  tidak signifikan.

## 1.2.  Rumusan Masalah
1.    Apakah  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas  Kinerja  pada  Instansi  Pemerintahan Kota Jambi ?
2.    Apakah  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  pada  Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?
3.    Apakah  Sistem  Pengendalian  Intern  berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  pada  Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?
4.  Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?
5.  Apakah  Komitmen  Organisasi  Memoderasi  Sistem Pengendalian  Intern  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?
1.3.  Tujuan Penelitian
1.    Untuk  membuktikan  pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran  dan Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap
akuntabilitas  kinerja  pada  Instansi  Pemerintahan Kota Jambi.
2.    Untuk  membuktikan  pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi.
3.  Untuk membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas  Kinerja  pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi.
4.  Untuk membuktikan pengaruh Komitmen Organisasi  dalam  Memoderasi  Kejelasan  Sasaran Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  pada
Instansi Pemerintahan Kota Jambi.
5.  Untuk membuktikan pengaruh Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Sistem Pengendalian Intern  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  pada  Instansi Pemerintahan Kota Jambi.

## 2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.   Akuntabilitas Kinerja
Bastian  (2010)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas merupakan  suatu  istilah  dari  bahasa  inggris  yaitu accountability berarti  sebuah  pertangungjawaban  atau keadaan  untuk  dipertanggung  jawabkan  atau  keadaan untuk  diminta  pertanggung  jawaban.  Akuntabilitas kinerja  menjadi  salah  satu  kunci  untuk  terwujudnya good  governance dalam  mengelola  organisasi  publik. Akuntabilitas kinerja juga menjadi salah satu item yang tercantum  didalam  dasar  hukum  atau  aturan  dalam organisasi,  karena  organisasi  diwajibkan  secara  hukum untuk  memenuhi  akuntabilitas  organisasinya  dengan kinerja yang diperolehnya.
Mardiasmo  (2018)  Akuntabilitas  publik  adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk memberikan  sebuah  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada pihak  pemberi  amanah  (principal)  yang  memiliki  hak dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut.

## 2.2.   Kejelasan Sasaran Anggaran
Kenis  (1979)  dalam  Syafrial  (2009)  menyatakan bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  akan  membantu aparat untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan  mengetahui  sasaran  anggaran  maka  tingkat kinerja  dapat  tercapai.  Dengan  sasaran  anggaran  yang jelas, maka mempermudah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  tugas  organisasi  dalam  rangka  untuk mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran  anggaran.  Reaksi  tersebut  adalah  peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran  dan  efisiensi  biaya  pada  pelaksana  anggaran
secara  signifikan  jika  sasaran  anggaran  dinyatakan secara jelas. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan  mempermudah  untuk  mempertanggung  jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya Azmi et al . (2014).

## 2.3.   Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  merupakan suatu  sistem  pengendalian  yang  harus  di  terapkan dalam  lingkungan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  pada  penyusunan  laporan  keuangan,  serta peningkatan  kualitas  dalam  laporan  keuangan.  Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang  baik  pula  Fitrawati et  al .  (2017). Pengendalian internal  menjadi  bagian  dari  manajemen  yang  selalu berhubungan  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pemantauan  kegiatan  organisasi  yang  bertujuan  untuk mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  operasi,  daya  andal pelaporan keuangan serta kesesuian dengan hukum dan peraturan  yang  berlaku.  Menurut    PP  No.  60  Tahun 2008,  unsur-unsur  pada  sistem  pengendalian  internal yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

## 2.4.   Komitmen Organisasi
Gibson et  al .  dalam  Priansa  (2014)  telah  menyatakan bahwa  komitmen  organisasional  melibatkan  tiga  sikap yaitu  identifikasi  dengan  tujuan  organisasi,  perasaan keterlibatan  dengan  tugas-tugas  organisasi,  dan perasaan  loyalitas  terhadap  organisasi.  Sopiah  (2008) mengemukakan  bahwa  ada  tiga  komponen  komitmen organisasi  yaitu Affective  commitment,  Continance commitment dan Normative commitment.
1. Affective  Commitment ,  terjadi  apabila  karyawan ingin menjadi  bagian dari organisasi  karena adanya ikatan emosional.
2. Continuance Commitment, muncul apabila karyawan  tetap  bertahan  pada  suatu  organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan- keuntungan  lain,atau  karena  karyawan  tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.
3. Normative  Commitment ,  timbul  dari  nilai-nilai dalam  diri  karyawan.  Karyawan  bertahan  menjadi anggota  organisasi  karena  adanya  kesadaran  bahwa komitmen  terhadap  organisasi  merupakan  hal  yang seharusnya dilakukan.

## 2.5.   Model Penelitian
Adapun  model  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## Sumber: Data diolah (2021)
Gambar 1. Model Penelitian
2.6.    Hipotesis Penelitian
H 1 :  Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian  Intern  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan. H 2 :  Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja pada Instansi Pemerintahan.
H 3 :  Diduga Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  pada  Instansi Pemerintahan.
H 4 :  Diduga  Komitmen  Organisasi  Memoderasi
Kejelasan Sasaran Angggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan. H 5 :  Diduga  Komitmen  Organisasi  Memoderasi
Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi
Pemerintahan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.   Objek dan Subjek Penelitian
Objek  penelitian  merupakan  suatu  atribut  atau sifat  atau  nilai  dari  orang,  objek  atau  kegiatan  yang mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneiliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya  (Sugiyono,  2012).  Sedangkan  subjek penelitian  adalah  subjek  yang  dituju  untuk  diteliti  oleh peneliti.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  kejelasan sasaran  anggaran  dan  sistem  pengendalian  intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dan komitmen  organisasi  sebagai  variabel  pemoderasi, sedangkan  subjek  dalam  penelitian  ini  yaitu  kepala OPD,  kasubbag  perencanaan  dan  evaluasi  dan  pejabat penatausahaan  keuangan  (PPK)  dilingkungan  instansi pemerintah Kota Jambi.

## 3.2.   Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari    badan  dan dinas  yang  berada  dalam  lingkungan  pemerintahan Kota  Jambi.  Teknik  penarikan  sampel  dilakukan
dengan purposive  sampling .  Kuesioner  diberikan kepada  responden  yang  memiliki  fungsi  yang  lebih kompleks  dalam  proses  perencanaan  sampai  dengan pengendalian mengenai anggaran yang akan mempengaruhi  sebuah  kinerja  instansi  pemerintah daerah yaitu Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) yang terdiri  atas  badan  dan  dinas  sebanyak  24  OPD  pada instansi  Pemerintah  Kota  Jambi.  Adapun  responden yang  diberikan  kuesioner  adalah  Kepala  OPD, Kasubbag  Perencanaan  dan  Evaluasi  dan  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  OPD  dilingkungan instansi  pemerintah  Kota  Jambi  yang  berjumlah  72 (Tujuh Puluh Dua).
3.3.   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel-variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  2 variabel  Independen  yaitu  (kejelasan  sasaran  anggaran dan sistem pengendalian Intern) dan variabel dependen (akuntabilitas  kinerja  pemerintah)  dan  satu  Variabel Moderasi yaitu Komitmen Organisasi.
Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator Skala Kejelasan Sasaran Anggaran 1.Tujuan 2.Kinerja 3.Standar
4.Jangka waktu
5.Sasaran prioritas 6.Tingkat kesulitan 7.Koordinasi Locke dan Latham (1984) Interval Sistem Pengendalian Intern
1.Lingkungan pengendalian 2.Penilaian resiko 3.Kegiatan pengendalian 4.Komunikasi dan informasi 5.Pemantauan pengendalian intern (PP RI Nomor 60 tahun 2008)
Interval
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1.Perencanaan Kinerja 2.Pengukuran Kinerja 3.Pelaporan Kinerja 4.Evaluasi Internal 5.Capaian  Kinerja Permen  PAN  dan  RB  No  12 Tahun (2015) Interval Komitmen Organisasi 1.Affective Commitment 2.Continance Commitment 3.Normative Commitment Sopiah  (2008) Interval
Sumber: Data diolah (2021)

## 3.4.   Skala Pengukuran
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah survei dengan bentuk penyebaran kuesioner dan skala yang digunakan adalah kuisioner yang menggunakan skala Likert. Skala Likert pada penelitian ini menggunakan 5 alternatif jawaban.

## 3.5.   Model Analisis
Model  pengujian  yang  digunakan  untuk  menguji hipotesis  pertama  sampai  ketiga  dalam  sebuah penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda untuk  mengetahui  pengaruh  variable  independen (kejelasan  sasaran  anggaran  dan  sistem  pengendalian intern)  terhadap  variabel  dependen  (akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah). Data yang telah diperoleh
kemudian diolah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Pengolahan  data  menggunakan  program SPSS ,  dengan persamaan  regresi  yang  digunakan  untuk  menguji hipotesis adalah:
Rumus : Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + e
Keterangan:
Y = Akuntabilitas Kinerja a = Konstanta
β 1, β 2, = Koefisien regresi X 1 = Kejelasan sasaran anggaran X 2 = Sistem pengendalian  intern e = Error
Pada hipotesis keempat sampai kelima menggunakan  variabel  moderating  untuk  mengetahui apakah  komitmen  organisasi  dapat  memoderasi hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen. Pada penelitian ini menggunkan uji interaksi atau  yang  lebih  sering  dikenal  dengan  istilah Moderated  Regression  Analysis (MRA)  Adapun; Moderated  Regression  Analysis (MRA)  dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
Y 1 =  𝑎 + β 1 X 1 + β 3 X 3 + β 4 (X 1 . X 3 ) + 𝜀 Y 2 =  𝑎 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 5 (X 2 . X 3 ) + 𝜀
Keterangan:
Y = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah a = Konstansta
β 1 β 2 … β 5 = Koefisien regresi X 1
= Kejelasan Sasaran Anggaran
X 2 = Sistem Pengendalian Intern X 1 . X 3 = Interaksi antara Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Komitmen  Organisasi X 2. X 3 = Interaksi  Pengendalian  Intern  dengan Komitmen Organisasi
ε = Error term

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Statistik Deskriptif
Berdasarkan jumlah dari kuesioner yang didistribusikan  adalah  72  kuesioner  atau  24  OPD  yang menjadi  sampel  penelitian.  Terdapat  beberapa  OPD yang tidak mengembalikan kuesioner. Dengan demikian  jumlah  kuesioner  yang  kembali  sebanyak  64 kuesioner  atau  sebesar  88,88  %  kuesioner  yang kembali.
Berdasarkan  hasil  kuesioner  diperoleh  gambaran mengenai  variabel  penelitian  yang  menunjukkan  nilai maksimum,  nilai  minimum,  nilai  rata-rata  dan  standar deviasi  dari  setiap  variabel  yang  dapat  dilihat  pada Tabel:
Tabel 2. Descriptive Statistics
N Range min  max  Mean Std. Deviation Kejelasan Sasaran Anggaran 64 8 27 35 32,97 2,100
Pengendalian Intern 64 10 35 45 42,31 2,462 Komitmen Organisasi 64 15 30 45 35,81 3,833 Akuntabilitas Kinerja 64 8 27 35 33,00 1,935 Valid N (listwise) 64
Sumber : Output SPSS (2021)
1. Pada  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  diketahui total  skor  terendah  dari  jawaban  responden  adalah 27 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 35  sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban kejelasan sasaran anggaran adalah 32,97.
2. Pada  variabel  pengendalian  intern  diketahui  total skor terendah dari jawaban responden adalah 35 dan skor  tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  45 sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban pengendalian intern adalah 42,31.
3. Pada  variabel  komitmen  organisasi  diketahui  total skor terendah dari jawaban responden adalah 30 dan skor  tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  45 sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban komitmen organisasi adalah 35,81.
4. Pada  variabel  akuntabilitas  kinerja  diketahui  total skor terendah dari jawaban responden adalah 27 dan skor  tertinggi  dari  jawaban  responden  adalah  35 sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban akuntabilitas kinerja adalah 33,00.

## 4.2.   Uji Asumsi Klasik
4.2.1.   Uji Normalitas
Menurut (Ghozali 2016) uji normalitas merupakan pengujian  asumsi  residual  yang  berdistribusi  normal atau  tidak.untuk  mengetahui  normalitas  distribusi  data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu Kolmogrov–Smirnov test dengan kriteria pengujian α 0,05 sebagai berikut: a. Jika sig ≥ α berarti data  sampel  yang  diambil  terdistribusi  normal  b.  Jika sig  ≤  α  berarti  data  sampel  yang  diambil  tidak terdistribusi normal.

## Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 64 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,38696890 Most Extreme Differences Absolute ,081 Positive ,076 Negative -,081 Test Statistic ,081 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. Sumber : Output SPSS (2021)
Berdasarkan  Tabel  di  atas  dapat  diketahui  nilai asymp.sig sebesar  0,200  >  0,05  sehingga  dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
4.2.2.  Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  melihat kemiripan antara variabel independen yang satu dengan variabel  independen  yang  lain  dalam  suatu  model, untuk  mengetahuinya  digunakan Variance  Inflation Factor (VIF)  pada  model  regresi.  dengan  kriteria kriteria jika VIF>10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas  lainnya,  sedangkan  jika  VIF<10  maka  variabel bebas tidak mempunyai persoalan multikolinieritas.

## Tabel 4. Uji Multikolinearitas
Coefficients a
Model
Collinearity Statistics Tolerance
VIF 1 KSA ,626 1,598 PI ,698 1,432 KO ,781 1,281
a. Dependent Variable: AKP
Sumber : Output SPSS (2021)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa semua  varibel  independen  memiliki  nilai tolerance value >  0,10  atau  nilai  VIF  <  10  sehingga  dapat dikatakan    tidak  terjadi  multikolinieritas  antar  variabel independen.
4.2.3.  Uji Heterokedastisitas
Uji Park merupakan salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas  pada  sebuah  data  pada  variabel didalam penelitian dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat (LnU2i). Tujuan dilakukan Uji Park adalah untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas pada error. Dimana dalam pengujiannya  dilakukan  melalui regresi  antara  variabel bebas dengan error.

## Tabel 5. Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,191 4,209 1,233 ,222 KSA -,151 ,134 -,179 -1,129 ,264 PI -,078 ,108 -,108 -,720 ,474 KO ,079 ,066 ,170 1,196 ,236
a. Dependent Variable: LnRes_2 sumber : Output SPSS (2021)
Pada  tabel  di  atas  pengujian  dilakukan  dengan SPSS  dengan  melihat  nilai  signifikansi  jika  >  0,05 berarti  tidak  terdapat  heteroskedastisitas  di  dalam penelitian,  dan  bila  signifikansi  <  0,05  yang  berarti terdapat  heteroskedastisitas.  Maka  dapat  di  simpulkan bahwa nilai signifikansi dari tabel di atas > 0,05 berarti tidak terjadi  heteroskedastisitas.

## 4.3.  Pengujian Hipotesis

## 4.3.1.   Uji F
Uji  F  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  variabel independen  atau  bebas  yang  dimasukkan  dalam  model mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap variabel  dependen atau  terikat. Jika nilai probabilitas < 0.05,  maka  dapat  dikatakan  terdapat  pengaruh signifikan  atau  positif  secara  bersama-sama  antara variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Namun,  jika nilai  signifikansi  >  0,05  maka  tidak  terdapat  pengaruh yang  signifikan  secara  bersamasama  antara  variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali,2016).

## Tabel 6. Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 107,245 2 53,622 25,405 ,000 b Residual 128,755  61 2,111 Total 236,000  63
a. Dependent Variable: AKP b. Predictors: (Constant), PI, KSA Sumber : Output SPSS (2021)
Dari output ANOVA  hasil  analisis  regresi berganda  tersebut  dapat  dilihat  tingkat  signifikan sebesar  0,000.  Oleh  karena  tingkat  signifikan  0,000 lebih  kecil  dari  pada  0,05,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  secara  simultan  Tingkat  Kejelasan  Sasaran Anggaran  dan  Pengendalian  Intern  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan dapat disimpulkan H1 dapat diterima.
4.3.2.  Uji T
Hasil  uji  t  dapat  dilihat  besarnya P- value dibandingkan  dengan  taraf  signifikasi  α  =  5%  .  jika nilai  signifikasi  >  0,05  maka  Ho  diterima  atau  Ha ditolak,  itu  berati  bahwa  variabel  independen  tidak mempunyai  pengaruh  secara  individual  terhadap variabel  dependen.  Jika  propabilitas  <  0,05  maka  Ho ditolak  dan  Ha  diterima,  yang  berati  bahwa  variabel independen  mempunyai  pengaruh  secara  individual terhadap variabel dependen  (Ghozali,2016).

## Tabel 7. Uji T
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.461 3.447 2.454 .017 KSA .299 .103 .324 2.887 .005 PI .347 .088 .442 3.932 .000
a.Dependen Variabel: AKP Sumber : Output SPSS (2021)
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  hasil  pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut:
1. Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis  2,  nilai  signifikan  variabel  kejelasan
sasaran  anggaran  dengan  signifikan  sebesar  0,005 lebih  kecil  dari  α  =  0,05    dengan  demikian  H 0 ditolak  dan  menerima  H α dan  dapat  dinyatakan bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja dan dapat disimpulkan H2 diterima.
2. Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis  3,  nilai  signifikan  variabel  pengendalian intern  dengan  signifikan  sebesar  0,000  lebih  kecil dari  α  =  0,05  dengan  demikian  H 0 diterima  dan menolak H α dan dapat dinyatakan bahwa pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan signifikan    terhadap  akuntabilitas  kinerja  dan  dapat disimpulkan H3 diterima.
4.3.3. Uji Koefisien Determinasi Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R 2 pada tabel sebagai berikut:
Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .674 a .454 .437 1.45284
a. Predictors: (Constant), PI, KSA b. Dependent Variable: AKP Sumber : Output SPSS (2021)
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  diperoleh  nilai koefisien  determinasi  yang  telah  disesuaikan  ( Adjusted R 2 )  sebesar  0,437  (43,7  %)  artinya  bahwa  sumbangan pengaruh  dari  semua  variabel  independen  kejelasan sasaran  anggaran  dan  pengendalian  intern  terhadap variabel  dependen akuntabilitas kinerja sebesar 43,7 % sedangkan  56,3  %  dipengaruhi  atau  dijelaskan  oleh variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model penelitian ini.
4.3.4.  Uji Moderasi
Pada  uji  statistik  peneliti  menguji  variabel moderating  yaitu  komitmen  organisasi  apakah  dapat memoderasi  hubungan  antara  kejelasan  sasaran anggaran dan pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja. Pada uji ini penelitian menggunakan Moderated  Regression  Analysis (MRA) dengan uji interaksi dengan persamaan 1:
Y 1 =  𝑎 + β 1 X 1 + β 3 X 3 + β 4 (X 1 . X 3 ) + 𝜀
Tabel 9. MRA Kejelasan Sasaran Anggaran
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 77,218 28,777 2,683 ,009 KSA -1,257 ,872 -1,364 -1,441 ,155 KO -1,835 ,832 -3,634 -2,205 ,031 KSA_KO ,053 ,025 4,743 2,121 ,038 a.Dependent Variable: AKP Sumber : Output SPSS (2021)
Berdasarkan  tabel  di  atas  uji  statistik,  koefisien regresi  (beta)  0,053  dengan  nilai  signifikan  =  0,038. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai signifikansi <
0,05  maka  disimpulkan  komitmen  organisasi  mampu memoderasi  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap akuntabilitas  kinerja  dapat  diartikan  H4  diterima. Interaksi  persamaan  2:
Y 2 =  𝑎 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 5 (X 2 . X 3 ) + 𝜀

## Tabel 10 MRA Sistem Pengendalian Intern
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -43,594 34,300 -1,271 ,209 PI 1,825 ,800 2,321 2,283 ,026 KO 1,539 ,954 3,049 1,614 ,112 PI_KO -,037 ,022 -4,024 -1,659 ,102
a. Dependent Variable: AKP Sumber : Output SPSS (2021)
Berdasarkan  tabel  di  atas  uji  statistik,  koefisien regresi  (beta)  -0,037  dengan  nilai  signifikan  =  0,102. Berdasarkan  hasil  olah  data  dimana  nilai  signifikan  > 0,05  dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi tidak mampu memoderasi pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja dapat diartikan H5 ditolak.

## 4.4. Pembahasan
4.4.1. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja
Hasil  uji  statistik  yang  menyatakan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  dan  pengendalian  intern  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja terbukti  melalui  uji  hipotesis.  hasil  analisis  regresi berganda  tersebut  dapat  dilihat  tingkat  signifikan sebesar  0,000.  Oleh  karena  tingkat  signifikan  0,000 lebih  kecil  dari  pada  0,05,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  secara  simultan  tingkat  kejelasan  sasaran anggaran dan pengendalian intern berpengaruh terhadap  akuntabilitas  kinerja  dan  dapat  disimpulkan bahwa H1 dapat diterima.
4.4.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  uji  statistik  menunjukkan  kejelasan  sasaran anggaran  memiliki  tingkat  signifikan  0,005  lebih  dari kecil  α  =  0,05  dan  Dengan  demikian  H 0 ditolak  dan menerima  H α dan  dapat  dinyatakan  bahwa  variabel kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  dan  dapat disimpulkan  H2  diterima  artinya  ketika  penyusunan anggaran  dilaksanakan  dengan  baik  dan  jelas  serta dapat dimengerti maka akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Jambi juga dapat tercapai dengan baik.
Pada variabel kejelasan sasaran anggaran diketahui  total  skor  terendah  dari  jawaban  responden adalah  27  dan  skor  tertinggi  dari  jawaban  responden adalah  35  sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor jawaban  kejelasan  sasaran  anggaran  adalah  32,97  hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti bagaimana pelaksanaan kejelasan sasaran anggaran dengan cukup baik.
Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan kejelasan  sasaran  anggaran  dengan  cukup  baik  yang mana dalam pelaksanaanya di instansi pemerintah Kota Jambi  anggaran  yang  telah  disusun  berdasarkan rancangan kerja jangka menengah (RPJMD) yang berisi tentang  penjabaran  dari  visi,misi  dan  program  kepala daerah dan penyusunan anggaran juga merujuk  kepada renstra  OPD  yang  meliputi  visi,  misi,  tujuan,  sasaran, srategi, kebijakan, program dan kegiatan.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Ali Zakyudin  (2015),  Anjarwati  (2012),  Heptariani et  al . (2013), Hafiz (2017), Priatna et al . (2018), Kusumaninggrum, (2010), Fitrawati et  al .   (2017), dan Manullang et  al .  (2019)  yang  menyatakan  bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.
4.4.3. Pengaruh  Pengendalian  Intern    Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  uji  statistik  menunjukkan  pengendalian intern memiliki tingkat signifikan 0,000 lebih dari kecil α  =  0,05  dan  Dengan  demikian  H 0 ditolak  dan menerima H α dan dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  dan    dapat  disimpulkan  H3 diterima  artinya  semakin  besar  keterlibatan  dan kepedulian  dalam  pelaksanaan  pengendalian  intern maka  semakin  tinggi  pula  akuntabilitas  kinerja pemerintah Kota Jambi.
Pada  variabel  pengendalian  intern  diketahui bahwa  total  skor  terendah  dari  jawaban  responden adalah  35  dan  skor  tertinggi  dari  jawaban  responden adalah  45  sehingga  rata-rata  (mean)  jumlah  skor jawaban  pengendalian  intern  adalah  42,31  hal  ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dapat memahami dan mengerti bagaimana dalam pelaksanaan pengendalian intern dengan cukup baik.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  penelitian  yang  di  lakukan    oleh Fitrawati et  al .    (2017), Silalahi (2017) dan Manullang et  al .  (2019)  yang  mengemukakan  bahwa  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas kinerja.
4.4.4. Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap Hubungan  Kejelasan  Sasaran    Anggaran dengan  Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan  uji  statistik,  koefisien  regresi  (beta) 0,053  dengan  nilai  signifikan  =  0,038.  Berdasarkan hasil  olah  data  dimana  nilai  signifikan  <  0,05  dapat disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi  mampu memoderasi  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap akuntabilitas kinerja dapat diartikan H4 diterima.
Adanya  komitmen  organisasi  yang  tinggi  terhadap organisasi  maka  semakin  tinggi  pula  tercapainya ketepatan  sasaran  anggaran  OPD  Pemerintah  Kota Jambi.  Hal  ini  disebabkan  karena  pegawai  yang didukung  dengan  komitmen  yang  tinggi  terhadap
organisasi  (instansi)  pemerintah  daerah  maka  akan lebih  mementingkan  kepentingan  organisasi  dari  pada kepentingan  pribadi.  Sehingga  komitmen  pegawai berimplikasi  pada  pembuat  anggaran  untuk  bekerja mencapai  target  anggaran  yang  ditentukan  sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Hafiz (2016),  Dewi et  al .  (2017)  dan  Silalahi  (2017) penelitian  ini  menunjukkan  komitmen  organisasi merupakan variabel moderating yang dapat memoderasi  hubungan  antara  kejelasan  sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
4.4.5. Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap Hubungan Pengendalian Intern Dengan Akuntabilitas Kinerja
Pada  uji  statistik,  koefisien  regresi  (beta)  -0,037 dengan nilai signifikan = 0,102. Berdasarkan hasil olah data  dimana  perolehan  nilai  signifikan  >  0,05  dapat disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  mampu memoderasi  pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja dapat diartikan H5 ditolak.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh penelitian yang di lakukan oleh Dewi et al .  (2017)  menyatakan  komitmen  organisasi  sebagai variabel  moderasi  tidak  mampu  memoderasi  hubungan komitmen organisasi  dengan  pengendalian internal.
Ketidakmampuan  komitmen  organisasi  dalam memoderasi  pengendalian  intern  pada  akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya komitmen organisasi pada  diri  masing-masing  terhadap  pengendalian  intern. Komitmen  organisasi  dikatakan  dapat  mempengaruhi atau memperkuat pengendalian intern terhadap akuntabilitas  kinerja  apabila  seorang  pegawai  yang berkomitmen  tinggi  terhadap  tujuan  organisasinya sehingga akan mempengaruhi tindakan dan kinerjanya.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Secara  bersama-sama  dalam  penerapan  kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja  Pemerintah  Kota  Jambi  disimpulkan  bahwa H1  diterima.  Sistem  pengendalian  intern  dilakukan untuk  dapat  menjaga  agar  aktivitas  organisasi  tetap mengarah  kepada  tujuan  organisasi.  Adanya  sistem pengendalian  intern  di  Pemerintahan  Kota  Jambi yang  baik  maka  dapat  mengatasi  kecurangan  serta diharapkan  sistem  pengendalian  intern  dapat mengendalikan  proses  penganggaran  sesuai  dengan sasaran  anggaran  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintahan  Kota  Jambi  pada  setiap  OPDnya
dengan  artian  jika  kejelasan  sasaran  anggaran dilaksanakan  secara  baik  dan  sistem  pengendalian intern  Pemerintah  Kota  Jambi  ditingkatkan  maka diharapkan  akan  mampu  mewujudkan  akuntabilitas kinerja    yang    baik  pula  karna  akuntabilitas  dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban yang mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan dan sasaran baik  kegiatan maupun anggaran.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota  Jambi  dapat  disimpulkan  bahwa  H2  diterima. Ketika  kejelasan  sasaran  anggaran  tinggi  maka anggota  organisasi  dapat  mengetahui  dengan  jelas apa yang akan mereka lakukan sehingga pelaksanaan  kegiatan  akan  berjalan  dengan  lancar dan membuat akuntabilitas kinerja menjadi tinggi.
3. Pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota  Jambi  dapat  disimpulkan  bahwa  H3  diterima. Pada  dasarnya,  usaha  untuk  meningkatkan  dan membangun sistem pengendalian intern, merupakan salah  satu  upaya  dalam  mencegah  terjadinya kecurangan  atau  korupsi.  Untuk  memperbaiki kinerja  Pemerintah  Kota  Jambi  perlu  diciptakannya sebuah sistem pengendalian intern, Sistem pengendalian  intern  yang  baik  dalam  suatu organisasi  akan  mampu  menciptakan  keseluruhan proses  kegiatan  yang  baik  pula,  sehingga  nantinya akan  memberikan  sebuah  keyakinan  organisasi bahwa  aktivitas  yang  dilaksanakan  telah  berjalan sesuai  dengan  tolak  ukur  yang  telah  ditetapkan secara  efektif  dan  efisien,  sehingga  hal  tersebut akan  memberikan  dampak  positif  bagi  kinerja Pemerintah Kota Jambi.
4. Adanya  interaksi  antara  kejelasan  sasaran  anggaran dengan komitmen organisasi yang artinya komitmen organisasi  mampu  memoderasi  hubungan  antara kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.
5. Komitmen  organisasi  tidak  mampu  memoderasi hubungan  antara  pengendalian  intern  terhadap akuntabilitas kinerja maka dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak.

## 5.2.  Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  peneliti menyumbangkan saran sebagai berikut:
1. Untuk  Pemerintahan  Kota  Jambi  disarankan  agar dapat  lebih  memperhatikan  kejelasan  sasaran anggaran  dan  pengendalian  internal  begitu  juga komitmen organisasi dalam menghasilkan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang efektif. Selain itu  juga  Pemerintah Kota Jambi agar lebih  optimal  dan  konsisten  dalam  meningkatakan kualitas  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  (LAKIP)  untuk  meningkatkan  nilai SAKIP  karna  akuntabilitas  kinerja  menjadi  salah satu  kunci  dalam  merwujudnya  dan  tercapainya
good  governance dalam  mengelola  organisasi publik.
2. Perlunya  meningkatkan  dan  melibatkan  sebuah komitmen  organisasi  terhadap  pengendalian  intern agar  nilai  daripada  akuntabilitas  kinerja  menjadi tinggi. Komitmen organisasi menjadi faktor penting dalam  sebuah  organisasi  yang  mana  hal  ini menunjukan  bahwa  komitmen  organisasi  memiliki peran  penting  sebagai  kunci  dari  keberhasilan pengendalian intern dalam meningkatkan akuntanbilitas kinerja.
3. Untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat melengkapi sebuah metode survei melalui penyebaran  angket/kuesioner  yang  sudah  dilakukan dengan  melakukan  wawancara  untuk  mendapatkan informasi  tambahan  dan  menghindari  respon  yang bias atau kesalahan persepsi.

## DAFTAR REFERENSI
Azmi,G.,  Darwanis.,  dan  Abdullah,S.  2014.  Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas
Sumberdaya  Manusia  Dan  Komitmen  Organisasi Terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Di Lingkungan Pemerintah Aceh. Jurnal Magister Akuntansi  Pascasarjana  Universitas Syiah  Kuala, 3(4), 1–14.
Ali  Zakiyudin,  M.,  &  Suyanto,  S.  (2015).  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi, Sistem  Pelaporan  dan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  pada  Inspektorat  Jenderal Kementerian Agama RI. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 2 (01), 89–96.
Anjarwati,  Mei.  2012.  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah”. Accounting Analysis Journal . Universitas Negeri Semarang. ISSN: 2252-676.
Bastian,  I.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik  (3rd  ed .).
Erlangga.
Dewi, K. F., Widana Putra, A. A. G. ., & Astika, I. B. P. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian  Internal  Dan  Kejelasan  Sasaran Anggaran  Pada  Akuntabilitas  Kinerja  SKPD Kabupaten Gianyar Dengan Komitmen Organisasi Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Buletin  Studi Ekonomi , 22 (1), 21–33.
Fitrawati,  Kahar,  A.,  dan  A,  M.  I.  2017.  Pengaruh Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  intern terhadap akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  (  survei  pada  satuan  kerja perangkat  daerah  (  skpd  )  kabupaten  parigi moutong). E Jurnal Katalogis , 5, 177–184.
Ghozali, I. 2016. Aplikasi  analisis multivariate dengan program  IBM  SPSS  23 .  BPFE  Universitas Diponegoro.
Heptariani.Z,  S.,  Rasuli,  M.,  &  Taufik,  T.  (2013). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Budaya Organisasi,  Dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  (Studi  Empiris  Pada Universitas Riau). Sorot , 8 (1), 32.
Hafiz,  M.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur
Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  Dengan  Komitmen  Organisasi  Dan Kinerja  Manajerial  Sebagai  Variabel  Moderating. JOM FEKON , 04 (1), 528–542.
Kusumaningrum, I. (2010).Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  Dan  Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. In Institutional Repository (UNDIP-IR) . Universitas Diponegoro.
Mardiasmo.  2018. Akuntansi  Sektor  Publik  (Edisi Terbaru) .  Yogyakart: Andi.
Manullang,  S.  B.,  &  Abdullah,  S.  (2019).  Pengaruh Pengendalian  Internal,  Kejelasan  Anggaran  dan Pergantian  Kepala  SKPD  terhadap  Akuntabilitas Kinerja. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 4 (1), 62–73.
Priatna,  H.,  &  Nuraisyah,  E.  (2018).  Pengaruh Penganggaran  Berbasis  Kinerja  dan  Kejelasan Sasaran  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja pada  Pemerintahan  Desa  se-Kecamatan  Cisewu Kabupaten  Garut. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 9 (1l), 57–80.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  Tentang Sistem  pengendalian  intern  pemerintah.  Jakarta:
Sekretariat Negara.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  12  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Evaluasi  Atas  Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan  Presiden  No.29  Tahun  2014 Tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Priansa,  D.  J.  2014. Perencanaan  dan  Pengembangan SDM . Alfabeta.
Sopiah.  2008. Prilaku  Organisasional. CV.  ANDI OFFSET.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta.
Silalahi,  E.  B.  (2017).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Pengendalian  Internal  Dan  Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai  Variabel  Moderating  Pada  Pemerintah
Kabupaten  Serdang  Bedagai.  In Repositori Institusi USU . Universitas Sumatera Utara
Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran
Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial  SKPD
Pada  Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun. In
Repositori  Institusi  USU.  Universitas  Sumatera Utara.