## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106
Aspek  Yuridis  Rencana  Pembangunan  Ibu  Kota  Baru Negara  Indonesia  di  Kalimantan  Timur  dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
Moh. Heri 1 *, Nurul Satria Abdi 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia *Corresponding Author: moh.heri.md@gmail.com
Histori Artikel Abstrak Masuk: 14 Agu 2022 Review: 03 Des 2022 Diterima: 15 Des 2022 Terbit: 15 Des 2022 Rencana pembangunan ibu kota baru lazim di lakukan di sebuah negara, tidak terkecuali di Negara Republik Indonesia.  Akan  tetapi  yang  menjadi  problematika sekarang  adalah,  apakah  rencana  pembangunan  ini sudah  memenuhi  prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan atau  malah sebaliknya,  yaitu merusak lingkungan  hidup.  Secara  umum  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  aspek  yuridis  rencana pembangunan  ibu  kota  baru  negara  Indonesia  dan prinsip-prinsip yang harus di penuhi dalam rencana pembangunan  ibu  kota  baru  negara  Indonesia. Penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif atau penelitian dogmatik, karena menganalisis suatu kaidah  hukum  atau  norma  hukum  dalam  koridor hukum  positif  atau  peraturan  perundang-undangan. Dari  hasil  penelitian  ini  rencana  pembangunan  ibu kota  baru  hanya  fokus  pada  Pasal  7  ayat  (1) sedangkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) belum sepenuhnya  terakomodir.  Adapun  prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan  yang  diakomodir meliputi, konsep smart city, green city, beautiful city, dan sustainable city. Sehingga ini belum mencerminkan  keadilan  antar  generasi,  keadilan dalam  satu  generasi,  pencegahan  dini,  perlindungan hayati,  internalisasi  biaya  lingkungan  yang  idealnya terakomodir  dalam  prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan. Kata  Kunci: Aspek  Yuridis;  Ibu  Kota;  Pembangunan Berkelanjutan. Article’s History Abstract Received: 14 Agu 2022 Reviewed: 03 Des  2022 Accepted: 15 Des 2022 Published: 15 Des 2022 New  capital  development  plans  are  common  in  a country, not least in the Republic of Indonesia. However, the problem now is, whether this development plan has complied  with  the  principles  of  sustainable development  or  vice  versa,  namely  destroying  the

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106
environment. In general, this study aims to determine the  juridical  aspects  of  the  development  plan  for  the new  capital  city  of  Indonesia  and  the  principles  that must be fulfilled in the plan for the development of the new capital city of Indonesia. This study uses normative juridical law or dogmatic research, because it analyzes a legal rule or legal norm in the corridor of positive law or  legislation.  From  the  results  of  this  study,  the  new capital city development plan only focuses on Article 7 paragraph (1) while Article 6 paragraph (2) and Article 7  paragraph  (2)  have  not  been  fully  accommodated. The  principles  of  sustainable  development  that  are accommodated include the concept of smart city, green city, beautiful city, and sustainable city. So this does not yet  reflect  intergenerational  justice,  justice  in  one generation,  early  prevention,  biological  protection,
internalization  of  environmental  costs  which  are ideally accommodated in the principles of sustainable development.
Keywords: Juridical  Aspect;  Capital  City;  Sustainable
Development.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo,  tanggal  16  Agustus  2019  dalam pidato  kenegaraan  menyampaikan  terkait  pemindahan  Ibu  kota  Republik Indonesia, serta meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait  Pemindahan  ibu  kota  ini.  Rencana  pembangunan  ibu  kota  baru Indonesia  ini  tersirat  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  18 Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Tahun  2020-2024.  Dimana  salah  satu  rencana  pembangunan  jangka menengah  (RPJM)  itu  adalah  Ibu  kota  negara.  Kemudian  hal  ini  diperkuat dengan  adanya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2022 Tentang  Ibu  Kota  Negara.  Melalui  kajian  dari  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas),  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Bappenas, 2019:1) rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah luar Jawa disebabkan antara lain:
1. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa,
2. Kontribusi ekonomi di Jawa 50% sampai 70% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional,
3. Krisis ketersediaan air bersih di pulau jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur,

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106
4. Konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa,
5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi,
6. Meningkatnya  beban  Jakarta;  sehingga  terjadi  penurunan  daya  dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Youth Talks : Yuk Pindah Ibu Kota, pada tanggal 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah permasalahan Jakarta sudah tidak layak menjadi ibu kota Indonesia dengan  kota  yang  sangat  padat  kesembilan  di  dunia,  yang  menghadapi berbagai  komplikasi  isu,  dari  rawan  banjir,  krisis  air  bersih  hingga  polusi udara. Selaras dengan Pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019, Menteri Bambang menyampaikan bahwa ibu kota baru harus mengakomodasi semua wilayah Indonesia, harus di tengah, di Kalimantan untuk mewujudkan Indonesia-sentris,  mendorong  pemerataan  pembangunan  dan  memacu pertumbuhan ekonomi ( https://www.bappenas.go.id/ . 2019).
Rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan Timur ini tentu akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Dampak positif dari pembangunan ibu kota baru ini memberikan  nilai  tambah  untuk  masyarakat  berupa  peningkatan kesejahteraan  dan  peningkatan  taraf  hidup.  Sedangkan  dampak  negatifnya akan  terjadi  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dieksploitasi  sehingga mengakibatkan  kerusakan  lingkungan.  Kondisi  lingkungan  yang  semakin rusak  akibat  kegiatan  industri  yang  mencemari  lingkungan  dan  pemakaian bahan-bahan kimia dalam pertanian yang merusak kesuburan tanah semakin mendesak untuk diperhatikan, sehingga timbul ide untuk membahas masalah ini  dalam  tataran  internasional,  kemudian  pembahasan  dilakukan  dalam wadah United Nations Conference on Human Environment di Stockholm pada tahun 1974 (Daud dan Kristianto, 2015: 19).
Rencana  pembangunan  ibu  kota  baru  harus  mengacu  pada  prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 33 ayat (4)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  dan  pelbagai  regulasi yang ada. Dengan demikian, pembangunan ibu kota nantinya sesuai dengan pembangunan yang berwawasan nusantara, Pancasila dan kemanfaatan yang selaras  dengan  alam,  untuk  menyejahterakan  seluruh  rakyat  Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai  Aspek  Yuridis  Rencana  Pembangunan  Ibu  Kota  Baru  Negara Indonesia  di  Kalimantan  Timur  dalam  Perspektif  Pembangunan Berkelanjutan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106

## Metode
Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian dogmatik. Menurut Johnny Ibrahim (2006:25), bahwa penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan sebagai pegangan untuk meninjau atau menganalisis suatu kaidah hukum atau norma hukum dalam koridor hukum positif (peraturan undang-undang).

## Hasil dan Pembahasan

## Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia
Setiap pembangunan ibu kota tidak lepas dari rencana, untuk mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  menyebutkan, perencanaan  adalah  suatu  proses  untuk  menentukan  tindakan  masa  depan yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan  memperhitungkan  sumber  daya yang  tersedia.  Menurut  Anggara  dan  Sumantri  (2016:134)  perencanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pokok yang harus dimiliki, yaitu sebagai berikut:
1. Mengetahui lokus: mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan.
2. Memiliki  visi  dan  misi  pembangunan:  untuk  apa,  siapa,  dan  mengapa pembangunan itu harus dilaksanakan.
3. Mempunyai sasaran dan target pembangunan: tindakan nyata yang akan dilakukan  serta  jangka  waktu  yang  dibutuhkan  dari  tujuan  yang  ingin dicapai.
4. Memiliki  strategi  pembangunan:  bertujuan  agar  pelaksanaan  berjalan secara kronologis serta mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, dengan tepat dan terarah.
5. Adanya prioritas pembangunan: untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan dengan dana dan sumber daya yang terbatas.
6. Memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas: sebagai bentuk intervensi dari pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumber daya, termasuk  dana  dan  tenaga  dalam  rangka  melaksanakan  kebijakan pembangunan.
Hal  serupa  diungkapkan  oleh Agus Salim,  (2002:264)  bahwa  pembangunan paling tidak harus memenuhi unsur-unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu:

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106
1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  cukup  tinggi  diukur  dari produktivitas masyarakat di setiap tahun.
2. Dicapainya pemerataan di suatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran yang  dilakukan  adalah  memakai  perhitungan  indeks  gini,  yang  dapat mengukur  adanya  ketimpangan  pembagian  pendapatan  masyarakat. Negara  yang  berhasil  pembangunannya  dengan  demikian  adalah  negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.
3. Kualitas  kehidupan  yang  diukur  dari  tingkat  kesejahteraan  penduduk  di suatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI ( physical quality of life index ) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerata harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerata jumlah kematian bayi dan persentase buta huruf.
4. Kerusakan  lingkungan  harus  pula  diperhitungkan.  Negara  yang  tinggi produktivitasnya  dapat  berada  pada  sebuah  proses  kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumber daya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses perusakan alam.
Pasal  5  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  menyebutkan  bahwa  Perencanaan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan  melalui tahapan: inventarisasi lingkungan hidup; penetapan wilayah  ekoregion; dan penyusunan  RPPLH.  Bagian  kesatu  tentang  Inventarisasi  lingkungan  hidup Pasal  6  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Inventarisasi  lingkungan  hidup sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  terdiri  atas  inventarisasi lingkungan  hidup:  a.  tingkat  nasional;  b.  tingkat  pulau/kepulauan;  dan  c. tingkat  wilayah  ekoregion.  Kemudian  ayat  (2)  menyebutkan  Inventarisasi lingkungan  hidup  dilaksanakan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi mengenai  sumber  daya  alam  yang  meliputi:  a.  potensi  dan  ketersediaan;  b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
Bagian  kedua  tentang  penetapan  wilayah  ekoregion  Pasal  7  ayat  (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. ayat

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106
(2) menyebutkan Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang  alam;  b.  daerah  aliran  sungai;  c.  iklim;  d.  flora  dan  fauna;  e.  sosial budaya;  f.  ekonomi;  g.  kelembagaan  masyarakat;  dan  h.  hasil  inventarisasi lingkungan hidup.
Dalam konteks rencana pembangunan ibu kota baru ini, kepala Greenpeace Indonesia  Leonard  Simanjutak  ( https://www.greenpeace.org/indonesia ) menyatakan bahwa:
“Rencana pemind ahan ibu kota di Kalimantan Timur jika tanpa menjadikan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama, dikhawatirkan hanya akan  menciptakan  berbagai  masalah-masalah  lingkungan  di  ibu  kota  baru nanti, seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. Kita bisa lihat fakta bahwa polusi udara di Jakarta selain berasal dari sektor transportasi, juga bersumber dari banyaknya PLTU batu bara yang ada di sekeliling Jakarta. Jika nanti sumber energi ibu kota baru masih mengandalkan batu bara seperti saat ini di Jakarta, maka jangan harap ibu kota baru akan bebas dari polusi udara. Apalagi jika pemerintah tetap membangun PLTU-PLTU batu bara mulut tambang, seperti yang direncanakan saat ini di beberapa lokasi di Kalimantan Timur. Rencana pembangunan  PLTU-PLTU  batu  bara  mulut  tambang  ini  harus  dihentikan, karena  bertentangan  dengan  konsep smart,  green  city untuk  ibu  kota  baru tersebut,  di  mana  sumber  energi  kota  seharusnya  dari  energi  terbarukan. Keberadaan  tambang-tambang  batu  bara  tersebut  tidak  hanya  akan menghasilkan polusi udara, tapi juga berbagai bencana lingkungan lain seperti banjir dan kekeringan, seperti yang sudah terjadi di Samarinda, salah satu kota terdekat dengan wilayah ibu kota baru ini.”
Sehubungan dengan itu Manager Kajian Kebijakan Ekskutif Nasional WALHI, Boy Jerry Sembriring juga menilai tentang rencana pembangunan ibu kota ke Panajam  Paser  Utara,  Kalimantan  Timur  tetap  akan  diikuti  dengan  beban ekologis  Jakarta  dan  Pulau  Jawa.  Boy  Jerry  Even  mengungkapkan, “Pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan be ban ekologis Jakarta dan
Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dan lokasi sekitarnya. ”
( https://nasional.kompas.com/read/2020 ).  Riset  simulasi  yang  dilakukan oleh  Indef menggunakan  model  ekonomi  keseimbangan  umum  atau  Model CGE  ( Computable  General  Equilibrium ),  Rizal  Taufikurahman,  peneliti  Indef dalam  paparannya  di  ITS  Tower,  Jakarta  Selatan,  Jumat,  23  Agustus  2019 mengatakan: “Pemindahan  tersebut  tidak  memberikan  dampak  apa -apa terhadap  pertumbuhan  PDB  riil  dan  Gross  National  Expenditure  (GNE) .” ( https://bisnis.tempo.co ).  Meskipun  rencana  pembangunan  ibu  kota  baru yang  dilakukan  Presiden  Joko  Widodo  dengan  beberapa  alasan  yang disampaikan Bappenas dimuka, akan tetapi berdasarkan temuan-temuan para

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106
aktivis  tersebut  juga  harus  menjadi  pertimbangan  dalam  melangkah  pada tahap  selanjutnya,  sehingga  pembangunan  tersebut  benar-benar berlandaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
Pasal 7 ayat (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion  dan  dilaksanakan  oleh  Menteri  setelah  berkoordinasi  dengan instansi terkait, dan ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  efisien,  efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Terkait penetapan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup, Menteri Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas  kemudian  membuat  kriteria penentuan lokasi ibu kota sebagai berikut:
a. Lokasi  Strategis,  secara  geografis  berada  di  tengah  wilayah  Indonesia untuk  merepresentasikan  keadilan  dan  mendorong  percepatan pengembangan wilayah KTI (Indonesia Centris)
b. Tersedia  lahan  luas  milik  pemerintah/BUMN  Perkebunan  untuk mengurangi biaya investasi.
c. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut,
d. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan,
e. Dekat dengan kota yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur:
1) Akses mobilitas/logistik: bandara, pelabuhan dan jalan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106
2) Ketersediaan  pelabuhan  laut  dalam  sangat  penting  untuk mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  maritim  melalui konektivitas tol laut antar pulau.
3) Tingkat  layanan  air  minum,  sanitasi,  listrik,  dan  jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan
f. Potensi  konflik  sosial  rendah  dan  memiliki  budaya  terbuka  terhadap pendatang,  serta  memiliki  dampak  negatif  minimal  terhadap  komunitas lokal.
g. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, terutama (a) to minimize vulnerability of State; (b) Safeguard its territorial ; (c) help to gain Regional and International Affairs ; (d) Tidak dekat wilayah perbatasan negara.
Uraian  di  atas,  merupakan  strategi  awal  bagaimana  pemerintah  melakukan perencanaan dan koordinasi, terbukti dengan dikeluarkannya Perpres No. 18 Tahun 2020 lampiran II, yang menyatakan bahwa, pelaksana pemindahan ibu kota  yaitu;  Bappenas,  Kementerian  ATR/BPN,  Kementerian  PUPR,  Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB,  BKN,  Kemendikbud,  Kemenkes,  Kementerian  Kominfo,  Kemenhub, Kemendagri,  Badan  Otorita  IKN,  BUMN,  Swasta.  Ini  juga  diperkuat  dengan adanya SK MENTERI NOMOR 1B TAHUN 2020 tentang Pembentukan Panitia Antar  Kementerian/Non-Kementerian  Penyusunan  Rancangan  Peraturan Presiden Tentang Badan Otoritas Persiapan, Pembangunan Dan Pemindahan Ibu Kota.
Tentunya  rencana  pembangunan  ibu  kota  baru  negara  Indonesia  ini diharapkan  memberikan  manfaat  pada  sumber  daya  alam  lainnya sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa dalam  hal  RPPLH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  belum  tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya  tampung  lingkungan  hidup  dengan  memperhatikan:  a.  keberlanjutan proses  dan  fungsi  lingkungan  hidup;  b.  keberlanjutan  produktivitas lingkungan  hidup;  dan  c.  keselamatan,  mutu  hidup,  dan  kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mengoptimalkan rencana pembangunan ibu kota baru pemerintah  juga  harus  mengacu  pada  asas-asas  penataan  ruang  Pasal  2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  penataan  ruang  diselenggarakan berdasarkan asas:
1. keterpaduan;
2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106
3. keberlanjutan;
4. keberdayaan dan keberhasilan;
5. keterbukaan;
6. kebersamaan dan kemitraan;
7. pelindungan kepentingan umum;
8. kepastian hukum dan keadilan; dan
9. akuntabilitas
Kesembilan asas di atas, pada intinya menjadi norma untuk memayungi semua kaidah  penataan  ruang.  Adapun  tujuan  penataan  ruang  sebagaimana  di maksud Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 adalah Penyelenggaraan Penataan Ruang, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
a. terwujudnya  keharmonisan  antara  lingkungan  alam  dan  lingkungan buatan;
b. terwujudnya  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya  pelindungan  fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Klasifikasi  penataan  ruang  menurut  Pasal  4  menyatakan  bahwa,  Penataan ruang  diklasifikasikan  berdasarkan  sistem,  fungsi  utama  kawasan,  wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Sedangkan Pasal 5 menyatakan:
1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang  wilayah  nasional  penataan  ruang  wilayah  provinsi,  dan  penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan  ruang  berdasarkan  kegiatan  kawasan  terdiri  atas  penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang  kawasan  strategis  nasional,  penataan  ruang  kawasan  strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Pasal 6 menyatakan;
1. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106
a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
b. potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya buatan;  kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  hukum,  pertahanan keamanan,  lingkungan  hidup,  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sebagai satu kesatuan; dan
c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
2. Penataan  ruang  wilayah  nasional,  penataan  ruang  wilayah  provinsi,  dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
3. Penataan  ruang  wilayah  nasional  meliputi  ruang  wilayah  yurisdiksi  dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
4. Penataan  ruang  wilayah  provinsi  dan  kabupaten/kota  meliputi  ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  jelas  bahwa  setiap  pembangunan  harus  melalui tahap  perencanaan,  koordinasi  sesama  menteri,  mendengarkan  aspirasi masyarakat dan para aktivis lingkungan. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam perspektif pembangunan berkelanjutan
Rencana  pembangunan  ibu  kota  baru  negara  Indonesia  menjadi  target prioritas Presiden tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 Lampiran II bahwa, Pembangunan Istana Negara, Pembangunan jaringan  jalan  makro,  Bangunan  TNI-POLRI,  dan  gedung  perkantoran. Pembangunan  ibu  kota  baru  negara  Indonesia  di  Kalimantan  Timur  harus memperhatikan  posisi  dan  kawasan  ekologi  sekitarnya  untuk  mengurangi resiko  konflik  antara  satwa  dan  manusia,  oleh  karena  itu,  pembangunan berkelanjutan  tidak  kalah  penting  untuk  dibahas  agar  keseimbangan  dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur tetap terjamin.
Kesadaran  umat  manusia  mengenai  persoalan  lingkungan  dari  waktu  ke waktu  akhirnya  terus  meningkat  untuk  menyuarakan  aspirasi  mengenai pentingnya  gerakan  pro-lingkungan  untuk  mendorong  pelbagai  kebijakan yang  pro-lingkungan.  Dengan  meningkatnya  kesadaran  manusia  terhadap kerusakan  lingkungan  kemudian  mendorong  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  untuk  menyelenggarakan  Konferensi  tentang  lingkungan  hidup diselenggarakan  pada  tanggal  5-16  Juni  1972  di  Stockholm,  Swedia.  Hal  ini kemudian  menjadi  cikal  bakal  dari  tumbuh  dan  berkembang  hukum

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106
lingkungan  internasional  maupun  nasional  karena  Konferensi  ini menghasilkan  sebuah  dokumen,  yaitu:  Deklarasi  tentang  lingkungan  hidup manusia  yang  juga  disebut  sebagai  Deklarasi  Stockholm  yang  dianggap sebagai sumber bagi perkembangan hukum lingkungan (Takdir, 2015:8-9).
Pembangunan berkelanjutan sebagai wawasan baru dalam kerangka sistem kekuasaan  negara  dan  kebijakan  pembangunan  sangat  diperlukan  untuk menghadapi  arus  besar  paradigma  pemikiran  yang  tidak  berpihak  kepada lingkungan  hidup.  Seperti  tergambar  dalam  perkembangan  pola-pola hubungan yang eksploitasi antara manusia dan alam selama abad ke-20, dunia kini  menyaksikan  kerusakan  yang  sangat  dahsyat  dalam  keseimbangan ekosistem (Asshiddiqie, 2016:144).
Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang sekarang berubah menjadi pembangunan berkelanjutan pernah menjadi kebijakan Presiden Soeharto 5 Juni 1982 memuat lima pokok penting amanat lingkungan (Emil Salim, 1993: 172-173).  Pertama,  menumbuhkan  sikap  kerja  berdasarkan  saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup membuat  hubungan  saling  kait-mengaitkan  dan  hubungan  saling membutuhkan  antara  sektor  satu  dengan  sektor  lain,  antara  daerah  satu dengan  daerah  lain,  antara  negara  satu  dengan  negara  lain,  bahkan  antara generasi kini dengan generasi nanti. Karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan  semangat  solidaritas  antar  sektor,  antar  daerah,  antar  negara,  dan antar generasi.
Kedua,  kemampuan  menyerasikan  kebutuhan  dengan  kemampuan  sumber alam  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa.  Kebutuhan  manusia  yang  terus menerus  meningkat  perlu  dikendalikan  untuk  disesuaikan  denga  pola penggunaan  sumber  alam  secara  bijaksana.  Ketiga,  mengembankan  sumber daya  manusia  agar  mampu  menanggapi  tantangan  pembangunan  tanpa merusak  lingkungan.  Untuk  Indonesia  yang  bakal  memasuki  tahap industrialisasi  besar-besaran  dalam  repelita-repelita  yang  akan  datang  kita harus  mampu  mengembangkan  teknologi  tanpa  limbah  yang  banyak  dan menghemat sumber alam. Kita juga, dari sekarang, harus mampu mencegah terulangnya  pola  industrialisasi  yang  merusak  lingkungan  seperti  dialami negara-negara  maju. Keempat ,  mengembangkan  kesadaran  di  lingkungan masyarakat  sehingga  tumbuh  menjadi  kesadaran  berbuat. Kelima , menumbuhkan  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat  yang  dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106
Lima  pokok  ikhtiar  ini  memang  belum  lengkap,  namun  apabila  dilakukan dengan  sungguh-sungguh  akan  cukup  untuk  melaksanakan  pembangunan yang  berwawasan  lingkungan,  yang  perlu  dikembangkan  di  masa  sekarang dan  masa  mendatang.  Regulasi  terkait  pembangunan  berkelanjutan  dapat dijumpai  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undang  di  Indonesia, diantaranya; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas  demokrasi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional”.  Undang -Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2  ayat  (1)  meyatakan  bahwa,  pembangunan  nasional  diselenggarakan berdasarkan  demokrasi  dengan  prinsip-prinsip  kebersamaan,  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  serta  kemandirian  dengan  menjaga keseimbangan,  kemajuan  dan  kesatuan  nasional,  kemudian  ayat  (2) menyatakan  bahwa,  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  disusun  secara sistematis,  terarah,  terpadu,  menyeluruh,  dan  tanggap  terhadap  perubahan. Kemudian tujuan pembangunan ini dipertegas dalam ayat (4) menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  efisien,  efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan,  “pembangunan berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan  aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Oleh karena itu, hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan  konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  selaras  dengan penjelasan  Pasal  2  huruf  b  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  bahwa  yang  dimaksud

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106
dengan  asas  kelestarian  dan  keberlanjutan,  adalah  bahwa  setiap  orang memikul  kewajiban  dan  tanggung  jawab  terhadap  generasi  mendatang  dan terhadap  sesamanya  dalam  satu  generasi  dengan  melakukan  upaya pelestarian  daya  dukung  ekosistem  dan  memperbaiki  kualitas  lingkungan hidup.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  59  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: tujuan pembangunan berkelanjutan / Sustainable Development Goals yang  selanjutnya  disingkat  TPB  adalah  dokumen  yang  memuat  tujuan  dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Kemudian Pasal 2 Ayat (2) TPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  secara  berkesinambungan,  menjaga keberlanjutan  kehidupan  sosial  masyarakat,  menjaga  kualitas  lingkungan hidup  serta  pembangunan  yang  inklusif  dan  terlaksananya  tata  kelola  yang mampu  menjaga  peningkatan  kualitas  kehidupan  dari  satu  generasi  ke generasi  berikutnya.  Berdasarkan  pedoman  pembangunan  berkelanjutan yang  dikeluarkan  oleh  Bappenas  pembangunan  berkelanjutan  bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat meliputi, yaitu:
1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
A Sonny Keraf, (2010: 200-205) mengungkapkan, bahwa dalam pembangunan berkelanjutan  ada  tiga  prinsip  utama  yang  harus  dipenuhi,  dan  dalam  arti

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106
ketiga aspek pembangunan hanya mungkin dicapai kalau ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan:
Pertama, prinsip  demokrasi.  Prinsip  ini  menjamin  agar  pembangunan dilaksanakan  sebagai  perwujudan  kehendak  bersama  seluruh  rakyat  demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan  berdasarkan  kehendak  pemerintah  atau  partai  politik  demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini pada dasarnya mau menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat  memperoleh  peluang  yang  sama  untuk  ikut  dalam  proses pembangunan  dan  kegiatan-kegiatan  produktif  serta  ikut  dalam  menikmati hasil-hasil  pembangunan. Ketiga, prinsip  keberlanjutan.  Prinsip  ini mengharuskan  kita untuk merancang agenda  pembangunan dalam demensi visioner  jangka  panjang,  untuk  melihat  dampak  pembangunan  baik  positif maupun  negatif  dalam  segala  aspeknya  tidak  hanya  dalam  demensi  jangka pendek.
Pembangunan berkelanjutan di atas kini telah menjadi konsep yang bersifat subtleinfiltration (tanggungjawab  negara), mulai  dari  perjanjian-perjanjian internasional,  dalam  implementasi  nasional  dan  peraturan  perundang- undangan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya menyatakan bahwa  pembangunan  generasi  sekarang  jangan  sampai  memerlukan kompromi  dari  generasi  yang  akan  datang  melalui  pengorbanan  mereka dalam bentuk kesejahteraan sosial yang lebih rendah daripada kesejahteraan generasi saat ini. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial di sini adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan,  serta  kesejahteraan  lingkungan  (Suparmoko,  2020:40).  Susan Smith  mengartikan sustainable  development sebagai  meningkatkan  mutu hidup  generasi  kini  dengan  mencadangkan  modal  atau  sumber  alam  bagi generasi  mendatang.  Menurut  Paul  Stain  dan  Susan  Smaith  (dalam Soerjono.1996:1) ada empat hal untuk mencapai tersebut:
1. Pemeliharaan  hasil-hasil  yang  dicapai  secara  berkelanjutan  atas  sumber daya yang dapat diperbaharui
2. Melestarikan  dan  menggantikan  sumber  alam  yang  bersifat  jenuh ( exhautible resources )
3. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis, dan
4. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.
Prinsip-prinsip  dasar  pembangunan  berkelanjutan  meliputi  beberapa  hal, yaitu (Djajadiningrat, 1996: 121-122):

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106
1. Pemerataan  dan  Keadilan  Sosial.  Dalam  hal  ini,  pembangunan berkelanjutan  harus  menjamin  adanya  pemerataan  untuk  generasi sekarang dan akan datang yang berupa.
2. Menghargai  Keanekaragaman  ( diversity ).  Keanekaragaman  hayati  dan keanekaragaman budaya perlu di jaga. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara  berkelanjutan  untuk  masa  kinidan  yang  akan  datang. Pemeliharaan  keanekaragaman  budaya  akan  mendorong  perlakuan merata  terhadap  setiap  orang  dan  membuat  pengetahuan  terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.
3. Menggunakan  pendekatan  integratif.  Pembangunan  berkelanjutan mengutamakan  keterkaitan  antara  manusia  dan  alam.  Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak, oleh karena itu pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman keterkaitan antara sistem  alam  dan  sistem  sosial  dengan  menggunakan  cara-cara  yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Perspektif  jangka  panjang.  Merupakan  perspektif  pembangunan berkelanjutan  yang  seringkali  diabaikan,  karena  masyarakat  biasanya cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa datang. Oleh karena itu persepsi semacam itu perlu diubah.
Sehubungan  dengan  uraian  diatas,  Deputi  Bidang  Pengembangan  Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengadakan acara dialog di  Swiss- Belhotel  Balikpapan  dengan  tema  “Menuju  Ibu  Kota  Masa  Depan: Smart, Green, Beautiful , dan sustainable ” pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagai bentuk sosialisasi konsep rencana pemindahan ibu kota berupa, konsep Smart, Green, Beautiful , dan sustainable, memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru negara Indonesia mempertimbangkan  lingkungan hidup, dan ini bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap keputusan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan dan pembangunan ( United Nations Conference  on  Environment  and  Development) di  Rio  de  Janeiro  1992  dan merupakan salah satu langkah yang baik dalam melakukan  pemerataan dan untuk  memberikan  pendidikan  berkualitas.  Akan  tetapi,  pemerintah  juga harus  memperhatikan  tentang  asas-asas  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  sebagaimana  disebutkan  Pasal  2  Undang-Undang    No.  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Pasal 3:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin  kelangsungan  kehidupan  makhluk  hidup  dan  kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin  terpenuhinya  keadilan  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa depan;
g. menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dimuka,  maka  penulis  sampai  pada  kesimpulan bahwa aspek yuridis rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan  Timur  dalam  perspektif  pembangunan  berkelanjutan  yang dilakukan oleh pemerintah harus mengacu pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 lampiran II, dan SK  MENTERI  No.  1B  Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Panitia  Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Badan Otoritas Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara, Pemerintah hanya fokus pada Pasal 7 ayat (1) sedangkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) belum sepenuhnya terakomodir. Prinsip-prinsip yang harus di penuhi dalam rencana pembangunan ibu kota baru negara Indonesia di  Kalimantan  Timur  dalam  perspektif  pembangunan  berkelanjutan  yaitu; keadilan  antar  generasi,  keadilan  dalam  satu  generasi,  pencegahan  dini, perlindungan hayati, internalisasi biaya lingkungan, dan harus mengakomodir amanat konstitusi Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup, Peraturan  Presiden  Pasal 1  ayat  (1) No.  59  Tahun  2017 tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan,    dan berdasarkan konsep yang di sosialisasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan  naskah  akademik  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2022  tentang  Ibu  Kota  Negara,  hanya  ada  beberapa  prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakomodir, dengan adanya konsep smart city, green city, beautiful city , dan sustainable city .

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, No 2, 2022 , pp. 89-106

## Referensi
Asshiddiqie, Jimly. (2016). Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Depok.rajawali pres. Anggara,  Sahya.,  dan  Sumantri,  li.  (2016). Administrasi  Pembangunan  Teori Dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia Djajadiningrat, Surya. T.(1996). Industrialisasi dan Lingkungan Hidup, Mencari Keseimbanga. Surakarta:Muhammadiyah University Press.
Daud dan Kristianto, (2015). Hukum lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia. Bandung: Keni media
Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Malang: Banyumedia Publishing Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit?
https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik- atau-elit . Diakses pada 12 Maret 2022 Keraf, A Sonny. (2010). Etika lingkungan hidup . Jakarta. Kompas.
Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas.  (2019).
Dampak  Ekonomi  dan  Skema  Pembiayaan  Pemindahan  Ibu  Kota Negara. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran- pers/kegiatan-utama/?ccm_paging_p_b15784=19
Presiden  Republik  Indonesia  No.  18  Tahun  2020  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Rahmadi, Takdir. (2015). Hukum Lingkungan Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers
Salim, Emil. (1993). Pembangunan Berwawasan Lingkungan . Jakarta: LP3ES Suparmoko, Muhammad. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. Jurnal Ekonomika dan  Manajemen  Vol.  9  No.  1. file:///C:/Users/HP/Downloads/1112- 2903-1-SM%20(5).pdf
Sondang, P.Siagian, (2002). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja . Jakarta: PT.
Rineka Cipta.
Silaban, Martha Warta (2019) Riset Indef: Ada Dampak Negatif Pemindahan Ibu  Kota  ke  Kalimantan.  Diakses  pada  12  Maret  2022 https://bisnis.tempo.co/read/1239682/riset-indef-ada-dampak- negatif-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan
Tanggapan  Greenpeace  Indonesia  Terhadap  Rencana  Pemindahan  Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 2, Issue 2, 2022, pp. 89-106
pers/3652/tanggapan greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-
pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur .  Diakses  pada 12 Maret 2022 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Undang-Undang  No.  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi Daerah
Khusus ibu kota Jakarta.
Yahya, Achmad Nasrudin (2020) Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota baru akan
diikuti beban ekolog. Diakses pada 12 Maret 2022 https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/23082211/walhi- sebut-pemindahan-ibu-kota-baru-akan-diikuti-beban-ekologis