How to cite: Bonaventura, A., & Sendrawan, T. (2024). Dasar Hukum Pelaksanaan E-RUPS PT Tertutup. Syntax Literate. (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## DASAR HUKUM PELAKSANAAN E-RUPS PT TERTUTUP

## Ardes Bonaventura, Tjhong Sendrawan
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Email: ardesventura07@gmail.com, sendrawansendrawan@gmail.com

## Abstrak
E-RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang telah diakomodasi dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris juncto Pasal  77  ayat  1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan POJK Nomor 16 Tahun 2020. Akan tetapi, pengaturan tersebut pada praktiknya ditujukan bagi PT Terbuka.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  penyediaan  sarana  media  elektronik  oleh  Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI bagi PT Terbuka. Bagi PT Tertutup, belum ada penganturan secara spesifik atau penegasan penunjukan sarana media elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan E-RUPS. Dengan demikian, dasar hukum penyelenggaraan E- RUPS PT Tertutup perlu ditinjau lebih jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan keabsahan penggunaan sarana media elektronik bagi E-RUPS PT Tertutup dan produk hukum yang dihasilkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah doktrinal yakni dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa  keabsahan  E-RUPS  dan  produk  yang  dihasilkan  dalam  E-RUPS tersebut  yakni  Akta  Notaris,  ditentukan  dengan  memerhatikan  dua  hal  yaitu  kekuatan pembuktian  formal  berupa  pernyataan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dan  kekuatan pembuktian material yang dititiberatkan kepada autentikasi para penghadap serta saksi yang diatur  dalam  ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris juncto ketentuan  Pasal  5  dan  6  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: E-RUPS, Perseroan Terbatas, Sarana Media Elektronik

## Abstract
E-GMS or Electronic General Meeting of Shareholders is the implementation of a GMS by a Limited  Liability  Company  (PT)  using  teleconference  media,  video  conferences,  or  other electronic  media  facilities,  which  have  been  accommodated  in  the  provisions  of  Article  15 paragraph 3 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary position in conjunction with Article 77 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the provisions of POJK Number 16 of 2020. However, in practice this regulation is intended for Public Limited Companies. This is proven by the provision of electronic media facilities by the Indonesian Central Securities Depository, namely eASY.KSEI, for PT Open. For Closed PTs, there  have  been  no  specific  arrangements  or  confirmation  of  the  appointment  of  electronic
media facilities that can be used to conduct E-GMS. Thus, the legal basis for holding E-GMS of Closed PTs needs to be reviewed further. The aim of this research is to analyze the legal basis and validity of the use of electronic media for E-RUPS of Closed Companies and the legal products it produces. The research method used in writing this article is doctrinal, namely by conducting a literature study. The results of this research show that the validity of the E- GMS and the product produced in the E-GMS, namely the Notarial Deed, is determined by paying attention to two things, namely the strength of formal evidence in the form of a Notary's statement  as  a  public  official  and  the  strength  of  material  evidence  which  focuses  on  the authentication of the presenters and witnesses. which is regulated in the provisions of Article 39 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions in conjunction with the provisions of  Articles  5  and  6  of  Law  Number  19  of  2016  concerning  Electronic  Information  and Transactions.
Keywords: Electronic GMS; Private Limited Liability Company; Electronic Media Facilities

## Pendahuluan
Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  mewabah  di  seluruh  dunia  termasuk  di Indonesia  dan  pada  bulan  Maret  2020, World  Health  Organization atau  WHO mengumumkan  bahwa  pandemi  tersebut  merupakan  pandemi  global  karena  telah menginfeksi  kurang  lebih  seratus  empat  belas  negara  di  seluruh  dunia.  Dalam  rangka memutus  rantai  penularan  virus  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  kedaruratan kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB (Telaumbanua, 2020). Inti dari kedua penerapan peraturan tersebut adalah mengenai pemberlakuan social distancing yang  kemudian  berdampak  kepada  penerapan  budaya  bekerja  dari  rumah  oleh  berbagai perusahaan.
Hal ini memberikan dampak signifikan bagi segala kegiatan bisnis. Namun demikian, ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah  mengantisipasi  hal  ini  dan  memberikan  jalan  bagi  penyelenggaraan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  atau  RUPS  untuk  dapat  dilakukan  melalui  media  telekonferensi,  video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Widiyawati, 2016).
Pada  tahun  yang  sama  yakni  tahun  2020,  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  OJK menetapkan sebuah peraturan mengenai media telekonferensi ini yakni melalui POJK Nomor 16 Tahun 2020 dan menyediakan sarana media elektronik yang dikenal dengan eASY KSEI melalui  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  (Taswan,  2022).  Akan  tetapi,  eASY.KSEI  ini hanya  diselenggarakan  bagi  PT  Publik.  Yang  mana  diketahui  bahwa  PT  Publik  adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar  rupiah).  Dengan  demikian,  belum  ada  penegasan  penunjukan  suatu  sarana  media elektronik yang dapat digunakan bagi PT Tertutup untuk melakukan E-RUPS dan keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris melalui sarana media elektronik selain eASY.KSEI (Irfansyah, 2021).
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis menemukan permasalahan hukum  yakni  dasar  hukum  dan  keabsahan  penyelenggaraan  E-RUPS  PT  Tertutup  serta produk hukum yang dihasilkan dalam E-RUPS PT Tertutup tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan keabsahan penggunaan sarana media elektronik bagi E-RUPS PT Tertutup dan produk hukum yang dihasilkannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  ( doctrinal  research). Menurut  Abdulkadir Muhammad, pada pokoknya doctrinal research berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas  dan  doktrin  hukum  penemuan  hukum  dalam  perkara in  concreto ,  sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum guna menjawab isu hukum yang dianalisis (Muhammad, 2004). Pendekatan yang digunakan di dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach). Peter Mahmud Marzuki , menyatakan bahwa pendekatan perundang- undangan (statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dibahas.  Sedangkan,  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach) adalah  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan- pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dalam  penelitian  hukum,  umumnya  bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  dua, yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  (Marzuki,  2011).  Bahan  hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur hukum, penelitian, tesis, disertasi, artikel, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, media internet ataupun komentar- komentar atas putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut adalah bahan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum.

## Hasil dan Pembahasan
Akibat berlakunya social distancing , budaya bekerja dari rumah menjadi suatu opsi bagi perusahaan untuk menjadi jalan keluar tetap berlangsungnya kegiatan bisnis. Budaya ini didukung oleh kemajuan teknologi berupa sarana media konferensi elektronik seperti Google Meet dan Zoom. Dengan sarana ini, seseorang dapat bertemu dengan orang lainnya secasra virtual melalui panggilan suara dan visual atau video dalam waktu yang bersaman ( real time ) (Makarim, 2020). Selain itu, percakapan yang dilakukan dengan aplikasi ini dapat direkam secara langsung sehingga dapat disimpan dan disaksikan di lain waktu. Lebih jauh, ‘ruangan’ daring yang disediakan oleh sarana media konferensi elektronik ini relatif aman dan terjamin karena dibuat oleh seorang host yang dapat memberlakukan pengimputan kata sandi bagi setiap orang yang hendak memasuki ‘ruangan’ tersebut. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang memiliki kata sandi yang dapat masuk ke dalam ‘ruangan’ daring ini.
Berdasarkan uraian di atas, sarana media konferensi elektronik seperti Google Meet dan Zoom secara singkat sebenarnya telah menjadi jawaban bagi ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi, seperti diketahui Google Meet dan Zoom bukanlah sarana media konferensi elektronik bagi E-RUPS yang
805
secara  resmi  diselenggarakan  oleh  OJK.  Satu-satunya  sarana  media  konferensi  elektronik yang secara resmi diselenggarakan oleh OJK adalah eASY.KSEI (Triandini et al., 2023).
Namun demikian, ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris juncto penjelasannya dapat menjadi landasan fundamental untuk  menjembatani  pengaturan  penyelenggaraan  E-RUPS  PT  Tertutup  menggunakan sarana media elektronik selain eASY.KSEI, yakni Google Meet dan Zoom.
“Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut yaitu antara  lain  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”
Pada  ketentuan  pasal  tersebut  tidak  disebutkan  bahwa  sertifikasi  transaksi  yang dilakukan  secara  elektronik  hanya  dapat  dilakukan  melalui  eASY.KSEI,  sehingga penggunaan Google Meet dan Zoom tidak dilarang (Adjie, 2014a). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Google Meet dan Zoom dapat digunakan sebagai sarana media konferensi  elektronik  bagi  E-RUPS  PT  Tertutup  selama  tidak  menyalahi  hukum  positif (Maheswara, 2023).
Hingga  pada  saat  ini,  satu-satunya  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat dijadikan  acuan  bagi  E-RUPS  hanyalah  ketentuan  POJK  Nomor  16  Tahun  2020.  Jadi, penyelenggaraan E-RUPS PT Tertutup melalui Google Meet dan Zoom adalah sah selama tata cara dan mekanisme yang dilakukan bersesuaian dengan POJK tersebut. Dengan kata lain, sejauh ini, E-RUPS PT Tertutup dapat mengadospsi pengaturan E-RUPS PT Terbuka. Berikut tata cara dan mekanisme E-RUPS berdasarkan ketentuan POJK Nomor 16 Tahun 2020.
1. Informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS;  dan  menyelenggarakan  RUPS  secara  fisik  dengan  dihadiri  paling  sedikit  oleh: pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
2. Tempat Pelaksanaan RUPS Elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
3. Kehadiran Fisik dan Elektronik Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh sistem yang disediakan oleh Perseroan.
4. Jumlah Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara  fisik  dapat  ditetapkan  oleh  Perseroan  dengan  ketentuan  pemegang  saham  atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
5. Kehadiran  Pemegang  Saham  Secara  Elektronik  oleh  sistem  yang  disediakan  oleh Perseroan  dapat  menggantikan  kehadiran  pemegang  saham  secara  fisik  dan  dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran
6. Mengenai  Pimpinan  Rapat,  Kecuali  anggaran  Dasar  menentukan  lain  Rapat  Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direksi, dalam hal Direksi tidak ada atau berhalangan
karena  sebab  apapun,  hal  mana  tidak  perlu  dibuktikan  kepada  pihak  ketiga,  Rapat dipimpin  oleh  seorang  Direktur  yang  ditunjuk  oleh  Direktur  Utama,  dalam  hal  semua Direktur  tidak  hadir  atau  berhalangan  karena  sebab  apapun,  hal  mana  tidak  perlu dibuktikan  kepada  pihak  ketiga,  Rapat  dipimpin  oleh  salah  seorang  anggota  Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat, pada anggaran dasar perseroan.
7. Mengenai kuorum rapat, khusus untuk kuorum sahnya RUPS Tahunan didasarkn pada ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa RUPS  dapat  dilangsungkan  jika  dalam  RUPS  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  bagian  dari jumlah  seluruh  saham  dengan  hak  suara  hadir  atau  diwakili,  kecuali  Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
8. E-RUPS  dilaksanakan  secara  berurutan  dengan  efisien,  yang  harus  memuat  kegiatan paling sedikit: a. pembukaan; b. Penetapan kuorum kehadiran; c. pembahasan pertanyaan atau  pendapat  yang  diajukan  oleh  pemegang  saham  atau  kuasa  pemegang  saham  yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan e. Penutupan.
9. Media  RUPS  Elektronik  yang  dapat  digunakan  dalam  RUPS  elektronik  atau telekonferensi adalah media atau aplikasi yang dapat memuat banyak orang.
10. Ketentuan mengenai tanda tangan didasarkan pada ketentuan pasal 90 UUPT menyatakan bahwa:
a. Setiap  penyelenggaraan  RUPS,  risalah  RUPS  wajib  dibuat  dan  ditandatangani  oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut di atas, dalam rapat ini dihadiri oleh peserta rapat secara video conference melalui platform Zoom.
11. Fitur E-RUPS yang wajib disediakan adalah:
a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
b. yang  memungkinkan  semua  peserta  RUPS  berpartisipasi  dan  berinteraksi  dalam RUPS;
c. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
f. pemberian kuasa secara elektronik.
12. Bentuk partisipasi dan interaksi dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
13. Tata cara meeting menggunakan aplikasi zoom meeting.
a. Memastikan kembali telah login ke aplikasi Zoom.
b. Peserta diharapkan sudah masuk ruang meeting 15 menit sebelum meeting dimulai.
c. Setelah masuk ruang meeting. Klik join Audio selanjutnya pilih Call Via Device Audio .
Kemudian klik Mute . Klik Start Video untuk memunculkan video pada layar
14. Pemberian Suara dalam E-RUPS dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan  pembukaan  masing-masing  mata  acara  yang  memerlukan  pemungutan  suara dalam RUPS. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara  elektronik  sebelum  RUPS  dilaksanakan  dianggap  sah  menghadiri  RUPS. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau  mencabut  pilihan  suaranya  paling  lambat  sebelum  pimpinan  RUPS  memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.  Jika  suara  yang  diberikan  sebelum  pelaksanaan  RUPS  tidak  diubah  atau dicabut,  suara  tersebut  bersifat  mengikat  pada  saat  pimpinan  RUPS  menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan  hak  suaranya  atau  abstain,  dianggap  sah  menghadiri  RUPS  dan memberikan  suara  yang  sama  dengan  suara  mayoritas  pemegang  saham  yang memberikan  suara  dengan  menambahkan  suara  dimaksud  pada  suara  mayoritas pemegang saham.
15. Risalah  RUPS  secara  elektronik  wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta  notariil  oleh  notaris tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
16. Penyedia  e-RUPS  wajib  menyerahkan  kepada  notaris  salinan  cetakan  yang  memuat paling sedikit:
a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
b. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan;
d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
e. Perseroan wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan.
Di  samping  itu,  ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  harus dilaksanakan agar tetap menjaga keabsahan RUPS telekonferensi, yakni sebagai berikut:
1. Pihak dalam akta,  harus  memenuhi  syarat yakni paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum
2. Pihak dalam akta, harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling  rendah  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua) penghadap lainnya
3. Pengenalan  sebagaimana  dimaksud  dinyatakan  secara  tegas  dalam  Akta.  Berikut merupakan ketentuan lainnya terkait keabsahan RUPS telekonferensi yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 yang menyatakan bahwa:
a. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
b. Saksi  harus  memenuhi  syarat  paling  rendah  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau sebelumnya telah menikah; cakap melakukan perbuatan hukum; mengerti bahasa yang digunakan  dalam  Akta;  dapat  membubuhkan  tanda  tangan  dan  paraf;  dan  tidak
mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak
c. Saksi  yang  sebagaimana  dimaksud  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau  diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap
d. Pernyataan  tentang  identitas  dan  kewenangan  saksi  dinyatakan  secara  tegas  dalam Akta. (Irma Devita, 2021)
Dalam E-RUPS, sama halnya dengan RUPS yang dilakukan secara langsung, terdapat 2 (dua) macam produk hukum yang dibuat oleh Notaris (Adjie, 2014b). Yang pertama adalah akta yang dibuat di hadapan ( ten overstaan ) Notaris atau yang dinamakan dengan akta partij ( partijacteri ) yakni akta yang dibuat di hadapan para pejabat yang diberikan wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas akta ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk  membuat  akta.  Yang  kedua  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  ( door )  Notaris  atau  yang dinamakan dengan akta relaas atau akta pejabat ( ambtelijke akte ) merupakan akta yang dibuat oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  itu  yang  mana  pejabat  menerangkan  apa  yang dilihat serta apa yang dilakukan para pihak. Hal ini berarti bahwa inisiatif tidak berasal dari orang atau pihak yang namanya diterangkan dalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta tersebut (Indrajaya et al., 2020).
Untuk keabsahan Akta Berita Acara RUPS berupa akta relaas tersebut mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu (Nurita & Ayu, 2012):
1. Kekuatan pembuktian lahiriah atau luar, artinya bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya.
2. Kekuatan pembuktian formal, artinya adalah Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta tersebut dalam menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan  pembuktian  material,  artinya  isi  akta  itu  dianggap  dibuktikan  sebagai  yang benar  terhadap  setiap  orang  yang  menyuruh  membuatkan  Akta  itu  sebagai  alat  bukti terhadap  dirinya.  Sepanjang  mengenai  kekuatan  pembuktian  formal  ini  dengan  tidak mengurangi  pembuktian  sebaliknya  yang  merupakan  pembuktian  lengkap,  maka  akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada dalam akta partij maupun di dalam akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada, dan terdapat  di  atas  tanda  tangan  mereka.  Pembuktian  sebaliknya  terhadap  kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai valsheids procedure . Bahwa dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan kepastian hukum maka sebenarnya E- RUPS  telah  memberikan  kepastian  hukum  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  E- RUPS tidak seluruhnya dilakukan secara elektronik, melainkan terdapat beberapa ketentuan yang  mengharuskan  perwakilan  dari  masing-masing  organ  perusahaan  untuk  hadir  secara fisik.
Mendukung uraian di atas, ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:
1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  juga  mengakomodasi  pengaturan  dan  perlindungan  hukum  mengenai pembubuhan tanda tangan dalam bentuk elektronik sebagai salah satu bagian dari proses E- RUPS.  Tanda  tangan  elektronik  adalah  suatu  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi  (Sembiring,  2010).  Tanda  Tangan Elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  yang  sah  selama  memenuhi persyaratan sebagai berikut (Mayasari, 2022):
1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penandatangan;
2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
3. segala  perubahan  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu penandatanganan dapat diketahui
4. segala  perubahan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda  Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi penandatangannya;
6. terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  Penandatangan  telah  memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Dengan demikian, Akta Notaris yang dibuat dalam E-RUPS yakni Akta Relaas berupa Risalah  Rapat  E-RUPS  yang  kemudian  akan  dibuat  Akta Partij berupa  Akta  Pernyataan Keputusan  Rapat  atau  PKR  tetap  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  selama pengecekan  autentikasi  tanda  tangan  elektonik  dapat  dilakukan  dan  dijamin  oleh  suatu Certification Authority sebagaimana disebutkan dalam poin 5 di atas.

## Kesimpulan
E-RUPS PT Tertutup dimungkinkan menggunakan sarana media konferensi elektronik selain eASY.KSEI, seperti Google Meet dan Zoom, selama pelaksanaannya memenuhi tata cara  dan  mekanisme  yang  diatur  dalam  ketentuan  POJK  Nomor  16  Tahun  2020.  Dasar hukum bagi pelaksanaan E-RUPS PT Tertutup ini ditemukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris juncto Pasal  77  ayat  1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan keabsahan E- RUPS  dan  produk  yang  dihasilkan  dalam  E-RUPS  tersebut,  dalam  hal  ini  Akta  Notaris,
ditentukan  dengan  memerhatikan  dua  hal  yaitu  kekuatan  pembuktian  formal  berupa pernyataan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dan  kekuatan  pembuktian  material  yang dititiberatkan  kepada  autentikasi  para  penghadap  serta  saksi  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juncto ketentuan Pasal  5  dan  6  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.

## BIBLIOGRAFI
Adjie, H. (2014a). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .
Adjie,  H.  (2014b). Merajut  Pemikiran  Dalam  Dunia  Notaris  &  PPAT,  Cet.  II,  Citra . Bandung: Aditya Bakti.
Indrajaya, R., Dimmarca, Y. E., Pamungkas, P. T., & Indrajaya, R. A. P. (2020). Notaris dan PPAT suatu Pengantar. Bengkulu: PT Refika Aditama .
Irfansyah, M. (2021). E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy. Ksei Oleh Ksei. Indonesian Notary , 3 (3), 32.
Maheswara, R. H. (2023). Landasan Hukum Pelaksanaan E-RUPS Dan Pembuatan Risalah Rapat E-RUPS Di Indonesia. Jurnal Education and Development , 11 (1), 6–10. Makarim,  E.  (2020). Notaris  dan  transaksi  elektronik:  kajian  hukum  tentang  cybernotary atau electronic notary .
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana . Mayasari, Y. (2022). Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik. Jurnal Teknologi Dan Informasi , 4 (1), 13–23.
Muhammad, A. (2004). Law and legal research. Bandung: Citra Aditya Bakti , 134. Nurita,  E.,  &  Ayu,  R.  (2012). Cyber  notary:  pemahaman  awal  dalam  konsep  pemikiran . Refika Aditama.
Sembiring, S. (2010). Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal . Nuansa Aulia. Taswan,  P.  (2022). Pelaksanaanirups  Secaraielektronik  Pada  Perusahaan  Terbuka Berdasarkan POJK No. 16/POJK. 04/2020 (Studi RUPS Tahun Buku 2020 di PT Aneka Tambang Tbk) . Telaumbanua, D. (2020). Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19. Jurnal Education and Development , 8 (2), 30.
Triandini,  M.,  Sutrisno,  E.,  &  Kartina,  R.  M.  (2023).  Penerapan  Rapat  Umum  Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS) Pada Pt.“X” Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hukum Responsif , 14 (2).
Widiyawati,  C.  W.  (2016).  Kajian  Yuridis  Keabsahan  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Atas Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  Malalui  Media Telekonferensi. Surakarta: UNS .
Copyright holder:

## Ardes Bonaventura, Tjhong Sendrawan (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: