## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DISTRIBUSI RASKIN DI KELURAHAN TEMPULING KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## Rubiah
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNISI
Email: rubiyah.rb788@gmail.com

## ABSTRAK
Program  distribusi  raskin  merupakan  program  pemerintahyang  memiliki tujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  rumah  tangga  miskin  di  Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menjadi latar belakang  sehingga  perlu  dilakukan  kajian  untuk  melihat  efektivitas  dan  efisiensi distribusi  raskin  agar  penerima  raskin  memperoleh  manfaat  maksimal  dari program  distribusi  raskin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mengetahui perbedaan  harga  antara  harga  patokan  pemerintah  dan  harga  ditingkat  rumah tangga  penerima  raskin  di  Kelurahan  Tempuling,  (2)  Untuk  mengetahui  tingkat efektivitas program raskin di Kelurahan Tempuling, (3) Untuk mengetahui tingkat efisiensi distribusi raskin di Kelurahan Tempuling. Pengambilan sampel dilakukan dengan  rumus  Slovin.Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Perbedaan  harga antara  harga  patokan  pemerintah  dan  harga  di  tingkat  rumah  tangga  penerima raskin  sebesar  Rp.  600,-.  (2)  Program  distribusi  raskin  tidak  efektif  dengan  rata- rata  tingakat  efektivitas  31  %.  (3)  Program  distribusi  raskin  efisien  dengan  nilai efisiensi 0,15.
Kata Kunci : distribusi raskin, efektivitas, efisiensi

## I. PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  suatu kondisi  kehidupan  serba  kekurangan yang  dialami  seseorang  sehingga tidak  mampu  memenuhi  minimal kehidupannya. Standar minimal
kebutuhan  hidup  ini  berbeda  antara satu  daerah  dengan  daerah  lain. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan  untuk  makanan  terutama energi  kalori  sehingga  kemungkinan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh  pendapatan.  Patokan
tingkat kecukupan kalori yang dijadikan  acuan  adalah  sebesar  2100 kalori  setiap  orang  per  hari  untuk makanan  (Badan  Pusat  Statistik, 2006).
Berdasarkan  pendataan  sosial ekonomi  tahun  2005,  BPS  membagi rumah  tangga  menurut  kategori sangat miskin, miskin, dan mendekati  miskin.  Sangat  miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi  makanan  yang  hanya mencapai  1900  per  orang  per  hari
plus  kebutuhan  dasar  makanan. Miskin  apabila  kemampuan  untuk memenuhi konsumsi hanya mencapai antara  1900s/d  2100  per  orang  per hari  plus  kebutuhan  dasar  non makanan.  Mendekati  miskin  apabila kemampuanuntuk memenuhi kebutuhan  konsumsi  makanan  yang hanya  mencapai  antara  2100  s/d 2300    kalori  per  orang  per  hari  plus kebutuhan dasar non makanan (BPS,2006). BPS  juga  menggunakan  14 variabel  dalam  pendataan  sosial ekonomi penduduk untuk menentukan  apakah  satu  rumah tangga  layak  atau  tidak  layak dikategorikan  miskin.  Empat  Belas variabel tersebut adalah luas bangunan, jenis  lantai,  jenis  dinding, fasilitas  buang  air  besar,  sumber  air minum,  sumber  penerangan,  jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam dan susu  selama  seminggu,  frekuensi makan sehari-hari, jumlah stel pakaian  baru  yang  dibeli  dalam setahun, akses ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, serta kepemilikan beberapa aset. Pada  saat  munculnya  program OPK (Operasi Pasar Khusus), Indonesia  memang  belum  memiliki model  bantuan  pangan  yang  mantap seperti  di  Negara-negara  maju.  Oleh sebab  itu,  pola  OPK    dianggap menjadi alternatif yang paling rasional. Setiap tahunnya OPK
dievaluasi  dan  terus  melakukan penyempurnaan.  Pada  tahun  2002, nama program diubah dengan
RASKIN    (Beras  untuk  Keluarga Miskin)  dengan  tujuan  agar  lebih tepat sasaran (BULOG, 2006).
Kegiatan distribusi Raskin telah  dimulai  sejak  tahun  1998
dimana  program  tersebut  dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan  (beras)  sehingga  diharapkan dapat  mengurangi  beban  keluarga miskin. Dalam pelaksanaannya distribusi raskin mengalami beberapa kendala sehingga merugikan penerimanya. Pertama, salah sasaran, raskin    yang  semestinya  dibagikan kepada  keluarga  miskin,  ternyata jatuh ketangan kelompok masyarakat lain. Kedua, mutu beras  jelek, meski pemerintah  menjamin  kualitas  beras raskin terkondisi baik, namun banyak dikeluhkan,  beras  dibagikan  apek, pera, kotor dan banyak  kutu.  Ketiga, dijual  lagi  ke  pasar,  raskin  tidak dibagikan kepada yang berhak menerima,  tetapi  oleh  petugas  dijual ke penadah. Keempat, jumlah berkurang,  yang  seharusnya  diterima adalah 15 Kg/KK tetapi
kenyataannya  kurang.  Kelima,  ada biaya  tambahan,  harga  raskin  yang semestinya  dijual  Rp  1.600/kg, terpaksa harus di bayar lebih, karena ada  biaya  tambahan  seperti  untuk biaya  administrasi,  ongkos  angkut dan lainnya. Keenam, kesalahan data akibat tidak adanya koordinasi antara pemerintah  baik  dari  pusat,  provinsi, kabupaten sampai desa, jumlah orang miskin  yang  di  data  lebih  besar  dari yang  sebenarnya,  sehingga  raskin yang  dibagikan  kurang.  Ketujuh, menunggak  setoran  pembayaran  , akibat tunggakan penjualan raskin di suatu  daerah  yang  tidak  disetorkan ke  BULOG,  maka  bulog  tidak  mau menyalurkan lagi jatah raskin sebelum  tunggakan  dilunasi.  Hal  itu, amat  merugikan  Penerima  Manfaat Raskin,  karena  mereka  membeli secara  kontan,  sedangkan  urusan penyetoran  uang  hasil  pembelian tidak diketahui.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS,  2016)  Propinsi  Riau
memiliki  jumlah  penduduk  miskin yang  cukup  besar  yaitu  562,  92  ribu atau 8,82 persen dari jumlah penduduk  Riau.  Angka  tersebut menunjukkan  tingkat  kemiskinan yang cukup tinggi. Salah satu daerah yang  tingkat  kemiskinannya  cukup tinggi  di  Provinsi  Riau  adalah Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Pada tahun  2016  tercatat  40  %    atau sebesar  163.092  jiwa  dari  612.665 jiwa  tergolong  penduduk  dengan tingkat kesejahteraan rendah. Jumlah rumah tangga miskin ini untuk setiap tahunnya  terus  meningkat.  Sehingga dibutuhkan  Pagu  Raskin  yang  cukup tinggi  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga  yang  ada  di  Kabupaten Indragiri Hilir.
Salah  satu  daerah  yang  ada  di Kabupaten  Indragiri  Hilir  yang mengalami    peningkatan  kemiskinan adalah  Kecamatan  Tempuling.  Salah satu Desa/Kelurahan yang mengalami  kemiskinan  yang  ada  di Kecamatan Tempuling
adalah Kelurahan Tempuling dengan jumlah penduduknya sebesar 4.519 jiwa dan jumlah  rumah  tangganya  1.080  KK dengan  jumlah  rumah  tangga  miskin yaitu  205  KK.  Dari  kebijakan pemerintah  bahwa  setiap  rumah tangga  miskin  mendapatkan  subsidi berupa  RASKIN  yang  per  rumah tangga miskinnya mendapat 10-15 kg dengan  harga  antara  Rp.  1.000,00- 2.000,00/kg tergantung dari kebijakan Desa/Lurah masing- masing  karena  berkaitan  dengan distribusi raskin tersebut. Desa
/Kelurahan  yang  menerima  raskin yang  paling  besar  adalah  Kelurahan Tempuling dengan total Pagu Raskin yang  diterima  yaitu,  3.075  Kg  dan masing-masing rumah tangga miskin menerima 15 kg.
Berdasarkan  uraian  tersebut perlu  adanya  suatu  penelitian  yang
mengkaji  tentang  efektifitas  dan efisiensi  distribusi    program  raskin yang  akan  diketahui  hasil  akhirnya berupa  tingkat  efektifitas  program yang diukur melalui indikator keberhasilannya  dan  efisiensi  yang berkaitan  dengan  program  raskin tersebut  sehingga  dapat  diketahui bagaimana hasil dari distribusi program  raskin.  Dari  permasalahan tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui    perbedaan  harga  antara harga  patokan  dengan  harga  aktual pada  tingkat  rumah  tangga  penerima beras  miskin,  untuk  mengetahui tingkat  efektifitas  program  distirbusi beras  miskin  dan  untuk  mengetahui tingkat efisiensi distirbusi dari penyaluran  beras  miskin  hingga  ke rumah  tangga  miskin  di  Kelurahan Tempuling  Kecamatan  Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

## II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kemiskinan
Kemiskinan  dapat  dibedakan menjadi  tiga  pengertian:  kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk  golongan  miskin  absolut apabila  hasil  pendapatannya  berada di  bawah  garis  kemiskinan,  tidak cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  minimum:  pangan,  sandang, kesehatan,  papan,  dan  pendidikan. Seseorang  yang  tergolong  miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis  kemiskinan  namun  masih berada dibawah kemampuan masyarakat  sekitarnya.  Selanjutnya miskin kultural berkaitan erat dengan sikap  seseorang  atau  sekelompok masyarakat  yang tidak mau berusaha memperbaiki  tingkat  kehidupannya sekalipun  ada  usaha  dari  pihak  lain yang membantunya. Kemiskinan
telah  berdampak  pada  jatuhnya kualitas  hidup  manusia  secara  total ditandai  dengan  sempitnya  nalar, egoisme  atau  mau  menang  sendiri.
Setiap masalah kemasyarakatan cenderung  diselesaikan  dengan  adu otot,  kekerasan,  dan  mengerahkan massa(Asy’arie, 2001). Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan  hubungan  kekuasaan yang  menghilangkan  kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan  masalah  yang  menjadi perhatian  mereka  sendiri.  Sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan  teknologi)  dan  sumberdaya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain  itu  kurangnya  mekanisme yang  memadai  untuk  akumulasi  dan distribusi (Basri, 2002).
Menurut  Adelman,  di  daerah perkotaan,  mayoritas  kaum  miskin adalah  pekerja-pekerja  tidak  terlatih di  sektor  jasa-jasa.  Para  pekerja  di sektor manufaktur (industri pengolahan),  apakah  mereka  itu terlatih atau tidak, merupakan bagian 20-40  persen  penduduk  yang  paling kaya.  Jadi  tenaga  kerja  tidak  terlatih merupakan milik utama kaum miskin dan yang menentukan arah kemiskinan adalah adanya permintaan akan produktivitas daripada  tenaga  kerja  mereka  itu (Goudzwaard,1995). Dalam kajian penelitian dengan objek  kemiskinan,  akan  ditentukan indikan dari ciri atau sifat kemiskinan.  BPS  memberikan  14 kriteria yang dijadikan sebagai indikator  keluarga  miskin  sebagai berikut: 1.   Luas  lantai  bangunan  tempat tinggal  kurang  dari  8  m²  per orang 2.   Jenis  lantai  bangunan  tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayumurahan 3.   Jenis  dinding  tempat  tinggal terbuat  dari  bambu/rumbia/kayu berkualitasrendah/tembok  tanpa diplester
4.   Tidak  memiliki  fasilitas  buang air  besar  atau  bersama-sama dengan rumah tangga lain 5.   Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 6.   Sumber  air  minum  berasal  dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan 7.   Bahan  bakar  untuk  memasak sehari-hari adalah kayubakar/arang/minyak tanah 8.  Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9.   Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
10.  Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11.  Tidak  sanggup  membayar  biaya pengobatan  di  puskesmas  atau poliklinik
12.  Sumber penghasilan kepala rumahtangga adalah: petani dengan  luaslahan  0,5  ha,  buruh tani,  nelayan,  buruh  bangunan, buruh  perkebunan,atau  pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan 13.  Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak  tamat  SD/hanya SD
14.  Tidak  memiliki  tabungan/barang yang  mudah  dijual  dengan  nilai Rp  500.000,  seperti:  sepeda motor  (kredit/non-kredit),  emas, ternak,  kapal  motor, atau barang modal lainnya.

## 2.2. Program Raskin
Program Raskin (Program Penyaluran  Beras  Untuk  Keluarga Miskin)  adalah  sebuah  program  dari pemerintah  sebagai  upaya  untuk mengurangi  beban  pengeluaran  dari rumah  tangga  miskin.  Program  ini merupakan  bentuk  dukungan  dalam meningkatkan ketahanan pangan untuk memberikan perlindungan sosial  beras  murah  dengan  jumlah maksimal  15  kg/Rumah  Tangga Miskin/bulandan masing-masing seharga Rp 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini
mencakup di seluruh provinsi,
sementara  tanggung  jawab  dari distribusi  beras  dari  gudang  sampai ke  titik  distribusi  di  kelurahan dipegang  oleh  Perum  Bulog  (Badan Urusan Logistik). Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Raskin  adalah  salah  satu  program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi  kepada  rumah  tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin) (BULOG, 2012). Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran  rumah  tangga  sasaran dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan pokok  dalam  bentuk  beras.Program raskin  bertujuan  untuk  membantu kelompok  miskin  dan  rentan  miskin mendapat  cukup  pangan  dan  nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan  kemiskinan  sangat bergantung  pada  kecukupan  nilai transfer  pendapatan  dan  ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.
Program raskin adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan beras dengan harga penjualan bersubsidi kepada masyarakat  miskin.  Melalui program ini  pemerintah  menyediakan  beras kepada  masyarakat  miskin  sebanyak 15  kg/KK/bulan.  Beras  diberikan tidak  dengan  cuma-cuma.  Penerima bantuan  raskin  harus  membayar dengan  harga  Rp  1.600  per  kg  netto di  titik  distribusi.  Sehingga  selisih antara  harga  pasar  yang  seharusnya dibayar dengan harga yang sesungguhnya dibayar (Rp 1.600/ kg) oleh keluarga miskin menjadi besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah per kilogramnya (Departemen  Dalam  Negeri  dan
Perum Bulog, 2006).

## 2.3. Distribusi Raskin
Distribusi merupakan penambahan kegunaan waktu, tempat dan pemilikan barang yang mencakup juga pengangkutan barang-barang  dari  tempat  asal  atau produksi lanjutan ke tempat penjualan.  Dalam  hal  ini,  distribusi mencakup berbagai bidang manajemen khususnya seperti, penjualan,  pengiklanan,  keuangan, pengangkutan dan pergudangan (Taff, 1994).
Peranan saluran distribusi dalam  pemasaran  tercermin  dari biaya  distribusi  yang  besarnya  dapat melebihi biaya produksi, biaya promosi, biaya administrasi pemasaran dan biaya pemasaran lain. Peranan yang besar dapat ditunjukkan  dengan  kinerja  yang baik terhadap fungsi-fungsi
pemasaran  yang  dilakukan  di  setiap saluran (Purwadi, 2000). Mekanisme pelaksanaan distribusi raskin, yaitu :
1. Bupati/Wali  kota  mengajukan surat  permintaan  alokasi  (spa)
kepada Kadivre berdasarkan alokasi  pagu  raskin  dan  rumah tangga miskin penerima manfaat raskin di masing-masing Kecamatan atau Kelurahan.
2. spa  yang  tidak  dapat  dilayani sebagian  atau  seluruhnya  dalam jangka  waktu  3  (tiga)  bulan, maka  pagu  dapat  direlokasikan ke daerah lain dengan menerbitkan  spa  baru  dengan menunjuk  spa  yang  tidak  dapat dilayani.
3. Berdasarkan spa, Kadivre menerbitkan SPPB (Surat Perintah Pengirimn Beras) untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan/Desa kepada  satker  (Satuan  Kerja) raskin. Apabila terdapat tunggakan harga penjualan beras (HPB) pada periode sebelumnya maka  penerbitan  SPPB  periode berikutnya  ditangguhkan  sampai ada pelunasan.
4. Berdasarkan  sppb,  satker  raskin, mengambil  beras  di  tempat penyimpanan Perum Bulog, mengangkut  dan  menyerahkan beras  raskin  kepada  pelaksana distribusi  di  titik  distribusi. Kualitas  beras  yang  diserahkan, harus  sesuai  standar  kualitas bulog.  Apabila  tidak  memenuhi standar  kualitas  maka  beras dikembalikan kepada satker raskin untuk ditukar/diganti.
5. Serah  terima  beras  raskin  dari satker raskin kepada pelaksanaan  distribusi  di  titik istribusi dibuktikan dengan berita  acara  serah  terima  (bast) yang merupakan pengalihan tanggung jawab.
6. Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada
rumah  tangga  miskin  penerima manfaat raskin.
2.4.  Pengukuran Efektifitas Efektifitas  adalah  pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk peningkatan efektifitas  ditingkat  RTS  (rumah tangga sasaran) pemerintah menerapkan  sistem  manajemen  yang baik, manajemen waktu dan pengelolaan. Dalam perhitungan persentase  efektifitas,  dikategorikan efektif  apabila  mencapai  minimal  satu persen  dan  maksimal  seratus  persen (Sugiarto, 2010).
Pendistribusian  raskin  yang dilakukan  oleh  BULOG  kepada RTM  apabila  hasilnya  menunjukkan persentase  yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pendistribusian raskin  semakin  efektif.  Demikian sebaliknya,  semakin  kecil  hasilnya persentase maka menunjukkan pendistribusian  raskin  semakin  tidak efektif. Keefektifan  distribusi  Raskin dapat dinilai melalui indikator keberhasilan program raskin, yaitu ;
1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat Raskin  hanya  diberikan  kepada rumah  tangga  miskin  penerima manfaat  yang  terdaftar  dalam daftar penerima manfaat (DPM).
2. Tepat Jumlah Jumlah beras Raskin yang merupakan hak penerima
manfaat  adalah  sebanyak  10-15
Kg/RTM/bulan selama 1 tahun.
3. Tepat Harga Harga  beras  Raskin  adalah sebesar Rp. 1.000/Kg-Rp. 1.600/Kg netto di titik distribusi.
4. Tepat Waktu Waktu  pelaksanaan  distribusi beras  kepada  RTM  penerima manfaat  sesuai  dengan  rencana distribusi.
5.  Tepat Kualitas Kualitas raskin yang didistribusikan kepada RTM harus  memiliki  kualitas  yang baik  sesuai  dengan  standar Bulog. 6.  Tepat Administrasi Terpenuhinya administrasi secara  benar  dan  tepat  waktu (Bulog, 2006).

## 2.5.  Efisiensi
Efisiensi  dapat  didefinisikan sebagai  peningkatan  ratio  output- input yang dapat dicapai dengan cara yaitu  pertama,  output  tetap  konstan sedangkan  input  mengecil,  kedua output  meningkat  sedangkan  input tetap konstan, ketiga, output
meningkat  dalam  kadar  yang  lebih tinggi  daripada  peningkatan  input,
keempat,  output  menurun  dalam kadar  yang  lebih  rendah  daripada penurunan input (Rahim dan Dwihastuti, 2007). Efisiensi pemasaran dapat terjadi  yaitu,  pertama,  jika  biaya distibusi  dapat  ditekan  sehingga keuntungan  yang  diperoleh  dapat lebih  tinggi. Kedua,  persentase
perbedaan  harga  yang  dibayarkan konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi.  Ketiga,  tersedianya  fasilitas fisik yang mendukung proses pendistribusian (Rahim dan Dwihastuti, 2007). Setiap lembaga pemasaran yang terlibat akan mengambil keuntungan  untuk  mengambil  jasa yang  mereka  berikan.  Kegiatan fungsi  pemasaran  oleh  lembaga- lembaga pemasaran akan mengakibatkan timbulnya biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran akan berpengaruh terhadap  harga  beli  konsumen.  Hal ini disebabkan biaya pemasaran yang timbul akan menjadi tambahan harga
pada  barang  yang  harus  ditanggung oleh konsumen. Semakin besar biaya pemasaran,  maka  akan  mengurangi efisiensi  pemasaran.  Oleh  karena  itu untuk meningkatkan efisiensi pemasaran adalah dengan memperkecil biaya pemasaran. Untuk mengetahui efisiensi pemasaran  pada  setiap  lembaga pemasaran  yang  terlibat,  maka  data yang  diperoleh  dianalisis  dengan menggunakan rumus efisiensi pemasaran (Ep) (Downey dan Erickson, 1992) sebagai berikut : 𝐸𝑝 =

## 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘  𝐷𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛
Jika :
Ep > 1berarti tidak efisien Ep < 1 berartiefisien Ep    =  0  bearti  belum  efisien  atau mencapai titik impas (BEP)
Harga  beras  raskin  yang  telah ditetapkan  pemerintah  yaitu  sebesar Rp  1.000/  kg.  Namun  harga  tersebut dapat  berbeda  jika  telah  berada ditangan  penerima  manfaat  beras raskin.    Harga  dapat  berkisar  antara Rp  1.000-1.400  karena  untuk  biaya angkut  atau  biaya  transportasidari titik  distribusi  ke  penerima  manfaat, serta  dtetapkan  beberapa  kriteria diantaranya membebankan biaya ongkos  kirim  raskin  kepada  warga miskin,  uang  jasa  malam  selama beras  berada  di  dalam  gudang,  uang pikul  serta  uang  SPSI  (Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia) (Sulaksono, 2003).

## III. METODE PENELITIAN
3.1.Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada  bulan  Mei  sampai  Juli  2017  di Kelurahan  Tempuling  Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.  Pemilihan  lokasi  ini  dilakukan
secara  sengaja  dengan  pertimbangan bahwa  lokasi  tersebut  merupakan distribusi raskin terbesar di
Kecamatan Tempuling.

## 3.2. Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  dari  wawancara dengan  responden  penerima  Raskin dengan menggunakan kuisioner yang meliputi  identitas  respoden  (  Umur, Pekerjaan,  Pendidikan,  Pendapatan, Jumlah Raskin  yang diterima ). Data sekunder didapat dari instansi pemerintah  seperti  kantor  camat  dan kantor  lurah  Kecamatan  Tempuling dan  data  informasi  lainnya  yang berkaitan dengan penelitian.

## 3.3. Populasi dan Sampel
Jumlah populasi penerima raskin di Kelurahan Tempuling yaitu 205 KK (Profil Kecamatan Tempuling  2015).  Salah  satu  rumus yang dapat digunakan untuk menetukan  jumlah  sampel  minimal jika diketahui ukuran populasi adalah Slovin  (Umar  2003),  dengan  rumus sebagai berikut :
𝑛 = 𝑁 1+𝑁𝑒 ²
Keterangan :
N = Jumlah Populasi
n  = Jumlah sampel e  = Kesalahan pengambilan sampel 10 %
𝑛 = 205 1 + 205.0,10² = 69 responden 3.4. Metode Analisis Data 3.4.1 Analisis perbedaan Harga
Harga  ditingkat  retail  (rumah tangga) adalah diwakili oleh harga di lembaga  distribusi  ditambah  dengan biaya  distribusi  dan  keuntungan lembaga  penyalur  raskin.  Secara
matematis  dapat  dinotasikan  dengan rumus sebagai berikut.
Prt   =  Pi + t + π Dimana :
Prt = harga di tingkat retail (rumah tangga) (Rp/kg) Pi   = harga di tingkat lembaga distribusi (Rp/kg) t    = biaya distribusi (Rp/kg)
π    = keuntungan oleh penyalur (Rp/kg) Selanjutnya, untuk melihat perbedaan  harga  patokan  dengan harga  tingkat  retail  (rumah  tangga  ) dipergunakan  dengan  menghitung selisisih kedua harga tersebut, yaitu :
∆𝑃 = 𝑃𝑟𝑡 − 𝑃𝑝
Dimana : P   = perbedaan harga (Rp/kg) Pp  = harga patokan oleh pemerintah (Rp/kg)

## 3.4.2.  Efektifitas
Efektifitas dianalisis deskriptif  yaitu  dengan  melihat pendistribusian  beras  miskin  di Kelurahan  Tempuling  sesuai  dengan indikator keefektifan distribusi raskin. Dikatakan efektif jika keenam indikator  tersebut  lebih  besar  atau sama  dengan  80%  dan  jika  dibawah 80%  pendistribusian  dikatakan  tidak efektif.
3.4.3. Efisiensi
Efisiensi dianalisis dengan menghitung biaya distribusi di tingkat  lembaga  distribusi,  dan  nilai jual  beras  raskin  yang  dipasarkan. Untuk  melihat  tingkat  efesiensi distribusi dihitung dengan menggunakan rumus Efisiensi Pemasaran (Ep) sebagai berikut : 𝐸𝑃 = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐽𝑢𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘  𝐷𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛
Kriteria :
Ep  >  1  berarti  pendistribusian tidak efisien
Ep  <  1  berarti  pendistribusian efisien
Ep  =  0  bearti  belum  efisien  atau mencapai titik impas (BEP) ( Downey dan Erickson, 1992 )

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis  Perbedaan  Harga Raskin  merupakan  subsidi pangan  sebagai  upaya  pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan  pada  keluarga  miskin melalui pendistribusian beras. Masing-masing keluarga akan menerima beras sebanyak 15 Kg/KK dengan harga netto Rp. 2.200 per Kg di titik distribusi.Pemerintah menetapkan harga Raskin sebesar Rp 1.600/Kg  dengan  maksud  dapat meringankan beban pengeluaran untuk  pangan  bagi  warga  yang kurang  mampu  atau  rumah  tangga miskin. Namun harga tersebut berbeda  setelah  sampai  ke  tangan penerima  manfaat  raskin.  Hal  itu karena  terdapat  biaya  tambahan seperti  untuk  biaya  angkut,  upah timbang dan transportasi.
Harga ditingkat rumah tangga penerima  manfaat  raskin  diwakili oleh  harga  ditingkat  Bulog  ditambah dengan  biaya-biaya  selama  proses pendistribusian.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  Tabel  1.  Dari  tabel  1,  dapat dilihat bahwa untuk kelurahan Tempuling  yaitu  pagu  raskin  yang disalurkan  adalah  3075  Kg  dengan jumlah  rumah  tangga  miskin  (RTM) yang  menerima  raskin  sebanyak  205
KK.  Harga  raskin  yang  telah ditetapkan oleh BULOG yaitu sebesar  1600/Kg.  Biaya-biaya  yang terjadi  selama  proses  pendistribusian yaitu  biaya  angkut  dari  Bulog,  biaya transportasi  hingga  ke  penerima
manfaat, biaya penyusutan beras dan biaya  upah  timbang  sebesar  Rp 1.021.000  atau  Rp  332  untuk  tiap kilogramnya.  Total  biaya  tersebut merupakan jumlah dari biaya distribusi  yang  terjadi  ditingkat kecamatan  yaitu  sebesar  Rp  550.000 dan  biaya  distribusi  di  tingkat Kelurahan yaitu sebesar Rp 471.000. Dalam  penyaluran  beras  miskin masing-masing  pelaksana  distribusi ditingkat  kecamatan  memperoleh keuntungan  sebesar  Rp  65.000  dan ditingkat kelurahan memperoleh keuntungan  sebesar  Rp  759.000. Sehingga  total  keuntungan  yang diperoleh  sebesar  Rp  824.000  atau Rp 268/Kg.
Untuk    harga  raskin  pada rumah  tangga  miskin  di  Kelurahan Tempuling dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa harga ditingkat rumah tangga penerima raskin diperoleh sebesar Rp 2200/Kg. Harga tersebut menimbulkan perbedaan dengan harga  patokan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah yaitu Rp 1600/Kg.
Perbedaan harga tersebut yaitu sebesar Rp 600. Terjadinya
perbedaan  harga  ditingkat  rumah tangga  karena  dibebankan  biaya- biaya dan keuntungan yang diperoleh dari  pelaksana  distribusi.  Jika  dilihat dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh  oleh  pelaksana  distribusi lebih  besar  dari  biaya-biaya  yang dikeluarkan selama
proses pendistribusian.  Seharusnya  dalam pendistribusian  beras  bersubsidi  ini keuntungan  yang  diambil  dapat diminimkan, sehingga tidak memberatkan rumah tangga penerima raskin.
Tabel  1.    Total  Biaya  dan  Keuntungan  dari  Pendistribusian  Raskin  di  Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir No Uraian Satuan Jumlah 1 Pagu Raskin Kg 3.075 2 Harga beli Pihak Kecamatandi Bulog Rp/kg 1.600 3 Harga Jual Pihak Kecamatan Rp/kg 1.800 4 Biaya  di Pihak Kecamatan a. Transportasi Kecamatan– Kelurahan Rp 150.000 b. Upah bongkar di Kecamatan Rp 200.000 c. Upah angkut di Kecamatan –Kelurahan Rp 200.000 Biayadi Pihak Kecamatan Rp 550.000 Penerimaan Rp 615.000 Keuntungan Rp 65.000 5 Harga beli di Kecamatan Rp 1.800 6 Harga jual Tingkat Kelurahan Rp 2.200 7 Biaya Pihak di Kelurahan a. Upah bongkar di Kelurahan Rp 150.000 b. Upah Timbang Rp 100.000 c. Biaya Susut Beras Rp 221.000 Biaya di Pihak Kelurahan Rp 471.00 Penerimaan Rp 1.230.000 Keuntungan Rp 759.000 10 Total Biaya Rp 1.021.000 11 Total Penerimaan Rp 1.845.000 12 Total Keuntungan Rp 824.000 Sumber : Data Primer Diolah, 2017 Tabel  2.  Harga  Raskin  pada  Rumah  Tangga  Miskin  di  Kelurahan  Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir No Uraian Satuan Jumlah 1 Harga di Kantor Lurah Rp/kg 2.200 2 Harga Patokan Pemerintah Rp 1.600 3 Perbedaan Harga Rp 600 Sumber : Data Primer diolah 2017 Harga raskin di tingka trumah tangga miskin akan menjadi tidak wajar jika melebihi dari harga yangtelah ditetapkan  karena  keuntungan  dari pendistribusian  yang  besar.  Biaya- biaya yang terjadi dalam pendistribusian  dapat  diminimalkan melalui  efisiensi  distribusi  raskin  ke titik  akhir  distribusi.  Dengan  begitu harga yang diterima oleh masyarakat miskin  tidak  berbeda  jauh  dengan
harga yang ditetapkan Bulog. Hal ini senada  dengan  hasil  penelitian  Sari (2007)  di  Desa  Securai  Utara Kecamatan Balaban Kabupaten
Langkatyang berpendapat bahwa tingkat perbedaan harga antara harga patokan  pemerintah  dengan  harga aktual  yang  diterima  oleh  penerima manfaat sebesar Rp.400. Hal tersebut dikarenakan  adanya  biaya-biaya  dan
keuntungan  yang  diperoleh  oleh pelaksana distribusi.
4.2.   Tingkat Keefektifan Distribusi Raskin Keefektifan pendistribusian beras  miskin  di  nilai  berdasarkan indikator-indikator  tertentu  dalam mencapai tujuan program pendistribusian  raskin  yang  telah ditetapkan. Indikator-indikator keefektifan  distribusia  raskin  ini yaitu  ketetapan  sasaran,  jumlah,
harga, waktu, kualitas dan administrasi.Adapun  hasil  analisis tingkat  efektifitas  pendistribusian raskin  berdasarkan  6  indikator  dapat dilihat  pada  tabel  3.  Dari  tabel  3, dapat  dilihat  bahwa  pendistribusian raskin di Kelurahan Tempuling tidak efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari ketepatan indikator, tingkat
efektifitas  ketepatan  rata-rata  hanya 31%,  sementara  standar  keefektifan adalah ≥ 80%.
Tabel  3.  Tingkat  Keefektifan  Distribusian  Raskin  di  Kelurahan  Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.
No Indikator Tingkat Keefektifan Tepat Tidak Tepat Jumlah (%) Jumlah (%) 1 Sasaran 48 70 21 30 2 Jumlah 0 0 69 100 3 Harga 0 0 69 100 4 Waktu 0 0 69 100 5 Kualitas 32 46 37 54 6 Administrasi 49 71 20 29 Rata-rata 21 31 48 69 Sumber : Data Primer diolah 2017 4.2.1  Tepat Sasaran Tingkat keefektifan pendistribusian raskin dikatakan efektif  jika  keenam  indikator  yang menunjukkan tingkat efektifitas berada  diatas  atau  sama  dengan 80%.Tabel  11  menunjukkan  bahwa 70%  sampel  mengatakan  program pendistribusian  raskin  tepat  sasaran. Dari data tersebut  dapat  disimpulkan bahwa program pendistribusian cukup  efektif.  Dikatakan  cukup efektif karena sebagian besar penerima  raskin  sudah  tepat  sasaran. Namun, masih ada beberapa
penerima manfaat raskin yang belum tepat  sasaran,  sebab  belum  sesuai dengan  kriteria  penerima  manfaat raskin.  Sasaran  program  raskin adalah  rumah  tangga  miskin  yang namanya telah terdaftar dalam Daftar
Penerima  Manfaat  (DPM)  sebagai penerima  manfaat  beras  raskin  yang telah  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS).  Namun  yang  terjadi di  lapangan  bahwa  raskin  tidak hanya  dibagikan  kepada  keluarga miskin  tetapi  juga  dibagikan  kepada kelompok masyarakat lain, akibatnya warga miskin yang berhak menerima raskin hanya kebagian 7,5 kg hingga 10  kg  dari  jatah  semestinya  yaitu 15Kg/KK.
Sulitnya pembagian raskin dalam  praktek  lapangan,  karena selalu terjadi perbedaan angka kemiskinan  yang  dikeluarkan  dari BPS  ataau  BKKBN.  Perbedaan angka inilah yang menyulitkan dalam pembagian  raskin.  Namun,  dalaam hal ini data yang dipakai adalah data yang  dikeluarkan  oleh  BPS  karena
data  tersebut  sudah  dilindungi  oleh UU. Data BPS itu harus menjadi data basis  segala  perencanaan,  namun data  BKKBNlah  yang  mendekati kebenaran  di  lapangan  dalam  kasus berkurangnyajumlah raskin yang diterima oleh setiap KK di Kelurahan Tempuling.
Disinilah  persoalan  terjadi,
kriteria  terhadap  rumah  tangga  yang dikatakan  miskin  harus  jelas.  Sebab selama ini sosialisasi terhadap rumah
tangga miskintidak tersosialisasi dengan  baik.  Aparat  Desa/Kelurahan harus  tahu  betul  bahwa  kriteria rumah tangga miskin yang ditetapkan pemerintah  adalah  masyarakat  yang penghasilan  maksimumnya    sebulan Rp  500,000,-,  pola  makan  dari keluarga  tersebut  1-2  per  hari,  atau rumah  tangga  miskin  yang  makan hanya  satu  kali  itu  pun  bukan  beras tapi pengganti makanan pokok lainnya seperti ubi, singkong, gaplek, jagung dan sebagainya.Jika masyarakat  tidak  termasuk  kedalam kriteria  tersebut,  maka  dia  tidak  bisa digolongkan  masyarakat  miskindan dia  tidak  berhak  menerima  raskin. Namun
kenyataan dilapangan,
banyak masyarakat yang tidak tergolong kriteria diatas  memperoleh raskin.  Hal  ini  tentu  harus  menjadi perhatian  lembaga  terkait  dalam pengawasan pendistribusian raskin.
Selain  itu,  pembagian  raskin dilakukan  secara  merata  termasuk kepada  rumah  tangga  miskin  yang namanya  tidak  terdaftar  dalam  DPM raskin  dan  kepada  rumah  tangga yang  tidak  tergolong  miskin.  Atas dasar  musyawarah  atau  kebijakan desa/lurah  terkait,  raskin  dibagikan hampir  keseluruh  rumah  tangga miskin  di  kelurahan  tersebut.  Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dari rumah  tangga  yang  tidak  menerima
raskin.  Hal  ini  berbanding  terbalik dengan  hasil  penelitian  Damanik
(2012) di Kelurahan Tanjung Marulak  Kecamatan  Rambutan  Kota Tebing Tinggiyang berpendapat bahwapendistribusian  raskin  tidak efektif  karena  12  sampel  atau  40% tidak  tepat  sasaran.  Hal  tersebut dikarenakan  pendapatan  yang  diatas UMR  kota  Tebing  Tinggi  sebesar Rp. 1.280.000/bulan.

## 4.2.2  Tepat Jumlah
Buruknya  pencapaian  sasaran menyebabkan target penyaluran semakin  berkurang  dari  15  Kg menjadi 10 Kg hingga 7,5 per rumah tangga  miskin  per  bulan.  Sebab banyak  penerima  manfaat  diluar target.  Raskin  disalurkan  kepada mereka  yang  datang  lebih  awal  dan mampu  menebusnya.  Masyarakat paling miskin hanya mampu menebus  beras  bersubsidi  itu  sekitar 15  Kg  per  RTM/2  bulan.  Hal  ini sejalan dengan pernyataan Bayu Dwi Radius dalam Kompas (24 Juli 2007) bahwa  Rp  1600  per  Kg  disamping mereka  tidak  menyadari  perlunya menyediakan dana
tambahan.
Akibatnya beras tidak sampai kesasaran. Kecilnya  jumlah  raskin  yang diterima masyarakat miskin dikarenakan  semakin  bertambahnya jumlah  keluarga  miskin  yang  ada didaerah penelitian. Berdasarkan data BPS  jumlah  masyarakat  miskin  di Kelurahan  Tempuling  adalah  205 KK.  Namun  masih  ada  masyarakat yang tergolong miskin tidak termasuk  kedalam  data  BPS,  tetapi pihak  Kelurahan  tetap  memberikan mereka raskin.Sehingga sewaktu pembagian  raskin  di  Kelurahan Tempuling  terjadi  pembagian  yang sama  rata  dengan  jatah  masing- masing  KK  sebanyak  15  Kg/  2
bulandengan tujuan untuk menghindari  keributan    sewaktu pembagian raskin.
Kekurangan jumlah beras yang diterima  oleh  rumah  tangga  miskin pada  saat  pendistribusian  beras menyebabkan  banyak  keluarga  yang mengeluh  karena  jumlah  beras  yang diberikan  semakin  tidak  mencukupi kebutuhan. Hal ini dapat dilihat pada tabel  11yang  menunjukkan  bahwa 100% responden  mengatakan jumlah raskin yang diterima keluarga miskin adalah  15  Kg/KK/2  bulan.  Ini menunjukkan ketidak efektifan program  pendistribusian  raskin  yang dilihat  dari  ketepatan  jumlah  beras yang  diterima.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  hasil  penelitian Damanik (2012) di Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan  Kota  Tebing  Tinggi  yang berpendapat  pendistribusian  raskin sudah  efektif  jika  dilihat  dari ketepatan  jumlah  karena  penerima manfaat  raskin  menerima  raskin sebanyak  15  kg  yang  sudah  dalam bentuk karung goni ukuran 15 kg.

## 4.2.3  Tepat Harga
Harga  raskin  yang  semestinya dijual  kepada  rumah  tangga  miskin yaitu  sebesar  Rp  1600  per  netto  di titik distribusi. Harga tersebut merupakan  harga  yang  telah  yang ditetapkan oleh pemerintah. Tabel 11 menunjukkan bahwa dari  69 sampel, tidak  ada  keluarga  yang  mengatakan raskin  dijual  seharga  Rp  1600/Kg. Harga raskin  yang dibeli oleh rumah tangga miskin yaitu Rp 2200/Kg. Hal ini karena sebagian daerah Kelurahan Tempuling  cukup  jauh,  sehingga diperlukan transportasi untuk menuju ke daerah tersebut. Dapat disimpulkan  untuk  ketepatan  harga distribusi  raskin  tidak  efektif.Hal inisebanding  dengan  hasil  penelitian Damanik (2012) di Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan  Kota  Tebing  Tinggi  yang berpendapat penerima manfaat raskin memperoleh raskin dengan harga Rp. 1.700/kg.  Hal  ini  terjadi  karena penerima  Raskin  dibebankan  biaya bongkar  muat  dan  biaya  jaga  malam serta keuntungan penyalur .

## 4.2.4  Tepat Waktu
Berdasarkan  hasil  penelitian dari  69  orang  atau  100%  responden mengatakan  bahwa  pendistribusian beras  miskin  tidak  tepat  waktu.  Hal tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan  waktu  penyaluran sehingga membuat program pendistribusian  raskin  tidak  efektif. Hal ini karena sering terjadi keterlambatan-keterlambatan  dalam pendistribusian  yang  seharusnya  12 bulan dalam setahun berkurang jadi 6 bulan dan jarak pendistribusian antar bulanberselang  2  bulan,  sehingga rumah tangga penerima beras miskin merasa  kesulitan  memperoleh  beras. Karena program raskin sangat membantu  rumah  tangga  miskin dalam  mengatasi  masalah  pangan. Keterlambatan  penyaluran  raskin tersebut  juga  disebabkan  karena keterlambatan pembayaran hutangoleh tim raskin di
Kecamatan/Kelurahan/Desa, maka pendistribusiana  raskin  untuk  bulan berikutnya  menjadi  lambat.  Hal  ini senada dengan hasil penelitian
Bakkara  (2013)  di  Desa  Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten
Simalungun yang berpendapat bahwa pendistribusian  raskin  100%  tidak efektif  jika  dilihat  dari  indikator ketepatan waktu. Hal tersebut karena pendistribusian raskin sering mengalami keterlambatan pengiriman yang jaraknya 3-4 bulan.
4.2.5  Tepat Kualitas Kualitas beras Raskin berdasarkan  pedum  adalah  beras berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standar kualitas  pembelian  pemerintah  yang diatur dalam perundang- undangan.Berdasarkan tinjauan dokumen,  kualitas  beras  raskin  yang diperoleh penerima manfaat bervariasi,  sebagian  besar  cukup baik, namun terkadang buruk. Menurut  Lembaga  Demografi  FEUI (2003:  24),  kualitas  beras  yang kurang  baik  hanya  terdapat  pada beberapa karung saja.
Berdasarkan  hasil  penelitian, 32 orang atau 46% dari respondenmengatakan  bahwa  kulitas beras  miskin  tepat  kualitas  atau layak,  sedangkan  sebanyak  37  orang atau 54% sampel mengatakan bahwa kualitas  raskin  tidak  tepat  atau  tidak layak. Sebagian masyarakat mengatakan  tidak  layak  karena raskin  yang  diterima  terkadang  bau apek,  pera  dan  kotor.  Sehingga sebagian masyarakat harus mengilang ulang raskin  tersebut  atau mencampurnya  dengan  beras  lokal ketika dimasak. Hal tersebut menunjukkan di beberapa titik distribusi terjadi penyimpangan kualitas terhadap penyaluran sehingga membuat program pendistribusian  raskin  tidak  efektif. Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan hasil  penelitian  Bakkara  (2013)  di Desa  Sitalasari  Kecamatan  Siantar Kabupaten Simalungun yang berpendapat  bahwa  pendistribusian raskin  sudah  efektif  jika  dilihat  dari indikator  ketepatan  kualitas.  Hal  ini karena 87% dari sampel mengatakan kualitas raskin layak untuk dikonsumsi.

## 4.2.6  Tepat Administrasi
Berdasarkan hasil penelitian 49 responden  atau  71%  mengatakan pembayaran  administrasi  raskin  di
Kelurahan Tempuling selalu berjalan lancar dimana pembayarannya dilakukan secara tunai.Namun sebanyak  20  responden  atau  29% mengatakan apabila terdapat
keluarga  sasaran  penerima  manfaat raskin tidak mampu membayar tunai, maka  pembelian  raskin  tersebut dialihkan kepada orang yang mampu membayar  secara  tunai  atau  ditunda sampai penerima manfaat raskin bisa membeli secara tunai. Selain itu, bagi penerima  manfaat  raskin  yang  tidak membawa karung pada waktu pembelian  raskin  akan  dikenakan biaya  tambahan  sebesar  Rp.  2000 untuk  pembelian  karung.Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian  raskin  dari  segi ketetapan administrasi dikatakan cukup  efektif.Hal  ini  sebanding dengan  hasil  penelitian  Bakkara (2013)  di  Desa  Sitalasari  Kecamatan Siantar  Kabupaten  Simalungun  yang berpendapat bahwa 64% pendistribusin raskin sudah tepat jika dilihat  dari  indikator  administrasi. Hal  ini karena pendistribusian raskin Pembayaran  dilakukan  secara  tunai oleh  rumah  tangga  miskin  yang memegang  kartu  Raskin  kepada pelaksana distribusi di tingkat Kelurahan/Desa.
4.3.  Efisiensi Setiap lembaga pemasaran yang terlibat akan mengambil
keuntungan  untuk  jasa  yang  mereka berikan.  Kegiatan  fungsi  pemasaran oleh  lembaga-lembaga  pemasaran akan mengakibatkan timbulnya biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran akan berpengaruh
terhadap daya beli konsumen. Efisiensi pemasaran menghitung biaya  pemasaran  dibagi  dengan  nilai produk  yang  dipasarkan.  Adapaun efisiensi  pemasarn  distibusi  raskin dapat dilihat pada tabel 4. Tabel  4.  Tingkat  Efisiensi  Pendistribusian  Raskin  di  Kelurahan  Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Uraian Jumlah Total Pagu Raskin (Kg) 3.075 Harga Jual Raskin (Rp/kg) 2.200 Total Penjualan Raskin (Rp) 6.765.000 Biaya Distribusi (Rp) 1.021.000 Efisiensi Pemasaran 0,15 Sumber : Data Primer diolah, 2017 Berdasarkan  tabel  4  dapat dilihat bahwa total pagu raskin untuk daerah  Kelurahan  Tempuling  yaitu 3.075  Kg  dengan  RTM  sebesar  205 KK. Harga raskin yang dijual tingkat rumah  tangga  miskin  yaitu  2200/Kg yang  mencakup  biaya-biaya  yang diperlukan dalam proses pendistribusian.  Sehingga  diperoleh total  penjualan  raskin  kepada  rumah tangga  miskin  yaitu  sebesar  Rp 6.765.000. Keseluruhan biaya distribusi  yang  dikeluarkan  baik tingkat desa/lurah yaitu Rp 471.000. Efisiensi pemasaran menghitung biaya-biaya selama proses pendistribusian/pemasaran dibagi dengan total penjualan terhadap  konsumen  akhir.  Dari  hasil perhitungan diketahui tingkat efisiensi pemasaran diperoleh sebesar  0,15  yang  menunjukkan bahwa  pendistribusian  raskin  adalah efisien.  Dikatakan  efisien  karena hasil perhitungan efisiensi pemasaran (Ep)  berada  dibawah  1.  Hasil perhitungan  tersebut  di  dukung dengan  biaya  distribusi  yang  cukup rendah  dibandingkan  dengan  nilai total  penjualan  raskin  karena  saluran pemasaran  atau  jalur  pemasaran dalam  pendistribusian  raskin  pendek yaitu  pendistribusian  langsung  dari BULOG    ke  titik  distribusi  dan
langsung  ke  rumah  tangga  miskin. hal ini sesuai dengan teori  Mubyarto (1885)  dimana  sistem  pemasaran dianggap efisien bila mampu menyampaikan  hasil-hasil  produsen kepada  konsumen  dengan  biaya semurah-murahnya. Pendistribusian raskin
menggunakan rantai pemasaran beras yang  pendek  sehingga  biaya  yang dikeluarkan  cukup  minim.  Beras disalurkan  dari  gudang  BULOG langsung  ke  konsumen  melalui perantara perangkat desa/lurah. Biaya  pendistribusian  yang  rendah mempengaruhi tingkat efisiensi pemasaran.  Hal  ini  didukung  oleh Soekartawi (1993) bahwa pemasaran yang  efisien  akan  terjadi  jika  biaya pemasaran  dapat  ditekan.  Hal  ini sebanding  dengan  hasil  penelitian Sari (2007)  yang berpendapat  bahwa pendistribusian raskin di Desa Securai  Utara  termasuk  kategori efisien,  karena  dapat  dilihat  dari efisiensi pemasaran < 1.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1  Kesimpulan
1. Harga  raskin  di  tingkat  rumah tangga  miskin  yaitu  sebesar Rp. 2.200/Kg sehingga terdapat perbedaan  harga  antara  harga patokan  pemerintah  dengan
harga  di  tingkat  rumah  tangga sebesar Rp. 600.
2. Program  pendistribusian  raskin di  Kelurahan  Tempuling  tidak efektif  karena  dari  6  indikator (sasaran, jumlah, waktu, harga,
kualitas  dan  administrasi)  rata- rata tingkat ketepatannya 31%.
3. Program  pendistribusian  raskin di Kelurahan Tempuling tingkat efisiensinya 0,15 (efisien). 5.2  Saran 1. Sebaiknya dilakukan pendataan keluarga  miskin  oleh  aparat paling  rendah  misalnya  ketua RT/RW yang dapat mengamati dan  menilai  langsung  tingkat kemiskinan warga mereka sehingga lebih tepat sasaran.
2. Anggaran distribusi raskin sebaiknya  dimasukkan  dalam anggaran Pendapatan daan Belanja Daerah (APBD) sehingga  rakyat  miskin  dapat menerima dengan harga  murah yaitu Rp. 1600/Kg. 3. Perlunya  tambahan  terhadap pagu  raskin  mengingat  jumlah rumah  tangga  miskin  yang semakin meningkat dan pembaharuan waktu pendistribusian yang disesuaikan  dengan  rencana distribusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2015. Kemiskinan  di  Kabupaten Indragiri  Hilir  2015.  Badan Pusat Statistik. Riau Bakkara.  2013.  Analisis  Efetifitas Distribusi Beras Miskin (Studi Kasus : Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun).
Jurnal Fakultas Pertanian Universitas  Sumatera  Utara Medan. Basri,  Faisal.  2002.  Perekonomian Indonesia  “Tantangan  dan Harapan BagiKebangkitan Ekonomi  Indonesia”.  Jakarta: Erlangga BULOG.  2006.  Pedoman  Umum Program Beras Untuk Keluarga  Miskin  (RASKIN). Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Departemen  Dalam Negeri dengan Perum Bulog. Damanik,  R.  Analisis  Efektivitas Distribusi Beras Miskin (Studi  Kasus:  Desa  Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun). Jurnal Fakultas Pertanian Universitas  Sumatera  Utara, Medan. Downey, W,. D,. dan S. P, Erickson. 1992.  Manajemen  Agribisnis. Erlangga, Jakarta. Goudzwaard, B dan Lange. 1995. Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran. Yogyakarta: Kanisius Lurah  Tempuling.  2015.  Penerima Pagu  Raskin  di  Kelurahan Tempuling 2015. Lurah Tempuling. Kabupaten Indragiri Hilir. Profil  Kecamatan  Tempuling.  2015. Penerima  Pagu  Raskin  di Kecamatan  Tempuling  2015.
Kantor  Camat  Tempuling,
Sungai Salak.
Purwadi,  B.  2000.  Riset  Pemasaran. Grasindo, Jakarta.
Rahim,  A  dan  Dwihastuti,  D.  R.,
2007.  Ekonomika  Pertanian. Penebar Swadaya, Jakarta. Sari,  Y.  2007.  Analisis  Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin di Desa Securai  Utara
Kecamatan Balaban Kabupaten  Langkat.  Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas  Sumatera  Utara, Medan. Soekartawi.  2002.  Analisis  Usaha
Tani. Jakarta: UI-Press Sugiarto, Dkk. 2000. Ekonomi Mikro ;  Suatu  Pendekatan  Praktis.
Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta. Sulaksono,  B.,  2003.  Kebijakan Bulog Dalam Pengadaan Beras. http // www. smere. or. Id/ newslet/2003/ ed05/ 200305.  Field.htm.06  maret
2017.
Taff,  C  A.,  1994.  Manajemen Transportasi dan  Distribusi
Fisis. Erlangga, Jakarta.. Umar,  Husein,  2003.  Metode  Riset Akuntansi  Terapan.  Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta