## Mulawarman LawReview
Volume 4 Issue 2, December 2019 ISSN Print: 2527-3485, ISSN Online: 2527-3477
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Instrumen Kontrak dalam Pembangunan Centre Point of Indonesia

## Muhammad Wahyu, Mustafa Bola, Harustiati A.Moein, Muhammad Ilham Arisaputra
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia. Email: wahyuhippmas@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the arrangement of the use of contract instruments in the construction of the Center  Point  of  Indonesia  (CPI)  in  Makassar  City.  This  research  is  a  normative  study  using  a  statutory approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  showed  that  the  regulation  of  the  use  of  contract instruments in the construction of the Center Point of Indonesia (CPI) in Makassar was made possible by legislation, namely Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, and Law Number 27 Year 2007 jo. Law Number 1 of 2014 and Management  of  Coastal  Areas  and  Small  Islands.  The  contract  intended  in  this  context  is  a  public contract because one of the parties is the Provincial Government of South Sulawesi. The responsibility of the parties to the contract for the construction of the Center Point of Indonesia (CPI) in Makassar City arises  from  the  existence  of  the  rights  and  obligations  of  each  party  stipulated  in  the  Agreement.  In addition,  the  responsibility  in  question  also  arises  from  the  legislation  relating  to  the  reclamation activities. To that end, the parties bear the burden of responsibility, both personally and institutionally so that the parties can be subjected to administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions.
Keywords: Government Functions; Rights and Obligations; Contracts; Reclamation; Responsibilities.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  penggunaan  instrumen  kontrak  dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  penggunaan instrumen kontrak dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar dimungkinkan oleh  peraturan  perundang-undangan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  dan  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Kontrak  yang  dimaksudkan  dalam  konteks  ini  adalah  kontrak publik oleh karena salah satu pihaknya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak untuk pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar lahir dari adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur dalam Perjanjian. Selain itu, tanggung jawab  yang  dimaksud  juga  tibul  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  kegiatan reklamasi tersebut. Untuk itu, maka para pihak memikul beban tanggung jawab, baik secara personal maupun  secara  institusional  sehingga  para  pihak  dapat  dinakan  sanksi  administratif,  sanksi  perdata, maupun sanksi pidana.
Keywords: Fungsi Pemerintahan; Hak dan Kewajiban; Kontrak; Reklamasi; Tanggung Jawab.
Citation: Wahyu,  Muhammad,  Harustiati  A.  Moein,  Mustafa  Bola,  and  Muhammad  Ilham  Arisaputra. 2019. “Penggunaan Instrumen Kontrak Dalam Pembangunan Centre Point of Indonesia”. Mulawarman Law Review 4 (2), 83-97. https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i2.68.

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  sangat  penting  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  ekonomi  dan kehidupan  masyarakat  manusia  yang  mengarah  kepada  kecenderungan  pengurasan ( depletion )  dan  degradasi  ( degradation ).  Sumber  daya  alam  merupakan  pendukung utama  kehidupan  manusia,  maka  konstitusi  mengatur  sedemikian  rupa  penguasaan sumber daya alam dalam rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945 melalui konsep penguasaan negara. Negara dituntut memperluas tanggung jawabnya kepada rakyat. 1 Berdasarkan Pasal 33 ini Negara memiliki kewajiban yang besar dalam mengurus sumber daya alam yang  ada  di  wilayah  NKRI  untuk  dimanfaatkan  dan  dikelola  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, maka pemerintah dapat  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  swasta  yang  merupakan  bagian  dari tindakan  pemerintahan  ( bestuurhandelingen ).  Dengan  adanya  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  sendiri  untuk  mengurus  dan  mengelola  aset- aset  yang  dimilikinya  demi  terwujudnya  fungsi  otonomi  daerah.  Pengelolaan  sumber daya  alam  harus  dapat  dilakukan  dengan  baik  untuk  memberikan  manfaat  kepada masyarakat.  Namun,  dengan  adanya  keterbatasan  pemerintah  (keterbatasan  modal, teknologi,  maupun  sumber  daya  manusia),  maka  biasanya  pengelolaan  sumber  daya alam kemudian dilakukan dengan dasar kerjasama dengan pihak ketiga.
Sumber daya alam yang banyak dikelola dan dimanfaatkan adalah sumber daya pesisir, antara  lain  dengan  melakukan  reklamasi  pantai.  Kewenangan  pengelolaan  wilayah pesisir  sejak  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  berada  di  tangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur  bahwa  “Penyelenggaraan  Urusan  Pe merintahan  bidang  kehutanan, kelautan,  serta  energi  dan  sumber  daya  mineral  dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah provinsi”.
Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  tidak  lagi  memiliki kewenangan  dalam  mengelola  wilayah  laut  dan  pesisir.  Kemudian  Pasal  27  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  memberikan  kewenangan  yang  lebih  banyak  kepada pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Pasal 27 mengatur sebagai berikut:
1. Daerah  provinsi  diberi  kewenangan  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di  laut yang ada di wilayahnya.
2. Kewenangan  Daerah  provinsi  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di  laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1 Muhammad  Ilham  Arisaputra, Reforma  Agraria  Di  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,2015,  Hal. 248-251.
a. eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi,  dan  pengelolaan  kekayaan  laut  di  luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
3. Kewenangan  Daerah  provinsi  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di  laut sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  paling  jauh  12  (dua  belas)  mil  laut  diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
4. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil,  kewenangan  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di  laut  dibagi  sama  jarak atau  diukur  sesuai  dengan  prinsip  garis  tengah  dari  wilayah  antardua  Daerah provinsi tersebut.
5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  tidak  berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
Pada Lampiran huruf Y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Urusan angka 1 tentang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, kewenang pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Banyak proyek reklamasi pantai di Indonesia, ada yang memberikan manfaat lebih bagi masyarakat  dan  ada  pula  yang  tidak  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat. Contohnya proyek reklamasi di Kota Makassar dimana dibangun proyek Centre Point of Indonesia (CPI).  Proyek  ini  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  sesuai  dengen kewenangannya dengan bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT Ciputra. Proyek tersebut  sebenarnya  sangat  bagus  karena  dapat  memberikan  ikon  baru  bagi  Kota Makassar  dan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  kota  dunia.  Namun,  proyek  tersebut mendapat  tentangan  dari  masyarakat,  khususnya  masyarakat  nelayan  oleh  karena dianggap proyek tersebut menghilangkan mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
Pada  Bulan  Juni  2016,  Wahana  Lingkungan  Hidup  (Walhi)  Makassar  bersama  dengan koalisi  masyarakat  sipil  yang  tergabung  dalam  “Aliansi  Selamatkan  Pesisir  (ASP) Makassar”  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dengan  nomor perkara  11/6/2016/PTUN.MKS  yang  meminta  pembatalan  Surat  Keputusan  Gubernur Sulawesi  Selatan  Nomor  664/2013  terkait  pemberian  izin  reklamasi  kawasan  CPI kepada  PT  Yasmin Bumi  Asri dan  Ciputra  grup. Reklamasi dipandang  telah  menyalahi ketentuan  dalam  UU  No  32  Tahun  2009  tentang  Lingkungan  Hidup,  PP  No  27  Tahun 2012  tentang  Izin  Lingkungan,  Perpres  No  122  Tahun  2012  tentang  Reklamasi  di Wilayah  pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  serta  Permen  Kelautan  dan  Perikanan  No  17 tahun  2013  tentang  Pedoman  Perizinan  Reklamasi.  Gugatan  ini  didukung  hasil  kajian ASP bahwa 60% terumbu karang di wilayah pesisir kota makassar telah rusak. Alokasi ruang  reklamasi  yang  nantinya  akan  dilaksanakan  dalam  sebuah  proyek  besar
reklamasi  akan  menambah  parah  kerusakan  terumbu  karang. 2 Selain  itu,  reklamasi juga  semakin  memperparah  pencemaran  air  laut  di  sekitar  pantai  Losari,  Makassar. Namun  demikian,  gugatan  yang  dilakukan  oleh  Walhi  Makassar  dan  ASP  ditolak  oleh majelis  hakim  PTUN  dengan pertimbangan  bahwa  tidak ada  kepentingan  publik yang dirugikan dalam objek sengketa. 3
Dalam pelaksanaan proyek CPI ini,  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan  PT  Yasmin  Bumi  Asri  dan  Ciputra  Grup  sebagai  investor.  Kerjasama  tersebut dituangkan  dalam  bentuk  kontrak,  yakni  Perjanjian  Kerja  Sama  Nomor 252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor  231/YBA/VII/2013  antara  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  tentang  Reklamasi  Kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar. 4
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  melakukan  kontrak  kerjasama  dengan  pihak investor oleh karena proyek pembangunan CPI tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri, sekitar 50 hektar lahan reklamasi  tersebut  akan  diserahkan  kepada  Pemprov  Sulsel  dari  total  keseluruhan pengembangan kawasan CPI seluas 157 hektar. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut,  artikel  ini  akan  mengkaji  mengenai  penggunaan  instrumen  kontrak  dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal  research ). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).  Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum yang sedang ditangani. 5 Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) adalah pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pemahaman  akan  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 6
Penelitian ini akan dilakukan di Propinsi Sulawesi Selatan, yakni di Kota Makassar oleh karena  Kota  Makassar  merupakan  lokasi  proyek  pembangunan  Centre  Point  of
2 Zulkifli  Aspan,  Ariani  Arifin,  Anshori  Ilyas,  Ahsan  Yunus  (2019).  Perizinan  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  sebagai  Kewenangan  yang  Diderivasi  dari  Hak  Menguasai  Negara,  Al-Azhar  Islamic  Law  Review Vol. 1 (1), 9-25
3 Sumber:  http://makassar.tribunnews.com/2016/07/28/breaking-news-hakim-ptun-makassar- tolak-gugatan-walhi-atas-reklamasi-cpi,  diakses  tanggal  6  Janiari  2018.  Lihat  pula  Eksaminasi  Publik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Makassar terhadap Putusan Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar  Nomor:  11/G/LH/2016/PTUN.Mks  atas  Gugatan  Walhi  Sulsel  terhadap  Surat  Izin  Gubernur Sulawesi Selatan terkait Reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), sumber: https://walhi.or.id/anotasi- eksaminasi-putusan-ptun-makassar-kasus-reklamasi-cpi/, diakses tanggal tanggal 6 Janiari 2018.
4 Hasil Pra Penelitian yang dilakukan penulis di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 93.
6 Ibid, hal. 95
Indonesia  (CPI).  Secara  spesifik,  penelitian  akan  dilaksanakan  di  Sekretariat  Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan,  DPRD  Sulawesi  Selatas,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi  Sulawesi  Selatan, dan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
Implementasi  Peraturan  Hukum  Pada  Kontrak  Pembangunan Centre  Point  of Indonesia
Pasal 2 ayat (2) UUPA dikemukakan bahwa hak menguasai negara adalah memberikan kewenangan  kepada  negara  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Hak menguasai  negara  bukanlah  berarti  negara  yang  memiliki  tanah,  tetapi  memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkatan  tertinggi untuk  mengatur dan menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan, persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Selain  itu,  negara  juga memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta  menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Hak  Menguasai  Negara  sebagaimana  Pasal  2  UUPA  bersumber  dari  Pasal  33  ayat  (3) UUD  NRI  1945  dimana  terkandung  makna  di  dalamnya  bahwa  Negara  memiliki kewajiban  yang  besar  dalam  mengurus  sumber  daya  alam  yang  ada  di  wilayah  NKRI untuk  dimanfaatkan  dan  dikelola  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Pemanfaatan  dan  pengelolaan  ini  diimplementasikan  dalam  bentuk  pelayanan  publik dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. 7
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  sebagai  kebijakan  pemerintah  menjadi  penting ketika  dikaitkan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Pengelolaan  sumber  daya alam sebagai unsur lingkungan dengan berbagai keterbatasannya dalam hal regenerasi dan  asimilasi  memerlukan  perhatian  yang  lebih  dari  level  pemerintahan  yang  ada. Pembangunan  berkelanjutan  sebagai  cita-cita  penyelenggaraan  pemerintahan  perlu untuk memperhatikan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran pemerintah propinsi sebagai pihak yang mengkoordinasikan penyelenggaraan  pemerintahan  antar  kabupaten/kota  di  wilayahnya  menjadi  sangat strategis.  Posisi  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  dipisahkan  oleh  batas-batas administratif  menjadi  tantangan  yang  perlu  untuk dipertimbangkan  dalam  mengelola sumber daya alam.
Tidak  nyatanya  peran  pemerintah  provinsi  dalam  hal  kewenangan  menyebabkan beberapa  perubahan  terjadi  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Pada Tahun  2014,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah kemudian  direvisi  dan  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
7 Slamet  Suhartono, Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat , DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 18, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta, 2013, hal. 114
tentang  Pemerintahan  Daerah. 8 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  ini memberikan  penguatan  terhadap  eksistensi  Pemerintah  Provinsi  dalam  pelaksanaan sistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Dalam  hal  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber daya  alam,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  ini  tidak  lagi  hanya memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota,  namun  ada  beberapa  kewenangan pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  diberikan  kepada  pemerintah provinsi, tidak terkecuali pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir.
Kewenangan pemerihntah provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  merupakan  kewenangan  yang  bersifat  atributif  oleh  sebab  bersumber  dari Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sebagaimana teori  kewenangan  menyebutkan  bahwa sumber  kewenangan  ada  3,  yakni  atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan Atribusi lazimnnya berasal dari adanya pembagian kekuasaan  negara  oleh  UUD.  Istilah  lain  untuk  kewenangan  atributif  adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun. Dalam kewenangan  atributif  pelaksanaannya  dilakukan  sendiri  oleh  pejabat  atau  badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. 9
Penggunaan  instrumen  kontrak  dalam  tindakan  pemerintahan  tetap  dimungkinkan oleh  peraturan  perundang-undangan.  Misalnya  dalam  Pasal  1  angka  20  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (disingkat  UU Administrasi  Pemerintahan)  dijelaskan  pengertian  konsesi  sebagai  keputusan  pejabat pemerintahan  yang  berwenang  sebagai  wujud  persetujuan  dari  kesepakatan  badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam  pengelolaan  fasilitas  umum  dan/atau  sumber  daya  alam  dan  pengelolaan lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  Pasal  1 angka  20  UU  Administrasi  Pemerintahan  memperlihatkan  bahwa  pemerintah  dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan menggunakan instrumen kontrak.
Khusus  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  juga  dapat dikerjasamakan  dengan  pihak  lain  oleh  sebab  salah  satu  asas  dalam  undang-undang tersbut  adalah  asas  kemitraan  yang  diartikan  sebagai  kesepakatan  kerja  sama  antar pihak  yang  berkepentingan  berkaitan dengan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil. 10
Secara umum, tindakan pemerintahan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh  administrasi  negara  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan.  Kontjoro Purbopranoto menyatakan bahwa tindakan pemerintahan adalah segala tindakan dan
8 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  ini  telah  mengalami beberapa kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
9 Lutfi  Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hal. 77- 79.
10 Lihat  penjelasan  Pasal  3  Huruf  e  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
kewenangan  alat-alat  pemerintahan  untuk  menjalankan  tugas/tujuan  dengan menggunakan  wewenang  khusus/tertentu.  Romeyn  sebagaimana  dikutip  oleh Kontjoro Purbopranoto meyatakan bahwa “tindak pangreh ( bestuurshandeling ) adalah tiap-tiap  tindakan/perbuatan  dari  pada  satu  alat  perlengkapan  pemerintahan ( bestuursorgaan ),  juga  diluar  lapangan  hukum  Tata  Pemerintahan,  misalnya keamanan, peradilan, dan lain-lain, yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum adminsitrasi.
Dalam  kontrak  pengelolaan  sumber  daya  alam,  kontrak  keperdataan  akan mendegradasi  kedaulatan  Negara  atas  sumber  daya  alam  dan  segala  aset  yang dimiliknya.  Hubungan  antara  Negara  dan  sumber  daya  alam  serta  aset-aset  yang dimilikinya sepanjang dikonstruksi dalam bentuk kontrak yang melibatkan Pemerintah sebagai  salah  satu  pihak  akan  bertentangan  dengan  prinsip  penguasaan  negara  yang dimaksud  oleh  konstitusi.  Negara  tidak  dapat  disederajatkan  dengan  badan  hukum atau  badan  usaha  karena  akan  melemahkan  posisi  Negara  sebagai  organisasi kekuasaan  tertinggi.  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. 11
Penjelasan di atas dapat dikonseptualisasikan dalam bidang pengelolaan sumber daya peisir mengingat salah satu sumber daya alam adalah wilayah pesisir dan laut beserta isinya.  Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  terjadi  di  Provinsi Sulawesi Selatan adalah dalam rangka pembangunan Centre Point of Indonesia dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan PT. Yasmin Bumi Asri yang dituangkan dalam bentuk kontrak. Dari hasil penelusuran penulis di Sekretariat Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan  ditemukan  bahwa  antara  Pemeritah  Provinsi  Sulawesi Selatan  dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  menuangkan  kesepakatan  kerjasamanya  dalam bentuk  Perjanjian  Kerjasama  Nomor  252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor 231/YBA/VII/2013 tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar tertanggal 29 Juli 2013.
Perjanjian  Kerja  Sama  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di Makassar  tersebut  disusun  berlandaskan  pada  beberapa  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  dituangkan  dalam  Pasal  1  perjanjian  kerja  sama  tersebut, yakni:
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar
4. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
11 Lihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  tentang  Pengujian  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 108. Dikutip dalam  Anshori Ilyas, et.al. 2017. Kontrak Publik. UPT Unhas Press. Makassar. hal. 106.
6. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
7. Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Makassar  yang  kemudian  diubah  menjadi  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Makassar 2015-2034.
8. Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  2026/IV/Tahun  2011  tentang Penetapan Kawasan Centrepoint of Indonesia
9. Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  704/II/Tahun  2012  tentang Penetapan Lokasi Centrepoint of Indonesia
10. Keputusan  Walikota  Makassar  Nomor  604/175/Kep/II/09  tentang  Penetapan Lokasi  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Untuk  Kawasan  Pembangunan Centre  Point of  Indonesia Sebelah  Barat Pantai  Losari  Di  Kecamatan  Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar.
Di  samping  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  disebutkan  di  atas, perjanjian  kerja  sama  tersebut  secara  tidak  tertulis  juga  tunduk  pada  peraturan perundang-undangan lainya yang terkait, yakni sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  6  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  mengatur  mengenai  kewenagan  pemerintah provinsi  dalam  mengelola  kawasan  laut dan wilayah pesisir,  yakni  sejauh  12  mil laut. Hal  ini  diimplementasikan  dalam  ketentuan  Pasal  3  Perjanjian  Kerja  Sama  tentang Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  dimana  ditentukan  bahwa  objek  dan ruang lingkup pekerjaan berada pada batas wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kemudian  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  menjadi  landasan  penggunaan instrumen  kontrak  sebagai  instrumen  hukum  pemerintahan.  Sedangkan  Perda  Sulsel Nomor  6  Tahun  2007  sebagai  dasar  pengelolaan  wilayah  pesisir  oleh  pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan reklamasi harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW),  baik  RTRW  Provinsi  maupun  RTRW  Kabupaten/Kota.  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  122  Tahun  2012  yang menentukan  bahwa  penentuan  lokasi  reklamasi  didasarkan  pada  Rencana  Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP-3-K)  dan  atau  Rencana  Tata  Ruang Wilayah,  baik  nasional,  provinsi,  maupun  kabupaten/kota.  Ketentuan  ini diimplementasikan  dalam  ketentuan  Pasal  5  dalam  perjanjian  kerjasama  tersebut
mengenai  kewajiban  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  Pihak  Kesatu dimana  lokasi  reklamasi  disiapkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sesuai dengan master plan.
Atas dasar berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka kegiatan reklamasi pantai dalam rangka pembangunan Centre Point of Indonesia kemudian  dituangkan  ke  dalam  kontrak  kerjasama  antara  pemerintah  dengan pengembang.  Kebebasan  para  pihak  untuk  menentukan  klausul  perjanjian  dibatasi oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  administrasi pemerintahan  oleh  sebab  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian/kontrak  tersebut  adalah Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dimana  pemerintah  dalam  melakukan tindakan  hukum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  misalnya  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan  demikian, isi dari Perjanjian Kerja Sama tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar  tidak  mengatur  banyak  hal  di  dalamnya  karena  sudah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang cukup penting yang diatur dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah mengenai hak dan kewajiban, lingkup pekerjaan (termasuk jangka  waktunya),  pengawasan, dan  hasil  pekerjaan.  Klausul-klausul dalam  perjanjian mengikat  para  pihak  sebagaimana  Asas Pacta  Sunt  Servanda sehingga  apabila  terjadi pelanggaran terhadap perjanjian/kontrak tersebut, maka pihak yang melanggar dapat digugat di pengadilan.
Pengujian keabsahan perjanjian kerjasama tentang reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia  dapat  dianalisis  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  1320  BW  yang mengatur tentang syarat sah perjanjian, yakni sebagai berikut:

## 1. Sepakat Para Pihak
Dengan  adanya  kata  sepakat  untuk  mengadakan  perjanjian,  maka  berarti  para  pihak haruslah  mempunyai  kebebasan  kehendak. 12 Para  pihak  tidak  mendapat  sesuatu tekanan  yang  mengakibatkan  adanya  “cacat”  bagi  perwujudan  kehendak  tersebut. Sepakat  dimaksudkan  bahwa  kedua  subjek  yang  mengadakan  perjanjian  itu  harus bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan  itu 13 .  Sepakat  merupakan  syarat  subjektif  pertama  terbentuknya  perjanjian yang sah di antara para pihak.
Kesepakatan  dalam  perjanjian  merupakan  perwujudan  dari  kehendak  2  (dua)  atau lebih  pihak  dalam  perjanjian  mengenai  apa  yang  mereka  kehendaki  untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang  harus  melaksanakan. 14 Pada  dasarnya  sebelum  para  pihak  sampai  pada kesepakatan  mengenai  hal-hal  tersebut,  maka  salah  satu  atau  lebih  pihak  dalam perjanjian  tersebut  akan  menyampaikan  terlebih  dahulu  suatu  bentuk  pernyataan yang biasa disebut penawaran (offer) , diikuti penerimaan penawaran (acceptance) dari pihak lainnya, yaitu mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala
12 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal. 24.
13 Subekti, Op.Cit ., hal. 17.
14 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjia, PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 95.
macam  persyaratan  yang  mungkin  dan  diperkenankan  oleh  hukum  untuk  disepakati oleh  para  pihak.  Konsekuensi  hukumnya  adalah  bahwa  jika  syarat  kesepakatan kehendak  ini  tidak  terpenuhi  dalam  perjanjian  tersebut  akan  mengakibatkan  kontrak tersebut “dapat dibatalkan”.
Dala m  Pasal  1321  KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  “Tiada  sepakat  yang  sah  apabila sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan,  atau  diperolehnya  dengan  paksaan  atau penipuan”. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT.  Yasmin  Bumi  Asri  tentang  Revitalisasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di Makassar  ditandatangani  oleh  semua  pihak.  Pembubuhan  tanda  tangan  dalam perjanjian  merupakan  wujud  dari  sepakatnya  para  pihak  atas  apa  yang  telah diperjanjikan.

## 2. Kecakapan dan/atau kewenangan bertindak
Orang  yang  membuat  suatu  perjanjian  harus  cakap  menurut  hukum.  Pada  asasnya, setiap  orang  yang  sudah  dewasa  menurut  hukum  dan  sehat  pikirannya  adalah  cakap menurut  hukum. 15 Adanya  kecakapan  untuk  bertindak  dalam  hukum  merupakan syarat  subjektif  kedua  untuk  terbentuknya  suatu  perjanjian  yang  sah  di  antara  para pihak.  Jika  syarat  ini  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  itu  dinyatakan  “dapat dibatalkan”. Dalam Pasal 1329 BW dijelaskan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang- undang tidak dinyatakan cakap”. Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 16 :
a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang di taruh di bawah pengampunan;
c. Orang-orang  perempuan,  dalam  hal-hal  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang, dan  pada  umumnya  semua  orang  kepada  siapa  undang-undang  telah  melarang membuat perjanjian tertentu.
Kecakapan  bertindak  dalam  banyak  hal  berhubungan  dengan  masalah  kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah,  maka  masalah  kewenangan  untuk  bertindak  juga  tidak  dapat  dilupakan.  Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan  yang  melakukan  suatu  tindakan  atau  perbuatan  hukum,  maka  masalah kewenangan  berkaitan  dengan  kapasitas  orang  perorangan  tersebut  yang  bertindak atau  berbuat  dalam  hukum.  Dapat  saja  orang  yang  cakap  bertindak  dalam  hukum tetapi  ternyata  tidak  berwenang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum,  dan sebaliknya  seorang  yang  dianggap  berwenang  untuk  bertindak  melakukan  suatu perbuatan  hukum,  ternyata  karena  suatu  hal  menjadi  tidak  cakap  untuk  bertindak dalam hukum. 17
Dalam perjanjian Kerjasama tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar, Pihak Pertama yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh Dr. H.  Syahrul  Yasin  Limpo,  S.H.,  M.H.,  M.Si.  sebagai  Gubernur  Sulawesi  Selatan.
15 Subekti. 1996. Hukum Perjanjian . PT. Intermasa. Jakarta , hal. 17.
16 Lihat Pasal 1330 BW
17 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., hal. 127
Sedangkan Pihak Kedua yakni PT. Yasmin Bumi Asri diwakili oleh Dr. Adityawarman M. Kouwagam,  S.H.,  M.Kn.  selaku  Direktur  Utama.  Para  pihak  dianggap  telah  cakap menurut  aturan  hukum  Indonesia,  baik  H.  Syahrul  Yasin  Limpo  selaku  Gubernur Sulawesi  Selatan  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan maupun Adityawarman M. Kouwagam selaku Direktur Utama PT. Yasmin Bumi Asri yang bertindak untuk dan atas nama PT. Yasmin Bumi Asri menurut aturan hukum yang berlaku adalah cakap untuk melakukan suatu perjanjian.

## 3. Suatu hal tertentu
Suatu  perihal  tertentu  adalah  perihal  yang  merupakan  objek  dari  suatu  kontrak.  Jadi suatu  kontrak  haruslah  mempunyai  objek  tertentu.  Suatu  perjanjian  harus  mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit  harus  ditentukan  jenisnya 18 .  Suatu  hal  tertentu  merupakan  syarat  objektif pertama  dalam  suatu  perjanjian  dan  jika  syarat  ini  tidak  terpenuhi  maka  suatu perjanjian “batal demi hukum”.
Secara  sepintas,  d engan  rumusan  “Suatu  perjanjian  harus  mempunyai  sebagai  pokok suatu barang  yang paling  sedikit ditentukan  jenisnya”,  tampaknya  KUHPerdata  hanya menekankan  pada  perikatan  untuk  memberikan  atau  menyerahkan  sesuatu.  Namun demikian, jika diperhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan bahwa apapun  jenis  perikatan  untuk  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak berbuat  sesuatu,  KUHPerdata  hendak  menjelaskan  bahwa  semua  jenis  perikatan tersebut  pasti  melibatkan  keberadaan  atau  eksistensi  dari  suatu  kebendaan  yang tertentu. 19
Dalam Perjanjian Kerjasama tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar,  objek  perjanjian  sudah  nampak  pada  judul  perjanjian  kerjasama,  yakni reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia Di Makassar. Selain itu, Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini juga menegaskan objek dan ruang lingkup pekerjaan, yakni:
1. Objek  pekerjaan  adalah  reklamasi  berupa  penimbunan  dan  pengurungan  serta pembangunan  talud  pada  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  meliputi  areal seluas  157,23 Ha.
2. Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penimbunan dan pengurungan  serta  pembangunan  talud  pada  areal  157,23  Ha  sesuai  dengan Master Plan dan Rencana Teknis terlampir.
Ketentuan lainnya yang menegaskan objek perjanjian adalah ketentuan Pasal 6  dalam perjanjian tersebut yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikia, maka  Perjanjian  Kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  PT. Yasmin Bumi Asri tentang Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia  Di Makassar adalah  sah  karena  memenuhi  syarat  ketiga  untuk  sahnya  suatu  perjanjian,  yaitu terpenuhin ya syarat “suatu hal tertentu”.
18 R. Subekti, Op.Cit ., hal. 19.
19 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., hal. 155
4. Suatu sebab yang legal
Sebab yang legal (Oorzaak) atau causa dalam Bahasa Latin dimaksudkan bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud dan  harus  dihilangkan  suatu  kemungkinan  salah  sangka 20 .  Syarat  keempat  ini  adalah syarat  objektif  kedua  dalam  suatu  perjanjian  yang  apabila  syarat  ini  tidak  terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan “batal demi hukum”.
Dalam Pasal 1335 BW dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat  karena  sesuatu  sebab  yang  palsu atau  terlarang,  tidak  mempunyai  kekuatan”. Kemudian Pasal 1336 W menetukan bahwa “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada  suatu  sebab  yang  halal,  ataupun  jika  ada  suatu  sebab  lain,  daripada  yang dinyatakan,  perjanjiannya  namun  demikian  adalah  sah”.  Sedangkan  Pasal  1337  BW menetukan  bahwa  “Suatu  sebab  adalah  terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang - undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.
Undang-undang  hanya  melihat  pada  apa  yang  tercantum  dalam  perjanjian,  apa  yang merupakan  prestasi  yang  harus  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  merupakan  prestasi pokok,  yang  merupakan  unsur essensialia atau  yang  terkait  erat  dengan  unsur essensialia dalam  perjanjian  tersebut,  tidak  mungkin  perjanjian  tersebut  akan  dibuat oleh para pihak. Tidak mungkin ada persetujuan yang tidak mempunyai causa karena causa merupakan isi dari persetujuan, dan tiap-tiap persetujuan tentu mempunyai isi, bagaimanapun  sedikit  atau  kecilnya.  Suatu  perjanjian  bukanlah  suatu  tempat  yang diisi, melainkan berupa isi itu sendiri. 21
Dalam  Pasal  2  Perjanjian  Kerjasama  tentang  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of Indonesia  Di  Makassar  disebutkan bahwa  kerja  sama para pihak  diaksanakan  dengan prinsip  itikad  baik,  saling  menguntungkan,  keadilan,  dan  akuntabel.  Prinsip  ini setidaknya  mampu  memperlihatkan  bahwa  kerja  sama  antara  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  adalah  kegiatan  untuk  kepentingan umum.  Di  samping  itu,  kegiatan  yang  dimaksudkan  dalam  perjanjian  tersebut  adalah kegiatan  yang  pada  prinsipnya  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Menurut Since Erna Lamba 22 bahwa penunjukan PT. Yasin Bumi Asri dilakukan sesuai ketentuan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  yakni  dimulai  dari  tender/lelang yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Mei 2013 dengan tahapan proses sebagai berikut:
a. Pengumuman pascakualifikasi melalui website http://lpse.sulselprov.go.id
b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.
c. Pemberian penjelasan ( Aanwijzing ).
20 Subekti, Op.Cit., hal. 19.
21 Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-asas Hukum Perjanjian . Bandar Maju. Bandung.hal. 37.
22 Dr.  Since  Erna  Lamba,  S.P.,  M.P.,  Kepala  Biro  Perekonomian  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 13 Agustus 2018.
d. Penyampaian/pemasukan dokumen penawaran.
e. Evaluasi dokumen penawaran.
f. Evaluasi isian dokumen kualifikasi.
g. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
Berdasarkan  evaluasi  dokumen  penawaran  yang  berpedoman  pada  dokumen pelalangan,  maka  diperoleh  5  (lima)  investor  penawaran  tertinggi  lahan  tereklamasi yang diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni PT. Yasmin Bumi Asri seluas 50,47 Ha; PT. Haka Utama seluas 49,20 Ha; PT. Rama Sarana Persada seluas 48,70 Ha; PT. Harfia Graha Perkasa seluas 48,17 Ha; PT. Ikram Tiga Berlian seluas 47,34 Ha.
Pemenang  lelang  kemudian  ditetapkan  pada  tanggal  8  Juli  2013  berdasarkan  Berita Acara  Hasil  Pelelangan  (BAHP)  Nomor  08/PLI/Pemprov.Sulsel/VI/2013  oleh  Panitia Lelang  Proyek  Investasi  Reklamasi  Centre  Point  of  Indonesia.  PT  Yasmin  Bumi  Asri kemudian  ditetapkan  sebagai  pemenang  karena  mengajukan  penawaran  tertinggi lahan  tereklamasi  untuk  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  yakni  seluas  50,47 Hektar. 23
Pada  prosesnya  kemudian,  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  kemudian  ditetapkan  sebagai pelaksana proyek yang dimana kerjasama antara PT. Yasmin Bumi Asri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menuangkannya dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Nomor 252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor  231/YBA/VII/2013  tentang  Reklamasi  Kawasan Centre  Point  of  Indonesia  Di  Makassar.  Penyusunan  perjanjian  kerjasama  tersebut dibuat  oleh  Tim  Koordinasi  Investasi  Reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia. Perjanjian  kerjasama  tersebut  disusun  berdasarkan  dokumen  lelang,  khususnya mengenai hal-hal yang ditawarkan PT. Yasmin Bumi Asri dalam penawarannya.
Pada  prosesnya  kemudian  terjadi  2  (dua)  kali  perubahan  atau  addendum  terhadap perjanjian  kerjasama  tentang  reklamasi  Kawasan  Centre  Point  of  Indonesia  Di Makassar  tersebut,  yakni  Addendum  Pertama  Nomor  515/III/PEMPROV/2015  dan Nomor  255/YBA/III/2015  tertanggal  6  Maret  2015  dan  Addendum  Kedua  Nomor 008/IV/PEM-PKS/2018  dan  Nomor  215/YBA/IV/2018  tertanggal  5  April  2018. Addendum  Pertama  dilakukan  oleh  karena  terbitnya  Sertifikat  Hak  Pakai  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20011/Maccini Sombala dengan luas lahan 12,11 Ha yang  merupakan  bagian  dari  kawasan  reklamasi  sebagaimana  disebutkan  dalam Perjanjian  Kerjasama  reklamasi  kawasan  Centre  Point  of  Indonesia.  Untuk  itu,  maka disepakati oleh para pihak bahwa luas lahan yang akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkurang dan menjadi 38,36 Ha.
Sedangkan  Addendum  Kedua  dilakukan  untuk  menambah  luasan  kawasan  reklamasi yang  akan  diberikan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  yang  pada Addendum  Pertama berkurang  12,11  Ha  dan  menjadi  38,36  Ha. Untuk  itu,  disepakati untuk menambahnya kembali seluas 12,11 Ha dengan menetapkan lokasi baru. Selain itu, Addendum  Kedua  ini  juga  dilakukan untuk  menambah  jangka  waktu pelaksanaan reklamasi  yang  mana  pada  Addendum  Pertama  selama  kurun  waktu  1.700  hari kalender  terhitung  sejak  ditandatanganinya  Perjanjian  Kerjasama  Nomor
23 Ibid
252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor  231/YBA/VII/2013,  menjadi  3.080  hari  kalender sejak  ditandatanganinya  Perjanjian  Kerjasama  Nomor  252/VII/PEMPROV/2013  dan Nomor 231/YBA/VII/2013.
Saat ini pelaksanaan reklamasi pantai losari dalam rangka pembangunan Centre Point of  Indonesia  masih  berlangsung.  Pelaksanaan  reklamasi  tersebut  diharapkan  dapat memberikan  nilai  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  Kota Makassar. Reklamasi pantai sesungguhnya adalah upaya untuk pembangunan kota dan pengembangan  kawasan,  namun demikian perlu  untuk  memperhatikan dampak yang timbul  akibat  reklamasi  tersebut,  khususnya  bagi  masyarakat  nelayan  yang  mata pencahariannya di pantai dan laut.
Secara umum, reklamasi pantai dapat memberikan manfaat positif seperti menambah luas  lahan,  pengembangan  wisata  bahari,  penataan  wilayah  pantai  dan  pesisir, penyediaan  lahan  untuk  berbagai  keperluan,  serta  pengembangan  daerah  bahari.  Di sisi  lain,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  reklamasi  pantai  juga  memberikan  dampak negatif  seperti  potensi  akan  kerusakan  ekosistem  pesisir,  potensi  konflik  sosial, gangguan  mata  pencaharian,  potensi  pencemaran  air  laut,  potensi  kerusakan  pantai, dan lain-lain  sebagainya. Untuk itu, pelaksanaan  reklamasi  memerlukan  perencanaan yang jelas dan konprehensif agar hasil dari reklamasi dapat memberikan manfaat yang besar  bagi  masyarakat.  Reklamasi  pantai  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  ajang  bisnis untuk  meraup  keuntungan  yang  besar  karena  bagaimanapun  tanah  hasil  reklamasi adalah  tanah  negara  yang  merupakan  milik  Bangsa  Indonesia  secara  utuh  dan menyeluruh.

## SIMPULAN
Penggunaan instrumen kontrak dalam pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota  Makassar  dimungkinkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kontrak tersebut  adalah  kontrak  publik  karena  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu membuat peraturan daerah atau perubahan atas peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir karena  sampai  saat  ini  peraturan  daerah  yang  berlaku  adalah  Peraturan  Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir yang  belum  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Selain  itu,  perlu  untuk  memperhatikan  kewenangan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  provinsi  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  untuk  kemudian  disosialisasikan  kepada  masyarakat  agar  masyarakat mengetahui  dan  mengerti  batasan  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  daerah sehingga  dapat  meredam  konflik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah.  Kegiatan reklamasi yang dilakukan juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan  reklamasi  tersebut,  khususnya  dampak  lingkungan  dan  dampak  sosial  bagi masyarakat nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori Ilyas, et. al. (2017). Kontrak Publik . Makassar: UPT Unhas Press.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  (2008). Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Lutfi Effendi. (2004). Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing.
Mariam Darus Badrulzaman. (1994). Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
Muhammad  Ilham  Arisaputra.  (2005). Reforma  Agraria  Di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Peter Mahmud Marzuki. (2005) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Slamet  Suhartono.  (2013). “ Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat ” Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Volume  9  Nomor 18
Subekti. (1996). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa.
Wirjono Prodjodikoro. (2004). Asas-asas Hukum Perjanjian . Bandung: Bandar Maju.
Zulkifli Aspan, Ariani Arifin, Anshori Ilyas, Ahsan Yunus . “ Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir  sebagai  Kewenangan  yang  Diderivasi  dari  Hak  Menguasai  Negara ” , Al- Azhar Islamic Law Review Vol. 1 (1), 9-25, 2019.