## SISTEM SIMPANAN WADI’AH DHOMANAH DAN RESIKO DALAM KAJIAN JASA KEUANGAN SYARIAH
Oleh:

## Mustofa
Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo mustofalutfi6@gmail.com
Abstract :
Institute  of  Islamic  Banking  in  Indonesia  emerged  in  1992  when  in sahkannya  Constitution  Act  No  7  of  1992  the  Constitution  Act  is beginning to accommodate Islamic banking as banking for the results, then was replaced by Law No.. 10 of 1998. Banking  functions  are  as  intermediaries  (intermediary  institution) between the owner of the funds and those who need funds, for which the  main  activity  of  Sharia  Financial  Services  Unit  is  to  collect  funds from the public and the channel back in the form of financing.
The  problem  faced  is  how  the  implementation  of  the  principles  of Shari'ah in the contract wadi'ah Economics dhomanah and risk in the
Financial Services Unit Shariah
Key  words :  Islamic  Financial  Services  Unit,    Wadiah  dhamanah,  and Risk.

## A. Pendahuluan
Adanya  krisis  Ekonomi  dan  kebijakan  pemerintah  di  bidang ekonomi  yang  tidak  berpihak  pada  kepentingan  rakyat  banyak,  ikut memikul  sektor  perekonomian  nasional.  Perbankan  Syari’ah  sebagai sebuah  lembaga  baru  yang  kegiatannya  berlandaskan  pada  bangunan sistem  ekonomi  syari’ah  dapat  dikatakan  sebuah  ide  baru  dalam  sistem ekonomi  Indonesia  ketika  lembaga-lembaga  konvensional  tidak  mampu membendung  krisis  ekonomi  yang  terjadi.  Oleh  karenanya  lahirnya lembaga-lembaga  keuangan  yang  berbasis  pada  sistem  ekonomi  syari’ah seperti perbankan syari’ah, menunjukkan bahwa arah dan sasaran politik hukum  difokuskan  pada  terciptanya  sistem  hukum  yang  mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada  ekonomi  kerakyatan,  terciptanya  nasionalisme  ekonomi,  dan menggunakan  tolak  ukur  pemerataan  ekonomi,  dan  mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. 1
1 Harmoni Volume IX , Nomor 33, Januari-Maret 2010, hlm. 112 s.d 114

## “Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
Penghimpunan  dana  masyarakat  melalui  konsep Wadi’ah Dhamanah telah difatwakan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melalui fatwa dewan syari’ah nasional no: 02/dsn-mui/iv/2000  tentang tabungan menetapkan: fatwa tentang tabungan berdasarkan bentuk Wadi’ah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman lampiran.
Penghimpunan dana masyarakat  bisa melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syari’ah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di  dunia  tanpa  kecuali  umat  Islam  di  Indonesia.  Bunga  uang  dalam  fiqh dikategorikan  sebagai  riba  yang  demikian  merupakan  sesuatu  yang dilarang  oleh  syari’ah  (haram).  Alasan  mendasar  inilah  yang melatarbelakangi  lahirnya  lembaga  keuangan  syari’ah  (LKS)  yang  bebas bunga.
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  studi kasus  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  secara  intensif,  terinci,  dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. 2 Studi kasus merupakan tipe penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus dilakukan  secara  intensif,  mendalam,  mendetail  dan  konprehensif . 3 Tujuan  penelitian  kasus  ini  adalah  untuk  mempelajari  secara  intensif tentang  latar  belakang  keadaan  sekarang  dan  interaksi  lingkungan  suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. 4
Adapun  metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  kualitatif.  Menurut Whitney ,  deskriptif  adalah  pencarian  fakta dan  interpretasi  yang  tepat.  Deskriptif  maksudnya  mempelajari  segala masalah  dalam  masyarakat,  serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam masyarakat  serta  situasi-situasi  tertentu,  termasuk  tentang  hubungan, kegiatan,  sikap,  pandangan,  serta  proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh dari suatu fenomena. 5 Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan  gambar.  Laporan  penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. 6
2 Suharsimi  Arikunto, Posedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.120.
3 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.22.
4 Robert Bodman and Steven J Taylor, Introduction to Qualitative Researchlm Method,
(Toronto: Johlman Wiley and Son. Inc, 1975), hlm.4.
5 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hlm.55.
6 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya, 2000),hlm. 6, dan Noeng Muhlmajir, Metodologi Penelitian kualitatif,, (Bandung: PT

## B. Istilah Dan Pengertian Ekonomi Syari’ah
Dalam  diskursus  pemikiran  ekonomi  di  dunia  Islam,  para  pakar ekonomi  Islam  kontemporer  setidaknya  memberikan  tiga  kemungkinan penafsiran  tentang  istilah ekonomi  syari’ah  atau  “ekonomi  Islam”. Pertama ,  yang  dimaksud  adalah  “ilmu  ekonomi”  yang  berdasarkan  nilai- nilai  atau  ajaran  Islam.  Pengertian    ini  dapat  memberikan  indikasi pemahaman  bahwa  ajaran  Islam  itu  mempunyai  pengertian  yang tersendiri  dan  khusus  mengenai  konsep  “ekonomi”.  Hal  ini  tentu  akan memunculkan  beberapa  pertanyaan  mendasar  tentang  ekonomi,  semisal apakah  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  itu  menurut  Islam?  Untuk  bisa memberikan  jawaban  terhadap  pertanyaan  tersebut,  tentu  harus bersumber  langsung  kepada  sumber-sumber  primer  ajaran  dan  hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Hadist. Penulis seperti S.M. Hasanuzzaman, yang menulis  pada  jurnal “Definition  of  Islamic  Economics” dan  komentar  M. Akram  Khan, “Islamic  Economics:  Nature  and  Need” ,  mencoba  menjawab pertanyaan tersebut 7 . Kemungkinan kedua ,  yang  dimaksud  adalah  “system  ekonomi Islam”.  System  menyangkut  pengaturan,  yaitu  pengaturan  kegiatan ekonomi  dalam  suatu  masyarakat  atau  negara  berdasarkan  suatu  cara metode  tertentu.  Oleh  sebab  itu  “system”  bersifat  normatif.  Ada  kalanya pengaturan itu dilakukan secara terbatas, umpamanya dalam perusahaan atau  desa.  Bank  Islam,  umpamanya,  sebagai  badan  usaha  yang menyalurkan  dana,  dari  dan  kepada  masyarakat,  atau  sebagai  lembaga perantara  keuangan (financial  intermediatry), dapat  disebut  sebagai  unit (terbatas) dari beroperasinya suatu system ekonomi Islam, dapat beruang lingkup makro atau mikro. Bank Islam disebut unit system ekonomi Islam, khususnya dalam doktrin larangan riba.
Penafsiran  yang ketiga adalah  sebagai  “perekonomian  Islam”  atau mungkin lebih tepat, “Perekonomian Dunia Islam”. Pengertian seperti ini berkembang dari sikap pragmatis, sebagaimana dilakukan oleh Organisasi Islam  (OKI).  Sambil  mengembangkan  teori-teori  tentang  ekonomi  Islam, maka  organisasi  Islam  mengambil  prakarsa  untuk  memajukan perekonomian  masyarakat  yang  beragama  Islam,  baik  yang  masyarakat berkedudukan  mayoritas  maupun  yang  minoritas  di  negara  masing- masing 8 .
Remaja Rosda Karya, 1997), hlm.9.
7 Islam  dan  Tranformasi  Sosial-Ekonomi karya  M.  Dawam  Rahlmardjo,  cetakan pertama, November 1999, hlm. 3.
8 Islam  dan  Tranformasi  Sosial-Ekonomi karya  M.  Dawam  Rahlmardjo,  cetakan

## “Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
Elias Anton dan Edward E. Elias 9 , menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab  istilah  ekonomi  diungkapkan  dengan  kata al–‘iqtisad ,  yang  secara bahasa  berarti  kesederhanaan  dan  kehematan.  Ekonomi  adalah pengetahuan  tentang  peristiwa  dan  persoalan  yang  berkaitan  dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan  pada  sumber  yang  terbatas 10 .  Kata al–iqtisad (ekonomi) dalam Al–Qur’an hanya disebutkan tiga kali, yaitu dalam bentuk isim fa’il, muqtasid dan muqtasidah . Kata muqtasida h terdapat dalam QS. Al–Ma’idah ayat 66, Allah SWT berfirman:
نِمَو ْمِهِقْوَ ف نِم ْاوُلَكّلا ْمِِّبَِّّر نِّم ْمِهيَلِإ َلِزنُأ آَمَو َليِنجِلإاَو َةاَرْوَّ تلا ْاوُماَقَأ ْمُهَّ نَأ ْوَلَو ٌةَّمُأ ْمُهْ نِّم مِهِلُجْرَأ  ِتَْتَ
َنوُلَمْعَ ي اَم َءآَس ْمُهْ نِّم ٌيرِثَكَو ٌةَدِصَتْقُّم
“ Dan  sekiranya  mereka  sungguh  menjalankan  (hukum)  Taurat,  Injil,  dan  (Al– Qur’an)  yang  diturunkan  kepada  mereka  dari  Tuhannya,  niscaya  mereka  akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari kaki mereka. Diantara mereka ada golongan  yang  pertengahan.  Dan  alangkah  buruknya  apa  yang  dikerjakan  oleh kebanyakan mereka .” Sedangkan kata Muqtasid terdapat dalam QS. Luqman ayat 32 dan QS. Fatir ayat 32 Allah SWT berfirman,
مُهْ نِمَف ِّرَ بْلا  َلَِإ ْمُهاََّنج اَّمَلَ ف َنيِّدلا ُهَل َينِصِلُْمُ َهَّللا اُوَعَد ِلَلُّظلاَك ٌجْوَّم مُهَ يِشَغ اَذِإَو
اَنِتاَيآِب ُدَحَْيَ اَمَو ٌدِصَتْقُّم
ٍروُفَك ٍراَّتَخ ُّلُك  َّلاِإ
‘’Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah  dengan  memurnikan  ketaatan  kepada-Nya  Maka  tatkala  Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan  yang  lurus.  dan  tidak  ada  yang  mengingkari  ayat-  ayat  kami  selain  orang- orang yang tidak setia lagi ingkar.
Ekonomi  Islam  adalah  kumpulan  dari  dasar-dasar  ilmu  ekonomi yang  diambil  dari  al-Qur’an  dan  sunnah  Rasulullah  serta  dari  tatanan ekonomi  yang  dibangun  di  atas  dasar-dasar  tersebut,  sesuai  dengan berbagai  macam bi’ah (lingkungan)  dan  setiap  zaman.  Dari  definisi
pertama, November 1999, hlm. 3-4.
9 Elias  Anton  dan  Edward  E.  Elias,  Dalam  Muslimin  M.  Kara, Bank  Syariahlm  di Indonesia  Analisis  KebijakanPemerintahlm  Indonesia  Tentang  Perbankan  Syariah ,  UII Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 23.
10 Ibid., . hlm. 28-29.
tersebut  terdapat  dua  hal  pokok  yang  menjadi  landasan  hukum  system ekonomi  Islam  yaitu:  al-Qur’an  dan  sunnah  Rasulullah,  hukum-hukum yang  diambil  dari  kedua  landasan  pokok  tersebut  secara  konsep  dan prinsip  adalah  tetap  (tidak  dapat  berubah  kapanpun  dan  di  mana  saja), akan  tetapi  pada  prakteknya  untuk  hal-hal  dan  situasi  serta  kondisi tertentu  bisa  saja  berlaku  flexibel  ( marunah) dan  ada  pula  yang  bisa mengalami  perubahan  dengan  menggunakan  metode istinbath hukum melalui dalil- dalil hukum yang lain seperti Ijma’, qiyas, maslahat, dan lain- lain 11 . Sedangkan  Umer  Chapra  dalam  bukunya The  Future  of  Economic: An  Islamic  Perspective memberikan  kerangka  pemikiran  bahwa  ekonomi Islam  sebagai  cabang  ilmu  pengetahuan  dapat  menyumbangkan kontribusi  yang  signifikan  dalam    mewujudkan  kesejahteraan  manusia melalui alokasi dan distribusi sumber sumber daya langka sesuai dengan al–‘iqtisad  al–syariah atau  tujuan  ditetapkan  syari’ah,  tanpa  mengekang kebebasan  individu  secara  berlebihan,  menimbulkan  ketidakseimbangan makro  ekonomi  dan  ekologi,  atau  melemahkan  keluarga  dan  solidaritas sosial  dan  jalinan  moral  dari  masyarakat 12 .  Ekonomi  menurut pemikirannya  tidak  hanya  terkait  dengan  persoalan  ekonomi,  namun harus  juga  mementingkan  persoalan  sosial  kemanusiaan  yang  menjadi salah satu tujuan syariat Islam dan sebagai salah satu bentuk aplikasi dan realisasi  tanggung  jawab  agama  sebagai  khalifah  Allah  di  muka  bumi untuk  mencapai  kesejahteraan  dunia  dan  kebahagiaan  akhirat  ( al  falah ). Jadi  tidak  semata-mata  pemenuhan  kebutuhan  material  sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom kapitalis.
Definisi  lain  mencakup  aspek  yang  lebih  luas,  misalnya  yang terdapat pada The Pinguin Dictionary of Economics . Dikatakan bahwa ilmu ekonomi  merupakan  “kajian  tentang  produksi,  distribusi  dan  konsumsi kekayaan  di  dalam  masyarakat  manusia”.  Selain  ada  aspek  “konsumsi”. Definisi itu menyebut obyek kegiatan ekonomi, yaitu ”kekayaan”, yang tak lain  adalah  “kekayaan  material”.  Pengertian  umum  kita  memang mengatakan,  bahwa  ekonomi  itu  menyangkut  barang-barang  dan  jasa yang  sifatnya  material.  Tentu  saja  seorang  muslim  bisa  berkomentar bahwa ajaran Islam itu tidak hanya menyangkut soal-soal duniawi, tetapi
11 Ali  Fikri,  dalam  Mustafa  Kamal, Wawasan  Islam  dan  Ekonomi  Sebuahlm  Bunga Rampai , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 1997. hlm. 112 12 M.  Umer  Chlmapra,  The  Future  of  Economic:  An  Islamic  Perspective, diterjemahkan  oleh  Amdiar  Amir  dkk,  “ Landscape  Baru  Perekonomian  Masa  Depan ” SEBI, Jakarta, 2001. hlm. 131
“Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
juga  ukhrowi,  tidak  hanya  material  tetapi  juga  spiritual.  Apakah  definisi kita mengenai “ekonomi” ingin mengubah sasaran kegiatan ekonomi yang bagi  seorang  Muslim  mencakup  juga  produk  spiritual  atau  rohaniah karena  kebutuhan  manusia  itu  menurut  Islam  tidak  hanya  merupakan kebutuhan material?.
Ilmu Ekonomi syariah (Islam) merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai- nilai  Islam.  Esensi  proses  ekonomi  Islam  adalah  pemenuhan  kebutuhan manusia  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Islam  guna  mencapai  pada  tujuan agama ( falah ) 13 .

## 1. Konsep Dan Prinsip Ekonomi Syari’ah
Pada  dasarnya,  konsep  syari’ah  dalam  ranah  ekonomi  merupakan konsep yang boleh dikatakan baru dan asing ditelinga masyarakat. Terasa asing,  terutama  karena  istilah-istilahnya  menggunakan  bahasa  arab  dan sistemnya  terkadang  “bertabrakan”  dengan  hukum  yang  berlaku  dan diterapkan pada masyarakat pada saat ini. 14 Namun pada perkembangannya,  ketika  konsep  ekonomi  konvensional  yang  ribawi terbukti  tidak  mampu  mengobati  dan  mengembalikan  stabilitas perekonomian  baik  makro  dan  mikro,  maka  konsep  syari’ah  kemudian semakin  diminati  dan  mendapat  perhatian  serius  dari  para  pelaku ekonomi dan masyarakat, dengan  bukti semakin menjamurnya lembaga- lembaga  keuangan  dan  bank-bank  berbasis  syari’ah  berdiri  di  hampir seluruh  pelosok  nusantara  dan  semakin  tumbuhnya  kesadaran masyarakat  muslim  Indonesia  untuk  mengaplikasikan  ajaran  agamanya termasuk dalam bidang ekonomi, bisnis, dan perbankan.
System  ekonomi  Islam  bertujuan  untuk  mengatur kegiatan ekonomi  guna  mencapai  derajat  kehidupan  yang  layak  bagi  seluruh individu  dalam  masyarakat.  System  ekonomi  Islam  mengatur  seluruh kegiatan  dan  kebiasaan  masyarakat  bersifat  dinamis  dan  adil  dalam pembagian  pendapatan  dan  kekayaan  dengan  memberikan  hak  pada setiap  individu  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak  dan  mulia baik di dunia maupun di akhirat nantinya. 15
Secara umum prinsip-prinsip ekonomi menjadi 3 kelompok besar.
13 Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Materi Rozik.
14 Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, Akad Syari’ah , panduan lengkap hukum praktis populer, hlm.xvi
15 Musain Sahatah , Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Pratek dan Realitas Ekonomi Islam , Magistra Insania Press, Yogyakarta. 2004. hlm. 80
Masing-masing kelompok besar ini membentuk suatu bangunan yang akan menjadi prinsip ekonomi Syari’ah.
Bagian pertama (nilai  universal) yang menjadi teori dari ekonomi islam  dan  menjadi  landasan  ekonomi  Syari’ah,  diantaranya  yaitu 16 : Pertama Tauhid (keesaan  Tuhan),  merupakan  pondasi  ajaran  Islam. Segala  sesuatu  yang  kita  perbuat  di  dunia  nantinya  akan dipertanggungjawabkan  kepada  Allah  SWT.  Sehingga  termasuk  di dalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan  juga. Kedua ‘ Adl (keadilan).  Allah  SWT  telah memerintahkan  manusia  untuk  berbuat  adil.  Adil  yang  dimaksud  disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain  atau  merusak  alam  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi. Ketiga Nubuwwah (kenabian). Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari  nabi  Muhammad  SAW.  Sifat-sifat  Nabi  Muhammad  SAW  yang  patut diteladani  untuk  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  khususnya dalam  bidang  ekonomi  yaitu  :  Siddiq  (benar,  jujur),  Amanah  (tanggung jawab,  kepercayaan,  kredibilitas),  Fathanah  (Kecerdikan,  kebijaksanaan, intelektualita)  dan  tabligh  (komunikasi,  keterbukaan,  pemasaran). Keempat Khilafah (pemerintahan). Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital  dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan  dengan  baik  tanpa  distorsi  dan  telah  sesuai  dengan  syariah. Kelima Ma’ad (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi  adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan/profit/laba.  Dalam islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.
Bagian  kedua  (prinsip-prinsip  derivatif)  merupakan  prinsip- prinsip  sistem  ekonomi  islam  yang  juga  menjadi  tiang  ekonomi  islam yaitu 17 :  1) Multitype  Ownership (kepemilikan  multijenis)  merupakan turunan  dari  nilai  tauhid  dan  adil.  Dalam  ekonomi  Islam,  kepemilikan swasta  atau  pribadi  tetap  diakui.  Akan  tetapi  untuk  menjamin  adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara.  2) Freedom  to  act (Kebebasan  bertindak  atau  berusaha) merupakan  turunan  dari  nilai  nubuwwah,  adil  dan  khilafah.  Freedom  to act  akan  menciptakan  mekanisme  pasar  dalam  perekonomian  karena setiap  individu  bebas  untuk  bemuamalah.  Pemerintah  akan  bertindak
16 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami (ed.3), (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) hlm. 33 17 Ibid. , hlm. 42
“Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
sebagai  wasit  yang  adil  dan  mengawasi  pelaku-pelaku  ekonomi  serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya  syariah.  3) Social  Justice (Keadilan  Sosial)  merupakan turunan  dari  nilai  khilafah  dan  ma’ad.  Dalam  ekonomi  Syari’ah, pemerintah  bertanggungjawab  menjamin  pemenuhan  kebutuhan  dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.
Berkait  erat  dengan  prinsip  tersebut,  para  pakar  Ekonomi  Islam memberikan klasifikasi mengenai  keisimewaan- keistimewaan  Ekonomi Syari’ah  dibanding  sistem-sistem  ekonomi  konvensional  yang  berlaku pada  zaman  modern  ini.  Prof.  Dr.  Ali  Ahmad  al  Salus  dalam  bukunya al Iqhtishad  al  Islamy menjelaskan  delapan  keistimewaan  Ekonomi Syari’ah 18 , yaitu : 1) Sumber religius ( Rabbaniyah al mashdar ), 2) Tujuan religius  ( Rabbaniyah  al  hadaf ),  3)  Kontrol  terpadu  ( Al  Raqabah  al Muzdawijah ),  4)  Memadukan  konstanitas  dan  fleksibilitas  hukum  ( Al jam’u  baina  ats  Tsabat  wa  Al  Murunah ),  4)  Keseimbangan  materi  dan rohani ( Al Tawazun baina al maddiyah wa al Ruhiyah ), 6) Keseimbangan maslahat  individu  dan  maslahat  sosial/kolektif  ( Al  Tawazun  baina Maslahatil fardi wa Maslahatil jama’ah ), 7) Kasuistik  praktis/realistis ( Al Waqi’iyah ), 8) Universal ( Al ‘Alamiyah )
C. Tinjauan Umum Tentang Akad Pada Perbankan Syariah
1. Konsep Transaksi (Akad) Menurut Hukum Islam;
ُقُّلَعَ ت ِمَلاَك ِدَحَأ ِنْيَدِقاَعلْا ِر ِخ ْلْاِب اعْرَش ىَلَع ِهْجَو ُرُهْظَي ُهُرَ ثَأ ِف ِّلَحَلمْا
Akad  adalah  pertalian  ijab  dan  kabul  antara  dua  pihak    yang  dibenarkan    oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya . 19
Pada definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa keabsahan sebuah transaksi sangat terkait erat pada legalitas akad menurut syari’ah dengan  harus  menyertakan  rukun-rukun    dan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan dalam tradisi fiqh Islam.

## a. Rukun dan Syarat-syarat Akad
Ada perbedaan dikalangan para yuris Islam dari berbagai madzhab fiqh  mengenai  rukun-rukun  akad,  kalangan  Hanafiyah  hanya  membatasi pada harus adanya Shigat, ijab dan qabul . Sedangkan mayoritas madzhab
18 Ahmad Ali al Salus, Al Iqtishad Al Islamy ( Dar ats tsaqafah, Doha 1996), hlm. 23 19 Wahbah al zuhaili, al Fiqh al Islamy wa Adillatuhlmu, Dar al Fikr, damaskus 1997, juz 4 hlm. 2918
yang lain menambahkan dengan harus adanya subyek akad ( ‘aqidain ) dan objek  akad  ( ma’qud  alaih ) 20 .  Namun  dari  ragam  perbedaan  pendapat tersebut  secara  substansial  tidak  berpengaruh  terhadap  aplikasi  akad dalam  hukum  Islam,  sebagian  besar  ulama  mengklasifikasi  rukun  akad kedalam empat bagian, yaitu :   1). Subyek akad ( ‘aqidain ) yaitu pihak yang melakukan  akad  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengemban  hak dan  kewajiban.  Ada  dua  bentuk  subyek  akad,  yaitu  manusia  dan  badan hukum.  2). objek akad ( ma’qud ‘alaih ) yaitu sesuatu yang ditransaksikan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya objek akad harus ada ketika akad  dilangsungkan  kecuali akad-  akad tertentu yang mendapat  legalitas syara’  karena alasan dlarurat  atau kebutuhan ( hajat ) seperti akad Salam dan Istishna’, objek akad dibenarkan oleh syari’ah, harus jelas dan dikenali, dan  dapat  diserahterimakan.  3).  Tujuan  akad  ( maudhu’ul  ‘aqdi )  adalah tujuan  dari  akad  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  terkait.  4).  Ijab  kabul ( shigat ) 21 .
b. Momentum Terjadinya Akad 22
Menurut  para fuqaha’ setiap transaksi  yang dilakukan oleh pihak- pihak  yang  bersangkutan,  pasti  mempunyai  dampak  khusus  ( al-Atsar  al- khusus )  dan  dampak  umum  ( al-Atsar  al-umum ).  Yang  dimaksudkan dengan dampak khusus adalah hukum akad atau tujuan substansial yang menjadi  dasar  dilakukannya  sebuah  transaksi,  seperti  berpindahnya kepemilikan dalam akad ba’i dan hibah , kepemilikan manfaat dalam akad ijarah dan i’arah ,  kehalalan  berhubungan  intim  dalam  akad  nikah,  dan bentuk-bentuk transaksi lainnya.
Sedangkan  dampak  umum  adalah  hukum-hukum  atau  beberapa faedah  ( natijah )  yang  bersifat  kolaboratif  ( isytirak )  dalam  setiap  akad
20 Wahbah al zuhaili, al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu, Dar al Fikr, damaskus 1997, juz 4, hlm. 2918
21 Para  ulama  madzhab  berbeda  pendapat  dalam  mendefinisikan  ijab  dan  qabul, kalangan  hanafiyah  memberikan  definisi al-Ijab adalah  menetapkan  perbuatan  khusus yang menunjukkan  atas kerelaan yang mula-mula/lebih dahulu diungkapkan oleh salah satu dua pihak yang bertransaksi   baik pihak  pembeli atau penjual. Sedangkan al-Qabul adalah  pernyataan  kedua  yang  diucapkan  salah  satu  pihak  yang  menunjukkan persetujuan dan kerelaan terhadap pernyataan pihak pertama baik pihak pembeli atau penjual. Berbeda halnya mayoritas ulama madzhab (Malikyah, Syafi’iya, dan Hanabilah) menyatakan bahwa al- ijab adalah pernyataan yang timbul dari pihak yang memberikan kepemilikan sekalipun di ucapkan terakhir. Sedangkan al-qabul adalah pernyataan yang timbul dari pihak yang mendapatkan kepemilikan sekalipun diucapkan diawal transaksi. Lihat Dr. Wahbah al zuhaili, op cit, hlm. 2931
22 Wahbah al zuhaili ili, al Fiqh al Islamy wa Adillatuhlmu , juz 4 hlm.3083
“Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
yaitu  ketetapan  hukum  akad  ( al - nafadz), terlaksananya  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku  pada  dua  belah  pihak  dan  atau  salah  satu  pihak yang bertransaksi ( al - Ilzam ), akad tidak bisa dirusak  ( al-Luzum ) kecuali atas dasar suka rela dengan menerapkan akad Iqalah .
c. Penggolongan Akad
23
Para  fuqoha’  secara  syar’i  dengan  mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat  mengklasifikasi akad ke dalam dua bagian yaitu: Akad Sahih adalah  akad  yang  di  dalamnya  memenuhi  rukun  dan syarat yang berakibat terlaksananya akad, Akad Ghairu Sahih adalah akad yang  di  dalamnya  tidak  terpenuhi  salah  satu  rukun  dan  atau  syaratnya yang berakibat tidak bisa berlangsungnya akad karena batal ( bathil ) dan rusak ( fasid ).

## d. Penerapan Akad Pada Bank Syari‘ah
Pelaksanaan kegiatan usaha pada Bank Islam atau Bank Syari’ah di Indonesia  tunduk  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai  perbankan  di  Indonesia,  seperti  Undang-Undang  No.7  tahun 1992  dan      Undang-Undang  No.10  tahun  1998.  Namun  kegiatan  usaha pada  Bank  Islam  harus  sesuai  dengan  ketentuan  Syari’ah.  Ketentuan- ketentuan akad dalam Hukum Islam yang telah diuraikan di atas menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada Bank Islam.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  sehubungan dengan  kegiatan  usaha  yang  dapat  dilakukan  Bank  Syariah  atau  Bank Islam,  baik  Bank  Umum  Syari’ah  atau  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syari’ah. Bank  Umum  Syari’ah  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  diatur  oleh Bank  Indonesia  melalui  pasal  36  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 6/24/PBI/2004. Kegiatan-kegiatan itu antara lain adalah sebagai berikut 24 :1).  Penghimpunan  dana ;  a)  Giro  berdasarkan  prinsip Wadi’ah, b) Tabungan  berdasarkan  prinsip Wadi’ah dan  atau Mudharabah, Deposito berjangka  berdasarkan  prinsip Mudharabah. 2).Penyaluran  dana ;  a) prinsip jual beli meliputi akad Murabahah , Istishna', dan Salam, b) Prinsip bagi  hasil  meliputi  akad Mudharabah dan musyarakah, c)  Prinsip  sewa menyewa  mencakup  akad Ijarah dan Ijarah muntahiyah bittamlik, d) prinsip  pinjaman  yaiutu  akad Qardh .  3).  Jasa  pelayanan  yaitu  meliputi akad Wakalah , Hawalah , Kafalah , dan Rahn .
23 Ibid. , hlm. 3086
24 Wirdyaningsih, (ed), Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia , hlm. 125
Sedangkan Bank perkreditan Rakyat Syari’ah dalam melaksanakan kegiatan  usahanya  tidak  terlalu  jauh  berbeda  dari  kegiatan  usaha  Bank Umum  Syari’ah.  Hanya  ada  beberapa  kegiatan  usaha  pada  Bank  Umum Syari’ah yang tidak dilaksanakan pada Bank perkreditan Rakyat Syari’ah. Kegiatan usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah diatur dalam pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, yaitu sebagai berikut 25 : 1).  Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  antara  lain :  a). Tabungan  berdasarkan  prinsip Wadi’ah dan  atau Mudharabah, b). Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah dan atau, c). Bentuk lain  yang  menggunakan  prinsip Wadi’ah dan  atau Mudharabah. 2). Menyalurkan  dana  dalam  bentuk  antara  lain :  a).  Transaksi  jual  beli berdasarkan prinsip Murabahah , Istishna', dan Salam, b). Transaksi sewa- menyewa  dengan  prinsip Ijarah ,  c).  Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan prinsip Mudharabah dan musyarakah, d). Pembiayaan berdasarkan prinsip Qardh .

## 2. Tinjauan Umum Bank Syariah
Pengertian Bank Syari'ah adalah suatu lembaga yang menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  ke  masyarakat,  dalam literature islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil 26 .  1). Profit Sharing,  2). Revenue Sharing.
Bank  Islam  menerapkan  6  prinsip  operasional  yaitu:  a)  Prinsip Simpanan  Murni  ( Wadi’ah ) Adalah  titipan  dimana  pihak  pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan  konsekuensi  titipan  tersebut  sewaktu-waktu  dapat  diambil kembali,  dimana  penitip  dapat  dikenakan  biaya  penitipan.Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi: 1) Wadi’ah yad dhamanah, yang  berarti  penerima  titipan  berhak  mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan  untuk  memberikan  imbalan  kepada  penitip  dengan  tetap  pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, contoh Giro, Tabungan, Deposito. 2) Wadi’ah  Amanah tidak  memberikan  kewenangan  kepada penerima  titipan  untuk  mendayagunakan  barang  atau  dana  yang dititipkan,  contoh Safe  Deposite  Box (SDB),  b)  Prinsip  Bagi  hasil (Mudharabah dan Musyarakah ),  c)  Prinsip  Jual  Beli dan  margin keuntungan  terdiri  dari  : Murabahah,  Salam,  Ishtisna ,  d)  Prinsip  sewa  :
25 Ibid., , hlm. 127
26 Permata  Bank  Syari'ah, oleh;  Gatot  Bagus  S.  ,Ghazaly  Imam  N.  ,Ilham  Madi  S.
,Umar Fadhil R., http://www.slideshare.net/umarfadmil/bank-syariah-ufr

## “Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
Prinsip ini secara garis besar terbagi pada dua jenis: Ijarah (sewa murni), Ijarah  al  muntahiyah  bit  tamlik (IMBT),    e)  Prinsip  Fee  (jasa-jasa): Wakalah,  Kafalah,  Sharf ,  f)    Prinsip  Kebajikan  yaitu  penerimaan  dan penyaluran dana  kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah (ZIS)  dan qardu al-hasan .
3. Konsepsi Dasar Akad Wadi’ah D homanah
Wadi’ah secara  etimologi  adalah sesuatu  yang  diletakkan  pada orang  lain  untuk  dijaga,  dengan  begitu  kata wada`a dalam  bentuk  fi’il madly berarti meninggalkan atau meletakkan titipan. Secara terminologi, wadi’ah dapat  diartikan  sebagai  titipan  murni  dari  satu  pihak  ke  pihak yang  lain,  baik  individu  maupun  badan  hukum,  yang  harus  dijaga  dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.
Dalam mendefinisikannya secara syar’i, paling tidak ada tiga ulama mazhab  yang  berupaya  menjelaskannya,  ulama  mazhab  Hanafi mengatakan :
ُ طْيِلْسَت ُ ُِرْيَغلْا ُ ىَلَع ُ ُِظْفح ُ ُِهِلاَم ُ ُ احْيِرَص ُ ُْوَأُ َََُةَلَلاَد ُ
Wadi’ah  adalah  mengikut  sertakan/memberikan  kuasa  pada  orang  lain  dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat.
Sedangkan wadi’ah menurut ulama mazhab Syafi’i dan Maliki yaitu; ُ لْيِكْوَ ت ُ يِف ُ ُِظْفِح ُ ،ٍكْو لْمَم ُ ُْوَأُ ٍُمَرَ تْح م ُ ،ٍّصَتْخ م ُ ىَلَع ُ ٍُهْجَو ُ

## ٍُصْو صْخَم
Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dalam  literatur  fiqh,  para  ulama  berbeda-beda  dalam mendefinisikannya, disebabkan beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi’ah ,  yaitu  perbedaan  dalam  pemberian  upah  bagi  pihak  penerima titipan,  transaksi  ini  dikatagorikan taukil atau  sekedar  menitip,  barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.
Terlepas dari perbedaan di atas, setidaknya dapat diketahui bahwa wadi’ah  merupakan  titipan  murni  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain,  baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

## D. Hukum akad Wadi’ah
Para  Ulama  menyatakan  bahwa  wadi’ah  adalah  termasuk  akad yang  diperbolehkan  oleh  syara’  bahkan  disunnahkan  ( mandub )  dengan dasar firman Allah swt :
ٌناَهِرَف ا بِتاَك اوُدَِتَ َْلََو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتنُك نِإَو َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُهَتَ ناَمَأ َنُِتُْؤا يِذَّلا ِّدَؤُ يْلَ ف ا ضْعَ ب مُكُضْعَ ب َنِمَأ ْنِإَف ٌةَضوُبْقَّم ٌميِلَع َنوُلَمْعَ ت اَِبِ ُهَّللاَو ُهُبْلَ ق ٌِثِآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي نَمَو َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلاَو ُهَّبَر “…Jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain  maka  hendaklah  yang dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  dan  bertaqwalah  kepada  Allah  sebagai Tuhannya 27 … (Al-baqarah: 283)
Hadis Rasulullah, sebagaimana yang berbunyi: َلاَقَو ىَّلَص ُللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو « : ُّدَأ ِةَناَمَلأْا َلَِإ ِنَم ،َكَنِمُتْ ئا َلاَو ُنَُتَ ْنَم َكَناَخ »
Abu  Hurairah  meriwayatkan  bahwa  Rasulullah  saw.  Bersabda,  “Sampaikanlah (tunaikanlah)  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan  jangan  membalas khianat  kepada  orang  yang  telah  mengkhianatimu.” 28 (HR  Abu  Dawud,  menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan menurut Imam Hakim mengkategorikannya sahih).
Dr.  Wahbah  az  zuhaily  dalam  bukunya Al  Fiqhul  Islamy  Wa adillatuhu menceritakan  ijma’  ulama  tentang  kebolehan  wadi’ah  karena dibutuhkan  (hajah),  bahkan  dalam  kondisi  tertentu  bisa  sampai  dalam tingkat kebutuhan primer (dlaruri) 29 . Kemudian  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN)  No: 01/DSN-MUI/IV/2000,  menetapkan  bahwa  Giro  yang  dibenarkan  secara syari’ah,
yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah . Demikian  juga  tabungan  dengan  produk Wadi’ah,  dapat  dibenarkan  berdasarkan  Fatwa  DSN  No:  02//DSN- MUI/IV/2000,  menyatakan  bahwa  tabungan  yang  dibenarkan,  yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. Pertama,  Rukun  dan  Syarat  Wadi’ah:  Mayoritas  fuqoha’  membagi rukun  wadi’ah  dalam  empat  bagian,  yaitu:  Penitip (Mudi’), Penerima titipan (Wadi’), Barang  titipan (Wadi’ah), Serah  terima  (Ijab  Qabul) 30 Kedua, Cara menjaga barang titipan (wadi’ah): Barang titipan merupakan amanah yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara oleh pihak penerima titipan,  sehingga  ia  harus  mampu  dengan  baik  dan  terpercaya  dalam menjaga  amanah  yang  dipikulnya  sesuai  klausul  perjanjian  yang  telah disepakati kedua belah pihak, khususnya pihak penitip (mudi’). Jika terjadi kerusakan dan hal yang tidak diinginkan maka pihak  wadi’  tidak dikenai
27 QS.  Al-Baqara  , Alqur’an  dan  terjemahannya  Departemen  Agama  RI ,  penerbit  CV ASY-SYIFA Semarang, hlm, 283,.
28 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , bairut, dar al fikr, tt, juz 2 hlm. 312. Muhammad Bin Isa Al Turmudzy, Sunan al Turmudzi ,Bairut, Darul Ihya’ Al Turatsy,tt  juz 3 hlm. 564 29 Wahbah al zuhaili, al Fiqh al Islamy, juz 5 hlm. 4018
30 Ibid
“Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
sangsi  ganti  rugi  kecuali  karena  ada  unsur  kelengahan  dan  keteledoran. Ketiga,    Dilihat  dari  segi  akadnya  ada  beberapa  bentuk  wadi`ah  yaitu: 1), wadiah yad al-amanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana penerima  titipan  tidak  diperkenankan  menggunakan  barang  atau  uang yang  dititipkan  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  atau kehilangan  barang  atau  uang  titipan  yang  bukan  diakibatkan  perbuatan atau kelalaian penerima titipan. 2), wadiah yad ad-dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa  izin  pemilik  barang  atau  uang  dapat  memanfaatkan  barang  atau uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. 31

## E. Praktik Wadi’ah di Perbankan
Dalam perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip yang diadopsi dalam  pengelolaannya,  yang  ditujukan  untuk  menggalang  dana  untuk membiayai operasinya. Sumber dana dalam perbankan secara umum ada 2,  yaitu  dari  bank  sendiri,  yang  berupa  modal  setoran  dari  pemegang saham,  dari  masyarakat,  yang  berupa  simpanan  dalam  bank  tersebut. Dalam rangka menghimpun modal, bank syari’ah melakukan  pendekatan tunggal  dalam  menyediakan  produk  penghimpunan  dana  bagi nasabahnya. Wadi’ah  merupakan  salah  satu  produk  penghimpun  dana atau modal bank Syariah dari nasabah atau masyarakat.

## F. Fatwa DSN Tentang Wadi’ah: Sebuah Tinjauan
Setelah  menimbang  atas  segala  konsekuensinya,  maka  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang bentuk-bentuk  mu’amalah  syari’ah  untuk  dijadikan  pedoman  dalam pelaksanaan dan operasional perbankan.
Wadi’ah  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  dibenarkan  oleh  DSN yang  dijadikan  sebagai  landasan  operasional  produk  perbankan  Syariah. Produk  perbankan  yang  sesuai  dengan  akad  ini  adalah  yaitu  giro  dan tabungan.  Giro  dan  tabungan  merupakan  produk  perbankan  di  bidang penghimpunan dana dari masyarakat. Namun kegiatan tabungan dan giro tidak  semuanya  dapat  dibenarkan  oleh  hukum  Islam  (syari’ah).
31 Djazuli,  dan  Yadi  Janwari, Lembaga  Lembaga  Perekonomian  Umat  (Sebuah Pengenalan), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm.65. Dan Wirdyaningsih, hlm. 128
Berdasarkan  keputusan  DSN,  Giro  dan  tabungan  yang  dibenarkan  secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.
Aplikasi wadi’ah dalam perbankan, sebagaimana dijelaskan di atas, paling tidak secara fungsional, dikatagorikan menjadi dua, yaitu : pertama, sebagai  titipan,  yang  sering  digunakan  dalam  bentuk  giro  dan  tabungan, kedua, sebagai investasi.Pada kedua produk (giro dan tabungan), wadi’ah diaplikaskan   dalam  bentuk  akad yad  adh-dhamanah, pihak  bank  dapat memanfaatkan  dan  menggunakan  titipan  tersebut,  sehingga  semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan bagi si penitip, ia akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap  titipannya.  Tapi  walaupun   demikian  pihak  si  penerima  titipan yang  telah  menggunakan  barang  titipan  tersebut,  tidak  dilarang  untuk memberikan  semacam  insentif  berupa  bonus  dengan  catatan  tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditettapkan dalam nominal persentase secara advance.
Hal  ini  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN)  No: 01/DSN-MUI/IV/2000,  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  umum  Giro berdasarkan Wadi’ah ialah: Bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (on call), dan Tidak ada imbalan  yang  disyaratkan, kecuali  dalam bentuk pemberian (‘athiya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Demikian  juga  dalam  bentuk  tabungan,  bahwa  ketentuan  umum tabungan berdasarkan Wadi’ah adalah : Bersifat simpanan; simpanan bisa diambil  kapan  saja (on  call) atau  berdasarkan  kesepakatan;  Tidak  ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athiya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
Tetapi  dewasa  ini,  banyak  bank  Islam  yang  telah  berhasil mengkombinasikan  prinsip al-wadi’ah dengan  prinsip al-mudharabah . Akibatnya  pihak  bank  dapat  menetapkan  besarnya  bonus  yang  diterima oleh  penitip  dengan  menetapkan  persentase.  Bentuk  ini  termasuk  dalam katagori fungsional kedua, yaitu wadi’ah investasi.
Berdasarkan keterangan di atas, wajar saja ketika wadi’ah dianggap sebagai  produk  yang  sangat  berpotensi  untuk  mendulang  keuntungan besar  bagi  pihak  bank  pada  khususnya,  walaupun  tidak  menutup kemungkinan  juga,  resiko  tetap  menanti.  Terutama  wadi’ah  yang berfungsi  hanya  sebagai  titipan  dan  sering  digunakan  oleh  produk  giro dan tabungan dengan menggunakan akad yad ad-dhomanah. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk  nasabah.  Bank  berhak  atas  pendapatan  yang  diperoleh  dari
“Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan kegiatan komersial dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.
Berpijak  dari  beberapa  analisa  tersebut  dapat  dipahami  secara cukup  mendetail  bahwa  prinsip-prinsip  ilmu  ekonomi  Islam  berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena  yang  pertama  terikat  pada  nilai-nilai  Islam  dan  yang  kedua memisahkan  diri  dari  agama  semenjak  negara-negara  barat  berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. 32

## G. Konsep  Bonus  dalam  kajian  Fiqh  dan  Implementasinya  dalam perbankan Syari’ah
Pada  prinsipnya,  fiqh  Islam  sangat  menutup  rapat  setiap  bentuk transaksi  yang  di  dalamnya  berpotensi  memunculkan  praktik  riba, sehingga dalam term qardh (hutang piutang) sangat ditekankan beberapa syarat  tertentu  yang  harus  terpenuhi  secara  utuh  agar  mendapat legitimasi  dan  legalitas  secara  syar’i,  diantaranya;  a)  Harus  ada  ijab  dan qabul,  b)  Kedua  belah  punya  keahlian  bertransaksi  yaitu  baligh,  berakal, cerdas,  dan  bebas  memilih.  c)  Harta  yang  dihutangkan  harus  punya kesamaan dengan barang lain ( mitsliyyin ) menurut madzhab hanafi,  atau menurut  jumhur  ulama  segala  sesuatu  yang  dapat  menerima  ketetapan sebagai  jaminan  seperti  uang,  biji-bijian,  hewan,  tanah  pekarangan,  dan lainnya,  d)  Harta  yang  dihutangkan  harus  jelas  dan  diketahui  kadar takarannya  atau  timbangannya,  atau  bilangan  dan  ukurannya,  dan  tidak bercampur  dengan  barang  lain,  agar  mudah  untuk  membayarkan  atau melunasi hutang tersebut dengan benar dan tepat.
Fiqh  klasik  menjelaskan  konsep  bonus  pada  bab qardh dengan menggunakan  istilah  hadiah.  Ada  beberapa  penjelasan  dari  para  ulama madzhab  menyikapi  pembahasan  seputar  pemberian  hadiah  dari  pihak penghutang (muqtaridl) pada  pemiutang (muqridl) sebagai  bentuk  rasa terima  kasih  atas  pemberian  hutang  tersebut.  Para  ulama  fiqh memasukkan  pembahasan  ini  dalam  katagori  transaksi  hutang  yang menarik manfa’at (al qardhu alladzi jarra manfaatan). Kalangan  Hanafiyah  dalam  pendapat  yang  unggul (rajih) menyatakan  bahwa  setiap  piutang  yang  menarik  manfaat  hukumnya haram  jika  dipersyaratkan  dalam  akad.  Sebaliknya  jika  manfaat  tersebut tidak dipersyaratkan atau tidak menjadi tradisi dimasyarakat, maka hal itu
32 Khurshid  Ahmad  (ed), Studies  in  Islamic  Economics ,  dalam  Rifyal  Ka'bah, Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syari’ah, hlm. 12.
boleh  dilakukan,  seperti  larangan  pensyaratan  memanfaatkan  barang gadai  oleh  pihak  penerima  gadai (murtahin), atau  pemanfaatan  barang gadai tersebut sudah menjadi tradisi dimasyarakat.
Sedangkan  kalau  pemberian  hadiah  atau  bonus  pada  pihak penghutang dipersyaratkan, maka hukumnya menurut kalangan hanafiyah makruh  tahrim.  Sebaliknya  kalau  pemberian  bonus  tersebut  tidak dipersyaratkan, maka hukumnya boleh dilakukan. 33
Madzhab  Malikiyah  berpendapat  bahwa  hutang  yang  menarik manfaat  hukumnya fasad (rusak),  karena  jelas-jelas  mengandung  unsur riba.  Oleh  karena  itu,  haram  memanfaatkan  sebagian  harta  milik penghutang  seperti  mengendarai  kendaraannya,  makan  di  rumahnya karena alasan hutang (berbeda halnya kalau bertujuan memuliakan tamu), memberi  hadiah  untuk  menunda  pelunasan,  dan  lain-lain.  Konsekwensi dari  praktik  tersebut,  harus  dikembalikan  segera  selama  masih  tersisa, dan jika rusak  harus ganti rugi. Hal ini terjadi ketika antara  kedua belah pihak masih ada keterkaitan hutang.
Sedangkan  dalam  masalah  pelunasan  hutang,  apabila  bonus  atau hadiah  tersebut  dipersyaratkan,  atau  diperjanjikan,  atau  menjadi  tradisi masyarakat, maka hukum praktik tersebut adalah haram. Sebaliknya, jika semua  iu  dilakukan  tanpa  ada  syarat  di  awal  akad,  maka  menurut kesepakatan ulama malikiyah hukumnya boleh. 34
Sependapat  dengan  pendapat  tersebut,  kalangan  Syafi’iyah  dan Hanabilah  juga  melarang  praktik  hutang  yang  menarik  manfaat,  seperti memberi  hutang  dengan  syarat  penjualan  rumah,  atau  melunasi  dengan barang yang lebih bagus atau lebih banyak dari nilai hutang. Ketentuan ini berdasarkan pada larangan  Rasulullah SAW terhadap praktik hutang dan jual beli (yang dibersamakan dalam satu akad) dan larangan hutang yang menarik  manfaat (qardh  jarra  manfa’atan). Sehingga  setiap  transaksi hutang yang mempersyaratkan manfaat tertentu, berkonsekwensi hukum akad qardhnya tetap sah dan syaratnya menjadi batal, baik berupa uang, barang yang banyak ataupun sedikit.
Namun  apabila  pemiutang  memberikan  hutang  tersebut  tanpa syarat,  lalu  penghutang  melunasinya  dengan  yang  lebih  baik,  atau  lebih dari  kadar  hutang,  atau  menjual  rumahnya  pada  pemiutang,  maka  hal tersebut diperbolehkan dan pemiutang tidak makruh mengambilnya. 35
33 Ibnu Abidin, Raddul Mukhtar, Damaskus, Dar Al-fikr, tt, juz 4 hlm. 182
34 Ahmad Dardir, Syarhul Kabir, Damaskus, Dar Al-fikr, tt, juz 3 hlm. 224
35 Wahbah al zuhaili, al Fiqhlmul Islami Wa Adillatuhu , juz 5 hlm. 3794

## “Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
Beberapa  pendapat  ulama  madzhab  tersebut  berdasarkan  pada hadits yang diriwayatkan Abu rafi’ r.a 36 , dia berkata;
« َفَلْسَتْسِا ُلوُسَر ِللا ىَََّلَص ُللا ِهيَلَع َمَّلَسَو ْنَم لجر رْكَب ،ا ُهْتَءاَجَف ُلِبِإ ،ِةَقَدَّصلا ِنَرَمَأَف ْنَأ َيِضْقُأ َلجِّرلا ، ارْكَب ُتْلُقَ ف : َْلَ ْد ِجَأ ِف ِلِبِلإْا َّلاِإ لاََجَ اراَيِخ ايعِاَبَر ، َلاَقَ ف ِبَّنلا ىّلص للا هيلع ملسو : ُهَطْعَأ ،ُهاَّيِإ َّنِإَف ْمُكَرْ يَخ ْمُكُنَسْحَأ ءاَضَق .  »
“Rasulullah Saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya  unta  korban  (sekitar  berusia  dua  tahuan).  Setelah  selang  beberapa waktu,  Rasulullah  Saw  memerintahkan  Abu  Rafie  untuk  mengembalikan  unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali menghadap Rasulullah Saw seraya berkata, “ Ya, Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan. Adanya hanya  unta  yang  lebih  besar  dan  berumur  empat  tahun .”  Mendengar  apa  yang disampaikan Abu Rafie, Rasulullah Saw lantas menjawab, “ Berikanlah itu, karena sesungguhnya  sebaik-baik  kamu  adalah  yang  terbaik  ketika membayar . ”  (HR. Muslim)
Dan hadits Muslim r.a
37 ; ىورو رباج نب دبع للا يضر للا ،هنع َلَاق « : َناَك ِل ىَلَع ِلوُسَر ِللا ىَََّلَص للا هيلع ملسو ،ٌّقَح ِناَضَقَ ف اَزَو ِنَد »
“Sahabat  jabir  bin  Abdullah  RA  meriwayatkan,  dia  berkata:  Rasulullah  SAW berhutang padaku, lalu beliau melunasinya dan membayar lebih”.
Ringkasnya  dari  penjelasan  para  ulama  madzhab  tersebut,  bahwa pada  dasarnya  mereka  tidak  ada  perbedaan  dalam  melarang  praktik hutang yang menarik  kemanfaatan (qardh jarra naf’an), terlebih manfaat yang dipersyaratkan dalam akad dan  menjadi tradisi masyarakat, karena sangat  jelas  mengandung  unsur  riba.  Sedangkan  jika  manfaat  tersebut tidak  dipersyaratkan  dalam  akad,  maka  para  ulama  membolehkannya bahkan menganjurkannya berdasarkan dua hadits nabi diatas.
Terkait  dengan  hal  di  atas,  bank  dalam  mengaplikasikan  prinsip wadi’ah Dhomanah dengan atas nama hutang (qardh) dapat menggunakan dan  mengelola  dana  nasabah-setelah  mendapat  izin  dari  nasabah-untuk aktivitas  perekonomian  dengan  beberapa  catatan  sebagai  berikut:  1) Dengan menggunakan akad al qardh, pihak Bank berstatus sebagai yadud- dloman (penanggung jawab) atas dana nasabah. sehingga berkonsekwensi bank  harus bertanggung jawab dengan  memberikan ganti rugi penuh bila
36 Muslim Bin Majjaj , Shahih Muslim , Damaskus, Dar al –fikr, tt,.
37 Ibid.
terjadi kerusakan, baik disebabkan kelalaian atau kecerobohan dari bank ataupun  tidak.  2)  Pihak  Bank  tidak  boleh  menjanjikan  dan  menentukan pemberian  bonus  atau  insentif  pada  para  penabung,  baik  dalam  bentuk nominal atau persentase untuk menghindar dari praktek  riba qardh (kullu qardhin  jarra  naf’an  fahuwa  riba). Melainkan  pemberian  bonus  tersebut murni kebijakan menejemen Bank.
Poin  terpenting  dalam  menentukan  bonus  wadiah adalah  sebagai berikut 38 :  1)  Bonus  wadi’ah  adalah  sebesar  jumlah  yang  ditetapkan  oleh bank. 2) Keseimbangan terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan. 3)  Saldo  harian  rata-rata  adalah  total  saldo  selama  satu  bulan  dibagi dengan  jumlah  aktual    hari  perhitungan  kalender  bulan,  misalnya  pada bulan januari jumlah hari adalah 31; pada bulan Februari 28/29 hari, jadi 1  tahun  berarti  365  hari.  4)  Saldo  harian  adalah  jumlah  akhir  Saldo perhari.  5)  Hari  efektif  adalah  jumlah  hari  kalender  ,tidak  termasuk tanggal  pembukaan  dan  penutupan  account,  tapi  termasuk  hari-hari balancing  buku.  6)  Dana  giro  deposito  yang  les  dari  satu  bulan,  karena pembukaannya pada awal  bulan, penutupan sebelum periode satu bulan, tidak  layak  mendapatkan  bonus  wadi’ah,  dengan  ketentuan  perhitungan bonus wadi’ah  adalah pada setiap hari.
Merealisasikan  implementasi  prinsip  Syari’ah  mewujudkannya dengan  cara  menerapkan  beberapa  prinsip  operasional  bank  syari’ah yaitu  prinsip  simpanan (wadi’ah) ,  bagi  hasil,  jual  beli,  sewa,  jasa,  dan kebajikan.  Semua  prinsip  tersebut  merupakan  bentuk  implementasi  dari prinsip dasar dan nilai-nilai universal yang ada dalam Ekonomi syari’ah :
NO. PRODUK UJKS PRINSIP OPERASIONAL PRINSIP DASAR NILAI UNIVERS AL 1 Mudlarabah Umum Tarbiyah/Pendidikan Wadi’ah Idul Fitri Qurban Walimah Ziarah/Wisata Tabungan Lembaga/Institusi Simpanan Pendidikan Prinsip Wadi’ah Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis)
Tauhid dan ‘Adl 38 Adiwarman A. Karim, Islamic Banking , hlm. 289

## “Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
2 Mudharabah Musyarakah Prinsip Bagi Hasil Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan
Prinsip Fee (Jasa) Prinsip Kebajikan Freedom to act (Kebebasan Berusaha) Nubuwwa h 3 Murabahah Bai’  bitsamanil  Ajil (Jual beli) Rahn (Gadai) Social Justice (Keadilan Sosial) Khilafah dan Ma’ad 4 Jasa Transfer Jasa Celluler Pembayaran Rek. Listrik,  Telpon,  dan Speedy Tiket Bus (Pahala Kencana & Kramat Jati) Travel,  Rental  Mobil dan Pengiriman Paket

## 5 Qordul Hasan (Hutang)
Ada  5  Prinsip  operasional  ekonomi  Syari’ah  yang  teraplikasikan dalam  bentuk  produk-produk  syari’ah  yang  dikembangkan  UJKS, diantaranya;
NO Produk UJKS Prinsip Operasional 1 Mudlarabah Umum Tarbiyah/Pendidikan Wadi’ah Idul Fitri Qurban Walimah Ziarah/Wisata Tabungan Lembaga/Institusi Simpanan Pendidikan Prinsip Wadi’ah 2 Mudharabah Musyarakah Prinsip Bagi Hasil 3 Murabahah Bai’ bitsamanil Ajil (Jual beli) Rahn (Gadai) Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan
4 Jasa Transfer Jasa Celluler
Pembayaran Rek. Listrik, Telpon, dan Speedy Tiket Bus (Pahala Kencana & Kramat Jati) Travel, Rental Mobil dan Pengiriman Paket Prinsip Fee (Jasa) 5 Qordul Hasan (Hutang) Prinsip Kebajikan
Sedangkan  Impelementasi  prinsip  Wadi’ah  di  UJKS  yaitu sebagaimana yang tercantum dalam table dibawah ini:

## Table 3: Implementasi Prinsip Wadi’ah di UJKS
Prinsip Wadi’ah NO Produk Model Margin /Bonus Resiko 1 Mudharabah Mudharabah umum Margin Kerugian ditanggung UJKS dan Nasabah 2 Wadi’ah Amanah Tarbiyah/Pendidka n Qurban Wadi’ah Walimah Ziarah/Wisata Tabungan Lembaga/Institusi Simpanan Pendidikan Tanpa bonus Dana nasabah dijamin UJKS
3 Wadi’ah Dhomanah Idul Fitri n Semua keuntungan menjadi milik  UJKS, dan Nasabah berhak mendapat bonus bingkisan hari raya 1. Jika UJKS dalam mengelola dana nasabah tersebut mengalami kerugian, maka UJKS harus bertanggung jawab dan
“Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
mengganti dana tersebut dengan  utuh, tanpa  harus memberikan bonus keuntungan. 2. Dengan akad al qardh, pihak  UJKS berstatus sebagai yadud - dloman (penanggun g jawab) atas dana nasabah. sehingga UJKS  harus bertanggun g jawab dengan memberika n  ganti  rugi penuh  bila terjadi kerusakan (dalam pengelolaan dana),  baik disebabkan kelalaian atau keceroboha n  dari  UJKS ataupun tidak. 3. Apabila terjadi  hal yang  di  luar kemampua n UJKS
séperti terjadi bencana alam, maupun perang, maka  UJKS tidak  bisa dimintakan tanggung jawabnya. Hal ini disébabkan UJKS  tidak memperole h  manfaat dari dana atau  barang yang dititipkan. UJKS bisa saja meminta imbalan jasa atas penitipan barang tersébut.

## H. Kesimpulan
Implementasi  prinsip  Ekonomi  Syari’ah  dalam  akad  wadi’ah dhomanah dan risiko pada Unit Jasa Keuangan Syari’ah Pondok Pesantren Salafiyah  Syafi’iyah  Sukorejo  Banyuputih  Situbondo  dilakukan  dengan mengaplikasikan  model  produk  simpanan  idul  fitri,  yaitu  dengan ketentuan  akad  Dana  Titipan  Wadi’ah  berasal  dari  Simpanan/Tabungan Anggota/calon anggota, Titipan dari Anggota/calon anggota menggunakan akad wadi’ah  yad  dhamanah artinya  anggota/calon  anggota  menitipkan dana tersebut kepada UJKS di mana UJKS boleh mengelola dana tersebut, dengan  syarat  jika  diminta  harus  dikembalikan.  UJKS  boleh  memberikan bonus kepada anggota/calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di muka,  sementara  bonus  yang  diberikan  oleh  UJKS  adalah  bingkisan  hari raya berupa kue, minuman, dan pakaian (bukan berupa nominal uang), hal ini  dilakukan  atas  dasar  permintaan  para  nasabah.  Dan  hukum
“Sistem Simpanan Wadi’ah Dhomanah dan Resiko”
implementasi produk-produk tersebut  adalah dibolehkan, sesuai dalil al- Qur’an Surat  al-Baqarah; ayat 283, al-Hadist dalam kitab shahih bukhari, shahih  muslim,  dan  sunan  Abu  dawud,  juga  di  dukung  oleh  pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah dalam kitab-kitab rujukan madzhab  empat  termasuk  kitab  kontemporer al-Fiqhul  Islam  wa adillatuhu dalam  bab  wadi’ah  dan fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN) No:  01/DSN-MUI/IV/2000.  Sedangkan    dalam  kegiatan  keuangan  di  Unit Jasa  Keuangan  Syari’ah  adalah  berbentuk  dikembangkannya  prinsip- prinsip  pembiayaan  dan  jasa  berdasarkan  syari’ah  dengan  pembagian keuntungan  antara  UJKS  dan  nasabah  seperti  diantaranya mudharabah , musyarakah , murabahah,  bai  bi  tsaman ‘ ajil , qardul hasan, dan rahn. Implementasi prinsip mudharabah pada UJKS adalah dengan prinsip akad mudharabah dengan  ijab  qabul  dengan  kesepakatan  bagi  hasil  60%  dan 40%  ( Dharib 60%  dan Mudharib 40%).  Demikian  juga  prinsip  bagi  hasil dan  risiko  dalam  kegiatan  pembiayaan mudharabah pada  UJKS  adalah prinsip  syari’ah  yang  sesuai  dengan  aturan  syar’i,  tidak  ada  yang menggunakan  istilah  bunga  seperti  pada  bank  konvensional.  Sedangkan sistem pembiayaan murabahah masih perlu lebih berhati-hati  lagi dalam mengimplementasikan  sistem  tersebut  kepada  masyarakat,  bagaimana masyarakat  benar-benar  bisa  merasakan  kasyari’ahan  pada  UJKS termasuk juga dalam prinsip-prinsip pembiayaan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Karim,  Adiwarman, Islamic  Banking, Jakarta , PT.  RajaGrafindon Persada, 2005
A. Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro Islami (ed.3), Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , bairut, dar al fikr, tt, Ahmad Ali al Salus, Al Iqtishad Al Islamy, Dar ats-tsaqafah, Doha 1996 Ahmad Dardir, Syarhul Kabir, Damaskus, Dar Al-fikr, tt
Ali  Fikri,  dalam  Mustafa  Kamal, Wawasan  Islam  dan  Ekonomi  Sebuah Bunga Rampai , Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI,  Jakarta, 1997
Az-Zuhaili, Wahbah, al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu , Dawam Rahardjo, Islam dan Tranformasi Sosial-Ekonomi , cetakan pertama, November, 1999 Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Elias Anton dan Edward E. Elias, Dalam Muslimin H. Kara, Bank Syariah di
Indonesia  Analisis  KebijakanPemerintah  Indonesia  Tentang Perbankan Syariah , UII Press, Yogyakarta, 2005 Gatot  Bagus  S.  ,Ghazaly  Imam  N.  ,IlhamHadi  S.  ,Umar  Fadhil  R., Permata Bank  Syari'ah, http://www.slideshare.net/umarfadhil/bank- syariah-ufr
Harmoni Volume IX , Nomor 33, Januari-Maret 2010
Husain  Sahatah ,  Bangunan  Ekonomi  yang  Berkeadilan  Teori,  Pratek  dan Realitas Ekonomi Islam , Magistra Insania Press, Yogyakarta
Ibnu Abidin, Raddul Mukhtar, Damaskus, Dar Al-fikr, tt Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, Akad Syari’ah , panduan lengkap hukum praktis populer
Khurshid  Ahmad  (ed), Studies  in  Islamic  Economics ,  dalam  Rifyal  Ka'bah, Penyelesaian    Sengketa Ekonomi Syari’ah Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT  Remaja Rosda Karya, 2000
M.  Umer  Chapra,  The  Future  of  Economic:  An  Islamic  Perspective, terjemah. Amdiar Amir dkk, “ Landscape Baru Perekonomian Masa Depan ” SEBI, Jakarta, 2001 Materi Rozik, Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Moh Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003 Muhammad Bin Isa Al Turmudzy, Sunan al Turmudzi , Bairut, Darul Ihya’ Al Turatsy,tt Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek, Jakarta : GIP, 2001 Muslim Bin Hajjaj , Shahih Muslim , Damaskus, Dar al –fikr, tt
Noeng  Muhajir, Metodologi  Penelitian  kualitatif, Bandung:  PT  Remaja Rosda Karya, 1997
Robert Bodman and Steven J Taylor, Introduction to Qualitative Research Method, Toronto: Johan Wiley and Son. Inc, 1975
Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995 Suharsimi  Arikunto, Posedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktek Jakarta: Rineka Cipta, 2002 Wahbah al zuhaili, al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu, Dar al Fikr, damaskus 1997