Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan

## Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Banten Email: yeby@untirta.ac.id

## Dinamika Politik Catch-all atas Eksistensi Perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten
Yeby Ma’asan Mayrudin 1 , Wahyu Kartiko Utami 1 , Peri Irawan 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 9 No. 2 Tahun 2023 DOI: 10.21776/ub.transformative.2023.009.02 . 1
Abstract. This article examines the dynamics of catch-all politics regarding the existence of women in the organization of political parties, focusing on the Democratic Party and the Prosperous Justice Party (PKS) in the Banten region. The basic rationale for catch-all politics is to embrace all elements of society -including women- to become a unit for a political party. However, the strong influence of patriarchal culture means that the existence of women tends to be seen as merely a source of votes and fulfilling the  30%  quota  for  women  in  the  party  organizational  structure  and  the  candidacy  process  at  the legislative or “pen-caleg-an” level. The research method that we operate is a qualitative descriptive method in the style of Lambert et al with data collection techniques through literature studies and in- depth interviews. The results of this research illustrate that the existence of women in the Democratic Party and PKS as party cadres and legislative candidates is fundamental. Then there is material and non- material  support  from  both  parties  for  women  politicians  to  get  involved  in  electoral  political contestation. Furthermore, what is interesting is the process of the two parties in building catch-all politics  that  embraces  women  as  politicians,  eliminating  the  construction  of  patriarchy  in  the  party organization.
Keywords: Women politicians; Catch-all politics; Political Parties; Democrat Party; PKS.
Abstrak. Tulisan  ini  membedah  dinamika  politik catch-all atas  eksistensi  perempuan  pada pengorganisasian partai-partai politik yang memfokuskan pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera  (PKS)  di  wilayah  Banten.  Nalar  dasar  politik catch-all ialah  merangkul  segenap  elemen masyarakat -termasuk kaum perempuan- untuk menjadi kesatuan bagi sebuah partai politik. Namun gejolak budaya patriarki yang melekat kuat membuat eksistensi kaum perempuan cenderung dilihat sekedar  lumbung  suara  semata  dan  pemenuhan  kuota  30%  perempuan  di  kepengurusan  partai  dan proses  kandidasi  di  level  legislatif  atau  “pen-caleg-an”.  Adapun  metode  penelitian  yang  kami operasionalkan ialah metode deskriptif kualitatif ala Lambert dkk. dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan kehadiran kaum perempuan  di  Partai  Demokrat  dan  PKS  sebagai  kader  partai  dan  kandidat  calon  anggota  legislatif sangat fundamental. Kemudian adanya dukungan materiel dan non-materiel dari kedua partai tersebut kepada  politisi  perempuan  untuk  terlibat  dalam  kontestasi  politik  elektoral.  Selanjutnya  hal  yang menarik ialah proses kedua partai tersebut dalam membangun politik catch-all yang merangkul kaum perempuan sebagai politisi mengeliminasi konstruksi patriarki di dalam pengorganisasian partai.
Kata Kunci: Politisi perempuan; Politik Catch-all ; Partai Politik; Partai Demokrat; PKS.

## PENDAHULUAN
iskursus mengenai eksistensi perempuan dalam politik menjadi isu penting dan krusial, terlebih saat ini perempuan diberikan kesempatan besar dalam aktivitas perpolitikan (Hurriyah, 2019a; Panjaitan, 2014a; Talaohu, 2021) . Di Indonesia sendiri hal demikian itu terwadahi dengan adanya kebijakan affirmative action 30%  yang  termaktub  pada  UU  No.  2  Tahun  2008  dan  peraturan  lainnya.  Akan  tetapi a ktivitas  perempuan  dalam  politik  di  Indonesia  dan  juga  di  beberapa  negara  lain  masih terhambat perwujudannya secara masif (Abdulkadir & Müller, 2020; Godjali & Mayrudin, 2020; Prager, 2020) . Hal itu diindikasikan karena masih kuatnya anggapan bahwa eksistensi perempuan  seolah  “ dihadirkan  tapi  tidak  diharapkan ”  (Mayrudin,  Nurrohman,  &  Astuti, 2022; Nurrohman, Mayrudin, Astuti, & Maharani, 2023)
Keterlibatan  perempuan  di  ranah  publik  masih  belum  massif  sehingga  tantangan untuk  mendorong  eksistensi  perempuan  merupakan  hal  yang  sangat  diperlukan (Suciptaningsih, 2010; Muslimat, 2020). Salah satu tantangan besar atas eksistensi kaum Perempuan dalam politik ialah praktik budaya patriarki yang masih mewarnai kebiasaan masyarakat  (Candra,  2019;  Suriani,  2017;  Tuhri,  2018).  Budaya  tersebut  melanggengkan pandangan  bahwa  perempuan  tidak  harus  seperti  laki-laki,  baik  itu  ikut  serta  maupun terlibat di dalamnya. Berbeda dengan pandangan masyarakat yang sudah melek terhadap peran perempuan yang semakin marak disuarakan oleh banyak gerakan perempuan.
Keterwakilan  atas  partisipasi  yang  dilakukan  oleh  perempuan  tidak  semata-mata hanya untuk ikut serta saja, akan tetapi perempuan dalam hal ini sesungguhnya mampu berperan  aktif  dan  juga  terlibat  dalam  menentukan  keputusan  di  ranah  publik.  Pada dasarnya  untuk  dapat  mendukung  kepentingan  perempuan  maka  perempuan  tersebut mampu  berperan  penting  dan  memperjuangkan  kehadiran  dalam  menentukan  setiap kebijakan atas jabatan yang dimilikinya. Kesadaran perempuan untuk kemudian terlibat di dalamnya  sebuah  keharusan  yang  tidak  dapat  kita  pungkiri.  Sehingga  saat  ini  juga pemerintah  memberikan  kesempatan  kepada  perempuan  untuk  terlibat  dan  ikut  serta dalam ranah publik. Melalui kuota 30% perempuan harus ikut andil di dalamnya untuk dapat menentukan kepentingan-kepentingan perempuan.
Perempuan  memiliki  potensi  yang  bisa  dimaksimalkan,  sehingga  hal  itu  menjadi landasan  dasar  yang  seharusnya  menjadi  Kesadaran  perempuan  untuk  ikut  serta  dalam politik praktis. Kebijakan kuota 30% tersebut memberikan sebuah ruang bagi perempuan

## D
untuk ikut serta dalam kontestasi politik yang akan berdampak pada peranan signifikan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang tidak bias gender yang tidak bisa diwakili oleh laki-laki khususnya permasalahan terkait perempuan (Fata, 2014) . Alokasi kuota 30% juga dapat memberi dampak konkrit bila didukung oleh langkah strategis dari partai politik untuk mendorong dan merekrut kader perempuan potensial untuk kemudian berkiprah  pada  politik  praktis (Heryati,  2005) .  Pada  sisi  inilah,  partai  politik  memainkan peran  kunci  dalam  mempromosikan  kadernya,  khususnya  kader  perempuan  sebagai politisi  di  dalam  pengorganisasian  partai  politik (Hurriyah,  2019b;  Panjaitan,  2014b;  Wan Asrida, Wazni, 2016) .
Namun  berdasarkan  fenomena  empiris,  keterwakilan  perempuan  di  dalam  tubuh partai-partai  politik  itu  juga  sesungguhnya  masih  terindikasi  kekurangan  kader perempuan. Di samping itu, kuantitas anggota parlemen baik di level lokal bahkan nasional masih  belum  banyak  jumlahnya.  Berdasarkan  pada  data Inter  Parliamentary  Union , memberi  gambaran  mengenai  sejumlah  menteri  perempuan  di  pemerintahan  dan menyajikan juga data anggota legislatif perempuan di parlemen. Atas dasar itu, Indonesia ditempatkan  pada  peringkat  ke  92  dari  total  190  negara  berdasarkan  jumlah  anggota kabinet perempuan pada data terakhir 1 Januari 2023. Alhasil secara keseluruhan menyoal gambaran mengenai Women in Politics 2023, Indonesia berada pada angka 20,7% dengan total keterwakilan perempuan sebanyak 6 orang.
Berbicara mengenai fenomena keterwakilan perempuan dalam ranah partai politik, proporsi perempuan yang masuk berada dalam parlemen Indonesia berada pada angka 21,6%  dari  data  yang  diambil  pada  tahun  2023.  Data  yang  diberikan  berdasarkan  pada kategori lower/single house yang disesuaikan dengan jumlah kursi yang terisi oleh kaum Perempuan  di  parlemen  atau  DPR.  Dapat  terlihat  pada  data  berikut  bahwa  Filipina menempatkan  posisi  pertama  dalam  kedudukan  perempuan  di  kursi  parlemen  tingkat ASEAN  dan  Indonesia  berada  di  posisi  empat  terbawah  dengan  angka  21,6%  dari  total ketersediaan kursi sebanyak 30% dengan jumlah ketersediaan angka 124 atau 575 kursi.
Bila ditelisik lebih dalam, keterwakilan perempuan perlu menjadi perhatian penting karena  ini  akan  memberikan  aksesibilitas  yang  memadai  pada  kaum  perempuan.  Sejak pemilu periode 1999 hingga 2019, perbandingan keterwakilan perempuan dengan laki-laki di  DPR  terlihat  tidak  memenuhi  jumlah  kuota  yang  tersedia.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Women in Politics : 2023 Sumber: IPU Women in Politics
Keterwakilan perempuan pada tahun 1999 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi yang mana berdasarkan persentase kuota yang telah disediakan keterwakilan perempuan masih tidak memenuhi kuota yang tersedia hingga saat ini. Adapun jumlah anggota DPR RI Perempuan  berdasarkan  partai  politik  dalam  dua  periode  terakhir,  Partai  Keadilan Sejahtera  (PKS)  merupakan  partai  dengan  keterwakilan  Perempuan  yang  masih  minim. Masih kurangnya representasi perempuan dan keterlibatannya dalam politik praktis, akan berimbas pada sulitnya perjuangan memenuhi keadilan gender.
Bersandar  pada  paparan  di  atas,  kami  memperoleh  inspirasi  untuk  berupaya menggambarkan  dinamika  laku  politik  partai-partai  maupun  elitnya  dalam  membangun politik catch-all berbasis gender  mainstreaming .  Dalam  konteks  ini Politik  Catch-all kami maknai  sebagai  aktivitas  politik  pada  partai-partai  maupun  elitnya  dalam  membangun ruang  inklusif  bagi  siapa  saja.  Artinya  kehadiran  politisi  perempuan  di  partai  politik  pun seyogyanya memiliki bagian penting dari logika politik catch-all tersebut.
Dalam rangka menyelisik secara mendalam dinamika politik catch-all di tubuh partai- partai politik kami memutuskan hanya memfokuskan pada dua partai yaitu PKS dan Partai Demokrat dengan lokus wilayah Banten. Kami beralasan bahwa PKS di wilayah Banten ini menarik  dikaji  karena  sebagai  partai  Islam  dengan  corak  khasnya  belum  menunjukkan keterwakilan  yang  memadai  di  tubuh  partai  dan  keanggotaan  legislatifnya.  Sedangkan alasan kami memilih Partai Demokrat ialah hadirnya sosok perempuan bernama Iti Oktavia
8,8 11,82 17,86 17,32 20,7 0 5 10 15 20 25 1999 2004 2009 2014 2019

## Keterwakilan Perempuan di DPR
Gambar 2. Keterwakilan Perempuan di DPR RI dari 1999 sampai 2019 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia
Jayabaya  yang  menjadi  pimpinan  partai  di  wilayah  Banten.  Dengan  kasus  tersebut,  ada interseksi beragam isu krusial seperti kepemimpinan dan representasi perempuan, budaya patriarki, dan pengorganisasian partai berperspektif gender yang menarik untuk ditelisik secara holistik.

## Literature Review
Dalam eksplorasi mengenai diskursus politik dan perempuan yang banyak ditemukan dalam berbagai belahan dunia. Kajian dalam perdebatan ini penulis kaji berdasarkan pada penjelajahan perdebatan antara topik yang dipilih yaitu mengenai politik dan perempuan yang  telah  dikaji  oleh  beberapa  penulis.  Sementara  penelitian  mengenai  politik  dan perempuan sangat berbeda dengan penulis bahas, seperti di belahan dunia yaitu Norwegia tentang  representasi  perempuan  di  badan  legislatif  nasional  yang  sangat  variatif  dan berbeda dengan di Indonesia.
Adapun  perdebatan  mengenai  politik  dan  perempuan  di  negara  belahan  dunia lainnya berbeda dengan kondisi di Indonesia, seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Richard E. Mattland yang menjelaskan besarnya representasi perempuan di Dail Irlandia (Matland, 1993).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perempuan  dalam  politik  di  Irlandia  sangat  baik  dan mampu  bersaing  dalam  status  gender  yang  sering  dipermasalahkan,  contohnya  seperti fenomena  partai  besar  di  Amerika  Serikat  dan  Britania  Raya  yang  belum  berhasil  dalam menempatkan  anggota  perempuan  dalam  legislatif  (Studlar  &  Welch,  1991).  Dalam fenomena  empiris  ini  representasi  perempuan  dalam  dunia  politik  terus  menjadi perbincangan sampai saat ini (Gusmansyah, 2019; Nasip, 2017).
Perempuan dalam ranah partai politik kerap kali banyak dikaji oleh beberapa ahli, di dalamnya lebih dominan terhadap apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh perempuan dalam mewakili aspirasi rakyat. Jika dilihat pada realita yang ada, kuota 30% yang diberikan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memaksimalkan bahwa perempuan juga  harus  mampu  terlibat  di  ranah  pemerintah.  Hal  tersebut  merupakan  angin  segar dalam merepresentasikan keterwakilan perempuan dalam politik, namun kuota 30% masih terdapat  kader  perempuan  dalam  politik  masih  rendah,  contohnya  dalam  pencalonan anggota DPRD, terdapat partai politik yang kekurangan calon perempuan.
Jika  dilihat  bahwa  masih  20%  keterwakilan  perempuan  yang  masih  minim  akan kesadaran bahwa keterlibatan perempuan sangat diperlukan (Wahyudi, 2018; Martini et
al.,  2021).  Dalam  beberapa  kajian  lainnya  yang  menjelaskan  bahwa  saat  ini  kader perempuan  yang  terlibat  dalam  ranah  partai  politik  tidak  terlepas  dari  dorongan  partai yang mewajibkan untuk perempuan terlibat (Permata, 2017; Sulastri, 2020; Pratiwi et al., 2022).  Sehingga  pada  kenyataan  yang  ada  bahwa  perempuan  disini  hanya  diposisikan sebagai pelengkap dan bukan sebagai pemanis atau pelengkap dan seharusnya mampu mengambil  peran  penting  dalam  kesempatan  yang  menjadi  tolak  ukur  sebagai  kader perempuan yang mampu ikut serta berperan aktif dalam partai politik.
Keterwakilan  perempuan  dalam  aktivitas  kehidupan  sehari-hari  selalu  menjadi perbincangan di kalangan publik (Setiawan, 2019). Perempuan selalu dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang memposisikan perempuan untuk ikut andil dalam berbagai situasi. Keterwakilan perempuan yang semakin mendorong aktivitas dan ruang gerak perempuan di ranah publik juga menjadi langkah baik untuk dapat menyetarakan peran perempuan dan  laki-laki  di  ranah  publik.  Meskipun  pada  umumnya  keterwakilan  perempuan  dapat dilihat baik perempuan yang terlibat sebagai anggota parlemen maupun sebagai anggota partai politik (Warjiyati, 2016). Kemampuan perempuan untuk dapat ikut serta dan andil di dalamnya  sebagai  langkah  agar  aspirasi  perempuan  mampu  didengarkan  dan  juga direpresentasikan melalui perumusan kebijakan di ruang publik.
Berdasar  literatur  (Mayrudin  et  al.,  2022) yang  membahas  lebih  dalam  mengenai perjuangan kaum perempuan untuk dapat menyetarakan gender. Berfokus pada tokoh- tokoh  perempuan  yang  berjuang  untuk  keadilan  gender,  seperti  dan  beberapa  nama lainnya yang sama-sama berfokus untuk memperjuangkan keadilan gender untuk dalam mendapatkan  kebebasan  terhadap  kaum  perempuan  (Agrippa  &  Astell,  1992).  Dalam rangka  memperjuangkan  hak  dan  juga  kebebasan  atas  gerak  perempuan  banyak  para tokoh yang ikut serta dan terlibat untuk kemudian ikut andil di dalamnya.
Hal tersebut tidak terlepas dari peran perempuan yang sangat dominan untuk tetap didorong agar mampu berpartisipasi dan ikut andil di dalamnya. Perkembangan feminisme juga  mendorong  keterwakilan  perempuan  dalam  keanggotaan  di  tubuh  partai  politik. Bahwa saat ini sudah banyak kaum perempuan yang ikut serta dan terlibat di ranah publik hal  tersebut  sebagai  penyeimbang  terlepas  dari  kuota  perempuan  yang  diberikan  oleh pemerintah  30%  untuk  dapat  andil  dan  terlibat  di  ranah  publik.  Banyaknya  asumsi  yang menghambat gerak perempuan terlebih budaya patriarki yang membelenggu membuat
kaum  perempuan  tidak  menyadari  bahwa  pentingnya  perempuan  untuk  ikut  serta  dan terlibat langsung sangat membantu untuk dapat menyempurnakan hak perempuan.
Peluang keterwakilan perempuan 30% juga membuka dan memberikan ruang gerak kepada  perempuan  untuk  ikut  serta  dalam  perpolitikan  melalui  partai  politik  yang diinginkan.  Hal  tersebut  sebagai  langkah  awal  untuk  dapat  berkontribusi  dan  berperan aktif bahkan mampu terlibat untuk menyuarakan kepentingan perempuan di ranah publik melalui  rumusan  kebijakan.  Hadirnya  kader  perempuan  dalam  tubuh  partai  politik membuat  satu  langkah  besar  untuk  dapat  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di ranah parlemen. Meskipun sedikit masyarakat yang terlibat dalam partai politik akan tetapi suatu pembeda jika di dalam tubuh partai politik lebih menyoroti gerak perempuan untuk menjadi  penggerak  dalam  dunia  perpolitikan.  Keikutsertaan  perempuan  dalam perpolitikan sebagai branding tersendiri bahwa partai politik mampu merepresentasikan peran  perempuan  dan  memunculkan  perempuan  untuk  berperan  dan  bersaing  dalam proses perpolitikan.

## METODE PENELITIAN
Kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut kami pilih karena hendak menggambarkan sebuah fenomena tentang dinamika inklusivitas pengorganisasi partai politik terhadap politisi perempuan. Metode ini dipakai guna menghasilkan sebuah narasi  komprehensif  terkait  dengan  peristiwa  yang  dialami  oleh  politisi  perempuan  di wilayah  Banten  dan  sejauh  mana  partai  membangun  politik catch-all berbasis  keadilan gender.
Pengumpulan  data  dilakukan  pada  pemeriksaan  laporan  penelitian  menggunakan literature  review, pemberitaan  di  media  massa,  dan  dokumen  resmi  partai  serta wawancara mendalam (Mann et al., 2013). Adapun analisanya mendasar pada data-data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada beberapa politisi Perempuan di  Banten  seperti  Novianty  (Politisi  PKS:  Caleg  DPRD  Kota  Serang),  Zayna  Zanzani  Putri Susilo  (Politisi  Partai  Demokrat:  Caleg  DPRD  Kota  Serang),  dan  Neng  Yayat  Nurhayati (Politisi Partai Demokrat: Caleg DPR RI). Selanjutnya perolehan data dari sumber primer dan  sekunder  dilakukan  proses  klasifikasi  yang  kami  sebut  “ coding ”  dalam  rangka menyusun puzzle data  yang  belum  terstruktur  menjadi  struktur,  runut,  dan  sistematik.
Terakhir kami mengupayakan analisa holistik dengan cara menyusun puzzle data dengan perspektif teoritis dan empiris secara seksama dan cermat guna “discovering the nature of the specific events” yang menjadi kekhasan dari metode ini (Mann et al., 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aktivisme Politisi Perempuan pada Partai-partai Politik di Wilayah Banten
Politisi  perempuan  merupakan  individu  atau  sekumpulan  individu  berjenis  kelamin perempuan  yang  aktif  pada  partai-partai  politik  (Nurrohman  et  al.,  2023).  Partai  politik dalam tulisan ini memanfaatkan konsepsi yang diformulasikan oleh Yeby M.  Mayrudin dkk (2022)  yang  menanamkan value feminisme  dalam  memaknai  partai  politik.  Mereka memaknai partai politik sebagai “ kendaraan untuk mengupayakan perjuangan politik kaum perempuan  dan  kaum  peduli  gender  mainstreaming  agar  mencapai  kehidupan  yang berkeadilan melalui kebijakan-kebijakan pro-perempuan ” (Mayrudin, Nurrohman, & Astuti, 2022).
Paparan di atas merupakan pondasi awal dalam menelusur fenomena objektif soal aktivisme  politisi  Perempuan  pada  partai-partai  politik  di  Banten.  Politisi  Perempuan sesungguhnya memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan politisi laki-laki untuk dipilih dan memilih. Hal tersebut telah diakomodasi dalam Undang-undang 1945 sebagai dasar hukum  tertinggi  di  Indonesia  yang  memayungi  peraturan-peraturan  lainnya.  Eksistensi perempuan  dalam  partai  politik  terus  mengalami  fenomena  menarik.  Hal  tersebut  bisa dilihat dari partisipasi perempuan yang aktif dalam partai politik, seperti halnya di wilayah Banten  partisipasi  perempuan  dalam  partai  politik  cukup  menarik  dibahas.  Beberapa politisi  Perempuan  menjadi  Ketua  Pengurus  Partai  di  level  Provinsi  Banten  seperti  Iti Octavia Jayabaya (Ketua DPD Partai Demokrat) dan Ratu Tatu Chasanah (Ketua DPD Partai Golkar). Di samping itu, politisi Perempuan juga didaulat sebagai Ketua Pimpinan Partai di level  Kab/kota  di  wilayah  Banten,  seperti  Nuraeni  (Ketua  DPC  Partai  Demokrat  Kota Serang) dan Ida Rosida Lutfi (Ketua DPC PDIP Kab. Serang).
Meskipun  demikian  ada  hal  yang  sangat  disayangkan  soal  penurunan  kuantitas jumlah  anggota  legislatif  perempuan  di  DPRD  Provinsi  Banten.  Pada  pemilu  legislatif periode  2014,  anggota  DPRD  Banten  berjenis  kelamin  Perempuan  berjumlah  18  orang. Sayangnya pada pemilu periode 2019 jumlahnya menurun dengan hanya menghasilkan 15 perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Banten. Berikut di bawah ini sajian
data soal proporsi jumlah anggota DPRD Provinsi Banten dan juga nama-nama anggota DPRD Provinsi Banten yang berasal dari kaum Perempuan:
Tabel 1.
Proporsi Jumlah Anggota Legislatif (Aleg) / DPRD Provinsi Banten Berdasarkan Asal Partai dan
Jenis Kelamin Periode 2019-2024 No Partai Politik Aleg Laki-laki Aleg Perempuan Total Anggota 1 GERINDRA 14 2 16 2 PDI-P 9 4 13 3 GOLKAR 10 1 11 4 PKS 8 3 11 5 DEMOKRAT 9 0 9 6 PKB 7 0 7 7 PPP 3 2 5 8 PAN 5 1 6 9 NASDEM 3 1 4 10 PSI 0 1 1 11 HANURA 1 0 1 12 BERKARYA 1 0 1 Total Jumlah Aleg 70 15 85 Sumber: https://dprd-bantenprov.go.id/komposisi-anggota/ Tabel 2. Nama Anggota Legislatif (Aleg) Perempuan di DPRD Provinsi Banten Berdasarkan Asal Partai Periode 2019-2024 No Nama Aleg Perempuan Partai Politik Jumlah 1 Hj. Ida Rosida Lutfi, S.E., M.Si. PDIP 4
2 Indah Rusmiati, S.IP. PDIP 3 Sri Hartati, S.H. PDIP 4 Hj. Anita Indah Wati, SE PDIP 5 A. Cut Muthia Ahmad M
PKS 3 6 Dr. Hj. Shinta Wishnu Wardhani PKS 7 Nurul Wasiah, A.Md. Keb PKS 8 Dra. Encop Sopia, S.Ag., M.A. GERINDRA 2 9 Hj. Tati Nurcahyana, S.E., M.Si. GERINDRA 10  Neng Siti Julaeha, S. Pd I, M. Pd. PPP 2 11  Hj. Ida Ating, S.IP. PPP 12  Ria Mahdia Fitri, S.Sos. NASDEM 1 13  Desy Yusandi, S.E. GOLKAR 1 14  Hj. Ella Silvia, Sh., MH. PAN 1 15  Maretta Dian Arthanti, S.Psi. PSI 1 Sumber: Diolah oleh Tim Penulis
Berdasarkan  pada  keterangan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  PDI  Perjuangan merupakan  partai  politik  yang  sukses  menghasilkan  paling  banyak  anggota  legislatif Perempuan di DPRD Banten sejumlah empat orang. Selanjutnya disusul PKS sebagai partai terbanyak kedua yang berhasil menempatkan sebanyak tiga politisi perempuan di DPRD Banten.  Sedangkan  Partai  Gerindra  dan  PPP  masing-masing  berhasil  menjadikan  dua politisi  Perempuan  sebagai  anggota  DPRD  Banten.  Sementara  Partai  Nasdem,  Golkar, PAN, dan PSI masing-masing satu politisi Perempuan menjadi anggota legislatif di Provinsi Banten.
Meskipun  jumlah  politisi  Perempuan  di  arena  legislatif  masih  minim,  akan  tetapi progresivitas  eksistensi  dan  peran  mereka  semakin  kuat  dalam  pengorganisasian  partai politik. Hal demikian berlandaskan pada (Nurrohman et al., 2023) yang menyebut bahwa terdapat empat alasan politisi perempuan aktif di partai politik, yaitu: (1) reformasi sistem pengorganisasi  partai;  (2)  aktualisasi  diri  yang  representatif  kaum  perempuan;  (3) keberdayaan sebagai politisi perempuan; dan (4) memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. Berikut ilustrasinya:
Gambar 3. Empat Alasan Politisi Perempuan Aktif di Partai Politik
Sumber: (Nurrohman et al., 2023)
Pertama, reformasi sistem pengorganisasi partai. Kaum perempuan sesungguhnya ingin turut berperan dalam merubah sistem sosial ke arah yang lebih baik dengan menekan proses  kebijakan  publik  yang  bisa  mengakomodir  kepentingan  masyarakat  secara  luas. Kedua ,  aktualisasi  diri  yang  representatif  kaum  perempuan.  Mereka  ingin mengaktualisasikan  diri  mereka  sebagai  perempuan  dalam  tubuh  partai  politik.  Mereka
reformasi sistem pengorganisasian partai aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan keberdayaan sebagai politisi perempuan memberi warna atas praktik politik dan urusan publik
menganggap  dengan  keterlibatan  kader  perempuan  dalam  partai  politik  mampu menyerap  aspirasi  kaum  perempuan  dan  menyuarakannya  dengan  lebih  jelas  karena banyak permasalahan kaum perempuan yang hanya bisa lebih dipahami oleh perempuan itu  sendiri. Ketiga ,  keberdayaan  sebagai  politisi  perempuan.  Mereka  ingin  membuktikan bahwa  perempuan  juga  bisa  terlibat  aktif  dalam  politik  secara  praktis.  Mereka  ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa melakukan sesuatu dalam politik sama halnya ketika peran itu dijalankan oleh laki-laki. Keempat , memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. Mereka beranggapan bahwa mindset dan keterampilan peran perempuan yang bisa lebih diberdayakan (Nurrohman et al., 2023).
Dalam wawancara langsung kepada beberapa informan ditegaskan kembali bahwa memang aktivisme politik politisi Perempuan yang terjun ke dunia politik memiliki motivasi konstruktif. Hal itu dapat disimak dari ucapan politisi perempuan Partai Demokrat Banten Bernama Zayna Zanzani Putri Susilo, sebagai berikut:
“….memang  udah  dari  kelas  tiga  SD  teteh  itu  ikut-ikutan ... kampanye,  ke pelosok-pelosok ke masyarakat, udah ikut-ikutan dari kecil jadi tau kaya gimana itu partai politik, dan juga ketika teteh tau itu tuh denger-denger kenapa jadi dewan itu penting, untuk dapat merepresentasikan masyarakat dan juga agar mampu mewakili masyarakat.”
Sama halnya dengan Noviyanti Politisi Perempuan DPC PKS Kota Serang yang aktif dan terjun dalam partai politik. Ia menjelaskan bahwa:
“... jadi saya dalam hal ini tidak ingin hanya sekedar mengisi kekosongan saja terlebih Ketika saya dicalonkan, saya inginnya dicalonkan untuk menang bukan hanya  pelengkap  atau  pemanis  saja.  Karena  bagi  saya  PKS  ini  partai  yang mampu memperjuangkan anggota yang akan maju. Sehingga Novy ingin terjun di dalamnya untuk dapat menyuarakan hak-hak Perempuan... Saya ikut gabung di PKS.”
Selain itu, perspektif lain yang juga menarik ialah paparan dari Neng Yayat Nurhayati yang  merupakan  Direktur  Eksekutif  DPD  Partai  Demokrat  Provinsi  Banten.  Dia menjelaskan bahwa aktivitasnya di partai “ karena berbagai dorongan yang kami lihat baik softskill maupun kemampuan kerja. Nah itu tuh dilihat dari bagaimana kemudian kita mampu mengajak  dan  mampu  terlibat  untuk  dapat  menghidupkan  partai  politik .”  Artinya keberdayaan  politisi  Perempuan  di  tubuh  partai  sudah  memiliki  nilainya  tersendiri ditambah mereka juga mampu memberi warna khas atas setiap pengorganisasian partai politik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  menunjukkan  bahwa  partisipasi  perempuan dalam dunia politik memiliki tujuan dan cita-cita yang besar, meskipun dilihat dari kuantitas dalam partai politik masih di dominasi oleh kader laki-laki. Namun dalam konteks ini, kami sama  sekali  tidak  menyoal  perbedaan  jumlah  kuantitas  politisi  laki-laki  dan  perempuan, namun bagaimana aktivitas perempuan dalam partai politik dan apa yang perankan politisi perempuan saat terjun dalam partai politik. Adapun tujuan kader perempuan terjun dalam dunia politik karena mereka menganggap bahwa aspirasi dan perjuangan perempuan itu mereka  yang  lebih  memahami  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Hal  itu  diucapkan  oleh Noviyanti dari kader PKS Kota Serang:
“Didasarkan dari hati, untuk segala hal yang memang memiliki itikad, jadi saya lebih  fokus  ke  muda  bergerak  berdampak  dan  bersinergi,  sehingga  kita generasi muda harus siap dan harus mampu melewati hal ini. Tadi itu, percaya diri harus dari hati, misalnya pasti aja nanti ada yang bilang itu siapa ya, jadi kita  coba  terjun  berbagai  organisasi  dan  berharap  kepada  generasi  muda untuk  melakukan  perubahan.  Bahwa  keterwakilan  perempuan  itu  sangat penting  untuk  dapat  terlibat  dan  juga  ikut  serta  untuk  dapat  menyuarakan aspirasi  masyarakat,  jadi  saya  ingin  menampung  dan  menyuarakan  aspirasi perempuan.”
Politisi perempuan terjun dalam partai politik memiliki tujuan dan cita-cita, yaitu ingin menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan, baik di eksekutif maupun legislatif. Selain dari itu,  secara  umum  perempuan  menginginkan  perubahan-perubahan.  Atas  dasar  itu, menurut  Noviyanti  juga  menekankan  soal  perempuan  harusnya  banyak  berpikir  untuk dapat bergerak dan bersinergi sesuai dengan keinginan untuk dapat mengangkat marwah kaum  perempuan.  Namun  persoalan  keterpilihan  politisi  Perempuan  nyatanya  masih terdapat  begitu  banyak  tantangan  dan  hambatannya.  Salah  satu  persoalan  yang disorotinya ialah “ perempuan tidak memilih perempuan, yang mana seharusnya perempuan memilih  perempuan .”  Bagaimana  kemudian  kaum  perempuan  dapat  terwakili kepentingan-kepentingan dasarnya jika yang mengisi kursi legislatif ialah kaum laki-laki.
Selanjutnya  keberdayaan  mentalitas  politisi  perempuan  diistilahkan  oleh  Politisi Muda Partai Demokrat yakni Zayna dengan slogan “ Wadon Wanten .” Artinya perempuan berani,  yang  dimaksudnya  ialah  Perempuan  harus  berani  dan  tidak  takut  dalam memperjuangkan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dasar  kaum  perempuan.    Memang penguatan pengarusutamaan gender dan keadilan gender di tengah masyarakat Banten khususnya  dan  segenap  bangsa  Indonesia  umumnya  perlu  diejawantahkan  secara  lebih
serius.  Alhasil kebijakan-kebijakan  pro-perempuan  seperti  kesejahteraan,  kesehatan, pendidikan,  keluarga,  kekerasan,  lingkungan  hidup,  dan  lainnya  yang  terkadang  masih diabaikan dan tidak menjadi prioritas (Jovani, 2017; Wahyudi, 2019) .
Politik Catch-all Partai Demokrat dan PKS terhadap Politisi Perempuan
Pada  bagian  ini  kami  menyajikan  gambaran  mengenai  dinamika  politik catch-all berbasis gender mainstreaming . Artinya kami menelusur bagaimana aktivitas politik Partai Demokrat dan PKS dalam membangun ruang inklusif atas kehadiran politisi perempuan di tubuh partai-partai politik tersebut.
Setiap anggota partai politik memiliki tugas pokok dan fungsinya, keterlibatan kader dalam partai politik adalah salah satu syarat untuk mencalonkan diri baik itu di eksekutif maupun legislatif. Penempatan politisi perempuan dalam struktur organisasi partai politik di Provinsi Banten tidak lagi dipengaruhi oleh aspek kultural patriarki melainkan lebih pada persoalan background kekuasaan  dan  kewenangan  yang  sedang  dimiliki  oleh  politisi perempuan.  Beberapa  contohnya  ialah  Iti  Octavia  Jayabaya  yang  menjadi  Ketua  Dewan Pimpinan  Daerah  (DPD)  Partai  Demokrat  Provinsi  Banten  merupakan  orang  nomor  I  di salah satu wilayah di Banten yakni menjadi Bupati Lebak dua periode. Begitu juga dengan Nuraeni  yang  menjabat  Ketua  Dewan  Perwakilan  Cabang  (DPC)  Kota  Serang  Partai Demokrat.  Ia  terpilih  dan  dipilih  menjadi  pimpinan  tertinggi  di  wilayah  tersebut dikarenakan  jabatannya  sebagai  anggota  DPR  RI.    Atas  dasar  itu,  logika  politik catch-all Partai Demokrat lebih memposisikan politisi Perempuan sebagai aktor sentral dalam tubuh partainya dilihat dari kepemilikan kuasa dan kapasitas modal yang melekat pada politisi Perempuan tersebut. Artinya politisi Perempuan tidak selalu berstatus subordinat dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif patriarki (Suwastini, 2013).
Progresivitas laku politik catch-all lainnya yang menarik adalah soal kandidasi politisi Perempuan  sebagai  calon  anggota  legislatif.  Hal  demikian  disampaikan  langsung  oleh Noviyanti, Politisi Perempuan asal PKS Kota Serang yang memaparkan sebagai berikut:
“Tadi itu proses pencalonan dilakukan karena melihat saya juga kader dari PKS, jadi  saya  siap  karena  melihat  peluang  yang  ada.  Masa  ia  ada  peluang  kita lepaskan kan sayang. Secara ekonomi memang penting tapi kembali lagi bahwa di PKS itu mensupport siapapun yang ingin terlibat dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindakannya . ”
Berlandaskan  pada  narasi-narasi  di  atas,  penempatan  politisi  perempuan  di  Partai Demokrat dan PKS tidak lagi secara dominan dipengaruhi oleh nalar patriarki. Melainkan eksistensi dan aktivisme politisi perempuan memang terdorong atas aturan formal yang berlaku soal affirmative action alokasi minimal 30%. Alhasil peluang untuk kehadiran politisi Perempuan di tubuh partai-partai politik dan pencalonan politisi perempuan sebagai calon anggota  legislatif  sangat  terbuka  lebar.  Hal  demikian  juga  ditegaskan  oleh  politisi perempuan Partai Demokrat Banten, Zayna Zanzani Putri Susilo yang menegaskan bahwa adanya  instruksi  Ketua  Umum  DPP  Partai  Demokrat  Agus  Harimurti  Yudhoyono  yang diharuskan melibatkan kaum Perempuan dalam pengorganisasian partai tersebut. Berikut pernyataan Zayna: “ Nah amanatnya untuk kita , sesuai dari arahan Ketum Pak AHY bahwa perempuan  harus  dilibatkan .”  Di  samping  itu,  keterbukaan  partai  lain  seperti  PKS  juga dalam  membangun  politik catch-all berperspektif  gender  kiat  terasa,  berikut  ungkapan yang disampaikan narasumber Noviyanti selaku Caleg DPRD asal PKS: “Jadi emang bener- bener mentalnya yang harus dimaksimalkan. Kan kalo kuota mah ya udah 30% perempuan harus ikut serta dan terlibat dalam ranah partai politik.”
Dukungan Partai Demokrat dan PKS di wilayah Banten terhadap proses pencalonan politisi  Perempuan  sebagai  caleg  tidak  hanya  berupa  dukungan  moril,  melainkan  juga adanya  dukungan  materi.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Zayna  dalam  wawancara  mendalam yang  menjelaskan  bahwa:  “ Keterwakilan  anggota  atau  calon  dari  kader  Demokrat,  yang baru masuk ke PD, yakni... Bu Epih beliau hanya ibu rumah tangga saja, jadi perempuan tuh punya unik yang berbeda, tapi kalo soal urusan ekonomi kita juga harus memikirkan.” Politisi Perempuan  PKS  Noviyanti  juga  menegaskan  hal  yang  sama  bahwa  di  PKS  Kota  Serang politisi  Perempuan  seperti  dirinya  memperoleh  dukungan  moril  dan  materil . Berikut ungkapannya:
“Jadi di PKS itu yang tidak punya uang juga bisa mencalonkan diri untuk menjadi wakil  rakyat,  tapi  di  PKS  itu  mencari  yang  siap  dan  bertanggungjawab,  jika dilihat  dari  orang  lain  bahwa  keluarga  saya  secara  ekonomi  masih  dibilang ekonomi  ke  bawah  ke  bawah  lagi  bahkan  di  bawah  lagi.  Tapi  PKS  mampu memfasilitasi saya untuk bisa mencalonkan diri dari Partai PKS ini.
Selanjutnya laku politik catch-all beroperasi juga dalam proses penguatan kapasitas politisi  Perempuan  dalam  bentuk  pelatihan  kader . Dalam  melaksanakan  program  kerja baik  politisi  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  kedudukan  yang  sama,  sehingga  tidak
adanya kesenjangan dalam mendapatkan pelatihan, bimbingan, dan lainnya dalam partai politik, jadi sama-sama saja dengan kader laki-laki. Contohnya di Partai Demokrat Banten adanya bimbingan teknis bagi seluruh calon anggota legislatif, dan lainnya tanpa adanya pengkhususan.
“...Kader  sebelumnya  telah  dilatih  melalui  bimteks  atau  bimbingan  teknis terlebih  dahulu  untuk  bisa  atau  tidak  bisa,  tapi  dalam  hal  ini  bukan  hanya sekedar  secara  ekonomi  ya,  di  mana  ketika  seseorang  maju  dan  sudah  pasti orang tersebut sudah tau kemampuannya dan sudah pasti tau konsekuensinya ya. Nah gimana-gimananya itulah kita pasti sudah punya kualifikasi bagaimana kemudian kita mampu untuk maju”
“Jadi  kalo  di  Demokrat  secara  keseluruhan  itu  tuh  memang  bener-bener terstruktural  bahwa  perempuan  tidak  dianggap  lemah  kenapa  seperti  itu karena di PD juga kan Bu Iti juga kan perempuan... ya gak melihat bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan di sama ratakan tanpa adanya tindakan yang dikesampingkan  sehingga  harus  profesional  aja” (Wawancara  dengan  Zayna Zanzani Putri, Politisi Perempuan asal Partai Demokrat).
Dalam  pemberian  pelatihan  dan  program-program  partai  politik  tidak  adanya kesenjangan  baik  politisi  laki-laki  maupun  perempuan.  Hal  ini  juga  ditandaskan  oleh Noviyanti  Politisi  PKS  yang  mengucapkan  bahwa “saya juga pernah mengikuti pelatihan- pelatihan  misalnya  pelatihan  tersebut  dilakukan  untuk  pembekalan  partai  politik.” Tidak adanya  kesenjangan  memberikan  tanda  bahwa  setiap  partai  memberikan  pendidikan terhadap kader-kadernya tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. Berbagai aturan dirancang  demi  memberikan  ruang  kebebasan  bagi  para  politisi  perempuan  untuk membawa  dan  menyampaikan  aspirasinya.  Selain  itu  juga  sebetulnya  menggambarkan betapa  urgennya  isu  perempuan  dalam  perpolitikan.  Keterlibatan  perempuan  di  ruang publik dan menjadikan partai politik sebagai wadahnya adalah sebuah bentuk keyakinan bahwa  tingkat  keterwakilan  perempuan  akan  berdampak  positif.  Kebijakan-kebijakan pengarusutamaan gender akan tersentuh bila memang sesungguhnya perempuan terlibat secara aktif dan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan (Fata, 2014).

## KESIMPULAN
Aktivisme  politisi  perempuan  dalam  partai  politik  sangat  terbuka,  dalam  hal  ini perempuan  memiliki  tempat  khusus  dalam  pengorganisasian  partai  politik.  Alasan perempuan aktif dalam partai politik dikarenakan aspirasi dan perjuangan perempuan itu mereka  yang  lebih  memahami  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Alhasil  kehadiran  kaum
perempuan di Partai Demokrat dan PKS sebagai kader partai dan kandidat calon anggota legislatif sangat fundamental. Karena tanpa eksistensi Perempuan dalam pengorganisasian partai, partai tersebut akan mengalami masalah administratif dan akan dilakukan  peninjauan  atas  keikutsertaannya  sebagai  peserta  pemilu.  Kemudian  dari beberapa penjelasan informan yang merupakan politisi Perempuan didapat fakta bahwa adanya  dukungan  materil  dan  non-material  dari  kedua  partai  tersebut  kepada  politisi perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik elektoral. Selanjutnya hal yang menarik ialah  proses  kedua  partai  tersebut  dalam  membangun  politik catch-all yang  merangkul kaum  perempuan  sebagai  politisi  mengeliminasi  konstruksi  patriarki  di  dalam pengorganisasian  partai.  Untuk  pencalonan  dalam  partai  politik  sangat  terbuka  lebar  di setiap  partai  politik,  sehingga  perempuan  diberikan  kesempatan  untuk  mengikuti kontestasi politik.
Dari hasil kajian ini tim penulis sesungguhnya memberikan tawaran perspektif atas konstruksi  keadilan  gender. Pertama ,  dimensi  aktivisme  politik  Perempuan  saat  ini merupakan  hal  yang  progresif  dan  diapresiasi  bukan  sebaliknya  dieksklusi  maupun didiskreditkan. Kedua ,  Partai  Demokrat  dan  PKS  membangun  politik catch-all terhadap eksistensi  politisi  Perempuan  didasari  kebutuhan affirmative  action dan  fungsionalisasi politisi perempuan sebagai pemberi warna dalam pengorganisasian partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut mereduksi kebanyakan studi atas pertentangan eksistensi  Perempuan  dengan  konstruksi  patriarki.  Justru  hasil  kajian  ini  mengeliminasi geliat  budaya  patriarki  dalam  penempatan  politisi  Perempuan  sebagai  kader  partai  dan calon anggota legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, R., & Müller, H. (2020). The Politics of Women Empowerment: Female Leaders in The Uae. Hawwa , 18 (1), 8–30. Https://Doi.Org/10.1163/15692086-12341368
Agrippa, C., & Astell, M. (1992). Note: Place of Publication For Works Printed Before 1800 Is London Unless Otherwise Stated. Women, Texts, And Histories: 1575-1760 , 269.
Candra,  P.  H.  (2019).  Kritik  Feminisme  Postkolonial  Untuk  Membongkar  Kultur  Patriarki Dalam Budaya Manggarai. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio , 11 (1), 107–116.
Fata, A. K. (2014). Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik.
Jurnal Transformasi Administrasi .
Godjali, Moh. R., & Mayrudin, Y. M. (2020). Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Fatayat Dan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) , 6 (1), 1– 19.
Heryati, E. (2005). Perempuan Di Parlemen. Forum Ilmiah Indonusa , 2 (3), 20–26.
Hurriyah.  (2019a). Partisipasi  Tanpa  Representasi:  Analisis  Relasi  Organisasi  Sayap Perempuan Dengan Partai Politik di Indonesia . 2 (1), 89.
Hurriyah.  (2019b). Partisipasi  Tanpa  Representasi:  Analisis  Relasi  Organisasi  Sayap Perempuan Dengan Partai Politik di Indonesia . 2 (1), 89.
Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Godjali, M. R. (2018). Pengarusutamaan Gender Melalui Partisipasi Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten .
Mann, T., Lamberts, R. P., & Lambert, M. I. (2013). Methods Of Prescribing Relative Exercise Intensity: Physiological and Practical Considerations. Sports Medicine , 43 , 613–625.
Matland,  R.  E.  (1993).  Kelembagaan  Variabel  Yang  Mempengaruhi  Representasi Perempuan Di Badan Legislatif Nasional: Kasus Norwegia. Jurnal Politik , Vol. 55, N , 737–755.
Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan Pada Pengorganisasian Partai-Partai Politik. Ijd-Demos , 4 (3).
Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik. Jurnal Studi Gender Dan Anak , 7 (02), 131–143.
Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan  Dalam  Partai  Politik:  Studi  Fenomenologi  Pada  Politisi  Perempuan  Di Banten. Journal Of Political Issues , 4 (2), 137–151. Https://Doi.Org/10.33019/Jpi.V4i2.81 Panjaitan, M. E. F. (2014a). Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Affirmative . Panjaitan, M. E. F. (2014b). Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Affirmative .
Prager, L. (2020). Emirati Women Leaders In the Cultural Sector: From “State Feminism” To Empowerment? Hawwa , 18 (1), 51–74. Https://Doi.Org/10.1163/15692086-12341370
Shaya, N., & Abu Khait, R. (2017). Feminizing Leadership in The Middle East: Emirati Women Empowerment  and  Leadership  Style. Gender  In  Management , 32 (8),  590–608. Https://Doi.Org/10.1108/Gm-07-2016-0143
Studlar, D. T., & Welch, S. (1991). Does District Magnitude Matter? Women Candidates In London Local Elections. Western Political Quarterly , 44 (2), 457–466.
Suciptaningsih,  O.  A.  (2010).  Partisipasi  Perempuan  Dalam  Lembaga  Legislatif  Di Kabupaten Kendal. Komunitas , 2 (2).
Supriyadi,  T.,  Julia,  J.,  &  Firdaus,  E.  (2019).  The  Problems  of  Gender  Equality:  A Reconstruction  of  Islamic  Doctrine. Journal  Of  Social  Studies  Education  Research , 10 (2), 91–110.
Talaohu,  A.  R.  (2021).  Partisipasi  Politik  Kaum  Perempuan  Dalam  Pemilu  Legislatif  Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. Besterkunde .
Timur,  M.  K.  L.,  &  Suriani,  I.  (2017). Eksistensi  Perempuan  Dalam  Budaya  Patriarki  Pada Masyarakat Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan .
Tuhri, M. (2018). Matrilineal Dan Bundo Kanduang: Tantangan Perempuan Minangkabau Dalam  Menjaga  Tradisi  Lokal  Dalam  Konteks  Masyarakat  Indonesia  Yang Multikultural. Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim , 219.
Wan Asrida, Wazni, C. P. D. (2016). Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan . 1–23.
Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 6 (1), 1–27.