## VOX POPULI

## Volume 4 Nomor 2 Desember 2021
ISSN 2087-3360  eISSN 2714-7657

## POLITIK DAN HUKUM
Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Wahyuni 57-68

## Hak dan Keterwakilan Politik dalam Arena Politik Indonesia
M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam 69-79
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
Lorent Tombi, Muhtar, Arifin 80-94
Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
Barik Ramadhani P.
95-108
Perempuan dan Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Covid-19
Astri Nugrayanti A., Anggriani Alamsyah, 109-118
Persepsi Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme
Yusti Ramadhani, Zulfiani, Reskiyanti Nurdin, Awal Muqsith 119-130

## Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (69-79) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia

## M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: mteguhsetyadi09@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  mencoba  untuk  menganalisis  bagaimana  hak  dan  keterwakilan perempuan dalam arena politik Indonesia sebagai representatif kesetaraan gender.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan  pendekatan  studi  literature.  Adapun  hasil  analisis  bahwa  hak perempuan  dalam  arena  politik  di  Indonesia  masih  di  pandang  sebelah mata  oleh  partai  politik.  Begitupun  budaya  patriarki  masih  sangat mengakar  yang  menyebakan  minimnya  keterwakilian  perempuan  dalam arena politik Indonesia.

## Kata Kunci :
Kesetaraan Gender, Hak Politik, Keterwakilan Perempuan

## PENDAHULUAN
Diskursus  soal  kesetaraan  gender  adalah hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Melihat  kondisi  di  mana  perempuan merasa  bahwa  mereka  terdominasi  oleh laki-laki, mereka tidak mendapatkan posisi yang  sama  dengan  laki-laki,  perempuan selalu  di  tempatkan  di  bawah  laki-laki, bahkan  tidak  sedikit  perempuan  yang hanya  di  jadikan  sebagai  alat  pemuas birahi  laki-laki.  Hal  inilah  yang  dikenal sebagai  budaya  patriarki  di  Indonesia hingga  hari  ini.    Hal  tersebut  kemudian memunculkan  berbagai  macam  perlawan- an  kaum  feminis  untuk  menyetarakan derajat  laki-laki  dan  perempuan  di  ranah publik  dan  memperjuangkan  kebebasan perempuan dari kungkungan laki-laki yang
selalu mendominasi  dan  menguasai  dalam segala hal.
Fenomena  tuntutan  terhadap  kesetaraan gender  semakin  menarik  ketika  dikaitkan dengan  politik,  karena  dalam  sejarah perpolitikan  Indonesia  berbagai  dinamika soal  gender  dalam  politik  sudah  menjadi rahasia  publik  bahwa  perempuan  selalu didominasi  oleh  laki-laki.  Bahkan,  pernah dalam  satu  masa  tingkat  keterwakilan perempuan  sangat  menurun  di  Indonesia, meskipun  itu  di  masa-masa  berikutnya mulai  meningkat  meski  belum  maksimal, akan tetapi setidaknya ada progres ke arah yang lebih untuk menunjukkan bahwa ada pergerakan  dari  kaum  perempuan  untuk meruntuhkan  budaya  patriarki  yang  sudah mengakar di negara Indonesia.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (69-79) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Kemudian bagaimana hak dan keterlibatan perempuan dalam arena politik di Indonesia?.  Melihat  kondisi  keterwakilan perempuan  dalam  arena  politik  Indonesia beberapa  tahun  terakhir  ini  memang terlihat  meningkat  namun  belum  juga memenuhi  kuota  yang  di  tetapkan  untuk 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah ideologi atau pemikiran yang sudah penuh  dengan  doktrin  bahwa  “perempuan cukup  di  rumah  saja,  urus  anak,  urus suami dan menjadi ibu rumah tangga yang baik”  hal  seperti  ini  biasanya  adalah wejangan  yang  sering  di  pesankan  oleh orang  tua  kepada  anak  gadisnya,  doktrin- doktrin seperti ini masih kental pada tahun 70-an  sampai  90-an,  karena  pada  saat  itu pendidikan  masih  sangat  minim  di Indonesia  bahkan  perempuan  dalam  hal pendidikan  mereka  tidak  begitu  tertarik terkhusus  perempuan-perempuan  yang berada  di  daerah-daerah  pelosok.  Bahkan dalam  persoalan  romantisme  ranjang orang  tualah  yang  menentukan  seperti halnya dalam novel Sitti Nurbaya. Namun saat  ini  zaman  telah  berubah,  tradisi tersebut sedikit demi sedikit sudah terkikis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hak  politik  adalah  hak  semua  warga negara,  baik laki-laki  maupun  perempuan. Namun  faktanya  perempuan  hari  ini merelakan  hak  politik  meraka  digerogoti oleh  kaum  laki-laki,  hal  ini  terlihat  dari tidak  terpenuhinya  kuota  perempuan  di legislatif.  Perjuangan  perempuan  dalam memperjuangkan kesetaraan gender masih belum  terwujudkan  secara  maksimal  di
Indonesia.  Hal  ini  bukan  lagi  persoalan tekanan  dari  laki-laki,  tetapi  ini  kembali lagi  kepada  doktrin  masa  lalu  yang  sulit terhapus  dari  memori  ingatan  bahwa “kesuksesan  perempuan  ketika  dia  bisa masak dengan enak dan bisa membahagia- kan  suaminya”.  Dari  sinilah  kemudian berakar  paham  dalam  diri  perempuan  itu sendiri  bahwa  perempuan  menganggap dirinya  tidak  mampu  dan  menganggap menjadi politisi adalah pekerjaan laki-laki. Untuk  mengatasi  fenomena  ini  maka diperlukan  pendidikan  politik  dan  gender yang  terarah  kepada  kaum-kaum  perem- puan  yang  masih  merasa  takut  dan  tidak mampu  bersaing  secara  politik  dengan laki-laki. 1
Untuk  meretas  hambatan  selama  ini,  10 tahun  yang  lalu  Indonesia  telah  menge- luarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakil- an  Rakyat  Daerah  yang  mengharuskan partai politik yang mengikuti pemilu untuk mengisi  kuota  perempuan  30%  dalam nama-nama  calon  legislatif  dan  paling kurang  satu  perempuan  dari  tiga  calon legislatif yang diajukan. 2
Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu persoalan bagaimana hak dan keterwakilan
1 Very  Wahyudi,  “Peran  Politik  Perempuan Dalam  Perspektif  Gender”, Jurnal  Kajian  Politik Islam, Vol. 1, No. 1 (2018), h. 63-83.
2 Arin Fithriana & Jeanie Annissa, “Perbandingan Kualitas Demokrasi dalam Perspektif Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Thailand”, Jurnal Sawala , Vol. 4, No. 2 (2016), h. 13-24.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (69-79) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
perempuan  dalam  arena  politik  Indonesia, walau  penelitian  tentang  keterwakilan perempuan  dalam  politik  Indonesia  sudah banyak  diteliti  sebelumnya,  akan  tetapi persoalan  hak  dan  kaitannya  dengan keterwakilan  perempuan  di  arena  politik sebagai  representatif  gender  masih  perlu didiskusikan  kembali  untuk  menguatkan wacana kesetaraan gender.

## KAJIAN PUSTAKA
Walaupun  banyak  penelitian  sebelumnya yang  juga  mengkaji  tentang  kesetaraan gender  dalam  aspek  keterwakilan  perem- puan  dalam  arena  politik  di  Indonesia. Peneliti  hanya  menyajikan  tiga  penelitian tanpa  mengenyampingkan  kajian-kajian yang sudah ada. Kajian pertama dilakukan oleh  L.  Fitri  Indrayanti  dan  Yuliana Akhmad  dengan  judul Partisipasi  Perem- puan  Dalam  Berpolitik  untuk  Kesetaraan Gender .  Kajian  L.  Fitri  Indrayanti  dan Yuliana  Akhmad  memiliki  tujuan  untuk memperlihatkan  bahwa  sebagai  tonggak utama  demokrasi,  sudah  waktunya  partai politik  ambil  bagian  dalam menyukseskan agenda  keterwakilan  perempuan  dalam ranah politik di Indonesia.
Kajian  ini  menjelaskan  bahwa  ada persoalan  serius  mengenai  keterwakilan perempuan  di  kancah  politik,  melihat posisi  perempuan  dipandang  sebelah  mata dan  dianggap  tidak  tepat  bersaing  di panggung  politik.  Keberpihakan  partai politik  terhadap  keterwakilan  perempuan masih  setengah-setengah.  Hal  ini  terlihat ketika  memasuki  masa  pemilu  semua partai  politik  mencoba  untuk  mengangkat
persoalan  gender,  tetapi  tujuan  terlihat tidak  begitu  serius.  Tulisan  Fitri  dan Yuliana  juga  menjelaskan  bahwa  hierarki masyarakat  yang  belum  berpengetahuan gender,  pada  umumnya  telah  memposisi- kan  tugas  laki-laki  untuk  menanggung tanggungjawab  mencari  uang,  sedangkan perempuan menyelesaikan pekerjaan rumah,  dan  salah  satu  tugas  berat  yang sangat  mulia  untuk  para  perempuan  yaitu melahirkan.  Dalam  hal  politik,  tidak sedikit  orang  yang  masih  menganggap bahwa  laki-laki  yang  harus  diutamakan  di arena  politik  dibandingkan  perempuan. Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini menjelaskan bahwa menambah keterwaki- lan  perempuan  dalam  parlemen  bukan hanya  soal  perempuan  mampu  mewujud- kan kepentingannya, namun ada nilai yang lebih  besar,  yaitu  etika  kepedulian.  Dan salah satu penghambat keterwakilan perempuan  dalam  arena  politik  adalah persoalan  kultur  budaya  patriarki  yang masih  kental  di  Indonesia,  padahal  pada dasarnya  hak  antara  laki-laki  dan  perem- puan di area politik adalah sama. 3
Penelitian  Benni  Erick  dan  Masyitah dengan  judul Keterwakilan  Perempuan Dalam  Partai  Politik  Perspektif  Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini menggambarkan dan  menempatakan  peran  perempuan Indonesia  sebagai  manusia  yang  lahir dalam  kondisi  yang  dramatis.  Di  mana  di satu  kondisi  perempuan  dituntut  untuk
3 L.  Fitri  Indrayanti  &  Yuliana  Akhmad, “Partisipasi  Perempuan  Dalam  Berpolitik  Untuk Kesetaraan  Gender”  dalam  https://www.academia .edu/39491538/PARTISIPASI_PEREMPUAN_DA LAM_BERPOLITIK_UNTUK_KESETARAAN_ GENDER diakses 11 Desember 2021.
menguasai  semua  bidang  dan  di  satu  sisi perempuan juga harus mengenai kodratnya sebagai  perempuan.  Dalam  penelitian Benni Erick dan Masyitah ini menjelaskan bahwa  perempuan  selalu  dibayangi  oleh pendapat  yang  lahir  dari  masyarakat tentang perempuan wajib mengabdi kepada  keluarga.  Secara  umum  dalam mendiskusikan  keberadaan  hak-hak  pere- mpuan  dalam  berpolitik  ada  pandangan liberal  progresif  yang  menyetujui  perem- puan  berpolitik  dan  secara  kontekstual disimpulkan  kalau  kaum  perempuan  juga mempunyai  ruang  untuk  berpolitik  dan menjadi  seorang  pemimpin  seperti  halnya laki-laki. 4
Penelitian  Cut  Sukmawati,  Murniati  dan Ferizaldi yang berjudul Kesetaraan
Gender Di Arena Politik (Studi Penguatan Posisi  Perempuan  Dalam  Politik  di Kabupaten  Aceh  Utara) .  Penelitian  ini bertujuan untuk mengungkap keterwakilan perempuan  pada  pemilu  legislatif  2014  di Aceh.  Dan  juga  bertujuan  untuk  meng- analisa pandangan masyarakat Aceh tentang  isu-isu  perempuan,  terkhusus keterlibatan  mereka  dalam  politik.  Dalam penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  budaya pariarki, politik dianggap sebagai wilayah- nya laki-laki.
Dalam  budaya  patriarki  politik  dianggap oleh masyarakat tidak sejalan dengan jiwa perempuan  yang  dianggap  oleh  mereka feminis. Adapun temuan dari penelitian ini
4 Benni  Erick  &  Masyitah,  “Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar’iyyah ”, Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol. 3, No. 2 (2020), h. 200-212.
memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan  belum  ada  perubahan  dari pemilu  April  2009  lalu.  Yang  menjadi penyebab dari peristiwa ini adalah masalah internal  dari  diri  caleg  perempuan  yang berhubungan  dengan  finansial,  motivasi, ambisi atau semangat mereka. Di satu sisi persoalan ini juga  dilatarbelakangi  adanya efek  dari  budaya  patriarki  di  internal masyarakat.  Dari  partai  sendiri,  meskipun undang-undang  dalam  pemilu  legislatif mewajibkan  perempuan  harus  memenuhi kuota  30  persen,  namun  para  anggota partai  yang  kebanyakan  laki-laki  hanya setengah  hati  mendukung  caleg  perem- puan  agar  lolos  pada  pemilu  2014.  Dan adanya  pemahaman  keagamaan  yang keliru  tentang  pelarangan  untuk  perem- puan  berkecimpung  di  arena  politik  juga menjadi  tembok  pembatas  yang  besar untuk kaum perempuan, meskipun sebagaian  mengerti  bahwa  laki-laki  dan perempuan  mempunyai  kesempatan  yang sama. 5
Kesamaan  kajian  yang  saya  lakukan dengan  tiga  penelitian  sebelumnya  adalah sama  meneliti  atau  mengkaji  persoalan kesetaran  gender  dalam  hal  ini  persoalan keterwakilan  perempuan  dalam  arena politik.  Tiga  penelitian  sebelumnya  mem- punyai  fokus  kajian  yang  berbeda-beda dalam  melihat  keterwakilan  perempuan dalam  arena  politik.  Adapun  perbedaan penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian
5 Cut  Sukmawati,  Murniati  &  Ferizaldi, “Kesetaraan  Gender  Di  Arena  Politik  (Studi Penguatan  Posisi  Perempuan  Dalam  Politik  Di Kabupaten  Aceh  Utara”, Jurnal  Transformasi Administrasi , Vol. 04, No. 02 (2014), h. 727-746.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (69-79) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
yang  saya  laksanakan  yakni  penelitian yang  saya  lakukan  tidak  hanya  berfokus pada  persoalan  keterwakilan  perempuan dalam  arena  politik  saja,  namun  akan memfokuskan  juga  pada  persoalan  bagai- mana  hak  politik  perempuan  sebagai representatif dari kesetaraan gender.

## TINJAUAN TEORETIS

## HAM dan Kesetaraan Gender
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  mulai  dipakai dengan  resmi  dalam  Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  terkhusus  bagian awal  pasal  1(3),  pasal  13  (1-b),  pasal  55 (c), pasal 62 (2), pasal 68 dan pasal 76 (c) yang  disahkan  di  San  Francisco  pada  25 Juni 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak kebebasan  yang  pada  umumnya  dianggap sebagai  hak  istimewa  yang  melekat  dari manusia  sebab  hakikat  dan  kodrat  kelahi- rannya  sebagai  manusia.  Hal  ini  dianggap umum  dengan  alasan  bahwa  hak-hak tersebut  adalah  bagian  dari  eksistensi kemanusiaan  setiap  orang,  tanpa  meman- dang  warna  kulit,  identitas,  usia,  jenis kelamin, ataupun agama.
Selanjutnya,  ada  lima  aturan  dasar  yang menjadi  fokus  dalam  menegakkan  HAM yaitu  di  antaranya; Pertama, Kesetaraan.
Kesetaraan  merupakan  artikulasi  dalam konsep  menghormati  manusia  sebagai individu  yang  bebas. Kedua, Non  Disk- riminasi.  Memperlihatkan  bahwa  tidak satupun orang bisa disingkirkan eksistensi- nya  hanya  karena  persoalan  orientasi seksual,  perbedaan  ras,  warna  kulit, agama,  bahasa,  kepercayaan  politik  atau ideologi,  dan  kebangsaan  atau  kewarga-
negaraan. Ketiga ,  Tak  Terbagi.  HAM bercampur  dan  tidak  bisa  dipisahkan termasuk di antaranya adalah hak kebebas- an  sosial  atau  hak  istimewa  politik,  hak ekonomi,  sosial  budaya  dan  hak-hak kolektif. Keempat, Saling  Bergantung.
Untuk memenuhi HAM bergantung kepada pemenuhan hak-hak yang berbeda, baik  sampai  batas  tertentu  ataupun  sepe- nuhnya. Kelima, Kewajiban.  Kewajiban menekankan  setiap  negara,  seseorang  dan elemen  yang  berbeda  harus  bertanggung jawab  untuk  jaminan  dan  pemenuhan HAM. 6
HAM  memainkan  peranan  yang  sangat penting  dalam  mewujudkan  kesetaraan. Dalam  konteks  Indonsia,  HAM  dapat digunakan  sebagai  alasan  untuk  saling menghormati dan menghargai dan melihat satu sama lain sebagai satu individu tanpa ada  diskriminasi  antara  yang  satu  dengan yang  lainnya.  Pemerataan  di  dalam  suatu bangsa  dan  keutuhan  suatu  negara  dapat diakui  ketika  HAM  dilakukan  dengan tepat.  Dari  falsafah  Indonesia  sendiri, HAM  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  ideo- logi  bernegara  di  Indonesia  yaitu  Panca- sila.  Hal  ini  sejalan  dengan  pidato kenegaran yang disampaikan oleh presiden pada  tanggal  16  Agustus  1990  yang menekankan  bahwa  definisi  HAM  dalam perspektif  bangsa  Indonesia  tergambar dari  sila  “Kemanusiaan  yang  adil  dan
6 Muhammad  Ashri, Hak  Asasi  Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018).
Hak dan Keterwakilan... | 74
beradab”  yang  disemangati  dari  sila-sila lainnya oleh ideologi Pancasila. 7
Selanjutnya, kesetaraan gender adalah hak yang  sampai  hari  ini  belum  mampu terwujudkan  dalam  kehidupan  bernegara di Indonesia. Banyak sekali dinamika yang menjadi  penghalang  dalam  mewujudkan- nya,  baik  masalah  internal  maupun eksternal  sang  individu  tersebut.  Untuk memahami  lebih  mendalam  persoalan kesetaraan  maka  perlu  diuraikan  terlebih dahulu  mengenai  konsep  dasar  gender yang berkaitan dengan judul kajian saya.
Seringkali  orang  yang  tidak  memahami konsep  gender  keliru  dalam  mengambar- kan  konsep  gender,  tidak  sedikit  orang yang  memiliki  penilaian  yang  tidak  dapat diterima tentang gender yang seringkali di identikkan  dengan  perempuan,  sehingga perjuangan  gender  selalu  direlevansikan dengan  perjuangan  hak  kaum  perempaun saja tanpa melihat keikutsertaan laki-laki.
Istilah  gender  dilahirkan  oleh  ilmuan sosial  untuk  menguraikan  kontras  antara laki-laki  dan  perempuan  secara  alamiah atau  bawaan  yang  diberikan  Tuhan  dan sesuatu  yang  merupakan  hasil  budaya yang  diturunkan  dan  diasosiasikan  oleh penduduk  yang  diidentifikasikan  dengan non  alamiah.  Gender  merupakan  perbeda- an  fungsi,  sifat,  dan  hak  laki-laki  dan perempuan  yang  diciptakan,  dibentuk  dan dikembangkan  oleh  masyarakat.  Kemudi- an  mengenai  kesetaran  gender  merupakan
7 A.  Gunawan  Setiardja, Hak-Hak  Asasi Manusia  Berdasarkan Ideologi  Pancasila (Yogya- karta: Kanisius, 2008)
suatu  situasi  di  mana  bagian  dan  ruang sosial  perempuan  dan  laki-laki,  setara, sejalan,  harmonis  dan  disesuaikan.  Situasi ini  dapat  diakui  dengan  baik  ketika  ada perlakuan  yang  adil  antara  laki-laki  dan perempuan  dengan  tidak  mengesamping- kan logika dan situasional. 8

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif, cara mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan studi  literatur, seperti  buku,  artikel,  jurnal  dan  sumber internet yang lainnya.

## PEMBAHASAN

## Hak Perempuan dalam Arena Politik
Representatif  kesetaraan  gender  antara laki-laki  dan  perempuan  di  area  publik adalah perdebatan dari masa ke masa yang belum  ada  titik  temu  mengenai  hak perempuan  dalam  arena  politik  Indonesia. Hal  ini  terbaca  dari  perilaku  perempuan yang  tidak  terlalu  ambisius  dalam  hal berpolitik dengan partai politik yang tidak begitu  ambisius  dalam  memberikan  ruang politik  kepada  perempuan  di  Indonesia. Padahal  negara  Indonesia  membutuhkan keterwakilan  perempaun  yang  setara dengan  laki-laki  dalam  dunia  politik  di Indonesia.  Ketika  melihat  sejarah  dalam politik Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga  saat  ini,  satu-satunya  perempuan
8 Herian  Puspitawati,  Lilik  Suristyowati  & Ma’mun  Sarma, Mewujudkan  Pendidikan  Adil Gender  di  Keluarga  dan  Sekolah (Bogor:  PT Penerbit IPB Press, 2019), h. 13-21.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (69-79) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
yang  pernah  berada  pada  posisi  politik tertinggi  adalah  Megawati  Soekarnoputri yang  merupakan  putri  dari  presiden pertama  Indonesia  yaitu  Soekarno,  Mega- wati  Soekarnoputri  adalah  presiden  ke-5 Republik  Indonesia.  Namun  setelah  itu belum  ada  lagi  sosok  perempuan  hebat yang  mengikuti  jejak  presiden  ke-5 tersebut.
Ketidakadilan  terhadap  kaum  perempuan dalam  arena  politik  terlihat  secara  jelas. Perempuan dilecehkan dalam arena sosial, ekonomi  dan  politik  yang  sudah  berjalan sejak  lama  dalam  sepanjang  keberadaan manusia.  Ketidakadilan  yang  dirasakan oleh perempuan dalam arena politik dilihat oleh  para  aktivis  perempuan  dan  pendu- kung  kesetaraan  serta  keadilan  gender sebagai  isu  yang  esensial.  Terlebih  lagi berdasarkan  hal  tersebut  ternyata  kaum perempuan  sampai  saat  ini  masih  merasa dilecehkan  dalam  bidang  publik  maupun domestik.  Memberi  ruang  terbuka  yang lebih  bagi  laki-laki  dibanding  perempuan sudah  sangat  efektif  memisahkan  dua arena  peran  yang  berdampak  pada  kegiat- an lainnya, termasuk persoalan berpolitik.
Kelompok  perempuan  dalam arena  politik lebih sering dijadikan sebagai peserta tidak aktif,  tim  dalam  kampanye  dan  alat  untuk meraih  jumlah  suara  saat  pemilu  berjalan. Keadaan  yang  berjalan  sejauh  sejarah keadaan pemilu di Indonesia ini di penga- ruhi  oleh  kerangka  sosial  yang  berpusat pada  laki-laki  yang  menjadikan  perem-
puan  tidak  mempunyai  kebebasan  dan kemerdekaan dalam politik. 9
Hak  politik  perempuan  di  Indonesia sebenarnya sudah ada aturan tersendirinya, meskipun  memang  belum  bisa  dianggap setara  antara  hak  politik  perempuan  dan hak  politik  laki-laki  yang  diberikan  oleh negara,  tetapi  dari  sini  perempuan  punya peluang  berpolitik  dalam  rangka  memper- juangkan kesetaraan gender. Ada beberapa undang-undang  yang  telah  mengatur  hak politik  perempuan  dan  partai  politik  di Indonesia  di  antaranya  ada  UU  No.  10 Tahun  2008  dan  UU  No.  2  Tahun  2008. UU  No.  2  Tahun  2008  mengenai  partai politik  dan  UU  No.  10  Tahun  2008  yang menekankan pentingnya pendidikan politik  dengan  memikirkan  keseimbangan dan  kesetaraan  gender.  Hal  ini  dibuat untuk  mengangkat  isu  tentang  pentingnya hak  istimewa  dan  komitmen  semua  warga negara Indonesia.  Yang berkaitan dengan kesetaraan  gender,  UU  No.  2  Tahun  2008 sudah ditetapkan secara gamblang menga- tur  bagian  keterwakilan  perempuan  dalam penyelenggaraan partai politik. 10
Kebebasan  berpolitik  merupakan  hak setiap orang untuk mengambil kesempatan atau  bagian  di  arena  perpolitikan,  dengan melibatkan  diri  mereka  dalam  kelompok-
9 Diah  Eka  Pratika,  “Perempuan  Dalam Kontestasi  Politik  (Studi  Sosiologi  Gender  Di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia)”, Skripsi (Makassar:  Fak.  Keguruan  Dan  Ilmu Pendidikan UNISMUH Makassar, 2018), h. 41. 10 Nur Asikin Thalib, “Hak Politik Perempuan Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (Uji  materill pasal  214  UU  No.10  Tahun  2008)”, Jurnal  Cita
Hukum , Vol. II, No. 2 (2014), h. 233-248.
Hak dan Keterwakilan... | 76
kelompok  politik,  kebabasan  memilih dalam  pemilu,  hak  menjadi  wakil  rakyat diparlemen dan lain-lain yang diidentikkan dengan  urusan-urusan  negara  dan  peme- rintahan.  Ketika  perempuan  memasuki arena  politik,  makai  mereka  perlu  mem- punyai  hak  kebebasan  dan  pengaturan dalam  mengambil  keputusan  yang  dapat mempengaruhi  kehidupan  yang  mencakup unsur-unsur kehidupan masyarakat.
Hak  asasi  perempuan  merupakan  hak-hak istimewa  yang  dimiliki  oleh  seorang wanita,  baik  karena  dia  seorang  individu ataupun  sebagai  seorang  perempuan. Dalam  konteks  Islam,  perempuan  mem- punyai hak kebebasan berpolitik. Laki-laki dan perempuan harus berbuat amar ma’ruf nahi  munkar dengan  melalui  beberapa metodologi  salah  satunya  adalah  dengan media politik. Seperti halnya seorang laki- laki,  perempuan  juga  memiliki  hak kebebasan  yang  sama  dalam  arena pemerintahan.  Hak-hak  perempuan  yang diakui  dan  diberikan  rasa  aman  diidentik- kan dengan hak-hak kebebasan perempuan di  bidang  politik,  di  antaranya,  hak  untuk memberikan suara dan dipilih. 11
Adanya  hak  politik  perempuan  menjadi peluang  besar  untuk  meruntuhkan  budaya patriarki, namun sayangnya hingga saat ini hak  politik  perempuan  belum  bisa  direali- sasikan  dengan  stabil  di  negara  Indonesia karena adanya pengaruh-pengaruh internal
11 Arista Aprilia, “Hak Politik Bagi
Perempuan  dalam  Pemikiran  Dr.  Yusuf  Al- Qardhawi”, Skripsi (Jakarta:  Fak.  Syariah  dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 30-40.
dan  eksternal  yang  menjadi  penghalang terbesar  dalam  mewujudkan  kesetaraan gender dalam arena politik Indonesia.

## Keterwakilan Perempuan
Perempuan  dalam  arena  politik  adalah simbol  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  dan  menunjukkan  runtuhnya budaya  patriarki  di  Indonesia,  walau  pada kenyataannya  masih  belum  bisa  terwujud secara penuh soal keadilan tersebut. Selain budaya  patriarki  yang  menjadi  peng- hambat  keterwakilan  perempuan,  ini  juga dipengaruhi  oleh  komunikasi  politik  yang kurang  baik  di  kalangan  politisi  terkait keseriusan  untuk  melibatkan  perempuan secara penuh.
Melihat  perjuangan  kaum  perempuan untuk  melenyapkan  budaya  patriarki  di arena  publik  dapat  dianggap  sebagai cahaya  penerang  bagi  keadilan  gender. Perempuan secara konsisten berjuang agar suara  mereka  didengar  dan  dapat  diakui sepanjang  kehidupan.  Begitu  juga  di Parlemen,  perempuan  berjuang  untuk memperebutkan  kursi  agar  bisa  duduk  di DPR  dengan  harapan  dapat  menyampai- kan suara perempuan.
Keterwakilan  perempuan  dalam  arena politik,  terjadi  naik  turun  mulai  tahun 1950.  Penggambaran  keterwakilan  perem- puan  yang  paling  minim  yaitu  DPR  pada tahun  1950-1995,  sedangkan  yang  paling tinggi  2009-2014  dengan  jumlah  100 orang,  dan  kembali  turun  di  tahun  2014- 2019  menjadi  97  orang.  Masalah  perem- puan  dan  politik  di  Indonesia  ada  empat isu  yang  menjadi  persoalan  yaitu  rendah-
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (69-79) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
nya  keterwakilan  perempuan  di  arena publik,  tanggungjawab  partai  politik  yang masih belum memusatkan perhatian terhadap  keadilan  gender  sehinggga  tidak memberikan  ruang  politik  yang  memadai untuk  perempuan,  dan  masalah  nilai-nilai budaya  serta  pemahaman  ajaran  agama yang  bias  gender  dan  bias  pemahaman- pemahaman patriarki, kemudian persoalan hasrat dan minat perempuan untuk berbaur dalam arena politik masih minim. 12
Dalam pandangan Moore (1998)
menjelaskan  bahwa  posisi  dan  pekerjaan perempuan  dalam  desain  politik  masih sangat  minim  karena  dibatasi  oleh  kaum laki-laki  dalam  partai  politik,  seperti halnya  konstruksi  politik  yang  telah menempatkan  perempuan  dalam  situasi yang  sangat  sulit.  Ini  di  sebabkan  oleh suatu  konstruksi developmentalisme  ideo- logy dan budaya politik yang di mana laki- laki  lebih  mendominasi  daripada  perem- puan. 13
Indonesia  mempunyai  aturan  yang  sebe- narnya  menjadi  dasar  untuk  para  kaum perempuan  dalam  mewujudkan  cita-cita mereka  yaitu  keseimbangan  antara  laki- laki dan perempuan dalam wilayah publik.
UU No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan  Konpensi  Hak-Hak  Politik Kaum Wanita yang substansinya mengatur tentang  pengakuan  korespondensi  posisi,
12 Susri  Adeni  &  Machyudin  Agung Harahap, “Komunikasi  Politik  Dan  Keterwakilan    Perem- puan  Dalam  Arena  Politik”, Perspektif  Komuni- kasi, Vol. 1, No. 2 (2017), h. th. 13 Isnaini  Rodiyah,  “Keterwakilan  Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, JKMP, Vol. 1, No. 1 (2013), h.55-70.
jaminan  keseimbangan  hak  memberikan suara  dan  dipilih,  jaminan  dukungan dalam  pembuatan  peraturan,  kesempatan memiliki  posisi  jabatan  birokrasi,  serta jaminan  kerja  sama  dalam  organisasi sosial politik. Tetapi, peningkatan keterwakilan terjadi kemudian pada perlakuan  amandemen  UUD  1945  yaitu pasal  28  H  ayat  (2)  yang  menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan”  ketentuan  UUD  1945  tersebut menjadi  pondasi  yang  kokoh  bagi  semua kalangan  warga  negara  untuk  lepas  dari deskriminasi  dari  berbagai  aspek  kehidu- pan, terkhusus apsek politik bagi kalangan perempuan. 14

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  tentang hak  politik  perempuan  dan  keterwakilan perempuan  dalam  arena  politik  Indonesia dapat  disimpulkan  bahwa  perempuan masih  belum  mendapatkan  hak  politiknya secara  utuh,  meskipun  telah  ada  aturan yang telah diterapkan untuk menjamin hak politik  semua  warga  negara  temasuk  hak politik  perempuan,  tetapi  realisasinya belum  mendapatkan  ruang  yang  cukup untuk menyalurkan hak-hak politik perempuan.  Deskriminasi  dan  budaya patriarki  terhadap  perempuan  menjadi penghambat  atau  penghalang  terbesar
14 Loura  Hardjaloka,  “Potret  Keterwakilan Perempuan  Dalam  Wajah  Politik  Indonesia Perspektif  Regulasi  Dan  Implementasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 6 (2012), h. 404-430.
dalam
mewujudkan hak politik
perempuan.
Keterwakilan  perempuan  dalam  arena politik  masih  sangat  minim  di  Indonesia, keterwakilan  perempuan  30%  masih belum  terpenuhi,  hal  ini  dipengaruhi  oleh kondisi internal dan eksternal dari seorang perempuan,  bahkan  dengan  kuota  30  % tersebut sudah menunjukkan bahwa kesetaraan  gender  di  arena  politik  masih dalam kungkungan budaya patriarki. Partai politik  masih  belum  serius  melibatkan perempuan  dalam  arena  perpolitikan  di Indonesia.
***

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Gunawan  Setiardja, Hak-Hak  Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila (Yogyakarta: Kanisius, 2008). Arin Fithriana & Jeanie Annissa, “Perbandingan  Kualitas  Demokrasi
dalam  Perspektif  Kesetaraan  Gender antara  Indonesia  dan  Thailand”, Jurnal  Sawala ,  Vol.  4,  No.  2  (2016), h. 13-24.
Arista  Aprilia,  “Hak  Politik  Bagi Perempuan  dalam  Pemikiran  Dr. Yusuf Al-Qardhawi”, Skripsi (Jakarta:
Fak.  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).
Benni  Erick  &  Masyitah,  “Keterwakilan
Perempuan  Dalam  Partai  Politik Perspektif Siyasah Syar’iyyah ”,
Jurnal  Sosial  Humaniora  Sigli  (JSH), Vol. 3, No. 2 (2020), h. 200-212.
Cut  Sukmawati,  Murniati  &  Ferizaldi, “Kesetaraan  Gender  Di  Arena  Politik (Studi  Penguatan  Posisi  Perempuan Dalam  Politik  Di  Kabupaten  Aceh Utara”, Jurnal Transformasi Adminis- trasi ,  Vol.  04,  No.  02  (2014),  h.  727- 746.
Diah  Eka  Pratika,  “Perempuan  Dalam Kontestasi  Politik  (Studi  Sosiologi Gender  Di  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Republik Indonesia)”, Skripsi (Makassar:  Fak.  Keguruan  Dan  Ilmu Pendidikan  UNISMUH  Makassar, 2018). Herian  Puspitawati,  Lilik  Suristyowati  & Ma’mun Sarma, Mewujudkan Pendidikan  Adil  Gender  di  Keluarga dan Sekolah (Bogor:  PT Penerbit IPB Press, 2019).
Isnaini  Rodiyah,  “Keterwakilan  Perem- puan Dalam Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah”, JKMP, Vol. 1, No. 1 (2013), h.55-70.
Loura  Hardjaloka,  “Potret  Keterwakilan Perempuan  Dalam  Wajah  Politik Indonesia  Perspektif  Regulasi  Dan
Implementasi”, Jurnal Konstitusi,
Vol. 9, No. 6 (2012), h. 404-430.
Muhammad  Ashri, Hak  Asasi  Manusia: Filosofi,  Teori  &  Instrumen  Dasar (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018).
Nur Asikin  Thalib,  “Hak  Politik
Perempuan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi (Uji materill pasal 214 UU No.10  Tahun  2008)”, Jurnal  Cita
Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 (69-79) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Hukum , Vol. II, No. 2 (2014), h. 233- 248.
Susri Adeni & Machyudin Agung Harahap,  “Komunikasi  Politik  Dan
Keterwakilan    Perem-puan  Dalam Arena  Politik”, Perspektif  Komuni- kasi, Vol. 1, No. 2 (2017), h. th.
Very  Wahyudi,  “Peran  Politik  Perempuan Dalam  Perspektif  Gender”, Jurnal Kajian  Politik  Islam, Vol.  1,  No.  1 (2018), h. 63-83.

## Website
L.  Fitri  Indrayanti  &  Yuliana  Akhmad, “Partisipasi Perempuan Dalam Berpo- litik Untuk Kesetaraan Gender” dalam https://www.academia.edu/ 39491538/
PARTISIPASI_PEREMPUAN_DAL AM_BERPOLITIK_UNTUK_KESE TARAAN_GENDER diakses 11
Desember 2021.