## POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan di Iran
Pasca Revolusi Islam 1979

## Kiki Mikail
UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia mikailkiki0@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran mengatur hak perempuan terhadap politik dan sosial. Aturan ini berbeda dari kondisi sebelum revolusi  pada  tahun  1979.  Sebelum  revolusi,  perempuan  Iran  tidak hanya  berfungsi  sebagai  sarana  reproduksi,  tetapi  pemikiran  mereka juga terpengaruh oleh budaya asing . Selain itu, mereka juga termasuk masyarakat konvensional dan memiliki pemikiran konvensional. Jadi, hak perempuan didominasi oleh laki-laki di berbagai aspek politik dan sosial. Umumnya, gerakan politik perempuan di Iran lebih maju dari negaraTimur  Tengah  lainnya.  Meskipun,  mereka  memiliki  banyak tantangan  tentang  interpretasi  teks,  dominasi  laki-laki  dan  juga kebijakan pemerintah. Sebenarnya, gerakan politik perempuan di Iran sudah berkembang, yang ditunjukkan oleh beberapa aktivis perempuan yang populer di seluruh dunia. Selain itu, pemikiran tentang gerakan politik  Perempuan  juga  berkembang  secara  progresif.  Namun,  pada beberapa periode pemerintahan, gerakan Women`s politik menghadapi beberapa  tidak  memuaskan  dengan  kebijakan  pemerintah,  terutama pada Pemilihan Umum Presiden 2010. Sehingga, mereka mengadakan demonstrasi besar yang menyebabkan beberapa aktivis meninggal. Saat ini, beberapa aktivis perempuan yang berpartisipasi pada pemerintah seperti Masoemeh Ebtekar, Fatimeh Javadi dan yang lain menunjukkan
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
hubungan dan peningkatan baik kepercayaan dari masyarakat tentang Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender.

## Kata kunci: Politik, Perempuan, Iran

## Abstract
POLITICS  AND  WOMEN  (WOMEN’S  POLITICAL STRUGGLE  IN  IRAN  AFTER  THE  ISLAMIC REVOLUTION OF 1979). The Constitution of  Islamic Republic of  Iran regulate women`s right in political and social domain.This is different  from  condition  before  revolution  at  1979.  Before  revolution, Iran`s womens are not only means of  reproduction, but their thought are captured by foreign cultur. Beside that, they also called by conventional community and have conventional thought. So, women`s right dominated by men in many aspect of  politic and social domain. Generally, movement of  women`s politic in Iran is progress than the others country on Middlle East. Although, they have many challenges about interpretation of  text, domination of  men and also policy of  government. Actually, movement of  women`s politic in Iran is grow and develop, that indicated by some women activist that popular around the world. Beside that, a thought about movement of  women politic also grow up progressively. Yet, on some  period  of   government,  movement  of   women`s  politic  faced  some unsatisfying with policy of  government, especially on General Election of   President  2010.  So,  they  held  of   a  big  demonstration  that  cause some  activist  died.  Nowadays,  some  women`s  activist  that  participate on government like Masoemeh Ebtekar, Fatimeh Javadi and the others indicated a good relationship and increase trust of  public about Human Right and gender equality.
Keywords: Politic, Women, Iran.

## Pendahuluan
A. Manusia adalah makhluk politik ( zoon politicon ) yang hakikat kehidupannya adalah sosial politik yang saling berinteraksi antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan sosial dan politik yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari. Sebagai bagian dari zoon politicon menurut Plato, manusia secara individu  merupakan  elemen  terkecil  dalam  sebuah  Negara.
Sehingga,  Manusia  sebagai zoon  politicon membutuhkan  sebuah wadah  atau  organisasi  untuk  mengekspresikan  pemikiran  dan keinginan-keinginan politiknya tersebut.
Namun, politik selama ini selalu identik dengan dunia laki- laki, dengan sesuatu yang kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh kaum perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan  feminitas  karena  politik  terkait  dengan  kekuasaan, kesewenangan,  pengerahan  massa  dan  kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni.
Kondisi-kondisi  negatif  diatas,  tidaklah  menjadi  suatu penilaian pesimis untuk kaum perempuan berkiprah dalam dunia politik.  Kenyataan  membuktikan  bahwa  dimana  pun  seorang warga  negara  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  yang  tidak mau berpolitik, secara sadar atau tidak sadar telah menyerahkan nasibnya  kepada  orang  lain.  Karena  mereka  yang  aktif  dalam politiklah yang nantinya akan membuat keputusan dan mengatur kehidupan dari warga negara yang tidak mau berpolitik secara riil. Padahal keputusan-keputusan yang menyangkut harkat hidup orang banyak termasuk permasalahan-permasalahan perempuan dilakukan  dalam  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  yang  karier tersebut diraih melalui proses-proses politik. 1
Selain  itu,  dalam  sebuah  negara,  perempuan  merupakan salah satu elemen penting sebuah negara yang termasuk dalam anggota masyarakat. Maka tidak heran jika kita sering mendengar sebuah  ucapan  “dibalik  seorang  laki-laki  yang  hebat,  pasti ada  seorang  perempuan  yang  hebat  dibelakanganya”,  maka pemberdayaan terhadap politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dilakukannya. 2
1 Harmona  Daulay, Perempuan  dalam  Kemelut  Gender (Medan:  USU Press, 2007), hlm. 40.
2 Sa’idah,  Najmah   dan  Husnul  Khatimah, Revisi  Politik  Perempuan (Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003),  hlm. 170-171.
Gerakan politik perempuan atau lebih sering diistilahkan dengan gerakan gender sebenarnya berakar pada suatu gerakan yang  terjadi  pada  akhir  abad  ke  -19  di  berbagai  negara  Barat , yaitu  suatu  gerakan  untuk  memajukan  perempuan  baik  di  sisi kondisi kehidupannya maupun mengenai status dan perannya, dikenal  sebagai  gerakan “suffrage” .  Mereka  menyadari  bahwa di  dalam  masyarakat  ada  satu  golongan  manusia  yang  belum banyak terpikirkan nasibnya, dan golongan tersebut adalah kaum perempuan. 3
Isu  politik  dan  perempuan  berkembang  seiring  dengan kesadaran  bahwa  politik  merupakan  sarana  untuk  mencapai kebijakan-kebijakan yang adil yang apabila semua orang terlibat didalamnya dapat menghasilkan keputusan dan kebijakan yang adil  secara  gender.  Politik  merupakan  sarana  untuk  mencapai suatu keadaan yang lebih baik, bukan semata bertujuan untuk merebut  kekuasaan.  Maka  dalam  perspektif  ini,  dunia  politik harus memberikan kemungkinan-kemungkinan dan ruang yang nyaman  untuk  laki-laki  dan  perempuan  untuk  terlibat  aktif  di dalam dunia politik.
Oleh karena itu, persamaan merupakan pilar utama bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita ingin menciptakan tatanan  masyarakat  yang  berkeadilan.  Keterlibatan  dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan. Sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik  perempuan  dalam  berbagai  tingkatan  pembuatan  dan pengambilan  keputusan  merupakan  hak  asasi  manusia.  Lebih dari itu, hak tersebut juga menentukan keberlangsungan hidup dan nasib kaum perempuan.
Pembahasan B. Hak-hak Perempuan di Dunia Internasional
1. Pada konvensi hak-hak dasar manusia yang telah melibatkan
3 Saparinah Sadli, Pengantar Tentang Kajian Wanita , dalam T.O Ihromi (ed.) Kajian  Wanita  Dalam  Pembangunan (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 1995), hlm.14.
berbagai negara, telah banyak mengakomodir tentang hak-hak dasar  perempuan.  Sebab  di  dalam  berbagai  konvensi  tersebut, disebutkan pula prinsip non-diskriminasi. Namun secara detail CEDAW ( Convention on the Elimination of  All Forms of  Discrimination against Women ) telah mengatur upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan.  Dalam  pasal  1  CEDAW menyatakan bahwa:
“Diskriminasi terhadap perempuan, berarti segala pembedaan, pengucilan atau  pembatasan  yang  dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin  yang  mempunyai dampak  atau  tujuan  untuk  mengurangi  atau  meniadakan  pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,sipil, atau bidang lainnya oleh  perempuan,  terlepas  dari  status  perkawinan  mereka,  atas  dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan”. 4
Seiring  dengan  derasnya  arus  globalisasi  dan  informasi, persoalan  kemanusiaan  dan  hak  hak  yang  melekat  kepadanya, terutama persoalan kesetaraan dan keadilan gender menjadi topik yang sangat menarik. Era globalisasi ini juga turut mendorong tata pemerintahan global melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang  telah  menciptakan  lingkungan  yang  memungkinkan  hak individu terlibat dalam kegiatan politik tanpa harus memandang jenis kelamin. Dalam Piagam PBB menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia yang fundamental dalam persamaan hak asasi bagi pria dan wanita. Dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak- hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak asasi”. 5
Hak  politik  setiap  manusia,  baik  itu  laki-laki  maupun perempuan  telah  diatur  dalam Universal  Declaration  of   Human Rights ,  yaitu  pada  pasal  19,  20,  dan  21  dengan  rincian  sebagai berikut 6 :
4 Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan  (CEDAW),  dalam  CEDAW  untuk  Kesetaraan  Perempuan. UNIFEM, t.t. hlm. 8.
5 Marianne Haslegrave, Hak-hak Asasi Wanita: Jalan Ke Masa Bahagia Di Abad Mendatang , Dalam Hak-Hak Asasi Manusia, Editor: Peter Davies (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 31.
6 Muhammad  Ali  Taskhiri, Human Rights, A Study Of  The Universal

## Kiki Mikail
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## Pasal 19
Setiap  individu  berhak  atas  kebebasan  mempunyai  dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki  pendapat  tanpa  gangguan,  dan  untuk  mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas- batas (wilayah). Pasal 20 Setiap  individu  mempunyai  hak  atas  kebebasan a. berkumpul dan berserikat secara damai. Tidak  seorangpun  boleh  dipaksa  untuk  memasuki
b. sesuatu perkumpulan. Pasal 21 Setiap individu berhak turut serta dalam pemerintahan
a. negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
Setiap individu berhak atas kesempatan yang sama untuk b. diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Kehendak  rakyat  harus  menjadi  dasar  kekuasaan
c. pemerintah;  kehendak  ini  harus  dinyatakan  dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara- cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Keterlibatan  perempuan  dalam  politik  akan  menawarkan sebuah pendekatan baru yang dapat merubah paradigma politik, dari semula yang dianggap cara untuk menguasai menjadi cara untuk memberdayakan atau melayani rakyat. 7 Terjadi pergeseran makna  seperti  ini  tentang  perilaku  politik  secara  substansif
and The Islamic Declarations Of  Human Right s (Department of Translation and Publication, Islamic Culture and Relations Organization, 1997), hlm. 44-45.
7 Ani Soetjipto, dkk, Menyapu Dapur Kotor: Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi (Jakarta: Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP UI, 2010), hlm. 38.
dikarenakan  masuknya  perempuan  ke  dunia  pengambilan keputusan dan kebijakan (legislatif dan eksekutif).
Meskipun dalam piagam PBB mensyaratkan 30 persen peran wanita dalam dunia politik, namun hingga saat ini perempuan secara global belum menjadi subyek utama dalam pembangunan, belum  dipercaya  untuk  menjadi  pemegang  keputusan  sentral dalam menetapkan kebijakan publik. Perempuan secara sistematis, dikondisikan untuk tidak berpeluang memikirkan wilayah publik dan  mengambil  keputusan  yang  sebenarnya  juga  menentukan keberlangsungan hidupnya, serta tidak mempunyai posisi sebagai pengambil keputusan bersama untuk sektor publik.
Oleh  karena  itu,  marjinalisasi  perempuan  dalam  dunia politik  dianggap  sebagai  sebuah  pelanggaran  terhadap  hak asasi  seseorang  yang  mengarah  kepada  pengingkaran  serta pengabaian terhadap potensi dan hak-hak politik yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri. Secara umum, alasan kurang terakomodirnya hak-hak politik kaum perempuan di disebabkan hal-hal berikut:
Partai politik selalu didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga a. partai politik yang sejatinya dijadikan kendaran politik dalam kegiatan  politik  justru  tidak  mampu  mengakomodir  hak politik perempuan, dikarenakan perempuan tidak banyak masuk dalam keanggotaan partai politik.
Birokrat-birokrat masih didominasi oleh kaum laki-laki b. Stigma  bahwa  perempuan  hanya  sebagai  pelengkap  saja,
c. yang rutinitasnya hanya dirumah sampai sekarang di dunia dunia Islam masih kuat.
Sebuah  realitas  yang  berkembang,  baik  di  negara-negara maju  maupun  di  negara-negara  yang  sedang  berkembang, dunia politik selalu didominasi oleh kaum laki-laki, baik secara representasi  maupun  kepentingan-kepentingan.  Sehingga, menjadikan  ruang  untuk  perempuan  nyaman  terlibat  dalam dunia politik menjadi sulit.
Kebanyakan,  persoalan  hak  politik  perempuan  di  dunia
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
internasional  berkutat  disekitar  negara-negara  yang  mayoritas penduduknya muslim, meskipun di negara negara yang minoritas muslim juga sering terjadi. Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir dan termasuk juga Republik Islam Iran, peran aktif perempuan dalam dunia politik menjadi sesuatu hal yang menarik, karena peraturan dan perundang-undang dinegara negara tersebut cukup  berbeda  dengan  negara  negara  lainnya,  termasuk  juga dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

## Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif  Islam
2.
Dalam  teks-teks  ayat  suci  Alquran,  hampir  tidak  ada satupun  ayat  yang  membicarakan  bahwa  kaum  laki-laki  lebih unggul mutlak daripada kaum perempuan. Perempuan dan laki laki merupakan manusia yang sejajar dihadapan penciptanya. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa ayat suci Alquran:
Artinya: “Barangsiapa  yang  mengerjakan  amal  saleh,  baik  laki-laki maupun  perempuan  dalam  keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya  akan kami  berikan  kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan  sesungguhnya  kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl ayat 97).
Selain itu, surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:
Artinya: “Hai  manusia,  sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling  mulia  disisi  Allah  adalah  orang  yang  paling  bertakwa  diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat ayat 13).
Bahkan  dalam  suatu  hadits  disebutkan  bahwa  posisi perempuan  lebih  mulia  ketika  Rasulullah  ditanyai  mengenai keutamaan seorang ibu.
Dari  Abu  Hurairah radhiyallahu  ‘anhu,  beliau  berkata, “Seseorang datang  kepada  Rasulullah  shalallahu  ‘alaihi  wasallam  dan  berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam
menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa  lagi,’  Nabi  shalallahu  ‘alaihi  wasallam  menjawab,  ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548).
Selain  ayat  diatas,  masih  terdapat  ayat  yang  lain  yang menjunjung  tinggi  hak  dan  persamaan  antara  laki-lai  dan perempuan,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  an-Nisa ayat 1. Selain itu juga kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal berbaiat seperti yang disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 12 yang artinya:
Artinya: “Hai  Nabi,  apabila  datang  kepadamu  perempuan-perempuan yang  beriman  untuk  mengadakan  janji  setia,  bahwa  mereka  tiadaakan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina,tidak akan membunuh  anak-anaknya,  tidak  akan  berbuat  dusta  yangmereka  ada- adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akanmendurhakaimu dalam  urusan  yang  baik,  Maka  terimalah  janji  setia  mereka  dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Teks teks diatas dengan jelas menyebutkan bahwa kaum perempuan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  kaum  laki-laki dan teks tersebut menjadi salah satu dasar persamaan hak yang dimiliki  oleh  kaum  laki-laki  dan  perempuan,  baik  perempuan maupun  laki-laki  harus  mampu  bekerja  bersama-sama  dalam berbagai kehidupan.
Kenyataan  dalam  sejarah  menunjukan  sekian  banyak perempuan yang terlibat aktif dalam kehidupan politik praktis. Di antaranya adalah sikap politik Ummu Hanik yang memberikan jaminan  keamanan  kepada  sebagian  orang  musyrik,  dan dibenarkan oleh Rasulullah saw. Selain itu sikap dan keterlibatan istri Rasulullah, Aisyah dalam perang jamal (unta).
Kehadiran  Islam  telah  menempatkan  kaum  laki  laki  dan perempuan pada posisi yang sama. Hal ini tampak dari adanya kaum  perempuan  yang  terlibat  dalam  masalah-masalah  yang dilakukan  laki-laki.  Perempuan  tidak  hanya  dijadikan  sebagai isteri atau pelengkap suami, tetapi setara dalam hak dan kewajiban dengan laki-laki dihadapan Allah Swt. Perempuan juga memiliki
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
hak politik, hak sipil dan hak menyuarakan aspirasinya sebagai bukti bahwa Islam memandang tinggi Hak Asasi Manusia.
Pemikir  feminis  Muslim  dari  India,  Asghar  A.  Engineer berusaha  meletakkan  ayat  ayat  Alquran  yang  membicarakan hak-hak  perempuan  dan  laki  laki  secara  bersama-sama  dalam konteks yang tepat, karena Allah tidak membeda-bedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Asghar A. Engineer melihat,  adanya  kontradiksi  yang  disebutkan  dalam  Alquran menunjukkan bahwa terjadi situasi yang kompleks pada waktu diturunkannya  Alquran. 8 Dalam  praktiknya,  teks-teks  Islam mengenai  pentingnya  keterlibatan  kaum  perempuan  dalam politik sering sekali disimpang siurkan dari kenyataan yang telah terjadi.  Kesetaraan  yang  dijunjung  tinggi  oleh  Alquran  tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata dewasa ini, karena perempuan hanya dijadikan pelengkap saja dalam dunia politik.
Islam  sebagai  agama  yang  paling  benar  disisi  Allah  (QS. Ali-Imran ayat 19) sangat peduli terhadap kehidupan perempuan dan  menghargai  hak-hak  mereka.  Syahid  Murtadha  Muthahari pemikir  Islam  asal  Iran  menyebutkan  bahwa  Islam  tidak meyakini satu jenis kelamin, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan perempuan. Islam memandang satu kecocokan yang harus diterapkan bagi kaum laki-laki dan kecocokan  lainnya  bagi  kaum  perempuan  disisi  lain.  Hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap yang sama terhadap perempuan dan laki laki, dan dalam lain hal, Islam mengambil sikap yang berbeda-beda. 9
Sedangkan  menurut  Muthahari  Islam  tidak  memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam  tidak  pernah  memberlakukan  diskriminasi  yang  dapat menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga
8 Asghar Ali Engineer, Islam and Pluralism (Mumbay: Institut of Islamic Studies, 1999), hlm. 238.
9 Murtadha Mutahhari, The Rights of  Women in Islam , Alih bahasa oleh M.  Hashem  dengan  judul Wanita  dan  Hak-haknya  dalam  Islam (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1985), hlm. 90.
menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi  tidak  persis  sama  atau  identik.  Kata  kesetaraan  telah memperoleh semacam kesucian karena kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi. 10
Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam bidang politik. Karena itu, pada masa Nabi saw. kaum perempuan juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Di antara  aktivitas  politik  yang  dilakukan  perempuan  pada  masa Nabi  Saw.  seperti  yang  diceritakan  dalam  hadis  di  antaranya adalah: 1) ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 2) ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki- laki, 3) berbaiat dengan Nabi Saw. seperti yang ditegaskan dalam QS. al-Mumtahanah (60): 12, 4) ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem kekhalifahan, dan 5) ikut menghadapi kezaliman salah seorang penguasa. 11

## Gerakan Politik Perempuan Iran Pasca Revolusi Islam
3. Tahun 1979
Iran mempunyai sejarah yang sangat panjang yang tertulis lebih  dari  7000  tahun  dan  sejarah  menunjukkan  bahwa  ulama ulama asal Iran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap peradaban  Islam  dan  dunia  hingga  kini.  Sekitar  seribu  seratus tahun yang lalu, seorang pemikir dari Iran bernama Hammura al-Biruni,  mengukur  luas  dari  bumi  ini.  Adapun  Fakhrul  Razi yang  mendalami  dimensi  dimensi  lainnya  dari  bumi  seperti heliocentrinism , suatu ajaran yang meyakini bahwa matahari sebagai pusat  dan  patokan  planet  ini,  dan geocentrinism yang  menyakini bahwa bumi yang menjadi patokan dan nilai ukur, 12 merupakan ulama-ulama besar dalam peradaban Islam yang lahir dari tanah Iran.
10 Ibid , hlm. 93.
11 ’Abd al-Halim Abu Syuqqah, Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah , Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul Kebebasan Wanita Jilid 1-6 (Jakarta:
Gema Insani Press, Cet. I, 1997), hlm. 66-68.
12 Mahmoud Farzandeh, Islam, Iran dan Peradaban: Peran dan Kontribusi Intelektual  Iran  dalam  Peradaban  Islam (Yogyakarta:  Raushan  Fikr  Institute, 2012), hlm. 12.
Selain itu sosok ilmuwan besar seperti Avicenna (Ibnu Sina) ahli  fisika  asal  Iran  yang  terkenal  dan  sangat  menonjol  dalam filsafat, kedokteran, dan astronomi yang lahir pada tahun 370 H di Bukhara. Buku terbaiknya dalam bidang kedokteran, Canon of Medicine (Prinsip-prinsip Kedokteran) diakui sebagai sebuah buku teks kedokteran yang selama bertahun-tahun dijadikan rujukan dalam ilmu kedokteran, selain itu masih terdapat ulama-ulama besar Iran asal lainnya yang memiliki kontribusi besar terhadap peradaban  dunia  yang  tertulis  dalam  sejarah  yang  manfaatnya hingga kini dirasakan oleh umat manusia.
Bangsa  Iran  adalah  salah  satu  ras  tertua  didunia  yang berasal dari Ras Arya (Bangsa Weda) yang merupakan salah satu ras  Indo-European.  Migrasi  bangsa  Arya  ke  berbagai  belahan bumi seperti ke Asia kecil dan India dimulai pada 2.500 Sebelum Masehi (SM). Peradaban di dataran tinggi Iran dimulai 600 tahun SM di mana saat itu terdapat 2 kerajaan yakni Parsa di sebelah Selatan dan Medes di Timur Laut Iran 13 .
Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. 14
Iran yang memiliki luas tanah sekitar 1.645 ribu kilometer persegi, secara kasarnya terbagi atas tiga area, sepertiga pegunungan, sepertiga padang pasir, dan sisanya hutan belantara plus dataran berhutan. 15 Secara etnis, di Iran terdapat berbagai suku bangsa dengan beragam bahasa. Di dataran rendah, masyarakat berbicara dengan bahasa Persia; penduduknya menggunakan Persia, Lurid, Armenia,  Kurd  dan  sebagaian  ada  yang  menggunakan  bahasa Turk. Di beberapa tempat, juga terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan bahasa Arab.
13 http://id.wikibooks.org/wiki/India_Kuno/Sejarah/Bangsa_India- Eropa, diakses tanggal 09 Mei 2013.
14 http://id.wikipedia.org/wiki/Iran, diakses pada 29 Juni 2015.
15 Ibid.
Pada abad ke 7, Kerajaan Persia luluh lantak dikarenakan invasi oleh pasukan Kerajaan Mesir dan Arab lainnya sehingga perlahan ajaran agama Islam mulai subur di tanah persia. Selain menyebarkan  agama  Islam,  bangsa  Arab  juga  telah  merubah bahasa  Iran  yang  awalnya  berbahasa  Persia,  selama  beberapa abad  Iran  menggunakan  Bahasa  Arab  sebagai  bahasa  resmi negaranya.
Arab  mulai  masuk  wilayah  kekuasaan  Kerajaan  Sassanid pada  tahun  633  ketika  Jenderal  Khalid  Bin  Walid  menyerbu Mesopotamia  (sekarang  Irak)  yang  merupakan  pusat  politik dan  ekonomi  kerajaan  Sassanid. 16 Invasi  kedua  dimulai  pada tahun  636  dibawah  komando  Saad  Bin  Abi  Waqos,  dimana kunci kemenangan dalam perang Qadisiyyah adalah berakhirnya kontrol Sassanid terhadap barat Persia. Gunung Zagros kemudian menjadi  pembatas  antara  Kekhalifahan  Islam  dan  kekaisaran Sassanid. Khalifah Umar Bin Khattab kemudian memerintahkan pasukan  Islam  untuk  menginvasi  Kekaisaran  Sassanid  secara penuh  pada  tahun  642  Masehi  yang  pada  akhirnya  kekaisaran Sassanid takluk terhadap pasukan Islam pada tahun 651. Dalam penguasaan  Islam,  Persia  mulai  mengalami  tekanan  hingga kekerasan,  tempat  peribadatan  Zoroaster  mulai  dibakar  oleh pasukan Islam. Akhirnya perlahan-lahan, Islam menjadi agama yang dominan di Persia.
Setelah berabad-abad dikuasai oleh pendudukan asing, Iran sekali  lagi  bersatu  sebagai  sebuah  negara  merdeka  pada  tahun 1501  Masehi  di  bawah  dinasti  Safawi  yang  menjadikan  Islam Syi’ah  sebagai  ajaran  resmi  Iran.  Iran  menjadi  Monarki  dan diperintah  oleh  seorang  Shah  dari  tahun  1501  sampai  dengan terjadinya revolusi Islam Iran pada tahun 1979.
Pada tahun 1921 Masehi, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh  Reza  Shah  Pahlevi  yang  kemudian  menjatuhkan  Ahmad Qajar  sebagai  pewaris  terakhir  dinasti  Qajar  dan  mengangkat Reza Shah Pahlevi sebagai Raja Iran. Pada tahun 1941, anaknya
16 Stephen Humphreys, Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age (University of California Press, 1999), hlm. 180.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
bernama  Mohammad  Reza  Shah  naik  tahta  hingga  terjadi Revolusi  Islam  yang  dipimpin  oleh  Ayatollah  Uzma  Ruhullah Imam Khomeini pada tahun 1979. 17
Republik Islam Iran yang sering disebut dengan negeri para Mullah yang semenjak tahun 1979 telah mengalami perubahan mendasar dari negara yang berbentuk monarki beralih ke negara yang  berbentuk  republik,  merupakan  negara  bekas  salah  satu emperatur terbesar didalam sejarah dunia. Negara ini sekarang merupakan salah satu negara yang menggunakan syariat Islam 18 dalam menjalankan sistem pemerintahannya dengan menganut faham teokrasi dan dipimpin oleh seorang Rahbar . Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Republik Islam Iran adalah Wali Faqih ( Rahbar ) dan Imam Khomeini pada masa masa  awal  keberhasilan  revolusi  Islam  merupakan  orang  yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan revolusi Islam Iran tersebut. Meskipun demikian, sebagai penggagas revolusi Islam, Imam  Khomeini  jarang  ikut  campur  dalam  urusan  rutinitas pemerintahan,  karena  urusan  pemerintahan  dilakasanakan oleh presiden dan menteri-menterinya. Akan tetapi, ketika ada permasalahan mendasar mengenai pengambilan keputusan dan kebijakan  yang  berkaitan  dengan  hajat  masyarakat  Iran,  maka Imam Khomeini selalu menjadi rujukan utamanya.
Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Imam Khomeini, merupakan salah satu revolusi terbesar dalam peristiwa bersejarah. Selain revolusi Islam Iran, dunia juga mengenal istilah revolusi lainnya seperti revolusi yang terjadi di Kuba (1952-1958), revolusi  Amerika  (1775-1783),  revolusi  Perancis  serta  revolusi lainnya  yang  terjadi  dibelahan  dunia,  yang  tentunya  revolusi tersebut memiliki kekhasan tersendiri.
Lain  halnya  dengan  revolusi  yang  terjadi  di  pelbagai
17 Walaupum  revolusi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Imam  Khomeini sendiri,  tapi  dari  berbagai  kalangan  elite  politik  termasuk  juga  partai politik seperti tudeh membantu dalam gerakan revolusi ini, tapi mayoritas masyarakat Iran mufakat bahwa tokoh Revolusi Islam Iran adalah Ayatullah Imam Khomeini.
18 Firouz  Mujtahed  Zadeh, Demokrasi  va  Hoviyyate  Iran (Tehran: Entesharat  Kavir, 1387), hlm. 159.
belahan dunia yang disebutkan di atas, revolusi Islam Iran lebih menekakan kepemimpinan negara yang di pimpin oleh seorang ulama yang fakih dalam agama dan memiliki penguasaan ilmu pengetahuan multidisipliner. Sehingga, untuk menjadi rahbar di Republik Islam Iran, seseorang akan menghabiskan waktu dan umur yang cukup lama dan mampu menguasai pelbagai disiplin ilmu.
Iran yang berhasil melakukan revolusi, merupakan negara yang  pertama  kali  menggunakan  konsep velayatul faqih dalam sistem  pemerintahannya.  Perwalian faqih dalam  konstitusi Republik  Islam  Iran  diatur  tidak  hanya  diwakili  oleh  seorang rahbar , tapi disamping itu juga ada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, majelis ahli ( majelis khubreghan ), majelis syuro Islami dan dewan wali yang anggotanya terdiri dari para ulama yang faqih . Iran berhasil mengubah wajah bentuk pemerintahan Iran dari yang awalnya moderat dan sekuler menjadi Negara Islamis. Syariat Islam menjadi landasan hukum di Republik Islam Iran. Di  samping  itu,  dalam  tradisi  masyarakat  Iran,  konsep  syariat memiliki pemahaman dan makna yang cukup luas yang mencakup permasalahan aqidah, fiqih, dan akhlak.
Terjadinya  perubahan  di  Iran,  dari  yang  berbentuk Monarki  menjadi  Republik  merupakan  salah  satu  fenomena sosial dikarenakan adanya perubahan dan pergerakan. Gerakan sosial memasuki abad 19 menjadi sebuah trend dan merupakan salah  satu  bentuk  utama  dari  perilaku  kolektif.  Gerakan  sosial adalah  suatu  usaha  kolektif  yang  bertujuan  untuk  menunjang atau  menolak  perubahan.  Gerakan  sosial  juga  didefinisikan sebagai  suatu  kolektifitas  yang  melakukan  kegiatan  dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup  kolektifitas  itu  sendiri. 19 Gerakan  sosial  lahir  pada mulanya  sebagai  suatu  kelompok  yang  tidak  puas  terhadap keadaan.
19 Horton  Paul  B  dan  Haunt  Chester  L, Sosiologi, terj,    edisi  ke-6, (Erlangga, 1992) hlm. 195.
Mengenai  peran  dan  keterlibatan  perempuan  Iran  dalam gerakan  sosial  yang  pada  gilirannya  berhasil  menggulingkan pemerintahan Syah Pahlevi, Imam Khomeini mengatakan:  hari ini,  perempuan  Iran  telah  menjadi  contoh  yang  tepat  untuk perempuan  diseluruh  Negara  Islam.  Dengan  menekankan pentingnya  akan  sebuah  hijab  perempuan,  Imam  Khomeini mengagumi  kaum  perempuan  Iran  dan  mengatakan  bahwa seluruh dunia akan melihat kepada perempuan Iran. 20
Selain itu menurut Imam Khomeini, dari sisi pandangan Islam,  wanita  memiliki  hak  yang  sama  seperti  laki-laki:  hak pendidikan,  hak  bekerja,  hak  bersuara  dan  hak  untuk  dipilih. Dalam segala hal dimana pria mempunyai hak, maka wanitapun sama memiliki haknya. Ada hal-hal yang dilarang bagi laki-laki dan ada juga hal-hal yang dilarang bagi wanita, karena hal tersebut dapat  menjurus  kepada  kerusakan.  Islam  tidak  menghendaki wanita jadi barang permainan bagi kaum laki-laki. 21
Ayatullah  Ali  Khamenei,  suksesor  sekaligus  murid  dari Imam Khomeini berusaha untuk mendorong kebebasan politik kaum perempuan. Hal ini bisa dilihat dari ungkapannya dalam pidato  tahun  1992  mengenai  keterlibatan  perempuan  dalam politik:
“Islam mewajibkan kaum perempuan untuk memakai hijab merupakan salah  satu  tanggung  jawab  kaum  perempuan  untuk  menjaga  kemurnian dan kesucian. Diskusi mengenai kaum perempuan di dunia barat hingga abad  ke  19  tidak  ada  hentinya.  Ketidak  adilan  terhadap  perempuan didunia barat, tidak dapat dibandingkan dan disamakan dalam sejarah manapun. Didalam setiap sejarah barat, kaum barat selalu mendindas dan melakukan  penganiayaan  terhadap  kaum  perempuan  yang  menganggap kaum perempuan sebagai alat permainan kaum laki-laki. Perempuan harus dapat membebaskan diri dari konsepsi yang salah bahwa mereka diciptakan hanya  untuk  menjadi  penghibur  kaum  laki-laki.  Namun,  tampaknya
20 Sayyid  Ebrahim  Hosseini, A Celestial  Being:    A  Brief   Review  of   The Status Women In The Islamic Republic of  Iran (Teheran: Al-Huda International Publishing Group, 2015), hlm. 180.
21 Pidato Imam Khomeini tanggal 30-11-1978.
pembebasan perempuan dari konsepsi seperti ini agak sulit, karena ini telah menjadi gagasan dan ide dari orang-orang barat.” 22
Dalam  kurun  empat  puluh  tahun  terakhir,  terutama setelah  terjadinya  revolusi,  ketidaksetaraan  perempuan,  sosial dan  perubahan  budaya  telah  menyebakan  kesadaran  yang tinggi  terhadap  kaum  perempuan  di  Iran.  Persepsi  tradisional tentang kewenangan laki-laki dalam keluarga dan struktur yang begitu  patriarki  perlahan  semakin  melemah. 23 Perempuan  Iran mulai  mempertanyakan  tentang  hukum  yang  digunakan  dan menyuarakan  relasi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  sebuah keluarga serta menuntut hak-hak politik kaum perempuan Iran yang harus dipenuhi dan direalisasikan.
Keberhasilan  perjuangan  kaum  perempuan  Iran  dalam menuntut hak-hak politiknya bisa dilihat dari terpilihnya Masoume Ebtekar sebagai Wakil Presiden perempuan pertama di Republik Islam Iran pada masa Presiden Khatami tahun 1997. Keadaan ini tentunya menjadi sinyal yang bagus setelah sebelumnya selama kurun waktu 38 tahun masa pemerintahan dinasti Syah Pahlevi, hak politik kaum perempuan selalu termarjinalkan.
Meningkatnya  prosentase  keterlibatan  kaum  perempuan Iran  dalam  kegiatan  politik  praktis  pada  tahun  1980  pada pemilihan calon anggota legislatif, mengindikasikan bahwa kaum perempuan Iran mulai tertarik untuk terlibat dalam dunia politik. Ditambah  lagi  pemilu  tersebut  merupakan  pemilu  pertama semenjak  terjadinya  revolusi  Islam.  Pada  pemilu  tahun  1988 prosentase  ini  semakin  meningkat  menjadi  61.9  persen  bila dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Bahkan  diberbagai pos-pos  kementerian  kaum  perempuan  berhasil  menduduki jabatan penting seperti penasehat menteri urusan perempuan dan lainnya. Selain itu, jabatan-jabatan penting yang dipegang oleh
22 Kutipan Pidato Ali Khamenei pada tahun 1992 dalam makalah Iranian Women After the Islamic Revolution , Ansia Haz Ali, Juli 2010,  hlm. 5.
23 Farideh Farhi, dkk, Iran: A Revolutionary Republic in Transition (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2012), hlm. 66.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
kaum perempuan Iran tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi juga hampir diseluruh 31 provinsi yang ada di Iran. 24
Pada  tahun  1990-an  dan  awal  2000,  LSM  perempuan mengajak  kaum  wanita  dari  kalangan  bawah  dan  menengah untuk  mengikis  diskriminasi  gender  yang  sedang  berkembang saat  itu.  Koalisi  wanita  Muslim  dan  sekuler  pada  tahun  2006 mengkampanyekan “satu juta kutip tandatangan untuk mengubah undang-undang  yang  diskriminatif,  protes  terhadap  hukuman rajam  dan  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  dan menolak  pemisahan  jenis  kelamin  dalam  stadion-stadion olahraga. Demonstrasi yang dilakukan koalisi ini berjalan dengan efektif  dan  berhasil  melemahkan  pengaruh  presiden  Ahmadi Nejad pada saat itu. 25
Memasuki tahun 2009, ketika pemilihan presiden baru akan dilakukan, gerakan perempuan Iran semakin menunjukkan peran yang  penting  di  tengah-tengah  masyarakat,  terutama  setelah beberapa aktivis HAM perempuan seperti Neda Agha Soultan di bulan Juni tahun yang sama dan Haleh Sahabi yang ikut terlibat dalam  demonstrasi  guna  menuntut  pemilihan  presiden  yang lebih transparan dan jujur. Namun pada tahun 2011 kedua tokoh perempuan tersebut terbunuh dalam demonstrasi, serta beberapa aktivis LSM lainnya di tangkap dan dipenjarakan, dan ditutupnya lembaga penerbitan independen yang berafiliasi terhadap gerakan emansipasi wanita  yang menuntut kesetaraan gender. Insiden  tersebut  bukannnya  menambah  lesu  kaum perempuan, malahan semakin meningkatkan semangat mereka untuk  terus  terlibat  dalam  dunia  sosial  dan  politik.  Mereka terus  memberikan  tekanan  kepada  sistem,  mengungkapkan keperihatinan  posisi  mereka  melalui  media-media,  dan mempertanyakan hak-hak mereka sebagai warga Negara. 26 Shirin Ebadi, wanita asal Iran penerima nobel perdamaian tahun 2003 mengungkapkan bahwa “tidak mudah menjadi seorang wanita
24 Ansia Haz Ali, Iranian Women After the Islamic Revolution , makalah, Juli 2010.  hlm. 15.
25 Ibid , hlm. 63.
26 Hemideh  Sedghi, Women  and  Politics  In  Iran,  Veiling,  Unveiling,  And Reveiling (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 246.
di Iran” karena beberapa undang-undang membuat perempuan sulit untuk aktif dalam dunia politik. 27
Shirin  Ebadi,  perempuan  kelahiran  Hamedan  Iran  21 Juni  1947  adalah  sarjana  Hukum  dari  Universitas  Teheran 1969,  meskipun  awalnya  menentang  pemerintahan  Iran  dan mendukung Revolusi Islam, namun Shirin Ebadi mulai kecewa karena perempuan tidak bisa menjadi hakim. Dia mulai kehilangan posisinya sebagai ketua pengadilan dan turun menjadi sekretaris, sehinga  selama  beberapa  tahun,  membuatnya  harus  berjuang menuntut  haknya  dan  bertentangan  dengan  pemerintah  Islam Iran.  Namun,  pada  tahun  1993,  Shirin  Ebadi  mendapatkan kembali haknya dengan mendapat izin membuka kantor advokat dari kantor Kementerian Hukum Iran.
Berkat  peran  dan  sumbangsih  dari  Shirin  Ebadi  pada bidang kehakiman, kebijakan yang mendiskreditkan perempuan sebagai  hakim  telah  diubah.  Hingga  tahun  2010  hakim perempuan telah mencapai 300-an lebih orang. Meski demikian, para hakim tersebut, masih belum menduduki jabatan pimpinan pengadilan dan masih sebatas menangani kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan waris atau pembagian  harta). 28 Selain  itu,  Terpilihnya  Masoeme  Ebtekar menjadi Wakil Presiden Iran, merupakan “angin segar politik” bagi kaum perempuan Iran. Kekhawatiran akan termarjinalkannya politik  kaum  perempuan  Iran,  terutama  setelah  revolusi  Islam berhasil  ditepis  dengan  masuknya  Masoume  Ebtekar  sebagai penyelenggara pemerintahan Iran.
Masoume Ebtekar adalah representasi politisi perempuan Iran  yang  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  politik  sejak  tahun 1979.  Ia  merupakan  salah  satu  aktifis  mahasiswa  yang  turut membantu terjadinya revolusi Islam Iran. Ia lahir di Niloupar, Iran 21 September 1960. Karena kefasihannya dalam berbicara bahasa inggris, Masoumeh Ebtekar terpilih menjadi juru bicara
27 Shirin Ebadi, Interview with Le Monde , Oktober, 2012.
28 Ministry  of   Science,  Research  and  Technology,  quoted  in  Iran  Newspaper ,
2010.
dari kalangan mahasiswa ketika Iran dilanda krisis penyanderaan pada tahun 1979. Masoume Ebtekar tampil menyuarakan suara- suara  perempuan  tentang  arti  kebebasan  dari  belenggu  asing. Namun, Masoume Ebtekar bukanlah sosok politisi perempuan “sendirian”  yang  berkarir  dalam  politik  praktis  di  Iran.  Sosok wanita seperti Fatemeh Javadi juga merupakan sosok perempuan yang penting dalam politik Iran.
Fatemeh Javadi adalah perempuan kelahiran Qom tahun 1959,  seorang  politisi  dari  kalangan  konservatif  Iran  yang menduduki posisi wakil presiden Iran dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Paman Fatemeh Javadi adalah seorang ulama besar Iran,  yaitu  ayatollah  Javadi  Amoli.  Dia  mendapat  gelar  doktor pada bidang geologi dari Universitas Shiraz.
Perjuangan kaum perempuan Iran yang begitu gigih, pada gilirannya membuahkan hasil. Ini dapat dilihat dari perubahan sikap pemerintahan Iran yang duduk dalam eksekutif dan yudikatif untuk menyeimbangkan peranan kaum laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan. Selain dari pemerintahan, para ulama ulama besar  Iran  juga  ikut  mendorong  agar  kaum  perempuan  dapat dilibatkan dalam pemerintahan. Secara garis besar, kebijakan yang pro terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam pemerintahan Iran dapat dilihat dalam beberapa undang-undang seperti dalam pasal 20 konstitusi Republik Islam Iran disebutkan bahwa “semua warga Negara, baik pria maupun wanita, sama sama mendapat perlindungan hukum dan hak asasi manusia, politik, ekonomi, sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  criteria  Islam.  Lebih  lanjut, dalam pasal 21 disebutkan “pemerintah harus menjamin hak-hak perempuan dalam segala hal, sesuai dengan kriteria Islam”. 29
Secara garis besar, terjadinya perubahan sikap pemerintahan Iran terhadap perempuan dikarenakan beberapa alasan: Adanya perubahan politik di dalam negeri karena munculnya
a. kesadaran dan tafsir hukum Islam yang tidak lagi didasari budaya patriarki.
Meningkatnya tingkat pendidika perempuan
b.
Munculnya  tokoh-tokoh  perempuan  Iran  yang  berani c.
29 The  Constitution  of   Islamic  Republic  of   Iran,  Chapter  III,  The  Rights  of People .
melawan  keadaan,  mereka  berjuang  sesuai  dengan  latar belakang  keahliannya.  Tokoh-tokoh  tersebut  seperti Masoumeh  Ebtekar,  Fatimeh  Javadi,  Shirin  Ebadi,  dan lain-lain.
Perubahan-perubahan  yang  mengarah  kepada  perbaikan kondisi  kehidupan  politik  perempuan  Iran  merupakan  buah dari perjuangan para aktivis perempuan Iran melalui organisasi- organisasi  LSM  dan  media  media  penerbitan  yang  tidak mengenal lelah. Perjuangan dan karya mereka mendapat banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Setidaknya telah ada tiga tokoh perempuan Iran yang kiprahnya telah mendunia, yaitu Shirin Ebadi, Marjane Setrapi, dan Ziba Mir Housseini.

## Simpulan
C.
Undang-Undang  Republik  Islam  Iran  mengatur  dengan sangat idealnya posisi perempuan dan hak-hak yang dapat mereka dapatkan  baik  dalam  tatanan  sosial  maupun  politik.  Hal  ini sangat berbeda dengan kondisi Iran pra Revolusi 1979. Sebelum revolusi,  perempuan  Iran  bukan  hanya  dipandang  sebagai  alat reproduksi serta disalahgunakan, tapi dari sisi pemikiran mereka juga  tertawan  oleh  budaya  asing.  Perempuan  Iran  sebelum revolusi  adalah  kaum  yang  konvensional  dengan  pemikiran yang terbelakang. Paradigma lama memposisikan wanita sebagai harta  yang  dimiliki  pria,  yang  menempatkan  posisi  pria  lebih tinggi daripada wanita. Akibatnya, hanya kaum pria yang dapat memiliki  kekuasaan  dalam  berbagai  bidang,  sementara  wanita dianggap  tidak  cocok  untuk  terjun  dan  mempunyai  peranan dalam berbagai bidang sosial.
Secara  umum,  Gerakan  politik  perempuan  di  Republik Islam  Iran  terbilang  lebih  maju  dibandingkan  negara-negara Islam  lainnya  di  Timur  Tengah.  Meski  mengalami  banyak hambatan mulai dari tafsir agama, dominasi kaum laki-laki hingga kepada  kebijakan  pemerintah,  namun  kenyataannya  gerakan perempuan  di  Iran  dapat  tumbuh  dan  berkembang,  bahkan muncul banyak tokoh-tokoh perempuan Iran yang eksistensinya
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
diakui masyarakat internasional. Namun dalam beberapa periode pemerintahan,  ketidak  puasan  kaum  perempuan  terhadap kebijakan pemerintahan, baik kebijakan dalam maupun luar negeri, telah  menimbulkan  resistensi  yang  cukup  tinggi  dari  kalangan perempuan, bahkan demonstrasi yang cukup besar yang terjadi pada  pemilihan  presiden  tahun  2010,  telah  merenggut  nyawa dan  mencederai  beberapa  aktivis  perempuan.  Sehingga  hal  ini cukup berbekas dan menjadi sejarah kelam aktivis perempuan Iran dalam menggapai asa dan cita cita politik mereka.
Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu,  terlibatnya beberapa aktivis perempuan Iran ke dalam pemerintahan Iran, seperti Masoemeh Ebtekar, Fatimeh Javadi dan lain lain menjadi sinyalemen bagus yang dapat meningkatkan kepercayaan publik Iran  terhadap  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  HAM  dan kesetaraan gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Engineer, Asghar. Islam and Pluralism , Mumbay: Institut of Islamic Studies, 1999.
Ali Taskhiri, Muhammad. Human Rights, A Study Of  The Universal and  The  Islamic  Declarations  Of   Human  Right s,  Teheran:
Department  of  Translation  and  Publication,  Islamic Culture and Relations Organization, 1997. Daulay, Harmona. Perempuan dalam Kemelut Gender , Medan: USU
Press, 2007. Ebrahim Hosseini, Sayyid. A Celestial Being: A Brief  Review of  The Status  Women  In  The  Islamic  Republic  of   Iran ,  Teheran:  Al- Huda International Publishing Group, 2015. Farhi,  Farideh,  dkk. Iran:  A  Revolutionary  Republic  in  Transition , Paris, European Union institute for Security Studies, 2012. Farzandeh, Mahmoud. Islam, Iran & Peradaban; Peran dan Kontribusi Intelektual Iran dalam Peradaban Islam , Yogyakarta: Raushan Fikr Institute, 2012.
Haslegrave, Marianne. Hak-hak Asasi Wanita: Jalan Ke Masa Bahagia Di Abad Mendatang , dalam Hak-Hak Asasi Manusia, Editor:
Peter Davies, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
Humphreys, Stephen. Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age , University of California Press, 1999.
Mujtahed  Zadeh,  Firouz. Demokrasi  va  Hoviyyate  Iran ,  Teheran: Entesharat  Kavir, 1387.
Mutahhari, Murtadha. The Rights of  Women in Islam . Alih bahasa oleh  M.  Hashem  dengan  judul Wanita  dan  Hak-haknya dalam Islam , Bandung: Pustaka, 1985. Najmah, Sa’idah,  dan Husnul Khatimah. Revisi Politik Perempuan,
Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003.
Paul B, Horton dan Haunt Chester L. Sosiologi, terj, edisi ke-6, Erlangga, 1992.
Kiki Mikail
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Sadli,  Saparinah. Pengantar  Tentang  Kajian  Wanita ,  dalam  T.O Ihromi  (ed.) Kajian  Wanita  Dalam  Pembangunan ,  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1995.
Sedghi, Hemideh. Women and Politics In Iran, Veiling, Unveiling, And Reveiling , New York, Cambridge University Press, 2007. Soetjipto,  Ani,  dkk. Menyapu  Dapur  Kotor:  Refleksi  Perempuan dan  Politik  Era  Reformasi ,  Jakarta:  Pusat  Kajian  Politik (PUSKAPOL) FISIP UI, 2010.
Syuqqah, Abu ‘Abd al-Halim. Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah , alih  bahasa  oleh  Chairul  Halim  dengan  judul Kebebasan Wanita , Jilid 1-6, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. The Constitution of  Islamic Republic of  Iran, Chapter III, The Rights of People .