## MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI PARIWISATA

## ABSTRACT
This  paper  reviews  previous  models  of  economic  development  of  tourism  using models  such  as  pentahelix  which  generally  focus  more  on  how  synergy  and synchronization  of  government,  academic,  business,  media,  and  tourism  institutional actors, as well as the Tourism Satellite Account which methodologically measures only the end result tourism, while the power of the sector of economic potential and the transition of natural resource-based economic potential into a tourism-based economy has not been taken into account. Therefore such a perspective reflects only a narrative, but there is no model that mathematically explains the effect of the shift of the leading economic sector to GDP. Economic sustainability is a useful and useful purpose for human survival, therefore the model of economic development of tourism in the economic development of this society can  complement  the  previous  models,  theoretically  described  the  concept  of  economic development  of  tourism,  model,  measurement,  program  and  indicators  of  development success tourism economy.
Keywords: economic  power  of  tourism,  excellence  sector  and  measurement  of  tourism economy

## PENDAHULUAN
UU  No.32  Tahun  2004  dan  UU  No. 33  Tahun  2004  memberi  peluang  yang besar  bagi  daerah  untuk  mengelola  sumber daya  alam  yang  dimiliki  agar  dapat memberikan  hasil  yang  optimal.  Setiap pemerintah  daerah  diperintahkan  untuk berusaha semaksimal mungkin guna meningkatkan  perekonomian  daerahnya.
Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan  dalam  rangka  meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan  berbagai  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  daerah  tentu
memerlukan  biaya  yang  cukup  besar.  Agar pemerintah  daerah  dapat  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dengan  sebaik-baiknya, maka pemerintah daerah diwajibkan menggali segala sumber sumber keuangannya  sendiri  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah  yaitu  dengan  meng-optimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan  industri  pariwisata  dengan penerimaan daerah melalui jalur PAD. Sejalan
dengan upaya mengoptimalkan  potensi  sektor  pariwisata sebagai  salah  satu  kekuatan  ekonomi, Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009

## Ali Hasan
NDIN : 0007106001 email : ali43ibc@gmail.com Dosen Program Studi Pariwisata

## Budi Hemawan
NDIN : 0523026601 email : budhiyk2000@gmail.com Dosen Program Studi Pengelolaan Hotel
Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta
mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan  adalah  untuk  meningkatkan kemakmuran  dan  kesejah-teraan  rakyat berdasarkan potensi alam,  flora, dan  fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah,  seni,  dan  budaya  yang  dimiliki masyarakat  dengan  tetap  me-melihara kelestariannya  dalam  sebuah  keterpaduan antar  sektor,  antar  daerah,  antara  pusat  dan daerah  sebagai  satu kesatuan  sistemik  serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
Bagi  Indonesia,  salah  satu  basis ekonomi  pariwisata  terkuat  adalah  desa, potensi desa sebagai destinasi wisata sangat besar.  Pada  tahun  2015,  tercatat  tidak kurang  dari  74.754  desa  dan  8.430 kelurahan  (Permendagri,  56/2015).  Dengan logika  linier  maka  kekuatan  ekonomi pariwisata berbasis desa/kelurahan/masyarakat  tidak  kurang dari  83.184  untuk  ikut  serta  dalam mencapai  tujuan  pembangunan  ekonomi Nasional  maupun  sebagai  lembaga  yang memperkuat struktur pemerintahan.
Masalahnya, bagaimana mengembang-kan  potensi  (83.184)  itu menjadi  power  ekonomi,  tulisan  ini menawarkan sebuah konsep peranan komunitas desa dalam pembangunan ekonomi  pariwisata  yang  disebut  dengan Tourism  Economic  Development  (TED) yang menempatkan  masyarakat  sebagai pelaku  utama  dalam  berbagai  kegiatan kepariwisataan untuk menghasilkan kemanfaatan  ekonomi  bagi  masyarakatnya (Ekanayake  and  Long,  2012)  dengan  tetap memelihara  kelestarian  sumberdaya  alam, sosial,  seni  dan  budaya,  adat  istiadat  yang dimiliki  dalam  bingkai  keharmonisan  dan siklus  hidup  produk  yang  sebe-narnya dalam  versi Maha  Guru  (Allah  SWT;  Qs 30:54,  36:  68),  Levitt  (1960)  dan  Butler (1980) . Isu strategis nasional
pengembangan kepariwisataan adalah meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dengan cara  memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pariwisata. Ekonomi  pariwisata  menjadi  lebih efektif pengembangannya apabila masyarakat  turut  aktif  berperan  dalam pariwisata. Pemberdayaan masyarakat menjadi  strategi  yang  paling  tepat  untuk membangun ekonomi pariwisata dan dirasakan  manfaatnya  secara  langsung  bagi masyarakat. Kondisi tersebut akan memberikan  dampak  pengembangan  yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pariwisata  yang  berkelanjutan  berbasis masyarakat  dalam  jangka  panjang  dapat menjadi  bagian  penting  dalam  strategi pembangunan ekonomi negara, tidak terbatas pada ekonomi pariwisata. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan model pengembangan
ekonomi  pariwisata  yang  lebih  berorientasi literature  yang  diharapkan  dapat  menjadi referensi yang bermanfaat bagi kepentingan riset  yang  berkaitan dengan pengembangan ekonomi pariwisata.
Model TED
dikembangkan  dalam  sebuah perspektif pemberdayaan  komunitas  dan  pemahaman nilai pariwisata, alat dan strategi pembangunan  yang  membuka  kesempatan dan  akses  komunitas  untuk  berpartisipasi dalam proses pembangunan desanya menjadi desa yang mandiri. Konsep, model, strategi, program dan alat ukur keberhasilan TED  yang  menggambarkan  sebuah mata rantai  ekonomi yang  tidak  rentan  ketika low-season,  perubahan  ekonomi  makro (resesi),  bencana  alam  dan  sejenisnya tidak  akan  mematikan  mata  pencaharian mereka  (Budi  Hermawan  dan  Ali  Hasan, 2017).  Makalah  ini  bukan  menggantikan model-model  yang  sebelumnya  sudah  ada
misalnya  model  Pentahelik  dan Neraca Satelit  Pariwisata.  Model  TED membahas perubahan  peran  pemerintah,  akademisi, pelaku  bisnis,  media,  dan  kelembagaan pariwisata  dari inisiatior  dan  developer menjadi fasilitator,  membuka  akses  dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

## PEMBAHASAN
Konsep Pengembangan Ekonomi

## Pariwisata
Pengembangan  Ekonomi  Pariwisata ( Tourism  Economic  Development-  TED) adalah  konsep  yang  menekankan  kepada pemberdayaan  komunitas  untuk lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki,  seperti  kebudayaan,  adat  istiadat, ragam  kuliner,  gaya  hidup  (Ali  Hasan, 2018). Dalam konteks pembangunan pariwisata, komunitas secara mandiri memobilisasi  aset  dan  nilai  tersebut menjadi  daya  tarik  utama  bagi  pengalaman berwisata wisatawan. Melalui konsep TED , setiap  individu  dalam  komunitas  diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata,  untuk  itu  para  individu  diberi pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan small  business dengan ragam produk (barang dan jasa) .yang layak ditawarkan ke pasar
Defenisi pengembangan ekonomi pariwisata ( tourism
economic development,  TED )  yang  paling  lazin digunakan adalah : TED = f (sumber daya alam,  tenaga  kerja,  modal,  investasi, kewirausahaan, trans-portasi, komunikasi,  teknologi,  ukuran,  pasar,
situasi ekonomi internasional) ( Dragulanescu,  and  Ivan,  2012).  Dengan demikian  bahwa  pengembangan  ekonomi pariwisata dilakukan dengan (1) mengguna- kan potensi sumber daya  manusia dan  fisik
setempat  untuk  menciptakan  peluang  baru dan merangsang kegiatan ekonomi berbasis lokal,  (2)  melalui  proses  kolektif  untuk menciptakan  kondisi  yang  lebih  baik  bagi pertumbuhan  ekonomi  pariwisata  dan penciptaan  lapangan  kerja,  (3)  untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat  dengan  membangun  kekuatan masa  depan  ekonomi  pariwisata,  dan  (4) mampu  beradaptasi  dengan  perubahan pasar yang semakin kompetitif
TED sebagai  konsep  memperhitung- kan  dan  menempatkan  keberlanjutan  sosial - budaya, lingkungan dan politik komunitas (Kantar, and Svrznjak, 2017). Pembangunan ekonomi pariwisata berfokus pada  pengem-bangan  kapasitas  SDM  dan kelembagaan,  budaya,  lingkungan  dan pengembagan  lintas  sektor  ekonomi  yang mendukung  kegiatan  pariwisata  secara berkelanjutan.
TED merekomendasikan sebuah proses  integrasi,  kolaborasi,  strategi  dan alat  ( tool )  pemberdayaan  komunitas  dalam pembangunan ekonomi, pengembangan dan pemasaran  sumber  daya  lokal  dan  budaya komunitas  (Prihatno  dan  Ali  Hasan,  2016; Martin,  Morales,  and  Sinclair,  2008). Artinya mobilisasi pembangunan pariwisata itu diinisiasi oleh  masyarakat, dilaksanakan oleh  masyarakat  dan  untuk  masya-rakat mulai dari proses perencanaan, pengordinasian,  pelaksanaan,  pengendalian dan  evaluasi  manfaat  ekonomi,  sosial, budaya,  dan  lingkungan  dalam  upaya menciptakan lapangan kerja dan memberikan  stimulus  pada  pertumbuhan ekonomi  di  desanya.  Prinsip  penerapannya adalah kerjasama stakeholders akan menentukan  keber-lanjutan  pengembangan ekonomi lokal.
Dari  sisi  masyarakat, TED diartikan sebagai upaya untuk membebaskan
masyarakat  dari  semua  keterba-tasan  yang menghambat  usahanya  guna  membangun jaminan  keselamatan  adat  istiadat  dan agamanya,  usahanya,  dan  harga  dirinya sebagai  manusia.  Semua  jaminan  tersebut tidak  dapat  diperoleh  dari  luar  sistem masyarakat karena tidak  berkelanjutan, dan oleh  karena  itu  harus  diupayakan  dari masarakat  itu  sendiri  yang  kerap  kali disebut  kemandirian  (Ali  Hasan  dan  Budi Hermawan,  2018).  Dengan  demikian, pembangunan  ekonomi  pariwisata  meru- pakan  upaya  pemberdayaan  masyarakat yang  bertumpu  pada  kekuatan  nilai  lokal, sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan ( capacity  of  institutions ) maupun pengalaman.
Seiring  dengan  dinamika  pembangu- nan,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat telah  menumbuhkan  aspirasi  dan  tuntutan baru  dari  masyarakat  untuk  mewujudkan kualitas  kehidupan yang lebih baik. Aspirasi  dan  tuntutan  masyarakat  itu dilandasi  oleh  hasrat  untuk  lebih  berperan serta  dalam  mewujudkan  dirinya  sebagai masyarakat  yang  maju,  adil,  makmur  dan sejahtera.
Dalam  ekonomi  yang  makin  terbuka, ekonomi  makin  berorientasi  pada  pasar, peluang  dari  keterbukaan,  persaingan  pasar belum  tentu  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat  yang  kemampuan  ekonominya lemah.  Dalam  keadaan  ini  harus  dicegah terjadinya  proses  kesenjangan  yang  makin melebar,  karena  kesempatan  yang  muncul dari  ekonomi  yang  terbuka  hanya  dapat dimanfaatkan  oleh  desa,  sektor,  dan ekonomi yang lebih maju dengan pemihakan  dan  pemberdayaan  masyarakat melalui  difersifikasi  ekonomi  pariwisata (Bojnec, 2010).

## Model TED
Gambar  1 menunjukkan  sebuah model yang menyediakan kerangka pengembangan  ekonomi  pariwisata  yang menekankan pada pentingnya keberlanjutan sosial, lingkungan, kelembagaan dan budaya  yang  memiliki  kemampuan  daya saing  baik  secara  macro,  meso,  meta maupun micro. 1
Pengembangan  ekonomi  pariwisata yang berhasil jika dapat menjaga keberlanjutan  social,  lingkungan,  budaya dan  keberlanjutan  kelembagaan  untuk mengelola  sumber-daya  lokal.  Kebijakan  , kemampuan  manajerial  dan  komunikasi menjadi  prasyarat  bagi  kesinambungan mitra  kerja  dan  mitra  usaha  pariwisata (Janoszka,  2014)  : UNWTO-EP  (2005) merekomendasikan kerangka kerja kebijakan dan penerapannya dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan mampu mengelola dampak  ekonomi,  dampak  sosial  dan lingkungan  dan  budaya  (tabel  1).  Dua masalah  penting  dalam  pengembangan ekonomi  pariwisata  yaitu  kemitraan  dan kelembagaan:
1. Kemitraan
1 •  macro-strategi  dan  stabilitas  ekonomi  makro yang ditentukan oleh kebijakan: kebijakan fiskal, moneter, valuta asing, komersial dan persaingan.
• meso-struktur  pendukung  yang  memfasilitasi interaksi  dan  kerjasama  kemitraan  (pemasok- agen  perjalanan,  hotel,  Litbang  PT,  lembaga keuangan mikro, pengembangan pasar : pemasaran,  ekspor,  pameran,  dll.),  lembaga pelatihan,  infrastruktur transportasi,  komunikasi, dll
• meta-kemampuan  mengartikulasikan  pelaku sosial  untuk  merumuskan  strategi  dan  kebijakan yang  sesuai  dan  diperlukan  oleh  masyarakat setempat.
• micro-kemampuan bersaing dengan menawarkan serangkaian produk wisata yang mengoptimalkan hubungan efisiensi biaya, kualitas dan keragaman dengan kemampuan untuk merespons peluang dan perubahan tren pasar (baru).
Kemitraan  dalam TED adalah  suatu pendekatan  untuk  mendorong  aktivitas ekonomi  melalui  pembentukan  kemitraan dan memfokuskan pada keterkaitan ( linkage )  aktivitas  antara  pelaku-pelaku ekonomi  pariwisata  dalam  satu  wilayah (perdesaan/ kota/kecamatan/kabupaten/provinsi) dengan market (pasar pariwisata lokal, nasional dan pasar  internasional)  (Kum,  Aslan  and Gungor,  2015).  Ini  merupakan  instrumen tentanng perlu adanya :
a. Tanggung  jawab  masyarakat  sebagai aktor utama pengembang dan pengelola ekonomi pariwisata.
b. Kesediaan masyarakat untuk berperan aktif dalam bekerjasama baik internal maupun  dengan  lembaga  eksternal lainnya
c. Kemitraan yang mengandalkan sumber  daya  ekonomi  pariwisata, bukan bantuan dari luar atau asing
d. Inisiatif  ekonomi  pariwisata  digerak- kan  oleh  wisatawan/pembeli,  pasar, permintaan dan supplier
e. Pembangunan ekonomi yang
mendaya-gunakan sumber daya pariwisata;
f. Peningkatan  pendapatan  dan  pencip- taan peluang lapangan kerja;
2. Kelembagaan
a. Fasilitas  dialog  diantara stakeholders (pemerintah, swasta, dan  masyarakat) untuk menghasilkan ide dan inisiatif
b. Mobilisasi  sumber  daya  ekonomi pariwisata
c. Pengembangan  kelembagaan  didasar- kan atas kebutuhan kegiatan ekonomi pariwisata yang sedang berlangsung
Kedua  fokus  tersebut  dilakukan  atas dasar  partisipasi  dan  kemitraan  dalam
kerangka pengembangan kelembagaan. Partisipasi dalam konteks pemerintah diartikan sebagai  forum  yang terorganisasi- kan  guna  menfasilitasi  komunikasi  antar pemerintah,  masyarakat,  dan stakeholders yang  berkepentingan  terhadap  penanganan masalah atau pengambilan keputusan.
Partisipasi dan kemitraan antar pelaku dalam TED berkaitan  dengan  prinsip keterbukaan,  pemberdayaan,  efesiensi,  dan good  governance .  Pengembangan  ekonomi pariwisata
merupakan konsep pengembangan desa dalam upaya pemanfaatan  dan  pemberdayaan  sumber daya fisik, masyarakat maupun kelembagaan untuk pembangunan
pariwisata.

## Pengukuran TED
Dalam konteks pembangunan ekonomi  pariwisata,  keberhasilan TED akan  mendorong  percepatan  pertumbuhan desa.  konsep TED menjadi  alternatif  bagi pengembangan  desa  yang  didasarkan  atas pembangunan kapasitas pariwisata (sumberdaya  alam,  manusia,  kelembagaan) semakin berkembang. Model analisis pertumbuhan  ekonomi  pariwisata  yang diduga  cocok  adalah  model Shift  Share (Thompson, 2007).
Model  analisis  untuk  mengetahui potensi  dan  kontribusi  sektoral  ekonomi daerah yang  dapat  digerakkan  oleh pariwisata,  sehingga  bisa  menggambarkan sektor-sektor  unggulan  yang  dapat  dipacu untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi (Lean, Chong, and Hooy, 2014). Model ini juga  digunakan  untuk  mengukur  kinerja pergeseran  posisi  relatif  sektor-sektor ekonomi  dan  sektor  unggulan  dalam kaitannya  dengan  perkembangan  ekonomi dalam  kurun  waktu  tertentu.  Pertumbuhan dan  perubahan  kinerja  ekonomi  sektor
pariwisata  dapat  diformulasikan  sebagai berikut: TED = KPD + KPP + KPS
1. Komponen  Pertumbuhan (KPD), mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian desa yang tumbuh  karena  dipengaruhi  oleh kebijakan politik pemerintah setempat. 2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), mengukur perbedaan  pertumbuhan  lintas  sektor ekonomi dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini bernilai positif, berarti sektor ekonomi pariwisata berkembang.
Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
3. Komponen Pergeseran Sektor (KPS), mengukur  pergeseran  kinerja  sektor- sektor  lokal  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Apabila  salah  satu  sektor positif,  maka  daya  saing  sektor  lokal meningkat, dan apabila negatif terjadi sebaliknya. Pergeseran sektor menun- jukkan  perubahan  kekuatan  ekonomi sebuah daerah.

## Program Aksi dan Indikator Keberhasilan TED
Pengembangan  ekonomi  pariwisata berbasis  masyarakat  menuntut  koordinasi, kerja sama dan peran yang berimbang lintas steakholder, (pemerintah, swasta, akademisi/ perguruan tinggi dan masyarakat). Di samping itu,
pengembangan ekonomi pariwisata berbasis masyarakat  diarahkan  untuk  memperkuat daya  saing  objek  wisata  dengan  mengacu pada cycle poduct tourism area . Membangun  kesadaran  masyarakat  atas kepemilikan potensi desanya  sendiri (sense of  belonging) terhadap  berbagai  aneka sumber daya alam dan  budaya sebagai aset
pembangunan ekonomi pariwisata.
Faktor kunci (key factor) keberhasilan pengembangan pariwisata adalah  keter-libatan  masyarakat  dalam mengembangkan  produk  wisata  sebagai kekuatan  ekonomi  sebuah  desa.  Agar berhasil,  perlu  diawali  dengan  kajian  yang relevan dengan core science kepariwisataan, kemudian dilanjut-kan dengan  merancang  program,  aksi  dan  hasil yang diharapkan (tabel 2).
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya bahwa Model TED dimaknai sebagai upaya masayarakat  untuk  menghasilkan  lebih banyak barang dan jasa berbasis sumberdaya  sendiri  untuk  memperbaiki taraf  hidup  dan  meningkatkan  kualitas hidup masyarakat (Budi Hermawan dan Ali Hasan,  2017),  oleh  karena  itu  keberhasilan model  TED  ditandai  dengan  kejelasan program  dan  indikator  keberhasilannya (tabel 3):

## KESIMPULAN
Tulisan ini merupakan kajian literature yang menjelaskan model pengembangan  ekonomi  pariwisata  yang secara  teoritis  mempertimbangkan  ukuran perubahan  dari  satu  atau  lebih  sektor ekonomi unggulan menjadi kekuatan ekonomi  pariwisata  yang  diharapkan  dapat menjadi  salah  satu  rujukan  teoritis  bagi peneliti dimasa mendatang. Model pengembangan  pariwisata  yang  benar  jika sepenuhnya memperhitungkan dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan saat ini  dan  keberlanjutannya  dimasa  depan, menangani kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan  dan  masyarakat  tuan  rumah (hosting).  Indikator  utama  keberhasilan pengembangan pariwisata adalah (1) minimalnya  dampak  negatif  pariwisata terhadap  masyarakat  dan  lingkungan;  dan
(2) maksimalnya kontribusi positif pariwisata terhadap ekonomi lokal, konservasi  alam  dan  warisan  budaya, kualitas  hidup  masyarakat  lokal  dan wisatawan.
P emerintah,  akademisi,  pelaku  bisnis pariwisata, media, dan kelembagaan pariwisata memiliki peran sebagai fasilisator  dan  mobilisator masyarakat dalam  mengelola  sumber  daya  alam  dan budaya menjadi daya tarik wisata.
Pemerintah sebagi fasilitator dan akademisi pariwisata  dapat  mengambil  peran  sebagai mitra rancang, menghimbau dan memotivasi masyarakat  agar bersedia berpartisipasi  aktif  dalam  pembangunan pariwisata. Pembanguan ekonomi pariwista berbasis  masyarakat  tidak  akan  terwujud apabila masyarakat setempat merasa diabaikan,  atau  hanya  dimanfaatkan,  serta merasa terancam dengan kegiatan pariwisata di daerah mereka.
Indonesia memiliki keragaman destinasi  yang  dapat  ditawarkan  kepada para  wisatawan.  Setiap  desa  di  negara  kita memiliki  bahasa,  budaya,  tradisi,  adat istiadat  yang  menawarkan  ke  unikan perjalanan  yang  kembali  ke  alam  dengan beragam  aktivitas,  atraksi  dan  pengalaman yang  tak  terlupakan  oleh  wisatawan.  Ini sangat  penting  dalam  setiap  titik  sentuh kegiatan  pembangunan  pariwisata  karena kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahtraan masyarakat.

## REFERENSI
Ali  Hasan  dan  Budi  Hermawan.  2018.
Power Ekonomi Pariwisata Kabupaten  Bantul .  (proses  editng untuk  dimuat  di  jurnal  internasional berupatsi).
Ali  Hasan,  2018. Peran  Sekolah  Tinggi
Pariwisata AMPTA Yogyakarta Dalam  Pengembangan  Ekonomi Pariwisata . Orasi Ilmiah Dies
Natalis  ke  31  Sekolah  Tinggi
Pariwisata  AMPTA  Yogyakarta,  13
Januari 2018
Alquran,  1994. Alquran  :  Terjemahan Indonesia. Jakarat: Sari Agung Bojnec,  S.  2010.  Rural  Tourism,  Rural
Economy Diversification, and Sustainable Development.
Academica Turistica. 3 (1–2), 7-15 Budi Hermawan and  Ali Hasan, 2017. One Village  One  Destination  Model  in Economic  Development  of  Bantul
Tourism Village. International Refereed  Social  Sciences  Journal ,
8(4), 211-225
Butler,  R.W.  1980.  The  concept  of  the tourist  area  life-cycle  of  evolution: implications  for  management  of resources. Canadian  Geographer, 24 (1), 5-12
Dragulanescu,  I.  V.,  and  Ivan  M.  D.  2012.
Rural  Tourism  for  Local  Economic
Development. International Journal  of  Academic  Research  in Accounting, Finance and Management  Sciences ,  2(1),  196- 203
Ekanayake,  E.  M  and  Long,  A.  E.  2012.
Tourism Development and Economic  Growth  in  Developing Countries. The International
Journal  of  Business  and  Finance
Research. 6 (1); 51-63
Janoszka,  M.  N.  2014.  Innovative  Activity
of  Small  Tourist  Enterprises  – Cooperation with Local Institutional Partners. Journal Of Entrepreneurship Management And Innovation, 27 (3), 1-12
Kantar,  S  and  Svrznjak,  K.  2017.
Development  of  Sustainable  Rural
Tourism. Journal  of  Regional
Development  and  Tourism ,  9  (1), 26-34 Kemendagri 2015. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  56  Tahun 2015  Tentang  Kode  dan  Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.  Jakarta:  Kemendagri RI.
Kum,  H.,  Aslan  A  and  Gungor,  M.  2015. Tourism  and  Economic  Growth:
The  Case  of  Next-11  Countries. International Journal of Economics  and  Financial  Issues , 5(4), 1075-1081.
Lean,  H.H.,  Chong,  S.H  and  Hooy,  C.W.
2014. Tourism and Economic
Growth. International  Journal  of Economics and Management .
8(1),139-157
Levitt,  T.  1960.  Exploit  the  Product  Life
Cycle. Harvard  Business  Review , 43(6), 81-94.
Martin, J.L.E., Morales, N.M., and Sinclair, M.T.  2008.  The  Role  of  Economic
Development  in  Tourism  Demand.
Tourism  Economics . 14  (4),  673- 690
Prihatno  dan  Ali  Hasan,  2016.  The  Impact of  Kasongan  Creative  Industries Marketing  for  Local  Community,
International  Journal  of  Science and Commerce, 7(1), 23-32
Thompson,  E.  2007.  Measuring  the  Impact of  Tourism  on  Rural  Development: An  Econometric  Approach. The Journal  of  Regional  Analysis  and Policy , 37(2),147-154
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor  32.  Tahun  2004,  Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesianomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah UNWTO-  EP -  United  Nations  World Tourism Organization and Environment Program. 2005. Making  tourism  more  sustainable: A guide for policy makers .
Available at: www.unep.fr.
Social Sustainability
Environmental
Sustainability Institutional Sustainability Cultural Sustainability Micro Competitiveness Gambar 1. Model Pengembangan Ekonomi Pariwisata - TED Meso Competitiveness Me ta C ompe ti ti ve ne ss Ma cr o C om pe ti ti ve ne ss Main Tourism Product G ui de s Agencies C ull ina ry Homestay
Tabel 1. Kerangka Kerja Pengembangan Pariwisata
Institusional  Driver Pengelolaan Dampak
K ebi ja ka n da n m ana je ri al P em er int ah , A ka de m is i, A so si asi P ar iw isa ta da n swa st a la innya Me m be ri ka n pe nga la m an, m em ua ska n, da n m em ua sk an w isa ta w an te rse di a ba gi se m ua or ang w isa ta w an ta npa di skr im ina si be rda sa rka n je ni s ke la m in, r as, a ga m a, di sa bi li ta s, a ta u de nga n ca ra l ai nnya
Ekonomi
Kelansungan hidup memastikan  kelayakan  dan  daya  saing  destinasi wisata  dan  perusahaan  pariwisata,  sehingga  dapat terus  berkembang  dan  memberikan  manfaat  dalam jangka panjang.
Kemakmuran memaksimalkan  kontribusi  pariwisata  terhadap kemak-muran  ekonomi  tuan  rumah,  termasuk proporsi  belanja  pengunjung  yang  dipertahankan secara lokal Lapangan kerja meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  pekerjaan  lokal yang  diciptakan  dan  didukung  oleh  pariwisata, termasuk  tingkat  upah,  kondisi  layanan  dan ketersediaan untuk semua wisatawan tanpa diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin,  ras,  cacat atau dengan cara lain
K om uni ta s L oka l Kesejahteraan mempertahankan  dan  memperkuat  kualitas  hidup komunitas  lokal,  termasuk  struktur  sosial  dan  akses ke  sumber  daya,  fasilitas  dan  sistem  pendukung kehidupan,  menghindari  segala  bentuk  degradasi atau eksploitasi sosial
Pemberdayaan melibatkan  dan  memberdayakan  masyarakat  lokal dalam  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan tentang  manaje-men  dan  pengembangan  pariwisata di masa depan di daerah mereka, serta berkonsultasi dengan para pemangku kepen-tingan lainnya.
Keadilan distribusi  manfaat ekonomi  dan sosial yang tersebar luas  dan  adil  dari  pariwisata  di  seluruh  komunitas penerima, termasuk meningkatkan peluang, pendapatan  dan  layanan  yang  tersedia  bagi masyarakat miskin.
Lingkunga n Kemurnian
meminimalkan  pencemaran  udara,  air  dan  tanah serta  limbah  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan pariwisata dan pengunjung. Efisiensi meminimalkan  penggunaan  sumber  daya  yang langka  (terbatas)  dan  tidak  terbarukan  dalam pengembangan  dan  pengoperasian  fasilitas  dan layanan pariwisata. Diversitas mendukung  konservasi  kawasan  alam,  habitat  dan satwa liar, dan meminimalkan kerusakan. Integritas menjaga  dan meningkatkan kualitas  lanskap perkotaan  dan  pedesaan,  menghindari  degradasi fisik dan lingkungan.
B uda ya Keragaman
menghormati  keragaman  budaya  dan  warisan sejarah,  budaya  asli,  tradisi,  adat  istiadat  dan kekhasan komunitas tuan rumah
Sumber : UNWTO-EP, 2005.
Tabel 2. Program, Aksi dan Hasil Yang Diharapakan
Step Program Aksi Hasil I Pemetaan Potensi 1  mengidentifikasi potensi SDA, sosial, budaya  dan permasa- lahan serta alternatif-alternatif penyelesaiannya;
P et a pot ensi e konom i pa ri w isa ta 2  mengidentifikasi dan mengkarakterisasi cluster produk, daya tarik  dan  keragaman  potensi  ekonomi  yang  mendukung kegiatan ekonomi pariwisata 3  mengidentifikasi  infrastruktur  pendukung  (jalan,  sanitasi, energi,  komunikasi  dll)  terhadap  produk  pariwisata  yang ditawarkan  (kuliner,  homestay,  agen  perjalanan,  perda- gangan, kerajinan, layanan pendukung pariwisata, dll.); 4  mengidentifikasi layanan pendukung kelembagaan (lembaga pemerintah,  perusahaan  dan  asosiasi  pariwisata,  pusat  pela- tihan, lembaga/badan promosi dll). 5  mengidentifikasi  aktor  net-work  dan  menilai  faktor-faktor yang  menyebabkan  daya  saing  pada  tingkat  yang  berbeda (meta, makro, meso dan mikro); 6  mengidentifikasi  dan  menilai faktor-faktor yang  mendorong keberlanjutan ekonomi pariwisata pada tingkat yang berbeda (sosial, lingkungan, budaya dan kelembagaan); II Analisis 1  menganalisis  keterkaitan  antara  faktor-faktor  yang  mendo- rong  daya saing  dan keberlanjutan  dan pelaku utama dalam cluster usaha pariwisata; P ow er di st anc e 2  menetapkan  dan  menganalisis  profil  kelembagaan  yang menjadi  ciri  pelaku  cluster  yang  disusun  menjadi  elemen dan peran masing-masing institusi. III Pengembangan Destinasi 1  menyusun master  plan dan detailed  engineering  design rural tourism area (DERTA);
Tit ik de st ina si da n ja lur w isa ta 2  mengembangkan  kapasitas  internal  komunitas  pariwisata melalui  pelatihan  manajerial,  produksi  paket,  pemanduan, kuliner, homestay, dan digital destination marketing 3  menyusun  program  pengembangan/pembangunan  bersama masyarakat pariwisata berskala waktu; IV Komersialisasi 1  melibatkan  komunitas  dalam  pengembangan  usaha  pari- wisata dengan pendekatan entrepreneur tourism society;
Te rbe nt uknya ke lom pok u sa ha 2  mendorong  partisipasi  masyarakat  pariwisata  dalam  event- event dan kegiatan kepariwisataan; 3  pengembangan  produk  wisata  yang  menggambarkan identitas pariwisata mereka sendiri 4  mendorong  komunitas  pariwisata  untuk  mempromosikan paket produk yang sudah mereka produksi
Tabel 3. Variabel, Program dan Indikator Keberhasilan
Variabel Program Indikator Keberhasilan Ekonomi Pengembangan  dana  untuk  pembangunan komunitas,  terciptanya  lapangan  pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat pariwisata, dengan : a. Mulai dengan kebutuhan dan tren pasar pariwisata b. Menfokuskan  kluster  produksi  paket yang  dijual  ke  pasar  pariwisata  yang kuat c. Menghubungkan usaha pariwisata dengan supplier  (agen  perjalanan, hotel, dll) . 1. terbentuknya  usaha  pariwisata, perluasan kesempatan kerja 2. peningkatan  pendapatan  dan kese-jahteraan masyarakat 3. distribusi pendapatan/keuntungan  dirasa adil oleh anggota komunitas 4. keberdayaan  kelembagaan  eko- nomi  dalam  proses  produksi dan pemasaran paket wisata 5. Keberdayaan kelembagaan jaringan  kerja  kemitraan  dalam pengembangan pasar wisata Sosial Peningkatan kualitas hidup, adanya pening- katan  kebanggaan  komunitas,  pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi  muda  dan  tua  dan  terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas. 1. adanya kebanggaan komunitas 2. menghargai  dan  menghormati perbe-daan  agama,  budaya,  ras dan suku bangsa 3. harmonisasi sosial Budaya Mendorong masyarakat untuk menghormati budaya  yang  berbeda,  mendorong  berkem- bangnya  pertukaran  budaya  dan  pengem- bangan budaya yang melekat dalam budaya pariwisata. 1. kelestarian budaya lokal 2. kesediaan  mempertahankan  dan mengembangkan keunikan budaya 3. kesediaan memfasilitasi pertukaran budaya komunitas Lingkungan  Pengembangan carryng  capacity  tourism area ,  sistem  pembuangan  sampah  yang ramah  lingkungan  dan  keperdulian  tentang pentingnya konservasi. 1. adanya kepastian akan keberlan- jutan lingkungan; 2. kenyamanan  lingkungan  dan konservasi berjalan dengan baik Politik Peningkatan partisipasi komunitas pariwisata, terdapat upaya untuk meningkatkan  kekuasaan  komunitas  yang lebih  luas  dan  makanisme  yang  menjamin hak masyarakat pariwisata dalam pengelolaan SDA. 1. kesetaraan peran 2. adanya  pengakuan,  dukungan dan  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  mengembangkan  asset fisik menjadi destinasi wisata;