## Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur
Muhadi, Dewi Karya Fakultas Hukum Universitas Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

## ABSTRAK
Pencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan merupakan  pencemaran  lingkungan  yang  terbesar.  Dampak  dari  tumpahan  minyak  tersebut mengancam ekosistem dan masyarakat sekitar Teluk Balikpapan. Maka penulis merumuskan masalah  bagaimanakah  pertanggungjawaban  PT.  Pertamina  (persero)  akibat  kebocoran  pipa yang menyebabkan pencemaran di teluk Balikpapan dan bagaimanakah perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak kebocoran pipa minyak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) selaku pihak yang  menyebabkan  pencemaran  di  Teluk  Balikpapan.  Serta  untuk  mengetahui  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  terkena  dampak  kebocoran  pipa  minyak. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  adalah  metode  yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang  berlaku  kemudian  dikaitkan  dengan  data  dilapangan.  Keseluruhan  data  yang  diperoleh baik  data  primer  dan  data  sekunder  dan  memberikan  gambaran  tinjuan  yuridis  (hukum)  dan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka Pertanggungjawaban  PT.  Pertamina  (Persero)  akibat  kebocoran  pipa  yang  menyebabkan pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan ada tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  Tentang  Pengendalian  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yakni pertanggungjawaban  hukum  administrasi  dalam  hal  ini  paksaan  pemerintah  yang  diberikan melalui  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  SK.2631/Menlhk- PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018,  pertanggungjawaban  hukum  perdata  berupa  ganti  rugi terhadap  masyarakat,  sedangkan  pertanggungjawaban  hukum  pidana  yakni  berupa  pidana denda yang dibayarkan kepada negara dan penjara terhadap penanggungjawab yang lalai.
Kata Kunci : Pencemaran, penegakan hukum, BBM bersubsidi

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar belakang masalah
Dalam  Pasal  33  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  berbunyi  “  cabang-cabang  produksi yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai  oleh  negara”  dan  pada  ayat  (3) menyatakan  bahwa  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu nya untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  dengan melakukan  reformasi  disegala  bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945.  Minyak  Bumi merupakan  sumber  daya  alam  strategis yang tidak dapat diperbaruhi yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup rakyatnya. Bahan Bakar Minyak
mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, penggerak roda perekonomian, pemenuhan kebutuhan masyarakat  serta  dapat  menghasilkan devisa Negara. oleh karena itu pengelolaan BBM  harus  dilakukan  secara  maksimal agar  dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyatnya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak, Negara  menunjuk  PT.  Pertamina  (Persero) sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yang  secara  khusus  menangani masalah  pengelolaaan  dan  pendistribusian BBM  seperti  premium,  pertamax,  solar, avtur  dan  minyak  tanah.  Kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat diperoleh melalui  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar untuk Umum (SPBU).
Dalam  rangka  membantu  kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut, pemerintah  melakukan  kebijakan  dengan cara  memberikan  subsidi  BBM  untuk masyarakat  kecil  atau  golongan  ekonomi rendah. Subsidi BBM hanya diberikan oleh pemerintah  kepada  masyarakat  ekonomi lemah  dan  bukan  untuk  masyarakat ekonomi  kelas  atas  serta  kebutuhan industri.
Pada umumnya masyarakat mendapatkan  BBM  bersubsidi  berasal  dari SPBU  dan  dari  APMS  (Agen  Penyalur Minyak  dan  Solar).  Dari  kedua  tempat inilah  masyarakat  mendapatkan  BBM
bersubsidi yang penggunaannya diperuntukkan  oleh  masyarakat  umum yang bukan badan usaha.
Selain  itu,  dengan  adanya  Surat Edaran  Direktorat  Jenderal  Minyak  dan Gas (BP Migas) Nomor 1394/16/2013 dan Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya  Nineral  (ESDM)  Nomor  01  Tahun 2013, yang melarang mobil dinas pemerintah, BUMD, BUMN mengisi BBM subsidi  cukup  mempengaruhi  maraknya penyalahgunaan  BBM  subsidi.  Banyak pemilik  kendaraan  dinas  yang  seharusnya membeli  BBM  non  subsidi  malah  lebih memilih premium eceran dengan harga Rp 8.000,- perbotol daripada membeli pertamax Rp. 10.950,-perliter. Hal tersebut menyebabkan  BBM  eceran  laku  keras dipasaran sehingga dapat memicu masyarakat  untuk  tetap  bertahan  sebagai pedagang  BBM  eceran  dan  menjadi pengetap dari pada bekerja di tempat lain.

## B. Rumusan masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  diatas  maka  penulis  merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap BBM bersubsidi di Kalimantan Timur ?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penulisan  ini  adalah untuk  mengetahui  secara  mendalam    dan
mendeskripsikan
mengenai peran
pemerintah  terhadap  BBM  bersubsidi  di Kalimantan Timur.

## D. Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat Akademis
Dalam  penelitian  ini,  diharapkan bermanfaat  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan  terutama  dalam  bidang  ilmu hukum  serta  dapat  berguna  bagi  para peneliti  maupun  penulis  dikemudian  hari terutama terhadap permasalahan- permasalahan penegakan hukum.
2. Manfaat Praktis
Manfaat  praktis  pada  penelitian  ini adalah  agar  dapat  digunakan  sebagai informasi awal sekaligus untuk menambah literature  atau  sumber  bagi  penanganan kasus  penyalahgunaan  BBM  bersubsidi yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

## E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang
digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif yakni mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  peran  pemerintah  dalam  BBM bersubsidi. Namun demikian, dalam penelitian ini juga tidak mengesampingkan pendekatan  yuridis  empiris.  Penggunaan metode  dengan  pendekatan  empiris  hanya diarahkan  sebagai  modal  dasar  berupa
fakta-fakta  hukum  yang  dari  fakta  hukum tersebut  memberikan  gambaran  umum tentang  pola  dan  cara-cara  masyarakat menjual BBM bersubsidi serta penyalahgunaannya.  Bahan-bahan  atau data  awal  yang  diklasifikasikan  dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan  empiris,  maka  secara  otomatis menjadi bahan awal dalam kajian normatif.
Gabungan  penelitian  ini  merujuk kepada pendapat Soetandyo
Wignyosoebroto mengenai gabungan antara  doctrinal  dan  non-doctrinal,  dengan wujud konkretnya adalah dari bahan-bahan yang diperoleh secara non-doctrinal (lapangan) kemudian dikaji dengan menempatkannya  sebagai  bahan  yang bersifat  doctrinal  (bahan-bahan  hukum). 1
Kajian  hasil  akhir  dari  penggabungan  ini merupakan  hasil  dari  pembahasan  tentang aturan  hukum  dan  persoalannya  yang mengarah kepada gambaran dari pengaturan  perundang-undangan  terhadap peran  pemerintah  dalam  BBM  bersubsidi baik  yang  berkaitan  dengan    pengelolaan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga.
2. Sumber Data
Berdasarkan  jenis  sumber  datanya, maka  penelitian  ini  mempergunakan  dua jenis sumber data, yaitu :
a. Data  primer  adalah  daya  yang diperoleh peneliti dari tangan
1 Soetandyo Wignjosoebrota, 2002, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, Huma, hlm. 160-161.
pertama  dan  sumber  asalnya  yang pertama  belum  diolah  dan  diuraikan oleh orang lain. Data primer bersumber  dari  pihak-pihak  yang terlibat langsung atau responden.
b. Data  sekunder  adalah  daya  yang diperoleh  peneliti  dengan  melakukan penelitian kepustakaan.
3. Prosedur Pengumpulan Data penelitian dalam penulisan ini
menggunakan jenis penelitian
empiris atau jenis penelitian
sosiolegal  research ,  sehingga  dalam
teknik pengumpulan data mempergunakan  dua  teknik,  yaitu teknik  studi  dokumen  dan  teknik wawancara ( interview ). 2
4. Analisis Data
Pengolahan  data  adalah  kegiatan merapikan  data  yang  dikumpulkan sehingga  siap  untuk  dianalisis  secara kualitatif. 3 Metode  kualitatif  yaitu dengan  mengangkat  fenomena  yang terjadi  di  masyarakat  melalui  survei dilapangan  yang  mana  terfokus  pada pengkajian terhadap pemikiran. 4

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Bahan Bakar Minyak Subsidi
a. Bahan Bakar Minyak
2 Cholid Nasrbuko dan Abu Achmadi. H,  2004,
Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 83.
3 Bambang Waluyo, 1996,  Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika,  hlm. 72.
4 Burhan Ashsofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 57.
Pengertian Bahan Bakar  Minyak  sebagaimana yang  terdapat  pada  Bab  I pasal  1  ayat(4)  Undang- Undang  RI  Nomor  22 Tahun 2011 tentang minyak dan  gas  bumi  disebutkan, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM)  adalah  bahan  bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan  sesuai  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun 2005  tentang  penyediaan dan  pendistribusian  jenis
BBM tertentu yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak
Tertentu adalah bahan bakar yang  berasal  atau  diolah dari  minyak  bumi  dengan jenis,  standard  an  mutu (spesifikasi)  harga,  volume dan konsumennya tertentu.
Adapaun menurut Peraturan  Presiden  Nomor 15  Tahun  2013  tentang harga jual eceran dan konsumen  pengguna  jenis bahan  bakar  tertentu.  Yang dimaksud  dengan  bahan bakar  tertentu  adalah  bahan bakar  yang berasal dan atau diolah  dari  minyak  bumi
yang dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai  bahan  bakar  lain dengan  jenis,  standard  an mutu  (spesifikasi),  harga, volume  dan  konsumennya tertentu. Jenis BBM tertentu terdiri  atas  minyak  tanah (kerosene), bensin (gasoline)  RON  88  dan
minyak  solar  (gas  oil)  atau dengan  nama  lain  yang sejenis dengan standard mutu  yang  ditetapkan  oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. b. Subsidi Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas
yang  lebih  besar  atau  pada harga  yang  lebih  murah. Secara ekonomi, tujuan
subsidi adalah untuk
mengurangi harga atau
menaambah keluaran ( output ). 5
Arti  subsidi  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah  bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan,  perkumpulan  dan sebagainya  (biasanya  dari pihak pemerintah). Sedangkan menurut Wikipedia,  Subsidi  adalah bentuk  bantuan  keuangan yang  dibayarkan  kepada suatu  bisnis  atau  sektor ekonomi.  Sebagian  subsidi diberikan  oleh  pemerintah kepada produsen atau distributor dalam satu industri  untuk  mencecah kejatuhan  industry  tersebut (misalnya  karena  operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorong  mempekerjakan lebih  banyak  buruh  (seperti dalam subsidi upah). Contohnya  adalah  subsidi untuk  mendorong  penjualan ekspor,  subsidi  dibeberapa bahan pangan untuk
5 Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., 1993, Contemporary Economics, Edisi ke-8, Worth Publishers, New York, hlm. 464.
mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi  untuk  menodorong perluasan produksi pertanian dan mencapai
swasembada produksi pangan. 6 Subsidi  juga  dapat dianggap sebagai suatu bentuk  proteksionisme  atau penghalang perdagangan dengan memproduksi
barang  dan  jasa  domestic yang  kompetitif  terhadap barang  dan  jasa  impor. Subsidi  dapat  mengganggu pasar  dan  memakan  biaya ekonomi yang besar.
Bantuan  keuangan  dalam bentuk  subsidi  bisa  datang dari  suatu  pemerintahan, namun  istilah  subsidi  juga bisa mengarah pada bantuan yang  diberikan  oleh  pihak lain,  seperti  peroraangan atau lembaga non- pemerintah. 7 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subsidi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan  dengan  pembayaran
6 http://id.wikipedia.org/wiki/Subssidi.
7 Ibid.
yang  dilakukan  pemerintah kepada perusahaan atau
rumah tangga untuk
mencapai  tujuan  tertentu yang membuat mereka dapat  memproduksi  atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang  lebih  besar  atau  pada harga yang lebih murah.
Menurut  Supamoko, subsidi  adalah  salah  satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga
diartikan sebagai pajak negative yang akan menambah pendapatan
mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan  pendapatan  riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh
pemerintah  dengan  harga jual  yang  rendah.  Subsidi dapat  dibedakan  dalam  dua bentuk  yaitu  subsidi  dalam bentuk  uang  ( cash  transfer ) dan  subsidi  dalam  bentuk barang atau subsidi innatura ( in kind subsidy ). 8
8 M. Supamoko, 2003, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, edisi ke-5, Yogyakarta, BPFE, hlm. 34.
Dengan demikian subsidi  merupakan  upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan  publik  sehingga masyarakat dapat memenuhi  hajat  hidupnya dengan  harga  beli  yang lebih terjangkau atas barang dan jasa public yang disubsidi tersebut.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa subsidi adalah bantuan
pemerintah  dalam  bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen  dan  konsumen suatu  bisnis  atau  sector ekonomi  terhadap  barang
atau jasa tertentu.
c. BBM Subsidi Pengertian subsidi BBM,  sebagaimana  yang dapat  dipahami  dari  naskah RAPBN dan Nota Keuangan adalah pembayaran yang dilakukan oleh  pemerintah  Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli pendistribusian  BBM  di
Indonesia)  dalam  situasi
dimana  pendapatan  yang diperoleh  Pertamina  dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah  dibandingkan  biaya yang  dikeluarkannya  untuk menyediakan BBM tersebut. 9 Dengan  demikian dapat diartikan bahwa BBM subsidi  adalah  BBM  yang disubsidi  pemerinyah  yaitu bahan bakar yang menyangkut  hajat  hidup orang banyak dan
mempunyai kekhususan
kerena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya sehingga
masih  harus  disubsidi  dan ditetapkan  sebagai  Bahan Bakar Tertentu (BBT).
Oleh karena itu BBM  subsidi  memiliki  kreteria sebagai berikut :
1) Terdapat  selisih  harga antara  BBM  subsidi dan  BBM  non  subsidi sesuai Peraturan Presiden. 2) Disediakan untuk membantu menstabilkan harga
9 Hanan Nugroho, 2005, Perencana bidang energy di Bappenas, E-mail:nugrohohn@bappenas.go.id.
barang/jasa yang berdampak luas kepada masyarakat. 3) Menyangkut hajat hidup  orang  banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya,  kemasannya dan penggunaannya. 4) Diterapkan kebijakan administered price untuk jenis BBM premium, minyak tanah dan  solah,  sehingga
harga  jual  komoditinya
lebih  murah  dari  harga pasar. 5) Disalurkan melalui perusahaan Negara (Pertamina) dan diupayakan  lebih  tepat sasaran. Adapun  konsumen  yang mempunyai hak untuk menggunakan jenis bahan bakar tertentu (subsidi) adalah sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  lampiran  Perpres  Nomor
15  Tahun  2013  tentang  rincian
konsumen pengguna jenis BBM tertentu. Sedangkan yang berhak untuk menggunakan
jenis  bahan  bakar  tertentu
(subsidi/industry) adalah konsumen  yang  tidak  diberikan hak  didalam  rincian  konsumen pengguna jenis BBM tertentu.

## 2. Pemerintah  dan  Kebijakan
BBM Subsidi Kebijakan subsidi merupakan  alokasi  anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi,  menjual  barang dan  jasa  yang  memenuhi  hajat hidup  orang  banyak  sehingga harga  jualnya  dapat  dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi  terdiri  dari  subsidi energi  seperti  subsidi  BBM, BBN, LPG (tabung 3 kg), LGV serta  subsidi  listrik.  Sedangkan subsidi  nonenergi  terdiri  dari subsidi  pangan,  pupuk,  benih, PSO,  bunga  kredit  dan  subsidi pajak/DTP.
Subsidi  yang  dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat  pro  dan  kontra.  Ada kalangan yang berpendapat bahwa  subsidi  itu  tidak  sehat sehingga  berapapun  besarnya subsidi  harus  dihapus  dari APBN.  Sementara  dilain  pihak berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk
mengatasi  masalah  ekonomi dan kegagalan pasar.
Walalupun penyediaan
anggaran  subsidi  pemerintah dalam  beberapa  tahun  terakhir ini jumlahnya mengalami
peningkatan  yang  cukup  besar, penyediaan  anggaran  subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan  Negara.  Oleh  karena itu  pelaksanaan  subsidi  perlu dilakukan perubahan pola pemberian subsidi sesuai dengan situasi dan kondisi. Nilai belanja dalam
RAPBN  2014  ini  diperkirakan akan  naik  dari  awal  Nota
Keuangan  Rp.  1.816,7  trilyun menjadi  Rp.  1.849,8  trilyun.
Kenaikan ini dikarenakan subsidi  energi  yang  meningkat.
Belanja subsidi energy di RAPBN  2014  melonjak  Rp. 44,1  trilyun  dari  Rp.  284,7 trilyun  menjadi  328,7  trilyun. Angka  tersebut  terbagi  dua yakni  untuk  subsidi  BBM  Rp. 35,9  trilyun  dan  subsidi  listrik Rp.  8,2  trilyun.  Pada  tahun
2014 ini, pemerintah
mengalokasikan anggaran BBM
subsidi bagi masyarakat sebesar
48 juta kiloliter (kl). 10 Kepala Pusat Kajian APBN  Badan  Kebijakan  Fiskal Kementrian Keuangan, Rofyanto Kurniawan juga
mengatakan  bahwa  pemerintah sudah  menganggarkan  subsidi BBM  sebesar  Rp.  200  trilyun dan pemerintah bertekad mengendalikan  konsumsi  BBM subsidi  secara  lebih  dan  tepat sasaran.  Kuota  BBM  subsidi sudah  ditetapkan  sebesar  48 juta  kiloliter  atau  sama  dengan volume  Tahun  2013.  Dengan perkiraan pertumbuhan kendaraan  bermotor  mencapai 10 persen, maka mau tidak mau pemerintah  harus  melakukan pengendalian  pemakaian  BBM. Volume 48 juta kiloliter
tersebut harus dengan pengendalian. Rofyanto Kurniawan  juga  mengatakan bahwa  opsi  pengendalian  yang akan dilakukan adalah
pemberlakuan kartu baik
melalui nontunai maupun
RFID.  Dengan  kartu  itu  maka hanya  kendaraan  yang  berhak, misalkan  angkutan  umum  atau
10 http://economy.okezone.com/read/2014/04/21/ 317/973170/kebijakan-bbm-yang-berkeadilan- melalui-pajak.
orang  miskin  saja  yang  boleh
mengkonsumsi BBM subsidi. 11 Pengendalian BBM subsidi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tah un  2011  tentang  APBN  Tahun anggaran  2012.  Berdasarkan pasal  7  ayat  (4)  Undang- Undang  tersebut,  pengendalian anggaran  subsidi  BBM  jenis tertentu  dan  bahan  bakar  gar cair (liquefied petroleum gas/LPG)  tabung  3  kg  dalam tahun  anggaran  2012  dilakukan melalui  pengalokasian  BBM bersubsidi  secara  tepat  sasaran dan  kebijakan  pengendalian BBM subsidi. Hal ini kemudian ditegaskan  dalam  penjelasan ayat (4) butir 1 bahwa pengalokasian  BBM  bersubsidi tepat  sasaran  dilakukan  melalui pembatasan  konsumsi  BBM jenis  premium  untuk  kendaraan roda empat pribadi pada
wilayah  Jawa-Bali  sejak  April 2012. Untuk mendukung kebijakan  tersebut,  pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (perpres) No. 55/2005, terutama  Pasal  2  ayat  (3)  dan
11 http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuan gan/13/11/07/mvvqv6  Pemerintah  Kaji  Penerapan Subsidi  BBM  Tetap  Mulai  2014,  tanggal  7 November 2013.
(4)  yang  menyebutkan  bahwa semua jenis kendaraan
transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan berhak menkonsumsi BBM bersubsidi.
Pada  saat  ini,  masalah pembatasan masih menjadi polemik jadi tidaknya penerapan kebijakan
pembatasan  penggunaan  BBM bersubsidi. Ada beberapa kelemahan  dan  hambatan  yang mungkin  dihadapi  pemerintah dalam  menerapkan  kebijakan penggunaan subsidi dengan opsi memaksa kendaraan bermotor  menggunakan  bahan bakas gas dan pertamax.
Sebagaimana ditengarai oleh  banyak  pihak,  subsidi BBM  lebih  banyak  dinikmati oleh  masyarakat  berpendapatan tinggi  dan  menengah  karena kepemilikan mereka atas kendaraan  roda  empat  atau lebih terhadap kebutuhan BBM. Sepanjang satu dekade terakhir, penjualan mobil rata-rata tumbuh  12  persen  pertahun. Bahkan pada tahun 2012, penjualan mobil Indonesia melonjak  25  persen.  Kedepan diperkirakan  penjualan  mobil akan semakin meningka,
bahkan Indonesia termasuk Negara  dengan  pertumbuhan penjualan mobil tertinggi.
Dengan pertumbuhan penjualan mobil tersebut, penetrasi kepemilikan kendaraan
bermotor  di  Indonesia  juga semakin meningkat. 12 Suatu penelitian memperkirakan sepanjang periode 2012 – 2018, kepemilikan mobil diproyeksikan  tumbuh  rata-rata 7 persen pertahun. Kepemilikan
mobil  dari  45  per  1.000  orang saat  ini  akan  naik  menjadi  60 per  1.000  orang  hingga  2018. Data tersebut menunjukkan
bahwa telah terjadi peningkatan daya  beli  masyarakat  atau peningkatan penghasilan. Pertumbuhan  ekonomi  yang berefek pada peningkatan kebutuhan  energi  tentu  akan berimplikasi pada meningkatnya  subsidi  energi yang  akan  menguras  anggaran keuangan Negara. Padahal pembangunan  infrastruktur  dan peningkatan pelayanan kesehatan serta pendidikan
tidak  kalah  penting  dengan
12 http://economi.okezone.com/read/2014/04/21/317/9 73170/  kebijakan  BBM  yang  berkeadilan  melalui pajak.
subsidi BBM. Penambahan
subsidi  terhadap  BBM  juga dapat menyebabkan
meningkatnya kesenjangan pendapatan  yang  lebih  lebar antara si kaya dan si miskin. 13
Selama ini, kebijakan subsidi  pemerintah  bertujuan untuk  menjaga  stabilitas  harga barang  dan  jasa,  memberikan perlindungan  pada  masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan
produksi
pertanian  serta  insentif  bagi dunia  usaha  dan  masyarakat. Pada  tahun  2013,  kebijakan subsidi diarahkan melalui kebijakan  subsidi  yang  efisien dengan  penerima  subsidi  yang tepat sasaran, yaitu yang pertama  melalui  pengendalian besaran  subsidi  energy  dan subsidi  non  energi  dan  yang kedua dengan menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi  subsidi  tepat  sasaran. Sedangkan pada tahun 2014 ini, arah  RAPBN  akan  difokuskan kepada  upaya  untuk  menyusun kebijakan  subsidi  yang  lebih tepat sasaran. Adapun pelaksanaannya melalui redesaign subsidi dengan
13 Ibid.
menyediakan  berbagai  jenis subsidi melalui :
a. Subsidi harga barang-
barang  kebutuhan  pokok barang/jasa  tertentu  (price subsidies),  dengan  target dicapainya subsidi tepat sasaran;
b. Subsidi  langsung  ke  obyek sasaran  dan  atau  tertutup sesuai dengan target sasaran (targeted subsidies).
Implementasi kebijakan subsidi  yang  ditempuh  oleh pemerintah  ini  perlu  didukung dengan  pendataan  penduduk dan  statistic  pelaporan  yang baik.  Pemerintah  daerah  juga diharapkan  dapat  membantu mengawasi
pelaksanaan pemberian  subsidi  agar  tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran. Dalam Nota Keuangan  dan  RAPBN  2014, belanja subsidi ditujuakan
untuk  menjaga  stabilitas  harga barang  dan  jasa  di  dalam negeri, memberikan perlindungan  pada  masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produktifitas pertanian serta memberikan
insentif  bagi  dunia  usaha  dan masyarakat. 14 Dalam
rangka meningkatkan  efisien  belanja subsidi yang lebih tepat sasaran menuju pencapaian belanja yang  berkualitas,  maka  arah kebijakan  subsidi  BBM,  BBN, LPG  tabung  3  kg  dan  LGV tahun  2014  mencakup  antara lain : 15
1. Meningkatkan efisiensi anggaran  subsidi  BBM  dan ketepatan sasaran;
2. Melanjutkan
program
konversi BBM dan BBG;
3. Melanjutkan konversi minyak tanah ke LPG.
Adapun  arah  kebijakan subsidi  dalam  periode  jangka menengah (2015-2017),
kebijakan  belanja  pemerintah pusat  akan  disusun  dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN 2015-2019). RPJMN 2015- 2019  yang  merupakan  tahapan ketiga dari rencana pembangunan  jangka  panjang nasional 2015-2025, juga
disusun  dengan  mengacu  pada
14 Kementrian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2014,  Jakarta, 2013.
15 Ibid.
visi  dan  misi  presiden  terpilih pada pemilu 2014.
Secara  umum,  salah  satu kebijakan  belanja  pemerintah pusat  dalam  periode  2015-2017 khususnya dibidang belanja
subsidi adalah melanjutkan kebijakan  subsidi  yang  efisien dengan  penerima  subsidi  yang tepat sasaran. Kebijakan belanja subsidi  didalam  periode  2015-
2017, berdasarkan Nota
Keuangan  dan  RAPBN  2014
adalah sebagai berikut : 16
1. Menata ulang kebijakan subsidi  agar  makin  adil  dan tepat sasaran.
2. Menyusun  system  seleksi yang ketat dalam menentukan sasaran penerima subsidi. 3. Menggunakan metode
perhitungan  subsidi  yang didukung  basis  data  yang transparan. 4. Menata ulang system penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.
5. Mengendalikan anggaran subsidi  BBM  jenis  tertentu,
LPG tabung 3 kg dan LGV, serta  subsidi  listrik  melalui
16 Ibid.
pengendalian volume
konsumsi BBM bersubsidi. 6. Peningkatan penggunaan energy  alternative  seperti gas,  panas  bumi,  bahan bakar  nabati  (biofuel),  dan batu bara untuk pembangkit listrik  (sebagai  pengganti BBM).
Kebijakan pemerintah terhadap  subsidi  BBM  pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga  stabilitas  harga  barang dan  jasa  di  dalam  negeri, memberikan  perlindungan  pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produktifitas  pertanian  serta memberikan insentif bagi dunia usaha  dan  masyarakat.  Akan tetapi  kebijakan  yang  bertujuan baik  tersebut  kadang  kala  tidak berbanding lurus dengan kenyataan  di  masyarakat  serta memiliki  efek  negatif  dalam sistem  perekonomian.  Banyak kelompok masyarakat yang seharusnya
tidak
mengkonsumsi  BBM  subsidi tetapi tetap menggunakan BBM subsidi  walaupun  melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga dapat
merugikan negara maupun
terhadap masyarakat yang berhak. Menurut
M. Suparmoko,  secara  umum  efek negatife subsidi adalah: 17 1. Subsidi menciptakan
alokasi  sumber  daya  yang tidak efisien. Karena konsumen membayar
barang  dan  jasa  pada  harga yang lebih rendah dari pada harga  pasar,  maka  ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi  barang  yang disubsidi. Karena harga yang  disubsidi  lebih  rendah dari  pada  biaya  kesempatan ( opportunity cost ) maka terjadi  pemborosan  dalam penggunaan  sumber  daya untuk  memproduksi  barang yang disubsidi; 2. Subsidi menyebabkan
distorsi harga.
Sedangkan Faishal Basri menambahkan  bahwa  subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan mengakibatkan: 1. Subsidi besar yang digunakan  untuk  program yang sifatnya populis 17 M. Suparmoko, Op. Cit., hlm. 741.
cenderung menciptakan
distorsi baru dalam
perekonomian;
2. Subsidi  menciptakan  suatu inefisiensi; dan
3. Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak. 18

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul  Manan,  2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta: Prenada Media.
Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori Hukum  (legal  Theory)  dan
Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta:
Prenada Media Group. Adji, Indriyanto Seno, 2009, Memahami Hukum dari Kontruksi sampai Implementasi, Kumpulan Tulisan dalam Peringatan
Ulang Tahun yang ke-40 Zudan
18 Faishal Basri, 2002, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Jakarta,Erlangga, hlm. 249.
Arif Fakrulloh, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
________,  TT, Korupsi  Kebijakan
Aparatur  Negara  dan  Hukum Pidana , Cetakan Ketiga, Jakarta, CV. Diadit Media.
Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1993,
Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem Pemidanaan Di Indonesia,
Jakarta, Akademika Presindo.
Anwar,  Yesmil  &  adang,  2008,
Pembaharuan  Hukum  Pidana , Penerbit Kompas, Jakarta:
Gramedia.
Antony  Allot,  1980,  The  Limit  of Law, Butterworth & Co., London, hal. 3
Bambang  Sutiyoso,  2009.  Metode
Penemuan hukum, Metode Penemuan  hukum, Yogyakarta:
Penerbit UII Press.
Bagir  Manan,  1995, Pertumbuhan
dan  Perkembangan  Konstitusi SuatuNegara , Bandung; Mandar Maju
Bambang  Sunggono,  2006, Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Bambang  Waluyo,  1996, Penelitian Hukum  dalam  Praktek,  Cet.  II , Jakarta: Sinar Grafika.
Bernard L. Tanya,  2011, Penegakan
Hukum  Dalam  Terang  Etika , Jakarta: Penerbit Genta Publishing.
Bambang  Purnomo,  1983, Asas-asas Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Barda Nawawi Arief, 1981, Masalah
Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern,  Kertas  Kerja  pada Seminar  Perkembangan  Delik- Delik Khusus dalam Masyarakat  Modern, BPHN-
UNAIR  di  Surabaya,  Bina
Cipta, Bandung
_________,  1992, Bunga  Rampai
Hukum Pidana , Bandung, Alumni. _________,1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dalam Penjara, Semarang,  CV.
Ananta
_________,  2006,  tidak  pidana mayantara perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia,  Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada. Burhan Ashsofa,  2001, Metode
Penelitian  Hukum ,  Cet.  Ketiga,
Jakarta: PT. Rineka Cipta,
Cholid  Nasrbuko  dan  Abu  Achmadi.
H, 2004, Metodologi Penelitian , Jakarta: Bumi
Aksara. Esmi  Wirrasih,    2005, Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis, terjemahan, Semarang: PT. Suryandaru
Utama
Faishal  Basri,  2002, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan
Harapan  Bagi  Kebangkitan
Ekonomi  Indonesia ,  Jakarta,
Erlangga.
Hadari  Nawawi,  1994, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur  Pemerintah ,  Jakarta, Erlangga.
Hamzah,  Andi,  2010. Hukum  Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Hikmahanto Juwana, 2006, Penyusunan  Naskah  Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan
RUU ,  Departemen  Hukum  dan Hak Asasi Manusia,
Huijibers,  1995, Filsafat  Hukum dalam  lintasan  sejarah ,  Yogyakarta: Kanisius
Ishaq,  2009, Dasar-Dasar  Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Jimly  Asshiddiqie,  2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II,  Jakarta,  Sekretariat  Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.
Kabul,  Imam,  2006, Hukum  Ekologi Indonesia  Dalam  Perspektif Multidimensi , Surabaya: Penerbit Visi Press.
Kadarsyah,  2011, Hukum  Perijinan , Surabaya: Untag Press.
Kementrian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2014 ,
Jakarta, 2013
Komariah  Emong  Supardjaja,  2002,
Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang
Penerapan  Perkembangan  dan Yurisprudens i,
Bandung,
Alumni.
Lili  Rasjidi,  1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum , Bandung, Alumni.
Lili  Rasjidi  dan  Ira  Rasjidi,  2001,
Dasar-Dasar Filsafat Dan
Teori  Hukum ,  Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti.
Lili  Rasjidi  dan  Ida  Bagus  Wyasa
Putra,  2003, Hukum  Sebagai
Suatu  Sistem ,  Bandung:  CV.
Mandar Maju.
Lawrence  Friedman,  2004, Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum , (terjemahan Soerjono Soekanto) , Jakarta: Raja
Grafindo.
M.  Supamoko,  2003, Keuangan
Negara dalam Teori dan
BPFE. Moh. Hasan Wargakusumo, 1996/1997, Perumusan Harmonisasi  Hukum  Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum , Jakarta, Badan Pembinaan  Hukum  Nasional, Departemen Kehakiman. Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,
Normatif,  Teoritis,  Praktek, dan  Masalahnya ,  Bandung, PT. Alumni.
Milton  H.  Spencer  &  Orley  M. Amos, Jr., 1993, Contemporary Economics ,  Edisi  ke-8,  New York, Worth Publishers.
Nurjaya, I Nyoman, 2006. Pengembalian  Sumber  Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi  Hukum ,  Malang: Penerbit Universitas Negeri
Malang.
Philipus  M.  Hadjon,  1998, Tentang Wewenang ,  Surabaya:  Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Poerwadarminta, 1995, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi Kedua ,
Jakarta: Balai Pustaka.
Prajudi  Admosudirjo,  1998, Hukum
Administrasi Negara,Cetakan Kesembilan , Jakarta:.Ghalia Indonesia Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, Masalah-masalah
Sosiologi  Hukum ,  Bandung:
Penerbit Sinar Baru.
Ruslan  Saleh,  1978, Stelsel  Pidana
Indonesia , Jakarta, Aksara Baru.
Sadjijono,  2008, Hukum  Kepolisian
Polri  dan  Good  Governance , Surabaya,Laksbang Mediatama.
Satjipto  Rahardjo,2009, Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis ,  Yogyakarta,  Genta Publishing. ________, 1983, Masalah Penegakan Hukum , Bandung,Sinar Baru.
Siti  Soetami,  2001, Pengantar  Tata
Hukum Indonesia , Bandung Rafika
Aditama.
Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia , Bandung: Alumni. Soserjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum , Bandung:
Binacipta.
________, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Edisi  I  cet.  2,  Jakarta,  Penerbit Rajawali
________,  1988, Efektifitas  Hukum Dan Penerapan Sanksi , Bandung: CV. Ramadja Karya. ________, 2007, Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada.
________,  dan  Mustafa  Abdullah, 1982, Sosiologi  Hukum  dalam
Masyarakat , Jakarta: CV. Rajawali. Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal  Hukum  :  Suatu Pengantar ,
Yogyakarta:
Liberty.
Zainudin  Ali,    2005, Sosiologi
Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan
Perundangan-

## Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  35  Taahun 2004  tentang  Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  42  Tahun
2002  tentang  Badan  Pelaksana Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2004  tentang  Kegiatan
Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusiann  Bahan  Bakar Minyak  dan  Kegiatan  Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen
Pengguna  Jenis  Bahan  Bakar Minyak Tertentu.

## C. Sumber Data Lainnya
http://economi.okezone.com/read/201 4/04/21/317/973170/  kebijakan BBM yang berkeadilan melalui pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/Subssidi
Http://migasreview.com/jan-2014- Penyalahgunaan BBM
bersubsidi, 24 Februari 2014
http://News.bisnis.com/read/2013061 0/16/143868/Penyelewengan
BBM : inilah modus
operandinya, 18 Mei 2014
http://www.leip.or.id/kajian- putusan/putusan-pidana/144- penyalahgunaan-kewenangan, 10 November 2010
http://www.republika.co.id/berita/eko nomi/keuangan/13/11/07/mvvq v6 Pemerintah Kaji Penerapan Subsidi BBM Tetap Mulai
2014, tanggal 7 November 2013
http://idsaham.com/news-saham- Kasus-Penyalahgunaan-BBM- Subsidi-Kaltim-Naik- 257894.html, 16 Maret 2012
www.korankaltim.com/brimob amankan 15 ton solar/ 29 Mar 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimant an_Timur, 7 Agustus 2014.