## FENOMENA MIGRASI DAN URBAN BIAS DI INDONESIA
Nasrullah Hidayat
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UMA Jalan Kolam No. 1 Medan Estate, Medan, 20223, Indonesia e-mail: nasrullahhidayat@staff.uma.ac.id

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan mengkaji feneomena migrasi di Indonesia. Maraknya urbanisasi dalam artian migrasi pun menyebabkan kerugian baik untuk desa maupun untuk kota, hanya  dalam  waktu  20  tahun  penduduk  kota  bertambah  hampir  50%,  sebaliknya setengah  penduduk  desa  sekarang mengalami  perubahan  menjadi  penduduk  kota.  Pada tahun  2005  jumlah  penduduk  kota  sebesar   47,9%  sementara  pada  tahun  2025  jumlah penduduk  kota  diprediksikan  akan  meningkat  menjadi  68%  Meningkatnya  urbanisasi membuat  kemiskinan  terkonsentrasi  di  kota,akan  tetapi  hal  ini  terjadi  karena  adanya pandangan  masyarakat  desa  bahwa  kota  merupakan  harapan  nyata  dalam  memutus rantai  kemiskinan  kemiskinan.  Terjadinya  migrasi  diperkotaan  atau  (  urbanisasi)  tidak akan  menjadi  masalah  jika  pemerintah  dari  kota-kota  tujuan  para  migran  mampu menciptakan lapangan kerja dan fasilitas publik yang mencukupi. Namun bila saja daya dukung  kota  sebagai  suatu  tempat  publik  sudah  berada  pada  level  yang  kritis  ,  maka pememrintah  melalui  berbagai  macam  kebijakannnya  perlu  turun  tangan  guna mengurangi  dampak  buruk  dari  urbanisasi  tersebut.  Urbanisasi  berlebih  perlu dikendalikan agar tidak berkembang makin liar dan semakin membebani kota-kota tujuan kaum migran.
Kata kunci: Fenomena, Migrasi, Urban Bias

## Abstract
The  Study  purpose  to  discuss  the  migration  phenomenon  in  Indonesia.  The  rise  of urbanization in the sense of migration also causes losses both for villages and for cities, in just 20 years increased by almost 50%, on the contrary half the village population is now becoming  residents  of  the  city.  In  2005  the  population  of  the  city  was  47.9%  while  in 2025 the population of the city was predicted to increase to 68%. Increased urbanization made poverty concentrated in the city, but this happened because of the view of the village community  that  the  city  represented  the  best  hope  for  getting  out  of  poverty.  The occurrence of urban migration or (urbanization) will not be a problem if the government of  the  destination  cities  of  migrants  is  able  to  create  adequate  employment  and  public facilities. But if the carrying capacity of the city as a public place is at a critical level, the government  through  various  policies needs  to  intervene  to  reduce  the  adverse  effects  of urbanization.  Excessive  urbanization  needs  to  be  controlled  so  that  it  does  not  grow wilder and increasingly burden cities of migrants.
Key words: Phenomenon, Migration, Urban Bias
PENDAHULUAN Pembangunan  yang  terjadi  hingga saat ini di Negara Berkembang salahsatunya Indonesia masih menunjukkan  ketimpangan  pembangunan antara  kota  dengan  desa,  atau  dapat dikatakan urban bias. Adanya ketimpangan
pembangunan  antara  desa  dan  kota tersebut menghasilkan ketimpangan kesejahteraan,  dimana  kesejahteraan  kota lebih tinggi dibandingkan di desa.
Hal  ini  menimbulkan  terjadinya fenomena  urbanisasi  yang  dapat  diartikan terjadinya proses pengkotaan yaitu migrasi
dari desa ke kota. Data BPS mencatat terjadi pemekaran  jumlah  kota  yang  signifikan, selama  38  tahun  jumlah kota  otonom  telah pertambahan  mencapai  dua  kali  lipat. Fenomena  urbanisasi  atau  berkurangnya desa  akibat  proses  pengkotaan  terjadi dengan  cepat  selama  beberapa  tahun terakhir dan hal ini merupakan wujud dari pembangunan  yang  urban  bias.  Dari  total 75.410  jumlah  desa  di  Indonesia,  sebanyak 24.716  desa  telah  mengalami  proses pengkotaan dan degradasi lahan pertanian.
Lahan  pertanian  sebagai  ciri  khas fisik  dari  desa  semakin  berkurang  sebesar 100.000  Ha/tahun.  Tereduksinya  lahan pertanian  tersebut  dikarenakan  besarnya tekanan  dari  industrialisasi  yang  muncul salah satunya akibat dari adanya penanaman  modal  asing  ataupun  dalam negeri.    Jika  hal  ini  tetap  terjadi  dan  tidak ada kebijakan pembangunan yang menyentuh  masyarakat  dan  melindungi keberadaan  desa  maka  potensi  sumber daya  alam,  pangan  dan  energi  akan terancam.  Penurunan  cadangan  air  yang ditandai dari meningkatnya tingkat kerusakan  DAS  sebesar  5,4  juta  Ha  hanya dalam  waktu  15  tahun  dapat  dijadikan sebagai  peringatan  awal  sebelum  terjadi krisis  air  akibat  dari  pembangunan  yang tidak terarah.
Maraknya  urbanisasi  dalam  artian migrasi  pun  menyebabkan  kerugian  baik untuk  desa  maupun  untuk  kota,  hanya dalam  waktu  20  tahun  penduduk  kota bertambah hampir 50%, sebaliknya setengah  penduduk  desa  sekarang  ini bertransformasi  menjadi  penduduk  kota. Menurut data BPS pada tahun 2010 jumlah penduduk  kota  sebesar  47,9%  sementara pada  tahun  2025  jumlah  penduduk  kota diprediksikan akan meningkat menjadi 68% (BPS, 2010-2035).
Secara demografi
dan kependudukan,
kecenderungan peningkatan  penduduk  ke  kota  juga mengalami tren yang meningkat. Bappenas menyimpulkan, pada tahun 2014 penduduk Indonesia  sudah  lebih  banyak  di  kota dibandingkan  di  desa.  Meningkatnya urbanisasi membuat kemiskinan
terkonsentrasi  di  kota,  akan  tetapi  hal  ini terjadi karena adanya pandangan masyarakat  desa  bahwa  kota  mewakili harapan  mereka  dan  salahsatu  upaya mengubah stratfikasi sosial  agar  lepas  dari jeratan kemiskinan.
Sedangkan  untuk  desa,  dengan berpindahnya  penduduk  ke  kota  akan menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di desa  sehingga  potensi  sumber  daya  alam desa  menjadi  tak  terkelola.  Berkurangnya penduduk  dan  jumlah  desa  ternyata menimbulkan  banyak  dampak  turunan berupa  hilangnya  keseimbangan  wilayah sehingga kota (sebagai pusat pertumbuhan) kehilangan daya dukungnya.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, kondisi  tersebut  akan  mengakibatkan degradasi  pada  kota  sehingga  diperlukan upaya  untuk  mempertahankan  desa. Tantangan-tantangan  tersebut  mengarah kepada  pembangunan  yang  seyogyanya memperhatikan kewilayahan karena selama ini  pembangunan  yang  urban  bias membawa dampak buruk yaitu ketimpangan  rural  urban  linkage  yang ditunjukkan  oleh  fenomena  back  wash effect.
Oleh  karena  itu  perhatian  kepada pembangunan
desapun harus mengutamakan  keseimbangan  dari  rural urban  linkage.  Dalam  hal  ini,  desa  tidak dipandang  sebagai  sub-ordinat  dari  dari kota,  namun  hubungan  desa  dengan  kota sudah  seharusnya  dipandang  dalam konteks  keseimbangan  wilayah.  Untuk  itu perlu diwujudkan usaha menjaga keberlanjutan  desa-desa  yang  ada  dan mulai  menciptakan  desa  yang  memiliki daya  tarik  dan  daya  saing  sehingga fenomena  urbanisasi dapat dicegah.
Permasalahan  tersebut  diperkuat  dengan keputusan penduduk desa untuk bermigrasi  termotivasi  karena  kurangnya peluang  ekonomi  di  desa.  Dengan  tingkat pendapatan rata-rata di kota berpenghasilan tinggi lebih dari daripada di desa  berpenghasilan  rendah.    Tidak mengherankan  bahwa  banyak  orang  di negara  desa  merasa  terdorong  untuk mencoba peruntungan di kota.
Tren  ini  diperkuat  oleh  pergeseran demografis.  Karena  kota  berpenghasilan tinggi  menghadapi  penuaan  populasi. Gangguan teknologi juga memberi tekanan pada  pasar  tenaga  kerja.  Selain  itu, perubahan iklim, sebagaimana ditunjukkan oleh  laporan  Bank  Dunia  baru-baru  ini, akan  mempercepat  tren,  dengan  mengusir sekitar  140  juta  orang  dari  rumah  mereka dalam  beberapa  dekade  mendatang. (https://www.weforum.org/agenda/2019 /03/migration-myths-vs-economic-facts/).
Secara makro
di Negara berkembang migran yang menetap di suatu negara  memberikan  kontribusi  besar. Meskipun  diperkirakan  dunia  266  juta migran hanya terdiri dari sekitar 3,4% dari populasi global, mereka berkontribusi lebih dari 9% dari PDB. Untuk mencapai ini, para migran  harus  mengatasi  hambatan  yang tinggi untuk keberhasilan ekonomi. Misalnya,  pekerja  tidak  terampil,  terutama mereka  yang  berasal  dari  negara  miskin, sering  membayar  biaya  yang  sangat  tinggi yang  dapat  melebihi  pendapatan  setahun penuh  untuk  pekerja  migran  di  beberapa negara  tujuan  -  kepada  agen  tenaga  kerja yang  tidak  bermoral  untuk  mencari pekerjaan  di  luar  negara  mereka  sendiri. Itulah  sebabnya  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (SDGs)  mencakup  target untuk mengurangi biaya rekrutmen.
Migrasi  juga  memberikan  manfaat ekonomi  besar  ke  negara  asal.  Sementara migran menghabiskan sebagian besar upah mereka  di  negara  tuan  rumah  - meningkatkan permintaan di sana - mereka juga  cenderung  mengirim  uang  untuk mendukung keluarga di rumah. Pengiriman  uang  semacam  itu  diketahui melebihi  bantuan  pembangunan  resmi. Tahun  lalu,  pengiriman  uang  ke  negara- negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat sebesar 11%,
mencapai $ 528 miliar, melebihi arus masuk investasi  langsung  asing  negara-negara tersebut (World Economic Forum, 2018).
Tidak semua aspek migrasi bermanfaat  bagi  negara  berkembang. Migrasi  dapat  menimbulkan  biaya  tinggi bagi  negara-negara  berkembang  dengan
meninggalkan negara tanpa modal manusia yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang. Pelarian  sumber  daya  manusia  ini  dapat menimbulkan beban ekonomi yang signifikan  bagi  negara-negara  berkembang karena  para  migran  membawa  nilai pelatihan mereka, yang seringkali disubsidi oleh  pemerintah  dengan  sumber  daya terbatas.
Sementara migrasi berdampak pada pembangunan, kondisi ekonomi merupakan  pendorong  penting  migrasi. Orang  bermigrasi  karena  berbagai  alasan termasuk  mencari  peluang  ekonomi  yang lebih  baik,  pendidikan,  reuni  keluarga  dan melarikan diri dari kekerasan. Orang sering bermigrasi  untuk  kombinasi  dari  ini  dan alasan  lainnya.  Namun,  kesenjangan pendapatan yang diharapkan antara negara maju dan berkembang adalah insentif yang kuat  bagi  orang  untuk  bermigrasi  (Czaika dan  de  Haas  2011a).  Karena  itu,  migrasi memengaruhi pembangunan, tetapi pembangunan juga memengaruhi migrasi.
Seperti  dijelaskan  diatas,  ini  bukan hubungan  yang  sederhana.  Pembangunan tidak  selalu  mengarah  pada  migrasi  yang lebih  sedikit.  Sulit  ditemukan  faktor  mana yang  dominan,  yang  mempengaruhi migrasi.  Namun,  dari  berbagai  penelitian sudah  dilaksanakan  bahwa  terlihat  banyak faktor  utama  yang  mempengaruhi  migrasi adalah  faktor  ekonomi.  Menurut  (Mantra, 2007)  menyatakan  bahwa  kondisi  ekonomi didaerah asal yang tidak mendukung biaya sehari-hari  seseorang  akan  mendorongnya mencari  pekerjaan  didaerah  lain.  Hal  itu dilakukan dengan harapan untuk memperoleh  pendapatan  yang  lebih  tinggi dan memperbaiki ekonomi keluarganya.
Menurut  (Lee,  1966)  banyak  faktor yang  mempengaruhi  terjadinya  migrasi. Besar kecilnya volume migrasi dipengaruhi oleh  adanya  push  factor  dan  full  factor  di daerah  tujuan,  jarak  antara  kedua  daerah, serta faktor individual dari migran.

## PEMBAHASAN
Urban Bias di Negara Berkembang Di  negera  berkembang  fenomena urban bias hanya menguntungkan kelompok-kelompok
tertentu. Seperti halnya  urban  bias mengacu pada  argumen ekonomi  politik  yang  menurut  teori pembangunan,  ekonomi  terhambat  oleh kelompok-kelompok  yang  lokasi  pusatnya di  daerah  perkotaan,  dapat  menekan pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka.
Teori  perkembangan  kota  yang berlebihan  dan  'bias  perkotaan'  memiliki sejarah panjang, tetapi tidak berlanjut, yang berasal  dari  tahun  1920-an  ketika  pembuat kebijakan di bekas Uni Soviet mempertimbangkan keseimbangan sektoral perkotaan-pedesaan  dalam  pembangunan ekonomi  terencana.  Gagasan  tentang  bias perkotaan  terus  memiliki  relevansi  dalam kebijakan ekonomi makro dan perdagangan (terutama  di  banyak  negara  berkembang) sejak
1960-an. Meskipun teori keseimbangan ekonomi perkotaan-
pedesaan  dan  bias  perkotaan  memiliki signifikansi mendasar
untuk pengembangan ekonomi perkotaan, banyak relevansinya  yang  tidak  diakui  atau disalahpahami. Namun, adalah tepat untuk meninjau keadaan teori bias perkotaan dari perspektif tahun 1990-an.
Hasil  beberapa  penelitian  modern menjelaskan  masalah-masalah  luar  biasa dari  kontroversi  masa  lalu;  dalam  konteks negara-negara  berkembang,  Bank  Dunia dan  pembuat  kebijakan  terkemuka  lainnya telah  mengadvokasi  hubungan  yang  lebih dekat antara makroekonomi dan pengembangan  kebijakan  perkotaan;  dan kebijakan  ekonomi  untuk  penyesuaian struktural secara tidak langsung menghilangkan  beberapa  struktur  yang mendukung  ekonomi  politik  dari  bias perkotaan.  Dengan  demikian,  bahkan  jika bias  perkotaan  dan  pengembangan  kota yang berlebihan memiliki beberapa elemen misterius  dalam  sejarah  mereka  dan hubungannya
dengan
ekonomi pembangunan,
subjek memiliki
kepentingan  dalam  konteks  pasca-1990.
Hubungan  antara  bias  perkotaan,  ekonomi politik pembangunan dan proses perkotaan dan kebijakan untuk negara-negara berkembang sangat erat (Pugh, 1996).

## Fenomena Urban Bias
Sebagai  catatan  sejarah  (Sechele, 2016)  menjelaskan  pada  periode  antara akhir  Perang  Dunia  Kedua  dan  1970, pembangunan  sebagian  besar  dirasakan dalam  hal  ekonomi.  Akar  penyebab kemiskinan  di  negara-negara  yang  kurang berkembang dikaitkan dengan faktor-faktor seperti  kurangnya  nilai  kewirausahaan, penggunaan  teknologi  tradisional  atau kurang produktif, dan kurangnya pertumbuhan  ekonomi.  Negara-negara Barat  dikatakan  telah  lama  mengatasi rintangan-rintangan  ini  dan  karena  itu merupakan  model  untuk  pembangunan (Rostow,  1960).  Agar  negara-negara  yang kurang  berkembang  dapat  mengejar ketinggalannya,  pertumbuhan  ekonomi dipandang  sebagai  prasyarat.  Tujuannya adalah untuk mencapai melalui industrialisasi dan bahkan dengan mengorbankan pertanian dan pembangunan pedesaan. Diperkirakan
bahwa manfaat pertumbuhan  ekonomi  akan  mengalir  ke massa  orang  miskin  (Todaro,  1989).  Studi yang  dilakukan  pada  1970-an  telah mengungkapkan bahwa manfaat pertumbuhan  ekonomi  belum  mampu mencapai mayoritas seperti yang dibayangkan. Pertumbuhan telah didistribusikan  secara  tidak  merata  di antara  negara-negara,  wilayah  di  dalam negara  dan  kelompok  sosial-ekonomi (Chenery,  1974).  5%  dari  penerima pendapatan  terkaya  di  negara-negara kurang  berkembang  menerima  bagian pendapatan yang  enam  kali  20%  termiskin (Fields, 1980).
Kegigihan
kemiskinan dan ketimpangan  di  tengah  pertumbuhan menuntut perubahan konsepsi pembangunan. Strategi pembangunan
dipandu oleh tujuan mengurangi kesenjangan  sosial  untuk  memaksimalkan keadilan  distributif.  Beberapa  teori  harus
dirumuskan  untuk  menjelaskan  kegigihan kemiskinan  dan  bagaimana  kemiskinan  itu bisa diberantas.
Seperti yang ditemukan oleh (Todaro dan Stilkind, 1981) bahwa kegiatan industrialisasi  di  NSB  sangat  urban  bias sehingga  dapat  menyebakan  kemiskinan, dampaknya sektor tradisional di perdesaan tidak  terlaksana  dengan  baik.  Oleh  karena itu  probelma  disparitas  ekonomi  antara desa  dan  kota  semakin  lama  semakin meningkat.    Kedepannya  para  ahli Demografi  memprediksikan  bahwa  proses urbanisasi di Negara Berkembang terutama di  Indonesia  lebih  banyak  lagi  disebabkan oleh pergerakan migrasi desa-kota.
Proyeksi  tersebut  didasarkan  atas semakin menurunnya pertumbuhan alamiah  penduduk  di  daerah  perkotaan, serta  relatif  melambatnya  reklasifikasi status  dari  perdesaan  menjadi  daerah perkotaan,  serta  relatif  kuatnya  kebijakan ekonomi  dan  pembangunan  yang  bersifat urban  bias  tersebut  sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk  yang  tinggal  di  daerah perdesaan.  Sehingga  di  masa  mendatang, isu  urbanisasi  dan  migrasi  penduduk menjadi  sulit  untuk  dipisahkan  dan  akan menjadi  isu  yang  penting  dalam  kebijakan kependudukan di Indonesia.
Ditambah lagi isu kelahiran (fertilitas ) dan
kematian masih mendominasi  kebijakan  kependudukan  di Indonesia.  Pada  masa  mendatang  jika diasumsikan tingkat kelahiran dan kematian  sudah  menjadi  rendah,  ukuran keluarga  menjadi  kecil,  dan  sebaliknya kesejahteraan  keluarga  dan  masyarakat meningkat, maka keinginan untuk melakukan  migrasi  bagi  sebagaian  besar penduduk akan  semakin  meningkat terutama yang menuju daerah perkotaan.
Misalnya  saja  pada  tahun  1980, kaum  migrasi  di  Indonesia  berjumlah  3,7 juta  jiwa,  maka  angka  tersebut  meningkat menjadi  5,2  juta  jiwa  pada  tahun  1990  dan sedikit menurun menjadi 4, 3 juta jiwa pada periode  1990-1995. Secara  kumulatif diketahui  bahwa  sampai  tahun  1980, jumlah  penduduk  Indonesia  yang  pernah
melakukan  migrasi  adalah  11,4  juta  jiwa sedangkan pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi17,8 juta jiwa.
Lebih  lanjut  lagi,  data  survei penduduk  antarsensus  (SUPAS)  1995 memperlihatkan  bahwa  tingkat  urbanisasi di  Indonesia pada  tahun  1995  adalah  35,91 persen  yang  berarti  bahwa  35,91  persen penduduk  Indonesia  tinggal  didaerah perkotaan. Tingkat ini telah meningkat dari sekitar  22,4  persen  pada  1980  yang  lalu. Dan  sebaliknya  proporsi  penduduk  yang tinggal  didaerah  perdesaan  mnurun  77,6 persen  pada  tahun  1980  menjadi  64,09 persen pada tahun 1995.
Laju pertumbuhan proses urbanisasi tersebut  tidak  terlepas  dari  kebijakan pembangunan perkotaan, seperti pembangunan ekonomi yang
dikembangkan  oleh  pemerintah.  Kita ketahui  peningkatan  jumlah  penduduk didaerah perdesaan akan berkorelasi positif dengan  meningkatnya  arus  urbanisasi  jika pola pembangunan masih bias ke arah kota (urban  bias).  Ada  kecenderungan  bahwa akativitas  perekonomian  akan  terpusat pada  suatu  area  yang  memiliki  tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi.
Korelasi  positif  antara  konsentrasi penduduk  dengan  aktivitas  kegiatan ekonomi  ini  akan  menyebabkan  makin membesarnya  area  konsentrasi  penduduk, sehingga  menimbulkan  apa  yang  dikenal dengan nama daerah perkotaan.
Data dan fakta tersebut membuktikan  bahwa  adanya  keterkaitan timbal  balik  antara  aktivitas  ekonomi dengan  konsentrasi  penduduk.  Para  aktor ekonomi cenderung melakukan investasi di daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkapdisebabkan dapat menghemat bebagai  biaya,  antara  lain  biaya  distribusi barang  dan  jasa.  Sebaliknya,  penduduk akan  cenderung  datang  kepada  pusat kegiatan  ekonomi  karena  ditempat  itulah mereka  akan  lebih  mudah  memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
Dengan demikian, urbanisasi merupakan  suatu  proses  yang  yang  wajar dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan penduduk  atau  masyarakat.  Urbanisasi
penting untuk diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:
1. Pemerintah berkeinginan untuk sesegera mungkin meningkatkan proporsi penduduk  yang tinggal didaerah perkotaan. Hal ini berhubungan dengan adanya kenyataan bahwasanya meningkatnya  penduduk  di  daerah perkotaan  akan  berkaitan  erat  dengan meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi suatu negara. Data empiris
memperlihatkan  suatu  negara  atau daerah  dengan  tingkat  perekonomian yang  tinggi,  cenderung  akan  memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi pula, dan sebaliknya. Negara-negara industri pada umumnya  memiliki  tingkat  urbanisasi diatas  75  persen.  Bandingkan  dengan negara berkembang  sekarang ini. Tingkat  urbanisasinya  masih  sekitar  35 persen sampai dengan 40 persen saja.
2. Terjadinya  tingkat  urbanisasi  yang berlebihan,  atau  tidak  terkendali  dapat menimbulkan  berbagai  perrmasalahan pada  penduduk  itu  sendiri.  Ukuran terkendali atau tidaknya proses urbanisasi  biasanya  dikenal  dengan ukuran primacy  rate, yang  kurang  lebih diartikan  sebagai  kekuatan  daya  tarik kota  terbesar  pada  suatu  negara  atau wilayah terhadap kota-kota disekitarnya. Makin  besar primacy  rate menunjukkan kedaaan yang kurang baik dalam proses urbanisasi.
Namun  disisi  lain,  bagi  kota-kota tujuan  migran,  arus  urbanisasi  yang berlebih  ( over  urbanization) dapat  pula menjadi  masalah  serius,  bukan  sekedar terjadinya  penumpukan  kaum  migran  di sektor informal diperkotaan. Lebih dari itu, kehadiran  kaum  migran  yang  berlebihan tersebut  dapat  menyebabkan  lahirnya berbagai  persoalan  sosial  di  perkotaan. Secara  umum  motivasi  penduduk  desa melakukan  urbanisasi  ke  kota  adalah karena  tekanan  kemiskinan  dan  keinginan untuk  memperoleh  sumber  penghidupan yang lebih baik.
Setidaknya  ada  tiga  alasann  utama mengapa penduduk
diperdesaan
cenderung memiliki” hasrat” untuk
bermigrasi  di  perkotaan  yaitu  pertama, sejak krisis melanda negeri ini semakin hari kesempatan  kerja  didaerah  perdesaan semakin  langka,  sementara  usaha  yang sebelumnya  ditekuni  (pengrajin,  pedagang dan lain sebagainya) mengalami kebangkrutan  akibat  krisis.  Kedua  adanya selisih  upah  yang  cukup  mencolok  antara desa  dan  kota,  hal  tersebut  salahsatunya tercermin  pada  perbedaan  upah  minimum regional  antara  daerah  pinggiran  dengan dan daerah pusat kegiatan ekonomi.
Upah  didesa  dinilai  hanya  cukup untuk  sekedar  bertahan  hidup  (subsisten). Ketiga,  dilura  faktor  ekonomi  alasan  yang cukup  dominan  mendorong  penduduk desa  untuk  mangadu  nasib  di  kota  adalah karena masalah keluarga ataua sesuatu hal yang  sifatnya  personal.  Untuk  sebagain besar penduduk miskin di perdesaan, selain menawarkan  kesempatan  kerja  yang  lebih terbuka,  kota  juga  dinilai  memiliki  “daya tarik”  tertentu.  Disisi  lain,  banyak  studi yang membuktikan  bahwasanya kehadiran kaum  kaum  migran  di  daerah  perkotaan sebenarnya  merupakan  salahsatu  respon dari adanya ketidakmerataan pembangunan  antar  daerah  dan  semakin kronisnya  masalah  kemiskinan  di  daerah perdesaan.
Terjadinya migrasi diperkotaan atau (urbanisasi)  tidak  akan  menjadi  masalah jika  pemerintah  dari  kota-kota  tujuan  para migran  mampu  menciptakan  lapangan kerja  dan  fasilitas  publik yang  mencukupi. Namun bila saja daya dukung kota sebagai suatu  tempat  publik  sudah  berada  pada level  yang  kritis,  maka  pememrintah melalui  berbagai  macam  kebijakannnya perlu  turun  tangan  guna  mengurangi dampak  buruk  dari  urbanisasi  tersebut. Urbanisasi berlebih perlu dikendalikan agar tidak  berkembang  makin  liar  dan  semakin membebani kota-kota tujuan kaum migran. Arus  urbanisasi  berlebih  tersebut  tidak hanya  dapat  tereleminasi  hanya  dengan penerapan  kebijakan  pintu  tertutup  dan membatasi  arus  migrasi  secara  sepihak. Kebijakan  pintu  tertutup  hanya  dapat berjalan  efektif  jika  diimbangi  dengan adanya  upaya  menciptakan  kesempatan
kerja  dan  mengurangi  kesenjangan  desa- kota.
Satu Fenomena yang menarik untuk dicermati adalah adanya proses modernisasi  pertanian.  Tanpa  disadari adanya  modernisasi  di  bidang  pertanian malah  akan  mengurangi  kesempatan  kerja di  sektor  tesebut.  Seiring  dengan  proses modernisasi,  pola  investasi  di  sektor pertanian  pun  turut  berkembang, sekarang pola investasinya lebih bersifat menghemat tenaga  kerja  ( labour  saving ),  karena  tenaga manusia  pengolah  lahan  –  lahan  pertanian telah  tergantikan  oleh  mesin-mesin  yang serba otomatis. Dengan demikian, tidak ada pilihan  lain  yang  dapat  dilakukan penduduk desa, kecuali melakukan urbanisasi ke kota-kota besar.
Untuk  menangani  permasalahan urbanisasi  berlebih  di  daerah  perkotaan, rasanya  sangat  tidak  adil  jika  para  migran yang pada awalnya terkonsentrasi di sektor informal  perkotaan  hanya  diperlakukan sebgai pengganggu keindahan dan ketertiban  kota.  Akibatnya,  mereka  layak untuk  di  razia,  digaruk,  kemudian dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Migrasi  liar  yang  menempati  zona  –  zona publik  perlu  diatur  dan  ditertibkan  agar tidak melanggar hak warga kota lainnya.
Dibalik  itu  semua,  satu  solusi  yang dibutuhkan  untuk  dapat  mememcahkan masalah permaslahan urbanisasi yang kian kompleks  adalah  kerangka  kebijakan makro di tingkat regional untuk mempercepat pembangunan  kota-kota sekunder  agar  mampu  menyediakan lapangan  kerja  bagi  penduduk  desa  yang berkeinginan mengadu nasib kibat keterbatasan  kesempatan  kerja  didaerah salnya.  Disisi  lain,  pada  umumnya,  para lembaga  pemberi  bekal  keterampilan, sehingga  perlu  ada  semacam  lembaga- lembaga  pemberi  bekal  keterampilan  bagi penduduk  usia  kerja.  Agar  tanpa  harus bermigrasi,  maka  dapat  mengembangkan usaha  didaerah  asalnya  sesuai  dengan keterampilan  dan  kondisi  ekonomi  di daerahnya.

## Kebijakan Migrasi
Sementara  komunitas  internasional telah  lama  mengakui  hubungan  penting antara migrasi dan pembangunan internasional,  integrasi  para  migran  dan migrasi  ke  dalam  Agenda  2030  untuk Pembangunan  Berkelanjutan  merupakan langkah maju yang penting.
Secara  khusus,  target  10.7  dari Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan menyerukan  kepada  negara-negara  untuk memfasilitasi  migrasi  dan  mobilitas  orang yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab,  termasuk  melalui  implementasi kebijakan  migrasi  yang  terencana  dan terkelola dengan baik.
Target terkait migrasi lainnya dalam Agenda  2030  termasuk  mempertahankan pekerja  kesehatan  di  negara  berkembang; menyediakan  beasiswa  untuk  belajar  di luar  negeri;  mengakhiri  perdagangan manusia;  menghormati  hak-hak  pekerja migran,  khususnya  migran  perempuan; mengurangi  biaya  transfer  pengiriman uang  dan  memberikan  identitas  hukum untuk semua.
Pemisahan  data  dengan  berbagai karakteristik,  termasuk  status  migrasi, adalah  target  lintas  sektoral  yang  dapat membantu  mengidentifikasi  kerentanan khusus migran dan memastikan pembangunan  yang  inklusif.  Serangkaian kebijakan ini
mengakibatkan perkembangan  kota  sangat  pesat  sehingga meninggalkan  wilayah  sekitarnya.  Trickle down  effect  yang  diharapkan  muncul  dari konsep  ini  tidak  berjalan  dan  malah mengakibatkan  tingkat  kesenjangan  antar wilayah  semakin  besar.  Fenomena  kota primasi,  pada  kawasan  misalnya  di Indonesia kawasan Jabotabek, menunjukkan ketimpangan dan
kesenjangan  yang  besar  antara  kota  besar dengan kota sekitarnya.

## Development Approach
Dalam pembangunan dikenal adanya  dua  pendekatan  yang  dilakukan dalam  usaha  meningkatkan  pertumbuhan pada  sektor  ekonomi.  Pendekatan  pertama mengemukakan  bahwa  investasi  pada
sektor pertanian dapat menyediakan modal bagi pengembangan industri dan perkotaan, sementara itu pendekatan kedua mengemukakan bahwa pertumbuhan industri dan perkotaan menjadi syarat bagi sektor  pertanian  yang  lebih  modern  dan produktif.
Teori dan pelaksanaan pembangunan  baik  yang  dilakukan  di Indonesia  maupun  negara  lain  sebagian besar  masih  mendikotomikan  antara  kota dan  desa  baik  dalam  hal  lokasi,  penduduk maupun  aktivitas,  yang  tercermin  dengan adanya  dualisme  pembangunan  antara perkotaan dan perdesaan
yang menyebabkan terjadinya distorsi hubungan antara perkotaan dan perdesaan.
Pembangunan  yang  lebih  banyak difokuskan  di  perkotaan  (memfokuskan pada pembangunan industri) dibandingkan di  perdesaan  (melalui  pembaharuan sektor pertanian)  menyebabkan  terjadinya  urban bias yang mencerminkan alokasi sumberdaya yang lebih berpihak pada kota. Pada  sisi  lain,  dalam  perencanaan  kota biasanya hanya terkonsentrasi di perkotaan dan  sedikit menyinggung sektor pertanian, sedangkan  perencanaan  pembangunan perdesaan cenderung mengabaikan perkotaan  dan  mendefinisikan  wilayah perdesaan  hanya  desa  dengan  areal pertaniannya saja.
Hal-hal tersebut menyebabkan pembangunan  pada  kota  menimbulkan permasalahan seperti urbanisasi dan sektor informal  yang  tidak  terkontrol,  di  sisi  lain pada  wilayah  perdesaan  terjadi  tekanan terhadap penduduk dan sumber daya alam, timbulnya  kemiskinan  di  perdesaan, degradasi lingkungan serta merenggangnya hubungan sosial yang ada.
Kebijakan dan situasi yang kemudian menimbulkan push factor dan pull factor misalnya  dalam  arus  migrasi  masuk penduduk  ke  Kota  Jakarta  pada  saat lebaran,  walau  data  menunjukkan  bahwa arus  ini  terjadi  sepanjang  tahun  dimana Lebaran  hanya salah  satu momen  saja  dari arus migrasi masuk ini. Push factor seperti kemiskinan  didesa,  ketiadaan  lapangan kerja,  semakin  sempitnya  lahan  pertanian, dan  lain  sebagainya  diyakini  sebagai
komponen utama yang  merangsang penduduk  untuk  meninggalkan  daerahnya dan menuju kawasan perkotaan yang lebih maju (salah satunya kota Jakarta).
Pull  factor yang  menjadi  penarik arus  migrasi  masuk  tercipta  dari;  figur- figur  kesuksesan  yang  muncul  pada  saat mudik,  monumen-monumen  materialistis kehidupan  kota  Jakarta  yang  terlihat  di Sinetron-sinetron, pembangunan kota Jakarta yang gemerlap dengan infrastruktur kelas atasnya dan lain sebagainya.

## a. Policy  of  Migration  in  Developed Countries
Beberapa negara maju juga memiliki permasalahan  sama  dalam  hal  semakin besarnya  gelombang  migrasi  yang  masuk ke  negaranya.  Oleh  karena  itu  Brock mengusulkan  kebijakan  migrasi.  Kebijakan tersebut  kurang  lebih  mengatur  kuota migran, melakukan seleksi migran,
menentukan batas waktu kerja migran dan melakukan perjanjian
yang menguntungkan  banyak  pihak  (Brock, 2010).  Permasalahan  lainnya  adalah  para imigran  kemungkinan  akan  mengancam budaya  lokal  atau  solidaritas  penduduk lokal.  Namun  menurut  Brock  hal  ini bukanlah  suatu  ancaman,  karena  setiap negara saat ini telah berlomba untuk keluar dari sekat tersebut.
Dalam tulisannya (Cuccioletta, 2001),  dengan  tegas  mengungkapkan bahwa cultural clashes akan muncul ketika manusia
melakukan perpindahan walaupun  hanya  di  dalam  negaranya sendiri.  Penyebab  dari  konflik  tersebut biasanya  adalah  kebencian  terhadap perbedaan budaya, tidak mampu menerima budaya  yang  baru  dan  adanya  stereotype negatif akan kelompok masyarakat budaya lain.
Resolusi  terhadap  konflik  migrasi sudah  banyak  dilakukan.  Misalnya  seperti yang  diusulkan  oleh  Brock  dengan melakukan  perjanjian  sistemik  dengan migran.  Selain  itu  pemerintah  lokal  juga mengeluarkan kebijakan multikulturalisme, seperti yang dilakukan pemerintah Kanada pada  tahun  1972  (Cuccioletta,  2001).
Penerimaan dan praktek terhadap kebijakan  multikulturalisme  tersebut  akan menciptakan penduduk
yang kosmopolitan.  Penduduk  cosmopolitan menyadari  bahwa  setiap  orang  dalam sebuah  negara  memiliki  identitas  multi, yang  tidak  hanya  berhubungan  dengan satu  kebudayaan  warisan,  tetapi  juga kebudayaan host country, benua, lingkungan  tempat  tinggal  dan  sebagainya (Cucioletta, 2001). Dapat dikatakan bahwa,
multikulturalisme sebenarnya terjadi
karena migrasi di seluruh dunia. Lebih jauh globalisasi  memberikan  dampak  yang signifikan terhadap multikulturalisme.
Globalisasi memunculkan ide baru
terhadap  identitas  atau  budaya  tunggal karena adanya rasa termarjinalkan. Kemudian pemahaman akan Global Village juga  menimbulkan  dampak  bahwa  dunia sebagai  satu  tempat  tinggal  dan  mulai membiaskan identitas nasional.

## b. Cosmopolitanism
Menurut  (Walker  dan  Serrano 2006), memperjelas
konsep multikulturalisme yang bersinonim dengan pluralisme,  dan  kosmopolitanisme  adalah bentuk yang
lebih tinggi. Kosmopolitanisme ini tercipta ketika kedua kelompok,  migran  dan  penduduk  lokal, mempraktekkan  toleransi  atas  perbedaan (Hollinger  dalam  Walker  dan  Serrano, 2006).  Untuk  menciptakan  keadaan  itu, kosmopolitanisme  sebaiknya  disertakan dalam  pendidikan.  Edukasi  kosmopolitan ini  menurut  Banks  (dalam  Walker  dan Serrano,  2006)  akan  menciptakan  pelajar yang memiliki multi identitas nasional dan memiliki  profesionalitas  dan  komitmen personal di seluruh dunia.
Walker  dan  Serrano  menyebutkan contoh kelompok minor yang kosmopolitan yaitu Otavalo. Otavalo merupakan minoritas dan didiskriminasi perdagangannya  oleh  Ekuador.  Namun Otavalo mendapatkan bantuan dari Amerika  dan  Eropa.  Akhirnya  mereka mampu  melakukan  perjalanan  ke  luar
negeri dan mempelajari budaya dan bahasa lain di seluruh dunia.
Dapat  disimpulkan  bahwa  migran dan  penduduk  lokal  berhubungan  erat dengan  kosmopolitanisme.  Migrasi  di seluruh dunia menciptakan multikulturalisme.  Penduduk  lokal  dan migran  yang  mampu  menggalakkan toleransi  terhadap  perbedaan  di  antara keduanya  akan  memunculkan  penduduk yang kosmopolitan. Penulis menilai bahwa kosmopolitanisme  sama  seperti  asimilasi. Dimana  banyak  budaya  berkumpul  dalam satu tempat dan perbedaan budaya tersebut menjadi  bias,  yang  terpenting  adalah toleransi dan solidaritas.

## KESIMPULAN
Meningkatnya  urbanisasi  membuat kemiskinan  terkonsentrasi  di  kota,  akan tetapi  hal  ini  terjadi  karena  adanya pandangan  masyarakat  desa  bahwa  kota mewakili harapan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Terjadinya migrasi diperkotaan  atau  (urbanisasi)  tidak  akan menjadi masalah jika pemerintah dari kota- kota tujuan para migran mampu menciptakan  lapangan  kerja  dan  fasilitas publik yang mencukupi.
Namun  bila  saja  daya  dukung  kota sebagai  suatu  tempat  publik  sudah  berada pada  level  yang  kritis,  maka  pemerintah melalui  berbagai  macam  kebijakannnya perlu  turun  tangan  guna  mengurangi dampak  buruk  dari  urbanisasi  tersebut. Urbanisasi berlebih perlu dikendalikan agar tidak  berkembang  makin  liar  dan  semakin membebani kota-kota tujuan kaum migran.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  instansi  terkait yang telah memberikan data dan informasi khususnya Badan Pusat Statistik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  (2013). Proyeksi  Penduduk  Indonesia  Indonesia Population  Projection  2010-2035 .  Jakarta: BPS
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas).  (2014).  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  2015-2019.  Jakarta: Bappenas Brock,  G.  (2010).  Immigration  and  Global
Justice: What kinds of policies should a Cosmopolitan support. Journal of Etica
&  Politica  /  Ethics  &  Politics,  XII,  pp.
362−376 Cuccioletta,  D.  (2001).  Multiculturalism  or Transculturalism: Towards a Cosmopolitan  Citizenship.  London
Journal  of  Canadian  Studies,  Vol.  (17). No.1, pp. 1-11.
http://gabrielafisip10.web.unair.ac.id/artik el_detail-82328-Kosmopolitanisme diakses tanggal 30 Nopember 2019 https://www.republika.co.id/berita/nasio nal/umum/12/03/01/humaira/ibuan ak/14/04/08/pendidikan/duniakamp us/17/10/06/oxe7zn374-sejumlah- pakar-bicara-keamanan-pangan-di-ipb
Lee,  E.  (1966).  “Atheory  of  migration”. Demography. Vol.3, p.47-57 Mantra,  B.I.  (2007).  Demografi  Umum. Yogyakarta: BPFE.
Sechele,  L.  (2016).  Urban  Bias,  Economic Resource  Allocation  and  National Development  Planning  in  Botswana. International  Journal  of  Social  Science Research, 4 (1), 1-18
Supas.  (2005).  Profil  Penduduk  Indonesia Hasil Supas 2005. Jakarta: BPS
Todaro  dan  Stilkind.  (1981).  City  Bias  and Rural  Neglect.  The  Dilemma  Urbanof Urban  Development.  New  York:  The Population Council
Pugh,  C.  (1996).  Urban  Bias',  the  Political Economy  of  Development  and  Urban Policies  for  Developing  Countries. Journal of Urban Studies, Sage Journals Publication, 1 (1), 1-9
Walker,  Jeffrey  P.  and  Anna  M.  Serrano.
(2006). Formulating a Cosmopolitan