## Patiwangi Dalam Upacara Perkawinan di Kota Denpasar

## Ni Luh Gede Hadriani
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja luhgedehadriani@gmail.com

## Abstract
Patiwangi in marriage ceremonies between clans has been banned by the government because it was not in accordance with human values. However, until now, patiwangi, there are still Hindu communities in Denpasar who carry out this activity. This study aims to examine the  reasons  for  implementing  patiwangi  in  among  the  clan  smarriage  ceremonies  and  their implications  for  the  lives  of  the  bride  and  groom  and  their  families. This  research  includes qualitative  research,  data  collection  is  done  through  observation,  interviews  and documentation.  The  research  data  were  analyzed  descriptively  interpretively  through  three cycles, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the  patiwangi  ceremony  was  still  carried  out  among  the  clasn  marriage  ceremonies  by  the Hindu  community  in  Denpasar  City  because  they  followed  the  tradition,  hoping  to  create happiness,  tranquility,  and  harmony  in  family  relationships.  Patiwangi  in  among  the  clans marriage has implications for the religious, socio-cultural, and psychological life of the bride and groom.
Keywords: Patiwangi; Wedding Ceremon

## Abstrak
Upacara patiwangi dalam pelaksanaan perkawinan antar wangsa sudah dilarang oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi patiwangi sampai saat  ini,  masih  ada  masyarakat  Hindu  di  Kota  Denpasar  yang  melaksanakan.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji alasan dilaksanakannya patiwangi dalam upacara perkawinan antar- wangsa serta  implikasinya  terhadap  kehidupan  mempelai  dan  keluarganya.  Penelitian  ini termasuk  penelitian  kualitatif,  proses  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Data  penelitian  dianalisis  secara  deskriptif  interpretatife  melalui  tiga  siklus, reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  simpulan.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa upacara patiwangi masih dilakukan dalam upacara perkawinan antar wangsa oleh masyarakat Hindu  di  Kota  Denpasar  karena  mereka  mengikuti  tradisi,  mengharapkan  terciptanya kebahagiaan,  ketenangan,  dan  keharmonisan  dalam  hubungan  keluarga. Patiwangi dalam perkawinan  antar wangsa berimplikasi  terhadap  kehidupan  beragama,  sosial  budaya,  dan psikologis pasangan pengantin.
Kata Kunci: Patiwangi ; Upacara Perkawinan

## Pendahuluan
Patiwangi dalam  upacara  perkawinan  yang  dilaksanakan  antar wangsa dalam masyarakat yang bragama Hindu di Bali sudah dihapus sejak tahun 1951, namun sampai saat sekarang patiwangi tetap  dilaksanakan  dalam  perkawinan  antar wangsa di  Bali. Patiwangi hampir setiap tahun dilakukan pada kabupaten yang ada di Bali, termasuk di Kota Denpasar, padahal Kota Denpasar merupakan barometer terhadap perubahan yang terjadi di Bali karena merupakan  ibu  kota  Provinsi  Bali.  Dilaksanakannya patiwangi dalam  upacara  perkawinan menimbulkan keprihatinan dalam masyarakat hindu di Bali.
Patiwangi bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila,  terutama  Sila  pertama,  sila  ini mengajarkan semua manusia memperoleh kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, demikian juga  sila  kedua  yang  mengajarkan  setiap  manusia  mendapatkan  perlakuan  adil  tanpa memandang  ras, wangsa ,  suku,  dan  jenis  kelamin. Patiwangi juga  bertentangan  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang patiwangi dalam perkawinan antar wangsa masih saja dilaksanakan pada upacara perkawinan Umat Hindu di Kota Denpasar.  Secara sosiologis  ada kegagalan  pemuka agama/adat  dan  pemerintah dalam mengubah prilaku masyarakat sesuai dengan ketentun yang berlaku. Buktinya sampai saat ini secara  empiris patiwangi masih  dilaksanakan  dalam  upacara  perkawinan  antar wangsa di kalangan  umat  Hindu  di  Kota  Denpasar.  Akibatnya,  masyarakat  Hindu  di  Bali  timbul  pro kontra dalam menyikapi pelaksanaan patiwingi tersebut, artinya ada masyarakat yang setuju ada pula masyarakat yang tidak setuju (Krepun, 2004).  Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Triguna  (1997),  Lestari  (2013),  Putra  (2013),  dan  Sadnyini  (2015),  adalah  penelitan  yang terkait  dengan wangsa ,  namun  substansi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yudha  Triguna, Lestari,  Komang  Putra,  dan  Sadnyini  tidak  sama  dengan  substansi  permasalahan  penelitian yang dilakukan peneliti. Dikatakan tidak sama karena penelitian ini fokus mengkaji patiwangi dalam perkawinan antar- wangsa dalam masyarakat Hindu di Kota Denpasar.
Berdasarkan keprihatinan filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, terlihat jelas adanya pro  kontra  dalam  masyarakat  yang  beragama  Hindu  di  Bali  terhadap patiwangi dalam perkawinan antar wangsa di Kota Denpasar. Hal ini ada kesenjangan atau antara harapan dan kenyataan dari patiwangi dalam perkawinan antar wangsa di Kota Denpasar. Oleh krenanya penelitian yang mendalam tentang patiwangi dalam upacara perkawinan antar wangsa di Kota Denpasar, sangat perlu dan menarik dilakukan.

## Metode
Penelitian tentang patiwangi dalam upacara perkawinan antar wangsa pada masyarakat Hindu  di  Kota  Denpasar  ini,  dirancang  dengan  langkah-langkah  penelitian  kualitatif.  Hal tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini diusahakan dipahami fenomena-fenomena sosial religius  yang  terkait  dengan patiwangi di  Kota  Denpasar.  Pengumpulan  data  didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui permasalahan, dan studi dokumen. Observasi dilakukan terhadap kehidupan pasangan keluarga yang telah melakukan patiwangi dalam upacara perkawinannya, baik menyangkut kehidupan agama, sosial, maupun budayanya. Observasi  yang  dilakukan  adalah  observasi  nonpartisipatif  karena  peneliti  dalam  proses pengamatan  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  upacara patiwangi tersebut.  Wawancara dilakukan  dengan  para  informan  yang      dipandang  relevan  dan  mengetahui  benar  tentang patiwangi dalam  upacara  perkawinan  antar wangsa ,  khususnya  yang  terkait  dengan  alasan mengapa patiwangi tetap  dilaksanakan,  proses patiwangi ,  dan  implikasi patiwangi terhadap kehidupan sosial  budaya masyarakat.  Teknik  dalam  menentukan informan  dengan cara  bola bergulir (snowball ).  Hal  yang  pertama  dilakukan  dengan  menentukan  informan  kunci  yang selanjutnya dimintakan informasi untuk memperoleh informan selanjutnya.  Informan kedua kembali diminta pendapat mengenai informan berikutnya. Teknik ini terus dilakukan sampai informasi dianggap  cukup untuk melakukan  tahap penulisan. Informan kunci yang ditetapkan adalah Bendesa Adat di tiap-tiap desa pakraman yang diteliti, dari bendesa pakraman diminta informasi  tentang  informan  selanjutnya  yang  akan  diwawancarai.  Studi  dokumen  dilakukan demi memperoleh berhubungan dengan patiwangi dalam upacara perkawinan antar wangsa. Studi dokumen meliputi jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan-peraturan, dn laporan kegiatan.
Data  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif,  selanjutnya  diuraikan  dengan  metode analisis deskriptif interpretative. Proses analisis data dilaksanakan melalui beberapa langkah- langkah diantaranya: reduksi data yaitu suatu proses yang dilaksanakan dengan pemilihan data, setelah  itu  baru  penyajian  data,  penarikan  simpulan,  dan  verifikasi  terhadap  data  tersebut. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai tuntas.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Alasan dilaksanakannya Patiwangi dalam Upacara Perkawinan Antar Wangsa di
Kota Denpasar
Upacara Patiwangi dalam  perkawinan  antar wangsa sampai  sekarang  masih dilaksanakan oleh Masyarakat Kota Denpasar salah satu alasannya adalah karena masyarakat taat mengikuti tradisi yang ada di desa pakraman , yang didasari oleh kuno (purwa ) dresta dan loka dresta. Anak Agung Ngurah Oka informan yang diwawancarai pada tanggal 2 Februari tahun 2017 menyampaikan  sebagai berikut.
Ketika ada warga di desa pakraman kami yang melakulan perkawinan antar wangsa , maka patiwangi dilaksanakan sebagai rangkaian dalam upacara perkawinan. patiwangi ini  dilaksanaka  di  Pura  Desa.  Upacara  ini  dilakukan  karena  semua  ini  memang merupakan tradisi atau aturan-aturan yang sudah berlaku sejak jaman dahulu, kemudian aturan – aturan tersebut  di desa kami dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat di desa kami.
Dari  penyampain  informan  tersebut  di  atas,  bahwa patiwangi dilaksanakan  dalam upacara perkawinan antar wangsa di Kota Denpasar karena masyarakat mengikuti tradisi yang ada  di  desa pakraman .    Masyarakat  masih  tunduk  dan  patuh  pada  tradisi  yang  diwarisi  dan disepakati untuk tetap dilaksanakan ( loka dresta) . Perilaku dan tindakan masyarakat Hindu di Kota  Denpasar  yang  melaksanakan patiwangi dalam  upacara  perkawinan  antar- wangsa menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih  memiliki  adaptasi  yang  kuat  terhadap  tradisi  yang hidup dan terus berkembang pada masyarakat adat yang diwarisi.  Artinya, dalam kehidupan masyarakat  senantiasa  diarahkan  untuk  mencapai  keharmonisan  dan  kebersamaan  karena dalam  sistem  sosial  tingkat  solidaritas  merupakan  satu  keharusan,  dengan  tujuan  untuk menciptakan  kerelaan  bekerja  sama  yang  harus  dipertahankan  (Nazsir,  2008).  Hal  itu dimaksudkan  agar  sistem  sosial  ( desa  pakraman) itu  dapat  berperan  secara  efektif.  Karena dalam desa  pakraman tingkat  kebersamaan antar krama merupakan  hal  yang mutlak  untuk menjadi kebutuhan sehingga menjamin adanya ikatan emosioanal dengan sistem sosial ( desa pakraman).
Patiwangi dilaksanakan dalam masyarakat Hindu di Kota Denpasar semata-mata untuk menciptakan  keharmonisan  dalam  kehidupan  pasangan  mempelai  dalam  mengarungi kehidupan rumah tangganya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Hindu Bali kuat  kepercayaannya  terhadap  tradisi  yang  diwarisi  dan  sangat  susah  dihapus  karena  sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.  Artinya, patiwangi dilaksanakan dalam masyarakat Hindu di Kota Denpasar semata-mata karena mengikuti tradisi yang diwariskan. Disamping itu juga  untuk  menciptakan  keharmonisan  dalam  kehidupan  pasangan  mempelai  dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya.  Selain mengikuti tradisi dan mengharapkan adanya keharmonisan dalam hubungan keluarga, patiwangi dilaksanakan oleh masyarakat Hindu yang melangsungkan  perkawinan  beda wangsa di  Kota  Denpasar  adalah  juga  karena  mengikuti petunjuk sulinggih karena  ikatan siwa  sisya, masyarakat  masih  sangat  percaya  tentang petunjuk- petunjuk  seorang sulinggih . Yoga Segara (2015) dalam  hasil penelitiannya secara detail menyampaikan bahwa patiwangi dilakukan karena atas petunjuk sulinggih. Kepercayaan semacam ini masih berlaku di daerah lain di Bali. Jadi untuk keselamatan dan keharmonisan wangsa perempuan yang dianggap lebih tinggi ( tri wangsa ) harus disamakan dengan wangsa laki-lakinya yang lebih rendah ( jaba wangsa ).

## 2. Pelaksanaan Patiwangi dalam Perkawinan Antar Wangsa di Kota Denpasar
Tujuannya upacara patiwangi adalah menurunkan wangsa perempuann sehingga sama dengan wangsa laki-laki.  Apabila  upacara patiwangi tidak  dilaksanakan,  hal  tersebut  akan menimbulkan  musibah  dan  mempelai  perempuan  dianggap cemer karena  melayani wangsa yang lebih rendah.
Upacara Patiwangi ini  dilaksanakan  di Pura  Desa, dengan  prosesi,  kedua  mempelai mengitari Pura  Desa sebanyak  tiga  kali. Pura  Desa  (Bale  Agung) dipilih  sebagai  tempat upacara patiwangi karena masyarakat memandang bahwa Pura Desa (Bale Agung) merupakan tempat berstananya Ida Betara Brahma .  Di hadapan Ida Betara Brahma upacara patiwangi dilaksanakan  karena  masyarakat  memandang  bahwa Betara  Brahma adalah  dewa  pencipta. Dalam  konteks  upacara patiwangi mempelai  perempuan  dipandang  baru  lahir  kembali  pada keluarga mempelai laki-laki sehingga kedudukannya menjadi sama dengan mempelai laki-laki. Dipercayai jika kedudukan mempelai sudah sama, proses penyesuaian mempelai perempuan dengan  mempelai  laki-laki  dan  keluarganya  akan  bisa  lebih  cepat  diwujudkan.  Jika penyesuaian sudah dapat dilakukan, perjalanan dalam menempuh bahtera rumah tangga akan lebih  harmonis  dan  dapat  berjalan  sejalan  dengan  tujuan  perkawinan  yaitu  menciptakan keluarga yang bahagia.
Koentjaraningrat  (2009)  mengatakan  bahwa  sistem  dan  peralatan  ritus  serta  upacara merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  beragama.  Lebih  lanjut Koentjaraningrat  mengatakan  bahwa  dalam  ritual  keagamaan  digunakan  berbagai  macam sarana seperti tempat pemujaan. Patiwangi dalam perkawinan antar wangsa di Kota Denpasar menggunakan  berbagai  macam  sarana upakara seperti Banten byakaonan ini  digunakan sebagai pendahuluan dalam melaksanakan upacara yang bertujuan memberikan korban kepada bhuta kala atau unsur kekuatan alam yang berada di tempat upacara agar tidak mengganggu upacara. Banten Suci yang digunakan sebagai pesaksi. Banten Prayascita untuk pembersihan bangunan pelinggih tempat  dilaksanakannya  upacara  atau  sebelum  upacara patiwangi dilaksanakan  semua  bangunan pelinggih dibersihkan.  Setelah  dilaksanakan  pembersihan bangunan pelinggih kedua mempelai diupacarai dengan Banten Prayascita. Banten caru siap brumbun yang  digunakan  dalam  upacara patiwangi merupakan  salah  satu  upacara bhuta yadnya . Banten  Upasaksi  mangku  dan  Banten  pengulapan yang  menggunakan ulam  bebek. Banten pengulapa n diisi lidi tiga batang yang diikat dengan benang , endong tiga muncuk , dan sanggah urip mepayas
Pelaksanaan Patiwangi diawali dengan Jero Mangku Pura Desa melakukan pemujan untuk  memohon  keselamatan  kepada  Dewa Brahma ,  kemudian  dilanjutkan  dengan nguningayang  banten  byakaonan dan banten  prayascita, banten  byakaoan, dan prayascita yang diberikan kepada kedua mempelai supaya kedua mempelai bersih atau tidak leteh lagi. Fungsi penyucian dikaitkan dengan adanya unsur air suci atau tirta dalam sarana ritual. Makna penyucian  yang  bernilai  tinggi    terdapat  pula  dalam banten dan  rasa  tulus  ikhlas    dalam menyisihkan sebagian  miliknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan (Suarsi, 2004).
Rangkaian upacara berikutnya adalah Pemangku Pura Desa nguningang banten caru, pengulapan, dan durmangala, sebagai pembersihan areal pura.  Setelah Pemangku Pura Desa selesai nguningang banten mecaru, pengulapan, dan durmangala dilanjutkan dengan upacara patiwangi. Di  depan pelinggih  Pura  Desa  (Pura  Bale  Agung) pemangku nguningang ke hadapan Ida Bhatara Brahma adanya upacara patiwangi . Tujuan acara nguningang kehadapan Ida  Bhatara  Brahma adalah  untuk  menyejajarkan wangsa mempelai  perempuan  dengan mempelai laki-laki. Dengan menggunakan sarana yaitu tiga lidi ron yang diikat benang tri datu dan daun endong dalam rangkain upacara patiwangi memiliki makna simbolis Dewa Tri Murti . Di  pihak  lain  daun endong merah  melambangankan Dewa  Brahma sebagai  dewa  pencipta. Pada upacara patiwangi mempelai perempuan dianggap dilahirkan kembali di keluarga laki- laki,  agar  pasangan  pengantin  memiliki  kedudukan  yang  sama.  Setelah  upacara patiwangi tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara tebah bahasa  menggunakan bahasa sesuai dengan wangsa suaminya. Kemudian banten pengurip mepayas (sangga urip) sebagai lambang pengawak mempelai  perempuan    dibawa  pulang, dan  ditaruh  di  atas  tempat  tidur  mempelai selama tiga  hari. Dengan menyejajarkan wangsa mempelai perempuan dan mempelai  laki- laki  diharapkan  kedua mempelai menjadi keluarga yang harmoni dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Setelah upacara patiwangi selesai, barulah dilaksanakan upacara pawiwahan .
Waktu  pelaksanaan  upacara pawiwahan ini  didasari  atas padewasan yang  telah  disepakati keluarga  mempelai  laki-laki.  Upacara pawiwahan bagi  pasangan  beda wangsa ini, dilaksanakan sesuai dengan upacara pawiwahan yang dilakukan umat Hindu pada umumnya dan dresta ditiap-tiap desa pakramannya .
3. Implikasi  Patiwangi Terhadap Kehidupam Beragama dan Sosial Budaya Pasangan Pengantin di Kota Denpasar
Upacara patiwangi yang dilaksanakan dalam upacara pekawinan antar- wangsa di Kota Denpasar    berimpliksi  terhadap  kehidupan    beragama,  sosial  budaya  dan  psikologis  bagi pasangan mempelai. Implikasi dalam kehidupan beragama terhadap pasangan mempelai adalah tidak  dizinkan  mempelai  perempuan  mempersembahkan  sendiri  sesaji  di merajan asalnya, tidak diperbolehkan mejauman membawa tipat bantal dan mepamit pada saat perkawinannya, terkadang sampai lebih dari satu tahun pasangan perkawinan antar- wangsa ini belum diterima oleh  keluarganya.  orang  tua  dan  keluarga  mempelai  perempuan  tidak  ikut  menyaksikan upacara  perkawinan  anaknya.  Sampai  sekarang  masyarakat  Hindu  di  Kota  Denpasar  masih melakukan upacara patiwangi dalam perkawinan antar wangsa. Artinya masih ada anggapan bahwa  perkawinan  antar wangsa tersebut  dapat  menimbulkan  disharmoni  hubungan  antara pasangan mempelai dan keluarganya karena mereka berasal dari wangsa yang berbeda. Dari hasil penelitian dilakukan ditemukan juga beberapa implikasi (dampak ikutan) dari perubahan status wangsa terhadap  kehidupan  sosial  budaya  pasangan  mempelai  dan  keluarganya. Terjadinya perubahan etika cara berbahasa, cara duduk, dan cara makan yang harus dilakukan oleh  mempelai  perempuan  terhadap  keluarga  asalnya.  Dalam  hal  ini  mempelai  perempuan masih merasakan adanya tekanan psikologis dalam dirinya.
Patiwangi yang mengubah wangsa mempelai perempuan mengikuti wangsa laki-laki berimplikasi  terhadap  perubahan  etika  cara  berbahasa,  cara  bertutur  kata  atau  berbahasa mempelai perempuan terhadap keluarga asalnya.  Hal tersebut terjadi karena adanya struktur sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  di  Bali  membawa  konsekuensi  pada  sistem  komunikasi antara personal yang berasal dari wangsa yang berbeda. Dalam hal ini kedudukan mempelai perempuan dianggap tidak sederajat lagi dengan wangsa asalnya karena sudah di patiwangi atau diturunkan wangsa nya  karena  mengikuti wangsa suaminya  yang  dianggap  lebih  rendah. Dwipayana (2001) mengatakan bahwa adanya struktur sosial dalam kehidupan masyarakat di Bali membawa konsekuensi pada sistem komunikasi antar personal yang berasal dari wangsa yang berbeda.
Semakin  jauh  tinggi  rendahnya wangsa, semakin  tempak  struktur  kebahasaan  yang digunakan  oleh  kedua  belah  pihak.  Oleh  karena  itu,  dituntut  harus  mengetahui  kedudukan masing-masing  sehingga  terhindar  dari  pelanggaran-pelanggaran  yang  menyebabkan  ketika pulang  ke  rumah  asalnya  mempelai  perempuan,  harus  menggunakan sor  singgih  basa atau bahasa halus terhadap keluarganya, baik kepada orang tuanya maupun saudara-saudaranya. Ia tidak boleh lagi menggunakan bahsa seperti ketika masih gadis. Ia tidak boleh memanggil adik- adiknya dengan menyebutkan namanya. Biasanya panggilan diawali dengan menyebutkan ratu atau atu (panggilan untuk tri wangsa dari jaba wangsa ), terutama di hadapan umum. Perubahan status wangsa juga berimplikasi juga  terhadap etika terkait dengan jamuan makan.  Ketika ke rumah  keluarga  asalnya  mempelai  perempuan  tidak  masih  sebebas  mengambil  dan memperlakukan saudara-saudaranya seperti ketika masih gadis dalam soal makan. Misalnya, mempelai  perempuan  tidak  boleh  lagi  saling  menyuapi  dengan  saudara-saudaranya. Saudaranya  termasuk  adik  atau  keponakannya  yang  umurnya  lebih  kecil  tidak  boleh  lagi memakan  makanan carikan (sisa  makanannya)  karena  sudah  berbeda wangsa  c emar    atau “ leteh ” (Dwipayana 2001).
Kenyatan ini berimplikasi terhadap psikologis terhadap pasangan mempelai terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini mereka merasa disisihkan dari keluarganya, dan merasa kehilangan  sebagian  jati  dirinya.  Terebih  lagi  setelah  mempelai  perempuan  melaksanakan
upacara patiwangi ,  mempelai  perempuan  dikeluarkan  dari  golongan wangsa nya  dan  tidak berhak lagi atas gelar yang disandang sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa keharusan dan larangan bagi pasangan pengantin perempuan harus dilakukan, seperti etika berbahasa, etika pergaulan,  dan  etika  makan,  karena  mempelai  perempuan  sudah  masuk  mengikuti wangsa suaminya, ia tidak boleh lagi memanggil orang tuanya dengan panggilan aji dan biang seperti panggilan  ketika  ia  masih  gadis.  Selain  itu  juga  tidak  boleh  memanggil  nama  adik-adiknya seperti sebelum ia kawin dengan seseorang dari kalangan sudra wangsa . Ketika ia pulang ke rumah  asalnya  wajib  menggunalkan  bahasa  halus  kepada  keluargananya,  itu  terjadi  karena kepulangan mereka dianggap sebagai tamu bukan bagian dari keluarganya. Sebelum menikah, dalam  kehidupan  sehari–hari  mempelai  perempuan  menggunakan  bahasa  halus  dengan kekuarganya. Sedangkan menggunakan bahasa biasa dengan orang yang berkasta lebih rendah. Beban psikologis sebenarnya sudah ada pada mempelai perempuan ketika ia masih gadis atau pada  masa  pacaran  karena  ia  dilarang  oleh  orang  tuanya  untuk  kawin  dengan wangsa yang berbeda apalagi dengan wangsa yang lebih rendah karena dianggap leteh atau panes.

## Kesimpulan
Patiwangi tetap dilaksanakan dalam upacara perkawinan antar- wangsa oleh masyarakat Hindu yang berada di Kota Denpasar karena mengikuti tradisi yang diwarisi oleh masyarakat sejak zaman dahulu yang tidak berani dilanggar, dengan tujuan agar mereka bisa hidup bahagia, tenang,  dan  harmonis  dalam  hubungan  antara  pasangan  mempelai  dan  keluarganya. Pelaksanaan  upacara Patiwangi terlebih  dahulu matur  piuning di Pura  Bale  Agung dengan maksud  memohon  doa  kepada Batara  Brahma guna  memohon  agar wangsa mempelai perempuan  sejajar  dengan  wangsa  mempelai  laki-laki. Patiwangi dalam  perkawinan  antar- wangsa dalam  masyarakat  Hindu  di  Kota  Denpasar  berimplikasi  terhadap  kehidupan beragama, sosial budaya, dan psikologi pasangan mempelai.

## Daftar Pustaka
Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek . Jakarta: PT Rineka Cipta. Artadi,  I  K.  (1980). Hukum  Adat  Bali  dengan  Aneka  Masalahnya. Denpasar:    Pustaka  Bali Post.
Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif, pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. Dwipayana,  A.  (2001). Kelas  dan  Kasta , Pergulatan  Kelas  Menengah  Bali .  Yogyakarta: Yayasan Adikarya Ikapi dan The Ford Foundation . Gelgel,  I  P.  (2013). Hukum  Perkawinan  Hindu .  Denpasar:  Pascasarjana  Universitas  Hindu Indonesia Bekerja sama dengan Widya Dharma.
Ihromi. (2000). Penghapusan Diskriminasi Wanita . Bandung: Alumni. Kamanto, S. (2004) . Pengantar Sosiologi. Jakarta:  Fakultas Ekonomi UI. Karmini,  N.  W.  (2015). Perempuan  Hindu  dalam  Pasungan  Tradisi .  Denpasar:  Sari Kahyangan Indonesia.
Kerepun, M. K. (2007 ). Mengurai Benang Kusut Kasta Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali . Denpasar: PT. Empat Warna Komunikasi. Koentjaraningrat. (1970). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia . Jakarta: Djambatan. Lestari,  I.  A.  M.  dkk.  (2013). Implikasi  Perkawinan  Beda  Kasta  dalam  Persfektif  Hukum, Sosial,  Budaya  dan  Religius  di  Banjar  Brhamana  Bukut,  Kec  Bangli  Kab. Bangli: Jurnal Undiksha
Mantra,  I. B.  (1996). Landasan Kebudayaan Bali. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra. Pudja. G. (1978). Manawa Dharmacastra (Manu Dharmasastra ). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Hindu.
Putra, M.  (1983). Mejejahitan . Denpasar: Pemda Bali.
Rahardjo, S. (2007). Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum) . Jakarta:  Penerbit Buku Kompas.
Ritzer, G. & Douglas J G. (2003). Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Prenada Media Sadnyini,  I.  A.  (2015). Disertasi ,  “Dinamika  Sanksi  Hukum  Adat  dalam  Perkawinan  antar Wangsa di Bali”. Universitas Udayana
Suarsi,  S.  (2004). Fungsi  Kearifan  Lokal  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia . Denpasar:  Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar. Titib, I M. (2000). Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu . Surabaya: Paramita.
Triguna,  I.  B.  G.  Y.  (1997). Mobilitas  Kelas,  Konflik  dan  Penafsiran  Kembali  Simbolisme Masyarakat Bali, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.
Wiana,  K.  &  Raka  Santri.    (2005). Kasta  dalam  Hindu  Kesalahpahaman    Berabad - abad . Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
Yoga, S. (2015). Perkawinan Nyerod Kontestasi, Negoisasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali . Jakarta:  PT Saadah Pustaka Mandiri.