## IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI MATARAM BARAT
Maelan Sari 1 , Maria R.U.D. Tambunan 2*

## 1,2 Universitas Indonesia

## ABSTRACT
Tax  incentives  are  waivers  given  by  the  government  to  taxpayers  to  develop  the  economic activities.  Since  pandemic  Covid-19  occurred  in  Indonesia,  it  has  brough  the  economic downturn, especially for the micro, small and medium enterprises (MSME) sector. To retain the MSME economic decline, the government has provided funding and incentives in the form of income  tax  final  bear  by  government  (or  ditanggung  pemerintah/DTP).  However,  the utilization of this incentives was less optimal even though the government has extended into several terms. The aims of this research are to assess the implementation of income tax incentive for MSME in West Mataram, considering West Mataram is highly supported by MSME for its economic activities and to assess factors affected the less optimal on application of that policy. This research used descriptive qualitative methods.  Data collection was conducted through in- depth interviews and literature studies. The results showed that the tax officers have tried to apply  the  program,  however  it  faced  technical  challenges  which  lead  to  suboptimal  target. Factors affected the suboptimal target are such as lack of appropriate socialization by the tax officer,  limited  knowledge  of  MSME  on  taxation  matters,  and  the  unease  of  administrative processes which make the difficulties for MSME.
Keywords : MSME, tax policy, tax incentives, final income tax

## I. PENDAHULUAN
Perlambatan ekonomi akibat pembatasan aktivitas
sebagai konsekuensi  dari  wabah  Covid-19 mempengaruhi produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini  mendorong  pemerintah  untuk memberikan  berbagai  stimulus  melalui program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN).    Pemberian  stimulus  tersebut berbentuk  penyediaan  pendanaan  dan insentif.  Salah  satu  bentuk  insentif  yang diberikan  adalah  melalui  instrument perpajakan  dimana  atas  pajak  yang seharusnya  ditanggung  oleh  UMKM menjadi ditanggung pemerintah. Sebelum pandemi  hadir,  pemerintah  pernah menerbitkan  ketentuan  terkait  insentif
bagi  UMKM  yaitu  melalui  PP  Nomor  23 Tahun  2018.  Dalam  ketentuan  tersebut, pengusaha  UMKM  yang  sebelumnya dikenakan  pajak  penghasilan  final  (PPh Final),  kemudian  atas  beban  PPh  final tersebut  pelaku  UMKM  tidak  perlu membayar  PPh  karena  PPhnya  telah ditanggung pemerintah. Kemudian, ketika pandemi  Covid-19  menjadi  wabah  di Indonesia, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dengan mengacu pada model pemberian insentif seperti  yang  pernah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018. Dengan diterbitkannya PMK Nomor 44/PMK.03/2020,  pelaku  usaha  UMKM mendapatkan  pembebasan  pajak  selama 6  bulan  terhitung  dari  dari  bulan  April
* Corresponding author: maria.tambunan@ui.ac.id
sampai bulan September tahun 2020 atau sampai  berakhirnya  masa  pandemi Covid-19. Salah satu bentuk stimulus yang diberikan  pemerintah  yaitu  dengan adanya insentif berupa Pajak Penghasilan Final  bagi  pengusaha  UMKM  Ditanggung Pemerintah  (DTP)  melalui  program Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN). Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM,  sektor  UMKM  berkontribusi cukup  signifikan  terhadap  Produk Domestik  Bruto  (PDB).  Kontribusi tersebut  tercermin  dari  penyerapan pekerja  UMKM  sebesar  117.000.000 tenaga  kerja.  Kontribusi  Penerimaan UMKM  terhadap  pendapatan  nasional sebesar  61,1%  serta  selisih  dari  jumlah pendapatan  diberikan  kepada  tenaga kerja  sebesar  38,9%  (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh  International  Labour  Organization (ILO) Indonesia, dampak destruktif yang disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19  bagi pengusaha  UMKM  sebagai  berikut.    Dari jumlah  64  juta  UMKM  tidak  kurang  dari 2/3  UMKM  yang  mengisi  survei ditemukan  bahwa  52%  UMKM  berhenti beroperasi serta mengakibatkan kehilangan  penghasilan  sampai  modal usahanya dan sisanya, pengusaha UMKM tersebut telah mengurangi jumlah tenaga kerja  atau  melakukan  PHK  karyawan (Kementerian  Keuangan,  2021).  Sebagai konsekuensinya, telah terjadi penurunan konsumsi rumah tangga yang menyebabkan  perlambatan  ekonomi karena tidak adanya aktivitas pergerakan pemasukan bagi dunia usaha.
Salah  satu  wilayah  terdampak sehubungan  dengan  sangat  menurunnya aktivitas  pengusaha  UMKM  yaitu  Kota Mataram sebagai pusat kegiatan perdagangan  dan  kawasan  strategis  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB). Kota  Mataram  merupakan  kota  yang mempunyai  penerimaan  perekonomian
paling  tinggi  jika  dibandingkan  dengan kota atau kabupaten lainnya yang berada di  NTB.  Kota  Mataram  berada  pada wilayah  kerja  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Mataram  Barat,  dimana dengan  adanya  insentif  yang  diberikan pemerintah  diharapkan  dapat  menahan penurunan aktivitas UMKM. Berdasarkan observasi  yang  dilakukan  peneliti  di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Mataram  Barat  (2021)  untuk  melihat pelaksanaan pengimplementasian kebijakan pemanfaatan insentif PPh Final UMKM  DTP,  terdapat  kondisi  dimana implementasi  kebijakan  tersebut  masih belum  optimal  dikarenakan  beberapa faktor.
Penyebab kurang optimalnya pemanfaatan  insentif  tersebut  ialah kurangnya sosialisasi oleh DJP dalam hal ini media yang digunakan oleh pihak KPP Pratama  Mataram  Barat.  Media  yang digunakan masih kurang mampu menembus berbagai lapisan pelaku usaha UMKM.  Hal  tersebut  tercermin  dari kurangnya  informasi  dan  pengetahuan wajib  pajak  terkait  insentif  tersebut. Selain itu, dengan media yang digunakan oleh KPP Pratama Mataram Barat, Wajib Pajak  yang  mengetahui  informasi tersebut  masih  belum  memahami  teknis pelaporan penggunaan insentif PPh Final ditanggung  pemerintah  bagi  UMKM. Faktor  lainnya  yang  menyebabkan kurangnya pemanfaatan ini adalah terkait kesadaran dari Wajib Pajak UMKM bahwa insentif  tersebut  merupakan  fasilitas yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk dinikmati para pelaku UMKM. Selain itu, adanya  peraturan  bahwa  mengenai jangka waktu pemanfaatan yang berlaku sampai  akhir  tahun  juga  masih  belum diketahui  oleh  sebagaian  besar  pelaku UMKM demikian juga informasi mengenai perpanjangan  pemanfaatan  PPh  Final UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti (2021) yang didapatkan dari
Kantor  Pajak  Pratama  Mataram  Barat, realisasi  dari  pemanfaatan    PPh  Final UMKM  masih belum  optimal  seperti apa yang diharapkan. Dari jumlah Wajib Pajak (WP)  UMKM  yang  terdaftar  pada  KPP Pratama Mataram Barat sebanyak 11.182 UMKM dengan jumlah realisasi pemanfaatan  insentif  PPh  Final  UMKM DTP  mulai  dari  masa  pajak  April  dan berakhir Desember 2020, hanya 620 WP UMKM  yang  memanfaatkan  PPh  Final UMKM atau hanya 5% dari jumlah WP OP maupun  Badan  yang  terdaftar  pada  KPP Pratama Mataram Barat.
Dengan  temuan  lapangan  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi pemanfaatan  insentif  PPh  Final  UMKM DTP  belum  optimal.  Dampak  dari implementasi  kebijakan  tersebut  juga belum memenuhi tujuan yang
diharapkan,  yaitu  untuk  memberikan kemudahan  bagi  WP  UMKM  berupa keringanan pembayaran pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah  dipaparkan  sebelumnya,  maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi  pemanfaatan    Pajak Penghasilan  Final  UMKM  DTP  di  masa pandemi  Covid-19  pada  KPP  Pratama Mataram  Barat.  Analisis  implementasi dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori implementasi  kebijakan.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menganalisis  faktor  pendorong  dan faktor
penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pemanfaatan  Pajak  Penghasilan  Final UMKM  DTP  di  masa  pandemi  Covid-19 pada KPP Pratama Mataram Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Berbagai  penelitian  menunjukkan bahwa  pandemic  covid-19  memberikan tekanan  kepada  pelaku  UMKM  (Indaryani, Budiman & Mulyani, 2020; Huurin’lin, 2021) sehingga  berbagai  kebijakan  publik berupa adanya kemudahan dan insentif diperlukan untuk  menahan  laju  penurunan  aktivitas ekonomi  (Padyanoor,  2020).  Definisi kebijakan  publik  menurut  Thomas  R.  Dye yang dikutip dalam (Winarno, 2007), adalah suatu  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan pemerintah  untuk  dilakukan  ataupun  tidak dilakukan “ whatever chose to do or not to do ”. Sehingga  menurut  R.  Dye  konsep  dari kebijakan  publik  merupakan  suatu  yang harus  berdasarkan  keputusan  pemerintah maupun  berdasarkan  sikap  pemerintah yang  berkaitan  dengan  permasalahan- permasalahan sosial yang ada di masyarakat.  Di  dalam  konsep  publik,  lebih menitikberatkan kepada keadaan sebenarnya yang akan pemerintah kerjakan dibandingkan  dengan  apa  yang  diusulkan oleh pemerintah.
Dalam memahami bagaimana
implementasi  kebijakan  dilaksanakan,  hal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan  model  implementasi  Grindle (1980).
Menurut Grindle (1980), keberhasilan  suatu  implementasi  publik sangat  ditentukan  oleh  implementasi termasuk content  of  policy dan context  of implementation . Content  of  policy mengacu pada agenda yang terdapat dalam kebijakan yang  dihasilkan  dan  akan  dilaksanakan, sementara context of implementation adalah kondisi-kondisi  lingkungan  yang  spesifik untuk dilakukan implementasi kebijakan. 1. Content  of  policy menurut  Grindle adalah:
a. Interest  affected (kepentingan- kepentingan  yang  mempengaruhi). Interest  affected berkaitan  dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
b. Type  of  benefits (jenis  manfaat),  hal ini untuk menunjukan atau menjelaskan  bahwa  harus  ada beberapa  manfaat  yang  jelas  dan
terukur  dalam  pengimplementasi suatu kebijakan
c. Extent  of  change  envision (derajat perubahan yang ingin dicapai). Pada poin  ini  menjelaskan  sejauh  mana ingin dicapai dari kebijakan insentif bagi  pelaku  usaha  UMKM  dalam pelaksanaan suatu implementasi.
d. Site decision making (letak pengambilan keputusan). Pengambilan  keputusan  dalam organisasi  memegang  peranan penting dalam implementasi bahwa hal tersebut harus tepat sasaran.
e. Program  implementer (pelaksana program).  Suatu  program  perlu didukung  dengan  pelaksana  yang berkualitas  dan  kompeten  demi mencapai keberhasilan suatu program.
f. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan). Pelaksanaan  program  juga  harus didukung  oleh  sumber  daya  yang memadai  agar  program  yang dijalankan  dapat  berjalan  dengan baik.
2. Context of implementation , yang mengacu kepada  bagaimana  kondisi  lingkungan yang mewarnai proses implementasi oleh pihak-pihak pelaksana, terdiri dari:
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang terlibat.
Dalam  pengimplementasian  harus memperhitungkan
kekuasaan,
kepentingan, dan strategi oleh aktor yang  terlibat  untuk  memfasilitasi pelaksanaan  suatu  program  atau kebijakan.
b. Karakteristik  lembaga  dan  rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana sesuatu dilakukan  yang  juga  mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  dalam implementasi.
c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas.
Tingkat  kepatuhan  dan  respon  dari pihak yang terlibat dalam
implementasi kebijakan mempengaruhi  keberhasilan  proses implementasi tersebut.
Dalam  penyusunan  kebijakan  publik yang  menyangkut  pelaku  usaha,  aspek perpajakan  merupakan  salah  satu  hal penting.  Insentif  pajak  merupakan  sebuah fasilitas  dalam  bidang  perpajakan  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  wajib pajak tertentu  untuk  mengurangi  dan/atau menanggung  biaya  perpajakan.  Insentif pajak ini diberikan oleh pemerintah karena bertujuan untuk mendorong investasi dalam suatu sektor tertentu. Secara umum, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam  hal  perpajakan.  Menurut  Eric  Zolt, pajak  adalah  ketentuan-ketentuan  khusus yang  memungkinkan  untuk  pengecualian kredit,  pengurangan  tarif  pajak,  atau penundaan  kewajiban  pajak.  Pemerintah cenderung memilih insentif pajak dibandingkan alternatif lainnya. Tansuria (2011) menyebutkan terdapat  tiga  karakteristik  yang  melekat pada  pajak  penghasilan,  terutama  pajak penghasilan final, yaitu:
1) Penghasilan  yang  sudah  dikenakan pajak  penghasilan  final  tidak  boleh digabung dengan penghasilan lainnya ketika wajib pajak menghitung  penghasilan  kena  pajak (PKP)  dalam  surat  pemberitahuan pajak (SPT) tahunan.
2) Biaya  yang  dikeluarkan  untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan  yang  telah  dikenakan pajak  penghasilan  final  tidak  boleh menjadi  pengurang  pajak  dalam menghitung  penghasilan  kena  pajak di  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  biaya yang  dikenakan  bersifat non- deductible expense.
3) Pajak  terutang  yang  telah  dibayar sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak  lain  atas  penghasilan  yang telah  dikenakan  pajak  bersifat  final, tidak  dapat  dikreditkan  oleh  wajib
pajak  yang  bersangkutan  pada  saat perhitungan  pajak  dalam  SPT Tahunan  Pajak  Penghasilan  bersifat bukan kredit pajak.
Dalam  perspektif  perkembangannya, UMKM  merupakan  kelompok  usaha  yang memiliki  jumlah  yang  signifikan  terhadap penerimaan  negara  (Raselawati,  2011). Selain  itu  beberapa  kelompok  usaha terbukti mampu bertahan terhadap keterbatasan permodalan, dalam menjalankan  kegiatan  usaha  UMKM  harus melibatkan banyak kelompok pelaku usaha. Berikut klasifikasi UMKM yaitu:
1. Livelihood activities, merupakan jenis UMKM  yang  dijadikan  sebagai kesempatan  mencari  kerja  yang berada  pada  sektor  informal, contohnya contohnya pedagang kaki lima.
2. Micro  enterprise ,  merupakan  UMKM mempunyai  sifat  keahlian  sebagai pengrajin usaha yang belum memiliki jiwa kewirausahaan.
3. Small dynamic enterprise, merupakan UMKM  yang  telah  mempunyai keahlian  untuk  bekerja  pada  sektor formal karena sudah mampu menerima  pekerjaan  yang  bersifat kontrak dan ekspor.
4. Fast  moving  enterprise, merupakan UMKM yang sudah mampu berkembang menjadi lebih besar dan melakukan perdagangan dikarenakan telah mempunyai keahlian kewirausahaan.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berjudul “Implementasi Insentif  Pajak  Penghasilan  Ditanggung Pemerintah  bagi  UMKM  di  Masa  Pandemi Covid-19  di  Mataram  Barat  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan metode  penelitian  kualitatif.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui implementasi  kebijakan  insentif  Pajak
Penghasilan  Final  UMKM  DTP  di  masa pandemi  Covid-19  pada  KPP  Pratama Mataram Barat dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian  pemanfaatan  PPh Final  UMKM  DTP  pada  KPP  Pratama Mataram  Barat.  Berdasarkan  manfaat, penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian murni, sedangkan jika ditinjau dari dimensi waktu,  penelitian  ini  termasuk  penelitian yang dilakukan dalam satu waktu saja atau cros  sectional yang  berlangsung  dari  bulan Maret  sampai  Desember  2021.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi  lapangan  yang  dilakukan  melalui wawancara  mendalam  dengan  pihak-pihak yang relevan dengan penelitian. Wawancara dilakukan  kepada  pihak  Kanwil  DJP  Nusa Tenggara,  KPP  Pratama  Mataram  Barat, Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota  Mataram, Dinas UMKM Provinsi NTB, Praktisi bidang perpajakan,  Akademisi  bidang  perpajakan, dan Wajib Pajak UMKM Kota Mataram.

## IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 1. Kondisi  Pelaku  UMKM  di  Mataram Barat
Kawasan  Mataram  sebagai  salah  satu kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat merupakan  salah  satu  daerah  yang  cukup merasakan dampak dari pandemi Covid-19 karena  merupakan  kawasan  strategis  di Provinsi  NTB  khususnya  di  bidang pertumbuhan  ekonomi.  Jika  dilihat  dari sejarah  Kota  Mataram  yang  terdapat wilayah  kota  Tua  Ampenan  yang  menjadi pusat  kota  perdagangan  dan  kegiatan industri.  Indikator  tersebut  menjadikan Kota  Mataram  ditetapkan  sebagai  Pusat kegiatan  Nasional  (PKN)  berfungsi  sebagai pintu  gerbang  kegiatan  perdagangan  serta jasa  skala  regional.  Keberadaan  kota Mataram  sebagai  Kawasan  Strategis Perekonomian  (KSP)  salah satunya  melalui UMKM yang memiliki peran strategis dalam menopang  pertumbuhan  ekonomi  melalui
penciptaan  inovasi  bisnis,  dan  penciptaan kondisi kerja. UMKM di Kota Mataram dapat menjadi  garda  terdepan  dalam  pencapaian pembangunan dikarenakan potensi ekonomi yang cepat tumbuh. Pengembangan  kegiatan  UMKM  dari berbagai kawasan pariwisata dan komoditas penunjang industri yang banyak ditemukan seperti  industri  kerajinan  mutiara,  emas, dan  perak  (MEP),  industri  kerupuk  kulit, industri  tahu  tempe,  industri  kerajinan logam,  industri  kayu  dan  cukli,  industri konveksi dan bordir, industri kerajinan kulit kerang  dan  tanduk,  dan  industri  olahan rumput laut.
Aktivitas  perdagangan  dan  industri tersebut menjadikan Kota Mataram dijadikan  sebagai  pusat  perdagangan  di Provinsi  NTB,  yang  mempunyai  ciri  khas tersendiri  dalam  melakukan  pembangunan kotanya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada Tabel  1  dari  jumlah  UMKM  Provinsi  NTB pada tahun 2019 (DPMPTSP, 2020).
Tabel 1. Jumlah dan Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Per Kabupaten/Kota Se- Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 jumlah  UMKM  provinsi  NTB  sebanyak
48.091 UMKM dengan jumlah UMKM paling banyak terdapat di Kota Mataram sebanyak 22.473,  kedua  kota  Bima  sebanyak  7.095 UMKM,  ketiga  Sumbawa  Barat  sebanyak 6.042, Lombok Timur 4.297, Lombok Barat 3.978,  Dompu  1.436,  Sumbawa  1.009, Lombok Tengah 322, Kabupaten Bima 317, Lombok  Utara  311.  Hal  tersebut  membuat Kota  Mataram  menjadi  salah  satu  kota dengan  penerimaan  perekonomian  paling besar melalui UMKM karena lokasinya yang berada di ibukota provinsi NTB.
Terdampaknya  para  pelaku  UMKM akibat pandemi Covid-19 di NTB, Pemerintah  dinas  UMKM  memberikan bantuan kepada UMKM terdampak Covid-19 agar  tetap  bertahan  dengan  keterlibatan UMKM  pada  program  JPS  Gemilang (Bantuan  Sosial  Jaring  Pengaman  Sosial) dalam  pengadaan  paket  sembako  untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak  tahap  1  sebanyak  550  UMKM tahap  2  dan  tahap  3  sebanyak  4.800  UKM dengan  jenis  pengadaan  mulai  dari  beras, makanan,  olahan  kopi,  suplemen,  masker dsb, melalui Gubernur dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang pemberdayaan UKM melalui bela beli produk lokal (Dinas UMKM Provinsi NTB, 2021).
Selain  itu  pemerintah  pusat  juga memberikan  bantuan  fiskal  berupa  pajak sejumlah Rp 6,25 miliar dan bantuan bunga bagi  UMKM  sebanyak  Rp  11,88  miliar (DJPb,  2019).  Pemberian  Stimulus  fiskal tersebut  untuk  pemulihan  ekonomi  bagi kegiatan  dunia  usaha  yang  terdampak Covid-19  agar  tetap  menjalankan  aktivitas usaha. Pengusaha
UMKM dapat memanfaatkan  insentif  pajak  sesuai  PMK Nomor 44/PMK.03/2020 jo. PMK 86/PMK.03/202, dan PMK 9/PMK.03/2021. Adapun uraian mengenai ketentuan  insentif  PPh  DTP  bagi  UMKM diuraikan dalam Tabel 2.
Atas  penggunaan  insentif  tersebut, Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan realisasi pajak sesuai dengan PP
No Kabupaten/Kota Klasifikasi Usaha
Jumlah
Mikro Kecil Menengah 1 Mataram 15,746 6,194 533 22,473 2 Lombok Barat 3,621 366 - 3,978 3 Lombok Utara 145 71 95 311 4 Lombok Tengah 309 11 3 322 5 Lombok Timur 4,261 34 2 4,297 6 Sumbawa Barat 5,716 303 23 6,042 7 Sumbawa 959 46 4 1,009 8 Dompu 1,323 112 1 1,436 9 Kabupaten Bima 307 - 3 317 10 Kota Bima 6,621 1,152 132 7,095 Jumlah 38,999 8,296 796 48,091
No.  23  Tahun  2018  dengan  tarif  0,5% dengan  peredaran  bruto  usahanya  kurang dari  4,8  miliar.  Pemerintah  mengupayakan agar  pelaporan  realisasi  lebih  mudah  agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan  insentif  yang  ditawarkan. Pelaporan  insentif  dapat  dilakukan  atas realisasi Pajak Penghasilan Final UMKM DTP dan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP. Kanwil Direktorat  Jenderal  Pajak  Nusra  mencatat sebanyak  sebanyak  2.154  Wajib  Pajak  dari UMKM  yang  memanfaatkan  PPh  Final UMKM DTP.
Berdasarkan  Tabel  3.,  jumlah  UMKM yang  sudah  mendaftarkan  diri  di  KPP Pratama  Mataram  Barat  pada  tahun  2020 sebanyak  11.182  Wajib  Pajak.  Tabel  3 menunjukan  peningkatan  jumlah  pelaku usaha  untuk  mendaftarkan  dirinya  sebagai WP UMKM di KPP Pratama Mataram Barat. Kawasan  Mataram  menjadi  daerah  yang mempunyai  pusat  kegiatan  perdagangan dan  banyaknya  para  pelaku  UMKM menjadikan  kota  Mataram  menjadi  salah satu kota di Provinsi NTB yang mempunyai penerimaan  ekonomi  terbesar. Kota
Mataram  menjadi  salah  satu  kota  dengan jumlah  UMKM  tertinggi  di  Provinsi  NTB dengan jumlah UMKM sebanyak 22.473 para pelaku  UMKM  yang  tersebar  di  enam kecamatan  di  Kota  Mataram.  Jumlah  yang cukup  tinggi  tersebut  menjadikan  kota Mataram  juga  sebagai  kawasan  yang  para pelaku  UMKM  mendaftarkan  diri  sebagai WP  UMKM  sebanyak  11.128  WP  UMKM dengan persentase 50% para pelaku UMKM mendaftarkan dirinya sebagai WP dari total jumlah  keseluruhan  UMKM  berdasarkan data skala dari BPS Kota Mataram. Dari segi penerimaan  perpajakan,  kota  Mataram merupakan  wilayah  kerja  KPP  Pratama Mataram  Barat  juga  menunjukan  kenaikan Wajib  Pajak  PPh  Final  UMKM  setiap tahunnya yang mencapai 11.182 WP UMKM yang terdaftar pada tahun 2020. Berdasarkan  data  penerimaan  penghasilan pajak  PPh  Final  UMKM  KPP  Pratama Mataram Barat selalu mengalami peningkatan pada tabel 3 yang menunjukan jumlah  penerimaan  PPh  Final  UMKM  dari tahun 2016-2020.
Tabel 2. Persyaratan Pengajuan  Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah Menurut PMK No. 44/PMK.03/2020, PMK No. 86/PMK.03/2020, dan PMK No.
9/PMK.03/2021 No PMK Pembaruan Ketentuan 1 PMK Nomor 44/PMK.03/2020 - Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 - Berlaku  mulai  Masa  Pajak  April  2020  hingga  Masa  Pajak September 2020 - Wajib  Pajak  Mengajukan  permohonan  Surat  Keterangan PPh Final DTP - Laporan realisasi disampaikan sepanjang Wajib Pajak telah memiliki surat keterangan PPh Final DTP - Laporan  realisasi  PPh  Final  DTP  dilampiri  dengan  Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing Laporan  realisasi  disampaikan  Wajib  Pajak  paling  lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak Terakhir 2 PMK Nomor 86/PMK.03/2020 - Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 - Berlaku  mulai  Masa  Pajak  April  2020  hingga  Masa  Pajak Desember - Penyampaian  realisasi  bagi  Wajib  Pajak  yang  belum mempunyai  surat  keterangan,  dapat  dapat  diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan
- Tidak  ada  kewajiban  bagi  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP 23 Tahun 2018 untuk melampirkan SSP pada laporan realisasi Laporan  realisasi  PPh  Final  DTP  disampaikan  paling  lama tanggal 20 bulan berikutnya 3 PMK Nomor 110/PMK.03/2020 - Mempertegas ketentuan tidak diberlakukannya penyampaian kembali permohonan pajak PP No 23 DTP - Laporan  realisasi  dilaporkan  selambat-lambat  tanggal  20 bulan berikutnya - Mempertegas  ketentuan  bahwa  Wajib  Pajak  tetap  dapat memanfaatkan  PPh  Final  PP  23  DTP  hingga  Desember 2020. 4 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 - Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 - Wajib  Pajak  tidak  perlu  mengajukan  surat  keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi - Laporan realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Pasal 6 ayat 5) - Wajib  Pajak  PP  No  23  2018  tidak  lapor  realisasi  tepat waktu tidak dapat memanfaatkan
- sampai Juni 2021

## Sumber: Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Diolah oleh penulis)
Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak PPh Final UMKM KPP Pratama Mataram Barat
Tahun 2016 Sampai Tahun 2020 Tahun Wajib Pajak PPh Final UMKM Terdaftar 2016 4.378 2017 5.983 2018 7.710 2019 9.822 2020 11.182 Sumber: Kantor Pajak Pratama Mataram
Barat, (2021) (diolah oleh penulis)
Tabel 4. Penerimaan Pajak KPP Pratama
Mataram Barat Tahun 2016 Sampai
Tahun 2020 Tahun Jumlah Wajib Pajak UMKM (OP dan Badan) Penerimaan Pajak PPh Final UMKM 2016 1834 16,714,318,105 2017 1601 21,537,337,224 2018 1790 20,100,086,160 2019 2110 16,297,222,828 2020 1302 10,379,170,425 Sumber: Kantor Pajak Pratama Mataram
Barat, (2021) (diolah oleh penulis)
Pada tahun 2020 jumlah UMKM yang ada  di  KPP  Pratama  Mataram  Barat sebanyak  11.182  WP  UMKM  atau  pelaku usaha yang beromzet kurang dari 4,8 miliar
dengan  pelaporan  pajak  PPh  Final  UMKM sebanyak  1.320  WP  UMKM.  Terlihat  jelas bahwa  pelaporan  pajak  PP  No.  23  tahun 2018  lebih  banyak  dibandingkan  dengan PPh  Final  UMKM  DTP  dimana  pelaporan insentif  masih  sedikit.  Pemanfaatan  PPh Final  UMKM  hanya  dimanfaatkan  oleh  620 WP  UMKM.  Berdasarkan  data  yang diperoleh oleh peneliti yang didapatkan dari Kantor  Pajak  Pratama  Mataram  Barat, realisasi dari pemanfaatan  PPh Final UMKM masih  belum  optimal  seperti  yang diharapkan.
Tabel 5. Jumlah Realisasi Pemanfaatan PPh Final UMKM DTP di Kantor Pajak
Pratama Mataram Barat Bulan Jumlah WP UMKM Realisasi PPh Final UMKM April 10 tidak tersedia tincian per bulan Mei 462 Juni 53 Juli 26 Agustus 15 September 11 Oktober 21 November 17 Desember 10
Jumlah 620 Rp 1,627,286,746 Sumber: Kantor Pajak Pratama
Mataram Barat (diolah oleh penulis)
Pada  bulan  Mei,  Wajib  Pajak  yang memanfaatkan paling tinggi berjumlah 462 Wajib  Pajak  UMKM,  bulan  selanjutnya pemanfaatan  ini  terjadi  penurunan  bulan Juni  sebanyak  53  WP  UMKM,  dan  bulan Desember dengan pemanfaatan yang paling terkecil  sebanyak  10  WP  UMKM.  Padahal pada  masa  pajak  Desember  pemerintah sudah  memberikan  perpanjangan  waktu pemanfaatan  dan  tidak  perlu  untuk menyampaikan surat keterangan melainkan hanya  penyampaian  pelaporan  realisasi saja.  Dari  jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  yang terdaftar pada KPP Pratama Mataram Barat sebanyak  11.182  UMKM  dengan  jumlah realisasi pemanfaatan PPh Final UMKM DTP mulai  dari  masa  pajak  April  dan  berakhir Desember  hanya  620  WP  UMKM  yang memanfaatkan PPh Final UMKM atau hanya 5% dari jumlah WP OP maupun Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Mataram Barat.

## 2. Implementasi  Pemanfaatan  Pajak
Penghasilan  Final  untuk  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Ditanggung  Pemerintah  Di  Masa Pandemi Covid-19 di Mataram Barat A. Content of Policy (Agenda Kebijakan)
Interest  Affected (kepetingan  para  pihak yang terpengaruh oleh kebijakan)
Kepentingan-kepentingan pihak yang  terlibat  dalam  suatu  kebijakan  pasti akan  mempengaruhi  proses  dari  suatu implementasi tersebut. Sama halnya dengan Pajak  Penghasilan  Final  UMKM  DTP  dalam pengimplementasian di bawah pengawasan KPP  Pratama  Mataram  Barat,  proses pengimplementasian kebijakan pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP dipengaruhi oleh kepentingan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut mempengaruhi
jalannya  suatu  implementasi  apakah berjalan dengan optimal atu tidak. Awalnya kebijakan  ini  ditujukan  kepada  masyarakat dan  para  pelaku  UMKM  yang  merupakan kontributor  bagi  perekenomian  nasional, dimana  pelaku  UMKM  menyumbang  PDB sebesar 61%. Untuk membantu para pelaku UMKM  yang  terdampak  akibat  pandemi, pemerintah  memberikan  insentif PPh  Final UMKM  berupa  keringanan  pembayaran pajak  dengan  tidak  membayar  pajak  PPh Final  UMKM.  Atas  beban  PPh  yang seharusnya ditanggung oleh UMKM, menjadi ditanggung oleh pemerintah beban pajaknya.  Insentif  ini  diberikan  oleh Pemerintah selaku bertujuan untuk membantu  para  pelaku  UMKM  agar  tetap bisa beradaptasi di masa pandemi dan terus meningkatkan  produktivitas  usahanya. Biaya  yang  sebelumnya  dikeluarkan  untuk pembayaran  pajak  diharapkan  dapat dialihkan  untuk  tambahan  modal  dan membantu  WP  UMKM  untuk  bisa  tetap bertahan melewati masa pandemi.
Type of Benefit (jenis manfaat yang diperoleh)
Implementasi  dari  suatu  kebijakan insentif PPh Final UMKM yang diberlakukan di  masa  pandemi  Covid-19  tentunya memberikan  manfaat  yang  dihasilkan  dari kebijakan  ini.  Jenis  manfaat  dalam pengimplementasian  pemanfaatan  insentif PPh Final UMKM DTP khususnya pada Wajib Pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Mataram Barat yaitu memberikan keringanan  pembayaran  pajak  bagi  usaha UMKM. Pemberian insentif PPh Final UMKM ini  tentunya  dapat  membantu  UMKM terutama  untuk  memperbaiki cash  flow wajib  pajak  UMKM  dimana  uang  yang digunakan  untuk  pembayaran  pajak  ini tentunya dapat digunakan untuk keperluan lain  perusahaan  seperti  untuk  operasional perusahaan, penambahan modal usaha, dan juga optimalisasi perekonomian WP UMKM itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan untuk  tujuan  penelian  ini,  manfaat  yang diperoleh  dari  pemberlakuan  insentif  ini dapat  dirasakan  oleh WP  UMKM  meskipun yang  memanfaatkan  insentif  ini  masih sedikit.  Manfaat  dari  insentif  PPh  Final UMKM  DTP  di  Kota  Mataram  adalah  tidak adanya pengeluaran biaya untuk pembayaran  pajak.  Tentunya  dengan  tidak adanya biaya operasional pembayaran pajak biaya  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk keperluan biaya lainnya seperti penambahan modal usaha untuk menambah jumlah produksi usaha para pelaku UMKM. Berdasarkan  data  statistik  pelaporan realisasi  pemanfaatan  insentif  PPh  Final UMKM  DTP  pada  KPP  Pratama  Mataram Barat, sebanyak 620 WP UMKM
memanfaatkan insentif, dari total WP UMKM yang menyampaikan pelaporan SPT Tahunan, yaitu berjumlah 4.127 WP UMKM. Dengan  demikian,  hanya  13%  dari  total tersebut  yang  memanfaatkan  insentif sedangkan sisanya sebanyak 87% atau atau sekitar 3.507 WP UMKM belum memanfaatkan insentif PPh Final karena WP tersebut memilih untuk memenuhi kewajiban  pajak  PP  No  23  Tahun  2020 daripada  memanfaatkan  insentif  PPh  Final UMKM DTP.
Extent  of  Change  Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Proses  pengimplementasian  pada aspek extent  of  change  envision mengacu pada adanya target yang harus dicapai atau sejauh  mana  perubahan  yang  diinginkan dalam pengimplementasian suatu kebijakan.  Dalam  mengimplementasikan insentif  PPh  Final  UMKM  yang  diberikan sejak  kemunculan  pandemi,  pemberian insentif kepada para pelaku UMKM sebagai salah  satu  penahan  perlambatan  ekonomi UMKM  yang  terdampak  pandemi  berupa keringanan  pembayaran  pajak  agar  wajib pajak  UMKM  tetap  bisa survive di  masa pandemi  ini.  Hal  tersebut  mengacu  pada
tujuan  diberikannya  insentif  ini  sesuai dengan  Program  Pembangunan  Nasional (PEN).  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Lili  Marlinah  dan  Syahri Bulibulan  (2020)  dengan  topik  penelitian yang berjudul “Peranan Insentif Pajak yang Ditangguhkan  Pemerintah  (DTP)  Di  Era Pandemi  Covid- 19”  menunjukan  hasil bahwa  pemberian  insentif  kepada  UMKM dapat mengurangi kesulitan biaya operasional  bagi  UMKM  agar  tetap  bisa survive selama  pandemi  covid-19  dan sebagai penyelamat menstabilkan perekonomian nasional.
Pemanfaatan  insentif  PPh  Final UMKM  jika  dilihat  dari  sisi  manfaat  yang diberikan setelah adanya pemberian insentif ini  berupa  keringanan  pembayaran  pajak dari  ketentuan  sebelumnya  yang  sesuai dengan  PP  No  23  Tahun  2018  yang  harus membayar  pajak  0,5%  dari  peredaran brutonya  misalnya  Wajib  Pajak  OP  UMKM memiliki usaha pada bidang fashion dengan peredaran bruto usahanya sebesar 200 juta. Oleh  karena  itu  omset  peredaran  yang diperoleh kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun  pajak  maka  dikenakan  perhitungan sesuai  PP  No  23  tahun  2018  dengan  total pembayaran  pajak  yang  harus  dibayarkan sebesar 1 juta.
Rp 200.000.000,00 x 0,5% = Rp 1.000.000,00 Setelah  adanya  kebijakan  insentif PPh  Final  yang  dibayarkan  oleh  WP  OP UMKM tersebut adalah nol (0) rupiah karena sudah  ditanggung  oleh  pemerintah.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  perubahan dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 memberikan kemudahan pembayaran pajak bagi  WP  UMKM  yang  terdampak  pandemi berupa  pembayaran  pajak  0%.  Penerapan sebelum  dan  sesudah  adanya  pandemi Covid-19 tentu menyebabkan perbandingan pembayaran pajak yang tadinya dibayarkan 0,5%  dari  peredaran  brutonya  dengan adanya  pandemi  ini  yang  dibayarkan  nol rupiah  karena  sudah  ditanggung  oleh pemerintah.  Perubahan  peraturan  sebelum
adanya pandemi diberlakukan ketentuan PP
No  23  tahun  2018,  sedangkan  dengan adanya pandemi
pemerintah memberlakukan ketentuan peraturan berdasarkan  PMK  No  44/PMK.03/2020, kemudian  dilakukan  pencabutan  untuk memperpanjang  batas  waktu  pelaporan dengan diterbitkannya
PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.t.d PMK No
110/PMK.03/2020  dan  diberlakukannya PMK  No  9/PMK.03/2020  yang  dengan ketentuan  pemanfaatan  hanya  melaporkan realisasi  pajak  saja.  Terkait  perubahan kebijakan dalam pengimplentasian kebijakan insentif, ada perubahan beberapa kali  meskipun  letak  perubahannya  hanya pada  jangka  waktu  dan  pelaporan  realisasi pajak. Perubahan-perubahan yang dilakukan diupayakan agar pelaksanaannya lebih  mudah  sehingga  penggunaan  insentif lebih  optimal.  Pada  masa  pajak  April, pertama kali insentif ini dikeluarkan melalui PMK No 44/PMK.03/2020 dalam pemberian jangka waktu sampai bulan September atau selama 6 bulan untuk melakukan pemanfaatan  insentif  dengan  ketentuan sesuai  dengan  PP  No  23  Tahun  2018  dan harus  mempunyai  surat  keterangan  untuk mendapatkan  insentif  ini  dan  melakukan pelaporan realisasi pajaknya.
Dalam  proses  implementasi  suatu kebijakan  pasti  terdapat  suatu  target  atau derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai  dari implementasi kebijakan tersebut. Demikian pula  dengan  pengimplementasian  insentif PPh  Final  UMKM  DTP.  Untuk  mencapai target  yang  diharapkan,  pemerintah melakukan perubahan strategi pengimplementasian  dan  perpanjangan insentif.  Hal  ini  diharapkan  mampu meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  UMKM yang  belum  memanfaatkan  insentif  pajak atau  belum  optimalnya  pemanfaatan insentif ini. Efek ekonomi sosial yang terjadi dengan  diberikan  insentif  ini  dalam  jangka waktu  yang  pendek  belum  dirasakan manfaatnya secara optimal. Pemerintah dan pihak  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)
Pratama  Mataram  Barat  memiliki  target mengenai  perubahan  yang  ingin  dicapai dalam  penerapan  kebijakan  ini,  yaitu tertahannya  penurunan  kegiatan  ekonomi UMKM.  Hal  yang  dilakukan  oleh  KPP Pratama Mataram Barat dalam pemanfaatan insentif  PPh  Final  UMKM  adalah  dengan selalu  memberikan  informasi  kepada  WP UMKM  baik  melalui  tatap  muka  maupun melalui media elektronik.
Site of Decision Making Pemberian insentif PPh Final UMKM DTP  yang  diberikan  oleh  pemerintah  jika wajib pajak akan memanfaatkan insentif ini harus  sesuai  dengan  ketentuan  PP  No  23 Tahun  2018  dengan  tarif  0,5%  dari peredaran  bruto  dan  harus  melaporkan pajaknya.  Proses  pengajuan  insentif  PPh Final  UMKM  DTP  sesuai  dengan  PP  No  23 tahun  2018  dengan  mengajukan  Surat Keterangan dan wajib melaporkan realisasi pajaknya.  Proses  pengajuan  insentif  yang mengharuskan  Wajib  Pajak  membuat laporan  realisasi  pajak  memanfaatkan insentif.  Permasalahan  Wajib  Pajak  dalam membuat  laporan  realisasi  yang  menjadi kendala  dalam  pemanfaatan  dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman  wajib  pajak  UMKM  termasuk pelaku UMKM yang berada di Kota Mataram.
Kenyataannya dalam proses implementasi insentif PPh Final UMKM DTP dengan  melaporkan  realisasi  pajak  masih ditemukan  kendala  dalam  pemanfaatanya seperti  kurangnya  pemahaman  dalam mengoperasikan  komputer,  kurangnya menguasai  cara  pelaporan  melalui  DJP Online,  dan  tingkat  kesadaran  dari  Wajib Pajak  yang  masih  rendah.  Sesuai  dengan yang  temuan  di  lapangan  bahwa  masih banyaknya  Wajib  Pajak  KPP  Pratama Mataram Barat yang belum berminat dalam menggunakan  pemanfaatan  insentif  ini karena efek insentif tidak signifikan namun terdapat  kewajiban  tambahan  terkait realisasi. Hingga saat ini dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM terkait pelaporan realisasi pajaknya masih ditemukan
hambatan Wajib Pajak yang akan melaporkan  terkait  kendala  teknis  dalam pemanfaatan insentif seperti kendala teknis penguploadan  file  excel  laporan  realisasi dan  masih  banyaknya  WP  yang  belum memiliki e-fin . Wajib Pajak yang terdaftar di KPP  Pratama  dari  total  pelaporan  SPT sebesar 4.412 WP  jumlah wajib pajak yang melaporkan  menggunakan  insentif  hanya 620 WP UMKM yang melakukan pemanfaatan insentif.
Implementer (pelaksana kebijakan)
Dalam  pelaksanaan  implementasi insentif  PPh  Final  UMKM  DTP  terdapat beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  kebijakan  yaitu  Direktorat Jendral Pajak selaku bagian dari pemerintah yang  merumuskan  kebijakan.  Kemudian, sebagai  pelaksanaan  pengimplementasian ini  adalah  KPP  di  Mataram  Barat.  Dalam rangka pengimplementasian program- program  pemerintah  sehubungan  dengan kemudahan perpajakan, dibentuk satu seksi penyuluhan  pada  bulan  April  2020  untuk memberikan  penyuluhan  terkait  insentif pajak berupa instrumen ekstensifikasi yang menyasar pelaku UMKM agar jumlah wajib pajak  yang  terdaftar  dalam  sistem administrasi  perpajakan  di  KPP  Mataram Barat  semakin  mutakhir.  Sementara  itu, proses untuk mengajukan insentif PPh Final dilakukan secara online melalui DJP Online melalui e-reporting untuk  melakukan aktivasi layanan PPh Final UMKM DTP. Dalam  pengimplementasian  insentif PPh Final UMKM DTP, meskipun pihak KPP Mataram  Barat  dan  Kanwil  DJP  Nusa Tenggara  sudah  mengadakan  sosialisasi, masih banyak para pelaku UMKM yang tidak mengajukan  pemanfaatan  insentif  Pajak dikarenakan  kurang  tepatnya  media  yang
digunakan dalam pemberian informasi oleh pihak KPP. Pihak KPP telah berupaya untuk menyampaikan  informasi  misalnya  dengan menggunakan media sosial dengan berbagai penjelasan, tetapi kenyataannya di lapangan wajib pajak belum mengetahui dikarenakan kurang cakapnya para pelaku UMKM dalam penggunaan media sosial di masa sekarang ini.  Dalam  pemberian  informasi  yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Mataram Barat,  instansi  tersebut  sudah  melakukan penyebaran  informasi  melalui  account representative dan petugas bidang fungsional penyuluhan pajak.
Resource  Committed (sumber  daya  yang dipergunakan)
Salah  satu  sumber  daya  yang berpengaruh  pada  KPP  Pratama  Mataram Barat dalam proses implementasi pemanfaatan  insentif  PPh  Final  UMKM adalah  sumber  daya  manusia.  SDM  yang terlibat  dalam  proses  implementasi  terdiri dari  para  pembuat  kebijakan  serta  dari pihak yang terdampak pandemi di berbagai sektor. Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP pada  KPP  Pratama  Mataram  Barat  adalah semua pegawai. Seluruh pegawai ikut serta dalam proses pengimplemntasian pemberian informasi ke Wajib Pajak UMKM. Pihak  yang  berperan  besar  dalam  proses implementasi  di  KPP  Pratama  Mataram Barat  adalah  staf  yang  bertugas  di  bagian Seksi  Fungsional  Penyuluhan  KPP  Pratama Mataram  Barat.  Para  pegawai  tersebut memberikan sosialisasi terkait insentif PPh Final  UMKM  DTP  untuk  menjalankan  agar tercapainya  pemanfaatan  yang  optimal insentif  pajak  ini.  Aspek  konten  kebijakan dapat disarikan dalam tabel berikut.
Tabel 5. Abstraksi Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final bagi UMKM di Mataram Barat No Indikator Pembahasan 1 Interest Affected Implementasi kebijakan  insentif  Pajak Penghasilan Final UMKM  DTP sudah  sesuai  dengan  kepentingan  UMKM  yang  memberikan kemudahaan bagi WP UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan  turunnya  omset  penjualan  dan  pendapatan.  Pelaku UMKM mengharapkan kebijakan ini harus memberikan sosialisasi dan informasi harus digencarkan kepada WP UMKM agar WP mengetahui informasi dengan cepat 2 Type of Benefit Memberikan  banyak  manfaat  agar  Wajib  Pajak  yang  terdampak pandemi tetap menjalankan aktivitas usahanya tanpa harus membayar pajak karena dengan memberikan keringanan pajak modal usahanya dapat  dijadikan  sebagai  tambahan  modal  untuk  keberlangsungan usahanya di masa pandemi Covid-19. 3 Extent of Change Envision Pajak  Penghasilan  Final  UMKM  DTP  memberikan  perubahan  kepada WP UMKM supaya bisa survive di masa pandemi Covid-19. 4 Site of Decision Making Pengambilan  keputusan  pemberian  insentif  Pajak  Penghasilan  Final UMKM  DTP sudah  tepat untuk memberikan  keringanan pembayaran pajak  di  masa  pandemi  Covid-19.  Pihak  yang  terlibat  dalam memperlancar jalannya insentif ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama  Barat,  Direktur  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak Nusa Tenggara atas nama Menteri Keuangan 5 Program Implementer Implementasi kebijakan  insentif  Pajak Penghasilan Final UMKM  DTP belum  dapat  berjalan  maksimal.  Kendala  yang  terjadi  disebabkan kurang cakapnya Wajib Pajak UMKM dalam penggunaan media sosial, kurang cakapnya para pelaku UMKM dalam penggunaan aplikasi yang berbasis online. 6 Resources Committed
Pembuat  kebijakan  sudah  berupaya  merancang kebijakan  insentif Pajak  Penghasilan  Final  UMKM  DTP  yang  jauh  lebih  baik  dengan diberikan kemudahan dalam pemanfaatan insentif PPh Final. Sumber daya  manusia  telah  dioptimalkan  untuk  melakukan  sosialisasi  dan penyebaran informasi, tetapi nyatanya dalam proses implementasinya masih  belum  bisa  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh pemerintah  dikarenakan  kurang  tepatnya  media  yang  digunakan dalam  pemberian  informasi.  Selain  itu,  para  pelaku  UMKM  tidak mengetahui  bahwa  pemberian  informasi  yang  dilakukan  oleh  KPP melalui media online.

## Sumber: disarikan oleh penulis, (2022)
B. Context of Implementation (Kondisi dan Lingkungan Pengimplementasian Kebijakan)
Power, Interest, and strategy of actor involved
Ketentuan dalam pemanfaatan insentif harus menyesuaikan dengan kondisi Wajib  Pajak  itu  sendiri.  Pemanfaatan insentif  yang  masih  belum  optimal disebabkan oleh faktor dari kesiapan wajib pajak UMKM. Memang benar, dengan  tidak dimanfaatkan atau belum dimanfaatkannya insentif ini tidak merugikan pihak manapun
terutama  pemerintah  yang  membuat kebijakan  ini.  Pilihan  untuk  mengajukan insentif pada dasarnya ada di pelaku UMKM. Kepentingan  pemerintah  adalah  semata- mata  untuk  menahan  laju  penurunan kegiatan  ekonomi  dan/atau  mendorong para pengusaha UMKM untuk tetap tumbuh di  masa  pandemi  dengan  memberikan bentuk stimulus dan bantuan insentif pajak berupa  keringanan  biaya  PPh  Final  UMKM DTP.  Manfaat  yang  diperoleh  pemerintah dengan strategi tersebut akan terlihat dalam jangka  Panjang  jika  pelaku  usaha  UMKM dapat bertahan melewati pandemi.
Strategi
pemerintah dalam pengimplementasian  insentif  PPh  Final UMKM  bersifat  dukungan  yaitu  berupa keringanan  beban  pajak  UMKM  sehingga pelaku  usaha  tidak  perlu  mengalokasikan biaya  pajak.  Strategi  pemerintah  dengan memberikan  insentif  pajak  ini  jika  dilihat dari  sisi  pelaporan  insentif  pajak  di  KPP Pratama  Mataram  Barat  dengan  jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2020 sebesar  11.182  WP  UMKM  dengan  tingkat pelaporan  SPT  tahunan  sebesar  4.127  WP UMKM  dengan  pemanfaatan  insentif  PPh Final  UMKM  DTP  sebanyak  620  UMKM menunjukan  bahwa  strategi  KPP  Pratama dalam  pemanfaatan  insentif  ini  masih kurang  optimal  sehingga  perlu  melakukan evaluasi  terkait  pemberian  sosialisasi  dan edukasi perpajakan.

## Institution and Regime Characteristic
Implementasi  kebijakan  pemerintah tentunya  dipengaruhi  oleh  karakteristik institusi  yang  merumuskan  kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan juga tentu saja tidak  terlepas  dari  karakter  institusi perumus kebijakannya. Dalam pemanfaatan insentif  ini,  masih  lemahnya  proses administrasi  institusi  pelaksana  kebijakan, kurangnya  pengetahuan  atau  pemahaman WP UMKM khususnya di daerah luar pulau Jawa  terkait  perpajakan  dan  kurangnya tingkat kepatuhan WP itu sendiri berdampak pada proses implementasi yang tidak  mudah.  Pelaksanaan  kebijakan  yang tidak mudah ini menyebabkan diperlukannya perpanjangan program akibat  masih  belum  sahihnya  sistem administrasi perpajakan di Indonesia.
Pada  awal  pengimplementasian, penerbitan  PMK  No  44/PMK.03/2020 dalam proses administrasinya dinilai masih yang  rumit  yang  membuat  Wajib  Pajak belum  memanfaatkan  insentif  PPh  Final UMKM. Proses implementasi yang menggunakan  teknologi  sebagai  tulang punggung  belum  dapat  direspon  dengan setara  oleh  pelaku  UMKM,  misalnya  belum
adanya akun e-fin dan berbagai permasalahan  teknis  ketika  kebijakan  ini diterbitkan,  belum  stabilnya  koneksi internet hinggal belum stabilnya server yang digunakan.  Dalam  pemanfaatan  insentif Wajib  Pajak  harus  membuat  surat keterangan  terlebih  dahulu  untuk  bisa memanfaatkan  insentif  ini  dan  juga  harus membuat  laporan  realisasi  pajak,  namun persyaratan dalam pengajuan pemanfaatan insentif ini masih dianggap sulit oleh Wajib Pajak.  Dalam  pelaksanaannya,  meskipun wajib  pajak  telah  diberikan  informasi mengenai  tata  cara  pemanfaatan  insentif, wajib  pajak  masih  berpedoman  pada ketentuan lama yaitu mengacu pada  PP No 23  Tahun  2018.  Wajib  pajak  UMKM  belum terbiasa  untuk  melakukan  pencatatan  atas kegiatan  usaha  sehingga  ketika  melakukan pengajuan untuk mendapatkan insentif, hal tersebut menjadi kendala.

## Compliance and Responsiveness
Dalam  menganalisis  implementasi kebijakan  ini  perlu  mempertimbangkan kepatuhan  pajak  UMKM  dan  respon  dari pelaksana    kebijakan  yaitu  KPP  Pratama Mataram  Barat.  Ketika  kebijakan  ini diterapkan,  ditemukan  kondisi  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  terkait  kewajiban perpajakan sebelum pandemi masih rendah, terutama  disebabkan  oleh  kurangnya pengetahuan  mengenai  hak  dan  kewajiban perpajakan.  Dengan  adanya  kebijakan inipun,  belum  dianggap  sebagai  hal  yang bersifat  suportif  bagi  dunia  usaha  oleh sebagian  besar  wajib  pajak  terutama  yang belum  terdaftar  dalam  sistem  administrasi perpajakan  KPP  Pratama  Mataram  Barat. Hal  ini  juga  yang  menyebabkan  bahwa insentif  ini  tidak  terlalu  diminati  oleh  WP UMKM dan belum tanggapi secara responsif oleh pelaku usaha UMKM meskipun dengan beberapa kali perpanjangan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  seksi  pengolahan  data  dan  informasi KPP  Pratama  Mataram  Barat,  jumlah  WP UMKM  yang  terdaftar  pada  tahun  2019
sebanyak  9.822  UMKM  dengan  pelaporan SPT  sesuai PP No 23 Tahun 2018 sebanyak 4.419.  Pada  tahun  2020  jumlah  WP  UMKM sebanyak  11.182  WP  UMKM,  dimana  yang melakukan pelaporan SPT hanya 4.127 WP UMKM.  WP  UMKM  tersebut  teridentifikasi melakukan penyetoran dengan mendasarkan  pada  PP  No.  23  tahun  2018, hanya  13%  Wajib  Pajak  UMKM  yang melakukan  pelaporan  penggunaan  insentif PPh  Final  UMKM  DTP  dari  jumlah  pelapor SPT  WP  UMKM.  Jumlah  620  WP  UMKM merupakan jumlah akumulasi dari penerbitan  PMK  No  44/PMK.03/2020 kemudian  dilakukan  perubahan  teknis administrasi  penggunaan  insentif  yang digantikan dengan
PMK
No 86/PMK.03/2020  kemudian  dilakukan perubahan,  yaitu  WP  pengguna  insentif tidak  harus  mengajukan  surat  keterangan dengan diterbitkannya PMK No 110/PMK.03/2020.
C. Faktor  Pendorong  dan  Penghambat Implementasi  Pemanfaatan  Insentif PPh  Final  UMKM  DTP  di  Mataram Barat Program  insentif  PPh  Final  UMKM DTP  merupakan  suatu  bentuk  kebijakan dalam  rangka  merespon  masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan insentif  ini  dalam  pemanfaatannya  belum banyak  diketahui  oleh  para  Wajib  Pajak khususnya  UMKM  karena  keterbatasan informasi dalam update ketentuan perpajakan  terbaru,  terutama  bagi  UMKM yang berada di daerah yang sebagian besar usahanya  berskala  rumahan  atau  mikro, usaha kecil dan menengah. Pihak pelaksana kebijakan telah berupaya untuk menyampaikan  informasi  melalui  berbagai media.
Atas  kurangnya  pengetahuan  WP UMKM  tersebut  bahwa  mereka  hanya mengetahui kewajiban membayar pajak saja tanpa  mengetahui  adanya  fasilitas  insentif ini.  Kemudian,  bagi  WP  UMKM  yang  tidak terlalu  terdampak  pandemi  seperti  usaha
fashion memilih untuk tidak memanfaatkan insentif ini dikarenakan proses administrasi yang  rumit.    Jika  pelaku  usaha  UMKM memanfaatkan  insentif,  maka  WP  tersebut harus  membuat  surat  keterangan  dan melaporkan realisasi pajaknya. Kendala atas pemanfaatan  atas  persoalan  pengetahuan WP  UMKM  yang  masih  kurang  dan  tidak mengetahui lebih lanjut terkait persyaratan dan prosedur dalam memanfaatkan insentif membuat WP enggan untuk memanfaatkan kemudahan.  Hal  tersebut  merupakan temuan  ketika  melakukan  wawancara  di bidang kerajinan.
Dari pernyataan Wajib Pajak tersebut bahwa  dengan  pemberlakuan  PMK  No 44/PMK.03/2020,
PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.t.d PMK No 110/PMK.03/2020, dan PMK No 9/Pmk.03/2020 masih kurangnya pemahaman  dan  pengetahuan  Wajib  Pajak dalam  pemanfaatan  insentif  PPh  Final UMKM  DTP  ini  disebabkan  bahwa penyampaian  informasi  dilakukan  dengan menggunakan  media  online,  terutama karena  kondisi  pandemi  yang  membatasi pergerakan  individu.  Disisi  lain,  proses sosialisasi  dengan  media  online  belum merupakan hal yang biasa dan umum untuk dilakukan  di  wilayan  Mataram  Barat. Kondisi  pembatasan  pergerakan  manusia yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak bisa langsung  datang  ke  Kantor  KPP  Pajak Pratama  Mataram  Barat  yang  membuat sulitnya  pemanfaatan  ini  berjalan  dengan optimal  dikarenakan  masih  banyaknya UMKM  yang  belum  mengerti  mengenai pemanfaatan  insentif  jika  menggunakan sosialisasi  yang  dilakukan  secara  online. Terdapat  berbagai  kesulitan  teknis  jika proses sosialisasi dilakukan dengan sepenuhnya  memanfaatkan  media  daring. Selain  itu,  interaksi  antar  individu  tidak terjalin dengan maksimal sehingga pertemuan  antara  petugas  pajak dan  wajib pajak media yang demikian kurang diminati.
Penyampaian  melalui  media  online membuat informasi teknis yang
disampaikan  oleh  petugas  KPP  Pratama Mataram  Barat  belum  dapat  membuat pelaku UMKM mengerti dengan baik, benar dan  utuh  atas  informasi  yang  disampaikan oleh pihak KPP.  Disisi lain, pelaporan secara online  juga  menjadi  kendala  baru  diluar masih  kurangnya  pengetahuan  mengenai perpajakan.  Penggunaan  media  dalam pemberian  sosialisasi  sangatlah  berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan insentif  PPh  Final  UMKM  DTP,  tetapi  pada kenyataannya  di  lapangan  meskipun pemberian sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak KPP  Pratama  Mataram  Barat  dengan gencar, informasi tersebut belum sampai ke para  pelaku  UMKM.  Hal  ini  menunjukan bahwa  media  yang  digunakan  dalam pemberian  sosialisasi  ataupun  informasi oleh  KPP  yang  kurang  tepat  dikarenakan kurang cakapnya para pelaku UMKM dalam menggunakan media sosial.

## V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka  dapat  diperoleh  dua  kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Implementasi pemanfaatan insentif PPh Final  UMKM  DTP  bertujuan  untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa tetap survive di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan stimulus kebijakan insentif  PPh  Final  UMKM  DTP  berupa keringanan  pembayaran  pajak  nol rupiah atau dengan kata lain
pembayaran  pajak  para  pelaku  UMKM ditanggung oleh pemerintah. Pemberian insentif  ini  diberikan  di  masa  pandemi agar  biaya  yang  dikeluarkan  untuk membayar pajak  bisa  digunakan  untuk penambahan  modal  usaha  dari  UMKM itu sendiri. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Mataram  Barat  pemanfaatan insentif  masih  belum  optimal  dalam pengimplementasian  insentif PPh Final UMKM DTP.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan belum  optimalnya  penggunaan  insentif PPh Final UMKM DTP pada KPP Pratama Mataram Barat adalah sebagai berikut:
a. Dari  sisi  pelaksana  kebijakan, penggunaan  media  online  dalam melakukan  sosialisasi  merupakan hal  yang  belum  cukup  umum dilakukan  di  Mataram  Barat. Penyampaikan  informasi  dengan menggunakan media online belum mampu  untuk  sepenuhnya  dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi.
b. Dari  sisi  wajib  pajak,  kurangnya pengetahuan,
pemahaman, kesadaran  mengenai  perpajakan menjadikan  insentif  ini  belum dianggap sebagai suatu instrument yang bersifat supportif.  Selain  itu,  proses pengajuan dan pelaporan realisasi masih  dianggap  sebagai  sesuatu yang sulit.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design. London: Sage Publications.
Devano,  S.,  &  Rahayu,  S.  K.  (2006). Perpajakan:  Konsep,  Teori,  dan  Isu,  Satu. Jakarta:Yogyakarta: Graha Ilmu.
Dunn,  W.N.  (2017). Public  Policy  Analysis:  An  Integrated  Approach  (6th  ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315181226i\
Dye, Thomas. R. (2002). Understanding Public Policy. Tenth Edition. New Jersey: Prentice-Hall
Grindle, Marilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press Easson, Alex dan Eric, M Zolt. (2002). Tax Incentive, Washington DC: World Bank Institute Neuman, W. L. (2014). Social Research Method: Quantitative and Qualitative Approaches, 7 th Edition. United States of America: Pearson Education.
Tansuria, B. I. (2011). Pajak Penghasilan Final: Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya . Yogyakarta: Graha Ilmu .
Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi , Media Presindo.

## Jurnal dan Karya Akademik
Apriliasari,  V.  (2021). Insentif PPh  Final Ditanggung Pemerintah  selama  Pandemi  Covid-19 bagi  UMKM  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu . Jurnal  Pajak  dan  Keuangan Negara (PKN), 3(1), 81-97.
Andrew,  R.,  &  Sari,  D.  P.  (2021). PMK  86/2020  Di  Tengah  Pandemi  Covid  19 :  Apakah Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Surabaya .  Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak, 21(2), 349 – 366. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap Iin, A. H., Fistabella, S. J. A., Savira, A. N., & Wahyudi, K. E. Implementasi Insentif Pajak Umkm Di Era Covid-19 Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Journal Publicuho, 4(2), 520-535 . Raselawati,  A.  (2011,  Oktober). Pengaruh  Perkembangan  Usaha  Kecil  Menengah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Sektor  UKM  di  Indonesia .  Retrieved  April,  2021  from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/247/1/101429-
ADE%20RASELAWATI-FEB.PDF
Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018). Kajian Dampak Penerapan PPH Final 0, 5% Terhadap  UMKM  dalam  Rangka  Pencapaian  Target  Penerimaan  Pajak  Tahun 2018 . PROSIDING SNITT POLTEKBA, 3(1), 136-147.
Sari,  R.  (2018). Kebijakan  Insentif  Pajak  Bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah . Info Singkat, 22.

## Publikasi Elektronik
Antara News. (2020, Juni). 4.133 Wajib Pajak di NTB-NTT manfaatkan insentif pajak. diakses pada  taggal  16  Juni  2021  https://www.antaranews.com/berita/1561940/4113- wajib-pajak-di-ntb-ntt-manfaatkan-insentif-pajak#mobile-nav.
DDTC.  (2020,  November). Soal  Manfaatkan  Insentif  Pajak,  ini  Kata  Sri  Mulyani. news.ddtc.co.id. diakses  pada  Maret  2021  doi:https://news.ddtc.co.id/soal-pelaku- umkm-yang-manfaatkan-insentif-pajak-ini-kata-sri-mulyani--25411?page_y=0.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. (2021). UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha . Diakses pada  tanggal  30  Maret  2021.  https://data.ntbprov.go.id/dataset/umkm- berdasarkan-klasifikasi-usaha
DPMPTSP.  (2020). Potensi  Kota  Mataram.  Mataram .  diakses  pada  20  Maret  2021 http://dpmptsp.mataramkota.go.id/node/page/detail/49
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020). UMKM  Bangkit,  Ekonomi  Indonesia Terungkit . Jakarta, Jakarta, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021
Kementerian  Keuangan  RI.  2021. Merekam  Pandemi  Covid-19  dan  Memahami  Kerja  Keras Pengawal  APBN .  Jakarta.  diakses  pada  tanggal  17  September  2021 https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19- dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf