Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina

## ANALISIS TRANSPARANSI PARTISIPASI DAN AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018)
Yoga Alwindria 1
Taufeni Taufik 2 Nur Azlina 3
1,2,3 Universitas Riau, Pekan Baru, Indonesia 3 nurazlina75@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the management of the Village Fund in Sako Village. It alsoanalyzes the mechanism of transparency, participation and accountability in the management of the Sako Village Fund. Last, itanalyzes the guidance and supervision procedures for managing the Sako Village Fund.This type of research is a qualitative study and uses a comparative descriptive approach. In this research, the researcher describes Transparency, Participation and Accountability of Sako Village financial management which includes planning, implementation, administration, reporting, accountability, guidance and supervision of village financial management and comparative compliance with Law Number 6 of 2014 and Permendagri Number 20 of 2018 .The results showed that in general the management of village funds in Sako Village from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages can be said to be Transparent, Participatory, and Accountable. Although at each stage there are still small notes that become homework for the village government to be improved for the better. The training carried out by the Riau Provincial Government and Kuantan Singingi Regency can be said to be very good.
Keywords : Transparency, Participation, Accountability, Village Fund Management, Sako Village

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Sako. Penelitian ini juga menganalisis mekanisme transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Sako. Terakhir, jugamenganalisis prosedur pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa Sako. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Sako yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Sako dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat dikatakan Transparan, Partisipatif, dan akuntabel. Meskipun di setiap tahap masih ada catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa agar bisa diperbaiki
Article History Received : 2019-12-28 Revised : 2020-01-07 Accepted : 2020-03-16 This is an open access article under the CC-BY- SA License
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
260
untuk lebih baik lagi. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, maupun Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan sangat baik.
Kata Kunci: Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Desa Sako.

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke APBD kabupaten/kota ataupun rekening desa. Semenjak Dana Desa bergulir pada tahun 2015 menjadikan pendapatan desa di seluruh Indonesia mengalami peningkatan. Meningkatnya pendapatan desa ini bertujuan membantu perekonomian, pemerataan pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi Dana Desa juga menimbulkan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaannya. Untuk itu pemerintah desa diharapkan dapat melakukan tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan, transparan, dan menjalankan prinsip-
prinsip good governance .
Dana Desa membuat pemasukan di setiap desa meningkat.
Pendapatan desa yang dibantu oleh pemerintah bertujuan meningkatkan
taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga menimbulkan masalah baru yaitu, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, et.al., 2016).
Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi terus meningkat setiap tahunnya tetapi pada kenyataannya tingkat kemiskinan di desa masih tinggi. Dapat dilihat dari sisi indikator kemiskinan, penduduk miskin setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 presentase penduduk miskin di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 9.85%, pada tahun 2017 presentase penduduk miskin naik 0.12% menjadi 9.97% dan presentase penduduk
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
miskin ditahun 2018 sedikit menurun yaitu sebesar 0.05% menjadi 9.92%. Dapat disimpulkan bahwa dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah masih belum bisa menangani masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
Sehubungan dengan upaya menghindari adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa, maka lewat Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pemerintah mengatur agar pengelolaan Dana Desa ini dapat lebih baik lagi. Salah satufaktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas dana desa adalah penyalahgunaan dana desa yang seharusnya mencapai pembangunan desa malah digunakan untuk kepentingan oknum-oknum di desa. Hal ini diperkuat dengan data Indonesia Corruption Watch (ICW ) , pada 2016 terungkap 48 kasus terkait anggaran desa. Dari kasus itu, sebanyak 61 kepala desa terlibat. Puncak permasalahan dari dana desa ini terjadi pada 2017 dengan 98 kasus. Sebanyak 66 kepala desa terbukti
bersalah. Dan pada tahun 2018, ada 96 kasus korupsi dana desa. Kepala desa yang terjerat lebih banyak lagi, yakni 89 orang. ( Medcom, 2019 )
Dari sekian banyak kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi, di Provinsi Riau juga terjadi hal serupa khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.
Oknum pemerintah desa Sako Pangean terbukti menyalahgunakan dana desa sebesar Rp. 400 juta yang mana seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembangunan desa namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
(Goriau , 2019)
Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) Provinsi Riau pada tahun 2016 di Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa tim koordinator Kabupaten
Kuantan
Singingi tidak melakukan monitoring terhadap laporan pertanggung jawaban atas Dana Desa. Hal yang sama ditemukan pada laporan BPK (2017) yang menyatakan bahwa bupati belum menerima laporan pertanggungjawaban dana desa hingga
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
pemeriksaan berakhir dimana tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No.14 tahun 2017.
Dengan kasus penyalahgunaan yang terjadi, serta kurangnnya
transparansi kepada masyarakat. Dapat diartikan pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik sehingga menghambat tujuannya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dimonitor (Solekhan,2012). Untuk itu elemen atau perangkat desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola keuangan desa dituntut harus melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip transparansi,
partisipasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Serta pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dana desa tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengelolaan Dana
Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Sako? 2. Bagaimana mekanisme transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Sako yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama elemen masyarakat di Desa Sako?
3. Bagaimana
prosedur
pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi pada pemerintah Desa Sako?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 263
1. Menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Sako. 2. Menganalisis mekanisme transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Sako. 3. Menganalisis
prosedur pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa Sako.

## 1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk: 1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. 2. Bagi Akademisi diharapkan dapat memberi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 3. Bagi Instansi diharapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana
Desa.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1 Good Governance
Istilah governance menjadi sangat popular dan dijadikan sebagai kriteria pembangunan untuk negara- negara yang sedang berkembang. Istilah governanceberbeda dengan istilah governmentyang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi, maka istilah governance meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik. Dengan demikian governance merupakan proses untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan masyarakat
dalam pengambilan keputusan (Prasojo dan Kurniawan 2008 dalam Miftahuddin 2018).

## 2.2 Prinsip Good Governance
Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan
Good
Governance meliputi (Miftahuddin, 2018):
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 264

## 1.
Participation .Keterlibatan
masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. Rule of law . Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandangbulu.
3. Transparancy . Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yangmembutuhkan. 4. Responsiveness . Lembaga- lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayanistakeholders. 5. Consensus of orientation .
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity . Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan
dankeadilan.
7. Efficiency and effectiveness .
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil
guna(efektif).
8. Accountability .
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
9. Strategic vision . Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauhkedepan.

## 2.2 Dana Desa
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 265
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai pemerintahan
daerah,
pelaksanaaan,
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2.3 Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa yang menyatakan bahwapengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama satu tahun anggaran mulai dari
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## 2.4 Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian Manopo (2016) menyatakan bahwa dalam hal akuntabilitas, pengelolaan anggaran telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
Dalam penelitian Widagdo, dkk (2016) menyatakan dimana kondisi sumber daya ataupun pengetahuan perangkat desa yang dinilai masih belum baik, dan masyarakat yang belum kritis atas pengelolaan dana desa membuat fungsi pengawasan internal desa tidak
maksimal. Hanya saja,didalam struktur pemerintahan desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakilimasyarakatdan
juga
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 266
ikutmengawasipemerintah desa agar pemerintahan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam penelitian
Nafidah (2017), ditemukan bahwa akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa sudah cukup baik, namun pertanggung jawabannya masih terkendala akibat dari rendahnya kompetensi sumber daya manusianya. Disamping itu juga masih banyak temuan Pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik.
Dalam penelitian Azlina (2017) menyatakan bahwa dana desa yang disalurkan oleh pemerintah ke desa- desa telah dikelola sesuai dengan peraturan, hampir sesuai target. Tetapi masih ada beberapa kebutuhan
penduduk desa yang belum tersentuh oleh pembangunan pedesaan. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah
sedikit terlambat, namun pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan
dana desa
dapat
dilakukan tepat waktu. Dalam penelitian
Iznillah
(2018) menunjukkan bahwa tingkat
transparansi dan akuntabilitas untuk setiap tahap pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berada pada nilai terendah 86,64% sampai dengan 100% artinya dalam mengelola keuangan desa kecamatan bengkalis telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tetapi secara kualitatif masih terdapat berbagai macam kendala dalam setiap tahapan tersebut, mulai dari adanya perubahan peraturan, kendala alam, kualitas sumber daya manusia,bahkan adanya tunda bayar.
Dalam penelitian Rosyidi (2018) menyatakan bahwa Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh signifikan
terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Salo.

## 3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 267
pendekatan deskriptif komparatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Sako yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan
Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2018 terjadi penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan berdampak pada tujuan dana desa yang tidak tercapai pada desa tersebut. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.
Responden dalam penelitian ini adalah orang yang akan memberikan keterangan serta data yang dibutuhkan
dalam pengelolaan Dana Desa yang berjumlah
8 orang adalah sebagaiberikut: 1) Kepala Desa. 2)
Sekretaris Desa. 3) Kepala Seksi. 4) Bendahara Desa. 5) Ketua BPD. 6) Ketua RT. 7) Ketua RW. 8) Ketua Pemuda.
3.3 Jenis dan Sumber Data.
Penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan peneliti secara langsung lewat wawancara dengan kepala desa, BPD dan masyarakat Desa Sako Kecamatan Pangean. Data sekunder adalah data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan peneliti secara langsung melalui wawancara dengan kepala desa, BPD dan masyarakat Desa Sako Kecamatan Pangean. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara
umum.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa profil desa, laporan keuangan Desa Sako, daftar hadir rapat desa, laporan APBDes serta data lain yang bersangkutan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi.
3.4 Metode Analisis Data.
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 268
Menurut Jogiyanto (2018), analisis data merupakan tahapan
yang dilakukan setelah data terkumpul. Dalam riset etnografi, tahap analisis data tidaklah berupa tahapan yang bersifat linear. Pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data
dilakukan secara interaktif. Berdasarkan hasil wawancara,observasi (pengamatan) dan dokumentasi, maka
akan dilakukan analisa menurut model Miles dan Huberman (1984) dalam Creswell (2016)yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification . Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya, yaitu:
1. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1984) dalam Creswell (2016). Hal ini akan memberi gambaran secara
sistematis dan tajam dari hasil pengamatan karena apabila tidak dianalisa sejak awal akan menambah kesulitan dalam menginterpretasikan temuan-
temuannya.
2. Sajian data
Menurut Miles dan Huberman
(1984) dalam Creswell (2016), penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Di dalam penelitian ini, untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan data yang telah dikumpulkan maka harus diusahakan membuat
berbagai macam matrik, grafik,
network , dan charts , untuk menghindari penenggelaman data yang telah didapat. 3. Penarikan Simpulan atau
Verifikasi
Dari permulaan pengumpulan data mulai dicari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 269
yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi (Miles dan Huberman, 1984) dalam Creswell (2016) dari responden penelitian. Simpulan-simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk dapat memberikan makna yang telah teruji kebenarannya,
kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta peraturan lain terkait pengelolaan keuangan desa pada Desa Sako menunjukkan hasil sebagaimana berikut: Tabel 1 Hasil Evaluasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa No Jenis Indikator Desa Sako S BS BPT 1 Transparansi 66% 34% 0% Sumber : Hasil wawancara, diolah (2019) Keterangan : S : Sesuai
BS : Belum Sesuai BPT : Belum Pernah Terjadi Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa
transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sako sudah sesuai sebesar 66% atau 3 aturan. Sedangkan 34% atau 1 aturan dikatakan belum sesuai karena publikasi laporan pertanggung jawaban yang dilakukan
oleh
pemerintah desa tidak menggunakan berbagai media yang mudah di akses bagi orang banyak. Namun, secara keseluruhan pemerintah Desa Sako dapat dikatakan sudah Transparan dalam melakukan pengelolaan dana desa.
Tabel 2
Hasil Evaluasi Partisipasi Pengelolaan Dana Desa
No Jenis Indikator Desa Sako
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 270 S BS BPT 1 Partisipasi 60% 40% 0% Sumber : Hasil wawancara, diolah (2019) Keterangan : S : Sesuai BS : Belum Sesuai
BPT : Belum Pernah Terjadi
Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa partisipasi di Desa Sako sudah dapat dikatakan sesuai karena menunjukkan indikator sebesar 60% atau 3 aturan. Sedangkan 40% atau 2 aturan dikatakan belum sesuai karena pemerintah Desa Sako belum memiliki kaur keuangan untuk membantu penatausahaan
yang
dilakukan oleh bendahara desa dan
tidak seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh desa melibatkan masyarakat desa sebagai tim pelaksana kegiatan. Namun, secara keseluruhan partisipasi yang di bangun oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa dapat dikatakan sudah baik atau dalam hal lain masyarakat desa telah partisipatif.
Tabel 3

## Hasil Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
No Jenis Indikator Desa Sako S BS BPT 1 Perencanaan 50% 6% 44% 2 Pelaksanaan 83% 0% 17% 3 Penatausahaan 100% 0% 0% 4 Pelaporan 75% 25% 0% 5 Pertanggungjawaban 37% 63% 0% 6 Pembinaan dan Pengawasan 100% 0% 0% Sumber : Hasil wawancara, diolah (2019) Keterangan : S : Sesuai BS : Belum Sesuai BPT : Belum Pernah Terjadi Perihal indikator Perencanaan
ditemukan bahwapengelolaan dana desa di Desa Sako telah sesuai dengan
persentase 50%. Sementara itu 6% menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Sako ini belum sesuai
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
dikarenakan sampai saat penulis melakukan observasi, raperdes belum juga disampaikan kepada camat oleh kepala desa. Padahal Raperdes itu sendiri telah di rancang dan disetujui oleh desa sejak bulan Oktober. Kemudian terdapat beberapa kondisi yang belum pernah terjadi sebesar 44% meyangkut pembatalan raperdes oleh Bupati. Karena pada dasarnya seluruh peraturan desa yang dibuat, disusun berdasarkan aspirasi dari seluruh masyarakat di Desa Sako.
Perihal indikator pelaksanaan, ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sako telah sesuai dengan persentase 87% atau 20 aturan. Sementara itu tidak ada pelaksanaan dana desa di Desa Sako yang belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di desa. Namun, terdapat beberapa kondisi yang belum pernah terjadi sebesar 13% atau 3 aturan dikarenakan Desa Sako sudah memiliki pelayanan perbankan di desanya. Desa Sako tidak melakukan pungutan apapun untuk pengurusan yang menyangkut dengan
administrasi kependudukan, pertanahan, atau apapun lagi. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Sako ini telah akuntabel atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perihalindikator Penatausahaan, ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sako ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab dari kelima peraturan yang ada, Desa Sako telah melakukan penatausahaan dengan persentase 100%. Pemerintah Desa menggunakan sistem keuangan desa yang membuat bendahara bisa melakukan pencatatan pada buku kas, buku pajak, dan buku bank secara efektif dan efisien.
Perihal indikator pelaporan, ditemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sako telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa telah sesuai sebesar 75% atau 3 aturan. Meskipun terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan semester akhir yang disebabkan oleh penyesuaian jadwal dengan pihak kabupaten yang masih terlambat. Namun secara
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 272
keseluruhan tahap pelaporan dana desa di Desa Sako ini dapat dikatakan akuntabel. Perihal indikator pertanggungjawaban,
ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sako ini belum sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku di desa. Indikator menunjukkan bahwa hanya 37% atau 4 aturan yang sesuai/di jalankan oleh Desa Sako. Selebihnya belum sesuai sebesar 63% atau 7 aturan di karenakan pada saat penulis melakukan observasi di Desa Sako tidak menemukan adanya laporan pertanggungjawaban realisasi atas dana desa.
Perihal indikator Pembinaan dan Pengawasan, ditemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sako telah sesuai. Dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yang mengatakan bahwa pengawasan dan pembinaan atas dana desa saat ini sudah begitu ketat.
Artinya pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
telah maksimal dilakukan. Bahkan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja. Namun dari beberapa pihak lainnya seperti BPKP, KPK, Kepolisian,bahkan LSM pun ikut serta dalam melakukan pengawasan. Di segi internal desa pun sebenarnya pengawasan sudah berjalan dengan baik melalui masyarakat dan BPD.
5. Simpulan dan Saran

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan
hasil penelitiandan pembahasan di atas, dapat disimpulkansebagaiberikut: 1.
Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Sako Kecamatan Pangean ini secara garis besar bila di tinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban sudah cukup baik. Meskipun di setiap tahap masih ada catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa agar bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 273
desa di Desa Sako dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat dikatakan Transparan, Partisipatif, dan akuntabel. Mulai dari tahap perencanaan, pemerintah mengajak masyarakat desa untuk ikut memberikan aspirasi, mengetahui rencana apa yang perlu disetujui untuk pembangunan desa, dan
masyarakat pun ikut antusias untuk menyatakan aspirasi nya bersama BPD selaku jembatan mereka bagi pemerintah desa. Dalam segi penatausahaan pun pemerintah desa telah menggunakan SISKEUDES dengan maksimal yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Meskipun pada tahap pertanggungjawaban, tidak banyak media informasi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyatakan pertanggungjawabannya agar mudah diakses oleh masyarakat atau yang
berkepentingan
kapan saja dan dimana saja. 3. Pembinaan yang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Riau, maupun Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan sangat baik. Pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara memberikan pendamping desa bagi setiap desa, serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah dengan cara memberikan pelatihan- pelatihan bagi perangkat desa mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa. Lebih jauh lagi pemerintah Kabupaten telah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah desa dalam melakukan pengelolaankeuangan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengawasi secara rutin
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 274
pengelolaan dana desa ini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Bahkan lembaga lain seperti BPKP, KPK, Kepolisian, LSM, dan masyarakat desa pun ikut serta dalam melakukan pengawasan.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar terus memberikan pelatihan tidak hanya bagi perangkat desa, tentunya bagi masyarakat desa juga dalam melakukan pengelolaan keuangan terutama agar transparansi, partisipasi,serta akuntabilitas pengelolaan dana desa dapattercipta. 2. Bagi Pemerintah Desa Sako agar terus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES agar laporan
yang dihasilkan lebih tepat,
cepat, dan akurat. Serta memberikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban lewat banyak media contohnya web desa, serta laporan sampai ke tingkat RT/RW agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi tersebut. 3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan
penelitian ini seperti dengan menambah beberapa variabel lain dan mengulas lebih dalam lagi mengenai pemanfaatan dana desa yang sebenarnya dan pengaruhnya terhadap pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Azlina, Nur, Amir
Hasan, Desmiyawati and Iskandar Muda. 2017. The Effectiveness of Village Fund Management(Case Study at
Villages in Coastal Areas in Riau). International Journal of
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 275
Economics Research, 14 (12),
2017.
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2016 . Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi Riau.
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi
Riau. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2017. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik. (2016). Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2015 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2016 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Pusat Statistik. (2018). Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2017 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Pusat Statistik. (2018). Kecamatan Pangean dalam
Angka 2017 . Badan Pusat
Statistik Kabupaten Kuantan Singingi.
Creswell, J.W. (2016). Research Design-Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4 . Penerbit
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Ferina, I.S., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 14(3), 321- 336, 2016. GoRiau. (2019). Korupsi Dana Desa Rp 576 Juta Salah seorang Kades di Kuansing Resmi ditahan . Diunduh dari https://www.goriau.com/berita/
baca/korupsi-dana-desa- rp5766-juta-salah-seorang- kades-di-kuansing-resmi- ditahan.html Iznillah, Muhammad Luthfi and Yesi Mutia Basri. 2018. Analysis of Transparency
and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub- district. Journal of Economics, Business, and
Government
Challenges, 1 (2), 135-142, 2018. Jogiyanto. (2018). Metoda
Pengumpulan dan Teknik Analisis Data . Penerbit ANDI, Yogkarta.
Manopo, D.C. (2016). Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraaan Pemerintah
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
276
Desa. Jurnal Ilmu Akuntansi. 4
(10), 2016. Medcom.
(2019). Dana Desa Membengkak Korupsi Merangkak . Diunduh dari
https://www.medcom.id/nasion al/peristiwa/JKRVp25K-dana- desa-membengkak-korupsi- merangkak Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa
Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi. Yogyakarta. Nafidah, L.N. & Anisa, N. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi , 10(2), 273-288, 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Rosyidi, Muhammad, Nur Azlina dan Adhitya Agri Putra. 2018. Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1 (1), 2018.
Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme
Akuntabilitas. Malang : Setara Press
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Widagdo, A.K., Widodo, A. & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 19 (2), 323–40, 2016

## LAMPIRAN
Indikator Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 277

## Perencanaan
No Pernyataan Kriteria Asas 1 Masyarakat ikut serta dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa UU No. 20 tahun 2018 pasal 42 Partisipatif 2 Masyarakat terlibat secara aktif dalam musyawarah Desa Partisipatif 3 Perencanaan Desa sudah sesuai dengan Undang- Undang Akuntabel Pelaksanaan No Pernyataan Kriteria Keteragan 1 Pembangunan Desa dilaksanaakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotog royong UU No. 20 tahun 2018 pasal 43 Partisipatif 2 Masyarakat terlibat dalam realisasi infrasuktur dan non infrasruktur Partisipatif 3 Trasparansi terkait keuangan desa Transparasi 4 Kegiatan desa disertai dengan proposal, RAB dan surat pertanggung jawaban Akutabilitas Penatausahaan No Pernyataan Kriteria Keteragan 1 Penataanusahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi bendahara UU No. 20 tahun 2018 pasal 63 Partisipatif 2 Penatausahaan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum Akutabilitas 3 Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan Akutabilitas Pelaporan No Peryataan Kriteria Keterangan 1 Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan UU No. 20 Akutabilitas
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina
278
APB Desa kepada bupati/wakil bupati melalui camat tahun 2018
pasal 68 2 Laporan terdiri dari: a. Laporan pelaksanaan APB Desa b. Laporan realisasi kegiatan Akutabilitas 3 Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan Akutabilitas Pertanggungjawaban No Pernyataan Kriteria Keterangan 1 Masyarakat terlibat sebagai tim pelaksana kegiatan setiap kali merealisasikan kegiatan desa Partisipasif 2 Realisasi pos/unit infrasuktur telah sesuai dengan perencaaan musyawarah Akutabilitas 3 Pemerintah telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat Transparansi 4 Publikasi laporan pertanggungjawaban menggunakan berbagai media yang muda diakses Transparasi 5 Pertanggugjawaban pemerintah desa sudah sesuai Undang-Undang Akutabilitas
Lembar Pertanyaan Wawancara ( Informan : bendahara & sekertaris desa)

## Tahap Perencanaan
No Pernyataan
1 Bagaimana tahap dari perecanaan desa yang dilakukan di desa ?
2 Siapa saja yang ikut serta dan terlibat dalam musrenbang desa ?
3 Apakah sekdes sendiri atau bersama dengan tim pelaksanaan teknis desa (PTD) yang menyusun Reperdes tentang APBDesa ?
4 Apakah Raperdes tentang APBDes dibahas dan disepakati bersama BPD ?
5 Kapan Raperdes di sepakati atau dimusyawarahkan ?
6 Kapan rancanga peraturan desa yang telah disepakati disampaikan kepada bupati melalui camat ?
7 Berapa lama biasanya bupati memberi hasil evaluasi rancagnan peraturan desa tentang APBDes ?
8 Apakah bupati pernah menyatakan bahwa hasil evaluasi raperdes tidak sesuai kepentingan masyarakat atau peraturan perundang-undangan ?
9 Apakah masyarakat berperan aktif memberi masukan kepada BPD pemerintah desa dalam raperdes ?
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 279

## Tahap Pelaksanaan No Pernyataan
1 Apakah desa mempunyai rekening bank khusus ? 2 Siapa saja yang berhak mengakses rekening tersebut?
3 Sebutkan apa saja program yang bersumber dari Dana Desa?
4 Apakah semua penerima dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa ?
5 Apakah semua penerima dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ?
6 Apakah bendahara desa menyimpan uang dalam kas pada jumlah yag ditetapkan peraturan bupati untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa ? dan berapakah jumlah uang kas yang telah ditetapkan oleh bupati Kuantan Singing ?
7 Apakah pemerintah desa melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa ?
8 Apakah masyarakat ikut serta melakukan pengawasan anggaran desa, seperti memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa, penyampaian usulan perubahan anggaran desa, memberi penghargaan kepada pemerintah desa atau BPD dalam pengelolaan anggaran desa ?
9 Apakah penggunaan biaya tidak terduga terlebih dahulu dibuat rincian anggaran biaya yang disahkan kepala desa ? bagaimanakah mekanismeya ?
10 Bagaimana proses mekanisme pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa ?
11 Apakah pernah dilakukan perubahan peraturan desa ?
12 Apakah diadakan rapat evaluasi terhadap tim pelaksana kegiatan?

## Tahap penatausahaan

## No Pertanyaan
1 Siapakah yang melakukan penatausahaan di desa tersebut ?
2 Bagaimanakah penatausahaan dilakukan di Desa tersebut ?
3 Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum desa ?
4 Apakah desa mempunyai buku panduan kas umum ?
5 Apakah dalam penatausahaan dilakukan rapat evaluasi ?

## Tahap Pelaporan
No Pertanyaan
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43

## 1 Kapankah biasanya kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati?

## Tahap Pertanggungjawaban No Pertanyaan
1 Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat?

## Tahap Pembinaan dan Pengawasan No Pertanyaan
1 Bagaimana pemerintah kecamatan memberikan pembinaan kepada desa?
2 Bagaimana pemerintah kabupaten melakukan pengawasan terhadap desa?

## Lembar Pertanyaan Wawancara (Informan : Kepala Desa) Tahap perencanaan
No Pertanyaan 1 Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan di desa ini?
2 Apakah perencanaan keuangan musrenbang sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
3 Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrembang?

## Tahap Pelaksanaan
No Pertanyaan
1 Apakah setiap pengeluaran kas desa selalu diverifikasi oleh sekretaris desa terlebih dahulu sebelum bapak/ibu yang mengesahkan?
2 Bagaimana tingkat keaktifan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan anggaran desa?

## Tahap Pelaporan
No

## Pertanyaan
1 Kapankah biasanya menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester pertama maupun kedua?

## Pertanggungjawaban
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43

## No Pertanyaan
1 Apakah diinfokan kepada masyarakat? Biasanya dalam bentuk tertulis atau lisan? Adakah menggunakan media lain?

## Tahap Pembinaan dan Pengawasan

## No Pertanyaan
1 Bagaimana pemerintah kecamatan memberikan pembinaan tentang pengelolaan dana desa?
2 Bagaimana pemerintah kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa?

## Lembar Pertanyaan Wawancara (Informan : Ketua BPD)

## Tahap Perencanaan
No Pertanyaan
1 Sejauh mana fungsi BPD dalam Mendampingi pemerintah desa dalam melakukan Musrembang?
2 Apakah perencanaan dalam pengelolaan dana desa sudah baik/belum?
3 Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, apakah menyetujui saja atau ikut dalam membuat rencana?

## Tahap Pelaporan

## No Pertanyaan
1 Apakah pemerintah desa melakukan pelaporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat?

## Tahap Pertanggungjawaban
No Pertanyaan
1 Apakah menurut anda pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa telah terbuka/transparan?
Indonesian Journal of Accounting and Governance
https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43
Analisis Transparansi Partisipasi … Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, dan Nur Azlina 282

## Tahap Pembinaan dan Pengawasan

## No Pertanyaan
1 Bagaimana pembinaan dan pengawasan dari kecamatan dan kabupaten?

## Lembar Pertanyaan Wawancara (Informan :Tokoh Masyarakat Desa) Perencanaan
No Pertanyaan
1 Apakah masyarakat desa ikut dalam musrembang?
2 Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam musyawarah tersebut?
3 Apakah perencanaan desa sudah sesuai dengan undang-undang?

## Tahap Pelaksanaan No Pertanyaan
1 Apakah pembangunan desa telah melibatkan masyarakat desa dalam semangat gotong royong?
2 Apakah masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kondisi keuangan desa?
3 Apabila ada kegiatan yang akan dilaksanakan didesa apakah sudah menggunakan proposal, RAB, dan surat pertanggung jawaban?

## Tahap Pertanggungjawaban

## No Pertanyaan
1 Apakah masyarakat desa ikut dalam tim pelaksana setiap kali merealisasikan kegiatan pembangunan desa?
2 Sejauh ini apakah setiap pembangunan didesa sudah sesuai keinginan/aspirasi masyarakat?
3 Apakah pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat?