## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 2, No 1, 2022, 15-27
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan
Dedy Fahrizal 1 , Darwis Anatami 2 , Siti Nurkhotijah 3
Universitas Batam, Riau 1,2,3
fahrizal91dedy@yahoo.com 1 , darwisanatami@univbatam.ac.id 2 , sitinurkhotijah@univbatam.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 20 Oktober 2022 Revisi 1 pada 07 November 2022 Revisi 2 pada 15 November 2022 Revisi 3 pada 21 November 2002 Disetujui pada 05 Desember 2022

## Abstract
Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Regulation of the Minister  of  Transportation  Number  89  of  2015  concerning Handling  of  Flight  Delays  (Delay  Management)  in  Scheduled Commercial  Air  Transport  Business  Entities  in  Indonesia  which specifically  regulates  flight  delays.  However,  sometimes  flight officers sometimes do not provide compensation or compensation for  the  delay  (delay)  to  passengers  in  accordance  with  applicable rules as a form of legal protection.
Purpose: The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  find  out  the legal  arrangements  for  the  responsibility  of  business  actors  to consumers  due  to  flight  delays,  implementation,  obstacle  factors and  efforts  to  implement  business  actors'  responsibilities  to consumers due to flight delays.
Methodology: The  research  that  is  used  in  writing  this  thesis  is normative juridical research.
Results: The results of the study show that the legal arrangements for the responsibility of business actors to consumers due to flight delays  are  regulated  in  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer  Protection  and  Law  Number  1  of  2009  concerning Aviation  along  with  the  Regulation  of  the  Minister  of Transportation Number 89 of 2015 concerning Handling of Flight Delays.  (Delay  Management)  in  Scheduled  Commercial  Air Transport  Business  Entities  in  Indonesia.  The  implementation  of the  responsibility  of  business  actors  to  consumers  due  to  flight delays  does  not  run  optimally,  where  there  are  still  some weaknesses in  the  elements  of  the legal  structure,  legal  substance and legal culture, the constraint factors faced are the legal structure factors  related  to  the  non-optimal  performance  of  institutions authorized  to  fulfill  aviation  consumer  rights,  legal  substance factors  that  do  not  stipulate  strict  sanctions  for  aviation  business entities  that  do  not  pay  compensation  due  to  delays,  and  legal cultural factors the consumer's own level of legal awareness is low on  the  rights  that  can  be  obtained  in  the  event  of  flight  delays.  . Efforts  to  overcome  these  obstacles  are  legal  remedies  by optimizing  the  performance  of  related  institutions,  legal  remedies that  can  be  taken  by  airplane  passengers,  and  legal  efforts  for airplane  passengers  through  the  Non-Governmental  Consumer Protection Agency (LPKSM).
Keywords: Juridical Analysis, Responsibility, Consumer Rights How To Cite : Fahrizal, D., Anatami, D., Nurkhotijah, S. (2022). Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap Konsumen  Akibat  Keterlambatan  Penerbangan. Jurnal  Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 15-27.

## 1. Pendahuluan
Seiring perkembangan zaman, pengangkutan udara menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat.  Pentingnya  transportasi  bagi  masyarakat  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang
terdiri  dari  sebagian  besar  laut,  sungai  dan  danau  yang  memungkinkan  pengangkutan  dilakukan melalui  darat,  air,  dan  udara  guna  menjangkau  seluruh  wilayah  Indonesia.    Kebutuhan  alat transportasi  adalah  kebutuhan  kenyamanan,  keamanan,  dan  kelancaran  pengangkutan  yang menunjang  pelaksanaan  pembangunan  berupa  penyebaran  kebutuhan  pembangunan,  pemerataan pembangunan,  dan  distribusi  hasil  pembangunan  diberbagai  sektor  ke  seluruh  pelosok  tanah  air misalnya,  sektor  industri,  perdagangan,  pariwisata,  dan  pendidikan.    Pengangkutan  udara dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk denga naman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya (Subekti, 2015).
Perjanjian pengangkutan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  baik  melalui  angkutan  lain  baik  melalui  angkutan  darat,  angkutan perairan, maupun nggunakan alat angkutan (Purba, 2006).  Di dalam perjanjian pengangkutan udara terdapat  subjek  dan  objek  perjanjian.  Objek  hukum  pengangkutan  udara  merupakan  segala  sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum sedangkan subjek hukum pengangkutan udara yaitu:
a. Para  pihak  yang  secara  langsung  terikat  dalam  perjanjian  untuk  memenuhi  kewajiban  dan memperoleh  hak  dalam  perjanjian  pengangkutan.  Para  pihak  tersebut  ialah  pengangkut, penumpang, pengirim barang, dan adakalanya penerima dimasukkan;
b. Para  pihak  yang  secara  tidak  langsung  terikat  dengan  perjanjian  pengangkutan  dikarenakan bukan  termasuk  dalam  perjanjian  pengangkutan  melainkan  bertindak  untuk  atas  nama, kepentingan pihak lain atau karena suatu alas an salah satu pihak tersebut.
Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  89  Tahun  2015  tentang  Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan  ( Delay  Management )  pada Badan  Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di  Indonesia  yang  secara  khusus  mengatur  tentang keterlambatan  penerbangan.  Aturan  lainnya  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  selaku penumpang  perusahaan  penerbangan  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.    Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Selanjutnya  pada  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  disebutkan  bahwa  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.
Dari  definisi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  para  pengguna  jasa  pengangkut  udara  dapat dikategorikan  sebagai  konsumen  yang  menggunakan  jasa  penerbangan  udara  sehingga  hak-hak konsumen  tersebut  perlu  diberikan  suatu  perlindungan  hukum.  Di  samping  itu  dokumen  angkutan seperti  tiket  penumpang,  tiket  bagasi  dan  surat  muatan  udara  bukan  merupakan  suatu  perjanjian angkutan  udara,  tetapi  hanya  merupakan  suatu  bukti  adanya  pernjanjian  angkutan  udara  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha  (Undang-Undang  No  1 Tahun  2009).  Tiket  penerbangan  yang  telah dipegang  oleh  konsumen  sebagai  bukti telah  melaksanakan  kewajibannya  yaitu membayar  sejumlah uang sesuai yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, konsumen wajib juga diikuti haknya karena hak dan  kewajiban  harus  seimbang.  Dimana  jika  kwajiban  telah  dilaksanakan,  maka  orang  tersebut  dan mengambil haknya. Dalam pelaku usaha jasa penerbangan yang telah mengadakan perjanjian dengan konsumen  telah  berjanji  sesuai  dengan  tercantum  dalam  tiket  penerbangan.  Tiket  tersebut  bukan hanya sebagai bukti pembayaran saja, melainkan juga mengandung beberapa pasal dalam perjanjian yang  secara  tidak  langsung  telah  dibuat  antara  pelaku  usaha  jasa  penerbangan  dengan  konsumen (Sinilele, 2016).
Pasal  9  Permenhub  Nomor  89  Tahun  2015  tentang  Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan  ( Delay Management )  pada  Badan  Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di  Indonesia  menyebutkan bahwa:
1. Badan  Usaha  Angkutan  Udara  wajib  memberikan  kompensasi  sesuai  dengan  kategori keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
a. keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan.
b. keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa minuman dan makanan ringan ( snack box ).
c. keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa minuman dan makanan berat ( heavy meal ).
d. keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa minuman, makanan ringan ( snack box ), makanan berat ( heavy meaty ).
e. keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
f. keterlambatan  kategori  6,  badan  usaha  angkutan  udara  wajib  mengalihkan  ke  penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket), dan
g. keterlambatan  pada  kategori  2  sampai dengan.  5,  penumpang  dapat  dialihkan  ke  penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket ( refund ticket ).
2. Pemberian  kompensasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  harus  dilakukan  secara  aktif  oleh petugas setingkat General Manager, Station Manager, staf lainnya atau pihak yang ditunjuk yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.
Perlindungan bagi konsumen berlaku siapa saja yang bertindak sebagai konsumen, seperti yang telah dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Konsumen  perlu  dilindungi  hak-haknya  dikarenakan  sering  terjadi  dalam  kasus, konsumen  merupakan  pihak  yang  lemah  sehingga  perlu  dilindungi  haknya  agar  tidak  terjadi kesewenang-wenangan  dalam  melakukan  transaksi  apapun  dan  juga  konsumen  merasa  aman  dan setara  kedudukannya  di  mata  hukum.  Dengan  ketentuan  tersebut  diharapkan  konsumen  memiliki benteng pangamanan sebagai pelindung dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha (Miru & Yodo, 2011).
Dalam  permasalahan  yang  hendak  dibahas  dalam  penelitian  ini,  terkait  penundaan  ( delay )  yang dilakukan oleh maskapai penerbangan, konsumen merasa dirugikan dan tidak terpenuhi haknya yang disebabkan  oleh  penundaan  tersebut.  Seperti  penundaan  ( delay )  yang  terjadi  pada  tgl  22  Mei  2022, untuk penerbangan dengan tujuan Batam-Surabaya Pesawat JT972 dengan jadwal keberangkatan jam 14:20  (jadwal  bording  jam  13:40)  penundaan  ( delay )  selama  120  menit.  Menurut  petugas  bandara, banyak  penumpang  terutama  dikalangan  pebisnis  yang  mengeluhkan  terjadinya  penundaan  ( delay ) penerbangan  tersebut.  Bagi  mereka  ketepatan  waktu  merupakan  hal  yang  sangat  berharga  dalam berbisnis. Penundaan ( delay ) penerbangan dapat mengakibatkan kerugian bagi bisnis mereka. Namun terkadang  petugas  penerbangan  terkadang  tidak  memberikan  kompensasi  atau  ganti  rugi  terhadap penundaan  ( delay )  tersebut  kepada  penumpang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  sebagai  bentuk perlindungan  hokum  (Dahwir,  2022).    Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penulis  tertarik  untuk meneliti  dan  menuliskan  hasilnya  dalam  jurnal  dengan  judul “Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan (Studi Penelitian di Bandara Internasional Hang Nadim Batam)”. Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  akibat keterlambatan penerbangan?
2. Bagaimana  implementasi,  faktor  kendala  dan  upaya  pelaksanaan  tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap konsumen akibat keterlambatan penerbangan?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian x yang digunakan x dalam penulisan x skripsi ini yaitu x penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Diantha & SH, 2016). Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  berupa:  “teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini,  ruang  lingkupnya  dengan  cara  menarik  asas  hukum,  dimana  dilakukan  terhadap  hukum positif _ tertulis maupun _ tidak tertulis (Soekanto & Mamudji, 2013).  Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan memanfaatkan data lapangan ( field research ) (Zainuddin, 2014).  Melalui  serangkaian  wawancara  yang  dilakukan  dengan  responden  dan  informan  yang kompeten.  Dalam  kerangka  pembentukan  teori  hukum,  norma-norma  hukum  ( law  in  books ), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang ( law in  actions ),  struktur  sosial  serta  gejala-gejala  sosial-budaya  lainnya  secara  lengkap  diobservasi (Sitorus & Minim, 2005).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengaturan  Hukum  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen  Akibat Keterlambatan Penerbangan
Pembahasan  mengenai  pengaturan  hukum  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  akibat keterlambatan  penerbangan,  perlu  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  hukum  positif  yang dikemukakan  oleh  John  Austin  yaitu  (1790-1859),  dengan analitical  legal  positivism .  Jhon  Austin yang dikenal sebagai the founding father of legal positivism , bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah pemerintah tersebut. Ada yang karena merasa berwajib memperhatikan kepentingan umum, ada yang  karena takut akan  kekacauan, ada  yang  karena  merasa  terpaksa,  sama  saja.  Kalau  tidak  mentaati  akan  dijatuhkan  sanksi.  Menurut Austin; untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa ( Souvereighnity ), ada suatu perintah ( command ), ada kewajiban untuk menaati ( duty ), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati ( sanction )  (Huijbers,  2019).    Terkait  dengan  pengaturan  hukum  tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap  konsumen  akibat  keterlambatan  penerbangan  dapat  diketahui  Pemerintah  Indonesia  yang memenuhi  unsur  penguasa  ( Souvereighnity )  mengeluarkan  peraturan  Perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  kegiatan  pengangkutan  udara  niaga  sebagaimana  dikemukakan  pada  poin  tinjauan teroritis,  terdapat  beberapa  substansi  atau  materi  hukum  yang  berhubungan  dengan  perlindungan terhadap konsumen atau penumpang (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022).
Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  penumpang pengguna jasa transportasi udara, serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan transportasi  udara.  Adapun  diantaranya  bentuk  perlindungan  konsumen  terhadap  keterlambatan penerbangan  atau flight  delayed pada  masakapai  penerbangan  telah  diatur  dalam  dalam  Ordonansi Pengangkutan  udara  “ Luchtvervoer  Ordonantie ”  (Staatblad  1939  Nomor  100),  Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 Tentang Penerbangan sebagaimana yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor  15  Tahun  1992,Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1995  Tentang  Pengakutan  Udara, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Terakhir  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UU Penerbangan).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Terakhir  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai perwujudan perintah  ( command ) untuk melindungi  konsumen  akibat  keterlambatan  penerbangan.  Perintah  untuk  melindungi  hak-hak konsumen  akibat  keterlambatan  penerbangan  sebagaimana  yang  dimaksud,  telah  disebutkan  pada Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  ketentuan  tentang  tanggung  jawab  pengangkut hanya bersifat pokok atau umum maka diperlukan aturan-aturan yang lebih jelas dan terinci, dengan
demikian  diperlukan  pengaturan  yang  bersifat  operasional  atau  secara  lebih  teknis  mengenai  bentuk perlindungan,  dan  pelayanan  terhadap  Penumpang  atau  Konsumen  dalam  hal  Keterlambatan Penerbangan.    Peraturan  Pelaksananya  dalam  hal  teknis  dan  operasionalnya  mengenai  Bentuk Keterlambatan Penerbangan ( Flight Delayed ) pada Maskapai Penerbangan yaitu:
1. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  89  Tahun  2015  tentang  Penanganan Keterlambatan  Penerbangan  ( Delay  Management )  Pada  Badan  Usaha  Angkutan  Udara  Niaga Berjadwal Di Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Permenhub 89/2015;
2. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  25  Tahun  2008  tentang  Penyelanggaraan  Angkutan Udara  sebagaimana  telah  diubah  terkahir  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  41 Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat menjadi Permenhub 41/2015;
3. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  60  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian  Perhubungan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 yang selanjutnya disingkat menjadi Permenhub 68/2013;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagaimana telah diuba terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat menjadi Permenhub 92/2011;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi Permenhub 38/2015.
Jenis-jenis keterlambatan kemudian diperjelas pada Pasal 2 Permenhub 89/2015 yaitu terdiri dari:
a. keterlambatan penerbangan ( flight delayed ) b. tidak  terangkutnya  penumpang  dengan  alasan  kapasitas  pesawat  udara  ( denied  boarding passenger ) dan c. pembatalan penerbangan ( cancelation of flight ).
Dalam  hal  terjadi  keterlambatan  penerbangan  ( flight  delayed )  pada  angkutan  penumpang  yang dimaksud  Pasal  2  Permenhub  89/2015  di  atas,  pengangkut  (dalam  hal  ini  maskapai  penerbangan) bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpangnya. Berdasarkan Peraturan dalam hal ruang lingkup keterlambatan penerbangan menyebutkan beberapa katagori keterlamabatan dimaksud Pasal 3 tentang diantaranya:
a. Katagori 1, keterlambatan lebih dari 30 menit sampai dengan 60 menit
b. Katagori 2, keterlambatan lebih dari 61 menit sampai dengan 120 menit
c. Katagori 3, keterlambatan lebih dari 121 menit sampai dengan 180 menit
d. Katagori 4, keterlambatan lebih dari 181 menit sampai dengan 240 menit
e. Katagori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit dan
f. Katagori 6, pembatalan penerbangan ( cancelation of flight ).
Meski  demikian,  pengangkut  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  atas  ganti  kerugian  akibat keterlambatan  penerbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  yang  disebabkan  oleh faktor  cuaca  dan/atau  teknis  operasional  sebagaimana  yaang  dimaksud  faktor  cuaca  dan  teknis operasional  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  146  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan dan juga Pasal 5 ayat (3),(4) dan (5) Permenhub 89/2015.   Tiket penerbangan yang telah dipegang  oleh  konsumen  sebagai  bukti telah  melaksanakan  kewajibannya  yaitu membayar  sejumlah uang sesuai yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, konsumen wajib juga diikuti haknya karena hak dan  kewajiban  harus  seimbang.  Dimana  jika  kwajiban  telah  dilaksanakan,  maka  orang  tersebut  dan mengambil haknya. Dalam pelaku usaha jasa penerbangan yang telah mengadakan perjanjian dengan konsumen  telah  berjanji  sesuai  dengan  tercantum  dalam  tiket  penerbangan.  Tiket  tersebut  bukan hanya sebagai bukti  pembayaran saja, melainkan juga mengandung beberapa pasal dalam perjanjian yang  secara  tidak  langsung  telah  dibuat  antara  pelaku  usaha  jasa  penerbangan  dengan  konsumen (Sinilele, 2016).
Perlindungan bagi konsumen berlaku siapa saja yang bertindak sebagai konsumen, seperti yang telah dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Konsumen  perlu  dilindungi  hak-haknya  dikarenakan  sering  terjadi  dalam  kasus, konsumen  merupakan  pihak  yang  lemah  sehingga  perlu  dilindungi  haknya  agar  tidak  terjadi kesewenang-wenangan  dalam  melakukan  transaksi  apapun  dan  juga  konsumen  merasa  aman  dan setara  kedudukannya  di  mata  hukum.  Dengan  ketentuan  tersebut  diharapkan  konsumen  memiliki benteng pangamanan sebagai pelindung dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha (Miru & Yodo, 2011).    Dan  terhadap  perintah  tersebut  juga  diatur  mengenai  kewajiban  untuk  mentaati  ( duty )  bagi pelaku usaha yang  memiliki tanggung jawab terhadap konsumen akibat keterlambatan penerbangan. Terhadap  kewajiban  untuk  mentaati  perintah  tersebut  juga  dipertegas  dengan  pengaturan  sanksi ( sanction ) bagi yang melanggarnya. Terkait dengan kewajiban untuk mentaati ( duty ) dan pengaturan sanksi  ( sanction )  disebutkan  pada  pada  Pasal  9  Permenhub  Nomor  89  Tahun  2015  tentang Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan  ( Delay  Management )  pada  Badan  Usaha  Angkutan  Udara Niaga Berjadwal di Indonesia menyebutkan bahwa:
Badan Usaha Angkutan Udara wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
a. keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan;
b. keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa minuman dan makanan ringan ( snack box ); c. keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa minuman dan makanan berat ( heavy meal ); d. keterlambatan  kategori  4,  kompensasi  berupa  minuman,  makanan  ringan  ( snack  box ),  makanan berat ( heavy meaty ); e. keterlambatan  kategori  5,  kompensasi  berupa  ganti  rugi  sebesar  Rp.  300.000,00  (tiga  ratus  ribu rupiah);
f. keterlambatan  kategori  6,  badan  usaha  angkutan  udara  wajib  mengalihkan  ke  penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket); dan
g. keterlambatan  pada  kategori  2  sampai  dengan.  5,  penumpang  dapat  dialihkan  ke  penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket ( refund ticket ).
Pemberian  kompensasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  harus  dilakukan  secara  aktif  oleh petugas  setingkat  General  Manager,  Station  Manager,  staf  lainnya  atau  pihak  yang  ditunjuk  yang bertindak  untuk  dan atas  nama  badan  usaha angkutan  udara  niaga  berjadwal.   Dari  pembahasan  inti penelitian  ini,  persoalan  hukum  yang  timbul  dalam  hal  ini  adalah  pelaku  usaha  penerbangan  telah diwajibkan membayar ganti kerugian yang dialami oleh konsumen akibat keterlambatan penerbangan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan beserta segala peraturan pelaksanaannya.
Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan beserta segala peraturan pelaksanaannya sejalan dengan John Austin yang merupakan salah satu pelopor pemikiran positivisme hukum dengan teori  pemahamannya  bahwa  hukum  adalah  perintah.  Menurut  Austin  hukum  di  dalamnya mengandung  suatu  perintah,  sanksi  dan  kedaualatan.  Menurut  Austin  dalam  perintah  tersebut terkandung tiga unsur yaitu, pertama: bahwa suatu pihak menghendaki bahwa orang lain melakukan kehendaknya, kedua: pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak ditaati, ketiga: bahwa perintah tersebut adalah pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, dan yang ke empat:  menderitakan  pihak  yang  tidak  taat  hanya  dapat  terlaksana  jika  yang  memberikan  perintah adalah pihak yang berdaulat.

## 3.2 Implementasi,  Faktor  Kendala  dan  Upaya  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan
Dalam menganalisis mengenai implementasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat keterlambatan  penerbangan  diperlukan  pisau  analisis  yang  tepat  untuk  mengurai  dan  menemukan jawaban  atas  implementasi  perlindungan  hukum  yang  dimaksud.  Pembahasan  mengenai  bagaimana implementasi atau pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dapat diuraikan atau  dianalisis  menggunakan  teori  sistem  hukum  yang  disebutkan  oleh  Lawrence  M.  Friedman (Friedman,  1975).  Menurut  Friedman  (1975),  bahwa  dalam  sistem  hukum  harus  meliputi  substansi, struktur, dan budaya hukum. Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah  struktur  hukum  kemudian  diikuti  dengan  substansi  dan  budaya  hukum.  Terkhusus  kaitannya dengan objek penelitian ini mengenai implementasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat keterlambatan penerbangan, dalam hal struktur hukum secara umum terdapat 3 lembaga yang memiliki  kewenangan  untuk  menangani  sengketa  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen yaitu:
1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN) adalah  badan  yang  dibentuk  untuk  membantu  upaya  pengembangan  perlindungan  konsumen. BPKN  dibentuk  dalam  rangka  mengembangkan  upaya  perlindungan  konsumen,  dan  memiliki fungsi  dalam  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam  upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
2. Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat.  Menurut  Pasal  1  ayat  (9)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  bahwa  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM)  merupakan  sebuah  lembaga  non- pemerintah  yang  terdaftar  dan  diakui  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  kegiatan  menangani perlindungan  konsumen.  Pengakuan  pemerintah  terhadap  LPKSM  bukanlah  tanpa  syarat,  artinya lembaga  tersebut  harus  terdaftar  di  pemerintah  kabupaten/kota  dan  bergerak  di  bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan, dan bukan perizinan.
3. Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Menurut  Pasal  1  ayat  (11)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mendefinisikan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  yakni  sebuah  badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Secara  umum  implementasi  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  akibat  keterlambatan penerbangan  ketiga  lembaga  tersebut  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  saran  dan rekomendasi  kepada  pemerintah  dalam  rangka  penyusunan  kebijaksanaan  di  bidang  perlindungan konsumen,  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  dalam  upaya  mewujudkan  perlindungan  konsumen, dan  melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan  cara  melalui  mediasi atau  arbitrase  atau  konsiliasi.    Namun  secara  khusus  sebagai  badan  usaha  atau  badan  hukum, maskapai  penerbangan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  apabila  melakukan  kesalahan.  Ada beberapa jenis tanggung jawab dalam arti ( responsibility ) atau juga disebut tanggung jawab moral dan tanggung  jawab  dalam  arti  ( liability )  atau  juga  disebut  tanggung  jawab  secara  yuridis.  Menurut Djokosantoso Moeljono mengatakan bahwa Responsbility ( the state of fact being responsibility ) yang memiliki  arti  “ the  state  of  being  answerable  foran  obligation,  and  includes  judgment,  skill,  ability, and capacity ” Hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan (Azheri, 2010).
Pokok  dalam  suatu  sistem  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  jasa  angkutan  udara  adalah kepentingan konsumen karena konsumenlah yang menjadi inti dari seluruh kegiatan angkutan udara. Tanpa  konsumen  tidak  ada  justifikasi  bagi  investasi  untuk  sarana  dan  prasana  angkutan  udara  yang begitu  besar.  Pentingnya  peran  konsumen  pasti  akan  lebih  dirasakan  oleh  penyedia  jasa  angkutan
udara  jika  telah  mempunyai  saingan  dalam  industri  angkutan  udara  dimana  bagi  para  konsumen tersedia  pilihan  antara  beberapa  perusahaan  penyedia  jasa  angkutan  udara  yang  sama  baiknya,  baik dari  segi  peralatan  maupun  pelayanan.    Selanjutnya  terkait  dengan  substansi  hukum  dalam  teori sistem  hukum,  suatu  sistem  perlindungan  hukum  bagi  penumpang  maskapai  penerbangan  adalah terdiri  dari  peraturan  Perundang-Undangan  dan  prosedur  yang  mengatur  semua  aspek,  baik  yang langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan dari penumpang pesawat udara tersebut. Dari sistem  perlindungan  hukum  tersebut  dapat  dilihat  unsur-unsur  perlindungan  konsumen.  Substansi hukum  merupakan  keseluruhan  asas-hukum,  norma  hukum  dan  aturan  hukum,  baik  yang  tertulis maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan  dalam  hal  substansi  hukum  pidana  di Indonesia, maka terkait objek penelitian ini seperti yang sudah dibahas pada bagian pertama bab ini, yang menjadi substansi hukum dalam peneltian ini.
Terkait  dengan  keterlambatan  angkutan  udara,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan  menjelaskan  definisi  keterlambatan  sebagai,  “Terjadinnya  perbadaan  waktu keberangkatan  atau  kedatangan  yang  dijadwalkan  dengan  realisasi  waktu  keberangkatan  atau kedatangan”.  Jenis-jenis  keterlambatan  jadwal  penerbangan  kemudian  diperjelas  dalam  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatann  Penerbangan ( Delay  Management )  pada  Badan  Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di  Indonesia.    Selain adanya  pengaturan  tentang  hak  dan  kewajiban  konsumen,  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  juga  menentukan  tata  cara penyelesaian sengketa konsumen. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa dapat ditafsirkan sebagai upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  penumpang.  Adanya  ruang  penyelesaian  sengketa  secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan berbagai manfaat bagi berbagai kalangan, bukan saja konsumen tetapi juga pelaku usaha itu sendiri, bahkan  juga  bagi  pemerintah  (Supriyono,  Sholichah,  &  Irawan,  2022).  Setiap  pihak  hendaknya memiliki  kesempatan  yang  sama  karena  hal  itu  merupakan  perwujudan  keadlian  masyarakat  ( social justice ).  Sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  perlindungn  konsumen  tersebut,  maka  usaha  itu memerlukan  perhatian  dan  keterlibatan  banyak  pihak,  yaitu  pemerintah,  pelaku  usaha,  dan masyarakat.  Dengan  demikian  perlindungan  hukum  bagi  setiap  pihak  yang  memiliki  kepentingan akan dapat dilindungi secara jelas dan adil karena telah diatur di dalam perturan Perundang-Undangan yang harus ditaati.
Selanjutnya  unsur  kultur  hukum  atau  budaya  hukum  dalam  implementasi  tanggung  jawab  pelaku usaha  terhadap  konsumen  akibat  keterlambatan  penerbangan  dapat  diketahui  kesadaran  hukum masyarakat  di  Indonesia  pada  umumnya  masih  rendah.  Untuk  menjadi  pengetahuan  umum,  untuk merubah  perilaku  hukum  masyarakat  di  Indonesia  akan  sulit  dilakukan  apalagi  tidak  disertai pengaturan sanksi yang tegas dan pemberian tindakan hukum yang konkrit. Menurut hasil penelitian ini,  para  konsumen  penerbangan  masih  banyak  yang  tidak  mengetahui  adanya  hak  yang  harus dipenuhi oleh pelaku usaha penerbangan jika terjadi keterlambatan yang diatur pada Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  dan  kemudian  diperjelas  lagi  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatann  Penerbangan  ( Delay Management ) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.
Friedman  mengibaratkan  sistem  hukum  itu  seperti  pabrik,  dimana  “struktur  hukum”  adalah  mesin, “substansi  hukum”  adalah  apa  yang  dihasilkan  atau  dikerjakan  oleh  mesin  itu  dan  “kultur  hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum ( law  enforcement )  merupakan  pusat  “aktifitas”  dalam  kehidupan  berhukum.  Perlindungan  Hukum dalam  arti  luas  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak
yang  diberikan  oleh  hukum.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  hukum  merupakan  berbagai  upaya hukum yang harus diberikan oleh Negara untuk menjamin hak-hak warganya terpenuhi dengan baik.
Terkait  dengan  pembahasan  implementasi  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  akibat keterlambatan  penerbangan  maka  dalam  hal  ini,  dapat  dianalisis  melalui  teori  sistem  hukum  dan ditemukan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  implementasi  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen  akibat  keterlambatan  penerbangan  tidak  berjalan  optimal  yang  disebabkan  oleh  budaya hukum  masyarakat  sebagai  konsumen  masih  rendah  dan  juga  budaya  hukum  pelaku  usaha penerbangan  yang  belum  mampu  memenuhi  apa  yang  menajdi  harapan  yang  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Penerbangan.    Berikut  beberapa faktor  kendala  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  akibat keterlambatan penerbangan yaitu:
a. Faktor struktur hukum
Faktor  yang  menjadi  penyebab  utama  tidak  berjalannnya  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen akibat keterlambatan penerbangan yaitu faktor struktur hukum. Faktor ini berkaitan dengan lembaga  yang  bertugas  secara  khusus  memberikan  perlindungan  hak-hak  konsumen  yang  merasa dirugikan  akibat  keterlambatan  penerbangan.  Terdapat  3  lembaga  yang  secara  umum  memiliki kewenangan  di  bidang  perlindungan  konsumen  yaitu  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Selain  itu,  terdapat  juga  lembaga  yang  secara  khusus  menangani perlindungan  konsumen  penerbangan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  89 Tahun  2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatann  Penerbangan  ( Delay  Management )  pada  Badan Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di  Indonesia.  Namun  semua  lembaga  tersebut  tidak berfungsi secara optimal untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sehingga hak- hak konsumen yang mengalami keterlambatan penerbangan tidak terpenuhi dengan baik.
b. Faktor substansi hukum
Faktor yang menjadi penyebab tidak berjalannnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat  keterlambatan  penerbangan  selanjutnya  yaitu  faktor  substansi  hukum  yang  berkaitan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hak-hak konsumen  penerbangan  akibat  keterlambatan.  Dalam  hal  ini  pengaturan  hukum  terkait  hal  tersebut diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  dan  kemudian  diperjelas  lagi  dalam  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatann  Penerbangan ( Delay  Management )  Pada  Badan  Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di  Indonesia.  Namun dalam pengaturan tersebut tidak ditegaskan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjalani kewajiban untuk  melakukan  ganti  rugi  kepada  konsumen  akibat  keterlambatan  tersebut.  Kerugian  konsumen tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat inmateril seperti waktu dan tenaga yang dihabiskan karena adanya keterlambatan penerbangan.
c. Faktor budaya hukum
Faktor yang menjadi penyebab selanjutnya tidak berjalannnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat keterlambatan penerbangan selanjutnya yaitu faktor kultur atau budaya hukum yang berkaitan  dengan  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak konsumen  akibat  keterlambatan  penerbangan.  Rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum  para  konsumen tersebut  akibat  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  berwenang.  Selain  itu, petugas bandara juga tidak menjelaskan secara detail terkait dengan hak-hak konsumen penerbangan khususnya  terkait  dengan  hak-hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  badan  usaha  penerbangan  jika  terjadi keterlambatan.  Untuk  selanjutnya  akan  diuraikan  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi
beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat keterlambatan penerbangan yaitu:

## 1. Upaya hukum dengan mengoptimalkan kinerja lembaga terkait
Badan  usaha  pengangkutan  udara  niaga  waib  memberikan  pelayanan  yang  layak  pada  setiap penumpang  sesuai  dengan  kesepakatan  pelayanan  yang  disepakati,  perjanjian  pengangkutan  yang dimaksud  dapat  dibuktikan  dengan  tiket  penumpang  dan  dokumen  muatan.  Dokumen-dokumen tersebutlah  yang  akan  menjadi  bukti  pertanggung  jawaban  pihak  maskapai  kepada  penumpang  jika sewaktu-waktu  terjadi  kerugian  yang  dialami  oleh  penumpang  pesawat  udara  yang  diakibatkan  oleh kelalaian pihak maskapai.
Keterlambatan  yang  terjadi  dalam  pengangkutan  udara  apabila  disebabkan  karenaa  kesalahan pengangkut,  pihak  maskapai  penerbangan  wajib  memberikan  pelayanan  yang  layak  kepada penumpang  atau  memberikan  ganti  rugi  yang  secara  nyata  dialami  oleh  penumpang  atau  pemilik barang.  Pelayanan  yang  layak  dalam  ketentuan  ini  adalah  pelayanan  dalam  batas  kelayakan  sesuai dengan  kemampuan  pengangkut  kepada  penumpang  selama  meunggu  keberangkatan,  antara  lain berupa penyediaan tempat dan konsumsi secara layak atau mengupayakan mengalihkan pengangkutan ke  pengangkutan  udara  niaga  lainnya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Maskapai penerbangan  terlambat  dalam  memberangkatkan  penumpangnya  atau  dengan  kata  lain  tidak  sesuai dengan  jadwal  keberangkatan  sebagaimana  yang  tertera  dalam  tiket  pesawat,  maka  dapat  dikatakan bahwa  pihak  maskapai  penerbangan  telah  lalai  dalam  memenuhi  isi  perjanjian  pengangkutan  udara. Dengan  demikian  akibat  hukum  atas  kelalaian  pihak  maskapai  tersebut  berlaku  ketentuan  yang diterapkan  dalam  Buku  III  KUH  Perdata  pada  Pasal  1234  yang  menyatakan  sebagai  berikut “Penggantian  biaya,  rugi,  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  berubah  mulai diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Jadi pengangkutan itu termasuk perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III yang berarti hukum pengangkutan itu sendiri merupkan dari hukum perdata.
Secara Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan  dan  peraturan  pelaksananya,  keterlambatan  wajib  diberikan  ganti  kerugian  sejauh keterlambatan  tersebut  memang  disebabkan  oleh  kesalahan  dari  pengangkut  tapi  pengangkut  juga dapat  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  jika  keterlambatan  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  hal  -hal yang  diluar  kekuasaan  manusia  ( force  majeur ).  Ganti  kerugian  adalah  suatu  kewajiban  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2009  Tentang  Penerbangan,  ketika  terjadi  suatu keterlambatan  angkutan  udara.  Jumlah  ganti  kerugian  atas  keterlaambatan  penerbangan  lebih  dari  4 jam  terhitung  sejak  waktu  keberangkatan  atau  kedatangan  yang  dijadwalkan  dengan  realisasi keberangkatan  atau  kedatangan  sebesar  Rp.  300.000,00  (tiga  rauts  ribu  rupiah) per  penumpang  atau diberikan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bilamana pihak maskapai penerbangan menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan akhir penumpang dan pihak maskapai  menyediakan  tiket  penerbangan  lanjutan  atau  menyediakan  pengangkutan  lain  sampai ketempat tujuan bilamana tidak ada moda pengangkutan lain selain angkutan udara. Terkait dalam hal penerbangan  dialihkan  kepada  penerbangan  lain,  penumpang  dibebaskan  dari  biaya  tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang keelebihan dari tiket yang dibeli oleh penumpang.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang pesawat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Setiap konsumen yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan peradilan  umum  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.  Penyelesaian sengketa diluar pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2)  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa konsumen  diluar  pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh  pihak  yang  bersengketa. Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  penumpang  pesawat  udara  sebagai konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  pihak  maskapai  penerbangan  sebagai  pelaku  usaha  dapat melakukan gugatan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan  melalui jalur pengadilan atau jalur luar pengadilan.
Dikaitkan dengan penumpang pesawat udara sebagai konsumen transportasi udara niaga, maka pasal tersebut  juga  dapat  diberlakukan  yaitu  bahwa  penumpang  yang  dirugikan  oleh  pihak  maskapai penerbangan  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  perusahaan  penerbangan  tersebut.  Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Mengenai penyelesaian sengketa melalui  pengadilan  diatur  dalam  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  “Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  pengadilan mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang  berlaku  dengan  memperhatikan  ketentuan dalam Pasal 45”.
3. Upaya  hukum  penumpang  pesawat  udara  melalui  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat (LPKSM)
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  LPKSM  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dapat  dipilih  dengan  cara  mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase.  Dalam  prosesnya  para  pihak  yang bersengketa  atau  bermasalah  dalam  hal  ini  penumpang  pesawat  udara  dengan  pihak  maskapai penerbangan bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan ( agreement ) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan  yang  mengakui  keberadaan  LPKSM  dapat  ditemukan  pada  Pasal  44  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerugian dalam mengguakan jasa transportasi udara dapat menyelesaikan sengketanya melalu lembaga perlindungan swadaya masyarakat, ditempat sesuai dengan  domisili  penumpang  yang  bersangkutan.  Salah  satu  organisasi  yang  bergerak  dibidang pemberdayaan  konsumen,  yang  merupakan  benttuk  dari  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat, adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang aktif memberikan advokasi bagi  para  konsumen.  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Penumpang  pesawat  udara  sebagai  konsumen  yang  ingin  melakukan  gugatan  terhadap pihak  maskapai  penerbangan  melalui  jalur  pengadilan  maka  penumpang  yang  bersangkutan  harus memenuhi  ketentuan  dan  prosedur  berperkara  di  pengadilan.  Adapun  langkah-langkah  yang  harus disiapkan antara lain:
- Menyusun gugatan
- Mempersiapkan alat bukti atau dokumen yang berhubungan dengan pengangkutan udara, semisal tiket pesawat udara
- Membuat rincian kerugiann yang dialami
- Menyusun kronologis atau proses dari mulai pembeliann tiket, check in, boarding pass, dan proses menunggu  di  bandar  udara  pemberangkatan  hingga  diberangkatkan  dan  tiba  di  bandar  udara tujuan.
Sedangkan dasar hukum yang dapat digunakan antara lain: Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  yaitu  tentang  perbuatan  melawan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian.  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  penerbangan.  Upaya-upaya  seperti  itulah  yang  dapat  dilakukan penumpang pesawat udara sebagai konsumen pengguna jasa penerbangan untuk dapat menuntut hak- hak  mereka  kepada  pihak  maskapai  penerbangan  sebagai  tanggung  jawab  atas  terjadinya keterlambatan jadwal penerbangan yang merugikan penumpang.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  yang berkaitan  dengan permasalahan maka  dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan  hukum  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  akibat  keterlambatan penerbangan  yaitu  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  beserta  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatann  Penerbangan ( Delay Management ) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. 2. Implementasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat keterlambatan penerbangan tidak  berjalan  optimal,  dimana  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  pada  unsur  struktur  hukum, substansi  hukum  dan  budaya  hukum,  faktor  kendala  yang  dihadapi  yaitu  faktor  struktur  hukum yang  berkaitan  dengan  tidak  optimalnya  kinerja  lembaga-lembaga  yang  berwenang  memenuhi hak-hak  konsumen  penerbangan,  faktor  substansi  hukum  yang  tidak  mengatur  sanksi  yang  tegas bagi  badan  usaha  penerbangan  yang  tidak  membayar  ganti  rugi  akibat  keterlambatan,  dan  faktor budaya hukum tingkat kesadaran hukum konsumen itu sendiri yang rendah terhadap hak-hak yang bisa didapat jika terjadi keterlambatan penerbangan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu upaya hukum dengan mengoptimalkan kinerja lembaga terkait, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh  penumpang  pesawat,  dan  upaya  hukum  penumpang  pesawat  udara  melalui  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

## Daftar Pustaka
Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., &  Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat  Bukti Saksi  dalam  KUHAP  dan  KUHAP  Islam. Kajian  Ilmiah  Hukum  dan  Kenegaraan, 1 (1), 1-11.
Azheri,  B.  (2010).  Disertasi:  Tanggung  jawab  Social  Perusahaan  (Corporate  Social Responsibility)  dalam  kegiatan  pertambangan  di  Sumatera  Barat. Malang:  Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya . Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (2), 87-100. Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum : Prenada Media. Friedman,  L.  M.  (1975). The  legal  system:  A  social  science  perspective :  Russell  Sage Foundation.
Huijbers, T. (2019). Filsafat Hukum Kanisius .
Miru, A., & Yodo, S. (2011). Hukum perlindungan konsumen. Purba, H. (2006). Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum. Cahaya Ilmu, Medan .
Sinilele,  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Penumpang  Pada  Transportasi  Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 5 (2), 191-212.
Sitorus,  O.,  &  Minim,  D.  (2005).  Membangun  Teori  Hukum  Indonesia. Mitra  Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta .
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2013).  Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat. Radja Grafindo Persada . Subekti, S. (2015). Hukum Perjanjian.
Supriyono,  S.,  Sholichah,  V.,  &  Irawan,  A.  D.  (2022).  Urgensi  Pemenuhan  Hak-Hak Konstitusional  Warga  Negara  Era  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (2), 55-66.
Zainuddin, A. (2014). Metode penelitian hukum, cet. Jakarta: Sinar Grafika .