## PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs

## Hari Sutra Disemadi, Raka Pramudya Wardhana
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: hari@uib.ac.id, 165093.raka@uib.edu
Abstrak
UU Perlindungan Anak menegasakan “perlindungan anak menurut merupakan segala kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kekerasan anak biasanya terjadi karena kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya. Terdapat contoh kasus yang  memerlukan  tindakan  dalam  perlindungan  anak  yaitu  kekerasan  anak  yang  terjadi  di panti  asuhan.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  diperlukan  penelitian  terbaru  terkait perlindungan anak berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa anak-anak  seharusnya  mendapatkan  perlindungan  terhadap  kekerasan  ataupun  yang  dapat membahayakan  atau  menghambat  tumbuh  kembangannya  sesuai  dengan  hak-hak  anak. Berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals atau SDGs, UU Perlindungana Anak di  Indonesia  dan  SDGs  memiliki  hubungan  dalam  memeberikan  perlindungana  anak  agar terhindar dari kekerasan yang terjadi terhadap anak.
Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan, Panti Asuhan, SDGs

## Abstract
The Indonesian Child Protection Law emphasizes “child protection according to all activities to  guarantee  and  protect  children  and  their  rights  so  that  they  can  live,  grow,  develop  and participate, optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and  discrimination”.  Child  abuse  usually  occurs  due  to  negligence  by  parents  or  other caregivers.  There  are  examples  of  cases  that  require  action  in  child  protection,  namely  child abuse  that  occurs  in  orphanages.  Based  on  these  problems,  it  is  necessary  to  have  the  latest research  related  to  child  protection  based  on  the  perspective  of  Sustainable  Development Goals (SDGs). This research uses normative legal research methods. This research shows that children  should  get  protection  against  violence  or  those  that  can  endanger  or  hinder  their development  in  accordance  with  children's  rights.  Based  on  the  perspective  of  Sustainable Development  Goals  or  SDGs,  the  Child  Protection  Law  in  Indonesia  and  the  SDGs  have  a relationship in providing protection for children to avoid violence against children.
Keywords: Child Protection, Violence, Orphanages, SDGs

## PENDAHULUAN
Anak
harus diperhatikan kesejahteraannya,  baik  itu  kesejahteraan  lahir, kesejahteraan  batin,  maupun  kesejahteraan sosialnya  karena  anak  merupakan  individu yang  akan  meneruskan  cita-cita  bangsa  dan menjadi  generasi  penerus  suatu  negara  (Fitri, Riana  &  Fedryansyah,  2015).  Mendidik  anak
adalah  tugas  yang  mulia  yang  di  amanatkan oleh  tuhan  kepada  orang  tua,  oleh  karena  itu perlindungan  dan  mendidik  anak  tersebut adalah tanggung jawab orang tua (Nurisman & Tan,  2019).  Tugas  orang  tua  tidak  hanya memberikan  kebutuhan  sehari-hari  untuk bertahan  hidup  anaknya,  melainkan  anak  juga sangat  membutuhkan  perhatian  yang  intensif
dari orang tua (Hidaya, & Muharuddin, 2020). Sejalan  dengan  mewujudkan  sumber  daya manusia di Indonesia yang berkualitas tentulah anak  tersebut  harus  diasuh,  diayomi,  dididik, dihormati sebab posisi anak sangat penting dan strategis  sebagai  suatu  potensi  emas  tumbuh kembangnya  suatu  bangsa  dimasa  depan (Sudrajat, & Tamara, 2018).
Perlindungan  anak  adalah  bagian  dari “Hak  Asasi  Manusia”  yang  wajib  dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  bahkan negara  (Yudha  &  Utari,  2020;  Aprilianda, 2017). Negara merupakan pihak yang mempunyai  peran  khusus  terhadap  anak-anak terutama  anak  yang  tidak  mempunyai  orang tua/keluarga  inti  lagi,  karena  mereka  adalah titipan  atau  amanah  UUD  NRI  1945  yang harus  dipelihara,  dirawat,  dibina,  dididik  atau dipenuhi  hak-haknya.  Menurut  “Pasal  20 Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak”    atau  UU  Perlindungan Anak,  menyebutkan  “negara,  pemerintah, pemerintah daerah, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak”.  Berkaca pada ketentuan “Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945” ditegaskan pula “setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi”.
Kekerasan  anak  biasanya  terjadi  karena kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang  dipotensikan  dapat  membahayakan, memberikan ancaman terhadap anak. “Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  segala bentuk  perbuatan  atau  tindakan  terhadap  anak yang  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  mental, psikis,  emosi  dan  penelantaran  termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat”
(Firdaus,  2012).  Dewasa  ini  kekerasan terhadap  anak  juga  telah  terjadi  di  Panti Asuhan,  contohnya  di  Kota  Batam.  Panti Asuhan Rizki Khairunisa yang berada di Kota Batam,
berdasarkan
“Putusan
1127/Pid.B/2015/PN.Btm” telah terbukti
melakukan  kekerasan  terhadap  anak,  contoh lainya  adalah  panti  asuhan  Yaa  Bunayyan Rempang Cate.
Menurut Mega Ayu Ratnasari
“penelantaran  anak  ke  panti  asuhan  sudah
menjadi  sebuah  pilihan  bagi  masyarakat khususnya  kelas  menenganh  bawah,  penitipan anak di panti asuhan ini adalah pilihan terakhir di karenakan masalah ekonomi dimana mereka di  tuntut  dengan  biaya  hidup  yang  tinggi” (Ratnasari,  2018).  “Panti  Asuhan  merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan  kesejahteraan  sosial  bagi  anak terlantar  agar  mereka  dapat  tumbuh  kembang secara  wajar  baik  rohani,  jasmani  maupun sosialnya”  (Rudiyah,  2019).  Panti  Asuhan diharapkan  mampu  melaksanakan  kuasa  asuh atas  anak  yang  diartikan  sebagai  kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta  minatnya  (Ratnasari,  2018).  Sehingga dalam  kehadirannya  suatu  Panti  Asuhan diharapkan  mampu  memberikan  lingkungan yang  nyaman  dan  menyenangkan  demi perkembangan  jiwa  yang  baik  bagi  para  anak asuhnya.
Berbicara  tentang  anak  terlantar  yang kesejahteraanya  tidak  terpenuhi  dan  kurang mendapatkan  perlindungan,  maka  negaralah yang bertanggug jawab atas kesejahteraan dan memberikan  perlindungan  kepada  sang  anak tersebut  (Djawas  &  Fajrina,  2019;  Rudiyah, 2019).  Maka  adanya  suatu  Panti  Asuhan seharusnya bertugas memberikan kesejahteraan  dan  perlindungan  terhadap  anak agar  si  anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang menjadi  penerus  bangsa  yang  cedas  bukanlah sebaliknya  yang  menimbulkan  permasalahan baru seperti kekerasan terhadap anak (Rudiyah, 2019).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  fokus kajian  penelitian ini  adalah  kekerasan  di  Panti Asuhan  di  Kota  Batam  perspektif Sustainable Development  Goals (SDGs).  “ Sustainable Development  Goals adalah  merupakan  suatu rencana  aksi  global  yang  disepakati  oleh  para pemimpin  dunia,  termasuk  Indonesia,  guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan  dan  melindungi  lingkungan” (Tan,  2020). Sustainable  Development  Goals berisi  17  Tujuan  dan  169  Target  yang diharapkan  dapat  dicapai  pada  tahun  2030 (Tan,  2020;  Bakri,  Rustiadi,  Fauzi  & Adiwibowo,  2018).  Penelitian  sebelumnya
telah dilakukan oleh: 1) Laurensius Arliman S. pada  tahun  2017  yang  mengkaji  “reformasi penegakan  hukum  kekerasan  seksual  terhadap anak  sebagai  bentuk  perlindungan  anak berkelanjutan” (Arliman,
2017); 2)
Muhammad  pada  tahun  2009  yang  mengkaji “aspek  perlindungan  dalam  tindak  kekerasan (bullying)  terhadap  siswa korban  kekerasan  di sekolah”    (Muhammad,  2009);  3)  Ayu Setyaningrum  dan  Ridwan  Arifin  pada  tahun 2019 yang mengkaji “analisis upaya perlindungan  dan  pemulihan  terhadap  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) khususnya anak-anak dan perempuan” (Setyaningrum  &  Arifin,  2019);  4)  Roy Syahputra  pada  tahun  2018  yang  mengkaji “penanggulangan  terhadap  tindakan  kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan  anak”  (Syahputra,  2018);  dan 5) Rabiah  Al  Adawiah  pada  tahun  2015  yang mengkaji  “upaya  pencegahan  kekerasan terhadap  anak”  (Al  Adawiah,  2015). Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  maka terdapat  perbedaan  fokus  pada  penelitian  ini, yang  mana  penelitian  ini  lebih  berfokus  pada kekerasan  di  Panti  Asuhan  berdasarkan perspektif Sustainable  Development  Goals (SDGs).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian hukum  normatif.  Metode  penelitian  ini  adalah metode  yang  mengkaji  hukum  berdasarkan “studi kepustakaan”, yang meneliti berdasarkan  bahan  pustaka  berupa  data sekunder  (“data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung”)  (Shahrullah,  Syarief,  Sudirman  & Surya,  2020).  Data  dari  penelitian  ini  berupa “bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier”.  Bahan  hukum primer  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan  seperti  “Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak”, “Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia” dan peraturan perundang- undangan lainnya. Bahan hukum sekunder dan tersier  adalah  bahan  hukum  pendukung  yang menjelaskan  bahan  hukum  primer  berupa artikel  ilmiah,  buku  maupun  artikel  online ( website ).  Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini
adalah  teknik  analisis  deskriptif-kualitatif, yang  mengutakan  suatu  kegiatan  proses berpikir  deduktif  untuk  memahami  realitas permasalahan  dalam  penelitian.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual  (Tan  &  Hasibuan, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan di Panti Asuhan di Kota Batam-Indonesia Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik, mental,  maupun  sosial.  Untuk  itu,  perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan hak-haknya  tanpa  perlakuan  diskriminatif (Arliman, 2017).
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan,  Di  Indonesia,  perlunya perlindungan  terhadap  anak  didasarkan  atas tiga  pemahaman,  yaitu  (Muhammad,  2009): “ Pertama ,  anak  dipahami  sebagai  bagian  dari warga  negara  yang  wajib  dilindungi  oleh negara”; “ Kedua , anak merupakan amanah dan karunia  Tuhan  yang  di  dalamnya  melekat harkat  dan  martabat  manusia  seutuhnya”;  dan “ Ketiga ,  anak  merupakan  generasi  penerus cita-cita  bangsa  dan  menjamin  eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.
Negara  melihat  anak  sebagai  generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini  ditegaskan  dalam  UU  Perlindungan  Anak yang  menyebutkan  “agar  setiap  anak  kelak mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut menjamin  kelangsungan eksistensi  bangsa dan negara pada masa depan, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik fisik,  mental,  maupun  sosial,  dan  berakhlak
mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan serta  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.
Negara  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak  dalam “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945” (UUD  NRI  1945)  dan beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  baik  yang  bersifat  nasional  maupun yang  bersifat  internasional.  Jaminan  ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan  “Konvensi  Hak  Anak  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of  The  Child ”  (Konvensi  Tentang  Hak-Hak Anak).
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk  memberikan  perlindungan dan  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi  anak sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawabnya (Hidaya,  &  Muharuddin,  2020).  Perlindungan terhadap  anak  yang  dilakukan  selama  ini belum  memberikan  jaminan  bagi  anak  untuk mendapatkan  perlakuan  dan  kesempatan  yang sesuai  dengan  kebutuhannya  dalam  berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan  upaya  perlindungan  terhadap Hak  Anak  oleh  Pemerintah  harus  didasarkan pada  prinsip  hak  asasi  manusia  yaitu penghormatan,  pemenuhan,  dan  perlindungan atas hak anak.
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang diberikan  oleh  Tuhan  kepada  setiap  pribadi manusia sejak lahir. Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut UU Hak Asasi Manusia adalah  “seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan  martabat  manusia”.  Kemudian  menurut ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UU  HAM menyatakan  bahwa  “kewajiban  dasar  manusia adalah  seperangkat  kewajiban  yang  apabila
tidak  dilaksanakan,  tidak  memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia”.
UU  Hak  Asasi  Manusia  juga  mengatur tentang “hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak”. Pada Pasal 52 Ayat (1) UU Hak Asasi Manusia menegaskan  “setiap  anak  berhak  atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat,  dan  negara”.  Kemudian  Ayat  (2) megegaskan  “hak  anak  adalah  hak  asasi manusia  dan  untuk  kepentingannya  hak  anak itu  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan sejak dalam kandungan”.
Selain UU Hak Asasi Manusia, pengaturan  perlindungan  terhadap  anak  juga diatur  dalam  “Undang-Undang  No.  35  Tahun 2014 tentang perlindungan anak” (UU
Perlindungan Anak). Di dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan  “anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Angka  2  menegaskan  “perlindungan  anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian  angka  12  menyatakan  “hak  anak adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  9  UU Perlindungan  Anak  ditegaskan  bahwa  “setiap anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai dengan minat dan bakat”; “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik, tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik, dan/atau pihak lain”.
Secara normatif, garis besar subtansi UU Perlindungan  anak  dinilai  mengatur  tentang hak  atas  perlindungan,  hak  untuk  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  serta hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  secara
manusiawi.  Namun,  secara    fakta  atau kenyataannya  sering  terjadi  pelanggaran  hak anak seperti pelecehan maupun kekerasan yang terjadi  terhadap  anak,  khsus  di  Kota  Batam sendiri,  dalam  rentan  berapa  tahun  terakhir terdapat  beberapa  kasus  pelecehan  atau kekerasan  terhadap  anak  yang  terjadi  di  panti asuhan.  Dalam  rentan  2  tahun  telah  terjadi  3 kasus  pelecehan  maupun  kekerasan  yang terjadi  di  panti  asuhan,  yaitu: Pertama,
berdasarkan “Putusan
1127/Pid.B/2015/PN.Btm” telah terjadi kekerasan  seksuaual  terhadap  belasan  orang anak  panti  asuhan  Rizki  Khairunnisa,  di  duga yang  melakukan  kekerasan  seksual  tersebut adalah  pemilik  panti  asuhan  tersebut  yang bernama  Elvita,  panti  asuhan  tersebut  terletak di  kawasan  kecamatan  batu  ampar,  kota Batam,  Kepulauan  Riau  (Batamnews,  2015); Kedua, telah  terjadi  dan  terbukti  adanya tindakan kekerasan terhadap anak panti asuhan Yaa Bunayyan Rempang Cate. Lima (5) orang anak  di  pukul  dan  pernah  di  lemparkan  ke dalam  kolam  karena  terlambat  makan,  selain itu salah satu seorang anak mengatakan dirinya pernah  ditenggelamkan  kedalam  drum  berisi air  pelaku  tersebut  di  duga  seorang  oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai pengelola panti (Ramadhan, 2014).
Pelecehan atau kekerasan diartikan suatu perihal  yang  bersifat,  berciri  keras,  perbuatan seseorang  yang  menyebabkan  cedera  atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan  fisik  atau  barang  orang  lain,  atau ada  paksaan  (Djawas,  &  Fajrina,  2019). Kekerasan  menurut  UU  Perlindungan  Anak yang  tertera  dalam  Pasal  1  Ayat  15a menyebutkan  “setiap  perbuatan  terhadap  anak yang  berakibat  munculnya  kesengsaraan,  atau penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual, dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum”.  Berkaca  pada  bunyi  pasal  tersebut, maka  diperlukan  perlindungan  terhadap  anak tersebut,  perlindungan  terhadap  anak  sebagai korban  pelecehan  atau  kekerasan  di  panti asuhan.
Menurut  Pasal  55  UU  Perlindungan Anak  ditegaskan  bahwa  “Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan pemeliharaan,  perawatan,  dan  rehabilitasi
sosial  Anak  terlantar,  baik  di  dalam  lembaga maupun di luar lembaga”; “untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan  anak  terlantar,  lembaga  pemerintah dan  lembaga  masyarakat  dapat  mengadakan kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  yang terkait”. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial  adalah Panti  Asuhan  yaitu  “lembaga  yang  dapat menggantikan fungsi keluarga dalam mendidik,  merawat,  dan  mengasuh  anak, seperti  terpenuhi  kebutuhan  fisik,  mental, maupun  sosialnya  sehingga  anak  dapat berkembang pribadinya”.
Panti Asuhan merupakan lembaga sosial yang  mempunyai  program  pelayanan  yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan  sosial  terutama  permasalahan kemiskinan,  kebodohan  dan  permasalahan anak  yatim  piatu,  anak  terlantar  yang berkembang  di  masyarakat  (Firdaus,  2012). UU  Perlindungan  Anak  dijelaskan  bahwa kaitan nya dengan penyelenggaraan pemeliharaan  dan  perawatan  anak  terlantar, lembaga  pemerintah  dan  lembaga  masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Panti  asuhan  diartikan  sebagai  rumah,  tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu dan yatim piatu.
Dinas  sosial  sebagai  lembaga  yang mengawasi  panti  asuhan  mengatakan  bahwa “Panti  asuhan  adalah  suatu  lembaga  usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung  jawab  untuk  memberikan  pelayanan kesejahteraan  sosial  kepada  anak  telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan  pengganti  fisik,  mental,  dan  sosial pada  anak  asuh,  sehingga  memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan  kepribadiannya  sesuai  dengan yang  diharapkan  sebagai  bagian  dari  generasi penerus  cita-cita  bangsa  dan  sebagai  insan yang  akan  turut  serta  aktif  di  dalam  bidang pembangunan  nasional”  (Firdaus,  2012).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  panti  asuhan  merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang
bertanggung  jawab  memberikan  pelayanan pengganti  dalam  pemenuhan  kebutuhan  fisik, mental,  dan  sosial  pada  anak  asuhnya, sehingga  mereka  memperoleh  kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan  kepribadian  sesuai  dengan harapan.
UU  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  13 Ayat (1) yang mengatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak  lain  mana  pun  yang  bertanggung  jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan  dari  perlakuan  Diskriminasi; Eksploitasi  baik  ekonomi  maupun  seksual; Penelantaran,  Kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan;  Ketidakadilan;  dan  Perlakuan salah  lainnya”.  Menurut  yurisprudensi,  yang dimaksud  dengan  kata  penganiayaan  yaitu sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak  enak (penderitaan),  rasa  sakit,  atau  luka.  Contoh “rasa  sakit”  tersebut  misalnya  diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan  sebagainya.  Pasal  yang  menjerat  pelaku penganiayaan  anak  ini  diatur  khusus  dalam Pasal  76C  UU  Perlindungan  Anak  yang menegaskan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sementara  sanksi  bagi  orang  yang  melanggar (pelaku  kekerasan/penganiayaan)  ditentukan dalam  Pasal  80  UU  Perlindungan  Anak.  Pasal 81 Ayat (6) UU Perlindungan Anak menjelaskan  “pemerkosaan  terhadap  anak selain  dikenai  pidana  pelaku  dapat  dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas  pelaku”,  Pasal  81  Ayat  (5)  UU Perlindungan  Anak  menjelaskan    “dalam  hal tindak pidana pemerkosaan anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa, penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal dunia,  pelaku  dipidana  mati,  seumur  hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
Sistem  penegakan  hukum  di  Indonesia dipengaruhi  oleh  para  penegak  hukumnya, yang dikenal sebagai aparat penegak hukum di Indonesia  adalah  “Polisi,  Jaksa,  Hakim”. Selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang  Pengacara  juga  dapat  dipandang
sebagai  aparat  penegak  hukum  karena  tugas- tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari  seseorang  dalam  rangka  memperoleh pelayanan  hukum  (Setyaningrum  &  Arifin, 2019). Salah satu faktor yang memegang peran penting  dalam  penegakan  hukum  terhadap perlindungan  anak  adalah  penegak  hukumnya sendiri, dalam kasus kekerasan pada anak yang cukup  berperan  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu masyarakat dan lingkungan,  kurangnya  perhatian  masyarakat akan  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap anak.  Hal  ini  terbukti  dari  tingginya  angka kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua terhadap  anaknya  dilakukan  ka,  kekerasan yang terjadi di panti asuhan  maupun lembaga lainnya,  atau  oleh  lingkungan  tempat  tinggal sang anak (Hidaya, & Muharuddin, 2020).
Penyebab  kekerasan  anak  di  panti asuhan dikarenakan 2 faktor yaitu (Setyaningrum  &  Arifin,  2019):  1).  “Faktor ekonomi khususnya panti asuhan yang dikelola oleh  masyarakat,  tekanan  ekonomi  faktor utama  munculnya  kekerasan  terhadap  anak, fungsi ekonomi merupakan dasar berlangsungnya  panti  asuhan,  keterbatasan ekonomi  dipanti  asuhan  menyebabkan  anak- anak  menjadi  terlantar  bahkan  dieksploitasi untuk  membantu  pemasukan  dipanti  asuhan”; 2). “Faktor pola pengasuhan, bagian terpenting dalam mendidik anak dipanti asuhan, umumnya  pola  pengasuhan  dipanti  asuhan memberikan  hukuman  pada  saat  anak-anak melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan  tidak  jarang  menjurus  kepada kekerasan  anak  seperti  dipukul,  dijemur  dll, hukuman  berfungsi  memberikan  efek  jera terhadap  anak  dengan  alasan  penegakan kedisiplinan dan pendidikan anak”.
Pelecehan  seksual  merupakan  suatu tindak  kejahatan  yang  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  diistilahkan dengan  pencabulan,  oleh  karena  itu  pada umumnya  diatur  dalam  Pasal  289  KUHAP yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan suatu  perbuatan  cabul,  diancam  karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.
Ancaman bagi kekerasan maupun pelecehan seksual diatur dalam UU Perlindungan
Anak Pasal 82 yang menyebutkan  “Setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan  cabul,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 15  (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak  Rp.300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp.  60.000.000,00 (enam  puluh  juta  rupiah)”.  Ancaman  sanksi pidana  yang  tertuang  dalam  pasal  81  ayat  (1) UU No. 35 Tahun 2014 paling singkat 5 (lima) tahun  dan  palinglama  15  (lima  belas)  tahun penjara  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000  (lima  milyar  rupiah).  Adapun bunyi  rumusan  pasal  76D  UU  No.  35  Tahun 2014  sebagai  berikut:  “setiap  orang  dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain”.
Pengurus  Panti  Asuhan  bertanggung jawab  secara  pidana  apabila  terjadi  tindak pidana yang  menimbulkan  korban jiwa karena pengurus  merupakan  organ  penting  dalam Panti Asuhan, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Yayasan”  di dalam  Pasal  35  ayat  (1)  yang  menegaskan “pengurus dapat bertanggung jawab penuh atas kepengurus  yayasan  untuk  kepentingan  dan tujuan yayasan serta berhak  mewakili yayasan baik  di  dalam  maupun  diluar  pengadilan”.  Di dalam  pasal  ini  juga  menjelaskan  bahwa “pengurus  juga  di  beri  wewenang  untuk mewakili  yayasan  baik  di  dalam  maupun  di luar  pengadilan”  sehingga  pengurus  yayasan dalam  hal  ini  Panti  Asuhan  dapat  dikenakan Pasal  78  UU  Perlindungan  Anak  yang menyatakan,  “Setiap  orang  yang  mengetahui dan  sengaja  membiarkan  anak  dalam  situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak yang  tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya (napza),  anak  korban  penculikan,  anak  korban perdagangan,  atau  anak  korban  kekerasan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan  harus  dibantu,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Berdasarkan pasal diatas dapat dikatakan
“bahwa  tindak  pelecehan  seksual  merupakan suatu  perbuatan  yang  sengaja,  yang  dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian  kebohongan  atau  membujuk  anak untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan pelecehan  seksual.  Sanksi  hukum  yang  berat semata  tidak  cukup  untuk  memberantas  dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan  dan  anak,  karena  itu  diperlukan upaya  hukum  yang  komprehensif.  Perlu dilakukan  tindakan  preventif  di  masyarakat, dengan  memberikan  sosialisasi  perundang- undangan  terkait  dengan  tindakan  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak,  melalui pendidikan formal dan non formal”. Kemudian diperlukan “peran orang tua, tokoh masyarakat sangat  dibutuhkan  dalam  upaya  preventif timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya preventif ini harus dimulai dari keluarga/rumah tangga” (Setyaningrum  &  Arifin,  2019).  Untuk  itu, pembelajaran  sosial  yang  berkualitas  di  dalam rumah  tangga  atas  dasar  iman  dan  taqwa menjadi sangat penting untuk tumbuh kembangnya generasi yang berkualitas, sehingga tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan terjadi lagi dimasyarakat.

## Perlindungan  Anak  Terhadap  Kekerasan
Perspektif Sustainable  Development  Goals (SDGs)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau  yang  lebih  dikenal  denagn Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah “program  pembangunan  dunia  yang  mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat  dunia  dan  melestarikan  alam dengan  terdapat  17  tujuan  utama  dan  169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah  disepakati”. Sustainable  Development Goals merumuskan 17 tujuan tersebut kedalam 4  pilar  yang  dibagi  menjadi  (Christmas  & Hardiyanti,  2020):  1).  “Pilar  pembangunan sosial  merupakan  tercapainya  pemenuhan  hak
dasar  manuasia  yang  berkualitas  secara  adil dan  setara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan bagi seluruh masyarakat”; 2). “Pilar Pembangunan ekonomi merupakan tercapainya pertumbuhan  ekonomi  berkualitas  melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan”;
3). “Pilar
pembangunan lingkungan merupakan tercapainya pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan”;  dan  4).  “Pilar  pembangunan hukum dan tata kelola merupakan terwujudnya kepastian  hukum  dan  tata  kelola  yang  efektif, transparan,  akuntabel,  dan  partisipasif  untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum”.
Indonesia  sebagai  bagian  dari  negara yang  telah  ikut  serta  menyepakati Sustainable Development  Goals dengan  tujuan  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  terutama dalam  tujuan  pembangunan  sosial.  Dalam pembangunan  sosial  ada  5  tujuan  yang diharapkan  dapat  dicapai  oleh  pemerintah Indonesia  yaitu  tanpa  kemiskinan,  tanpa kelaparan,  kehidupan  sehat  dan  sejahtera, kualitas  pendidikan  serta  kesetraan  gender. Dalam pelaksanaannya presiden sebagai kepala  negara  sekaligus  sebagai  ketua  tim pelaksana  dalam  mewujudkan Sustainable Development Goals telah membentuk “Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  59 Tahun  2017.  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan”.  Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pilar pembangunan  sosial  menyebutkan  tujuan kelima  adalah  “mencapai  kesetaraan  gender dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan  anak”  (Rahmawati,  Clarissa,
Dewi, 2019). Sebelum adanya
kesepakatan
Sustainable  Development  Goals, Pemerintah
Indonesia  telah  mengatur  aturan  hukum mengenai perlindungan anak dengan membentuk  UU  Perlindungan  Anak  yang merupakan  produk  hukum  sebagai  upaya preventif yang “menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Secara garis besar perlindungan anak  sejalan  dengan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Tujuan pembentukan UU Perlindungan Anak dimaksudakan  untuk  memberikan  hak  kepada warga  negara  khususnya  rasa  aman  dan  bebas dari segala bentuk kekerasan, melindungi anak dalam  segala  aspek  merupakan  bagian  dari kegiatan pembangunan negara, terutama dalam memajukan  negara.  Aksi  ini  bertujuan  untuk menciptakan  kehidupan  yang  terbaik  bagi anak-anak  yang  diharapkan  menjadi  penerus bangsa  yang  memiliki  potensi,  ketahanan, nasionalisme  yang  berakhlak  mulia  dan  nilai- nilai Pancasila, serta kemauan yang kuat untuk melindungi  persatuan  bangsa  dan  negara (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020).
Kolerasi antara perlindungan anak dengan  SDGs  terlihat  dari  pilar  pembangunan sosial,  terdapat  memiliki  4  tujuan  atau goals, yaitu (Morita, Okitasari, & Masuda, 2020): 1). “Tanpa  Kemiskinan,  terjadinya  kekerasan terhadap  anak  yaitu  kemiskinan,  ditambah dengan pemahaman orang tua yang salah, anak sebagai pihak yang lemah semakin dikorbankan  ditengah  kesulitan  ekonomi  yang dihadapi”;  2).  “Tanpa  Kelaparan,  tidak  semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh  pangan  yang  dibutuhkan,  dan  hal ini  mengarah  pada  kelaparan  dan  kekurangan gizi  dalam  skala  besar,  mengakibatkan  stress terhadap  orang  tua  yang  ingin  memberikan pangan  terhadap  anak,  stress  dari  orang  tua dapat  mengakibatkan  kekerasan  terhadap  anak tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya ekonomi”; 3). “Kehidupan  Sehat  dan Sejahtera, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala  usia,  agar  tidak  terjadi  kekerasan terhadap anak maupun kejahatan lain nya”; 4). “Kesetaraan  Gender,  tidak  ada  perbedaan perempuan  dan  laki-laki  dan  menghilangkan kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di segala  usia,  kekerasan  terhadap  gender  dan seksual  semakin  marak  terjadi,  dan  sering berakhir kebal hukum”.
Kesetaraan  gender  bertujuan  untuk menghapuskan  kekerasan  dan  diskriminasi terhadap  perempuan  dan  anak  dalam  aspek kehidupan.  Upaya  yang  dapat  dilakukan dengan mencoba berbagai cara untuk
tercapainya kesetaraan gender terhadap perempuan  dan  anak  serta  memastikan  bahwa mereka  memiliki  kesempatan  yang  mencapai kesetaraan gender dalam pemerdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak.  Menurut fakta  di  dunia,  ada  banyak  bentuk  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di  negara berkembang  daripada  negara  maju  (Latief  & Santoso, 2020). Kekerasan hal ini menyebabkan keterbelakangan dan ketidaksetaraan
perempuan dalam pembangunan dibandingkan tidak hanya dengan  kemajuan  laki-laki,  tetapi  juga  dengan pemberdayaan  perempuan  sendiri  di  negara maju.  Tidak  ada  satu  wilayah  pun  di  negara dunia  ketiga  di  mana  perempuan  telah menikmati  kesetaraan  dalam  hak-hak  hukum, sosial  dan  ekonomi.  Kesetaraan  gender  dalam kesempatan  dan  kendali  atas  sumber  daya, ekonomi,  kekuasaan,  dan  partisipasi  politik terjadi  di  mana-mana.  Dengan  demikian mempromosikan  kesetaraan  gender  adalah bagian utama dari strategi pembangunan sosial dalam  rangka  untuk  memberdayakan  semua orang  baik  perempuan  maupun laki-laki-untuk mengentaskan  diri  dari  kemiskinan  dan meningkatkan  taraf  hidup  mereka  sehingga segala  bentuk  kekerasan  yang  terjadi  dalam lingkungan sosial dapat menurun.
Berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas)  sebagai  lembaga  negara yang bertujuan untuk mengawasi atau melakukan  upaya  dalam  pencapaian  SDGs mengatakan dalam indikator kebiasaan kekerasan  terhadap  anak  ada  3  jenis  bentuk kekerasan  yang  terjadi  terhadap  anak:  1). “Kekerasan  Seksual,  percobaan  hubungan seksual  yang  tidak  diinginkan,  hubungan seksual  dengan  dengan  paksaan  fisik,  dan hubungan  seksual di bawah  tekanan  non  fisik, termasuk  melalui  penipuan,  ancaman,  rayuan, eksploitasi  seksual  dan  Eksploitasi  tanpa hubungan”;  2).  “Kekerasan  Fisik,  ditunjukkan dengan perilaku menukul, menendang, mencambuk  atau  memukul  dengan  benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan  atau  membakar  dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain”; 3). “Kekerasan Emosional,  Kekerasan  emosional  mencakup
kegagalan  menyediakan  lingkungan  yang sesuai  dan  mendukung  sehingga  anak  dapat mengembangkan  kemampuan  sosial  secara keseluruhan dan stabil berdasarkan potensi dan kemampuan  pribadinya”  (Kementerian  PPN/ Bappenas, 2020).
Isu  kekerasan  seksual  terhadap  anak merupakan  sesuatu  hal  yang  harus  mendapat perhatian  dari  pemerintah  sebab  akibat  yang ditimbulkan  dari  berbagai  macam  bentuk kekerasan  tidak  hanya  dapat  menggangu kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan  tetapi  juga  menjadi  ancaman kekerasan  yang  akan  diturunkan  ke  generasi berikutnya  (Setyaningrum  &  Arifin,  2019). Kekerasan  terhadap  anak  sering  terjadi  dalam kehidupan masyarakat baik di dalam lingkungan  keluarga  maupun  panti  asuhan, sehingga  perlunya  peran  dari  Dinas  Sosial dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  panti asuhan sehingga upaya dalam mengurangi atau meniadakan  segala  bentuk  kekerasan  dalam lingkungan  panti  asuhan  tidak  terjadi  kembali dikarenakan  anak  yang  berada  dalam  panti asuhan  merupakan  generasi  penerus  bangsa yang  sejalan  dengan  tujuan  dari Sustainable Development  Goals yaitu  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat seluruh dunia.

## SIMPULAN
Perlindungan anak menurut UU
Perlindungan Anak merupakan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Menyikapi masih terjadinya kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak di panti asuhan anak, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah untuk  mengatasi  hal  tersebut,  dikarenakan pemerintah  memiliki  peran  penting  untuk melindungi  anak  sesuai  dengan  ketentuan  UU yang  berlaku,  terdapat  pasal  yang  menjerat pelaku  penganiayaan  anak  ini  diatur  khusus dalam  Pasal  76C  UU  Perlindungan  Anak, sementara  sanksi  bagi  orang  yang  melanggar (pelaku  kekerasan/penganiayaan)  ditentukan dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

## SARAN
Mewujudkan kesejahteraan tanpa kekerasan  pada  anak  di  panti  asuhan, pemerintah perlu mengetatkan proses perizinan pendirian panti asuhan anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah marak berdirinya panti asuhan anak  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Pada kenyataannya,  beberapa  kasus  anak  dalam panti asuhan disebabkan persoalan perekonomian  keluarga  dapat  mendorong orang  tua  memasukan  anak  mereka  ke  panti asuhan,  sehingga  perlunya  peran  dari  Dinas Sosial  dalam  melakukan  pengawasan terhadap panti asuhan sehingga upaya dalam mengurangi  atau  meniadakan  segala  bentuk kekerasan dalam lingkungan panti asuhan tidak terjadi  kembali  dikarenakan  anak  yang  berada dalam  panti  asuhan  merupakan  generasi penerus  bangsa  yang  sejalan  dengan  tujuan dari Sustainable  Development  Goals yaitu untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Adawiah,  R.  (2015).  Upaya  Pencegahan
Kekerasan
Terhadap Anak. Jurnal Keamanan Nasional , 1 (2), 279-296.
Aprilianda,  N.  (2017).  Perlindungan  Anak Korban  Kekerasan  Seksual  Melalui Pendekatan  Keadilan  Restoratif. Arena hukum , 10 (2), 309-332.
Arliman,  L.  (2017).  Reformasi  Penegakan Hukum  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak  Sebagai  Bentuk  Perlindungan Anak  Berkelanjutan. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 19 (2), 305-326.
Bakri,  B.,  Rustiadi,  E.,  Fauzi,  A.,  & Adiwibowo, S. (2018). Regional sustainable  development  indicators  for developing  countries:  case  study  of provinces  in  Indonesia. International
Journal of Sustainable Development , 21 (1-4), 102-130. Batamnews.  (2015).  erbongkar!  Belasan  Anak Panti  Asuhan  Rizki  Khairunnisa  Batam Jadi Korban Sodomi. https://www.batamnews.co.id/berita- 7956-terbongkar-belasan-anak-panti- asuhan-rizki-khairunnisa-batam-jadi- korban-sodomi.html , Diakses 20 November 2020. Christmas,  S.  K.,  &  Hardiyanti,  M.  (2020). Implementasi Pengakuan Dan Penghormatan  Terhadap Masyarakat Hukum  Adat  Dayak  Iban  Semunying Dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals. Jurnal Meta-
Yuridis , 3 (2).
Djawas,  M.,  &  Fajrina,  R.  (2019).  Efektifitas Lembaga  Perlindungan  Anak  Terlantar: Studi  pada  Panti  Asuhan  Suci  Hati  di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga  dan  Hukum  Islam , 3 (2),  295- 321. Firdaus,  I.  (2012).  Kekerasan  terhadap  Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 1 (1), 24-32. Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015).  Perlindungan  Hak-Hak  Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat , 2 (1), 45–50.
Hidaya,  W.  A.,  &  Muharuddin,  M.  (2020). Penerapan  Diversi  Undang-Undang  No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  (Studi  Kasus Polres  Sorong  Kota). JUSTISI , 6 (2),  52-
63.
Kementerian  PPN/  Bappenas.  (2020). Pilar Pembangunan Sosial. Kedeputian Bidang  Kemaritiman  dan  Sumber  Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Bappenas) 2020.
Krisnamurti,  H.  (2020).  Pola  Pengasuhan terhadap  Anak  Dihubungkan  dengan Hukum Perlindungan Anak di Kelurahan Pasanggrahan  Kota Bandung. Jurnal
Pengabdian Tri Bhakti , 67-75.
Latief,  C.  M.  B.,  &  Santoso,  R.  S.  (2020). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Terhadap  Korban  Kekerasan  Berbasis Gender Di Kabupaten Wonogiri. Journal of  Public  Policy  and  Management
Review , 9 (3), 18-38.
Morita,  K.,  Okitasari,  M.,  &  Masuda,  H. (2020).  Analysis  of  national  and  local governance  systems  to  achieve  the sustainable  development  goals:  case studies of Japan and Indonesia. Sustainability  Science , 15 (1),
179-202. Muhammad,  M.  (2009).  Aspek  Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan  di  Sekolah  (Studi  Kasus  di Smk Kabupaten Banyumas). Jurnal Dinamika Hukum , 9 (3), 268-274.
Nurisman,  E.,  &  Tan,  S.  (2019).  Tinjauan Kriminologis  terhadap  Tindak  Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap  Anak  Kandung  (Studi  Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). Journal of Judicial Review , 21 (2), 41-59.
Rahmawati,  D.N.,  Clarissa,  A.,  Dewi,  S.A.T.
(2019).  Pembangunan  Manusia  Berbasis Gender. Kerja Sama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat

## Statistik.
Ramadhan,  J.A.  (2014).  4  Fakta  kekerasan anak  panti  asuhan  di  Batam  oleh  ustaz. https://www.merdeka.com/peristiwa/4- fakta-kekerasan-anak-panti-asuhan-di- batam-oleh-ustaz.html?page=1 ,  Diakses 10 Desember 2020.
Ratnasari, M. A. (2018). Perlindungan Hukum
Terhadap  Anak  Yang  Terlantar  Pada Yayasan Panti Asuhan. Perspektif , 23 (3),
176-183.
Rudiyah, S. (2019). Tindak Pidana Penelantaran  Terhadap  Anak  Dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak. Gema  Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya , 1 (1). Setyaningrum,  A.,  &  Arifin,  R.  (2019).
Analisis Upaya Perlindungan dan
Pemulihan  Terhadap  Korban  Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan
Hummanioramaniora , 3 (1), 9-19.
Shahrullah, R. S., Syarief, E., Sudirman, L., & Surya,  T.  (2020).  Analisis  Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap  Korban  Pemerkosaan  Di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15 (2), 251-263. Sudrajat,  H.,  &  Tamara,  B.  (2018).  Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang. Soumatera Law Review , 1 (2), 282-297. Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap  Tindakan  Kekerasan  Seksual pada  Anak  Ditinjau  dari  Undang- Undang Perlindungan Anak. Lex Crimen , 7 (3), 123-131.
Tan,  W.,  &  Hasibuan,  A.  P.  S.  (2019).
Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Kepariwisataan  Wisatawan  Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. Journal of Judicial Review , 21 (2), 145-167.
Tan,  W.  (2020).  Pemenuhan  Hak  Pendidikan
Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development  Goals  (SDGs). Supremasi
Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 29 (1),
46-59.
Yudha,  N.  K.,  &  Utari,  A.  A.  S.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Kertha Wicara: Journal Ilmu
Hukum , 9 (2), 1-15.