## GUGATAN HARTA BERSAMA (TELAAH SEMA NOMOR 3
TAHUN 2018)
Khoiri STAIN Bengkalis Email: rie_khay@yahoo.com

## Abstract
A common treasure is something that is acquired during a marriage. In the event of a divorce, each husband and wife is entitled to a fraction of the common property as long as there is no other  provision  in  the  marriage  covenant.  SEMA)  number  3  in  2018  states:  "a  mutual property lawsuit still pledged as a guarantee of a debt or that object carries a title dispute over a second transaction and beyond, a lawsuit should be found unacceptable. The study is aimed to analyze the SEMA. This study aims to analyze the SEMA. This research is a library research with  primary  legal  materials,  namely  SEMA  Number  3  in  2018,  while  secondary  legal materials  are  books,  journals,  articles  related  to  collective  assets.  After  that,  the  data  were analyzed using descriptions and content analysis methods . The result of the study is concluded that no one should be hurt, as the principle, mutual property and mutual debt will be created during marriage and mutual responsibility, there will need to be a revision and an addition to the KHI chapter and with the removal of the common property lawsuit that has been honored and is therefore in harmony with the rule: "Avoiding the harm comes before taking advantage."

## Key Words:   Lawsuit, Acommon Treasure, Sema No. 3 year 2018

## Abstrak
Harta bersama merupakan harta yang didapat selama ikatan pernikahan. Apabila terjadi perpisahan maka masing-masing dari pasangan suami-istri berhak separuh dari  harta  gono-gini  tersebut  selama  tidak  ditentukan  lain  dalam  sebuah kesepakatan perkawinan. SEMA nomor 3 tahun 2018 menyebutkan: " tuntutan atau gugatan terhadap harta bersama yang objek sengketannya masih digadikan (agunkan)  sebagai  sebuah  jaminan  utang/objek  tersebut  mengandung perselisihan  kepemilikan  akibat  dari  perbuatan  transaksi  suami-istri  dan seterusnya,  maka  gugatan  atas  objek  tersebut  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SEMA tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bahan hukum priemer yaitu SEMA Nomor  3  tahun  2018  sementara  bahan  hukum  skundernya  yaitu  buku,  jurnal, artikel yang berhubungan dengan harta bersama. Setelah itu data dianalisis dengan metode diskripsi dan conten analisis . Hasil penelitian disimpulkan SEMA tersebut menginginkan jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan, pada prinsipnya harta bersama dan hutang bersama diperoleh selama ikatan perkawinan dan menjadi tanggungjawab bersama, perlu ada revisi dan penambahan pasal KHI dan dengan ditolaknya gugatan harta bersama yang objek sengketannya masih diagunkan dan objek  tersebut   mengandung  sengketa   dan  seterusnya  sudah  sejalan  dengan
kaidah: " Menghindari  kemudharatan  harus  didahulukan  dari  pada  mengambil manfaat. "
Kata Kunci: Gugatan, Harta Bersama, Sema No. 3 tahun 2018

## Pendahuluan
Disebutkan  dalam  literatur  kitab  fiqih  klasik,  yang  disebut  dengan  harta bersama  yaitu  harta  kekayaan  yang  didapatkan  oleh  pasangan  suami  dan  istri selama  keduana  diikati  oleh  sebuah  tali  pernikahan,  atau  dengan  istilah  lain dijelaskan bahwa harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh dengan cara syirkah antara  pasangan  suami-istri  yang  menyebabkan  terjadi  perkumpulan terhadap harta yang satu dengan harta yang lain dan tidak bisa di pisahkan atau dibeda-bedakan lagi. 1
Sementara itu dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  116  tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan disebutkan yang intinya bahwa harta bersama/harta gono-gini adalah harta yang didapat selama ikatan pernikahan. 2
Menurut  Abdul  Manan,  sebagaimana  berdasarkan  putusan  Mahkamah Agung  tanggal  9  Desember  1959  Nomor:  424K/STP/1959  dalam  putusan tersebut dijelaskan bahwa: " Menurut yurisprudensi Mahakamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri  dengan masing-masing mendapat separuh bagian " . 3
Hal ini sejalan dengan ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 97, apabila  terjadi  perceraian  maka  dari  masing-masing  dari  pasangan  suami-istri berhak  mendapatkan  separuh  dari  harta  bersama  tersebut  selama  tidak  ada ditentukan  lain  dalam  sebuah  perjanjian  (kesepakatan)  dalam  perkawinan. Artinya, harta gono-gini yang didapat sepanjang ikatan pernikahan ketika terjadi perpisahan (perceraian) dikemudian hari, maka harta tersebut harus dibagi dua antara pasangan bekas suami dan istri. 4
1 Abdul  Manan, Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana, 2006), Cet. II, hlm. 109
2 Mahkamah  Agung  RI Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Peradila Agama, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2010), hlm.. 71 3 Abdul Manan, Op., Cit., hlm. 129 4 Mahkamah  Agung  RI, Instruksi  Presiden  RI  Nomor  01  Tahun  1991  Kompilasi Hukum  Islam, (Jakarta:  Dirjen  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Proyek  Penyuluhan Hukum Agama, 1996), hlm. 34
Menarik untuk diteliti disini adalah SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa:
" tuntutan atau gugatan terhadap harta bersama yang objek sengketannya masih digadikan (agunkan) sebagai sebuah jaminan utang/objek tersebut mengandung perselisihan  kepemilikan  akibat  dari  perbuatan  transaksi  suami-istri  dan seterusnya,  maka  gugatan  atas  objek  tersebut  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima. 5

## Metodologi
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  atau  disebut  dengan library research ), yaitu suatu pembahasan yang menggunakan sumber rujukan kepustakaan dengan metode mempelajari buku, kitab, putusan, ataupun informasi lainnya yang ada relevansi atau hubungan dengan lingkup pembahasaan 6 .
Bahan hukum primer dalam peneltian ini adalah SEMA Nomor 3 tahun 2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung  Tahun  2018  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan. Semena  itu  bahan  hukum  skundernya  adalah  berbentuk  buku,  jurnal,  artikel, kamus yang berhubungan dengan pembahasan.
Data dianalisis dengan metode diskripsi  yaitu sebuah metode penulisan dengan  cara  memaparkan/mendeskripsikan  sebuah  realitas  fenomena  seperti mana adanya yang dipilih atau diambil dari persepsi subyek 7 . Setelah itu dengan metode conten  analisis yakni  sebuah  cara  yang  di  pakai  untuk  mengidentifikasi, mempelajari  dan  setelah  itu  melakukan  sebuah  analisis  kepada  apa  yang  akan diselidiki 8 .
Telaah Kepustakaan
5 SEMA  Nomor  3  tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian III (A) 4
6 Bambang  Sugono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Gravindo Persada, 2009), hlm. 184
7 Seojono dan Abdurrahman, Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan) , (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), hlm. 23
8 Noeng  Muhaadjir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Yogyakarta:  Rake  Sarasin, 1991), hlm. 49
Menurut  Idris  Ramulyo  harta  bersama  disebut  juga  dengan  istilah  harta gono-gini  merupakan  harta  yang  didapatkan  secara  bersama-sama  antara pasangan suami/istri karena berkat usahanya, baik kedunya mendapatkan secara bersama-sama  ataupun  hanya  sang  suami  yang  bekerja  mencarinya  sementara istrinya  hanya  mengurus  rumah  tangga  serta  memelihara  anak-anak  di  rumah. Pada  prinsipnya  ialah  sekali  pasangan  suami-istri  terikat  dalam  kontrak  atau perjanjian pernikahan sebagai suami-istri, maka kesemuanya menjadi bersatu baik hartanya maupun anak-anak. 9
Dalam  aturan  KUH  Perdata  Pasal  119,  dijelaskan  bahwa  yang  maksud dengan harta bersama yaitu harta yang awal saat dimulainya pernikahan, maka menurut aturan hukum terbentuk harta bersama antara suami dan istri, selama terhadap hal itu tidak diadakan sebuah ketentuan-ketentuan lain dalam sebuah kontrak perkawinan. Harta bersama itu, selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak  boleh  dihilangkan  atau  diubah  dengan  sebuah  persetujuan  antara  suami istri. 10
Sementara itu menurut Subekti menjelaskan bahwa yang termasuk kedalam harta  bersama  adalah  semua  jenis  kekayaan  yang  didapat  selama  berjalannya sebuah ikatan perkawinan, dengan perbuatan suami-istri secara bersama. Namun tidak  usah  atau  perlu  dibuktikan  mengenai  masing-masing  barang  kekayaan berapa  sahamnya  suami-istri  dalam  memperolehnya,  karena  semua  harta  atau kekayaan  yang  didapat  ketika  waktu  perkawinan  dianggap sebagai  harta  gono- gini. 11
Harta benda dalam sebuah ikatan perkawinan dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:
1. Harta bersama adalah harta benda apa saja yang dihasilkan atau didapatkan secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri selama dalam waktu/tempo ikatan  pernikahan,  kecuali  yang  mereka  dapat/peroleh  sebagai  sebuah warisan ataupun pemberian khusus bagi salah seorang diantara suami-istri 12
2. Harta bawaan merupakan harta atau benda yang sudah dimiliki oleh masing- masing  pasangan  suami-istri  yang  didapat  sebelum  mereka  berdua
9 M.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.
10 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm.. 80 11 R.  Subekti, Hukum  Adat  Indonesia  Dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung , (Bandung: PT Alumni, 2013), Cet. 5, hlm.. 58.
12 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke 2, hlm.. 79.
melaksanakan  pernikahan,  baik  yang  didapat  berasal  dari  sebuah  warisan, hadiah, hibah atau usaha sumai-istri masing-msing. Harta bawaan semacam ini bukan termasuk dalam kritria harta bersama. 13
3. Harta  perolehan  merupakan  harta  atau  benda  yang  hanya  dimiliki  secara perorangan  oleh  masing-masing  pasangan  suami/istri  setelah  terjadinya sebuah ikatan pernikahan. 14 Harta jenis ini didapat bukan berasal dari usaha mereka berdua baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan sebuah hibah, hadiah atau warisan masing-masing pasangan suami-istri.
Namun  tatkala  sebelum  terjadi  pernikahan  sudah  dibentuk  semacam perjanjian nikah yang maksudnya memisahkan terhadap seluruh dari harta yang termasuk bawaan dan harta yang didapat antara pasangan suami dan istri tersebut, maka  ketika  terjadi  perpisahan, masing-masing dari  suami/istri  tersebut  hanya mendapatkan harta yang terdaftar atas nama mereka masing-masing. Karena tidak dikenal dengan istilah harta bersama atau awamnya " harta gono gini " . Dengan demikian,  dalam  sebuah  permasalahan  tersebut,  suami tidak  meiliki  hak  atas deviden dari usaha tersebut, termasuklah juga terhadap harta lain yang menjadi hak milik sang istri, begitu juga berlaku sebaliknya. 15
Namun, tatkala di antara pasngan suami istri belom pernah dibuat sebuah kesepakatan  kawin, maka  berdasarkan ketentuan  Pasal  119 Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  yang  dumulai  sejak  pernikahan  terjadi,  maka  demi hukum terbentuklah  percampuran  terhadap  harta  di  antara  sumai-istri  (jika perkawinan  dilakukan  sebelum  berlakunya UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan). Maka akibat hukumnya nya terhadap harta milik istri menjadi harta milik suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang dimaksud sebagai istilah harta bersama. Maka terhadap harta bersama, jika terjadi sebuah perceraian, maka harus dibagi  dua  atau  sama  rata  antara  suami  dan  istri. Pembagian  terhadap  harta bersama  tersebut  mencakup  segala  keuntungan  dan  kerugian  yang  didapatkan dari  usaha  maupun  upaya  yang  dilakukan  oleh  pasangan  suami/istri  tersebut selama mereka masih terikat dalam tali perkawinan. 16
Sedikit  agak  berbeda  dengan  sebuah  pengaturan  sebelum  berlakunya Undang-Undang  Perkawinan,  namun  setelah  berlakunya  Undang-Undang tersebut,  terhadap  harta  bersama  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan  diatur
13 Happy  Susanto, Pembagian  Harta  Gono-Gini  Saat  Terjadinya  Perceraian,
(Jakarta,Visi Media, 2008), hlm. 13
14 Ibid., hlm. 15 15 Irma Devita Purnama Sari, Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian, (Dalam Klinik Hukum Online.com, Diakses pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 11.00 Wib).
16 Ibid.,
dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Adapun yang  menjadi  sebuah  berbeda  yaitu  bagian  dari  harta  yang  mana  yang dikategorikan harta bersama. Dalam ketentuan KUHPerdata, semua bentuk harta yang dimiliki suami dan istri akan menjadi harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan,  yang  menjadi  gono-gini  adalah  harta  benda  yang  didapat  selama ikatan  perkawinan, sementara harta yang diperoleh sebelum  ikatan perkawinan menjadi  kategori  harta bawaan  dari  masing-masing  pasangan  suami  dan  istri. Harta gono-gini dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai sebuah hadiah  atau  warisan berada di  bawah  penguasaan  masing-masig  pasangan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh sebab itu dalam ketentuan yang terdapat  pada  Pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan,  jika  investasi  (harta) tersebut  diperoleh  dalam  masa  pernikahan,  maka  harta  tersebut  menjadi  harta bersama dimana harta tersebut harus dibagi adil antara pasangan suami dan istri dalam hal ketika terjadi sebuah perceraian. 17

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Dalam berbagai aturan yang berlaku terkhusus Undang-Undang Nomor 1 tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  kesemunya  merupakan aturan  yang  menjadi  rujukan  para  Hakim  dalam  memutus  sebuah  perkara  di Pengadilan Agama yang berhubungan salah satunya dengan kompetensi absolut yaitu  pembagian  harta  bersama.  Intinya  dalam  muatan  aturan  tersebut  seperti tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi permasalahan yang  menyangkut  harta  bersama  antara  suami-istri  maka  harta  tersebut  dibagi separoh atau dibagi dua antara pasangan suami dan istri (janda/duda).
Namun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung  Tahun  2018  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan disebutkan bahwa intinya jika terjadi gugatan harta bersama Hakim tidak serta merta  langsung  mengabulkan  permohonan  pemohon  tetapi  sebaliknya  bisa menolak atau tidak dapat diterima. Dalam surat edaran tersebut membuat dua alasan  yaitu  objek  yang  menjadi  sengketa  masih  diagunkan  sebagai  jaminan hutang dan obejek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi keduanya dan seterusnya.
Penulis melihat ada beberapa catatan penting dari Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA)  nomor  3  tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil
Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2018  sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu sebagai berikut:
1. SEMA tersebut menginginkan jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan. Maksudnya  jangan  sampai  dengan  dikabulkan  permohonan  gugatan terhadap harta bersama di Pengadilan Agama, ada pihak lain yang dirugikan. Sebagai  contoh  ketika  dalam  ikatan  pernikahan  pasangan  suami-istri meminjam  uang  di  bank  dengan  menggadaikan  sertifikat  rumah.  Namun seiring  berjalannya  waktu  dan  pembayaran  hutang  belum  selesai  di  bank, pasangan  suami-istri  tersebut  berpisah/bercerai  dan  setelah  perceraian terjadi perselisihan terhadap pembagian harta bersama. Karena tidak selesai dengan cara kekeluargaan ujung-ujungnya mereka mengajukan permasalahan ini  ke  Pengadilan  Agama.  Umpama  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama menerima  gugatan  salah  satu  pihak  dan  terjadi  pembagian  harta  bersama berdasarkan  putusan  pengadilan.  Harta  gono-gini  tersebut  kemudian dibagikan, setelah dibagikan terkadang ada pasangan suami-istri yang sudah bercerai tersebut langsung menjual pembagian harta bersama kepada orang lain meskipun tanpa ada surat. Maka pihak ketiga dalam hal ini bank akan kewalahan untuk melakukan sita terhadap barang anggunan hutang suami- istri  jika  terjadi  penunggakan  atau  macet  dalam  pembayaran  disebabkan objeknya sudah dijual. Kebanyakan kasus setelah terjadi perceraian  antara suami  dan  istri  mereka  saling  lepas  tanggungjawab  dan  lempar  tangan terhadap siapa yang akan meneruskan pembayaran hutang di bank tersebut. Namun  jika  gugatan  ini  ditolak  oleh  Pengadilan,  harta  bersama  tersebut belom dibagikan (masih ada) dan terjadi penunggakan hutang, maka pihak bank  akan  sangat  mudah  menyita  dan  melelang  harta  bersama  suami  istri tersebut yang dijadikan jaminan hutang di bank. Jika harta bersama tersebut sudah dijual ke pihak lain dan saling mengklaim kepemilikan kemudian pihak bank mengajukan gugatan dan menggugat pihak lain tersebut dan umpama Putusan Pengadilan memenangkan pihak bank karena punya Sertifikat Hak Milik (SHM), maka akan ada pihak lain lagi yang dirugikan selain pihak bank.
Maka  ketika  terjadi  sebuah  permasalahan  seperti  ini  bisa  kita  istilahkan dengan  ingin  menegakkan  sebuah  keadilan,  namun  harus  mengorbankan orang lain. Hal seperti ini lah yang tidak diinginkan dari SEMA tersebut;
2. Pada  prinsipnya  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama  ikatan perkawinan dan hutang bersama adalah hutang yang diperoleh selama ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2) yang  berbunyi:
" Pertanggungjaawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, dibebankan kepada harta bersama " . Maka, selama hutang bersama belum  selesai  meskipun  mereka  sudah  bercerai  dan  tidak  dalam  ikatan pernikahan  lagi  itu  tetap  menjadi  hutang  bersama  pasangan  suami-istri tersebut.  Jangan  sampai  hutang  bersama,  setelah  terjadi  perceraian  hanya mantan  suami  yang  membayar  dan  melunasinya  atau  sebaliknya  hutang tersebut  dibebankan  kepada  mantan  istrinya  untuk  membayar  dan melunasinya.  Maka  solusi  terbaik  adalah  harta  bersama  yang  diperoleh selama  perkawinan  tersebut  dijual,  kemudian  dilunasi  pinjaman  di  bank sisanya baru dibagi bersama. Atau alternatif lain yaitu selesiakan dulu hutang bersama dengan cara bayar bersama setiap bulannya, setelah selesai semua hutang di bank baru di bagi harta bersama tersebut;
3. Seharusnya ada revisi dan penambahan pasal terhadap Kompilasi Hukum Islam yang selama ini hanya sampai pasal 97 menjadi pasal 97 sampai ayat (2). Pasal 97: " Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan " . Menajdi  pasal  97  ayat  (1): " Janda  atau  duda  cerai  masing-masing  berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan " .  Ayat  (2)  “Gugatan  harta  bersama  yang  objek  sengketannya masih  diagunkan  sebagai  jaminan  utang  atau  objek  tersebut  mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut tidak bisa diajukan“. Bisa juga Mahkamah Agung melalui surat edarannya mensosialisasikan kepada pengdilan yang ada di bawahnya, namun  yang  namanya  sosialisasi  biasanya  ada  yang  tidak  sampai  kepada sasaran yang diinginkan. Hal ini bisa disebabkan akses atau lokasi yang jauh dan  susah  atau  para  pihak  yang  tidak  berada  di  tempat  (hadir)  atau  tidak menerimanya ketika surat ini diedarkan dan banyak lasan lain berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada;
4. Dengan ditolaknya terhadap gugatan harta bersama dimana terhadap objek yang menjadi sengketa masih dalam proses diagunkan karena menjadi sebuah jaminan  terhadap  utang  atau  objek  yang  menjadi  sengketa  mengandung sengketa  kepemilikan  yang  disebabkan  oleh  transaksi  suami-istri  dan seterusnya, maka Surat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sudah sejalan dengan kaidah fikih:
ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج َىلَع ُمّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُعْفَد
Maksudnya: " Menghindari  kemudharatan  harus  didahulukan  dari  pada  mengambil manfaat. "
Penjelasan dari kaidah ini ialah jika terjadi berbenturan dua hal yaitu menghilangkan  terhadap  sebuah kemudharatan terhadap  sesuatu  yang mendatangkan  sebuah kemaslahatan maka  terhadap  hal  tersebut  harus didahulukan yaitu menghilangkan sebuah kemudharatan . Maksudnya seperti ini, ketika harta bersama suami istri sudah dibagikan, maka masing-masing mereka bebas untuk mengunakan harta tersebut untuk keperluan apa saja, karena  hak  mereka  sudah  dibagikan  dan  itu  adalah  sebuah  kebaikan  atau maslahat.  Namun  perlu  diingat,  dengan  dibagikannya  harta  bersama  dari masing-masing suami istri tersebut ada pihak lain yang dirugikan atau akan timbul mudarat terhadap pihak ketiga, masa harta yang masih dijaminkan haus dibagi.  Maka,  dalam  kasus  seperti  ini  menunda  pembagian  harta  bersama sampai masa jaminan selesai lebih didahulukan daripada membagikan harta bersama  terhadap  suami  istri.  Kecuali  kalau madharat itu  lebih  kecil dibandingkan  dengan maslahat yang  akan  ditimbulkan.  Namun,  Penulis melihat  bawah kemudoratan yang  ditimbulkan  dari  dikabulkannya permohonan  gugatan  harta  bersama  yang  objek  sengketannya  masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan  akibat  transaksi  kedua  dan  seterusnya  lebih  besar  dari kemaslahatan yaitu  merugikan  pihak  ketiga  dan  seterusnya  dari  pada menguntungkan suami istri.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  Penelitian  yang  berjudul  Harta  Bersama  (Telaah  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018) yaitu sebagai berikut: SEMA tersebut  menginginkan  jangan  sampai  ada  pihak  lain  yang  dirugikan,  Pada prinsipnya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan hutang bersama adalah hutang yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan menjadi tanggungjawab bersama, Seharusnya ada revisi dan penambahan pasal terhadap Kompilasi Hukum Islam yang selama ini hanya sampai pasal 97 menjadi pasal  97  sampai  ayat  (2)  dan;  Dengan  ditolaknya  gugatan  harta  bersama  yang objek sengketannya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya sudah sejalan dengan kaidah: " Menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat. "

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2006), Cet. II. Bambang  sugono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT  Raja  Gravindo Persada, 2009). Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, (Jakarta,Visi Media, 2008). Irma Devita Purnama Sari, Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian, (Dalam Klinik Hukum Online.com, Diakses pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 11.00 Wib).
Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke 2. M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Mahkamah  Agung Republik  Indonesia, Himpunan Peraturan  Perundang-Undangan Tentang Peradila Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010). Mahkamah Agung Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01  Tahun  1991  Kompilasi  Hukum  Islam, (Jakarta:  Direktorat  Jendeal Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Proyek  Penyuluhan  Hukum Agama, 1996).
Noeng Muhaadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991). R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003).
Seojono  dan  Abdurrahman, Metode  Penelitian  (Suatu  Pengantar  dan  Penerapan) , (Jakarta: Rieneka Cipta,1999). Subekti, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung , (Bandung: PT Alumni, 2013), Cet. 5.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  nomor  3  tahun  2018  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.