## TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KESETARAAN GENDER
Johar Arifin UIN Suska Riau, Indonesia johar.arifin@uin-suska.ac.id
Ahmad Mas’ari UIN Suska Riau, Indonesia ahmad.mas’ari@uin-suska.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  bring  the  question,  is  there  any  relevance  of  gender  equality concept with high divorce number in PA Pekanbaru? The type of research used is research that is poured in the form of qualitative by using gender approach in Islam. Primary data sources  in  this  study  were  interviews  with  the  competent  parties  by  purposive  sampling. The conclusion of this study is that the paradigm of gender equality is a contributing factor to the height of divorce in PA Pekanbaru although not as the main factor. Gender equality here can be positive when it is associated with legal awareness for women as a solution to the  chaos  of  the  household  they  are  experiencing.  Conversely,  gender  equality  connotes negatively if the excess possessed by the woman is used as an excuse to sue her husband's divorce.  Although  informants  are  less  knowledgeable  about  conceptions  of  gender,  in general the views of informants have a conceptual appeal to the view of liberal feminism, in which women should have equal rights with men.
Keyword : Gender, Patriarchy, Divorce, Sues, Livelihood.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawa  pertanyaan,  apakah  ada  relevansi  konsep  kesetaraan gender  dengan  tingginya  angka  cerai  gugat  di  PA  Pekanbaru?  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  gender  dalam Islam.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang berkompeten secara purposive sampling. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa paradigma kesetaraan gender termasuk faktor penyumbang tingginya cerai gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai faktor  utama.  Kesetaraan  gender  di  sini  bisa  bermakna  positif  apabila  dikaitkan  dengan  kesadaran hukum  bagi  perempuan  sebagai  solusi  atas  kekisruhan  rumah  tangga  yang  dialaminya.  Sebaliknya, kesetaraan gender berkonotasi negatif apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan  untuk  menggugat  cerai  suaminya.  Walaupun  para  informan  tidak  terlalu  paham  terhadap konsepsi tentang gender, namun secara umum pandangan para informan memiliki kesesuaian konseptual dengan pandangan feminisme liberal, di mana perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki- laki.
Keyword : Gender, Patriarkhi, Cerai, Gugat, Nafkah.
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587)
Vol. 16, No. 2, 2017, Hal. 141 – 155

## A. PENDAHULUAN
Maraknya berbagai pemberitaan di media masa akhir-akhir ini tentang perceraian beberapa  figur  publik  sepertinya  merupakan  gambaran  dari  kondisi  gunung  es  yang terdapat  pada  masyarakat  Indonesia,  terutama  para  pasangan  suami-istri.  Banyaknya tokoh  atau  figur  publik  yang  disorot  seakan  menunjukkan  peningkatan  jumlah  kasus perceraian  sekarang  ini.  Sebagai  contoh  saja,  menurut  data  dari  bagian  kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, cerai gugat yang diajukan istri kepada suami meningkat drastis selama 2013. Dari 1.426 kasus perceraian, sebanyak 1.016 di antaranya diajukan kaum  istri  (cerai  gugat).  Sisanya  410  kasus,  diajukan  suami  (cerai  talak).  Jika dikalkulasikan, cerai gugat mencapai angka 70 persen dibanding cerai talak. Dari kasus yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  diketahui  banyak  gugat  cerai  diajukan wanita karir.
Tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri memberikan gambaran bahwa  sekarang  ini  pengetahuan  istri  terhadap  kesadaran  hukum  semakin  tinggi.  Istri tidak hanya mengekor keinginan suami di mana tugas istri tidak jauh dari dapur, sumur dan kasur.  Kemajuan pengetahuan yang dimiliki oleh kaum istri menjadikan keberadaan istri  di  rumah  tidak  boleh  lagi  dipandang  istri  sebagai  pelengkap  rumah  tangga yang keberadaanya hanya mengatur rumah dan menunggu uluran tangan dari sang suami.
Menurut  data angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru di atas, memang bisa  membuat  siapa  saja  tidak  percaya.  Betapa  tidak,  fakta  hancurnya  mahligai pernikahan  di  Kota  Pekanbaru  ini  sedang  jadi  trend  yang  terus  meningkat  setiap tahunnya.  Data  angka  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Pekanbaru  selalu  didominasi gugat cerai dari pada cerai talak, yang artinya lebih banyak perceraian karena permintaan kaum  hawa  dari  pada  permintaan  kaum  Adam.  Posisi  perempuan  kian  dipersalahkan ketika ada pendapat yang mengatakan  bahwa faktor utama penyebab perceraian adalah kekeliruan penerapan gender, di mana perempuan lebih dominan mengambil alih fungsi peran  laki-laki.  Kesetaraan  gender  yang  sekarang  ini  diperjuangkan  oleh  kaum perempuan  merupakan konsepsi yang sangat mengharapkan kesetaraan hubungan yang serasi dan harmonis antara kaum perempuan dengan kaum pria, di mana ide utama yang diangkat adalah wanita harus disetarakan dengan pria dalam segala bidang. Para pejuang gender menghendaki agar perempuan diberikan hak yang sama dengan laki-laki (gender equality).  Perempuan  harus  dibebaskan  dari  beban-beban  yang  menghambat kemandirian, sekalipun harus mereduksi nilai-nilai budaya dan agama.
Dalam  hal  ini  tentu  saja sebelum  gender itu  diterima  sebagai  suatu  konsep  yang memasyarakat,  terlebih  dahulu  haruslah  dipahami  permasalahan  kesetaraan  hak perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  dalam  memperoleh  pendidikan  maupun dalam  lingkungan  dunia  kerja. Ada  sebagian  masyarakat  yang  khawatir  dengan  adanya persamaan  gender  ini,  dan  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  kesetaraan  gender  dapat menjadi  penegasan  keseriusan  bersama  menjadikan  kesetaraan  gender  bukan  hanya sebagai wacana semata, namun juga aplikasi  serta menyokong kebijakan-kebijakan yan sudah ada mengenai hak serta perlindungan terutama bagi perempuan.
Banyaknya  keuntungan  yang  didapat  dari kesamaan  gender bukan  berarti  tanpa kekurangan.  Dalam kehidupan rumah tangga apabila seorang istri bekerja- apalagi kalau sama-sama  sering  lembur-  membuat  perhatian  terhadap  pasanganya  dan  anaknya menjadi terbengkalai. Padahal dalam sebuah rumah tangga  pembinaan hubungan antara suami istri sangatlah penting. Sering seorang suami atau istri baru menyadari belakangan ketika  hubungan antara  sang  suami atau  istri  sudah  mulai  kurang  harmonis.  Kalau  hal tersebut  dibiarkan  berlarut-larut,  maka  akan  mengakibatkan  rumah  tangga  mereka menjadi retak bahkan banyak juga yang berujung ke Pengadilan Agama.
Hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Secara ringkas pembahasan tulisan ini  adalah  perdebatan  peran  seorang  perempuan  dalam  rumah  tangga  antara  konsep kesetaraan gender serta korelasi dengan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Cerai Gugat Perspektif Hukum Positif dan Islam
Cerai gugat atau yang disebut dengan khulu’ , dengan mengutip pendapat  secara syariah  adalah  kata  yang  menunjukkan  atas  putusnya  hubungan  perkawinan  antara suami  istri  dengan  tebusan  [dari  istri]yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik sharih atau kinayah, maka sah khulu-nya dan terjadi  talak  ba’in  (Al-Jaziri).  Ibnu  Hajar  aAl-Asqalani  dalam  Fathaul-Bari mendefinisikan bahwa khulu’ adalah isteri yang menebus dirinya sendiri dengan harta yang  diberikan  kepada  suami.  (Al-Asqalani:  1409  H/  1989  M).  Adapun  pengertian dari cerai gugat menurut hukum di Indonesia yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud  sehingga  putus  hubungan  penggugat  (isteri)  dengan  tergugat.  Sedangkan
cerai  gugat  menurut  Pasal  73  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Jadi, cerai gugat (Dengan demikian, khulu’) merupakan bentuk  institusi  talak  yang  miliki  oleh  seorang  isteri  untuk  memutuskan  tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan.
Al-Syirazi  dalam  al-Muhadzdzab  menyatakan  bahwa khulu’ itu  boleh  secara mutlak  walaupun  tanpa  sebab  asalkan  kedua  suami  isteri  sama-sama  rela.    Apalagi kalau  karena  ada  sebab,  baik  sebab  yang  manusiawi  seperti  isteri  sudah  tidak  lagi mencintai suami, atau sebab yang syar’i seperti suami tidak shalat atau tidak memberi nafkah. (Al-Syirazi, 1407 H/1987 M).Kebolehan khulu’dalam Islam ini. Dasar hukum dari masalah gugat cerai khulu’ dalam Islam  adalah berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 229:
ُتْ يَ تاَء اَِّمِ اوُذُخَْتَ نَأ ْمُكَل ُّلَِيَ َلاَو ٍناَسْحِِبِ ُحيِرْسَت  ْوَأ  ٍفوُرْعَِبِ  ُكاَسْمِإَف ِنَتََّرَم ُقَلاَّطلا
َّنُهوُم نَأ َّلآِإ اًئْ يَش
َهوُدَتْعَ ت َلاَف ِالله ُدوُدُح َكْلِت ِهِب ْتَدَتْ فا اَميِف اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف ِالله َدوُدُح اَميِقُي َّلاَأ آَفاََيَ ا
َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئَلاْوُأَف ِالله َدوُدُح َّدَعَ تَ ي نَمَو .
Artinya:
“....jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya  tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  isteri  utuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).
Selain itu juga berdasarkan hadis Nabi:
َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِيِبَّنلا  َلَِإ  ٍساََّشَ ِنْب سْيَ ق ِنْب تِبَثَ ُةَأَرما  ْتَءاَج:َلاَق  ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َّللَّا  َلوُسَر َيَ :ْتَلاَقَ ف ىَّلَص َِّللَّاوُسَر َلاَقَ ف .َرْفُكْلا ُفاَخَأ  ِينَّأ َّلاِإ ِقُلُخ َلاَو ٍنْيِد  ِفِ  ٍتِبَثَ ىَلَع ُمِقنَأاَم اَهَ قَراَفَ ف ُهَرَمَأَو ِهْيَلَع ْتَّدَرَ ف .ْمَعَ ن :ْتَلاَقَ ف ُهَتَقيِدَح ِهْيَلَع َنْيِيدُرَ تَ ف :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله .
Artinya: Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku  tidak  membenci  Tsabit  dalam  agama  dan  akhlaknya.  Aku  hanya  takut  kufur.”  Maka Rasulullah Saw bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab, “Ya.”  Maka  ia  mengembalikan  kepadanya  dan  Rasulullah  Saw  memerintahkan  untuk menceraikannya,  dan  Tsabit  pun  menceraikannya.”(HR.  Bukhari)  sebuah  hadits  sahih  yang mengisahkan tentang istri Tsabit bin Qais bin Syammas bernama Jamilah binti Ubay bin Salil
yang  datang  pada  Rasulullah  dan  meminta  cerai  karena  tidak  mencintai  suaminya.  Rasulullah lalu menceraikan dia dengan suaminya setelah sang istri mengembalikan mahar.
Hukum  asal  dari khulu’ adalah  boleh  menurut  ijmak  ulama.  Baik  tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Khulu’ sah dalam keadaan konflik atau damai (Muzhar (ed), 2001). As-Syairazi dalam  Al-Muhadzab  menyatakan  bahwa khulu’ itu  boleh  secara  mutlak  walaupun tanpa  sebab  asalkan  kedua  suami  istri  sama-sama  rela.  Apalagi  kalau  karena  ada sebab, baik sebab yang manusiawi seperti istri sudah tidak lagi mencintai suami; atau sebab yang syar’i seperti suami tidak shalat atau tidak memberi nafkah (Muzhar (ed), 2001).
Pada  dasarnya,  seorang  wanita  (isteri)  haram  meminta  (menuntut)  cerai terhadap suaminya, kecuali adanya sebab yang dibenarkan,; seperti perlakuan suami yang  buruk  terhadap  dirinya,  tidak  mencukupkan  nafkahnya,  suka  memukul  dan menganiaya,  dan  semisalnya,-  atau  tidak  ada  rasa  suka  dalam  dirinya  terhadap suaminya sehingga membuatkan takut akan menelantarkan hak-hak suami. Meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat termasuk dosa besar yang wajib dijauhi dan ditinggalkan istri muslimah.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi:
اَُّيَُّأ
ةَّنَْلْا ُةَحِئاَر اَهْ يَلَع ٌماَرَحَف ٍسَْبَ اَم ِْيَْغ  ِفِ اًقلاَط اَهَجْوَز ْتَلَأَس ٍةَأَرْما Artinya:
Siapa  saja  wanita  yang  meminta  (menuntut)  cerai  kepada  suaminya  tanpa  alasan  yang dibenarkan,  maka  diharamkan  bau  surga  atas  wanita  tersebut.”  (HR.  Abu  Dawud,  aAl- Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
Syaikh  Muhammad  Abdurrahman  bin  Abdurrahim  al-Mubarakfuri,  penulis Tuhfahal-Ahwadzi, menjelaskan tentang makna “Diharamkannya bau surga baginya” adalah:  “Dia  dilarang  menciumnya,  atau  itu  terjadi  berkaitan  pada  satu  waktu  dan tidak  pada  selainnya.  Maksudnya:  ia  tidak  mendapati  bau  surga  di  saat  orang-orang baik suka berbuat baik (muhsinun) pertama kali menciumnya,atau ia tidak mendapati bau surga sama sekali sebagai ancaman yang serius.” (Al-Mubarakfuri, 1407 H/1987 M).  Sebagian  ulama  lain menjelaskan  maknanya:  diharamkan  baginya  mencium  bau surga walaupun ia memasuki surga tersebut.
Ancaman di atas akan menimpa wanita yang menggugat cerai suami jika tanpa disertai  alasan  yang  dibenarkan.  Yaitu  alasan  yang  benar-benar  mengharuskannya
bercerai.  Contohnya:  perlakuan  suami  yang  buruk  -tidak  mencukupkan  nafkahnya, suka  memukul  dan  menganiaya,  dan  semisalnya-,  suami  tidak  mau  menjalaskan perintah agama & beraklak buruk, ia membencinya (tidak ada rasa suka/cinta kepada suaminya)  sehingga  ia  tidak  bisa  hidup  bersamanya,  terjadi  penyimpangan  seksual, tidak bisa memenuhi kebutuhan batin, dan semisalnya.
Syaikh Ibmu Jibrin menjelaskan beberapa perkara yang membolehkan seorang wanita mengajukan Khulu’ :
Pertama ,  Apabila  seorang  wanita  membenci  karakter  akhlak  suaminya  seperti kasar,  temperamen,  mudah  tersinggung,  sering  marah-marah,  terlalu  saklek,  kurang bisa  menerima  kekurangan  maka  ia  boleh  mengajukan khulu’ . Kedua ,  apabila  tidak suka  dengan  tampangnya  seperti  memiliki  cacat,  buruk  rupa,  kurang  pada  panca inderanya,  maka  ia  dibolehkan  meminta khulu’ . Ketiga ,  apabila  ada  cacat  dalam agamanya seperti suka meninggalkan shalat, meremehkan shalat Jama’ah, tidak puasa Ramadhan tanpa udzur syar’i, atau melakukan perbuatan haram seperti zina, mabuk- mabukan, suka nongkrong, maka dibolehkan baginya menuntut khulu’ . Keempat , jika suami  tidak  memberikan  haknya  seperti  nafkah,  pakaian,  dan  kebutuhan  pokoknya padahal  ia  mampu  memberikannya;  maka  istri  tersebut  boleh  mengajukan khulu’ . Kelima , apabila suami tidak bisa menunaikan kewajiban nafkah batin karena memiliki penyakit  seksual  atau  tidak  adil  dalam  pembagian  jatah  giliran.    Maka  ia  boleh mengajukan Khulu’ .
Ringkasnya,  bahwa  istri  berkewajiban  mentaati  suaminya  dan  memberikan pelayakan yang baik kepadanya. Tidak boleh meminta pisah darinya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat dan tanpa ada bahaya yang bisa mengancamnya. Jika karena sang  istri  punya  Pria  Idaman  Lain  (PIL)  lalu  ia  menggugat  cerai  suaminya  maka  ia telah  melakukan  dosa  besar  dan  diancam  dengan  kehinaan  di  akhirat;  tidak  akan mencium bau surga.

## 2. Kesetaraan Gender dan Cerai Gugat
Gender  secara  terminologis,  menurut  Giddens,  konsep  gender  menyangkut tentang  “ Psypcological,    social  and    cultural  differences  between  males  and  females “,  yaitu perbedaan  psikologis,  sosialsocial,  dan  budaya  antara  laki-laki  dan  perempuan.
(Giddens,  1997).  Macionis  mendefinisikan  gender  sebagai  “ The  significance  a  society attaches  to  biological  cathegories  of  female  and  male” ,  yaitu  arti  penting  yang  diberikan masyarakat pada kategori biologis laki-laki dan perempuan. (Macionis, 2006).
Dari  definisi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  gender  adalah  suatu  sifat  yang dijadikan  dasar  untuk  mengidentifikasi  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis  artinya  sama  sama  dengan  sex,  yaitu  jenis  kelamin.  Secara  umum  sex digunakan  untuk  mengidentifikasi  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  dari  segi anatomi  biologis,  sedang  gender  lebih  banyak  berkonsentrasi  kepada  aspek  sosial, budaya,  dan  aspek-aspek  non  biologis  lainnya.  Kalau  studi  sex  lebih  menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki- laki dan seorang perempuan, studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang  dijadikan  dasar  untuk  mengidentifikasi  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan  emosi,  serta  faktor-faktor  nonbiologis  lainnya.  Gender  berbeda  dengan  sex, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan sex, yaitu jenis kelamin. Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi  anatomi  biologis,  sedang  gender  lebih  banyak  berkonsentrasi  kepada  aspek sosial,  budaya,  dan  aspek-aspek  non  biologis  lainnya.  Kalau  studi  sex  lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan,  studi  gender  lebih  menekankan  kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.
Gerakan  untuk  menyetarakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  ini  disebut dengan feminisme . Feminisme dalam  pengertian  yang  lebih  luas  adalah  gerakan  kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan  sosial  pada  umumnya.  (Ratna,1999).  Gerakan  feminisme  adalah  suatu gerakan  yang  meminta  persamaan  hak  wanita  dan  laki-laki,  atau  juga  yang  disebut dengan  gerakan  kesetaraan  gender.  Menurut  The  New  Encyclopedia  of  Britanica disebutkan  bahwa:  “ Feminism  is  the  belief,  largely  originating  in  the  West,  in  the  social, economic, and political equality of the sexes, represented worldwide by various institutions committed to  activity  on  behalf  of  women’s  rights  and  interests ”.  (Feminisme  adalah  keyakinan  yang berasal  dari  Barat  berkaitan  dengan  kesetaraan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  antara
laki-laki  dan  perempuan  yang  tersebar  keseluruh  dunia  melalui  organisasi  yang bergerak atasnama hak-hak dan kepentingan perempuan). (Gwinn, 1988).
Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Feminsime adalah semacam gerakan yang menuntut persamaan perlakuan dan peran antara laki-laki dan perempuan, dan tidak boleh ada diskriminasi di segala hal antara laiki-laki dan perempuan, karena laki- laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dan kemampuan yang sama sehingga keduanya  bisa  menjalankan  peran  yang  sama  apabila  sama-sama  diberikan kesempatan untuk menjalankannya.
Fenomena  tingginya  angka  cerai  gugat  ini  diasumsikan  oleh  sebagian  pihak karena  adanya  konsep  kesetaraan  gender,  seperti  perempuan  diberikan  kebebasan untuk mendapatkan pendidikan sejajar dengan laki-laki,diperbolehkan berkarir di luar rumah,  mandiri  secara  finansial,  ‘melek’  hukum,  sehingga  ‘berani’  menggugat  cerai suaminya.  Hal  ini  seperti  yang  disimpulkan  oleh  Isnatin  Ulfah  dalam  penelitiannya, bahwa faktor ekonomi bukan menjadi alasan utama perempuan dalam memutuskan perceraian,  tapi  disebabkan  oleh:  pertama,  keputusan  gugat  cerai  sangat  ditentukan oleh transformasi pemahaman dan kesadaran gender para pelakunya. Kedua, subyek gugat cerai memiliki pandangan yang sangat cleartentang relasi gender. Ketiga, para informan  tetap  memandang  lembaga  perkawinan  sebagai  lembaga  yang  sakral. (Isnatin Ulfah, 2011).
Fakta  yang  sama  ditemukan  oleh  Muchammad  Iqbal  Ghozali  di  Pengadilan Agama  Sleman,  di  mana  perceraian  di  juga  didominasi  oleh  pihak perempuan.Perbandingan  cerai  gugat  dengan  cerai  talak  dari  sampletahun  2010 hingga  2013  meningkat  melebihi  55  persen  pertahunnya.  Hasil  dari  penelitian  ini menyatakan  bahwa  pemahaman  isu  kesetaraan  gender  menjadi  salah  satu  pengaruh perempuan  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman  mengajukan  cerai  gugat  di  Pengadilan Agama  Sleman.  Namun  persepsi  pengaruh  kesetaraan  gender  tersebut  tidak  selalu bernilai  negatif  dikarenakan  menjadi  salah  satu  penyebab  isteri  mengajukan  cerai gugat, karena pada hakikatnya Islam itu sendiri juga menghendaki persamaan antara laki-laki  dan  perempuan,  keadilan  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  (Iqbal  Ghozali, 2015/211).

## 3. Pola Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Islam
Allah  Swt  menciptakan  manusia  berpasang-pasangan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Penciptaan  ini  bertujuan  agar  mereka  saling  menjalin  hubungan  antara
yang  satu  dengan  yang  lain,  saling  mencintai,  menghasilkan  keturunan,  hingga terciptanya  perasaan  kasih  dan  sayang  di  dalam  berumah  tangga.  Allah  berfirman dalam surat al-Rum ayat 21:
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum [30]: 21) .
Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah memberi potensi yang sama dari sisi insaniyyahnya, yakni berupa potensi akal dan potensi hidup (naluri dan kebutuhan  jasmani).  Baik  laki-laki  maupun  perempuan  memiliki  sebuah tanggungjawab  terhadap  keluarga,  masyarakat,  dan  tempat  di  mana  mereka  hidup. Sebagaimana  laki-laki  mengambil  peran  aktif  dan  menikmati  hak-hak  sosialnya, perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama, sebagaimana dalam al-Qur’an disebutkan dalam surat al-Nisa’ ayat 1:
Artinya:
Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah  menciptakanmu  dari seorang  diri.  Dan  dari  padanya  Allah  menciptakan  isterinya,  dan  dari  pada  keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain.  Dan  (peliharalah)  hubungan  silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa’ [4]: 1).
Dari  ayat  di  atas  dapat  kita  pahami  bahwa  manusia  seluruhnya  berasal  dari sumber  yang  sama.  Tidak  seorangpun,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dapat mengklaim  superioritas  atas  yang  lain  di  alam  ini.  Secara  rasional  laki-laki  tetap merupakan imam dalam keluarga. Dalam prinsip persamaan dalam konteks kemitra sejajaran perempuan dan laki-laki dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti:
Artinya:
… mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka... (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

## Artinya:
….dan  para  wanita  mempunyai  hak  yang  seimbang  dengan  kewajibannya  menurut  cara yang ma’ruf... (QS. Al-Baqarah [2]: 228).
Ayat-ayat  di  atas  dijadikan  sebagai  dasar  legitimasi  persamaan  dan  kesetaraan peran gendergender oleh kalangan feminis. Bahkan mereka menganggap bias gender- gender selama ini merupakan akibat kesalahan ulama yang nota bene mayoritas laki-
laki ketika menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan gendergender ini. Apalagi sosio- kultural  ketika  buku-buku  tafsir  tersebut  disusun  budaya  patriarkhi  sangat mendominasi. Kalau ditelusuri lebih lanjut, maka masih banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan  pola  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dari  beberapa  ayat  di  atas dapat  dilihat  dengan  jelas  bagaimana  al-Qur’an  mensejajarkan  perempuan  dengan laki-laki  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Tapi,  dalam  ayat  lain,  al-Qur’an  juga memberikan pernyataan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan, baik secara fisik maupun mental. Seperti tercantum dalam surat al-Nisa’ ayat 34:
Artinya:
Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..... (QS. Al-Nisa’ [4]: 34).
Sebagai  pemimpin,  laki-laki  adalah  penanggung  jawab  segala  kebutuhan  fisik dan  kebutuhan  non  fisik  bagi  isterinya.  Seorang  laki-laki  mempunyai  hak  menikahi wanita,  oleh  karenanya  ia  berhak  pula  untuk  melepaskan  apa  yang  dikuasainya (menjatuhkan  thalak  pada  isterinya).  Pemberian  hak  talak  kepada  suami  menurut Islam  adalah  sesuai  dengan  statusnya  sebagai  kepala  keluarga,  pemimpin  rumah tangga  dan  pemimpin  wanita  (Abdussalam  ibn  Muhammad).  Dalam  Islam  sangat jelas disebutkan bahwa perempuan merupakan pasangan laki-laki, begitu juga laki-laki merupakan pasangan perempuan. Iman seorang perempuan dan laki-laki dinilai sama tanpa perbedaan, sama mendapat imbalan sesuai dengan pandangan dan sikap serta amal  kabaikannya,  memiliki  hak  yang  sama  dalam usaha  memperoleh  dan memiliki harta,  mempunyai  hak  dalam  memperoleh  warisan,  dan  lain-lain.  namun  dalam beberapa  hal  terdapat  perbedaan,  kaum  laki-laki  mempunyai  kelebihan  hak  dalam kepemimpinan, poligami, harta warisan, dan sebagainya diimbangi dengan kewajiban melindungi dan menafkahi keluarga. Perempuan memperoleh nafkah dari suaminya, namun  bukan  sebaliknya,  tapi  diimbangi  pula  oleh  kewajiban  tertentu,  seperti merawat,  menyusui  dan  membimbing  anak-anaknya,  dan  lain-lain  (Ibnu  Musthafa, 1995).
Perempuan  dan  laki-laki,  keduanya  merupakan  bagian  dari  sistem kesempurnaan  penciptaan  ilahi.  Tanpa  salah  satu  dari  keduanya,  maka  penciptaan- Nya akan cacat. Bila umat manusia mengenal dengan baik kedudukan kedua jenis ini dalam tabiat kemanusiaan dan menggunakannya dengan baik, sistem kesempurnaan
ilahi akan terwujud. Setiap makhluk akan mengaktualisasikan manfaat keberadaannya, sehingga  tidak  ada  potensi  yang  terbuang  percuma  dan  tidak  terjadi  kezaliman terhadap siapapun.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  studi kasus, di Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian adalah PA Pekanbaru, yang dituangkan  dalam  bentuk  kualitatif.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  kesetaraan  gender  dalam  Islam.Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini adalah:(1) Wawancara (interview). Teknik pengumpulan data ini akan digunakan untuk mewawancarai beberapa pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini, seperti yaitu paraorang  hakim  atau  panitra  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru,  atau dan  para  pelaku  cerai  gugat  penggugat  itu  sendiri.  Dalam  menganalisis  data  tersebut digunakan  metode  deskriptif  analitis,yakni  menggambarkan  terlebih  dahulu  konsep gendergender  menurut  para  pegiat  isu  kesetaarn  gendergender,  kemudian  dikomparasi dengan  konsep  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  menurut  Islam.  Selanjutnya gambaran tersebut dianalisis dan diinterpretasi demi tercapainya sebuah kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  terakhir,  jumlah  cerai  gugat  pada  Pengadilan Agama  Kota  Pekanbaru  cenderung  meningkat  dan  lebih  banyak  dibandingkan  cerai talak.  (Wawancara  dengan  hakim  PA  Pekanbaru).Padahal  secara  antropologis, masyarakat  kita cenderung  hidup  dalam  sistem  patriarki,  di  mana  kekuasaan  berada  di tangan laki-laki dengan implikasi bahwa semua keputusan di dalam keluarga ditentukan oleh laki-laki (suami/ayah). Selain itu, pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bercerai  dianggap  atau  diposisikan  kurang  menguntungkan  dan  posisi  ketergantungan secara  ekonomi  terhadap  suami.Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2015, diperoleh data sebagai berikut:

## Tabel 1.
Angka Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru
No. Bulan Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah 1. Januari 33 92 125 2. Februari 25 98 123 3. Maret 38 123 161 4 April 26 63 89 5 Mei 19 89 108 6 Juni 28 89 117 7 Juli 25 69 94 8 Agustus 35 109 144 9 September 56 108 164 10 Oktober 45 109 154 Total 330 949 1.279
Secara  umum,  penyebab  perceraian  yang  diputuskan  oleh  PA  Pekanbaru  ada sepuluh,  dengan  rincian  sebagai  berikut:  (1)  Moral  (poligami  tidak  sehat,  krisis  akhlak, cemburu)  (2)  Meninggalkan  kewajiban  (kawin  paksa,  ekonomi,  tidak  ada tanggungjawab),  (3)  Nikah  di  bawah  umur,  (4)  menyakiti  jasmani  (menyakiti  fisik  dan mental),  (5)  Dihukum,  (6)  cacat  biologis/  kelainan  seks,  (7)  Terus  menerus  berselisih (politik, tidak harmonis, gangguan pihak ketiga), (8) Murtad, (9) Narkoba, (10) dan lain- lain.  (Data  dari  PA  Pekanbaru)  Di  antara  penyebab  yang  paling  dominan  penyebab terjadinya  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru  adalah  faktor  ekonomi, dengan  rincian  sebagai  berikut:  Januari:  21 kasus,  Februari:  20  kasus,  Maret:  25  kasus, April:  20  kasus,  Mei:  16  kasus,  Juni  35  kasus,  Juli:  14  kasus,  Agustus:  20  kasus, September:  18  kasus,  Oktober:  19  kasus.  Jika  dirinci  lagi,  unsur-unsur  yang  masuk  ke dalam  faktor  ekonomi  ini  adalah  karena  tidak  mampunya  suami  dalam  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga,  dan  pendapatan  istriisteri  lebih  besar  dibandingkan  dengan pendapatan  suami.  Memang  yang  paling  dominan  dalam  hal  ini  adalah  karena ketidakmampuan  suami  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.  Sedangkan  unsur lebih tingginya pendapatan istriisteri dibandingkan suami menjadi faktor dominan kedua. Dengan demikian, konsep pemikiran kesetaraan gendergender cukup signifikan sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
Problematika  seperti  contoh  di  atas  merupakan  segelintir  contoh  yang  terjadi  di kalangan  masyarakat.  Masalah  tersebut  timbul  karena  seorang  isteri-isteri  yang  hidup dengan  karier  yang  cemerlang  dari  padadibandingkan  suaminya.  Lumrahnya  sebagai seorang  manusia,  dia  tidak  mau  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  lain,  ketika  merasa bahwa dia sudah dapat hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kata
kuncinya  adalah  “penghasilan”  atau  “pendapatan.”  Orang  yang  berpenghasilan  tinggi akan  lebih  menampakkan  kewibawaannya  dibandingkan  orang  yang  memiliki penghasilan  rendah.  Hal  tersebut  juga  dapat  dialami  dan  terjadi  pada  keluarga  wanita karier. Bisa dibayangkan jika seorang istriisteri kariernya lebih melejit dan berpenghasilan lebih tinggi dari seorang suami. Meskipun ini masalah pekerjaan dan penghasilan, tetap tidak dapat dipungkiri ini akan berimbas pada pola kehidupan dalam keluarga. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai fitrah hak dan kewajiban menurut pandangan Islam.
Pada  konteks  zaman  sekarang  memang  tidak  dapat  menghindari  keterlibatan seorang wanita dalam pencaturan dunia sosial dan karier.  Tapi, harus dipahami bahwa keikutsertaan  seorang  istriisteri  dalam  mencari  penghasilan,  tidak  menjadikan  mereka tidak  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  seorang  istriisteri.  IstriIsteri  tetap  wajib melaksanakan  tugasnya  melayani  suami  dan  mengatur  kehidupan  rumah  tangganya. Apabila  ketika  masih  terjadi  silang  sengketa  masalah  perbedaan  pendapatan  dan penghasilan  antara  keduanya,  perlu  diadakan  pemahaman  bahwa  suami  tetap  menjadi pemimpin keluarga dan yang paling berkewajiban mencari nafkah. Jika suami mengalami kesulitan,  maka  hendaknya  istriisteri  tidak  berpaling  dari  suaminya,  dan  tidak memutuskan untuk berpisah dengan suaminya.
Apabila  seorang  suami  tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangganya karena miskin, istriisteri boleh membantu dengan bekerja. Hal tersebut harus dianggap sebagai  salah  satu  bentuk  tolong-menolong.  Perbedaan  pendapatan  jangan  dijadikan alasan untuk berpisah, karena ikatan yang terjalin dari akad pernikahan akan membawa dampak kehidupan yang harus dirajut berdua dengan saling tenggang rasa, namun tidak mengurangi  pemahaman  bahwa  nafkah  keluarga  masih  merupakan  kewajiban  seorang suami.  Meskipun  seorang  istriisteri  memiliki  kesibukan  lain  di  luar  rumah,  hendaklah tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang istriisteri yakni melayani suami dan mengurus keperluan rumah tangganya dengan baik, karena tugas utama seorang wanita menurut Islam memang berada di dalam rumah dan mengatur kehidupan rumah tangga.

## E. SIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  paradigma  kesetaraan  gender termasuk faktor penyumbang tingginya cerai gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai  faktor  utama.Kesetaraan  gender  di  sini  bisa  bermakna  positif  dan  negatif. Bermakna  positif  apabila  dikaitkan  dengan  kesadaran  hukum  bagi  perempuan  sebagai
solusi  atas  kekisruhan  rumah  tangga  yang  dialaminya,  di  mana  kesadaran  itu diperolehnya  melalui  akses  kesempatan  pendidikan  yang  sama  dengan  kaum  laki-laki, sehingga  meningkatnya  kesadaran  perempuan  akan  hak-haknya.Sebaliknya,  kesetaraan gender  berkonotasi  negatif  apabila  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  perempuan  tersebut dijadikan alasan untuk “membuang” laki-laki (suami) dengan cara menggugat cerainya di Pengadilan Agama.
Walaupun  para  informan  tidak  terlalu  paham  terhadap  konsepsi  tentang  gender, namun secara umum pandangan para informan memiliki kesesuaian konseptual dengan pandangan  feminisme  liberal,  di  mana  perempuan  harus  mempunyai  hak  yang  sama dengan laki-laki.

## DAFTAR REFERENSI
Abdussalam  ibn  Muhammad  dengan  judul  “ Atsar  al-Mar’ah  fi  Nafaqah  al-Zaujiyyah ”  yang disampaikan pada khalaqah yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Fiqih Kontemporer Universitas Imam ibn Su’ud.
Al-Asqalani, Ibnu Hajar , Fath al-Bari , Dar al-Fikr, Beirut, 1989.
Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba’ah.
Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim al-Fairuzzabadi, al-Muhadzdzab, Dar al-Fikr, Beirut, 1987.
Giddens, Anthony, Sociology, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
Gwinn,  Robert.  P,  The  New  Encyclopedia  Britanica,  Chicago  University  Press,  Chicago, 1988.
Ibnu Musthafa, Wanita Menjelang Tahun 2000 , al-Bayan, Bandung, 1995.
Isnatin Ulfah, “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo,” Jurnal Kodifikasia , Vol. 5 No. 1 Tahun 2011.
Macionis, John. J, Sociology, Pearson Education, Tonton, 2006.
Megawangi,  Ratna, Membiarkan  Berbeda?;  Sudut  Pandang  Baru  tentang  Relasi  Gender ,  Mizan, Bandung 1999.
Muzhar,  Atho’  (ed), Wanita  dalam  Masyarakat  Indonesia ,  Sunan  Kalijaga  Press,  Yogyakarta,
2001.