QUALITY JOURNAL OF EMPIRICAL RESEARCH IN ISLAMIC EDUCATION https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Quality/index P-ISSN 2355-0333;  E-ISSN 2502-8324 Vol. 11 No. 02 Tahun 2023 | 195 – 212 10.21043/quality.v11i2.14207

## Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Perspektif Standar Nasional PAUD
Dikki Zulfikar Mahmudin UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia dikkiiainpurwokerto@gmail.com
Novan Ardy Wiyani UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia fenomenajiwa@gmail.com

## Abstract
The Complexity of Early Childhood Education (PAUD) Service Delivery in the Perspective of the National PAUD Standards. This study aims to explore the challenges and actions taken in implementing PAUD services in accordance with national standards at PAUD Waluyo Jati Gumelem Kulon, Susukan District, Banjarnegara Regency. The language is objective, formal, and unbiased. The text is  free  from  grammatical,  spelling,  and  punctuation  errors.  It  is  case  study research  that  utilized  interviews,  observations,  and  documentation  as  data collection  methods.  The  Miles  and  Huberman  model  data  analysis  technique was  employed,  including  data  reduction,  data  display,  and  verification  stages. Abbreviations  and  technical  terms  are  clearly  defined  upon  initial  use.  The outcomes indicated that PAUD Waluyo Jati encountered issues in all standards during service implementation. STPPA experienced difficulties utilizing tools to evaluate the growth and development of young children. Compiling a curriculum that  takes  into  account  institutional  peculiarities  presented  challenges  in  the content standard. In terms of the process standard, obstacles arose in preparing RPPM and RPPH. In the assessment standard, issues have arisen regarding the execution  of  assessments  that  do  not  align  with  the  assessment  tool.  In  the education  personnel  standard,  difficulties  stem  from  the  compliance  with
academic qualifications required of teachers. In the facilities and infrastructure standard, limitations are observed in terms of available restrooms and workspace. Financial  standards  present  challenges  in  raising  funds  to  provide  PAUD services,  while  management  practices  at  PAUD  Waluyo  Jati  suffer  from inadequate  documentation  of  program  implementation.  In  light  of  these difficulties,  PAUD  Waluyo  Jati  should  strive  for  continuous  improvement  in meeting  national  PAUD  standards  by  preparing  activity  programmes  that comply with these standards.
Keywords:  complexity; PAUD; standard.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  kesulitan  dan  upaya  yang  dihadapi pada penyelenggaraan layanan PAUD dalam perspektif standar nasional PAUD di  PAUD  Waluyo  Jati  Gumelem  Kulon  Kecamatan  Susukan  Kabupaten Banjarnegara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus.  Data dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Kemudian dianalisis menggunakan  teknik  analisis data  model Miles  dan  Huberman  yang terdiri  dari  tahap  reduksi  data,  display  data  dan  verifikasi.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pada  penyelenggaraan  layanan  PAUD  Waluyo  Jati mengalami kesulitan dalam setiap standarnya. Pada STPPA ditemukan kesulitan dalam  hal  penggunaan  instrumen  untuk  melakukan  assesment  terhadap tumbuh-kembang  anak  usia  dini.  Pada  standar  isi  ditemukan  kesulitan  dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kekhasan lembaga. Pada standar proses ditemukan  kesulitan  dalam  penyusunan  RPPM  dan  RPPH.  Pada  standar penilaian  ditemui  kesulitan  terkait  dengan  pelaksanaan  penilaian  yang  belum sesuai  dengan  instrumen  penilaian.  Pada  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan ditemui kesulitan terkait dengan pemenuhan kualifikasi akademik guru. Pada standar sarana dan prasarana ditemui kesulitan berupa keterbatasan toilet  dan  ruang  kerja.  Pada  standar  pembiayaan  ditemui  kesulitan  dalam  hal penggalangan  dana  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  layanan  PAUD.  Pada standar  pengelolaan  ditemui  kesulitan  pihak  guru  PAUD  Waluyo  Jati  belum mampu  mendokumentasikan  setiap  pelaksanaan  program  dengan  baik. Berdasarkan  kesulitan-kesulitan  di  atas  maka  sebaiknya  PAUD  Waluyo  Jati melakukan  upaya  perbaikan  secara  berkelanjutan  dalam  pemenuhan  standar nasional PAUD dengan menyusun program kegiatan PAUD yang sesuai dengan standar nasional PAUD.
Kata kunci:  kompleksitas; PAUD; standar.
Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...

## A. Pendahuluan
Keberhasilan  pembangunan  pada  suatu  negara  akan  sangat  ditentukan  oleh keberhasilan negara dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas. Ini karena layanan  pendidikan  yang  berkualitas  akan  dapat  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas pula (Hopkins, 2015). Bagi suatu lembaga pendidikan, tentu tidaklah mudah untuk mampu  menyelenggarakan  layanan  pendidikan  yang  berkualitas.  Banyak  faktor  yang  ikut berpengaruh  terhadap  terbentuknya  layanan  pendidikan  yang  berkualitas,  mulai  dari  kualitas input  (dalam  hal  ini  siswa),  kualitas  proses  (mulai  dari  kualitas  guru,  sarana  dan  prasarana, ketersediaan  anggaran  pendidikan  hingga  keandalan  kurikulum),  dan  kualitas output  serta outcome (lulusan yang dihasilkan). Ke semuanya telah menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dicapai dari keterpaduan antara kualitas input, proses, output dan outcome. Hal itu membuat manajemen mutu terpadu atau total quality management (TQM) sebagai pendekatan yang dipandang tepat untuk menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu (Lam et al., 2012).
Dalam implementasi manajemen mutu terpadu, lembaga pendidikan menyelenggarakan  layanan  pendidikan  berdasarkan  standar-standar  yang  telah  ditentukan (Noaman  et  al.,  2017).  Standar-standar  tersebut  merupakan  kriteria  minimal  yang  harus dipenuhi untuk menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu. Standar-standar tersebut juga dirumuskan  dan  ditetapkan  berdasarkan  keinginan  dan  kebutuhan  para stakeholders pendidikan. Setiap lembaga pendidikan bisa merumuskan dan menetapkan standar. Ini karena tidak  ada  standar  yang  bersifat  universal  ataupun general  (Sallis,  2014).  Namun  biasanya standar-standar  tersebut  dirumuskan  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Misalnya  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor  137  Tahun  2014  tentang Standar Nasional PAUD.
Permendikbud  Nomor  137  Tahun  2014  tentang  Standar  Nasional  PAUD  dijadikan sebagai guideline bagi seluruh lembaga PAUD yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Indonesia, lembaga PAUD menyelenggarakan dua bentuk layanan, yaitu layanan PAUD pada jalur formal dan layanan PAUD pada jalur nonformal. Layanan PAUD pada jalur  formal  diselenggarakan  oleh  Taman  Kanak-kanak  (TK)  dan Raudhatul  Athfal  (RA). Sedangkan layanan PAUD pada jalur nonformal diselenggarakan oleh Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD, Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Baik lembaga PAUD  pada  jalur  formal  maupun  nonformal  harus  menyelenggarakan  layanan  PAUD  sesuai dengan  standar  nasional  PAUD.  Ada  delapan  standar  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  Standar Tingkat  Pencapaian  Perkembangan  anak  (STPPA),  standar  isi,  standar  proses,  standar
penilaian,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
STPPA  merupakan  kriteria  minimal  yang  berhubungan  dengan  optimalnya  tumbuh- kembang anak usia dini dari aspek agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, serta sosial dan emosional. Ke semua aspek perkembangan tersebut harus dicapai berpedoman pada standar isi, standar proses dan standar penilaian. Pencapaian pada STPPA, standar isi, standar proses dan  standar  penilaian  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  pencapaian  pada  standar  sarana  dan prasarana,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  pengelolaan,  dan  standar pembiayaan.
Setiap standar memiliki saling keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika ada  satu  standar  yang  mengalami  kesulitan  dalam  hal  pemenuhan  atau  pencapaiannya  maka akan  berpengaruh  terhadap  pencapaian  standar-standar  yang  lain.  Hal  itulah  yang  kemudian memacu  adanya  kompleksitas  dalam  penyelenggaraan  layanan  PAUD.  Standar-standar  yang saling berkaitan akan membentuk suatu sistem yang jika sistem itu berjalan dengan baik akan menghasilkan layanan PAUD yang bermutu, namun jika sistem tersebut berjalan kurang baik dapat memunculkan chaos dalam penyelenggaraan layanan PAUD (Morrison, 2012).
Diakui  ataupun  tidak  masyarakat  menginginkan  dan  membutuhkan  layanan  PAUD yang bermutu. Layanan PAUD yang bermutu pada dasarnya merupakan layanan PAUD yang memenuhi standar nasional PAUD. Lembaga PAUD harus memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut karena bagaimanapun juga masyarakat telah menitipkan kepada lembaga PAUD putra-putri mereka untuk dididik. Titipan tersebut pada dasarnya merupakan amanah (Hidayat & Candra, 2017).
Dalam  konteks  manajemen  pendidikan  Islam,  amanah  tersebut  harus  ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan layanan PAUD yang profesional. Untuk menjaga amanah tersebut maka kepala PAUD sebagai pimpinan lembaga PAUD pun dituntut untuk menjadi pemimpin yang  bertanggungjawab  karena  nanti  ia  akan  dimintai  pertanggungjawabannya  dunia  dan  di akhirat. Tanggungjawab  dalam  prinsip  manajemen  pendidikan  Islam  merupakan  satu  prinsip penting  dalam  membangun  manajemen  lembaga  yang  positif.  Lepas  tangan  terhadap tanggungjawab  akan  melahirkan  hasil  ketidakpastian  program  yang  ingin  dicapai.  Nabi Muhammad Saw. bersabda:
“Setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan  setiap  kalian  akan  ditanya  tentang kepemimpinannya.  Penguasa  adalah  pemimpin  dan  akan  ditanya  tentang kepemimpinannya (rakyatnya)” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).
Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...
Tentu  akan  ditemui  berbagai  kompleksitas  dalam  mengemban  amanah  dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Kompleksitas dalam penyelenggaraan layanan  PAUD  berhubungan  dengan  konektivitas  pada  delapan  standar  nasional  PAUD. Kompleksitas  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  yang  dapat  mengakibatkan  kesulitan- kesulitan  dalam  pemenuhan  standar  nasional  PAUD  (Jess  et  al.,  2011).  Kesulitan-kesulitan tersebut  akan  mendeskripsikan  bagaimana  suksesi  implementasi  Permendikbud  Nomor  137 tahun  2015  tentang  standar  nasional  PAUD  di  suatu  lembaga  PAUD  sehingga  bisa  dinilai bagaimana relevansi antara kebijakan pemerintah tersebut dengan kemampuan suatu lembaga PAUD baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sumber daya non manusianya. Disadari ataupun  tidak,  di  setiap  implementasi  suatu  kebijakan,  di  dalamnya  akan  ada  kompleksitas (Byrne & Callaghan, 2013).
Hal itulah yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap kompleksitas penyelenggaraan layanan PAUD dalam perspektif standar nasional PAUD dengan memilih  PAUD  Waluyo  Jati  sebagai  objek  kajiannya.  Standar-standar  yang  akan  dikaji  sisi kompleksitasnya antara lain yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
Berdasarkan deskripsi di atas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  kesulitan  dan  upaya  yang  dihadapi  pada  penyelenggaraan  layanan  PAUD dalam perspektif standar nasional PAUD di PAUD Waluyo Jati Gumelem Kulon Kecamatan Susukan  Kabupaten  Banjarnegara.  Dengan  deskripsi  tersebut  akan  diketahui  setiap  kesulitan yang  ada  pada  masing-masing  standar  pada  standar  nasional  PAUD,  serta  diketahui  pula penyebabnya dan solusi untuk mengatasi penyebab serta kesulitan-kesulitan tersebut.
B. Pembahasan

## 1. Overview Manajemen PAUD
Ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Pertama, penelitian  Siti  Noor  Asiyah  yang  berjudul  “Analisis  Manajemen  PAUD  Berbasis  Standar Akreditasi  PAUD  dan  PNF  di  Kutai  Kartanegara”.  Penelitiannya  ditujukan  untuk mendeskripsikan pengelolaan PAUD berdasarkan Standar Badan Akreditasi Nasional di Kutai Kartanegara  (Standar  Tingkat  Pencapaian  Pengembangan,  Standar  Isi  dan  Standar  Proses) (Asiah,  2018).  Penelitian  Asiah  dan  penelitian  penulis  sama-sama  mengkaji  tentang  standar nasional  PAUD.  Perbedaannya  adalah  jika  penelitian  Asiah  fokus  mengkaji  standar  isi  dan
standar  proses  dari  sisi  manajemen  PAUD,  maka  penelitian  penulis  fokus  mengkaji  delapan standar pada standar nasional PAUD dari sisi kompleksitas penyelenggaraan layanan PAUD.
Kedua, penelitian  Devi  Sulaeman yang berjudul  “Manajemen  Satuan  PAUD  ditinjau dari Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Kelembambagaan”. Penelitiannya ditujukan untuk: (1) mengkaji manajemen Satuan Pendidikan PAUD ditinjau dari Standar Manajemen untuk  meningkatkan  kualitas  kelembagaan;  (2)  mengetahui  hasil  peningkatan  kualitas kelembagaan; menganalisis permasalahan yang dihadapi Kepala Sekolah/Pengelola Unit PAUD dalam  pengelolaan  Unit  PAUD  dalam  hal  Standar  Manajemen  untuk  meningkatkan  kualitas kelembagaan;  dan  (4)  mengetahui  upaya  perbaikan  kedepannya  yang  dilakukan  oleh  Satuan Pendidikan  PAUD  dan  Dinas  Pendidikan  dalam  meningkatkan  kualitas  Kelembagaan (Sulaeman, 2021). Penelitian Sulaeman dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang pencapaian  standar  nasional  PAUD.  Perbedaannya  adalah  penelitian  Sulaeman  dilakukan analisis terhadap kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan upaya perbaikan yang dilakukan untuk  meningkatkan  kualitas  kelembagaan.  Sementara  penelitian  penulis  melakukan  analisis terhadap kesulitan dalam pencapaian standar nasional PAUD serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut.
Ketiga,  penelitian  Yussi  Ramawati  yang  berjudul  “Analisis  Kesesuaian  Standar Pelayanan  Tempat  Penitipan  Anak  (TPA)  Yayasan  Buah  Hati  Sidoarjo  dengan  Standar Nasional.”  Penelitian  tersebut  ditujukan  untuk  mengetahui  standar  pelayanan  di  tempat penitipan anak Yayasan Buah Hati (TPA YBH) dan menganalisis kesesuaiannya dengan standar pelayanan  nasional  (Ramawati,  2016).  Penelitian  Yussi  Ramawati  dengan  penelitian  penulis sama-sama  mengkaji  tentang  standar  nasional  PAUD.  Perbedaannya  adalah  Yussi  Ramawati menjadikan  Tempat  Penitipan  Anak  (TPA)  sebagai  objek  kajiannya,  sementara  penulis menjadikan Kelompok Bermain (KB) sebagai objek kajiannya.
2. Kajian Teori
a. Hakikat Kompleksitas
Pada  kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kompleksitas berasal dari kata kompleks yang berarti himpunan kesatuan dan kelompok. Kompleks juga bisa diartikan sebagai sesuatu  yang  mengandung  beberapa  unsur  yang  pelik,  rumit,  sulit  dan  saling  berhubungan. Sedangkan  kompleksitas  adalah  kerumitan  dan  keruwetan  yang  dapat  mengakibatkan  suatu kesulitan (Alwi, 2002).
Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...
Konsep kompleksitas seringkali digunakan untuk mengkaji atau menganalisis aktivitas- aktivitas pada suatu organisasi baik dari sisi resiko maupun dari sisi kesulitan-kesulitan dalam beraktivitas  (Jensen  &  Aven,  2018).  Konsep  kompleksitas  juga  sering  dikaji  dan  digunakan untuk menghasilkan suatu tugas yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan (Hermes et al., 2009). Analisis tersebut dilakukan untuk mendiagnosa kesulitan dan dicari penyebab serta upaya  untuk  mengatasi  kesulitan  tersebut.  Upaya-upaya  yang  dihasilkan  akan  menjadi seperangkat tugas yang digunakan untuk mencapai keberhasilan suatu aktivitas (Wildemuth et al., 2014).

## b. Standar Nasional PAUD
Standar  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kriteria  minimal  yang  harus  dipenuhi.  Kriteria tersebut mendeskripsikan kebutuhan dan sisi  idealisme dari suatu aktivitas (Runco & Jaeger, 2012). Jadi standar nasional PAUD adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD di Indonesia dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Standar nasional PAUD didasari oleh  Permendikbud  Nomor  137  Tahun  2014.  Permendikbud  Nomor  137  Tahun  2014 merupakan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009.
Standar  nasional  PAUD  pada  Permendikbud  Nomor  137  Tahun  2014  terdiri  dari delapan standar, yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA), standar isi, standar  proses,  standar  penilaian,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan (Fadlillah, 2016).
STPPA merupakan kriteria minimal terkait dengan optimalnya tumbuh kembang anak usia  dini  dari  aspek  agama  dan  moral,  fisik-motorik,  kognitif,  bahasa  dan  sosial-emosional (Kamelia, 2019). Standar isi mencangkup lingkup materi dan kompetensi lulusan. Di dalamnya memuat  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan.  Standar  proses  mencangkup  perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Standar penilaian mendeskripsikan tentang penilaian hasil belajar peserta didik. Standar sarana dan prasarana mendeskripsikan berbagai media, alat peraga,  fasilitas  pendidikan.  Standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  meliputi  kualifikasi akademik  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  beserta  kompetensinya.  Standar  pengelolaan mendeskripsikan kegiatan manajerial di lembaga PAUD. Standar pembiayaan mendeskripsikan ketersediaan dan pengaturan penggunaan anggaran di lembaga PAUD (Mulyasana, 2015).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hal itu menjadikan penelitian ini bersifat natural (Moleong, 2010). Penelitian dilakukan di PAUD Waluyo Jati 04 di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Alasan Penulis  mengambil  lokasi  penelitian  pada  PAUD  Waluyo  Jati  karena  kami  tertarik  dengan penyelenggaraan dan pengelolaan layanan PAUD Waluyo Jati yang telah berdiri 5 tahun tetapi masih  mengalami  berbagai  macam  masalah  dalam  penyesuaian  dengan  standar  PAUD  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  sehingga  dari  peristiwa  tersebut  mengalami  kompleksitas didalamnya.
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  teknik  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Kesemuanya  dilakukan untuk  menggali  data  terkait dengan  berbagai  kesulitan- kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan PAUD di PAUD Waluyo Jati beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian  diuji  kevalidannya  dengan  teknik  triangulasi  sumber  data,  yaitu  dengan  cara mempertemukan  data  yang  berasal  dari  tiga  narasumber.  Kemudian  data  dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman, yang terdiri dari tahap reduksi data,  display  data  dan  verifikasi  (Milles  et  al.,  2014).  Pada  tahap  reduksi  data  dilakukan pemilahan  terhadap  data  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Pada  tahap  display  data disajikan data yang mengarah pada deskripsi tujuan penelitian. Kemdian pada tahap verifikasi dilakukan upaya analisis dan penyimpulan terhadap data yang telah disajikan.

## 3. Kompleksitas pada Setiap Standar Nasional PAUD di PAUD Waluyo Jati
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan PAUD di PAUD Waluyo Jati belum bisa dilakukan maksimal. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia pada PAUD  Waluyo Jati masih  menemui  kesulitan dalam menyelenggarakan layanan  PAUD sesuai  dengan  standar  nasional  PAUD,  yang  terdiri  dari  STPPA,  standar  isi,  standar  proses, standar  penilaian,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan.
Pada STPPA dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 disebutkan bahwa ada lima aspek  yang  dikembangkan  pada  anak  usia  dini,  yaitu  aspek  agama  dan  moral,  fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Untuk mengetahui pencapaian dari semua aspek, maka guru dituntut untuk mampu melakukan assesment terhadap pencapaian tumbuh-kembang anak usia dini menggunakan berbagai instrumen.
Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terkait dengan STPPA, pihak guru di  PAUD  Waluyo  Jati  belum  bisa  melakukan assesment  terhadap  ketercapaian  tingkat pertumbuhan  dan  perkembangan  pada  anak  dengan  menggunakan  instrumen  seperti  Kartu Menuju Sehat (KMS), Tabel BB/TB, alat ukur lingkar kepala dan DDTK (deteksi, dini tumbuh kembang). Akibatnya  guru  di PAUD Waluyo Jati belum mampu menginput data  di Dapodik terkait dengan pencapaian pertumbuhan (Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, tingi badan) dan pencapaian perkembangan  anak (nilai moral, fisik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan seni).  Penyebabnya  adalah  karena  mereka  belum  memiliki  kemampuan  untuk  mengisi instrumen tersebut, dimana biasanya pihak dari Puskesmas lah yang bisa mengisinya.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa upaya perbaikan yang dilakukan untuk  mengatasi  kesulitan  tersebut  adalah  pihak  PAUD  Waluyo  Jati  melakukan  kerjasama dengan  tenaga  medis  di  Puskesmas  kecamatan  Susukan  untuk  melakukan  analisis  terhadap tumbuh-kembang  anak  usia  dini  serta  menyelenggarakan  kegiatan  parenting.  Kegiatan parenting tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal kemampuan kepada orangtua untuk melakukan  analisis  terhadap  tumbuh-kembang  anaknya.  Hal  itu  menjadikan asessement tumbuh-kembang  anak  selain  bisa  dilakukan  oleh  guru  juga  bisa  dilakukan  oleh  orangtua. Kegiatan  parenting  tersebut  bisa  memberikan  kontribusi  terhadap  keberlangsungan  kegiatan assement yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak manakala dilakukan secara intensif oleh tenaga profesional (Cooklin et al., 2012).
Standar isi dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 membicarakan penyusunan kurikulum  di  lembaga  PAUD.  Dalam  kurikulum  PAUD  dikembangkan  tema  dan  sub  tema pembelajaran  berdasarkan  ciri  khas  lembaga,  karakteristik  peserta  didik,  dan  keadaan lingkungan di sekitar lembaga PAUD.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada standar isi, PAUD Waluyo Jati  mengalami  kesulitan  dalam  hal  penyusunan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP), terutama kesulitan dalam memasukkan kekhasan yang dimiliki oleh lembaga PAUD. Akibatnya KTSP yang dimiliki oleh PAUD Waluyo Jati sekedar dokumen yang dibuat dengan cara meniru atau mengadopsi dokumen KTSP dari lembaga PAUD lain. Penyebabnya adalah karena  para  guru  belum  memiliki  pengalaman  dalam  menyusun  kurikulum  secara  mandiri. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan diskusi dengan guru PAUD lain terkait dengan tips dan trik dalam menyusun KTSP. Berdasarkan hasil diskusi tersebut  kemudian  guru  PAUD  Waluyo  Jati  melakukan  studi  banding  ke  PAUD  lain  untuk mendapatkan bahan perbaikan dalam penyusunan KTSP. Upaya lain untuk mengatasi masalah
kesulitan  dalam  menyusun  KTSP  adalah  dengan  mengirimkan  guru  untuk  mengikuti  diklat- diklat kurikulum PAUD yang diselenggarakan oleh pihak kedinasan.
Spirit  yang  ada  pada  KTSP  adalah  kekhasan  dari  suatu  lembaga  serta  seperangkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kekhasan tersebut akan menjadikan lembaga PAUD  berdaya  saing,  dan  pemenuhan  terhadap  seperangkat  kompetensi  akan  menjadikan lembaga PAUD mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi dapatlah dikatakan kurikulum memegang peranan yang sangat vital dalam mendukung eksistensi suatu lembaga PAUD (Hirst, 2010).
Dalam  Permendikbud  Nomor  137  Tahun  2014  disebutkan  bahwa  standar  proses mencangkup  kegiatan  perencanaan  pembelajaran,  pelaksanaan  pembelajaran  dan  evaluasi pembelajaran.  Perencanaan  pembelajaran  meliputi  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran Mingguan  (RPPM)  dan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  Harian  (RPPH)  yang  disusun berdasarkan silabus.

## 4. Evaluasi Penyelenggaraan Layanan PAUD Waluyo Jati
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  pada  standar  proses,  PAUD Waluyo  Jati  mengalami  kesulitan  dalam  hal  penyusunan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), dan kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian. Guru masih belum mampu membuat RPPM dan RPPH yang memiliki kesesuaian dengan silabus dan tema pembelajaran. Akibatnya RPPM dan RPPH dari tahun ke tahun mengalami kesamaan, padahal dari hasil observasi dapat diketahui bahwa kondisi dan karakteristik peserta didik setiap tahunnya berbeda-beda. Penyebabnya adalah karena guru belum memiliki kemampuan untuk menyusun RPPM maupun RPPH secara mandiri. Selain itu guru juga cenderung lebih suka meng- copypaste RPPM dan RPPH dari lembaga PAUD lain.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa upaya perbaikan yang dilakukan untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan  di  atas  adalah  dengan  mengirimkan  guru  untuk mempelajari  RPPM,  RPPH  dan  instrumen  penilaian  pada  lembaga  PAUD  lain,  kemudian memodifikasinya  sesuai  dengan  karakteristik  peserta  didik  di  PAUD  Waluyo  Jati.  Untuk mendukung hal  tersebut,  guru  di  PAUD  Waluyo  Jati  juga  dikirim  untuk  mengikuti  kegiatan- kegiatan pelatihan terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran yang diadakan oleh pihak kedinasan.  Nampaknya  pihak  pengelola  PAUD  Waluyo  Jati  menjadikan  pelatihan-pelatihan yang  diselenggarakan  oleh  pihak  kedinasan  sebagai  modal  utama  untuk  mengatasi  kesulitan- kesulitan dalam penyelenggaraan layanan PAUD.
Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...
Pelatihan-pelatihan  pendidikan  bagi  guru  PAUD  Waluyo  Jati  bukan  hanya  dapat meningkatkan  mutu  guru,  tetapi  juga  meningkatkan  hasil  belajar  peserta  didik.  Ini  karena pelatihan-pelatihan  pendidikan  bagi  guru  dapat  merubah  cara  pandang  guru  dalam menyelenggarakan  kegiatan  pembelajaran  baik  dari  sisi  penyusunan  rencana  pembelajaran, pelaksanaan  pembelajaran,  hingga  pada  penyusunan  instrumen  pembelajaran.  Hal  itu  yang kemudian akan mengantarkan guru pada produktivitas kerja (Harris & Sass, 2011).
Pada  standar  penilaian  dalam  Permendikbud  Nomor  137  Tahun  2014  disebutkan bahwa  kegiatan  penilaian  harus  dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen  yang  dapat mengukur  tumbuh-kembang  anak  dengan  baik.  Mekanisme  penilaian  dilakukan  dengan menyusun  dan  menyepakati  instrumen,  melaksanakan  penilaian  sesuai  dengan  instrumen, kemudian mendokumentasikan dan melaporkan hasil penilaian.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terkait dengan standar penilaian, guru di PAUD Waluyo Jati mengalami kesulitan dalam hal relevansi antara instrumen penilaian dengan pelaksanaan kegiatan penilaian. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa seringkali pelaksanaan  kegiatan  penilaian  berjalan  tidak  sesuai  dengan  instrumen  penilaian.  Akibatnya guru  mengalami  kesulitan  dalam  menyusun  laporan  penilaian.  Dari  hasil  observasi  dapat diketahui  bahwa ketidaksesuaian  antara  instrumen  dengan  pelaksanaan  dikarenakan  keadaan kelas  yang  tidak  selalu  kondusif  untuk  melakukan  penilaian.  Kemudian  berdasarkan  hasil dokumentasi  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  pada  dasarnya  kesulitan  dalam  menyusun laporan penilaian karena keterbatasan dokumen yang dihasilkan dari proses penilaian itu sendiri.
Upaya  perbaikan  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kesulitan  tersebut  adalah  kepala PAUD  Waluyo Jati  menginstruksikan  agar  guru  melakukan  kegiatan  penilaian secara  berkala bersamaan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Istilah lainnya adalah penilaian by process. Model penilaian by process pada dasarnya dilakukan untuk mengakomodir berbagai situasi dan kondisi yang tidak bisa diprediksi selama kegiatan penilaian berlangsung (Menix, 2007).
Pada  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dalam  Permendikbud  Nomor  137 Tahun 2014 disebutkan bahwa guru PAUD harus berkualifikasi S1 PGPAUD atau S1 Psikologi Perkembangan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD Waluyo Jati mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kualifikasi akademik guru PAUD,  yaitu  S1  Pendididikan  Guru Pendidikan Anak Usia  Dini  (PGPAUD) atau S1 Psikologi Perkembangan. Penyebabnya karena keterbatasan alumni PGPAUD yang ada di desa Gumelem kecamatan Susukan. Minat alumni PGPAUD untuk melamar kerja di PAUD Waluyo  Jati  juga  masih  rendah.  Hasil  dokumentasi  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepala
PAUD dan guru PAUD Waluyo Jati Gumelem berpendidikan terakhir SLTA. Akibatnya hasil penilaian  akreditasi  menjadi  kurang  maksimal.  Hal  itu  berdampak  pula  terhadap  lemahnya kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.
Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dan dampak dari kesulitan di atas adalah dengan mengirimkan guru-guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan yang  diselenggarakan  baik  oleh  HIMPAUDI  maupun  oleh  pihak  kedinasan.  Kepala  PAUD Waluyo Jati dan yayasan juga memberikan izin belajar bagi guru yang mau melanjutkan studi di S1 PGPAUD.
Diakui ataupun tidak, kualifikasi akademik guru akan memberikan pengaruh terhadap profesionalisme guru. Itulah sebab untuk menjadi guru yang profesional langkah awalnya adalah memenuhi kualifikasi akademik sebagai guru (Alamsyah et al., 2020). Kualifikasi akademik guru juga akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan  belajar peserta didik dan hasil belajar peserta didik (Susanti et al., 2020). Melihat hasil penelitian nampaknya kepala PAUD Waluyo Jati  ke  depan  harus  mempertimbangkan  terkait  dengan  kualifikasi  akademik  guru  ketika melakukan rekruitmen guru baru. Hal itu merupakan cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah belum tercapainya kualifikasi akademik guru PAUD.
Pada standar sarana dan prasarana dijelaskan bahwa dalam Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 lembaga PAUD harus memiliki: (1) jumlah ruang dan luas lahan yang disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 𝑚 ; (2) ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar; (3) fasilitas cuci tangan dengan air bersih; (4) kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan; (5) fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; (6)Memiliki tempat sampah  yang tertutup dan tidak tercemar; (7) kamar mandi  yang mudah dijangkau anak air bersih, aman, dan sehat bagia anak; (8) fasilitas permainan dalam dan luar ruangan yang aman dan sehat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  kesulitan  yang  dihadapi  oleh PAUD Waluyo Jati dalam hal standar sarana dan prasarana adalah keterbatasan jumlah toilet. Berdasarkan  hasil  observasi  dapat  diketahui  bahwa  hanya  ada  satu  toilet  yang  tersedia  dan digunakan oleh guru serta peserta didik. Selain itu PAUD Waluyo Jati hanya memiliki satu ruang kantor yang digunakan oleh kepala PAUD dan guru PAUD. Akibatnya kerja yang dilakukan oleh kepala PAUD dan guru PAUD kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak. Penyebab dari masalah tersebut adalah karena luas lahan yang kurang dan terbatasnya anggaran belanja sarana dan prasarana.
Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...
Upaya  yang  digunakan  untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan  di  atas  adalah  dengan mengajukan  proposal  bantuan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  kepada  pihak  Pemerintahan Desa dan pihak kedinasan. Selain itu, pihak kepala PAUD Waluyo Jati juga mengajukan bantuan pengadaan sarana dan prasarana kepada perusahaan-perusahaan dan para donatur di lingkungan sekitar lembaga PAUD.
Diakui  ataupun  tidak,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  pada  suatu lembaga PAUD dapat memberikan pengaruh pada aktivitas belajar peserta didiknya. Ini karena peserta didik akan belajar dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana juga akan memberikan pengaruh terhadap terciptanya  iklim  lingkungan  PAUD  yang  kondusif  untuk  melaksanakan  aktivitas  belajar  dan mengajar.  Untuk  mengadakan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  sebaiknya  kepala  PAUD memaksimalkan peran serta wali murid dari sisi pembiayaan pendidikan. Upaya tersebut akan bisa dilakukan dengan baik ketika wali murid memiliki rasa saling memiliki terhadap lembaga PAUD (Berlinski & Galiani, 2007).
Kemudian  pada  standar  pembiayaan  dalam  Permendikbud  Nomor  137  Tahun  2014 disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  layanan  PAUD  didukung  oleh  ketersediaan  biaya operasional  dan  biaya  personal.  Berdasarkan  hasil  dokumentasi  penelitian  dapat  diketahui bahwa  biaya  operasional  di  PAUD  Waluyo  Jati  digunakan  untuk  gaji  pendidik  dan  tenaga pendidikan,  pengadaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  pengembangan  SDM,  biaya pendidikan peserta didik, dan bahan pendidikan habis pakai. Biaya operasional bersumber dari dana BOP, daftar ulang dan SPP. Namun dari ketiganya, pihak PAUD Waluyo Jati lebih banyak mengandalkan dana BOP dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Inilah yang menjadi masalah dan kesulitan dari sisi standar pembiayaan. Padahal pencairan BOP sering mengalami kendala. Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  pada  sisi  yang  lain  wali  murid  juga seringkali  terlambat  dalam  membayar  SPP.  Akibatnya  penggajian  bagi  guru  terkadang mengalami  keterlambatan,  penyelenggaraan  layanan  PAUD  bagi  peserta  didik  juga  menjadi kurang  maksimal  dilakukan  karena  minimnya  anggaran  yang  menyokong  pelaksanaannya. Diakui ataupun tidak, ketersediaan anggaran pendidikan merupakan hal utama yang harus ada dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.
Untuk mengatasi kesulitan di atas kemudian kepala PAUD menjalin relasi dengan para donatur agar mau menginfaqkan sebagian rizkinya ke lembaga PAUD, menjual Alat Permainan Edukatif (APE) yang dihasilkan oleh guru dan anak, serta menganjurkan kepada wali murid agar tidak terlambat dalam membayar SPP dan daftar ulang. Agar pihak wali murid tidak keberatan
dalam membayar daftar ulang, pihak PAUD meminta kepada wali murid untuk membayarnya dengan cara diangsur. Stakeholders pendidikan pada PAUD Waluyo Jati harus menyadari bahwa penyelenggaraan layanan PAUD yang prima pada dasarnya didapat dari ketersediaan anggaran pendidikan  yang  memadai,  dan  wali  murid  menjadi  pihak  yang  paling  menentukan  dalam pemenuhan anggaran tersebut (Wiyani, 2020).
Kemudian  pada  standar  pengelolaan  dalam  Permendikbud  Nomor  137  Tahun  2014 disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  layanan  PAUD  dilakukan  melalui  kegiatan  perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program dan pengawasan program. Program tersebut mengacu pada standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan.
Untuk  memastikan  bahwa  program  telah  dilaksanakan,  pihak  lembaga  PAUD  harus mampu menunjukkan dokumen-dokumen pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dapat  diketahui  bahwa  pihak  guru  PAUD  Waluyo  Jati  belum  mampu  mendokumentasikan setiap pelaksanaan program dengan baik. Hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam melakukan  pengarsipan  serta  keterbatasan  kompetensi  manajerial  dari  kepala  PAUD.  Untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan pengarsipan, kepala PAUD menunjuk seorang guru untuk fokus  dalam  penyelesaian  kegiatan  administrasi,  terutama  yang  berhubungan  dengan penyusunan laporan kegiatan PAUD.
Kepala  PAUD  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam  pemenuhan  standar  nasional PAUD.  Sebagai leader  sekaligus  manajer,  kepala  PAUD  dituntut  untuk  mampu  melakukan pengembangan  sumber  daya  manusia.  Pengembangan  tersebut  dilakukan  melalui  pemberian izin  belajar  untuk  studi  lanjut,  pelaksanaan in house  training,  mengikutsertakan  guru sebagai peserta pelatihan-pelatihan, dan melakukan kegiatan supervisi akademik serta supervisi klinis. Untuk  melakukan  kegiatan  pengembangan  secara  optimal,  kepala  PAUD  harus  mampu melakukan kerjasama dengan pengawas PAUD dan pihak yayasan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk menghasilkan guru PAUD yang profesional, meskipun mereka belum memenuhi kualifikasi akademik S1 PGPAUD. Profesionalisme guru PAUD dapat berimplikasi pada pemenuhan STPPA, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.
Kepala  PAUD  juga  seyogyanya  mengikuti  suatu  organisasi  di  luar  lembaga,  baik  itu organisasi  profesi  seperti  HIMPAUDI  dan  organisasi  yang  lain.  Keikutsertaan  dan  keaktifan kepala PAUD dalam mengikuti organisasi tersebut dapat menguatkan kompetensi manajerial, kompetensi  sosial,  dan  kompetensi  kewirausahaannya.  Kuatnya  kompetensi  manajerial  pada kepala PAUD akan mampu mengantarkannya memenuhi standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana dan standar pengelolaan. Kuatnya kompetensi manajerial, kompetensi sosial dan
Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...
kompetensi  kewirausahaan  juga  akan  menjadikan  kepala  PAUD  kreatif  dalam menyelenggarakan  layanan  PAUD.  Kreativitas  tersebut  dapat  menghasilkan  inovasi,  di  mana dengan  inovasi  akan  dihasilkan  perubahan-perubahan  yang  mendukung  terciptanya  iklim lembaga  PAUD  yang  kondusif  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  (Mun  et  al., 2017).
Berdasarkan kesulitan-kesulitan di atas maka sebaiknya PAUD Waluyo Jati melakukan upaya  perbaikan  secara  berkelanjutan  dalam  pemenuhan  standar  nasional  PAUD  dengan menyusun program kegiatan PAUD yang sesuai dengan standar nasional PAUD. Program kerja tersebut  juga  harus  dipastikan  menyentuh  setiap  standar  yang  ada  di  dalam  standar  nasional PAUD, mulai dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar  penilaian,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Kemudian setiap kesulitan yang ada pada setiap standar dijadikan sebagai program berskala prioritas.

## C. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan kesulitan pada setiap standar, mulai dari STPPA, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pembiayaan,  dan  standar pengelolaan.  Pada  STPPA  ditemukan  kesulitan  dalam  hal  penggunaan  instrumen  untuk melakukan  assesment  terhadap  tumbuh-kembang  anak  usia  dini.  Pada  standar  isi  ditemukan kesulitan  dalam  menyusun  kurikulum  yang  sesuai  dengan  kekhasan  lembaga.  Pada  standar proses  ditemukan  kesulitan  dalam  penyusunan  RPPM  dan  RPPH.  Pada  standar  penilaian ditemui  kesulitan  terkait  dengan  pelaksanaan  penilaian  yang  belum  sesuai  dengan  instrumen penilaian.  Pada  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  ditemui  kesulitan  terkait  dengan pemenuhan  kualifikasi  akademik  guru.  Pada  standar  sarana  dan  prasarana  ditemui  kesulitan berupa keterbatasan toilet dan ruang kerja. Pada standar pembiayaan ditemui kesulitan dalam hal  penggalangan  dana  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  layanan  PAUD.  Pada  standar pengelolaan  ditemui  kesulitan  pihak  guru  PAUD  Waluyo  Jati  belum  mampu mendokumentasikan  setiap  pelaksanaan  program  dengan  baik.  Kesulitan-kesulitan  tersebut pada dasarnya berpangkal dari kualitas sumber daya manusia, khususnya kepala PAUD dan guru yang belum berstandar, khususnya dari sisi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah sebabnya,  perlu  dilakukan  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  optimal  untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi standar nasional PAUD.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, M., Ahmad, S., & Harris, H. (2020). Pengaruh Kualifikasi Akademik dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru. Journal of Education Research, 1(3), 1830187. https://doi.org/10.37985/joe.v1i3.19
Alwi, H., dkk. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Asiah, S. N. (2018). Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD dan PNF di Kutai Kartanegara. Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education), 6(1). https://doi.org/10.21093/sy.v6i1.1325
Berlinski, S., & Galiani, S. (2007). The effect of a large expansion of pre-primary school facilities on preschool attendance and maternal employment. Labour Economics, 14(3), 665–680. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2007.01.003
Byrne,  D.,  &  Callaghan,  G.  (2013). Complexity  Theory  and  the  Social  Sciences  (0  ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203519585
Cooklin, A. R., Giallo, R., & Rose, N. (2012). Parental fatigue and parenting practices during early childhood: An Australian community survey: Parental fatigue during early parenting. Child: Care, Health and Development, 38(5), 654–664. https://doi.org/10.1111/j.1365- 2214.2011.01333.x
Fadlillah, M. (2016). Komparasi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas Nomor  58  Tahun  2009  dalam  Pembelajaran  PAUD. JURNAL  INDRIA  (Jurnal  Ilmiah Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Awal), 1(1).
Harris, D. N., & Sass, T. R. (2011). Teacher training, teacher quality and student achievement.
Journal of Public Economics, 95(7–8), 798–812. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.009
Hermes, P., Mulder, M., van Paassen, M. M., Boering, J. H. L., & Huisman, H. (2009). Solution- Space-Based Complexity Analysis of the Difficulty of Aircraft Merging Tasks. Journal of Aircraft, 46(6), 1995–2015. https://doi.org/10.2514/1.42886
Hidayat, R., & Candra, W. (2017). Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam. LPPPI.
Hirst, P. H. (2010). Knowledge and the Curriculum (International Library of the Philosophy of Education Volume 12) (0 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203861127
Hopkins,  D.  (2015). Improving  the  Quality  of  Education  for  All  (0  ed.).  Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315068756
Jensen, A., & Aven, T. (2018). A new definition of complexity in a risk analysis setting. Reliability Engineering & System Safety, 171, 169–173. https://doi.org/10.1016/j.ress.2017.11.018
Jess, M., Atencio, M., & Thorburn, M. (2011). Complexity theory: Supporting curriculum and
Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ...
pedagogy  developments  in  Scottish  physical  education. Sport,  Education  and  Society,
16(2), 179–199. https://doi.org/10.1080/13573322.2011.540424
Kamelia, N. (2019). Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak) di RA Harapan Bangsa Maguwoharjo Condong Catur Yogyakarta. Kindergarten:  Journal  of  Islamic  Early  Childhood  Education,  2(2),  112. https://doi.org/10.24014/kjiece.v2i2.9064
Lam, S., Lee, V., Ooi, K., & Phusavat, K. (2012). A structural equation model of TQM, market orientation and service quality. Managing Service Quality: An International Journal, 22(3), 281–309. https://doi.org/10.1108/09604521211230996
Menix,  K.  D.  (2007).  Evaluation  of  Learning  and  Program  Effectiveness. The  Journal  of Continuing Education in Nursing, 38(5), 201–208. https://doi.org/10.3928/00220124- 20070901-05
Milles,  M.  B., Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Method Source Book (3rd ed.). Sage.
Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Rosda.
Morrison,  K.  (2012). School  Leadership  and  Complexity  Theory  (0  ed.).  Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203603512
Mulyasana, D. (2015). Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Rosda.
Mun, K., Mun, J., Hwang, Y., & Kim, S.-W. (2017). Changes in High School Students’ Creative Leader  Competency  through  STEAM  R&E. Journal  of  The  Korean  Association  For Science Education, 37(5), 825–833. https://doi.org/10.14697/JKASE.2017.37.5.825
Noaman, A. Y.,  Ragab, A.  H. M., Madbouly,  A.  I., Khedra, A.  M., &  Fayoumi,  A.  G.  (2017).
Higher  education  quality  assessment  model:  Towards  achieving  educational  quality standard. Studies in Higher Education, 42(1), 23–46. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1034262
Ramawati,  Y.  (2016).  Analisis  Kesesuaian  Standar  Pelayanan  tempa  penitipan  Anak  (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo dengan Standar Nasional. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, 7(2), 79–99. https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.505
Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The Standard Definition of Creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 92–96. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092
Sallis,  E.  (2014). Total  Quality  Management  in  Education  (0  ed.).  Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203417010
Sulaeman,  D.  (2021).  Manajemen  Satuan  PAUD  ditinjau  dari  Standar  Pengelolaan  dalam Peningkatan  Mutu  Kelembambagaan. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan,  5(1),  458–462. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1112
Dikki Zulfikar Mahmudin dan Novan Ardy Wiyani
Susanti, S., Fitria, H., & Puspita, Y. (2020). Pengaruh Kualifikasi Akademik dan Kinerja Guru Terhadap  Nilai  Siswa. Journal  of  Education  Research,  1(2),  139–145. https://doi.org/10.37985/joe.v1i2.13
Wildemuth,  B.,  Freund,  L.,  &  G.  Toms,  E.  (2014).  Untangling  search  task  complexity  and difficulty  in  the  context  of  interactive  information  retrieval  studies. Journal  of Documentation, 70(6), 1118–1140. https://doi.org/10.1108/JD-03-2014-0056
Wiyani,  N.  A.  (2020).  Menciptakan  Layanan  PAUD  yang  Prima  Melalui  Penerapan  Praktik Activity  Based  Costing. Jurnal  Ilmu  Keluarga  Dan  Konsumen,  13(2),  175–186. https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.2.175