## Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi dan Peningkatan Koperasi

## Farid Hidayat
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Email: faridhidayat4449@yahoo.co.id
Abstrak.  Perkembangan  perekonomian  di  Indonesia  tidak  bisa  lepas  dengan  adanya  perkembangan koperasi. Dari tahun ke tahun perkembangan koperasi mengalami pertumbuhan atau peningkatan, baik dari  jumlah  koperasi  maupun  koperasi  yang  aktif,  sedangkan  koperasi  yang  tidak  aktif  mengalami penurunan.  Berdasarkan  jenis  usahanya  terdapat  berbagai  macam jenis  koperasi,  yaitu  koperasi  simpan pinjam,  koperasi  serba  usaha,  koperasi  jasa  dan  koperasi  konsumsi.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daaerah Kabupaten Temanggung dalam mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bersifat kualitatif  ,  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data-data  yang  bersifat  kualitatif  yang digambarkan  dengan  kata-kata  atau  kalimat  dipisah-pisah  menurut  kategori  untuk  memperoleh kesimpulan. Data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan  pengamatan  langsung  dan  wawancara  kepada  Pegawai  Dinas  Perindustrian  Perdagangan Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (DINPERINDAGKOP  UKM),  kemudian  data  sekunder  yang digunakan  adalah  berupa  laporan  data  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah  (DINPERINDAGKOP  UKM).  Agar  koperasi  tetap  bisa  bertahan  dan  meningkat,  maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan, antara lain dengan mengadakan seminar dan berupaya mengajak koperasi yang tidak aktif ini agar aktif kembali, pembinaan manajemen, memberikan pelatihan  keuangan,  yaitu  dengan  mengadakan  pelatihan  dasar  akuntansi  dan  perbaikan  kelembagaan koperasi.
Kata kunci: koperasi, eksistensi, peningkatan, pembinaan.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak bisa lepas dengan adanya perkembangan koperasi. Menurut  pasal  1  UU  No.  17  tahun  2012  tentang  Perkoperasian,  Koperasi  adalah  badan  hukum  yang didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  Koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
Berdasarkan jenis usahanya terdapat berbagai macam jenis koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi  serba  usaha,  koperasi  jasa  dan  koperasi  konsumsi. 1 Koperasi  simpan  pinjam  termasuk  kedalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB), karena Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam
1 Pasal 82 UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
sebagai  satu-satunya  usaha  yang  melayani  anggota,  dimana  kegiatan  simpan  pinjam  adalah  termasuk kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.
Dari tahun ke tahun perkembangan koperasi mengalami pertumbuhan atau peningkatan, baik dari jumlah koperasi maupun koperasi yang aktif, sedangkan koperasi yang tidak aktif mengalami penurunan. Berikut ini perbandingan data koperasi se-Indonesia dari tahun 2014 dan tahun 2015:
Tabel I. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2014**)
Sumber: Laporan SKPD yang Membidangi KUKM Ket: **) Angka Sangat Sementara
No Propinsi Koperasi Jumlah Aktif Tidak Aktif 1 Aceh 7,428 3,764 3,664 2 Sumatera Utara 12,286 6,708 5,578 3 Sumatera Barat 3,800 2,621 1,179 4 Riau 4,993 3,094 1,899 5 Jambi 3,685 2,291 1,394 6 Sumatera Selatan 5,852 4,336 1,516 7 Bengkulu 2,252 1,686 566 8 Lampung 4,833 3,041 1,792 9 Bangka Belitung 1,058 836 222 10 Kepulauan Riau 2,252 1,391 861 11 DKI Jakarta 7,928 5,645 2,283 12 Jawa Barat 25,563 15,633 9,930 13 Jawa Tengah 27,784 22,563 5,221 14 DI Yogyakarta 2,610 2,269 341 15 Jawa Timur 30,850 27,140 3,710 16 Banten 6,234 3,895 2,339 17 Bali 4,952 4,401 551 18 Nusa Tenggara Barat 3,966 2,283 1,683 19 Nusa Tenggara Timur 3,130 2,818 312 20 Kalimantan Barat 4,781 2,871 1,910 21 Kalimantan Tengah 3,105 2,268 837 22 Kalimantan Selatan 2,571 1,669 902 23 Kalimantan Timur 5,184 3,524 1,660 24 Kalimatan Utara 735 426 309 25 Sulawesi Utara 6,038 3,426 2,612 26 Sulawesi Tengah 2,246 1,470 776 27 Sulawesi Selatan 8,556 5,318 3,238 28 Sulawesi Tenggara 3,368 2,616 752 29 Gorontalo 1,148 741 407 30 Sulawesi Barat 985 735 250 31 Maluku 3,225 2,370 855 32 Papua 3,101 1,784 1,317 33 Maluku Utara 1,394 831 563 34 Papua Barat 1,595 785 810 Jumlah Nasional 209,488 147,249 62,239
Tabel 2. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2015**)
No Propinsi Koperasi Jumlah Aktif Tidak Aktif 1 Aceh 7.107 4.490 2.617 2 Sumatera Utara 11.696 6.285 5.411 3 Sumatera Barat 3.892 2.723 1.169 4 Riau 5.185 3.051 2.134 5 Jambi 3.753 2.263 1.490 6 Sumatera Selatan 5.992 4.450 1.542 7 Bengkulu 2.329 1.709 620 8 Lampung 5.095 2.760 2.335 9 Bangka Belitung 1.103 812 291 10 Kepulauan Riau 2.308 1.125 1.183 11 DKI Jakarta 8.024 6.016 2.008 12 Jawa Barat 25.741 16.855 8.886 13 Jawa Tengah 28.227 23.059 5.168 14 DI Yogyakarta 2.685 2.369 316 15 Jawa Timur 31.182 27.472 3.710 16 Banten 6.142 4.168 1.974 17 Bali 4.907 4.327 580 18 Nusa Tenggara Barat 4.049 2.385 1.664 19 Nusa Tenggara Timur 3.707 3.394 313 20 Kalimantan Barat 4.616 2.944 1.672 21 Kalimantan Tengah 3.178 2.405 773 22 Kalimantan Selatan 2.582 1.769 813 23 Kalimantan Timur 5.407 3.501 1.906 24 Kalimatan Utara 806 512 294 25 Sulawesi Utara 6.273 2.927 3.346 26 Sulawesi Tengah 2.213 1.495 718 27 Sulawesi Selatan 8.675 5.404 3.271 28 Sulawesi Tenggara 3.794 2.697 1.097 29 Gorontalo 1.179 644 535 30 Sulawesi Barat 1.036 735 301 31 Maluku 3.252 2.418 834 32 Papua 3.136 1.711 1.425 33 Maluku Utara 1.350 640 710 34 Papua Barat 1.514 708 806 Jumlah Nasional 212.135 150.223 61.912

## Sumber : Laporan SKPD yang Membidangi KUKM
Ket : **) Angka Sangat Sementara
Begitu juga dengan koperasi di Temanggung, mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu dari jumlah sekitar 400 koperasi pada 2010, mengalami peningkatan menjadi 505 koperasi di 2015, kemudian pada 2016 tercatat ada sebanyak 609 koperasi di Temanggung. 2
Seiring  berjalannya  waktu,  tentu  saja  sebuah  koperasi  mengalami  perkembangan,  kemajuan  atau kemunduran. Bahkan bisa terjadi sebuah koperasi sudah tidak eksis atau tidak aktif lagi dalam menjalankan
2 http://Puluhan Koperasi di Temanggung Bakal Dibekukan _ Media Indonesia.htm, diakses pada tanggal 2 November 2017.
usahanya, eksisitensi sebuah koperasi ini di dukung oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  adalah  pemerintah.  Tentu  saja  peran  pemerintah  sangat  berpengaruh, khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  yang  telah  melakukan  berbagai  daya  upaya  dalam mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi.
Oleh  karena  itu  peneliti  merasa  perlu  dilakukan  penelitian  tentang Upaya  Pemerintah  Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi dan Peningkatan Koperasi .

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Temanggung  dalam  mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi di Kabupaten Temanggung.

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  yang  dilakukan Pemerintah Daaerah Kabupaten Temanggung dalam mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi di Kabupaten Temanggung.

## 4. Metodologi Penelitian
Penelitian “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi dan Peningkatan Koperasi” ini menggunakan beberapa metode, yaitu :
a. Jenis Penelitian.
Peneletian ini merupakan penelitian studi lapangan ( field research ), yaitu penelitian secara langsung di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang yang membidangi tentang koperasi, yaitu pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM).
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif , yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 3
c. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang membidangi tentang industri, yaitu pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM).  Data  yang  akan  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder,  data  primer  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  langsung  dan  wawancara  kepada  Pegawai  Dinas    Perindustrian  Perdagangan Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (DINPERINDAGKOP  UKM),  kemudian  data  sekunder  yang digunakan  adalah  berupa  laporan  data  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM).

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tinjauan Umum Koperasi
Dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas  azas  kekeluargaan.  Kalau  melihat  dasar  tersebut,  maka  bentuk  perekonomian  yang  sesuai  adalah koperasi, karena koperasi adalah merupakan wadah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika koperasi tumbuh subur di Negara Indonesia ini.
3 Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Yogyakarta: Rineka Cipta. Hal. 245.
Koperasi  merupakan  bentuk  usaha  yang  sarat  dengan  visi,  misi  dan  tujuan-tujuan  yang  ideal, sehingga  sangat  mulia  jika  koperasi  ini  dapat  berkembang  pesat  sebagaimana  juga  dengan  usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara. 4
Beberapa  penelitian  tentang  koperasi  juga  banyak  dilakukan  oleh  peneliti,  baik  dari  kalangan mahasiswa maupun dosen. Penelitian tersebut antara lain oleh Lianda Subekti, Agus Suryono, dan Minto Hadi,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan  dan  menganalis  implementasi  strategi pembinaan  dan  pengembangan  koperasi  dan  UKM  serta  faktor  pendukung  dan  penghambatnya. Penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah (1) Implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di Kota Malang, dan (2)  Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  penerapan  strategi belum berjalan dengan baik karena kondisi riil lapangan yang dinamis sehingga membutuhkan manajemen strategik yang fleksibel dengan faktor pendukung dan penghambat secara internal dan eksternal. Kemudian saran  yang  diberikan  adalah  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota  Malang  harus  lebih  aktif  membina  dan mengembangkan koperasi dan UKM. 5
Selain itu ada penelitian oleh Ida Susilawaty dan Harapan Tua RFS, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota  Pekanbaru.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Informan  dari  Pegawai  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Kota  Pekanbaru, pengurus,  pengawas,  anggota  dan  pengelola  (manejer/karyawan)  Koperasi,  dan  Tenaga  Pendamping Koperasi  Lapangan  (PPKL).  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara,  dokumentasi  dan observasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  pembinaan  Koperasi  oleh  Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan namun belum optimal. Terdapat dua faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru yakni faktor intern yaitu sumber daya manusia (SDM) pembina Koperasi kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, data koperasi yang belum akurat, dan dari faktor ekstern yaitu : kurangnya permodalan koperasi, sumber daya manusia pada koperasi, manajemen koperasi yang kurang baik dan usaha koperasi tidak dijalankan secara profesional. 6
Penelitian oleh Dina Damayanti, dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal”, dengan kesimpulan bahwa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal tetapi belum optimal karena kegiatan tersebut belum terlaksana bagi seluruh koperasi yang ada. Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan agar perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal dapat dipantau seluruhnya. 7
Penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pelaksanaan  pembinaan  KUMKM (Penciptaan  Iklim  Usaha  KUMKM,  Pengembangan  Kewirausahaan  dan  Keunggulan  Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro,) terhadap perkembangan KUMKM di Kabupaten Nunukan, dengan Hasil  analisis  hipotesis  menunjukkan  bahwa:  Penciptaan  Iklim  Usaha  KUMKM,  Pengembangan Kewirausahaan  dan  Keunggulan  Kompetitif,  Pemberdayaan  Usaha  Skala  Mikro  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  terhadap  perkembangan  KUMKM  di  Kabupaten  Nunukan  dengan  tingkat  signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R2 sebesar 47,20% dan sisanya 53,40% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
4 Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis . Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. Hlm 46.
5 Lianda Subekti, Agus Suryono, dan Minto Hadi. Implementasi Strategi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang) .  Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1.
6 Ida Susilawaty dan Harapan Tua RFS. Pelaksanaan Pembinaan Koperasi . Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 3, Juli 2014, hlm. 317-322
7 Dina Damayanti. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal . Majalah Ilmiah Inspiratif, Vol.2 No.2 Januari 2016.
diikutkan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  uji  t  (secara  parsial)  yaitu:  Penciptaan  Iklim  Usaha  KUMKM, Pengembangan  Kewirausahaan  dan  Keunggulan  Kompetitif  bagi  KUMKM,dan  Pemberdayaan  Usaha Skala  Mikro  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  perkembangan  KUMKM  dengan  nilai  Fhitung  = 20,892 dan Ftabel = 2,76. 8

## 2. Koperasi Di Kabupaten Temanggung
Koperasi  di  daerah  Kabupaten  Temanggung  saat  ini  mengalami  pertumbuhan  dan  peningkatan, meski  ada  juga  beberapa  koperasi  yang  sudah  berdiri  tetapi  tidak  aktif,  oleh  karena  itu  Pemerintah Kabupaten Temanggung akan melakukan pembinaan terhadap koperasi tersebut dan bisa juga Pemerintah Kabupaten Temanggung akan membekukan koperasi tersebut, kalau memang sudah dibina, tetapi tetap tidak bisa aktif.
Berdasarkan  pasal  1  Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menengah  No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Revitalisasi  Koperasi,  revitalisasi  koperasi  adalah  rangkaian  kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  koperasi  dalam  mengupayakan  agar  koperasi  yang  tidak  aktif  dapat  menjadi koperasi aktif, dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar.
Koperasi aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT  (Rapat  Anggota  Tahunan)  dan  melakukan  kegiatan  usaha  untuk  melayani  anggota.  Sedangkan koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
Untuk  koperasi  dengan  wilayah  keanggotaan  di  dalam  wilayah  Kabupaten,  revitalisasi  koperasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk di Kabupaten Temanggung, revitalisasi koperasi berada di bawah  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi Usaha  Kecil  dan  Menengah  (DINPERINDAGKOP UKM),  yang  memang  merupakan  bagian  dari  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  yang  membidangi tentang koperasi.
Kemudian terdapat evaluasi atas pelaksanaan revitalisasi koperasi, yaitu 9 :
a. Koperasi Tidak Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi Aktif, melakukan pembubaran atas Keputusan Rapat Anggota.
b. Koperasi  Aktif  yang  gagal  melakukan  revitalisasi  menjadi  Koperasi  yang  lebih  besar,  melakukan perubahan rencana strategis dan/atau rencana pengembangan usaha.
Agar  koperasi  tetap  bisa  bertahan  (tetap  aktif)  dan  meningkat,  maka  Pemerintah  Kabupaten Temanggung  melakukan  pembinaan,  antara  lain  dengan  mengadakan  seminar  dan  berupaya  mengajak koperasi yang tidak aktif ini agar aktif kembali, pembinaan manajemen, memberikan pelatihan keuangan, yaitu dengan mengadakan pelatihan dasar akuntansi dan perbaikan kelembagaan koperasi. 10
Kepala  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (Dinperindagkop dan UKM) Kabupaten Temanggung, Rony Nur Hastuti menyatakan dari pendataan tahun 2015, di Temanggung ada 85 koperasi yang tidak aktif. Namun, setelah dilakukan pembinaan, dua koperasi mulai aktif saat ini, yakni koperasi truk grass yang beranggotakan para sopir truk dan KUD, jadi tinggal  83  koperasi  yang  tidak  aktif,  jadi  sudah  dipastikan  83  koperasi  non  aktif  ini  akan  dibekukan. Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Temanggung  terus  melakukan  pembinaan  dan  berupaya  mengajak koperasi yang tidak  aktif  ini agar aktif  kembali. Tapi nampaknya hal itu  sulit sekali dilakukan. Bahkan,
8 Budi Haryanto, Djumadi, dan Aji Ratna Kusuma. Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan KUMKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindagkop Dan UMKM Kabupaten Nunukan . eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 3, 2014. Hlm 1929-1940.
9 Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi
10 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asrofi, PNS di Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, pada tanggal 6 Oktober 2017.
sesuai  kebijakan  menteri  koperasi  sekarang  malah  akan  membekukan  semua  koperasi  yang  tidak  aktif. Namun,  sebelumnya,  koperasi  tidak  aktif  tersebut  diberi  kesempatan memohon  NIK  bersama  koperasi aktif lainnya. Syarat pengajuan NIK adalah dengan menyertakan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tiga tahun, terhitung dari 2013-2015. Batas pengajuan NIK adalah akhir Desember 2016 ini. Koperasi- koperasi tersebut sudah tidak aktif selama lebih dari tiga tahun dan tidak mengurus permohonan Nomor Induk Koperasi (NIK) seperti yang disaratkan Menteri Koperasi. Mustahil 83 koperasi ini akan memohon NIK karena tidak bisa menyertakan laporan RAT. 11
Pembekuan  terhadap  koperasi  ini  didasarkan  pada peraturan  yang mengatur,  yaitu  sesuai dengan Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menengah  No.  10/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang Kelembagaan Koperasi pasal 32, Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:
a. Koperasi  tidak  memenuhi  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian  dan/atau  tidak  melaksanakan  ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar  Koperasi  yang bersangkutan;
b. kegiatan  koperasi  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan/atau  kesusilaan  yang  dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempuntai kekuatan hukumtetap;
c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah kekuatan hukumtetap;
d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.
Kemudian  dalam  Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menengah  No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016  tentang  Pendataan  Koperasi,  Usaha  Kecil  Dan  Menengah,  Nomor  Induk Koperasi  (NIK)  adalah  kombinasi  angka  unik  yang  dimiliki  oleh  Koperasi  sebagai  identitas  koperasi. Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan QR Code , kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi.
Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi ini dilakukan dengan tujuan:
a. Mengidentifikasi  kesehatan  usaha  dan  kepatuhan  koperasi  dalam  melaksanakan  nilai  dan  prinsip koperasi
b. Memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi; dan
c. Mendorong  terwujudnya  kerjasama  antar  koperasi  maupun  dengan  badan  usaha  lainnya  (BUMN, BUMD, dan Swasta) dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.
Kemudian Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:
a. Memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum
b. Memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha
c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.
Didalam  pasal  4  Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menengah  No. 19/Per/M.KUKM/IX/2016  tentang  Penyelenggaraan  Rapat  Anggota  Koperasi,  Rapat  Anggota  wajib dilaksanakan  koperasi  paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam  satu  tahun  buku,  khususnya  untuk  meminta keterangan  dan  pertanggungjawaban  Pengurus  dan  Pengawas  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Di  dalam pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 19/Per/M.KUKM/IX/2016 tersebut menyatakan,  rapat  Anggota  untuk  meminta  pertanggungjawaban  Pengurus  dan  Pengawas  yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
11 http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/07/12/554449/83-koperasi-di-temanggung-bakal-dibekukan diakses 9 November 2017.
Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
b. Bagi koperasi yang terlambat melaksakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut- turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya;
c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis;
d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut  diberi  surat  peringatan  tertulis  dan  surat  rencana  pembubaran  oleh  pejabat  yang berwenang.
Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, hakikat manajemen ialah mencapai tujuan dengan tangan orang lain 12 . Dalam manajemen operasional, Koperasi hanya dapat menerapkan 1 (satu) jenis pola pelayanan yaitu apakah akan menerapkan pola pelayanan secara konvensional atau pola pelayanan  berdasarkan  prinsip–prinsip  ekonomi  syari’ah.  Dimana  pola  pelayanan  berdasarkan  prinsip– prinsip  ekonomi  syari’ah  dikenal  dengan  KSPPS  (Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah)  yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

## C. Kesimpulan
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah merupakan suatu bentuk usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Koperasi  juga  mengalami  perkembangan,  kemajuan  atau kemunduran. Bahkan bisa terjadi sebuah koperasi sudah tidak eksis atau tidak aktif lagi dalam menjalankan usahanya.  Kalau  sudah  tidak  aktif,  maka  pemerintah  bisa  melakukan  pembekuan  terhadap  koperasi tersebut.
Peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  mendorong  eksistensi  koperasi  yang  tidak  aktif  menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar lagi. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar koperasi tetap bisa bertahan dan meningkat yaitu melakukan pembinaan, antara lain dengan mengadakan seminar dan berupaya mengajak koperasi yang tidak aktif agar aktif  kembali,  pembinaan  manajemen,  memberikan  pelatihan  keuangan,  yaitu  dengan  mengadakan pelatihan dasar akuntansi dan perbaikan kelembagaan koperasi.
12 Subandi. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Penerbit Alfabeta Bandung. 2015. Hlm. 69.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta. Damayanti,  Dina.  2016. Peran  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Perkembangan  Koperasi  Di  Kabupaten Kendal . Majalah Ilmiah Inspiratif, Vol.2 No. 2.
Fuady, Munir. 2012. Pengantar Hukum Bisnis . Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Haryanto, Budi., Djumadi, dan Aji Ratna Kusuma. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan KUMKM Terhadap  Perkembangan Koperasi, Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  Pada  Dinas  Perindagkop Dan UMKM Kabupaten Nunukan. eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 3.
Subandi. 2015. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik) . Penerbit Alfabeta Bandung.
Subekti, Lianda., Agus Suryono, dan Minto Hadi. Implementasi Strategi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang) .  Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1.
Susilawaty,  Ida  dan  Harapan  Tua  RFS.  2014. Pelaksanaan  Pembinaan  Koperasi .  Jurnal  Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 3.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  16
/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Dan  Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menengah  No.  19/Per/M.KUKM/IX/2016  tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menengah  No.  10/Per/M.KUKM/VI/2016  tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menengah  No.10/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang Kelembagaan Koperasi
Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi

## Internet
http://Puluhan Koperasi di Temanggung Bakal Dibekukan _ Media Indonesia.htm, diakses pada tanggal
2 November 2017.
http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/07/12/554449/83-koperasi-di-temanggung-bakal-dibekukan diakses 9 November 2017.

## THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK