## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MAPPAKATENNI GALUNG DI KEL. LALEBATA KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDRAP
Sahruni Bahar 1 , Musyifikah Ilyas 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : sahrunibahar21@gmail.com

## Abstrak
Mappakatenni berarti  menggadaikan  adapun galung berarti  sawah  dimana  sawah  yang dijadikan objek jaminan hutang.  Sistem Mappakatenni Galung merupakan suatu proses atau cara masyarakat bugis melakukan suatu  gadai sawah. Mappakatenni Galung yang dilakukan masyarakat  Bugis  Kel.  Lalebata  Kab.  Sidrap  dimana  untuk  mendapatkan  pinjaman  uang dengan barang jaminan sawah tersebut antara penggadai dan penerima gadai. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  atau Field  Research dengan  pendekatan  Hukum Islam,  yaitu  pendekatan  yang  menelaah  suatu  masalah  yang  didasarkan  atas  hukum  Islam, baik    berasal  dari  Al-Qur’an  dan  hadits,  maupun  kaidah  ushul  fiqh  yang  relevan  dengan masalah  yang  akan  dibahas.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  praktiknya, pelaksanaan  sistem Mappakatenni Galung  masyarakat  Kel.Lalebata  ada  3  bentuk  yang pertama pemanfaatan barang gadai oleh pihak rahin (pemberi gadai)  dengan adanya bagi hasil pemanfaatan  kepada  pihak murtahin (penerima  gadai),  kedua  pemanfaatan  oleh  pihak murtahin dimana  hasil  pemanfaatan  diambil  seluruhnya  oleh murtahin dan  ketiga  pihak murtahin menyuruh  pihak  lain  ketiga  untuk  menggarap  kemudian  hasil  pemanfaatan  dibagi dua kepada murtahin dengan pihak ketiga tersebut. Sedangkan menurut para ulama Hanafiah yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu pihak murtahin karena berada pada kekuasaan murtahin sedangkan  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Malik  yang  berhak  adalah  pihak rahin ,  dan menurut  Hanbali  mempersamakan  barang  yang  dijadikan  apakah  itu  barang/hewan  dan dibedakan  pula  hewan  yang  diperah  dan  ditunggangi.  Implikasi  penelitian  adalah Mappakatenni  Galung diharapkan  tetap  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada  atura-aturan hukum  Islam,  kepada  tokoh  Agama  ataupun  pemerintah  untuk  menyampaikan  pembahasan mengenai  muamalah  khususnya  dalam  gadai  sesuai  dengan  syariat  Islam  agar  masyarakat mampu menerapkan sistem Mappakatenni galung sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kata Kunci: Sistem Mappakatenni Galung , Hukum Islam.

## Abstract
Mappakatenni means pawning while galung is a rice field where the rice fields are the object of  debt  collateral.  The  Mappakatenni  Galung  system  is  a  process  or  method  for  the  Bugis community to carry out a rice field pawn. Mappakatenni Galung which was carried out by the Bugis community, Kel. Lalebata Kab. Sidrap, where to get a loan with collateral for the fields between  the  pawner  and  the  pawn  recipient.  The  type  of  research  used  is  field  research  or Field  Research  with  the  Islamic  Law  approach,  which  is  an  approach  that  examines  a problem based on Islamic law, both from the Qur'an and hadith, as well as the rules of ushul fiqh that are relevant to the problem to be discussed. The results of this study indicate that in
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
practice,  there  are  3  forms  of  implementation  of  the  Mappakatenni  Galung  system  in  the community of Kel.Lalebata. The first is the use of pawn items by Rahin (the pawner) with the profit  sharing  of  the  use  of  the  murtahin  (pawn  recipient,  secondly,  the  utilization  by  the murtahin  party  where  the  result  of  the  utilization  is  taken  entirely  by  the  murtahin  and  the third  party  the  murtahin  orders  another  third  party  to  work  on  then  the  results  of  the utilization  are  divided  into  two  between  the  murtahin  and  the  third  party.  Meanwhile, according to Hanafiah scholars, who have the right to use pawn items, namely the murtahin because they are in the authority of the murtahin, while Imam Shafi'i and Imam Malik are the rahin  parties,  and  according  to  Hanbali,  the  same  as  the  goods  that  are  used  as  goods  / animals  and  differentiated  the  animals  that  are  milked  and  ridden.  The  implication  of  this research is that Mappakatenni Galung is expected to continue to be carried out based on the rules  of  Islamic  law,  to  religious  leaders  or  the  government  to  convey  discussions  about muamalah, especially in pawning in accordance with Islamic law so that people are able to implement the Mappakatenni Galung system in accordance with applicable regulations.
Keywords : Mappakatenni Galung System, Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  sempurna  (komprehensif),  kompleks  dan  dinamis  yang mengatur  aspek  kehidupan  manusia,  baik  akidah,  ibadah,  akhlak  maupun  muamalah. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad 1 . Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya yakni segala bentuk aktivitas manusia yang diterapkan di dalam kehidupan  mereka  (muamalah).  Salah  satu  bentuk  kegiatan  muamalah  ini  adalah perjanjian hutang dengan jaminan.
Salah  satu  muamalah  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  terkait kebendaan  adalah  gadai.  Salah  satu  yang  melatarbelakangi  adanya  pelaksanaan  gadai oleh masyarakat adalah proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama.
Perjanjian dengan jaminan dalam Al-Qur’an dikenal  dengan istilah al-Rahn , atau biasa diterjemahkan  dengan  istilah  gadai. 2 Secara  etimologis  perjanjian  (yang  dalam  bahasa Arab diistilahkan dengan Mu’ahadah ittifa ’, Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai: “Perjanjian  atau  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  di  mana  seseorang  atau  lebih
1 Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47
2 Moh.  Zuhri, Riba  dalam  Al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo,  2010),  h. 147
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
mengikat  dirinya  terhadap  seseorang  lain  atau  lebih”.  (Yan  Pramadya  Puspa,  1997  : 248). 3
Perjanjian gadai di dalam syari’at Islam dihukumi dalam perbuatan jaiz atau perbuatan yang diperbolehkan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah 2: 283.
Transaksi  hukum  gadai  dalam  fikih  Islam  disebut ar-rahn.  Ar-rahn adalah  suatu  jenis perjanjian  untuk  menahan  suatu  barang  sebagai  tanggungan  utang.  Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat maun rahin yang berarti air yang tenang. 4
Dalam Islam gadai telah diatur dengan begitu rapi dan jelas baik itu rukun, syarat, dasar hukum,  maupun  pemanfaatan  barang  gadai  yang  semua  terangkum  dan  dapat  dijumpai dalm  kitab-kitab  fiqih.  Akan  tetapi,  di  dalam  pelaksanaannya  sering  kali  terjadi penyimpangan dari aturan yang ada.
Berdasarkan  praktek  gadai  sawah  di  kalangan  masyarakat  di  Kelurahan  Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, mengenalnya dengan istilah Mappakatenni Galung .  Sistem  gadai  (sawah)  menjadi  tiga  macam  yaitu;  a.  Penggadai  dapat  terus menggarap  sawah  gadainya,  kemudian  kedua  belah  pihak  membagi  hasil  sawah  sama seperti  bagi  hasil,  b.  Pemegang  gadai  mengerjakan  sendiri  sawah  gadai,  c.  Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.
Adapun  praktiknya  di  dalam  masyarakat  Kelurahan  Lalebata  yakni  calon  penggadai akan  menemui  calon  penerima  gadai  dengan  tujuan  agar  bisa    mendapatkan  pinjaman uang sebesar yang ia butuhkan. Kemudian setelah kedua belah pihak telah sepakat maka penggadai  akan  menyerahkan galung (sawah)  kepada  pihak  penerima  gadai  dan penerima gadai akan memberikan uang kepada penggadai. Adapun jangka waktu yang  ditetapkan  biasanya  satu  sampai  dua  tahun  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama antara rahin dan murtahin , tetapi jangka waktu tersebut biasanya hanya untuk formalitas
3 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis , Hukum Perjanjian dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1
4 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , Edisi I (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
saja,  terkadang  waktu  yang  disepakati  sudah  lewat  dari  kesepakatan  dan  barang  gadai tersebut akan dikembalikan apabila si penggadai sudah mampu melunasinya.
Adapun  sistem  bagi  hasil  dan  pemanfaatan  barang  gadai  yaitu  baik  yang  menggarap sawah  gadai  itu  si  penggadai  ataupun  si  penerima  gadai  hasilnya  tetap  dibagi  dua,  dan apabila  si  penerima  gadai  ingin  memanfaatkan  barang  gadai  tetapi  menyuruh  pihak ketiga untuk menggarap sawahnya, maka hasilnya dibagi dua hanya kepada si penerima gadai  dan  pihak  ketiga  tersebut,  tanpa  ada  bagian  dari  pihak  pemilik  tanah  atau  si penggadai.
Dalam praktek gadai tersebut penerima gadai ( murtahin ) mengambil manfaat dari sawah si  penggadai (rahin) .  Di  dalam  fiqh  muamalah  menjelaskan  bahwa:  “Hak murtahin kepada marhun hanya  pada  keadaan  atau  sifat  kebendaannya  yang  mengandung  nilai, tidak ada penggunaan dan pemungutan hasilnya. 5

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  ( field  research kualitatif deskriptif) atau penelitian lapangan  yaitu mencari  data secara langsung (wawancara) di masyarakat  Kelurahan  Lalebata.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan normatif. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  pengelolaan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Dan  untuk  uji  keabsahan  data dalam  penelitian  ini  mencakup  uji credibility,  transferability,  dependability dan confimability.
5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai (Cet. II; Bandung: al-Ma’arif, 1983), h. 56
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Sistem Mappakatenni  Galung oleh  Masyarakat  di  Kelurahahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
Masyarakat  Lalebata  pada  umumnya  bermata  pencaharian  petani,  dimana  mereka mengandalkan  hasil  padi  sebagai  salah  satu  penghasilan.  Hasil  tersebut  akan dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya,  ketika  keadaan  mendesak mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki umtuk memenuhi keperluannya.
Mappakatenni  Galung menurut  pandangan  masyarakat  Kelurahan  Lalebata  ialah Mappakatenni Galung sama dengan digadaikan suatu barang dalam hal ini sawah untuk mendapatkan  pinjaman  uang  dengan  barang  jaminan  sawah  tersebut  antara  penggadai dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang  jaminan  dimana  dalam  masyarakat  Kelurahan  Lalebata  jaminan  tersebut  ialah lahan  persawahan  yang  dikuasai  serta  dimanfaatkan  olehnya  sampai  sipemberi  gadai dapat  mengembalikan  pinjaman/utang  yang  diambilnya. 6 Pelaksanaan Mappakatenni Galung sudah  dilakukan  sejak  lama  turun  temurun  oleh  masyarakat  karena  adanya kebutuhan  uang  yang  mendesak  dan  sebagai  jaminannya  sawah  karena  masyarakat Lalebata  kebanyakan  sebagai  petani  dan  memiliki  harta  sawah  maka  yang  dijadikan sebagai jaminan adalah sawah.
Adapun  mengenai  sistem Mappakatenni  Galung tersebut  yang  dilakukan  oleh masyarakat Kelurahan Lalebata yaitu:
Dalam  proses Mappakatenni  Galung seperti  pada  umumnya  pemberi  gadai  ( rahin ) bertemu  secara  langsung  dimana  si  pemberi  gadai  menemui  si  penerima  gadai ( murtahin )  untuk  meminjam  sejumlah  uang  dengan  menjaminkan  sawahnya  kepada  si penerima  gadai,  kemudian  diserahkankan  kepada  pihak  penerima  gadai  dikuasai  serta dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  sampai  pihak  pemberi  gadai  ( rahin )  dapat mengembalikan kembali uang yang telah di pinjamnya.
6 Bapak Amir (54 tahun), Imam Kelurahan, Wawancara, Kelurahan Lalebata, 02 Maret 2020.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
Adapun pemanfaatan mappakatenni galung yang dilakukan masyarakat Lalebata yaitu:
Sistem  Pertama  (penggadai  tetap  menggadai  sawah  gadainya  dengan  bagi  hasil kepada penerima gadai) ; tata cara  yang pertama ini dilakukan secara tradisional  yang berlaku  di  kalangan  masyarakat  yang  sejak  dulu  dilaksanakan  secara  turun  temurun. Adapun  proses  yang    terjadi  dalam  kesepakatan  ini  dimana,  penggadai  menemui  si penerima gadai dengan niat ingin meminjam uang dengan jumlah tertentu dimana sawah ini  digadaikan  kepada  sipenerima  gadai  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  uang  yang diambil oleh si penggadai tersebut. Dengan kesepakatan antara keduanya sawah tersebut tetap digarap oleh sipenggadai ( rahin ) kemudian hasilnya dibagi dua dengan si penerima gadai  ( murtahin ).  Pemberian  hasil  tersebut  kepada  penerima  gadai  merupakan keuntungan  yang  diambil  oleh  penerima  gadai  terhadap  barang  gadainya  dan  dalam kesepakatan tersebut  juga disepakati waktu  biasanya 2 tahun untuk  pengembalian uang yang dipinjam. Namun  jika dalam tempo waktu  yang ditentukan penggadai  belum bisa mengembalikan  pinjamannya,  maka  perjanjian  waktu  tetap  dilanjut  sampai  penggadai dapat bisa mengembalikan pinjamannya.
Adapun  keterangan  dari  Bapak  Bahar, “wettunna meloka Mappakatenniangi Galungku laoka  siruntu  okko  bolana  tau  meloe  katenni  galungku,  makkeda  meloka mappakatenniang  i  galungku  okko  idi,  20  juta  melo  uwinreng  duita  engka  galungku  e takkatenni,  purani  engka  kesepakatan  utarimai  ni  dui  e  winreng,  wammpakatenniang toni galungku dengan perjanjian dua tahun wettu utnuk pelisui dui winrenge, sibawa iya mo  jamai  pemeng  galungku  tapi  iyero  hasselena  ibage  dua  okko  tau  makkatenniwi galung e. iyero hassele pole ibage dua e yalengi tau makketennie sebagai keuntungan na alena na runtu” 7
Berdasarkan hasil wawancara di atas inti dari yang disampaikan oleh Bapak Bahar yaitu: “Sewaktu saya ingin menggadaikan sawah, saya kerumah sipenerima gadai menemuinya untuk  menggadaikan  sawah  saya  dengan  meminjam  uang  kepadanya  sebesar  20  juta, setelah  saya  telah  menerima  uang  yang  saya  pinjam  dan  telah  menyerahkan  sawah sebagai  jaminan,  dengan  hasil  perjanjian  waktu  2  tahun  untuk  pengembalian  uang pinjaman, kemudian hasil perjanjian juga saya yang masih mengerjakan sawah tersebut dengan kesepakatan hasilnya di bagi dua dengan orang yang memegang sawah tersebut
7 Bapak Bahar (56tahun ),  Si penggadai ( Rahin ), Wawancara, Kelurahan Lalebata, 18 Februari 2020
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
atau  si murtahin ,  hasil  yang  di  dapatkan  penerima  gadai  merupakan  keuntungan  pihak murtahin dari pemanfaatan barang gadai tersebut.”
Adapun  hasil  wawancara  dari  Ibu  Fatmawati,  “ wettunna  engka  i  Bapak  Bahar mappakatenniangi galungna iyero isepakati makkeda idina pale jamai galungta iyapale kalo engka haselena lae bage dua bawanni ”. 8
Inti  dari  yang  disampaikan  Ibu  Fatmawati,  “Pada  saat  Bapak  Bahar  menggadaikan sawahnya  telah  disepakati  bahwa  yang  menggarap  sawah  gadai  tersebut  tetap  Bapak Bahar dengan kesepakatan hasil dari sawah gadai tersebut dibagi dua”.
Sistem  Kedua  (penerima  gadai  memanfaatkan/menggarap  sendiri  sawah  gadai); Pemegang  gadai  mengerjakan  sendiri  sawah  gadai  (pemanfaatan  barang  gadai  oleh murtahin ).  Adapun  proses  yang  terjadi  dalam  kesepakatan  ini  si  penggadai  telah mendapatkan  uang  dan  si  penerima  gadai  telah  menerima  jaminan  sawah  dimana kesepakatan  antara  keduanya,  si  penerima  gadai  ( murtahin )  yang  mengolah  sawah jaminan  tersebut  maka  hasil  dari  pengolahan  sawah  itu  sepenuhnya  diambil  oleh  si penerima  gadai  ( murtahin ),  penerima  gadai  akan  tetap  memanfaatkan  sawah  jaminan tersebut  sampai  si  penggadai  dapat  mengembalikan  uang  pinjamannya  dan  sawah jaminan tersebut juga di kembalikan kepada penggadai kembali.
Adapun  keterangan  dari  Bapak  P.  Hamzah,  “ wettunna  engka  tau  melo mappakatenniangi  galungna  na  engka  to  duiku  e  lao  walani,  welenni  dui  wakkatenni iyero galung na iya jamai iyero galung walai haselenna iyapa na dena ujamai napalisu pi dui iyero pura nainrengge ”. 9
Inti  dari  keterangan  dari  Bapak  P.  Hamzah,  “sewaktu  ada  yang  mena warkan untuk menggadaikan sawahnya dan saya pun memiliki uang untuk dipinjamkan, ya  saya  terima  dimana  kepemilikan,  pemanfaatan  dan  pengolahan  sawah  jaminan tersebut untuk sementara saya sampai si penggadai mengembalikan kembali uang  yang di pinjamnya”.
Adapun keterangan dari Bapak P. Hamid. “ iyero yasenge Mappakatenni Galung sesuai kesepakatan  e  antara  tau  mappakatenniang  sibawa  makkatenni  galung,  idi’na  tau
8 Ibu Fatmawati (54 tahun), Si Penerima gadai ( Murtahin ), Wawancara, Lalebata, 18 Februari 2020
9 Bapak P. Hamzah (54 tahun), Penerima gadai ( Murtahin ), Wawancara, Lalebata, 19 Februari 2020
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
makkatenni  e  manfaatkan  i  iyero  galung  ta  yalai  hassele’na    lettu  iyero  tau  punna  na galung engka dui na papolei pengeng galunna nalai paimeng ”. 10
Inti dari keterangan Bapak P. Hamid.”yang dinamakan Mappakatenni Galung itu sesuai kesepakatan antara keduanya, penggadai dan penerima gadai dimana terjadi kesepakatan bahwa setelah terjadinya akad tersebut jelaslah bahwa penerima gadai lah yang memiliki atau memanfaatkan/mengambil hasil sawah jaminan tersebut sampai si penggadai dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dan mengambil kembali sawah gadainya.”
Sistem  Ketiga  (pemegang  gadai  menyuruh  pihak  lain  untuk  menggarap sawahnya); Sistem  yang  ketiga  ini  sama  saja  sistem  yang  kedua  dimana  pemanfaatan barang gadai tetap kepada si penerima gadai, hanya saja penerima gadai disini menyuruh pihak  ketiga  atau  orang  lain  yang  dipercayanya  untuk  menggarap  sawahnya  dengan ketentuan bagi hasil antara si penggarap dengan si penerima gadai. Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai  itu  sendiri,  bahkan  hasil  yang  telah  diambil  dari  sawah  (barang  gadai)  tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang
Dilihat  dari  pihak  yang  melaksanankan  akad,  gadai  sawah  yang  dilakukan  masyarakat Lalebata  dengan  menggunakan  ketiga  sistem  tersebut  telah  di  pandang  sah  dan  benar menurut  pandangan  hukum  Islam.  Walaupun  ijab  qabulnya  tidak  menggunakan  kata- kata atau surat perjanjian tertentu yang mengikat kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak  telah  faham  bahwa  mereka  telah  melakukan  akad  perjanjian. Rahin atau  si penggadai  selaku  pihak  yang  menggadaikan  sawahnya  kepada murtahin atau  penerima gadai telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan Islam, dimana rahin atau si penggadai merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah aqil balig, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada
10 Bapak P. Hamid (54 tahun), penerima gadai ( Murtahin ), Wawancara, Lalebata, 19 Februari 2020
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
orang  lain,  dikatakan  tidak  sah  apabila  akad  dilakukan  dimana rahin merupakan  orang gila ataupun orang yang belum tamyiz .
Dilihat  dari  pihak murtahin atau  si  penerima  gadai  selaku  pihak  yang  melaksanakan perjanjian  dalam  pelaksanaan  gadai  sawah  di  Kelurahan  Lalebata  telah  sesuai  atau  sah menurut  pandangan  hukum  Islam,  dimana  murtahin  selaku  subyek  yang  akan mengadakan teransaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang akan digadaikan oleh  si rahin telah  memenuhi  syarat  yang  telah  tercantum  dalam  aturan  Islam,  dimana murtahin adalah  orang  cakap  dalam  melaksanakan  tindakan  hukum  kemudian  juga kedua  belah  pihak  melakukan  tanpa  ada  paksaan,  suka  rela  atau  intimidasi  dari  pihak manapun.
Dilihat  dari  rukun  gadai  yang  berupa  utang,  pinjaman  hutang  diserahkan  pada  saat pelaksanaan  akad  gadai  dimana  penerima  gadai  menyerahkan  uang  pinjaman  dan penggadai menyerahkan tanah sawah secara lisan, besarannya sesuai kesepakatan antara rahin dan murtahin ,  dimana  utang  yang  menjadi  penyebab  adanya  transaksi  gadai tersebut  juga  telah  sah  dan  benar  sesuai  hukum  Islam,  hal  ini  dikarenakan  hutang tersebut  berupa  uang  yang  dapat  dihitung  jumlahnya,  bukan  hutang  yang  bersifat  tidak pasti ataupun hutang yang tidak dapat diketahui jumlahnya.
Dilihat  dari  barang  jaminan  gadai  atau marhun telah  memenuhi  syarat  dan  rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan akad telah selesai. Barang gadai yang dijadikan jaminan atau agunan  masyarakat  Lalebata  adalah  sawah  yang  sebagai  sumber  mata  pencaharian masyarakat Lalebata.
Dilihat  dari  jangka  waktu,  gadai  sawah  menurut  hukum  adat  masyarkat  Lalebata kesepakatan awal waktu akad gadai yang menjadi budaya masyarakat Lalebata biasanya 1  sampai  2  tahun  tetapi  hal  tersebut  hanya  formalitas  saja  biasanya  kebanyakan masyarakat  apabila  waktu  tersebut  telah  sampai  namun  si  penggadai  belum  dapat melunasi  hutangnya  maka  waktu  di  perpanjang  lagi  sampai  si  penggadai  dapat mengembalikan  kembali  pinjaman  uang.  Namun  masyarakat  kebanyakan  tidak menentukan batasan waktu kapan berakhirnya masa gadai tersebut hanya saja apabila si
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
penggadai  telah  dapat  mengembalikan  uang  pinjaman  kemudian  kepemilikan  sawah tersebut  kembali  kepada  si rahin maka  di  situlah  berakhir  pula  masa  gadai  sawah tersebut.  Hal  ini  tidak  dibenarkan  dalam  perspektif  fiqih  muamalah  karena  terdapat ketidakjelasan  dalam  waktu  yang  disepakati  untuk  penggarapan  dan  pembayaran  uang pinjaman,  Imam  Malik  mengatakan  bahwa  manfaat  yang  telah  disyaratakan  ini waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah.
Adapun berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai para ulama mempunyai perbedaan pendapat:
1. Pendapat ulama Syafi’iyah
Menurut ulama Syafi’iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai ( marhun )  adalah  pemberi  gadai  walaupun marhun itu  berada  di  bawah  kekuasaan penerima gadai ( murtahin ). 11
2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)
Jaminan  dalam  gadai  menggadai  itu  berkedudukan  sebagai  kepercayaan  atas  utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada  orang  yang  menerima  gadai  berarti  membolehkan  mengambil  manfaat  kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara’ . Imam Malik bependapat  bahwa  manfaat  barang  jaminan  adalah  hak  yang  menggadaikan  dan  bukan bagi penerima gadai. 12
3. Pendapat Ulama Hanabilah (Hanbali)
Menurut pendapat Ulama Hanbali persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta  benda  gadai  yang  bukan  berupa  hewan  adalah  ada  izin  dari  pemilik  barang,  dan adanya  gadai  bukan  karena  mengutangkan.  Apabila  harta  benda  gadai  berupa  hewan yang  tidak  dapat  diperah  dan  tidak  dapat  ditunggangi,  maka  boleh  menjadikannya sebagai khadam . Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun
11 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, Edisi I (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 232
12 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  Hafiz  Anshary,  Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 90
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
dan  semacamnya  maka  tidak  boleh  mengambil  manfaatnya.  Kebolehan murtahin memanfaatkan  harta  benda  gadai  atas  seizing  pihak  rahin,  dan  nilai  pemanfaatannya harus sesuai dengan  biaya yang telah dikelurkannya untuk marhun . 13

## 4. Pendapat Ulama Abu Hanifah
Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian basgi  penerima  gadai  nafkah  bagi  barang  yang  digadaikan  itu  adalah  kewajiban  yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai.
Oleh karena itu yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil  manfaat  dari barang tersebut.  Selanjutnya hadits  yang  disebutkan di atas  menyebutkan  secara  khusus  tentang  binatang  yang  dapat  diperah  dan  ditunggangi, tetapi  walaupun  demikian  barang-barang  selain  binatang  pun  dapat  di  qiyaskan kepadanya,  sehingga  dengan  demikian  yang  berhak  mengambil  manfaat  atas  barang gadaian adlah si penerima gadai.
Sementara itu mengenai pemanfaatan barang gadai menurut tokoh  agama di Kelurahan Lalebata mempunyai pendapat seperti pendapat bapak Amir bahwa:
“Menurut saya pemanfaatan barang gadai itu sebaiknya tetap kepada si rahin , meskipun kepemilikan  barang  gadai  itu  untuk  sementara  ada  di  pihak murtahin ,  sebaiknya rahin tetap  menggarap  sawah  gadainya  itu  walaupun  hasilnya  nanti  akan  di  bagi  dua  kepada pihak murtahin hal  ini  lebih  baik  karena  lebih  meringankan  beban  si rahin .  Dibanding jika murtahin yang  memanfaatkan  barang  gadai  tersebut  dimana  hasilnya  sepenuhnya diambil  oleh  pihak murtahin walaupun  itu  merupakan  hasil  kesepakatan  tetapi  hal tersebut tetap memberatkan pihak rahin . 14
Adapun menurut bapak Ibrahim:
“Berbicara  mengenai Mappakatenni  Galung ada  dua  versi  pemahaman  dalam masyarakat  ada  yang  menggolongkan  riba  ada  juga  membolehkan.  Pemahaman  yang mengatakan  riba  karena  adanya  pinjaman  uang  tersebut  dimana  adanya  hasil  yang  di ambil  juga  oleh  si  pemberi  pinjaman.  Menurut  saya  yang  namanya  Mappakatenni Galung itu adanya saling membantu satu sama lain, adapun mengenai siapa yang berhak memanfaatkan  gadai  sawah  tersebut  sebaiknya  itu  si  penggadai  ( rahin ).  Karena kebanyakan  apabila  pihak murtahin yang  memanfaatkan  maka  pasti  pihak  yang  lain
13 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Edisi I (Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1
14 Bapak Amir (54 tahun), tokoh agama (Imam Kelurahan), Wawancara, Lalebata, 02 Maret 2020
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
merasa dirugikan walaupun hal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara keduanya. Tetapi kita kembali lagi ke masyarakat praktek yang dilakukan masyarakat bahwa siapa pun  itu  baik rahin atau murtahin yang  memanfaatkan  barang  gadai  tersebut  jika  telah terjadi  suatu  kesepakatan  antara  keduanya  dan  hal  itu  menurut  mereka  saling menguntungkan maka hal itu boleh saja, karena dimana dalam agama kita bahwa agama hanya  menjaga  tidak  adanya  perselisihan  antara  kedua  belah  pihak  di  belakang  hari. Dimana hukum riba itu baru berlaku jika ada orang yang dirugikan, sepanjang tidak ada orang yang dirugikan tidak apa-apa.” 15
Berkaitan  dengan  pendapat  tokoh  agama  di  atas  bahwa  pemanfaatan  barang  gadai  itu seharusnya  oleh  pihak rahin ,  adapun  mengenai  pemanfaatan  oleh  pihak murtahin kitu karena  termasuk  riba,  tetapi  adapun  pemanfaatan  oleh  pihak murtahin seperti  yang disampaikan  oleh  bapak  Ibrahim  karena  adanya  kesepakatan  secara  suka  rela  antara kedua belah pihak.
Adapun  mengenai  pemanfaatan  barang  gadaian  selama  itu  berdasarkan  kesepakatan bersama  maka  tidak  terjadi  suatu  masalah.  Prinsip  ditegakkan  hukum  Islam  bertujuan untuk  menjaga  dan  memelihara  agama,  jiwa,  harta,  akal  dan  keturunan.  Dalam  hal  ini masalah muamalah  yang perlu diperhatikan lagi  supaya tidak menyimpang dari hukum Islam.

## D. Penutup
Pelaksanaan Mappakatenni  Galung atau  Gadai  Sawah  yang  ada  di  Kelurahan  Lalebata Kabupaten  Sidrap  pada  prakteknya  dimana rahin (penggadai)  mendatangi  pihak murtahin (penerima gadai) untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan dengan  menyerahkan  barang  gadaian  tanah  sawah  sebagai  jaminan,  dimana  dengan sistem  gadai  yang  pertama    pemanfaatan  barang  gadai  tetap  berada  ditangan rahin (penggadai)  dengan  hasil  pemanfaatan  dibagi  dua  (bagi  hasil)  kepada  pihak murtahin , adapun  sistem  yang  kedua  dan  ketiga  dimana  pemanfaatan  sawah  gadai  berada sepenuhnya  di  tangan murtahin (penerima  gadai)  dengan  hasil  pemanfaatan  tersebut sepenuhnya  diambil  oleh  pihak murtahin itu  sendiri  atau  pihak murtahin (penerima gadai)  menyuruh  pihak  lain/orang  kepercayaan  untuk  menggarapnya  dengan  hasil  bagi
15 Bapak Ustd Ibrahim (48 tahun), tokoh agama (Guru Mts YMPI Rappang), Wawancara, Lalebata, 03 Maret 2020
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
dua  antara  orang  kepercayaan  tersebut.  Pelaksanaan Mappakatenni  Galung oleh masyarakat  Lalebata  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidrap  ditinjau  dari  hukum Islam, jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad tersebut tidak sah, dimana pada sighat akad tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung waktu gadai berakhir jika rahin sudah dapat mengembalikan pinjaman uang kepada murtahin , serta  pada  pelaksanaannya  dalam  akad  gadai  dengan  sistem  pertama  adanya  akad muzara’ah atau  bagi  hasil  pertanian    yang  terdapat  dalam  akad  gadai  dimana pelaksanaan  dua  transaksi  dalam  satu  akad  terlarang  oleh  hukum  Islam.  Adapun mengenai  pemanfaatan  barang  gadai  terdapat  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama, mayoritas  dikalangan  ulama  bahwa  yang  berhak  memanfaatkan  barang  gadai  adalah pihak rahin dan yang lain berpendapat bahwa  yang memanfaatkan barang gadai adalah pihak murtahin .
Pelaksanaan Mappakatenni  Galung diharapkan  tetap  dilaksanakan  dengan  berpedoman pada  aturan-aturan  hukum  Islamt.  Kepada  para  masyarakat  khususnya  petani  di kelurahan  Lalebata  agar  lebih  memahami  hukum  Islam  mengenai  gadai  dan mengaplikasikannya  dalam  pelaksanaan Mappakatenni  Galung .  Serta  kepada  tokoh Agama  ataupun  pemerintah  untuk  menyampaikan  pembahasan  mengenai  muamalah khususnya  dalam  gadai  sesuai  dengan  syariat  Islam  agar  masyarakat  tetap  mampu menerapkan sistem Mappakatenni Galung tersebut sesuai aturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

## Buku
AlHadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer . Depok: Rajawali Pers, 2017.
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Nasional;Wawancara Ulama dan Cendekiawan . Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai . Bandung: Al-Ma’rif, 1983.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahan .  Jakarta:  Yayasan  Pelayanan  Al-Qur’an Mulia, 2012.
Djuawaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
Sahruni Bahar, Musyfikah Ilyas
DSN-MUI. Himpunan Dewan Syariah Nasional . Ciputat: Cv Gaung Persada, 2006.
Hasan, A. Qadir. et.al.Terjemahan Nailul Authar Jilid 4 . Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
Latif,  Nuryanti  Meliana. Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  sebagai  Akibat  Pendalaman  Gadai . Diakses 20 Desember 2019.
Marilang. Hukum  Perikatan;Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian .  Makassar:  Alauddin University Pers, 2013.
Mas’adi, Gufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Muhammad, dan Sholikhul Hadi. Pegadaian Syariah:Suatu Alternatif Konstruktif Pegadaian Nasional . Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
Mulazid,  Ade Sofyan. Kedudukan Sistem Pegadaian  Syariah . Jakarta:  Prenademedia Group, 2016.
Pasaribu,  Chairuman  dan  Suhrawardi  K.  Lubis. Hukum  Perjanjian  dalam  Islam .  Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Perpu No.56 Tahun 1960. Penetapan Luas Tanah Pertanian . Diakses 20 Desember 2019.
Shiddieqy, Hasbi Ash. Hukum-Hukum Fiqih Islam . Yogyakarta: PT Rosda Karya, 1990.

## Jurnal
Futura, Islam. Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). Jurnal Ilmiah Volume 15, Nomor 2 (Februari 2016): h.231-250.

## Skripsi
Nirwansyah,  Hendra. Praktik  gadai  Sawah  Tanpa  batas  Waktu  di  Kecamatan  Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam) . UIN Alauddin Makassar. Makassar. 2017.
Muttaqin,  Imamil. Perspektif  Hukum  Islam  terhadap  Pelaksanaan  Gadai  Sawah  Dalam Masyarakat  Desa  Dadapayam  Kecamatan  Suruh  Kabupaten  Semarang .  Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2015.

## Wawancara
Bapak Amir (54 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Lalebata, 02 Maret 2020.
Bapak Bahar (56 Tahun), Masyarakat ( Rahin ), Wawancara, Lalebata, 18 Februari 2020.
Bapak  P.Hamzah  (54  Tahun),  Masyarakat  ( Murtahin ),  Wawancara,  Lalebata,  19  Februari 2020.
Ibu Fatmawati (54 Tahun), Masyarakat ( Murtahin ), Wawancara, Lalebata, 18 Februari 2020. Bapak P.Hamid (54 Tahun), Masyarakat ( Murtahin ), Wawancara, Lalebata, 19 Februari 2020. Bapak Ibrahim (48 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Lalebata, 03 Maret 2020.