http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL

## PERSPEKTIF  LEGITIMASI DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Muhammad Taufan Ashshiddiqi 1) , Ani Oktaviani 2) , Asep Gunawan 3) & Ayu Fauzi Lestari 4)
Universitas Al Ghifari Bandung 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2,3,4)
Email: taufan.unfari@gmail.com 1) , anio161001@gmail.com 2) , asepgunawan2504@gmail.com 3) , ayufauzilestariii@gmail.com 4) .

## Abstrak
Penelitian artikel ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa konsep dari legitimasi dalam manajemen  pemerintahan. Legitimasi atau  kewenangan  yang  merupakan  salah  satu  hak  dari seorang  pemimpin,  masyarakat  seringkali  menuntut  agar  para  pemimpin  tidak  menggunakan kewenangan tersebut untuk digunakan sewenang-wenang, namun digunakan untuk kepentingan seluruh  rakyat.  Begitu  Pula  dengan  birokrasi  di  mata  masyarakat  awam  birokrasi  seringkali dipandang  sebagai  penyakit  dalam  sebuah  organisasi.  Lalu  bagaimana  sebenarnya  konsep  dari legitimasi  birokrasi  itu  sendiri.  Birokrasi  adalah  tipe  dari  suatu  organisasi  yang  dimaksudkan untuk  mencapai  tugas-tugas  administratif  yang  besar  dengan  cara  mengkoordinasi  secara sistematis  ( Teratur )  pekerjaan  dari  banyak  orang.  Sebagai  seorang  administrator  yang  harus dilakukan  bukan  sekadar  bagaimana  supaya  organisasi-organisasi  publik  dapat  berjalan  secara efisien, tetapi juga bagaimana supaya organisasi organisasi itu dapat memberikan pelayanan yang memuaskan publik Kata Kunci: Legitimasi, Birokrasi, & Administrasi Negara .

## Abstract
This article's research aims to find out what the concept of legitimacy in the bureaucracy and state administration looks like. Legitimacy or authority which is one of the rights of a leader, people often demand that leaders do not use that authority to be used arbitrarily, but to be used for  the  benefit  of  the  whole  people.  Likewise,  bureaucracy  in  the  eyes  of  ordinary  people, bureaucracy is often seen as a disease in an organization. Then what exactly is the concept of bureaucratic  legitimacy  itself?  Bureaucracy  is  a  type  of  organization  that  is  intended  to accomplish large administrative tasks by systematically coordinating (orderly) the work of many people. As an administrator, what must be done is not only how to make public organizations run efficiently,  but  also  how  to  make  these  organizations  able  to  provide  services  that  satisfy  the public.
Keywords : Legitimacy, Bureaucracy & Administration

## A. PENDAHULUAN
Tinjauan  etis  mengenai  kekuasaan  ( Power,  authority )  pertama-tama  berkenaan  dengan masalah legitimasinya. Kata legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu Lex, yang berarti hukum. Dalam  perkembangan  selanjutnya  legitimasi  bukan  hanya  mengacu  kepada  kesesuaian  dengan hukum  formal  tetapi  juga  hukum-hukum  kemasyarakatan  dan  norma-norma  etis.  Padanan  kata yang  agaknya  paling  tepat  untuk  istilah  legitimasi  adalah  kewenangan  atau  keabsahan Kumorotomo,  wahyudi ( Etika  Administrasi  Negara  2013 ).  Seorang  pemimpin  mempunyai  hak untuk  mengatur  dan  wewenang  untuk  melakukan  sesuatu,  namun  karena  hal  tersebut  terdapat
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL
argumen  yang  menyarankan  bahwa  kekuasaan  itu  tidak  digunakan  secara  sewenang-wenang, namun digunakan untuk kebaikan setiap rakyat
Dalam  suatu  negara,  birokrasi  diperlukan  sebagai  sarana  administrasi  yang  dapat meningkatkan kinerja masyarakat. Pengadaan birokrasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  serta  mendapatkan  kemudahan  dalam  hal  pelayanan pemerintah.  Menurut  Muhammad  Sawir  Birokrasi  diambil  dari  kata “bureau” dalam  bahasa Prancis  yang  berarti  meja  tulis  dan  Kratos  dalam  bahasa  yunani  yang  berarti  pemerintahan (Muhammad  Sawir,  2020,  Birokrasi  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi  n.d.) . Pandangan  masyarakat  terhadap  birokrasi  juga  tidak  selalu  positif,  banyak  dari  mereka  yang menggambarkan bahwa birokrasi itu merupakan penyakit organisasi yang harus diberantas, hal ini maklum untuk dipahami karena masyarakat tidak terlalu mengetahui bagaimana birokrasi itu berjalan. Lalu bagaimana konsep yang sebenarnya dari legitimasi birokrasi itu? Berikut ini akan dibahas mengenai konsep dari legitimasi dalam birokrasi dan administrasi negara.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Setelah grand design reformasi birokrasi 2010 – 2025 ditetapkan dengan Perpres No. 81 Tahun  2010,  langkah  yang  ditempuh  adalah  percepatan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  itu sendiri.  Dalam  hal  ini,  Kementerian  PAN  dan  RB  menetapkan  Sembilan  program  (langkah) percepatan reformasi birokrasi. Program dimaksud meliputi (1) Penataan Struktur Birokrasi; (2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; (3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara terbuka; (4) Profesionalisasi PNS; (5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government); (6) Penyederhanaan Perizinan Usaha; (7) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; (8) Peningkatan  Kesejahteraan  Pegawai  Negeri;  (9)  Efisiensi  Penggunaan  Fasilitas,  Sarana  dan Prasarana Kerja PNS.  Kesembilan langkah itu, pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari grand design reformasi birokrasi yang menetapkan delapan area perubahan. Namun, secara lebih sederhana,  apa  yang  hendak  dicapai  dari  reformasi  birokrasi  itu  adalah  mewujudkan  birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Secara singkat, birokrasi harus bersih dari KKN, dan bersih dari politisasi. Birokrasi juga harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sehingga harus terus menerus dididik dan dilatih. Birokrasi, yang pada hakekatnya merupakan pelayan rakyat, sudah semestinya berkarya untuk memberikan pelayanan, baik pelayanan dasar maupun pelayanan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Berbanding terbalik dengan grand design reformasi di atas nyatanya di lapangan banyak pandangan  buruk  dari  masyarakat  terkait  bagaimana  birokrasi  itu  berjalan,  masyarakat  menilai bahwa birokrasi adalah urusan-urusan yang menjengkelkan berkenaan dengan pengisian formulir- formulir,  proses  perizinan  yang  berbelit,  aturan  yang  ketat  dan  sebagainya.  Karena  beberapa alasan tersebut penulis berinisiatif untuk menulis artikel ini dengan bertujuan agar memberikan pengetahuan  seputar  bagaimana  Birokrasi  itu  berjalan  bagi  masyarakat  baik  awam  maupun masyarakat  berpendidikan  sehingga  dapat  mengurangi  kesalahpahaman  yang  terjadi  di masyarakat tersebut.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lain. Maksudnya, data yang dicari dan  ditemukan  melalui  kajian  pustaka  dari  buku-buku  yang  relevan  dengan  pembahasan (Lexy,2002).
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep
Secara etimologis, istilah konsep berasal dari kata conceptum yang berarti sesuatu yang dipahami.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  konsep  adalah  ide  atau  pengertian  yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Ia juga berarti sebuah gambaran mental dari objek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.
Menurut  Singarimbun  dan  Effendi,  konsep  adalah  sebuah  istilah  atau  definisi  yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau  individu  yang  menjadi  objek.  Dengan  adanya  konsep,  seorang  peneliti  diharapkan  dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks.
Tidak  jauh  berbeda,  Kant,  sebagaimana  dikutip  oleh  Harifudin  Cawidu,  berpendapat bahwa  konsep  adalah  gambaran  yang  bersifat  umum  atau  abstrak  tentang  sesuatu,  sehingga  ia mudah untuk dimengerti dan dipahami. Demikian juga Soedjadi, ia memandang bahwa konsep memiliki  hubungan  erat  dengan  definisi.  Menurutnya,  konsep  adalah  ide  abstrak  yang  dapat digunakan  untuk  menggolongkan  sekumpulan  objek,  yang  pada  umumnya  dinyatakan  dengan suatu  istilah  atau  rangkaian  kata.  Lain  halnya  dengan  definisi,  yang  hanya  bersifat  membatasi makna untuk mengungkapkan keterangan atau ciri dari suatu realitas.
Keberadaan  konsep  adalah  sangat  penting  dalam  suatu  penelitian.  Selain  karena  dapat mempermudah dalam aktivitas generalisasi berbagai realitas konkrit ataupun abstrak, juga karena ia menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan antara teori dengan observasi.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  adalah  sebuah  ide, pengertian,  gambaran  mental  dalam  bentuk  istilah  atau  rangkaian  kata  yang  mengabstraksikan suatu objek (proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, individu) untuk menggolongkan dan mewakili realitas kompleks hingga dapat dipahami. Di sini, peneliti memfokuskan definisi konsep yang digunakan dalam penelitian untuk membedakannya dengan pengertian dari “definisi”, yaitu gambaran  yang  mengabstraksikan  sebuah  ide  dalam  suatu  objek.  Penulis  menemukan  satu  hal pokok  yang  terdapat  dalam  sebuah  konsep,  yaitu  karakteristik.  Mengingat  potensi  adanya kesamaan  dari  berbagai  konsep  dengan  istilah  yang  sama  dan  karakteristiknya  itulah  yang memberikan warna baru karena penekanan yang berbeda.

## Antara legitimasi sosiologi dan legitimasi etis
Di  dalam  suatu  sistem  sosial  senantiasa  terdapat  orang-orang  yang  memiliki  hak  dan tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dalam  bertindak,  termasuk  untuk  hal-hal  yang  menyangkut kehidupan  orang-orang  lainnya.  Orang  seperti  inilah  yang  sering  disebut  sebagai  orang  yang memiliki  kekuasaan  atau  punya  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  yang  berpengaruh terhadap khalayak. Dengan demikian, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu (Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 35 n.d.).
Konsep  legitimasi  sosiologi  mendasarkan  diri  pada  fenomena  bahwa  setiap  kelompok anggota  masyarakat  bersedia  sukarela  menyerahkan  hak  kepada  orang  yang  terpilih  untuk
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL
menentukan  dan  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  tertentu  yang  menyangkut  setiap  anggota masyarakat itu.
Sudah  barang  tentu  pengertian  yang  inheren  dalam  kebijakan  ( policy )  tersebut  adalah segala  bentuk  pengambilan  keputusan  yang  bermanfaat,  atau  sekurang-kurangnya  tidak merugikan,  bagi  setiap  unsur  atau  anggota  masyarakat  tadi.  Weber  melihat  adanya  tiga  corak legitimasi sosiologis melalui konsepsinya tentang domination dalam masyarakat ( Max Weber, Essay  in  Sociology,  MacMillan  Book  Company,  1967  n.d.). Pertama adalah  kewenangan tradisional (traditional  domination ),  bahwa  kekuasaan  untuk  mengambil  keputusan  umum diserahkan kepada seseorang berdasarkan keyakinan-keyakinan tradisional. Misalnya, seseorang diberi hak atau kekuasaan karena ia berasal dari golongan bangsawan atau dinasti yang memang sudah memerintah untuk kurun waktu yang lama. Jenis kewenangan ini mirip dengan legitimasi religius. Kedua ,  kewenangan  karismatik,  yang  mengambil  landasan  pada  kharisma  pribadi seseorang  sehingga  ia  dikagumi  dan  dihormati  oleh  khalayak.  Tokoh-tokoh  seperti  Mahatma Gandhi atau Adolf Hitler adalah termasuk pemimpin yang memiliki kekuasaan yang bersandar pada kewenangan karismatik. Ketiga , kewenangan legal-rasional yang mengambil landasan dari hukum-hukum  formal  dan  rasional  bagi  dipegangnya  kekuasaan  oleh  seorang  pemimpin. Kehidupan  kenegaraan  yang  modern  lebih  banyak  menggunakan  konsepsi  kewenangan  legal rasional. Hampir setiap perdana menteri, atau kanselir yang memerintah dewasa ini terma dalam kelompok penguasa legal rasional.
Legitimasi  sosiologis  menyangkut  proses  interaksi  di  dalam  masyarakat  yang memungkinkan sebagian besar kelompók sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam  periode  pemerintahan  tertentu.  Singkatnya,  legitimasi  sosiologis  mempertanyakan mekanisme  motivatif  mana  yang  nyatanyata  membuat  masyarakat  mau  menerima  wewenang penguasa (Franz Mahnis-Suseno, Etika Politik, Jakarta, Gramedia, 1988. n.d.).
Paham sosiologis ini mengandung beberapa perbedaan mendasar dengan paham ilmu etika tentang  legitimasi  yang  hendak  kita  telaah  lebih  lanjut.  Jika  legitimasi  sosiologis  melihat kewenangan  atas  kekuasaan  berdasarkan  bulat  tidaknya  kesepakatan  yang  terjelma  dalam masyarakat, legitimasi etis melihat kesesuaian antara dasar-dasar kekuasaan itu dari sudut norma- norma  memiliki  moral.  Dengan  demikian  legitimasi  etis  bukan  sekadar  menyangkut  opini masyarakat  mengenai  keabsahan  seseorang  dalam  kekuasaannya,  bukan  pula  hanya  berkaitan dengan  tatanan  hukum  tertulis  yang  berlaku  di  dalamnya,  tetapi  lebih  dari  iu  ia  mencoba meletakkan prinsip-prinsip moral atas kekuasaan tadi. Jika dibandingkan dengan jenis legitimasi yang lain, kita akan memperoleh beberapa ciri yang spesifik mengenai legitimasi etis.
Pertama, kerangka  legitimasi  etis  mengandaikan  bahwa  setiap  persoalan  yang menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis termasuk persoalan kekuasaan.
Kedua , legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Etika menjadi landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum pada suatu negara. Oleh karena itu paham etis tidak dilecehkan oleh perubahan situasi masyarakat atau positivisme hukum.
Karena  etika  tidak  mendasarkan  diri  pada  pandangan-pandangan  moral  defacto  yang berlaku  dalam  masyarakat  saja,  legitimasi  etis  tak  akan  pernah  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu. Legitimasi  kekuasaan,  misalnya,  tidak  dapat  dibuktikan  dari  kenyataan  bahwa  setiap  anggota masyarakat  dalam  suatu  negara  tunduk  kepada  perintah-perintah  seorang  penguasa.  Selalu terdapat  kemungkinan  bahwa  ketundukan  atau  ketaatan  itu  tercipta  karena  naluri,  paksaan, ataupun ancaman. Oleh  sebab itu, pengertian legitimasi  etis terkadang berada di  luar apa yang
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL
diterima oleh kebanyakan orang pada lingkup sosial tertentu. Bahwa sebagian besar orang sudah memiliki  kesepakatan  bulat  mengenai  suatu  tatanan  tidak  serta  merta  mengandung  arti  kalau tatanan tersebut sudah benar secara etis.

## Birokrasi: Konsep, Tujuan, dan Model
Dewasa  ini  masyarakat  begitu  peka  terhadap  istilah  birokrasi.  Hampir  semua  lapisan masyarakat  terutama  di  kalangan  terdidik.  Sayangnya,  persepsi  yang  muncul  ketika  orang mendengar  kata  birokrasi  seringkali  menyesatkan  hal  yang  tergambar  di  benak  masyarakat birokrasi  adalah  urusan-urusan  menjengkelkan  berkaitan  dengan  pengisian  formulir,  perolehan izin  yang  berbelit,  aturan  yang  ketat,  dan  sebagainya.  Padahal  birokrasi  sesungguhnya dimaksudkan  sebagai  sarana  bagi  pemerintah  yang  berkuasa  untuk  melaksanakan  pelayanan publik  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Birokrasi  adalah  tipe  dari  suatu  organisasi  yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis ( Teratur ) pekerjaan dari banyak orang (Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, Bureaucracy  in  Modern  Society,  New  York:  Random  House,  1956  n.d.). Birokrasi  mula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat  negara.  Konsep  awal  yang  mendasari  gagasan  modern  birokrasi  adalah  tulisan- tulisan Max Weber, seorang sosiolog yang juga berminat pada masalah-masalah kenegaraan. Ciri- ciri  pokok  dari  Struktur birokrasi  itu  adalah  (1) Birokrasi  melaksanakan  kegiatan  reguler  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi,  didistribusikan  melalui  cara  tertentu,  dan dianggap  sebagai  tugas  resmi.  (2) Pengorganisasian  kantor  mengikuti  prinsip  hierarkis,  yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada dibawah pengawasan dan pembinaan unit  yang  lebih  tinggi. (3)  Pelaksanaan  tugas  diatur  oleh  suatu  “Sistem  peraturan  abstrak  yang konsisten”  dan  mencakup  juga  penerapan  aturan  dalam  kasus-kasus  tertentu. (4)  Pejabat  yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat sine ira et studio (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan dendam dan nafsu dan tanpa perasaan suka atau tak suka. (5) Pekerjaan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan oleh sepihak. (6)
Pengalaman menunjukan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokrasi dilihat dari sudut teknis akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi. Dengan demikian, efisiensi administratif yang tinggi adalah hasil yang diharapkan dari adanya berbagai ciri birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh weber. Birokrasi juga bisa digunakan sebagai alat pembaruan. Ini akan terlaksanakan bila tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan kepada strategi pembaruan dan  pembangunan.  Birokrasi  adalah  perangkat  yang  paling  memungkinkan  untuk  bisa melaksanakan  tujuan-tujuan  tersebut.  Dalam  kaitan  ini  Hoselitz  mengatakan: (Bert  Hoselitz, “Level of Economic Performance and Bureaucratic Structures”, dalam Joseph La Palombara (ed.), Bureaucratic and Political Development”, New Jersey: Princeton University Press, 1963, hlm.  171  n.d.) .  “ The  bureaucratic  apparatus  is  one  of  the  institutions  through  which  goal- gratification activity is performed; it is a central focus around which clusters a whole series of social actions designed to meet system goals”
Birokrasi merupakan alat penunjang utama dalam sistem administrasi modern. Dasar dari legitimasi birokrasi dalam struktur pemerintahan ialah penerapan pengetahuan, rasionalitas, dan teknologi. Birokrasi menjadi satu-satunya perangkat yang peka terhadap penerapan manajemen yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bila kita menolak  birokrasi  dan  hendak  menggantikannya  dengan  sistem  yang  lain,  itu  berarti  langkah
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL
mundur yang sudah pasti akan merugikan. Masalahnya disini adalah bahwa sampai saat ini masih belum terdapat kesepakatan mengenai terminologi birokrasi itu sendiri. Keracunan pemahaman itu  bukan  hanya  melanda  orang-orang  awam  tetapi  juga  orang-orang  dari  kalangan  akademisi (Martin  Albrow,  Birokrasi,  Yogyakarta,  Tiara  Wacana,  1989,  hm.  82-103  n.d. ):  Persepsi  yang muncul mengenai  birokrasi  itu tidak hanya berbeda namun  juga saling  bertentangan satu  sama lain. Berikut ini beberapa pemahaman yang lazim dianut tentang birokrasi:

## 1. Inefisiensi Organisasi
Konsep  birokrasi  dipandang  sebagai  antitesis  dari  vitalitas  administratif  dan  kreativitas manajerial.  Lebih  dari  itu  ,  banyak  banyak  orang  yang  kemudian  menggambarkan  birokrasi sebagai penyakit organisasi yang mesti diberantas (Moeljarto Tjokrowinoto, Patologi Organisasi, Seminar dalam Pembangunan,
Yogyakarta, 1988. n.d.). Estrauss dalam bukunya The Ruling Servant (1961) menyebutkan istilah  birokrasi  bagi  banyaknya  ketidaksempurnaan  dalam  struktur  fungsionalisasi  organisasi- organisasi besar. Pendapat-pendapat yang sinis ini berasal dari pemikiran umum bahwa organisasi yang disebut birokrasi kurang bisa berjalan secara efisien untuk mengembangkan konsep birokrasi organisasi yang tidak efisien tidak memerlukan tradisi sarjana.

## 2. Kekuasaan atau pemerintah yang dijalankan pejabat
Dalam konsep ini birokrasi dirumuskan sebagai pemerintah oleh para pejabat negara. Hak- hak yang dimiliki oleh para pemimpin dan penguasa dapat ditinjau dari dua sudut, yakni hak untuk mengatur  dan  wewenang  untuk  melakukan  sesuatu.  Dalam  kaitan  ini  terdapat  argumen  bahwa kekuasaan  itu  hendaknya  tidak  dipergunakan  secara  sewenang-wenang  melainkan  digunakan untuk kebaikan seluruh rakyat. Oleh karena itu, birokrasi diartikan sebagai gejala-gejala sosiologi yang menunjukan meningkatnya pengaruh para pejabat pemerintah.

## 3. Administrasi  dalam  Organisasi Negara
Birokrasi tidak digunakan dalam arti yang tercela, tetapi sekedar mengacu kepada suatu kelompok  manusia  atau  para  pekerja  yang  menjalankan  fungsi  tertentu  yang  dianggap  penting oleh  masyarakat.  Aparat  birokrasi  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  melalui  kegiatan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  dijalankan (Hoselitz,  op.cit,hlm.  298  n.d.) .  Bagi  Weber,  administrasi berarti penyelenggaraan  wewenang dan otoritas.  Otoritas disini  dapat  dimiliki oleh para aparat birokrasi  karena mereka  sudah mendapat  legitimasi dari  masyarakat  melalui negara. Mengenai penekanan terhadap pranata atau wahana pelaksanaanya, Herbert A. Simon (1945) mengatakan bahwa  birokrasi  sinonim  dengan  organisasi  yang  berskala  besar,  demikian  pula  dengan  R.V. Presthus  (1960)  dan  tokoh  lainnya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  konsep  ini didasarkan atas pengangkatan aparat berdasarkan kapasitas kerja seseorang. Staf dalam birokrasi dipilih berdasarkan sistem imbalan ( merit sistem ) sehingga mereka mampu menjadi pendukung efisiensi tugas-tugas pelayanan publik.

## 4. Masyarakat Modern
Sempalan  konsepsi  yang  agak  berlebihan  ialah  yang  memandang  bahwa  birokrasi merupakan masyarakat  moden itu sendiri. Konsep ini berpendapat bahwa organisasi-organisasi merupakan miniatur masyarakat dan masyarakat yang maju adalah yang memiliki organisasi yang tangguh.  Karl  Mannheim  dalam  tulisannya  yang  berjudul Freedom, Power  and  Democratic Planning (1951)  pernah  memandang  birokrasi  itu  sebagai  korporasi  negara  yang  terdiri  dari organisasi-organisasi besar yang bebas.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL

## 5. Organisasi Rasional
Gagasan rasional merupakan landasan dari tipe ideal birokrasi. Prinsip-prinsip pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi merupakan ciri-ciri kuat yang melekat pada birokrasi. Secara teknis R.G. Francis dan R.C. Stone mengatakan dalam Service  and  Procedure  in  Bureaucracy (1956)  bahwa  istilah  birokrasi  mengacu  pada  model pengorganisasian  yang  terutama  disesuaikan  untuk  menjaga  stabilitas  dan  efisiensi  dalam organisasi besar dan komplek.
Dalam kehidupan kenegaraan modern, birokrasi semakin menjadi perangkat sentral untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Abad ke dua puluh ini merupakan masa di mana birokrasi menjadi  demikian  penting  dan  para  pemimpin  politik  sendiri  kebanyakan  melihat  bahwa masyarakat hanya akan mendapat pelayanan publik secara memuaskan jika itu diselenggarakan melalui birokrasi modern. Ada tiga alasan kenapa kehadiran birokrasi dirasa semakin diperlukan, yaitu 1) pluralisme politik, 2) proses konsentrasi, dan 3) kompleksitas teknologi.
Konsep  birokrasi  seperti  yang  diidealkan  oleh  Weber  ternyata  sulit  sekali  diwujudkan secara sempurna. Salah satu penyebabnya adalah bahwa berapapun orang yang bekerja di dalam birokrasi  tetap  akan  membawa  kepentingan-kepentingan  individualnya.  Bagaimanapun  juga manusia tidak dapat bekerja secara mekanistis untuk selalu menaati prosedur-prosedur yang kaku tanpa  afeksi  atau  emosi,  dan  memang  birokrasi  justru  akan  kehilangan  watak  manusiawinya andaikata  struktur,  hubungan  impersonal,  dan  diferensiasinya  terlalu  dipaksakan.  Efisiensi merupakan tujuan dari semua organisasi, tetapi organisasi publik efisiensi mempunyai pengertian khas.  Efisiensi  dalam  bidang  administrasi  negara  harus  dapat  disesuaikan  dengan  aspirasi masyarakat yang harus dilayani sehingga ia lebih merupakan pola efisiensi yang dinilai (valued efficiency). Untuk melihat sosok birokrasi yang terdapat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia,  kita  senantiasa  perlu  menyimak  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  khalayak  dan  corak birokrasi yang seperti apa yang sesungguhnya mereka kehendaki.
Pertama, model yang dapat disebut birokrasi tradisional. fidel ini bermula dari pengertian kewenangan  tradisional  seperti  pernah  diungkapkan  oleh  Weber.  Yang  diutamakan  dalam birokrasi  seperti  ini  adalah  terwujudnya  keharmonisan  hierarkis,  bahwa  masyarakat  sudah terkondisi  di  dalam  suatu  sistem  yang  berjenjang.  Oleh  karena  itu,  untuk  memelihara  harmoni model tradisional mementingkan loyalitas dan keselarasan sosial. Ciri lain yang mewarnai adalah budaya  aristokrat,  loyalitas  ritual  yang  cenderung  mengarah  kultus  individu,  corak  hubungan patron-client, adanya  pengaruh  fatalisme  atau  mistisisme  dalam  pengambilan  keputusan,  dan sebagainya.  Dalam  memandang  pertanggungjawaban  administratif  para  birokrat  model tradisional cenderung berorientasi kepada atasan atau satuan yang lebih tinggi.
Model yang kedua, merupakan salah-satu akibat dari pengaruh sistem kolonial di negara- negara berkembang. Sebagai hasil dari rekayasa sosial dari penguasa kolonial yang menginginkan terbentuknya faksi-faksi koloni ( beambten staat ), model birokrasi ini menekankan pada struktur yang  apolitis  dan  terpisah  dari  aspirasi  rakyat.  Birokrasi  bukan  lagi  bertindak  sebagai  pelayan masyarakat tetapi justru masyarakat yang harus melayani birokrasi. Di dalam proses pengambilan keputusan  birokrasi  tidak  banyak  melibatkan  kekuatan-kekuatan  sosial  dan  politik  melainkan bertumpu  pada  teknokrat.  Ini  tampak  misalnya  dalam  pola-pola  penetrasi  birokrasi  yang  kuat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, sistem yang terlalu menekankan pada stabilitas, sistem anggaran berimbang, politik investasi terbuka, dan sebagainya. Selanjutnya, kita mengenal model birokrasi  rasional  yang  yang  objektif  yang  ditawarkan,  bukan  kepada  pembuat  keputusannya. Model ini hanya dapat berfungsi bila antara kekuatan birokrasi dan kekuatan sosial politik dari
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL
masyarakat terdapat keseimbangan sehingga selalu terdapat proses check and balance. Di samping itu,  di  dalam  tubuh  birokrasi  sendiri  diperlukan  orang-orang  yang  memiliki  semangat profesionalisme  dan  komitmen  yang  tinggi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Akan  tetapi, pertanyaan  tentang  komitmen  atau  daya  tanggap  itu  sebenarnya  sudah  berada  di  luar  konsep rasionalitas  birokrasi.  Dalam  beberapa  hal  kita  kerap  kali  menemukan  bahwa  birokrasi  terlalu kaku  dan  berlebih-lebihan  dalam  menerapkan  berbagai  prosedur  sehingga  perlu  dilakukan tindakan-tindakan yang dikenal sebagai debirokratisasi.

## Redefinisi Etika Administrasi Negara
Pada  umumnya  kita  melihat  "kekuasaan"  sebagai  kemampuan  untuk  membuat  orang bertindak sesuai dengan kemauan "saya". Akan tetapi, kekuasaan tidak sama dengan legitimasi. Seseorang yang menodongkan belati ke leher saya mungkin dapat membuat saya menyerahkan harta-benda  saya.  Masalahnya  adalah  apakah  dia  boleh  berbuat  seperti  itu?  Seorang  pejabat mungkin dapat memaksa bawahannya untuk memanipulasi tender supaya proyek tertentu jatuh pada perusahaan kontraktor di mana pejabat tersebut menanam sahamnya, dengan ancaman untuk mengurangi kondite bawahan tadi bila tidak mau melakukannya. Akan tetapi, apakah "kekuasaan" seperti itu masih layak diikuti dan apakah pejabat tadi memang boleh melakukan tindakan tadi? Di sinilah letaknya persoalan legitimasi terhadap kekuasaan. Kaidah yang menunjang legitimasi ada  bermacam-macam,  kita  dapat  melihatnya  dari  norma  agama,  etika,  susila,  sopan-santun, maupun norma hukum. Untuk maksud kita, norma yang dijadíkan landasan adalah norma etika atau moralitas.
Untuk memahami relevansi etika dengan setiap aktivitas yang terdapat dalam birokrasi, perlu dirumuskan kembali lingkup administrasi negara itu sendiri. Perkembangan disiplin ilmu administrasi negara selama lebih dari 90 tahun di negara- negara maju yang juga mempengaruhi perkembangan  ilmu  ini  di  Indonesia-masih  memaparkan  perdebatan-perdebatan  mengenai kedudukan ilmu administrasi negara ( public administration ) itu sendiri sebagai salah satu cabang dari  ilmu  sosial  politik. Henry  (1980)  misalnya,  menguraikan  adanya  5  paradigma  dalam  ilmu administrasi  negara  dan  sebagian  besar  perbedaan  paradigma  itu  ternyata  berkisar  pada  perlu tidaknya  dilakukan  pemisahan  antara  ilmu  politik  dan  administrasi.  Jika  kita  berbicara  tentang paradigma maka kita harus memahami ilmu administrasi negara dari dua aspek. Aspek pertama disebut lokus yang menunjukkan tempat keberadaan suatu bidang ilmu, dan yang kedua adalah fokus yang menunjukkan kekhususan dari ilmu tersebut. Menurut Henry, paradigma yang terakhir mengatakan bahwa lokus ilmu administrasi negara adalah mengenai kepentingan publik ( public interest ) dan urusan publik ( public affairs ), sedangkan fokusnya adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.  Paradigma  ini  agaknya  berusaha  menghindari  dikotomi  politik-administrasi  yang apabila  dipaksakan  ternyata  justru  menimbulkan  berbagai  kejanggalan (Nicholas  Hendry, Administrasi  Negara  dan  Masalah-masalah  kenegaraan,  Rajawali  1988,  hlm.  33-65.  n.d.). Betapapun dalam kenyataan kita melihat bahwa seorang administrator atau birokrat  tidak akan bisa  menghindari  tindakan-tindakan  politis.  Aktivitas  politis  dari  birokrat  tampak  dari  adanya keleluasaan  bertindak  (diskresi)  administratif  yang  dimilikinya.  Diskresi  administratif  adalah segala  aktivitas  untuk  mengemukakan  saran,  melapor,  menjawab,  mengambil  inisiatif, menyampaikan  info,  memverifikasi,  memperingatkan,  mengadukan,  menyokong,  merangsang kerja,  menegur,  mendukung,  menolak,  dan  merundingkan  sesuatu  yang  berpengaruh  terhadap lembaga-lembaga  publik.  Sementara  itu,  aktivitas  administrasi  tampak  dari  segala  perilakunya untuk merencanakan, memilih alternatif, mengorganisasi, mengelola, memantau, mengevaluasi,
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL
melaksanakan, serta melakukan implementasi atas program-program di dalam lingkup birokrasi. Untuk itu, dia perlu membekali diri dengan ilmu manajemen serta landasan pemahaman mengenai teori organisasi yang kuat.
Dengan demikian, jelas bahwa administrasi negara merupakan proses yang rumit. Ia bukan saja  berkaitan  dengan  aktivitas-aktivitas  teknis  berlandaskan  ilmu  manajemen  untuk  mencapai efisiensi  yang  tinggi  melainkan  juga  aktivitas-aktivitas  politis  yang  berusaha  menafsirkan kehendak  publik  dan  menerjemahkannya  dalam  kebijakan  nyata.  Kebijakan  ( policy )  dapat didefinisikan sebagai seluruh gagasan mengenai tujuan dan cara/arah tindakan-tindakan manusia dalam  organisasi (H.G.  Surie,  Ilmu  Administrasi  Negara,  Gramedia,  1978,  hlm.12.  n.d.) . Kebijakan menentukan norma dan mengatur administrasi negara pada tingkat strategis. Dari segi materi  atau  isi,  administrasi  negara  berarti  melakukan  kebijakan  publik  yakni  menetapkan  dan melaksanakan suatu kebijakan yang berpengaruh kepada masyarakat umum. Dari segi formal atau bentuk,  administrasi  negara  adalah  pengambilan  keputusan-keputusan  yang  mengikat  orang banyak. Sementara itu, dari segi sosiologi, administrasi negara merupakan bentuk tindakan sosial tertentu yang diorganisasi atau tepatnya serangkaian proses tindakan sosial yang berlangsung dan dibakukan dalam periode tertentu. Jadi, dalam praktik administrasi negara merupakan rangkaian pengambilan kebijakan  yang menghasilkan norn  norma formal, aturan-aturan, serta keharusan- keharusan  bag  tertib  sosial  hanya  apabila  ia  merujuk  kepada  rasa  kebenaran  dan  keadilan  dari warga  masyarakatnya,  sehingga  setiap  aktivitas  administrasi  negara  akan  selalu  punya konsekuensi nilai ( value loaded ). Kesimpulan yang bisa ditarik dari uraian di atas, seperti yang telah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  ialah  bahwa  proses  administrasi  negara  senantiasa menuntut  pertanggungjawaban  etis.  Sebagai  salah-satu  bagian  dari  bidang  kajian  etika  sosial, etika administrasi negara memiliki lingkup yang cukup luas.

## E. SIMPULAN
1. Berdasarkan  penelitian  dari  konsep  legitimasi  dalam  birokrasi  dan  administrasi  negara didapatkan bahwa :
2. Pertama dilema yang harus dihadapi oleh administrator bukan sekadar bagaimana supaya organisasi-organisasi publik dapat berjalan secara efisien, tetapi juga bagaimana supaya organisasi  organisasi  itu  dapat  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  publik.  Dalam masyarakat yang pluralis dilema seperti ini jelas akan lebih pelik. Sementara itu, sebagai seorang yang berwenang  untuk melakukan pengambilan keputusan, dia harus meletakkan desentralisasi dalam organisasi secara tepat.
3. Delegasi wewenang, partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan kepada tingkatan- tingkatan administratif yang lebih rendah merupakan hal  penting  bagi  masyarakat  yang demokratis.  Namun,  administrator  harus  berfungsi  pula  sebagai  pribadi  yang  terampil menggunakan  persuasi  objektif  untuk  keputusan-keputusan  yang  memerlukan  tindakan segera.  Selain  itu,  ia  pun  akan  selalu  dihadapkan  pada  persoalan-persoalan  bagaimana menciptakan  pemerintahan  yang  rasional  sekaligus  yang  bertanggung  jawab  secara demokratis.
4. Pemerintahan harus rasional dalam arti bahwa ada masalah-masalah yang memang harus dipecahkan  secara  lugas,  teknis,  dan  profesional.  Akan  tetapi,  pemerintahan  yang  baik juga  mesti  memperoleh  dukungan  dan  persetujuan  sebagian  besar  masyarakat  atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ARTIKEL
5. Etika administrasi negara berusaha menempatkan kaidah-kaidah moral dalam menghadapi berbagai dilema di atas, dan juga masalah-masalah yang menyangkut kedudukan pribadi seorang  administrator  dalam  proses  interaksinya  dengan  negara  dan  masyarakat sebagaimana telah diuraikan.
REFERENSI
Bert, Hoselitz. 1963. “Level of Economic Performance and Bureaucratic Structures”,
dalam Joseph La Palombara (ed.), Bureaucratic and Political Development”, New Jersey: Princeton University Press
Cawidu,  Harifudin.  1991.  “Konsep  Kufr  dalam  Al-Qur'an:  Suatu  Kajian  Teologis  dengan Pendekatan Tematik”. Jakarta: Bulan Bintang
Engkus, E. 2017. “Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi”. JISPO Jurnal Ilmu Sosial    dan Ilmu Politik , 7(1), 91-101.
Engkus, E. 2017.  “Kepuasan Kerja Dalam Kajian Administrasi  Publik. Demokrasi,  Politik dan Kebijakan Publik”. 18(9), 1-25.
Estrauss,(1961). The Ruling Servant Franz Mahnis-Suseno, (1998). “Etika Politik”. Jakarta: Gramedia. H.G. Surie. 1978. “Ilmu Administrasi Negara”. Jakarta: Gramedia. Hoselitz, Nicholas Hendry. 1988. Administrasi Negara dan Masalah-masalah kenegaraan, Jakarta:
Rajawali.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Kristian,  I.  2018.  “Strategi  penguatan  kapasitas  kelembagaan  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  di  Kabupaten  Garut  (Strategy  for  strengthening  institutional capacity  institutions  of  disaster  management  agency  (BPBD)  in  District  Garut) (Doctoral dissertation, UNPAS)”.
Weber, Max. 1967. Essay   in Sociology, MacMillan Book Company. Albrow, Martin. 1989. “Birokrasi”. Yogyakarta, Tiara Wacana, Crozier, Michael. 1964. The Bureaucratic Phenomenon. Budiardjo, Miriam. 1982. “Dasar-dasar Ilmu Politik”. Gramedia: Jakarta. Tjokrowinoto,  Moeljarto.  1988.  “Patologi  Organisasi,  Seminar  dalam  Pembangunan”. Yogyakarta:
Sawir,  Muhammad.  2020.  “Birokrasi  Pelayanan  Publik:Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi”.  Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1994)
Peter M. Blau., Marshall W. Meyer. 1956. “ Bureaucracy in Modern Society”. New York: Random House,
R.G. Francis., R.C. Stone. 1956. “ Service and Procedure in Bureaucracy” . Singarimbun, Masri., Sofian Effendi. 1987. “Metode Penelitian Survei”. Jakarta: LP3ES. Soedjadi,  R.  2000.  “Kiat  Pendidikan  Matematika  di  Indonesia:  Konstatasi  Keadaan  Masa
KiniMenuju  Harapan  Masa  Depan”.  Jakarta:  Direktorat    Jenderal  Pendidikan Tinggi.
Kumorortomo, Wahyudi. 2015. “Etika Administrasi Negara”. Depok: PT Raja Grafindo Persada.