## Artikel
Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Pada Desa Permisan
Jazilatul Rohmah 1* , Hendra Sukmana 2
12 Universitas  Muhammadiyah  Sidoarjo
* Korespondensi : jazilatulrohmah8@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dalam  Pengelolaan Keuangan  pada  Desa  Permisan  Kecamatan  Jabon  Kabupaten  Sidoarjo.  saat  ini  kepercayaan masyarakat  pada  kinerja  keuangan    pemerintah  menjadi  perbincangan  hangat  dalam  pengelolaan keuangan negara. aplikasi ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan dana desa yang bersifat transparan,partisipatif dan akuntabel. dengan diluncurkan aplikasi  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  juga  sebagai  perangkat  pemerintah  untuk  mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan,penganggaran,penatausahaan dan pembukuan. namun, masih  banyak  tantangan  dalam  implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (siskeudes)  dalam pengelolaan  keuangan  desa  pada  desa  permisan  seperti  indikator  komunikasi  menunjukkan  jika komunikasi  antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik tetapi komunikasi pada saat bimbingan tekonologi (bimtek) yang dirasa kurang karena dari pihak penyelenggara menjelaskan materi hanya sebentar dan kurang dipahami. kemudian indikator sumber daya  manusia  yakni  operator  sistem  keuangan  desa  (siskeudes)  yang  masih  belum  teliti  dalam mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta sarana dan prasarana jaringan yang masih lamban berkekuatan 50 Mbps yang digunakan diseluruh ruangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  pada Pemerintah Desa Permisan. data yang diperoleh secara primer seperti hasil observasi,wawancara dan data  sekunder,  informan    yang  digunakan  ialah  Kepala  Desa,  Operator  sistem  keuangan  desa  dan masyarakat  desa  permisan,  ditemukan  bahwa  penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  pada Pemerintah  Desa  Permisan  belum  berjalan  baik  dalam  penelitian  ini.  berdasarkan  paradigma implementasi  George  Edward  III  dengan  memanfaatkan  empat  indikator  menggunakan  empat indikator yaitu komunikasi,sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi
Kata Kunci:   implementasi,sistem keuangan desa,pengelolaan keuangan desa

## Abstract
This research focuses on the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in financial management  in  Permisan  Village,  Jabon  District,  Sidoarjo  Regency.  Currently,  public  trust  in government  financial  performance  is  a  hot  topic  of  discussion  in  managing  state  finances.  This application is a form of responsibility in managing village finances to realize village funds that are transparent,participatory  and  accountable.  by  launcing  the  village  financial  system  application (Siskeudes)  as  well  as  a  government  tool  to  manage  village  finances  starting  from  the planning,budgeting,administration and bookkeeping stages. however, there are still many challenges in  the  implementation  of  villages  such  as  communication  indicators  showing  that  communication during  technology  guidance  (bimtek)  is  felt  to  be  lacking  because  the  organizers  explained  the material  only  briefly  and  poorly  understood.  then  the  human  resource  indicator,  namely  village financial  system  operators  (Siskeudes)  who  are  still  not  thorough  in  operating  the  village  system (Siskudes) as well as network facilities and infrastructure that are still slow at  50 Mbps which are used thoroughout the room. This study uses a qualitative method with the aim of knowing how the Village Financial System is implemented in the Permisan Village Government. primary data obtained

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
such as observation,interviews and secondary data. the informants used were the village head, village financial system operators and the permisan Village community. it was found that the implementation of the Village Financial system (Siskeudes) in the Permisan Village Government had not gone well in this study. based on the implementation paradigm of George Edward III by utilizing four indicators using four indicators namely commounication,resouces,disposition and bureaucratic structure.
Keywords: implementation,village financial system,village financial management

## 1. Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014.  Dalam  rangka  melaksanakan pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  serta  kualitas  hidup  masyarakat  desa,  desa memiliki ruang gerak yang luas untuk mengatur dan mengendalikan sistem pengelolaan secara otonom. Selain itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola pemerintahan dan kekayaan alam yang dimilikinya, serta kekayaan dan perekonomian masyarakat, dengan lebih mandiri. Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas yang tinggi harus menyertai status desa. Perangkat desa harus mampu mengimplementasikan konsep akuntabilitas dan transparansi. Pasal 1 UU Nomor 6  Tahun  2014  menjelaskan  ‘Sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia mengakui dan menghormati hak dan asal usul desa sebagai kesatuan masyarakat yang sah yang diperbolehkan  mengurus  urusan  negara  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat . Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014,  yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Desa, perekonomian desa harus diselenggarakan sesuai dengan  peraturan  ini.  (Maxwell  et  al.,  1985)  Pemerintah  desa  harus  lebih  mandiri  dalam mengatur dirinya sendiri dan mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk bagaimana menangani uang tunai yang berasal dari berbagai sumber dan aset desa. Agar pemerintah desa dapat menerapkan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, alokasi anggaran yang cukup besar untuk mengelola keuangan desa menuntut tanggung jawab yang cukup besar dari aparatur pemerintah desa.(Ramadhan & Priyanti, 2022)
Sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  (PERPES)  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Administrasi Berbasis Elektronik,(Kementerian Sekretariat Negara, 2018) penyelenggaraannya bersifat  pengabdian.  Di  era  digital  dan  pesatnya  perkembangan  teknologi  komunikasi, pemerintahan  sudah  menjadi  kebutuhan  bagi  bangsa.  Munculnya  e-Government  telah mengubah paradigma  komunikasi  satu  arah  menjadi  komunikasi  dua  arah,  khususnya  antara masyarakat dan pemerintah.  Saat ini pengelolaan strategi informasi dan komunikasi menjadi penekanan  utama  dari  mekanisme  kerja  pemerintah  yang  telah  mengalami  transisi  atau pergeseran.  harapannya  e-Governance  akan  meningkatkan  penyebaran  komunikasi  dan menciptakan  pelayanan  publik  lebih  efektif  dan  efisien.  Selain  itu,  adanya  tata  kelola  digital khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan desa harus berpegang teguh pada tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas,partisipasi,transparansi dan keadilan. dalam rangka akuntabilitas dan transparansi serta ketepatan waktu dalam penyelasaian laporan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat didukung berbasis teknologi dalam bentuk sistem  yang  terintegrasi  dengan  baik.(Suyono  &  Prakoso,  2018),  Government  memudahkan komunikasi anatara pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan media digital secara maksimal dalam pemerintahan Indonesia dapat memnciptakan dua arah yang sinergis antara pemerintah dengan  masyarakat  (government  to  citizen),antara  pemerintah  (government  to  government) serta (government to business). untuk mendukung sinergi tersebut dan melayani masyarakat, penggunaan  sistem  digitalisasi  sangat  penting  untuk  lebih  meningkatkan  efisiensi,efektivitas dan aksesibilitas. dengan bantuan e-government, sistem transparansi,akuntabilitas dan sistem

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
kontrol  administrasi  akan  lebih  ditingkatkan  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada sektor publik dan swasta. untuk itu digitalisasi diharapkan dapat menghasilkan kerjasama antar Lembaga Pemerintah akan lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, termasuk digitalisasi dalam pengelolaan  keuangan  di  pemerintah  desa  (Rivan  &  Maksum  I,  2019),  dengan  penerapan digitalisasi  penghimpunan  data  desa  juga  akan  lebih  terorganisisr  dan  terintegrasi  sehingga lebih mudah pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan, misalnya terkait kucuran anggaran atau bantuan.
Model pengelolaan
keuangan desa meliputi serangkaian proses perencanaan,pelaksanaan,pengelolaan,pelaporan  serta  pertanggungjawaban  keuangan  desa, desa  dituntut  untuk  mengelola  keuangannya  dengan  sebaik-baiknya,  terutama  dalam perencanaan  APBDes  yang  harus  dipersiapan  oleh  pemerintah  desa  setiap  tahunnya  dan anggaran  yang  telah  dianggarkan  diharpkan  tepat  sasaran  untuk  kesejahteraan  masyarakat. (Faizah & Sari, 2022), diawali Tahap perencanaan adalah pada saat direncanakan kegiatan dan program yang akan dilakukan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Transaksi keuangan desa yang  pertama,  yang  terdiri  dari  transaksi  penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas,  adalah bagaimana  pengesahan  anggaran  desa  dilaksanakan.  Setelah  melaksanakan  program  dan kegiatan selama satu tahun, Kedua dilanjutkan dengan penatausahaan, khususnya pengelolaan dan  pencatatan  transaksi  keuangan  desa.  perencanaan  keuangan  desa,  pelaksanaan  keuangan desa,  pengelolaan  keuangan  desa,  penatausahaan  keuangan  desa,  neraca  saldo,  pencatatan rekening besar, neraca dan laporan keuangan desa, jurnal penyesuaian, model akuntansi desa, pertanggungjawaban  dan  pengawasan,  dan  jurnal  transaksi  keuangan  desa  keuangan  desa transaksi  yang  diposting  ke  akun  besar.  Ketiga,  saat  memposting/mentransfer  ke  rekening, jumlah  dari  setiap  transaksi  penerimaan  kas  yang  dicatat  dan  transaksi  pembayaran  tunai kemudian ditransifer ke jumlah rekening yang sesuai dan didebit dan dikreditkan sesuai dengan jumlah yang sesuai. Keempat, memindahkan dana percobaan ke akun yang sesuai. Dipindahkan dari  rekening  besar  bersaldo  debet  ke  rekening  layak  atau  neraca  uji  desa  berdasarkan  itu, kemudian dibentuk rekening besar bersaldo kredit berdasarkan saldo normal masing-masing. Yang kelima adalah mengedit entri jurnal. Jika akun yang signifikan perlu dikoreksi jumlahnya, koreksi  dilakukan  untuk  mencatat  jumlah  yang  benar,  baik  debit  maupun  kredit.  Keenam, laporan  keuangan  desa  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes),  laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBDesa  semester  pertama  dan  akhir,  laporan  awal  aset awal  yang  dimiliki  desa,  neraca  desa,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  desa  (CALKDes  ) adalah  laporan  keuangan  desa  yang  bersangkutan.  Ketujuh,  Pertanggungjawaban  atas pelaksanaan setiap tindakan atau program untuk satu tahun anggaran harus didokumentasikan, dan pengawasan diperlukan  untuk  melacak  semua  kegiatan dan memastikan  bahwa program dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Sululing, 2018)
Kabupaten  Sidoarjo  adalah  salah  satu  kabupaten  dari  25  daerah/kota  yang  dinilai Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian proyek Moving To 100 Smart Cities, Menurut  Eri  Sudewo,  Kepala  Bidang  Infrastruktur  dan  Keamanan  Diskominfo  Kabupaten Sidoarjo, dalam penjurian Top Digital Awards 2020, pelaksanaan proyek “Sidoarjo The Smart Investment  City”  diharapkan  didorong  oleh  OPD  dan  pelaku  usaha  yang  menggunakan teknologi informasi. secara maksimal potensinya. Selasa (17/11/2020 ) . Jaringan FO juga dapat dipergunakan    dalam  pengawasan  ATCS,  keamanan  dan  perlindungan  layanan  publik  serta informasi  penting  dalam  operasi,  termasuk  informasi  investasi  dan  data  tanpa  kuota  dan untukmemasang  hingga  48  kamera  CCTV  di  tempat  umum  dan  di  jalan,  dan  menyediakan sistem  keamanan  pusat  data  ISO  27001’’  untuk  pengoptimalan  layanan  kota,pembangunan fasilitas Wi-fi gratis pada desa dan kecamatan sudah dimulai. Tahun 2019, semua desa pada terletak pada Sembilan kecamatan dapat menikmati Wi-fi gratis. pada tahun 2019 semua desa dan kecamatan akan mempunyai koneksi Wi-fi gratis, area hijau pusat kota seperti alun-alun dan taman akan dilengkapi dengan wifi gratis dan  50 rumah sakit umum daerah dengan wifi

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
gartis  sudah  terpasang,  kebijakan  Bupati  Sidoarjo  tentang  implementasi  smart  city mensyaratkan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) minimal mempunyai 1 inovasi. oleh karenanya pelayanan pemerintah mulai mengalami perubahan berdasarkan aplikasi teknologi informasi,  Permohonan-permohonan  tersebut,  seperti  izin  usaha  dan  perizinan  lainnya, terkoneksi dengan enam pilar smart city, antara lain “Smart Governance yang terdiri dari E- Buddy,  E-Kinerja,  SIAP  Cabut,  E-PBB,  SIPARAJA,  E-CONSULTING,  dan  E- Klipping."brand-savvy:  SIPPADU  2.0  Ditakpum,  Tukui,  Dagulir,  dan  Sianter  MPP.  Smart living dicontohkan oleh INDAGO, SIDIRA, SIcantik, dan Santri R.S. Smart Society E-Pers, akhirnya Smart Environment: SIKOLING dan SIGAP.
Salah  satu  pemerintahan  desa  yang  menggunakan  digitalisasi  khususnya  di  bidang penatausahaan  keuangan  yaitu  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  adalah  Pemerintah  Desa Permisan  yang  terletak  di  Kecamatan  Jabon  Kabupaten  Sidoarjo.  Pada  tahun  2017,  sistem keuangan desa (SISKEUDES) diluncurkan di seluruh pengelolaan keuangan desa yang harus bekerja  secara  online  atau  terkoneksi  dengan  jaringan. Proses  penggunaan  Sistem  Keuangan Desa  (Siskeudes)  yang  berpedoman  pada  mekanisme  dalam  sistem  yaitu  dilakukan  menurut tahapan penarikan anggaran dan realisasi anggaran atau menurut transaksi yang dilakukan oleh desa  digunakan  untuk  melaksanakan  keuangan  desa.  manajemen  atau  penganggaran.  Desa diwajibkan untuk memutuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAB) yang sebelumnya dibuat secara manual dan diubah untuk dicatat dalam sistem. Karena input Siskeudes didasarkan pada RAB yaitu RAB presisi yang dijabarkan dalam bentuk bidang, sub bidang dan kategori (Abdullah & Samad, 2019), maka Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan  diinput  adalah  yang  akan  digunakan  untuk  saat  ini.  tahun  fiskal.  di  awali  rapat  oleh Pemerintah  Desa  membahas  rancangan  penganggaran,  kemudian  rapat  dengan  Badan Permusyaratan  Desa  (BPD),  setelah  rancangan  pasti  mengalami  perubahan,  selanjutnya tahapan penetapan, jika sudah dipastikan anggarannya tidak ada perubahan lagi maka di input ke  dalam  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES).  (Juardi  M  et  al.,  2018),  Sebelum memasukkan data ke dalam aplikasi Siskeudes, pendapatan dan pengeluaran diinput ke dalam menu anggaran sistem keuangan desa selama proses pelaksanaan. Hingga saat ini, Pemerintah Desa  Permisan  menggunakan  Aplikasi  (SISKEUDES)  untuk  mengelola  keuangan  desa sehingga mempercepat proses penganggaran desa yang memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu. dengan adanya aplikasi SISKEUDES diharapkan pengelolaan keuangan desa nantinya berjalan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  dan  dapat  membantu  kinerja  aparatur  desa  menjadi semakin  lebih  baik,  (Irwandi  et  al.,  2022).  Tujuan  Aplikasi  SISKEUDES  mempermudah perangkat  desa  melakukan  pengelolaan  keuangan  serta  tanggung  jawab  lainnya  secara  lebih efektif  sehingga  hasil  penggunaan  aplikasi  sesuai  dengan  persyaratan  hukum.  penerapan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis,(Lukito et al., n.d.)  karena  keberhasilan  pelaksanaan  anggaran  desa  sangat  menentukan  pencapaian pembangunan  daerah.  Tabel  berikut  menunjukkan perkembangan  APBDes  Pemerintah  Desa Permisan selama periode 2021-2023 :
Tabel 1 Rekapitulasi Perkembangan APBDes Pemerintah Desa Permisan Tahun 2021- 2023 Tahun Pendapatan Belanja Siskeudes Sudah/Belum 2021 1.913.227.260.00 2.180.901.850.00 Sudah 2022 2.164.360.338.00 1.984.449.956.00 Sudah 2023 1.799.632.874.00 2.189.025.652.37 Sudah
Sumber : diolah Penulis dari Pemerintah Desa Permisan (2023)

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pendapatan  tahun  2023  mengalami penurunan.  Penurunan  tersebut  terjadi  pada  tahun  2023  yang  menurun  sebesar  Rp. 364.727.464.00.  sedangkan  belanja  pada  tahun  2023  mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar Rp.204.575.696.37.  Proses  pengelolaan  keuangan  dalam   APBDes  tahun  2021-2023 memanfaatkan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES),  maka  laporan  anggaran  berupa pendapatan dan belanja sudah dilaporkan dan dikelola melalui aplikasi SISKEUDES.
Penelitian  terdahulu  oleh  Kiki  Rizki  Ramadhan,  dkk.  tahun  2022,  yang  berjudul “Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  di  Desa  Telukjambe Kecamatan  Telukjambe  Timur  Kabupaten  Karawang”  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif.  Temuan  penelitian  adalah  implementasi  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  di  Desa  Telukjambe  Kecamatan  Telukjambe  Timur  Kabupaten  Karawang menggunakan  teori  Edward  III  dengan  indikator  yang  menitikberatkan  pada  pendekatan Komunikasi,  Disposisi,  Sumber  Daya,  dan  Struktur  Birokrasi  yang  digunakan  oleh  Desa Telukjambe  Pemerintah.  Dengan  beberapa  tanda  yang  perlu  diperhatikan,  dapat  dikatakan peneliti  kurang  efektif.  (Ramadhan  &  Priyanti,  2022).  Perbedaan  penelitian  saat  ini  dengan penelitian  sebelumnya  ialah  penelitian  sebelumnya  berfokus  pada  peran  aparatur  pemerintah Desa  dalam  penerapan  aplikasi  Desa  Telukjambe  Kecamatan  Telukjambe  Timur  Kabupaten Karawang sedangkan penelitian saat ini berfokus pada peran aparatur pemerintah desa dalam penerapan aplikasi di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
Kedua,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Renita  Amelia,  dkk  (2021)  yang  berjudul “Implementasi Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kantor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa” Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan  teknik  penelitian  kualitatif.  Dengan  menggunakan  pendekatan  Purposive  Sampling, penentuan informan penelitian. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di  Kantor  Desa  Moncobalang,  Kecamatan  Barombong,  Kabupaten  Gowa  menurut  temuan kajian  secara  umum  telah  berhasil,  namun  beberapa  tantangan  terkait  implementasi  masih ada.(Wahyuni  &  Rosdianti  Razak,  2021).  Perbedaan  penelitian  saat  ini  dengan  penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan teori model implementasi oleh Merilee S. Grindle. fokus penelitian berdasarkan 2 dimensi penelitian yakni  isi  kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan.  sedangkan  penelitiaan  saat  ini  menggunakan teori  implementaasi  Edward  III  yang  di ukur:  komunikasi,sumberdaya,struktur  birokrasi  dan disposisi.
Ketiga,  Pada  penelitian  dilakukan  oleh  Nazarina  Ar-Raniry,  dkk  (2021)  yang  berjudul “Implementasi program aplikasi sisitem keuangan desa (siskeudes) dalam mengelola keuangan desa  (Studi  kasus  pada  Desa  Lambaro  SKEP,  Kecamatan  Kuta  Alam  Kota  Bnada  Aceh)”. Untuk  menentukan  bagaimana  data  penelitian  ditempatkan,  dikumpulkan,  diolah,  dan dianalisis, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan studi lapangan dan penelitian. Nazarina Ar-Raniry dan Said  Muniruddin  tahun  2021  kota  Banda  Aceh  Bila  ditelaah  dari  perspektif  dari  kerangka pemikiran sudah berhasil meskipun masih terdapat beberapa kendala pada tahap administrasi,. (Muniruddin,  2021).  perbedaan  penelitian  saat  ini  dengan    penelitian  sebelumnya  ialah penelitian  sebelumnya  mengukur  tingkat  keberhasilan  implementasi  melalui  kerangka pemikiran, sedangkan penelitian sekarang mengukur tingkat keberhasilan menggunakan  teori implementasi Edward III.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  di Pemerintah  Desa  Permisan  Kecamatan  Jabon  Kabupaten  Sidoarjo  kini  masih  belum  bisa dikatakan  berjalan  maksimal,  hal  tersebut  karena  beberapa  hambatan  diantaranya  :  Pertama mengenai fasilitas berupa jaringan yang membutuhkan jaringan yang kuat dan masih dikatakan belum dapat menyesuaikan dengan baik kebutuhan teknologi, karena jaringan internet masih sangat  lambat  sehingga  penggunaan  aplikasi  kurang  mendukung.  Kedua  pelatihan  atau

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
bimbingan  teknologi  (Bimtek)  telah  dilaksanakan  dalam  waktu  satu  tahun.  Penyesuaian dilakukan 1 kali pada saat diupdate versi terbaru, namun di rasa kurang jika bimtek hanya 1 kali  dalam  1  tahun  karena  penjelasan  kurang  dari  panitia  Bimtek  Siskeudes,  Ketiga  aplikasi sistem  keuangan  desa  beberapa  kali  mengalami  error  seperti  disaat  membuka  Tab  Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES ) kemudian berpindah ke Tab lain maka untuk kembali ke Tab Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebelumnya harus login kembali atau batas login sudah berakhir.
Pada  penelitian  ini  yang  berjudul  “Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa  Pemisan”  peneliti  menggunakan  fokus  pada  indikator implementasi  menurut  Edward  III  yaitu  (1)  Komunikasi  adalah  prosedur  di  mana  informasi kebijakan  diteruskan  dari  pembuat  kebijakan  ke  pelaksana  kebijakan,  yang  kemudian meneruskannya  ke  kelompok  sasaran  untuk  menimbulkan  reaksi  dari  pihak  terkait.  (2) Ketersediaan sumber daya tambahan, khususnya sumber daya manusia, terkait dengan sumber daya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  seberapa  baik  para  pelaksana  kebijakan  publik  dapat menjalankan  tugasnya.  (3)  Disposisi  atau  sikap  pelaku  kebijakan  mengacu  pada  keinginan, kemauan,  dan  kecenderungannya  pada  pelaksanaan  kebijakan  dengan  serius  guna  mencapai tujuan  kebijakan  tersebut.  (4)  Desain  organisasi  birokrasi  mempengaruhi  apakah  badan birokrasi  yang  mengkoordinir  pelaksanaan  kebijakan  sudah  tepat.  SOP  dan  fragmentasi dipandang sebagai dua ciri mendasar birokrasi oleh masyarakat umum.
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  diatas,  Penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang  Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dalam  Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

## 2. Metode Penelitian
Pemerintah  Desa  Permisan,  Kecamatan  Jabon,  dan  Kabupaten  Sidoarjo  menjadi  lokasi penelitian ini. Sebagai salah satu desa yang dapat dijadikan literasi  untuk pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mengelola keuangan Pemerintah Desa Permisan  maka  dipilihlah  lokasi  ini.  Memanfaatkan  pendekatan  kualitatif,  investigasi  ini. Menurut Moloeng, (2007:6 ) menjelaskan Penelitian yang menggunakan prosedur dan deskripsi ilmiah  berbentuk  kata  maupun  bahasa  yang  digunakan  dalam  keadaan  tertentu  sebagai pemahaman  keseluruhan  peristiwa  dari  subjek  disebut  penelitian  kualitatif.  Memanfaatkan teknik  kualitatif  menguntungkan  karena  penelitian  dapat  menghasilkan  informasi  deskriptif dalam  bentuk  kata-kata,  visual,  serta  perilaku  subjek  yang  diteliti.  Memahami  data  yang dikumpulkan  melalui  survei  lapangan  adalah  tujuan  dari  penelitian  kualitatif.  Langkah  yang paling  krusial  dalam  penelitian  adalah  strategi  pengumpulan  data  karena  tujuan  utama penelitian merupakan mengumpulkan data yang meliputi :(1) Data primer merupakan data dari pengamatan  langsung, wawancara,  dan  dokumentasi,  (2)  data  sekunder  merupakan  data  dari berbagai/sumber data tidak langsung. Pada penelitian ini, sumber data sekunder dikumpulkan dari sumber data jurnal dan media. Alur dalam proses penelitian meliputi, perumusan masalah dan  penetapan  tujuan,  melakukan  penelitian  kepustakaan  dengan  mencari  referensi  seperti penelitian  terdahulu,  mengindetifikasi  metode  pengujian,  mengindentifikasi  responden, mengumpulkan  data  untuk  hasil  pengujian,  melakukan  pengujian,  mengumpulkan  data, menganalisis  hasil  pengujian,  menganalisis  hasil  tes,  memberikan  saran  serta  perbaikan  dan kemudian menarik kesimpulan.
Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam pendekatan penentuan informan dan  digunakan  sebagai  sumber  informasi  tergantung  pada  sejumlah  faktor.  Kepala  Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat Desa Permisan menjadi informan penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan antara lain reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan, Teknik yang pertama adalah reduksi data, menurut Milles dan Huberman (1992)

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
reduksi data ialah proses pemilihan data yang relevan dengan penelitian, membuang data yang tidak penting atau tidak relevan, langkah berikutnya ialah memverivikasi keabsahan data dan informasi yang diperoleh melalui Teknik triangulasi. menurut Moeleng (2004) triangulasi ialah suatu  Teknik  membandingkan  ,  menelaah  dan  mengevaluasu  informasi  atau  data  yang diperoleh dengan melakukan proses wawancara dengan berbagai sumber dari berbagai sudut pandang,  setelah  dilakukan  informasi  maka  data  yang  diperoleh  dinyatakan  valid,  langkah selanjutnya adalah menyajikan data. menurut Milles dan Huberman (1992) penyajian data ialah kumpulan  informasi  dari  data  yang  telah  disintesis  dan  disajikan  yang  telah  relevan  dengan fokus  penelitian,  untuk  memudahkan  proses  penarikan  kesimpulan.  Teknik  akhir  yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menarik kesimpulan, mengambil tema pokok dari temuan  penelitian  berdasarkan  pengumpulan  bukti-bukti  penelitian  melalui  wawancara  dan dokumen-dokumen yang diperoleh serta dinyatakan valid.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Desa Permisan merupakan satu dari 15 desa pada Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Koordinat  astronomisnya  7.5416  Lintang  Selatan  dan  112.7451  BT,  dan  menurut  data  BPS Kabupaten Sidoarjo periode 2021, Desa Permisan berpenduduk 1.707 jiwa (878 laki-laki dan 829 perempuan) dan luas daratan 1.236 hektar. Total ada 2 Rukun Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT). Tidak ada dusun di Desa Permisan ini.
Pengelolaan  keuangan  publik  saat  ini  menjadi  perbincangan  hangat  terkait  transparansi dan  kepercayaan  publik  pada  kinerja  keuangan  pemerintah,  penatausahaan  dan  pengelolaan ekonomi desa juga menjadi semakin penting dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014 diberlakukan  oleh  Pemerintah  dengan  meluncurkan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES).  Tujuan  penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  ialah  untuk memudahkan  aparatur  desa  khususnya  bagian  kaur  keuangan  dalam  melaksanakan  proses pengelolaan  keuangan  desa  untuk  pelaporan  yang  lebih  transparan  dan  bertanggung  jawab. Fitur program ini dirancang dengan  lugas serta user friendly, untuk mempermudah operator memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Untuk memastikan operator mengimplementasikan aplikasi dengan sistematis, selaras peraturan perundang-undangan yang berlaku,  Pemerintah  Desa  Permisan  melakukan  penyuluhan  dan  pelatihan  terlebih  dahulu sebelum  menerapkan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  mulai  tahun  2017.  Keluaran penggunaan  Keuangan  Desa  Aplikasi  sistem  (SISKEUDES),  yaitu  proses  pelaporan pertanggungjawaban  kegiatan  atau  program  yang  dibuat  dan  dilaporkan  tepat  waktu  dengan kesesuaian pada laporan, telah menunjukkan kegunaan aplikasi tersebut selama ini. (Ramadhan & Priyanti, 2022)
Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan

## Gambar 1 Tampilan Awal Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Permisan (2023)
Berdasarkan  gambar  di  atas  bahwa  dalam  peengelolaan  keuangan  Desa  melalui penggunaan  aplikasi  Sistem  KeuanganDesa  (SISKEUDES).  Didalamnya  dibagi  menjadi beberapa  tahapan  penginputan  meliputi  :  perencanaan,penganggaran,penatausahaan  dan pembukuan
Tabel 2
Menu Tahapan Pengelolaan Keuangan Dalam SISKEUDES Menu Input Output Berupa Dokumen Perencanaan Restra Desa, RPJMDes, dan RKPDes Penganggaran APBDes Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembukuan Keuangan Desa
Sumber : di olah dari Pemerintah Desa Permisan (2023)
Semua  informasi  dan perintah  yang  di  input pada  memori  komputer  kemudian diproses prosesor  disebut  sebagai  menu  input.  Perangkat  keras  dikenal  sebagai  perangkat  input memungkinkan  pengguna  untuk  memasukkan  data  ke  dalam  komputer.  Perangkat  eksternal berfungsi sebagai penginput data  ke dalam mikroprosesor dari luar. Masukan tersebut berupa bahan  masukan  yang  kemudian  disempurnakan  menjadi  hasil  yang  diinginkan,  sedangkan masukan  pada  Program  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  memuat  seluruh  data perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  dan  pembukuan  yang  masuk  ke  dalam  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES).  outputnya  adalah  data  yang  bisa  digunakan  yang  telah diproses.  menunjukkan  bahwa  Keluaran  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  merupakan hasil  pengolahan  komputer  atas  data  yang  dimasukkan  sebagai  informasi  nantinya  guna melaporkan program-program oleh Pemerintah Desa Permisan selama 1 tahun penuh. (Ilmiah & Pendidikan, 2022)
Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  adalah  aplikasi    untuk  melaporkan  statistik keuangan desa,  namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  penggunaannya.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
digunakan oleh Pemerintah Desa Permisan di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Konsep implementasi  Edward  III  digunakan  dalam  penelitian  ini  beserta  empat  variabel  lainnya: komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

## 3.1 Komunikasi
Aspek komunikasi berperan penting dalam pencapaian tujuan, dan juga berdampak pada bagaimana sistem manajemen diterapkan di lembaga. Komunikasi antara atasan dan bawahan sangat  penting  saat  mengelola  keuangan.  Dalam  bukunya  Communication  Network  (1981), Everret M. Rogers dan Lawrence Kincaid mengklaim jika komunikasi merupakan tahap antara 2  orang  maupun  lebih  dalam  melakukan  pembentukan  serta  pertukaran  pengetahuan  satu dengan  lainnya,  dengan  tujuan  saling  memberikan  pengertian  mendalam.  Unsur  terpenting dalam  mewujudkan  penerapan  sistem  keuangan  desa  adalah  komunikasi,  berikut  hasil wawancara  bersama  Ibu  Chamilatus  Saadah  sebagai  Kaur  Keuangan  Pemerintah  Desa Permisan Kecamatan Jabon menyatakan bahwa :
“Pada saat bimbingan teknologi (bimtek) dari pihak penyelanggara saya merasa materi atau penjelasan menu tahapan-tahapan dalam sitem keuangan desa waktunya hanya sebentar dan  kurang  dipahami  untuk  itu  perlu  di  adakan  bimtek  secara  berkala  agar  para  operator siskeudes bisa memahami dengan jelas materi yang disampaikan”.
Selanjutnya komunikasi dalam pengelolaan keuangan Desa,  Pemerintah Desa akan terus bekerja  sama  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  memutuskan  dan memutakhirkan  APBDes  dan  komunikasi  antar  pemangku  kepentingan,  terutama  Kepala Desa,Operator  Siskeudes  serta  Lembaga  yang  ada  di  Desa  Permisan  harus  selaras  peraturan hasil wawancara  bersama Bapak Mudjito, Kepala Desa Permisan Kecamatan Jabon bahwa :
“Sebelum  penginputan  pada  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES)  dilakukan terlebih  dahulu    penetapkan  APBDes  yang  dilaksanakan  musyawarah  dalam  acara Musrenbang  Desa  dengan  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,Tokoh Masyarakat seperti RW RT, Kader PKK dan Kader Posyandu  serta  Lembaga  lainnya  yang  ada  di  Desa  Permisan.  jadi  dapat  dikatakan  bahwa komunikasi  dalam  kepemimpinan  Desa  Permisan  ini  terjalin  dengan  baik  dan  jelas,  saling keterbukaan dalam proses pengelolaannya”.
Kemudian  penjelasan  yang  telah  dikatakan  oleh  Bapak  Mudjito  diperkuat  oleh  Ibu  Siti Munadiroh  selaku  salah  satu  tokoh masyarakat  Desa  Permisan  Kecamatan  Jabon  Kabupaten Sidoarjo  yang  menyampaikan  : ”Saya  sebagai  masyarakat  merasa  bahwa  komunikasi  yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Permisan dan Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga lainnya dalam mengelola keuangan desa sangat baik. Pemerintah Desa tidak lupa melibatkan Masyarakat dalam partisipasi dan menyalurkan keinginannya kepada Pemerintah Desa”.
Pernyataan  di  atas,  jika  dikaitkan  dengan  teori  implementasi  Edward  III,  menunjukkan bahwa  komunikasi  belum  berjalan  dengan  baik.  sebagaimana  bahwa  proses  komunikasi menyalurkan  informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  pada  pelaksana  kebijakan,  yang diteruskan  pada  kelompok  tujuan  untuk  mendapat  tanggapan  dari  pihak-pihak  terkait, dibuktikan  dalam  komunikasi  implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  antara  penyelenggara kurangnya  bimbingan  teknis  dan  belum  jelas  dalam  penyampaian  materi  bimtek  sehingga operator  Sistem  Keuangan  Desa  kurang  memahami  informasi  yang  diberikan,  tetapi komunikasi dalam pengelolaan keuangan Desa terlaksana dan terjalin sangat baik antara Kepala Desa,Badan  Permusyawaran  Desa  dan  Masyarakat  dalam  penetapan  APBdes  dan pembangunan,  Masyarakat  juga  ikut  serta  menyalurkan  aspirasinya.  Keuangan  Desa  erat kaitannya dengan pembangunan, pengelolaan dan kemasyarakatan, Sehingga, terdapat prinsip penting yang harus diterapkan pada perekonomian desa adalah pertama pengelolaan keuangan tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab  aparatur  desa  saja,  tetapi  masyarakat  harus  ikut  serta  di dalamnya, sehingga diperlukan masukan masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
harus  memahami  keuangan  desa  secara  transparan.  Kedua  dari  sisi  dalam  pengelolaan  perlu dianggarkan  tidak  hanya  gaji  aparatur  desa,  tetapi  juga  bagaimana  anggaran  tersebut dipergunakan  untuk  melatih  aparatur  desa  dengan  sumber  daya  manusia  yang  baik.  Ketiga aspek kemasyarakatan yang harus ada dalam program atau kegiatan yang dimandatkan secara hukum di setiap desa serta harus diperoleh alokasi anggaran yang tepat.

## 3.2  Sumber Daya
Indikator  sumber  daya  juga  dianggap  penting  untuk  keberhasilan  implementasi  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES).  Sumber  daya  itu  sendiri  harus  mampu  mengoperasikan aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  dan  memiliki  sikap  tanggung  jawab.  Sumber  daya  manusia yang tidak memadai (baik dari segi jumlah maupun kapasitas) mengakibatkan program tidak berjalan  dengan  baik  dengan  pengawasan  program  yang  tidak  memadai.  Karena  diperlukan sumber  daya  manusia  yang  efektif  untuk  mendorong  keberhasilan  program,  penguatan kompetensi  dan  keahlian  pelaksana  program  menjadi  keharusan. Pelaksanaan  manajemen organisasi  sangat  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  sumber  daya,  antara  lain  sumber  daya infrastruktur,  keuangan,  dan  aparatur.  Sumber  daya  organisasi  dapat  merencanakan  dan melaksanakan rencana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sumber daya ini memiliki berbagai  kualitas  termasuk  keterampilan,  keahlian,  pengetahuan,  dan  wawasan. Konsekuensinya,  efektivitas  praktik  pengelolaan  keuangan  menggunakan  aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dapat  dipengaruhi  oleh  dimensi  sumber  daya.  hasil  atau keterampilan  yang  dicapai  Pemerintah  Desa  harus  mengarah  pada  kompetensi  dan  efisiensi yaitu  harus  mencerminkan  keinginan  Desa.  dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Chamilatus Saadah  selaku  Kaur  Keuangan  di  Pemerintah  Desa  Permisan  Kecamatan  Jabon  yang menyatakan bahwa :
” Pada saat aplikasi diluncurkan yang mengikuti Bimbingan Teknologi (Bimtek) yaitu Ibu Yesti  Dwi    Afriana  selaku  Kasi  Pelayanan  kemudian  berpindah  operator  saya  yang mengoperasikan  dengan belajar sendiri dan jika ada kendala saya bertanya kepada teman- teman aparatur desa kecamatan jabon yang telah paham akan aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kemudian dari tahun ke tahun Aplikasi Sistem Keuangan Desa diupdate ke versi terbaru dan saya mengikuti bimbingan tetapi dalam menjelaskan materi sulit untuk dipahami , selanjutnya saya  bisa  menyesuaikan  dan  bisa  mengoperasikan  aplikasi  tersebut  hingga  saat  ini  tetapi dalam  penerapannya  terkadang  mengalami  beberapa  kendala”.berikut diperkuat  oleh  data peneliti dari lapangan :
Tabel 3 Pelaksana Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) No Nama Jabatan 1 Chamilatus Saadah, S.Pd Kaur Keuangan/Operator Siskeudes
Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Permisan (2023)
Kemampuan  aparatur  desa  dan  infrastruktur  desa  seperti  komputer  dan  jaringan  untuk mendukung pelaksanaan sistem keuangan desa masih adalah faktor penting pada pelaksanaan dan  pengendalian  ekonomi  desa  pada  saat  menggunakan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  memiliki  kelebihan  dan kekurangan  seperti  sarana  prasarana  kurang  memadai,  sumber  daya  keuangan  kurang disediakan  dalam  implementasi  sistem  keuangan  desa  untuk  mendukung  motivasi  kinerja operator. Aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki manfaat untuk memudahkan pengelolaan keuangan  Pemerintah  Desa  dan  memasukkan  data  ke  dalam  database.  Ini  juga  memiliki instruksi  teknis  tentang  cara  menggunakan  aplikasi  agar  lebih  akurat,  dan  alat-alatnya user friendly atau  mudah  digunakan.  Namun,  selain  kelebihannya,  penerapan  Sistem  Keuangan
Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
Desa juga memiliki keterbatasan, antara lain sering terjadi error. seperti pernyaataan dari Ibu Chamilatus Saadah selaku Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) :
“Memang  dalam  Pengoperasian  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  beberapa  kali mengalami  kendala  seperti  membutuhkan  jaringan  wifi  yang  kuat  dimana  pada  Pemerintah Desa  Permisan  wifi  berkekuatan  50  Mbps  yang  dipergunakan  untuk  seluruh  Ruangan  di Pemerintah  Desa  Permisan  dan  terkadang  saya  melakukan  kesalahan  dalam  menginput tanggal  karena  kurang  ketelelitian,  Dalam  program  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES), Anda harus memverifikasi semuanya dari awal untuk mengidentifikasi masalah ketika sistem menolak karena terjadi kesalahan input data. Sistem tidak menunjukkan di mana kesalahannya, jadi  Anda  harus  mencarinya.  mengharuskan  operator  untuk  membuka  aplikasi  Sistem Keuangan Desa setiap hari karena jika tidak dilihat maka operator tidak akan mengetahui jika ada  selisih  antara  buku  bank  dan  rekening  kas  desa  dan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa beberapa kali mengalami error seperti disaat membuka Tab siskeudes kemudian berpindah ke Tab  lain  maka  untuk  kembali  ke  Tab  siskeudes  sebelumnya  harus  login  kembali  atau  batas login sudah berakhir,untuk infarstruktur di Pemerintah Desa Permisan sendiri sudah memiliki laptop dan printer yang memadai dalam menunjang pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa  (SISKEUDES),kemudian  saya  sebagai operator Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) sendiri  tidak  dianggarkan  dalam  pengoperasian  aplikasi  tersebut  karena  aplikasi-aplikasi yang terdapat di Pemerintah Desa ada beberapa operatornya dianggarkan ada yang tidak jadi kesimpulannya tidak semua aplikasi ada anggarannya bagi operator ”.
Pernyataan  diatas  jika  dikaitkan  teori  implementasi  Edward  III  dalam  hal  sumber  daya, klaim tersebut di atas belum sepenuhnya terwujud karena secara teori implementasi tidak akan berhasil  jika  sumber  daya  yang  cukup  tidak  tersedia  untuk  melaksanakannya.  Sumber  daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, khususnya kompetensi pelaksana, sumber daya infrastruktur, atau sumber daya keuangan. dalam implementasi pada sistem keuangan desa masih  kekurangan  sumber  daya  seperti  operator  dalam  pengoperasian  sistem  keuangan  desa terkadang  masih  kurang  teliti  hingga  terjadi  error  atau  kendala  dan  jaringan  yang  lamban, karena  sarana  dan  prasarana  merupakan  komponen  penting  dalam  menunjang  pelaksanaan kegitaan  guna  memperlancar  pekerjaan  serta  kegiatan  yang  ada  di  kantor  Pemerintah  Desa Permisan, kesempurnaan wilayah dan insfrastrukr juga dapat menciptakan kinerja yang optimal di kantor Pemerinta Desa Permisan, sarana prasrana Pemerintah Desa Permisan yang  tersedia alangkah baiknya  jika  ditambahkan kapasitas  jaringan.  Satu orang pengelola  aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES),  dan  orang  tersebut  adalah  Chamilatus  Saadah,  sekaligus sebagai operator aplikasi dan Kepala Bagian Keuangan yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan Desa., Chamilatus Sadah dinilai mampu menjalankan aplikasi tersebut dengan baik, meskipun  bimbingan  teknis  saat  peluncuran  pertama  bukan  kaur  keuangan  melainkan  kasi pelayanan yang kemudian kaur keuangan menyesuaikan sendiri dengan belajar jika ada kendala kaur keuangan tersebut berkonsultasi dengan bendahara desa lainnya dikecamatan jabon.

## 3.3  Disposisi
Disposisi  atau  sikap  pelaksana  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  program,  untuk implementasi  program  yang  tepat, pelaksana  harus  dapat  bekerja  sama  dengan  pelaksana program,  implementor  memiliki  tiga  sikap  mengenai  kebijakan  :  untuk  mencapai  tujuan program, diperlukan dukungan dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Ini termasuk kesadaran pelaksana, melaksanakan instruksi program, dan mengimplementasikan identitas program. Menetapkan prioritas program dan menempatkan program bagi pendukung program  dengan  tetap  memperhatikan  keseimbangan  wilayah,  asal  suku,  agama,  ras,  dan demografi  dapat  membantu  penanggung  jawab  pelaksanaan.  Suatu  kebijakan  atau  program akan berhasil dilaksanakan apabila didukung oleh aparat pelaksana, aparat Desa Permisan dan Kecamatan  Jabon  bertindak  sesuai  dengan  prosedur  pelaksanaan,  dan  penempatan  atau

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
penggunaan aparat pelaksana berhasil. berpedoman ”Orang yang Tepat di  Posisiyang Tepat” Selain  itu,  sikap  masyarakat  baik,  aparat  pelaksana  sangat  termotivasi,  dan  hasil  wawancara bersama Bapak Mudjito selaku Kepala Desa Permisan Kecamatan Jabon yang menyatakan :
“Dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa menurut saya mempermudaah pada pengelolaan  keuangan  desa,  dibandingkan  dahulu  kita  membuat  laporan  manual.  Kaur Keuangan telah menempatkan operator Sistem Keuangan Desa pada posisi yang cukup tepat sehingga  dokumen  pengelolaan  keuangan  atau  APBDes  melalui  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa  (SISKEUDES)  selalu  tepat  waktu,  sehingga  transparansi  antara  masyarakat  dan pemerintah Desa Permisan terjalin sangat baik dan jelas” Ibu Siti Munadiroh mengatakan jika selaku  Masyarakat  Desa  Permisan  mengatakan: Karena  pengelolaan  keuangan  desa merupakan  rahasia  umum  dan  pemerintah  desa  tidak  pernah  menyembunyikannya  dari masyarakat  Desa  Permisan,  maka  terjalin  hubungan  yang  kuat  antara  masyarakat  dengan pemerintah  desa  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Untuk  menjamin  keterbukaan penggunaan dana desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Pemerintah Desa  Perrmisan  memasang  spanduk  di  depan  kantornya  dengan  informasi  anggaran  dana operasional”.
Kepala  Desa  Permisan  di  Kecamatan  Jabon  sangat  bagus  dalam  menginspirasi  dan mengarahkan. Hubungannya dengan Kepala Badan Keuangan atau operator Sistem Keuangan Desa  (SISKEUDES)  seperti  anak  dan  orang  tua  yang  senantiasa  mengarahkan,  mendorong, sebagai motivasi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya sesuai petunjuk, walaupun Kepala Desa permisan belum bisa memahami digitalisasi dalam aplikasi Sistem akeungan desa, namun  kepala  desa  tidak  khawatir  karena  yakin  bahwa  bawahannya  atau  operator  Sistem Keuangan Desa bisa menyesuaikan perkembangan digital di era pengembangan serba digital.
Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan  teori implementasi Edward III dalam aspek disposisi  sudah  sesuai  dan  berjalan  maksimal,  sebagaimana  dalam  Teori  disposisi  berfokus pada  kepribadian  dan  ciri-ciri  pelaksana,  seperti  kejujuran,  sifat  demokratis,  dan  komitmen. Jika  pelaksana  memiliki  pola  pikir  yang  positif,  maka  proses  implementasi  kebijakan  akan berhasil.  Sebaliknya,  jika  eksekutor  memiliki  sifat  dan  cara  pandang  yang  berbeda  dengan pembuat kebijakan, maka proses tersebut tidak akan berhasil. Jelas bahwa pelaksana kebijakan dan  masyarakat  mendukung  implementasi  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES), karena akan membantu desa mengelola keuangannya dan menumbuhkan komitmen, kejujuran, dan  sifat  demokratis  yang  dikenal  sebagai  pelaksana.  jika  orang  yang  menerapkan  memiliki sikap positif, ia kemudian akan dapat mengimplementasikan kebijakan dan keinginan pembuat kebijakan.  Kegagalan  tahap  implementasi  kebijakan  terjadi  saat  implementor  mempunyai perbedaan sifat maupun perspektif dengan  pembuat kebijakan.

## 3.4  Struktur Birokrasi
Karena  berkaitan  dengan  proses,  sistem  kerja,  kewenangan,  pembagian  kerja,  dan koordinasi kelembagaan, maka struktur birokrasi sangat menentukan implementasi kebijakan. Karena  faktor  struktural  birokrasi  efektif  dalam  implementasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES), maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari faktor tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  seluruh  stakeholder  terkait  cukup  sinergis dalam proses penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Pemerintahan Desa. Kerangka  kelembagaan  pelaksana  Sistem  Keuangan  Desa  pada  Pemerintah  Desa  Permisan berjalan  dengan  baik  di  Kecamatan  Permisan  Jabon  Kabupaten  Sidoarjo.  Diperoleh  dari wawancara bersama bapak Mudjito,Kepala Desa Permisan mengungkapkan:
“ Pada Pemerintah Desa  Permisan  tiap aparatur  Desa  telah bekerja  berdasarkan  tugas serta tupoksinya masing-masing seperti penempatan Kaur Keuangan sebagai operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES juga sudah sesuai dan  Sesuai pedoman SOP saat ini, pelayanan pada  pemerintah  Desa  Permisan  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  juga  terbilang  baik

## Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
sudah  sesuai  SOP  yang  berlaku,  dengan  penerapan  apliaksi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  untuk  pengajuan  pencairan  serta  pelaporan  pertanggungjawaban  serta pelaporan  pada  tanggungjwab  sedikit  mengalami  kendala  berupa  jaringan  yang harus  kuat dan beberapa kali aplikasi error, tetapi Pemerintah Desa Permisan tidak ketinggalan dalam pengelolaan keuangan Desa”. berikut SOP penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES):

## Bagan 1 SOP Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Sumber : di olah dari Pemerintah Desa Permisan (2023)
Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori implementasi Edward III dalam aspek Struktur  birokrasi  sudah  sesuai  atau  berjalan  maksimal  sebagaimana  dalam  teori  struktur birokrasi yang bertanggungjawab atas implementasi  kebijakan yang menjadi salah satu aspek terpentingnya  merupakan  standar  operasonal  prosedur  (SOP),  SOP  merupakan  dasar pelaksanaan,  jika  tidak  sesuai  SOP  maka  akan  menciptakan  ketidakfleksibelan  dalam  proses implementasi, karena pada pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Pemerintah Desa permisan kecamatan jabon sudah efektif dibuktikan dengan penempatan Kaur Keuangan sebagai operator Sistem  Keuangan  Desa  sudah  tepat  dan  Pemerintah  Desa  Permisan  tidak  ketinggalan  dalam pengelolaan  keuangan  Desa  meskipun  mengalami  beberapa  kendala  dapat  dikatakan  sudah sesuai SOP dalam penerapannya.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas mengenai implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berikut kesimpulan yang didapat setelah diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Penetapan APBDes Input APBDes Pada SISKEUDES Penatausahaan Pembukuan Perencanaan Penganggaran Penerimaan Desa SPP Kegiatan Pencairan SPP SPJ Kegiatan Pengembalian Penyetoran Pajak Mutasi Kas Output Dana Desa Saldo awal Jurnal Penyesuaian Isian Data Anggaran Anggaran Kas Desa Data Umum Desa Pelaksana Kegiatan Anggaran Pelaporan Penganggaran (Perencanaan dan Penganggaran /Cetak Laporan Penganggaran APBDes setelah
dikunci Posting)
Pertannggungjawaban
(Pertanggungjawaban Keuangan Desa/Laporan Keuangan Desa
Bulanan,Triwulan dan Semesteran)
Penatausahaan (Penatausahaan Keuangan Desa/Laporan
Bulanan Desa)
Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Pemerintah  Desa  Permisan  Kecamatan  Jabon  dan Kabupaten Sidoarjo serta dikontraskan dengan kenyataan di lapangan:
Pertama Komunikasi  pada pelaksanaan penerapan Sistem Keuangan Desa yang menjadi tolak  ukur  keberhasilan,  komunikasi  antara  penyelenggara  Bimtek  dan  Operator  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dalam  kejelasan  informasi  yang  dibuktikan  dengan  adanya arahan  teknis  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  mendistribusikan  informasi tentang  bagaimana  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  beroperasi  belum  maksimal  atau penjelasan sangat kurang terkait aplikasi tersebut. Namun, komunikasi Pemerintah Desa dan BPD  serta  Lembaga-  Lembaga  dan para  pemangku  kepentingan yang  ada  di  Desa  Permisan dalam  proses  perencanaaan  APBDes  berjalan  dengan baik  terbukti  adanya pembahasan  atau musyawarah sebelum penetapan APBdes.
Kedua  Sumber  daya,  pada  Pemerintah  Desa  Permisan  dari  segi  sumber  daya  manusia terbukti  masih  kurangnya  ketelitian  dalam  pengoperasian  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES), namun pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, ditandai dengan Operator aplikasi dapat menyesuaikan dengan mempelajari secara optimal dalam pengeoperasian Sistem Keuangan Desa, pada sumber daya keuangan di implementasi Sistem Keuangan Desa operator memang  tidak  dianggarkan  sebagai  operator  aplikasi,  dan  sumber  daya  infrastruktur  masih kurang baik seperti sarana dan prasarana seperti jaringan yang masih lamban berkekuatan 50 Mbps yang digunakan seluruh ruangan Pemerintah Desa Permisan.
Ketiga, Disposisi seperti Antusiasme aparatur untuk mengikuti pelatihan dan aplikasi studi hingga  kompeten,  terbukti  dengan  implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES), mencerminkan  semangat  Pemerintah  Desa  dalam  mengimplementasikan  Sistem  Keuangan Desa (SISKEUDES) secara optimal. Kepala Desa selalu memberikan bimbingan dan dorongan kepada  jajarannya  melalui  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES),  dan  selalu  tepat waktu.  Adanya  spanduk-spanduk  sederhana  tentang  penggunaan  uang  untuk  prakarsa pembangunan,  menunjukkan  adanya  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  di masyarakat.
Keempat Struktur birokrasi Pemerintah Desa Permisan cukup baik ditandai dengan adanya dengan  adanya  pembagian  kerja  antara  aparatur  desa  dan  kesesuainnya  dalam  menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, meskipun memiliki beberapa kendala berupa jaringan yang kuat dan  beberapa  kali  aplikasi  error,  untuk  Kaur  Keuangan  tidak  ketinggalan  karena  telah menerapkan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Dari  hasil  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  peneleti  merekomendasikan  untuk Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon untuk lebih mengevaluasi terkait implementasi aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa    (SISKEUDES)  pada  Pengelolaann  Uang  Desa  sehingga pelaksanaan aplikasi dapat berjalan lancar dengan menambahkan infrastruktur berupa jaringan yang lebih kuat serta operator Sistem Keuangan Desa untuk teliti dalam pengoperasian aplikasi tersebut  untuk  tercapainya  implementasi  yang  optimal.  Peneliti  merekomendasikan  untuk penelitian  selanjutnya  dapat  melaksanakan  penelitian  dalam  konteks  yang  lebih  luas  yakni membandingkan antar Desa dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (siskeudes) dan penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  indikator  pengukuran  harapannya  bisa  memperoleh hasil yang lebih akurat. kekurangan  dalam penelitian ini ialah keterbatasan waktu penelitian yang  dilakukan  hanya  pada  1  desa  yang  menjadi  objek  penelitian  karena  berfokus  tentang masalah dan kendala yang dirasakan Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  Kasih  kepada  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  Pemerintah  Desa  Permisan  atas diberikannya kesempatan untuk melakukan penelitian
Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan

## Referensi
1. Abdullah,  M.  H.,  &  Samad,  A.  (2019).  PENGARUH  SISTEM  INFORMASI KEUANGAN  DESA  (SISKEUDES)  TERHADAP  KINERJA  KEPALA  DESA  (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan ). IJIS - Indonesian Journal On Information System , 4 (1), 13.
https://doi.org/10.36549/ijis.v4i1.50 2. Bender,  D.  (2016).  DESA  -  Optimization  of  variable  structure  Modelica  models  using custom annotations. ACM International Conference Proceeding Series , 18 - April - 2 (1), 45–
54.
3. Denzin,  L.  (2017).  BAB  III  METODE  PENELITIAN  3.1.  Desain  Penelitian  Desain penelitian ini adalah. 27–34.
4. Faizah,  A.,  &  Sari,  R.  (2022).  Analisis  Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 5 (1), 763–776.
https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539
5. Faizin, M. (2022, Agustus 16). Penerapan e-Government dalam Bidang Pemerintahan di Era Digital . Retrieved from digitalbisa.id:
6. Irwandi, I., Arfa, N., Suhermi, S., Yarni, M., & Bafadhal, F. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 183–192.
7. Juardi  M,  Muchlis  M,  &  Putri  R.  (2018).  EVALUASI  PENGGUNAAN  APLIKASI SISKEUDES DALAMUPAYA PENINGKATAN KUALITAS
AKUNTABILITASKEUANGAN  DESA  (Studi  Pada  Desa  Jenetallasa  Kec.  Pallangga Kab. Gowa). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban , IV (1), 84–107.
8. Kementerian  Sekretariat  Negara.  (2018).  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik. Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia , 110.
9. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Peraturan.Bpk.Go.Id , 51 (1),  51.  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun- 2014
10. Kedungjaya, D., Bekasi, K., Rizal Machfuz, H., Priyanti, E., Ilmu, M., Universitas, P., & Karawang,  S.  (2022).  Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Dalam Pengelolaan Apbdes Di. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (11), 93–100.
11. Lukito,  C.,  Studi,  P.,  Administrasi,  I.,  &  Bojonegoro,  U.  (n.d.). Di  Desa  Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten .
12. Moleong,  L.  J.  (2006).  “  Metodologi  Penelitian  Kualitatif”.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
13. Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat  Kabupaten  Minahasa  Utara). Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 14 (1), 578–583.
14. Muniruddin, S. (2021). … Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mengelola Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Lambaro  Skep,  Kecamatan  Kuta  …. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 6 (4), 568–578.
http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/20196
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014(Bender, 2016)(Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014)
16. Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 6 (3), 10483–10495.
Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Desa Permisan
17. Riani, F., Kalalinggi, R., & Anggraeiny, R. (2019). Implementasi Aplikasi Siskeudes di Pemerintahan  Desa  Karya  Bhakti  Kecamatan  Muara  Wahau  Kabupaten  Kutai  Timur. Jurnal Pemerintahan Integratif , 7 (4), 448–457 18. Rivan,  A.,  &  Maksum  I.  (2019).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa  Application  of  Village  Financial  System  in  Village  Financial Management. Public Administration Journal , 9 (2), 92–100. http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap
19. Sululing,  S.  (2018).  Sosialisasi  Model  Pengelolaan  Keuangan  Desa. JMM  -  Jurnal Masyarakat Merdeka , 1 (1), 31–38.
20. Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten  Tegal  Tahun  2017. Indonesian  Governance  Journal :  Kajian  Politik- Pemerintahan , 1 (1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214
21. 12.  S,  T.  I.  (2020,  November  18).  Manfaatkan  TI,  Kabupaten  Sidoarjo  Menuju  Kota Cerdas Investasi. Retrieved from Itworks.id
22. Wahyuni & Rosdianti Razak, A. P. (2021). Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index. Unismuh , 2