SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

## PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
Norcholis*
*Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Madura e-mail: norcholissakun@gmail.com
Abstrak :  Dalam  menyelesaikan  sengketa  hukum  ekonomi  syariah  harus  melalui arbitrase  atau  pengadilan  agama.  Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  penyelesaian sengketa  hukum  di  Pengadilan  Agama.  Apakah  Pengadilan  Agama  sudah  menerapkan  semua prinsip-prinsip  syariah  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Prinsip  syariah merupakan  suatu  komitmen  dimana  sebuah  sistem  atau  tatanan  proses  harus  sesuai  dengan ketentuan  Agama  Islam.  Prinsip-prinsip  dalam  syariat  diantaranya  adalah  tidak  mempersulit ( ‘Adam al-Haraj ), mengurangi Beban ( Taqlil al-Taklif ), penetapan hukum secara periodik, sejalan dengan  kemaslahatan  universal,  dan  persamaan  dan  keadilan  ( al-Musawah  wa  al-Adalah ). Didalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah,  harus  melihat  dulu  apakah  prosedur penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  agama  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Biasanya kalau sengketa berbasis syariah prosedurnya harus berdasarkan syariah juga. Pengadilan agama juga harus melaksanakan prosedur sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Kata Kunci: Prinsip-prinsip Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

## PENDAHULUAN
Di Indonesia sendiri
perkembangan    ekonomi    syariah    cukup mengembirakan.  Pasalnya sejak  muncul bank    syariah    pertama  yaitu  Bank Muamalat  Indonesia, maka  bermunculan bank-bank    lain    yang    menerapkan prinsip  syariah.  Bahkan sampai sekarang hampir  semua  bank  konvensional  telah membuka  unit  usaha  syariah  atau mendirikan bank sendiri yang menggunakan  prinsip  syariah.  Tidak hanya  perbankan  saja  yang  berkembang pesat,  akan  tetapi  berbagai  lembaga keuangan syariah juga sudah bermunculan.  Bahkan  beberapa  lembaga yang  semula  tidak  menggunakan  prinsip syariah  sekarang  banyak  yang  berganti nama  atau  bahkan  memberikan  label syariah    di    belakangnya.  Munculnya pariwisata syariah, hotel syariah dan lain sebagainya.
Semua lembaga yang menggunakan  label  syariah  tentu  dalam pelaksanaan
kegiatannya harus menggunakan  prinsip-prinsip  syariah. Dalam    operasionalnya,  semua  lembaga yang  berlabel  syariah  merupakan  bagian dari  sistem  ekonomi  Islam  sehingga dituntut      untuk      tidak      saja menghasilkan    keuntungan    melalui setiap  transaksi  komersial  saja,  tetapi juga  untuk  mengimplementasikan  nilai- nilai  syariah  yang  sesuai  dengan ketentuan  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits (Rosidah dan Layyin Mahfiana, 2020). Namun  akhir-akhir  ini,  di  dunia perekonomian yang berbasis syariah atau yang  lainnya  perselisihan  antar  para pelaku  kegiatan  tersebut  entah  itu pemilik atau nasabah yang akan berujung pada sengketa. Sengketa ekonomi syariah merupakan  suatu  perselisihan  atau pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku  ekonomi  yang  kegiatan  usahanya dilaksanakan  menurut  prinsip-prinsip syariah  dan  asas-asas  hukum  ekonomi syariah yang disebabkan karena
perbedaan  pendapat  atau  perbedaan penafsiran  terhadap  suatu  kepentingan atau  hak  milik  yang  dapat  menimbulkan sengketa hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum kepada keduanya yang bisa menimbulkan kerugian diantara keduanya.
Awal  timbulnya  sengketa  antara para pihak pada dasarnya diawali dengan kerjasama  kedua  belah  pihak,  entah  itu dalam  akad  transaksi  maupun  kerjasama yang lain yang pada akhirnya tidak sesuai dengan  apa  yang  diperjanjikan  diawal. Karena  ketidaksesuaian  itulah  salah  satu dari  masing-masing  pihak  menggugat kepada lembaga arbitrase atau peradilan.
Di  Indonesia  sendiri,  bila  terjadi sengketa  diselesaikan  melalui  berbagai cara. Masing-masing menggunakan pendekatan  paradigma  yang  berbeda sesuai  dengan  nilai,  keinginan,  tujuan, budaya  yang  diyakini  pihak  yang  sedang bersengketa.  Pendekatan  pertama,  yaitu penyelesaian    sengketa    melalui pengadilan    ( litigasi )  yaitu  Pengadilan Agama.    Pendekatan    ini    merupakan suatu  pendekatan  untuk  mendapatkan keadilan  melalui  sistem  perlawanan  dan menggunakan  paksaan  dalam  mengelola sengketa  serta  menghasilkan  suatu keputusan  menang  dan  kalah  ( win-lose solution ) bagi pihak-pihak yang bersengketa (Rosidah dan Layyin Mahfiana, 2020).
Sementara itu, pendekatan   kedua, paradigma      penyelesaian      sengketa melalui   jalur   di   luar pengadilan (non litigasi)  seperti  Basyarnas  dan  lainnya, Paradigma  ini  dalam  mencapai  sebuah keadilan lebih mengutamakan pendekatan    perdamaian    dan    berusaha mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa serta bertujuan untk mendapatkan hasil peneyelesaian sengketa  kearah win-win  solution ,  tidak ada  pihak  yang  menang  dan  yang  kalah (Rosidah dan Layyin Mahfiana, 2020).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
Menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang- undang  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  yang  dimaksud  dengan Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi orang-orang  yang  beragama  Islam. Menurut  Pasal  49  ayat  (1)  Undang- undang  No.  7  Tahun  1989  dinyatakan bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta wakaf dan  shadaqah.  Namun  sejak  tahun  2006, setelah  diubahnya  Undang-undang  No.7 Tahun  1989  dengan  Undang-Undang  No. 3  Tahun  2006,  kewenangan  Pengadilan Agama menjadi diperluas, yaitu disamping berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan, kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infaq,  dan  shadaqah,  Pengadilan  Agama juga  berwenang  untuk  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.
Selanjutnya, kewenangan Peradilan  Agama  tersebut  diperkuat dengan  keputusan  yang  dibuat  oleh Mahkamah  Konstitusi  atas  perkara Nomor 93/
PUU-X/2012 yang menghapuskan penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-undang  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  sehingga menjadikan  Peradilan  Agama  satu- satunya lembaga Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam
penjelasan Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun  2006  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  tidak  hanya  dibatasi dalam  bidang  perbankan  saja  melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainya.
Pada  tahun  2008  dengan  merujuk pada  Undang-undang  Republik  Indonesia No.  30  Tahun  1999,  maka  penyelesaian sengketa    perbankan    syariah  atau
ekonomi syariah  dapat  ditempuh melalui dua    cara    yaitu,    pengadilan  negeri  dan badan arbitrase. Namun setelah berlakunya  Undang-undang  Republik Indonesia   No.   21   Tahun   2008   Pasal 55,    dengan   jelas    disebutkan   bahwa pengadilan yang berwenang melaksanakan  putusan  Badan  Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah  atau  ekonomi  syariah  adalah pengadilan  agama  (Rosidah  dan  Layyin Mahfiana, 2020).
Oleh  karena  itu,  berdasarkan pemaparan diatas peneliti ini memfokuskan  permasalahannya  prinsip- prinsip  syariah  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan agama.

## PEMBAHASAN Prinsip-prinsip Syariah
Dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama tentunya  harus  memperhatikan  prinsip- prinsip syariah, diantaranya yaitu:
1. Tidak Mempersulit ( ‘Adam al-Haraj ) Dalam  menetapkan  syariat  Islam, Al-Qur’an  senantiasa  memperhitungkan kemampuan
manusia dalam melaksanaknnya.  Itu  diwujudkan  dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran  ( tasamuh  wa  rukhsah ) kepada manusia, agar menerima ketetapan  hukum  dengan  kesanggupan yang  dimiliknya.  Sebagaimana  yang diterangkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:
ااهاع ۡص ُو  هلَِّإ اًضۡفاو ُ هللَّٱ  ُفِّ لاكُي  الَ ... ٢٨٢ Artinya:“…Allah  tidak  membebani seseorang  melainkan  sesuai  dengan kesanggupannya…”.
Al-Syatibi mengatakan bahwa kesanggupan manusia merupakan syariat hukum mutlak dalam menerima ketetapan  hukum  syariat.  Ketetapan hukum  yang  tidak  terjangkau  oleh kemampuan  manusia  melihat  prinsip  ini
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
tidak sah ditetapkan kepada manusia. Hal ini  telah  menjadi  kesepakatan  mayoritas ulama,  baik  dari  kalangan Mu’tazilah (rasionalis)  maupun  sebagian  pengikut Asy’ariah (Sunni tradisionalis).
2. Mengurangi Beban ( Taqlil al-Taklif ) Prinsip  kedua  ini  merupakan langkah  prenventif  (penanggulangan) terhadap mukallaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Al- Quran  tidak  memberikan  hukum  kepada mukallaf agar  ia  menambahi  atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin  dianggap wajar  menurut kacamata sosial. Hal ini guna meringankan  dan  menjaga  nilai-nilai kemaslahatan  manusia  pada  umumnya, agar  tercipta  suatu  pelaksanaan  hukum tanpa  didasari  parasaan  terbebani  yang berujung  pada  kesulitan.  Hal  ini  di terangkan  dalam  Surah  Al-Maidah  ayat 101 yang berbunyi:
ۡشات  الَ ْاىُىامااء  اهيِّرهلٱ ااهُّياأَٰٓ اي ادۡبُت نِّإ  اءَٰٓااي ۡشاأ  ۡهاع ْاىُل أ  ٔ ۡشات نِّإ او  ۡمُك ۡؤُضات  ۡمُكال ُنااء ۡسُقۡلٱ ُل هزاىُي اهي ِّح ااهۡىاع ْاىُل أ  ٔ ٞميِّلاح  ٌزىُفاغ ُ هللَّٱ او ۗااهۡىاع ُ هللَّٱ اافاع  ۡمُكال ادۡبُت ١٠١ Artinya:  “Hai  orang-orang  yang beriman,  janganlah  kalian  menanyakan (kepada  Nabimu)  hal-hal  yang  jika diterangkan  kepada  kalian,  niscaya  akan menyusahkan  kalian  dan  jika  kamu menanyakan diwaktu Al-Quran itu diturunkan,  niscaya  akan  diterangkan kepada  kalian,  Allah  memaafkan  (kalian) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  Nabi  ketika  menerima  ayat  Al- Qur’an  menafsirkan  sesuai  kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sedangkan yang tidak dibutuhkan didiamkan saja, dengan maksud nantinya ayat-ayat tersebut dapat ditafsiri sesuai dengan kondisi dan situasi yang  terjadi  di  masyarakat  pada  masa yang akan datang.
3. Penetapan Hukum secara Periodik
Al-Qur’an  merupakan  kitab  suci yang  dalam  prosesi tarsi’ (penetapan hukum)’  sangat  memperhatikan  berbagai aspek,  baik  natural,  spiritual,  kultural, maupun  sosial  umat.  Dalam  menetapkan hukum,
Al-Qur’an selalu mempertimbangkan apakah mental spiritual  manusia  telah  siap  untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan  kepadanya.  Hal  ini  terkait erat  dengan  prinsip  kedua,  yakni  tidak memberatkan  umat.  Karena  itulah, hukum  syariat  dalam  Al-Qur’an  tidak diturunkan  secara  serta  merta  dengan format  yang  final,  melainkan  secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang tiba- tiba. Karenanya, wahyu Al-Qur’an senantiasa  turun  sesuai  dengan  kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu.

## 4. Sejalan dengan Kemaslahatan Universal
Manusia  adalah  objek  dan  subjek legislasi hukum Al-Qur’an. Seluruh hukum yang terdapat dalam
Al-Qur’an diperuntukkan  demi  kepentingan  dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenai  jiwa,  akal,  keturunan,  agama, maupun pengelolaan harta benda, sehingga penerapan hukumnya Al-Qur’an senantiasa memperhitungkan lima kemaslahatan,  disitulah  terdapat  syariat Islam.  Islam  bukan  hanya  doktrin  belaka yang  identik  dengan  pembebanan,  tetapi juga  ajaran  yang  bertujuan  untuk menyejahterakan  manusia.  Karenanya, segala  sesuatu   ini  merupakan  fasilitas yang  berguna  bagi  manusia  dalam memenuhi kebutuhannya.
Persamaan  dan  Keadilan  ( al-Musawah wa al-Adalah ) Persamaan  hak  di  muka  adalah salah  satu  prinsip  utama  syariat  Islam, baik  yang  berkaitan  dengan  ibadah  atau muamalah .  Terkait  dengan  hal  ini  Allah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
Swt menerangkan  dalam  Surah  An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:
... ...   ِّلۡداعۡلٱِّب ْاىُمُك ۡحات ناأ  ِّساهىلٱ اهۡياب مُت ۡماكاح ااذِّإ او ٨٨ Artinya:  “Dan  apabila  kamu menetapkan  hukum  di  antara  manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil....”.
Ekonomi syariah memiliki perbedaan  fundamental  dengan  sistem ekonomi  lainnnya.  Perbedaan  tersebut terutama  sekali  menyangkut  landasan filosofi  dan  asumsi-asumsi  dasar  tentang manusia.
Adiwarman Karim mengemukakan ada  empat  landasan  filosofis  sistem ekonomi  syariah  yang  menjadi  pembeda utama dengan sistem ekonomi konvensional, yaitu: Pertama tauhid, dalam sistem ekonomi syariah tauhid merupakan landasan
fundamental, dengan  landasan  ketauhidan  ini  segala sesuatu  yang  ada  merupakan  ciptaan Allah Swt dan  hanya  Allah  pula  yang mengatur  segala  sesuatunya  terhadap ciptaan-Nya tersebut, termasuk mekanisme  hubungan  pengaturan  rezeki terhadap hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya,  cara  perolehannya  dan pembelanjaannnya  (tauhid  rububiyyah). Untuk itu para pelaku ekonomi (manusia) harus  mentaati  segala  kaidah  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  secara kaffah , termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian.  Ketaatan  tersebut  bukan hanya  dalam  kehidupan  sosial  belaka, tetapi  meliputi  hal-hal  yang  bersifat  etik dan moral ( tauhid uluhiyyah ). Kedua ,keadilan dan keseimbangan, sistem  ekonomi  syariah  memandang keadilan  dan  keseimbangan  merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan olek  pelaku  ekonomi.  Perlunya  hal  ini berulangkali  ditegaskan  dalam  Al-Qur’an. Keadilan  dan  keseimbangan  merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan  masyarakat.    Keadilan  dan keseimbangan harus
teraplikasi sedemikian rupa antara anggota
masyarakat  yang  melakukan  hubungan ekonomi. Artinya keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran  teoritis  tetapi  juga  dalam  tataran teknis,  misalnya  dua  orang  melakukan hubungan ekonomi.
Ketiga kebebasan,  dalam  sistem ekonomi  syariah,  kebebasan  merupakan hal  pokok.  Kebebasan  dimaksudkan bahwa  manusia  bebas  untuk  melakukan aktivitas  ekonomi  sepanjang  tidak  ada larangan  dari  Allah Swt .  Pelaku  ekonomi dalam  sistem  ekonomi  syariah  diberikan keleluasaan  untuk  berkreatifitas  dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.
Keempat pertanggungjawaban, dalam  sistem  ekonomi  syariah  manusia sebagai khalifah pemegang amanah Allah di muka bumi. Dalam melakukan aktivitas (termasuk  aktivitas  ekonomi)  diberikan keleluasaan  untuk  memilih  apa  yang terbaik  untuk  dirinya.  Sebagai  hamba Allah akan dimintakan pertanggungjawaban  atas  segala  yang telah  dilakukan.  Dengan  empat  landasan filosofis,  menjadikan  sistem  ekonomi syariah memiliki keistimewaan dibanding sistem  ekonomi  konvensional.  Sistem ekonomi  syariah  tidak  memandang manusia  sebagai  makhluk  ekonomi  yang mendewakan materi, akan tetapi memandang  manusia  memiliki  fitrah sebagai  makhluk  yang  memiliki  kasih sayang. Dengan adanya rasa kasih sayang akan  melahirkan  perbuatan  tolong menolong  antar  sesama (taâwun dan takaful ). (Sufiarina, 2017). Prinsip-prinsip bermuamalah dalam  Islam  menurut  Metwally  yaitu: Pertama ,  sumber  daya  alam  adalah  milik Allah,  sehingga  pemanfaatannya  oleh manusia  harus  memperhatikan  tanggung jawab  di  akhirat.  Sehingga  dalam pemanfaatannya manusia harus memperhatikan pemanfaatan tidak hanya untuk  diri  sendiri  tetapi  juga  harus memperhatikan  kepentingan  orang  lain.
Kedua ,  hak  milik    pribadi    diakui    secara terbatas,    ada    aspek    kepentingan masyarakat  yang  harus  diperhatikan sehingga  untuk  memperoleh  hak  pribadi harus  mempergunakan  cara-cara  yang halal atau sah. Ketiga , Islam mengajarkan manusia  bekerja  dan  berjuang  untuk mendapatkan  harta  yang  halal  dengan cara  dan  aturan  yang  telah  ditentukan  di dalam  kitab  suci,  karena  pada  dasarnya setiap  makhluk  telah  dijamin  rezekinya oleh  Allah. Keempat , hak  kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dikuasai oleh sebagian  kecil  orang,      karena      dapat menghambat      produktifitas        nasional dan memperlambat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kelima , sumber-sumber  produksi  yang  penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dijamin penggunaannya
untuk kepentingan umum/  orang  banyak. Keenam ,  Setiap tindakan manusia selalu ada pertanggungjawabannya dihadapan
Allah Swt ,    sehingga    mendorong    umat Islam    untuk    menghindarkan    diri    dari cara-cara  yang  mengandung  unsur riba, maisir, gharar dan upaya yang melampaui batas. Ketujuh ,  membayar    zakat    bagi yang    telah    mencapai    nisab    adalah bentuk  pendistribusian  yang  adil  bagi orang  kaya  terhadap  orang  miskin. Kedelapan ,  riba  dalam  bentuk  apapun dilarang dalam Islam.
Sengketa Ekonomi Syariah Sengketa  adalah  pertentangan, perselisihan,  atau  percekcokan  yang terjadi  antara  pihak      yang  satu  dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang  bernilai,  baik  berupa  uang  atau benda.  Sengketa  atau  konflik  merupakan setiap  situasi  pertentangan  kepentingan antara    dua    orang    atau    lebih    dimana dua    atau    lebih    pihak    yang memperjuangkan  tujuan-tujuan  tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan  tekanan  dan  satu  sama  lain
tetapi  gagal  mencapai  satu  pendapat  dan masing-masing  pihak  saling  berusaha untuk  memperjuangkan  secara  sadar tujuan-tujuan pokok mereka yang kehendaki (Rosidah dan Layyin Mahfiana, 2020).
Pada  umumnya,  sengketa  yang mucul  dikarenakan  ada  wanprestasi  atau ingkar  janji  oleh  pihak-pihak  atau  salah satu  pihak  tidak  melakukan  apa  yang diperjanjikan  atau  disepakati  untuk dilakukan,  atau  pihak  yang  satu melaksanakan  apa  yang  disepakati  tetapi tidak  tunai,  atau  pihak  yang  satu melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan tetapi  keliru  dan  atau  salah  satu  pihak melaksanakan  prestasi  atau  apa  yang diperjanjikan  tetapi  tidak  tepat  waktu, sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  salah satu pihak inilah yang memicu timbulnya sengketa.
Diantara  faktor  penyebab  yang lazim  terjadi  dalam  sengketa  ekonomi syariah adalah:
a. Akad  yang  dibuat  oleh  para  pihak yang  tidak  transparan  atau  hanya ditentukan  oleh    salah    satu    pihak saja    terutama    pihak    yang    berada pada posisi yang kuat, sehingga pihak yang  lain  tidak  memahami  isi  akad dengan baik.
b. Isi  akad  yang  tidak  mudah  untuk dilaksanakan  karena  salah  satu  pihak yang kurang hati-hati dalam melakukan  perundingan,  salah  satu pihak  tidak  mempunyai  keahlian  di dalam negosiasi kesepakatan isi akad, salah  satu  pihak  tidak  mempunyai keahlian  di  dalam  mencermati  risiko yang  mungkin  akan  terjadi  dari  akad tersebut.atau  salah  satu  pihak  tidak jujur dalam melaksanakan akad.
Dari  segi  akad  atau  perjajian  yang dibuat  oleh  para  pihak,  ada  beberapa bentuk  akad yang berpotensi sengketa di kemudian hari, diantaranya adalah:
a. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa  syarat-syaratnya  suatu
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
akad, baik syarat subjektif maupun objektif  yang  ternyata  tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad;
b. Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan  menafsiran  isi  akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;
c. Karena  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  prestasi  sebagaimana yang telah diperjanjikan;
d. Terjadinya  perbuatan  melawan hukum
e. Adanya  risiko  yang  tidak  terduga pada saat pembuatan akad. Pengadilan Agama dan Kewenengannya Sepanjang ada umat Islam, sepanjang  itu  pula  Peradilan  Agama  ada, meskipun  pada  awalnya  masih  dalam bentuk  dan  corak  yang  sederhana  dan nama  yang  berbeda-beda.  Karena  itu, dalam  dinamika  perjalanan  sejarah Indonesia,  keberadaan  Peradilan  Agama bukan  sesuatu  yang  baru.  Bahkan  jauh sebelum  Indonesia  merdeka,  yaitu  sejak masa  kerajaan-kerajaan  Islam  nusantara, Peradilan  Agama  telah  menjalankan fungsinya yang tidak hanya terbatas pada perkara-perkara  keperdataan,  tetapi  juga perkara pidana (Aripin, 2012).
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- undang  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  yang  dimaksud  dengan Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi orang-orang  yang  beragama  Islam. Kemudian,  menurut  Pasal  49  ayat  (1) Undang-undang  No.  7  Tahun  1989 dinyatakan  bahwa  Pengadilan  Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Namun  sejak  tahun  2006,  setelah diubahnya  Undang-undang  No.  7  Tahun 1989 dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006,  kewenangan  Pengadilan  Agama menjadi  diperluas  yaitu  Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang  ekonomi  syariah.  Selanjutnya, kewenangan  Peradilan  Agama  tersebut diperkuat  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  atas  perkara  Nomor  93/  PUU- X/2012  yang  menghapuskan  penjelasan Pasal  55  ayat  2  Undang-undang  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, sehingga  menjadikan  Peradilan  Agama satu-satunya  lembaga  Peradilan  yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam penjelasan  Pasal  49  Undang-undangU No.3  Tahun  2006  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  tidak  hannya  dibatasi dalam  bidang  perbankan  saja  melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainya.
Pada  dasarnya  putusan  arbitrase yang  bersifat  final  dan  mengikat, dilaksanakan  oleh  para  pihak  dengan secara suka rela, dalam hal putusan tidak dilaksanakan  secara  suka  rela,  tetapi pelaksanaan  putusan  tersebut  harus dipaksakan sebagaimana putusan Arbitrase  pada  umumnya  maka  putusan arbitrase  syariah  juga  dilaksanakan  oleh Pengadilan  Agama  hal  ini  berdasarkan surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No  8 tahun  2008  Ketua  Pengadilan  Agama mengeluarkan  perintah  eksekusi  atas permohonan  salah  satu  pihak  yang bersengketa.
Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah tidak bisa dilaksanakan begitu saja. SEMA No.  8  Tahun  2008  mengajukan  beberapa syarat. Pertama , dalam waktu paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal putusan Badan Arbitrase diucapkan,  lembar  asli  atau  salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera  Pengadilan  Agama. Kedua ,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
penyerahan  dan  pendaftaran  dilakukan dengan  mencatat  dan  menandatangani pada  bagian  pinggir  atau  akhir  putusan. Ketiga ,  Arbiter  atau  kuasanya  wajib menyerahkan  putusan  dan  lembar  asli pengangkatan  sebagai  arbiter  kepada Panitera Pengadilan Agama.
Setelah  menerima  permohonan eksekusi  dari  salah  satu  pihak,  Ketua Pengadilan  Agama  wajib  memeriksa terlebih  dahulu  tiga  hal.  Setelah memeriksa  ketiga  hal  inilah  baru  Ketua Pengadilan  Agama  menerbitkan  perintah pelaksanaan  eksekusi  putusan. Pertama, memeriksa  apakah  persetujuan  untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  dimuat  dalam  suatu dokumen  yang  ditandatangani  oleh  para pihak. Kedua , memastikan apakah sengketa  tersebut  adalah  sengketa  di bidang  ekonomi  syariah  dan  mengenai hak  yang  menurut  hukum  dan  peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya  pihak  yang  bersengketa. Ketiga, memeriksa apakah putusan Badan Arbitrase  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Ketua Pengadilan Agama tidak memeriksa alasan  atau  pertimbangan  dari  putusan Badan Arbitrase.
Dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah,  pengadilan  agama tentunya  harus  melakukan  beberapa tahap  proses,  dimana  proses  itu  dimulai dari  tuntutan  dari  seseorang  atau lembaga  kepada  seseorang  atau  lembaga hingga mencapai suatu kesepakan antara kedua belah pihak. Dimana dalam  proses tersebut jika sengketa tersebut merupakan  sengketa  ekonomi  syariah tentunya  harus  menggunakan  prinsip- prinsip syariah.

## SIMPULAN
Prinsip-prinsip dalam syariat diantaranya  adalah  tidak  mempersulit ( ‘Adam  al-Haraj ),  mengurangi  Beban ( Taqlil  al-Taklif ),  penetapan  hukum
secara periodik, sejalan dengan kemaslahatan  universal,  dan  persamaan dan keadilan ( al-Musawah wa al-Adalah ). Sengketa merupakan pertentangan, perselisihan, atau percekcokan  yang  terjadi  antara  pihak yang  satu  dengan  pihak  lainnya  yang berkaitan  dengan  hak  yang  bernilai,  baik berupa  uang  atau  benda.  Sengketa  atau konflik  ini,  biasanya  terjadi  antara  dua orang  atau  lebih  yang  memperjuangkan hak-haknya  masing-masing.  Didalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, harus  melihat  dulu  apakah  prosedur penyelesaian  sengketa  di  pengadilan agama  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah. Biasanya kalau sengketa berbasis syariah  prosedurnya  harus  berdasarkan syariah juga. Pengadilan agama juga harus melaksanakan prosedur sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR RUJUKAN
Aripin,H.  Zaenal.  (2012). 130  Tahun Peradilan  Agama  dari  Serambi Mesjid  ke  Serambi  Dunia,  Dirjen Badilag  Mahkamah  Agung  R.I .
Jakarta.
Rosidah,  N.,  &  Zaidah,  L.  M.  (2020).
Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian
Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS). TAWAZUN:  Journal of Sharia Economic Law , 3 (1), 16. Sufiarina,  S.  (2017).  Urgensi  Pengadilan
Agama Sebagai Penyelesai
Sengketa  Ekonomi  Syariah. Jurnal Hukum  &  Pembangunan , 43 (2), 204-222.