## HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT. CTPI:
STUDI PUTUSAN KASASI M.A.R.I.
NOMOR 862 K/Pdt/2013
Rahmadi 1 ,  Noor Hafidah 2 , Djumadi 3
1 Kejaksaan Negeri Marabahan E-Mail : madi250828@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail : hafidahnoorfhunlam@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail :

## Abstrak :
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  dan  memberikan  argumentasi  hukum  mengenai  tepat tidaknya putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan dan menyatakan tidak sah RUPSLB PT. CTPI 18 Maret 2005. Selain itu, diidentifikasi juga pihak yang harus bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan dari ketidakabsahan RUPSLB tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal (doctrinal research). Pendekatan yang digunakan merupakan gabungan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian  ini  bersifat  preskriptif  dalam  rangka  legal  problem  solving  terhadap permasalahan  sengketa kepemilikan saham PT. CTPI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 memang tidak sah, dengan pertimbangan: 1)  Terdapat  pelanggaran  prosedur  batas  waktu  pemanggilan  RUPS  maupun  perihal  penyerahan undangan,  sehingga  pengambilan  keputusan  RUPS  tidak  dihadiri  seluruh  pemegang  saham  yang mewakili  saham  dengan  hak  suara  sah  dan  tidak  disetujui  dengan  suara  bulat  [Pasal  69  ayat  (6)  UU 1/1995];    2)  RUPS  diselenggarakan  oleh  Direksi  PT.  CTPI  yang  telah  diberhentikan  berdasarkan RUPSLB 17 Maret 2005; 3) Adanya pemblokiran akses SABH secara melawan hukum. Ketidakabsahan RUPSLB tersebut berimplikasi pada status kepemilikan saham PT. BKB di PT. CTPI menjadi tidak sah, termasuk  pemindahan  sahamnya  kepada  PT.  MNC,  Tbk.  Pihak  yang  patut  bertanggung  jawab  atas kerugian  Para  Penggugat  adalah:  1)  Direksi  PT.  BKB,  atas  dasar  tidak  hati-hati  atau  sembrono (carelessly) melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, sehingga tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (onwettig, unlawful) yang dikategori sebagai PMH;  2) PT. BKB sendiri yang telah dinyatakan Pengadilan melakukan PMH atau; 3) Direksi PT. CTPI yang menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 maupun Direksi yang menyelenggarakan RUPS pemindahan saham PT. CTPI kepada PT. MNC, Tbk.
Kata kunci: Arbitrase,   RUPS,   Perbuatan  Melawan  Hukum,   Kerugian,  dan Tanggung Jawab.

## PENDAHULUAN
Kisruh perebutan kepemilikan saham PT.  CTPI  (Televisi  Pendidikan  Indonesia) yang  kini  sudah  berganti  nama  menjadi MNC  TV  sudah  berlangsung  sejak  lama. Diawali  dari  kesepakatan  investasi  yang
dituangkan  dalam  bentuk  “ Investment Agreement ” tanggal 23 Agustus 2002 antara PT.  Berkah  Karya  Bersama  (PT.  BKB) sebagai  investor  yang  diwakili  oleh  Hary Tanoesoedibjo  berdasarkan  kuasa  dari  Tuan Jiohan  Sebastian  selaku  Direktur  PT.  BKB
dengan  Siti  Hardiyanti  Rukmana  yang bertindak  atas  nama  diri  sendiri  sekaligus mewakili  pemegang  saham  PT.  CTPI lainnya. 1
Berdasarkan Investment  Agreement , PT.  BKB  akan  melakukan  pembiayaan  dan restrukturisasi utang-utang PT. CTPI dengan nilai maksimal US$ 55,000,000.00. Dana itu digunakan untuk penyertaan modal sejumlah
US$ 25,000,000.00. Sisanya US$ 30,000,000.00
dialokasikan untuk
pembiayaan  utang (refinancing) /akuisisi. 2
Apabila dilaksanakan tindakan-tindakan tersebut,  PT.  BKB  diberikan  hak  atas  75 persen  saham  dari  total  saham  PT.  CTPI dengan cara penerbitan saham baru/dilusi. 3
Sebagai  implementasi investment agreement ,  pada  tanggal  3  Juni  2003 diberikanlah  kuasa  yang  tidak  dapat  ditarik
1 Vide putusan kasasi Nomor 862 K/Pdt/2013, tanggal 2 Oktober 2013, hlm. 25.
2 Ibid ., hlm. 16.
3 Dilusi  saham  adalah  penurunan  dalam  porsi kepemilikan  pemegang  saham  yang  sudah  ada sebagai  hasil  dari  penerbitan  saham  baru.  Lihat http://kamusbisnis.com/arti/dilusi . Diakses pada tanggal  25  Februari  2015.  Ilustrasi  mengenai  dilusi saham dapat digambarkan sebagai berikut: anggaplah sebuah bisnis sederhana yang memiliki 10 pemegang saham,  setiap  orang  mempunyai  satu  lembar  saham atau  10  persen  perusahaan.  Jika  setiap  investor menerima  hak  suara  ( voting )  untuk  setiap  keputusan perusahaan  berdasarkan  kepemilikan  saham,  maka masing-masing  pemegang  saham  mempunyai  10 persen  control  terhadap  kebijakan  perusahaan. Misalnya, perusahaan tersebut menerbitkan 10 saham baru  dan  semua  saham  baru  itu  dibeli  oleh  satu investor, maka akan ada 20 total saham  beredar, dan investor  baru  tadi  memiliki  50  persen  perusahaan, sedangkan  masing-masing  investor  awal  kini  hanya memiliki  5  persen  perusahaan  (1  dari  20  saham beredar),  karena  kepemilikan  mereka  telah  terdilusi oleh saham baru.
Lihat
http://www.ipotnews.com/article/bahaya_dilusi_saha m . Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.
atau dicabut ( irrevocable power of attorney ) dari para pemegang saham PT. CTPI kepada PT.  BKB. 4 Isi  dari  surat  kuasa  pada pokoknya  memberikan  kuasa  kepada  PT. BKB untuk memanggil dan/atau menghadiri setiap  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar Biasa  (RUPSLB)  PT.  CTPI  dengan  agenda: 1)  Persetujuan  atas  perubahan  susunan Direksi  dan  Dewan  Komisaris  dari  PT. CTPI;    2)  Persetujuan  atas  perubahan anggaran  dasar  PT.  CTPI;    3)  Persetujuan atas  kenaikan  modal  dasar,  modal  yang dikeluarkan  dan  modal  yang  ditempatkan pada PT. CTPI;  4) Lain-lain. 5
Surat kuasa itulah yang menjadi awal mula  terjadinya  sengketa.  Dengan  berbekal surat  kuasa  tanggal  3  Juni  2003,  PT.  BKB memanggil  seluruh  pemegang  saham  PT. CTPI  untuk  menyelenggarakan  RUPSLB yang  dijadwalkan  pada  tanggal  18  Maret 2005.  Undangan  RUPSLB  tidak  ditujukan kepada  para  pemegang  saham  secara langsung,  melainkan  dialamatkan  kepada PT. BKB yang dalam undangan dicantumkan  sebagai  penerima  kuasa  para pemegang  saham. 6 Hanya  satu  pemegang saham  yang  menerima  undangan  secara langsung,  yakni  Nyonya  Niken  Vijayanti. 7
Menurut pihak mbak Tutut, kalaupun pernah ada surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003, akan
4 Putusan kasasi Nomor 862. Loc.Cit .
5 Ibid ., hlm. 44—45.
6 Ibid ., hlm. 7.
7 Surat  undangan  RUPSLB  dari  PT.  CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005.
tetapi  melalui  surat  tanggal  16  Maret  2005, para pemegang saham menegaskan dan telah menarik  kembali/mencabut  surat  kuasa ( power  of  attorney )  tertanggal  3  Juni  2003 terhitung sejak tanggal surat. 8
Meskipun  demikian,  RUPSLB  tetap dilaksanakan  pada  tanggal  18  Maret  2005, yang  diselenggarakan  oleh  mantan  Direksi yang telah diberhentikan berdasarkan RUPSLB  17  Maret  2005  terhitung  sejak tanggal  diputuskan. 9 Perlu  diketahui,  sehari sebelum  diselenggarakannya  RUPSLB  18 Maret  2005,  mbak  Tutut  bersama  seluruh pemegang  saham  lainnya  telah  mengadakan RUPSLB  tertanggal  17  Maret  2005  dengan suara  sah  411,7  juta  suara.  Hasil  RUPSLB itu  merombak  jajaran  Direksi  dan  Dewan Komisaris  PT.  CTPI.  Data  perubahan anggaran  dasar  itu,  kemudian  dilaporkan  ke Menteri  Hukum  dan  HAM  melalui  Sistem Administrasi  Badan  Hukum  (Sisminbakum atau  sekarang  populer  disingkat  SABH) pada  hari  itu  juga,  akan  tetapi  fasilitas SABH tidak dapat diakses, karena disinyalir adanya pemblokiran yang disengaja dilakukan  oleh  pihak  Hary  Tanoesoedibjo, sehingga anggaran dasar sebagaimana RUPSLB  17  Maret  2005  tidak  dapat dimasukan. Sebaliknya, anggaran dasar hasil
8 Putusan kasasi Nomor 862. Loc.Cit . 9 Ibid.
RUPSLB 18 Maret 2005 versi PT. BKB bisa diproses melalui SABH. 10
RUPSLB  18  Maret  2005  yang diselenggarakan  PT.  BKB  memutuskan  dua hal:
Persetujuan tentang cara penyelesaian transaksi  antara  Penggugat  I  secara  pribadi (yang dalam RUPSLB tersebut diwakili oleh Tergugat  I)  dengan  Tergugat  I  itu  sendiri. Keputusan  tersebut  kemudian  dituangkan dalam  Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat Nomor  16  tanggal  18  Maret  2005  yang dibuat  di  hadapan  Notaris  Bambang Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV). Persetujuan  perubahan  pengurus  Turut Tergugat  I  (yang  telah  sah  diubah  menurut hukum  dengan  keputusan  RUPSLB  17 Maret  2005).  Keputusan  tersebut  kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan  Rapat  Nomor  17  tanggal  18 Maret  2005  yang  dibuat  oleh  Bambang Wiweko,  S.H.,  M.H.  (Turut  Tergugat  IV), Notaris di Jakarta.
RUPSLB  tersebut  mengakibatkan kepemilikan  saham  mbak  Tutut  yang tadinya  100  persen  terdilusi  hingga  tinggal 25  persen.  Tindakan  PT.  BKB  yang menggelar  RUPSLB  tersebut  dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga  mbak  Tutut  bersama  PT.  Tridan Satriaputra  Indonesia,  PT.  Citra  Lamtoro
10 Upaya  Cendana  Merebut  Kembai  TPI. http://hukumonline.com/berita/baca.  Diakses  pada tanggal 25 Februari 2015.
Persada,  dan  Yayasan  Purna  Bakti  Pertiwi selaku pemegang saham PT. CTPI (selanjutnya disebut Para Penggugat) melayangkan  gugatan  terhadap  PT.  BKB (Tergugat I), PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat  II),  dan  Turut  Tergugat  lainnya yang salah satunya adalah PT. CTPI  sendiri (selanjutnya  disebut  Para  Tergugat)  kepada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan registrasi  perkara  Nomor  10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. Perkara tersebut dikabulkan sebagian  oleh  majelis  hakim,  namun  pihak Hary Tanoesoedibjo (PT. BKB) mengajukan upaya  banding  dengan  registrasi  perkara Nomor  629/PDT/2011/PT  DKI.  Hasilnya, Pengadilan  Tinggi  membatalkan  putusan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah  Agung  melalui  putusan
Nomor 862 K/Pdt/2013 mengabulkan tuntutan  Para  Penggugat,  kecuali  tuntutan ganti  rugi  karena  tidak  disertai  perincian jelas  dan  tidak  didukung  bukti  yang  cukup, sehingga  tuntutan  ganti  rugi  dinyatakan tidak  dapat  diterima. 11 Amar  penting  dari putusan tersebut antara lain:
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menyatakan  sah  dan  sesuai  dengan  hukum keputusan  RUPS   PT.  CTPI  tanggal   17 Maret 2005;
Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala
11 Ibid ., hlm. 94.
perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPSLB tanggal  18 Maret  2005  dan  Keputusan  RUPSLB seterusnya  yang  diselenggarakan  oleh  PT. BKB.
Dengan  dinyatakan  tidak  sah  dan tidak  mengikat  segala  akibat  hukum  dari RUPSLB  versi  PT.  BKB,  maka  terdapat hubungan kausalitas:
Dengan  sendirinya  PT.  BKB  bukan  pemilik sah atas saham PT. CTPI;
Karena dinyatakan telah melakukan Perbuatan  Melawan  Hukum,  maka  sesuai Pasal  1365  KUH  Perdata,  diwajibkan terhadap orang  yang menimbulkan kerugian itu  karena  kesalahannya  untuk  mengganti kerugian.
Mengacu  Pasal  1365  KUH  Perdata, mestinya  Tergugat  I  (PT.  BKB)  harus mengganti  rugi.  Kenyataannya,  Mahkamah Agung  tidak  mengabulkan  tuntutan  ganti rugi  tersebut.  Untuk  itulah  penulis  tertarik mengangkat permasalahan ini dan mengkajinya  lebih  lanjut  guna  melakukan “penemuan  hukum”  dan  menguji  putusan hakim dari perspektif akademikus.

## PEMBAHASAN
Penerapan  Hukum  Putusan  Mahkamah Agung  dalam  Menyatakan  Tidak  Sah RUPSLB
PT. CTPI
yang di Selenggarakan oleh PT. BKB Tuntutan  hak  berupa  perkara contentieus maupun voluntair pada dasarnya  adalah  wewenang  Pengadilan Negeri, kecuali ada undang-undang
menentukan  lain. Wewenang  ini  disebut wewenang  kompetensi  absolut  Pengadilan Negeri. 12
M. Yahya Harahap memberikan ciri- ciri perkara yang disebut berbentuk kontentiosa: 13 berupa  sengketa  atau  perkara yang bersifat partai ( party );
ada  pihak  Penggugat  dan  pihak  Tergugat; serta proses  pemeriksaannya  berlangsung  secara kontradiktor  ( contradictoir ),  yakni  pihak Penggugat  dan  Tergugat  mempunyai  hak untuk  sanggah  menyanggah  berdasarkan asas audi alteram partem .
Adapun  perkara  yang  berbentuk voluntair adalah perkara berbentuk “permohonan” yang mengandung pengertian dan syarat sebagai berikut: 14 pemohon mengajukan permintaan ke Pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai  kedudukan  tertentu  terhadap keadaan tertentu;
tidak  mengandung  sengketa  dengan  pihak lain,  oleh  karena  itu  tidak  ada  pihak  yang digugat  dan  pemeriksaannya  berbentuk ex parte ;
putusan voluntair bersifat  deklarator  hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri  pemohon  sendiri.  Itu  sebabnya  perkara
12 Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata  Indonesia .  Edisi  VI.  Cet.I.  Yogyakarta: Liberty, hlm. 77—78.
13 M.  Yahya  Harahap.  2005. Ruang  Lingkup Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata .  Edisi  II.
Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14. 14 Ibid ., hlm. 15.
voluntair tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.
Terdapat  ketentuan  undang-undang yang  menutup  keran  penyelesaian  sengketa perdata  ke  Pengadilan,  khususnya  terhadap para  pihak  yang  telah  sepakat  dan  terikat perjanjian  arbitrase  sebagaimana  ditentukan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Perjanjian  arbitrase erat kaitannya dengan kompetensi Pengadilan. Sehubungan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan masalah pengaplikasian kompetensi Pengadilan: 15
Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim  yang  secara  absolut  tidak  wenang memeriksa  perkara  tersebut  hakim  harus menyatakan  dirinya  tidak  wenang  secara ex officio untuk  memeriksanya,  dan  tidak tergantung  pada  ada  atau  tidaknya  eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu. Setiap  saat  selama  persidangan  berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak wenang  memeriksa  perkara  tersebut  (pasal 132 Rv, 134 HIR, 160 Rbg).
Menurut  Pasal  3  UU  30/1999 “Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal  11  UU  30/1999  yang  pada  pokoknya menyatakan  para  pihak  tidak  berhak mengajukan sengketa ke Pengadilan  apabila telah  terikat  perjanjian  arbitrase  dan
15 Sudikno  Mertokusumo. Hukum  Acara Perdata Indonesia. Op.Cit ., hlm. 80.
Pengadilan  Negeri  wajib  menolak  perkara tersebut, kecuali undang-undang ini menetapkan  lain.  Ketentuan  Pasal  3  UU 30/1999  diberikan  batasannya  sekaligus diberikan pula pengecualiannya sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  5  UU 30/1999  demi  menjamin  adanya  kepastian hukum, akan tetapi Pasal 5 ini tidak memuat penjelasan  autentik  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan:  (1)  sengketa  dibidang perdagangan;  dan  (2)  hak  yang  menurut hukum  dan  peraturan  perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.  Begitu  pula  pengecualiannya yang  terdapat  pada  ayat  (2)  mengenai sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan melalui  arbitrase,  khususnya  pengertian tentang “sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian”. Ketidakjelasan pengertian dan konsep yang terkandung didalam Pasal 5 ini sangat berpotensi menimbulkan multi tafsir.
Pasal  5  ayat  (1)  UU  30/1999 memang  tidak  memberikan  penjelasan tentang  pengertian  “perdagangan”,  namun masih beruntung pembentuk undang-undang tidak melupakan untuk memberikan batasan atau  ruang  lingkup  “hukum  perdagangan”. Sayangnya  pembatasannya  tidak  dimuat pada batang tubuh undang-undang, melainkan  didalam  penjelasan  Pasal  66 huruf  (b)  UU  30/1999,  yang  menjelaskan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan  antara  lain  di  bidang: perniagaan; perbankan; keuangan;
penanaman  modal;  industri;  dan  hak kekayaan intelektual.
Untuk  memahami  definisi  sengketa perdagangan,  tidak  salahnya  penulis  kutip tulisan H.M.N. Purwosudjipto yang mengatakan  hukum  dagang  itu  terletak dalam lapangan hukum perikatan, khususnya  yang  timbul  dari  lapangan perusahaan.  Perikatan  itu  bersumber  dari perjanjian dan dari undang-undang. 16
yang  bersumber  dari  perjanjian  misalnya: pengangkutan, asuransi, jual-beli perusahaan, makelar, komisioner, wesel, cek dan lain-lain;
yang bersumber dari undang-undang misalnya: tubrukan kapal, dan lain-lain.
Dengan  demikian,  hemat  penulis yang dimaksud dengan sengketa perdagangan  adalah  sengketa  yang  muncul sebagai  akibat adanya  pelanggaran  terhadap perjanjian  maupun  terhadap  undang-undang yang  berkenaan  dengan  kegiatan  ekonomi, khususnya  jual-beli  dalam  rangka  mencari keuntungan.
Sementara itu, pengertian “hak yang menurut  hukum  dikuasai  sepenuhnya  oleh pihak”,  dapat  diartikan  sebagai  hak  yang penguasaan  sepenuhnya  ditentukan  oleh pihak  itu  sendiri  tanpa  ada  ketergantungan dengan  pihak  ketiga  ataupun  dibawah kekuasaan  publik.  Hak-hak  semacam  ini seperti  hak  kebendaan  dan  hak-hak  yang
16 H.M.N.  Purwosutjipto.  1988. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I . Cet. VII. Jakarta: Djambatan, hlm. 5.
berasal  dari  perikatan  yang  bersumber  pada perjanjian.  Mengenai  “sengketa  yang  tidak dapat  diadakan  perdamaian”  adalah  setiap sengketa  yang  muatan  materinya  tidak memenuhi  ketentuan  Pasal  1851  KUH Perdata.  Syarat  perjanjian  perdamaian  ini menurut Pasal 1852 KUH Perdata dilakukan dengan cara seseorang mempunyai kekuasaan  untuk  melepaskan  haknya  atas hal-hal  yang termaktub didalam perdamaian itu. Dengan demikian, segala sengketa yang tidak  termasuk  bidang  itu  tidak  dapat diselesaikan melalui arbitrase.
Berpedoman  Pasal  5  ayat  (1) dihubungkan  dengan  penjelasan  Pasal  66 huruf  b  UU  30/1999,  kemudian  ditarik kembali  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)  UU 30/1999,  maka  menurut  Rachmadi  Usman apabila ketentuan tersebut ditafsirkan secara argumentum  a  contrario berarti  objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. 17 Pasal 5 UU 30/1999 ini  senafas  dengan  ketentuan  Reglement  of Rechtvordering (Rv) yang menyatakan tidak semua perselisihan dapat diserahkan penyelesaiannya  kepada  seorang  wasit. Hanya  hak-hak  subjektif  yang  sepenuhnya
dapat  dikuasai  oleh  para  pihak  saja  [Rv pasal 615 (ayat) 1]. 18 Dalam Pasal 13.2. Investment
Agreement dinyatakan bahwa segala sengketa  yang  timbul  antara  para  pihak, akan  diselesaikan  melalui  musyawarah. Kemudian  menurut  Pasal  13.3.  apabila sengketa  tidak  dapat  diselesaikan  secara musyawarah,  harus  diselesaikan  melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan BANI.  Di Pasal 13.4.  ditegaskan  yang  dimaksud klausula  arbitase  adalah  sesuai  pengertian UU  30/1999  dan  tidak  dapat  dicabut  serta mengikat para pihak.
Menurut  penulis,  masalah  penerapan hukum dalam sengketa PT. CTPI berhubungan  erat  dengan  penafsiran  tanpa menutup  ruang  adanya  kemungkinan  norma yang  kabur  ( vage  normen ).  Dalam  hal  ini peranan  penafsiran  terhadap  bahasa  yang terkandung  didalam  rumusan  pasal-pasal investment  agreement maupun  bahasa  yang terangkai  dalam  rumusan  pasal  Perbuatan Melawan  Hukum  eks  Pasal  1365  KUH Perdata  perlu  dielaborasi,  karena  seperti pernyataan Bruggink “kegiatan mempelajari hukum itu memang lebih banyak merupakan usaha  untuk  menguasai  bahasa  hukum. Didalam bahasa hukum itulah bermukimnya cara  berpikir  yuridik”. 19 Mengelaborasi
18 I.G.  Rai  Widjaya.  2004. Merancang  Suatu Kontrak  (Contract  Drafting) .  Edisi  Revisi.  Cet.  III. Bekasi: Kesaint Blanc, hlm. 123.
19 J.J.H.  Bruggink,  1999. Refleksi  Tentang Hukum , diterjemahkan  oleh  Arief  Shidarta .  Cet.  II. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.
bahasa  yang  penulis  maksud  tidak  sekedar mengetahui arti tiap kata dalam rumusannya. Kata-kata  yang  terjalin  dalam  rangkaian kalimat  itu  harus  dicari  hubungannya  satu sama  lain  melalui  suatu  penalaran  agar pokok  pikiran  yang  terkandung  didalamnya dapat dipahami dengan baik.
Sengketa yang diajukan Para Penggugat adalah sengketa Perbuatan Melawan  Hukum.  Sifat  Perbuatan  Melawan Hukum  itu  sendiri  eks  Pasal  1365  KUH Perdata adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan, dan/atau kesusilaan, bukan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Penyelenggaraan  RUPSLB  adalah  hak pemegang  saham,  hak  mana  sifatnya  bukan kebendaan,  melainkan  hak  berupa privilege dan  berupa  kewenangan  untuk  bertindak dalam  rangka  menentukan  arah  kebijakan perusahaan. Penyelesaian terhadap pelanggaran  berupa  Perbuatan  Melawan Hukum in  casu pelanggaran  mengenai mekanisme  dan  prosedur  penyelenggaraan RUPSLB  tidak  dapat  diselesaikan  secara perdamaian,  karena  sifat  pelanggarannya tidak  berhubungan  dengan  objek  barang yang  dapat  diserahkan,  dijanjikan  atau ditahan guna mengakhiri suatu perkara yang sedang  bergantung  atau  pun  mencegah timbulnya  suatu  perkara  seperti  dimaksud Pasal 1851 KUH Perdata. Dengan demikian, tindakan Para Penggugat bukanlah wanprestasi  terhadap  perjanjian  arbitrase,
karena  substansi  materi  perkara  yang diajukan  ke  Pengadilan  tidak  termasuk dalam  lingkup  Pasal  5  UU  30/1999. Perjanjian  arbitrase  tetap  berlaku  dan mengikat  para  pihak  jika  nanti  muncul  lagi sengketa  yang  berhubungan  dengan  materi Pasal 5 UU 30/1999.
Didalam  persidangan  Para  Tergugat menyatakan  surat  kuasa  dan  RUPSLB  18
Maret 2005 merupakan
pelaksanaan/perjanjian turunan/ accessoir dari investment agreement sebagai perjanjian  pokok  dan  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari investment  agreement ,  sehingga  surat  kuasa ini  tidak  bisa  dicabut  atau  ditarik  kembali (irrevocable) . 20 Secara  umum  pengertian kuasa  termaktub  didalam  Pasal  1792  KUH Perdata.  Sifat  perjanjian  kuasa  ini  adalah konsensual dalam arti: 21
bersifat  partai  yang  terdiri  dari  pemberi dan penerima kuasa;
dituangkan  dalam  perjanjian  pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan  diantara  mereka  (kedua  belah pihak);
Oleh  karena  itu,  pemberian  kuasa  harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
Menurut  Pasal  1973  KUH  Perdata, pemberian  kuasa  dapat  dilakukan  secara diam-diam  dengan  formalitas  bebas  dan
20 Putusan Kasasi No. 862. Op.Cit ., hlm. 17.
21 M.  Yahya  Harahap.  2008. Hukum  Acara Perdata . Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.
mengikat  sah  pada  detik  kesepakatan (bersifat  konsensual).  Pemberian  kuasa menerbitkan perwakilan, yaitu adanya seseorang  yang  mewakili  orang  lain  untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 22
Adanya  kesepakatan  ini  menunjukkan  sifat pemberian kuasa yang tiada lain merupakan bentuk  khusus  dari  perjanjian  yang  diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata.
Dikarenakan  bagian  dari  perjanjian,  maka pemberian  kuasa  juga  terikat  dengan  asas- asas yang terkandung didalam pembentukan perjanjian.
Mengacu ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata,  Gunawan  Widjaya  menyimpulkan pasal tersebut sebagai berikut: 23
(1) Lastgeving atau pemberian kuasa adalah  suatu  perjanjian  konsensuil,  yang tidak  terikat  dengan  suatu  bentuk  formil tertentu;
(2) Suatu  pemberian  kuasa  baru  berlaku dan mengikat manakala telah ada penerimaan oleh penerima kuasa atas suatu kuasa yang ditawarkan oleh pemberi kuasa; (3) Penerimaan  kuasa  dapat  terjadi  dengan suatu  bukti  penerimaan  yang  secara  tegas menyatakan  kehendaknya  untuk  menerima kuasa  tersebut  dan  melaksanakan  kuasa yang  diberikan;  maupun  secara  langsung melaksanakan  kuasa  yang  ditawarkan
22 I.G.  Rai  Widjaya. Merancang  Suatu Kontrak (Contract Drafting) . Op.Cit ., hlm. 86.
23 Gunawan  Widjaja.  2004. Aspek  Hukum Dalam  Bisnis:  Pemilikan,  Pengurusan,  Perwakilan, dan  Pemberian  Kuasa ( dalam  Sudut  Pandang  KUH Perdata ). Jakarta: Kencana, hlm. 174—175.
tersebut.  Konteks  yang  terakhir  ini  oleh KUH Perdata, dinyatakan sebagai penerimaan kuasa secara diam-diam. Adakalanya isi perjanjian mengandung kalimat ambiguitas atau memuat frasa yang dubius. Sudikno Mertokusumo  mensinyalir  “baik  undang- undang atau perjanjian memerlukan penafsiran atau penjelasan karena seringkali tidak jelas atau tidak lengkap”. 24 Penafsiran dilakukan  guna  memperjelas  ada  tidaknya pelanggaran  oleh  salah  satu  pihak  yang muaranya  untuk  menerapkan  hukumnya secara  tepat.  Penerapan  hukum  dimaksud disini  adalah  penerapan  undang-undang, sebab  pelanggaran  terhadap  isi  perjanjian maupun pelanggaran dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum, keduanya tidak akan  terlepas  dari  undang-undang  yang umumnya  diatur  dalam  KUH  Perdata. Hanya saja, khusus pelanggaran isi perjanjian,  KUH  Perdata  bersifat  hukum pelengkap  (bersifat  mengatur)  yang  baru diterapkan  jika  isi  perjanjiannya  kurang lengkap  atau  terdapat  penyimpangan  asas hukum didalam perjanjian tersebut. Menurut Herlien Budiono, peraturan bersifat mengatur  diberlakukan  dalam  arti  negatif (bergantung keinginan para pihak), sedangkan  peraturan  bersifat  memaksa diberlakukan  dalam  arti  positif  yang  tidak bergantung  dari  keinginan  para  pihak,
24 Sudikno  Mertokusumo. Bab-Bab  Tentang Penemuan  Hukum . Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, hlm. 14.
melainkan  memang  sudah  ditentukan  dalam undang-undang  dan  sifatnya  mengharuskan ataupun menggariskan suatu larangan. 25
Berkaitkan  dengan  pemberian  kuasa untuk  menghadiri  dan  memberikan  suara dalam RUPS, menurut Pasal 85 ayat (5) UU 40/2007,  pemberian  kuasa  oleh  pemegang saham berakhir jika pemberi kuasa melaksanakan  sendiri  isi  kuasa  tersebut sebelum  penerima  kuasa  melaksanakannya. Dengan kata lain, pemberian kuasa itu telah gugur  dan  tidak  berlaku  lagi.  Ketentuan  ini tidak dapat disimpangi dikarenakan rumusannya  bersifat  memaksa  ( dwingend recht ).  Keberlakuan  Pasal  85  UU  40/2007 sifatnya mengharuskan dengan menggariskan  suatu  ketentuan  yang  bersifat tetap  dan  tidak  dapat  lagi  disimpangi  atas dasar keinginan para pihak.
Ditilik  dari  sudut  pandang  Pasal 1814 KUH Perdata, pencabutan kuasa secara sepihak adalah hak si pemberi kuasa, bahkan ia  dapat  memaksa  pemegang  kuasa  untuk mengembalikan  kuasa  itu,  namun  harus disertai  dengan  alasan  pencabutannya. Keleluasaan  mencabut  kuasa  secara  sepihak menurut  penulis  sangat  logis,  mengingat kehendak memberikan kuasa datangnya juga sepihak dari pemberi kuasa dan hanya untuk urusan  pemberi  kuasa.  Dalam  hal  ini, menerima  ataupun  menolak  kuasa  tidak akan  merugikan  calon  penerima  kuasa.  Jika
25 Herlien  Budiono.  2013. Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan:  Buku Kedua . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 113.
ia  menerima,  sejak  saat  itulah  terjadi kesepakatan  dan  penerima  kuasa  menjadi terikat untuk melaksanakan/memenuhi segala urusan yang termuat dalam pemberian kuasa tersebut.
Pasal  1816  KUH  Perdata  juga  ada menyinggung  tentang  pencabutan  kuasa, meskipun tidak secara tegas. Isinya berbicara  tentang  pengangkatan  kuasa  baru untuk  urusan  sama  yang  menyebabkan kuasa pertama ditarik secara otomatis. Pasal tersebut  dapat  di  interpretasikan  secara ekstensif.  Jika  maknanya  diperluas,  maka tertariknya  kuasa  pertama  secara  otomatis tidak hanya dalam kondisi si pemberi kuasa menunjuk  kuasa  baru,  namun  juga  berlaku terhadap  si  pemberi  kuasa  itu  sendiri. Maksudnya  adalah  pemberi  kuasa  pada dasarnya  dapat  mengakhiri  suatu  kuasa dengan  cara  ia  sendiri  yang  melakukan urusan tersebut tanpa perlu menunjuk kuasa baru.  Dalam  hal  ini,  kuasa  yang  telah diberikannya  akan  ditarik  secara  otomatis, dengan  syarat  sepanjang  urusan  yang dilakukan  sendiri  oleh  pemberi  kuasa  itu adalah  urusan  yang  sama  dengan  urusan yang  sebelumnya  dikuasakannya  kepada orang  lain.  Rasionya  adalah, menunjuk atau mengangkat  kuasa  baru  saja  diperbolehkan yang  tentunya  tetap  untuk  kepentingan pemberi kuasa, apalagi dalam hal si pemberi kuasa melakukan sendiri urusannya. Dengan demikian,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa pencabutan  kuasa  secara  sepihak  tidak
menyalahi aturan. Pemberian kuasa memang merupakan  bagian  dari  perjanjian,  namun secara  konseptual  pemberian  kuasa  itu adalah  tindakan  hukum  sepihak  (perjanjian sepihak), sehingga pencabutannya pun dapat dilakukan secara sepihak juga.
Baik RUPS tahunan maupun RUPSLB,  keduanya  diselenggarakan  oleh Direksi  [Pasal  66  ayat  (1)  UU  1/1995  atau Pasal  79  ayat  (1)  UU  40/2007].  Perbedaan kedua  RUPS  tersebut  menurut  Rudhi Prasetya  hanya  terletak  pada  acara  (agenda) rapatnya. Dalam RUPS biasa, yang dibicarakan/dibahas adalah mengenai pertanggungjawaban  tahunan  Direksi  dan Komisaris,  khususnya  bertalian  dengan neraca  untung  rugi  perusahaan.  Adapun RUPSLB agendanya selain masalah pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris. RUPSLB  ini  dapat  diadakan  setiap  waktu sesuai kebutuhan Perseroan. 26
Pada penyelenggaraan  RUPS  terdapat  hak  hadir dan  bersuara  pada  diri  setiap  pemegang saham  yang  merupakan  bagian  dari  fungsi pemilikan  saham  itu  sendiri.  Disatu  pihak disebut beleggingsfunctie ,  dimana  saham berfungsi  sebagai  sarana  penanaman modal. Dilain  pihak  disebut zeggenshapsfunctie , yakni  fungsi  hak  suara  atau  ikut  bersuara, yang  dari  hak  suara  itu,  pemegang  saham
26 Rudy  Prasetya.  2011. Perseroan  Terbatas Teori dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.
dapat turut menentukan jalannya perusahaan melalui RUPS. 27 Terlepas dari ketentuan penyelenggaraan  RUPS,  secara  hukum Tergugat I memang tidak dapat menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni: 28
Pernyataan  eksepsi  tersebut  sangat jelas menggambarkan kewenangan Tergugat I  (PT.  BKB)  selaku  penerima  kuasa  untuk bertindak  mewakili  Penggugat I  hanya dalam  kapasitasnya  sebagai  pemegang saham  yang  disebutkan  diatas.  Sementara diketahui,  para  pemegang  saham  Turut Tergugat I (PT. CTPI) tidak hanya 4 (empat) pihak  diatas.  Masih  ada  2  (dua)  pihak lainnya,  yakni  Ny.  Niken  Vijayanti  pemilik 3.150.000  lembar  saham  dan  Tn.  Mohamad Jarman pemilik 780.000 lembar saham pada PT.  CTPI  yang  notabene  juga  memiliki hak suara.  Berdasarkan fundamentum  petendi , undangan  RUPSLB  tidak  ditujukan  kepada para  pemegang  saham  secara  langsung, melainkan  dialamatkan  kepada  PT.  BKB yang  dalam  undangan  tersebut  dicantumkan sebagai  penerima  kuasa  para  pemegang saham. 29 Hanya  satu  pemegang  saham  yang menerima  undangan  secara  langsung,  yaitu
27 Nindyo  Pramono.2013. Hukum  PT  Go Public dan Pasar Modal . Yogyakarta:Andi, hlm. 110. 28 Thio Yonatan. 2011. “Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)”. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 113.
29 Ibid ., hlm. 7.
Nyonya Niken Vijayanti. 30
Cara pemanggilannya pun telah menyalahi ketentuan  Pasal  20  ayat  (2)  anggaran  dasar PT.  CTPI.  Seharusnya  jangka  waktu pemanggilan rapat hanya dapat dipersingkat paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sebelumnya dalam  hal  mendesak,  faktanya  kenyataan yang terjadi tidak demikian. 31
Dari  sisi  pelaksanaan,  RUPSLB tersebut  telah  menyalahi  mekanisme  dan prosedur  batas  waktu  pemanggilan  maupun perihal  penyerahan  undangan.  Dengan demikian,  RUPSLB  18  Maret  2005  dapat dikatakan  tidak  sah  dikarenakan  menurut ketentuan Pasal 69 ayat (6) UU 1/1995 atau Pasal  82  ayat  (5)  UU  40/2007,  keputusan RUPS  baru  dianggap  sah  jika  memenuhi  2 (dua)  syarat,  yakni:  1)  dihadiri  oleh  seluruh pemegang  saham  yang  mewakili  saham dengan hak suara yang sah; dan 2) disetujui dengan  suara  bulat.  Kedua  syarat  tersebut bersifat kumulatif.
Judex  factie Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  mempertimbangkan  materi perkara a  quo sebagai  Perbuatan  Melawan Hukum,  sehingga  tidak  tunduk  pada klausul/perjanjian arbitrase dalam Investment Agreement sebagaimana
pertimbangan  hukum  alinea  3  halaman  192 putusan sela: 32
30 Surat  undangan  RUPSLB  dari  PT.  CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025  – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005.
31 Putusan kasasi Nomor 862. Loc . Cit . 32 Ibid ., hlm. 87.
Menurut  pengamatan  penulis,  baik judex factie maupun judex jurist telah benar- benar  secara  obyektif  mendalami  duduknya perkara,  yang  pada  akhirnya  menemukan hukumnya  dengan  menyatakan  sengketa  ini bukan  sengketa  wanprestasi,  melainkan sengketa Perbuatan Melawan Hukum. Lagipula  Pasal  178  ayat  (1)  HIR  dan  Pasal 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Ketentuan ini diformulasikan  kembali  didalam  rumusan Pasal 52 UU 14/1985 yang berbunyi “dalam mengambil  putusan,  Mahkamah  Agung tidak  terikat  pada  alasan-alasan  yang diajukan  oleh  pemohon  kasasi  dan  dapat memakai alasan-alasan hukum lain”.
Chatamarrasjid  menyebutkan  bahwa pada  Perbuatan  Melawan  Hukum  harus selalu  ada  unsur  pelanggaran  terhadap kewajiban  yang  harus  dipenuhi  terhadap Penuntut/Penggugat, dan pelanggaran tersebut  timbul  dari  kewajiban  menurut hukum,  dan  tidak  semata-mata  karena perjanjian  para  pihak. 33 Semua  perbuatan Para  Tergugat,  baik  disengaja  ( wilfull )  atau karena kelalaian ( negligence ) melanggar UU 1/1995  maupun  peraturan  terkait  lainnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan. Walaupun
pernyataan
“kesalahan” seperti itu oleh UU 1/1995 tidak
33 Chatamarrasjid.  2000. Menyingkap  Tabir Perseroan ( Piercing  The  Corporate  Veil ) Kapita Selekta  Hukum  Perusahaan .  Cet.  I.  Bandung:  Citra Aditya Bakti, hlm. 155.
secara  eksplisit  disebut  sebagai  Perbuatan Melawan  Hukum,  tetap  saja  perbuatan Tergugat  I bertentangan  dengan  norma hukum dan  berakibat  lebih  lanjut  dengan dirugikannya  Para  Penggugat.  Mengacu pendapat  Hans  Kelsen,  parameter  untuk menyatakan  suatu  perbuatan bertentangan dengan  norma tidak  semata-mata  dilihat dari  perbuatannya  yang  berlawanan  dengan norma,  namun juga  apabila  perbuatannya tidak  memenuhi  norma .    Perbuatan tersebut  kemudian  menjadi  suatu  kondisi spesifik menurut hukum untuk adanya suatu konsekuensi. 34 Kesalahan  Para  Tergugat pada  akhirnya  menjelma  menjadi  Perbuatan Melawan  Hukum  yang  mengarah  pada struktur  norma  Pasal  1365  KUH  Perdata, dimana  substansi  Pasal  1365  KUH  Perdata baru  menjadi  lengkap  apabila  dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan diluar  KUH  Perdata  yang  disebut  Rosa Agustina  sebagai  rumusan  pasal  yang memerlukan  materialisasi  diluar  KUH Perdata. 35
Rumusan  Pasal  1365  KUH  Perdata bersifat  umum.  Artinya  hanya  memuat  isi kaidah  atau  unsur-unsur  hukum  sedikit.  Isi kaidah  ( norminhoud )  itu  sendiri  menurut Bruggink  adalah  keseluruhan  ciri  (unsur-
34 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta: Sekretariat  Jenderal  &  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi R.I., hlm. 44.
35 Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma. 2012. Hukum Perikatan ( Law of Obligations ). Kerjasama Universitas Leiden, Universitas Groningen, Universitas Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 6.
unsur)  yang  mewujudkan  kaidah  itu. Didalamnya terdapat lingkup kaidah ( normomvang ),  yakni  wilayah  penerapan ( toepassingsgebied ) kaidah yang bersangkutan.  Semakin  sedikit  isi  kaidah hukum  memuat  ciri-ciri,  maka  wilayah penerapannya  semakin  besar.  Sebaliknya, semakin  banyak  isi  kaidah  hukum  memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin  kecil. 36 Inilah  yang  membuat rumusan  Pasal  1365  dapat  menjangkau banyak  Perbuatan  Melawan  Hukum  diluar KUH Perdata itu sendiri.
Pasal  1365  KUH  Perdata  tidak membedakan  sifat  kesengajaan  maupun kurang  berhati-hati/lalai  untuk  penjatuhan sanksi  mengganti  kerugian,  melainkan hanya  mengatakan,  harus  ada  kesalahan ( schuld )  di  pihak  pembuat  perbuatan melanggar  hukum,  agar  dapat  diwajibkan membayar  ganti  kerugian  sebagaimana pendapat  Wirjono  Prodjodikoro. 37 Dengan mendasarkan  pada  teori  klasik,  Suharnoko menjelaskan bahwa perbedaan antara gugatan  wanprestasi  dan  gugatan  Perbuatan Melawan  Hukum  terletak  pada  tujuannya. Pada  gugatan  wanprestasi,  tujuannya  untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi ( put the plain tiff to the position if he would have been  in  had  the  contract  been  performed).
36 J.J.H. Bruggink. Op.Cit ., hlm. 88.
37 Wirjono  Prodjodikoro.  2000. Perbuatan Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari  Sudut  Hukum Perdata . Bandung: Mandar Maju, hlm. 24.
Dengan  demikian  ganti  ruginya  berupa kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan (expectation loss atau winstderving).
Sementara  itu,  tujuan  gugatan  Perbuatan Melawan Hukum adalah untuk menempatkan  posisi  Penggugat  kepada keadaan semula sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga ganti rugi  yang  diberikan  adalah  kerugian  yang nyata atau reliance loss. 38
PIHAK

## YANG
HARUS

## BERTANGGUNG JAWAB AKIBAT KERUGIAN  YANG  DITIMBULKAN DARI  KETIDAKABSAHAN  RUPSLB PT. CTPI 18 MARET 2005
Merujuk  ketentuan  Pasal  28 ayat  (2) UU 1/1995 Juncto PP No. 15/1999, seorang kreditur  hanya  dapat  mengkompensasikan piutangnya  apabila  sebelumnya  pernah diperjanjikan  oleh  para  pihak  tentang  sifat konversi dari suatu tagihan. Perjanjian  yang dibuat itupun harus berdasarkan persetujuan RUPS. Jika rencana tersebut belum diperjanjikan, kreditur masih dapat memintanya  dengan  cara  harus  disetujui oleh  para  pemegang  saham  melalui  RUPS yang akan diadakan khusus untuk menyetujui transaksi debt to equity swap ini.
Keputusan  RUPS  baru  sah  apabila  sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum,  dan  jumlah  suara  untuk  perubahan anggaran dasar. Menurut M. Yahya
38 Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus . Jakarta: Kencana, hlm. 116.
Harahap,  RUPS  yang  dimaksud  bukan RUPS  biasa  sebagaimana  diatur  Pasal  86 UU 40/2007 atau Pasal 73 UU 1/1995, sebab RUPS  tentang  hal  ini  dikategorikan  sebagai perubahan  anggaran  dasar. 39 Perubahan anggaran  dasar  untuk  keperluan  konversi utang  menjadi  saham,  menurut  penulis termasuk dalam kategori perubahan anggaran  dasar  untuk  penambahan  modal, sehingga harus memenuhi ketentuan kuorum sesuai  Pasal  35  Juncto  Pasal  75  UU  1/1995 atau dalam UU 40/2007 mengacu pada Pasal 35 ayat (3) Juncto Pasal 88 ayat (1). Adapun syarat pemanggilan RUPS-nya harus memenuhi  ketentuan  pasal  69  UU  1/1995 atau  Pasal  82  UU  40/2007.  Jika  cara  ini yang menjadi alas hak Tergugat I (PT. BKB) dalam memiliki saham PT. CTPI, maka cara memiliki  sahamnya  belum  dapat  dikatakan sah,  dikarenakan  syarat  pelaksanaan  RUPS- nya tidak terpenuhi, baik mengenai pemanggilan maupun dari sisi kuorum-nya.
Transaksi pemindahan/pengalihan dari pemegang saham PT. CTPI kepada PT. BKB  dilaksanakan  Tergugat  I  melalui RUPSLB  18  Maret  2002  yang  telah dinyatakan  Pengadilan  tidak  sah.  Kalaupun RUPSLB tersebut sah, penulis tetap berpendirian bahwa Tergugat  I tidak berhak membeli saham PT. CTPI dengan pertimbangan  tidak  adanya  penawaran  jual dari Para Penggugat dan pemindahan saham
39 M.  Yahya  Harahap.  2011. Hukum Perseroan  Terbatas .  Cet.  III.  Jakarta:  Sinar  Grafika, hlm. 241.
itupun  harus  memenuhi  ketentuan  Pasal  48, 49,  dan  50  UU  1/1995.  Dengan  demikian, transaksi  yang  dilakukan  Tergugat  I  (PT. BKB)  tidak  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian in casu perjanjian jual-beli saham atau  setidaknya  dalam  proses  jual-belinya ada  mengabaikan  salah  satu  syarat  dan ketentuan undang-undang.
Butir B prembalue dan Pasal 3.1. investment agreement menggambarkan hubungan hukum  yang  tercipta  antara  Para  Penggugat dengan  Tergugat  I  (PT.  BKB)  selaku investor. Kedua rumusan ketentuan investment agreement tersebut selalu memuat  frasa  “akan  mendapatkan  saham”. Itu  berarti,  investasi  yang  dilakukan  PT. BKB  tidak  secara  langsung  dan  tidak seketika itu juga. Dalam arti PT. BKB tidak langsung  menyetorkan  seluruh  uang  atau barang  untuk  diinvestasikan.  Selanjutnya PT.  CTPI  menyerahkan  saham  yang diterbitkannya  kepada  PT.  BKB  sebagai bukti  penyertaan  PT.  BKB  kedalam  PT. CTPI.  Apabila  PT.  BKB  murni  berinvestasi di  PT.  CTPI  secara  langsung,  seharusnya ketika  tercapai  kata  sepakat  untuk  tujuan dimaksud,  PT.  CTPI  segera  menyerahkan saham  baru  yang  diterbitkannya,  dan kewajiban  PT.  BKB  adalah  menyetor  uang yang  diinvestasikan  tersebut  secara  penuh yang  besarannya  (jumlah  uangnya)  sesuai dengan banyaknya lembar saham yang akan diterima  PT.  BKB  sebagaimana  ditentukan Pasal  26  ayat  (4)  UU  1/1995  atau  Pasal  33
ayat  (3)  UU  40/2007  yang  pada  pokoknya menyatakan  pengeluaran  saham  lebih  lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal  yang  ditempatkan  harus  disetor penuh. Meskipun materi investment agreement  berisi  tentang  investasi,  tidak serta  merta  investasi  tersebut  langsung diwujudkan  dengan  diterbitkannya  saham baru  oleh  PT.  CTPI.  Konsekuensinya, Tergugat  I  (PT.  BKB)  pada  tahun  2002 bukanlah  pemegang  saham  di  PT.  CTPI. Sebagai  pihak  luar  yang  bukan  pemegang saham, Tergugat I tidak berhak menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005.
Dengan  dinyatakan  tidak  sahnya RUPSLB  18  Maret  2005  oleh  Pengadilan, tidak  hanya  status  kepemilikan  saham  PT. BKB di PT. CTPI yang tidak sah, tetapi juga termasuk pemindahan sahamnya kepada PT. MNC, Tbk. Pernyataan ini penulis sandarkan  dengan  berpegangan  pada  Pasal 48  ayat  (3)  UU  40/2007  yang  pada pokoknya memuat ketentuan apabila persyaratan kepemilikan saham tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan  saham  tersebut  tidak  dapat menjalankan  hak  selaku  pemegang  saham dan  saham  tersebut  tidak  diperhitungkan dalam  kuorum  yang  harus  dicapai  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang  dan/atau anggaran  dasar.  Hak-hak  pemegang  saham dimaksud  adalah  seperti  yang  ditentukan Pasal 52 ayat (1) UU 40/2007.
Secara  implisit  UU  1/1995  juga  memuat ketentuan  serupa  melalui  Pasal  45  ayat  (1) yang  berbunyi  “setiap  saham  memberikan kepada  pemiliknya  hak  yang  tidak  dapat dibagi”.  Perkataan  “hak”  dalam  pasal  ini tiada  lain  adalah  hak-hak  dasar  pemegang saham  secara  umum  sama  halnya  seperti yang  termuat  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  UU 40/2007.  Walaupun  tidak  secara  eksplisit disebutkan hak-hak apa saja yang dimaksud oleh  Pasal  45  ayat  (1)  UU  1/1995,  namun penulis  memberanikan  diri  menafsirkan “hak” yang dimaksud pasal ini sama halnya dengan  “hak”  yang  dimaksud  Pasal  52  ayat (1)  UU  40/2007.  Untuk  memperkuat argumentasi  penafsiran  penulis,  berikut dikutip  bunyi  penjelasan  Pasal  46  ayat  (3) UU 1/1995.
Dari penjelasan Pasal 46 ayat (3) UU 1/1995  tentunya  tergambarkan  hak-hak  apa saja  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham. Hak-hak  tersebut  tidak  jauh  berbeda  seperti bunyi  ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  UU 40/2007.
Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat  TPI Nomor  93,  tanggal  21  Juli  2006  tentang pemindahan/pengalihan  sebanyak  75  persen saham  PT.  CTPI  oleh  PT.  BKB  kepada PT. MNC,  menurut  penulis  seyogyanya  tidak dapat  diberlakukan  lagi.  Hal  ini  didasarkan pada  fakta  RUPS  pemindahan  sahamnya diselenggarakan oleh Direksi hasil bentukan dan  pengangkatan  berdasarkan  keputusan RUPSLB  18  Maret  2005  yang  sudah
dinyatakan  Pengadilan  sebagai  RUPS  tidak sah atau setidak-tidaknya RUPS pemindahan saham tersebut diselenggarakan oleh Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS berikutnya setelah RUPSLB 18 Maret 2005. 40
Salah  satu  cara  yang  dihalalkan  untuk mendapatkan  suatu  hak  milik  sesuai  Pasal 584  KUH  Perdata,  dengan  cara  pemilikan dan  karena  penunjukan  atau  penyerahan berdasar  atas  suatu  peristiwa  perdata  untuk memindahkan hak milik, dan dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan  itu.  Seperti  yang  sudah  penulis bahas  pada  subbab  sebelumnya,  telah tersimpul  bahwa  cara  dan  proses  pemilikan saham  PT.  CTPI  oleh  PT.  BKB  tidak memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan undang-undang.  Dengan  demikian,  karena pemilikan  saham  yang  dilakukan  PT.  BKB tidak sah, pemindahan saham yang dilakukannya  kepada  PT.  MNC,  Tbk  juga tidak  sah,  sebab  PT.  BKB  bukanlah  pihak yang  berhak  berbuat  bebas  terhadap kebendaan  itu  (terhadap  saham  PT.  CTPI). Disini  terdapat  hubungan  kausalitas  tentang status  kepemilikan  saham  PT.  CTPI,  yang mana  dari  ketidakabsahan  pemilikan  saham PT.  CTPI  oleh  PT.  BKB  berakibat  pada
40 Susunan pemegang saham PT. CTPI setelah adanya  transaksi  penjualan  saham  dari  PT.  BKB  ke PT.  MNC,  Tbk  telah  dicatat  dalam  database  Sistem Administrasi  Badan  Hukum  (SABH)  Kemenkum HAM  berdasarkan  Surat  Penerimaan  Pemberitahuan Perubahan  Nama  Pemegang  Saham,  Direksi  dan Komisaris TPI Nomor W7-HT. 01.10- 4534 tanggal 5 April 2007.
tidak sahnya PT. MNC, Tbk memiliki saham PT. CTPI hasil pembelian dari PT. BKB. PT. MNC, Tbk tidak serta merta kehilangan haknya. Masih terbuka peluang mempertahankan  hak  pemilikan  sahamnya. Selaku bezitter (orang  yang  menguasai barang),  PT.  MNC,  Tbk  sudah  dianggap sebagai  pemilik  sepenuhnya  saham-saham yang  telah  dibelinya  melalui  PT.  BKB, bahkan  menurut  penulis  kedudukannya bukan  sekedar bezitter ,  tetapi  lebih  dari  itu, yakni  selaku eigenar  (pemilik  barang) sepanjang  proses  pemilikan  saham  tersebut dilakukan PT. MNC, Tbk dengan itikad baik. Atas  dasar  “itikad  baik”  inilah  PT.  MNC, Tbk  dapat  mempertahankan  haknya.  Sama halnya  seperti  PT.  MNC,  Tbk,  Para Penggugat  atas  dasar  asas  “itikad  baik” juga  masih  dapat  mengupayakan  agar saham  yang  sudah  dikuasai  PT.  MNC,  Tbk diserahkan  kepada  mereka.  Hal  ini  dapat dilakukan sepanjang Para Penggugat mampu membuktikan sebaliknya.
Maksudnya  adalah  membuktikan  tidak adanya  “itikad  baik”  dari  PT.  MNC,  Tbk ketika  mengambil  alih  saham  PT.  CTPI. Dasar  hukumnya  Pasal  1965  KUH  Perdata yang  dirumuskan  secara  positif.  Menurut pasal  tersebut,  itikad  baik  harus  selalu dianggap  ada,  akan  tetapi  tidak  tertutup kemungkinan bagi siapapun untuk mengajukan  tuntutan  hak  dengan  syarat mampu  membuktikan  adanya  itikad  buruk pihak  yang  dituntut.  Tuntutan  seperti  ini
juga dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 574  KUH  Perdata  yang  menyatakan  “tiap- tiap  pemilik  suatu  kebendaan,  berhak menuntut  kepada  siapapun  juga  yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan  itu  dalam  keadaan  sebagaimana adanya”.
Upaya yang dapat ditempuh oleh pemegang saham PT. CTPI yang sah (Para Penggugat) untuk mengambil kembali saham  PT.  CTPI  yang  dikuasai  PT.  MNC, Tbk  adalah  dengan  cara  mengajukan tuntutan  hak  kepada  Pengadilan  atas  dasar Pasal  1965  KUH  Perdata  yang  sudah penulis  singgung  diatas.  Alternatif  lain melalui  gugatan  pembatalan  perjanjian. Yang  digugat  adalah  perjanjian  jual-beli saham  antara  PT.  BKB  dengan  PT.  MNC, Tbk. Apabila gugatan pembatalan perjanjian  tersebut  dikabulkan  Pengadilan, maka  menurut  hukum  perjanjian  itu  dinilai tidak  memiliki  efek  hukum.  Akibat  adanya pembatalan  perjanjian  dijelaskan  oleh  Elly Erawati  dan  Herlien  Budiono  sebagai berikut: 41
Perjanjian  yang  batal  demi  hukum  tidak lantas  berarti  perjanjiannya  tidak  ada  atau dianggap  tidak  ada,  sebab  bagaimanapun perjanjian  itu  telah  ada  atau  telah  terjadi, hanya  menurut  hukum  perjanjian  semacam itu  tidak  diberi  akibat  atau  tidak  berefek.
41 Elly  Erawati  dan  Herlien  Budiono  (ed). 2010. Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian . Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm. 28—29.
Pada  keadaan  seperti  itu,  hukum  menilai bahwa  kondisi  dikembalikan  mundur  ke kondisi  semula  seperti  pada  saat  perikatan itu timbul atau pada saat perjanjian tersebut ditutup.  Karena  perjanjian  tidak  berakibat hukum  maka  para  pihak  tidak  perlu melakukan prestasi, dan kepada pihak yang telah  melakukan  prestasi  dianggap  telah terjadi pembayaran yang tidak diwajibkan. Dalam  hal  perjanjian  jual-beli  saham antara  PT.  BKB  dengan  PT.  MNC,  Tbk dibatalkan  Pengadilan,  maka  saham  PT. CTPI  hasil  dilusi  yang  dipersengketakan, dikembalikan  kepada  PT.  BKB.  Selanjutnya karena pemilikan saham PT. CTPI oleh PT. BKB  atas  dasar  RUPSLB  18  Maret  2005 yang  sudah  dianulir  atau  dinyatakan  tidak sah  oleh  Pengadilan,  maka  saham  tersebut harus  dikembalikan lagi kepada  pihak  yang paling  berhak,  dalam  hal  ini  kepada  Para Penggugat.  Dengan  tersimpulnya  pihak yang  paling  berhak  atas  saham  PT.  CTPI, selanjutnya  tinggal  menentukan  siapa  yang harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang diderita Para Penggugat.
Suatu  kewenangan  bertindak  dalam  hukum, secara  paralel  pasti  disertai  pula  tanggung jawab  yang  harus  diemban.  Tanggung jawab pada rezim PT dapat berdiri sendiri- sendiri atau dapat pula saling kait mengkait antara  PT  itu  sendiri  dengan  organnya (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris).

## PENUTUP
Putusan  Mahkamah  Agung  sudah sesuai peraturan perundang-undangan dalam membatalkan  dan  menyatakan  tidak  sah RUPSLB  PT.  CTPI.  Mekanisme  dan prosedur penyelenggaraan RUPSLB tersebut tidak  sah  karena  tidak  dihadiri  seluruh pemegang  saham  yang  mewakili  saham dengan  hak  suara  sah  dan  tidak  disetujui dengan  suara  bulat  [Pasal  69  ayat  (6)  UU 1/1995].
Mengenai penggantian kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Penggantian sejumlah uang hanya merupakan  nilai  yang equivalent saja terhadap  pengembalian  penderita  pada keadaan  semula  ( restitutio  in  integrum ). Itulah  roh  konsep  penggantian  kerugian yang sebenarnya menurut norma Pasal 1365 KUH  Perdata.  Adanya  klausul  arbitrase berdasarkan Investment  Agreement , tidak meniadakan hak Para Penggugat mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan,  karena materi  perkara  ini  tidak  termasuk  dalam lingkup  Pasal  5  UU  30/1999.  Yang  harus bertanggung  jawab  atas  timbulnya  kerugian adalah  Direksi  PT.  BKB  yang  telah mengkuasakan penandatanganan dan pelaksanaan investement  agreement kepada Hary  Tanoesoedibjo  atas  dasar  tidak  hati- hati  atau  sembrono  ( carelessly )  dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, sehingga tindakan pengurusan itu “melawan  hukum”  ( onwettig,  unlawful )
yang dikategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum  ( onrechtmatigedaad,  unlawful  act ).
Begitu  pula  PT.  BKB  selaku  subjek  hukum mandiri  yang  sudah  jelas  telah  dinyatakan Pengadilan  melakukan  Perbuatan  Melawan
Hukum. RUPSLB 18 Maret 2005 diselenggarakan oleh Direksi PT. CTPI yang telah  diberhentikan  dengan  sah  berdasarkan RUPSLB  17  Maret  2005,  sedangkan  RUPS pemindahan  saham  PT.  CTPI  kepada  PT. MNC,  Tbk  diselenggarakan  oleh  Direksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPSLB  18  Maret  2005  atau  setidak- tidaknya  oleh  Direksi  yang  diangkat berdasarkan RUPS berikutnya setelah RUPSLB  18  Maret  2005.  Dengan  begitu, tindakan  kedua  Direksi  PT.  CTPI  tersebut tidak  sah,  begitu  pula  hasil  RUPSLB-nya, karena bukan pejabat yang berhak menyelenggarakan  RUPSLB  [Pasal  66  ayat (1)  UU  1/1995  atau  Pasal  79  ayat  (1)  UU 40/2007], sehingga yang bersangkutan harus bertanggung  jawab  pula  terhadap  kerugian yang di derita Para Penggugat.
Mahkamah Agung diharapkan mampu  menertibkan  peradilan  sehubungan dualisme  pendapat  mengenai  kewenangan Pengadilan  memeriksa  perkara  yang  terikat perjanjian arbitrase, dengan cara
menerbitkan S.E.M.A. atau berupa ketentuan  lain,  agar  sengketa  serupa  yang mungkin  muncul  dikemudian  hari  tidak berpolemik lagi.
Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan tim ahli pemantauan hukum Perseroan yang mendapat amanat berdasarkan Pasal 156 UU 40/2007  dan  telah  dibentuk  berdasarkan
Permenkum HAM Nomor: M.HH 09.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Tim  Ahli  Pemantauan  Hukum Perseroan.  Begitu  pula  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  yang  mengawasi  bidang pasar  modal,  hendaknya  menindaklanjuti putusan  kasasi  Nomor  862  K/Pdt/2013, dengan  mengeluarkan  teguran  ataupun menerbitkan  instruksi  kepada  PT.  BKB  dan PT.  MNC,  Tbk  yang  menguasai  75  persen saham  PT.  CTPI,  agar  yang  bersangkutan segera melaksanakan putusan kasasi tersebut dan  menyelesaikan  status  quo  kepemilikan saham PT. CTPI.
Tidak  adanya  itidak  baik  Para Tergugat  melaksanakan  putusan  kasasi Nomor  862  K/Pdt/2013  secara  sukarela, dapat ditindaklanjuti Para Penggugat dengan mengajukan  permohonan  eksekusi  paksa kepada Ketua Pengadilan Negeri [Pasal 196 H.I.R. juncto Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 Tentang  Mahkamah  Agung,  LN.  No. 73  Tahun  1985,  TLN.  No.  3316 Sebagaimana di Ubah Terakhir
Dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun
2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  No.  14  Tahun  1985 Tentang Mahkamah Agung, LN. No. 3 Tahun 2009, TLN. No. 4958.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, LN. No. 13 Tahun 1995, TLN. No. 3587.
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999
Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  LN.  No.  138 Tahun 1999, TLN. No. 3872. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas,  LN.  No.
106 Tahun 2007, TLN. No. 4756.
Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman;  LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  1999  Tentang Bentuk-Bentuk  Tagihan  Tertentu  yang Dapat Dikompensasikan Sebagai
Setoran  Saham,  LN.  18  Tahun  1999, TLN. No. 3812.
Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  No.  862
K/Pdt/2013, tanggal 2 Oktober 2013.

## Buku-Buku:
Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. 2006.
Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .
Jakarta: Sekretariat Jenderal &
Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi R.I. Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis,  Jaap  Hijma.  2012. Hukum Perikatan ( Law of
Obligations ).  Kerjasama  Universitas
Leiden, Universitas Groningen, Universitas Indonesia. Denpasar:
Pustaka Larasan.
Bruggink,  J.J.H.  1999. Refleksi  Tentang Hukum , diterjemahkan  oleh  Arief Shidarta .  Cet.  II.  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Budiono,  Herlien.  2013. Kumpulan  Tulisan Hukum
Perdata di Bidang
Kenotariatan:  Buku  Kedua .  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Chatamarrasjid.  2000. Menyingkap  Tabir Perseroan ( Piercing  The  Corporate Veil )
Kapita Selekta Hukum Perusahaan .  Cet.  I.  Bandung.  Citra Aditya Bakti.
Erawati,  Elly  dan  Herlien  Budiono  (ed).
2010. Penjelasan  Hukum  tentang
Kebatalan Perjanjian . Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
Hadjon,  Philipus  M  dan  Tatiek  Sri Djatmiati.  2005. Argumentasi  Hukum . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Harahap, M. Yahya. 2011. Hukum Perseroan  Terbatas .  Cet.  III.  Jakarta: Sinar Grafika.
-----------. 2008. Hukum Acara Perdata . Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika.
-----------. 2005. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata . Edisi II. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
Huijbers, Theo. 2005. Filsafat Hukum . Edisi
Revisi. Cet. X. Yogyakarta: Kanisius.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian
Hukum . Jakarta: Kencana.
Mertokusumo,  Sudikno.  2002. Hukum Acara  Perdata  Indonesia .  Edisi  VI.
Cet.I. Yogyakarta: Liberty.
-----------.1993. Bab-Bab Tentang Penemuan
Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pramono,  Nindyo.  2013. Hukum  PT  Go Public  dan  Pasar  Modal .  Yogyakarta:
Andi.
Prasetya,  Rudy.  2011. Perseroan  Terbatas
Teori  dan  Praktik . Jakarta:  Sinar
Grafika.
Prodjodikoro,  Wirjono.  2000. Perbuatan
Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari
Sudut  Hukum  Perdata .  Bandung:
Mandar Maju.