## EVALUASI KONDISI ANGKUTAN MASSAL DI JABODETABEK AKIBAT PSBB
Lensi Oktavia Stini 1*
1 Teknik Sipil-Universitas Mercu Buana
Lensi.okta97@gmail.com

## Abstract
Jabodetabek development has had an impact on the supporting transportation system, the more developed Jabodetabek, the more developed the existing transportation system. But at this time in various countries in the world there is an outbreak of Covid-19 which has a major impact on all aspects. In Indonesia a system has been set  up  aimed  at  suppressing  the  expansion  of  the  Covid-19  outbreak  by  implementing  a  Large-Scale  Social Restrictions (PSBB) system. Large-scale social restrictions are restrictions on certain activities of residents in an area suspected of being infected with Corona Virus Disease 2019 (COVID-191 in such a way as to prevent the possibility of spreading Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9). Large-scale Social Restrictions must be based on  epidemiological  considerations,  the  magnitude  threats,  effectiveness,  support  of  resources,  operational technical,  political,  economic,  social,  cultural,  defense  and  security  considerations.The  impact  of  the  PSBB  is strongly  felt  in  aspects  of  the  existing  transportation  system,  therefore  there  is  a  need  to  study  "Jabodetabek Transportation System in the Cons PSBB ". This research uses descriptive analysis. This method is used to identify the impacts that are influenced by factors that are happening.
Based on the analysis that has been done, it is known that the Jabodetabek transportation system service during  the  PSBB  implementation  based  on  the  existing  influence  factor  is  the  public  transportation  system  in Jabodetabek felt the overall impact such as railroad tracks, public buses, conventional taxis and online taxis and motorcycle taxis. This public transportation service system is limited in terms of operating time and passenger restrictions, so this condition is not good for many people because it also impacts on the weakening of the economy, reduction in transportation modes and passenger congestion. So that this condition is not good in various aspects, but  the  influence  factor  is  aimed  at  suppressing  the  spread  of  Covid-19  which  is  still  endemic  in  Indonesia, especially in the Jabodetabek area which has become a red zone.
The  decrease  in  the  number  of  passengers  occurred  since  January  2020,  starting  on  April  15,  2020  the number of passengers decreased significantly, namely 78.70% in KRL, 90.12% in TransJakarta, 94.12% in MRT, 93.05% in LRT, 64.71% in Taxi and 58.33% in taxibike.
Keywords: Transportation System, Covid-19 Impact, Large-Scale Social Limitation.

## Abstrak
Perkembangan Jabodetabek telah membawa dampak terhadap sistem transportasi  pendukungnya, semakin berkembangnya  Jabodetabek maka  semakin  berkembang  pula  sistem  transportasi  yang  ada.  Namun  pada  masa sekarang ini di berbagai Negara di dunia sedang terjadi wabah Covid-19 yang berdampak besar terhadap segala aspek. Di Indonesia telah menetapkan sistem yang bertujuan untuk menekan perluasan wabah Covid-19 dengan menerapkan  sistem  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  harus didasarkan  pada  pertimbangan  epidemiologis,  besarnya  ancaman,  efektifitas,  dukungan  sumber  daya,  teknis operasional,  pertimbangan  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan. Dampak  dari  PSBB tersebut sangat dirasakan dalam aspek sistem transportasi yang ada. Oleh sebab itu perlu adanya studi mengenai “ Sistem Transportasi Jabodetabek dalam Konsisi PSBB “.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dampak-  dampak  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  pengaruh  yang  sedang terjadi.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa pelayanan sistem transportasi Jabodetabek pada  masa  penerapan  PSBB  ini  berdasarkan  faktor  pengaruh  yang  ada  adalah    sistem  transportasi  umum  di Jabodetabek  merasakan  dampak  secara  keseluruhan  seperti  kereta  rel,  bus  umum,    taksi  konvensional  maupun taksi  online  serta  ojek.  Sistem  pelayanan  moda  transportasi  umum  ini  dibatasi  dalam  hal  waktu  operasi  serta pembatasan  penumpang,  sehingga kondisi  ini  berakibat  tidak  baik  untuk banyak orang karena  juga berdampak pada melemahnya perekonomian, pengurangan moda transportasi dan penumpukan penumpang. Sehingga kondisi ini berakibat tidak baik dalam berbagai aspek yang ada, namun faktor pengaruh yang ada bertujuan untuk menekan
penyebaran Covid-19 yang masih mewabah di Indonesia terutama di wilayah  Jabodetabek yang sudah menjadi zona merah.
Penurunan jumlah penumpang terjadi sejak januari 2020, terhitung pada 15 April 2020 jumlah penumpang mengalami penurunan yang signifikan yaitu 78.70% pada KRL, 90.12% pada TransJakarta, 94.12% pada MRT, 93.05% pada LRT, 64.71% pada Taksi dan 58.33% pada Ojek .
Kata Kunci : sistem transportasi, dampak covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  jumlah  penduduk  perkotaan  serta  kebutuhan  kehidupan  yang  semakin meningkat  dalam  berbagai  aspek  telah  mengakibatkan  meningkatnya  kegiatan  penduduk perkotaan.  Pertumbuhan  jumlah  penduduk  perkotaan  maupun  kegiatannya  dapat mengakibatkan  meningkatnya  kebutuhan  transportasi  yang  besar  seperti  di  Jabodetabek. Kegiatan  kehidupan  manusia  yang  sering  melakukan  perjalanan  dengan  menggunakan transportasi terutama transportasi massal. Meningkatnya kebutuhan transportasi terjadi secara konsisten baik untuk transportasi penumpang maupun barang dan jasa.
Sistem transportasi di Jabodetabek merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh penduduk  dan  pekerja.  Namun  pada  masa  sekarang  ini  di  Indonesia  sedang  terjadi  wabah Covid-19 yang mengharuskan warga dan pekerja untuk melalukan pembatasan sosial berskala besar    (PSBB)  untuk  meminimalisir  penyebaran  Covid-19.  Pandemi  Covid-19  ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan terutama sektor transportasi.
Dengan  adanya  permasalahan  terhadap  sistem  transportasi  massal  yang  beroperasi  di Jabodetabek  akibat  dari  PSBB,  maka  dibutuhkan  Evaluasi  kondisi  angkutan  massal  di Jabodetabek akibat PSBB  untuk  mengetahui serta evaluasi terhadap sektor transportasi  yang terkena dampak akibat dari PSBB.

## 2.   Tinjauan Pustaka

## 2.1 Definisi Sistem Transportasi
Sistem  transportasi  adalah  suatu    bentuk  keterikatan  dan  keterkaitan  antara  penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang, yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami ataupun buatan/rekayasa [1]. Menurut Steenbrink  (1974),  pengertian  transportasi  adalah  perpindahan  orang  atau  barang  dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.

## 2.2 Fungsi Transportasi
Transportasi  mempunyai  fungsi  dan  manfaat  yang  penting.  Adapun  beberapa  fungsi transportasi adalah sebagai berikut:
1. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
2. Sebagai  alat  untuk  melancarkan  proses  perpindahan  manusia  dan  atau  barang  keperluan manusia.
3. Sebagai  media  yang  dapat  membantu  pertumbuhan  dan  perkembangan  pembangunan  di daerah tertentu.
4. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.
Sedangkan manfaat transportasi menjadi empat klasifikasi [13] yaitu:
1. Manfaat Ekonomi
Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi  adalah  salah  satu  jenis  kegiatan  yang  menyangkut  peningkatan  kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.
2. Manfaat Sosial Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya :
1) Pelayanan untuk perorangan atau kelompok
2) Pertukaran atau penyampaian informasi
3) Perjalanan untuk bersantai
4) Memendekkan jarak
5) Memencarkan penduduk.
3. Manfaat Politis
Transportasi juga memiliki manfaat secara politis, khususnya di Indonesia. Adapun beberapa manfaat transportasi secara politis diantaranya;
1) Mempersatukan setiap wilayah Indonesia.
2) Meningkatkan keamanan negara Indonesia.
3) Memudahkan dalam perluasan pelayanan bagi masyarakat.
4) Memudahkan dalam mengakses tempat-tempat tertentu, termasuk ketika terjadi bencana.
4. Manfaat Kewilayahan
Memenuhi  kebutuhan  penduduk  di  kota,  desa,  atau  pedalaman  terutama  yang  berkaitan dengan sirkulasi dan mobilisasi serta perangsang pembangunan.

## 2.3  Alat Transportasi
Penyelenggaraan  transportasi  ada  berbagai  macam,  namun  pada  dasarnya  adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Pengelompokan transportasi ini dibagi  menurut  tempat  berjalannya  serta  kesamaan  sifat  fisik  yang  disebut  moda.  Moda transportasi ini terdiri dari moda transportasi darat, air,dan udara. Untuk moda transportasi darat sendiri dibagi lagi dengan moda jalan raya dan moda jalan kereta api.
Sarana transportasi di Jabodetabek merupakan salah satu peran penting sebagai penunjang kegiatan di Jabodetabek. Meskipun alat transportasi ini juga penyumbang massalah baru seperti kepadatan dan polusi udara maupun suara namun keberadaannya tetap sangat dibutuhkan oleh semua kalangan baik itu penduduk tetap maupun pendatang sementara.
Kebutuhan  terhadap  transportasi  ini  menjadikan  teknologi  dari  tiap  moda  semakin berkembang dan mendorong sektor transportasi secara keseluruhan. Namun, bukan hanya moda transportasinya  saja  yang  berkembang  tetapi  juga  layanan  dan  sarana  pendukungnya  juga berkembang.  Moda  transportasi  yang  banyak  digunakan  di  Jabodetabek  adalah  moda transportasi darat yaitu transportasi jalan raya dan jalan rel.
Menurut Sistranas 2005, Kelemahan/kekurangan transportasi jalan raya :
a. Tidak efisien
b. Pemborosan energi
c. Tingkat keselamatan rendah
d. Menimbulkan polusi udara, khususnya di perkotaan
e. Membutuhkan tempat parkir, yang sulit disediakan di perkotaan Keuntungan transportasi jalan raya :
a. Dapat membuka, membangkitkan dan mengembangkan wilayah
b. Menaikkan nilai lahan/tanah
c. Melindungi kawasan atau kota (contoh : jalan arteri, by pass)
Kelemahan/kekurangan transportasi jalan rel:
a. Padat modal
b. Banyak dipengaruhi oleh peraturan (regulasi) dan politik
Keuntungan transportasi jalan rel :
a. Lebih ramah lingkungan apabila rel dijalankan atau digerakkan dengan listrik
b. Kecepatan  rel  dapat  mencapai  kecepatan  60  sampai  dengan  160  km/jam,  bahkan  untuk kereta rel cepat memiliki kecepatan antara 200 sampai 400 km/jam
Beberapa  sarana  transportasi  umum  yang  ada  di  Jabodetabek,  yang  paling  sering  digunakan adalah:
1. Kereta
Kereta  rel  adalah  alat  transportasi  rel  yang  bergerak  dengan  traksi/daya  sendiri  dan digunakan  untuk  mengangkut  orang/penumpang.  Kereta  rel  tidak  memerlukan  penarik (lokomotif)  untuk  bergerak.  Di  kedua  moncongnya  terdapat  ruang  pengendali  untuk masinis. Daya diperoleh dari diesel atau listrik. [3]
Dalam arti aslinya, kereta rel tidak berangkai (tunggal). Istilah dalam bahasa Inggris adalah railcar atau railmotor .  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  istilah  ini  juga  dipakai  untuk kereta berangkai ( multiple unit ), sebagaimana yang digunakan di Indonesia, Irlandia, dan Jerman.
Kereta adalah alat transportasi massal yang paling banyak diminati di Jakarta terutama bagi  masyarakat  di  luar  daerah  jakarta  seperti  Bekasi,  Bogor,  Tangerang,  Depok.  Jenis kereta yang ada adalah Kereta Api Listrik (KRL) dengan tarif murah sehingga merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan.
Saat ini sarana mobilitas penduduk untuk melakukan kegiatan transportasi rutin setiap hari  menuju  Jakarta  sudah  cukup  memadati  ruas-ruas  jalan  Jakarta.  Untuk  mengatasi kepadatan  tersebut  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Perhubungan  sebagai regulator,  serta  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)/  PT.  KAI  sebagai  operator  dapat menyediakan  kebutuhan  angkutan  massal  yaitu  sarana  kereta  api  komuter  lintas  Jakarta sehingga dapat mengurangi kemacetan yang terjadi pada ruas jalan Jakarta. [4] Kereta  rel  merupakan  sarana  transportasi  umum  yang  paling  banyak  digunakan  di Jabodetabek.  Kereta  rel  yang  digunakan  adalah  jenis  Kereta  Rel  Listrik  (KRL)  ini dikarenakan  tarif    layanan  yang  murah  dan  waktu  perjalanan  yang  cepat  sehingga  tidak memakan  banyak  waktu  serta  terbebas  dari  kepadatan  jalan  raya.  Didukung  dengan perbaikan  pada  manajemen,  sarana  prasarana  terus  menerus  perlu  dilakukan  untuk menjawab transportasi berkinerja tinggi dan sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan.[7]
2. Bus Umum
Bus adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Bus dapat memiliki kapasitas hingga 300 penumpang. Jenis bus pada umumnya terdapat 2 tipe, yaitu bus tunggal 1 lantai dan bus bertingkat dan gandeng. Bus gandeng atau bus bertingkat biasanya digunakan untuk penumpang yang lebih banyak daripada bus tunggal satu lantai. Bus tunggal besar biasanya digunakan untuk transportasi jarak jauh seperti antarkota dan antar  daerah.  Sebagai  sarana  transportasi  yang  mempunyai  sistem  tertutup  yang penumpangnya  hanya  dapat  naik  turun  bus  pada  halte  tertentu,  sistem  tiket  berupa  tiket untuk  sekali  jalan,  dan  memiliki  jalur  tersendiri  di  jalan  raya.  Penumpang  dapat  dengan nyaman menuju dan meninggalkan halte karena disediakan fasilitas penyebe-rangan jalan yang landai dan terlindungi oleh atap.[8]
Bus  umum  yang  banyak  digunakan  di  Jabodetabek  adalah  Bus  Trans  Jakarta,  bus Angkutan  Perbatasan  Terintegrasi  Bus  Transjakarta  (APTB),  Kopaja,  PPD  (Pengangkut Penumpang    Djakarta)  ,  mini  bus  seperti  mikrolet.  Bus  ini  banyak  digunakan  sebagai alternatif lain penggunaan kereta rel, hal ini karena tarif layanan bus umum tergolong murah dan  juga  ada  sebagian  bus  umum  milik  pemerintah  yang  mempunyai  jalur  khusus  bus sehingga mampu menghindari kepadatan lalu lintas dan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas.

## 3. Taksi
Taksi adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya adalah sedan serta dapat merujuk  kepada  angkutan  umum  lain  selain  mobil  yang  mengangkut  penumpang  dalam kapasitas  kecil.  Taksi  merupakan alat  transportasi  khusus  yang  dapat  digunakan  dengan membayar lebih mahal dibandingkan dengan transportasi umum lainnya karena memiliki kenyamanan  yang  berbeda.  Di  Jabodetabek  saat  ini  ada  dua  jenis  taxi  yaitu taksi konvensional,  taxi  khusus  (sistem  sewa)  dan  yang  terbaru  adalah  taksi  online  yang bisa dengan mudah dipesan dan dijemput dimanapun.
Dibalik  keistimewaannya  dari  segi  kenyamanan,  terdapat  juga  kekurangan  dari transportasi  ini  yaitu  tidak  dapat  terhindar  dari  kepadatan  lalu  lintas  yang  ada  karena transportasi ini tidak memiliki jalur pribadi tetapi jalurnya tetap sama dengan mobil pribadi, sehingga lebih membutuhkan waktu lebih banyak disbanding transportasi umum lainnya.
Dalam perkembangannya, taksi banyak mengalami perubahan dari segi operasional dan investasi.  Adapun  fenomena  baru  yang  terjadi  pada  angkutan  umum  moda  ini  yaitu fenomena taksi berbasis online. Berbeda dengan taksi konvensional biasanya, taksi berbasis aplikasi ini menggunakan mobil pribadi sebagai alat transportasinya. Aplikasi taksi berbasis online  ini  menawarkan  lebih  banyak  kemudahan  dibandingkan  taksi  konvensional  biasa seperti kemudahan dalam pembayaran dan juga relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya  taksi  konvensional.  Dengan  kemudahan  yang  ditawarkan,  hal  ini  menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap kondisi sekarang.[8]
4. Ojek Jakarta
Di  Jakarta  juga  terdapat alat  transportasi  umum  dengan  menggunakan  sepeda  motor atau  yang  lebih  cepat  untuk  melakukan  perpindahan  /  transportasi  yang  dikenal  dengan nama ojek.
Ojek  adalah  transportasi  umum  tidak  resmi  di  Indonesia  berupa  sepeda  motor  atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. [1] Penumpang biasanya satu  orang  namun  kadang  bisa  berdua.  Dengan  harga  yang  ditentukan  dengan  tawar menawar  dengan  sopirnya  dahulu  setelah  itu  sang  sopir  akan  mengantar  ke  tujuan  yang diinginkan penumpangnya.
Ojek  banyak  digunakan  oleh  penduduk  kota-kota  besar  seperti  di  Jakarta,  karena kelebihannya  dengan  angkutan  lain  yaitu  lebih  cepat  dan  dapat  melewati  sela-sela kemacetan  di  kota.  Selain  itu  dapat  menjangkau  daerah-daerah  dengan  gang-gang  yang sempit dan sulit dilalui oleh mobil. Biasanya mereka mangkal di persimpangan jalan yang ramai, atau di jalan masuk kawasan permukiman.
Ojek motor bisa menjadi alternatif pilihan jika terjadi kemacetan. Saat ini di Jakarta ada tiga jenis ojek yaitu ojek motor konvensional yang biasa mangkal di pangkalan ojek, ojek motor online dengan cara memesan dan yang terakhir adalah ojek sepeda (ontel) yang ada di  beberapa  wilayah  di  Jakarta.  Perbedaan  Ojek  pangkalan  dan  on  line  adalah,  ojek konvensional terorganisir dalam skala kecil dan tidak menyeluruh, sementara ojek online sangat  terorganisir,  sangat  tersistematis  dan  menyeluruh.  Karena  memang  keduanya berkompetisi dalam sistem kapitalis.[4]
Aplikasi Ojek Online telah menjadi salah satu aplikasi yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. Pengguna aplikasi baik sebagai penumpang, driver, maupun mitra kerjasama  terkena  dampak  yang  besar  dengan  munculnya  wabah  virus  Covid-19. Pemerintah  sebagai  pemegang  kebijakan  mulai  memunculkan  berbagai  regulasi  sebagai bentuk  pencegahan  Covid-19.  Aturan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  dalam beberapa  daerah  telah  diberlakukan  dan  regulasi  terkait  transportasi  ojek  online  juga diterbitkan oleh pemerintah. [2]

## 2.4  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Corona Virus atau Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana  nasional  oleh  Pemerintah  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2007.  Sejak  saat  itu,  pemerintah  mulai  mengambil  langkah-langkah  strategis  dalam  upaya pencegahan munculnya sebaran baru berjalan maupun penanggulangan kasus  wabah Corona Virus atau Covid 19. [6]
PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain  karantina  rumah,  karantina  rumah  sakit,  dan  karantina  wilayah.  Tujuan  PSBB  yaitu mencegah  meluasnya  penyebaran  penyakit  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  (KKM)  yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.
Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  telah  menekan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease (Covid- 19) pada 31 Maret 2020. Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto juga  turut  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (PMK)  Nomor  9  Tahun  2020,  yang mengatur sekaligus merincikan PP Nomor 21 Tahun 2020. PMK tersebut telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020. Sedangkan untuk penerapan dari PSBB itu sendiri, di Kota Jakarta rencananya akan dimulai efektif pada hari Jumat, 10 April 2020.
Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-191 sedemikian rupa untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-I9). Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  epidemiologis, besarnya  ancaman,  efektifitas,  dukungan  sumber  daya,  teknis  operasional,  pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. [12]
PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020.
PSBB ini ditujukan untuk mendukung adanya kekarantinaan kesehatan agar penyebaran virus tidak semakin meluas. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar  atau  masuknya  penyakit  dan/atau  faktor  risiko  kesehatan  masyarakat  yang  berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:
a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
b. mencegah  dan  menangkal  penyakit  dan/atau  Faktor  Risiko  Kesehatan  Masyarakat  yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Dalam  rangka  melakukan  tindakan  mitigasi  faktor  risiko  di  wilayah  pada  situasi Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  dilakukan  Karantina  Rumah,  Karantina  Wilayah, Karantina  Rumah  Sakit,  atau  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  oleh  Pejabat  Karantina Kesehatan.
Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala  Besar  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  epidemiologis,  besarnya  ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan  keamanan.Karantina  Wilayah  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  ditetapkan  oleh Menteri. [12]
Untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan  menyebar  secara  signifikan  secara  cepat  ke  beberapa  wilayah.  Sementara  kriteria  kedua adalah  bahwa  wilayah  yang  terdapat  penyakit  juga  memiliki  kaitan  epidemiologis  dengan kejadian  serupa  yang  terdapat  di  wilayah  atau  negara  lain.  Dari  kedua  kriteria  itulah  pada nantinya  Menkes  dapat  menentukan  apakah  wilayah  atau  daerah  tersebut  layak  untuk diterapkan PSBB atau tidak.[9]
Dengan  diterapkannya  PSBB,  khususnya  di  Jabodetabek,  diharapkan  hal  ini  dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia. Berbeda  dengan  himbauan social  distancing ,  PSBB  dapat  dikatakan  menerapkan  peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakatnya.
Selama  masa  PSBB,  transportasi  umum  masih  beroperasi  seperti  biasa.  Hanya  saja, pembatasan  dilakukan  dengan  memperhatikan  jumlah  penumpang  yang  naik  serta  menjaga jarak  antar  penumpang.  Tidak  hanya  itu,  moda  transportasi  barang  yang  beroperasi  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  juga  dikecualikan.  PSBB  yang  diterapkan  oleh Indonesia  meliputi  himbauan  kegiatan  belajar,  bekerja  dan  beribadah  yang  dilakukan  dari rumah, pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, serta  pembatasan  hingga  penghentian  moda  transportasi.  Penerapan  kebijakan  ini  dapat menekan  angka  penyebaran  Covid-19  apabila  dijalankan  dengan  benar.  Namun,  tidak  (atau belum) adanya sanksi tegas bagi mereka yang melanggar membuat masyarakat menjadi tidak taat  dalam  mematuhi  peraturan  yang  ada.  Akibatnya,  kebijakan  yang  ada  dipandang  kurang efektif. [15]
Kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  adanya  wabah  Covid-19  di  masyarakat  yakni kebijakan yang ada pada saat ini masih bersifat normal yaitu dari mulai penanganan terhadap penyebarannya  dan  juga  dampak  yang  ditimbulkannya  adanya  konsep-konsep  baru  inovasi kebijakan publik yang implementatif sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih kongkrit  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  yang  lebih  berkesinambungan.  Inovasi kebijakan  public  diharapkan  dapat  diterapkan  pada  tahap  awal  formulasi,  implementasi  dan evaluasi kebijakan publik .[5]

## 2.5  Pembatasan Moda Transportasi
Pelaksanaan  PSBB  telah  menyebabkan  gangguan  pada  transportasi  logistik.  Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 melarang perjalanan darat, laut, dan udara ke dan dari area zona merah penularan Covid-19 antara 14 April hingga 31 Mei  guna mencegah  eksodus  besar-besaran  sepanjang  libur  Hari  Raya  Idul  Fitri  (Kementerian Perhubungan, 2020).  Peraturan tersebut menetapkan titik pemeriksaan transportasi pada titik akses utama seperti jalan tol dan pelabuhan. Untuk transportasi barang, truk yang mengangkut barang pokok, logistik, dan pasok medis dikecualikan (Pasal 5). Bahan pokok dianggap sebagai barang kebutuhan dasar, tetapi  titik-titik pemeriksaan  akan menyebabkan antrian padat pada pendistribusian  pangan,  oleh  karena  itu  harus  dikelola  dengan  hatihati.  Barang  pendukung pangan seperti yang dijabarkan di atas bisa dianggap sebagai barang non-pokok dan transportasi mereka akan dilarang. [1]
Pembatasan  dikecualikan  pada  sarana  transportasi  penumpang  baik  umum  atau  pribadi dengan  memperhatikan  jumlah  penumpang  dan  menjaga  jarak  antarpenumpang  serta  sarana transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan moda transportasi yaitu:
1. Transportasi yang mengangkut penumpang, yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut,  kereta  api,  jalan  raya  (kendaraan  umum  maupun  pribadi)  tetap  berjalan  dengan pembatasan jumlah penumpang.
2. Transportasi yang mengangkut barang, yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain angkutan
truk barang utuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi; angkutan barang untuk keperluan bahan  pokok;  angkutan  untuk  makanan  dan  minuman  termasuk  barang  seperti  sayur  dan buah  yang  perlu  distribusi  ke  pasar  dan  supermarket;  angkutan  untuk  pengedaran  uang; angkutan BBM/BBG; angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur  dan assembling ;  angkutan  truk  barang  untuk  keperluan  ekspor  dan  impor; angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat,  dan  sejenisnya);  angkutan  bus  jemputan  karyawan  industri  manufaktur  dan assembling ; serta angkutan kapal penyeberangan.
3. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.
4. Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.
Selama  pemberlakuan  PSBB  di  Jakarta,  warga  tidak  dilarang  menggunakan  kendaraan pribadinya,  baik  motor  dan  mobil.  Namun,  jumlah  penumpang  harus  dibatasi  maksimal  50 persen dari kapasitas angkut. Aturan soal pembatasan transportasi tersebut.[10]

## 3. Metode Penelitian
Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan dari laporan- laporan serta data yang  dicatat  oleh  instansi  terkait.  Serta  berdasarkan  dengan  pemberitaan  dari  sumber  yang valid.  Dalam  studi  ini  ,  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  perbandingan sebelum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena terjadinya wabah Covid- 19  dengan  sesudah  adanya  penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  daerah Jabodetabek.  Objek  perbandingan  ini  adalah  sistem  transportasi  angkutan  umum  di  daerah operasional Jabodetabek dengan menggunakan studi dan data yang sudah ada  yang kemudian dikembangkan.
Hasil dari analisa data tersebut didapatkan keadaan transportasi umum di Jabodetabek saat ini  akibat  dari  adanya  penerapan  Pembatasan  Sosial    Berskala  Besar  (PSBB)  karena  wabah covid-19  yang  masih  terus  menyebar  di  berbagai  daerah.  Dampak  dari  Pembatasan  Sosial Berskala Besar ini terhadap sistem transportasi sangat luas sehingga perlu dikaji dari berbagai sumber yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pada analisis sistem transportasi di Jabodetabek selama masa penerapan PSBB berlaku ini, transportasi umum terdampak yang akan dibahas adalah :
1. Transportasi umum berbasis Rel
2. Bus Umum
3. Taksi konvensional dan online
4. Ojek konvensional dan online
Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sangat berpengaruh terhadap transportasi umum di Jabodetabek sangat besar karena transportasi umum di Jabodetabek ini menjadi bagian sangat penting  bagi  warganya  karena  sebagian  besar  warga  Jabodetabek  adalah  penumpang transportasi umum dari berbagai jenis moda transportasi.
1. Transportasi umum berbasis rel
Transportasi  umum  berbasis  rel  di  Jabodetabek  masih  menjadi  transportasi  pilihan sebagian  banyak  orang  pada  masa  penerapan  PSBB  berlaku,  Pemerintah  tidak memberhentikan  pengoperasian  transportasi  ini  namun  yang  dilakukan  adalah  dengan membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (Physical Distancing), membatasi jam operasional  dengan  tetap  menerapkan  protokol  kesehatan  yang  ketat  dan  menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing.Jika sebelum adanya wabah Covid-19 dan penerapan PSBB ini transportasi kereta selalu ramai bahkan melebihi batas
maksimum penumpang di setiap gerbongnya, Tetapi pada saat penerapan PSBB ini untuk transportasi  berbasis  rel  ini  ditetapkan  maksimum  35%  penumpang  dari  kapasitas penumpang.  Calon  penumpang  juga  diharuskan  untuk  mematuhi  SOP  sejak  persiapan perjalanan, selama perjalanan dan tiba di tujuan, seperti diwajibkan memakai masker, cek suhu  tubuh  sebelum  masuk  ke  peron,  jaga  jarak  selama  di  perjalanan,  dan  disarankan mencuci tangan setiba di tujuan. Namun penerapan ini dinilai tidak efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19 ini karena masih terjadinya penumpukan calon penumpang di peron karena harus bergantian menunggu kereta meski tidak sebesar sebelumnya
2. Bus Umum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga berimbas terhadap operasional Trans Jabodetabek. Jumlah rute yang beroperasi dan jumlah penumpang mengalami penyesuaian demi  meminimalisir  terjadinya  penyebaran  Covid-19.  Pembatasan  jumlah  penumpang adalah 60 penumpang untuk bus gandeng, 30 penumpang untuk bus besar, 15 penumpang untuk bus sedang dan royal trans, 6 penumpang untuk mikrotrans.
Termasuk juga bus kecil seperti Angkutan Kota (Angkot) yang sudah menjadi bagian  tak terpisahkan  dari  kota  Jakarta  sendiri,  yang  berimbas  harus  dikuranginya  kapasitas penumpang  didalam  angkutan  untuk  memenuhi  syarat  penerapan  pembatasan  social berskala besar seperti yang diharuska oleh pemerintah. Untuk angkot diisi maksimal oleh lima penumpang.
Untuk memastikan social distancing terjaga, dan mencegah penumpukan terlalu lama di halte, Pemerintah menambah frekuensi dan jumlah bus yang beroperasi di tiap rute akan ditingkatkan hingga 2 kali lipat dari frekuensi normal, sehingga jumlah pelanggan yang naik di dalam satu bus dapat dikurangi.
Selain  itu,  pelanggan  diharapkan  agar  dapat  sabar  mengantri  di  luar  halte  untuk menghindari  desak-desakan  di  dalam  halte  atau  di  dalam  bus.  Antrian  akan  diterapkan kebijakan  untuk  menjaga  jarak  aman  antar  pelanggan  dengan  jarak  1  lengan.  Diharapkan dengan  jarak  antar  pelanggan  yang  diatur,  penyebaran  COVID-19  dapat  diminimalisir. Namun jika kebijakan tidak dilakukan maka penerapan ini tidak akan efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19.
3. Taksi Konvensional dan Taksi Online Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap taksi konvensional dan taksi online adalah  adanya  pengurangan  jumlah  penumpang  ransportasi online kendaraan  roda  empat (taksi online )  jenis  sedan,  jumlah  orang  yang  terdapat  dalam  kendaraan  tersebut  hanya diperbolehkan  3  orang,  dari  sebelumnya  4  orang.  Rinciannya,  1  pengemudi  dan  2 penumpang yang duduk di belakang.
Untuk  taksi online jenis  bukan  sedan,  jumlah  orang  yang  berada  di  dalamnya  juga dibatasi menjadi 4, dari sebelumnya 7 orang. Rinciannya, 1 orang pengemudi, 2 penumpang dengan duduk di kursi tengah, dan 1 lainnya di belakang. Hal ini sebagai wujud penerapan Physical Distancing yang dilakukan oleh pemerintah.
Ketentuan pembatasan transportasi itu diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Pasal 13 ayat (1) huruf E soal pembatasan moda transportasi dan dijabarkan lebih lanjut dalam ayat (10) yang berbunyi:
Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dikecualikan untuk
a. Moda  transportasi  penumpang  baik  umum  atau pribadi  dengan  memperhatikan  jumlah penumpang dan mejaga jarak antar penumpang dan
b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

## 4. Ojek konvensional dan Ojek Online
Masyarakat Jabodetabek selain menggunakan moda transportasi berbasis rel, sebagian besarnya  menggunakan  moda  transportasi  ojek,  baik  itu  ojek  konvensional  maupun  ojek online.  Ojek  online  banyak  dimanfaatkan  karena  mudah  diakses  dan  dapat  menghemat waktu  untuk  perjalanan  ditengah  kemacetan  Jakarta  yang  sudah  tidak  bisa  dipisahkan keberadaannya.  Moda  transportasi  ojek  konvensional  yang  biasanya  mengangkut penumpang  kini  tidak  diperbolekan  lagi  karena  adanya  penerapan  dampak  PSBB  yang berlaku, begitu pula dengan ojek online yang biasanya mengangkut penumpang, barang dan makanan,  kini  tidak  diperbolehkan  mengangkut  penumpang  lagi  ,  tetapi  masih diperbolehkan mengangkut barang dan makanan.  Hal ini dilakukan karena jika ojek tetap mengangkut penumpang maka resiko penularan virus covid-19 ini sangat besar, karena tidak ada  jarak  antara  pengemudi  ojek  dan  penumpang.  Pemberlakuan  ini  berdampak  kepada menurunnya  pendapatan  ojek  karena  sebagian  besar  dari  penggunanya  adalah  untuk mengangkut penumpang saja.
5. Perbedaan Jumlah Penumpang
Penerapan pembatasan sosial berskala besar ini berdampak pada penurunan penumpang yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan kegiatan yang ada di Jabodetabek juga berkurang efek  dari  aktivitas  penumpang  yang  dialihkan  kegiatannya  menjadi  dirumah.  Penurunan penumpang terhitung sejak januari 2020 sampai dengan 15 April 2020 yaitu :
Tabel 1. Penurunan Jumlah Penumpang Saat PSBB Angkutan Sebelum PSBB (orang/hari) Pada saat PSBB (orang/hari) Kereta Rel Listrik (KRL) 859.000 183.000 Trans Jakarta 840.000 83.000 Moda Raya Terpadu (MRT) 85.000 5.000 Lintas Rel Terpadu (LRT) 3.800 264 Taksi 17 6 Ojek 12 5
Gambar 1. Grafik penurunan jumlah penumpang 859000 840000 85000 3800 17 12 183000
83000 5000 264 6 5 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 KRL TRANSJAKARTA MRT LRT TAKSI OJEK

## Grafik Penurunan Jumlah Penumpang
Jumlah Penumpang Sebelum PSBB
Jumlah Penumpang saat PSBB

## 5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari hasil penelitan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut ini:
1. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada setiap sistem atau moda transportasi umum di Jabodetabek. Transportasi umum yang terdampak seperti ojek konvensional  maupun  ojek  online,  taksi  konvensional  dan  taksi  online,  bus  trans Jabodetabek, bus trans Jakarta, Light Rail Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), Moda Raya Terpadu (MRT) .
2. Kondisi  sistem  transportasi  pada  masa  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  bukan  hanya  berdampak  pada  mobilitasnya  yang  semakin  menurun,  tetapi  juga dengan kapasitas penumpang setiap angkutan umum yang harus dikurangi hingga 50% dari kapasitas  penumpang  yang  seharusnya,  bahkan  peniadaan  penumpang  pada  moda transportasi ojek. Penurunan jumlah penumpang terjadi sejak januari 2020, terhitung pada 15 April 2020 jumlah penumpang mengalami penurunan yang signifikan yaitu 78.70% pada KRL, 90.12% pada TransJakarta, 94.12% pada MRT, 93.05% pada LRT, 64.71% pada Taksi dan 58.33% pada Ojek.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
[1]   A. P. G. O. and P. A. , "Penanganan Gangguan Rantai Pasok Pangan di Masa Pembatasan Sosial Terkait Pandemi Covid-19," 2020.
[2] A.  R.  Busana,  "Problematika  Regulasi  Ojek  Online  Dalam  Masa  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar Covid-19," vol. 4, 2020.
[3] I.  Novangga,  "Analisis  Dampak  Perkembangan  Taksi  Berbasis  Online  Terhadap  Taksi Konvensional Serta Pengaruhnya Pada Pendapatan Asli Daerah dan Kadar CO2 (Studi kasus : Provinsi DKI Jakarta)," 2017.
[4] N. Fauziah, "Ojek Dari Masa ke Masa : Kajian Secara Manajemen Sumber Daya Manusia," vol. 7, no. 1, 2017.
[5] S.  Anggara,  S.  Afiyah,  A.  S.  Farida  and  J.  Muslim,  "Inovasi  Kebijakan  Publik  tentang Pencegahan dan Penggulangan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Jawa Barat," 2020.
[6] S. H. Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," vol. 4, no. 1, 2020.
[7] S. Haq and H. Tunafiah, "Analisis Kondisi Jalan Rel, Sarana Prasarana Stasiun Pada Beberapa Stasiun di Jabodetabek," vol. 4, 2015.
[8] Zulfikri, "Persepsi Penumpang Bus Trans Jakarta (Busway) Terhadap Tarif dan Headway," vol. 10, 2010.

## Peraturan
[9] Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19), 2020.
[10] Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta., 2020.
[11] Sistem Transportasi Nasional, 2005.
[12] Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Jakarta, 2018.

## Buku
[13]  B. Setiani, "Prinsip-prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara," p. 104, 2015.