## STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN NEONATAL DI PUSKESMAS KABUPATEN BENGKAYANG BERDASARKAN MODEL IMPLEMENTASI EDWARD III
Albert Tianto 1 , Chriswardani Suryawati 2 , Ayun Sriatmi 3 1-3 Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang Email: alberttianto18@gmail.com

## ABSTRAK
Kabupaten  Bengkayang  menempati  urutan  ke-4  sebagai  kabupaten  dengan angka  kematian  bayi  tertinggi  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Standar  pelayanan minimal  untuk  pelayanan  bayi  baru  lahir  di  Kabupaten  Bengkayang  belum mencapai target nasional selama 3 tahun terakhir (2019-2021) meskipun capaian target  terus  mengalami  kenaikan.  Ketercapaian  pelayanan  bayi  baru  lahir  pada tahun 2021 terendah berada  di Puskesmas Tujuh Belas dan tertinggi berada di Puskesmas  Lumar.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  implementasi Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  pada  pelayanan  neonatal  di  Puskesmas Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analitik.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  SPM  pelayanan  neonatal  belum  mampu  mencapai  target  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  yaitu  100%.  Dalam  proses  implementasi pelayanan  neonatal  masih  ditemukan  beberapa  kendala  seperti  terbatasnya akses  jalan,  masih  ada  budaya  yang  dipercayai  oleh  masyarakat  terkait kesehatan ibu dan anak, kurangnya pelatihan neonatal untuk bidan, sikap bidan yang  cenderung  malas,  sarana  dan  prasarana  yang  terbatas  dan  tidak  rutin dikalibrasi, insentif yang kurang, dan terdapat sikap bidan yang tidak sesuai SOP ( Standard  Operating  Procedure ).  Kendala-kendala  tersebut  menyebabkan  SPM pelayanan  neonatal  belum  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan.  Kesimpulan dari  penelitian  ini  adalah  kebijakan  SPM  pelayanan  neonatal  sudah terealisasikan dengan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pencapaian target sasaran.
Kata  Kunci :  Implementasi  kebijakan,  Standar  pelayanan  minimal,  Pelayanan neonatal, Puskesmas, Bidan

## ABSTRACT
Bengkayang  Regency  ranks  4th  as  the  district  with  the  highest  infant  mortality rate in West Kalimantan Province. The minimum service standards for newborn services in Bengkayang Regency have not reached the national target for the last 3  years  (2019-2021)  even  though  the  target  achievements  have  continued  to increase.  The  lowest  achievement  of  newborn  services  in  2021  is  at  the Seventeen  Health  Center  and  the  highest  is  at  the  Lumar  Health  Center.  This study aimed to analyze the implementation of Minimum Service Standards (SPM) in  neonatal  services  at  the  Health  Center  in  Bengkayang  Regency,  West Kalimantan.  This  research  is  qualitative  research  with  a  descriptive  analytic approach.  The  study  results  show  that  the  SPM  for  neonatal  services  has  not reached  the  target  set  by  the  government,  which  is  100%.  In  the  process  of
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat ITEKES Cendekia Utama Kudus
implementing  neonatal  services,  several  obstacles  were  found,  such  as  limited road  access, a culture that is trusted by the community  regarding  maternal and child health, lack of neonatal training for midwives, midwives' attitude that tends to be lazy, facilities and infrastructure that are limited and not routinely calibrated, incentives which are lacking, and there are midwives' attitudes that are not by the SOP (Standard Operating Procedure). These constraints have caused the SPM for neonatal services not to reach the set targets. This study concludes that the neonatal  service  SPM  policy  has  been  realized  quite  well  although  some obstacles still hinder the achievement of the targets.
Keywords: Policy  implementation,  Minimum  service  standards,  Neonatal services, Public health center, Midwife

## LATAR BELAKANG
Secara  global  menurut  WHO  ( World  Health  Organization )  2021, sekitar  2,5  juta  kematian  neonatal  dilaporkan  tiap  tahunnya.  Kematian neonatus  menyumbang  44%  dari  kematian  anak.  Sekitar  2,9  juta  bayi tidak  dapat  bertahan  hidup  setelah  periode  neonatal  (28  hari  pertama kehidupan)  di  seluruh  dunia  dan  sebagian  besar  kematian  ini  terjadi  di negara berpenghasilan rendah/menengah.[1]
Indonesia  menempati  peringkat  ke-7  di  dunia  sebagai  negara  yang memiliki  tingkat  kematian  neonatus  tinggi.[1] Berdasarkan  data  Profil Kesehatan  2021  menunjukkan  hasil  Angka  Kematian  Bayi  dan  Balita  di Indonesia  masih  cukup  tinggi.  Angka  Kematian  Neonatal  (AKN)  yaitu sebesar  73,1%  dengan  jumlah  kasus  20.154  angka  kematian,  Angka Kematian  Bayi  (AKB)  yaitu  sebesar  18,5%  dengan  jumlah  kasus  5.102 angka  kematian,  Angka  Kematian  Anak  Balita  (AKABA)  yaitu  sebesar 8,4% dengan jumlah kasus 2.310 angka kematian.[2]
Dari  hal  tersebut  tampak  bahwa  pelayanan  kesehatan  neonatal masih menjadi agenda yang belum selesai dan menjadi tantangan global. Angka  kematian  neonatal  memberi  kontribusi  terhadap  73,1%  kematian bayi.  Untuk  mencapai  target  penurunan  AKN  dan  AKB  pada Millennium Development  Goals 2030  maka  peningkatan  akses  dan  kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.[2] Tingginya angka kematian  neonatal  di  Indonesia  disebabkan  oleh  faktor  penyakit  infeksi dan  kekurangan  gizi.[3]  Kunjungan  neonatal  merupakan  salah  satu intervensi  untuk  menurunkan  kematian  bayi  baru  lahir.  Terkait  hal tersebut,  pada  tahun  2019  ditetapkan  perubahan  kebijakan  dalam pelaksanaan kunjungan  neonatal, dari 2  kali menjadi 3  kali. Cakupan  KN lengkap di Indonesia menurun pada tahun 2018 dan 2019, namun kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021.
Angka kematian bayi di Kalimantan Barat berdasarkan laporan Seksi Gizi Kesga Provinsi Kalimantan Barat 2021 adalah 7,7 per 1.000 kelahiran hidup  dengan  persentase  KN  1  tahun  2021  sebesar  86,8%,  sedangkan
untuk  KN  lengkap  sebesar  84,5%.  Pelayanan  kesehatan  bayi  baru  lahir adalah  salah  satu  dari  12  jenis  pelayanan  dasar  pada  SPM  Kesehatan Daerah  Kabupaten/Kota.  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  merupakan implementasi  kebijakan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  puskesmas.[4] Standar pelayanan  minimal  untuk pelayanan  bayi  baru  lahir  (neonatal) di Kabupaten  Bengkayang  belum  pernah  mencapai  target  yang  ditentukan oleh  Permenkes  RI  Nomor  4  Tahun  2019  yaitu  100%,  meskipun pencapaian  target  terus  mengalami  kenaikan  dari  tahun  2019  hingga 2021. Kabupaten Bengkayang memiliki cakupan KN1 sebesar 83,4% yang menjadikannya  menempati  peringkat  ke-2  tertinggi  di  Kalimantan  Barat. Untuk  cakupan  KN  Lengkap,  Kabupaten  Bengkayang  memiliki  cakupan sebesar 82,2%, hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Bengkayang belum mencapai  mencapai  target  Renstra  tahun  2021,  yaitu  88%.  Selain  itu, Kabupaten  Bengkayang  juga  menempati  urutan  ke-4  dengan  angka kematian bayi yaitu sebesar 13,5 per 1.000 kelahiran hidup.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bengkayang menunjukkan  bahwa  ketercapaian  pelayanan  bayi  baru  lahir  (neonatal) pada  tahun  2021  terendah  berada  di  Puskesmas  Tujuh  Belas  yaitu sebesar  68,03%  dan  yang  tertinggi  berada  di  Puskesmas  Lumar  yaitu sebesar  95,77%.  Berdasarkan  survei  pendahuluan  diketahui  bahwa  ibu bayi  tidak  pernah  mendapatkan  kunjungan  rumah  (KN  2  dan  KN  3), kunjungan hanya dilakukan apabila bidan dipanggil untuk memeriksa bayi. Ibu bayi masih terkendala dalam melakukan inisiasi menyusui dini dan ASI yang kurang lancar, tidak mendapatkan konseling perawatan neonatal dan ASI  eksklusif,  ibu  tidak  menerima  informasi  penyuluhan  perawatan neonatal  di  rumah  menggunakan  buku  KIA,  jam  pelayanan  yang  tidak tepat  waktu,  sarana  dan  prasarana  pelayanan  masih  minim,  dan  ruang pelayanan kurang nyaman sehingga mengurangi kepuasan ibu bayi dalam melakukan kunjungan neonatal.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan neonatal
di  Puskesmas  Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan  Barat  berdasarkan model Edward III.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif  analitik.  Penentuan  subjek  penelitian  ini  menggunakan  kriteria purposive ,  terdiri  dari  informan  utama  dan  informan  triangulasi.  Informan utama yaitu kepala puskesmas, pemegang program KIA puskesmas, dan bidan  pelaksana  pelayanan  neonatal  sedangkan  informan  triangulasinya adalah kepala seksi kesehatan keluarga dinas kesehatan dan ibu dengan bayi baru lahir normal. Tempat penelitian adalah Puskesmas Tujuh Belas dan  Puskesmas  Lumar  Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan  Barat  pada bulan  November  2022  -  Februari  2023.  Pengolahan  dan  analisa  data dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisis  isi  ( content  analysis) dengan  melakukan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  verifikasi  data, penyajian analisis data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Implementasi Kebijakan SPM Pelayanan Neonatal
Selama  ini  proses  implementasi  kebijakan  pelayanan  neonatal mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Kebidanan,  serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
”Berdasarkan  Permenkes  SPM  dan  UU  Kesehatan  serta  UU Kebidanan.” (IU 5)
Kebijakan  pelayanan  neonatal  menurut  para  informan  sudah terealisasikan  dengan  baik  meskipun  masih  ditemui  beberapa  kendala seperti terbatasnya akses jalan menuju tempat pelayanan neonatal/fasyankes,  masih  adanya  budaya  tertentu  pada  masyarakat terkait  kesehatan  ibu  dan  anak  sehingga  sulit  untuk  memberikan
pemahaman dan edukasi kepada ibu bayi, dan masih kurangnya pelatihan untuk bidan sehingga ilmu bidan menjadi tidak update .
“Kalau  kendala  itu  kadang  ibu  hamilnya  sulit  untuk  dikasih  edukasi kalau  dengan  persalinan  dengan  risiko  tinggi  dan  akses  juga menjadi salah satu kendala untuk kita pelayanan.” (IU 3)
Target  capaian  pelayanan  sudah  mengalami  peningkatan  di  tiap tahunnya meskipun  sedikit dan masih  di bawah  90%. Indikator  yang sulit untuk  dicapai  adalah  pemberian  ASI  eksklusif,  perawatan  tali  pusat,  dan pemberian MPASI (Makanan Pendamping ASI). Bidan sudah memberikan edukasi  sejak  proses  persalinan  tetapi  saat  dilakukan  kunjungan  rumah masih  terdapat  ibu  bayi  yang  tidak  menjalankan  arahan  yang  telah diberikan bidan.
”Kita  memang  targetnya  belum  100  %,  dalam  beberapa  tahun terakhir kita terus mengalami peningkatan dikit demi dikit walaupun hanya kurang dari 90 %.” (IU 3)
Padahal  indikator  SPM  bidang  kesehatan  yang  dibuat  oleh Kementerian  Kesehatan  yaitu  100%  di  tiap  tahunnya  untuk  tiap-tiap daerah,  hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Standar  Teknis Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan.[5]  Sehingga  capaian  dari  beberapa  puskesmas  di Kabupaten Bengkayang  belum  memenuhi  target  yang  diharapkan.  Untuk mengatasi  berbagai  indikator  yang  belum  tercapai,  pihak  penanggung jawab  KIA  puskesmas  bekerjasama  dengan  bidan  desa  dan  kader kesehatan  untuk  membantu  memantau  ibu  bayi  di  desanya  masing- masing.  Selain  itu,  bidan  juga  diarahkan  untuk  melakukan  kunjungan rumah  dan  memberikan  pelaporan  dan  pencatatan  secara  lebih komprehensif.
Menurut  para  informan  kebijakan  yang  ada  saat  ini  sudah  cukup baik,  meskipun  terkadang  dalam  menetapkan  sasaran  program  hanya menggunakan  data  proyeksi  dan  tidak  menggunakan  data  riil  sehingga cukup  berat  dalam  memenuhi  target  sasarannya.  Data  proyeksi  adalah data  yang  digunakan  untuk  memperkirakan  jumlah  penduduk  sasaran  di
masa  yang  akan  datang  berdasarkan  perhitungan  yang  mengacu  pada asumsi  dari  komponen-komponen  yang  terlibat.  Data  yang  valid  dan komprehensif  sangat  dibutuhkan  untuk  membuat  kebijakan  dan merancang  program  agar  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada, kebutuhan, dan dinamika waktu.[6]

## Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  dapat  dikatakan  sebagai  sumber  daya terpenting  mengingat  suatu  kebijakan  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya manusia  sebagai  individu  pelaksana.  Terdapat  2  indikator  utama  untuk menilai  kinerja  seseorang,  yaitu  secara  kuantitatif  dan  kualitatif.  Secara kuantitatif,  jumlah  bidan  di  Puskesmas  Tujuh  Belas  dan  Lumar  sudah sangat  mencukupi  yang  terdiri  dari  tenaga  PNS  dan  tenaga  kontrak.  Di tiap-tiap  desanya  juga  sudah  terdapat  bidan  desa.  Jumlah  bidan  yang tercukupi membuat beban kerja yang dirasakan oleh masing-masing bidan tidaklah berat. Sudah terdapat pula pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing  untuk  para  bidan.  Selain  itu,  juga  tidak  terdapat  kegiatan yang dilaksanakan di luar jam kerja.
”Kalau  menurut  saya  sekarang  ini  cukup  ya  mas,  semua  bisa  kita penuhi di setiap polindes maupun di puskesmas.” (IU 5)
Secara  kualitas,  kemampuan  bidan  dalam  memberikan  pelayanan neonatal kepada ibu hamil dan ibu bayi sudah cukup baik. Tetapi memang masih  ditemukan  bidan  yang  cenderung  malas  khususnya  dalam  hal dokumentasi  dan  pelaporan.  Selain  itu,  beberapa  bidan  juga  belum melaksanakan  pelayanan  dengan  maksimal  dikarenakan  ilmu  yang mereka miliki belum di- update menyesuaikan ilmu yang terbaru. Sehingga hal  tersebut  cukup  mempengaruhi  kompetensi  bidan,  khususnya  bidan- bidan  senior.  Bidan  senior  cenderung  enggan  untuk  memperbarui  ilmu mereka  sehingga  ketika  di  lapangan  sering  terjadi  perbedaan  persepsi antar  bidan.  Bidan-bidan  yang  lain  menyiasatinya  dengan  memberikan sosialisasi  tentang update ilmu  yang  mereka  dapat  dari  dokter  sewaktu pembinaan agar terdapat persamaan persepsi.
Bidan  pelaksana  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  apapun  terkait pelayanan  neonatal.  Selama  ini  para  bidan  hanya  mendapatkan pembinaan dari penanggung jawab KIA Puskesmas dan seminar-seminar virtual  melalui Zoom 1  bulan  sekali.  Pelatihan  belum  pernah  diadakan karena  pihak  puskesmas  terkendala  masalah  dana  yang  terbatas. Puskesmas  sudah  melakukan  pengajuan  ke  dinas  kesehatan  namun hingga  kini  belum  dianggarkan  juga.  Sedangkan  pembinaan  atau pelatihan secara langsung  hanya diadakan oleh dinas kesehatan 1-2 kali dalam setahun.
”Ini  memang  salah  satu  kendala  bagi  kita  di  puskesmas  untuk pemenuhan  pelatihan  ini,  karena  kembali  lagi  masalah pembiayaannya yang harus kita cari, kita selalu terkendala di dana karena  terbatas,  kita  sudah  mengusulkan  ke  dinas.  Tetapi  saat  ini para  bidan  hanya  mengikuti  event  seperti  seminar  virtual  di  zoom dan lain2nya.” (IU 2)
”... dari dinas itu setahun kadang sekali atau dua kali.” (IU 6)
Penelitian  Nisa  (2019)  menuturkan  bahwa  riwayat  pelatihan  bidan merupakan salah satu hal yang turut mempengaruhi pemberian pelayanan seorang  bidan,  dari  hasil  penelitian  didapatkan  fakta  bahwa  lebih  dari separuh  responden  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  (67,2%).  Tujuan diadakannya  pelatihan  untuk  bidan  adalah  agar  dapat  mengembangkan dan  meningkatkan  kemampuan  serta  keterampilan  kerja  pegawai  agar selalu sesuai dengan perkembangan ilmu terbaru.[7]
Selain sumber daya manusia, sumber daya informasi juga berperan penting  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Informasi  yang diberikan  selama  ini  kepala  pelaksana  program  biasanya  hanya  terkait sistem  pelaporan.  Bidan  yang  telah  melayani  pemeriksaan  neonatal diharuskan  segera  melaporkan  kepada  penanggung  jawab  KIA puskesmas  dengan  memberikan  bukti  dokumentasi.  Ketersediaan informasi  selama  ini  sudah  baik,  informasi  disampaikan  merata  kepada seluruh  bidan  pelaksana  dan  tidak  ditemukan  hambatan  dalam  proses penyebaran informasi.
”Untuk  informasinya  itu  semacam  laporan,  terus  biasanya  habis mereka  melayani  neonatal  mereka  langsung  kasih  bukti  kalau mereka  melakukan  pelayanan,  salah  satu  dengan  bukti  dokumen pelayanan.” (IU 6)
Sumber  daya  lain  yang  cukup  penting  dalam  menentukan keberhasilan  implementasi kebijakan adalah kewenangan. Pendelegasian wewenang  terkait  kebijakan  SPM  pelayanan  neonatal  dilakukan  antara dinas  kesehatan  dengan  puskesmas  melalui  Bidang  Kesehatan Masyarakat  dan  disebarluaskan  kepada  kepala  puskesmas.  Kepala puskesmas  selanjutnya  akan  meneruskan  informasi  kepada  penanggung jawab  program  ataupun  bidan  koordinator  untuk  ditindaklanjuti  dan disebarluaskan kepada bidan-bidan lainnya. Sehingga secara garis besar, wewenang terkait pelayanan neonatal sepenuhnya berada di Puskesmas. Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Nurlailah  (2021)  bahwa  pelaku utama  kebijakan  harus  diberi  wewenang  yang  cukup  untuk  membuat keputusan  sendiri  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  menjadi kewenangannya.[8]
“... apa arahan dari dinas pasti akan saya arahkan kembali kepada para  pj  dan  bidan  koordinatornya  untuk  melanjutkan  arahan tersebut.” (IU 1)
Fasilitas  yang dimiliki  oleh Puskesmas  Tujuh  Belas dan Puskesmas Lumar sudah tersedia namun belum memadai dan belum lengkap. Sudah terdapat  ruang  khusus  KIA  untuk  pelayanan  neonatal  tetapi  tidak  terlalu luas.  Hal  tersebut  telah  diusulkan  oleh  pihak  puskesmas  kepada  dinkes agar  dapat  diperbaiki  namun  hingga  kini  belum  diperbaiki.  Alat-alat  yang digunakan pun juga belum memadai, masih terdapat alat yang tidak rutin dikalibrasi  sehingga  terkadang  sering error dan  beberapa  alat  sudah sangat lama sehingga sudah berkarat  namun  tetap digunakan . Minimnya fasilitas  yang  ada  dikarenakan  keterbatasan  biaya,  puskesmas  sudah mengajukan  ke  Dinkes  tetapi  sangat  lama  prosesnya  dan  hingga  kini belum disetujui. Padahal pihak Dinkes sudah mengetahui bahwa perlu ada peningkatan  dan  perbaikan  yang  harus  segera  dilakukan.  Pihak  Dinkes mengutarakan  bahwa  kendalanya  berada  pada  anggaran,  anggaran
melalui  APBD  dan  APBN  disesuaikan  dengan  prioritas  yang  lebih mendesak untuk diutamakan.
“…  cuma  beberapa  kendala  di  alat  yang  belum  diperbaiki  secara berkala itu belum dilakukan, sehingga kadang alat sering eror.” (IU 2) “ Belum lengkap sih dan kurang memadai lah kalau menurut saya.” (IU 3) ”Kendalanya lagi terkait anggaran, kita tidak bisa memenuhi secara keseluruhan, karena anggaran melalui APBD dan APBN kita perlu melakukan sesuai dengan prioritas yang mana harus diutamakan.” (IT 1)
Fasilitas adalah suatu hal yang sangat kompleks karena memerlukan biaya  yang  cukup  besar  dan  harus  terencana  dengan  matang  seluruh aspek dalam mendukung implementasi kebijakan.[9] Sumber daya fasilitas sangat  erat  hubungannya  dengan  kebijakan  pelayanan  neonatal.  Belum terpenuhinya fasilitas di lapangan pada suatu kebijakan bisa berpengaruh pada  kebijakan  yang  dilaksanakan  tidak  berjalan  dengan  lancar  sesuai yang  dikemukakan  oleh  Djiko  (2018).[10] Jika  fasilitas  yang  diperlukan tercukupi  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas,  maka  akan  membuat bidan  pelaksana  lebih  mudah  tergerak  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan.

## Disposisi Pelaksana
Pelaksanaan  kebijakan  pelayanan  neonatal  sejauh  ini  memang belum  pernah  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  para pelaksana  program  sudah  berusaha  memberikan  pelayanan  neonatal secara  maksimal  meskipun  dengan  segala  keterbatasan  fasilitas  dan akses  yang  harus  dilalui.  Selain  itu  faktor  sasaran  yang  terlalu  besar cukup  menghambat  pelaksana  dalam  menjalankan  program.  Memang tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  masih  terdapat  sikap  pelaksana  yang  tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh penanggung jawab program. Hal tersebut dikarenakan karakter masing-masing individu.
” Sikap  kami  tetap  seperti  di  awal  apa  yang  kami  bangun  dalam pelayanan  neonatal,  tetap  memberikan  pelayanan  yang  maksimal dengan  segala  keterbatasan  yang  kami  punya  dan  keterbatasan akses yang harus kami lalui. ” (IU 3)
Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  bidan  akan  sangat menentukan bagaimana komitmen  mereka terhadap suatu  program yang nantinya akan berpengaruh pada antusiasme dalam menjalankan program sesuai  dengan  tujuannya.  Pada  penelitian  Ummah  (2019)  ada  hubungan antara  sikap  bidan  dengan  kepatuhan  terhadap  penerapan  standar operasional  prosedur  kebidanan  pada  tindakan  kegawatdaruratan maternal neonatal di RSU Haji Surabaya.[11]
Komitmen  dapat  diartikan  sebagai  keterikatan  seseorang  terhadap tujuan  yang  ingin  digapai  hingga  rela  mengorbankan  tenaga,  waktu,  dan dana  untuk  mencapainya  serta  selalu  melibatkan  diri  pada  setiap kegiatan.[12] Komitmen menunjukkan kemauan bidan untuk
melaksanakan  suatu  tugas  yaitu  melaksanakan  pelayanan  neonatal. Seluruh informan mengatakan bahwa para pelaksana juga sudah memiliki komitmen  yang  tinggi  untuk  menjalankan  pelayanan  neonatal  dan mencapai  target  yang  diharapkan.  Sama  dengan  hasil  penelitian  Mutia dalam  Aisyah  dkk.  (2014)  menjelaskan  bahwa  kinerja  organisasi  dapat optimal jika didukung oleh komitmen organisasi, baik dari individu pegawai maupun pembuat kebijakan.[13]
“Mereka sangat berkomitmen baik di lapangan dan di puskesmas.” (IU 1)
Penganggaran  pelayanan  neonatal  dilakukan  oleh  masing-masing penanggung  jawab  program  neonatal  dengan  membuat  rancangan anggarannya  masing-masing,  lalu  akan  dibahas  dan  disusun  bersama dengan  kepala  puskesmas  dan  sampaikan  ke  dinas.  Dana  yang digunakan  untuk  menunjang  pelayanan  neonatal  termasuk  insentif  bidan yang turun ke lapangan berasal dari BOK (Biaya Operasional Kesehatan) yang  didukung  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah.  BOK  terdiri  dari  BOK non fisik dan BOK fisik berupa sarana dan prasarana di puskesmas.
” Sumbernya dari BOK saja sih, ya cuma itu yang ada. ” (IU 3)
Ketersediaan  dana  selama  ini  sudah  mencukupi,  namun  jika dibandingkan  dengan  puskesmas  yang  berada  di  kota  maka  dana  yang
tersedia  masih  kurang,  apalagi  untuk  insentif  bidan.  Bidan  yang  turun lapangan  baik  dekat  ataupun  jauh  mendapatkan  jumlah  insentif  yang sama, padahal jarak yang jauh tentunya lebih membutuhkan biaya karena hambatan  akses  jalan  yang  sulit  dan  medan  di  lapangan  yang  berat. Insentif  yang  kurang  tersebut  menyebabkan  bidan  tidak  bersemangat untuk menjangkau ke arah yang jauh dan aksesnya sulit.
”…  karena  untuk  akses  yang  jauh  dan  deket  itu  sama  insentifnya, sementara  yang  jauh  tentunya  perlu  biaya  lebih  karena  hambatan akses  jalan  yang  susah  dan  medan  di  lapangan  yang  berat,  jadi pasti  membutuhkan  biaya  yang  berbeda  dengan  tempat  pelayanan yang  dekat.  Nah,  itu  yang  terkadang  membuat  para  bidan  kurang semangat untuk menjangkau ke arah yang jauh dan aksesnya yang kurang bagus dan susah untuk dilewati.” (IU 5)
“Saya  rasa  cukup  sih  dana  yang  ada,  tidak  ada  keluhan  dari  para bidan.” (IU 6)
Pemberian  insentif  dapat  meningkatkan  semangat  dalam  bekerja dan  memberikan  kepuasan  untuk  pegawai,  oleh  karena  itu  pemberian insentif  harus  ditetapkan  menyesuaikan  prinsip  kelayakan  dan  keadilan. Insentif  merupakan  hak  pegawai  yang  harus  diberikan  dengan  kriteria- kriteria  tertentu.  Variabel  pemberian  insentif  pada  Kantor  Kecamatan Ujung  Kota  Parepare  dalam  penelitian  Damayanti  (2021)  berpengaruh pada  kepuasan  kerja  pegawai,  yang  berarti  bahwa  pemberian  insentif cukup mampu untuk mendorong munculnya kepuasan kerja pegawai.[14]

## Struktur Birokrasi
Seluruh  alur  kerja  dalam  pelayanan  neonatal  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu  juga  terdapat buku  petunjuk  khusus  yang  dipegang  oleh  pelaksana  program.  Menurut informan,  para  pelaksana  sebagian  besar  sudah  menerapkan  kebijakan sesuai  SOP  meskipun  masih  terdapat  beberapa  pelaksana  yang  tidak patuh  pada  SOP  dikarenakan  ilmu  dan  pengetahuan  yang  kurang.  Hal tersebut  juga  terbukti  dari  hasil  wawancara  kepada  ibu  bayi  yang menyebutkan  bahwa  memang  terdapat  beberapa  alur  kerja  dalam  SOP
yang  tidak  dilakukan  oleh  bidan  seperti  kurang  menjelaskan  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  untuk  bayi,  misalnya  tidak  menjelaskan  fungsi obat  yang  diberikan  dan  kurang  berkomunikasi  dengan  ibu  bayi  terbukti dengan ibu tidak mendapatkan penyuluhan/konseling tentang penggunaan buku KIA, perawatan bayi baru lahir, dan ASI eksklusif. Bahkan ada bidan yang tidak langsung memberikan imunisasi HB 0 setelah bayi lahir.
”Kalau  mau  dibilang  sesuai  ya  tidak  sepenuhnya  sesuai,  karena mungkin  berbagai  kendala  ya,  dan  juga  update  ilmu  yang  kurang juga.” (IU 3)
Ditemukan  hal  yang sama  pada  hasil penelitian  Rosmadewi (2019), diketahui bahwa sebagian besar bidan tidak patuh (61,9%) terhadap SOP dalam melakukan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir.[15] Padahal jika  bidan  menjalankan  pekerjaannya  sesuai  SOP,  ketercapaian  sasaran program dapat diraih dengan lebih mudah. Kepatuhan dalam menerapkan SOP  pelayanan  neonatal  akan  mendukung  upaya  keselamatan  baik keselamatan  pasien  ataupun  bidan  serta  pencegahan  kematian  ibu  dan bayi, sesuai dengan penelitian Ummah (2019).[11]
Menyikapi hal tersebut, pihak puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi setelah  bidan  melakukan  pelayanan  neonatal.  Bidan  diharuskan untuk  memberikan  pelaporan  setelah  memberikan  pelayanan  neonatal. Selain itu, diadakan pula rapat rutin bidan untuk membahas kinerja bidan, jika  terdapat  bidan  yang  tidak  patuh  SOP  maka  akan  dibina  melalui penanggung  jawab  neonatal  (KIA)  ataupun  bidan  koordinatornya. Sedangkan  pihak  Dinkes  akan  menilai  melalui  akreditasi,  dari  akreditasi akan  dievaluasi  apakah  semua  pelayanan  sudah  sesuai  dengan  SOP yang  berlaku  dan  apakah  pelayanan  sudah  sesuai  standar  yang diharapkan.
”Melakukan evaluasi setiap sesudah tindakan yang dilakukan dalam pelayanan neonatal dan melakukan rapat rutin bersama para bidan.” (IU 6) ”Melalui evaluasi dari hasil akreditasi yang sudah dilakukan.” (IT 1)
Mekanisme  pengawasan  dan  monitoring  dilakukan  oleh  kepala puskesmas  melalui  penanggung  jawab  KIA  atau  bidan  koordinator. Namun,  jika  terdapat  masalah  berat  biasanya  kepala  puskesmas  akan langsung turun tangan baik saat rapat evaluasi atau melalui media sosial. Kepala  puskesmas  memang  tidak  secara  langsung  melakukan pengawasan,  kepala  puskesmas  akan  lebih  sering  melakukan pengawasan  dalam  bentuk  evaluasi  pada  rapat  bulanan,  triwulan,  dan lokmin  (Lokakarya  Mini)  untuk  menilai  kinerja  pelaksana.  Pelaporan dilakukan  di  tiap  bulannya  oleh  bidan  koordinator  yang  diberikan  kepada penanggung  jawab  KIA  puskesmas.  Selanjutnya  penanggung  jawab  KIA akan  menyerahkannya  kepada  kepala  puskesmas  yang  akan  diteruskan ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan melakukan supervisi 3 bulan sekali oleh  masing-masing  bidang  terkait  pelayanan  SPM.  Supervisi  dilakukan dengan  cara  turun  ke  lapangan  dan  mengundang  kepala  puskesmas  di aula kantor dinas kesehatan. Selain itu, dinas kesehatan juga melakukan sidak di lapangan secara langsung.
”Kalau untuk pengawasan saya sering melimpahkan ke PJ KIA dan bidkor,  kecuali  ada  kasus  yang  berat  biasanya  saya  turun  juga  ke lapangan.” (IU 1)
”Iya,  setiap  bulan  kita  ada  pelaporan,  sistemnya  kita  dapat  data laporan  dari  bidan  koordinator  terus  data  tersebut  kita  laporkan  ke kepala puskesmas untuk diteruskan ke dinas kesehatan.” (IU 4) ”Supervisi  dilaksanakan  3  bulan  sekali  oleh  masing-masing  bidang terkait  pelayanan  SPM.  Supervisi  dilakukan  dengan  cara  turun kelapangan  dan  mengundang  mereka  kepala  puskesmas  di  aula kantor dinas kesehatan.” (IT 1)
Supervisi merupakan kegiatan pengawasan dan pendampingan  dari pihak yang memiliki wewenang terhadap program yang akan dilaksanakan oleh  bawahannya.  Jika  kemudian  ditemukan  suatu  masalah,  pihak  yang berwenang akan segera memberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung  untuk  mengatasinya.  Sejalan  dengan  penelitian  Ariyanti  (2019) semakin  sering  dilakukan  supervisi  akan  berhubungan  dengan  kinerja bidan  dalam  pelayanan  neonatus.  Dengan  adanya  campur  tangan  pihak atasan,  bidan  sebagai  tenaga  pelaksana  dapat  merasakan  adanya
kepentingan  bersama  dalam  melaksanakan  pelayanan  neonatus, sehingga permasalahan pada bayi baru lahir dapat minimalkan.[16]

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Implementasi  kebijakan  SPM  pelayanan  neonatal  di  Puskesmas Kabupaten Bengkayang sudah berjalan cukup baik meskipun belum dapat mencapai  target  sasaran  yang  diharapkan  oleh  pemerintah.  Mengacu pada  teori  Edward  III,  ditemukan  beberapa  kendala  pada  aspek  sumber daya  manusia,  sumber  daya  fasilitas,  disposisi  pelaksana,  dan  struktur organisasi.  Kendala-kendala  tersebut  adalah  terbatasnya  akses  jalan, terdapat kebudayaan terkait kesehatan ibu dan anak yang dipercayai oleh masyarakat, kurangnya pelatihan neonatal untuk bidan, sikap bidan yang cenderung  malas,  fasilitas  yang  tidak  lengkap  dan  tidak  rutin  dikalibrasi, insentif untuk bidan kurang, dan ada sikap bidan yang tidak sesuai SOP.

## Saran
Puskesmas  di  Kabupaten  Bengkayang  khususnya  yang  berada  di daerah  terpencil  dapat  memperhatikan  pembagian  insentif  untuk  bidan- bidan  yang  turun  lapangan  pada  lokasi  yang  sulit  dijangkau  agar  bidan tetap  bersemangat  menjalankan  kewajibannya  meskipun  dengan  akses dan medan yang berat serta perlu rutin untuk melakukan kalibrasi alat-alat kesehatan  demi  menunjang  pelayanan  neonatal.  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bengkayang  perlu  mengusulkan  perbaikan  akses  jalan  pada desa-desa  terpencil  di  wilayah  kerja  puskesmas  melalui  rapat  koordinasi antar  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  dan  menganggarkan  dana untuk mengadakan pelatihan neonatal secara berkala dan berkesinambungan  untuk  seluruh  bidan  agar  bidan  dapat  mengikuti pelatihan tersebut secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
[ 1].  Mohamed  HA,  Shiferaw  Z,  Roble  AK,  Kure  MA.  Neonatal  mortality and  associated  factors  among  neonates  admitted  to  neonatal intensive  care  unit  at  public  hospitals  of  Somali  Regional  State,
Eastern  Ethiopia:  A  multicenter  retrospective  analysis.  PLoS  One. 2022 May;17(5).
[2].  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Profil  Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.
[3].  Bangsawan  AK,  AA  R,  AA.  T.  Analisis  Pelaksanaan  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  untuk  Pelayanan  Bayi  di  Puskesmas Lolak  Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  KESMAS  J  Kesehat  Masy Univ Sam Ratulangi. 2017;6(3).
[4].  Kuzairi  U.  Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  pada Pelayanan  Publik  Bidang  Kesehatan  (Studi  Kasus  pada  Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso). Politico. 2018 Nov;17(2).
[5].  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang Standar  Teknis  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada  Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Indonesia; 2019.
[6].  Kementerian  PPN/  Bappenas  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045  Hasil SUPAS 2015 (Edisi Revisi). Jakarta: BPS RI; 2018.
[7].  Nisa K, Serudji J, Sulastri D, Ilmu P, Pascasarjana K, Kedokteran F, et  al.  Analisis    Faktor    yang    Berhubungan    dengan  Kinerja  Bidan dalam Memberikan Pelayanan Antenatal Berkualitas Diwilayah Kerja Puskesmas  Kota  Bukittinggi  Tahun  2018.  J  Ilm  Univ  Batanghari Jambi. 2019 Jan;19(1):53–60.
[8].  N  N.  Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19  Di  Kab.  Ogan Komering Ulu. J Din. 2021;1(2):59–68.
[9].  J  S,  KU  N,  UM  J,  JK  D,  KC  T,  T.  S.  Implementasi  kebijakan keolahragaan dan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet. Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi). 2021;17(1):1–10.
[10].  Djiko  R,  Program  D,  Bisnis  SM,  Halmahera  P,  Tangkau  CHS. IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  JAMINAN  KESEHATAN  NASIONAL DI  KABUPATEN  HALMAHERA  UTARA.  J  Adm  Publik.  2018
Jun;9(1).
[11].  Sikap  Bidan  Dalam  Menerapkan  Standart  Operasional  Prosedur Kebidanan Pada Tindakan  Kegawatdaruratan  Obstetri Di  RSU  Haji Surabaya Kholifatul Ummah H, Ayu Dhana Reswari P, Surabaya D. Hubungan  Sikap  Bidan  Dalam  Menerapkan  Standart  Operasional Prosedur  Kebidanan  Pada  Tindakan  Kegawatdaruratan  Obstetri  Di
RSU Haji Surabaya. J Midpro. 2019 Dec;11(2):134–7.
[12].  Lubis J, Indra J. Komitmen Membangun Pendidikan (Tinjauan Krisis Hingga Perbaikan Menurut Teori). Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya; 2021.
[13].  Koesharijadi  K,  Hardiyansyah  H,  Akbar  M.  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  E-GOVERNMENT,  KOMITMEN,  PENGEMBANGAN APARATUR  DAN  IMPLIKASINYA    TERHADAP  KINERJA PELAYANAN  PUBLIK.  IKRA-ITH  Hum    J  Sos  dan  Hum.
2019;3(1):39–45. [14].  Damayanti  H,  Razak  M,  Sugeng  Waluyo  H.  PENGARUH PEMBERIAN  INSENTIF,  IKLIM  ORGANISASI  DAN  GAYA
KEPEMIMPINAN  SITUASIONAL  TERHADAP  KEPUASAN  KERJA PEGAWAI  PADA  KANTOR  KECAMATAN  UJUNG  KOTA PAREPARE.  J  Apl  Manaj  Kewirausahaan  MASSARO.  2021 Jul;3(2):86–95.
[15].  Tali  Pusat  pada  Bayi  Baru  Lahir  Rosmadewi  P,  Kebidanan  J, Kesehatan  Tanjung  Karang  P.  Kepatuhan  Bidan  dalam  Penerapan SOP    Pemotongan  Tali  Pusat  Pada  Bayi  Baru  Lahir.  J  Kesehat. 2019 Nov;10(3):430–7.
[16].  Ariyanti  D,  Suroyo  R,  Sibero  J.  The  Defining  Factor  Of  Midwife Performance in Neonatal Care at Gandapura Health Center Bireuen District 2018. J Kesehat Almuslim. 2019;5(9):1–9.