## Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Wiwik Krisnawati 1* , Danes Jaya Negara 2 , Luluk Tri Harinie 3
1 Magister Sains Manajemen FEB UPR
2 Magister Sains Manajemen FEB UPR
3 Magister Sains Manajemen FEB UPR
* Correspondence author: wiwik krisnawati; Tel.: +62821544759XX
Abstract : The purpose of the research is to find out how the case settlement process was before the implementation of E-Court at the Palangka Raya State Administrative Court, to find out how the case settlement process was after the implementation of E-Court during the covid 19 pandemic at the Palangka Raya State Administrative Court, and to For find out what are the obstacles faced after implementing E-Court in settling cases and the efforts made by the Palangkaraya State Administrative Court to overcome these obstacles. This type of research is descriptive research with a qualitative approach, to obtain empirical data and information. The results of the study revealed that: 1) The case settlement process before the implementation of E-Court at the Palangkaraya State Administrative Court did not run effectively because it was still manual, meaning that justice seekers had to come directly to the Court's office from the registration of claims to decisions, so this was not appropriate with the principle of administering justice in a simple, fast and low cost manner; 2) The case settlement process after the implementation of E-Court during the covid - 19 pandemic at the Palangka Raya State Administrative Court is running effectively because it is no longer manual but online so that it can be done from anywhere without the need to come to the Court office thereby reducing face- to-face and avoiding crowds, the process is also simpler, faster and cheaper, besides that the performance of the court apparatus has increased, which means that the competency of the apparatus is very good; and 3) Obstacles encountered during the implementation of E-Court at the Palangkaraya State Administrative Court can be overcome properly  by  making  various  efforts  to  overcome  them  so  that  the  implementation  of  E-Court  continues  to  run effectively.
Keywords: Effectiveness, Case settlement, E-court, State Administrative Court, Competence of Human Resources.
Abstrak: Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana  proses penyelesaian perkara  sebelum diterapkannya E- Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Untuk mengetahui Bagaimana proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya E-Court di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan untuk Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi setelah menerapkan E-Court dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya E- Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berjalan dengan effektif dikarenakan masih manual artinya masyarakat pencari keadilan harus datang langsung ke kantor Pengadilan mulai dari pendaftaran gugatan hingga putusan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya  ringan;  2)  Proses  penyelesaian  perkara  setelah  diterapkannya  E-Court  di  masa  pandemi  covid  -  19  pada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  berjalan  dengan  effektif  dikarenakan  sudah  tidak  manual  lagi melainkan secara online sehingga dapat dilakukan dari mana saja tanpa perlu datang ke kantor Pengadilan sehingga mengurangi bertatap muka dan menghindari kerumunan, prosesnya juga lebih sederhana, cepat dan biaya murah, selain itu kinerja aparatur pengadilan meningkat yang berarti kompetensi yang dimiliki aparatur sangat bagus; dan 3) Hambatan yan dihadapi selama penerapan E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat diatasi dengan  baik  dengan  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengatasinya  sehingga  penerapan  E-Court  tetap  berjalan dengan effektif.
Kata  kunci: Effetivitas,  Penyelesaian  perkara,  E-court,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia.

## 1. Pendahuluan
Pandemi Corona virus 2019 ( covid 19 ) yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, tidak hanya berpengaruh pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial saja, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor, termasuk pada tatanan sistem peradilan di Indonesia. Sebelum wabah virus covid-19 masuk ke Indonesia pada 2  Maret 2020 yang kemudian  menyebar  luas  ke  34  provinsi  di  Indonesia  pada  bulan  April (Alam, 2021), proses  peradilan  dilaksanakan  secara  tatap  muka  atau  dengan  kata  lain  masyarakat  pencari keadilan datang langsung ke kantor Pengadilan. Hal ini tentunya tidak mudah khususnya bagi masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berbeda dengan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang terdapat di setiap kabupaten,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangkaraya  hanya  terdapat  di  ibukota  propinsi  dengan wilayah  hukum  yang  sangat  luas  meliputi  1  kota  dan  13  kabupaten.  Setelah  wabah  virus covid-19 menyebar diseluruh wilayah di Indonesia, Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan guna menghambat penyebaran virus covid-19 semakin meluas, salah satunya penerapan social distancing untuk  mencegah  kerumunan  yang  dapat  memicu  penularan  virus covid-19 .  Dengan  adanya peringatan Pemerintah tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia menciptakan suatu perubahan di dunia peradilan Indonesia dengan menghubungkan peran teknologi informasi dalam hukum acara melalui aplikasi E-Court yang  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  1  Tahun  2019  Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  ( E-Court ).  Proses  peradilan  yang sebelum adanya pandemi Corona virus 2019 (covid 19) dilaksanakan secara langsung, saat ini dilakukan secara  tatap  muka  melalui  fasilitas  dalam  jaringan  atau  secara  online  melalui  aplikasi E-Court .  Wujud implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara elektronik adalah adanya perubahan yang signifikan dimana para pihak  yang  awalnya  mengharuskan  mereka  untuk  datang  secara  langsung,  kini  dapat  mendaftarkan perkaranya melalui ponsel mereka. Perubahan ini tentunya tidaklah mudah karena harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia adalah aset yang sangat vital karena sehebat apapun inovasi yang dibuat namun jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai tidak akan berhasil. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur peradilan dituntut untuk segera beradaptasi dengan meningkatkan  kompetensinya  terutama  penguasaan  teknologi  informasi.  Kompetensi  sumber  daya manusia  mencakup  kapasitasnya,  adalah  kemampuan  seseorang  atau  organisasi  (kelembagaan)  atau sistem  dalam  melaksanakan fungsi atau  kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya  secara  efektif  dan efisien  dalam  menghasilkan  keluaran-keluaran  ( outputs )  dan  hasil-hasil  ( outcomes ) (Romney,  2019) . Sumber daya manusia meliputi: latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti.  Semakin  baik  kualitas  kompetensi  sumber  daya  manusia,  maka  semakin  effektif  pula  proses penyelesaian perkara melalui E-Court .
Menurut  PERMA  No.  1  Tahun  2019  Pada  dasarnya  efektivitas  merupakan  tingkat  keberhasilan dalam pencapaian tujuan seperti yang diharapkan. Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil. Efektivitas adalah pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi 2 (dua) fungsi yaitu sebagai a tool of social control dan a  tool  of  social  engineering.  A  tool  of  social  control adalah  upaya  mewujudkan  kondisi seimbang di dalam masyarakat, agar tercipta suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Sedangkan a tool of social engineering adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum adalah proses yang bertujuan supaya hukum  berlaku  efektif.  Berdasarkan  Undang – Undang  No.  48  Tahun  2009  Pasal  2  ayat  (4)  tentang
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dalam peradilan juga harus  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien.  Artinya  peradilan  yang  dilakukan  secara  sederhana,  tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan (Gracia et al., 2021) . Atau dengan  kata lain  penyelenggaraan  peradilan  yang  tidak  bertele-tele,  acaranya  jelas,  mudah  dimengerti dan biaya yang dapat dijangkau hingga masyarakat kelas bawah (Jaya Hairi, 2011) .
Keadaan  ini  menjadikan  alasan  penulis  tertarik  untuk  meneliti  Efektivitas  Penyelesaian  Perkara melalui E-Court di Masa Pendemi Covid-19 untuk dikaji secara ilmiah sehingga perlu diketahui sejauh mana efektivitas  proses  penyelesaian  perkara  melalui E-Court pada  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Palangkaraya guna mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya yang ringan sesuai Undang- undang  No  48  Tahun  2009  pasal  2  ayat  (4)  tentang  kekuasaan  kehakiman.  Pandemi covid  19 adalah peristiwa penyebaran penyakit koronavirus 2019 atau disingkat COVID-19 diseluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Wabah koronavirus 2019 (covid 19) pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan  Dunia  World  Health  Organization  (WHO)  pada  tanggal  11  Maret  2020 (Mutiarasari,  2022) . Pandemi corona virus 2019 (covid 19) masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 yang kemudian menyebar luas ke 34 provinsi di Indonesia pada bulan April (Alam, 2021) . Keadaan ini telah membawa perubahan drastis khususnya dalam dunia peradilan. Proses peradilan yang  sebelum adanya pandemi corona virus 2019 ( covid 19 ) dilaksanakan secara langsung dimana Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum berada dalam satu  ruang sidang, namun saat terjadi pandemi virus corona 2019 ( covid 19 ) ini menyebar, pemerintah memberi peringatan agar aktivitas masyarakat dilakukan secara tatap muka  melalui  fasilitas  dalam  jaringan  atau  secara  online,  sebab  keadaan  tidak  memungkinkan  untuk dilakukan secara tatap muka seperti biasanya. Pemerintah sudah menganjurkan untuk Work From Hom e atau bahasa lainnya dikenal dengan istilah WFH. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi resiko terdampak penularan virus Covid-19 . WFH dinilai cukup efektif dalam penerapan social distancing guna pengurangan kerumunan massa dalam satu tempat, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan sidang peradilan dalam ruang peradilan secara langsung. Namun, sistem persidangan dengan pola WFH ini tentu memunculkan banyak kendala dan permasalahan baru, seperti apakah tidak berdampak kepada pengurangan hak atas pembelaan  diri  para  narapidana?  Padahal  bila  persidangan  tetap  dilaksanakan  dengan  pola  langsung sebagaimana biasa, juga dapat beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda juga mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim. Mahkamah Agung dalam hal membuka kembali lembaran produk hukum yang pernah dikeluarkan, yaitu Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  Pengadilan  Secara Elektronik. PERMA ini sangat tepat untuk dapat dilaksanakan khususnya dalam kondisi wabah virus Covid- 19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Maka dengan sarana video atau web conference dapat menjadi sarana yang  efektif guna menggelar sidang oleh Pengadilan, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan. Pola peradilan elektronik ini atau disebut dengan E-Court menjadi terobosan efektif yang  dapat  dilakukan  oleh  peradilan-peradilan  di  Indonesia  dengan  didasarkan  pada  PERMA  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut.
Dalam  Penelitian  kualitatif,  fenomena  adalah  sesuatu  yang  hadir  atau  muncul  dalam  kesadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, atau dengan kata lain adalah sesuatu yang menjadi tampak dan  nyata.  Dalam  penelitian  ini  Peneliti  menggambarkan  sesuatu  seperti  penampilan  fenomena  tanpa mengandalkan  praduga-praduga  konseptual,  seperti  miliknya  sendiri.  Penelitian  fenomenologi  selalu difokuskan  pada  penggalian,  pemahaman,  dan  penafsiran  fenomena,  peristiwa  serta  hubungannya dengan  orang  biasa  dalam  keadaan  tertentu.  Dalam  penelitian  fenomenologi  Peneliti  harus  mampu menggunakan  strategi  fenomenologi  secara  tepat  dan  benar  untuk  menggambarkan  fenomena  yang dijadikan fokus penelitian (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 480 C.E.) . Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
maka fokus penelitian ini adalah “Effektifitas penyelesaian perkara melalui E-Court di masa pandemi covid- 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya?”.
Untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi yang lebih baik diperlukan konsentrasi pada kualitas, inovasi, adopsi teknologi informasi, dan responsif terhadap lingkungan internal dan eksternal (Dalle et al., 2020) .  Teknologi dan  inovasi berpengaruh  positif  terhadap  pengembangan  suatu  organisasi (Negara  & Kristinae, 2018) . Teknologi informasi menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, bahkan teknologi informasi dapat termasuk kebutuhan pokok bagi manusia (Anwar et al., 2017)  (Darwis et  al., 2021) . Misalnya teknologi digital yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang  dapat  dibaca  oleh  komputer,  bahkan  cenderung  tidak  banyak  menggunakan  tenaga  manusia. Perkembangan  teknologi  informasi  menuntut  lembaga-lembaga  peradilan  di  berbagai  negara  tak terkecuali  Indonesia  untuk  menggunakan  teknologi  informasi.  Hal  ini  dikarenakan  teknologi  informasi adalah mampu menyediakan pelayanan administrasi yang baik seperti pada media E-Court (Al Swelmiyeen & Al-Nuemat, 2017) (Sung, 2020) (Guo, 2021) . E-Court atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah  sebuah  inovasi  di  lingkungan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  pada  bidang  teknologi informasi  sistem  peradilan. E-Court merupakan  aplikasi  yang  terintegrasi  dengan  SIPP  yang  dapat digunakan untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online,  pembayaran  secara  online,  Pemanggilan  yang  dilakukan  dengan  saluran  elektronik,  dan Persidangan  yang  dilakukan  secara  Elektronik.  PERMA  adalah  landasan  hukum  penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Layanan pengadilan yang mulai berkembang secara elektronik tersebut bukanlah hal yang baru dalam bidang hukum dan peradilan, karena seperti Malaysia, Singapura, India, Australia dan Amerika sudah menerapkannya jauh lebih dahulu sebelum Indonesia (Atikah, 2018) .
Berdasarkan  identifikasi  dan  analisis  masalah  maka  permasalahan  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:  1) Bagaimana proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya? 2) Bagaimana proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya E-Court di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya? 3) Apa saja hambatan yang dihadapi setelah menerapkan E-Court dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengatasi hambatan tersebut?
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukan  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  1)  Untuk mengetahui bagaimana  proses  penyelesaian  perkara  sebelum  diterapkannya E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. 2) Untuk mengetahui Bagaimana proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya E-Court di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata  Usaha Negara Palangka Raya. 3) Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi setelah menerapkan E-Court dalam penyelesaian  perkara  dan  Upaya  yang  dilakukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangkaraya  untuk mengatasi hambatan tersebut.

## 2. Metode

## Jenis Penelitian
Untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat empiris, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono bila penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan subyek penelitian secara holistik, serta dengan cara deskripsi melalui bentuk kata-kata dan Bahasa, dalam suatu pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  semata-mata  bukan  mencari  kebenaran,  tetapi  lebih  pada pemahaman  subyek  terhadap  dunia  sekitarnya,  apa  yang  dikemukakan  informan  kemungkinan  salah, karena tidak sesuai dengan teori dan tidak sesuai dengan hukum (Sugiyono, 2013) . Didasarkan pada uraian diatas maka dalam penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif yang berasal dari sifat dan batasan
masalah  penelitian  ini.  Dimana  peneliti  berusaha  untuk  mengungkapkan  Effektifitas  Penyelesaiann perkara  di  masa  pandemi  covid-19  yang  ada  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangkaraya  melalui Aplikasi E-Court , yang membutuhkan sebuah metode penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Prosedur atau langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, secara garis besar dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan  yang  mengacu  pada  pendapat  menjelaskan  bahwa  “Tahapan penelitian kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data’’ (Sugiyono, 2013) .

## Tahap analisis data
Pada  tahap  ini  dibahas  prinsip  pokok  dalam  analisis  data,  prinsip  tersebut  meliputi  dasar, menemukan tema dan merumuskan permasalahan. Semua data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan  dikumpulkan  selama  penelitian  berlangsung,  sebelum  melakukan  analisis  peneliti  akan  menguji kredibilitas datanya  terlebih  dahulu.  Setiap  penelitian  tentunya  mempunyai  orientasi  atau  tujuan  yang hendak  dicapai.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Effektifitas Penyelesaian  Perkara  melalui E-Court di  Masa  Pandemi  Covid-19  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Palangka Raya.

## Setting Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lebih lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh sebab itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang terletak di Jl. Tjilik riwut km. 4,5  Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka  Raya  provinsi  Kalimantan Tengah. Berbeda dengan pengadilan Negeri  dan Pengadilan Agama yang terdapat di setiap kabupaten, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya hanya terdapat di ibukota propinsi dengan wilayah hukum yang sangat luas meliputi 1 kota dan 13 kabupaten yang ada dalam propinsi Kalimantan Tengah. Wilayah geografis  Kalimantan  Tengah merupakan  provinsi  terluas  kedua  di  Indonesia  setelah  Provinsi  Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km² terletak antara 0°45’ Lintang Utara s.d. 3°30’ Lintang Selatan dan 111° s.d. 116° Bujur Timur. Inilah yang menjadikan alasan peneliti mengambil tempat ini sebagai lokasi penelitiannya.

## Subjek Penelitian Proses Menemukan Informan
Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan  narasumber  ( key  informan ).  Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  dipersoalkan  berapa  jumlah informan,  tetapi  dari  tepat  tidaknya  pemilihan  informan  kunci,  dan  kompleksitas  dari  keragaman fenomena sosial yang diteliti. Teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive  sampling.  Purposive  sampling  merupakan  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti (Sugiyono, 2013) .
Pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:
a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
b. Subjek  yang  diambil  sebagai  sampel  benar-benar  merupakan  subjek  yang  paling  banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjects).
c. Penentuan  karakteristik  populasi  dilakukan  dengan  cermat  di  dalam  studi  pendahuluan (Suharsimi, 2010) .
Seperti  yang  telah  disebutkan  bahwa  pemilihan  informan  pertama  merupakan  hal  yang  sangat utama  sehingga  harus  dilakukan  secara  cermat,  karena  penelitian  ini  mengkaji  tentang  Effektifitas penyelesaian  perkara  melalui E-Court di  masa  pandemi  covid-  19  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Palangkaraya, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk  memberikan  rekomendasi  untuk  memilih  informan-informan  berikutnya  yang  merasakan  dan memahami  kondisi  di  lapangan  sehingga  terjadi  sinkronisasi  dan  validasi  data  yang  didapatkan  dari informan pertam a.

## Informan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih  memilih  arah  dan  selera  dalam  menyajikan  informasi  yang  ia  miliki,  itulah  mengapa  narasumber disebut  informan.  Informan  dalam  penelitian  adalah  orang  atau  pelaku  yang  benar-benar  tahu  dan menguasai  masalah,  serta  terlibat  langsung  dengan  masalah  penelitian.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah:
a. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
b. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
c. Operator E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
d. Pengacara/Advokat
e. Kuasa Hukum Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah

## Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Observasi  yang  penulis  lakukan  dalam  penelitian  adalah  melalui  pengamatan  secara langsung pada lokasi penelitian (Sugiyono, 2013, p. 145 ). Dengan melakukan observasi peneliti berharap memperoleh data-data yang lebih akurat dan objektif. Tujuan dilakukannya observasi adalah: (1) mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian dan kebiasaan, (2) memungkinkan peneliti melihat dunia sebagai yang dilihat subjek penelitian, hidup pada saat ini, menangkap arti fenomena berdasarkan subjek pada saat itu, (3) memungkinkan peneliti dapat merasakan  apa  yang  dirasakan  dan  dihayati  subjek,  (4)  memungkinkan  pembentukan pengetahuan berdasarkan apa yang diketahui peneliti dan subjek penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui Effektifitas Penyelesaian Perkara melalui E-Court di masa pandemi covid- 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengacu  pada  proses observasi  participant (pengamatan berperan serta) Yaitu observasi yang melibatkan peneliti / pengamat untuk mengambil bagian dalam  penelitian  dengan  cara  peneliti  akan  langsung  datang  ke  lokasi  penelitian  (PTUN Palangkaraya) untuk melihat peristiwa atau aktifitas, pengamatan mendalam, serta mengambil dokumentasi  dari  lokasi  penelitian  yang  berkaitan  dengan  Effektifitas  Penyelesaian  Perkara melalui E-Court di masa pandemi covid- 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
2. Wawancara
Wawancara  adalah  proses  Tanya  jawab  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  informan (Sugiyono,  2013,  p.  137) .  Peneliti  menggunakan  wawancara  terstruktur,  di  mana  seorang pewawancara  menetapkan  sendiri  masalah  dan  pertanyaan-pertanyaan  yang  akan  diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat. Waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan pada saat  wawancara. Selama proses  wawancara peneliti membuat  catatan  yang  bertujuan  untuk  menuliskan  keadaan  atau  situasi  saat  berlansungnya wawancara.
Dalam  melaksanakan  teknik  wawancara  (interview),  pewawancara  harus  mampu menciptakan  hubungan  yang  baik  sehingga  informan  bersedia  memberikan  informasi,  dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Tujuannya supaya pembicaraan dalam  wawancara  lebih  terarah  dan  fokus  pada  tujuan  yang  dimaksud  dan  menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X

## 3. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  kegiatan  untuk  merekam  dan  menyimpan  berbagai  data  penting  yang dihasilkan  oleh  kegiatan (Sugiyono,  2013,  p.  241) .  Kegiatan  dokumentasi  pada  penelitian digunakan  untuk  mendapatkan  gambar  atau  foto  pada  saat  melakukan  penelitian.  Melalui metode  dokumentasi,  peneliti  gunakan  untuk  menggali  data  berupa  dokumen  terkait  kondisi lokasi penelitian, aturan-aturan hukum, struktur organisasi, standar operasional prosedur (SOP) Pegawai, aplikasi E-Court, pendaftaran perkara, dan proses persidangan.

## Keabsahan Data
Untuk menetapkan Keabsahan ( trustworthiness ) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 480 C.E., p. 393) . Uji  Keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif  meliputi uji credibility (validitas  internal), transferability (validitas eksternal, dependability (reabilitas) dan confirmability (obyektifitas) (Sugiyono, 2013, p. 270) .
1. Uji Credibility (validitas internal)
Sejak  awal  kebenaran  dan  ketepatan  hasil  penelitian  sesuai  dengan  masalah  dan  fokus penelitian akan ditentukan oleh Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis,  sehingga penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 480 C.E., p. 394) .
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan  dengan  perpanjangan  pengamatan,  peningkatan  ketekunan  dalam  penelitian, triangulasi,  diskusi  dengan  teman  sejawat,  analisis  kasus  negative  dan membercheck (Sugiyono, 2013, p. 270) .
a. Perpanjangan pengamatan
Dengan  perpanjangan  pengamatan  peneliti  ke  lapangan,  melakukan  pengamatan, wawancara  lagi  dengan  sumber  data  yang  pernah  ditemui  maupun  yang  baru,  sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk rapport , semakin akrab (tidak ada jarak  lagi),  semakin  terbuka,  saling  mempercayai,  sehingga  tida  ada  informasi  yang disembunyikan lagi.
b. Meningkatkan ketekunan
Peneliti  melakukan  pengamatan  secara  lebih  cermat  dan  berkesinambungan.  Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan  dinamis.  Dengan  meningkatkan  ketekunan  tersebut,  maka  peneliti  akan  melakukan pengecekan Kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak. Sehingga, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
c. Triangulasi
Triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas  ini  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.
d. Diskusi dengan teman
Peneliti melakukan diskusi dengan teman atau orang lain yang paham dengan data-data tersebut sehingga data menjadi semakin valid.
e. Analisis kasus negatif
Ketika  peneliti  menemukan  adanya  ketidaksesuaian  pada  data,  maka  dilakukanlah analisis ini, yang berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
f. Menggunakan bahan referensi
Bahan  referensi  yang  dimaksud  adalah  adanya  pendukung  untuk  membuktikan  data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.
g. Mengadakan membercheck Membercheck merupakan  proses  pengecekan  data  yang  diperoleh  peneliti  kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut  sudah  valid,  sehingga  semakin  dipercaya,  tetapi  apabila  data  yang  ditemukan peneliti  dengan  berbagai  penafsirannya  tidak  disepakati  oleh  pemberi  data,  dan  apnila perbedaannya tajam, maka  peneliti  harus merubah  temuannya dan harus  menyesuaikan dengan apa yang diberikan pemberi data.
2. Transferability (validitas Ekternal)
Berbeda dengan validitas ekternal dari nonkualitatif, Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang  sama  atas  dasar  penemuan  yang  diperoleh  pada  sampel  yang  secara  representative mewakili populasi itu (Sugiyono, 2013, p. 276) .
3. Dependability (reliabilitas)
Untuk  menilai  apakah  proses  penelitian  kualitatif  bermutu  atau  tidak  dilaksanakan  Uji reliabilitas,  dengan  mengecek  kehati-hatian  peneliti,  kesalahan  yang  dibuat  peneliti  dalam mengkonseptualisasikan  rencana  penelitiannya,  pengumpulan  data  dan  pengintepretasiannya (Sugiyono, 2013, p. 277) .
4. Confirmability (Obyektifitas)
Dalam  penelitian  kuantitatif  Pengujian  konfirmability  disebut  dengan  uji  obyektivitas penelitian. Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang (Sugiyono, 2013, p. 277) .

## Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu (Sugiyono, 2013, p. 243) :
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti  untuk melakukan  pengumpulan  data selanjutnya,  dan  mencarinya  bila  diperlukan.  Reduksi  data  juga dapat  dibantu  dengan  menggunakan  peralatan  elektronik (Sugiyono,  2013,  p.  247) .  Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil penelitan dan melakukan pemilihan  terhadap  data  penting.  Pada  penelitian  ini,  data  yang  dimaksud  ialah  data  yang diperoleh  berdasarkan  hasil  wawancara,  dokumen-dokumen  organisasi  yang  masih  terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar. Dengan reduksi data, maka data yang tidak perlu akan dibuang.
b. Data Display (Penyajian Data)
Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Setelah dilakukan reduksi, peneliti sudah mendapatkan data penting dan yang dperlukan untuk di analisis kemudian data di sajikan (Sugiyono, 2013, p. 249) . Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
yang  sudah  terjadi  dan  merencanakan  apa  yang  harus  dilakukan  selanjutnya  berdasarkan pemahaman terhadap apa yang telah diamati.
c. Penarikan Kesimpulan
Langkah  ketiga  dalam  analisis  data  kualitatif  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi (Sugiyono, 2013, p. 252) . Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  kelapangan  mengumpulkan  data,  maka kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan  yang  kredibel.  Setelah  data  disajkan,  kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan terhadap effektivitas penyelesaian perkara melalui E-Court di masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mana merupakan hasil pengumpulan data dilapangan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya pada bab V ini peneliti juga akan melakukan analisis data berkaitan temuan peneliti terhadap fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya.
Pada  bab  IV  telah  dipaparkan  beberapa  temuan  peneliti  sebagai  hasil  dari  penelitian  dari pengumpulsn data dan pengolahan data yang ditemukan dilapangan sesuai dengan fokus penelitian.
Hasil penelitian yang peneliti peroleh selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan dari tujuan dilaksanakannnya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini telah peneliti tuangkan pada bab III yaitu untuk mengetahui : bagaimana  proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, bagaimana proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya E-Court di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata  Usaha Negara Palangkaraya, Apa saja hambatan yang dihadapi setelah menerapkan E-Court dalam penyelesaian perkara dan  Upaya  yang  dilakukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  untuk  mengatasi  hambatan tersebut.

## A. Analisis Hasil
1. Proses  penyelesaian  perkara  sebelum  diterapkannya E-Court pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Palangka Raya.
Sesuai Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2, salah satu asas penyelenggaraan peradilan  adalah  proses  penyelenggaraan  dilakukan  dengan  sederhana, cepat dan biaya ringan (Anam, 2022) . Namun hal ini sangat sulit dicapai terutama bagi Pengadilan Tata  Usaha  Negara  dikarenakan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berbeda  dengan  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang ada di setiap kabupaten, Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya terdapat satu disetiap propinsi. Wilayah hukum yang luas menjadi salah satu faktor sulitnya proses  penyelesaian  perkara  berdasarkan  asas  penyelenggaraan  peradilan  secara  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Seperti  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangkaraya  memiliki  wilayah hukum meliputi 13 kabupaten dan 1 Kota dengan kondisi letak geografis yang berbeda-beda dan rute perjalanan yang harus ditempuh selama berjam-jam untuk sampai di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum lagi biaya yang lainnya seperti biaya penginapan yang harus dikeluarkan selama proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Tentunya hal  ini  akan  memakan  waktu  dan  biaya  yang  mahal.  Sebelum  diterapkannya  persidangan elektronik ( E-Court ) persidangan dilakukan secara konvensional, jadi masyarakat pencari keadilan diwajibkan untuk datang ke kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama proses persidangan,  dengan  demikian  dapat  dikatakan  proses  penyelesaian  perkara  tidak  berjalan
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
dengan effektif karena tidak sesuai dengan  asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Berikut transkrip hasil wawancara dengan kelima informan.
1.1 Penuturan Ibu Hj. Nenny Frantika, SH.,MH (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya) .
Sebelum  adanya  E-Court  proses  persidangan  masih  dilaksanakan  secara  konvensional, dimana  pihak  berperkara  harus  datang  ke  kantor  peradilan  selama  proses  persidangan. Seperti  yang  diungkapkan  Ibu  Hj.  Nenny  Frantika,  SH.,MH  selaku  Ketua  Pengadilan  Tata Usaha Negara Palangkaraya.
“Semula persidangan secara konvensional yaitu yang di hadiri semua pihak berperkara” Hal  ini  tidaklah  effektif  dikarenakan  proses  peradilan  yang  berbelit-belit,  membutuhkan banyak waktu dan biaya yang mahal. Dengan demikian asas penyelenggaran peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan sulit tercapai.
1.2 Penuturan  Bapak  Ari  Prabowo,  SH  (Panitera  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka Raya) .
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Bapak  Ari  Prabowo  selaku  Panitera  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Palangkaraya  yang  mengatakan  bahwa  sebelum  diterapkannya  E-  Court proses persidangan masih bersifat manual,
“Ooh gitu ya terima kasih sama bu wiwik saya akan jelaskan mengenai sebelum adanya e-Court tu masih manual jadi para pihak itu harus datang ke kantor untuk membawa gugatan terus apabila di kekuasakan harus ada surat kuasa juga dibawa.”
Proses persidangan  secara  manual  membuat  proses  penyelesaian  perkara  tidak  berjalan dengan effektif dikarenakan prosedur yang berbelit-belit, makan waktu dan biaya.
1.3 Penuturan  Bapak  Dayu  Setya  Nugraha,  SH (Operator E-Court Pengadilan  Tata  Usaha Negara Palangka Raya) .
Pendapat Ketua dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga diperkuat oleh Bapak Dayu Setya Nugraha, SH selaku Operator E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengungkapkan bahwa:
“S ebelum adanya E-Court itu para pihak mesti datang langsung kepengadilan dengan pihak kuasanya ke pengadilan dengan membawa berkas sedemikian banyaknya seperti gugatan terus persyaratan lainnya sebagainya dan kita terima secara manual artinya setelah diserahkan berkas fotocopynya.”
Proses  berperkara  sebelum  diterapkan  E-Court  masih  bersifat  manual  dimana  pihak diwajibkan  datang  langsung  ke  kantor  Pengadilan  dengan  membawa  semua  berkas persyaratan untuk mendaftarkan gugatannya tentunya ini membuat proses penyelegaraan peradilan tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan.
1.4 Penuturan Bapak Nanang Sujahantopo (Pengacara/Advokat).
Proses Penyelesaian perkara sebelum diterapkannya E-Court juga dirasakan oleh Para pihak berperkara  salah  satunya  adalah  Pengacara/Advokat.  Mulai  dari  proses  Pendaftaran Gugatan  sampai  dengan  putusan  semuanya  harus  datang  ke  kantor  pengadilan.  Seperti yang diungkapkan Bapak Nanang Sujahantopo, SH selaku pengacara/advokat.
“Sebelum ada E -Court itu sidang- sidang konfensional itu harus hadir orangnya” Keadaan ini tidaklah mudah apalagi jika para Pengacara/Advokat menangani lebih dari satu perkara, Mereka wajib hadir disetiap proses persidangan di  Pengadilan. Tentunya hal ini tidaklah efektif dari segi waktu dan biaya.
1.5 Penuturan Bapak Sony (Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kota Palangka Raya) . Pendapat Bapak Nanang Sujahantopo, SH selaku pihak berperkara juga diperkuat juga oleh pendapat Bapak Sony selaku Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kota Palangkaraya.
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
“S ebelum ada E-Court itu kita harus datang terus ke pengadilan jadi untuk berbagai macam gugatan, jawaban, replik, duplik sama kesimpulan itu 5  minggu harus datang terus (memakan waktu) dan itu kita harus menyiapkan seperti ngeprint, tanda tangan dalam jumlah yang banyak .”
Dengan  mewajibkan  pihak  berperkara  untuk  datang  ke  kantor  Pengadilan  mulai pendaftaran  gugatan  hingga  proses  persidangan  sangatlah  tidak  effektif  dikarenakan memakan waktu dan biaya.
2. Proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya E-Court di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
E-Court adalah salah satu inovasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam rangka mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara  maju. Lahirnya E-Court  telah membawa perubahan yang besar di sistem peradilann di Indoneisa. E-Court diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr . H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH pada hari jum’at tanggal 13 Juli tahun 2018 di Hotel Novotel, Balikpapan. Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  Secara  Elektronik  di  Pengadilan  yang memungkinkan  pengiriman  berkas  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  berkas  permohonan  dan gugatan,  namun  juga  terhadap  jawaban,  replik,  duplik,  dan  kesimpulan,  yang  berarti  payung hukum  persidangan  secara  elektronik  ( E-Litigation ) (Nofriandy,  2018) . E-Court  Adalah  layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya  Perkara  secara  online,  Pembayaran  secara  online,  Pemanggilan  yang  dilakukan  dengan saluran  elektronik,  dan  Persidangan  yang  dilakukan  secara  Elektronik.  E-Court  sangat  tepat digunakan  pada  kondisi  pandemi  covid-19  yang  terjadi  saat  ini,  dikarenakan  aplikasi  E-Court bersifat online yang artinya pihak berperkara dalam hal ini masyarakat pencari keadilan  dapat mendaftarkan perkaranya darimana saja tanpa harus datang ke kantor pengadilan sehingga tidak perlu adanya tatap muka ataupun kerumunan. Dengan demikian penyebaran virus covid-19 dapat diminimalisir.
2.1 Penuturan Ibu Hj. Nenny Frantika, SH.,MH (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya) .
E-Court  membawa  banyak  perubahan  bagi  aparatur  peradilan  dan  masyarakat  pencari keadilan.  Proses  penyelesaian  perkara  mulai  dari  pendaftaran  gugatan  sampai  dengan putusan  setelah  diterapkannya  aplikasi  E-Court  lebih  effektif  dikarenakan  proses penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Hal ini seperti yang diungkapkan informan.
“Iya  sangat  memenuhi  sekali  ya  dengan  acara  e -Court  ini  otomatis  dari  segi  biaya dengan tidak perlunya hadir secara pihak atau kuasanya otomatis sudah mengurangi beban  biaya  untuk  menuju  ke  pengadilan  jadi  dengan  sistem  ini  para  pihak  atau kuasanya dapat melakukan persidangan dimana saja baik di kantor advokatnya atau malah di rumah prisipal atau malah dalam berkendaraan juga bisa bersidang karena melalui aplikasi ini bisa di akses baik melalui laktop atau melalui handphone itu bisa ya otomatis dari segi biaya mengurangi dan dari segi waktu otomatis enteng kita ketika misalnya jatwal persidangan itu akan berjalan atau berlangsung pada pukul 10:00 WIB ya mau nggak mau dalam hal ini para pihak harus misalnya dia mengunggah kewajiban atau memberikan jawaban gugatan tepat di pukul 10:00 wib malah kurang satu menit berarti pukul 09:59 lewat dari situ udah nggak bisa lagi jadi disini memenuhi kriteria ketepatan waktu untuk beracara bersidang secara online. dengan adanya E-Court ini misalnya  ketika  pihak  itu  tidak  bisa  memenuhi  kewajibanya  untuk  menshare  untuk
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
mengunggah misalnya gugatan jawaban dalam artian acara jawab-jinawab jadi majelis hakim ini tidak perlu memanggil pihak dengan melalui surat tercatat, otomatis dengan tidak melalui surat tercatat, tetapi kita memanggil atau memberitahukan penundaan sidang  berikutnya  itu  melalui  aplikasi  ini,  sehingga  tidak  keluar  lagi  untuk  biaya panggilan untuk kepada pihak-pihak yang tidak hadir, jadi cukup untuk memberitahuan melalui aplikasi E-Court ini sehingga pihak sudah tahu bahwa penundaan sidang berikut nya. Kalau sederhana dalam artian begini,kita istilah ya tidak terlalu di repotkan dengan sidang ya dalam  artian  sidang  artian  konvensionan  yang  harus  harus  barbagai  pihak dalam artian juga ya untuk kecepatan,kecepatan beracara juga bisa terjadi kalo sidang konvensional  itu  dalam  perkara  tertentu  itu  melebihi  waktu  5  bulan,  tetapi  kami menjalani dan kami coba bersidang berelektrok ini, rata-rata dari pendaftaran gugatan sehingga keputusan akhir itu tidak melebihi pada 5 bulan, jadi banyak waktu itu yang terpotong  yang  seharusnya  melebihi  5  bulan  ada  perkara-perkara  memerlukan penbuktian lebih panjang,ini akan tersita waktunya tetapi dengan adanya program E- Court ini, itu  lagi kembali  lagi  rata-rata  1  minggu  kami  bersidang  paling  tidak  untuk acara jenawab itu aplond gugatan,jawaban 4 kali persidangan itu sudah selesai,tetapi itu konvensional itu saja melebihi dari lima atau enam kali pesidangan, dengan E-Court ini nya itu lagi saya bilang adanya komidmen ketepatan waktu untuk persidangan ketika melewati  itu  acara  akan  di  lanjutkan,  kalo  seandainya  pihak  terkendala  tampa meberitahukan tetap kami lanjutkan. Iya dari segi waktu, biaya, dan ada kepastian gitu jadi  pihak  ini  tidak  bisa  istilahnya  dalam  artian  menunda-menunda,  mengundur- ngundur  waktu,  kerna  apa  dalam  hal  ini  maksimal  majelis  hakim  akan  memberikan kesempatan  2  x  kesepatan  di  acara  yang  sama  itu  pun  kalo  penundaan  beralasan hukum ketika tidak beralasan hukum tidak akan kami lanjutkan acara berikut ” Apalagi di masa Pandemi Covid-19 penerapan aplikasi E-Court sangatlah tepat, dikarenakan pihak  berperkara  tidak  perlu  datang  langsung  ke  pengadilan  tetapi  dapat  dilakukan darimana  saja  tidak  perlu  betatap  muka.  Persidangan  secara  konvensional  mewajibkan aparatur  peradilan  harus  bertatap  muka  dengan  pihak  berperkara  dan  menimbulkan kerumunan  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  protokol  kesehatan,  namun  dengan  penerapan Aplikasi E-Court hal ini dapat diminimalisir untuk mengurangi penyebaran virus covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh Informan.
“Ya  dengan  adanya  sistem  persidangan  secara  E -Court  ini  ya  otomatis  membawa perbaharuan  sesuai  dengan  visi  misi  Mahkamah  Agung  ya  itu  mewujudkan  pradilan yang agung yang berbasis  moderen  dengan  adanya  aplikasi  E-Court  ini  yang  semula persidangan secara konvensional yaitu yang di hadiri semua pihak, dengan E-Court ini pada saat persidangan berlangsung acara  misalnya jawab menjawab tidak perlu hadir tapi  hanya  melalui  aplikasi  itu  saja  sehingga  dengan  suasana  pandemi  sangat menguntungkan  sekali  karena  salah  satunya  kita  harus  menjaga  jangan  sampai istilahnya terlalu dekat dengan para pihak dan selalu sering bertemu dengan para pihak di persidangan dengan adanya ini ya kita cukup melalui akun masing-masing sehingga sidang  itu  bisa  berjalan  tanpa  hadir  secara  fisik  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersangketa atau pun kuasanya.”
Effektivitas proses penyelesaian  perkara  melalui  E-Court  di  masa  pandemi  covid-19  tidak terlepas dari dukungan kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur Peradilan. Kompetensi  aparatur  peradilan  menyangkut  kemampuan  dalam  penguasaan  teknologi informasi  atau  dengan  kata  lain  mempu  beradaptasi  dari  sistem  manual  ke  sistem
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
digitalisasi. Semakin baik kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin effektif pula proses penyelesaian perkara melalui E-Court .
“Ya jelas ya mungkin selama ini kita sifatnya manual, kembali lagi pa da jawaban saya semula  dengan  adanya  e-Court  ini  otomatis  visi  misi  kita  untuk  mengadakan  acara berpengadilan berbasis teknologi dan lebih  moderen itu  akan  terpenuhi sehingga ya sangat efektif sekali dengan adanya aplikasi e- Court ini.”
Peningkatan kompetensi aparatur peradilan diperoleh dari kegiatan soasialisasi, bimbingan dan pelatihan secara terus menerus dan hal ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sampai saat ini.
2.2 Penuturan  Bapak  Ari  Prabowo,  SH  (Panitera  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka Raya) .
Pendapat  informan  pertama  juga  didukung  oleh  informan  kedua  bahwasannya  setelah diterapkannya E-Court proses penyelesaian perkara lebih effektif apalagi dimasa pandemi covid-19 dimana proses berperkara  tidak  perlu  dilakukan  tatap  muka  bisa  dilakukan  dari mana saja.
“Sekarangkan sudah e -Court jadi para pihak  yang berperkara tidak perlu lagi datang kekantor cukup dari rumah terus kita buka aplikasi E-Courtnya kita masukan emailnya terus kita upload gugatannya habis itu kita bayar langsung dari E-Court itu jadi semua sudah bisa dari rumah dan tidak perlu datang ke kantor pengadilan.”
Kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini mewajibkan kita untuk tetap menjaga protocol kesehatan salah satunya dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu penerapan Aplikasi E-Court dimasa pandemic covid-19 sangatlah tepat.
2.3 Penuturan  Bapak  Dayu  Setya  Nugraha,  SH (Operator E-Court Pengadilan  Tata  Usaha Negara Palangka Raya) .
Pendapat  Informan  pertama  dan  kedua  juga  didukung  oleh  informan  ketiga.  Proses Penyelesaian  Perkara  jauh  lebih  mudah  dan  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  sebelum adanya E-Court. Masyarakat dari kabupaten  terjauhpun  tidak perlu lagi datang ke kantor Pengadilan  karena  aplikasi  E-Court  bersifat  online  dapat  diakses  darimana  saja,  apalagi kondisi  pandemi  covid-19  yang  mengharuskan  untuk  mengurangi  tatap  muka  dan kerumunan.
“Dengan adanya E -Court ini para pihak lebih mudah atau lebih cepat prosesnya karena bisa dilakukan dari rumah terkecuali belum ada akun harus datang dulu ke Pengadilan dan dibuatkan akunnya saja dulu dan nanti dibuatkan akun dari rumah seperti itu atau mungkin misalkan yang bersangkutan sudah membawakan berkas-berkasnya jadi bisa kita  bantu  proses  mendaftar  dan  kita  buatkan  akun  dulu  dan  kita  bantu  proses pendaftarannya tapi misalkan pihak yang bersangkutan ingin dari rumah paling sesuai dari pembuatan akunnya saja bisa mengunggah atau mengupload untuk persyaratan yang memang dibutuhkan di kami yang diunggah di E-Court yang sudah kita daftarkan. Sesudah  ada E-Court itu  istilah  nya  lebih  sederhana  proses  peradilan  itu  sederhana, biaya ringan, dan cepat. Dan lebih sederhana tadi lebih ringan untuk di biaya karena untuk proses panjar biaya ini untuk system sudah terbaca jadi ketika memang radius yang bersangkutan dari kabupaten mana tergantung dari radius dan dari domisili yang bersangkutan  dan  para  pihak  yang  dimasukkan  datanya  dari  aplikasi  E-Court  ini misalkan  dari  jarak  kota  palangka  raya  yang  tadinya  jaraknya  dari  750  ribu  paling sampai 450-500 ribu rupiah kemudian untuk prosesnya tadi untuk biaya sederhananya ya memang tadi pihak yang mesti datang langsung ke pengadilan jadi lebih sah dari akses dari cepat dan tentunya kami memudahkan untuk proses pendaftarannya juga
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
dan kita tidak manual kembali misalnya kita input manual dan kita lihat dokumennya kembali dan cocokkan data dan sebagainya kita tinggal mencocokkan data dan melihat apakah  sudah  sesuai dengan  dokumen  yang  sudah  dilampirkan  dan  lebih  cepat  dan lebih sederhana dan biaya lebih ringan.”
Aplikasi  E-Court  sangat  effektif  dalam  proses  penyelesaian  perkara  apalagi  di  kondisi pandemic covid-19 seperti saat ini, hal ini juga seperti yang diungkapkan informan ketiga.
“T entunya dengan proses manual dengan E-Court ini sebenarnya ini sama aja beralih saja proses manual dengan  elektornik  tetapi  dengan  ada  poin  plus  memang  dengan adanya E-Court jadi lebih efektif lebih cepat juga prosesnya lebih mudah juga untuk majelis  hakim,  panitra  pengganti  dalam  proses  beracara.  Untuk  bukti  dan  saksi memang masih dilakukan dengan manual karena memang proses yang tidak dilakukan secara  elektronik,  jadi  yang  dilakukan  secara  elektronk  ini  sangat  efektif  sekali,  jadi membantu  kami  dari  segi  pelayanan  dan  juga  para  pencari  keadilan  agar  tidak mengeluarkan biaya lebih untuk bolak-balik ke pengadilan hanya untuk acara dilakukan secara elektronik.”
Untuk  meningkatkan  kompetensi  operator  E-Court  sehingga  mampu  menghadapi  setiap kendala  yang  terjadi  di  lapangan  tentunya  melalui  sosialisasi  update  terbaru  aplikasi  E- Court,  bimbingan  dan  pelatihan  aplikasi  E-Court  secara  berkala.  Kompetensi  Aparatur pengadilan  bisa  dikatakan  sangat  baik  karena  dilihat  dari  kinerja  aparatur  yang  semakin meningkat.
“T entunya  sangat  meningkat  karena  memang,  satu  dengan  adanya  E-Court  ini  kita mempunyai tanggung jawab lebih dalam artian untuk sekali sidang langsung publish kepada pihak tapi kita juga langsung bertanggung jawab misal SOP nya harusnya harus satu hari harus selesaikan saat itu juga,jadi dengan adanya E-Court ini punya standar juga nya SOP nya misalnya pendaftaran perkara yang satu hari selesai nya satu harus selasai yang tadi misalnya dengan adanya E-Court ini membantu meningkatkan kinerja, misalnya dikerjakannya dua hari bisa dikerjakan satu hari, jadi meningkatkan aparatur pengadilan jadi k ita juga dituntut tempat waktu.”
Aplikasi E-court sangat effektif tidak hanya dalam proses penyelesaian perkara tetapi juga kinerja aparatur peradilan. Ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur peradilan semakin lebih baik.
2.4 Penuturan Bapak Nanang Sujahantopo (Pengacara/Advokat). Penuturan Informan pertama, kedua dan ketiga juga didukung oleh Informan yang keempat yaitu pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
“J adi begini masing-masing  ada  kelebihannya  yang  memang  secara  menyeluruh  ada nilai lebihnya itu karena sebelum ada E-Court itu sidang-sidang konfensional itu harus hadir  orangnya  kan  sementara  kalau  di  E-Court  itu  harus  jawab  menjawab  terus memasukkan gugatan tetapi di satu sisi ada kendala di satu system yaitu kemungkinan jaringan  misalkan  kita  ingin  memasukkan  gugatan  terkadang  kita  ada  gangguan  di jaringan kita harus menunggu itu yang pertama,dan yang kedua dan di system E-Court kita harus mambawa dokumennyadan kita harus datang kepengadilan dan membawa dokumen tetapi dari keuntungannya sudah jelas lebih menguntungkan di E-Court bu kalau dulu kita nyerahkan visi memakan waktu kalau lewat E-Court bu kita gak usah hadir dipengadilan misalkan jawab menjawab penggugatan bisa kita sendiri di kantor kita atau melalui mana  bisa tapi dulu sebelum ada E-Court gak bisa harus kita datang ke kantor pengadilan dulu kita serahkan visit dokumennya dulu itu bandingan E-Court dan  system  yang  lama  bu.  Jadi  untuk  segi  biaya  dari  keuntungan  dari  yang  ibu
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
sampaikan tadi jadi seperti kami ini kami kan adalah advokat pada hari yang samaan dan tanggal yang sama kita ada sidang diluar tempat atau beda tempat suatu perdilan yang  berbeda.Keuntungannya  E-Court    apalagi  dalam  tahap  persidangan  kami  bisa dalam satu hari di hari yang sama ditanggal yang sama kita bisa sidang berbarangan karena apa seperti yang sudah di sampaikan tadi kita tidak harus hadir peradilan atau sidang secara komersional tetapi kita bisa memasukkan dokemunnya melalui E-Court sepertinya  jawab  menjawab  karena  kita  tidak  hadir  dipengadilan.Kemudian  tadi  di tanyakan tentang biaya jauh lebih ringan biaya menggunakan E-Court. Kalau dari segi sederhananya kayanya tercapai semua bu dari segi biaya cepatnya tidak rumit bu agak ringan  ada  E-Court  dan  cepat  ya  kita  akui  adanya  E-Court  adanya  sidang  yang berbarengan  dan  tanggal  yang  berbarengan  tidak  akan  berbentur  dihari  itu  kalau misalkan  konfensional  pasti  kita  tunda  karena  sidangnya  berbarengan  dengan peradilan yang lainnya jadi cepat biaya ringan dan sederhana bu.”
Aplikasi  E-Court  terbukti  sangat  effektif  dalam  proses  penyelesaian  perkara  secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sudah dirasakan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yaitu Informan keempat.
2.5 Penuturan Bapak Sony (Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kota Palangka Raya) . Penuturan  Informan  keempat  juga  didukung  oleh  Informan  kelima  yang  juga  pihak  yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
“ Sebelumnya, sebelum ada e-Court itu kita harus datang terus ke Pengadilan jadi untuk berbagai macam gugatan, jawaban, replik, duplik sama kesimpulan itu 5 minggu harus datang terus (memakan waktu) dan itu kita harus menyiapkan seperti ngeprint, tanda tangan  dalam  jumlah  yang  banyak  tapi  dengan  adanya  e-court  ini  biasanya  dalam  5 minggu  itu  kami  tidak  perlu  datang,  jadi  kami  dalam  5  minggu  itu  bisa  menghemat waktu  dan  tenaga  dan  bisa  kami  gunakan  untuk  pekerjaan-pekerjaan  yang  lain.  Ya, sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat membantu Bu. “ Penerapan  Aplikasi  E-Court  sangat  effektif  dan  menguntungkan  karena  proses  penyelesaian perkara lebih cepat jadi pihak yang berperkara tidak membuang-buang banyak waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Apalagi di masa pendemi covid-19 seperti saat ini,  dimana  pemerintah  menganjurkan  untuk  mengurangi  tatap  muka  dan  kerumunan  jadi penerapan E-Court sangatlah tepat.
3. Hambatan yang dihadapi setelah menerapkan E-Court dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang  dilakukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  untuk  mengatasi  hambatan tersebut.
Dalam setiap penerapan Aplikasi tentunya pasti ada kelebihan dan hambatannya, akan tetapi jika hambatan tersebut masih bisa diatasi bukanlah masalah yang berarti. Penerapan E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara  Palangkaraya juga  terkadang mengalami hambatan  akan  tetapi sampai saat ini hambatan tersebut masih bisa diatasi. Berbagai upaya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk  mengatasi  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan penerapan aplikasi E-Court, buktinya sampai saat ini proses penyelesaian perkara melalui E-Court meningkat dan berjalan dengan effektif.
3.1 Penuturan Ibu Hj. Nenny Frantika, SH.,MH (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).
Penerapan aplikasi E-court pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak selalu berjalan dengan baik  dikarenakan  masih  ada  kendala  yang  dihadapi  di  lapangan  seperti  kendala  jaringan internet yang tidak stabil membuat proses gagal upload dokumen. Akan tetapi keadaan itu
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
bisa diatasi tentunya dengan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Majelis  Hakim  yang  menangani perkara tersebut. Hal ini seperti pendapat yang diungkapkan oleh Informan pertama.
“Ada pernah ya suatu kali karena merupakan sistem baru dan ini pernah terjadi waktu itu pihak memberitahukan bahwa oleh karena kendala jaringan di tempat para pihak, misalnya mungkin para pihak ini berada di kampung mungkin signalnya kurang baiklah, jadi ketika waktu sudah di tentukan ternyata loading sehingga itu tadi saya bilang ketika misalnya pukul 09:59 nggak masuk otomatis dia tidak bisa mengunggah lagi dan hanya di  berikan  kesempatan  ya  ini  tergantung  pertimbangan  majelis  hakim  apakah  akan memberikan kesempatan berikutnya, misalnya ya biasanya hal demikian ketika pihak melaporkan bahwa kami tidak bisa mengunggah kewajiban kami pada hari itu jam itu di  karenakan  signal  atau  mungkin  jaringan  lagi  error  dalam  hal  ini  ya  majelis  hakim harus  secara  bijak  menyikapi  asal  para  pihak  memberitahukan  secara  resmi  melalui akunnya  bahwa  kendala  jaringan  di  tempat  nya  sehingga  tidak  dapat  pihak mengunggah kewajibannya jadi dalam hal ini yang kami ambil sikap ya itu memberikan kesempatan  satu  minggu  kedepan  sebagai  kesempatan  terakhir  dalam  hal  ini  kami mengingat  kepada  pihak  kalau  seandainya  ada  kewajiban  untuk  mengunggah  itu jangan  pula  sampai  mepet  waktunya  paling  tidak  satu  hari  sebelumnya  atau  paling maksimal paling tidak berapa jam sebelum di hari itu sehingga kendala yang di hadapi dengan  alasan  jaringan  lemot  kah,  atau  jaringan  error  kah,  ini  tidak  akan  terjadi berikutnya itu harapan kami kepada para pihak.”
Berkaitan dengan masyarakat pencari keadilan yang belum memahami mengenai aplikasi E- Court, Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tetap melakukan pendampingan untuk memberikan sosialisasi  tentang  E-Court  melalui  Fasilitas  yang  disediakan  yaitu  pojok  E-Court  ataupun pelayanan PTSP Online melalui aplikasi SIYAP.
“Pada saat launchingnya  program  E -Court  ini  Mahkamah  Agung  memberikan  sarana prasarana  berupa  misalnya  visi  yang  diadakan  pengadilan  dalam  artian  ketika  kalau nggak  salah  per  01  januari  2020  para  pihak  itu  diwajibkan  sebisa  mungkin  telah melaksanakan  program  E-Court  karena  ini  suatu  hal  atau  aplikasi  yang  baru  maka Mahkamah  Agung  mempunyai  kebijakan  bahwa  ketika  para  pihak  itu  masih  belum paham  mengenai  penggunaan  aplikasi  E-Court  ini  maka  kita  sebagai  aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan pendampingan kepada pihak yang datang yang belum paham mengunakan aplikasi ini dan hal ini difasilitasi pada saat itu bahwa paling tidak 2 tahun lah masa sosialisasi pengenalan ketika pihak itu sudah bisa dilepas ya berikutnya hanya pihak-pihak yang memang betul mengenal saja, tapi yang sudah tahu dan yang sudah paham itu akan berjalan dengan sendirinya program, dan setelah kami  amati  bahwa  sepertinya  ya  para  pihak  sangat  senang  sekali  dengan  adanya program ini karena apa tidak perlu mereka hadir kesini sudah bisa bersidang di acara jawab-jinawab  tapi  ketika  pembuktian  itu  ya  tetap  harus  konnvensional  hadir  di persidangan.”
Baik  kendala  Jaringan  ataupun  masyarakat  yang  belum  memahami  aplikasi  E-Court, Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangkaraya  tetap  memberikan  kebijakan  dan pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan.
3.2 Penuturan  Bapak  Ari  Prabowo,  SH  (Panitera  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka Raya) .
Penuturan  Informan  pertama  juga  diperkuat  oleh  Informan  Kedua.  Menurut  Informan kedua tidak hanya kendala jaringan namun juga kendala dari pihak berperkara yang tidak memiliki akun di aplikasi E-Court.
“Kendala selama ini apa bila tidak dikuasakan ya itu kan harus seperti petani pokoknya orang yang tidak punya email kendalanya situ kan kalau sudah dikuasakan pasti dari pengacaranya sudah punya email tersendiri jadi itu mungkin salah satu kendalanya di situ.”
Setiap  kendala-kendala  ini  tetap  bisa  diatasi  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Palangkaraya sehingga masyarakat  pencari  keadilan  dapat  terlayani  dengan  baik.  Upaya- upaya yang dilakukan diantaranya dengan dibantu pembuatan akun email E-Court.
“Untuk mengantisipasi kita hubungi pihak itu iya untuk di buatkan emailnya atau pihak itu di suruh kekantor untuk di buatkan emalnya itu salah satunya bu.”
Untuk  kendala  jaringan  internet  yang  tidak  stabil  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Tetap membantu para pihak berperkara untuk menyelesaikan upload dokumen gugatannnya.
“Biasanya tu kita cek juga kan kok ini dia belum mengaploud dokumen dan gugatannya ya misalnya kita langsung hubungi ke pihaknya kan kendalanya di mana misalkan di sini jaringan  agak  gangguan  ya  kita  beritahukan  supaya  datang  kesini  untuk  kita  bantu mengaploudnya bu.”
Sedangkan  untuk  masyarakat  yang  belum  memahami  tentang  E-Court,  Pengadilan  Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan pojok E-Court yang siap membantu memberikan informasi sejelas-jelasnya sehingga masyarakat dapat memahami tentang E-Court.
“Ooh ya itu ada sebenarnya bu itukan ada di ptsp ada pojok E -Court itu khusus untuk orang yang mau konsultasi mengenai bagaimana cara beracara lewat E- Court itu.” Penerapan aplikasi E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sampai saat ini berjalan dengan baik. Setiap kendala yang dihadapi tetap dapat diselesaikan dengan baik sehingga masyarakat pencari  keadilan  tidak  mengalami  kesulitan  ketika  menggunakan  E- Court yang dapat menghemat waktu, biaya dan proses beracara secara sederhana dan tidak berbelit-belit.
3.3 Penuturan  Bapak  Dayu  Setya  Nugraha,  SH (Operator E-Court Pengadilan  Tata  Usaha Negara Palangka Raya) .
Menurut Informan  ketiga kendala  yang  dihadapi  di  lapangan  ketika  menerapkan  E-Court lebih  kepada  masalah  internal  misalnya  server  Mahkamah  Agung  yang  lagi  down  atau gangguan jaringan internet dari pusat Telkom sehingga menghambat proses penyelesaian perkara. Namun  permasalahan  ini  tetap  dapat  diselesaikan  dengan  baik  oleh  pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
“ Kalau  kendala  terlebih  kepada  ke  internal  kita  saja  sih  ibu,  misalkan  dari  server Makamah Agungnya sedang down itu pasti ada kendala dalam artian kita dikejar waktu untuk  proses  misalnya  pendaftaran  perkara  atau  misalnya  proses  persidangan  yang sudah diverifikasi oleh majelis ternyata belum di diverifikasi oleh majelis atau bisa di tanda tangan elektronik oleh panitera putusannya jadi terlambat sedangkan kita kan inginnya one day one service misalnya putusan tingkat pertama misalnya hari itu putus harus segera rilis hari itu jadi kalau misalnya memang lebih ke internal kita sih ke server Makamah  Agungnya.  Kalau  jaringan  ke  kantor  allhamdullilah  ini  termasuk  kencang untuk internetnya paling kendala-kendala bukan internalnya kita tapi mungkin jaringan semua  misalnya  mungkin  ada  dari  telkomnya  dari  pusatnya  itu  kan  bisa  diantisipasi
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
dengan adanya komunikasi dengan pihak telkon jadinya pada saat perbaikkan kita juga siap untuk mengatisipasinya.”
Pengadilan  Tata Usaha Negara  Palangka  Raya  menyediakan  fasilitas  pojok  E-Court  untuk memberikan  pelayanan  khusus  terhadap  setiap  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat pencari keadilan dalam proses penyelesaian perkaranya melalui E-Court.
“Kalau untuk ini kebetulan kita Pengad ilan Tata Usaha Palangkaraya sudah ada meja E- Court yang meja E-Court ini memberikan pelayanan khusus berkaitan dengan adanya kendala  atau  adanya  keluhan  misalnya  ada  trouble  perihal  proses  dari  proses pendaftaran perkara proses pembayaran samapai proses misalnya persidangan proses menggugah  dokumen  yang  bisa  kesulitan  yang  akan  dibantu  oleh  patugas  ptsp terutama khusus nya di atas meja E-Court untuk membantu proses mengatasi masalah pencari keadilan.”
Penerapan aplikasi E-Court sampai saat ini berjalan dengan baik tanpa kendala yang terlalu berarti. Proses berperkara melalui E-Court juga terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun  sebelumnya  ini  berarti  aplikasi  E-Court  sangat  effektif  dalam  proses penyelesaian perkara.
3.4 Penuturan Bapak Nanang Sujahantopo (Pengacara/Advokat).
Penuturan Informan pertama, kedua dan ketiga diperkuat oleh informan keempat. Sebagai pihak  berperkara  informan  keempat  menuturkan  pernah  mengalami  kendala  ketika menggunakan aplikasi E-Court ketika sedang beracara di pengadilan, namun sampai saat ini kendala-kendala tersebut tetap bisa diselesaikan dengan baik.
“ Jadi begini ya bu saya sampaikan terkadang ada kendala di jaringan solusinya mudah saja bu seperti kita memasukkan  jawab  menjawab  peradilan  berbeda-beda  jam  nya misalkan diperdilan negeri dikasih waktu sampai sore untuk memasukkan dan verifikasi lagi di pengadilan  dan  peradilan  agama  sampai  jam  12:00,  peradilan  tata  usaha  jam 10:00 dikasih kesempatan. Ketika dihari H nya persidangan kita memasukkan dan kita akui kita agak repot dan kita takutnya adanya gangguan jaringan dan di hari H nya dan di jam yang sudah mepet kita tidak sempat lagi Cuma kita ada kemudahan artinya tetap kita segera melapor tentang perkara karena kendala jaringan  atau saya pribadi saya datang ke pengadilan dimana tempat kita sidang saya melapor dan di bantu bu kalau di  E-Court  ini  di  peradilan  ternyata  memang  jaringan  terganggu  sehingga  segera melapor ke majelis hakim tetap memberi kemudahan dan tetap ditunda sidangnya jadi tidak  ada  kendala  bersyukur  kita  diberi  kemudahan  teruntuk  kami  yang  berprofesi advokat ini.”
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  para  Advokat  selama  proses  berperkara  di  pengadilan melalui  E-Court  tetap  dapat  diberikan  solusi  dan  kemudahan  oleh  pengadilan  sehingga aplikasi  E-Court  dapat  berjalan  dengan  effektif  dan  para  Advokat  merasa  puas  dengan pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.
3.5 Penuturan Bapak Sony (Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kota Palangka Raya) .
Pendapat yang diungkapkan informan keempat juga diperkuat oleh informan kelima yang pernah mengalami kendala ketika mengoperasikan aplikasi E-court. Kendala yang dihadapi lebih  kepada  jaringan  internet  atau  server  Mahkamah  Agung  yang  lagi  down,  namun informan  kelima  mengungkapkan  bahwa  ketika  menghadapi  kendala  tersebut  tetap  ada upaya dari pihak pengadilan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
“ Kalau kendala sih ada Bu, kendalanya waktu mau masuk kan bisa masuk login habis itu kan pas mau klik ke perkara kadang-kadang terkeluar. Saya nggak tau, kalau jaringan sih bagus, entah server ntah bagian itunya saya nggak   ngerti, tapi kalau jaringan bagus.
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Saya  coba  terus  Bu,  kalau  memang  lagi  bagus  ya  bagus  gitu,  jadi  mungkin  lima  kali percobaan apa sepuluh kali percobaan baru mau masuk lagi. Dulu pernah dibantu coba dicekkan waktu itu kan mau ngupload replik duplik kalau nggak salah, ternyata pas mau di upload  gangguan, nah saya  bilang  minta diundur  bisa  kah,  kata  pengadilan  nggak bisa, nggak enak sama pihak lain kan jadinya diundur 1 minggu. ” Setiap  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  berperkara  dalam  proses  berperkara  melalui  E- Court tetap dibantu oleh pihak pengadilan untuk mendapatkan solusi. Terlepas dari kendala yang  ada  penerapan  aplikasi  E-Court  dapat  dikatakan  effektif  karena  pihak  yang  pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berpendapat bahwa aplikasi E- Court sangat menguntungkan dan sangat membantu bagi mereka.
Pembahasan
1. Proses  penyelesaian  perkara  sebelum  diterapkannya E-Court pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Palangka Raya.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan sebuah negara bisa disebut sebagai negara hukum merupakan syarat mutlak. Lembaga peradilan di Indonesia sebenarnya sejarahnya sudah ada jauh sebelum jaman penjajahan Belanda. Pada jaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, dikenal berbagai  lembaga  pengadilan  yang  berlaku  di  setiap  kerajaan  tersebut.  Konteks  kekuasaan kehakiman  pada  negara  Indonesia,  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya  Negara  hukum  Republik  Indonesia.  Perubahan  Undang-  Undang  Dasar  1945 berpengaruh  terhadap  perubahan  dalam  kehidupan  ketatanegaraan.  Berdasarkan  perubahan tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lindungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Rozy Alfian Mukthar, S.H.,  2020) .  Menurut  Undang-undang  No  48  Tahun  2009  pasal  2  ayat  (4)  tentang  kekuasaan kehakiman  menyebutkan  salah  satu  asas  penyelenggaraan  adalah  proses  penyelenggaraan dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  (Bintoro  et  al.,  2020).    Sebelum diterapkannya  E-Court  proses  penyelesaian  perkara  masih  bersifat  manual  mulai  pendaftaran gugatan hingga putusan. Proses persidangan juga masih konvesional atau dengan kata lain para pihak  yang  berperkara  harus  bolak  balik  ke  kantor  Pengadilan  untuk  menghadiri  agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Selama proses itu para pihak berperkara datang  ke  kantor  Pengadilan  dengan  membawa  banyak  dokumen  selama  proses  beracara  di Pengadilan.  Bisa  dibayangkan  berapa  banyak  waktu,  uang  dan  tenaga  yang  harus  dikeluarkan mulai dari pendaftaran gugatan hingga putusan. Apalagi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang meliputi 13 Kabupaten dan 1 Kota dengan jarak  tempuh kabupaten terjauh melalui darat bisa mencapai minimal 12 jam dan tidak semua sarana jalan darat yang ada di propinsi Kalimantan Tengah kondisinya bagus. Melihat kedaaan ini bisa dikatakan bahwa proses penyelenggaraan peradilan tidak berjalan dengan effektif dan tentunya tidak sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan peradilan yaitu secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Teknologi masa kini tidak dipungkiri dapat merubah peradaban manusia dan akan selalu berubah. Dahulu manusia manusia berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat, saat ini cukup dengan teknologi online. Saat ini, kita hidup di zaman digital dan lazimnya orang menyebut dengan revolusi industri 4.0. Pada zaman  ini, segala bidang  kehidupan  dituntut  agar  menerapkan  konsep  modern  atau digitalisasi (Liza,  2021) .  Dibandingkan  dengan  sistem  peradilan  yang  ada  di  negara  maju  yang sudah bersifat elektronik, Indonesia masih jauh tertinggal. Keadaan ini juga sudah  tidak sesuai dengan zaman digitalisasi saat ini yang sudah memanfaatkan teknologi informasi di segala sistem,
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
termasuk sistem peradilan seharusnya sudah mengadopsi teknologi informasi untuk melakukan perubahan yang signifikan di sistem peradilan seperti yang ada di negara-negara maju.
2. Proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya E-Court di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
Pandemi  Covid – 19  yang  melanda  Indonesia  tidak  menjadikan  penghalang  dalam  proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang ikut turut serta dalam rangka melakukan inovasi yang cukup efektif dan efisien di masa pandemi covid-19. Sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia, teknologi sudah mulai diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia namun belum sampai kepada proses persidangan secara online . Sistem peradilan  secara  elektronik  (E-Court)  yang  telah  direncanakan  sejak  tahun  2019  lalu  dengan membentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  untuk  membantu  mewujudkan  peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara nyata dan efektif (Hayati & Hayati, 2021) . Aplikasi e- court adalah wujud dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. E-court atau pengadilan secara elektronik merupakan salah satu inovasi terbaru dari Mahkamah Agung yang mulai diluncurkan sejak bulan Juli 2018. Aplikasi e-court ini dibuat dengan tujuan untuk penyederhanaan beracara di peradilan sehingga  segala  proses  administrasi  yang  sebelumnya  dilakukan  secara  konvensional  dengan adanya  e-court  dapat  dilakukan  secara  online  melalui  ecourt.mahkamahagung.go.id.  Layanan penggunaan e-court dapat digunakan oleh advokat dan subjek hukum selain advokat seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yaitu Jaksa Pengacara  Negara,  Biro  Hukum  Pemerintah/TNI/POLRI,  Kejaksaan  Republik  Indonesia, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum ( in-house lawyer ), atau kuasa insidentil  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini menuntut  Mahkamah  Agung  untuk  terus  berinovasi,  Mahkamah  Agung  telah  menciptakan berbagai  aplikasi-aplikasi  online  yang  dapat  memudahkan  segala  proses  administrasi  dan pekerjaan di Mahkamah Agung, salah satunya adalah E-court. Dengan diluncurkannya aplikasi e- court  akan  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas.  Ada  beberapa  fitur  yang  tersedia  dalam Aplikasi  E-court  yaitu  Pendaftaran  Perkara  secara  Online  (e-Filling),  Taksiran  dan  Pembayaran Panjar Biaya secara Online (e-Payment), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons)  dan  Persidangan  yang  dilakukan  secara  elektronik  (e-Litigation).  Aplikasi  e-court sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran  dan  dalam  proses  persidangan  perkara.  Penggunaan  aplikasi E-court  sangat diperlukan  untuk  dapat  mengurangi  biaya  pemanggilan  bisa  mencapai  puluhan  ribu  sampai ratusan ribu rupiah per pemanggilan dapat menjadi gratis karena pemanggilan para pihak telah dilakukan secara elektronik. Melalui aplikasi e-court pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang  telah  menyejutui  dan  kepada  penggugat/pemohon  yang  mendaftar  secara  elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan. Aplikasi e-court dapat diakses  dari  mana  saja,  oleh  siapa  saja  (selama  memiliki  account/user)  dengan  menggunakan koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser. Selain itu juga dengan adanya e-court para pihak yang berperkara tidak harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengingat  jauhnya  jarak  dari  kabupaten  ke  ibukota  propinsi (Zuse  Marafa  Yunianto,  2019) . Dengan demikian aplikasi E-Court sangat tepat diterapkan pada masa pandemi covid-19 saat ini, karena  bersifat  online  dapat  mengurangi  tatap  muka  dan  menghindari  kerumunan  sehingga meminimalisir penyebaran  virus  covid-19.  Melalui  aplikasi  E-Court  kinerja  aparatur  pengadilan mengalami  peningkatan  hal  ini  dapat  dilihat  dari rasio  produktivitas  memutus  perkara  di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 97,78%. Perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
pertama  sebanyak  2.652.790  (dua  juta  enam  ratus  lima  puluh  dua  ribu  tujuh  ratus  Sembilan puluh) perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 53.147 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun  2021  sebanyak  61.310  (enam puluh  satu  ribu tiga ratus sepuluh) perkara (Azizah, 2022) . Dari hasil yang dicapai dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur pengadilan semakin meningkat. Dengan peningkatan kinerja aparatur pengadilan dapat dilihat bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur pengadilan semakin bagus.
3. Hambatan yang dihadapi setelah menerapkan E-Court dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang  dilakukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  untuk  mengatasi  hambatan tersebut.
Setiap  penerapan  aplikasi pasti ada  kekurangan  dan  kelebihan,  seperti  pada  saat  menerapkan aplikasi E-Court tidak semuanya berjalan dengan lancar.  Namun selama hambatan yang terjadi masih dapat diselesaikan dengan baik, maka bisa dibilang aplikasi tersebut masih effektif untuk digunakan.  Penerapan  aplikasi  E-Court  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya seringkali mengalami hambatan seperti kendala jaringan internet, server down dan masyarakat yang belum memahami tentang aplikasi E-Court. Berbagai hambatan ini sampai saat ini masih dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan melakukan berbagai upaya sehingga penerapan aplikasi  E-Court  dapat  berjalan  dengan  effektif  sesuai  dengan  asas penyelenggaraan  peradilan  secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,    diantaranya  dengan memberikan kebijakan untuk penundaan sidang ketika terjadi gagal upload dokumen ke aplikasi E-Court,  memberitahukan  kepada  pihak  ketika  server  Mahkamah  Agung  sedang  down  dan menyediakan  fasilitas  pojok  E-Court  dan  PTSP  online  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang memiliki keluhan dan permasalahan terkait dengan penerapan E-Court. Setiap hambatan dalam penerapan aplikasi E-Court.
4. Kesimpulan
Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini.
1. Proses  penyelesaian  perkara  sebelum  diterapkannya  E-Court  pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Palangkaraya tidak berjalan dengan effektif dikarenakan masih bersifat manual mulai dari  pendaftaran  gugatan,  pemanggilan  para  pihak  sampai  proses  persidangan  masih konvensional.  Para  pihak yang berperkara  diwajibkan  datang  langsung  ke  kantor  pengadilan selama proses berperkara hingga putusan. Hal ini tentunya membutuhkan banyak waktu, biaya dan  tenaga,  apalagi  wilayah  hukum  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangkaraya  cukup  luas meliputi  13  kabupaten  dan  1  kota.  Dari  kapubaten  menuju  kantor  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Palangkaraya, jarak yang harus ditempuh sangat jauh dan berjam-jam. Tentunya biaya akomodasi yang dibutuhkan juga  tidak  sedikit.  Selain  itu  proses  beracara  yang  berbelit-belit membuat para pihak harus bolak-balik kantor pengadilan. Melihat kondisi ini dapat dipastikan bahwa  proses  penyelesaian  perkara  tidak  akan  berjalan  dengan  effektif  karena  tidak  sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya murah.
2. Proses penyelesaian perkara melalui E-Court di masa pandemi covid-19 pada pengadilan Tata Usaha  Negara  Palangkaraya  telah  berjalan  dengan  effektif  dikarenakan  sudah  dilaksanakan secara  online  tidak  manual  lagi,  jadi  masyarakat  pencari  keadilan  dapat  mendaftarkan gugatannya sampai proses persidangan dapat  dilakukan  dari  mana saja  kecuali  untuk sidang pemeriksaan  persiapan,  bukti  dan  saksi  tetap  harus  datang  ke  kantor  pengadilan.  Melalui penerapan  E-Court  banyak  kentungan  yang  didapat  oleh  masyarakat  pencari  keadilan  mulai dari  proses  beracara  yang  sederhana  tidak  berbelit-belit,  cepat  dan  biaya  yang  lebih  murah
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
dikarenakan  masyarakat  pencari  keadilan  tidak  perlu  bolak-balik  kantor  pengadilan  selama proses beracara. Apalagi dengan kondisi saat pandemi covid-19 dimana kita harus mengurangi tatap  muka  dan  menghindari  kerumunan,  aplikasi  E-Court  sangat  tepat  untuk  diterapkan karena bersifat online dan dapat diakses dari mana saja.
3. Hambatan  yang  dihadapi  setelah  menerapkan  E-Court  dalam  penyelesaian  perkara  pada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  sampai  saat  ini  masih  dapat  diatasi  dengan berbagai upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengatasi hambatan  tersebut.  Upaya-upaya  tersebut  diantaranya  memberikan  kebijakan  mengundur jadwal  sidang  ketika  terjadi  gangguan  jaringan  atau  server  Mahkamah  Agung  sedang  down sehingga  upload  dokumen  dan  persidangan  online  tidak  berjalan  dengan  baik,  selain  itu Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Palangka  Raya  menyediakan  fasilitas  pojok  E-Court  dan  PTSP Online  untuk  membantu  menyelesaikan  setiap  keluhan  dan  permasalahan  terkait  dengan penerapan  E-Court.  Dengan  demikian  proses  penyelesaian  perkara  melalui  E-Court  di  masa pandemi  covid-19  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Palangkaraya  berjalan  effektif dikarenakan setiap hambatan yang terjadi dilapangan dapat terselesaikan dengan baik.
Berdasarkan telaah effektivitas proses  penyelesaian perkara melalui  E-Court di  masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka saran penelitian ini adalah:
1. Aplikasi  E-court  perlu  dikaji  dan  dikembangkan  secara  terus  menerus  untuk  meningkatkan effetivitasnya dan meminimalisir permasalahan terkait dengan penerapan aplikasi E-Court pada pengadilan.
2. Maintenance  server  Mahkamah  Agung  perlu  ditingkatkan  kembali  supaya  peristiwa  down server yang mengganggu ketika sedang mengoperasikan aplikasi E-Court tidak sering terjadi.
3. Perlu  adanya sosialisasi secara  terus  menerus  kepada  masyarakat  pencari  keadilan  sehingga mereka dapat memahami sepenuhnya cara menggunakan aplikasi terus menerus.
Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## 5. Daftar Pustaka
Administrator. 2015. Sejarah Pengadilan . Ptun-Palangkaraya.Go.Id. https://www.ptun- palangkaraya.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html
Al Swelmiyeen, I., & Al-Nuemat, A. 2017. Facebook e-court: Online justice for online disputes. Computer Law and Security Review , 33 (2), 223 – 236. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.11.006
Alam,  S.  O.  2021. Kapan  COVID-19  Masuk  ke  Indonesia?  Begini  Kronologinya .  Detikhealth. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia- begini-kronologinya
Anam,  A.  Z.  2022. Azas  Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman .  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1953-asas-penyelenggaraan- kekuasaan-kehakiman#:~:text=Asas  Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman%3A,yang  diatur dengan undang-undang.
Anwar, H., Niswaty, R., & Saleh, S. 2017. Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut Berbasis Online. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 7 (1), 11. https://doi.org/10.26858/jiap.v7i1.3435
Arsyad, A. 2015. Media pembelajaran . PT. Raja Grafindo Persada.
Atikah, I. 2018. Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses . 14. Azizah.  2022. Ketua  MA  nyatakan  tahun  2021  merupakan  tahun  terbaik  sepanjang  sejarah  berdirinya Mahkamah  Agung  dalam  penyelesaian  perkara .  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5096/ketua-ma-nyatakan-tahun-2021-merupakan- tahun-terbaik-sepanjang-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung-dalam-penyelesaian-
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
perkara#:~:text=Dari jumlah beban tersebut Mahkamah,seratus tujuh puluh lima) perkara. Berperkara, E., Elektronik, S., Di, C., Pandemi, M., Kaimuddin, K., & Kasim, A. J. (2021). THE EFFECTIVENESS OF  JURISDICTION  ELECTRONICALLY  (  E-  COURT  )  DURING  THE  COVID-19  PANDEMIC  (  Polewali Religious Court Study Class 1B ) . 2 , 101 – 120.
Bintoro,  R.  W.,  Maryono,  A.  S.,  &  Mutiara,  L.  S.  2020.  Perbandingan  E-Court  Dan  Sidang  Konvensional Dalam  Mewujudkan  Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan. Prosiding  Seminar  Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X , 340 – 346.
Dalle, J., Siyoto, S., Astika, N. D., Negara, D. J., Chandra, T., & Anam, K. 2020. Moderating role of IT adoption and  mechanism  of  dynamic  capabilities  on  Indonesian  pharmaceutical  firms  performance. Systematic Reviews in Pharmacy , 11 (9), 982 – 992. https://doi.org/10.31838/srp.2020.9.142 Darwis, M., Arhas, S. H., & Nasrullah, M. 2021. Online Learning Based on the Borneo E-Learning Application (A Study of Student Satisfaction Analysis in the Use of the BEL Application at the Universitas Borneo Tarakan). International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021) , 603 (Icss), 576 – 581. Dzulfaroh,  A.  N.  2021. Hari  Ini  dalam  Sejarah:  WHO  Tetapkan  Covid-19  sebagai  Pandemi  Global . Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam- sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all
Gracia, Fae Ocarina, M., & Sanjaya, R. 2021. Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. Jurnal Syntax Transformation , 2 (4), 496 – 507. https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253 Gu o,  M.  2021.  Internet  court’s  challenges  and  future  in  China. Computer  Law  &  Security  Review , 40 , 105522. https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2020.105522
Hayati, R. S. R. R., & Hayati, M. 2021. Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa
Pandemi Covid - 19. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , 6 (2), 125 – 143. https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/download/203/76
Jaya  Hairi,  P.  2011.  Antara  Prinsip  Peradilan  Sederhana,  Cepatdan  Berbiaya  Ringan  dan  Gagasan Pembatasan  Perkara  Kasasi. Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan , 02 (01), 151 – 178. http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/09/brk,20040809-28,id.html,
Liza.  2021. Pengaruh  teknologi  digital  dalam  dunia  Peradialan .  Pengadilan  Agama  Lubuk  Sikaping. https://www.pa-lubuksikaping.go.id/berita/berita-terkini/475-pengaruh-teknologi-digital-dalam- dunia-peradilan
Mahkamah Agung RI. 2019. Buku Panduan E-Court. Jakarta: T.T , 7. Mutiarasari,  K.  A.  2022. Pengertian  Pandemi  Covid-19,  Statusnya  di  Indonesia  Diperpanjang  Jokowi . Detiknews.  https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di- indonesia-diperpanjang-jokowi
Negara, D. J., & Kristinae, V. 2018. Pengaruh Teknologi dan Inovasi dalam Persaingan Traditional Food di Kalimantan  Tengah. JMD:  Jurnal  Riset  Manajemen  &  Bisnis  Dewantara , 2 (1),  45 – 52. https://doi.org/10.26533/jmd.v2i1.347
Niswaty, R., Febrianti, K., Sakawati, H., & Arhas, S. H. 2018. Efektivitas Media e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar . Nofriandy,  P.  2018. Ketua  Mahkamah  Agung  luncurkan  aplikasi  E-Court .  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia. https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3087/ketua-mahkamah-agung- luncurkan-aplikasi-e-c0urt
Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (480 C.E.). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan . Kencana.
Romney, M. B. 2019. Sistem Informasi Akutansi . Salemba Empat.
Rosmana, Fitri,  dkk. 2020. Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat
Received: 2022-08-10; Accepted: 2022-12-24 p-ISSN: 2722-6697; e-ISSN: 2723-553X
Di Kota Palembang. Diss. Sriwijaya University .
Rozy Alfian Mukthar, S.H., M. K. 2020. Mahkamah Agung Menuju Lembaga Peradilan Modern berbasis E- Court. Pengadilan  Agama  Bawean.  https://www.pa-bawean.go.id/hubungi-kami/arsip/arsip- artikel/217-mahkamah-agung-menuju-lembaga-peradilan-modern-berbasis-ecourt
Sanjaya,  M.  2020.  YUME:  Journal  of  Management  Digitalisasi  Pengadilan  dalam  Penyelesaian  Perkara.
YUME: Journal If Management , 3 (2), 68 – 79. https://doi.org/10.37531/yum.v11.12 Sihite, Y. A., & Hamzah Marpaung, D. S. 2022. Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Widya Yuridika , 5 (1), 95.
https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2495 Spencer Lyle M and Spencer Signe M. 2012. Competence at work models for superior performance . John Wiley & Sons, Inc.
Sugiyono, D. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . Suharsimi, A. 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik . Rineka Cipta.
Sung, H. C. 2020. Can  Online Courts Promote Access to Justice? A Case Study of the Internet Courts in China. Computer Law & Security Review , 39 , 105461. https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2020.105461 Willey, R. R. 1997. Practical Design and Production of Optical Thin Films. In Optical Engineering (Vol. 36, Issue 7). https://doi.org/10.1117/1.601411 Zuse  Marafa  Yunianto,  S.  2019. Selayang  pandang  mengenai  inovasi  E-Court  dari  Mahkamah  Agung Indonesia . Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. http://www.pta-
palangkaraya.go.id/berita/berita-pengadilan-agama/buntok/846-selayang-pandang-mengenai- inovasi-e-court-dari-mahkamah-agung-republik-indonesia