## VOLUME 13 NOMOR 2 DESEMBER 2022

## Jurnal Ilmu Kesehatan
Terbit sebanyak 2 (Dua) kali setahun pada Bulan Juni dan Desember Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang kesehatan dan artikel kesehatan
Susunan Pengelola Jurnal ILKES STIKES Karya Husada Kediri
Ketua Penyunting
Dwi Setyorini, S.Kep., Ns., M.Biomed. (STIKES Karya Husada Kediri, SINTA ID : 6120758)
Dewan Penyunting :
1.  Dr. Ns. Ratna Hidayati, M.Kep., Sp.Mat ( Scopus ID : 57190280822, SINTA ID : 6092090) STIKES Karya Husada Kediri
2.  Didit Damayanti, M.Kep (SINTA ID : 6110624) STIKES Karya Husada Kediri
3.  Wahyu Wijayanti, SSiT., M.Keb (SINTA ID : 6112421) STIKES Karya Husada Kediri 4.  Linda Andri Mustofa, SSiT., M.Keb STIKES Karya Husada Kediri
5.  Fitri Yuniarti, SST., M.Kes (SINTA ID : 6109259) STIKES Karya Husada Kediri
6.  Linda Ishariani, M.Kep (SINTA ID : 6111368) STIKES Karya Husada Kediri
IT Support :
1.  Pria Wahyu R.G., S.Kep., Ns., M.Kep (STIKES Karya Husada Kediri)
Reviewer :
1.  Dr. Ns. Moch. Maftuchul Huda, M.Kep., Sp.Kom (SINTA ID : 6126845) STIKES Karya Husada Kediri
2.  Ita Eko Suparni, S.SiT, M.Keb. (SINTA ID : 6100307) STIKES Karya Husada Kediri
3.  Melani Kartikasari, M.Kep (SINTA ID : 6098884) STIKES Karya Husada Kediri 4.  Dwi Ertiana, S.Keb., MPH (SINTA ID : 6125894) STIKES Karya Husada Kediri 5.  Dintya Ivantarina, SST, M.Keb. (SINTA ID : 6110009, Scopus ID : 57203661015) STIKES Karya Husada Kediri
6.  Widyasih Sunaringtyas, S.Kep., Ns., M.Kep, (SINTA ID : 6111398) STIKES Karya Husada Kediri
7.  Neny Triana, S.Kep., Ns., M.Kep. (SINTA ID : 5998035) STIKES Karya Husada Kediri
8.  Dhina Widayati, S.Kep., Ns., M.Kep. (SINTA ID : 6095606) STIKES Karya Husada Kediri
Alamat Redaksi : STIKES Karya Husada Kediri
Jln. Soekarno Hatta No.7, Kotak Pos 153, Telp. (0354) 399912
Pare- Kediri
Website : www.stikes-khkediri.ac.id Email: stikes_lppmkh@yahoo.com

## VOLUME 13 NOMOR 2 DESEMBER 2022

## Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat-Nya kepada kami sehingga kami mampu menyelesaikan “Jurnal Ilmu Kesehatan STIKES Karya Husada Kediri” Volume 13 Nomor 2 Desember 2022.
Penerbitan  jurnal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  meningkatkan  dan  mewujudkan  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi,  sebagai  salah  satu  sarana  penyampaian  informasi  di bidang  kesehatan  yang  diakses  oleh  segenap  lapisan  masyarakat  sebagai  amanat mewujudkan  cita-cita  bangsa  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  adalah  tanggung jawab  keluarga,  masyarakat,  dan  pemerintah,  sedangkan  STIKES  Karya  Husada Kediri yang merupakan bagian dari komunitas terpanggil untuk ikut serta menangani dan merampungkan amanat ini, bersama keluarga dan pemerintah.
Di  dalam  penyelesaian  Jurnal  Ilmu  Kesehatan  ini,  bimbingan  serta  dukungan  dari banyak  pihak  telah  sangat  membantu,  untuk  itu  kami  ucapkan  rasa  hormat  dan terima  kasih  pada  semua  pihak  yang  telah  memberikan  dukungan  moril,  spiritual, dan  materiil  dalam  membantu  penyelesaian  Jurnal  Ilmu  Kesehatan  STIKES  Karya Husada Kediri.
Kami  menyadari  bahwa  dalam  Jurnla  Ilmu  Kesehatan  ini  masih  jauh  dari kesempurnaan,  oleh  karena  itu  kami  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  bersifat membangun. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Pare, Desember 2022
Tim Redaksi

## VOLUME 13 NOMOR 2 DESEMBER 2022

## Daftar Isi
Prediktor Sosiodemografis pada Individu yang Menerima, Ragu, dan Menolak Vaksin COVID-19: Studi di Kota Banda Aceh
Fatmawati* …………………………………………………..............................................107-117

## Model Asessment Keperawatan Agricultural Pada Masyarakat Pandalungan Berbasis Komplain Survei
Syaifuddin Kurnianto*, Sri Wahyuningsih 2 , Nurul Hayati 3 , Indriana Noor Istiqomah 4 , Laili Nur Azizah 5 , Achlish Abdillah 6 , Primasari Mahardhika Rahmawati 7 , R. Endro Sulistyono 8 , Dwi Ochta Pebriyanti 9 …………………….………………………...........................................118-129

## Determinan Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Remaja
Gisely Vionalita 1* , Anatama Dhia Rachmah 2 .........................................................130-142
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Keluarga di Kampung Wainlabat Kabupaten Sorong Papua Barat
Irawati 1 *, Jenni Lilis Siagian 2 ………………………………………………………............143-152
Analisis Kemampuan Berbahasa Dan Perilaku Moral Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Melalui Metode Bercerita
Siti Nurjanah 1 *,  Machmudah 2 , Nurul Kamariyah 3 , Chilyatiz Zahroh 4 , Nur Ainiyah 5 ……………………………………………………………………………...............153-159
Status Ekonomi Orang Tua dan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19
Siti Urifa 1 *, Rize Budi Amalia 2 , Sulistiawati 3 .................................................................160-170

## Penggunaan Aromaterapi Jahe Pada Ibu Hamil Trimester I Untuk Mengatasi Emesis Gravidarum
Ni Ketut Citrawati 1 *, I Dewa Putu Arwidiana 2 ……………………...................................171-180
Kualitas Pembelajaran Online selama Pandemi Covid-19 dan Tingkat Stres Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan
Ni Putu Kristiani 1* , I Gede Putu Darma Suyasa 2 , Idah Ayu Wulandari 3 ........................181-191

## Perilaku Menjaga Kebersihan Genetalia Mempengaruhi Kejadian Keputihan Abnormal Pada Remaja Putri
Wahyu Nuraisya 1 …………………………………………………………...........................192-199

## Pengaruh Pelatihan Soft Skills Terhadap Mutu Pelayanan Asuhan Kehamilan  Bidan Praktik Mandiri
Anis Setyowati ………………………...........................................................................200-207

## Status Ekonomi Orang Tua dan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19
Siti Urifa 1 *, Rize Budi Amalia 2 , Sulistiawati 3
1 Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, siti.urifa-2021@fk.unair.ac.id , 085885264849
2 Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, rizebudi.amalia@fk.unair.ac.id , 085733963199
3 Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, sulistwt@hotmail.com , 081233361945

## Abstrak
Usia  ideal  perempuan  menikah  minimal  19  tahun  sehingga  pernikahan  dengan  usia  di  bawah  19  tahun  termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup pesat  disebabkan sulitnya kondisi  ekonomi  keluarga akibat  meningkatnya  jumlah  kasus pemutusan  hubungan  kerja dan sedikitnya lapangan kerja baru. Hal ini dapat berdampak buruk pada perempuan seperti terganggunya kesehatan mental  dan  berpengaruh  terhadap  kesehatan  reproduksi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  hubungan  antara status  ekonomi  orang  tua  dengan  adanya  kejadian  pernikahan  dini  pada  perempuan  di  masa  pandemi  Covid-19  di Kecamatan  Lekok  Kabupaten  Pasuruan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  observasional  analitik  dengan pendekatan cross  sectional yang  dilakukan  di  Kecamatan  Lekok  Kabupaten  Pasuruan  pada  bulan  April-Oktober 2021. Responden dalam penelitian ini sejumlah 90 perempuan yang menikah di masa pandemi Covid-19 pada bulan Maret  hingga  Desember  tahun  2020  yang  memenuhi  kriteria  inklusi.  Instrumen  penelitian  berupa  kuesioner  yang dibagikan  kepada  responden  secara door  do  door .  Data  dianalisis  secara  univariat  dan  bivariat  dengan menggunakan Uji Chi-Square . Hasil penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi orang tua berhubungan dengan kejadian  pernikahan  dini  perempuan  pada  masa  pandemi Covid-19  dengan p value =0,033.  Wabah pandemi  Covid-19 memberikan  dampak  diantaranya  terjadinya  perubahan  ekonomi  pada  keluarga  yang  berpengaruh  terhadap keputusan  orang  tua  untuk  menikahkan  anaknya  secara  dini  agar  dapat  membantu  perekonomian  keluarga  yang kurang sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan bagi pemerintah dalam upaya  pencegahan  pernikahan  dini  pada  perempuan  melalui  mencari  solusi  dari  permasalahan  ekonomi  yang merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19.
Kata Kunci: Status Ekonomi Orang Tua, Pandemi Covid-19, Pernikahan Dini.

## Abstract
The  ideal  age  for  women  to  marry  is  at  least  19  years,  so  marriages  under  the  age  of  19  are  included  in  early marriage. Early marriage during the Covid-19 pandemic showed a fairly rapid increase due to the difficult economic conditions of the family due to the increasing number of cases of layoffs and the lack of new jobs. This can have a negative impact on women such as mental health disorders and affect reproductive health. The purpose of this study was  to  determine  the  relationship  between  the  economic  status  of  parents  with  the  incidence  of  early  marriage  in women  during  the  Covid-19  pandemic  in  Lekok  District,  Pasuruan  Regency.  This  type  of  research  is  an  analytical quantitative observation with a cross sectional approach which was carried out in Lekok District, Pasuruan Regency in  April-October  2021.  The  respondents  in  this  study  were  90  women  who  were  married  during  the  Covid-19 pandemic from March to December 2020 who met the criteria inclusion. The research instrument was in the form of a questionnaire  which  was  distributed  to  respondents  door-to-door.  Data  were  analyzed  by  univariate  and  bivariate using  Chi-Square  test.  The  results  showed  that  the  economic  status  of  parents  was  related  to  the  incidence  of women's early marriage during the Covid-19 pandemic with a p value =0.033. The Covid-19 pandemic outbreak has had an impact, including economic changes in the family that affect the decision of parents to marry off their children early in order to help the poor family economy so that the results of this study can later be used as a reference for making policies  for  the  government  in  efforts  to  prevent  early  marriage  in  women  through  finding  solutions  to  economic problems that are a direct impact of the Covid-19 pandemic.
Keywords: Parent's Economic Status, Covid-19 Pandemic, Early Marriage.

## PENDAHULUAN 
Wabah  pandemi  Covid-19  terjadi  hampir  di seluruh  dunia  termasuk  Indonesia  [1].  Kondisi  ini
Alamat Korespondensi Penulis : Siti Urifa Email  : siti.urifa-2021@fk.unair.ac.id
Alamat: Jalan Mayjen Prof. Dr Moestopo No.47 Surabaya, Indonesia, Telp. (031) 5020251, Kode Pos 60132
menimbulkan  kekhawatiran  terhadap  kesehatan dan  keselamatan  bagi  masyarakat.  Di  Indonesia, berbagai  kebijakan  dan  upaya  telah  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  maupun  pusat  dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 diantaranya penerapan Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  level
4  pada  beberapa  kota  maupun  kabupaten tertentu.  Hal  yang  cukup  menarik  perhatian  saat pandemi  COVID-19  adalah  meningkatnya  jumlah pernikahan dini [2].
Masa  pandemi  Covid-19  memang  banyak menghadirkan  fenomena  baru  dalam  kehidupan masyarakat. Termasuk dunia pendidikan merasakan  dampaknya  berupa  pemberlakukan pembelajaran  secara  dalam  jaringan  (daring). Sistem  pembelajaran  daring  pun  pada  akhirnya melahirkan  banyak  masalah  yang  mengejutkan seperti kesulitan mengakses internet, ketidakmampuan  wali  untuk  pergi  dengan  anak- anak dan yang menakjubkan adalah peningkatan jumlah hubungan awal yang menimpa siswa [3].
Frekuensi memegang gadget pada anak-anak juga  akan  meningkat  secara  umum.  Di  sela-sela jadwal  online  dan  tugas  akhir,  mereka  bisa  saja terlibat  dengan  hal-hal  yang  cabul  dan  tidak pandang  bulu  sehingga  meniadakan  etika  dan praktik yang mereka lihat.  Selain itu,  tidak jarang hamil  tanpa  kehadiran  ayah  yang  mendorong terjadinya pernikahan dini [4].
Konvensi  Hak  Anak  (CRC)  memberikan definisi  yang  diterima  secara  global  bahwa seorang  anak  adalah  seseorang  yang  berusia  di bawah  18  tahun  [5].  Pernikahan  dini  adalah pernikahan  yang  dilakukan  melalui  hukum perdata, agama atau adat dan dengan atau tanpa pencatatan  atau  persetujuan  resmi  dimana  salah satu  atau  kedua  pasangan  berusia  di  bawah  19 tahun.  Pada  prinsipnya,  praktik  pernikahan  dini melanggar  hak  anak  karena  merampas  hak mereka  atas  pendidikan,  kesehatan  dan  hak mereka untuk dilindungi dari kekerasan [6].
Dengan  membatasi  pendidikan,  kesehatan, pemberdayaan  ekonomi,  kesempatan  untuk memperoleh  penghasilan  di  masa  yang  akan datang,  keamanan,  aktivitas  dan  kemampuan
anak perempuan, serta status dan peran  mereka baik  di  dalam  rumah  maupun  di  masyarakat; pernikahan  dini  pada  dasarnya  melanggar  hak anak perempuan atas kesetaraan dan menghambat  kemampuan  anak  perempuan untuk  hidup  setara  dalam  masyarakat.  Untuk memenuhi  hak  anak  perempuan,  diperlukan adanya  kepastian  bahwa  anak  perempuan  tidak menikah  ketika  dia  masih  belum  berusia  di  atas 19 tahun [7].
Usia  ideal  menikah  menurut  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  minimal  19  tahun, sehingga  pernikahan  dengan  usia  di  bawah  19 tahun  termasuk  dalam  pernikahan  dini  [8]. Menurut  BPS  tahun  2017  prevalensi  pernikahan dini  di  Indonesia  menempati  urutan  ke  dua  di kawasan  ASEAN  [7]  sebagai  negara  dengan angka  pernikahan  dini  tertinggi  (23%)  setelah Kamboja [3]. Pada tahun 2018, sekitar 21% anak perempuan  di  Indonesia  telah  menikah  [9]. Perempuan  yang  menikah  sebelum  berusia  19 tahun  di  tahun  2018  diperkirakan  mencapai sekitar  1.220.900  dan  angka  ini  menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia [10].
Jaminan  terhadap  hak  anak  di  Indonesia, tercantum di  dalam UUD 1945 yang  menyatakan bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan terhadap hak anak kemudian  dipertegas  kembali  melalui  terbitnya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah  diubah  menjadi  UU  35/2014  tentang Perlindungan  Anak  yang  mendefinisikan  anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait  dengan  perkawinan  anak,  UU  35/2014 secara  eksplisit  menyebutkan  kewajiban  orang tua  dalam  mencegah  terjadinya  pernikahan  dini
pada anak [11].  Komitmen Pemerintah Indonesia untuk  mencegah  perkawinan  anak  kemudian terwujud  dengan  terbitnya  UU  16/2019  yang mengubah  pasal  mengenai  batas  minimum  usia perkawinan  anak  dalam  UU  1/1974  tentang Perkawinan. Dengan terbitnya UU 16/2019, batas minimum usia perkawinan  perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun [12].
Beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki angka  pernikahan  dini  yang  cukup  tinggi  yaitu: Jawa  Timur  (39,43%),  Kalimantan  (35,48%), Jambi  (30,63%),  Jawa  Barat  (36%)  dan  Jawa Tengah  (27,84%)  [13].  Hasil  Survei  Sosial  dan Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 menyatakan bahwa Kabupaten
Pasuruan merupakan  peringkat  tertinggi  pernikahan  usia dini [7].
Disagregasi  menurut  daerah  tempat  tinggal menunjukkan  bahwa  prevalensi  pernikahan  dini perempuan  lebih  tinggi  di  daerah  perdesaan dibandingkan  dengan  perkotaan.  Hal  ini  terlihat pada  kelompok  perkawinan  pertama  sebelum usia  18  tahun  maupun  sebelum  usia  15  tahun. Sepanjang  tahun  2018,  prevalensi  perempuan usia 20 –24 tahun di perdesaan yang perkawinan pertamanya  sebelum  usia  18  tahun  masih  lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Persentase  perkawinan  anak  di  perdesaan adalah  16,87%  sementara  di  perkotaan  hanya 7,15% [14].
Hal  ini  didukung  dengan  data  di  Kecamatan Lekok  merupakan  kecamatan  yang  memiliki jumlah  pernikahan terbanyak di tahun  2020 yaitu sejumlah  830  pernikahan  [15].  Pengadilan Agama  (PA)  Kabupaten  Pasuruan  pada  masa pandemi Covid-19 tahun 2020 menerima permohonan  dispensasi  pernikahan  dini  yang meningkat dari 191 kasus menjadi 802 kasus dan 97% disetujui [16].
Faktor  pendorong  terjadinya  pernikahan  dini yaitu  faktor  ekonomi,  tempat  tinggal  dan  sosial budaya  [6].  Hasil  penelitian  sebelumnya  yang telah  dilakukan  oleh  Hanggara  dan  Fitria  pada tahun  2011  di  Desa  Gejugajti  Kecamatan  Lekok Kabupaten Pasuruan mengenai prevalensi pernikahan  dini  menyatakan  bahwa  pernikahan dini  sangat  ditentukan  oleh  faktor  sosial  budaya masyarakat  setempat,  ekonomi  dan  pendidikan [17].
Status ekonomi merupakan salah  satu penyebab  terjadinya  pernikahan  dini,  hal  ini disebabkan  karena  sulitnya  kondisi  ekonomi keluarga.  Apalagi  di  masa  pandemi  Covid-19 dengan  meningkatnya  jumlah  kasus  pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  dan  sedikitnya  lapangan kerja  baru  dikarenakan  banyak  pabrik  dan lapangan pekerjaan yang bangkrut [7].
Pernikahan dini mengakhiri masa remaja anak perempuan  yang  seharusnya  menjadi  masa  bagi perkembangan  fisik,  emosional  dan  sosial mereka.  Masa  remaja  ini  juga  sangat  penting bagi  mereka  karena  ini  adalah  masa  dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki  masa  dewasa  [18].  Usia  pernikahan yang  sangat  rendah  dapat  berdampak  buruk pada perempuan, seperti terganggunya kesehatan  mental,  rentan  menjadi  korban  KDRT serta  berpengaruh  juga  terhadap  kesehatan reproduksi  [19]  karena  usia  di  bawah  19  tahun termasuk kategori dari usia remaja [20].
Penelitian  lain  juga  menjelaskan  bahwa dampak  pernikahan  dini  antara  lain  masalah kesehatan  reproduksi,  seperti  anak  perempuan yang  menikah  di  usia  muda  rentan  mengalami kehamilan  berisiko  tinggi  [21].  Dampak  lain  yang dirasakan  perempuan  yang  menikah  di  usia muda  adalah  terkait  kesehatan  mental.  Remaja putri sering mengalami stres ketika meninggalkan
keluarga dan bertanggung
jawab atas keluarganya sendiri [22].
Untuk  itu  dilakukan  penelitian  ini  dengan tujuan  mengetahui  hubungan  antara  status ekonomi  orang  tua  dengan  kejadian  pernikahan dini  pada  perempuan  di  masa  pandemi  Covid-19 di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif observasional  analitik  dengan  pendekatan cross sectional .  Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan Lekok  Kabupaten  Pasuruan  pada  Bulan  April – Oktober    2021.  Populasi  dalam  penelitian  ini sejumlah  830  perempuan  yang  menikah  di  masa pandemi  Covid-19  pada  Bulan  Maret –Desember 2020. Pengambilan sampel dengan
menggunakan  teknik simple  random  sampling dengan  rumus  Lemeshow  sehingga  didapatkan sampel  sebanyak  90  orang  yang  memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi penelitian ini adalah perempuan  yang  menikah  di  bulan  Maret- Desember  tahun  2020,  merupakan  pernikahan pertama,  penduduk  asli  Kecamatan  Lekok, berada  di  Lekok  saat  pengambilan  data  serta bersedia untuk menjadi responden penelitian.
Variabel independent dalam  penelitian  ini adalah  status  ekonomi  orang  tua  yaitu  hasil pendapatan  ekonomi  orang  tua  atau  gabungan dari pendapatan ayah dan ibu sebelum perempuan melangsungkan pernikahan. Variabel dependent dalam  penelitian  ini  adalah  kejadian pernikahan  dini  yaitu  pernikahan  dengan  usia pengantin perempuan kurang dari 19 tahun.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  instrumen  berupa  kuesioner  yang diberikan  secara  langsung  kepada  responden dengan  sistem door  to  door ,  hal  ini  dilakukan dikarenakan  tidak  semua  responden  memiliki
gadget .  Kendati  begitu,  pengumpulan  data  ini tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Kuesioner  yang  diberikan  kepada  responden berisi tentang data keadaan perempuan sebelum menikah  yakni  berupa  data  umum  seperti pendidikan  ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah dan  pekerjaan  ibu  sedangkan  data  khusus berupa  penghasilan  ayah,  penghasilan  ibu  dan usia  perempuan  ketika  menikah.  Status  ekonomi orang  tua  ditinjau  berdasarkan  Upah  Minimum Kabupaten  (UMK)  Pasuruan  yaitu  sebesar  Rp. 4.190.133  sehingga  digolongkan  menjadi:  di bawah  UMK  (<Rp.  4.190.133),  UMK  (Rp 4.190.133)  dan  di  atas  UMK  (>Rp.  4.190.133). Kejadian  pernikahan  dini  digolongkan  menjadi: pernikahan  dini  (usia  pengantin  perempuan  <19 tahun) dan bukan pernikahan dini (usia pengantin perempuan >19 tahun).
Pengolahan  data  menggunakan  aplikasi  IBM SPSS Statistic  Version 26  untuk  selanjutnya dilakukan  uji  analisis  univariat  dan  bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square .

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Tabel 1. Distribusi  Frekuensi  Karakteristik  Umum Responden Karakteristik n % Pendidikan Ayah SD SMP SMA S1

## Pendidikan Ibu
SD SMP SMA S1

## Pekerjaan Ayah
Petani Buruh Pedagang Tidak bekerja 45 26 16 3 51 23 14 2 50 23 14 2 50,0 28,9 17,8 3,3 56,6 25,6 15,6 2,2 55,5 26,7 15,6 2,2

## Pekerjaan Ibu
Petani Buruh Pedagang Tidak bekerja

## Penghasilan Ayah
Di bawah UMK UMK

## Di atas UMK

## Penghasilan Ibu
Di bawah UMK UMK Di atas UMK 3 15 27 45 80 5 5
88 1 1 3,3 16,7 30,0 50 88,8 5,6 5,6 97,8 1,1 1,1 Total 90 100,0
Berdasarkan  Tabel  1  mengenai  karakteristik umum  responden  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:

## Pendidikan Ayah
Setengah  pendidikan  ayah  responden  yaitu tamat  SD  sebanyak  45  responden  (50%)  dan sebagian  kecil  pendidikan  ayah  responden adalah  tamat  S1  dan  SMA  masing-masing sebesar  3  responden  (3,3%)  dan  16  responden (17,8%).

## Pendidikan Ibu
Sebagian  besar  pendidikan  ibu  responden yaitu  tamat  SD  sebanyak  51  responden  (56,6%) dan  sebagian  kecil  pendidikan  ibu  responden adalah  tamat  S1  dan  SMA  masing-masing sebesar  2  responden  (2,2%)  dan  14  responden (15,6%).

## Pekerjaan Ayah
Sebagian  besar  pekerjaan  ayah  responden yaitu  sebagai  petani  sebanyak  50  responden (55,5%) dan sebagian kecil ayah responden tidak bekerja sebanyak 2 responden (2,2%).

## Pekerjaan Ibu
Setengah ibu responden tidak bekerja sebanyak  45  responden  (50%)  dan  sebagian kecil  ibu  responden  bekerja  sebagai  petani  dan buruh  masing-masing  sebanyak  3  responden (3,3%) dan 15 responden (16,7%).

## Penghasilan Ayah
Hampir  seluruh  ayah  responden  memiliki penghasilan  di  bawah  UMK  sebanyak  80 responden  (88,8%)  dan  sebagian  kecil  dari  ayah responden memiliki penghasilan UMK dan di atas UMK  masing-masing  sebanyak  5  responden (5,6%).

## Penghasilan Ibu
Hampir  seluruh  ibu  responden  memiliki penghasilan  di  bawah  UMK  sebanyak  88 responden  (97,8%)  dan  sebagian  kecil  dari  ibu responden memiliki penghasilan UMK dan di atas UMK  masing-masing  sebanyak  1  responden (1,1%).
Tabel 2.  Hasil Tabulasi Status Ekonomi Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan
Status Ekonomi Orang Tua Kejadian Pernikahan Dini Total P value Pernikahan Dini Bukan Pernikahan Dini n % n % n % Di bawah UMK 36 40,00  44 48,80  80 88,80 0,033 UMK 1 1,11 4 4,45 5 5,60 Di atas UMK 0 0,00 5 5,60 5 5,60 Total 37 41,10  53 58,90  90 100,00
Berdasarkan  Tabel  2  menunjukkan  bahwa hampir  setengah  dari  responden  dengan  status pernikahan  dini  memiliki  orang  tua  dengan status ekonomi di bawah UMK yaitu sebesar 36 responden (40%).
Hasil uji stastistik dengan menggunakan Chi- square menunjukkan  bahwa  didapatkan  hasil P value yaitu sebesar 0,033. Dimana hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan  antara  status  ekonomi  orang  tua dengan  adanya  kejadian  pernikahan  dini  di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

## PEMBAHASAN

## Status Ekonomi Orang Tua
Bekerja  adalah  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan  oleh  seseorang  dengan  maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan  atau  keuntungan,  paling  sedikit  1 jam  (tidak  terputus)  dalam  seminggu  yang  lalu. Kegiatan  tersebut  termasuk  pula  kegiatan pekerja  tak  dibayar  yang  membantu  dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi [23].
Berdasarkan  tabulasi  di  atas  menunjukkan bahwa  hampir  seluruh  orang  tua  responden memiliki  status  ekonomi  di  bawah  UMK.  Status ekonomi  dipengaruhi  oleh  jenis  pekerjaan  dan jumlah  pendapatan  yang  diperoleh  oleh  orang tua.  Karena,  tiap  pekerjaan  memiliki  jumlah pendapatan  yang  berbeda  pula.  Perekonomian yang  rendah  di  kecamatan  Lekok  dapat disebabkan  karena  sebagian  besar  ayah responden  bekerja  sebagai  petani  atau  buruh sedangkan  ibu  kebanyakan  sebagai  ibu  rumah tangga  dan  tidak  bekerja.  Pekerjaan  sebagai petani  secara  mendasar  banyak  mengandung resiko  dan  ketidakpastian  sehingga  kehidupan perekonomian  mereka  tidak  dapat  dipastikan besar  kecilnya  dan  sangat  dipengaruhi  oleh
keadaan  musim  dan  alat-alat  pertanian.  Rata- rata  penanggung  jawab  pendapatan  keluarga adalah  ayah.  Di  samping  ada  pekerjaan  pokok yang  para  orang  tua  geluti,  ada  beberapa  dari orang  tua  yang  mempunyai  usaha  sampingan walaupun  usaha  tersebut  tidak  dikerjakan langsung  oleh  kepala  keluarga  tetapi  usaha tersebut  bisa  dikerjakan  oleh  anggota  keluarga yang lain seperti ibu atau anak seperti membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah.
Hal ini sejalan dengan dengan penelitian [24] yang mengungkapkan bahwa orang  tua dengan pendapatan  yang  rendah  dan  hidup  di  bawah garis kemiskinan cenderung mengizinkan anaknya  untuk  menikah  lebih  awal  karena  tidak melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi sehingga untuk meringankan beban orang tua  maka  anaknya  dinikahkan  dengan  orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya [24].

## Kejadian Pernikahan Dini Perempuan
Berdasarkan hasil tabulasi di atas menunjukkan bahwa
hampir setengah
responden  termasuk  kategori  pernikahan  dini.
Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan  melalui  hukum  perdata,  agama  atau adat  dan  dengan  atau  tanpa  pencatatan  atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun  [25].
Dominasi  orang  tua  di  kecamatan  Lekok, masih  kuat  dalam  menentukan  pernikahan remaja  dalam  hal  ini  remaja  perempuan.  Orang tua  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  motif pernikahan  dini,  perempuan  dianggap  sebagai aset ekonomi keluarga, dimana anak perempuan  diharapkan dapat  mengangkat derajat  orang  tua  dengan  cara  menikah  di  usia dini  [26].  Hal  ini  dimanfaatkan  oleh  keluarga
untuk  mencalonkan  anaknya  dengan  keluarga yang  mapan  untuk  mendapatkan  mahar  yang tinggi  dari  pihak  keluarga  laki-laki  untuk  dapat menikahkan  anaknya  dengan  sang  mempelai laki-laki [27].
Selain itu, keputusan untuk menikah biasanya hanya akan diputuskan oleh orang tua secara  sepihak  tanpa  sepengetahuan  sang anak,  dalam  hal  ini  remaja  perempuan. Sehingga  umumnya  pernikahan  dini  dilakukan dengan cara paksaan dan sudah terencana [26].

## Hubungan  Status  Ekonomi  Orang  Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini Perempuan
Pandemi  Covid-19  memberikan  dampak buruk  pada  ekonomi,  dimana  pemberlakuan PPKM  menyebabkan  masyarakat  membatasi kegiatannya  sehari-hari  termasuk  dalam  hal bekerja,  sehingga  sumber  pendapatan  semakin memburuk  dan  menurun  dari  biasanya  [10]. Krisis  ekonomi  juga  melanda  Indonesia  selama pandemi  Covid-19.  Negeri  ini  mengalami  resesi ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020. Jumlah penduduk  miskin  pun  bertambah  menjadi  26,4 jta  orang  atau  sekitar  9,8%  dari  populasi  pada bulan  Maret  2020.  Hal  ini  memicu  adanya peningkatan pernikahan dini, fenomena tersebut tidak  lepas  dari  perspektif  keluarga  dengan status  ekonomi  rendah  tidak  mampu  memenuhi biaya  pendidikan  dan  cenderung  melihat  anak perempuan  sebagai  beban  ekonomi  keluarga. Solusinya adalah menikah sedini mungkin [28].
Salah  satu  faktor  penyebab  pernikahan  dini yaitu ekonomi orang tua [17]. Hasil penelitian ini menunjukkan  terdapat  hubungan  antara  status ekonomi  orang  tua  dengan  kejadian  pernikahan dini  pada  masa  pendemi  Covid-19  di  tahun 2020.  Menikahkan  anak  di  usia  dini  dianggap dapat mengurangi  beban biaya  dalam keluarga.
Namun  kenyataannya  pernikahan  dini  tidak meningkatkan ekonomi keluarga tetapi memunculkan  keluarga  baru  yang  memiliki keadaan ekonomi tidak lebih baik [29]. Demikian pula pernyataan [29] mengungkapkan  bahwa  pernikahan  dini  bukan mengentaskan kemiskinan malah
memperburuknya karena pada umumnya masyarakat  dengan  ekonomi  rendah  memiliki tingkat  kepedulian  terhadap  kesehatan  yang juga  rendah,  begitu  pula  dalam  hal  persiapan kehamilan dan persalinan. Padahal, kemampuan  keluarga  dan  masyarakat  untuk mengenali  dan  mengakses  perawatan  dengan cepat  dalam  keadaan  darurat  menentukan kelangsungan hidup dan kesehatan ibu dan bayi [29].
Mengutip  pengalaman  dari  seluruh  dunia yang menunjukkan bahwa sekitar 15 persen dari semua wanita hamil akan mengalami komplikasi obstetrik  dan  tidak  semua  komplikasi  ini  dapat diprediksi  melalui  skrining  risiko.  Dengan perawatan pencegahan yang penting, manajemen persalinan yang tepat, dan manajemen  komplikasi  yang  tepat  waktu, tentunya dapat mencegah atau berhasil mengelola banyak komplikasi obstetrik  dan bayi baru lahir serta kelahiran mati intrapartum [30].
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan  [24]  bahwa  orang-orang  menganggap pernikahan sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Padahal menikahkan  anak  ketika  masih  di  bawah  umur bukanlah  tidaklah  melulu  sebuah  jalan  terbaik dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Justru hal tersebut ketika dilakukan akan  menjerumuskan  anak  di  bawah  umur tersebut kedalam kemiskinan [24].
Segala  daya  dan  upaya  pemerintah  dalam rangka  mencegah  serta  mengakhiri  fenomena dalam  perkawinan  di  bawah  umur  (usia  dini)  ini telah  dilakukan  diantaranya  adalah  dengan diamandemennya UU Perkawinan sebagaimana dicanangkan  dalam  UU  No.1/1974,  berubah menjadi No.16/2019 yang mana secara eksplisit dijelaskan bahwa UU tersebut hanya mengizinkan  perkawinan  bagi  pria  dan  wanita yang sudah berusia minimal adalah 19 tahun ke atas.  Akan  tetapi,  dewasa  ini  usaha  pemerintah ini  bukan  hanya  bertujuan  dalam  mencegah perkawinan  di  bawah  umur  saja,  melainkan untuk  membantu  anak-anak yang telah terlanjur dikawinkan  oleh  kedua  orang  tuanya  untuk keluar dari masalahnya dengan cara menikah di usia dini [31].
Pendapat  tersebut  didukung  oleh  teori  yang dikemukakan oleh Stark (2018) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor orang tua menikahkan  anaknya  secara  dini  yaitu  agar dapat  membantu  perekonomian  keluarga  yang kurang  [32].  Teori  tersebut  juga  didukung  oleh penelitian  dari  Bappenas  yang  ditemukan  hasil bahwa  kondisi  keluarga  yang  sulit  karena kemiskinan  sering  kali  membuat  anak  dianggap sebagai  beban  ekonomi,  kemudian  perkawinan anak  menjadi  solusi  untuk  mengurangi  beban tersebut.  Sehingga  mendorong  pengentasan kemiskinan secara tidak langsung akan mendorong
pada pengurangan angka perkawinan  anak.  Ketika  terjadi  bencana, kondisi kemiskinan menjadi semakin buruk yang kemudian  akan  mendorong  perkawinan  anak [14].
Kemiskinan mendorong meningkatnya kerentanan  anak,  tetapi  begitu  juga  dengan kekurangan  akses  pada  pendidikan,  kesehatan, perlindungan  dan  pengasuhan  dapat  juga
berdampak  negatif  terhadap  kesejahteraan anak.  Karena  itu,  pengentasan  kemiskinan  saja tidak  cukup,  tetapi  perlu  ada  penguatan  sistem perlindungan  anak,  kesejahteraan  anak  dalam program  bantuan  dan  perlindungan  sosial  dan pengasuhan anak [14].
Beberapa penelitian sebelumnya oleh UNFPA  ataupun  UNICEF  dan  UNFPA  juga menunjukkan  bahwa  kemiskinan  merupakan pendorong  utama  perkawinan  anak  pada perempuan  di  negara  berkembang.  Perkawinan usia  anak  kerap  kali  terjadi  dengan  latar belakang  orang  tua  yang  ingin  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  keluarga.  Bagi  rumah tangga  miskin,  kebanyakan  anak  perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan  dianggap  sebagai  solusi  untuk melepaskan  diri  dari  kemiskinan  dan  ini  sesuai dengan  data  Susenas  tahun  2018  yang memperlihatkan  bahwa  anak  dari  keluarga kuintil  ekonomi  terendah  paling  berisiko  pada pernikahan dini [33].
Penelitian  mengenai  pendewasaan  usia
pernikahan dini
di Bangka Belitung
menunjukkan  bahwa  kondisi  kemiskinan  yang cukup  parah  menyebabkan  potensi  perkawinan anak  yang  tinggi  di  Kabupaten  Bangka  Tengah [34].  Kondisi  keluarga  yang  miskin  membuat anak dianggap sebagai beban ekonomi sehingga  perkawinan  anak  adalah  satu-satunya solusi untuk mengurangi beban tersebut [35].
Kondisi  ekonomi  yang  rendah  membuat orang  tua  memutuskan  untuk  menikahkan anaknya,  selain  karena  terkendala  biaya  untuk melanjutan  pendidikan  karena  kondisi  yang sangat  memprihatinkan,  juga  karena  orang  tua lebih  suka  apabila  anaknya  pergi  bekerja membantu mereka daripada bersekolah.
Harapan  akan  terjadinya  perubahan  ekonomi
pada  keluarga  seolah  tidak  ada  meskipun mengeyam  pendidikan  tinggi,  namun  mereka menganggap  pernikahan  lah  yang  membuat rezeki semakin lancar dan menjadi lebih baik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya hubungan  antara  status  ekonomi  orang  tua dengan  kejadian  pernikahan  dini  perempuan pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
Saran  yang  bisa  diberikan  kepada  pihak terkait  dengan  hasil  penelitian  ini  yaitu: diperlukan  adanya  penelitian  lanjutan  untuk mengkaji  lebih  dalam  mengenai  dampak  atau akibat  dari  pernikahan  dini  pada  masa  pandemi Covid-19 dan penelitian lanjutan terkait ekonomi perempuan  yang  nantinya  diharapkan  dapat menjadi  acuan  untuk  membuat  kebijakan mengenai  langkah  pencegahan  pernikahan  dini pada  perempuan.  Selain  itu  hasil  penelitian  ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun  masyarakat  untuk  mengatasi  masalah pernikahan  dini  pada  perempuan  terutama akibat  ekonomi  karena  dampak  langsung  dari pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  WHO.  2020. Report  of  the  WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019
(COVID-19):  11 –12,  [Online].  Available: https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/who-china-joint- mission-on-covid-19-final-report.pdf.
[2]  Andina, E. Meningkatnya Angka
Perkawinan  Anak  saat  Pandemi  Covid-19. INFO Singkat. 2021; 13(4): 13 –18. [Online].
Available:
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_sing
kat/Info
Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-
2021-232.pdf. [3]  Trisnajaya, I. Menekan Laju Inflasi Pernikahan  Dini.  babel.bkkbn.go.id,  2020. http://babel.bkkbn.go.id/?p=2260  (accessed Apr. 26, 2021).
[4]  Sindi.  Studi  Pernikahan  Anak  di  bawah Umur  di  Era  Pandemi  Covid-19  di  Desa Kembang  Kerang  Daya  Kecamatan  Aikmel Kabupaten Lombok Timur. 2021.
[5]  CRC.  2019.  Konvensi  Hak  Anak  Pasal  1. [Online]. Available: http://www.refworld.org/publisher,CRC,CO NCOBSERVATIONS,,541bef294,0.html Accessed 22 %0AJune 2015.%0D.
[6]  UNICEF.  2019. Revealing  the  Truth  of Marriage  Dispensation .  [Online].  Available: https://www.girlsnotbrides.org/wp- content/uploads/2019/01/UNICEF-
Marriage-Dispensation-Research-Brief.pdf.
[7]  Badan  Pusat  Statistik.  Kemajuan  yang Tertunda:  Analisis  Data  Perkawinan  Usia Anak  di  Indonesia.  Br.  J.  Psychiatry,  2017; 112(483):211 –212, [Online]. Available: https://www.bps.go.id/publication/download.
html?nrbvfeve=YWE2YmI5MWY5MzY4Ym
U2OWUwMGQwMzZk&xzmn=aHR0cHM6L y93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0a W9uLzIwMTYvMDEvMDQvYWE2YmI5MW Y5MzY4YmU2OWUwMGQwMzZkL2tlbWF qdWFuLXlhbmctdGVydHVuZGEtLWFuYW xpc2lzLWRhdGEtcGVya2F3aW5hbi11.
[8]  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019, bkkbn.go.id,  2019;  8(5):  55.  [Online]. Available:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/12 2740/uu-no-16-tahun-2019.
[9]  Badan Pusat Statistik. Pencegahan Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  tidak
Bisa  Ditunda.  Badan  Pus.  Stat.,  2020:  6 – 10, [Online]. Available: https://www.unicef.org/indonesia/media/285
1/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf.
[10]  SUPAS,  Survei  Penduduk  Antar  Sensus, 2015. [Online]. Available: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/das ar/view?kd=2&th=2015.
[11]  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  26  ayat (1) huruf c.
[12]  Puskapa.  2020.  Pencegahan  Perkawinan Anak.
[13]  Kementrian  kesehatan  RI.  2013.  Riset Kesehatan  Dasar/RISKESDAS:  Balitbang Kemenkes RI, [Online]. Available: https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan- riset-kesehatan-dasar-riskesdas/.
[14]  Bappenas.  Studi  Latar  Belakang  RPJMN 2020-2024. (Unpublished); UNICEF Indonesia. Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. 2019.
[15]  Badan  Pusat  Statistik  Kab.  Pasuruan, Kecamatan Lekok Dalam Angka. Pasuruan, 2020.
[16]  Nurhadi, D. Pernikahan Usia Dini
Meningkat di Pasuruan, Ada yang Terlanjur Hamil. klikjatim.com, 2021.
https://klikjatim.com/pernikahan-usia-dini- meningkat-di-pasuruan-ada-yang-terlanjur- hamil/.
[17]  Rodiyah, A. Analisis Faktor yang
Berhubungan  dengan  Perilaku  Pernikahan Dini  di  Kecamatan  Tongas  Kabupaten Probolinggo,  2019,  [Online].  Available: http://repository.unair.ac.id/86263/1/abstrak
.pdf.
[18] Plan International. Because I am a Girl: The state of the world’s girls 2012: Learning for
life, 2018. [19]  Sekhri, S. and S. Debnath.
Intergenerational  Consequences  of  Early Age  Marriages  of  Girls:  Effect  on  C...: DISCOVERY,
Eds.B.Ebscohost.Com.Ezp.Lib.Unimelb.Ed u.Au,  2014;  50(12):  1670 –1686,  [Online].
Available:
http://eds.b.ebscohost.com.ezp.lib.unimelb. edu.au/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=68164 0a0-6b71-41a5-80bd- 3ee78840fa50%40sessionmgr105&vid=31
&hid=104%5Cnpapers2://publication/uuid/D
D4FDF24-C576-4965-82B7- 2963CB9D9791.
[20]  Kementrian Kesehatan RI, Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia
Nomor  25  Tahun  2014:  1 –88.  [Online].
Available:
https://www.academia.edu/10913729/PERA TURAN_MENTERI_KESEHATAN_NOMO R_25_TAHUN_2014_TENTANG_UPAYA_ KESEHATAN_ANAK.
[21] Girls Not Brides, What is the impact?, 2018, [Online]. Available: http://www.girlsnotbrides.org/what-is-the- impact/ Accessed 28 January 2015.
[22]  Hidayana  et.  all,  2019. Factors  Influencing Child  Marriage,  Teenage  Pregnancy  and Female  Genital  Mutilation/Circumcision  in Lombok  Barat  and  Sukabumi  Districts, Indonesia.
[23]  Badan  Pusat  Statistik.  Keadaan  Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018.
[24]  Kusumaningrum. 2018. Ending Child marriage.
[25]  Hui  DS.,  et  al., The  continuing  2019-nCoV epidemic  threat  of  novel  coronaviruses  to global  health —The  latest  2019  novel
coronavirus  outbreak  in  Wuhan,  China,  Int.
J. Infect. Dis. , 2020 Feb.; 91: 264 –266, doi:
10.1016/j.ijid.2020.01.009.
[26]  AIPJ. AIPJ  Baseline  Study  on  Legal Identity.  Indonesia’s  Missing  Millions.  Aust. Indones.  Partnersh.  Justice, 2014:  1 –124,
[Online]. Available: https://puskapa.org/en/publication/782/.
[27]  A.  Child  and  M.  Initiative, Getting  the Evidence : Asia Child Marriage Initiative.
[28]  Ahyani,  H.,  Hapidin,  A.,  Kusnandar,  H. Fenomena Pernikahan di bawah Umur oleh Masyarakat  5.0.  Jurnal  Hukum  Keluarga.
Mabahits, 2020; 1(2): 59 –73.
[29]  L.  Rumble,  A.  Peterman,  N.  Irdiana,  M. Triyana,  and  E.  Minnick. An  empirical exploration  of  female  child  marriage determinants  in  Indonesia,  BMC  Public
Health,
2018; 18(1): 1 –13, doi:
10.1186/s12889-018-5313-0.
[30]  Pearson,  L.,  Larsson,  M.,  Fauveau,  V., Stand,  JS.    Peluang  untuk  Bayi  Baru  Lahir Afrika, Africa.
[31]  Aini, AK., Nuqul, FL. Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjodohan di
Kampung
Madura,”  Al-Hikmah  J.  Agama  dan  Ilmu Pengetah., 2019; 16(2): 78 –88.  doi:
10.25299/jaip.2019.vol16(2).3875.
[32]  Stark,  L. Early  Marriage  and  cultural constructions  of  adulthood  in  two  slums  in Der  es  Salam,  Cult.  Heal.  Sex., 2018.  doi:
10.1017/5002193201000746.
[33]  Marahan. Prevalence of Child Marriage and
Its  Determinants  among  Young  Women  in Indonesia.  Conference  Paper  on  ‘Child Poverty  and  Social  Protection’ ,  UNICEF-
Bappenas - SMERU.t, 2018.
[34]  Djaja,  L.,    Gyamitri,  M.,    Alfiasari,  B.,  dan Novita, Telaah Kebijakan Kajian
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  Anak  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016.
[35]  Benedicta,  G..    et  al. Studi  Kualitatif  ‘Yes  I Do  Alliance’  (YID).  Faktor  Penyebab  dan
Konsekuensi Perceraian setelah
Perkawinan  Anak  di  Kabupaten  Sukabumi,
Rembang dan Lombok Barat, 2017.