PERLINDUNGAN ‘HAK SPIRITUAL’ DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH: PRAKTIK DI MALAYSIA DAN INDONESIA

## Ro’fah Setyowati
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Email: rofahundip@gmail.com
ABSTRAK  - ‘Hak  spiritual’  merupakan  hak  dalam  aspek  spiritual  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang. Spiritulitas  konsumen  Muslim  dipengaruhi  oleh  prinsip-prinsip  syariah  dalam  berbagai  aspek kehidupannya.  Perlindungan  terhadap  ‘hak  spiritual’  juga  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  sengketa antara  nasabah  dengan  institusi  perbankan  syariah.  Melalui  peraturan  perundangan,  telah  diberikan landasan bagi perlindungan ‘hak spiritual’. Munculnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, hakekatnya juga  mengarah  pada  maksud  tersebut.  Namun  permasalahannya,  pasca  putusan  MK  tersebut,  masih terdapat  ‘hak  spiritual’.  Kajian  ini  menggunakan  dua  jenis  penelitian  gabungan,  yang  disebut  dengan socio-legal research. Beberapa metode pendekatan dilakukan, antara lain: filosofis, historis, analitis kritis, dan komparatif. Namun yang paling menonjol digunakan ialah metode komparatif. Penggunaan metode ini  dikaitkan  dengan  tujuan  kajian  ini  untuk  mengambil  pengalaman  dari  Malaysia  yang  lebih  lama dengan  berbagai  problematika  hukum  yang  ada,  untuk  manjadi  acuan  guna  mendapatkan  pola perlindungan  ‘hak  spiritual’  yang  lebih  efektif.    Hasil  analisis  ini  menujukkan  bahwa  efektifitas perlindungan  ‘hak  spiritual’  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  sangat  dipengaruhi  oleh kebijakan  lembaga  pemegang  otoritas  pembinaan,  pengawasan  dan  pengaturan  perbankan  syariah. Dalam konteks ini, di Malaysia ialah BNM, sementara di Indonesia ialah OJK.
Kata  Kunci : Perlindungan,  ‘hak  spiritual’,  penyelesaian  sengketa,  perbankan  syariah,  Malaysia,  dan Indonesia
ABSTRACT - ‘Spiritual right’ is the right in spiritual aspect that is owned by any person. The Spiritulity of Muslim  customers  is  influenced  by  sharia  principles  in  various  aspects  of  their  lives.  The  protection against  ‘spiritual  right’  is  also  required  in  the  settlement  of  disputes  between  customers  and  Islamic banking institution. Indonesian regulation has provided the foundation for the protection of the spiritual rights. The issuing of the MK (Constitutional Court)’s verdict Number  93/PUU-X/2012, can also lead to that purpose. However, there is still a ‘spiritual right’ post the verdict. This study utilizes two types of joint research  method  called  socio-legal  research.  It  employs  several  approaches,  namely  philosophical, historical,  critical,  analytical,  comparative,  and  so  on.  However,  the  most  prominently  used  is  the comparative approach as it is associated with the purpose of this study in digging Malaysian experiences with its longer period of having various legal problems. It is hoped that these experiences can be referred as a pattern for more effective 'spiritual rights’. The analysis shows that the effectiveness of the ‘spiritual right’ protection in settling the dispute of Islamic banking institution is dominantly influenced by the policy of  financial  services  authority,  which  in  Malaysia  is  Bank  Negara  Malaysia  (BNM)  and  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) in Indonesia.
Keywords : Protection, spiritual rights, dispute resolution, Islamic banking, Malaysia, and Indonesia

## PENDAHULUAN
Penerapan  sistem  hukum  Islam  dalam  aktifitas  institusi  perbankan  syariah, mempunyai konsekwensi yuridis terhadap beberapa aspek, termasuk dalam hal penyelesaian  sengketa.  Konsekwensi  yuridis  yang  dimaksud  merupakan  salah satu  ciri  khusus  perbankan  syariah,  yang  membedakannya  dengan  perbankan konvensional.  Sementara,  jika  dilihat  dari  laporan  pengaduan  konsumen  pada Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI),  pengaduan  terkait  dengan perbankan  selalu  menempati  posisi  tiga  besar  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Data  YLKI  dari  tahun  2010  pengaduan  perbankan  mencapai  13.72%  dari keseluruhan  aduan,  meningkat  menjadi  18.16%  pada  tahun  2011  (Rika Novayanti,  2011).  Bank  Indonesia  (2013)  juga  membenarkan  peningkatan pengaduan  tersebut.  Peningkatan  demikian  juga  terpantau  oleh  OJK,  setelah fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  industri  perbankan  berpindah  dari  Bank Indonesia  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  31  Desember  2013.  Dari OJK, diperoleh data jumlah pengaduan nasabah  di  sektor perbankan hingga 2 Juni  2014  tercatat  sebanyak  908  aduan,  atau  47%  dari  total  pengaduan  yang masuk  sebanyak  1.933  aduan.  Jumlah  tersebut  melampaui  total  pengaduan nasabah  di  sektor  industri  keuangan  nonbank  yang  mencapai  842  aduan,  atau 43,6%  dari  total  pengaduan  yang  masuk.  Pada  periode  yang  sama,  total pengaduan  nasabah  pasar  modal  yang  masuk  ke  OJK  tercatat  60  pengaduan. Sedangkan, pengaduan nasabah dari sektor IKNB dan pasar modal telah mulai ditangani OJK sejak 21 Januari 2013 (2014).
Fenomena  di  atas  sejalan  dengan  pernyataan  Samsul  Inosentius  (2009:15) bahwa  terdapat  kecenderungan  peningkatan  pengaduan  nasabah  perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan berpotensi konflik cukup tinggi.  Fenomena  demikian  juga  mengindikasikan  semakin  tingginya kebutuhan dan kesadaran agar mendapatkan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya secara tepat. Namun permasalahannya, perbankan syariah, mempunyai  problematika  lebih  kompleks,  mengingat  konsep  operasionalnya berbeda  dengan  dengan  perbankan  konvensional.  Perbankan  syariah  selain harus  memperhatikan  prinsip  dan  perundangan-undangan  terkait  dengan perbankan  pada  umumnya,  juga  harus  tetap  mendasarkan  pada  perundangan dan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  semua  aspek,  termasuk  persoalan penyelesaian sengketanya.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  dalam  konteks  kajian  ini,  perlindungan  ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dimaksud ialah jalur  bagi  nasabah  perbankan  syariah  untuk  mendapatkan  keadilan  sesuai dengan berbagai kepentingannya  yang khas. Dalam kajian ini, ‘hak spiritual’.
merupakan  salah  satu  bentuk  kepentingan  nasabah  yang  perlu  mendapat perhatian.  Di  sisi  lain,  nasabah  perbankan  syariah,  selain  memerlukan perlindungan  bersifat  umum,  yaitu  terlindunginya  dana  yang  diinvestasikan dan  atau  diterima  dalam  pembiayaan,  juga  memerlukan  perlindungan  bersifat khusus. Kekhususan ini berupa terjaminnya kesesuaian dengan prinsip syariah dalam  setiap  aktifitas  perbankan,  baik  sebelum  masa  transaksi,  pada  masa transaksi  atau  pelaksanaan  transaksi  sehingga  selepas  transaksi,  bahkan  jika berlaku konflik atau sengketa terkait dengan transaksi.
Tema  kajian  ini  merupakan  gabungan  dari  3  (tiga)  bidang  materi.  Hal  ini merupakan  titik  persinggungan  dan  konsekwensi  filosofis  terhadap  fenomena perbankan  syariah  dan  nasabah  perbankan  syariah  yang  mempunyai  karakter berbeda  dengan  nasabah  perbankan  konvensional.  Perbedaan  yang  dimaksud dalam konteks ini ialah terletak pada karakter nasabah perbankan syariah yang mempunyai jenis kebutuhan berbeda dengan nasabah perbankan konvensional. Nasabah  perbankan  Islam  pada  umumnya  adalah  Muslim.  Setiap  Muslim diwajibkan  mematuhi  hukum  Islam  dalam  semua  aktifitas  kehidupannya dengan  ukuran halal dan toyyib .  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa kebutuhan  ini  merupakan  pemenuhan  hak  nasabah  atas  keamanan  dan keselamatan dalam aspek spiritual. Pemenuhan hak tersebut merupakan bagian yang  dimaksudkan  sebagai  konsep  perlindungan  konsumen  seperti  termuat dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Hubungan  antara ketiga  bidang  dalam  konteks  kajian  ini  sebagaimana  digambarkan  dalam Skema 1. berikut.
Skema 1. Pertemuan dari 3 (tiga) bidang kajian
Kajian-kajian  yang  mendekati  tema  ini,  umumnya  hanya  melihat  dari  dua aspek,  antara  lain  dilakukan  oleh  Muhammad  dan  Alimin  (2004),  Azhari  (tt),
Penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah Perlindungan ‘Hak Spiritual’ Pada Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah
Hasbi  Hasan  (2010)  Dadan  Muttaqien  dan  Fakhruddin  Cikman  (2008)  Abdul Ghafur (2007) dan Cik Basir (2009). Sedangkan Di Malaysia, kajian dilakukan oleh  Jasri  (2009)  dan  ISRA  (2009).  Perpaduan  kajian  antara  penyelesaian sengketa dengan perlindungan nasabah lebih susah ditemukan dan hampir tidak ada yang melakukan. Oleh karena itu, kajian ini merupakan cara pandang baru dalam melihat fenomena perlindungan nasabah, khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Secara keseluruhan, hasil kajian ini diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  kesyariahan  perbankan  syariah,  yang berdampak  pada  kepercayaan  nasabah  Muslim,  dan  pada  kelanjutannya, memajukan  industri  perbankan  syariah  serta  semakin  baiknya  tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna membahas maksud kajian ini, akan dibagi pada sub tema: 1) Hubungan Antara ‘Hak Spiritual’ dan Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah;  2)  Perlindungan  ‘Hak  Spiritual’ pada  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Malaysia;  dan  3) Perlindungan  ‘Hak  Spiritual’  pada  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah di Indonesia.
Kajian ini menggunakan pendekatan gabungan antara kaidah doktrinal dan non doktrinal  atau  secara  normatif  dan  empiris/sosiologis.  Gabungan  demikian dikenal  dengan socio-legal  research .  Penggunaan  metode  tersebut  didasarkan pada  tujuan  peningkatan  perlindungan  ‘hak  spiritual’  nasabah  perbankan syariah.  Oleh  karenanya,  selain  melakukan  kajian-kajian  normatif,  juga dilakukan  pendalaman  yang  bersifat  empiris  dalam  praktik  di  Indonesia  dan Malaysia.
Dalam  pendekatan  normatif  atau  doktrinal  (Sakina,  2002:25),  kajian  ini menerapkan  4  (empat)  prinsip  utama  yaitu:  pendekatan  historis,  pendekatan filosofis,  perbandingan,  serta  pendekatan  analitis  dan  kritis.  Keempat pendekatan  tersebut  digunakan  secara  proporsional  sesuai  kebutuhan. Perbandingan  dengan  Malaysia  dalam  kajian  ini  berdasar  pada  pengalaman Malaysia dalam memperhatikan kepentingan ‘hak spiritual’ nasabah Muslim.

## HUBUNGAN ANTARA ‘HAK SPIRITUAL’ DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
Secara garis besar, nasabah perbankan Islam terdiri dari nasabah Muslim dan bukan Muslim (Sutan Remi, 2002:10). Hal ini merupakan salah satu fenomena menarik bahwa sistem ekonomi berbasis syari’ah juga diminati oleh para pelaku bisnis maupun konsumen non muslim. Hal demikian secara tidak langsung membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam bersifat universal dan Islam merupakan agama rahmatan lil ’alamin (rahmat bagi alam semesta).
Namun dalam konteks kajian ini, nasabah perbankan syariah yang  dimaksud hanyalah nasabah Muslim. Hal ini berkaitan dengan hubungan yang sangat mendasar antara tujuan pendirian institusi perbankan dengan nasabah Muslim yang didasari oleh filosofi Islam. Ini merupakan hal penting karena akan berpengaruh pada berbagai hal, khusus yang berkaitan dengan hak-hak nasabah (Setyowati, dkk, 2011: 325-326).
Guna  menjaga  aktifitas  perbankan  syariah  tetap  terjaga  kualitas  ke- syariahannya, maka  perlu  mengkaitkan setiap  aktifitas, termasuk sumber dan investasi  dana,  produk-produk  yang  ditawarkan,  pembuatan,  pelaksanaan  dan penyelesaian akad, serta akses pada keadilan jika terjadi persengketaan, dengan prinsip-prinsip  syariah  (Setyowati,  2012a:3).  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  bagi  setiap  Muslim,  dalam  aktivitas  transaksi  kesehariannya perlu memperhatikan kualitas kesyariahan suatu bank syariah.
Dalam  membahas  hubungan  antara  ‘hak  spiritual’  dan  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah,  akan  dibagi  dalam  beberapa  sub  bahasan,  antara  lain  :  a) hubungan  nasabah  muslim  dengan  prinsip  syariah  Islam;  b)  Memperkenalkan konsep ‘hak spiritual’ konsumen.

## Hubungan Nasabah Muslim dengan Prinsip Syariah Islam
Dalam  konteks  ini,  Abdullah  Ishak  (1997:213-272)  menjelaskan  tentang hubungan  antara  Muslim  dengan  Islam  dengan  menyebutnya  sebagai tanggungjawab  Muslim  terhadap  hukum  Islam  meliputi  tiga  perkara:  (i) mempelajari  dan  menghayati  ilmu  pengetahuan  Islam,  (ii)    membentuk kembali masyarakat unggul, (iii) berusaha ke arah melaksanakan hukum Islam. Sementara Yusdani (2000:137) menyatakan bahwa mengingat yang terpenting dalam  hal  kewajiban  dalam  Islam  ialah  pengamalan  terhadap  nilai-nilainya, maka  keutamaan  pengamalan  hukum  Islam  adalah  pada  substansinya.  Dari uraian di atas, hal penting dalam konteks hubungan Muslim dengan perbankan Islam  di  Indonesia  adalah  bahwa  nilai-nilai  Islam  berkaitan  dengan  aktivitas perbankan  diakui  dan  dapat  diamalkan  baik  oleh  perbankan  maupun konsumennya.
Prinsip hukum Islam dalam konsep perbankan syariah di Indonesia telah sangat nyata dimuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  (UUPS).  Beberapa  pasal  yang  secara  khusus  berkaitan  hal  tersebut ialah sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:

## Tabel 1. ‘Prinsip Syariah’ dalam Undang-undang Perbankan Syariah
Pasal Muatan Pasal 1 ayat 7 Bank  Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan Prinsip  Syariah .  Menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank Umum  Syariah  (BUS)  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS). Pasal 1 ayat 12 Prinsip  syariah  adalah prinsip  hukum  Islam dalam  kegiatan perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  institusi  yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pasal 1 ayat 13 Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memberikan pengaturan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Pasal 1 ayat 19 Nasabah  penerima  fasilitas  adalah  nasabah  yang  memperoleh fasilitas  dana  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan prinsip syariah . Pasal 2 Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah , demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Dari  kandungan  beberapa  pasal  UUPS  di  atas,  menunjukkan  kuatnya komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Hal  ini  yang  dimaksud  sebagai  suatu bentuk  ‘perlindungan  syariah’  (Setyowati,  2009)  yang  diberikan  oleh  UUPS dalam  operasional  perbankan  syariah.  Meskipun,  jika  dilihat  dari  hak-hak nasabah  sebagaimana  perspektif  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK),  UUPS  hanya  memberi  pengaturan  yang  tegas  bagi  nasabah  pada Pasal 39 yang menyatakan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  kemungkinan  timbulnya  resiko kerugian  berkaitan  dengan  transaksi  nasabah  yang  dilakukan  melalui  Bank Syariah  dan/atau  UUS.  Kewajiban  bank  dalam  memberikan  penjelasan  ini merupakan pemenuhan bagi salah satu hak nasabah terhadap informasi.
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  setiap  transaksi,  baik  yang  dilakukan  oleh individu maupun lembaga dalam bidang apapun, termasuk didalamnya bidang ekonomi, terikat dengan  nilai-nilai  Islam.  Dalam  istilah sehari-hari, perbuatan tersebut  terikat  dengan  ketentuan  halal-haram,  sementara  persoalan  halal- haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum. Oleh karenanya, maka hal tersebut  menunjukkan  keterkaitan  yang  erat  antara  hukum,  ekonomi  dan syariah.  Pemakaian  kata  syariah  sebagai  ’ fiqh’ tampak  secara  khusus  pada pencantuman  syariah  Islam  sebagai  sumber  legislasi  dibeberapa  negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Prinsip syariah berlandaskan  pada  nilai-nilai  keadilan,  kemanfatan,  keseimbangan  dan keuniversalan  ( rahmatan  lil’alamin ).  Nilai-nilai  tersebut  diterapkan  dalam pengaturan perbankan, sehingga disebut Perbankan Syariah.

## Memperkenalkan Konsep ‘Hak Spiritual’ Konsumen
Sebelum  memahami  ‘hak  spiritual’,  perlu  pemahaman  tentang  makna ‘spiritual’  itu  sendiri.  ‘Spiritual’  dapat  difahami  secara  morfolofis  dan etimologis.  Makna  morfologis  ‘spiritual’  berdekatan  dengan  pengertian persembahan;  dimensi  supranatural;  berbeda  dengan  dimensi  fisik;  perasaan atau  pernyataan  jiwa;  sesuatu  yang  suci;  pemikiran  yang  intelektual  dan berkualitas;  adanya  perkembangan  pemikiran  dan  perasaan;  adanya  perasaan humor;  atau  ada  perubahan  hidup  dan  berhubungan  dengan  organisasi keagamaan.  Sedangkan  berdasarkan  etimologisnya,  spiritual  berarti  sesuatu yang  mendasar;  penting;  dan  mampu  menggerakkan  serta  memimpin  cara berpikir  dan  bertingkah  laku  seseorang.  Perpaduan  dua  makna  tersebut  dapat membentuk  satu  ciri-ciri  yang  luas  tentang  ‘spiritualitas’.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  ‘spiritual’  merupakan  kebutuhan  manusia  terhadap sesuatu  yang lebih besar dan kuat sehingga mampu menggerakkan, lebih baik dan  suci  sehingga  layak  untuk    diri  manusia  itu.  ’Spirit’  atau  semangat  yang demikian  mencakup inner  life individu,  seperti  idealisme,  sikap,  pemikiran, perasaaan dan pengharapannya terhadap Dzat Yang Mutlak. Spiritualitas dalam konteks ini juga termasuk bagaimana manusia mengekspresikan hubungannya dengan Dzat Yang Mutlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Jalaludin  Rahmat  (Taufiq  Abdullah  dan  Rusli  Karim  (ed),  1989)  mengartikan ‘spiritualitas’  lebih  rinci  dengan  membuat  penggolongan  terhadap  beberapa aspek. Namun demikian, dari beberapa aspek tersebut pada intinya menyatakan adanya  hubungan  yang  kuat  antara  ‘spiritual’  dengan  agama.  Hal  ini  dapat dilihat dari aspek-aspek spiritual yang dinyatakannya mempunyai cakupan:
a. Aspek ideologis adalah seperangkat kepercayaan ( belief ) yang memberikan premis aksistensial .
b. Aspek ritualistik adalah aspek pelaksanaan ritual/ibadah suatu agama.
c. Aspek  eksperiensial adalah  bersifat  afektif:  keterlibatan  emosional  dan sentimental  pada  pelaksanaan  ajaran  agama,  yang  membawa  pada religious feeling.
d. Aspek  intelektual adalah  pengetahuan  agama:  seberapa  jauh  tingkat pengetahuan  agama  dari  pengikut  suatu  agama,  atau  tingkat  ketertarikan penganut agama untuk mempelajari agamanya.
e. Aspek  konsekuensial,  disebut  juga  aspek  sosial.  Aspek  ini  merupakan implementasi  sosial  dari  pelaksanaan  ajaran  agama  sehingga  dapat menjelaskan  efek  ajaran  agama  terhadap  antara  lain:  etos  kerja, kepedulian, persaudaraan, dan lain sebagainya.
Dari  penjelasan  tersebut,  dua  aspek  yang  pertama  merupakan  aspek  kognitif keagamaan.  Sedangkan  dua  yang  terakhir  merupakan  aspek  behavioral,  dan yang  lainnya  merupakan  aspek  afektif  keberagaman.  Pemaknaan  di  atas menunjukkan  bahwa  aspek  spiritual  tidak  dapat  terlepas  dari  agama.  Dengan demikian,  jika  dikaitkan  dengan  kebutuhan  nasabah  sebagai  konsumen,  maka yang dimaksud ‘hak spiritual’ adalah hak yang dilandaskan pada ajaran agama nasabah yang bersangkutan.
Pada  dasarnya,  ‘hak  spiritual’  tidak  hanya  berkaitan  dengan  nasabah, mengingat  hak  spiritual  merupakan  hak  semua  orang.  Namun,  jika  dikaitkan dengan  fokus  utama  pembahasan  ini  dalam  bidang  perlindungan  konsumen pada perbankan syariah, maka ’hak spiritual’ dalam paper ini ditujukan kepada nasabah  sebagai  konsumen.  Istilah  ’hak  spiritual’  relatif  baru  diperkenalkan. Istilah  tersebut  merupakan  salah  satu  temuan  dari  rangkaian  kajian  tentang perlindungan  konsumen,  khususnya  pada  perbankan  syariah  dan  lebih  khusus lagi berkaitan dengan penyelesaian sengketanya (Setyowati, 2012c:388-468).
’Hak  spiritual’  mempunyai  konsep  khusus  yang  berbeda  dengan  beberapa istilah  hak  konsumen  yang  telah  dikenal  sebelumnya.  Meskipun  sebagai  satu rangkaian  istilah,  ’hak  spiritual’  adalah  konsep  baru,  namun  pada  dasarnya merupakan kristalisasi dari beberapa konsep yang telah ada dalam masyarakat. Pengenalan  dengan  istilah  baru  demikian  dapat  dimaknai  sebagai  upaya peningkatan kesadaran tentang suatu hal penting yang ada disekitar konsumen, namun  kurang  mendapat  perhatian  secara  luas.  Pada  kenyataannya,  masih cukup  banyak  masyarakat  yang  tidak  menyadari  kebutuhan  terhadap  ’hak spiritual’  (Setyowati,  2012c:267-268).  Bagi  masyarakat  muslim,  kepastian terhadap kehalalan suatu produk merupakan salah satu contoh konkrit dari ’hak spiritual’.  Namun  demikian,  istilah  ’kehalalan’  dini  lebih  banyak  dimaknai dalam konteks makanan yang boleh dikonsumsi, sebagaimana dimuat dalam Al Qur’an Surah al Baqarah ayat 168. Selain itu, dalam hadith yang diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir r.a, juga mengisyaratkan pentingnya menjaga hal yang bersifat subhat, terlebih hal yang haram.
Ayat  dan  hadits  tersebut  di  atas  memperkuat  pernyataan  adanya  hubungan yang  kuat  antara  spiritualitas  dengan  agama.  Bagi  seorang  Muslim,  ‘spirit’ kehidupannya lebih banyak bersumber dari keyakinan agama Islam. Persoalan spiritual  sangat  penting  bagi  masyarakat  bereligiusitas  tinggi.  ‘Hak  spiritual’ yang  bersumber  pada  agama  adalah  penting  disebabkan  setiap  agama mempunyai  ketentuan  baik  berbentuk  perintah  maupun  larangan.  Kewajiban demikian berlaku sepanjang masa tanpa dibatasi oleh wilayah. Oleh karena itu,
‘hak  spiritual’  bersifat  universal  yang  melekat  pada  setiap  orang  yang mengamalkan agama.
Pada  asasnya  UUPK  telah  mengakui  hak  yang  bersifat  spiritual.  Hal  ini dinyatakan dalam Pasal 2 UUPK tentang asas UUPK: Perlindungan konsumen berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan konsumen,  serta  kepastian  perundangan.  Penjelasan  angka  3  Pasal  2  UUPK menyebutkan:
Perlindungan  konsumen  diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  5  (lima)  asas  yang  relevan  dalam  pembangunan  nasional yaitu: Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual .
Dalam  Penjelasan  Pasal  tersebut,  aspek  spiritual  telah  dinyatakan  secara  jelas dan  menjadi  asas  bagi  perlindungan  konsumen.  Namun  permasalahannya, ketika  merumuskan  hak-hak  konsumen,  aspek  spiritualitas  hak  tidak terakomodasi  secara  eksplisit,  sebagaiman  dimaksudkan  dalam  asas keseimbangan.  Hak  konsumen  dalam  Pasal  4  UUPK,  hanya  diuraikan  secara umum  dan  tidak  bersangkutan  dengan  hak  yang  berkaitan  dengan  aspek spiritual (agama).
Penggunaan  istilah  ’spiritual’  juga  berfungsi  memperkenalkan  keluasan cakupan UUPK  yang mempunyai  sasaran tidak hanya persoalan  yang bersifat material, tetapi juga aspek spiritual. Dari istilah baru tersebut, dapat dipahami bahwa ’hak spiritual’ merupakan hak setiap orang, tidak terbatas pada mereka yang  muslim,  karena  spiritualitas  merupakan  salah  satu  aspek  manusia  itu sendiri  yang  bersifat  universal.    Tidak  memakan  makanan  yang  mengandung daging  sapi  (lembu)  merupakan  salah  satu  contoh  kebutuhan  ‘spiritual’ berkaitan  dengan  keyakinan  agama  Hindu.  Oleh  karenanya,  pemenuhannya merupakan  ‘hak  spiritual’  mereka.  Pengabaian  terhadap  ‘hak  spiritual’  dapat menimbulkan permasalahan tersendiri (Setyowati, 2012a:1-2). Oleh karena itu, kebutuhan spiritual konsumen, perlu mendapat perlindungan dan diperjuangkan.
Dari  berbagai  macam  hak-hak  konsumen  yang  ada  hingga  saat  ini,  pada dasarnya  definisi  konsumen  dan  ruang  lingkup  hak-hak  konsumen  telah mengalami  perkembangan  dari  waktu  ke  waktu  berdasarkan  keperluan konsumen.  Namun  demikian  belum  dijumpai  pengakuan  secara  eksplisit tentang  hak  yang  bersifat  spiritual  (Setyowati,  2011:5-9).  Meskipun  secara
implisit  UUPK  telah  mengakuinya.  Seperti  pandangan  Nasution  (2007:81-83) dan  Ali  Mansur  (2007:83)  yang  menyatakan  bahwa  keseluruhan  hak-hak konsumen  pada  asasnya  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  beberapa  aspek kepentingan konsumen yang terdiri dari empat aspek yaitu:
1) Kepentingan fisik
2) Kepentingan sosial dan lingkungan
3) Kepentingan ekonomi
4) Kepentingan perlindungan hukum.
Di  dalam  UUPK  telah  dinyatakan  kemungkinan  pertambahan  hak  konsumen jika berdasarkan undang-undang baru. Pernyataan tersebut mempunyai makna yang  fleksibel  dan  bersedia  menampung  adanya  perubahan  dalam  makna penambahan  hak  konsumen  apabila  sesuatu  perundangan  menghendakinya. Kehendak  perundangan  baik  yang  dihasilkan  oleh  institusi  legislatif  atau usulan  institusi  pemerintah,  pada  dasarnya  merupakan  cerminan  kehendak masyarakat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hak-hak konsumen dapat bertambah  luas  apabila  ditemukan  justifikasi  kuat  yang  bersifat  universal sehingga  akan  menambah  panjang  daftar  hak-hak  konsumen.  Perubahan  ini sangat  dimungkinkan  sebagaimana  kemungkinan  yang  terjadi  pada  sejarah pemikiran  dan  kehidupan  manusia  yang  terus  berubah.  Hak-hak  konsumen yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia (UUPK) merupakan satu contoh nyata hal ini.
Rasionalitas dari ‘hak spiritual’  yang bersumberkan dari ajaran agama adalah disebabkan  setiap  ajaran  agama  mempunyai  ketentuan-ketentuan  baik berbentuk  perintah  maupun  larangan.  Dalam  hal  perintah  agama,  kuwajiban pemeluk  agama  ialah  mengikuti,  sedangkan  dalam  hal  larangan  maka  bentuk kewajibannya adalah menghindarkan. Kewajiban ini berlaku di mana saja dan kapan saja, artinya tanpa memperhitungkan tempat dan waktu. Oleh karena itu, hal  yang demikian adalah melekat  pada konsumen  yang mengamalkan agama sehingga  hal  ini  menjadi  hak  yang  sepatutnya  mendapat  perlindungan  pula. Berkaitan  dengan  rasional  di  atas,  penulis  mengusulkan  perlunya  aspek spiritual  menjadi  bagian  dari  kepentingan  konsumen  yang  semestinya  juga mendapatkan  perlindungan.  Dengan  demikian,  hak  spiritual  ini  juga  menjadi bagian dari hak nasabah perbankan syariah.

## PERLINDUNGAN  ‘HAK  SPIRITUAL’  DALAM  PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA
Konsep  perbankan  Islam  muncul  karena  timbulnya  kesadaran  perlunya lembaga  perbankan  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Oleh karena  itu,  sejak  awal  pendiriannya,  setiap  institusi  bank  Islam  di  berbagai Negara  perlu  dibantu  oleh  satu  institusi  untuk  melakukan  pengawasan  secara khusus  berkaitan  dengan  penerapan  syariah.  Di  Malaysia,  instutusi  yang dimaksud  ialah  Jawatankuasa  Syariah/MPS  bertujuan  untuk  mengawasi kepatuhan  operasi  bank  dengan  prinsip  syariah  didasarkan  kepada  Akta  Bank Islam  Seksyen  3  (5)(b)  dan  diperkuat  dengan  Seksyen  124(3)  ABDIK  1989, serta MPSK untuk Perbankan Islam dan Takaful. Tujuan pendirian MPSK  ini, yaitu  :  (i)  Untuk  bertindak  sebagai  badan  yang  mempunyai  autoritas sepenuhnya  untuk  memberi  nasehat  kepada  BNM  tentang  operasional perbankan  Islam  dan  takaful;  (ii)  Untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan syariah  yang  berkaitan  dengan  perbankan  dan  keuangan  Islam  (takaful);  dan (iii)  Untuk  menganalisis  dan  mengenali  aspek-aspek  syariah  yang  terdapat pada  produk/skim  yang  ditanyakan  oleh  institusi-institusi  perbankan  dan syarikat takaful.
Adanya  dua  badan  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  penting  di  dalam meningkatkan  keyakinan  umat  Islam  di  Malaysia,  bahwa  aktifitas  bank  Islam tidak  bertentangan  dengan  syariah  (Norhashimah  Mohd.  Yasin,  1996:274). Ketidakseragaman  pandangan  antara  MPS  pada  setiap  bank,  dalam menginterpretasikan  persoalan  hukum  yang  melibatkan  transaksi  muamalat, menurut  Mohamad  Syafiqe  bin  Abdul  Rahim  (2008:73) merupakan permasalahan  yang  telah  diantisipasi  dengan  didirikannya  MPSK.  MPSK mennyelaraskan  pandangan  semua  MPS  di  Malaysia,  mengingat  MPSK merupakan  pemegang  autoritas  tentang  operasional  perbankan  Islam  dan takaful. Namun demikian, masih terdapat pandangan yang meragukan peranan MPS  dalam  memberikan  nasehat  (Mohamad  Syafiqe  bin  Abdul  Rahim, 2008:73).  Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  di Malaysia,  keraguan  yang  demikian  merujuk  pada  kasus  di  mana  mahkamah sivil  memutuskan  bahwa  ia  tidak  terikat  dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh Mufti sepertimana dalam kasus Tengku Mariaam Binti Tengku Sri Wa Raja v Commisioner  for  Religious  Affairs  Trengganu  &  ors.  [1969]  1  MLJ  110. Dalam  perkembangannya,  MPSK  dapat  membuktikan  peranannya  dalam mempengaruhi  penegakan  perlindungan  hak  spiritual  dimaksud  dalam  kajian ini.  Guna  mendukung  maksud  tersebut,  sebuah  garis  panduan  telah  pula
dikeluarkan  oleh  BNM  berupa Gidelines  on  the  governance  of  syariah committee for the Islamic financial institution s” yang keluarkan 1 April 2005.
Permasalahan lain yang penting ialah tentang kekuatan keputusan serta nasihat MPS dapat dianggap sebagai mempunyai kekuatan hukum ( legal standing ) dan apakah  dapat  digunakan  dalam  proses  di  peradilan.  Walaupun  pada  dasarnya seksyen 16B(8) Akta BNM 1958 (pindaan) 2003 telah memberikan ketentuan bahwa setiap kasus berkaitan aspek perbankan Islam dalam proses di peradilan dapat  merujuk  pandangan  MPSK.  Namun,  pada  kenyataannya,  ketentuan tersebut  belum  efektif  digunakan,  mengingat  belum  ada  kasus  yang menunjukkan  hakim  merujuk  pada  MPSK  seperti  pada  kasus  Arab-Malysian Merchant  Bank  Bhd  v  Sylver  Concept  Sdn.Bhd  [2005]  5  MJL  219.  Dengan demikian  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pandangan  MPSK  tidak  mengikat keputusan  mahkamah  (Noor  Inayah  Yaakub  dkk,  2008:270).  Terkait  dengan perlindungan  ’hak  spiritual  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan,  dengan pendekatan historisnya, pada dasarnya dapat dipisahkan dalam dua Fase. Fase I merupakan tahap pembinaan, dimana melalui berbagai perundangan diberikan ketentuan  agar  masyarakat  dan  industri  menyadari  bahwa  terhadap  semua aspek  perbankan  syariah,  semestinya  mengacu  pada  prinsip-prinsip  Islam, termasuk  dalam  penyelesaian  sengketa.  Sedangkan  Fase  II,  telah  memasuki ketentuan adanya hubungan yang kuat antara proses persidangan penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  dengan  prinsip-prinsip  Islam  yang  semestinya dipatuhi.

## a. Fase I
Permasalahan perlindungan ’hak spiritual’ menjadi perhatian, karena meskipun MPS berfungsi untuk memastikan setiap produk  perbankan  Islam benar-benar sesuai  dengan  Syariah,  namun  sebenarnya  masih  terdapat  keraguan.  Oleh karena  itu,  BNM  sebagai  satu-satunya  lembaga  yang  berwenang,  perlu memastikan  dan  menyelaraskan  setiap  fungsi  dan  pandangan  yang  berkaitan perbankan  Islam.  Ini  bermakna,  keputusan  yang  dibuat  MPSK  akan didokumentasikan  untuk  rujukan  umum  dan  akan  mengikat  seluruh  MPS.  Di samping  itu  diusulkan  agar  setiap  keputusan  MPSK  ditentukan  statusnya supaya  mahkamah  tidak  akan  mempertanyakan  setiap  keputusan  yang  telah ditetapkan  MPS  maupun  MPSK  (Mohamad  Syafiqe  bin  Abdul  Rahim, 2008:78). Selain itu, jika terdapat permasalahan berkaitan transaksi perbankan Islam  di  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  di  peradilan  dan  memerlukan rujukan  saksi  ahli,  maka  semestinya  perlu  dirujuk  terlebih  dahulu  kepada MPSK  sebelum  dibuat  keputusan  oleh  mahkamah.  Sepertimana  dalam  kasus
Isa  Abdul  Rahman  lwn  MAIPP  [1995]  10  JH  41  bahwa  beberapa  persoalan berkaitan wakaf telah dirujuk terlebih dahulu kepada Mufti.
Dalam  konteks  kajian  penyelesaian  sengketa,  menurut  Jasri  Jamal  &  Ruzian Markom (2010:179) hal penting menjadi perhatian ialah tentang sistem hukum yang  digunakan  terhadap  penyelesaian  jika  terjadi  sengketa  terkait  dengan sistem  keuangan  Islam  di  Malaysia.  Hal  ini  mengingat  di  Malaysia,  terdapat dua  sistem  hukum  utama  yaitu  hukum  Islam  (Syariah)  atau  hukum  sivil berasaskan Common Law . Hukum Sivil di Malaysia didasarkan oleh Parlimen adalah  hukum  umum  yang  berlaku  untuk  semua  hal.  Sebagai  contoh  Akta Kontrak  1950,  digunakan  terhadap  semua  jenis  kontrak  transaksi  termasuk kontrak mu’amalat Islam.
Dari  gambaran  tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan  Malaysia  menerapkan  sistem dwi hukum dalam pengelolaan keuangan Islam. Maksud dari hal tersebut ialah bahwa  pengelolaan  lembaga  keuangan  Islam  harus  mengikuti  prinsip-prinsip syariah,  seperti  misalnya  bebas  daripada  unsur-unsur  riba  (faedah), gharar (ketidaktentuan)  dan maysir (perjudian)  juga  penipuan,  monopoli  dan  elemen yang  telah  diharamkan  dalam  Islam  (Securities  Commission  Malaysia, 2009:49-61).  Seiring  dengan  kepatuhan  Syariah,  pengurusan  ini  juga  tunduk pada  perundang-undangan  Malaysia  seperti  Perlembagaan  Persekutuan (konstitusi-pen), Akta Bank Islam 1983, Akta Bank Negara 2009, Akta Takaful 1984 dan lain-lain Akta yang dikeluarkan oleh Parlimen. Selain itu, perbankan Islam, juga memperhatikan Akta Institusi Kewangaan Pembangunan 2002 dan Garis Panduan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Negara (Nik Norzrul Thani et al, 2003:77).
Jika  diperhatikan  kesemua  undang-undang  tersebut  maka  jelaslah  bahwa kompetensi  untuk  penyelesaian  sengketa  bagi  perbankan  Islam  didasarkan pada sistem hukum  sivil, dan oleh karenanya menjadi kompetensi  Mahkamah Sivil  (pengadilan  negeri-pen).  Sementara  diketahui  bahwa  sebagian  besar ketentuan yang terdapat dalam hukum sivil tersebut adalah berasal dari sistem keuangan konvensional dan diperuntukkan bagi  perbankan konvensional  yang telah ada sebelumnya. Dalam hal  ini, maka jelaslah bahwa lembaga peradilan (Mahkamah)  yang  mempunyai  kewenangan  berkaitan  keuangan  Islam  ialah Mahkamah  Sivil  dan  bukannya  Mahkamah  Syariah.  Hal  ini  didasarkan  pada ketentuan  bahwa  hukum  Islam  (hukum  syarak)  dalam  Jadual  Kesembilan Senarai  11-  Senarai  Negeri  mempunyai  pengertian    yang  luas  tetapi  terpakai kepada  orang  yang  menganut  agama  Islam  saja.  Mengingat  sistem  keuangan dan  perbankan  merupakan  bidang  kompetensi  wilayah  Persekutuan  dan bukannya  kompetensi  negeri  (negara  bagian-pen).  Ketentuan  ini  sebagaimana
dinyatakan  dalam  Senarai  1,  (Senarai  Persekutuan)  dalam  Jadual  kesembilan yang merupakan landasan kewenangan Persekutuan.
Salah satu keunikan dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah di Malaysia  ialah  meskipun  lembaga  peradilan  yang  menanganinya  adalah Mahkamah  Sivil  (Pengadilan  Negeri  –  Indonesia  –  pen),  namun  terdapat ketentuan  dari  Bank  Negara  Malaysia  agar  keputusan  Mahkamah  tersebut merujuk pandangan pada pandangan Majelis Penasihat Shariah (Persekutuan). Bahkan  BNM/GPS  1  menggariskan  tatacara  perlantikan  Jawatankuasa Penasihat  Syariah  di  institusi  perbankan  Islam  dan  Takaful.  Kesemua pelantikan ini perlu mendapat rekomendasi tertulis dari Bank Negara Malaysia. Persyaratan  lain  yang  ditetapkan  untuk  Jawatankuasa  Penasihat  Syariah  ialah harus  mempunyai  kelayakan,  kepakaran  dan  pengalaman  dalam  dua  bidang hukum  Islam  yaitu  jurispruden  Islam  ( usul  al-fiqh )  dan  hukum  perdagangan komersial  Islam  ( fiqh  al-mu’amalah )  (Ruzian  dkk,  2011:114).  BNM/GPS  1 juga  telah  menetapkan  peranan  dan  tugas  yang  perlu  dilakukan  oleh Jawatankuasa Majlis Penasihat Syariah.
Dikaitkan  dengan  konteks  kajian  ini,  akhirnya  di  Malaysia  telah  lakukan perubahan  mendasar  tentang  Akta  Bank  Negara  1958  kepada  Akta  Bank Negara 2009 (Akta 701). Hal ini dimaksudkan untuk mengukuhkan persoalan hokum  yang  berkaitan  dengan  perbankan  Islam  di  Malaysia.  Ketentuan  yang khusus  berkaitan  dengan  keuangan  Islam  dinyatakan  di  bahagian  VII  yang mengandung 10 klausula yang menjelaskan peranan Majlis Penasihat Syariah. Namun  demikian,  klausula  yang  langsung  menghubungkan  antara  kewajiban memperhatikan aspek kesesuaian syariah pada proses penyelesaian sengketa di peradilan  dijumpai  pada  dua  syeksyen,  sebagaimana  dikutip  dalam  tabel  di bawah.

## Tabel 2. Klausula ‘Hak Spiritual’ Pada Akta BNM 2009
No Hal Klausula Undang-undang Perlindungan ‘Hak Spiritual’ 1 Rujukan kepada Majlis Penasihat Shariah bagi keputusan daripada mahkamah atau penimbang tara (arbitrase- pen) 56. (1)  Jika  dalam  mana-mana  prosiding  yang berhubungan  dengan  perniagaan  kewangan  Islam di hadapan  mana-mana  mahkamah  atau  penimbang tara apa-apa  persoalan  berbangkit  mengenai  suatu perkara  Shariah,  mahkamah  atau  penimbang  tara  itu, mengikut  mana-mana  yang  berkenaan, hendaklah — (harus-pen) mengambil  kira  mana-mana  keputusan
Majlis  Penasihat  Shariah  yang  telah  disiarkan ;  atau merujukkan  persoalan  itu  kepada  Majlis  Penasihat Shariah untuk keputusannya .
(2)  Apa-apa  permintaan  untuk  nasihat  atau  suatu keputusan  Majlis  Penasihat  Shariah  di  bawah  Akta  ini atau mana-mana undang-undang lain hendaklah dikemukakan kepada urus setia. 2 Kesan keputusan Shariah 57. Apa-apa  keputusan  yang  dibuat  oleh  Majlis Penasihat Shariah menurut suatu rujukan yang dibuat di bawah  Bahagian  ini hendaklah (harus-pen) mengikat institusi-institusi  kewangan  Islam  di  bawah  seksyen  55 dan  mahkamah  atau  penimbang  tara  yang  membuat rujukan di bawah seksyen 56.
Seksyen  56  dan  seksyen  57,  Akta  Bank  Negara  Malaysia  2009  mempunyai impak yang sangat besar dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan Islan  di  Malaysia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  secara  nyata  dari  beberapa  kasus yang  diselesaikan  sebelum  dan  sesudah  perubahan  tersebut.  Beberapa  kasus yang  diputuskan  oleh  Mahkamah  Sivil  dalam  perbankan  Islam  sebelum Perubahan  Akata  BNM  2009  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  persidangan, hakim tidak merujuk kepada Majlis Penasihat Syariah berkaitan subject matter yang  terkait  dengan mua’malat .  Hal  tersebut  sebagaimana  dalam  kasus  kasus di bawah.
Tabel 3. Kasus Perbankan Syariah Dari Perspektif ‘Hak Spiritual’ di Malaysia
Fase I No Kasus Respon Mahkamah / Pandangan Hakim 1 Bank  Islam  Malaysia Berhad (BIMB) lwn Adnan  Omar  [1994]  3 CLJ 735 Mahkamah telah mengaplikasikan sistem common law di mana keputusannya ialah pihak-pihak yang terlibat perlu patuh dan terikat dengan syarat-syarat yang diperjanjikan.  Mahkamah  tidak  memperhatian  Akta
Bank  Islam  1983  dan  BAFIA  1989  untuk  menangani kasus BBA ( bay bithaman ajil ) tersebut. 2 Dato’ Haji Nik Mahmud bin  Daud  lwn  Bank Islam  Malaysia  Berhad [1996] 4 MLJ 295 Mahkamah  Tinggi  memutuskan  bahwa bay  bithaman ajil adalah bukan sebagai kontrak jual beli tetapi  hanya sebagai  satu  proses  yang  diperlukan  bagi  memudahkan pembiayaan oleh pihak bank 3 kes Arab Malaysia Merchant  Bank  Bhd  lwn Silver  Concept  Sdn  Bhd [2006] 8 CLJ Hakim  Suriyadi  menghargai  pendirian  Majlis  Penasihat Syariah di bawah seksyen 18B, Akta Bank Negara 1958, tetapi  bukanlah  sebagai  satu  tempat  rujukan  yang  tepat untuk memutuskan suatu permasalahan berkaitan dengan syariah.  Permasalahan  tersebut  menjadi  kewenangan sepenuhnya hakim yang menangani kasus. 4 Affin  Bank  Bhd  lwn Zulkifli  Abdullah  [2006] 1 CLJ 438 Hakim  berpendapat  bahwa  tidak  perlu  merujuk  kepada Majlis  Penasihat  Syariah  dalam  kasus  tersebut  karena persoalan  yang  timbul  bukanlah  sengketa  Syariah, sementara  kasus  tersebut  merupakan  kasus  pembiayaan BBA. 5 MBB  lwn  Ya’kup  Oje  & Anor [2007] 5 MLJ Hakim  mengakui  pentingnya  merujuk  Majlis  Penasihat Syariah  sebagai  keterangan  pakar.  Namun  dalam  kasus tersebut  tidak  ada  rujukan  kepada  Majlis  Penasihat Syariah.
6 Arab Malaysia lwn Taman  Ihsan  Jaya  Sdn Bhd [2008] 5 MLJ 631; Arab  Malaysia  Finance Bhd  lwn  Taman  Ihsan Jaya  Sdn  Bhd  &  Ors; Koperasi Seri Kota Bukit CherakaBhd (Pihak  Ketiga)  dan  Kes lain [2009] 1 CLJ 419 Hakim  Abdul  Wahab  Patail  memberikan  keputusan panjang  lebar  berkaitan  dengan  riba’  yang  sepakat diharamkan  oleh  semua  mazhab  dalam  Islam.  Yang menjadi  kontroversi  ialah  kerana  produk  BBA  itu  tidak mendapat  kesepakatan  seluruh  mazhab,  maka  produk tersebut  dianggap  tidak  sah  dan  terbatal,  karena bertentangan  maksud  Akta  Bank  Islam  dan  BAFIA. Mahkamah  juga  tidak  memanfaatkan  fungsi  MPS sebagai  alternatif  dalam  mencari  penjelasan  dalam masalah ini.
7 Tan  Sri  Khalid  Ibrahim lwn Bank Islam Malaysia  Berhad  dan Satu  lagi  [2009]  6  MLJ 416 Hakim  sadar  tentang  fungsi  dan  peranan  MPS  dalam institusi  keuangan  Islam,  namun  hakim  masih  belum bersedia  untuk  menerima  keputusan  yang  diputuskan oleh  MPS.  Hakim  menerima  pandangan  bahwa  BBA adalah  sah  menurut  pandangan  MPS  dan  sebahagian mazhab  tetapi  hakim  masih  melihat  kepada  perjanjian yang  dibuat  dan  terikat  dengan  kontrak  yang  dimasuki oleh pihak-pihak yang terlibat.

## b. Fase II
Dikatakan  sebagai  Fase  II,  mengingat  pada  periode  ini  terdapat  perubahan signifikan  dalam  pola  perlindungan  ‘hak  spiritual’  dalam  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  di  Malaysia.  Hal  ini  secara  nyata  dapat  diketahui dari  perubahan  perundang-undangan  yang  mengatur  hal  tersebut,  serta pengaruhnya pada purusan kasus-kasus yang telah ditangani.
Selain  beberapa  kasus  di  atas,  terdapat  kasus-kasus  baru  menjadi  tantangan bagi  kewenangan  Majlis  Penasihat  Syariah  sebagaimana  telah  ditentukan dalam  seksyen  56  dan  57  Akta  Bank  Negara  Malaysia  2009.    Beberapa  di antaranya ialah:
Tabe 4. Kasus Perbankan Syariah Dari Perspektif ‘Hak Spiritual’ di Malaysia
Fase II No Kasus Respon Mahkamah/ Pandangan Hakim 1 BIMB lwn Lim Kok Hoe dan  lain-lain  Perayu [2009] 1 CLJ 419 Hakim Mahkamah Rayuan (banding) Raus Shariff dalam putusannya mengakui pandangan Jawatankuasa Penasihat  Syariah  bank-bank  dan  Majlis  Penasihat Syariah  Bank  Negara,  yang  dalam  resolusinya  telah mengesahkan kontrak BBA. 2 Mohd Alias bin Ibrahim lwn  RHB  bank  Berhad (2011) CLJ JT (2) Hakim  bicara  telah  berhujah  bahwa  kewujudan  MPS adalah sah 3 Mohd Alias bin Ibrahim lwn  RHB  Bank  Berhad (2011) CLJ JT (2) Hakim  Mahkamah  Sivil  terikat  untuk  menerima pandangan  MPS  dalam  sesuatu  sengketa  perbankan Islam.
Dari pandangan para hakim yang termuat dalam putusan masing-masing kasus di perbankan Islam maka sangat jelas membuktikan bahwa perlindungan ‘hak spiritual’  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syaraiah  mengalami peningkatan  dalam  dua  tahap.  Tahap  awal  merupakan  pembinaan,  sedangkan tahap  berikutnya  berusaha  memantapkan  perkembangan  sebelumnya.    Dari fenomena  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  ‘hak  spiritual’ terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah yang di bawa ke Mahkamah Sivil, telah dapat dilaksanakan dengan baik, setelah perubahan pada seksyen 56 dan 57 Akta Bank Negara Malaysia 2009 (Akta 701).

## PERLINDUNGAN  ‘HAK  SPIRITUAL’  DALAM  PENYELESAIAN
SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.
Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui  lembaga  peradilan  di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat digambarkan dengan Skema 2 di bawah ini.
Skema 2. Perubahan Pelaksanaan Access to justice pada Perbankan Syariah
Skema  di  atas  menunjukkan  terdapat  beberapa  kali  perubahan  pada  lembaga peradilan  yang  menangani  sengketa  perbankan  syariah.  Pada  awalnya diselesaikan  pada  lingkungan  peradilan  umum,  karena  belum  ada  pengaturan secara  khusus.  Selanjutnya,  penyelesaian  sengketa  diserahkan  pada  peradilan agama  melalui  UU  No.  3  Tahun  2006  (UUPA),  dengan  adanya  tambahan bidang  kompetansi.    Penambahan  kompetensi  Peradilan  Agama  tahun  2006 terhadap  sengketa  lembaga  ekonomi  syariah  mempunyai  implikasi  yuridis yang  luas  (Faturrahman  Djamil,  2012:164).  Hal  ini  mengingat  Peradilan Agama sebelumnya diketahui hanya menyelesaikan sengketa berkaitan dengan
1992
1993 Fatwa DSN MUI 2004 Fatwa DSN MUI 2006 UU 3/2006 2008 UU 21/2008
2012 Putusan MK Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Agama dan Umum BAMUI BASYARNAS Peradilan Agama
hukum  Islam  dalam  bidang  keluarga.  Namun  kemudian  terjadi  dualisme kompetensi  antara  peradilan  agama  dan  peradilan  umum  melalui  UU  No.  21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  (UUPS).  Sementara,  berkenaan dengan kompetensi lembaga peradilan, pada dasarnya telah diatur sangat jelas, sebagaimana  tertuang  dalam  UU  No.  14  Tahun  1970  jo.  UU  No.  35  Tahun 1999  jo.  UU  No.  4  Tahun  2004  jo.  UU  No.  48  Tahun  2009  UU  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Masing-masing  lingkungan  peradilan  mempunyai bidang  yurisdiksi  tertentu  berdasar  undang-undang  tersendiri.  Dengan demikian,  apabila  batas  yurisdiksi  tersebut  dilanggar,  maka  semestinya  akan mengakibatkan  gugatan  yang  diajukan  menjadi  cacat  dan  peradilan  yang menerima akan menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Selain itu, hal ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum.
Terkait  dengan  perlindungan  ‘hak  spiritual’  dalam  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah,  sebagaimana  tema  kajian  ini,  maka  penyelesaian  sengketa yang dilakukan melalui Peradilan Agama tidak dibahas secara khusus. Hal ini mengingat  penyelesaian  yang  dilaksanakan  melalui  Peradilan  agama  saat  ini tidak  mempunyai  persmalasahan  signifikan  dari  aspek  perlindungan  ‘hak spiritual’. Beberapa hal yang mendukung pernyataan tersebut antara lain :
a. Secara  kelembagaan,  PA  mempunyai  kompetensi  absolut  yang  kuat berdasar  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Hukum Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  (UUPA),  dan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012  dikeluarkan  tanggal  29 Agustus 2013.
b. Hakim  yang  menangani  sengketa  perbankan  syariah  di  PA  telah dipersiapkan  secara  khusus  melalui  berbagai  program  pendidikan  hingga mekanisme  sertifikasi.  Hingga  kini  terdapat  lebih  dari  300  hakim bersertifikasi ekonomi syariah (Liputan Khusus, 2014:22).
c. Peradilan  Agama  telah  memiliki  hukum  materiil  yang  digunakan  untuk dasar  pertimbangan  hukum  dalam  proses  pengambilan  putusan  hakim berupa  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  berdasar  PERMA  No.  02 Tahun 2008.
Berdasar beberapa hal  di  atas, maka pembahasan dalam kajian ini difokuskan pada  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan  umum.  Hal  ini, mengingat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum, masih  terdapat  beberapa  permasalahan  yuridis  dari  perspektif  perlindungan ‘hak spiritual’.
Terkait dengan konteks kajian ini, muatan konsideran  Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menguatkan bahwa perbankan syariah memiliki  kekhususan  dibandingkan  dengan  perbankan  konvensional,  hal  ini mempunyai  konsekwensi  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan. Kekhususan  pada  perbankan  syariah  tersebut  pada  dasarnya  berpangkal  pada falsafah  Islam  yang  menjadi  landasan  awal  beroperasinya  perbankan  Islam. Oleh karenanya, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi hal yang sangat penting untuk  diperhatikan.  Hal  yang  demikian  tercermin  dalam  Undang-undang  No. 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  sebagai  undang-undang  yang secara khusus ditujukan bagi keperluan perbankan syariah di Indonesia.
Selain  itu,  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  sengketa  perbankan syariah,  juga  semestinya  berkomitmen  pada  perundang-undangan  yang  secara langsung  berkaitan  dengan  perbankan  syariah  dan  penyelesaian  perbankan syariah  dengan  berbagai  konsekwensinya.  Artinya,  jika  dalam  proses persidangan, Majelis Hakim menemukan perundang-undangan yang digunakan bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  maka  saat  inilah  diperlukan penggalian  dan  penemuan  hukum  ( rechtvinding ).  Hal  demikian  menjadi sebagian  kewajiban  bagi  Hakim  ketika  menjumpai  permasalahan  minimnya sumber  rujukan.  Hal  demikianlah  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  ‘hak spiritual’  pada  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah.  Kewajiban  untuk terikat  dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang  demikian  telah  dituangkan  dalam klausula  khusus  tentang  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dikutip  dalam Tabel di bawah.
Tabel 5. Perlindungan ‘Hak Spiritual’ Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang

## Perbankan Syariah
Hal Klausula Keharusan  memperhatikan kesesuaian  dengan  prinsip syariah dalam proses penyelesaian sengketa BAB IX  PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 55 (1)  Penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2)  Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi Akad .
(3) Penyelesaian  sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah . Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Yang  dimaksud  dengan  “penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
a. musyawarah; b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum.
Ayat (3) Cukup jelas.
Muatan Pasal di atas, selain memberikan dasar yang kuat tentang perlindungan terhadap  hak  spiritual  dalam  penyelessaian  sengketa  perbankan  syariah,  juga membawa dampak dualism kompetensi absolut. Pada masa terjadinya dualisme kompetensi  absolut  pasca  UUPS  tersebut,  penulis  menjumpai  fenomena praktek  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui  peradilan  umum, dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri,  beberapa  hal  yang  tidak  memenuhi  hak spiritual  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  55  Ayat  (3)  di  atas,  antara lain  :  1)  hakim  yang  menangani  tidak  mempunyai  bekal  standar  pemahaman terhadap  sistem  perbankan  syariah;  2)  pada  beberapa  kasus,  terdapat  hakim beragama  selain  Islam  yang  juga  tidak  memahami  filosofi  kelembagaan  dan operasional  perbankan  syariah;  3)  Dalam  memberikan  pertimbangan  hukum, Majelis  Hakim  tidak  menggunakan  rujukan  hukum  materiil  yang  harmoni dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam  (Setyowati,  2012b:).  Hal  demikian  tidak mendukung terpenuhinya hak nasabah, khususnya hak spiritual, sesuai dengan nilai-nilai  filosofis  yang  ditawarkan  oleh  perbankan  syariah  (Setyowati, 2012c:402-404).  Pada  kelanjutannya,  beberapa  ragam  permasalaan  tersebut juga  menghasilkan  putusan-putusan  yang  tidak  sejalan  dengan  prinsip-prinsip syariah.
Di  Indonesia,  sejak  awal  berdirinya  perbankan  Islam,  relatif  masih  sedikit kasus  yang masuk ke lembaga peradilan. Tahun  2009, kasus  melalui lembaga peradilan,  khususnya  PA  kurang  dari  10,  melalui  BASYARNAS  17  kasus. Sedangkan  di  Malaysia,  telah  lebih  dari  1000  kasus  yang  diproses  melalui lembaga  peradilan  (Setyowati,  2012c:238-239).  Dari  sengketa  perbankan syariah  yang  telah  di  putus  oleh  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi sebagai  tahap  penyelesaian  melalui  lembaga  peradilan  umum,  dapat dicontohkan  satu  kasus.  Meskipun  kasus  ini  belum  mendapatkan  kekuatan hukum  tetap,  namun  dari  berkas-berkas  yang  ada  antara  H.  MOCHAMAD LOGIKA  melawan  PT.  BANK  SYARIAH  MEGA  INDONESIA,  dapat diketahui  dasar  putusan  yang  di  ambil,  serta  dari  proses  pengambilan putusannya dapat dipetik beberapa pelajaran terkait dengan perlindungan ‘hak spiritual’ sebagaimana konteks kajian ini.

## Tabel 6. Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui PN
No Kasus Respon Peradilan/Pandangan Hakim 1 Perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.SMG Majelis  hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya menyatakan “...maka majelis berpendapat perselisihan yang terjadi dalam perkara ini antara Penggungat    dan  Tergugat  I  adalah  berkisar  pada masalah perjanjian  kredit sebagaimana  tertuang dalam....”.  Sementara  itu,  dalam  akta  perjanjian kasus  tersebut  terdapat  klausula  arbitrase  yang memberikan  kewenangan  kepada  BASYARNAS untuk  menyelesaikan  sengketa,  maka  majelis hakim menolak menyelesaikan kasus tersebut. 2 Perkara No. 224/Pdt.G/2011/PN.SMG Dalam  kasus  yang  sama,  tetapi  nomor  perkara berbeda, setelah terdapat putusan dari BASYARNAS, Majelis Hakim berpendapat bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada perselisihan/sengketa ,  namun  yang  terjadi  adalah cidera  janji/  kelalaian  dari  Penggugat  atas pelaksanaan Akta No. 4 yang dimaksud.  Dan oleh karenanya,  Majelis  Hakim  memutuskan  dan menyatakan  bahwa  Putusan  Basyarnas  yang dimaksud, merupakan putusan Non Eksekutabel. Hakim  menyatakan  secara  berulang  tentang “…keputusan musyarakah adalah bersifat final dan banding…”. 3 Perkara No. 223.Pdt/2012/PT.Smg (banding) dan No. 3071K/Pdt/2013 (kasasi) Memberikan  putusan  yang  persis  sama  dengan putusan tingkat sebelumnya dan dengan pertimbangan hukum yang singkat.
Dari  beberapa  bentuk  respon  tersebut  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Majelis Hakim PN tidak konsisten dalam memahami kasus yang sama, namun diajukan dalam  waktu  yang  berbeda.  Inkonsistensi  tersebut  muncul  dalam  memaknai perselisihan/‘sengketa’  dalam  perkara  No.  116/Pdt.G/2009/PN.SMG  dan  No. 224/Pdt.G/2011/PN.SMG.  Seterusnya,  perkara  ini  tidak  mendapatkan  koreksi pada tingkat banding hingga kasasi. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan sama  dengan  peringkat  sebelumnya,  dan  mengesankan  tidak  menjawab beberapa  permasalahan  dan  rasa  keadilan,  serta  mengabaikan  prinsip-prinsip hukum  umum  dan  hukum  Islam.  Sementara,  sesungguhnya,  guna  memenuhi Ayat (3) Pasal 55 UUPS, maka PN harus dapat memastikan bahwa persidangan penyelesaian  sengketa  bank  syariah  dengan  nasabahnya  ini,  sesuai  dengan syariah.  Dalam  rangka  memenuhi  hal  tersebut,  maka  sekurang-kurangnya, Majelis  Hakim  harus  menguasai  hukum  ekonomi  Islam,  khususnya  yang berkaitan  dengan  perbankan  syariah,  serta  memastikan  referensi  yang
dipergunakan  sebagai  dalil  dan  dasar  putusan,  sesuai  dengan  dan  atau  tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Dengan  demikian,  berbagai argumen  atau  dalil  yang  dipergunakan  oleh  para  pihak,  jika  tidak  selaras dengan syariah, seharusnya diabaikan.
Berdasarkan  adanya  pelanggaran  ‘hak  spiritual’  nasabah  dalam  praktik penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  sebagaimana  salah  satu  contohnya tersebut  di  atas,  telah  diajukan  review  terhadap  UUPS  kepada  Mahkamah Konstitusi.  Upaya  tersebut  menghasilkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  93/PUU-X/2012  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  29  Agustus  2013. Putusan tersebut merupakan respon terhadap review (pengujian) atas Undang- Undang  Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, khususnya  pada Pasal 55 Ayat 2 dan 3 dalam bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada  intinya,  muatan  review  dimaksud  ialah  bahwa  penyelesaian  sengketa melalui  lembaga  peradilan  umum  (Ayat  2  Pasal  55)  sangat  berpotensi  tidak sejalan  Ayat  3.  Dikaitkan  dengan  konteks  kajian  ini,  maka  hal  tersebut berpotensi  melangar  ‘hak  spiritual’  nasabah.  Selanjutnya,  hasil  review  yang dimuat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  mengembalikan  kompetensi penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  pada  Peradilan  Agama.  Fenomena tersebut, juga menunjukkan bahwa sesungguhnya, ‘hak spiritual’ setiap warga di  Indonesia  (dalam  konteks  ini  ialah  nasabah)  diakui  dan  mendapatkan perlindungan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  sebagai  salah  satu  lembaga  usaha yang  berbasis  syariah,  maka  keselarasan  dengan  prinsip-prinsip  syariah diperlukan  dalam  semua  aspek  dan  lini,  termasuk  dalam  proses  penyelesaian sengketa.  Hal  demikian  sejalan  dengan  filosofi  perbankan  syariah  itu  sendiri. Hal terpenting yang diperlukan dalam pemenuhan persyaratan tersebut setidak- tidaknya  antara  lain  (Setyowati,  2012c:473-491)  (1)  Hakim/arbiter/mediator yang  menangani  hal  sengketa  perbankan  syariah  harus  memahami  hukum ekonomi Islam, khususnya bidang perbankan syariah. (2) Perundang-undangan yang  dirujuk  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kehadiran  Putusan  MK  terkait,  pada  dasarnya  merupakan  suatu  upaya  agar lembaga peradilan yang ditunjuk sebagai penyelesai sengketa, dapat memenuhi kebutuhan filosofis  dari  setiap  arah penegakan hukum  itu sendiri. Penegakan hukum  perbankan  syariah,  melalui  lembaga  peradilan,  mempunyai  karakter khusus.  Oleh  karenanya,  pengembalian  kompetensi  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah  pada  Peradilan  Agama,  pada  dasarnya  merupakan  wujud nyata dalam memenuhi karakter khusus dimaksud, meskipun dalam prakteknya
masih  memerlukan  penyempurnaan  (Setyowati,  2013:917). Permasalahannya, meskipun  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mengembalikan kewenangan  penyelesaian  sengketa  kepada  Peradilan  Agama,  pada kenyataannya masih terdapat pengajuan kasus perbankan syariah yang baru, ke lembaga  peradilan  umum  (Setyowati  dkk,  2014:104).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  dengan  perlindungan  ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, belum efektif dalam pelaksanaannya.  Fenomena  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat pengetahuan dan kesadaran baik  perbankan syariah maupun nasabah terhadap ‘hak spiritual’ masih rendah.
Berkaitan  dengan  pengetahuan  dan  kesadaran  tentang  ‘hak  spiritual’ sebagaimana  dimaksud,  terdapat  lembaga-lembaga  yang  didirikan  secara khusus  untuk  melindungi  ‘hak  spiritual’  nasabah  perbankan  syariah  di Indonesia, yaitu DPS dan DSN. DPS merupakan Badan yang melakukan fungsi untuk  memberikan  perlindungan  syariah  di  perbankan  Islam  Indonesia. Pengaturannya  dimuat  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SE.BI  No. 25/4/BPPP  tanggal  29  Februari  1993).  Ketentuan  teknis  tentang  DPS  telah dijabarkan  melalui  PBI  No.  6/17/PBI/2004  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan PBI Nomor  8/3/PBI/2006  tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Umum Konvensional  Menjadi  Bank  Umum  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  Pembukaan  Kantor  yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Sedangkan  eksistensi  DNS  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  1  angka  9  PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005  yang menyatakan bahwa DSN adalah dewan yang  dibentuk  oleh  MUI  yang  bertugas  dan  memiliki  kewenangan  untuk memastikan  kesesuaian  antara  produk,  jasa,  dan  kegiatan  usaha  bank  dengan Prinsip  Syariah.  Dengan  demikian,  meskipun  produk  yang  dikeluarkan  DSN hanya  berupa  fatwa  yang  mengikat  DPS  dan  perbankan  Islam,  namun  telah mendapat penguatan dari BI.
Terkait  dengan  konteks  kajian  ini,  dalam  praktinya,  DSN  dan  DPS  tidak mempunyai  akses  untuk  terlibat  dalam  persoalan  penyelesaian  sengketa.  Hal ini  berbeda  dengan  peran  lembaga-lembaga  serupa  di  Malaysia.  Beberapa  hal yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih  jauh  terkait  dengan  DPS  ialah  perannya
dalam  menjalankan  fungsinya  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  proses operasional  perbankan  syariah  sesuai  dengan  syariah.  Meskipun  dari  nama kedua lembaga tersebut semestinya mempunyai daya jangkau yang layak untuk suatu  fungsi  pengawasan,  namun  jika  dikaji  dari  batasan  atau  ruang  lingkup pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPS  selama  ini,  masih  cenderung  terhadap proses  awal  seorang  nasabah  jika  akan  mengawali  hubungannya  dengan perbankan  syariah  dalam  proses  pembiayaan.  Setelah  proses  pembiayaan disetujui,  maka  DPS  tidak  lagi  berperan.  Sementara,  problematika  umumnya muncul  setelah  proses  pembiayaan  berjalan,  hingga  bilamana  terjadi  konflik yang mengarah kepada sengketa atau sengketa. Meskipun, secara internal telah disediakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  hingga  melalui  mediasi perbankan.  Dari  pengalaman  di  Malaysia,  maka  Indonesia  dapat  banyak mengambil  hikmah,  supaya  langkah  antisipasi  guna  terpenuhinya  kebutuhan ‘hak spiritual’ nasabah dapat terlindungi.
Di  Malaysia,  pada  kenyataannya  perlindungan  ‘hak  spiritual  lebih  banyak diperankan oleh BNM sebagai pemegang otoritas pembinaan, pengawasan dan pengaturan  industri  perbankan.  Dalam  hal  perlindungan  terhadap  ‘hak spiritual’  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,  peran  BNM mengalami  perubahan  kearah  peningkatan.  Sebelumnya,  melalui  ABI  1983, telah  diberikan  landasan  adanya  institusi  MPS  dan  MSPK.  Namun  demikian, perhatian terhadap ‘hak spiritual’ hanya sebatas lingkungan industri perbankan saja, sementara ketentuan tersebut tidak atau belum berpengaruh pada lingkup lembaga  peradilan  yang  menjalankan  penyelesaian  sengketa.  Walaupun selanjutnya,  seksyen  16B(8)  Akta  BNM  1958  (pindaan)  2003  juga  telah memberikan  ketentuan  bahwa  setiap  kasus  berkaitan  aspek  perbankan  Islam dalam  proses  di  peradilan  dapat  merujuk  pandangan  MPSK.  Namun,  pada kenyataannya, ketentuan tersebut belum efektif digunakan. Akan tetapi, setelah dilakukan  perubahan  pada  undang-undang  BNM  2009,  maka  perlindungan ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa mulai menampakkan hasilnya. Hal tersebut antara lain disebabkan, di dalam perubahan akta BNM 2009 tersebut, dimuat  dengan  kalusula  yang  secara  eksplisit  menunjuk  keterikatan  lembaga peradilan  merujuk  resolusi  dan  pandangan  MPS  dan  MPSK,  bagi  setiap putusan lembaga penyelesaian sengketa perbankan, baik secara litgasi maupun non  litigasi.  Jika  tahap  sebelumnya  disebut  sebagai  tahap  pembinaan,  maka tahap  berikut  ini  dapat  dikatakan  sebagai  tahap  pemantapan  dalam  upaya memberikan  perlindungan  ‘hak  spiritual’  dalam  penyelesaian  sengketa perbankan.
Pola yang terjadi di Malaysia demikian, sedikit banyak terdapat titik persamaan dengan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Jika  dilihat  dari  perspektif  pengalaman  di Malaysia,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  ‘hak  spiritual’  dalam penyelesaian sengketa  melalui lembaga peradilan di Indonesia saat ini berada dalam  tahap  pengenalan  dan  pembinaan.  Oleh  karenanya,  perlu  dilakukan upaya  untuk  menuju  pada  tahap  pemantapan.  Dari  hasil  kajian  perbandingan praktik  antara  Malaysia  dengan  Indonesia,  maka  dapat  dilakukan  upaya perlindungan  ‘hak  spiritual’  tanpa  harus  melalui  kesalahan  dan  pelanggaran yang lebih banyak dan terus berulang.
Pada  permasalahan  demikian,  peran  Mahkamah  Agung  dalam  rangka memberikan  perlindungan  ‘hak  spiritual’  penyelesaian  sengketa  perbankn syariah,  sangat  diharapkan  dengan  mengembalikan  kewenangan  eksekusi putusan  arbitrase  syariah  di  Indonesia  kepada  Peradilan  Agama  melaui PERMA terbaru pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Kebutuhan yang demikian sejalan dengan pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi (Setyowati dkk,  2014:125),  bahwa  Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012,  tidak  secara otomatis  menghapuskan  eksistensi  PERMA  No.  8  Tahun  2010.  Dengan demikian,  perlu  ada  PERMA  baru  sebagai  konsekwensi  yuridis  terhadap Putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012,  terhadap  peraturan  pelaksana  di lingkungan  Mahkamah  Agung  dalam  rangka  perlindungan  ‘hak  spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  keseluruhan  pembahasan  mengenai  perlindungan  ‘hak  spiritual’  dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  Islam,  di  Malaysia  dan  Indonesia,  terdapat beberapa simpulan, antara lain yaitu :
1) ‘Hak  spiritual’  merupakan  bagian  dari  hak  nasabah  sebagai  konsumen perbankan syariah yang berkaitan dengan aspek spiritualitas. Bagi seorang Muslim,  spiritualitas  utama  dalam  kehidupannya  ialah  agama.  Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  hak  spiritual  bagi  nasabah  muslim  dalam  industri perbankan  syariah  ialah  dipenuhinya  asas  kesesuaian  dengan  prinsip syariah.  ‘Hak  spiritual’  ini  pada  dasarnya  merupakan  pencerminan  asas keseimbangan  yang  digunakan  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen.
2) Unsur-unsur  ‘hak  spiritual’  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah  yang  perlu  dipenuhi  antara  lain  meliputi:  1) Hakim/arbiter/mediator  yang  menangani  perkara,  semestinya  mempunyai kompetensi  yang  memadahi  dalam  bidang  hukum  ekonomi  syariah;  2)
Rujukan  yang  digunakan  untuk  proses  persidangan  tidak  bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
3) Perlindungan  ‘hak  spiritual’  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  di Malaysia,  mulai  memasuki  tahap  pemantapan  setelah  dilakukan amandemen  Akta  Bank  Negara  Malaysia  2009.  Klausula  pada  perubahan akta BNM tersebut, pada intinya memaksa institusi peradilan baik litigasi maupun  non  litigasi  untuk  mengakui  eksistensi  MPS  dan  MPSK  dalam pelaksanaan  perlindungan  ‘hak  spiritual’,  mengingat  kedudukannya sebagai  lembaga  pemegang  otoritas  kesyari’ahan  perbankan  syariah  di Malaysia.  Dari  fenomena  di  Malaysia  tersebut,  sangat  nyata  peran  BNM dalam perlindungan ‘hak psiritual’dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
4) Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui  lembaga  peradilan, mempunyai  karakter  yang  berbeda  dengan  perbankan  konvensional. Meskipun di Indonesia telah dikeluarkan beberapa perundangan baik yang secara umum maupun secara khusus berkait dengan penyelesaian sengketa perbankan  syariah  agar  sesuai  dengan  prinsip  Islam,  namun  dalam praktiknya  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Kehadiran  Putusan  MK Nomor  93/PUU-X/2012,  pada  dasarnya  memberi  perlindungan  terhadap ‘hak spiritual’ dengan mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan  syariah  kepada  peradilan  agama.  Hal  ini  merupakan konsekwensi  filosofis  dan  yuridis  dari  perbankan  syariah  yang  berbasis prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Namun  demikian,  sampai  pada  tahap  ini, perlindungan ‘hak spiritual yang dimaksud juga belum efektif, mengingat masih  terdapat  proses  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui peradilan umum, pasca Putusan MK tersebut. Praktik yang demikian juga menunjukkan bahwa kesadaran berbagai pihak terkait dalam hal kesadaran terhadap pentinya ‘hak spiritual’ masih rendah.
Berdasarkan  kasil  kajian  dengan  beberapa  simpulan  di  atas,  maka  terkait dengan  konteks  kajian  ini,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  mendapatkan perhatian  dari  berbagai  elemen  terkait,  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing-masing.
1) Pemahaman terhadap kebutuhan perlindungan dan eksistensi ‘hak spiritual’ perlu  mendapat  perhatian  untuk  semakin  luas  disebarkan  pada  masyarakat Indonesia,  sebagai  masyarakat  yang  dikenal  religius.  Dalam  hal  ini, pemerintah  perlu  secara  terpadu  dan  sistemik  memberikan  respon  yang tepat.

## 150 Setyowati | Perlindungan Hak Spiritual_
2) Guna  efektifitas  perlindungan  ‘hak  spiritual’  dalam  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah,  sangat  dipengaruhi  oleh  keterlibatan  lembaga  otoritas pembinaan, pengawasan dan pengaturan industri perbankan syariah. Jika di Malaysia hal ini dilaksanakan oleh BNM melalui perubahan undang-undang pada  tahun  2009,  maka  di  Indonesia,  lembaga  yang  tepat  memperhatikan permasalahan ini ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3) Mahkamah  Agung  sebagai  pemegang  otoritas  penegakan  hukum  dan membawahi lingkungan peradilan umum dan agama juga memegang peran penting dalam penegakan dan perlindungan ‘hak spiritual’ dimaksud. Oleh karenanya,  perlu  memberikan  pengawasan  serta  mengkaji  ulang  beberapa kebijakan  terkait  untuk  diselaraskan  dengankebutuhan  pemenuhan  ‘hak spiritual’  dalam  penyelesaian  sengketa  di  semua  jenis  embaga  ekonomi syariah.
4) Kesadaran  dari  institusi  perbankan  syariah  sendiri,  melalui  para  pengacara dan  notarisnya,  juga  merupakan  faktor  penting  pada  perlindungan  ‘hak spiritual’ dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Oleh karenanya, masing-masing  fungsi,  semestinya  dipastikan  kapasitasnya  melalui mekanisme standarisasi praktisi erbankan syariah.
5) Para  akademisi  melalui  kajian-kajian  yang  berkesinambungan  dapat memberikan kritik, saran menuju perbaikan-perbaikan dalam berbagai aspek yang penting mendapat perhatian.
Selebihnya,  pada  dasarnya  perlindungan  terhadap  'hak  spiritual'  dalam bidang apapun hanya dapat berhasil jika dilakukan oleh semua pihak terkait secara berkelindan.

## References
Ghafur,  Abdul,  (2007). Perbankan  Shariah. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Ishak,  Abdullah,  (1997). Sumber  Perundangan  Islam  dan  Tanggungjawab Muslim .  Kuala  Lumpur):  Bahagian  Hal  Ehwal  Islam  Jabatan  Perdana Menteri.
Mansur,  Ali,  (2007). Penegakan  Hukum  Tentang  Tanggung  Gugat  Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen , Yogyakarta: Genta Press.
Basir,  Cik,  (2009). Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Shariah  Di  Pengadilan Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Muttaqien,  Dadan.,  Cikman,  Fakhruddin.  (2008). Penyelesaian  Sengketa Perbankan Shariah. Yogyakarta: Total Media.
Djamil,  Faturrahman.  (2012). Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Hasan,  Hasbi.  (2010). Kompetensi  Peradilan  Agama  Dalam  Penyelesaian Perkara Ekonomi Shariah. Jakarta, Depok: Gramata Publishing.
ISRA  (International  Shariah  Research  Academy  for  Islamic  Finance).  (2009). ISRA Monograph Series:1, Dispute Resolution in Islamic Banking, ISRA, Kuala Lumpur, Malaysia.
Jasri  bin  Jamal.  (2009).  Perbankan  Islam  di  Malaysia:  Mahkamah  Sivil  V Mahkamah  Shariah, International  Conference  of  Coorporate  Law Proceeding ,  kerjasama  Universiti  Utara  Malaysia  (UUM)  dengan Universitas Airlangga (UNAIR) Indonesia, di Surabaya,
Jamal,  Jasri.,  Markom,  Ruzian.  (2010).  Sistem  Kewangan  Islam  di  Malaysia: Perlukah ke Mahkamah Syariah ?, Jurnal Undang-Undang , (14).
Liputan Khusus. (2014), Sengketa Ekonomi Syariah: Publik Percaya Peradilan Agama. Majalah Peradilan Agama , Edisi 4, Juli.
Abdul Rahim, Mohamad Syafiqe bin. (2008). Ke arah kerangka perundangan perbankan  Islam  yang  komprehensif  di  Malaysia:  Isu,  cabaran  dan penyelesaian ,  Research  and  Islamic  studies:  Addressing  contemporary challenges and future prospect, Kuala lumpur.
Muhammad  dan  Alimin.  (2004). Etika Dan  Perlindungan  Pengguna  Dalam Ekonomi  Islam .  BPFE  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta.
Nasution, AZ., (1995). Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial,  Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
152 Setyowati | Perlindungan Hak Spiritual_
Thani,  Nik  Norzrul.,  et  al.  (2003). Law  and  Practice  of  Islamic  Banking  and Finance . Malaysia: Sweet & Maxweel Asia.
Yaakub,  Noor  Inayah.,  Yusro  Hashim,  Fatimah.,  Jamal,  Jasri.,  (2008).  Akta Bank Islam 1983 : “Kesamaran Perkara Asas Terhadap Konsep Riba dan bay’ Murabahah”, dalam Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Anisa Che Ngah,
Zainatul  Ashiqin  Zainol,  Noor  Inayah  Yaakub,  Hasani  Mohd  Ali, Undang-undang  DAlam  Era  Teknologi ,  Fakulti  Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd.  Yasin,  Norhashimah.  (1996). Islamisation/Malaynisation:  A  studi  on the role of Islamic law in the economic development of  Malaysia , 1969- 1993, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
Setyowati, Ro’fah. (2009). Perlindungan Syariah Nasabah Perbankan Syariah,
Proceeding  International  Conference  of  Coorporate  Law ,  kerjasama Universiti  Utara  Malaysia  (UUM)  dengan  Universitas  Airlangga (UNAIR) Indonesia, di Surabaya, 1-3 Juni.
Setyowati, Ro’fah., (2012a). “Hak Spiritual Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, Prosiding    Call  For  Paper  Perkembangan  Hukum  Islam  dan Permasalahan  Penegakannya  di  Indonesia ,  Semarang:  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, 19 September.
Setyowati,  Ro’fah.  (2012b).  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Di Indonesia  Berbasis  Syariah:  Pengalaman  Praktis  Di  Indonesia, Makalah Seminar  Nasional  Penegakan  Hukum  Perbankan  Syariah  Berbasis Syariah , Semarang, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
19 September.
Setyowati,  Ro’fah.  (2012c), Thesis  (S3) ,  Penyelesaian  Pertikaian  Perbankan Islam  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Perlindungan  Pengguna,  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Setyowati, Ro’fah. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012
Terkait  Penegakan  Hukum  Perbankan  Syariah  dari  Perspektif  Hukum Progresif, Prosiding  pada  Call  for  Paper  pada  Konsorsium  Hukum Progresif  Indonesia:  Dekontruksi  dan  Gerakan  Pemikiran  Hukum Progresif ,  Semarang:  Satjipto  Raharjo  Institute  bekerjasama  dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dll, 29-30 November.
Setyowati, Ro’fah., Dyah Wijaningsih, Muhyidin, Islamiyati. (2014), Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Universitas Diponegoro,
Model Access  To  Justice Berbasis  Perlindungan  Nasabah,  Bagi  Industri Perbankan  Syariah  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012.
Setyowati,  Ro’fah.,  Sakina  Shaik  Ahmad  Yusoff,  Noor  Inayah  Yakob,  Jasri Jamal. (2011). Akses Kepada Keadilan Konsumen Perbankan Islam:  Isu dan  Penyelesaiannya ,  Prosiding  International  Legal  Conference  2011 (ILC2011), College  Of  Law,  Government  and  International  Studies Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia, 19-20 November.
Setyowati, Ro’fah., Ahmad Yussof, Sakina Shaik, (2011), Hak-Hak Konsumen Perbankan  Islam  Di  Indonesia:  Pendekatan  Harmonisasi  Terhadap Perundangan  Sedia  Ada, Makalah  Seminar  Kebangsaan  Persatuan Ekonomi Pengguna Dan Keluarga Malaysia (Macfea) Ke-15, 19-20 Juli.
Markom, Ruzian., Yaakub, Noor Inayah., Hafizuddin, Wan. ( 2011 ). The Role of  Shariah  Advisory  Council  (SAC)  in  Islamic  Finance  Dispute Resolution:  Malaysian  Experience, Prosiding  Kebangsaan  Dispute Resolution . Fakulti Undang-Undang UKM.
Ahmad  Yusoff,  Sakina  Shaik.  (2002). Penyediaan  Kertas  Cadangan  Tesis Siswazah ,    Program  Suai  kenal  Siswazah  Baru  Sem.  II  Sesi  2002/2003, 30 Oktober.
Inosentius,  Samsul.  (2009).  Pengembangan  Model  Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Kepentingan  Konsumen,
Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Bank Indonesia, Vol. 7,
Nomor 1, Januari.
Sjahdaeni, Sutan Remi. (2002). Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pemiayaan  Masyarakat . Jurnal  Hukum  Bisnis Vol.  20,  Agustus September.
Abdullah, Taufiq., dan Karim, Rusli., (ed), (1989), Penelitian Agama : Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Yusdani.  (2000). Peranan  Kepentingan  Umum  Dalam  Reaktualisasi  Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin At Tufi. Yogyakarta: UII-Press.
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
http://bisnis-jabar.com/index.php/2011/06/ylki-banjir-pengaduan-soal-bank/
http://m.bisnis.com/finansial/read/20131030/90/183729/bi-pengaduan- nasabah-melonjak-dalam-3-tahun-terakhir.
http://m.bisnis.com/finansial/read/20140611/90/235112/pengaduan-ke-ojk- dominan-soal-perbankan