Volume 25 No 1, Januari 2023
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Kajian Sektor Unggulan Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Metode Location Quotient
Yenni Del Rosa 1 , Nofri Yendra 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas 1,2
e mail yennidelrosa01@gmail.com 1 , nofriyendra84@gmail.com 2

## ABSTRACT
The purpose of the study was to identify the leading sectors as the leading sector in the city of Padang, the capital city of West Sumatra province, using the Location Quotient (LQ) method. The research data is in the form of secondary data, the type of ratio data, namely the GDP of the city of Padang in 2017-2021 according to the field of business (sector) based on the 2010 ADHB base year. The research population is 12 districts and 7 cities in the province of West Sumatra and the sample is the city of Padang determined by the purposive sampling technique. Processing and analyzing data using quantitative descriptive statistics.         Based on the LQ analysis, the city of Padang in 2021 has 11 categories of business fields as its leading sectors as follows: 1) processing  industry,  2)  water  supply,  waste  management and  recycling,  3)  transportation  and warehousing,  4)  information  and  communication,  5)  services  finance  and  insurance,  6)  real estate,  7)  corporate  services,  8)  government  administration,  defense  and  social  security,  9) education  services,  10)  health  services  and  social  activities,  11)  other  services.  Of  the  11 categories of business fields, the company service sector has the highest LQ value as the leading sector with the largest contribution to GRDP.
Keywords : leading sector, Location Quotient (LQ) method

## ABSTRAK
Tujuan penelitian identifikasi sektor-sektor unggulan sebagai leading sector kota Padang ibu kota provinsi Sumatera Barat menggunakan metode Location Quotient (LQ).  Data  penelitian berupa  data  sekunder  jenis  data  rasio  yakni  PDB  kota  Padang  tahun  2017  –  2021  menurut lapangan usaha (sektor) berdasarkan  ADHB tahun dasar 2010. Populasi penelitian 12 kabupaten dan  7  kota  di  provinsi  Sumatera  Barat  serta  sampelnya  kota  Padang  ditentukan  dengan  teknik purposive  sanpling. Pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan  statistik  deskriptif  kuantitatif. Berdasarkan analisis LQ kota Padang tahun 2021 mempunyai 11 kategori lapangan usaha sebagai sektor  unggulannya  sebagai  berikut  :    1)  industri  pengolahan,  2)  pengadaan  air,  pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, 3) transportasi dan pergudangan, 4) informasi dan komunikasi, 5) jasa keuangan dan asuransi, 6) real estate, 7) jasa perusahaan, 8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan  jaminan sosial, 9) jasa pendidikan, 10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 11) jasa lainnya.  Dari 11 kategori lapangan usaha tersebut sektor jasa perusahaan mempunyai nilai LQ paling tinggi sebagai sektor unggulan yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB. Keywords : sektor unggulan, metode Location Quotient (LQ)

## PENDAHULUAN
Pandemi covid  19 sejak    April  2019 mempengaruhi    pertumbuhan    ekonomi dunia  (Heikkila,  E.J,  2019  &  Fodness, D.,& Murray, 2017) tidak terkecuali kota Padang ibu kota provinsi Sumatera Barat. Tahun  2020  PDRB  ADHB  tahun  dasar 2010  menurut  lapangan  usaha  kota Padang terkoreksi  dari Rp 62.222.357.93 triliun  tahun  2019  turun    Rp  202  milyar (0.32%), tahun 2021 nilai PDRB  ADHB tahun  dasar  2010  kota  Padang  Rp 65.179471.01 triliun (BPS, 2021). Pertumbuhan  ekonomi  nasional  tahun 2021 berdampak terhadap prospek ekonomi tahun 2022 di sektor jasa (Putra, D.A,  2019).    Pertumbuhan  ekonomi Sumatera  Barat  tahun  2020    triwulan  1 tumbuh 3.92%,  triwulan 2 terkontraksi - 4.91%,  triwulan  3  terkontraksi  -2.87% dan  triwulan  4  terkontraksi  -2.23%  dan pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat tahun  2020  terkontraksi  -1.60%.  Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi terkontraksi -0.16%    triwulan  1  tapi    triwulan  2 tumbuh 5.76% (BPS, 2021). Perekonomian Sumatera Barat selama ini ditopang  oleh  sektor  pertanian  21.62%, sektor perdagangan 15.66%, transportasi dan pergudangan 10.70%. Sektor pertanian  sebagai  sektor  unggulan  yang menggerakkan perekonomian di
desa/nagari  (Kouftreros,    Vonderembse, M  &  Jayaram,J.,2015)  sementara  di perkotaan/pedesaan terdapat potensi wisata  yang  bisa  dikembangkan  sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi (Fodness, D & Murray, 2017). Kota  Padang  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019  sebagai  pusat  pemukiman baru  layak  huni  didukung  oleh  fasilitas sosial  ekonomi  dan  budaya  guna mencegah  terjadinya  urbanisasi  di  kota otonom  terdekatnya  (Edward,  Mary  E. 2017 ; McKee, David, L,. Robert D.D & William  H.L,  2015).  Pembangunan ekonomi saat ini  tidak lagi dikendalikan
dari pusat tapi diserahkan kepada daerah provinsi  masing-masing  kabupaten/kota sehingga  daerah  dituntut    dapat  mencari dan mengelola sumberdaya yang dimilikinya  untuk  pembangunan  di daerahnya (Barro, R.J, 2000 ; BolkovaT.R & Dahs, A, 2018) sesuai  UU No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  dan  UU  No.  33  tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.  Setiap  daerah  mempunyai  hak, wewenang  dan  kewajiban  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat (Ranis,  F ;  Frances, S, 2014 ;  Silver C ; Iwan,  J.,  &  Larry  S,  2011)  dan  harus mampu  menaksir  potensi  sumberdaya yang dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan  (Hunt,  Diana,  2019),  mampu mengatasi masalah  yang  dihadapi  sesuai sasaran dan kebutuhan daerah (Kuklinski, A,  2015  ;  Lesmann,  C,  2012  &  Sadri, 2016).  Pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia  tidak  hanya  sampai  di  tingkat provinsi  tapi  sampai  di  tingkat  desa (Elfindri  dkk,  2019  &  Sjafrizal,  2003) sesuai  UU  No.6  tahun  2014  sehingga perlu  pengembangan  teori  ekonomi pembangunan, evaluasi eksternal potensi dan  kendala,  manajemen  pembangunan daerah  serta  implikasi  keuangan  dan pendanaan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan  (Sjafrizal,  2003  &Weis, John, 2015).
Pelaksanaan otonomi daerah harus  mampu  menemukan  potensi  dan leading  sector yang  dimiliki  daerah    di tingkat  provinsi  hingga  desa  sesuai competitive  advantage (Porter,  M.E, 2013).  Nyatanya  masih  banyak  daerah sulit  menemukan  potensi  dan leading sector suatu  daerah    untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  secara efektif  dan  efisien  (Sjafrizal,  2013  & Kuncoro,  M,  2012).    Pertumbuhan ekonomi daerah sebuah proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam
mengelola  sumberdaya  yang  ada  untuk menciptakan lapangan kerja dan perkembangan  kegiatan  ekonomi  daerah (Binalty,  A.O,  2012  ;  Kukliski,  2015). Pertumbuhan  ekonomi    kota  Padang tahun 2017-2021 masing-masing 6.23% ; 6.06% ; 5.65% ; -1.86% ; 3.66%  rata-rata 3.95% dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 masing-masing 5.29% ; 5.14% ; 5.05% ; -1.60%  ;  3.29%  rata-rata  3.43%  (BPS, 2022).
Pertumbuhan ekonomi kota Padang dan  provinsi  Sumatera  Barat    cukup berfluktuasi,  tahun  2020  terkoreksi negatif    sehingga  pelaksanaan  otonomi daerah di Indonesia belum optimal dapat diterapkan.  Setiap  daerah  memiliki masalah  dalam  pembangunan  karena kemampuan  daerah  terbatas  terutama masalah keuangan (Lewis, D.B & Jasmin,
C.2014  &  Simanjuntak,  R.A.  2019).
Tujuan pembangunan daerah perlu skala prioritas  yang  ingin  dicapai  sesuai identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial  (Friedmann,  J  ;  William  A, 2016  ;  Higgin,  B.  &  Donald  J.S,  2015). Kota Padang seharusnya memiliki sektor unggulan  sebagai  salah  satu  prioritas pembangunan  provinsi  Sumatera  Barat dengan menetapkan skala priotas
(Duggio, M, 2019 ; Kumar, A.S & Saroj, P.K.Johid & H.Takeshima, 2018). Berdasarkan  PDRB  ADHB  tahun  dasar 2010      kota  Padang  tahun  2020 penyumbang terbesar perekonomian provinsi Sumatera Barat Rp 62.222.357.93 triliun,  setara  25.7% dari total PDRB 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera  Barat  mencapai  Rp  241.88 triliun seperti tabel 1 berikut.

## Tabel 1.

## Produk  Domestik Bruto ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Padang Tahun 2017 - 2021
No Kategori Lapangan Usaha PDRB ADHB 2017 2018 2019 2020 2021 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 2.797.501.84 3.002.163.84 3.305.458.66 3.364.559.79 3.445.829.45 2. Pertambangan dan penggalian 1.697.158.83 1.841.354.72 2.010.262.17 2.004.431.29 2.104.666.25 3. Industri pengolahan 7.628.654.38 7.560.605.38 7.333.271.78 7.388.00.53 7.673.879.73 4. Pengadaan listrik dan gas 56.903.96 59.954.32 68.201.79 63.911.72 65.573.30 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah,  limbah dan daur ulang 77.589.54 84.935.29 89.525,50 91.355,10 100.455.41 6. Konstruksi 5.454.168.47 6.052.088.01 6.562.353,28 6.494.326.03 6.597.989.05 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 8.896.514.61 9.681.923.86 10.570.841.57 10.212.980.64 10.756.224.22 8. Transportasi dan pergudangan 8.660.194.23 9.747.554.71 10.712.147.94 9.743.216.11 10.121.032.94 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 752.143.33 828.548.92 935.094.36 745.817.34 807.026.46 10 Informasi dan komunikasi 3.490.684.15 3.986.119.88 4.608.003.32 5.111.768.66 5.436.439.68 11 Jasa  keuangan  dan asuransi 2.831.269.55 2.958.919.73 3.097.277,70 3.200.672.33 3.678.271.15 12 Real estate 1.664.715.65 1.785.984.57 1.939.807.09 1.959.176.60 2.029.756.72 13 Jasa perusahaan 788.312.18 842.729.33 941.293.81 911.430.35 925.285.33 14 Administrasi pemerintahan pertahanan, jaminan sosial wajib 3.452.482.63 3.705.296.16 4.912.094.293 4.586.294.20 4.806.095.86 15 Jasa pendidikan 2.691.481.98 2.923.246.17 3.278.696.74 3.541.775.51 3.613.913.06
16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 811.578.11 907.592.29 1.018.850.75 1.175.913.07 1.256.254.69 17 Jasa lainnya 1.341.741.65 1.537.824.81 1.761.373.37 1.626.728.65 1.760.777.73 PDRB 53.091.095.1 57.506.842.01 62.424.554.79 62.222.357.93 65.179.471.01 Sumber : BPS, 2022 Penelitian ini cukup urgen dilakukan karena adanya gap perubahan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian  sebagai  sektor  unggulan untuk  dikembangkan  guna  merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan.  Juga  merancang  strategi pengembangan wilayah yang tepat untuk menciptakan  investasi  yang  kondusif guna  menarik  para  investor  ke  kota Padang pasca pandemi covid  19 karena kota  Padang    perlu  inovasi  dan improvisasi  untuk  mendatangkan new local  goverment  revenue fokus    sektor unggulan  sebagai leading  sector yang berkontribusi terhadap PDRB. Rumusan masalah penelitian bagaimanakah  identifikasi  sektor-sektor unggulan kota Padang provinsi Sumatera Barat sebagai leading sector menggunakan metode Location Quotient
pasca pandemi covid  19 ?  Tujuan penelitian mengetahui identifikasi sektor- sektor  unggulan  kota  Padang  provinsi Sumatera  Barat  sebagai leading  sector menggunakan metode Location Quotient pasca pandemi covid 19.
Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  yaitu jumlah nilai tambah bruto yang  dihasilkan  oleh  unit  usaha  dalam wilayah  domestik  atau  jumlah  hasil seluruh  nilai  barang/jasa  akhir  yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam  suatu  wilayah  (BPS,  2022). Menurut  (Paul  A.Samuelson  ;  William D.Nordhaus,  2009  &  Mankiw,  N.G, 2019) PDRB PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu  menurut  Atas  Dasar  Harga Berlaku  (ADHB)  dan  Atas  Dasar  Harga
Konstan (ADHK) sehingga PDRB berperanan penting menentukan pertumbuhan ekonomi (Paul
A.Samuelson  ;  William  D.Nordhaus,
2009  &  Mankiw,  N.G,  2019).    PDRB yaitu  produk  nasional  yang  diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik  WNI  dan  WNA)  dalam  suatu negara    untuk  menghasilkan  barang/jasa dalam tahun tertentu (Paul A.Samuelson ; William  D.Nordhaus,  2009  &  Mankiw, N.G,  2019).  Produk  Nasional  Bruto (PNB)  atau Gross  National  Product (GNP)    yaitu  nilai  barang/jasa  yang dihasilkan  dalam  negara  atau  di  luar negeri  yang dilakukan oleh faktor-faktor produksi  milik  warga  negara  (Paul A.Samuelson  ;  William  D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019). Pendapatan nasional dihitung dengan metode pengeluaran, produk neto dan pendapatan (Paul A.Samuelson ; William D.Nordhaus,  2009  &  Mankiw,  N.G, 2019). Menurut export basic model pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh competitive advantage yang dimiliki daerah bersangkutan (Porter, M.E, 2013). Hipotesa export  basic model dapat digunakan  untuk  penelitian    penaksiran multiplier effect dan shift share analysis . Analisis Location  Quotient (LQ)  yakni model  ekonomi  basis    sebagai leading sector
pertumbuhan  dan  tingkat spesialisasi  sektor  ekonomi  di  wilayah sesuai  ciri-cirinya  laju  pertumbuhan ekonomi  tinggi  dan  keterkaitan  antar sektor  keterkaitan  dengan  nilai  tambah tinggi  (de  Fretes,  2017).  Analisis  LQ merupakan  perbandingan  antara  peran suatu  sektor  ekonomi  disuatu  daerah terhadap  besarnya  peran  sektor  ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki  cakupan  administratif  yang lebih besar (Tarigan, 2014).  Rumus  LQ = (X ir /X r ) / (X in /X n ) dimana X ir = sektor i di  tingkat  daerah,  X r =  jumlah  semua sektor  di  tingkat  daerah,  X in =  sektor  i
ditingkat nasional dan X n = jumlah semua sektor  di  tingkat  nasional.  Interpretasi nilai LQ sebagai berikut : 1) LQ > 1 perlu ekspor  produk  pada  sektor  tersebut,  2) LQ  <  1  perlu  impor  produk  pada  sektor tersebut, 3) LQ = 1 adanya keseimbangan produktivitas.Tujuan penggunaan metode LQ  untuk  identifikasi  sektor  unggulan (basis)  dan  non  basis  suatu  wilayah (Miller,  2011)  dengan  metode    survei lansung atau tidak lansung  (Ron, Hood, 1998).
Perluasan export  basic  model menambahkan  hubungan  ekonomi  antar wilayah  sebagai interregional  income model dan  ekspor  ditentukan  oleh perkembangan  kegiatan  perdagangan antar wilayah (McKee, D.L.,Robert D.D & William H.L, 2015). Pada
interregional income model dimasukkan unsur  pemerintah  berupa  penerimaan, pengeluaran  pemerintah  dan  investasi (Lewis, D.B, 2014).  Menurut model neo klasik,  pertumbuhan  ekonomi  daerah ditentukan  oleh  kemampuan    daerah meningkatkan kegiatan produksi, mobilitas  tenaga  kerja  dan  mobilitas modal antar daerah (Mankiw, N.Gregory,
2019) dengan formulasi persamaan Cobb Douglas.
Pertumbuhan ekonomi ditentukan  oleh  peningkatan  jumlah tenaga  kerja      karena  pertambahan penduduk daerah dan imigrasi (McCann,
Philip,2011) sehingga
terjadi ketimpangan  pembangunan  regional  di daerah  maju  dan  pembangunan  regional kurang convergence (Sjafrizal, 2013). C omulative  causation  model tidak yakin  pemerataan  pembangunan  antar daerah  dicapai  dengan  mekanisme  pasar sehingga  ketimpangan  regional  terus meningkat    (Kuklinski,  Antoni,  2019). Ketimpangan regional tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar tapi melalui  kebijakan  pemerintah  yang intensif  (Armstrong,  H  &  Jim  Taylor, 2017 ; Higgin, Benyamin & Donald J.S, 2015)  Tendensi  ketimpangan  regional
cenderung  turun  dan  cenderung  tinggi (Friedmann,  John  &  William  Alonso, 2016) sebagai dasar   untuk merumuskan kebijakan  pembangunan  daerah  dan mengatasi ketimpangan regional (Armstrong,  H  &  Jim  Taylor,  2017). Tendensi ketimpangan divergence perlu kebijakan  untuk  mendorong  pemerataan pembangunan dan tendensi  ketimpangan convergence perlu
kebijakan pembangunan  berorientasi  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  daerah  (Hunt, Diana 2019 & Sjafrizal, 2008).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menggali
pengetahuan dan pemahaman   fenomena komtemporer  historik    yang  sudah diketahui  tapi belum diterapkan    dengan analisis  secara sistemik  (Cooper, Donal R,. Pamela S.C, 2011 & Sekaran, 2015). Penelitian ini menggunakan data sekunder    jenis  rasio  bersumber  dari library  research berhubungan  dengan masalah  penelitian.  Populasi  penelitian provinsi  Sumatera  Barat  terdiri  12 kabupaten,  7  kota  dan  sampel  penelitian kota Padang ditentukan  secara purposive sampling (Cooper, Donal R,. Pamela S.C, 2011 &  Sekaran, 2015).
Variabel  penelitian  PDRB  dan sektor  unggulan  berupa  simbol  angka (Cooper, Donal R,. Pamela S.C, 2011 & Sekaran,  2015).  Metode    analisis  data secara  statistik  deskriptif  kuantitatif bertujuan mengeksplor berbagai fenomena  sekelompok  unit  analisis dengan  membuat  kesimpulan  melalui data  populasi  atau  sampel  sehingga mudah  dipahami  (Cooper,  Donal  R,. Pamela  S.C,  2011    &  Sekaran,  2015).
Sektor unggulan kota Padang menggunakan metode Location Quotient (Dean,  R.,  William,  H.L  &  David, M.Knee, 2010) dengan formulasi (LQ) = PDRB m,i / ∑PDRB m TPDRB sb,i / ∑PDRB sb
Metode  LQ  penyelesaiannya  cukup mudah tapi memiliki keterbatasan menyangkut  wilayah  penelitian  yang tidak  jelas  (Hendayana,    2003). Asumsi metode  LQ  penduduk  di  wilayah bersangkutan mempunyai pola permintaan  wilayah  sama  dengan  pola permintaan wilayah acuan dan permintaan  wilayah  sebuah  barang  akan dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  produksi wilayah,  kekurangannya  diimpor  dari wilayah lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum    Perekonomian Kota Padang
Membaiknya penanganan  pandemi covid  19 secara  nasional  tahun  2021 berimplikasi
membaiknya kinerja
ekonomi secara nasional dengan indikator PDRB menurut berbagai lapangan usaha.Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi  kota  Padang    3.14%,  inflasi 0.15%,  pengangguran  terbuka    13.30  % dari  angkatan  kerja. Tingkat  kemiskinan 4.43%  dengan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  82.60%  sehingga    kota Padang  berpotensi    dapat  dikembangkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid  19. Tahun  2020  PDRB  ADHB tahun  dasar  2010  kota  Padang  menurut lapangan usaha seperti tabel 2 penyumbang ekonomi terbesar di provinsi Sumatera Barat Rp 62.222.357.93  triliun  setara    25.7%  dari total PDRB 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat  Rp 241.88 triliun. Tabel 2.
Produk  Domestik Bruto ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Padang Tahun 2017 – 2021 No Kategori Lapangan Usaha PDRB ADHB 2017 2018 2019 2020 2021 1. Pertanian,kehutanan dan perikanan 2.797.501.84 3.002.163.84 3.305.458.66 3.364.559.79 3.445.829.45 2. Pertambangan dan penggalian 1.697.158.83 1.841.354.72 2.010.262.17 2.004.431.29 2.104.666.25 3. Industri pengolahan 7.628.654.38 7.560.605.38 7.333.271.78 7.388.000.53 7.673.879.73 4. Pengadaan listrik dan gas 56.903.96 59.954.32 68.201.79 63.911.72 65.573.30 5. Pengadaan air,pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 77.589.54 84.935.29 89.525.50 91.355.10 100.455.41 6. Konstruksi 5.454.168.47 6.052.088.01 6.562.353.28 6.494.326.03 6.597.989.05 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 8.896.514.61 9.681.923.86 10.570.841.57 10.212.980.64 10.756.224.22 8. Transportasi dan pergudangan 8.660.194.23 9.747.554.71 10.712.147.94 9.743.216.11 10.121.032.94 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 752.143.33 828.548.92 935.094.36 745.817.34 807.026.46 10 Informasi dan komunikasi 3.490.684.15 3.986.119.88 4.608.003.32 5.111.768.66 5.436.439.68 11 Jasa keuangan dan asuransi 2.831.269.55 2.958.919.73 3.097.277.70 3.200.672.33 3.678.271.15 12 Real estate 1.664.715.65 1.785.984.57 1.939.807.09 1.959.176.60 2.029.756.72 13 Jasa perusahaan 788.312.18 842.729.33 941.293.81 911.430.35 925.285.33 14 Administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib 3.452.482.63 3.705.296.16 4.192.094.296 4.586.294.20 4.806.095.86 15 Jasa pendidikan 2.691.481.98 2.923.246.17 3.278.696.74 3.541.775.51 3.613.913.06 16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 811.578.11 907.592.29 1.018.850.75 1.175.913.07 1.256.254.69 17 Jasa lainnya 1.341.741.65 1.537.824.81 1.761.373.37 1.626.728.65 1.760.777.73 PDRB 53.091.095.10 57.506.842.01 62.424.554.79 62.222.357.93 65.179.471.01
Sumber : BPS, 2022
Berdasarkan tabel 2 tahun 2021 PDRB berdasarkan  ADHB  2010    kota  Padang Rp  65.179.471.01    naik  Rp  2.957.113.8 dibandingkan  tahun  2020  sebesar  Rp 62.222.357.93.  Naiknya  PDRB  ADHB 2010 dipengaruhi oleh kenaikan produksi di  semua  lapangan  usaha  karena  inflasi. Tahun  2019  dan  2020  pertumbuhan ekonomi  kota  Padang    turun  masing- masing  5.65%  dan  -1.86%  berdampak terhadap  semua  lapangan  usaha  kota Padang.  Tahun  2021  struktur  ekonomi kota Padang  didominasi oleh 6  lapangan usaha    sebagai  berikut  :  1)  industri pengolahan, 2) konstruksi, 3)
perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi mobil dan sepeda motor, 4) informasi dan komunikasi,  5)  jasa  keuangan  dan asuransi,  6)  administrasi  pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Peran  17  kategori  lapangan  usaha dalam pembentukan PDRB ADHB 2010 kota  Padang  tahun  2019-2021  laju pertumbuhan lapangan usaha pengolahan 11.80%,  kontruksi  10.36%,  transportasi dan pergudangan 16.12%, informasi dan komunikasi  7.98%  serta  administrasi pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan sosial  wajib  7.15%.  Lapangan  usaha informasi  dan  komunikasi  serta  jasa keuangan  dan  asuransi    naik  signifikan. Tahun  2021  struktur  perekonomian  kota Padang didominasi oleh 6 lapangan usaha seperti  1)  industri  pengolahan,  2) konstruksi,    3)  perdagangan  besar  dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 4)  informasi  dan  komunikasi,  5)  jasa keuangan  dan  asuransi,  6)  administrasi pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan sosial wajib.
Gambaran Umum Perekonomian
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 kinerja ekonomi provinsi  Sumatera  Barat  cukup  baik karena semua lapangan usaha perlambatannya  signifikan  (perlambatan tertinggi  kabupaten  Padang  Pariaman    - 10.46% dan terendah kabupaten Pasaman
-0.87%.  Menurut  (BPS,  2021)  kota Padang    laju  pertumbuhan  ekonomi positif,  tertinggi  kabupaten  Pasaman Barat    3.75%  dan    terendah    kabupaten Padang  Pariaman  2.18%.    Ibukota provinsi  Sumatera  Barat  kota  Padang perlambatan  kinerja  ekonominya  cukup baik.
Tahun 2022 perlambatan pertumbuhan  ekonomi  kota  Padang      - 1.86% dari 5.65%   tahun 2019 dan tahun 2021  sebesar    3.66%.  Tahun  2021 kontribusi  PDRB  ADHB  kota  Padang terhadap provinsi Sumatera Barat
25.72%    atau    Rp  65.18  triliun  terhadap total  PDRB  Sumatera  Barat    Rp  241.99 triliun.
Tahun 2020 dan 2021 ada 4 sektor utama    pembentuk    PDRB  kota  Padang yakni  sektor  perdagangan  besar,  eceran, reparasi mobil dan sepeda motor  16.50% (tahun  2020  sebesar  16.41%),  sektor transportasi      dan  pergudangan  15.53% (tahun  2020  sebesar  10,37%).  Keempat sektor ini menyumbang 53.92% dari total PDRB  kota  Padang  tahun  2021  (tahun 2020  sebesar  54.33%)  sekaligus  sebagai sektor  yang    berpengaruh  signifikan terhadap PDRB provinsi Sumatera Barat. Tahun  2021  PDRB  berdasarkan  ADHB 2010    kota  Padang    Rp  65.179.471.01 naik  Rp 2.957.113.8 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 62.222.357.93. Naiknya PDRB  ADHB  2010    karena  kenaikan produksi  di  semua  lapangan  usaha  dan inflasi. Tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi kota Padang  turun masing-masingnya    5.65%  dan  -1.86% sehingga  berdampak  terhadap  semua lapangan usaha dan sektor unggulan kota
Padang.    Kinerja  ekonomi  provinsi Sumatera  Barat  secara  total  tahun  2022 diprediksi meningkat karena
meningkatnya permintaan global maupun domestik  dari  sisi  permintaan  konsumsi rumah  tangga  dan  investasi  serta perbaikan net ekspor.
Tahun  2020  PDRB  ADHB  tahun dasar  2010  provinsi  Sumatera  Barat
menurut  lapangan  usaha  seperti  tabel  3 kota Padang penyumbang perekonomian terbesar  di  provinsi  Sumatera  Barat berdasarkan  PDRB  ADHB  tahun  2010 sebesar  Rp  62.222.357.93  triliun    setara
25.7% dari total PDRB 19 kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera Barat Rp 241.88 triliun. Kinerja ekonomi provinsi  Sumatera  Barat  per  kategori lapangan usaha seperti tabel
Tabel 3.
Produk  Domestik Regional Bruto ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021 No Kategori Lapangan Usaha PDRB ADHB 2017 2018 2019 2020 2021 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 50.492.015.02 53.388.370.09 54.468.270.28 54.117.759.09 54.873.393.68 2. Pertambangan dan penggalian 9.138.553.46 9.832.802.96 10.576.705.18 10.340.461.15 10.608.551.36 3. Industri pengolahan 20.835.165.13 20.967.693.16 20.617.888.10 20.910.618.76 22.261.995.50 4. Pengadaan listrik dan gas 240.385.53 259.098.03 263.753.97 248.983.83 259.390.75 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 197.019.60 208.775.32 222.769.91 221.081.47 236.143.14 6. Konstruksi 20.008.574.41 22.219.271.09 24.810.569.29 24.664.988.83 25.771.425.41 7. Perdagangan  besar  dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 31.888.828.33 35.296.943.32 38.823.319.91 38.155.311.05 39.861.326.16 8. Transportasi dan pergudangan 27.068.214.82 29.183.861.43 30.982.230.77 25.274.518.11 26.021.543.49 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 2.835.449.20 3.146.008.36 3.509.548.64 2.994.213.53 3.216.343.52 10 Informasi dan komunikasi 11.302.704.39 12.611.224.72 14.279.966.65 15.553.897.07 16.722.398.48 11 Jasa keuangan dan asuransi 6.627.783.02 6.929.655.67 7.153.612.99 7.349.374.53 8.288.301.26 12 Real estate 4.219.482.99 4.513.529.17 4.941.486.65 4.993.084.47 5.181.421.34 13 Jasa perusahaan 922.959.07 1.002.378.39 1.093.577.49 1.069.427.59 1.087.613.84 14 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 12.467.324.08 13.642.393.76 15.077.263.18 16.252.184.96 17.427.390.05 15 Jasa pendidikan 8.843.846.16 9.684.924.22 10.698.965.12 11.391.664.96 11.722.185.17 16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2.856.972.06 3.194.777.42 3.501.720.89 3.930.068.80 4.275.490.58 17 Jasa lainnya 3.944.582.99 4.447.105.55 4.928.088.15 4.545.891.14 4.934.582.99 PDRB 213.889.860.25 230.528.812.66 245.949.737.17 241.993.529.11 252.749.645.35 Sumber : BPS, 2022
Penentuan  Sektor  Unggulan  Kota Padang
Penentuan komoditas unggulan suatu daerah merupakan langkah awal  meraih keunggulan  komparatif  dan  kompetitif
secara  efisiensi  menghadapi  globalisasi perdagangan. Efisiensi dilakukan menggunakan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif ditinjau dari supply dan demand. Dari sisi
supply, komoditas  unggulan  dicirikan oleh  superioritas  pertumbuhan  sosial ekonomi untuk meningkatkan
pendapatan. Dari sisi demand , komoditas unggulan dicirikan tingginya permintaan di pasar domestik dan internasional.
Sektor unggulan berkontribusi besar  terhadap  PDRB    dibandingkan dengan  sektor  yang  sama  ditingkat regional atau nasional. Hasil perhitungan analisis  LQ    masing-masing  lapangan usaha  kota  Padang  sebagai  ibu  kota provinsi Sumatera Barat seperti tabel 4.
Tabel 4.
Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient  dan Potensi Ekonomi Kota Padang  Tahun 2017 – 2021
N o Kategori Lapangan Usaha Indeks Location Quotient 2017 Ket. 2018 Ket. 2019 Ket. 2020 Ket. 2021 Ket. 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 0.22 Bukan sektor unggulan 0.23 Bukan sektor unggulan 0.24 Bukan sektor unggulan 0.24 Bukan sektor unggulan 0.24 Bukan sektor unggulan 2. Pertambangan dan penggalian 0.75 Bukan sektor unggulan 0.75 Bukan sektor unggulan 0.75 Bukan sektor unggulan 0.75 Bukan sektor unggulan 0.77 Bukan sektor unggulan 3. Industri pengolahan 1.48 Sektor unggulan 1.45 Sektor unggulan 1.40 Sektor unggulan 1.37 Sektor unggulan 1.34 Sektor unggulan 4. Pengadaan listrik dan gas 0.95 Bukan sektor unggulan 0.93 Bukan sektor unggulan 1.02 Sektor unggulan 1.00 Bukan sektor unggulan 0.98 Bukan sektor unggulan 5. Pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 1.59 Sektor unggulan 1.63 Sektor unggulan 1.58 Sektor unggulan 1.61 Sektor unggulan 1.65 Sektor unggulan 6. Konstruksi 1.10 Sektor unggulan 1.09 Sektor unggulan 1.04 Sektor unggulan 1.03 Sektor unggulan 0.99 Bukan sektor unggulan 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 1.12 Sektor unggulan 1.10 Sektor unggulan 1.07 Sektor unggulan 1.04 Sektor unggulan 0.99 Bukan sektor unggulan 8. Transportasi dan pergudangan 1.29 Sektor unggulan 1.34 Sektor unggulan 1.09 Sektor unggulan 1.50 Sektor unggulan 1.51 Sektor unggulan 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 1.09 Sektor unggulan 1.06 Sektor unggulan 1.05 Sektor unggulan 0.97 Bukan sektor unggulan 0.97 Bukan sektor unggulan 10 Informasi dan komunikasi 1.24 Sektor unggulan 1.27 Sektor unggulan 1.28 Sektor unggulan 1.28 Sektor unggulan 1.26 Sektor unggulan 11 Jasa keuangan dan asuransi 1.72 Sektor unggulan 1.71 Sektor unggulan 1.71 Sektor unggulan 1.69 Sektor unggulan 1.72 Sektor unggulan
N o Kategori Lapangan Usaha Indeks Location Quotient 2017 Ket. 2018 Ket. 2019 Ket. 2020 Ket. 2021 Ket. 12 Real estate 1.59 Sektor unggulan 1.59 Sektor unggulan 1.55 Sektor unggulan 1.53 Sektor unggulan 1.52 Sektor unggulan 13 Jasa perusahaan 3.44 Sektor unggulan 3.37 Sektor unggulan 3.39 Sektor unggulan 3.32 Sektor unggulan 3.30 Sektor unggulan 14 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan  jaminan sosial wajib 1.12 Sektor unggulan 1.09 Sektor unggulan 1.09 Sektor unggulan 1.00 Sektor unggulan 1.07 Sektor unggulan 15 Jasa pendidikan 1.23 Sektor unggulan 1.21 Sektor unggulan 1.21 Sektor unggulan 1.21 Sektor unggulan 1.19 Sektor unggulan 16 Jasa kesehatan  dan kegiatan sosial 1.14 Sektor unggulan 1.14 Sektor unggulan 1.15 Sektor unggulan 1.16 Sektor unggulan 1.14 Sektor unggulan 17 Jasa lainnya 1.37 Sektor unggulan 1.39 Sektor unggulan 1.41 Sektor unggulan 1.39 Sektor unggulan 1.38 Sektor unggulan Total 11.61 - 11.44 - 11.51 - 11.40 - 11.33 -

## Sumber : Data Diolah, 2022
Sesuai  tabel  4  kota  Padang  tahun 2017-2021  mempunyai  14    lapangan usaha  sebagai  sektor  unggulan  sebagai berikut  :  1)  industri  pengolahan,  2) pengadaan  air,  pengelolaan  sampah limbah  dan  daur  ulang,  3)  perdagangan besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan sepeda  motor,  4)  transportasi  dan pergudangan, 5) informasi dan komunikasi,  6)  jasa  keuangan  dan asuransi,  7)  real  estate,  8)  jasa perusahaan, 9)
administrasi pemerintahan,    pertahanan  dan    jaminan sosial,  10)  jasa  pendidikan,  11)  jasa kesehatan  dan  kegiatan  sosial,  14)  jasa lainnya.    Jasa  perusahaan  mempunyai nilai  LQ  paling  tinggi  sebagai  sektor unggulan  paling  besar  kontribusinya terhadap PDRB. Tahun 2021 kota Padang mempunyai  11    lapangan  usaha  sebagai sektor unggulannya sebagai berikut :  1) industri  pengolahan,  2)  pengadaan  air, pengelolaan  sampah  limbah  dan  daur ulang,  3)  transportasi  dan  pergudangan, 4)  informasi  dan  komunikasi,  5)  jasa keuangan dan asuransi, 6) real estate, 7)
jasa perusahaan,
8) administrasi pemerintahan,    pertahanan  dan    jaminan sosial,  9)  jasa  pendidikan,  10)  jasa kesehatan  dan  kegiatan  sosial,  11)  jasa lainnya. Jasa perusahaan tetap mempunyai  nilai  LQ  paling  tinggi sehingga    dianggap  sebagai  sektor unggulan yang paling
besar
kontribusinya terhadap PDRB

## SIMPULAN
Simpulan  berdasarkan  analisis    LQ kota  Padang  pasca  pandemi covid  19 ada  11   lapangan  usaha  sektor  unggulan sebagai berikut :  1) industri pengolahan, 2)  pengadaan  air,  pengelolaan  sampah limbah  dan  daur  ulang,  3)  transportasi dan  pergudangan,  4)  informasi  dan komunikasi,  5)  jasa  keuangan  dan asuransi,  6)  real  estate,  7)  jasa perusahaan, 8) administrasi pemerintahan,    pertahanan  dan    jaminan sosial,  9)  jasa  pendidikan,  10)  jasa kesehatan  dan  kegiatan  sosial,  11)  jasa lainnya.
Lapanagan usaha jasa
perusahaan  tetap  nilai  LQ  paling  tinggi
sebagai  sektor  unggulan  yang  paling besar kontribusinya terhadap PDRB. Saran  sesuai  hasil  penelitian  untuk meningkatkan  PDRB  kota  Padang  dan provinsi  Sumatera  Barat  pada  berbagai lapangan  usaha  sebagai  sektor  unggulan perlu  persamaan  persepsi,  visi  dan  misi terhadap  perkembangan  pembangunan ekonomi.
Pemerintah
hendaknya membuat site plan dan pola per wilayah sektor unggulan secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, Kym & Richard Blackhurst. 1993. Regional Integration and Global Trading System. New York : Harvester Wheatsheaf. Armstrong, H dan Jim Taylor. 2007.
Regional Economics and Policy. Third Edition.
Brighton : Harvester Wheatsheaf. Atkinson, R.D & Stephan, J.E. 2012.
Innovation of Economic : The Race for Global Advantage Connecticut . New York : Yale University Pres. Azhari, Gito, Mohd.N.S, Ishak Hasan & M.Shabri A.M. 2017. The Role of Cooperative in the Indonesian Economy.
International Journal of Humanities and Social Science Invention. Vol.6(10). pp. 43-49. Bharadwaj, B. 2012. Roles of Cooperarative Societies in Poverty Reduction : A Case of Nepal. Administration and Management Review . Vol. 24(1 ). pp. 120-139.
Blair, John, P. 1991. Urban and Regional Economics. Homewood Illinois : Irwin Co.
Badan Pusat Statistik. 2021. Laporan
Perekonomian Indonesia . Jakarta :
BPS.
Badan Pusat Statistik. 2021. Sumatera Barat Dalam Angka 2020. Padang. BPS.
Badan Pusat Statistik. 2021. Kota Padang Dalam Angka 2020. Padang : BPS. Barro,R.J.2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of Economic Growth. 5(1). pp. 5-32. https://doi.org/10.102/A:10098501
19329 Binalti, A.O. 2012. Growth and Income Equality : A Comparative Analysis. Economics Research
International. 12(2). pp. 1-7.
https://doi.org/10.1155/2012/5698
90. Boikova, T., & Dahs, A. 2018. Inequality and Economics Growth Across Countries of the  Eurozone.
International Journal of
Sustainable Economy. 10(4). pp. 315.
https://doi.org/10.1504/IJSE.2018.
095254.
Cooper, Donald R., & Pamela S.Schindler. 2011. Business Research Methods. 11 th ed. New York : Mc Graw-Hill Companies Inc. Dean, R., William H, L., & David McKee. 2010. Spatial Economic Theory. New York :  The Free Press. De Fretes, P.N. 2017. Analisis Sektor Unggulan (LQ), Struktur Ekonomi
(Shift Share) dan
Proyeksi PDRB Provinsi Papua 2018. Jurnal Development . 1(2).
pp.21-40.
Duggio, M. 2019. The Influence of Cooperative Development on
Economic Performance
Welfare of Society in Bali Province. Journal of Economics and Finance. 7(5). pp. 28-38. Dunn, Edgar, S, Jr. The Equilibrium of Land Use Pattern in Agriculture. New York : The Free Press.
Edward, Mary E. 2017. Regional and Urban Economics and Economics Development : Theory and Methods. German : Duke University Press. Elfindri,  Hendro E.  & Zamzami. 2019.
Ekonomi Pembangunan Daerah. Surabaya : Rajagrafindo Persada. Fodness, D & Murray. 2017. Tourist Information Search. Journal Analisis of Tourism Research. Vol 3. pp. 503-523. Fiedmann, J & William, A. 2016.
Regional Policy : Readings in Theory and Applications.
Cambridge : The M.I.T. Press. Gopalakrisnan, S., & Damanpour, F. 2017. A Review of Innovation
Research in Economic,
Sociology and Technology Management. Omega . 25 (1). pp.
15-28.
Heikkila, E.J. 2019. The Economic of Planning, Center for Urban Policy Research. New Yersey : The Free Press. Higgins, Benyamin and Donal J.Savoie. 1999. Regional Development Theories & Their Application. New York Brunswick
: Transaction Publisher.
Hunt, Diana, 2019. Economics Theories of Development : An Analysis of Competing Paradigms. New York : Harvester Wheatsheaf. Koufteros, X., Vonderembse, M., & Jayaram. 2015. Integral and External Integration for Product Development : The Contingency Effects of Uncertaninty, Equivocality and Platform Strategy. Decision Sciences. 36(1). pp. 97-133. Kukliski, Antoni. 2015. Regional Disagregation of National Policies and Plans . Paris : Mouton & Co.
Kumar, A.,S.Saroj, P.K Joshi and H.Takeshima. 2018. Does Cooperative Membership Improve Household Welfare? Evidence from a Panel Data Analysis of Smallholder Dairy Farmers in Bihar India.
International Food Policy Research Institute . Vol.75. pp. 24-36. Kuncoro, Mudrajad. 2013. Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia . Yogyakarta : Penerbit AMP YKPN. Lessmann, C. 2012. Regional Inequality
and Decentralization : An Empirical Anaysis,
Environment and Planning.
Economy and Space . 44(6). pp. 1363-1388. https://doi.org/10.1068/a44267 Lewis, D.B. & Jasmin C. 2014. Central Development Spending in Regions
: Post Decentralization. BIES . 40(3). pp.
379-394.
Mankiw, N.Gregory. 2019. Essential of Economics. 9 th ed. Boton : Cengage Learning. McKee, David, L., Robert D.D & William H.L. 2015. Regional Economics : Theory and Practice . New York : The Free
Press.
McCann, Philip.2011. Urban and Regional Economics. USA : Oxford  University Press. Miller, M. 2011. Location Quotient Basic Tool for Economic
Development Analysis.
Economic Development Review.
Volume 9(2). pp. 65-81. Potter, M.E. 2010. The Competitive Advantage of Nation. London : The Mac Millan Pres.Ltd.
Putra, D.A. 2019. Sektor Jasa Masih Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Liputan6.com. https//www.liputan6.com/bisnis/re ad/3889389/sektor-jasa-masih- jadi- pendorong-pertumbuhan ekonomi- indonesia. Ranis, G & Frances S. 2014. Decentralization in Indonesia. BIES. 30(10). pp. 32-47.
Riza, Fathia Rahmi. 2015. Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang. http://scholar.unand.ac.id/629/1/21 Ron, Hood. 1998. Economic Analysis : A Location Quotient. Primer Principal Sun Region. Associates, Inc. Samuelson & William D.Nordhaus. 2009. Macroeconomics. New York : McGraw Hill. Sekaran, Uma. 2015. Research Methods for Business. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat. Silver, C, Iwan J.A & Larry, S. 2010. Intergovermental Transfersand Decentralization in Indonesia. BIES. 37. pp. 345-362. Simanjuntak, R.A. 2019. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Platform Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia. Padang, 15 April 2019. Sjafrizal. 2003. Regional Autonomy Impacts : The Case of West Sumatera. Paper Presented in the 3 rd Indonesian Regional Science Association International Conference . Jakarta 20-21 Maret 2003. Sjafrijal. 2018. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang : Baduose Media.
Sjafrijal. 2014. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Tarigan, Robinson. 2015. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Cetakan
Ketujuh.  Jakarta : PT Bumi
Aksara.
UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Otonomi Desa. Weis, John. 2015. Economic Policy in Developing Countries : The Reform Agenda. New
York : Prentice Hall.