## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS
SEJAHTERA (RASTRA) DI WILAYAH DESA MULYASARI KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG

## Ade Nawawi 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang adenawawi15.an@gmail.com
Conelis Deda 2 STFT GKI I.S. Kijne Jayapura corbath58@gmail.com

## Abstrak
Penanggulangan  kemiskinan  merupakan  kebijakan  yang  dilakukan  terhadap masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi  kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Banyak upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  ini,  melalui Program  Beras  sejahtera  (Rastra).  penyaluran  beras  sejahtera  di  Desa  Mulyasari ditemukan permasalahan-permasalahan Kualitas beras sejahtera yang disalurkan ke Desa Mulyasari masih kurang layak,  Belum adanya keseimbangan antara kuota beras dengan RTSPM,  Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Implementasi Program Rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kab.  Subang.  Penelitian  yang dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk    mendapatkan  data  yang  objektif  dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang Adapun informan  perangkat desa Mulayasari, dan  Masyarakat  terkait.  Berdasarkan  penelitian  diketahui  Implementasi  Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang belum  berjalan  dengan  optimal    Pada    dimensia  isi  Kebijakan  (Content  of  Policy), implementasi  Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan Pamanukan  Kabupaten  Subang    tidak  tunggangi  oleh  kepentingan  perorangan melain suatu cita-cita dalam pengetansan kemiskinan kemudian  masyarakat  target program meresa terbantu dengan adanya program ini,   untuk menghindari konflik social  di  masyarakat  maka  pemerintah  desa  dan  jajaran  membagi  rata  beras  rastra tersebut  sehingga  jumlah  beras  yang  dibagikan  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang ditentukan  pemerintah  pemerintah  belum  mampu  mengatasi  keterlambatan pembayaran  beras  sejahtera  petugas  pelaksana  program  tidak  mengantisipasi pembayaran  yang  macet  dari  program  beras  sejahtera,  serta  terakhir    kurangnya kompetensi dan tanggung jawab dari pelaksana program Kemudian pada dimensi Lingkungan Kebijakan  dukung oleh seluruh stakeheolder desa mulyasari,  adanya ketegasan dari pemerintah sehingga beras sejahtera tepat sasaran serta masyarakat sering menerima Rastra dengan kualitas sangat rendah dan tidak layak dikonsumsi.
Kata Kunci : Implementasi, Beras  Sejahtera

## Abstract
Poverty alleviation is a policy that is carried out on people who do not have or have a source of livelihood and cannot meet the proper needs of humanity. Many attempts were made by the government to overcome this problem of poverty, through the Poor Rice Program (Rastra). distribution of poor rice in Mulyasari Village found problems Quality of poor rice distributed to Mulyasari Village was still inadequate, There was no balance between the rice quota and RTSPM, this research was expected to find out the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District, Kab. Suban. The research conducted is descriptive in nature to obtain objective data in order to know and understand the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District. Subang The informants of the Mulayasari  village  apparatus,  and  the  community  concerned.  Based  on  the  research,  it  is known  that  the  implementation  of  the  Poor  Rice  Program  (Rastra)  in  Mulyasari  Village, Pamanukan  Sub-District,  Subang  Regency  has  not  been  running  optimally.  other  than  an ideal  in  poverty  alleviation  then  the  target  community  of  the  program  feels  helped  by  the existence of this program, to avoid social conflict in the community, the village government and the ranks of the Rastra rice evenly distributed so that the amount of rice distributed is not in accordance with the amount determined by the government the government has not been able to overcome the late payment of poor rice program implementers do not anticipate bad payments from the poor rice program, and finally the lack of competence and responsibility of program implementers Then in the Environmental dimension Policy is supported by cells Told the Mulyasari village stakeheolder, there is a firmness from the government so that poor rice is right  on  target  and  the  community  often  receives  Rastra  with  very  low  quality  and  is  not suitable for consumption.
Keywords: Implementation, Prosperous Rice

## Pendahuluan
Konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka upaya mewujudkan  cita-cita  negara  Kesejahteraan  ( Welfare  State ).  Konsep  tersebut bersumber dari pemahaman tentang fungsi negara. Dalam Welfare State , negara tidak lagi hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi terutama adalah  meningkatkan  kesejahteraan  warganya.  Dalam  pandangan  tersebut,  negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong  oleh  pengakuan  atau  kesadaran  bahwa  rakyat  berhak  memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam banyak hal, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan ini juga akan terkait dengan hak-hak asasi manusia.  Di  Indonesia  sendiri  upaya  penanggulangan  kemiskinan  itu  tercantum dalam tujuan negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-undang  Nomor  11  tahun  2009  pasal  19,20,21  tentang  Penanggulangaan Kemiskinan  yang  isinya  :  Penanggulangan  kemiskinan  merupakan  kebijakan, program  dan  kegiatan  yang  dilakukan  terhadap  orang,  keluarga,  kelompok  dan  / atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Di tahun 2007 angka kemiskinan di Indonesia berkembang pesat, dan makin tak terkendali. Dari data pemerintah jumlah masyarakat miskin tercatat 17,75% dari 222  juta  jiwa  jumlah  penduduk  Indonesia.  Sedangkan  LIPI  (Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia) memperkirakan masyarakat miskin akan bertambah hingga 45,7  juta  jiwa.  Meningkatnya  angka  kemiskinan  salah  satunya  disebabkan  oleh adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi tentu saja berdampak pada  perekonomian  yang  ada.  Banyak  perusahaan  yang  tidak  mampu  bertahan sehingga harus gulung tikar di tengah jalan. Hal tersebut tentu saja akan berimbas pada  adanya  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja)  yang  tidak  terbatas  jumlahnya. Secara  otomatis  ini  mempengaruhi  perekonomian  masyarakat.  Dampak  yang  lain adalah sulitnya mencari lapangan kerja baru untuk dapat memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup. Akibatnya banyak muncul pengangguran yang jumlahnya  tidak  dapat  dikontrol  dan  kemudian  menambah  jumlah  masyarakat miskin di Indonesia.
Banyak  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras sejahtera (Rastra). Program Rastra sebenarnya merupakan  sebagian  dari  usaha  pemerintah  yang  dilakukan  guna  menanggulangi masalah  kemiskinan.  Namun  dalam  prakteknya  terdapat  beberapa  permasalahan antaralain dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan Exclusion  Error  dan  Inclusion  Error  yang  tinggi.  Exclusion  error  misalnya,  masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, Inclusion Error sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak  berhak  untuk  menerima  Rastra,  justru  menerima  bantuan  tersebut.  indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang  seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. untuk indikator tepat waktu masih  sering  terjadi  keterlambatan  dalam  pendistribusian  bahan  pangan,  yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.
Kecamatan Pamanukan adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang,  dan  merupakan  Kecamatan  kota  dan  letaknya  paling  dekat  dengan  Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Subang,  dalam  segala  bidang  Kecamatan  Pamanukan selalu  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  program  bagi  Kecamatan-kecamatan  lain. Kecamatan  Pamanukan  memiliki  9  Desa  salah  satunya  Desa  Mulyasari,  Desa Mulyasari merupakan salah satu desa yang menerima kuota beras rastra yang cukup banyak  dibandingan  8  desa  lainnya  di  Kecamatan  Pamanukan.  Di  Desa  Mulyasari sebagian  masyarakatnya  masih  miskin  dan  mata  pencahariannya  hanya  sebagai petani biasa, buruh harian, buru mengelola lahan orang, pengangkut barang di pasar, tukang ojek, tukang cuci dan lain-lain, dan pekerjaan itu tidak bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara layak dan mencukupi kebutuhan makan sehari- hari.  Dari  pekerjaan  mereka  juga  tidak  bisa  mendapatkan  penghasilan  yang  tetap, karena pekerjaan itu hanya sewaktu-waktu. Tergantung dari ada dan tidaknya orang yang membutuhkannya jasa mereka. Desa Mulyasari memiliki rumah tangga sasaran pene7ima manfaat (RTS-PM) sebanyak 653, RTS-PM tersebut pada bulan Januari s.d Mei Tahun 2019 mendapat masing-masing 13 kg dengan total keseluruhan 8.489 kg
dan bulan Juni s.d Desember tahun 2019 masing-masing mendapat 15 kg dengan total 9.795 kg. Beras sejahtera tersebut di order dari Sub Bulog Divre Jawa Barat. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (RTS-PM) sebanyak 653 Kepala Keluarga tersebut tersebar di 14 RW dan 42 RT
Dalam  observasi  awal  dalam  penyaluran  beras  sejahtera  di  Desa  Mulyasari ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Kualitas beras sejahtera yang disalurkan ke Desa Mulyasari masih kurang layak, beras yang diterima RTSPM beras berkualitas rendah yaitu berbau apek, berkutu dan berwarna kurning.
2. Belum adanya keseimbangan antara kuota beras dengan RTSPM, yang menerima Rastra  hanya  653  orang  sedangkan  jumlah  yang  seharusnya  menerima diperkirakan ada 800 RTSPM. Masing-masing RTSPM mendapat 15 kilo gram per kepala  keluarga,  Desa  Mulyasari  hanya  mendapat  jatah  9.795  kilo  gram  beras Rastra,  Desa  Mulyasari  masih  kekurangan  Rastra  sebanyak  2.205  kg  untuk  147 RTSPM. Yang menetapkan kuota adalah bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten  Subang  dengan  Keputusan  Bupati  Subang,  didasarkan  pada  Pagu Rastra  Kabupaten  Subang,  data  RTS  Kecamatan  Desa  Mulyasari  dari  BPS Kabupaten Subang.
3. Pada  tahun  2017  Desa  Mulyasari  ada  kendala  dalam  melakukan  Pembayaran rastra, sehingga Camat Subang mendapatkan teguran dari Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Kab. Subang tentang Penyelesaian Tunggakan Rastra 2019. Karena  adanya  kendala  pembayaran  rastra  tersebut  Desa  Mulyasari  dalam pendistribusian  rastra  nya  pada  tahun  2019  hanya  melaksanakan  5  kali pendistribusian Rastra.  Keterlambatan pembayaran dan pendistribusian Rastra serta kualitas beras rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan merupakan suatu  permasalahan  dari  sebuah  implementasi  kebijakan,  dalam  hal  ini hambatannya  bisa  dari  berbagai  faktor  termasuk  lingkungan.  Apa  saja  kendala yang dihadapi oleh aparat Desa Mulyasari dalam Pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya.

## Kerangka Teori

## a. Implementasi Kebijakan
Heinz  Eulau  dan  Kenneth  Prewitt  (dalam  Agustino:2008),  dalam  perspektif mereka mendefenisikan kebijakan publik sebagai : “keputusan tetap’ yang dicirikan dengan  konsistensi  dan  pengulangan  (repitisi)  tingkah  laku  dari  mereka  yang membuat  dan  dari  mereka  yang  mematuhi  keputusan  tersebut.”    Defenisi  lain mengenai    kebijakan  publik  pun  ditawarkan  oleh  Carl  Frederich  (dalam Agustino:2008),  yang  mengatakan  bahwa  kebijakan  adalah  “serangkaian  tindakan atau  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah  dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan  kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan-kesempatan)dimana  kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.  Untuk  maksud  dari  kebijakan  sebagai  bagian  dari  kegiatan,  Federich menambahkan  ketentuannya    bahwa  kebijakan  tersebut  berhubungan  dengan penyelesaian  beberapa  maksud  atau  tujuan.  Meskipun  maksud  atau  tujuan  dari
kegiatan  pemerintah  tidak  selalu  mudah  untuk  dilihat,  tetapi  ide  bahwa  kebijakan melibatkan  perilaku  yang  mempunyai  maksud,  merupakan  bagian  penting  dari defenesi  kebijakan.  Bagaimanapun  juga  kebijakan  harus  menunjukkan  apa  yang sesungguhnya  dikerjakan  daripada  apa  yang  diusulkan  dalam  beberapa  kegiatan pada suatu masalah.
Implementasi  adalah    Tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu  atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk  tercapainya  tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan  (Van Meter dan Van Horn, 1975).  Implementasi (implementation) menurut Kamus Ilmiah Populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan Implementasi kebijakan publik sebagai "getting  the  job  done  and  doing  it". Dalam  melaksanakan  implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan  kemampuan  organisasional.  Implementasi  dalam  hal  ini  merupakan  proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan diatas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan: pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.
Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya  Nugroho  (2003:158)  mengemukakan  bahwa  perencanaan  atau  sebuah kebijakan  yang  baik  akan  berperan  menentukan  hasil  yang  baik.  Konsep  (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60  persen  terhadap  keberhasilan  kebijakan  tersebut  dan  proporsi  sekitar  40  persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.
Berdasarkan hasil suatu  penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan  hal  yang  krusial,  karena  dari  konsep-konsep  perencanaan,  rata-rata konsistensi  implementasi  dicapai  antara  10  persen  sampai  dengan  20  persen  saja (Nugroho,  2003:158)  Dalam  implementasi  kebijakan  publik,  terdapat  dua  pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program  atau  melalui  formulasi  kebijakan  derivat  atau  turunan  dari kebijakan  publik  tersebut.  Pada  prinsipnya,  kebijakan  bertujuan  untuk  melakukan intervensi.  Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  pada  hakaketnya  adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaif. Menurut (2019:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data  spesifik  dari  partisipasi,  menganalisis  data  secara  induktif  melalui  tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna dari data. Metode kualitatif ini juga dapat dikatakan berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
Rastra adalah Program Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat  miskin,  yang  sekaligus  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah Tangga Miskin. Di samping itu dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan  pokok  sebagai  salah  satu  hak  dasar masyarakat. Sasaran Program Rastra tahun 2019 adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil pendataan BPS tahun 2008 yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin,  rumah  tangga  miskin,  rumah  tangga  hampir  miskin  dengan  alokasi  13 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600/kg Netto di titik distribusi. Sebelum  tahun  1998  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  perberasan  di  Indonesia adalah  memberikan  subsidi  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  baik  yang  miskin maupun yang mampu (general subsidy), namun sejak krisis ekonomi bulan Juli 1998 kebijakan  subsidi  beras  diberikan  khusus  kepada  kelompok  masyarakat  tertentu (Targeted  Subsidy)  melalui  Operasi  Pasar  Khusus  (OPK),  yang  kemudian  berubah menjadi  Rastra  (beras  bersubsidi  untuk  Rumah  Tangga  Miskin)  pada  tahun  2002, dengan perubahan kebijakan subsidi dari general targeted ke targeted subsidy, maka subsidi  hanya  diberikan  kepada  masyarakat  miskin.    Program  Rastra  di  Desa Mulyasari merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak, yaitu aparat desa, lembaga musyawarah desa, LSM, serta tokoh masyarakat. Keberhasilan Program Rastra diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian  Indikator  6  Tepat  (6T),  yaitu  tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat harga,  tepat  waktu,  tepat  kualitas,  dan  tepat  administrasi.    Desa  Mulyasari  bukan satu-satunya Desa/Desa di Kabupaten Subang yang menunggak Rastra, seperti yang ditulis oleh surat kabar Satelit News edisi Kamis, 23 Desember 2018. Menurut surat kabar  tersebut  Kepala  Bagian  Ekonomi  Pemkab  Subang  Ali  Fahmi  Sumanta,  SH., M.Si. mengatakan tidak terserapnya beras untuk rakyat miskin (Rastra). Karena masih banyak  desa  atau  desa  di  Kabupaten  Subang  yang  menunggak.  Untuk  Desa/Desa yang menunggak bagian perekonomian tidak bias mendistribusikan Rastra. Namun bila ada pengajuan dari Desa dan sudah lunas tunggakan, bagian perekonomian akan langsung  memproses  tanpa  memperlambat  pengajuan  tersebut.  (Sumber  :  Surat Kabar Harian Satelit News Edisi Kamis, 23 Desember 2019, sumber terlampir).
Terkait tunggakan Rastra Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2019 kepada Bulog Sub Divisi Regional Subang sebesar Rp. 1.825 miliar, DPRD Kabupaten Subang Komisi IV telah memanggil Kabag Perekonomian Pemkab Subang selaku koordinator Pelaksana Program Rastra tahun 2019. Tahun 201 Kabupaten Subang mendapat Kuota Rastra 22.917.240 kg dan akan disalurkan kepada 127.318 Kepala keluarga. (Sumber : Antara News Edisi Minggu, 6 Pebruari 2011, sumber terlampir)
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari  hasil  penelitian  lapangan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  Teori Model  Implementasi  Kebijakan  menurut  Merilee  S  Grindle.  Teori  tersebut menejlaskan bahwa keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang dingin diraih. Variabel-variael yang mempengaruhi suatu implementasi yaitu : 1.  Isi Kebijakan (content of policy)
a.  Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
b.  Tipe manfaat
c.  Derajat perubahan yang ingin dicapai d.  Letak pengambilan keputusan e.  Pelaksana program
f.  Sumber daya yang digunakan
2.  Lingkungan Kebij akan
a.  Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
b.  Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
c.  Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata  dan  kalimat  dari  hasil  wawancara,  hasil  observasi  lapangan  serta  data  hasil dokumentasi lainnya.
Dengan  menggunakan  teknik  data  kualitatif  menggunakan  konsep  yang diberikan  oleh  Merilee  S  Grindle,  data-data  tersebut  dianalisis  selama  proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema  dan  polanya  yang  diberikan  kode-kode  pada  aspek  tertentu  berdasarkan jawaban  yang  sama  dan  berkaitan  dengan  pembahasan  masalah  penelitian  serta dilakuan  kategorisasi  dalam  penyusunan  jawaban  penelitian,  peneliti  memberikan kode pada aspek tertentu :
Berdasarkan teori tersebut berikut ini kategori yang disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yaitu : Implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2019, dipengaruhi oleh :
1.  Isi Kebijakan (Content of Policy)
Indikatornya meliputi :
a.  Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
Apakah  ada  kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi  implementasi program  rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten Subang.
b.  Tipe Manfaat Manfaat apa yang dirasakan oleh warga miskin Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dengan digulirkannya Program Rastra oleh Pemerintah Pusat.
c.  Derajat perubahan yang ingin dicapai Dengan digulirkannya program Rastra ke daerah-daerah derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah.
d.  Letak Pengambilan Keputusan Keputusan apa yang diambil jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
e.  Pelaksana program Siapa saja yang melaksanakan program Rastra di tingkat Kabupaten Subang sampai dengan tingkat Desa Mulyasari.
f.  Sumber daya yang digunakan Bagaimana sumber daya aparatur Desa Mulyasari
2. Lingkungan Kebijakan (Contex of policy)
a.  Kekuasaan,  kepentingan-kepentingan  dan  strategi  dari  aktor  yang  terlibat untuk  mensukeskan  Program  Rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan Pamanukan  Kabupaten  Subang  strategi  apa  yang  dilakukan  oleh  Camat Pamanukan  agar  Desa  Mulyasari  dapat  mengatasi  keterlambatan pembayaran  rastranya,  agar  pendistribusian  Rastra  di  Desa  Mulyasari Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  lancar  dan  tidak  terlambat. Sedangkan  untuk  Desa  Mulyasari  strategi  apa  yang  akan  dilakukan  agar pembayaran rastranya tidak ada hambatan.
b.  Kerakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa Bagaimana karakteristik Desa Mulyasari sehingga pembayaran Rastra di desa ini terlambat, dan bagaimana karakteristik dari Kepala Desa Mulyasari serta aparaturnya.
c.  Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana Bagaimana  tingkat  kepatuhan  dan  respon  aparatur  Desa  Mulyasari  dalam pelaksanaan  Program  Rastra  di  wilayah  Desa  Mulyasari  Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang pada tahun 2019, serta faktor pendukung dan penghambat  Program  Rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan Kabupaten Subang.
Implementasi  Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2019 dipengaruhi oleh :
Isi Kebijakan (Content of Policy)

## 1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
Menurut  Informan  Desa,  kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  tahun  2019  adalah  :  “Secara  political mengacu pada isu strategis pengentasan kemiskinan melalui visi dan misi Kabupaten Subang yaitu tentang kesejahteraan rakyat, dengan digulirkannya program- program pemerintah,  untuk  pengentasan  kemiskinan,  salah  satunya  adalah  Program  Beras sejahtera, agar kesejhateraan warga miskin dapat terangkat. Implementasi Program Rastra yang dikejar bukan kepentingan, karena yang dikejar kepentingan akan ada kesenjangan-kesenjangan  antara  tujuan  Program  Rastra  daengan  Stakeholder  di pemerintahan”.  Implementasi  adalah  pelaksanaan  teknis  di  lapangan.  Teori  di lapangan RTS-PM mendapat 15 kg. tetapi dikarenakan jumlah RTS-PM lebih banyak dari  kuota  ada  kebijakan  lain  berdasarkan  musyawarah  masyarakat  di  Desa Mulyasari RTS-PM hanya mendapat 13 kg itu untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mulyasari  bukan  kepentingan  camat.    Jadi  bahwa  kepentingan-kepentingan  yang mempengaruhi  implementasi  Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang    secara  politikal  di  lapangan  adalah melalui  isu  strategis  pengentasan  kemiskinan  yang  bertujuan  mengurangi  beban pengeluaran  Rumah  Tangga  Miskin  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan  pokok yaitu beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanak 156 Kg/RTS per tahun atau setara dengan 13 kg per RTS per bulan dengan harga tebus Rp. 1600 per kilogram netto  di  titik  distribusi  Camat  dan  Kepala  Desa  tidak  mempunyai  kepentingan apapun dalam penyaluran beras Rastra. Menurut Grindle,  Interst affected berkaitan dengan  berbagai  kepentingan  yang  mempengaruhi  suatu  implementasi  kebijakan.
Indikator  ini  berargumen  bahwa  suatu  kebijakan  dalam  pelaksanaannya  pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
Jadi  implementasi  Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan Pamanukan  Kabupaten  Subang  dalam  indkator  kepentingan  yang  mempengaruhi telah opimal karena tidak tunggangi oleh kepentingan perorangan melain suatu cita- cita dalam pengetansan kemiskinan
2. Tipe Manfaat
Menurut  Informan  Desa,  manfaat  yang  dirasakan  oleh  warga  miskin  Desa Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  dengan  digulirkannya Program  Rastra  oleh  Pemerintah  Pusat  adalah  :  “Dengan  digulirkannya  Program Rastra, kesejahteraan warga miskin dapat meningkat".
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  jadi  adalah  Program  Rastra  ini  sangat bermanfaat  bagi  warga  miskin,  mereka  dapat  membeli  beras  untuk  mencukupi kebutuhan  pokoknya  yaitu  beras  dengan  harga  yang  murah.  Program  Rastra  ini sangat  membantu  RTS-PM  untuk  mengurangi  beban  Rumah  Tangga  mereka. Sedangkan  menurut  informan  lainnya  yaitu  :  “Rastra  adalah  salah  satu  Program Pemerintah  untuk  membantu  masyarakat  yang  miskin  dan  Rawan  Pangan  agar mereka  mendapatkan  beras  murah  untuk  kebutuhan  mereka  sehari-hari”.  Jadi pernyataan  tersebut  menguatkan  pernyataan  dari  informan  sebelumnya,  yang menyatakan  Program  Rastra  ini  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  warga  miskin, jika warga miskin dapat membeli beras berarti mereka dapat kesejahteraan karena kebutuhan  pangan  pokok  mereka  terpenuhi.  Harga  beras  yang  mahal  membuat warga  miskin  tidak  dapat  membeli  beras,  akibatnya  banyak  warga  miskin  yang kelaparan,  dengan  digulirkannya  Program  Rastra  yaitu  beras  bersubsidi  dari pemerintah, warga miskin tersebut dapat membeli beras karena Rastra ini hanya Rp. 1.600/kg  bersih  di  titik  distribusi.  Menurut  Informan,  “Warga  RW  07  Dsn  Bojong Curug sangat berterimakasih karena merasa terbantu, dan mengurangi beban mereka meskipun  mendapat  jatah  Rastranya  1  bulan  sekali,  karena  mata  pencaharian masyarakat di RW 07 Pasir Kalapa kebanyakan petani, dan jika gagal panen mereka tidak dapat memiliki penghasilan dan yang mendapat Rastra tersebut kebanyakan adalah orang lanjut usia yang sudah tidak dapat bekerja.”
Menurut  Grindle, content  of  policy berupaya  untuk  menunjukkan  atau menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  kebijakan  harus  terdapat  beberapa  jenis  manfaat yang  menunjukkan  dampak  positif  .  dari  pemafaran  diatas  diketahui  bahwa implementasi  Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan Pamanukan  Kabupaten  Subang  dalam  indkator  tipe  manfaat  telah  optimal  karena masyarakat  target program meresa terbantu dengan adanya program ini.

## 3. Derajat Perubahan yang ingin dicapai oleh Pemerintah
Menurut  Informan  dengan  digulirkannya  Program  Rastra  ke  daerah-daerah derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah.
“Drajat perubahan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah agar beban pengeluran Rumah Tangga Miskin (RTM) berkurang, tujuannya meningkatkan akses masyarakat miskin  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  pokok,  dan  melakukan  upaya
peningkatan  pendapatan  petani,  ketahanan  pangan,  pengembangan  ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional’.
Jadi dari pernyataan di atas adalah dengan digulirkannya Program Rastra ini pemerintah  mengharapkan  masyarakat  miskin,  petani  dalam  negeri  khususnya  di sektor  pertanian  dapat  lebih  sejahtera  dan  meningkat.  Jika  sektor  pertanian meningkat  maka  ekonomi  pedesaan  berkembang  dan  stabilitas  ekonomi  nasional akan naik. Menurut Informan Desa, adalah :  “Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh  masyarakat  khususnya  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten Subang  adalah  masyarakat  lebih  sejahtera,  dan  mereka  tidak  susah  lagi  membeli beras.  Saya  ingin  masyarakat  di  Desa  Mulyasari  ini  dapat  membayar  jatah  Rastra mereka,  agar  mereka  punya  beras  untuk  makan  sehari-hari”.Jadi  berdasarkan pernyataan di atas adalah  RTSPM RW 05 Dsn Kedung Gede mempunyai keinginan yang  sama  dengan  RTSPM  RW  07  Dsn  Bojong  Curug  yang  mengharapkan  Rastra tersebut pendistribusiannya lancar secepat-cepatnya minimal 1 minggu sekali Rastra tersebut  bisa  didistribusikan  kepada  masyarakat.    Masyarakat  juga  mengharapkan perhatian dari Pemerintah untuk memberi perhatian kepada kualitas beras sejahtera yang didistribusikan oleh Bulog. Karena pada tahun 2019 beras Rastra tersebut berbau apek,  berkutu  dan  berwarna  kuning.  Hal  ini  harus  diperhatikan  dalam  angka meningkatkan taraf hidup dan kesehatan warga miskin. Menurut Informan Petugas, derajat perubahan yang ingin dicapai adalah:
“Jika  kesejahteraan,  kami  merasa  kesejahteraan  kami  tidak  meningkat.  Karena Rastra tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan selama 2 hari saja. Kalau bisa kami sampaikan agar pendistribusianRastranya ditambah”.
Jadi berdasarkan pernyataan di atas adalah pendapat yang dikemukakan oleh RTSPM RW 14 Dsn Bojong Curug sangat berbeda dengan pernyataan-pernyataan dari para informan sebelumnya. Beliau berpendapat bahwa Rastra ini hanya bias dikonsumsi selama  2  hari  saja.  Selebihnya  mereka  harus  membeli  lagi  beras  di  pasar/warung. Karena  jatah  Rastra  yang  mereka  terima  sedikit  yaitu  7.5  kg  setiap pendistribusiannya. Karena jatah mereka harus dibagi dengan Rumah Tangga Miskin yang  tidak  mempunyai  Kartu  Rastra.  Ini  disebabkan  karena  kuota  Rastra  yang diturunkan  di  Desa  Mulyasari  lebih  sedikit  dari  jumlah  RTM  nya  yang  memang banyak.  Apalagi  pekerjaan  masyarakat  Dsn  Lumbung  mayoritas  petani  kecil  dan buruh tani.
Menurut  Grindle, Extent  of  Change  Envision (Derajat  Perubahan  yang  Ingin Dicapai)  adalah  bahwa  sejauh  mana  perubahan  yang  diinginkan  dari  sebuah kebijakan  haruslah  memiliki  skala  yang  jelas.  Jadi  implementasi  Program  Beras sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang dalam indkator derajat perubahan yang ingin dicapai belum optimal, karena untuk menghindari  konflik  social  di  masyarakat  maka  pemerintah  desa  dan  jajaran membagi rata beras rastra tersebut sehingga jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan pemerintah.

## 4.  Letak Pengambilan Keputusan
Keputusan  apa  yang  diambil  jika  terjadi  keterlambatan  dalam  pembayaran Rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang.  Menurut Informan  Pemerintah  Kecamatan,  jika  terjadi  terlambat  pembayaran  Rastra  di
Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  adalah  :  “Melakukan  pembinaan terhadap  aparatur  pemerintah  mulai  dari  tingkat  desa  sampai  ke  tingkat  RT, membuat  surat  teguran  kepada  Kepala  Desa  Mulyasari,  evaluasi  dan  monitoring terhadap realisasi penyetoran Rastra'". Dari pernyataan tersebut jadi adalah  camat sudah  bertindak  tegas  agar  Desa  Mulyasari  lebih  meningkatkan  kinerjanya  selaku Pelaksana Distribusi karena Kepala Desa adalah penanggung jawab pendistribusian Rastra di wilayah Desa Mulyasari, selain itu Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyelesaian  pembayaran  Harga  Pokok  Beras  (HPB)  serta  administrasi  distribusi Rastra. Jika terjadi kemacetan pembayaran Rastra Kepala Desa harus cek ke lapangan dimana  pembayaran  yang  susah  dan  Camat  Pamanukan  sudah  memerintahkan Kepala  Desa  Mulyasari  untuk  membicarakan  hal  ini  dengan  Forum  RW  di  Desa Mulyasari, agar titik permasalahan macetnya pembayaran Rastra bisa ditemukan, dan dihasilkan  solusi  yang  baik.  Jika  ada  RW  yang  tidak  jujur  menyetorkan  uang pembayaran Rastra nya agar bisa diganti oleh yang lain.
Sedangkan  menurut  Informan  Desa,  Jika  terjadi  kertelambatan  dalam pembayaran  Rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang adalah  :  “Kita  sudah  evaluasi  di  lapangan,  penyebab  keterlambatan  dalam pembayaran  Rastra  ini  memang  karena  faktor  ekonomi  RTS-PM  kurang,  mereka diberi  tempo  1  minggu  untuk  melunasi  Rastra  ke  RT  masing-masing  tapi  dalam jangka 1 minggu itu ada saja yang belum melunasi, ada RW yang mau menanggulangi dulu pembayaran Rastra RTS-PMnya, tapi ada yang tidak bisa juga. Saya juga sudah memanggil  RT  dan  RW  di  Desa  Mulyasari  untuk  melaporkan  pendistribusian  di wilayah RT/RW masing-masing?". Jadi dari pernyataan Informan Desa di atas adalah kepala  desa  sudah  melakukan  evaluasi  dan  monitoring  di  RT  dan  RW  Desa Mulyasari, Kepala Desa juga sudah melakukan rapat intern dengan RT dan RW di Desa  Mulyasari.  Penyebab  keterlambatan  ini  adalah  dari  faktor  ekonomi masyarakatnya  dalam  melunasi  Rastra  di  wilayahnya  RT/RW  ada  RW  yang  mau menanggulangi  dulu  Rastra  untuk  RTSPM  di  wilayah  RT/RW  nya  tapi  ada  yang tidak  bias  menanggulangi,  menurut  penulis  alangkah  baiknya  jika  Rastra  untuk RTSPM ini digratiskan oleh pemerintah pusat, agar warga miskin benar-benar dapat menerima bantuan dari pemerintah dan kesejahteraannya dapat terangkat.
Menurut grindle, Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan  penting  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan,  maka  pada  bagian  ini  harus dijelaskan  dimana  letak  pengambilan  keputusan  dari  suatu  kebijakan  yang  akan diimplementasikan.  Implementasi  Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  dalam  indkator  letak pengambilan  keputusan  dicapai  belum  optimal  karena  pemerintah  belum  mampu mengatasi keterlambatan pembayaran beras sejahtera.

## 5.  Pelaksana Program
Siapa saja yang melaksanakan Program Rastra di tingkat Kabupaten Subang sampai dengan tingkat Desa Mulyasari. Menurut Informan Desa, yang melaksanakan Program Rastra di tingkat Kabupaten Subang sampai dengan tingkat Desa Mulyasari adalah  :  “Untuk  tingkat  Kabupaten  Pelaksanaannya  adalah  Tim  Koordinasi  Rastra Kabupaten  Subang  yaitu  bagian  Administrasi,  perekonomian  Setda  Kabupaten Subang,  Tingkat  Kecamatan  Pamanukan,  Pelaksana  Programnya  adalah  Tim
Koordinasi  Rastra  Kecamatan  Pamanukan  melalui  Bagian  Kesos  Kecamatan Pamanukan.  Sedangkan  untuk  tingkat  desa  dikelola  oleh  Desa  Mulyasari  selaku Pelaksana Pendistribusian Rastra di wilayah Desa Mulyasari di bawah naungan Kasi Kesos Desa Mulyasari Beras Rastra tersebut diterima dari Satuan Kerja Rastra yang bertanggung jawab kepada Perum Bulog Divisi Regional I Subang".
Jadi dari pernyataan di atas bahwa Desa Mulyasari selaku pelaksana distribusi di  tingkat  desa  mempunyai  wewenang  untuk  mendistribusikan  Rastra  kepada RTSPM, dan pembayaran Rastra serta administrasinya merupakan tanggung jawab Kepala Desa sepenuhnya, bilamana terjadi keterlambatan pembayaran Rastra seperti sekarang,  seharusnya  Kepala  Desa  Mulyasari  mengadakan  rapat  intern  dan mempertanyakan setoran dari tiap-tiap RT, dari situ akan terlihat RW dan RT mana saja  yang  belum  melunasi  pembayarannya.  Sedangkan  menurut  Informan Masyarakat, tentang pembayaran Rastra : “Pendistribusian ke RTSPM Dsn Kedung Gede lancar, tetapi kalau belum puny a uang ditombokin dulu sama Pak RW, kemarin masih  Rp.  300.000  yang  belum  dibayar  oleh  RTSPM  ke  Pak  RW  sampai  sekarang masih ada yang belum membayar”
Menurut  Informan  Pemerintah  Kecamatan  ,  penyebab  terlambatnya penyetoran  yaitu  :  “Sistim  kolektif  yang  belum  maksimal,  pembentukan  Tim  yang belum  berkompeten,  belum  bekerja  sesuai  harapan,  kesadaran  RTSPM  untuk membayar Rastra masih rendah, BOP Rastra belum maksimal, masih ditemukannya beras dengan kualitas rendah".
Dari  pernyataan  di  atas,  jadi  penyebab  ketelambatan  pembayaran  Rastra  di keluahan  Mulyasari  disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor internalnya berasal dari aparatur desanya sendiri, aparatur Desa Mulyasari kurang semangat  dalam  bekerja  menyalurkan  Rastra  di  wilayahnya,  karena  Biaya Operasional  (BOP)  Rastra  sangat  kecil,  yaitu  sebesar  Rp.  6  (enam  rupiah)  per kilogram, sedangkan factor eksternalnya adalah kondisi dan teknis di lapangan masih rendahnya ekonomi RTSPM.
Menurut  Grindle, Program  Implementer (Pelaksana  Program)  dalam menjalankan  suatu  kebijakan  atau  program  harus  didukung  dengan  adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dalam indkator pelaksana program belum optimal, karena  petugas  pelaksana  program  tidak  mengantisipasi  pembayaran  yang  macet dari program beras sejahtera.

## 6.  Sumberdaya yang digunakan
Menurut  Informat  Pemerintah  kecamatan,  sumber  daya  aparatur  Desa Mulyasari  :  “Sumber  daya  aparatur  Desa  Mulyasari  belum  optimal  yaitu  belum menguasai pekerjaannya”. Jadi dari pernyataan di atas adalah sumberdaya aparatur pemerintah sangat menentukan sukses dan tidaknya suatu kebijakan. Aparatur desa harus  memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  Program  Pemerintah/Rastra  yang bersentuhan langsung dengan masyrakat ini. Sebagai pelaksana distribusi desa harus memilih  aparatur-aparatur  yang  memiliki  loyalitas  dan  dedikasi  yang  tinggi  dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, karena implementasi Rastra  ini  adalah  merupakan  Program  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  warga  miskin
yang  membutuhkan  beras  bersubsidi.  Menurut  Informan  Desa,  :  “Sumberdaya aparatur  Desa  Mulyasari  cukup  baik,  hanya  masyarakatnya  yang  belum  mampu, karena  kami  tidak  menargetkan  jumlah,  tapi  kami  lebih  menitik  beratkan  pada sasaran.  Berapa  sasaran  RTS-PM  yang  sudah  menerima  Rastra,  karena  kami  ingin tepat sasaran, Rastra ini benar-benar hanya dibeli oleh RTSPM, bukan kepada pihak lain yang ingin mengambil keuntungan”. Jadi dari pernyataan di atas, Desa Mulyasari bertujuan baik, ingin benar-benar memberikan Rastranya hanya untuk RTSPM yang benar-benar membutuhkan. Tetapi segi pembayaran juga harus diupayakan lancar, karena jika pembayaran sering terlambat, maka pendistribusian Rastranya terlambat juga, pihak Sub Dolog Sub Divre III tidak bisa mengirimkan Rastra ke Desa Mulyasari sebelum  pembayarannya  dilunasi.  Jika  Rastra  di  Desa  Mulyasari  sering  telat Pendistribusiannya  maka  yang  dirugikan  adalah  warga  miskin  di  Desa  Mulyasari sendiri.  Karena  peneliti  adalah  Staf  Kecamatan  Pamanukan,  mendapat  pertanyaan sebagai  berikut.  Menurut  Informan  Masyarakat,  mengenai  keterlambatan  Rastra  : “Kenapa sekarang-sekarang ini rastra belum turun ya bu? Warga di RW saya sudah sering menanyakan kapan Rastra turunnya”
Dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa masyarakat sangat mengharapkan Rastra cepat didistribusikan kembali, pihak desa seharusnya segera mencari solusi untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini.  Menurut  Grindle,  Pelaksanaan  kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  dalam  indkator sumber  dayan  yang  digunakan  belum  optimal,  karena  kurangnya  kompetensi  dan tanggung jawab dari pelaksana program/

## Lingkungan Kebijakan (Contex of Policy)
1.  Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Menurut  Informan  Pemerintah  Kecamatan  apa  yang  dilakukan  oleh stakeholder  kecamatan  untuk  mensukseskan  program  Rastra  di  Desa  Mulyasari Kecamatan  Pandeglang  Kabupaten  Subang  tahun  2019.  “Lebih  meningkatkan pengawasan,  dengan  evaluasi  dan  monitoring’.  Jadi  pengawasan  sangat  baik dilakukan dalam impelementasi suatu kebij akan, sebuah kebij akan jika tidak diawasi akan menghasilkan program yang gagal. Jika program sudah berjalan, maka program tersebut harus dievaluasi, secara umum evaluasi kebij akan dapat dikatakan sebagai kegiatan  yang  menyangkut  substansi  dan  implementasi  dampak.  Dalam  hal  ini evaluasi dipandang suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan  pada  tahap  akhir  saja  melainkan  dilakukan  dalam  seluruh  proses kebijakan,  dengan  demikian  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap  perumusan masalah-masalah  kebij  aksanaan,  program-program  yang  diusulkan  untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan. Menurut Informan kecamatan, strategi apa yang dilakukan oleh Camat Pamanukan agar Desa Mulyasari dapat mengatasi keterlamabatan pembayaran Rastranya, agar pendistribusian Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang lancar.  “Menerapkan  kebijakan  dan  peraturan  yang  sudah  ada,  contohnya  RTSPM harus  membayar  Rastranya  dalam  jangka  5  hari,  mengikuti  undang-undang  yang sudah  ada,  ada  batasan  lmit  waktu  pembiayaan,  adanya  sanksi  kepada  desa  yang
tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat".
Jadi yaitu alangkah baiknya jika yang menyimpan, dan memegang uang Rastra adalah  orang  yang  jujur,  amanah  dan  bisa  dipercaya.  Untuk  menghindari  hal-hal yang  dapat  merugikan  desa  dan  RTSPM  khususnya.  Dialog  dengan  RT/RW  dan masyarakat  di  lingkungan  Desa  Mulyasari  bisa  membuka  jalan  untuk  mengetahui permasalahan-permasalahan  apa  saja  yang  ditemukan  dilapangan  dalam implementasi  Beras  sejahtera  di  wilayah  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan Kabupaten Subang.
Menurut  Grindle,  Dalam  suatu  kebijakan  perlu  dipertimbangkan  pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang  terlibat  guna  memperlancar  jalannya  pelaksanaan  suatu  implementasi kebijakan.  Jadi  Implementasi  Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dalam indkator Kekuasaan, kepentingan- kepentingan  dan  strategi  dari  aktor  yang  terlibat.yang  digunakan  sudah  optimal, karena didukung oleh seluruh stakeheolder desa mulyasari.

## 2.  Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa
Menurut  Informan  Pemerintah  Kecamatan,  bagaimana  karakteristik  Desa Mulyasari sehingga pembayaran Rastra di Desa Mulyasari terlambat. “Aparatur desa masih  lemah  dalam  melaksanakan  fungsi  kontrol  terhadap  pelaksanaan  program pemerintah/Rastra." Sedangkan menurut Informan Masyarakat, tentang karakteristik masyarakat Desa Mulyasari adalah : “Antusias masyararakat terhadap Rastra yang digulirkan Pemerintah di Desa Mulyasari cukup bagus”
Jadi  dari  pernyataan  tersebut  diatas  adalah  sebagai  pengambil  keputusan,  seorang pimpinan harus tegas dalam mengambil keputusan, mengontrol setiap program yang sedang  berjalan  dan  tegas  menerapkan  peraturan  kepada  aparatur  di  lingkungan kerjanya.
Menurut  Grindle,  Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan  tersebut dilaksanakanjuga  berpengaruh  terhadap  keberhasilannya,  maka  pada  bagian  ini ingin  dijelaskan  karakteristik  dari  suatu  lembaga  yang  akan  turut  mempengaruhi suatu  kebijakan.  Jadi  Implementasi  Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dalam indkator Karakteristik Lembaga  dan  Rezim  yang  berkuasa  sudah  optimal,  karena  adanya  ketegasan  dari pemerintah sehingga beras sejahtera tepat sasaran.

## 3.  Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana
Menurut Informan , bagaimana tingkat kepatuhan dan respon aparatur Desa Mulyasari dalam pelaksanaan program Rastra di wilayah Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan  Kabupaten  Subang  pada  tahun  2019,  serta  faktor  pendukung  dan penghambat program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2019. “Tingkat kepatuhan dan Respon pelaksana cukup balk, hanya masih  terdapatnya  ekonomi  masyarakat  RTSPM  Desa  Mulyasari  yang  kurang memadai”.  Jadi,  jika  dianalisa  jawaban  dari  Kepala  Desa  Mulyasari  tersebut menjelaskan  bahwa  penyebab  keterlambatan  pembayaran  Rastra  di  wilayah  Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang pada tahun 2019 disebabkan oleh  keadaan  ekonomi  masyarakatnya  yang  kekurangan,  dan  aparatur  Desa
Mulyasarinya sudah bekerja dengan optimal, meskipun BOP untuk Rastra ini kecil hanya Rp. 6,- per kilogram.
Jadi    Lokasi  Desa  Mulyasari  cukup  mendukung,  jika  Rastra  diminati masyarakat Desa Mulyasari diharapkan juga dalam pembayaran Rastranya, karena jika implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari tidak tepat sasaran dan tidak sesuai  dengan  tujuan  pemerintah,  sudah  dipastikan  Program  Rastra  tersebut  tidak berhasil. Menurut wawancara, mengenai faktor penghambat impelemntasi Rastra di Wilayah  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  tahun  2018 adalah  :  “Masih  ditemukan  beras  dengan  kualitas  rendah,  kesadaran  masyarakat untuk membayar masih ada yang kurang, factor ekonomi yang lemah, RTSPM berasal dari kalangan menengah ke bawah".  Jadi : dari pernyataan di atas adalah kualitas beras  yagn  diterima  RTSPM  mempengaruhi  pembayaran  dari  RTSPM,  karena kualitas beras yang rendah RTSPM menjadi malas membayar. Perum Bulog agar lebih meningkatkan  kualitas  beras  Rastra  yang  dijual  kepada  RTSPM  ini.  Karena berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  RTSPM  RW  05  Dsn  Kedung  Gede  mereka sering  menerima  beras  Rastra  dengan  kualitas  yang  rendah,  berikut  hasil wawancaranya  :  Informan  Masyarakat  menyatakan  bahwa  :  “Beras  yang didistribusikan  harus  beras  yang  bagus  jangan  yang  berbau  apek,  berkutu  dan berwarna kuning. Kepada Bapa Presiden dimohon untuk memberi perhatian kepada kualitas  beras  sejahtera  yang  didistribusikan  oleh  Bulog,  karena  pada  tahun  2019 Rastra  tersebut  berbau  apek,  berkutu  dan  berwarna  kuning.  Hal  ini  harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesehatan warga miskin ”. Dari  pernyataan  di  atas  jadi  adalah  masyarakat  RTSPM  sangat  mengahrapkan kualitas  Rastra  diperbaiki  karena  yang  selama  ini  terjadi  mereka  sering  menerima Rastra  dengan  kualitas  sangat  rendah  dan  tidak  layak  dikonsumsi.  Perum  Bulog harus  mementingkan  kesejahteraan  masyarakat  juga,  tidak  hanya  mementingkan keuntungan perusahaannya.
Untuk menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu  bagaimana  implementasi  Program  Beras  Mi  skin  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2019. Yang mana hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan implementasi Rastra di Desa Mulyasari seperti Camat Pamanukan, Kepala Desa Mulyasari, Staf Kesos Kecamatan, Ketua RW 07 Dsn Bojong Curug, Ibu RW 05 Cikaung dan Ketua Kertajaya, RTSPM RW 07 Dsn Bojong Curug,  RTSPM  RW  05  Dsn  Kedung  Gede,  RTSPM  RW  14  Dsn  Lumbung  dan keberhasilan  Program  Rastra  diukur  berdasarkan  tingkat  pencapaian  indikator  6 Tepat  (6T)  yaitu  Tepat  Sasaran,  Tepat  Jumlah,  Tepat  Harga,  Tepat  Waktu,  Tepat Kualitas,  dan  Tepat  Administrasi  maka  kesimpulan  penulis  adalah  bahwa Implementasi  Rastra  tersebut  belum  sesuai  dengan  tujuan,  implementasi  Program Rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  belum  dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diharapakn dari tujuan kebijakan tersebut.
Dari  hasil  akhir  penelitian  tersebut  kita  dapat  melihat  kembali  teori  yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam Agustino (2006:154) yang menyatakan bahwa  :  “Pengukuran  keberhasilan  implementasi  dapat  dilihat  dari  prosesnya, dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  program  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individu projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.  Dari teori yang dikemukakan oleh Grindle
tersebut peneliti dapat menjelaskan mengenai implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2018, dimana dalam teori tersebut indikator yang terpenting dalam melihat keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut adalah dengan melihat bagaimana proses implementasi tersebut,  begitu  juga  dalam  Implementasi  Program  Rastra  di  Desa  Mulyasari Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  tahun  2018  harus  melihat  bagaimana proses  implementasi  tersebut,  apakah  pelaksanaannya  sudah  sesuai  dengan program/aturan  yang  telah  ditentukan.  Selain  itu  Grindle  juga  dalam  Agustino (2006:168) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan amat ditentukan oleh tingkat implementasi itu sendiri, yang terdiri dari content of policy (Isi Kebijakan) dan Context of Policy (lingkungan kebijakan).
Berdasarkan analisis mengenai implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan di atas, menurut Jadi bahwa implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari proses pelaksanaan program telah sesuai dengan mekanisme  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat melalui  menteri  perekonomian  dan  kesejahteraan  rakyat,  dan  dituangkan  dalam Buku  Petunjuk  Teknis  atau  Buku  Pedoman  Rastra  yang  telah  dipaparkan  oleh penulis. Secara teknis proses pelaksanaan, pendistribusian Rastra di Desa Mulyasari sudah sesuai dengan aturan yagn ditentukan namun pelaksanaan pembayararanRTSPM-nya  mengalami  keterlambatan  pembayaran,  hambatannya yaitu dari faktor ekonomi RTSPM yang rendah.
Implementasi  Program  rastra  di  Desa  Mulyasari  diukur  oleh  Tingkat Implementasi  Content  of  Policy  yaitu  isi  kebijakan  dan  context  ofpolicy  yaitu lingkungan kebijakan. Untuk isi kebijakan sendiri yang terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi,  tipe  manfaat,  deraj  at  perubahan  yang  dicapai  menurut  peneliti sudah  sesuai,  dan  dapat  dijadikan  pendukung  dalam  suatu  kebijakan  untuk diimplementasikan,  hanya  saja  untuk  indikator  letak  pengambilan  keputusan, sumber daya yang digunakan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana menurut penulis belum cukup mendukung terhadap implementasi tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian  Implementasi Program rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan yaitu Camat Pamanukan Hj.  Nuriah,  M.Si.,  Kabupaten  Subang  tahun  2019  unsur  kepentingan  dalam implementasi  ini  adalah  melaui  isu  strategis  pengentasan  kemiskinan.  Secara politikalnya  mengacu  pada  visi  dan  misi  Kabupaten  Subang,  tujuannya  adalah kesejahteraan  rakyat.  Indikator  tipe  manfaat  sudah  sesuai  dan  dapat  dijadikan pendukung  dalam  implementasi  karena  program  Rastra  ini  sangat  dirasakan manfaatnya oleh RTSPM di Desa Mulyasari dengan digulirkannya Program rastra ini ada  perubahan  yang  dirasakan  oleh  Rumah  Tangga  Miskin,  yaitu  kesejahteraan mereka terbantu, sedangkan untuk indikator yang lain hanya RTSPM Kertajaya yang belum  merasakan  kesejahteraan  dari  Program  Rastra  tersebut,  berdasarkan wawancara  dengan  Camat  Pamanukan  yaitu  letak  pengambilan  keputusan  Desa Mulyasari dinilai masih lemah dalam mengambil keputusan. Begitu juga mengenai sumber daya yang digunakan, aparatur Desa Mulyasari tidak taat peraturan dalam menjalankan  tugasnya  selaku  Pelaksana  Distribusi  Rastra,  Desa  Mulyasari  belum mengupayakan strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembayaran
dari  RTSPM-nya,  untuk  indikator  karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa Desa Mulyasari masih lemah dalam menegakan fungsi kontrol terhadap Pelaksanaan Program  Pemerintah,  tidak  tegas  dan  lemah  dalam  menerapkan  aturan  kepada aparatur  diDesa  Mulyasari  sampai  ke  tingkat  RT.  Dan  untuk  indikator  tingkat kepatuhan  dan  respon  dari  pelaksanaan  menurut  wawancara  dengan  Kepala Desanya cukup baik.
Menurut  jadi  apa  yang  dikemukakan  oleh  Grindle  memang  benar,  bahwa keberhasilan implementasi tersebut amat ditentukan oleh tingkat implementaasinya. Baik dari isi kebijakan mapun dari lingkungan kebijakan itu sendiri. Dimana baik isi maupun dari lingkungan kebijakan tersebut harus menjadi pendukung dari sebuah implementasi kebijakan dalam upaya untuk tercapainya tujuan yang diharapkan dari kebijakan  itu  sendiri.  Implementasi  Program  Rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan Pamanukan  Kabupaten  Subang  tahun  2019  pada  dasarnya  baik  isi  maupun  dari lingkungan kebijakan itu sendiri beberapa indikator sudah cukup mendukung tapi ada beberapa indikator yang belum mendukung, sehingga beberapa indikator yang kurang  mendukung  tersebut  menjadi  penghambat  bagi  kelancaran  implementasi tersebut.  Dimana  implementasi  program  rastra  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2019 belum berjalan seperti yang diharapkan.

## Kesimpulan
Implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan  Kabupaten  Subang  belum  berjalan  dengan  optimal  seperti  yang diharapkan, dengan dimesi sebagai berikut :
1. Pada    dimensia  isi  Kebijakan  (Content  of  Policy),  implementasi  Program  Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dalam  indkator  kepentingan  yang  mempengaruhi  telah  opimal  karena  tidak tunggangi oleh kepentingan perorangan melain suatu cita-cita dalam pengetansan kemiskinan  kemudian  pada  indkator  tipe  manfaat  telah  optimal  karena masyarakat    target  program  meresa  terbantu  dengan  adanya  program  ini, indkator  derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai  belum  optimal,  karena  untuk menghindari  konflik  social  di  masyarakat  maka  pemerintah  desa  dan  jajaran membagi rata beras rastra tersebut sehingga jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai  dengan  jumlah  yang  ditentukan  pemerintah.  Selanjutnya  implementasi Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan Kabupaten Subang dalam indkator letak pengambilan keputusan dicapai belum optimal karena pemerintah belum mampu mengatasi keterlambatan pembayaran beras sejahtera dan indkator pelaksana program belum optimal, karena petugas pelaksana program tidak mengantisipasi pembayaran yang macet dari program beras sejahtera, serta terakhir  Implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan  Kabupaten  Subang  dalam  indkator sumber dayan yang digunakan belum optimal, karena kurangnya kompetensi dan tanggung jawab dari pelaksana program/
2. Kemudian pada dimensi Lingkungan Kebijakan (Contex of Policy), Implementasi Program  Beras  sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Pamanukan Kabupaten  Subang  dalam  indkator  Kekuasaan,  kepentingan-kepentingan  dan
strategi dari aktor yang terlibat.yang digunakan sudah optimal, karena didukung oleh  seluruh  stakeheolder  desa  mulyasari,  indkator  Karakteristik  Lembaga  dan Rezim yang berkuasa sudah optimal, karena adanya ketegasan dari pemerintah sehingga beras sejahtera tepat sasaran serta masyarakat sering menerima Rastra dengan kualitas sangat rendah dan tidak layak dikonsumsi.

## Referensi
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian. Jakarta:
Rineka Cipta
Ekowati,  Lilik.  2005.  Perencanaan,  Implementasi  dan  Evaluasi  atau  Program. Surakarta. Pustaka Cakra
Islamy, Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin. Jakarta
Muhammad, Abdulkadir. 2007. Metodologi Penelitian. Bandung: Citra Aditya
Nawawi,  Hadari.  2003.  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press
Nugroho,  Riant.  2003.  Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi.
Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Pemerintah Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.
Siagian, Sondang. 1983.Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung
Soekanto, Soejono. 1997. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafmdo Persada
Soetomo.  2006.  Strategi-strategi  Pembangunan  Masyarakat.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Subarsono,  AG.  2005.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Surachmad,  Winamo.  1978.  Dasar  dan  Teknik  Research,  Pengantar  Metodologi I/miah. Bandung : Tarsi to.
Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafmdo Persada
Undang-undang No. 11 Tahun2009.
Wahab, Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Wibawa, Samudra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Grafmdo Persada.
Yashin,  Sulcahn.  1997.  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  (KBI-Besar)  serta  Ejaan Yang Disempumakan Dan Kosa Kata Bam. Surabaya. Amanah