## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH DESA MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Dina Rulyanti
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dina.rulyanti@yahoo.com
Raden Andi Sularso Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Manajemen1234@yahoo.com

## Yosefa Sayekti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yosefa_sayekti@yahoo.com
Abstract:  This  research  aimed  to  empirically  analyze  the  effects  of regulation,  organizational  commitment,  communication,  and  human resources  on  the  performance  of  the  government  of  the  villages  in Bondowoso  Regency,  East  Java  Province,  mediated  by  the  financial management. The sample was 187 respondents consisted of the heads of the villages, secretaries of the villages, heads of the departments, and treasurers.  Data  were  analyzed  using  Structural  Equation  Modeling (SEM).  Results  show  that  organizational  commitment  and  human resources  have  significant  and  positive  effects  on  the  financial management and the performance of the village government. However, regulation and communication have no significant effects on the financial management and the performance of the village government.
Keywords: Local Government P erformance, Village’s Finances, Village’s Financial Management.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk mencari  bukti  empirik  pengaruh regulasi,  komitmen  organisasi,  komunikasi,  dan  sumber  daya  manusia terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur jika dimediasi oleh pengelolaan keuangan desa. Sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  sebanyak  187  responden,  yang  terdiri  dari  kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi/kaur, dan bendahara. Data dianalisis menggunakan  SEM.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komitmen organisasi  dan  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  dan  kinerja  pemerintah  desa, sedangkan  regulasi  dan  komunikasi  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa.
Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Desa, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.

## Pendahuluan
Kebijakan  otonomi  daerah  melalui  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.  Kebijakan  otonomi  daerah  tersebut  tentunya  juga  berimplikasi  terhadap  sistem
administrasi pemerintahan desa (Solekhan, 2014: 9). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berhasil menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government , sehingga desa memenuhi syarat entitas pelaporan, (Hoesada, 2016: 37). Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang desa tersebut, maka pemerintah pusat memberikan aliran dana tambahan kepada desa diluar alokasi dana desa yang sudah diterima desa setiap tahunnya, yaitu dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).  Dengan adanya dana desa yang diterima desa dari pemerintah pusat mulai tahun 2015, maka penerimaan desa mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga desa dituntut untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangannya.
Teori hierarki norma hukum oleh Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana suatu norma yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi (Soeprapto,  1998:  25).  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  menjelaskan  bahwa pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan. Regulasi memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa, karena regulasi merupakan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur oleh sekumpulan regulasi mulai dari yang tertinggi yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sampai regulasi yang paling bawah yaitu peraturan desa. Dengan adanya sekumpulan peraturan yang terkait dengan desa dan pengelolaan  keuangannya,  maka  diharapkan  dapat  meningkatkan  pembangunan masyarakat desa terutama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel  dan  transparan. Selain  itu, dengan adanya pengelolaan keuangan  desa  yang baik  diharapkan  dapat  mempengaruhi  kinerja  pemerintah  desa,  dimana  semakin  tinggi aturan  yang  diterapkan  oleh  perangkat  desa  maka  akan  meningkatkan  kualitas  kinerja perangkat desa.
Lubis  (2010:  54)  menjelaskan  bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  tingkat sampai  sejauh  mana  seorang  karyawan  memihak  pada  suatu  organisasi  tertentu  dan tujuan-tujuannya  serta  berniat  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi tersebut. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, karena komitmen organisasi berasal dari diri individu masing- masing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi.
Sehingga  diharapkan  dengan  adanya  komitmen  yang  tinggi  dari  kepala  desa  beserta perangkat  desa,  maka  dapat  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  keuangan  desa  dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Pegawai atau karyawan dengan komitmen yang tinggi diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya (Halim, 2012).
Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam  organisasi  dan  di  dalam  kelompok  formal  maupun  informal  organisasi  (Masmuh, 2010: 6). Dalam Masmuh (2010: 5), Redding dan Sanborn menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau  komunikasi  dari  orang-orang  yang  sama  level/tingkatnya  dalam  organisasi, keterampilan  berkomunikasi  dan  berbicara,  mendengarkan,  menulis  dan  komunikasi evaluasi program. Pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.
Hasibuan (2003) mengartikan sumber daya manusia sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Daya pikir merupakan kecerdasan yang dibawa dari lahir (modal dasar) sedangkan kecapakan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Penelitian Asrori (2014) mengungkapkan bahwa kapasitas perangkat desa dalam menyusun regulasi desa, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam penyusunan peraturan desa dan keputusan  kepala  desa  masih  kurang,  tingkat  pemahaman  perangkat  desa  dalam memahami  manajemen  sumber  daya  manusia  masih  kurang,  seperti  adanya  loncatan- loncatan  dalam  penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  pengelolaan keuangan desa.
Mahoney et  al. (1965)  mendefinisikan  kinerja  manajerial  berdasarkan  beberapa fungsi  manajemen  yaitu  seberapa  jauh  manager  mampu  melaksanakan  fungsi-fungsi manajemen  tersebut  yang  meliputi:  perencanaan,  investigasi,  koordinasi,  evaluasi, supervisi, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan. Pengertian kinerja instansi pemerintah menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  (2003)  adalah  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  sasaran  ataupun  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai penjabaran dari visi, misi  dan strategi  instansi pemerintah  yang mengindikasikan  tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan.
Pengelolaan keuangan desa  menurut Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan  keuangan desa merupakan hal  yang sangat penting  yang harus  dilaksanakan  oleh  aparatur  desa,  dimana  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah desa salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian Sugeng (2014) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja  Pemerintah  Daerah  khususnya  pada  sektor  pemenuhan  pelayanan  publik  yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat (Sugeng, 2014). Adanya pengelolaan keuangan daerah  dapat  meningkatkan  kinerja  suatu  instansi  pemerintah  dengan  melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pengelolaan keuangan desa merupakan variabel yang memediasi antara regulasi, komitmen organisasi, komunikasi, dan sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah desa.  Semakin  baik  dan  berkualitasnya  regulasi,  komitmen  organisasi,  komunikasi  dan sumber daya manusia yang ada, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dengan  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  desa  maka  kinerja  pemerintah  desa  juga semakin optimal. Hal  ini ditunjukkan pada  penelitian  yang dilakukan oleh Fitriana  (2015) yang  meneliti  tentang  pengaruh  sumber  daya  manusia,  informasi  keuangan  desa,  dan komitmen  organisasi  terhadap  kinerja  kepala  desa  dengan  pengelolaan  keuangan  desa sebagai variabel intervening .
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa terutama melalui  pengelolaan keuangan desa. Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: H a1 : Regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
H a2 : Regulasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
H a3 :  Komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan desa.
H a4 : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
H a5 : Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
H a6 : Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
H a7 :  Sumber daya manusia berpengaruh signifikan  terhadap pengelolaan keuangan desa.
H a8 : Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
H a9 : Pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
H a10 :  Regulasi,  komitmen  organisasi,  komunikasi,  dan  sumber  daya  manusia berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  melalui  pengelolaan keuangan desa.

## Metodologi
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan  data  berupa angka-angka  yang  kemudian  akan  dianalisis  menggunakan  statistik.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang terdiri dari kepala desa sebagai pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa,  dan  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari  sekretaris desa, kepala seksi/kaur dan bendahara desa pada 209 desa di Kabupaten Bondowoso. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 187 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi/kaur dan bendahara desa, serta operator  desa  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling .  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap responden penelitian.
2.  Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah  pertanyaan  tertulis  secara  terstruktur  kepada  responden  penelitian berkaitan  dengan  tanggapannya  terhadap  berbagai  variabel  yang  diteliti  dalam penelitian ini.
Untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  memudahkan  dalam  melakukan penelitian ini, maka perlu dibuat definisi operasional variabel yang akan diteliti sebagai dasar dalam  menyusun  kuesioner  penelitian.  Definisi  operasional  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1.  Regulasi.  Regulasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  sekumpulan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa sendiri.
2.  Komitmen  organisasi.  Komitmen  organisasi  merupakan  tingkat  sampai  sejauh mana apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan- tujuannya,  serta  berniat  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi tersebut (Lubis, 2010).
3.  Komunikasi. Komunikasi dalam penelitian ini adalah media yang digunakan untuk mengemukakan ide dan gagasan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung  jawab  yang  diberikan  sebagai  pengelolaan  keuangan  desa  pada pemerintah desa.
4.  Sumber  daya  manusia.  Sumber  daya  manusia  dalam  penelitian  ini  adalah kemampuan  yang  dimiliki  oleh  perangkat  desa  dalam  melaksanakan  tugasnya berdasarkan  kompetensi,  latar  belakang  pendidikan,  pelatihan  yang  diperoleh, pemahaman tentang tupoksi pekerjaannya, kesiapan dalam melakukan perubahan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan desa.
5.  Kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa adalah kinerja kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Untuk variabel  kinerja  pemerintah  desa,  pengukurannya  berdasarkan  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya.
6.  Pengelolaan  keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan proses  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaku utama pengelolaan keuangan  desa  adalah  kepala  desa  selaku  pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan desa, yang dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.
Pengujian  validitas  dilakukan  dengan confirmatory  factor analysis (CFA)  dengan melihat dari nilai faktor loading -nya. Syarat yang harus dipenuhi, pertama, loading factor harus signifikan. Oleh karena loading factor yang signifikan bisa jadi masih rendah nilainya, maka standardized loading estimated harus sama dengan 0.05 atau lebih, dan idealnya harus 0.07 (Ghozali, 2011: 137-138). Jadi item pertanyaan yang memiliki loading factor 
0,50  dapat  dikatakan  valid.  Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  koefisien Cronbach Alpha (a), walaupun kenyataannya Cronbach Alpha memberikan reliabilitas yang lebih rendah (under estimate) dibandingkan dengan construct reliability. Construct reliability 0.70 atau lebih menunjukkan reliabilitas yang baik, sedangkan reliabilitas 0.60 – 0.70 masih dapat diterima dengan syarat validitas indikator dalam model baik (Ghozali, 2011: 140).
Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada masing-masing variabel laten, maka  dilakukan  uji  asumsi  untuk  melihat  apakah  prasyarat  yang  diperlukan  dalam pemodelan  regresi confirmatory dapat  terpenuhi.  Prasyarat  yang  harus  dipenuhi  adalah asumsi  multivariat  normal,  tidak  adanya  multikolinearitas,  dan outliers .  Uji  normalitas dilakukan dengan menggunakan kriteria critical ratio skewness value sebesar  2,58 pada tingkat  signifikansi  0,01.  Data  dapat  disimpulkan  mempunyai  distribusi  normal  jika  nilai critical  ratio  skewness  value di  bawah  harga  mutlak  2,58  (Ghozali,  2011:  226).
Multikolinearitas dapat dilihat melalui determinan matrik kovarians. Nilai determinan yang sangat kecil menunjukkan indikasi terdapatnya masalah multikolinearitas atau singularitas, sehingga data itu tidak dapat digunakan untuk untuk penelitian (Ghozali, 2011: 230). Deteksi terhadap multivariat outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai mahalanobis distance . Kriteria  yang  digunakan  adalah  berdasarkan  nilai Chi-square pada  derajat  kebebasan ( degree  of  freedom )  tertentu  sesuai  dengan  jumlah  variabel  indikator  pada  tingkat signifikansi p < 0,05. Kasus yang mempunyai nilai mahalanobis distance lebih besar dari Chi-square yang disyaratkan, maka kasus  tersebut adalah multivariate outliers (Ghozali, 2011: 227).

## Hasil dan Pembahasan
Hasil uji validitas pada konstruk regulasi menunjukkan bahwa terdapat dua indikator yang tidak valid, yaitu indikator konsistensi pelaksanaan dan kemudahan pelaksanaan. Uji validitas pada konstruk sumber daya manusia menunjukkan terdapat satu indikator yang tidak  valid,  yaitu  indikator  mempunyai  komitmen  yang  tinggi.  Uji  validitas  pada  konstruk pengelolaan keuangan desa menunjukkan  terdapat satu  indikator  yang  tidak valid,  yaitu indikator pemungutan pajak. Indikator dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai loading factor dibawah 0,5 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga harus dikeluarkan dari model untuk dilakukan pengujian berikutnya.
Untuk  uji  asumsi Structural  Equational  Modelling (SEM),  dari  hasil  uji normalitas  data  diketahui  bahwa  nilai critical  ratio (CR)  semua  indikator  menunjukkan distribusi normal karena nilainya berada diantara -2,58 sampai dengan 2,58. Sedangkan uji multivariat memberikan nilai CR 0,070 yaitu berada diantara nilai -2,58 sampai dengan 2,58 sehingga secara multivariat berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian  ini  berdistribusi  normal  baik  secara  univariat  maupun  secara  multivariat.  Hasil pengujian  multikolinearitas  terhadap  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan program AMOS memberikan nilai determinan matriks kovarians sebesar 0,096. Nilai ini jauh dari angka nol sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas atau singularitas pada data yang dianalisis. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan nilai Chi-square pada derajat kebebasan ( degree of freedom ) 26 yaitu jumlah variabel indikator pada tingkat signifikansi p < 0,01. Nilai mahalanobis distance χ 2 (0,01;26) adalah sebesar  45,641. Hal  ini  berarti  semua kasus  yang mempunyai  nilai mahalanobis distance yang lebih besar dari 45,641 adalah multivariate outliers . Hasil uji outliers dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang memiliki nilai mahalanobis distance lebih besar dari 45,641 dan  nilai p < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multivariate outliers dalam data yang dianalisis. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada  semua  variabel  laten  yang  memberikan  hasil  valid  dan  reliabel,  data  multivariate
normal, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi data outliers , maka variabel tersebut dapat diuji lebih lanjut dengan uji kesesuaian model dan uji kausalitas.
Evaluasi  terhadap  kesesuaian  model  persamaan  struktural  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  indeks-indeks  fit  yang  dihasilkan  dari  model  dengan  nilai  indeks- indeks  fit  yang  direkomendasikan,  dimana  hasil  pengujian Chi-square sebesar  299,599 dengan probabilitas 0,337 menunjukkan model sangat fit. Nilai untuk kriteria lainnya juga sesuai  dengan  yang  direkomendasikan,  kecuali  GFI,  AGFI,  dan  RMSEA  yang  berada sedikit dibawah kriteria yang direkomendasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena ada kesesuaian antara model dengan data.
Langkah selanjutnya adalah menguji kausalitas hipotesis yang telah dikembangkan. Hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa terdapat lima jalur yang signifikan pada taraf 0,05, yaitu dari komitmen organisasi ke pengelolaan keuangan desa, dari komitmen organisasi ke kinerja pemerintah desa, dari sumber daya manusia ke pengelolaan keuangan desa, dari komitmen organisasi ke kinerja pemerintah desa, dan dari pengelolaan keuangan desa ke kinerja pemerintah desa. Sedangkan empat jalur yang tidak signifikan yaitu dari regulasi ke pengelolaan keuangan desa, dari regulasi ke kinerja pemerintah desa, dari komunikasi ke pengelolaan keuangan, dan dari komunikasi ke kinerja pemerintah desa. Sedangkan untuk variabel  yang  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  melalui  variabel intervening pengelolaan keuangan adalah variabel komitmen organisasi dan kinerja pemerintah desa.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan, yaitu:
a.  Regulasi  tidak  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  dan  kinerja pemerintah desa. Dalam hal ini aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan berbagai bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  desa,  sehingga  dalam  menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang berlaku.
b.  Komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa.
c.  Komunikasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa. Dalam hal ini komunikasi masih belum sepenuhnya diterapkan dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa,  misalnya  ketidaktertiban pembuatan RKP desa maupun APBD desa, ketidaktertiban waktu penyetoran SPJ, dan sebagainya.
d.  Sumber  daya  manusia  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa.
e.  Pengelolaan  keuangan  desa  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kinerja pemerintah desa.
f.  Komitmen  organisasi  dan  sumber  daya  manusia  berpengaruh  signifikan  positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan desa.
Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan terkait kuesioner yang disebarkan, antara lain jumlah kepala desa yang menjadi responden dalam penelitian ini masih sedikit, sedangkan pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, sehingga semua keputusan berada di tangan kepala desa. Selain iu penelitian ini terbatas hanya pada aparatur desa di Kabupaten Bondowoso.

## Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran, yaitu:
1.  Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih menambah responden kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2.  Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada responden.
3.  Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat, yaitu dengan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja, misalnya budaya organisasi, motivasi, kepemimpinan, dan sebagainya, atau mengubah regulasi menjadi variabel intervening .

## Daftar Referensi
Asrori.  2014.  Kapasitas  Perangkat  Desa  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Kabupaten Kudus. Jurnal Bina Praja Edisi Juni . 6 (2): 101-106.
Fitriana,  Dian.  2015.  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Informasi  Keuangan  Desa  dan Komitmen  Organisasi  terhadap  Kinerja  Kepala  Desa  dengan  Pengelolaan  Keuangan Desa sebagai variabel intervening. Tesis . Surabaya: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga.
Ghozali,  Imam.  2011. Model  Persamaan  Struktural  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  Program Amos 22.0 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Rahmawati. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam meningkatkan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  dan  Asset  Kabupaten  Banggai  Kepulauan. Jurnal  Academica  Fisip  Untad Februari. 4 (1): 816-829.
Hasibuan, Malayu S.P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi . Jakarta: Bumi Aksara.
Hoesada, Jan. 2016. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Salemba Empat.
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia.  2003.  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keperilakuan Edisi 2 . Jakarta: Salemba Empat.
Mahoney,  T.  A.,  Jerdee,  H.,  and  Caroll,  S.  J.  1965.  The  Job(s)  of  Management,  Industrial Relations 2: 97-110.
Masmuh, Abdullah. 2010. Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek. Malang: UMM Press.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  1998. Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar-dasar  dan Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius
Solekhan,  Moch.  2014. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Partisipasi Masyarakat . Malang: Setara Press.
Sugeng.  2014.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan implikasinya  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Kediri. Jurnal  Riset Ekonomi dan Bisnis Juli . 1 (2): 16-26.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, yang  diganti  dengan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Lampiran Uji SEM
Estimates (Group number 1 - Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P Label Pengelolaan_Keuangan Desa <--- Komitmen_ Organisasi ,323 ,117 2,765  ,006 par_22 Pengelolaan_Keuangan Desa <---  Regulasi ,013 ,064 ,210 ,834 par_25 Pengelolaan_Keuangan Desa <---  SDM ,319 ,134 2,373  ,018 par_27 Pengelolaan_Keuangan Desa <---  Komunikasi ,033 ,110 ,301 ,763 par_29 Kinerja Pemdes <--- Pengelolaan_ Keuangan Desa ,584 ,175 3,329  *** par_6 Kinerja Pemdes <--- Komitmen_ Organisasi ,269 ,121 2,227  ,026 par_23 Kinerja Pemdes <---  Komunikasi -,071 ,091 -,782 ,434 par_24 Kinerja Pemdes <---  Regulasi ,096 ,055 1,760  ,078 par_26 Kinerja Pemdes <---  SDM ,272 ,121 2,260  ,024 par_28 X23 <--- Komitmen_ Organisasi ,592 ,170 3,489  *** par_1 Y21 <--- Kinerja Pemdes 1,000 Y22 <--- Kinerja Pemdes 1,273 ,295 4,319  *** par_2 Y23 <--- Kinerja Pemdes 1,242 ,290 4,288  *** par_3 Y24 <--- Kinerja Pemdes 1,098 ,265 4,141  *** par_4 Y25 <--- Kinerja Pemdes 1,414 ,331 4,267  *** par_5 X13 <---  Regulasi ,623 ,098 6,340  *** par_7 X12 <---  Regulasi ,789 ,111 7,126  *** par_8
Estimate S.E. C.R. P Label X11 <---  Regulasi 1,000 X16 <---  Regulasi ,671 ,108 6,241  *** par_9 X17 <---  Regulasi ,706 ,103 6,857  *** par_10 X32 <---  Komunikasi ,962 ,296 3,250  ,001 par_11 X22 <--- Komitmen_ Organisasi 1,000 X21 <--- Komitmen_ Organisasi 1,220 ,272 4,485  *** par_12 X24 <--- Komitmen_ Organisasi ,886 ,200 4,438  *** par_13 X25 <--- Komitmen_ Organisasi ,633 ,184 3,432  *** par_14 Y12 <--- Pengelolaan_ Keuangan Desa 1,020 ,229 4,450  *** par_15 Y14 <--- Pengelolaan_ Keuangan Desa ,983 ,233 4,217  *** par_16 Y11 <--- Pengelolaan_ Keuangan Desa ,985 ,217 4,547  *** par_17 Y15 <--- Pengelolaan_ Keuangan Desa 1,000 X31 <---  Komunikasi 1,074 ,328 3,269  ,001 par_18 X33 <---  Komunikasi 1,000 X44 <---  SDM 1,104 ,245 4,511  *** par_19 X43 <---  SDM 1,115 ,240 4,654  *** par_20 X42 <---  SDM ,925 ,200 4,627  *** par_21 X45 <---  SDM 1,000
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate Pengelolaan_Keuangan Desa <--- Komitmen_Organisasi ,346 Pengelolaan_Keuangan Desa <--- Regulasi ,021 Pengelolaan_Keuangan Desa <--- SDM ,323
Estimate Pengelolaan_Keuangan Desa <--- Komunikasi ,037 Kinerja Pemdes <--- Pengelolaan_Keuangan Desa ,435 Kinerja Pemdes <--- Komitmen_Organisasi ,332 Kinerja Pemdes <--- Komunikasi -,091 Kinerja Pemdes <--- Regulasi ,175 Kinerja Pemdes <--- SDM ,318 X23 <--- Komitmen_Organisasi ,367 Y21 <--- Kinerja Pemdes ,474 Y22 <--- Kinerja Pemdes ,547 Y23 <--- Kinerja Pemdes ,498 Y24 <--- Kinerja Pemdes ,482 Y25 <--- Kinerja Pemdes ,581 X13 <--- Regulasi ,516 X12 <--- Regulasi ,630 X11 <--- Regulasi ,821 X16 <--- Regulasi ,523 X17 <--- Regulasi ,584 X32 <--- Komunikasi ,551 X22 <--- Komitmen_Organisasi ,564 X21 <--- Komitmen_Organisasi ,607 X24 <--- Komitmen_Organisasi ,504 X25 <--- Komitmen_Organisasi ,363 Y12 <--- Pengelolaan_Keuangan Desa ,542 Y14 <--- Pengelolaan_Keuangan Desa ,532 Y11 <--- Pengelolaan_Keuangan Desa ,528 Y15 <--- Pengelolaan_Keuangan Desa ,545 X31 <--- Komunikasi ,517 X33 <--- Komunikasi ,550 X44 <--- SDM ,568 X43 <--- SDM ,604 X42 <--- SDM ,550 X45 <--- SDM ,520