## PEMANFAATAN DATA EKSTERNAL SIUPAL DALAM PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KANTOR WILAYAH DJP ABC)

## Waidatin Nur Azizah
waidatin.nur@kemenkeu.go.id , Direktorat Jenderal Pajak

## Abstract
The  role  of  the  Directorate  General  of  Taxes  is  very  necessary  in  monitoring  Taxpayer  compliance.  This  is  a consequence of the implementation of a self-assessment system. Taxpayer compliance monitoring can be triggered from  external  data  (data  trigger).  The  use  of  external  data  as  trigger  data  is  useful  in  researching  Taxpayer material compliance and exploring sectoral tax potential. One external data that can be used as trigger data is SIUPAL  data.  This  research aims  to  explain  the use  of SIUPAL  data  in  research  on  taxpayer  compliance  and exploring  sectoral  tax  potential.  This  research  is  qualitative.  The data  used  in  this  research  is  secondary data sourced  from  internal  data  from  the  Directorate  General  of  Taxes  and  external  data  from  the  Ministry  of Transportation which the public can access via the Internet. Based on research conducted on taxpayers who own SIUPAL and ship owners, there are indications of non-compliance by taxpayers, one of which is that the tax return is not filled in correctly, completely, and clearly. Any indication of non-compliance must be followed up by the Account Representative with  comprehensive material compliance research and visits. Apart from that, there is potential tax in the form of Income Tax and Value Added Tax which must be explored optimally.
Keywords: Data trigger, Ship ownership, Material tax compliance, Shipping, SIUPAL

## Abstrak
Peran Direktorat Jenderal Pajak sangat diperlukan dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi konsekuensi penerapan self-assessment system. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dapat dipicu dari data eksternal (data trigger) . Pemanfaatan data eksternal sebagai data pemicu berguna dalam hal penelitian kepatuhan material Wajib  Pajak  dan  penggalian  potensi  pajak  secara  sektoral.  Salah  satu  data  eksternal  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  data  pemicu  adalah  data  SIUPAL.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  pemanfaatan  data SIUPAL dalam penelitian kepatuhan Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari data internal  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  data  eksternal  Kementerian  Perhubungan  yang  dapat  diakses  oleh  publik melalui internet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak pemilik SIUPAL dan pemilik kapal, terdapat indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah Surat Pemberitahuan tidak diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Indikasi ketidakpatuhan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Account Representative dengan penelitian kepatuhan material secara menyeluruh dan komprehensif serta kunjungan/visit. Selain itu, terdapat potensi pajak berupa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang harus digali secara optimal.
Kata Kunci: Data pemicu, Kepemilikan kapal, Kepatuhan material, Pelayaran, SIUPAL

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Review of Maritime Transport Tahun 2022, 80% perdagangan dunia sangat bergantung pada pelayaran maritim sebagai sarana pengangkutan. Biaya pengangkutan, seperti cost, insurance, freight (CIF) dan free on board (FOB) menjadi salah satu faktor penting dalam perdagangan komoditas global. Pada awal  tahun  2022, tarif pengangkutan peti kemas cukup tinggi  dan  fluktuatif.  Kemungkinan  tarif  angkutan  akan  ditentukan  berdasarkan  beberapa faktor,  diantaranya  adalah  permintaan  yang  tidak  menentu,  kepadatan  lalu  lintas  laut,  dan potensi gangguan rantai pasokan baru. Salah satu rekomendasi aksi prioritas terkait hal tersebut dalam Review of Maritime Transport Tahun 2022 adalah pengembangan armada regional dan layanan pengangkutan untuk mengatasi tingginya biaya pengangkutan dan tantangan lain yang dihadapi oleh negara berkembang.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Perhubungan  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  (UU  17/2008)  tentang Pelayaran yang bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta
membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pasal 27 UU 17/2008 mengatur  bahwa  perseorangan  maupun  badan  usaha  wajib  memiliki  izin  usaha  untuk melakukan  kegiatan  angkutan  di  perairan.  Tata  cara  dan  persyaratan  perizinan  angkutan  di perairan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2010  (PP  20/2010)  tentang Angkutan di Perairan.
Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  telah  menyediakan  laman (website) layanan e-licensing berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS). Laman tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum  melalui  tautan https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/ .  Di  dalam  laman  tersebut, pencarian nama perusahaan yang memiliki SIUPAL dapat dilakukan berdasarkan tiga kriteria pencarian,  yaitu  Nama  Perusahaan,  Nama  Kapal,  atau  NPWP.  Detil  data  SIUPAL  yang ditampilkan antara lain nama perusahaan, jenis dan status SIUPAL/SIOPSUS, nomor surat izin, NPWP perusahaan, penanggung Jawab, alamat perusahaan dan penanggung jawab, dan kapal- kapal yang dioperasikan Perusahaan.
Sehubungan  dengan  perpajakan,  data  SIUPAL  dapat  dimanfaatkan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  meneliti  kepatuhan  material  Wajib  Pajak  (WP).  Hal  ini  menjadi konsekuensi penerapan sistem pelaksanaan pajak di Indonesia self-assessment system . Dengan sistem  ini,  pemerintah  memberikan  kepercayaan  kepada  WP  untuk  menghitung,  membayar, dan  melapor  pajak  terutang.  Sementara  itu,  pemerintah  dalam  hal  ini  DJP  berwenang  untuk memberikan  edukasi  perpajakan,  melakukan  pengawasan  kepatuhan  WP,  dan  melaksanakan pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  WP  (Diamastuti, 2016).
Salah  satu  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dipenuhi  oleh  WP  adalah  penyampaian Surat  Pemberitahuan  (SPT)  (Pasal  3  UU  KUP).  Wajib  Pajak  wajib  menyampaikan  Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Definisi ‘benar, lengkap, dan jelas’ dalam pengisian SPT adalah (1) benar dalam penerapan peraturan perpajakan dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;  (2) lengkap memuat  semua unsur  yang berkaitan dengan objek pajak  dan  unsur  lain  yang  harus  dilaporkan  dalam  SPT;  (3)  jelas  melaporkan  sumber  objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
Surat Pemberitahuan, terutama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) berfungsi sebagai  sarana  bagi  WP  untuk  mempertanggungjawabkan  penghitungan  jumlah  pajak  yang sebenarnya  terutang  dan  melaporkan  tentang  pembayaran  atau  pelunasan  pajak  dalam  satu tahun pajak, penghasilan yang diperoleh, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau  pemungut  dalam  1  masa  pajak.  Atas  SPT  Tahunan  yang  telah  disampaikan  oleh  WP tersebut, DJP berwenang melakukan penelitian kepatuhan material WP. Penelitian kepatuhan material  WP  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  data  pemicu  eksternal.  Salah  satu  data eksternal yang dapat dimanfaatkan adalah data SIUPAL.
Putra dan Maryadi (2021) menjelaskan bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan material pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Variabel yang diindikasikan tidak patuh secara material adalah  peredaran  usaha,  harga  pokok  penjualan,  biaya  usaha,  penghasilan  final,  harta,  dan utang.  Indikasi  ketidakpatuhan  tersebut  menjadi  salah  satu  pemicu  kegiatan  pengawasan Account Representative (AR). Tindak lanjut pengawasan WP oleh AR dapat dilakukan dengan konfirmasi atau klarifikasi kepada WP, visit atau kunjungan lapangan ke tempat usaha WP, atau penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Data  eksternal  SIUPAL  dapat  dimanfaatkan  untuk  meneliti  kepatuhan  material  WP, antara  lain  pada  variabel  peredaran  usaha,  harga  pokok  penjualan,  biaya  usaha,  penghasilan final,  harta,  dan  utang.  Pemanfaatan  data  eksternal  ini  dapat  dimulai  dengan cross  checking antara harta yang dilaporkan WP pemilik SIUPAL dalam SPT Tahunan dengan data kapal yang dioperasikan dalam SIUPAL. Terdapat dua kemungkinan hasil cross checking , yaitu (1) WP
telah melaporkan semua kapal  yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan SIUPAL atau (2) WP  tidak  melaporkan  kapal  yang  dimiliki.  Tindak  lanjut  pengawasan  WP  atas  kedua kemungkinan hasil cross checking tersebut berbeda.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penting  untuk  memanfaatkan  data  eksternal  dalam pengawasan  kepatuhan  WP  sebagai  data  pemicu  dan  informasi  tambahan.  Oleh  karena  itu, tujuan penelitian untuk menjelaskan pemanfaatan data SIUPAL dalam pengawasan kepatuhan material WP dan penggalian potensi pajak sektoral. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu Sampurna, et al (2022) yang mengkaji perubahan tarif PPh Pasal 15 (deemed profit) mejadi  tarif  umum,  Utami  (2022)  yang  menganalisis  terkait  pemanfaatan  pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, dan Djufri (2020) yang menganalisis tentang penerapan teknik web scrapping terhadap beberapa online market place dalam rangka penggalian potensi.
Dalam penelitian ini,  menggunakan data SIUPAL di  Provinsi  A (disamarkan) dan  B (disamarkan) . Pertimbangan utama dalam pemilihan objek penelitian adalah geografis Provinsi A  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  perairan  laut  dan  terdapat  pelabuhan  besar sehingga  banyak  aktivitas  bongkar  muat  dan  kegiatan  pengangkutan  menggunakan  kapal. Selain  itu,  Provinsi  B  memiliki  jalur  lalu  lintas  sungai  yang  banyak  dilewati  kapal-kapal pengangkutan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Presumptive Taxation
Presumptive  taxation merupakan  metode  pemajakan  yang  ditujukan  untuk  kelompok hard  to  tax (Thuronyi,  2004).  Thuronyi  (2004)  menjelaskan  beberapa  faktor  yang mengelompokkan pembayar pajak (taxpayers) menjadi kelompok hard to tax, yaitu jumlahnya yang banyak, penghasilannya kecil, tidak melakukan pencatatan/pembukuan, dan usaha yang dilakukan berupa penjualan secara eceran dan tunai sehingga tidak memungkinkan pemotongan pajak  melalui  pihak  ketiga (withholding). Faktor-faktor  tersebut  sangat  memungkinkan  bagi pembayar pajak untuk  menyembunyikan penghasilan  yang diperoleh. Maka dari itu, otoritas pajak kesulitan untuk menghitung, memverifikasi, dan mengawasi penghasilan yang diperoleh oleh pembayar pajak (taxpayers) (Dhar & Ghosh, 2010) .
Presumptive taxation dapat diterapkan untuk berbagai jenis pajak, tetapi lebih banyak digunakan  untuk  jenis  pajak  penghasilan.  Dhar  dan  Ghosh  (2010)  menjelaskan  bahwa kebijakan presumptive taxation bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Hal serupa dijelaskan oleh Thuronyi (1996) dalam Zulaikha dan  Hadiprajitno  (2017)  bahwa presumptive  tax menyasar  usaha  kecil  di  negara  dengan kepatuhan pajak yang rendah. Sehubungan dengan kesulitan otoritas pajak dalam pengawasan kelompok hard to tax, otoritas pajak seharusnya meningkatkan aktivitas pengawasan dengan memanfaatkan informasi yang dilaporkan oleh pihak ketiga (cross-check) (Bucci, 2020).

## Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) merupakan salah satu izin usaha yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di  perairan.  Izin  usaha  ini  telah  diatur  dalam  UU  17/2008.  Kewenangan  pemberian  izin angkutan laut diberikan  oleh Bupati/Walikota, Gubernur,  atau Menteri berdasarkan kegiatan operasi lintas pelabuhan. Persyaratan teknis dalam pengajuan SIUPAL ini adalah kepemilikan kapal  berbendera  Indonesia  dengan  ukuran  sekurang-kurangnya  GT  175  bagi  badan  usaha. Sementara  itu,  persyaratan  teknis  bagi  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bekerja  sama dengan perusahaan angkutan laut asing dalam bentuk joint venture adalah kepemilikan kapal sekurang-kurangnya  satu  unit  kapal  dengan  ukuran  GT  500  dan  diawaki  awak berkewarganegaraan Indonesia.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyediakan laman pencarian SIUPAL yang dapat diakses oleh masyarakat
umum melalui tautan https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/ . Pencarian dapat  dilakukan dengan tiga kriteria,  yaitu Nama Perusahaan, Nama Kapal, atau NPWP. Detil data yang disajikan adalah sebagai berikut:
a. detil SIUPAL/SIOPSUS
1) nama perusahaan,
2) jenis/status SIUPAL/SIOPSUS,
3) nomor induk berusaha,
4) nomor SIUP,
5) tanggal SIUP,
6) alamat domisili,
7) NPWP perusahaan,
8) penanggung jawab, dan
9) alamat penanggung jawab
b. perubahan data Perusahaan
c. kapal milik (kapal yang dioperasikan pemilik SIUPAL)
1) nama kapal,
2) status kapal (milik/dioperasikan),
3) bendera,
4) TPK (nomor Tanda Pendaftaran Kapal),
5) DWT,
6) GT,
7) HT,
8) NT,
9) tipe kapal, dan
10) tahun pembuatan kapal.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2010  (PP  20/2010)  tentang Angkutan di Perairan, trayek yang dijalankan kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri adalah trayek  tetap  dan  teratur  serta  dapat  dilengkapi  dengan  trayek  tidak  tetap  dan  tidak  teratur. Perusahaan angkutan laut yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur (liner) maupun  trayek  tidak  tetap  dan  tidak  teratur  wajib  melaporkan  rencana  pengoperasian  kapal (RPK) setiap tiga bulan sekali. Laporan RPK disampaikan paling lambat 14 hari kerja sebelum kapal  dioperasikan  dengan  menggunakan  format  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 (Permenhub 93/2013) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
Laporan  RPK  trayek  tetap  dan  teratur  disampaikan  dengan  melampirkan  dokumen sebagai berikut:
a. Salinan SIUPAL;
b. Salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
c. Salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) yang terakhir bagi kapal yang telah beroperasi;
d. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; dan
e. Salinan leasing, sewa (charter), dan  penunjukan  pengoperasian  kapal  bagi  kapal  yang bukan milik Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut.
Sementara  itu,  perusahaan  yang  menyampaikan  laporan  RPK  trayek  tidak  tetap  dan tidak teratur wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
b. Salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah;
c. Laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode tiga bulan sebelumnya; dan
d. Daftar awak kapal.
Rencana Pengoperasian Kapal
dapat diakses melalui laman https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/ .  Kata  kunci  pencarian  yang  dapat  digunakan  adalah nomor  RPK,  nama  kapal,  RPK  Liner,  RPK  Tramper,  dan  RPK  Khusus.  Detail  data  yang ditampilkan adalah:
a. Tanggal RPK;
b. Nomor RPK;
c. Jenis/detail trayek;
d. Nama Perusahaan;
e. Tanggal berlaku RPK;
f. Trayek; dan
g. Muatan.
Selain  RPK,  pemegang  izin  perusahaan  angkutan  laut  dalam  melakukan  kegiatan usahanya wajib menyampaikan laporan yang telah diatur dalam PP 20/2010, yaitu:
a. Perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama satu kali dalam satu tahun kepada pejabat pemberi izin;
b. Kinerja keuangan perusahaan paling lama satu tahun kepada pejabat pemberi izin;
c. Kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
d. Laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat, paling lama 14 hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi LK3; dan
Laporan  tahunan  kegiatan  perusahaan  kepada  pejabat  pemberi  izin,  paling  lama  tanggal  1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal.

## Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri
Kewajiban  perpajakan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  WP  secara  umum  telah  diatur dalam UU KUP, diantaranya terkait pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu. Kedua kewajiban perpajakan tersebut  merupakan kepatuhan formal WP  (Liyana, 2019). Setiap WP wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta ditandatangani. Surat Pemberitahuan, terutama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) berfungsi sebagai sarana bagi WP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pembayaran  atau pelunasan pajak dalam satu  tahun pajak, penghasilan  yang  diperoleh,  harta  dan  kewajiban,  dan  pembayaran  dari  pemotong  atau pemungut pajak dalam 1 masa pajak.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  9/PMK.03/2018  (PMK  9/2018) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), SPT harus disampaikan dengan lampiran keterangan dan/atau dokumen sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan.  Bagi  WP  yang  menyelenggarakan  pembukuan, penyampaian SPT Tahunan wajib dilengkapi dengan lampiran laporan keuangan berupa neraca dan  laporan  laba  rugi,  serta  keterangan  lain  yang  diperlukan.  Jika  WP  tidak  melampirkan laporan  keuangan  yang  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  dalam  SPT,  SPT  dianggap  tidak disampaikan karena dianggap tidak lengkap dan tidak jelas.
Sehubungan  dengan  WP  Pelayaran  Dalam  Negeri,  jenis  SPT  Masa  PPh  yang  wajib disampaikan adalah SPT Masa PPh Pasal 15. Pelayaran Dalam Negeri merupakan salah satu kegiatan  usaha  yang  menggunakan  Norma  Penghitungan  Khusus  (NPK)  yang  diatur  dalam Pasal  15  UU  PPh.  Penggunaan  NPK  ini  bertujuan  untuk  menghitung  penghasilan  neto. Penerapan deemed profit ini bertujuan untuk  memudahkan dalam penghitungan penghasilan
yang terutang pajak (Sampurna, Puspasari, Silaban, & Wijaya, 2022). Selain Pasal 15 UU PPh, ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  NPK  Pelayaran  Dalam  Negeri  diatur  lebih  lanjut  dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor-416/KMK.04/1996 (KMK 416/1996) dan Surat Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-29/PJ.4/1996  tentang  Pajak  Penghasilan  terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
Berdasarkan  dasar  hukum  tersebut,  WP  yang  dikenakan  PPh  atas  kegiatan  usaha pelayaran  dalam  negeri  merupakan  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  didirikan  dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan di Indonesia  maupun  di  luar  Indonesia  atau  dengan  kapal  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain. Penghasilan  atas  kegiatan  usaha  pelayaran  dalam  negeri  yang  menjadi  objek  PPh  adalah penghasilan yang diperoleh WP dari pengangkutan orang maupun barang termasuk penghasilan dari penyewaan kapal. Penyewaan kapal yang menjadi objek PPh ini adalah:
a. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia;
b. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia;
c. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan
d. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
Besarnya  NPK  untuk  menghitung  penghasilan  neto  adalah  4%  dari  peredaran  bruto. Sementara  itu,  PPh  terutang  atas  pelayaran  dalam  negeri  dihitung  berdasarkan  tarif  1.2% dengan peredaran bruto dan bersifat final. Pajak terutang tersebut wajib dipotong oleh lawan transaksi  (pemotong  pajak)  berdasarkan  perjanjian  persewaan  atau charter. Kemudian,  PPh Pasal  15  yang  telah  dipotong  disetorkan  ke  kas  negara  paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya  dan  dilaporkan  dalam  SPT  Masa  PPh  Pasal  15  paling  lambat  tanggal  20  bulan berikutnya.  Bukti  pemotongan  PPh  Pasal  15  diberikan  kepada  pihak  yang  menerima penghasilan  atas  kegiatan  usaha  terkait.  Dalam  hal  WP  memperoleh  penghasilan  terkait kegiatan  usaha  pelayaran  dalam  negeri  dengan  lawan  transaksi  (pemotong  pajak)  tanpa perjanjian persewaan atau charter, WP menyetor sendiri PPh terutang paling lambat tanggal 15 bulan  berikutnya  dan  melaporkan  SPT  Masa  PPh  Pasal  15  paling  lambat  tanggal  20  bulan berikutnya.
Sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi  oleh  WP  adalah  pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Wajib  Pajak  yang dikukuhkan menjadi PKP merupakan WP yang sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku memperoleh  peredaran  bruto  sebesar  Rp4.800.000.000.  Batasan  pengukuhan  PKP  tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 (PMK 197/2013) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
Sebagai  PKP,  WP  wajib  memungut,  menyetor,  dan  melaporkan  PPN  yang  terutang. Pengusaha  Kena  Pajak  wajib  membuat  faktur  pajak  yang  berfungsi  sebagai  bukti  pungutan pajak untuk setiap kali penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor. Faktur pajak harus dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sesuai dengan faktur pajak harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN  disampaikan.  Surat  Pemberitahuan  Masa  PPN  disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
SIUPAL Provinsi A dan B Tahun 2023
Berdasarkan data SIUPAL  yang diakses dari laman  resmi Kementerian Perhubungan dengan  alamat https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/ pada  11  November  2022,  terdapat  60 perusahaan yang memiliki SIUPAL di wilayah Provinsi A dan B dengan total 575 kapal yang dioperasikan. Dari jumlah tersebut, 29 perusahaan berlokasi di Provinsi A dan 31 perusahaan berlokasi di Provinsi B. Jenis kapal yang dioperasikan antara lain kapal penumpang, tongkang,
tug boat, tanker, kargo, dan landing craft. Berikut nama perusahaan yang memiliki SIUPAL dan jumlah kapal yang dioperasikan.
Tabel 1. Perusahaan Pemilik SIUPAL dan Jumlah Kapal Dioperasikan Provinsi A dan B No. Provinsi Jumlah SIUPAL 1. Provinsi A 29 2. Provinsi B 31 Jumlah 60 Sumber: https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/ diakses pada 11 November 2023

## Penelitian Sebelumnya
Sampurna, et  al (2022)  melakukan  kajian  atas  pengenaan  pajak  penghasilan  bagi pelayaran. Berdasarkan kajian tersebut, penerapan PPh Pasal 15 dengan NPK (deemed profit) dan bersifat final tidak sesuai dengan aspek keadilan yang berdampak pada arus kas perusahaan. Maka dari itu, diperlukan perubahan penerapan tarif final  menjadi  tarif umum. Hal  tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dan menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang jasa pelayaran.
Utami  (2022)  melakukan  penelitian  terkait  analisis  pemanfaatan  pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Pertukaran data/informasi  dilaksanakan  berdasarkan  Perjanjian  Kerja  Sama  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  dengan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK).  Data/informasi  tersebut disebut dengan data eksternal. Utami (2022) menjelaskan bahwa data eksternal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti kegiatan pengawasan WP dan sebagai data pembanding proses  pemeriksaan.  Tindak  lanjut  kegiatan  pengawasan  dilakukan  dengan  penyampaian SP2DK kepada WP  yang bertujuan untuk  mengklarifikasi data/informasi baru. Sebagai  data pembanding, data eksternal berguna untuk memperkaya data/informasi yang telah dimiliki oleh DJP. Untuk memastikan data eksternal tersebut valid dan andal, data eksternal tersebut harus diklarifikasi kepada WP. Selain itu, Utami (2022) menjelaskan bahwa data yang kurang lengkap dan kurang relevan dan tidak diusulkan pemeriksaan sebagai tindak lanjut pengawasan menjadi kendala tidak optimalnya pemanfaatan data eksternal.
Djufri  (2020)  melakukan  kajian  tentang  penerapan  teknik web  scrapping terhadap beberapa online  market  place dalam  rangka  penggalian  potensi.  Berdasarkan  penelitian tersebut, web  scrapping sangat  bermanfaat  bagi  AR  untuk  tujuan  penggalian  potensi  pajak. Namun, pengolahan data ekstraksi hasil web scrapping ini memerlukan usaha yang besar. Maka dari itu, teknik web scrapping ini perlu dikembangkan oleh DJP dan diintegrasikan dengan data internal agar penggalian potensi oleh AR dapat dilakukan secara langsung.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari data internal Direktorat Jenderal Pajak dan data eksternal. Data eksternal  diakses  melalui  laman  resmi  Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia,  yaitu https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/ (SIUPAL dan
RPK)
dan https://kapal.dephub.go.id/ditkapel_service/data_kapal/ (Kepemilikan  Kapal).  Pengumpulan data eksternal dilakukan dengan teknik web scrapping.
Penulis  melakukan  pengelompokan  Wajib  Pajak  pemilik  SIUPAL  dengan  beberapa kapal  yang  dioperasikan  dan  pemilik  kapal  tersebut.  Penulis  melakukan  analisis  kepatuhan kewajiban perpajakan terhadap beberapa Wajib Pajak pemilik SIUPAL dan pemilik kapal tahun pajak 2 019 – 2022. Adapun kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

## Sumber: diolah oleh Penulis (2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayaran  merupakan  salah  satu  sektor  usaha  yang  krusial.  Di  Indonesia,  pengenaan pajak  penghasilan  atas  usaha  pelayaran  menggunakan  Norma  Penghitungan  Khusus  (NPK) yang telah diatur dalam PPh Pasal 15 UU PPh. Pasal 15 merupakan penerapan presumptive taxation dan bersifat  final (Kristiaji &  Mukarromah, 2020) . Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pelaporan  dengan  SPT  Masa  dan  SPT  Tahunan  (form  penghasilan  final)  beserta  lampiran. Kristiaji dan Mukarromah (2020) menjelaskan bahwa Wajib Pajak tidak dapat menggabungkan penghasilan  yang  dikenai  pajak  berdasarkan  mekanisme  umum  dengan  penghasilan  yang dikenai pajak bersifat final, salah satunya objek PPh Pasal 15.
Tujuan  penerapan  kebijakan presumptive  taxation PPh  Pasal  15  adalah  untuk menyederhanakan  prosedur  perpajakan  dan  untuk  memperluas  basis  perpajakan.  Namun, penerapan presumptive  taxation ini  berdampak  negatif  pada  kepatuhan  pajak  (Kristiaji  & Mukarromah, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, otoritas pajak seharusnya meningkatkan aktivitas  pengawasan  dengan  memanfaatkan  informasi  yang  dilaporkan  oleh  pihak  ketiga (cross-check) (Bucci, 2020). Informasi pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan merupakan data eksternal.
Data eksternal menjadi salah satu pemicu (trigger data) dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral. Hal serupa dijelaskan oleh Utami (2022), data eksternal dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti kegiatan pengawasan WP dan sebagai data pembanding proses pemeriksaan Contoh data eksternal yang dapat dimanfaatkan menjadi data  pemicu  adalah  data  SIUPAL,  kepemilikan  kapal,  dan  Rencana  Pengoperasian  Kapal (RPK).  Data  ini  merupakan  data  Kementerian  Perhubungan  yang  dapat  diakses  oleh  publik melalui internet.
Informasi yang dimuat dalam data eksternal tersebut dapat dikombinasikan dengan data internal  DJP.  Oleh  karena  itu,  penelitian  kepatuhan WP  dapat  memanfaatkan  data  eksternal sebagai  informasi  tambahan  data  internal.  Contoh  data  eksternal  yang  dapat  dimanfaatkan adalah data SIUPAL dan kepemilikan kapal.
Berdasarkan  analisis  kepatuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  terhadap beberapa  WP  berkaitan  dengan  data  eksternal  SIUPAL  dan  kepemilikan  kapal,  terdapat beberapa indikasi ketidakpatuhan pajak yang terjadi, diantaranya:
a) Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh aset yang dimiliki di dalam SPT Tahunan;

## EDUCORETAX
b) Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh;
c) Wajib Pajak tidak memotong/memungut pajak penghasilan atas transaksi yang terjadi dengan lawan transaksi;
d) Wajib Pajak yang berstatus sebagai PKP tidak/kurang memungut PPN;
e) Wajib Pajak membebankan penyusutan terlalu besar sehingga harus dilakukan penilaian aset;
f) Wajib  Pajak  membebankan  penyusutan  atas  aset  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain (hubungan istimewa);
g) Wajib  pajak  melampirkan  laporan  keuangan  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya;
h) Status wajib Pajak NE tetapi masih memiliki aset kapal yang dioperasikan oleh pihak lain;
i) Wajib Pajak tidak mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas; dan
j) Wajib Pajak memiliki aset kapal yang dioperasikan oleh pihak lain.
Terkait  ketentuan SPT Tahunan  yang harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas, terdapat WP yang mengakui bahwa pengisian SPT Tahunan dan laporan keuangan yang dilampirkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saat dilakukan kunjungan/ visit. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra dan Maryadi (2021) bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan material dalam SPT Tahunan PPh OP yang perlu ditindaklanjuti oleh AR. Sehubungan dengan hal tersebut, data eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan material yang dilakukan oleh WP. Pendekatan awal yang dilakukan adalah dengan sinkronisasi kepemilikan  kapal  yang  didaftarkan  dalam  SIUPAL  dengan  pelaporan  harta  dalam  SPT Tahunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan pemilik kapal yang didaftarkan dalam SIUPAL agar penelitian kepatuhan material WP tepat sasaran. Hal ini perlu dilakukan karena status kapal yang didaftarkan dalam SIUPAL tidak semuanya dimiliki oleh perusahaan yang mengajukan  izin.  Di  dalam  Pasal  10  Permenhub  93/2013  telah  diatur  bahwa  perusahaan angkutan  laut  nasional  harus  melampirkan  salinan leasing, sewa (charter), dan  penunjukan pengoperasian  kapal  bagi  kapal  yang  bukan  milik  perusahaan  angkutan  laut  nasional  yang mengoperasikan kapal tersebut. Berikut alur pengolahan data eksternal SIUPAL, kepemilikan kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) untuk digunakan dalam penelitian kepatuhan material WP.
Gambar 2. Pengolahan Data Eksternal SIUPAL, Kepemilikan Kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)
Sumber: diolah oleh Penulis (2023)
Kepemilikan  kapal  dapat  ditelusuri  melalui  laman  resmi  Kementerian  Perhubungan yang dapat diakses
oleh publik
dengan alamat https://kapal.dephub.go.id/ditkapel_service/data_kapal/ .  Pencarian  dapat  dilakukan  dengan menginput  Nama  Kapal  atau  nomor  TPK  yang  tercantum  dalam  SIUPAL.  Berikut  contoh pencarian kepemilikan kapal:
Gambar 3. Pencarian Kepemilikan Kapal
Sumber: https://kapal.dephub.go.id/ditkapel_service/data_kapal/ (2023) Hasil pencarian data kepemilikan kapal berisi informasi mengenai:
1) Nama kapal;
2) Eks nama kapal;
3) Call sign;
4) Jenis kapal;
5) Nama pemilik;
6) Nomor Tanda Pendaftaran Kapal (TPK);
7) Ukuran dan tonase kapal (panjang, lebar, dalam, GT, Isi Bersih);
8) Nomor IMO; dan
9) Tahun pembuatan
Data  “Nama  Pemilik”  dalam  hasil  pencarian  tersebut  merupakan  sasaran  yang  akan dilakukan  sinkronisasi  kepemilikan  aset  kapal  dengan  pelaporan  aset  dalam  SPT  Tahunan. Karena “Nama Pemilik” yang muncul dalam hasil pencarian merupakan nama yang umum dan tidak tercantum NPWP, AR perlu melakukan pencarian NPWP dalam Masterfile Wajib Pajak atau sistem informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Data lain yang dapat digunakan untuk memastikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh WP Pemilik SIUPAL aktif, dapat dilakukan pengecekan Rencana Pengoperasian Kapal yang dapat  diakses  melalui  laman https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/ .  Rencana  Pengoperasian Kapal  (RPK)  merupakan  pemberitahuan  tertulis  yang  disampaikan  oleh  perusahaan  untuk menunjang kegiatan usaha angkutan laut dan berisi informasi mengenai kapal  yang berlayar sesuai trayek tertentu, pelabuhan yang akan disingahi, dan muatan yang diangkut. Informasi pengoperasian  kapal  tersebut  sangat  bermanfaat  dalam  penggalian  potensi  pajak  jika  DJP memiliki data manifest kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report). Untuk meneliti kebenaran peredaran usaha (penghasilan yang diperoleh WP) yang dilaporkan dalam SPT Tahunan,  dapat  dilakukan  ekualisasi  antara  SPT  Masa/Tahunan,  faktur  pajak  keluaran, laporan keuangan, data manifest kapal, dan laporan realisasi pengoperasian kapal.
Sehubungan dengan penelitian kepatuhan material WP, terdapat tiga langkah penelitian yang perlu dilakukan secara garis besar, yaitu:
1) Profiling Wajib Pajak;
2) Kepatuhan Formal Wajib Pajak;
3) Ekualisasi Data Internal DJP dan Data Eksternal

## Profiling Wajib Pajak
Data eksternal SIUPAL harus dilakukan analisis awal sebelum digunakan sebagai bahan baku penggalian potensi. Analisis awal yang dimaksud adalah profiling Wajib Pajak. Profiling WP bertujuan untuk mengetahui latar belakang WP, pihak-pihak yang berelasi dengan WP, dan kemungkinan  transaksi  yang  dilakukan  oleh  WP.  Dalam  hal  ini,  fiskus  atau  AR  harus mengintegrasikan data eksternal SIUPAL dengan data internal yang dimiliki oleh DJP.
Beberapa detail data SIUPAL yang dapat digunakan dalam profiling WP ini adalah NPWP perusahaan,  nama  perusahaan,  alamat  perusahaan,  nama  dan  NPWP  penanggung  jawab perusahaan, dan kapal-kapal yang terdaftar dalam SIUPAL. NPWP perusahaan dapat langsung ditelusuri  dalam  data  internal  DJP.  Selain  data  internal  DJP, AR  dapat  memanfaatkan  data eksternal lain dalam rangka profiling WP, seperti sosial media dan berita. Selanjutnya, perlu dilakukan validasi identitas perusahaan dengan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nama penanggung jawab perusahaan. Informasi yang perlu direkam oleh AR dalam profiling WP ini adalah sebagai berikut:
a) Nama dan NPWP Perusahaan;
b) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU);
c) Status WP (aktif atau non efektif);
d) Tanggal terdaftar;
e) Status PKP dan tanggal pengukuhan PKP;
f) Alamat WP;
g) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar;
h) Jumlah cabang dan KPP administrasi cabang;
i) Daftar pemegang saham sesuai data AHU;
j) Data kependudukan sipil para pemegang saham;
k) Profil pemegang saham Perusahaan;
l) Daftar lawan transaksi selama tiga tahun berturut-turut.
Selain informasi di atas, hal lain yang penting diketahui oleh AR adalah proses dan/atau model  bisnis  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  WP.  Dengan  memahami  proses  bisnis kegiatan  usaha  WP,  AR  dapat  menentukan  titik-titik  kritis  penghindaran  pajak  untuk selanjutnya dilakukan pengawasan kepatuhan WP dan penggalian potensi pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, AR dapat melakukan kegiatan kunjungan lapangan (visit) dan wawancara secara  mendalam  kepada  WP  agar  informasi  yang  diperoleh  lebih  akurat.  Hasil  kunjungan tersebut dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara yang ditandatangani oleh WP atau kuasa WP.

## Kepatuhan Formal Wajib Pajak
Setelah profiling WP, hal lain yang perlu dilakukan penelitian adalah kepatuhan formal WP. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian kepatuhan formal terdiri dari kegiatan validasi dan analisis atas  data  dan/atau  informasi  terhadap  pemenuhan  kewajiban/ketentuan  formal  yang  harus dipenuhi WP. Kewajiban perpajakan formal yang dipenuhi oleh WP antara lain terkait:
a) ketepatan waktu untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
b) ketepatan waktu pembayaran/penyetoran pajak;
c) ketepatan waktu dan/atau kelengkapan laporan pajak,  yang meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan, SPOP, atau laporan lainnya;
d) angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP;
e) layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima dan/atau dimiliki oleh WP; dan
f) kewajiban/ketentuan formal perpajakan lainnya.
Berkaitan dengan pelaporan pajak, SPT Masa yang perlu dicek kepatuhan penyampaiannya antara lain SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPN dan PPnBM. Berkaitan dengan WP yang memiliki SIUPAL atau bergerak dalam bidang usaha pelayaran, penyampaian SPT Masa yang perlu diperhatikan adalah SPT Masa PPh Pasal 15.
Berdasarkan riwayat pelaporan SPT Tahunan WP Pemilik SIUPAL di Kantor Wilayah DJP ABC, 42 WP dari 60 WP melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2022. Terdapat 18 WP tidak melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2022. Berikut jumlah WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan berdasarkan status WP:
Tabel 2. Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 No. Status Wajib Pajak Jumlah 1.  Normal (Aktif) 10 2.  Non Efektif 7 3.  PL/DE 1 Jumlah 18 Sumber: diolah oleh Penulis (2023)
Wajib  Pajak  dengan  status  normal  (aktif)  yang  tidak  melaporkan  SPT  Tahunan  perlu dilakukan  imbauan  oleh  AR.  Sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  KUP,  WP  yang  tidak menyampaikan  SPT  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dikenai  sanksi  administrasi berupa denda. Sementara itu, SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh WP harus dilakukan penelitian kepatuhan material untuk menguji SPT Tahunan diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.  Dalam  Pasal  38  dan  39  UU  KUP  telah  diatur  bahwa  “tidak  menyampaikan  Surat Pemberitahuan”,  “menyampaikan  Surat  Pemberitahuan,  tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar” karena kealpaan atau dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara merupakan tindakan pidana. Oleh karena itu, penelitian kepatuhan material harus dilakukan sejalan dengan penelitian kepatuhan formal WP.

## Ekualisasi Data Internal DJP dan Data Eksternal
Penelitian  kepatuhan  material  WP  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  terhadap kepatuhan  WP  dalam  pemenuhan  ketentuan  material  perpajakan  yang  telah  diatur  dalam peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, dilakukan validasi dan analisis atas data dan/atau keterangan yang berkaitan dengan WP. Data dan/atau keterangan yang digunakan antara lain laporan keuangan, data ILAP (instansi pemerintah, Lembaga, asosiasi, dan pihak lain), dan data eksternal  lainnya.  Contoh  data  eksternal  yang  dapat  digunakan  adalah  data  SIUPAL, kepemilikan kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK).
Pemanfaatan  data  eksternal  dalam  penelitian  kepatuhan  material  WP  dilakukan  dengan ekualisasi antara data internal DJP dan data eksternal. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dapat  dimanfaatkan dan dikombinasikan dengan data internal (connecting the dots). Pemanfaatan  data  eksternal  sangat  bermanfaat  dalam  memperkaya  bahan  baku  penggalian potensi pajak, misalnya data SIUPAL, kepemilikan kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK).  Hal  serupa  telah  dijelaskan  oleh  Utami  (2022)  bahwa  data  eksternal  seperti data/informasi pajak daerah memperkaya data yang digunakan dalam pengujian pemeriksaan.
Sehubungan dengan penelitian kepatuhan material WP, berikut alur ekualisasi data internal DJP dan data eksternal:
Gambar 4. Ekualisasi Data Internal DJP dan Data Eksternal
Sumber: diolah oleh Penulis (2023)
Surat Pemberitahuan (SPT Masa/Tahunan) yang disampaikan oleh WP menjadi bahan baku dalam penelitian kepatuhan material. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara self-assessment sehingga diperlukan peran DJP untuk mengawasi dan menguji kepatuhan WP (Rusnan et al., 2020). Dalam hal ini, fiskus atau AR melakukan ekualisasi SPT Tahunan dengan beberapa data eksternal, misalnya data kepemilikan kapal, data AHU, dan data SIUPAL. Fiskus dapat  menggunakan  data  manifest  kapal  dan  laporan  realisasi  pengoperasian  kapal  untuk menguji pelaporan penghasilan yang diperoleh WP. Namun, diperlukan perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait untuk memperoleh data tersebut.
Dalam ekualisasi data internal DJP dan data eksternal, terdapat beberapa critical points yang perlu diperhatikan, yaitu:
a) Aset yang dimiliki oleh WP tidak seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan;
b) Perubahan  aset  (pembelian/penjualan).  Peningkatan  atau  penurunan net  asset selama periode  tertentu  direfleksikan  dengan  perubahan  ekuitas,  Informasi  ini  sangat bermanfaat  bagi  beberapa stakeholders karena  hal  tersebut  merepresentasikan keuntungan dan kerugian dalam periode tertentu (Rolfe, 2006);
c) Pembebanan penyusutan aset yang terlalu besar karena pelaporan nilai perolehan yang tinggi;
d) Komparasi akumulasi penyusutan dalam neraca keuangan tidak sesuai dengan beban penyusutan dalam laporan laba rugi;
e) Penghasilan yang diperoleh WP tidak seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan;
f) Peredaran  usaha  dalam  laporan  keuangan  tidak  sesuai  dengan  dasar  pengenaan  PPN dalam faktur pajak keluaran;
g) Pembebanan biaya usaha yang terlalu besar;
h) Kurang atau belum dilakukan pemotongan pajak sehubungan biaya-biaya usaha;
i) Pelaporan  nama  pemegang  saham  dan  nilai  saham  dalam  SPT Tahunan  dan  laporan keuangan tidak sesuai dengan data AHU;
j) Komparasi laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir.
Sehubungan  dengan  penelitian  kepatuhan  material  WP,  Putra  dan  Maryadi  (2021) menjelaskan bahwa data SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP dan terindikasi tidak patuh
secara material adalah peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha, penghasilan final, harta, dan utang. Maka dari itu, fiskus atau AR harus membuktikan indikasi tersebut, misalnya dengan  kunjungan /visit atau  penerbitan  Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau Keterangan  (SP2DK).  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, AR  dapat  meminta  dokumen  berupa grosse akta kapal untuk membuktikan kepemilikan aset kapal.
Dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan berupa pelaporan nilai aset kapal yang terlalu tinggi, fiskus atau AR dapat mengajukan bantuan penilaian kepada Fungsional Penilai Pajak. Tindak  lanjut  penelitian  kepatuhan  material  WP  dapat  berupa  usul  pemeriksaan  atau  usul pemeriksaan bukti permulaan. Usul pemeriksaan bukti permulaan dilakukan jika WP terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP.

## PENUTUP Simpulan
Peran  pengawasan  Direktorat  Jenderal  Pajak  sangat  diperlukan  untuk  menguji  dan mengawasi  kepatuhan  Wajib  Pajak  karena  penerapan self-assessment  system. Data  eksternal menjadi salah satu pemicu (trigger) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Kantor Wilayah DJP ABC memanfaatkan data eksternal SIUPAL, Rencana Pengoperasian Kapal, dan kepemilikan kapal sebagai data pemicu dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral. Data eksternal lain berupa manifest kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal dapat dimanfaatkan untuk memperkaya informasi dalam penelitian kepatuhan. Namun, data tersebut tidak dapat diakses secara publik melalui internet sehingga diperlukan permintaan data ke instansi  terkait.  Berdasarkan analisis  yang dilakukan terhadap beberapa Wajib Pajak pemilik  SIUPAL  dan  pemilik  kapal,  terdapat  indikasi  ketidakpatuhan  yang  dilakukan  oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah pengisian SPT tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas. Indikasi  ketidakpatuhan  tersebut  harus  ditindaklanjuti  oleh Account  Representative dengan penelitian  kepatuhan  material  secara  menyeluruh  dan  komprehensif  serta  kunjungan/ visit. Selain itu, terdapat potensi pajak berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang perlu digali secara optimal.

## Saran
Penelitian  ini  merupakan  gambaran  pemanfaatan  data  eksternal  dalam  penelitian kepatuhan  material  Wajib  Pajak  dan  penggalian  potensi  pajak  sektoral.  Data  eksternal  yang dimanfaatkan  merupakan  data  yang  dimiliki  oleh  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesia  yang  dapat  diakses  oleh  publik  melalui  internet. Account  Representative dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut kepatuhan Wajib Pajak yang bergerak  dalam  bidang  pelayaran.  Berkaitan  dengan  akses  data,  Direktorat  Jenderal  Pajak, Kementerian Keuangan  diharapkan mengadakan Perjanjian Kerja Sama atau pertukaran data SIUPAL, manifest kapal, laporan realisasi pengoperasian kapal, kepemilikan kapal, dan peta pergerakan kapal dengan Kementerian Perhubungan agar Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses data secara langsung melalui sistem informasi internal Direktorat Jenderal Pajak. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatka data eksternal tersebut untuk memetakan kepatuhan Wajib Pajak secara otomatis dengan menggunakan Compliance Risk Management Integrated  Risk  Engine (CRM  IRE).  Peneliti  selanjutnya  dapat  meneliti  pemanfaatan  data eksternal lain yang dapat digunakan dalam pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral.

## DAFTAR PUSTAKA
Bucci, V. (2020). PRESUMPTIVE TAXATION METHODS: A REVIEW OF THE EMPIRICAL LITERATURE. Journal of
Economic Surveys , 34 (2), 372–397. https://doi.org/10.1111/joes.12304
Dewi,  M.  S.,  &  Maulida,  M.  (2012).  EVALUASI  EKSTENSIFIKASI  DAN  INTENSIFIKASI PAJAK  SERTA  KONTRIBUSINYA  DALAM  MENINGKATKAN  PENERIMAAN  PAJAK PENGHASILAN  ORANG  PRIBADI  PADA  KPP  PRATAMA  JAKARTA  TANAH  ABANG DUA. BINUS BUSINESS REVIEW , 3 (Mei), 228–245.
Dhar, S. N., & Ghosh, G. (2010). Presumptive Taxation: Systems, Perceptions and Problems.
Indian Journal of Accounting , XL (2) (June 2010), 6–15.
Diamastuti,  E.  (n.d.). KE  (TIDAK)  PATUHAN  WAJIB  PAJAK:  POTRET  SELF ASSESSMENT SYSTEM . www.pajak.go.id Diamendia,  T.,  &  Setyowati,  M.  S.  (2021).  ANALISIS  KEBIJAKAN  COMPLIANCE  RISK MANAGEMENT  BERBASIS  MACHINE  LEARNING  PADA  DIREKTORAT  JENDERAL PAJAK. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , Vo.6 No.3 , 289–298.
Djufri, M. (2020). PENERAPAN TEKNIK WEB SCRAPING UNTUK PENGGALIAN POTENSI PAJAK (Studi Kasus pada Online Market Place Tokopedia, Shopee dan Bukalapak). Jurnal BPPK , 13 , 65–75.
Kristiaji,  B.  B.,  &  Mukarromah.  (2020). Meninjau  Konsep  dan  Relevansi  PPh  Final  di Indonesia . DDTC Working Paper.
Liyana,  N.  F.  (2019).  MENAKAR  MASALAH  DAN  TANTANGAN  ADMINISTRASI  PAJAK: KEPATUHAN PAJAK DI ERA SELF-ASSESSMENT SYSTEM. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara , Vol. 1 No.1 , 84–90. Oktaviansyah, W. (2022). PENGURUSAN RPK (RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL) MENGGUNAKAN  APLIKASI  SIMLALA  GUNA  MENUNJANG  KEGIATAN OPERASIONAL  KAPAL  DI  PELABUHAN  TERKAIT  PT.  BAHTERA  ENERGI SAMUDRA TUAH SKRIPSI .
Putra,  A.  C.,  &  Maryadi.  (2021).  Penerapan  Benford’s  Law  untuk  Mendeteksi  Dugaan Ketidapatuhan  Material  pada  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi. Jurnal  Kajian  Ilmiah Perpajakan Indonesia SCIENTAX .
Rizki,  I.  (2018).  SELF  ASSESMENT  SISTEM  SEBAGAI  DASAR  PUNGUTAN  PAJAK  DI INDONESIA  (Analisa  Hukum  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan). Jurnal Al-’Adl , Vol. 11 (2).
Rolfe, T. (2006). Financial Accounting and Tax Principles . CIMA Publishing.
Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Journal Kompilasi Hukum , Volume 5 No.1 (Juni 2020), 15–29. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33
Sampurna,  N.  W.,  Puspasari,  S.  M.,  Silaban,  W.  L.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Pengenaan  Pajak Penghasilan  bagi  Perusahaan  Pelayaran:  Kajian  Perubahan  Tarif  Khusus  Pasal  15 menjadi Tarif Umum. Journal of Law, Administration, and Social Science , Volume 2 No.2 . Thuronyi, V. (2004). Presumptive Taxation of the Hard-to-Tax. In J. Alm et al (Ed.), Taxing the Hard-to-Tax (pp. 101–120). https://doi.org/10.1016/s0573-8555(04)68805-5
United Nations Conference on Trade and Development. (2022). Review of Maritime Transport . Utami,  M.  (2022). Analisis  Pemanfaatan  Pertukaran  Data/Informasi  Pajak  Pusat  dan  Pajak Daerah dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Pusat .
Wahyuni,  M.  A.  (2011).  Tax  Evasion:  Dampak  dari  Self  Assessment  System. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika .
Widakdo, F. P., & Ardini, L. (2019). PENTINGNYA PROFILE WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENCAIRAN PIUTANG PAJAK. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi .
Zulaikha, Z., & Basuki Hadiprajitno, P. Th. (2017). Presumptive Taxation Scheme: Its Impact On  Tax  Expense  and  Taxpayer’s  Compliance. The  Indonesian  Journal  of  Accounting Research , 20 (1). https://doi.org/10.33312/ijar.346