## TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KONSUMEN DALAM PEMBIAYAAN MOBIL
PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (STUDI PUTUSAN No. 83/PDT.SUS.BPSK/2022/PN.PDG)
YENNI FITRIA*, DEVIRIANTI EFFENDI, RIDWAN WIJAYA Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti yennifitria31@gmail.com * , ridwanwejee@gmail.com, deviriantieffendi69@gmail.com
Abstract: Industrialization  and  globalization  on  the  one  hand  have  had a  positive  impact  by providing many choices of goods and/or services for consumers publicprotect the interests of consumers, in addition to what has been regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) as a legal umbrella for consumer protection in Indonesia. The research is descriptive in nature, namely research that provides an overview of the dispute process faced by  consumers  with  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance.  To  obtain  the  desired  data  and  to obtain satisfactory results, the author uses a juridical approach. From the legal considerations of the judges above, it can be concluded that there was a mistake in the legal considerations of the  panel  of  judges  who  examined  case  no.83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG,which  also  has legal  consequences  for  the  Respondent's  Objection,  where  in  Article  1  paragraph  2  of  Law Number  48  of  2009,  concerning  Consumer  Protection.  Judicially,  the  interests  of  the Respondent  have  also  been  set  aside  by  the  panel  of  judges  examining  the  aquo  case.  And according  to  the  author's  opinion,  the  beginning  of  all  disputes  between  Business  Actors  or Financing  Institutions  (leasing),  that  the  existing  agreement  between  Business  Actors  and Consumers constitutesA standard agreement in which there are certain conditions made by the business actor,  without involving the consumer in drafting the contract, so that the consumer has no other choice, and under his control, the panel of judges should not only see the delay in the Respondent's Objection, but how a this agreement.
Keywords: Consumer Protection, Financing Institutions.

## A. Pendahuluan
Pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  umumnya  dan  khususnya di  bidang perindustrian  dan  perdagangan  nasional  telah  menghasilkan  berbagai  variasi  barang  dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan  informatika  telah  memperluas  ruang  gerak  arus transaksi  barang  dan/atau  jasa  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara,  sehingga  barang dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  bervariasi  baik  produksi  luar  negeri  maupun  produksi  dalam negeri.  Kondisi  yang  demikian  pada  satu  pihak  mempunyai  manfaat  bagi  konsumen  karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka  lebar  kebebasan  untuk  memilih  aneka  jenis  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  sesuai dengan keingingan dan kemampuan konsumen.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh  karena  itu,  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  menjadi  landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat untuk  melakukan  upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan  pendidikan konsumen.  Upaya  pemberdayaan  ini  penting  karena  tidak  mudah  mengharapkan  kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang  semaksimal  mungkin  dengan  modal  seminimal  mungkin.  Prinsip  ini  sangat  potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sengketa di dalam sosial bermasyarakat sering terjadi, baik itu sengketa  konsumen dan lain lainnya, terkait hal konsumen amat menarik jika dikaji sesuai dengan aturan hukum yang ada  dan  tumbuh  berkembang  pada  tahun  1900. 2 Hukum perlindungan  konsumen  merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi.  Industrialisasi  dan  globalisasi  di  satu  sisi  membawa  dampak  positif  dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi  masyarakat, baik yang berasal dari dalam
maupun luar  negeri.  Namun,  di  satu  sisi  dapat  membawa  dampak  negatif  karena  banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat.
Di dalam perlindungan konsumen, terdapat dua istilah hukum yakni hukum konsumen, dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen  ( consumer  law )  dan  hukum perlindungan  konsumen  ( consumer  protection  law )  merupakan  bidang  hukum  baru  dalam akademik  dan  praktik  penegakan  hukum  di Indonesia. Namun saat  ini masih  belum jelas  apa yang  masuk  ke  dalam  materi keduanya  serta  apakah  kedua  cabang  perlindungan  hukum  itu identik.  Beberapa  sarjana  mencoba  memberikan  batasan  pengertian  mengenai  hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut Shidarta hukum konsumen dan hukum perlindungan  konsumen  merupakan  dua  pengertian  bidang hukum  yang  sulit  dipisahkan  dan ditarik  batasnya,  hal  ini  mengingat  bahwa  salah  satu  pengertian  tujuan  hukum  adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya, di mana kata aspek hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma.
Salah  satu  bagian  dari  hukum  konsumen  adalah  aspek  perlindungan,  misalnya bagaimana  cara  perlindungan  mempertahankan  hak-hak  konsumen  terhadap  gangguan  dari pihak lain. Az. Nasution membedakan definisi pengertian antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen,  yakni sebagai berikut: “ Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas- asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan  penggunaan produk  (barang  dan/atau  jasa)  antara  penyedia  dan  penggunanya,  dalam  kehidupan masyarakat.  Hukum perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah yang  mengatur  dan  melindungi  konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.”
Az.  Nasution  menjelaskan  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen  sebagai pengertian bagian  khusus  dari  hukum  konsumen.  Hukum  konsumen  mengatur  secara  umum  mengenai hubungan  dan  masalah  penyediaan  barang  dan/atau  jasa, sedangkan  hukum  perlindungan konsumen  lebih  menitikberatkan  pada  masalah  perlindungan  hukum  terhadap  perlindungan konsumen.  Berdasarkan  beberapa  pengertian  hukum  perlindungan  konsumen  di  atas  jika dikaitkan  dengan  definisi  hukum  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  maka  hukum perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  perlindungan, lembaga  dan  proses  yang  mengatur  kegiatan  manusia  dalam  kaitannya  dengan  upaya perlindungan terhadap konsumen.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian bersifat deskriptif , yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang proses sengketa  yang  dihadapi  oleh  Konsumen  dengan  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance.  Untuk mendapatkan  data  yang  diinginkan  dan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan,  penulis menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai pendekatan  utama  dimana  penulis mempelajari peraturan perundang-undangan dan Putusan yang ada.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.   Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No Reg, 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG
Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan Hakim dalam Memutus Perkara Perkara No  Reg,  83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG , hemat  penulis  adanya  kekeliruan  majelis  hakim Pengadilan Negeri Padang, bahwa di dalam Undang- undang Perlidnungan Konsumen, Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di berikan  kewenangan  untuk  memeriksa  perkara  antara Pelaku  usaha  dan  pengguna  akhir  dari  produk  yang  di  jual  kepada  masyarakat  (Konsumen). Dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Padang,  bertindak  dan  berbuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jika kita lihat di dalam Putusan Majelis hakim di dalam Pertimbangan Hukum Majelis hakim yang memeriksa Perkara No Reg, 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG, yaitu:  Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah : BPSK Kota Padang telah salah dalam menerapkan
hukum  karena  memeriksa  dan  memutus  perkara  ingkar  janji  (wanprestasi)  antara  debitor  dan kreditor  berdasarkan  perjanjian  pembiayaan  yang  pada  hakekatnya  adalah  sengketa  kontrak bukan  sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang.  Perlindungan Konsumen sehingga BPSK Kota Padang seharusnya menyatakan tidak berwenang  memeriksa dan  memutus  gugatan  aquo;  Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim  yang  harus dibuktikan  dalam  perkara  ini  adalah:  Apakah  BPSK  Kota  Padang  berwenang  mengadili sengketa  antara  Pemohon Keberatan dengan  Termohon  Keberatan:?  Apakah  perlu  dibatalkan atas  putusan  pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Padang  Nomor 07/PTS/BPSK-PDG- SBR/ARBT/III/2022 ?
Menimbang, bahwa Putusan BPSK Kota Padang  yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan  tersebut  telah  diberitahukan  secara  sah  kepada  Tergugat/ Pemohon Keberatan pada tanggal  30  Maret  2022,  kemudian  Tergugat/  Pemohon  Keberatan  telah  mengajukan keberatannya  atas  Putusan  BPSK  Kota  Padang tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Padang  pada tanggal  19  April  2022,  sehingga  Permohonan  Keberatan  yang  diajukan  oleh  Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang  waktu  yang  ditentukan oleh Peraturan Perundangan (UU  no.  8  tahun  1999  jo.  PERMA  nomor  1  tahun  2006),  sehingga  oleh  karena  itu Permohonan  Keberatan  oleh  Pemohon  Keberatan  secara  formil  dapat  diterima;  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya  bahwa  Pemohon Keberatan mendalilkan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Padang  tidak berwenang  untuk  mengadili perkara a quo dan Termohon Keberatan.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tetap akan berpedoman pada  ketentuan  Pasal  6  ayat  2  Perma  No.  1  Tahun  2006  tersebut  yaitu  dengan  hanya memeriksa  perkara  keberatan  ini  berkenaan  dengan  isi  putusan  BPSK  dan  berkas-berkas perkara  yang  diajukan  keberatan  oleh  pihak  Pemohon  keberatan,  sehingga  bukti-bukti  yang akan  dipertimbangkan  adalah  yang  berkaitan  dengan  isi  putusan  dan  berkas-berkas  perkara: Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  apakah Keberatan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Keberatan  sesuai  dengan  syaratsyarat  yang  diatur dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Terhadap  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen,  yaitu  keberatan  terhadap  putusan  arbitrase  BPSK  dapat  diajukan  apabila memenuhi  persyaratan  pembatalan  putusan  arbitrase  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, yaitu: a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan; b) dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; dan c) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan  dokumen  yang  bersifat menentukan  yang  disembunyikan  oleh  pihak  lawan;  atau Putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam pemeriksaan sengketa.
Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  mencermati  dari  dalil-dalil  posita  Pemohon Keberatan  dan  dalil-dalil  jawaban  Termohon  Keberatan,  maka  Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil  posita  Pemohon  Keberatan  maupun  dalil-dalil  Termohon  Keberatan  tersebut  tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat Pasal 6 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Terhadap  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, yaitu  antara  lain:  a)  Pemohon  Keberatan  maupun  Termohon  Keberatan  mengakui  atau  tidak membantah  bukti  surat  yang  diajukan  para  pihak;  b)  Dalam  perkara  ini,  para  pihak  tidak mengajukan  alat  bukti  baru,  sehingga  Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa  para  pihak  tidak menyembunyikan dokumen yang menentukan; dan c) Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tipu muslihat dari para pihak.
Menimbang,  bahwa  Pemohon  Keberatan  mendalilkan  BPSK  Kota  Padang  telah salah dalam  menerapkan  hukum  karena  memeriksa  dan  memutus  perkara ingkar  janji  (wanprestasi) antara  debitor  dan  kreditor  berdasarkan  perjanjian  pembiayaan  yang  pada  hakekatnya  adalah sengketa  kontrak  bukan  sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  sehingga  BPSK  Kota  Padang  seharusnya  menyatakan  tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan aquo. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati  dalil-dalil  posita  permohonan  Pemohon  keberatan  dan  dalil-dalil  jawaban
Termohon Keberatan disertai  bukti  -bukti  yang  diajukan  Pemohon  Keberatan  dan  Termohon Keberatan  Majelis  dan  Hakim  akan  mempertimbangkan  sebagai  berikut:  Menimbang,  bahwa dari bukti P-1  yaitu  Putusan Nomor  07/PTS/BPSK- PDGSBR/ARBT/III/2022, setelah Majelis Hakim  mempelajari  pertimbangan  putusan  aquo  yang  menjadi  dasar  dikabulkannya  tuntutan Penggugat (Termohon Keberatan)adalahbentukpenghukumankepadaTergugat (Pemohon Keberatan)  karena  tindakan  Tergugat  (Pemohon  Keberatan)  yang  menjual  objek  kredit  atas nama Penggugat tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat.
Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan  Majelis  Hakim  BPSK  Kota  Padang  dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah BPSK Kota Padang telah sesuai dengan  kewenangannya  untuk  memutus  seperti  yang diatur  dalam  Undang-undang  nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen;  Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang tidak diatur secara detil hal-hal apa  saja  yang menjadi  kewenangan  BPSK  dalam  memutus  perkara  perlindungan  konsumen; Menimbang, bahwa dengan makin banyaknya sengketa tentang perjanjian kredit ( fidusia) yang diajukan  oleh  Konsumen  ke  BPSK;  Menimbang,  bahwa  untuk  mengisi  kekosongan  hukum tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan tentang perlindungan kosnumen yang menjadi  yurisprudensi  bagi  BPSK  dan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dalam  memutus  sengketa konsumen;  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dalam  putusan nomor:  27  K/Pdt.Sus/2013  tanggal  23  Maret  2013  (Ny.  Yusmaniar  vs PT  Adira  Dinamika Multi  Finance  Tbk.)  dinyatakan: Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah  didasarkan pada  perjanjian  pembiayaan  bersama  dengan  penyerahan  milik  secara fiducia, yang  menerapkan  hubungan  hukum  perdata  dan  tidak  termasuk  sengketa konsumen, sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Undang  Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,oleh  karenanya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya.
Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan 07/PTS/BPSK-PDGSBR/ ARBT/III/2022  oleh  BPSK  Kota  Padang  dan  bukti-bukti  lainnya  berawal  dari  adanya perjanjian  kredit  antara  Pemohon  Keberatan  dan  Termohon  Keberatan yang  tertuang  dalam Perjanjian  Pembiayaan  (P-2),  dimana  dalam  perjanjian  tersebut  dalam  Termohon  Keberatan berkewajiban membayar angsuran perbulan kepada Pemohon Keberatan dan dalam perjalanan pembayaran  tersebut  Termohon  Keberatan  menunggak  sehingga  oleh  Pemohon  Keberatan kendaraan  yang  merupakan  jaminan  telah  dijual  oleh  Pemohon  Keberatan  dan Termohon Keberatan menuntut pengembalian uang muka kepada Pemohon Keberatan.
Menimbang,  bahwa  dari  bukti-bukti  yang  diajukan  baik  oleh  Pemohon Keberatan  dan Termohon  Keberatan,  menurut  Majelis  Hakim  perjanjian tersebut  masuk  dalam  kategori perjanjian  penyerahan  milik  secara  fiducia;  Menimbang,  bahwa  merujuk  kepada yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dalam putusan  nomor: 27  K/Pdt.Sus/2013 tanggal  23 Maret  2013,  seharusnya Termohon  Keberatan  apabila  merasa  dirugikan  akibat  perbuatan Pemohon Keberatan maka seharusnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa  mencermati  Putusan  nomor  07/PTS/BPSK-PDGSBR/ ARBT/III/2022,  BPSK  Kota Padang  dalam  putusannya,  menururt  Majelis Hakim  BPSK  Kota  padang  sudah  menilai perjanjian  pembiayaan  bersama dengan  penyerahan  milik  secara  fiducia,  yang  dibuat  oleh Pemohon Keberatan (Tergugat)  dengan  Termohon  Keberatan  (Penggugat),  dan  mengabulkan petitum  Penggugat  (Termohon  Keberatan),  menurut  Majelis  Hakim  BPSK Kota  Padang sudah melampaui kewenangannya.
Menimbang  bahwa  oleh  karena  pokok  sengketa  dalam  perkara  gugatan  yang  diajukan oleh  konsumen  (Termohon  Keberatan)  kepada  BPSK  Kota  Padang  bukanlah  menjadi wewenang  BPSK  Kota  Padang  untuk  mengadilinya,  maka  keberatan  Pemohon  beralasan hukum  untuk  dikabulkan;  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  telah  dikabulkannya  peitum Pemohon  Keberatan,  maka  terhadap  putusan  07/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/III/2022  oleh BPSK  Kota  Padang  dinyatakan  dibatalkan;  Menimbang,  bahwa  Pemohon  Keberatan  dalam petitum lainnya meminta agar Termohon Keberatan /  TERGUGAT / dulunya Penggugat telah cidera  janji  ( wanprestasi )  dengan  tidak  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  Perjanjian Pembiayaan No.  0657.21.211504;  Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  apakah  perjanjian
yang  dibuat  oleh  para  pihak  cedera  janji  ( wan  prestasi ),  menurut  Majelis  Hakim  harus diperiksa dan  diputus  dalam  gugatan  tersendiri,  terhadap  petitum  yang  demikian  dinyatakan tidak  dapat  diterima;  Menimbang  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  Keberatan dikabulkan maka oleh  karenanya  Termohon  Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009,  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;  Dari  pertimbangan  hukum  hakim  diatas,  menurut  hemat  penulis,  adanya kekeliruan  di  dalam  Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  No. 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG,  juga  yang  berakibat  hukum  bagi  Termohon  Keberatan, dimana di dalam Pasal 1 ayat  2 Undang-Undang Nomor  48 tahun 2009, tentang  Perlindungan Konsumen,  yaitu: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Selian itu juga di dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen,  menyatakan juga  yaitu; hak  atas  kenyamanan, keamanan, dan  keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa;  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang  dan/atau  jasa;  hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang  digunakan;  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Berdasarkan  pasal  ini  juga  secara  yurudis  kepentingan  Termohon  juga  telah dikesampingkan  oleh  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  aquo.  Dan  menurut  hemat penulis,  awal  dari  semua  sengketa  antara  Pelaku  usaha  atau  Lembaga  Pembiayaan  ( leasing ), sebagaimana pendapat     Johanes     Gunawan, pakar perlindungan konsumen, Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki  pilihan  lain,  dan  dalam  keadaan  dibawah  kekuasaannya.  Saat  ini,  aturan  mengenai larangan  perjanjian  baku  dapat  dijumpai  dalam  Pasal  18  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  yang  berbunyi:  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian  apabila:  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku usaha,  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku  usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak  yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara  angsuran;  mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh  konsumen;  memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli  jasa;  menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa  konsumen  memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya;  menyatakan  bahwa  konsumen  memberi kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk  pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang  pengungkapannya  sulit  dimengerti. Setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau  perjanjian
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi  hukum.  Pelaku  usaha  wajib  menyesuaikan  klausula  baku  yang  bertentangan  dengan Undang-undang  ini,  dan  apa  Itu  Perjanjian  Baku,  berdasarkan  rumusan  Pasal  18  Undang- undang Perlindungan Konsumen di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian baku adalah  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh  konsumen.  Intinya,  pelaku  usaha  telah menyiapkan  perjanjian  standar  dengan  ketentuan  umum  dan  konsumen  hanya  memiliki  2 pilihan,  yaitu  menyetujui  atau  menolaknya.  Melihat  hal  ini  secara  Sosiologis  kebutuhan konsumen akan barang yang di gunakan dan disediakan oleh Pelaku usaha membuat Konsumen tak  banyak  pilihan, baik  secara  sadar  dan  tidak  sadar  Konsumen  menandatangani  Perjanjian Kredit tersebut.
Namun  demikian  pembiaran  hal-hal  yang  telah  di  dalarang  dalam  KUHPerdata, seharusnya majelis hakim melihat juga kepentingan hukum termohon keberatan dalam perkara ini,  dan  jangan  hanya  kepentingan  bagi  Pemohon  Keberatan.  Kedudukan  para  pihak  dalam perjanjian baku tidaklah seimbang kedudukannya  karena  pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang ekonominya  kuat  sedangkan  konsumen  berada  pada  pihak  yang  ekonominya  lemah.  Pelaku usaha  sebagai  pihak  yang  ekonominya  kuat  merekalah  yang  membuat  atauran-aturan  yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah. Agar kedudukan  pelaku  usaha  dengan  konsumen  setara,  pelaku  usaha  harus  memperhatikan aturan mengenai  klausula  baku.  Sluitjer  mengatakan  bahwa  perjanjian  baku  bukanlah  perjanjian, karena  kedudukan  pengusaha  didalam  perjanjian  tersebut  adalah  seperti  pembentuk  undang- undang  swasta (legio  particuliere  wet-gever) .  Syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh pengusaha/pelaku  usaha  dalam  suatu  perjanjian  tersebut  adalah  peraturan-perturan  dan bukanlah  perjanjian.  Hal  demikian  juga  dikemukan  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman  bahwa kedudukan  pengusaha  dan  konsumen  tidak  seimbang  dalam  perjanjian  baku,  perjanjian  baku dinilai  cenderung  berat  sebelah.  Adanya  perbedaaan  posisi  bagi  para  pihak  ketika  perjanjian baku  diadakan  tidak  memberikan  kepada  pihak  konsumen  dalam  mengadahkan  perundingan dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan keleluasan dalam menentukan isi  perjanjian  karena  konsumen  tidak  mempunyai  kewenangan.  Sehingga  perjanjian  baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata.
Dikemukakan  sebelumnya  adalah  berbeda  para  pihaknya.  Misalnya  dalam  perjanjian baku  dalam  bidang  Asuransi,  para  pihaknya  adalah  penanggung  dan  tertanggung.  Pihak penanggung  merupakan  pihak  yang  telah  menyiapkan  substansi  perjanjian  baku  tersebut. Sementara itu, pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Pihak yang sangat berperan  dalam  menentukan  perjanjian  standar  adalah  pihak  yang  ekonomi  kuat  dan  pihak inilah  yang  menyusun  klausul- klausulnya.  Kebebasan  berkontrak  atau freedom  of  contract harus  dibatasi  bekerjanya  agar  kontrak  yang  dibuat  berlandaskan  asas  itu  tidak  sampai merupakan  perjanjian  yang  berat  sebelah  atau  timpang.  Ada  beberapa  pembatasan  yang diberikan  oleh  pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas  ini,  yang  membuat  asas ini merupakan asas yang  tidak  terbatas,  antara  lain  Pasal  1320  ayat  (1);  ayat  (2);  dan  ayat  (4),  Pasal  1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat  (3). Pasal 1320 ayat  (1) tersebut  memberikan petunjuk  bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung  pengertian  bahwa  kebebasan  suatu  pihak  untuk menentukan  isi  kontrak  dibatasi oleh  sepakat  pihak  lainnya.  Dari  Pasal  1320  ayat  (2)  dapat  disimpulkan  bahwa  kebebasan orang  untuk  membuat  perjanjian  dibatasi  oleh  kecakapannya  untuk  membuat  kontrak.  Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk  membuat  kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat Kedudukan Perjanjian Baku.
2.   Hambatan-hambatan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Perkara  No  Reg,

## 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG dan Upaya Penyelesaiannya
Dalam  kasus  di  atas,  Majelis  hakim  melakukan  penilaian  antara  alat  bukti  akta  otentik dengan  alat  bukti  saksi.  Menurut  hukum  pembuktian,  akta  otentik  memiliki  kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti lain  untuk  memutus  perkara  berdasarkan  alat  bukti  akta otentik.  Mengikat  dalam  arti  hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat  dibuktikan sebaliknya  (Pasal 165 HIR/285 R.Bg). Apabila akta otentik dilumpuhkan oleh alat bukti lawan, maka kekuatan pembuktiannya jatuh  menjadi  alat  bukti  permulaan,  dan  untuk  dapat  mencapai  batas  minimal  pembuktian, harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.
Dalam  kasus  di  atas  alat  bukti  lawan  berupa  dua  orang  saksi.  Menurut  hukum pembuktian,  alat  bukti saksi  yang  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil serta  jumlahnya telah  memenuhi  batas  minimal  pembuktian,  memiliki  kekuatan  pembuktian  bebas,  dalam  arti penilaian  pembuktian  diserahkan  kepada  hakim.  Dalam  kasus  di  atas,  akte  otentik  yang diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat berupa  Akte  Perjanjian  dan  putusan  Hakim  Adhoc Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  juga  ditandatangani  oleh  dua  orang  saksi, yang keterangannya dijadikan dasar pembuatan akte tersebut.
Alat  bukti  apa  yang  dapat  digunakan  untuk  melawan  akta  otentik?  Menurut Harahap, kekuatan  pembuktian  akta  otentik  dapat  dilumpuhkan  dengan  alat  bukti  apa  saja,  termasuk saksi.  Masalah  kesetaraan  bukti  lawan  tidaklah  mutlak.  Dalam  menilai  pembuktian  akta, Majelis  hakim  berupaya  menggali  latar  belakang/asal-  usul  pembuatan  akta  tersebut  dengan meneliti  peraturan  yang  berlaku  pada  saat  akta  tersebut  dibuat.  Majelis  hakim  menemukan bahwa  peraturan  yang  berlaku  pada  saat  pembuatan  akta  tersebut,  apabila  si  pemohon mempunyai  bukti  tentang  keterkaitan  perkara  atau  bukti-bukti  lainnya  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya,  dan  tidak  memerlukan  penetapan  Pengadilan. Berdasarkan keterangan dua orang saksi. Dalam persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa kedua  saksi  tersebut  tidak  mungkin  mengetahui,  oleh  karena  itu  keterangan  dua  orang  saksi yang  dijadikan  dasar  pembuatan  akte  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dalam  kasus tersebut,  Majelis  hakim  tidak  hanya  terpaku  pada  kebenaran  formil  sebuah  akta  dengan melakukan  rekonstruksi  pembuatan  akta  tersebut,  dan  berusaha  menggali  kebenaran  materiil terkait  asal-usul  perjanjian.  Ketika  melakukan  rekonstruksi  pembuatan  akta,  Majelis sebenarnya  telah  menggunakan  pendekatan  hermenetik  untuk  menggali  konteks  yang melatarbelakangi munculnya sebuak teks.
Terkait  dengan  eksepsi  dalam  kasus  tersebut,  meski  tidak  terkait  dengan  kewenangan pengadilan,  perlu  dilakukan  pemeriksaan  insidentil,  tanpa  harus  memeriksa  pokok  perkara sekaligus,  karena  dengan  sekaligus  memeriksa  pokok  perkara  dapat  menyebabkan pemeriksaan  perkara  menjadi  lama,  sementara  jika  ternyata  eksepsi  diterima,  maka  perkara tersebut tidak dapat diterima. Dalam hal ini asas berperkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan  perlu  diutamakan.  Pengadilan  yang  mandiri,  netral  (tidak  memihak),  kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum,  kepastian  hukum  dan  keadilan  merupakan conditio  sine  qua  non atau  persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan  sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan  keadilan  serta  penghormatan  terhadap  keluhuran  nilai  kemanusiaan  menjadi  prasyarat tegaknya  martabat  dan  integritas  Negara.  Dan  hakim  sebagai  aktor  utama  atau  figure  sentral dalam  proses  peradilan  senantiasa  dituntut  untuk  mengasah  kepekaan  nurani,  memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan  bagi  rakyat  banyak.  Oleh  sebab  itu,  semua  wewenang  dan  tugas  yang  dimiliki  oleh hakim  harus  dilaksanakan  dalam  rangka  menegakkan  hukum,  kebenaran  dan  keadilan  tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.  Wewenang  dan tugas  hakim  yang  sangat  besar  itu  menuntut  tanggungjawab  yang  tinggi,  sehingga  putusan pengadilan  yang  diucapkan  dengan  irah-irah  “Demi  Keadilan  berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha  Esa”  menunjukkan  kewajiban  menegakkan  hukum,  kebenaran  dan  keadilan  itu  wajib
dipertanggungjawabkan  secara  horizontal  kepada  semua  manusia,  dan  secara  vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan  wewenang  dan  tugasnya  sebagai  pelaku  utama  fungsi  pengadilan,  maka sikap  hakim  yang  dilambangkan  dalam  kartika,  cakra,  candra,  sari,  dan  tirta  itu  merupakan cerminan  perilaku  hakim  yang  harus  senantiasa  diimplementasikan  dan  direalisasikan  oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  yang  melandasi  prinsip-prinsip  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim  ini bermakna  pengamalan  tingkah  laku  sesuai  agama  dan  kepercayaan  masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha  Esa  ini  akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan  agama  dan  kepercayaan  yang  dianutnya.  Kewajiban  hakim  untuk  memelihara kehormatan  dan  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim  sebagaimana  ditentukan  dalam peraturan  perundang-  undangan  harus  diimplementasikan  secara  konkrit  dan  konsisten  baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.
Kehormatan  adalah  kemuliaan  atau  nama  baik  yang  senantiasa  harus  dijaga  dan dipertahankan  dengan sebaik-baiknya  oleh  para  hakim  dalam  menjalankan  fungsi  pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi,  atau  keseluruhan  proses  pengambilan  keputusan  yang  bukan  saja  berlandaskan peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  rasa  keadilan  dan  kearifan  dalam  masyarakat. Sebagaimana  halnya  kehormatan,  keluhuran  martabat  merupakan  tingkat  harkat  kemanusiaan atau  harga  diri  yang  mulia  yang  sepatutnya  tidak  hanya  dimiliki,  tetapi  harus  dijaga  dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku  yang  berbudi pekerti luhur  itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku.

## D. Penutup
Dari  pertimbangan  hukum  hakim  diatas  dapat  disimpulkanm,  adanya  kekeliruan  di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG,  juga  yang  berakibat  hukum  bagi  Termohon  Keberatan, dimana di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Perlindungan Konsumen.  Secara  yurudis  kepentingan  Termohon  juga  telah  dikesampingkan  oleh  majelis hakim  yang  memeriksa  perkara  aquo.    Majelis  hakim  menemukan  bahwa  peraturan  yang berlaku  pada  saat  pembuatan akta  tersebut,  apabila  si  pemohon  mempunyai  bukti  tentang keterkaitan perkara atau bukti-bukti lainnya  yang dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan tidak memerlukan penetapan Pengadilan.

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim  Barkatulah,  ” Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Kajian  Teoretis  Dan Perkembangan Pemikiran”, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008, Ahmadi Miru & Sutarman Yado, Perlindungan Konsumen , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP , Rineka Cipta, Jakarta,  1996,hlm.94
C.  Tantri  D.  Dan  Sularsi,  Gerakan  Organisasi  Konsumen,  Seri  Panduan  Konsumen, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, 1995
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 1994 Mariam  Darus  Badrulzaman, Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Ditinjau  Dari  Segi  Standar Kontrak  (Baku) ,  makalah  pada  simposium  Aspek-Aspek  Hukum  Perlindungan Konsumen, BPHN Bina Cipta.
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada Pengadilan Agama,  cet  V ,  Pustaka Pelajar,  2004, Yogyakarta Nasution, Hak-hak Konsumen , Paramitha, Bandung, 1995