Maya  Angelia  Sanni,  Jantje  J.  Tinangon,  Hendrik  Manossoh  (2023)  Peran  Aparat  Pengawasan  Internal Pemerintah  (APIP)  dalam  Pengendalian Fraud Pengadaan  Barang/Jasa  di  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PERAN  APARAT  PENGAWASAN  INTERN  PEMERINTAH  (APIP)  DALAM PENGENDALIAN  FRAUD  PENGADAAN  BARANG/JASA  DI  PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

## Maya Angelia Sanni, Jantje J. Tinangon, Hendrik Manossoh
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado Email: maya.angelia.sanni@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  peran  aparat  pengawasan  intern pemerintah  (APIP)  dalam  pengendalian fraud pengadaan  barang/jasa;  2)  kendala yang  dihadapi  oleh  APIP  ketika  melaksanakan  perannya  tersebut.  Penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  adalah  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam dengan  menggunakan  metode purposive  sampling dalam  penentuan  informan penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  APIP  yang  ada  di  Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan perannya secara efektif dalam pengendalian fraud pengadaan  barang/jasa  melalui  tiga  pendekatan,  yakni:  pencegahan, pendeteksian  dan  edukasi.  Namun  demikian  dalam  melakukan  perannya,  APIP menghadapi  kendala  yaitu:  kompetensi  auditor  yang  belum  merata,  keterbatasan anggaran, serta gangguan terhadap objektivitas auditor.
Kata kunci : Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pengendalian, Fraud ,
Pengadaan Barang/Jasa

## Abstract
This  study  aims  to  find  out:  1)  the  role  of  the  Government  Internal  Supervisory Apparatus (APIP) in controlling goods/services procurement fraud; 2) the obstacles faced  by  APIP  when  carrying  out  its  role.  Qualitative  research  with  a phenomenological  approach is  the  method  used  in  this  study.  The  main technique used in data collection is in-depth interviews using purposive sampling methods in determining research informants. The results of the study indicate that the APIP in the  Inspectorate  of  North  Sulawesi  Province  carrying  out  its  role  effectively  in controlling fraud of goods/services procurement through three approaches, that are: prevention, detection, and education. However, in  performing its role, APIP faces obstacles,  that  are:  unequal  auditor  competence,  budget  constraints,  and  auditor objectivity interference.
Keywords: The Role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), Controlling, Fraud, Procurement of Goods/Service

## Pendahuluan
Fraud merupakan  suatu  fenomena  yang  telah  terjadi  sejak  zaman  dahulu. Penelusuran akuntansi dan audit melalui penemuan arkeologi zaman Babilonia dan Mesir kuno  membuktikan  adanya  beberapa  dokumen  transaksi  penipuan/manipulatif, digunakan  sebagai  dasar  verifikasi  dalam  akuntansi  (Petraşcu  &  Tieanu,  2014). Association  of  Certified Fraud  Examinations (ACFE)  mengklasifikasikan fraud dalam tiga bentuk yakni: korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.
Menurut Hiro Tugiman (2006) fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Dalam Fraud Triangle Theory yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey (1953), penyebab seseorang melakukan fraud adalah sebagai berikut:
a. tekanan  ( pressure ),  berhubungan  dengan  niat,  motivasi  atau  dorongan  dalam  diri seorang  individu  untuk  melakukan  kecurangan.  Hal  ini  bisa  dipicu  oleh  adanya permasalahan  keuangan,  kebiasaan  buruk  atau  sifat  tamak  yang  dimiliki  oleh individu tersebut.
b. kesempatan  ( opportunity ),  merupakan  peluang  seseorang  melakukan  kecurangan, antara  lain  penyebabnya  yakni  :  kepercayaan  yang  berlebihan  terhadap  bawahan, internal  kontrol  yang  lemah,  regulasi  yang  longgar  serta  tidak  adanya  pemisahan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi.
c. pembenaran  ( rationalization ),  terjadi  dalam  hal  seseorang  atau  sekelompok  orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan.
Fenomena fraud dapat  ditemukan  baik  dalam  organisasi  swasta  maupun organisasi  pemerintahan.  Salah  satu  sektor  pengelolaan  keuangan  negara  yang  sangat rentan terhadap fraud adalah pengadaan barang/jasa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021  mendefinisikan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagai  kegiatan  Pengadaan Barang/Jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai,  oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas  dan  fungsi  pemerintahan,  peningkatan  pelayanan  publik  dan  pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Oleh karena itu praktik fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berdampak pada terhambatnya  proses  pembangunan  dan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat,  yang kemudian dapat merusak reputasi instansi pemerintah dan mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selain itu fraud dalam pengadaan barang/jasa juga mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun daerah yang sangat besar.
Berdasarkan data yang diperoleh Indonesia Corruption Watch , pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dimana 250 kasus atau 43 persen diantaranya berdimensi pengadaan barang/jasa dengan jumlah kerugian keuangan  negara  yang  diakibatkan  bernilai  kurang  lebih  Rp.18.507.116.429.488 (www.antikorupsi.org).
Fenomena serupa juga masih dijumpai dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi  Sulawesi  Utara,  salah  satunya  nampak  melalui  hasil  pemeriksaan  BPK-RI
Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam hasil  pemeriksaannya  BPK-RI  mengungkap  temuan  yang  berakibat  pada  kerugian keuangan  daerah  yang  disebabkan  oleh fraud dalam  pengadaan  barang/jasa  berupa kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai  kontrak/spesifikasi,  adanya  harga  satuan  timpang  serta  keterlambatan  dalam penyelesaian pekerjaan.
Selaras dengan hal tersebut, Jatiningyas dan Kuswara (2011) dalam penelitiannya mengemukakan beberapa bentuk fraud yang dapat terjadi dalam pengadaan barang/jasa, yakni:
1. Ketidaksesuaian  antara  barang/jasa  yang  diperjanjikan  dalam  kontrak  dengan kebutuhan  instansi  dan/atau  masyarakat,  baik  dilihat  dari  jenis,  kualitas,  maupun kuantitas barang/jasa
2. Ketidaksesuaian  antara  spesifikasi  teknis  barang/jasa  yang  telah  diselesaikan  oleh penyedia  barang/jasa  dengan  spesifikasi  teknis  yang  telah  ditetapkan  dalam perjanjian/kontrak
3. Ketidakwajaran harga barang/jasa yang disepakati dalam perjanjian/kontrak
4. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan
Risiko fraud dalam  pengadaan  barang/jasa  dapat  diminimalisir  dengan  adanya sistem  pengendalian  internal  yang  memadai.  Romaissah  (2019)  melakukan  penelitian yang mendukung hal tersebut, dimana dalam penelitiannya terbukti bahwa pengendalian intern  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pencegahan fraud barang/jasa. Artinya apabila pengendalian internal yang diperlukan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pencegahan fraud disektor pengadaan barang/jasa di pemerintahan akan semakin baik.
Penerapan  sistem  pengendalian  internal  dalam  lingkungan  kerja  instansi pemerintah salah satunya melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi  melakukan  pengawasan,  dan  terdiri  atas:  a)  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; b) Inspektorat Jenderal (Itjen)  yang  bertanggung  jawab  kepada  Menteri/pimpinan  lembaga;  c)  Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; d) Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  perwujudan  peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen  risiko  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah;  dan memelihara  dan  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi instansi pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga secara jelas menyatakan bahwa peran  APIP  untuk  memperkuat  dan  menunjang  efektifitas  sistem  pengendalian  intern adalah  dengan  melakukan  pengawasan  intern  atas  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi
instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara yang didalamnya mencakup proses pengadaan barang/jasa (BPKP, 2019).
Selaras  dengan  itu,  Andi  Miftahul  Syukron  (2017)  dalam  penelitiannya menemukan  bahwa  terkait  dengan  pengawasan  atas  proses  pengadaan  barang/jasa, Inspektorat  Bantul  menjalankan  peran assurance dan consulting .  Peran assurance diwujudkan  melalui  pelaksanaan  pemeriksaan  regular  dan  reviu  PBJ,  sedangkan consulting dilakukan melalui  pendampingan  terhadap  auditi  yang  mengalami  beberapa kendala pada saat proses pengadaan barang/jasa.
Hasil  penelitian  serupa  juga  ditemukan  oleh  Lumempouw  (2017)  yang menyatakan  bahwa  dalam  pencegahan  dan  pendeteksian fraud biaya  perjalanan  dinas, Inspektorat  Provinsi  Sulawesi  Utara  telah  melaksanakan  peran assurance berupa pemeriksaan reguler, dan peran consulting berupa pendampingan dan sosialisasi. Selain assurance dan consulting , auditor internal juga melakukan anti-fraud activities dengan memberikan  peringatan  dini  dan  meningkatkan  efektifitas  manajemen  risiko  sebagai perwujudan  perannya  dalam  pencegahan fraud pengadaan  barang/jasa  (Fachruddin, 2021).
Lebih luas dari itu, Gamar (2015) menyatakan peran auditor internal pemerintah tidak hanya sekedar sebagai pengawas tetapi juga pengendali. Auditor sebagai pengendali memiliki makna yang lebih tinggi dari sekedar pengawas, jika seorang auditor berperan sebagai  pengendali, maka  dia  harrus  mengawasi  dengan  baik apa  yang  dilakukan oleh aparat pemerintah di daerah, dan bagaimana mereka melakukan kegiatannya.
Apabila ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, maka auditor  internal  berkewajiban  menegur  dan  mengarahkan  agar  pelaksanaan  kegiatan berjalan  sesuai  koridor.  Singkatnya  peran  auditor  internal  sebagai  pengendali  adalah memastikan bahwa segala proses yang ada dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan telah dilaksanakan secara akuntabel
Agar  dapat  melaksanakan  perannya  dengan  baik  APIP  harus  memiliki pemahaman tentang  pengendalian  yang  berkaitan  dengan  risiko fraud .  Sebagai  auditor internal  pemerintah,  APIP  dituntut  memiliki  predikasi  yaitu  kemampuan  akal  sehat, profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian, untuk yakin bahwa fraud telah, sedang atau  akan  terjadi.  Selain  itu,  APIP  juga  memerlukan  tingkat  pengetahuan  teoretis  dan pengalaman praktis yang unggul untuk membantu mengetahui kemungkinan skema dan skenario fraud secara  spesifik  di  organisasi  serta  dapat  mengenali  gejala-gejala kemungkinan terjadinya skema fraud (Yusuf, Nurwanah, & Sari, 2022).
Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian dengan metode fenomenologi ini, peneliti tertarik untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai peran  aparat  pengawasan  internal  pemerintah  (APIP)  dalam  pengendalian fraud yang secara  spesifik  terjadi  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  serta  kendala  yang dihadapi oleh APIP dalam melaksanakan perannya tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  menggambarkan  fenomena didasarkan  pada  sudut  pandang  informan,  menemukan  beberapa  realitas  dan mengembangkan pemahaman holistik dari fenomena dalam konteks tertentu (Mamahit, 2018).  Menurut  (Trisliatanto,  2020)  penelitian  kualitatif  juga  dapat  dimaknai  sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu.
Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik  fenomena  yang  muncul  dalam  penelitian  dengan  harapan  agar  informasi  yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya. Menurut Giam (2021) studi fenomenologi merupakan studi yang berusaha mencari “esensi” makna dari suatu  fenomena  yang  dialami  oleh  beberapa  individu.  Fenomenologi  memiliki  tujuan utama untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal.
Deskripsi tersebut terdiri dari “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya. Melalui pendekatan ini peneliti ingin memperoleh suatu gambaran yang utuh  dan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  peran  Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah  (APIP)  dalam  pengendalian fraud pengadaan  barang/jasa  pada  pemerintah daerah  serta  kendala  yang  dihadapi  terkait  dengan  pelaksanaan  peran  tersebut, berdasarkan pada pengalaman APIP itu sendiri.
Penelitian dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan November 2022 sampai dengan selesai. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri  Sekretaris  (kode  I1),  Inspektur  Pembantu  Wilayah  V  (kode  I2),  Inspektur Pembantu Wilayah IV (kode I3), Auditor Madya (kode I4) dan Auditor Muda (kode I5). Penentuan informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria dan  pertimbangan  bahwa  informan  memiliki  wewenang,  kompetensi  dan  pengalaman yang  memadai  serta  keterlibatan  secara  aktif  dalam  kegiatan  penanganan fraud barang/jasa.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam, sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  kajian  dokumentasi  seperti  laporan  hasil pengawasan, literatur, serta peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, Dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik  analisis  data  di  lapangan  model  Miles  and Huberman,  dengan  melalui  tiga  tahapan  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2014).
Untuk  menguji  validitas  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan triangulasi  dengan cara membandingkan  hasil  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi  untuk  sumber data yang sama. Selain itu juga uji kredibilitas data dilakukan melalui membercheck dengan cara membacakan kembali transkrip hasil wawancara serta garis besar hasil analisis tema kemudian  memintakan  umpan  balik  dari  pemberi  data  berupa  persetujuan  atau kesepakatan.

## Hasil dan Pembahasan Peran APIP Dalam Pengendalian Fraud Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa Inspektorat Daerah  selaku  APIP  pada  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  melaksanakan  peran mereka dalam pengendalian fraud pengadaan barang/jasa melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan, pendeteksian dan edukasi, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :
1. Pencegahan
Pengendalian fraud melalui  pendekatan  pencegahan  dilakukan  oleh  APIP sebagai  upaya  untuk  meminimalisir  risiko  terjadinya fraud serta  untuk  menjamin bahwa proses pengadaan barang/jasa bebas dari fraud . Dalam pendekatan pencegahan ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pengawasan internal berupa Reviu RKA, Reviu HPS dan Probity Audit.
Pelaksanaan  reviu  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  perangkat  daerah bertujuan untuk menjamin bahwa pengadaan barang/jasa tepat sasaran, tidak terjadi pemborosan anggaran serta menghindari terjadinya kolusi dalam penentuan penyedia barang/jasa. Melalui reviu RKA Inspektorat Daerah memberikan keyakinan terbatas bahwa  barang/jasa  yang  diadakan  benar-benar  sesuai  dengan  kebutuhan,  kemudian anggarannya  telah  diakomodir  atau  telah  tersedia,  serta  proses  dan  tata  cara pengadaan  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  misalnya  dalam  pemaketan pekerjaan dan metode pengadaan yang akan digunakan.
Hal ini sejalan dengan Peraturan BPKP Nomor 3 tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan  Intern  Atas  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Dalam  suplemen pedoman  pelaksanaan  reviu  atas  perencanaan  pengadaan  barang/jasa  dinyatakan, reviu RKA oleh APIP bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa  yang  tercantum  dalam  RKA  telah  sesuai  dengan  hasil  identifikasi kebutuhan yang riil serta telah sesuai dengan target kinerja dalam dokumen RKPD dengan  memperhatikan  prioritas  pembangunan  daerah  dan  kemampuan  keuangan daerah.
Selain  itu  dalam  pedoman  juga  menyatakan  bahwa  tujuan  dilaksanakannya reviu  RKA  oleh  APIP  adalah  untuk  meyakini  bahwa  perangkat  daerah  telah menyusun dan menetapkan cara serta jadwal pengadaan barang/jasa dan telah tersedia anggaran  yang  cukup  untuk  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  yang  telah direncanakan, meliputi biaya barang/jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukungnya.
Selanjutnya  dalam  upaya  pencegahan fraud pengadaan  barang/jasa, Inspektorat Daerah juga melaksanakan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam kegiatan  reviu  ini,  APIP  berperan  untuk  memberikan  keyakinan  bahwa  HPS  telah disusun  dengan  harga  yang  wajar,  dapat  dipertanggunjawabkan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku,  tidak  ada  penggelembungan  volume,  serta  tidak  ada penambahan item biaya yang tidak diperlukan seperti biaya tak terduga, biaya lain- lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia.
Tujuan APIP melakukan reviu HPS adalah untuk mencegah terjadinya mark- up harga dalam pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan BPKP  Nomor  3  tahun  2019  Lampiran  IV  Buku  II  tentang  Pedoman  Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain  kegiatan  reviu,  dalam  pendekatan  pencegahan  ini  Inspektorat  Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga melaksanakan probity audit . P robity audit merupakan realtime audit yang dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan,  persiapan,  pemilihan  penyedia,  pelaksanaan  pekerjaan/kontrak,  serah terima  pekerjaan  dan  pembayaran.  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara menilai  bahwa probity  audit adalah  alat  pengawasan  intern  yang  efektif  sebagai sistem  peringatan  dini  ( early  warning  system )  bagi  perangkat  daerah  karena memungkinkan  dilakukannya  perbaikan  secara  langsung  dan  segera  pada  saat kesalahan  atau  kelemahan  ditemukan  selama  proses  pengadaan  barang/jasa berlangsung. Dengan demikian, risiko fraud di setiap tahapan pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir bahkan dicegah.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Dhika  Maha  Putri  (2017),  yang menemukan bahwa probity audit mampu menjadi salah satu sarana untuk memitigasi risiko yang berpotensi menjadi temuan khususnya dalam bidang  pengadaan barang dan jasa, dimana unsur-unsur dalam implementasi probity oleh komite audit internal ditujukan untuk mengendalikan risiko. Probity audit dapat mencegah adanya fraud pengadaan barang dan jasa melalui proses pemilihan auditi yang sedari awal ditujukan pada pengadaan dengan risiko yang besar.
Hasil  penelitian  ini  juga  selaras  dengan  teori  menurut  Putri  (2017),  yang menyatakan  bahwa probity  audit merupakan  salah  satu  bagian  penting  untuk mendorong  peran  dan  fungsi  APIP  dalam prevent,  deter dan detect sebagai early warning system atas proses pengadaan barang dan jasa.
2. Pendeteksian
Pengendalian fraud melalui  pendekatan  pendeteksian  ditujukan  untuk fraud yang telah terjadi. Dalam pendekatan ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan  kegiatan  pengawasan  internal  berupa  pemeriksaan  pengelolaan keuangan dan pemeriksaan khusus.
Pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  merupakan post  audit terhadap pelaksanaan dan realisasi program kegiatan dan anggaran perangkat daerah. Melalui pemeriksaan ini APIP memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk didalamnya proses pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
Pemeriksaan  khusus  yang  dilakukan  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara sifatnya hampir sama dengan audit investigasi. Pemeriksaan khusus dilakukan apabila Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerima pengaduan baik yang
berasal  dari  internal  organisasi  maupun  dari  masyarakat,  dan  apabila  mendapat permintaan dari aparat penegak hukum. Dalam pemeriksaan khusus, auditor berupaya untuk menemukan, membuktikan dan mengungkap praktik fraud , salah satunya yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa.
Ketika fraud berhasil  diungkap,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  APIP memberikan rekomendasi yang dapat berupa sanksi tuntutan ganti rugi ataupun proses yang berlanjut ke ranah hukum apabila terindikasi korupsi. Bagi APIP di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pemeriksaan khusus adalah alat pengawasan intern yang dinilai cukup efektif dalam mengendalikan fraud karena mampu memberikan peringatan sekaligus efek jera bagi para pelaku sehingga di waktu mendatang praktik fraud yang sama tidak berulang terjadi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Rustiarini  (2019),  yang menyatakan bahwa pemberian  sanksi dan denda kepada pelaku fraud  dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat memberikan efek bagi pelaku fraud , sebab individu akan  merasa  kehilangan  peluang  dan  motivasi  untuk  melakukan  kecurangan  jika kemungkinan besar kecurangan dapat terdeteksi atau ada sanksi hukum yang sesuai untuk  tindakan fraud ,  yang  dengan  demikian  dapat  mencegah fraud yang  terjadi dimasa yang akan datang.
Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  Recky  Wuisan  (2016)  yang menemukan bahwa penanganan secara represif terhadap fraud pengelolaan keuangan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui audit investigatif. Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan audit investigatif telah memberikan  kontribusi  yang  cukup  maksimal  untuk  memberantas fraud dengan melihat salah satu indikator yaitu penurunan jumlah temuan/laporan kasus fraud .
3. Edukasi
Pendekatan edukasi dalam rangka pengendalian fraud pengadaan barang/jasa dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  melalui  kegiatan sosialisasi dan asistensi program Fraud Control Plan (FCP) kepada perangkat daerah. Dalam  kegiatan  sosialisasi  auditor  memberikan  penjelasan  mengenai fraud dan penyebabnya  serta  titik  rawan  terjadinya fraud di  perangkat  daerah,  salah  satunya yaitu pengadaan barang/jasa.
Selanjutnya auditor memberikan informasi mengenai FCP meliputi pengertian, atribut  spesifik,  implementasi  dan  evaluasi.  Kemudian  dalam  kegiatan  asistensi auditor  membantu  perangkat  daerah  untuk  mengidentifikasi  jenis  risiko fraud dan proses  bisnis  yang  rawan  tejadi fraud ,  penilaian  level  risiko  yang  harus  segera direspon serta inventarisasi tindak fraud yang pernah terjadi dalam perangkat daerah, termasuk fraud dalam pengadaan barang/jasa.
Melalui  kegiatan  tersebut,  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara berharap  dapat  menumbuhkan  kepedulian  dan  komitmen  pimpinan  organisasi perangkat  daerah  untuk  mengimplementasikan  program  FCP  sebagai  instrumen pengendalian fraud yang  efektif.  Edukasi  melalui  kegiatan  sosialisasi  dan  asistensi
FCP merupakan bentuk consulting activities yang diberikan oleh Inspektorat Daerah kepada  organisasi  perangkat  daerah  yang  ada  di  lingkungan  pemerintah  provinsi Sulawesi Utara.
Secara  keseluruhan,  pengendalian fraud pengadaan  barang/jasa  yang  dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik melalui pendekatan  pencegahan,  pendeteksian  maupun  edukasi  merupakan  wujud  pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilandasi oleh motivasi untuk berperan secara aktif dan efektif agar visi pemerintah provinsi Sulawesi Utara menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta memajukan pembangunan daerah dapat tercapai.
Disisi  lain  peran  Inspektorat  Daerah  dalam  pengendalian fraud pengadaan barang/jasa berfungsi untuk melindungi pemerintah provinsi Sulawesi Utara dari risiko kerugian keuangan daerah dan kehilangan aset yang diakibatkan oleh perbuatan fraud . Dalam melaksanakan perannya,  Inspektorat Daerah tidak termotivasi oleh kepentingan individu  melainkan  lebih  kepada  sasaran  hasil  untuk  kepentingan  organisasi  yaitu pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
Hasil penelitian ini selaras dengan teori stewardship yang menggambarkan situasi dimana  manajer  sebagai steward akan  bertindak sesuai  kepentingan  pemilik.  Ketika kepentingan steward dan  pemilik  tidak  sama, steward akan  berusaha  bekerja  sama daripada  menentangnya,  karena steward merasa  kepentingan  bersama  dan berperilaku sesuai  dengan  perilaku pemilik  merupakan  pertimbangan  yang  rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.
Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang
kuat antara kesuksesan organisasi  dengan kepuasan  pemilik,  sehingga steward meluruskan  tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi  dengan  kinerja  perusahaan,  sehingga  dengan  demikian  fungsi  utilitas akan maksimal (Eko Raharjo, 2007).

## Kendala Dalam Pengendalian Fraud Barang/Jasa
Dalam  hasil  wawancara  mendalam  yang  dilakukan,  para  informan  penelitian mengakui  bahwa  sebagai  APIP  di  pemerintah  provinsi  Sulawesi  Utara,  Inspektorat Daerah telah berupaya melaksanakan perannya secara  efektif khususnya terkait dengan pengendalian fraud pengadaan  barang/jasa.  Namun  demikian,  Inspektorat  masih menghadapi  beberapa  kendala  yang  membatasi  pelaksanaan  peran  tersebut,  yaitu kompetensi auditor yang belum merata, keterbatasan anggaran, serta gangguan terhadap objektivitas  auditor.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  teori  menurut  Goldratt  (1984)  yakni sistem  manajemen  manapun  terbatas  dalam  meraih  satu  atau  lebih  tujuannya  oleh setidaknya satu kendala.
Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa salah satu kendala yang membatasi  peran  Inspektorat  Daerah  dalam  pengendalian fraud pengadaan  barang/jasa adalah  kompetensi  auditor  yang  belum  merata.  Kondisi  ini  disebabkan  karena  auditor yang  ada  di  Inspektorat  Daerah  belum  seluruhnya  diikutkan  dalam  diklat  yang  terkait dengan  audit  pengadaan  barang/jasa,  disamping  itu  sebagian  auditor  memiliki
pengalaman yang masih minim sehubungan dengan keterlibatan dalam penugasan terkait pengawasan pengadaan barang/jasa masih sedikit atau kurang.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Yustinus  Ada  (2020)  yang  menemukan  bahwa  kompetensi  merupakan  kendala  utama yang  menyebabkan  tidak  maksimalnya  pengawasan  Inspektorat  Daerah  terhadap pelaksanaan PBJ dengan metode e -procurement . Hal ini dikarenakan tidak semua auditor memahami  proses  pengadaan  barang/jasa  sehingga  pada  saat  ditugaskan  untuk melakukan  audit e-procurement ,  sulit  untuk  menentukan  titik-titik  rawan  dalam pengadaan atau mendeteksi adanya fraud .
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Darori (2017) yang menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam APIP menjalankan perannya adalah  kompetensi auditor yang belum merata, oleh karena itu peningkatan kompetensi     auditor     internal pemerintah     melalui pelatihan-pelatihan  sesuai  kebutuhan  menjadi  program wajib bagi  APIP.
Selanjutnya, kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam  pelaksanaan  perannya  adalah  keterbatasan  anggaran.  Sesuai  informasi  yang diperoleh  dari  para  informan  penelitian,  keterbatasan anggaran  mempengaruhi  kualitas pemeriksaan  yang  dilakukan  karena  dengan  anggaran  yang  sedikit  maka  waktu pemeriksaan  akan  lebih  singkat  dan  ruang  lingkup  pemeriksaan  yang  dapat  dijangkau oleh  auditor  menjadi  lebih  sedikit.  Selain  itu  anggaran  yang  sedikit  menyebabkan kegiatan pengawasan internal yang dilakukan juga terbatas atau tidak menjangkau semua pekerjaan pengadaan barang/jasa.
Hal ini selaras dengan teori Edward III yang menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber  daya  anggaran  akan  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan. Disamping  program  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  optimal,  keterbatasan  anggaran menyebabkan  disposisi  para  pelaku  kebijakan  rendah.  Hasil  penelitian  ini  juga mendukung penelitian Syukron  (2017) yang menemukan bahwa  salah satu faktor yang mempengaruhi  belum  optimalnya  pelaksanaan  pengawasan  oleh  Inspektorat  Bantul adalah  kurangnya  alokasi  anggaran  yang  mendukung  kegiatan  operasional  khususnya untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan inspektorat dalam mendukung kegiatan pengujian dalam pemeriksaan reguler.
Kendala berikutnya yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan perannya  adalah  gangguan  terhadap  objektifitas  auditor.  Dalam  wawancara  mendalam yang  dilakukan,  informan  penelitian  menyatakan  bahwa  auditor  di  Inspektorat  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  belum  semuanya  dapat  bersikap  objektif  ketika  melakukan pemeriksaan.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  adanya  sebagian  auditor  yang  menggunakan alasan  kedekatan  secara  emosional  atau  pertimbangan  manusiawi  untuk  menghindari pengungkapan atas fraud yang terdeteksi dalam pemeriksaan. Kondisi ini bertentangan dengan  standar  audit  intern  pemerintah  Indonesia  yang  mengharuskan  auditor  untuk bersikap  objektif  dalam  melaksanakan  tugasnya  terkait  pengawasan  internal  (SAIPI, 2021).
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Asad (2019)  yang  menemukan  bahwa  auditor  internal  pemerintah  sering  jatuh  pada  sikap penilaian  profesional  yang  tidak  objektif  pada  kegiatan  pengadaan  yang  di  dalamnya terdapat political corruption .

## Kesimpulan
Inspektorat  Daerah  selaku  APIP  di  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  telah melaksanakan perannya secara efektif dalam pengendalian fraud pengadaan barang/jasa sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008.  Pengendalian fraud pengadaan  barang/jasa  oleh  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  dilakukan melalui  3  pendekatan  yakni  pencegahan,  pendeteksian  dan  edukasi  yang  diwujudkan melalui  kegiatan  pengawasan  internal  meliputi  reviu  RKA,  reviu  HPS,  probity  audit, pemeriksaan pengelolaan keuangan, pemeriksaan khusus, serta sosialisasi dan asistensi.
Pelaksanaan peran tersebut dilandasi oleh motivasi untuk memberikan dukungan secara aktif terhadap pencapaian visi pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta memajukan pembangunan daerah. Disisi  lain  peran  Inspektorat  Daerah  dalam  pengendalian fraud pengadaan  barang/jasa berfungsi untuk melindungi pemerintah provinsi Sulawesi Utara dari kerugian keuangan daerah dan kehilangan aset yang diakibatkan oleh perbuatan fraud .
Namun  demikian  dalam  melaksanakan  perannya  Inspektorat  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  menghadapi  beberapa  kendala  yakni  kompetensi  auditor  yang  belum merata, keterbatasan anggaran, serta gangguan terhadap objektivitas auditor.
Implikasi  hasil  penelitian  ini  bagi  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara, diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan  bahan  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan metode pengawasan yang digunakan dalam rangka pengendalian fraud pengadaan barang jasa,  serta  menjadi  sumbangan  pemikiran  untuk  penyusunan  program  pengawasan sebagai upaya memaksimalkan peran sebagai APIP khususnya dalam pengendalian fraud pengadaan barang/jasa.
Oleh  karena  itu  saran  praktis  yang  dapat  diberikan  bagi  Inspektorat  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara,  antara  lain  :  melakukan  peningkatan  dan  pemerataan kompetensi  bagi  para  auditor  melalui  kegiatan  pengembangan  profesi  yang berkesinambungan seperti pendidikan dan pelatihan maupun seminar yang sesuai dengan profesinya, atau melalui kegiatan pelatihan kantor sendiri; memaksimalkan pelaksanaan audit/pemeriksaan dengan metode berbasis risiko ( risk based audit ): menerapkan metode penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja;  serta  membuat  Piagam  Audit  Intern  ( Audit Chartered )  yang  didalamnya  dapat  berisi  penegasan  terhadap  kewajiban auditor  untuk bersikap objektif dan independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum dapat merepresentasikan auditor yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  secara  keseluruhan,  karena  penelitian  hanya dilakukan  pada  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian pada Inspektorat Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

## BIBLIOGRAFI
Ada Yustinus, Kalangi L., Warongan, J. (2020). Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap  Pelaksanaan  E-Procurement  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill” , 11 (2).
Asad F. Achmad, Tarjo, Musyarofah. (2019). Reorientasi Audit Internal Untuk Melawan Korupsi Pengadaan. Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi , 10 (3), 583-601
Cressey, Donald R. (1953). Other people’s money; a study of the social psychology of embezzlement.
Darori. 2017. Peran Auditor Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud (Sebuah Studi Fenomenologi). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 3 (2), 83-91
Dimas Trisliatanto. 2020. Metodologi Penelitian . Yogyakarta : Andi
Jatiningtyas, Nurani & Kiswara E. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang . Skripsi. Universitas Diponegoro
Fachruddin, Muh. (2021). Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi kasus  pada  Universitas  XYZ  di  Yogyakarta). ABIS:  Accounting  and  Business Information Systems Journal , 10 (2).
Gamar,  Nur,  &  Djamhuri,  Ali.  (2015).  Auditor  internal  sebagai  “dokter”  fraud  di pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (1), 107–123.
Giam, Richard Sarmento, & Budiarso, Novi Swandari. (2021). Peranan Auditor Internal dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sebuah Pendekatan Kualitatif). JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL" , 12 (2), 435–446.
Goldratt, Eliyahu M. 1984. The Goal: A Process of Ongoing Improvement . USA : North River Press
Mamahit, Atrisia Inayati. (2018). Deteksi fraud pada sektor pemerintahan . Universitas Islam Indonesia.
Petraşcu,  Daniela,  &  Tieanu,  Alexandra.  (2014).  The  role  of  internal  audit  in  fraud prevention  and  detection. Procedia  Economics  and  Finance , 16 ,  489–497. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00829-6
Putri,  Dhika  Maha,  &  Nursasmito,  Irfan.  (2017).  Analisis  Implementasi  Probity  Audit Dalam  Pencegahan  dan  Pendeteksian  Fraud  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di Universitas  Gadjah  Mada. ABIS:  Accounting  and  Business  Information  Systems Journal , 5 (3).
Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi; Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2 (1), 37-46
Rustiarini,  Ni  Wayan,  Sutrisno,  Sutrisno,  Nurkholis,  Nurkholis,  &  Andayani, Wuryan.
(2019).  Fraud  triangle  in  public  procurement: evidence  from  Indonesia. Journal of Financial Crime , 26 (4), 951–968.
Romaissah, dkk. 2018. Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement Dan Pengendalian Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. Majalah Ilmiah Neraca, 15 (2), 65-80
Syukron,  Andi  Miftahul,  &  Sugiri,  Slamet.  (2017).  Analisis  peran  inspektorat  daerah kabupaten  Bantul  dalam  pengawasan  proses  pengadaan  barang/jasa. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal , 5 (2).
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung : Alfabeta
Tugiman,  Hiro  Standar  Profesional  Audit  Internal.  (2006).  Edisi  Kelima. Kanisius: Yogyakarta .
Yusuf, Zulfadli, Nurwanah, Andi, & Sari, Ratna. (2022). Fraud pada Program Jaminan Kesehatan  Nasional  Perpekstif:  Kompetensi  Auditor  Internal  dengan  Pendekatan Fenomenologi. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (4), 3653–3669.
Wuysang,  Recky  V  O;  Nangoi  G;  Pontoh  W.  2016. Analisis  Penerapan  Akuntansi Forensik  Dan  Audit  Investigatif  Terhadap  Pencegahan  Dan  Pengungkapan  Fraud Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sulawesi Utara . Tesis. Universitas Sam Ratulangi

## Copyright holder:
Maya Angelia Sanni, Jantje J. Tinangon, Hendrik Manossoh (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: