## ANALISIS KONSEPSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH HARTA BERSAMA (GONO GINI) MELALUI AKTA HIBAH TERHADAP PIHAK LAIN
1 Sholihan
2 Ahmad Munir
3 Cipto Kuncoro 4 Dewi Nawang Wulan 5 Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho
1,2,3,4,5 Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
1 sholihan@unisda.ac.id , 2 ahmadmunir@unisda.ac.id , 3 ciptokuncoro@unisda.ac.id 4 wulan@unisda.ac.id , 5 prasetyo@unisda.ac.id

## ABSTRACT
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage actually does not provide a loophole for divorce because divorce has consequences not only related to the status of husband, wife, and children but also to property obtained in marriage. This study aims to examine the importance of joint property institutions regulated in positive law in Indonesia and whether the deed of land title grant from joint property made by a Notary and PPAT can be withdrawn by the grantor. This research is a normative legal research using a statutory approach and a concept approach. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the importance of the institution of  joint  property  is  regulated  in  positive  law  in  Indonesia  because,  in  its  development,  the division of joint property after divorce decided by the court is not always divided in half, but also considers the contribution of the husband and wife in their domestic life. Land rights from joint property that belong to widowers or widows can be transferred to other parties by way of grants, and an authentic deed (Notarial Deed) is made. In principle, grants cannot be revoked or cancelled, but there are exceptions, for example, if the grantee does not meet the conditions of the grant.
Keywords: Common Property; Grant; Withdrawal of Grant

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks tidak memberikan celah bagi perceraian karena perceraian membawa akibat tidak hanya terkait status suami, istri, dan anak, namun juga harta yang diperoleh dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya lembaga harta bersama (gono gini) yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan apakah akta hibah hak atas tanah dari harta bersama yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konsep.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  pentingnya  lembaga  harta bersama  yang  diatur  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  karena  dalam  perkembangannya pembagian harta bersama setelah perceraian yang diputus pengadilan tidak selalu dibagi dua, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi suami dan/atau istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hak atas tanah dari harta bersama yang menjadi bagian duda atau janda dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara hibah dan dibuatkan akta otentik (akta Notaris). Prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, namun ada perkecualian, yaitu misalnya jika syarat- syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
Kata kunci: Harta Bersama; Hibah; Penarikan Kembali Hibah

## PENDAHULUAN
Lembaga untuk mengikatkan diri bagi pasangan  suami  istri  adalah  lembaga perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Dalam  ketentuan  Pasal  28B Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD  1945)  disebutkan:  “Setiap  orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah  serta  Negara  menjamin  hak anak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas  pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Membentuk  keluarga  itu  menurut  Pasal  1 UU Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Hal  ini  selaras  dengan  tujuan perkawinan  dalam    Pasal  3  Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutya  disebut  KHI) yang  merumuskan  tujuan  perkawinan adalah  untuk  mewujudkan  kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah, dan rahmah.
Di dalam hidup berumah tangga tidak ada  seorang  pun  dari  pasangan  suami  istri mengharapkan  rumah  tangga  yang  telah dibinanya akan berakhir dengan perceraian, sebab perceraian akan membawa permasalahan  dan  akibat  hukum  tidak hanya  bagi  status  suami  istri,  tetapi  juga terhadap  anak-anak  dan  harta  kekayaan yang  diperoleh  selama  perkawinan.  UU Perkawinan sendiri sebenarnya tidak memberikan celah atau pintu bagi perceraian,  karena  tujuan  perkawinan adalah  kekal  untuk  selamanya,  sehingga ketentuan  yang  berkaitan  dengan  masalah perceraian    diatur  dengan  menetapkan syarat-syarat  dan  usaha  mendamaikan pihak-pihak serta adanya keharusan mengikuti  tata  cara  yang  ditentukan  untuk perceraian.  Terkait  dengan  harta  bersama
pasca  perceraian  suami  istri,  peraturan perundang-undang  yang  menjadi  hukum positif  di  Indonesia,  yakni  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata), UU  Perkawinan,  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  pada  prinsipnya  membagi harta  bersama  pasca  perceraian  adalah separuh  untuk  suami  (duda)  dan  separuh untuk istri (janda).
Harta  bersama  yang  sering  disebut harta gono gini adalah “harta bersama baik harta  bergerak  (mobil,  dll)  maupun  harta tidak bergerak (tanah, dll) yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, dan yang tidak  termasuk  harta  gono-gini  adalah harta  warisan,  hadiah  dan  hibah  bawaan” (Bahari,  2012:153).  Dengan  demikian duda yang memperoleh bagi dari pembagian  harta  bersama  benda  tidak bergerak  berupa  tanah  hak  milik  berhak memperalihkan  kepada  pihak  lain  atas dasar hibah, dan perolehan hak atas tanah atas  dasar  hibah  tersebut  harus  dibuatkan akta hibah. Demikian pula harta gono gini berupa  tanah  hak  milik  seorang  janda dapat diperalihkan kepada pihak lain atas dasar  hibah.  Permasalahan-permasalahan yang  bisa  dikemukakan  untuk  dilakukan penelitian adalah apa pentingnya lembaga harta bersama diatur dalam hukum positif di  Indonesia  dan  apakah  akta  hibah  yang dibuat  oleh  notaris  tersebut  dapat  ditarik kembali oleh si penghibah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Untuk  memahami  isu  hukum  diatas, maka  perlu  kiranya  mengemukakan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya,  sehingga  dapat  dijadikan bahan  pembanding  dalam  penulisan  ini. Menurut  Agustina  Dewi  Putri,  dkk (2019) dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah Kuala, Banda Aceh dalam artikel ilmiahnya yang  berjudul  “Peralihan  Harta  Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Agustina  Dewi  Putri,  dkk. mengemukakan
permasalahan yang terkait dengan bagaimana perbandingan ketentuan peralihan  harta  bersama  suami  dan  isteri berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam serta  apakah  akibat  hukum  dari  peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak? Berdasarkan hasil penelitiannya disebutkan  bahwa  peralihan  hak  atas  harta bersama telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Mengenai pemanfaatan  harta  bersama  suami  atau isteri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua belah pihak dan dalam Pasal 92 KHI juga  menyatakan  suami  atau  isteri  tanpa persetujuan pihak lain  tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, kedua  aturan  hukum  tersebut  sama-sama mengatur  tentang  peralihan  harta  bersama harus  dengan  persetujuan  kedua  belah pihak.  Akibat  hukum  dari  peralihan  harta bersama  berupa  hibah  tanpa  persetujuan salah  satu  pihak,  maka  perbuatan  hukum tersebut menjadi batal demi hukum karena bertentangan  dengan  UU  Perkawinan  dan KHI  serta  terhadap  akta  hibah  yang dikeluarkan  oleh  PPAT  maupun  surat keterangan hibah menjadi tidak berkekuatan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum  normatif  dimana  bahan-bahan hukumnya dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Soemitro, 1990:1). Pendekatan isu hukum yang diteliti dilakukan  dengan  pendekatan  undang- undang  dan  pendekatan  konsep  (Marzuki, 2005:95). Alasan atau pertimbangan menggunakan  pendekatan  undang-undang, karena  yang  dikaji  adalah  lembaga  harta bersama  dalam  hukum  positif  Indonesia (KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI). Pendekatan konsep digunakan untuk menemukan  pendapat  para  sarjana  dalam buku-buku literatur yang relevan dengan isu hukum yang dikemukakan. Adapun analisis bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara mengutip dan menelaah pasal-pasal
peraturan  perundang-undangan  sedangkan pendapat  para  sarjana  dikutip  untuk dijadikan  sebagai  landasan  teori  guna menjawab pertanyaan penelitian.

## PEMBAHASAN
1.  Harta  bersama  (gono  gini)  dalam hukum positif Indonesia.
a.  Pengertian  harta  bersama  (harta gono gini) Menurut  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia (KBBI), harta bersama atau gono gini adalah “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga  menjadi  hak  berdua  suami istri”  (KBBI,  2005:330).  Sedangkan menurut  hukum  positif  Indonesia (KUH Perdata, UU Perkawinan, dan
KHI) penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Menurut KUH Perdata Pengaturan tentang harta bersama  dalam  KUH  Perdata (BW)  tercantum    dalam  Bab  VI Pasal  119-138,  yang  terdiri  dari tiga  bagian.  Bagian  Pertama tentang  Harta  Bersama  menurut Undang-Undang  (Pasal  119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta  Bersama  (Pasal  124-125) dan  Bagian  Ketiga  tentang Pembubaran  Gabungan  Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan  Diri  Padanya  (Pasal 126-138) (Hadikusuma, 1990:122).  Menurut  Pasal  119 KUH  Perdata  disebutkan:  “Harta bersama  itu  selama  perkawinan berjalan  tidak  boleh  ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan  antara  suami-istri, sekadar  mengenai  itu  dengan perjanjian  kawin  tidak  diadakan ketentuan lain”. Selanjutnya berdasarkan  ketentuan  Pasal  120 KUH  Perdata,  harta  bersama  itu meliputi  barang-barang  bergerak dan  barang-barang  tak  bergerak suami  istri,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  akan  ada,  juga
barang-barang  yang  mereka  per oleh  secara  cuma-cuma,  kecuali bila  dalam  hal  terakhir  ini  yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. Kemudian  dalam  Pasal  122  KUH Perdata  ditentukan  bahwa  “Mulai saat  perkawinan  dilangsungkan demi hukum berlakukah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan  istri,  sekedar  mengenai  itu dengan  perjanjian  kawin  tidak ditiadakan ketentuan lain”.
2) Menurut UU Perkawinan Pengaturan  mengenai  harta bersama  dalam  UU  Perkawinan tercantum dalam Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Menurut ketentuan  Pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan  dinyatakan:  “Harta benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama”.  Berdasarkan  ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan ditetapkan bahwa “Mengenai harta bersama,  suami  atau  isteri  dapat bertindak  atas  persetujuan  kedua belah  pihak”.  Selanjutnya  dalam ketentuan  Pasal  36  ayat  (2)  UU Perkawinan  disebutkan  bahwa “Mengenai  harta  bawaan  masing- masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.
Menurut  pendapat  J.  Satrio (1993:66)  bahwa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  di dalam satu keluarga terdapat lebih dari  satu  kelompok  harta  yaitu, harta  benda  bersama  menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan  harta  benda  pribadi  menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Harta  pribadi  tersebut  dapat dibedakan  lagi  meliputi  harta bawaan  suami  atau  istri  yang bersangkutan, harta yang diperoleh
suami  atau  istri  sebagai  hadiah, hibah, atau warisan.

## 3) Menurut KHI
Dalam KHI, harta gono gini
(harta  bersama)  disebut  dengan istilah  “  harta  kekayaan  dalam perkawinan”.  Batasan  pengertian tentang  harta  bersama  tercantum dalam  Pasal  1  huruf  f  KHI  yang menyebutkan:  “Harta  kekayaan dalam  perkawinan  atau  Syirkah adalah  harta  yang  diperoleh  baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri  selama  dalam  ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta
bersama,  tanpa  mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

## b.  Pembagian  harta  bersama  pasca perceraian suami istri
Harta bersama (harta gono gini)
pada umumnya menjadi
perbincangan jika dihubungkan dengan  perkara  perceraian,  terutama terkait perselisihan mengenai pembagian  harta  bersama.  Menurut Mushafi  dan  Faridy  (2021:43-55) Perkara  perceraian  yang  menjadi pokok  perkara  justru  akan  semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan  bila  diakumulasi  dengan tuntutan  pembagian  harta  gono  gini, atau  apabila  ada  rekonvensi  harta gono gini dalama perkara perceraian.
Jika  terjadi  perselisihan  antara suami  istri  tentang  harta  bersama, maka  penyelesaian  perselisihan  itu diajukan kepada pengadilan. “Penyelesaian melalui jalur
pengadilan  adalah  sebuah  pilihan.
Ketentuan  tentang  pembagian  harta bersama  didasarkan  pada  kondisi yang  menyertai  hubungan  suatu perkawinan, seperti kematian,
perceraian, dan sebagainya”
(Sulaiman, 2006:244). Harta bersama
pada umumnya dibagi dua sama rata di  antara  suami  istri.  Hal  ini didasarkan  pada  ketentuan  pasal  128 KUH  Perdata  yang  menyatakan bahwa,  “Setelah  bubarnya  persatuan (perkawinan),  maka  harta  benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing- masing,  dengan  tidak  memedulikan soal dari pihak yang manakah barang- barang yang diperolehnya” .
c.  Pentingnya  pengaturan  lembaga harta  bersama  dalam  hukum positif Indonesia.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa harta  bersama  mendapat  pengaturan dalam  hukum  positif  di  Indonesia, yakni  selain  diatur  dalam  KUH Perdata, UU Perkawinan, juga diatur dalam KHI. Harta bersama atau harta gono  gini  merupakan  harta  yang diperoleh pasangan suami istri akibat adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah. Pada prinsipnya pasangan suami istri yang hidup dalam suatu rumah tangga mempunyai satu tujuan bahwa perkawinan adalah untuk  selamanya. Namun,  dalam  perjalanan  kehidupan rumah tangga banyak penyebab yang dapat memicu munculnya percekcokan,  sehingga  tidak  jarang pasangan  suami  istri  mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka. “Terjadinya  perceraian  tidak  hanya berhenti  pada  putusnya  perkawinan, namun  dapat  menimbulkan  kasus- kasus  baru  antara  suami  istri,  yakni terhadap  pembagian  harta  gono  gini dan  hak  asuh  anak”  (Salma Muhammad, (2022:144). Dalam ranah teoretis penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama  (harta  gono  gini)  terlihat begitu  sederhana  dan  mudah  untuk dilakukan,  tetapi  secara  faktual
(praktik) setelah
perceraian, permasalahan pembagian harta
bersama  antara  mantan  suami  dan mantan istri sering sulit diselesaikan.
Dalam mengambil putusan perceraian, hakim diperbolehkan untuk  melakukan cotra  legem yaitu menyimpangi  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang ada (hukum  tertulis),  namun  dipandang tidak  mempresentasikan  keadilan yang  ada  di  masyarakat  ( contra legem ).  Pengambilan putusan hakim secara cotra  legem ,  diperbolehkan dengan dasar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang  menyatakan:  ”Hakim  wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat” .
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, maka urgensi pengaturan keberadaan harta bersama (gono gini) dalam  hukum  positif  di  Indonesia adalah  memberikan  perlindungan hukum  bagi  pasangan  suami  istri dalam  memanfaatkan  harta  bersama bagi kehidupan rumah tangga mereka. Di samping itu dengan adanya konsep pembagian harta bersama
berdasarkan  kontribusi  suami  atau istri dalam perkawinan ini memberikan peluang atau ruang bagi hakim untuk melihat fakta-fakta yang terungkap  di  dalam  persidangan perkara perceraian sehingga putusannya benar-benar merefleksikan tujuan hukum ( idee des rechts )  dari  Gustav  Radbruch,  yakni putusan  hakim  yang  ideal  adalah apabila dalam putusan hakim tersebut memuat  unsur-unsur Gerechtigkeit (keadilan),
Zweckmassigkeit (kemanfaatan),  dan Rechtssickerkeit (kepastian hukum) secara proporsional (Surihayanto, 2022:413-
430).
2.  Penarikan  kembali  hibah  hak  atas tanah dari harta bersama.
a. Pengertian hibah 1)  Menurut KUH Perdata Ketentuan tentang hibah (penghibahan)  diatur  dalam  Buku
Ketiga  tentang  Perikatan,  Bab  X mulai  dari  Pasal  1666  sampai dengan  Pasal  1693  KUH  Perdata. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, yang  dimaksud  dengan  hibah (penghibahan) adalah “suatu persetujuan  dengan  mana  seorang penghibah  menyerahkan  suatu barang  secara  cuma-cuma,  tanpa dapat  menariknya  kembali,  untuk kepentingan seseorang yang
menerima  penyerahan  barang  itu.
Undang-undang  hanya  mengakui penghibahan ini penghibahan antara  orang-orang  yang  masih hidup”. Jika memperhatikan
rumusan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut,  maka  dapat  diketahui unsur–unsur hibah sebagai berikut (Wattilete, 2022:586) : 1.  Pemberian merupakan kesepakatan sepihak yang dilakukan  dengan  cuma  cuma.
Artinya, tidak ada rasa perlawanan dari pihak penerima pemberian.
2.  Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa  penghibah  mempunyai maksud  untuk  menguntungkan pihak yang diberi hibah.
3.  Tujuan  kesepakatan  pemberian adalah  segala  macam  harta benda  milik  penghibah,  baik berwujud maupun tidak berwujud,  benda  tetap  maupun benda  bergerak,  termasuk  juga segala macam tagihan
penghibah.
4.  Hibah  tidak  dapat  di  ambil kembali.
5.  Pemberian  harus  dilakukan semasa pemberi masih hidup.
6.  Hibah  harus  dilakukan  dengan akta notaris.
Sebagaimana  disebutkan  bahwa hibah (penghibahan) merupakan persetujuan  (perjanjian),  oleh  karena itu  hibah  harus  memenuhi  syarat- syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata.

## 2)  Menurut KHI
Dalam  KHI,  hibah  diatur Pasal 171 huruf g yang menyatakan: “Hibah adalah pemberian  suatu  benda  secara sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari seseorang  kepada  orang lain  yang masih  hidup  untuk  dimiliki”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  210  ayat (1) KHI disebutkan bahwa “seseorang  dapat  menghibahkan maksimal sepertiga (⅓) dari harta bendanya  kepada  orang  lain  atau lembaga  di  hadapan  dua  orang saksi  untuk  dimiliki”.    Kemudian dalam  Pasal  210  ayat  (2)  KHI ditentukan  bahwa  “harta  benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.
Di  samping  KHI,  pengertian hibah  juga  dapat  dijumpai  dalam Pasal  668  angka  9  Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah
(selanjutnya  disebut  KHES)  yang menyebutkan:  “Hibah  adalah penyerahan  kepemilikan  suatu barang  kepada  orang  lain  tanpa adanya imbalan apapun”. Pengertian  atau  definisi  tentang hibah yang tercantum dalam Pasal 668  angka  9  KHES  dirumuskan sangat  sederhana  tidak  selengkap perumusan  yang  terdapat  dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Sebenarnya KHES lahir
sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama.
KHES ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma)  Nomor  2  Tahun  2008, yang  merupakan  pedoman  bagi hakim  di  lingkungan  Peradilan Agama
dalam memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara ekonomi syariah (Pasal 49
Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). KHES sebagaimana yang  tertuang  dalam  Lampiran Perma  Nomor  2  Tahun  2008 tersebut berisi empat buku, yakni: Buku  I  mengatur  tentang  Subjek Hukum  dan  Amwal,  Buku  II mengatur  tentang  Akad,  Buku  III mengatur  tentang  Zakat  dan Hibah,  serta  Buku  IV  yang mengatur tentang Akuntansi
Syariah.
b.  Syarat hibah
Syarat  pemberi  hibah  dan barang yang dihibahkan, dapat diketemukan  dalam  dalam  KUH
Perdata,  dijumpai  ketentuan  Pasal 1667 yang
menyatakan:
“Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap  barang-barang  yang  sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika  hibah  itu  mencakup  barang- barang  yang  belum  ada,  maka penghibahan  batal  sekedar  mengenai barang-barang  yang  belum  ada”. Selanjutnya  terkait  pemberi  dan penerima  hibah  menurut  Pasal  1676 KUH  Perdata  ditentukan:  “Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu”.
Sedangkan  dalam  KHI  syarat- syarat tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan: “Orang yang telah berumur sekurang- kurangnya  21  tahun  berakal  sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan  sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau  lembaga  di  hadapan  dua  orang
saksi  untuk  dimiliki”.  Selanjutnya Pasal  210  (2)  KHI  menyebutkan: “Harta benda yang  dihibahkan harus merupakan  hak  dari  penghibah”. Sementara  itu  menurut  Pasal  714 KHES, disebutkan kan bahwa “seorang  pemberi  hibah  haruslah sehat  akal  dan  telah  dewasa”. Menurut Pasal 23  KHES,  para  pihak yang  melakukan  akad  merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang  mempunyai  kecakapan  dalam melakukan perbuatan hukum. Terkait dengan  barang  atau  harta  yang dihibahkan menurut Pasal 711 KHES menyatakan  bahwa  “Harta  yang diberikan  sebagai  hibah  disyaratkan harus  sudah  ada  pada  saat  akad hibah”. Kemudian Pasal 712 ayat (1) KHES  menentukan  bahwa  “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan  harus  berasal  dari  harta penghibah”.  Hal  ini  ditegaskan  pula dalam  Pasal  713  KHES  yang menyebutkan:  “Suatu  harta  yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”.
c.  Peralihan  hak  atas  tanah  melalui hibah .
Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana  dikutip  oleh  Zakiyatul Ulya (2017:2) mengemukakan pendapat tentang peralihan hak yakni Peralihan  hak  berlaku  atas  kehendak dua  pihak  secara  timbal  balik mengandung  arti  peralihan  hak  dari suatu pihak diimbangi oleh pihak lain. Oleh  karena  adanya  kehendak  dari dua  belah  pihak,  maka  peralihan  ini dilakukan dalam suatu akad. Adapun peralihan  hak  atas  kehendak  satu pihak mengandung arti bahwa peralihan hak itu tidak diimbangi oleh pihak  lain,  karena  itu  peralihan tersebut  tidak  memerlukan  suatu akad.  Salah  satu  bentuk  transaksi model ini adalah hibah atau pemberian.
Peralihan  hak  atas  tanah  dapat melalui  dua  cara,  yaitu  dengan  cara ”beralih”  dan  ”dialihkan”,  yang penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Beralih  artinya  bahwa  peralihan hak  atas  tanah  tersebut  tanpa melalui  suatu  perbuatan  hukum tertentu, dalam arti bahwa hak atas tanah tersebut demi hukum beralih dengan  sendirinya.  Peralihan  hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat merupakan contoh peralihan  hak  atas  tanah  karena hukum  beralih  kepada  ahli  waris- nya.  Peralihan  hak  atas  tanah kepada  ahli  waris  diatur  dalam hukum  waris,  dan  tergantung sungguh  dari  hukum  waris  mana yang dipakai oleh pewaris dan ahli waris  yang  bersangkutan,  apakah hukum  waris  menurut  hukum agama  (misalnya  agama  Islam) atau hukum waris menurut hukum adat.
2. Dialihkan  atau  pemindahan  hak, yaitu berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum pemindahan  hak  atas  tanah  yang dilakukan  dengan  sengaja  oleh pemegang  haknya  kepada  pihak lain.  Bentuk  pemindahan  haknya dapat  berupa:  jual  beli,  tukar menukar, hibah, pemberian menurut  adat,  pemasukan  dalam perusahaan  atau”inbreng”  dan hibah wasiat atau ”legaat”.
Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan pada saat pemegang  haknya  masih  hidup  dan merupakan perbuatan hukum pemindahan  hak  yang  bersifat  tunai, kecuali  hibah  wasiat. Artinya  bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain.  Perbuatan-perbuatan  hukum berupa  jual  beli,  tukar-menukar, hibah,  dan  sebagainya.  Untuk melakukan  peralihan  terhadap  hak milik  atas  tanah,  diperlukan  suatu
perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa peralihan tersebut  telah  terjadi  dan  telah  sah menurut  hukum.  Salah  satu  cara peralihan hak tersebut dapat dilakukan  dengan  cara  penghibahan (hibah).  Menurut  Pasal  37  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  disebutkan  bahwa  Peralihan hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan dalam  perusahaan  dan  perbuatan hukum  pemindahan  hak  lainnya, kecuali  pemindahan  hak  melalui lelang  hanya  dapat  di  daftarkan  jika dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) yang berwenang.
Dalam hal ini peralihan hak atas tanah  melalui  hibah  digunakan dengan akta otentik. Pasal 1868 KUH Perdata  menyebutkan:  “Suatu  akta otentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang  oleh  atau  dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Menurut Sudikno  Mertokusumo  (1988:123), yang  disebut  dengan  akta  otentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan  maupun  tanpa  bantuan  dari yang  berkepentingan,  terutama  yang memuat  keterangan  seorang  pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Terdapat 3 (tiga) unsur esensialia  agar  dapat  terpenuhinya syarat  formal  suatu  akta  otentik. Menurut Irawan Soerodjo (2003:148) syarat formal akta otentik yaitu:
1.  Di  dalam  bentuk  yang  ditentukan oleh undang-undang.
2.  Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
3.  Akta  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.
Pasal  1868  KUH  Perdata  yang menentukan  bahwa  akta  otentik dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  itu,
tetapi KUH Perdata tidak menyebutkan  siapa  yang  dimaksud dengan pejabat umum yang berwenang  membuat  akta  otentik. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan: “PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta  otentik  mengenai perbuatan  hukum  tertentu  mengenai hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas Satuan Rumah Susun”. Sementara itu menurut  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut UU  Jabatan  Notaris)  disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana  maksud  dalam  undang- undang  ini”.  Kemudian  dalam  Pasal 15  ayat  (1)  UU  Jabatan  Notaris disebutkan:
Notaris  berwenang  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga
ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang.
Jika  kalimat  dalam  Pasal  15 ayat  (1)  UU  Jabatan  Notaris,  yang berbunyi: “berwenang membuat akta otentik  mengenai  semua  perbuatan (hukum)”, maka dapat diartikan pula membuat  akta  hibah  pun  menjadi wewenang  notaris.  Oleh  karena  itu peralihan hak atas tanah harus dibuat oleh  dan  di  hadapan  Notaris. Kekuatan  pembuktian  akta  otentik (dalam hal ini akta hibah yang dibuat oleh  notaris)  menurut  Pasal  1870 KUH  Perdata  memberikan  kepada para  pihak  yang  membuatnya  suatu bukti  yang  sempurna  tentang  apa yang dimuat di dalamnya.
Sehubungan dengan akta hibah, menurut  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  ditetapkan:  “Selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak tanggal  ditandatanganinya  akta  yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan  akta  yang  dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada
Kantor Pertanahan untuk didaftarkan”. Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  40 ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah  disebutkan:  “PPAT  wajib menyampaikan  akta  PPAT  dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran  peralihan  hak  yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan,  selambat-lambatnya  7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan”.
Jika memperhatikan ketentuan- ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa  akta  hibah  yang
dibuat  oleh  PPAT  (dalam  hal  ini Notaris)  harus  segera  didaftarkan paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja sejak  ditandatangani  akta  tersebut agar  dapat  segera  dilaksanakannya proses  pendaftaran  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  dan  memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan yang terkait pada objek hak milik atas tanah  tersebut.  Dalam  hal  ini peralihan hak atas tanah melalui hibah digunakan  dengan  akta  notaris.
Adapun mengenai mekanisme peralihan hak milik atas tanah karena hibah diperlukan data tanah dan data penerima  hibah,  yang  penjelasan sebagai berikut (Devita Purnamasari, 2010:65):
1.  Data tanah
a)  PBR  Asli  5  tahun  terakhir beberikut  surat  tanda  terima setoran (bukti bayar);
b) Sertifikat tanah Asli;
c)  Izin  Mendirikan  bangunan (IMB) asli;
d)  Bukti  pembayaran  rekcning listrik,  telepon,  dan  air  (bila ada);
e)  Jika masih dibebani Hak Tanggungan  (hipotek),  harus dilampirkan  pula  sertifikat  hak tanggungan  asli  atas  tanah  dan bangunan dimaksud, yang dilengkapi  dengan  surat  lunas dan  surat  roya  asli  dari  barrk yang bersangkutan
2.  Data pemberi dan penerima hibah
a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pcmeberi dan penerima hibah;
b)  Fotocopy    Akta  Kelahiran penerima hibah.
Setelah  data  lengkap,  dilanjutkan dengan proses:
1)  Pengecekan lerhadap keaslian sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut pada Kantor Pertanahan setempat.
2)  Setetelah data dilengkapi, sertifikat tanah  dicek keasliannya, dan  pajak-pajak  dibayar  serta dilaporkan,  rnaka  PPAT  dapat melangsungkan proses hibah.
d.    Penarikan  kembali  hibah  oleh pemberi hibah
Pasal  1688  KUH  Perdata menyebutkan:  “Suatu  penghibahan tidak  dapat  dicabut  dan  karena  itu tidak  dapat  pula  dibatalkan,  kecuali dalam hal-hal berikut:
1.  jika  syarat-syarat  penghibahan  itu tidak  dipenuhi  oleh  penerima hibah;
2.  jika  orang  yang  diberi  hibah bersalah  dengan  melakukan  atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan  atau  suatu  kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang  diberi  hibah  menolak  untuk memberi nafkah kepadanya”.
Berbeda  dengan  ketentuan  dalam KUH Perdata tentang penarikan hibah, KHI melarang penarikan kembali hibah. Hal ini tercantum  dalam  Pasal  212  KHI  yang menyatakan:  “Hibah  tidak  dapat  ditarik kembali,  kecuali  hibah  orang  tua  kepada anaknya”.    Jadi  menurut  KHI,  pada prinsipnya  hibah  itu  tidak  dapat  ditarik kembali,  tetapi  jika  hibah  yang  diberikan seseorang pemberi hibah melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dapat dibatalkan, karena hibah  yang  demikian  itu  tidak  memenuhi syarat  penghibahan  serta  tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal 210  KHI.  Sementara  itu  dalam  KHES, terkait  dengan  penarikan  kembali  harta hibah diperbolehkan.
Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  713 KHES  yang  menyatakan:  “Apabila wahib menarik  kembali mauhub yang  telah diserahkan  tanpa  ada  persetujuan  dari mauhub lah , atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas  barang  orang  lain;  dan  apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah  kekuasaannya,  maka  ia  harus
mengganti  kerugian”.  Jika  memperhatikan aturan dalam  KHES  tersebut,  maka    hibah dapat  ditarik,  yaitu  hibahnya  orang  tua kepada anaknya, dan hibah yang dilakukan atas kehendak wahib sendiri sebelum harta hibah diserahkan kepada penerima hibah.
Permasalahannya adalah apakah akta hibah  hak  atas  tanah  dari  harta  bersama (harta gono gini) dari seorang duda kepada orang  (pihak)  lain  dapat  ditarik  kembali? Untuk  menjawab  permasalahan  ini,  yang perlu  dipahami  adalah  bahwa  setelah putusnya  perkawinan  akibat  perceraian antara  suami  istri,  maka  terhadap  harta bersama  akan  dibagi  dua  atau  dibagi berdasarkan kontribusi suami dan/atau istri dalam  perkawinan.  Bebarapa  putusan pengadilan  menunjukkan  bahwa  harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian suami istri dibagi dua, misalnya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor
4498/Pdt.G/2018/PA.JS., memutuskan: “Menghukum Tegugat untuk menyerahkan 50%  dari  harta  bersama  tersebut  kepada Penggugat,  apabila  tidak  dapat  dibagi secara  natura  maka  diperintahkan  untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat  dan  Tergugat”.    Juga  Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Sip/1974., menyebutkan “sejak
berlakunya  Undang-Undang  RI  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi  harta  bersama  sehingga  pada  saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus  dibagi  sama  rata  antara  bekas  suami isteri”. Jadi, pada umumnya harta bersama suami  istri  setelah  perceraian  dibagi menjadi dua, separoh untuk istri (janda) dan separoh untuk suami (duda).
Perlu diketahui bahwa harta bersama (gono gini) dalam perkawinan itu berwujud benda  bergerak  dan/atau  benda  tidak bergerak  (misalnya  tanah).  Apakah  tanah yang  menjadi  bagian  suami  (duda)  yang sudah  sah  menjadi  hak  miliknya  perlu persetujuan  anaknya  (ahli  waris)  apabila dihibahkan kepada orang lain (pihak lain)? Jika ditelusuri terkait persetujuan ahli waris
bila  duda  tersebut  menghibahkan  hak  atas tanah  miliknya  kepada  orang  lain,  maka terdapat Putusan Mahkamah Agung tanggal 23  Agustus  1990  Register  Nomor  225 K/Sip/1960  tentang  hibah,  ditetapkan bahwa hibah tidak memerlukan persetujuan ahli  waris  dan  tidak  mengakibatkan  ahli waris dari penerima hibah serta tidak berhak lagi  terhadap  peninggalan  dari  penerima hibah. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa hibah boleh dilaksanakan  tanpa  sepengetahuan  ahli waris dan ahli waris tidak berhak terhadap harta yang telah dihibahkan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka  dapat  dipahami      dimungkinkan bahwa  hibah  dapat  ditarik  kembali  atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: a.  Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
b.  Jika  orang  yang  diberi  hibah  telah bersalah  melakukan  atau  membantu melakukan  kejahatan  yang  bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah.
c.  Apabila penerima hibah menolak memberi  nafkah  atau  tunjangan  kepada penghibah,  setelah  penghibah  jatuh miskin.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap  isu  hukum  yang  dikemukakan, dapat  disimpulkan  bahwa  harta  bersama (harta  gono  gini)  dalam  hukum  positif Indonesia  dapat  dijumpai  dalam  KUH Perdata  (BW),  dalam  UU  Perkawinan  dan dalam KHI. Pengertian harta bersama pada pokoknya adalah  harta yang didapat suami istri  yang  terikat  secara  sah  dalam perkawinan.  Mengenai  pembagian  harta bersama  setelah  perceraian  suami  istri, umumnya dibagi dua, separuh untuk suami (duda)  dan  separuh  untuk  istri  (janda). Pentingnya  lembaga  harta  bersama  diatur dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  karena dalam  perkembangannya  pembagian  harta bersama pasca perceraian suami istri, tidak selalu  dibagi  dua  antara  suami  dan  istri,
tetapi mempertimbangkan kontribusi suami dan/atau  istri  dalam  kehidupan  rumah tangga  mereka.  Putusan  pengadilan  yang didasarkan  kontribusi  suami  dan/atau  istri, misalnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. dengan mengadili sendiri  menetapkan  harta  bersama  1/3 bagian  untuk  Penggugat  (suami)  dan  2/3 bagian untuk Tergugat (istri).  Juga Putusan Banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Agama Jakarta  Nomor  134/  Pdt.G/2014/PTA  JK., yang memutus perkara antara Tjut Damayanti  binti  Teuku  Ismail  Usman (Pembanding)  lawan  H.  Muhammad  Hadi bin  Abdullah  Al  Khirid  (Terbanding), dalam  amar  putusannya  antara  lain: “Menetapkan  bagian  harta  bersama sebagaimana  tersebut  dalam  diktum  angka 2 (dua) 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat.
Harta bersama (harta gono gini) setelah perceraian  suami  istri  ada  kemungkinan berupa harta (benda) tetap, misalnya tanah. Perolehan  tanah  hasil  pembagian  harta bersama  setelah  perceraian,  dapat  menjadi hak milik suami atau istri.  Dalam praktik, harta (benda tetap) berupa tanah yang sudah menjadi milik suami  harus didaftarkan ke kantor  Badan  Pertanahan  sehingga  dapat diterbitkan  sertifikat  hak  milik.  Hak  atas tanah  dapat  berpindah  kepada  pihak  lain melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas  tanah  yang  dilakukan  dengan  cara hibah.
Peralihan hak atas tanah melalui hibah, dalam  hukum  positif  di  Indonesia  harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT),  yang  di  alam  praktik, dilakukan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Menurut konsep KUH Perdata,  pada  dasarnya  suatu  penghibahan (hibah)  tidak  dapat  dicabut  dan  karena  itu tidak dapat pula dibatalkan. Demikian pula yang  diatur  dalam  KHI  bahwa  pada prinsipnya  hibah  itu  tidak  dapat  ditarik kembali.  Namun  ada  perkecualian  hibah dapat  ditarik  kembali  atau  dibatalkan.
Perkecualian  tersebut  diatur  dalam  Pasal 1688 kuh Perdata, sebagai berikut:
1.  jika  syarat-syarat  penghibahan  itu  tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2.  jika  orang  yang  diberi  hibah  bersalah dengan  melakukan  atau  ikut  melakukan suatu  usaha  pembunuhan  atau  suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi  hibah  menolak  untuk  memberi nafkah kepadanya.
Sedangkan dalam konsep yang dianut KHI, jika  hibah  yang  diberikan  seseorang pemberi  hibah  melebihi  1/3  dari  harta kekayaannya  dapat  dibatalkan,  karena hibah  yang  demikian  itu  tidak  memenuhi syarat  penghibahan  serta  tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal 210 KHI.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahari,  Adib, Prosedur  Gugatan  Cerai, Pembagian  Harta  Gono-Gini,  Hak
Asuh Anak , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
Departemen  Pendidikan  Nsional,  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  Cetakan Keempat,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2005.
Effendi,  Bachtiar, Pendaftaran  Tanah  di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya ,  Alumni.  Bandung.
1993.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama , Mandar Maju, Bandung, 1990.
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka,
Jakarta, 2002.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada  Media,  Jakarta,
2003. Mertokusumo,  Sudikno, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1988.
......., Teori  Hukum ,  Penerbit  Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu  Hukum ,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2008. Prawirohamijojo,  R.  Soetojo  dan  Asis Safioedin ,  Hukum  Orang  dan Keluarga ,  Cetakan  Kelima,  Alumni, Bandung, 1986. Purnamasari,  Irma  Devita, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah  Hukum Pertanahan,  Kaifa,
Bandung, 2010.
Satrio, J., Hukum Harta Perkawinan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Simanjuntak,  P.  N.  H., Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia ,
Djambatan, Jakarta, 2009.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji,
Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan  Singkat ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Soemitro,  Roni  Hanitijo, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Soerodjo,  Irawan, Kepastian  Hukum  Hak
Atas  Tanah  di  Indonesia ,  Arkola, Surabaya,  2003.
Subekti, R., Aneka Perjanjian , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-undang Perkawinan, Kencana  Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Anshary,  M., Harta  Bersama  Perkawinan dan Permasalahannya , Mandar Maju. Bandung, 2016, h. 14., dalam Mushafi  dan  Faridy,    “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini  Pasangan  Suami  Istri  yang Bercerai”, Jurnal Batulis Civil Law Review ,  Volume  2  Nomor  1,  Mei 2021.
Batubara,  Mariana,  “Penarikan  Kembali
Hibah  Seseorang  Kepada  Orang Lain  Perspektif  KUH  Perdata  dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)”., Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara, Medan, 2019.
https://bantuanhukum-sbm.com/artikel- peralihan-hak-atas-tanah. Diakses pada 20 Juni 2023.
https://teks.co.id/%E2%88%9A- pengertian-hibah-secara-umum- menurut-para-ahli-serta-syarat-
rukun-hukum-manfaat/.
Diakses
pada 2 Juli 2023.
Kurniawan,  M.  Beni,  “Pembagian  Harta Bersama  Ditinjau  Dari  Besaran Kontribusi  Suami  Istri  Dalam Perkawinan”, Jurnal  Yudisial ,  Vol.
11 No. 1 April 2018.
Muhammad,  Hanifah  Salma,  “Analisis
Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami  Istri Selama
Perkawinan”,
Jurnal
Restorasi Hukum , Jurnal Pusat Studi dan  Konsultasi  Hukum,  Vol.  5  No. 2, 2022.
Mushafi dan Faridy,  “Tinjauan Hukum atas
Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”, Jurnal Batulis Civil Law Review ,  Volume  2  Nomor  1,  Mei 2021.
Nasution,  Bahder  Johan  dan Sri Warjiyati,
Hukum  Perdata  Islam,  Kompetensi
Peradilan Agama Tentang
Perkawinan,  Waris,  Wasiat,  Hibah Wakaf  dan  Shodaqah ,  Mandar Maju, Bandung, 1997, dalam Asriadi  Zainuddin,  “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Al-Himayah , Volume 1 Nomor 1, Maret 2017.
Putri,  Agustina  Dewi,  Darmawan,  Teuku Muttaqin Mansur,  “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah  Satu  Pihak  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Syiah  Kuala  Law  Journal :  Vol.  3, No.1 April 2019.
Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh , Kencana,  Jakarta,  2013,  dalam Zakiyatul  Ulya,  “Hibah  Perspektif Fikih,  KHI  dan  KHES”, Jurnal Maliyah , Vol. 07, No. 02, Desember 2017.
Wattilete, Filbert Cristo, Barzah Latupono, Novita  Uktolsey,  “Aspek  Yuridis Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Melalui Proses  Hibah”, Tatohi  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol 2, No 6 (2022).
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  jo  Undang- Undng  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2004
tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Instruksi  Presiden  Nomr  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Medan
Nomor 73/Pdt.G/2016/PTA.Mdn.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No. 1444k/Sip/1974  tentang Pembagian Harta  Bersama  dibagi  2  antara mantan Suami Istri.