## KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
Consistency of Local Regulations Establishment based on the Hierarchy of Statutory in the Legal Political Perspective
Aristo Evandy A. Barlian Universitas Diponegoro, Semarang Email: aristoevandy26@yahoo.com

## Abstract
The  local  government  is  an  extension  of  the  central  government  to  run  the government in order to achieve the purpose of the state. In order to realize effective regional governance and harmonious required local regulations in line  with  the  substance  of  the  material,  human  rights,  public  interest  and does  not  conflict  with  other  regulations  thereon.  Until  the  end  of  2016 recorded over 3000 local regulations that was rejected by the Minister of the Interior,  where  the  process  of  making  regulations  clearly  very  nominal spending  of state  finances. There  are  forms  of  relationship  communication, consultation,  clarification  drafts  are  applied  between  Government  agencies with  the  authorities  in  the  area  for  less  than  effective,  in  addition  to  the optimization of the minimal role of the Governor and Members of the Board in  developing  and  overseeing  the  regional  administration  is  one  of  the factors  that  make  local  regulation  do  not  have  a  clear  substance  and  in accordance  with  usefulness.  Disharmony  between  central  government  and local  governments  are  also  an  important  factor  which  the  step  coaching  is done  by  the  agency  Centre  for  local  government  apparatus  in  the preparation  of  the  Regulation  is  still  said  to  be  not  optimal  and  equitable then not their frame of reference is clear to the area of the administration of the  harmonization  of  the  draft  law  as  an  instrument  important  in  order  to maintain  the  harmonization  of  laws  with  other  regulations.  Law  No.12  of 2011 has had signs which point to the importance of harmonization of rules including local regulations. Article 5 defines a rule that is considered good if it  has  met  the  principle  of  legislation  such  as  clarity  of  purpose,  the  fit
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
between  the  type  and  material  content,  usefulness  and  clarity  of  the formulation. The draft local regulation harmonization with other rules above areas  should  be  supported  by  clear  and  firm  rules  and  to  always  be integrated  as  a  formal  requirement  of  drafting  local  regulations  as stipulated  in  Presidential  Regulation  No.  61  of  2005  which  regulates  the process  of  harmonization,  rounding,  and  stabilization  of  the  conception  of the regulation draft in Indonesia.
Keywords :  Consistency  Local  Regulation,  Hierarchy  Regulatory  and Political of Law.

## Abstrak
Pemerintah  daerah  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  pusat untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  guna  mencapai  tujuan  bernegara. Dalam  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang  efektif  dan  harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansi materi, hak asasi manusia,  kepentingan  umum  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  lain diatasnya. Sampai akhir 2016 terdata lebih dari 3000 Perda yang ditolak oleh Menteri  Dalam  Negeri  dimana  proses  pembuatan  perda  jelas  sangat menghabiskan  nominal  keuangan  negara.  Terdapat  bentuk  hubungan komunikasi,  konsultasi,  klarifikasi  Raperda  yang  diterapkan  antara  instansi Pemerintah  dengan  aparat  di  daerah  yang  selama  ini  masih  kurang  efektif, selain itu optimalisasi yang minim dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota  adalah  salah  satu  faktor  yang  menjadikan  Perda  tidak memiliki  substansi  yang  jelas  dan  sesuai  dengan  kemanfaatannya. Disharmonisasi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  juga merupakan  faktor  penting  di  mana  langkah  pembinaan  yang  dilakukan  oleh instansi  pusat  kepada  aparatur  pemerintah  daerah  dalam  penyusunan  Perda masih  dikatakan  belum  optimal  dan  merata  serta  tidak  adanya  kerangka acuan  yang  jelas  bagi  daerah  mengenai  tata  laksana  harmonisasi  Raperda sebagai  salah  satu  instrumen  penting  dalam  rangka  menjaga  harmonisasi Perda  dengan  Peraturan  lainnya.  UU  No.12  Tahun  2011  telah  memiliki rambu-rambu  yang  mengarahkan  pada  pentingnya  harmonisasi  PUU termasuk  Perda.  Pasal  5  UU  tersebut  menentukan  PUU  dinilai  baik  apabila telah  memenuhi  asas  peraturan  perundang-undangan  seperti  kejelasan tujuan,  kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan,  kedayagunaan  dan kejelasan  rumusan.  Harmonisasi  Raperda  dengan  PUU  perlu  didukung  oleh aturan  yang  jelas  dan  tegas  serta  senantiasa  diintegrasikan  sebagai  syarat formal  penyusunan  Perda  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden No.  61  Tahun  2005  yang  mengatur  proses  mengenai  pengharmonisasian,
pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  pada  draf rancangan  undang-undang di Indonesia.
Kata kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan, dan Politik Hukum

## A. Pendahuluan
Penyerahan  sebagian  besar  kewenangan  pemerintahan  kepada pemerintah  daerah,  telah  menempatkan  pemerintah  daerah  sebagai  ujung tombak  pembangunan  nasional,  dalam  rangka  menciptakan  kemakmuran rakyat secara adil  dan  merata. Dalam  kaitan ini peran dan  dukungan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  perundang-undangan  (PUU)  sangat  strategis, khususnya  dalam  membuat  peraturan  daerah  (Perda)  dan  peraturan  daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengharmonisasian  PUU  memiliki  urgensi  dalam  kaitan  dengan  asas peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal  yang mendasar  dalam  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah adalah  kesesuaian dan  sinkronisasi  dengan  PUU  lainnya. Sampai  akhir  2016  terdata  lebih  dari 3000  Perda  yang  ditolak  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dimana  proses pembuatan  perda  jelas  sangat  menghabiskan  nominal  keuangan  negara. 1 Dengan  demikian  pembentukan  perda  saat  ini  menunjukan  masih  tidak konsisten dengan bunyi amanat dari pembentukan undang-undang. Terdapat faktor-faktor  yang  mendasari  muatan  perda  yang  dirancang  tidak  sesuai dengan  substansi  bahkan  bertentangan  dengan  aturan  diatasnya  seperti hubungan  antara  instansi  Pemerintah  dengan  aparat  di  daerah  yang  selama ini  masih  kurang  efektif,  selain  itu  optimalisasi  yang  minim  dari  peran Gubernur  dan  Anggota  Dewan  dalam  membina  dan  mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  kabupaten/kota  yang  saat  ini  juga menjadikan  Perda  tidak  memiliki  substansi  yang  jelas  dan  sesuai  dengan kemanfaatannya.
Dalam penelitian ini, penulis  menggunakan  metode  deskriptif  dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa  literatur  dari  berbagai  buku  yang  menerangkan  tentang  sistem pembentukan  peraturan  daerah  di  Indonesia  yang  penulis  jadikan  pedoman dalam  penulisan  ini. Konsep  hukum  dalam  penulisan  ini  menggunakan metode  doktrinal  yang  bersaranakan  prespektif  logika  deduksi  untuk
1 Menteri  Dalam  Negeri  Tjahjo  Kumolo  usai  mengukuhkan  Dewan  Asosiasi  Pemerintah Kabupaten  Seluruh  Indonesia  (APKASI)  di  JiExpo,  Kemayoran,  Jakarta  Utara, kompas.com, Kamis (5/5/2016). Dikutip pada 12 Desember 2016.
membangun  sistem  hukum  positif  yang  ideal  dan  sesuai  dengan  tatanan hierarkhi.

## B. Pembahasan
1. Peraturan Daerah Sesuai Hierarkhi Perundang-Undangan
Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan  Perundang-Undangan  yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  persetujuan bersama  Kepala  Daerah  (gubernur  atau  bupati/walikota).  Materi  muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan,  dan  menampung kondisi  khusus  daerah  serta  penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Daerah terdiri atas: 2
a. Peraturan  Daerah  Provinsi,  yang  berlaku  di  provinsi  tersebut.  Peraturan Daerah  Provinsi  dibentuk  oleh  DPRD  Provinsi  dengan  persetujuan bersama Gubernur.
b. Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  yang  berlaku  di  kabupaten/kota tersebut.  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dibentuk  oleh  DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota  tidak  subordinat  terhadap  Peraturan  Daerah Provinsi.
Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Peraturan  Daerah  dikenal dengan istilah Qanun . Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  provinsi/  kabupaten/kota  dan  tugas pembantuan.  Perda  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  ciri  khas masing-masing  daerah.  Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Perda dibentuk  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam  rangka  penyiapan  atau  pembahasan  rancangan  Perda.  Persiapan pembentukan,  pembahasan,  dan  pengesahan  rancangan  Perda  berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 3
Perda  berlaku  setelah  diundangkan  dalam  lembaran  daerah.  Perda disampaikan  kepada  pemerintah  pusat  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah ditetapkan.  Perda  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau
2 Bagir  Manan  dalam  Tjandra,  W.  Riawan  dan  Harsono,  Kresno  Budi.  (2009). Legislatif Drafting  Teori  dan  Teknik  Pembuatan  Peraturan  Daerah .  Yogyakarta:  Universitas Atmajaya, p. 13.
3 Yasir, Armen. (2007). Hukum Perundang-undangan. Lampung: Universitas Lampung, p.85
peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dapat  dibatalkan  oleh Pemerintah  pusat.  Untuk  melaksanakan  Perda  dan  atas  kuasa  peraturan perundang-undangan,  kepala  daerah  menetapkan  peraturan  kepala  daerah dan  atau  keputusan  kepala  daerah.  Peraturan  kepala  daerah  dan  atau keputusan  kepala  daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan umum,  Perda,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Perda diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah diundangkan  dalam  Berita  Daerah.  Pengundangan  Perda  dalam  Lembaran Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  dalam  Berita  Daerah  dilakukan  oleh Sekretaris Daerah. 4
Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan.  Dalam  kaitan  ini maka  sistem  hukum  nasional  memberikan  kewenangan  atributif  kepada daerah  untuk  menetapkan  Perda  dan  peraturan  daerah  lainnya,  dan  Perda diharapkan  dapat  mendukung  secara  sinergis  program-program  Pemerintah di  daerah.  Perda  sebagaimana  PUU  lainnya  memiliki  fungsi  untuk mewujudkan  kepastian  hukum  ( rechtszekerheid,  legal  certainty ).  Untuk berfungsinya  kepastian  hukum  PUU  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan  bahasa,  dan  adanya  hubungan  harmonisasi  antara  berbagai  peraturan perundang-undangan antara satu sama lain. 5
Perda  sebagai  salah  satu  PUU  nasional  memiliki  landasan konstitusional  dan  landasan  yuridis  dengan  diaturnya  kedudukan  Perda dalam  UUD  1945  Pasal  18  ayat  (6),  UU  No.12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi  khusus  dan  daerah  istimewa  sebagai lex  specialis dari  UU No.23/2014.  Selain  itu  terkait  dengan  pelaksanaan  wewenang  dan  tugas DPRD  dalam  membentuk  Perda  adalah  UU  No.17  Tahun  2014  tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Peraturan  DPRD  tentang  Tata  Tertib  DPRD. Penting  pula  untuk  diperhatikan  UU  No.28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan Retribusi  sebagai  pengganti  UU  No.18  Tahun  1997  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  UU  No.34  Tahun  2004  dalam  rangka  pengendalian Perda tentang Pajak dan Retribusi, selain itu UU No. 26 Tahun 2007 tentang
4 Van  Der  Tak  dalam  Syamsudin,  Aziz.  (2011). Proses  dan  Teknik  Perundang-Undangan ,
Jakarta: Sinar Garfika, p. 13.
5 Ghani, Abdul. (1990). Hukum dan Politik . Jakarta: Ghalia, p. 32.
Penataan  Ruang  dalam  rangka  keterpaduan  RTRW  nasional,  provinsi,  dan kabupaten/kota.
2. Aspek Pengaturan Peraturan Daerah
a. Kedudukan dan Landasan Hukum
Sesuai  asas  desentralisasi  daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan  daerah  untuk  mengatur  urusan  pemerintahannya  sendiri. Kewenangan  daerah  mencakup  seluruh  kewenangan  dalam  bidang pemerintahan,  kecuali  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Urusan  pemerintahan  konkuren  dan  wajib  yang  menjadi  kewenangan daerah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  11-14  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  telah  diatur  lebih  lanjut  dengan  PP  No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Dalam rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  juga  telah menetapkan  PP  No.  18  Tahun  2016  Tentang  Pemerintah  Daerah  sebagai pengganti  PP  No.41  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah. Untuk  menjalankan  urusan  pemerintahan  daerah  sebagaimana  dimaksud dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  Pemerintah  Daerah  memerlukan perangkat peraturan perundang ‐ undangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan ” Pemerintahan Daerah berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan  peraturan-peraturan lain  untuk melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan”. Ketentuan  Konstitusi tersebut  dipertegas  dalam  UU  No.12/2011  yang  menyatakan  jenis  PUU nasional dalam hierarki paling bawah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU yang selengkapnya berbunyi : 6

## Pasal 7
(1) Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
6 Ibid ., p. 33.
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
Peraturan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  undang-undang meliputi  Peraturan  Daerah  provinsi  dibuat  oleh  dewan  perwakilan  rakyat daerah  provinsi  bersama  dengan  gubernur  dan  Peraturan  Daerah kabupaten/kota  yang  dibuat  oleh  dewan  perwakilan  rakyat  daerah kabupaten/kota  bersama  bupati/walikota.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara  pembuatan  Peraturan  Desa/peraturan  yang  setingkat  diatur  dengan Peraturan  Daerah  kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Jenis  Peraturan Perundang-undangan  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  7  ayat  (1) tersebut  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  lebih tinggi.  Kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-Undangan  adalah  sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tersebut.
Berdasarkan  Ketentuan  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  peraturan perundang-undangan,  PUU  tunduk  pada  asas  hierarki  yang  diartikan  suatu PUU  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  PUU  yang  lebih tinggi  tingkatannya  atau  derajatnya.  Sesuai  asas  hierarki  dimaksud  PUU merupakan  satu  kesatuan  sistem  yang  memiliki  ketergantungan,  keterkaitan satu  dengan  yang  lain.  Untuk  itu  Perda  dilarang  bertentangan  dengan  PUU yang  lebih  tinggi.  Perda  harus  didasarkan  pada  Pancasila  yang  merupakan sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  (Pasal  2  UU  No.12/2011),  UUD 1945  yang  merupakan  hukum  dasar  dalam  PUU  (Pasal  3  ayat  (1)  UU No.12/2011, asas ‐ asas pembentukan PUU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No.12/2011 jo Pasal 237 UU No. 23/2014.
Kedudukan  Perda  juga  dapat  ditinjau  dari  aspek  kewenangan membentuk  Perda.  Pasal  1  angka  2  UU  No.12/2011  menyatakan  bahwa: “ Peraturan  Perundang-Undangan adalah  peraturan  tertulis  yang  dibentuk oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  dan  mengikat  secara umum” . Kewenangan pembentukan  Peraturan  Daerah  berada  pada  Kepala Daerah dan  DPRD.  Hal  ini  sesuai  UU  No.23/2014  Pasal  65(2)  huruf  b bahwa ” Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang  telah  mendapat  persetujuan  bersama  DPRD ”  dan  Pasal  97  ayat  (1) huruf  a  bahwa” DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang membentuk  Perda yang  di  bahas  dengan  Kepala  Daerah  untuk  mendapat persetujuan
bersama ”,  dan  Pasal  236  ayat  (2)  bahwa” Perda  ditetapkan  oleh  Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”. 7
Memperhatikan ketentuan mengenai  Perda  dimaksud,  dapat disimpulkan  bahwa  Perda  mempunyai  berbagai  fungsi  antara  lain  sebagai instrumen  kebijakan  di  daerah  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUD  1945  dan  UU Pemerintahan  Daerah  namun  Perda  tersebut  pada  dasarnya  merupakan peraturan  pelaksanaan  dari  PUU  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu  Perda  dapat berfungsi  sebagai  instrumen  kebijakan  untuk  penampung  kekhususan  dan keragaman  daerah  serta  penyalur  aspirasi  masyarakat  di  daerah,  namun dalam  pengaturannya  tetap  dalam  koridor  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam  rangka  harmonisasi,  asas  hierarki  dilaksanakan  melalui pembatalan  perda  oleh  Pemerintah  apabila  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan/atau  bertentangan  dengan kepentingan  umum.  Asas  hierarki  juga  menimbulkan  lahirnya  hak  untuk menguji  Perda  tersebut  baik  secara  formal  ( formele  toetsingsrecht )  maupun material  ( materiele  toetsingsrecht ).  Hak  menguji  formal  adalah  wewenang untuk  menilai  apakah  suatu  produk  hukum  telah  dibuat  melalui  cara-cara ( procedure ) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam PUU; sedangkan hak menguji  material  adalah  suatu  wewenang  untuk  menyelidiki  dan  kemudian menilai,  apakah  suatu  produk  hukum  isinya  sesuai  dengan  PUU  yang  lebih tinggi  derajatnya,  serta  apakah  suatu  kekuasaan  tertentu  ( verordenende macht ) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. 8

## b. Materi Muatan Perda
Materi  muatan  Peraturan  Daerah  telah  diatur  dengan  jelas  dalam  UU No.12/2011 dan UU No.22/2014. Pasal 14 UU No.10/2004
menyatakan: “Materi  muatan  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan Daerah  Kabupaten  adalah  seluruh  materi  muatan  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan,  dan  menampung kondisi  khusus  daerah  serta  penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi”. Pasal  6  UU  No.12/2011 jo Pasal  237  UU No.23/2014,  menentukan  materi  Perda  harus  memperhatikan  asas  materi muatan  PUU  antara  lain  asas  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan,
7 Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Peraturan  Undang-undang  dan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8 H.A.W, Widjaja. (2010). Otonomi daerah . Jakarta: Grafindo, p. 24.
dan  yang  terpenting  ketentuan  Pasal  250  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.23/2014 bahwa  materi  Perda  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan /atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 250 ayat (2) UU  No.23/2014  dijelaskan  bahwa  ”bertentangan  dengan  kepentingan umum”  adalah  kebijakan  yang  berakibat  terganggunya  kerukunan  antar warga  masyarakat,  terganggunya  pelayanan  umum,  dan  terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. 9
Selanjutnya  pengaturan  yang  bersifat  khusus  dalam  tata  cara penyusunan  Perda  yakni  mekanisme  evaluasi  secara  berjenjang  terhadap Raperda tentang  APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU  No.32/2004), Raperda tentang  Pajak  Daerah,  Raperda  tentang  Retribusi  Daerah  (Pasal  189  UU No.32/2004).  Evaluasi  atas  Raperda  tersebut  ditujukan  untuk  melindungi kepentingan  umum,  menyelaraskan  dan  menyesuaikan  materi  Perda  dengan PUU yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa  pengharmonisasian  Perda  dilakukan  baik  secara  vertikal  maupun horizontal.  Raperda  yang  mengatur  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  APBD, dan RTRW sebelum  disahkan  oleh  kepala daerah terlebih dahulu  dievaluasi oleh  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  Raperda  provinsi,  dan  oleh  Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. 10
Ketentuan  mengenai  tata  cara  evaluasi  Raperda  tentang  pajak  dan retribusi  diatur  dalam  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi (Pasal 157 s.d Pasal 158), sedangkan pengaturan mengenai tata cara evaluasi Raperda  RTRW  terdapat  dalam  UU  No.26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang.  Raperda  tentang  pajak  dan  retribusi  yang  telah  disetujui  kepala daerah  dengan  DPRD  sebelum  ditetapkan  disampaikan  kepada  Menteri Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan  untuk  Raperda  Provinsi  untuk dievaluasi  untuk  diuji  kesesuaiannya  dengan  UU  No.28/2009,  PUU  lain yang  lebih  tinggi  dan/atau  kepentingan  umum.  Dalam  hal  hasil  evaluasi berupa penolakan Raperda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur/bupati/walikota  bersama  DPRD  yang  bersangkutan,  untuk kemudian  disampaikan  kembali  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Keuangan.  Mekanisme  tersebut  berlaku mutatis  mutandis bagi  Raperda kabupaten/kota tentang pajak restribusi dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 11
9 Pasal 250 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
10 Yasir, Armen . Op. Cit, p. 121
11 NPD,  Budiman.  (2005). Ilmu  Pengantar  Perundang-Undnagan  UII  press  Yogyakarta, p. 33.
Sesuai  ketentuan  Pasal  18  UU  No.26/2007,  penetapan  Raperda provinsi  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi  dan  rencana  rinci  tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU; dan  penetapan  Raperda  kabupaten/kota  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih  dahulu harus mendapat persetujuan  substansi  dari  Menteri  PU  setelah  mendapatkan  rekomendasi gubernur.  Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  persetujuan  substansi dimaksud  diatur  dalam  PP  No.15/2010  tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang. Sesuai PP ini, persetujuan bersama Raperda provinsi tentang RTRW antara  gubernur  dengan  DPRD  provinsi  yang  didasarkan  pada  persetujuan substansi  dari  Menteri  PU,  dan  kewajiban  untuk  menyampaikan  Raperda tersebut  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  dievaluasi.  Mekanisme  ini berlaku mutatis  mutandis bagi  Raperda  RTRW  kabupaten/kota  dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur. 12
Ketentuan mengenai pembatalan Perda diatur dalam Pasal 249 (1) UU No.23  Tahun  2014.  Sesuai  ketentuan  Pasal  ini  Perda  yang  telah  ditetapkan bersama  Pemda  dan  DPRD  wajib  disampaikan  kepada  Pemerintah  melalui Kementerian  Dalam  Negeri  paling  lama  7  hari  setelah  ditetapkan. Pemerintah  harus  telah  memberikan  keputusan  atas  Perda  tersebut  paling lama  60  hari  sejak  Perda  diterima.  Dalam  hal  Perda  Provinsi  dinyatakan bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  PUU  yang  lebih  tinggi dapat  dibatalkan  oleh  Menteri  sedangkan  Perda  Kabupateen/kota  dapat dibatalkan  oleh  gubernur  sebagai  wakil  dari  Pemerintah  Pusat.  Selanjutnya paling  lama  7  hari  setelah  keputusan  pembatalan,  kepala  daerah  harus memberhentikan  pelaksanaan  Perda  dan  bersama  DPRD  mencabut  Perda dimaksud. Daerah  yang  tidak  dapat  menerima  keputusan  pembatalan  Perda dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan, Gubernur  dapat  mengajukan  keberatan  pada  Presiden  dan  Bupati/walikota dapat  mengajukan  keberatan  pada  Menteri  dalam  waktu  14  hari  sejak pembatalan diterima. 13
Khusus  mengenai  pembatalan  Perda  tentang  Pajak  dan  Restribusi berdasar  ketentuan  dalam  UU  No.28  Tahun  2009,  Perda  yang  telah ditetapkan  oleh  gubernur/bupati/walikota  dibatalkan  apabila  bertentangan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  atas  rekomendasi  dari Menteri  Keuangan  kepada  Presiden  yang disampaikan  melalui  Menteri  Dalam  Negeri.  Keputusan  pembatalan
12 Pasal 18 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penetapan Raperda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Rincian Tata Ruang.
13 Pasal 249 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Daerah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Presiden  paling  lama  60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya sesuai Pasal 159 UU No.28 Tahun 2009 daerah yang tidak  menyampaikan Perda tentang Pajak dan Retribusi kepada Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  dikenai  sanksi  berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi. 14

## 3. Harmonisasi dalam Problematika Pembentukan Peraturan Daerah
Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  telah  tercatat  lebih dari  3000  Perda  yang  dibatalkan  dan  masih  terdapat  ribuan  Perda  yang direkomendasikan  untuk  dievaluasi  dan/atau  dibatalkan  pada  akhir  tahun 2016.  Perda  yang  dibatalkan  pada  umumnya  Perda  tentang  pajak  dan retribusi  daerah.  Sebelum  berlakunya  UU  No.32/2004  sampai  UU No.23/2014  tentang  pemerintah  daerah  sudah  terdapat  sekitar  8000  perda tentang  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  dibuat  dan  lebih  dari  3000  perda tersebut  terindikasi  bermasalah.  Perda-perda  yang  mengatur  pajak  dan restribusi  atau  bermacam-macam  pungutan  lainnya  dibatalkan  karena  pada umumnya  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi dan dinilai telah menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat iklim investasi. 15
Perda  dibatalkan  dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  dapat dikategorikan  karena  alasan  teknis  yuridis  seperti  dasar  hukum  membentuk Perda  tidak  tepat,  alasan  yang  bersifat  substansial  (materi  muatan bertentangan  dengan  PUU)  atau  alasan  yang  dipandang  prinsipil  misalnya mengandung  ketentuan  yang  diskriminatif  atau  melanggar  HAM. Beragamnya pertimbangan pembatalan Perda hingga saat ini belum terdapat kesesuaian  data  yang  konkrit  mengenai  faktor-faktor  penyebab  terjadinya disharmonisasi Perda dengan PUU.
Apabila  ditinjau  dari  kemungkinan  besar  dalam  setiap  pembentukan perda  bermasalah  terdapat  satu  atau  lebih  persoalan  seperti  daerah menganggap  dengan  tidak  adanya  kerangka  acuan  yang  jelas  dalam membentuk  Perda  maka  pembentukan  Perda  mengabaikan  ketentuan- ketentuan  prinsip  mengenai  asas  dan  materi  muatan  Pembentukan  Perda
14 Soejito, Irawan. (2000). Teknik membuat Peraturan Daerah . Jakarta: Bina Aksara, p. 67.
15 Menteri  Dalam  Negeri  Tjahjo  Kumolo  usai  mengukuhkan  Dewan  Asosiasi  Pemerintah Kabupaten  Seluruh  Indonesia  (APKASI)  di  JiExpo,  Kemayoran,  Jakarta  Utara, kompas.com, Kamis (5/5/2016). Dikutip pada 12 Desember 2016.
sebagaimana ditetapkan UU No.12/2011 dan UU No.23 Tahun 2014. Daerah memahami  prinsip-prinsip  pengaturan  penyusunan  Perda  sesuai  UU No.11/2011  dan  UU  No.23/2014  namun  kurangnya  kapasitas  pengetahuan dan  pengalaman  dalam  melakukan  teknik-teknik  perumusan  norma  yang dinilai  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  juga termasuk masalah baru dalam pembentukan Perda di Daerah.
Kurangnya  pemahaman  substansi  dan  nilai  kebangsaan  dikalangan penyusun  perda  mengenai  teknik  penyusunan  peraturan  daerah  yang  antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan  perundang-undangan  dan  teknik  penyusunan  perda  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  menjadikan  Perda  banyak  ditolak karena  tidak  sejalan  dengan  substansi  materi  bahkan  bertentangan  dengan PUU  lainnya.  Hal  tersebut  juga  disebabkan  karena  langkah-langkah pembinaan  yang  dilakukan  oleh  instansi  Pusat  kepada  aparatur  pemerintah daerah  dalam  penyusunan  Perda  kemungkinan  belum  optimal  dan  belum merata. Belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana  harmonisasi  Raperda  sebagai  salah  satu  instrumen  penting  dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan PUU.
Terdapat  bentuk-bentuk  hubungan  komunikasi,  konsultasi,  klarifikasi Raperda  antara  instansi  Pemerintah  dengan  aparat  terkait  di  daerah  yang selama  ini  diterapkan  yang  kemungkinan  masih  kurang  efektif  menjadikan Perda ditolak, selain itu optimalisasi yang minim dari peran Gubernur dalam membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  kabupaten/kota adalah  salah  satu  faktor  yang  menjadikan  Perda  tidak  memiliki  substansi yang  jelas  dan  sesuai  dengan  kemanfaatannya.  Perlu  dicermati  berbagai persoalan  yang  kemungkinan  bersumber  dari  sisi  Pemerintah  yang mempersulit Pemda dalam menyusun Perda, seperti :
a. PUU yang menjadi landasan atau pedoman Perda dalam menyusun Perda mengalami perubahan atau pergantian yang cepat dan daerah kurang siap menyikapi perubahan tersebut.
b. PUU  menjadi  landasan  atau  pedoman  bagi  daerah  dalam  menyusunan Perda terlambat diterbitkan.
c. Secara teknis, lingkup PUU yang harus diharmonisasi oleh daerah banyak dan  beragam  mulai  dari  UU  sampai  dengan  Peraturan  Menteri,  sehingga proses  harmonisasi  Raperda  membutuhkan  waktu  dan  energi  yang  lebih banyak.
d. Inkonsistensi  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  Pusat  dapat berdampak  terjadinya  kekeliruan  daerah  dalam  menentukan  ketentuan
acuan  hukum.  Hal  ini  bisa  juga  terjadi  dalam  hal  terdapat  peraturan pelaksanaan yang dipandang tidak sesuai dengan dengan UU pokoknya.
e. Kurangnya  sosialiasi  peraturan  perundang-undangan  menimbulkan perbedaan  persepsi  dan  pemahaman  antara  aparatur  daerah  dengan instansi Pemerintah.
f. Ketidaksiapan  Pemerintah  dalam  menyediakan  ketentuan  mengenai norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  pelaksanaan  suatu  urusan pemerintahan  tertentu  dapat  mendorong  daerah  mengambil  inisiatif- inisitaf  sendiri  dengan  membuat  peraturan  atau  kebijakan  yang  dapat bertentangan dengan PP.
g. Pendelegasian  pengaturan  suatu  hal  tertentu  dalam  PUU  kepada  Perda yang  tidak  jelas  terutama  lingkup  materi  muatan  yang  diperintahkan untuk  diatur  Perda,  dapat  mempersulit  daerah  dalam  menyusun  Perda. Pendelegasian  pengaturan  kepada  peraturan  daerah  yang  tidak  spesifik menyebut  tingkatan  Perda  dapat  berpotensi  menimbulkan  perselisihan kewenangan dan tumpang tindih pengaturan.
h. Koordinasi  antara  instansi  Pemerintah  dalam  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  kemungkinan  belum  sinergis  dan terpadu.
Harmonisasi  PUU  adalah  proses  yang  diarahkan  untuk  menuju keselerasan  dan  keserasian  antara  satu  PUU  dengan  PUU  lainnya  sehingga tidak  terjadi  tumpang  tindih (Over  Lapping), inkonsistensi  atau konflik/perselisihan  dalam  pengaturannya.  Dalam  kaitannya  dengan  sistem asas  hierarki  PUU  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  maka proses  tersebut  mencakup  harmonisasi  semua  PUU  termasuk  Perda  baik secara vertikal maupun horisontal.
Dalam  UU  No.12  Tahun  2011  terdapat  rambu-rambu  yang mengarahkan  pada  pentingnya  harmonisasi  PUU  untuk  semua  jenis  PUU termasuk  Perda.  Pasal  5  UU  tersebut  menentukan  PUU  dinilai  baik  apabila telah  memenuhi  asas  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  antara  lain kejelasan  tujuan,  kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan,  dapat dilaksanakan,  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  dan  kejelasan  rumusan; Pasal 7 tentang jenis dan hierarki PUU; Pasal 6 tentang asas-asas PUU, Pasal 14 tentang materi muatan Perda dan Pasal 32 tentang Prolegda. Harmonisasi Raperda  dengan  PUU  perlu  didukung  oleh  aturan  yang  jelas  dan  tegas apabila  dikehendaki  untuk  senantiasa  diintergrasikan  sebagai  syarat  formal penyusunan  Perda  seperti  halnya  proses  pengharmonisasian,  pemantapan, dan  pembulatan  konsepsi  RUU,  RPP,  Rperpres  termasuk  Rinpres  yang dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata
Cara  Mempersiapkan  RUU,  Rperppu,  RPP,  dan  RanPrepres,  dan  Peraturan Presiden No.61/2005 tentang Prolegnas. 16
Dalam  Peraturan  Presiden  No.68/2005  antara  lain  diatur  mengenai pembentukan  Panitia  Antardepartemen,  pengajuan  surat  permintaan keanggotaan Panitia Antardepartemen kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga  terkait;  dan  penegasan  keikutsertaan  wakil  dari  Kementerian  yang tugas  dan  tanggung  jawabnya  dibidang  peraturan  perundang-undangan dalam  setiap  Panitia  Antardepartemen  dimaksudkan  untuk  melakukan pengharmonisasian  Rancangan  Undang-Undang  dan  teknik  perancangan perundang-undangan.  Dalam  Perpres  tersebut  juga  diatur  mengenai  teknik- teknik  pelaksanaan  pengharmonisasian  termasuk  mekanisme  penyelesaian dalam hal terdapat perbedaan. Dalam Perpres No. 61 Tahun 2005 juga diatur mengenai  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  RUU dalam Pasal 14 s.d 17, yang pada intinya menentukan  bahwa RUU sebelum dimintakan  persetujuan  Presiden  sebagai  Prolegnas  terlebih  dahulu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.
Model  pengharmonisasian  PUU  ditingkat  Pusat  dapat  diadaptasi dalam proses penyusunan Perda dan dimungkinkan untuk dibuatkan payung hukumnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 UU No.12/2011 bahwa tata cara  mempersiapkan  rancangan  perda  yang  berasal  dari  gubernur  diatur dengan  Peraturan  Presiden.  Perpres  ini  semestinya  segera  dibentuk  karena ada  kemungkinan  daerah  mengabaikan  harmonisasi  Raperda  dengan  PUU lainnya  dengan  alasan  tidak  ada  dasar  hukum  dan  pedoman  teknis  yang cukup kuat selama Perpres tersebut belum ditetapkan.
Pentingnya pengaturan pengharmonisasian bagi Raperda diatur dalam Perpres  tersebut  agar  selaras  dengan  pengaturan  di  DPRD  dalam  PP  No.16 Tahun  2010  dimana  Pasal  53  PP  tersebut  mengatur  bahwa  Badan  Legislasi Daerah bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan  konsepsi  rancangan  peraturan  daerah  yang  diajukan  anggota, komisi  dan/atau  gabungan  komisi  sebelum  rancangan  peraturan  daerah tersebut  disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD.  Ketentuan  Pasal  53  PP tersebut  konkordan  dengan  ketentuan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan  konsepsi  di  DPR  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.27  Tahun 2009 di mana proses tersebut melekat dalam tugas dari Badan Legislasi.
Proses  harmonisasi memerlukan ketelitian,  kecermatan,  dan keakuratan  dalam  mengidentifikasikan  PUU  yang  terkait,  analisis  norma- norma  yang  dinilai  bersesuaian  atau  bertentangan,  serta  ketepatan  dalam
16 Ranggawidjaja,  Rosyidi  dikutip  oleh  Soimi.  (2010). Pembentukan  Peraturan  Negara  Di Indonesia . Jakarta, p. 27.
menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidaksesuaian konsepsi rancangan dengan ketentuan PUU lain. 17
Dalam  proses  tersebut  perlu  dipastikan  prinsip-prinsip  PUU  yang harus  dipegang  teguh  oleh  para  penyusun  misalnya  bahwa  Rancanga Peraturan Pemerintah (RPP) dibuat untuk melaksanakan UU maka RPP tidak dapat  mengatur  sesuatu  hal  yang  melebihi  amanat  UU  tersebut.  Dalam rangka harmonisasi Perda dan PUU, proses harmonisasi Perda dengan PUU lainnya  dan  dengan  perda  lainnya  perlu  dintegrasikan  sejak  pembahasan Prolegda  dan  penyusunan  Naskah  Akademis  sesuai  Pasal  56  UU  No.11 Tahun  2012.  Perencanaan  penyusunan  Peraturan  Daerah  juga  dilakukan dalam  suatu  Prolegda  yang  merupakan  instrumen  perencanaan  program pembentukan Perda yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 18 PP No.16/2010 menentukan Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dengan catatan Naskah Akademik tidak bersifat wajib bagi Raperda tentang APBD  atau  Raperda  yang  mengubah  beberapa  materi  yang  sudah  memiliki naskah akademik sebelumnya.
Dapat  dilihat  dari  banyaknya  Perda  yang  dibatalkan  diakibatkan karena  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  asas  dan  muatan  materi  yang sejalan  dengan  prinsip  kepentingan  umum,  HAM  dan  peraturan  lain diatasnya. Hal lain yang membuat Perda tidak diterima adalah kesiapan dari daerah  dalam  penyusunan  Perda  yang  sesuai  dengan  PUU  dan  sejalan dengan  nilai-nilai  nasional  yang  terkadang  tidak  dilihat  oleh  perancang peraturan daerah.

## C. Penutup
Pembentukan  peraturan  daerah  mengalami  peningkatan  pesat  sejak desentralisasi  dengan  diberlakukan  UU  No.23  Tahun  2014  perubahan  dari UU  No.32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah.  Namun  diperoleh gambaran  umum  perda-perda  yang  telah  dibentuk  dipertanyakan  dari  segi kualitas.  Pembatalan  perda  menunjukkan  gejala  bahwa  proses  harmonisasi peraturan  pusat  dengan  peraturan  daerah  yang  tidak  berjalan  dengan  baik. Sesuai  ketentuan  Pasal  250  ayat  (2)  UU  Nomor  23/2014  yang  menegaskan bahwa  peraturan  daerah  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Dalam hal Perda Provinsi dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
17 Mahfud MD, Moh. (2010). Menegakan Politik Hukum . Jakarta: Grafindo, p. 170.
PUU  yang  lebih  tinggi  dapat  dibatalkan  oleh  Menteri  sedangkan  Perda Kabupateen/kota  dapat  dibatalkan  oleh  gubernur  sebagai  wakil  dari Pemerintah  Pusat.  Perda  yang  dibatalkan  disebabkan  karena  baik  dalam prosedur  pembentukan  dan  muatan  substansi  peraturannya  bertentangan dengan PUU dan nilai-nilai kebangsaan.
Dalam  rangka  harmonisasi  Perda  dan  PUU  diharapkan  Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan terencana mulai dari kegiatan identifikasi permasalahan  yang  dihadapi  masing-masing  daerah,  penentuan  program penanganan,  evaluasi  dan monitoring perkembangan  mengenai  intensitas dan bobot penerapan di semua daerah. Peraturan daerah harus sesuai dengan aturan  diatasnya  dan  tidak  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945  dan  nilai dasar dari Pancasila.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie, Jimly. (2000). Penataan Sumber Tertib Hukum . Jakarta: Jakarta Press. Farida,  Maria.  (2007). Ilmu  Perundang-Undangan  Dasar  Pembentukannya . Jakarta: Kanisus. Ghani, Abdul. (1990). Hukum dan Politik . Jakarta: Ghalia. H.A.W, Widjaja. (2010). Otonomi Daerah. Jakarta: Grafindo. Kelsen, Hans. (2006). Terjemahan Teori Umum tentang Hukum dan Negara , Bandung: Nuansa. MD,Moh Mahfud,2010. Menegakan Politik Hukum , Grafindo: Jakarta. Budiman, NPD. (2005). Ilmu Pengantar Perundang-Undangan. Yogyakarta: UII Press. Ranggawidjaja,  Rosyidi.  (2010). Pembentukan  Peraturan  Negara  Di Indonesia . Jakarta. Soejito,  Irawan.  (2000). Teknik  membuat  Peraturan  Daerah .  Jakarta:  Bina Aksara. Syamsudin, Aziz. (2011). Proses dan Teknik Perundang-Undangan . Jakarta: Sinar Garfika.
Tjandra.W.,  Riawan  dan  Harsono,  Kresno  Budi.  (2009). Legislatif  Drafting Teori  dan  Teknik  Pembuatan  Peraturan  Daerah .  Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Yasir,  Armen.  (2007). Hukum  Perundang-undangan . Lampung:  Universitas Lampung.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.