## KAJIAN FINANSIAL PENGADAAN PERALATAN PENGUKUR KETIDAKRATAAN JALAN LASER PROFILEMETER KELAS I HAWKEYE 2000 DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BENGKULU
Punto Budiharto 1 , Tody Amanah 2,*
1 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda BPJN Bengkulu, Kementerian PUPR
2 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Sriwijaya *E-mail : tody.amanah@polsri.ac.id

## Abstract
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu was born based on PUPR Regulation Number. 26 of 2020. The Function is the implementation of feasibility studies, surveys, investigation, and evaluation of planning for the technical field of road and bridge including road safety. The Important type of survey are longitudinal profile survey International Roughness Index (IRI), and Pavement Condition Index (PCI). The Method is to examined secondary data obtained from literature review and analyzed financial data (Net Present  Value,  Benefit  Cost  Ratio,  and  Payback  Period.  The  author  builds  four  scenarios  (pessimistic, medium,  optimistic,  and  do  nothing).  The  Benefit  Cost  Ratio  for  the  scenario  1  (pessimist)  is  0.33,  the scenario  2 (medium) is 1.54, the scenario  3 (optimistic) is  2.82, and the scenario  4 (do-nothing) is N/A. Value of Payback Period for the scenario 2 (medium) is 5.62 years, and the scenario 3 (optimistic) is 2.79 years. Based on the analysis, the decision to purchase a Hawkeye 2000 digital laser profilemeter within BPJN Bengkulu is financially feasible as long as the hawkeye used not only for Internal, but as a source of PNBP from client like private sector or provincial government, and distric or city governments in Bengkulu Province.
Keywords : Feasibility Studies, survey, investigation condition, Hawkeye 2000

## 1. PENDAHULUAN
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu dibentuk berdasarkan Permen PUPR Nomor  26  Tahun  2020  dan  salah  satu fungsinya adalah pelaksanaan studi kelayakan, survei,  investigasi  dan  evaluasi  perencanaan teknis  bidang  jalan  dan  jembatan  termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan.  Adapun  lingkup  survei  yang diperlukan  dalam  perencanaan  teknis  bidang jalan  dan  jembatan  sebagaimana  dimaksud dapat  ditemukan  dalam  Pd-01-2021-BM Pedoman  Survei  Pengumpulan  Data  Kondisi Jaringan Jalan.
Beberapa  jenis  survei  yang  penting adalah survei profil memanjang (ketidakrataan IRI) dan survei kondisi perkerasan jalan (PCI). Dalam  penentuan  indeks  kinerja  perkerasan jalan  dan  dasar  pemrograman  penanganan
jalan  dengan  IRMS,  proporsi  parameter meliputi indeks ketidakrataan jalan (IRI) 60%, kondisi perkerasan jalan (PCI) 10%, umur sisa perkerasan  (RSL)  15%,  dan  efektifitas drainase  15%.  Sehingga  dalam  rangka pengumpulan  data  kondisi  jalan  untuk kepentingan  pemrograman  penanganan  jalan, BPJN Bengkulu wajib secara berkala menyelenggarakan  survei  kondisi  jalan  baik secara kontraktual maupun swakelola.
Studi ini membatasi objek kajian khusus terhadap  instrument  pengukur  ketidakrataan jalan  atau  IRI.  Dalam  Pedoman  Pd-01-2021- BM  terdapat  beberapa  tipe  alat  pengukur ketidakrataan  jalan  menurut  tingkat  ketelitian dan metode yang digunakan sebagai berikut :
Tabel  1.  Beberapa  Contoh  Alat  Pengukuran
Ketidakrataan Jalan Kelas Contoh Perataan Kelas 1 Profilemeter Presisi Laser Profilers, manually operated devices. Kelas II Metode Profilemeter Lainnya APL Profilemeter, Profilographs, opctical profilers, GMR Kelas III Nilai IRI diperkirakan berdasarkan rumus koreksi Roadmaster, ROMDAS, Roughmeter, Rolling Straightedge Kelas IV Key Code rating system, visual inspection Disebutkan secara khusus dalam Pedoman  Pd-01-2021-BM  bahwa  pelaksana survei  sangat  disarankan  menggunakan  alat non-contact laser profilometer untuk mengukur  profil  memanjang  jalan  yang diperkeras  (lentur  dan  kaku).  Profilemeter harus  memenuhi  ketentuan  standar  ASTM E950-94 dengan resolusi kurang dari 0,1 mm dan  mencapai  ketelitian  pengukuran  kurang dari 0,1 mm.
Permasalahan dalam penerapan penggunaan alat
non-contact laser profilemeter  adalah  ketersediaan  alat  yang langka  di  Indonesia  sehingga  hanya  mampu melayani  permintaan  survei  di  Balai/Balai Besar  yang  memiliki  alat    tersebut  dan permintaan  dari  Balai/Balai  Besar  serta instansi  terkait  di  sekitarnya.  Dalam  paparan Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi  disebutkan  bahwa  hanya  ada  4 (empat) alat non-contact laser profilemeter di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga yakni:
Tabel  2.  Ketersediaan  Alat Non-Contract  Laser
Profilemeter di Ditjen Bina Marga Jenis Alat Jumlah Keterangan Hawkeye 3 Baik (Kalsel, DKI-Jabar) Rusak :Sumut Mata Garuda 1 Baik :Sulawesi Selatan
Terdapat  alat  Hawkeye  lain  di  Balai
Perkerasan  dan  Lingkungan  Jalan  (BPLJ) namun  lebih  diutamakan  untuk  kepentingan riset alih-alih dapat disewakan untuk kepentingan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Instansi  lain  yang  juga  memliki  alat non-contact  profilemeter  adalah  Politeknik Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di  Tegal  dan  juga  PT.  Jasa  Marga.  Namun instansi tersebut tentunya lebih mengutamakan pemakaian  alat  untuk  kepentingan  internal, selain keberadaan alat berada di Pulau Jawa.
BPJN  Bengkulu  secara  rutin  telah menyelenggarakan  pengkuran  ketidakrataan jalan  setiap  tahun  dalam  2  (dua)  semester namun  menggunakan  alat  pengukur  kelas  III berupa Roughometer, IRIMETER dan sebagainya  karena  sulit  memperoleh  alat pengukur  kelas  I  presisi.  Studi  ini  mencoba mengkaji  kelayakan  finansial  apabila  BPJN Bengkulu memutuskan untuk membeli 1 (satu) set  peralatan  Hawkeye  2000  lengkap  dengan kendaraan  pendukung  dan  perlengkapan lainnya.
Secara hipotesis pembelian alat Hawkeye 2000  memiliki  potensi  layak  finansial  karena pada  region  Sumatra  Bagian  Selatan  tidak terdapat  alat  sejenis.  Meskipun  BBPJN Sumatera Utara memiliki alat tersebut namun posisi alat sudah relatif jauh dan idealnya lebih diprioritaskan  untuk  menangani  pengambilan data IRI, PCI, dan RNI di provinsi Sumut dan sekitarnya  yang  berbatasan  langsung  (Aceh, Riau,  Sumbar,  dan  Kepri).  Adapun  survei ketidakrataan  jalan  (IRI)  dan  PCI  merupakan kebutuhan  rutin  yang  harus  dilaksanakan setiap tahun dengan survei IRI 2 kali per tahun (tiap semester) dan survei PCI 1 kali per tahun (pada semester 1).

## Tinjauan Alat Hawkeye 2000
Hawkeye  2000  merupakan  platform instrumen  pengumpulan  data  kondisi  jalan yang  dikembangkan  oleh  ARRB  Australia. Sebuah  perangkat  Hawkeye  2000  meliputi kendaraan  survei  yang  telah  dimodifikasi dengan  beragam  peralatan  seperti  :  Kamera Digital, Automatic  Crack  Detection ,  GPS, Rotorpulser, Data Acquisition System, Digital
Laser  Profiler dan  GIPSI-Trac  2 Geometry. Peralatan  tersebut  kemudian  juga  ditunjang oleh sejumlah perangkat lunak untuk mengolah  data  survei  menjadi  informasi kondisi  jalan  untuk  menunjang  proses decision-making  dalam  penanganan  jaringan jalan. Perangkat lunak yang digunakan berupa: Hakweye  Onlooker  Live,  Hawkeye  Verifier, Hawkeye  Processing  Toolkit  dan  Hawkeye Insight.
Kemampuan  perangkat  Hawkeye  2000 adalah  secara  sekaligus  mampu  memberikan solusi  survei  untuk  mendeteksi  kondisi ketidakrataan perkerasan jalan (IRI), mendeteksi  kerusakan  permukaan  seperti retak/crack,  lubang  (PCI),  dan  pengumpulan data  aset  dan  inventori  jalan  (RNI). Digital Laser  Profiler yang  digunakan  dalam  sistem Hawkeye  sudah  merupakan  profilemeter presisi  kelas  1  dan  memenuhi  standar  ASTM E950  dan  ASTM  E1926-08  untuk  kalkulasi IRI.  Perangkat  Hawkeye  2000  adalah  produk impor  namun  belum  ada  produk  serupa  (IRI profiler)  buatan  dalam  negeri  sehingga  dapat diajukan  pengadaan  karena  kondisi  khusus. Alat pengukur IRI lain diantaranya IRIMETER-2 (Estonia/Kelas III), Roughmeter (Australia/Kelas  III),  ROMDAS  (Selandia Baru/Kelas I) dan FUGRO ARAN
(Italia/Kelas I).:
Gambar 1. Perangkat Lengkap Komponen Hawkeye 2000 (ARBB System, 2021)

## 2. METODOLOGI
Metodologi  studi  adalah  mengkaji  data sekunder  yang  diperoleh  dari  kajian  literatur
dan  ditelaah  dengan  menggunakan bagan  alir sebagai berikut :
Gambar 2.  Bagan Alir Metodologi Studi
Berdasarkan  Gambar diatas dapat dilihat adalah tahapan – tahapan yang dilakukan pada jurnal  ini  adalah  kajial  literatur  yang  berasal dari  peraturan  –  peraturan  menteri  PUPR, analisa  biaya  dari  PNBP  sehingga  akan mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  pada tahapan  selanjutnya.  Setelah  itu  menentukan skenario  –  seknario  pendapatan  dari  hasil investasi  yang  akan  dilakukan.  Dilanjutkan dengan perhitungan CAPEX dan OPEX yaitu biaya  Investasi  dan  Pemeliharaan  yang  akan dikeluarkan.  Pada  analisis  biaya,  penulis melakukan  perhitungan  dan  analisis  Analisis Finansial  dengan  menghitung Net  Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio, dan Payback Period yang  akan  terjadi  pada  investasi  ini. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan  rekomendasi  dari  beberapa  skenario  – skenario yang telah dibangun.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumber  pendapatan  penyewaan  alat Hawkeye 2000 telah diatur dalan PP Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dengan rincian sebagai berikut :
Kajian Literatur
Pembuatan Skenario Pendapatan

## Perhitungan CAPEX dan OPEX
Analisis Finansial (NPV, B/C Ratio dan Payback Period )
Kesimpulan dan Rekomendasi
Tabel  3.  Tarif  PNBP  Hawkeye  2000  Scalable Survey Solution Jenis Survey Satuan Ukur Harga Satuan (Rp) Pengujian kondisi geometric dan Perkerasan Jalan dengan Alat Hawkeyes 2000 scalable survey Solution Per lajur Per km 300.000 Berdasarkan  Tabel  tentunya  potensi pendapatan  PNBP  dari  pemakaian  alat Hawkeye  oleh  pengguna  jasa  tergantung  dari panjang  ruas  jalan  per  km  per  lajur  yang dibawah naungan stakeholder masing-masing. Data panjang ruas jalan per km per lajur yang dihimpun  dari  Kepmen  430/M/KPTS/2022 untuk  jalan   nasional  serta  data  BPS  Provinsi Bengkulu  untuk  jalan  daerah%  dari  to disajikan sebagai berikut :
Tabel  4.  Analisis  Potensi  PNBP  dari  Ruas  Jalan Nasional dan Jalan Daerah
Panjang  lajur  (km)  pada  Tabel  dihitung dengan  asumsi  bahwa  selain  panjang  ruas dikalikan  2  (arah  normal  dan  opposite)  juga diperkirakan  sekitar  10%  dari  panjang  ruas merupakan  jalan  4  lajur  (4/2)  sehingga dikalikan  4  (2  normal  dan  2  opposite). Selanjutnya  kebutuhan  hari  survei  dihitung berdasarkan  acuan  Pedoman  SMD  yang menyatakan  produktivitas  survei  IRI  sekitar 200 km/hari per lajur. Perhitungan kebutuhan hari  diperlukan  karena  mempertimbangkan kondisi alat Hawkeye yang secara efektif dapat
digunakan 8 (bulan) saja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Asumsi ini didasarkan bahwa pada Semester 1, penggunaan alat dapat dipakai selama 120 hari (4 bulan) pada Februari, Maret, April, dan Mei. Hal  ini  karena  pada  bulan  Januari  umumnya paket  survei  kontraktual  masih  dalam  proses lelang  dan  juga  pada  bulan  Juni  kesempatan pelaksanaan survei Semester 1 sudah berakhir karena  pada  bulan  Juni  seharusnya  sudah masuk  proses  penginputan,  pengolahan  dan validasi data untuk kepentingan pemrograman tahun  berikutnya.  Pengambilan  data  pada Semester  2  juga  hanya  bisa  dilakukan  pada bulan  Juli,  Agustus,  September  dan  Oktober (120  hari  kalender)  karena  pada  bulan November proses survei lapangan seharusnya sudah  berakhir  dan  masuk  fase  penginputan, pengolahan dan validasi data sedangkan pada bulan Desember sebagian besar kontrak paket survei  sudah  berakhir  atau  serah  terima pekerjaan.  Selain  hari  efektif  survei,  patut dipertimbangkan  juga  kebutuhan  hari  untuk mobilisasi  alat  ke  tempat  tujuan  (bila  beda provinsi) dan kalibrasi alat (umumnya selama 3  hari  dan  diadakan  secara  bersama-sama  di Provinsi  Jawa  barat  oleh  Subdirektorat  Data dan  Pengembangan  Sistem  Informasi,  Ditjen Bina  Marga).  Pd-01-2021-BM  menyatakan bahwa  kalibrasi  dan  validasi  alat  (termasuk validasi ulang) diadakan apabila:
1. Sebelum  melakukan  survei  pada  suatu daerah  yang  memerlukan  waktu  lebih dari
2 (dua) minggu,
2. Bila dijumpai penurunan kinerja survei,
3. Pada akhir pelaksanaan survei,
Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disusun kebutuhan hari riil untuk pelaksanaan survei adalah sebagai berikut:
Berdasarkan  Tabel  dapat  disimpulkan bahwa terdapat batasan waktu yang membuat tidak semua potensi survei di berbagai wilayah dapat diakomodasi. Maka perlu disusun suatu urutan  prioritas  rencana  pelaksanaan  survei yang pada prinsipnya mengutamakan kebutuhan internal di BPJN Bengkulu terlebih dahulu  selanjutnya  untuk  jalan  daerah  (jalan provinsi  Bengkulu)  baru  kemudian  ke  jalan nasional di provinsi tetangga. Dari Skema tarif pada  tabel  diatas,  dapat  disusun  skenario  – skenario potensi pendapatan sebagai berikut:
1. Skenario 1 (Pesimis), sumber pendapatan
PNBP  berasal  dari  penggunaan  internal  di
BPJN Bengkulu saja. Skenario ini menggambarkan keadaan paling minimum
yang dapat terjadi yakni alat hanya dipakai oleh  pemilik  alat  saja.  Total  kebutuhan waktu skenario ini adalah 18 hari dalam 1 semester atau 36 hari per tahun.
2. Skenario 2 (Menengah), sumber pendapatan PNBP berasal dari penggunaan internal  BPJN  Bengkulu,  jalan  provinsi milik  Pemprov  Bengkulu,  serta  jalan nasional  milik  1  (satu)  provinsi  tetangga yakni  diasumsikan  Provinsi  Lampung. Skenario ini menggambarkan kondisi yang dianggap mendekati kondisi sesungguhnya apabila  BPJN  Bengkulu  memiliki  alat Hawkeye  2000  yang  dapat  disewakan. Total kebutuhan waktu skenario ini adalah 69 hari dalam 1 semester atau 148 hari per tahun. Kondisi skenario 2 mempertimbangkan bahwa terdapat
kompetisi dan preferensi dalam pemakaian
alat survei. Ada kemungkinan provinsi lain memperoleh alat Hawkeye dari Pulau Jawa atau dari penyedia jasa atau dapat juga lebih memilih  alat  pengukur  Kelas  III  karena lebih mudah diperoleh.
3. Skenario 3 (Optimis), sumber pendapatan PNBP  berasal  dari  penggunaan  internal BPJN  Bengkulu,  jalan  provinsi  milik Pemprov  Bengkulu,  serta  jalan  nasional milik  3  (tiga)  provinsi  tetangga  yakni Provinsi  Lampung,  Sumbar  dan  Sumsel. Skenario  ini  menggambarkan  kondisi optimum  dari  jumlah  hari  yang  tersedia untuk dipergunakan sepenuhnya yakni 121 hari dalam 1 semester / 242 hari per tahun.
4. Skenario 4 (Do-Nothing), BPJN Bengkulu tidak  perlu  membeli  alat  Hawkeye  2000 dan pelaksanaan survei IRI dapat dipenuhi secara  kontraktual  dengan  alat  pengukur IRI  dan/atau  PCI  dapat  menggunakan  alat Kelas III seperti proses yang sudah berjalan selama  ini.  Berdasarkan  Bill  of  Quantity biaya  pelaksanaan  survei  dengan  hanya mempertimbangkan  biaya  non  personil untuk  sewa  alat,  kendaraan,  lisensi  dan perlengkapan  lainnya  adalah  sebesar  Rp 536.000.000,- per tahun.

## Analisis Biaya
Analisis  finansial  diperlukan  untuk mengkaji  apakah  pengadaan  alat  survei Hawkeye  2000  merupakan  keputusan  yang tepat karena biaya pengadaan serta pemeliharaan  alat  tersebut  cukup  tinggi.
Sebelum  memulai  analisis,  berikut  ini  adalah asumsi yang digunakan:
 Periode analisis
:  10 tahun
 Sumber pembiayaan  :  APBN BPJN Bengkulu  Sumber pendapatan  : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sewa Alat  Indikator kelayakan  :  NPV,  B/C  Ratio dan Payback Period  Tahun dasar :  2023
Kebutuhan Hari Efektif Survei Kebutuhan Hari Kalibrasi Alat Mobilisasi dan Demobiliasi Pengolahan Data dan Pelaporan Total Hari Survei (Hari) (Hari) (Hari) (Hari) (Hari) Jalan Nasional Provinsi Bengkulu 9 3 2 4 18 Provinsi Lampung 15 3 2 4 24
Provinsi Sumatera Selatan 18 3 2 4 27 Provinsi Sumatera Barat 16 3 2 4 25 Provinsi Jambi 15 3
2 4 24 Provinsi Bangka Belitung 7 3 2 4 16
Jalan Provinsi Bengkulu 18 3 2 4 27 Jalan Kabupaten/Kota Bengkulu Selatan 15 3 2 4 24
Rejang Lebong 8 3 2 4 17 Bengkulu Utara 7 3 2 4 16 Kaur 7 3 2 4 16 Seluma 8 3 2 4 17 Mukomuko 8 3 2 4 17 Lebong 7 3 2 4 16 Kepahiang 6 3 2 4 15 Bengkulu Tengah 5 3 2 4 14 Kota Bengkulu 11 3 2 4 20 Tipe Jalan
Periode  analisis  ditetapkan  10  (sepuluh) tahun  dengan  pertimbangan  bahwa  apabila dalam  jangka  waktu  tersebut  pendapatan PNBP  dari  penyewaan  alat  Hawkeye  2000 milik BPJN
Bengkulu tidak dapat mengembalikan  biaya  pembelian  alat  serta biaya  operasi  dan  pemeliharaan  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pengadaan  alat  Hawkeye 2000  tidak  layak  finansial.  Hal  ini  karena peralatan instrument dan kendaraan operasional  pada  umumnya  memiliki  usia layan  sekitar  10  tahun  dan  setelahnya  dapat dianggap obsolete dan dapat dipertimbangkan
untuk peremajaan. Adapun
sumber pembiayaan dari APBN BPJN Bengkulu yang berarti  berasal  dari  modal  sendiri  dan  tidak perlu  mempertimbangkan discount  rate atau bunga pinjaman.
Selanjutnya  adalah  menentukan  estimasi biaya  yang  diperlukan  untuk  melakukan pengadaan  seperangkat  alat  Hawkeye  2000 beserta  perlengkapan  pendukungnya.  Penulis merujuk  biaya  pengadaan  kepada  studi  oleh Yen, dkk (2014) yang melakukan analisa Cost- Benefit  dalam  penyelenggaraan  alat  Mobile Terrestrial  Laser  Scanner  (MTLS).  Penulis dapat  membuat  perkiraan  biaya  modal (CAPEX)  untuk  pengadaan  alat  Hawkeye 2000 adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Perhitungan Capital Expenditure (CAPEX)
Adapun  perkiraan  biaya  operasional  per tahun atau OPEX adalah sebagai berikut :
Tabel 7. Perhitungan OPEX
Dalam  perhitungan  biaya  OPEX,  tidak diperhitungkan  biaya  operasional  kendaraan seperti BBM, tol, parkir dan biaya personil di lapangan  seperti  penginapan,  uang  harian, uang  makan,  serta  biaya-biaya  lain  seperti perlengkapan  dan  biaya  pembuatan  laporan sebab  komponen  tersebut  akan  dibebankan secara at  cost kepada  pengguna  jasa. Kemudian  biaya  pemeliharaan  alat  dan honorarium pengemudi diperhitungkan berdasarkan Permenkeu No. 83/PMK.02/2022
Tentang  Standar  Biaya  Masukan  Tahun Anggaran 2023. Inflasi diperhitungkan sebesar 4,163% per tahun yang merupakan inflasi rata- rata dalam 10 tahun terakhir.
Perencanaan  pegawai  pelaksana  survei didasarkan  atas  Pedoman  Kapasitas  dan Kebutuhan  Personil  dalam  Sistem  Masukan Data yang menyatakan bahwa survei IRI atau PCI dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang surveyor. Selanjutnya diperlukan 2 (dua) orang pengemudi  untuk  kendaraan  survei  dan pengawal  serta  1  (satu)  orang  tenaga administrasi  untuk  korespondensi  surat- menyurat  dan pengarsipan. Namun  demikian, tim  survei  Hawkeye  2000  ini  harus  dibawah koordinasi  seorang  Pelaksana  Teknis  atau Fungsional  Teknik  Jalan  dan  Jembatan  yang merupakan  ASN  dan  bertindak  sebagai supervisor  penanggung  jawab  survei  dan berada  di  bawah  Kepala  Seksi  Pembangunan dan  Pengujian  BPJN  Bengkulu.  Namun pembiayaan  supervisor  tidak  diperhitungkan karena  merupakan  ASN  yang  gaji  dan tunjangan merupakan beban APBN.
Selanjutnya dari analisis CAPEX, OPEX dan  juga  potensi  pendapatan  maka  dapat dihitung parameter kelayakan finansial sebagai berikut :
Net Present Value (NPV)
(1) Keterangan: Bt =   total benefit atau  pemasukan  bruto ( cashflow positif) Uraian Biaya Jumlah Biaya Pemeliharaan Kendaraan Tahunan (Survei) 36.230.000 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Tahunan (Pengawal) 36.230.000 Biaya Pemeliharaan Alat, Asuransi dan Kalibrasi Rutin 490.000.000 Biaya Pembaruan Lisensi 280.000.000 Honorarium Pegawai - Konsultan Individual S1 Teknik Sipil (3 Orang x 4.500.000 x 12 bulan) 162.000.000
- Konsultan Individual D3 Administrasi (1 Orang x 3.500.000 x 12 bulan)
42.000.000
- Pengemudi Mobil Survei (1 Orang x 2.849.000 x 12 bulan)
34.188.000
- Pengemudi Mobil Pengawal (1 Orang x 2.849.000 x 12 bulan)
34.188.000
Total OPEX
1.114.836.000
Ct =  total cost pengeluaran proyek (cashflow negatif) i =   discount rate (%) t =   tahun/periode  waktu  konsesi  (  t  =
0,1,2,...n)
Indikator kelayakan investasi: ✔ NPV >  0, berarti proyek layak dilaksanakan atau dipilih,
✔ NPV  =  0,  berarti  proyek  tersebut mengembalikan persis
sebesar Opportunity Cost of Capital,
✔ NPV < 0, proyek tidak layak, artinya ada penggunaan lain yang lebih menguntungkan  untuk  sumber-sumber yang diperlukan proyek.
Profitability Index / Benefit – Cost Ratio
(2)
Keterangan : Bt = total benefit atau pemasukan bruto Ct = total cost biaya pengeluaran proyek i = discount rate (%) t =  tahun/periode  waktu  konsesi  (t  =
0,1,2,...n)
Proyek  adalah  layak,  yakni  apabila  nilai PI-nya lebih besar daripada 1 (>1). PI = 1 dapat diartikan  sebagai  pendapatan  sama  dengan biaya.  PI  <  1  berarti  investasi  tidak memberikan  keuntungan.  Metode  PI  sering juga  disebut  dengan  metode  BCR  (Benefit- Cost  Ratio).  Dari  hasil  perhitungan  diperoleh hasil  yang  disajikan  dalam  Tabel  sebagai berikut:
Tabel  8.  Analisis  Kelayakan  Finansial  Masing- masing Skenario
Perhitungan cashflow untuk  mendapatkan NPV pada tahun ke-10 disajikan dalam Tabel dan Gambar grafik sebagai berikut :
Tabel  9.  Perhitungan  NPV  untuk  Masing-masing Skenario

## Gambar 3. Grafik NPV Skenario Penggunaan Alat Hawkeye 2000 Milik BPJN Bengkulu
Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa  Skenario  1  memberikan  NPV  Rp  - 18,921.945.224,-  yang  berarti  akan  sangat merugikan  apabila  penggunaan  alat  Hawkeye hanya  untuk  kepentingan  internal  BPJN Bengkulu  saja.  NPV  ini  bahkan  lebih  rendah dibandingkan  Skenario  4  ( Do-Nothing )  yang masih menghasilkan NPV Rp -6.485.699.448,. Namun  kondisi  Skenario  1  diharapkan  kecil kemungkinan terjadi karena tidak ada instansi yang  memiliki  alat digital  laser  profilemeter Kelas  I  serupa  di  daerah  Sumatera  bagian selatan.  Skenario  yang  diyakini  kondisinya akan  terjadi  tiap  tahun  adalah  Skenario  2 dengan  NPV  Rp  26.791.148.751,-  dengan Payback  Period sekitar  4.50  tahun  dan B/C Ratio 1,84.  Sedangkan  Skenario  3  yang merupakan  kondisi  paling  maksimum  terjadi menghasilkan  NPV  Rp  74.768.848.207,- dengan Payback Period sekitar 2,28 tahun dan B/C Ratio 3,38. Dengan keputusan pembelian
Hawkeye  2000  diharapkan  tingkat  kelayakan finansial  yang  terjadi  adalah  berada  antara rentang Skenario 2 dan Skenario 3. Meskipun pengadaan Hawkeye 2000 merupakan kepentingan instansi pemerintah dalam memenuhi  standar  yang  diharapkan  dalam Pedoman Pd-01-2021-BM sehingga pendekatan  kelayakan  seharusnya  lebih  ke arah  layak  manfaat (benefit) alih-alih  layak finansial (profit) .  Namun  secara  tujuan  tetap diperhitungkan  efisiensi  ekonomi  (reduksi biaya)  sehingga  alih-alih  membeli  Hawkeye 2000  hanya  untuk  kepentingan  internal  saja seperti  Skenario  1  akan  lebih  merugikan dibandingkan Skenario 4 (Do-Nothing). Dapat disimpulkan  bahwa  keputusan  pengadaan Hawkeye  2000  untuk  BPJN Bengkulu  adalah layak  finansial  apabila  dipergunakan  untuk sumber PNBP dari berbagai instasi di wilayah setempat tidak sebatas internal saja.
Faktor-faktor yang menghambat pendapatan  PNBP  alat  Hawkeye  2000  milik BPJN Bengkulu adalah keputusan
BBPJN/BPJN  lain  apabila  membeli  alat serupa,  preferensi  instansi  lain  yang  lebih menggunakan  alat  pengukur  Kelas  III  karena lebih  mudah  diperoleh  dan  tidak  perlu mengantri,  kemudian  alat  serupa  dapat diperoleh dari konsultan atau instansi di Pulau Jawa,  keterbatasan  waktu  dan  faktor  internal seperti ketidaksiapan SDM, kualitas pengolahan data yang lambat dan sebagainya.
Faktor-faktor yang
mendukung pendapatan  PNBP  dari  alat  Hawkeye  2000 milik BPJN Bengkulu adalah belum tersedinya alat serupa di daerah Sumatera bagian selatan, preferensi alat digital laser profilemeter Kelas I sesuai arahan Pedoman Pd-01-2021-BM dan potensi PNBP dari ruas jalan setempat berupa ruas jalan nasional Provinsi Bengkulu 781,99 km, jalan provinsi, 1563 km, jalan kabupaten/kota  6884  km  dan  jalan  nasional dari provinsi berdekatan 6220 km .

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  tulisan  ini  adalah diharapkan penulis dapat menjelaskan bahwa:
1. Keputusan  pembelian  alat digital  laser profilemeter Kelas  I  Hawkeye  2000  di lingkungan  BPJN  Bengkulu  adalah  layak finansial  sepanjang  digunakan  tidak  untuk internal  BPJN  Bengkulu  saja  namun menjadi sumber PNBP dari klien pemerintah provinsi, BBPJN/BPJN provinsi berdekatan dan pemerintah kabupaten/kota. 2. Skenario  2  yang  merupakan  skenario medium menghasilkan NPV Rp
26.791.148.751,-  dengan Payback  Period
sekitar 4.50 tahun dan B/C Ratio 1.85. 3. Skenario 3 yang merupakan kondisi paling maksimum yang mungkin terjadi
menghasilkan  NPV  Rp  74.768.848.207,- dengan Payback Period sekitar 2,28 tahun dan B/C Ratio 3.38.
4. Skenario  1  yang  berarti  penggunaan  alat untuk internal saja menghasilkan NPV Rp - 18.921.945.224,-

## REFERENSI
ARB Systems. (2021). Hawkeye 2000 General
Spesification, Australia.
Baihaqi,  Salaeh,  M.  A.  (2018).  “Tinjauan
Kondisi Perkerasan Jalan dengan Kombinasi  Nilai  IRI  dan  SDI  pada JalanTakengon  –  Blankejeren”. Jurnal
Tek. Sipil Univ. Syiah Kuala, Vol. 1 No.
3 , pp. 543-552.
Ditjen Bina Marga, Pd-01-2021-BM Pedoman Survei  Pengumpulan  Data  Kondisi Jaringan Jalan, 2021.
Futwenbun,  R.  S.  (2017).  "Evaluasi  Tingkat Kerusakan Jalan Sebagai Dasar Penanganan  Jalan  (Studi  Kasus  Pada Ruas  Jalan  Sp  Taniwel  –  Boeria)". Journal MANUMATA.  Vol. 3 No.  2 , pp. 63-70.
Ichsan,  DKK.  (2014). Studi  Evaluasi  Tingkat Kerusakan  Permukaan  Jalan  untuk Menentukan  Jenis  Penanganan  Dengan Sistem Penilaian Menurut Bina Marga – (Studi  Kasus  :  Ruas  Jalan  Bireun-
Takengon),  Universitas  Syiah  Kuala, Aceh
Kamba, C. R.(2018). "Marshall Characteristics Test on hot Rolled Sheet Base Combine Using Nickel slag For Half Gap Graded", Int. Journal. Innov. Sci. Eng. Techno.Vol. 5 No. 3 , pp. 14-19.
Kementerian  Keuangan,  Permenkeu  No. 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, Jakarta, 2022.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  RI,  Kepmen  PUPR No. 430/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan  Ruas  Jalan  Dalam  Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai
Jalan  Arteri  Primer  (JAP)  dan  Jalan
Kolektor  Primer  -1  (JKP-1),  Jakarta,
2022.
Pembuain.A., Priyanto, S. S. (2018). "Evaluasi
Kemantapan Permukaan Jalan Berdasarkan  International  Roughness Index  Pada  14  Ruas  Jalan  di  Kota
Yogyakarta". TEKNIK, Vol. 39 No. 2 , pp. 126-131.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  PP  No.  21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta, 2012.
Tho’atin,  U. S.  (2016).  "Penggunaan  Metode International  Roughness  Index  (IRI), Surface  Distress  Index  (SDI)  dan Pavement  Condition  Index  (PCI)  untuk Penilaian  Kondisi  Jalan  di  Kabupaten Wonogiri". Seminar Nasional Sains dan Teknologi, pp. 1-9.
Yen, K.S., Ravani, B dan Lasky, T.A. (2014). Cost-Benefit Analysis of Mobile
Terrestrial  Laser  Scanning  Applications for  Highway  Infrastructure. Journal  of Infrastructure System.