IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI’AT
TERHADAP IDEOLOGI NEGARA INDONESIA

## Arfiansyah
Leiden University, Netherlands E-mail: arfiansyah.arfnor@gmail.com

## Abstrak
Semenjak  berakhirnya  kekuasaan  Orde  Baru  Soeharto    pada  tahun  1999,  arah perpolitik  Indonesia  berubah  drastis. Presiden  Habibie  megeluarkan  beberapa Undang-Undang  (UU)  yang  mengindikasikan  perubahan  politik  Indonesia  dari suasana otoriter menjadi demokratis. Salah satu dari UU tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diamandemenkan oleh UU No.  32  tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  UU  tersebut  merubah  wajah perpolitikan  Indonesia  dari sentralistik  ke  desentralistik.  Seluruh  individu  dan kelompok, khususnya kelompok muslim marginal pada masa pemerintahan Soeharto, meman faatkan kesempatan tersebut untuk memperjuangan penerapan Syari’at Islam di  Indonesia  dengan  menerbitkan  berbagai  Perda  Syariat  di  banyak  provinsi.  Perda tersebut  menuai  pro  dan  kontrak  bahkan  mengkhawatirkan  beberapa kalangan tentang  potensi  perubahan  konstitusi  dan  ideologi  Negara  Republik  Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif yang memfokuskan pada perkembangan Perda tersebut di Indonesia serta menganalisis aspek perkembangan preferensi politik masyarakat  Indonesia  secara  nasional.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Perda tersebut  sama  sekali  tidak  memiliki  potensi  untuk merusak konstitusi  dan  idelogi Negara Republik  Indonesia.  Bahkan  menurut  penulis,  masyarakat  Indonesia sepertinya  memahami  perkembangan  Perda  Syariat  sebagai  bagian  dari perkembangan demokrasi di Indonesia.

## Kata Kunci: Perda Syariat Islam; Budaya; HAM; Politik

## Abstract
Since  the  downfall  of  Soeharto’s  New  Order  regime  in  1999,  Indonesia  political orientation  drastically  changed.  President  Baharuddin  Jusuf  (BJ)  Habibie  enacted number of laws that changed the face of Indonesian politics from authoritarianism to democracy.  One  of  the  laws  was  Law  No.  22  of  1999  on  Regional  government, which  was  amended  by  Law  No.  32  of  2004  on  Regional  Government.  The  law brought Indonesia from centralism politics to fully decentralism. All individuals and groups,  mainly  marginalized  Muslim  groups  during  the  New  Order  regime,  have taken the best of the shift to force the implementation of Syaria law in Indonesia by advocating the enactment of numbers of Syariat inspired regional regulations (Perda berbasis  Syariat)  in  tens  of  provinces.  The  Perda  soon  became  controversial  and triggered debate among Muslims themselves. Even some worried if the Perda would change  Indonesian  constitution  and  ideology  from  secular  to  Islamic  one.  Using qualitative approach and analyzing  Indonesian political preference at national-wide, this  article  argues  that  the  Perda  would  not  affect  Indonesian  constitution  and ideology.    Even  large  number  of  Indonesians  likely  accept  the  development  of  the Perda as part of development of democracy in Indonesia.

## Keywords: Syaria law; Culture; Human Rights; Politics

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
مﺎﻋ  ﰲ  ﻮﺗرﺎﻫﻮﺳ  ﺪﻳﺪﳉا  مﺎﻈﻨﻟا  ﺪﻬﻋ  ﻢﻜﺣ  ﺔﻳﺎ   ﺬﻨﻣ  نإ 1999
ﻞﻜﺸﺑ  تﲑﻐﺗ  ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا  ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا  ﻪﻴﺟﻮﺘﻟاو  ،
يرﺬﺟ .
ﱃإ  داﺪﺒﺘﺳﻻا  ﻦﻣ  ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧا  ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا  ﲑﻴﻐﺘﻟا  ﱃإ  ﲑﺸﺗ  ﱵﻟا  ﲔﻧاﻮﻘﻟا  ﻦﻣ  ﺪﻳﺪﻌﻟا  ﱯﻴﺒﺣ  ﺲﻴﺋﺮﻟا  رﺪﺻأ ﺔﻴﻃاﺮﻘﳝﺪﻟا . ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻮﻫ ﲔﻧاﻮﻘﻟا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺪﺣاو 22 ﻌﻟ مﺎ 1999 ﺎﻘﺣﻻ ﻪﻠﻳﺪﻌﺗ ﰎ يﺬﻟا ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹا ﺔﻣﻮﻜﳊا نﺄﺸﺑ ﻢﻗر  نﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ 32 ﺔﻨﺳ 2004 ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹا  ﺔﻣﻮﻜﳊا  ﰲ  م .
ﱃإ  ﺔﻳﺰﻛﺮﳌا  ﻦﻣ  ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا  ﻩﺎﲡا  نﻮﻧﺎﻘﻟا  ﲑﻴﻐﺗ
ﺔﻳﺰﻛﺮﻣﻼﻟا . ﻰﻠﻋ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ،ﻮﺗرﺎﻫﻮﺳ ﺪﻬﻋ ﰲ ﺔﺸﻤﻬﳌا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا تﺎﻋﺎﻤﳉا ﺔﺻﺎﺧو ،تﺎﻋﺎﻤﳉاو داﺮﻓﻷا ﻊﻴﲨ ﺔﺻﺮﻓ تﺎﻈﻓﺎﶈا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﰲ ﻒﻠﺘﳐ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﲔﻧاﻮﻗ راﺪﺻإ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧا ﰲ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ لﺎﺘﻘﻠﻟ
. ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﺔﻳرﻮﻬﲨ ﺮﻜﻓو رﻮﺘﺳﺪﻠﻟ ﺔﻠﻤﺘﶈا تاﲑﻴﻐﺘﻟا لﻮﺣ ﻖﻠﻘﻟﺎﺑ نوﺮﻌﺸﻳ سﺎﻨﻟا ﺾﻌﺑ ﱴﺣ ﺪﻘﻋو تﺎﻴﺑﺎﳚإ ﲏﺟ . ﻩﺬﻫ
ﺗ ﻰﻠﻋ  ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا  تﺎﺳارﺪﻟا  ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ  ،ﺔﻗرﻮﻟا
ﺐﻌﺸﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا  تﺎﻴﻠﻀﻓﻷا  رﻮﻄﺗ ﻞﻠﳛو  ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ  ﰲ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا  ﺮﻳﻮﻄ
ﺔﻟوﺪﻟاو رﻮﺘﺳﺪﻟا ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳأ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻢﻬﻳﺪﻟ ﻦﻜﻳ ﱂ نﻮﻧﺎﻘﻟا نﺄﺑ لدﺎﺟ ،ﲏﻃﻮﻟا ﺪﻴﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ . ،ﻊﻗاﻮﻟا ﰲ
ﺗ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا تﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟا رﻮﻄﺗ ﻢﻬﻓ نأ وﺪﺒﻳ ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺐﻌﺸﻟا ،ﲔﻔﻟﺆﻤﻠﻟ ﺎﻘﻓو
ﰲ ﺔﻴﻃاﺮﻘﳝﺪﻟا رﻮﻄ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ . ﻟا ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮ : نﻮﻧﺎﻗ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ; قﻮﻘﺣ نﺎﺴﻧﻹا ; ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا

## A. Pendahuluan
Penerapan  Peraturan  Daerah  (Perda)  bernuansa  syari’at  antara  lain disebabkan  oleh  kegagalan  Pemerintah  Pusat  dalam  menyelesaikan  permasalahan sosial,  ekonomi,  dan  politik  di  Indonesia,  sehingga  syariat  dipandang  sebagai  satu- satunya  solusi  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  tidak  bisa  diselesaikan tersebut. 1 Hingga  saat  ini,  dari  512  kabupaten/kota  di  Indonesia,  kurang  lebih sebanyak  64  kabupaten  dan  kota  di  15  provinsi di  Indonesia  telah  menerbitkan  dan menerapkan Perda bernuansa Syariat di yurisdiksi masing-masing.
Para  sarjana  berbeda  pandangan  tentang  jumlah  Perda  tersebut.  Sepertinya, perbedaan ini diakibatkan oleh tidak disebutkannya kata-kata Syariat secara jelas dan tegas  dalam  setiap  Perda.  Sehingga,  para  sarjana  mengumpulan  angka-angka  yang berbeda tentang Perda- Perda yang berkaitan Syari’at Islam secara langsung dan tidak langsung seperti kewajiban memakai pakaian islami dan mengaji hingga pelarangan prositusi,  minuman  keras,  dan  judi.  Dari  berbagai  sumber,  penulis  sendiri
1 Robert  W.  Hefner,  “Indonesia:  Syari’at  Politics  and  Democtratic  Transition,” Syari’at Politics: Islamic Law and Soceity in the Modern World, ed. Robert W Hefner (Bloomington, Indiana: Indiana  University  Press,  2011);  M.B.  Hooker, Indonesian  Syari’at:  Defining  a  National  School  of Islamic  Law (Singapore:  Institute  of  Southeast  Asia  Studies,  2008);  Arskal  Salim, Challenging  the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia (Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press, 2008).
menemukan  kurang  lebih  83  Perda  yang  berhubungan  langsung  dan  tidak  langsung dengan Syari’at Islam. 2
Beberapa  sarjana  menolak  untuk  menyebut  Perda  tersebut  sebagai  Perda Syari’at,  melainkan  Perda  yang  bernuansa  Syari’at.  Penolakan  tersebut  dikarenakan menurut mereka muatan dan pelaksanaan Syari’at oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sedemikian rupa tidak mewakili syari’at yang humanis,  yang tidak mendukung sikap represif  dan  diskriminatif. 3 Dengan  alasan  yang  sama  dan  juga  karena  kebanyakan Perda  berdasarkan  pada  keinginan  untuk  mengembangkan  identitas  dan  budaya daerah  tertentu.  Berdasarkan  hal  ini  maka  tulisan  berikut  juga  akan  menyebutkan Perda Syariat dengan Perda bernuansa Syari’at.
Secara  garis  besar,  Perda-Perda  tersebut  dapat  dikategorikan  ke  dalam  2 kelompok:
1. Perda yang berhubungan langsung dengan ajaran Islam
2. Perda  yang mengatur urusan publik,  yang juga diatur oleh agama lainnya seperti  larangan  berjudi,  prostitusi, dan mengkonsumsi  minuman beralkohol
Secara lebih detail, Perda-Perda tersebut mengatur 7 hal, yaitu:
1. Permasalahan  akidah  yang  mengatur  tentang  keharusan  mengikuti  aliran teologi  tertentu dan tentang pengaturan ajaran sesat.
2. Permasalah  simbol  agama  seperti  keharusan  memakai  jilbab  dan  anjuran penulisan Arab-Jawi.
3. Keuangan agama seperti zakat, infak dan sadaqah
4. Permasalahan  publik  seperti  prostitusi,  minuman  alhokol,  judi,  dan hubungan antara lelaki dan perempuan.
5. Insitusi agama seperti Mahkamah Syari’iyah dan Polisi Syari’at
6. Skill beragama seperti kemampuan membaca al-Quran.

## B. Pembahasan
1. Alasan Penerapan Perda Syari’at di Indonesia
2 Perda-Perda  tersebut  dapat  dilihat  di Arskal  Salim,  “Perda  Berbasis  Agama  Dan Perlindungan  Konstitusional  Penegakan HAM,” Jurnal  Perempuan 60,  no.  1  (2008):  7 – 29;  Sukron Kamil et Al, Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan,  Dan  Non-Muslim,  ed.  Sukron  Kamil  &  Chaider  S  Bamualim  (Jakarta:  Center  for  the Study of Religion and Culture & Konrad Adenauer Stifftung, 2007); Suismanto, “Perda Syariat Islam Dan  Problematikanya  (Kasus  Tasikamalaya,” Aplikasia,  Jurnal  Aplikasi  Ilmu-Ilmu  Agama 8,  no.  1 (2007):  30 –34;  Wasisto  Raharjo  Jati,  “Permasalahan  Implementasi  Perda  Syariah  Dalam  O tonomi Daerah,” Al-Manahij 7, no. 2 (2013): 305 –318; Syamsurijal Ad’han, “Indah Kabar Dari Rupa; Nasib Perempuan Di Balik Tabir Syariat Islam Di Bulukumba,” Jurnal Perempuan 60 (n.d.): 61 – 73.
3 Salim, “Perda Berbasis Agama …” , 10.
Di Indonesia, Provinsi Aceh merupakan provinsi satu-satunya yang diberikan hak  khusus  untuk  menerapkan  Syari’at  Islam  se cara  menyeluruh.  Otoritas  tersebut tertulis  dengan  jelas  dan  tegas  dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  44  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh. 4 UU tersebut  diterbitkan  untuk  tujuan  penyelesaian  konflik  bersenjata  antara  Gerakan Aceh    Merdeka  (GAM)  dan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI).  Namun,  setelah beberapa  saat  pasca  penerbitan  UU  tersebut,  konflik  bersenjata  semakin  ternyata meningkat,  sehingga  pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Aceh  cenderung  lamban  karena tidak menjadi fokus agenda kerja Pemerintah Provinsi Aceh untuk dua tahun pertama pasca penerbitan UU tentang Keistimewaan Aceh tersebut. Hingga pada tahun 2000, Pemerintah  Aceh  menerbitkan  Perda  pertama,  Perda  Tahun  2000  Tentang Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh.  Perda  ini  dikeluarkan    untuk  merealisasikan kewenangan  yang  diberikan  Pemerintah  Pusat  melalui  UU  No.  44  Tahun  1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Sepertinya,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  terinspirasi  dari  UU  No  44 tahun  1999,  yang  memberikan  kewenangan  pemerintah  Provinsi  Aceh  untuk menerapkan  Syari’at  Islam.  Dengan  landasan  undang -undang  yang  berbeda,  UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang diamandemen melalui UU  No.  32  Tahun  2004,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  menerbitkan  Perda tentang  Pencegahan  Perbuatan  Maksiat  dan  Prostitusi.  Perda  tersebut  merupakan Perda  bernuansa  Syari’at  Islam  pertama  di  Indonesia  yang  menggunakan  landasan hukum  otonomi  khusus,  yang  kemudian  diikuti  oleh  berbagai  daerah  lainnya  di Indonesia.
Secara  legal  formal,  penerbitan  Perda-Perda  tersebut  bertujuan  untuk menghidupkan  kembali  kebudayaan  lokal  masing-masing  daerah.  Para  sejarawan mencatat  bahwa  dampak  penyebaran  Islam  ke  Nusantara  melalui  berbagai  media seperti  budaya  dan  sufisme adalah  penyatuan  ajaran-ajaran  Islam  ke  dalam  budaya lokal. 5 Sehingga  Islam  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  budaya  lokal  dan identitas  sebagian  besar  etnis  di  Indonesia.  Islam  tidak  merubah  kebiasaan masyarakat secara spontan bahkan menambah beberapa praktek keislaman  ke dalam adat setempat.
4 UU  Republik  Indonesia  No  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.172)
5 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII (Bandung: Mizan, 2004), 16.
Proses akulturasi ini digambarkan dengan tepat oleh kasus  yang terjadi pada masyarakat  Minangkabau,  Sumatera    Barat.  Islam  tidak  merubah  sistem kekeluargaan  matriarki  masyarakat  tersebut  menjadi  sistem  partriarki    sebagaimana dianut  oleh  sebagian  besar  umat  muslim  dunia.  Misalnya  dalam  sistem  warisan, Islam  bahkan  menambah  istilah-istilah  hukum  Islam  ke  dalam  sistem  warisan masyarakat  Minangkabau  yang  telah  lama  dipraktekkan  sebelum  kedatangan  Islam. Istilah hukum  seperti warist, hibah,  dan hukum adalah  istilah-istilah  dalam  hukum Islam  tentang  harta  warisan  yang  ditanamkan  ke  dalam  praktek  adat  kebiasaan setempat. Namun,  istilah-istilah  tersebut  dipraktekan  secara  berbeda  dari  konsep hukum  Islam  yang  ada.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  misalnya  dari  pemberian  hibah. Hibah  dalam  konsep  Islam  diberikan  oleh  pemberi  ketika  dia  masih  hidup. Sedangkan dalam konsep masyarakat Minangkabau hibah diberikan setelah pemberi meninggal dunia. 6
Ajaran-ajaran  Islam  lainnya  disebarkan  melalui  insitusi  adat  yang  disebut dengan  Surau,  dimana  aktifitas  pengajaran  agama  secara  luas  disebarkan  kepada masyarakat  setempat.  Namun  Pemerintahan  Orde  Baru  (Orba)  melarang  semua aktivitas  serupa  yang  berbasis  di  Surau  atau  masjid  di  seluruh  Indonesia  selama kurang lebih 32 tahun. Untuk tujuan nasionalisme, penyamaan sistem pemerintahan dan hukum di seluruh Indonesia, Pemerintah Orde Baru  menekankan sistem sekuler, menggantikan  sistem  pemerintah  desa  dengan  sistem  pemerintah  dan  kelembagaan tradisi  Jawa.  Selain  itu    rezim  Orba  juga  menyamaratakan  sistem  hukum  negara dengan menekan pelaksanaan  hukum Adat dan Syariat. 7
Kekecewaan  terhadap  pemerintah  pada  masa  lalu,  mengakibatkan  provinsi dan  kabupaten/kota  berkeinginan  menerapkan  syari’at  Islam untuk  alasan merevitalisasi  kebudayaan  mereka.  Keinginan  ini  diperkuat  dengan  penilaian masyarakat  bahwa  pemerintah  telah  gagal  memperbaiki  kehidupan  sosial,  ekonomi dan politik. 8
Selain faktor budaya dan identitas, faktor sejarah juga memperkuat keinginan untuk menerapkan Syariat Islam kembali. Faktor sejarah ini khususnya dapat dilihat dari  keinginan  daerah  yang  dulu  menjadi  basis  kuat  Darul  Islam  Indonesia  (DII).
6 Franz  von  Benda-Beckmann  &  Keebet  von  Benda- Beckmann,  “Identity  in  Dispute:  Law, Religion, and Identity in Minangkabau,” Asian Ethnicity 13, no. 4 (2012), 341 – 358.
7 Aulia Rahmad, “Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi,” El-Harakah 13, no. 1 (2011), 1 – 33.
8 Hefner, “Indonesia: Syari’at Politics and Democtratic Transition.”
Menurut  Buller,  dari  sekian  banyak  daerah  yang  kini  menerapkan  Perda  bernuansa Syariat, sebanyak 23 di antaranya adalah daerah-daerah yang dulunya menjadi basis pergerakan  Darul  Islam  yang  dideklarasikan  oleh  Karto  Suwiryo  di  Jawa  Barat. Selain Jawa Barat, basis utama gerakan tersebut adalah Sulawesi Selatan dan Aceh. 9
Hubungan individu dengan para pejuang DII dahulu juga berkontribusi dalam penerapan  kembali  Perda  Syari’at,    misalnya  di  Sulawesi.  Abdul  Aziz  Kahar Muzakkar,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  mewakili  Sulawesi  Selatan Periode  2009-2014  merupakan  putra  dari  Kahar  Muzakar  dan  ketua  Komite Persiapan  Penerapan  Syari’at  Islam  (KPPSI).  Dia  merupakan  salah  seorang  yang sangat  berpengaruh  dalam  proses  legalisasi  Perda  bernuansa  Syariat  di  seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Pada  tahapan  implementasi,  Perda-Perda  tersebut  menuai  banyak permasalahan  sosial  disamping  juga  dipandang  efektif  mengurangi  tindakan kriminal.  Banyak  yang  perpandangan  bahwa  permasalahan-permasalahan  yang ditimbulkan  oleh  Perda  disebabkan  oleh  kurang  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  proses  legaslisasi  dan  pelaksanaan,  penegakan  dan  pengawasan  hukum  yang mereka produksi sendiri. 10 Sehingga Perda tersebut menjadi isu kontroversial.
2. Landasan Hukum dan Perdebatan Penerbitan Perda Bernuansa Syari’at Aceh merupakan kasus  yang unik dalam diskursus penerapan Syar i’at  Islam di  Indonesia.  Penerapan  Syari’at  di  daerah  tersebut  tidak  diawali  oleh  keinginan masyarakat  atau  pemerintah  provinsi,  akan  tetapi  merupakan  inisiasi  pemerintah pusat  setelah  mendapatkan  masukan  tentang  penyelesaian  konflik  dari  berbagai pihak, yang salah satunya tentu dari beberapa tokoh Aceh sendiri. Karena sejarah dan latar  belakang  penerapan  Syari’at  Islam  yang  kompleks  di  daerah  tersebut,  penulis tidak  tidak  menduskusikan  Aceh  secara  khusus  maupun  menyamakannya  dengan fenomena di daerah-daera h lain di Indonesia. Hal ini karena penerapan Syari’at Islam di  Aceh  berlandaskan  undang-undang  yang  berbeda  sebagai  dampak  dari  dinamika politik  yang  berbeda  pula  dan  lebih  kompleks  dibandingkan  dengan  daerah-daerah lainnya.  Oleh  karena  itu,  mendiskusikan Syari’at  Islam  dan  dampaknya  terhadap masyarakat dan negara harus dilakukan secara terpisah.
9 Dewi  Candranigrum,  “Keadilan  Islami  Menjunjung  Tinggi  Kesetaraan  Gender,” Jurnal Perempuan 60 (2008), 85.
10 Ibid.
Setelah rezim Soeharto  lengser,  Pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan yang  lebih  luas  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  juridiksi  masing-masing sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan demokrasi dan memuluskan jalannya agenda  reformasi  di  Indonesia.  Kewenangan  tersebut  dijelaskan  dalam UU  No.  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  diamandemen  oleh  UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah melegitimasi kewenangan yang mereka peroleh ke dalam bentuk Perda. Menurut Pasal 136 UU 23 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daaerah  dinyatakan  bahwa  tujuan  Perda  adalah sebagai  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  lebih  tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 11
Berdasarkan Pasal 7  UU No 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  Perda  ditetapkan  pada  urutan  ke  5  dalam  sistem  perundang- undangan Indonesia, yang sekaligus sebagai urutan terbawah. 4 peraturan di atasnya, berdasarkan hirarki yang ditetapkan oleh UU tersebut adalah sebagai berikut:
a. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden; dan,
e. Peraturan Daerah.
Perda  bernuansa  Syari’at  merujuk  kepada  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999. Pasal 10 UU  No.  23  Tahun  2004  merupakan  pokok  perdebatan  antara  kelompok  pro  dan kontrak terhadap keabsahan Perda tersebut. Pasal itu berbunyi “Pemerintahan daerah menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh  UU  ini  ditentukan  menjadi  urusan  Pemerintah;  (2) Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  yang  menjadi  kewenangan  daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi seluas-luasnya  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan;  (3)  Urusan  pemerintahan  yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 12
a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan;
11 Pasal  7  UU  Republik  Indonesia  No  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.53).
12 Pasal 10 UU Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan,
f. agama
Kelompok  kontrak  berpegang  pada  pasal  ini,  yang  pada  dasarnya  tidak menyebutkan  secara  spesifik  tentang  kewenangan    pemerintah  daerah  untuk mengatur  permasalahan  agama.  Sedangkan  pemerintah  daerah  berpegang  pada Landasan Pemikiran Bagian 3 Penjelasan atas UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi “... dan  agama,  misalnya  menetapkan  hari  libur  keagamaan  yang  berlaku  secara nasional,  memberikan  pengakuan  terhadap  keberadaan  suatu  agama,  menetapkan kebijakan  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  keagamaan  dan  sebagainya;  dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah ”. 13 Bunyi yang sama diulangi kembali pada Pasal 10 ayat 3 huruf (f), yaitu:  “ Yang  dimaksud  dengan  urusan  agama,  misalnya  menetapkan  hari  libur keagamaan  yang  berlaku  secara  nasional,  memberikan  pengakuan  terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan  dan  sebagainya;  dan  bagian  tertentu  urusan  pemerintah  lainnya  yang berskala  nasional,  tidak  diserahkan  kepada  daerah.  Khusus  di  bidang  keagamaan sebagian kegiatannya  dapat  ditugaskan  oleh  Pemerintah  kepada  Daerah  sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama ”. 14
Sepertinya,  untuk  menghindari  pembatalan  Perda  oleh  peraturan  yang  lebih tinggi,  Pemerintah  daerah  tidak  menyebutkan  secara  jelas  dan  tegas  bahwa  Perda bernuansa  Syari’at  tersebut  berasaskan  atau  dipengaruhi  langsung  oleh  ajaran  atau ideologi  gerakan  agama  tertentu.  Perda  diterbitkan    atas  nama  dasar  kepentingan pelestarian  kebudayaan  lokal  dan  dan  keagamaan  umum.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari muatan  beberapa  Perda  daerah  berupaya  menghidupkan  kembali  tradisi  mengaji  di Surau dan melarang pendistribusian alkohol serta praktek prostitusi.
Kelompok kontrak berpandangan bahwa meskipun UU Penjelas atas undang- undang  No.  32  menyebutkan  lingkup  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah,  namun pemerintah daaerah tetap tidak memiliki kewenangan untuk mengatur permasalahan agama.  Hal  tersebut  karena  kewenangan  pemerintah  daerah  tidak  disebutkan  secara
13 Landasan Pemikiran, Bagian 3, Penjelasan atas UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
14 Pasal  10,  Ayat  3  huruf  (f),  Penjelasan  atas  UU  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
jelas  dan  tegas  pada  UU  No.  32  Tahun  2004.    Mereka  juga  berpandangan  bahwa Perda  bertentangan  dengan  konstitusi  negara  yang  memberikan  jaminan  bagi  setiap individu  untuk  menganut  dan  melaksanakan  ajaran  agamanya.  Dengan pemberlakukan  Perda  di  daerah-daerah  tertentu,  maka  tidak ada  lagi  jaminan  untuk mempraktekkan  ajaran  agama  berbeda  secara  bebas  dan  aman  dari  ancaman kelompok manyoritas. 15
Mereka  juga  berpandangan  bahwa  seluruh  Perda  tersebut  bertentangan dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  darinya,  termasuk  dengan  konvensi-konvensi internasional  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hak  Asasi  Perempuan.  Perda-Perda bernuansa  Syariat  tidak  hanya  membatasi  kebebasan  berpikir  dan  berekspresi  umat muslim  tentang  pandangan  keagamaan  mereka,  namun  juga  memaksa  non-muslim mengikuti  aturan  yang tidak  berasal  dari  ajaran  agama  mereka  sendiri,  seperti kewajiban memakai jilbab. 16
Bagi  kelompok  yang  pro,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa Perda-Perda  tersebut  bertujuan  untuk  merevitalisasi  kebudayaan  lokal  yang  pernah ditekan  oleh  rezim Orde  Baru.  Selama  kurang  lebih  32  tahun,  Presiden  Soeharto sangat  konsisten  mengkampanyekan  nasioanalisme,  Pancasila  ,  dan  menjalankan proyek-proyek  sekulerisme  untuk  menyamaratakan  seluruh  pandangan  dan  ideologi masyarakat  Indonesia  yang  sangat  beragam. Sehingga,  praktek-praktek  kebudayaan lokal  dan  ideologi  serta  agama  apapun  yang  bertentangan  dengan  tujuan  Pancasila dilarang oleh pemerintah.
Kegagalan  pemerintah  dalam  mengentaskan  bidang  perekonomian,  politik dan terutama sosial juga menjadi alasan kuat lainnya. Mereka berpandangan bahwa permasalahan  sosial  hanya  bisa  diatasi  dengan  penerapan  Syari’at  di  tengah -tengah masyarakat.    Hal  ini  mendorong  lahirnya  banyak  Perda  yang  mengatur permasalahan-permasalahan  seperti  pelacuran,  judi,  dan  minuman  keras. Ketiga permasalahan  tersebut  dinilai  sebagai  bagian  dari  sumber  utama  kejahatan    yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain juga faktor kemiskinan. Berdasarkan hasil survey  yang  dilakukan  oleh Center  for  Study  Religion  and  Culture (CSRC)
15 Salim, “Perda Berbasis Agama …” , 16-17.
16 Mohamad Guntur Romli, “Siswi -Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab; Kewajiban Busana Muslim Di Kota Padang,” Jurnal Perempuan 60 (2008), 81 – 92.
Universitas Syarif Hidayatullah Perda-Perda ini mampu memberikan rasa aman dan meningkatkan kehidupan religiusitas masyarakat. 17
Meskipun  kelompok  kontrak  mengkritisi  perkembangan  Perda  tersebut  dan tokoh tokoh nasional seperti Azyumardi Azra 18 dan Gumawan Fauzi 19 secara terbuka tidak  setuju  dengan  perkembangan  Perda,  namun  hingga  kini  Pemerintah  Pusat belum  pernah  mengeluarkan  kebijakan  baik  itu  kebijakan  hukum  maupun  politis terhadap  perkembangan  Perda  tersebut.  Di  lain  pihak,  Kementerian  Agama  dan Kementerian  Dalam Negeri  dikecam  oleh  beberapa  organisasi  non-pemerintah karena dianggap tidak responsif. 20
3. Dampak Sosial Penerapan Perda bernuansa Syari’at
a. Dampak Politik
Di level nasional, muncul-munculnya partai-partai  Islam dan tuntutan untuk mengislaminisasikan Indonesia adalah bagian dari upaya-upaya untuk menghidupkan kembali ideologi-idelogi politik Islam yang pernah dilarang oleh Pemerintahan Orde Baru. Beberapa dari partai-partai Islam tersebut (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai  Bulan  Bintang)  berusaha  mengamandemen  konstitusi  Negara  dengan mengusulkan pemunculan kembali ayat 29 dari Piagam Jakarta yaitu  “Melaksanakan Syari’at Islam bagi Pemeluknya”. Namun upaya ini tidak populer di kalangan umat muslim  dan  tidak  mampu  meningkatkan  elektabilitas  kedua  partai  tersebut  untuk mendominasi  pemerintahan  pasca  lengsernya  Orde  Baru.  Mereka  tidak  hanya ditentang  oleh  partai-partai  nasionalis,  namun  juga  oleh  dua  organisasi  muslim terbesar di Indonesia; Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 21
Ketika  level  nasional dipandang  sulit,  kelompok-kelompok  muslim,  atas sokongan  beberapa  partai  Islam,  memulai  program  islamisasi  pada  tingkat
17 Sukron  Kamil  et  Al, Syari’at  Islam  Dan  HAM:  Dampak  Perda  Syari’at  Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim, ed. Sukron Kamil & Chaider S Bamualim (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture & Konrad Adenauer Stifftung, 2007), 140-141
18 Satu  Harapan,  “Satu  Harapan:  Azyumardi  Azra:  Beberapa  Ing in  Menerapkan  Syariah Islam Namun Dengan Perspektif Dangkal,” Www.satuharapan.com (www.satuharapan.com, July 18, 2013), http://www.satuharapan.com/read-detail/read/azyumardi-azra-beberapa-ingin-menerapkan- syariah-islam-namun-dengan-perspektif-dangkal.
19 Wasisto Raharjo Jati, “Pro Kontrak Perda Syariah,” Sinar Harapan (Sinar Harapan, March 03, 2013), http://cetak.shnews.co/web/read/2013-01-03/5671/pro.kontra.perda.syariah.
20 Suara  Islam,  “Suryadharma  Ali  Dan  Gamawan  Fauzi,  Dua  Menteri  Yang  Dituduh  Setara Institute  Intoleran”  (www.suar a-islam.com,  February  17,  2014),  http://www.suara-islam.com/read/ index/9646/Suryadharma-Ali-dan-Gamawan-Fauzi--Dua-Menteri-yang-Dituduh-Setara-Institute- Intoleran.
21 Hefner, “Indonesia: Syari’at Politics and Democtratic Transition.” , 294
Pemerintahan  Daerah. 22 Hasil  dari  program  tersebut  adalah  bermunculnya  Perda bernuasa  Syari’at  di  Indonesia.  Keberhasilan  menerbitkan  pu luhan  Perda  tersebut, menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  Indonesia  sedang  dalam  proses  perubahan konstitusi  dan  ideologi  dari  sekuler  menjadi  Islamis. 23 Namun,    dengan  melihat dinamika politik nasional, penulis berpandangan kekhawatiran beberapa sarjana dan aktivis tersebut terlalu berlebihan.
Pada  prakteknya,  di  beberapa  daerah,  pemberlakukan  Perda  bernuansa Syari’at  cenderung  menjadi  alat  politik  untuk  kepentingan  kekuasaan  dan  atau mengamankan  kekuasaan  untuk  periode  berikutnya.  Di  beberapa  kota  di  Sulawesi Selatan  misalnya,  Pemerintah  Daerah  menerbitkan  Perda  tentang  Zakat,  Infak  dan Sadaqah sebagai  sumber  keuangan  politik  untuk  mengamankan  dan  melanjutkan kekuasaan mereka. 24
Pasca  desentralisasi  di  Indonesia,  dimana  kepala  pemerintahan  dipilih langsung oleh  rakyat,  maka  para  politikus  daerah  secara  tidak  langsung  dituntut untuk  mencari  sumber  keuangan  alternatif  guna  membiayai  kegiatan  politik. Kehadiran UU Otonomi Khusus dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh beberapa elit  politik  untuk  menekankan  kewajiban  pembayaran  Zakat  guna  menutupi kekurangan dana politik yang jauh lebih besar dibandingkan pada masa pemerintah Orde  Baru.  Pada  masa  Orde  Baru,  kandidat  hanya  cukup  menyuap  beberapa  orang saja untuk mendapatkan banyak suara. 25
Politisisasi  Perda  dengan  motif  tersebut  terjadi  misalnya  di  Bulukumba  dan Makassar  .  Semenjak  diterapkan  Perda  bernuasa  Syariat  yang  mengatur  tentang Zakat,  pendapatan  kedua  daerah  tersebut  meningkat  tajam.  Pada  tahun  2007, Pemerintah  Daerah  Bulukumba  mendapatkan  pemasukan  sebesar  US$  8-9  juta  dari sebelumnya  hanya  mendapatkan  US$  900.000.  Pada  tahun  yang  sama,  Pemerintah Kota  Makassar  mendapatkan  tidak  kurang  dari  US$101,270  hanya  dari  infaq  dan sadaqah.  Jumlah  tersebut  belum  termasuk  dari  sektor  Zakat  PNS  kategori  wajib Zakat yang  jumlahnya  tidak  kurang  dari  13,000  PNS.  Pemerintah  Kota  Makassar mendapatkan  pemasukan  daerah  dari  sektor-sektor  tersebut  sebanyak  US$360.000 per-tahun hanya dari sekitar 50% PNS. Di kedua daerah tersebut, zakat dikumpulkan
22 Ibid, 296.
23 Jati, “Per masalahan Implementasi ….”
24 Suismanto, “Perda Syariat Islam Dan Problematikanya (Kasus Tasikamalaya.”
25 Robin  Bush,  “Regional  ‘Sharia’  Regulations  in  Indonesia:  Anomaly  or  Symptom?,”  in Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia, ed. Greg Fealy & Sally White (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008), 184.
oleh  lembaga  independen:  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  di  Bulukumba,  dan  Badan Amil Zakat (BAZ) di Makassar. Kedua lembaga tersebut dikontrol secara ketat oleh kepala  pemerintahan  untuk  memungkinan  mereka  mendapatkan  akses  langsung  ke sumber keuangan alternatif tersebut. 26
Dengan  mengontrol  lembaga  pengelola  zakat,  kepala  daerah  kemudian menjadikannya  sebagai  sumber  keuangan  untuk  kepentingan  politik  sebelum  dan sesudah  pemilihan  kepala  daerah.  Misalnya  yang  terjadi  di  Kabupaten  Baru  pada tahun 2006, dimana calon petahana (incumbent) ingin kembali menjadi kepala daerah untuk  periode  yang  kedua.  Dia  membagikan  hasil  pendapatan  dari  zakat  kepada daerah  pemilihannya  lebih  banyak  daripada  daerah  pemilihan  lawan  politiknya. Praktek  yang sama diterapkan oleh kepala daerah Bulukumba pada tahun 2006 dan Kabupaten Enrekang pada tahun 2008. 27
Pendapatan  dari  zakat,  infaq  dan  sadaqah  tersebut  didistribusikan  kepada kelompok  yang  sangat  terbatas  seperti  pengurus  masjid,  guru  ngaji,  dan  dai.    dana tersebut  juga  digunakan  untuk  membayar  kelompok  militan muslim  di  daerah tersebut,  Laskar  Jundullah,  yang  berperan  sebagai  polisi  Syari’at  informal. Kelompok ini juga berperan sebagai saksi pada pemilihan kepala daerah dan menjadi “pasukan  huru  hara”  calon  petahana  pada  pemilihan.  Agar  kelihatan  lebih  Islami, pemerintah  daerah  menjalankan  program  Kecamatan  Islami  dan  Desa  Islami  untuk memungkinkan  penerapan  Syari’at  lebih  luas  mencakup  sendi -sendi  kehidupan masyarakat yang lebih detail. Program-program ini memungkinkan pemimpin daerah untuk  meningkatkan  kontrol,  dan  pembinaan  jaringan  politik  melalui  pengurus masjid,  dai  dan  guru  mengaji.  Dengan  demikian,  memungkinan  kepala  pemerintah melakukan  monitor  dan  kontrol  politik  secara  ketat  sampai  tingkat  terendah  dalam pemerintahan desa. 28
Ketika  pemerintah  sangat  detail  dalam  hal  pembayaran  zakat,  mereka  tidak melakukan hal yang sama ketatnya pada saat memberikan laporan tentang distribusi zakat.  Buehler  menemukan  bahwa  laporan  tahunan  Kabupaten  Barru  pada  Tahun 2006    hanya  memberikan  keterangan  pada  dua  halaman  laporan  pemerintahan dengan  menyebutkan  bahwa  Zakat  telah  disalurkan  kepada  770  orang  miskin,  72 mualaf, dan 28 mesjid. Kabupaten lain di Sulawesi Selatan menyalurkan zakat pada
26 Ibid, 187.
27 Ibid, 188.
28 Ibid, 192.
pada  tokoh  agama,  pesantren,  imam  masjid,  dan  guru  mengaji  untuk  menjadikan merek a sebagai “ broker ” politik antara elit dan masyarakat luas. 29
Namun  demikian,  Kota  Padang  memberikan  contoh  penyaluran  Zakat  yang baik dan tepat sasaran. Menurut Yasrul Huda, Pemerintah Kota Padang menjalankan beberapa program yang menyasar kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan Zakat. program-program  tersebut  adalah  Padang  Reliji,  Padang  Sehat,  Padang  Sejahtera, Padang Tenteram, Padang Peduli, dan Padang Cerdas. Dengan mengunakan sumber keuangan yang berasal dari zakat, pemerintah kota memberikan pelayanan kesehatan gratis  untuk  kelompok  miskin,    bantuan  renovasi  rumah  terhadap  korban  bencana, dan  memberikan  bantuan  biaya  pendidikan  mulai  dari  sekolah  dasar  hingga  tingkat universitas. 30
Di kabupaten lainnya di Sumatera Barat, kewajiban membayar zakat menjadi perdebatan  di  kalangan  elit  dan  menuai  protes  dari  masyarakat  menegah  ke  bawah. Politisi dari PKS  tidak setuju dengan kebijakan pembayaran zakat sedangkan PAN merasa sangat diuntungkan karena sekolah-sekolah mereka (sekolah Muhammadiyah)  akan  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah.  Namun,  PNS golongan  menengah  ke  bawah  menolak  pewajiban  zakat  tersebut  karena  merasa bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sebagian mereka  berpendapat  bahwa  dengan  melihat  kecilnya  pendapatan  bersih  mereka, sebenarnya mereka layak dikelompokan yang ke dalam kelompok penerima Zakat. 31
b. Dampak Sosial
Selain  permasalahan  zakat,  hampir  seluruh  daerah  yang  menerapkan  Perda Syari’at  menuai  keritik  dari  berbagai  pihak  menyangkut  permasalahan  HAM  dan keadilan  gender.    Meski  tentu  juga  banyak  yang  mendukung  inisiatif  dan pelaksanaan Perda tersebut.
Permasalahan Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap perempuan juga banyak  terjadi  pasca  penerapan  Perda  bernuansa  Syari’at.  Beberapa  organisasi  dan aktivitis  menemukan  bahwa  Perda  mengakibatkan  kelompok  perempuan  kembali menjadi kelompok marjinal, didisriminasi, dan menjadi korban kekerasan atas nama
29 Ibid, 181.
30 Yasrul Huda,  “Contesting  Syari’at: State  Law, Decentralization and Mingkabau Custom” (Leiden University, 2013), 193.
31 Ibid.
agama. 32 Beberapa  kasus  menjadi  sorotan  para  aktivits  tersebut  seperti pemberlakukan  jam  malam  di  Tangerang.  Perda  Pemerintah  Kota  Tangerang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  bersikap  atau  perilakunya  mencurigakan,  sehingga menimbulkan  suatu  anggapan  bahwa  ia/mereka  pelacur  dilarang  berada  di jalan-jalan  umum,  di  lapangan-lapangan,  di  rumah  penginapan,  losmen, hotel,  asrama,  rumah  penduduk/kontrakan,  warung-warung  kopi,  tempat liburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat- tempat lain di daerah”.
Meskipun  Perda  tersebut  tidak  menyebutkan  jenis  kelamin  tertentu,  namun sebuah  laporan  mengatakan  bahwa  seorang  perempuan  telah  ditangkap  oleh sekolompok  orang  karena  dituduh  sebagai  pelacur.  Perempuan  tersebut  telah membantah  tuduhan  tersebut  di  pengadilan.  Namun,  sanggahannya  ditolak  oleh pengadian  dan  dia  tetap  dipenjarakan  karena  tidak  mampu  membayar  denda  yang dijatuhkan pengadilan. 33
Para  kritikus  juga  menyorot  permasalahan  pewajiban  pemakaian  jilbab. Meskipun  cakupan  pewajiban  pemakaian  jilbab  berbeda  dari  satu  daerah  dengan lainnya. Sebagian daerah mewajibkan pemakaian jilbab hanya terbatas pada Pegawai Negeri  Sipil  (PNS). Sebagian  lainnya  mewajibkan  seluruh  perempuan  penganut agama  Islam  untuk  mengenakannya.  Meskipun  lingkup  pemakaiannya  berbeda, namun seluruh Perda tidak mewajibkan non-mulism untuk memakai jilbab.  Sebuah survey  menemukan  bahwa  manyoritas  perempuan  muslim  yang  berada  di  daerah yang  mengimplementasikan  Perda  pada  prinsipnya  tidak  keberatan  dengan kewajiban  tersebut  bahkan  dengan  suka  rela  melaksanakan  aturan  berpakaian muslim. 34
Bagi sebagian perempuan non-muslim, aturan tersebut memberatkan mereka karena  pemerintah  mewajibkan  untuk  mengenakan  pakaian  muslimah  di  gedung- gedung pemerintahan, termasuk sekolah. Sebagian siswa dan perempuan non-muslim mendapatkan perlakukan diskriminatif dan tidak mendapatkan pelayanan yang layak
32 Salim, “Perda Berbasis Agama Dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM”; Dewi Candranigrum, “Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Syari’at Ordinances (Perda Syari'ah),” Al-Jamiah 45, no. 2 (2007): 289 –320; Dewi Candranigrum, “Keadilan Islami Menjunjung Tinggi  Kesetaraan  Gender,” Jurnal  Perempuan 60  (n.d.):  31 – 88;  Al, Syari’at  Islam  Dan  HAM: Dampak Perda Syari’at Terhadap Kebebasan Sipil, Hak -Hak Perempuan, Dan Non-Muslim.
33 Salim, “Perda Berbasis Agama …” , 21.
34 Al, Syari’at  Islam  Dan  HAM:  Dampak  Perda  Syari’at  Terhadap  Kebebasan  Sipil,  Hak - Hak Perempuan, Dan Non-Muslim, 182.
dari  pihak  pengelola  sekolah  dan  pegawai  kantor  pemerintah  akibat  dari permasalahan  pakaian  tersebut. 35 Beberapa  perlakukan  diskriminatif  seperti  ini pernah terjadi di beberapa daerah seperti di Kota Padang,  Sumatera Barat. 36
Perda tersebut juga dipandang mengganggu kerukunan antarumat beragama. 37 Pengesahan  Perda  membuat  masyarakat  tertentu  eforia  yang  pada  gilirannya menciptakan  kelompok- kelompok  pendukung  pelaksanaan  Syari’at.  Masyarakat yang  tidak  setuju  dan  atau  memiliki  keyakinan  berbeda  akan  selalu  merasa  tidak nyaman dengan aturan yang tidak berasal dari ajaran agama mereka. 38 Demikian pula halnya  tentang  kebebasan  berkespresi.  Para  kritikus  mengkhawatirkan  bahwa masyarakat  muslim  tidak  dapat  lagi  berdiskusi  dan  menyampaikan  pandangan keagamaan  yang  berbeda  dari  pandangan  umum  secara  terbuka.  Perda mengakibatkan  pandangan  keagamaan  masyarakat  menjadi  kaku  dan  menyatu. 39 Mereka  khawatir  bila  karena  pandangan  yang  berbeda  maka  mereka  akan  dituduh menyimpang dari ajaran Islam dan kemudian berdampak pada kekerasan fisik.
c. Dampak Perda bernuansa Syari’at terhadap Ideologi Negara
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  salah  satu  kekhawatiran dari  Perda  bernuansa  Syari’at  adalah  upaya  kelompok -kelompok  tertentu  untuk merubah  Indonesia  dari  negara  sekuler  menjadi  sebuah  negara  Islam. Dalam pandangan penulis, kekhawatiran tersebut berlebihan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Pandangan ini didasarkan pada perolehan suara partai politik Islam pasca Orde Baru  yang  kian  hari  kian  mendapat dukungan.  Hal  yang  sama  juga  terlihat  pada kandidat  presiden.  Masyarakat  Indonesia  lebih  memilih  kandidat-kandidat  yang berasal  dari  partai  nasionalis  daripada  dari  partai  Islam,  namun  diyakini  mampu meningkatkan  kesejahteraan,  memberikan  rasa  aman,  dan  memperbaiki  kehidupan sosial.
Keruntuhan rezim Orde Baru memberikan harapan dan semangat  politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ratusan partai terbentuk dan mendaftarkan diri ke Komisi
35 Candranigrum, “Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender.”
36 Ad’han,  “Indah  Kabar  Dari  Rupa;  Nasib  Perempuan  Di  Balik  Tabir  Syariat  Islam  Di Bulukumba”;  Romli,  “Siswi -Siswi  Kristen  Pun  Terpaksa  Berjilbab; Kewajiban  Busana  Muslim  Di Kota Padang.”
37 Salim, “Perda  Berbasis  Agama  Dan  Perlindungan  Konstitusional  Penegakan  HAM”;  Al, Syari’at Islam Dan HAM: Dampak Perda Syari’at Terhadap Kebebasan Sipil, Hak -Hak Perempuan, Dan Non-Muslim, 69, 186.
38 Ibid.
39 Ibid .; Salim, “Perda Berbasis Agama ….” , 18
Pemilihan  Umum  (KPU)  untuk  mengikuti  Pemilihan  Umum  di  tahun  1999.  Dari sekian banyak pendaftar pemilu, KPU meloloskan sebanyak 48 partai politik. Dari 5 besar partai yang memproleh suara terbanyak, partai-partai Islam berada di rangking ke  3  hingga  ke  5.  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  memperoleh  suara  sebanyak 12,61%; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sebanyak 10, 71%; dan  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  memperoleh  suara  sebanyak  7,12%.  Perolehan suara  masing-masing  partai  tersebut  jauh  di  bawah  perolehan  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  dan  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  yang  masing- masing memperoleh suara sebanyak 33,74% dan 22,44%. 40
Pada  pemilu  berikutnya  (tahun  2004),  dimana  pemilihan  secara  langsung pertama  diterapkan  di  Indonesia,  suara  yang  diraih  partai-partai  Islam  merosot. Masyarakat lebih memilih calon-calon anggota legislatif dari partai-partai nasionalis ketimbang  calon  dari  partai  Islam.  Partai  politik  nasionalis  yang  berhasil  meraih suara  5  besar  pada  saat  itu  adalah:  Partai  Golkar  (21,  58%);  PDIP  (18,53%);  dan Partai Demokrat (7,45%). Sedangkan partai-partai berbasis Islam yang paling banyak mendaparkan suara adalah PKB (10,57%) dan PPP (8,15%). 41
Tren  yang  sama  terjadi  di  kedua  pemilu  terakhir,  tahun  2009  dan  2014. Kepercayaan  terhadap  partai-partai  nasionalis  semakin  meningkat  dan  sebaliknya justru  menuru  terhadap  partai-partai  berbasis  agama.  Pemilu  tahun  2009 dimenangkan  oleh  Partai  Demokrat  dengan  raihan  suara  sebanyak  20,81%.  Pada posisi kedua dan ketiga diikuti oleh Partai Golkar dan PDIP dengan perolehan suara masing-masing 14,45%  dan  14,01%.  Perolehan  suara  partai  Islam  tertinggi  diraih oleh  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  sebanyak  7,89%,  yang  diikuti  kemudian  oleh PAN dan PKB masing-masing sebanyak 6,03% dan 4,95%. 42 Beikutnya pada pemilu tahun  2014,  partai-partai  nasionalis masih  mendominasi  perolehan  suara.  4  besar perolehan suara didapat oleh 4 partai nasionalis: PDIP (19,24%), Golkar (15, 03%), Gerindra  (11,75%)  dan  Demokrat  (9.42%).  Partai  Islam  yang  mendapatkan  suara
40 Kompas, “Sejarah Pemilu - Kompas.com: Indonesi a Satu” (Jakarta), diakses Juli 16, 2014, http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa;  Didik Su priyanto,  “detikNews :  KPU  Transisi  Pemilu 1999”  (Jakarta), diakses Juli 16,  2014,  http://news.detik.com/read/2005/11/11/101245/476359/159/ kpu-transisi-pemilu-1999.
41 Dire ktori  Partai  Politik  Indonesia,  “Hasil  Rekapitulasi  Perolehan  Suara  Nasional  Pemilu 2004 Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol Di DPR RI” (Jakarta, 2004), http://partai.info/pemilu2004/ hasilpemilulegislatif.php.
42 Kompas,  “Inilah  Hasil  Akhir  Perolehan  Su ara  Nasional  Pemilu - Kompas.com,” diakses Juli 16,  2014,  http://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.perolehan. suara.nasional.pemilu.
terbanyak hanyalah PKB dengan perolehan suara sebanyak 9.13%. Kemudian diikuti oleh  PAN,  PKS  dan  PPP  dengan  perolehan  masing-masing  7,49%,  6,99%,  dan 6,7%. 43
Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  UIN  Syarif  Hidayatullah menerbitkkan  hasil  polling  tentang  isu  Islam  dan  nasionalisme  pada  bulan  Maret – April 2007 dengan mengambil sampel sebanyak 1,173 responden seluruh Indonesia. Hasil  dari  polling  tersebut  menegaskan  bahwa  lebih  dari  90%  responden  setuju bahwa  permasalahan  agama  haruslah  konsisten  dengan  Pancasila    dan  Konstitusi Negara Republik Indonesia. 85% merasa bahwa ideologi negara sudah tepat dengan berlandaskan pada Pancasila, daripada berlandasarkan pada agama tertentu. 44
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  secara  nasional,  masyarakat  Indonesia menyadari  rumitnya  hubungan  Syari’at  Islam  dan  pemerintahan. Karenanya, daripada  mendukung  program-program  nasional  yang  berhubungan  dengan  Syariat Islam, masyarakat Indonesia lebih memilih untuk memberikan pilihan dan dukungan kepada  program-program  pemerintahan  yang  berhubungan  langsung  dengan ekonomi,  keamanaan, peningkatan  kehidupan  sosial  dan  kesejahteraan.  Sehingga, preferensi  politik  manyoritas  masyarakat  Indonesia  cenderung  nasionalis  dengan memilih  Presiden  dari  latar  belakang  yang  nasionalis  namun  masih  mewakili gambaran keislaman masyarakat Indonesia. Walau demikian, sepertinya dengan tren politik  nasional  dan  respon  masyoritas  Indonesia  terhadap  terhadap  perkembangan Perda bernuansa Syari’at bahwa peneraparan Syari’at dalam kontek etnisitas tertentu juga merupakan bagian dari perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

## C. Penutup
Penerapan Syari’at pada era reformasi Indonesia tidak lepas dari meningkatan kehidupan  demokrasi  di  Indonesia.  Pada  satu  sisi,  meskipun  penerapan  Perda bernuansa  Syari’at  menjadi  komoditi  politik  elit  tertentu,  namun  Syari’at juga menjadi  bagian  dari  peningkatan  identitas  dan  revivalitas  budaya  dan  kehidupan sosial  masyarakat  tertentu.  Dalam  pandangan  penulis,  kritikan-kritikan  para  sarjana tentang  dampak  penerapan  Syari’at  terhadap  kehidupan  sosial  dan  beragama  di
43 Tribunnews,  “Data  Pemilu  Legislatif  2009  vs  2014:  Fenomena  Gerindra  Dan  PKB - Tribunnews.com” (Jakarta), diakses Juli 23, 2014, http://www.tribunnews.com/pemilu- 2014/2014/04/10/data-pemilu-legislatif-2009-vs-2014-fenomena-gerindra-dan-pkb.
44 Pusat  Pengkajian  Islam  dan  Masyarakat  (PPIM), Dalam  Pancasila  Ada  Syariat  Islam (Jakarta, 2007), http://ppim.uinjkt.ac.id/en/.../detail.php?r...dalam...islam.
Indonesia  merupakan  suatu  yang  terlalu  berlebihan.  Secara  legal  formal,  penerapan Perda  bernuansa  Syari’at  sama  sekali  bertentangan  peraturan  di  atasnya.  Respon pemerintah  Indonesia  baik  secara  kebijakan  maupun  politik  seperti  ditunjukkan selama  ini  setidaknya  menunjukan  konsistensi  Perda  bernuansa  Syariat  dengan peraturan di atas.
Penerapan  Perda  tersebut  juga  tidak  berdampak  sama  sekali  terhadap konstitusi  dan  ideologi  negara  Republik  Indonesia.  Selain  karena  faktor  pilihan mayoritas  masyarakat  Indonesia  dari  satu  Pemilihan  Umum  ke  Pemilihan  Umum berikutnya, mayoritas Perda dilahirkan dari keinginan politik elit tertentu. Dari segi dampak  yang  ditimbulkan,  selain  berdampak  pada  daerah  yang  kecil  dan  memiliki muatan  yang  tidak  subtantif  tentang  ideologi  agama  tertentu,  Perda  atau  peraturan kepada  daerah  lebih  mudah  dianulir  oleh  penguasa  berikutnya.  Mengaca  pada pengalaman  sebelumnya,  pergantian  kekuasaan  politik  di  Indonesia  seringkali berdampak pada pergantian aturan. Apalagi, dalam pandangan penulis, teks suci atau ideologi  tertentu  selalu  menjadi  perdebatan  apabila  diterjemahkan  ke  dalam  sebuah kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
(PPIM),  Pusat  Pengkajian  Islam  dan  Masyarakat. Dalam  Pancasila    Ada  Syariat Islam. Jakarta, 2007. http://ppim.uinjkt.ac.id/en/.../detail.php?r...dalam...islam.
Ad’han,  Syamsurijal.  “Indah  Kabar  Dari  Rupa;  Nasib  Perempuan  Di  Balik  Tabir Syariat Islam Di Bulukumba.” Jurnal Perempuan 60 (n.d.): 61 – 73.
Al,  Sukron  Kamil  et. Syariah  Islam  Dan  HAM:  Dampak  Perda  Syariah  Terhadap Kebebasan  Sipil,  Hak-Hak  Perempuan,  Dan  Non-Muslim.  Edited  by  Sukron Kamil  &  Chaider  S  Bamualim.  Jakarta:  Center  for  the  Study  of  Religion  and Culture & Konrad Adenauer Stifftung, 2007.

## Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII & XVIII. Bandung: Mizan, 2004.
Benda-Beckmann, Franz von Benda- Beckmann & Keebet von. “Identity in Dispute: Law, Religion, and Identity in Minangkabau.” Asian Ethnicity 13, no. 4 (2012): 341 – 358.
Bush, Robin. “Regional ‘Sharia’ Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?” In Expressing  Islam:  Religious  Life  and  Politics  in  Indonesia,  edited  by  Greg
Fealy  & Sally White, 174 – 191. Singapore:  Institute of Southeast Asia Studies, 2008.
Candranigrum,  Dewi.  “Keadilan  Islami  Menjunjung  Tinggi  Kesetaraan  Gender.” Jurnal Perempuan 60 (2008): 31 – 88.
———.  “Unquestioned  Gender  Lens  in  Contemporary  Indonesian  Shari’a Ordinances (Perda Syari'ah).” Al-Jamiah 45, no. 2 (2007): 289 – 320.
Didik Supriyanto. “detikNews : KPU Transisi Pemilu 1999.” Jakarta. Accessed July 16, 2014. http://news.detik.com/read/2005/11/11/101245/476359/159/kpu- transisi-pemilu-1999.
Harapan,  Satu.  “Satu  Harapan:  Azyumardi  Azra:  Beberapa  Ingin  Menerapkan Syariah  Islam  Namun  Dengan  Perspektif  Dangkal.” Www.satuharapan.com. www.satuharapan.com,  July  18,  2013.  http://www.satuharapan.com/read- detail/read/azyumardi-azra-beberapa-ingin-menerapkan-syariah-islam-namun- dengan-perspektif-dangkal.
Hefner,  Robert  W.  “Indonesia:  Shari’a  Politics  and  Democtratic  Transition.”  In Shari’a  P olitics:  Islamic  Law  and  Soceity  in  the  Modern  World,  edited  by Robert W Hefner. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2011.
Hooker,  M.B. Indonesian  Syariah:  Defining  a  National  School  of  Islamic  Law. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008.

## Huda,  Yasrul.  “Contesting  Sharia:  State  Law,  Decentralization  and  Mingkabau Custom.” Leiden University, 2013.
Indonesia,  Direktori  Partai  Politik.  “Hasil  Rekapitulasi  Perolehan  Suara  Nasional Pemilu  2004  Dan  Jumlah  Perolehan  Kursi  Parpol  Di  DPR  RI .”  Jakarta,  2004. http://partai.info/pemilu2004/hasilpemilulegislatif.php.
Islam,  Suara.  “Suryadharma  Ali  Dan  Gamawan  Fauzi,  Dua  Menteri  Yang  Dituduh Setara  Institute  Intoleran.”  www.suara -islam.com,  February  17,  2014. http://www.suara-islam.com/read/index/9646/Suryadharma-Ali-dan-Gamawan- Fauzi--Dua-Menteri-yang-Dituduh-Setara-Institute-Intoleran.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  “Permasalahan  Implementasi  Perda  Syariah  Dalam  Otonomi Daerah.” Al-Manahij 7, no. 2 (2013): 305 – 318.
———.  “Pro  Kontrak  Perda  Syariah.” Sinar  Harapan.  Sinar  Harapan,  March  03, 2013. http://cetak.shnews.co/web/read/2013-01- 03/5671/pro.kontra.perda.syariah.
Kompas.  “Inilah  Hasil  Akhir  Perolehan  Suara  Nasional  Pemilu - Kompas.com.” Accessed July 16, 2014.
http://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.perole han.suara.nasional.pemilu.
———. “Sejarah Pemilu - Kompas.com: Indonesia Satu.” Jakarta. Accessed July 16,
2014. http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa.
Rahmad,  Aulia.  “Reaktualisasi  Nilai  Islam  Dalam  Budaya  Minangkab au  Melalui Kebijakan Desentralisasi.” El-Harakah 13, no. 1 (2011): 1 – 33.
Romli, Mohamad Guntur. “Siswi -Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab; Kewajiban Busana Muslim Di Kota Padang.” Jurnal Perempuan 60 (2008): 81 – 92.
Salim,  Arskal. Challenging  the  Secular State:  The  Islamization  of  Law  in  Modern Indonesia. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press, 2008.
———.  “Perda  Berbasis  Agama  Dan  Perlindungan  Konstitusional  Penegakan HAM.” Jurnal Perempuan 60, no. 1 (2008): 7 – 29.
Suismanto.  “Perda  Syariat  Islam  Dan Problematikanya  (Kasus  Tasikamalaya.”
Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 8, no. 1 (2007): 30 – 34.
Tribunnews. “Data Pemilu Legislatif 2009 vs 2014: Fenomena Gerindra Dan PKB - Tribunnews.com.” Jakarta. Accessed July 23, 2014. http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/10/data-pemilu-legislatif-
2009-vs-2014-fenomena-gerindra-dan-pkb.