Politik Hukum Penyelesaian Kon fl ik Pengelolaan Konservasi yang Humanis: Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat

## Danggur Konradus
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro kantorhukum_dggrk@yahoo.com

## Abstract
This article discusses the phenomenon of mutual claims between state law and customary law in resolving con fl ict management conservation. In the conservation areas are several laws which claim to have the right to control and manage the area, namely state law, customary law, company law and so on. The centralistic legal politic in the Conservation Law now separates humans from their nature and has not yet integrated the local wisdom of indigenous peoples, so that it is far from the conservation law that is pro-indigenous, pro-justice, pro-poverty, and pro-local wisdom. Therefore, the legislative approach is not enough to overcome the complexity of the problem of conservation areas, but rather requires a holistic and progres- sive approach as an alternative solution. This article builds argumentation that integration of local wisdom in the legal politics of conservation area management is very necessary to maintain and manage human biodiversity and ecosystem areas. Social capital in indigenous law communities such as deliberation, honesty, harmony, not discrimination, is an important capital in overcoming various problems in resolving con fl ict management conser- vation.
Keywords : con fl ict; holistic; local wisdom; politics of law.

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 2 (2018): 219-243, DOI: 10.22437/ujh.1.2.219-243

## Abstrak
Artikel ini membahas fenomena saling klaim antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian kon fl ik pengelolaan konservasi. Dalam ka- wasan konservasi sendiri terdapat beberapa hukum yang saling mengklaim memiliki hak menguasai dan mengelola kawasan tersebut, yaitu hukum negara, hukum adat, hukum perusahaan dan sebagainya. Politik hukum konservasi yang sentralistis dalam UU Konservasi saat ini telah memisah- kan manusia dengan alamnya dan belum mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat hukum adat, sehingga jauh dari hukum konservasi yang pro masyarakat hukum adat, pro keadilan, pro kemiskinan, dan pro kearifan lokal. Oleh karenanya, pendekatan perundang-undangan saja tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas masalah kawasan konservasi, melainkan memerlukan pendekatan holistik dan progresif sebagai alternatif penye- lesaian. Artikel ini membangun argumentasi, integrasi terhadap kearifan lokal dalam politik hukum pengelolaan kawasan konservasi sangat diper- lukan untuk memelihara dan mengelola kawasan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang humanis. Modal sosial pada masyarakat hukum adat seperti musyawarah, kejujuran, rukun, tidak diskriminasi, merupakan modal penting dalam mengatasi pelbagai problem dalam penyelesaian kon- fl ik pengelolaan konservasi.
Kata Kunci : kon fl ik; holistik; kearifan lokal; hukum dehumanis

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas fenomena saling klaim antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian kon fl ik pengelolaan konservasi sumber daya alam. Dengan alasan kawasan konservasi selalu ber- dampingan dengan masyarakat hukum adat (MHA), artikel ini me- nawarkan kearifan lokal masyarakat adat sesungguhnya sangat tepat dipakai dalam menyelesaikan kon fl ik pengelolaan tersebut, yang hingga kini relatif sering diabaikan. Kearifan lokal masyarakat Mang- garai, Flores, “tembong one lingkon pea’ang”, yang berarti “gendang di dalam, tanah di luar”, akan dijadikan contoh dalam menjelaskan kearifan MHA dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan dan konservasi. Adaptasi kearifan demikian diharapkan dapat menjadi- kan pengelolaan konservasi yang lebih humanis.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
Di Indonesia, hukum adat merupakan sumber hukum atas bumi, air dan ruang angkasa, sebagaimana tersurat pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria. Hal ini merupakan wujud kedaulatan hukum nasional berba- sis kultur bangsa Indonesia. 1 Nilai hukum adat telah terkristal dalam pengetahuan lokal (kearifan lokal), yang berada dalam taman norma MHA berfungsi menuntun cara melindungi dan merawat sumber- sumber ekologis dan mengelola kawasan konservasi berkelanjutan.
Kawasan konservasi sendiri sesungguhnya mengandung nilai material dan spiritual. Keduanya menjadi input negara bagi kese- jahteraan rakyat lahir dan batin. Sedangkan output- nya adalah ba- gaimana mengelola input tersebut secara adil dan humanis melalui undang-undang yang demokratis, transparan, humanis, dan ber adab. Sejarah membuktikan, kekayaan sumber daya alam (SDA) suatu negara bukan untuk kemakmuran bangsa terjajah, tetapi mengun- tungkan penjajah. 2 Hal serupa saat ini juga cenderung terjadi dalam bentuk yang lain, yaitu melalui perusahaan asing.
Politik hukum konservasi yang demokratis dan humanis sebe- narnya telah dimandatkan bangsa Indonesia kepada negara melalui alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karenanya, hukum penge- lolaan konservasi harus berorientasi pada keadilan sosial yang pro kepada masyarakat hukum adat, keadilan, kemiskinan, dan kearifan lokal. Konsep konservasi keanekaragaman hayati bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah lama dikenal masyarakat dengan nama sesuai tradisi masing-masing MHA dalam memelihara dan melin- dungi kawasan konservasi dan ekosistemnya demi kebaikan bersama, yang dari perspektif etikanya adalah etika kearifan lokal tradisonal. Pada tahun 1395, Kerajaan Majapahit telah membuktikan kearifan lokal itu sebagaimana tertulis pada Prasasti Malang. 3 Hal ini mem-
1  M. Koesnoe, “Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat”, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum , ed. M. Syamsudin, dkk. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, l998), hlm. 58.
2  Ignas Kleden, “Narasi Reformasi ”, Kompas, 15/5/2018.
3 Pandji Yudistira, Sang Pelopor: Peranan DR. SH. Kooders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Konservasi & Bina Hutan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
buktikan bahwa pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosisitem (hutan) bukan monopoli ilmu dan teknologi modern saja melainkan sudah ada di dalam kesadaran kolektif komunitas ma- nusia sebagai mahluk homo sapiens walaupun dengan tradisi lisan. 4
Hubungan MHA dengan alam memiliki landasan etika keari- fan lingkungan tradisional, yang di dalamnya memuat kebiasaan me- ngenai bagaimana dan seperti apa cara mengambil kayu di hutan, mengambil hewan-hewan di mata air, memelihara hewan di air dan di dalam rawa-rawa. Etika tradisional (musyawarah, dialog, larangan- larangan, sanksi) dalam hubungan dengan alam merupakan modal sosial untuk menyelesaikan pelbagai masalah ekologis. Dengan be- gitu, keanekaragaman hayati di dalam hutan tropis Indonesia masih eksis sampai kini sedemikian rupa dijaga secara arif oleh MHA agar alam lingkunganya tetap terjaga secara harmonis dan berkelanjut- an.
Modal sosial tersebut di atas telah tergeser oleh hak menguasai negara yang ditafsirkan tunggal, dan menjadi stigma sumber kebe- naran satu-satunya dalam mengelola SDA. Padahal kebenaran itu ha- sil dialektika antara nilai-nilai hukum adat dan perbuatan dari penge- lolaan kawasan konservasi tersebut. Maka, mono-tafsir itu menjadi sumber kon fl ik normatif, kon fl ik struktural dan kon fl ik kepentingan. Fenomena ini menjadi problematis karena negara menghendaki fo- rum pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang menyelesaikan kon fl ik, sementara MHA merasa enggan ke pengadilan karena berto-
Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014), hlm. 58-59.
4  Tradisi lisan dikaitkan dengan aturan, sanksi, tatanan. Frans Borgias mengutip Walter J. Ong menyebutkan, orality tidak punah setelah muncul- nya tradisi tertulis. Istilah orality itu  berkonotasi primitive , lawannya illite- racy . Jadi orality itu sebagai sumber sejarah. Frans Borgias, “Nai Ngalis, Tuka Ngengga Manggarai dan Sila ke-4 Pancasila”, dalam Kearifan Lokal Pancasila, Butir-Butir Ke fi lsafatan Keindonesiaan , ed. Armada Ariyanto, dkk. (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 399. Dari tradisi lisan itu juga lahir hukum menjadi tatanan dalam komunitas itu. Sarjono Djatiman, “Merajut Kembali Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat) di dalam Membangun Hukum Nasional”, Kuliah Umum Sosiologi Hukum, Pascasarjana Univer- sitas Krisnadwipayana, Jakarta, l999), hlm. 3-4.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
lak belakang dengan kearifan lokalnya. Marc Galantar mengingatkan agar pengadilan resmi negara bukan satu-satunya lembaga yang me- nyelesaikan kon fl ik di masyarakat, tetapi mempertimbangkan juga eksistensi instrumen lain yang dapat menyelesaikan kon fl ik secara adil dan manusiawi. 5 Maka dari itu pendekatan mengelola kawasan konservasi itu tidak cukup hanya pendekatan positivisme hukum yang kedap moral, melainkan pendekatan holisitik dan progresif se- bagai pendekatan alternatif.
Berdasarkan fakta sosial dan yuridis di atas permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, mengapa ada kon fl ik pengelolaan kawasan konservasi, dan bagaimana politik hukum penyelesaian kon fl ik pengelolaan yang humanis.

## B. Politik Hukum dan Pluralisme Hukum
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Kon- stitusi. 6 Konsep negara hukum bertumpu pada hukum, yang se ring dilawankan dengan negara kekuasaan ( machtstaat ) yang berka rakter absolutisme dan melegalkan discretionary authority (kesewenang- wenangan. 7 Karakter dari negara hukum ialah penghormatan terh- adap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan ber- dasarkan peraturan, dan adanya peradilan administrasi. 8
Istilah politik hukum digunakan dalam kajian sistem hukum nasional sebagai implikasi logis dari konsep negara hukum. Istilah
5 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 80.
6  Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
7  Keabsolutan raja melahirkan contract social yang digagaskan oleh Filsuf Jhon Locke (dari Inggris) dan Montequieu (dari Perancis). Jhon Locke meletakkan hak-hak politik warga mencangkup hak atas hidup, kebebasan hak untuk hak milik ( liberty, life and property ); sedangkan Montesquie meletakkan pola penyusunan sistem yang menjamin hak politik itu yang dinamakan trias politica. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 111.
8 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban yang Adil (Jakarta: Grasindo 2004), hlm. 36-37.
tersebut dalam bahasa Belanda disebut rechtspolitiek, yang berasal dari kata politiek dan recht . Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia yang ditulis Van der Tas 9 kata politiek mengandung arti beleid. Dalam Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa, beleid diartikan sebagai policy 10
(kebijaksanaan). Kata kebijaksanaan berarti “ kepandaian mengguna- kan akal budi (pengalaman dan pengetahuan); kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya”. 11 Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu, 12 sedangkan menurut A. Ermada Riyanto, politik juga sebagai seni karena itu di- sebut ilmu architectonic. 13
Pengertian politik hukum telah dikemukakan oleh banyak ahli, meskipun konsepnya berbeda tetapi semuanya berorientasi kepada substansi yang sama, yaitu mewujudkan tujuan negara melalui ke- bijakan hukum yang benar. Artinya semua batasan tentang politik hukum mengandung makna sebagai konsep kebijakan dalam bidang hukum yang diberlakukan negara untuk membentuk hukum yang mengandung nilai moral 14 yang digali dan ditemukan dari dalam
9 Vander Tas, Kamus Hukum Belanda Indonesia (Surabaya: Timun Mas, 1956), hlm. 234.
10  Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: Aneka, 1977), hlm. 130. 11 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijaksanaan 12 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , hlm. 4.
13 Architectonic di sini bermakna sebagai seni dalam ilmu politik sebagai ilmu yang mulia dan agung untuk bermain dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan berpolitik. Untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan ilmu politik sebagai seni bermain yang mencakup seluruh kehidupan manusia. E. Armada Ariyanto, Ber fi lsafat Politik (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 36- 37. Politik adalah konsep tentang Negara. Thomas Hobbes menamai negara adalah Deus Mortalis, artinya kekuasaan dewa fana namun omnipotens yang memiliki kuasa menarik pajak, membuat aturan keamanan dan sebagainya. Lihat Otto Gusti Madung, Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filoso fi s (Maumere: Penerbit Ledalero, 2013), hlm. 1-2.
14 Hukum yang kedap moral sesungguhnya menimbulkan manipulasi hukum, yang menjadikannya sebagai instrumen hukum totalitarian versi Podgorecki atau hukum sebagai alat kejahatan versi Roni Nitibaskara. Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 11.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang terkristal dalam nilai- nilai Pancasila sebagai pohon ilmu hukum dan menjadi fi loso fi hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu kebijakan hukum negara, baik pembentukan, substansi maupun implementasinya harus bernafas- kan nilai-nilai Pancasila.
Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi dan sah tentang hukum yang akan diber- lakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pen- cabutan hukum lama, dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. 15
Padmo Wahjono mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang dibentuk. 16 Se- dangkan Teuku Mohammad Radhie mende fi nisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hu- kum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembang- an hukum yang dibangun untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat negara itu. 17
Dengan demikian kewajiban negara untuk menetapkan kebi- jakan hukum yang humanis untuk menentukan hukum mana yang dapat diubah atau dibuat baru sebagai norma instrumental yang sub- stansinya mengandung nilai-nilai moral untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan Konstitusi negara. Akan tetapi hukum merupakan produk politik, 18 sehingga bekerjanya hukum itu tidak berada dalam ruang kosong, melainkan sebagai sub-sistem dari sistem hukum dan sistem sosial yang saling
15  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi, 2010), hlm. 1.
16  Padmo Wahyono, “Menyelisik Terbentuknya Peraturan Perundang-undang- an”, Forum Keadilan , 29 (1991), hlm. 65; Padmo Wahyono, “Indonesia Ialah Negara yang Berdasarkan Hukum”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakutas Hukum Universitas Indonesia, 17/11/1979), hlm. 4-7.
17  Teuku Mochamad Radhie , “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional ”, Prisma , 6, 2 (l973), hlm. 3.
18 Undang-undang merupakan kristalisasi, formulasi, atau legalisasi dari semua kehendak-kehendak politik  yang dicapai dengan cara kompromi politik maupun cara dominasi kekuatan politik di DPR. Berbeda ketika hukum itu dimaknai dengan pendasaran landasan pikir atas dasar das Sollen (keinginan,keharusan) atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang- undang. Lihat Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, hlm. 5.
mempengaruhi. J. Barents mengatakan hukum diibaratkan rangka dalam tubuh manusia dan politik diibaratkan daging yang melekat pada tulang, sehingga sulit untuk memisahkan keduanya. 19 Hukum itu diibaratkan sebagai rel dan politik diibaratkan lokomotif, 20 de- mikian pula hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedang- kan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. 21
Hukum selalu ada dalam pusaran kepentingan ideologi dan poli- tik yang oleh David Trubek disebut sebagai purposive human action , 22 atau menurut Karl Marx sebagai representasi kepentingan kapitalis yang tersembunyi ( invisible interest) melalui hukum positif. Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menjelaskan bekerjanya hukum tidak terpisahkan dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial yang be- kerja secara simultan dan dialektis. 23 Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum itu produksi dari proses panjang yang di dalamnya mengandung nilai-nilai moral dan realitas sosial, sebagai cerminan jiwa bangsanya.
Substansi politik hukum dan sumber materi hukum terlepas dari sistem hukum, 24 yang dimaknai sebagai susunan atau jaringan yang terdiri atas satuan-satuan 25 yang memiliki tatanan 26 mulai dari
19 J. Barents, Pengantar Ilmu Politik, terj. oleh L. M. Sitorus (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 54. Lihat juga Radhar Panca Dahana, Kebudayaan dalam Politik; Kritik pada Demokrasi (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2015), hlm. 459.
20 Sri Soemantri Martosuwignjo, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan”, makalah Praseminar Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 19-20/10/1987, hlm. 6.
21 Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, l998), hlm. 75.
22 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia (Jakarta:  Erlangga, 2014), hlm. 4.
23 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , hlm. 5.
24 Soetandyo  Wignjosoebroto menjelaskan, substansi, struktur dan kultur, terkait teori dan praktik hukum disebut sistem hukum. Soetandyo Wignjo- soebroto, Hukum dalam Masyarakat (Yogyakarta: Graha Ilmu, edisi kedua,
2013), hlm. 22-23.
25 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan ketujuh, 2012), hlm. 48-49.
26 Terkait tatanan (order ), menurut Satjipto Rahardjo, membicarakan hukum harus membicarakan tiga tatanan, yaitu tatanan sosial, tatanan politik dan tatanan trasendental, sebagai satu kesatuan utuh. Hukum dipengaruhi
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
hukum dasar sampai peraturan konkritnya. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen dasar yaitu struk- tur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. 27 Substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas-asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Struktur hukum menentukan muatan materi dari substansi hukum. Sedangkan budaya hukum menentukan nilai dan efektivitas bekerjanya hukum yang selalu kontekstual dengan rea litas sosial yang pluralistik.
Pluralisme hukum berkarakter demokratis yang sifatnya hu- manis berlawanan dengan sentralisme hukum berkarakter depresif yang sifatnya a-humanis. Sentralisme hukum menganggap diri seba- gai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat dengan meng- abaikan eksistensi sistem hukum lain seperti hukum agama ( religious law ), hukum adat ( adat law / adatrecht ) dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal ( mecanisms of  local regulation ) dalam masyarakat adat. Dalam perspektif Indonesia, paradigma sentralisme hukum sangat berlawanan dengan realitas sosial Indonesia yang berkarakter masyarakat multi kultur. Maka tidak heran kalau dikatakan sentral- isme hukum adalah utopia di tengah pluralisme hukum berperspek- tif sosio-kultural. 28
oleh tatanan politik. B. Arif Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum itu adalah keseluruhan kaidah hukum positif dan asas yang melandasinya, pranata hukum, kelembagaan hukum dan proses pembentukan hukum dan implementasinya. Lihat B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif  terhadap Perubahan Masyarakat (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 102.
27 Dijelaskan bekerjanya hukum dipengaruhi faktor-faktor lain yaitu struk- tur hukum, budaya hukum (ide hukum, sikap, perilaku, harapan), dan substansi hukum. Lihat Lawrence M. Friedman, The legal system a Social Science Perspective (Sistem Hukum, Perspektif  Ilmu Sosial), terj. oleh M. Kho- zim (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 14-16. Kemudian Esmi Warassih menggarisbawahi bahwa bekerjanya hukum dari aspek budaya (kultur) diperluas menjadi dua kelompok kultur hukum yaitu internal legal culture meliputi: lawyers, hakim-hakim, jaksa-jaksa, dan external legal culture yang merupakan pengaruh di luar hukum semisal sosial, politik, ekonomi, psiko- logi dan sebagainya. Lihat Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: Undip, 2011), hlm. 70. 28  I Nyoman Nurjaya, “Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum merupakan realitas hukum yang hidup dalam masyarakat. 29 Karena itu hukum itu bukan saja peraturan perundang-undangan, melainkan juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebia- saan masyarakat ( customary law ), hukum adat (adat law/adatrecht ), hu- kum agama ( religious law ), dan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri ( self  regulation atau inner-order mechanism ). 30 Maka, pluralisme hukum membuka ruang bagi nilai-nilai kearifan lokal lainnya men- jadi landasan fi loso fi s dan sosiologis di dalam proses pembuatan kebi- jakan. Pluralisme hukum diakui sebagai karakter realitas dari kelom- pok sosial, sebaliknya sentralisme hukum, merupakan suatu mitos, ideal, mimpi, bahkan ilusi dalam masyarakat pluralisme tersebut. 31
Berkaitan dengan pluralisme hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, Werner Menski mendeskripsikan dengan konsep trian- gular concept of  legal pluralism. 32 Menurut Menski, pluralisme hukum adalah suatu kedaan beraneka ragamnya sumber-sumber materi hukum dalam sistem hukum suatu negara, 33 sehingga uniformitas
dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional”, Perspektif, 16, 4 (2011), hlm. 240. Franz Magnis Suseno ( Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 245) mengartikan utopia yaitu segala macam pikiran yang membayangkan suatu masa depan yang ideal tanpa perhatikan sama sekali terhadap apakah masa depan itu nyata-nyata mungkin ada.
29 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of  the Sociology of  Law (New York: Transaction Publisher, 2002), hlm. 253.
30  Nurjaya, “Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat”, hlm. 239. 31 John Grif fi ths, “What Is Legal Pluralism?”, Journal of  Legal Pluralism and Unof fi cial Law , 24 (1986),  hlm. 4.
32  Konsep segitiga pluralisme hukum oleh Werner Menski dipandang sebagai konsep ideal menghadapi pluralisme global. Menurut Menski, pluralisme hukum tidak dimaksudkan agar hukum positif dimanifestasikan dalam beragam bentuk, tetapi sistem hukum itu berasal dari berbagai sumber hukum termasuk hukum positif. Paradigma sentralisme hukum yang terwujud dalam bentuk hukum positif tidak akan mampu menyelesaikan fenomena globalisasi yang serba pluralitas dalam berbagai aspek termasuk hukum.
33 Werner Menski, Comparative Law in a Global Context (Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Aasia dan Afrik a ), terj. M.Khozim (Ban- dung: Nusa Media, 2014), 243; lihat juga Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan solusinya (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 185.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
sistem hukum hanya akan mempertahankan status quo -nya negara di tengah multikultur dan sistem sosial. Menski juga menjelaskan, di seluruh dunia terdapat sistem hukum yang terdiri dari tiga elemen sebagai sumber materi hukum, yaitu hukum alam (etika, nilai bu- daya, hukum agama), norma sosial, dan norma hukum (peraturan) buatan negara. 34
Mengacu pada pendapat Menski dan Grif fi ts di atas, dari sudut pandang bangsa Indonesia, maka pluralisme hukum adalah suatu fakta sejarah dan sosiologis adanya keanekaragaman budaya, suku, bahasa, etnis dan agama dalam kehidupan sosial. Maka, substansi politik hukum yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati adalah menerima kearifan lokal masyarakat hukum adat seba- gai taman norma, dan sumber materi hukum peraturan perundang- undangan konservasi yang tidak memisahkan mereka dengan alam- nya.

## C. Konservasi dan Etika Lingkungan
Asal kata konservasi bisa ditelusuri dari Bahasa Latin dan Bahasa In- ggris. Dalam Bahasa Latin, ia disebut cumservatio, yang merupakan perpaduan kata cum dan servatio . Cum artinya sama-sama, sedang- kan servatio adalah pelayanan. Dengan demikian cumservatio adalah pelayanan bersama-sama, saling melayani. Ia mengandung nilai ke- setiakawanan antara manusia makhluk ber- logos dan alam sebagai ciptaan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, ia disebut conservation, yang berarti pengawetan, perlindungan dan pemeliharaan. Dengan de- mikian konservasi berarti memelihara sesuatu yang menjadi milik bersama, mencegah kerusakannya dan dari kemusnahan dengan cara mengawetkan dan melestarikannya. 35
International Union Conservation of  Nature (IUCN) 36 mengartikan
34 Menski, Comparative Law in a Global Context, hlm. 239-248.
35  Kamus Besar Bahasa Indonesia mende fi nisikan konservasi antara lain sebagai “pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konservasi.
36  International Union For Conservation of Nature, Glossary of IUCN About Conservation, https://www.iucn.org/.../en_iucn__glossary_de fi nitions.pdf ,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
konservasi sebagai proses integrasi manajemen antara udara, air, ta- nah, mineral, dan organisme hidup termasuk manusia agar tercapai peningkatan kualitas hidup manusia. 37 IUCN memandang konserva- si sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan berkualitas melalui perlindungan, pemeliharaan, pengawetan dan kelestarian secara in- tegral terhadap unsur lingkungan hidup baik komponen alam seki- tarnya maupun komponen hayatinya termasuk konservasi diversitas biologi dari gen sampai dengan ekosistem. 38
Berdasarkan penjelasan di atas, istilah konservasi dapat diru- muskan sebagai suatu proses manajemen terpadu pengelolaan lingkungan hidup, melindungi, memelihara, mengawetkan, meles- tarikan dan memanfaatkan kawasan konservasi dan ekosistemnya (hutan) menjadi ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidup semua makhluk hidup dan memberikan manfaat ekologis, ekonomis dan religius bagi MHA maupun masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, jalan bersama untuk mencegah kerusakan hutan dan ka- wasan konservasi serta merancang bersama terhadap manfaat sosial, ekonomi dan religius dari kawasan konservasi merupakan kewajiban negara bersama MHA dan masyarakat lokal, sehingga Indonesia se- bagai negara mega-biodeversitas tetap menjadi ikon bangsa berhutan tropis.
Etika lingkungan konservasi penting untuk menentukan cara terbaik melakukan hubungan dengan kawasan konservasi yaitu di-
diakses 3/10/2017.
37  Kualitas hidup merupakan suatu pengertian yang menjadi pikiran bersama manusia tentang hidup yang dikehendaki oleh semua yang terlibat dari ekosistem. Mutu hidup terkait juga produksi, dengan bentuk yang diingin- kan bersama dari eksositem sehingga menghasilkan mutu hidup yang sudah diinginkan bersama. Lihat Eman J. Embu & Robert Mirsel (ed.), Gugat, Darah Petani Kopi Manggarai (Maumere: Ledalero, 2004), hlm. 152.
38  Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, “Peran Kearifan Lokal dalam Menjaga Keles- tarian Hutan”, Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 16, 1 (2011). Quaritch Wales sebagaimana dikutip Ahmad Baliyo Eko Prasetyo menyebut kearifan lokal sebagai local genius yakni nilai-nilai yang dipertahankan atau sebagai bagian dari budaya asli sebuah kelompok masyarakat yang mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
mulai dari etika kearifan lokal tradisional 39 atau local genius 40 sebagai petunjuk dalam pengambilan kebijakan lokal guna menciptakan ke- hidupan yang harmonis antara manusia dengan alam. Maka konser- vasi negara berkembang termasuk Indonesia dipengaruhi oleh aliran etika konservasi lingkungan hidup yaitu: (a) aliran etika  lingkungan “romantis trasendental” yang dipelopori oleh Jhon Muir 41 (l838-l914),
(b) etika sumber daya alam dipelopori Gifford Pinchot (1865-1946), pendiri US Forest Service (Badan Layanan Kehutanan Amerika Serikat, (c) aliran etika lahan ekologi evolusioner dengan tokohnya Aldo Leo- pold (1886-1948) seorang ahli satwa liar yang pandagannya menitik- beratakan nilai utilitas (kemanfaatan) spesies-spesies dalam jaringan hidup kesatuan ekosistem, (d) etika biosentrisme dan ekosentrisme 42 yang menekankan penghormatan terhadap manusia dan spesies-spe- sies sebagai satu kesatuan komunitas biotis (asas kesamaan).
Aliran-aliran etika tersebut di atas bermanfaat untuk menemu- kan arah dan orientasi koservasi sumber daya alam hayati dan eko- sistem di tengah masyarakat yang multikultur dan pluralisme hukum. Potensi lokal tentang konsep pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang arif dan bijaksana 43 yang menjadi tuntunan bagi semua warga komunitas adat tentang bagaimana hidup yang baik dengan alam sekitarnya telah terlupakan karena derasnya superiori- tas hukum positif. Regulasi sektor konservasi harus mencerminkan nilai-nilai etika yang menjunjung tinggi perwujudan lingkungan hidup yang bermartabat, lestari, berkeadilan dan berkelanjutan.

## D. Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem: Sentralistis dan Dehumanis
Undang-Undang Nomor 5 Tahun l990 tentang UU tentang Kon- servasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU Konservasi)
39 Kompas, “Etika Lingkungan Hidup”, 6/7/2010. Lihat juga Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 13. 40  Prasetyo, “Peran Kearifan Lokal”.
41  Prasetyo, “Peran Kearifan Lokal”.
42  Prasetyo, “Peran Kearifan Lokal”. 43 Marhaeni Ria Siombo, Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat (Jakarta: Penerbit Unika Atmajaya, 2015), hlm. 61.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
merupakan respons negara terhadap pentingnya potensi keragaman hayati bagi kemakmuran bersama, selain juga untuk mempertahan- kan status negara berhutan tropis ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. UU ini memiliki dua prinsip yaitu sebagai aturan dan kaidah: sebagai aturan harus memenuhi sarat-sarat prosedural pembentuk- annya, sedangkan sebagai kaidah mengikuti prinsip summum bonum , yang berarti mengandung nilai kebaikan tertinggi, dan pencapaian rasa keadilan substantif sebagai equum et bonnum est lex legume (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum) karena demikian bera- kar pada moralitasnya. 44
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya menegaskan, hukum setidaknya mengandung nilai moral sebagai summum bonum yang diinginkan rakyat seperti digagas Socrates dan Jhon Finnis. Menu- rut mereka hukum ditugaskan untuk kebaikan bersama, dalam rasa keadilan yang sebenarnya, sehingga memerlukan kepastian adanya unsur summum bonum dalam yuridis normatif sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Cita bangsa ini adalah tugas negara yang memiliki dua pribadi yaitu pribadi publik dan pribadi moral sebagaimana Roues- seau menyiratkan hal itu dalam kontrak sosial -nya. 45
Keadilan mengandung ide-ide abstrak yang kemudian dikon- kretkan melalui proses regulasi yang berorientasi kepada keadi- lan substantif yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu/ rakyat, 46 dan tidak hanya kesamarataan dalam pembagian benda fi sik tetapi juga keadilan dalam konteks spiritual. 47 Artinya keadi-
44  Ahmad Ali, “Dari Formal-Legalistik ke Delegalisasi”, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi , ed. I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27-40.
45 Yovita A. Mangestu & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 77-92. 46 A. Eddy Kristiyanto OFM (editor), Spiritualitas Sosial: Suatu Kajian Kontekstual (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 47 & 89. 47  Sudjito Atmodiredjo (“Tahun Keadilan, Kapankah?”, Kompas, 14/3/2018) menjelaskan, keadilan bukan sekadar konsep pembagian harta benda dan kekuasaan agar merata, melainkan suatu kondisi dan kebutuhan spiritual setiap manusia yang perlu diberikan tanpa reduksi sekecil apapun sebab keadilan itu berada dalam wilayah moralitas bukan sekedar logika. Lebih lanjut Sudjito Atmodiredjo (“Konsistensi Bernegara Hukum”, Kompas, 23/7/2018) menjelaskan bahwa keadilan itu masalah konsistensi sebagai
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
lan tersebut mengutamakan cinta kasih terhadap sesama manusia ( delicto proxima) dan alam semesta. St. Agustinus memberikan pen- jelasan bahwa cinta kasih tersebut berhubungan dengan hidup yang baik, tidak menyakiti siapapun, sederhana, tidak menonjol di tengah masyarakat. 48
UU Konservasi merupakan hukum modern yang berorientasi kepastian hukum, namun memisahkan manusia/masyarakat hukum adat dengan alamnya. Fakta hukum modern menunjukkan adanya kepastian hukum yang diinginkan oleh kapitalis. Hukum tidak lagi abstrak seperti penganut hukum alam, tetapi diformalkan sebagai the modern legal system. 49 Hukum yang logis dan rasional ini dimak- sudkan untuk menjamin kepastian usaha industri, dan dari sini lalu berkembang kapitalis dan industrialisasi. 50
Konsep hukum yang demikian itu sesungguhnya bercorak liber- al legal order. Keadilan yang dikehendaki adalah keadilan dalam pasal UU sesuai dengan keinginan kapitalis, daripada hukum yang sering dianggap sebagai hukum pribumi yang irasional. 51 Kekakuan posi- tivisme hukum berakibat pada searching for the truth dan searching for justice sulit tercapai, terhadang tembok legal prosedural dan kepas- tian UU. Memang, positivisme hukum bersifat kasat mata, faktual, realitas dan nyata, tidak berbasis metayuridis, tidak menjelaskan es- ensi. 52 Nilai moral ajaran positivisme telah terintegrasikan ke dalam pasal UU yang tidak lagi ditafsirkan lain kecuali yang ada di dalam UU tersebut. Inilah sebab terjadinya kon fl ik normatif antara MHA dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. MHA terasing dan pengetahuan lokal mereka dalam merawat dan
prasyarat terwujudnya adil makmur dan bahagia. 48  Mangestu & Tanya, Moralitas Hukum , hlm. 54.
49  Satjipto Rahardjo “Memertahankan Pikiran Holisitik dan Watak Hukum Indonesia”, Masalah-masalah Hukum , edisi khusus (l997), hlm. 1-11.
50 Adji Samekto, Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 124.
51  Soetandyo Wigjosoebroto, “Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik”, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi , ed. I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 161-178.
52 Samekto, Membangun Politik Hukum , hlm. 66.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
menjaga kawasan konservasi dan perlindungan kawasan konservasi sebagai penyangga kehiduan tersingkir dari alamnya. Maka, mana- jerial kemampuan negara penting untuk menemukan hukum yang baik dan mengandung keadilan dan bekerja di ruang publik ( public sphere ).
Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 33) telah mengamanat- kan negara untuk menguasai sumber daya alam hayati dan mengelo- lanya secara adil yang diperuntukkan kemakmuran rakyat. Akan tetapi, mandat tersebut ditafsirkan tunggal oleh negara sehingga hak-hak penguasaan lain yang sudah diwariskan turun-temurun yang dimiliki (hak historis) MHA tergerus oleh hak menguasai negara itu. Di sinilah muncul kon fl ik antara norma dasar negara yang memisah- kan masyarakat adat dan alamnya dengan norma-norma adat yang ada dalam satu kesatuan dengan alamnya. Padahal nilai-nilai yang baik masyarakat Indonesia yang multikultur telah terkristal di dalam sila Pancasila yang kemudian ditetapkan sebagai dasar hukum na- sional. 53 Akan tetapi regulasi cenderung mereduksi emansipasi dan keadilan, karena regulasi adalah produk politik yang lahir dari pola transaksional. Pada saat hukum didominasi politik dan ekonomi, ak- tivitas pemerintah cenderung bermuatan politis dan ekonomis dan mengabaikan keadilan sebagai esensinya hukum. 54 Oleh karena itu hukum yang pro keadilan, pro rakyat, pro MHA akan membawa Indonesia pada taman kesejahteraan yang berkeadilan dan kemak- muran sebagai cita-cita luhur kolektif bangsa ini ketika negara ini didirikan.
Kawasan konservasi selalu berdampingan dengan MHA, dan mereka memiliki potensi kearifan lokal dalam menguasai secara lestari dan berkelanjutan sehingga kawasan konservasi keaneka- ragaman hayati masih eksis sampai saat ini. Maka, UU Konservasi yang tidak mengintegrasikan norma dan peranan MHA dalam pen-
53  Mahfud MD menjelaskan, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang melahirkan berbagai peraturan perundang- undangan yang disusun secara hirarkis untuk menunjukkan lebih kuatnya keberlakuannya jika ada pertentangan antara yang satu dengan lainnya. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, hlm. 145. 54  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, hlm. 149.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
gelolaan konservasi keanekaragaman hayati yang berakibat terjadi pemisahan manusia dan alamnya, sesungguhnya tuna adab. Politik hukum seperti ini menunjukkan hukum konservasi yang dibentuk negara bukan mewujudkan kebaikan bersama, pro kepada kemiski- nan, pro kepada keadilan dan kepada MHA, melainkan hukum yang de-humanis karena tidak pro kepada kemanusiaan dan keadaban. Hal ini dapat dijelaskan dari kelemahan-kelemahan UU Konservasi, yaitu selain monotafsir dan sentralistik, juga dominasi negara sangat kuat. Peran MHA menjadi semu, dikarenakan nilai-nilai kearifan lokal MHA dalam konservasi dan perlindungan hutan diabaikan. Padahal Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui IUCN Tahun 1975 mau- pun Kongres Taman Nasional Dubai Tahun 2008 telah memberikan arahan kepada negara peserta untuk menghormati dan mengakui hak-hak MHA. 55

## E. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal
Kearifan lokal ( local wisdom, local genius ) merujuk pada satu subyek, yaitu MHA. Istilah c ulture identity telah dioptimalkan fungsinya un- tuk kemanfaatan dari perspektif sosial ekonomi yaitu menjadi obyek pariwisata, yang disebut culture identity tourism. Kearifan lokal meru-
55  Konvensi internasional telah memberi arahan kepada negara peserta untuk melakukan hal-hal penting dan wajib dilakukan dalam pengelolaan kawasan konservasi, yaitu: (a) dalam pengelolaan kawasan konservasi, setiap negara hendaknya mengakui, menghormati, melestarikan dan memelihara penge- tahuan lokal MHA, (b) mengakui sepenuhnya wilayah konservasi MHA, (c) mengakui hak-hak MHA atas sumber daya alam, memberikan akses atas kawasan serta membuka partisipasi dalam pengelolaan konservasi, (d) meningkatkan pemahaman tentang tanggungjawab dan sinergi antara manusia dengan konservasi. Namun demikian, rekomendasi kon- vensi tidak digunakan oleh Indonesia untuk merubah UU Konservasi, sebab perlindungan MHA maupun keterlibatannya dalam mengelola kawasan konservasi tidak mengaturnya, hanya menemukan kata “… meng ikutsertakan rakyat” pada Pasal 34 ayat (3) dan “peran serta rakyat ...” pada Pasal 37 ayat (1). Purnawan D. Negara, “Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Tengger Berbasis Nilai Komunal Ekologis dalam Perspektif Sosio-Legal”, (Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), hlm. 476.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
pakan cara bepikir MHA dan bertindak sesuai dengan budaya leluhur MHA tersebut dalam hubungan dengan alam semesta. 56 Undang-Un- dang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) mende fi nisikan kearifan lokal sebagai nilai leluhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat, melin dungi, dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 57 Adji Samek to membenarkan bahwa kearifan lokal MHA sebagai suatu fakta sosial, sebab secara historis, MHA merupakan pihak yang mengetahui dan memahami karakter lingkungan alamnya sebelum ilmu konservasi modern dan ilmu lingkungan hidup terbentuk. 58
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan tradisional MHA sebagai kearifan akar rumput dalam bingkai keseluruhan gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan yang di dalamnya mengandung nilai baik dan mam- pu bertahan dalam arus perubahan sosial. Bentuk dan jenis kearifan lokal pada MHA memiliki tampilan yang nyata ( tangible ) dan yang tidak berwujud ( intangible ) dalam hubungan hukum antara orang dengan SDA (pepohonan, air, binatang, barang galian/bebatuan, pe- sisir pantai, permukaan air dan dibawah air). 59
Salah satu kearifan lokal di nusantara yang memiliki nilai pen- ting dalam konservasi adalah kearifan lokal suku Manggarai, Flores, tembong one lingkon pea’ang , yang berarti “gendang di dalam, tanah di luar”. Kearifan ini adalah penyatuan antara manusia, alam, dan Pencipta ( Mori Kraeng , Mori Dewa Mese Bail ). Manusia dan alam seba- gai subyek diciptakan Mori Kraeng. Alam diyakini sebagai ibu bumi, rahim semua makhluk hidup. Manusia diberi tugas untuk menjaga bumi dengan cara memelihara dan melestarikan kawasan hutan dan konservasi, agar makhluk hidup di dalamnya lestari dan berkelanju- tan. Alam menjadi subyek, memberi hidup pada makhluk hidup, dan manusia berkewajiban menjaga hubungan harmonis dengan alam-
56 Siombo, Dasar-dasar Hukum Lingkungan, hlm. 36.
57  Pasal l angka 30 UUPPLH.
58 Samekto, Membangun Politik Hukum , hlm. 45-46.
59  Sardjono Jatiman, “Merajut Kembali Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat) di dalam Membangun Hukum Nasional”. Kuliah Umum Sosiologi Hukum, Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, l999.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
nya. Hubungan tersebut terungkap dalam ungkapan “mboas wae woang, kembus wae teku”, yang artinya “air yang besar dari mata air, karena hutannya lebat, dan air yang banyak memberikan kehidupan bagi kemakmuran manusia”. Sebagai ungkapan syukur kepada Mori Kraeng, MHA Manggarai melakukan upacara syukur setiap tahun- nya, yaitu “barong wae“, yang berarti mengucap syukur atas air yang diberikan Mori Kraeng melalui lestarinya hutan dan hewan-hewan air.
Kon fl ik MHA Manggarai dengan Menteri Kehutanan/BKSDA yang pernah terjadi, diselesaikan melalui kearifan lokal tembong one lingkon pe’ang . Hasil dialog dan musyawarah dituangkan dalam kese- pakatan tiga pilar, yaitu Menteri Kehutanan, MHA Manggarai, dan dan Pemerintah Kabupaten Manggarai, serta melibatkan tokoh gere- ja dan msyarakat. Pelaksanaan kesepakatan tersebut berdasarkan asas hukum adat Manggarai, yaitu eme poli ipo wa tana, toe nganceng lait kole , yang artinya, kalau ludah sudah dibuang di tanah tidak bisa dijilat kembali. Dalam konteks keputusan, hal itu dimaknai “kalau sudah diputus, tidak bisa ditarik kembali”.
Kearifan lokal tembong one linkgon pe’ang yang disebutkan di atas membuktikan kemampuan MHA menjaga hubungan antara manu- sia dengan alam dalam bingkai pengetahuan kearifan lokal individu MHA itu. Kearifan lokal tersebut memiliki hubungan keyakinan kos- mosentris 60 yang terkait juga dengan paham holisme. 61 Peran MHA
60 Empat tahap pemikiran fi lsafat mengenai pemikiran manusia adalah (1) kosmosentris , yaitu meletakkan alam sebagai objek pemikiran, (2) teosentris, yaitu meletakkan Tuhan sebagai pusat pembahasan, (3) antroposentris, yaitu meletakkan manusia sebagai objek fi lsafat yang berkembang dan terjadi pada masa modern, dan (4) logosentris, yaitu meletakkan bahasa sebagai pusat perhatian pemikiran fi lasafat dan berkembang setelah abad modern sampai sekarang. Lihat Muhammad Alfan, Pengantar Filsafat Nilai (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 21-22. 61  Holisme berasal dari kata Yunani holos, artinya keseluruhan alam semesta. Holisme menurut Jan Christian Smuts adalah kekuatan yang menentukan dari alam, suatu prinsip mengoordinasi dari alam semesta yang berkembang dari dalam dan meluas keluar melalui aspeknya. Ekologi sekadar satu peng- akuan akan kenyataan bahwa semua organisme pada gilirannya secara mendasar adalah suatu masyarakat dalam mana tak terhitung banyaknya anggota-anggota (yaitu sel-sel) bergabung di dalamnya dan saling tolong
dengan pengetahuan lokal dalam memelihara lingkungan alamnya seharusnya menjadi pendasaran negara dalam memberikan perlin- dungan, penghormatan, dan penguatan kearifan lokalnya. Sejauh ini, konsep konservasi dalam UU Konservasi hanya melihat keutamaan satu sisi saja, yaitu manusia sebagai mahluk logos atau rasio (antro- posentrisme). Dengan begitu, alam hanya dijadikan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dapat diolah dan diberdayakan seoptimal mungkin untuk kepentingan manusia. Po- sisi manusia dalam tempat yang terhormat dan termulia, sementara makhluk lainnya hanya menjadi pendukung dan tidak menjadi per- hatian dalam satu ekosistem kecuali sebagai sumber kebutuhan ma- nusia yang bisa dan harus dieksploitasi. 62
Berdasarkan uraian di atas maka penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam memiliki be- berapa manfaat praktis, yaitu pertama, mempertahankan kelesta- rian kawasan konservasi dan ekosistemnya dan hutan sehingga tetap menjadi unsur kunci untuk menjaga keselarasan hubungan antara lingkungan biotis dan abiotis. Kedua, adanya perawatan hutan dan proses preservasi lingkungan biotis dan abiotis berbasis kebijakan lokal. Ketiga, terciptanya prinsip keberlanjutan pemanfaatan kon- servasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga upaya pelestarian dan kearifan pemanfaatannya tidak hanya dinikmati masyarakat generasi kini tetapi juga generasi yang akan datang.
Ekosistem kawasan konservasi merupakan penyangga kehidup- an 63 dan rantai kehidupan yang membutuhkan upaya sadar manusia untuk memelihara, merawat dan melindunginya, serta memanfaat- kannya secara adil. Tindakan manusia yang merusak kawasan kon- servasi dan memanfaatkannya secara boros merupakan kontradiksi manusia yang menyelamatkan kehidupan.
menolong, melayani dan setia kawan satu terhadap yang lainnya. 62 Felix Baghi. Redeskripsi dan Ironi Mengolah Cita Rasa Kemanusiaan (Maumere: Ledalero, 2014).
63 Penyebutan sebagai “penyangga kehidupan” ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)

## F. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, artikel ini me- nyimpulkan, pertama, dalam kawasan konservasi terdapat bebe- rapa hukum yang saling mengklaim memiliki hak menguasai dan menge lola kawasan tersebut (hukum negara, hukum adat, hukum perusahaan dan sebagainya). Sebagai implikasi sosiologisnya, dalam kawasan tersebut ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, MHA, dan penggiat lingkungan hidup. Oleh karenanya, pendekatan per- undang-undangan saja tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas masalah kawasan konservasi, melainkan memerlukan pendekatan holistik dan progresif sebagai alternatif penyelesaian. Kedua, kon fl ik dalam  kawasan konservasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain politik hukum konservasi dalam UU Konservasi berkarakter dehumanis , memisahkan MHA dengan alamnya, sehingga mereka merasa tersingkir dari alamnya; belum terselesaikannya kon fl ik per- batasan wilayah masyarakat adat dengan batas-batas kawasan kon- servasi yang ditetapkan negara, karena MHA tidak dilibatkan dalam penentuan batas; dan nilai kearifan lokal MHA tergerus baik karena pemilihan kepala daerah langsung maupun arus globalisasi. Dalam hal ini tampak, kearifan lokal dalam memelihara dan mengelola ka- wasan keanekaragaman hayati dan ekosistem tergeser karena penga- ruh konsep ilmu dan teknologi dan hegemoni positivisme hukum. Ketiga, asas musyawarah, kejujuran, rukun, tidak diskriminasi meru- pakan sifat dan asas MHA. Modal sosial ini merupakan sarana dalam mengatasi pelbagai problem masyarakatnya, dan karenanya setiap permasalahan dalam kawasan konservasi tidak selalu diselesaikan ke pengadilan, melainkan dapat mendayagunakan modal sosial tradi- sional MHA yang ada sebagai alternatifnya. Sistem hukum adat yang berpegang pada perasaan lahir dan batin komunitasnya dapat menja- di forum mediasi ekologis dan perjanjian ekologis, yang merupakan karakter MHA itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Artikel/ Buku/Laporan Alfan, Muhammad. Pengantar Filsafat Nilai . Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013.
Ali, Ahmad. “Dari Formal-Legalistik ke Delegalisasi”. Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi (kumpulan karya Ilmiah menyambut 70 Ta- hun Satjipto Rahardjo), diedit oleh I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan solusinya . Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002. Atmodiredjo, Sudjito. “Tahun Keadilan, Kapankah?”. Kompas, 14/3/2018.
Atmodiredjo, Sudjito. “Konsistensi Bernegara Hukum”. Kompas, 23/7/2018 Barents, J. Pengantar Ilmu Politik. Terjemah oleh L. M. Sitorus. Jakarta: Erlangga, 1983.
Borgias, Frans. “Nai Ngalis, Tuka Ngengga Manggarai dan Sila ke-4 Pancasila”. Dalam Kearifan Lokal Pancasila, Butir-Butir Ke fi lsafa- tan Keindonesiaan, diedit oleh Armada Ariyanto, dkk. Yogyakar- ta: Kanisius, 2015.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pus- taka Utama, 1977. Dahana, Radhar Panca. Kebudayaan dalam Politik; Kritik pada Demokra- si. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2015. Djatiman, Sarjono. “Merajut Kembali Hukum Tidak Tertulis (Hu- kum Adat) di dalam Membangun Hukum Nasional”. Kuliah Umum Sosiologi Hukum, Pascasarjana Universitas Krisnadwi- payana, Jakarta, l999.
Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of  the Sociology of  Law . New York: Transaction Publisher, 2002. Embu, Eman J. & Robert Mirsel (ed.). Gugat Darah Petani Kopi Mang- garai . Maumere: Ledalero , 2004. Felix Baghi. Redeskripsi dan Ironi Mengolah Cita Rasa Kemanusiaan (Maumere: Ledalero, 2014).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
Friedman, Lawrence M. The legal system a Social Science Perspective (Sistem Hukum, Perspektif  Ilmu Sosial). Terjemah oleh M. Khozim.
Bandung: Nusa Media, 2013.
Grif fi ths, John. “What Is Legal Pluralism?” Journal of  Legal Pluralism and Unof fi cial Law , 24 (1986): 1-55. https://kbbi.kemdikbud.go.id International Union For Conservation of Nature. Glossary of IUCN About Conservation. https://www.iucn.org/.../en_iucn__glos- sary_de fi nitions.pdf , diakses 2/10/2017.
Kleden, Ignas. “Narasi Reformasi ”. Kompas, 15/5/2018. Kompas. “Etika Lingkungan Hidup”, 6/7/2010. Koesnoe, M. Hukum Adat dan Modernisasi Hukum. Yogyakarta: Fakul- tas Hukum UII, 1998.
Kristiyanto OFM, A. Eddy (ed.). Spiritualitas Sosial: SuatuKajian Kon- tekstual . Yogyakarta: Kanisius, 2010.
Kusumohamidjojo, Budiono. Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil .  Jakarta: Grasindo, 2004.
Madung, Otto Gusti. Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filoso fi s . Maumere: Penerbit Ledalero, 2013. Mangestu, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. Moralitas Hukum . Yogya- karta: Genta Publishing, 2014.
Martosuwignjo, Sri Soemantri. “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan”. Makalah Praseminar Iden- titas Hukum Nasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 19- 20/10/1987.
Marzuki, Suparman. Politik Hukum Hak Asasi Manusia . Jakarta: Er- langga, 2014.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi, 2010.
Menski, Werner. Comparative Law in a Global Context (Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Aasia dan Afrik a ). Ter- jemah oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2014. Negara, Purnawan D. “Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Tengger Berbasis Nilai Komunal Ekologis dalam Perspektif So- sio-Legal”. Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.
Nurjaya, I Nyoman. “Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional”. Perspektif, 16, 4 (2011): 236-243. Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum . Semarang: Aneka, 1977.
Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. “Peran Kearifan Lokal dalam Menjaga
Kelestarian Hutan”. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 16, 1
(2011): 67-80.
Radhie , Teuku Mochamad. “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional ” . Prisma , 6, 2 (l973). Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teori- tis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia . Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, ce- takan ketujuh, 2012.
Rahardjo, Satjipto. “Memertahankan Pikiran Holisitik dan Watak
Hukum Indonesia”. Majalah Hukum FH Undip , edisi khusus (l997): 1-11. Rasjidi, Lili & Liza Sonia Rasjidi. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hu- kum . Bandung: Citra Aditya Bakti, l998. Riyanto, E. Armada. Ber fi lsafat Politik . Yogyakarta: Kanisius, 2014. Samekto, Adji. Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia . Yogyakarta: Thafa Media, 2015. Sidharta, B. Arief. Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif  terhadapPerubahan Masyrakat.
Yogyakarta: Genta Publishing, 2013. Siombo, Marhaeni Ria. Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat . Jakarta: Penerbit Unika Atmajaya, 2015. Suseno, Franz Mangnis. Etika Politik . Jakarta: Gramedia, 1991. Suseno, Frans Mangnis. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: Kani- sius, 2015. Tas, Van Der. Kamus Hukum: Belanda Indonesia. Surabaya: Timun Mas,
1956.
Wahyono, Padmo. “Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hu- kum”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakutas Hukum Universitas Indonesia, 17/11/1979.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 2 (2018)
Wahyono, Padmo. “Menyelisik Terbentuknya Peraturan Perundang- undangan”. Forum Keadilan , 29 (1991).
Warassih, Esmi. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang:
Undip, 2011.
Wigjosoebroto, Soetandyo. “Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik”. Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi (kumpulan karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo), diedit oleh I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum dalam Masyarakat . Yogyakarta:
Graha Ilmu, edisi kedua, 2013.
Yudistira, Pandji. Sang Pelopor: Peranan DR. SH. Kooders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia . Jakarta: Direktorat Konservasi & Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014.