## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  344-357  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357

## IMPLIKASI RESENTRALISASI KEWENANGAN PERTAMBANGAN TIMAH TERHADAP POTENSI PENDAPATAN DAERAH DI BANGKA BELITUNG
Andri Yanto 1 , Fadila Salbilla 2 , Risky Carmil Sitakar 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia
1 andri.fhubb.progresif@gmail.com, 2 fadillasalbilla2@gmail.com, 3 riskisitakarr@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  hukum  pertambangan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  politik  hukum domestik,  fluktuasi  harga pasar global, ketersediaan sumber daya,  dan persaingan  internasional. Pasal 33  Ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  menjadi  dasar  konstitusional  tertinggi  dalam  pengelolaan  pertambangan mineral  dan  batubara  di  Indonesia,  yang  memberikan  tanggung  jawab  kepada  negara  dalam  mengatur, mengelola, dan mengawasi sektor ini. Namun, perkembangan kebijakan pertambangan, terutama terkait dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, memiliki  implikasi signifikan.  Penelitian ini  bertujuan untuk mengelaborasi  implikasi kebijakan resentralisasi pertambangan timah pasca penetapan UU No.  3  Tahun  2020  tentang  Mineral  dan  Batubara  di  Bangka  Belitung.  Dengan  metode  penelitian  yuridis- normatif  dan  pendekatan  konseptual  serta  perundang-undangan,  penelitian  ini  menelaah  konsekuensi  dalam hubungan kewenangan dan perimbangan keuangan untuk menemukan relevansi  antara das sollen dan das sein dalam manajemen pertambangan timah dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini menunjukan resentralisasi kewenangan  pertambangan  menghasilkan  implikasi  langsung  pada  depresi  pendapatan  daerah  dari  sektor Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Minerba.  Kontribusi  industri  ekstraktif  terhadap postur  ekonomi  menghasilkan  dependensi  yang  tinggi  terhadap  timah,  sehingga  peralihan  kewenangan mereduksi  kompetensi  pemerintah  daerah  provinsi  dalam  mengendalikan  penerimaan  dari  sektor  PAD  dan DBH. Sementara implikasi tidak langsung dari resentralisasi adalah kompleksitas tata kelola pertambangan yang menyulitkan  daerah  untuk  melakukan  penataan,  terutama  sebelum  peraturan  pelaksana  dapat  diberlakukan secara  optimal.  Penambangan  ilegal  yang  masih  menjamur  berkontribusi  pada  kerusakan  lingkungan  dan degradasi  fungsi  lahan,  sungai,  dan  perairan  yang  menyurutkan  potensi  pengembangan  sektor  ekonomi  non- ekstraktif.  Dengan  demikian,  strategi  dan  kebijakan  kolektif  menjadi  urgensitas  yang  tidak  terhindarkan  guna mengoptimalkan hubungan kewenangan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara holistik.
Kata  Kunci: Dana  Perimbangan,  Otonomi  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Pertambangan  Timah, Resentralisasi

## Abstract
Mining  legal  policy  in  Indonesia  is  influenced  by  various  factors,  including  domestic  legal  politics,  global market price fluctuations, resource availability, and international competition. Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution is the highest constitutional basis for managing mineral and coal mining in Indonesia, which gives responsibility to the state in regulating, managing and supervising this sector. However, developments in mining  policy,  especially  regarding  the  transfer  of  authority  from  regional  governments  to  the  central government,  have  significant  implications.  This  research  aims  to  elaborate  on  the  implications  of  tin  mining recentralization  policies  after  the  enactment  of  Law  no.  3  of  2020  concerning  Minerals  and  Coal  in  Bangka Belitung. Using juridical-normative research methods and conceptual and legislative approaches, this research examines the consequences in the relationship of authority and financial balance to find the relevance between das sollen and das sein in tin mining management and regional development. The results of this research show that the recentralization of mining authority has direct implications for the depression of regional income from the  Regional  Original  Income  (PAD)  and  Minerba  Profit  Sharing  Fund  (DBH)  sectors.  The  contribution  of extractive  industries  to  economic  posture  results  in  high  dependency  on  tin,  so  that  the  transfer  of  authority reduces  the  competence  of  provincial  regional  governments  in  controlling  revenues  from  the  PAD  and  DBH sectors.  Meanwhile,  the  indirect  implication  of  recentralization  is  the  complexity  of  mining  governance  which
makes  it  difficult  for  regions  to  carry  out  structuring,  especially  before  implementing  regulations  can  be implemented  optimally.  Illegal  mining  which  is  still  mushrooming  contributes  to  environmental  damage  and degradation  of  the  function  of  land,  rivers  and  waters  which  reduces  the  potential  for  development  of  non- extractive economic sectors. Thus, collective strategies and policies become an unavoidable urgency in order to holistically  optimize  the  relationship  between  authority  and  financial  balance  between  the  center  and  the regions.
Keywords: Balancing Fund, Regional Autonomy, Local Original Revenue, Tin Mining, Recentralization

## I. PENDAHULUAN
Strategi  kebijakan  hukum  pertambangan  menentukan  kemampuan  Indonesia  dalam mengoptimalisasikan  pendapatan  nasional  dari  sektor  industri  ekstraktif.  Kebijakan  yang  tepat mengharuskan  pendekatan  dan  pertimbangan  multifaktor,  dengan  pengaruh  politik  hukum  domestik, fluktuasi harga pasar global, ketersediaan sumber daya, dan persaingan antar negara dalam menguasai perdagangan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  (Redi  &  Marfungah,  2021). Politik  hukum  pertambangan  Indonesia  di  determinasikan  secara  deklaratif  dalam  Pasal  33  Ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  1945,  dengan  hak  penguasaan  penuh  negara  terhadap  seluruh  sumber  daya alam  yang  terkandung  di  tanah,  air,  dan  udara  (Redi,  2016).  Orientasi  pemanfaatan  sumber  daya tersebut adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Rumusan  hak  menguasai  negara  dalam  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945  menjadi  landasan konstitusional tertinggi dalam manajemen pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Menurut Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  002/PUU-I/2003,  frasa  ‘dikuasai  negara’  diartikan “...mencakup  makna  penguasaan  oleh  Negara  dalam  arti  luas  yang  bersumber  dan  diturunkan  dari konsepsi kedaulatan rakyat  Indonesia atas  segala sumber kekayaan bumi dan  air dan  kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya,  termasuk  pula  didalamnya  pengertian  kepemilikan  publik  oleh kolektivitas rakyat atas sumber  kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara  kolektif itu dikonstruksikan oleh  UUD  NRI  Tahun  1945  memberikan  mandat  kepada  negara  untuk  melakukan  fungsinya  dalam mengadakan kebijakan ( beleid ), dan tindakan pengurusan ( bestuursdaad ), pengaturan ( regelendaad ), pengelolaan  ( beheersdaad ),  dan  pengawasan  ( toezichoundensdaad )  oleh  negara...”  (Putri  & Wicaksono, 2016).
Negara  diberikan  lima  tanggung  jawab  dalam  keputusan  ini:  melaksanakan  peraturan, mengelola tindakan pengelolaan, mengatur perilaku, dan mengawasi operasional (Muchamad Taufiq, 2023).  Pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  juga  dianggap  menjalankan kewenangan  negara  dalam  menjalankan  fungsi  dan  menjaga  penguasaan  sumber  daya  mineral. Perkembangan  pengaturan  mineral  dan  batubara,  sebagai  sektor  ekonomi  yang  fundamental,  telah berdialektika  dengan  pergeseran  sejumlah  rezim  regulasi  yang  berbeda.  Tarik  ulur  kewenangan  dan pengaturan  tersebut  linear  dengan  kekayaan  sumber  daya  yang  terkandung  di  Indonesia,  salah  satu diantaranya adalah timah (Dordia Arinandaa & Aminah, 2021).
Indonesia adalah salah satu negara yang paling termineralisasi di dunia, dan sangat bergantung pada industri pertambangan yang eksaktif, seperti nikel, tembaga, gas alam, emas, dan timah.(Terry, September)  Letak  geografis  Indonesia  yang  berada  di  jalur The  Southeast  Asian  Tin  Belt bersama dengan  Myanmar,  Thailand,  dan  Malaysia,  menjadikanya  sebagai  negara  penghasil  timah  terbesar kedua  di  dunia  setelah  China  dengan  berkontribusi  sebanyak  26%  dari  total  produksi  timah global.(ISMA, 2018) Sedimen timah tersebar luas di seluruh pulau-pulau barat Indonesia — termasuk Bangka,  Belitung,  Singkep,  dan  Karimun  Kundur  —  yang  dianggap  sebagai  ‘Kepulauan  Timah Indonesia’ (Aleva dkk., 1978). Pengaturan dan manajemen kebijakan pertambangan merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjamin pemanfaatan timah secara optimal di Indonesia. Terlebih, sektor pertambangan menghasilkan berbagai jenis resiko yang kerap diasosiasikan dengan ‘ resource curse’ , fenomena  degradasi  dan  kerugian  sistemik  akibat  tidak  tepatnya  manajemen  sumber  daya  (Ding, 2023).
Indonesia  saat  ini  adalah  eksportir  timah  terbesar  kedua  di  dunia,  dengan  98%  dari  total produksinya diekspor ke negara-negara lain dan hanya 2% yang digunakan untuk kebutuhan industri dalam negeri. Dengan total produksi mencapai 76,400 ton pada 2017 dan rata-rata 60,000 ton dalam sepuluh  tahun  terakhir,  99%  dari  keseluruhan  timah  Indonesia  dihasilkan  di  Bangka  Belitung.  Sejak era kolonialisme, eksploitasi timah telah dilakukan dalam skala massif dan menjadi pendorong utama tumbuhnya  kota-kota  tambang,  diantaranya  Muntok,  Sungailiat,  Pangkalpinang,  Toboali,  dan  Koba.
Sektor  pertambangan  timah  Indonesia  telah  mengalami  pendekatan  tata  kelola  yang  berbeda  selama bertahun-tahun  sejak  kolonialisme  berakhir.  Tiga  perusahaan  tambang  timah  yang  beroperasi  di bawah kepemilikan Belanda dinasionalisasi dan disatukan pada 1958 dan menjadi Perusahaan Timah Negara  pada  1968.  Selama  31  tahun  berikutnya,  pemerintah  Indonesia  secara  penuh  mengendalikan dan mengontrol pertambangan timah sebagai bahan galian strategis (Ahmad, 2022).
Kebijakan  pemerintah  untuk  mempertahankan  sentralisasi  pertambangan  timah  menemui kesulitan  seiring  dengan  fluktuasi  harga  pasar  yang  menurun  memasuki  dekade  1980-an.  Upaya menjaga  stabilitas  harga  timah  dunia  melalui  International  Tin  Agreement  dan  International  Tin Council  gagal  menghasilkan  surplus  positif.  Pada  tahun  1980,  kegagalan  perjanjian  ITA  ke-6, akumulasi  utang  ITC,  penemuan  bahan  substitusi,  dan  daur  ulang  timah  pasca  penggunaan  telah mengganggu  harga  timah  global  dan  berdampak  luas  pada  Indonesia.  Meski  angka  produksi  timah terus  bertahan  dalam  laju  rata-rata,  namun  pendapatan  negara  terus  merosot  tajam  dalam  10  tahun berikutnya. Hal ini secara langsung berkontribusi pada menurunya pendapatan negara, kualitas hidup masyarakat,  kelangkaan  kebutuhan  dan  pangan,  inflasi,  serta  gejolak  politik  yang  meluas  hingga tahun 1998.
Inisiasi pemerintah  untuk melakukan pengaturan  kembali pertambangan timah dilakukan pada tahun  1999  yang  menetapkan  timah  sebagai  barang  ekspor  yang  tidak  lagi  diatur  dan  diawasi  oleh pemerintah  pusat.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pertambangan di  daerah  masing-masing.  Ketentuan  ini  adalah  bagian  dari  proyek  otonomi  daerah  (Erman,  2022). Politik  desentralisasi  yang  dicanangkan  pemerintah  pada  masa  awal  reformasi  bertujuan  untuk mengurangi  sentralisasi  kewenangan  yang  mengekang  selama  era  Orde  Baru,  sekaligus  memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri. Amandemen konstitusi yang terjadi sebanyak empat kali dari 1999-2002 turut memperkuat kedudukan daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Robuwan & Wirazilmustaan, 2022).
Pengelolaan  pertambangan  timah  oleh  daerah  didasarkan  pada  prinsip  desentralisasi  dan  teori eksternalitas yang menyatakan bahwa daerahlah yang paling terkena dampak dari hal-hal yang diatur. Kecenderungan  yang  terjadi  bagi  daerah  ekstraksi  sumber  daya  alam,  adalah  timbulnya  fenomena ‘ resource curse’ yang ditandai dengan kemajuan semu, cepat namun tidak berkelanjutan,  dan segera diikuti  dengan  sejumlah  problematika  lingkungan,  sosial,  dan  ketidakstabilan  postur  ekonomi masyarakat  yang  bergantung  pada  aktivitas  pertambangan  (Ibrahim  dkk.,  2018).  Proyeksi  otonomi daerah  yang  memperkuat  kedudukan  daerah  untuk  secara  mandiri  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga,  termasuk  dalam  ruang  ekonomi  seluas-luasnya,  menjadi  justifikasi  teoritik  bagi  diberikan sejumlah  besar  kewenangan  pengelolaan  timah  terhadap  pemerintah  daerah,  baik  Provinsi  maupun Kabupaten.
Namun,  perkembangan  politik  hukum  nasional  dan  bergesernya  kebutuhan  terhadap  sektor pertambangan,  dilengkapi  dengan  kondisi-kondisi  tidak  idealnya  pengelolaan  pertambangan  oleh daerah,  mengharuskan  pemerintah  untuk  melakukan  sejumlah  reformasi  regulasi.  Perubahan  UU Minerba  dilakukan  dengan  penetapan  UU  No.  4  Tahun  2009  yang  secara  substantif  mereduksi kewenangan daerah, namun masih dalam koridor otonomi yang luas. Perubahan berikutnya dalam UU 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  (UU  Pemda)  menghilangkan  kewenangan  pemerintah kabupaten,  namun  masih  memberikan  sejumlah  kewenangan  pada  pemerintah  provinsi  untuk melakukan pengelolaan pertambangan (Putri & Wicaksono, 2016).
Perkembangan  terakhir  dari  tarik  ulur  kewenangan  pertambangan  terjadi  pada  2020,  dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang baru. Secara konsekuen,  regulasi  baru  ini  mencabut  kembali  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  mengatur pertambangan di wilayahnya, serta mengembalikannya kepada pemerintah  pusat. Dalam konteks ini, kewenangan  kembali  dipusatkan  sebagaimana  berlaku  selama  era  Orde  Baru,  sehingga diterminologikan sebagai resentralisasi.
Perubahan  kebijakan  pemerintah  dengan  pergantian  rezim  pertambangan  dalam  UU  No.  3 Tahun  2020  membawa  konsekuensi  potensial  pada  sejumlah  aspek  (Al  Farisi,  2021).  Resentralisasi kuasa  perizinan  pertambangan  memberi  ruang  bagi  pemerintah  pusat  untuk  secara  penuh mengendalikan aktivitas pertambangan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan semakin mengerucutnya kewenangan  yang  dimiliki  daerah  sebagai  wilayah  yang  secara  langsung  menerima  dampak  dari pertambangan.  Meski  pemerintah  daerah  masih  memiliki  sebagian  kecil  dari  kewenangan
pertambangan,  namun  sentralisasi  menghilangkan  sejumlah  lembaga  daerah  yang  semula  mengurusi pertambangan  sehingga  infrastruktur  penegakan  hukum  tidak  lagi  tersedia  dengan  baik.  Selain  itu, sentralisasi  kewenangan  juga  menghasilkan  sejumlah  implikasi  terhadap  postur  keuangan  daerah, dengan masih tingginya ketergantungan terhadap ekonomi timah di Bangka Belitung.
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh  Jailani  Syamsudin  (2023)  secara  komprehensif menjelaskan pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan dengan menggunakan perspektif desentralisasi.  Analisis  berfokus  pada  transisi  politik  hukum  UU  No.  3  Tahun  2020  yang  tidak kompatibel  dengan  ide  dasar  pemberlakuan  desentralisasi  di  Indonesia  (Syamsudin,  2023). Selanjutnya,  penelitian  oleh  Muhammad  Salman  Al  Farisi  (2021)  menganalisis  bentuk-bentuk kewenangan  yang  dimiliki  oleh  daerah  dalam  urusan  pertambangan  mineral  dan  batubara  pasca  UU No.  3  Tahun  2020.  Hasil  bersifat  deskriptif  dan  mengidentifikasi  sejumlah  kewenangan  serta implikasinya  bagi  daerah  untuk  menjalankan  manajemen  pertambangan  secara  terbatas  (Al  Farisi, 2021).  Terakhir,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andri  Yanto,  dkk  (2023)  membahas  mengenai urgensitas revitalisasi kewenangan daerah dalam menjalankan fungsi perizinan IPR sebagai instrumen dalam menanggulangi penambangan ilegal yang marak terjadi di Bangka Belitung pasca ditetapkanya Perpres No. 55 Tahun 2022 (Yanto dkk., 2023).
Linear dengan pembahasan ketiga penelitian diatas, penelitian ini memberikan telaah kualitatif terhadap  kebijakan  resentralisasi  pertambangan  pasca  UU  No.  3  Tahun  2020  tentang  Minerba. Kebaruan dalam penelitian ini adalah kajian komprehensif dan spesifik terhadap implikasinya dalam sektor ekonomi, khususnya pendapatan daerah di Bangka Belitung. Permasalahan yang akan dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai,  bagaimana  resentralisasi  kewenangan  pertambangan  timah berimplikasi  terhadap  nilai  kerugian  bagi  penerimaan  daerah,  dengan  analisis  dari  aspek  keterkaitan pertambangan  timah  ilegal,  perizinan  perdagangan,  dan  pengelolaan  pertambangan  di  Bangka Belitung.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dan  pendekatan  undang-undang  digunakan  dalam penulisan penelitian ini (Benuf & Azhar, 2020). Untuk menghasilkan sintesa penelitian yang kredibel dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  akademis,  cakupannya  komprehensif,  sistematik,  dan terpadu, maka penelitian dilakukan melalui studi literatur, melalui penjabaran obyektif bahan hukum primer  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dan  penelaahan  terhadap  bahan  sekunder  dari  jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia
Penetapan  UU  No.  3  Tahun  2020  tentang  Mineral  dan  Batubara  yang  memperbarui  substansi UU  No.  4  Tahun  2009,  merupakan  bentuk  kebijakan  reformasi  hukum  pertambangan  secara menyeluruh  (Juaningsih,  2020).  Proses  perubahan  yang  ditetapkan  dengan  transisi  kewenangan  dari pemerintah daerah kembali ke pemerintah pusat tergolong sebagai perubahan yang radikal dan drastis ( radical and drastic change ). Terlebih, perubahan ini terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 yang menarik sejumlah besar kewenangan pemerintah kabupaten,  namun  masih  memberikan  kewenangan  bagi  pemerintah  provinsi  dalam  pengelolaan pertambangan  (Putri  &  Wicaksono,  2016).  Perubahan  radikal  dalam  rezim  UU  Minerba  yang  baru dapat diasosiasikan sebagai perkembangan  ketiga dari pengaturan  hukum pertambangan  mineral dan batubara di Indonesia.
Dalam  perspektif  historis,  rezim  hukum  pertambangan  mineral  dan  batubara  pasca kemerdekaan  dimulai  dengan  pengaturan  dalam  Perppu  No.  37  Tahun  1960  tentang  Pertambangan, yang kemudian menjadi UU No. 37 Prp Tahun 1960. UU ini mencabut keberlakuan Indische Minjwet yang  merubahan  kerangka  hukum  warisan  kolonialisme  Hindia-Belanda.  Pasca  keruntuhan  Orde Lama, dibentuk UU N0. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan UU N0. 11 Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Pertambangan.  Periode  pertama  dari perkembangan  hukum  pertambangan  ini  ditandai  dengan  karakter  kewenangan  yang  sentralistik  dan menggunakan sistem kontrak (Lathif, 2017).
Pasca  keruntuhan  Orde  Baru  pada  1998,  reformasi  hukum  nasional  membuka  peluang dilakukannya  desentralisasi  kewenangan  pertambangan,  dengan  ditetapkannya  UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  Otonomi  Daerah  dan  sejumlah  peraturan  turunan  yang  memberi  peluang  bagi  daerah untuk melakukan pengurusan terhadap pertambangan  (Noviades, 2013). Politik hukum desentralisasi ini  menjadi  latar  belakang  bagi  pembaruan  UU  Pertambangan,  dengan  penetapan  UU  No.  4  Tahun 2009  tentang  Mineral  dan  Batubara.  Secara  substantif,  karakter  UU  Minerba  tahun  2009  telah berdimensi  desentralisasi,  dan  rezim  kontrak  yang  dialihkan  menjadi  sistem  perizinan.  Perbedaan sistem kontrak dan perizinan dapat diamati dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Perbedaan sistem perizinan dan kontrak dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara
Subjek Sistem Perizinan Sistem Kontrak Hubungan Hukum Bersifat publik, instrumen hukum administrasi Bersifat keperdataan Penerapan Hukum Diberikan oleh pemerintah Oleh  kedua  belah  pihak  dalam kontrak Pilihan Hukum Tidak berlaku pilihan hukum Berlaku pilihan hukum Akibat Hukum Sepihak Kesepakatan kedua belah pihak Penyelesaian Sengketa PTUN Arbitrase Kepastian Hukum Lebih terjamin Kesepakatan kedua belah pihak Hak dan Kewajiban Hak  dan  kewajiban  pemerintah  lebih besar Hak dan kewajiban kedua belah pihak relatif setara Sumber Hukum Peraturan perundang-undangan Kontrak/perjanjian yang disepakati  oleh  kedua  belah pihak
Sumber: Naskah Akademik UU No. 4 Tahun 2009, hlm.33-35.
Secara  konseptual,  peralihan  rezim  kontrak  menjadi  perizinan  merupakan  upaya  penyesuaian sistem  pengelolaan  pertambangan  dengan  politik  konstitusi  dalam  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945. Terdapat  dua  kelemahan  utama  dari  pemberlakuan  sistem  kontrak. Pertama ,  pemberlakuan  sistem kontrak  yang  diatur  dalam  UU  Pertambangan  tahun  1967  memberikan  kecenderungan  rugi  bagi pemerintah  Indonesia.  Dalam  implementasinya,  Kontrak  Karya  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan pertambangan  sepanjang  1967-1991  hanya  memberikan  royalti  1,5-3,5%,  jauh  dibawah  rata-rata royalti di negara lain yang mencapai 6% (Imron, 2013). Kedua , sistem kontrak menempatkan negara dan  perusahaan  sebagai  mitra  dalam  hubungan  yang  sejajar.  Hal  ini  tidak  selaras  dengan  konsep penguasaan  oleh  negara  dalam  konstitusi  yang  menempatkan  negara  sebagai  pihak  yang  menguasai sumber daya alam (Redi, 2016).
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, fungsi penguasaan negara atas sumber  daya  alam  diartikan  sebagai  kedudukan  mutlak  negara  untuk  memberlakukan  lima  fungsi penguasaan. Kelima fungsi penguasaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut (Putri & Wicaksono, 2016):
Tabel 2. Fungsi penguasaan oleh negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Fungsi Penjabaran Kebijakan (beleid) Dilakukan  oleh  negara  c.q.  pemerintah  dengan  merumuskan  dan mengadakan kebijakan Tindakan Pengurusan (bestuursdaad Oleh  pemerintah,  yang  memiliki  otoritas  untuk  memberikan  dan membatalkan izin, izin, dan konsesi Pengaturan ( regelendaad ) Melalui  kekuasaan  legislatif  yang  dipegang  bersama  oleh  DPR  dan Pemerintah  serta  pengaturan  oleh  Pemerintah  (eksekutif),  negara menjalankan fungsi pengaturan. Bentuk aturan yang dimaksud adalah yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7. Pengelolaan ( beheersdaad ) Pemerintah memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat  melalui  kepemilikan  saham  dan/atau  keterlibatan langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan.  Dalam  pemerintahan  daerah,  BUMN  menangani  pekerjaan ini.
Pengawas ( toezicht houden daad ) Dilakukan  oleh  negara,  atau  pemerintah,  melalui  pengawasan  dan pengaturan  untuk  memastikan  bahwa  penguasaan  negara  atas  sumber pendapatan tersebut dilakukan dengan cara yang benar-benar menguntungkan rakyat. Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003
Pasca  Amandemen  UUD  1945  tahun  2002,  sistem  kontrak  tidak  lagi  memiliki  kompatibilitas dengan politik hukum pertambangan Indonesia, sehingga rezim perizinan yang ditegaskan dalam UU No.  4  Tahun  2009  menjadi  pembuka  bagi  upaya  realisasi  penguasaan  oleh  negara  secara komprehensif dan konsekuen  (Imron, 2013). Berlakunya otonomi daerah di  Indonesia sejak UU No. 32  Tahun  2004,  membawa  konsekuensi  pada  upaya  implementasi  kelima  fungsi  penguasaan  oleh negara  diatas  harus  dijalankan  dengan  sistem  desentralisasi.  Rumusan  Pasal  10  Ayat  (1)  UU  No.  4 Tahun  2009  menegaskan  bahwa  “.. pemerintahan  daerah  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangannya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang-Undang  ini ditentukan  menjadi  urusan  Pemerintah ”.  Rumusan  ayat  ini  linear  dengan  Pasal  18  Ayat  (5)  UUD 1945. Urusan pertambangan, termasuk pertambangan timah, dikategorisasikan sebagai Urusan Pilihan sehingga memberi kewenangan yang luas bagi daerah (Al Farisi, 2021).
Perkembangan  ketiga  dari  rezim  pertambangan  di  Indonesia  ditandai  dengan  perubahan  UU No.  4  Tahun  2009  melalui  UU  No.  3  Tahun  2020.  Kendati  telah  didahului  oleh  UU  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  merevitalisasi  kewenangan  pemerintah  pusat  dan mengeliminasi peran pemerintah Kabupaten/Kota, namun politik sentralisasi baru  sepenuhnya diatur secara  koheren  dalam  UU  No.  3  Tahun  2020.  Perubahan  pengaturan  ini  dipengaruhi  oleh  sejumlah kelemahan implementasi oleh daerah, meningkatnya permintaan dunia terhadap mineral dan batubara, kebutuhan  reformasi  birokrasi  dan  regulasi,  serta  upaya  penataan  ulang  manajemen  pertambangan. Khusus  terhadap  tambang  timah  di  Bangka  Belitung,  era  desentralisasi  yang  berlaku  sejak  1998 hingga  2020  selama  kewenangan  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah,  memiliki  kecenderungan konsekuensi  pada  kegagalan  manajemen  yang  luas.  Hal  ini  ditandai  dengan  menjamurnya pertambangan  ilegal,  kerusakan  lahan,  minimnya  penegakan  hukum,  ketergantungan  masyarakat terhadap ekonomi ekstraktif, dan tidak berhasilnya mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014.

## 2. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Atas Sektor Pertambangan Timah Dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba
Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  urusan  pertambangan  berbasis  pada rumusan  Pasal  18  Ayat  (5)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa,  “ Pemerintah  daerah  menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat ”. Kontekstualisasi Pasal 18 Ayat (5) dapat ditafsirkan memberi dua bentuk legitimasi. Pertama, legitimasi terhadap otonomi daerah yang seluas-luasnya.(Noviades, 2013) Daerah diberikan  kewenangan  untuk  secara  leluasa  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  rumah  tangga daerah serta mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, seperti halnya timah dan  mineral  lainya.  Pemanfaatan  oleh  daerah  diajukan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan pembangunan  daerah  secara  lebih  merata.  Kedua,  otonomi  yang  dimiliki  oleh  daerah  dapat  dibatasi oleh  pemerintah  pusat,  melalui  penetapan  peraturan  perundang-undangan  setingkat  undang-undang (Jati,  2016).  Dalam  hal  ini,  pemerintah  pusat  berhak  menentukan  luasan  kewenangan,  mekanisme pembagian urusan, dan klasifikasi urusan pemerintah untuk dikelola oleh pusat dan daerah.
Implikasi  terhadap  rumusan  Pasal  18  Ayat  (5)  dalam  urusan  pertambangan  mineral  dan batubara,  khususnya  timah  bagi  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  adalah  timbulnya  tarik  ulur kewenangan  melalui  sejumlah  pergantian  rezim  pertambangan  (Juaningsih,  2020).  Pasca  reformasi dan  pemberlakuan  otonomi  daerah  melalui  UU  No.  32  Tahun  2004,  terdapat  empat  regulasi  yang secara inheren mengatur mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pertambangan mineral dan batubara, yakni UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2020, dan PP No. 96 Tahun 2021 dan Perpres No. 55 Tahun 2022 sebagai satu kesatuan pelaksana  UU  No.  3  Tahun  2020. Pokok perubahan  kewenangan  tersebut  dapat  diamati  dalam  tabel sebagai berikut:
Tabel 3. Perubahan kewenangan pertambangan mineral dan batubara pasca UU No. 3 Tahun 2020 Aktor Fungsi Tingkat Pemerintah Daerah UU  No.  4  Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2014 UU  No.  3  Tahun 2020 PP  No.  96  Tahun  2021 dan  Perpres  No.  55 Tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Pengaturan  (Pasal 7 Ayat 1 huruf a) Mengadakan kebijakan  (Pasal 17) Kewenangan pemerintah daerah tidak  disebutkan secara eksplisit, namun Pusat dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah Provinsi (Pasal 34 Ayat 4) Pemberian Sertifikat Standar  dan  Izin  (Pasal 6  Ayat  5  PP  96/2021 dan  Pasal  2  Perpres 55/2022) Tindakan Pengurusan  (Pasal 7  Ayat  1  huruf  b, c, d, j) Pengaturan (Lampiran) Pembinaan  (Pasal  2 Perpres 55/2022) Pengawasan  (Pasal 7 ayat 1 huruf a) Tindakan Pengurusan (Lampiran) Pengawasan  (Pasal  2 Perpres 55/2022) Pengelolaan (Pasal 38, Lampiran) Pengawasan (Pasal  7  Ayat  1 huruf  b,  c,  d, Lampiran) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pengaturan  (Pasal 8 Ayat 1 huruf a) Tidak lagi memiliki fungsi dari penguasaan atas pertambangan mineral dan batubara (tidak diatur secara eksplisit) Tidak lagi memiliki fungsi penguasaan atas pertambangan mineral dan batubara (tidak diatur secara eksplisit) Tidak  lagi  memiliki fungsi  penguasaan  atas pertambangan  mineral dan batubara, sepanjang tidak memperoleh delegasi dari Pemerintah Provinsi dan atau atribusi peraturan perundang-undangan lainya. Tindakan Pengurusan  (Pasal 8  Ayat  1  huruf  b, c) Pengelolaan  (Pasal 38,  Pasal  6  Ayat  2 PP  No.  23  Tahun 2010/ Pelaksana UU  No.  4  Tahun 2009) Pengawasan  (Pasal 8  Ayat  1  huruf  b,
c, k)
Sumber: UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 96 Tahun 2021, Perpres No. 55 Tahun 2022.
Terlihat  dalam  tabel  diatas,  saat  ini  pemerintah  daerah  hanya  memiliki  satu  dari  lima  fungsi penguasaan  mineral  dan  batubara,  yakni  fungsi  pengawasan.  Sementara  pemberian  izin  dan pembinaan  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  fungsi  tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad )  karena bersifat  parsial  dan  hanya  mencakup  sebagian  kecil  dari  keseluruhan  bentuk  perizinan  dalam  urusan pertambangan. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) Perpres 55 Tahun 2022 membatasi perizinan  yang didelegasikan  kepada  pemerintah  Provinsi  mencakup  12  bentuk  perizinan,  yang  seluruhnya  bersifat terbatas.  Secara  total,  terdapat  tujuh  bentuk  perizinan  utama  di  sektor  pertambangan,  dengan pembagian sebagai berikut:
Tabel 4. Pembagian perizinan dalam UU No. 3 Tahun 2020
Aktor Bentuk  Perizinan  Pertambangan  Mineral  dan Batubara Pemerintah Pusat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Izin Usaha Pertambangan Batuan Surat Izin Pertambangan Batuan Izin Pengangkutan dan Penjualan
Izin Usaha Jasa Pertambangan Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan Pemerintah Daerah (Provinsi) Izin Pertambangan Rakyat
Sumber: UU No. 3 Tahun 2020
Pengaturan kewenangan yang sentralistik  seperti dalam tabel diatas, ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat  (2)  UU  No.  3  Tahun  2020  yang  menegaskan  bahwa:  “ Penguasaan  mineral  dan batubara  oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat ”. Keberadaan PP No. 96 Tahun 2021 dan Perpres No. 55  Tahun  2022  sebagai  pelaksana  dari  UU  No.  3  Tahun  2020  men  skematisasi  bentuk  penguasaan oleh  Pemerintah  Pusat  tersebut  dengan  mendelegasikan  sejumlah  kecil  kewenangan  bagi  daerah  (Al Farisi, 2021). Dengan demikian, sentralisasi tidak sepenuhnya menghilangkan, namun masih memberi ruang  bagi  daerah  untuk  dapat  menjalankan  sejumlah  kewenangan  terkait  dengan  pertambangan, khususnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (Rahayu & Faisal, 2021).
Terkait  IPR,  problematika  laten  yang  dihadapi  oleh  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung, sebagai wilayah penghasil timah terbesar kedua di dunia, adalah pertambangan ilegal yang dijalankan oleh  masyarakat  (Muhammad  Agus  Fajar  Syaefudin  &  Fajar  Ari  Sudewo,  2020).  Dependensi ekonomi yang tinggi terhadap timah menjadi fenomena sosial pasca pembukaan pertambangan timah sebagai  mineral  non-strategis  pada  1998,  sehingga  mendorong  banyaknya  jumlah  penambang  ilegal (Ibrahim  dkk.,  2019).  Mekanisme  IPR  yang  dinarasikan  sebagai  kunci  pengelolaan  tambang  rakyat tidak pernah efektif hingga perubahan undang-undang mineral dan batubara pada 2020. Data terakhir yang  dirilis  pemerintah  daerah  pada  2017  hanya  mencatat  total  30  IPR  aktif,  berbanding  terbalik dengan  jumlah  ponton  tambang  ilegal  yang  pada  2018  berjumlah  18.000  unit.  Wahana  Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat bahwa sepanjang 2004-2013, terdapat 81.000 unit tambang ilegal tersebar di Bangka  Belitung.(Ibrahim  dkk.,  2018)  Meski  tidak  terdapat  pembaruan  data  hingga  2023,  namun dipastikan  jumlah  penambang  ilegal  tidak  menurun  dari  periode  sebelum  2013  dilihat  dari pertambahan jumlah kerusakan lingkungan rata-rata tahunan akibat pertambangan ilegal.
Faktor utama yang menyebabkan kegagalan skema IPR untuk mengontrol pertambangan rakyat terbagi  dalam  tiga  aspek.  Pertama,  substansi  peraturan  perundang-undangan  yang  rumit,  persyaratan yang  kompleks  dalam  perizinan,  dan  prosedur  pendaftaran  yang  berbelit  serta  tidak  efisien.  Kedua, rendahnya  kapasitas  masyarakat  penambang  yang  umumnya  dijalankan  oleh  masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah sehingga menyulitkan untuk  mengurus perizinan. Terlebih, tambang  ilegal  memberikan  keuntungan  secara  instan  tanpa  harus  memenuhi  tanggung  jawab lingkungan  dan  membayar  pajak.  Ketiga,  rendahnya  kualitas  penegakan  hukum  oleh  pemerintah. Penertiban  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  tidak  menghasilkan  pengaruh  signifikan terhadap  penambang  timah.  Jumlah  penambang  timah  ilegal  terus  meningkat  mengikuti  kenaikan harga pasar (Faisal dkk., 2022).
Perubahan terbaru undang-undang mineral dan batubara secara substantif masih menggunakan desain penelitian yang sama dalam mengontrol pertambangan rakyat. IPR tetap diberlakukan, namun dengan  beberapa  perubahan  persyaratan  yang  bahkan  jauh  lebih  selektif.  Ketentuan  ini  meski  ideal diatas  kertas,  namun  implementasinya  jauh  panggang  dari  api.  Peralihan  kewenangan  dari  daerah kembali ke pusat diharapkan mampu memberi jawaban, meski potensialitas empiris di lapangan tetap menunjukan kecenderungan yang sebaliknya (Yanto dkk., 2023).
Ketidaksiapan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  kewenangan  pertambangan  rakyat berdampak  luas  pada  menjamurnya  pertambangan  ilegal  dan  kerusakan  lingkungan  secara  massif. Meskipun  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batubara  telah  mengubah  desain  kebijakan pertambangan  rakyat  untuk  tidak  lagi  bebas,  melainkan  wajib  mengurus  IPR,  namun  hal  ini  tidak dapat  terlaksana.  Dengan  dikembalikannya  kewenangan  IPR  kepada  pemerintah  Provinsi  melalui Perpres 55 Tahun 2022, maka diperlukan upaya optimalisasi untuk menjamin terlaksananya IPR dan mencegah kerugian negara akibat pertambangan ilegal.

## 3. Implikasi  Pengambilalihan  Kewenangan  Terhadap  Potensi  Pendapatan  Daerah  di  Bangka Belitung
Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Penerimaan  kas  dari  rekening  kas  umum  daerah  seluruhnya  mungkin
berasal  dari  pendapatan  daerah  sehingga  menambah  saldo  dana  saat  ini.  Ini  merupakan  hak  daerah untuk  satu  tahun  anggaran  yang  tidak  memerlukan  pengembalian  oleh  daerah.  Menurut  undang- undang, pendapatan daerah dibagi menjadi tiga kelompok. Diantaranya adalah tambahan Pendapatan Daerah yang Sah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudarmana & Sudiartha, 2020).
Pengambilalihan  kewenangan  pemerintah  daerah  atas  urusan  pemerintahan  di  sektor pertambangan  timah  berimplikasi  pada  perolehan  dana  dari  sektor  tersebut.  Terlebih,  ekonomi ekstraktif  timah  memiliki  kontribusi  dominan  dalam  postur  pendapatan  daerah  di  Bangka  Belitung. Ini  terjadi  karena  sistem  pengelolaan  keuangan  pusat-daerah  di  Indonesia  didasarkan  pada  gagasan bahwa dana mengikuti fungsi atau dialokasikan untuk fungsi atau  kegiatan  yang didesentralisasikan. Ini  adalah  alasan  utama  untuk  kondisi  ini  (Putri  &  Wicaksono,  2016).Secara  umum,  terdapat  dua bentuk  implikasi  yang  terjadi  sebagai  konsekuensi  dari  desentralisasi  kewenangan  pertambangan timah terhadap pendapatan daerah di Bangka Belitung, yakni implikasi langsung dan implikasi tidak langsung (turunan).
Strategi  desentralisasi  berdampak  langsung  pada  dua  area  utama.  Pertama,  industri pertambangan  timah  akan  kehilangan  otoritasnya,  yang  akan  mengakibatkan  kehilangan  salah  satu sumber  PAD  provinsi.  Menurut  Pasal  385  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang Pajak  Daerah  dan  Pendapatan  Daerah  lainnya,  PAD  dapat  diperoleh  melalui  pajak  daerah,  retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, sesuai  dengan  undang-undang.  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  tertentu  adalah  bagian  dari  PAD yang  terkait  dengan  kendali  pemerintah  atas  industri  pertambangan  timah.  Industri  timah menghasilkan  PAD  antara  20  dan  30  persen  dari  tahun  2010  hingga  2020,  dengan  95%  produksi  di ekspor  (Ahmad,  2022).  Nilai  keekonomian  dari  PADA  timah  dapat  menurun  akibat  perubahan kebijakan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  pemilik  kewenangan  penguasaan  pertambangan  timah  di Bangka Belitung.
Selain  itu,  hasil  yang  dihasilkan  dari  pengelolaan  kekayaan  wilayah  yang  terbagi  berisiko hilang atau tidak dapat diperbaiki. Hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dipecah menjadi tiga kategori  berdasarkan  Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah:  keuntungan  penyertaan  modal  pada  badan  usaha  milik  daerah  (BUMD),  keuntungan penyertaan  modal  pada  badan  usaha  milik  negara  (BUMN),  dan  laba  atas  saham  penyertaan  modal dalam  usaha  patungan  atau  perusahaan  swasta.  Salah  satu  bentuk  fungsi  manajemen  (beheersdaad), menurut  Putri  dan  Wicaksono  (2016),  adalah  partisipasi  pemerintah  daerah  dalam  BUMD.  Namun, lantaran fungsi ini tidak lagi dimiliki pasca UU No. 3 Tahun 2020 dan Perpres 55 Tahun 2022, maka potensi  penerimaan  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  untuk  sektor pertambangan  timah  tidak  dapat  diupayakan.  Berdasarkan  ketentuan  regulasi  tersebut,  tidak dimilikinya  kewenangan  dibidang  pertambangan  timah  akan  mereduksi  potensi  penerimaan  daerah dari PAD.
Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam mineral di provinsi yang termasuk kategori  pertambangan  umum  ditetapkan  sebesar  20%  untuk  pemerintah  pusat  dan  80%  untuk pemerintah daerah. Pembagian ini terdiri dari 16% untuk Provinsi, 34% untuk Kabupaten/Kota yang menghasilkan,  dan  34%  untuk  Kabupaten/Kota  yang  menghasilkan.  Daerah  mendapatkan  iuran eksploitasi  atau  royalti  sebagai  bagian  dari  pendapatan  pertambangan  umum,  serta  iuran  tetap  atau sewa  tanah.  Sewa  tanah  dari  pertambangan  umum  dapat  digunakan  sebagai  pajak  daerah  karena karakteristik  dan  dasar  pungutan  hampir  sama  dengan  pajak  bumi  dan  bangunan.  Selain  itu,  Harefa (2018) menyatakan bahwa DBH SDA Pertambangan semata-mata mengacu pada pembayaran royalti yang didasarkan pada kegiatan produksi.
Substansi UU No. 3 Tahun 2020 yang memperbarui sejumlah besar ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009, tidak terkait dengan formulasi ulang nominal pembagian DBH. Dengan demikian, aturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004,  sehingga  tidak  terdapat  perbedaan  persentase  sebelum  dan  sesudah  penetapan  UU  Minerba. Namun,  lantaran  pemerintah  daerah,  khususnya  Kabupaten  tidak  lagi  memiliki  fungsi  penguasaan terhadap  pertambangan,  maka  penerimaan  Kabupaten  tersebut  dari  sektor  pertambangan  timah  juga sangat  bergantung  dari  perizinan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  atau  melalui  IPR  oleh pemerintah  Provinsi.  Fluktuasi  pendapatan  daerah  dari  sektor  DBH,  baik  untuk  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota,  sepenuhnya  dependen  terhadap  kebijakan  perizinan  dan  eksplorasi  yang  berada
dibawah kewenangan pemerintah. Berikut adalah perbandingan data produksi timah, nilai ekspor, dan DBH pertambangan timah di Bangka Belitung pada periode 2017-2022:
Tabel 5. Perbandingan data produksi timah, nilai ekspor, dan DBH sektor timah di Bangka Belitung
Tahun Total Produksi (Ton) Nilai Ekspor (USD) DBH Timah (Miliar Rupiah) Iuran Tetap Royalti 2017 78.100 1.390.937.094,86 38,65 58,92 2018 82.870 1.361.126.210,54 36,26 119,47 2019 76.390 1.076.752.300 28,60 174,74 2020 54.260 1.029.658.713,04 17,68 65,48 2021 34.050 2.320.759.494,74 26,81 119,40 2022 74.000 2.293.295.480 53,41 384,01
Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan Daerah Prov. Babel, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kontribusi  DBH  terhadap  pendapatan  daerah  di  Bangka  Belitung  dalam  tabel  diatas menunjukan kondisi fluktuasi yang linear dengan jumlah produksi dan nilai ekspor. Kedua komponen tersebut  sepenuhnya  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  lain,  yakni  harga  jual  timah  di  pasar  dunia. Nilai  DBH  dari  sektor  pertambangan  di  Bangka  Belitung  bergantung  dari  jumlah  produksi  tahunan yang  dieksploitasi  berdasarkan  skema  perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat.  Tidak adanya kewenangan pemerintah provinsi untuk memberikan perizinan dan fungsi penguasaan minerba lain, selain  IPR, menjadikan Pemerintah Provinsi sepenuhnya bergantung oleh kebijakan pemerintah pusat  dalam  menentukan  jumlah  produksi,  kegiatan  ekspor,  dan  nilai  DBH  yang  dibagikan  sesuai dengan  pengaturan  dalam  UU Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah provinsi  tidak  memiliki  kapasitas  untuk  mengendalikan  nilai  DBH  melalui  skema  perizinan  sektor pertambangan sebagaimana dalam pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009 sebelumnya.
Secara  komparatif,  resentralisasi  penguasaan  terhadap  sektor  pertambangan  mineral  dan batubara  menunjukan  inkonsistensi  pemerintah  pusat  dalam  mengimplementasikan  paradigma otonomi  daerah.  Semangat  otonomi  yang  dibangun  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  memberi keleluasaan  pada  daerah  untuk  secara  mandiri  mengatur  dan  mengurus  urusan  daerah,  termasuk diantaranya pengelolaan sumber daya dan sumber-sumber ekonomi yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi.  Resentralisasi  menjadikan  otonomi  daerah  cenderung  bias,  lantaran  terdapat  tarik  ulur  yang tidak tegas dan konsisten. Pemerintah pusat secara bertahap melalui UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 23  Tahun  2014,  dan  UU  No.  3  Tahun  2020,  mendegradasi  kompetensi  daerah  dalam  pengelolaan pertambangan.  Kondisi  ini  menyulitkan  daerah  yang  memiliki  kontribusi  sektor  industri  ekstraktif dominan terhadap pendapatan, terutama Bangka Belitung. Untuk itu, formulasi kebijakan yang ideal bagi  tata  kelola  pertambangan  timah  sebagai  evaluasi  UU  No.  3  Tahun  2020  harus  diorientasikan pada  skema  perimbangan  kewenangan  dan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  dengan  konsep resentralisasi  terbatas.  Pemerintah  provinsi  harus  menjalankan  sebagian  fungsi  penguasaan  untuk dapat mengontrol dan memproduksi kebijakan tata kelola pertambangan di daerah.
Selain  implikasi  langsung  yang  menghasilkan  konsekuensi  pada  berkurangnya  potensi pendapatan daerah dari sektor PAD dan Dana Perimbangan, resentralisasi kewenangan pertambangan timah di Bangka Belitung juga menghasilkan sejumlah konsekuensi tidak langsung. Konsekuensi ini merupakan turunan dari sejumlah problematika yang timbul dipermukaan pasca transisi kewenangan dari daerah ke pusat. Secara konklusif, terdapat dua bentuk konsekuensi tidak langsung dari kebijakan resentralisasi terhadap pendapatan daerah di Bangka Belitung.
Pertama, kompleksitas birokrasi yang menyulitkan upaya penanggulangan penambangan timah ilegal. Manajemen pertambangan untuk mengendalikan laju pertambangan ilegal di Bangka Belitung telah dijalankan secara massif melalui sejumlah program sejak otonomi daerah dan UU No. 4 Tahun 2009.  Kebijakan  jangka  pendek  dengan  pembukaan  akses  penambangan  timah  ilegal  pada  1999 menjadi kesalahan yang tidak kunjung dapat diperbaiki hingga saat ini. Aktivitas pertambangan skala kecil  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  hanya  mendapat  jaminan  hukum  hingga  tahun  2009,  saat pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  yang  mengharuskan  rakyat  untuk
melakukan  pengurusan  IPR  agar  dapat  menambang.  Namun,  lantaran  IPR  tidak  pernah  efektif  (dan bukan  sepenuhnya  disebabkan  penambang),  masyarakat  penambang  menjadi  termarginalisasi  dan didiskreditkan  sebagai  penambang  ilegal.  Ironisnya,  penambang  skala  kecil  tetap  eksis  dan  harus berkejaran  dengan  aparat  keamanan,  saat  proses  memperoleh  perizinan  agar  aktivitas  penambangan mereka  legal  juga  sangat  sulit  diakses  lantaran  keterbatasan  jumlah  WPR  dan  prosedur  birokratis pengurusan IPR.
Selain  IPR,  solusi  lain  untuk  melakukan  penambangan  secara  legal  adalah  dengan  menjalin kemitraan  bersama  perusahaan  tambang,  seperti  PT  Timah  Tbk  yang  memiliki  Izin  Usaha Pertambangan (IUP). Pada 2023, PT Timah  memiliki 127 IUP dengan luas meliputi 473.388 hektar, sementara  perusahaan  swasta  lainya  memiliki  517  IUP  dengan  luas  572.631  hektar.  Namun, kemitraan  dengan  perusahaan  tambang  juga  tidak  efektif  lantaran  perusahaan  memiliki  kebijakan pembatasan dan  syarat khusus untuk bermitra, seperti  harus memiliki badan  usaha berbadan  hukum. Kondisi ini menyulitkan bagi masyarakat, dan tidak sebanding dengan jumlah penambang. Data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bangka Belitung pada 2022 mencatat sebanyak 24,3% atau sekitar 344.430 penduduk  dari  total  populasi  bekerja  disektor  tambang,  sebagian  besar  dijalankan  dalam  skala  kecil dan  illegal  (Yanto  dkk.,  2023).  Pertambangan  ilegal  yang  masih  menjamur  hingga  diberlakukanya kebijakan resentralisasi pertambangan, secara signifikan menghasilkan kerugian terhadap negara.
Antara tahun 2008 dan 2013, Indonesia memproduksi total 593.304 ton timah, dengan 241.304 ton  yang  dilaporkan  dan  352.000  ton  yang  tidak  dilaporkan,  menurut  angka  internasional  ITRI. Berdasarkan asumsi harga bijih timah sebesar USD 15.000 per ton dan nilai tukar Rp 11.000 terhadap USD  1,  kerugian  Indonesia  secara  keseluruhan  adalah  sekitar  Rp  58,080  triliun.  Dari  kerugian  ini, setidaknya  Rp  20,675  triliun  berasal  dari  wilayah  PT  Timah  di  Provinsi  Bangka  Belitung  dan  Rp 37,405  triliun  berasal  dari  luar  PT  Timah.  Penambangan  liar  ini  menyebabkan  kerugian  sebesar  Rp 11,616 triliun per tahun (Anonim, 2015).
Kedua,  implikasi  pertambangan  ilegal  yang  berkorelasi  dengan  meningkatnya  kompleksitas potensi pengembangan ekonomi alternatif.  Eksploitasi tambang timah meninggalkan jejak kerusakan alam  yang  luas  di  Bangka  Belitung.  Inventarisasi  data  kerusakan  lingkungan  dirilis  oleh  Badan Lingkungan  Hidup  Daerah  Provinsi  Bangka  Belitung  pada  2014  melaporkan  bahwa  dari  total  luas daratan  yang  mencapai  1.675.240,51  hektar,  telah  terdapat  lahan  kritis  mencapai  15,15%,  lahan potensial  kritis  sebesar  37,28%,  lahan  agak  kritis  sebesar  44,54%  dan  hanya  tersisa  10,79%  yang termasuk  lahan  tidak  kritis.  Sementara  dalam  survei  yang  dilakukan  oleh  Wahan  Lingkungan  Hidup (Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2020, jumlah lahan kritis telah merambah menjadi 1.053.253,19  hektar,  atau  64,12%  dari  total  luas  daratan.  Dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir, Bangka  Belitung  juga  telah  kehilangan  lahan  produktif  seluas  320.000  hektar  akibat  aktivitas pertambangan (Rosyida dkk., 2019).
Menurut data yang dirilis PT Timah, kandungan bijih timah di Bangka Belitung rata-rata ialah 0.32-0.43  kilogram  per  meter  kubik.  Dengan  total  produksi  mencapai  82.820  ton  pada  2018,  maka dibutuhkan pemindahan tanah sebesar 18,6 juta meter kubik hanya dalam waktu satu tahun  (Susilo & Maemunah, 2009). Dalam kurun waktu lima tahun, 2017-2021 total produksi timah Bangka Belitung ialah  291.590  ton,  dan  telah  mengeruk  tanah  seluas  65,8  juta  meter  kubik.  Sementara  itu,  tanah  sisa pertambangan  timah  tidak  dapat  dijadikan  lahan  produksi,  dan  kerap  digunakan  sebagai  area penambangan  skala  kecil  oleh  masyarakat.  Berbeda  dengan  lahan  bekas  tambang  perusahaan  yang wajib  dilakukan  reklamasi,  tambang  skala  kecil  ilegal  meninggalkan  kolong  dan  pencemaran  tanpa penanganan  apapun.  Kerusakan  lingkungan  akibat  pertambangan  timah  secara  langsung  berasosiasi dengan proses pengerukan dan pemilahan bijih timah dari tanah dan dasar laut.
Data  Dinas  Lingkungan  Hidup  pada  2021  menunjukan  bahwa  sebanyak  75%  dari  67  sungai yang mengalir di Bangka Belitung telah tercemar akibat pertambangan ilegal. Sementara itu, 7 sungai yang  menyimpan  cadangan  air  tawar  terbesar  di  Bangka,  yakni  sungai  Mabet,  Kayubesi,  Limbung, Baturusa,  Selindung,  Pangkalbalam,  dan  Rangkui  masuk  dalam  kategori  tercemar  berat  dengan kandungan senyawa kimia melebihi baku mutu air berdasaran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011  (Mentari  dkk.,  2017).  Kerusakan  massif  yang  mencemari  daratan  dan  sungai  menghasilkan kondisi  penurunan  kesuburan  tanah  dan  berkurangnya  lahan  produktif  di  Bangka  Belitung.  Secara konsekuen, potensi pertanian menjadi menurun dan sulit dikembangkan.
Sebelum  era  timah,  Bangka  Belitung  merupakan  provinsi  penghasil  lada  terbesar  di  dunia. Namun, pertambangan berkorelasi dengan kerusakan lingkungan dan transisi sosial masyarakat yang
beralih  dari  sektor  produksi  lada  menjadi  penambang  timah,  sehingga  eksistensi  pertanianan  lada Bangka  Belitung  mengalami  degradasi  yang  tidak  dapat  dipulihkan.  Berikut  adalah  data  ekspor  lada Bangka Belitung sejak 1920 hingga 2015.
Grafik 1. Ekspor lada putih Bangka Belitung
1920 1925 1930 1932 1985 1997 2001 2002 2003 2004 2012 2013 2015 Volume (ton) 4752 2634 12216156791100020200289862496816766 9527 7291 8785 7039 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Bangka Belitung White Pepper Export 1920-2015 Volume (ton)

## Sumber: kompas.id
Selain  sektor  pertanian,  pertambangan  timah  juga  menyebabkan  kerusakan  potensi  laut  yang berkorelasi  dengan  aktivitas  penangkapan  ikan  dan  pariwisata  (Prianto  &  Husnah,  2017).  Data Wahana  Lingkungan  Hidup  pada  2022  mengidentifikasi  sedikitnya  5.270  hektar  terumbu  karang  di Bangka  Belitung  mengalami  kerusakan  akibat  aktivitas  Kapal  Isap  Produksi  (KIP)  dan  Ponton  Isap Produksi  (PIP).  Penggerusan  wilayah  perairan  untuk  aktivitas  pertambangan  dilimitasi  secara normatif  dengan  Perda  No.  3  Tahun  2020  tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).(Sujadmi & Murtasidin, 2020) Namun, sinergisme rencana zonasi dengan realisasi kebijakan  di  lapangan  menunjukan  disparitas  yang  mencolok.  KIP  dan  PIP  menjamur  di  berbagai wilayah  pesisir  yang  tidak  termasuk  wilayah  izin  pertambangan,  diantaranya  perairan  Martas,  Teluk Kelabat,  Toboali,  Bakik,  dan  berbagai  wilayah  lainya.  Keseluruhan  kondisi  ini  berkontribusi  pada kerusakan  lingkungan  yang  merugikan  daerah  secara  signifikan  serta  memperlambat  upaya pengembangan  pariwisata  yang  diproyeksikan  sebagai  salah  satu  sektor  ekonomi  alternatif  pasca industri ekstraktif di Bangka Belitung.
Inklinasi  potensi  pendapatan  daerah  yang  menurun  akibat  kebijakan  resentralisasi,  baik  dalam bentuk  implikasi  langsung  maupun  tidak  langsung,  merupakan  kondisi  yang  timbul  dari  adanya sejumlah kesenjangan konseptual dalam transisi hukum pertambangan  Indonesia menuju fase ketiga. Manajemen  pertambangan  timah  di  era  desentralisasi  menegaskan  sifat  timah  sebagai  ‘ resourse curse’ yang memberi keuntungan ekonomi tinggi, namun dengan resiko yang berkepanjangan apabila tidak  berhasil  dikelola  secara  ideal  (Ding,  2023).  Kondisi  ini  dapat  tidak  berbeda  dengan  politik hukum sentralisasi yang mengalihkan sejumlah besar kewenangan pertambangan dari daerah ke pusat. Dalam kondisi ini, akselerasi pengentasan sejumlah problematika laten harus dilakukan dengan kerja kolektif  dan  sinergitas  pencapaian  ekosistem  pertambangan  timah  yang  ideal.  Sentralisasi  untuk mendukung  tercapainya  hilirisasi,  pengentasan  pertambangan  ilegal  melalui  skema  IPR,  dan pemanfaatan  sumber  daya  ekstraktif  untuk  kepentingan  investasi  ekonomi  jangka  panjang  menjadi kunci  bagi  keterbangunan  Negeri  Serumpun  Sebalai  pasca  industri  ekstraktif.  Baik  Pusat  maupun Daerah  harus  menjalankan  strategi  ekonomi  dan  pengelolaan  pertambangan  yang  baik  untuk mencegah  degradasi  pendapatan  daerah  dan  menutup  celah  depresi  ekonomi  yang  membatasi kemampuan Bangka Belitung untuk mengembangkan industri dan sektor ekonomi alternatif.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Sebagai  provinsi  penghasil  timah  terbesar  kedua  di  dunia,  kebijakan  mineral  dan  batubara memiliki  implikasi  ekstensif  terhadap  struktur  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  di  Bangka  Belitung. Dependensi  ekonomi  terhadap  sektor  ekstraktif  pertambangan  timah  mengalami  sejumlah  potensi depresi akibat peralihan kewenangan dari daerah menuju pusat. Hilangnya fungsi kebijakan ( beleid ), tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ),  dan  pengelolaan  ( beheersdaad )
melimitasi kemampuan daerah untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui PAD dan DBH Mineral  dan  Batubara.  Kondisi  ini  adalah  implikasi  langsung  yang  terjadi  akibat  resentralisasi, meskipun  tidak  dilakukan  pembaruan  nilai  persentase  dana  perimbangan  dalam  pembaruan  UU Minerba.
Berkurangnya  kemampuan  daerah  untuk  menjalankan  penguasaan  terhadap  pertambangan timah  berimplikasi  tidak  langsung  pada  kompleksitas  pengembangan  sektor  ekonomi  non-ekstraktif sebagai sumber pendapatan alternatif. Manajemen pertambangan yang sentralistik memperbesar jarak antara pengambil keputusan (Pemerintah Pusat) dengan aktivitas pertambangan di daerah. Sedangkan, kerusakan  lingkungan  akibat  kurang  baiknya  manajemen  pertambangan  memiliki  konsekuensi ekstensif  terhadap  penurunan  kapasitas  ekonomi,  khususnya  dalam  bidang  pertanian,  perikanan tangkap, dan periwisata.

## 2. Saran
Dengan  demikian,  probabilitas  yang  dihasilkan  dari  inklinasi  kebijakan  pasca  pembaruan  UU Minerba terhadap depresi pendapatan daerah di Bangka Belitung harus disiasati dengan pembentukan kebijakan  strategis  yang  dapat  mencegah  terjadinya  penurunan.  Resentralisasi  harus  disertai  dengan arah  politik  hukum  yang  tegas,  terstruktur,  dan  bertahap  untuk  mendorong  percepatan  hilirisasi pertambangan  mineral  dan  batubara.  Pemerintah  provinsi  perlu  berfokus  dalam  mengoptimalisasi manajemen  pertambangan  ilegal  dengan  instrumentasi  IPR.  Kerja  kolektif  antara  pemerintah  pusat dan  daerah  dalam  skema  hubungan  kewenangan  dan  hubungan  perimbangan  keuangan  dapat mencegah  terjadinya  penurunan  pendapatan,  sekaligus  penciptaan  ekosistem  ideal  pertambangan timah di Bangka Belitung.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  berterima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM) Universitas  Bangka  Belitung  karena  telah  memberikan  dana  untuk  program  Riset  Kampus  Belajar Mandiri (MBKM) untuk mendukung pendidikan kami di tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  R.  (2022).  Derita  Di  Balik  Tambang:  Kontestasi  Kepentingan  Ekonomi  Politik  Dalam  Pertambangan Timah,  Di  Bangka  Belitung. Sosioglobal:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosiologi , 6 (2),  114. https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803
Al  Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi  Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Jurnal Ilmiah Ecosystem , 21 (1), 20–31. https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699
Aleva,  G.,  Bonn,  E.,  Nossin,  J.,  &  Sluiter,  W.  (t.t.).  A  Contribution  to the  Geology  of  Part of  the  Indonesian Tinbelt:  The  Sea  Areas  Between  Singkep  and  Bangka  Islands  and  Around the  Karimata  Islands. 1973 . https://doi.org/10.7186/BGSM06197316
Anonymous.  (2015,  November  7).  Akibat  Penambangan  Timah  Ilegal,  Indonesia  kehilangan  Pendapatan Rp58,080  Triliun. Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral .  https://www.esdm.go.id/id/media- center/news-archives/akibat-penambangan-timah-ilegal-indonesia-kehilangan-pendapatan-rp58080- triliun
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Ding, Y. (2023). Does natural resources cause sustainable financial development or resources curse? Evidence from group of seven economies. Resources Policy , 81 . https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103313
Dordia Arinandaa, Z., & Aminah, A. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang
Mineral
Dan Batu Bara. Jurnal
Ilmu Hukum , 10 (1), 167. https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080
Erman, E. (2022). Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka. Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi , 6 (2), 114–130.
Faisal, F., Rahayu, D. P., & Yokotani, Y. (2022). Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation of the Mining Community.
Fiat Justisia:
Jurnal Ilmu Hukum , 16 (1), 11–30.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222
Harefa,  M.  (2018).  Hubungan  Dana  Bagi  Hasil  Dengan  Penerimaan  Daerah  Dan  Kemiskinan  Provinsi
Kalimantan Timur. Jurnal
Ekonomi dan Kebijakan Publik , 9 (2). http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v9i2.1159
Ibrahim,  Haryadi,  D.,  &  Wahyudin,  N.  (2018).  From  Charm  To  Sorrow: The  Dark  Portrait  Of  Tin  Mining  In Bangka  Belitung,  Indonesia. PEOPLE:  International  Journal  of  Social  Sciences , 4 (1),  360–382. https://doi.org/10.20319/pijss.2018.41.360382 Ibrahim, I., Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2019). Already dependent: A dependency analysis of market activity on tin mining in Bangka Belitung. E3S Web of Conferences , 91 , 03004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199103004
Imron, A. (2013). Analisis Terhadap Kekuatan Bargaining Position Pemerintah Indonesia Dalam Kontrak Karya P.T. Freeport Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (2). https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1115 ISMA, R. (2018). Political Ecology of Tin Mining: A Study on Marginalization of Coastal Resource Dependent Communities in Indonesia . Hokkaido University. https://doi.org/10.14943/doctoral.k12959 Jati,  W.  R.  (2016).  Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  di  Indonesia:  Dilema  Sentralisasi  atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi , 9 (4), 743. https://doi.org/10.31078/jk947 Juaningsih,  I.  N.  (2020).  Polemik  Revisi  Undang-Undang  Minerba  dalam  Dinamika  Tata  Negara  Indonesia. ‘ADALAH , 4 (3). https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16502 Lathif,  N.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Dalam  Penerbitan  Izin  Usaha Pertambangan Batubara. Jurnal Panorama Hukum , 2 (2), 149. https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076 Mentari,  Umrah,  &  Kurniawan.  (2017).  Influence  of  tin  mining  activity  to  water  quality  in  Baturusa  River  of Bangka Regency. Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan , 7 (2), 23–30.
Muchamad  Taufiq.  (2023).  Hak  Menguasai  Negara  Di  Bidang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  Di  Era Otoda. JOURNAL EQUITABLE , 8 (2), 240–270. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964 Muhammad  Agus  Fajar  Syaefudin  &  Fajar  Ari  Sudewo.  (2020).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  Ilegal  di  Kota  Cirebon. Diktum :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (1),  108– 124. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81 Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 4 (1). Prianto,  E.,  &  Husnah,  H.  (2017).  Penambangan  Timah  Inkonvensional:  Dampaknya  Terhadap  Kerusakkan Biodiversitas  Perairan  Umum  Di  Pulau  Bangka. Bawal  Widya  Riset  Perikanan  Tangkap , 2 (5),  193. https://doi.org/10.15578/bawal.2.5.2009.193-198
Putri,  N.  D.,  &  Wicaksono,  D.  A.  (2016).  Implikasi  Legislasi  Pengambilalihan  Kewenangan  Di  Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (1), 19–32. Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang- Undang  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 3 (3),
337–353. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353
Redi,  A.  (2016).  Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam. Jurnal  Konstitusi , 12 (2), 401. https://doi.org/10.31078/jk12210
Redi,  A.,  &  Marfungah,  L.  (2021).  Perkembangan  Kebijakan  Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum , 4 (2), 473–506. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506 Robuwan,  R.,  &  Wirazilmustaan,  W.  (2022).  Dimensi  Desentralisasi  Analisa  Pola  Hubungan  Kewenangan Dalam Pengelolaan
Pertambangan. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 15 (2), 197–212. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2713
Rosyida, I., Ullah, W., Helmi, A., & Sasaoka, M. (2019). Adapting livelihoods to the impacts of tin mining in Indonesia:  Options  and  constraints. The  Extractive  Industries  and  Society , 6 (4),  1302–1313. https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.10.018
Sudarmana,  I.  P.  A.,  &  Sudiartha,  G.  M.  (2020).  Pengaruh  Retribusi  Daerah  Dan  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 9 (4),
1338. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06
Sujadmi,  S.,  &  Murtasidin,  B.  (2020).  Perencanaan  Tata  Ruang  Laut:  Konflik,  Negosiasi,  dan  Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di  Bangka Belitung. JIIP: Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 163–173. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514
Susilo,  J.,  &  Maemunah,  S.  (2009). Tiga  Abad  Melayani  Dunia:  Potret  Tambang  Timah  Bangka  Belitung . Jaringan Advokasi Tambang.
Syamsudin, J. (2923). Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi. Jurnal Tana Mana , 4 (1). https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.273 Terry,  Oc.  (September).  Patience  is  a  virtue:  Problems  of  regulatory  governance  in  the  Indonesian  mining sector. 2010 , 35 (3), 218–225. https://doi.org/RePEc:eee:jrpoli:v:35:y:2010:i:3:p:218-225
Yanto,  A.,  Azzahra,  N.,  Gladisya,  A.,  Zakirin,  M.  M.,  &  Anwar,  M.  S.  (2023).  Revitalisasi  Kewenangan Pengelolaan  Pertambangan  Oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mengoptimalisasi  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  di  Bangka  Belitung. Innovative:  Journal  of  Social  Science  Research , 3 (2),  8321–8330. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386