## EVALUASI KEBIJAKAN SABILULUNGAN 1000 KAMPUNG KABUPATEN BANDUNG

## Anjar Pratama Apriliyanto 1

## Abstract
Bandung Regency Government adapted the concept of developing an integrated planning area that utilizes a local base with the spirit of sabilulungan (Sundanese: gotong royong) which tries to integrate various development sectors in one activity called "Sabilulungan 1000 Kampung". After two years of implementing this concept where the villages have begun to be developed, it is necessary to see the level of success through an appropriate evaluation mechanism. This study tries to see how the evaluation of the implementation of this policy is through  interviews  with  purposive  sampling  to  the  stakeholders  of  this  program.  The analytical method used is to utilize 5 evaluation criteria, namely effectiveness, adequacy, equity, responsiveness and accuracy which is used to see how the program has been running for these 2 years. Based on the analysis, it is seen that although programs and activities have shown a tourist attraction that is built and implemented according to the agreed time, the lack of monitoring and evaluation needs to be improved to get more equitable, precise, and sustainable results. More detailed action plans are needed. and operational and alternative funding schemes can help overcome existing barriers .
Keywords: Evaluation; Policy; Sabilulungan 1000 Kampung

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Kabupaten  Bandung  mengembangkan  sebuah  program  bernama Sabilulungan 1000 Kampung yang mengedepankan perencanaan pembangunan terpadu untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  perekonomian  masyarakat  berbasiskan  potensi daerah. Selama keberjalanannya, program yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun ini, terhitung dari tahun 2018 sebagai tahun pertama penerapan konsep ini di mana kampung- kampung mulai dikembangkan, Pemerintah Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang belum optimal. Hal ini meliputi di antaranya, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diiringi dengan pemerataan tenaga kerja.
1 Politeknik STIA LAN Bandung
Sebagai  suatu  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  mendorong  perekonomian masyarakat yang berbasiskan kearifan lokal yang terpadu, fenomena yang kurang optimal tersebut  dapat  mengindikasikan  adanya  proses  yang  kurang  optimal  pada  tahap perencanaan  maupun  pada  implementasi  kebijakan.  Akibatnya,  hasil  kegiatan  dapat menjadi kurang efektif, kurang cukup, kurang merata, kurang responsif dan kurang tepat serta,  pada  konteks  yang  lebih  luas,  dapat  mengindikasikan  adanya  hambatan  dalam proses perencanaan dan implementasi Sabilulungan 1000 Kampung.
Pada  konteks  yang  lebih  makro,  indikasi  ini  juga  mendorong  perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung untuk ditinjau kembali secara sistematis. Mulyono (2020)  mengungkapkan  adanya  inkonsistensi  pada  tataran  perencanaan  yang  tertuang dalam RPJMD dan RPKP dan realisasi Sabilulungan 1000 Kampung. Hal ini terungkap di  antaranya  pada  perencanaan  pelatihan  kewirausahaan,  sertifikasi  halal,  penataan kawasan kumuh, dan pembinaan BUMDes, sedangkan realisasi kegiatan yang dilakukan adalah  terkait  peningkatan  teknologi  hasil  perkebunan,  peningkatan  kualitas  SDM, penyediaan sarana dan prasarana perdesaan dan peningkatan produktivitas usaha kopi.
Ketika  dikritisi  lebih  dalam,  inkonsistensi  tersebut  dapat  menunjukkan  adanya upaya  pembangunan  yang  fleksibel  dan  mempertimbangkan  aspirasi  serta  kebutuhan masyarakat  setempat.  Akan  tetapi,  absensi  suatu  bentuk  pengendalian  yang  tertuang dalam  dokumen  perencanaan Sabilulungan 1000  Kampung  diargumentasikan  dapat menghambat  realisasi  perencanaan  pembangunan  tersebut  untuk  dapat  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Alhasil,  muncul  potensi  akan  implementasi  perencanaan kebijakan publik yang tidak tepat sasaran. Studi ini berupaya mengevaluasi perencanaan dan  implementasi Sabilulungan 1000  Kampung  serta  merumuskan  indikator  evaluasi yang dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan konsep kebijakan pembangunan di Kabupaten Bandung kedepannya.

## Tinjauan Pustaka
Bromley  (1989)  berpandangan  bahwa  kebijakan  publik  mencakup  dua  konsep mendasar. Pertama, secara sosial menentukan tatanan kelembagaan yang dapat diterima dalam  menyusun  struktur  hak  yang  membatasi  tindakan  pribadi  dan  membebaskannya pada  tingkat  operasional.  Kedua,  mencari  batasan  antara  otonomi  atau  kebebasan sebagaimana  bekerjanya  mekanisme  suatu  pasar  dan  pengambilan  keputusan  kolektif. Cara pandang Bromley bertitik tolak dari proses perubahan kelembagaan dalam rangka
realokasi  peluang  ekonomi  dan  redistribusi  pendapatan  sekaligus  untuk  efisiensi  dan efektivitas kelembagaan.
Pada  tahap  implementasi  kebijakan,  proses  yang  berlangsung  dapat  juga dipengaruhi oleh unsur politis dan evaluasinya pun harus memperhatikan baik substansi kebijakan namun juga konteks di mana kebijakan tersebut berlangsung. Menurut Grindle (2017), implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang politis. Pada saat kebijakan tersebut dievaluasi maka tujuan pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari kepentingan, kuasa dan strategi para pelaku yang terlibat serta dampak dan perubahan yang kebijakan tersebut akibatkan. Perspektif ini juga menunjukkan bahwa proses perencanaan kebijakan dan  proses  implementasi  kebijakan  hingga outcomes dari  kebijakan  tersebut  saling berkaitan dan evaluasinya perlu melihat kebijakan tersebut sebagai tiga rangkaian proses yang saling terkait. Pada penelitian ini, perspektif terkait implementasi kebijakan ini perlu menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung tidak hanya perlu dilihat  dari  segi  substantif  kebijakannya  saja  tapi  perlu  dilihat  pada  konteks  politik  di mana itu dilaksanakan. Dalam arti lain, kondisi politik kepemimpinan pada periode 2016- 2021 juga mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut direncanakan, diimplementasi, dan bagaimana kebijakan tersebut mampu memberikan perubahan di masyarakat.
Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan  tertentu.  Dalam  konteks  ini,  dapat  dimengerti  apabila  banyak  kalangan  yang berpendapat  bahwa  kebijakan  tidak  akan  sukses  jika  dalam  pelaksanaannya  tidak  ada kaitannya  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian  tujuan,  dan  dampak  dari  kebijakan  tersebut,  bahkan  evaluasi  juga  dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan suatu  kebijakan sehingga hasil pengkajian tersebut  dapat  digunakan sebagai bahan  pengambilan  keputusan  apakah  kebijakan  tersebut  akan  dilanjutkan,  diubah, diperkuat atau diakhiri (Anderson, 1997: 272).
Kriteria  dalam  rangka  mengevaluasi  suatu  kebijakan  menurut  Dunn  (2003:  429- 499)  mencakup  6  (enam)  kriteria,  yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsitivitas, dan ketetapan. Rincian kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Yang  secara  dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi,  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan,  berhubungan  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjuk  pada distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam masyarakat. Kunci dari perataan, yaitu keadilan atau kewajaran.
5. Responsifitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketetapan, berkaitan dengan rasionalitas substantif karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Studi ini secara garis besar menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari data  primer  wawancara  dan  FGD  dengan  pemangku  kepentingan  di  lapangan.  Lokasi penelitian  dilakukan  pada  lokus  kampung,  yakni  unit  pembangunan  yang  digunakan untuk  perencanaan  dan  implementasi Sabilulungan 1000  Kampung.  Dari  33  kampung yang  berada  di  peta  administrasi  Kabupaten  Bandung,  hanya  beberapa  kampung  yang dipilih  sebagai  objek  studi  penelitian  ini.  Pemilihan  kampung  tersebut  didasari  oleh pertimbangan spasial dan juga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti.
Pertimbangan  spasial  pemilihan  lokasi  didasari  oleh  8  Wilayah  Pengembangan (WP) yang ada di Kabupaten Bandung yang pengembangannya diarahkan pada mixed use kawasan perdagangan dan jasa berbasis potensi lokal seperti pertanian, pariwisata dam industri. Dengan demikian, dipilih 3 (tiga) WP yang memiliki kriteria tersebut, yakni 1) WP  Soreang-Kutawaringin-Katapang;  2)  WP  Banjaran;  dan  3)  WP  Baleendah,  yang berfungsi di antaranya sebagai kawasan pemerintahan, jasa dan perdagangan, pertanian, pariwisata  dan  industi.  Kampung  yang  terdapat  di  dalam  ketiga  WP  tersebut  meliputi
Kampung  Gamis  di  WP  Soreang-Kutawaringin-Katapang,  Kampung  Kopi  di  WP Banjaran dan Kampung Sepatu di WP Baleendah.
Informan  wawancara  dan  FGD  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ditentukan dengan menggunakan purposive, purposeful , atau criterion-based sampling. Secara lebih rinci, sumber dan informan dipilih dengan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut:
1. Para tokoh dipilih karena dianggap ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan serta  memperoleh  dampak  langsung  dari  program Sabilulungan 1000  Kampung yang diterapkan di Kabupaten Bandung.
2. Unsur  BAPPEDA  Kabupaten  Bandung  dipilih  karena  mereka  terlibat  dalam perencanaan  kebijakan  pembangunan  program Sabilulungan 1000  Kampung  di Kabupaten Bandung.
3. Unsur perangkat daerah Kabupaten Bandung dipilih karena mereka terlibat dalam implementasi  kebijakan  pembangunan  program Sabilulungan 1000  Kampung  di Kabupaten Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Sabilulungan 1000 Kampung
Musrenbang  Kabupaten  Bandung  tahun  2018  diantaranya  melahirkan  kebijakan Sabilulungan  1000  Kampung  guna  menciptakan  pembangunan  kampung  yang terintegrasi  dan  berbasis  lingkungan.  Tindak  lanjut  dari  penyusunan  RKPD  2019 menghasilkan  konsultasi  publik  yang  diselenggarakan  pada  1  Februari  2018  dan rangkaian  perencanaan  lainnya  yang  berupaya  menciptakan  fondasi  kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung. Fondasi tersebut dikembangkan oleh perwakilan perangkat daerah, stakeholder maupun masyarakat, di bawah koordinasi dari Bappeda Kabupaten Bandung.
Seiring  berjalannya  kebijakan Sabilulungan 1000  Kampung  di  tiga  kampung terpilih,  dapat  terlihat  adanya  perkembangan  aktivitas  perekonomian  lokal  di  ketiga kampung  tersebut.  Terutama  pada  tahun  2018,  terjadi  peningkatan  yang  signifikan  di ketiga kampung terpilih dalam penelitian ini. Akan tetapi, pada tahun 2019 melalui RKPD 2020 Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan priortas pengembangan kampung di luar  tiga  kampung  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  sehingga  dapat  menjelaskan rendahnya perkembangan yang dialami pada tahun 2019.
Meski pergantian fokus kampung di tahun 2019 menunjukkan upaya pemerataan intervensi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Bandung,  namun  upaya  tersebut  nampaknya kurang  dapat  diseimbangi  dengan  upaya  keberlanjutan  pada  kampung-kampung  yang menjadi  fokus  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Padahal,  keberlanjutan  tersebut  dapat terjadi  apabila  intervensi  pengembangan  tidak  hanya  melalui  pemberian  modal  atau pembangunan  fisik  dari  pemerintah  setempat,  namun  juga  mencakup  intervensi pemberdayaan  masyarakat  khususnya  para  pelaku  usaha  agar  dapat  mandiri  dari intervensi pemerintah sesaat.

## Evaluasi Proses dan Implementasi Kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung
Dalam  keberjalanannya,  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  telah  menetapkan sebanyak  33  kampung  untuk  dibangun  selama  periode  perencanaan  jangka  menengah dalam  RPJMD  Kabupaten  Bandung  Tahun  2016-2021.  Program  ini  kemudian ditindaklanjuti  dalam  Rencana  Pengembangan  Kawasan  Perdesaan  yang  disusun  oleh Bappeda  Kabupaten  Bandung.  Adapun  pada  proses  penyusunan  dokumen  tersebut dilibatkan  berbagai  perangkat  daerah  terkait,  seperti  Dinas  Koperasi  dan  UKM,  Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas  Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas  Tenaga  Kerja,  DP2KBP3A,  Dinas  Perpustakaan  dan  Arsip,  Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistika, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Pada penelitian Mulyono (2020), ditemukan bahwa terdapat beberapa perencanaan pengembangan  kegiatan  turunan  1000  Kampung  yang  dimuat  di  dalam  RPJMD  dan RPKP  yang  realisasinya  tidak  sesuai  di  antaranya  meliputi  program  pelatihan kewirausahaan,  sertifikasi  halal,  penataan  kawasan  kumuh,  dan  pembinaan  BUMDes, sedangkan realisasi kegiatan yang dilakukan adalah terkait peningkatan teknologi hasil perkebunan, peningkatan kualitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana perdesaan dan peningkatan  produktivitas  usaha  kopi.  Hal  ini  dapat  mengindikasikan  adanya  proses cascading perencanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan muatan kebijakan pada hierarki di atasnya.
Berdasarkan  penjabaran  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  di  Kampung  Gamis, Kampung  Kopi,  dan  Kampung  Sepatu  pada  tahun  2018,  diketahui  bahwa  konsep pembangunan tematik telah berhasil untuk meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan (integrasi) dari berbagai sektor pemerintahan di Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat
dari  beragamnya  Perangkat  Daerah,  baik  pada  bidang  fisik,  ekonomi,  maupun  sosial, yang melaksanakan program dan kegiatannya di lokasi kampung. Dalam melaksanakan kegiatannya,  Perangkat  Daerah  tetap  bergerak  pada  kewenangan  urusan  yang  di bawahinya, namun dengan tujuan yang sama, yakni membangun kampung sesuai dengan tematik yang telah ditetapkan dengan semangat ‘ sabilulungan ’ (gotong royong). Kerja sama  antar  Perangkat  Daerah  yang  tercipta  dari  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan Sabilulungan 1000  Kampung  memungkinkan  terciptanya  efektivitas  dan  efisiensi pembangunan pada tiap kampung.
Secara umum, evaluasi  proses perencanaan dan implementasi Sabilulungan 1000 Kampung dapat memenuhi kriteria efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.  Meski  demikian,  proses  perencanaan  maupun  implementasi  kebijakan  ini masih  bisa  ditingkatkan,  yakni  dengan  memperluas  intervensi  di  luar  intervensi  fisik, melanjutkan  proses  pembinaan  masyarakat  pada  rentang  waktu  yang  lebih  lama  dan memperhatikan  segi  kontinuitas  kepemimpian.  Secara  lebih  rinci.  Berikut  adalah pemaparan analisis untuk masing-masing kriteria.
A. Efektivitas
Efektivitas  adalah  ketercapaian  target  program  dan  kegiatan,  penggunaan  sumber daya  anggaran,  peran  stakeholder  dan  multisektoral,  keterlibatan  masyarakat,  dan pewaktuan  dari  pelaksanaan  kebijakan.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  Dunn  (2003), efektivitas tercapai apabila nilai outcome yang diharapkan dapat terwujud. Dalam hal ini, outcome yang  diharapkan  dengan  adanya  Sabilulungan  1000  Kampung  adalah perencanaan perdesaan yang terintegrasi dan berbasis potensi kampung.
Berdasarkan  penjabaran  aspek  efektivitas  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan  kebijakan Sabilulungan 1000  Kampung  dapat  dinyatakan  cukup  efektif apabila melihat dari sisi ketercapaian target program dan kegiatan, penggunaan sumber daya  anggaran,  peran  stakeholder  dan  multisektoral,  keterlibatan  masyarakat,  dan pewaktuan  dari  pelaksanaan  kebijakan.  Akan  tetapi,  pengembangan  kampung  bukan hanya sebatas pembangunan fisik dan pembinaan masyarakat dan ekonomi yang cukup dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun saja, melainkan membutuhkan perhatian dari pemerintah  yang  berlanjut  menyesuaikan  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  yang  terus berkembang untuk mampu menjadikan kampung yang berkelanjutan.

## B. Kecukupan
Dalam  penelitian  ini,  kecukupan  dikaitkan  pada  tujuan  penyelenggaraan Sabilulungan  1000  Kampung,  yakni  perencanaan  tematik  menuju  terwujudnya Kabupaten  Bandung  yang  maju,  mandiri,  dan  berdaya  saing  (Zulfikar  dan  Witartih, 2020).  Jika  dikaitkan  dengan  teori  Dunn  (2003),  kriteria  kecukupan  terpenuhi  apabila hasil yang dihasilkan mampu menyelesaikan masalah yang diidentifikasi di awal. Dalam hal ini, perlu dilihat sejauh mana hasil kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung, baik yang ditinjau secara proses perencanaannya maupun implementasi kebijakan terkait, mampu mengatasi permasalahan Kabupaten Bandung, yakni terkait peningkatan perekonomian dan  pemberdayaan  masyarakat  perdesaan.  Meninjau  hasil  penelitian  berkaitan  dengan kriteria kecukupan seperti yang dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan  dari  pelaksanaan  kebijakan Sabilulungan 1000  Kampung  dapat  dikatakan kurang  optimal,  dalam  artian  kebijakan  ini  sudah  mampu  meningkatkan  daya  saing kampung apabila ditinjau dari segi pembangunan pada bidang fisiknya saja.
Namun, jika ditinjau dari segi pembangunan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan,  pemerintah  masih  belum  mampu  memberikan  intervensi  yang  optimal. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini juga dapat dikatakan cukup, meskipun  untuk  mekanisme  pengajuan  usulan  yang  menjadi  tindak  lanjut  dari  adanya ketidaksesuaian  dari  pembangunan  baru  dapat  dilaksanakan  pada  tahun  berikutnya, mengingat  usulan  pada  Musrenbang  Desa  baru  dapat  diakomodir  dalam  Musrenbang Kabupaten pada tahun berikutnya.
C. Pemerataan
Dikaitkan  dengan  kriteria  evaluasi  Dunn  (2003),  pemerataan  terpenuhi  apabila outcome kebijakan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, proses penyusunan rencana Sabilulungan 1000 Kampung dan implementasi programnya harus  dapat  mendistribusikan  manfaat  maupun  risiko  ke  seluruh  elemen  dalam pentahelix. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dari  segi  pemerataan,  pemerintah  telah  mengupayakan  untuk  mampu  memberikan manfaat  yang  merata  bagi  seluruh  masyarakat  kampung.  Pada  proses  penyusunan rencana, pemerataan dilakukan dengan pemberian kesempatan yang terbuka bagi seluruh elemen stakeholder pentahelix  untuk  memberikan  masukan,  terutama  pada  saat pelaksanaan musrenbang.
Tetapi  pada  pelaksanaannya,  tentu  pembangunan  yang  dilakukan  belum  mampu dirasakan secara merata dan setara bagi lapisan masyarakat yang satu dan lainnya. Hal ini karena  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Perangkat  Daerah  memiliki target/objek  pembangunan  tertentu  sehingga  hanya  objek  pembangunan  tersebut  saja yang akan merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan terkait. Terlebih lagi, hal ini juga dibuktikan dengan belum adanya wadah berbadan hukum yang memayungi  kelembagaan  di  desa  dan  antardesa  untuk  pelaksanaan Sabilulungan 1000 Kampung maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sabilulungan Bandung  1000  Kampung  belum  mampu  memberikan  manfaat  yang  merata  bagi masyarakat secara optimal.
D. Responsivitas
Dikaitkan  dengan  kriteria  Dunn  (2003),  responsivitas  terpenuhi  apabila  kebijakan terkait mampu memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai yang dianut bersama oleh para stakeholder yang terlibat. Dalam hal ini, tidak hanya menekankan pada pelaksanaan program  yang  baik  namun  juga  proses  perencanaan  yang  inklusif,  terbuka  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Berdasarkan  penjabaran  kriteria  responsivitas  tersebut, didapatkan  bahwa  secara  garis  besar  masyarakat  memberikan  respon  positif  terhadap pelaksanaan kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung dan sudah merasa cukup puas atas dampak  dari  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Akan  tetapi,  pemerintah masih perlu mengoptimalkan proses perencanaan yang inklusif dan terbuka agar rencana yang  dikembangkan  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan stakeholder dari  awal  serta pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanaan  di  kampung  mengingat  masih banyaknya  proses  dalam  pengembangan  kampung  yang  perlu  diintervensi  oleh pemerintah demi mewujudkan kampung yang berkelanjutan.
E. Ketepatan
Pada  dasarnya,  implementasi  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh Perangkat  Daerah  dalam  menunjang  kebijakan Sabilulungan 1000  Kampung  sudah mampu menjawab sebagian tujuan dari kebijakan ini, yakni menciptakan pembangunan daerah  yang  berbasis  multisektoral.  Hal  ini  diwujudkan  oleh  banyaknya  Perangkat Daerah yang terlibat dalam pembangunan yang membawahi berbagai urusan dari bidang fisik,  sosial,  dan ekonomi. Akan tetapi,  apabila  melihat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, kesinambungan antar pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah
masih  belum  mampu  terwujud.  Pembangunan  memang  dilaksanakan  secara ‘ sabilulungan ’  atau  gotong  royong,  namun  benang  merah  pembangunan  dengan mengedepankan tema tertentu masih belum dapat terrealisasikan. Perangkat Daerah telah melaksanakan pembangunan pada lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kampung pada tahun  anggaran  yang  telah  ditetapkan  pada  rencana  jangka  menengah,  namun  masih sebatas  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  reguler/ business  as  usual ,  dan  belum  dapat menyalurkan semangat Sabilulungan 1000 Kampung, yakni pembangunan tematik.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  Dunn  (2003),  kriteria  evaluasi  ketepatan  terpenuhi apabila  outcome  kebijakan  dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  bernilai.  Dari  informasi tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  kriteria  ketepatan  dalam  pelaksanaan  kebijakan Sabilulungan 1000  Kampung  masih  kurang  karena  masih  banyaknya  indikator  yang dianggap  belum  dapat  terpenuhi,  khususnya  pada  perwujudan  tujuan  dari  kebijakan publik ini.

## Permasalahan dan Hambatan Sabilulungan 1000 Kampung
Berdasarkan  hasil  analisis,  beberapa  hambatan  yang  ditemukan  adalah  terkait belum memadainya SDM dan infrastruktur pendukung pariwisata secara terpadu. Sebagai ilustrasi,  Kampung  Sepatu  merupakan  salah  satu  kampung  dengan  industri  yang berkembang  jika  dilihat  dari  volume  usaha  dan  besarnya  permintaan  pasar.  Meski demikian,  kurangnya  kapasitas  pelaku  usaha  dalam  mengembangkan  usahanya  sendiri dan  kurangnya  infrastruktur  seperti  mesin  maupun  infrastruktur  regional  yang memungkinkan pariwisata pada skala yang besar mengakibatkan para pelaku usaha lebih cenderung menerima pesanan untuk merk ternama.
Berdasarkan pemaparan umum dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa  Kabupaten  Bandung  memiliki  banyak  potensi  untuk  mendukung perekonomian masyarakat  yang  hidup  dan  berbasis  kearifan  lokal.  Adanya  pengembangan  program Sabilulungan 1000  Kampung  harapannya  dapat  mengakselerasi  dan  semakin mengintegrasikan pembangunan yang ada di masing-masing desa dan kampung. Meski demikian,  masih  ditermukan  beberapa  hambatan  dalam  proses  perencanaan  dan implementasi kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung.
Jika  dikaitkan  dengan  pendekatan  evaluasi  Dunn  (2003),  potensi  dan  hambatan yang  ditemukan  mencerminkan  pembangunan  yang  dinamis,  yakni  bahwa  potensi  dan hambatan yang ada di setiap desa dapat jalan beriringan dan saling  terkait dengan satu
sama lain. Terlebih lagi, dinamika tersebut dapat lebih signifikan dalam konteks adanya pergantian kepemimpinan, seperti halnya terjadi di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Dalam  hal  ini,  kriteria  Dunn  (2003)  kurang  optimal  dalam  menjelaskan  dinamika hambatan  dan  potensi  dalam  rentang  waktu  yang  berjenjang.  Meski  demikian,  kriteria Dunn  (2003)  dapat  mencerminkan  evaluasi  untuk  memperbaiki  keberjalanan  suatu kebijakan dari beragam perspektif, terutama pada lokus kebijakan yang lebih kecil, yakni tingkat kampung.
Berdasarkan paparan tersebut, maka hambatan yang dihadapi berdasarkan masing- masing komponen Dunn (2003) adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Analisis SWOT Terhadap Hambatan Pada Komponen Dunn (2003)
No Komponen Hambatan yang Dihadapi 1 Efektivitas • Kegiatan dilakukan secara sporadis  tanpa  adanya integrasi  dan keterpaduan antardinas. Hal ini bisa menyebabkan manfaat yang bisa dicapai tidak bisa maksimal dan efektif. • Sharing knowledge juga menjadi hal yang sulit dilakukan ketika sebuah  perkumpulan tidak terintegrasi  dengan  baik.  Akibatnya hal  yang  bisa  dilakukan  dengan  singkat  akan  sulit  dilakukan karena butuh pembelajaran dari awal kembali. • Selain itu, peran serta masyarakat juga terdapat pada pelaksanaan pascapembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah.  Dalam pelaksanaan terkadang masyarkat hanya menunggu inisiatif dari pemerintah  dan  tidak  melakukan  inisiatif  pribadi  untuk melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  harian  yang dibutuhkan. 2 Kecukupan • Dalam  mendukung  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku usaha,  pemerintah  daerah  harus  mampu  mengidentifikasi kebutuhan dengan tepat. Saat ini pemerintah daerah menganggap pemberian  pelatihan  dan  pembinaan  adalah  bantuan  yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Namun seringkali pemberian pelatihan  dan  pembinaan  ini  bukan  hal  yang  masyarakat harapkan. • Selain  itu,  pemberian  pelatihan  dan  pembinaan  dirasa  belum mencukupi  karena  terkendala  dalam  hal  mengidentifikasi sedalam apa kebutuhan para peserta pelatihan dalam membantu proses kegiatan mereka. • Kegiatan  pelatihan  dan  pembinaan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  masih  sangat  terbatas  dan  belum  mendalam  dan mampu memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha di kampung untuk  mampu  mengolah  sumber  daya  dan  potensi  yang  ada  di kampung  mulai  dari  hulu  sampai  dengan  hilir,  mulai  dari produksi sampai dengan pemasaran. 3 Pemerataan • Dampak  dan  manfaat  yang  diharapkan  dari  Sabilulungan Bandung  1000  Kampung  baru  mampu  dirasakan  oleh masyarakat  secara  luas  setelah  kegiatan  perekonomian  di kampung telah mampu berkembang dan memberikan multiplier
No Komponen Hambatan yang Dihadapi effects kepada  kegiatan-kegiatan  lain  yang  ada  di  kampung. Artinya,  pemerataan  manfaat  dari  kebijakan  ini  tidak  dapat dirasakan  secara  langsung  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,
melainkan membutuhkan proses pengembangan yang berkelanjutan. • Pada pelaksanaannya, tentu pembangunan yang dilakukan belum mampu  dirasakan  secara  merata  dan  setara  bagi  lapisan masyarakat yang satu dan lainnya. Hal ini karena program dan kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Perangkat  Daerah  memiliki target/objek  pembangunan  tertentu  sehingga  hanya  objek pembangunan  tersebut  saja  yang  akan  merasakan  manfaat langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan terkait. 4 Responsivitas • Masyarakat mampu merespon secara positif terkait pelaksanaan kebijakan Sabilulungan Bandung  1000  Kampung  dan  sudah merasa  cukup  puas  atas  dampak  dari  pembangunan  yang dilakukan oleh pemerintah. • Namun dalam hal ini perlu dipastikan lagi bahwa memang benar keseluruhan masyarakat dapat menjawab jujur pertanyaan yang diajukan  dalam  pemberian feedback tanpa  adaya  unsur  politis yang melatarbelakngi itu. Masyarakat yang memberikan respon diharapkan orang yang mampu mengetahui proses serta manfaat yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan Sabilulungan Bandung 1000 Kampung. 5 Ketepatan • Meski  implementasi  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menunjang kebijakan Sabilulungan Bandung 1000 Kampung sudah mampu menjawab sebagian  tujuan  dari  kebijakan  ini,  yakni  menciptakan pembangunan  daerah  yang  berbasis  multisektoral,  namun benang  merah  pembangunan  dengan  mengedepankan  tema tertentu masih belum dapat terealisasikan. • Pembangunan  pada  lokasi-lokasi  yang  ditetapkan  sebagai kampung  pada  tahun  anggaran  yang  telah  ditetapkan  pada rencana  jangka  menengah  masih  sebatas  pelaksanaan  program dan  kegiatan  reguler/ business  as  usual ,  dan  belum  dapat menyalurkan semangat Sabilulungan Bandung 1000 Kampung, yakni pembangunan tematik.

## Sumber: Olahan data penulis
Berdasarkan hambatan yang ada, hampir sebagian besar hambatan yang ada adalah kurangnya  pengawasan,  kurangnya  keterlibatan  masyarakat,  kurangnya  pemberdayaan sumber daya manusia, kurangnya inovasi, dan kurangnya pemertaan biaya dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung. Jika dikaitkan dengan teori Dunn  (2003),  hambatan-hambatan  yang  ada  dapat  berdampak  pada  efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program.  Identifikasi dan analisis hambatan  yang  ada  di  ketiga  studi  kasus  penelitian  juga  menunjukan  permasalahan- permasalahan  serupa  terkait  kurangnya  pemberdayaan  SDM  pelaku  usaha,  minimnya
inovasi dan akses ke pasar yang lebih luas, dan infrastruktur yang memadai, meskipun semangat berusaha dan sifat gotong royongnya tinggi di kalangan masyarakat, khususnya pelaku usaha di kampung-kampung terkait. Rincian analisis SWOT tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Hasil studi juga diperkuat dengan keterangan dari beberapa informan di lingkungan pemerintahan yang menyatakan bahwa masih terdapat hambatan sumber daya manusia dan  infrastruktur  yang  mendukung  pengembangan  Menurut  Kepala  BAPPEDA  Kab. Bandung terkait hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung, dalam wawancara tanggal 1 November 2020, yaitu:
“Secara  garis  besar,  proses  impelementasi  kebijakan  ini  sudah  berjalan  dengan  baik namun masih terkendala terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia yang siap  dalam  menghadapi  kemunculan  industry  4.0.  Hambatan  terkait  infrastruktur  ini bukan  hal  yang  bisa  dilaksanakan  dengan  cepat,  meski  menghambat  namun  kita  bisa memanfaatkan potensi lain dan tidak berfokus kepada apa yang menghambat. Penjualan dan  wisata  bisa  tetap  berjalan  dengan  infrastruktur  yang  ada,  selagi  kita  terus memperbaiki hal tersebut. Hal ini akan kami dorong dalam perencanaan RPJMD tahun 2021-2025 karena hambatan ini harus diselesaikan dengan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai sektor agar bisa terlaksana dengan baik.”
Menurut Pak Camat, Kecamatan Soreang terkait hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung, dalam wawancara tanggal 3 November 2020, yaitu:
“Potensi  yang  ada  di  kampung  ini  adalah  potensi  yang  unik  dan  sangat  bisa menjadi  daya  tarik  wisata  yang  bermanfaat  bagi  penduduk  sekitar.  Namun penduduk  sekitar  pun  perlu  dipersiapkan  untuk  menjalani  kegiatan  wisata  ini dengan sungguh-sungguh seperti mulai menumbuhkan warung oleh-oleh ataupun homesta y karena saat ini akomodasi penginapan untuk turis di sekitar kampung gamis  masih  kurang.  Meskipun  ada  hotel  namun  mungkin  beberapa  wisatawan ingin lebih dekat dengan peduduk sekitar melalui homestay ”
Menurut  Pak  Camat,  Kecamatan  Dayeuhkolot  terkait  hambatan  dalam  pelaksanaan kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung di Kampung Sepatu, dalam wawancara tanggal 2 November 2020, yaitu:
“Daerah ini meskipun dekat dengan pusat kota Bandung namun masih memiliki beberapa  permasalahan  terkait  moda  angkutan  dan  infrastruktur  lainnya.  Saat malam penerangan masih sulit hal ini bisa berbahaya jika ada turis yang tidak tahu wilayah  setempat  dan  kesasar  atau  kena  hal  kriminal.  Belum  terdapat  tempat pembuangan  sampah  sementara  dan  pengolahan  limbah  perkebunan  dan  juga belum terdapat signal menuju atraksi wisata bisa menyebabkan turis juga bingung saat datang kesini. Meskipung banyak pengerajin sepatu namun kami tidak yakin banyak anak muda yang masih mau berbelanja produk lokal.”
Menurut  Pak  Camat,  Kecamatan  Pangalengan  terkait  hambatan  dalam  pelaksanaan kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung di Kampung Kopi, dalam wawancara tanggal 2 November 2020, yaitu:
“Daerah ini meskipun dekat dengan area wisata Ciwidey tetap saja massih kurang dalam  pengembangan homestay yang  bisa  meningkatkan  pendapatan  warga sekitar karena kebanyakan villa-villa yang ada bukan dimiliki oleh penduduk asli sini. Selain itu, area ini merupakan area yang sering terjadi bencana alam seperti puting  beliung  menyebabkan  kegagalan  panen  dan  kerusakan  infrastruktur.
Masyarakat  di  sini  juga  belum  mendapatkan  pelatihan  yang  baik  terkait bagaimana  pengembangan  ekonomi  kreatif  dan  sumber  daya  manusia  untuk menghadapi wisata”

## Alternatif Solusi
Berdasarkan  hasil  analisis,  ditemukan  bahwa  teori  Dunn  (2003)  kurang  dapat menjelaskan dinamika kebijakan yang ada di lapangan pada waktu yang berjenjang. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi juga adalah adanya dinamika politik kepemimpinan daerah. Meskipun kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung memiliki potensi yang besar, walau masih perlu dikembangkan, keberlangsungan program ini sangat tergantung pada kepemimpinan  selama  RPJMD  2016-2021.  Artinya,  keberlanjutan  kriteria  efektivitas, kecukupan,  pemerataan,  responsivitas,  dan  ketepatan  program  dapat  kurang berkelanjutan.
Oleh karena itu, alternatif solusi yang ditawarkan adalah penguatan monitoring dan evaluasi yang bisa dimulai dengan pembuatan roadmap yang jelas dan operasional untuk dilakukan  secara  jangka  panjang  dan  mudah  dipahami  oleh  para  pelaku  kegiatan, pelibatan  masyarakat  dalm  gugus  tugas  khusus Sabilulungan 1000  Kampung, pengembangan database yang  transparan  dan  terintegrasi  dengan  data  eksisting  di Kabupaten Bandung, dan pemerataan biaya dan manfaat dengan penguatan forward and backward linkages melalui peran pemangku kepentingan dan fokus kegiatan di lingkup sub-kampung.  Adapun  konteks  politik  yang  mengawal  keberlangsungan  dan keberlanjutan  program  ini  membutuhkan  perencanaan  dan  intervensi  yang  lebih sistematis,  seperti  menguatkan  kualitas  dan  signifikansi  perencanaan  pembangunan jangka panjang dalam pembangunan Kabupaten Bandung.

## Tabel 2. Analisis Isu Strategis di Tiga Lokasi Studi
No Komponen Kondisi yang dihadapi Kampung Gamis Kampung Kopi Kampung Sepatu 1 Strength (S) – Opportunity (O) • Kampung  berpotensi untuk  dikembangkan sebagia wisata belanja dengan banyaknya pengusaha gamis dengan berbagai kreasi  produk  baik gamis dan non gamis, • Kampung  didukung oleh  adanya  lahan untuk  pembangunan galeri serta kebiasaan gotong royong warga;  aksesibilitas yang baik, dan berbagai  bimbingan serta pelatihan • Kampung Kopi dapat dikembangkan  lebih lanjut dengan adanya lahan  yang  masih bisa dimanfaatkan untuk kebun maupun usaha,  sub  terminal kampung kopi, mobil wisata, homestay , aksesbilitas baik, serta keinginan warga untuk mengembangkan wisata  edukasi  yang didukung dengan atraksi  wisata  Situ Cipeuceuk. • Kampung Sepatu dapat  dikembangkan dengan memanfaatkan digitalisasi e- commerce dalam memperluas jangkauan pemasarannya. 2 Weakness (W) – Opportunity (T) • Perlunya pengembangan wisata seperti galeri/etalase dan homestay ; • Publikasi masih bersifat perseorangan sehingga perlu diintegrasikan bersama. • Kurangnya moda angkutan wisata berkapasitas besar, kurangnya kerjasama/gotong royong dalam pengembangan wisata, kurangnya homestay , belum adanya  pusat  oleh- oleh  dan  fasilitas penunjang  wisata  di sub  terminal,  dan sebagainya • Kurangnya moda angkutan wisata berkapasitas besar, kurangnya kerjasama/gotong royong dalam pengembangan wisata, kurangnya homestay , belum adanya  pusat  oleh- oleh  dan  fasilitas penunjang  wisata  di sub terminal, dll 3 Strength (S) – Threat (T) • Meskipun terdapat banyak pengusaha gamis dengan berbagai kreasi produk, namun permintaan  terhadap gamis  hanya  tinggi pada waktu tertentu. • Dalam pengembangan wisata,  warga  juga merasa  masih  belum adanya pendampingan. • Infrastruktur yang ada di Situ Cipeuceuk belum terbangun seperti penerangan, jalan, telekomunikasi, signal, dan sebagainya. • Warga merasa belum ada
pelatihan ekonomi kreatif untuk menghadapi wisata. • Di  Desa  Cangkuang Kulon  tidak  terdapat mata  air,  fasilitas buang air besar mayoritas  keluarga berupa jamban bersama, terdapat tempat  pembuangan sampah sementara dan digunakan, terdapat  penerangan di  sebagian  besar jalan  utama,  sinyal telepon/handphone kuat di sebagian
No Komponen Kondisi yang dihadapi Kampung Gamis Kampung Kopi Kampung Sepatu besar wilayah, mudah untuk mencapai  pasar,  dan terdapat kebiasaan/keterlibata n sebagian kecil warga dalam kegiatan gotong royong. 4 Weakness (W) – Threat (T) • Untuk mengembangkan wisata  beberapa  hal yang  dirasa  kurang oleh  warga  seperti belum  ada  signage menuju atraksi wisata, kaulitas sinyal  dan  kondisi jalan  kurang  baik, serta belum ada galeri/etalase lengkap dengan infrastrukturnya. • Kondisi di Kampung Kopi saat ini infrastruktur perkebunan belum terpelihara dengan baik  setelah  bencana alam  putting  beliung yang  terjadi,  selain itu pembangunan fasilitas penunjang wisata di sub terminal Kampung Kopi  juga  belum terbangun. • Kondisi di Kampung Sepatu saat ini adalah kemampuan SDM yang  meski  telah terlatih dalam pembuatan sepatu namun  masih  sulit memasuki  jaringan pasar global dan sulit untuk mengikuti kemajuan digitalisasi yang  cukup  pesat. Minat  pasar  terkait model  sepatu  dan lemahnya citra produk  local  masih menjadi ancaman.
Sumber: Hasil olahan penulis, 2021

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kriteria  evaluasi  Dunn  (2003)  maka  kriteria  yang  paling  terpenuhi adalah  kriteria  Efektivitas  dan  Responsivitas.  Adapun  kriteria  yang  paling  belum terpenuhi  adalah  Kecukupan,  Pemerataan,  Ketepatan.  Dari  aspek  hambatan  dan  solusi yang  dikembangkan  untuk  senantiasa  memperbaiki  kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung,  hampir  sebagian  besar  hambatan  yang  ada  berkaitan  dengan  kurangnya pengawasan, kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia,  kurangnya  inovasi,  dan  kurangnya  pemertaan  biaya  dan  manfaat  yang dihasilkan dari kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung. Jika dikaitkan dengan teori Dunn (2003),  hambatan-hambatan  yang  ada  dapat  berdampak  pada  efektivitas,  kecukupan, pemerataan,  responsivitas,  dan  ketepatan  program Sabilulungan 1000  Kampung, berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan mencakup:
1. Penguatan monitoring dan evaluasi yang bisa dimulai dengan pembuatan roadmap yang  jelas  dan  operasional  untuk  dilakukan  secara  jangka  panjang  dan  mudah dipahami oleh para pelaku kegiatan;
2. Pelibatan masyarakat dalm gugus tugas khusus Sabilulungan 1000 kampung;
3. Pengembangan database yang transparan dan terintegrasi dengan data eksisting di kabupaten bandung; dan
4. Pemerataan biaya dan manfaat dengan penguatan forward and backward linkages melalui peran pemangku kepentingan dan fokus kegiatan di lingkup sub-kampung. Adapun  konteks  politik  yang  mengawal  keberlangsungan  dan  keberlanjutan program  ini  membutuhkan  perencanaan  dan  intervensi  yang  lebih  sistematis,  seperti menguatkan kualitas dan signifikansi perencanaan pembangunan jangka panjang dalam pembangunan Kabupaten Bandung.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka disusun beberapa saran  yang  dapat  dijadikan  masukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung di masa yang akan datang. Saran-saran tersebut antara lain:
1. Dari segi penyusunan kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung:
a. Diperlukan inovasi  dan pendalaman terhadap kebutuhan intervensi  pemerintah dalam  hal  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  di  samping pembangunan  fisik  kampung  agar  pembangunan  ekonomi  kampung  berbasis potensi  lokal  mampu  terwujud  secara  efektif  dan  efisien.  Strategi  yang  dapat digunakan  dalam  pendalaman  ini  adalah  menggunakan  forum  publik  seperti Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali sebanyak-banyaknya infomasi secara  langsung  melibatkan  berbagai  sektor  dan stakeholder ,  dan  penyusunan Participatory  Rural  Appraisal (PRA)  untuk  mampu  memetakan  kebutuhan kampung  sesuai  dengan  masukan  dari  masyarakat  lokal.  Selanjutnya,  dapat dikembangkan  suatu  gugus  tugas  dan  pusat research  and  development untuk mengembangkan dan mengawal masukan-masukan dari pemangku kepentingan.
b. Diperlukan penyusunan rencana aksi yang lebih rinci dan berdasarkan hasil PRA yang  telah  dilakukan  untuk  tiap  kampung  yang  akan  dikembangkan.  Adanya rencana aksi ini akan menjadi guide line atau acuan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung agar tujuan, target, dan tahapan pelaksanaan kebijakan ini mampu tergambar dan terlaksana secara sesuai.
c. Dibutuhkan tim  khusus multisektoral  yang mengawal  akselerasi  pembangunan di tiap kampung dan memastikan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan yang  telah  disusun  sebelumnya  melalui monitoring dan  evaluasi  berkala,  baik dari  segi  anggaran,  penanggung  jawab,  sampai  dengan  pencapaian  target pembangunan.
d. Diperlukan  suatu  basis  data  terkait  perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi kebijakan Sabilulungan 1000  Kampung  yang  dapat  diakses  oleh  semua pemangku  kepentingan  secara  transparan.  Selanjutnya,  data  yang  terhimpun dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan research and development.
2. Dari  segi  sumber  daya  anggaran,  dibutuhkan  skema  pendanaan  alternatif  selain anggaran  yang  bersumber  dari  APBD  Kabupaten  Bandung  agar  pelaksanaan program  dan  kegiatan  di  kampung  lebih  baik  dari  segi  cakupan  dan  kualitasnya. Alternatif pendanaan yang dapat dijadikan opsi antara lain adalah yang melibatkan pihak  swasta,  seperti Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dan  Kerjasama Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU),  mengingat  pengembangan  kampung  yang tepat mampu memberikan keuntungan ekonomi tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga untuk pihak swasta. Selain itu, dapat dikembangkan kerjasama pelatihan dengan start-up maupun  dengan  bentuk  KPBU  di  bidang  pemberdayaan  UMKM  untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam Sabilulungan 1000 Kampung.
3. Dari  segi  waktu  pelaksanaan  kebijakan Sabilulungan 1000  Kampung,  dibutuhkan perencanaan  bertahap  dalam  penerapan  kebijakan  ini  karena  meski  skala pembangunan  sebatas  kampung,  tetapi  dari  sisi  kedalaman  pembangunan,  untuk mengembangkan  kampung  sampai  dengan  mampu  memproduksi,  mengolah,  dan mengelola  ekonomi  kampungnya  sendiri  secara  berkelanjutan  dibutuhkan pembangunan  yang  tepat  sasaran  dan  pendampingan  yang  terus-menerus.  Untuk mampu mewujudkan hal tersebut maka pembangunan di tiap kampung tidak cukup dialokasikan hanya dalam kurun satu tahun ataupun dalam waktu kepemimpinan 5 (lima) tahun. Dibutuhkan penguatan kualitas pada perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menghindari diskontinuitas keberlangsungan program antarpemimpin
daerah yang didukung oleh satu basis data perencanaan program Sabilulungan 1000 Kampung.
4. Dari  segi  evaluasi,  guna  mengingkatkan  kualitas  program Sabilulungan 1000
Kampung  pada  jangka  yang  lebih  berkelanjutan  maka  penelitian  ini  juga merekomendasikan  dikembangkannya  indikator  evaluasi  keberhasilan  program. Sebagaimana  telah  diidentifikasi  dari  pelaksanaan  wawancara  dan  FGD  dengan pemangku  kepentingan  di  lapangan  maka  dalam  mengevaluasi  dan  meningkatkan kinerja program Sabilulungan 1000 Kampung dengan perencanaan terpadu berbasis potensi dan kearifan lokal dapat dikerucutkan 3 (tiga) kriteria evaluasi utama, yakni mencakup  kriteria  keberlanjutan  institusi,  lingkup  substansi,  dan  dampak. Selengkapnya masing-masing indikator utama dirinci sebagai berikut.
a. Kriteria  keberlanjutan  institusi,  mencakup  pengelolaan  program  dan peranserta  pemangku  kepentingan  terkait.  Di  antaranya,  kriteria  ini  dapat dirinci menjadi subkriteria sebagai berikut.
i. Posisi program pada rencana pembangunan daerah secara berjangka ii. Jalur  koordinasi  para  pemangku  kepentingan  dan  tata  kelola  institusi terkait
b. Kriteria  lingkup  substansi,  mencakup  perancangan  program  yang komprehensif dan multisektor. Di antaranya, kriteria ini dapat dirinci menjadi sub kriteria sebagai berikut.
i. Aspek  fisik,  yakni  menilai  kegiatan-kegiatan  yang  berorientasi  pada pembangunan fisik.
ii. Aspek  pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  yakni  menilai  kegiatan- kegiatan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas SDM.
iii. Aspek inovasi, mencakup menilai tingkat penelaahan dan pengembangan penelitian berbasis data untuk menghasilkan proses pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien.
c. Kriteria  dampak,  mencakup  pengendalian  dampak  yang  tepat  sasaran, responsif dan berkeadilan. Di antaranya, kriteria ini dapat dirinci menjadi sub kriteria sebagai berikut.
i. Dampak  sosial,  yakni  menilai  bagaimana  program  berdampak  pada kapasitas individu dan masyarakat.
ii. Dampak  lingkungan,  yakni  menilai  bagaimana  program  menghasilkan pencemaran pada lingkungan sekitar.
iii. Dampak  ekonomi,  yakni  menilai  bagaimana  program  meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat.
iv. Dampak  spasial,  yakni  menilai  bagaimana  manfaat  dan  biaya  program dapat menjangkau ataupun terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J. E. (1997). Public policymaking: An introduction . Boston: Houghton Mifflin. Bromley,  H.  (1989).  Identity  Politics  and  Critical  Pedagogy. Educational  Theory ,  39: 207-223. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1989.00207.x
Dunn,  W.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  (Terjemahann),  Edisi  Kedua . Jogjakarta: Gajahmada University Press.
Grindle,  M.S.  (2017).  Good  Governance,  R.I.P.:  A  Critique  and  an  Alternative. Governance , 30: 17-22. https://doi.org/10.1111/gove.12223
Mulyono,  S.  (2020).  Peningkatan  Kualitas  Implementasi  Kebijakan  Melalui Pembentukan Kelembagaan Program Bandung 1000 Kampung.
Zulfikar,  W  &  Witartih,  A.  (2020).  Evaluasi  Program  Bandung  Seribu  Kampung  di Kabupaten  Bandung. Jurnal  Ilmiah  Magister  Administrasi ,  Vol  14,  No  1. http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/368/346