## ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS: PROPINSI SUMATERA SELATAN DAN BENGKULU)

## Asmanita *)

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  serta  menganalisis  berapa  besar  tingkat ketimpangan  pendpatan  antara  Propinsi  Sumatera  Selatan  dan  Propinsi  Bengkulu.  Jenis  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  time  series  yang  merupakan  data  sekunder  yang  berasal dari  publikasi  Badan  Pasat  Statistik.  Analisa  yang  diggunakan  adalah  teknik  analisis  kualitatif deskriptif  dan  kuantitatif  dengan  menganalisisis  permasalahan  berdasarkan  teori  dan  alat  analisis indek  Gini  ratio,  dan  indek  Williamson.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian  Indeks Wiliamson  apabila  dibandingkan  antara  Propinsi  Sumatera  Selatan  dan  Propinsi  Bengkulu  ternyata Propinsi  Bengkulu  adalah  propinsi  yang  memiliki  IW  cukup  tinggi  dengan  rata-rata  0,43  yang menunjukkan  tingkat  ketimpangan  antar  wilayah  yang  semakin  tinggi  pula.  Sebaliknya,  Propinsi Sumatera  Selatan  adalah  propinsi  yang  memiliki  tingkat  IW  yang  rendah  dengan  rata-rata  0,125 artinya  ketimpangan  daerahnya  juga  rendah  dan  kemerataan  di  daerahnya  menjadi  tinggi.  Dari  hasil analisis  antara  Indeks  Willimason  dengan  Indeks  Gini  terdapat  persamaan    hasil.  Dimana  dari  dua hasil perhitungan ini setiap tahun nilai ketimpangannya semakin menurun di setiap tahunnya Kata Kunci:  Ketimpangan Pendapatan, Indeks Gini Rasio, Indeks Williamson.

## 1.  PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi didefinisikan  sebagai  suatu  proses yang
menyebabkan kenaikan pendapatan  riil  perkapita  penduduk  di suatu  negara  dalam  jangka  panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan, dengan demikian pertumbuhan    ekonomi  mempunyai pengertian:  Suatu  proses  yang  berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha  untuk  menaikkan  pendapatan perkapita, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya  politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya.
Di negara-negara miskin, perhatian  utama  lebih  terfokus  pada dilema  kompleks  antara  pertumbuhan dan  distribusi  pendapatan,  namun keduanya hampir sangat sulit diwujudkan dalam waktu yang bersamaan,  pengutamaan  yang  satu akan  menuntun  pengorbanan  yang lain.  Pembangunan  ekonomi  yang lebih  tinggi  mensyaratkan  penerimaan GNP  yang  tinggi  pula.  Namun  yang menjadi  masalah  bukan  hanya  tingkat
GNP  yang  tinggi,  tapi  bagimana  hasil dari  pembangunan  ekonomi  itu  dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Todaro, 2000:177). Ketimpangan mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan,  karena  secara  mendasar adalah  indikator  kemiskinan  relatif, yaitu  kesenjangan  antara  golongan yang  kaya  dan  miskin.  Rendahnya tingkat  ketimpangan  atau  semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembanguanan ekonomi. Berdasarkan  angka  koefisien gini (indikator standar mengukur ketimpangan),  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  termasuk dalam  30  negara  paling  merata sedunia  dengan  angka  koefisien  gini sebesar  0,32  (diperingkat  ke  26  dari data  Bank  Dunia, World  Development Indicator 2002).  Tingkat  ketimpangan di  Indonesia,  bisa  saja,  jauh  lebih besar  daripada  yang  terukur  dengan menggunakan indikator-indikator standar selama ini (Arief, 2006).
*) Dosen LB FE Univ-PGRI Plg

## Tabel 1
Jumlah Penduduk Indonesia,Provinsi Sum-Sel, dan Provinsi Bengkulu
Tahun 2001-2006 Tahun Jumlah Penduduk Indonesia (jiwa) Jumlah Penduduk Provinsi Sum-Sel (jiwa) Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu (jiwa) 2001 208.946 ribu 6.343.104 1.592.926 2002 212.003 ribu 6.430.188 1.640.597 2003 215.276 ribu 6.518.791 1.517.181 2004 216.382 ribu 6.628.416 1.541.551 2005 219.205 ribu 6.755.900 1.598.177 2006 222.142 ribu 6.899.892 1.598.177
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2001-2006
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa  jumlah  penduduk  Indonesia,
Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu  semakin  bertambah  setiap tahunnya.  Pertambahan  penduduk  ini menimbulkan  banyaknya  kemiskinan karena  pertambahan  penduduk  tidak diikuti  dengan  semakin  banyaknya lapangan usaha kerja. Jumlah penduduk  Propinsi  Sumatera  Selatan tahun  2001  sampai  dengan  2006, mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun.  Peningkatan  dari  tahun  ke tahun tersebut tidak begitu besar yaitu berkisar antara 1-2%. Jumlah
penduduk  Propinsi  Bengkulu  tahun 1999  sampai  dengan  2006,  terlihat sangat  fluktuatif  artinya  ada  beberapa tahun  yang  mengalami  peningkatan dan  ada  tahun  yang  mengalami penurunan.
Untuk  mengetahui  seberapa besar  tingkat  ketimpangan  regional Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi  Bengkulu,  dibutuhkan  juga data-data  PDRB  menurut  lapangan usaha  atas  dasar  harga  berlaku. Berikut  adalah  tabel  PDRB  Sumatera Selatan  menurut  lapangan  usaha  atas dasar harga berlaku:
Tabel 2 PDRB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002-2006 (Juta Rupiah) 2002 2003 2004 2005 2006 PDRB DENGAN MIGAS 49.500.159 55.938.675 64.319.375 81.531.510 95.929.140 PDRB TANPA MIGAS 35.773.989 40.113.615 45.470.766 52.726.675 63.500.445
Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, Tahun 2002-2006
Tabel  di  atas  mencantumkan total PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan  usaha  atas  dasar  harga berlaku  dan  dapat  diketahui  bahwa total PDRB tersebut dibedakan menjadi  2  jenis  yaitu  PDRB  dengan migas dan PDRB tanpa migas. Apabila dibandingkan  PDRB  dengan  migas jauh  lebih  besar  nilainya  daripada PDRB  tanpa  migas.  Sama  halnya dengan  tabel  sebelumnya,  diketahui bahwa Propinsi Sumatera Selatan total PDRB  dengan  migas  memiliki  nilai yang  jauh  lebih  besar  daripada  total PDRB  tanpa  migas.  Berbeda  dengan
Sumatera  Selatan,  propinsi  Bengkulu tidak membedakan total PDRB propinsinya  yang  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 3
PDRB Bengkulu Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2005 (Juta Rupiah) Tahun Total PDRB 2000 4.868.099 2002 6.276.077 2003 7.251.985 2004 8.104.894 2005 10.008.450 Sumber: Badan Pusat Statistik
Pertumbuhan ekonomi yang berbeda  antar  daerah  merupakan  hal yang wajar dalam
konsep pembangunan nasional. Seoeroso dan Biarratani  dalam  Sulistina  (2005:2) mengungkapkan  perbedaan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  antar  daerah telah  menarik  modal  dan  tenaga  kerja ke  daerah  yang  memiliki  tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam  pola  pertumbuhan  ekonomi daerah  di  Indonesia.  Konsentrasi kegiatan  ekonomi  yang  tinggi  di daerah  tertentu  menjadi  salah  satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan di daerah yang tinggi  kegiatan  ekonominya  tinggi, cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan di daerah yang tinggi kegiatan ekonominya rendah.
Berdasarkan  uraian  di  atas, penelitian  ini  akan  membahas  dan menganalisis  mengenai  pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  regional antara dua propinsi yang berbeda yaitu
Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang  telah  dipaparkan  sebelumnya, adapun  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah adakah ketimpangan pendapatan antara  Propinsi  Sumatera  Selatan  dan Propinsi Bengkulu.

## 1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  serta menganalisis  berapa  besar  tingkat ketimpangan pendapatan antara
Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu.

## 1.4 Manfaat Penelitian
Sebagai  masukan  bagi  pihak yang
berkepentingan dalam memecahkan masalah mengenai pertumbuhan
ekonomi dan
ketimpangan regional.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1  Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Kuznet dalam Todaro (1997:138) pertumbuhan ekonomi adalah  kenaikan  kapasitas  dalam jangka  panjang  dari  negara  yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai    barang  ekonomi  kepada penduduknya.  Pertumbuhan  ekonomi dapat  tercermin  dari  pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur dan bertambah  luasnya  kegiatan  produksi dari kegiatan ekonomi daerah.
Kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan dan menghasilkan barang  dan  jasa  berpengaruh  pada penggunaan  faktor  produksi  dalam jumlah dan kualitas.
Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan  mempunyai    dampak    multiplier atau  yang  dikenal  dengan tricle down effect atau  penetesan  ke  bawah semakin  besar.  Salah  satu  indikator penting  untuk  mengetahui  kondisi ekonomi  disuatu  wilayah  atau  daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  Dari  PDRB dapat dilihat beberapa indikator turunan yang mencerminkan lebih rinci perkembangan  perekonomian  antara lain struktur
perekonomian, pendapatan perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi (Machmud, 2002:25).  Tingginya  nilai  pendapatan perkapita
mencerminkan kesejahteraan    suatu  daerah  semakin baik,  sehingga  PAD  yang  akan
diterima  suatu  daerah  juga  akan meningkat.
Salah satu cara yang digunakan untuk  mengukur  tingkat    kesenjangan ekonomi  regional  antar  Kabupaten atau  Kota  adalah  dengan  Indeks Williamson. Williamson dalam (Kuncoro, 2004:133) meneliti hubungan  antar  disparitas  regional dengan tingkat pembangunan ekonomi,  dengan  menggunakan  data ekonomi negara yang sudah maju dan yang  sedang  berkembang.  Disparitas ekonomi  regional  menjadi  lebih  besar dan  pembangunan  terkonsentrasi  di daerah-daerah  tertentu.  Pada  tahap yang  lebih  ‘matang’  dilihat  dari pertumbuhan ekonomi tampak  adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.
Disamping metode Indeks Wiliamson  di  atas,  untuk  menganalisis pendapatan adalah dengan
menggunakan  Kurva  Lorenz.  Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuntitatif  aktual  antara  persentase jumlah penduduk penerima
pendapatan tertentu dari total penduduk
dengan persentase pendapatan  yang  diperoleh  dari  total pendapatan selama satu tahun. Perangkat terakhir yang digunakan  untuk  mengukur  derajat ketimpangan  pendapatan  relatif  di suatu negara adalah dengan menghitung  rasio  bidang  yang  terletak antara  garis  diagonal  dan  Kurva Lorenz  dibagi  dengan  luas  separuh segi  empat  di  mana  Kurva  Lorenz  itu berada. Untuk lebih jelas lihat kurva di bawah ini :
100 Z % GDP 0 100 % Penduduk Kurva Lorenz dan Koefisien Gini Pada kurva di atas
menunjukkan  rasio  Konsentrasi  Gini (Gini concentration ratio) atau
Koefisien Gini (Gini Coefficient) dengan  cara  merasiokan  daerah  A yang  diarsir  dengan  luas  segi  tiga BCD.  Koefisien  Gini  adalah  ukuran
ketimpangan  agregat  yang  angkanya berkisar  antara  nol  hingga  satu. Pemerataaan akan semakin sempurna apabila koefisien Gini mendekati angka nol, dan sebaliknya jika koefisien  Gini  mendekati  satu  maka ketimpangan akan sempurna.

## 2.2 Kerangka Pikir
Koefisien Gini = BCD Bidang A Bidang Bidang A Kurva Lorenz 1.PDRB
2. Jumlah Penduduk
(SUMSEL)
1.PDRB
2. Jumlah Penduduk
(BENGKULU)
KETIMPANGAN
PENDAPATAN

## 2.3 Penelitian Terdahulu
Menurut  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Zaman (2006) mengenai Analisis Kesenjangan
Pertumbuhan  Ekonomi  Antar  Daerah di  Sumatera  Selatan  menyatakan bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi menurut  kabupaten  atau  kota  di Sumatera  Selatan  selama  periode 1994-2004  rata-rata  per  tahun  hampir sama untuk Kabupaten Ogan Komering  Ulu  sebesar  4,09  persen, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar
4,67  persen,  Kabupaten  Musi  Rawas sebesar 4,95 persen dan Kota Palembang  sebesar  4,86  persen. Perbedaan    pertumbuhan    ekonomi yang    terdapat  pada  kabupaten  atau kota  di  Sumatera  Selatan  dikarenakan sumber daya alam  yang dimliki setiap daerah  berbeda-beda,  ada  daerah penghasil  migas  (minyak  dan  gas bumi) dan bukan penghasil migas.

## 2.4  Hipotesis
Berdasarkan  dari  perumusan masalah  dan  kerangka  teori  diatas maka  hipotesis  yang  dapat  diambil adalah  diduga  terdapat  ketimpangan pendapatan  antara  Propinsi  Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu.

## 3.  METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  terbatas  pada ruang lingkup Propinsi Sumatera Selatan  dan  Bengkulu  dengan  kurun waktu  5  tahun,  dan  menitikberatkan pembahasan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan
ketimpangan  regional  antar  kedua Propinsi.

## 3.2.  Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  digunakan data  sekunder  yang  terkait  dengan
masalah  pertumbuhan  ekonomi  dan ketimpangan  regional  yang  berupa publikasi  resmi  dari  berbagai  instansi yang  dianggap  sebagi  sumber  penyaji data  yang  valid  untuk  data  yang dimaksud, seperti Badan Pusat
Statistik  Provinsi  Sumatera  Selatan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3.3. Teknik Analisis
Pembahasan  yang  digunakan dalam  penulisan  ini    menggunakan teknik  analisis  kualitatif  deskriptif  dan kuantitatif dengan menganalisisis permasalahan berdasarkan teori.

## 3.3.1. Indeks Williamson
Untuk melihat ketimpangan
Pendapatan dikawasan Sumatera Selatan  dan  Bengkulu  digunakan Indeks Williamson sebagai berikut :
Vw = y y y k i i n fi _ 1 _ 2            0 ≤ Vw ≤ 1
Keterangan :
Yi    =  PDRB  perkapita  di  Kabupaten atau Kota ke i Y     =  PDRB perkapita Propinsi fi     =  Jumlah  penduduk  Kabupaten atau Kota ke i n     =  Jumlah penduduk i      = 1,2,………k k     =  Jumlah Kabupaten atau Kota Vw   =  0, artinya ketimpangan baik Vw   =  1, artinya ketimpangan buruk

## 2. Indeks Gini
Angka koefisien gini merupakan indikator  standar  untuk  mengukur ketimpangan.
Rumus:
          n Yt Yi Xi Xt G 1 1 1 1        n Yt Yi fi G 1 1
1 0 < G <1
Keterangan: G    =  Rasio Gini fi    =  Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i Xi   =  Proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas –i Yi   =  Proporsi jumlah kumulatif
pendapatan dalam kelas -i Gini  Rasio  memiliki  nilai  antara
0 dan 1, jika  nilai gini rasio  mendekati
0 artinya distribusi pendapatan semakin  merata.  Sebaliknya,  apabila mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

## 3.4. Batasan Operasional Variabel
Adapun beberapa variabel operasional yang digunakan adalah:
1.  Ketimpangan
PDRB adalah perbedaaan tingkat kegiatan ekonomi  dan  pertumbuhan  di suatu daerah tertentu jika dibandingkan  dengan  daerah  lain yang  ditinjau  dari  PDRB  setiap daerah.
2.  Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan kondisi ekonomi yang  dinilai  berdasarkan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB), seperti  Propinsi  Sumatera  Selatan dan Bengkulu.
3.  PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada waktu tertentu  di  Propinsi  Sumatera Selatan dan Bengkulu.

## 4.  PEMBAHASAN
Propinsi Sumatera Selatan merupakan propinsi yang memiliki nilai pendapatan  asli  daerah  dan  total penerimaan daerah yang tinggi dibandingkan  dengan  propinsi-propinsi lain..  Tingginya  pendapatan  daerah  ini memiliki  dampak positif terhadap
pembangunan wilayah
Propinsi Sumatera Selatan karena setiap pembangunan  tentunya  memerlukan dana  yang  tidak  sedikit  jumlahnya. Tingginya pendapatan daerah  ini merupakan  potensi  yang  harus  terus dikembangkan oleh pemerintah daerah sehingga  masalah  anggaran  dalam upaya pengembangan wilayah Provinsi  Sumatera  Selatan  dapat teratasi.  Hal  ini  sepertinya  berbanding terbalik dengan Propinsi Bengkulu.
4.1.   Analisis

## Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan  yang  terjadi  antar daerah  dapat  dilihat  melalui  nilai PDRB,  yang  menunjukkan  adanya variasi yang cukup besar antar daerah satu  dan  daerah  lain.  Distribusi  PDRB Sumatera  Selatan  secara  keseluruhan jauh  lebih  besar  apabila  dibandingkan Bengkulu,  dapat  dilihat  pada  tabel yang  telah  dilampirkan  sebelumnya. Sumatera  Selatan  unggul  pada  PDRB dan  distribusi  PDRB  karena  Sumatera Selatan  memiliki  potensi  yang  besar, luas  wilayah  yang  besar  dan  memiliki sektor  pertambangan  dan  penggalian khususnya  subsektor  minyak  dan  gas bumi.    Propinsi  Bengkulu  sangat  kecil distribusi  PDRBnya,  hal  ini  terlihat pada sektor pertambangan dan penggalian, sebaliknya sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi propinsi Bengkulu.
Tabel 4
Koefisien Indeks Gini Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu 2001-2004 (Dalam Persen) Tahun Sumatera Selatan Bengkulu 2001 0,90 0,90 2002 0,83 0,83 2003 0,74 0,76 2004 0,64 0,65 Rata-rata 0,77 0,78 Sumber : Data diolah
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan  yang  terjadi  di  Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu selama  periode  2001  sampai  dengan 2004  mengalami  penurunan,  dengan indeks  yang  hampir  sama  di  setiap tahunnya  selama  2  tahun,  yaitu  tahun 2001  dan  tahun  2002.  Seperti  yang terjadi pada tahun 2001, tingkat Indeks Gini  di  kedua  Propinsi  tersebut sebesar  0,90.  Hal  ini  menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu kurang merata.
Tahun 2002, nilai Indeks Gini di kedua  Propinsi  tersebut    menurun yaitu sebesar 0,83. hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan semakin membaik,  namun  tidak  dapat  juga dikatakan tingkat distribusi pendapatan dikedua Propinsi tersebut sudah merata,  karena  indeks  Gininya  masih diatas  0,50  atau  masih  mendekati  1. Indeks Gini Propinsi Sumatera Selatan di  tahun  2003  sebesar  0,74,  hal  ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemerataan  pendapatan  di  Sumatera Selatan    berangsur  membaik.  Begitu juga  dengan  Propinsi  Bengkulu  yang mengalami  penurunan  yaitu  sebesar 0,76.    Jika  dibandingkan  dengan Propinsi  Bengkulu,  Propinsi  Sumatera Selatan lebih baik tingkat ketimpangannya,  walaupun  selisihnya hanya dua
Tahun 2004, Indeks Gini Propinsi Sumatera Selatan dan
Bengkulu menurun, menunjukkan bahwa tingkat distribusi pendapatan di kedua  propinsi  tersebut  berangsur membaik dibanding tiga tahun sebelumnya, dimana indeks Gini untuk Propinsi  Sumatera  Selatan  sebesar 0,64  dan  Propinsi  Bengkulu  sebesar 0,65.  Dengan  kata  lain,  distribusi pendapatan  di  tahun  2004  Propinsi
Sumatera Selatan dan Bengkulu kurang merata.

## 4.2   Analisis  Ketimpangan  Indeks Williamson
Untuk dapat memberikan gambaran  yang  lebih  baik  tentang kondisi dan perkembangan
pembangunan  dari  Propinsi  Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu, berikut ini akan dibahas mengenai perkembangan
pemerataan pembangunan  antar  wilayah.  Dalam hal  ini,  kecenderungan  pemerataan pembangunan  antar  wilayah  dianalisis dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Regional ( Regional Inequality )  yang  semula  digunakan oleh  Jeffrey  G.  Williamson.  Indeks Williamson  yang  digunakan  dalam analisis  ini  menggunakan  timbangan rasio penduduk di tiap propinsi terhadap total penduduk seluruh propinsi. Dengan alat analisis tersebut, walaupun  suatu  propinsi  mempunyai PDRB  per  kapita  yang  ekstrim  tinggi, namun  kalau  jumlah  penduduknya relatif kecil, maka tidak terlalu menyebabkan ketimpangan yang tinggi.  Sebaliknya,  walaupun  besaran PDRB per kapita suatu propinsi hanya moderat  saja  dibandingkan  propinsi lain  yang  kecil,  namun  kalau  jumlah penduduknya  relatif  besar  maka  akan menyebabkan  ketimpangan  secara keseluruhan. Indeks ketimpangan Williamson  akan  menghasilkan  indeks yang  lebih  besar  dari  atau  sama dengan  nol –  bernilai  nol  berarti  tidak adanya  ketimpangan  ekonomi  antar daerah, lebih besar dari nol menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar daerah – semakin besar indeks  yang  dihasilkan  semakin  besar gejala ketimpangan antar pembangunan daerah.
Tabel 5 Perhitungan Indeks Wiiliamson (Dalam Persen) Tahun Sumatera Selatan Bengkulu 2002 0,18 0,48 2003 0,14 0,40 2004 0,13 0,42 2005 0,05 0,42 Rata-rata 0.125 0.43 Sumber: Data diolah Pada tahun 2002, tingkat ketimpangan Propinsi Sumatera
Selatan  mencapai  0,18  atau  tingkat ketimpangan  baik.  Jika  dibandingkan dengan  tahun  berikutnya  yaitu  tahun 2003,  tingkat  ketimpangan  menjadi lebih  baik  lagi  yang  mencapai  0,14. Sama  seperti  tahun  sebelumnya, tingkat ketimpangan Propinsi Sumatera  Selatan  tidak  berbeda  jauh yaitu  mencapai  0,13.  Untuk  tahun 2005,  tingkat  ketimpangan  Propinsi Sumatera  Selatan  hanya  mencapai 0,05  yang  berarti  bahwa  Sumatera Selatan  telah  berhasil  memperkecil angka  ketimpangannya  dan  tingkat ketimpangannya menjadi semakin baik.  Dari  periode  tersebut  ternyata pada  tahun  2005,  Propinsi  Sumatera Selatan  memiliki  angka  ketimpangan sebesar  0,05  yang  berarti  tingkat ketimpangannya sangat baik. Sedangkan  untuk  Propinsi  Bengkulu, tingkat  ketimpangannya  pada  tahun 2002  mencapai  0,48  atau  memiliki tingkat  ketimpangan  sedang.  Pada tahun 2003, tingkat ketimpangan Propinsi Bengkulu mencapai 0,42 atau tingkat  ketimpangan  baik.  Kemudian, pada  tahun  2004  dan  2005  Propinsi Bengkulu tingkat ketimpangannya mencapai angka yang sama yaitu 0,42 atau tingkat ketimpangan sedang. Dari periode  tersebut  ternyata  pada  tahun 2004  dan  2005,  Propinsi  Bengkulu memiliki angka ketimpangan 0,42 yang jauh  lebih  kecil  dari  tahun-tahun sebelumnya dan berarti tingkat
ketimpangannya juga sedang.
Apabila  dibandingkan  Propinsi
Sumatera
Selatan dan Propinsi Bengkulu  ternyata  Propinsi  Bengkulu adalah  propinsi  yang  memiliki  IW cukup  tinggi  yang    menunjukkan tingkat  ketimpangan  antar  wilayah yang  semakin  tinggi  pula.  Sebaliknya, Propinsi  Sumatera  Selatan  adalah propinsi yang memiliki tingkat IW yang rendah,
artinya ketimpangan
daerahnya juga rendah dan kemerataan  di  daerahnya  menjadi tinggi.

## 5.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Kesimpulan
Berdasarkan perhitungan Indeks  Williamson  dapat  disimpulkan bahwa  terjadi  ketimpangan  di  Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu selama  periode  2001  sampai  dengan 2005.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya perbedaan pendapatan perkapita  dan  jumlah  penduduk  yang berbeda  antar  daerah  di  kedua propinsi tersebut.
Hasil  penelitian  Indeks  Gini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan  selama  periode  2001 hingga 2005 cukup besar dengan rata- rata  0,77  untuk  Propinsi  Sumatera Selatan  dan  0,78  untuk  Propinsi Bengkulu.  Jika  dilihat  nilai  indeks  Gini tersebut menunjukan ketimpangan yang tinggi karena nilai indeks semakin mendekati satu. Hasil penelitian Indeks
Wiliamson apabila dibandingkan antara  Propinsi  Sumatera  Selatan  dan Propinsi  Bengkulu  ternyata  Propinsi Bengkulu adalah propinsi yang memiliki  IW  cukup  tinggi  dengan  rata- rata  0,43  yang    menunjukkan  tingkat ketimpangan antar wilayah yang semakin tinggi pula. Sebaliknya,
Propinsi  Sumatera  Selatan  adalah propinsi yang memiliki tingkat IW yang rendah  dengan  rata-rata  0,125  artinya
ketimpangan  daerahnya  juga  rendah dan kemerataan di daerahnya menjadi tinggi. Dari hasil analisis antara Indeks Willimason dengan Indeks Gini terdapat  persamaan    hasil.  Dimana dari  dua  hasil  perhitungan  ini  setiap tahun  nilai  ketimpangannya  semakin menurun di setiap tahunnya.

## 5.2  Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian dapat diberikan beberapa saran yaitu:
1.  Bagi pemerintah di Propinsi Sumatera  Selatan  dan  Bengkulu dapat  membuat  kebijakan  yang tepat untuk mengurangi ketimpangan antar propinsi tersebut.    Terutama  bagi  propinsi yang memiliki potensi sumber daya yang paling rendah. 2.  Bagi kalangan akademik diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan  teknik  analisis  lain untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi di propinsi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan
Pusat Statistik. Sumatera
Selatan  dalam  Angka  2001-
2006 . Palembang : BPS
Badan Pusat Statistik. Bengkulu dalam
Angka  2001-2006 .  Palembang: BPS Irawan  dan  Suparmoko,  M.  1999. Ekonomika  Pembangunan  Edisi Kelima . BPFE Yogyakarta:
Yogyakarta.
Kuncoro,  Mudrajad.  2002. Otonomi dan Pembangunan Daerah :
Reformasi, Perencanaan, Strategi  dan  Peluang. Jakarta:
Penerbit Erlangga
Suparmoko,  M.  2002. Ekonomi  Publik Untuk Keuangan & Pembangunan  Daerah,  Edisi Pertama .  Yogyakarta  :  Andi Yogyakarta
Tarigan,  Robinson.  2000. Ekonomi Regional(Teori Dan Aplikasi) . Zaman.  2006. Analisis  Kesenjangan Pertumbuhan  Ekonomi  Antar Daerah di Sumatera Selatan .