Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama
Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia junaidi@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keabsahan  Risalah  Lelang  beserta  kendala  dan  solusinya  yang dibuat oleh  Pejabat Lelang  atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama. Proses pelaksanaan lelang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan proses balik nama atas objek lelang, telah diatur dalam peraturan perundangan dengan jelas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus bahwa objek lelang tidak dapat dibalik nama meskipun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis  normatif  dengan  metode  pendekatan  perundang-undangan.  Hasilnya, dalam  hal  terdapat objek  lelang yang  tidak  dapat  dibalik  nama,  tidak  serta  merta  mengakibatkan  proses  lelang  berikut  Risalah  Lelang  yang dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  menjadi  batal  dan  tidak  sah.  Sebagai  contoh,  kasus  dalam  putusan  Pengadilan Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor  161/PDT/2016/PT.SMG  tanggal  15  Juli  2016.  Dari  putusan  pengadilan  tinggi tersebut  keabsahan  Risalah  Lelang  tetap  diakui,  meskipun  dengan  adanya  putusan  tersebut  mengakibatkan adanya ketidakpastian  hukum  bagi  penjual  lelang  dan  KPKNL  Semarang.  Guna  mewujudkan  asas  kepastian hukum  dan  asas  keadilan  bagi  penjual  dan  KPKNL  Semarang,  disarankan  untuk  mengajukan  gugatan  dan penetapan kepada pengadilan negeri untuk memastikan kedudukan dan status hukum atas proses pasca lelang yang  telah  terjadi.  Kebaruan  penelitian  ini  yaitu  kajian  tentang  Risalah  Lelang  atas  objek  lelang  yang  tidak dapat dibalik nama.
Kata kunci: Balik Nama; Lelang; Risalah Lelang

## Abstract
The  study  aims  to analyze  the  validity  of  the  auction bulletin  and  the  constraints  and  solutions  made by  the Office of Auctions on the object of the auction that cannot be renamed. The process of execution of the auction has been regulated in this way by various laws and regulations. In practice, there are some cases where the auction  object  cannot  be  renamed,  even  though  the  auctions  have  been  carried  out  in  accordance  with  the conditions  and  have  been  made  by  the  Auction  Office.  The  type  of  research  used  in  this  investigation  is normative  jurisprudence  with  a  method  of  legislative  approach.  As  a  result,  in  the  event  that  there  is  an auction object that cannot be named after, it does not immediately result in the following auction process: The auction  notice  made  by  the  auction  office  becomes  invalid.  For  example,  the  case  in  the  decision  of  the Central  Java  High  Court  No.  161/PDT/2016/PT.SMG  dated  July  15,  2016.  The  Supreme  Court's  judgment recognizes  the  validity  of  the  Auction,  although  the  judgement  leads  to  legal  uncertainty  for  the  auction vendor and KPKNL Semarang. In order to establish the basis of legal certainty and the foundation of justice for the seller and KPKNL Semarang, it is recommended to file a lawsuit and settlement to the state court to ensure the status and legal status of the post auction process that has taken place. The novelty of this research is the study of the Auction Records on an auction object that cannot be renamed.
Keywords: Auction; List Auctions; Rename
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pemberian  kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan  adalah  bagian  dari  perjanjian kredit. Salah satu alasan mengapa perjanjian penjaminan diperlukan adalah untuk menjamin pelunasan  dan  memudahkan  penyelesaian  sengketa  jika  debitur  tidak  memenuhi kewajibannya. 1 Sebagai  persyaratan  kredit,  debitur  diminta  untuk  menyerahkan  jaminan tertentu kepada kreditur untuk memastikan bahwa mereka akan membayar hutang. 2 Ketika debitur  melakukan  wanprestasi,  kreditur  memiliki  hak  untuk  meminta  ganti  rugi  kepada debitur  melalui  eksekusi  atas  jaminan  kredit.  Wanprestasi  ini  dapat  berupa  kegagalan debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih atau kegagalan debitur untuk memenuhi janji-janji yang dibuat untuk diperjanjikan. 3 Salah satu bentuk dari eksekusi jaminan yaitu dengan dilakukan secara lelang. Lelang merupakan suatu  cara  menjual  barang  yang  sudah  dikenal  sejak  sebelum  masehi.  Lelang  di  Indonesia telah  ada  sejak  tahun  1908,  ditandai  dengan  terbitnya  Undang-Undang  (UU)  Lelang  yaitu Vendu Reglement yang diundangkan dalam Staatsblad Nomor 189 Tahun 1908. Pada awal mula  pemberlakuannya, Vendu  Reglement hanya  berlaku  bagi  warga  Belanda.  Lelang memiliki pengertian sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. 4
Setiap  lelang  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Lelang  memiliki  tahapan  proses  yang terdiri  dari  proses  pra  lelang,  pelaksanaan  lelang  dan  pasca  lelang.  Proses  pra  lelang merupakan  proses  persiapan,  mulai  dari  pemberkasan  permohonan  lelang  hingga  proses pengumuman  lelang  berikut  segala  macam  kegiatan  yang  harus  dilakukan  sebelum  hari pelaksanaan lelang. Tahapan pelaksanaan lelang adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pada hari pelaksanaan lelang sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, meliputi pertemuan antara  Pejabat  Lelang,  Penjual,  Peserta  (apabila  peserta  hadir),  penawaran  lelang  dan pembukaan  penawaran  dan  penunjukan/penetapan  Pembeli/Pemenang  Lelang.  Tahapan pasca  lelang  merupakan  rangkaian  aktifitas  yang  dilakukan  setelah  lelang  dilaksanakan, yang  meliputi  penyelesaian  kewajiban  dan  administrasi  oleh  Pembeli/Pemenang  Lelang, penyerahan  objek  dan  dokumen  kepemilikan  oleh  Penjual  kepada  Pembeli/Pemenang Lelang, penyusunan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang berikut turunannya, hingga proses balik nama objek lelang.
Dalam  praktiknya,  terdapat  kasus  dimana  Pembeli/Pemenang  Lelang  yang  telah menyerahkan  Kutipan  Risalah  Lelang  kepada  instansi  yang  berwenang  dalam  balik  nama, tidak  dapat  atau  terkendala  pada  saat  melakukan  proses  balik  nama  atas  objek  yang
1 Nur  Rizki  Siregar  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Tinjauan  Hukum  Kekuatan  Eksekutorial  Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 128, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872.
2 Agung  Pribadi,  “Pengalihan  Piutang  Secara  Cessie  Atas  Pembiayaan  Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Pada Perbankan  Syari’Ah :  Suatu  Telaah  Hukum  Islam  Dan  Prinsip  Perbankan  Syari’Ah,” Jurnal  Ius  Constituendum 2,  no.  2 (2017): 137, https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.657.
3 Apul  Oloan  Sipahutar  et  al.,  “Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Praktek  Pada  Debitur  Yang Wanprestasi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2021): 144–56, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254.
4 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang” (2020).
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
diperoleh  dari  lelang.  Salah  satu  kasus  objek  lelang  tidak  dapat  dibalik  nama  terjadi  di KPKNL Semarang. Objek lelang tersebut berupa tanah dan tidak dapat dibalik nama karena terhadap objek lelang tersebut terdapat pembebanan sita pajak. Dari permasalahan ini, pihak yang  paling  dirugikan  adalah  pihak  Pembeli/Pemenang  Lelang.  Untuk  itu  perlu  adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak Pembeli/Pemenang Lelang agar dapat menguasai objek  lelang  tersebut  secara  penuh,  baik  secara  fisik  maupun  yuridis.  Maka  dinilai  perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah permasalahan dalam proses balik nama ini disebabkan  oleh  keabsahan  Risalah  Lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  atau dikarenakan  hal-hal  lainnya.  Serta  apakah  dengan  adanya  objek  lelang  yang  tidak  dapat dibalik  nama  berimplikasi  terhadap  keabsahan  Risalah  Lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat Lelang.
Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dari Ilhami (2017). 5 Penelitian  ini  mengkaji  keabsahan  Risalah  Lelang  sebagai  akta  autentik  yang  merupakan sebuah  produk  pasca  lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  II,  yang  mana  setiap Pejabat Lelang khususnya Pejabat Lelang Kelas II sebagai pejabat umum memiliki wilayah jabatan  tertentu  sesuai  dengan  keputusan  pengangkatan  masing-masing  Pejabat  Lelang Kelas  II.  Dalam  kasus  tersebut,  ditemukan  bahwa  objek  lelang  berada  di  luar  wilayah jabatan  Pejabat  Lelang  Kelas  II.  Risalah  Lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  II tersebut  tidak  memenuhi  unsur  sebagai  akta  autentik  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1868 KUHPerdata. Penelitian ini fokus pada wilayah jabatan Pejabat Lelang dan belum memuat kajian mengenai keabsahan risalah lelang dalam kaitannya dengan kendala balik nama atas objek lelang.
Penelitian  berikutnya  dari  Karina  (2019), 6 membahas  mengenai  keabsahan  Risalah Lelang  sebagai  akta  autentik  dalam  pelaksanaan  lelang  yang  dilaksanakan  secara  lelang elektronik.  Penelitian  tersebut  mengkaji  perbedaan  proses  bisnis  lelang  yang  semula dilakukan  secara  konvensional  kemudian  beralih  menjadi  digital/secara  elektronik  melalui internet.  Hasil  penelitian  menyimpulkan,  dengan  adanya  perubahan  proses  bisnis pelaksanaan lelang secara elektronik, tidak mengurangi keabsahan Risalah Lelang. Risalah Lelang  yang  dibuat  sebagai  akta  autentik  berita  acara  pelaksanaan  lelang  telah  memenuhi unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdata.
Penelitian  dari  Tiara  (2018) 7 mengulas  mengenai  kasus  adanya  pemenang  lelang eksekusi  hak  tanggungan  yang  tidak  dapat  menguasai  objek  lelang  yang  dibelinya  dari proses lelang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemenang lelang tidak menemui kendala dalam proses penguasan objek secara yuridis. Namun pemenang lelang mengalami kendala pada saat akan menguasai objek lelang secara fisik. Sehingga pada prakteknya untuk dapat
5 Siti Rafika Ilhami, “Keabsahan Akta Risalah Lelang Terhadap Objek Lelang Yang Tidak Berada Dalam Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II (Studi Kasus PT. M Finance Pekanbaru Dan Pejabat Lelang Kelas II Bekasi)” (2017).
6 Ahnia  Septya  Karina,  “Keabsahan  Akta  Risalah  Lelang  Sebagai  Akta  Otentik  Dalam  Pelaksanaan  Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)” (2019).
7 Ressha Tiara, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Dapat Menguasai Obyek Lelang Di Kota Padang” (2018).
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
menguasai objek lelang secara fisik, pemenang lelang perlu melakukan upaya pengosongan melalui pengadilan.
Terdapat beberapa kajian terdahulu mengenai keabsahan Risalah Lelang yang dibuat oleh  Pejabat  Lelang  dengan  pendekatan  yang  dilakukan  pada  lelang  barang  secara elektronik  dan  wilayah  kerja  jabatan  Pejabat  Lelang,  belum  terdapat  kajian  mengenai keabsahan Risalah Lelang dalam hal  terdapat  kendala dalam  proses balik  nama atas objek lelang.  Padahal  dalam  praktiknya,  masih  terdapat  kasus  adanya  objek  lelang  yang  tidak dapat  dibalik  nama. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis keabsahan Risalah Lelang beserta kendala dan solusinya yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama.

## 2. METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  yang  disebut  bahan  data  sekunder,  berupa  hukum  positif  dan bagaimana  implementasinya  dalam  praktik. 8 Yuridis  normatif  adalah  dimana  hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia  yang  dianggap  pantas. 9 Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  dalam  pelaksanaan lelang,  penyusunan  Risalah  Lelang  dan  proses  balik  nama  objek  lelang.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data  primer  sebagai  data pendukung.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku  buku  hukum,  artikel  jurnal,  dan  putusan pengadilan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  konsepsi-konsepsi, teori-teori  atau  pendapat-pendapat  atau  landasan  teoritis  yang  berhubungan  erat  dengan permasalahan  yang  dibahas.  Data  primer  diperoleh  dengan  penelitian  lapangan  langsung dari  objeknya.  Dalam  penelitian  ini  data  primer  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara dengan narasumber yaitu dari KPKNL Semarang selaku instansi penyelenggara lelang. Data sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  untuk  mendapatkan konsepsi-konsepsi,  teori-teori  atau  pendapat-pendapat  atau  landasan  teoritis  yang berhubungan  erat  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  yaitu  dalam  bentuk  mempelajari  literatur,  peraturan perundang-undangan,  serta  bahan-bahan  hukum  lain  yang  erat  kaitannya  dengan  pajak karbon.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  bersifat  kualitatif,  yaitu  analisa  yang  tidak mendasarkan  pada  data  dalam  bentuk  angka-angka  melainkan  dalam  bentuk  pernyataan- pernyataan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial
8 Yulianto  Achmad  Mukti  Fajar  ND, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Belajar, 2013).
9 Rizky  Syahputra,  Doddy  Kridasaksana,  and  Zaenal  Arifin,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Musisi  Atas  Hak  Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 84, https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783.
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
lainnya.  Di  samping  itu  hanya  hasil-hasil  penelitian  yang  dipandang  relevan  akan  dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama
Pada  dasarnya,  pemegang  hak  tanggungan  dapat  melakukan  eksekusi  tanpa  izin pemberi,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  yang menyatakan: "Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan  tersebut."  Pemegang  hak tanggungan  dapat  langsung  melakukan  eksekusi  dengan  menghubungi  Kepala  Kantor Lelang untuk memulai lelang atas objek hak tanggungan yang bersangkutan. 10
Setelah  melalui  proses  lelang,  dan  penetapan  pemenang  lelang  maka  proses selanjutnya  adalah  proses  balik  nama  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi Pembeli/Pemenang Lelang. Dengan selesainya proses balik nama, maka Pembeli/Pemenang Lelang  secara  sah  telah  mencatatkan  namanya  sebagai  pemilik  baru  atas  objek  lelang tersebut sehingga kedudukan di mata hukum telah diakui sah dan penuh. Bukti kepemilikan hak atas tanah pada dasarnya merujuk pada bukti tertulis yang memuat nama pemegang hak dan  kemudian  setiap  riwayat  peralihannya  berturut-turut  sampai  pemegang  hak  terakhir sebagaimana  dibukukan  dalam  pendaftaran  tanah  menjadi  dasar  penentuan  kepemilikan hak. 11 Mekanisme  proses  balik  nama  untuk  objek  lelang  berupa  tanah  telah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan untuk objek lelang berupa kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Registrasi  dan  Identifikasi  Kendaraan Bermotor.  Dalam  kedua  peraturan  tersebut  diatur  bahwa  untuk  pendaftaran  peralihan  hak atas objek berupa tanah atau kendaraan yang diperoleh dari lelang harus dibuktikan dengan Kutipan  Risalah  Lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang.  Jelas  bahwa  Kutipan  Risalah Lelang  yang  merupakan  salah  satu  turunan  dari  Risalah  Lelang  merupakan  produk  yang menjadi  syarat  utama  untuk  proses  peralihan  hak  atas  objek  yang  diperoleh  dari  proses lelang.
Salah  satu  kasus  atau  fakta  hukum  yang  terjadi di  KPKNL  Semarang  terkait  adanya objek  lelang  yang  tidak  dapat  dibalik  nama  adalah  perkara  yang  telah  diputus  oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor putusan 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli  2016.  Lelang  tersebut  merupakan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  yang  dilaksanakan pada  tanggal  28  Februari  2013,  sebagaimana  tercantum  dalam  Risalah  Lelang  Nomor 333/2013 tanggal 28 Februari 2013 dengan objek lelang berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat  Hak  Milik  (SHM) Nomor 3062, luas 132 m2,  tercatat atas nama Yudha
10 Ryan  Dwitama  Hutadjulu,  Lastuti  Abubakar,  and  Tri  Handayani,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Bank  Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 209–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646.
11 Audry Zefanya and Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  441, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
Tri  Sakti,  terletak  di  Kelurahan  Sukorejo,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang,  Jawa Tengah.  Objek  lelang  berupa  tanah  dan  bangunan  tersebut  tidak  dapat  dibalik  nama dikarenakan atas tanah tersebut terdapat pembebanan sita pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Barat.  Sehingga  permohonan  pendaftaran  balik  nama yang diajukan oleh pembeli/pemenang lelang tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.
Adapun  kronologi  pelaksanaan  lelang  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  KPKNL Semarang  selaku  instansi  pemerintah  penyelenggara  lelang  menerima  surat  permohonan lelang  dari  PT.  Bank  CIMB  Niaga,  Tbk.  melalui  suratnya  nomor  276/RD/ARR-BLWGI- JTG/X11/2012  tanggal  20  Desember  2012.  Objek  lelang  terdiri  dari  3  (tiga)  aset  berupa tanah dan bangunan yang merupakan jaminan utang debitur an. CV. Wita Saputra, dimana salah satu jaminan tersebut adalah tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3062, luas 132 m2, tercatat atas nama Yudha Tri Sakti, terletak di Kelurahan Sukorejo,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang,  Jawa  Tengah  yang  merupakan  objek sengketa dalam perkara tersebut.
Permohonan lelang tersebut  diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.  berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah.  Berdasarkan  dokumen-dokumen  yang disampaikan,  debitur  an.  CV.  Wita  Saputra  terbukti  tidak  dapat  melunasi  kewajibannya kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kedua belah pihak.  Sehingga  debitur  dinyatakan  wanprestasi  dan  berdasarkan  Sertipikat  Hak Tanggungan Peringkat Pertama  Nomor 1233/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang dimiliki oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. selaku kreditur, diajukanlah permohonan lelang eksekusi Hak  Tanggungan  melalui  KPKNL  Semarang.  KPKNL  Semarang  melakukan  verifikasi terhadap  berkas  permohonan  lelang  tersebut.  Setelah  dinyatakan  lengkap  dan  sesuai, KPKNL Semarang menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan lelang melalui surat Nomor S-419/WKN.09/KNL.01/2013  tanggal  23  Januari  2013  yang  ditujukan  kepada  PT.  Bank CIMB Niaga, Tbk. selaku pemohon lelang/penjual.
PT.  Bank  CIMB  Niaga,  Tbk.  selaku  pemohon  lelang/penjual  melakukan Pengumuman  Pertama  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  tanggal  30  Januari  2013  dan Pengumuman  Kedua  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  melalui  surat  kabar  Wawasan terbitan  tanggal  14  Februari  2013  serta  memberitahukan  rencana  lelang  kepada  CV.  Wita Saputra  selaku  debitur  dengan  surat  Nomor  008/RD/ARR-BLWGI-JT/11/2013  tanggal  04 Februari  2013.  PT.  Bank  CIMB  Niaga,  Tbk.  selaku  pemohon  lelang/penjual  juga  telah menyerahkan  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT)  atas  objek  lelang  kepada KPKNL  Semarang.  Objek  sengketa  dalam  perkara  dengan  nomor  SKPT  untuk  objek sengketa  adalah  SKPT  Nomor  1053/2012  tanggal  14  Mei  2012  dengan  catatan  masih dibebani  hak  tanggungan  peringkat  pertama  pada  PT.  Bank  Niaga,  Tbk.  berkedudukan  di Jakarta  (tidak  ada  catatan  diblokir  ataupun  disita  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Semarang Barat).  Lelang  eksekusi  hak  tanggungan  yang  dimohonkan  oleh  PT.  Bank  CIMB  Niaga, Tbk.  tersebut  dilaksanakan  oleh  KPKNL  Semarang  pada  tanggal  28  Februari  2013,
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
sebagaimana tercantum  dalam Risalah Lelang Nomor 333/2013  tanggal  28 Februari  2013.
Terhadap salah satu objek yang dijual lelang yaitu berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat  Hak  Milik  (SHM) Nomor 3062, luas 132 m2,  tercatat atas nama Yudha Tri  Sakti,  terletak  di  Kelurahan  Sukorejo,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang,  Jawa Tengah telah laku terjual kepada Enrico Sulistono Abadi (selaku Penggugat dalam perkara ini) dengan harga lelang sebesar Rp.251.000.000,-  (dua  ratus  lima puluh  satu  juta rupiah). Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  lelang  tersebut,  saudara  Enrico  Sulistono  Abadi  selaku pemenang  lelang/pembeli  menindaklanjutinya  dengan  melakukan  pelunasan  kewajiban sebagai  pemenang lelang kemudian melanjutkan  dengan pengurusan proses balik nama ke Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang.    Namun  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  menolak permohonan  balik  nama  tersebut  dikarenakan  atas  tanah  SHM  Nomor  3062,  luas  132  m2, tercatat  atas  nama  Yudha  Tri  Sakti,  terletak  di  Kelurahan  Sukorejo,  Kecamatan  Gunung Pati,  Kota  Semarang,  Jawa  Tengah  dalam  status  sita  pajak  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak Semarang Barat.
Atas  dasar  kendala  tidak  dapat  melakukan  proses  balik  nama  terhadap  objek  berupa tanah  dan  bangunan  yang  diperoleh  dari  lelang,  saudara  Enrico  Sulistono  Abadi  yang merupakan  pemenang  lelang/pembeli  melakukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri Semarang  dengan  nomor  perkara  366/Pdt.G/2014/PN.Smg  yang  kemudian  diteruskan dengan  pengajuan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  dengan  nomor  perkara 161/PDT/2016/PT.SMG.
Majelis Hakim dalam perkara memutus untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.  Putusan  angka  2  menyatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat  I,  dalam  hal  ini  adalah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. cq. Bank CIMB Niaga Semarang dan Tergugat II, dalam hal ini adalah KPKNL Semarang yang telah melakukan pelelangan atas jaminan hutang dengan hak  tanggungan  yaitu  tanah  Hak  Milik  Turut  Tergugat  III  SHM  No,  3062/Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang yang telah diletakkan sita oleh Turut Tergugat II, dalam  hal  ini  adalah  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Barat  adalah  perbuatan melawan hukum. 12
Perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata berbunyi:  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk mengganti  kerugian  tersebut.”  Merujuk  Pasal  1365  KUHPerdata,  yang  dimaksud  dengan perbuatan  melawan  hukum  ialah  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  karena  salahnya  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Dalam konteks  ini,  pemaknaan  Pasal  1365  KUHPerdata  hanya  merumuskan  perbuatan  melawan hukum (PMH) sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam hukum tertulis. 13 Perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a. Unsur adanya perbuatan melawan
12 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016 (2016).
13 Syukron  Salam,  “Perkembangan  Doktrin  Perbuatan  Melawan  Hukum  Penguasa,” Nurani  Hukum 1,  no.  1 (December 2018): 33, https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818.
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
hokum;  b.  Unsur  adanya  kesalahan;  c.  Unsur  adanya  hubungan  sebab  akibat;  d.  Unsur adanya  kerugian.
Berdasarkan teori di atas dan memperhatikan petitum yang diajukan Penggugat, dalam hal  ini  adalah  pembeli/pemenang  lelang,  cukup  beralasan  jika  Penggugat  mengajukan gugatan  perbuatan  melawan  hukum,  dikarenakan  Penggugat  sangat  dirugikan  karena  telah membeli  melalui  lelang  atas  objek  berupa  tanah  yang  dibebani  sita  pajak  dan  tanpa  ada pemberitahuan  sebelumnya  terkait  informasi  pembebanan  sita  tersebut.  Sehingga  pembeli yang telah melunasi seluruh kewajibannya tidak dapat menguasai objek lelang secara penuh dikarenakan objek lelang tidak dapat dibalik nama.
Ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata  memberikan  beberapa  jenis  penuntutan  yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, antara lain: 14 a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan  semula;  c.  Pernyataan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  bersifat  melawan hukum; d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; e.  Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; f.  Pengumuman  daripada  keputusan  atau  dari  sesuatu yang telah diperbaiki.
Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa atas putusan bahwa Tergugat I (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. cq. Bank CIMB Niaga Semarang) dan Tergugat II (KPKNL Semarang)  dinyatakan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  maka  dapat  dijatuhi hukuman  ganti  rugi  untuk  mengganti  kerugian  yang  telah  dialami  Penggugat.  Hal  ini termuat dalam amar putusan angka 5.
Kemudian  memperhatikan  amar  putusan  angka  3,  dimana  dinyatakan  oleh  Majelis Hakim bahwa penetapan pemenang lelang oleh Tergugat II (KPKNL Semarang) atas objek perkara,  tertanggal  28  Februari  2013,  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Kaidah  “tidak mempunyai kekuatan hukum” dalam suatu putusan bermakna bahwa peraturan atau undang- undang  atau  peristiwa  dimaksud  not  legally  binding,  yang  berarti  bahwa  putusan  tidak membatalkan  suatu  peraturan  atau  undang-undang  atau  peristiwa,  tetapi  menyatakan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  lagi. 15 Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG  tanggal  15  Juli  2016  diatas  khusunya  angka  3,  tidak  menyatakan bahwa  peristiwa  penetapan  pemenang  lelang  oleh  Tergugat  II  (KPKNL  Semarang) dibatalkan. Hal ini selaras dengan materi pertimbangan hukum yang dimuat dalam halaman 41 putusan dimaksud, yang menyatakan bahwa “…..penetapan pemenang lelang Tergugat II tersebut  bukan  dinyatakan  dibatalkan  melainkan  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum, …”.
14 Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum,” Lex Jurnalica Volume 10, no. Nomor 2 (2013): 107–20.
15 Ali  Marwan  Hsb  and  Hisar  P. Butar  Butar,  “Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85  /  PUU- Tentang Sumber Daya Air (Legal Consequences of the Constitutional Court Decision Number 85 / Puu-Xi / 2013 About Review of Law Number 7 of 2004 on Water Resources),” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 4 (2016): 359–67.
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
Putusan  yang  menyatakan  bahwa  penetapan  pemenang  lelang  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  dapat  dimaknai  bahwa  dengan  adanya  putusan  tersebut  maka  segala peristiwa  hukum  yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari  yang  didasarkan  pada  penetapan pemenang  lelang  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  atau  tidak  dapat  diakui  keabsahannya. Seperti  tidak  dapat  dilakukan  proses  balik  nama,  tidak  dapat  dilakukan  penguasaan  objek, dan segala tindakan hukum  yang mendasarkan atas keputusan penetapan pemenang lelang tersebut.
Memperhatikan amar putusan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada  satupun  amar  putusan  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  atau  perbuatan  ataupun peristiwa  lelang  yang  telah  dilaksanakan  dibatalkan.  Begitu  juga  dengan  Risalah  Lelang yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 28 Februari 2013 berikut Risalah Lelang Nomor 333/2013 tanggal  28  Februari  2013  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  KPKNL  Semarang  adalah  sah dan  mengikat,  dikecualikan  dalam  hal  penetapan  pemenang  lelang  atas  nama  Enrico Sulistono  Abadi  (Penggugat)  atas  objek  lelang  berupa  tanah  dan  bangunan  sesuai  dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3062, luas 132 m2, tercatat atas nama Yudha Tri Sakti, terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Berdasarkan  analisis,  putusan  tersebut  sangatlah  tepat  karena  telah  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  93/PMK.06/2010 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  yang  mengatur  bahwa  “Lelang  yang  telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.” 16 Hal ini juga telah  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Buku  II  Mahkamah  Agung  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan 17 yang  dengan  tegas  menyatakan  “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.” Adapun PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang merupakan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dan dijadikan pedoman pelaksanaan lelang  pada  saat  lelang  tersebut  terjadi  di  tahun  2013.  Apabila  ditinjau  dalam  perspektif ketentuan  lelang  terbaru  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hal serupa juga diatur dalam PMK lelang  terbaru  pada  Pasal  25  yang  menyatakan  bahwa  “Lelang  yang  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  tidak  dapat  dibatalkan.”  Risalah Lelang  yang  tidak  dinyatakan  batal  maka  tetap  diakui  keberadaannya  dan  keabsahannya. Sehingga  hal-hal  yang  termuat  di  dalamnya  tetap  sah  dan  mengikat,  dikecualikan  hal-hal yang telah diputus dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut.
Risalah  Lelang  dalam  pengertiannya  juga  dinyatakan  sebagai  akta  autentik  yang mempunyai  pembuktian  sempurna.  Sebagai  akta  autentik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal
16 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Nomor  93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang” (2011).
17 Mahmakah  Agung  RI,  “Buku  II  Mahkamah  Agung  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi Pengadilan” (n.d.).
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
1868  KUHPerdata  bahwa  suatu  akta  autentik  haruslah  dibuat  dalam  bentuk  yang  telah ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasar penjelasan tersebut maka suatu akta dikatakan sebagai akta autentik  apabila  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut: 18 a.  Bentuk  dan  susunan (vorm) akta tersebut dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (wettelijkje vorm) ;  b.  Akta  itu  dibuat  oleh (door) atau  di  hadapan (ten  overstaan) pejabat  umum (openbaar ambtenaar) ; c. Pejabat  umum  yang  membuat  akta  tersebut  haruslah  pejabat umum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  akta  itu  sesuai  dengan  wilayah kerjanya.
Unsur-unsur  atau  syarat-syarat  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  1868 KUHPerdata tersebut apabila diterapkan pada Risalah Lelang  Nomor 333/2013 tanggal 28 Februari  2013  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  KPKNL  Semarang  dalam  pelaksanaan lelang dalam perkara adalah sebagai berikut: 1) Unsur Pertama, bahwa akta autentik dibuat berdasarkan  bentuk  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Risalah  Lelang  Nomor  333/2013 tanggal  28  Februari  2013  dibuat  mengacu  pada  bentuk  dan  ketentuan  yang  diatur  dalam Vendu  Reglement  Pasal  37,  38,  39  serta  PMK  Nomor  93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 2) Unsur Kedua, Risalah Lelang Nomor 333/2013 tanggal 28 Februari 2013 dibuat oleh Pejabat Lelang pada KPKNL Semarang, yang mana Pejabat Lelang pada KPKNL  adalah  Pejabat  Lelang  Kelas  I  yang  juga  dikatakan  sebagai  pejabat  umum sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  2  PMK  Nomor  94/PMK.06/2019  tentang Pejabat  Lelang  Kelas  I. 19 “Pejabat  Lelang  Kelas  I  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  pada Kementerian  Keuangan  yang  diangkat  sebagai  Pejabat  Lelang  yang  merupakan  pejabat umum sebagimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”  Sehingga Risalah Lelang Nomor 333/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah memenuhi unsur kedua; 3) Unsur Ketiga, dalam hal ini Risalah Lelang Nomor 333/2013 tanggal 28 Februari 2013 dibuat oleh Pejabat Lelang yang berkedudukan di KPKNL Semarang. Secara kewenangan jelas bahwa Pejabat Lelang  mempunyai  kewenangan  untuk  menjalankan  lelang  berikut  membuat  Risalah Lelangnya,  dan  untuk  menjalankan  tugas  lelang,  Pejabat  Lelang  bertindak  berdasarkan Surat  Tugas  dari  Kepala  KPKNL  tempat  kedudukan  Pejabat  Lelang.  Sedangkan  objek lelang  berupa  tanah  dalam  perkara  berada  di  Kota  Semarang,  dimana  Kota  Semarang merupakan wilayah kerja KPKNL Semarang. Unsur ketiga pun jelas tepenuhi.
Dengan  terpenuhinya  ketiga  unsur  atau  syarat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata, maka Risalah Lelang Nomor 333/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat oleh  Pejabat  Lelang  KPKNL  Semarang  dapat  dikatakan  sebagai  akta  autentik  yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana pengertian Risalah Lelang sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Sesuai  dengan  Teori Tujuan Hukum, Gustav Radbruch, bahwa hukum  memiliki  tiga tujuan  yang  hendak  diwujudkan,  yaitu  kemanfaatan,  keadilan  dan  kepastian  hukum.
18 Usman Rachmadi, Hukum Lelang , 2016.
19 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  94/PMK.06/2019  Tentang Pejabat Lelang Kelas I” (2019).
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
Berkaca  dari  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor  161/PDT/2016/PT.SMG tanggal  15  Juli  2016  berikut  segala  pertimbangan  hukum  yang  telah  diterapkan,  dapat dikatakan bahwa hukum telah mampu mewujudkan kemanfaatan, dengan penjualan melalui lelang,  dimana  setiap  pihak  yang  berkepentingan  dapat  memperjuangkan  haknya  secara proporsional.  Penjual  tetap  dapat  melakukan  lelang  atas  objek  jaminan  debitur  yang bermasalah,  KPKNL  selaku  penyelengara  lelang  tetap  diakui  produk-produk  hukumnya seperti  Risalah  Lelang.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Barat  tetap  dapat memperjuangkan  hak  atas  pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak/penanggung  pajak.  Begitu juga  dengan  Pembeli  dapat  memperjuangkan  haknya  untuk  menguasai  objek  yang diperolehnya secara penuh.
Dalam  asas  keadilan,  putusan  ini  pun  mencerminkan  hak  setiap  pihak  dilindungi secara adil dan tepat, dimana pembeli memperoleh kesempatan untuk mendapatkan haknya tanpa  harus  mengorbankan/menciderai  hak  pihak  lain.  Dengan  tidak  dibatalkannya  proses lelang  dan  Risalah  Lelang,  maka  hak  pembeli  lain  dalam  lelang  tersebut  tetap  dilindungi. Pembeli  lain  yang  tidak  mengalami  kendala  dalam  proses  balik  nama,  tetap  dapat melakukan proses peralihan hak menjadi atas nama Pembeli tanpa terdampak atas putusan Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  tersebut.  Sedangkan  peraturan-peraturan  yang  telah diterapkan  baik  dalam  pelaksanaan  lelang,  pembuatan  Risalah  Lelang  maupun  dalam pertimbangan  putusan,  telah  memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas  bagi  masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu menafsirkan sendiri karena peraturan yang ada dan berlaku mampu  dijadikan  pedoman  yang  tepat  dalam  pelaksanaan  lelang  dan  juga  pedoman  bagi semua  pihak  untuk  memperjuangkan  haknya.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah tersebut juga menjadi salah satu bukti bahwa lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, dalam hal  ini  adalah  KPKNL  Semarang,  dapat  dipertanggungjawabkan  bahwa  telah  dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila  dikaji  dalam  teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M.  Friedman,  di  mana  dalam perspektif Lawrence M. Friedman, terdapat tiga elemen dalam sistem hukum, meliputi: 20 a. Substansi Hukum; b. Struktur Hukum; dan c. Budaya Hukum. apabila diaplikasikan dalam perkara sebagaimana diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016, dapat diuraikan sebaga berikut: 1)   PT.  Bank CIMB  Niaga,  Tbk.  cq.  Bank  CIMB  Niaga  Semarang  sebagai  pemohon  lelang,  dalam pengajuan permohonan lelang atas jaminan debitur an. CV. Wita Saputra telah mendasarkan perbuatan  tersebut  pada  ketentuan  Pasal  6  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah (UUHT) 21 ;  Dalam  proses  pelaksanaan  lelang,  KPKNL  Semarang  telah  menerapkan ketentuan-ketentuan  dalam  PMK  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang;  Kantor  Pelayanan Pajak Semarang Barat  selaku instansi  pemerintah yang melakukan sita jaminan atas objek
20 Lalu  M.  Alwin  Ahadi,  “Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum:  Relasi  Urgensi  Sosialisasi Terhadap  Eksistensi  Produk  Hukum,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (April 2022): 110, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
21 “Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan Tanah” (1996).
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
dalam perkara, dalam proses penyitaan jaminan telah menerapkan ketentuan dalam Undang- undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2000  (UU  PPSP);  Majelis  Hakim dalam  putusannya  telah  mempertimbangkan  ketentuan-ketentuan  dalam  PMK  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  serta  ketentuan  dalam  Buku  II  Mahkamah  Agung  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor:  323/K/Sip/1968  menyatakan  bahwa 22 “suatu lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dimenangkan  oleh  pembeli  lelang  yang  beritikad  baik,  maka  lelang  tersebut  tidak  dapat dibatalkan  dan  kepada  pembeli  lelang  yang  beritikad  baik  tersebut  wajib  diberikan perlindungan  hukum.”  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  setiap  pelaksanaan  lelang, begitu  juga  dalam  suatu  peradilan,  khususnya  dalam  perkara  terkait  lelang,  telah  terdapat ketentuan-ketentuan  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  memadai  dan  jelas. Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tersebut  benar-benar  dijadikan pedoman  dalam  setiap  pelaksanaan  lelang  oleh  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  proses lelang serta dijadikan pedoman dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Dalam teori struktur hukum, adanya pembagian yang jelas mengenai tugas dan fungsi tiap-tiap  lembaga/instansi.  KPKNL  Semarang  selaku  instansi  yang  memiliki  kewenangan untuk melaksanakan lelang, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas perpajakan termasuk dalam hal melakukan sita jaminan atas objek wajib  pajak  atau  penanggung  pajak.  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  memiliki kewenangan  dalam  hal  pertanahan,  menerbitkan  sertipikat,  menerbitkan  Sertipikat  Hak Tanggungan, menerbitkan Surat  Keterangan Pendaftaran Tanah, pencatatan blokir dan sita atas  objek  berupa  tanah.  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  sebagai  institusi  peradilan  yang memiliki kewenangan menangani dan memutus perkara tersebut.
Budaya hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu pemikiran yang hidup di  masyarakat.  Pandangan masyarakat  terhadap lelang, khususnya lelang eksekusi, saat  ini dapat  dikatakan  tidak  terlalu  baik  atau  bahwa  dapat  dikatakan  negatif.  Hal  ini  dapat dikaitkan  dengan  banyaknya  gugatan  atas  pelaksanaan  lelang,  beberapa  kasus  adanya debitur  yang  tidak  mau  melepaskan  asetnya  meskipun  sudah  terjual  melalui  lelang, beberapa  kendala  dalam  penguasaan  objek  lelang.  Dengan  adanya  peristiwa  objek  lelang berupa  tanah  tidak  dapat  dibalik  nama  dikarenakan  adanya  sita  pajak  dalam  perkara  ini dapat  menambah  citra  negatif  lelang  di  masyarakat.  Meskipun  secara  secara  substansi hukum  sudah  memadai  dan  dilaksanakan  dengan  baik,  apabila  terdapat  peristiwa  yang merugikan  pihak  tertentu,  pasti  akan  membangun  budaya  hukum  yang  tidak  baik  di masyarakat.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap  proses  lelang  dan  terhadap  kredibilitas instansi  pemerintahan  terkait  akan  tergerus  yang  akan  berdampak  pada  citra  lelang  dan instansi terkait di masyarakat menjadi negatif.
22 Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 323/K/Sip/1968 (1968).
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
3.2 Kendala  dan  Solusi  atas  Keabsahan  Risalah  Lelang  atas  Objek  Lelang  Yang Tidak Dapat Dibalik Nama
Dalam  suatu  rangkaian  proses  pasca  lelang, s esuai  dengan  ketentuan  Pasal  76  PMK Nomor  93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  dalam  hal  Pembeli  lelang telah  melunasi  kewajiban-kewajiban  pelunasannya,  Penjual/pemilik  barang  harus menyerahkan  asli  dokumen  kepemilikan  dan/atau  barang  yang  dilelang  kepada  Pembeli. Fakta  hukum  bahwa  permohonan  proses  balik  nama  atas  objek  lelang  kepada  Kantor Pertanahan Kota Semarang yang dilakukan oleh Penggugat ditolak, menunjukan bahwa asli dokumen  kepemilikan  telah  diserahkan  oleh  Penjual/pemilik  barang  kepada  Penggugat selaku  Pembeli/pemenang  lelang.  Akibat  hukum  lain  yang  harus  dilakukan  oleh  Penjual dengan  adanya  objek  lelang  yang  telah  laku  terjual  melalui  lelang  adalah  diterbitkannya surat  roya  oleh  Penjual  selaku  pemegang  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  dan memperhitungkan  hasil  penjualan  lelang  tersebut  terhadap  jumlah  hutang  debitur  yang dilakukan eksekusi lelang.
KPKNL Semarang selaku instansi penyelengara lelang juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan lelang yang laku terjual dan telah dilunasi oleh Pembeli/pemenang lelang. Antara lain adalah menyetorkan hasil bersih lelang kepada  Penjual  dan  menyetorkan  bea  lelang  Penjual  sebesar  1,5%  dari  harga  lelang,  bea lelang  Pembeli  sebesar  2%  dari  harga  lelang  dan  PPh  Final  ke  Kas  Negara  segera  setelah adanya  pelunasan  harga  lelang  oleh  Pembeli.  Selain  itu,  atas  dasar  permohonan  dari Pembeli/pemenang  lelang,  KPKNL  Semarang  telah  menerbitkan  Kutipan  Risalah  Lelang dengan  nomor  333/2013  tertanggal  28  Mei  2013.  Kutipan  Risalah  Lelang  merupakan kutipan  kata  demi  kata  dari  satu  atau  beberapa  bagian  Risalah  Lelang  yang  diperlukan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran balik nama ke Kantor Pertanahan setempat.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor  161/PDT/2016/PT.SMG tanggal  15 Juli  2016,  menyatakan  bahwa  perbuatan  melakukan  pelelangan  atas  jaminan  berupa  tanah dan  bangunan  sesuai  dengan  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor  3062,  luas  132  m2, tercatat  atas  nama  Yudha  Tri  Sakti,  terletak  di  Kelurahan  Sukorejo,  Kecamatan  Gunung Pati,  Kota  Semarang,  Jawa  Tengah  yang  merupakan  objek  perkara  adalah  perbuatan melawan  hukum  dan  kemudian  PT.  Bank  CIMB  Niaga,  Tbk.  cq.  Bank  CIMB  Niaga Semarang selaku Penjual/pemohon  lelang dijatuhi hukuman untuk  mengembalikan kepada Penggugat  seluruh  uang  pembelian  lelang  dan  biaya  lainnya  yang  telah  dibayarkan  oleh Penggugat.
Adanya  amar  putusan  tersebut,  menimbulkan  dampak  adanya  ketidakpastian  hukum bagi  Penjual.  Salah  satunya  adalah  berkenaan  dengan  perlakuan  terhadap  hasil  penjualan lelang  yang  telah  diperhitungkan  terhadap  hutang  debitur.  Adanya  objek  jaminan  hutang milik debitur yang telah dilelang dan laku terjual, maka hasil penjualan lelang tersebut harus diperhitungkan sebagai pengurang terhadap hutang debitur. Apabila kemudian berdasarkan amar  putusan  tersebut  Penjual  dihukum  untuk  mengganti  seluruh  uang  pembelian  lelang termasuk  biaya-biaya  lelang,  berarti  uang  hasil  penjualan  lelang  tersebut  tidak  dapat diperhitungkan  sebagai  pengurang  hutang  debitur.  Apabila  telah  terlanjur  diperhitungkan,
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
maka  perhitungan  itu  seharusnya  dapat  dibatalkan.  Hal  ini  tentunya  guna  menjamin  asas keadilan hukum yang lahir sebagai akibat dari putusan pengadilan.
Setelah Penjual melaksanakan amar putusan dengan mengembalikan uang pembelian lelang  berikut  segala  biaya  yang  telah  dibayarkan  Penggugat  berikut  pembayaran  tuntutan ganti rugi sebagaimana dalam amar putusan, tentunya Pembeli berkewajiban menyerahkan kembali objek lelang tersebut berikut asli dokumen kepemilikannya kepada Penjual. Setelah objek  lelang  berikut  asli  dokumen  kepemilikannya  kembali  dikuasi  oleh  Penjual,  apakah status  hukumnya  kembali  seperti  semula,  dimana  PT.  Bank  CIMB  Niaga,  Tbk.  selaku kreditur  masih  berhak  atas  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  atas  objek  tanah  dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3062, luas 132 m2, tercatat atas  nama  Yudha  Tri  Sakti,  terletak  di  Kelurahan  Sukorejo,  Kecamatan  Gunungpati,  Kota Semarang,  Jawa  Tengah.  Objek  tersebut  merupakan  jaminan  atas  hutang  debitur,  dimana dalam  suatu  artikel  yang  menyatakan  bahwa  jaminan  mempunyai  fungsi  yang  sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari  lembaga  keuangan  mensyaratkan  adanya  suatu  jaminan. 23 Maka  dengan  adanya tindakan hukum pengembalian uang hasil lelang dari kreditur kepada pembeli lelang, harus dipastikan kembali status objek jaminan tersebut.
Hal lainnya adalah terkait dengan status debitur yang semula dinyatakan wanprestasi dan  telah  ditindaklanjuti  dengan  eksekusi  lelang  terhadap  jaminan  hutang.  Dengan  telah dilaksanakannya  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor  161/PDT/2016/PT.SMG tanggal  15  Juli  2016,  apakah  status  debitur  tetap  dalam  keadaan  wanprestasi  atau  perlu adanya penetapan lain oleh pengadilan bahwa debitur wanprestasi.
Berdasarkan  analisa-analisa  di  atas,  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG  tanggal  15  Juli  2016  telah  menimbulkan  beberapa  ketidakpastian hukum bagi Penjual. Ketidakpastian hukum ini juga memicu tidak terpenuhi asas keadilan hukum  bagi  Penjual.  Agar  Penjual  tetap  dapat  mempertahankan  hak-haknya  serta memperoleh  kepastian  hukum  dalam  perkara  ini,  Penjual  dapat  mengajukan  gugatan wanprestasi  melalui pengadilan negeri.  Berdasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  tersebut,  Penjual  mengajukan  gugatan  wanprestasi  melalui  pengadilan  negeri dengan  maksud  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dalam  hal:  1)  Kepastian  hubungan hukum  antara  PT.  Bank  CIMB  Niaga,  Tbk.  selaku  kreditur  dan  CV.  Wita  Saputra  selaku debitur  serta  status  hukum  debitur  tetap  dalam  keadaan  wanprestasi  sebagai  akibat berlakunya  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor  161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016; 2) Penetapan perhitungan atau rincian hutang terbaru yang merupakan akibat  adanya  proses  pelaksanaan  lelang  jaminan  yang  telah  laku  dan  hasilnya  telah diperhitungkan  terhadap  hutang  debitur  serta  akibat  hukum  atas  berlakunya  putusan Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah;  3)  Kepastian  kedudukan  hukum  PT.  Bank  CIMB  Niaga, Tbk. selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas objek lelang berupa tanah
23 Soegianto,  Diah  Sulistiyani  R  S,  and  Muhammad  Junaidi,  “Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Kajian  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (2019):  191, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658.
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
dan bangunan sesuai dengan SHM Nomor 3062, luas 132 m2, tercatat atas nama Yudha Tri Sakti,  terletak  di  Kelurahan  Sukorejo,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang,  Jawa Tengah  sebagaimana  Sertipikat  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama    Nomor  1233/2005 tanggal 18 Februari 2005, yang sebelumnya telah dilaksanakan lelang dan telah laku terjual serta telah diterbitkan surat roya atas tanah tersebut.
KPKNL Semarang selaku instansi penyelenggara lelang tentunya juga terdampak atas berlakunya  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor  161/PDT/2016/PT.SMG tanggal  15  Juli  2016.  KPKNL  Semarang  selaku  instansi  penyelenggara  lelang  telah menyetorkan bea lelang dan PPh Final ke Kas Negara. Berlakunya amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016 yang menyatakan bahwa  penetapan  Penggugat  sebagai  pemenang  lelang  bukan  dinyatakan  dibatalkan melainkan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,  serta adanya amar putusan yang menghukum  PT.  Bank  CIMB  Niaga,  Tbk.  selaku  Penjual  untuk  mengembalikan  seluruh uang pembelian lelang berikut  segala pajak dan  biaya lelang, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap bea lelang dan PPh Final yang telah disetorkan ke kas negara.
Bea  lelang  dan  PPh  Final  yang  telah  disetorkan  ke  kas  negara  oleh  KPKNL Semarang,  sebelum  adanya  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah,  sah  dan  jelas  bahwa merupakan pendapatan negara berupa pajak dan bukan pajak (PNBP) yang berasal dari hasil penjualan  lelang  atas  objek  berupa  tanah  dan  bangunan  dalam  perkara.  Namun  dengan berlakunya putusan tersebut menjadi tidak jelas kedudukan hukumnya.
Atas  dasar  pelaksanaan  lelang  tanggal  28  Februari  2013  dan  berdasar  permohonan dari  Pembeli/pemenang  lelang,  KPKNL  Semarang  telah  menerbitkan  Kutipan  Risalah Lelang  Nomor  333/2013  tertanggal  28  Mei  2013.  Kutipan  Risalah  Lelang  tersebut merupakan  salah  satu  syarat  untuk  proses  balik  nama  objek  lelang  ke  Kantor  Pertanahan setempat.  Meskipun  amar  putusan  telah  menyatakan  bahwa  penetapan  Penggugat  sebagai pemenang lelang atas objek lelang berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik  (SHM)  Nomor  3062,  luas  132  m2,  tercatat  atas  nama  Yudha  Tri  Sakti,  terletak  di Kelurahan  Sukorejo,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang,  Jawa  Tengah  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Namun  demikian,  dengan  telah  diterbitkannya  Kutipan Risalah  Lelang  oleh  KPKNL  Semarang  dan  telah  berada  dalam  penguasaan  pemenang lelang (Penggugat), terdapat resiko penyalahgunaan atas Kutipan Risalah Lelang tersebut.
Sebagai  upaya  mitigasi  resiko  tersebut,  KPKNL  Semarang  seharusnya  meminta kepada  Penggugat  untuk  mengembalikan  Kutipan  Risalah  Lelang  tersebut  dengan  alasan penetapan Penggugat sebagai pemenang lelang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.  Apabila  hal  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  maka  KPKNL  Semarang  dapat mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk  menetapkan  bahwa  Kutipan  Risalah Lelang  Nomor  333/2013  tertanggal  28  Mei  2013  dengan  objek  lelang  berupa  tanah  dan bangunan  sesuai  dengan  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor  3062,  luas  132  m2,  tercatat atas nama Yudha Tri Sakti, terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang,  Jawa  Tengah,  dengan  Pembeli/pemenang  lelang  atas  nama  Enrico  Sulistono
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
Abadi tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan Enrico Sulistono Abadi untuk mengembalikan Kutipan Risalah Lelang tersebut kepada KPKNL Semarang.

## 4. PENUTUP
Penjualan  objek  melalui  lelang  masih  terdapat  kemungkinan  adanya  kendala  dalam proses balik nama objek lelang. Namun demikian, apabila terdapat objek lelang yang tidak dapat  dibalik  nama,  tidak  serta  merta  mengakibatkan  proses  lelang  yang  telah  terjadi menjadi batal serta Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang menjadi batal dan tidak sah. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG  tanggal  15  Juli  2016,  tidak  terdapat  satupun  amar  putusan  yang menyatakan  bahwa  proses  lelang  dan  Risalah  Lelang  dibatalkan.  Proses  lelang  atas  objek dalam  perkara  tetap  diakui  ada  dan  terjadi.  Begitu  juga  dengan  berita  acara  pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang Nomor 333/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat oleh Pejabat Lelang KPKNL Semarang tetap sah dan mengikat. Namun dengan adanya putusan tersebut  membuat  klausul  penetapan  Penggugat  sebagai  pembeli  lelang  dalam  Risalah Lelang  Nomor  333/2013  tanggal  28  Februari  2013  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.  Sedangkan  bagian-bagian  lain  dalam  Risalah  Lelang  Nomor  333/2013  tanggal  28 Februari  2013  tetap  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sah  dan  mengikat.  Perlu adanya  perbaikan  dan  peningkatan  dalam  hal  koordinasi  antar  lembaga  permerintahan khususnya  yang  berkaitan  dalam  proses  pelaksanaan  lelang  maupun  terkait  objek  lelang. Dengan  peningkatan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintahan  tersebut,  diharapkan  dapat meminimalisir  resiko  adanya  kendala  yang  terjadi  sebagai  akibat  hukum  atas  pelaksanaan lelang,  termasuk  namun  tidak  terbatas  dalam  hal  kendala  proses  balik  nama  atas  objek lelang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahadi,  Lalu  M.  Alwin.  “Efektivitas  Hukum  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum:  Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (April 2022): 110. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
Hsb, Ali Marwan, and Hisar P. Butar Butar. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  85  /  PUU-Tentang  Sumber  Daya  Air  (Legal  Consequences  of  the Constitutional  Court  Decision  Number  85  /  Puu-Xi  /  2013  About  Review  of  Law Number 7 of 2004 on Water Resources).” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 4 (2016): 359–67.
Hutadjulu, Ryan Dwitama, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. “Akibat Hukum Terhadap Bank  Atas  Pembatalan  Hak  Tanggungan  Melalui  Putusan  Pengadilan  Berkekuatan Hukum  Tetap.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  209–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646.
Ilhami, Siti Rafika. “Keabsahan Akta Risalah Lelang Terhadap Objek Lelang Yang Tidak Berada Dalam Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II (Studi Kasus PT. M Finance Pekanbaru Dan Pejabat Lelang Kelas II Bekasi),” 2017.
Indonesia,  Kementerian  Keuangan  Republik.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (2020).
Karina,  Ahnia  Septya.  “Keabsahan  Akta  Risalah  Lelang  Sebagai  Akta  Otentik  Dalam
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto
e-ISSN: 2621-4105
Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL),” 2019.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I (2019).
———. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (2011).
Mukti  Fajar  ND,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
Pribadi, Agung. “Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan  Pada  Perbankan  Syari’Ah :  Suatu  Telaah  Hukum  Islam  Dan  Prinsip Perbankan  Syari’Ah.” Jurnal  Ius  Constituendum 2,  no.  2  (2017):  137. https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.657.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah  Nomor  161/PDT/2016/PT.SMG  tanggal  15  Juli 2016 (2016).
Rachmadi, Usman. Hukum Lelang , 2016. RI, Mahkamah Agung. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 323/K/Sip/1968 (1968). RI,  Mahmakah  Agung.  Buku  II  Mahkamah  Agung  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas dan Administrasi Pengadilan (n.d.).
Salam,  Syukron.  “Perkembangan  Doktrin  Perbuatan  Melawan  Hukum  Penguasa.” Nurani Hukum 1, no. 1 (December 2018): 33. https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818. Sipahutar,  Apul  Oloan,  Zaenal  Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Diah  Sulistyani  Ratna Sediati.  “Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Praktek  Pada  Debitur  Yang Wanprestasi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2021): 144–56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254.
Siregar,  Nur  Rizki,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Tinjauan  Hukum  Kekuatan Eksekutorial  Terhadap  Permohonan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Atas  Debitur Wanprestasi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 128. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872.
Soegianto,  Diah  Sulistiyani  R  S,  and  Muhammad  Junaidi.  “Eksekusi  Jaminan  Fidusia
Dalam  Kajian  Undang-  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 191. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658. Sri  Redjeki  Slamet.  “Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum.” Lex Jurnalica Volume 10, no. Nomor 2 (2013): 107–20.
Syahputra,  Rizky,  Doddy  Kridasaksana,  and  Zaenal  Arifin.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 84. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783.
Tiara,  Ressha.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemenang  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan Yang Tidak Dapat Menguasai Obyek Lelang Di Kota Padang,” 2018.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Beserta  Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (1996).
Zefanya,  Audry,  and  Fransiscus  Xaverius  Arsin  Lukman.  “Tolak  Ukur  Pemenuhan Penguasaan  Fisik  Atas  Tanah  Melalui  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang Tanah.” Jurnal USM Law Review
5, no. 2 (2022): 441. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.