## DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DALAM
PERSPEKTIF DEMOGRAFI  DAN  SOSIAL  EKONOMI DIKABUPATENLOMrnOKBARAT
YB.  Widodo*

## Abstract
The  study  on  "The  Labour Force  Dynamic  in  the  Perspective  of Demographic  and Social Economic Structural Change in  West  Lombok" is  the early phase of the four years (2006-2009) study.  The aim of this study is  to analyze the employment growth and changes in demographic and social economic structure in  West Lombok,  using qualitative approach. The study uses the data gathered from samples of population villages on Sekotong District - West Lombok. This study shows, that to meet the pressing competition for capable manpower in the global economy,  agroindustry must be developed in accordance with local potentials. This  policy should create  more jobs  and increase  the  income  and welfare  of the  local population.  This  problem  needs  to  be addressed by  adopting  entirely  new approaches  to meet  basic  employment  and income  requirements for  the  larger segment of the  disirict population.  On the other hand,  new methods can be devised to make market and institutional services more accessible to farmers welfare and labour market.
Keywords: Demography; employment,· rural areas:  West Lombok.
Studi  mengenai  "Dinamika  Ketenagakerjaan  dalam  Perspektif Perubahan  Struktur Demografi  dan  Sosial  Ekonomi  di  Kabupaten  Lombok Barat" merupakan  tahap  awal  dari serangkaian penelitian selama empat tahun (2006-2009).  Tujuan studi  ini  adalah mengkaji pengembangan ketenagaketjaan di Lombok Barat dalam perspektif demografi dan sosial.ekonomi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengambil sampel penduduk Desa Kecamatan Sekotong - Lombok Barat dan data sekunder diperoleh  dari  instansi  setempat. Dari basil studi  tersebut,  ditemukan bahwa permasalahan k~tenagakerjaan di Lombok Barat sangat kompleks, yaitu terkait dengan kondisi rendahnya kualitas tenaga kerja dan diperburuk dengan fakta semakin ketatnya persaingan tenaga kerja sejalan dengan perkembangan ekonomi global. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu  cara  untuk  mengantisipasi  semakin  memburuknya  masalah  ketenagakerjaan  dalam perkembangan ekonomi global adalah dengan mengembangkan agroindustri sesuai  dengan potensi daerah Kabupaten Lombok Barat sehingga diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Demografi; Ketenagakerjaan; Perdesaan, Lombok Barat.
• Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI)

## PENDAHULUAN
Globalisasi  yang  ditandai  dengan  liberalisasi  di  bidang  ekonomi,  khususnya perdagangan intemasional, diharapkan dapat membentuk suatu perekonomian dunia yang semakin terintegrasi. Namun, menurut Stiglitz (2002), mekanisme pasar tidak mampu  menyelesaikan  masalah  sosial-ekonomi  karena  adanya  kegagalan  pasar (market failures)  dan  kegagalan  pemerintahan  (government failures)  dalam menuntaskan  masalah  sosial  seperti  kesenjangan,  pengangguran,  pencemaran lingkungan (polusi), masalah pendidikan, dan kesehatan yang semua menuju tingkat kesejahteraan (welfare).  Pandangan  Stiglitz tersebut,  sudah  terjawab pada kejadian awal abad 21  ini dengan tanda-tanda perubahan iklim secara global dan diiringi krisis ekonomi global akibat dari sistem liberalisasi yang menjunjung tinggi keserakahan. Akhimya, semua negara menanggung akibatnya.  Oleh sebab itu,  ada dua kekuatan yaitu kekuatan ekstemal (globalisasi) dan kekuatan internal ( desentralisasi) yang saling berinteraksi  dalam  perubahan  lingkungan  strategis  yang  akan  mengubah  tatanan paradigma pembangunan nasional (sosial, ekonomi, budaya, dan politik) bagi negara berkembang  khususnya  bagi  negara ·Indonesia  dewasa  ini.  Interaksi  tersebut mengundang pertanyaan kekuatan internal apa yang sedang tum bub di Indonesia setelah reformasi bergulir. Semen tara itu, mayoritas penduduk di Indonesia masih dalam tatanan termarginalkan oleh kondisi ekonomi global terse but.
Dampak pembangunan berkaitan dengan pengembangan Sumber daya manusia (SDM)  adalah  perubahan  struktur  ekonomi  yang  semakin  mengarah  pada  makin berkembangnya  sektor  industri  pengolahan  dan  jasa,  sejalan  dengan  semakin berkurangnya peran sektor primer (pertanian) dalam kegiatan ekonomi (Ananta, Aris, 1997). Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam  proses pembangunan adalah terciptanya kesempatan kerja, baik dilihat dari peningkatan jumlah maupun kualitas yang  memadai  sehingga  dapat  menyerap  tambahan  angkatan  kerja  baru  setiap tahunnya.  Bertambahnya  angkatan  kerja  tentu  saja  berpengaruh  terhadap jumlah pencari kerja yang harus disertakan dalam kegiatan ekonomi (bekerja ). Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi dalam percepatan pembangunan suatu wilayah. Namun demikian, jumlah yang besar juga berpotensi  menjadi masalah atau beban pembangunan  apabila  kualitasnya  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  pasar  kerja,  serta pertumbuhannya tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia.
Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, Indonesia termasuk negara dengan surplus tenaga kerja. Hal ini berarti terdapat ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan ketersediaan kesempatan kerja. Dampak dari ketimpangan ini adalah timbulnya masalah pengangguran yang serius, baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia termasuk penganggur atau setengah penganggur, sehingga menjadi  salah satu isu  pokok dalam pembangunan nasional.  Berdasarkan berbagai data Sakemas dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan diperkirakan mencapai sekitar
34
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
10%  pada tahun  2004  (Widianto,  2005).  Tingkat pengangguran  lebih mencolok di kalangan penduduk usia muda, relatifberpendidikan, perempuan, dan tinggal di daerah perkotaan. Selain permasalahan terbatasnyajumlah lapangan pekerjaan, permasa1ahan ketenagakerjaan lainnya berkaitan dengan kualitas pekerjaan seperti masih dominannya pekerjaan di sektor informal, diabaikannya masalah keselamatan kerja, diskriminasi di tempat kerja, serta perbedaan tingkat upah/penghasilan.
lsu ketenagakerjaan 1ainnya, dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penguasaan keterampilan,  secara  empiris  terlihat  masih  rendahnya  kualitas  tenaga  kerja yang mendominasi  ketenagakerj aan  pada  u,mumnya,  terutama  di  tingkat  perdesaan. Diperkirakan lebih dari  separuh  angkatan kerja (sekitar 55%)  berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau kurang, dan hanya sekitar 3% merupakan lulusan Perguruan Tinggi.
Berdasarkan  laporan  tahunan  tentang Human  Development Index (HDI) atau Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Indonesia  ditempatkan  pada  posisi  rendah dibandingkan negara-negara lain termasukASEAN (UNDP, 2005). Pada tahun 2003, posisi IndE>nesia, berada pada peringkat 110, hanya berada di atas negara-negara seperti Myanmar (131)  dan Kamboja  (130)  di ASEAN.  Pada tahun 2004,  IPM  Indonesia berada pada peringkat 111  dari  175 negara, satu tingkat di atas Vietnam.  Nilai IPM antar  provinsi  sangat  bervariasi,  pada  tahun  2002  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) merupakan provinsi dengan nilai IPM terendah, sedangkan IPM tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta (Tjiptoherijanto dan Nagib, 2008).
Dinamika yang berkaitan dengan pengembangan SDM adalah perubahan struktur ekonomi  yang  semakin  mengarah  pada  makin  berkembangnya  sektor  industri pengolahan  dan jasa,  sejalan  dengan  semakin  berkurangnya  peran  sektor  primer (pertanian)  dalam kegiatan ekonomi. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia.  Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam  proses pembangunan adalah terciptanya kesempatan kerja, baik dilihat dari peningkatanjumlah maupun kualitas yang memadai sehingga dapat  menyerap  tambahan  angkatan  kerja  bam  setiap  tahunnya.  Bertambahnya angkatan  kerja  tentu  saja  berpengaruh  terhadap jumlah pencari  kerja  yang  hams disertakan  dalam  kegiatan  ekonomi  (bekerja).  Jumlah  angkatan  kerja  yang  besar merupakan potensi dalam percepatan pembangunan suatu wilayah. Namun demikian, jumlah yang besar juga berpotensi  menjadi masalah atau be ban pembangunan apabila kualitasnya  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  pasar kerja,  serta  pertumbuhannya tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia.
Tulisan ini merupakan salah satu basil kajian DIP A tahun anggaran 2007 bidang Ketenagakerjaan PPK- LIPI yang bertujuan mengkaji pengembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Barat  dalam kaitannya dengan perubahan struktur demografi dan  sosial-ekonomi.  Secara  khusus  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  isu  dan permasalahan ketenagakerjaan berkaitan dengan kebijakan dan program pembangunan di daerah.

## DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF DEMOGRAFI
Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi tingkat kelahiran penduduk dalam tiga dekade  terakhir telah berdampak terhadap perubahan struktur penduduk Indonesia (demographic  transition). Indikasi  perubahan  dapat  dilihat  dari  bentuk piramida penduduk Indonesia yang  sebelumnya (1970-an  sampai  1980-an) didominasi  oleh penduduk usia muda,  dan  sejak  pertengahan tahun  1990-an cenderung mengarah pada meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk tua. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran komposisi penduduk Indonesia dilihat dari segi umur penduduk (Moertiningsih, 2005).
Dalamjangka panjang, transisi demografi ini akan berdampak terhadap perubahan sosial ekonomi diantaranya: peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif, akumulasi kekayaan yang lebih besar, dan tersedianya modal manusia yang makin besar. Hal ini akan tercapai apabila terdapat kondisi yang mendukungnya, yaitu: pertama tersedia kesempatan kerja yang produktif  sehingga mampu  meningkatkan total output dari tenaga  kerja. Kedua, terdapat  tabungan  masyarakat  yang  diinvestasikan  secara produktif. Ketiga, terdapat  kebijakan  investasi  yang  khusus  diarahkan  untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.  Peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga  berarti  rasio  beban  tanggungan  keluarga  akan  semakin  berkurang sehingga memberi peluang untuk mendapatkan bonus demografi, yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Bonus demografi juga memberi peluang terbukanya window oppurtunity pada tahun 2020- 2030,  dimana rasio ketergantungan mencapai titik terendah (Moertiningsih, 2005). Namun demikian, kondisi tersebut akan menjadi masalah besar jika lapangan kerja dan penguasaan terhadap aset produktif, terutama untuk dapat bekerja tidak cukup memadai, baik di daerah maupun di tingkat nasional.
Pertumbuhan Penduduk di Provinsi NTB cenderung menurun dan relatif rendah dalam  15  tahun  terakhir.  Sebagai  perbandingan pada periode  1990-2000  angka pertumbuhan 1,34%, dan pada periode berikutnya (2000-2004) mengalami penurunan sebesar 1,31% (Bappeda NTB, 2005; PBS, 2006). Demikian pula pembangunan sosial ekonomi NTB berdasarkan nilai lndek Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 39 (tahun 1995) menjadi 62,4 (tahun 2005). Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penting seperti meningkatnya usia harapan hidup dari 55,0 (1995) menjadi 60,5 (2005), angka melek huruf dari 67,0 (1995) menjadi 79,0  (2005),  angka  pengeluaran  per  kapita  dari  Rp5.780.000,- (1996)  menjadi .Rp623 .000,- (2005). Hal ini menunjukkan bahwa di NTB telah terjadi perbaikan indeks pembangunan manusia yang  cukup  mempunyai  makna secara dinamis  (Bappenas: Laporan MDG, 2007).
·
Pertumbuhan penduduk di KabUpaten Lombok Barat cenderung semakin rendah karena dipengaruhi oleh semakin rendahnya angka kelahiran dan angka kematian ibu dan anak, di samping faktor migrasi keluar yang cukup tinggi, terutama sejak tahun 1994  banyak  yang  bekerja  ke  luar  negeri  (TKI).  Dilihat  dari  tingkat  kemajuan
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM),  Kabupaten Lombok Barat telah mengalami  peningkatan  dari  57  (2004)  menjadi  57,8  (2005),  namun  tingkat kesejahteraannya termasuk menengah ke bawah. Dari segi pendidikan, dalam kurun waktu  15 tahun terakhir ini, terjadi perubahan yaitu menurunnya proporsi penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah,  sementara proporsi pekerja berpendidikan SLTP ke  atas meningkat.
Perubahan  struktur  ketenagakerjaan  lainnya  adalah  menurunnya  proporsi penduduk yang bekerja sendiri (self employed) di Lombok Barat yang diikuti dengan peningkatan proporsi yang bekerja sebagai buruh. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pada kurun waktu tersebut, terkait dengan perkembangan ekonomi, penduduk berusaha sendiri  menghadapinya.  Pengangguran  merupakan  masalah  utama  di  Kabupaten Lombok Barat, sementara sektor lain belum sepenuhnya dapat menampung pencari kerja yang semakin meningkatjumlahnya.

## DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
Berbagai gambaran di atas menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya  Kabupaten  Lombok  Barat  menghadapi  tantangan  yang  berat  dalam pembangunan  daerah  ke  depan  terutama  terkait  dengan  aspek  ketenagakerjaan. Tantangan ini semakin berat karena transisi ekonomi dan demografi yang berkaitan dengan pengembangan SDM adalah meningkatnya jumlah pencari kerja yang mayoritas penduduk usia muda tidak diimbangi dengan perubahan struktur ekonomi. Sektor Industri pengolahan  dan jasa tidak beJikembang  sementara peran  sektor primer (pertanian) dalam kegiatan ekonomi semakin berkurang. NTB khususnya Lombok Barat belum berhasil sepenuhnya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 (Widodo, YB., 2007). Dampak krisis ini memperburuk kondisi daya saing SDM yang diindikasikan semakin menurun kualitasnya akibat meningkatnyajumlah penduduk yang relatif miskin dan tidak produktif(penganggur). Apabila keadaan ini terus berlanjut, dikhawatirkan bonus demografi semakin sulit diraih, bahkan sebaliknya berpotensi  semakin menjadi beban pembangunan.
Perkembangan  ekonomi  daerah  dapat  dilihat  dengan  menggunakan  berbagai indikator salah satunya adalah tren pertumbuhan ekonomi riil daerah pada periode tertentu. lndikator ini diperoleh berdasarkan besaran pendapatan regional daerah a tau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  PDRB riil  merupakan nilai barang dan j asa yang dihasilkan  suatu daerah pada peri ode tertentu  dan biasanya ditinjau atas dasar pendekatan harga konstan. Pendekatan ini menggunakan tahun tertentu sebagai tahun dasar  perhitungan sehingga menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi) dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar mencerminkan adanya kenaikan atau penurunan pendapatan. Artinya,  meningkatnya laju PDRB suatu daerah  sekaligus menunjukkan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, terjadinya penurunan
laju pertumbuhan ekonomi berarti terjadi penurunan nilai barang danjasa yang dihasilkan oleh unit usaha ekonomi yang terlibat dalam perekonomian suatu daerah.
Beberapa  faktor  internal  yang  diketahui  sangat  mempengaruhi  tren  laju pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  (daerah)  diantaranya  adalah  kondisi  struktur perekonomian (dalam hal ini termasukjuga SDA dan kualitas SDM), perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN,  kegiatan ekspor impor,  iklim usaha (regulasi, jaminan hukum dan keamanan), serta stabilitas sosial dan politik. Sementara itu, faktor- faktor  seperti kondisi  ekonomi  dunia,  stabilitas kondisi  sosial  politik regional,  dan perdagangan bebas (globalisasi dan kesepakatan intemasional) merupakan variabel yang diakui sangat kuat mempengaruhi kondisi tren pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah).
Grafik  1, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi  Provinsi Nusa Tenggara Barat  (NTB)  dan  Kabupaten  Lombok  Barat pada  periode 1995-2005 mengalami fluktuasi  yang  cukup  berarti.  Puncak  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  NTB  dan Kabupaten Lombok Barat terjadi pada periode 1995-1996. Pada tahun tersebut laju pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 8,1 %, sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 1995 mencapai 7 ,2%. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995 diduga terkait dengan pengaruh peningkatan kegiatan investasi di sektor pariwisata dan peningkatan kunjungan kegiatan pariwisata di Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Pada tataran nasional, pada tahun tersebut penanaman  modal  mendominasi  sekitar 30% pembentukan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Meningkatnya  investasi  yang masuk ke Indonesia didugajuga berpengaruh positifterhadap performa perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat.
1)
8 6 4 2 0 1995 1996
2000 2001 2002 2003 2004
-2 -4 -6 - 1 - - - - - - - - - - . - . . . . : : . o . L o l o ' - - - - - - - - - - - - l ~LombokBarat -8 Grafikl. ~NTB
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1995-2004 Berdasarkan Harga Konstan 1993 1
Sumber: Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 1995-1994, BPS.2006
38
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Grafik 1 terse but juga menunjukkan bahwa krisis perekonomian nasional yang terjadi pada tahun 1997-1988 berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Provinsi NTB dan Lombok sehingga laju pertumbuhan ekonomi merosot tajam. Terbukti pada tahun 1998 laju pertumbuhan Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat mencapai titik terendah yaitu -5,6% dan -3,7%. Namun demikian, tingkat penurunannya tetap lebih rendah dibandingkan dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -13,7%.
Dua tahun setelah krisis ekonomi tahun 1997-1998, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB  dan Kabupaten Lombok Barat menunjukkan perbaikan yang berarti. Pada tahun 2002, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat kembali  meningkat,  masing-masing  sebesar 4,5% dan 3,3%. Walaupun  nilai terse but masih jauh di bawah prestasi ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1995 setidaknya kondisi terse but memperlihatkan indikasi adanya perbaikan ekonomi daerah ini untuk masa mendatang
Dilihat dari  aspek ketenagakerjaan,  di  Kabupaten  Lombok Barat telah terjadi surplus tenaga kerja, ini berarti terdapat ketimpangan an tara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan ketersediaan kesempatan kerja (Widodo, Y.B. 2007). Dampak dari ketimpangan ini adalah timbulnya masalah pengangguran yang serius, baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Berdasarkan data National Human Development Report 2004, tingkat pengangguran terbuka di NTB adalah sebesar 8,9%, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat sebesar 10,4% (BPS, IPM 2004-2005). Keadaan ini hampir sama dengan kondisi di Indonesia yaitu sebesar 1 0,6%, dan  pada tahun  terakhir ada kecenderungan terus  mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran lebih mencolok di daerah perkotaan, seperti kota Mataram yaitu sebesar 13,4%.
Selain permasalahan  terbatasnya jumlah  lapangan  pekerjaan,  permasalahan ketenagakerjan lainnya berkaitan dengan kualitas pekerjaan masih didominasi oleh sektor informal, masalah keselamatan kerja dan diskriminasi tempat kerja, serta masalah kecukupan upah/penghasilan. Permasalahan ketenagakerjaan terse but berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di berbagai wilayah, terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun yang sama adalah sebesar 27,8% dan di  Kabupaten Lombok Barat jauh lebih tinggi yaitu sebesar 33,1 %. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di  Kota Mataram jauh lebih rendah yaitu sebesar 12,8%.
Selama  kurun  waktu 2000-2004 perekonomian  Kabupaten  Lombok  Barat didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel, restoran, dan sektor jasa {Tabel 1 ). Ketiga sektor terse but merupakan sektor unggulan dalam proses pembangunan di Kabupaten  Lombok  Barat.  Sektor pertanian,  terutama  pertanian  tanaman  pangan, merupakan leading sector daerah  ini  karena  kontribusinya  mencapai  sekitar 30%
1 Sejak tahun 2000 Laju Pertumbuhan dihitung berdasarkan tahun dasar tahun 2000.
Vol.  IV, No.  1, 2009
terhadap  total  penciptaan  PDRB  Kabupaten  Lombok Barat.  Sektor  lain  yang juga memberi kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (20%) serta sektor jasa sekitar 15% pengangkutan dan komunikasi (13%).
Tabel 1. Struktur Perekonomian Kabupaten Lombok Barat Pada Tahun 2002-2004
Sektor I 2002 2003 2004 1. Pertanian 32,59 31,92 31,47 2. Per tam bang an dan P enggalia n 3,71 3,75 3,76 3. lndustri  Peng olahan 3,65 3,73 3,80 4. Listrik, Gas dan Air 0,59 0,60 0,60 5. Bangunan 9,64 9,83 9,90 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 20,75 21,12 21,43 8. Keu angan dan  Persewaan I 12,23 12,49 12,73 9. Jasa-jasa 2,40 2,43 2,46 14,44 14,13 13,83 - (%) 100,0 100,0 100,0 - Rp  Juta 627.583,43 653.619,76 685.247,99
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat 2005 BPS Kabupaten Lombok Barat 2005
Struktur ekonomi  daerah  menunjukkan  sektor-sektor  apa  saja yang  menjadi penyumbang PDRB daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor dalam perekonomian daerah  dipastikan  sektor  tersebut  memiliki  posisi  yang  sangat  penting  dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu tidak salah jika penetapan suatu sektor yang menjadi unggulan dalam perekonomian daerahjuga memasukkan kontribusi sektoral sebagai salah satu bahan pertimbangan (Nawawi, dalam Widodo, dk:k., 2006).

## MoDAL DAsAR EKONOMI LoMBOK BARAT
Sarana dan prasarana pembangunan merupakan  salah satu faktor penting dan mutlak perlu disediakan dalam pelaksanaan pengembangan suatu wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mendukung kelancaran kegiatan  pembangunan.  Sarana dan  prasarana  yang  sangat penting  keberadaannya  antara  lain  sarana  ekonomi (perbankan,  koperasi,  dan  lembaga non perbankan),  transportasi,  komunikasi, dan perdagangan. Semaki~ banyak  tersedia  sarana  dan  prasarana  tersebut,  akan mempercepat jalannya proses pembangunan. Berikut ini ulasan sebagian sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten Lombok Barat dan dianggap sangat mendukung proses pembangunan ekonomi di daerah ini.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia

## Lembaga  Perbankan
Gambaran  tentang  lembaga  perbankan  di  Lombok  Barat  tidak  terlepas  dari peranan  kota  Mataram  sebagai  ibukota  Provinsi  NTB  yang  lokasinya  termasuk Kabupaten Lombok Barat. Lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian daerah. Peran lembaga keuangan dapat memperlancar kegiatan ekonomi  sekaligus sebagai media mediasi antara kebutuhan berusaha dan pengembangan usaha.  Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh daerah, tantangan untuk meningkatkan peranan sistem keuangan, dalam hal ini lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, juga semakin besar. Lembaga keuangan seperti perbankan dituntut untuk dapat lebih meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam aktifitas keuangan masyarakat daerah. Berdasarkanjumlah penyebarannya, hingga tahun 2005 sebagian  besar kegiatan  pelayanan  perbankan  di  Provinsi  NTB  terpusat  di  Kota Mataram.  Hal  tersebut  dapat dipahami  karena Kota Mataram  merupakan  ibu kota Provinsi NTB. Dari 188 unit lembaga perbankan yang ada  di Provinsi terse but, s~kitar 38 unit bank berada di Kota Mataram dan 26 unit di Kabupaten Lombok Barat. Lebih dari separuh lembaga keuangan mikro ( sekitar 60%) berada di Kota Mataram (Tabel 2).

## Tabel2.  Status Pemilikan Lembaga Keuangan Daerah dan Perbankan di Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2005
Jumlah Perbankan (Unit) No Kabupaten/Kota Milik Milik Daerab Pemerintah 1 Lombok Barat 9 2 Lombok Tengah 11 3 Lombok Timur 12 4 Sumbawa 14 5 Dompu 6 6 Bima 10 7 Kota Mataram 6
8 Kota Bima - 9 Sumbawa Barat - Jumlah 68 Sumber: Bank Indonesia Cabang Mataram, 2005.
Keterangan: dan *) Termasuk 4 Buah Bank Syariah
Koperasi 9 12 13 15 6 9 12 - - 76 Milik Swasta*l 8 4 5 5 - 2 20 - - 44 Lembaga Keuangan Mikro - - - - 14 1 23 - -
38
Koperasi merupakan bagian dari lembaga keuangan yang menyentuh masyarakat banyak  dan  memiliki  potensi  penting  untuk  menunjang  tumbuh  kembangnya
Vol.  IV, No. 1,  2009
perekonomian suatu daerah. Selama ini, koperasi dapat tetap tumbuh karena lembaga tersebut  pada intinya dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan berorientasi bagi kesejahteraan anggotanya.Beberapa daerah di Indonesia terutama di daerah perdesaan, peran  koperasi  sangat penting  terutama  dalam  mendukung penyediaan  sarana  dan prasarana  produksi  serta  kelancaran  penyediaan  arus  barang  dan  jasa.  Dalam operasional koperasi biasanya menjalin kerjasama dengan pihak perbankan sehingga masing-masing  pihak  memiliki  peran  tersendiri  dalam  menunjang  pengembangan ekonomi suatu daerah.
Jumlah koperasi di NTB hingga tahun 2005 sekitar 2.4 72 buah, dengan jumlah anggotamencapai 525.333 orang.  Darijumlah tersebut, sebagian besar(45%) koperasi di  Provinsi NTB  terpusat di  Kabupaten  Lombok Barat dengan  tingkat penyebaran terbesar berada di  kota Mataram, dan  selebihnya di  wilayah kecamatan Kabupaten Lombok Barat (Tabel 3).  Sebagian besar koperasi yang masih aktif adalah koperasi primer  dengan  usaha  utama  unit  simpan  pinjam  dan  penyediaan  sarana  produksi pertanian.  Diharapkan  di  masa  mendatang  dukungan  pemerintah  daerah  setempat dan  lembaga  keuangan  perbankan  terhadap  eksistensi  koperasi  di  daerah  ini  terns meningkat sehingga dapat membantu berbagai kegiatan usaha masyarakat terutama kebutuhan pendanaan/modal.
Tabel 3. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2003-2005
Daerah 2003 2004 2005 Jumlah Koperasi 354 371 371 Jumlah Anggota 90.541 91.158 91.158 Modal Sendiri (Rp.OOO) 16.361.800 16.361.800 18.812.791 ModalLuar  (Rp.OOO) 30.322.224 36.024.718 36.025.000
Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka, 2005
Untuk sektor pertanian, sub sektor yang memberikan andil cukup besar terhadap perekonomian  Kabupaten  Lombok  Barat adalah  sektor pertanian tanaman  pangan (padi) dan tanaman perkebunan (biji mete, mete osse dan tepung carragenan). Hasil pertanian seperti biji mete dan mete osse merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada sektor perdagangan, kegiatan usaha yang memberikan kontribusi besar dalam kegiatan ekonomi daerah ini adalah perdagangan basil kerajinan seperti kerajinan tenun, gerabah, anyaman, pengo laban pangan, perhiasan (mutiara), dan cinderamata.

## MoDAL DAsAR MANusiA LoMBOK BARAT
Human  Capital atau  modal  manusia, pada dasarnya merupakan konsep  barat ten tang sumber daya manusia yang dipopulerkan oleh dua ekonom Amerika Serikat · yang  bemama  Garry  Becker  dan  Theodore  Schutz  {Tirtosudarmo,  2007).  Konsep tersebut  berawal  dari  sebuah  hipotesa  bahwa,  keberhasilan  pertumbuhan  ekonomi yang diperlihatkan dengan meningkatnya pendapatan pekerjaan merupakan dampak dari kemajuan pendidikan dan tingkat kesehatan penduduk. Oleh karena itu muncul pendapat yang kuat bahwa untuk memajukan perekonomian suatu bangsa atau penduduk sebagai anggota masyarakat diperlukan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang nota bene merupakan investasi sumber daya manusia (SDM).
Teori tersebut telah diperbarui oleh McConnell and Brue (Tirtosudarmo, 2007) yang menyebutkan bahwa investasi modal insani (human capital investment) meliputi pengeluaran untuk pendidikan formal, pelatihan dalam kerja, pemeliharaan kesehatan bahkan migrasi dan proses pencarian kerja. Oleh sebab itu,jika seseorang mengeluarkan biaya  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  maka  akan  memperoleh  pengetahuan  dan. keterampilan yang akan memperbesar pendapatan pada waktu mendatang. Investasi modal  insani  juga  dapat  mengatasi  berbagai  karakteristik  angkatan  kerja  yang menghalangi pencapaian produktivitas lebih tinggi, seperti buruknya kondisi kesehatan, buta huruf, tidak mudah menerima dan memahami pengetahuan baru, takut menghadapi perubahan,  kurang  respon  terhadap  insentif,  dan  tidak  mudah  berpindah  tempat (migrasi).
Mengacu pada teori  di  atas  maka  ketersediaan  sarana pendidikan,  kesehatan dan lembaga ekonomi merupakan faktor penting bagi kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta untuk pengembangan wilayah. Tidak semua sarana dapat tersaji dalam laporan ini, akan tetapi hanya terbatas pada kriteria sarana penting dan utama,  seperti pendidikan, kesehatan dan lembaga ekonomi, seperti perbankan dan koperasi, yang menjadi sarana peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar.
Sarana pendidikan di Kabupaten Lombok Barat meliputi sarana pendidikan dari SO  hingga  Perguruan tinggi. Adapun jumlah sarana pendidikan yang tersedia 450 sekolah SO, 47 SLTP, dan 24 sekolah tingkat SLTA. Berdasarkan rasio jumlah murid dan jumlah sarana yang tersedia di  kabupaten Lombok Barat relatif sudah memadai (Tabel4). Semua rasio jumlah murid terhadap jumlah guru sudah cukup baik, hampir semuanya telah di bawah 25.  Rasio murid terhadap jumlah sekolah untuk SMU dan SLTP sudah cukup baik. Sebaliknya, khusus untuk SMK temyata rata-rata rasio murid terhadap  sekolah  masih  tinggi,  yakni  masih  diatas  500  sehingga  masih  sangat memerlukan tambahan jumlah sekolah di tingkat SMK terse but. Untuk mendukung program kepariwisataan di kabupaten ini telah dibangun sebuah sekolah swasta yaitu, Sekolah  Menengah  Ilmu  Pariwisata  (SMIP).  Hasil  lulusan  sekolah  tersebut  telah dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata, seperti perhotelan dan perdagangan.
Tabel4. Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, Murid dan RasioMurid/Sekolah, Murid/Guru,  Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2005
Sekolah Jumlah Jumlah Jumlah Murid/ Murid/Guru Sekolah Guru Murid Sekolah Sekolah 450 4.395 94.252 209 21 Dasar SLTP 47 1 339 22.866 486 17 SMU 24 749 9.886 412 13 SMK 2 277 2.225 1112 8
Sumber: Diolah dari data Kab. Lombok Barat DalamAngka, 2005.
Bagaimanapun idealnya kebijakan pendidikan di atas, masih banyak orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak-anak mereka. Meskipun ada kebijakan pembebasan  uang  SPP,  kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  dana  yang dianggarkan Pemerintah untuk pendidikan sangat terbatas sehingga tidak cukup dana untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, gaji guru, buku pelajaran/buku bacaan, dan alat tulis. Akibatnya, target penambahanjumlah sekolah dasar tidak pemah tercapai. Masalah pendidikan lainnya yang tidak kalah rumit adalah tidak tertampungnya lulusan sekolah dasar dalamjenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Kondisi pendidikan di Lombok Barat merupakan salah satu contoh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang san gat menghambat pengembangan sumber daya manusia. Investasi pemerintah dalam penyediaan sarana dan pelayanan pendidikan masih rendah. Sebagai perbandingan, dalam PDB investasi publik di bidang pendidikan  kurang dari 20%.  Ini jauh  lebih  rendah dari rata-rata  investasi  yang dikeluarkan negara berkembang lain (Handayani, 2007:  171). Pembelanjaan publik yang rendah ini harus diimbangi dengan pembelanjaan swasta yang lebih tinggi. Namun demikian, yang terjadi adalah penentuan status sekolah negeri unggulan yang dikelola secara mandiri menyamai sekolah swasta membuat biaya siswa untuk bersekolah di sekolah unggulan sangat tinggi, danjelas tak terjangkau oleh anak-anak dari kalangan penduduk berpenghasilan menengah dan rendah. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang semakin Iebar antara penduduk kaya dan  penduduk miskin dalam pemenuhan hak pendidikan anak.
Masalah pokok kesehatan di Lombok Barat hampir sama, yaitu masih rendahnya angka harapan hidup yang baru mencapai 58,4 (2005) dibanding Provinsi NTB yaitu sebesar 60,5 (2005). Adapun angka harapan hidup tingkat Nasional sudah lebih tinggi yaitu mencapai 68, 1. Dengan demikian, investasi di bidang kesehatan di Kabupaten Lombok Barat merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya man usia (SDM).  Sehingga diperlukan pemenuhan  sarana kesehatan  yang memadai.  Sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Lombok Barat antara lain sebuah Rumah Sakit Umum  (RSU),  19 Puskesmas dan  7 5 Puskesmas Pembantu,  dan 6 buah apotek. Di daerah ini juga telah tersedia 46 orang dokter umum dan 273 paramedis (Tabel 5).
44
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Tabel  S. Sarana Kesehatan dan  Tenaga Medis, Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2005 Jenis Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) 1 Rumah Sakit Jiwa - BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) - Puskesmas 19 Puskesmas Pembantu 75 Apotik 6 Balai Pengobatan Swasta 7 BKIASwasta - Dokter Spesialis 2 DokterUmum 46 Dokter Gigi 21 Paramedis 273
Sumber: BPS Kabupaten I:.ombok Barat, 2005.
Berdasarkan jenis dan jumlah  sarana  kesehatan,  nampaknya  relatif cukup bervariasi dan ban yak. Namun, sarana kesehatan di daerah ini masih perlu ditingkatkan, terutama untuk kelengkapan medis yang berkaitan denganjenis penyakit yang sering terjadi.  Hal  ini  perlu dilakukan,  sebab tersedianya berbagai  sarana kesehatan  yang cukup rnemadai diharapkan dapat rneminimalisir berbagai penyakit yang sering timbul di masyarakat. Dengan demikian untuk lebih meningkatkan kesehatan penduduk, perlu kiranya diusahakan tersedianya dokter-dokter spesialis, seperti dokter mata,  dokter penyakit dalam serta dokter kandungan. Tersedianya dokter-dokter spesialis tersebut sangat  membantu  masyarakat  di  wilayah  tersebut,  sehingga  diharapkan  dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menindaklanjuti  upaya mengatasi berbagai penyakit yang sering terjadi.

## STUDI KAsus: DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DI KEcAMATAN SEKOTONG
Sekotong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Bar~t yang mayoritas penduduknya hidup di wilayah perdesaan. Sebagai daerah perdesaan, sektor pe~ian memberikan kontribusi tertinggi pada struktur ekonomi di kecamatan tersebut, yaitu sekitar 60%, terutama dari sub sektor tanaman pangan. Sektor berikutnya adalah perdagangan, hotel dan restoran (13,9%) serta sektor jasa (8, I %).Hal ini menunjukkan bahwa pertanian masih mendominasi perekonomian kecamatan tersebut, sedangkan sektor yang dapat dikembangkan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (Tabel 6). Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan ekonomi riil sebesar 4,8% (2002-2005).
Tabel6.  Struktur Perekonomian Menurut Sektor Kecamatan Sekotong 2002-2005 (%) Sektor 2002 2004 2005 1.  Pertanian 58,37 57,44 57,17 2.  Pertambangan  dan  Penggalian 2,50 2,51 2,58 3.  lndu strj Pe ngolahan 3,10 3,22 3,20 4.  Listrik, Gas dan  Air 0,03 0,03 0,03 5.  Bangunan 6,40 6,67 6,83 6.  Perdagangan, Hotel & Restoran 16,07 16,57 16,7~ 7.  Pengangkutan  dan  Komunikasi 2,44 2,46 2,47 8.  Keuangan  dan  Persewaan 2,52 3,75 3,74 9.  Jasa-jasa 7,58 7,35 7,23 Total 100,0 100,0 100,0 (Rp98.111.844) (Rp107 .296.655) (Rp 122.5 31.5 28)

## Sumber Lombok Barat dalamAngka tahun 2002-2004, BPS Kabupaten Lombok Barat 2005
Sebagian besar wilayab kecamatan  tersebut  merupakan kawasan pegunungan kapur dan kawasan pantai. Jarak kota kecamatan dengan  ibukota kabupaten sekitar 40 km, sedangkan luas wilayab Kecamatan Sekotong sek.itar 31.097 ha. Potensi sumber daya alam  terdiri dari laban yang bisa digunakan yaitu seluas  16.552 ha (53%) dan selebihnya berupa tanah hutan negara yang terletak di lereng pegunungan, serta tanah padas yang merupakan bahan tam bang batu granit yang bel urn dike lola secara ekonomis. Potensi sumber daya alam berupa laban yang dapat digunakan sebesar 83% berupa laban kering terletak. di lereng tebing atau pegunungan, selebihnya tanab sawab hanya 10%, sisanya tanab pekarangan dan tegalan  7%.  Dengan demik.ian  dengan kondisi laban, menunjukkan betapa misk.innya kondisi daerab tersebut (Kecamatan Sekotong Dalam Angka, 2005).
Kondisi sumber daya alam menurut penggunaan tanah di Kecamatan Sekotong tidak berbeda jauh dengan kondisi ditingkat kabupaten, yang mayoritas luas tanahnya berupa ladanglhuma 36,4%, kebunltegalan 26,4% dan luas hutan negara 21,6% {Tabel 7), serta luas sawab 10%. Adapun komoditas utama di Kecamatan Sekotong adalah kelapa danjambu mete. Keduajenis komoditas tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan  perkembangan pasar regional  yang  berpusat di  kota  Mataram.  Sedangkan jenis sumber daya alam laut lepas yang dapat dikembangkan adalah jenis ikan laut seperti ikan tuna, ikan laut segar, cumi, dan pengembangan tambak udang dan tambak bandeng. Dalam pengembangan selanjutnya, jenis ikan yang mempunyai potensi utuk dikembangkan adalah udang dan bandeng.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia

## Tabel 7. Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaan Di Kecamatan Sekotong Tahun 2005
Penggunaan Tanah Luas Ha Persen 1.  Pekarangan/Bangunan 188 0,6 2.  Sa wah 3129 10,0 3.  Kebun/fegalan 8262 26,4 4.  Ladang/Huma 11.392 36,4 5.  Padang Penggembalaan 282 0,9 6.  Hutan Rakyat 486 1,5 7.  Hutan Negara 6.760 21,6 8.  Perkebunan - - 9.  Lainnya (rawa) 102 1,8 10.  Tambak 25 0,8 11.  Kolam!Empang - - Total 31.297 100 Sumber: Lombok ~arat dalamAngka, BPS Lombok Barat 2005
Berdasarkan  data  Kecamatan  Sekotong  Dalam  Angka  tahun  2005,  kerajinan pendukung kegiatan pariwisata merupakan kegiatan penting dalam penyerapan tenaga kerja.  Industri kecil yang ada di Kecamatan Sekotong sangat ber~itan erat dengan bahan baku yang ada di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut terdapat jenis komoditas penting yang merupakan unggulan ekspor Kabupaten Lombok Barat.  Seperti bahan baku kayu, bambu dan rotan merupakan basil dari hutan. Batu Aji membutuhkan bahan tambang di sekitarpegunungan. Dengan demikian sangatmendukung kegiatan perekonomian yang terpusat di Lombok Barat terutama di  Kota Mataram dan mempunyai dampak positifterhadap peningkatkan kegiatan ekonomi di wilayahkabupaten yang lain sehingga akan dapat menciptakan kesempatan kelja dan peningkatankesejahteraan penduduk di Kecamatan Sekotong. Usaha kerajinan yang menonjol di daerah ini adalah industri me bel kayu ( 183 unit) dan me bel bambu ( 105 unit) (Tabel8).
Tabel8. Jenis dan Jumlah lndustri Kecil di Kecamatan Sekotong, Tahun 2005
No Jenis lndustri Kecil Jumlah (unit) 1 Uk.iran Kayu 5 2 Kerajinan Kerang 4 3 Mebel kayu 183 4 Mebel Bambu 105 5 TikarRotan 46 6 Gerabah 25 7 BatuAji 14 8 Tenun Gedongan 10 Sumber: Kecamatan Sekotong Dalam Angka,2005
47
Meningkatnya perekonomian di Kota Mataramjuga sangat berpengaruh terhadap perekonomian  wilayah  Kecamatan  Lombok  Barat.  Kondisi  ini  ada  hubungannya dengan peranan perekonomian yang ada di Lombok Barat yang didominasi oleh sektor jasa. Sektor jasa cukup berarti dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian  di  daerah  ini,  terutama jasa bidang  pariwisata.  Pemerintah  Daerah Provinsi NTB  telah mencanangkan bahwa NTB  khususnya Pulau Lombok sebagai daerah tujuan wisata. Kegiatan pariwisata di sam ping mendatangkan devisa, mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Sekotong. Berdasarkan data Sekotong Dalam Angka tahun 2005, di daerah terse but terdapat 5 pasar umum yang tersebar di wilayah perdesaan. Khusus sarana perhotelan dan ako~~.dasi sebanyak 4 buah terdapat di Desa Pelangan. Desa tersebut  menjadi  salah  satu desa penelitian,  dan  wilayah  tersebut  menjadi  tempat berkembangnya obyek pariwisata. Di desa tersebut juga sedang dikembangkan agro industri mutiara air Iaut yang mendapat modal usaha dari investor Jepang.
Kondisi  Ekonomi  Rumah  Tangga
Bekerja  merupakan  kegiatan  utama  dalam  rumah  tangga  untuk  mencukupi kebutuhan hidup  bagi  keluarganya.  Pada umumnya penduduk usia kerja,  terutama yang masih berusia produktif akan berusaha mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan pribadi atau keluarga. Proporsi penduduk yang bekerja dapat dilihat dari berapa ban yak jumlah angkatan kerja dalam rumah tangga yang bekerja dan sedang mencari kerja. Oleh sebab itu, beban tanggungan penduduk akan semakin berat bila proporsi  penduduk muda dan lansia porporsinya semakin meningkat. Sementara itu, besarnya penduduk usia produktif akan menguntungkan hila mereka cukup produktif dan ditopang pertumbuhan ekonomi daerah yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan.
Tabel9.  Kegiatan UtamaAnggota Rumah Tangga di Kecamatan Sekotong, 2007
No Kegiatan U tama Persen I Bekerja 45,8 2 Menganggur 21,7 3 Sekolah 17,5 4 Mengurus RT 15,0 5 Lain-lain - Total (persen/N) 100 (948) TPAK 67,5 Tingkat Pengangguran 32,2
Sumber: Data survei, PPK- LIPI 2007
48 Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Proporsi  anggota  rumah  tangga  yang  bekerja  di  Kecamatan  Sekotong  relatif sangat rendah (kurang dari 50 % ). Hal ini disebabkan karen a proporsi angkatan kerja yang  mencari  pekerjaan  (pengangguran)  relatif tinggi  yaitu  sekitar 22%.  Proporsi anggota rumah tangga yang mengurus rumah tangga di Sekotong jauh lebih rendah hanya sebesar 15,0% (Tabel  9).
Dengan demikian kondisi ini menunjukk:an bahwa ada kecenderungan sulitnya mencari pekerjaan, terutama sejak krisis ekonomi hingga saat ini. Kegiatan mengurus rumah tangga merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan karena tidak ada kesempatan yang lain. Keadaan ini menunjukk:an bahwa secara riil angka partisipasi angkatan kerja di wilayah terse but sangat rendah, masing-masing masih dibawah 70%. Artinya,  perkembangan  perekonomian  di  NTB  dan  khususnya  Lombok  Barat, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di daerah terse but, dan diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, akan tetapi belum dapat secara penuh dapat menyerap angkatan kerja di kecamatan tersebut. Kemungkinan lain, adalah lapangan pekerjaan seperti sektor pertanian, sektor perdagangan atau penjualan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu alternatif lapangan usaha yang mudah dilakukan dan modal usaha yang dibutuhkan tidak terlalu besar serta mudah didapat melalui bank juga dari saudara atau kenalan. Di samping itu, kegiatan ekonomi lainnya seperti bekerja sebagai TKI ke luar negeri juga ikut meramaikan kinerja perekonomian daerah, akan tetapi bel urn juga rnenjawab kebutuhan daerah penelitian tersebut.

## Pendapatan Rumah Tangga
Gambaran mengenai pendapatan rumah tangga di Kecamatan Sekotong dapat dilihat pada Tabel1 0 berikut ini.
Tabel10.  Distribusi  Persentase  Pendapatan Rumah  Tangga  Desa  Sekotong Tengah  dan pelangan-kabupaten LombokBarat (per bulan) (persen)
No Pendapatan Rumah Tangga Sekotong Pelangan Sekotong (Rp) Tengah (desa) Tengah dan (kota) Pelangan I < 600.000 73,5 10,6 22,0 2 600.000- 1.200.000 15,3 17,5 37,4 3 1.200.000 - 1.800.000 4,6 28,6 16,6 4 1.800.000 - 2.400.000 3,3 22,0 11,7 5 2.400.000- 3.000.000 2,0 15,3 8,7 6 3.000.000 + 1,3 6,0 3,6 Persen 100,0 100,0 100,0 (N) 150 150 300
Sumber: Data Survei Kecamatan Sekotong, PPK-LIPI, 2007
Distribusi  pendapatan  (per  bulan  atau  kurang)  penduduk  di  Sekotong mengelompok  pada  kisaran  Rp1.200.000,-;  yaitu  sebesar  59,4%  rumah  tangga, sedangkan sebesar 40,6% rumah tangga menerima di atas Rp1.200.000,- atau lebih. Dengan demikian, rata-rata pendapatan rumah tangga Kecamatan Sekotong sebesar Rp912.924,-. Apabila dilihat secara mendalam maka di  Sekotong terjadi perbedaan yang sangat mencolok, dengan pendapatan minimum adalah Rp 16.150,- dan pendapatan maksimumadalahRp19.300.000,-.Angka tersebutmenunjukkan telah terjadi tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Gambaran kondisi pendapatan rumah tangga tersebut tidak menunjukkan kaitan denganjumlah anggota pada masing-masing rumah tangga a tau semakin tinggi pendapatan, tidak berarti jumlah anggota rumah tangga semakin besar.  Karenanya  di  daerah  penelitian  tersebut  mayoritas  rumah  tangga  rata-rata mempunyai  anggota  rumah  tangga  2 orang;  atau  dengan  kata  lain  sebagian  besar adalah merupakan keluarga kecil.
Kecamatan  Sekotong  sebagai  daerah  penelitian  memang  merupakan  wilayah miskin secara absolut, karena kondisi alam dan sumber daya alam yang sangat terbatas. Adapun  sektor yang  dapat  dikembangkan  adalah  sektor  perdagangan,  hotel  dan restoran, merupakan indikasi penting bagi tumbuhnya bidangjasa pariwisata, walaupun pada sektor terse but bel urn secara langsung dapat bermanfaat bagi penyerapan tenaga kerja di kedua desa tersebut. Hal ini disebabkan faktor pendidikan relatif masih sangat rendah sehingga generasi muda atau anak-anak masih sangat tertinggal. Kesempatan kerja yang tumbuh di desa terse but justru diisi oleh tenaga kerja dari luar desa, misalnya dari  penduduk kota  Mataram  atau penduduk daerah  lain (basil  wawancara dengan kelompok pemuda). Sektor jasa yang berkembang di kecamatan Sekotongjuga masih diisi oleh tenaga kerja dari lain daerah, terutama para migran.
Kemiskinan struktural terjadi karena mayoritas adalah petani penggarap (baik tanah sawah, sapi, temak lainnya) sehingga menciptakan ketidakberdayaan ekonomi mereka  dan  sangat  tergantung  pada  tuan  tanah,  serta  pemberi  modal  usaha. Kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengangkat kehidupan ekonomi mereka adalah meningkatkan kemandirian ekonomi denganjalan membentuk suatu kelompok usaha bersama yang tumbuh dari mereka, seperti membuat bahan kerajinan (industri rumah tangga) untuk kebutuhan pariwisata. Sudah ada pula yang membuat atap dari bahan alang-alang hutan, semacam rumbai, untuk dikirim ke Bali atau luar negeri, namun tidak ada dorongan bantuan dari pemerintah. Perhatian justru datang dari kelompok lembaga swadaya masyarakat yang mendapat bantuan dari pihak asing.
Dinamika kependudukan ini, ditandai dengan rendahnya pertumbuhan penduduk tahun 1990-2004 di Lombok Barat per tahun adalah 1 ,4%, jauh lebih rendah dari NTB yang  secara  keseluruhan  yaitu  sebesar 1, 7%.  Faktor  utama  yang  mempengaruhi rendahnya pertumbuhan penduduk di  Lombok Barat adalah adanya kecenderungan
50
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
makin rendahnya angka kelahiran dan angka kematian ibu dan anak. Disamping itu, dipengaruhi pula oleh tingginya migrasi keluar NTB, khususnya penduduk di Lombok Barat, hingga saat ini. Mayoritas migran keluar dilakukan sejak tahun  1994 dengan bekerja  sebagai  TKI  ke  luar  negeri,  terutama  ke  Malaysia, Arab  Saudi,  Brunei Darusalam serta Abudhabi  dan Kuwait.  Demikian pula apabila  dilihat  dari  tingkat pencapaian indeks pembangunan manusia {IPM), di Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu tahun 2000-2004 telah mengalami peningkatan, yaitu dari 56,04 menjadi 65,64.
Hal ini apabila disesuaikan dengan angka standar nasional, masih termasuk dalam kategori  kesejahteraan  menengah  ke  bawah,  namun  ada  kecenderungan perkembangannya cukup signiftkan.  Berdasarkan struktur umur penduduk Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa kelompok umur 0-14 tahun proporsinya sudah mulai menurun, sedangkan pada usia produktif (15-34 tahun) serta pada kelompok Ian jut usia cenderung meningkat. Turunnya proporsi penduduk 0-14 tahun ini karena semakin  menurunnya  fertilitas  di  Kabupaten  Lombok  Barat.  Faktor  inilah  yang menyebabkan angka be~an ketergantungan penduduk semakin rendah. Puncak pertumbuhan ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat selama peri ode 1990-2004 terjadi pada peri ode tahun  1995-1996 mencapai  8,1 %. Nilai ini sama halnya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama. Sementara untuk Kabupaten Lombok Barat pada tahun 1995 tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai 7 ,2%. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995 diduga terkait  dengan  pengaruh  peningkatan  kegiatan  investasi  di  sektor  pariwisata  dan peningkatan  kunjungan  kegiatan  pariwisata  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat dan khususnya  di  Kabupaten  Lombok  Barat.  Pada  sektor pertanian  sub  sektor  yang memberikan  andil  cukup  besar terhadap  perekonomian  Kabupaten  Lombok Barat adalah sektor pertanian tanaman pangan (padi) dan tanaman perkebunan (biji mete dan tepung caragenan). Pada sektor perdagangan kegiatan usaha yang memberikan kontribusi besar dalam kegiatan ekonomi daerah ini adalah perdagangan basil kerajinan. Oleh karena itu, upaya pengembangkan kegiatan pariwisata di daerah ini diyakini akan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor-sektor tersebut, dan pada akhimya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk.
Dilihat  dari  segi  pendidikan,  dalam  kurun  waktu 15  tahun  nampak  terjadi perubahan  dimana  penduduk  yang  bekerja  berpendidikan  rendah  menurun  diikuti . kenaikan proporsi penduduk berpendidikan SLTP keatas, terutama SLTA mencapai 15%. Keadaan ini menunjukan semakin membaiknya kualitas tenaga kerja yang bekerja. Besarnya angka ketergantungan penduduk dilihat dari usia penduduk yang bekerja sebagian besar pada usia produktif sedangkan penduduk usia muda (0-15), dan penduduk lansia ( 65+) jumlahnya san gat kecil (1 0% ). Keadaan ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 15  tahun terakhir semakin membaik, dimana proporsi penduduk muda dan lansia yang bekerja semakin kecil (6%), yang mengindikasikan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk, oleh karena penduduk usia muda dan  lansia tidak harus bekerja.
Vol.  IV, No.  1, 2009
Penduduk bekerja di NTB  dan Lombok Barat sebagian besar berusaha sendiri (hampir 45%) baik bekerja sendiri atau dibantu orang lain. Sebagian lagi bekerja sebagai buruh (25%) atau pekerja keluarga tidak dibayar (24%). Pada kurun waktu 15  tahun nampak terjadi perubahan dimana mereka yang bekerja sendiri terlihat menurun diikuti peningkatan mereka yang bekerja sebagai buruh. Keadaan ini mengindikasikan sulitnya mengembangkan  usaha  dengan  berusaha  sendiri,  terkait  dengan  perkembangan perekonomian daerah pada kurun waktu terse but. Pengangguran merupakan masalah utama di  Kabupaten Lombok Barat, sementara sektor lain belum sepenuhnya dapat menampung pencari kerja. Pemerintah daerah melakukan terobosan pengiriman TKI dari Lombok Barat dan melakukan pendidikan pelatihan jenis keterampilan agar dapat menciptakan usaha mandiri. Akan tetapi, karena keterbatasan dana dan keterbatasan kemampuan para cal on tenaga kerja, maka pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan mendapat dukungan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat setempat.  Pengembangan  U saba  kecil  masih  san gat  terbatas,  padahal  sektor  ini merupakan sektor penting dalam menghadapi masalah pengangguran.
Tantangan ke depan yang  sangat penting menjadi perhatian pemerintah daerah setempat terkait dengan upaya peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah ini adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal usahanya kembali ke daerah ini. Dengan dukungan pengembangan industri kecil dan pengo laban basil pertanian yang terpadu, kegiatan usaha pendukung pariwisata akan semakin berkembang. Secara khusus dalam mengantisipasi masalah ketenagakerjaan di  atas  dan  perkembangan  ekonomi  global,  agroindustri  dan  agrobisnis  perlu dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pada tataran lebih  luas  hal  tersebut  akan  menciptakan  kesempatan  kerja  yang  lebih  besar  dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## DAFrAR PUSTAKA
Ananta, Aris. 1997. Peran Analisis Demografi dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Indonesia,  dalam Widjojo  Nitisastri  70  tahun,  Pembangunan  Nasional:  Teori, Kebijakan dan Pelaksanaan, Moh. Arsjad Anwar (Ed), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Badan Pusat Statisitik. 2003. Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakemas). 2003. Jakarta: BPS
- - . 2007. SurveyAngkatan kerjaNasional (Sakemas). 2007. Jakarta; BPS
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok. 2005. Kabupaten Lombok Dalam Angka. Mataram: PBS Kabupaten Lombok
- - .  2006. Pendapatan  Daerah  Regional Bruto Kabupaten  Lombok Barat. Mataram:
BPS Kabupaten Mataram.
- - . 2005. Kecamatan Sekotong Dalam Angka (2005). Mataram: BPS Kabupaten Lombok Barat
Ehrenberg, RonaldG dan RobertS. Smith.l997. Modem Labor Economics: Theory and Public Policy, Six Edition, Addison-Wesley.
Handayani, Titik. 2007. "Dinamika Pendidikan dalam Konteks Globalisasi dan Desentralisasi." Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia: di antara Peluang dan Tantangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hidayat.  1982.  "Strategi  Ketenagakerjaan  dan  Sumber  Daya  Manusia".  Dalam  Prijono Tjiptoherijanto  dkk  (Ed) Sumber  Daya  Manusia,  Kesempatan  Kerja  dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: UI Press
International Labour Office. 2000. "Decent Work and Poverty Reduction in The Global Economy, International Labour Conference". (htt;p://www.ilo.org)
Moertiningsih,  S,.  2005. Bonus Demografi,  Menjelaskan  Hubungan  Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi, disampaikan  pada Pidato  Pengukuhan Guru BesarTetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Ul, Jakarta 30 April2005.
Pranadji, Tri. 2004. "Penduduk dan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di  Era otonomi Daerah". Jurnal Ana/isis CSIS 33 ( 4).
UNDP. 2005. Human Developmnet Report 2004
Sajogyo, Pudjiwati. 1983. Peranan Wanita da/am Perkembangan Masyarakat Desa, Jakarta: CV. Radjawali.
Stiglistz, Joseph E. 2006. Dekade Keserakahan: Era 90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia (Seri terjemahan). Jakarta: Cipta Lintas Wacana
Tjiptoherianto, P.  dan Laila Nagib. 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia:  di antara Pe/uang dan Tantangan, Jakarta: LIPI Press
Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. "Dari Human Capital ke Human Development: Catatan Kritis Terhadap Perspektif Sumber Daya Manusia di Indonesia". Dalam  Pengembangan Sumber Daya Manusia:  di  antara Peluang  dan  Tantangan.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Yuliati, Yayuk & Mangku Poernomo. 2003. Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta: Lappera Pustaka
Utama.
Widianto, Bam bang. 2005. "Employment Creation Policy". Conference Policy Options for an Employment Action Plan. Jakarta, 26-27 April, Bappenas and UNSFIR.
Widodo,  YB.  2004. The  Multifunctional  Role  Of Agriculture And Rural Areas  In  Java  - Indonesia:  A  new  concept  to  be  implemented. Paper  Presented  at  the  ARSA International Confrence on:  Prospects of Asian Rural  Society for the 21st Century, 26-29th March 2004, University ofMataram, Lombok -Indonesia.
Widodo, YB. 2005. "Dinamika Pengembangan Pedesaan: Masalah Petani Gurem dan Buruh Tani di Pedesaan Jawa". Jurnal Masyarakat Indonesia (MI), 31  (2), 2005. Jakarta.
Widodo, YB. dkk. 2006. "Kondisi Ketenagakerjaan Dalam PerspektifDemografi dan Sosial- Ekonomi di Kabupaten Lombok Barat", Laporan Penelitian Pus lit Kependudukan- LIPI, Jakarta.
Widodo, YB. 2007. "Urban Rural Disparities And The Regeneration Of Rural Livelihoods In Java -Indonesia". Paper Presented at the Asian Rural Sociological Association (ARSA) 3rd International Conference on: Globalization, Competitiveness and Human Insecurity in Rural Asia, 8-1 Oth August 2007, Beijing- China.