## Perlindungan  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat

## Muhammad Asbar, Abdi Wijaya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar muhasbar94@gamil.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  dalam  penelitian  ini  adalah  Jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja bertujuan  sebagai  motifasi  bagi  pengusaha  dan  tenaga  kerja  akan  pentingnya  perlindungan  diri dalam  bekerja  dan  tunjangan  kesehatan  merupakan  kebutuhan  mendasar  bagi  tenaga  kerja  maka penelitian ini membahas Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh (Studi Kasus PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa). Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah, yaitu ; Bagaimana  mekanisme perlindungan  hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Tirta Fresindo  Jaya  Gowadalam  perspektif  yuridis  dan  perspektif  hukum  Islam?  Bagaimana perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif  Maslahat?Bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja menurut  perspektif  maslahat?.Jenis  penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian  lapangan,  yang dimana  penelitian  ini  di  laksanakan  ditengah-tengah  obyek  penelitian  guna  mengetahui  serta memperoleh  data.Hasil  penelitian  yaitu,  bahwa  upaya  perlindungan  PT.  Tirta  Fresindo  Jaya terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah:  Masker,P3K  (Pertolongan  Pertama  Pada  Kecelakaan)  P3K,Islam  sebagai  konsep  dasar agama  menempatkan  posisi  pekerja  yang  berhak  mendapatkan  kesejahteraan  dalam  lingkup kerjanya. Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip  kesetaraan  (musawah)  dan  prinsip  keadilan  („adalah).  Prinsip  kesetaraan  menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung  membutuhkan  dan  menyerahkan  apa  yang  dimiliki  baik  dalam  tenaga  maupun  upah. Agama  yang  yang  dibawa  para  rasul  berisi  keadilan  dalam  perintah  dan  larangan,  dan  dalam bermu‟amalah  dengan  makhluk,  dalam  jinayat,  qishas,  hudud,  mawarits,  dan  lain-lain.  Agar manusia  dapat  menegakkan  keadilan  yakni  dapat  menegakkan  agama  Allah  dan  mewujudkan maslahat  mereka  yang  begitu  banyak.  Saran  Penulis  Kepada  Pemerintah  dan  Akademisi seharusnya  memperbanyak  Referensi terkait Keselematan dan  Kesehatan  Kerja,Kepada PT. Tirta Fresindo  Jaya  Gowa  untuk  bisa  lebih  Progress  mengevaluasi  Kinerja  terkait  menangani Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kepada Pembaca agar skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif sebagai penunjang ilmu pengetahuan.
Kata Kunci : K3 , Perlindungan Hukum, Maslahat

## Pendahuluan
Situasi  dunia  ketenagakerjaan  pada  saat  ini  masih  mengalami  kondisi  yang kurang baik, kodrat pekerja sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat masih jauh  dari  realita  hidupnya.  Nasib  mereka  lebih  buruk  lagi  dengan  munculnya  krisis ekonomi  yanwg  melanda  Indonesia  akhir-akhir  ini.  Dengan  banyaknya  tuntutan  para tenaga kerja kepada pengusaha dari waktu kewaktu mulai tuntutan kenaikan gaji pokok, transportasi,  upah  lembur,  uang  makan,  bonus,  tunjangan  hari  raya,  dan  jaminan- jaminan  kesejahteraan  tenaga  kerja  sampai  kepada  pemogokan  masal  sarta  pemutusan hubungan  kerja  (PHK)    semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  karena  pengusaha kurang memahami dan memperhatikan hak- hak serta kesejahteraan para pekerja. 1
Mengenai  peran  serta  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  saat  ini,
1 Tim Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: PT Jamsosotek. 1999), h. 3
semakin  meningkat  seiring  dengan  laju  perkembangan  nasional  karena  semakin  besar pula tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari semakin meningkatkan teknologi yang modern diberbagai sektor kegiatan usaha yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. 1
Pada  dasarnya  masyarakat  bercita-cita  keadilan  sosial,  tidak  mengenal  adanya hak mutlak dari perseorangan yang tidak dapat diatur dan karena itu dibatasi. Kebebasan dalam  masyarakat  tidak  dapat  di  tafsirkan  sebagai  kebebasan  sesuka  hati,  tetapi  suatu kebebasan  yang  diatur  karena  itu  dengan  sendirinya  harus  dibatasi.  Kita  dengan  tegas- tegas  membantu  dan  melindungi  pihak  yang  lemah  kedudukan  ekonominya  terhadap pihak yang kuat kedudukannya.
Dengan  diselenggarakannya  program  jaminan  sosial  secara  nasional,  dapat  di ciptakan kegotongroyongan antara pengusaha dengan tenaga kerja, antara yang kuat dan yang  lemah,  yang  tua  dan  yang  muda  dan  yang  sehat  dengan  yang  kurang  sehat. Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan- kepentingan pengusaha dan  buruh,  juga  usaha  perlindungan  buruh,  juga    hubungan  jaminan  sosial  terhadap hukum Islam di jelaskan pada Q.S  An-Nahl
(16) :  90 „Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  berlaku  adil  dan  berbuat kebajikan,  memberi  bantuan  kepada  kerabat,  Dan  dia  melarang  (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajarankepadamu agar kamudapatmengambilpelajaran“.
Dalamayatiniada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan sepanjang  waktu  sebagai  alamat  dari  taat  kepada  Tuhan.  Pertama  jalan  adil  yaitu menimbang  yang  sama  berat,  menyalahkan  yang  salah  dan  membenarkan  mana  yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya. 2
Begitu  juga  jaminan  sosial  tenaga  kerja  dalam  Islam  memerintahkan  kepada pemberi  pekerjaan  (majikan)  untuk  berlaku  adil,  berbuat  baik  dan  dermawan  kepada para  pekerjanya.  Sebab  para  pekerja  itu  merupakan  bagian  dari  perusahaan  dan  kalau bukan  susah  payah  pekerja  tidak  mungkin  usaha  majikan  (pengusaha)  dapat  berhasil baik.  Dengan  kata  lain  antara  pekerja  dan  pengusaha  memiliki  andil  yang  besar  untuk kesuksesan  usaha  majikan.  Maka  majikan  atau  pengusaha  berkewajiban  untuk mensejahterakan  pekerja  dan  memenuhi  hakhaknya,  termasuk  memberikan  upah  yang layak dan jaminan sosialnya. 3
Pembahasan  mengenai  jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bertujuan sebagai  motifasi  bagi  pengusaha  dan  tenaga  kerja  akan  pentingnya  perlindungan  diri dalam  bekerja  dan  tunjangan  kesehatan  merupakan  kebutuhan  mendasar  bagi  tenaga kerja,  sehingga  adanya  kewajiban  pengusaha  untuk  memberikan  jaminan  keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerja menerima dan memberikan haknya terhadap pengusaha. Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat  semakin  meningkatnya  peran  tenaga  kerja  dalam perkembangan  pembangunan  nasional  dan  semakin  meningkatnya  penggunaan teknologi  diberbagai  industri  yang  dapat  mengakibatkan  semakin  tinggi  resiko  yang mengancam  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  hingga  perlu  upaya  peningkatan
2 Hamka. “Tafsir Al-Azhar” (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 283
3 Suharwardi K. Lubis, “Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 157
perlindungan tenaga kerja.
Dari  uraian  di  atas  maka  penulis  dapat  merumuskan  beberapa  sub-sub  masalah yaitu:  Bagaimana  mekanisme  perlindungan  hukum  keselamatan  dan  kesehatan  kerja (K3)  di  PT.  Tirta  Fresindo  Jaya  Gowadalam  perspektif  yuridis  dan  perspektif  hukum islam?;Bagaimana  perlindungan  hukum  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  PT. Tirta  Fresindo  Jaya  Gowa  dalam  perspektif  Maslahat?  ;  dan  Bagaimana  pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut perspektif maslahat?.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  pembahasan  dan  penyajian  skripsi  ini yakni  penelitian  lapangan,  yang  dimana  penelitian  ini  di  laksanakan  ditengah-  tengah obyek  penelitian  guna  mengetahui  serta  memperoleh  data  secara  jelas 4 tentang bagaimana  sebenarnya  pelaksanaan  dan  bagaimana  problematika  pelaksanaan perlindungan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  terhadap  pekerja  atau  buruh  di  suatu perusahaan. Penelitian ini menyesuaikan penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau  lisan  dari  orang-orang dan perilaku sosial yang diamati. Untuk memperoleh informasi dan gambaran penelitian ini maka penelitian ini di laksanakan di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa.karena mengingat penulis  ingin  lebih  mengetahui  bagaimana  pengaplikasian  perlindungan  kesehatan  dan keselamatan kerja buruh PT. Tirta Fresindo Gowa. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan  ada  dua  yaitu  data  primer  dan  data  sekuder.  Data  primer  dan  data  sekuder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar hasil kesimpulan  penelitian.  Meskipun  pada  hakikatnya  kedua  sumber  data  ini  sama  namun bebrbeda dalam hal perolehannya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya  yang berupa wawancara langsung, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian  atau  hasil  pengujian.  Data  sekunder  adalah  sumber  data  penelitian  yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti  yang  telah  ada,  atau  arsip  baik  yang  dipublikasikan  maupun  yang  tidak dipublikasikan secara umum.

## Hasil Dan Pembahasan
Mekanisme Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowadalam Perspektif Yuridis Dan Perspektif Hukum Islam Perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang mendasar untuk dipenuhipengusaha/perusahaan  pemberi  kerja.  Hal-hal  yang  harus  dilindungi pengusaha/perusahaan pemberi kerja yang utamanyan adalah mengenai pemberian upah yanglayak,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlindungan  khusus  terhadap  pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, kesejahteraan serta jaminan sosial tenaga kerja. Hal  ini  sebagaimana  tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  yang  timbul  dari pembangunan nasional memiliki keterkaitan, sehingga harus diatur dengan regulasi yang
4 Bisri  Mustofa, Pedoman  Menulis  Proposal  Penelitian  Skripsi  dan  Tesis, (cet.  Ke-5;  Yogyakarta:  Panji Pustaka, 2009), h 3 .
maksimal  untuk  terpenuhinya  hak-hak  dan  perlindungan  mendasar  bagi  pekerja,  dan terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. 5
Berbicara  mengenai  perlindungan  tenaga  kerja,  maka  yang  dimaksudkan  disini adalah  yang  berkaitan  dengan  kecelakaan  kerja  ditempat  kerja  yang  dikenal  dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri adalah kejadian kecelakaan  yang terjadi ditempat kerja khususnya dilingkungan  industri,  yang disebabkan oleh faktor peralatan teknis, lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri. 6
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  di  PT.  Tirta  Fresindo Jaya, bahwa upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak Perusahaan terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah: 7
1. Masker  (alat  penutup  hidung  dan  mulut)  Masker  untuk  perlindungan  dari  debu Perusahaan.
2. P3K  (Pertolongan  Pertama  Pada  Kecelakaan)  P3K  disediakan  oleh  pihak Perusahaan  sebagai  bentuk  pertolongan  pertama  bagi  pekerja  yang  mengalami kecelakaan.
3. Handzanitaser
Akan  tetapi  kenyataannya  dilapangan  sebahagian  dari  pekerja  tidak menggunakan  sarana  tersebut  karena  kurangnya  kesadaran  pekerja  untuk  melindungi diri dari resiko kerja, terutama resiko jangka panjang.  Ketidakpatuhan dan keengganan sebagian tenaga kerja untuk memakai peralatan pelindung diri didasarkan pada berbagai alasan, misalnya kewajiban bagi tenaga kerja untuk memakai masker atau alat penutup hidung  dan  mulut  dirasakan  tidak  enak  dan  tidak  nyaman  karena  sulit  bernafas  serta kurangnya kebebasan dalam melakukan pekerjaan.
Perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada  pekerja  PT.  Tirta  Fresindo Jaya  di  Kabupaten  Gowa  belum  terlaksana  dengan  baik.  Para  pekerja  masih  belum mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan yang baik seperti pemakaian alat pelindung  diri.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  tentang  Alat  Pelindung  Diri  Nomor  8  Tahun 2011, menjelaskan bahwa: 8
1. Pengusaha  wajib  menyediakan  APD  bagi  pekerja/buruh  di  tempat  kerja. Disebutkan juga dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:
2. APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a) Pelindung kepala
b) Pelindung mata dan muka
c) Pelindung telinga
d) Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya
5 Yusuf Subkhi, Perlindungan Tenaga kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam , (Malang: UIN Maliki Malang, 2012), hlm. 36.
6 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja  (Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007) , hal. 78.
7 Wawancara bersama Pak Subhan Kepala K3 PT.Tirta Fresindo Jaya, Tanggal 13 Oktober 2020
8 Permenaker No. 8 Tahun 2011 Tentang Alat Pelindung Diri
e) Pelindung tangan
f) Pelindung kaki
2) Selain APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk APD: a) Pakaian pelindung
b) Alat pelindung jatuh perorangan
c) pelampung
Serta  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Huruf  m  “Alat  Pelindung  Diri  wajib digunakan  ditempat  kerja  dimana terdapat/menyebar  suhu,  kelembaban,  debu,  kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran”.
Islam  telah  memberikan  gambaran  betapa  pentingnya  buruh  dan  pekerja  dalam kehidupan  manusia.  Sehingga  Islam  memberikan  nilai-nilai  yang  kuat  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  kaum  buruh  dan  pekerja.  Seperti  yang  terkandung  dalam  hadist yang diriwayatkan Oleh Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda:
Artinya:
“Diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar  radhiallahu  „anhuma  katanya:  Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya.
Dia  tidak  boleh  menzalimi  dan  menyusahkannya.  Barangsiapa  yang  mau memenuhi  hajat  saudaranya  maka  Allah  pun  akan  bekenan  memenuhi  hajatnya. Barangsiapa  yang  melapangkan  satu  kesusahan  kepada  seorang  muslim,  maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat  nanti.  Barangsiapa  yang  menutupi  aib  seorang  muslim,  maka  Allah  akan menutupi aibnya pada hari kiamat”.(H.R. Muslim) 9
Juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi Muhammad SAW  yang  artinya  Artinya:  “Dari  Abu  Dzar,  ia  berkata,”aku  pernah  mencela  dengan seseorang,  lalu  aku  menghinanya  dengan  menyebut-nyebut  ibunya.  Seketika  itu  juga, Nabi SAW bersabda kepadaku, „wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan menyebut-nyebut  ibunya.  Sungguh  engkau  adalah  yang  pada  dirimu  masih  terdapat perbuatan  jahiliyyah.  Saudara  kalian  adalah  sama  dengan  budak  kalian.  Allah menjadikan  mereka  berada  didalam  tanggungan  kalian.  Barangsiapa  yang  saudaranya berada  didalam  tanggungannya,  maka  hendaklah  ia  memberinya  makan  dari  apa  yang biasanya  dia  makan,  dan  memberi  pakaian  dari  apa  yang  biasanya  dia  pakai,  dan hendaklam kalian tidak membebani mereka melebihi kemampuannya. Jikalaupun kalian membebani mereka, maka bantulah mereka.” (HR. Al-Bukhari: 30)
Islam  sebagai  konsep  dasar  agama  menempatkan  posisi  pekerja  yang  berhak mendapatkan  kesejahteraan  dalam  lingkup  kerjanya. 10 Islam  memiliki  prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (musawah) dan  prinsip  keadilan  („adalah).  Prinsip  kesetaraan  menempatkan  majikan  dan  pekerja pada  kedudukan  yang  sama  atau  setara, yaitu  sama-sama  sebagai  pihak  yang  langsung
9 Tim Penerjemah Jabal, Shahih Bukhari Muslim , (Bandung: Penerbit Jabal, 2008), hlm.465.
10 Muammar Bakry, Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam , 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).
membutuhkan  dan  menyerahkan  apa  yang  dimiliki  baik  dalam  tenaga  maupun  upah. Pada  saat  menentukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  didasarkan  pada  asas kesetaraan.

## Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja  Di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa Dalam Perspektif Maslahat
Menurut  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  No. PER.04/MEN/1987  ialah  badan  pembantu  di  tempat  kerja  yang  merupakan  wadah kerjasama  antara  pengusaha  dan  pekerja  untuk  mengembangkan  kerjasama  saling pengertian  dan  partisipasi  efektif  dalam  penerapan  K3.  Dasar  hukum  pembentukan Panitia  Pembina  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (P2K3)  ialah  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  No.  PER.04/MEN/1987  tentang  Panitia  Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
Panitia  Pembina  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (P2K3)  ialah  memberikan saran  dan  pertimbangan  baik  diminta  maupun  tidak  kepada  pengusaha  mengenai masalah  K3  (Berdasarkan  Pasal  4  Permenaker  RI  Nomor  PER  04/MEN/1987).  Fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) antara lain ; 11
4. Menghimpun  dan  mengolah  data  mengenai  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
5. Membantu  menunjukkan  dan  menjelaskan  kepada  setiap  tenaga  kerja mengenai :
a. Berbagai  faktor  bahaya  di  tempat  kerja  yang  dapat  menimbulkan gangguan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  termasuk  bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulanginya.
b. Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  efisiensi  dan  produktivitas kerja.
c. Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
11 Wawancara bersama Pak Subhan Kepala K3 PT.Tirta Fresindo Jaya, Tanggal 13 Oktober 2020
d. Cara  dan  sikap  yang  benar  dan  aman  dalam  melaksanakan pekerjaannya.
6. Membantu Pengusaha/Pengurus dalam:
a. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
b. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
c. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
d. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
e. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
f. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
g. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
h. Mengembangkan  laboratorium  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
i. Menyelenggarakan  administrasi  keselamatan  kerja,  higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
j. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan  kerja,  higiene  perusahaan,  kesehatan  kerja,  ergonomi dan  gizi  kerja.  (berdasarkan  Pasal  4  Permenaker  RI  Nomor PER.04/MEN/1987).
Berdasarkan  wawancara  dengan  PT.  Tirta  Fresindo  Jaya  di  Kabupaten  Gowa bahwasanya  untuk  menjalankan  dan  menerapkan  tugas  perundang-undangan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  maka  perusahaan  wajib  memiliki  karyawan  yang ditunjuk sebagai ahli K3 namun pada PT. Tirta Fresindo Jaya di Kabupaten Gowa ahli k3 yang masih aktif yaitu ahli k3 khusus bagian listrik.
Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 telah mengatur  mengenai  tata  cara  penunjukkan  ahli  k3.  Bahwa  setiap  perusahaan  memiliki karyawan  100  orang  atau  lebih  atau  memiliki  resiko  pekerjaan  yang  tinggi,  wajib memiliki
P2K3 dan juga seorang ahli K3.
P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadahkerjasama antara  pengusaha  dan  pekerja  untuk  mengembangkan  kerjasamasaling  pengertian  dan partisipasi  efektif  dalam  penerapan  K3.  Tahapan  yang  dilakukan  P2K3  pada  PT.  Tirta Fresindo  Jaya  di  Kabupaten  Gowa  untuk  mencegah  kecelakaankerja.  Pak  Subhan  dari wawancara  menjelaskan  Pengendalian  Internal  Bidang  K3  adalah  Pada  P2K3  untuk mencegah  adanya  kecelakaan  kerja  dengan  melakukan  kegiatan  yaitu;  pertama,  selalu menginggatkan para karyawan dan pekerja khususnya di lapangan untuk menggunakan APD. Kedua, mengadakan penyuluhan bagi tenaga kerja dan sosialisasi dengan pihak .
Dari  hasil  tersebut  memperlihatkan  bahwa  kecelakaan  kerja  bukanlah  kejadian yang  dapat  diduga  kapan  akan  terjadi.  Pak  Subhan  menceritakan  bahwa  apabila terjadinya  kecelakaan  kerja  pada  PT.  Tirta  Fresindo  Jaya  di  Kabupaten  Gowa  maka tindakan  yang  dilakukan  pihak  perusahaan  dengan  melakukan  tindakanawal  dengan pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  yaitu  mengangkut  korban  ke  Klinik  milik perusahaan pada lingkungan PT. Tirta Fresindo Jaya di Kabupaten Gowa. Apabila pihak klinik tidak menyangupi maka di rujuk ke Rumah sakit lain dan semua biaya ditanggung BPJS yang disediakan pihak perusahaan. 12

## Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Perspektif Maslahat
Sesuai uraian diatas, penulis menarik sebuah kesimpulan konsep Kesetaraan dan keadilan  demi  mendapatkan  kesejahteraan  pekerja  di  PT.  Tirta  Fresindo  Jaya  Gowa dengan mengurai Kemaslahatan dan Yuridis Perlindungan KEselamatan dan Kesehatan Kerja.
Konsep  kesetaraan  dan  keadilan  semestinya  mengantarkan  perusahaan  dan pekerja  kepada  tujuan  yang  diharapkan.  Tujuan  yang  diharapkan  pekerja  adalah  upah yang  memadai  dan  kesejahteraan,  sedangkan  tujuan  dari  perusahaan  adalah berkembangnya  usaha.  Tujuan  kedua  belah  pihak  ini  dapat  terwujud  manakala  kedua belah  pihak  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  dengan  baik.  Dan  Islam  sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya baik dari diri sendiri maupun orang lain.
Maqashid berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum hukum Islam. Tujuan dari agama Islam itu sendiri adalah menjaga kemaslahatan umat (maqasid syari‟ah),  yang  salah  satunya  adalah  menjaga  jiwa. 13 Maqasid  syari‟ah  ialah  suatu keharusan  demi  tercapainya  maslahat  dunia  dan  akhirat. 14 Apabila  kemaslahatan tersebut  tidak  tercapai  maka  kemaslahatan  dunia  tidak  akan  terlaksana,  bahkan menimbulkan  kerusakan.  Kemaslahatan  yang  akan  diwujudkan  itu  menurut  Abu  Ishaq al-Syatibi dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu: 15
12 Wawancara bersama Pak Subhan Kepala K3 PT.Tirta Fresindo Jaya, Tanggal 13 Oktober 2020
13 Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar‟iah,” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
14 Muammar Bakry et al., “Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwᾱ,” International Journal of Criminology and Sociology 9, no. Desember (2020): 2757– 2765.
15 Satria Efendi, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005), hlm. 233
7. Kebutuhan dharuriyat
Kebutuhan  dharuriyat  ialah  tingkat  kebutuhan  yang  harus  ada  atau  disebut dengan  kebutuhan  primer.  Bila  tingkat  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  akan  terancam keselamatan  umat  manusia  baik  didunia  maupun  diakhirat.  Yang  termasuk  dalam kategori  ini,  yaitu  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.
8. Kebutuhan hajiyat
Kebutuhan  hajiyat  ialah  kebutuhan-kebutuhan  sekunder,  bilamana  tidak terwujudnya  maka  tidak  sampai  mengancam  keselamatannya,  namun  akan  mengalami kesulitan.
9. Kebutuhan tahsiniyat
Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak  mengancam  eksistensi  salah  satu  dari  lima  pokok  diatas  dan  tidak  pula menimbulkan kesulitan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  di  PT.  Tirta  Fresindo Jaya, bahwa upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak Perusahaan terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah: Masker  (alat  penutup  hidung  dan  mulut)  Masker  untuk  perlindungan  dari  debu Perusahaan,P3K  (Pertolongan  Pertama  Pada  Kecelakaan)  P3K  disediakan  oleh  pihak Perusahaan  sebagai  bentuk  pertolongan  pertama  bagi  pekerja  yang  mengalami kecelakaan,Handzanitaser.  Islam  sebagai  konsep  dasar  agama  menempatkan  posisi pekerja  yang  berhak  mendapatkan  kesejahteraan  dalam  lingkup  kerjanya.  Islam memiliki  prinsip-prinsip  dalam  memandu  hubungan  sebuah  pekerjaan,  antara  lain; prinsip  kesetaraan  (musawah)  dan  prinsip  keadilan  („adalah).  Prinsip  kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama- sama  sebagai  pihak  yang  langsung  membutuhkan  dan  menyerahkan  apa  yang  dimiliki baik  dalam  tenaga  maupun  upah.  Pada  saat  menentukan  hak  dan  kewajiban  masing- masing didasarkan pada asas kesetaraan.
Mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang diberikan oleh pengusaha, Kecelakaan kerja adalah salah satu masalah yang tidak dapat diduga kapan akan terjadi namun  apabila  kecelakaan  kerja  juga  dapat  mempengaruhi  produksi  dan  produktivitas dikarenakan  performasi  atau  kinerja  dari  pekerja  menurun.  Karena  dampak  tersebut, seperti  karyawan  yang  mengalami  sakit,  kecelakaan  kerja  atau  kematian  dalam pelaksanaan  hubungan  kerja  serta  jaminanhari  tua  dan  jaminan  pensiun  bagi  pekerja telah  diatur  Pemerintah  Indonesia  melalui  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  24 tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS).  BPJS  untuk  para tenaga  kerja  yaitu  BPJS  Ketenagakerjaan,  menyelenggarakan  program  jaminan kecelakaan kerja, jaminan tua, jaminan pensiun dan kematian.
Penjelasan  bukti-bukti  nyata  yaitu  dalil-dalil,  bukti-bukti  dan  tanda  yang menunjukkan  kebenaran  yang  mereka  bawa.  Allah  SWT  menurunkannya  sebagai hidayah bagi makhluk dan untuk membimbing mereka kepada hal yang bermanfaat bagi mereka baik pada agama maupun dunia mereka. Neraca (Keadilan) yaitu keadilan baik
dalam  ucapan  maupun  dalam  perbuatan.  Agamayang  yang  dibawa  para  rasul  berisi keadilan  dalam  perintah  dan  larangan,  dan  dalam  bermu‟amalah  dengan  makhluk, dalam jinayat, qishas,  hudud, mawarits, dan lain-lain. Agar manusia dapat menegakkan keadilan yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan maslahat mereka yang begitu  banyak.  Ayat  ini  merupakan  dalil  bahwa  para  rasul  semuanya  sepakat  dalam kaidah syara‟, yaitu menegakkan keadilan meskipun berbeda-beda gambaran keadilan itu sesuai situasi, kondisi dan zaman.

## Daftar Pustaka
Bisri,  Mustofa, Pedoman  Menulis  Proposal  Penelitian  Skripsi  dan  Tesis, cet. Ke-5;
Yogyakarta: PanjiPustaka, 2009.
Hamka. “Tafsir Al-Azhar”, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983. Permenaker No. 8 Tahun 2011 Tentang Alat Pelindung Diri.
Bakry, Muammar. Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam . 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar‟iah.” AL- Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Arguing Islamophobia during COVID-19
Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwᾱ.” International Journal of Criminology and Sociology 9, no. Desember (2020): 2757–2765.
Satria, Efendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005.
Suharwardi  K. Lubis, “Hukum  Ekonomi  Islam”, Jakarta:  Sinar Grafika,
2000.
Zaeni,  Asyhadie, Hukum  Kerja  (Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja) , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.