INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9432-9444 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum terhadap  Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual
Rajali Capah 1 ✉ , Rahul Ardian Fikri 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi Email : rajalicapah@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Salah  satu  tindak  kejahatan  yang  menjadi  fenomena  akhir-akhir  ini  adalah  kekerasan  seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk  menjawab  permasalahan.  Sehingga  dapat  menjawab  pertanyaan  sesuai  dengan  pokok permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder  yang  terkait  dengan  permasalahan  pada  perlindungan  anak  korban  kekerasan  seksual. Dalam  bentuk  perlindungan  hukum  anak  korban  kejahatan  seksual  adalah  bantuan  hukum, rehabilitasi, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Kendala dalam memberikan pelindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum,  Anak, Korban, Kekerasan, Seksual
One  of  the  crimes  that  has  become  a  recent  phenomenon  is  sexual  violence,  especially  against children.  Children  are  an  invaluable  gift  given  by  God  to  every  human  couple  to  be  cared  for, protected  and  educated  well.  He  is  a  human  being  who  has  limited  physical,  mental  and  social abilities to overcome the various risks and dangers he faces and also automatically still depends on other parties, especially family members who play an active role in protecting and looking after him. The nature of this research is descriptive analysis, meaning that from this research it is hoped that a detailed and systematic picture of the problems to be studied will be obtained. The intended analysis is  based  on  descriptions,  the  facts  obtained  will  be  subjected  to  careful  analysis  to  answer  the problem.  So  that  you  can  answer  questions  according  to  the  main  problem  in  this  writing.  This research  was carried  out  using  data  collection  tools,  namely:  literature  study  or  document  study (documentary study) to collect secondary data related to problems in the protection of child victims of  sexual  violence.  In  the  form  of  legal  protection  for children  victims  of  sexual  crimes  are  legal assistance,  rehabilitation,  health  services  and  social  security  in  accordance  with  physical,  mental, spiritual and social needs as an effort to restore the condition of children victims of sexual violence who have long-term trauma. Obstacles in providing legal protection for child victims of sexual crimes are legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure that are not yet running optimally.
Keywords: Protection, Law, Children, Victims, Violence, Sexual

## PENDAHULUAN
Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap  orang  tuanya  sejak  anak  dilahirkan  didunia  yang  berdasarkan  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak  (fundamental  rights  and  freedoms  of  children)  serta  berbagai  kepentingan  yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Hendrayana et al., 2022). Anak sebagai amanah Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  berhak  mendapatkan  perlindungan  sejak  dalam  kandungan sampai dengan anak menjadi dewasa. Perlindungan mengenai anak ini sudah sejak lama dikemukakan. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb  mengembangkan  10  pernyataan  hak-hak  anak  pada  1923  diadopsi  oleh  Save  the Children Fund Internasional Union. Setelah berakhirnya perang dunia II, pada 10 Desember 1948  Majelis  Umum  PBB  mengadopsi  deklarasi  hak  asasi  manusia,  yang  akhirnya  10 deklarasi pernyataan hak anak tersebut diadopsi dan dideklarasikan oleh PBB yaitu dalam konvensi hak anak pada 20 November 1989 (Novita Apriyani, 2021).
Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan  juga  secara  otomatis  masih  bergantung  pada  pihak-pihak  lain  terutama  anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap hidup  dan  penghidupan  anak  masih  menjadi  tanggung  jawab  kedua  orangtua, keluarganya,  masyarakat,  dan  juga  negara.  Perlindungan  ini  dapat  berupa  pemenuhan kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papan.  Tidak  hanya  itu,  perlindungan  yang  diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya (Purwanti & Zalianti, 2018).
Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan  sebagai  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk  mencegah,  rehabilitasi  dan memberdayakan  anak  yang  mengalami  tindak  perlakuan  salah,  eksploitasi  dan penelantaran  agar  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor  35  Tahun  2014  Pasal  20  juga  disebutkan  bahwa  yang  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak  adalah  negara, pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua.  Jadi  perlindungan  anak  bukanlah tanggung  jawab  negara  atau  orang  tua  saja,  melainkan  harus  diselenggarakan  secara bersama-sama  oleh  negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  agar pelaksanaan  perlindungan  anak  yang  efektif,  rasional,  positif,  bertanggung  jawab  dan bermanfaat dapat tercapai (Aprilianda, 2017).
Konvensi hak anak tersebut merupakan instrumen Internasional dibidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif1, merupakan konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  kesejahteraan  social  pemerintah  maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan
yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kejahatan seksual terhadap anak  saat  ini  merupakan  kejahatan  yang  cukup  mendapat  perhatian  di  kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kejahatan seksual (Paradiaz & Soponyono, 2022). Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia (Sania & Utari, 2020). Kejahatan ini akan selalu  ada  dan  berkembang  setiap  saat  walaupun  mungkin  tidak  terlalu  jauh  berbeda dengan sebelumnya. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya (Wahyuningsih, 2016).
Maraknya  kejahatan  seksual  terhadap  anak  yang  menjadikan  suatu  pemerintah memberikan  perhatian  dan  komitmen  untuk  mengatasi  hal  tersebut,  hingga  kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  dibuat  dengan  maksud  untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya sehingga anak korban terutama korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi. Pengaturan terkait dengan perbuatan kekerasan seksual  terhadap  anak  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  dalam  ancaman  pidana memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. sebagai kejahatan yang luar biasa (Probilla et al., 2021).
Hal ini disebabkan karena seorang anak belum memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga  membutuhkan  perlindungan  dan  perawatan  khusus,  termasuk  perlindungan hukum  yang  layak,  sebelum  dan  sesudah  kelahiran  Kekerasan  sangat  dekat  dengan kehidupan anak, pengalaman anak- anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam  baik  dari  segi  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dialami,  pelaku  kekerasan,  tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual (Sitompul, 2015). Kekerasan seksual yang menimpa anak dapat mengakibatkan anak mengalami trauma, Oleh karena itu anak sebagai korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan agar merasa aman dan tidak akan terulang lagi trauma yang pernah dialaminya. Sehingga terhadap anak yang mengalami  kekerasan  seksual  yang  telah  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  pihak kepolisian sedapat mungkin harus segera mendapatkan penanganan yang baik, baik secara medis  maupun  psikis,  jangan  sampai  proses  mencari  keadilan  malah  akan  menjadikan traumatik yang berkepanjangan.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya  dapat memberikan hasil yang  bermanfaat maka penelitian  ini  dilakukan dengan penelitian  yuridis    normayif  berupa  library  research  yaitu  penelitian  wawancara  dan terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi jenis penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang  disebut  juga  sebagai  penelitian  lapangan,  yang  artinya  adalah  penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan di dasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  dengan  mengacu  kepada  pola-pola  perilaku  masyarakat yang nyata di lapangan. Yang berkaitan dengan masalah anak sebagai korban kekerasan seksual (Sari et al., 2021).
Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan  alat  pengumpulan  data  yaitu:  studi  kepustakaan  atau  studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil- hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil data yang akan diteliti. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Arliman, 2017).
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  secara  kualitatif  sesuai dengan  spesifikasi  sifat  penelitian  untuk  mengkaji  antara  teori  dan  praktek  dalam pelaksanaan peran kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya  pada  hasil  temuan  di  lapangan.  Penarikan  kesimpulan  akan  diperoleh  dari penyelesaian  perumusan  masalah  yang  dilakukan  dalam  penelitian.  Metode  analisis dengan  menggunakan  wawancara  dan  observasi  dengan  menjawab  pertanyaan  seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau  narasi.  Untuk  memecahkan  masalah  yang  ada  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan dengan  memanfaatkan  data  yang  telah  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  studi
dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Analisis  kualitatif    adalah    membahas  hasil  penelitian  yang  diuraikan  secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya  dan  kebijakan  tertentu,  seperti  pemilihan  asas-asas,  teori-teori  ,  norma-norma, doktri  dan  pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang  yang  relevan  dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur  penyebab  kejahatan  tidak  akan  terjadi  jika  tidak  ada  korban.  Korban  dan  pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban  kejahatan  kekerasan  seksual  begitu  penting.  Anak  sebagai  korban  kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas  pelaku  yang  diimplementasikan  dengan  sanksi  pidana  yang  sudah  diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak  sebagai  korban.  Banyak  korban  yang  belum  mendapat  keadilan  dan  kembalinya korban  di  tengah  masyarakat  akibat  trauma.  Diperlukan  adanya  hukum  yang  dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak  cukup  penerapan  sistem  balas  dendam  yang  dibutuhkan  dalam  menyelesaikan perkara tersebut (Safaruddin Harahap, 2016).
Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hokum, negara menjamin hak-hak hukum warganegaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan : awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi,  serta  antara  hukum  dan  moral  tidak  boleh  dipisahkan.  Para  penganut  aliran  ini memandang  bahwa  hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan  aturan  secara  internal  dan eksternal  dari  kehidupan  manusia  yang  diwujudkan  melalui  hukum  dan  moral.  Konsep perlindungan  hukum  bagi  rakyat  bersumber  pada  konsep-konsep  pengakuan  dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechsstaat dan the rule of law (Handayani, 2018).
Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan  rechtsstaat  dan  the  rule  of  law  menciptakan  sarananya,  dengan  demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “rechsstaat” dan “the rule of law” Pasal 1 butir 6 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya  disingkat  LPSK)  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  ini ” (Pradityo,  2016).  Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia  merupakan implementasi  dari  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip. erdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual anak di bawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan (Sinaga, 2016).
Kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak di Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat diketahui dari berlakunya Undang-undang perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan pidana penjara minimal lima tahun  dan  maksimal  limabelas  tahun  serta  denda  maksimal  limaratus  miliar  rupiah  bagi seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain.  Disamping  itu  seseorang  yang mengetahui  dan  membiarkan  perbuatan  cabul  juga  dapat  dipidana,  bukan  hanya  yang melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1). Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya  pelecehan  seksual  (Ananda,  2018).  Undang-Undang  ini  menyatakan  bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait (Jamaludin, 2021).
Yang  dimaksud  Anak  menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang  Undang  tersebut  yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  Anak  sebagai  korban  Kejahatan  seksual,  juga  disebutkan  dalam  Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  Pasal  69  huruf  A  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Hak-hak anak korban kejahatan seksual yaitu bantuan hukum kepada korban tindak pidana  sangat  diperlukan,  terutama  bagi  anak  korban  kejahatan  seksual.  Karena  pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan  tidak  memperoleh  bantuan  hukum  yang  layak  dapat  berakibat  pada  semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan (Marlan et al., 2022).
Tetapi  khusus  bagi  anak  korban  kejahatan  berhak  mendapat  bantuan  hukum. sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap  mendapatkan  pendampingan  dan  hakim  yang  mempimpin  persidangan  selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir (Kadir et al., 2020).
Perlindungan  hukum  secara  represif  berupa  pemberian  restitusi  dan  kompensasi bertujuan  mengembalikan  kerugian  yang  dialami  oleh  korban  baik  fisik  maupun  psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi. Korban  kejahatan  kekerasan  seksual  biasanya  tidak  hanya  mengakibatkan/menimbulkan luka  fisik  tapi  juga  menderita  tekanan  psikologis,  sehingga  selain  pemulihan  fisik,  juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak
kembali pulih. Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik  Indonesia  Nomor  09  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Rehabilitasi  Sosial  Anak Berhadapan  Dengan  Hukum  Oleh  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial (selanjutnya disingkat LPKS) (Setiawan, 2018).
Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau  kesan  tersendiri  dari  masyarakat  yang  akan  menimbulkan  suatu  penilaian  dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika  nama  dan  wajah  si  A  ditayangkan  di  media  massa  sebagai  salah  satu  korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan  menganggapnya  sebagai  korban  perkosaan,  bahkan  tak  jarang  dianggap  sebagai orang  yang  kotor.  Penilaian  masyarakat  ini  akan  terus  mengikuti  anak  tersebut  bahkan hingga si anak dewasa (Yuliartini & Mangku, 2021).
Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainya, untuk memberikan perindungan khusus kepada :
a. Anak dalam situasi darurat
b. Anak yang berhadapan dengan hukum
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau atau seksual
e. Anak yang diperdagangkan
f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental
i. Anak yang menyandang cacat dan
j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyebutkan bahwa Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk.
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku
c. Membela diri dan memperoleh  keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang berhadapan  dengan  korban  hukum  berhak  dirahasiakan.  Khusus  untuk  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  menurut  Pasal  64  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
d. Pemantauan  dan  pencatatan  terus-terusan  terhadap  perkembangan  anak  yang berhadapan dengan hukum
e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
f. Perlindungan  dari  pemberian  identitas  melalui  media  massa  dan  untuk  menghindari labelisasi.
Apalagi  jika  aturan  hukumnya  belum  ada,  maka  penegak  hukum  akan  mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Dalam upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak,  diperlukan  keserasian  atau  koherensi  antara berbagai peraturan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan antara aturan hukum, dapat mempengaruhi  penegakan  hukum.  Paradigma  yang  terbangun,  bahwa  fungsi  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  masih  terbatas  pada  ranah  penindakan  terhadap  pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak, bukan pada upaya preventif atau pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum yang harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa.
Tindak  pidana  perkosaan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dalam Pasal 285 dijelaskan bahwa, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama- lamanya  dua  belas  tahun.  Untuk  selesainya  tindak  pidana  perkosaan  untuk  bersetubuh, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan (Hambali, 2019).
Maraknya  kejahatan  kesusilaan  dewasa  ini  berkenaan  dengan  perilaku  dalam hubungan  seksual  biasanya  berbentuk  pencabulan  baik  yang  dilakukan  oleh  sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur (E. Z. Lubis, 2017). Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran
untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  maupun  pada  tahap  penjatuhan  putusan  (Rizqian, 2021).
Membahas mengenai kejahatan seksual terhadap anak, maka perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban  kejahatan  seksual,  bentuk  perlindungannya  dan  melihat  apakah  perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual telah sesuai dengan Unang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Yusyanti, 2020). Anak korban kejahatan seksual berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  berbagai  pihak,  bukan  hanya  dari  keluarganya tetapi juga dari pihak terkait lainnya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual seringkali mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa ada faktor (M. A. Lubis & Siregar, 2020).

## SIMPULAN
Dalam bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum, rehabilitasi, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,  spiritual,  dan  sosial  sebagai  upaya  pemulihan  terhadap  kondisi  anak  korban kekerasan  seksual  yang  memiliki  trauma  jangka  panjang.  Kendala  dalam  memberikan pelindungan  hukum  bagi  anak  korban  kejahatan  seksual  adalah  dari  substansi  hukum, stuktur  hukum,  kultur  hukum,  serta  sarana  dan  prasarana  yang  belum  berjalan  dengan secara  optimal.  Kendala  dalam  memberikan  pelindungan  hukum  bagi  anak  korban kejahatan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.
DAFTAR PUSTAKA
Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
Aprilianda,  N.  (2017).  PERLINDUNGAN  ANAK  KORBAN  KEKERASAN  SEKSUAL  MELALUI PENDEKATAN  KEADILAN  RESTORATIF. Arena  Hukum,  10(2),  309 – 332. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8
Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 305 – 326.
Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15 – 30.
Handayani,  T.  (2018).  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kasus  Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), 826 – 839.
Hendrayana, K. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 18 – 35.
Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1 – 10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68
Kadir, A.,  Ahmad,  K., & Poernomo, S.  L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(6), 901 – 911. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234
Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN
ILMU-ILMU SOSIAL,
9(2), 141. https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242
Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Restorative  Justice  Sebagai  Model  Perlindungan Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. PKM  Maju  UDA,  1(1),  8 – 24. https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700
Marlan,  H.,  Mustamam,  M.,  &  Purba,  N.  (2022).  ANALISIS  YURIDIS  PENYELESAIAN KECELAKAAN  LALU  LINTAS  OLEH  ANAK  DENGAN  PENDEKATAN  DIVERSI  (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/PN Mdn). Jurnal Ilmiah METADATA, 4(3), 242 – 256.
Novita Apriyani, M. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual di Indonesia. Risalah Hukum, 1 – 10. https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492
Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan
Seksual. Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia,
4(1), 61 – 72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72
Pradityo,  R.  (2016).  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK.
Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(3), 319. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330
Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi,  A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 30 – 44. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684
Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. Masalah- Masalah Hukum, 47(2), 138. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148
Rizqian,  I.  (2021).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Dikaji  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1), 51.
Safaruddin  Harahap,  I.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan Seksual  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. Jurnal  Media  Hukum,  23(1),  37 – 47. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47
Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(3), 1 – 15.
Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 359 – 364. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364
Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201 – 220.
Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Lex Crimen, 4(1).
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmiah Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, 6(2), 342. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349
Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan  Seksual. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  20(4),  619. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636