## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022

## EVALUASI KEBIJAKAN OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN (ODSK) DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Delano Robert Yosua Pinasang
Program Pacasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia Email: delanorypinasang@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  takes  the  title  "Evaluation  of  Regional  Operational  Policies  to  Resolve  Poverty (ODSK) in North Sulawesi Province." This research is a description of the current evaluation of policies for accelerating poverty reduction in North Sulawesi Province, including mainly in terms of regulations, institutions, and human resources. in the ODSK Policy. The purpose of this study was to find out and analyze  how  Regional  Operational  Policies  to  Solve  Poverty  in  North  Sulawesi,  with  challenges  and obstacles  in  the  process,  especially  for  Regulation,  ODSK  Institutional  Position,  and  Evaluation  of Human Resources. The research method used by the author is an exploratory method with data analysis through an inductive approach. The way to collect data is by means of interviews and documentation. Based on the results of the analysis by the author, it turns out that the Regional Operations Policy to Solve Poverty in North Sulawesi still has a lot to improve and is not as optimal as expected, in terms of regulations  that  need  and  can  be  upgraded  to  regional  regulations,  then  the  optimal  form  of coordination team structure is in accordance with Permendagri No. . 53 of 2020, as well as the use of Human Resources that can still be improved all of which to achieve appropriate and accurate results. Furthermore, in the future, it is hoped that this ODSK program and policy can continue to a better level, if it gets a stronger and binding legal umbrella, so that the implementation of ODSK can be more integrated, and synergize at the District and City levels throughout North Sulawesi Province, as well as A more efficient team after adjusting to the existing regulations, for the sake of the acceleration of good poverty reduction throughout the North Sulawesi region.
Keyword: Evaluation, Policy dan Poverty

## INTRODUCTION
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya, yang tersebar di seluruh pelosok negeri dengan  kelebihan   dan  karakteristik  yang  beragam,  baik  budaya,  hasil  bumi,  keindahan  alam  dan lainnya. Anugerah yang luar biasa ini seharunya dapat dikelola agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tentu dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada.
Pemerintah  merupakan  salah  satu  bagian  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya,  dengan  berbagai  program   dan  kebijakannya.  Kebijakan  Pemerintah

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
dimaksud harus ditopang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik serta regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum.
Pemerintahan  kini  dipahami  sebagai  suatu  ilmu  dan  seni.  Syafie  (2017:  20).  Dan  dalam prakteknya,  Pemerintah  sebagai  suatu  organisasi  memiliki  fungsi  yang  menjadi  esensi  untuk menjalankan  roda  pemerintahan.  Rasyid  (2000:  58)  dalam  membagi  fungsi  pemerintahan  menjadi empat bagian, yaitu Pelayanan ( Service ), Pembangunan ( Development ), Pemberdayaan ( Emporwering ), dan Pengaturan ( Regulation).
Lebih lanjut Rasyid (2000: 60) menjelaskan, Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat  tertentu  akan  menggambarkan  kualitas  pemerintahan  itu  sendiri.  Jika  pemerintah  selanjutnya menjalankan  fungsinya  dengan  baik,  maka  tugas-tugas  pokok  dapat  terlaksana  dengan  baik  seperti pelayanan  dapat  membuahkan  keadilan,  pemberdayaan  membuahkan  kemandirian,  serta pembangunan yang meciptakan kemakmuran.
Kemiskinan sebagai salah satu permasalahan yang harus diselesaikan dengan berbagai program dan kebijakan serta regulasi yang diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam Realitasnya, seluruh Negara di dunia menghadapi permasalahan kemiskinan yang merupakan masalah bersifat universal, yang memiliki karakteristik berbeda di setiap Negara dan Daerah, baik Negara maju, maupun Negara berkembang, termasuk Indonesia didalamnya.
Kemiskinan disisi yang lain harus tetap mendapat perhatian khusus karena  kemiskinan adalah masalah  yang  dinamis,  yang  terus  berubah  dalam  setiap  kurun  waktu  bahkan  dalam  setiap  harinya. Setiap orang bisa jatuh miskin, dan setiap orang bisa keluar dari kemiskinan, namun presentase jumlah kemiskinan tidak akan hilang, hal ini seperti berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil,  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2020  berjumlah  268.583.016  juta  jiwa.  Dari  jumlah penduduk  dimaksud  terdapat   24,26  juta  jiwa  atau  9.78  %,  di  antaranya  hidup  di  bawah  garis kemiskinan nasional menurut data BPS (BPS, 2020).
Dari  enam  provinsi  yang  ada  di  pulau  Sulawesi,  provinsi  Gorontalo  menempati  peringkat pertama  provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan  tertinggi  sebesar  15,22%.  Diperingkat  kedua  provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,92%, diikuti provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 11%, Sulawesi Barat sebesar 10,87%. Dua provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan  terendah  adalah  Sulawesi  Selatan  sebesar  8,72%  dan  terakhir  Sulawesi  Utara  dengan tingkat penduduk miskin sebanyak 7,62%.
Walaupun  tingkat  kemiskinan  di  Sulawesi  Utara  terendah  dibandingkan  dengan  kelima provinsi  lainnya  di  pulau  Sulawesi  namun  pemerintah  provinsi  beserta  pemerintah  kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus terus menekan dan menurunkan jumlah penduduk miskin di provinsi ini agar masyarakat di wilayah ini akan semakin sejahtera karena tingkat kemiskinan yang rendah.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
Sebagai sebuah permasalahan global kemiskinan hanya dapat diselesaikan dengan cara sinergitas dan sinkronisasi program oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi  Utara  dan  para stakeholder terkait  misalnya  Pihak  Perbankan,  BUMN,  LSM,  Organisasi Keagamaan, dan lainya. Sebagai gambaran, inilah sebagian data penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara.
Kemiskinan  di  Provinsi  Sulawesi  utara  relatif  menururn,  tapi  masih  fluktuatif.  Berkenaan dengan  hal  tersebut,  maka  Gubernur  Sulawesi  Utara  mengeluarkan  Keputusan  Gubernur  Sulawesi Utara  Nomor  71  Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang telah dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan untuk pelaksanaan tugas, Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  Provinsi  Sulawesi  Utara  dibantu kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan,  yang  terdiri  dari:  (1)  kelompok  program  bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (2) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan (3) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  dengan  tugas  melakukan  koordinasi  pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi mikro dan kecil.
Adapun terdapat beberapa isu strategis dalam proses implementasi kebijakan ODSK antara lain berupa kondisi regulasi terkini belum menjangkau cakupannya hingga ke wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Utara karena masih berbentuk peraturan gubernur dan belum berbentuk peraturan daerah Sulawesi Utara. Sebagaimana provinsi lainnya di Sulawesi seperti Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerbitkan  peraturan  daerah  tentang  penanggulangan  kemiskinan  di  lewat  Perda  Nomor  3  tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Produk hukum yang ada di Sulawesi Utara masih berupa peraturan gubernur lewat Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 22a tahun  2016  tentang  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  Operasi  Daerah  Selesaikan Kemiskinan.  Peraturan  gubernur  tersebut  secara  kekuatan  hukum  masih  belum  cukup  kuat  untuk menjangkau hingga ke seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara.
Selanjutnya  isu lain yang mengemuka adalah terkait dengan koordinasi antar perangkat daerah yang  membidangi  yaitu  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  Provinsi Sulawesi  Utara  masih  belum  optimal  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan.  Dimana  implementasi koordinasi  antar  perangkat  daerah  di  Sulawesi  Utara  untuk  mengatur  tentang  penanggulangan kemiskinan  masih  menggunakan  aturan  yang  lama  yaitu  Permendagri  No.  41  tahun  2010  tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Padahal sudah ada Permendagri yang baru yang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
mengatur terkait dengan koordinasi antar perangkat daerah TKPKD yang baru yaitu lewat Permendagri No.  53  tahun  2020  tentang  Tata  Kerja  dan  Penyelarasan  Kerja  serta  Pembinaan  Kelembagaan  dan Sumber  Daya  Manusia  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Tim  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sebagai contoh misalnya dinas strategis seperti Bappeda Sulut  yang  seharusnya  menempati  struktur  organisasi  TKPKD  yang  akan  mempermudah  garis koordinasi antar lembaga masih belum diakomodir oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Konsep penanggulangan kemiskinan tersebut dilaksanakan secara sinergis karena permasalahan kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan peran dominan satu pihak. Perencanaan yang matang, partisipasi aktif, dan eksekusi yang efektif serta efisien dari Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan barulah akan memberikan dampak terhadap segala upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam  pandangan  peneliti,  kekurangberhasilan  berbagai  program  pembangunan  termasuk didalamnya program pengentasan kemiskinan yang ada di setiap daerah di Indonesia, yang menganut otonomi daerah, disebabkan tidak sinkronnya program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah  kabupaten/kota  antara  lain  karena  perbedaan  pandangan  dan  pilihan  politik,  dan permasalahan lainya secara teknis, dan non-teknis. Namun hal ini bisa diatasi, dengan adanya peraturan yang mengikat, bagi seluruh kabupaten/kota, apabila Kebijakan ODSK ini kemudian memiliki sebuah payung  hukum  yang  mampu  mengatur  dan  mengikat  hingga  kabupaten  kota,  berbentuk  seperti Peraturan daerah. Kemudian, struktur TKPKD kini masih belum mampu mengatur jalanya koordinasi yang ada di tubuh tim kerja, serta seluruh OPD yang terlinbat di dalam ODSK, dengan kata lain, secara Kelembagaan, ODSK masih belum ada pada taraf yang cukup baik untuk dapat mengkoordinasikan dan  menjalankan  kebijakan  ini  dengan  lebih  baik  lagi,  dengan  adanya  permasalahan  di  bidang kelembagaan, tentu sangat erat kaitanya dengan sumber daya manusia, yang dalam pandangan peneliti, hingga kini masih belum optimal, dan perlu dirtingkatkann, agar mencapai tingkat kinerja yang cukup baik dan efesien. Ini adalah beberapa factor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan ODSK di setiap daerah, sehingga seluruh program yang ada untuk penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran dan sesuai peruntukanya, menjadikan masyarkat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin terpuruk.
Implementasi  dari  kebijakan  ODSK  ini  perlu  dievaluasi  untuk  mengidentifikasi  hal-hal  yang perlu diperbaiki serta hal-hal yang perlu ditingkatkan agar kebijakan ini dapat menjadi program yang kuat dan efektif dalam membantu pengentasan kemiskinan di Sulawesi Utara.
Dilihat dari etimologi bahasa, (Poerwadarminta, 2007: 767) kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut pengertian istilah, menurut Thoha (2012: 5) “evaluasi merupakan  kegiatan  yang  terencana  untuk  mengetahui  keadaan  sesuatu  objek dengan  menggunakan  instrumen  dan  hasilnya  dibandingkan  dengan  tolok  ukur untuk memperoleh

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
kesimpulan.” Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2010: 9) berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses  yangmenentukan  kondisi,  dimana  suatu  tujuan  telah  tercapai.”  Hal  ini  dijelaskan  lagi  oleh Sukardi  (Sukardi,  2003),  bahwa  definisi  tersebut  menerangkan  secara    langsung    bahwa    evaluasi merupakan    proses    mendapatkan    informasi    dan  memahami    serta    mengkomunikasikan    hasil informasi  tersebut  kepada  pemangku keputusan.
Menurut Anastasi & Urbina (2006: 50) mendefinisikan evaluasi sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan untuk  menilai  sesuatu  secara  terencana,  sistematis,  dan  terarah  berdasarkan  tujuan  yang  jelas. Sedangkan menurut Arikunto (2012: 3), arti evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur  tingkat  keberhasilan  suatu  program  pendidikan,  yang  dalam  konteks  ini,  dipakai  untuk mengukur tingkat keberhasilan program Pemerintah.
Berangkat  dari  teori  di  atas,  Evaluasi  dalam  suatu  kebijakan  menjadi  satu  bagian  yang  tidak terpisahkan. Menurut Budiarjo (1988: 9) kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik didalam usaha memilih tujuan-tujuan serta juga cara- cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Sementara  Evaluasi  Menurut  William  Dunn  (2003;608-610) mengatakan bahwa evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran ( appraisal ), pemberian angka ( rating ), penilaian ( assessment ), kata-kata yang dapat menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Kusumanegara (2015:  58)  menyatakan  evaluasi  kebijakan  pada  hakekatnya  mempelajari  konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.
Evaluasi  kebijakan  dalam  perspektif  alur  proses/siklus  kebijakan  publik,  menempati  posisi terakhir  setelah  implementasi  kebijakan  sehingga  sudah  sewajarnya  jika  kebijakan  publik  yang  telah dibuat  dan  dilaksanakan  lalu  dievaluasi.  Dari  evaluasi  akan  diketahui  keberhasilan  atau  kegagalan sebuah  kebijakan  sehingga  secara  normatif  akan  diperoleh  rekomendasi  bahwa  kebijakan  dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan (Anggara, 2014: 9). Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitudampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.Berdasarkan hasil evaluasi pula, kita dapat menilai sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yangdituju.  Secara  normatif,  fungsi  evaluasi  sangat  dibutuhkan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
publik, terlebih pada masa masyarakatyang semakin kritis menilai kinerja pemerintah (Anggara, 2014: 9).
Tujuan dan lingkup analisis (riset) evaluasi menurut Carol H. Weiss (Weiss, 1972: 4) adalah: “To  measure  the  effects  of  a  program  against  the  goals  it  set  out  to  accomplish  as  a  means  of  contributing  to subsequent  decision  making  about  the  program  and  improving  future  programming.  The  effect  emphasizes  the outcomes of the program, rather than its efficiecy, honesty, morale, or adherence to rule or standars. The comparison of effects with goals stresses the use of explicit criteria for judging how well the program is doing.”
Adapun  yang  membedakan  antara  analisis  studi  implementasi  dan  analisis  studi  evaluasi sebagaimana pendapat Parsons (2011: 461), bahwa, “ … evaluation eximines ‘how public policy and the people who deliver it may be appraised, audited, valued and controlled” while the study of implementation is about “how policy is put into action and practice.”

## RESEARCH METHODS
Desain adalah pedoman  atau  prosedur  serta  teknik  dalam  perencanaan penelitian   yang bertujuan      untuk      membangun      strategi      yang      berguna      untuk  membangun  strategi  yang menghasilkan  blurprintatau  model  penelitian  (Moleong,  2012:  46).  Sedangkan  metode  penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. (Arikunto, 2012: 127).
Desain  penelitian  adalah  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan    proses  yang  diperlukan  dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, desain penelitian juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari  proses  atau  mekanisme  sebuah  penelitian.  Desain  penelitian  sangat  penting  dan  menentukan dalam melakukan penelitian, agar hasil penelitian yang diperoleh adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi dan harus dilakukan dengan sistematis atau desain penelitian akan menentukan ketepatan data dan kualitas hasil penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni suatu proses yang penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia,  selain  itu  data  yang  dikumpulkan  berbentuk  kata-kata,  gambar  dan  bukan  angka-angka (Danim, 2012: 51). Penelitian kualitatif menurut Raco & Tanod (2012: 24), adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita.
Dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan post-positivis dengan maksud untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam ( insight ) dan menyeluruh ( whole ) terhadap fenomena yang terjadi melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipasi dalam memahami makna fenomena yang ada tersebut serta makna simbolis dibalik realita yang ada. Pendekatan post-positivist ,  Menurut Egon G.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
Guba dalam Parsons (2011: 73) bahwa penelitian post-positivist merupakan penelitian yang memandang realitas eksis, tetapi tidak bisa dipahami atau diterangkan secara menyeluruh, melainkan hanya bisa diperkirakan post-positivist bersandar pada banyak metode sebagai cara menangkap sebanyak mungkin realitas, pada saat yang bersamaan, dilakukan penekanan pada penemuan dan verifikasi teori.

## DISCUSSION
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  penelitian  ini  diambil  dari  beragam  sumber  terutama wawancara  kepada  para  informan  kunci  ( key  informant )  serta  data-data  sekunder  yang  diambil  dari beragam literatur. Hasil wawancara serta data-data tersebut kemudian dipaparkan secara runut dalam bentuk deskripsi narasi terkait dengan fokus dan lokus penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara.
Kemiskinan  merupakan  suatu  keadaan  saat  terjadi  ketidakmampuan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan  oleh  kelangkaan  alat  pemenuh  kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya  akses  terhadap pendidikan  dan  pekerjaan.  Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  dan  ekonomi  yang  terjadi  di masyarakat secara global.
Sejak sebelum Republik Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka mulai pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi serta pada masa kini masalah kemiskinan telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah serta masyarkat di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka fokus utama pemerintah yang berkuasa adalah mengurangi jumlah masyarakat miskin, meningkatkan taraf hidup masyarakat dari miskin menjadi sejahtera. Hal ini berarti mengurangi kuantitas kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi perekonomian, sosial, serta mencukupi standar hidup dasar dari penduduk antara lain pendapatan, pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kesehatan dan menciptakan akses terhadap sumber daya ekonomi yang luas luas dan merata kepada seluruh kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mulai ujung barat ke timur dan utara ke selatan yaitu dari Sabang sampai Merauke, serta dari pulau Miangas sampai pulau Rote sesuai dengan amanat pendiri Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945.
Evaluasi Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara
Menurut Dunn (2017) evaluasi kebijakan publik merupakan penaksiran ( appraisal ), pemberian angka  ( rating )  dan  penilaian  ( assessment ),  kata-kata  yang  menyatakan  usaha  untuk  menganalisis  hasil kebijakan  dalam  arti  satuan    nilainya.  Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  evaluasi  berkenaan  dengan produksi  informasi  mengenai  nilai  atau  manfaat  hasil  kebijakan.  Hal  ini  berarti  melihat  sebagian- sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksankan dapat menghasilkan dampak yang  diinginkan. Menurut Dunn (2017) kriteria evaluasi

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
kebijakan terutama dalam hal; efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap  kebutuhan;  perataan  dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; serta ketepatan program.
Penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada program nasional merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,terencana, dan bersinergi dengan  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  dalam  rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dunia  usaha,  serta  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui  bantuan  sosial,  pemberdayaan  masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Peneliti menganalisis permasalahan penelitian terkait evaluasi kebijakan pemerintah Sulawesi Utara  (Sulut)  yang  dicanangkan  pada  pemerintahan  Gubernur  Bapak  Olly  Dondokambey,  SE,  dan Wakil Gubernur Drs. Steven O. E. Kandouw periode 2015-2020. Untuk mengevaluasi seberapa jauh kebijakan pengentasan kemiskinan maka dilihat data kuantitatif pengentasan kemiskinan di Sulawesi Utara selama lebih dari satu dekade terakhir. Pengambilan data dan analisis data melalui data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari beragam literatur pustaka daring baik buku, jurnal, artikel, laporan serta data statistik.
Menunjukkan  persentase  dan  jumlah  penduduk  miskin  menurut  provinsi  di  Pulau  Sulawesi Maret 2020. Terlihat bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Sulawesi Utara,  yaitu  sebesar  7,62  persen,  sedangkan  yang  tertinggi  adalah  Gorontalo  sebesar  15,22  persen. Walaupun  Sulawesi  Utara  masuk  dalam  wilayah  di  pulau  Sulawesi  dan  Kawasan  Timur  Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi namun Sulawesi Utara tidak pernah masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Dimana dalam satu dekade terakhir rerata tingkat  kemiskinan  di  Sulawesi  Utara  adalah  di  bawah  delapan  persen  dan  persentase  ini  di  bawah tingkat kemiskinan nasional.
Selama lima tahun pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara secara signifikan. Hal ini juga terlihat bahwa secara tingkat penurunan kemiskinan di Sulawesi Utara selama 2015-2020 di bawah rata-rata tingkat kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir jika dijumlahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengentasan  kemiskinan  pada  masa  pemerintahan  Gubernur  Olly  Dondokambey  secara  signifikan berhasil dilaksanakan secara efektif dan efisien bahkan tingkat kemiskinan di Sulut lebih rendah hampir dua persen dari persentase tingkat kemiskinan secara nasional selama pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
Untuk analisis evaluasi lebih mendalam peneliti mengkaji secara kualitatif program pengentasan kemiskinan selama pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey 2015-2019 dengan Program Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Pada awal diinisiasi bernama program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (SKPD-ODSK), namun kemudian disebut sebagai kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) diinisiasi oleh Gubernur Sulawesi Utara terpilih Bapak Olly Dondokambey, SE bersama wakilnya Drs. Steven E. O. Kandouw. Kebijakan ODSK ini disebabkan oleh komitmen yang sangat besar dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang masuk dalam visi misi pembangunan  yang  dijalankan  oleh  Gubernur  dan  Wagub  Sulut,  terutama  mengacu  pada  program kebijakan Nawacita Presiden Joko Widodo.
Dalam  melaksanakan  program  ODSK,  secara  garis  besar  tim  pengentasan  kemiskinan  Sulut melakukan tinjau langsung kondisi masyarakat miskin di perkotaan yaitu di kelurahan-kelurahan serta di perdesaan yaitu di desa-desa sampai ke pelosok menggunakan pangkalan data (database) berbasis data terpadu  penduduk  miskin  sebagai  data  awal.  Hasil  tinjauan  langsung  tersebut  selanjutnya dikoordinasikan  dengan  stakeholders  terkait  untuk  menyalurkan  bantuan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan berdasar basis data terpadu yang telah diverifikasi sebelumnya.
Efektivitas  program  kebijakan  ODSK  ini  terutama  membuat  perangkat  daerah  mulai  dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh instansi terkait menjadi lebih terarah dalam  merencanakan  program  yang  berbasis  penanggulangan  kemiskinan  sesuai  dengan  amanat program “ money follow priority ”, sehingga terjadi sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota,  menjadi  inovasi  yang  telah  menunjukan  manfaat  yang  signifikan  terhadap  pelayanan  publik kepada  masyarakat  miskin.  Selanjutnya  dipaparkan  kebijakan  ODSK  yang  dievaluasi  berdasarkan regulasi.
Secara umum terlihat bahwa kebijakan ODSK dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi Utara telah  memenuhi  beberapa  kriteria  evaluasi  kebijakan  yang  dipaparkan  oleh  Dunn  (2017)  terutama dalam hal; efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, perataan  dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; serta terutama dalam ketepatan program.
Secara umum, Kebijakan ini terlihat sudah baik, namun dapat dioptimalkan lagi. Ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Gubernur Sulawesi Utara
“Tentu dalam pelaksanaanya ada hambatan yang dijumpai, Salah satunya ada aturan-aturan antar kementerian  yang  harus  diikuti  setiap  OPD  yang  kadang  dalam  pelaksanaanya  di  lapangan berbenturan  dengan  Kebijakan  ini,  sehingga  tentu  menghambat  percepatan  penanggulangan kemiskinan. Ada juga hambatan secara politis, di tingkat kabupaten kota, Namun, ya saya kira untuk kepentingan rakyat dapat ditengahi dan dihadpi bila bersama.”

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
Dengan demikian, selanjutnya juga dievaluasi kebijakan ODSK yang difokuskan pada beberapa aspek seperti evaluasi terhadap regulasi, evaluasi terhadap kelembagaan, serta evaluasi terhadap sumber daya  manusia.  Evaluasi  ini  merupakan  rangkuman  dari  hasil  wawancara  secara  data  sekunder  dari beragam informan dan sumber data lainnya.

## Evaluasi Regulasi Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)
Berdasarkan arahan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Jusuf  Kalla  periode  2014-2019  melalui  Nawacita,  penanggulangan  kemiskinan  merupakan  program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai ke Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPJMN,  itu  pula  yang  menjadi  program  prioritas  dalam  dokumen  RPJMD  Provinsi  Sulawesi  Utara Tahun 2016-2021.
Evaluasi  regulasi  kebijakan  ODSK  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara,  dimana  regulasinya dibuat mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan pemerintah daerah, serta peraturan gubernur, dan keputusan gubernur yang berlaku di Republik Indonesia serta di Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen undang-undang dan peraturan yang menjadi acuan ini sebagai dokumen pendukung khususnya sebagai regulasi dan dalam rangka pembentukan dan mendukung kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara yang difokuskan terutama pada pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara  mulai  dari  daerah  pinggiran  provinsi  ini  sampai  ke  pusat  daerah  provinsi  ini  sesuai  dengan program  Nawacita  Presiden  RI  ke-7  Bapak  Ir.  Joko  Widodo  yang  membangun  dimulai  dari  daerah pinggiran desa-desa terluar.
Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Utara  Nomor  71  Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Tim Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun  2016-2021  yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang telah dirubah dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2015  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan menyatakan untuk pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan, yang terdiri dari: (1) kelompok  program  bantuan  sosial  terpadu  berbasis  keluarga,  dengan  tugas  melakukan  koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (2) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan  kemiskinan  di  bidang  pemberdayaan  masyarakat;  dan  (3)  kelompok  program penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  dengan  tugas melakukan koordinasi pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi mikro dan kecil.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis  secara  umum  regulasi  yang  mengatur  program kebijakan ODSK belum sempurna dan lengkap mulai dari pusat sampai ke daerah. Dimana pemerintah pusat  dengan political  will yang  ada  berusaha  untuk  melakukan  beragam  program  pengentasan kemiskinan dengan beragam undang-undang serta peraturan yang saling melengkapi serta menguatkan beragam  kebijakan  yang  dikeluarkan  mulai  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke  pemerintah  daerah. Namun pada kenyataanya, payung hukum yang di hadirkan masih kurang, delam bentuk Peraturan Gubernur, dan dapat ditingkatkan untuk memperkuat posisi ODSK di kabupaten Kota.
Berdasarkan wawancara terhadap para informan kunci ditemukan benang merah terkait dengan penguatan program kebijakan ODSK. Salah satunya terkait dengan evaluasi regulasi kebijakan ODSK ini dimana terdapat permasalahan terkait dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dimana evaluasi terhadap regulasi kebijakan ODSK masih mengalami kendala  pelaksanaan  di  lapangan  ke  wilayah  lima  belas  kabupaten  kota  yaitu  pada  empat  kota,  tiga kabupaten  kepulauan,  serta  delapan  kabupaten  lainnya  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Pelaksanaan kebijakan ODSK masih lemah tanpa peraturan daerah (perda) yang mengatur implementasi kebijakan ini pada kabupaten/kota yang ada di provinsi ini. Yang sejalan dengan pernyataan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
“Memang di tingkat Provinsi ketika melihat ke bawah, ada daerah kabupaten dan kota, dan baiknya peraturan yang ada harusnya mengikat Kabupaten Kota, namun tentu dipahami ada sekat  politik  dalam  pelaksanaanya.  Peraturan  Daerah  bersama  Legislatif  akan  sangat  baik, apabila tentu di-Inisiasi oleh Legislatif ya. Namun kami perlu bergerak cepat, untuk itu, sejauh ini terlihat Pergub yang ada sudah cukup untuk pelaksaanaan saat ini. Tapi semoga ya, kedepan bisa ditingkatkan menjadi Perda, saya kira itu ya”
Ini tentu menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan di wilayah kabupaten kota di bawah provinsi karena peraturan perundangan yang memayunginya masih kurang dasar hukumnya khususnya peraturan  daerah  yang  akan  memperkuat  implementasi  program  ini  di  daerah-daerah  di  bawah pemerintahan provinsi Sulawesi Utara.
Sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara:
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ini memiliki fungsi legislasi, memang saya pandang perlu  untuk  ODSK  ditingkatkan  menjadi  Peraturan  Daerah,  yang  kini  hanya  berpayungkan Pergub,  sehingga  memiliki  kedudukan  dan  kekuatan  yang  mengikat  tidak  hanya  pemerintah daerah  tingkat  Kabupaten  dan  Provinsi,  tapi  juga  saya  piker  sebagaimana  ranvangan  dasar ODSK agar semua stakeholder ikut terlibat, maka tentu saya merasa ini penting”

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
Selain  itu  terkait  dengan  regulasi  pemerintah  daerah  juga  masih  menghadapi  pertentangan dengan regulasi yang dihadapi oleh instansi vertikal seperti instansi-instansi yang dibawahi langsung oleh kementerian pusat. Dimana program daerah sering kali kurang ditunjang oleh instansi vertikal karena  regulasi  yang  bertentangan.  Hal  ini  sering  disebut  ketidakharmonisan  regulasi  serta  konflik regulasi desentralisasi yang berbeda antara instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Hal ini juga disebabkan karena pada saat penyusunan regulasi khususnya di daerah terkait kebijakan pemerintah  daerah  seperti  di  provinsi  tidak  mengikutsertakan  instansi  vertikal  yang  terkait.  Hal  ini menyebabkan  tidak  adanya  koordinasi  antar  instansi  pemerintah  daerah  dan  instansi  vertikal  yang dibawahi oleh kementerian pusat. Untuk itu perlu adanya regulasi yang bisa membantu menjembatani koordinasi  sektoral  khususnya  antara  pemerintah  daerah  dan  instansi  vertikal  untuk  menciptakan harmonisasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  daerah  seperti  program  kebijakan  ODSK  sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan tidak akan terhambat oleh birokrasi dan regulasi yang terlalu kaku.
Terakhir terkait dengan evaluasi regulasi kebijakan ODSK ini adalah perlu adanya masukan dari semua  pihak  khususnya  para  stakeholder  dalam  penyusunan  regulasi  kebijakan  pengentasan kemiskinan khususnya seperti program ODSK di Provinsi Sulawesi Utara ini. Para stakeholder antara lain  gubernur  serta  pemerintah  daerah  baik  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  maupun  seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi  Utara,  para  akademisi,  tokoh  agama,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dunia  usaha,  serta masyarakat  umum  lainnya  perlu  dilibatkan  dalam  penyusunan  regulasi  yang  komprehensif  dalam penguatan program kebijakan ODSK yang mampu menjadi payung hukum di daerah sampai ke pelosok dalam rangka pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.
Sebagaimana  diutarakan  oleh  akademisi  Sulawesi  Utara  Christoffel  M.  O.  Mintardjo  terkait dengan evaluasi regulasi kebijakan ODSK dilihat dari teori Dunn:
“Menurut  teori  William  Dunn  eveluasi  regulasi  dilihat  dari  enam  indikator  utama  yaitu efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas,  serta  ketepatan.  Jika  dikaitkan dengan program ODSK saya menilai program ODSK ini sudah memenuhi indikator evaluasi Dunn ini baik dari regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia pendukung.”
Berikut  penilaian  evaluasi  regulasi  dari  kebijakan  ODSK  berdasarkan  enam  indikator  yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketepatan sesuai dengan teori Dunn (2003).  Indikator  efektivitas  dapat  diukur  dengan  3  hal,  yaitu  pencapaian  Tujuan,  Integrasi,  dan Adaptasi. Dalam hal ini, Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah menekan  angka kemiskinan  sebaik  mungkin  dengan  waktu  yang  relatif  singkat.  Menurut  Gubernur Sulawesi  Utara  bapak  Olly  Dondokambey,  SE  telah  terjadi  penurunan  tingkat  kemiskinan  secara

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
sigifikan  di  Sulawesi  Utara  sejak  program  ODSK  digulirkan  hingga  saat  ini.  Penurunan  tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik dari dimulainya program ODSK hingga saat ini, secara umum. Sedangkan untuk Regulasi sendiri, regulasi yang ada kini masih perlu  ditingkatkan,  untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana  pernyataan  Gubernur  diatas,  agar  Regulasi yang  ada  dapat  mengikat  hingga  kabupaten  dan  kota,  untuk  memperbaiki  tingkat  efektivitas  dari program ODSK sendiri. Dan untuk ke 2 Indikator efektivitas lainya, yaitu adaptasi, dan integrasi, akan lebih berhubungan dengan dimensi Kelembagaan, dan Sumberdaya manusia. Dengan demikian, bila dilihat  efektifitasnya,  telah  memenuhi  indikator  yang  ada,  namun  dapat  ditingkatkan  lagi  apabila regulasi yang ada dalam bentuk Pergub Sulut No. 19 tahun 2017 dapat ditingkatkan menjadi peraturan daerah.  Dari  regulasi  program  ODSK  sudah  sudah  efektif  artinya  peraturan  perundangan  serta peraturang daerah khususnya dari tingkat provinsi sudah dibuat. Namun masih perlu dan diperkuat lagi  peraturan  perundangan  tersebut  dalam  bentuk  peraturan  daerah,  serta  peraturan  di  tingkat kabupaten kota untuk mendukung regulasi program ODSK ke tingkat kabupaten dan kota di provinsi Sulawei Utara agar program ODSK ini dapat lebih efektif lagi di tingkat kabupaten kota.

## CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  kajian  tentang  evaluasi  kebijakan  Operasi  Daerah  Selesaikan  Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara, secara garis besar terdapat beberapa kesimpulan yang salin terkait dan menjawab pertanyaan penelitian antara lain:
1. Berdasarkan  hasil  analisis  untuk  mengevaluasi  kebijakan  Operasi  Daerah  Selesaikan  Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara ditemukan bahwa program yang diinisiasi oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs. Steven O. E. Kandouw yang menjadi program unggulan daerah  dan  berhasil  menembus  Top  99  Inovasi  Pelayanan  Publik  selama  tahun  2016-2019  telah berhasil menciptakan penurunan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Pencapaian dari program ini setelah  dievaluasi  telah  memenuhi  kriteria  evaluasi  kebijakan  antara  lain  efektifitas  kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, perataan  dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; serta terutama dalam ketepatan program.
2. Berdasarkan  kajian  strategi  evaluasi  analisis  SWOT  terdapat  beberapa  kekuatan,  kelemahan, tantangan,  serta  ancaman  dalam  implementasi  kebijakan  Operasi  Daerah  Selesaikan  Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu strategi dalam peningkatan implementasi kebijakan ODSK  antara  lain  berupa  penguatan  regulasi,  memperbaharui  struktur  TKPKD,  serta  serta memperbaiki pengelolaan sumber daya manusia.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022

## REFERENCE

## Buku
Achmad, S. Ruky. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
Agus Widarjono. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Ekonisia.
Ajija, Shochrul.2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
Ariefianto,  Moch.  Doddy.  2012.  Ekonometrika  Esensi  dan  Aplikasi  dengan  mengunakan  Eviews. Jakarta: Erlangga
Arsyad, Lincolin. 2006. Ekonomi Pembangunan (Edisi Keempat). Yogyakarta: STIE YKPN.
Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Burkhauser, R. V., Couch, K. A. & Wittenburg, D. C., 2000. A Reassessment of the New Economics of the Minimum Wage Literature with Monthly Data 243 from the Current Population Survey. Journal of Labor Economics, Vol. 18, No. 4.
Dewi  Kurniawati,  S.  dkk.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Jumlah  Tenaga  Kerja,  Tingkat  Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di  Sulawesi  Utara  tahun  2001-2010.  Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi.  Vol  14  No.  2  Enrique Alaniz,
Eko, Prasetyo. 2014. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: BETA. Offset Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Univrsitas Diponegoro.
Gurjarati, N. Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga. Gurajarati, N. Damodar. 2009. Dasar-dasar  Ekonometrika.  Jakarta:  Erlangga  Gurajarati,  N.  Damodar.  2013.  Dasar-dasar Ekonometrika (Edisi Kelima). Jakarta: Erlangga.
Haughton,  Jonathan  dan  Shahidur  R.  Khandker.  2012.  Pedoman  tentang  Kemiskinan  dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat.
Jhingan, M. L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Johanna.  (2011).  Analisis  Pengeluaran  Pemerintahh  di  Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan  terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.1 No.1
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a  Policy  of  Preventing  Land  and  Forest  Fire  in  Indonesia. International  Journal  of  Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor , 12 , 219.
Sari, W. P., & Irena, L. (2019). Komunikasi kontemporer dan masyarakat . Gramedia Pustaka Utama.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Zainal, Z., & Nurdasanah Putri, F. (2021). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).

## Dokumen
LP2KD Provinsi Sulawesi Utara. BAPPEDA. 2018
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Utara. Badan Pusat Statistik. 2018.
Evaluasi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. BAPPEDA. 2020.
Sulawesi Utara dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Sulut. 2021.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 47 tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.  2  Tahun  1964  Tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi  Tengah  dan  Daerah Tingkat  I  Sulawesi  Tenggara  Dengan  Mengubah  Undang-Undang  No.  47  Prp  Tahun  1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional 2005-2025
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Number 1 Maret 2022
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015- 2019
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  166  Tahun  2014  tentang  Program  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  96  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021
Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara  Nomor  22a  Tahun  2016  tentang  Strategi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (SPKD ODSK) Tahun 2016-2021
Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Rencana  Kerja  Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018
Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021