## KUALIFIKASI POLITIK UANG DAN STRATEGI HUKUM DAN KULTURAL ATAS  PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM

## Muhammad Hoiru Nail
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Email: hoirunail88@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan umum secara garis besar ialah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk  mendapatkan  pemimpin  dalam  sebuah  negara  (jabatan  politik),  ketentuan mengenai penyelenggaran pemilu sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun tidak sedikit dalam penyelenggaran pemilu, peserta pemilihan umum melakukan politik  uang  untuk  memenangkan  kompetisi  tersebut.  Tindakan  politik  uang  harus diformulasikan dengan baik agar tindakan politik uang dapat benar-benar sesuai dengan hakikat  politik  uang.  Tindakan  penggantian  uang  transportasi,  uang  lelah  dan  uang makan dalam  mobilisasi pemilih dalam kampanye terbuka perlu penegasan dari kajian ilmu  hukum.  Instumen  hukum  terhadap  pencegahan  politik  uang  harus  dikaji  secara mendalam,  penerapan  hukum  pidana  sebagai  ultimum  remidium  harus  dikaji  secara mendalam,  beberapa cara lainnya dapat digunakan sebagai metode pencegahan politik uang selain mekanisme hukum yang ada.

## Kata kunci: kualifikasi, Politik Uang, Mobilisasi Pemilih

## Abstrak
General  election  is  an  action  taken  by  a  legitimate  state  to  get  a  leader  in  a  country (political  position),  the  provisions  concersing  the  holding  of  general  elections  have been  regulated  through  legislation,  but  not  a little  in  the  holding  of  general  elections, general  election  pasticipans  did  money  politics  to  win  the  competition.  Money  politic must  be  well  formulated  so  that  money  politiccan  be  trully  in  accordance  with  the naturale  of  money  politic.  The  act  of  reimbursing  tranportation  money,  tired  money, and food money in mobilizing voters inan open campaign needs confirmation from law. Legal  instument  in  the  prevention  of  money  politic  must  be  studied  in  depth  the apllication  of  the  criminal  law  as  un  ultimum  remidium  must  be  studied  in  depth, several ather ways can be used as metholds of prevention of money politic in addition to existing legas mechanisms.
Keywords: Qualification, Money Politic, Voter Mobilization

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Sebagai  bentuk  dari  pengakuan  atas  klaim  negara  hukum, 1 maka  segala tindakan/penyelenggaraan  negara  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dilakukan dengan atau melalui mekanisme hukum itu sendiri. Oleh karenanya tindakan
1 Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
tindakan  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  negara/pemerintahan  yang  sah  semuanya dilakukan  dengan  mekanisme  pengaturan  oleh  hukum.  Hal  yang  demikian  menurut Jimly Asshiddiqie disebut dengan the rule of law, and not of Man atau hukumlah yang memegang  komando  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  sebuah  negara. 2 Implikasi  atas pengakuan/klaim  negara  hukum  dan  pula  menempatkan  hukum  sebagai  komando tertinggi  dalam  penyelenggaran  negara,  maka  semua  aspek  penyelenggaraan pemerintahan  tersebut  diatur  secara  tegas  melalui  instumen  hukum/peraturan perundang-undangan,  termasuk  dalam  hal  ini  ialah  pengaturan  mengenai  pemilihan umum (Pemilu).
Negara  sebagai  sebuah  institusi,  maka  penyelenggaraan  negara  didalamnya dibutuhkan  orang/pejabat  yang  diberikan  kewenangannya  oleh  Peraturan  Perundang- undangan  untuk  menjalankan  sebuah  pemerintahan,  termasuk  pula  perlu  diatur mengenai  mekanisme  pengisian  jabatan  atas  post-post  jabatan  tertentu/jabatan  politik melalui  mekanisme  pemilihan  umum  yang  dilakukan  dengan  cara  demokratis  atau melibatkan  peran  serta  masyarakat/pemilih  sebagai  pemegang  kedaulatan  demokrasi dalam pemilihan umum. Sehingga diperlukan pengaturan hukum yang sedemikian baik agar pemilu  yang hendak diselenggarakan dapat berjalan dengan baik, lancar dan yang terpenting menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk bangsa ini.
Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  demokrasi  atau  pemilihan  umum  tidak  serta merta  dilakukan  dengan  semaunya  tanpa  adanya  hukum  yang  mengatur,  Demokrasi harus  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  hukum. 3 Menurut  abdul  gaffar  pemilu merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  dalam  peradaban  demokrasi,  pemilu merupakan  syarat  yang  sangat  dominan  yang  harus  dimiliki  oleh  negara  ketika  dalam pergaulan internasional. 4 Mekanime pengisian jabatan tersebut diatur melalui peraturan Perundang-undangan yang secara langsung melibatkan masyarakat sebagai penentu atas seseorang yang dianggap pantas menduduki jabatan politik tersebut.
Menurut  Benjuino  Theodore  sebagaimana  dikutip  oleh  Agus  Riwanto,  istilah sistem  pemilihan  umum  atau  Pemilu  memiliki  definisi  yang  sangat  ketat  yakni  sistem
2 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia, Jakarta: Sinar  Grafika,  2010, hlm. 57.
3 Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontoversi Isu, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 41.
4 Abdul  Gaffar, Pemilu:  Sebiah  Token  of  Membership, Yogyakarta:  Laboratorium  JIP  UGM, 2009, hlm. V-VI.
pemilihan umum ialah serangakaian kegiatan yang diatur menurut peraturan perundang- undangan  yang  menurutnya  terdapat  2  aspek  besar  didalamnya. Pertama, Pemilih mengekpresikan  pilihan  politiknya, Kedua suara  dari  pemilih  dapat  diterjemahkan sebagai sebuah kekuasaan atau kursi/jabatan politik tertentu. 5 Dalam konteks pemilu di Indonesia, pemilu atau Pemilihan umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi  Pemililihan  Umum  (KPU)  guna  menghasilkan  jabatan-jabatan  politik  tertentu (presiden/wakil  presiden,  Gubernur/wakil  gubernur,  bupati,wakil  bupati,  walikota  dan wakil walikota serta anggota legislatif baik dari pusat hingga daerah provinsi,kabupaten/kota,  selanjutnya  pengaturan  Secara  konstitusional  mengenai pemilihan  umum  tersebut  diatur  didalam  pasal  22E  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dengan mekanisme  tersebut  maka  nantinya  pejabat-pejabat  yang  terpilih  melalui  proses pemilihan  umum  melaksanakan  tugas/amanat  rakyat  melalui  kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penulis berpikir kelima asas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat yang berintegritas tinggi,  namun  dalam  hal  ini  penulis  lebih  mengkhususkan  penulisannya  pada terlaksanannya  asas  jujur  dan  adil.  Sebab  diketahui  bersama  bahwa  dalam  beberapa penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan sejak pertama kali diadakan (tahun 1955) hingga saat ini, angka pelanggraan pemilu tertinggi ialah terkait politik uang. 6
Dengan demikian dibutuhkan cara untuk menanggulangi pelanggaran politik uang tersebut,  agar  pejabat  yang  dihasilkan  merupakan  pejabat  yang  dihasilkan  oleh pemilihan  umum  yang  bersih  dan  berintegritas  serta  memenuhi  kelima  asas  pemilihan umum  tersebut.  Hal  ini  diperlukan  sebab  jika  tidak  ditemukan  cara  yang  benar  (jujur dan  adil)  maka  akan  terjadi  ketidakadilan,  calon  perserta  pemilu  dapat  menggunakan kekuatan  finansial  yang  tinggi  untuk  mengalahkan  calon  yang  tidak/lemah  dalam  hal finasial.
5 Agus  Riwanto, Hukum  Partai  Politik  dan  Hukum  Pemilu  di  Indonesia, Yogyakarta:  Thafa Media, 2016, hlm. 53.
6 Berdasarkan  rilis  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu,  Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP)  atas penyelenggaran pilkada serentah tahun 2018, praktik politik uang merupakan pekanggaran tertinggi. Lihat Berita Satu, “Bawaslu:  Pencegahan  Politik  Uang  juga  Butuh  Partisipasi  Masyarakat,” http://www.beritasatu.com/politik/46570-bawaslu-pencegahan-politik-uang-juga-butuh-partisipari-rakyat .html, diakses tanggal 11 Oktober 2018.
Sebenarnya,  instumen  hukum  telah  mengantasisipasi  hal  tersebut  (instumen hukum  pidana)  dengan  memberikan  larangan  terhadap  politik  uang,  pelanggaran  atas politik  setidaknya  terdapat  dua  penyelesaiaan,  yakni  penyelesaain  sanksi  administrasi dan pidana oleh kepolisian. 7 Namun dalam melakukan pencegahan atas tindakan politik uang  menurut  hemat  penulis  tidak  hanya  instument  hukum  yang  ada  pada  saat  ini, namun perlu cara-cara pencegahan  lain  yang efektif guna terciptanya pemilihan umum yang bersih.
Sejatinya  praktik  politik  perlu  dihindari  dikarenakan  secara  hakikat  pemilu  yang hendak  dilakukan  dapat  menghasilkan  pemimpin  yang  memiliki  kompetensi  yang mumpuni,  memiliki  legitimasi dalam arti  yang sesungguhnya, serta memiliki kepekaan yang tinggi atas rakyatnya kelak. 8 Dalam hal legitimasi yang sesungguhnya itulah yang sebenarnya  tidak  akan  didapat  oleh  peserta  pemilu  yang  menggunakan  cara-cara  yang salah/tindakan politik uang, sedangkan pemimpin-pemimpin  yang dihasilkan atas hasil politik  uang  itupun  akan  menghasilkan  pemimpin  yang  korup  yang  dapat  diprediksi dalam  masa  kepemimpinanya  akan  berusaha  dengan  berbagai  cara  untuk  menutupi modal yang telah dikeluarkannya pada saat pemilihan.
Hal lain yang perlu dipertegas oleh penulis dalam tulisannya kali ini ialah terkait pengertian  politik  uang  itu  sendiri,  sebab  tidak  dapat  dipungkiri  pesta demokrasi/pemilihan  umum  dibelahan  bumi  mana  saja  memang  membutuhkan uang/modal  baik  oleh  penyelenggara  maupun  peserta  pemilu  itu  sendiri,  sehingga diperlukan  sebuah  pemahaman  yang  sama  terkait  tindakan  apa  dan  bagaimana  politik uang  ( money  politic )  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  tindakan  pelanggaran  pemilu dan  bahkan  masuk  dalam  kategori  pidana  pemilu.  Misalkan  saja  pada  saat  masa kampanye,  peserta  pemilu/calon  Presiden  atau  wakil  presiden  diberikan  waktu  dan ruang untuk melakukan kampanye terbuka dan menghadirkan massa/masyarakat dalam jumlah  yang  besar  pula,  dilain  hal  kedatangan  masyarakat  ke  tempat  kampanye diberikan  sejumlah  uang  oleh  peserta  pemilu,  apakah  dalam  hal  tersebut  pemberian jumlah  uang  tersebut  dapat  dikategorikan  dalam  kegiatan  politik  uang,  hal-hal  yang
7 Lihat  pasal  93,  94  ayat  3  bagian  c    UU  No  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. “tugas bawaslu ialah mencegah politik uang” “bawaslu memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.”
8 Indah  Sri  Utami,  “Pencegahan  Politik  Uang  dan  Penyelenggaraan  Pilkada  yang Berkualitas:Sebuah Revitalisasi Ideologi,” Seminar Nasional Hukum , Vol. 2 No. 1 2016, hlm. 452.
seperti  ini  perlu  penegasan  yang  baik  dan  benar  berdasarkaan  sudut  pandng  ilmu hukum.
Setiap negara memiliki ciri khas dan kebudayaan yang berbeda, khususnya terkait budaya  hukumnya.  Dalam  konteks  ini  tentu  penanganan  pencegahan  politik  uang ( money  politic )    di  negara  Indonesia  haruslah  didekati  berdasarkan  kultur  masyarakat atau  kultur  kebudayaan  yang  diyakoni  kebenarannya  oleh  masyarakat  indonesia,  yang dalam  hal  ini  indonesia  lebih  dikenal  dengan  kultur  masyarakat  yang  religius,  dari  hal tersebut tentu harus diformulasikan secara baik agar cara yang digunakan dapat efektif dapat menangggualangi pencegahan politik uang dalam pemilu.
Hal-hal  lain  yang  juga  menjadi  fokus  penulis  dalam  hal  ini  ialah,  apakah  instumen hukum  tentang  pencegahan  terjadinya  politik  uang  sudah  senyatanya  efektif  dan terbukti,  setidaknya  mengurangi  pelanggaran  politik  uang.  Dalam  lain  hal  sebenarnya terdapat  perbaikan  dari  segi  pengaturan  hukum  itu  sendiri,  agar  hukum  benar-benar menjadi  cara  “ ultimum  remidium/ cara/jalan  terakhir”  dalam  pencegahan  politik  uang. Apakah setiap orang sudah mengetahui akan hukum bagi pemberi dan penerima politik uang dalam pemilu, dan apakah  masih ada cara  lain  selain  instument hukum  yang ada tersebut dapat digunakan sebagai penanganan pencegahan politik uang dalam pemilu di indonesia  mengingat kultur rakyat indonesia  yang religius. Kedua  hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pendahuluan  tersebut  diatas,  maka  permasalahan  yang  diangkat dalam  tulisan  ini  ialah, pertama, apakah  tindakan  mendatangkan  massa/masyarakat dalam  jumlah  yang  besar  pada  kegiatan  kampanye  terbuka  dengan  memberikan  uang kepada  masyarakat  dapat  dikategorikan  politik  uang. Kedua, apakah  instrumen  hukum terkait  pencegahan  politik  uang  sudah  efektif  dan  bagaimana  strategi  kultural pencegahan politik uang.

## B. Pembahasan
Pertama Untuk  menjawab  permasalah  pertama  ini,  penulis  akan  memulainya dengan  menyampaikan  argumentasi  tentang  pemilu  membutuhkan  uang/modal. Dimanapaun,  dan  kapanpun  pemilu  diselenggarakan,  baik  penyelenggaraan  maupun
peserta pemilu tidak dapat dipungiri membutuhkan biaya tidak tidak sedikit, oleh karena mustahil  dalam  ajang  pemilu  peserta  pemilu  tidak  mengeluarkan  uang/modal  dalam keikutsertannya  dalam  pemilu.  Bahkan  menteri  dalam  negeri  juga  menyampaikan  hal yang  sama,  bahwa  seorang  calon  bupati  atau  waklikota  setidaknya  memerlukan  modal atau  ongkos  politik    20  sampai  100  milyar  dalam  keikutsertaanya  dalam  pemilu. 9 Dengan  demikian  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keikutsertaan  peserta  pemilu  atau kepala  daerah  memerlukan  biaya/modal,  tidak  menjadi  sebuah  persoalan  ketika  modal terebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pemenangan dalam arti sesungguhnya (pembelian  atribut,  iklan,  kaos  dan  lainnya  yang  dibenarkan  dalam  pemilu),  namun tidak  sedikit  dari  peserta  pemilu  dengan  ambisi  yang  sangat  besar  menggunakan  cara- cara yang dilarang semisal dengan melakukan tindakan politik uang ( money politic ).
John Raws memperkenalkan sebuah filosofi tentang keadilan yang disebut dengan konsep  keadilan  “ fairness ”,  konsep  ini  mengandung  asas  bahwa  orang-orang  yang memiliki kemerdekaan dan rasionalitas serta memiliki kehendak untuk mengembangkan kepentingannya  haruslah  memperoleh  sebuah  kedudukan  yang  sama  pada  saat  hendak memeulai  sebuah  kompetisi. 10 Keadilan  dan  kejujuan  dalam  pemilu  haruslah dikedepankan,  oleh  karenanya  penelitian  ini  berusaha  memberikan  jawaban  atas keadilan  bagi  peserta  pemilu  dan  kejujuran  yang  harus  dilakukan  oleh  peserta  pemilu dalam  keikutsertaannya  dalam  pemilu,  dengan  berdasarakan  konsep  keadilan  fairness dari  Jons  Raws  tersebut  diharapkan  semua  peserta  pemilu  memulai  sebuah  kedudukan dari tempat yang sama, perlakuan  yang sama, termasuk tindakan-tindakannya  haruslah sesuai dengan apa yang telah menjadi sebuah aturan dalam pemilu.
Pengertian  politik  uang  ( money  politic )  itu  sendiri  menurut  ketentuan  Peraturan perundang-undangan  ialah  “ setiap  orang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara  indonesia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  mempengaruhi pemilih  agar  tidak  menggunakan  hak  pilih  dengan  cara  tertentu  sehingga  suara menjadi  tidak  sah,  memilih  calon  tertentu,  atau  tidak  memilih  calon  tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dua ratus
9 Kompas.com,  “ Mahalnya  Ongkos  Politik, ” Nasional.kompas.com/read/2018/01//12/0949 4501/mahalnya-ongkos-politik, diakses tanggal 11 Oktober 2018.
10 John Raws, Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 11.
juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah). 11 Berdasarkan bunyi  pasal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa    peserta  pemilu  dapat  dikatakan melakukan  tindakan  pemilu  apabila  a.  Dengan  sengaja  b.  Menjanjian  uang/materi lainnya baik langsung atau tidak langsung, c. Untuk mempengaruhi tidak menggunakan hak  pilih  (menjadi  tidak  sah)/memilih  calon  tertentu/tidak  memilih  calon  tertentu. Berdasarkan  hemat  penulis  bahwa  unsur-unsur  yang  ada  tersebut  berlaku  komulatif apabila hendak disematkan pada tindakan/kualifikasi politik uang.
Beberapa  strategi  money  politik  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilu  ialah  antara lain: Pertama Serangan  fajar,  serangan  fajar  ialah  istilah  yang  digunakan  nuansa pemilihan  umum,  peserta  pemilu  menggunakan  kekuatan  modal  (uang,sembako  dan bentuk lainnya) dengan memberikan kepada calon pemilih dengan harapan memilihnya, serangan  fajar  ini  lazimnya  dilakukan  pada  saat  hampir  dilaksanakannya  pemungutasn suara  (antara  masa  tenang,  sampai  menjelang  pencoblosan. Kedua ,  Mobilisasi  Massa, mobilisasi  massa  ialah  penggalangan  massa  dengan  pemberian  sejumlah  uang  dengan harapan  kampanye  yang  diadakan  dihariri  oleh  banyak  masyarakat/calon  pemilih. Pemberian sejumlah uang tersebut dengan dalih pengganti uang transpor, uang lelah dan uang makan.
Terhadap  strategi  politik  uang  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilu  yang  pertama (serangan  fajar)  dalam  hal  ini,  penulis  menujukan  kesepahaman  bahwa  tindakan tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  politik  uang  dalam  pemilu,  sebab biasanya serangan  fajar dilakukan pada  saat hari tenang  serta tindakan  yang dilakukan ialah  membagi-bagikan  uang,sembako  dan  bentuk  materi  lain  yang  memilki  nilai ekonomi kepada pemilih untuk memilih satu satu pasangan atau bahkan membeli surat suara yang potensial menurut penilaian pasangan calon tertentu bukan menjadi suaranya dengan cara dibeli agar pemilih tidak dapat menggunakan  hak suaramya. Namun  yang menjadi  sorotan  ialah  mobilisasi  massa  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilu,  Penulis memiliki  pandangan  yang  berbeda  dengan  pendapat  bahwa  tindakan  mobilisasi  massa termasuk  tindakan  politik  uang,  namun  dengan  batasan-batasan/syarat  yang  menurut penulis  perlu  diperhatikan.  Mobilisasi  massa  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai tindakan/rangkain politik uang dikarenakan beberapa alasan berikut:
1. Penggantian uang transport bukanlah tindakan politik uang
11 Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Masa  kampanye  yang  memberikan  ruang  kepada  peserta  pemilu  untuk mengadakan  rangakaian  pemilu  melalui  kampanye  terbuka  adalah  sah  dan konstitusional,  sebab  hal  tersebut  menjadi  hak  dari  peserta  pemilu  (telah  dijamin  oleh Undang-Undang).  Dalam  lain  hal,  pelaksanaan  kampanye  terbuka  membutuhkan massa/pemilih yang hadir untuk dapat mengikuti rangkaian peserta pemilu dengan cara meyakinkan  pemilih  dengan  visi  dan  misi,  serta  beberapa  program  kerja  yang  akan dilakukan  kelak  jika  peserta  tersebut  terpilih.  Meyakinkan  pemilih  dengan mendeskripsikan  visi  dan  misi  serta  program  kerja  yang  disusun  bukan  merupakan pelanggran  pemilu  karena  tindakan  tersebut  memang  hak  yang  diberikan  oleh penyelenggara  pemilu  untuk  meyakinkan  pemilih  atas  beberapa  daftar  calon  pilihan yang  ada,  sehingga  inti  dari  kampanye  terbuka  tersebut  tidaklah  bertentangan  dengan konstitusi ataupun UU pemilu.
Hal  yang  perlu  dikaji  ialah  terkait  penggantian  uang  tranport  yang  diberikan peserta  pemilu  terhadap  massa/pemilih  yang  datang  ke  lokasi  acara  kampanye.  Dalam kultur demokrasi masyarakat indonesia, peran aktif masyarakat akan demokrasi/pelaksanaan  pemilu/rangkaian  pelaksanaan  pemilu  sangatlah  rendah,  pada sisi lain mobilisasi massa/pemilih yang diharapkan hadir memiliki kesibukan tersendiri (dan kesibukan tersebut kesibukan wajib demi kebutuhan pokok kehidupannya), dengan kata lain ada kegiatan rutinitas pemilih yang harus ditinggalkan dari tempat pemilih ke lokasi  acara  kampanye  terbuka  tersebut.  Bagi  sebuah  negara  yang  memiliki  kesadaran politik yang tinggi, maka tidak menjadi masalah pemilih datang ke lokasi acara dengan uang  tranportasi  pribadi  yang  ia  keluarkan  sendiri,  namun  hal  tersebut  tidak  dapat diterapkan  terhadap  masyarakat  yang  masih  dalam  proses  menuju  ke  arah  kesadaran politik yang tinggi.
Dengan  demikian  menurut  hemat  penulis  tindakan  tersebut  sah  dan  bukan merupakan  tindakan  politik  uang  ( money  politic )  dalam  hal  pemberian  uang  transport atas  massa/pemilih  yang  datang  ke  lokasi  bagi  mereka  (peserta  pemilu)  yang  dengan sengaja tidak menyediakan  tranportasi gratis bagi massa/pemilih yang hendak hadir ke acara  kampanye  terbuka  tersebut.  Menurut  hemat  penulis  pemberian  uang  pengganti tersebut  sah,  sepanjang  ketentuan  akan  penggantian  uang  tranport  tersebut  juga  diatur sedemikian  rupa  dan  detail  (dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum/PKPU)  agar terdapat  suatu  asas  keadilan  bagi  peserta  pemilu  (jumlah  nominalnya  ditentukan/agar
terjadi  keseragaman  jumlah  nominal  penggantian  uang  transport)  agar  tidak  terjadi pemberian  uang  pengganti  tranport  yang  timpang  antara  peserta  pemilu  satu  dengan lainnya. Syarat dan pengecualian atas penggantian uang tranport dapat menjadi kategori politik  uang  apabila  aturan  standart  atas  penggantian  uang  transport tersebut  dilanggar dengan  cara  peserta  pemilu  memberikan  pengganti  uang  tranport  diatas  nominal  yang telah  ditentukan.  Pengaturan  yang  dimaksud  dapat  dimuat  atau  dapat  diatur  dalam peraturan KPU atau peraturan lain yang mengikat.
2. Penggantian uang lelah dan uang makan bukan tindakan politik uang
Sama halnya dengan pengganti uang transport, pemberian sejumlah uang dengan dalil  uang  lelah  dan  uang  makan  dalam  hal  ini  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai tindakan  politik  uang  ( money  politic ).  Hampir  sama  dengan  alasan-alasan  yang disampaikan  diatas,  massa/pemilih  datang  ke  acara  kampanye  meninggalkan  beberapa kegiatan  lain  yang  memiliki  sifat  ekonomi,  sebut  saja  kebanyakan  dari  mereka  yang datang ialah dari buruh tani, tukang ojek, kuli bangunan dll. Pemberian uang lelah dan uang makan merupakan konversi/pengganti atas kegiatan yang pemilih lakukan dengan mengganti  kegiatan  di  lokasi  kampanye  sembari  meyakinkan  pemilih  dengan menyampaikain  visi,  misi  dan  program  kerja  peserta  pemilu.  Jumlah  nominal  atas penggantian  uang  lelah  dan  uang  makan  seharusnya  pula  diatur  sedemikian  rupa  agar memiliki  keseragaman,  pelanggaran  atas  jumlah  nominal  yang  telah  ditentukan  tentu dapat  dikategorikan  politik  uang  sebab  hal  tersebut  membuat  persaingan  yang  tidak sehat.
Atas  kedua  alasan  tersebut  diatas,  konsep  lain  yang  sebenarnya  dapat  dijadikan pedoman  agar  bentuk  pemberian  uang  (transport,  uang  lelah  dan  uang  makan)  yang dilakukan  oleh  peserta  pemilu  terhadap  massa/pemilih  yang  datang  ke  lokasi  acara kampanye  terbuka  juga  melalui  penyelenggara  agar  dapat  dilakukan  secara fair. Ini merupakan  cara  kedua  yang  dapat  ditawarakan,  peserta  pemilu  hanya  memberikan laporan  atas  jumlah  massa/pemilih  yang  hendak  didatangkan  dalam  acara  kampanye terbuka,  serta  pemberian  uang  pengganti  atas  kompensasi  datangnya  pemilih  ke  lokasi acara  pelaksanaan  kampanye  terbuka  dilakukan  dan  disaksikan  langsung  oleh penyelenggara pemilu (KPU setempat dan Bawaslu setempat), hal ini dirasa cukup tepat untuk menghindari  jumlah  nominal  yang  melebihi  ketentuan serta jumlah peserta yang
dilaporkan  kepada  penyelenggara  pemilu,  dengan  kata  lain  cara  melibatkan penyelenggara  pemilu  termasuk  pengawas  pemilu  merupakan  cara  yang  cukup  efektif agar  penggantian  uang  transport,  uang  lelah,  dan  uang  makan  dilakukan  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  disepakati  tentang  besaran  uang  penggantian tersebut.
Kebanyakan  dari  peserta  pemilu  juga  tidak  hanya  memberikan  penggantian  atas uang  tranport,  uang  lelah  dan  uang  makan,  akan  tetapi  massa/pemilih  yang  datang  ke lokasi  acara  kampanye  terbuka  juga  diberikan  kaos  khusus  yang  menandakan kaos/atribut tersebut merupakan tanda/ciri khas dari calon perserta pemilu, dalam hal ini masih  dalam  kategoti  dibolehkan  atau  tidak  termasuk  tindakan  politik  uang, 12 amun akan  menjadi tindakan politik uang apabila pemberian kaos diikuti dengan pemberian- pemberian  materi  lain  (bahan  pokok)  sebab  yang  menjadi  dasar  penggantian  yang disahkan/diperbolehakan  atas  penggantian  dari  peserta  pemilu  terhadap  massa/pemilih hanya  secara  limitatif  disebutkan  (penggantian  uang  transport,  uang  lelah,  dan  uang makan, yang nominalnyapun telah ditentukan).
Syarat-syarat  yang  telah  dikemukan  tersebut  diatas  sepanjang  dilakukan  denga benar maka menurut penulis tindakan peserta pemilu atas pemberian sejumlah uang atas kompensasi  penggantian  uang  transport,  uang  lelah  dan  uang  makan  tidak  termasuk tindakan politik uang (karena tidak  masuk dalam  unsur politik uang  berdasarkan pasal 187A UU Pilkada dengan dasar tindakan tersebut  merupakan konpensasi dan konversi atas  kegiatan  pemilih  yang  dialihkan  ke  tempat/lokasi  kampanye  terbuka,  diadakan pengaturan yang sama terkait besaran penggantian uang transport, uang lelah dan uang makan  melalui  peraturan  perundang-undangan).  Selain  beberap  hal  tersebut,  terdapat satu hal lagi yang harus diperhatikan agar tindakan tersebut sah, bahwa orasi kampanye yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilu/juru  kampanye  pemilu  yang  ditunjuk  tidak  boleh mengarahkan  pemilih  untuk  tidak  menggunakan  hak  suaranya  apabila  calon  pemilih tersebut  tidak  akan  memilih  calon  peserta  pemilu  yang  mengadakan  acara  kampanye terbuka  tersebut,  sebab  jika  hal  tersebut  dilakukan  maka  unsur money  politik dalam rangkaian kampanye terbuka tersebut dapat dilekatkan dengan dalih terpenuhinya unsur
12 Kaos  yang  diberikan  peserta  pemilu  merupakan  kaos  yang  merupakan  kaos  untuk  kampanye yang  berisi  tulisan  nama  calon  peserta  pemilu  atau  gambar.  Tidak  termasuk/tidak  diperkenankan memberikan kaos pada saat kampanyae diluar kualifikasi yang dimaksudkan, misal pemberian kaos yang tidak ada hubungan dengan nama atau gambar dari peserta pemilu.
Untuk  mempengaruhi  tidak  menggunakan  hak  pilih  (menjadi  tidak  sah)/tidak memilih  calon  tertentu,  meskipun  dibalut  dalam  nuansa  kampanye  terbuka peserta  pemilu. Dengan  demikian  kampanye  terbuka  yang  konstitusional  juga  harus diikuti dengan substansi/materi kampayanye  yang tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  atau  dengan  kata  lain  hanya  menampilkan  sosok/figur  peserta pemilu, rekam jejak, visi misi dan program kerjannya.
Kedua , untuk menjawab permasalahan kedua, maka sebenarnya instument hukum yang ada telah cukup  baik untuk  melakukan tindakan pencegahan politik uang ( money politic ).  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  instrumen  hukum  atas pencegahan  politik  uang  ini  setidaknya  pertama  ialah  sanksi  asminsitasi  oleh  bawaslu, kedu  ialah  pemberian  sangksi  pidana  atas  tindakan  politik  uang,  dengan  ketentuan terbaru yakni dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, bukan hanya pelaku yang dapat dijerah pasal tindakan politik uang, namun juga pemilih/orang  yang  menerima  uang  dari  peserta  pemilu  juga  dikenakan  pidana  atas tindakan  menerima  uang  dalam  nuansa  pemilu  “ pidana  yang  sama  diterapkan  kepada pemilih  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  menerima pemberian  atau  janji  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) . 13 Hukum  pidana  sebagai ultimum  remidium atau  upaya  terakhir  menjadi  pilihan  yang  dapat  dilakukan  oleh negara/pemerintah  untuk  mencegah  tindakan  poltik  uang,  Namun  instumen  ini  harus harus  didukung  dengan  sosialiasi  yang  benar  dan  komprehensif  aras  seluruh  calon pemilih.
Sebagai  bahan  kajian,  sebenarnya  ada  argumentasi  yang  menganggap  bahwa ketentuan UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat digunakan sebagai ketentuan yang dapat menjerat Peserta dan Pemilih dalam tindakan politik uang ( money  politic )  dalam  penyeelenggaran  pemilihan  umum  yang  sesungguhnya  atau diluar  pemilihan  kepala  daerah  (pemilihan  Presiden/Wakil  Presiden,  Pemilihan DPR,DPRD  Prov,Kab/Kota.  Hal  tersebut  diakibatkan  karena  rezim  Pemilu  Kepalda Daerah bukanlah rezim Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang memeriksa,  mengadili,  memutus  Perselisihan  Hasil  Pemilu  Kepala  Daerah.  Namun terlepas  dari  putusan  MK  Nomor  97/Puu-xi/2013,  MK  hingga  sebelum  terbentuk Undang-Undang baru maka MK masih berwenang, namun terlepas dari undang-undang
13 Pasal 187A ayat (2)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
pemilukada  dan  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden,  dan  pemilu  legislatif,  yang terpenting dalam kajian  ini,  instumen hukum  sudah dianggap  memadai sebagai  bentuk untuk mencegak terjadinya politik uang ( money politic ), sepanjang sebelum tahun 2027 yang direncanakan akan ada pemisahan rezim pemilu dan pemilukada dalam arti  yang sesungguhnya.
Menurut  penulis  instumen  hukum  tersebut  sudah  sangat  tepat,  artinya  tindakan politik  uang  ( money  politic )  juga  menyasar  mereka  yang  menerima  uang  atas  nuansa pemilu,  apakah  ketentuan  tersebut  benar-benar  diketahui  dan  dimengerti  oleh  seluruh calon  pemilih  dalam  pemilu,  tentu  hal  tersebut  akan  menjadi  perdebatan,  bagi penyelenggara  mereka  beranggapan  bahwa  pemilih  mengetahui  dan  mengerti,  namun bagi  pemilih  tidak  sedikit  bagi  mereka,  bahkan  sampai  tulisan  ini  dibuat  mereka  tidak mengetahuinya.  Sehingga  diperlukan  sebuah  kajian  yang  mendalam  agar  ketentuan pencegahan politik uaang ( money politic ) benar-benar dapat ditarapkan dengan baik.
Ilmu  hukum,  khususnya  ilmu  Perundang-undangan  ada  sebuah  asas  yang  lazim berlaku  diseluruh  belahan  bumi,  termasuk  di  negara  indonesia,  asas  tersebut  bernama fiksi  hukum  ( presumtio  iures  de  iure/ semua  orang  dianggap  tahu  hukum  yang  sedang berlaku dan  mengikat dirinya). Dengan demikian  aturan tersebut diatas  yang  mengatur tentang  ancaman  bagi  penerima  politik  uang  ( money  politic )  haruslah  diketahui  oleh seluruh  pemilih  dalam  pemilu,  ketidaktahuan  atas  aturan  tersebut  bukan  merupakan pemaaf  bagi  pemilih  yang  hendak  dikenakan  ketentuan  tersebut,  dalam  bahasa  latin disebut ignorantia jurist non excusat (ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan).
Dengan  demikian  dalam  hal  ini  sosialisasi  yang  sungguh-sungguh  harus  benar- benar  dilakukan  oleh  pemerintah,  sebab  ketidaktahuan  pemilih  atas  pelanggaran  yang dilakukan  juga  merupakan  kesalahan  pemerintah  jika  sosialiasi  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya.  Dahulu  semasa  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN) masih  ada,  seluruh  elemen  berupaya  menyebarluaskan  setiap  peraturan  perundang- undangan  yang  diberlakukan  oleh  negara,  namun  ketidakadaan  BPHN  bukan  alasan pemerintah  mengurangi  sosialisasi  atas  produk  hukum  perundang-undangan,  justru kementerian  Hukum  dan  Ham,  penyelenggara  pemilu,  Pemerintahan  Daerah,  harus benar-benar  tindakan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum,  khsusunya  dalam  konteks  ini ialah terkait aturan larangan dilakukannya politik uang ( money politic ) baik oleh peserta
pemilu  maupun  pemilih.,  hal  ini  dirasa  sangat  penting  sebab  hukum  pidana  sebagai ultimum remidium akan diterapkan dalam rangka tindakan politik uang.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-undangan  dengan  jelas  disebutkan  terkait kewajiban  menyebarluaskan  produk  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut, dengan  Perpres  ini  beberapa  lembaga  ditunjuk  sebagai  pelaksana  untuk  melakukan penyebarluasan  kepada  masyarakat  akibat  sebuah  asas  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  (fiksi  hukum).  Pasal  29  ayat  (1)  “ pemerintah  wajib  menyebarluaskan peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diundangkan  dalam  lembaran  negara Republik  Indonesia  dan  Berita  Negara  Republik  Indonesia.  (2)  Pemerintah sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  menteri,  sekretariat  negara, lembaga  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  11,  kementerian/lembagapemerintah  non departemen  yang  memprakarsasi  rancangan  peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan atau disahkan oleh presiden dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen/pimpinan  lembaga  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  26  ayat(1). 14 Ketentuan  tersebut  muncul  oleh  karena  fiksi  hukum  diterapakan  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dengan  demikian,  menurut  penulis  apabila  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum oleh  pemerintah  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya,  maka  penulis  berkeyakinan ketentuan  mengenai  pencegahan  tindakan  politik  uang  ( money  politic )  akan  bekerja dengan baik. Masyarakat/pemilih akan berpikir ulang untuk menerima uang/materi/bentuk  materi  apapun  yang  diberikan  oleh  calon  peserta  pemilu  yang hendak  mempengaruhi  pilihannya,  sebab  ada  ancaman  pidana  yang  dapat  dikenakan kepadanya.  Namun  sekali  lagi  perlu  ditekankan  bahwa  instrumen  hukum  pencegahan politik  uang  ( money  politic )  dalam  pemilu  sudah  baik  namun  harus  diikuti  dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang sungguh-sungguh agar tidak ada satupun calon pemilih  tidak  mengetahui  aturan  yang  hendak  dikenakan  kepadanya  dalam penyelenggaran pemilu.
Pembahasan selanjutnya ialah, terkait cara atau mekanisme lain (selain isntrumen hukum  positif  yang  ada)  yang  dapat  bekerja  efektif  untuk  mencegah  terjadinya  politik uang  ( money  politic )  dengan  pendekatan  budaya/ciri  khas  masyarakat  Indonesia  yang
14 Pasal 29 Ayat 1,2 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar luasan Peraturan Perundang-undangan.
religius.  Penulis  menawarkan  cara/mekanisme  penyebarluasan  fatwa  haram  yang  telah dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tentang  fatwa  haram  politik  uang dalam pemilu. 15
Cara  ini  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyelenggara pemilu  dengan  menyebarluaskan  fatwa  haram  oleh  MUI.  Fatwa  ini  keluar  pada  hari Rabu  9  Mei  2018  d  Banjarbaru,  Kalimantan  Selatan  yang  disampaikan  langsung  oleh Ketua  MUI  KH.  Ma’ruf  Amien.  Hal  ini  oleh  penulis  tawarkan  sebab  masyarakat indonesia  dikenal  dengan  masyarakat  yang  religius/keagamaan  (khsusnya  bagi pemuluk-pemeluk  agama  islam),  bagi  pemeluk  agama  islam  sebagain  pendapat keagamaan  yang  disampaikan  oleh  pemuka  agama  (ustad,  kiai)  cenderung  banyak diikuti,  bahkan  mengalahkan  ketaatannya  pada  hukum  positif  dalam  beberapa  hal termasuk  ancaman  hukum  pidana,  termasuk  dalam  hal  ini  ialah  fatwa  resmi  yang dikeluarkan oleh MUI.
Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat keagamaan yang diberikan oleh MUI Indonesia  atas  persoalan  yang  berkaitan  dengan  keagamaan  agama  islam.  Menurut sudut pandang ilmu hukum, keberadaan fatwa MUI ini sebenrnya merupakan accesoris atau tambahan dalam keberagaman hukum yang ada di indonesia, kedudukannya bukan hukum positif  sehinga bisa saja  negara dan  masyarakat tidak  mengikuti   isi  atau fatwa MUI tersebut sehingga sifatnya tidak dapat dipaksakan. Sehingga menurut penulis disini jika terdapat fatwa MUI yang bertentangan atau bahkan bersifat memaksa/power untuk dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, negara harus hadir sebagai institusi yang dapat  mencegahnya,  namun  dalam  kontek  ini,  fatwa  MUI  tentang  haram  atas penerimaan  uang  oleh  peserta  pemilu  merupakan  fatwa  yang  sejajar  dan  mendorong hukum  positif  yang  ada,  sehiingga  keberadaan  Fatwa  Haram  politik  uang  ( money politic )  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  ini  dapat  menjadi  alternatif  peencegahan  politik uang dari segi diluar hukum yang ada/hukum positif.
Fatwa MUI tentang fatwa haram politik uang masih tidak begitu banyak diketahui oleh  masyarakat  banyak,  dengan  menggunakan  bantuan  pemuka  agama  fatwa  ini  bisa diperluas  atau  disebarluaskan  oleh  penyelenggara  pemilu  dengan  memintan  bantuan
15 Liputan6.com,  “ Mui:  Politik  uang  dan  pemberian  imbalan  Hukumnya  Haram ,” m.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberianimbalan-hukumnya-haram#,  diakses tanggal 11 Oktober 2018.
pemuka-pemuka agama. 16 Terlepas sampai tulisan ini dibuat tidak ada peneltian berapa persen  keefektifan  fatwa  keagamaan  MUI  atas  pastisipasi  masyarakat,  namun  dalam beberapa hal fatwa MUI banyak diikuti.
Kenyataan sebagai negara dan masyarakatnya yang religius, terkadang fatwa lebih ampun dari hukum posistif yang diberlakukan oleh negara terhadap rakyatnya, sehingga dalam hal ini perlu sosialisasi besar-besar dan penyebarluasaan informasi tentang fatwa MUI tentang Haram hukumnya menerima uang dari peserta pemilu yang mengarahkan untuk  merubah  pilihan  seseorang/pemilih.  Terlebih  bagi  kalangan  pedesaan,  kalangan pesantren,  alumni  pesantre  dan  kelampok  keagaaaan  islam  yang  ada  din  indonesia, fatwa  MUI  manjadi  pedoman  untuk  dilaksankan,  dan  hal  tersebut  sudah  menjadi kebiasaan atau salah satu bentuk ketaatan atas guru/ulama’ atas pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang telah mendapatkan jawaban oleh MUI.

## C. SIMPULAN
Kesimpulan atas tulisan  ini  ialah kualifkasi tindakan politik uang ( money politic ) tidak  serta  merta  pemberian  uang/materi  lainnya  dari  peserta  pemilu  kepada  pemilih, namun  tindakan  politik  uang  ialah  sebuah  tindakan  yang  unsur-unsur  politik  uang terpenuhi.  bahwa  rangkaian  kampanye  umum  terbuka  dengan  penggantian  uang transport,  uang  lelah  dan  uang  makan  bukan  merupakan  kategori  politik  uang  ( money politic ), tindakan tersebut merupakan konversi atau kegiatan pelihan yang dialihkan ke acara kampanye terbuka, hal lain agar tindakan penggantiang uang transport, uang lelah dan uang makan tidak menjadi kategoti tindakan politik uang ialah harus diatur melalui peraturan  perundang-undangan/PKPU  terkait  besaran  uang  pengganti  transport,  uang lelah  dan  uang  makan,  selain  itu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  acara  kampanye terbuka ialah konten/sisi dari kampanye tidak boleh mengarahlan untuk seseorang tidak menggunakan  suaranya  oleh  karena  tidak  akan  memilih  calon  yang  mengadakan kampanye terbuka.
Instumen  hukum  yang  ada  sebagai  pencegahan  politik  uang  sebenarany  sudah bagus  untuk  mengatasi  politik  uang  dalam  pemilu,  namun  hal  tersebut  harus  tetap
16 Bantuan  penyebarluasan  atas  Fatwa  MUI  (haram  politik  uang  dalam  pemilu)  hanya  sebatas penyebarluasan isi fatwa MUI, tidak diperkenankan orang yang ditunjuk menggunakan kesematan untuk berkampanye  karena  sifat  yang  dimaksud  oleh  penulis  disini  ialah  penyebarluasan  fatwa  Haram  politik uang yang dikeluarkan oleh MUI, dan termasuk senagkaian tindakan sosialasi penyelenggaran pemilihan umum.
memprioritaskan  sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  pemilih  karena  senyatanya  tidak semua orang mengetahui hukum politik uang dalam pemilu, dalam lain hal berlaku fiksi hukum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Fatwa Haram dari MUI tentang politik  uang  menjadi  salah  satu  insrtumen  yang  dapat  digunakan  oleh  penyelenggaran untuk  mencegah  terjadinya  politik  uang.  Bagi  sebagian  besar  orang  di  indonesia  yang memiliki kultur keagamaan yang baik, fatwa MUI dipandang sebagai hukum atau aturan yang harus mereka taati dan laksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,  Jimly.  2010. Konstitusi  &  Konstitusioanlisme  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Gaffar, Abdul. 2009. Pemilu: Sebuah Token of Membership. Yogyakarta: Laboratorium JIP UGM
MD,  Mahfud.  2012. Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Kontoversi  Isu. Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada
Raws, John. 1971. Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press
Riwanto,  Agus.  2016. Hukum  Partai  Politik  dan  Hukum  Pemilu  di  Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media

## Jurnal:
Sri  Utami,  Indah,  “Pencegahan  Politik  Uang  dan  Penyelenggaraan  Pilkada  yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi , ” Seminar Nasional Hukum , Vol. 2 No. 1 2016

## Internet:
Berita  Satu,  “Bawaslu:  Pencegahan  Politik  Uang  juga  Butuh  Partisipasi  Masyarakat,” http://www.beritasatu.com/politik/46570-bawaslu-pencegahan-politik-uang-juga- butuh-partisipari-rakyat.html, diakses tanggal 11 Oktober 2018
Kompas.com,  “ Mahalnya  Ongkos  Politik ,” Nasional.kompas.com/read/2018/01//12/
09494501/mahalnya-ongkos-politik, diakses tanggal 11 Oktober 2018.
Liputan6.com,  “ Mui:  Politik  uang  dan  pemberian  imbalan  Hukumnya  Haram ,” m.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberianimbalan-hu kumnya-haram#, diakses tanggal 11 Oktober 2018

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala

## Daerah
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan