## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PUTUSAN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR

## ANALYSIS OF THE JUDGE'S RULING ON THE MANDATORY WILLS FOR THE ADOPTED CHILD OF THE JUDGMENT NUMBER
207/Pdt.G/2019/MS.BIR
Fazlon 1 , Manfarisyah 2 , Ramziati 3
1 Mahasiswa Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada  kehendak  si  yang  meninggal  dunia.  Sementara  itu,  anak  angkat  mempunyai  hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persoalan wasiat wajibah  bagi  anak  angkat  dan  pertimbangan  hakim  terhadap  wasiat  wajibah  bagi anak angkat dalam Putusan Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir di Mahkamah Syar’iah Bireuen, dan wujud perlindungan hukum terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum kewarisan islam.    Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian  doktrinal.  Penelitian  ini  menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan sumber- sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas- asas  hukum,  sumber-sumber  hukum,  teori  hukum,  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan  yang  bersifat  teoritis  ilmiah.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa: Pendapat  hakim  tentang  Pertimbangan  wasiat  wajibah  terhadap  anak  angkat  di Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  adalah  anak  angkat  mempunyai  hak  untuk  menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209  ayat  2  yang  berbunyi:  Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  (sepertiga)  dari  harta  warisan  orang  tua angkatnya. Saran penjelasan tentang pembagian wasiat wajibah masih belum terlalu jelas maka  hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  agar  putusan  hakim  sesuai  dengan  hukum  dan rasa keadilan.

## Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Aceh

## Abstract
A wasiah wajibah or mandatory wills is the will whose execution is not influenced or does not depend on the will of the deceased. Then, the adopted children has the

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
right to sue the heirs against the heirs as stipulated in KHI article 209 paragraph 2. The purpose of this study is to analyze the issue of mandatory wills for adopted children and the judge's consideration of mandatory wills for adopted children in Judge Decision No. 207/pdt. G/2019/MS. Bir in the Syar'iah Court of Bireuen, and a  form  of  legal  protection  on  mandatory  wills  for  adopted  children  in  islamic inheritance  law.    The  method  used  in  this  study  is  normative  juridical  research which  is  also  known  as  doctrinal  research.  This  research  uses  secondary  data sources obtained through library materials and reading sources that are relevant to the research theme, including research on legal principles, legal sources, legal theories, books, laws and regulations that are theoretical scientific in nature. The results  of  this  study  concluded that:  The judge's  opinion  on the  consideration  of mandatory wills against adopted children in the Syar'iah Court of Bireuen is that adopted children have the right to sue for heirs legally as stipulated in KHI article 209 paragraph 2 which reads: adopted children who do not receive a will are given a mandatory will of up to 1/3 (one-third) of the estate of their adoptive parents. The suggestion of an explanation of the division of mandatory wills is still not very clear, so the judge is obliged to explore, follow and understand the values of the law and the sense of justice that lives in society so that the judge's decision is in accordance with the law and the sense of justice.
Keywords: Wasiah wajibah, mandatory wills, Adopted Child, Aceh

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  hikmah  dari  perkawinan  adalah  untuk  memperoleh  keturunan,  sehingga sering dikatakan belum sempurna jika pasangan suami istri belum dikarunia seorang anak. 1 Namun realitanya banyak pasangan suami istri yang sudah lama berumah tangga tapi belum dikarunia seorang anak disebabkan berbagai faktor, padahal jika dilihat dari segi ekonomi pasangan  tersebut  mampu  dan  siap  untuk  merawat  atau  mendidik  seorang  anak,  sehingga kebanyakan suami istri memutuskan untuk mengangkat (adopsi) seorang anak untuk mengisi kekosongan dalam rumah tangga mereka. 2
Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, jika terjadi musibah serta  mengakibatkan  kematian  terhadap  orang  tua  angkat  tersebut  maka  akan  terjadi perbubahan  sosial  tentang  perubahan  harta  yang  ditinggalkan.  Selanjutnya  seoramg  anak
1 Kamal Mukhtar, Asas-asas Huum Islam tentang Perkawinan , Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 3.
2 Muderis zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
angkat berpeluang mendapatkan wasiat wajibah. Pelaksaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti  bahwa  wasiat  tersebut  diucapkan  atau  dikehendaki,  akan  tetapi  pelaksanaanya didasarkan  kepada  alasan-alasan  hukum  yang  membenarkan  bahwa  wasiat  tersebut  harus dilaksanakan.  Wasiat  wajibah  sendiri mulai  dikenal  Tahun  90-an  di  Indonesia,  bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus Yuridis Islam di Indonesia, ini berarti wasiat wajibah merupakan produk baru Islam dalam hukum wasiat di Indonesia. 3
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Kedudukan  anak  angkat  ataupun  orang  tua  angkat pada hukum waris berhak mendapatkan warisan wajibah sebanyak 1/3 apabila anak angkat atau  orang  tua  angkat  tersebut  tidak  menerima  warisan.  Sementara  dalam  kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  Pasal  832  menyatakan:  “Menurut  Undang-undang  yang  berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, suami atau istri yang hidup terlama”, jadi anak angkat atau orang tua angkat tidak termasuk dalam ahli waris menurut KUH Perdata.
Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar atau sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab atau keturunan. 4 Dengan ketentuan lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan  Islam,  tidak  membawa  pengaruh  hukum  terhadap  status  anak  angkat.  Hal  ini tentunya  akan  menimbulkan  masalah  dikemudian  hari  apabila  dalam  hal  warisan  tersebut tidak  dipahami  oleh  anak  angkat,  karena  menurut  hukum  Islam  anak  angkat  tidak  berhak mendapatkan  pembagian  harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya,  maka  sebagai  solusinya menurut Kompilai Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat wajibah” sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.
Hukum kewarisan dikenal sebagai hukum yang membicarakan tentang bagaimana perpindahan harta  dari  seseorang  yang  meninggal  kepada pewaris,  kemudian  siapa  saja  yang  berhak menerima harta tersebut, dan berapa jumlah harta yang akan diterima oleh ahli waris, sebagaimana yang tertulis
3 Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta, Aswaja Prassindo, 2012 hlm. 27
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990 hlm. 72

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 (a) . 5
Penegasan  tentang  keberadaan  anak  angkat  terhadap  harta  peninggalan  harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut diterobos dalam Kompilasi Hukum Islam dengan konstruksi  hukum  wasiat  wajibah.  Berdasarkan  konstruksi  hukum  wasiat  wajibah terwujudnya suatu sistem hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana dirumuskan dalam  Pasal  209  KHI 6 .  Kemudian  filosofi  menerapkan  wasiat  wajibah  dalam  Kompilasi Hukum Islam karena mempertimbangkan urf dan memenuhi rasa keadilan sesama anggota keluarga.
Berkaitan dengan aturan pemberian Putusan Mahkamah    Syar’iah Bireuen Terhadap Perkara Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Mahkamah Syar’iah Bireuen Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir ) Putusan tersebut merupakan putusan produk hukum dari Pengadilan Mahkamah Syar’iyah Bireuen.
Kasus yang tergolong dalam perdata gugatan waris bermula ketika penggugat selaku anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga ayah angkatnya. Perlu diketahui ayah angkat dari si penggugat sendiri telah meninggal dunia dan kakeknya (ayah dari ayah angkatnya)  juga  telah  meninggal  duluan  akan  tetapi  meninggalkan  ahli  waris  dan keturunannya, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1.787 meter persegi dan 1 (satu ) unit rumah diatas tanah tersebut dengan ukuran 10 meter x 17 meter yang  terletak  di  dusun  Capan  Teungoh  lorong.1  Gampong  Bireuen  Meunasah  Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. 7
Kemudian menerangkan dalam Pasal 209 ayat (2) KHI menegaskan bahwa terhadap anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 132  K/AG/2008.  Juga  menegaskan  bahwa  dalam  sengketa  kewarisan  Mahkamah  Agung dalam diktumnya menetapkan seseorang sebagai anak angkat diberi bagian 1/3 (sepertiga)
5 Ahmad Nidal, Faisal, Herinawati: Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam    (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol.9, No. 2 Oktober 2021..
6 Asmawi Mahfudz, Pembaruan Hukum Islam, Yokyakarta, Sukses Offset, 2010 hlm. 209
7 Putusan Mahkamah Syari’ah Bireuren, Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir
dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah. 8
Oleh  sebab  itu  menarik  untuk  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap  aturan perundang-undangan tentang pemberian wasiat wajibah, serta penerapannya dalam tatanam praktik di Indonesia terkait dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen, serta alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan wasiat wajibah kepada anak angkat dalam perkara gugatan waris jika ditinjau dari perspektif teori Kemaslahatan.
Hal  itulah  yang  mendasari  penulis  untuk  membuat  penelitian  ini  lebih  lanjut  yang berjudul  “Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Wasiat  Wajibah  Bagi  Anak  Angkat  Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/Ms.Bir”

## B.    PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Wasiat
Wasiat begitu penting dalam hukum kewarisan Islam karena tidak hanya ditentukan dalam surat Al-Baqarah, akan tetapi juga ditentukan dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan ayat 12.  Didalam  ayat-ayat  ini  dinyatakan  kedudukan  wasiat  yang  seharusnya  diselesaikan terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan  pembagian  harta  peninggalan  pewaris  kepada  anak- anaknya,  duda,  janda-janda  dan  saudara-saudaranya  pewaris.  Wasiat  dapat  diartikan  pula sebagai  pernyataan  keinginan  pewaris  sebelum  kematian  tiba  atas  harta  kekayaan  yang ditinggalkannya. Wasiat yaitu amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya, ataupun dia  berwasiat  dalam  keadaan  sedang  sehat,  dalam  artinya  bukan  dalam  menjelang  ajal. Wasiat  tidak  semua  berbentuk  dalam  harta,  adapun  wasiat  yang  berkaitan  dengan  hak kekuasaan yang akan dijalankan sesudah dia meninggal dunia, misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain supaya dapat mendidik anak-anaknya kelak, dapat membayar utangnya, ataupun mengembalikan barang pinjamanya sesudah pemberi wasiat itu meninggal dunia.
2. Pengertian Wasiat Wajibah
8 Putusan Mahkamah Syar’iah Bireuen, Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
Wasiat  wajibah  ialah  wasiat  yang  pelaksanaanya  tidak  dipengaruhi  atau  tidak  tergantung pada  kehendak  si  yang  meninggal  dunia.  Wasiat  tetap  harus  dilaksanakan  baik  secara diucapkan maupun  tidak  diucapkan  baik dikehendaki  atau  tidak  dikehendaki  oleh  si  yang meninggal  dunia.  Kemudian  pelaksanaan  wasiat  tersebut  tidak  memerlukan  bukti  bahwa wasiat  tersebut  diucapkan  atau  ditulis  maupun  dikehendaki,  tetapi  pelaksanaanya berdasarkan  kepada  alasan  hukum  yang  membenarkan  bahwa  wasiat  tersebut  harus dilaksanakan.
Kemudian  dikalangan  para  Ulama  fiqih  wasiat  wajibah  dikenal  dengan  istilah Al- Washilah  Al-wajibah (wasiat  wajibah)  yaitu  suatu  wasiat  yang  diperuntukan  kepada  ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang meninggal, karna adanya  suatu  halangan  atau  syara’. 9 Wasiat  wajibah  juga  bisa  diartikan  sebagai  suatu pemberian  yang  wajib  kepada  ahli  waris  terutama  cucu  yang  terhalang  menerima  harta warisan  dikarena  bapak  ataupun  ibu  nya  telah  duluan  meninggal  sebelum  kakek  dan neneknya  meninggal  atau  meninggal  secara  bersamaan.  Kemudian  cucu  dapat  terhalang karena  ada  ahli  waris  paman  atau  bibi  nya.  Maka  dari  itu  permasalahannya  untuk mengakomodir  permasalahan  tersebut  maka  wasiat  wajibah  menjadi  pilihan  hukum  untuk memberikan harta warisan kepada cucu.

## 3. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  hukum  Islam  menetapkan  bahwa  dalam  Pasal  209  wasiat  wajibah  solusi untuk  menyelesaikan masalah antara  Pewaris  dengn anak angkatnya atau  sebaliknya  anak angkat dengan orang tua  angkatnya. Perubahan ini harus tetap dengan rambu-rambu yang ada  dalam  hukum  waris  Islam  yaitu  bahwa  syarat  sahnya  pembagian  harta  warisan  dari pewarais kepada ahli waris ialah hubungan sedarah. kemudian apa yang menjadi dasar dalam Kompilasi  hukum  Islam  yang  menetapkan  pemberian  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat menjadi ahli waris dari ayah angkatnya dan begitu juga sebalinya.
9 Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1930

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada Ahli waris  ataupun  kaum  keluarga  terutama  cucu  yang  terhalang  dan  menerima  harta  warisan karena  bapak  dan  Ibu  mereka  meninggal  duluan  sebelum  kakek  atau  nenek  mereka meninggal ataupun meninggal bersamaan, hal ini berdasarkan hukum waris dapat terhalang untuk  mendapatkan  bagian  harta  peninggalan  kakek  dan  neneknya  karena  ada  ahli  waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. 10
Wasiat wajibah juga tidak terlepas dari persoalan harta pustaka, maka dari itu sebagai perolehan melakukannya wasiat wajibah, Al-Qur’an sendiri banyak memberikan Informasi tentang  wasiat-wasiat  pewaris  tentang  harta  pusaka  menurut  Al-Qur’an  ialah  pendapatan bersih  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  untuk  diberikan  kepada  ahli  waris.  Maksud pendapatan bersih yaitu harta baru yang dapat diserahkan kepada setiap ahli waris apabila sudah dikurangi biaya untuk penguburan, bayar utang, atau wasiat pewaris. Kemudian wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat:
1. Wasiat  wajibah  yang  wajib  menerima  bukan  waris,  kalau  dia  berhak menerima  pusaka walaupun sedikit, maka tidak berhak menerima wasiat untukya.
2. Orang yang meninggal, baik kakek ataupun nenek yang belum memberikan kepada anak wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan lain seperti hibah.
Kompilasi  Hukum  Islam  berdasarkan  Pasal  209  KHI  disebutkan  bahwa  harta peninggalan anak angkat dibagikan berdasarkan Pasal 176 dan Pasal 193 KHI. Menurut Fiqih Islam  wasiat  wajibah  diberikan  terbatas  kepada  cucu  pewaris  yang  orang  tuanya  sudah meninggal terlebi dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan terhijab oleh ahli waris yang lain. 11
Asas  yang  digunakan  dalam  menjatuhkan  besaran  wasiat  wajibah  diberikan  tidak mengganggu  kedudukan  Ahli  waris  lainnya,  bagian  harta  peninggalan  yang  diperuntukan untuk  wasiat  wajibah  diberikan  derajt  yang  sama.  Wasiat  wajibah  dasar  prinsipnya merupakan wasiat yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu oleh negara melalui jalur yudikatif. Pengaturan wasiat wajibah juga diatur dalam Pasal 209 Kompilasi
10 Ahmad Zahari, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta. Akademia Pressindo, 1992 hlm. 28
11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Pena Pundi Aksara, Jakarta. Jilid 4 hlm. 523

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
Hukum Islam, hakim memiliki kewenangan ijtihad untuk memperluas wasiat wajiba. Ijtihad hakim  pada  umumnya  dapat  diperluas  dengan  berdasarkan  pada  asas  keadilan  dan  asas keseimbangan, sekiranya tentang putusan wasiat wajibah dapat memberikan kemashalahatan bagi kehidupan masyarakat.

## 4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah
Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang  No.  50  tahun  2009.  Namun  dalam kenyataannya, belum ada hukum materiil dalam bentuk undangundang yang mengaturnya. Satu-satunya  peraturan  yang  mengatur  wasiat  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam Pasal 194 sampai 209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 12
Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan  peraturan-peraturan  syariat  yang  ditunjuk  oleh  nash-  nash  adalah  suatu keharusan.  Hukum  Islam  juga  menentukan  bahwa  pengangkatan  anak  dibolehkan  tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut: Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya 13 .
Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah  dengan  orang  tua  kandungnya,  dikarenakan  prinsip  pengangkatan  anak  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  merupakan  manifestasi  keimanan  yang  membawa  misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan  anak  dengan  memelihara  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan mencukupi  segala  kebutuhannya.  Pembagian  harta  warisan  bagi  anak  angkat  menurut
12 M.  Yahya  Harahap, KedudukanKewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama .  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2001 hlm. 148.
13 Abdul Rashid Haji Abdul Latif, Wasiat dalam Islam , hlm. 28

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya , hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. 14
Untuk  mengetahui  berapa  besarnya  wasiat  wajibah  dan  berapa  besarnya  bagian  ahli waris lainnya, menurut Prof Hasbi Ash Shiddiqi hendaklah diikuti langkah-langkah berikut: 15
a. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris masih hidup Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya  telah  menginggal  dunia  lebih  dulu  itu.  Bagian  orang  yang  disebutkan terakhir inilah yang menjadi    wasiat wajibah, asal tidak lebih dari seperiga.
b. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.
c. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

## 5. Pengertian Anak Angkat
Anak angkat ialah anak orang lain yang diambil dan diasuh sebagai anak sendiri. Anak angkat dalam bahasa arab disebut Tabanni yaitu perbuatan kebiasaan pada masa jahiliyah atau permulaan Islam apabila seseorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak yaitu berlakunya  hukum-hukum  yang  berlaku  atas  anak  kandung  ataupun  dapat  mengartikan dengan mengambil anak angkat. Menurut hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tidak tidak memperoleh harta warisan orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu, menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip mewaris dalam kewarisan  Islam  yaitu  Nasab,  hubungan  kekerabatan  ( al-qarabah ),  hubungan  perkawinan (al-musaharah) atau hubungan karena sebab memerdekakan budak ataupun hama sahaya (al-
14 Abdul Rashid Haji Abdul Latif, Wasiat dalam Islam , hlm. 38
15 Ash-Shiddieqy,T.M.Hasbi, Fiqhul Mawaris , Jakarta. Bulan Bintang, 1973, hlm. 299.
wala’). 16 Dalam  hukum  Islam  pengangkatan  anak  tidak  membawaki  akibat  hukum  dalam hubungan darah atau hubungan wali-mewali maupun hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Dia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya.

## 6. Status Anak Angkat dalam Hukum Islam
Status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan  hukumnya.  Hukum-hukum  yang  ditetapkan  dalam  syariat  Islam  sehubungan  dengan agama Islam adalah :
a. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya.Allah memerintahkan menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak (terhadap)orang  yang  bukan  anak  kandung,  yaitu  anak  angkat.  Maka  Allah Memerintahkan  untuk  mengembalikan  penisbatan  mereka  kepada  ayah  mereka  yang sebenarnya (ayah kandung) dan inilah sikap adil dan tidak berat sebelah.
b. Anak Angkat tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan  kebiasaan  jahiliyah  yang  menganggap  anak  angkat  seperti  anak  kandung  yang berhak mendapatkan warisan ketika orang Tua angkatnya meninggal dunia.
c. Anak Angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut.
d. Diperbolehkan bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya 17
Allah berfirman dalam surat al-Azhaab ayat 37 yang artinya :
Artinya:  Dan  ingatlah  saat  kamu  berkata  kepada  orang  yang  Allah  telah  limpahkan nikmat  kepadanya  dan  kamu  (juga)  telah  meberi  nikmat  kepadanya  :  ― tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kamu kepada Allah sedang    kamu
16 Habiburrahman, Rekontruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Cet,  1,  Jakarta.  Kementrian Agama RI, 2011 hlm. 179
17 https//muslim.or.id anak angkat dan statusnya alam hukum Islam

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
tengah    menyembunyikan    di    dalam    hatimu    apa    yang  Allah  akan menyatakannya  dan  kamu  malah  takut  kepada  manusia,  sedang  Allah  lah yang lebih berhak untuk kamu takuti.
e. Memanggil  anak  angkat  dengan  memakai  kata  anak  atau  nak  sebagai  tanda memuliakan dan kasih sayang.
Anak  angkat  sebaiknya  disarankan  untuk  mengadopsi  anak  yang  mempunyai hubungan mahram dengan orang tua anak angkat yang berlawanan jenis.  Contohnya anak  perempuan  yang  harusnya  mempunyai  hubungan  mahram  dengan  orang  tua angkat yang berlawanan jenis.Contohnya anak perempuan yang harsnya mempunyai hubungan  mahram  dengan  bapak  angkat  atau  anak  laki-laki  yang  punya  hubungan mahram dengan ibu angkat. Hubungan mahram berdasarkan nasab adalah :
1. cucu dan ke bawah
2. Saudara baik kandung . Seibu dan Seayah
3. Anak saudara laki-laki atau perempuan dan kebawah
Untuk  hubungan  mahram  berdasarkan  pernikahan  adalah  surat  Al-Furqan  ayat  25 adalah anak dari istri atau suami alias anak-anak tiri apabila sudah terjadi hubungan intim antara suami istri tersebut. 18 Anak angkat yang tidak memiliki hubungan mahram dengan orang  tua  angkatnya  direkayasa  agar  terjadi  hubungan  mahram  dengan  ridha‘ah  atau sepersusuan yang sama seperti nasabnya seperti yang tertulis dalam surat An Nisa ayat 4. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari dosa antara anak angkat dan orang tua angkat lawan jenis. Perlakuan anak angkat yang tidak memiliki nasab maka akan dianggap seperti orang  lain.  Jika  anak  laki-laki  disusui  oleh  ibu  angkatnya,  saudara  perempuan  atau  anak saudara  perempuan  hingga  menimbulkan  hubungan  mahram  karena  menyusui,  denagn demikian  maka  anak  angkat  tersebut  diperbolehkan  untuk  memandang  ibu  angkat  dan berduaan  di  rumah  dengannya.  Bila  anak  angkat  perempuan,  maka  disusui  oleh  saudara perempuan  dari  ayah,  keponakan  perempuan  hingga  menimbulkan  mahram  antara  ayah angkat sehingga mereka bisa berkumpul antara suami istri dengan anak angkatnya.
18 Al-Quran, Surat Al-Furqan ayat 25

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
Dengan demikian hukum anak angkat dalam Islam yaitu menanamkan Rukun Iman, rukun Islam dan fungsi Iman kepada Allah SWT dalam diri.Mengangkat anak untuk dididik dan  dinafkahi  adalah  suatu  hal  yang  sanagt  dianjurkan,  oleh  karena  itu  sangat  disarankan untuk  mengangkat  anak  yang  memiliki  hubungan  mahram  atau  bila  tidak  maka  dibuat mahram dengan menyusuinya agar tidak menghambat hubungan syariah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
Pasal  171  Kompilasi  Hukum  Islam  huruf  h,  mengatakan  bahwa  anakangkat  adalah anak  yang  dalam  pemeliharannya  untuk  kehidupan  sehari  hari,  biaya  pendidikan      dan sebagainya      menjadi      tanggung      jawab      orang      tua  angkatnya  berdasarkan putusan  pengadilan.  Anak  angkat  berhak  mendapatkan  kasih  sayang  sama  seperti  anak kandung. 19
Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya‖.Jadi dapat disimpulkan bahwa bila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya maka anak angkat berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. 20 Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab  atau  keturunan  antara  anak  dengan  orang  ta  kandungnya.Pengangkatan  anak  akan dilarang ketika hal itu berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

## 7. Pengertian Hukum Waris Islam
Hukum  waris  Islam  adalah  suatu  hukum  yang  mengatur  peninggalan  harta  seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang  lebih  berhak. 21 Hukum  kewarisan  Islam  disebut  juga  hukum  faraidh.Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang
19 H. Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam, Akaressindo, Jakarta, 2007, hal 95
20 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Prenada media, 2005, hlm 115
21 Hukum Waris Islam - Satus Hukum. com

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan ( Tirkah ) pewaris, menentukan siapa–siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 22
Hukum  waris  Islam  merupakan  bagian  dari  hukum  nasional  Hubungan  antara  waris Islam dengan hukum waris nasional Hubumgan antara keduanya sangat erat hal ini karena keduanya  membahas  tentang  perpindahan  waris  kepada  tangan  orang  lain  berupa  barang- barang  peninggalan  dalam  keadaan  bersih,  artinya  sudah  dikurangi  dengan  pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalkanya orang yang meninggalkan warisan tersebut. telah di jelaskan di atas tentang hukum waris nasional dan hukum waris Islam dimana Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasioal belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga)  macam  hukum  waris  yang  berlaku  dan  diterima  oleh  masyarakat  Indonesia,  yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa dan yang paling dominan dijadikan hukum adalah hukum waris Islam namun pemerintah telah mengesahkan beberapa hukum Islam yang di jadikan undang- undang yaitu kompilasi hukum Islam (KHI) salah satunya yang didalamnya memuat beberapa hukum Islam dalam bidang- bidang  tertentu  khususnya  dalam  bidang  waris.  Begitu  juga  dengan  hukum  perdata  eropa yang di gunakan di negara kita sebagai acuan hukum nasional berbagai bidang seperti halnya bab  mawaris  yang  termasuk  dalam  hukum  perdata. 23 Hal  inilah  yang  membuat  hukum nasional  dan  hukum  waris  Islam  erat  kaitanya  antara  satu  dengan  yang  lain  dan  saling berhubungnan dalam penetapan hukum di negara kita ini,namun kebanyakan dari penetapan hukum  yang  berada  di  andonesia  ini  lebih  banyak  menggunakan  hukum  Islam  dari  pada hukum lain.

## 8. Pertimbangan    Hakim Tentang Wasiat Wajibah
Perkara  Nomor  207/Pdt.G/2019/MS.BIR  adalah  perkara  gugatan  waris  anak  angkat yang  terjadi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen.  Perkara  ini  diajukan  oleh  pihak  Penggugat kepada  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen    atas  nama  Rosmanizar  binti  Mansur  yang
22 Pasal 171 a, Kompilasi Hukum Islam
23 Anderson,  J.  N.  D.,  HukumIslam  Di  Dunia  Modernterj.  Machnun,  terj.  Machnun,  Surabaya,  : Amarpress 1991, hlm 105

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
menjadikan dirinya sebagai anak angkat dari Usman bin Idris, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Gampong Bireuen Mns. Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.
Namun demikian seorang hakim yang bernama Drs. Ibrahim Basyah (selanjutnya disebut Hakim Anggota I) berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:
a. Menimbang  bahwa  gugatan  penggugat  terkait  kedudukan  penggugat  pada  pokoknya mendalilkan bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatan kewarisan yang diajukannya adalah Penggugat sebagai anak angkat (anak kandung dan ahli waris dari Usman dan Ummi Kalsum).
b. Menimbang  bahwa  Para  Tergugat  dalam  jawabannya  mengakui  bahwa  Penggugat merupakan  anak  angkat  dari  Usman  bin  Idris  dan  pengakuan  para  Tergugat  tersebut bersifat bulat dan murni sehingga mempuyai kekuatan mengikat dan menentukan.
c. Menimbang  bahwa  salah  satu  asas  dalam  hukum  kewarisan  Islam  adalah  asas  wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau  sebaliknya,  maka  ayah  angkat  dan/atau  anak  angkat  dapat  diberi  wasiat  wajibah oleh Mahkamah Syar’iyahsecara ex officio maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan 24 .
d. Menimbang bahwa Pasal 209 Ayat 2 KHI menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan  wasiat  maka  ia  diberi  wasiat  wajibah  atas  harta  peninggalan  orang  tua angkatnya, hal ini berlaku sebaliknya bahwa orang tua angkat juga diberi wasiat wajibah jika ia tidak mendapatkan wasiat atas harta peninggalan anak angkatnya.
Hakim Anggota I juga menggunakan pendapat Drs. Abd. Halim Zailani, sebagai salah satu doktrin hukum, yang mendefinisikan wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan penguasa  atau  hakim  sebagai  aparat  negara,  untuk  memaksa  atau  memberi  putusan  wajib wasiat bagi orang yang meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.
24 Buku II, edisi revisi, 2013, hlm 161.

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
Keterangan di atas menunjukkan bahwa anak angkat bukan termasuk ahli waris, akan tetapi  anak  angkat  secara  hukum  mendapat  bagian  sebanyak-  banyaknya  1/3 (sepertiga)(sepertiga)  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya  menggunakan  pintu  wasiat wajibah dan bagian tersebut merupakan hak yang harus (bersifat imperatif ) diberikan kepada anak  angkat  jika  orang tua  angkatnya  meninggal  dunia.  Jika ahli  waris  tidak memberikan bagian anak angkat tersebut maka pengadilan baik atas permintaan anak angkat atau secara ex officio dapat menghukum agar ahli waris memberi bagian dan hak anak angkat tersebut dengan jalan wasiat wajibah.
Menurut Hakim Anggota I bahwa penggugat sebagai anak angkat mempuyai posisi hukum  ( legal  standing )  untuk  mengajukan  gugatan  kewarisan,  karena  anak  angkat mempuyai kepentingan hukum atas obyek sengketa yaitu bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Penggugat sebagai anak angkat  boleh  mengajukan  gugatan  kewarisan  atas  obyek  sengketa  yang  dikuasai  oleh  ahli waris yang tidak mau memberi bagian yang seharusnya diperoleh oleh anak angkat melalui wasiat wajibah.
Alasan  penggugat  yang  mendalilkan  dirinya  sebagai  anak  angkat  yang  diangkat secara adat, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:
1. Alasan  penggugat  yang  mendalilkan  dirinya  sebagai  anak  angkat  yang  diangkat  secara adat sudah masuk pokok perkara, dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses pembuktian.
2. Alasan tersebut telah diakui oleh para tergugat secara bulat bahwa penggugat merupakan anak angkat dari Usman bin Idris yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 2003, dan  proses  pengangkatan  anak  angkat  terjadi  sebelum  tahun  1982  sehingga  dapat dipahami bahwa pada saat itu ketentuan hukum yang terdapat pasal 171 huruf (h) KHI belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991 jauh setelah proses pengangkatan anak tersebut.
3. Hukum  adat  atau  nilai-nilai  yang  hidup  dimasyarakat  Indonesia  termasuk  di  Bireuen menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai keturunan pada umumnya mengangkat
anak  atau  mengambil  anak  saudara  dekatnya  untuk  menunjukkan  pengangkatan  anak tersebut cukup dengan menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut.
4. Yurisprudensi  Putusan  MA  RI  Nomor  312  K/AG/2008  yang  dalam  diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian 1/3 (sepertiga)(sepertiga) dari harta warisan  pewaris  dengan  jalan  wasiat  wajibah.  Anak  angkat  yang  ditetapkan  dan  diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan Pengadilan sebagimana Pasal 171 huruf (h) KHI.
9. Pandangan Hakim Mengenai Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat
Pandangan  Hakim  Drs.  Syardili  dalam  menentukan  wasiat  wajibah  terhadap  anak angkat  diantaranya  dasar  pertimbangan  beliau  adalah  KHI  pasal  209  ayat  2  dan Yurisprudensi  Putusan  nomor  528/Pdt.G/2016/MS.Tkn  beliau  menjelaskan  bahwa  anak angkat  mempunyai  hak  untuk  menggugat  waris  terhadap  ahli  waris  sebab  secara  hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.
Secara  umum  defenisi  wasiat  wajibah  adalah  wasiat  yang  wajib  diberikan  oleh pewaris kepada anak angkat yang pemberiannya melalui hakim, jadi hakim ketika ada anak angkat dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan maka hakim wajib untuk menentukan wasiat wajibah itu kepada anak angkat tersebut maksimal 1/3 (sepertiga) karna itu sifatnya adalah wajib maka dengan sendirinya anak angkat tersebut memiliki hak untuk menggugat  harta  warisan  agar  dia  mendapatkan  bagian  1/3  (sepertiga)  dari  harta  tersebut sehingga pertanyaannya kemudian yang ada dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR apakah  dia  mempunyai  legal  standing  atau  tidak,  punya  bukti  hukum  atau  tidak  ini  yg kemudian  dalam  putusan  diperdebatkan  karena  sekali  lagi  anak  angkat  itu  memiliki  hak maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan.
10. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
Hukum  Islam  menentukan  bahwa  pengangkatan  anak  dibolehkan    tetapi  akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat    adalah    sebagai berikut, status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi , namun dalam Kompilasi Hukum Islam akibat hukum dari harta tersebut  adalah  munculnya  wasiat  wajibah  yaitu  hukum  wajib  terhadap  adanya  ketentuan wasiat,  wajib  disini  merupakan  sesuatu  yang  mesti  dan  mutlak  harus  dilaksanakan,  jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang  tua  angkatnya,  tetapi  dia  telah  dianggap  melakukannya.  Karena  sebelum  diadakan pembagian  harta  warisan maka tindakan awal  yang  mesti  dilakukan adalah  mengeluarkan harta  peninggalan  untuk  wasiat  wajibah. Namun  menurut  hukum  Islam anak  angkat  tidak dapat  diakui  untuk  bisa  dijadikan  dasar  dan  sebab  mewarisi  karena  prinsip  pokok  dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah nasab atau keturunan.

## C. KESIMPULAN
1. Wasiat wajibah terhadap anak angkat di Mahkamah Syar’iyah Bireuen bahwa anak angkat mempunyai  hak  untuk  menggugat  waris  terhadap  ahli  waris  sebab  secara  hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya.  jadi  hakim  ketika  ada  anak  angkat  dan  anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan maka hakim wajib untuk menentukan wasiat  wajibah  itu  kepada  anak  angkat  tersebut  karna  itu  sifatnya  adalah  wajib  maka dengan sendirinya anak angkat tersebut memiliki hak untuk menggugat harta warisan agar dia mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) dari harta tersebut.
2.  Keadilan  tentang  kesetaraan  bahwa  tidak  ada  ciri-ciri  alami  yang  karenanya  semua manusia adalah setara yaitu ciri-ciri yang setiap orang mempunyai derajat yang sama. Sebuah  anggapan  prosedural  bahwa  orang-orang  hendaknya  diperlakukan  sama.  Jika melihat konteks dalam perkara putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen jelas anak angkat

## Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 164-182
tidak    bisa dianggap setara dengan ahli waris yakni para tergugat tetapi jelas apa yang menjadi hak anak angkat menjadi bahan pertimbangan. Keadilan memang tidak melulu harus setara, jelas bahwa pembagian harta waris pun tidak harus setara dan merata tetapi ada  hak  yang  harus  dipenuhi  dan  diberikan  kepada  yang  mempunyai  hak  tersebut. Didalam  perkara  penggugat  selaku  anak  angkat  yang  diangkat  secara  adat  tidak mempunyai  legal  standing  tetapi  kalau  kita  hanya  melihat  apa  yang  tertulis  maka keadilan sulit di terapkan ke seluruh pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
H. Abdurrahman, 2007 Kompilasi hukum Islam , Akaressindo, Jakarta,
Amir Syarifudin, 2005 Hukum Kewarisan Islam , Jakarta, Prenada media.
Anderson,  J.N.D.,  1991 Hukum  Islam  Di  Dunia  Modernterj .  Machnun,  terj.  Machnun, Surabaya, Amarpress.
Asmawi Mahfudz, 2010 Pembaruan Hukum Islam, Yokyakarta, Sukses Of Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1973 Fiqhul Mawaris , Jakarta. Bulan Bintang.
Dahlan Abdul Aziz, 1997 Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta. Ichtiar baru Van Hoeve.
Fahmi  Al  Amruzi,  2012, Rekonstruksi  Wasiat  Wajibah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam , Yogyakarta, Aswaja Prassindo
Hilman Hadikusuma, 1990 Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti. Bandung,
Muderis zaini,2006 Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum , Jakarta, Sinar Grafika
Kamal Mukhtar, 1993 Asas-asas Huum Islam tentang Perkawinan , Jakarta, Bulan Bintang.

## Tesis/Jurnal
Ahmad Nidal, Faisal, Herinawati : Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol.9, No. 2 Oktober 2021..
Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp. 164-182

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek  Voor  Indonesie)  Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.