## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADI RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DAN PROSEDUR PENANGANAN RETUR SP2D DI  KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH
Warfi Irma Nina 1 , Chairiyaton 2 , Daniel Sianturi 3
1,2 Fakultas Ekonomi/ Universitas Teuku Umar – Meulaboh
3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh e-mail: warfiirmanina00@gmail.com, chairiyaton@utu.ac.id , Daniel.sianturi@kemenkeu.go.id

## ABSTRACT
The return of the Disbursement Order has an impact on government funds or the so- called state treasury. The return of SP2D causes the funds that should have been received to be hindered by a refusal or return from KPPN's partner banks. The handling of SP2D returns has been prepared by the Directorate General of Treasury in 2018 number 9. The research uses a qualitative descriptive method, to describe and describe in depth the causes of SP2D returns. The data sources used were documents and interviews with KPPN Meulaboh employees.  The informant in this study was an employee of the Meulaboh State Treasury Service Office in the Bank  Section.  Based  on the  results  of the  research  on the  causes  of  SP2D  returns  at  KPPN Meulaboh, namely inactive/incorrect supplier accounts or not found, errors and differences in account numbers and names in SP2D with banking data, have not been confirmed by banks. The  purpose  of  this  study  is  to  understand  the  causes  that  affect  the  return  of  the  Fund Disbursement Order and how the procedure for handling returns at KPPN Meulaboh.
Keywords : SP2D return factors, completion

## ABSTRAK
Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana  berdampak pada  dana pemerintah atau disebut  kas  negara.  Pengembalian  SP2D  menyebabkan  dana  semestinya  sudah  diterima menjadi terhalang dengan adanya penolakan atau pengembalian dari bank mitra kerja KPPN. Penanganan pengembalian SP2D telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018  nomor  9.  Penelitian  memakai  metode  deskriptif  kualitatif,  untuk  menguraikan  serta mendeskripsikan secara mendalam terkait penyebab terjadinya pengembalian SP2D. Sumber data  yang  digunakan  berupa  dokumen  dan  wawancara  dengan  pegawai  KPPN  Meulaboh. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara Meulaboh dibagian Seksi Bank. Berdasarkan hasil penelitian penyebab retur SP2D di KPPN Meulaboh  yakni  rekening  supplier  tidak  aktif/salah  atau  tidak  ditemukan,  Kesalahan  dan perbedaan nomor serta nama rekening pada SP2D dengan data perbankan, Belum dikonfirmasi bank.  Tujuan  penelitian  ini    untuk  memahami  penyebab  yang  mempengaruhi  retur  Surat Perintah Pencairan Dana dan bagaimana prosedur penanganan retur di KPPN Meulaboh.
Kata Kunci : Faktor-faktor retur SP2D, penyelesaian

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Pendahuluan
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara Meulaboh  termasuk  kategori  KPPN  Tipe A1  sebagai  instansi  vertikal  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb)  serta bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Kantor Wilayah (Kanwil). Bertugas sebagai Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  dan perbendaharaan,  menyalurkan pembiayaan untuk  pengeluaran  anggaran, beserta mengelola  pendapatan  dan  pembayaran anggaran melalui kas negara sesuai dengan aturan undang – undang.
KPPN  Meulaboh  memiliki  berbagai  seksi pelayanan  sebagaimana  tertuang  dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian  Keuangan  mengenai Institusi mencakup  Tata  Kerja  Lembaga  Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Meulaboh  melayani 4 wilayah kerja  yakni Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Simeulue.
Keuangan negara, sebagaimana didefinisikan berdasarkan Undang-Undang tahun 2003 nomor 17 Republik Indonesia, seluruh hak dan kewajiban negara yang bisa diukur  dalam  bentuk  uang,  serta  segala sesuatu  dalam  bentuk  uang  dan  dalam bentuk barang yang bisa digunakan sebagai barang  hak  negara  sehubungan  dengan perwujudan  hak  dan  kewajiban  negara. Negara memiliki wewenang untuk mengambil pajak, menerbitkan serta menyalurkan mata uang, serta memberikan pinjaman.
Perundangan nomor 1 yang ditetapkan pada tahun 2004 memberikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan menunjukkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menangani  pendapatan  dan  pembayaran
anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN), menentukan ketentuan dan panduan  penerapan  anggaran,  menyetujui dokumen  penerapan  anggaran,  mengawasi pengoperasian anggaran, membangun sistem pendapatan dan belanja perbendaharaan, dan berusaha untuk mengontrol  pendanaan  yang  diperlukan untuk pelaksanaan anggaran.
Ditjen Kementerian
Keuangan mengeluarkan  peraturan  nomor  30  tahun 2004  mengenai  proses  penanganan  serta pengelolaan  intruksi  mencairkan  dana pengembalian  dalam  rangka  penerapan sistem  perbendaharaan  dan  anggaran (SPAN).  Surat  Perintah  Pencairan  Dana (SP2D) ialah surat dikeluarkan KPPN atas nama  BUN  dalam  rangka  melaksanakan pengeluaran  APBN  berdasarkan  SPM (Surat  Perintah  Membayar).  Menyalurkan dana  yang diterima pada DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran), pengguna anggaran yang ditunjuk harus menerbitkan
Surat Perintah Membayar.
Setelah Bendahara Umum Negara menerima  SPM,  dana  dicairkan  melalui Bank  dengan  menggunakan  SP2D,  KPPN merupakan  bagian  Dirjen  Perbendaharaan negara,  menerima  wewenang  dari  BUN bertanggung  jawab atas beban APBN, dan menerbitkan  SP2D  kepada  satuan  kerja yang  dibawahnya  sebagai  dasar  pencairan pembiayaan  untuk  pengeluaran  anggaran, yang  digunakan  oleh  satuan  kerja  untuk membayar  pengeluaran  pegawai  yang terkait.
SPM  yang  disampaikan  oleh  satuan  kerja akan ditinjau kembali, apabila SPM sudah sesuai  dengan  prosedur  maka  KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
sebagai  Bendahara  Umum  Negara,  namun dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat SP2D yang dikembalikan oleh Bank karena kesalahan  yang  menyebabkan  dana  tidak dapat  dialokasikan  atau  disebut  dengan retur SP2D.
SPM  yang  disampaikan  oleh  satuan  kerja akan  ditinjau kembali, apabila SPM sudah sesuai  dengan  prosedur  maka  KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai  Bendahara  Umum  Negara,  namun dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat SP2D yang dikembalikan oleh Bank karena kesalahan  yang  menyebabkan  dana  tidak dapat  dialokasikan  atau  disebut  dengan retur SP2D.

## Landasan Teori

## Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara atau lebih dikenal dengan APBN merupakan perencanaan keuangan tahunan disusun  melalui  pemerintah  disahkan  oleh DPR, dan terdaftar sebagai pendapatan dan pengeluaran  tahunan  pemerintah.  Dalam peraturan  perundangan-undangan  1945 mengutarakan  mengenai  APBN  adalah bentuk  penyelenggaraan  keuangan  negara ditentukan  tiap-tiap  tahun  oleh  undang- undang dikelola dengan bertanggung jawab dan  jujur  untuk  kepentingan  semua  warga negara.
Pendapatan  serta  pengeluaran  termasuk dalam  lingkup  APBN,  dana  penerimaan berasal  dari  3  sumber  yaitu  perpajakan, Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) dan Hibah. Sedangkan pengeluaran bersumber  dari  belanja  pemerintah  pusat
serta  biaya  daerah.  APBN  setiap  tahun berlangsung selama 12 bulan dan mencakup  periode  Januari  sampai  dengan Desember.
Tujuan APBN  untuk mengendalikan seluruh  aliran  masuk  dan  keluar  dari  dana kas  negara,  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  mewujudkan  kesejahteraan rakyat,  dan  menjaga  kas  agar  tidak kekurangan dana. APBN memiliki beberapa fungsi yaitu Pengawasan, perencanaan,  otorisasi,  distribusi,  alokasi dan stabilitas.

## Klasifikasi Anggaran
Pengelompokan anggaran merupakan proses pengkategorian APBN dalam rangka pembentukan  dan  penyajian  informasi APBN.  Belanja  negara  dalam  APBN terbagi  dalam  tiga  jenis  yaitu  kelompok organisasi, kelompok fungsi dan kelompok ekonomi. Kelompok organisasi merupakan suatu  pengelompokan  alokasi  anggaran belanja sesuai dengan sistem organisasi.
Kelompok fungsi  merupakan sistem untuk mengklasifikasi anggaran negara berdasarkan  hasil  jenis operasi pemerintah yang  dilakukan  oleh  kementerian  dan lembaga  negara.  Kelompok  ekonomi merupakan pengelompokan anggaran belanja berdasarkan jenis pengeluaran pada kementerian dan lembaga negara. Penjelasan  diatas  berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2018.

## Satuan Kerja (Satker)
Satuan  Kerja  merupakan  kuasa  pengguna anggaran  yang termasuk  bagian organisasi pemerintah  daerah  serta  kementerian  dan lembaga    mempunyai  kekuasaan  dan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
tanggung jawab dalam melakukan aktivitas pengguna  anggaran.  Seperti  yang  telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154 tahun 2014.
Satuan  kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas  pemerintah  dalam  wilayah operasinya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh
memiliki 96 (Sembilan puluh enam) satuan kerja. Dengan pembagian tersebut, terdapat 34 unit kerja di Kabupaten Aceh Barat, 19 satuan kerja di Kabupaten Nagan Raya, 21 satuan  kerja  di  Kabupaten  Aceh  Jaya,  dan 22 satuan kerja di Kabupaten Simeulue.

## Retur SP2D
APBN  digunakan  untuk  melaksanakan program pemerintah
termasuk melaksanakan  pembangunan,  Stabilitas pertumbuhan ekonomi, dan program kegiatan  lainnya.  Diselenggarakan  oleh Kementerian  Keuangan  dan  menyalurkan melalui  KPPN  dalam  kapasitasnya  selaku Bendahara Umum Negara.
Namun  ketika  dana  dicairkan  kadang  kala terjadi kesalahan sehingga ketika dana yang seharusnya  sudah  didapatkan  oleh  pihak satuan  kerja  menjadi  terhambat  karena adanya  retur.  Sebagai halnya  telah disebutkan  pada  peraturan  Perbendahara nomor  30  tahun  2014  yang  dimaksud dengan retur SP2D ialah pengembalian atau penolakan  dari  pihak  bank  sehingga  dana APBN tidak sampai ke rekening penerima.
Bahasa  sederhananya,  Surat  Perintah Pencairan  Dana  sudah  dikeluarkan  tetapi dana tidak sampai ke rekening penerima.
APBN  digunakan  untuk  melaksanakan program pemerintah termasuk melaksanakan  pembangunan,  Stabilitas
pertumbuhan ekonomi, dan program kegiatan  lainnya.  Diselenggarakan  oleh Kementerian  Keuangan  dan  menyalurkan melalui  KPPN  dalam  kapasitasnya  selaku Bendahara  Umum  Negara.  Namun  ketika dana dicairkan kadang kala terjadi kesalahan  sehingga  ketika  dana  yang seharusnya  sudah  didapatkan  oleh  pihak satuan  kerja  menjadi  terhambat  karena adanya retur.   Sebagai halnya telah disebutkan  pada  peraturan  Perbendahara nomor  30  tahun  2014  yang  dimaksud dengan retur SP2D ialah pengembalian atau penolakan  dari  pihak  bank  sehingga  dana APBN tidak sampai ke rekening penerima. Bahasa  sederhananya,  Surat  Perintah Pencairan  Dana  sudah  dikeluarkan  tetapi dana tidak sampai ke rekening penerima.

## Metode Penelitian

## Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif,  deskriptif  kualitatif yakni mendeskripsikan, menganalisis serta memahami  lebih  mendalam  berbagai  data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan observasi  mengenai  masalah  yang  diteliti. Tujuannya  untuk  mengetahui  faktor  yang menyebabkan  retur  SP2D  beserta  proses penanganan  retur  di  KPPN  Meulaboh diidentifikasikan melalui analisis data yang dikumpulkan  oleh  peneliti  di  lokasi penelitian.

## Tempat dan Waktu
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara Meulaboh  adalah  tempat  penelitian  ini dilakukan. Bertempat di  Kecamatan Johan Pahlawan,  Kabupaten  Aceh  Barat,  Jalan Sisingamangaraja No.03 Desa Drien

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Rampak. Berlangsung pada bulan Agustus sampai November 2022.

## Informan
Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh
dibagian  Seksi  Bank.  Adapun  jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang terdiri  dari  Kepala  Seksi  Bank  dan  2 Pelaksana.

## Sumber Data
1. Data  primer  merupakan  kategori
data  dikumpulkan  secara  langsung  pada sumbernya.  Adapun  data  yang  didapatkan berupa observasi dan wawancara.
2. Data  sekunder  adalah  informasi tentang  subjek  penelitian  yang  sudah bersifat publik dan digunakan oleh peneliti untuk  memperkuat  data  primer.  Data sekunder didapatkan atau dikumpulkan dari laporan  pekerjaan  terkait  dengan  faktor- faktor retur Surat Perintah Pencairan Dana, penelitian  terdahulu  dan  dari  peraturan perundangan  yang  bisa  digunakan  sumber data.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil pengkajian, pengelolaan keuangan  negara  retur  SP2D  memberikan dampak sehingga menyebabkan pengendapan  dana  dan  kas  menganggur (Idle  Cash).  Dana  yang  seharusnya  sudah masuk  ke  rekening  penerima  menjadi terhambat  dan  tidak  dapat  diterima  tepat waktu,  yang  berdampak  pada  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara serta merugikan pihak penerima.
Sebelum satuan kerja melakukan perbaikan retur  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  yang
dikembalikan,  maka  anggaran  tidak  dapat dipergunakan  karena  masih  mengendap  di rekening retur.
Gambar  dibawah  ini  menunjukkan  data retur  Surat  Perintah  Pencairan  Dana periode  2019  –  2021  yang  tercatat  di aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara (OM-SPAN) di KPPN Meulaboh.
Gambar 1 : Grafik Retur SP2D 2019-2021
Sumber: Diolah dari data aplikasi OM-

## SPAN
Seperti terlihat pada gambar diatas, bahwa jumlah retur Surat Perintah Pencairan Dana yang  tercatat  di  aplikasi  pemantauan  OM- SPAN pada tahun 2019 Sebanyak 182 buah yang  terdapat  retur,  tahun  2020  sebanyak 507 yang terdapat retur, tahun 2021 ada 144 yang terdapat retur.
Akibat  kegagalan  sistem  pada  Bank  BRI selama Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana, retur pada tahun 2020 jauh lebih banyak dibandingkan tahun dibandingkan tahun 2019 – 2021. Terdapat 125  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  yang dikembalikan  karena  kegagalan  sistem, sebenarnya  tidak  terdapat  kesalahan  nama atau  nomor  rekening  pada  SP2D  yang diretur.
182 507 144 2019 2020 2021
Retur SP2D  KPPN Meulaboh Periode 2019 - 2021 Retur

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Penatausahaan  penyelesaian  retur  SP2D KPPN  Meulaboh  sudah  sangat  baik,  tidak ada dana retur yang belum diperbaikan oleh pihak  satuan  kerja.  Bank  BNI,  Bank Mandiri, Bank BRI,  Bank BTN merupakan Bank  Operasional  menjadi  mitra  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh.  Selama  periode  2019  –  2021 bank  mengembalikan  833  Surat  Perintah Pencairan  Dana  dengan  jumlah  nominal yang  diretur  secara  keseluruhan  sebesar 10.195.493.207.
Tabel berikut ini menyediakan informasi selengkapnya tentang data
Pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara Meulaboh, alasan utama retur SP2D yakni
a. Rekening supplier
tidak aktif/salah/tidak ditemukan
Faktor  ini  merupakan  faktor  yang paling  sering  terjadi,  rekening  terdaftar bukan  rekening  yang  aktif  misalnya  saldo rekening  tidak  mencukupi  dari  total  yang diperlukan  ataupun  kosong,  tidak  terdapat transaksi  keluar  masuk  suatu  dana  atau rekening  sudah  dilakukan  penutupan  oleh
penerima,  sehingga  pada  saat  dana ditransfer ke rekening penerima maka akan menyebabkan retur dengan berbagai aspek yang  tercantum  pada  aplikasi  OM-SPAN misalnya  Dorman  cr.  Meskipun  tujuannya sama,  tetapi  setiap  Bank  Operasional berbeda dalam menyantumkam alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana.
Solusinya pada faktor ini pemilik rekening menjaga  dan  memperhatikan  supaya  saldo rekening tidak sampai kosong, ketika saldo rekening berbulan-bulan kosong atau tidak mencapai  limit  maka  rekening  tersebut menjadi  non aktif atau rekening dilakukan penutupan oleh pihak perbankan.
b. Kesalahan  dan  perbedaan  nomor serta nama rekening pada SP2D dengan data perbankan
Retur SP2D  pada  faktor  ini  karena nomor dan nama rekening yang terdaftar di SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran  Negara)  berbeda.  Kesalahan nama atau nomor rekening yang disebabkan karena kurang ketelitian satuan kerja  dalam  menginput  data  supplier. Misalnya kelebihan atau kekurangan digit, terdapat karakter berbeda yang terdaftar di Bank, kurang penambahan nama gelar, dan tidak  melaksanakan  pemeriksaan  kembali setelah  melakukan  proses  menginput. Untuk mencegah kesalahan saat menginput data,  satuan  kerja  harus  memperhatikan kembali dalam mengisi data supplier.
Sistem perbendaharaan dan Anggaran Negara mencantumkan beberapa aspek untuk retur pada elemen ini, misalnya nomor rekening tidak valid. Solusinya pada faktor  ini  apabila  kesalahannya  terdapat pada  nama  rekening,  maka  satuan  kerja melakukan  perubahan  nama  supplier. Sedangkan  kesalahan  yang  terjadi  pada
Ta
hu n Jumlah SP2D % Nominal retur SP2D   % 201 9 182 21. 8% 2,525,098, 325 24. 7% 202 0 507 60. 8% 5,088,331, 633 49. 9% 202 1 144 17. 2% 2,582,063, 249 25. 3% Ttl 833 100 .0% 10,195,493 ,207 100 .0%

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
nomor  rekening,  maka  satuan  kerja melakukan  pendaftaran  supplier  karena nomor rekening yang lama perlu dinonaktifkan, ketidakakuratan nomor rekening tidak dapat  dilakukan perubahan. Oleh  karena  itu,  untuk    meningkatkan ketelitian dalam menginput data supplier.

## c. Belum dikonfirmasi bank
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara Meulaboh melakukan
pengembalian  untuk  faktor  ini  sebanyak  5 kali  pada  tahun  2019,  21  retur  pada tahun 2020  dan  1  retur  pada tahun  2021.  Faktor ini disebabkan oleh pihak perbankan tidak memberikan  alasan  pengembalian  yang jelas.  Untuk  solusi  pada  faktor  ini  satuan kerja menanyakan ke pihak bank penyebab dari pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana tersebut.
Dari setiap faktor diatas memiliki penyelesaian yang  sama dan tidak terdapat perbedaan.  Berikut  ini  penjelasan  tentang cara  menangani  retur  jika salah satu dari ketiga kriteria yang disebutkan diatas.

## Mekanisme Penyelesaian Retur
Mekanisme  yang  digunakan  di  Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Meulaboh untuk menyelesaikan retur sudah sinkron pada kebijakan Dirjen
Perbendaharaan  mengenai  prosedur  retur Surat  Perintah  Pencairan  Dana  nomor  09 tahun 2018.
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara menerima pemberitahuan retur dari aplikasi SPAN  serta  dipemantauan  OM-SPAN bahwa dana tersebut terjadi retur. Berdasarkan informasi,
KPPN
menyampaikan  surat  pemberitahuan  retur SP2D  kepada  satuan  kerja  berdasarkan yang sudah terlampir.
Surat  yang  disampaikan  kepada  satuan kerja  memiliki  batas  waktu  pengiriman dokumen  dan  batas  waktu  retur  akan dikembalikan  ke  rekening  kas  negara, apabila  surat  tersebut  tidak  disampaikan minggu  ke  3  (tiga)  bulan  berikutnya. Pembayaran  dapat  dilakukan  kembali  atas retur  SP2D  yang  telah  dibukukan  di rekening  retur  atau  menyetorkan  ke rekening kas negara.

## Pembiayaan Kembali Dana Retur SP2D
Berdasarkan  surat  pemberitahuan  retur SP2D  kuasa  pengguna  anggaran  atau satuan  kerja  melaksanakan  perbaikan  atas data  supplier.  Kepala  kantor  dan  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  atau  Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA)  mengvalidasi data  tersebut,  pada  saat  satuan  kerja mengusulkan  surat  perbaikan  dengan menyertakan :
1. Surat ralat/perbaikan
2. Daftar Ralat
3. Surat  Pernyataan  Tanggung  Jawab
Mutlak
4. Surat  pergantian  supplier,  apabila  ada perubahan nama atau nomor rekening
5. Rekening  koran,  memastikan  nama atau  nomor  rekening  yang  diubah  sesuai dengan data perbankan.
Proses  selanjutnya  Kepala  Kasi  Bank mengeluarkan  SPP-retur  melalui  sistem perbendaharaan  serta  anggaran  negara, berikutnya  kepala  KPPN  mengeluarkan SPM-retur melalui aplikasi SPAN. Kemudian  bagian  pencarian  dana  akan melakukan  pengujian  serta  penelitian tentang  proses  pembiayaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Terakhir bagian  pelaksana  Bank  akan  menerbitkan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
SP2D-retur melalui Sistem Perbendaharaan dan  Anggaran  Negara  untuk  dilaksanakan proses mencairkan dana.
Penyetoran  dana  retur  Surat  Perintah Pencairan Dana ke rekening kas negara dengan ketentuan :
a. KPPN mengverifikasi bahwa penerima  retur  SP2D  sudah  terdaftar  di aplikasi SPAN.
b. Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan
Negara akan mengirimkan surat permintaan pendaftaran  data  supplier  apabila  belum terdaftar  di  aplikasi  SPAN,  maka  KPPN mengutarakan surat permintaan data supplier  dari  direktorat  sistem  Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
Pada  tahun  2019  sampai  dengan  tahun tahun 2021, Kantor
Pelayanan Perbendaharaan  Negara  Meulaboh  tidak ada  dana  yang  dikembalikan  ke  rekening kas  negara.  Setiap  satuan  kerja  akan melakukan koreksi dalam waktu yang telah ditentukan setelah menerima pemberitahuan  dari  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh.

## Dampak  bagi  satuan  kerja  apabila terjadi retur SP2D
Pencairan  dana  terganggu,  retur  Surat Perintah  Pencairan  Dana  mengakibatkan tertundanya  dana  yang  seharusnya  sudah masuk  ke  rekening  penerima,  misalnya digunakan untuk membayar gaji, akibatnya penerima tidak dibayar tepat waktu. Karena dengan pengembalian membutuhkan waktu lama  untuk  ke  tahap  pencairan    sehingga tidak memenuhi tujuan dan saran yang telah direncanakan.
Kas menganggur, dana yang dikembalikan tidak  bisa  dipergunakan  untuk  kebutuhan
belanja  dan  pembayaran.  Sebelum  satuan kerja melakukan perbaikan atas dana yang dikembalikan,  maka  dana  tersebut  masih tersimpan direkening pengembalian KPPN (rekening retur).

## Solusi kepada satuan kerja diantaranya
KPPN  Meulaboh  menghimbau  kepada satker  untuk  memeriksa  keakuratan  data supplier  pada  Surat  Perintah  Membayar sebelum  mengajukan  ke  KPPN.  Baik  dari nama  atau  nomor  rekening  penerima dengan memintakan salinan rekening koran atau salinan buku tabungan untuk dicocokkan dengan dokumen.
Satuan kerja melakukan pengujian rekening penerima  berstatus  aktif  dengan  cara memintakan  surat  keterangan  aktif  pada pihak  Bank.  Terkadang  nomor  atau  nama rekening di bank sudah ditutup tetapi tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara,  sehingga  satuan kerja  memilih  rekening  yang  salah berdasarkan  rekening  sebelumnya.  Oleh karena  itu,  satuan  kerja  mengharuskan mengverifikasi  rekening  masih  berstatus aktif atau tidak. Atau cara yang lebih efektif dapat  dilakukan  dengan  pengujian  melalui internet banking dan mobile banking untuk melihat  nomor  rekening  sudah  benar  dan statusnya aktif.
Harapan  KPPN  Meulaboh  kepada  satuan kerja harap ketelitian pada saat mendaftarkan  nama  rekening  serta  nomor rekening. Karena dengan penyebab tersebut ada program yang dikenal sebagai program zero  retur,  gerakan  zero  retur  berarti seluruh dana yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tepat ke rekening  para  penerima  yang  berhak  tepat waktu,  tepat  jumlah  dan  tepat  penerima.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Dengan  zero  retur  pengedaran  tidak terhambat,  dan  pelaksanaan  anggaran makin baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  agar  dana  dapat  segera termanfaatkan  kepada  yang  berhak,  perlu ketelitian  satuan  kerja  dalam  menginput data  supplier  agar  tidak  terjadinya  retur. Retur Surat  Perintah Pencairan Dana  ialah pengembalian  atau  penolakan  dari  pihak bank sehingga dana APBN tidak sampai ke rekening penerima.
Penyebab retur SP2D pada KPPN Meulaboh  yakni  rekening  supplier  tidak aktif/salah/tidak ditemukan. Cara mengatasinya  pemilik  rekening  harus menjaga  dan  memperhatikan  supaya  saldo rekening tidak sampai kosong, ketika saldo rekening kosong atau tidak mencapai limit maka  rekening  tersebut  menjadi  non  aktif dan  rekening  dilakukan  penutupan  oleh pihak bank.
Kesalahan  dan  perbedaan  nomor  serta nama  rekening    pada  SP2D  dengan  data perbankan,  solusinya  apabila  kesalahan terdapat  pada  nama  rekening  maka  satuan kerja melakukan perubahan nama supplier, sedangkan  kesalahan  yang  terjadi  pada nomor  rekening  maka  satuan  kerja melakukan  pendaftaran  supplier    karena nomor rekening yang lama perlu dinonaktifkan dikarenakan ketidakakuratan nomor  rekening  tidak  dapat  dilakukan perubahan.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat meningkatkan ketelitian satuan kerja dalam menginput data supplier.
Belum  dikonfirmasi  bank,  solusinya  pada faktor  ini  satuan  kerja  menanyakan  ke
pihak  bank  penyebab  pengembalian  Surat Perintah Pencairan Dana tersebut.
Retur  menghambat  pelaksanaan  kegiatan, penyaluran  dan  penyerapan  dana  APBN. Retur  SP2D  di  KPPN  Meulaboh  periode 2019  –  2021  mencapai  833  retur,  dengan total  nominal  sebesar  Rp  10.195.493.207, sesuai data  yang diolah pada aplikasi OM- SPAN.

## Daftar Pustaka
Daga, R.,& Renaldy, R, 2019. Faktor Yang Mempengaruhi  Terjadinya  Retur  Surat Perintah  Pencairan  Dana  (Studi  Kasus Pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara Makassar I) . Jurnal Mirai
Management.
Joko  Sumantri,  M.M  2017. Akselerasi Penyelesaian  Dana  Retur  SP2D:  Studi Kasus Pada Kantor Bayar Kppn Jakarta V. Jurnal Manajemen Keuangan Publik. Munandar, A. 2015. Evaluasi Penyelesaian Retur  Surat  Perintah  Pencairan  Dana (SP2D)  Satuan  Kerja  Pada  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin. Jurnal KINDAI. Kemenkeu. 2016. Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.
Kemenkeu. 2018. Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
102/PMK.02/2018  Tentang  Klasifikasi
Anggaran. Jakarta.
Kemenkeu. 2014. Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 154/PMK.05/2014  Tentang  Pelaksanaan Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran Negara. Jakarta.
Kemenkeu.  2014.  Peraturan  Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
30/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian  dan  Penatausahaan  Retur Surat  Perintah  Pencairan  Dana  dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Kemenkeu.  2018.  Peraturan  Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER- 9/PB/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah
Pencairan Dana.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesi
Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara. Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara.