## EFISIENSI PEMILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA
The Efficiency of Choosing Alternative Dispute Resolution to Solve a Franchise Dispute
Rahmi Yuniarti Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: rahmiyuniartizr@gmail.com

## Abstract
Franchise as a business contract between franchisor and frachisee which in the practice sometimes  leads  to  a dispute.  A  dispute happens  because  their rights and obligations are not met. Dispute settlement businesses can choose a  judiciary  or  non-judiciary  institution.  However,  considering  of  the business continuity, the dispute must be resolved so each side can fulfill their needs to solve the dispute. The problems in this study are the factors that can arise disputes franchise and the efficiency of selecting alternatives of dispute resolution to resolve the dispute franchise. This type of the research used by the  researcher  is  a  normative  legal  research.  This  type  of  research  is  a descriptive research. The conclusions of this study are the factors that cause disputes franchise is the existence of rights and obligations are not met and fulfilled, and it happens mostly because the oversight and discontinuance of the franchise that are assumed not giving advantages or inflicting one of the parties.  Moreover,  there  are  possibilities  of  not  keeping  promises  which have been decided before.
Keywords: Alternative Dispute Resolution, Franchise Dispute

## Abstrak
Waralaba sebagai suatu kontrak bisnis antara franchisor dan frachisee dalam pelaksanaannya  tidak  sedikit  yang  menimbulkan  suatu  sengketa.  Suatu sengketa  muncul  dikarenakan  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  tidak terpenuhi.  Penyelesaian  sengketa  bisnis  dapat  memilih  lembaga  pengadilan
Volume  10  Issue  3,  July-September  2016:  pp.  413-586. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
atau lemabaga non-peradilan. Namun, dengan pertimbangan akan kelanjutan bisnis  yang  dijalani  alternatif  penyelesaian  sengketa  dianggap  lebih  dapat menyalurkan  keinginan  para  pihak  untuk  menyelesaiakan  sengketa  bisnis. Permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah  faktor-faktor  yang  dapat menimbulkan  sengketa  waralaba  dan  efisiensi  pemilihan  alternatif penyelesaian  sengketa  untuk  menyelesaikan  sengketa  waralaba.  Jenis penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat penelitian  hukum  normatif.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif. Simpulan  dari  penelitian  ini,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya sengketa  waralaba  adalah  adanya  suatu  hak  dan  kewajiban  yang  tidak terpenuhi dan paling banyak terjadi dikarenakan pengawasan dan pemutusan hubungan  waralaba  yang  dianggap  merugikan  salah  satu  pihak.  Selain  itu, ketidakpastian  karena  ada  kemungkinan  tidak  ditepatinya  janji  serta  risiko permintaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sengketa Waralaba

## A. Pendahuluan
Salah  satu  cara  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  kesejahteraan ekonomi adalah dengan berwirausaha. Seringkali seseorang berhasrat untuk mendirikan  usaha  baru  karena  didorong  adanya  peluang  yang  menurut mereka  dapat  dimanfaatkan  untuk  berwirausaha.  Namun,  biasanya  si  calon wirausahawan  memiliki  keresahan  akan  kegagalan  terhadap  bisnis  yang mereka  jalani.  Keresahan  tersebut  timbul  dikarenakan  kurangnya pengalaman dalam berbisnis. Membuka usaha atau berusaha adalah sesuatu yang  sangat  berisiko  dan  penuh  ketidakpastian.  Namun,  di  balik  itu  ada potensi yang menjanjikan pada suatu peluang bisnis tertentu. Masing-masing pilihan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu diantaranya peluang usaha yang banyak diminati adalah Bisnis waralaba ( franchise ) yang telah menjadi suatu usaha yang berkembang saat ini. Franchise berasal dari bahasa  Prancis  yaitu franch (bebas), fancher (membebaskan,  memberikan hak  istimewa),  dan  dalam  bahasa  Indonesia Franchise adalah  waralaba. Waralaba  itu  sendiri  adalah  berasal  dari  kata wara yang  artinya  lebih  dan laba yang  artinya  untung.  Jadi  Franchise/waralaba  dalam  bahasa  Indonesia adalah usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2007 tentang  waralaba  sebagaimana  yang  didukung  dengan  aturan  pelaksana Peraturan  Menteri  Perdagangan  No  3/M-DAG/PER/8/2008  tentang penyelengggaraan  waralaba  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan waralaba  adalah  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau badan  usaha  terhadap  system  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat
dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian waralaba. 1
Di Indonesia, sistem bisnis penjualan secara waralaba sangat diminati oleh  pembisnis  waralaba  asing  dimana  mereka  memberikan  izin  kepada pengusaha lokal untuk mengelola waralaba asing tersebut dan tentunya akan berakibat menimbulkan saingan yang berat bagi pengusaha kecil lokal yang bergerak di bidang usaha sejenis.
Menurut Douglas J Queen , konsep bisnis waralaba yang sudah teruji kemungkinan  besar  mengimbangi  biaya  awal  dan  royalti  selanjutnya  dari waralaba  tersebut.  Besarnya  biaya  tersebut  memberikan  hak  pada  pemilik waralaba berupa penyediaan pelayanan utama berikut ini 2 :
1. Pemilihan dan pengkajian lokasi,
2. Spesifikasi peralatan dan tempat,
3. Pelatihan manajemen dan staf,
4. Dukungan promosi dan iklan,
5. Manfaat pembelian dan volume, dan
6. Merek dagang yang terkenal.
Berdasarkan  penyediaan  pelayanan  tersebut  oleh  pemilik  waralaba, maka  pembeli  waralaba  mempertimbangkan  kemungkinan  memperoleh keuntungan bila membeli/menerima izin perolehan waralaba.
Sebagai  suatu  kontrak  bisnis,  maka  perjanjian  waralaba  merupakan perjanjian  secara  tertulis  antara  Pemberi  Waralaba  dengan  Penerima waralaba.  Sebagaimana  bisnis  pada  umumnya,  kewajiban-kewajiban  dalam suatu  kontrak  waralaba  berpotensi  dan  terkadang  dilanggar.  Timbulnya sengketa  dalam  bisnis  waralaba  terjadi  bila  salah  satu  pihak  melanggar  isi perjanjian. Jika  salah  satu pihak  melanggar  isi  perjanjian,  maka  pihak  yang lain  dapat  menuntut  pihak  yang  melanggar  tersebut  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku.  Dua  area  yang  biasanya  dicakup  dalam  perjanjian franchise yang  paling  banyak  menimbulkan  masalah  hukum  yang  potensial,  yaitu pengawasan mutu dan pemutusan perjanjian franchise. 3
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  dua  proses.  Proses penyelesaian  sengketa  tertua  melalui  proses  litigasi  di  dalam  pengadilan kemudian  berkembang  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  kerjasama (kooperatif)  di  luar  pengadilan.  Proses  litigasi  menghasilkan  kesepakatan yang  bersifat  adversarial  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan bersama,  cenderung  menimbulkan  masalah  baru,  dan  menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di
1 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
2 Muhammad,  Abdulkadir.  (2010). Hukum  Perusahaan  Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya Bakti, p. 337.
3 Muhammad, Abdulkadir. Op. Cit ., p. 566.
luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “ win-win solution ”, dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dihindari  kelambatan  yang diakibatkan  karena  hal  prosedural  dan  administratif,  serta  menyelesaikan masalah  secara  komprehensif  dalam  kebersamaan  dan  tetap  menjaga hubungan baik. 4 Seperti pada kasus hukum yang melibatkan bisnis waralaba seperti  kasus  McDonald's  versus  Bambang  Rachmadi,  Perhimpunan Waralaba  dan  Lisensi  Indonesia  (Wali)  menjadi  mediator  upaya  damai antara  Bambang  Rachmadi  dengan  pemegang  franchise  (waralaba) McDonald's  Amerika  Serikat.  Wali  ditunjuk  Bambang  sebagai  mediator untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan,. Wali sudah mengirimkan surat  elektronik  kepada  pemegang  waralaba  McDonald's  Amerika  Serikat mengenai  niat  penyelesaian  masalah  di  luar  pengadilan  ini  dan  sudah membalasnya.  "Mereka  memberi  apreasiasi  usaha  penyelesaian  secara mediasi  dan  kekeluargaan  ini,  dan  akan  menindaklanjuti,  Proses  mediasi, dilanjutkan dengan mempertemukan Bambang Rachmadi dengan pemegang waralaba McDonald's Amerika Serikat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  untuk melakukan  penelitian  mengenai  permasalahan  tersebut,  di  mana  hasil penelitian  ini  penulis  tuangkan  dalam  skripsi  yang  berjudul  :  “Efisiensi Pemilihan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Penyelesaian  Sengketa Franchise ”.
Sebagai  suatu  kontrak  bisnis,  maka  perjanjian  waralaba  merupakan perjanjian  secara  tertulis  antara  Pembeli  Waralaba  dengan  Penerima waralaba.  Sebagaimana  bisnis  pada  umumnya,  kewajiban-kewajiban  dalam suatu  kontrak  waralaba  berpotensi  dan  terkadang  dilanggar  atau  lalaikan. Timbulnya  sengketa  dalam  bisnis  waralaba  terjadi  bila  salah  satu  pihak melanggar  isi  perjanjian.  Jika  salah  satu  pihak  melanggar  isi  perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Apabila  telah  timbul  sengketa,  maka  para pembisnis  waralaba  perlu  mengambil  langkah  yang  tepat.  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menjadi  pilihan  bagi  para  pembisnis  waralaba, dikarenakan  memiliki  kelebihan  diantaranya  dijamin  kerahasiaan  sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif,  serta  menyelesaikan  masalah  secara  komprehensif  dalam kebersamaan  dan  tetap  menjaga  hubungan  baik.  Dibandingkan  harus membawa  masalahnya  ke  pengadilan  dan  menghasilkan  kesepakatan  yang bersifat  adversarial  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan  bersama, cenderung  menimbulkan  masalah  baru,  dan  menimbulkan  permusuhan  di antara pihak yang bersengketa.
4 Ibid., p. 5.
Permasalahan tersebut oleh penulis akan diteliti dengan mendasarkan pada beberapa pertanyaan. Adapun yang menjadi pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Apakah  faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  sengketa  pada  bisnis waralaba ?
2. Bagaimanakah  efesiensi  dari  penyelesaian  sengketa  bisnis  waralaba dengan menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa ?
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyaan  yang  telah  dirumuskan  dalam  pertanyaan  penelitian,  dengan demikian  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang menyebabkan  sengketa  pada  bisnis  waralaba  dan  untuk  dapat  mengetahui cara  penyelesaian  sengketa  bisnis  waralaba  dengan  menggunakan  lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

## B. Pembahasan
Dari  segi  hukum, franchise melibatkan  bidang-bidang  hukum perjanjian  tentang  pemberian  lisensi,  hukum  tentang  nama  perniagaan, merek,  paten,  model,  dan  desain.  Bidang-bidang  tersebut  dapat dikelompokkan  dalam  bidang  hukum  perjanjian  dan  bidang  hukum  dalam hak  intelektual  ( intellectualproperty  right ). 5 Di  dalam  hukum  kontrak dikenal  lima  asas  penting,  yaitu  asas  kebebasan  berkontrak,  asas konsensualisme, asas  pacta  sunt  servanda (asas  kepastian  hukum),  asas itikad baik, dan asas kepribadian.

## 1. Faktor-faktor yang Menimbulkan Sengketa pada Bisnis Waralaba
Perkembangan  bisnis  waralaba  yang  semakin  diminati  bagi  para pengusaha. Dikarenakan melalui sistem waralaba kegiatan usaha pengusaha kecil Indonesia dapat berkembang secara wajar dengan menggunakan resep, tekonologi,  kemasan,  manajemen  pelayanan,  dan  merek/jasa  pihak  lain dengan membayar sejumlah royalti berdasarkan lisensi waralaba. 6
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun 2007 Pasal 1 tentang Waralaba:
“Waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau  badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti
5 Sumardi,  Juajir.  (1995). Aspek-aspek  Hukum  Franchise  dan  Perusahaan  Trans  Nasional.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 21-22.
6 Muhammad, Abdulkadir. Op. Cit ., p. 555.
berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak lain berdasarkan perjanjian franchise . Perjanjian  waralaba  ( franchise  agreement )  memuat  kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh para Franchisor bagi  para Franchisee -nya.  Di  dalam  perjanjian  waralaba tercantum  ketentuan  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban Franchisee dan Franchisor. Ketentuan  hukum  mengenai  waralaba  sebagai  suatu  bentuk perjanjian pada dunia bisnis berpedoman dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku  bagi  halnya  suatu  perjanjian.  Waralaba  atau franchise merupakan suatu  bentuk  perjanjian,  yang  lainnya  memberikan  hak  dan  kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk, diantaranya sebagai berikut 7 :
a. Hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merk dagang tertentu;
b. Hak  untuk  melaksanakan  kegiatan  usaha  dengan  atau  berdasarkan  pada suatu  format  bisnis  yang  tealah  ditentukan  oleh  pemberi  waralaba.
Perjanjian  waralaba  harus  disusun  dnegan  cermat  agar  kerjasama  bisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak seimbang.
Suatu perjanjian franchise umumnya terdiri dari pasal – pasal tentang objek,  tempat  berbisnis  pemberian  wilayah  oleh franchisor kepada franchisee, sewa gedung pelatihan dengan bantuan teknik franchisor , standar operasional,  pertimbangan  keuangan,  klausula  –  klausula  kerahasiaan, klausula  –  klausula  yang  membahas  persaingan,  pertanggungjawaban periklanan  dan  strategi  pemasaran,  penetapan  harga  dengan  pembelian, status  badan  usaha  perusahaan,  hak  untuk  menggunakan  nama  dan  merek dagang,  masa  berlaku  dan  kemungkingan  pembaharuan/perpanjangan perjanjian,  pengakhiran  perjanjian,  penafsiran  terhadap  perjanjian,  dengan pilihan hukum.
Dua  area  yang  biasanya  dicakup  dalam  perjanjian franchise yang paling  banyak  menimbulkan  masalah  hukum  yang  potensial,  yaitu pengawasan  mutu  dan  pemutusan  perjanjian franchise .  Sebenarnya  mudah memahami keinginan fraanchisor dalam mengatasi pengawasan mutu, yaitu hanya dengan memelihara standar mutu dan penampilan yang seragam dapat mempertahankan  atau  melindungi  reputasi franchisor dan  meningkatkan kepercayaan  publik  terhadap  produknya.  Atas  dasar  ini, franchisor secara khusus mewajibkan franchisee membeli produk dan persediaan. Franchisor menurut  harga  yang  telah  ditetapkan  atau  dari supplier yang  dapat memenuhi  spesifikasi  yangpasti  dan  standar  seperti  ditetapkan  oleh franchisor .  Memaksa franchisee membeli  hanya  dari franhisor -nya  sendiri
7 Awaluddin, Marissa Vidya. (2013). “Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba sebagai Perjanjian Khusus”, e-journal unsrat lex privatum. I(1): 85.
mungkin  akan  melanggar  Undang-Undang  Antimonopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. 8
Pemutusan  perjanjian franchise juga  akan  menghadapi  perangkap hukum ( pitfall ) jika tidak hati-hati ( unwary ) dan bijak memecahkan masalah. Perjanjian franchise biasanya menetapkan jangka waktu franchise , misalnya, sepuluh  tahun  atau  lima  tahun  dan  biasanya  memuat  ketentuan  mengenai perpanjangan  setelah  jangka  waktu  berakhir.  Sebagai  bagian  dari  isi perjanjian  ( covenants ),  dibuat  juga  syarat-syarat  perjanjian, franchisee biasanya  setuju  terhadap  janji  untuk  tidak  bersaing  selama  jangka  waktu tertentu  setelah  berakhirnya franchise .  Syarat-syarat  tentang  kegagalan, seperti franchisee bangkrut  atau  menunggak  pembayaran  royalti  bulanan atau  semi  bulanan  ketika  jatuh  tempo,  dapat  menjadi  alasan  pemutusan perjanjian franchise . 9 Karena  itu,  perlu  disempurnakan  lagi  cara penyelesaian  dalam  perjanjian  biasanya franchisor setuju  untuk  memberi waktu  kepada franchisee ,  misalnya,  lima  belas  hari  kerja  untuk  mengatasi keadaan  kegagalan  tersebut.  Kebanyakan  perjanjian  memuat  ketentuan mengenai  pemutusan  perjanjian franchise .  Ini  berarti  sengketa  merupakan kelanjutan  dari  konflik.  Sebuah  konflik  akan  berubah  menjadi  sengketa apabila tidak dapat terselesaikan.
Secara  garis  besar,  pada  umumnya  perjanjian  waralaba  memuat sebagai berikut 10 : a. Hak yang diberikan oleh franchisor pada franchisee . Hak yang diberikan meliputi  antara  lain  penggunaan  metode  atau  resep  yang  khusus, penggunaan merek dan atau nama dagang, jangka waktu hak tersebut dan perpanjangannya,  serta  wilayah  kegiatan  dan  hak  yang  lain  sehubungan dengan pembelian kebutuhan operasi bila ada.
b. Kewajiban  dari franchisee sebagai  imbalan  atas  hak  yang  diterima  dan kegiatan  yang  dilakukan  oleh franchisor pada  saat franchisee memulai usaha, maupun seama menjadi anggota dari sistem waralaba.
c. Hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak franchisee kepada pihak lain.  Bila franchisee tidak  ingin  meneruskan  sendiri  usaha  tersebut  dan ingin menjualnya kepada pihak lain, maka suatu tata cara perlu disepakati sebelumnya.
d. Hal  yang  berkaitan  dengan  pengakhiran  perjanjian  kerja  sama  dari masing-masing pihak.
Hal-hal  yang  diatur  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan merupakan das  sollen yang  harus  ditaati  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian waralaba.  Jika  para  pihak  mematuhi  semua  peraturan  tersebut,  maka  tidak
8 Muhammad, Abdulkadir. Op.Cit., p. 566.
9 Muhammad, Abdulkadir. Op.Cit., p 567.
10 Sutedi, Adrian. (2008). Hukum Waralaba. Bogor: Ghalia Indonesia, p. 82.
akan  muncul  masalah  dalam  pelaksanaan  perjanjian  waralaba.  Akan  tetapi, sering juga terjadi das sein yang menyimpang dari das sollen . Penyimpangan ini menilbulkan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihaktidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di dalam perjanjian waralaba. Adanya  wanprestasi  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan  berhak  menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  menyebabkan kerugian.  Kemungkinan  pihak  yang  dirugikan  mendapat  ganti  rugi  ini merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  di Indonesia.
Bentuk-bentuk  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam perjanjian  waralaba  tergantung  kepada  siapa  yang  melakukan  wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak franchisee dapat berbentuk tidak membayar biaya  waralaba  tepat  pada  waktunya,  melakukan  hal-hal  yang  dilarang dilakukan franchisee , melakukan pelayanan yang tidaksesuai dengan sistem waralaba.  Dan  lain-lain.  Yang  memungkinkan  sistem  waralaba  berjalan dengan  sebagaimana  mestinya,  tidak  melakukan  pembinaan  kepada franchisee sesuai dengan perjanjian, tidak mau membantu franchisee dalam kesulitan yang dihadapi ketika melakukan usaha waralabanya, danlain-lain. 11
Selain  itu,  bagi franchise risiko  yang  mungkin  ditimbulkan  dalam bisnis  waralaba  ialah  ketidakpastian  karena  ada  kemungkinan franchisor tidak  menepati  janji  serta  risiko  permintaan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang dirancanakan  sebelumnya  akibat  kesalahan  strategi. 12 Tidak  dapat  cepat beradaptasi  dengan  bisnis  waralaba  juga  dapat  menjadi  risiko  karena  bisa saja  menurut  pendapat franchisee sudah  baik,  tetapi  menurut  pelanggan belum. 13
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perjanjian  waralaba  sebagai  suatu hubungan  hukum  dimana  dapat  diartikan  bahwa  hubungan  antarsubjek hukum  menurut  ketentuan  hukum  memiliki  hak  dan  kewajiban  antarsubjek yang  harus  dipenuhi.  Dalam  hubungan  hukum  tidak  sedikit  terjadi permasalahan  dikarenakan  para  pihak  tidak  memenuhi  hak  dan kewajibanyang  telah  di  sepakati  dalam  suatu  perjanjian  dan  sudah  tentu menimbulkan  kerugian.  Terkait  dengan  perjanjian  waralaba,  berdasarkan uraian  di  atas  ada  berbagai  faktor  yang  menimbulkan  sengketa  bagi  para pihak. Diantaranya, dapat dilihat dari risiko-risiko yang ditimbulkan, adanya pengawasan yang tidak sesuai dilakukan oleh franchisor terhadap franchise , serta pemutusan perjanjian yang dianggap sangat merugikan franchisee .
11 Sutedi, Adrian. Op. Cit ., p. 90-91.
12 Ibid ., p. 138.
13 Ibid.

## 2. Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa  Waralaba  dengan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sebagai  suatu  kontrak  bisnis  tidak  jarang  menimbulkan  perbedaan kepentingan  di  antara  para  pelaku  bisnis.  Perbedaan  kepentingan  tersebut dapat  mengakibatkan  timbulnya  sengketa.  Terjadinya  sengketa  waralaba dapat  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi.  Bila  dicermati, waralaba merupakan suatu kontrak bisnis dimana para terdapat kesepakatan yang  tidak  boleh  untuk  diketahui  umum.  Dengan  demikian,  proses  litigasi merupakan  pilihan  terakhir  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Sebelum dilakukan  perundingan  di  antara  pihak  yang  bersengketa,  baik  secara langsung  maupun  dengan  menunjuk  kuasa  hukumnya  guna  menghasilkan kesepakatan  bersama  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Jika  proses perundingan  ini  tidak  menghasilkan  kesepakatan,  baru  para  pihak  akan menyerahkan  kepada  arbitrase  atau  pengadilan  untuk  menyelesaikan  atau memutuskannya.  Khusus  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  masih lebih  diminati  daripada  litigasi,  terutama  untuk  kontrak  bisnis  dan  dagang yang  bersifat  Internasional. 14 Pilihan  hukum  yang  dicantumkan  dalam perjanjian  merupakan  bagian  dari  apa  yang  disebut  klausul  penyelesaian perselisihan.  Di  samping  pilihan  hukum,  yang  juga  merupakan  klausul penyelesaian  perselisihan  ialah  pilihan  mengenai  forum  penyelesaian perselisihan (choice of forum ). 15
Penyeselesaian  sengketa  biasa  dilakukan  dengan  melalui  prosedur ajudikasi,  namun  demikian  dengan  mengingat  waralaba  merupakan  suatu kontrak bisnis antara pemberi waralaba ( franchisor ) dan penerima waralaba ( franchisee )  yang  telah  disepakati,  sehingga  timbul  kekhawatiran  apabila penyelesaian sengketa melalui proses ajudikasi akan menyebabkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam kontrak waralaba yang seharusnya menjadi rahasia  antar  pihak  akan  diketahui  umum.  Dengan  demikian,  Alternatif penyelesaian  sengketa  merupakan  suatu  hal  yang  paling  efektif  dan  efisien dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  konflik  kepentingan  dan  pemenuhan kebutuhan. 16
Akan  tetapi,  di  negara-negara  tertentu  proses  peradilan  dapat  lebih cepat.  Satu-satunya  kelebihan  proses  nonlitigasi  ini  adalah  sifat kerahasiannya  karena  proses  persidangan  dan  bahkan  hasil  keputusannya pun  tidak  dipublikasikan.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini umumnya  dinamakan  dengan Alternative  Dispute  Resolution (ADR). Dewasa  ini  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  mendapat  kritik
14 Usman, Rachmadi. Op. Cit ., p. 7.
15 Sutedi¸ Adrian. Op. Cit ., p. 144.
16 Usman,  Rachmadi.  (2013). Pilihan  Penyelesaian Sengketa di  Luar  Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 41.
yang  cukup  tajam,  baik  dari  praktisi  maupun  teoritis  hukum.  Peran  dan fungsi  peradilan  dianggap  mengalami  beban  yang  terlampaui  padat ( overloaded ). Lamban dan buang waktu ( waste of time ). Biaya mahal ( very expensive ) dan kurang tanggap ( unresponsive ) terhadap kepentingan umum. Atau  dianggap  terlampau  formalistik  ( formalistic )  dan  terlampau  teknis ( technically ). 17
Proses  Alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  fleksibel dibandingkan  dengan  beracara  di  pengadilan  lebih  memiliki  kemampuan untuk  menghasilkan  kesepakatan  yang  mencerminkan  kepentingan  dan kebutuhan  para  pihak.  Para  pihak  yang  bersengketa  dapat  duduk  secara bersama-sama,  merumuskan  jalan  keluar  untuk  dapat  menyelesaikan permasalahan  yang  ada.  Jalan  keluar  yang  dipilih  merupakan  hasil kesepakatan kedua belah pihak yang sedang bersengketa.
Menurut Erman Rajagukguk, masyarakat khususnya kaum bisnis lebih menyukai  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  disebabkan  tiga  alasan, yaitu  Pertama,  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  adalah  terbuka,  kaum bisnis lebih menyukai sengketa mereka diselesaikan tertutup, tanpa diketahui oleh  publik.  Kedua,  sebagian  masyarakat,  khususnya  orang  bisnis menganggap  hakim  tidak  selalu  ahli  dalam  permasalahan  sengketa  yang timbul.  Ketiga,  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  akan  mencari  pihak mana yang salah dan yang benar, sedangkan putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan dicapai melalui kompromi. 18
Beberapa ahli telah mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai  contoh  Standford  M.  Altschul  berpendapat  bahwa  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  itu  adalah 19 : A  trial  of  a  case  before  a  private tribunal  agreed  to  by  the  parties  so  as  to  save  legal  costs,  avoid  publicity, and avoid lengthy trial delays.
Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  sebagai a  procedure  for  setting  a  dispute  by  means  other  than litigation, such as arbitration or mediation .
Sistem  peradilan  di  beberapa  negara  besar,  tidak  mampu  mengatasi banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan. Amerika Serikat misalnya, karena  banyaknya  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan  mendapat  julukan masyarakat  litigasi  ( litigious  society ).  Karena  penundaan  sidang,  buaya perkara tinggi, tekanan mental selama proses perkara berlangsung, membuat para  sarjana  di  sana  berusaha  mencari  alternatif  selain  dari  pengadilan.
17 Ariani,  Nevey  Varida.  (2012). “ Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di  Luar Pengadilan ” , Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional . 1(2): 278.
18 Rajagukguk,  Eman.  (2001). Arbitrase  dalam  Putusan  Pengadilan. Jakarta:  Chandra Pratama, p. 30.
19 Winarta,  Frans  Hendra.  (2011). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional Indonesia dan Internasional , Jakarta: Sinar Grafika, p. 13-14.
Alternatif lain selain dari proses pengadilan inilah dewasa ini dikenal dengan ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution ). 20 Sengketa  bisnis  membutuhkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu,  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  peradilan  yang  bertele-tele,  biaya mahal  dan  waktu  yang  lama,  kurang  cocok  untuk  penyelesaian  sengketa bisnis.
Kedua  bentuk  penyelesaian  tersebut  masing-masing  memiliki beberapa perbedaan, antara lain: a. Aspek waktu
Pada penyelesaian sengketa secara litigasi akan memakan waktu yang relatif  lebih  lama  karena  dimulai  dari  pengajuan  gugatan  sampai  pada dikeluarkannya  putusan  bisa  membutuhkan  waktu  sampai  berbulan-bulan bahkan  bertahun-tahun.  Sebaliknya,  pada  penyelesaian  sengketa  secara nonlitigasi  akan  membutuhkan  waktu  yang  relatif  singkat  dibandingkan dengan  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  dikarenakan  adanya  batasan waktu maksimal ditetapkan sampai pada pengambilan keputusan. b. Aspek biaya
Penyelesaian  sengketa  litigasi  yang  membutuhkan  waktu  relatif  lama akan  berdampak  langsung  pada  biaya  yang  relatif  besar  yang  harus dikeluarkan  jika  menggunakan  penyelesaian  sengketa  ini.  Sebaliknya  pada penyelesaian  sengketa  secara  nonlitigasi  tentu  akan  membutuhkan  biaya yang  relatif  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  secara litigasi.
Pasal  1  Angka  (10)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut AAPS) mendefinisikan :
“Alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” . Tidak semua sengketa meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  harus  selalu  diselesaikan  melalui mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Untuk  menjamin  kesuksesan pelaksanaan  mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  prasyarat  yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan ( key success factors ) harus diketahui. Faktor-faktor  kunci  kesuksesan  ( key  success  factors )  tersebut  antara  lain adalah sebagai berikut 21 :
20 Amriani, Nurmaningsih  (2011). Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan , Jakarta: Rajawali Pers, p. 39-40.
21 Winarta, Frans Hendra. Op. Cit., p. 31-33.

## a. Sengketa Masih dalam Batas “Wajar”
Alternatif Penyelesaian Sengketa kan efektif jika sengketa yang terjadi antara  para  pihak  masih  berada  dalam  keadaan  yang  „wajar‟.  Tingkat sengketa  yang  berada  di  atas  ambang  „wajar‟  tersebut  akan  sulit  untuk diselesaikan dengan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## b. Komitmen Para Pihak
Keberhasilan  penyelesaian  sengketa  melalui  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  ditentukan  oleh  tekad  maupun  itikad  baik  ( te  goede  trouw )  para pihak  yang  bersengketa  untuk  menerima  tanggung  jawab  atas  keputusan mereka  sendiri  serta  menerima  legitimasi  dari  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Respon  positif  terhadap  penyelesaian  melalui  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  ditentukan  dari  seberapa  besar  komitmen  dan penerimaan  atas  proses  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dari  para  pihak yang bersengketa.

## c. Keberlanjutan Hubungan
Penyelesaian  melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  didasari  oleh semangat win-win  solution .  Oleh  karena  itu,  dengan  mempertimbangkan kepentingan  di  masa  depan,  maka  dari  para  pihak  yang  bersengketa  harus ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik mereka.

## d. Keseimbangan Posisi Tawar Menawar
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, terkadang sulit dijumpai keseimbangan dalam posisi tawar-menawar.  Namun  demikian,  apabila  para  pihak  dapat  mewujudkan suatu  posisi  tawar-menawar  yang  seimbang,  maka  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  akan  menjadi  sangat  efektif  dalam  mencapai  suatu  kesepakatan. Hal  ini  dikarenakan  di  antara  para  pihak  akan  muncul  suatu  sikap  saling menghargai atas penawaran dan counter penawaran yang terjadi.

## e. Proses Bersifat Pribadi dan Hasilnya Rahasia
Proses  dan  hasil  penyelesaian  sengketa  melalui  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dilakukan  secara  tertutup.  Hal  ini  berbeda  dengan proses dan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi yang  bersifat  terbuka.  Hasil  penyelesaian  sengketa  melalui  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  tidak  dipublikasikan  kepada  khalayak  umum  karena dinilai  rahasia/ confidential ,  sehingga  para  pihak  dapat  fokus  pada  upaya penyelesaian  untuk  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  dengan  semangat win-win solution .
Alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dikenal  di  Indonesia  pada saat ini sebagai berikut :

## 1) Negosiasi
Berkenaan  dengan  pengertian  negosiasi  sebagaimana  disebutkan  di atas, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUAAPS menyatakan :
“Penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  aternatif penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diselesaikan  dalam  pertemuan  langsung  oleh  para  pihak  dalam waktu  paling  ama  14  (empat  belas)  hari  dan  hasilnya  dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”
Kata  “Pertemuan  langsung”  sebagaimana  tersebut  dalam  ketentuan Pasal  6 ayat (1)  UUAAPS  menunjukkan  bahwa  penyelesaian sengketa  atau beda  pendapat  dilakukan  melalui  negosiasi.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  negosiasi  itu  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara  langsung,  tanpa  keterlibatan  pihak  ketiga  sebagai  penengah.  Para pihak  yang  bersengketa  yang  secara  langsung  melakukan  perundingan  atau tawar-menawar sehingga menghasikan suatu kesepakatan bersama.
Pada  dasarnya  terdapat  beberapa  teknik  negosiasi  yang  sering digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi, yaitu 22 :
a) Teknik negosiasi kompetitif;
b) Teknik negosiasi kooperatif;
c) Teknik negosiasi yang bertumpu pada posisi ( positional based );
d) Teknik negosiasi yang bertumpu pada kepentingan ( interest base );
e) Teknik Negosiasi yang bersifat lunak ( soft ); dan
f) Teknik negosiasi yang bersifat keras ( hard ).

## 2) Mediasi
Mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  alternatif  penyelesaian sengketa  di  luar  Pengadilan.  Mediasi  mengantarkan  para  pihak  pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua  belah  pihak  pada  posisi  yang  sama,  tidak  ada  pihak  yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan ( win-win solution ). Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  UU  No.  30  Tahun  1999  ,  Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah  merupakan  suatu  proses  kegiatan  sebagai  kelanjutan  dari  gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2)
22 Winarta , Frans Hendra. Op.Cit ., p. 72.
UU  No.  30  Tahun  1999.  Menurut  rumusan  dari  Pasal  6  ayat  (3)  Undang- undang  No.  30  Tahun  1999  tersebut  dikatakan  bahwa  atas  kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang  atau  lebih  penasihat  ahli  maupun  melalui  seorang  mediator. Undang-  undang  tidak  memberikan  rumusan  definisi  atau  pengertian  yang jelas dari mediasi maupun mediator.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan  yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang  bersikap  netral  (non- intervensi)  dan  tidak  berpihak  ( impartial )  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa serta diterima kehadirannya oeh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya  membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam  menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan  perkataan  lain,  mediator  di  sini  hanya  bertindak  sebagai  fasilitator belaka. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyeesaian masalah atau  sengketa  yang  dihadapi  para  pihak  yang  bersengketa  dan  selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambian keputusan tidak berasa  di  tangan  mediator,  tetapi  di  tangan  para  pihak  yang  bersengketa. Mediasi  sifatnya  tidak  formal,  sukarea,  melihat  ke  depan,  kooperatif,  dan berdasar kepentingan. 23

## 3) Konsiliasi
Konsiliasi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu  “ conciliation ”  yang berarti  “pemufakatan”. 24 Sementara  itu,  dalam  Kamus  Hukum  : Dictionary of  aw  Complete  Edition ,  konsiliasi  diartikan  sebagai 25 :  Usaha  untuk mempertemukan  keinginan  pihak-pihak  yang  bersengketa  agar  mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.”
Konsiliasi  merupakan  suatu  penyeesaian  sengketa  di  uar  pengadian melalui  pemufakatan  atau  musyawarah  yang  diakukan  sendiri  oleh  para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oeh seorang atau lebih pihak  yang  netral  dan  bersifat  aktif  sebagai  konsiliator.  Mengenai  proses penyelesaian  sengketa  dalam  konsiliasi  ini  sepenuhnya  diserahkan  kepada para  pihak  yang  bersengketa.  Konsiliator  di  sini  bertindak  lebih  aktif dibandingkan  mediator  dalam  melakukan  konsiliasi  dan  berkewajiban memberikan  anjuran  kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihan.
23 Usman, Rachmadi. Op.Cit ., p. 99.
24 Sutiyoso,  Bambang.  (2006). Penyelesaian  Sengketa  Bisnis:  Solusi  dan  Antisipasi  bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi Sengketa kini dan mendatang. Yogyakarta: Citra Media
Hukum, p. 92.
25 Marwan  M.  dan  P.  Jimmy.  (2009). Kamus  Hukum:  Dictionary  of  Law  Complete  Edition . Surabaya: Reality Publisher, p. 376.
Tujuan  dari  pertemuan  konsiiasi  adalah  untuk  membawa  pihak  yang berkepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  jalan  keluar  dalam menyelesaikan perselisihan. Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang  hampir  sama  dengan  mediasi,  hanya  saja  peran  konsiliator  lebih  aktif dibandingkan mediator yaitu 26 :
a) Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.
b) Konsiliator  adalah  pihak  ketiga  yang  netral  yang  terlibat  dan  diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
c) Konsiliator  bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk mencapai penyelesaian.
d) Konsiliator  bersifat  aktif  dan  mempunyai  kewenangan  mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak.
e) Konsiliator  tidak  mempunyai  kewenangan  membuat  keputusan  selama perundingan berlangsung.
f) Konsiliasi  bertujuan  untuk  mencapai  atau  menghasilkan  kesepakatan yang  dapat  diterima  pihak-pihak  yang  bersengketa  guna  mengakhiri sengketa.

## 4) Arbitrase
Perkataan arbitrase berasal dari arbitrare (bahasa Latin) yang b?erarti kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu  menurut  kebijaksanaan. 27 Frank Elkoury  dan  Edna  Elkoury  dalam  bukunya How  Arbitration  Works mengartikan 28 :
“Arbitration  adalah  suatu  proses  yang  mudah  atau  simple  yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana  keputusan  mereka  berdasarkan  dalil-dalil  dalam  perkara tersebut.  Para  pihak  setuju  sejak  semula  untuk  menerima  putusan tersebut secara final dan mengikat.”
Pasal  1  butir  (1)  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  dimaksud  dengan  arbitrase  adalah  : “Penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.”
Arbitrase  pada  dasarnya  adalah  menghindari  pengadilan  sebab dibandingkan  dengan  ajudikasi  publik,  arbitrase  lebih  memberikan kebebasan,  pilihan,  otonomi  dan  kerahasiaan  kepada  para  pihak  yang
26 Sutiyoso, Bambang. Op.Cit ., p. 5-6.
27 Frans Hendra Winata, Op.Cit., p. 36.
28 Subekti, R. (1992). Arbitrase Perdagangan. Bandung: Binacipta, p. 2.
bersengketa.  Dalam  arbitrase  ini  para  pihak  dapat  memilih  hakim  yang dikehendaki,  sehingga  dapat  menjamin  kenetralan  dan  keahlian  sesuai dengan  persengketaan  mereka.  Para  pihak  dapat  memilih  hokum  yang dikehendaki  untuk  dipakai  dasar  penyelesaian  sengketa.  Biaya  lebih  murah dan cenderung lebih informal. Berdasarkan batasan tersebut, dapat diartikan arbitrase  sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan umum (nonlitigasi) yang bentuknya berupa perjanjian tertulis dari para pihak yang  bersengketa,  dimana  proses  penyelesaiannya  melibatkan  pihak  ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter sebagai pemutus sengketa yang terjadi guna mencapai win-win solution bagi para pihak.
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dapat  dilakukan  oleh lembaga-lembaga yang berwenang menangani sengketa diantaranya:
a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
d) Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)
e) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
f) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Mengenai  objek  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase telah diatur daam ketentuan Pasal 5 UUAAPS. Ini berarti, tidak semua objek sengketa di bidang perdata dapat diselesaikan mealui arbitrase, hanya bidang perdata tertentu  yang  telah  ditentukan  dalam  UUAAPS.  Menurut  ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUAAPS bahwa :
“Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”
Penjelasannya  tidak  memberikan  penjelasan  yang  termasuk  dalam “bidang  perdagangan”  tersebut  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam ketentuan  ini  dihubungkan  dengan  Penjelasan  atas  Pasal  66  UUAAPS,  kita akan  dapat  mengetahui  “ruang  lingkup  perdagangan”,  tersebut,  yaitu kegiatan-kegiatan, antara lain, di bidang :
a) Perniagaan
b) Perbankan
c) Keuangan
d) Penanaman Modal
e) Industri, dan
f) Hak Kekayaan Intelektual.
Dari  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  UUAAPS  tersebut  dihubungkan dengan Penjelasan atas Pasal 66 UUAAPS, maka objek sengketa yang dapat
diselesaikan melalui arbitrase diberikan pengertian yang luas, asalkan objek sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup “hukum perdagangan”. 29

## C. Penutup
Pada  suatu  sengketa  bisnis  para  pihak  lebih  banyak  memilih  untuk menghindari  untuk  menyelesaiakan  sengketanya  melalui  pengadilan. Dikarenakan  ada  banyak  faktor  yang  dipertimbangkan  oleh  para  pembisnis tersebut. Kendala yang timbul dengan menyelesaikan sengketa di pengadilan adalah  soal  waktu  yang  lama  yang  sudah  tentu  berakibat  pada  biaya  yang harus  dikeluarkan.  Selain  itu,  pada  suatu  kontrak  bisnis  waralaba  terdapat suatu  kerahasiaan  yang  menjadi  kunci  dari  usahanya  tersebut.  Apabila sengketa  bisnis  diselesaian  melalui  pengadilan, risiko  publikasi  kerahasiaan tersebut tidak  dapaty  dihindarkan  oleh  pembisnis. Maka  dari  itu,  pembisnis lebih  banyak  memilih  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis.  Dikarenakan,  selain  dianggap  lebih efisien  penyelesaian  sengketa  dengan  alternatif  penyelesaian  sengekta  akan dapat  menghasilkan  suatu “win-win  solution ”  bagi  para  pihak.  Sehingga apabila telah terjadi kesepakatan dari perundingan para pihak maka tidak ada yang terlalu merasa dirugikan dikarenakan telah ada “ win-win solution ” yang disepakati  sehingga  para-para  pihak  akan  dapat  bernegosiasi  terhadap keinginan  mereka  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis.  Selain  itu, kerahasiaan  yang  mereka  miliki  tidak  akan  terpublikasi  seperti  yang  terjadi pada  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan.  Sehingga,  alternatif penyelesaian sengketa dianggap lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa bisnis waralaba.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Marwan,  M.  (2009). Kamus  Hukum:  Dictionary  of  Law  Complete  Edition . Surabaya: Reality Publisher. Muhammad,  Abdulkadir.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
____________________. (2010). Hukum  Perusahaan  Indonesia .  Bandung:
PT Citra Aditya Bakti.
Rajagukguk,  Eman.  (2001). Arbitrase  dalam  Putusan  Pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama. Subekti, R. (1992). Arbitrase Perdagangan . Bandung: Bina Cipta.
29 Usman, Rachmadi. Op.Cit., p. 161.
Sumardi,  Juajir.  (1995). Aspek-aspek  Hukum  Franchise  dan  Perusahaan Trans Nasional . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Sutedi, Adrian. (2008). Hukum Waralaba . Bogor: Ghalia Indonesia. Sutiyoso,  Bambang .  ( 2006). Penyelesaian  Sengketa  Bisnis:  Solusi  dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi Sengketa kini dan mendatang . Yogyakarta: Citra Media Hukum. Usman,  Rachmadi.  (2013). Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Winata,  Frans  Hendra.  (2011). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional . Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal
Ariani,  Nevey  Varida.  (2012). “ Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di Luar  Pengadilan ” , Jurnal  RechtsVinding  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 1(2): 278.
Marissa  Vidya  Awaluddin,  (2013).  “Aspek  Yuridis  Perjanjian  Waralaba sebagai Perjanjian Khusus”, e-journal unsrat lex privatum I(1): 85.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2007  tentang
Waralaba.
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang
Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Tanda  Pendaftaran  Usaha Waralaba.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  danPerdagangan  RI  Nomor  31/M- DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.