JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia p- ISSN 2722-8134 , e-ISSN 2620-8466 Volume 05, No. 02, 2022

## Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial

## Mohd. Yusuf DM
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
Fradil Mensa
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  mensafradhil@gmail.com Indra Lamhot
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; indralamhotsihombing@gmail.com

## Rachman Ma’ruf
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; ranchman.maruf1976@gmail.com

## Syah Alrido
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; syah.alridho26@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.

## Abstrak .
Bagaimana  hubungan  sosiologi  hukum  dan  masyarakat  dan  bagaimana  sosiologi hukum terhadap control sosial. Jenis penelitian ini adalah normatif yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi hukum dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga adanya hubungan sosiologi hukum dan masyarakat sebagai indikator penting social control agar terciptanya kebahagiaan di masyarakat sesuai dengan  teori  Thomas  Hobbes.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  berbagai literatur  dapat  disimpullkan  bahwa  seorang  masyarakat  menaati  hukum  karena berbagai  sebab.  Takut  kerena  sanksi  yang  merugikan,  apabila  melanggar  hukum. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.
Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Masyarakat, Kontrol Sosial.
Abstract. How is the sociology of law and society related and how the sociology of law is to social control. This type of research is normative that includes research on the  synchronization  of  the  law  with  the  social  symptoms  that  occur in  society.  So that  the  relationship  between  the  sociology  of  law  and  society  as  an  important indicator  of  social  control  in  order  to  create  happiness  in  society  is  in  accordance with the theory of Thomas Hobbes. Based on the results of research and analysis of
various  literature,  it  can  be  concluded  that  a  society  obeys  the  law  for  various reasons.  Fear  of  adverse  sanctions,  if  they  violate  the  law.  Because  the  law  is  in accordance  with  the  values  in  society.  Legal  sociology  provides  the  possibility  as well  as  the  ability  to  conduct  an  evaluation  of  the  effectiveness  of  law  within society.
Keywords : Sociology of Law, Society, Social Control.

## Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  yang  selalu  melakukan  interaksi  dengan manusia lainnya. Tidak mungkin seorang manusia dapat hidup seorang diri dan manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia  lain.  Dan  hal  ini  berlaku  untuk  seluruh  manusia,  tidak  mengenal apakah  dia  memeliki  sebuah  kedudukan  ataupun  sebuah  kekayaan.  Setiap manusia  selalu  membutuhkan  manusia  lainnya.  Dalam  kehidupan bermasyarakat  manusia  pasti  melakukan  komunikasi,  sosialisasi  dan  juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia mulai dilahirkan kepermukaan bumi. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Dalam  kehidupan  masyarakat  manusia  harus  memperhatikan  dan melaksanakan  peraturan  hukum,  agar  tercipta  kehidupan  yang  tertib  dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan.
Realita  sosial  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  terkadang  tidak  sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi. Demikian juga dengan hukum sebagai  norma  yang  seharusnya  diikuti  atau  dilaksanakan  terkadang  tidak dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan,  baik  disebabkan  norma  tersebut memang  tidak  dapat  diterapkan  karena  tidak  relevan  dengan  kenyataan yang  hidup  dalam  masyarakat  atau  dikarenakanperilaku  masyarakat  yang membuat  hukum  tersebut  tidak  ditaati.  Penyebab  hukum  tidak  relevan dengan  kenyataan  masyarakat  dikarenakan  hukum  yang  ada  berasal  dari kehendak kaum elit para penguasa dan bangsawan, sedangkan masyarakat adalah  obyek  sasaran.  Padahal  agar  hukum  dapat  berlaku  secara  responsif maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
Untuk mencari dan menemukan solusi terhadap keberlakuan hukum secara efektif  tidak  lain  dengan  cara  kembali  menggalihubungan  korelatif  antara hukum dan masyarakat, hal ini mengingat bahwa hukum untuk masyarakat, dan  masyarakat  membutuhkan  hukum  dalam  menata  kehidupan  sosial, bukan  masyarakat  untukhukum.  Dalam  rangka  mengetahui  hubungan korelatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran sosiologi hukum.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  peneliti  dapat  menarik  rumusan masalah antara lain, bagaimana hubungan sosiologi hukum dan masyarakat dan bagaimana sosiologi hukum terhadap social control.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012). Jenis penelitian ini adalah normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari peraturan perundang- undangan, data sekunder dari tinjauan Pustaka dan data tersier dari kamus, media dan ensiklopedia.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat
Manusia  adalah  makhluk  yang  mempunyai  hasrat  hidup  bersama.  Hidup bersama yang sekurang kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah  zoon  politicon,  yang  artinya  bahwa  manusia  itu  sebagai  makhluk yang  selalu  ingin  bergaul  dan  berkumpul  dengan  sesama  manusia  lainya (Copleston  &  Frederick,  2021) .  dan  karena  sifatnya  itu  manusia  disebut  sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda  Dan  dalam  hubungan  dengan  sesama  manusia  dibutuhkan adanya  kerjasama,  tolong  menolong  dan  saling  menbantu  untuk memperoleh  keperluan  kehidupannya.  Jika  kepentingan  tersebut  selaras maka  keperluan  masing  masing  akan  mudah  tercapai.  Tetapi  jika  tidak, malah  akan  menimbulkan  masalah  yang  menganggu  keserasian.  Dan  bila kepentingan  tersebut  berbeda  yang  kuatlah  yang  akan  berkuasa  dan menekan  golongan  yang  lemah  untuk  memenuhi  kehendaknya.  Karena  itu diperlukan  suatu  aturan  yang  mengatur  setiap  anggota  dalam  masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya.
Adanya  aturan  tersebut  berguna  agar  tercapainya  tujuan  bersama  dalam masyarakat,  memberi  petunjuk  mana  yang  boleh  dilakukan  mana  yang tidak,  memberi  petunjuk  bagaiman  cara  berperilaku  dalam  masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah mahkluk individu. Sebagai mahkluk individu manusia mempunyai sifat ego, mementingkan  diri  sendiri,  mempunyai  kepentingan  dan  kehendak,  serta mempunyai  hak  atau  kebebasan  sebagai  sifat  yang  tidak  terpisahkan  dari
hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama,  manusia  saling  membantu  dan  saling  mengisi.  Oleh  karena  itu interaksi  adalah  suatu  kebutuhan  manusia  dalam  mencapai  kepentingan atau  tujuan  hidupnya,  sehingga  selain  manusia  diartikan  sebagai  mahkluk individu,  manusia  disebut  juga  sebagai  mahkluk  sosial  dengan  demikian, manusia  yang  utuh  adalah  manusia  yang  dapat  menempatkan  diri  sebagai mahkluk  individu  dan  mahkluk  sosial  secara  harmonis  dalam  dirinya. Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan  antara  sesama  manusia,  karena  kepentingannya  saling bertentangan.  Gangguan  kepentingan  atau  konflik  haruslah  dicegah  atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.
Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan  ke  keadaan  semula  di  mana  ada  kontak  antar  manusia  dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik  barulah  dirasakan  kebutuhan  akan  perlindungan  kepentingan. Perlindungan  kepentingan  itu  tercapai  dengan  terciptanya  pedoman  atau peraturan  hidup  yang  menentukan  bagaimana  manusia  harus  bertingkah laku  dalam  masyarakat  agar  tidak  merugikan  orang  lain  dan  diri  sendiri. Pedoman,  patokan  atau  ukuran  untuk  berperilaku  atau  bersikap  dalam kehidupan  bersamaini  disebut  hukum.  Dalam  konteks  tersebut,  hukum berfungsi  sebagai  alat  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial. Teorinya ubi societes ibi ius  yang  menembus  ruang  dan  waktu  (Peter  Machmud,  2013).  Dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori tersebut di  atas  didukung  pula  oleh  van  apeldorn  dengan  teorinya  bahwa,  “hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana (van Apeldorn, 1982).”
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,terlihat  jelas  hubungan  korelatif  yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosialyang aman, damai, dan  tertib  agar  tujuannya  mudah  dicapai.  Begitupun  sebaliknya,  hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting  dalam  melindungi  manusia  dari  segala  kemungkinan  buruk  yang timbul  akibat  interaksi  yang  terjadi.  Artinya,  hukum  berfungsi  sebagai sarana  untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  dan  juga  sebagai  alat rekayasa sosial di mana hukum dapat mendorong terciptanya suatu keadaan yang  dikehendaki.  Perlu  digaris  bawahi  bahwa  tidaksemua  hukum
melindungi  hak-hak  manusia.  Ada  kalanya  hukum  justru  dijadikan  alat legitimasi penguasa terhadap tindakan- tindakannya.
Hukum dapat dianalogikan sebuah pedang, ketika pedang itu dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang- orang  disekitarnya  dari  tindakan  sewenang-wenang  pihak  lain.  Begitupun sebaliknya,  ketika  pedang  itudipegang  oleh  orang  jahat,  maka  pedang  itu akan  digunakan  untuk  menindas  bahkan  membunuh  orang  lain.  Sudah terlalu  sering  didengar  ujaran  di  mana  ada  masyarakat  di  situ  ada  hukum.
Pernyataan  yang  sederhana,  yaitu  bahwa  manusia  adalah  mahkluk  yang tidak  bisa  hidup  di  luar  tatanan.  Tetapi,  pernyataan  tersebut  tidak membicarakan  kerumitan  yang  ada  antara  societes  dan  ius.  Tidak tergambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya, apalagi sejak sekarang kita menggunakan yang jauh. Permasalahan hukum modern dimulai  dari  penerapan  hukum  tertulis,  di  mana  masyarakat  maupun praktisi  hukum  di  indonesia  terjebak  dalam  pandangan  legalistik- formalistik, sehingga tidak dapatberpaling lagi dari hukum tertulis. Kendati orang  ingin  sekali  membawa  atau  memasukan  keadilan  ke  dalam  hukum tertulis atau undang undang, tetapi hasilnya lebih banyak bersifat cacat dari pada baik. Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda  jauh.  Perumusan  sangat  terikat  dan  tergantung  pada  tersedianya kosakata,  tata  bahasa  dan  lain-lain  persyaratan  peradaban  tertulis.  Maka orang  pun  mengatakan,  bahwa  hukum  itu  tidak  lebih  dari  pada  suatu language game, permainan atau urusan bahasa. Maka tidak heran manakala ada  yang  berpendapat,  bahwa  hukum  itu  cacat  sejakdilahirkan.  Memang, memikirkan  keadilan  dan  merumuskannya  adalah  dua  hal  yang  berbeda. Portalis sebagaimana dikonstantir oleh sudikno mertokusumo, berpendapat bahwa  kitab  undang  undang  meskipun  tampaknya  lengkap,  tetapi  tidak pernah  rampung,  sebab  ribuan  permasalahan  yang  tidak  terduga  akan diajukan kepada hakim (Roseffendi, 2018).
Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia  tidak  pernah  berhenti  dan  perkembangan  itu  selalu  menimbulkan peristiwa  baru.  Sejalan  dengan  pendapat  portalis  tersebut,  bagir  manan dalam  ridwan  hr  menyatakan  bahwa  undang-  undang  hanya  merupakan cerminan peristiwa seketika (moment opname) yang memuat ketentuanumum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit.  Sedangkan  kenyataan  hidup  dalam  masyarakat  bersifat  dinamis mengikuti  perkembangan  zaman.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  akan selalu  tertinggal  olehdinamika  sosial,  dengan  kata  lain  ketika  suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang
ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan  tertulis  sering  tidak  relevan  dengan  keadilan  yang  diharapkan masyarakat.  Hukum  yang  semula  adalah  instrumen  untuk  mencapai keadilan,  namun  dalam  perkembangan  yang  dipengaruhi  oleh  legalitas formil  dari  aliran  positivistik,  secara  tidak  langsung  menjadikan  hukum sebagai tujuan.
Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh  kepastian  hukum.  Padahal  keadilan  merupakan  tujuan  akhir  dari sebuah  proses  hukum  keadilan  bukan  terletak  di  dalamperaturan perundang- undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang  undangan  hanya  sarana  yang  mengantarkan  manusia  mencapai keadilan.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembentukan  peraturan  perundang undangan  kenyataan  kemasyarakatan  tidak  dapat  diabaikan,  karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataan Karl Menheim yang mengatakan  bahwa  keadaan  menentukan  pemikiran  dan  tindakan.  Dengan demikian,  idealnya  perubahan  hukum  mengikuti  perubahan  waktu, perubahan  keadaan  dan  kenyataan  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat. Jika suatu materi muatan peraturan perundang- undangan pure berasal  darimasyarakat,  maka  tentu  tidak  ada  alasanbagi  seseorang  untuk menyatakan  bahwa  ia  tidak  tahu  adanya  hukum  yang  mengatur  bahwa  ia tidak  boleh  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu.  Bahkan  apabila berpegangan  kepada  asas  praesumptio  iuris  et  de  iure,  bukan  saja  orang yang  dapat  dikenai  aturan  undang  undang,melainkan  juga  dapat  dikenai aturan  hukum  kebiasaan  atau  yurisprudensimeskipun  orang  tersebut  tidak mengetahui hukum modern.
Jarak  antara  masyarakat  dan  hukumnya.  Sejalan  dengan  pendapat  portalis tersebut, bagir manan dalam ridwan hr menyatakan bahwa undang-undang hanya  merupakan  cerminan  peristiwa  seketika  (moment  opname)  yang memuat  ketentuan  umum  semata  dan  perubahannya  pun  membutuhkan proses  yang  rumit.  Sedangkan  kenyataan  hidup  dalam  masyarakat  bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan  selalu  tertinggal  oleh  dinamika  sosial,  dengan  kata  lain  ketika  suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saatitu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan  tertulis  sering  tidak  relevan  dengan  keadilan  yang  diharapkan masyarakat.  Hukum  yang  semula  adalah  instrumen  untuk  mencapai keadilan,  namun  dalam  perkembangan  yang  dipengaruhi  oleh  legalitas formil  dari  aliran  positivistik,  secara  tidak  langsung  menjadikan  hukum sebagai  tujuan.  Akibatnya,  faktor  keadilan  dalam  penegakan  hukum  sering
dikesampingkan oleh kepastian hukum. Padahal keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses hukum keadilan bukan terletak di dalam peraturan perundang-undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat.
Peraturan perundang-undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai  keadilan.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembentukan  peraturan perundang  undangan  kenyataan  kemasyarakatan  tidak  dapat  diabaikan, karena  menentukan  substansi  hukum,  sebagaimana  pernyataankarl menheim  yang  mengatakan  bahwa  keadaan  menentukan  pemikiran  dan tindakan.  Dengan  demikian,  idealnya  perubahan  hukum  mengikuti perubahan  waktu,  perubahan  keadaan  dan  kenyataan  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat.  Jika  suatu  materi  muatan  peraturan perundang-  undangan  pure  berasal  dari  masyarakat,  maka  tentu  tidak  ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang  mengatur  bahwa  ia  tidak  boleh  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu. Bahkan  apabila  berpegangan  kepada  asas  praesumptio  iuris  et  de  iure, bukan saja orang yang dapat dikenai aturan undang undang, melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau yurisprudensi meskipun orang tersebut  tidak  mengetahui  adanya  hukum  kebiasaan  danyurisprudensi tersebut.  Menurut  bagir  manan,  hukum  yang  baik  dalam  pembentukannya maupun  dalam  penegakannya  sangat  dipengaruhi  oleh  kenyataan- kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam  banyak  hal  hukum  adalah  cerminan  masyarakat.  Oleh  karena  itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan  perundang-undangan,  walaupun  di  dalam  kenyataan  di Indonesia  kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga  pengertian  law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan  penegakan  hukum  sebagai  pelaksanaan  keputusan  keputusan hakim.  Perlu  dicatat,  bahwa  pendapat-pendapat  yang  agak  sempit  tersebut mempunyai  kelemahan  kelemahan,  apabila  pelaksanaan  perundang- undangan  atau  keputusan  keputusan  hakim  tersebut  malah  mengganggu kedamaian  dan  ketertiban  di  dalam  pergaulan  hidup.  Berdasarkan  uraian tadi, dapat dipahami bahwa sesungguhnya hukum itu tidak hanya dipahami sebagai  urusan  atau  masalah  peraturan  semata.  Hukum  lebih  merupakan masalah manusia dari pada peraturan.
Peraturan  itu  tidak  akan  menimbulkanberbagai  pergolakan  dalam  hukum apabilatidak  digerakkan  oleh  manusia.  Namun  disisi  lain,  hukum  secara tidak  langsungdapat  mempengaruhi  perilaku  manusia  dan  masyarakat dalam berperilaku. Ketika hukum yang ada mengandung sanksi yang berat,
maka  akan  membentuk  kecenderungan  kecenderungan  masyarakat  untuk taat  dan  tertib,  walaupun  ketaatan  atau  kepatuhan  seseorang  terhadap hukum tidak selaludisebabkan karena takut akan sanksi, namun ada kalanya seseorang mentaati hukum karena menyadari akan manfaatakan hukum itu sendiri.

## B. Sosiologi Hukum Terhadap Kontrol Sosial
Jika  kita  melihat  konsep  sosiologi  hukum  dari  Soerjono  Soekanto  yang menyebutkan  bahwa  sosiologi  hukum  adalah  suatu  cabang  ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala  sosial  lainnya (Soejono  Soekanto,  1989).  Kemudian kita  lihar  konsep  dari Thomas  Hobbes yaitu tujuan hidup adalah kebahagiaan, itu hanya dapat dicapai dengan cara berlomba,  kemudian  alat-alat  untuk  mencapai  suatu  kebahagiaan  tersebut melalui  kekuasaan  kekayaan,  nama  baik,  yang  kekuasaan  terbesar  untuk kepentingan manusia adalah negara (Soehino, 2013). Dapat dikatakan bahwa pentingnya  sosiologi  hukum  sebagai  alat  untuk  mengontrol  gejala-gejala sosial  jika  berhadapan  dengan  suatu  produk  hukum  yang  dibuat  oleh negara. Hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak  sepihak  dari  pemerintah  despotik,  namun  hukum  yang  dibentuk berdasarkan  kehendak  orang  banyak/masyarakat  dan  digunakan  untuk kepentingan  orang  banyak  untuk  mencapai  tujuan  hukum  itu  sendiri  yaitu keadilan. Intinya, masalah kesadaran hukumwarga masyarakat menyangkut faktor- faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga  masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yangmemahaminya, dan seterusnya.
Menurut  Zainuddin  Ali,  hal-hal  yang  menentukan  kesadaran  hukum  yaitu (Ali Zainuddin, 2021):
1. Pengetahuan  hukum,  bila  suatu  perundang-undangan  telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka  secara  yuridis  peraturan  perundang-  undangan  itu  berlaku. Kemudian  timbul  asumsi  bahwa  setiap  warga  masyarakat  dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.
2. Pemahaman  hukum  apabila  pengetahuan  hukum  saja  yang  dimiliki oleh  masyarakat,  hal  itu  belumlah  memadai,  masih  diperlukan pemahaman  atas  hukum  yang  berlaku,  melalui  pemahaman  hukum, masyarakat  diharapkan  memahami  tujuan  peraturan  perundang- undangan  serta  manfaatnya  bagi  pihak-pihak  yang  kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan undangan dimaksud.
3. Penaatan  hukum  seorang  warga  masyarakat  menaati  hukum  karena berbagai  sebab.  Sebab-sebab  dimaksud,  dapat  dicontohkan  sebagai berikut:
a. Takut  karena  sanksi  negatif,  apabila  melanggar  hukum dilanggar.
b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
e. Kepentingannya  terjamin  secara  teoritis,  faktor  keempat merupakanhal  yang  paling  baik.  Hal  itu  disebabkan  pada faktor  pertama,  kedua,  dan  ketiga,  penerapan  hukum senantiasa di dalam kenyataannya.
4. Pengharapan  terhadap  hukum  Suatu  norma  hukum  akan  dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut  menghasilkan  ketertiban  serta  ketenteraman  dalam  dirinya. Hukum  tidak  hanya  berkaitan  dengan  segi  lahiriah  dari  manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.
5. Peningkatan  kesadaran  hukum  peningkatan  kesadaran  hukum seyogyanya  dilakukan  melalui  penerangan  dan  penyuluhan  hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.
Tujuan  utama  dari  penerangan  dan penyuluhan  hukum  adalah  agar  warga masyarakat  memahami  hukum  –hukum  tertentu,  sesuai  masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukummenjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka  yang  mungkin  secara  langsung  berhubungan  dengan  warga masyarakat,  yaitu  petugas  hukum.  Jika  kesadaran  hukum  tersebutdianut oleh  masyarakat  luas,  maka  akan  membentuk  suatu  budaya  hukum  yang didalamnya  mengandung  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku seperti  nilai  ketertiban  dan  ketentraman,  nilai  etika,  nilai  kepastian,  nilai kemanfaatan,  dan  nilai  keadilan.  Nilai-  nilai  itulah  yang  menjadi  motivasi setiap orang untuk mentaati hukum, sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum yang paling luhur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

## Simpulan
Manusia  itu  sebagai  makhluk  yang  selalu  ingin  bergaul  dan  berkumpul dengan  sesama  manusia  lainya.  Adanya  aturan  tersebut  berguna  agar tercapainya  tujuan  bersama  dalam  masyarakat,  memberi  petunjuk  mana
yang  boleh  dilakukan  mana  yang  tidak,  memberi  petunjuk  bagaimana  cara berperilaku  dalam  masyarakat.  Dapat  dipahami  bahwa  pada  awalnya manusia  adalah  mahkluk  individu.  Pedoman,  patokan  atau  ukuran  untuk berperilaku  atau  bersikap  dalam  kehidupan  bersama  ini  disebut  hukum. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman  terhadap hukum  di  dalam  konteks  sosial.  Kendati  orang  ingin sekali  membawa  atau  memasukan  keadilan  ke  dalam  hukum  tertulis  atau undang  undang,  tetapi  hasilnya  lebih  banyak  bersifat  cacat  daripada  baik. Padahal keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses hukum.

## Daftar Pustaka
Ali Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika. Copleston, & Frederick. (2021). Filsafat Aristoteles .
Peter Machmud. (2013). Pengantar Ilmu Hukum . Kencana.
Roseffendi.  (2018).  Hubungan  Korelatif  Hukum  Dan  Masyarakat  Ditinjau  Dari Perspektif  Sosiologi  Hukum. Al  Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik  Islam , 3 (2), 189.
Soehino. (2013). Ilmu Negara . Liberty. Soejono Soekanto. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum . Citra Aditya Bakti.
van Apeldorn. (1982). Pengantar Ilmu Hukum . Pradnya Paramita.