## PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN INKLUSI DI SDN BETET 1 KEDIRI
Husnul Khotimah 1 husnulkhotimah@iainkediri.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  reveal  the  problems  that  arise  when  the  implementasion  of learning  in  inclusive  school  take  place.  Data  collection  techniques  were conducted  by  interview,  documentation,  and  field  observation.  Data  analysis techniques using analysis of qualitative data verifikatif, that is knowing the hidden meaning  behind  phenomenon  in  research  location.  The  result  showed  that  there are four kinds of problem that exist, namely difficulties in modifying curriculum, lack of  competence of  teachers  and students,  lack of  facilities and infrastructure that  support  learning  and  lack  of  support  from  parents  and  community.  The solution  offered  is  to  increase  the  number  of  educators  in  accordance  with  the needs of schools and often provide training to them so as to improve the ability to guide students, make relationship with Universities Pshycology Student, establish good relationship between the school  and the commitee with the aim to  create a good collaboration in realizing the goal of learning the maximum.
Key Words: Problematic, Learning Proccess, Inclussion School

## Pendahuluan
UUD  RI  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional tentang peserta didik pada pasal 12 ayat 1 poin 8 menyatakan bahwa setiap peserta didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pelayanan  pendidikan sesuai  dengan  bakat,  minat  dan  kemampuannya 2 karena  pendidikan  adalah  hak setiap  warga  negara  untuk  mendapatkannya  tanpa  terkecuali.  Dalam  Sisdiknas itupun  didorong  adanya  upaya  mengembangkan  seluruh  potensi  peserta  didik tanpa  kecuali,  karena  pendidikan  merupakan human  capital  investor (investasi sumber  daya  manusia). 3 Namun  masih  ada  beberapa  golongan  yang  terkadang termarjinalkan, seperti Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK bukanlah gejala gejala penyakit yang menular, melainkan  merupakan kumpulan gejala klinis atau sindrom  yang  dilatar  belakangi  oleh  berbagai  faktor  unik  yang  saling  berkaitan
1 Dosen IAIN Kediri
2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, 10
3 Abd.  Kadir,  Penyelenggaraan  Sekolah  Inklusi  di  Indonesia, Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam Volume 03, Nomer 1, Mei 2015.
satu sama lain. 4 Atau dengan kata lain, ABK adalah seseorang yang berbeda dari rata-rata  umumnya,  disebabkan  ada  permasalahan  dalam  kemampuan  berfikir, penglihatan,  pendengaran,  sosialisasi  dan  gerak. 5 Pada  dasarnya,  kondisi  ABK tidak selalu identik dengan “kekurangan” di bagian fisik (seperti tuna netra, tuna rungu,  dsb),  tetapi  terkadang  ada  pada  sisi  mentalnya  (seperti  disleksia/kesulitan membaca  dan  menulis,  hiperaktif,  dsb),  bahkan  ada  yang  memiliki  “kelebihan” dibandingkan  anak  normal  lainnya  (seperti  terlalu  cerdas  dalam  memahami pelajaran).  Sebenarnya  Pemerintah  sudah  memberikan  layanan  fasilitas pendidikan  kepada  mereka  yakni  Sekolah  Luar  Biasa,  yang  bisa  dimanfaatkan untuk sarana pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita tidak menyadari bahwa  keberadaan  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  ini  memunculkan  tembok eksklusifisme antara anak normal dengan ABK. Mereka tidak saling berinteraksi satu  sama  lain,  ditambah  dengan  stigma  negatif  dari  masyarakat  sekitar.  Hal  ini akan menambah beban ABK dari segi mental/kejiwaannya.
Berawal  dari  problematika  inilah  akhirnya  muncul  konsep  Sekolah Inklusi  (merupakan  penyatuan  bagi  anak-anak  berkelainan/cacat  ke  dalam program-program sekolah). 6 Sekolah Inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi  peserta  didik  yang  mempunyai  kebutuhan  pendidikan  khusus  di  sekolah reguler  (SD,  SMP,  SMU  dan  SMK)  yang  tergolong  luar  biasa  baik  dalam  arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. 7 Hal ini didasarkan pada kesepakatan  Internasional,  yakni Convensional  on the Right of  Person with Disabilities  and  Optional  Protocol yang  disahkan  pada  Maret  2007,  pasal  24 menyatakan  bahwa  setiap  negara  berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  sistem pendidikan  inklusi  di  setiap  tingkatan  pendidikan. 8 Selain  itu,  salah  satu  tujuan diadakannya pendidikan inklusi adalah untuk mengatasi keterbatasan jumlah SLB dan  SDLB  yang  telah  ada  (karena  SLB  dan  SDLB  yang  ada  hanya  bisa
4 Endro Wahyuno, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar, Jurnal Sekolah Dasar , tahun 23 nomor 1 Mei 2014, 77-84
5 Effendi, Pengantar Psikopaedagogik Anak Berkelainan , (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 37
6 David  J.  Smith, Sekolah  Inklusif,  Konsep  dan  Penerapan  Pembelajaran ,  terjemahan  Enrica Dennis, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 45
7 Lay Kekeh Marthan, Manajemen Pendidikan Inklusif, (Jakarta: Depdiknas, 2007), 145
8 Terdapat  juga  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  No  70  tahun 2009  tentang  Pendidikan  Inklusif  bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki  Kelainan  dan  Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa.
menampung  1%  dari  ABK  usia  sekolah),  serta  untuk  mempercepat  pencapaian program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  bagi  ABK  di  Indonesia. 9 Untuk mewujudkan  semua  itu,  maka  sekolah  harus  mengakomodasi  semua  anak  tanpa kecuali  ada  perbedaan  secara  fisik,  intelektual,  sosial,  emosional,  bahasa,  atau kondisi  lain,  termasuk  anak  penyandang  cacat  dan  anak  berbakat. 10 Sehingga prinsip Education for All bisa benar-benar diterapkan di semua aspek masyarakat.
SDN Betet 1 Kota Kediri, sebagai Sekolah Dasar Negeri  yang memiliki siswa berkebutuhan khusus sebanyak 69 siswa. 11 Sekolah yang “dianggap” sukses dalam  menyelenggarakan  layanan  pendidikan  inklusi  ini,  didukung  oleh keberadaan  35  orang  guru  (termasuk  12  tenaga  sukarelawan  didalamnya). 12 Di awal  keberadaannya, Sekolah ini menggunakan  pola pembelajaran full  inclusion , dimana ABK dengan berbagai macam ketunaannya berada dalam satu kelas yang se-level  dengan  siswa  reguler  dan  menerima  kualitas  materi  yang  sama.  Kondisi ini  masih  memunculkan  banyak  problematika,  mengingat  kondisi  rata-rata intelegensia dari ABK berada dibawah rata-rata, sedangkan pembelajaran di kelas lebih condong pada kemampuan kognitif.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penelitian  tentang  problematika yang  muncul  ketika  pembelajaran  di  Sekolah  Inklusi  berlangsung,  sangat dibutuhkan.  Dan  diharapkan  agar  segera  mendapatkan  solusi  sehingga  konsep pembelajaran inklusi bisa dilaksanakan dengan maksimal.

## Metode
Metode  adalah  keseluruhan  langkah  ilmiah  yang  digunakan  untuk menemukan  solusi  atas  suatu  masalah. 13 Sedangkan  metode  penelitian  adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. 14 Pada penelitian ini, penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yakni  penelitian  yang  pada
9 Abdul Salim, Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan Individu  Peserta  Didik ,  Jurnal  Pendidikan dan  Kebudayaan ,  Vol.  16,  Edisi  Khusus  1  Juni  2010, 22
10 Alfian, Pendidikan Inklusif di Indonesia, Jurnal Edu-Bio , Vol.4 tahun 2013, 72
11 https://www.ucnews.id/news/Sekolah-Inklusi-SDN-Betet-1-Kota-Kediri-Terbesar-di- Jatim/560155441948681.html
12 http://beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/283595/sekolah_inklusi_sdn_betet_1_kota_kediri_t erbesar_di_jatim.html
13 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial , (Bandung: Unpar Press, 2009), 13
14 Sulistyo-Basuki, Metode Penelitian , (Jakarta: Penaku, 2006), 92
umumnya  dirancang  untuk  memberikan  pengalaman  senyatanya  dan  menangkap makna  sebagaimana  yang  tercipta  di  lapangan  melalui  interaksi  langsung  antara yang meneliti dan diteliti. 15
Menurut  pendapat  Bogdan  dan  Taylor  dalam  Moeloeng  yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskripsi berupa kata- kata  atau  lesan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  akan  diamati, 16 maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan data  tentang  pelaksanaan  proses  pembelajaran  di  SDN  Betet  1  Kota  Kediri berdasarkan pengamatan yang ada.
Sedangkan proses pengumpulan data yang didasarkan pada:
1. Dokumentasi,  bersumber  pada  data  yang  sudah  dimiliki  pihak  SDN  Betet  1 Kota Kediri, baik itu tulisan ataupun photo kegiatan
2. Wawancara,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  pihak  sekolah,  seperti Kepala  Sekolah,  Guru  Pendamping  Khusus,  Guru  Kelas  dan  Bagian Administrasi Sekolah.
3. Observasi. Peneliti melakukan observasi di SDN Betet 1 Kota Kediri selama 2  minggu,  guna  mendapatkan  data  terkait  pembelajaran  yang  akhirnya  bisa memunculkan problematika yang di hadapi di kelas.
Setelah  data  terkumpul,  maka  di  gunakan  analisis  data  kualitatif verifikatif,  yakni  mengetahui  makna  yang  tersembunyi  di  balik  fenomena  yang ada  di  lokasi  penelitian.  Para  ahli  mengatakan  bahwa  pemahaman  terhadap  teori bukan sesuatu  yang haram, namun data tetap menjadi fokus peneliti di lapangan. Teori  menjadi  tidak  penting  namun  pemahaman  objek  penelitian  secara  teoritis juga membantu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. 17
Dalam  penelitian  ini,  penulis  banyak  menemukan  hal-hal  baru  yang muncul  dalam  pembelajaran  di  Sekolah  Inklusi,  karena  peserta  didik  yang  ada berasal  dari  berbagai  macam  karakteristik  baik  dari  segi  fisik  maupun  mental. Sehingga,  dalam  proses  pembelajarannya  pun  berbeda  dengan  sekolah  reguler ataupun sekolah Luar Biasa.
15 Putu Laksman Pendit, Penelitian Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: JIP.FSUI, 2003), 195
16 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 3
17 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 25

## Hasil dan Pembahasan
Model pembelajaran di sekolah reguler dan sekolah inklusi sangat berbeda, baik itu dari segi kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik,  sarana dan prasarana serta  metode  pembelajaran.  Hal  ini  didasarkan  pada  kondisi  yang  ada.  Berikut adalah tabel tentang karakteristik antara sekolah reguler dan sekolah inklusi. 18
Tabel 1 Perbedaan sekolah reguler dan sekolah inklusi No Pembeda Sekolah Reguler Sekolah Inklusi 1 Hubungan Terdapat hubungan jarak dengan peserta didik. Ramah dan hangat 2 Guru Guru kelas, guru mata pelajaran Ditambah  dengan  Guru Pendamping Khusus (GPK) 2 Kemampuan Guru  dan  peserta  didik memiliki kemampuan yang relatif sama Guru dan peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping 3 Pengaturan tempat duduk Sama di setiap kelas. (semua  anak  duduk  di kursi  berbaris  dengan arah yang sama) Bervariasi, seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran. 4 Materi belajar Buku teks, buku latihan, papan tulis Bervariasi, seperti penggunaan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. 5 Sumber Guru membelajarkan anak tanpa menggunakan sumber belajar yang lain Guru  menyusun  rencana harian dengan melibatkan  anak,  seperti meminta  anak  membawa media belajar yang murah dan mudah didapat kedalam kelas. 6 Evaluasi Ujian tertulis terstandarisasi Observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu, dikumpulkan dan dinilai.
Salah  satu  layanan  pendidikan  yang  melaksanakan  kedua  sistem  diatas adalah SDN Betet 1 Kota Kediri. Sekolah ini mendapatkan amanat untuk menjadi SDN  Inklusi  pada  tahun  2010  dengan  SK  Nomor  420/0901/419.42/2010  tentang Penetapan  Sekolah  Pendidikan  Inklusif  bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki
18 Lay Kekeh Marthan, Manajemen, 151-152
Kelainan    dan  Memiliki  Potensi  dan/atau  Bakat  Istimewa.  Sebelumnya,  SDN Betet 1 ini juga merupakan sekolah reguler pada umumnya.
Berdasarkan  SK  diatas,  maka  SDN  Betet  1  Kota  Kediri  memiliki  visi “wadah  generasi  inklusif,  berakhlak  mulia,  sehat,  cerdas,  tanggap  teknologi  dan berbudaya lingkungan”.
Dari  data  yang  di  peroleh  penulis,  SDN  Betet  1  Kota  Kediri  memiliki jumlah  ABK  terbanyak,  yakni  69  ABK.  Berikut  adalah  klasifikasi  siswa  dengan berbagai kebutuhannya.
Tabel 2 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Betet 1 Kediri NO KEBUTUHAN KHUSUS JUMLAH ABK 1 Tuna Grahita Ringan 20 2 Tuna Grahita Sedang 12 3 Autis 3 4 Embisil 1 5 Gangguan  Konsentrasi,  lambat bicara 1 6 Lambat Belajar 16 7 Tuna Laras 2 8 Debil 1 9 Tuna Daksa sedang 3 10  Hiperaktif 1 11  Down Syndrome 2 12  Tuna rungu 1 Jumlah 69 ABK
Pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN Betet 1 Kota Kediri sedikit berbeda dengan biasanya. Jika sebelumnya kita mengetahui bahwa pengertian dari sekolah inklusi  adalah  memberikan  fasilitas  pendidikan  kepada  ABK  dan  anak  normal lainnya dalam satu ruang kelas berdasarkan levelnya, maka pelaksanaan yang ada di SDN Betet 1 Kota Kediri tidak seperti itu, melainkan sudah di modifikasi.
Setelah  mendapatkan  SK  untuk  menyelenggarakan  sistem  pendidikan inklusi  pada  tahun  2010,  Bpk.  Sutyadi  selaku  Kepala  Sekolah  melaksanakan program  sekolah  sesuai  dengan  teori  yang  ada.  Namun  beliau  merasa  jika  ABK dan  anak  normal  ditempatkan  dalam  satu  kelas  yang  sama  kurang  mendapatkan hasil  yang  maksimal  (hal  ini  dikarenakan  kondisi  intelegensia  rata-rata  ABK
kurang  sehingga  jika  diharuskan  untuk  mengikuti  standart  pembelajaran  anak normal maka mereka merasa kewalahan).
Hal ini sesuai dengan pendapat  Budiyanto 19 yang mengatakan bahwa kelas khusus  merupakan  salah  satu  sistem  layanan  di  sekolah  inklusif  dengan  cara memisahkan di kelas tersendiri di kelas peserta didik yang reguler. Sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka di kelas tersendiri tersebut.
Sehingga  pihak  sekolah  mengganti  sistem  pembelajaran  dengan  memisah kelas  ABK  dengan  anak  normal  lainnya  pada  tahun  2016/2017.  Pihak  sekolah membagi anak berkebutuhan khusus tersebut menjadi 2 bagian, yakni kelas bawah dan kelas atas. Kelas bawah  yang dimaksud  adalah kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas  atas  adalah  kelas  4,  5,  dan  6.  Pengklasifikasian  diatas  didasarkan  pada kemampuan  menangkap  pelajaran  yang  diberikan  guru  serta  cara  berpikir  yang ada  pada  ABK.  Hal  ini  dilakukan  karena  terkadang  kemampuan  ABK  tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya.
Sebagai contoh, R, salah satu siswa tuna ganda di SDN Betet 1 Kota Kediri, kelahiran  Kediri,  bulan  Mei  2007,  berada  di  kelas  4.  Namun  karena  ada “kelebihan” dalam dirinya, maka proses pembelajaran yang di dapat oleh R ada di kelas bawah. Lain lagi dengan M, siswi tuna rungu ini berusia 12 tahun ini berada di kelas 4, namun memiliki kemampuan belajar dibawahnya. Ketika dalam proses pembelajaran, M berada di kelas atas namun masih membutuhkan instruksi  yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas sekolah.
Ada beberapa point yang membuat SDN Betet 1 Kota Kediri mempunyai nilai  lebih,  diantaranya  adalah  terobosan  yang  dilakukan  Kepala  Sekolah  agar menggali  potensi  anak  didik  diluar  kemampuan  kognitifnya.  Kita  tahu  bahwa, sebagian  besar  ABK  memiliki  tingkat  intelegensia  (IQ)  dibawah  rata-rata. Sehingga, jika kita memaksa mereka untuk  unggul  dibidang kognitif, maka akan membutuhkan usaha lebih dan lebih.
Banyak  kegiatan  ekstrakurikuler  (kegiatan  tambahan)  yang  sudah  di wujudkan,  seperti  membatik,  tari,  menyanyi,  dan  sebagainya.  Bakat  terpendam dari  siswa-siswa  tersebut  ditampilkan  di  pentas  seni  dan  kebudayaan  yang diadakan  pada  liburan  semester.  Siswa-siswa  dari  kelas  1  sampai  kelas  6  tampil
19 Budiyanto, et.al, Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif , Jakarta: Kemendikbud, RI, 2013
dengan kreativitasnya masing-masing. Pentas seni diadakan selama 3 hari berturut turut. 20 Dengan berbagai torehan prestasi ini ternyata cukup menarik minat pihak pemerintah untuk berkunjung di SDN Betet 1 Kota Kediri, seperti kunjungan yang dilakukan oleh  Ibu Walikota Kediri. Kunjungan  oleh  Ibu Wakil Walikota Kediri bersama anggota DPR RI Komisi II pada hari Kamis, 11 Agustus 2017. 21
Selain  itu,  pihak  sekolah  juga  sering  mengadakan  kegiatan  belajar  diluar sekolah  ( outbond ).  Seperti  kegiatan  berenang  di  salah  satu  tempat  wisata  di Kediri, atau ketika semua siswa diajak naik kereta kelinci untuk pergi ke Ecopark Kediri. Hal ini bertujuan agar ABK memiliki rasa percaya diri bahwa mereka juga bisa melakukan apa yang anak normal lakukan dan  meminimalisir stigma negatif dari masyarakat tentang mereka.
Problematika muncul ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung, yang mana aspek kognitif siswa menjadi tolok ukur dalam keberhasilan belajar. Padahal kita  tahu  bahwa  level  kecerdasan  ABK  berada  dibawah  rata-rata  dari  siswa reguler.  Dari  penelitian  kali  ini,  terdapat  lima  problematika  yang  di  hadapi Sekolah Inklusi, yakni:
1. Tenaga Pendidik yang kurang kompeten di bidangnya
Menurut  Tarmansyah,  dalam  bukunya, Inklusi,  Pendidikan  untuk Semua, menyatakan  bahwa  guru  berperan  aktif  dalam  proses  pembelajaran baik  didalam  maupun  diluar  kelas.  Guru  harus  memiliki  kemampuan  dalam mempertimbangkan  keragaman  di  kelasnya. 22 Tanggung  jawab  penuh pembelajaran  terletak  pada  guru  kelas,  namun  bila  ada  kesulitan  dalam pembelajaran yang berhubungan dengan kelainan atau kecacatan siswa, maka ada  Guru  Pembimbing  Khusus  yang  telah  dipersiapkan  sebagai  guru  ahli dalam bidang pendidikan khusus. 23
20 http://www.beritametro.news/kediri/sekolah-inklusi-gelar-pentas-seni-kebudayaan
21 https://kedirikota.go.id/read/Berita/2016/08/11/3/6/8114/Kunjungan%20DPR%20RI%20ke%20S ekolah%20Inklusi%20SDN%20Betet%201
22 Tarmansyah, Inklusi, Pendidikan untuk Semua , (Jakarta: Depdiknas, 2007), 150.
23 Taruri Deti Aniska, Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi  (SPPI)  Sekolah  Dasar  Wilayah  Kecamatan  Lendah  Kabupaten  Kulon  Progo, Skripsi , Universitas Negeri Yogyakarta, Juli 2016
Keberadaan  Guru  Pendamping  Khusus  di  SDN  Betet  1  Kota  Kediri masih  sangat  minim.  Berikut  adalah  data  tenaga  pendidik  yang  ada  di  SDN Betet 1 Kota Kediri
Tabel 3 Jumlah Tenaga Pendidik di SDN Betet 1 Kota Kediri No  Tahun Ajaran PNS GTT/GPK PTT Jumlah 1 2016/2017 11 19 3 33 2 2017/2018 11 24 5 40
Jika  kita  membandingkan  jumlah  tenaga  pendidik  di  Sekolah  ini dengan  SD  lainnya  yang  rata-rata  hanya  sekitar  15-20  Guru,  maka  jumlah tenaga pendidik yang ada di SDN Betet 1 Kota Kediri sangatlah besar. Hal ini dilakukan  agar  kebutuhan  pendampingan  siswa  dalam  proses  pembelajaran bisa  maksimal.  Namun,  hal  ini  masih  dirasa  kurang  oleh  pihak  sekolah, mengingat jumlah peserta didik yang semakin beragam.
Keberadaan  GPK  disini  belum  memiliki  jabatan  profesional  yang belum  memiliki  payung  hukum,  tanpa  ada  batasan  minimum  jam  mengajar yang  dibebankan. 24 Sehingga  pihak  sekolah  beberapa  tenaga  sukarelawan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran.
Hal  ini  sangat  memberikan  pengaruh  terhadap  tugas  dan  tanggung jawab GPK mengingat antara hak dan kewajiban yang ada masih belum jelas, sehingga juga akan berdampak pada stabilitas pembelajaran di sekolah. Selain itu,  honor  untuk  GTT  dan  PTT  hanya  berkisar  250-450  ribu  sesuai  masa kerja,  jauh  dari  kelayakan/UMR.  Sedangkan  honor  GPK  diambilkan  dari iuran wali murid.
Belum adanya psikolog juga menjadi sebuah problematika di Sekolah ini.  Padahal  kondisi  ABK  sangat  membutuhkan  sosok  psikolog  dalam pendampingan belajar.
Jika  kondisi  tenaga  pendidik  tidak  ada  perubahan  kearah  yang  lebih baik,  maka  bisa  dipastikan  sekolah  ini  juga  sulit  untuk  maju.  Mengingat keberadaan guru memegang peran penting dalam memberikan stimulus dalam proses  pembelajaran.  Semakin  besar  stimulus  yang  diberikan  guru  kepada
24 Ady  Setiawan, Pelaksaan  Kurikulum  Modifikasi  di  Sekolah  Inklusi  (Studi  Kasus  di  SDN  4 Krebet, Jambon, Ponorogo), (Surabaya: UNESA, 2016), 21
siswa  dalam  belajar,  maka  semakin  maksimal  pula  hasil  belajar  yang didapatkan. Sesuai  dengan teori behaviorisme, teori belajar  yang merupakan cerminan dari gaya belajar ABK.
2. Jumlah ABK yang overload
Setiap  anak  memiliki  hak  untuk  memperoleh  pendidikan  yang berkualitas, sesuai  dengan potensi dan kebutuhannya. Mereka juga memiliki hak untuk belajar bersama dengan teman-teman sebayanya. 25
Dengan  kondisi  yang  ada  dalam  standarisasi  siswa  Sekolah  Inklusi adalah 4 siswa x 11 kelas = 44 siswa. Namun kenyataannya, di SDN Betet 1 Kota  Kediri  ada  69  siswa,  karena  tahun  kemarin  menjadi  satu-satunya  SDN Inklusi  yang  berjalan  di  Kota  Kediri.  Maka  bisa  dipastikan  bahwa  proses pembelajaran di dalam kelas tidak bisa berjalan maksimal.
Sejak  ditetapkannya  sebagai  penyelenggara  pendidikan  inklusi,  SDN Betet 1 Kota Kediri mengalami kemajuan yang signifikan. Dimulai dari tahun 2010  sampai  sekarang,  animo  masyarakat  akan  keberadaan  Sekolah  Inklusi sangat besar. Hal ini terlihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 4 Jumlah Siswa di SDN Betet 1 Kota Kediri No Tahun Ajaran Siswa Reguler ABK Jumlah 1 2010/2011 246 24 270 2 2014/2015 286 38 324 3 2015/2016 279 63 342 4 2016/2017 269 71 340 5 2017/2018 243 69 312
Dari  ke  69  ABK  yang  ada,  pihak  sekolah  tidak  memberikan  batasan jumlah  minimal  IQ  yang  dapat  masuk  di  SDN  Betet  1  Kota  Kediri.  Semua pendaftar tanpa terkecuali, bisa menikmati pendidikan di sini.
Problematika lain muncul ketika calon peserta didik ternyata memiliki ketunaan  yang  “lebih”,  yang  seharusnya  masuk  di  SLB  tetapi  orang  tua memaksa untuk masuk di sekolah inklusi. Ditambah lagi tingkat intelegensia nya  yang  sangat  dibawah  rata-rata.  Hal  ini  menyulitkan  guru  dalam memberikan materi pelajaran.
25 Suparno, Pendidikan Inklusif untuk Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Khusus , Vol. 7 Nomor 2 Nopember 2010, 7-8
Selain  itu,  dibutuhkan  pula  sarana  dan  prasarana  yang  lebih  dalam proses  pembelajarannya.  Teori  belajar  Kognitivisme  yang  dipelopori  oleh Jean  Piaget,  mengatakan  bahwa  belajar  adalah  sebuah  proses  mental  yang aktif  untuk  mencapai,  mengingat  dan  menggunakan  pengetahuan.  Jika  input siswa  yang  ada  sudah  berada  ‘dibawah  rata-rata’  maka  dibutuhkan  usaha yang  lebih  keras  lagi  baik  dari  tenaga  pendidik  maupun  siswa  didik  dalam melaksanakan  proses  pembelajaran,  sehingga  diharapkan  bisa  mendapatkan hasil yang maksimal pula. 26
3. Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu pembelajaran  adalah  dengan  memanfaatkan  media  pendidikan  baik  media visual, audio maupun audio-visual. 27
Dari sarana dan prasarana yang ada, tentunya masih sangat kurang jika dibandingkan  dengan  kebutuhan  ABK  yang  bermacam-macam  ketunaannya. Misalkan  saja,  ABK  dengan  kondisi  tuna  rungu.  Mereka  membutuhkan Hearing  Aids (Alat  Bantu  Dengar),  seperti  alat  bantu  dengar  model-saku (dimasukkan  kesaku).  Atau  ABK  dengan  kondisi Downsyndrom ,  yang membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih dalam belajar.
Keberadaan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  memegang  peran  penting bagi  ABK,  karena  mereka  memang  sangat  tergantung  dengan  media  ini. Contohnya  saja,  K,  siswa  tuna  rungu  ini  selalu  menggunakan hearing  aids untuk mengikuti pembelajaran baik didalam kelas maupun diluar kelas. Tanpa alat  tersebut,  K  sama  sekali  tidak  mampu  mendengar  bunyi-bunyian  apapun, sehingga  seperti  orang  linglung  ketika  diajak  bicara.  Satu-satunya  alat komunikasinya adalah bahasa isyarat.
Ketersediaan  media  ini  juga  mempengaruhi  metode  pembelajaran yang  dilaksanakan  guru.  Seperti  apa  yang  sudah  di  paparkan  oleh  Djamarah dan  Zein  bahwa  proses  belajar  mengajar  dikatakan  bervariasi  jika  guru  dapat menunjukkan perubahan pada gaya mengajar, media yang digunakan berganti- ganti  dan  ada  perubahan  dalam  pola  interaksi  antara  guru-siswa,  siswa-guru
26 Puspo  Nugroho,  Pandangan  Kognitivisme  dan  Aplikasinya  dalam  Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini. Jurnal ThufulA , Vol. 3 Nomor 2 Juli-Desember 2015, 295
27 Fatah Syukur, Teknologi Pendidikan , (Semarang: Rasail, 2005), 28
dan  siswa-siswa. 28 Selain  itu,  setiap  seminggu  sekali,  ABK  mendapatkan pembelajaran  ‘terapi’,  yang  didampingi  oleh  terapist,  sesuai  dengan  ketunaan yang  dimiliki.  Pengklasifikasian  kelas  terapi  ini  berdasarkan  tingkat kemampuan mereka dalam memahami pelajaran.
Target  dari  sesi  ini  adalah  melatih  ABK  untuk  mengoptimalkan kemampuan  fisiknya  sehingga  tidak  selalu  bergantung  pada  orang  lain.  Bisa lebih mengendalikan emosinya sehingga mampu memahami orang lain
4. Pihak sekolah merasa kesulitan memodifikasi kurikulum yang ada
Kurikulum  pendidikan  inklusi  menggunakan  kurikulum  sekolah reguler  (kurikulum  nasional)  yang  di  modifikasi  sesuai  dengan  tahap perkembangan  anak  berkebutuhan  khusus,  dengan  mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. 29
Selain  kurikulum,  perangkat  pembelajarannya  pun  juga  harus  di modifikasi,  seperti  RPP  dan  Silabus. 30 Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan Direktorat PLB yang menerangkan bahwa modifikasi dalam kurikulum hanya komponen  dari  Silabus,  diantaranya:  1.  materi,  2.  indikator,  3.  kegiatan pembelajaran, dan 4. media, sumber dan evaluasi pembelajaran. 31
Dari  jumlah  tenaga  pendidik,  kondisi  peserta  didik  dan  sarana prasarana  yang  ada,  maka  muncullah  problematika  yang  terkait  dengan kurikulum.  Pihak  sekolah  merasa  kesulitan  memodifikasi  kurikulum  yang mampu  meng-cover  semua  kebutuhan  siswa  di  sekolah.  Padahal,  menurut Sharoon  E.  Samaldino,  dalam  penelitiannya  mengemukakan  bahwa  peserta didik  ABK  memiliki  kesempatan  yang  cukup  besar  untuk  belajar  ketika dihadirkan situasi belajar yang terstruktur dan terencana dengan baik. 32
28 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein , Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 162
29 Muhammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusif , (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 171
30 Mahmudah,  Manajemen  Pembelajaran  Kelas  Inklusi  di  SDN  7  Sidokumpul  Gresik, e-journal UNESA Volume 1 Nomor 1 tahun 2016, 4
31 Depdiknas,  PLB, Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif ,  (Jakarta:Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), 94
32 Sharoon E. Samaldino, dkk, Instrucional Technology & Media for Learning , (Jakarta: Kencana, 2011), 14
Sehingga  untuk  tahun  ajaran  2016/2017  pihak  sekolah  memodifikasi kurikulum  dengan  membentuk  kelas  bawah  dan  kelas  atas,  yang pengklasifikasiannya didasarkan pada kemampuan masing-masing ABK.
Jika  ada  ABK  yang  dirasa  mampu  mengikuti  pembelajaran  siswa reguler,  maka  mereka  akan  mendapatkan  mata  pelajaran  yang  sama  dengan beban  yang  sama  pula  dengan  siswa  reguler.  Hanya  terkadang  dibutuhkan cara/metode pembelajaran yang berbeda. Misalkan saja:
Soal  untuk  siswa  reguler  :  sebutkan  contoh  perbuatan  terpuji  terhadap sesama?
Soal  untuk  ABK :  Berikut adalah contoh  perbuatan terpuji terhadap sesama, diantaranya?
a. Mengolok-olok teman
b. Meletakkan permen karet di bangku teman
c. Mengambilkan pena punya teman yang terjatuh
d. Mengganggu teman yang sedang belajar.
Problematika  terkait  modifikasi  kurikulum  ini  sangat  riskan,  karena kurikulum  merupakan  salah  satu  penentu  dari  keberhasilan  pembelajaran. Semakin bagus penataan kurikulumnya, maka semakin besar pula prosentase keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, ketika memodifikasi kurikulum, hendaknya  mengadopsi  teori  belajar Contextual  Teaching  Learning (CTL), yakni  suatu  proses  pendidikan  yang  holistik  dan  bertujuan  membantu  siswa untuk  memahami  makna  materi  pelajaran  yang  dipelajarinya  dengan mengaitkan  materi  tersebut  dengan  konteks  kehidupan  mereka  sehari-hari sehingga siswa memiliki pengetahuan/ketrampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya. 33
5. Kurangnya dukungan dari wali murid dan masyarakat sekitar
Wali  murid,  dalam  hal  ini  adalah  keluarga,  memegang  peran  penting dalam  mewujudkan  kesuksesan  pembelajaran  anak.  Seperti  yang  telah dikemukakan  J.H.  Pestolozzi  (1746-1827)  dalam  teorinya  pendidikan keluarga  pada  anak  usia  dini,  mengatakan  bahwa  pendidikan  hendaknya mengikuti  sifat-sifat  bawaan  anak,  dengan  cara  membimbing  anak  secara
33 Depdiknas, Model Pembelajaran Kontekstual 2 , (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2007)18
perlahan-lahan,  dan  memberikan  kesempatan  anak  untuk  berbuat  dan melakukan  sesuatu  yang  bermula  dari sense  impression menuju  ide-ide abstrak. 34 Sehingga  lingkungan  rumah  tangga  dianggap  sebagai  pusat kegiatan  bagi  para  ibu  untuk  mendidik  anak  dan  ibu  adalah  orang  yang mendorong anaknya untuk belajar sejak awal hidup mereka. 35
Berdasarkan  teori  diatas  maka  jelas  bahwa  siswa,  khususnya  ABK membutuhkan  dukungan  yang  penuh  dari  orang  tua  dan  lingkungannya. Namun, kenyataan yang ada rata-rata ABK berasal dari keluarga yang mampu dari segi ekonomi. Kedua orang tua mereka berkarier di luar rumah, sehingga terkadang  mereka  diasuh  oleh  nenek  kakeknya,  atau  pembantu  yang  ada  di rumah.  Intensitas  untuk  berinteraksi  dengan  orang  tua  kurang,  hanya  di malam hari, ketika rasa lelah itu muncul, dan juga di akhir pekan.
Banyak  orang  tua  ABK  yang  menganggap  bahwa  tanggung  jawab pendidikan anak mereka hanya pada Guru di sekolah. (tidak hanya orang tua ABK,  tetapi  orang  tua  pada  umumnya,  pen).  Padahal,  proses  pembelajaran akan  mendapatkan  hasil  maksimal  ketika  orang  tua  ikut  serta  membantu dalam pembelajaran.
Misalkan  saja,  pembelajaran  tentang  sholat.  Di  sekolah  anak  di wajibkan untuk sholat dhuha dan dhuhur berjama’ah di Musholla. Alangkah lebih  baiknya  jika  di  rumah,  orang  tua  juga  membiasakan  mengajak  anak sholat  berjama’ah.  Atau  dalam  pelajaran  matematika.  Orang  tua  hendaknya ikut membuka buku sang anak, sampai mana materi yang dipelajari, diulangi lagi.  Sehingga,  ABK  merasa  diperhatikan  oleh  keluarga  yang  merupakan bentuk dukungan mental dan penghargaan atas diri anak.
Pembiasaan yang dilakukan orang tua ini sangat membantu para guru dalam melakukan proses pembelajaran. Ivan Pavlov (1849-1936) dalam teori Pembiasaan  Klasikal  (Classical  Conditioning)  mengatakan  bahwa  perilaku harus  dijelaskan  melalui  pengalaman  yang  harus  diamati,  bukan  dengan
34 M.  Syahran  Jaelani,  Teori  Pendidikan  Keluarga  dan  Tanggung  Jawab  Orang  Tua  dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Islam NADWA , Vol. 8 Nomor 2 Oktober 2014, 6
35 Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 5-6
proses mental, atau segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. 36
Seorang anak yang sejak kecil sudah di biasakan melaksanakan sholat lima  waktu,  maka  ketika  dia  tidak  menjalankannya,  akan  merasa  ada  yang kurang  dalam  dirinya.  Atau  ketika  orang  tua  membiasakan  setiap  setelah sholat  maghrib  langsung  membaca  Al-Qur’an,  maka  setelah  pembiasaan  itu terulang terus menerus, maka tanpa diperintah pun, anak akan melakukannya.
Sebaliknya,  anak  yang  tidak  pernah  diajari  mengaji,  ketika  diminta mengaji, maka akan terlihat kecanggungan yang ada dalam dirinya. Atau bisa juga terlihat dari lafal bacaannya.
Dari problematika proses pembelajaran yang sudah dipaparkan diawal, ada beberapa  solusi  yang  sudah  di  jalankan  oleh  pihak  sekolah  namun  masih  belum maksimal adalah sebagai berikut:
1. Menambah kompetensi tenaga pendidik, yakni dengan mengirimkan beberapa guru untuk “sekolah” di SLB di sekitar Kediri selama 2 minggu. Tugas yang di  bebankan  adalah  melakukan  observasi  terhadap  kelas  yang  ditempatinya dengan  harapan  setelah  masa  observasi  selesai,  mereka  mampu  mengadopsi sistem  pembelajaran  yang  ada,  baik  itu  kurikulum  yang  diterapkan,  materi pembelajaran yang menjadi standart ABK, metode pembelajaran yang cocok untuk ABK, serta bisa mengetahui cara memperlakukan ABK yang benar itu bagaimana.
2. Menambah kuantitas tenaga pendidik. Pihak sekolah menerima Guru Sukwan untuk  membantu  proses  pembelajaran  di  sekolah.  Walaupun  sebenarnya pihak  pemerintah  tidak  mengizinkannya.  Keputusan  ini  diambil  dengan alasan  agar  ABK  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  sehingga  bisa mendapatkan  hasil  pembelajaran  yang  maksimal.  Gaji  Guru  Sukwan  di ambilkan dari dana sumbangan dari wali murid. Besaran sumbangan ini tidak ditentukan  nominalnya.  Pihak  sekolah  memungut  biaya  sumbangan  minimal Rp.  60.000,  setiap  bulan  untuk  wali  murid  dari  ABK.  Jika  wali  murid menginginkan  fasilitas  lebih  (yakni  1  murid  dengan  1  Guru  Pendamping
36 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan , (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-2, 267
Khusus  (GPK),  maka  bisa  memberikan  sumbangan  Rp.  350.000,-). Selebihnya wali murid bebas memberikan sumbangan pendidikan berapapun.
3. Menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  wali  murid  sebagai  komite  sekolah.
Dengan  memiliki  peserta  didik  yang  berlatar  belakang  jauh  berbeda,  maka pihak  sekolah  berusaha  mencari  “kelebihan”  yang  dimiliki  oleh  ABK khususnya.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  sebagian  besar  ABK  memiliki intelegensia yang kurang, maka mereka juga tidak akan maksimal jika harus dipaksa  “pintar”  di  bidang  akademik.  Berdasarkan  hal  inilah,  pihak  sekolah berusaha mencari “sisi lain” dari mereka. Kegiatan yang dilaksanakan diluar sekolah  sering  dilakukan.  Seperti  mengajak  anak-anak  naik  kereta  kelinci untuk  pergi  berenang  di  kolam  renang  sekitar  Kota  Kediri,  melaksanakan kegiatan  outbound  di  tempat  wisata  sederhana,  atau  kegiatan  ekstrakulikuler yang dilaksanakan di sekolah, misalnya menari, menyanyi, ataupun olahraga. Seperti  ketika  ada  kunjungan  dari  Pemerintah  Kota  Kediri,  pihak  sekolah menampilkan kegiatan pentas seni  yang sangat meriah. Pengisi acara berasal dari  ABK.  Tak  jarang  juga  melibatkan  wali  murid  dalam  kegiatan  sekolah, dengan  harapan  mereka  bisa  mengetahui  dan  merasakan  aktifitas  yang dilakukan  anaknya.  (sebagian  wali  murid  ABK  menunggui  anaknya  ketika pembelajaran berlangsung).
4. Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki SDM di bidang Psikologi.  Pada  bulan  Januari  2018,  ada  sejumlah  mahasiswa  Psikologi melakukan kegiatan “magang” di SDN Betet 1 Kota Kediri. Mereka berada di sekolah  ini  selama  2  minggu  untuk  menerapkan  ilmu  yang  sudah  di  pelajari ketika  kuliah.  Selain  melakukan  observasi  terhadap  anak  didik,  mahasiswa juga  berbagi  ilmu  dengan  para  guru,  terkait  kejiwaan  ABK.  Pihak  sekolah berharap  agar  kerjasama  ini  terus  berkelanjutan  dan  nantinya  ada  Sarjana Psikologi yang mengabdi di SDN Betet 1 Kota Kediri.
5. Mengajukan  proposal  kepada  Pemerintah  agar  memberikan  perhatian  yang lebih kepada sekolah inklusi, terkait dengan masalah pembiayaan. Pihak SDN Betet  1  Kota  Kediri  berharap  agar  memiliki  sarana  dan  prasarana  layanan pendidikan  inklusi  yang  maksimal.  Seperti  alat  terapi  dari  setiap  ketunaan yang  ada.  Untuk  harapan  jangka  panjangnya,  ada  alokasi  dana  yang
digunakan  untuk  mendirikan  gedung  sekolah  secara  berjenjang,  yakni  SD, SMP dan SMA Inklusi. Sehingga, ketika ABK itu sudah lulus dari SDN Betet 1  Kota  Kediri,  perkembangannya  masih  bisa  dipantau,  tidak  terputus  begitu saja.
Sedangkan  sejuta  harapan  masih  terus  digantungkan  dari  pihak  sekolah khususnya  kepala  sekolah  agar  sekolah  inklusi  tidak  hanya  dipandang  sebelah mata,  melainkan  mendapatkan  perhatian  lebih,  baik  itu  dari  lingkungan  sekitar maupun dari pemerintah setempat, diantaranya sebagai berikut :
1. Mendapatkan  dukungan  penuh  dari  pemerintah,  baik  itu  daerah  maupun pusat. Dukungan tersebut bisa berupa
a. Pemberian  tenaga  pendidik  (Guru  Pendamping  Khusus,  Therapist,  dan Psikolog).  Ketiga  point  tersebut  memegang  peran  penting  dalam  proses pembelajaran  ABK.  Ditambah  dengan  penganggaran  honorarium, minimal sesuai dengan UMR.
b. Pengadaan sarana dan prasarana (ruang kelas/terapi), media pembelajaran, dan buku memadai juga.
c. Pengangkatan GTT, GPK, PTT yang sudah mengabdi di Sekolah Inklusi
d. Memberikan pelatihan/diklat bagi guru-guru di sekolah inklusi.
2. Walaupun sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah, namun kebutuhan sekolah  inklusi  lebih  besar  dibandingkan  sekolah  reguler,  sehingga  pihak sekolah  mengharapkan  bisa  mendapatkan  dukungan  penuh  dari  segi pembiayaan, sehingga tidak perlu meminta sumbangan dari wali murid untuk menunjang  berbagai  kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan  di  sekolah. Karena  peneliti  sempat  mendengar  keluhan  dari  pihak  wali  murid  tentang seringkalinya  mereka  dimintai  sumbangan  untuk  kegiatan  sekolah,  padahal sudah  ada  dana  BOS,  yang  memang  sudah  dialokasikan  untuk  pendidikan masa sekarang. Jadi “sekolah gratis” benar-benar bisa dirasakan oleh ABK.
3. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan diluar sekolah, tidak muncul lagi stigma negatif dari masyarakat  tentang ABK. Mereka layaknya anak normal lainnya,  yang  memiliki  kekurangan  dan  kelebihan  yang  sama.  Hanya, kekurangan  mereka  lebih  “tampak”  dibandingkan  kelebihannya.  Mereka
membutuhkan  dukungan  psikologis  yang  jauh  lebih  besar  sehingga  mereka mendapatkan perlakuan dan posisi yang layak di lingkungan masyarakat.

## Kesimpulan
Sekolah Inklusi merupakan layanan pendidikan yang merupakan solusi atas munculnya  stigma  negatif  terhadap  diri  ABK,  yang  dipandang  remeh  oleh masyarakat  sekitar  atas  apa  yang  ada  pada  diri  mereka,  seringkali ‘dinomorduakan’ di beberapa kesempatan dan anggapan bahwa masa depan yang dimiliki tidak secerah anak normal lainnya.
Di  sekolah  inklusi  ini,  ABK  mendapatkan  porsi  pendidikan  yang  sama dengan  anak  reguler  lainnya.  Yang  membedakan  hanyalah  cara  penyampaian materi  yang  harus  disesuaikan  dengan  ketunaan  yang  dimiliki.  Namun, problematika muncul ketika mereka harus menjalaninya didalam satu tempat dan waktu.  Misalnya:  tidak  ada  batasan  standarisasi  tingkat  IQ  peserta  didik  yang masuk  di  Sekolah  ini,  pihak  sekolah  merasa  kesulitan  memodifikasi  kurikulum yang ada, dan lain sebagainya.
Pihak sekolah sudah memberikan memberikan solusi terhadap problematika yang ada walaupun hasilnya belum maksimal, seperti: menjalin kerjasama dengan beberapa  Perguruan  Tinggi  yang  memiliki  SDM  bidang  Psikologi,  yang  bisa membantu tenaga pendidik dalam mendampingi ABK belajar.
Selain  solusi  diatas,  pihak  sekolah  juga  masih  mengharapkan  agar  bisa mendapat perhatian lebih dari semua pihak sehingga prinsip “ Education  for  All ” bisa  benar-benar  terwujud.  Semua  warga  Indonesia  bisa  merasakan  layanan pendidikan tanpa terkecuali.

## DAFTAR RUJUKAN
Abd.  Kadir,  Penyelenggaraan  Sekolah  Inklusi  di  Indonesia, Jurnal  Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomer 1, Mei 2015.
Abdul  Salim,  Pengembangan  Model  Modifikasi  Kurikulum  Sekolah  Inklusif Berbasis  Kebutuhan  Individu  Peserta  Didik ,  Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan , Vol. 16, Edisi Khusus 1 Juni 2010
Ady Setiawan, 2016, Pelaksanaan Kurikulum Modifikasi di Sekolah Inklusi (Studi Kasus di SDN 4 Krebet, Jambon, Ponorogo), Surabaya: UNESA.
Alfian, Pendidikan Inklusif di Indonesia, Jurnal Edu-Bio , Vol.4 tahun 2013
Budiyanto, et.al, 2013 Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif , Jakarta: Kemendikbud, RI.
Burhan Bungin, 2010, Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta: Rajawali Press
David  J.  Smith,  2013, Sekolah  Inklusif,  Konsep  dan  Penerapan  Pembelajaran , terjemahan Enrica Dennis, Bandung: Nuansa Cendekia.
Depdiknas, 2007, Model Pembelajaran Kontekstual 2 , Jakarta: Dirjen Dikdasmen Effendi,  2008, Pengantar  Psikopaedagogik  Anak  Berkelainan ,  Jakarta:  Bumi Aksara
Endro Wahyuno, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar, Jurnal Sekolah Dasar , tahun 23 nomor 1 Mei 2014
Fatah Syukur, 2005, Teknologi Pendidikan , Semarang: Rasail.
http://beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/283595/sekolah_inklusi_sdn_betet_1
_kota_kediri_terbesar_di_jatim.html
http://www.beritametro.news/kediri/sekolah-inklusi-gelar-pentas-seni-kebudayaan https://kedirikota.go.id/read/Berita/2016/08/11/3/6/8114/Kunjungan%20DPR%20 RI%20ke%20Sekolah%20Inklusi%20SDN%20Betet%201 https://www.ucnews.id/news/Sekolah-Inklusi-SDN-Betet-1-Kota-Kediri- Terbesar-di-Jatim/560155441948681.html
John W. Santrock, 2008, Psikologi Pendidikan , Jakarta: Kencana,  cet ke-2,
Lay Kekeh Marthan, 2007, Manajemen Pendidikan Inklusif, Jakarta: Depdiknas Lexy  J.  Moeloeng,  2005, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  Remaja Rosdakarya
M. Syahran Jaelani, Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Islam NADWA , Vol. 8 Nomor 2 Oktober 2014
Mahmudah,  Manajemen  Pembelajaran  Kelas  Inklusi  di  SDN  7  Sidokumpul
Gresik, e-journal UNESA Volume 1 Nomor 1 tahun 2016
Muhammad Takdir Ilahi, 2013, Pendidikan Inklusif , Jakarta: Ar-Ruzz Media
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  No  70  tahun  2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa.
Puspo  Nugroho,  Pandangan  Kognitivisme  dan  Aplikasinya  dalam  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini. Jurnal ThufulA , Vol. 3 Nomor 2 Juli-Desember 2015
Putu Laksman Pendit, 2003, Penelitian Ilmu Perpustakaan, Jakarta: JIP.FSUI Sharoon  E.  Samaldino,  dkk,  2011, Instrucional  Technology  &  Media  for Learning , Jakarta: Kencana
Soemiarti  Patmonodewo,  2003, Pendidikan  Anak  Prasekolah ,  Jakarta:  Rineka Cipta.
Syaiful  Bahri  Djamarah  dan  Aswan  Zein,  2010, Strategi  Belajar  Mengajar , Jakarta: Rineka Cipta
Sulistyo-Basuki, 2006, Metode Penelitian , Jakarta: Penaku
Suparno,  Pendidikan  Inklusif  untuk  Anak  Usia  Dini, Jurnal  Pendidikan  Khusus ,
Vol. 7 Nomor 2 Nopember 2010
Tarmansyah, 2007, Inklusi, Pendidikan untuk Semua , Jakarta: Depdiknas.
Taruri  Deti  Aniska,  Layanan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  di  Sekolah Penyelenggara  Pendidikan  Inklusi  (SPPI)  Sekolah  Dasar  Wilayah Kecamatan  Lendah  Kabupaten  Kulon  Progo, Skripsi ,  Universitas  Negeri Yogyakarta,  Juli  2016  Ulber  Silalahi,  2009, Metode  Penelitian  Sosial ,
Bandung: Unpar Press
Undang-undang Nomor 10 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional