## Sosio e-Kons

## Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

## Darwin Hartono
Universitas Indraprasta PGRI
ARTICLE INFO ABSTRACT Article History: Received: 17 Juni 2022 Revised: 23 Juni 2022 Accepted: 14 Juli 2022 The background of this research is the inequality of human development in regencies/cities in 2008 to 2012. Thus, the purpose of this research is to analyze the factors influencing of human development as well as the role of local governments and private sectors towards human  development  in  regencies/cities.  The  method  of  analysis  used  is  Data  Panel Regression  with  Fixed  Effect  approach  using  Eviews  6.0  application.  The  result  of  this research  show  that  human  development  influenced  by  poverty,  Gini  index,  private investment, open unemployment, economic growth, expenditure of education function and expenditure  of  health  function.  Private  investment,  expenditure  of  education  function  and expenditure  of  health  function  have  a  positive  significant.  Poverty,  Gini  index,  open unemployment  and  economic  growth  have  a  negative  significant.  The  role  of  local government  through  expenditure  of  education  function  is  very  large.  The  role  of  local government through expenditure of health function has not been too immense. The private sector's role through private investment is quite large.
Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  ketimpangan  pembangunan  manusia  di kabupaten/kota  pada  tahun  2008  hingga  2012.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia serta peran pemerintah daerah dan sektor swasta terhadap pembangunan manusia di kabupaten/kota.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Regresi  Panel  Data dengan pendekatan Fixed Effect menggunakan aplikasi Eviews 6.0. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan  manusia  dipengaruhi  oleh  kemiskinan, indeks  Gini,  investasi  swasta,  pengangguran  terbuka,  pertumbuhan  ekonomi, pengeluaran  fungsi  pendidikan  dan  pengeluaran  fungsi  kesehatan.  Investasi swasta, pengeluaran fungsi pendidikan dan pengeluaran fungsi kesehatan memiliki signifikan positif. Kemiskinan, indeks Gini, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi memiliki signifikan negatif. Peran pemerintah daerah melalui pengeluaran fungsi  pendidikan  sangat  besar.  Peran  pemerintah  daerah  melalui  pengeluaran fungsi kesehatan belum terlalu besar. Peran sektor swasta melalui investasi swasta cukup besar. Keywords: Human Development;
Poverty;
Open Unemployment; Economic Growth; Government Expenditure.
© 2022 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Corresponding Author:
Darwin Hartono, Email: darwinhartono.state@gmail.com How to Cite: Hartono, D. (2022). Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sosio e- Kons, 14 (02), 155-164

## PENDAHULUAN
Memasuki  dekade  1960an  akhir  hingga  awal  dekade  1970an,  muncullah  gagasan  paradigma pembangunan ekonomi baru dengan tidak menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tinggi saja tetapi bagaimana  mengurangi  kemiskinan  dan  ketimpangan  serta  menciptakan  pembangunan  manusia. Dengan  paradigma  pembangunan  baru  tersebut  memposisikan  manusia  sebagai  subyek  dan  obyek pembangunan ekonomi itu sendiri sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah maupun negara
(Todaro dan Smith, 2006). Dengan kata lain, pembangunan manusia mutlak dilakukan dalam proses pembangunan ekonomi dan tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut yaitu angka Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia, terbagi atas 29 kabupaten dan enam kota. Dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota, tentu memberikan gambaran beragam mengenai pembangunan manusia di tiap daerah. Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2008 sebesar 71,60 meningkat menjadi 73,36 di tahun 2012 dan selalu berada diatas IPM nasional.
Akan  tetapi,  perkembangan  peningkatan  IPM  tersebut  berfluktuatif,  dimana  pada  tahun  2010 merupakan peningkatan paling rendah sebesar 0,39 poin dan tahun 2008 merupakan peningkatan paling tinggi sebesar 0,68 poin. Dibandingkan dengan nasional, maka posisi IPM Provinsi Jawa Tengah dalam kurun  waktu  lima  tahun  selalu  berada  di  atas  IPM  nasional.  Berikut  gambaran  IPM  kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 hingga 2012 pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 No Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 1. Kab. Cilacap* 70.9 71.39 71.73 72.34 72.77 2. Kab. Banyumas 71.8 72.27 72.60 72.96 73.33 3. Kab. Purbalingga* 70.9 71.51 72.07 72.50 72.97 4. Kab. Banjarnegara* 69.0 69.63 69.91 70.39 70.70 5. Kab. Kebumen* 70.2 70.73 71.12 71.62 71.86 6. Kab. Purworejo** 71.3 71.88 72.55 72.91 73.53 7. Kab. Wonosobo* 69.5 70.08 70.52 71.06 71.45 8. Kab. Magelang* 71.4 71.76 72.08 72.69 73.14 9. Kab. Boyolali* 70.0 70.44 70.72 71.25 71.50 10. Kab. Klaten 72.9 73.41 73.83 74.10 74.46 11. Kab. Sukoharjo 73.0 73.29 73.57 73.97 74.21 12. Kab. Wonogiri* 70.5 71.04 71.33 71.86 72.59 13. Kab. Karanganyar 72.2 72.55 73.19 73.82 74.62 14. Kab. Sragen* 69.6 70.27 71.00 71.33 71.85 15. Kab. Grobogan* 70.2 70.60 70.83 71.27 71.77 16. Kab. Blora* 69.6 70.14 70.61 71.25 71.49 17. Kab. Rembang* 71.1 71.55 72.07 72.45 72.81 18. Kab. Pati 72.3 72.72 72.96 73.49 73.81 19. Kab. Kudus 72.0 72.57 72.95 73.24 73.69 20. Kab. Jepara 71.9 72.45 72.64 73.12 73.54 21. Kab. Demak 71.6 72.10 72.58 73.09 73.52 22. Kab. Semarang 73.3 73.66 74.10 74.45 74.98 23. Kab. Temanggung 73.4 73.85 74.11 74.47 74.74 24. Kab. Kendal* 69.4 70.07 70.41 70.85 71.48 25. Kab. Batang* 69.2 69.84 70.41 71.06 71.41 26. Kab. Pekalongan* 70.3 70.83 71.40 71.86 72.37 27. Kab. Pemalang* 68.4 69.02 69.89 70.22 70.66 28. Kab. Tegal* 69.5 70.08 70.59 71.09 71.74 29. Kab. Brebes* 67.1 67.69 68.20 68.61 69.37 30. Kota Magelang 76.1 76.37 76.60 76.83 77.26 31. Kota Surakarta 77.2 77.49 77.86 78.18 78.60 32. Kota Salatiga 75.8 76.11 76.53 76.83 77.13 33. Kota Semarang 76.5 76.90 77.11 77.42 77.98 34. Kota Pekalongan 73.5 74.01 74.47 74.90 75.25 35. Kota Tegal 73.2 73.63 73.89 74.20 74.63 Provinsi Jawa Tengah 71.60 72.10 72.49 72.94 73.36 Sumber: (BPS Jateng, 2013).
* dibawah IPM provinsi 5 tahun berturut-turut
**dibawah IPM provinsi 3 tahun
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa masih terjadi ketidakmerataan pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada dibawah IPM provinsi.  Dalam  lima  tahun  tersebut,  rata-rata  terdapat  19  kabupaten/kota  berada  dibawah  indeks pembangunan  manusia  provinsi  atau  54,3  persen  IPM  kabupaten/kota  lebih  rendah  dibanding  IPM provinsi. Tinggi rendahnya angka IPM suatu daerah erat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah  daerahnya  terkait  aspek  pembangunan  manusianya.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka meningkatkan  pembangunan  manusia  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi indeks pembangunan manusia tersebut. Menurut UNDP,  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  manusia  memiliki  hubungan  keterkaitan.  Dengan adanya  pertumbuhan  ekonomi  maka  meningkatkan  persediaan  sumberdaya  yang  dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersamaan dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta  distribusi  peluang  yang  semakin  luas  mendorong  pembangunan  manusia  menjadi  lebih  baik (Primandari, 2019). Kemiskinan dapat memberikan dampak cukup serius bagi pembangunan manusia, bermula dari ketidakmampuan daya beli masyarakat mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan dan menjadikan pembangunan manusia semakin memburuk (Dewi, 2017). Pengangguran terbuka dapat menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal. Saat tingkat pengangguran terbuka tinggi maka pendapatan masyarakat berkurang dan daya beli masyarakat menurun. Di sisi lain, pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia tidak terpenuhi, masyarakat tidak mendapatkan kehidupan layak dan pada akhirnya pembangunan manusia tidak terlaksana dan memburuk (Ayub, 2018).
Faktor lain berikutnya yang dapat memengaruhi pembangunan manusia yaitu investasi swasta dan investasi pemerintah. Adanya belanja fungsi pendidikan maka fasilitas dan pelayanan pendidikan akan meningkat yang berdampak pada akses pendidikan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka  pengetahuan  dan  keahlian  ikut  meningkat  dan  mendorong  peningkatan  produktivitas.  Pada akhirnya masyarakat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik terlihat dari peningkatan kemampuan, pendapatan maupun konsumsinya sehingga menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan (Laode et al, 2020). Sedangkan dengan adanya belanja fungsi kesehatan maka akan terdapat fasilitas dan  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  guna  mencapai  derajat  kesehatan  yang  tinggi.  Derajat kesehatan  yang  tinggi  menghasilkan  kualitas  manusia  lebih  baik  dengan  tingkat  mental  maju  dan kemampuan berproduktivitas lebih baik. Dengan begitu maka masyarakat menjadi sehat sejahtera dan pembangunan manusia menjadi lebih baik (Muliza, 2017). Adanya investasi swasta pada sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih produktif. Meningkatnya kualitas  sumber  daya  manusia  menjadikan  manusia  memiliki  lebih  banyak  pilihan  sehingga  mampu mensejahterahkan  dirinya  sendiri  (Nisa,  2021).  Faktor  lain  berikutnya  yang  dapat  memengaruhi pembangunan  manusia  ialah  distribusi  pendapatan.  Ketidakmerataan  distribusi  pendapatan  akan berdampak  buruk  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  miskin  semakin  tergerus kesejahteraan hidupnya karena tidak dapat menikmati hasil pembangunan dan tidak dapat meningkatkan kualitas  hidupnya  sehingga  pembangunan  manusia  tidak  berjalan  dengan  baik  atau  semakin  buruk (Yanthi, 2022).

## METODE
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pembangunan manusia sebagai  variabel  dependen  dan  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  kemiskinan,  pengangguran  terbuka, investasi swasta, belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan indeks Gini sebagai variabel independen. Adapun sumber data diperoleh dari data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan  Penanaman  Modal  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Definisi  operasional  masing-masing  variabel sebagai berikut:
a. Indeks pembangunan manusia adalah indeks komposit guna mengukur pencapaian atau keberhasilan pembangunan manusia di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang di ukur dalam satuan indeks dari periode tahun 2008-2012.
b. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan persen dari periode tahun 2008- 2012.
c. Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan persen dari periode tahun 2008-2012.
d. Pengangguran terbuka adalah jumlah penduduk yang sama sekali tidak bekerja di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan persen dari periode tahun 2008-2012.
e. Investasi swasta adalah realisasi total investasi swasta di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan miliar rupiah dari periode tahun 2008-2012.
f. Belanja fungsi pendidikan adalah realisasi anggaran belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan puluhan miliar rupiah dari periode tahun 2008-2012.
g. Belanja fungsi kesehatan adalah realisasi anggaran belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan puluhan miliar rupiah dari periode tahun 2008-2012.
h. Indeks  Gini  adalah  ketidakmerataan  distribusi  pendapatan  di  35  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa Tengah yang diukur dalam satuan indeks dari periode tahun 2008-2012. Dengan metode analisis tersebut maka persamaan fungsi linearnya sebagai berikut:
Y it = α + β 1 PE it + β 2 KMSKN it + β 3 PT it + β 4 IS it + β 5 BFPNDKN it + β 6 BFKSHTN it + β 7 IG it + ɛ it dimana:
Y it = indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah α = konstanta indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah β 1 = koefisien regresi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
PE it = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
β 2 = koefisien regresi kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
KMSKN it = kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
β 3 = koefisien regresi pengangguran terbuka kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
PT it = pengangguran terbuka kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah β 4 = koefisien regresi investasi swasta kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
IS it = investasi swasta kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
β 5 = koefisien regresi belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
BFPNDKN it = belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
β 6 = koefisien regresi belanja fungsi kesehatan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
BFKSHTN it = belanja fungsi kesehatan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
β 7 = koefisien regresi Indeks Gini kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
IG it = Indeks Gini kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah ɛ it
= variabel pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Terdapat dua model pendekatan yaitu pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan model terbaik. Untuk memilih model pendekatan yang tepat maka dilakukan uji Hausman dengan perhitungan sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Hausman Chi Square uji Hausman Chi Square tabel dengan df=7 Kesimpulan 33,263887 14,067 pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan fixed effect
Sumber: (Data diolah, 2022).
Dari Tabel 2 diperoleh nilai Chi Square Uji Hausman sebesar 33,263887 lebih besar daripada nilai Chi Square tabel (df=7) sebesar 14,067. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang terbaik  adalah  pendekatan  Fixed  Effect.  Hasil  regresi  data  panel  determinan  pembangunan  manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3.
Hasil Regresi Data Panel Pendekatan Fixed Effect Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 Variabel Koefisien Nilai t hitung t Prob. C 76,79445 217,0954 0,0000 PE -0,352953 -2,956442 0,0035 KMSKN -2,765578 -13,54922 0,0000 PT -0,377346 -25,87184 0,0000 IS 1,239495 25,91060 0,0000 B_F_PNDKN 0,069777 2,337614 0,0205 B_F_KSHTN 0,037264 9,462379 0,0000 IG -1,721333 -21,45369 0,0000 Fixed Effects R Squared 0,984450 Durbin Watson stat 1,974678 Adjusted R Squared 0,970150 F-statistic 214,9545 Prob (F-statistic) 0,000000
Sumber: (Data diolah, 2022).
Dari  Tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  persamaan  regresi  data  panel  pendekatan  Fixed  Effect determinan pembangunan manusia adalah sebagai berikut:
IPMit  =  76,79445  -  0,352953PEit  -  2,765578KMSKNit  -  0,377346PTit  +  1,239495ISit  + 0,069777BFPNDKNit + 0,037264BFKSHTNit - 1,721333IGit

## Pembahasan
Pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  pembangunan  manusia.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yg  dilakukan  oleh Herman (2018) dan Noviantara et al (2019) dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Primandari (2019) yang secara empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka meningkatkan  persediaan  sumberdaya  yang  dibutuhkan  pembangunan  manusia.  Peningkatan sumberdaya bersamaan dengan alokasi sumberdaya yang tepat dan distribusi peluang yang semakin luas  khususnya  kesempatan  kerja  mendorong  pembangunan  manusia  lebih  baik  (Primandari,  2019). Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah  memiliki  dampak  negatif  signifikan  terhadap  pembangunan  manusia.  Hal  ini  dikarenakan dijadikannya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Jawa  Tengah  kurang  berjalan  optimal  dan  merata.  Hal  ini  dibuktikan  dari  sektor  penyumbang pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dimana sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan  restoran  memberikan  sumbangan  terbesar  dalam  pertumbuhan  ekonomi  pada  kabupaten/kota Provinsi  Jawa  Tengah.  Itu  berarti  masyarakat  yang  bekerja  pada  industri  tersebut  yang  menikmati
pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat.  Menurut  Adelman  dan  Morris  (1973)  dalam  Kuncoro  (2006) pertumbuhan ekonomi dengan pola sektor industri lebih dominan atau memberikan sumbangan terbesar pada  pertumbuhan  ekonomi  umumnya  akan  diikuti  ketimpangan  pendapatan  dan  ketimpangan pembangunan antar daerah.
Kedua,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel  kemiskinan  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dan Fadilla et al (2020) yang secara empiris menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif  terhadap  pembangunan  manusia.  Berdasarkan  teori,  pembangunan  manusia  memuat  tiga dimensi  penting  dalam  pembangunan  yaitu  terkait  dengan  aspek  pemenuhan  kebutuhan  akan  hidup seperti  hidup  panjang  umur  (longevity),  hidup  sehat  (healty  life),  mendapatkan  pengetahuan  (the knowledge) dan memiliki akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup dimana ketiga dimensi tersebut termasuk ke dalam permasalahan kemiskinan. Itu berarti jika dimensi pembangunan manusia terpenuhi maka kemiskinan teratasi atau berkurang sehingga pembangunan manusia meningkat (Todaro,  2010).  Pada  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa  Tengah  dimensi  pembangunan  manusia  bagi penduduk miskin sudah dapat terpenuhi. Hal itu tentu berdampak kepada penurunan jumlah penduduk miskin sehingga meningkatkan IPM kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2012. Beberapa  dimensi  pembangunan  manusia  tersebut  antara  lain  dalam  komponen  seperti  kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita bagi penduduk miskin yang mengalami peningkatan sehingga pembangunan manusia menjadi lebih baik.
Ketiga, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayub (2018) dan Purbaningtyas et al (2020) yang secara empiris menunjukkan bahwa pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, Todaro (2000) berpendapat  bahwa  pembangunan  manusia  merupakan  tujuan  pembangunan  ekonomi  itu  sendiri. Dengan  teratasinya  jumlah  pengangguran  maka  masyarakat  memiliki  pekerjaan  dan  mendapatkan pendapatan  yang  mencukupi  sehingga  terjadi  peningkatan  pengeluaran  yang  dibelanjakan  seperti makanan yang lebih bergizi, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dengan peningkatan kualitas pengeluaran  maka  semakin  meningkat  pula  komponen  yang  ada  di  dalam  pembangunan  manusia sehingga pembangunan manusia menjadi lebih baik. Pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecenderungan menurun yang berarti semakin meningkatnya angkatan kerja yang terserap di pasar kerja dan masyarakat yang memiliki pendapatan. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  meningkatnya  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  kabupaten/kota  diikuti peningkatan rasio rata-rata upah minimum kabupaten/kota dibanding dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL).
Keempat, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiri et al (2016), Pambudi (2019) dan Nisa (2021) yang secara empiris menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, investasi pada sumber daya  manusia  mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  menjadi  lebih  produktif. Meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia  menjadikan  manusia  memiliki  banyak  pilihan  sehingga berusaha menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Adanya investasi swasta bersifat padat karya juga ikut memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan investasi tersebut menyerap lebih banyak jumlah tenaga kerja. Masyarakat yang sebelumnya menganggur menjadi memiliki pekerjaan dan pendapatan sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, investasi berorientasi sosial pada  akhirnya  juga  ikut  meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  manusia  sehingga  pembangunan manusia menjadi lebih baik. Investasi swasta pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  mengalami kecenderungan  meningkat  dari  tahun  2008  sebesar  Rp  725.645.888.259,00  menjadi  Rp 1.668.052.641.226,00 di tahun 2012. Investasi swasta yang terdapat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan bersifat padat karya.
Kelima,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel  belanja  fungsi  pendidikan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khikmah (2019) dan Laode et al (2020) yang secara empiris menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pembangunan  manusia.  Berdasarkan  teori,  peranan pemerintah  melalui  belanja  fungsi  pendidikan  berdampak  pada  peningkatan  fasilitas  dan  pelayanan pendidikan agar mencapai pendidikan lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan maka pengetahuan dan keahlian ikut meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya dengan produktivitas  tinggi  memperoleh  kesejahteraan  lebih  baik  yang  diperlihatkan  melalui  peningkatan kemampuan,  pendapatan  maupun  konsumsinya  sehingga  menciptakan  pembangunan  manusia  yang berkelanjutan. Belanja fungsi pendidikan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan hingga ke daerah. Adanya belanja fungsi pendidikan maka memperbesar akses terhadap pendidikan sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat. Belanja fungsi pendidikan pada  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa  Tengah  lebih  banyak  dipergunakan  untuk  prasarana  dan  sarana pendidikan.
Keenam,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel  belanja  fungsi  kesehatan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Muliza  (2017)  dan  Khikmah  (2019)  yang  secara  empiris  menunjukkan  bahwa  belanja  fungsi kesehatan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pembangunan  manusia.  Berdasarkan  teori,  kesehatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya peranan pemerintah  melalui  belanja  fungsi  kesehatan  maka  terdapat  fasilitas  dan  pelayanan  kesehatan  yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Derajat kesehatan yang tinggi menghasilkan kualitas manusia lebih baik dengan tingkat mental maju dan kemampuan berproduktivitas yang tinggi. Dengan hal tersebut masyarakat menjadi lebih sejahtera dan pembangunan manusia pun ikut menjadi lebih baik. Belanja fungsi kesehatan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat hingga  ke  daerah.  Adanya  belanja  fungsi  kesehatan  maka  meningkatkan  fasilitas  dan  pelayanan kesehatan yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat.
Ketujuh,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel  indeks  Gini  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irajya (2017), Pratowo (2019) dan Yanthi (2022) yang secara empiris menunjukkan bahwa indeks Gini memiliki pengaruh negatif terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan teori, distribusi pendapatan memiliki dampak kuat pada pembangunan manusia. Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata maka masyarakat  golongan  menengah  dan  bawah  dapat  ikut  menikmati  hasil  pembangunan.  Distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan  pembangunan  manusia.  Saat  distribusi  pendapatan  buruk,  banyak  rumah  tangga  akan mengurangi pengeluaran berbiaya besar seperti pendidikan, kesehatan dan makanan bergizi dan lebih banyak  ditujukan  sesuai  dengan  pendapatan  yang  ada.  Indeks  Gini  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa Tengah  dari  tahun  2008  hingga  2012  berada  pada  interval  0,245  hingga  0,397.  Bila  dikategorikan, ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota berada dalam kategori ketimpangan rendah dan sedang. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi pada kabupaten/kota secara umum  tidak  terlalu  timpang  atau  pendapatan  yang  diterima  masyarakat  yang  berasal  dari  berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam walaupun tetap diperlukan perhatian  dikarenakan  indeks  Gini  yang  terjadi  memiliki  kecenderungan  meningkat  beberapa  tahun terakhir.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan 2012  dipengaruhi  oleh  variabel  kemiskinan,  indeks  gini,  investasi  swasta,  pengangguran  terbuka,
pertumbuhan  ekonomi,  belanja  fungsi  pendidikan  dan  belanja  fungsi  kesehatan.  Variabel  investasi swasta, belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan memiliki pengaruh searah. Sementara variabel kemiskinan, indeks gini, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak searah.
Peran pemerintah daerah melalui belanja fungsi pendidikan sangat besar terlihat dari APS, AMH dan RLS kabupaten/kota meningkat. Peran pemerintah daerah melalui belanja fungsi kesehatan belum terlalu besar dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian balita dan angka kematian bayi walaupun angka harapan hidup meningkat dan angka prevalensi gizi buruk menurun. Sedangkan peran swasta melalui investasi swasta cukup besar terlihat dari besarnya jumlah penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pengeluaran per kapita disesuaikan.

## Saran
Pertumbuhan  ekonomi  dan  indeks  Gini  berpengaruh  negatif  terhadap  pembangunan  manusia maka  pemerintah  kabupaten/kota  sebaiknya  menggiatkan  program  pembangunan  ekonomi  berbasis pada  manusia  (human  development)  seperti  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri dan Desa Wisata agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Kemiskinan  berpengaruh  negatif  terhadap  pembangunan  manusia  maka  pemerintah kabupaten/kota sebaiknya menjaga trend penurunan dengan pendampingan terhadap keluarga keluarga miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di tiap kabupaten/kota.
Pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota  sebaiknya  menurunkan  pengangguran  terbuka  dengan  program  lapangan  kerja  yang memperhatikan  teknologi  sederhana  mengingat  angkatan  kerja  didominasi  pendidikan  rendah  dan mengusahakan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan kebutuhan hidup layak (KHL) sehingga tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
Investasi  swasta  berpengaruh  positif  terhadap  pembangunan  manusia  maka  pemerintah kabupaten/kota perlu mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global dan memperkaya pembangunan industri berbasis padat karya, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tiap kabupaten/kota.
Belanja fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya mengarahkan alokasi belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota pada bidang pendidikan menengah (umum dan kejuruan) dan tinggi (universitas) agar masyarakat dapat mengakses pendidikan  ke  jenjang  lebih  tinggi  untuk  dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia maka pemerintah kabupaten/kota  sebaiknya  meningkatkan  keaktifan  dan  jumlah  rasio  Pusat  Kesehatan  Masyarakat (Puskesmas)  pada  kabupaten/kota  agar  dapat  menekan  resiko  kematian  balita,  bayi  dan  ibu  saat melahirkan.

## REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA
Asiri, A. A. A., Masinambow, V. A. J., Wauran, P.C. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Melalui  Kesempatan  Kerja  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara Periode 2003-2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3), 334-347.
Ayub,  M.  (2018).  Pegaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran  dan  Kemiskinan  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Jurnal UIN Sulthan Thata Saifuddin, 1(1), 90-99.
BPMD  Jateng.  (2013).  Data  Realisasi  Investasi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Badan Penanaman Modal Daerah.
BPS Indonesia. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
BPS  Jateng.  (2013).  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
_________.  (2013).  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
__________. (2013). Profil Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
__________.  (2013).  Kondisi  Ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Dewi,  N.  (2017).  Pengaruh  Kemiskinan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau.JOM Fekon, 4(1), 870-882.
Fadila,  R.,  Marwan.  (2020).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Pertumbuhan  Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. ECOGEN: Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, 3(1), 120-133.
Herman.  (2018).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kota Pekanbaru. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau (STIER),1(1), 182-189.
Irjaya, R. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi JAwa Timur Tahun 2012-2014. Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta,1(1), 1-10.
Kemendagri.  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kemenkeu Indonesia. (2013). Data Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Khikmah, Z., Sarfiah, S. N., Prasetyanto, P. K. (2019). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap IPM Di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2018. DINAMIC: Directory Journal of Economic, 2(4), 1127-1142.
Kuncoro, M. (2006). Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi 4. UPP STIM YKPN: Yogjakarta.
Laode, M., Engka, D. S. M., Sumual, J. L. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(02), 58-67.
Muliza,  Zulham,  T.,  Seftarita,  C.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan, Tingkat  Kemiskinan  dan  PDRB  Terhadap  IPM  Di  Provinsi  Aceh.  Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darusalam, 3(1), 51-69.
Nisa, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2012-2018. Diponegoro Journal of Economics, 10(1), 2337- 3814.
Noviatamara, A., Ardina, T., Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran  Terbuka  Di  Daerah  Istimewa  Yogjakarta.  Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi Pembangunan, 4(1), 53-60.
Pambudy, A.P., Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Serta  Dampaknya  Pada  Kesejahteraan  Masyarakat.  Jurnal  EKOBIS, 20(1), 26-39.
Pratowo,  N.  I.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia, 1(1), 15-31.
Primandari,  N.  R.  (2019).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Di  Provinsi  Sumatera  Selatan  Periode  Tahun  2004-2018. PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2(2), 26-34.
Purboningtyas, I., Sari, I. R., Guretno, Tian., Dirgantara, A., Agustina, D., Haris, M. A. (2020). Analisis Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  Terhadap
Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Saintika UNPAM: Jurnal Sains dan Matematika UNPAM, 3 (1), 81-88.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). Pembangunan Ekonomi. Alih Bahasa: Munandar dan Puji. Jakarta: Erlangga.
UNDP. (1990). Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development.
UNDP.
Yanthi, N. P. S. P. (2022). Pengaruh IPM Dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Distribusi  Pendapatan  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Bali.  E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan Universitas Udayana, 20(5), 2193-2222.