## Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau
Email: taufqulhulam@gmail.com dan mhd_azani@yahoo.com
Abstract: Rescheduling Murabaha bill on Islamic banking is suspected to add the amount of  remaining  bill  that  is  unclearly  allocated  and  categorized  as  usury.  The  research  is  a socio-legal  study  by  using  primary,  secondary  and  tertiary  data  sources.  The  data  are collected  through  observation,  interview  and  documentation.  The  results  of  the  research show  that  firstly,  rescheduling  the  murabaha  bill  in Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah (BRIS), Pekanbaru City  branch is  to  make  a new contract  of  the  rescheduling, while the previous contract is declared null and void. Secondly, in fact, BRIS Pekanbaru City branch does not fully apply the provision that the amount of Murabaha bill can not be increased. In  practice,  BRIS  only  calculates  the  amount  of  months  that  become  the  customer’s responsibility by reducing the amount of installments, and does not calculate the amount of Murabaha remaining bill before rescheduling. Thirdly, if the party does not fulfill his/her obligations or if there is a dispute between the parties, the dispute will be settled through mutual consultation, the National Sharia Arbitration Board and  the Religious Courts. The parties can primarily conduct deliberations to solve the problems.
Keywords: Rescheduling (Rescheduling), Murabaha and Islamic law.
Abstrak: Penjadwalan  kembali    ( Rescheduling )  tagihan murabahah pada  perbankan syariah diduga melakukan tambahan-tambahan atas jumlah tagihan yang tersisa yang tidak jelas  peruntukkannya  dan  termasuk  kategori  riba.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  sosiologis  dengan  menggunakan  sumber  data  primer,  skunder,  dan  tersier. Pengumpulan  data  menggunakan  kajian  kepustakaan,  observasi,  dan  wawancara.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pertama,  pelaksanaan  penjadwalan  kembali  tagihan murabahah di  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRIS)  cabang  Kota  Pekanbaru    adalah pembuatan akad baru penjadwalan kembali, sedangkan akad yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua, BRIS cabang Pekanbaru ternyata tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan  tidak  boleh  menambah  jumlah  tagihan murabahah .  Dalam  praktinya,  BRIS hanya  menghitung  jumlah  bulan  yang  menjadi  kewajiban  nasabah  dengan  mengurangi jumlah  angsuran,  tetapi  tidak  menghitung  jumlah  sisa  tagihan murabahah sebelum penjadwalan kembali. Ketiga, Pihak yang tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di  antara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, Badan Arbitrase  Syari’ah  Nasional,    dan  Pengadilan  Agama.  Para  pihak  dapat  melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam mencari jalan keluar masalah yang dihadapi.
Kata kunci: Penjadwalan Kembali ( Rescheduling ), Murabahah , dan Hukum Islam.
Penjadwalan Kembali ( Rescheduling ) Tagihan  Murabahah di Bank Rakyat Indonesia  Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam

## Pendahuluan
Penyelamatan pembiayaan berma- salah  secara  dini  merupakan  keharusan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang sehat  dengan  sasaran  akhir  untuk    mem- pertahankan  likuiditas  bank.  Bank  harus menerapkan  prinsip-prinsip  yang  dijadi- kan  acuan  dan  pedoman  oleh  karyawan bagian  pembiayaan  dan  pengawasan dalam  penanganan  pembiayaan  ber- masalah. 1 Secara  umum  bentuk  penye- lamatan  ini  dilakukan  oleh  pihak  bank dengan  pihak  pembeli  ( musytari )  berupa penjadwalan kembali ( rescheduling ), per- syaratan  kembali  ( reconditioning ),  pe- nataan  kembali  ( restructuring ),  bantuan konsultasi ( management asisstency ), pen- jualan barang agunan ( liquidation ). 2
Pelaksanaan  restrukturisasi  pem- biayaan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  didasar- kan  pada  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor  13/18/Dpbs  Tahun  2011  antara lain  dengan  cara  sebagai  berikut:  1) Penjadwalan  kembali (Rescheduling) , yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran  ke- wajiban  nasabah  atau  jangka  waktunya, tidak  termasuk  perpanjangan  atas  pem- biayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi  kualitas lancar dan telah jatuh  tempo  serta  bukan  disebabkan nasabah  mengalami  penurunan  kemam- puan  membayar;  2)  Persyaratan  kembali (Reconditioning), yaitu  perubahan  se- bagian  atau  seluruh  persyaratan  pem- biayaan  tanpa  menambah  sisa  pokok kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayar-
1 Nur  Eka  Prasetyana,  dkk.,  2014,  “Evaluasi Tingkat  Risiko  Pembiayaan  Murabahah”, Jurnal Ilmu Manajemen , Vol. 2, No. 4, Oktober 2014.
2 Susi  Susilowati  dan  Gofir,  2012, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Non Performing  Financing  (NPF), Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
kan kepada Bank, antara lain meliputi: a. perubahan  jadwal  pembayaran;  b.  Per- ubahan  jumlah  angsuran;  c.  perubahan jangka waktu; d. perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyara- kah ;  e.  perubahan  proyeksi  bagi  hasil dalam  pembiayaan mudhara-bah atau musyarakah ;  dan/atau  f.  Pemberian potongan;  3)  Penataan  kembali (Re- structuring), yaitu  perubahan  persya- ratan  pembiayaan  yang  antara  lain  me- liputi: a. penambahan dana fasilitas pem- biayaan BUS atau UUS; b. konversi akad pembiayaan;  c.  konversi  pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;  d. konversi pembiaya- an  menjadi  penyertaan  modal  sementara pada  perusahaan  nasabah  yang  dapat disertai  dengan rescheduling atau re- conditioning .
Pasal  126  Kompilasi  Hukum
Islam  menyebutkan  bahwa  penjual  dapat melakukan  penjadwalan  kembali  tagihan murabahah bagi  pembeli  yang tidak bisa melunasi  sesuai  dengan  jumlah  dan waktu  yang  telah  disepakati  dengan ketentuan:  a.  Tidak  menambah  jumlah tagihan  yang  tersisa;  b.  Pembebanan biaya  dalam  proses  penjadwalan  kembali adalah  biaya  riil;  c.  Perpanjangan  masa pembayaran  harus  berdasarkan  kese- pakatan para pihak.
Rescheduling diatur pula di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) tentang  penjadwalan  kembali  tagihan murabahah yang  menjelaskan  bahwa LKS  boleh  melakukan  penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan muraba- hah bagi  nasabah  yang  tidak  bisa  me- lunasi  pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan waktu  yang  telah  disepakati,  dengan ketentuan:  1)  tidak  menambah  jumlah
tagihan  yang  tersisa,  2)  pembebanan biaya  dalam  proses  penjadwalan  kembali adalah  biaya  riil,  dan  3)  perpanjangan masa  pembayaran  harus  didasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  (Fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  48/DSN- MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan  Kem- bali Tagihan Murabahah ).
Penjadwalan kembali tagihan murabahah pada  perbankan  syariah  di- duga melakukan tambahan-tambahan atas jumlah  tagihan  yang  tersisa.  Tambahan itu  harus  dijelaskan  secara  pasti  jumlah- nya dan harus diperuntukkan secara jelas untuk  komponen  yang  ditentukan  dalam akad.  Tambahan  atas  biaya  yang  yang tidak  jelas  peruntukannya  termasuk kategori riba.
Ketentuan pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah  biaya  riil.  Pembebanan  biaya  atas dasar  asumsi  tidak  dibenarkan  dalam hukum  Islam.  Pada  ketentuan  ini  dapat dijadikan  sebagai  alat  untuk  mencari keuntungan  di  balik  biaya  adminstrasi. Nasabah  dan  bank  harus  sama-sama  me- ngetahui  atas  biaya  dalam  proses  pen- jadwalan kembali itu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pe- nelitian  ini  menganalisis  pelaksanaan penjadwalan kembali tagihan murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota  Pekanbaru.  Analisis  didasarkan pada  aturan  hukum  Islam  yang  tertera dalam  al  Quran,  Hadis,  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES),  dan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) MUI.
Permasalahan  yang  akan  dikaji dalam  penelitian  ini  menyangkut:  1) bagaimana pelaksanaan penjadwalan kembali  tagihan murabahah pada  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Rakyat
Indonesia Syariah (BRIS)
Kota Pekanbaru  berdasarkan  hukum  Islam;  2) bagaimana  hambatan  pelaksanaan  pen- jadwalan  kembali  tagihan murabahah pada  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  di Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRIS) Kota  Pekanbaru  berdasarkan  hukum Islam;  dan  3)  bagaimana  penyelesaian hukum  terhadap  pihak  yang  tidak  dapat melaksanaan  kewajiban  dalam  penjad- walan  kembali  tagihan murabahah pada Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  di  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRIS)    Kota Pekanbaru berdasarkan hukum Islam.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian hukum sosiologis yang membahas    ber- lakunya hukum dalam masyarakat tentang penjadwalan ulang tagihan mura- bahah pada  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR)  di  Bank  BRI  Syariah  Kota Pekanbaru berdasarkan hukum Islam. Lokasi penelitian ini di Bank BRI
Syariah Kota Pekanbaru. Alasan pemilih- an  lokasi  ini  karena  banyak  penjadwalan kembali  tagihan murabahah .  Populasi dan  sampel  dalam  penelitian  ini  di- tentukan  untuk  identifikasi  jumlah  res- ponden.
Populasi  dalam  penelitian  ini terdiri  atas  pengelola murabahah KPR dan  nasabah,  yaitu  sebagai  berikut:  1) Kepala  Cabang  BRI  Syariah  cabang Pekanbaru,  yakni  Rahmadianur,  S.E., M.M.,  2)  Kepala  Divisi Murabahah BRI Syariah  cabang  Pekanbaru,  yakni  Mega Padra,  S.E.  dan  Nasabah  KPR  BRI Syariah  Kota  Pekanbaru,  yakni  Rudy Cahyadi,  Rahmat  Hidayatullah,  dan Risma Nurhayati. Sampel dalam peneliti- an ini ditetapkan untuk dilakukan wawan- cara  dengan:  1)  Kepala  Cabang  BRI
Syariah    Kota  Pekanbaru  berjumlah  1 orang,  2)  Kepala  Divisi Murabahah BRI Syariah    Kota  Pekanbaru  berjumlah  1 orang,  3)  Nasabah  KPR  BRI  Syariah Kota Pekanbaru berjumlah 3 orang.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  data  primer,  skunder,  dan tersier.  Data  primer,  yakni  hasil  wawan- cara  dengan  pengurus  BRI  Syariah  Kota Pekanbaru  dan  nasabah.  Data  sekunder, yakni  data  yang  menjelaskan  bahan hukum primer dan tidak mengikat berupa pendapat  para  ahli  yang  tertuang  dalam buku-buku  atau  pendapat  para  ahli  yang belum  tertuang  dalam  buku-buku,  jurnal dan  hasil  penelitian.  Data  tertier,  yakni data  yang  mendukung  bahan  hukum primer  dan  skunder.  Bahan  hukum  yang digunakan  adalah  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga) teknik,  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Obser- vasi,  yakni  pengamatan  langsung  ter- hadap  objek  penelitian,  2)  Kajian pustaka,  yakni  mengkaji  berbagai  litera- tur/refensi  yang  terkait  dengan  per- maslasahan penelitian, dan 3) Wawancara nonstruktur,  yakni  wawancara  langsung terhadap  subjek  penelitian  secara  bebas tanpa  dipandu  dengan  daftar  pertanyaan dalam wawancara.
Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan  metode  kualitatif,  sedang- kan  alam  mengambil  kesimpulan  di- gunakan  metode  induktif,  yakni  menarik kesimpulan dari pernyataan  yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.
Pembahasan Mekanisme Penjawalan
Kembali
Tagihan Murabahah
Laporan  hasil  penelitian  Fadilah pada  tahun  2010  menjelaskan  bahwa pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah  Kantor  Cabang  Surabaya  dapat direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling ).    Bentuk  akad penjadwalan  kembali  pada  Bank  tersebut menggunakan  akad murabahah ,  yakni pihak  bank  tidak  merubah  akad  hanya memperbaharui  akad  yang  lama  dengan akad  yang baru. Nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu  dan perubah- an  jumlah  cicilan  atau  angsuran  untuk pelunasan  pembiayaan murabahah tanpa menambah jumlah pembiayaannya
(Fadilah, 2010).
Fadilah menyebutkan bahwa mekanisme  restrukturisasi  dengan  cara penjadwalan  kembali (rescheduling) di- perbolehkan  karena  sesuai  dengan  surah al-Baqarah  (2)  ayat  280.  Makna  ayat tersebut    “Apabila  ada  seseorang  yang berada  dalam  situasi  sulit  untuk  mem- bayar  hutangnya  maka  berikan  penang- guhan  penagihan  sampai  dia  lapang”. Dalam  Fatwa  DSN  No.  48/DSN-MUI/II/ 2005 tentang penjadwalan kembali tagih- an murabahah ,  ketentuan  penyelesaian yang  menjelaskan  tentang  diperboleh- kannya  memperpanjang  masa  pembayar- an  dan  diperbolehkan  merubah  besarnya cicilan  atau  angsuran  dengan  tidak menambah jumlahnya (Fadilah, 2010).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Siti  Machmulah  pada  tahun  2011  me- nyimpulkan  bahwa  penyelesaian  utang piutang murabahah pada  pembiayaan mikro  di  BRI  Syariah  Kantor  Cabang
Induk Gubeng Surabaya dengan beberapa cara, yakni melakukan pendekatan
kepada  nasabah  yang  tidak  menunaikan kewajibannya,  memberikan  peringatan kepada  nasabah  yang  tidak  mau  mem- bayar.  Apabila  peringatan  belum  mampu menyelesaikan  maka  pihak  bank  akan menyita  jaminan  dengan  sukarela  atau- pun  engan  jalur  pengadilan,  dan  me- lakukan penghapus bukuan. Dalam penyitaan  jaminan  apabila  harga  jual melebihi kewajiban nasabah kepada bank maka sisanya harus dikembalikan kepada nasabah, dan jika harga  penjualan jamin- an  kurang  dari  kewajiban  nasabah  maka nasabah  harus  melunasi  kekurangan  ter- sebut (Siti Machmulah, 2011).
Akhmad  Alfin  Yuliansyah    me- lakukan  penelitian  tentang  “Analisis Perlakuan  atas  Pembiayaan Murabahah Bermasalah”  pada  BMT  PSU  Perdana Surya  Utama  Malang.  Hasil  penelitian menyimpulkan:
1. Metode  pelunasan  pembiayaan  akad murabahah telah  sesuai  dengan  fatwa DSN  dan  PSAK  102  mengenai  denda atas  kelalaian  nasabah.  Potongan  atau diskon yang diberikan BMT juga telah sesuai dengan metode yang diatur oleh PSAK 102.
2. Praktik  nyata  dalam  memberikan solusi  atas  pembiayaan murabahah bermasalah  di  BMT  PSU  sebagian besar  telah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN dan  PSAK  102,  kecuali  metode penghapusan piutang yang tidak sesuai dengan  aturan  Bank  Indonesia  (BI) (Akhmad Alfin Yuliansyah, 2014).
Penelitian lain dilakukan oleh Nur Eka  Prasetyana,  Yuni  Astuti,  dan  Made Dudy Satyawan tentang Evaluasi Tingkat Risiko  Pembiayaan Murabahah. Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  penye- lamatan  pembiayaan  bermasalah  secara dini merupakan keharusan dilakukan oleh
bank untuk menjaga kualitas pembiayaan yang  sehat.  Tujuannya  untuk  memper- tahankan likuiditas bank.
Hasil  penelitian  mereka  me- nyebutkan  bahwa  penyelamatan  pem- biayaan  bermasalah,  bank  menyusun program  dengan  skala  prioritas  untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. Bentuk  penyelamatan  ini  dilakukan  oleh pihak bank dengan pihak musytari (pem- beli)  berupa  penjadwalan  kembali  ( re- scheduling ),  persyaratan  kembali  ( re- conditioning ),  penataan  kembali  ( re- structuring ),  bantuan  konsultasi  ( mana- gement asisstency ), dan penjualan barang agunan ( liquidation ). 3
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Susi  Susilowati  tentang  Analisis  Kolek- tabilitas Nasabah Pembiayaan Murabahah setelah dilakukan rescheduling di BRI Syariah. Kolektabilitas 4 menjadi kolek-tabilitas 2 tersebut    yang  tercantum  pada  Surat Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  Nomor 31/12/UPPB tanggal  12  November  1998. Pasal  9  ayat  1  Surat  Edaran  tersebut menyatakan bahwa peng-golongan kualitas  pembiayaan  setelah  dilakukan rescheduling ditetapkan se-bagai berikut :
1. Setinggi-tingginya kolektabilitas kurang lancar untuk pembiayaan  yang sebelum dilakukan rescheduling tergolong diragu-kan atau macet.
2. Kualitas tidak berubah untuk pembiayaan  yang  sebelum  dilakukan rescheduling tergolong  lancar,  dalam perhatian  khusus  atau  kurang  lancar (Susi Susilowati, 2013).
3 Nur Eka Prasetyana, dkk., op.cit.
Pelaksanaan  Penjadwalan  Kembali Tagihan Murabahah pada  Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR)  di  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRIS) Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Hukum Islam.
Kriteria  penjadwalan  kembali  di BRIS  Kota  Pekanbaru  dilaksanakan    ter- hadap nasabah yang memenuhi kriteria 1) nasabah  mengalami  penurunan  kemam- puan  pembayaran,  2)    nasabah  memiliki prospek  usaha  yang  baik  dan  mampu memenuhi  kewajiban  setelah  penjadwal- an  kembali  (Wawancara  dengan  Rahma- dianur,  2016).  Kebijakan  penjadwalan kembali  berdasarkan  Surat  Keputusan (SK)  Direksi  PT.  Bank  BRIS  Syariah menyatakan  bahwa  setiap  bank  memiliki kebijakan  masing-masing  dalam  menen- tukan  kebijakan  penjadwalan  kembali (Wawancara dengan Mega Pandra,
2016).
BRIS  Kota  Pekanbaru  menetap- kan  bahwa  kolektabilitas  nasabah  yang bermasalah  diklasifikasian  5  (lima)  ko- lektabilitas,  yaitu  sebagai  berikut:  1) Kolektabilitas  1  (Lancar):  Pembayaran angsuran  pokok  dan  margin  tepat  waktu serta  sesuai  dengan  akad  perjanjian,  2) Kolektabilitas  2  (DPK):  Pembayaran angsuran  pokok  dan  margin  terdapat tunggakan  angsuran  ( Day  Pass  Do )  1-90
Hari,  3)  Kolektabilitas  3  (KL):  Pem- bayaran  angsuran  pokok  dan  margin terdapat  tunggakan  angsuran  ( Day  Pass Do )  90-180  Hari,  4)  Kolektabilitas  4 (Diragukan):  Pembayaran  angsuran  po- kok  dan  margin  terdapat  tunggakan angsuran ( Day Pass Do ) 180-270 Hari, 5) Kolektabilitas  5  (Macet):  Pembayaran angsuran  pokok  dan  margin  terdapat tunggakan angsuran ( Day Pass Do ) lebih dari  270  Hari.  Kolektabilitas  3,  4,  dan  5
yakni  kurang  lancar,  diragukan  dan macet.  Tunggakan  angsuran  selama  90 sampai  dengan  diatas  270  hari  diiden- tifikasikan  bahwa  nasabah  tersebut  perlu dilakukan penjadwalan kembali (Wawan- cara dengan Mega Pandra, Mei 2016).

## Gambar 1. Klasifikasi kolektabilitas Pembayaran
Cicilan Murabahah Sumber: Data olahan dari berbagai sumber
Berdasarkan  klasifikasi  kolekta- bilitas nasabah murabahah di BRIS Kota Pekanbaru,  pada  kolektabilitas  2  sebetul- nya  nasabah  sudah  dapat  mengajukan penjadwalan kembali. Pada kolektabilitas 3  BRIS  Kota  Pekanbaru  memberikan arahan  kepada  nasabah  untuk  segera melakukan  penjadwalan  kembali  atau tidak  dapat  melanjutkan murabahah di BRIS (Wawancara dengan Rahma- diannur, 2016).
Pelaksanaan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah boleh dilaksanakan  oleh  bank  syariah  sebagai bentuk  pelayanan  terhadap  nasabah  yang mengalami  kesulitan  menunaikan  ke-
wajiban  pembayaran  cicilan  tagihan murabahah .  Penjadwalan  kembali  ter- sebut  bertujuan  memberikan  keringanan kepada  nasabah  dalam  cicilan muraba- hah .
Nasabah  berpeluang  memperoleh potongan berupa pengurangan pembayar- an  cicilan.  Potongan  diberikan  kepada nasabah  berdasarkan  kebijakan  internal BRIS  Kota  Pekanbaru  (Wawancara dengan  Mega  Pandra,  2016).  Pasal  125 ayat (2) menyatakan bahwa penjual dapat memberikan  potongan  dari  total  ke- wajiban  pembayaran  kepada    pembeli dalam  akad murabahah yang  telah  me- lakukan  kewajiban  pembayaran  cicilan- nya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang  mengalami  penurunan  kemampuan pembayaran.
BRIS  Kota  Pekanbaru  tidak memberikan  kepastian  tentang  potongan tagihan murabahah pada  ayat  di  atas sebagai  hak  nasabah  atau  tidak.  BRIS hanya  menyatakan  bahwa  dalam  praktik- nya  mereka  dapat  memberikan  potongan atau  tidak  berdasarkan  kebijakan  internal pada  saat  analisis  kemampuan  nasabah dalam membayar cicilan.  Praktik seperti ini  dapat  ditafsirkan  nasabah  dapat memperoleh  potongan  dengan  negosiasi yang  berakhir  pada  kesepakatan  para pihak  sebagaimana  disebutkan  pada  ayat (3)  yang  menyatakan  bahwa  besar potongan  diserahkan  pada  kebijakan BRIS Kota Pekanbaru.
BRIS  Kota  Pekanbaru  berpegang teguh  pada  persyaratan  yang  ditetapkan Pasal  126  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  tentang  syarat  penjadwalan kembali.  Pasal  tersebut  menyatakan bahwa  penjual  dapat  melakukan  penjad- walan  kembali  tagihan murabahah bagi pembeli  yang  tidak  bisa  melunasi  sesuai
dengan  jumlah  dan  waktu  yang  telah disepakati  dengan  ketentuan  1)  Tidak menambah  jumlah  tagihan  yang  tersisa, 2)  Pembebanan  biaya  dalam  proses  pen- jadwalan  kembali  adalah  biaya  riil,  3) Perpanjangan  masa  pembayaran  harus berdasarkan kesepakatan para pihak.
Pelaksanaan  pada  BRIS  Kota Pekanbaru  adalah  nasabah  harus  meng- ajukan  kepada  Divisi  Pembiayaan Mura- bahah . Persyaratan  yang harus dipersiap- kan  1)  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  2) Kartu  Keluarga,  3)  Bukti  pembayaran cicilan  3  (tiga)  bulan  terakhir.  Pengajuan nasabah  disertai  syarat  yang  lengkap dapat diajukan setiap hari kerja (Wawan- cara dengan Mega Pandra, 2016).
Prosedur  yang  ditempuh  oleh nasabah  dalam  penjadwalan  kembali tagihan murabahah dapat  digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 2. Prosedur Penjdwalan Kembali di BRIS
Sumber: Data olahan dari berbagai sumber
Penjelasan  prosedur  pada  gambar 1  dimulai  dengan  nasabah  mendatangi BRIS Kota Pekanbaru membawa keleng- kapan  dokumen.  Dokumen  diajukan kepada  BRIS  melalui  Divisi  Pembiayaan Murabahah.  Devisi  pembiayaan  menilai kelengkapan  dokumen.  Dokumen  yang dinyatakan  lengkap  maka  dilanjutkan dengan  negosiasi  penjadwalan  kembali.
Kesepakatan  kedua  pihak  dilanjutkan dengan penandatangan akad penjadwalan kembali  (Wawancara  dengan  Rahma- dianur dan Mega Pandra, 2016).
Kesepakatan  kedua  pihak  dalam akad  penjadalan  kembali  berarti  nasabah mendapat keringanan cicilan pembayaran dan/atau  perpanjangan  masa  pembayaran tagihan murabahah . Secara normal nasabah murabahah sebelum  akad  pen- jadwalan  kembali  membayar  cicilan selama  24  bulan  misalnya,  setelah  akad penjadwalan  kembali  nasabah  membayar cicilan  dapat  diperpanjang  selama  36 bulan (Wawancara dengan Rahmadianur, 2016).
Nasabah  yang  membayar  tagihan murabahah sebelum  melakukan  penjad- walan kembali dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:
Gambar 3. Cicilan Nasabah Tagihan Murabahah secara Normal
Sumber: Data olahan dari berbagai sumber
Pada  gambar  di  atas  nasabah murabahah membayar  angsuran  dari bulan  ke  1  sampai  bulan  ke  24  ber- dasarkan  akad  yang  telah  disepakati. Dalam  perjalanannya,  ternyata  nasabah mengalami kesulitan keuangan dan mengajukan  penjadwalan  kembali  ke BRIS Kota Pekanbaru. Setelah akad pen- jadwalan  kembali  ditandangani,  kewajib-
an  nasabah  dalam  membayar  cicilan bertambah waktunya menjadi 36 bulan.
Nasabah memiliki kewajiban yang  lebih  panjang  dalam  tagihan murabahah setelah  penandatangan  pen- jadwalan kembali.  Di sini nasabah ditun- tut  untuk  mematuhi  kesepakatan    yang telah  dibuat  dengan  BRIS  cabang Pekanbaru.  Nasabah  yang  tidak  me- matuhi kesepakatan tersebut, BRIS cabang  Pekanbaru  dapat  melakukan langkah-langkah  penyelesaian  yang  di- anggap perlu (Wawancara dengan
Rahmat Hidayatullah, 2016). Seorang nasabah Risma Nurhayati menyatakan bahwa penjadwal- an  kembali  sebetulnya  memperpanjang pembayaran.  Namun  bagi  nasabah  yang sedang  mengalami  kesulitan  dapat  ter- bantu  dengan  adanya  penjadwalan  kem- bali  tersebut  (Wawancara  dengan  Risma Nurhayati,  2016).  Gambar  berikut  ke- wajiban nasabah murabahah setelah pen- jadwalan kembali:

## Gambar 4. Tagihan Penjadwalan Kembali
Sumber: Data diolah dari berbagai sumber
Terkadang  terdapat  nasabah  yang mengajukan  penjadwalan  kembali  untuk kedua  kali  setalah  medapat  persetujuan penjadwalan  yang  pertama.  Pengajuan diajukan  pada  sepertiga  pembayaran cicilan  terakhir  atau  6  bulan  sebelum
cicilan  penjadwalan  kembali  berakhir. Pengajuan  tersebut  biasanya  ditolak  oleh BRIS  Kota  Pekanbaru.  Gambar  berikut dapat  menjelaskan  pola  pengajuan  pen- jadwalan kembali yang kedua kali:

## Gambar 5. Pengajuan Penjadwalan Kembali yang Kedua Kali
Sumber: Data olahan dari berbagai sumber
Hambatan  Pelaksanaan  Penjadwalan Kembali  Tagihan Murabahah pada Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)    Kota  Pekanbaru  Berdasarkan Hukum Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) BRIS dapat me-
lakukan  penjadwalan  kembali (re- scheduling) tagihan murabahah bagi nasabah  yang  tidak  bisa  menye- lesaikan/melunasi  pembiayaannya  se- suai  jumlah  dan  waktu  yang  telah disepakati,  dengan  ketentuan  1)  Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, 2)  Pembebanan  biaya  dalam  proses penjadwalan  kembali  adalah  biaya riil, dan  3)  Perpanjangan  masa  pembayaran harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua belah pihak.
Ketentuan tidak menambah jumlah  tagihan  yang  tersisa  menjadi acuan  utama  dalam  menentukan  pen- jadwalan kembali. Jumlah cicilan nasabah  sebalum  dan  sesudah  pen- jadwalan  kembali  adalah  sama.  Jumlah cicilan  yang  lebih  banyak  dan/atau dilebihkan  baik  sengaja  atau  tidak sengaja sama dengan riba.
Rahmat  Hidayatullah  menyata- kan  bahwa  praktik  ketentuan  fatwa  di atas tampaknya tergantung nasabah dan BRIS  cabang  Pekanbaru,  karena  ke- tentuan  “tidak  menambah  jumlah tagihan  yang  tersisa”  dapat  memiliki makna yang berbeda-beda antara nasabah  dan  BRIS.  Pelanggaran  atas ketentuan  tersebut  dapat  mengarahkan kepada riba (Wawancara dengan Rahmat  Hidayatullah,  2016).  Gambar berikut ilustrasi atas ketentuan larangan menambah jumlah tagihan:
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Bulan ke 1 Bulan ke 13 Bulan ke 25 Bulan ke 36 Tagihan Murabahah Tagihan
Penjadwalan kembali Menurut Fatwa MUI Tagihan Pejadwalan kembali yang melanggar Fatwa MUI

## Gambar 6. Larangan  Menambah Jumlah Tagihan yang Tersisa
Sumber: Data olahan dari berbagai sumber
Gambar  6  tersebut  menjelaskan ilustrasi  tagihan murabahah Rp  750  ribu
Pengajuan penjadwalan kembali kedua kali
setiap  bulan  selama  24  bulan.  Pada  saat nasabah  mengajukan  penjadwalan  kem- bali  dan  disetujui  oleh  BRIS,  angsuran nasabah  dapat  berubah  menjadi  Rp  650 dengan  masa  pelunasan  yang  lebih panjang  selama  36  bulan.  Pola  ini  di- benarkan  dalam  hukum  Islam  berdasar- kan  ketentuan  BRIS  tidak  menambah jumlah tagihan yang tersisa (Fatwa DSN MUI).  Penambahan  biaya  dalam  pen- jadwalan  kembali  nasabah  memper- panjang  masa  pembayaran  dilarang dalam hukum Islam.
Mega  Pandra  selaku  Kepala Divisi  Pembiayaan Murabahah menyata- kan  bahwa  BRIS  tidak  menambahan jumlah  tagihan murabahah yang  tersisa dalam  penjadwalan  kembali  nasabah. Akumulasi  jumlah  tagihan  tetap  hingga nasabah menyelesaikan pembayaran murabahah (Wawancara  dengan  Mega Pandra, 2016).
Berdasarkan  keterangan  nasabah menunjukkan  bahwa  dalam  praktik  pen- jadwalan  kembali  di  BRIS,  terdapat nasabah  yang  diberikan  potongan  dan nasabah  yang  tidak  diberikan  potongan. Pemberian  potongan  merupakan  kebijak- an  internal  BRIS  (Wawancara  dengan Rudy  Cahyadi,  2016).  Potongan  yang diberikan  tergantung  kesepakatan  kedua pihak.
Nasabah  tersebut  mencontohkan penghitungan penjadwalan kembali dengan potongan tagihan sebagai berikut: Seorang  nasabah murabahah membayar cicilan  Rp  750  ribu  selama  24  bulan. Jumlah  tagihan  keseluruhan  yang  harus dibayar  adalah  Rp  18  juta.  Setelah angsuran  ke  12  dibayar  oleh  nasabah, bulan  ke  13  atau  bulan  ke  14  nasabah tersebut  mengajukan  penjadwalan  kem- bali  ke  BRIS.  Kesepakatan  para  pihak
menyebutkan  bahwa  nasabah  menanda- tangani akad penjadwalan kembali dengan memperpanjang waktu pembayar- an  selama  36  bulan.  Artinya  nasabah menambah  waktu  pembayaran  dengan tambahan  12  bulan,  sehingga  dari  bulan ke  13  atau  ke  14  angsuran  nasabah menjadi bulan ke 36.
Dalam  akad  tersebut,  nasabah mendapat potongan Rp 100 ribu, sehingga jumlah angsuran setelah penjadwalan  kembali  adalah  Rp  650 hingga  bulan  ke  36.  Jumlah  angsuran setelah penjadwalan kembali dapat dihitung Rp 650 dikali 24 bulan sehingga berjumlah  15  juta  600  ribu  rupiah.  Total tagihan  yang  harus  dibayar  sebelum  dan sesudah  penjadwalan  kembali  menjadi Rp  24  juta  600  ribu  rupiah  (Wawancara dengan  Mega  Pandra,  2016).  Di  sini teryata terjadi penambahan jumlah tagihan  dari  tagihan  semula  sebelum penjadwalan  kembali  hanya  Rp  18  juta menjadi  Rp 24 juta 600  ribu rupiah. Jika dijumlahkan  terjadi  penambahan  Rp  6 juta  600  ribu.  Penambahan  ini  tentu bertentangan  dengan  ketentuan  Fatwa DSN MUI di atas.
Gambar 7. Jumlah Pembayaran Sebelum dan Sesudah Penjadwalan Kembali
Sumber: Data olahan dari berbagai sumber
600 650 700 750 800 Jumlah cicilan perbulan sebelum dan sesudah penjadwalan kembali Jumlah cicilan perbulan sebelum dan sesudah penjadwalan kembali
Gambar  7  tersebut  menjelaskan bahwa  cicilan  nasabah  dalam  penjad- walan kembali mendapat ptongan Rp 100 ribu  rupiah,  sehingga  cicilan  pada  bulan ke  13  dan  seterusnya  menjadi  Rp  650 ribu  rupiah.  Nasabah  dapat  mengira bahwa  jumlah  total  tagihan  dalam penjadwalan kembali sama dengan jumlah  total  pembayaran  tagihan mura- bahah .  Padahal  setelah  dihitung  secara keseluruhan  terjadi  penambahan  dari jumlah  total  tagihan murabahah yang semula Rp 18 juta rupiah menjadi  Rp 24 juta  600  ribu  rupiah.  Tagihan  pen- jadwalan  kembali  seoalah-olah  meng- alami penururunan jumlah tagihan dengan potongan tiap bulan, tetapi ketika diakumulasi  seluruh  tagihan  setelah  pen- jadwalan  kembali  ditambah  tagihan  se- belum  penjadwalan  kembali  semakin bertambah  besar.  Kenyataan  ini  terjadi karena  BRIS  cabang  Pekanbaru  bukan menghitung  sisa  tagihan murabahah , tetapi menghitung jumlah sisa bulan yang dikehendaki  oleh  nasabah  dalam  tagihan penjadwalan  kembali.  Praktik  seperti  ini tentu bertentangan dengan klausul “tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa”.
BRIS  cabang  Pekanbaru  ber- alasan  bahwa  nasabah  telah  mem- peroleh  potongan  berupa  keringanan membayar  cicilan  tiap  bulan,  sehingga wajar  jika  BRIS  menambah  jangka waktu  angsuran  dengan  konsekuensi mungkin  lebih  besar  dari  seluruh  total tagihan murabahah sebelum pen- jadwalan  kembali  (Wawancara  dengan Rudy Cahyadi, 2016).
Ketentuan  lainnya  pembebanan biaya  dalam  proses  penjadwalan  kem- bali  adalah  biaya  riil.  Biaya  riil  yang dimaksudkan  adalah  biaya  administrasi dan biaya materai. Menurut  keterangan
Mega  Pandra,  biaya  tersebut  dibeban- kan kepada nasabah (Wawancara dengan  Mega  Pandra,  2016).  Biaya denda tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya  riil,  karena  dalam  penjadwalan kembali sebetulnya tidak dikenal dengan biaya denda. Penambahan biaya riil  dalam  penjadwalan  dibenarkan dalam hukum Islam.
Penambahan  biaya  yang  dilarang adalah  biaya  yang  mengarah  pada  ke- untugan  bank  seperti  biaya  denda  keter- lambatan  dan  biaya  penambahan  pem- bayaran akibat penangguhan pembayaran tagihan murabahah .  Penambahn  denda keterlambatan  tersebut  tidak  dibenarkan dalam  hukum  Islam  karena  termasuk riba. Di sini riba berlaku  untuk BRIS dan nasabah.    Ketidak  mampuan  bayar  nasa- bah tidak dapat di kenakkan sanksi karna posisi  nasabah  sedang  dalam  kesulitan. Keuntungan  yang  diperoleh  dari  denda nasabah  sebagai  bentuk  eksploitasi  atas kesulitan orang lain.
Dalam  QS al-Baqarah ayat  (280) menyatakan bahwa ”... Dan jika (orang berutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka berilah  tangguhan  sampai  dia  berkela- pangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih bik bagimu, jika  kamu  mengetahui.” Hadis  Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban  menyata- kan “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa
Rasulullah  SAW  bersabda:  "Sesung- guhnya  jual  beli  itu  hanya  boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”
Hadis  Nabi  Riwayat  Muslim menyatakan  bahwa  Nabi  saw  bersabda “Orang  yang  melepaskan  seorang muslim  dari  kesulitannya  di  dunia, Allah  akan  melepaskan  kesulitannya  di
hari  kiamat;  dan  Allah  senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong  saudaranya. Hadis  Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al- Muzani menyatakan Nabi saw bersabda “Perjanjian  dapat  dilakukan di  antara  kaum  muslimin  kecuali perdamaian  yang  mengharamkan  yang halal  atau  menghalalkan  yang  haram; dan  kaum  muslimin  terikat  dengan syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram.”
Ketentuan  lain  yang  menjadi acuan  dalam  penjadwalan  kembali adalah  perpanjangan  masa  pembayaran harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua belah pihak.    Klausul  ini  mengharuskan adanya  negoisasi  antara  para  pihak  yang berkepantingan.  Nasabah  menginginkan keringanan  angusran,  sedangkan  bank ingin mendapatkan keuntungan.
Praktik  negosiasi  yang  terjadi, BRIS  cabang  Pekanbaru  sangat  dominan dalam menetukan hasil akhir kesepakatan para  pihak.  Dalam  negosiasi  tersebut nasabah  sebetulnya  tidak  memiliki  hak untuk  memberikan  tanggapan  atas  per- syaratan  yang  diberikan  bank.  Nasabah tidak memiliki kesempatan unutuk negosisiasi  harga  penjadwalan  kembali, meskipun  nasabah  diberikan  hak  ber- dasarkan  fatwa  MUI  di  atas,  namun posisi  tawar  yang  lemah,  nasabah  tidak dapat melakukan itu (Wawancara dengan Rudy Cahyadi, 2016).
Harga  dalam  penjadwalan  men- jadi  milik  bank  bukan  milik  nasabah. Bank telah menentukan harga yang harus dibayar  oleh  nasabah.  Nasabah  hanya menandatangani  lembar  aplikasi  penjad- walan  kembali  tagihan murabahah . Dalam  konteks  ini,  sebetulnya  terjadi
komunikasi  satu  arah.  Nasabah  tidak memiliki  hak  atas  harga  dalam  pola negosiasi seperti ini, tampaknya dianggap telah  bermusyarawarah  untuk  kepenting- an para pihak. Demi sebuah kesepakatan, meskipun  kesepakatan  terjadi  hanya mengarahkan nasabah untuk memberikan persetujuan  dengan  tanda  tangan.  Per- setujuan  seperti  ini  tentu  bukan  kese- pakatan  yang  dimaksudkan  oleh  Fatwa DSN MUI di atas.
Penyelesaian  Hukum  terhadap  Pihak yang  Tidak  Menunaikan  Kewajiban Penjadwalan Kembali
Nasabah  yang  merasa  keberatan atas  pelaksanaan  penjadwalan  kembali tagihan murabahah ,  berdasarkan  Fatwa DSN  MUI  dapat  diselesaikan  dengan melalui perdamaian/ shulh , dan atau peng- adilan.  Fatwa  ini  berlaku  bagi  BRIS terkait  dengan  nasabah  yang  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  dan  berlaku bagi nasabah  yang merasa keberatan atas pelaksanaan  penjadwalan  kembali  ta- gihan murabahah .  Para  pihak  memiliki hak yang sama dalam menggunakan jalur hukum  dalam  penyelesaian  perbuatan para  pihak  yang  tidak  menunaikan  ke- wajiban  kembali  (Wawancara  dengan Mega Pandra, April 2016).
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional No.  48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Pen- jadwalan  Kembali  Tagihan Murabahah menyatakan  jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  di  antara  pihak-pihak terkait,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah
Nasional setelah tidak tercapai kesepakat- an  melalui  musyawarah.  Fatwa  di  atas memberikan  hak  kepada  nasabah  dan BRIS  cabang  Pekanbaru  dalam  penye-
lesaian  masalah  hukum  terkait  dengan penjadwalan kembali.  Pasal tersebut me- nyatakan  sebaiknya  dilakukan  musya- warah  terlebih  dahulu  baru  kemudian  ke jalur  pengadilan.  Gambar  berikut  dapat menjelaskan  alur  penyelesaian  permasa- lahan:

## Gambar 8. Tahapan Penyelesaian Permasalahan
Penjadwalan Kembali Sumber: Data olahan dari berbagai sumber
BRIS  cabang  Pekanbaru  dan nasabah  tidak  harus  menyelesaikan sengketa  hukum  penjadwalan  kembali langsung  ke  Pengadilan  Agama.  Para pihak  dapat  melakukan  musyawarah terlebih  dahulu  dalam  mencari  jalan keluar  masalah  yang  dihadapi.  Di sinilah  pentingnya  saling  menghargai antara para pihak yang  terlibat. Setelah kata  sepakat  tidak  tercapai  maka  dapat dilanjutkan  di  Badan  Peradilan,  yakni Pengadilan Agama.
Pihak  yang  tidak  menunaikan kewajiban  setelah  kesepakatan  penjad- walan  kembali  terdiri  atas  beberapa kategori,  yakni  1)  nasabah  yang membeli  properti  di  Kota  Pekanbaru, tetapi  memiliki  KTP  di  luar  Kota Pekanbaru  seperti  di  Jakarta,  Bogor, dan  Bandung.  Tipe  nasabah  yang seperti  biasanya  setelah  melakukan  ke- sepakatan  penjadwalan  kembali  meng- alami  kendala  pembayaran  tagihan,  2) Nasabah yang membeli properti di Kota
Pekanbaru dengan KTP Kota Pekanbaru.  Setelah  kesepakatan  pen- jadwalan  kembali,  nasabah  tersebut tidak  melakukan  kewajiban  cicilan  be- berapa  lama.  BRIS  melakukan  pang- gilan  terhadap  nasabah  bersangkutan. 3)  Nasabah  yang  membeli  properti  di
Kota Pekanbaru dengan KTP Pekanbaru,  namun  setelah  melakukan kesepakatan penjadwalan kembali tidak melakukan kewajiban (Wawancara dengan  Mega  Pandra,  2016).  Gambar berikut  dapat  menjelaskan  kategori nasabah  yang  melakukan  penjadwalan kembali:
29% 34% 37%
Kategori Nasabah Yang Melakukan

## Penjadwalan Kembali di BRIS Cabang
Pekanbaru
Nasabah 1 Nasabah 2 Nasabah 3

## Gambar 9. Kategori Nasabah Penjadwalan Kembali
Sumber: Data olahan dari berbagai sumber
Gambar  9  tersebut  menjelaskan kategori  nasabah  yang  tidak  melakukan kewajiban  paling  banyak  pada  nasabah tipe  3,  yakni  nasabah  yang  telah  me- lakukan  penjadwalan  kembali,  namun tidak  melakukan  cicilan  sebagai  tagihan yang  telah  disepakati.    Kategori  nasabah tipe  2  dan  tipe  1  termasuk  kategori  yang masih  dapat  berdialog  dengan  BRIS cabang  Pekanbaru  dalam  penyelesaian tagihan penjadwalan kembali.
Mega  Pandra  menyatakan  bahwa BRIS  melakukan  penyelesaian  pada
ketiga  kategori  nasabah  di  atas  dengan berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  (Wawan- cara dengan Mega Pandra, 2016).  Fatwa tersebut  menyatakan  bahwa  jika  salah satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajiban- nya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak  terkait,  penyelesaiannya  di- lakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  me- lalui musyawarah.
BRIS  mengedapankan  kesepakat- an  melalui  musyawarah  terlebih  dahulu terhadap  nasabah.  Nasabah  diberitahu bahwa  ia  sudah  beberapa  kali  tidak  me- nunaikan  kewajiban  tagihan  penjadwalan kembali.  Nasabah  yang  memiliki  I’tikad baik  biasanya  segera  dating  ke  BRIS cabang  Pekanbaru.  Pertemuan  BRIS  dan nasabah  dalam  rangka  bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut dapat terjadi kesepakatan para pihak dan tidak tercapai kesepakatan.  Musyawarah  yang  tidak mendapatkan  kesepakatan,  BRIS  dapat menawarkan    konversi murabahah seba- gaimana  diatur  dalam  Fatwa  DSN  MUI No.  49/Dsn-Mui/Ii/2005  tentang    Kon- versi  Akad Murabahah (Wawancara dengan  Rahmadianur  dan  Mega  Pandra, 2016).
Nasabah  yang  sulit  diajak  ber- musyawarah  setelah  dilakukan  pemang- gilan  3  kali,  BRIS  melakukan  penyitaan terhadap  objek murabahah yang  di- lakukan  penjadwalan  kembali.  Dalam kasus  seperti  ini,  BRIS  secara  sepihak melakukan penyitaan dengan dasar nasabah  tidak  melakukan  tagihan  pen- jadwalan kembali.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa:  pelak- sanaan  penjadwalan  kembali  tagihan
murabahah pada  Kredit  Pemilikan Rumah (KPR) di  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  (BRIS)    cabang  Kota  Pekanbaru adalah pembuatan akad baru penjadwalan kembali,  sedangkan  akad  yang  sebelum- nya  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Hak untuk  mengajukan  penjadwalan  kembali hanya satu  kali, setelah itu nasabah tidak dapat  mengajukan  penjadwalan  kembali untuk kedua kali.
BRIS  cabang  Pekanbaru  ternya tidak  sepenuhnya  menerapkan  ketentuan tidak  boleh  menambah  jumlah  tagihan murabahah .  Dalam  praktinya,  BRIS hanya  menghitung  jumlah  bulan  yang menjadi  kewajiban  nasabah  dengan mengurangi jumlah angsuran, tetapi tidak menghitung  jumlah  sisa tagihan muraba- hah sebelum penjadwalan kembali.
Akibatnya  tagihan  penjadwalan  kembali menjadi  semakin  besar  dibadingkan dengan tagihan murabahah sebelum pen- jadwalan  kembali.  Penambahan  tersebut disengaja  atau  tidak  disengaja,  kesalahan hitung  atau  tidak,  dan/atau  kesalahan akumulasi  tagihan  penjadwalan  kembali tetap tidak dibenarkan oleh hukum  Islam karena  ketentuan  Fatwa  DSN  MUI  tidak membenarkan  menambah  jumlah  sisa tagihan.
Pihak  yang  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perseli- sihan  di  antara  pihak-pihak  terkait,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  se- telah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.  BRIS  cabang  Pekanbaru dan nasabah tidak harus menyelesaikan sengketa  hukum  penjadwalan  kembali langsung  ke  Pengadilan  Agama.  Para pihak  dapat  melakukan  musyawarah terlebih  dahulu  dalam  mencari  jalan keluar masalah yang dihadapi.
Dengan demikian, ditujukan kepada BRIS cabang Pekanbaru, nasabah, dan semua orang yang
berkepentingan dengan penjadwalan kembali  agar  mengoptimalkan  peran Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang berfungsi  menyelarasakan  teori  dan praktik  di  BRIS  cabang  Pekanbaru;  agar lebih  kritis  dalam  memahami  hak  dan kewajiban para pihak dalam penjadwalan kembali  tagihan murabahah ;  dan  agar Fatwa  DSN  MUI  membuat  peraturan yang  lebih  terperinci,  sehingga  dapat  di- maknai sama oleh BRIS cabang Pekanbaru dan nasabah.

## Daftar Bacaan
Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7/2/PBI/
2005  tentang  Penilaian  Kualitas Aktiva  Bank  Umum,  PBI  No 9/6/PBI/ 2007.
Kasmir,  2010, Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya ,  Jakarta:  Raja Graffindo Pers.
Khan & Ahmed, 2001, “Risk Management:  An  Analysis  of Issues in Islamic Financial Industry”, Occasional  Paper (5) Islamic  Research  and  Training Institute: Islamic  Development Bank.
Machmulah,  Siti,  2011,  “Penyelesaian Utang  Piutang Murabahah pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah  Kantor  Cabang  Induk Gubeng Surabaya”, Jurnal Hukum , Vo. 2, No. 2, 2011.
Nasution,  Rasdakarya  E  dkk.,  2007, “Profit Sharing dan Moral Hazard Dalam  Penyaluran  Dana  Pihak
Ketiga  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia”, Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan  Indonesia ,  Vol.  8, Nomor 2.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah,  2009, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia , Jakarta: Salemba Empat.
Prasetyana, Nur Eka, dkk., 2014, “Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan  Murabahah”, Jurnal Ilmu  Manajemen ,  Vol.  2,  No.  4, Oktober 2014.
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  2010, Perbakan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya ,  Jakarta:
Jayakarta Agung Offset.
Sumitro,  Warkum,  2004, Asas-Asas Perbankan  Islam  dan  Lembaga- lembaga  Terkait, Cetakan  Ke- empat,  Jakarta:    Raja  Grafindo Persada.
Susilowati,  Susi  dan  Gofir,  2012,
Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Non Performing  Financing (NPF), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yuliansyah, Akhmad Alfin, 2014, “Analisis Perlakuan atas Pembiayaan Murabahah Bermasalah  (Studi  Kasus  pada BMT PSU (Perdana Surya Utama) Malang}”, Jurnal Hukum , Vol. 2, No. 1, 2014.