## Wajah Hukum
Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Wilayah Kota Jambi
Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com; sumaidi.medi1966@gmail.com; reza.iswanto@unbari.ac.id
Abstrak .  Terjadinya  tindak  pidana  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  di  kota  Jambi  sekarang  ini  marak  terjadi. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya kasus pelacuran di penginapan OYO yang terletak di kota Jambi. Padahal  telah  ada  Perda  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan Asusila,  namun  pada  kenyataannya  masih  ada  pelacuran  di  kota  Jambi  walaupun  lokalisasinya  telah  ditutup. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  orang melakukan  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  di  Kota  Jambi,  kendala  dalam  melakukan  efektivitas  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di  wilayah kota Jambi dan Upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi. Metode penelitiannya yaitu tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan menggunakan  sumber  data  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik  penarikan  sampel secara purpose sampling dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen serta analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitiannya  yaitu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi orang melakukan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi adalah faktor ekonomi dan gaya hidup, bisnis pelacuran  yang  menguntungkan,  para  remaja  memiliki  latar  belakang  keluarga broken  home dan  masuk pergaulan yang salah, adanya hotel dan tempat hiburan malam atau club . Kendala dalam melakukan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah  kota  Jambi  adalah  sanksi  pidana  dikategorikan  ringan  dan  tidak  sebagai  alat  pemaksa  untuk  menjerat pelaku pelacuran, belum ada kewenangan khusus untuk kepolisian dalam menjalankan sanksi pidana di dalam Perda,  adanya  kebocoran  informasi  dalam  melakukan  razia,  kondisi  Panti  Sosial  Bina  Remaja  Dan  Wanita  di Talang  Bakung  masih  memprihatinkan  untuk  menjadi  tempat  Rehab  para  pelacur,  adanya  penolakan  dari masyarakat sekitar lokalisasi pelacuran untuk penutupan lokalisasi pelacuran, adanya budaya asing yang masuk seperti pergaulan bebas. Upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah  kota  Jambi  adalah  Pemerintah  Kota  Jambi  melakukan  penutupan  lokalisasi  pelacuran  di  kota  Jambi, kemudian  melakukan  sosialisasi  Perda  Nomor  2  Tahun  2014  kepada  masyarakat  kota  Jambi,  pemerintah  kota Jambi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam melakukan razia serta peran masyarakat atau orang tua dalam mengawasi anaknya ketika menggunakan handphone .
Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Kota Jambi, Pelacuran, Asusila
Abstract.  The  occurrence  of  criminal  acts  of  prostitution  and  immoral  acts  in  the  city  of  Jambi  is  currently widespread. This can also be proven by the existence of cases of prostitution at OYO accommodation located in the city of Jambi. Even though there is Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 on the Eradication of Prostitution and Immoral Acts, in reality there is still prostitution in the city of Jambi even though the local area has  been  closed.  The  aim  of  this  research  is  to  understand  and  analyze  the  factors  that  influence  people  to commit prostitution and immoral acts in Jambi City, obstacles in implementing the effectiveness of Jambi City Regional  Regulation  Number  2  of  2014  in  Eradicating  Prostitution  and  Immoral  Acts  in  the  Jambi  City  area and  efforts  to  overcome  obstacles  in  reducing  the  number  of  prostitution  and  immoral  acts  in  the  Jambi  city area.  The  research  method  is  an  empirical  juridical  research  type  with  a  legal  sociology  approach  and  uses data  sources,  namely  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  The  sampling  technique  was purposeful sampling and data collection techniques were carried out using interviews and document studies and data  analysis  was  carried  out  using  qualitative  analysis.  The  results  of  his  research  are  that  the  factors  that influence  people  to  commit  prostitution  and  immoral  acts  in  Jambi  City  are  economic  and  lifestyle  factors,  a profitable  prostitution  business,  teenagers  having  broken  home  family  backgrounds  and  joining  the  wrong social groups, the existence of hotels and nightclubs or club. The obstacle in carrying out the effectiveness of Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 in Eradicating Prostitution and Immoral Acts in the Jambi city area is that criminal sanctions are categorized as light and not as a coercive tool to ensnare perpetrators of prostitution,  there  is  no  special  authority  for  the  police  to  carry  out  criminal  sanctions  in  the  Regional Regulation.  ,  there  was  a  leak  of  information  during  the  raid,  the  condition  of  the  Youth  and  Women's  Social
Home in Talang Bakung was still worrying as it could become a rehabilitation place for prostitutes, there was resistance from the community around the prostitution localization to close the prostitution localization, there was foreign culture coming in such as promiscuity. An effort to overcome obstacles in reducing the number of prostitution  and  immoral  acts  in  the  Jambi  city  area  is  that  the  Jambi  City  Government  closes  down  the localization of prostitution in the city of Jambi, then carries out socialization of Regional Regulation Number 2 of  2014  to  the people  of  Jambi  city,  the  Jambi  city  government  and  the  Jambi  City  Civil  Service  Police  Unit. coordinating  with  the  TNI  and  Polri  in  carrying  out  raids  as  well  as  the  role  of  the  community  or  parents  in supervising their children when using cellphones.

## Keywords: Effectiveness, Regional Regulation, Jambi City, Prostitution, Immorality

## PENDAHULUAN
Berbagai macam hal yang mendorong untuk terjadinya prostitusi atau pelacuran di kota Jambi. Salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  pelacuran  di  kota  Jambi  yang  sampai  sekarang  masih  marak terjadi dikarenakan terhimpitnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alasan yang demikian biasanya mendorong para pelaku pelacuran untuk melakukan perbuatan asusila dikarenakan dengan  melakukan  hal  tersebut  seperti  dalam  permasalahan  ini  yaitu  melakukan  pelacuran  lebih mudah  dan  cepat  untuk  menghasilkan  uang  daripada  bekerja  keras  namun  uang  yang  didapatkan hanya sedikit. Belum lagi pada zaman sekarang ini biaya hidup yang mahal sehingga kerap menjadi penyebab pelacuran.
Selain mudahnya untuk mendapatkan uang dalam melakukan pelacuran, Terkadang juga faktor penyebab terjadinya pelacuran ini dikarenakan kebutuhan seksual. Menurut Kartini, adanya keinginan dan  dorongan  manusia  untuk  menyalurkan  kebutuhan  seks. 1 Hal  ini  dapat  saja  terjadi  apabila perempuan  tersebut  memiliki  hasrat  seks  yang  tinggi sehingga  dia  tidak  puas  dengan  satu  pasangan saja. Apalagi pasangan yang biasa menjadi langganan perempuan tersebut di dalam hal pelajaran ini sangat memberi kepuasan seksual terhadap perempuan yang menjadi pelaku pelacuran. Tidak hanya perempuan saja, terjadinya pelacuran ini dikarenakan pihak laki-laki juga memiliki hasrat yang tinggi sehingga jika tidak puas dengan pasangannya walaupun laki-laki tersebut telah menikah maka masih saja  untuk  mencari  para  perempuan  sebagai  pelayan  seks  untuk  memuaskan  hasrat  seksual  laki-laki tersebut.
Tidak  hanya  faktor  biologis  atau  seksual  saja  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  ada juga  faktor  lain  yang  mendorong  terjadinya  pelacuran  atau  perbuatan  asusila  yaitu  pendidikan. Dengan  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah  sehingga  para  pelaku  tidak  memikirkan  dampak yang  akan  dialaminya  jika  melakukan  pelacuran  dan  hanya  memikirkan  kepuasan  Semata  baik  itu mendapatkan  uang  dengan  cara  cepat  maupun  memuaskan  hasrat  seksual  baik  diri  sendiri  maupun pasangan  dalam  melakukan  perbuatan  asusila  tersebut.  Ditambah  lagi  minimnya  pendidikan  agama sehingga tidak ada pondasi untuk membentengi dirinya dalam mencegah untuk melakukan perbuatan asusila atau pelacuran.
Selanjutnya  faktor  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  pelacuran  ini  yaitu  masuknya  bermacam- macam kebudayaan asing sehingga terjadinya pelacuran ini dianggap biasa saja bagi sebagian orang yang  tidak  memahami  kebudayaan  adat  setempat.  Hal  ini  juga  dapat  dibuktikan  dengan  adanya berbagai macam tempat untuk dijadikan tempat pelacuran yang ada di kota Jambi seperti kasus yang baru-baru ini terjadi terkait dengan tempat yang dijadikan untuk melakukan pelacuran di  penginapan OYO yang berada di Kota Jambi. Oleh karena itu, penginapan itu disegel Satpol PP lantaran diduga dijadikan tempat esek-esek atau tempat asusila. 2
Namun, tidak semua perempuan mendukung terjadinya pelacuran terhadap dirinya karena ada juga perempuan yang tidak menginginkan terjadinya pelacuran dan perbuatan asusila kepada dirinya. Hal demikian dapat saja terjadi karena tidak sedikit perempuan bahkan perempuan usia anak dijebak, ditipudaya, dirayu tanpa sadar ternyata dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). 3 Kondisi yang  demikian  sudah  seharusnya  dilakukan  pemberantasan  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  karena
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1 , (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), halaman 243.
2 https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6544845/diduga-jadi-tempat-prostitusi-oyo-di- jambi-disegel-satpol-pp, Diakses tanggal 25 Februari 2024.
3 https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai,  Diakses  tanggal  25  Februari 2024.
akan berdampak kepada psikis perempuan bahkan yang lebih berbahaya lagi akan mengganggu psikis perempuan yang usianya masih dikategorikan anak-anak.
Pandangan  ini  juga  sesuai  dengan  pengertian  dari  pelacuran  itu  sendiri  yang  berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. 4 Selain itu juga dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila bahwa pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan  dengan  tujuan  mendapatkan  imbalan.  Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  itu  sendiri,  prostitusi  diatur  pada  Pasal  296  KUHP  yang  berbunyi  barang  siapa  dengan sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
Kemudian dalam prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur ( prostitute ), mucikari atau  germo  ( pimp )  dan  pelanggannya  ( client ).  Bisnis  pelacuran  ini  dapat  dilakukan  secara konvensional maupun melalui dunia maya. 5 Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan hubungan seksual yang terjadi antar pihak dengan tujuan untuk mendapatkan uang bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari serta kepuasan bagi pelanggan. Dengan  pendapat  demikian  maka  pelacuran  tidak  hanya  banyak  terjadi  di  kota-kota  di  Indonesia termasuk juga di Kota Jambi sudah terjadi praktek pelacuran tersebut.
Fenomena  pelacuran  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang  sangat  sulit  untuk ditangani  dan  jenis  tindak  pidana  ini  banyak  didukung  oleh  faktor  ekonomi  dalam  kehidupan masyarakat,  dimana  dalam  masyarakat  itu  sendiri  mendapat  pemenuhan  akan  kebutuhan  secara manusiawi. Ketika semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan maka  jalan  keluar  pelacuran  dapat  dipakai  sebagai  alternatif  untuk  memenuhinya  dan  perubahan dalam sistem ekonomi tidak akan mampu menghilangkan kedua sisi kebutuhan tersebut.
Perbuatan pelacuran masih saja ada dalam kehidupan masyarakat, bahkan sekrang ini pelacuran telah terorganisir secara profesional, tempat-tempat melakukan pelacuran disediakan, dilindungi oleh hukum  dan  mendapat  fasilitas-fasilitas  tertentu.  Konsumen  dari  pelacuran  ini  beragam,  ada  yang berasal dari orang miskin sampai orang kaya, mulai dari kelas taman sampai kelas hotel berbintang. Jadi,  walaupun  lokalisasi  pelacuran  Payosigadung  (Pucuk)  yang  terletak  di  Kelurahan  Rawasari Kecamatan Kota Baru dan lokalisasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur ditutup oleh pemerintah Kota Jambi aksi pelacuran masih tetap tersebar di berbagai tempat di Kota Jambi.
Belum  lagi  terkait  dengan  penutupan  lokalisasi  pelacuran  yang  dilakukan  pemerintah  Kota Jambi  terlihat  ada  perlawanan  dari  para  masyarakat  sekitar  lokalisasi  pelacuran  tersebut.  Berbagai reaksi  muncul  dari  warga  lokalisasi  atas  penutupan  pucuk  tersebut,  dengan  melakukan  unjuk  rasa sampai ancaman demontrasi bugil di depan kantor Walikota Jambi. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah  Kota  Jambi  harus  serius  dalam  melakukan  penutupan  lokalisasi  pelacuran  yang  ada  di Kota  Jambi  karena  telah  ada  sanksi  pidana  dalam  Pasal  16  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  untuk  menjerat pelaku  pelacuran di  Kota  Jambi.  Jika  dilihat  dalam  Pasal 16  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila  tersebut setiap orang yang  dijatuhkan  sanksi  pidana telah  melanggar  Pasal 2  Huruf a  Dan  Pasal  6  Peraturan  Daerah  Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.
Sudah  seharusnya  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  harus dijatuhkan  dengan  sanksi  pidana  atau  sanksi  denda  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  16 Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan Perbuatan  Asusila  tersebut.  Namun  pada  kenyataannya  walaupun  telah  ada  Pasal  16  Ayat  (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila  tersebut  sampai  sekarang  tindak  pidana  pelacuran  di  kota  Jambi  terus  marak  terjadi  Hal  ini dibuktikan  dengan  jumlah  kasus  pada  3  tahun  terakhir  yaitu  pada  tahun  2021  terdapat  7  kasus, kemudian  pada  tahun  2022  berjumlah  4  kasus  dan  terakhir  pada  tahun  2023  berjumlah  2  kasus. Walaupun  dalam  3  tahun  terakhir  jumlah  kasus  tindak  pidana  pelacuran  di  kota  Jambi  dikatakan
4 Kartini Kartono, Op.Cit , halaman 207.
5 Dolly Trisnadi, Hitam Putih Prostitusi , (Surabaya : Gagas Media, 2004), halaman 2.
menurun,  akan  tetapi  sampai  sekarang  ini  untuk  aksi-aksi  pelacuran  di  kota  Jambi  terus  terjadi  dan bahkan baru-baru ini terdapat kasus terkait dengan terjadinya pelacuran di penginapan OYO yang ada di  kota  Jambi.  Jika  hal  ini  dibiarkan  maka  untuk  kasus  tindak  pidana  pelacuran  di  kota  Jambi  sulit untuk  dilakukan  pemberantasan.  Apalagi  mengingat  sekarang  ini  pelaku  pelacuran  ada  juga dikategorikan masih muda tentunya akan rusak generasi bangsa.
Pada kenyataannya praktek pelacuran di kota Jambi tetap terus berkembang. Hal ini juga dapat dilihat dari tahun 2021 terdapat 7 kasus,  kemudian pada tahun 2022 berjumlah 4 kasus dan terakhir pada  tahun  2023  berjumlah  2  kasus.  Namun  kasus  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  tersebut  tidak diselesaikan  secara  tuntas  karena  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  yang  tertangkap  kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan. Apabila dilihat dari jumlah kasus pelacuran dan perbuatan asusila di atas maka dapat dikatakan masih maraknya atau berkembang pelacuran  di  kota  Jambi  maka  untuk  meminimalisir  perkembangan  pelacuran  tersebut  sudah seharusnya  diambil  langkah-langkah  atau  berbagai macam tindakan  baik  tindakan  preventif  maupun represif.  Dalam  hal  ini  digunakan  tindakan  represif  seperti  menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku pelacuran  dengan  menggunakan  sanksi  yang  seberat-beratnya  dengan  tujuan  untuk  memberantas pelacuran  di  kota  Jambi,  sedangkan  untuk  tindakan  preventif  berupa  pencegahan  yang  dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari adanya pelacuran dan perbuatan asusila tersebut.

## METODE
Dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  ada  metode  penelitian  yang  digunakan  sehingga penelitian  tersebut  dapat  terlaksana  sampai  selesai.  Selain  itu,  metode  penelitian  adalah  cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara  mencari,  mencatat,  merumuskan  dan  menganalisis  sampai  menyusun  laporan. 6 Adapun  metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Tipe Penelitian
Penelitian  tentang  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  dalam pemberantasan  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  di  wilayah  Kota  Jambi  ini  dilakukan  dengan menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  empiris.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  tipe penelitian  hukum  sosiologis  atau empiris adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  data  primer.  Data  Primer  merupakan  data  yang  berasal  dari  masyarakat  dan/atau  orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. 7
Dengan demikian, tipe penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun  2014  dalam  pemberantasan  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  di  wilayah  Kota  Jambi  ini dilakukan  dengan  melakukan  pengkajian  terhadap  norma-norma  yang  terdapat  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan Asusila, disamping itu kajian ini juga dilakukan dengan menghubungkan permasalahan yang ada di lapangan khususnya di wilayah hukum Kota Jambi.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  dilakukan  guna  untuk  mempermudah  dalam  jelaskan  permasalahan yang  sedang  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Adapun  spesifikasi  penelitian  efektivitas  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah  Kota  Jambi  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk  melukiskan  tentang  hal  di  daerah  dan  saat  tertentu.  Biasanya  peneliti  telah  mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. 8
Penelitian  deskriptif  dalam  hal  ini  yaitu  meneliti  permasalahan  terkait  dengan   efektif Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan Perbuatan  Asusila  di  wilayah  kota  Jambi,  kemudian  menjelaskan  terkait  dengan  kendala  dalam melakukan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan
6 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003),   hal 1.
7 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 20.
8 Ibid , halaman 9.
Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi dan upaya penanggulangan kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris terdiri dari dua data yaitu:
a. Bahan Hukum Primer.
Bahan  hukum  primer,  yakni  data  yang  diperoleh  sumbernya  langsung  dari  lapangan  seperti lokasi  penelitian,  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  dan  responden  yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket. 9
Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di Kota Jambi melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam penelitian ini pada pembahasan.
b. Bahan Hukum sekunder.
Bahan  hukum  sekunder  meliputi  rancangan  Undang-Undang,  hasil-hasil  penelitian,  pendapat pakar  hukum,  karya  tulis  hukum  yang  termuat  dalam  media  massa  dan  buku-buku  hukum, jurnal-jurnal  hukum. 10 Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  buku-buku karangan para ahli, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  dari  mempelajari  buku-buku  dan  lainnya  itu  diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori dalam penelitian ini.
4. Pendekatan Penelitian
Mengingat penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam  pemberantasan  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  di  wilayah  Kota  Jambi  menggunakan  tipe yuridis  empiris,  maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. 11 Dengan  pendekatan  sosiologi  hukum,  maka  peneliti  mengkaji  terlebih  dahulu  Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan Asusila kemudian mencoba menelaah sejauhmana  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  tersebut  diterapkan  dalam masyarakat Kota Jambi terkait dalam hal efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Teknik  pengumpulan  data  primer  di  lapangan  dilakukan  dengan  cara  wawancara  tidak berencana.  Dalam  wawancara  tidak  berarti  bahwa  peneliti  tidak  mempersiapkan  dulu pertanyaan yang akan ditujukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. 12 Dalam  penelitian  ini  dilakukan  wawancara  tidak  berencana,  dimana  penelitian  tidak menggunakan  pedoman  wawancara,  yang  digunakan  hanya  berupa  garis-garis  besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut :
1) 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi.
2) 1 orang Masyarakat Kota Jambi.
3) 2 orang Pekerja Seks Komersial (PSK).
b. Studi Dokumen
Studi  dokumen  yaitu  mencari  data  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan  sebagainya.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan permasalahan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014
9 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 71.
10 Ibid , halaman 16.
11 Ibid , halaman 23.
12 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), halaman 96.
dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor  2  Tahun  2014  dalam  pemberantasan  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  di  wilayah  Kota Jambi  adalah  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  merupakan  analisis  data  yang  tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan  dan  karenanya ia  lebih  mengutamakan  mutu  atau  kualitas daripada data  dan bukan kuantitas.
Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah  dan  diklasifikasi  ke  dalam  bagian-bagian  tertentu,  untuk  selanjutnya  dianalisis.  Analisis data  dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  deskriptif  dengan  menggambarkan  masalah  dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

## HASIL

## Efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014  Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi
Lokalisasi  pelacuran  Payosigadung  (Pucuk)  dan  lokalisasi  pelacuran  Langit  Biru  memiliki sejarah  penting  terutama  mengenai  keberadaan  pelacuran  di  Kota  Jambi.  Pelacuran  di  Kota  Jambi juga dipengaruhi oleh beberapa alasan yang membuat beberapa orang mengambil profesi yang tidak sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  berlaku  tersebut.  Hal  tersebut  menggambarkan  jika  fenomena pelacuran  dapat  terjadi  walaupun  nilai  dan  norma  sebagai  dasar  kehidupan  bermasyarakat  sudah diberlakukan.  Hal  ini  terus  terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  di  kehidupan  manusia  terutama pada  masyarakat  Kota  Jambi.  Pelacuran  di  Kota  Jambi  memiliki  konotasi  negatif  dikarenakan bertentangan  dengan  nilai  mayoritas  masyarakat  Kota  Jambi.  Tindakan  tersebut  dianggap  sebagai kejahatan  terhadap  kesusilaan/moral  dan  melawan  hukum  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Oleh karena itu, pelacuran yang ada di Kota  Jambi  memang  sudah  seharusnya  dia  berantas  karena  telah  termasuk  pada  kejahatan  terhadap kesusilaan dan telah melawan hukum.
Lokalisasi adalah tempat di mana pelacuran dipusatkan di suatu daerah terutama di kota besar karena  sebagai  tempat  mata  pencaharian  tanpa  terkecuali  Kota  besar  seperti  Jakarta,  Surabaya  dan dalam  hal  ini  juga  Kota  Jambi.  Oleh  sebab  itu,  pada  kenyataannya  praktek  pelacuran  di  kota  Jambi tetap terus  berkembang.  Hal ini juga  dapat dilihat dari tahun  2021  terdapat  7  kasus,  kemudian  pada tahun  2022  berjumlah  4  kasus  dan  terakhir  pada  tahun  2023  berjumlah  2  kasus.  Dengan  demikian dapat dikatakan masih maraknya atau berkembang pelacuran di kota Jambi. Data tersebut didapatkan ketika  Dinsosnaker  Kota  Jambi  melakukan  pendataan  di  dua  lokalisasi  guna  dalam  rangka  melihat keefektifan Peraturan Daerah tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila.
Sebagai  realitas  sosial,  pelacuran  dianggap  mengganggu  ketentraman  masyarakat  Kota  Jambi ataupun  pemerintah  Kota  Jambi.  Oleh  karena  itu,  ketika  otonomi  daerah  diberlakukan,  beberapa daerah  melakukan  hal  yang  sama  termasuk  juga  dalam  hal  ini  pemerintah  Kota  Jambi  membuat peraturan  yang  melarang  praktik  pelacuran  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Pemberantasan  Pelacuran  dan  Perbuatan  Asusila.  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Pemberantasan  Pelacuran  dan  Perbuatan  Asusila  tersebut  kemudian  menjadi  kekuatan  hukum  bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Jambi dalam melakukan tindakan terhadap seseorang yang  dianggap  atau  dicurigai  sebagai  pelaku  pelacuran.  Pertimbangan  utama  pemerintah  daerah melarang  prostitusi  adalah  untuk  mempertahankan  nilai  luhur  masyarakat  agar  tidak  bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. 13
Pada Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan  Asusila  terkait  dengan  pengaturan  pemberlakuan  Peraturan  Daerah  ini.  Adapun  isi  dari Pasal  22  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan Asusila.  Dengan  adanya  Pasal  22  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Pemberantasan
13 Isnaini  Abimayu, Maraknya Praktek  Prostitusi  Di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Inti  Persada,  2015), halaman 52.
Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  ini  terkait  dengan  penutupan  lokalisasi  pelacuran  di  kota  Jambi maka  sudah  seharusnya  Pasal  22  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Pemberantasan Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  ini  diefektifkan  oleh  pemerintah  daerah  kota  Jambi.  Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  tahun  2014  merupakan  senjata  bagi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Dinas  Sosial  dan  Tenaga Kerja   Kota Jambi  dalam melakukan razia. 14 Namun menurut  Kombes  Pol Eko  Wahyudi  bahwa  sulit  mengetahui  atau  menelusuri  itu,  bisa  saja  hotel  tidak  menyediakan,  tapi mereka  janjian.  Itu  yang  tidak  tahu,  kalau  sesuai  Perda  Nomor  2  tahun  2014,  penyedia  tempat prostitusi  bisa  dikenakan sanksi  6  bulan  kurungan  atau  denda  Rp  50 juta. 15 Namun,  sejauh ini  yang diproses baru pelaku, sedangkan penyedia tempat masih belum tersentuh.  Perda Nomor 2 tahun 2014 tersebut, penyedia tempat prostitusi bisa dikenakan sanksi 6 bulan kurungan atau denda Rp 50 juta. 16 Dengan  demikian,  untuk  kasus  pelacuran  di  hotel  Yellow  kota  Jambi  tersebut  terkait  dengan penyediaan tempat pelacuran maka pihak hotel Yellow tidak dapat dijerat dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.
Selain kasus pelacuran yang ditangani oleh Polresta Jambi sebagaimana terjadi di hotel Yellow Kota  Jambi,  dalam  hal  pembongkaran  kasus  prostitusi  juga  pihak  Polda  Jambi  menjerat  pelaku dengan  tidak  menggunakan  Pasal  16  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014 Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila.  Padahal  dalam  kasus  ini,  polisi mengamankan seorang muncikari berinisial MA (15) dan PSK berinisial ML (16). 17 Dengan adanya mucikari dan PSK dalam kasus tersebut maka sudah seharusnya terhadap kedua pelaku pelacuran itu dapat  dijerat  dengan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila.  Namun dalam  kasus  ini  pihak  Polda  menjerat mucikari dan  PSK  tersebut  dengan Pasal 2  Ayat (1)  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Digunakannya undang- undang  ini  dengan  alasan  yang  dijelaskan  oleh  Kasubbid  Penmas  Polda  Jambi,  Kompol  Mas  Edy mengatakan  pengungkapan  ini  berawal  dari  informasi  adanya  masyarakat  yang  diduga  menjadi korban perdagangan orang secara online atau melalui aplikasi MiChat . 18
Padahal apabila dilihat dari kasus tersebut dan dikaitkan dengan isi Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila maka sudah seharusnya dijerat dengan sanksi pidana yang ada di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila tersebut karena di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  telah  mengatur  bahwa  bagi  siapa  saja  yang melanggar  Pasal  6  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila maka akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
Adapun  isi  dari  Pasal  6  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  yaitu  setiap  orang  yang  tidak  terikat  dalam pernikahan  dilarang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  sesama  orang  yang  tidak  terikat  dalam pernikahan.  Jadi  sudah  jelas  bahwa  di  dalam  kasus  pelacuran  secara online di  Jambi  yang  sedang ditangani  Polda  tersebut  sudah  seharusnya  terhadap  pelaku  pelacuran  dapat  dijerat  dengan  Pasal  16 Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan Perbuatan Asusila.
Dengan  adanya  dua  contoh  kasus  pelacuran  di  kota  Jambi  yang  telah  ditangani  oleh  pihak Kepolisian  baik  itu  Polresta  maupun  Polda  Jambi,  namun  dalam  efektivitas  di  lapangannya  pihak
14 https://www.metrojambi.com/metro/13553239/Bisa-Dijerat-Pasal-Prostitusi, Diakses tanggal 25 Februari 2024.
15 https://sekitarjambi.com/berbuntut-kasus-prostitusi-pria-ngamar-di-hotel-yello-ditemukan-tewas/, Diakses tanggal 25 Februari 2024.
16 https://www.metrojambi.com/metro/13553239/Bisa-Dijerat-Pasal-Prostitusi, Diakses tanggal 25 Februari 2024.
17 https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6825013/prostitusi-online-di-jambi- muncikari-psk-dilakoni-anak-di-bawah-umur, Diakses tanggal 25 Februari 2024.
18 Ibid .
kepolisian  baik  Polresta  maupun  Polda  Jambi  belum  mengefektifkan  Pasal  16  Ayat  (2)  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah Kota Jambi. Dengan tidak efektifnya Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila maka dapat dikatakan bahwa Pasal  16  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut hanya sebagai pajangan saja karena tidak diefektifkan oleh penegak hukumnya secara langsung di lapangan terhadap pelaku pelacuran yang ada di kota Jambi.

## Efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014  Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi
Untuk  itu  diperlukan  tindakan  nyata  berupa  tindakan  penegakan  hukum  dan  pemerintah  kota Jambi  serta  program  nyata  yang  merupakan  penjabaran  dari  berbagai  amanat  yang  tertuang  dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya masalah tindak pidana pelacuran seperti Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila harus  diefektifkan  sehingga  para  pelaku  dapat  dijatuhkan  sanksi  pidana  kurungan  dan sanksi pidana denda  sebagaiman  yang  tercantum  dalam  Pasal  16  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut.
Namun  dalam  menerapkan  suatu  aturan  hukum  termasuk  juga  Pasal  16  Ayat  (2)  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila ini tentunya  pada  kendala-kendala  yang  harus  dihadapi  baik  oleh  aparat  penegak  hukum  maupun Pemerintah Kota Jambi untuk memberantas masalah pelacuran dan perbuatan asusila yang ada di kota Jambi seperti sekarang ini. Adapun kendala yang ditemukan sebagai berikut :
1. Aparat  Penegak  Hukum  dan  Pemerintah  Kota  Jambi  kurang  memahami  aturan  sanksi  pidana terhadap pelaku pelacuran
Provinsi Jambi keberadaan pelacuran tentu bukan merupakan hal yang baru lagi, khususnya di Kota Jambi aktivitas prostitusi keberadaannya boleh dikatakan sudah sejak lama hingga saat ini. Dibuktikan  dengan  berita  belasan  remaja  terduga  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK).  Anak-anak  di bawah  umur  ini  ditemukan  di  hotel-hotel  yang  tersebar  di  Kota  Jambi.  Karena  di  bawah  umur, diantar  ke  Dinas  Sosial  Kota  Jambi.  Para  remaja  terduga  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  itu, biasanya menggunakan alasan pergi ke rumah temannya di Kota Jambi padahal mereka melakukan transaksi  di  hotel,  termasuk  dengan  orang  dewasa.  Sebagian  dari  remaja  tersebut  sudah  lama menempuh  profesi  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK).  Tetapi,  ada  juga  remaja  yang  baru  masuk  ke dunia  pelacuran  seperti  itu.  Sementara  itu,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Dinsos  Kota  Jambi mengatakan  para  remaja  tersebut  memiliki  latar  belakang  keluarga broken  home serta  masuk pergaulan yang salah. 19
Salah  satu  tempat  lokalisasi  legal  terbesar  di  Provinsi  Jambi  bernama  Payo  Sigadung  atau yang  lebih  dikenal  dikalangan  masyarakat  Jambi  dengan  sebutan  Pucuk  yang  sudah  berusia  40 Tahunan  lebih.  Namun  saat  ini  lokalisasi  tersebut  telah  ditertibkan  tepat  pada  Senin  13  Oktober 2014, diawal kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang baru melahirkan kebijakan untuk  menertibkan  lokalisasi  prostitusi  yang  berada  di  Kota  Jambi  sehingga  perkembangan pelacuran  di  Kota  Jambi  muncul  dimana-mana,  baik  di  Hotel  maupun  di  tempat  hiburan  dan utamanya  adalah  salah  satu  tempat  hiburan  malam  atau club yang  mana  tempat  tersebut  dapat memicu  sebuah  transaksi  prostitusi  hal  tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Pemerintah Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila dengan  mengerahkan  Aparat  Penegak  Hukum  bersama  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi serta pihak-pihak terkait lainnya.
Semenjak  disosialisasikan Peraturan  Daerah  Pemerintah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  tersebut  tentu  banyak  menuai  pro  dan kontra  hingga  sampai  pada  tahap  efektivitas  Pasal  16  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  di  wilayah  Kota Jambi. Upaya penutupan tersebut nampaknya tidak berjalan mulus karena setelah penutupan justru menimbulkan  masalah  sosial  yang  baru  dan  belum  mampu  menghentikan  praktik  pelacuran  di
19 Wawancara dengan  Ahmad Fikri Aiman  selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 25 Februari 2024.
Kota Jambi. Dengan demikian, adnya penertiban lokalisasi tidak hanya berdampak positif, namun juga  negatif  sehingga  saat  ini  pelacuran  menyebar  di  tempat-tempat  yang  mendewakan  privasi seperti  di  kos-kosan,  hotel,  kafe-kafe,  tempat  hiburan  malam  dan  sebagainya  justru  ditempat privasi inilah satuan kerja perangkat daerah kesulitan menemukan pelaku.
Tidak hanya itu saja, hotel-hotel di Kota Jambi yang juga menyediakan tempat hiburan atau yang  sering  disebut club malam  dapat  memicu  perbuatan-perbuatan  yang  senonoh.  Hal  ini dikatakan  demikian  karena  disitulah  tempat  berkumpulnya  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang tidak  ada  ikatan  perkawanian  yang  notabennya  mencari  hiburan.  Bagi  laki-laki  yang  ingin memasuki  area club tersebut  wajib  memesan  minuman  dan  harus  merogoh  kocek  sekitar  Rp. 400.000,-  samapi  Rp.  450.000,-  yang  mana  bahasa  orang club “buka  meja”  untuk  mendapatkan minuman  berupa  soju  yang  apabila  dikonsumsi  terlalu  banyak  bisa  menyebabkan  tidak  bisa mengontrol  diri  (mabuk)  atau  bisa  memesan  minuman  yang  lainnya  dan  bagi  perempuan  tidak dipungut biaya (gratis) untuk masuk area club, di meja tersebutlah para wanita-wanita ditarik atau bergabung dengan laki-laki yang telah memesan meja beserta minuman. Dalam hal ini meskipun Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan Perbuatan Asusila telah ada dan telah dilaksanakan namun pada efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  ini  masih menghadapi sejumlah hambatan.
Jenis  program  yang  terdapat  dalam  rehabilitasi  sosial  ini  mencakup  pembinaan,  pelatihan menjahit, menyablon, salon kecantikan, dan juga pembinaan rohani. Penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat diharapkan dapat berkurang dan pelaku penyimpangan sosial dalam hal ini adalah  WTS  dapat  hidup  kembali  di  masyarakat  secara  wajar,  maka  perlu  dilakukan  upaya pembinaan  sosial.  Pembinaan  sosial  sudah  banyak  dilaksanakan  di  beberapa  tempat  rehabilitasi atau resosialisasi WTS. Kegiatan pembinaan sosial ini bertujuan untuk menyiapkan WTS supaya mereka  dapat  kembali  hidup  di  masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya,  pembinaan  WTS  yang dilakukan  di  beberapa  tempat  ternyata  tidak  cukup  untuk  menyadarkan  mereka  supaya  tidak kembali ke “dunia malam”.
2. Pelacuran Dianggap Sebagai Gaya Hidup
Dalam  hal  ini,  faktor  penyebab  terjadinya  pelacuran  dan  perbuatan  asusila  di  kota  Jambi sekarang  ini  yang  paling  dominan  adalah  faktor  ekonomi  dan  gaya  hidup.  Dikatakan  demikian karena  mengingat  tingginya  tarif  ekonomi  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  sekarang  ini semakin meningkat dan mengikuti perkembangan zaman sehingga para pelacur tersebut mengubah gaya  hidup  menjadi  gaya  hidup  mewah  karena  tidak  mau  diremehkan  oleh  orang  lain  ataupun tetangga di sekitar lingkungannya.
Para pelaku bisnis pelacuran menjadikan salah satu pilihan profesi yang menguntungkan di dalamnya tidak lepas dari sistem kerja yang sangat rapi, ada sistem yang teratur, dan pelaku dalam bisnis  prostitusi  memiliki  peran  masingmasing.  Pelaku  jaringan  prostitusi  di  dalamnya  terdapat germo sebagai penyedia perempuan pelaku seks komersial, calo atau penghubung dan perempuan pelacur  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Germo  atau  mucikari  di  dalam  mencari, memperebutkan,  dan  merekrut  PSK  baru,  mereka  akan  memberi  informasi  pada  rekan  kerja sesama  mucikari.  Mucikari  tersebut  akan  membawahi  beberapa  daerah  kekuasaannya  dalam mencari  PSK  dan  akan  memakai  pihak-pihak  yang  berkompeten  dalam  kelancaran  bisnis menggiurkan tersebut.
Ditambah  lagi  informasi  dari  TribunJambi.com  memberitakan  bahwa  pengakuan  sejumlah mucikari yang enggan disebutkan namanya, mendapatkan uang ratusan juta dalam sebulan tidaklah sulit.  Jika  mereka  mempunyai  10  orang  anak  asuh,  rata-rata  perhari  seorang  PSK  mendapat  satu sampai  dua  juta  rupiah,  maka  dapat  dibayangkan  berapa  perolehan  pundi-pundi  uang  mucikari tersebut.Itu belum termasuk hasil jual minuman beralkohol, rokok, dan alat kontrasepsi. 20
Untuk  menelusuri  latar  belakang  seseorang  menyambangi  pekerjaan  prostitusi  sangatlah sulit  dimanapun,  karena  masalah  yang  melingkupinya  sudah  jelas  dan  saling  erat  berkaitan  dari
20 http://Tribunnews.com/read/2017/02/12/18575/riwayat-payo-sigadung,  Diakses  tanggal  25  Februari 2024.
satu alasan yang satu ke alasan yang lainnya. Namun alasan yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya yaitu alasan ekonomi. 21
3. Sarana Atau Prasarana Kurang Memadai
Biasanya para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan waria tersebut langsung menjerit dan serta merta  menolak.  Berbagai  alasan  diajukan  ke  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Jambi  agar  mereka  tidak dikirim ke Panti Sosial Bina Remaja Wanita Harapan Mulya yang berlokasi di Kelurahan Talang Bakung  Kecamatan  Jambi  Selatan.  Salah  satu  agar  lepas  dari  tuduhan  sebagai  wanita  penghibur hidung  belang  itu,  mereka  biasanya  memanggil  keluarganya  untuk  menjamin  bahwa  dia  bukan seperti  yang  dituduhkan  oleh  tim  yang  menjaring  saat  para  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  dan waria itu sedang mencari mangsa.
Belum lagi kondisi Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita di Talang Bakung tidak representif lagi.  Banyak  bagian  bangunan  yang  rusak  dan  dalam  kondisi  memperihatinkan  karena  tidak terawat, bagian bangunan seperti gedung, kaca dan jendela terbengkalai sehingga ada Pekerja Seks Komersial  (PSK)  yang  melarikan  diri  dari  panti  tersebut  karena  asrama  mudah  diakali  dengan menjebol  plafon,  setelah  itu  mereka  melompati  pagar  bagian  belakang  yang  tidak  begitu  tinggi. Para pelaku pelacuran merasa bahwa Pemerintah Kota Jambi hanya menutup lokalisasi saja namun tidak  mengupayakan  untuk  menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi  para  pelaku  pelacuran.  Dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi haruslah menyediakan pekerjaan bagi para pelaku pelacuran yang layak agar dapat hidup dengan baik dan benar.
4. Masyarakat masih mendukung adanya pelacuran
Perbuatan  pelacuran  masih  saja  ada  dalam  kehidupan  masyarakat,  bahkan  sekarang  ini pelacuran  telah  terorganisir  secara  profesional,  tempat-tempat  melakukan  pelacuran  disediakan, dilindungi  oleh  hukum  dan  mendapat  fasilitas-fasilitas  tertentu.  Konsumen  dari  pelacuran  ini beragam,  ada  yang  berasal  dari  orang miskin  sampai  orang  kaya, mulai  dari  kelas  taman sampai kelas hotel berbintang.
Kebanyakan yang menjadi pelaku pelacuran adalah wanita yang mencari pekerjaan di kota dengan  harapan  hidup  di  kota  memberikan  kehidupan  yang  lebih  baik  dan  modern.  Pelacur  atau Pekerja seksual (PSK) memiliki tempat khusus disuatu wilayah dan terorganisir dengan baik yang biasanya disebut lokalisasi. Dilihat dari penggolongan tempat lokasinya, prostitusi menurut Kartini Kartono dapat dibagi menjadi: 22
1. Segregasi  atau  lokalisasi,  yang  terisolir  atau  terpisah  dari  kompleks  penduduk  lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” petak-petak daerah tertutup.
2. Rumah-rumah panggilan ( call houses tempat rendezvour , parlour).
3. Dibalik front organisasi  atau  dibalik  business-business  terhormat.  (apotek,  salon  kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan lain-lain).
Berkenaan  dengan  pelacuran  di  Kota  Jambi  menunjukkan  bahwa  perbuatan  terus berlangsung  tanpa  dapat  dihentikan,  bahkan  cenderung  meluas  dalam  berbagai  bentuk  dan modusnya.  Pada  umumnya  pelacuran  di  Kota  Jambi  dilakukan  dengan  berbagai  modus  sehingga semua tipe pelacuran seperti : 23
1. Pelacuran jalanan.
2. Pelacuran rumah bordil.
3. pelacuran panggilan.
4. pelacuran terselubung.
5. pelacuran amatiran.
Kecuali jenis pelacuran rumah bordil, sulit untuk mendata secara pasti berapa jumlah PSK yang  ada  di  Kota  Jambi. Mengenai  pelacuran  rumah  bordil  di  Kota  Jambi ditemui  dua  lokalisasi pelacuran,  yaitu  lokalisasi  pelacuran  Payosigadung  (Pucuk)  yang  terletak  di  Kelurahan  Rawasari
21 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika, 2010,     halaman 50.
22 Kartini Kartono, Op.Cit , halaman 251.
23 Wawancara dengan  Ahmad Fikri Aiman  selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 25 Februari 2024.
Kecamatan  Kota  Baru  dan  lokalisasi  pelacuran  Langit  Biru  Kelurahan  Tanjung  Sari  Kecamatan Jambi Timur. 24
Tempat  pelacuran  yang  letak  atau  daerahnya  terpisah  dari  komplek  penduduk  lainnya. Lokalisasi  ini  sama  seperti  pemukiman  warga  pada  umumnya,  namun  aktivitas  yang  dilakukan masyarakat jauh  berbeda karena pada malam hari, ini dipenuhi dengan wanita-wanita berpakaian seksi yang menjajakan dirinya sembari menggoda dan menunggu pelanggan, lampu kerlap-kerlip, musik-musik disko serta laki-laki berhidung belang yang berdatangan ke lokasi ini. Di Kota Jambi ditemui dua lokalisasi pelacuran, yaitu lokalisasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan  Rawasari  Kecamatan  Kota  Baru  dan  lokalisasi  pelacuran  Langit  Biru  Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur. 25
Penutupan  lokalisasi  pelacuran  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Jambi  terlihat  ada perlawanan dari para masyarakat sekitar lokalisasi pelacuran tersebut. Berbagai reaksi muncul dari warga  lokalisasi  atas  penutupan  pucuk  tersebut,  dengan  melakukan  unjuk  rasa  sampai  ancaman demontrasi  bugil  di  depan  kantor  Walikota  Jambi.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pemerintah Kota Jambi harus serius dalam melakukan penutupan lokalisasi pelacuran yang ada di Kota Jambi.

## SIMPULAN
1. Efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan  Asusila  di  wilayah  kota  Jambi  adalah  belum  efektif  dalam  menjerat  pelaku  pelacuran yang  ada  di  Kota  Jambi  karena  aparat  penegak  hukum  masih  menjerat  pelaku  pelacuran  dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kendala dalam melakukan efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan  Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  di  wilayah  kota  Jambi  adalah  aparat  penegak hukum  dan  Pemerintah  Kota  Jambi  kurang  memahami  aturan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku pelacuran,  pelacuran  dianggap  sebagai  gaya  hidup,  sarana  atau  prasarana  kurang  memadai  dan masyarakat masih mendukung adanya pelacuran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Rineka Cipta, 2013 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003 Dolly Trisnadi, Hitam Putih Prostitusi , (Surabaya : Gagas Media, 2004 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika, 2010
H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008 Isnaini Abimayu, Maraknya Praktek Prostitusi Di Indonesia , (Jakarta : Inti Persada, 2015 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1 , (Jakarta : Rajawali Pers, 2011

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Dalam  Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila
Website http://Tribunnews.com/read/2017/02/12/18575/riwayat-payo-sigadung https://sekitarjambi.com/berbuntut-kasus-prostitusi-pria-ngamar-di-hotel-yello-ditemukan-tewas/ https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6825013/prostitusi-online-di-jambi- muncikari-psk-dilakoni-anak-di-bawah-umur
https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6544845/diduga-jadi-tempat-prostitusi-oyo-di- jambi-disegel-satpol-pp
24 Wawancara dengan  Ahmad Fikri Aiman  selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 25 Februari 2024.
25 Wawancara dengan  Ahmad Fikri Aiman  selaku Kepala Bidang  Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 25 Februari 2024.
https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai https://www.metrojambi.com/metro/13553239/Bisa-Dijerat-Pasal-Prostitusi