PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER BERKAITAN DENGAN PENGGANTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
Tsaqif Levinsky Can 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2 .
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pondok Cina, Beji, Depok City, West Java 16424 Email: tsaqiflevinsky@ui.ac.id Naskah diterima : 15/08/2023, revisi : 17/09/2023, disetujui 18/11/2023

## Abstract
The purpose of this research is to determine the position of the notary in making the Deed  of  Circular  Decision  Statement  in  the  process  of  replacing  the  Directors  of  a  Limited Liability Company. For this reason, the type of research used is normative legal research with a  normative  juridical  approach,  namely  analyzing  legal  problems  from  the  perspective  of statutory regulations. The technique used in this research is to collect data through library research, by reviewing and researching laws and regulations that are related to each other and  the  legal  issues  that  the  author  raises.  The  results  of  this  research  indicate  that  the position of the notary in the process of making the Deed of Circular Statement is not directly involved, however the notary in the process of making it must provide a legal opinion to the person present. The legal opinion given must cover the technicalities of making, the position of  the  deed,  and  the  consequences  of  making  the  Circular  Decision  Statement  Deed.  The Circular Decision stated in the authentic deed is based on the information of the presenters, without  reducing  or  exaggerating  the  information  that  has  been  submitted  to  the  notary. Therefore, the notary's position as a deed maker cannot be prosecuted criminally or civilly, as long as the authentic deed is made in accordance with the circular decision. However, if the authentic deed does not comply with the circular decision, the notary can be held responsible for the deed, criminally, civilly and also by code of ethics.

## Keywords: Notary, Circular Decision, Board of Directors

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kedudukan  notaris  dalam pembuatan  Akta  Pernyataan  Keputusan  Sirkuler  dalam  proses  penggantian  Direksi Perseroan Terbatas. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative  dengan  pendekatan  yuridis  normative,  yaitu  melakukan  analisis  terhadap permasalahan  hukum  melalui  sudut  pandang  peraturan  perundang-undangan.  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data melalui
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
penelitian  kepustakaan,  dengan  mengkaji  dan  meneliti  peraturan  perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain dengan permasalahan hukum yang penulis angkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan notaris dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Sirkuler tidak terlibat secara langsung, akan tetapi notaris dalam proses pembuatannya harus memberikan pendapat hukum kepada penghadap. Pendapat hukum yang diberikan haruslah mencakup teknis pembuatan, kedudukan akta, dan konsekuensi dari pembuatan  Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler tersebut. Keputusan Sirkuler yang dituangkan  ke  dalam  akta  otentik  didasarkan  pada  keterangan  para  penghadap,  tanpa mengurangi  ataupun  melebihkan  keterangan  yang  telah  dikemukakakn  kepada  notaris tersebut. Karena itu, kedudukan notaris sebagai pembuat akta tidak bisa dituntut pidana maupun perdata, selama yang dibuat dalam akta otentik sesuai dengan keputusan sirkuler tersebut. Namun apabila akta otentik tidak sesuai dengan keputusan sirkuler, maka notaris dapat  diminta  pertanggungjawaban  atas  akta  tersebut,  secara  pidana,  perdata,  dan  juga kode etik.
Kata kunci: Notaris, Keputusan Sirkuler, Direksi

## A. Pendahuluan
Perseroan  terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  memiliki  persekutuan  modal didalamnya,  didasarkan  pada  suatu  perjanjian,  melakukan  kegiatannya  dengan  modal dasaryang  terbagi atas saham, dan  memnuhi  persyaratan yang ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan. Kebanyakan pengusaha mendirikan perusahaan dengan status hukum perseroan  terbatas,  dikarenakan  adanya  pemisahan  hak  dan  kewajiban  dalam  perseroan. Pemisahan  ini  juga  termasuk  dengan  pemisahan  harta  kekayaan  pendiri  perseroan  dengan harta  kekayaan  yang  dimiliki  perseroan. 1 Dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya, perseroan harus mendapat bantuan organ-organnya yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham  (selanjutnya  disebut  sebagai  RUPS),  Direksi,  dan  Komisaris.  Masing-masing  organ mempunyai  tugas  dan  wewenang  masing-masing  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  Rumah Tangga Perseroan Terbatas (AD ART PT) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2 Dalam mengambil keputusan PT, RUPS merupakan pemegang kekuasan tertinggi  di  antara  ketiga  kedua  organ  lainnya  yaitu  Direksi  dan  Komisaris.  Pengambilan keputusan  PT  dilaksanakan  sesuai  prosedur  dan  persyaratan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan AD ART PT. Direksi dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjalankan kepengurusan dan bertindak mewakili perseroan.
1 Adrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 8.
2 Siti Hapsah Isfardiyana. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." Jurnal Panorama Hukum, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2017): 2, diakses tanggal 5 Mei 2021, doi: 10.21067/jph.v2i1.1752
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Dewan  komisaris  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan baik  umum  ataupun  khusus  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  anggaran  dasar  dan memberikan saran yang berkaitan dengan kepengurusan perseroan kepada direksi. Berkaitan dengan pengawasan direksi, komisaris memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan  perseroan,  memberikan  teguran  terhadap  direksi,  memberikan  arahan  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  putusan,  bahkan  komisaris  bisa  memberhentikan  direksi melalui  RUPS  sekaligus  menggantikan  direksi  tersebut  dengan  direksi  baru. 3 Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan perangkat perseroan yang paling tinggi, karena memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi ataupun komisaris 4 . Dengan catetan, wewenang RUPS ini masih berada dalam batasan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan ataupun anggaran dasar perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mengutarakan pendapatnya dengan hak suaranya. Hak suara ini diperoleh oleh para pemegang saham dengan membeli saham yang dijual oleh perseroan, sehingga para pemegang saham mendapatkan hak keistimewaan untuk mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan perseroan.
Rapat umum pemegang saham sendiri berdasarkan pasal 78 ayat (1) terdiri dari RUPS tahunan  dan  RUPS  lainnya.  Rapat  umum  pemegang  saham  tahunan  dilaksanakan  untuk mengambil keputusan yang wajib diadakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya tahun  buku.  Sedangkan  RUPS  lainnya  dilaksanakan  sesuai  kebutuhan  perseroan.  RUPS merupakan  organ  Perseroan  yang  berwenang  dalam  mengangkat  dan  memberhentikan Direksi dan Komisaris. Tugas lain dari RUPS yakni memberhentikan Direksi atau Komisaris, menetapkan besar gaji Direksi dan Komisaris, mengevaluasi kinerja perusahaan, memutuskan rencana  penambahan  atau  pengurangan  saham  pada  Perseroan,  menentukan  kebijakan perusahaan,  mengumumkan  pembagian  laba  (deviden)  dan  sebagainya.  Selain  memiliki kewenangan  dan  kekuasaan  tertinggi,  RUPS  juga  memiliki  fungsi  sentral  yakni  dapat menetapkan  kebijakan  terkait  dengan  Perseroan.  Meskipun  RUPS  memiliki  kekuasaan tertinggi namun hal  tersebut hanya terbatas apabila  wewenang  tersebut tidak  dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya jadi masing-masing organ perseroan tetap memiliki tugas dan wewenangnya  masing-masing  yang  berdiri  sendiri.  Mengenai  penetapan  setiap  keputusan dalam RUPS diadakan secara musyawarah dan mufakat kemudian harus disetujui oleh para Persero  atau  pemegang  saham.  Pengambilan  keputusan  tersebut  dilakukan  dengan persyaratan harus kuorum, artinya yakni berdasarkan jumlah para Persero yang hadir yang sudah ditentukan Dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS dan ADRT Persero. Namun terdapat pula pengambilan keputusan di luar daripada RUPS  yang  disebut  sebagai  circular  resolution  atau  pengambilan  keputusan  oleh  para
3 Rudhi Prasetya, 2011, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.
4 M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 345.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
pemegang saham secara sirkuler. Dalam sistem circular resolution ini para pemegang saham tidak  bertemu  dalam  suatu  rapat  untuk  pengambilan  keputusan  melainkan  pengambilan keputusan  dilakukan  dengan  menandatangani  dokumen  keputusan  para  pemegang  saham yang  diedarkan  kepada  pemegang  saham  yang  satu  dan  pemegang  saham  yang  lain  untuk ditandatangani  sebagai  bentuk  persetujuan  secara  tertulis. 5 Keputusan  circular  resolution yang  diputuskan  oleh  para  pemegang  saham  tidak  dengan  surat  panggilan  terlebih  dahulu seperti dalam forum RUPS secara formil. 6
Hasil  dari  keputusan  sirkuler  merupakan  akta  bawah  tangan  yang  nantinya  akan dituangkan  ke  dalam akta otentik di hadapoan  notaris.  Tidak  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai batas-batas yang dapat diambil melalui keputusan sirkuler, sehingga dalam pelaksanaannya mengakibatkan pemahama yang berbeda-beda.  Pada  pasal  9  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas diatu mengenai kebolehan bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan di luar RUPS, dengan catetan bahwa seluruh pemegang saham menyetujui secara bulat atas keputusan  yang  ada.  Manakala  pengambilan  keputusan  tersebut  dilakukan  untuk memberhentikan atau mengganti anggota direksi sebagaimana diatur pada Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka terdapat 2 (dua) poin  penting  dalam  pemberhentian  direksi  melalui  circular  resolution.  Pertama,  anggota direksi  yang  diberhentikan  diberi  tahu  terlebih  dahulu  tentang  rencana  pemberhentian tersebut. Kedua, anggota  direksi yang  diberhentikan diberikan  kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan  pemberhentian. Namun selanjutnya berdasarkan Pasal 115 ayat (4), apabila yang besangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian dan penggantian tersebut maka kesempatan untuk pembelaan diri tidak diperlukan. Hal-hal seperti inilah yang perlu  dipastikan  oleh  notaris  sebelum  keputusan  sirkuler  dituangkan  ke  dalam  akta pernyataan  keputusan  sirkuler  menjadi  akta  autentik,  khususnya  keputusan  sirkuler  yang berkaitan dengan penggantian direksi. Artikel ini akan membahas kedudukan notaris sebagai pejabat  umum  dalam  pembuatan  akta  pernyataan  keputusan  rapat  sirkuler  yang  berkaitan dengan penggantian direksi.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang diperoleh melalui  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, yaitu dengan melakukan
5 Fadlyna  Ulfa  Faisal,  Abdullah  Marlang,  dan  Oky  Deviany,  "Pelaksanaan  Circular  Resolution  Pada  Perseroan Terbatas." Universitas Hasanuddin, 8
6 Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
tanya  jawab  secara  langsung  antara  peneliti  dan  responden  atau  narasumber  untuk mendapatkan  informasi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif,  yaitu berusaha  mengamati  gejala  hukum  tanpa  menggunakan  alat  ukur  yang  menghasilkan informasi yang hanya dapat dilihat menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori, konsepsi, para ahli, dan logika.

## C. Pembahasan
1. Proses  pengambilan  keputusan  sirkuler  yang  dilaksanakan  dalam  rangka melakukan penggantian Direktur perseroan terbatas
Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan saat ini, dulunya dikenal dengan istilah  (Naamloze  Vennootscap).  Istilah  perseroan  terbatas  terdiri  dari  dua  kata,  yakni perseroan dan terbatas. 7 Kata perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero- sero  atau  saham-saham.  Sedangkan  kata  terbatas  merujuk  pada  terbatasnya  tanggung jawab  pemegang  saham  yang  hanya  terbatas  pada  nominal  saham  yang  dimiliki.  KUHD tidak  memberikan  definisi  tentang  PT  dan  KUHD  hanya  mengatur  bentuk  perseroan  ini secara sederhana, hal ini disebabkan perkembangan PT pada masa yang lama tidak pesat seperti di Negara Eropa. 8 Dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah Limited Company. Company memberikan makna bahwa badan usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri,  tetapi  terdiri  dari  beberapa  orang  yang  bergabung  dalam  suatau  badan  tertentu. Limited  menunjukkan  terbatasnya  tanggung  jawab  pemegang  saham  dalam  arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dari  badan  tersebut. 9 Definisi  PT  ditemukan  dalam  Pasal  1  angka  1  UUPT,  Perseroan terbatas  diartikan sebagai  badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan Pelaksanaannya.
Badan hukum merupakan subjek hukum yang baru dalam ilmu hukum. munculnya badan hukum sebagai suatu subjek hukum melalui rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan  yang memiliki status, kedudukan,  kewenangan yang sama seperti manusia. Untuk itu, badan hukum sering disebut Artificial Person. 10 Badan hukum dianggap sama seperti  manusia,  secara  hukum  badan  hukum  dapat  digugat  dan  mengugat  di  hadapan pengadilan seperti layaknya subjek hukum manusia. Badan hukum diangap subjek yang
7 Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1
8 C.S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Edisi Revisi, Cetakan V, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hlm. 22
9 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan II, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65
10 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas,Cetakan 1, Intimedia, Malang, 2015, Hlm. 18
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
mandiri,  sehingga  ia  memiliki  kekayaannya  sendiri  dan  berdiri  diatas  namanya  sendiri. Badan hukum juga dapat melakukan kegiatan atau perbuatan hukum bisnis, atas namanya. Kewajiban-kewajiban yang melekat pada subjek hukum manusia juga melekat pada subjek hukum badan hukum. UUPT menentukan bahwa suatu perseroan dapat dikatakan badan hukum  adalah  yang  telah  memenuhi  syarat  pasal  7  ayat  (4).  Menurut  UUPT,  ciri  utama badan hukum perseroan adalah memiliki harta kekayaan sendiri dan terpisah dari harta kekayaan  pemegang  saham  (persero).  Untuk  itu,  pemegang  saham  tidak  bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang dialami oleh PT. pemegang saham hanya bertanggung  jawab  sebatas  besar  modal  yang  dimasukkannya,  sering  disebut  dengan istilah separate legal entity. Legal Entity dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai badan Hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum. 11 Nindyo  Pramono  menyatakan  bahwa  filosofi  pendirian  badan  hukum  adalah bahwa  dengan  kematian  pendirinya,  harta  kekayaan  badan  hukum  tersebut  diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum dianggap sebagai subjek mandiri seperti halnya orang, yang “ sesuatu itu dikenal dengan sebagai badan hukum.
Permintaan  penyelenggaraan  pengambilan  keputusan  oleh  suatu  perusahaan biasanya dilakukan melalui RUPS, atas permintaan dari organ pemegang saham ataupun jajaran  dewan  komisaris  yang  nantinya  ditindaklanjuti  oleh  direksi. 12 Pada  pasal  91 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  diatur  mengenai keputusan sirkuler  dapat  dilakukan oleh pemegang saham  dapat dilakukan  diluar RUPS dengan cara mengedarkan usulan, yang diwakili oleh direksi yang bertindak berdasarkan kuasa  dari para pemegang saham. Hal  ini dikarenakan  pada praktiknya, para pemegang saham membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat dan efisien.
Para pemegang saham yang memiliki hak suara akan menentukan hal-hal yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan atau revisi terhadap  draft  keputusan  sirkuler  yang  berkaitan  dengan  agenda-agenda  keputusan tersebut.    Apabila  sudah  dilakukan  pengecekan  ataupun  revisi  apabila  ada  perbaikan, barulah Perseroan akan mengirim keputusan sirkuler yang telah disepakati dari pemegang saham  ke  pemegang  saham  lainnya  untuk  ditandatagani.  Pengiriman  keputusan  kepada para  pemegang  saham  sebelum  dilakukan  pengesahan  oleh  notaris,  dapat  dilakukan melalui pos, email , ataupun fax , dan media elektronik lain yang memang sudah diatur dalam UU ITE. Jika telah ditandatangani oleh pemegang saham yang terakhir, keputusan tersebut akan  dikirimkan  kembali  kepada  perseroan  untuk  dilakukan  pengesahan  dihadapan
11 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 17
12 Stafanus Mahendra Soni Indriyo, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas , Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Hlm. 88
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
notaris dan dituangkan ke dalam  keputusan sirkuler sebagai suatu akta otentik. Dengan catetan,  keputusan  sirkuler  dapat  dilakukan  oleh  perseroan  apabila  seluruh  pemegang saham  menyetujui  hal  tersebut.  Sehingga  tidka  boleh  ada  satupun  pemegang  saham menolak pelaksanaan keputusan sirkuler. Dari uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan  sirkuler  atau  circular  resolution  merupakan  pengambilan  keputusan  yang diselenggarakan diluar rapat umum pemegang saham yang dikenal dengan keputusan yang diedarkan,  sesuai  dengan  penjelasan  pasal  91  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas.  Keputusan  yang  dikeluarkan  secara  sirkuler  ini  memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS biasanya dan bersifat mengikat.
Perihal pemberhentian direksi yang dilakukan sebelum penggantian direksi melalui keputusan sirkuler, diatur dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut: Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  91,  anggota  direksi yang  bersangkutan  diberi  tahu  terlebih  dahulu  tentang  rencana  pemberhentian  dan diberikan  kesempatan  untuk  membela  diri  sebelum  diambil  keputusan  pemberhentian. Dalam  apsal  tersebut,  terdapat  2  hal  penting  yg  perlu  diperhatikan  sebelum  dilakukan pengganntian direksi melalui keputusna sirkuler. Hal pertama adalah pemberitahuan yang harus  diberikan  kepada  direksi  tersebut  mengenai  adanya  rencana  pemberhentian.  Hal kedua adalah memberikan kesempatan bagi direksi tersebut untuk melakukan pembelaan terhadap  rencana  pemberhentiannya.  Berdasarkan  padal  114  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  direksi  yang  bersangkutan  apabila memang tidak keberatan atas pemberhentian dan penggantian dirinya, maka pembelaan tersebut  bisa  tidak  terlalu  dihiraukan.  Penggantian  direksi  yang  dilakukan  melalui keputusan sirkuler dapat sah, jika atas hasil dari keputusan sirkuler tersebut diikuti dengan pemberitahuan rencana pemberhentian serta dilampirkannya persetujuan pemberhentian dari direksi terlebih dahulu.
Keputusan sirkuler tentunya dilaksanakan tidak secara tatap muka ataupun dihadiri secara fisik, karena itu untuk mendukung efisiensi atas pengambilan keputusan ini, maka prosedur pemberitahuan rencana  pemberhentian juga dapat disampaikan melalui surat, email , ataupun fax . Hal ini Dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  Terbatas  tidak  mengatur  secara  detail  terkait  penyampaian  pemberitahuan ataupun  pembelaan  atas  keberatan  ini  harus  dilakukan  dengan  cara  apa,  namun  untuk membuktikan  sudah  dilaksanakannya  tahap-tahap  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara-cara yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat.  Apabila  pemberitahuan  rencana  pemberhentian ataupun  pembelaan  atas  keberatan  pemberhentian  dilakukan  melalui email ,  maka  bisa melihat apa yang telah diatur dalam UU ITE mengenai surat elektronik atau email , yaitu salah satu bentuk pemanfaatan teknologi transaksi elektronik. Seperti halnya yang diatur
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
dalam Pasal 2 UU ITE, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan  memanfaatkan  computer  ataupun  jaringan  computer,  ataupun  media  elektronik lainnya.  Dalam  UU  ITE  yang  tercantum  pada  Pasal  5  ayat  (1)  sampai  ayat  (4),  diatur mengenai  informasi  elektronik  ataupun  hasil  cetak  dari  informasi  elektronik  tersebut merupakan perluasan atas alat bukti yang sah menurut hukum acara di Indonesia. Akan tetapi, yang perlu diketahui berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, ada pengecualian yang mengatur mengenai informasi atau dokumen elektronik yang memang tidak berlaku untuk surat yang memang diatur oleh undang-undang diharuskan dibuat secara tertulis dan surat beserta dokumen yang diharuskan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pemberitahuan rencana pemberhentian yang nantinya dikirim melalui email kepada direksi  yang  bersangkutan,  tidak  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai bentuk ataupun format dari email pemberitahuan tersebut.  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas pada  dasarnya  ada  untuk  mengakomodasi  kebutuh  perseroan  terbatas  yang  para pemegang  sahamnya  berada  pada  domisili  yang  berbeda-beda,  sehingga  bahkan dimungkinkan untuk dilakukan tele conference bagi para pemegang saham yang berada di negara  berbeda. 13 Namun,  berdasarkan  pada  penjelasan  Pasal  105  ayat  (3)  bahwa, pembelaan diri dalam pemberhentian direksi melalui circular resolution dilakukan secara tertulis.  Maka,  pembelaan  diri  dalam  pemberhentian  direksi  melalui  circular  resolution tidak  dapat  dilakukan  melalui  media  elektronik  karena  merupakan  pengecualian keabsahan pemanfaatan media elektronik/informasi elektronik sebagaimana diatur pada UU ITE.
Apabila  persetujuan  direksi  (termasuk  pembelaan  apabila  direksi  keberatan terhadap  pemberhentian)  sudah  dilampirkan,  barulah  pengangkatan  direksi  yang  baru dapat dilakukan oleh para pemegang saham. Tentunya pengangkatan direksi baru ini juga harus  menjadi  salah  satu  mata  agenda  dari  keputusan  sirkuler  yang  dilakukan.  Dengan catetan, berdasarkan yang telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat  di  luar  RUPS  dengan  syarat  semua  pemegang  saham  dengan  hak  suara menyetujui  secara  tertulis  dengan  menandatangani  usul  yang  bersangkutan.  Pada penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang  dimaksud  dengan  “pengambilan  keputusan  di  luar  RUPS”  dalam  praktik  dikenal dengan  usul  keputusan  yang  diedarkan (circular  resolution) .  Pengangkatan  direksi  baru yang  menggantikan  direksi  sebelumnya  yang  telah  diberhentikan  ini  merupakan
13 Stafanus Mahendra Soni Indriyo, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas , Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Hlm. 88
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
kewenangan  RUPS  yang  tidak  bisa  dikuasakan  kepada  organ  lain  dalam  perseroan. Penggantian  direksi  baru  efektid  bisa  terjadi  bila  pengangkatan  telah  dilakukan  sesuai prosedur.  Dalam  penggantian  direksi  yang  dilakukan  melalui circular  resolution ,  maka harus  mengirimkan  secara  tertulis  usulan  atau  agenda  pengangkatan  direksi  baru  yang menggantikan direksi lama kepada seluruh pemegang saham dan atas usul tersebut, baik pemberhentian  direksi  lama  sekaligus  pengangkatan  direksi  baru  harus  disetujui  oleh seluruh pemegang saham. 14
2. Kedudukan  notaris  dalam  pembuatan  akta  pernyataan  keputusan  sirkuler berkaitan dengan penggantian direksi perseroan terbatas
Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pembuatan  akta  otentik,  sejauh akta  yang  dibuat  oleh  notaris  tersebut  tidak  diatur  sebagai  kewenangan  pejabat  umum lainnya untuk membuat. 15 Kewenangan Notaris diatur pada bagian sendiri dalam Undang- Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Bab III Bagian Pertama, yaitu pada Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Mengenai kedudukan notaris dalam pembuatan  akta  keputusan  sirkuler  diluar  rapat  umum  pemegang  saham,  notaris  tidak secara  langsung  berperan,  didalam  proses  pembuatannya.  Beda  hal  dengan  pembuatan akta  RUPS  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  peranan  langsung  seorang  notaris  dalma proses  pembuatannya.  Dalam  pembuatan  akta  keputusan  sirkuler,  notaris  harus memberikan  nasihat  hukum  sekaligus  memberikan  pemahaman  yang  mencakup  hal-hal teknis, dasar hukum pembuatan akta keputusan sirkuler, serta konsekuensi-konsekuensi hukum dari hal-hal yang terlah diputuskan dalam keputusan sirkuler. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.
Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya: 16
a. Notaris dituntut melakukan  perbuatan akta dengan baik dan benar Artinya akta yang  dibuat  itu  memenuhi  kehendak  hukum  dan  permintaan  pihak-pihak  yang berkepentingan karena jabatannya.
b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang  sebenarnya.  Notaris  harus  menjelaskan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
c. Berdampak positif Artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan  bukti  sempurna.  Dalam  kaitan  ini  Notaris  tidak  boleh  secara  sengaja
14 CST Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 12.
15 Abdul Khadir Mohammad. Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 49.
16 Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, hal.49.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
melakukan  hal  yang  dapat  membuat  akta  autentik  mempunyai  kekuatan  hanya sebagai akta di bawah tangan.
Selanjutnya,  kewenangan  dan  kewajiban  notaris  sebagai  pejabat  umum  terhadap akta-akta yang menjadi tanggungjawabnya, merupakan penerapan dari prinsip umum yang sudah ada.  Apabila terjadi suatu pelanggaran yang berkaitan dengan kebenaran materiil suatu  akta,  maka  notaris  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya,  sesuai  dengan kedudukannya pada saat pembuatan akta dilakukan: 17
a. Tanggung jawab secara perdata, dengan kata lain notaris bertanggung jawab atas kebenaran  materiil  dari  akta  yang  dibuatnya.  Dalam  hal  ini  apabila  akta  dibuat secara  melawan  hukum.  Wirjono  Prodjodikoto  mengemukakan  bahwa pertanggungjawaban  atas  perbuatan  seseorang  dapat  terjadi  apabila  sebagian besar  yang  dilakukan  merupakan  perbuatan  yang  pada  dasarnya  tidak diperbolehkan  oleh  hukum  dan  perbuatan  ini  tercantum  dalam  KUHPerdata sebagai perbuatan yang melawan hukum.
b. Tanggung jawab secara pidana, dengan kata lain  notaris bertanggung jawab atas kapasitasnya  sebagai  seorang  pejabat  umum  pembuat  akta,  tidak  pada kedudukannya  sebagai  warga  negara  Indonesia  pada  umumnya.  Unsur-unsur perbuatan pidana ini diantaranya adalah berbuat sesuatu, memenuhi unsur pidana yang  telah  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan  bersifat  melawan hukum.
c. Tanggung  jawab  didasarkan  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  merupakan pertanggung jawaban Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat sementara Notaris atas  akta  yang  dibuatnya,  walaupun  protocol  notaris  telah  diserahkan  ataupun dipindah  tangankan  kepada  pihak  penyimpan  protocol.  Hal  ini  diatur  dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu Pasal 65.
d. Tanggung jawab secara kode etik, yang merupakan perwujudan dari sumpah yang telah diucapkan notaris dalam hal menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan notaris.
Akta  pernyataan  keputusan  sirkuler  yang  dibuat  notaris  termasuk  ke  dalam pembuatan akta partij . Partij atau pihak adalah mereka yang memiliki keinginan ataupun mungkin memiliki suatu keinginan agar akta yang dibuat dihadapan pejabat umum menjadi tanda bukti atas keterangan lisan yang mereka utarakan dalam bentuk tulisan atas segala tindakan  yang  mereka  ambil. 18 Dikemukakan  oleh  Lumban  Tobing,  bahwa  Akta partij
17 ibid
18 Komar andasasmita, 1981: 48 Andasasmita, Komar, 1981, Notaris I, Bandung : Sumur Bandung,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para  pihak  yang  menghadap,  agar  perbuatannya  dikonstantir  oleh  notaris  dalam  suatu bentuk akta otentik. 19 Dengan kata lain, para pihak yang berkepentingan datang kepada notaris agar dibuatkan akta atas perbuatan yang telah mereka lakuukan, yang kemudian oleh notaris berdasarkan keterangan para pihak tersebut dituangkan ke dalam suatu akta sepanjang atas perbuatan tersebut dilakukan sesuai apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum.
Kedudukan notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan sirkuler tidak bisa disamakan  dengan  kedudukan  notaris  dalam  membuat  akta  rapat  umum  pemegang saham. 20 Hal ini dikarenakan tanggung jawab atas akta tersebut berbeda, akta pernyataan keputusna sirkuler adalah akta partij sedangkan akta rapat umum pemegang saham adalah akta relaas . 21 Dalam  pembuatan  akta  partij,  Notaris  mencatatkan  apa  yang  dikehendaki oleh para pihak dalam akta, sebagaimana dinyatakan sebagai kewenangan Notaris dalam Pasal  15  Ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  tanpa  memiliki  sedikit  pun kewenangan untuk melakukan penyesuaian akta dengan inisiatif sendiri tanpa persetujuan para  pihak  dalam  akta  tersebut.  Dalam  akta  partij,  Notaris  hanya  melakukan  kontantir berdasarkan  apa  yang  diterangkan  atau  diceritakan  para  pihak  pada  Notaris  dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana para pihak tersebut sengaja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir Notaris dalam suatu akta autentik.  Hal  ini  dikarenakan  awal  mula  dibuatnya  akta  datang  dari  para  penghadap, notaris tidak bertanggungjawab atas  kebenaran  dari apa yang dikemukakan  para pihak. Terlebih  jika  ada  permasalahan  yang  terjadi  dikarenakan  adanya  akta  pernyataan keputusan  sirkuler  tersebut,  notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas  segala  macam kebenaran substansial dari keterangan para pihak yang dituangkan dalam akta. Kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan sirkuler ini hanya sebatas sebagai saksi atas akta yang dibuat, lain hal jika notaris melakukan kesalahan pencatatan substansi ataupun kesalahan formalitas akta yang dapat mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta bawah tangan. Apabila terjadi kesalahan seperti ini, maka para pihak dapat menuntut kerugian kepada notaris, terlebih apabila pencatatan atas isi dari akta tersebut berakibat pada apa yang termuat dalam akta tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap.
19 Lumban tobing, 2007:51 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 2007, hal.30
20 Habib Adjie. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 45.
21 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie,  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta,  (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 18-29 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul Khadir Mohammad. Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 49. Adrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 8. Andasasmita, Komar, 1981, Notaris I, Bandung : Sumur Bandung,
Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, hal.49. Azizah, Hukum Perseroan Terbatas,Cetakan 1, Intimedia, Malang, 2015,
C.S.T  Kansil,  Hukum  Perusahaan  Indonesia  (Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi,  Edisi  Revisi,
Cetakan V, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
CST Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007),
(Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
Fadlyna  Ulfa  Faisal,  Abdullah  Marlang,  dan  Oky  Deviany,  "Pelaksanaan  Circular  Resolution Pada Perseroan Terbatas." Universitas Hasanuddin,
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 2007, hal.30 Gunawan  Widjaja,  Tanggung  Jawab  Direksi  atas  Kepailitan  Perseroan,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Habib Adjie. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 45.
M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 345 Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2014 Ridwan  Khairandy,  Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  Edisi  Revisi,  Cetakan  II,  FH  UII Press, Yogyakarta, 2014
Rudhi Prasetya, 2011, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal
Siti Hapsah Isfardiyana. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan." Jurnal Panorama Hukum,  Volume  2,  Nomor  1  (Juni  2017):  2,  diakses  tanggal  5  Mei  2021,  doi: 10.21067/jph.v2i1.1752
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta,
(Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.
Stafanus Mahendra Soni Indriyo, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas , Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012
Stafanus Mahendra Soni Indriyo, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas , Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012