## Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang
Erwin Susanto a, 1* , Bunyamin Maftuh b, 2 , Elly Malihah c, 3 , Dasim Budimansyah d, 4
a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia 1 susanto@upi.edu*; 2 bunyaminmaftuh@upi.edu; 3 ellyms@upi.edu; 4 budimansyah@upi.edu *korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK
Diterima: 18 Juni 2020 Disetujui: 5 Oktober 2020
Kata kunci:
Penanganan Konflik Organisasi Kemasyarakatan Kebebasan  untuk  berpendapat  dan  berserikat  merupakan  landasan  fundamental demokrasi  dan  dilindungi  oleh  negara.  Dalam  perkembangannya,  kebebasan berserikat  tersebut  termanifestasikan  pada  pembentukan  kelompok  dan  organisasi kemasyarakatan. Fungsi positif dari terbentuknya organisasi kemasyarakatan ini yaitu terjaminnya kebebasan individu, namun di sisi lain berdampak negatif bagi ketertiban masyarakat dengan dalih kebebasan bertindak, berpendapat dan berserikat dilindungi oleh  negara.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  apakah  faktor  penyebab terjadinya  konflik  antar  lembaga  swadaya  masyarakat  di  Karawang  dan  bagaimana kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  menangani  konflik  tersebut.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Karawang,  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan konflik  yang  telah  dilakukan  dari  pihak  terkait  adalah  tindakan  tegas  seperti menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku  kerusuhan.  Kemudian  Pemerintah  Kabupaten Karawang  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  tentang  Ormas  sebagai  upaya pencegahan  konflik  di  masa  yang  akan  datang.  Temuan  penelitian  berikutnya  yaitu pemicu konflik yang paling dominan adalah faktor ekonomi, yakni perebutan limbah perusahaan yang bernilai ekonomis.

## ABSTRACT
Received: 18 Jun 2020 Accepted:
5 Oct 2020

## Keywords:
Conflict Handling Social Organizations
Analysis  of  Conflict  Handling  Between  Social  Organizations  in  Karawang Regency. Freedom  of  opinion  and  association  is  a  fundamental  foundation  of democracy and is protected by the state. In its development, freedom of association is manifested in the formation of community groups and organizations. The positive function  of  the  formation  of  social  organizations  is  the  guarantee  of  individual freedom, but on the other hand it has a negative impact on public order under the pretext  of  freedom  of  action,  opinion  and  association  protected  by  the  state.  The purpose of this study is to see whether the factors causing conflicts between non- governmental  organizations  in  Karawang  and  how  local  government  policies  in dealing with these conflicts. This research was conducted in the Karawang Regency, using  a  qualitative  approach  with  the  literature  study  method.  The  results  showed that  the  most  dominant  trigger  for  conflict  was  economic  factors,  namely  the struggle for waste of economic value. Conflicts that occur are destructive, giving an adverse  impact  to  the  community.  Handling  conflicts  that  have  been  carried  out from related parties is a decisive action such as imposing a crime on the perpetrators of  the  riots.  Then  the  Karawang  regency  government  issued  a  local  regulation  on mass organizations as an effort to prevent conflict in the future.
Copyright © 2020(Erwin Susanto, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, & Dasim Budimansyah). All Right Reserved
How to Cite: Susanto,  E.,  Maftuh,  B.,  Malihah,  E.  &  Budimansyah,  D.  (2020).  Analisis  penanganan  konflik  antar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang, 20(1),38-42. DOI: 10.21009/jimd.v20i1.15666
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International  License .  Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan
Artikel ini dibuat untuk melihat bagaimana penanganan  konflik  antar  lembaga  swadaya
masyarakat  (LSM)  yang  sering  terjadi  di Kabupaten Karawang. Data yang dilansir melalui Kesbangpol  Karawang  (2017),  pertumbuhan

## Vol. 20 No. 1 Tahun 2020 | Hal. 38 – 42
jumlah  LSM  dan  organisasi  kemasyarakatan (Ormas)  sangat  signifikan.  Sejak  tahun  2009 yang  lalu,  terdapat  338  ormas  dan  LSM  di Karawang,  bertambah  lagi  412  sampai  dengan tahun  2011  (bandung.bisnis.com).  Pada  tahun 2017,  Kantor  Ekonomi  dan  Pembangunan Karawang  mencatat  ada  sekitar  700  Ormas, OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dan LSM yang terdaftar. Jumlah yang sangat banyak, mengingat  penduduk  Kabupaten  Karawang hanya  berkisar  dua  juta  jiwa.  Jika  dilihat  dari corak  Kabupaten  Karawang  yang  agraris, perkembangan  LSM  dan  Ormas  ini  seharusnya tidak begitu cepat, namun semenjak tahun 1993 perubahan  Karawang  dari  daerah  agraria menjadi perindustrian dimulai. Kawasan industri yang  bertaraf  nasional  dan  internasional  telah berdiri kokoh di Kabupaten Karawang dan tentu saja  diikuti  dengan  pertumbuhan  Ormas  dan LSM  yang  cepat.  Tujuan  pendirian  ormas  dan LSM  tersebut  awalnya  sebagai  ikatan  solidaritas antar  buruh,  namun  sekarang  sudah  tidak  lagi menjadi  alasan  utama.  Fenomena  organisasi kemasyarakatan dapat diartikan sebagai penjelasan  atas  kapabilitas  suatu  gerakan  sosial oleh  masyarakat  sipil  untuk  mengarahkan sumber daya yang dimilikinya (politik, sosial, dan moral),  dan  mengarahkannya  kepada  institusi kekuasaan  negara  dalam  bentuk  tekanan  atau tuntutan (Haripin, 2013).
Setidaknya  sudah  terjadi  beberapa  konflik antar  LSM  di  Kabupaten  Karawang.  Pertama, konflik antar LSM di Kecamatan Cikampek pada 20  Januari  2020.    Kedua,  konflik  antar  LSM  di beberapa  tempat  yaitu  di  daerah  Interchange Karawang  Timur,  Purwasari,  dan  Desa  Curug, Kecamatan Klari pada November 2019. Ketiga, konflik  antar  LSM  di  Jalan  Interchange Karawang,  pada  12  Oktober  2017.  Keempat, konflik  antar  LSM  di  Rengasdengklok  pada  24 April  2016.  Dari  beberapa  peristiwa  tersebut ditemukan fakta bahwa masyarakat merasa resah dengan  terjadinya  konflik  antar  LSM  di tengah- tengah masyarakat.
Berkaitan dengan konflik yang meresahkan masyarakat  tersebut,  pemenuhan  hak  asasi manusia  dalam  hal  ini  adalah  pemenuhan  hak- hak dasar individu yaitu untuk masyarakat untuk hidup  secara  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu.    Penanganan  konflik  tidak dapat  lepas  dari  kebijakan  publik  yang merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh  suatu  kebijakan  publik  dapat  membuahkan hasil,  yaitu  dengan  membandingkan  antara  hasil
yang  diperoleh  dengan  tujuan  atau  target kebijakan  publik  yang  ditentukan  (Widodo, 2008).  Masyarakat  Karawang  juga  merupakan warga negara yang perlu dilindungi hak asasinya melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  daerah.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  1)  apakah  faktor penyebab  terjadinya  konflik  antar  LSM?  dan  2) kebijakan apa yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya penyelesaian konflik antar LSM.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  kepustakaan.  Riset pustaka  lebih  daripada  sekadar  melayani fungsi- fungsi  yang  disebutkan  untuk  memperoleh  data penelitiannya.  Artinya  riset  pustaka  membatasi kegiatannya  hanya  pada  bahan-bahan  koleksi perpustakaan  saja  tanpa  memerlukan  riset lapangan.  Adapun  langkah-langkah  penelitian kepustakaan  adalah  sebagai  berikut:  1) menyiapkan  alat  perlengkapan;  2)  menyusun bibliografi  kerja;  3)  mengatur  waktu;  4) membaca dan membuat catatan penelitian (Zed, 2008).  Kegiatan  yang  dilakukan  yaitu,  pertama, dengan  mencatat  semua  temuan  mengenai konflik  antar  LSM,  Ormas,  atau  OKP  di Kabupaten  Karawang  pada  setiap  pembahasan penelitian  yang  didapatkan  dalam  literatur- literatur  dan  sumber-sumber,  dan  atau penemuan  terbaru  mengenai  konflik  dan penanganannya.  Setelah  mencatat,  Kedua, memadukan  segala  temuan,  baik  teori  atau temuan  baru  terkait  konflik  ormas  dan penanganannya.  Ketiga,  menganalisis  segala temuan  dari  berbagai  bacaan,  berkaitan  dengan kekurangan  tiap  sumber,  kelebihan  atau hubungan  masing-masing  tentang  wacana  yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi,  memberikan  gagasan  kritis  dalam hasil  penelitian  terhadap  wacana-wacana sebelumnya  dengan  menghadirkan  temuan  baru dalam  mengkolaborasikan  pemikiran-pemikiran yang berbeda.

## Hasil dan pembahasan
Istilah  “konflik”  secara  etimologis  berasal dari bahasa Latin “ con ” yang berarti bersama dan “ fligere ”  yang  berarti  benturan  atau  tabrakan. Konflik  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) adalah percekcokan; perselisihan;  pertentangan.  Konflik  dapat diartikan sebagai proses interaktif bukan dengan maksud  hendak  membatasi  kemungkinan
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.20, NO.1, OKTOBER 2020 ANALISIS PENANGANAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KARAWANG Erwin Susanto 1 , Bunyamin Maftuh 2 , Elly Malihah 3 , Dasim Budimansyah 4 Hal. 38-42
konflik  di  dalam  diri  individu,  karena  seringkali seseorang  mengalami  konflik  dengan  dirinya sendiri  (Rahim,  2011).  Konflik  adalah perjuangan  untuk  memperoleh  hal-hal  yang langka  seperti  nilai,  status,  kekuasaan  dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untk  menundukkan  pesaingnya.  Konflik  dapat diartikan  sebagai  benturan  kekuatan  dan kepentingan  antara  satu  kelompok  dengan kelompok lain dalam  proses perebutan sumber- sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Lawang, 1994). Jadi, konflik dapat berarti sebagai benturan yang terjadi  dalam  masyarakat  dalam  usaha  untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik, hal tersebut dapat berupa kekuasaan atas  barang,  orang,  dan  sumber  daya  yang lainnya.
Konflik  dapat  hadir  di  tengah-tengah individu,  kelompok,  atau  departemen.  Konflik juga  dapat  terjadi  di  antara  mereka  yang  punya tugas  wewenang  berbeda  bahkan  kolega-kolega kerja  mereka  sendiri  (Brooks,  2006).  Konflik organisasi  ini  diartikan  sebagai  “perbenturan yang  muncul  kala  perilaku  mencapai  tujuan tertentu  yang  ditunjukan  suatu  kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan kelompok lain  (Jones,  2009).  Konflik  tidak  dapat dipisahkan  dari  kehidupan  sosial  masyarakat. Bahkan  dalam  histori  peradaban  manusia, konflik  selalu  menjadi  bagian  di  dalamnya. Konflik  menjadi  bagian  dari  kehidupan masyarakat  dan  menjadi  hadiah  abadi  dalam hidup (Nebgen, 1978). Menurut sebagian orang, konflik  dipandang  sebagai  penghalang  dalam keharmonisan  kehidupan  masyarakat.  Sebagian lagi  menganggap  bahwa  konflik  adalah  sebagai pelajaran berharga untuk pendewasaan diri.
Konflik  tidak  hanya  bergerak  pada  sekadar pemenuhan  kebutuhan  hidup  salah  satu  pihak saja,  namun  dalam  bentuk  yang  lebih  ekstrem, konflik  dapat  bergerak  sampai  pada  tingkatan untuk  membinasakan  eksistensi  yang  dianggap sebagai  lawan  atau  kompetitor.  Akibatnya  tidak hanya terjadi pada individu atau kelompok yang sedang  berkonflik,  masalah  tersebut  dapat memberikan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat.
Pengertian  Ormas  menurut  Perppu  No. 2/2017  adalah  organisasi  yang  didirikan  dan dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi
tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  yang  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut  Undang-Undang  No.17  tahun 2013  pasal  6,  ormas  mempunyai  fungsi  sebagai sarana:  a)  penyalur  kegiatan  sesuai  dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
b) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan  tujuan  organisasi;  c)  penyalur aspirasi masyarakat; d) pemberdayaan masyarakat;  e)  pemenuhan  pelayanan  sosial;  f) partisipasi  masyarakat  untuk  memelihara, menjaga,  dan  memperkuat  persatuan  dan kesatuan  bangsa;  g)  pemelihara  dan  pelestari norma,  nilai,  dan  etika  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ditinjau  dari  fungsi  ormas  tersebut, seharusnya  ormas  dapat  memberikan  jaminan kepada  masyarakat  untuk  memenuhi  dan menyampaikan  aspirasi  masyarakat  sekaligus menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam bingkai norma, etika, dan nilai dalam masyarakat. Dilihat  dari  permasalahan  tersebut,  ada beberapa  beberapa  faktor  pemicu  konflik. Faktor-faktor tersebut dikelompokan ke dalam 3 kategori  utama  yaitu:  (1)  perbedaan  karakter individu;  (2)  kondisi  situasional;  dan  (3)  kondisi keorganisasian (Henry L. Tosi, John Rizo, 2003). Artikel  ini  didasari  oleh  analisis  dari  teori sebagai berikut: a) gerakan sosial harus dipahami dalam  kerangka  model  konflik  aksi  kolektif;  b) tidak  ada  perbedaan  mendasar  antara  aksi-aksi kolektif  institusional  dan  noninstitusional;  c) baik  aksi  institusional  maupun  non-institusional berisikan  serangkaian  konflik  kepentingan  yang terbangun  dalam  sistem  relasi  kekuasaan  yang terlembagakan; d) gerakan sosial melibatkan cita- cita  rasional  berbagai  kepentingan  melalui kelompokkelompok  yang  saling  berkompetisi; Tujuan  dan  penderitaan,  konflik  dan  tanding, semuanya  hadir  secara  inheren  dalam  seluruh relasi  kekuasaan;  e)  formasi  gerakan  sosial ditentukan oleh perubahan sumberdaya, organisasi,  dan  kesempatan  untuk  aksi  kolektif; f)  keberhasilan  dan  keefektifan  aksi  kolektif dipahami dalam arti keuntungan material namun bukan  berarti  profit  atau  aktornya  dikenal sebagai tokoh  politik; g) mobilisasi orang dalam gerakan  sosial  kontemporer  berukuran  skala besar  yang  merupakan  hasil  dari  teknik komunikasi  terkini,  birokratisasi  organisasi  dan dorongan serta inisiatif utilitarian (Haripin, 2013)

## Vol. 20 No. 1 Tahun 2020 | Hal. 38 – 42
Perkembangan Organisasi Masayarakat di Karawang.
Perkembangan  ormas  dan  LSM  di Kabupaten  Karawang  begitu  pesat.  Sejak  tahun 2009 yang lalu, terdapat 338 ormas dan LSM di Karawang,  bertambah  lagi  412  sampai  dengan tahun 2011. Pada tahun 2017, Kantor Ekonomi dan  Pembangunan  Karawang  mencatat  ada sekitar 700 Ormas, OKP (Organisasi Kemasyarakatan  Pemuda)  dan  LSM  yang terdaftar. Jumlah yang sangat banyak, mengingat penduduk  Kabupaten  Karawang  hanya  berkisar dua  juta  jiwa.  Jika  dilihat  dari  corak  Kabupaten Karawang yang agraris, perkembangan LSM dan Ormas ini seharusnya tidak begitu cepat, namun semenjak tahun 1993 perubahan Karawang dari daerah  agraria  menjadi  perindustrian  dimulai. Kawasan  industri  yang  bertaraf  nasional  dan internasional  telah  berdiri  kokoh  di  Kabupaten Karawang  dan  tentu  saja  diikuti  dengan pertumbuhan Ormas dan LSM yang cepat.
Namun  seiring  dengan  perkembangan zaman  dan  kebutuhan,  Ormas  dan  LSM  di Karawang menghadirkan keresahan di masyarakat  dengan  konflik-konflik  antar  LSM. Pemicu  konflik  bermacam-macam,  diantaranya adalah  faktor  ekonomi  dan  solidaritas  antar kelompoknya.

## Konflik Antar LSM dan Penanganannya
Konflik  antar  LSM  yang  terjadi  pada  24 April  2016  di Rengasdengklok  ditengarai dipicu karena pencabutan salah satu bendera LSM oleh orang  yang  diduga  berasal  dari  LSM  lainnya. Akhirnya  terjadi  bentrokan  antar  LSM  tersebut yang  mengakibatkan  rusaknya  salah  satu  kantor LSM  tersebut.  Konflik  antar  LSM  terjadi  lagi pada tahun 2017, konflik tersebut terjadi di Jalan Interchange,  Karawang  Timur.  Permasalahan yang  memicu  konflik  adalah  perebutan pengolahan  limbah  ekonomis  salah  satu perusahaan  otomotif  besar  di  Kabupaten Karawang.  Setidaknya  beberapa  kendaraan hancur  dalam  konflik  yang  terjadi  tersebut. Keresahan masyarakat mulai merebak lagi ketika konflik  antar  LSM  pecah  pada  November  2019 yang  terjadi  di  beberapa  titik  di  Karawang. Konflik  ini  mungkin  termasuk  dalam  konflik yang  paling  masif  dan  berbahaya  untuk masyarakat.  Pemicu  konflik  berawal  dari  adu mulut  antar  anggota  LSM  yang  akhirnya berujung pada perusakan kantor salah satu LSM dan  terjadi  aksi  balasan  dari  kedua  LSM  yang bertikai.  Konflik  tersebut  terjadi  di  tiga  titik  di Karawang, yaitu di Karawang Timur, Purwasari,
dan  Curug.  Konflik  antar  LSM  yang  terbaru terjadi  pada  tanggal  20  Januari  2020  di Cikampek.  Pemicu  konflik  tersebut  adalah perebutan  pengolahan  limbah  ekonomis  di Kawasan  Industri  Karawang  International Industrial City (KIIC).
Konflik  antar  LSM  dan  Ormas  di Karawang  terjadi  karena  adanya  fanatisme  dan perebutan kekuasaan mengenai sesuatu hal yang memiliki  nilai  ekonomi.  Jika  kita  memahami tentang LSM, maka seharusnya LSM menjalankan  tugas dan  fungsinya  sesuai dengan undang-undang  dan  AD/ART.  Apalagi  LSM bersifat  non-profit,  tetapi  beberapa  tahun terakhir  telah  terjadi  pergeseran  paradigma  di masyarakat  tentang  LSM.  Banyak  LSM  yang didirikan  hanya  untuk  kepentingan  segelintir pihak  tertentu  dan  tidak  sesuai dengan  ruh-nya. Saat  ini  banyak  LSM  justru  berbisnis  dan kegiatannya meresahkan masyarakat.
Langkah penyelesaian yang sudah dilakukan pihak  terkait  adalah  konflik  yang  telah meresahkan  masyarakat  atau  menimbulkan kerusakan,  pihak  kepolisian  menindak  tegas pelaku.  Proses  mediasi  tidak  dilakukan  karena konflik  yang  terjadi  sudah  dalam  tahap  yang meresahkan  masyarakat.  Kemudian  LSM diwajibkan untuk mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol Kabupaten  Karawang,  karena  LSM yang  terdaftar  baru  sedikit.  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  telah  menerbitkan  Perda Kabupaten  Karawang  tentang  Ormas  dalam rangka  menertibkan  keberadaan  ormas  dan pemerintah  daerah  akan  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  keberadaan  LSM  dan ormas tersebut.

## Simpulan
Pergeseran  fungsi  Kabupaten  Karawang dari  daerah  lumbung  padi  menjadi  kawasan industri  yang  bertaraf  nasional  telah  mengubah kultur  dan  ekonomi  masyarakat  Kabupaten Karawang. Mendukung hal tersebut, perkembangan  LSM  dan  Ormas  di  Karawang menjadi  perhatian  karena  kuantitas  yang  naik sekaligus  dampak  negatif  (konflik)  yang ditimbulkan  dari  organisasi  tersebut.  Pemicu konflik  yang  paling  dominan  adalah  faktor ekonomi,  yakni  perebutan  limbah  yang  bernilai ekonomis.  Konflik  yang  terjadi  sifatnya destruktif, memberikan  dampak  yang  tidak  baik ke  masyarakat.  Masyarakat  menjadi  takut  dan tidak bersimpati terhadap LSM yang meresahkan masyarakat  daripada  menjadi  lembaga  yang menampung dan meneruskan aspirasi
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.20, NO.1, OKTOBER 2020 ANALISIS PENANGANAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KARAWANG Erwin Susanto 1 , Bunyamin Maftuh 2 , Elly Malihah 3 , Dasim Budimansyah 4 Hal. 38-42
masyarakat
ke pemerintah setempat.
Penanganan  konflik  yang  telah  dilakukan  dari pihak  terkait  adalah  tindakan  tegas  seperti jatuhan  pidana  kepada  pelaku  kerusuhan. Sedangkan,  Pemerintah  Kabupaten  Karawang sendiri mengeluarkan  Peraturan  Daerah  tentang Ormas,  yang  isinya  mengatur  tentang  ormas yang ada di Karawang.

## Referensi
Brooks,  I.  (2006). Organisational  Behaviour: Individuals,  Groups,  and  Organizations (3rd ed.). New Delhi: Dorling Kindersley. Haripin,  M.  (2013). Reformasi  Sektor  Keamanan
Pasca Orde Baru . Jakarta: Marjin Kiri.
Henry L. Tosi, John Rizo, N. P. M. (2003). The Fundamentals  of  Organizational  Behavior: What  Managers  Need  to  Know (Blackwell Publishing, ed.). Malden, Massachusetts. Jones, G. R. (2009). Organizational Theory, Design, and  Change (5th  ed.).  New  Delhi: Dorling Kindersley. Lawang,  R.  (1994). Buku  Materi  Pokok  Pengantar Sosiologi . Jakarta: Universitas Terbuka.
Nebgen, M. K. (1978). Conflict Management in Schools. Administrators  Notebook , 26 (6), 6. Newswire.  (2011). Jumlah  ormas  dan  LSM  di Karawang  berkembang  pesat. Bandung:
Bisnis.com. url: https://bandung.bisnis.com/read/2011 0419/549/945389/jumlah-ormas-dan- lsm-di-karawang-berkembang-pesat Rahim,  M.  A.  (2011). Managing  Conflict  in Organizations (3rd  ed.).  New  Jersey: Transaction Publishers. Widodo,  J.  (2008). Analisis  Kebijakan  Publik .
Jakarta: Bayumedi.
Zed,  Mestika.  2008.  Metode  Penelitian Kepustakaan.  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia.