## PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI KAB. POLEWALI MANDAR
Muhammad Jihad Baharuddin 2 , Muh. Amiruddin 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin

## Muhammadjihadbaharuddin@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  yang  penulis  angkat  pada  skripsi  ini  dilatarbelakangi  oleh  Peredaran  narkotika  di Indonesia yang terus cenderung meningkat terkhusus di kabupeten atau kota dimana hal ini merupakan ancaman yang  serius  terhadap  kelangsungan  hidup  dan  masa  depan  pelakunya  juga  sangat  membahayakan  bagi kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Kemudian  dirumuskan  dalam  beberapa  sub  masalah  yaitu  :  1. Bagaimana peran Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kab. Polewali mandar?, 2. Bagaimanakah tingkat peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar?. Penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian field  research dengan  cara  memperoleh  dan  mengumpulkan  data  yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan diselesaikan dalam skripsi ini menggunakan berbagai data skunder seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para sarjana dan data lain yang diperoleh dilapangan dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di kab.Polewali Mandar untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa sosialisasi, kerjasama  berbagai  pihak,  serta  membentuk  tim  pengawas  disetiap  daerah  merupakanu  upaya  BNN  dalam pemberantasan  narkoba  di  kota  Polewali  Mandar.  Kemudian  berdasakan  hasil  servei  terdapat  12.000  orang meninggal sia-sia setiap tahunnya akibat penyalagunaan narkoba atau rata-rata 32 orang setiap hari.
Kata kunci: BNN, Narkotika, Pencegahan.

## Abstract
The  main  problem  that  the  writer  raises  in  this  thesis  is  motivated  by  the  circulation  of  narcotics  in Indonesia  which  continues  to  increase,  especially  in  regencies  or  cities  where  this  is  a  serious  threat  to  the survival and future of the perpetrator and is also very dangerous to the life of the community, nation and state. Then formulated into several sub problems, namely: 1. How is the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing and overcoming drug trafficking  in the district. Polewali Mandar ?, 2. What is the  level of drug trafficking in Polewali Mandar Regency ?.   This research is a type of field research research by obtaining and collecting  data  related  to  the material  to  be  completed  in  this  thesis  using  a  variety  of  secondary  data  such  as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars and other data obtained in the field carried out at the National Narcotics Agency (BNN) in Polewali Mandar Regency to help the  author  complete  the  research.  The  results  of  this  study  indicate  that  socialization,  cooperation  of  various parties, and forming supervisory teams in each region are BNN efforts to eradicate drugs in the city of Polewali Mandar. Then based on the results of the servei, there are 12,000 people who die in vain every year due to drug abuse or an average of 32 people every day.
Keywords: BNN, Narcotics, Prevention.

## PENDAHULUAN
Didalam  perkembangan  kejahatan  dan  penyalahgunaan  narkotika  menunjukan  adanya kecenderungan  yang  terus  meningkat  dan  narkotika  itu  sendiri  sudah  merupakan  tren  serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang  menyangkut  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  baik  fisik,  biologik,  psikologik,  dan sosial. Dampak dari penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian  sosial  ekonomi  masyarakat,  maka  sangat  diperlukan  tindakan  pecegahan  dan penanggulangan peredaran narkotika 1 .
1 Rina Heningsih Gustina Tampubolon, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) DalamPenanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda , Universitas Mulawarman, 2015, Diakses pada tanggal  15 juli 2019 jam 19:54 wita.
Salah satu penerapan hukum pidana di Indonesia yaitu hukum yang diatur diluar KUHP atau hukum yang memiliki Undang-undang tersendiri  atau khusus yaitu adalah narkoba.
Narkoba  adalah  singkatan  dari  narkotika  dan  obat  berbahaya.  Selain  narkoba,  istilah lain  yang  diperkenalkan  khususnya  oleh  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia  adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Semua istilah ini  mengacu  pada  kelompok  senyawa  yang  umumnya  memiliki  risiko  kecanduan  bagi penggunanya.
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu  pengetahuan.  Namun,  disisi  lain  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat. 2
Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  di  Indonesia  apabila  ditinjau  dari  aspek  yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa  izin.  Keadaan  yang  demikian  ini  dalam  tataran  empirisnya,  penggunaan  narkotika sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan.  Akan tetapi  jauh  dari  pada  itu,  dijadikan  ajang  bisnis  yang  menjanjikan  dan  berkembang  pesat, yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada  rusaknya  fisik  maupun  psikis  mental  pemakai narkotika khususnya  pada  generasi  muda.
Pada  tahun  2015,  Sulawesi  Barat  menempati  ranking  ke  16  dari  34  provinsi  di Indonesia  untuk  tingkat  prevalensi  penggunaan  Narkoba  dengan  angka  1,90%.  Angka  ini sangat  jauh  dari  tahun  2008  yang  hanya  menempati  urutan  ke  29  dari  34  provinsi.  Artinya, terjadi  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  penyalahgunaan  narkoba  dan  serta  jumlah narkoba yang beredar di Sulawesi Barat selama rentan waktu tersebut.
Di  wilayah  Sulawesi  Barat,  fokus  utamanya  adalah  wilayah  Kabupaten  Polewali Mandar  yang  berbatasan  langsung  dengan  Sulawesi  Selatan  (Kab.  Pinrang).  Tidak mengherankan  kemudian,  Kabupaten  Polewali  Mandar  menduduki  urutan  pertama  tingkat penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat, Menyusul Kabupaten Mamuju di urutan kedua.
2 Juliana lisa Fr dan Negah Sutrianah W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa , (cet, 1 Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h.1-3
Penyebaran  penyalahgunaan  narkoba  sudah  hampir  tidak  bisa  dicegah.  Mengingat hampir  seluruh  penduduk  dunia  dapat  dengan  mudah  memperoleh  narkoba  dari  oknum- oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Tentu  saja  masalah    ini  dapat  membuat  orang  tua, organisasi  masyarakat,  dan  pemerintah  khawatir.  Hal  ini  merupakan  suatu  ancaman  yang serius  bukan  saja  terhadap  kelangsungan  hidup  dan  masa  depan  pelaku  penyalahgunaan narkoba  itu  sendiri,  akan  tetapi  juga  sangat  membahayakan  bagi  kehidupan  masyarakat, bangsa  dan  Negara.  Oleh  sebab  itu  untuk  mengatasi  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  sangatlah  memiliki  peran  penting,  yang diharapkan  dapat  menanggulangi  masalah  narkotika  karena  BNN  merupakan  lembaga pemerintahan  yang  di  khususkan  untuk  menangani  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Badan  Narkotika  Nasional  adalah  sebuah  lembaga  pemerintahan  non  kementrian Indonesia  yang  mempunyai  tugas  pemerintahan  dibidang  pencegahan  dan  pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada  presiden  melalui  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Dasar  hukum  Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementrian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional.
Selanjutnya  untuk  memaksimalkan  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  dalam  usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  tahun  2011-2015.  Instruksi  ini  pun  dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba.
Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai  sosok  teladan, peran pendidik untuk  selalu mengenal  figure anak didiknya  secara  mendalam,  peran  masyarakat  yang  selalu  memiliki  rasa  tanggung  jawab untuk  berperan  aktif  dan  berupaya  membantu  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  di lingkungan masyarakat.
Peredaran  gelap  narkotika  di  Indonesia  khususya  kabupeten  atau  kota  menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan hanya  terhadap  kelangsungan  hidup  dan  masa  depan  pelakunya  tetapi  juga  sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. 3
3 Rudi Anto, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhdap tindak pidana narkotika , Universitas Muhammadia Surakarta, 2010 diakses pada tanggal 16 juli 2019 jam 20:00 wita.
Selain  tugas  dari  Badan  Narkotika  Nasional  yang  dapat  menanggulangi  dan  dapat mencegah  peredaran  Narkoba,  maka  Badan  Narkotika  Nasioanal  juga  dapat  melaukan program  rehabilitasi  medis  terhadap  pecandu  dan  penyalahgunaan  narkotika  yang  dimana Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  memiliki  peran  penting  yang  bersinerji  dan  menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan Kepolisian, Institusi penerima wajib lapor (IPWL)  yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat. 4

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian field  research dengan  cara  memperoleh  dan mengumpulkan  data  yang  mempunyai  kaitan  dengan  materi  yang  akan  diselesaikan  dalam skripsi  ini menggunakan  berbagai  data  skunder  seperti  peraturan  perundang-undangan, keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para  sarjana  dan  data  lain yang  diperoleh  dilapangan  dilakukan  di  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  di  kab.Polewali Mandar untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran BNN Dalam Pemberantasan Narkoba Di Polewali Mandar
1. Upaya BNN
Selama  berdiri  sendiri  BNN  Kab.  Polman  telah  melakukan  beberapa  uapaya  dalam memberantas narkoba di kabupaten tersebut seperti
a. Sosialisasi
Sebagai bentuk kepedulian BNN terhadap tingkat peredaran narkoba , BNN Kabupaten Polman, maka seringkali BNN melakukan sosialisasi diberbagai daerah maupuu dengan cara langsung  ataupun  melalui  media  seperti  Salah  satu  contohnya  ketika  BNNK  Polman melakukan  penyuluhan  hukum  anak  berkonflik  narkoba  pada  tanggal  16  maret  2019    yang dihadiri 30 siswa/siswi PMR MAN 2 Polman. Dimana salah satu pematerinya yaitu personil Seksi Berantas BNNK Polman Bripka Syaifuddin Syam, SH.,MH yang juga sebagai penyidik BNN, menyampaikan materi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda khususnya anak-anak diusia sekolah.
4 Rasdiana, “Jurisprudentie Volume 5, No 2 (20180”, Efektifias Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo , http:// Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurispudentie, diakses pada tanggal 17 juli 2019 jam 16:16 wita.
a. Radio
sosialisasi  yang  dilakukan  instansinya  tidak  cukup  hanya  dengan  tatap  muka  dalam melakukan  sosialisasi  pencegahan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkoba, tetapi perlu juga melalui media radio.
b. TV
Selain radio, BNNK Polman kerap melakukan sosialisasi bahaya tindak pidana narkoba melalui siaran TV dengan cara melakukan himbauan melalui iklan.
c. Media cetak
Media  cetak  juga  menjadi  salah  satu  alternatif  BNNK  untuk  melakukan  sosialisasi. Salah  satu  caranya  yaitu  menghimbau  kepada  masyarakat  persoalan  narkoba  dengan menerbitkannya di harian surat kabar.
d. Sosial media
Semakin  pesatnya  tekhnologi  maka  semakin  memudahkan  pula  BNNK  dalam sosialisasi  masalah  narkoba.  Saat  ini  media  sosial  menjadi  wadah  paling  mudah  dan berpengaruh bagi masyarakat untuk menerima informasi tentang bahaya narkoba.
b. Kerjasama berbagai pihak
c. Tokoh agama
Tokoh  agama  juga  berperan  penting  dalam  membantu  BNNK  dalam  memberantas narkoba. Salah satu  contohnya tokoh  agama dapat  memberi ceramah  yang bertema narkoba kepada para Jemaah.
d. Tokoh pendidikan
Tokoh  pendidikan  tidak  kalah  penting  dalam  membantu  BNNK  menyelesaikan permasalahan  narkoba.  Dimana  pembinaan  karakter  yang  baik  dapat  dilakukan  disekolah untuk  mencegah  terjadinya  peredaran  narkoba  dilingkup  pendidikan.  Selain  itu  BNNK  juga telah  membentuk  suatu  wadah  yakni  Pusat  Informasi  dan  Konseling  Remaja  yang  dinaungi oleh  OSIS  disekolah-sekolah  tingkat  atas  dengan  fungsi  wadah  ini  mampu  memberi bimbingan kepada para remaja mengenai bahaya narkoba.
e. TNI
Jika Polri dan BNN lebih pada penegakan pelanggaran hukum melalui alat bukti, TNI lebih  menempatkan  pelaku  narkoba,  khususnya  bandar  sebagai  musuh  negara. "Pemberantasan  dikaitkan  dengan  tugas  TNI,  maka  bandar  narkotika  itu  tidak  pada  posisi melanggar hukum, tapi  musuh negara. Ancaman terhadap negara," ungkapnya. Tidak hanya
itu, Bintara Bina Desa atau Babinsa yang dimiliki TNI juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan ancamannya terhadap negara.
f. Polri
Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan  hukum  tetapi  juga  kepada  pencegahan  penyalahgunaan  narkoba.  Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan  kebutuhan  gelap  narkoba.  Berdasarkan  prinsip  dasar  ekonomi  tentang  permintaan (demand)  dan  persediaan  (supply),  selama  permintaan  itu  masih  ada,persediaan  akan  selalu ada,  dan  apabila  permintaan  itu  berhenti  atau  berkurang,  persediaan  akan  berkurang, termasuk pasarnya.  Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri
g. Masyarakat
Partisipasi  dan  kolaborasi  segenap  masyarakat  adalah  strategi  yang  sangat  diperlukan untuk  merespon  secara  multi  disiplin  pada  permasalahan  penyalahgunaan  narkoba  yang sangat kompleks. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang  bisa  memberantas  dan  mencegah  sendiri  penyalahgunaan  narkoba  di  lingkunganya. Pemerintah  saja  tidak  bisa  sendirian  dalam  mengatasi  masalah  narkoba.  Persoalan penyalahgunaan  narkoba  yang  sangat  kompleks  menuntut  penanganan  secara  komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba
h. Mahasiswa
Selain peran-peran penting lainnya mahasiswa tak kalah pentingnya dalam pencegahan narkoba.  Selain  mampu  memberikan  edukasi  dini  bahaya  penggunaan  narkoba  dikalangan perguruan tinggi, mahasiswa juga seringkali melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dengan cara seminar dikelurahan maupun desa, sosialisasi di sekolah-sekolah dan diberbagai tempat lainnya.

## B. Tingkat Pengguna Narkoba di wilayah BNNK Polewali Mandar
Daerah  yang  cukup  rawan  pengguna  narkoba,berdasarkan  hasil  penelitian  penulis beberapa daerah di kabupaten Polman yang paling banyak pengguna narkobanya berdasarkan survey BNNK di seluruh kecamatan dan masuk dalam zona merah yakni:
a. Kecamatan Tinambung
b. Kecamatan Campalagian
c. Kecamatan Wono
d. Kecamatan Polman
Hasil  survei  nasional  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNNK) bekerjasama  dengan  Pusat  Penelitian  Kesehatan  Universitas  Indonesia  menunjukkan, penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi di Indonesia sebesar 1,77 persen dari total penduduk Indonesia 3,376,115 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun.
Pihak  BNNK    menjelaskan,  berdasakan  hasil  servei  tersebut  artinya  terdapat  12.000 orang  meninggal  sia-sia  setiap  tahunnya  akibat  penyalagunaan  narkoba  atau  rata-rata  32 orang  setiap  hari.  "Untuk  di  Sulawesi  Barat  sendiri,  angka  prevalensi  penyalahgunaan narkoba  sebesar  1,70  persen  dari  total  penduduk Sulbar sejumlah  16,269  orang  pada kelompok usia 10 – 59 tahun,"
Dari angkat tersebut membuat Provinsi Sulawesi Barat menduduki rangking ke 18 dari 34  provinsi  dengan  angka  prevalensi  penyalagunaan  narkoba  tertinggi  di  Indonesia. "Sepanjang 3 tahun terakhir BNNK telah melaksanakan tugas di bidang Demand Reduction sebagai  upaya  untuk  membentuk  masyarakat  yang  mempunyai  ketahanan  dan  kekebalan terhadap  narkoba,  diantaranya  melakukan  kegiatan  pencegahan  berupa  advokasi,  sosialisasi dan  kampanye  stop  narkoba  kepada  berbagai  kalangan,"Tak  hanya  itu,  BNNK  juga  telah membentuk  3,733  penggiat  anti  narkoba  di  lingkungan  masyarakat,  pendidikan,  instansi pemerintah dan institusi swasta.

## KESIMPULAN
1. Peran BNN Dalam Pemberantasan Narkoba Di Polewali Mandar
a. Sosialisasi
Sebagai bentuk kepedulian BNN terhadap tingkat peredaran narkoba , BNN Kabupaten Polman, maka seringkali BNN melakukan sosialisasi diberbagai daerah maupuu dengan cara langsung ataupun melalui media
b. Kerjasama berbagai pihak
Selain  sosialisasi  BNNK  Polman  juga  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak  mengenai maraknya  peredaran  narkoba  diberbagai  wilayah,  seperti  TNI,POLRI,  Mahasiswa  dan Masyarakat
c. Membentuk TIM Pengawas disetiap daerah
Hampir  disetiap  daerah  terdapat  ada  yang  ditugaskan  untuk  mengawasi  gerak-gerik masyarakat maupun instansi pemerintahan yang dicurigai terdapat peredaran narkoba lainnya. Selain  di  didaerah,  para  pengawas  ini  juga  ada  yang  bertuga  diberbagai  tempat  transaksi masyarakat seperti pasar, terminal angkatan darat maupun penyebrangan.

## 2. Pencapaian BNNK Polman dalam memberantas narkoba
Hasil  survei  nasional  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNNK) bekerjasama  dengan  Pusat  Penelitian  Kesehatan  Universitas  Indonesia  menunjukkan, penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi di Indonesia sebesar 1,77 persen dari total penduduk Indonesia 3,376,115 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun.
Pihak  BNNK    menjelaskan,  berdasakan  hasil  servei  tersebut  artinya  terdapat  12.000 orang  meninggal  sia-sia  setiap  tahunnya  akibat  penyalagunaan  narkoba  atau  rata-rata  32 orang  setiap  hari.  "Untuk  di  Sulawesi  Barat  sendiri,  angka  prevalensi  penyalahgunaan narkoba  sebesar  1,70  persen  dari  total  penduduk Sulbar sejumlah  16,269  orang  pada kelompok usia 10 – 59 tahun,"

## DAFTAR PUSTAKA:
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
Rina Heningsih Gustina Tampubolon, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN)DalamPenanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda , Universitas Mulawarman, 2015.
Juliana  lisa  Fr  dan  Negah  Sutrianah  W, Narkoba  Psikotropika  dan  Gangguan  Jiwa ,  cet,  1 Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
Rudi  Anto, Peranan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) dalam  penegakan  hukum  terhdap tindak pidana narkotika , Universitas Muhammadia Surakarta, 2010.
Rasdiana,  “Jurisprudentie  Volume  5,  No  2  (20180”, Efektifias  Pelaksanaan  Rehabilitasi Medis  Terhadap  Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Provinsi Gorontalo , http:// Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurispudentie.