licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pertanggungjawaban  Hukum  Pengurus  Perseroan  Bank  Jatim  Atas  Hapus Buku Kredit Yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Rezky Wahyu Satrio 1 , Widodo 2, Ibnu Subarkah 3
1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang, rezkywsatrio@gmail.com 2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang
3 Magister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

## ABSTRACT
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) has PT Surya Graha Semesta Business Group as core debtor whose subsidiary, PT Nugraha Adi Taruna, was granted a KMK Pola Keppres for Kedungkandang Bridge construction work in Malang City. Based on Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia examination result, the loan write-off did not meet the provisions. This thesis aims to find out the legal responsibility of the company  management  who  writes  off  the  loan  that  did  not  meet  the  provisions  and  can  or  cannot  be categorized as a corruption crime and how legal remedies can be taken by minority shareholders in order not to be harmed by the actions of the company management. This thesis is classified as a doctrinal legal research because  the  study  is  focused  on  the  consistency  of  the  legal  regulations  governing  the  provisions  for  loan writing-off  at Bank Jatim. The results of the study found that the KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan  Jembatan  Kedungkandang  Kota  Malang  write-off  conducted  by  Bank  Jatim  Company Management that did not meet the provisions in the Bank Jatim Director Decree and violated Otoritas Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  Regulations  so  that  can  be  legally  responsible  administratively.  Bank  Jatim Company  Management  who  writes  off  the  loan  by  not  fulfilling  the  provisions  cannot  be  categorized  as  a corruption crime because it doesn’t fulfill one of the elements of corruption crime. Due to Bank Jatim Company Management actions, minority shareholders can take legal action by filing ordinary lawsuits and derivative lawsuits.
Keywords
Company Management; Corruption Crime; Legal Liability; Minority Shareholders; Write-Off Cite This Paper Satrio,  R.  W.,  Widodo,  &  Subarkah,  I.  (2022).  Pertanggungjawaban  Hukum  Pengurus Perseroan Bank Jatim Atas Hapus Buku Kredit Yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Salah  satu  lembaga  yang  mempunyai  peran  strategis  dalam  menyelaraskan, menyerasikan  dan  menyeimbangkan  pemerataan  pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi dan  stabilitas  nasional  adalah  Perbankan.  Salah  satu  debitur  inti  PT  Bank  Pembangunan Daerah  Jawa  Timur  adalah  Grup  Usaha  PT  Surya  Graha  Semesta  yang  tercatat  memiliki beberapa fasilitas kredit dengan berbagai macam skim kredit dan anak perusahaan. Dalam proses  pemberian  Kredit  Modal  Kerja  Pola  Keppres  an  PT  Nugraha  Adi  Taruna  yang merupakan bagian dari Grup Usaha PT Surya Graha Semesta untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan  Kedungkandang  Kota  Malang  menurut  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Timur  tidak  sesuai  dengan ketentuan internal Bank Jatim.
Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mensinyalir kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia 60% melibatkan orang dalam atau pegawai bank. Artinya, ada oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh  perusahaan.  Oknum tersebut ada yang
bertindak  sendiri,  tetapi  juga  ada  yang  bekerja  sama  dengan  pihak  luar. 1 Di  samping  itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang  wajib  dirahasiakan,  tidak  memberikan  keterangan  yang  wajib  dipenuhinya  kepada Bank  Indonesia  maupun  kepada  penyidik  negara,  menerima,  meminta,  mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK). 2
Kegiatan perbankan merupakan suatu kegiatan usaha yang paling banyak diatur oleh pemerintah dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya, sehingga sering disebut sebagai “ regulated  business ”. Kegiatan  perbankan  di  Indonesia  dilandasi  oleh  prinsip  demokrasi ekonomi,  prinsip  kepercayaan  atau fiduciary  principle ,  prinsip  kerahasiaan  atau confidentiality  principle dan  prinsip  kehati-hatian  atau prudential  principle . 3 Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional secara umum dan Bank BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) khususnya, merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Bank sebagai  lembaga kepercayaan adalah maksud dan  tujuan, serta dasar  dan  sifat  utama  dari  lembaga  perbankan.  Tanpa  adanya  kepercayaan  tersebut mustahil lembaga perbankan dapat berdiri tegak. 4
Kredit yang bermasalah merupakan penyebab  kesulitan  terhadap bank, yaitu berupa kesulitan  terutama  menyangkut  tingkat  kesehatan  bank,  karenanya  bank  wajib menghindarkan  diri  dari  kredit  bermasalah. 5 Tindakan  Pengurus  Perseroan  Bank  Jatim dalam menghapusbukukan kredit yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana kebijakan dan  prosedur  hapus  buku  tentunya  memiliki  risiko  meskipun  hal  tersebut  dilakukan dilakukan  demi menjaga tingkat  kesehatan bank. Tindakan hapus buku  kredit yang tidak memenuhi  ketentuan  oleh  Pengurus  Perseroan  Bank  Jatim  berisiko  mengakibatkan berkurangnya laba untuk membentuk CKPN.
Terdapat  tiga  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  pertama,  apakah  Pengurus Perseroan  yang  melakukan  hapus  buku  kredit  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedua, apakah Pengurus Perseroan yang melakukan hapus  buku  kredit  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  korupsi.  Ketiga,  bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  pemegang  saham minoritas agar tidak dirugikan atas perbuatan Pengurus Perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan.

## METODE
Tesis ini tergolong dalam penelitian hukum doktrinal karena kajiannya difokuskan pada konsistensi  peraturan  hukum  yang  mengatur  terkait  ketentuan  hapus  buku  kredit  pada Bank  Jatim  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  dan  Undang- Undang Perbankan. Pada penelitian ini, semua sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara mencari di perpustakaan dan kantor CBC Jatim dan APS Bank Jatim, membeli, meminjam  untuk  disalin  kemudian  dicatat  ulang.  Bahan  hukum  yang  telah  terkumpul kemudian  disajikan  secara  deskriptif  berdasarkan  urutan  rumusan  masalah.  Deskripsi tersebut berisi sesuai dengan isi rumusan masalah, kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan menggunakan teknik analisis  sistematis  dan  historis.  Pendekataan  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan
1 http://www.therapysource.com/2011/10/06/60-kejahatan-perbankan-libatkan-orang- dalam/ diakses 22 Januari 2022.
2 Marfei Halim, Mengurai Benang Kusut (Jakarta, 2002), hlm. 28
3 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta, 2003), hlm. 19
4 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Bogor, 2006), hlm. 7 5 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung, 2003), hlm. 426
undang-undang ( statute approach ) dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait rumusan masalah, pendekatan kasus ( case approach ) dengan menelaah kasus yang terkait dengan rumusan masalah baik kasus yang sedang berjalan maupun kasus yang telah diputus dalam pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengurus Perseroan yang Melakukan Hapus Buku Kredit yang Tidak Memenuhi Ketentuan Dapat Dipertanggungjawabkan secara Hukum
Pelaksanaan hapus buku oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim dilakukan berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang- Undang  Tentang  Perbankan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  hingga  kebijakan  internal yang dibuat oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim sendiri. Kebijakan internal tersebut dapat berupa  Surat  Keputusan  Direksi  dan  Surat  Edaran  Direksi.  Pada  Bank  Jatim,  ketentuan mengenai  hapus  buku  diatur  melalui  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Jatim  Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs  tahun  2005  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Restrukturisasi  dan Penanganan Kredit Bermasalah. Suatu piutang Bank atas kewajiban debitur dapat diusulkan dihapusbukukan  jika  kolektibilitasnya  telah  berada  pada  golongan  V  (macet)  minimal  6 bulan terakhir dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 7
1. Debitur telah meninggal dunia;
2. Alamat  debitur  tidak  diketahui  lagi,  dan  tidak  ada  lagi  jaminan  dan/atau  harta lainnya yang dapat dicairkan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Bank;
3. Debitur  tidak  mempunyai  mata  pencaharian  lagi  dan/atau  tidak  mempunyai kemampuan untuk berusaha lagi dan/atau membayar hutangnya;
4. Barang jaminan sudah tidak ada lagi karena telah habis dilelang;
5. Barang  jaminan  tidak  laku  dijual,  sedangkan  jika  dikompensasikan  tidak  ada manfaatnya bagi Bank;
6. Barang jaminan tidak dapat dijual karena tidak memungkinkan dari segi hukumnya dikarenakan surat-surat kepemilikan tidak lengkap dan/atau pengikatannya tidak sempurna/sah karena diperbolehkan peraturan;
7. Sisa  piutang  tidak  memadai  lagi  untuk  ditagih  terus  karena  diperkirakan  akan menimbulkan biaya/pengeluaran yang lebih besar.
Berdasarkan Hasil Audit BPK atas dokumen pengajuan hapus buku KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang diketahui bahwa tidak terdapat bukti yang valid bahwa debitur tidak memiliki mata pencaharian lagi dan/atau  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  berusaha  lagi  dan/atau  membayar hutangnya. Tidak terdapat laporan kunjungan atau call memo yang dilakukan oleh PSD PKB kepada  debitur  yang  dapat  menjadi  dasar  penetapan  kondisi  debitur. 8 Hapus  Buku merupakan mekanisme yang mendapatkan legitimasi baik melalui UU Perbankan dan POJK. Pertimbangan yang menjadi dasar Pengurus Perseroan Bank Jatim melakukan hapus buku kredit tidak memenuhi salah satu kriteria dalam pasal 28 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank  Jatim  Nomor  043/052/KEP/DIR/KKs  tahun  2005  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 67 ayat (6) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank  Umum,  dalam  arti  bahwa  kebijakan  dan  prosedur  yang  tertuang  dalam  Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah harus diterapkan sebagai
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta, 2005), hlm. 93
7 Pasal 28 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs  Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah Bank Jatim
8 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Laporan T emuan Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam rangka Peningkatan Perekonomian tahun Buku 2014 dan Semester I 2015 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Pemerintahan Daerah, dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi Jawa Timur” (Jakarta, 2015), hlm. 7.3.11.B.67
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam  POJK  Nomor  18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank Umum.
Kebijakan  dan  prosedur  yang  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah yang tidak diterapkan oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim  bertentangan  dengan  pasal  2  ayat  (1)  POJK  Nomor  18/POJK.03/2016  tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  yang  menyatakan  bahwa,  “Bank  wajib menerapkan  Manajemen  Risiko  secara  efektif,  baik  untuk  Bank  secara  individu  maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.” sehingga memiliki risik o hukum dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 9 a.   teguran tertulis; b.   penurunan tingkat kesehatan Bank; c.   pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d.   pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar  pihak-pihak  yang  mendapat  predikat  Tidak  Lulus  dalam  penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau e.   pemberhentian pengurus Bank.
Hapus  Buku  kredit  yang  dilakukan  Pengurus  Perseroan  Bank  Jatim  selanjutnya  juga tidak memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum.  Pihak  Bank  Jatim  tidak  pernah menerbitkan Surat Peringatan maupun dokumen penagihan lainnya untuk kredit atas nama Grup Usaha PT SGS termasuk PT NAT. Bank jatim tidak memiliki dokumentasi tertulis atas upaya penagihan yang telah dilaksanakan bahkan Divisi KMK dan Sub Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) Risiko Kredit tidak pernah melakukan upaya nyata untuk menagih kredit macet. 10
Pengurus  Perseroan  yang  melakukan  hapus  buku  kredit  yang  tidak  memenuhi ketentuan berisiko mendapatkan sanksi dari OJK sesuai dengan pasal 70 ayat (1) dan (2) POJK  Nomor  40/POJK.03/2019  tahun  2019  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum yang  menyatakan  bahwa,  ”Bank  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 69 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal Bank tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa; a. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau b. Larangan sebagai  pihak  utama  lembaga  jasa  keuangan  sesuai  dengan  POJK  mengenai  penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa ke uangan.”
Dilakukannya  hapus  buku  terhadap  KMK  Pola  Keppres  PT  NAT  untuk  Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim tidak  memenuhi  ketentuan  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Jatim  Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs  tahun  2005  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Restrukturisasi  dan Penanganan Kredit Bermasalah Bank Jatim serta melanggar ketentuan dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara administratif.

## 2. Pengurus Perseroan yang Melakukan Hapus Buku Kredit yang Tidak Memenuhi Ketentuan Dapat Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi
Bank Jatim merupakan BUMD persero yang bergerak di bidang perbankan. Penentuan status keuangan negara dalam BUMD Persero sampai detik ini masih menjadi problematika di Indonesia, hal tersebut dikarenakan adanya tumpang tindih aturan yang terjadi terkait hal
9 Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
10 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Op. Cit., hlm.
7.3.11.B.65
tersebut. Beberapa aturan menyatakan bahwa status keuangan yang berada di dalam BUMD Persero adalah mutlak keuangan negara, antara lain:
Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut  UU  Keuangan  Negara),  khususnya  Pasal  1  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa: 11 “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
Kedua,  UU  Tipikor  juga  memberikan  definisi  mengenai  keuangan  negara  dalam Penjelasan Alinea III yang menyatakan bahwa: 12 “Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara  dalam  bentuk  apapun,  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMN/BUMD),  yayasan,  badan  hukum dan  perusahaan  yang  menyertakan  modal  negara  atau  perusahaan  yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Ketiga,  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  UU  BPK)  menyatakan  bahwa: 13 “BPK  bertugas memeriksa  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Lembaga  Negara  lainnya,  Bank  Indonesia,  Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan  lain  yang  mengelola  keuangan  negara”.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka  untuk BUMD,  tugas  pemeriksaannya  masih  berada  di  tangan  BPK.  Sebagaimana  disebutkan  di dalam  Pasal  1  angka  1  UU  BPK  disebutkan  bahwa: 14 “Badan  Pemerik sa  Keuangan,  yang selanjutnya  disebut  BPK  adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  untuk  memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945”. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa keuangan yang berada di BUMD Persero merupakan keuangan negara, karena pemeriksaannya tunduk kepada BPK selaku lembaga yang berwenang.
Keempat, Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  yang  menyebutkan  bahwa: 15 “Perbendaharaan  negara  ad alah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang  dipisahkan,  yang  ditetapkan  dalam  APBN  dan  APBD”.  Dalam  ketentuan  tersebut terdapat kata- kata “kekayaan yang dipisahkan”, artinya bahwa meskipun status keuangan negara di dalam BUMD Persero berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, namun hal tersebut  tidak  berimplikasi  pada  berubahnya  status  keuangan  negara  tersebut  menjadi keuangan  privat,  karena  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  ini,  maka  hal  tersebut masih  di  bawah  kewenangan  Menteri  Keuangan  selaku  bendahara  umum  negara  yang memang sengaja dibentuk dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Kelima,  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai keuangan negara dalam UUD NRI 1945 sesungguhnya tidak hanya secara terbatas diatur dalam Pasal 23 UUD NRI 1945 sehingga tidak dapat ditafsirkan secara sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain. Hal ini dikarenakan UUD NRI 1945 harus  dipahami  secara  utuh,  termasuk  dalam  menafsirkan  apa  yang  dimaksud  dengan
11 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
12 Penjelasan Alinea III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
13 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 14 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
15 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
keuangan  negara. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 2  huruf g dan huruf i UU Keuangan  Negara  bertujuan  agar  negara  dapat  mengawasi  pengelolaan  keuangan  negara yang  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD NRI 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi (BHMN PT) atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. 16
Inti dari pengertian keuangan negara secara substansial antara UU Keuangan Negara dengan UU Tipikor adalah sama, hanya saja kedua undang-undang tersebut menggunakan pendekatan  pengaturan  yang  berbeda. 17 UU  Keuangan  Negara  menggunakan  pendekatan pengaturan  keuangan  negara  dari  aspek  objek,  lingkup  dan  luas,  sedangkan  UU  Tipikor mengatur keuangan negara dengan menggunakan pendekatan aspek wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara. 18 Namun, apabila dilihat secara substansial, inti dari kedua undang-undang tersebut adalah sama,  hanya saja pendekatan dalam melihat pengelolaan keuangan  negaranya  saja  yang  berbeda. 19 Bahwa  kekayaan  Bank  Jatim  sebagai  BUMD Persero adalah termasuk keuangan negara, maka kesalahan langkah bisnis oleh pengurus perseroan  (Direksi  dan/atau  Komisaris)  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  perseroan dapat dipandang dan/atau diduga sebagai tindak pidana korupsi.
Hal yang perlu dicermati bahwa Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  merupakan  pejabat  lain  yang memiliki fungsi strategis, yang secara langsung dapat pula dikatakan sebagai penyelenggara negara. Pengurus Perseroan Bank Jatim terikat pada doktrin business judgement rule yang berkaitan dengan UU PT. Business judgement rule melindungi direksi atas keputusan bisnis yang  merupakan  transaksi  korporasi,  selama  hal  tersebut  dilakukan  dalam  batas-batas kewenangan  yang  dimilikinya  dengan  penuh  kehati- hatian  dan  itikad  baik.” 20 Doktrin tersebut sangat penting bagi direksi, khususnya para direksi bank, sebab bisnis perbankan memiliki  berbagai  resiko  bisnis  yang  tinggi,  sehingga  doktrin  tersebut  dapat  dijadikan landasan oleh direksi untuk dengan leluasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola perseroan, tanpa adanya rasa takut mendapatkan gugatan dari pihak ketiga. 21 Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Namun, direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan bahwa:
1. Pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Kedua,  telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Ketiga,  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Keempat,  telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah  timbul  atau  berlanjutnya kerugian tersebut.
Unsur  melawan  hukum  dalam  perkara  korupsi  merupakan  hal  yang  penting  dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Konsekuensi tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab jabatan, difokuskan pada
16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, hlm. 228
17 Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, h. 11.
18 Ibid., hlm. 13
19 Ibid., hlm. 14
20 Freddy Harris & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi , (Bogor, 2010), hlm. 58-59
21 Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan,  Tugas,  Wewenang dan Tanggung Jawab , (Bogor, 2005),  hlm. 111
legalitas  tindakan  dengan  parameternya  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedang tanggung jawab pribadi, difokuskan pada perlakuan atau perbuatan tercela dalam konteks tanggung jawab pidana, yakni tanggung jawab atas perbuatan yang tidak patut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena itu bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 22 Perdebatan mengenai actual loss dan potential loss telah diputus melalui Putusan tidak bulat dengan “ score 5 vs 4 ” dalam Perkara Nomor 25/PUU -XIV/ 2016 ini diucapkan dalam sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Rabu,  25  Januari  2016  pukul  13:56  WIB.  Sejak diucapkannya putusan a quo , maka keberlakuan delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 juncto Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor)  telah  bergeser  maknanya  karena  sudah  dinyatakan  tidak berlaku  dan  bertentangan  dengan  UUD  1945. 23 Meski  tidak  mengabulkan  keseluruhan permohonan  para  Pemohon,  Mahkamah  Konstitusi  pada  akhirnya  memberikan  tafsiran bahwa salah satu unsur delik korupsi  adalah bersifat “actual loss” (kerugian  negara yang nyata) dan bukan bersifat “potential loss” (potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara) sebagaimana selama ini diatur dan dipraktikkan. Hal inilah yang membuat terjadinya pergeseran makna delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula merupakan delik formil dan materiil menjadi delik materiil saja. 24
Untuk menentukan suatu kerugian keuangan negara dibutuhkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai amanat pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006  Tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  menyatakan  bahwa,  “BPK  bertugas memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Lembaga  Negara  lainnya,  Bank  Indonesia,  Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan  lain  yang  mengelola  k euangan  negara.”  Lebih  lanjut  pada  pasal  10  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa,  “BPK  menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  negara  yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”
Hapus  buku  KMK  Pola  Keppres  PT  NAT  untuk  Pekerjaan  Pembangunan  Jembatan Kedungkandang  Kota  Malang  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  dilakukan  oleh Pengurus  Perseroan  Bank  Jatim  mengakibatkan  potensi  tidak  tertutupinya  seluruh kewajiban debitur atas pokok sebesar Rp 4.500.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp  748.784.250,00. 25 Bahwa  perlakuan  hapus  buku  kredit  bukanlah  hapus  tagih.  Hapus buku  atau  penghapusan  secara  bersyarat  adalah  tindakan  administratif  bank  untuk menghapus kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Tindakan hapus buku dilakukan sebagai upaya terakhir bank dalam menangani kredit macet. Namun bukan berarti bank lantas lepas tangan terhadap debitur, bank tetap memiliki hak untuk menunaikan penagihan pelunasan pada debitur.
Hapus  buku  dalam  konteks  Putusan  MK  Nomor  25/PUU-XIV/2016    dikategorikan sebagai potential  loss .  Kerugian  atas  pokok  sebesar  Rp  4.500.000.000,00  dan  tunggakan bunga  sebesar  Rp  748.784.250,00  tersebut  dihapus  setelah  sebelumnya  telah  dibentuk CKPN sebesar 100% yang berasal dari laba perseroan. Hapus buku tersebut berimplikasi pada berkurangnya potensi laba perseroan. Namun potensi laba yang berkurang tersebut
22 Philipus M. Hadjon, “ Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan ” (makalah dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010, di Bogor), hlm 3
23 Fatkhurohman & Nalom Kurniawan, Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017), hlm 2
24 Ibid.
25 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Op. Cit., hlm.
7.3.11.B.70
masih dapat diperoleh kembali dan/atau dilakukan upaya pengembalian apabila Bank Jatim berhasil  melakukan  penagihan  dan  debitur  beritikad  baik  untuk  melakukan  pembayaran atas kewajibannya. Atas pembayaran kewajiban debitur kepada Bank Jatim selanjutnya akan dikembalikan kepada laba perseroan. Hal tersebut terlepas dari hapus buku yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan. Sedangkan apabila hapus tagih yang dilakukan Pengurus Perseroan Bank Jatim maka dapat dikategorikan sebagai actual loss . Dengan dilakukannya hapus  tagih  terhadap  suatu  kredit  maka  pihak  bank  menganggapnya  sebagai  sebuah kerugian  yang  tidak  mungkin  untuk  ditagih  kembali  atau  dilakukan  upaya  untuk mendapatkan  kembali.  Dengan  tidak  terpenuhinya  salah  satu  unsur  dari  tindak  pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor yaitu mengenai merugikan keuangan negara  atau  perekonomian  negara  dalam  arti actual  loss maka  perbuatan  Pengurus Perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

## 3. Upaya  Hukum  yang  Dapat  Dilakukan  Pemegang  Saham  Minoritas  agar  Tidak Dirugikan  atas  Perbuatan  Pengurus  Perseroan  yang  Melakukan  Hapus  Buku Kredit yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Perseroan  Terbatas  sendiri  merupakan  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan modal  dengan  modal  dasar  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  (Pasal  1  Angka  1  UU  PT). 26 Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan .  Para  pemegang  saham  adalah  pemilik  dari  perusahaan tersebut. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. 27
Pemegang  saham  mayoritas  pada  prinsipnya  memiliki  perlindungan  hukum  yang terjamin terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS)  dimana  hampir  tidak  mungkin  diambil  keputusan  rapat  secara  musyawarah. Keputusan  yang  diambil  melalui  RUPS  diambil  melalui  mekanisme  pemungutan  suara sehingga  pemegang  saham  mayoritas  selalu  superior  dibandingkan  dengan  pemegang saham minoritas. Suara, aspirasi, hak dan kepentingan pemegang saham minoritas harusnya mendapatkan perlindungan meski tidak mampu menguasai jalannya RUPS. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemegang saham minoritas menjadi pihak yang rawan dikorbankan dan/atau dilanggar hak dan kepentingannya.
Pengambilan  keputusan  mengenai  hapus  buku  kredit  Grup  Usaha  PT  SGS  khususnya KMK  Pola  Keppres  an  PT  NAT  untuk  pekerjaan  Pembangunan  Jembatan  Kedungkandang Kota Malang melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 052/178.1/KEP/DIR/PKB tahun 2014 tentang Hapus Buku Kredit Macet tidak didasari oleh mekanisme korporasi sesuai Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT).  Dalam  setiap pelaksanaan  RUPS  Bank  Jatim  tidak  pernah  dibahas  kredit  macet  yang  diajukan  untuk dilakukan hapus buku. Dalam praktiknya, tindakan hapus buku kredit macet dilakukan oleh Pengurus Bank Jatim tanpa melalui keputusan RUPS.
Penghapusbukuan KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang  Kota  Malang  yang  dilakukan  Pengurus  Perseroan  Bank  Jatim  tidak memenuhi  ketentuan  sehingga  mengakibatkan  kerugian  pemegang  saham  Bank  Jatim karena  berkurangnya  laba  perseroan.  Berkurangnya  laba  perseroan  tentunya  berakibat pada berkurangnya dividen yang diperoleh pemegang saham tiap tahunnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) UU PT, ”Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi  atas  kerugian  perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai  dalam menjalankan  tugasnya,  dan  tanggung  jawab  tersebut  adalah  tanggung  renteng  apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang.” 28
26 Indra Sri Bulan, “ Tanggungjawab Pribadi Pemegang Saham ” ( Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2010), hlm. 10
27 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham, diakses pada tanggal 28 November 2018.
28 Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 UU PT. Menurut ketentuan dalam Pasal 61 UU PT dinyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan  perseroan  sebagai  akibat  keputusan  RUPS,  Direksi,  dan/atau  Komisaris. 29 Selanjutnya Pasal 62 UU PT ditentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya  dibeli  oleh  perseroan  apabila  pemegang  saham  tidak  menyetujui  tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan. 30
Dalam  ilmu  hukum  perseroan  dikenal  prinsip  “ Majority  Rule  Minority  Protection ”. Menurut prinsip ini, yang memerintah ( the ruler ) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi ( to protect ) pihak minoritas. 31 Berdasarkan prinsip Majority Rule Minority Protection ini, maka setiap tindakan perseroan tidaklah boleh disengaja atau membawa akibat terhadap kerugian pihak pemegang saham minoritas. Pentingnya diakomodasi oleh hukum terhadap eksistensi prinsip majority  rule  minority  protection dalam  suatu  perseroan  terbatas  berbarengan dengan berlakunya prinsip one share one vote dan prinsip majority rule , sehingga penerapan prinsip one share one vote dan majority rule tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.
Pemegang saham secara hukum hanya mendapatkan keuntungan secara finansial atas kepemilikan  sahamnya  dari  dividen  yang  dibagikan  oleh  Perseroan  Terbatas.  Namun, seorang Pemegang Saham tidak dapat menjalankan pengurusan dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Dengan demikian pemegang saham tersebut hanya dapat menggantungkan dirinya dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat menjalankan perseroan dengan baik dan berharap dapat membawa keuntungan bagi Perseroan, sehingga dari keuntungan tersebut juga dapat disisihkan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Untuk inilah juga Pengurus perseroan Bank Jatim (anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) memiliki  suatu fiduciary  duties dalam  menjalankan  kepengurusan  Perseroan  Terbatas. Persoalan muncul ketika Perseroan Terbatas mengalami kerugian dan diketahui bahwa ada kesalahan atau  kelalaian dari anggota  Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Tentu adanya  kerugian  sendiri  telah  membuat  pemegang  saham  terancam  untuk  tidak mendapatkan dividen. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas Bank Jatim agar tidak dirugikan oleh perbuatan Pengurus Perseroan adalah dengan melakukan gugatan baik gugatan biasa maupun gugatan derivatif.
Perseroan Terbatas. Persoalan muncul ketika Perseroan Terbatas mengalami kerugian dan diketahui bahwa ada kesalahan atau kelalaian dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan  Komisaris.  Tentu  adanya  kerugian  sendiri  telah  membuat  pemegang  saham terancam untuk tidak mendapatkan dividen. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas Bank Jatim agar tidak dirugikan oleh perbuatan Pengurus Perseroan adalah dengan melakukan gugatan baik gugatan biasa maupun gugatan derivatif.
Gugatan biasa be rdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa, “Setiap pemegang  saham  berhak  mengajukan  gugatan  terhadap  Perseroan  ke  pengadilan  negeri apabila  dirugikan  karena  tindakan  Perseroan  yang  dianggap  tidak  adil  dan  tanpa  alasan wajar sebagai akibat kep utusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”. 32 Lebih lanjut dalam  penjelasan  Pasal  61  ayat  (1)  UU  PT  ditambahkan  informasi  terkait  dengan  hal  ini yaitu,  “Gugatan  yang  diajukan  pada  dasarnya  memuat  permohonan  agar  Perseroan menghentikan  tindakan  yang  merugikan  tersebut  dan  mengambil  langkah  tertentu  baik untuk  mengatasi  akibat  yang  sudah  timbul  maupun  untuk  mencegah  tindakan  serupa  di kemudian hari”. 33
29 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 30 Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
31 Ibid, hlm. 89
32 Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
33 Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Gugatan derivatif terhadap anggota Dewan Direksi diatur dalam pasal 97 ayat (6) UU PT yang berbunyi, “Ata s nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan  negeri terhadap anggota Direksi yang  karena  kesalahan atau kelalaiannya  menim bulkan  kerugian  pada  Perseroan”. 34 Sedangkan  terhadap  anggota Dewan  Komisaris  diatur  dalam  pasal  114  ayat  (6)  UU  PT  yang  berbunyi,  ”Atas  nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya  menimbulkan  kerugian  pada  Perseroan  ke pengadilan  negeri”. 35 Inti  dari  kedua  pasal  adalah  sama,  yaitu  apabila  ada  kerugian  yang diderita  oleh  Perseroan  Terbatas  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dari  anggota  Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maka pemegang saham, atas nama Perseroan, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
Ada perbedaan antara Gugatan Derivatif dengan Gugatan Biasa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaannya:
1. Terkait  Penggugat,  dalam  Gugatan  Derivatif  yang  menggugat  adalah  Perseroan, yakni diwakili oleh pemegang saham. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan Pasal 61  ayat  (1)  UU  PT  yang  menggugat  adalah  pemegang  saham  pribadi  dan  tidak mewakili Perseroan;
2. Terkait dengan yang digugat, dalam Gugatan Derivatif yang digugat adalah anggota Dewan  Direksi  dan/atau  anggota  Dewan  Komisaris.  Sedangkan  dalam  gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang digugat adalah Perseroan.
3. Terkait dengan kerugian, dalam Gugatan Derivatif yang dimintakan adalah kerugian dari Perseroan dan akan dibayarkan kepada Perseroan. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang dimintakan adalah “permohonan agar Perseroan  menghentikan  tindakan  yang  merugikan  tersebut  dan  mengambil langkah  tertentu  baik  untuk  mengatasi  akibat  yang  sudah  timbul  maupun  untuk mencegah tindakan seru pa di kemudian hari” (penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU PT).
4. Terkait dasar kerugian, dalam Gugatan Derivatif yang menjadi dasar dari kerugian adalah kesalahan atau kelalaian dari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang menjadi dasar dari kerugian adalah keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

## PENUTUP
Hapus  buku  KMK  Pola  Keppres  PT  NAT  untuk  Pekerjaan  Pembangunan  Jembatan Kedungkandang  Kota  Malang  yang  dilakukan  oleh  Pengurus  Perseroan  Bank  Jatim  tidak memenuhi  ketentuan  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Jatim  Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs  tahun  2005  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Restrukturisasi  dan Penanganan Kredit Bermasalah Bank Jatim serta melanggar ketentuan dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK Nomor 18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  dapat dipertanggungjawabkan  hukum  secara  administratif  karena  yang  di  dalam  kedua  POJK tersebut memuat sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Otoritas  Jasa  Keuangan,    dan/atau pemberhentian  pengurus  Bank.  Pengurus  Perseroan  Bank  Jatim  yang  melakukan  hapus buku  kredit dengan tidak memenuhi ketentuan  tidak dapat dikategorikan sebagai tindak
34 Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
35 Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
pidana  korupsi  karena  tidak  terpenuhinya  salah  satu  unsur  dari  tindak  pidana  korupsi sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor yaitu mengenai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam arti actual loss . Hapus buku tersebut berimplikasi pada berkurangnya potensi laba perseroan. Namun potensi laba yang berkurang tersebut masih dapat  diperoleh  kembali  dan/atau  dilakukan  upaya  pengembalian  apabila  Bank  Jatim berhasil  melakukan  penagihan  dan  debitur  beritikad  baik  untuk  melakukan  pembayaran atas kewajibannya. Atas pembayaran kewajiban debitur kepada Bank Jatim selanjutnya akan dikembalikan kepada laba perseroan. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas agar tidak dirugikan atas perbuatan pengurus perseroan yang melakukan hapus buku  kredit  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  adalah  dengan  mengajukan  gugatan  biasa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU PT dan/atau mengajukan gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT. Namun demikian, dalam memperjuangkan haknya melalui pengadilan oleh pemegang saham minoritas seringkali tidak efektif dan tidak efisien  sehingga  perlunya  langkah  perbaikan  berupa  upaya  non-litigasi  antar  pemegang saham dan Pengurus Perseroan Bank Jatim.
Bank  Jatim  seyogyanya  dapat  melakukan  hapus  buku  kredit  yang  terindikasi  adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana melalui mekanisme RUPS secara terbuka dan terperinci agar pemegang saham dapat memberikan pendapat dan tidak merasa dirugikan serta segera melakukan  penyelesaian  terkait  kredit  bermasalah  tersebut  melalui  jalur  litigasi  sebagai upaya  penyelamatan  dan/atau  pengembalian  aset  yang  telah  diberikan  kepada  debitur dalam bentuk kredit. Pemegang Saham Seri B Bank Jatim yang menjadi pemegang  saham minoritas  seharusnya  bisa  melakukan  langkah  baik  litigasi  maupun  non-litigasi  secara pribadi  maupun  kelompok  melalui  Asosiasi  Pemegang  Saham  Bank  Jatim  dalam  rangka melindungi  hak  serta  menghindari  terjadi  kerugian  perseroan  yang  mengarah  kepada kerugian keuangan negara akibat perbuatan pengurus perseroan Bank Jatim. Perlunya OJK RI untuk memberikan sanksi pidana dalam rumusan pasal POJK dan peraturan yang dibuat dalam lingkup wewenang OJK RI khususnya terkait hapus buku kredit sehingga pihak Bank dan/atau  Pengurus  Perseroan  Bank  tidak  gegabah  dalam  mengambil  keputusan  dalam memberikan kebijakan hapus buku.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Djumhana, M. (2003). Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Halim, M. (2002). Mengurai Benang Kusut . Jakarta: Bank Indonesia.
Harris,  F.  &  Teddy  A.  (2010). Hukum  Perseroan  Terbatas:  Kewajiban  Pemberitahuan Oleh Direksi . Bogor: Ghalia Indonesia. Usman, R. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Makawimbang, H. F. (2014). Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Widiyono, T. (2005). Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab . Bogor: Ghalia Indonesia.
----------. (2006). Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia.

## Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  18/POJK.03/2016  Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Tahun 2013.
Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Jatim  Nomor  043/052/KEP/DIR/KKs  tahun  2005  tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Artikel Jurnal
Bulan, I. S. (2014). “ Tanggung Jawab  Pribadi Pemegang Saham ” dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
Fatkhurohman  &  Nalom  K.  (2017).  “ Pergeseran  Delik  Korupsi  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ” dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017 .
Hadjon,  P.  M.  (2010).  “ Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  Atas Tindak Pemerintahan ” makalah dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010, di Bogor .
Website
http://www.therapysource.com/2011/10/06/60-kejahatan-perbankan-libatkan-orang- dalam/
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham

## Sumber Lain
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2015). “ Laporan  Temuan  Pemeriksaan  Kinerja  atas  Efisiensi  dan  Efektivitas Program  Bank  dalam  rangka  Peningkatan  Perekonomian  Tahun  Buku 2014    dan  Semester  I  2015  pada  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Timur, Tbk., Pemerintahan Daerah, dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi Jawa  Timur ”.  Surabaya:  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur