## STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN: STUDI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA

## Desy  Frisutami

## ABSTRACT
Conflict  over  land  is  a  problem  that  can  not  be  ignored  and  must  be addressed because of land conflict is potentially a social conflict in the community, so it takes strategy in the prevention and resolution. In the town of Palangka Raya there  is  some  conflict-prone  areas  of  land  that  requires  serious  treatment  of  the agency having authority in the land secto. The purpose of this study is to describe and analyze the strategies of the National Land Agency in preventing and resolving conflict over land as well as the challenges and success factors in implementing the strategy of prevention and settlement of land disputes. With the research methods descriptive  qualitative  is  to  portray  the  state  of  the  object  and  the  subject  under study based on the facts in the field by conducting observation and interview. Based on  these  results  the  National  Land  Agency  strategies  town  of  Palangka  Raya  in preventing  conflict  over  land  is  by  providing  counseling  /  dissemination  to  the public, control of land administration both juridical and field, provide information quickly and accurately,  and to  empower them with various programs. As for  the completion strategy there are several stages of assessment of conflict-related data juridical  and  physical  data,  subsequent  handling  of  the  conflict  by  means  of mediation both parties to hold meetings / consensus. And the last is the settlement of land disputes is the final stage of the National Land Agency Palangka Raya city tried  to  lead  with  both  sides  in  order  to  find  an  agreement  towards  peace  so problems not up to court three times mediation. Of the strategy can be said of the remedies is  maximal  and can realize a land  policy for  justice and the welfare of society  as  there  are  some  issues  of  land  that  has  been  able  to  be  solved  by consultation / consensus without having to be brought to court. Expectations of the future  National  Land  Agency  of  the  city  of  Palangka  Raya  prioritize  prevention compared finish because it would be better if it did not appear the land issue. Then tighten  their  enforcement  in  the  administration  because  the  administration  is mistaken as a double certificate is one of the causes of land conflicts.
Keywords : Strategy, National Land Agency, the prevention and settlement of land disputes.

## LATAR BELAKANG
Kota Palangka Raya memiliki luas tanah seluas 2.678,51 km 2 . Berdasarkan catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Palangka Raya, ada banyak kasus yang terjadi di sekitar kota Palangka Raya yang meningkat setiap tahunnya dengan angka  yang  cukup  tinggi.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  data  pada  tahun  2015 mulai januari sampai desember terdapat 39 kasus yang ditangani Badan Pertanahan
Nasional  kota  Palangka  Raya  dan  hanya  1  kasus  yang  dapat  diselesaikan selanjutnya tahun 2016 mulai januari sampai juni ada 21 kasus masuk yang sudah ditangani dan 5 kasus yang berhasil diselesaikan. Permasalahan konflik pertanahan ini tidak bisa dianggap remeh dan harus ada penanganan khusus dan harus segera dicari solusinya karena konflik pertanahan ini dapat berkembang menjadi konflik sosial  yang  lebih  luas,  seiring  bertambahnya  penduduk,  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  tuntutan  pembangunan,  serta  semakin  luasnya  akses berbagai  pihak  untuk  memperoleh  tanah.  Mencermati  masalah  pertanahan  yang semakin  konfleks  dan  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  maka  diperlukan  upaya pencegahan dan penyelesaian secara serius dan sistematis.
Untuk  menanggapi  permasalahan  tersebut  maka  tugas  pokok  dan  fungsi Badan  Pertanahan  Nasional  sebagaimana  terdapat  didalam  PERPRES  Nomor  10 Tahun  2006    tentang  Badan  Pertanahan  Nasional  salah  satu  fungsinya  adalah Pengkajian  dan  penanganan  masalah,  sengketa,  konflik  dan  perkara  di  bidang pertanahan;  dan    PERKA  BPN  RI  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan Pasal 49 terdapat upaya pencegahan konflik pertanahan dan penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan pasal 61, peraturan  tersebut  adalah  sebagai  aturan  yang  menjadi  dasar  strategi  Badan Pertanahan  Nasional  dalam  upaya  mencegah  dan  menyelesaikan  konflik pertanahan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Definisi Strategi
Yang disebut  dengan strategi  menurut  Bintoro dan Mustopadidjaja dalam Riadi  (2004:68)  merupakan  keseluruhan  langkah  (kebijakan-kebijakan)  dengan perhitungan  yang  pasti  guna  mencapai  suatu  tujuan  atau  untuk  mengatasi  suatu persoalan.

## Pencegahan Konflik Pertanahan berdasarkan PERKA BPN RI Nomor 3 Tahun 2011
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya permasalahan pertanahan, antara lain: (a) Penertiban administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik. (b) Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik. (c) Penyuluhan hukum  dan/atau  sosialisasi  peraturan  pertanahan.  (d)  Pembinaan  partisipasi  dan pemberdayaan masyarakat.

## Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan
a. Pangkajian Konflik
Dalam  proses  pengkajian  konflik  pertanahan,  tujuan  yang  ingin  dicapai adalah mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik. Melalui proses ini juga, kita dapat  memperoleh  gambaran  untuk  menyelesaikan  konflik  pertanahan  tersebut. Pokok perkara atau akar konflik dalam proses pengkaji konflik disini adalah hasil telaahan  secara  hukum  terhadap  konflik  pertanahan  yang  berdasarkan  data  yang didapatkan.
b. Penanganan Konflik
Agar  tidak  terjadi  konflik  hak  atas  tanah,  langkah  pencegahan  yang dilakukan  adalah  (1)  Penertiban  administrasi  pertanahan  yang  berkaitan  dengan sumber  konflik;  (2)  Tidakan  proaktif  untuk  mencegah  dan  menangani  potensi konflik; (3) Penyuluhan hukum dan/sosialisasi program pertanahan; (4)  Pembinaan partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat;  dan  (5)  Pemetaan  tanah-tanah  yang rawan konflik baik tanah milik negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat.
c. Penyelesaian konflik Tahapan  yang  harus  dilewati  dalam  menyelesaikan  konflik  pertanahan adalah  mengenali  pihak-pihak  yang  berkonflik,  objek  konflik,  menemukan  atau mengetahui kemauan dari subjek, menemukan pokok permasalahan, mencari aturan hukum atau peraturan perundangan-undangan yang terkait, menemukan alternatif institusi  penyelesaian  konflik  yang  akan  digunakan,  serta  mengambil  keputusan- keputusan yang tepat serta diterima oleh para pihak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  jenis  penelitian  kulitatif  yang  besifat deskriptif.  Penggunaan  tife  deskriptif  digunakan  sebagai  rumusan  masalah  yang terjadi atas semua variabel  atau satu  fenomena  yang  yang dideskripsikan  dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti (masyarakat, lembaga, dan lain-lain)  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  guna  mendapatkan  suatu  pemecahan masalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Strategi  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Mencegah  Dan  Menyelesaikan Konflik Pertanahan.

## Stategi Pencegahan Konflik Pertanahan
Upaya Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya dalam melakukan strategi pencegahan konflik pertanahan baik didalam terkait penertiban administrasi yang menyangkut dengan data-data yuridis kepemilikan tanah, supaya ketika terjadi konflik  pertanahan  maka  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  kota  Palangka  Raya akan mengembalikan sesuai  dengan arsif data  aslinya.  Selanjutnya dalam  rangka memberikan  penyuluhan/sosialisasi  kepada  masyarakat  baik  secara  langsung terkait upaya pencegahan sengketa pertanahan. Upaya pencegahan yang utama ada pada  masyarakat  itu  sendiri  tergantung  bagaimana  mereka  memperlakukan tanahnya  masing-masing.  Hal  yang  penting  disarankan  oleh  Pihak  Badan Pertanahan Nasional kota Palangka Raya diatas tanah itu disamping memiliki surat menyuratnya  kuasai,  pelihara,  bersihkan  rawat  dengan  sebaik  mungkin.  Badan Pertanahan Nasional kota Palangka Raya juga memberikan penyuluhan yang tidak langsung/tertulis yang dilakukan dengan cara mencantumkan saran yang terdapat didalam  sertifikat  pemilik  tanah.  Selain  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat  ada  beberapa  upaya  yang  lain  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional agar konflik pertanahan itu dapat dicegah. Beberapa upaya tersebut adalah sebagai  berikut: (1)  Penertiban Administrasi  Pertanahan  Yang  Berkaitan  Dengan
Sumber  Konflik.  Tertib  administrasi  menjadi  sesuatu  yang  mutlak  yang  harus dilakukan  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  kota  Palangka  Raya  agar  tidak tumpang  tindih  dokumen  kepemilikan  tanah.  (2)  Tindakan  Proaktif  Untuk Mencegah Dan Menangani Potensi Konflik. Memberikan informasi dengan cepat kepada  sesama  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  baik  pusat,  kantor  wilayah, kabupaten/kota, agar melakukan upaya pencegahannnya dengan tidak sembarangan menerbitkan sertifikat kalau tidak didasari bukti yang kuat. (3) Penyuluhan Hukum Dan/Atau  Sosialisasi  Peraturan  Pertanahan.  (4)  Pembinaan  Partisipasi  Dan Pemberdayaan Masyarakat.

## S trategi Penyelesaian Konflik Pertanahan
Strategi    Badan    Pertanahan  Nasional    Kota  Palangka  Raya  dalam melakukan  penyelesaian  konflik  pertanahan  adalah  dengan  cara  tiga  tahap  yaitu pengkajian,  penanganan  dan  penyelesaian.  Dalam  melakukan  pengkajian  pihak Badan Pertanahan Nasional kota Palangka Raya menganalisis penyebab terjadinya konflik  baik  data  yuridis  maupun  lapangannya.  Dalam  penanganan  konflik pertanahan  dilakukan  dengan  cara  memanggil  kedua  belah  pihak  untuk mengadakan  mediasi  untuk  mendapatkan  kesepakatan  bersama.  Dalam  proses penyelesaian  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  kota  Palangka  Raya  memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi final. Dalam mediasi ini kedua belah pihak  digiring  semaksimal  mungkin  untuk  memperoleh  kesepakatan  yang  bisa diterima oleh kedua belah pihak supaya bisa berdamai sehingga permasalahan tidak sampai  kepengadilan.  Agar  lebih  jelas  seperti  apa  kerangka  kerja  ini,  berikut  ini akan dijelaskan mengenai ketiga kerangka kerja tersebut.
 Pengkajian Konflik Pertanahan Pengkajian dilakukan dengan meneliti dan menganalisis data konflik yang terjadi.  Data  tersebut  dapat  di  peroleh  dari  kedua  belah  pihak,  dari  Pihak  Badan Pertanahan Nasional itu sendiri dan atau instansi terkait lainnya. Pengkajian yang dilakukan  terkait  pokok  perkara  atau  akar  konflik  yang  menyebabkan  timbulnya permasalah  pertanahan.  Akar  konflik  yang  dimaksud  dalam  proses  pengkajian konflik  disini  adalah  hasil  telaahan  secara  hukum  yang  berdasarkan  data  yang didapatkan dari hasil telaah data  yuridis  atau hasil telaah data lapangan dan data pendukung  lainnya  untuk  menghasilkan  rekomendasi  penanganan  konflik pertanahan.
 Penanganan Konflik
Pihak  Badan  Pertanahan  hanya  mempunyai  kewenangan  satu-satunya sesuai dengan PERKA BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 ialah dengan cara mediasi. Selanjutnya  sebelum  mengadakan  mediasi  bagian  sengketa,  konflik  dan  perkara akan  mengundang  yang  terlapor  berserta  saksi-saksi  dan  orang-orang  yang  ada hubungannya  dengan  permasalahan  kedua  belah  pihak.  Kemudian  diadakanlah mediasi kedua belah pihak untuk mengadakan musyawarah/mupakat dengan tujuan tercapainya terget operasi tuntas yaitu berdamai.
 Penyelesaian Konflik
Penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  kota Palangka  Raya  ini  adalah  tahap  final,  pada  tahap  penyelesaian  ini  hanya  sebatas menfasilitasi  sebagai  sarana  untuk  musyawarah/mupakat  supaya  menghindari
permasalahan berkepanjangan sampai ke pengadilan yang mengakibatkan banyak kerugian.

## Faktor  Yang  Menjadi  Tantangan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam Mencegah dan menyelesaikan Konflik Pertanahan
Faktor yang menjadi tantangan Badan Pertanahan Nasional kota Palangka Raya  dalam  mencegah  dan  menyelesaikan  konflik  pertanahan  adalah  sebagai beikut:
a. Masyarakat/kedua  belah  pihak  disini    adalah  salah  satu  sebagai  faktor  yang menjadi  tantangan  dalam  pencegahan  maupun  penyelesaian,  karena  peran masyarakat/kedua  belah  pihak  yang  sangat  menentukan  dalam  keberhasilan Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  melakukan  pencegahan  dan  penyelesaian konflik pertanahan.
b. Payung hukum yang digunakan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional adalah masih belum kuat ada lagi peraturan yang lebih tinggi dari pada payung hukum yang digunakan saat ini.
c. Pihak Badan Pertanahan Nasional itu sendiri, Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya sertifikat lebih dari satu diatas tanah yang sama.

## Faktor  Yang  Menjadi  Keberhasilan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam Mencegah dan Menyelesaikan Konflik Pertanahan.
Dalam mencapai tujuan  mencegah dan menyelesaikan konflik pertanahan tentunya  ada  beberapa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tercapainya  tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Kemampuan  mediator  dalam  menyikapi  kedua  belah  pihak  dengan  serius sangat  menetukan  keberhasilan  dalam  penyelesaian  sengketa/konflik pertanahan.
b. Manfaatnya  anggaran  dengan  penyusunan  anggaran  yang  baik  akan  lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh penggunaan anggaran yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang.
c. Saran yang tersedia di Badan Pertanahan  Nasional kota Palangka Raya, ada beberapa unit mobil operasional dan beberapa alat ukur lapangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Strategi  pencegahan  konflik  pertanahan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  kota  Palangka  Raya  adalah  dengan  cara  memberikan penyuluhan/sosialisasi  kepada  masyarakat,  penertiban  administrasi  dengan  cara mengurus  data-data  yuridis  yang  menyangkut  sertifikat,  mempertahan  data-data fisik sesuai dengan perolehan gambar ukur dilapangan, Tindakan proaktif dengan menginformasikan dengan cepat kepada sesama pihak Badan Pertanahan Nasional Palangka  Raya  baik  kantor  pusat,  kantor  wilayah,  kabupaten/kota.  Dan  yang terakhir pemberikan pembinaan partisipasi dan pemberdayaan kepada masyarakat. Strategi  penyelesaian  konflik  pertanahan  dengan  pengkajian  kasus  konflik pertanahan ada beberapa proses yang harus dilakukan antara lain mengkajian data yuridis, mediasi kedua belah pihak untuk mengadakan musyawarah/mupakat, dan penyelesaian. Dari strategi upaya penyelesaian tersebut dapat dikatakan maksimal
dan  dapat  mewujudkan  kebijakan  pertanahan  bagi  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat  karena  ada  beberapa  permasalahan  pertanahan  yang  sudah  mampu diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat tanpa harus dibawa kepengadilan.
a. Faktor  yang  menjadi  tantangan  Badan  Pertanahan  Nasional  kota  Palangka Raya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik pertanahan adalah sebagai berikut: (a) Masyarakat/kedua belah pihak  dan (b) Payung Hukum,
b. Faktor  yang  menjadi  keberhasilan  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam mencegah dan menyelesaikan konflik pertanahan adalah sebagai  berikut:  (a) Aparatur dalam penyelesaian konflik pertanahan ini disebut sebagai mediator. (b) Anggaran. (c) Sarana dan prasarana
Badan  Pertanahan  Nasional  diharapkan  memberikan  penyuluhan  dan sosialisasi/penyuluhan  terkait  pencegahan  sengketa/konflik  tidak  hanya  satu  kali dalam  satu  tahun  karena  masih  kurang  efektif  mengingat  pencegahan  lebih  baik dibandingkan menyelesaikan masalah yang sudah timbul. Penyampaian informasi yang merata kepada masyarakat. Dalam melakukan pencegahan diharapkan supaya penertiban administrasi yang diperketat karena administrasi yang keliru merupakan salah satu penyebab timulnya akar permasalahan pertanahan.
Bagi  masyarakat  diharapkan  mengikuti  kegiatan  sosialisasi/penyuluhan yang  diadakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,  supaya  diketahui  dan  ikut  serta dalam mengantisipasi terjadinya sengketa/konflik pertanahan disekitar lingkungan milik  masing-masing.  Karena  pencegahan  yang  utama  adalah  dilakukan  oleh masyarakat  itu  sendiri.  Selain  itu  juga  perhatikan  dokumen-dokumen  penting lengkapi  dan  simpan  dengan  baik.  Kemudian  pelihara,  bersihkan,  kuasai perlakukan tanah dengan sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar. 1984. Strategi Komunikasi . Bandung: Armico.
Chomzah  Ali,  Achmad.  2003. Hukum  Agraria  (Pertanahan  Indonesia). Jakarta: Prestasi Pustaka.
Limbong, Berhard. 2012. Konflik Pertanahan . Jakarta: Pustaka Margaretha
Mu’adi, Sholih. 2010. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Itigasi Dan Non Litigasi . Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Perangin, Effendi. 1994. Mencegah Sengketa Tanah , Jakarta: Raja Wali Pers.
PERKA  BPN  RI  NO.  3  Tahun  2011 Tentang  pengelolaan  pengkajian  dan penanganan kasus pertanahan
PERPRES NO. 10 TAHUN 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
Riyadi  dan  Deddy  Supriady  Bratakusuma.  2003. Perencanaan  Pembangunan Daerah  Strategi  Penggali  Potensi  Dalam  Mewujudkan  Otonomi  Daerah . Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
Satori  Djam’an,  Komariah  Aan.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung: Alpabeta.
Solihin, Ismail. 2012. Manajemen Strategik , Jakarta: Erlangga.
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alpabeta.
Sukanti  Ari  Hutagalung,  Gunawan  Markus.  2008. Kewenangan  Pemerintah  di Bidang Pertanahan , Jakarta: Raja Wali Pers.
Sumardjono,Maria S.W. 2001. Kebijakan Pertanahan , Kompas Media Nusantara.
Supriadi. 2012. Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Thalib  Hambali.  2012. Sanksi  Pemidanaan  Dalam  Konflik  Pertanahan ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
UUPA NO. 5 TAHUN 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria