## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 2  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur

## Di Pemerintah Kota Bandung
Saepul Kurniawan 1 , Ujang Cepi Barlian 2 , Dina Septima 3 , Wulansari 4
Universitas Islam Nusantara Bandung, abusalman.bastian@gmail.com Universitas Islam Nusantara Bandung, ujangcepibarlian@uninus.ac.id Universitas Islam Nusantara Bandung, dinaseptima776@gmail.com
Universitas Islam Nusantara Bandung, sariwulan1508@gmail.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  January 16, 2023 Revised :  February 21, 2023 Accepted :  March 19, 2023 Available online    :  April 28, 2023
How to Cite:  Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima and Wulansari (2023) “Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah Kota Bandung”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(2), pp. 635–647. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i2.649.

## Level IV Leadership Education and Training as Competency Development for Apparatuses in the City Government of Bandung
Abstract.  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  Level  IV  Leadership  Education  and Training (Diklatpim) using the CIPP evaluation model developed by Stufflebeam. The CIPP evaluation model  is  expected  to  produce  a  complex  evaluation  of  the  2022  level  IV  Diklatpim  program  at  the Bandung City Government. Based on the use of the evaluation model, the qualitative research method

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah
with a case study approach was chosen by the researcher. Data collection was carried out by interviews and documentation studies related to the holding of Level IV Education and Training Centers in 2022. The informants in this study totaled 10 people from the Bandung City Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM), Regional Human Resources Development Center (BPSDMD) West Java Province and participants in Level IV Diklatpim in 2022 at the Bandung City government. When viewed from the process and product aspects implemented, the research results show that the 2022 level IV Education and Training program in the city of Bandung complies with applicable regulations and is considered successful. However, based on the context and input aspects, there are several things that  are  not  in  accordance  with  the  aims  and  objectives  of  the  Level  IV  Diklatpim  program  in  the Bandung City government.

## Keywords: CIPP Model Evaluation, Level IV Education and Training, Competency Development
Abstrak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  Pendidikan  Dan  Pelatihan Kepemimpinan  (Diklatpim)  Tingkat  IV  dengan  menggunakan  model      evaluasi  CIPP  yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model evaluasi CIPP diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang kompleks  dari  program  Diklatpim  tingkat  IV  tahun  2022  di  Pemerintah  Kota  Bandung.  Didasari dengan penggunaan model evaluasi tersebut, maka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi  kasus  dipilih  oleh  peneliti.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dan  studi dokumentasi  terkait  dengan  penyelenggaraan  Diklatpim  tingkat  IV  tahun  2022.  Adapun  informan pada  penelitian  ini  berjumlah  10  orang  yang  berasal  dari  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)  Provinsi  Jawa  barat  dan  peserta  Diklatpim  tingkat  IV  tahun  2022  di  pemerintah  Kota Bandung.  Apabila  dilihat  dari  aspek  process  dan  product  yang  dilaksanakan,  hasil  penelitian menunjukan bahwa program Diklatpim tingkat IV Tahun 2022 di Kota Bandung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dianggap berhasil. Namun berdasarkan aspek context dan input, terdapat beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  program  Diklatpim  tingkat  IV  di pemerintah Kota Bandung.
Kata Kunci: Evaluasi Model CIPP, Diklatpim Tingkat IV, Pengembangan Kompetensi

## PENDAHULUAN
Perubahan-perubahan yang cepat di tingkat global dan nasional serta tuntutan dari masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik merupakan faktor pendorong yang kuat bagi organisasi publik untuk melakukan perubahan demi menyelesaikan kompleksitas masalah bagi para pelaksana organisasi publik (Effendi, 2010). Sumber daya  manusia  yang  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  organisasi  menjadi  syarat mutlak dalam menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi (Mukhopadhyay, Sil, & Banerjea,  2011).  Hal  ini  sejalan  dengan  tuntutan  dari  Undang-  Undang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sering disebut dalam kalangan birokrat  dengan  UU  ASN,  bahwa  untuk  mewujudkan  ASN  yang  berkualitas  dapat dibangun dengan mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai.
Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa untuk mengoptimalkan  kompetensi  para  ASN,  Diklat  merupakan  nilai  penting  untuk menambah  dan  memfasilitasi  para  pegawainya  dalam  mencapai  kecakapan  untuk memenuhi  tuntutan  pekerjaan  dan  tujuan  organisasi  (Rajendran  &  Udayasuriyan, 2015).  Selaras  dengan  hal  tersebut  pada  pasal  70  Undang-  Undang  Nomor  5  tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  pengembangan  kompetensi  dapat  dilakukan melalui  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  (Diklat)  yang  berkelanjutan  bagi  ASN.

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah
Sedangkan dari data yang peneliti dapatkan terlihat masih banyak pejabat struktural eselon IV dilingkungan pemerintah Kota Bandung yang belum mengikuti Diklatpim tingkat  IV.  Manajemen  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  instrumen penting  bagi  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  dengan  melihat  sinkronisasi antara pengelolan SDM dengan pencapaian visi organisasi (Dessler, 2015). Bagi sektor pemerintah, fungsi manajemen SDM adalah untuk mengoptimalisasikan potensi ASN dalam hal secara efektif dan efisien (Thoha, 2014). Dengan pekerjaan yang khas pada jabatan  sektor  pemerintah,  dibutuhkannya  kompetensi  khusus  agar  pekerjaan tersebut dapat terselesaikan.
Permasalahan kompetensi yang dihadapi pemerintah daerah di indonesia saat ini terdapat pada setiap tingkatan. Hal itu dikarenakan masih lemahnya kemampuan sumber daya aparatur dari level manajer hingga level non manajerial (Abdussamad, 2017).  Perlu  adanya  tatanan  pengembangan  kompetensi  secara  jelas,  terukur  dan konkret dalam menentukan arah perencanaan demi tercapainya kompetensi pegawai yang optimal (Wu, 2013). Kompetensi optimal merupakan kompetensi yang dibangun berdasarkan  pengetahuan  maupun  pengalaman.  Artinya  kompetensi  optimal  tidak hanya  didasari  oleh  pendidikan  formal  (pendidikan  dasar  dan  pendidikan  tinggi) melainkan  juga  didasari  pendidikan  non-formal  (berupa  pelatihan  dan pengembangan pegawai).
Setiap  elemen  umum  dari  kompetensi  dapat  dikembangkan,  namun kompetensi  tidak  akan  berkembang  selama  elemen  dari  manusia  nya  tidak  mau diubah. Substansi penting pengembangan SDM dalam era good governance adalah perubahan paradigma, sikap, dan perilaku para aparatur pemerintah (sulistiyani et.al 2011:  33).  Dalam  ranah  pemerintahan,  Diklat  termasuk  dalam  salah  satu  program untuk    mengembangkan    kompetensi  yang  dimiliki  oleh  ASN.  Sebagaimana  yang disampaikan  oleh  (Hasibuan,  2014)  istilah  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  suatu instansi  atau  organisasi  biasanya  disatukan  menjadi  Diklat,  namun  secara  teoritik mempunyai arti yang berbeda. Pendidikan adalah suatu perluasan individu sehingga dia  dapat  dipersiapkan  untuk  menilai  berbagai  situasi  dan  memilih  respon  yang paling tepat berdasarkan kebutuhan organisasi (Simamora, 2016:274).
Sedangkan  pelatihan  menurut  M.  J.  Julius  dalam  (Suwanto,  2011:30)  adalah kegiatan  yang  secara  khusus  berkaitan  dengan  pengadaan,  pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan agar sumber daya manusia dapat melakukan sesuatu yang  efisien.  Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2017  diatur  mengenai Diklat  bagi  ASN  ada  2  (dua)  jenis  yaitu,  Diklat  Prajabatan  yang  merupakan  syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Diklat dalam jabatan  untuk  mengembangkan pengetahuan,    keterampilan,  dan  sikap  agar  dapat  melaksanakaan  tugas-  tugas dengan  sebaik-baiknya.  Perubahan  yang  cukup  signifikan  sebagai  upaya penyempurnaan pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan  Tingkat  IV  Pola  baru  mencakup  pada  materi  pembelajaran  yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (leadership) birokrasi di sektor  publik  dalam  memimpin  proses  perubahan  diinstansinya  (Dwiyanto,  2013). Kemampuan kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, karena hal itu dapat menghasilkan perubahan yang berguna bagi organisasi yang dipimpinnya (Kotter,1990).

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah
Evaluasi  dilaksanakan  untuk  melihat  bagaimana  suatu  program  mencapai efektifitasnya, baik dari fase perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai (Saks & Belcourt, 2006). Arikunto mengutip apa yang dikatakan Suchman bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil  yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan  untuk  mendukung  tercapainya  tujuan  (Arikunto  &  Jabar,  2008). Menurut  Arikunto  dan  Abdul  Jabar  (2008:22)  ada  empat  kemungkinan  kebijakan yang  dapat  dilakukan  berdasarkan  hasil  evaluasi  pelaksanaan  program  yaitu:  1) Menghentikan  program,  2)  Merevisi  program,  3)  Melanjutkan  program,  4) Menyebarkan program.
Adanya evaluasi bertujuan mengetahui apakah pengembangan dan pelatihan sebagai  investasi  dalam  produktivitas  karyawan  dilakukan  secara  efektif  atau  tidak (Topno,  2012).  Evaluasi    adalah  bagian  yang  penting  dalam  pengembangan kompetensi  Aparatur  Sipil  negara,  hasil    dari  evaluasi  itu  sendiri  untuk  melihat sebagaimana efektifnya suatu Diklat ang direncanakan dan dilaksanakan oleh sebuah lembaga  negara  terhadap tujuan organisasi itu sendiri.

## Konsep Evaluasi Model CIPP (Context, Input, Process And Product)
Model CIPP merupakan sebuah panduan bagi para pembuat kebijakan untuk mengumpulkan data evaluasi dengan sistematis. Menurut (Mirzazadeh, Gandomkar, &  Mortaz,  2016)  dalam  penelitiannya,  ada  beberapa  poin  penting  yang  ditemukan dalam  model  CIPP,  yaitu:  (1)  Model  CIPP  membahas  semua  langkah  dari  program pendidikan,  bahkan  ketika  program  tersebut  masih  dikembangkan;  (2)  Evaluasi konteks  sangat  penting  dalam  meyakinkan  pembuat  kebijakan  pada  awal pembenaran  program.  Evaluasi  input  memiliki  salah  satu  manfaat  yaitu  mampu menyelamatkan  sumber  daya  berharga  yang  mungkin  saja  hilang  bila  dilakukan dengan cara evaluasi di akhir program (output nya saja); (3) Model CIPP memberikan informasi  yang  berkelanjutan  kepada  para  pembuat  keputusan  untuk  memastikan bahwa program yang diterapkan berada di jalur yang tepat; dan (4) Model evaluasi CIPP  mungkin  gagal  menjawab  beberapa  pertanyaan  evaluasi  yang  penting  tetapi tidak terencana dan hal tersebut dapat memunculkan beban evaluasi.
Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka  dengan  mengadopsi model evaluasi  CIPP  (Stufflebeam  &  Zhang,  2017)  disusun  indikator-indikator  dalam konteks,  input,  proses  dan  Produk  yang  digunakan   dalam melaksanakan   evaluasi ini,  yaitu:   (a)  Evaluasi  Konteks  dengan  indikator yang ada dalam menilai landasan dan tujuan program Diklatpim  Tingkat  IV seperti  ;  Undang-  Undang,  Peraturan Pemerintah      tentang      keputusan  Diklatpim  Tingkat  IV,  para  peserta  dilihat  dari jumlah  dan  kualifikasi  peserta  Diklatpim  Tingkat  IV;  (b)    Evaluasi    Input    dengan indikator:  keadaan Widyaiswara  (rasio  jumlah   Widyaiswara    dengan    kebutuhan Diklat, kualifikasi  akademik  Widyaiswara,  kesesuaian  kompetensi   dengan   bidang yang  diajarkan),  kurikulum  pengajaran  yang   digunakan,   sarana   dan prasarana perangkat  pembelajaran  Diklat,  pedoman   penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV, kelayakan instansi penyelenggara dalam melaksanakan program Diklatpim Tingkat IV, dan alokasi anggaran  dalam  pelaksanaan Diklatpim  Tingkat  IV  pemerintah Kota Bandung;  (c)  Evaluasi  Proses (Process Evaluation) yang meliputi : sistematika penyajian  dari  Widyaiswara,  kemampuan  menyajikan,  penggunaan    metode,

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah
penggunaan    alat   dan    media  Diklat serta  performansi Widyaiswara,  dan presensi daripada    para    peserta  terkait  dengan  penerimaan  bahan  ajar  yang  diberikan;  (d) Evaluasi  Produk  (Product  Evaluation)  yakni  :  pertama,  aspek  akademis  (meliputi: pemahaman  materi,    kemampuan    menganalisis    dan    pemecahan      masalah, komunikasi tertulis  dan  komunikasi  lisan)  dengan  indikator  nilai  kelulusan  dari hasil  ujian  yang  diikuti  peserta,  dan  aspek  sikap  (  terdiri  dari:  prakarsa,  disiplin, kerjasama,  kepemimpinan)  dengan  indikator   dapat   dilihat   dari   penilaian yang diberikan    dari    para    penyelenggara    Diklatpim    tingkat    IV    pemerintah  Kota bandung.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  sebuah  penelitian  yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah data empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuwan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis  yang  kuat  sesuai  disiplin  keilmuwan  yang  ditekuni.  Semua    yang  terjadi  di lapangan  dihubungkan  dengan  kenyataan  atau  fakta  berdasarkan  pertanyaan- pertanyaan, bukan dibuat-buat, kemudian dianalisis secara kualitatif (Qomusuddin & Romlah, 2021).
Menurut Moleong (2011:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah  yang  menekankan  pada  karakter  alamiah  sumber  data.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus. Pendekatan studi kasus ini berdasarkan pada interpretasi pada suatu fenomena dari subjek yang terlibat dalam sebuah penelitian (Borbasi, 1994).
Menurut  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  nonstatistik  yaitu  analisis  data  deskriptif  dimana  data  yang  diperoleh  dari penelitian  dilaporkan  sesuai  dengan  keadaannya,  kemudian  dilakukan  analisis deskriptif  untuk  memahami  gambaran  sesuai  dengan  fakta  yang  ada.  Subyek penelitian  adalah  Penanggungjawab  SPW,  koordinator  SPW    dari  guru  setiap program  keahlian  dan  siswa  SMKN  1  Majalaya.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  dalam  kondisi  alamiah/ natural, dengan sumber data primer, dan pada teknik wawacara bersifat mendalam dan  studi  dokumentasi  (Sugiyono,  2016:225).    Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Menurut Arikunto wawancara mula-mula menanyakan serentetan pertanyaan yang  sudah  terstruktur,  kemudian  satu  persatu  diperdalam  dengan  mencari keterangan lebih lanjut. Dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat diharapkan pertanyaan  dan  pernyataan  responden  lebih  terarah  dan  memudahkan  untuk rekapitulasi  catatan  hasil  pengumpulan  data  penelitian.  Pada wawancara,  peneliti meminta  supaya  responden  memberikan  informan  sesuai  dengan  yang  dialami, diperbuat, atau dirasakan sehari-hari dalam hal  menanamkan kedisiplinan kepada anak  usia  dini  dalam  lingkungan  keluarga  masing-  masing.  Tujuan  dilakukan

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah
wawancara adalah  untuk  menggali  informasi  secara  langsung dan  mendalam dari beberapa informan yang terlibat. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan  informan,  sehingga  terjadi  kontak  pribadi  dan  melihat  langsung  kondisi informan (Arikunto, 2010).

## 2. Observasi
Menurut  Sugiyono  penelitian  dimulai  dengan  mencatat,  menganalisis  dan selanjutnya  membuat  kesimpulan  tentang  pelaksanaan  dan  hasil  program  yang dilihat  dari  ada  atau  tidaknya  perkembangan  usaha  yang  dimiliki  warga  belajar. Penelitian  ini  menggunakan  teknik observasi  nonpartisipan,  karena  peneliti  tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2017).

## 3. Dokumentasi
Teknik  pengumpulan  data  berikutnya  yang  digunakan  oleh  penulis,  yaitu dokumentasi.  dokumentasi  ini  digunakan  penulis  untuk  mengumpulkan  data peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini berbentuk rekaman dan foto. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  langkah- langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin dalam buku Fiantika Feny yaitu  sebagai  berikut:  pengumpulan  data  (data  collection),  reduksi  data  (data reduction), dan verifikasi dan penegasan kesimpulan (Fiantika, 2022).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  triangulasi  data  sebagai  teknik pengukuran keabsahan data. Menurut Wirawan (2011: p 156), triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam satu penelitian  untuk  menjaring  data/informasi.  Dengan  mengumpulkan  dan membandingkan  multipel  data  set  satu  sama  lain,  triangulasi  membantu meniadakan ancaman bagi setiap validitas dan reliabilitas data.
Penelitian ini menggunakan triangulasi metode seperti yang dijelaskan oleh Moleong  adalah    metode  yang  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  informasi atau data dengan cara yang  berbeda.  Peneliti  menggunakan  teknik yang  berbeda- beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti dapat menggunakan observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Melalui  berbagai  perspektif diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini  dilakukan  jika  data  atau  informasi  yang  diperoleh  dari  subjek  atau  informan penelitian diragukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Diklatpim Tingkat IV di Pemerintah Kota Bandung
Dengan pentingnya tujuan dan sasaran dari Pelaksanaan Diklatpim tingkat IV sudah seharusnya Diklatpim tingkat IV diperuntukan bagi aparatur sipil negara yang memiliki  potensi  untuk  dikembangan  dan  potensi  tersebut  dibuktikan  dengan dokumen teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan/telah diduduki. dengan   tersedianya   database   kebutuhan   Diklat  bagi  setiap  Pejabat  struktural  di Kota  Bandung  mengakibatkan  pemanggilan  calon  peserta  kegiatan  Diklatpim Tingkat IV tahun 2022 cukup obyektif.  Hal tersebut dikarenakan penetapan peserta sudah melalui surat rekomendasi pimpinan setiap satuan kerja perangkat daerah atau

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah
biasa  disingkat  SKPD.  Penetapan  peserta  Diklat  baik  yang  sudah  ataupun  belum menjabat  pada  jabatan  struktural  eselon  IV  seharusnya  diberikan  analisis  yang mendalam  pada  kompetensi  yang  diembannya,  tidak hanya  menerima  rekapitulasi daftar peserta yang diajukan dari SKPD pengusul.
Perka  LAN  RI  Nomor  20  Tahun  2015  mengatur  bahwa  penyelenggaran Diklatpim  tingkat  IV  harus  dilaksanakan  pada  lembaga   Diklat   pemerintah  yang terakreditasi. Sedangkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, BKPSDM Kota  Bandung  sudah  mendapatkan  predikat  tersebut.  Berkaitan  dengan  hal  itu, BKPSDM Kota Bandung sebagai penyelenggara memerlukan ijin prinsip sebagai dasar pelaksanaan.  Ijin  prinsip  yang  didapatkan  BKPSDM  Kota  Bandung  untuk melaksanaan  Diklatpim  Tingkat  IV  secara  tidak  langsung  menandakan  bahwa BKPSDM Kota Bandung dari draft dokumen dan presentasi yang dilaksanakan telah memenuhi   syarat  untuk  melaksanakan  Diklatpim  tingkat  IV  tahun  2022  di pemerintah Kota Bandung.
Dilihat  dari  data  dan  informasi  yang  didapatkan,  peneliti  menyimpulkan bahwa  pada  dasarnya  konteks  pelaksanaan  program  Diklatpim  tingkat  IV  di  Kota Bandung  dilakukan  hanya  untuk  mengikuti  kebutuhan  dilapangan  tanpa  didasari prinsip efektivitas dan analisis mendalam terhadap sebuah program. Padahal sudah selayaknya tujuan dan sasaran dari Diklatpim tingkat IV Pemerintah Kota Bandung Tahun   2022  ini  tercapai  dengan  maksimal.  Kegiatan  Diklatpim  tingkat  IV  besar harapannya  dapat  menghasilkan  pemimpin  yang  mempunyai  kemampuan mendiagnosa dan memecahkan masalah organisasi. Adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan  yang  terstruktur  dan  sistematis  dapat  membuat  rangsangan  dan pengalaman dalam menerapkan beberapa contoh konsep dalam berbagai situasi yang dapat dipraktekan  secara langsung pada organisasi tempat peserta bekerja  (Saks & Belcourt, 2006).

## Input Pelaksanaan Diklapim Tingkat IV Kota Bandung
Program  pada  suatu  organisasi  akan  berjalan  dengan  baik  jika  didukung dengan sumber-sumber daya yang memadai. Sumber daya yang memadai menurut Bryson  (2007)  adalah  sumber  daya  yang  berpengaruh  dalam  tingkat  keberhasilan organisasi mencapai tujuannya.
1. Anggaran
Salah  satu  indikator  yang  penting  dalam  melaksanakan  suatu  program adalah  ketersediannya  anggaran  untuk  melakukan  program  tersebut. Perbedaan antara  pelaksanaan  mandiri  oleh   pemerintah   Kota  Bandung  dengan pengiriman  peserta  kepada  Badan diklat  yang  terakreditasi  dapat diketahui dari data besaran anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaran Diklatpim tingkat IV dibagi dengan jumlah peserta yang mengikuti Diklat. Hal tersebut  diakibatkan  adanya  perbedaan  pengeluaran  dan   penggunaan anggaran terhadap  aspek-aspek  yang  menjadi  standar  dalam  pelaksanaan  Diklatpim  tingkat IV. Penyelenggaraan  mandiri  di  BKPSDM  Kota  Bandung  dengan   pola  baru  terjadi kenaikan  jumlah  anggaran  perorangan  menjadi  lebih  kurang  empat  puluh  juta rupiah  per orang pada tahun 2022 dari tiga puluh tiga juta rupiah per  orang  pada tahun 2021.

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah

## 2. Panitia Penyelenggara
Pedoman tugas dan tanggung jawab susunan kepanitian tidak dapat terlepas dari standar penyelenggara Diklat yang tertuang pada Bab IV Perka LAN Nomor 20 tahun  2015.  Peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  pengelola  dan  penyelenggara tidak hanya memiliki latar pendidikan  yang  mumpuni, akan tetapi penyelenggara dan pengelola harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan Diklat  yang  dibuktikan  dengan  :  (1)  Sertifikat  Diklat  Management  of  Training  bagi pengelola Diklat; dan (2) Sertifikat Training Officer Course bagi penyelenggara Diklat. Dapat  dikatakan  bahwa  sumber  daya  aparatur  yang  menyelenggarakan  kegiatan Diklatpim  tingkat  IV  Tahun  2022  di  Kota  Bandung  jika  ditinjau  dari  kepemilikan sertifikasi pengelola Diklat sudah cukup memadai.

## 3. Karakteristik Peserta
Menurut Nitisemito (1986) salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam pencapaian  keberhasilan  pendidikan  dan  pelatihan  diantaranya  yakni  pemilihan calon  peserta.  Untuk  menganalisa  kesesuain  peserta  dengan  persyaratan  yang  ada, perlu  diketahui  tentang  penjabaran  daripada  syarat  yang  diatur  didalam  Perkalan Nomor  20  Tahun  2015  tersebut.  Alur  penetapan  peserta  pada  prosesnya  tidak membutuhkan waktu yang lama, karena penetapan. Peserta yang telah disetujui oleh Sekretaris  Daerah  langsung  berhak  untuk  mengikuti  Diklatpim  tingkat IV.  Padahal,  analisa  kebutuhan  adalah alat untuk mengidentifikasi masalah guna menentukan  tindakan  yang  tepat  (Morrison,2001:27).  Tindakan  yang  tepat  disini berarti  penentuan  peserta  yang  memang  memenuhi  persyaratan,  kompeten,  dan berdampak baik terhadap organisasi yang dipimpinnya.
Dari hasil telaah dokumen dan wawancara langsung dengan panitia, diketahui bahwa  tidak  ada  peserta  yang  melampirkan  sertifikat  TOEFL  ketika  panitia memeriksa kelengkapan dan menginventarisasi usulan peserta Diklatpim tingkat IV tahun 2022. Seharusnya pengumpulan sertifkat TOEFL dapat dijadikan poin seleksi terhadap  peserta  yang  ingin  mengikuti  Diklatpim  tingkat  IV  sebagai  syarat  bahwa peserta memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengikuti Diklatpim  tingkat IV. Akan  tetapi   panitia  tidak  membuat  hal  tersebut  menjadi  poin  seleksi  melainkan memfasilitasi para peserta untuk melaksanakan  test toefl ketika penetapan peserta telah  dilaksanakan.  Selain  itu,  pemilihan  lembaga  yang melaksanakan  TOEFL  bagi peserta juga bukan lembaga yang disyaratkan pada poin 4 BAB III  Perka  LAN  RI  Nomor  20 Tahun 2015.
Terkait  dengan  uraian  diatas,  peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwasanya mekanisme  pencalonan  dan  penetapan  peserta  Diklatpim  tingkat  IV  tidak  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  ada  beberapa  poin  administrasi yang  di  langgar  oleh  panitia,  mengakibatkan  adanya  kesan  penetapan  peserta Diklatpim tingkat  IV  Kota Bandung tahun 2022 kurang objektif. Berdasarkan tujuan dan  sasaran  Diklatpim  tingkat  IV,  dibutuhkan  pengalaman  widyaiswara  dalam mengkonstruksikan  objek  belajar.  Hal  tersebut  agar  peserta  didik  dapat mengkonstruksikan struktur mental yang terdiri dari dari pengetahuan dan konsep yang  tersimpan  di  dalam  memori  sehingga  dapat  ditransfer  pada  lingkungan

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah
organisasi  peserta.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  pembelajaran konstruktivistik sebagai experience based learning (Ertmer dan Newby, 2013).

## 4. Karakteristik Narasumber Kegiatan
Penetapan  widyaiswara  yang  ditentukan  oleh  Badan  diklat   Provinsi  selaku penjamin  mutu  pendidikan,  dan  Narasumber  dari  Daerah   telah  sesuai  dengan persyaratan yang  diatur didalam Perka Lan RI Nomor 20 tahun 2015 yang merupakan pedoman  pelaksanaan  Diklatpim  tingkat  IV  tahun  2022  di  pemerintah  Kota Bandung.  Sedangkan  untuk  performa yang tidak memuaskan kebanyakan berasal dari narasumber lokal (narasumber dari lingkup pemerintah Kota Bandung). Adapun performa  yang  tidak  memuaskan  menurut  peserta  adalah  mengenai  cara penyampaian materi yang diberikan.

## 5. Sarana dan Prasarana
Adapun  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  BKPSDM  sebagai  penyelenggara diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Kota Bandung. Berdasarkan fakta dan informasi yang peneliti temui di  lapangan, fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Diklat sudah cukup  memadai.  Fasilitas  tersebut  berupa  ruang  kelas  yang  digunakan  untuk mendukung proses pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya seperti audio visual, asrama dan sarana olahraga. Dari berbagai input yang telah dijelaskan diatas bila  dikaitkan  dengan  teori  CIPP  yang  dikemukakan  Stufflebeam  (2007)  diketahui bahwa aspek input merupakan bagian yang utama dari keberhasilan atau kegagalan atas usaha yang dirancang. Dalam catatan evaluasi yang dilakukan peneliti, BKPSDM Kota  Bandung  terlalu  banyak  mengabaikan  aspek-aspek  administrasi.  Menurut (David, 2002), pentingnya input dalam suatu program membutuhkan pertangggung jawaban yang diemban oleh para pelaksana kegiatan. Baik itu peserta, widyaiswara, tenaga  kediklatan  lainnya,  mentor,  coach,  dan  penyelenggara  sebagai  pemenuhan akuntabilitas untuk  mencapai  sasaran yang ingin dicapai.

## Proses  Pelaksanaan   Diklatpim   Tingkat   IV Kota Bandung
Jika hanya dilihat dari proses penyelenggaraan yang merupakan  bagian dari evaluasi model CIPP, peneliti berpendapat BKPSDM Kota Bandung sebenarnya sudah berusaha  maksimal  untuk  sesuai  dengan  agenda  dan  perencanaan  yang  telah ditetapkan dalam menyelenggarakan Diklatpim tingkat IV tahun 2022 di pemerintah Kota  Bandung.  Akan  tetapi,  ada  beberapa  ketidak  sesuaian  adminitrasi  yang  tidak terpenuhi  tetapi  masih  bias  ditolelir  sehingga  tidak  mengganggu  kelancaran  dan tujuan dari pelaksanaan.
Adapun apresiasi yang dapat diberikan dalam hal ini adalah bagaimana panitia dan  pihak  penyelenggara  tetap  memfasilitasi  dan  mengakomodir  semua  proses ditengah  kurangnya  sumber  daya  pendudukung  dan  administrasi.  Proses  tersebut diantaranya yang berkenaan dengan hubungan dan harmonisasi antara widyaiswara, coach,  mentor,  dan  peserta  dalam  menghasilkan  proyek  perubahan  sebagai  tujuan akhir pelaksanaan Diklatpim tingkat IV tahun 2022 di pemerintah Kota Bandung.

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah

## Product pelaksanaan Diklatpim  IV Kota Bandung
Fokus  kajian  selanjutnya  pada  aspek  ini  erat  kaitannya  dengan  product program  Diklat  itu  sendiri,  yakni  menerangkan  bagaimana  keberhasilan penyelenggaraan Diklatpim tingkat IV dilakukan dan hasil capaian peserta. Hal yang dievaluasi  dari  peserta  dalam  pelaksanaan  Diklatpim  tingkat  IV  yaitu  terkait pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  memimpin  implementasi  proyek  perubahan. Kegiatan  berbagi  pengetahuan  dilaksanakan  dalam  bentuk  seminar  implementasi proyek  perubahan.  Hanya  peserta  yang  berhasil  mengimplementasikan  proyek perubahan yang dinyatakan telah memiliki kompetensi operasional dan dinyatakan lulus.  Berdasarkan  Perka  LAN  Nomor  20  Tahun  2015,  penilaian  kelulusan  peserta pengembangan kompetensi kepemimpinan pengawas difokuskan pada aspek proyek perubahan. Komponen penilaian proyek perubahan terdiri atas perencanaan inovasi sebesar 40 % dan manajemen perubahan sebesar 60 %.
Penetapan  hasil  kelulusan  peserta  Diklat  termuat  dalam  berita  acara  rapat evaluasi  dan  kelulusan  bagi  peserta  Diklat  kepemimpinan  tingkat  IV  Gelombang  I Kota Bandung Tahun  2022. Sebanyak 40 orang dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juni 2022 di Bandiklat dengan rincian 39 orang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklatpim tingkat IV Tahun 2022.  Sedangkan  1  orang  dinyatakan  lulus  bersyarat  dengan  kewajiban  melakukan perbaikan  pada  laporan  proyek  perubahan.  Penyelenggaraan  Diklatpim  tingkat  IV tahun 2022 ini telah mampu merubah mindset para peserta kearah yang lebih baik sesuai dengan  tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Meskipun penilaian itu bersifat sementara tetapi sangat relevan dengan kurikulum Diklatpim pola baru yang  lebih mampu menjadikan peserta agent of change. Dengan demikian diharapkan berguna bagi organisasi dalam rangka menciptakan citra ASN yang berguna bagi masyarakat. Oleh  karena  itu,  evaluasi  keseluruhan  diperlukan  terhadap  program  yang dilaksanakan  agar  terlihat  apakah  program  yang  dilakukan  sesuai  dengan  aturan- aturan  yang  telah  ditentukan  dan  apakah  telah  mencapai  tujuannya.  Akan  tetapi, perlu  diketahui  pula  bahwa  fakta  yang  ditemukan  peneliti  menunjukkan  BKPSDM Kota Bandung belum membuat sebuah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Diklatpim tingkat IV yang dilaksanakan.

## Hambatan Pelaksanaan  Diklatpim Tingkat IV Kota Bandung
Bagian  ini  mendiskusikan  mengenai  hambatan  pelaksanaan  dan  hambatan yang  akan  datang. Penulis,  terlebih  dahulu  akan  menjelaskan  mengenai  hambatan pelaksanaan Diklatpim IV Kota Bandung.
1. Peserta
Penentuan  peserta  merupakan  hambatan  awal  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  Diklatpim  tingkat  IV  tahun  2022  di  Kota  Bandung.   Hal  tersebut dikarenakan  tidak  adanya  proses  seleksi  yang  dilaksanakan  oleh  BKPSDM.  Proses seleksi ini lah yang seharusnya menjadi cikal bakal sebagai  pre-test terhadap calon peserta  Diklatpim  tingkat  IV.  Pre-test  tersebut  sangat  berguna  untuk  melihat bagaimana  perubahan  yang  didapat  peserta  setelah  mengikuti  Diklat,  disamping untuk menepis lahirnya persepsi pemilihan peserta yang subjektif dilingkungan ASN Pemerintah Kota Bandung.

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah

## 2. Sertfikat Toefl
Keharusan  calon  peserta  untuk  memiliki  kemampuan  bahasa   Inggris  yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL seharusnya menjadi standar dalam menentukan peserta.  Pihak  BKPSDM  Kabupaten  Lahat  sudah  mempersiapkan  hal  ini  jauh-jauh hari  dengan  menginfokan  kepada  setiap  pejabat  struktural  eselon  IV  yang  belum mengikuti Diklatpim tingkat IV. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak peserta yang  tidak  memiliki  sertifikat  TOEFL.  Untuk  mensiasati  hal  tersebut,  panitia memfasilitasi para peserta dengan melakukan test TOEFL bekerjasama dengan salah satu  lembaga  bahasa  yang  ada  di  Kota  Bandung.  Akan  tetapi,  lembaga  tersebut bukanlah lembaga yang sesuai dengan standar di dalam Perka LAN Nomor 20 Tahun 2015  dan  panitia  tetap  menggunakan  lembaga  tersebut  untukmembantu  peserta dalam  memenuhi  salah  satu  persyaratan  peserta  Diklatpim  IV.  Padahal  waktu pelaksanaan tes sertifikasi bahasa juga telah menggangu agenda Diklatpim tingkat IV yang telah disusun  sebelumnya. Perlu diketahui bahwa memfasilitasi peserta untuk mendapatkan Sertifikat TOEFL telah menyalahi tugas pokok dan fungsi dari panitia Diklatpim tingkat IV.

## 3. Ketersedian Anggaran
Ketersediaan anggaran perlu mendapat perhatian karena biaya  penyelenggara Diklat  PIM  pola  baru   sesuai   dengan   peraturan  terbaru  Perka  LAN  RI  nomor  20 Tahun  2015  mengalami  peningkatan  hampir  dua  kali  lipat  dibanding  pola  lama. Dilihat dari banyaknya jumlah pejabat yang belum mengikuti Diklapim Tingkat IV yakni sebanyak seratus orang lebih dan besarnya jumlah anggaran yang dibutuhkan terhadap biaya penyelenggaraan Diklatpim tingkat IV tentu dimasa yang akan datang akan  menguras  ketersediaan  anggaran  pada  Pemerintah  Kota  Bandung,  meskipun upaya  yang  dilakukan  oleh  BKPSDM  Kota  Bandung  dilaksanakan  secara  bertahap pertahun  anggaran.  Peningkatan  biaya  yang  cukup  signifikan  ini  terutama disebabkan  adanya  dua  kali  off  campus.  Sehingga  dalam  proses  pembelajaran kenaikan anggaran yang cukup besar terjadi pada implementasi on-off campus, yaitu ketika peserta harus melakukan  perjalanan pergi-pulang dari tempat asal ke lokasi Diklat  sebanyak  tiga  kali  perjalanan  bolak-balik,  sementara  dalam  pola  lama perjalanan ini cukup dilakukan satu kali bolak- balik.

## 4. Pemberdayaan Alumni Diklatpim Tingkat IV
Tidak adanya pemberdayaan alumni Diklatpim tingkat IV dalam fase evaluasi jangka panjang, menjadikan beban bagi pembiayaan pelaksanaan Diklatpim tingkat IV.  Hal  tersebut  dikarenakan  keberhasilan  proyek  perubahan  yang  dibawa  peserta tidak dapat diaplikasikan di sektor lain maupun tidak berhubungan dengan adanya reward  yang  diberikan  oleh  BKPSDM  kepada  para  Alumni  Diklatpim  tingkat  IV. Untuk  melihat  hasil  yang  didapat  dan  memberikan  reward  terhadap  alumni Diklatpim tingkat IV diperlukannya analisis dan evaluasi yang panjang dari beberapa stakeholder  Pembina  kepegawaian.  Hal  ini  yang  dapat  menjadi  hambatan  dalam melakukan pemberdayaan bagi alumni Diklatpim tingkat IV.

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap  penyelenggaran Diklatpim  tingkat  IV  Tahun  2022  di  Kota  Bandung,  dilihat  dari  aspek  proses  dan product telah sesuai dengan agenda yang ditentukan dan dianggap berhasil. Namun, jika  dilihat  dari  aspek  konteks  dan  input  terdapat  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai dengan maksud dan tujuan dari adanya program Diklatpim tingkat IV di pemerintah Kota Bandung. Keberhasilan penyelenggaran Diklatpim tingkat IV tahun 2022 di Kota Bandung  hanya  dilihat  sebagai  sebuah  kegiatan  yang  bersifat  sementara  tanpa mendalami maksud dan tujuan dari program Diklatpim tingkat IV. Hal ini terlihat dari tidak adanya seleksi yang ketat terhadap peserta, belum tertibnya administrasi, dalam pelaksanaan Diklatpim tingkat IV tahun 2022 di Kota Bandung.
Dilihat  dari  aspek  anggaran,  seharusnya  pelaksanaan  Diklatpim  tingkat  IV tahun  2022  di  Pemerintah  Kota  Bandung  lebih  efektif   dan  efesien  dari melaksanakan  pengiriman  peserta  diklat pada  instansi  lain, jika aspek sarana dan prasarana  yang  dimiliki  pemerintah  Kota  Bandung  memadai.  Dan  juga  melakukan penghematan  pada  penunjukan  lokasi  tujuan  benchmarking.  Dalam  pelaksanaan Diklatpim tingkat IV seharusnya terdapat evaluasi pasca Diklat yang dilakukan untuk memantau kinerja alumni Diklatpim tingkat IV tahun 2022 di pemerintah Kabupaten Lahat.  Akan  tetapi,  monitor  dan  evaluasi  tersebut  tidak  dilakukan  sehingga menimbulkan  persepsi  pelaksanaan  Diklatpim  tingkat  IV  tersebut  hanya  sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Alwi,  S.  (2008).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  strategi  keunggulan  kompetitif. yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
Amaluis, D. (2014)  Analisis  efektifitas  program  pelatihan  diklat  PIM  III terhadap kompetensi  pejabat  eselon  III  di  Pemerintah  Kabupaten  Agam.  Journal  of Economic and Economic Education 3(1): 18-26.
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Fiantika,  F.  (2022).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  In  Metodologi  Penelitian Kualitatif.  In  Rake  Sarasin  (Issue  March).  Surabaya:  PT.  Pustaka  Pelajar. https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en
Jonisar,  Syatiri  Ahmad,  Tentri  Septiyani,  Asmawati  and  Dudi  Suprihadi  (2022) “Konsepsi  Kepemimpinan  Pendidikan  Dalam  Islam”,  al-Afkar,  Journal  For Islamic Studies, 5(4), pp. 233–240. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.338.
Muhidin  Arifin,  Taufikurrahman,  Mulyono,  Amruddin  and  Iman  Saifullah  (2022) “URGENSI  KOMPETENSI  KEPEMIMPINAN  BAGI  KEPALA  SEKOLAH  DAN MADRASAH”,  al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies,  5(3),  pp.  100–109.  doi: 10.31943/afkarjournal.v5i3.332.
Qomusuddin,  I.  F.,  &  Romlah,  S.  (2021).  Analisis  Data  Kuantitatif  dengan  Program IBM  SPSS  Statistic  20.0  -  Ivan  Fanani  Qomusuddin,  M.Pd.,  M.T.,  Siti  Romlah, M.Ag. - Google Buku. Deepublish.

## Saepul Kurniawan, Ujang Cepi Barlian, Dina Septima, Wulansari
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Pendidikan,  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.