INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 368-379 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Fungsi Badan Pom Dalam Pengawasan Perdagangan Obat Tradisional Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19
Jessy Gloria Dien 1 ✉ , Wulanmas A.P.G.Frederik 2 , Deasy Soeikromo 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: dienjessy@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan  perdagangan  obat  tradisional  sebagai  upaya  perlindungan  kesehatan masyarakat, terutama di era pandemi COVID-19. Dalam era pandemi COVID-19, peran Badan POM  menjadi  lebih  krusial  dalam  mengawasi  obat  tradisional,  karena  masyarakat  dapat cenderung  mencari  alternatif  pengobatan,  termasuk  obat  tradisional,  untuk  meningkatkan daya tahan tubuh atau meredakan gejala. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, Badan POM dapat memastikan bahwa obat tradisional yang beredar aman, efektif, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat  di  tengah  pandemi.Hukum  perdagangan  obat  tradisional  berkaitan  dengan peraturan  dan  aturan  yang  mengatur  aktivitas  perdagangan,  produksi,  distribusi,  dan penggunaan  obat  tradisional  di  suatu  negara.  Hukum  ini  bertujuan  untuk  melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan bahwa obat tradisional yang beredar di pasaran aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kata Kunci : Badan POM, Pengawasan, Obat Tradisional

## Abstract
The Indonesian Food and Drug Administration (Badan POM) plays a crucial role in overseeing the trade of traditional medicines as a means of protecting public health, especially during the COVID-19  pandemic.  In  this  era,  the  role  of  Badan  POM  becomes  even  more  essential  as people may seek alternative treatments, including traditional medicines, to boost immunity or alleviate  symptoms.  Through  rigorous  supervision,  Badan  POM  ensures  that  traditional

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  terhadap  kesehatan  masyarakat  menjadi  penting  di  era pandemi COVID-19 ( Coronavirus Disease 2019) terutama terkait dengan konsumsi obat- obatan,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dalam  Pasal  4 menentukan,  setiap  orang  berhak  atas  kesehatan.  Untuk  menjamin  dan  menjaga kualitas obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat, maka perdagangan obat termasuk obat tradisional harus diawasi supaya tidak memberi efek buruk bagi konsumen, dan untuk melindungi masyarakat dari obat-obat yang berbahaya Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan standarisasi obat yang  layak  dikonsumsi  masyarakat.  Peraturan  Presiden  Nomor  64  Tahun  2005 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, khususnya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan pengawasan obat dan  makanan  berkoordinasi  dengan  instansi  pemerintah  lainnya  serta  penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksud. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditentukan bahwa setiap orang  dilarang  mengembangkan  teknologi  dan/atau  produk  teknologi  yang  dapat berpengaruh  dan  membawa  risiko  buruk  terhadap  kesehatan  masyarakat,  namun karena kemajuan teknologi dewasa ini begitu banyak produk makanan dan minuman yang menggunakan  bahan tambahan pangan. Sejak bulan Januari tahun 2020  Virus Corona  atau  yang  sekarang  kita  kenal  dengan  nama  COVID-19  masuk  ke  Indonesia dengan penyebaran yang sangat cepat. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk  Indonesia  yaitu Social  Distancing  dengan  meliburkan  seluruh  aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses  pendidikan  lain  bagi  para  peserta  didik  maupun  mahasiswa  yang  tidak  bisa melaksanakan proses pendidikan seperti yang biasanya.
Ditengah kekhawatiran kasus COVID-19 ini, dengan ditemukannya vaksin maka pemerintah  mengadakan  vaksinasi  sebagai  wujud  perlindungan  kepada  warga
medicines circulating in the market are safe, effective, and compliant with established quality standards, thus providing health protection to the community amid the pandemic.
The  law  governing  the  trade  of  traditional  medicines  pertains  to  regulations  and  rules governing the activities of trade, production, distribution, and usage of traditional medicines in a country. The objective of this law is to safeguard public health and safety by ensuring that traditional medicines in the market are safe, effective, and comply with the set standards. Keywords: Badan POM, Supervision, Traditional Medicines
negaranya.  Di  era  pandemi  COVID-19  yang  terjadi  di  Indonesia  sejak  tahun  2020 masyarakat  mulai  mencari  obat  untuk  mencegah  penularan  virus  tersebut  termasuk minyak kayu putih, jamu dan berbagai tumbuhan obat lainnya. Standar obat tradisional termasuk mengenai efek samping yang akan ditimbulkan. Informasi ini sangat penting ditengah simpang-siurnya informasi yang beredar dalam masyarakat tentang COVID- 19 dan pengobatanya. Informasi dari BPOM ini sangat penting bagi masyarakat umum dan Kementerian Kesehatan dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk obat-obatan tradisional. Peredaran obat tradisional lewat iklan media elektronik apalagi di era COVID-19 orang-orang banyak berada dirumah dan banyak tergantung pada media elektronik. Obat-obat termasuk vaksin COVID-19 sebelum diedarkan harus ada sampling dan pengujian laboratorium. Penelitian  dan  pengawasan  tentang  obat  harus  dilakukan  BPOM  baik  obat-obatan medis (obat apotek) maupun yang dijual bebas. Upaya pengendalian, pengawasan obat tradisional  dilakukan  mulai  dari  kegiatan  produksi,  distribusi,  pelayanan  dan penggunaan  perbekalan  farmasi,  makanan  dan  bahan  berbahaya  bagi  kesehatan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Disamping  itu  upaya pengendalian pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui kerjasama dengan sektor terkait seperti dinas kesehatan, rumah sakit dan apotek.
Pengawasan  terhadap  peredaran  obat-obatan  dan  makanan  perlu  suatu  kerja sama yang baik antara para penegak hukum itu sendiri dengan instansi terkait yang harus menangani bagaimana peredaran obat dan makanan seharusnya yang diatur dan yang  diperbolehkan  oleh  aturan  yang  berlaku  dan  oleh  sebab  itu  pemerintah memberikan kepercayaan kepada BPOM tentang kewenangan pengawasan obat dan makanan diseluruh wilayah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Di Kota Manado Sulawesi Utara, Tim Penyidik BPOM bekerja sama dengan Tim Penyidik Resnarkoba Polda Sulut bulan Agustus 2020 telah menggagalkan masuknya 6 paket  obat  palsu  termasuk  obat  tradisional  dengan  bukti  10.000  tablet  dengan  tiga orang tersangka sejak bulan Januari sampai bulan Agustus 2020 Balai Besar POM telah menggagalkan  pengiriman  dan  pemasukan  obat  palsu  termasuk  obat  tradisional. BPOM  RI  yang  bekerjasama  dengan  Polri  dan  Asosiasi  Perusahaan  Jasa  Pengiriman Ekspres  Indonesia  (Asperindo)  berhasil  melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT) pelanggaran tindak pidana penjualan obat ilegal yang dilakukan secara online. Kegiatan
ini diduga merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan obat dan makanan dengan melakukan peredaran obat palsu dan tanpa izin edar dalam jumlah besar ke seluruh wilayah  Indonesia.  Dalam  hal  ini  melanggar  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36 Tahun 2009 Pasal 197 serta Undang-Undang  Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  hukum  normatif,  yang  terfokus  pada  kajian  normatif yang terkait dengan fungsi BPOM dalam pengawasan perdagangan dan peredaran obat tradisional  herbal  yang  dikonsumsi  masyarakat.  Untuk  Proses  penelitian  maka pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  prosedur  identifikasi  dan  inventarisasi bahan hukum pustaka baik primer maupun sekunder.
Obyek penelitian normatif terfokus pada bahan hukum baik primer yaitu bahan hukum utama, sekunder bahan hukum pelengkap dan tersier bahan hukum penunjang bahan hukum primer, sekunder.
Dalam  melakukan  analisis  hasil  penelitian  pola  yang  digunakan  yaitu  analisis secara  normatif  dikarenakan  bahan-bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan hukum primer maupun sekunder bersifat normatif. Analisis normatif mengarah kepada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas hukum, konsep hukum maupun kaidah hukum.
Analisa baru dapat dilakukan setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul dari  penelitian  kepustakaan.  Selanjutnya  dalam  membahas  permasalahan  dan menganalisa dilakukan dengan analisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Tentang Peredaran Obat Tradisional
Dasar Hukum pengaturan tentang obat tradisional dan peredaranya di apotek, toko obat, supermarket, dan pasar yaitu dalam Undang-Undang Farmasi Nomor 7 Tahun 1963 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
Dalam  penggunaan  obat  perlu  diketahui  efek  obat  tersebut,  penyakit  apa  yang diderita, berapa dosisnya serta kapan dan di mana obat itu digunakan. Meskipun obat dapat  menyembuhkan  tapi  apabila  penggunaan  yang  tidak  tepat  akan  membuat
seseorang  menderita akibat keracunan.  Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 917/MENKES/PER/X/1993  tentang  Wajib  Daftar  Obat  Jadi.  Berbagai  produk  obat tradisonal  (herbal)  merupakan  hasil  olahan  dan  pengetahuan  tradisional  masyarakat Indonesia.  Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor:  917/MENKES/PER/X/1993 terdapat penggolongan obat di antaranya ada Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Wajib Apotek, Obat Keras, Psikotropika Dan Narkotika. Golongan-golongan tersebut adalah: Obat Bebas (OB), Obat Bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 6355/Dirjen/SK/69 tanggal 5 November 1975 ada tanda peringatan P. No.1 sampai P. No.6 tentang batas pengunaan obat  tradisional  dan  bahaya  over  dosis.  Setiap  produk  obat  harus  ditandai  dengan brosur yang menyebutkan nama obat yang bersangkutan, daftar bahan berkhasiat serta jumlah yang digunakan, nomor batch, tanggal kadaluwarsa, nomor registrasi, nama dan alamat  produsen,  petunjuk  penggunaan,  indikasi,  cara  pemakaian,  peringatan  serta kontraindikasi.
Terkait dengan penjualan obat tradisional Balai Besar POM berwenang melakukan pengawasan  untuk  menjamin  kualitas  dan  mutu  obat  yang  beredar.  Saat  ini  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  masih  menemukan  beberapa  produk  obat tradisional yang di dalamnya dicampuri Bahan Kimia Obat (BKO). Bahan kimia obat yang sering  dicampur  dengan  obat  tradisional  tentunya  mempunyai  efek  samping  atau bahaya sendiri. Pada saat ini perkembangan peredaran obat tradisional semakin tidak terkendali. Penegakan hukum atas kasus pemalsuan produk obat tradisional ini belum berjalan optimal sehingga membuat pelaku untuk menjalankan aksinya secara bebas. Realita  ini mempunyai  konsekuensi  dan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen  atas  kemungkinan  peredaran  produk  yang  tidak  memenuhi  persyaratan mutu kesehatan dan keamanan.
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak-hak konsumen yang dilanggar diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor
8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Sedangkan  kewajiban  yang  tidak dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha  obat  tradisional  berbahan  kimia  obat,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  kasus  pidana
merupakan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tanpa  menutup  kemungkinan  bagi  jaksa untuk melakukan pembuktian.

## 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang
Registrasi Obat Tradisional
Menurut  Pasal  2  Permenkes  Nomor  007  tahun  2012  tentang  Registrasi  Obat Tradisional, untuk mendirikan suatu usaha industri obat tradisional diperlukan izin dari Menteri  Kesehatan.  Registrasi  obat  tradisional  produksi  dalam  negeri  hanya  dapat dilakukan oleh 1OT (Industri Obat Tradisional), UKOT  (Usaha  Kecil  Obat Tradisional), atau  UMOT  (Usaha  Mikro  Obat  Tradisional)  yang  memiliki  izin  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  pemberian  izin  edar,  Kepala  Badan memberikan  persetujuan  berupa  izin  edar  atau  penolakan  registrasi  berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Keamanan, Khasiat/Manfaat, dan Mutu, dan/atau  Komite  Nasional  Penilai  Obat  Tradisional.  Kepala  Badan  melaporkan pemberian izin edar kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

## 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  pengaturan mengenai  obat  tradisional  sudah  cukup  diatur  meskipun  tidak  secara  keseluruhan. Pemerintah  ingin  menaikkan  derajat  obat  tradisional  sejajar  dengan  obat-obatan modern  buatan  pabrik,  yang  nantinya  obat  tradisional  akan  merupakan  salah  satu upaya pengobatan di dalam kesehatan formal. Dalam undang-undang kesehatan, obat tradisional termasuk dalam sediaan farmasi. Sediaan farmasi yang dimaksud yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.
4).  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor:  HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
Di dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM Nomor: HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka dijelaskan bahwa obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang dibuat atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari Kepala
Badan  POM  dengan  cara  pendaftaran.  Untuk  produk-produk  yang  didaftarkan, pendaftar bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen yang diserahkan, kebenaran semua  informasi  yang  tercantum  dalam  dokumen  pendaftaran,  kebenaran  dan keabsahan dokumen yang dilampirkan untuk kelengkapan pendaftaran, dan perubahan data  dan  informasi  dari  produk  yang  sedang  dalam  proses  pendaftaran.  Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dilarang mengandung bahan kimia hasil  isolasi  atau  sinetik  berkhasiat  obat,  narkotika  atau  psikotropika,  hewan  atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5)  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  8  Tahun  2020  tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.
Dalam  peraturan  Badan  POM  tersebut  didalamnya  diatur  mengenai  jenis  obat tertentu yang dapat diedarkan secara daring, mengenai pelaku usaha wajib menjamin obat tradisional maupun suplemen kesehatan yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan  keamanan,  khasiat/kemanfaatan  dan  mutu  sesuai    dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  mengatur  mengenai  mekanisme  sistem  elektronik yang digunakan dalam perdagangan obat tradisional, pengawasan yang diatur dalam peraturan Badan POM ini yakni melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan  secara  daring  termasuk  iklan  yang  menyertainya  pada  sistem  elektronik, media sosial, dan media internet lain; dan melakukan pemeriksaan setempat di sarana yang  terkait  atau  patut  diduga    menyelenggarakan  kegiatan  peredaran  obat  dan makanan  secara  daring.  Selain  mengatur  mengenai  pengawasan,  dalam  peraturan Badan POM ini juga mengatur mengenai sanksi  administratif yang  dapat  dijatuhkan kepada oleh pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik dan atau penyelenggara sistem  elektronik  farmasi  yang  melakukan  pelanggaran.  Sanksi  administratif  berupa peringatan,  peringatan  keras,  rekomendasi  penutupan  atau  pemblokiran  sistem elektronik milik apotek, sistem elektronik milik industri farmasi, akun media sosial, dan media  internet  lain  yang  dipergunakan  untuk  kegiatan  perdagangan  elektronik, rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian, larangan mengedarkan untuk sementara waktu, perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.

## 6) Hakekat Perlindungan Konsumen Obat Tradisional
Secara  umum  perlindungan  konsumen  didefinisikan  sebagai  upaya  yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Konsumen
obat tradisional dilindungi oleh undang-undang perlndungan konsumen yakni suatu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen meliputi perlindungan yang berawal dari kegiatan  untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa  hingga  akibat-akibat  dari  pemakaian barang dan jasa tersebut. Dalam perjalanannya, gerakan perlindungan konsumen ini telah  berhasil  melahirkan  undang-undang  pertama  pada  tahun  1906  tentang perlindungan konsumen, yaitu The Food and Drugs Act and The Meat Inspection Act.
Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya Yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan untuk sebagai landasan hukum yang kuat bagi  pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Mengenai kepentingan konsumen yang harus dilindungi ini lebih rinci termuat dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) Nomor 2111 Tahun 1978 tentang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  hukum  perlindungan  konsumen,  pengertian  akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak, melainkan perlu ditindak  lanjuti  hingga  pasca  terjadinya  kesepakatan  tersebut.  Undang-undang perlindungan  konsumen  sendiri  dalam  penjelasan  umumnya  menyebutkan  sejumlah undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai peraturan hukum sektoral.
Tangung  jawab  pelaku  usaha  farmasi  dituntut  sebagai  upaya  perlindungan konsumen  obat  tradisional.  Prinsip  tentang  tanggung  jawab  merupakan  perihal  yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak  konsumen,  diperlukan  kehati-hatian  dalam  menganalisis  siapa  yang  harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak- pihak terkait.
B. Fungsi Pengawasan Balai Besar POM dan Sanksi dalam Peredaran Perdagangan Obat Tradisional
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM sebagai lembaga pengawas melalui unit pelaksana teknis yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia di tingkat provinsi yakni Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Pengawasan  terhadap  peredaran  dan penjualan obat tradisional dilakukan dengan pemeriksaan sampel obat yang didapat oleh
petugas POM yang beredar di pasaran. Pemeriksaan sarana dan sampling dilakukan oleh Balai  Besar  POM  di  Manado.  Balai  Besar  POM  di  Manado  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan dan pengujian yang dilakukan Balai Besar POM terhadap mutu dan kualitas obat  tradisonal  untuk  melindungi  konsumen  dari  obat  yang  kurang  bermutu  sangat merugikan  kesehatan  konsumen  di  mana  bahan-bahan  yang  terkandung  dalam  obat tersebut    tersebut  belum  tentu  aman  bagi  tubuh  konsumen.  Tugas  Badan  POM merupakan tugas pemerintah dalam pengawasan peredaran obat. Peraturan Pemerintah Nomor  58  Tahun  2001  Pasal  4  huruf  f  yakni mengenai  tugas  pemerintah  “penelitian terhadap  barang  dan/atau  jasa  beredar  yang  menyangkut  perlindungan  konsumen” . Undang-undang perlindungan konsumen menggunakan prinsip semi strict liability diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha termasuk usaha farmasi bertanggung jawab memberikan ganti rugi dipasarkan kepada konsumen yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Sesuai dengan fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM. Pemerintah melalui Badan POM melakukan pengawasan produksi, distribusi, serta impor obat tradisional demi melindungi masyarakat dari produk yang tidak  aman  bagi  kesehatan.  Pengawasan  ini  dilakukan  mulai  dari  persyaratan  Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB),  persyaratan administrasi/teknis pada saat  pendaftaran  ( pre  marketing  evaluation/product  safety  evaluation)  sampai  ke pengawasan  sesudah  produk  beredar  di  masyarakat.  Pengawasan  sesudah  produk beredar dilakukan dengan sampling produk secara berkala ( post marketing surveillance) maupun  inspeksi  pada  sarana  produksi  untuk  memantau  apakah  produsen  obat tradisional masih melakukan pembuatan sesuai CPOTB. Dengan demikian, produk obat tradisional dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu memenuhi syarat-syarat CPOTB,  bermutu  dan  aman  digunakan.  Dalam  aturan  mengenai  sanksi-sanksi pelanggaran yang dibuat atau  dilanggar oleh pelaku usaha/produsen dapat kita  lihat dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  hal  ini  berarti  perselisihan  dapat  diselesaikan  secara perdata. Namun tak dapat juga menutup kemungkinan hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, dapat juga merupakan adanya hubungan hukum pidana. Seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (4) Jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Masuknya  suatu
sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Prosedur berperkara didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. alam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  telah  mengamanatkan  pembentukan  3 (tiga)  lembaga  yaitu,  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN),  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM),  dan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Adapun penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Pada penyelesaian sengketa ini melalui lembaga BPSK ini diawali dengan prasidang, yaitu tujuannya adalah untuk menggali informasi sejauh mana kekuatan dari masing-masing  pihak.  Hal  ini  juga  karena  didasarkan  pada  pengertian  bahwa penyelesaian  sengketa  di  BPSK  dilakukan  tidak  berjenjang,  yaitu  jika  konsumen  dan pelaku usaha telah memilih salah satu metode BPSK, maka tidak boleh memilih metode yang lainnya untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.

## SIMPULAN
1. Pengaturan  tentang  obat  tradisional  dan  peredaran  obat  tradisional  diatur  dalam Undang-Undang  Kesehatan  nomor  36  tahun  2009,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  nomor  8  tahun  1999,  Peraturan  Kepala  Badan  POM  Nomor  : HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur secara  khusus  berkaitan  dengan  obat  tradisional.  Pengaturan-pengaturan  tersebut memberikan daftar tentang obat tradisional, standar obat tradisional, cara pembuatan obat  yang  baik,  serta  penggunaan  obat  tradisional  secara  bebas  dan  harus menggunakan  resep  dokter,  kemudian  muncul  aturan-aturan  khusus  berupa Permenkes  No.  917/MENKES/PER/X/1993  tentang  Wajib  Daftar  Obat  Jadi  dan peraturan-peraturan  lain  yang  sejenis.  Dengan  dasar  tersebut,  telah  diatur  dalam peraturan  baik  peraturan  perundang-undangan  maupun  peraturan  menteri  tentang klasifikasi  dan  standar  obat  tradisional  yang  boleh  diperdagangkan,  yang  layak  di konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Peraturan juga memberikan standar obat yang bisa digunakan dan yang tidak bisa digunakan termasuk obat-obat yang kadaluwarsa dan obat-obat yang dipalsukan.
2. Fungsi  Badan  POM  mencakup  (1)  Penyusunan  kebijakan,  pedoman  dan  standar.  (2)
Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik. (3) Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia. Badan POM diberikan tugas  dan  fungsi  untuk  mengawasi  peredaran  obat  tradisional  yang  mencakup pengawasan  mulai  dari  pre-market    sampai  dengan  post-market  yang  artinya pengawasan  sebelum  beredar  sampai  pengawasan  sestelah  beredar.  Khusus  hasil penelitian ditemukan khususnya di daerah Sulawesi Utara, Badan POM telah melakukan fungsinya  untuk  mengawasi  peredaran  obat  tradisional.  Fungsi  BPOM  dalam pengendalian  dan  pengawasan  di  mulai  dari  pengujian  obat  tradisional  yang  layak diedarkan  maupun  yang  tidak  layak  diedarkan.  Pengujian  BPOM  dilakukan  terkait dengan kualitas mutu obat yang dipasarkan di masyarakat, begitu juga klasifikasi obat tradisional yang bisa digunakan langsung oleh konsumen atau melalui resep dokter. Seiring dengan Covid-19, maka obat-obat tradisional juga makin dilirik oleh konsumen terutama untuk meningkatkan antibodi atau ketahanan tubuh terkait dengan masalah pencegahan penularan Covid-19 maka obat tradisional menjadi produk yang dilirik oleh konsumen  baik  dalam  bentuk  herbal,  minyak  serta  ramuan-ramuan  lain  yang  dijual bebas. Dari hasil penelitian juga ditemukan ada obat yang tidak sesuai dengan standar Badan POM dan langsung dilakukan pemusnahan. Jadi jelas bahwa Badan POM terus melakukan fungsinya dalam pengendalian dan pengawasan peredaran obat tradisional di pasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama,  Tjandra  Yoga.  2014. Jamu  &  Kesehatan.  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Konoras, Abdurrahman. 2017. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Lindsey, T. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Alumni Bandung.
Mansyur, M. Ali. 2007. Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Genta Press.
Miru, Ahmadi. 2011. Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yogyakarta: BPFE.
Nasution, Az. 1999. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Daya Widya.
Notoatmodjo, Soekidjdo. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakaarta: Rineka Cipta.
Sardjono, Agus. 2006. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni.
Sidabalok, Janus. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Sirait, Midian. 1994. Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Perlindungan dan Pengawasan Terhadap Pemakaian Obat Tradisional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.