## MODEL KONSEPTUAL PENGEMBANGAN WISATA BAHARI SECARA BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA MAKASSAR
Rosmawaty Anwar

## Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila

## Abstract
Makassar  City  has  an  enermous  potential  on  marine  tourism  due  to  its  strategic  location  in  the  coastal area of Southern Sulawesi. Makassar is surrounded by several small islands, abundant marine resources and many marine tourism attraction. But the development of tourism within coastal area and small islands is showing unbalance situation. To gain proper development of marine tourism in those coastal area and small  islands,  an  institutional  approach  is  needed.  This  research  suggest  a  conceptual  model  of sustainable  tourism  by  deciding  leading  sector  and  establishing  a  consortium  which  bear  management collaboration.  This  institution  is  representative  of  all  stakeholder  and  responsible  to  optimaze coordination,  cooperation  and  consultation  within  local  and  regional  autorities,  tourism  industry,  local communities, academic institution, non goverment organization, and mass media. It also needs to provide training on community based tourism.
Keywords : marine tourism, institutional, coastal area and small islands.

## PENDAHULUAN
Kota Makassar memiliki potensi yang sangat besar  untuk  dikembangkan  sebagai  kawasan wisata bahari. Hal ini terlihat dari letak dan tipologi wilayahnya  yang  cukup  mendukung,  dimana  di kawasan pesisirnya terdapat pantai yang berpasir dengan  pemandangan  alam  pantai  yang  indah yang dapat dinikmati baik pada siang hari maupun pada  malam  hari,  terdapatnya  variasi  wisata  bagi keluarga  berupa  wisata  outbound,  theme  park, dan  situs  sejarah,  serta  beragamnya  mata pencaharian masyarakat dan makanan khas yang dapat  dikembangkan  sebagai  daya  tarik  wisata. Sedangkan  di  kawasan  pulau-pulau  kecilnya terdapat pantai dengan vegetasi khas pulau, jenis terumbu  karang  dan  jenis  ikan  karang  yang beranekaragam, yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata untuk wisata diving dan snorkelling.
Kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  Kota Makassar  dari  sisi  supplynya  sangat  menarik untuk  daerah  tujuan  wisata,  sedangkan  dari  sisi demandnya;  potensi  wisatawan  yang  datang cukup  menjanjikan,  karena  sebagian  wisatawan sanggup  membelanjakan  uangnya  yang  cukup besar  untuk  sekedar  menikmati  panorama  alam pantai, snorkelling dan diving di pesisir dan pulau-
pulau  kecil  Kota  Makassar.  Wisatawan  yang berkunjung  ke  kawasan  wisata  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  Kota  Makassar  berasal  dari  Kota Makassar  dan  daerah  sekitarnya,  dan  hanya sebahagian  kecil  yang  berasal  dari  luar  Kota Makassar. Mereka datang bersama keluarga yang tergolong usia produktif dengan penghasilan rata- rata  menengah.  Lama  kunjungan  wisatawan sebahagian besar hanya 2 jam hingga 5 jam. Hal ini  yang  mendorong  pemerintah  Kota  Makassar menetapkan  kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  sebagai  kawasan  wisata  bahari  dengan potensi pemanfaatan yang berbeda-beda. Namun dalam  perkembangannya,  terjadi  ketimpangan pembangunan  pariwisata  antara  kawasan  pesisir dengan pulau-
Saat  ini,  pembangunan  pariwisata  terfokus hanya  di  kawasan  pesisir,  sementara  di  pulau- pulau  kecil  belum  optimal.  Hal  ini  dikarenakan rendahnya  perhatian  dan  keseriusan  pemerintah Kota  Makassar  dalam  pemanfaatan  sumberdaya pulau-pulau  kecil  untuk  pemanfatan  wisata  yang seharusnya  secara  ekonomi  mampu  memberikan manfaat  yang  optimal  dengan  tidak  mengabaikan keberlanjutan  sumberdaya  yang  tetap  lestari.  Hal ini dapat terlihat dari sangat minimnya sarana dan prasarana pendukung wisata di pulau-pulau kecil,
rendahnya tingkat pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat  di  bidang  wisata,  serta  cenderung terjadi  degradasi  dan  disfungsi  kawasan  akibat dari rendahnya tingkat kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap  alam  dan  lebih  dominannya aspek ekonomi daripada aspek ekologi dan sosial budaya  dalam  hal  pengelolaan  kawasan.    Hal  ini terlihat  pada  Pulau    Bonetambumg,  Barrang Lompo, Gusung Bonebatang yang mana gugusan terumbu  karangnya  telah  mengalami  kerusakan yang  sangat  tinggi  akibat  penggunaan  bahan peledak dan potassium sianida (Bappedalda Kota Makassar,  2003;  Jompa,  2003).  Akibatnya, kunjungan  wisatawan  di  kawasan  pulau-pulau kecil  jauh  lebih  rendah  daripada  di  kawasan wisata pesisir.
Tingginya  jumlah  wisatawan  yang  datang  ke kawasan  pesisir  merupakan  potensi  yang  cukup menjajikan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan  ke  kawasan  wisata  pulau-pulau  kecil. Agar  jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  kawasan pulau-pulau  kecil  meningkat,    maka  sepatutnya pemerintah Kota Makassar mengimplementasikan pengembangan  infrastruktur  menuju  pulau-pulau kecil seperti; penambahan jumlah armada perahu atau  speed  boat  sebagai  alat  transportasi penyeberangan, pembangunan dermaga, penyediaan  penginapan  yang  layak  dan  menarik dengan  mengacu  kepada  keindahan  alam  pulau- pulau  kecil  agar  jam  kunjungan  wisatawan  bisa lebih lama bahkan sampai berhari-hari, penyebaran  informasi  dan  promosi  wisata  yang dilakukan  secara  terpadu  dengan  berbagai perencanaan  sektoral  serta  memperhitungkan kesesuaian  dan  daya  dukung  kawasan  pulau- pulau  kecil  bagi  setiap  jenis  wisata  sehingga tercipta  pengelolaan  wisata  pulau-pulau  kecil berkelanjutan  sebagai  destinasi  wisata  unggulan di Kota Makassar.
Sementara  itu,  pengelolaan  sumberdaya alam  untuk  kegiatan  wisata  di  kawasan  pesisir belum mengarah kepada pengembangan pariwisata  berkelanjutan  karena  tidak  tercapainya prinsip  keseimbangan  antara  aspek  kelestarian dengan  pengembangan  wisata  ke  masa  depan dalam jangka panjang, terjadinya penekanan pada nilai  manfaat  bagi  masyarakat  lokal  serta  tidak terintegrasinya pengelolaan secara ekologi, ekonomi,  dan  sosial  budaya  sehingga  belum mampu  mengembangkan  apresiasi  masyarakat
terhadap  warisan  budaya  dan  lingkungan  alam. Contoh  kasus;  yakni  perluasan  kawasan  wisata Tanjung  Bunga  yang  dipadukan  dengan  aktivitas pengembangan  perekonomian,  berupa  perluasan area  pemukiman  dan  perdagangan  di  dalam kawasan  wisata  bahari  dengan  mereklamasi pesisir menjadi kawasan wisata yang mengorbankan  hutan  mangrove  di  kawasan pesisir  Tanjung  Bunga  telah  menimbulkan pencemaran lingkungan perairan yang berdampak terancamnya  ekosistem  penunjang  kehidupan (Wahyuni, 2002;  Ramli, 2010; Debora, 2003).
Peraturan Pemerintah nomor 23/2009, menekankan  kewajiban  dunia  usaha  untuk melakukan  AMDAL  terhadap  pembangunan  yang dilakukan,  namun  disinyalir  dalam  pelaksanaan AMDAL  hanya  sebatas  tuntutan  administrasi, sekedar pelengkapan persyaratan dokumen pembangunan yang harus dimiliki untuk pelaksanaan  pembangunan  yang  dimaksud. Begitu  pula  yang  terjadi  di  Pantai  Losari  dan Pantai  Barombong  yang  merupakan  produk wisata pantai unggulan Di Kota Makassar (Ramli, 2010).
Akibat ketidakmampuan penanganan, kerapkali ditemukan kegiatan wisata yang semula dijadikan  sebagai  daya  tarik  utama,  justru merusak  lingkungan  hidup.  Semula  Pantai  Losari ini  sangat  indah  karena  memiliki  perairan  yang jernih  dan  tenang,  sangat  luas  sejauh  mata memandang, memiliki pemandangan sunset yang indah  di  sore  hari,  sehingga  menarik  wisatawan asing  dan  lokal  untuk  datang  menikmatinya  atau sekedar  duduk  di  tepi  pantai  sambil  menikmati makanan khas Kota Makassar. Sayangnya, obyek wisata  ini  dieksploitasi  sangat  eksesif  untuk menghasilkan  devisa  tanpa  memperhatikan  daya dukung lingkungan yang mengakibatkan banyaknya kerusakan khususnya biota laut akibat pencemaran  perairan,  hamparan  tepi  pantai penuh  sesak  dengan  sebaran  sampah,  dan ombak  pantai  hilang  akibat  rusaknya  terumbu karang,  akibatnya  lokasi  ini  tidak  lagi  menarik untuk  melakukan  kegiatan  wisata.  Wisatawan datang  untuk  menikmati  alam  namun  wisatawan pula  yang  menjadi  faktor  perusak  alam.  Ini merupakan  dampak  negatif  dari  kegiatan  wisata terhadap lingkungan (Debora, 2002).
Kawasan  wisata  baik  di  pesisir  maupun  di pulau-pulau  kecil  Kota  Makassar  sebagian  besar
telah  tercemar  dan  telah  mengalami  degradasi dan  kerusakan  berbagai  ekosistemnya  sehingga membutuhkan  kebijakan  dan  komitmen  semua stakeholder dalam kegiatan pengendalian penataan  kawasan  wisata  serta  pengembangan secara  lestari.  Hal  ini  menunjukkan  pula  bahwa kurang seriusnya pihak pemerintah Kota Makassar  untuk  mendukung  program-program wisata bahari berkelanjutan yang berdampak pada pengembangan  obyek  andalan  wisata  bahari (Pantai  Losari  dan  Kawasan  Wisata  Tanjung Bunga) di Kota Makassar, padahal Kota Makassar merupakan salah satu daerah tujuan wisata bahari unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kebijakan di lapangan sebagaimana tersebut di  atas,  mengindikasikan  bahwa  kerusakan lingkungan  dipicu  oleh  lemahnya  penataan  dan penegakan  hukum  yang  tercermin  dari  sikap  dan pengetahuan masyarakat maupun aparat penegak hukum yang rendah terhadap UU No.5/90 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, UU No.23/2009 tentang pengelolaan lingkungan  hidup  dan  UU  No.27  Tahun  2007 tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  yang  belum disosialisakan serta kesalahan kebijakan pemerintah  Kota  Makassar  yang  kemudian menimbulkan kesalahan pengelolaan sumberdaya alam. Fauzi dan Sussi (2005) mengatakan bahwa kebijakan  ekonomi  yang  mengarah  perilaku memburu  rente  ditambah  dengan  inefesiensi birokrasi menyebabkan institusi publik tidak dapat diandalkan  untuk  mengoreksi  penyimpangan- penyimpangan  kegiatan  ekonomi  yang  merusak lingkungan.  Sebenarnya  program  keberlanjutan lingkungan  sumberdaya  alam  dalam  kebijakan sektor  pariwisata  di  Kota  Makassar  sudah diakomodasikan,  namun  penerapan  dilapangan belum sepenuhnya dipahami model yang bagaimana yang dapat mengakomodasi keberlanjutan pembangunan wisata, perdagangan dan  pemukiman  di  dalam  kawasan  wisata  yang tidak  berdampak  pada  degradasi  lingkungan sumberdaya.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka perlu  disusun  model  pengembangan  pariwisata yang dapat mengakomodasi keberlanjutan pembangunan  wisata  baik  di  wilayah  pesisir maupun  di  pulau-pulau  kecil  Kota  Makassar. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  model konseptual  pengembangan  wisata  bahari    secara
berkelanjutan  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  kota  makassar.  Kami  berharap,  dengan tersedianya model konseptual ini, maka pengelolaan wisata bahari Di Kota Makassar perlu dilakukan  secara  terpadu  dengan  melibatkan kemitraan  pemerintah,  dunia  usaha,  masyarakat lokal  dan  stakeholder  lainnya  pada  beberapa institusi  kelembagaan  terkait,  sehingga  masing- masing  kepentingan  atau  sektor  pembangunan dilakukan  secara  harmonis  dan  terkoordinasi.  Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kelembagaan  pengelolaan  kawasan  baik  formal maupun non formal.

## Model Konseptual Pengembangan Wisata
Bahari  Secara  Berkelanjutan  Di  Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar
Pariwisata berkelanjutan adalah penyelenggaraan  pariwisata  yang  bertanggung jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi manusia  saat  ini,  tanpa  mengorbankan  potensi pemenuhan  kebutuhan  dan  aspirasi  manusia  di masa  mendatang  dengan  menerapkan  prinsip- prinsip  layak  secara  ekonomi  ( economically feasible )  dan  lingkungan  ( enviromentally  viable ), cinema  secara  social  ( socially  acceptabla )  dan teknologically  appropriate yaitu  tepat  guna secara teknologi
(Depbudpar, 1990).
Selanjutnya,  Kurniawan  (2010),  Lewarherilla (2006),  mengemukakan  bahwa  pengembangan sebuah  kawasan  wisata bahari  akan  berhasil apabila pengembangannya terkait dengan aspek institusi  atau  lembaga  pengelolanya,  kebijakan ataupun  dengan  tata  cara  pengelolaannya, dimana issu strategis pengelolaaan harus diawali oleh  terbentuknya  lembaga  pengelola  yang bertanggung  jawab  melakukan  pengelolaan kawasan sehingga keberadaan lembaga ini akan menjadi pendorong disusunnya tatacara pengelolaan.
Tata cara/model konseptual pengembangan wisata  bahari  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  Kota  Makassar  agar  dapat  berkelanjutan adalah  pengembangan  institusi  yang  terdiri  dari pembentukan  lembaga  pengelola  (institutional arragement)  melalui  partisipasi  dari  berbagai institusi baik institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah dan akan menghasilkan kesepakatan  pengelolaan  berupa  konsorsium
pengelola.  Program  pengembagan  institusi  ini dimaksudkan untuk penguatan lembaga pengelola kawasan wisata melalui kerjasama dan kesepakatan  seluruh  pihak  terkait  dengan melakukan  penerapan  pengelolaan  berdasarkan prinsip kolaborasi pengelolaan bersama (management collaboration) dengan tetap menentukan  pihak  mana  yang  menjadi  leading sektor. Peran dan kerjasama kelembagaan akan menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  perlu mendapat  perhatian  semua  stakeholder  dalam pengelolaan  dan  pengembangan  wisata  bahari Kota  Makassar.  Melalui  model  pengelolaan  ini, peran pemerintah, profesional dan para pengusaha  menjadi  sangat  penting  untuk  saling berkolaborasi  dengan  masyarakat  lokal  untuk mendorong bangkitnya pariwisata kota Makassar sebagai  tulang  punggung  perekonomian  Kota Makassar  pada  khususnya  dan  perekonomian nasional  pada  umumnya.  Model  konseptual pengembangan  wisata  bahari  di  wilayah  pesisir
dan  pulau-pulau  kecil  kota  Makassar  disajikan pada Gambar 1.
Kelembagaan yang akan mengemban tugas dan tanggungjawab harus mengakomodasi keterwakilan semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan  dan  pengembangan  wisata  bahari tersebut.  Adapun  program  aksi  pengembangan institusi  ini  adalah  optimalisasi  forum  koordinasi, konsultasi dan kerjasama antar stakeholder yang peduli wisata pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan  pelatihan  manajemen  pengelolaan wisata bahari yang berbasis masyarakat. Koordinasi  antar  institusi  ini  menjadi  hal  yang sangat  penting  untuk  dapat  mencapai  tujuan strategi pengelolaan wisata bahari berkelanjutan. Koordinasi  dan  kerjasama  antar  stakeholder wisata  bahari  tersebut  terdirii  dari  pemerintah Kota  Makassar  dan  pemerintah  Provinsi  Sulsel, pengembang  kawasan  wisata  bahari  (dunia usaha),  masyarakat  lokal,  perguruan  tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa.
Gambar 1.  Model Konseptual Pengembangan Wisata Bahari Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar

## 1)  Koordinasi  dan  Kerjasama  Dalam  Lingkup Pemerintah Daerah.
Koordinasi pengelolaan dan implementasi dari  setiap  rencana  program  wisata  bahari dilakukan melalui Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kota Makassar,
Pemerintah  Kabupaten  Maros,  Pemerintah Kabupaten Pangkep, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi  Selatan.  Pola  kerjasama  dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari  di  Kota  Makassar  melalui  sistem pengelolaan secara
terpadu
dan
berkesinambungan  serta  sesuai  dengan kewenangan  masing-masing  instansi  sebagai wujud  implementasi  otonomi  daerah  secara luas dan nyata untuk pemberdayaan masyarakat,  lembaga  ekonomi,  lembaga politik  dan  hukum,  lembaga  keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Upaya  koordinasi  diharapkan  senantiasa mengedepankan  prinsip  pengelolaan  secara terpadu dan terintegrasi. Inisiasi dan frekuensi koordinasi  dapat  berjalan  dengan  optimal agar membuka peluang pelaksanaan kegiatan mulai  dari  proses  perencanaan,  implementasi program  sampai  pada  proses  monitoring  dan evaluasi.  Kegiatan  koordinasi  khususnya diharapkan dapat  menjangkau pihak-pihak di dalam instansi Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah  Propinsi  dan  Pusat,  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  media  massa, dan  swasta.  Sedangkan  koordinasi  dan kerjasama  dengan  pemerintah  provinsi  dan pusat menjadi kebutuhan perioritas, mengingat  letak  wilayah  pulau-pulau  kecil Kota  Makassar  berbatasan  langsung  dengan Kabupaten  Takalar,  Kabupaten  Maros,  dan Kabupaten Pangkep.
Wilayah gugusan Kepulauan  Kota  Makassar,  pada  umumnya masih  tertinggal  dalam  segala  dimensi pembangunan
sehingga
diperlukan keterlibatan  semua  instansi  pembangunan untuk  mengejar  segala  ketertinggalan  yang masih  menjadi  faktor  penghambat  kemajuan pembangunan  di  wilayah  pulau-pulau  kecil Kota Makassar.
Lintas  koordinasi  dengan  Pemerintah Kabupaten/kota dan Propinsi Sulawesi
Selatan  dengan  Pemerintah  Pusat  melalui
Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata, Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai mediator  dengan  instansi/lembaga  terkait seperti, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan, Departemen Komunikasi Dan Informasi, Departemen Perhubungan, Kementrian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen
Kesehatan.

## 2)  Koordinasi dan Kerjasama dengan Masyarakat Lokal.
Komponen  masyarakat  lokal  menjadi prioritas  keterlibatan  dalam  setiap  kegiatan, mulai  dari  proses  perencanaan,  implementasi program sampai pada monitoring dan evaluasi. Hal ini diharapkan demi pencapaian target yang efisien dan partisipatif. Masyarakat  lokal  yang  diharapkan  terdiri  dari Aparat  Desa,  Badan  Perwakilan  Kampung, Tokoh  Masyarakat,  Organisasi  Kepemudaan, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan organisasi kewanitaan.
Peran serta masyarakat dalam
setiap kegiatan pembangunan  wisata  bahari  diharapkan mampu membangkitkan rasa kepemilikan dan tanggungjawab  terhadap  semua  hasil-hasil pembangunan wisata tersebut.

## 3)  Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM).
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)
memiliki peran penting baik sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat, maupun sebagai  motivator  dan  fasilitator  terhadap semua  masukan  dan  informasi  strategi  dan kebijakan  pembangunan.    LSM  lokal  harus berperan  aktif  dalam  setiap  kegiatan,  mulai pada saat inisiasi
dan akselerasi
pembangunan wisata.
4)  Koordinasi  dan  Kerjasama  dengan  Media Massa.
Dalam rangka menumbuhkan kesadartahuan terhadap rencana pengelolaan dan pengembangan wisata  bahari  di  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil Kota  Makassar  serta  promosi  potensi  industri wisata bahari serta sosial budaya masyarakat
lokal  sebagai  salah  satu  kearifan  lokal  yang perlu  dibina,  maka  dibutuhkan  perangkat media  massa.  Dalam  dunia  modern  seperti sekarang diperlukan dukungan dan kerjasama dengan media massa sebagai media komunikasi dan informasi yang berperan aktif dalam  memacu  pembangunan  wisata  bahari di  Kota  Makassar.  Dukungan  media  massa bagi  strategi  komunikasi  dan  informasi pengelolaan akan memperluas daya imbasnya,  tidak  hanya  untuk  masyarakat sekitar tetapi juga mampu menjangkau tingkat nasional  dan  internasional.  Media  masa dalam  hal  ini,  adalah  media  cetak,  media elektronik, dan media alternatif.

## 5)  Koordinasi dan Kerjasama dengan Pengusaha Swasta.
Keterlibatan  dan  koordinasi  dengan swasta sebagai pengembang usaha di bidang wisata  bahari  juga  tidak  kalah  penting. Pelaksanaan  pembangunan  tidak  bisa  hanya mengandalkan  peran  serta  pemerintah  saja. Justru  saat  ini  peran  serta  swasta  dalam berbagai program pembangunan wisata bahari  harus  terus  didorong.    Pemerintah justru  sebaiknya  hanya  berperan  sebagai fasilitator  dan  regulator,  sedangkan  pihak swastalah  yang  diharapkan  memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai program pembangunan baik di pusat maupun daerah. Pihak pengusaha
pengelola/pengemban  usaha  wisata  bahari akan menjadi motivator yang sangat berperan. Dalam berbagai program pengembangan wisata bahari yang direncanakan,  maka  peluang  keterlibatan swasta  dalam  proses  pengembangannya harus menjadi perhatian utama.
Pengusaha/swasta  harus  didorong  dan diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk  turut  berpartisipasi  dalam  berbagai rencana  program  pengembangan  wisata bahari yang akan dilaksanakan. Peran swasta ini  terutama  sebagai  investor  pada  berbagai rencana  program  yang  ditetapkan.  Dengan keterlibatan  dan  kerjasama  pihak  pengusaha jelas  akan  memberikan  andil  cukup  besar dalam  pencapaian  target  sesuai  harapan. Kerjasama  para  pengusaha  atau  swasta
untuk  menciptakan  suatu  iklim  usaha  wisata bahari  yang  kondusif  akan  mendorong  dunia usaha  wisata  untuk  mengembangkan  usaha yang  bernilai  ekonomi  penting  dan  mampu mengangkat derajat perekonomian masyarakat disekitar kawasan wisata.
Pengusahaan  wisata  bahari  di  pesisir dan pulau-pulau kecil harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan terbuka untuk penanaman  modal  sesuai  dengan  ketentuan dan  peraturan  yang  berlaku.  Izin  prinsip pengusahaan  wisata  bahari  diberikan  oleh Pemerintah Daerah sedangkan izin penanaman  modal  diberikan  oleh  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk  satu  atau  beberapa  pulau  tidak berpenghuni yang sangat kecil dan berdekatan, memungkinkan untuk
mengembangkannya menjadi kawasan wisata yang dikelola dalam satu manajemen tertentu.
Pembangunan  sarana  dan  prasarana wisata bahari dilakukan berdasarkan perencanaan tapak kawasan ( site plan ) pulau yang  telah  disetujui  Pemerintah  Daerah  Kota Makassar.  Sedangkan  pengusahaan  wisata bahari di pulau-pulau kecil wajib menghormati nilai-nilai  agama,  adat  istiadat  dan  tata  nilai masyarakat  di  pulau  dan  sekitar  pulau, menyediakan  pemondokan,  sarana  ibadah dan  kebutuhan  lainnya  bagi  karyawan  yang tinggal  pulau,  melarang  segala  bentuk kegiatan  yang  berkaitan  dengan  perjudian, prostitusi  dan  perdagangan  narkoba  di  area pengusahaannya dan daerah sekitar, membuka  akses  perairan  sekitar  pulau  untuk masyarakat  lokal,  serta  menyediakan  fasilitas dan  tenaga  yang  diperlukan  untuk  pelayanan kesehatan  dan  pertolongan  pertama  pada kecelakaan  (P3K)  sesuai  dengan  standar yang  berlaku.  Pola  kerjasama  dan  koordinasi antar institusi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di Kota
Makassar  melalui  sistem  pengelolaan  secara terpadu  nantinya  akan  melahirkan  suatu kesepakatan bersama melalui forum musyawarah berupa konsorsium pengelola.
Konsorsium  pengelola  merupakan  hasil kesepakatan antar pemerintah daerah Tingkat I  dan  daerah  Tingkat  II  melalui  Badan
Lingkungan  Hidup  Daerah  (BLHD)  dengan arahan  dan  rekomendasi  dari  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  dan  antar institusi  non  pemerintah  seperti  pihak  swasta sebagai  pengembang kawasan  wisata  (Gowa Makassar Tourism
Development Coorporation)  Tanjung  Bunga)  dan  investor asing  dan  kebangsaan  Jerman  sebagai pengembang  Pulau  Kodinggareng  Keke, lembanga  swadaya  masyarakat,  perguruan tinggi  dan  masyarakat  lokal  yang  berperan dalam proses pembentukan konsorsium pengelola  tersebut.  Konsorsium  pengelola juga  menerima  masukan  dari  institusi  non pemerintah  berupa  saran,  kritik  dan  hasil penelitian serta informasi lainnya. Konsorsium pengelola  ini  akan  menjalankan  sistem pengelolaan  kawasan  wisata  bahari  secara berkelanjutan yang selanjutnya akan dievaluasi  oleh  instansi  teknis  terkait  dari pemerintah,  dimana  pemerintah  TK  II  Kota Makassar  mengevaluasi  pelaksanaan  yang bersifat  operasional,  sedangkan  pemerintah TK I Sulsel mengevaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan  yang  bersifat  koordinasi  dan sebagai pengawas dan pemberi arahan.
Adapun  sistem  pengelolaan  kawasan wisata  bahari  secara  berkelanjutan  di  Kota Makassar  adalah  terdiri  dari  kebijakan konservasi  lingkungan  sebagai  landasan dalam  kegiatan  rehabilitasi  kawasan  dan rehabilitasi  SDA,  kebijakan  stabilisasi  sosial- budaya, kebijakan infrastruktur, dan kebijakan promosi.  Hasil  ini  disintesiskan  dengan  hasil analisis dari preferensi pakar dan stakeholder untuk membangun sistem pengelolaan kawasan  wisata  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil Kota Makassar secara berkelanjutan.

## Kebijakan  Konservasi  Kawasan  Wisata Bahari
Kebijakan  konservasi  lingkungan  wisata bahari sebagai landasan dalam kegiatan rehabilitasi kawasan dan rehabilitasi SDA. Dalam UU  No.5  tahun  1990,  konservasi  mengandung makna  substansi  yaitu  mewujudkan  kelestarian keanekaragaman  hayati  secara  serasi  dan seimbang, terutama untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan  manusia.  Sehubungan  dengan  fungsi dan  kewenangan  konservasi  maka  wewenang konservasi  di  Kota  Makassar  berada  pada  Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Seringkali  pelaksanaan  program  dan  aksi kebijakan  di  lapangan  tidak  berjalan  semestinya karena  terkendala  dengan  adanya  konflik kepentingan  pemanfaatan  dan  kurang  pedulinya pemerintah lokal terhadap pentingnya konservasi lingkungan  hidup.  Sementara,  di  daerah  yang menjalankan  tugas  dan  wewenang  lingkungan hidup  adalah  Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan
Daerah (BAPEDALDA) Kota Makassar. Pihak pemerintah
daerah melalui BAPEDALDA  dan  BKSDA  dan  masyarakat  lokal menjadi  motivator  pengelolaan  memilki  tugas fungsional perencanaan dan pengawasan. Dalam  pelaksaannaan  fungsi  perencanaan, maka  motivator  pengelolaan  melibatkan  institusi dinas  atau  sektor  terkait  bersama  masyarakat lokal dan lembaga sawadaya pemerhati lingkungan dalam merumuskan rancangan program  kegiatan  sesuai  kebutuhan  yang  akan menjadi  kegiatan  operasional.  Pada  fungsi manajemen  pelaksanaan  program  kegiatan, maka  porsi  pelaksanaannya  lebih  dominn dijalankan  oleh  masyarakat  dengan  bimbingan institusi  terkait  atau  LSM.  Institusi  terkait  atau LSM  pada  tataran  ini  sebagai  pembimbing operasional  sekaligus  pengawas  kegiatan  yang dijalankan  masyarakat.  Spektrum  pengelolaan pada  tataran  ini  berbasis co-manajemen dengan tingkat  ketergantungan  masyarakat  terhadap pemerintah sangat besar.
Seiring  dengan  upaya  eksplorasi  dan eksploitasi sumberdaya pesisir yang cukup besar di  kawsan  wisata  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil Kota  Makassar  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  masyarakat  disekitarnya,  maka  upaya konservasi tetap dikedepankan demi pengelolaan dan  pemanfaatan  yang  lestari.  Aspek  kebijakan konservasi  dalam  pengembangan  wisata  bahari Kota Makassar adalah:
1.  Mengembangkan wisata bahari Kota Makasar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2.  Keterlibatan  masyarakat  sebagai  stakeholder dalam mengamankan dan melestarikan seluruh potensi wisata dan obyek wisata agar
terhindar  dari  degradasi  lingkungan  fisik maupun lingkungan sosial budaya.
3.  Membuat  perencanaan  teknis  guna  penaganan khusus  terhadap  obyek  wisata  snorkling  dan diving  yang  rawan  mengalami  penurunan kualitas  dan  kuantitas  yang  mempunyai  nilai jual tinggi.
4.  Membuat  perencanaan  penelitian  tentang dampak lingkungan terhadap aktifitas wisata bahari.
5.  Penetapan perangkap hukum berupa PERDA terhadap  zona-zona  yang  telah  direncanakan sebagai  kawasan  konservasi.  Penguatan badan  hukum  yang  dapat  menjadi  pegangan pengelola  terhadap  kawasan  lindung  akan sangat  mendukung  kelestarian  ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
6.  Kegiatan penyadaran, sosialisasi dan pelatihan  rehabilitasi  terumbu  karang  sampai pada  tingkat  desa  perlu  ditingkatkan.  Proses penyadaran  terhadap  pentingnya  menjaga ekosistem  lingkungan  melalui  pendekatan budaya dan agama.
7.  Kebutuhan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  ekosistem  mangrove  yang  masih baik  dan  kegiatan  rehabilitasi  di  lokasi  yang rusak  melalui  penyertaan  dan  pelibatan masyarakat, LSM lokal dan perguruan tinggi.

## Kebijakan Infrastruktur
Kebijakan infrastruktur dalam pengembangan wisata  bahari  di  Kota  Makassar  merupakan landasan  kebijakan  dari  (1)  pengembangan aksesibilitas  dan  utilitas/fasilitas  wisata  bahari, dan  (2)  pengembangan  pasar  dan  promosi. Salah  satu  kendala  utama  yang  dihadapi  dalam membangun wisata bahari khususnya di gugusan pulau-pulau  kecil  Kota  Makassar  dan  sekitarnya adalah minimnya sarana dan prasarana transportasi, padahal akses transportasi merupakan  urat  nadi  pembangunan  wisata bahari  yang  sangat  penting  mengingat  letak geografis  wilayah  ini,  secara  regional  terletak jauh  dari  Kota  Makassar  dengan  jarak  yang berbeda-beda antar pulau.
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  seluruh perencanaan  pembangunan  di  Kota  Makassar.
Pembangunan sarana dan prasarana  pengembangan wisata  bahari  berupa  akomodasi  seperti  pondok wisata dan penginapan sebagai tindak lanjut dari hasil  penelitian,  konsultan  dan  swasta  sudah harus  dilakukan  secara  terpadu  oleh  seluruh instansi,  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah dan  pihak  swasta.  Pengembangan  sarana  utilitas berupa  akomodasi  seperti  pondok  wisata  dan penginapan  dan  sarana  wisata  antar  pulau  ini seperti penambahan armada perahu dan pembangunan  dermaga  diprioritaskan  pada pantai-pantai  yang  memiliki  pasir  putih  dan berpemandangan indah.
Kebijakan  dalam  pengembangan  pasar  dan promosi  dapat  dilakukan  dengan  mengadakan sistem  informasi  dan  bauran  promosi  terpadu dengan  Dinas  Pariwisata  Kota  Makassar,  Bali, Flores,  Manado  dan  Kendari,  kepada  pasar utama  pariwisata  Bagian  Timur  Indonesia. Pemerintah  Kota  Makassar  melakukan  sosialisasi atau promosi mengenai pengembangan kawasan wisata bahari ini baik di kawasan pesisir maupun di  kawasan  pulau-pulau  kecil  yang  mendapat dukungan  dari  semua  unsur  yang  terlibat termasuk masyarakat lokal dan pihak pengembang sebagai  investor.  Pemasaran  kawasan  wisata bahari  ini  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  Kota Makassar  yang  didukung  oleh  Pemerintah Tingkat  I  Sulawesi  Selatan  dengan  melakukan kerjasama dengan pola kemitraan yang melibatkan  semua  stakeholder  dan  masyarakat lokal  untuk  mempromosikan  kawasan  wisata bahari tersebut.
Adapun  kebijakan  pasar  dan  promosi tersebut adalah:
1.  Dibentuknya  Badan  Pariwisata  Bahari  Kota Makassar  sebagai  badan  independen  untuk mengelola produk dan pemasaran kepariwisataan
2.  Ditetapkannya  sasaran  pasar  yang  ada  dan potensial ( existing and potential market ).
3.  Mengembangkan  pasar  domestik  dengan penyesuaian produk wisata yang ada.
4.  Menggunakan  tema  “ Wonderful  Indonesian ” dalam setiap kegiatan promosi yang dikalikan di  luar  negeri  dan  tema  “Kenali  Negerimu Cintai  Negerimu  Ayo  Tamsaya  Jelajahi Nusantara”  dalam  setiap  kegiatan  promosi  di dalam negeri.

## Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan  wisata  bahari  meliputi  partisifasi mansyarakat dalam pengelolaan dan menyiapkan sumberdaya manusia yang profesional dan bertaraf internasional.
Pengembangan  wisata  bahari  di  Kota Makassar  harus  menerapkan  prinsip  partisipasi masyarakat  yang  mengandung  makna  bahwa proses  pelibatan  masyarakat,  baik  secara  aktif maupun  pasif,  harus  dimulai  sejak  tahap perencanaan  hingga  tahap  pengelolaan  dan pengembangan,  monitoring  dan  evaluasi.  Hal  ini akan  menumbuhkan  tanggung  jawab  dan  rasa memiliki  yang  akan  menentukan  keberhasilan dan  keberlanjutan  pengembangan  wisata  bahari di  Kota  Makassar.  Dialog  dengan  umpan  balik dari  masyarakat  dalam  upaya  pengambilan keputusan pengembangan wisata bahari khususnya di pulau-pulau kecil, akan memperkaya  dan  menjadi  nilai  tambah  suatu kegiatan yang akan dijalankan.
Selain itu, diperlukan kejujuran dan keterbukaan  untuk  memperoleh  kepercayaan dari  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  proses partisipasi  tersebut.  Keterlibatan  masyarakat harus  difasilitasi,  termasuk  menginformasikan konsekuensi  dan  keterlibatan,  dan  menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi nilai  tambah.  Dengan  adanya  keterlibatan masyarakat  dalam  pengembangan  wisata  bahari maka  pengembangan  kawasan  yang  dilakukan akan memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu prinsip peran serta masyarakat bukan hanya sebagai slogan semata namun harus dilaksanakan secara tegas
mencakup
semua berbagai kepentingan masyarakat, kesetaraan dan kemitraan, transfaransi, distribusi kewenangan yang seimbang,  kesetaraan  tanggung  jawab  serta pemberdayaan  dan  kerjasama.  Masyarakat  saat ini  tidak  bisa  hanya  dijadikan  objek  dari pembangunan wisata bahari tetapi juga sekaligus sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Segala kebijakan dan perencanaan pembangunan harus dengan  pendekatan bottom  up ,  dimana  aspirasi masyarakat  tetap  menjadi  bahan  pertimbangan utama.  Keterlibatan  masyarakat  lokal  dan  pihak swasta tidak dapat ditinggalkan. Masyarakat lokal
sebagai objek sekaligus subjek dari perencanaan berbagai program pembangunan yang direncanakan  harus  dilibatkan  sejak  awal perencanaan.  Untuk  itulah  perlunya  dilakukan konsultasi publik sebelum suatu rencana program  pembangunan  wisata  bahari  yang terkait  dengan  wilayah  perencanaan  akan ditetapkan.
Pengembangan  sumberdaya  manusia  di bidang  wisata  bahari  di  Kota  Makassar  sangat penting dilakukan mengingat sumberdaya manusia  yang  tersedia  saat  ini  tidak  berlatar belakang pariwisata. Oleh karena itu pengembangan  sumberdaya  manusia  harus sesegera  mungkin  dilakukan  guna  menyediakan sendiri  kebutuhan  akan  tenaga-tenaga  wisata bahari  yang  terlatih  sehingga  dapat  memberikan pelayanan  sesuai  standar  internasional.  Adapun langkah-langkah pencapaiannya adalah:
1.  Menyiapkan tenaga-tenaga terampil di bidang usaha wisata bahari.
2.  Meningkatkan  kemampuan  berbahasa  asing dikalangan stakeholders yang bergerak dibidang wisata bahari.
3.  Memantapkan  kesiapan  masyarakat  sebagai tuan rumah.
4.  Meningkatkan  kemampuan  teknis  di  bidang manajemen kewisata baharian.
5.  Meningkatkan kemampuan di bidang perencanaan dan pemasaran pariwisata.

## Kebijakan Kelembagaan
Kelembagaan  adalah  kerangka  acuan  atau hak-hak  yang  dimiliki  individu-individu  untuk berperan  dalam  pranata  kehidupan,  tetapi  juga berarti  perilaku  dari  pranata  tersebut.  Setiap perilaku  ekonomi  juga  sering  disebut  kelembagaan. Kesadaran masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil  Kota  Makassar  terhadap  pentingnya  hidup berorganisasi  atau  berkelompok  cukup  tinggi.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  terbentuknya  kelompok- kelompok  nelayan,  koperasi  dan  usaha  bersama di  setiap  tingkatan  masyarakat  sebagai  wadah berkumpulnya  nelayan  untuk  mensinergikan potensi  dari  masing-masing  anggota.  Terbentuknya wadah  tersebut  diharapkan  dapat  membawa pengaruh  positif  bagi  individu  yang  tergabung  di dalamnya.  Melalui  lembaga-lembaga  tersebut,
proses  peningkatan  kemampuan  anggota  telah dilakukan  melalui  kegiatan  pelatihan  penguatan pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kemampuan  serta  keterampilan  sumber  daya manusia  (SDM).  Peningkatan  kapasitas  individu mencakup:
1.  Pengembangan kelembagaan, meliputi penguatan  kelembagaan  yang  sudah  ada  dan pembentukan kelembagaan baru yang diperlukan  untuk  berjalannya  mekanisme perencanaan  berbasis  masyarakat  (MPBM)
Community Based Planning Mechanism (CBPM)  serta  peningkatan  kemampuan  staf pemerintah dan masyarakat setempat.
2.  Pengembangan  SDM,  meliputi  peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan formal.
3.  Penyediaan bantuan, diberikan kepada kelompok  untuk  mendukung  pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat lokal.
Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan  peran  berbagai  pihak,  seperti: pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan, pengembangan,  dan  pengelolaan  sumber  daya alam  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Penguatan kelembagaan di dalam pengembangan wisata  bahari  di  Kota  Makassar  tidak  akan berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat jika  tidak  dikelola  secara  baik.  Karena  itu diperlukan  suatu  pengembangan  wisata  bahari sebagai  aktifitas  ekonomi  yang  berbasis  pada sumber daya lokal.

## Penutup
Pengembangan kawasan  wisata bahari  di wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  Kota Makassar akan berhasil apabila pengembangannya terkait  dengan  aspek  institusi  atau  lembaga pengelolanya, kebijakan ataupun dengan tata cara pengelolaannya, dimana issu strategis pengelolaaan harus diawali oleh terbentuknya lembaga pengelola  yang  bertanggung  jawab  melakukan pengelolaan  kawasan  sehingga  keberadaan lembaga ini akan menjadi pendorong disusunnya tatacara  pengelolaan.  Salah  satu  pendekatan yang  dapat  membentuk  lembaga  pengelola sebagai  penyusun  tata  cara  pengelolaan  wisata
bahari  terpadu  dan  seimbang  di  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menerapkan model konseptual  pengembangan  wisata  bahari  secara berkelanjutan.  Model  konseptual  pengembangan wisata  bahari  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  Kota  Makassar  agar  dapat  berkelanjutan adalah  pengembangan  institusi  yang  terdiri  dari pembentukan  lembaga  pengelola  ( institutional arragement )  melalui  partisipasi  dari  berbagai institusi baik institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah dan akan menghasilkan kesepakatan  pengelolaan  berupa  konsorsium pengelola.  Program  pengembagan  institusi  ini dimaksudkan untuk penguatan lembaga pengelola kawasan wisata melalui kerjasama dan kesepakatan  seluruh  pihak  terkait  dengan melakukan  penerapan  pengelolaan  berdasarkan prinsip kolaborasi pengelolaan bersama ( management collaboration ) dengan tetap menentukan  pihak  mana  yang  menjadi  leading sektor. Peran dan kerjasama kelembagaan akan menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  perlu mendapat  perhatian  semua  stakeholder  dalam pengelolaan  dan  pengembangan  wisata  bahari Kota  Makassar.  Melalui  model  pengelolaan  ini, peran pemerintah, profesional dan para pengusaha  menjadi  sangat  penting  untuk  saling berkolaborasi  dengan  masyarakat  lokal  untuk mendorong bangkitnya pariwisata kota Makassar sebagai  tulang  punggung  perekonomian  Kota Makassar  pada  khususnya  dan  perekonomian nasional  pada  umumnya.  Kelembagaan  yang akan  mengemban  tugas  dan  tanggungjawab harus  mengakomodasi  keterwakilan  semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan  wisata  bahari  tersebut.  Adapun program  aksi  pengembangan  institusi  ini  adalah optimalisasi  forum  koordinasi,  konsultasi  dan kerjasama  antar  stakeholder  yang  peduli  wisata pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  serta  melakukan pelatihan  manajemen  pengelolaan  wisata  bahari yang  berbasis  masyarakat.  Koordinasi  antar institusi ini menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan strategi pengelolaan wisata bahari  berkelanjutan.  Koordinasi  dan  kerjasama antar  stakeholder  wisata  bahari  tersebut  terdirii dari  pemerintah  Kota  Makassar  dan  pemerintah Provinsi  Sulsel,  pengemban  kawasan  wisata  bahari (dunia  usaha),  masyarakat  lokal,  perguruan  tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2006,  Makassar dalam Angka, Makassar.
BAPEDALDA  Sulawesi  Selatan,  2004,    Pemanfaatan dan  Pengelolaan  Dampak  Lingkungan  Hidup dalam  Pemanfaatan  Kawasan  Pantai  Kota Makassar.  Makassar  :  BAPEDALDA  Sulawesi Selatan  kerjasama  dengan  PPLH  Universitas Hasanuddin.
Debora, 2003, Dampak Pariwisata Terhadap Pencemaran Pantai Losari Kota Makassar (Tesis),
Bogor  :  Sekolah  Pascasarjana  Institut  Pertanian Bogor.
Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001, Pedoman Umum  Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  yang Berkelanjutan  dan  Berbasis  Masyarakat.  Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005, Rencana Strategis  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Kota Makassar. Jakarta : Meridian Kreatama Mandiri.
Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  2007,
Master  Plan Pengembangan  Pariwisata  di Destinasi Unggulan Kepulauan Spermonde ,
Jakarta  :  Direktorat  Jenderal  Pengembangan Destinasi Pariwisata kerjasama dengan Profesional Delapan Tambah.
Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007, Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Kota Makassar. Direktorat Jenderal  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Jakarta  : Departemen Kelautan dan Perikanan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2004,
Profil  Pulau-Pulau  Kecil  Di  Kota  Makassar, Makassar : DKP Sulsel
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Sulawesi-Selatan,
2005,  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  Kota  Makassar,  Makassar  : Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi-Selatan.
Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Sulawesi-Selatan,
2010, Gambaran Umum Kepariwisataan Sulawesi- Selatan. Makassar : Propinsi Sulawesi-Selatan. Direktorat  Pesisir  dan  Lautan  Departemen  Kelautan dan  Perikanan,  2004,    Pedoman  Penyusunan Rencana  Zonasi  Kawasan  Pesisir  dan  Laut, Jakarta : DKP
Fauzi  A  dan  Susi  A,  2005,  Evaluasi  Status Keberlanjutan  Pembangunan  Perikanan:  Aplikasi Pendekatan  Raffish  (Studi  Kasus  Perairan  Pesisir DKI Jakarta). Jurnal Pesisir dan Lautan. Indonesian
Journal of Coastal and Marine Resources , 4 (3): 43-
55.
Jompa,  J.,  2003,  Profil  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kota  Makassar.    Kerjasama  Badan Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  Kota Makassar,  Makassar  :  Pusat  Studi  Terumbu Karang Universitas Hasanuddin.
Kurniawan  R.,  2010,  Sistem  Pengelolaan  Kawasan Karst  Maros-Pangkep  Provinsi  Sulawesi  Selatan secara  Berkelanjutan  (Disertasi),  Bogor  :  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Lewarherilla, NE, 2006, Analisis Kebijakan Pengelolaan Kawasan  Taman  Wisata  Teluk  Youtefa  Jayapura (Disertasi),  Bogor  :  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor.
Pusat  Studi  Lingkungan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Sulawesi-Selatan,  2004,  Gambaran Umum Kepariwisataan Sulawesi-Selatan, Makassar : Propinsi Sulawesi-Selatan
Ramli, 2010, Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan  Wisata  Pantai  Kota  Makassar. Jurnal  Kepariwisataan  Indonesia  Vol  5.  No.  3 September  2010,  Jakarta  :  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Kepariwisataan Badan Pengembangan  Sumberdaya  Kebudayaan  dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan Pariwisata.
Thamrin.    2009,  Model  Pengembangan  Kawasan Agropolitan  secara  Berkelanjutan  di  Kawasan Perbatasan  Kalimantan  Barat-Malaysia:  Studi Kasus Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkawan-Serawak.  (Disertasi).  Bogor  :  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya. Jakarta : Departemen Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1990  Tentang Kepariwisataan  dan  Peraturan  Pelaksanaannya. Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Undang-Undang  Nomor    23  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementrian Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan  Kawasan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil.  Jakarta  :  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.
Wahyuni,  B.Y.C.  2002 , Pengelolaan  Langskap  Di Kawasan Wisata Tanjung Bunga Provinsi Sulawesi-Selatan,  (Tesis),  Bogor  :  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor .