E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAGETAN
Diyariesta Caesari 1 , Subekti 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: 1 riesta.diya@gmail.com, 2 subektifhuns@gmail.com
Abstrak: Kajian  ini  menelaah  tentang  penerapan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  tindak  pidana kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kabupaten  Magetan.  Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian  empiris  bersifat  deskriptif.  Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  serta pendekatan kasus (case approach) yang digunakan peneliti adalah Pendekatan pada penelitian normatif dimana  peneliti  mencoba  membentuk  argumentasi  aturan  pada  perspektif  perkara  konkrit  yang  terjadi dilapangan,  tentunya  perkara  tadi  erat  kaitannya  dengan  perkara  atau  peristiwa  aturan  yang  terjadi  di lapangan. hasil dari penelitian ini antara lain penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan nilai yang adil bagi kedua belah pihak dan dapat memenuhi hak- hak anak yang seharusnya diperoleh menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Restorative Justice; Kekerasan Seksual; Hak-hak Anak.
Abstract:  This study examines the application of restorative justice in the settlement of criminal acts of sexual harrasment against children in Magetan. The research method used is descriptive empirical research method.  The  legal  approach  (statute  approach)  and  the  case  approach  used  by  the  researcher  is  an approach to normative research where the researcher tries to form a rule argument from the perspective of a concrete case that occurs in the field, of course, the case is closely related to the case or regulatory event that occurred in the field. The results of this study include the application of restorative justice in criminal acts of sexual violence against children can provide a fair value for both parties and can fulfill the rights of children that should be obtained according to Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection.
Keywords: Criminal Act; Restorative Justice; Sexual Harrasment; Children’s Rights.

## 1. Pendahuluan
Penyelesaian  kasus  tindak  pidana  di  Indonesia  membutuhkan  peran  banyak  pihak untuk  mewujudkan  keadilan  baik  bagi  pelaku,  korban  maupun  masyarakat.  Salah  satu jenis tindak pidana  yang  saat  ini  berkembang  dan  meluas  adalah  kejahatan  kekerasan seksual. Kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya karena tidak adanya  batasan  hukum  yang  tegas  tentang  cara  penanganan  kekerasan  seksual. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melaporkan  perilaku  tersebut  menjadi  faktor nomor  satu  peningkatan  kekerasan  seksual.  (Siti  Indriyanti  Affierni,  2020).  Untuk
pelecehan  seksual  yang  terjadi  oleh  anak  di  bawah  umur  sudah  ada  undang-undang tersendiri  yang  mengaturnya.  Larangan  kekerasan  seksual  berupa  perbuatan  cabul terhadap  anak  diatur  dalam  Pasal  76E  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  Pasal  76E  tersebut dikatakan  sebagaimana  setiap  orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan   cabul. Kekerasan seksual yang terjadi, menunjukkan perempuan masih ditempatkan pada posisi yang  termarginal  karena  kodratnya  yang  lemah  lembut,  dimanfaatkan  oleh  laki-laki, melampiaskan nafsunya, yang dapat terjadi di sektor domestik maupun publik. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi tidak jauh dari lingkungan anak (orang tua memperkosa anak  kandung/tiri,  kakak  kandung  memperkosa  adiknya).  Posisi  demikian,  menjadikan anak tidak berdaya dalam menghadapi perlakuan yang tidak memberikan perlindungan. (Ni Nyoman Juwita Arsawati, 2019).
Peran sebagai keluarga sepatutnya dapat memberikan afeksi dengan baik pada salah satu pihak keluaga yang sedang bermasalah, namun terkadang jika dilihat dari berbagai kasus yang sedang terjadi di masyarakat, pihak keluarga seperti tidak perduli, terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, orang tua korban terkesan malu terhadap apa yang terjadi pada keluarganya. Akhir-akhir ini banyak kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya,  Penanganan  perkara  anak  di  Indonesia  berdasarkan  pada  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya disebut UU SPPA) untuk mempertegas tentang pentingnya sanksi pidana dan juga denda bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  untuk  memberikan  efek  jera,  serta  untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif  supaya  anak  sebagai  korban  atau  sebagai  pelaku  tidak  menjadi  pelaku kejahatan  yang  sama  di  kemudian  hari.  Banyak  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam penanganan perkara pelecehan seksual ini, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah keadilan  bagi  para  korban  dan  pelaku,  penanganan  dengan  menggunakan  restorative justice merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama, namun apakah  cara tersebut  dapat  memberikan  keadilan  terkhusus  bagi  korban,  karena  tidak hanya  fisik  namun  korban  dirugikan  secara  psikis,  dengan  mendamaikan  korban  dan pelaku  dirasa  kurang  efektif  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  dan  bagi korban dirasa kurang efektif untuk dapat menghilangkan trauma pada korban.  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang  sering disebut Peraturan  Polisi  Republik Indonesia atau Perpol mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Keadilan Restoratif menjadi  langkah  Polisi  Republik  Indonesia  dalam  mewujudkan  penyelesaian  tindak pidana  menggunakan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  yang  menekankan pemulihan  dalam  keadaan  semula  dan  perlindungan  serta  kepentingan  korban  dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi dalam pemidanaan adalah suatu kebutuhan hukum  yang  diperlukan  oleh  masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 dan Pasal 18 menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep baru dalam penanganan perkara pidana yang  mengedepankan  norma  dan  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  sebagai  solusi
sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  terutama  kemanfaatan  dan  rasa  keadilan masyarakat,  guna  menjawab  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  yang memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan. Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga  korban,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau  pemangku kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil melalui  perdamaian dengan  menekankan  pemilihan  kembali  pada  keadaan semula.  Menurut PERJA  No.  15 Tahun 2020 Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan  pelaku,  Korban,  keluarga  pelaku/Korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penerapan prinsip restorative justice di Polres Magetan melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan,  salah  satu  contoh  kasus  yang  ditangani  dengan  cara  kekeluargaan  atau damai adalah kasus dimana Seorang gadis berusia 14 tahun mengalami pelecehan seksual dengan kekasihnya yang berusia 25 tahun, yang terjadi di tahun 2021 yang terjadi di Hotel Purbaya  Magetan,namun  setelah  dilaporkan,  pelaku  meminta  kepada  pihak  keluarga korban agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu berlawanan dengan Pasal  82  ayat  (1)  juncto  Pasal  76E  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul  “Penerapan  Restorative  Justice  dala m  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Magetan (Studi Kasus di Polres Magetan).”

## 2. Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  atas  pendahuluan  di  atas  yaitu  apakah  dasar  hukum  penerapan restorative justice pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan dan  apakah  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  melalui penerapan restorative justice sudah memenuhi hak anak sebagai korban.

## 3. Metode Penelitian
Metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris yang bersifat  deskriptif.  Peneliti  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach),  yaitu  dengan  menelaah  peraturan  peraturan  yang  terkait  sebagai  dasar analisis,  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan Peraturan  Perundang-Undangan  terkait  dengan  penerapan  Restorative  Justice. Pendekatan Kasus (case approach) adalah Pendekatan pada penelitian normatif dimana peneliti  mencoba  membentuk  argumentasi  aturan  pada  perspektif  perkara  konkrit  yg terjadi  dilapangan.  Dalam  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  hukum  ini  yaitu menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis  mayor  (pernyataan  yang  bersifat  umum),  kemudian  diajukan  premis  minor
(bersifat  khusus).  Dari  kedua  premis  itu  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  (Marzuki, 2011).

## 4. Pembahasan
Dasar  Hukum  Penerapan  Pendekatan  Restorative  Justice  Pada  Kasus  Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan
Pada dasarnya yang dimaksud restoratif adalah asas restitusi yang melibatkan korban dan pelaku. Tujuannya agar penyelesaian perkara dilakukan dengan menjamin pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Seiring berjalannya waktu, pendekatan keadilan restoratif mengubah paradigma pemidanaan dari fokus pembalasan dendam terhadap pelaku  menjadi  fokus  pemulihan  korban.  Seperti  apa  pemulihannya?  Tidak  hanya pemulihan  ekonomi,  tetapi  juga  rehabilitasi  fisik  dan  psikologis,  melalui  rehabilitasi medis, mental dan sosial. Seharusnya dengan berbagai regulasi yang berubah dari tahun ke tahun, hubungan restorative justice dengan kasus kekerasan seksual bisa lebih erat, karena recovery yang merupakan jantung restorative justice seharusnya menjadi rumah bagi korban kekerasan seksual. Namun dalam kecocokan itu pula yang jadi masalah dalam pelaksanaan  restorative justice  kasus  kekerasan  seksual.  Prinsip  penerapan  restorative justice tampaknya sangat sulit diterima dari pihak korban. Begitu pula dengan persepsi masyarakat  tentang  penanganan  kasus kekerasan  seksual:  “Bagaimana  mungkin perdamaian  dapat  menyelesaikan  kasus  kekerasan  seksual?”.  Di  magetan  Praktik kekerasan seksual terhadap anak belum sirna. Sepanjang tahun 2021 tercatat 4 kasus. Jumlahnya  naik  dari  periode  sebelumnya  yaitu  tahun  2020  sebanyak  3  kasus.    Prinsip Restorative Justice pun diterapkan dalam beberapa kasus kekerasan seksual di kabupaten Magetan  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/2/II/2021  tentang  Kesadaran Budaya  Beretika  untuk  Mewujudkan  Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,  Sehat,  dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021, dengan 11 point sebagai berikut :
1. Mengikuti  perkembangan  pemanfaatan  ruang  digital  yang  terus  berkembang dengan segala macam persoalannya.
2. Memahami  budaya beretika  yang  terjadi  di  ruang  digital  dengan  menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
3. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang  bertujuan  untuk  memonitor,  mengedukasi,  memberikan  peringatan,  serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
4. Dalam  menerima  laporan  dari  masyarakat,  penyidik  harus  dapat  dengan  tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
5. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban  (tidak  diwakilkan)  dan  memfasilitasi  serta  memberi  ruang seluas-luasnya kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  melaksanakan mediasi.
6. Melakukan  kajian  dan  gelar  perkara  secara  komprehensif  terhadap  perkara  yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
7. Penyidik  berprinsip  bahwa  hukum  pidana  merupakan  upaya  terakhir  dalam penegakan  hukum  (ultimatum  remidium)  dan  mengedepankan  restorative  justice dalam penyelesaian perkara.
8. Terhadap  para  pihak  dan/atau  korban  yang  akan  mengambil  langkah  damai  agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara  yang  bersifat  berpotensi  memecah  belah,  SARA,  radikalisme,  dan separatisme.
9. Korban  yang  tetap  ingin  perkaranya  diajukan  ke  pengadilan  namun  tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum  berkas  diajukan  ke  JPU  agar  diberikan  ruang  untuk  mediasi kembali.
10. Penyidik  agar  berkoordinasi  dengan  JPU  dalam  pelaksanaanya,  termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
11. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang  diambil  dan  memberikan  reward  serta  punishment  atas  penilaian  pimpinan secara berkelanjutan.
Dapat dilihat dari 11 point tersebut, pada point nomor 7 berprinsip hukum pidana merupakan  upaya  terkhir  dalam  penegakan  hukum  dan  mengedepankan  prinsip restorative  justice  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  agar  dapat  memberikan  rasa keadilan bagi masyarakat, penyidik harus memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  yang  ingin  berdamai.  Semua  perkara diprioritaskan  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif,  terkecuali  perkara  yang berpotensi memecah belah, bernuansa SARA, radikalisme, dan separatisme. Maka ada beberapa  kasus  di  Polres  Magetan  yang  diselesaikan  secara  kekeluargaan  contohnya salah satu kasus pada tahun 2021 ada sepasang kekasih sebut saja A (Laki-Laki, 25th) dan H (Perempuan, 14th), mereka berkenalan lewat media sosial kemuadian sepakat untuk menjalin hubungan satu sama lain, kemudian si A memberi rayuan dan bujukan kepada si  H  agar  mau  memuaskan  nafsu  A  di  Hotel  Purbaya,  Sarangan,  Kabupaten  Magetan, dikarenakan  psikis  H  belum  matang  jadi  dipastikan  H  mau  menerima  ajakan  A  untuk berhubungan  layaknya  suami  istri,  jika  si  H  mau  menuruti  kemauan  A,  maka  akan diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,00 , kejadian ini diakui kedua belah pihak sudah terjadi selama 3 kali, A membooking hotel untuk H dan melakukan perbuatan tersebut di hotel yang sudah dibookig pada hari itu, setelah keajdian tersebut H tampak murung dan tidak ceria seperti biasanya, orang tua H Nampak bingung dengan apa yang terjadi kepada anaknya,  setelah  orang  tua  bertanya  kepada  H  barulah  kemudian  tindkan  tersebut diketahui orang tua H, karena tidak terima dengan apa yang terjadi pada H, orang tua H pun melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, namun pelaku meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya karena pertimbangan dimana H masih duduk di bangku sekolah maka kasus ini dicabut dan diselesaikan secara damai atau  kekeluargaan  dengan  surat  pernyataan  dari  pelaku  untuk  tidak  mengulangi perbuatan tersebut lagi dan di tandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh  kasus  lain terdapat  kasus  lain  yang  juga  diselesikan  secara  kekeluargaan terdapat di tahun 2021, sebut  saja  AW  (Perempuan,  15th)  siswa  kelas  1  Sekolah  Menengah  Atas  di  Maospati, Magetan telah menjadi korban pemerkosaan terhadap kekasihnya sendiri yaitu S (Laki- Laki, 16th), awalnya AW dan S sudah ada janji untuk bertemu pada malam hari, hingga pada  malam  hari  tiba  S akhirnya  menagih  janji  AW  untuk  bertemu,  AW  berkata  untuk
menunggu  kakak  AW  tertidur  dahulu  agar  AW  tidak  ketahuan  keluar  malam  bersama lelaki, saat kakak AW tertidur, AW pun memberitahu S agar bisa menjemput dirumah AW, selang beberapa waktu mereka sudah sampai ditempat yang dituju, yaitu rumah makan padang milik ibu S yang bertempat di Kecamatan Maospati, Magetan. Pada saat di rumah makan  tersebut  ternyata  S  menagih  janji  AW  untuk  melakukan  persetubuhan,  AW awalnya menolak tapi karena paksaan dari S akhirnya AW menyetujui, akhirnya AW dan S bergegas menuju lantai 2 rumah makan padang tersebut dan  melakukan persetubuhan, setelah  melakukan  hal  tersebut  AW  merasa  bagian  kelaminnya  sakit  dan  melaporkan kepada  ibunya tentang  keadaan tersebut,  ibunya  tidak  terima  dan  akhirya  melapor  ke Polres  Magetan,  setelah  laporan  tersebut  keluarga  pelaku  ingin  kasus  ini  diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau dengan jalur damai,  untuk itu digelar pertemuan antara dua keluarga yaitu keluarga korban dan keluarga pelaku, hingga akhirnya kedua  belah pihak memutuskan untuk damai dan tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan, namun pelaku  melakukan  ganti  rugi  senilai  biaya  perlengkapan  sekolah  AW  sampai  lulus. Dari kasus  tersebut  dapat  dilakukan  penanganan  perkara  pidana  dengan  cara  Restorative Justice, pelaksanaan Restorative Justice perkara kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan  Perpol  nomor  8  tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :
1. Kedua  belah  pihak  (pelapor/korban  dan  terlapor)  sepakat  menyelesaikan  perkara secara  kekeluargaan  kemudian  membuat  surat  perdamaian  serta  bukti  pemulihan hak korban.
2. Mengajukan  surat  permohonan  perdamaian  kepada  Kapolres  Magetan  dilengkapi dengan surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban
3. Surat permohonan perdamaian beserta kelengkapannya diteliti oleh penyidik
4. Penyidik  melakukan  klarifikasi  tentang  permohonan  pelaksanaan  RJ  kepada kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam berita acara
5. Penyidik  mengajukan  permohonan  persetujuan  gelar  khusus  kepada  Kapolres Magetan
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan dihadiri oleh penyidik yang menangani perkara,  pawasdik,  fungsi  pengawas  internal  (kasi  Propam  dan  kasiwas) dan  fungsi hukum,  serta  penyidik  menghadirkan  pelapor/korban  serta  terlapor,  perwakilan tomas atau toga
7. Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara khusus
8. Penyidik membuat surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan
9. Penyidik membuat surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan
10. Pencatatan pada buku register RJ dan dihitung sebagai penyelesaian perkara (selra)
11. Input dalam manajemen penyidikan (EMP)
Berdasarkan  data  diatas  ada  beberapa  kasus  kekerasan  seksual  yang  diselesaikan dengan penerapan restorative justice atau dengan cara kekeluargaan dimana para pihak dipertemukan  untuk  mencapai  satu  tujuan  yang  sama  yaitu  perdamaian  dan  keadilan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 dan sesuai dengan alur restorative justice yang terdapat  dalam  Perpol  nomor  8  tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dengan  permohonan  perdamaian  secara  tertulis  yang ditandatangani  materai  dan  kemudian  administrasi  penyelesaian  berdasarkan  keadilan Restoratif dilaksanakan sesuai format yang telah ditetapkan.
Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Penerapan Restorative Justice
Setiap  anak  yang  terlahir  di  dunia  masing-masing  mendapatkan  hak-haknya  tanpa anak  tersebut  memintanya.  Hak  tersebut  merupakan  Hak  Asasi  Manusia  dimana  hal tersebut mutlak dan konkrit didapatkan oleh setiap manusia, yang mana wajib dijunjung, dihormati, dan dilindungi oleh Negara serta hukum yang berlaku. Hukum dimaksudkan sebagai  badan  pengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,  sebagai  alat  untuk mengatur  manusia  agar  tata  kehidupan  lebih  tertib,  serta  sebagai  sarana  untuk memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan sanksi yang tegas  bagi  si  pelaku  yang  melanggar.  Pelanggaran  hak  asasi  manusia  adalah  setiap tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  sekelompok  orang,  yang  sengaja  atau kelalaian  dimana  secara  melawan  hukum  mengurangi,  mengganggu,  membatasi  atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. (Eleanora, 2017).
Penyelesaian perkara melalui proses peradilan anak biasanya memiliki stigma negatif yaitu berupa stigma terhadap anak-anak yang terlibat di dalam hukum. Kemudian sebuah pendekatan  dengan  solusi  lahir  dimana  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarganya  dan pihak  lain  yang  terlibat  serta  bekerja  sama  untuk  menemukan  solusi  terhadap  tindak kejahatan tersebut dan konsekuensinya dengan menekankan prinsip kembali ke keadaan semula.  Penyelesaian  ini  dimaksudkan  agar  anak  tidak  mendapat  stigma  negatif  atau labeling yang akan berdampak buruk ketika anak tersebut kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Peradilan Anak mewajibkan lembaga penegak hukum dalam menangani  perkara  anak  sebelum  kasus  tersebt  berlanjut  melalui  proses  pengadilan diwajibkan  mengutamakan  penyelesaian  perkara  anak  dengan  pendekatan  keadilan restoratif. (Desak Made Ayu Puspita Dewi, 2018).
Restorative justice merupakan contoh yang sangat ideal bagi penegakan aturan pada Indonesia,  lantaran  melindungi  kepentingan  negara  juga  memberikan  perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Hukum yg membangun keseimbangan dan  keselarasan  ini  lebih  cocok  dengan  cita  hukum  Pancasila,  lantaran  mengandung cerminan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio kultural rakyat Indonesia yg bercirikan serasi, selaras, dan seimbang seperti dalam Pancasila. (Syahrin, 2018)
Dalam  praktek  peradilan  pidana  di  Indonesia,  kepentingan  dan  hak  korban  yg mencakup  kerugian  dan  penderitaan  atas  tindak  pidana  yg  dialami  seringkali  kurang diperhatikan dan seringkali diabaikan. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  diperlukan  pemenuhan  hak-hak  anak.  Untuk memenuhi  hak-hak  anak  tersebut  diperlukan  kualitas  sumber  daya  manusia  aparat penegak  hukum  serta  membangun  infrastruktur  yang  dibutuhkan  untuk  menunjang pemenuhan hak-hak anak. Hak- hak anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan Anak  juncto Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal  9  ayat  1  yang  berbunyi  “Setiap  Anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”
Pasal  12  yang berbunyi  “Setiap  Anak  Penyandang  Disabilitas  berhak  memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”
Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Undang- Undang Perlindungan  Anak  tersebut,  diupayakan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut menganut konsep restorative justice. Dalam hal ini, para pihak yang berkepentingan berkumpul untuk mencari solusi yang  adil  baik  bagi  korban  maupun  pelaku.  Keadilan  restoratif  ini  bertujuan  untuk mencapai  perdamaian  antara  kedua  pihak  yang  terlibat,  menyelesaikan  kasus  anak proses peradilan, mencegah anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice dimana keadilan tidak dapat terpenuhi hanya dengan memberi sanksi kepada pelaku, namun sudah sepantasnya memperhatikan aspek pemenuhan hak- hak  terhadap  korban.  Sehingga  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  wajib mendapatkan  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  yang  sekiranya  dapat  memulihkan kondisi anak tersebut secara fisik dan psikologis. Selain itu identitas anak juga wajib untuk dirahasiakan  untuk  mencegah  stigmatisasi  di  masyarakat.  Dengan  hal  tersebut  anak dapat  melanjutkan  pendidikan,  anak  juga  bisa  mendapat  pengasuhan  yang  layak  dari otang tuanya, serta orang tua dapat mendidik anak dengan lebih baik, karena di masa seperti  itu  anak  lebih  banyak  menghabiskan  waktu  dengan  keluarga,  sehingga  mental anak  pun  dapat  terbentuk  dengan  baik  dan  mampu  menyerap  hal-hal  positif  yang diajarkan kepada anak. Hal tersebut lebih baik daripada memberikan sanksi pidana yang berat kepada anak yang dapat membuat mental anak tersebut menjadi tidak stabil dan akan membuat tekanan terhadap anak.

## 5. Penutup
Simpulan
Beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  penanganan  perkara  pelecehan seksual salah satunya ialah keadilan bagi para korban dan pelaku, penanganan dengan menggunakan  restorative  justice  merupakan  cara  yang  dapat  ditempuh  agar mendapat  keadilan  bersama  yang  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor SE/2/II/2021 dimana mengedepankan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara  pidana  yang  merupakan  langkah  persuasif  agar  dapat  memberikan  rasa nyaman dan rasa keadilan bagi pihak yang terlibat dan bagi masyarakat namun apakah cara tersebut dapat memberikan keadilan terkhusus bagi korban, karena tidak hanya fisik namun korban dirugikan secara psikis, dimana korban yang merupakan anak-anak dengan  psikis  yang  belum  stabil  dapat  menyebabkan  trauma.  Maka  dalam penyelesaian  perkara  yang  melibatkan  anak  sebagai  korban  maupun  pelaku seharusnya memenuhi Hak-hak anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Pasal  9  ayat  1  yang  berbunyi  “Setiap  Anak  berhak  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerd asannya sesuai dengan minat dan bakat.” Pasal 12 yang berbunyi “Setiap Anak Penyandang  Disabilitas  berhak  memperoleh  rehabilitasi,  bantuan  sosial,  dan pemeliharaan  taraf  kesejahteraan  sosial.”  Ditinjau  dari  pengaturan  pemenuhan  hak
anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, diupayakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
Saran
Bagi penegak hukum diharapkan mampu menerapkan restorative justice sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dan  berlaku  adil  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak pidana.

## 6. Daftar Pustaka
Desak Made Ayu Puspita Dewi, I. M. (2018). Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undangundang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Dikaitkan  Dengan  Pendekatan Keadilan Restoratif. Universitas Udayana, Bali, 4.
Eleanora,  F.  N.  (2017).  Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Sebagai  Pelaku  Dan  Korban Tindak  Pidana  (Peran  Dan  Fungsi  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak).  Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Bandung: Kencana, 47.
Ni Nyoman Juwita Arsawati, A. T. (2019). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.2 - Juni 2019 : 237-249, 237.
PERJA No. 15 Tahun 2020 Restorative Justice
Perpol  nomor  8  tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Siti Indriyanti Affierni, I. N. (2020). Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence  with  the  SymbolicInteraction  Theory  Approach.  Health  Promotion  and Behavioral Science, Faculty of Public Health, Universitas Jember, Indonesia, 18.
Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System). Politeknik Imigrasi, Depok, 108.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.