Volume 6 Nomor 1, Juni 2024 e-ISSN : 2656-775X

## Optimalisasi Peran Daerah Tujuan Guna Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Irfan Priyadi 1 *
1 Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
* Penulis korespondensi: irfan.priyadi2479@gmail.com

## Abstrak
Capaian  status  perkembangan  pada  152  kawasan  transmigrasi  belum  mengalami  peningkatan  yang signifikan. Hasil  evaluasi  tahun  2023, dari  52  kawasan  prioritas  nasional  didapatkan  persentase  kawasan transmigrasi  prioritas  nasional  yaitu;  5,76%  kawasan  berdaya  saing,  65,38%  kawasan  mandiri,  dan  28% kawasan  berkembang.  Sedangkan  100  kawasan  prioritas  Kementerian  didapatkan  kawasan  transmigrasi prioritas  Kementerian  yaitu;  0%  kawasan  berdaya  saing,  23%  kawasan  mandiri,  dan  77%  kawasan berkembang.  Olehnya,  perlu  dilaksanakan  langkah-langkah  konkrit  untuk  meningkatkan  ekonomi  dan status perkembangan kawasan transmigrasi baik dari keselarasan regulasi, dukungan pemerintah daerah serta sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Revisi atas lampiran Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah langkah tepat agar selaras dengan Undang-Undang 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian untuk memberi peran dan ruang gerak pemerintah daerah yang lebih luas dalam mengembangkan wilayah yang merata dan berkeadilan.
Kata kunci: Pemerintah Daerah, berdaya saing, berkembang, prioritas

## Abstract
The achievement of development status in 152 transmigration areas has not experienced a significant increase. The results of the 2023 evaluation, from 52 national priority areas, the percentage of national priority transmigration areas was  obtained,  namely;  5.76%  of  areas  are  competitive,  65.38%  are  independent,  and  28%  are  developing  areas. Meanwhile, 100 priority areas of the Ministry were obtained by the Ministry's priority transmigration areas, namely; 0%  of  areas  are  competitive,  23%  are  independent,  and  77%  are  developing.  Therefore,  concrete  steps  need  to  be implemented  to  improve  the  economy  and  development  status  of  the  transmigration  area  both  from  regulatory alignment, local government support and synergy and collaboration between stakeholders. The revision of the annex to Law  23  of  2014  concerning  Regional  Government  is  the  right  step  to  be  in  line  with  Law  29  of  2009  concerning Transmigration to provide a wider role and space for local governments in developing equitable and equitable areas.
Keywords: Local Government, competitive, developing, priority

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan transmigrasi merupakan upaya pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan yang  terkandung  di  dalamnya  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  sekaligus  penataan persebaran  penduduk  yang  serasi  dan  seimbang  sesuai  dengan  daya  dukung  alam  dan  daya tampung  lingkungan  dengan  mengakui  hak  orang  untuk  bermigrasi,  mengadopsi  visi  jangka
panjang  untuk  tata  ruang  urban  demi  perencanaan  penggunaan  lahan  yang  lestari,  dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.
Kawasan transmigrasi yang sebagian besar berbasis pertanian dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan dan sebagian isu terkini, diantaranya isu ketahanan pangan, pembangunan dan penataan persebaran penduduk yang seimbang antara jawa dan luar jawa serta dukungan penyediaan tenaga terampil dan terlatih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 bahwa  penyelenggaraan  Transmigrasi  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional menegaskan  bahwa  pembangunan  dan  pengembangan  transmigrasi  dilaksanakan  berbasis kawasan  yang  memiliki  keterkaitan  fungsional  dan  hierarki  keruangan  dengan  pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Konsekuensi dari hal tersebut, maka pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di tingkat daerah adalah sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan Desa  dan  Kawasan  Perdesaan  terintegrasi  dengan  pembangunan  Kawasan  Perkotaan  dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
Merujuk pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa  urusan  pemerintahan  transmigrasi  merupakan  urusan  pemerintahan  pilihan.  Urusan Pemerintahan  Pilihan  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh  Daerah sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  Daerah.  Pembangunan  dan  pengembangan  kawasan Transmigrasi  adalah  sistem  proses  pencapaian  tujuan  pembangunan  yang  mencakup  aspek penataan ruang, penataan penduduk, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang secara operasional dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota- kota  kecil  di  luar  pulau  Jawa,  untuk  meningkatkan  perannya  sebagai  motor  penggerak pembangunan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  daerah.  Oleh  karena  itu, pembangunan Transmigrasi harus mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara Kawasan Perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara  kawasan  timur-barat,  serta  rendahnya  keterkaitan  antara  pusat  pertumbuhan  dengan daerah penyangga, termasuk antara kota dan desa.
Merujuk  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembangunan  dan  Pengembangan  Kawasan Transmigrasi  Nomor  266  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Indeks  Perkembangan  Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 dan penyampaian hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi kepada Bappeda Propinsi dan Dinas yang menangani ketransmigrasian Propinsi dan Kabupaten /Kota  Nomor  17/PKT.04.04/I/2024.  Urgensi  dari  penyusunan  makalah kebijakan  Optimalisasi Peran  Daerah  Tujuan  Guna  Mendukung  Peningkatan  Ekonomi  dan  Status  Perkembangan Kawasan  Transmigrasi,  yakni;  a)  Persentase  capaian  kawasan  transmigrasi  dengan  status perkembangan  berdaya  saing  target  prioritas  nasional  dan  prioritas  kementerian  masih  sangat minim,  b)  Dukungan  pemerintah  daerah  tujuan  transmigrasi  masih  sangat  minim  untuk meningkatkan status perkembangan kawasan transmigrasi, c) Belum efektifnya regulasi tentang pemerintahan  daerah  yang  mengatur  kewenangan  daerah  dalam  mendukung  peningkatan perkembangan status kawasan transmigrasi, dan d) Intervensi oleh lintas sektor lain di kawasan transmigrasi  belum  cukup  memberi  dampak  terwujudnya  kawasan  transmigrasi  yang  berdaya saing.

## TINJAUAN LITERATUR
Pemerintahan  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dimaknai sebagai  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  (Pemda)  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Moenta & Anugrah, 2017).
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota  memiliki  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Pemerintah  daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya (Soejito, 1990). Pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  yang  seluas-luasnya kecuali  urusan  pemerintah  yang oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat  (Barro,  1990).  Pemerintah daerah  mempunyai  hak  untuk  menempatkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  lainnya  untuk melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pemerintah  daerah  merupakan  unsur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  terdiri  dari  Gubernur,  Bupati,  dan/atau  walikota, dan perangkat daerah (OPD) (Rahayu, 2017).
Menurut  Harson  dalam  Sarundajang  (1999),  bahwa  pemerintahan  daerah  memiliki eksistensi  sebagai;  1)  Local  Self  Government  atau  pemerintah  lokal  daerah  dalam  sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara, 2) Local State Government  atau  pemerintah  lokal  administratif  dibentuk  karena  penyelenggaraan  seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat.
Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari Jawa yang padat penduduknya ke Luar Jawa  yang  kurang  padat  penduduknya,  dan  mempunyai  berbagai  tujuan,  diantaranya: mengurangi  penduduk  di  Jawa,  menamabah  pembangunan  daerah-daerah  yang  kekurangan penduduk,  pertimbanganpertimbangan  strategis,  usaha  mempercepat  proses  asimilasi  dan sebagainya  (Koenjaraningrat,  1994).  Menurut  Hardjosudarmo  (1965)  transmigrasi  adalah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya  dalam  batas  negara  dalam  rangka  kebijaksanaan  nasional  untuk  tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (Heeren, 1979).
Transmigrasi yaitu  perpindahan  penduduk  yang disponsori  oleh  pemerintah. Kebijakan transmigrasi ditempuh pemerintah karena penyebaran penduduk di kawasan Negara ini dianggap berat sebelah, ada daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada yang terlalu jarang, sehingga kehidupan  penduduk  dan  perkembangan  daerah  beserta  masyarakatnya  tidak  seperti  yang diharapkan (Rahmawati et al., 2019). Tujuan transmigrasi tidak hanya memindahkan petani dari pulau  Jawa  yang  terlalu  padat,  melainkan  untuk  menuju  pembangunan  perekonomian.  Tidak hanya  untuk  kepentingan  petani-petani  dari  pulau  Jawa  yang  kekurangan  tanah,  juga  untuk pembangunan daerah-daerah yang ditangani transmigran. (Prawiro, 1979).
Teori lain secara harfiah menyebutkan bahwa transmigrasi (Latin: trans - seberang, migrare -  pindah)  adalah  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  (Ramdhan,  1993).  Program transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk/kota  ke  daerah  lain/desa  di  dalam  wilayah  Indonesia,  sedangkan  penduduk  yang melakukan transmigrasi disebut transmigrant (Ramdhan, 1993).
Usaha  transmigrasi  dipandang  sebagai  suatu  perkembangan  statis,  dimana  tanah  yang tidak tersedia lagi di Pulau Jawa disediakan di luar Pulau Jawa. Hal ini dinamakan sebagai suatu penyebaran  dari  lingkungan  Jawa  ke  pulau-pulau  lain.  Jadi,  usaha  transmigrasi  bukan  suatu pemecahan, tetapi suatu pemindahan dan perluasan territorial dari permasalahan. (Boeke, 1985).

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Desain Penelitian
Metode riset yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat, mengingat riset yang dilakukan bersifat penelahaan secara deskriptif melalui penelusuruan  data  sekunder,  berupa  hasil  laporan  ataupun  evaluasi  dokumen  perkembangan kawasan transmigrasi serta indikator pertumbuhan daerah/wilayah.  Menurut Sugiyono (2018) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif dan bersifat memberikan penggambaran terhadap suatu fenomena/kondisi social ekonomi masyarakat.

## Populasi dan Sampel
Pupulasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kawasan transmigrasi yakni sebanyak 152 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel diambil sebanyak 52 sampel dari 152 kawasan transmigrasi  tersebut  atau  sebanyak  34,21%.  Ke  52  kawasan  transmigrasi  tersebut  mewakili Kawasan Indonesia bagian barat, Tengah dan timur.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  Pustaka  (desk  studi),  dengan penelusuran dokumen terkait seperti; hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi atau Indeks Perkembangan Kawasan (IPK) pada 52 kawasan transmigrasi, dengan penilaian 3 indikator, yaitu; indikator penilaian SP, indikator penilaian SKP, indikator penilaian kawasan transmigrasi, yang meliputi; 5 dimensi yang dapat mewakili karakteristik wilayah yaitu; 1) Dimensi Ekonomi; 2)  Dimensi  Sosial  Budaya;  3)  Dimensi  Lingkungan;  4)  Dimensi  Jaringan  Prasarana  Sarana;  5) Dimensi Lingkungan.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  pendekatan  analisis  kualitatif  deskriptif  (Yusuf,  2021), dengan  metode  evaluasi  dokumen  berdasarkan  indikator-indikator  IPK  dan  selanjutnya  di deskripsikan.  Status  perkembangan  kawasan  transmigrasi  berdasarkan  indeks  perkembangan yaitu:
a. Kawasan transmigrasi berkembang,
IPKT < 50  = Berkembang
b. Kawasan transmigrasi mandiri 50 ≤ IPKT < 75 = Mandiri
c. Kawasan transmigrasi berdaya saing
IPKT ≥ 75 = berdaya saing

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait urusan transmigrasi, disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota selaku  daerah  tujuan  transmigrasi  sangat  terbatas  dalam  mendukung  status  perkembangan kawasan transmigrasi. Sementara disisi lain, kewenangan pemerintah pusat sangat besar, yakni mulai  dari  perencanaan  kawasan,  pembangunan  kawasan  hingga  pengembangan  kawasan transmigrasi. Hal ini berdampak terhadap alokasi APBD untuk mendukung status perkembangan kawasan transmigrasi menjadi sangat terbatas .
Transmigrasi sebagai urusan pilihan daerah semestinya memberikan ruang yang seluas- luasnya  kepada  daerah  untuk  merencanakan,  membangun  dan  mengembangkan  kawasan
transmigrasi  yang  masih  dalam  lingkup  wilayah  kabupaten/kota  sehingga  akselerasi pengembangan peningkatan status kawasan transmigrasi dapat lebih cepat, tepat dan terukur.
Kewenangan  pusat  meliputi  perencanaan  kawasan,  pembangunan  kawasan  dan pengembangan  kawasan  semua  menjadi  kewenangan  pusat.  Kewenangan  Pemerintah  Daerah Propinsi dan kabupaten praktis hanya terkait pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk dan pengembangan kawasan yang dibatasi pada tahap pemantapan dan kemandirian. Untuk me- leverage  status  perkembangan  kawasan transmigrasi,  pemerintah dengan kewenangan  terbatas akan  membatasi  ruang  gerak  dalam  mengalokasikan  APBD  mendukung  status  perkembangan kawasan.
Kewenangan  pusat  yang  sangat  besar  pada  urusan  transmigrasi  tidak  selaras  dengan alokasi  penganggaran  dalam  mendukung  urusan  transmigrasi.  Dengan  desentralisasi  sudah semestinya pemerintah diberi ruang yang luas dalam mendukung pengembangan wilayah untuk pemerataan yang berkeadilan di wilayahnya.
Kawasan  transmigrasi  yang  telah  ditetapkan  sejumlah  152  Kawasan  dengan  rincian  52 Kawasan  Transmigrasi  prioritas  nasional  dan  100  kawasan  transmigrasi  prioritas bidang/kementerian. Hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi berdasarkan Keputusan Direktur  Jenderal  Pembangunan dan  Pengembangan  Kawasan  Transmigrasi Nomor 266  Tahun 2023 yaitu:
1) Capaian rata-rata  nilai  indeks  perkembangan  52  kawasan  transmigrasi  prioritas nasional yang direvitalisasi tahun 2023 dari target 55,31 realisasi 55,35
2) Hasil evaluasi 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional didapatkan 3 kawasan berdaya saing, 34 kawasan mandiri dan 15 kawasan berkembang
3) Kawasan  transmigrasi  prioritas  nasional  masuk  RPJMN  2020-2024  dengan  status  berdaya saing ada 3 kawasan yaitu:
• Kawasan Rasau Jaya
• Kawasan Lunang Silaut
• Kawasan Lagita
4) Capaian  rata-rata  nilai  indeks  perkembangan  100  kawasan  transmigrasi  prioritas kementerian yang direvitalisasi dari target 39,78, realisasi 39,86
5) Hasil  evaluasi  100  kawasan  transmigrasi  prioritas  kementerian      didapatkan  0  kawasan berdaya saing, 23 kawasan mandiri dan 77 kawasan berkembang Analisa hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi di atas dapat disimpulkan:
1) Kenaikan  capaian  nilai  rata-rata  IPKT  52  kawasan  transmigrasi  prioritas  nasional  sangat kecil yaitu sebesar 0,04. Sedangkan kawasan dengan status berdaya saing hanya 3 kawasan dari 52 kawasan atau hanya sebesar 5,76% (sangat kecil)
2) Persentase kawasan transmigrasi prioritas nasional adalah 5,76% kawasan berdaya saing, 65,38% kawasan mandiri dan 28% kawasan berkembang
3) Kenaikan  capaian  nilai  rata-rata  IPKT  100  kawasan  transmigrasi  prioritas  kementerian sangat kecil yaitu sebesar 0,08. Sedangkan kawasan dengan status berdaya saing hanya 0 kawasan dari 100 kawasan
4) Persentase kawasan transmigrasi prioritas kementerian adalah 0% kawasan berdaya saing, 23% kawasan mandiri dan 77% kawasan berkembang
5) Persentase kawasan dengan status berdaya sangat kecil dari 152 kawasan (prioritas nasional dan  prioritas  kementerian),  sedangkan  kenaikan  nilai  IPKT  juga  masih  tergolong  sangat kecil.

## KESIMPULAN
Hasil  Analisa  atas  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  meningkatkan  status perkembangan kawasan transmigrasi, direkomendasikan beberapa alternatif kebijakan, yaitu:
a. Revisi atas lampiran UU 23/2014 urusan transmigrasi untuk menjawab tantangan ke depan. Transmigrasi  sebagai  urusan  pilihan,  seharusnyalah  memberi  ruang  yang  seluas-luasnya kepada  daerah  yang  mempunyai  potensi  untuk  berperan  aktif  dalam  memajukan masyarakat dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang merata dan berkeadilan
b. Pembentukan  Tim  Koordinasi  dan  Integrasi  Penyelenggaraan  Transmigrasi  baik  pada tingkat pusat dan daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri yang membidangi ketransmigrasian
c. Penguatan  Peran  Daerah  Tujuan  melalui  dukungan  APBD  untuk  mengidentifikasi Kebutuhan Prioritas dengan basis pembentuk perkembangan kawasan transmigrasi yaitu: Ekonomi, Jejaring sarana prasarana, Lingkungan, Sosial Budaya, Kelembagaan.
d. Penyusunan  roadmap  pembangunan  dan  pengembangan  kawasan  transmigrasi  yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Presiden dengan basis sinkronisasi hasil evaluasi perkembangan kawasan pusat dengan hasil identifikasi kebutuhan prioritas dari dukungan APBD daerah tujuan
e. Penyusunan  rencana  aksi  bersama  pembangunan  dan  pengembangan  kawasan transmigrasi mendukung status perkembangan kawasan transmigrasi
f. Evaluasi terpadu pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan semua pemangku kepentingan

## REFERENSI
Adelman  Irma.  (1975).  Development  Economics-A  Reassessment  of  Goals.  American  Economic Review, Vol. 65, issue 2, 302-309.
Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98(5).
Bishop, A. J. Randall, G. K, & Merten, M. J. (2014). Consideration of forgiveness to enhance the health status of older male prisoners confronting spiritual, social, or emotional vulnerability . Journal of Applied Gerontology, 33(8); 998 – 1017. DOI: 10.1177/0733464812456632 .
D’Agata Antonio., &  G.  Freni.  (2011).  The  structure  of  growth  models:  A  comparative  survey. Chicago.
Dzaki  Fuad  Zainul.,  &  Lincolin  Arsyad.    (2021).  Pengaruh  Modal  Insani  dan  Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia. Yokyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Hardjosudarmo.  S.  (1965).  Kebijakan  Transmigrasi  Dalam  Rangka  Pembangunan  Desa  Di Indonesia. Jakarta. Bhartara.
Heeren H. J. (1979). Transmigrasi Di Indonesia. Yogyakarta. Yayasan Obor Indonesia.
Koenjaraningrat. (1994). Kebudayaan Jawa. Jakarta. Balai Pustaka.
Moenta  Pangerang  &  Pradana  Anugrah.  (2017).  Pokok-Pokok  Hukum  Pemerintahan  Daerah.
Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
Rahayu Ani Sri. (2017). Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya.
Malang: Sinar Grafika, Malang.
Rahmawati  Fitria  Yulia.,  Zaid  P.  Nasution.,  &  Sunu  Pramono.  (2019).  Transformasi  Kebijakan Agraria Dan Transmigrasi Di Indonesia. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Grup.
Ramdhan KH. (1993). Transmigrasi Harapan dan Tantangan. Jakarta. Departemen Transmigrasi RI.
Soejito Irawan. (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta. Sarundajang Sinyo Harry. (1999). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta. 2018. Todaro Michael. (2011). Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Erlangga. Jakarta.
Yusuf, M. (2018). Metode Analisis Data; Aplikasi dalam bidang perikanan dan kelautan. Bogor: IPB Press.