## ASAS MONOGAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA
oleh: Dedi Ismiranto Program Pascasarjana  Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang

## Abstrak
Perbandingan asas monogami di  Indonesia dan Tunisa adalah di  Indonesia asas monogami relatif sedang  di  Tunisia  asas  monogami  mutlak.  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa (1)  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.    Hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  pada  asasnya seorang  pria  hanya  boleh  boleh  menikahi  seorang  istri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai seorang  suami.Meskipun  menganut  asas  perkawinan  secara  monogami,  tetapi  beristri  lebih  dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Kata kunci: perkawinan, asas, suami, istri, poligami

## Abstract
Comparison  of  basic  monogamy  in  Indonesia  and  Tunisa  is  in  Indonesia  relative  to  monogamy relative to Tunisian absolute monogamy. Article 2 of Law No. 1 of 1974 states that (1) marriage is lawful,  provided  it  is  in  accordance  with  the  laws  of  each  religion  and  its  beliefs.  (2).  Every marriage is recorded in accordance with applicable laws. This can be seen in Article 3 paragraph (1) which states that a man can only legally marry a wife. A woman can only have one husband. Despite monogamy's marital principles, but polygamy is not prohibited, while enforcing the terms and  conditions  of  polygamy  set  forth  in  Article  3  paragraph  (2),  that  the  court  may  authorize  a husband to marry more than one person when required by the parties concerned. Keywords: marriage, foundation, husband, wife, polygamy

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  merupakan  suatu  tindakan  politik,  bukan  hukum.  Pembangunan hukum  bukanlah  pembangunan  undang-undang,  apalagi  jumlah  dan  jenis  undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan  hukum  sedikit  banyaknya  akan  bergantung  pada  kesungguhan  aktor-aktor  politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang. 1
Secara  formal  kelembagaan,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  berada  dijantung  utama pembentukan  hukum.  Dari  mereka  inilah  ide-ide  sosial,  ekonomi,  politik  dibentuk  dan  atau diformulasikan  secara  normatif  menjadi  kaedah  hukum.  Norma  hukum  hanya  merupakan  salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.
Secondary  rules  yang  dikonsepkan  H.A.L  Hart  esensinya  sama  yaitu  nilai-nilai,  orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada diluar norma hukum positif model Hart, memainkan  peranan  yang  amat  menetukan  bagi  kapasitas  hukum  positif.  Disinilah  diantaranya kehadiran norma yuridis di bidang perkawinan menjadi penting.
Walaupun  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  setiap  undang-undang  secara  positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu
1 Hilman  Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan II, (Bandung: Andar Maju, 2007), hlm. 45.
saja ada cacat celahnya.perilaku orang selalu tidak sejalan dengan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan  hukum  lebih  merupakan  sebuah  mitos,  bahkan  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan  hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  perkara  yang  sulit,  namun  bukan  karena  kesulitan  itulah sehingga  substansi  hukum  perlu  direncankan,  melainkan  substansi  hukum  juga  sangat  tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik,  termasuk  perkembangan-perkembangan  ditingkat  global  yang  semuanya  sulit  diprediksi. Sikap  politik  yang  paling  pantas  untuk  diambil  adalah  meletakan  atau  menggariskan  prinsip- prinsip  pengembangannya.  Sebatas  inilah  blue  printnya.  Untuk  itu  maka  gagasan  dasar  yang terdapat  dalam  UUD  1945  itulah  yang  harus  dijadikan  prinsip-prinsip  atau  parameter  dalam pembentukan  undang-undang  apa  saja,  kesetaraan  antar  lembaga  negara,  hubungan  yang  bersifat demokratis  antara pemerintah pusat  dengan daerah, hak asasi  manusia (HAM)  yang meliputi  hak sosial,  ekonomi,  hukum,  dan  pembangunan  harus  dijadikan  sumber  sekaligus  parameter  dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk. 2

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  tesis  ini  adalah  menggunakan  metode  penelitian  normatif  ( normative legal  research )  yaitu    suatu    penelitian  terhadap  norma  yang  terdapat  dalam  hukum  positif  yang memandang  hukum  sebagai  kaidah  tertulis  ataupun  tidak  tertulis  maupun  suatu  keputusan  dari lembaga yang berwenang. Dalam penelitian hukum normatif ini memandang hukum sebagai suatu yang  dicita-citakan  hukum  yang  dirumuskan  dalam  bentuk  perundang-undangan.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach) dan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ).  Sebagai  penelitian  hukum normatif, alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  lebih  mendalam  lagi,  kita  perlu  mempelajari  apa  yang  menjadi  unsur- unsur  pokok  sistem  hukum  itu.  Para  ahli  memiliki  pendapat  sendiri-sendiri  mengenai  sistem hukum.  Namun,  pada  kesempatan  kali  ini  kita  akan  lebih  terfokus  pada  sistem  hukum  menurut Lawrence M.Friedman. 3
Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:
1.      Struktur Hukum (Legal Structure)
2.      Isi Hukum (Legal Substance)
3.      Budaya Hukum (Legal Culture)
4.      Dampak Hukum (Legal Impact)
Menurut  Lawrence  Meir  Friedman  berhasil  atau  tidaknya  Penegakan  hukum  bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum:  Dalam  teori  Lawrence  Meir  Friedman  hal  ini  disebut  sebagai  sistem  substansial  yang menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan.  Substansi  juga  berarti  produk  yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  dalam  sistem  hukum  yang  mencakup  keputusan  yang  mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 4
Asas hukum perkawinan di Tunisia menurut Pasal 18  Undang-Undang Hukum Perkawinan Tunisia  menyatakan  bahwa  beristri  lebih  dari  seorang  adalah  perbuatan  yang  dilarang.  Undang- Undang ini secara tegas  menyatakan bahwa seorang pria  yang telah menikah dannikahnya belum putus  secara  hukum,  menikahlagi,  dapat  diancam  hukuman  penjara  1  (satu)  tahun  atau  denda setinggi-tingginya 240.000 Malim, maka azas hukum perkawinan diTunisia azas monogami murni.
2 ibid
3 Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 75.
4 ibid
Dengan  membandingkan  hukum  perkawinan  di  negara  Indonesia  dan  Tunisia  kita  bisa  melihat kelebihan  dan  kekurangan  azas  monogami  yang  diterapkan  di  kedua  negara  tersebut.  Negara Tunisia  lebih  mengedepankan  hak  asasi  kaum  wanita  dalam  masalah  hukum  perkawinan, sedangkan  di  Indonesia  lebih  condong  ke  negara  Arab  Saudi  yang  membolehkan  poligami  tapi dengan  beberapa  syarat.  Oleh  karena  itu  menurut  penulis  sebaiknya  hukumperkawinan  Indonesia hendaknyalebih tegas lagi apakah menganut azas monogami atau poligami, apakah bisa mencontoh negara  Tunisia  yang  menerapkan  azas  monogami  atau  poligami  seperti  negara  Arab  Saudi sehingga  kejadian  nikah  siri,  anak  di  luar  nikah  dan  masalah-masalah  hukum  lainnya    dapat ditekan.  Perlu  kajian  yang  lebih  mendalam  lagi  tentang  pelaksanaan  azas  monogami  di  negara Indonesia  sehingga  kedepannya  permasalahan  perkawinan  ini  penyelesaiannya  akan  lebih  baik lagi.
Para  filosof  Muslim  berpendapat  bahwa al-insanu  madaniyyun  bitthab‟i1 yakni  manusia sebagai  makhluk  yang  pada  dasarnya  selalu  mempunyai  keinginan  untuk  berkumpul  dengan manusia-manusia  lainnya,  atau  makhluk  yang  bermasyarakat.  Senada  dengan  apa  yang  dikatakan oleh  Ibnu  Khaldun2,  bahwa  manusia  itu  pasti  dilahirkan  di  tengah-tengah  masyarakat,  dan  tidak mungkin  hidup  kecuali  di  tengah-tengah  masyarakat  pula.  Sebagai  makhluk  bermasyarakat, manusia  tidak  akan  bisa  hidup  tanpa  ada  hukum  yang  mengatur  pergaulan  hidup  mereka.  Setiap persekutuan manusia, baik yang modern atau yang primitif, membutuhkan hukum untuk mengatur hidup  mereka  agar  aman  dan  tertib.  Tidak  dapat  dibayangkan  bagaimana  persekutuan  atau  suatu kelompok manusia tanpa hukum yang mengatur tata kehidupan. Hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam a.s dengan isterinya, Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan di berbagai aspek kehidupan, hukum pernikahan atau hukum keluarga dilaksanakan oleh anak, cucu, cicit nabi Adam dan Hawa a.s secara kontinu dari dulu hingga sekarang.
Dinamika  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di  negara-negara  Muslim  merupakan fenomena  yang  muncul  sejak  awal  abad  ke  20-an.  Beranjak  dari  konsep  hukum  konservatif, beberapa negara muslim ini telah memperbaharui  konsep hukum  keluargasecara progresif, antara lain:
1. Turki, dengan lahirnya Ottoman Law of Family Rights (Qânûn Qarâr al-Huqûq al-„Â‟ilah al-„Usmâniyyah ) pada Tahun 1917
2. Libanon, dengan mengadopsi Ottoman Law of Family Rights dan memberlakukan undang- undang baru di dalam organisasi Pengadilan Syari‟ah pada tahun 1917
3. Mesir,  dengan  disahkannyaUndang  Undang  No.  25  Tahun  1920  tentang  pembiayaan  dan pemutusan hubungan perkawinan
4. Yordania,  pada  tahun  1951  legislatif  negara  Yordania  menerapkan  hukum  baru  tentang hak-hak keluarga yaitu Qanun al-Huquq al-„Ailah yang menggantikan hukum Utsmaniyah tentang hak-hak keluarga
5. Syria,  Undang  Undang  Status  Perorangan/Sipil  Negara  Syria  Tahun  1953  memuat  308 artikel  yang  dibagi  ke  dalam  enam  kitab  yakni:  Perkawinan,  Putusnya  Perkawinan, Kelahiran  Anak  dan  Akibat  Hukum  terhadap  Kelahiran,  Kapasitas  dan  Representasi Hukum,  Wasiat,  dan  Pewarisan.Undang  Undang  yang  dideklarasikan  tersebut,  didominasi oleh pendapat-pendapat hukum dari Madzhab Hanafi.
6. Tunisia,  Pembaharuan  konsep  hukum  keluarga  disahkan  dengan  penerbitan Code  of Personal  Status  Law (CPS)  atau Majallah  al  Ahwal  as  Syakhsiyyah (MAS)pada  tahun 1956.
Perkawinan  merupakan  peristiwa  yang  penuh  makna  dalam  kehidupan  setiap  manusia. Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyebutkan bahwa:  “Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  dan  batin  seorang  pria  dan  wanita  untuk  menjadi suami  istri  yang  bertujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  kekal  abadi berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” 5 Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  :  (1).
5 Grahamedia  Press, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 2.
Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan bunyi pasal diatas pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah berazaskan monogami. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971  ayat (1)  yang  menyatakan  bahwa:  “Pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh boleh menikahi seorang istri.Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” 6 Meskipun menganut  azas  perkawinan  secara  monogami,  tetapi  beristri  lebih  dari  satu  orang  tidak  dilarang, selama  melaksanakan  ketentuan  dan  syarat  tentang  poligami  yang  diatur  dalam  Pasal  3  ayat (2)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” 7 Perkawinan  lebih  dari  satu  orang  istri  tidak  dilarang  bahkan  diberikan  izin  oleh  Undang- Undang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:
1. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) : “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”
2. Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa:  “Dalam hal  suami  akan  beristri  lebih  dari  seorang,  wajib  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya;
3. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:
a. Istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri  (kebutuhan  lahir  dan batin);
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
d. Pada  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a,  b,  c,  disebutkan  bahwa:  “Untuk  mengajukan permohonan kepada Pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat dibawah ini:
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya  jaminan  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak- anak mereka.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :” Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin  dimintai  persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian,  atau  apabila tidak  ada  kabar  dari  istrinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun,  atau  karena  sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
Sedangkan hukum perkawinan Negara Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan.Sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada meskipun menurut  hukum  Islam  perkawinan  dianggap  sah  apabila  sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan  secara  Islam.Karena  hukum  Negara  tidak  mengakui  perkawinan  tersebut  maka perlindungan hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan kedua/ketiga/keempat tersebut diatas juga tidak  ada. Mirisnya lagi  anak  yang dilahirkan dalam perkawinan  yang tidak dicatatkan  akan menyandang status anak luar kawin dimana telah disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UUP Nomor 1  Tahun  1974  bahwa:  “Anak  yang  diilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Istilah  poligami  berasal  dari  bahasa  latin  ( polygamia ),  gabungan  dari  bahasa  Yunani poly dan gamy dari  akar  kata polus (banyak)  dan gamos (kawin).  Jadi  secara harfiah  poligami berarti perkawinan  dalam  jumlah  yang  banyak.Sedangkan  secara terminology  poligami adalah  suatu praktik atau kondisi perkawinan lebih dari satu istri, suami, pasangan, yang dilakukan pada waktu yang  bersamaan.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), poligami didefinisikan  sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam
6 Ibid
7 Ibid
waktu  yang  bersamaan.Lawan  kata poligami adalah monogamy ,  berasal  dari  bahasa  Latin monogamia, atau  paduan  kata  dari  bahasa  Yunani mono dan,  yang  berarti  dari gamy kata monos (tunggal), dan gamos (perkawinan).
Ahli-ahli  sejarah  dan  para  ilmuan  antropologi  mengemukakan  bahwa  poligami  dalam bentuknya  yang  beragam  ada  dalam  tahap-tahap  awal  dari  sejarah  manusia  sebagai  akibat perbudakan perempuan dan sikap kaum  yang kuat dan kaya  yang menjadikan perempuan sebagai obyek  pemuas  nafsu  birahi  dan  pemenuhan  kebutuhan  biologis  para  lelaki.Oleh  karena  itu pemilikan banyak perempuan pada jaman dahulu khusus bagi para Raja-raja, para menteri dan oleh sebagian mereka hal itu hanya semata sebagai perbudakan. 8 Tidak ada catatan bahwa agama-agama terdahulu  yang  melarang  poligami.Sebelum  Islam  datang  ke  jazirah  Arab,  poligami  merupakan tradisi bagi  masyarakat  Arab.Poligami pada masa itu bisa disebut poligami tak terbatas.Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang dia sukai siapa untuk dimiliki secara tidak terbatas.Istri- istri  harus  menerima  takdir  mereka  tanpa  ada  usaha  memperoleh  keadilan.Kedatangan  Islam dengan  ayat-ayat  poligaminya  (Q.S.  An-Nisa  ayat  3  dan  129)  tidak  menghapus  poligami  namun Islam  membatasi  kebolehan  poligami  hanya  sampai  empat  orang  istri  dengan  syarat-syarat  yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri.
Republik Tunisia merupakan salah satu Negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah Barat berbatasan  dengan  Algeria,  Utara  dan  Timur  dengan  Mediterania,  dan  Selatan  dengan Libya.Tunisia  memiliki  penduduk  yang  97%  adalah  pemeluk  agama  Islam.Pada  tahun  1956 Tunisia  merdeka.Pada  tanggal  20  Maret  1956  pemerintah  Perancis  resmi  mengakui  kemerdekaan Tunisia.  Pada  tahun  yang  sama  Presiden  Habib  Bourgubia  mengeluarkan  aturan-aturan kontroversia yang dinamakan Personal Status Code untuk menggantikan Hukum Al-Qur’an dalam bidang perkawinan, perceraian, dan hadlanah, Aturan ini tidak hanya menentang beberapa praktik Muslim Tradisional. Berdasarkan Konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi Negara.SedangkanMazhab  Maliki  mempunyai  pengaruh  yang  dominan  di  Negara  ini.Meskipun sebelumnya Tunisia adalah penganut Mazhab Hanafi, sebagai pengaruh yang dibawa Pemerintahan Ustmani.Pasal  18  Undang-Undang Hukum Perkawinan Tunisia menyatakan bahwa beristri  lebih dari seorang  adalah perbuatan  yang dilarang. Undang-Undang ini secarategas menyatakan bahwa seorang  pria  yang  telah  menikah  dan  nikahnya  belum  putus  secara  hukum,  menikah  lagi,  dapat diancam  hukuman  penjara  1  (satu)  tahun  atau  denda  setinggi-tingginya  240.000  Malim.Ada  dua alasan yang dikemukakan Tunisia melarang poligami:
Pertama, bahwa  institusi  budak  dan  poligami  hanya  boleh  pada  masa  perkembangan  atau masa  transisi  umat  Islam,  tetapi  dilarang  pada  masa  perkembangan  atau  masyarakat berbudaya
Kedua , bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi SAW. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.
Sejarah  lahirnya  kodifikasi  dan  reformasi  hukum  keluarga  Tunisia  tersebut  berawal  dari adanya  pemikiran  dari  sejumlah  ahli  hukum  terkemuka  Tunisia  yang  berfikir  bahwa  dengan melakukan  fusi  terhadap  mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Maliki,  sebuah  ketentuan  hukum  baru mengenai  hukum  keluarga  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  perkembangan  situasi  dan  kondisi sosial  kemasyarakatan  Tunisia.  Sejumlah  ahli  hukum  Tunisia  kemudian  mengajukan  catatan perbandingan antara dua system hukum Hanafi dan Maliki yang kemudian dipublikasikan dengan judul Laihat Majjalat al-Ahkam alsyar’iyyah (Draft Undang-undang Hukum Islam). Pada akhirnya pemerintah  Tunisia  membentuk  sebuah  komite  di  bawah  pengawasan  Syeikh  Islam  Muhammad Ja’it untuk merancang undang-undang secara resmi.
Komite  tersebut kemudian merancang dan mengajukan rancangan Undang-undang Hukum Keluarga  kepada  pemerintah.  Rancangan  tersebut  bersumber  dari Laihat  Majjalat  al-Ahkam alsyar’iyyah ,  selain  itu  juga  bersumber  dari  Hukum  Keluarga  Mesir,  Jordania,  Syria  dan  Turki Utsmani.  Setelah  disetujui  pemerintah  rancangan  tersebut  akhirnya  diundangkan  pada  tanggal  1 Januari 1957 dengan nama Majjalah al Ahwal al Syakhsiyyah (Code of Personal Status) 1956 yang
8 Karam Hilmi Farhat, Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi , (Jakarta: Darul Haj, 2007), hlm.5.
berisikan  170  pasal.  Undang-undang  ini  mengalami  beberapa  kali  perubahan  dan  penambahan dengan ketentuan-ketentuan baru.
Setelah  diamandemen  tahun  1966  The  Tunisian  Code  of  Personal  Status  berisi  213  pasal yang  meliputi  :  perkawinan  (pasal  10-28),  perceraian  (29-33),  idda  (34-36),  nafkah  (37-53A), pemeliharaan  anak  (54-67),  perwalian  (68-76),  anak  terlantar  (77-80),  orang  hilang  (81-84), kewarisan  (85-152),  cakap  hukum  (153-170),  wasiat  (171-199),  dan  hibah  (200-213).Pada  tahun 1981  ditetapkan  sebuah  undang-undang  baru  yang  merupakan  modifikasi  dari  undang-undang keluarga  tahun  1956.  Undang-undang  tahun  1981  ini  berdasarkan  rekomendasi  dari  komite  yang terdiri  dari  ahli  hukum,  yaitu  pengacara,  hakim,  dan  pengajar  hukum  yang  diketuai  oleh  menteri hukum.  Proposal  komite  ini  berdasarkan  pada  interpretasi  bebas  terhadap  hukum  syari’ah  yang berhubungan dengan hak-hak keluarga.
Dengan  melihat  pelaksanaan  azas  monogami  yang  berlaku  di  dua  negara  Islam  tersebut menjadi  menarik  karena  pelaksanaan  azas  monogami  Indonesia  yg  semi  poligami  dan  azas monogami mutlak di Tunisia. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya dalam pelaksaannya di kedua  negara  tersebut  karena  pada  dasarnya  sejarah  manusia  mencatat  keinginan  poligami  bagi laki-laki  sudah  sejak  lama  bahkan  jaman  raja-raja  di  Indonesia  permaisuri  bisa  lebih  dari  satu belum  lagi  selir-selirnya.  Di  negara  asal  Islampun  sejarah  mencatat  poligami  itu  hal  yang  biasa bahkan lebih dari empat, setelah datangnya agama Islam maka Islam membatasi maksimal empat dalam pelaksanaanya yang mana akhirnya negara Tunisia malah memilih azas monogami murni yg melarang  penduduknya  melakukan  poligami.  Tentu  saja  dalam  pelaksanaanya  terdapat penyimpangan-  penyimpangan  yang  terjadi  kalau  di  Indonesia  maraknya  pernikahan  siri  yang terjadi karena secara agama sah tetapi secara negara tidak diakui, sedang di Tunisia mungkin bisa prostitusi terselubung banyak dimana-mana.
Khoiruddin  memilah aturan poligami ke dalam beberapa kelompok:  (1) poligami dilarang secara  mutlak,  (2)  dikenakan  hukuman  bagi  yang  melanggar  aturan  poligami,  (3)  poligami  harus ada  izin  dari  pengadilan,  (4)  poligami  dapat  menjadi  alasan  cerai,  dan  (5)  boleh  poligami  secara mutlak.Sedang menurut Tahir Mahmood dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok; (1) boleh poligami secara mutlak, (2) poligami dapat menjadi alasan cerai, (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan,  (4)  pembatasan  lewat  kontrol  sosial,  (5)  poligami  dilarang  secara  mutlak,  dan  (6) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami. 9
Apabila  mengacu  aturan  poligami  sebagaimana  dikemukakan  Khoiruddin  Nasution,  maka Tunisia masuk dalam kelompok pertama, yakni poligami dilarang secara mutlak. Namim demikian, untuk Tunisia, selain dapat dimasukkan dalam kelompok pertama, bisa juga.Sementara Indonesia, bila mengacu pada teoriKhoiruddin Nasution tentang pemilahan aturan poligami di negara-negara muslim,  maka  negara-negara  tersebut  secara  umum  bisa  dimasukkan  dalam  kelompok  ketiga, yakni poligami harus ada izin dun pengadilan. Selain dimasukkan ke dalam kelompok tiga, Mesir bisa  juga  dimasukkan  kc  dalam  kelompok  kedua,  yakni  akan  dikenakan  hukuman  bagi  yang melanggar  aturan  poligami  dan  juga  kelompok  empat,  yakni  poligami  bisa  menjadi  alasan perceraian, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Berdasar teori  yang diajukan oleh Tahir  Mahmood,  maka  Tunisia  masuk  dalam  kelompok  yang  kelima,  yaitu  poligami  dilarang secara  mutlak.  Selain  dimasukkan  dalam  kelompok  yang  melarang  poligami  secara  mutlak, berdasar teori Tahir Mahmood tersebut, Tunisia bisa dimasukkan ke dalam kelompok enam yakni memberikan sanksi hukuman bagi pelaku yang melanggar aturan tentang poligami. 10
Sedangkan  untuk  Indonesia,  dapat  dikelompokkan  pada  kelompok  ketiga,  yakni  poligami harus ada izin  dari pengadilan, dengan syarat-syarat  yang lebih diperketat  terutama bagi  Pegawai Negeri Sipil, karena selain harus mendapatkan izin dari istri pertama, juga harus mendapatkan izin dari  atasan.  Penjelasan  tersebut  memberikan  gambaran,  bahwa  variasi  aturan  poligami  yang dikelompokkan  baik  oleh  Khoiruddin  Nasution  maupun  Tahir  Mahmood  pada  dasarnya  adalah sama,  hanya  urutan  saja  yang  membedakan.  Misalnya  untuk  urutan  pertama  Khoiruddin mengelompokkan  poligami  dilarang  secara  mutlak,  sementara  nomor  unit  satu  Tahir  Mahmood memasukkan  boleh  poligami  secara  mutlak,  dan  sebagainya.Namun  demikian,  Tahir  Mahmood
9 Chatib Rasyd, Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Siri. Jepara,  6 Juni 2009, hlm. 4.
10 ibid
menambahkan  satu  hal  lagi  variasi  aturan  poligami  dalam  hukum  keluarga  di  dunia  Islam,  yakni pembatasan  poligami  melalui  kontrol  sosial,  sementara  Khoiruddin  Nasution  tidak  ada menyebutkan hal tersebut.

## PENUTUP
Perbandingan azas monogami di Indonesia dan Tunisa adalah di Indonesia azas monogami relatif sedang di Tunisia azas monogami mutlak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : (1).  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan bunyi pasal diatas pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah berazaskan monogami.  Ini  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa:  “Pada  azasnya seorang  pria  hanya  boleh  boleh  menikahi  seorang  istri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai seorang  suami.  Meskipun  menganut  azas  perkawinan  secara  monogami,  tetapi  beristri  lebih  dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2): “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Makalah
Chatib Rasyd, Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Siri . Jepara,  6 Juni 2009 Grahamedia  Press,  2014, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, (Jakarta: Grahamedia Press. Hilman  Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan II, Bandung: Andar Maju. Karam Hilmi Farhat, 2007, Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi , Jakarta: Darul Haj.
Lawrence M.Friedman,  2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung: Nusa Media.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-UndangNomor 1 Tahun1974  tentang Perkawinan Undang-UndangNomor 23 Tahun2004  tentang Penanggulanga Kekerasan Dalam RumahTangga