Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 1 Januari 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal  227–235

## PENGARUH REALISASI ANGGARAN, LAW ENFORCEMENT, TINGKAT KEPATUHAN, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
Oleh : Julaika Putri Rohkhayatim Politeknik Keuangan Negara STAN Email: r.putri.julaika@gmail.com
Benny Setiawan Politeknik Keuangan Negara STAN Email: benny.setiawan@pknstan.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  03 Januari - 2022 Accepted  29 January - 2022 Available Online 31 Januari - 2022 Our Country has remained standing and sovereign for more than 75  years,  and  that  cannot be  separated  from  the  role  of  national development  efforts  that  have  continued  to  this  day.  Sustainable national  development  in  Indonesia  is  certainly  greatly  influenced by the performance of tax revenues, considering that tax revenues are the backbone of the state budget in carrying out its functions. Thus,  it  is  necessary  to  explore  more  extensive  and  intensive sources of tax revenue, one of which is by conducting a study of the factors  that  affect  tax  revenue.  This  study  aims  to  analyze  the factors that influence tax revenue, in terms of internal Indonesian tax  revenue  institutions,  namely  the  budget  realization  of  the Directorate  General  of  Taxes  (DGT),  then  in  terms  of  tax  law enforcement efforts (Law Enforcement), and in terms of the level of tax  law  enforcement.  Taxpayer  compliance,  namely  the  level  of compliance with the submission of the Annual Income Tax Return by  the  Taxpayer.  In  addition,  this  study  also  analyzes  one  of  the effects  of  macroeconomic  factors  on  tax  revenue,  namely  the inflation  rate.  The  analysis  in  this  study  was  conducted  on  32 observation periods with quarterly time series data obtained from the DGT, starting from 2013 Q1 to Q1. 2020 Q4. This research is a quantitative research with Auto Distributive Lag (ARDL Method) analysis method. The results of this study indicate that the variables of Budget Realization and Compliance Level of Annual Income Tax Report for Corporate Taxpayers have a significant positive  effect for  the  short  and  long  term  on  tax  revenues.  While  the  other variables do not have a significant positive effect on tax revenue.
Keyword :
tax revenue,
budget realization, law enforcement, tax compliance  level,  inflation level.

## 1. PENDAHULUAN
APBN tahun 2021 menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun yang dimana  sebesar  Rp  1.445,5  triliun  merupakan target penerimaan pajak. Hal tersebut menggambarkan  bahwa  porsi  target  penerimaan pajak  menyumbang  sebesar  82,9  %  pada  pos pendapatan  negara  atau  dapat  dikatakan  bahwa penerimaan pajak menjadi tulang punggung APBN dalam  menjalankan  fungsinya.  Dengan  demikian diperlukan penggalian sumber-sumber penerimaan pajak  yang  lebih  luas  dan  intensif.  Target penerimaan pajak ditentukan dengan mempertimbangkan  asumsi  dasar  makro  ekonomi yang  terdiri  dari  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat inflasi,  nilai  kurs,  harga  minyak  dunia  dan kebijakan lain yang berkaitan dengan administrasi perpajakan  seperti  penambahan  atau  perubahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan,  mengintensifkan  tindakan  penegakan hukum,  meningkatkan  basis  data  perpajakan dengan  upaya  ekstensifikasi  peningkatan  jumlah Wajib  Pajak  (WP),  melakukan  reorganisasi  dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang  handal  dan  mudah  diakses  oleh  para pemangku  kepentingan.    Sejak  tahun  2008  DJP telah  menetapkan  strategi  serta  program  kegiatan pokok  yang  telah  dilaksanakan  berkaitan  dengan kebijakan  perpajakan  nasional  sesuai  dengan Rencana  Strategis  (Renstra)  DJP  Tahun  2008  - 2012,  Restra  tahun  2012  –  2014,  Renstra  tahun 2015  -  2019  dan  saat  ini  yang  sedang  dan  akan dilaksanakan  yaitu  Renstra  tahun  2020  -  2024. Walaupun langkah-langkah strategis telah dilakukan  oleh  DJP  sejak  tahun  2008,  ternyata masih  belum  bisa  memberikan  kinerja  yang memuaskan.  Capaian  kinerja  penerimaan  pajak DJP tersebut diukur dengan membandingkan target dengan realisasi. Pasca Renstra tahun 2015 – 2019 persentase  capaian  kinerja  penerimaan  lebih rendah  jika  dibandingkan  dengan  persentase capaian  kinerja  penerimaan  pajak  tahun  2011  - 2014.  Selama  kurun  waktu  2011  -2014  rata-rata capaian  penerimaan  pajak  sebesar  94,52% sedangkan  untuk  tahun  2015  –  2019  sebesar 85,92%. Bahkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir  capaian  penerimaan  pajak  sejak  tahun 2011 – 2020 tidak pernah tercapai 100% atau rata- rata berada di angka 89,74%.
Tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak menimbulkan selisih yang dalam istilah perpajakan  disebut  dengan tax  gap .  Dalam menganalisis  sebab-sebab  terjadinya tax  gap , perlu dilakukan analisis terhadap berbagai faktor
yang mungkin mempengaruhi penerimaan pajak, seperti  salah  satunya  pengadministrasian  pajak. Administrasi Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah  kegiatan  yang  meliputi  penggolongan, pencatatan, penyimpanan dan layanan pemenuhan  kewajiban  dan  hak  Wajib  Pajak. Layanan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  diberikan oleh  DJP  tentunya  tidak  terlepas  dari  fasilitas yang  mendukungnya.  Fasilitas  yang  mumpuni dan memadai, serta berbagai sarana dan prasarana penunjang  layanan  terhadap  Wajib  Pajak  sangat berkaitan erat dengan kepuasan Wajib Pajak yang dapat  berdampak  pada  pemenuhan  kewajiban perpajakan  secara  normatif  dan  sukarela.  Untuk menyediakan  standar  layanan  yang  berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan tentu harus didukung  anggaran  yang  memadai,  sehingga factor  realisasi  anggaran,  dalam  hal  ini  realisasi DIPA  pada  DJP  patut  dipertimbangkan  sebagai salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap penerimaan perpajakan.
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  di  bidang perpajakan di Indonesia juga terimplikasi belum berjalan  dengan  ideal. Law  Enforcement menurut International  Tax  Glossary merupakan usaha  yang  dilakukan  oleh  otoritas  perpajakan untuk  meyakinkan  bahwa  Wajib  Pajak  telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment  system yang  berarti  menuntut  Wajib Pajak untuk proaktif dalam menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan sendiri  pajak  terutangnya.  DJP  sebagai  institusi negara  yang  melakukan  tata  kelola  sistem perpajakan  lebih  berperan  sebagai  regulator  dan fasilitator  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak. Kegiatan  penegakan  hukum  perpajakan  yang dilakukan  DJP  meliputi  bimbingan,  pemanduan, pengawasan,  pemeriksaan,  penagihan,  penyidikan hingga  pemidanaan.  Rangkaian  kegiatan  tersebut bertujuan  untuk  melakukan  koreksi  jika  terdapat kesalahan  dalam  perhitungan  ataupun  pelaporan pajak  yang  terutang  dan  untuk  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Pada  kenyataannya,  masih banyak  Wajib  Pajak  yang  belum  melaksanakan kewajiban  perpajakan  dengan  benar.  Sehingga tindakan penegakan hukum patut dipertimbangkan sebagai  faktor  penentu  keberhasilan  penerimaan pajak.    Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  juga menjadi  faktor  penentu  yang  berpengaruh  besar terhadap  kinerja  penerimaan  pajak.  Peristiwa Panama  Papers dan Paradise  Papers yang
menggemparkan  dunia  beberapa  tahun  lalu menggambarkan  bahwa  praktik  penghindaran pajak masih terjadi di negara-negara dunia bahkan, negara-negara  maju  yang  memiliki  sistem perpajakan  yang  bagus  dan  modern.  Salah  satu kriteria efektivitas tingkat kepatuhan pajak adalah kepatuhan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan (SPT). Hal  ini  tercermin dari  Surat Edaran Dirjen Pajak  Nomor  SE-10/PJ/2010  mengenai  Kunci Indikator  Kinerja  yang  menjelaskan  bahwa  salah satu  indikator  kinerja  DJP  adalah  angka penyampaian  SPT  yang  digunakan  sebagai  tolok ukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Selain ketiga faktor  internal  yang  telah dijelaskan sebelumnya,  penerimaan  pajak  juga  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal,  seperti  variabel makro  ekonomi  Indonesia  salah  satunya  tingkat inflasi. Tingkat Inflasi yang tinggi akan cenderung membuat perputaran uang di suatu negara menjadi lebih  tinggi,  namun  jika  tingkat  inflasi  terlalu rendah,  maka  perekonomian  suatu  negara  dapat diprediksikan akan menjadi lebih lesu.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Keuangan Negara (Grand Theory)
Pengelolaan keuangan negara dapat ditinjau dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN). APBN merupakan perencanaan pembangunan  dalam  bentuk  anggaran  tahunan yang  terdiri  dari  pos  pendapatan  dan  pos  belanja. Selanjutnya, dalam UU Keuangan Negara tersebut juga  disebutkan  pada  pasal  3  yakni  keuangan negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-  undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan. Pengelolaan  tersebut  mencakup  keseluruhan kegiatan  perencanaan,  penguasaan,  penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

## Teori  Compliance  (Expected  Utility  Theory Model  dari  Allingham&Sandmo  (Model  A-S
1972))
Model ini menggunakan konsep ekspektasi utilitas untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kalangi  (2017)  memaparkan  bahwa  teori  ini memakai  variabel-variabel  yang  juga  merupakan faktor-faktor  ekonomi  yang  meliputi  penghasilan yang  akan  dikenakan  pajak,  tarif,  serta  peluang untuk  diperiksa  serta  sanksi  administrasi.  Apakah seseorang akan melaporkan pajak nya secara utuh dan  jujur  atau  tidak,  merupakan  keputusan  yang akan  dipengaruhi  utilitas  ekspektasi  dari  wajib
pajak  itu  sendiri.  Model  ini  menganggap  bahwa expected utility dapat dihitung dengan mempertimbangkan  mengenai  kegiatan  untuk melaporkan  pendapatannya  dengan  risiko  terkena pinalti.
a. Teori Inflasi Teori  Keynes  memaparkan  bahwa  inflasi terjadi    disebabkan  oleh  keinginan  masyarakat hidup  di  luar  batas  kemampuan  ekonomi  nya, sehingga membuat permintaan agregat barang- barang  melebihi  jumlah  barang  yang  tersedia, sehingga  terjadi inflationary  gap. Paparan selanjutnya  oleh  Keynes  mengenai  inflasi adalah  bahwa  kenaikan  harga  tidak  semata- mata  ditentukan  oleh  kenaikan  jumlah  uang beredar,  namun  juga  dapat  ditentukan  oleh kenaikan produksi.
b. Sistem  Pemungutan  Pajak  dan  Kewajiban Perpajakan di Indonesia
Pemungutan  pajak  harus  dijalankan  dengan berlandaskan  prinsip-prinsip  seperti  yang dijelaskan  oleh  Adam  Smith  dalam Wealth  of Nations ,  yaitu The  four  maxims ,  antara  lain  : Asas equality, keseimbangan pembagian tekanan  pajak  pada  masing-masing  subjek pajak. Asas certainly , bahwa jumlah pajak yang di  bayar  oleh  wajib  pajak  harus  bersifat  jelas dan tidak mengenal kompromi. Asas convenience of payment , hendaknya pemungutan  pajak  dilakukan  pada  saat  terbaik bagi WP. Asas efficiency , pemungutan pajak di laksanakan  dengan  seefisien  mungkin  dan dengan  biaya  seminimal  mungkin  sehingga penerimaan pajak dapat dicapai dengan optimal namun  tetap  memperhatikan  faktor  biaya pemungutannya.
c. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
Pengertian  SP2DK  menurut  Surat  Edaran Dirjen  Pajak  Nomor  SE-39/PJ/2015  adalah sebagai  berikut  :  “SP2DK  adalah  surat  yang diterbitkan  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak untuk  meminta  penjelasan  atas  data  dan/atau keterangan  kepada  WP  atas  adanya  indikasi belum  dipenuhinya  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang perpajakan”
d. Cost of collection ratio Menurut  publikasi  yang  diterbitkan  oleh Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) pada tahun 2019 dengan judul Comparative  Information  on  OECD and Other Advanced And Emerging Countries , rasio “cost  of  collection” atau  biaya  pengumpulan
pajak  merupakan  standar  untuk  mengukur tingkat  efisiensi  dengan  membandingkan penerimaan  pajak  yang  didapat  dengan  biaya administrasi  yang  harus  dikeluarkan  suatu negara  untuk  mengumpulkan  pajak  tersebut dalam  satu  tahun  pajak.  Prinsip  yang  dianut dalam  efisiensi  sektor  publik  terutama  pada “cost  of  collection” ini  selanjutnya  akan dikaitkan  dengan  hubungan  antara  variabel Realisasi anggaran yakni dalam hal ini realisasi DIPA DJP dengan penerimaan pajak, mengingat penerimaan pajak merupakan sumber  utama  pemerintah  dalam  mendukung berjalannya  sektor  publik,  maka  hal  ini  sangat dapat  dikaitkan  dengan  efisiensi  sektor publik.
e. Realisasi Anggaran (Realisasi DIPA DJP) “Realisasi  anggaran  merupakan  proses pelaksanaan  segala  sesuatu  yang  telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik” (Bastian, 2011).
f. Law Enforcement Menurut  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak nomor SE-49/PJ/2016 serta data yang didapatkan  dari  publikasi  DJP  mengenai edukasi  tentang  penegakan  hukum  pajak, proses  penegakan  hukum  pajak  bertujuan untuk  mencukupi  penerimaan  negara  serta menyadarkan masyarakat
mengenai kewajiban  perpajakan  dengan  membayar pajak secara sukarela.
g. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT “Kepatuhan  pajak  ditunjukan  oleh  adanya kesesuaian pemenuhan kewajiban pajak oleh WP dengan peraturan perpajakan” International Tax Glossary (1996).
h. Penelitian Terdahulu
Penelitian oleh Arniwita et.al (2019) dengan judul Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus  di  Provinsi  Jambi),  pengaruh  positif ditemukan  pada  efisiensi  anggaran  yaitu lebih  dari  70%  terhadap  kinerja  pegawai  di Pemerintah Provinsi Jambi.
Penelitian oleh Damayanti et al. (2016) yang menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi, economic growth ,  dan  tarif  pajak  secara  signifikan berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  di negara-negara Asia.
Penelitian  dari  Badan  Kebijakan  Fiskal dalam  Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  (KEK), Volume  14  No.  3  Tahun  2010,  yang  memiliki hasil  penelitian  bahwa  tingkat  kepatuhan administrasi  WP  OP  dan  rasio  DIPA  memiliki
pengaruh  positif  signifikan  terhadap  realisasi penerimaan pajak.
Penelitian  dari  Kastolani  et  al  (2017)  dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan  Pemeriksaan  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  dengan  hasil  bahwa  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  pengaruh signifikan  negatif  terhadap  penerimaan  pajak, namun  pemeriksaan  memiliki  pengaruh  positif terhadap penerimaan pajak.

## B. Hipotesis
Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut: H1:  Realisasi  Anggaran  memiliki  pengaruh signifikan positif pada penerimaan pajak H2: law  enforcement memiliki  pengaruh signifikan positif pada penerimaan pajak H3:  Tingkat  Kepatuhan  Penyampaian  SPT memiliki  pengaruh  signifikan  positif  pada penerimaan pajak.
H4:  Tingkat  Inflasi  memiliki  pengaruh  signifikan positif pada penerimaan pajak.
H5  :  Realisasi  Anggaran, Law  Enforcement , Tingkat  Kepatuhan  Penyampaian  SPT,  serta Tingkat Inflasi secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

## 3. METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  ini  adalah  Direktorat  Jenderal Pajak  sebagai  institusi  penghimpun  pajak  di Indonesia  dengan  data  sekunder  berupa  data kuartalan yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak  dan  Badan  Pusat  Statistik.  Data  yang digunakan  terbatas  pada  periode  tahun  2013Q1  - 2020Q4.  Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan model  ARDL, yakni  Autoregressive  Distributed Lag  (ARDL) .  Model  penelitian  ini  digunakan dengan  didasarkan  pada  penelitian  dari  Badan Kebijakan  Fiskal  dalam  Kajian  Ekonomi  dan Kuangan Vol. 20 No. 2 (2016) yang menggunakan model  ARDL  untuk  menganalisis  dampak  jangka pendek  maupun  jangka  panjang  masing-masing variabel  nya  yang  menggunakan  data time  series . Penulis  memilih  menggunakan  model  ARDL karena  model  ARDL  dianggap  mampu  melihat pengaruh  dari  variabel-variabel  independen  dan variabel  dependen  dari  waktu  ke  waktu,  sesuai yang  dikemukakan  Pesaran  et  al  dalam  Tantowi (2021)  bahwa  salah  satu  keunggulan  metode  ini ialah dapat diperoleh estimasi jangka pendek serta jangka  panjang  dari  masing-masing  variabel, mengingat  penelitian  ini  menggunakan  data time series , sehingga diharapkan dengan menggunakan model  ini,  dapat  digambarkan  pola  dari  pengaruh masing-masing  variabel  secara  lebih  jelas  dan
akurat. Langkah-langkah dalam menganalisis data dengan metode ARDL adalah :
1. Uji  stasioneritas  data.  Uji  stasioneritas  data disini dapat dilakukan dengan Unit Root Test ,
untuk  mengetahui  apakah  masing-masing variabel  memenuhi  tingkat  stasioneritas  data pada  level  I(0)  maupun  I(1),  sehingga  jika variabel-variabel  yang  digunakan  memenuhi tingkat  stasioneritas  tersebut,  maka  model ARDL dapat digunakan.
2. Pemilihan model ARDL sebagai metode untuk dasar  estimasi  pengaruh  jangka  panjang  serta jangka  pendek  dari  masing-masing  variabel. Untuk  menentukan  panjang  lag  terkecil, digunakan Schawarz  Bayesian  Criterion , sedangkan  untuk  menentukan  maksimal panjang  lag  digunakan Akaike  Information Criterion .
3. Melaksanakan  uji  terkait  kesesuaian  model ARDL yang telah dipilih.
4. Melaksanakan Bound Test dalam model ARDL
5. Melaksanakan  estimasi  baik  jangka  panjang maupun  dinamika  untuk  jangka  pendek  atas model ARDL yang telah dipilih.
Persamaan model regresi yang digunakan adalah:
𝑌 𝑡       = 𝛽 0+ ∑ 𝛽 1 𝑌 𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽 2 𝑋1 𝑡−𝑗 + 𝑞 𝑗=1 𝑝 𝑖=1
∑ 𝛽 3 𝑋2𝑎 𝑡−𝑘 +   ∑ 𝛽 4 𝑋2𝑏 𝑡−𝑙 + 𝑠 𝑙=1 𝑟 𝑘=1 ∑ 𝛽 5 𝑋3 𝑡−𝑚 + 𝑢 𝑚=1 ∑ 𝛽 6 𝑋4 𝑡−𝑛 + 𝑣 𝑘=1 𝜑 𝑌 𝑡−1 +  𝜑 𝑋1 𝑡−1 +  𝜑 𝑋2 𝑡−1 + 𝜑 𝑋3𝑎 𝑡−1 +  𝜑 𝑋3𝑏 𝑡−1 +  𝜑 𝑋4 𝑡−1 + 𝑒 + ⋯ Keterangan : Y:  penerimaan pajak diukur menggunakan angka realisasi penerimaan pajak
X1:  Realisasi  Anggaran  (Realisasi  DIPA  DJP) diukur  dengan  menggunakan  presentase kualitas penyerapan anggaran/DIPA
X2: Law  Enforcement diukur  dengan  angka jumlah SP2DK yang diterbitkan
X3a:    Tingkat  Kepatuhan  Penyampaian  SPT Wajib Pajak Badan diukur dengan presentase jumlah  SPT  Tahunan  PPh  Badan  terlapor dibagi dengan jumlah WP Badan terdaftar
X3b:   Tingkat  Kepatuhan  Penyampaian  SPT Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (OP)  diukur dengan  presentase  jumlah  SPT  Tahunan  PPh OP  terlapor  dibagi  dengan  jumlah  WP  OP terdaftar
X4:  Tingkat  Inflasi  diukur  dengan  angka  inflasi tahun berjalan Pada  persamaan  tersebut,  koefisien 𝛽 1 hingga 𝛽 6 digunakan  untuk  menunjukkan  dinamika  jangka pendek  masing-masing variabel. Sedangkan
koefisien 𝜑 merupakan koefisien untuk menunjukkan  hubungan  jangka  panjang  masing- masing variabel penelitian.

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Uji Akar Unit
Penulis  melakukan  uji  akar  unit  pada  masing- masing variabel independen dan dependen, dengan hasil  menyatakan  data  yang  digunakan  stasioner pada tingkat Level serta tingkat 1st difference dan tidak  ada  data  yang  stasioner  pada  tingkat 2nd difference atau  lebih,  sehingga  mengindikasikan bahwa  model  ARDL  dapat  digunakan  dalam penelitian ini.
B. Pemilihan model ARDL terbaik
Bentuk  model  ARDL(1,2,1,0,0,0)  adalah  model ARDL terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil, sehingga memiliki potensi error terkecil.
C. Uji  Kesesuaian  Model  ARDL  dan  Uji Stabilitas Hasil uji Auto Korelasi pada model ARDL(1,2,1,0,0,0)  menggunakan  uji  BGLM ( Breusch-Godfrey  Lagrange  Multiplier )  adalah tidak  terdapat  autokorelasi  dalam  model  ARDL (1,2,1,0,0,0).
Selanjutnya  uji  stabilitas  dilakukan  dengan  uji CUSUM untuk  model  ARDL(1,2,1,0,0,0).  Model ARDL dapat dikatakan memenuhi asumsi stabilitas karena posisi CUSUM line berada pada kedua batas atas dan batas bawah garis signifikan 5%.
Hasil Uji CUSUM

## D. Uji Asumsi Klasik
Pada  penelitian  ini  uji  normalitas  menghasilkan bahwa  data  terdistribusi  normal  dengan  ditandai nilai Jarque-Bera adalah 0,508692 dengan p value sebesar  0,775424  dimana  >  0,05  (tingkat kepecayaan  95%),  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.
Uji  asumsi  klasik  selanjutnya  adalah  Uji Heterokedastisitas. Hasil pengujian ini didapatkan angka Prob. F di atas 0,05 yakni 0,3747,  sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model ARDL ini.

## E. Bounds Test
Nilai F-statistic model pada uji Bounds ini adalah 146.352    lebih  besar  dari  nilai upper  bound pada level 5% yakni 3.38 , hal ini membuktikan bahwa kelima  variabel  dalam  penelitian  dalam  jangka panjang  dan  terdapat  pergerakan  secara  bersama- sama dalam jangka panjang.
F. Uji  hasil  estimasi  model  ARDL  (Koefisien Determinasi, Uji F, dan Uji T) jangka pendek dan jangka panjang
Hasil Uji Estimasi model ARDL
Nilai R-Squared Adjusted menyatakan bahwa 97 % variabel  independen  dalam  penelitian  ini  dapat menjelaskan  factor-faktor  yang  mempengaruhi penerimaan  pajak,  sedangkan  sisa  nya  yaitu  3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nilai Adjusted  R  Squared yang  cukup  tinggi tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian ini  sudah  cukup  baik  untuk  menganalisis  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak. Nilai  numerik  pada  bagian  kurung  dari  variable tertentu,  seperti  LNX1(-1)  menunjukkan  nilai  lag variabel tersebut.
Pertumbuhan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan  WP  Badan  sebesar  1%  akan  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  sebesar  0,79%. Selain  variabel  X3A,  variabel  X1,  yaitu  variabel Realisasi  DIPA  DJP  juga  memiliki  pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, baik pada  LNX1(-1)  maupun  LNX1(-2),  yang  berarti bahwa  peningkatan  1%  realisasi  DIPA  DJP  akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,0000352%    untuk  1  triwulan  berikutnya  dan sebesar 0,0000271% untuk 2 triwulan selanjutnya. Lebih lanjut, faktor tingkat kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan  WP  Orang  Pribadi (X3B)  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap penerimaan pajak. Sedangkan untuk variabel Law Enforcement (X2)    dan    variabel  tingkat  inflasi (X4)  tidak  berpengaruh  signifikan  dalam  jangka pendek terhadap penerimaan pajak.
Selanjutnya dilakukan Uji Pengaruh Simultan (Uji F). Pada hasil uji ARDL di atas dapat dilihat bahwa Prob.  F    nya  adalah  0.0000  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  seluruh  variabel  independen secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen.
Untuk dapat melakukan analisis ekonomi pengaruh Realisasi  DIPA  DJP,  Law  Enforcement,  Tingkat Kepatuhan  Penyampaian  SPT  pada  WP  Badan maupun  WP  OP,  dan  Tingkat  Inflasi  terhadap penerimaan pajak, penelitian ini juga menganalisis pengaruh  dari  variabel  independen  terhadap variabel dependen dalam jangka panjang.
Hasil ARDL Long-Run Form
Dari  hasil  estimasi  jangka  panjang  ARDL, terlihat  bahwa  variabel  X3A  dan  X1  memiliki pengaruh positif  signifikan terhadap penerimaan pajak  pada  jangka  panjang.  Lebih  lanjut,  dalam jangka  panjang,  faktor  tingkat  kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan  WP  Orang  Pribadi (X3B)  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap penerimaan pajak. Sedangkan untuk variabel Law Enforcement (X2)    dan    variabel  tingkat  inflasi (X4) tidak berpengaruh  signifikan dalam jangka panjang terhadap penerimaan pajak.
G. Uji Hipotesis dan pembahasan
a. Pengaruh  Realisasi  Anggaran  (DIPA  DJP) terhadap penerimaan pajak
Variabel  Realisasi    Anggaran  (Realisasi  DIPA DJP)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
penerimaan  pajak.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip Collection Cost Ratio. Dalam rincian DIPA Induk DJP  tahun  2020  tertuang  Program  &  Kegiatan, Sasaran  Program  &  Kegiatan,  hingga output dari program  /  kegiatan  dalam  rangka  mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak, serta alokasi dana  untuk  membiayai  program  dan  kegiatan tersebut.  Salah  satu  program  antara  lain  Kegiatan Perumusan di bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan  untuk  meningkatkan  kepercayaan stakeholder kepada  DJP.  Selain  itu  juga  terdapat kegiatan  pelaksanaan  reformasi  proses  bisnis dalam  rangka  terwujudnya  proses  bisnis  yang efektif  dan  efisien,  serta  berbagai  program  dan kegiatan  lain  dalam  rangka  mengamankan  dan meningkatkan  penerimaan  pajak.  Pengeluaran yang  bersifat  menunjang  proses  penghimpunan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut  tentunya  dapat  mempengaruhi  kinerja penerimaan  pajak.  Semakin  optimal  penyerapan DIPA  DJP,  maka  kinerja  penerimaan  pajak  akan semakin  baik.  Sebagai  contoh  DJP  melakukan pengembangan  teknologi informasi maupun aplikasi penunjang kegiatan operasional DJP pada triwulan pertama tahun 2020, maka dalam time lag tertentu  manfaatnya  baru  dapat  terasa.  Setiap kegiatan atau kebijakan yang diterapkan baru akan memiliki dampak dalam time lag tertentu.
b. Pengaruh Law Enforcement terhadap penerimaan pajak
Variabel Law  Enforcement tidak  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada tingkat signifikansi 0,05. Variabel Law Enforcement tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dapat  disebabkan  beberapa  faktor.  Pertama, menurut Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan,  proporsi  struktur  penerimaan  pajak 85%  bersumber  dari  penerimaan  pajak  rutin  atau voluntary  compliance ,  sehingga  15%  merupakan penerimaan  pajak  dari  kegiatan extra  effort yang bersumber dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, serta ekstensifikasi. Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah  satu  sebab  variabel Law  enforcement tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Faktor  kedua  adalah  efektivitas  SP2DK  terhadap penerimaan  pajak  masih  tergolong  rendah. Penelitian dari Muzaki et al (2020) menyimpulkan bahwa  penerbitan  SP2DK  dinilai  tidak  efektif dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  di  KPP Pratama  Ciamis  pada  tahun  2016  -  2018. Efektivitas tersebut diperoleh dari rumus Realisasi Penerimaan Pajak melalui SP2DK Terget Penerimaan Pajak
𝑥 100% .
Pada  penelitian  tersebut,  alasan  rendahnya efektivitas  SP2DK  antara  lain  karena  basis  data yang dimiliki DJP masih dalam proses pemutakhiran,  sehingga  masih  terdapat  sebagian data  Wajib  Pajak  yang  belum  diperbarui  dan menyulitkan  proses  komunikasi  dengan  Wajib Pajak maupun proses penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak.
c. Pengaruh tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan  PPh  WP  Badan  pada  penerimaan pajak
Variabel  tingkat  kepatuhan  penyampaian  SPT Tahunan  PPh  WP  Badan  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  pada  tingkat  signifikansi  0,05. Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  teori compliance .  Kepatuhan  wajib  pajak  akan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  meningkatkan penerimaan pajak  terlebih untuk tingkat kepatuhan penyampaian  SPT  WP  Badan,  terlebih  karena proporsi penerimaan pajak di Indonesia lebih besar disokong  oleh  pendapatan  penerimaan  pajak  WP Badan seperti pada Perpres no 72 Tahun 2020 yang menjelaskan  mengenai  rincian  penerimaan  pajak tahun  2020,  dimana  pendapatan  PPh  pasal  25/29 Badan  menyumbang  cukup  besar  bagi  total penerimaan pajak, yakni sekitar 224 Triliun rupiah dari  total  penerimaan  pajak  1.371  Triliun  pada tahun  2020.  Sedangkan  untuk  pendapatan  PPh Pasal  25/29  Orang  Pribadi  berkisar  11,9  Triliun rupiah.
d. Pengaruh tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP  pada penerimaan pajak Variabel    tingkat  kepatuhan  penyampaian  SPT Tahunan  PPh  WP  OP  berpengaruh  negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Kastolani et al (2017). Sebab hubungan  negatif  signifikan  ini  salah  satunya karena  terdapat  penumpukan  jumlah  pelaporan SPT Tahunan PPh OP di awal tahun, yakni kuartal pertama,  mengingat  waktu  paling  lambat  untuk menyampaiakan  SPT  Tahunan  PPh  OP  adalah hingga  akhir  bulan  Maret  tahun  pajak  berikutnya. Hal ini bertolak belakang dengan penerimaan pajak yang  cenderung  memiliki  porsi  yang  cukup  besar setelah kuartal pertama. Hal ini dapat dilihat pada salah  satu  tahun  sampel  penelitian  yakni  tahun 2020,  berikut  adalah  data  yang  didapatkan  dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020 :
Perbandingan Proporsi Pelaporan SPT Tahunan PPh OP dan Penerimaan Pajak Q1-Q4 2020
Kuartal/Tahu n %  Jumlah  SPT Tahunan WP OP dilaporkan % Realisasi Penerimaan Pajak Q1 / 2020 61,6 % 22,5 % Q2 / 2020 16, 2 % 27,1 % Q3 / 2020 8,2 % 47,5 % Q4 /2020 14 % 2,9 %
Sumber : dioleh oleh Penulis dari data Direktorat Jenderal Pajak Selain faktor yang telah disebutkan di atas, hal lain yang dapat menjadi penyebab hasil pengaruh X3B terhadap Y negatif adalah terjadinya kenaikan nilai Pendapatan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Berikut adalah  tabel  kenaikan  PTKP  dari  tahun  2013 hingga kenaikan PTKP terakhir yakni 2016 :
Tabel Kenaikan PTKP 2013-2016
Thn PTKP TK/0 (Rupiah) PTKP K/1 (Rupiah) 2013 24.300.000 56.700.000 2015 36.000.000 84.000.000 2016 54.000.000 126.000.000
Sumber : diolah oleh Penulis Alasan  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  dari Wulandari (2020) dimana peningkatan PTKP dapat menurunkan  penerimaan  PPh  Pasal  21  Kantor Wilayah  DJP  Jawa  Barat  I  pada  tahun  observasi 2015-2019. Meskipun menurut penelitian tersebut meningkatnya  PTKP  dapat  menjadi  sinyal  positif bagi  sebagian  masyarakat  sehingga  akan  juga meningkatkan jumlah WP Orang Pribadi terdaftar, seperti  pada  penelitian  Malia  et  al  (2016),  namun dengan  meningkatnya  jumlah  WP    terdaftar, jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh meningkat,  dan  kepatuhan  penyampaian  SPT  WP OP  sementara  tidak  diiringi  meningkatnya penerimaan  pajak,  tentunya  hal  ini  dapat  menjadi salah  satu  sebab  mengapa  dalam  penelitian  ini tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh OP berkorelasi negatif terhadap penerimaan pajak.
e. Pengaruh  tingkat  inflasi    pada  penerimaan pajak
Variabel  tingkat  inflasi  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  pada tingkat signifikansi 0,05.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2018) yang  menunjukkan bahwa tingkat inflasi, jumlah wajib  pajak  terdaftar  dan  penerbitan  surat  paksa tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan pada KPP Pratama Cirebon. Hal ini dapat disebabkan karena  kenaikan harga barang- barang  konsumsi  maupun  bahan  produksi  yang dapat  berdampak  pada  menurunnya  penghasilan bersih  Wajib  Pajak.  Selanjutnya,  menurut Nopirin (2013), kebijakan fiskal yang
dikeluarkan  oleh  pemerintah  dapat  mencegah inflasi  melalui  kebijakan  penurunan  permintaan total,  hal  ini  berkaitan  dengan  salah  satu  fungsi pajak  sebagai  stabilitator.  Kebijakan  fiskal  yang berupa  pengurangan  pengeluaran  pemerintah serta  kenaikan  pajak  akan  dapat  mengurangi permintaan  total,  sehingga  inflasi  dapat  ditekan. Terkait hubungan fungsi pajak sebagai stabilitator  dengan  tingkat  inflasi,  dikutip  dalam Hartono (2019), Bakhshi (2001) juga menyatakan bahwa  penurunan  inflasi  di  Amerika  Serikat sebesar  2  poin  persentase  dapat  menghasilkan manfaat kesejahteraan sebanyak 1% dari PDB per tahun  selamanya,  namun  sebaliknya  di  Inggris, manfaat  serupa  ditemukan  lebih  kecil  tetapi masih  substansial,  yaitu  0,2%  dari  PDB  per tahun.
f. Pengaruh Realisasi Anggaran, Law Enforcement , Tingkat Kepatuhan
Penyampaian  SPT  Tahunan  WP  Badan  dan WP  OP,  serta  Tingkat  Inflasi  terhadap Penerimaan Pajak.
Berpengaruhnya  keempat  variabel  tersebut karena  variabel-variabel  dalam  penelitian  ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi  penerimaan  pajak  dari  berbagai segi faktor yang mungkin mempengaruhi.

## 5. KESIMPULAN
a. Realisasi  Anggaran  berpengaruh  positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  penyerapan DIPA  DJP  telah  dilaksanakan  dengan efektif.
b. Law  Enforcement  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak. Dapat  disebabkan  oleh  kecilnya  porsi penerimaan dari extra effort jika dibandingkan penerimaan rutin (voluntary compliance) serta kelemahan pada pengukuran
variabel nya yang menggunakan jumlah SP2DK yang diterbitkan.
c. Tingkat  kepatuhan  penyampaian  SPT Tahunan  PPh  Badan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  penerimaan  pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  OP memiliki  pengaruh  signifikan  negatif terhadap penerimaan pajak.
d. Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini  disebabkan  oleh    fungsi  pajak  yang tidak hanya sebagai penghimpun
penerimaan,  namun  juga  menjalankan fungsi stabilisasi.
e. Secara simultan keempat variabel tersebut memiliki  pengaruh  signifikan  positif terhadap penerimaan pajak.

## 6. REFERNSI
Allingham  M.  G.  &  Sandmo,  A.  (1972).  Income
Tax  Evasion:  A  Theoretical  Analysis.
Journal of Public Economics. 1 (3/4). desida,  Agus  Santoso,  Endah  Tri  Kurniasih,
Ahmad Soleh . (2019). Dampak Penyerapan
Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi). Journal of Economics and Business, 3(2). Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia.  (n.d).
Tabel  Tingkat  Inflasi  Nasional  2006-2021. Diakses  tanggal  19  Mei  2021,  dari https://www.bps.go.id/statictable/2009/06/1 5/907/indeks-harga-konsumen-dan-inflasi- bulanan-indonesia-2006-2021.html . Bastian, I. (2011). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (4th ed.) . Yogyakarta: Erlangga. Damayanti, O., Suhadak, & Pamungkas, M. G. W.
E.  N.  (2016).  Pengaruh  Tingkat  Inflasi, Economic  Growth,  Dan  Tarif  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Di  Negara- Negara  Asia  (Studi  Pada  World  Bank Periode  2005-2014). Jurnal  Perpajakan (JEJAK) 9(1).
Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., & Mardi. (2018).
Pengaruh  Inflasi,  Wajib  Pajak  Dan  Surat Paksa  Terhadap  Penerimaan  Kpp  Pratama Cirebon . Jurnal Kajian Akuntansi 2(2).
Direktorat  Jenderal  Pajak  Republik  Indonesia.
(n.d.).  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal Pajak Tahun 2010 s.d. 2020. Diakses tanggal
11 April 2021, dari https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page. Hartono,  T.  R.  (2019).  Pengaruh  Inflasi  Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap
Prosentase  Penerimaan  Pajak  Menurut Produk  Domestik  Bruto. Jurnal Ekonomi : Journal Of  Economic P-Issn 2087-8133.
Internasional  Burean  of  Fiscal  Documentation.
(1996).  International  Tax  Glosary,  Third
Edition Completely Revised. IBFD Publications.
Muslim, Aziz. Kajian Ekonomi Keuangan  Vol. 20 No.  2,  Agustus  2016 .      Badan  Kebijakan Fiskal.
Kalangi, Lintje. (2017). Pengaruh Tarif Pajak Dan Probabilitas  Audit  Terhadap  Kepatuhan Pajak  Penghasilan (Studi  Eksperimen
Laboratorium). UNPAR
Institutional Repository.
Kastolani,  O.  J.  Y.,  &  Ardiyanto,  M.  D.  (2017).
Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Dan  Pemeriksaan  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  . Diponegoro  Journal  Of Accounting Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017 .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d).
UU  APBN  dan  Nota  Keuangan  2021. Diakses  tanggal  1  Mei  2021,  dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu- apbn-dan-nota-keuangan-2021/ . Keynes,  J.  M.  (1936). The  General  Theory  of Employment, Interest and Money . New York
: Harcourt Brace.
Malia, E. & Qoyyimah. (2016). Analisis Kenaikan
PTKP Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan  Wajib  Pajak  Dan  Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Pamekasan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol
6 No 2.
Muzaki,  I,  S.,  Garis,  R.  R.,  Rozak,  D,  A.,  &
Kasman. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis .
Nopirin. (2013). Ekonomi Moneter . BPFE. Noviwijaya,  A.  &  A.  Rohman.  (2013).  Pengaruh Keragaman    Gender    dan  Usia    Pejabat Perbendaharaan    Terhadap    Penyerapan Anggaran    Satuan    Kerja    (Studi    Empiris pada  Satuan  Kerja  Lingkup  Pembayaran KPPN  Semarang   I). Diponegoro  Journal of  Accounting. Vol. 2 (3): 1-10
Organisation  For  Economic  Co-Operation  And Development (OECD). (2019). Tax administration 2019, Comparative Information on OECD and Other Advanced And Emerging Countries.
Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2020 Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Postur  dan  Rincian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun Anggaran 2020
Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  SE- 39/PJ/2015 Tentang Pengawasan  Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas  Data  Dan/Atau  Keterangan,  dan Kunjungan  (Visit)  Kepada  Wajib  Pajak. Jakarta.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor SE-
49/PJ/2016  tentang  Pengawasan  Wajib
Pajak  Melalui  Sistem  Informasi  Direktur Jenderal Pajak. Jakarta. Tantowi,  A.  (2021).  Determinants  Of  Indonesia’s Residence  Traveling  Abroad. JIET  (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 6 No. 1 (2021): 158-170. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Jakarta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28
Tahun 2007 tentang
Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  1983  tentang  ketentuan  Umum  dan
Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
Wulandari  et  al  (2020).  Pengaruh  Jumlah  Wajib Pajak  Dan  Perubahan  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  (Pph)  Pasal  21  (Studi Kasus  Pada  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat