## Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme

## I Gede Agus Kurniawan
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

## Abstrak
Penelitian  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  keberadaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU- XVIII/2020  dalam  perspektif  filsafat  utilitarianisme;  sekaligus  menelaah  berkenaan  dengan  implikasi  dari adanya  konsepsi  utilitarianisme  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020.  Urgensi penelitian  ini  bermula  dari  Kontroversi  lahirnya  UU  Cipta  Kerja  terus  berlanjut  pasca  hadirnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020.  Putusan  ‘inkonstitusional  bersyarat’  terhadap  UU  Cipta Kerja  nyatanya  memberikan  perdebatan  intelektual  dari  kalangan  para  sarjana  hukum;  mengingat,  terdapat beberapa  perspektif  yang  mengkaji  persoalan  tersebut.  Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dengan  didasarkan  atas  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  non-hukum.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020  memiliki  semangat  filsafat  utilitarianisme  sebagaimana  bertujuan  guna menjaga  aspek  proporsionalitas  serta  memberikan  jaminan  terhadap  terselenggaranya  Peraturan  Pelaksana dari UU Cipta kerja. Di sisi lain, implikasi semangat utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020  yaitu  memberikan  jaminan  ketertiban  sosial  berkenaan  dengan  transformasi  suatu instrumen hukum sebagaimana persekuensi dari terbitnya UU Cipta kerja.
Kata kunci: Inkonstitusional Bersyarat; Utilitarianisme; Filsafat Hukum

## Constitutional Court Decision of Job Creation Act in Perspective of Utilitarianism Philosophy

## Abstract
This legal research aims to examine the existence of Constitutional Court Decision No. 91/PUU- XVIII/2020  from  utilitarian  philosophy  while  paying  attention  to  the  concept  of  utilitarianism  in Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The urgency of this research stems from the  controversy  over  the  birth  of  the  Job  Creation  Law  which  continues  after  the  Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The 'conditionally unconstitutional' decision on the Job Creation Law provides intellectual property from legal scholars; Remember, several points of view examine the problem. This legal research uses an approach and approaches to laws and regulations based  on  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  non-legal  materials.  The  study results stated that the decision of the Constitutional Court no. 91/PUU-XVIII/2020 has the spirit of the  utilitarian  philosophy,  which  aims  to  maintain  the  proportionality  aspect  and  provide guarantees for implementing the Implementing Regulations of the Job Creation Law. On the other hand,  the  spirit  of  utilitarianism  in  the  Constitutional  Court  Decision  No.  91/PUU-XVIII/2020 explains social issues by transforming a legal instrument of sequence from the issuance of the Job Creation Law.
Keywords: Conditionally Unconstitutional; Utilitarianism; Philosophy of Law
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Babak  baru  pengujian  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2021  Tentang  Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) telah memenuhi titik akhir di Mahkamah  Konstitusi.  Pasalnya,  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusannya  No. 91/PUU-XVIII/2020  telah  menegaskan  bahwa  proses  pembentukan  UU  Cipta Kerja  adalah  inkonstitusional  bersyarat,  sehingga  meminta  pemerintah  dan  DPR untuk  memperbaiki  proses  penyusunan  UU  Cipta  Kerja  maksimal  selama  dua tahun.  Padahal,  jika  dilihat  secara  saksama,  pasca  disahkannya  UU  Cipta  Kerja telah terdapat berbagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam  UU  Cipta  Kerja.  Adanya  peraturan  pelaksana  tersebut  menjadi permasalahan karena peraturan pelaksana tersebut didasarkan pada suatu undang- undang  yang  dibentuk  secara  cacat  prosedur  sebagaimana  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020  menegaskan  UU Cipta  Kerja  adalah  inkonstitusional  bersyarat  dan  hal  ini  tentu  berpengaruh terhadap  eksistensi  peraturan  pelaksana  UU  Cipta  Kerja  termasuk  menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jika hal itu terjadi,  maka  fenomena  ketidakpastian  hukum  pun  terjadi  terutama  berkaitan dengan  status  dan  validitas  peraturan  pelaksana  UU  Cipta  Kerja  pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020.  Hukum  yang  seyogyanya  dapat memberikan  jaminan  kepastian  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  justru berpotensi  membingungkan masyarakat  yang dampaknya masyarakat  tidak dapat terlayani  secara  maksimal  denga  hadirnya  hukum  serta  hukum  hadir  justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat.
Pemahaman  hukum  dari  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus  dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini termasuk peraturan yang  berbentuk  perubahan  dan omnibus  law yang  mengharuskan  masyarakat indonesia  membuka  undang-undang  pokoknya  dan  menyandingkan  undang- undang  perubahannya. 1 Hadirnya  suatu  instrumen  hukum  sebagaimana  mengikat secara  umum  didasarkan  atas  aspek  filosofis  pula. 2 Hal  ini  berfungsi  untuk menguatkan  roda-roda  implementasi  dari  kandungan  nilai-nilai  yang  menjadi  di orientasi  esensial  dari  suatu  instrumen  hukum  tersebut. 3 Nilai-nilai  esensial tersebut  cenderung  didasarkan  atas  semangat  dari  berbagai  aliran  filsafat  hukum yang  telah  menjadi  bagian  utama  dari  pembangunan  hukum  suatu  negara
1 Edy Sujendro, “Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 385, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.
2 Fradhana  Putra  Disantara,  “Perspektif  Keadilan  Bermartabat  dalam  Paradoks  Etika  dan  Hukum,”
Jurnal Litigasi (e-Journal) 22, no. 2 (2021): 205–29,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211.
3 Teguh  Prasetyo, Pembaharuan  Hukum:  Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat (Malang:  Setara Press, 2017).
e-ISSN : 2621-4105
sebagaimana  tercermin  dalam  dasar  negara. 4 Ketetapan  hukum  tersebut  telah memberikan  telaah  komprehensif  terhadap  isu-isu  hukum  yang  menjadi  hal-hal sebagaimana legitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan suatu produk hukum  senantiasa  mengandung  semangat  filsafat  hukum  yang  berada  didalam berbagai  pertimbangan  atau  amar  putusannya, 5 tak  terkecuali  dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 seringkali dianggap sebagai  salah  satu  terobosan  dalam  perspektif  utilitarianisme  sebagaimana menjadi  salah  satu  aliran  filsafat  yang  mengedepankan  tingkat  kebahagiaan tertinggi  dalam  melaksanakan  suatu  instrumen  hukum. 6 Kebahagiaan  disebut sebagai  cita-cita  tertinggi  dari  masyarakat  hukum  taat  terhadap  suatu  instrumen hukum.  Suatu  instrumen  hukum  akan  dianggap  bermanfaat  dan  berkeadilan bilamana  mencapai  tingkat  maksimal  kebahagiaan  yang  dirasakan  oleh  masing- masing  individu  yang  menjadi  subjek  hukum. 7 Parameter  atau  standar kebahagiaan masing-masing manusia memiliki perspektif  yang berbeda sehingga aspek kebahagiaan sebagaimana dalam filsafat utilitarianisme mendapatkan kritik yang menyasar pada ada keraguan seseorang untuk menganggap sesuatu hal dapat menjadi  bahagia. 8 Apabila  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU- XVIII/2020  ditelaah  berdasarkan  perspektif  filsafat  utilitarianisme,  maka  dapat dipastikan menimbulkan berbagai implikasi hukum.
Analisis  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020 berdasarkan perspektif filsafat utilitarianisme dimaksudkan untuk melihat dampak sosiologis  serta  aspek  kemanfaatan  suatu  undang-undang  yang  telah  dibentuk yang  kemudian  dilakukan judicial  review oleh  pengadilan,  dalam  hal  ini Mahkamah  Konstitusi.  Perspektif  filsafat  utilitarianisme  dipillih  untuk  melihat keberlakuan  hukum  UU  Cipta  Kerja  dikaitkan  dengan  proses  pembentukannya yang  kemudian  dilakukan judicial  review oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Alasan perspektif  filsafat  utilitarianisme  dijadikan  basis  analisis  adalah  sebagai  upaya untuk  melihat  aspek  kemanfaatan  suatu  undang-undang  dilihat  dari  proses pembentukannya.
Sejatinya,  penelitian  berkenaan  dengan  filsafat  utiltarianisme  telah dilakukan beberapa kali. Pertama , penelitian oleh Budiono (2019) tentang “Teori Utilitarianisme  dan  Perlindungan  Hukum  Lahan  Pertanian  dari  Alih  Fungsi”
4 Fradhana  Putra  Disantara,  “Pancasila  Juga  Volksgeist,  Tanya  Kenapa?,”  in Filsafat  Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, Dan Politik) , ed. Fradhana Putra Disantara Irfa Ronaboyd, 1st ed. (Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020), 63–68.
5 Arief Budiono, “Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi,”
Jurnal Jurisprudence 9, no. 1 (September 18, 2019): 102–16,
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8294.
6 Iwan Satriawan, “Pro-Kontra Putusan MK” (Yogyakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).
7 Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Di Indonesia,” Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 5, no. 2 (2021): 19–32, https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.22026.
8 S.  Wexler,  “The  Moral  Confusions  in  Positivism,  Utilitarianism  and  Liberalism,” The  American Journal of Jurisprudence 30, no. 1 (January 1985): 121–35, https://doi.org/10.1093/ajj/30.1.121.
sebagaimana  penelitian  ini  merumuskan  konsep  perlindungan  hukum  lahan pertanian ditinjau dari teori utilitarianisme. Kedua , penelitian oleh Wibowo (2019) berhubungan  dengan  “Penerapan  Konsep  Utilitarianisme  untuk  Mewujudkan Perlindungan  Konsumen  Yang  Berkeadilan  Kajian  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” sebagaimana penelitian ini mengungkapkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa  Keuangan  belum  maksimal  dalam  mengoptimalkan  esensi  dari  konsep utilitarianisme.  Ketiga , penelitian  dari  Rahmatullah  (2021)  berkenaan  dengan “Filsafat  Hukum  Utilitarianisme:  Konsep  dan  Aktualisasinya  Dalam  Hukum  di Indonesia”  sebagaimana  kajian  ini  mengungkapkan  bahwa  secara  garis  besar, utilitarianisme  telah  memberikan  kontribusi  penting  dalam  memberikan  tujuan dari pembentukan maupun pembangunan hukum di Indonesia
Ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian “Putusan MK UU Cipta Kerja  dalam  Perspektif  Filsafat  Utilitarianisme”;  oleh  sebab,  penelitian  ini mengkaji  pada  objek  kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU- XVIII/2020 dengan mendasarkan diri berdasarkan konsepsi utilitarianisme Jeremy Bentham dan John Stuart Mills; sebagaimana dalam ketiga penelitian terdahulu di atas, tidak memberikan diferensiasi konsepsi utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan  John  Stuart  Mills.  Di  sisi  lain,  ketiga  penelitian  di  atas  tidak  membahas mengenai  implikasi  bilamana  diterapkannya  ‘semangat’  utilitarianisme  dalam suatu bentuk produk hukum. Hal ini sekaligus mempertegas urgensi penelitian ini adalah melihat aspek kemanfaatan suatu undang-undang dikaitkan dengan proses pembentukannya  yang  didasarkan  pada  filsafat utilitarianism .  Tujuan  penelitian hukum  ini  adalah  menelaah  dimensi utilitarianism dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020  sekaligus  mengkaji  dampak  dimensi utilitarianism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  memiliki pengertian  adanya  aktivitas  untuk  menganalisa  relasi  antara  berbagai  instrumen hukum  dengan  fakta-fakta  hukum  sekaligus  fakta-fakta  sosial  yang  menjadi penunjang  kajian  dari  pada  ilmu  hukum. 9 Aktivitas  tersebut  dilakukan  secara sistematis  dan  komprehensif  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan peraturan  perundang-undangan.  Implementasi  dari  pada  pendekatan  perundang- undangan  adalah  mengkaji  segala  instrumen  hukum  yang  mempunyai  hubungan atas  isu  hukum  yang  tengah  diteliti;  sedangkan  wujud  pelaksanaan  pendekatan konseptual adalah menela'ah berbagai pendapat atau doktrin sekaligus pandangan- pandangan  yang  berkembang  sebagaimana  relevan  dengan  isu  hukum  yang  ada. Selain  itu,  juga  digunakan  pendekatan  filsafat  ( philosophical  approach )  sebagai upaya untuk membedah aspek filsafat utilitarianisme dalam penelitian ini.
9 Dyah Octorina Susanti and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  non-hukum.  Bahan  hukum  primer  di atas  peraturan  perundang-undangan,  putusan  hakim,  risalah  pengadilan,  catatan catatan  resmi  yang  dibuat  oleh  otoritas  negara  atau  pemerintah,  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  meliputi  segala  publikasi berkenaan  dengan  hukum  yang  yang  tidak  termasuk  dalam  dokumen  otoritatif negara,  seperti  halnya  makalah  hukum,  buku  hukum,  tesis  skripsi,  disertasi tentang  isu  hukum,  artikel  jurnal  hukum,  dan  lain  sebagainya.  Kemudian,  bahan non  hukum  adalah  bahan-bahan  yang  berasal  dari website .  Teknik  analisa dilaksanakan  melalui  pola  penalaran  preskriptif  guna  menemukan  kesimpulan yang komprehensif atas isu hukum yang diteliti.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Perspektif  Utilitarianisme  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 91/PUU-XVIII/2020
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam pertimbangannya  menekankan  perspektif utilitarianism sebagai  upaya  untuk menyeimbangkan  kepentingan  pembentuk  undang-undang  (Presiden  dan  DPR) dengan  masyarakat  umum.  Jika  dilihat,  kepentingan  pembentuk  undang-undang (Presiden  dan  DPR)  yang  terutama  terkait  UU  Cipta  Kerja  adalah  upaya penyederhanaan  regulasi  serta  upaya  untuk  menyempurkanakan  regulasi  yang tumpang  tindih, overregulation ,  hingga  regulasi  yang  bersifat  tidak  harmonis. 10 Upaya  pembentuk  undang-undang  inilah  yang  menjadi  salah  satu  aspek  penting dalam  penyusunan  UU  Cipta  Kerja.  Tujuan  mulia  pemerintah  dan  DPR  terkait disusunnya  UU  Cipta  Kerja  dengan  harapan  adanya  transformasi  ekonomi  guna mewujudkan  perkembangan  sekaligus  pembangunan  ekonomi  yang  signifikan sebagaimana  berpeluang  memberikan  berbagai  kesempatan  kerja  kepada masyarakat.
Salah  satu  aspek  penting  lainnya  dalam  UU  Cipta  Kerja  adalah  terkait peningkatan  ekonomi  di  sektor  swasta. 11 Hal  ini  didasari  bahwa  Penciptaan berbagai  lapangan  pekerjaan  melalui  instansi-instansi  resmi  dari  pemerintah sebagaimana  BUMN,  TNI,  ASN,  Polri,  tidak  mampu  untuk  menyerap  seluruh tenaga  kerja.  Dengan  demikian,  lahir  gagasan  fundamental  berkenaan  dengan penciptaan lapangan pekerjaan melalui skema-skema sektor swasta. Jika berkaitan dengan aspek swasta tentu investasi merupakan suatu yang bersifat condition sine qua  non .  Hal  ini  dikarenakan  dengan  investasi  terdapat  orientasi  menciptakan lapangan  pekerjaan.  Terkait  dengan  hal  ini,  maka  investasi  juga  memerlukan investor  dalam  pelaksanannya.  Meski  begitu,  investor  justru  merasa  belum optimal  dalam  menjalankan  investasi  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan
10 Satria,  “Implikasi  Putusan  MK  Terhadap  Substansi  Undang-Undang  Cipta  Kerja”  (ugm.ac.id, 2021).
11 Agus  Suntoro,  “Implementasi  Pencapaian  Secara  Progresif  Dalam  Omnibus  Law  Cipta  Kerja,” Jurnal HAM 12, no. 1 (April 2021): 1–18, https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18.
objektivitas  sebagaimana  bangsa  Indonesia  terhadap  upaya  pembangunan investasi  yang  berkelanjutan  sekaligus  menciptakan  iklim  investasi  yang  ramah masih  menjadi  persoalan,  mengingat  masih  terdapat  berbagai  ego  sektoral  yang belum  dapat  diturunkan  oleh  masing-masing  pihak,  tak  terkecuali  antara  instansi satu  dengan  instansi  lainnya. 12 Apalagi,  telah  banyak  sekali  terjadi  adanya problematika  berkenaan  dengan  aspek  regulasi,  seperti  halnya  tumpang  tindih aturan,  disharmonisasi,  norma-norma yang  justru  berpotensi merusak kesejahteraan  masyarakat,  dan  lain  sebagainya. 13 Bahkan,  dalam  aspek  perizinan pun  investor  merasa  dipersulit  dengan  berbagai  adanya  kebijakan  serta  aturan yang tidak sinkron. 14
Jika  mengacu  pada  strategi  utama  kebijakan  ekonomi  yang  yang  tertuang dalam 16 paket kebijakan, terdapat hal-hal  yang berpotensi justru memperlambat tingkat investasi di Indonesia. Dapat diambil contoh adanya simplifikasi mengenai perizinan  pertanahan  guna  aktivitas  investasi  sebagaimana  menjadi  parameter dalam  penetapan  skema  upah  minimum  provinsi  (UMP).  Meski  cukup  apik, namun  beberapa  hambatan  regulasi  tersebut  membuat  strategi  utama  pemerintah melalui paket kebijakan sebagaimana diterbitkan pada tahun 2018 tersebut justru dianggap tidak efektif; 15 oleh sebab, aktivitas penanaman modal yang dilakukan di Indonesia  belum  mencapai.  dalam  kisaran  yang  dapat  dikatakan  signifikan. Fenomena  tersebut  bukan  tanpa  alasan,  oleh  karena,  masih  banyak  investor merasa bahwa terdapat persoalan secara administratif terkait perizinan investasi di Indonesia. 16 Meski  terdapat  suatu  kebijakan  yang  diistilahkan online  single submission (OSS) sebagai dalam mekanisme penetapan perizinan atau pemberian perizinan  melalui  skema  sistematis  dan  satu  pintu,  masih  terdapat  berbagai persyaratan yang terkesan regulatif serta berbelit-belit sehingga tidak mendukung iklim investasi yang kondusif.
Berdasarkan  uraian  di  atas  sejatinya  wajar  jika  pembentuk  undang-undang membentuk UU Cipta Kerja. Pada hal ini, UU Cipta Kerja disusun dan dibentuk melalui  skema omnibus  law sebagai  solusi  dalam  menghadapi  problem  regulasi. Gagasan metode omnibus law sejatinya merupakan istilah yang asing di Indonesia
12 Vincent  Suriadinata,  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian  Pembentukan Omnibus  Law  Di  Indonesia,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  1  (2019):  115–32, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.
13 Suryati,  Ramanata  Disurya,  and  Layang  Sardana,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Omnibus  Law Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  Simbur  Cahaya 28,  no.  1  (2021):  97–111, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.902.
14 Suriadinata,  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian  Pembentukan  Omnibus Law Di Indonesia.”
15 Hari  Agus  Santoso,  “Efektifitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Peningkatan  Investasi,” Jurnal Hukum Positum 6, no. 2 (2021): 254–72.
16 Dewi Sukma Kristianti, “Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat,” PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no. 2 (October 2021): 90–113,
https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619.
e-ISSN : 2621-4105
karena omnibus  law digunakan  lazimnya  oleh  negara common  law . 17 Sedangkan di  Indonesia  dengan  dominan civil  law .  Secara  konsep,  istilah  ‘ omnibus  law’ seringkali  diketahui  dengan  istilah omnibus  bill sebagaimana  istilah  yang cenderung  diungkapkan  dalam  negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum common  law . 18 Istilah omnibus identik  dengan  kata omnis ,  yang  berarti  ‘untuk semuanya’ sebagaimana frasa tersebut berasal dari bahasa latin. Maka sebab itu, konklusi yang dapat diraih adalah bahwa omnibus law adalah hukum untuk semua atau suatu peraturan perundang undangan  yang mengganti, menambah, merevisi, atau  memperbaiki  undang-undang  lainnya.  Bilamana  meninjau Black’s  Law Dictionary,  omnibus  law diartikan  dalam  dua  hal; 19 yaitu:  (1) )  a  single  bill containing  various  distinct  matters,  usually  drafted  in  this  way  to  force  the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions; dan (2)  a  bill  that  deals  with  all  proposals  relating  to  a  particular subject,  such  as  an  ‘omnibus  judgeship  bill’  covering  all  proposals  for  new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes  and  grants  to  states  for  crime  control. 20 Jika  mengacu  pada Black’s Law Dictionary dapat  disimpulkan  bahwa omnibus  law memang  bertujuan  menjadi “obat” dalam berbagai permasalahan regulasi. 21
Mekanisme omnibus  law memiliki  karakteristik  akselerasi  proses  legislasi. Hal  ini  dibuktikan  dalam  penelitian  pembentukan undang-undang  di  Kongres Amerika  Serikat  periode  1949-1994  oleh  Glen  S.  Krutz  yang  menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme omnibus law membawa pengaruh yang signifikan terhadap  produktivitas  legislasi. 22 Secara  umum  terdapat  lima  ciri  dari omnibus law . 23 Pertama,  omnibus  law memiliki  karakter  lintas  sektor  dengan  substansi yang  memiliki  materi  muatan  sebagaimana  secara  sistematis  dan  seragam. Terdapat  beberapa  sektor  yang  memiliki  hubungan  dan  substansi  di  dalam  suatu instrumen  hukum  yaitu  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  memiliki materi  muatan  yang  sama  dan  banyak.  Contohnya,  terdapat  rancangan  undang- undang  yang  mana  akan  di  disusun  berkenaan  dalam  hal  sektor-sektor  prinsipil; seperti  sektor  otoritas  pemerintah,  sektor  investasi,  sektor  administratif  dari
17 Firman  Freaddy  Busroh,  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan  Permasalahan Regulasi
Pertanahan,” Arena Hukum 10, no. 2 (2017): 227–50,
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.
18 Bayu  Dwi  Anggono,  “Peluang  Adopsi  Dan  Tantangannya  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan Indonesia,” RechtsVinding 9, no. 1 (2020): 17–37.
19 Hananto Widodo and Fradhana Putra Disantara, “Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19,” Jurnal  Suara  Hukum 3,  no.  1  (March  2021):  197, https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226.
20 Wildan  Sany  Prasetiya  Hendra  Sukarman,  “Degradasi  Keadilan  Agraria  Dalam  Omnibus-Law,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 17–37.
21 Ibid.
22 Christina  Aryani,  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui Penerapan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 27, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
23 Adam M. Dodek, “Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations,” Ottawa Law Review 48, no. 1 (2017): 42; Anggono, “Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang- Undangan Indonesia.”
e-ISSN : 2621-4105
otorita, sektor hayati dan lingkungan hidup, dan sektor-sektor lainnya yang saling berhubungan.  Kehadiran omnibus  law -termasuk  UU  Cipta  Kerja-  bertujuan sekaligus  berorientasi  untuk  saling  mengaitkan  serta  saling  menghubungkan antara  satu  sektor  dengan  sektor  lainnya  agar  mencapai  suatu  keseragaman substansi dan arah cita hukum.
Kedua ,  lintas  sektor  sebagaimana  yang  diatur  dalam  skema omnibus  law justru  menimbulkan  berbagai  'pembengkakan'  pasal;  oleh  sebab,  dalam  suatu undang-undang yang dibentuk dalam skema omnibus law , dapat dipastikan terdiri atas berbagai atau ratusan norma (pasal). 24
Ketiga,  omnibus  law adalah  perundang-undangan  yang  mencakup  berbagai peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  akan  diwujudkan  -dikumpulkan- menjadi  satu.  Jumlah  dari  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  termasuk di dalam satu perundang-undangan  yang menggunakan skema omnibus law akan berjumlah  sangat  banyak;  mengingat,  peraturan  perundang-undangan  dengan metode omnibus  law memperbaiki  berbagai  persoalan  norma  yang  dicakupnya, seperti melahirkan norma baru, menghapus norma-norma yang lama, membentuk suatu rumusan baru, dan hal-hal lain yang bersifat transformasi norma. Keempat , karakter dari peraturan  yang menggunakan skema omnibus law adalah berdikari; sehingga, peraturan tersebut tidak terikat berdasarkan instrumen hukum yang lain.
Pembentuk  undang-undang  seringkali  tidak  memperhatikan  sekaligus  meninjau atas  berbagai  substansi  serta  norma-norma  yang  terkandung  di  dalam  instrumen hukum  lainnya.  Sehingga,  dalam  peraturan omnibus  law ,  norma-norma  yang terkandung  di  dalamnya  lumrahnya  didasarkan  atas  politik  hukum  yang dilaksanakan  oleh  para  pembentuk  undang-undang. 25 Kelima,  omnibus  law akan mencabut,  merubah,  menegasikan  beberapa  ketentuan  yang  termaktub  dalam instrumen hukum. Pendekatan tersebut adalah skema guna menindaklanjuti aegala persoalan  yang  menyasar  pada  aspek  regulatif,  seperti  halnya  disharmonisasi, obesitas hukum, tumpang tindih aturan, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Norma-norma  yang  sedang  bermasalah  akan  diperbaiki  melalui  skema omnibus law .
Beberapa  uraian  di  atas  didukung  dengan  pendapat  beberapa  pakar peraturan  perundang-undangan,  seperti  halnya  Ahmad  Redi  yang  menyatakan bahwa  terdapat  beberapa  aspek  kebermanfaatan  atas  kehadiran  skema omnibus law , 26 antara  lain:  (a)  mempercepat  penyelesaian  berbagai  persoalan  perundang- undangan  dengan  efisien  dan  efektif;  (b)  penyelarasan  dalam  tataran  pusat maupun  daerah  dari  kebijakan  pemerintah;  (c)  pembentukan  paradigma
24 Dicky  Eko  Prasetio  Hananto  Widodo,  “Penataan  Kewenangan  KPU  Dan  Bawaslu  Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu,” Perspektif Hukum 21, no. 2 (2021): 17– 38.
25 Bayu Dwi Anggono and Fahmi Ramadhan Firdaus, “Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the  United  States  and  Ireland,” Lentera Hukum 7, no. 3 (November 2020): 319–36, https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.19895.
26 Ahmad Redi and Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang- Undangan Nasional , 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).
e-ISSN : 2621-4105
keterpaduan dalam hal-hal yang berkenaan dengan kepengurusan izin atau hal-hal administratif;  (d)  memutus bureaucracy  approa ch;  (e)  menguatkan  faset koordinatif  yang  sistematis  guna  menjaga  relasi  antara  implementasi  dan kebijakan  yang  ada;  dan  (f)  memberikan  kepastian  hukum  serta  perlindungan hukum  terhadap  para  pengambil  kebijakan.  Jika  melihat  pada  tujuan,  orientasi, serta original  intend pembentuk  undang-undang,  maka  UU  Cipta  Kerja  tentu diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sudah tepat dengan menegaskan  adanya  inkonstitusionalitas  bersyarat  dengan  menegaskan  aspek utilitarianism (aspek  kemanfaatan).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU- XVIII/2020  menegaskan:  “Bahwa  pilihan  Mahkamah  untuk  menentukan  UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah  harus  menyeimbangkan  antara  syarat  pembentukan  sebuah  undang- undang  yang  harus  dipenuhi  sebagai  syarat  formil  guna  mendapatkan  undang- undang  yang  memenuhi  unsur  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan.  Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo . Untuk memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara  bersyarat  menimbulkan  konsekuensi  yuridis  terhadap  keberlakuan  UU 11/2020 a quo , sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang  untuk  memperbaiki  UU  11/2020  berdasarkan  tata  cara pembentukan  undang-undang  yang  memenuhi  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku dan  standar  di  dalam  membentuk  undang-undang omnibus  law yang  juga  harus tunduk  dengan  keterpenuhan  syarat  asas-asas  pembentukan  undang-undang  yang telah ditentukan”. Dilihat dari pertimbangan tersebut, telah jelas dan tegas bahwa Hakim Konstitusi menggunakan pandangan filsafat utilitarianisme.
Filsafat  utilitarianisme  sebagaimana  curah  gagas  dari  Jeremy  bentham (termasuk  disempurnakan  oleh  John  Stuart  Mill serta  Rudolf  Von  Jherin)  adalah wujud akibat dari gagasan teori hukum alam  yang telah menjadi basis pemikiran utama  hukum  pada  saat  abad  ke-18  dan  ke-19. 27 Salah  satu  kecaman  Bentham terhadap konsepsi hukum alam yaitu terkait pendekatan hukum alam yang hanya berorientasi pada gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada  yang  konkret,  materialis,  dan  mendasar  sehingga  tidak  sesuai  dengan kepentingan  praktis  masyarakat.  Hukum  alam  yang  terlalu over justru menempatkan  hukum  sebagai  hukum  yang  akan  berlaku  ( ius  constituendum ) bukan  hukum  yang  sekarang  berlaku  ( ius  constitutum )  sebagai  solusi  atas permasalahan  masyarakat.  Bentham  juga  menegaskan  bahwa  kemanfaatan  dan kebahagiaan  adalah  esensi  utama  dari  hukum; 28 dalam  hal  ini  hukum  bertujuan guna  melahirkan  kebermanfaatan  dan  kebahagaian  sebesar  besarnya  terhadap
27 Judith  Resnik,  “The  Democracy  in  Courts:  Jeremy  Bentham,  ‘Publicity’,  and  the  Privatization  of Process in the Twenty-First Century,” NoFo 10, no. 1 (2013): 77–119.
28 Atip Latipulhayat, “Jeremy Bentham,” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2, no. 2 (2015): 413–24, https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12.
e-ISSN : 2621-4105
sejumlah  masyarakat  yang  sebanyak-banyaknya  pula  ( the  greatest  happiness  for greatest  number ).  Parameter  dari  tujuan  hukum  menurut  Bentham  adalah kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang sehingga baik buruknya  hukum  tergantung  pada  manfaat  yang  diberikan  oleh  hukum  di  dalam masyarakat. 29
Gagasan the greatest happiness of the greatest number dari Bentham dapat dijelaskan  bahwa  konsepsi  ini  harus  diterapkan  secara  kualitatif,  Guna menakhlikkan  kesejahteraan  sekaligus  kebahagiaan  dari  masyarakat,  suatu instrumen  hukum  wajib  memperhatikan  empat  aspek  orientasi  sebagaimana menjadi  di  nilai-nilai  esensial  dari  filsafat  utilitarianisme, 30 yaitu:  (1) to  provide subsistence (untuk  memberi  nafkah  hidup);  (2) to  provide  abundance (untuk memberikan  nafkah  makanan  berlimpah);  (3) to  provide  security (untuk memberikan perlindungan); dan (4) to attain equity (untuk mencapai persamaan).
Bentham  juga  berpendapat  bahwa  sejatinya,  keterkaitan  antara  negara  dengan instrumen  hukum  sebagaimana  yang  dibentuk  oleh  negara  melalui  pemerintah pula  adalah  sarana  untuk  menggapai  kebermanfaatan  yang  berkeadilan  guna memberikan  kebahagiaan  sebesar-besarnya  kepada  mayoritas  dari  masyarakat. 31 Meski ajaran ini memperkuat aspek individualis sebagaimana ditunjukkan dengan parameter kebahagiaan yang tidak memiliki batasan satu sama lain, namun esensi dari  pada  filsafat  utilitarianisme  adalah  mendorong  setiap  individu  untuk menghormati  dan  menghargai  kepentingan  individu  yang  lain  agar  tidak melahirkan situasi homo homini lupus . Oleh sebab itu, gagasan ini menempatkan aspek  empati  serta  simpati  sebagai  dua  kunci  utama  untuk  menciptakan kebahagiaan  individu  sekaligus  kebahagiaan  masyarakat  yang  menyasar  pada tindakan-tindakan baik dan tidak melanggar norma nilai moral dan etika. 32
Jika  mengacu  pada  gagasan  Bentham  tersebut,  maka  keberadaan  hukum memiliki  orientasi  utama  guna  mewujudkan  adanya  kedamaian  sekaligus ketertiban  sosial;  sembari  menyebarkan  aspek  kebermanfaatan  yang  seluas- luasnya  serta  sebesar-besarnya  kepada  seluruh  masyarakat  dalam  jumlah mayoritas atau sebanyak-banyaknya. Hukum menciptakan ruang-ruang komunikasi  secara  multidimensi  antara  berbagai  disiplin  ilmu  guna  menjadikan ilmu  tersebut  sebagai  penunjang  manusia  agar  mampu  mencapai  taraf kebahagiaannya.  Maka  dari  itu,  hukum  yang  identik  dengan  aspek  legislatif adalah  mekanisme  utama  agar  melahirkan  instrumen  yang  mampu  menciptakan kebermanfaatan  yang  signifikan  bagi  setiap  anggota  masyarakat,  serta  legislasi sebagaimana menjadi aspek pembangunan hukum sekaligus pembentukan hukum
29 Piero  Tarantino, Philosophy, Obligation and the Law: Bentham’s Ontology of Law ,  1st  ed.  (New York: Routledge, 2018).
30 George P. Fletcher, “Fairness and Utility in Tort Theory,” Harvard Law Review 85, no. 3 (January 1972): 537–73, https://doi.org/10.2307/1339623.
31 Frederikus  Fios,  “Keadilan  Hukum  Jeremy  Bentham  Dan  Relevansinya  Bagi  Praktik  Hukum Kontemporer,” Humaniora 3, no. 1 (April 2012): 299, https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315.
32 Nazaruddin  Lathif,  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana/  Alat  Untuk  Memperbaharui  Atau  Merekayasa Masyarakat,” Pakuan Law Review 3 Nomor 1 (2017): 74.
di  suatu  negara  mampu  menciptakan  kewibawaan  yang  dapat  dipatuhi  secara senantiasa oleh setiap manusia. Jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.  91/PUU-XVIII/2020,  maka  esensi  utilitarianism  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek,  yaitu: pertama ,  terkait  dengan  amar  putusan  yang  menegaskan inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  tidak  direvisi  proses  pembentukannya. Mahkamah  Konstitusi  telah  berupaya  untuk  mencari  proporsionalisasi  atas  dua greatest  happiness yaitu  kepentingan  pembentuk  undang-undang  yang  juga bertujuan menyejahterakan rakyat melalui investasi serta kepentingan rakyat yang mana  rakyat  juga  sebagian  besar  menolak  UU  Cipta  Kerja  yang  dianggap  tidak partisipatif.
Mahkamah  Konstitusi  memilih  jalan  tengah  dengan  tidak  menyatakan inkonstitusional secara langsung UU Cipta Kerja karena memiliki manfaat positif bagi  masyarakat  terutama  dengan  kebijakan  pemerintah  untuk  mendukung investasi  dan  ekonomi  kreatif. Kedua ,    Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 91/PUU-XVIII/2020  secara  implisit  tidak  melarang  metode omnibus  law bahkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  metode omnibus  law adalah  sah  sepanjang  tidak bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keabsahan metode omnibus law adalah ketika metode tersebut telah diatur dalam  UU  No.  12  Tahun  2011.  Dilihat  dalam  argumentasi  tersebut,  Mahkamah Konstitusi  sejatinya  menegaskan  aspek utilitarianism terutama  terkait  pendapat Bentham yang menekankan bahwa pembentukan undang-undang memiliki tujuan yaitu:  “(1) to  provide  subsistence (untuk  memberi  nafkah  hidup);  (2) to  provide abundance (untuk  memberikan  nafkah  makanan  berlimpah);  (3) to  provide security (untuk  memberikan  perlindungan);  dan  (4) to  attain  equity (untuk mencapai  persamaan).”  Jika  dilihat,  tujuan  metode omnibus  law adalah  sarana untuk  memenuhi  keempat  tujuan  dari  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  tersebut.  Atas  dasar utilitarianism ,  Mahkamah  Konstitusi  tidak membatalkan metode omnibus law tetapi hanya menegaskan bahwa ketika metode tersebut  telah  diatur  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011,  maka  sejatinya  metode tersebut telah sah.
Ketiga ,  jika  mengacu  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU- XVIII/2020  maka  nalar  utilitarianism  terutama  dapat  dilihat  dalam  adanya larangan  bagi  kebijakan  strategis  dan  berdampak  luas  dalam  UU  Cipta  Kerja. Secara argumentum  a  contrario ,  maka  bagi  kebijakan  yang  tidak  strategis  dan berdampak  luas  diperbolehkan  untuk  diterapkan.  Mengacu  pada  hal  tersebut, aspek utilitarianism dalam  hal  ini  penekanannya  pada the  aim  of  law  is  the greatest  happines  for  the  greatest  number .  Hal  ini  adalah  upaya  Mahkamah Konstitusi  untuk  menengahi  kepentingan  pembentuk  undang-undang  dan pemerintah  dengan  kepentingan  rakyat.  Jika  putusan  Mahkamah  Konstitusi menegaskan  inkonstitusionalitas,  maka  tentu  akan  terdapat  kepentingan pemerintah  yang  terganggu  terutama  tidak  dapat  melaksanakan  peraturan pelaksana  UU  Cipta  Kerja.  Selain  itu,  masyarakat  juga  tergangggu  dengan
pelayanan  publik  serta  kepastian  hukum  karena  dengan  dibatalkannya  UU  Cipta Kerja, maka dibatalkan pula peraturan pelaksananya dan tentu hal ini berpengaruh terhadap  penerapannya.  Penerapan  yang  tidak  jelas  inilah  yang  berpotensi merugikan  masyarakat.  Penelitian  ini  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020  yang  menggunakan  nalar  dan  aspek utilitarianism  yang  bertujuan  untuk  menjaga  kepentingan  pembentuk  undang- undang  dan  masyarakat  secara  proporsional  serta  menjamin  terselenggaranya peraturan  pelaksana  UU  Cipta  Kerja  tanpa  mengurangi  hak  rakyat  sehingga adanya larangan penerapan bagi kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
3.2  Implikasi  Perspektif  Utilitarianisme  Terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020
Kebahagiaan  tersebut  tidak  menyasar  pada  ada  orang  secara  individu, melainkan  orang-orang  lain  yang  memiliki  hubungan  dengan  orang  yang menghasilkan  kebahagiaan  kepada  seluruh  pihak.  Hal  tersebut  akan  berpengaruh terhadap  dampak-dampak  kebaikan  dan  kebahagiaan  sebagaimana  menjadi  suatu paradigma  positif  yang  mempengaruhi  aktivitas  tindakan  manusia  dalam berhukum. Kebahagiaan tersebut tidak menyasar pada ada orang secara individu, melainkan  orang-orang  lain  yang  memiliki  hubungan  dengan  orang  yang menghasilkan  kebahagiaan  kepada  seluruh  pihak.  Hal  tersebut  akan  berpengaruh terhadap  dampak-dampak  kebaikan  dan  kebahagiaan  sebagaimana  menjadi  suatu paradigma  positif  yang  mempengaruhi  aktivitas  tindakan  manusia  dalam berhukum. 33 Filsafat utilitarianisme menempatkan kualitas individu melalui naluri perasaannya  untuk  mengukur  atau  memposisikan  parameter  substansi  berkenaan dengan  baik  atau  buruknya  dari  perilaku  manusia.  Semakin  banyak  yang merasakan  manfaatnya  maka  semakin  baik  sebagaimana  konsep  “ the  greatest happiness  of  the  greatest  number ”  Jeremy  Bentham.  Utilitarianisme  lebih berfokus  pada  hasil  dan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  tersebut.  Fokus dari  utilitarianisme  adalah  pada  dua  hal  yaitu  hasil  serta  dampak  yang  menjadi rentetan implikasi atas perilaku yang diwujudkan oleh setiap manusia. Perspektif filsafat  utilitarianisme  lebih  berorientasi  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh individu,  bukan  berfokus  kepada  individu  yang  melakukan  tindakan  tersebut. 34 Tindakan  yang  diharapkan  dalam  perspektif  utilitarianisme  menekankan  dalam perilaku  yang  melahirkan  berbagai  efek  positif  bagi  masyarakat  luas.  Paradigma baik  atau  buruk  cara  perspektif  utilitarianisme  tindakan  menstandarkan  sendiri dalam  aspek  akibat  dari  setiap  perilaku  dari  diri  manusia  itu  sendiri.  Sepanjang niat  mulia,  namun  apabila  niat  tersebut  tidak  dilakukan  sehingga  mengakibatkan
33 John  Lawrence  Hill, The  Prophet  of  Modern  Constitutional  Liberalism:  John  Stuart  Mill ,  1st  ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).
34 Emima  Alistar (Hîrlav), “The Relation Between Law and Morality,” in Research Association For Interdisciplinary Studies , 2019, 2–4, https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103.
e-ISSN : 2621-4105
tidak ada dampak yang dirasakan oleh manusia lain, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang benar
Meski begitu, jika dianalisis secara saksama act utilitarianism juga melihat proporsionalitas dari dampak yang ditimbulkan. Artinya, kemanfaatan tidak serta merta hasil dari proses yang baik atau hasil yang baik, tetapi sebisa mungkin hasil dan proses  harus menjamin adanya kebaikan dan kemanfaatan. Selain itu, dalam utilitarianism juga  muncul  paham  terkait  utilitarianisme  aturan  ( utilitarianism  of rule ).    Utilitarianisme  aturan  adalah  wujud  implementasi  objektif  dari utilitarianisme tindakan. Instrumen hukum berdasarkan perspektif aliran utilitarian harus  senantiasa  mewujudkan  kebahagiaan  dan  kesejateraan  yang  berkeadilan. Jika  terdapat  aturan  atau  undang-undang  yang  sama  sekali  tidak  membawa dampak  manfaat  atau  nilai  guna  maka  hal  tersebut  perlu  dipertanyakan  dan dikritisi. Filsafat utilitarianisme dalam perspektif Mill tidak jauh berbeda dengan perspektif  dari  Jeremy  bentham.  Perspektif  Mill  menilai  keberadaan  institusi  di dalam  lingkaran  kehidupan  masyarakat  adalah  suatu  hal  yang  berpotensi menimbulkan  kejahatan;  oleh  karena,  institusi  berpotensi  pula  memberikan pembatasan  terhadap  upaya-upaya  pencerahan  yang  nantinya  mampu  merubah manusia  dari  kesorangan  menuju  kesenangan.  Sedangkan,  konsepsi  dari  Jeremy bentham  menyatakan  bahwa  segala  instrumen  hukum  yang  ditetapkan  sekaligus dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat  adalah  hal-hal  yang  berpotensi menimbulkan  kejahatan,  meski  aturan  tersebut  wajib  diakui  oleh  masyarakat; namun, sejatinya instrumen hukum wajib mampu pula menghapus segala hal-hal yang  bersifat  merusak  atau  kejahatan  yang  mampu  merugikan  masyarakat  pula. Perspektif  tersebut  bukan  tanpa  alasan,  mengingat  perjalanan  historis  pada  masa lampau  memberikan  gambaran  bahwa  adanya  relasi  yang  timpang  antara  jajaran penguasa serta rakyat dari penguasa tersebut. 35
Karakter sosial yang bersifat antagonis sebagaimana relasi penguasa dengan masyararakat  pada  zaman  dahulu  memberikan  pandangan  bahwa  pemerintah sebagai  otorita  justru  dianggap  sebagai  institusi  yang  merongrong  hak  sekaligus kepentingan  rakyat  guna  mencapai  titik  kebahagiaan  substansialnya. 36 Hal  ini tentu  berbeda  dengan  kondisi  saat  ini  yang  menegaskan  bahwa  pemerintah  dan rakyat  adalah  satu  kesatuan.  Pemerintah  kehilangan  eksistensinya  ketika menderogasi hak rakyat dan begitu juga sebaliknya, bahwa hak rakyat tidak dapat terjamin  tanpa  adanya  pemerintah  yang  sah  dan  legitim  sebagai  pelaksana kebijakan. 37 Pandangan  dan  gagasan  juga  Mill  menggunakan  argumen  yang sepenuhnya  utilitarian  atau  pragmatis.  Mill  menegaskan  esensi  kebebasan
35 John  Gray,  “Two  Faces  of  On  Liberty:  Liberal  Institutions  Are  Becoming  More  Censorial.  Is the Philosopher John Stuart Mill to Blame?,” Sage Publishing 49, no. 4 (2020): 66–69.
36 Dominikus  Rato,  “Realisme  Hukum:  Peradilan  Adat  Dalam  Perspektif  Keadilan  Sosial,” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 2 (July 2021): 285, https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998.
37 Aprilian  Sumodiningrat,  “Meninjau  Ulang  Ketentuan  Presidential  Threshold  Dalam  Pemilihan Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Di  Indonesia,” Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum 1,  no.  1  (2021):  49–74, https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349.
berbicara  dan  berpendapat  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  kebijakan,  yaitu: “(1)  pendapatnya  mungkin  benar,  (2)  meskipun  pendapatnya  mungkin  salah,  ia tetap  mengandung  bagian  kebenaran,  dan  (3)  apakah  pendapatnya  salah  atau benar, ia mendorong pemikiran dan respon.” 38 Perspektif Mill, Bilamana manusia telah  beranjak  dewasa,  mereka  memiliki  hak  untuk  bertindak  serta  berbicara dalam  lingkaran  kebebasan.  Sedangkan,  anak-anak  tidak  memiliki  kedua  hak tersebut, mengingat mereka masih dalam lingkaran perlindungan dari orang yang lebih  dewasa  dari  mereka.  Terlebih,  anak-anak  rentan  dengan  berbagai  hal, mereka  wajib  diberikan  suatu  tindakan  defensif  dari  berbagai  aktivitas  yang berpotensi  merugikan  mereka  sendiri  maupun  orang  yang  berhubungan  dengan mereka.  Prinsip-prinsip  yang  mengarah  kepada  pemberian  kebebasan  untuk melakukan  sesuatu  tidak  akan  pernah  berlaku  bilamana  umat  manusia  tidak sesegera  mungkin  melakukan  kompromi  atau  diskusi  guna  memberikan kesederajatan bagi seluruh umat manusia itu sendiri. Suatu pemaksaan adalah hal yang  diperkenankan  bilamana  pemaksaan  tersebut  mampu  melahirkan  pola perilaku  dari  masyarakat  yang  beretika  dan  bermoral  serta  senantiasa menghormati nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyaraka.
Kaitannya  dengan  pemerintahan,  Mill  menegaskan  peran  serta  masyarakat harus  senantiasa  dilibatkan  dalam  pemutusan  kebijakan  yang  berlaku  secara mengikat  dan  umum  sebagaimana  wujud  tanggung  jawab  moral  dari  masyarakat yang  memiliki  fungsi  untuk  memelihara  ketertiban  sosial  atau  publik.  Aspek partisipatif  dari  masyarakat  adalah  esensi  dari  efektivitas  pemberlakuan  suatu kebijakan.. Jika dikaitkan dengan argumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020  maka  dampak  terkait  aspek  utilitarian  dalam  putusan a  quo yaitu  sebagaimana  gagasan  Mill  terkait act  utilitarianism yang  melihat proporsionalitas dari dampak yang ditimbulkan. Artinya, kemanfaatan tidak serta merta hasil dari proses yang baik atau hasil yang baik, tetapi sebisa mungkin hasil dan  proses  harus  menjamin  adanya  kebaikan  dan  kemanfaatan.  Hal  ini  dapat dilihat dari dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang juga  mengamanatkan  adanya  revisi  terhadap  UU  No.  12  Tahun  2011  terutama terkait  dimasukannya  metode omnibus  law dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Selain  itu,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU- XVIII/2020  yang  menekankan  adanya meaningfull  participation juga  sejalan dengan esensi kebebasan berbicara dan berpendapat masyarakat dalam kaitannya dengan  kebijakan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Mill,  yaitu:  “(1) pendapatnya  mungkin  benar,  (2)  meskipun  pendapatnya  mungkin  salah,  ia  tetap mengandung  bagian  kebenaran,  dan  (3)  apakah  pendapatnya  salah  atau  benar,  ia mendorong pemikiran dan respon.”
Jika  melihat  karakteristik  putusan  inkonstitusional  bersyarat  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, maka sesuai dengan karakter no.
38 Melina Bell, “John Stuart Mill’s Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm,” Utilitas 1, no. 1 (2020): 1–18.
2  dari  esensi  kebebasan  berbicara  dan  berpendapat  masyarakat  dalam  kaitannya dengan  kebijakan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Mill,  yaitu:  “meskipun pendapatnya  mungkin  salah,  ia  tetap  mengandung  bagian  kebenaran”.  Hal  ini secara mutatis  mutandis dikaitkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 91/PUU-XVIII/2020  yang  sejatinya  menegaskan  bahwa  pembentukan  UU  Cipta Kerja  adalah  inkonstitusional,  namun  karena  ada  esensi  kebijakan  yang memberikan  manfaat,  maka  dicarilah  jalan  tengah  dengan  amar  putusan inkonstitusional  bersyarat.  Dampak  pandangan  utilitarianism  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menurut penelitian ini adalah hal yang baik sehingga mencegah timbulnya ketidakteraturan hukum jika seandainya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional. Terkait dengan hal yang seyogyanya salah,  namun  mengandung  bagian  kebenaran  perlu  menjadi  fokus  tersendiri  bagi Hakim  terutama  Hakim  Konstitusi  karena  dengan  adanya  hal  tersebut,  maka pandangan  utilitarianism  diperlukan  untuk  membuat  putusan  yang  proporsional serta menjamin kebahagiaan serta manfaat yang terbesar bagi masyarakat.

## 4. PENUTUP
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menggunakan nalar  dan  aspek  utilitarianism  sejatinya  yang  bertujuan  untuk  menjaga kepentingan pembentuk undang-undang dan masyarakat secara proporsional serta menjamin  terselenggaranya  peraturan  pelaksana  UU  Cipta  Kerja  tanpa mengurangi hak rakyat sehingga adanya larangan penerapan bagi kebijakan yang bersifat  strategis  dan  berdampak  luas.  Dampak  aspek  dan  nalar  utilitarianism dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020  adalah  menjamin ketertiban  masyarakat  terkait  transisi  suatu  peraturan  perundang-undangan;  oleh karena meskipun proses pembentukannya buruk, namun UU Cipta Kerja memiliki esensi  kebaikan di  dalamnya. Terkait dengan hal  yang seyogyanya salah, namun mengandung  bagian  kebenaran  perlu  menjadi  fokus  tersendiri  bagi  Hakim terutama  Hakim  Konstitusi  karena  dengan  adanya  hal  tersebut,  maka  pandangan utilitarianism diperlukan  untuk  membuat  putusan  yang  proporsional  serta menjamin kebahagiaan serta manfaat yang terbesar bagi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Alistar (Hîrlav), Emima. “The Relation Between Law and Morality.” In Research Association For Interdisciplinary Studies , 2–4, 2019. https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103. Anggono,  Bayu  Dwi.  “Peluang  Adopsi  Dan  Tantangannya  Dalam  Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” RechtsVinding 9, no. 1 (2020): 17–37. Anggono, Bayu Dwi, and Fahmi Ramadhan Firdaus. “Omnibus Law in Indonesia: A  Comparison  to  the  United  States  and  Ireland.” Lentera  Hukum 7,  no.  3 (November 2020): 319–36. https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.19895.
Aryani,  Christina.  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  Melalui  Penerapan  Omnibus  Law.” Jurnal  USM  Law  Review 4, no. 1 (2021): 27. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
Bell, Melina. “John Stuart Mill’s Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm.” Utilitas 1, no. 1 (2020): 1–18.
Budiono, Arief. “Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari  Alih  Fungsi.” Jurnal  Jurisprudence 9,  no.  1  (September  2019):  102– 16. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8294.
Busroh,  Firman  Freaddy.  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan Permasalahan  Regulasi  Pertanahan.” Arena  Hukum 10,  no.  2  (2017):  227– 50. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.
Disantara,  Fradhana  Putra.  “Pancasila  Juga  Volksgeist,  Tanya  Kenapa?”  In Filsafat  Hukum  Pancasila  (Suatu  Kajian  Filsafat,  Hukum,  Dan  Politik) , edited by Fradhana Putra Disantara  Irfa Ronaboyd, 1st  ed., 63–68. Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020.
———.  “Perspektif  Keadilan  Bermartabat  Dalam  Paradoks  Etika  Dan  Hukum.” Jurnal Litigasi (e-Journal)
22, no. 2 (2021): 205–29. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211.
Dodek,  Adam  M.  “Omnibus  Bills:  Constitutional  Constraints  and  Legislative Liberations.” Ottawa Law Review 48, no. 1 (2017): 42. Fios,  Frederikus.  “Keadilan  Hukum  Jeremy  Bentham  Dan  Relevansinya  Bagi Praktik  Hukum  Kontemporer.” Humaniora 3,  no.  1  (April  2012):  299. https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315.
Fletcher,  George  P.  “Fairness  and  Utility  in  Tort  Theory.” Harvard  Law  Review 85, no. 3 (January 1972): 537–73. https://doi.org/10.2307/1339623.
Gray, John.  “Two Faces of On Liberty:  Liberal  Institutions Are Becoming More Censorial.  Is  the Philosopher John Stuart  Mill  to Blame?” Sage Publishing 49, no. 4 (2020): 66–69.
Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetio. “Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam  Melakukan  Pengawasan  Dan  Menangani  Sengketa  Proses  Pemilu.” Perspektif Hukum 21, no. 2 (2021): 17–38.
Hendra  Sukarman,  Wildan  Sany  Prasetiya.  “Degradasi  Keadilan  Agraria  Dalam Omnibus-Law.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 17–37. Hill,  John  Lawrence. The  Prophet  of  Modern  Constitutional  Liberalism:  John Stuart Mill . 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Kristianti, Dewi Sukma. “Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja:  Politik  Hukum Kepentingan  Investasi  Ataukah  Kesejahteraan  Masyarakat.” PAMALI: Pattimura  Magister  Law  Review 1,  no.  2  (October  2021):  90–113. https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619.
Lathif,  Nazaruddin.  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana/  Alat  Untuk  Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” Pakuan Law Review 3 Nomor 1 (2017): 74. Latipulhayat, Atip. “Jeremy Bentham.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2, no. 2 (2015): 413–24. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12. Prasetyo,  Teguh. Pembaharuan  Hukum:  Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat . Malang: Setara Press, 2017.
Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Di Indonesia.” Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 5, no. 2 (2021): 19–32. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.22026.
Rato,  Dominikus.  “Realisme Hukum:  Peradilan  Adat  Dalam  Perspektif  Keadilan Sosial.” Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum 1,  no.  2  (July  2021):  285.
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998.
Redi,  Ahmad,  and  Ibnu  Sina  Chandranegara. Omnibus  Law:  Diskursus Pengadopsiannya  Ke  Dalam  Sistem  Perundang-  Undangan  Nasional .  1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Resnik, Judith. “The Democracy in Courts: Jeremy Bentham, ‘Publicity’, and the Privatization  of  Process  in  the  Twenty-First  Century.” NoFo 10,  no.  1 (2013): 77–119.
Santoso,  Hari  Agus.  “Efektifitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap Peningkatan Investasi.” Jurnal Hukum Positum 6, no. 2 (2021): 254–72. Satria. “Implikasi Putusan MK Terhadap Substansi Undang-Undang Cipta Kerja.” ugm.ac.id, 2021.
Satriawan, Iwan. “Pro-Kontra Putusan MK.” Yogyakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
Sujendro,  Edy.  “Gagasan  Pengaturan  Kodifikasi  Dan  Unifikasi  Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 385. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.
Sumodiningrat,  Aprilian.  “Meninjau  Ulang  Ketentuan  Presidential  Threshold
Dalam  Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Di  Indonesia.” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 1 (2021): 49–74. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349. Suntoro, Agus. “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja.” Jurnal HAM 12, no. 1 (April 2021): 1–18. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18.
Suriadinata,  Vincent.  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan  Omnibus  Law  Di  Indonesia.” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 115–32. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132. Suryati,  Ramanata  Disurya,  and  Layang  Sardana.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap Omnibus  Law  Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum Simbur Cahaya 28, no. 1 (2021): 97–111.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.902.
Susanti,  Dyah  Octorina,  and  A’an  Efendi. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2015.
Tarantino,  Piero. Philosophy,  Obligation  and  the  Law:  Bentham’s  Ontology  of Law . 1st ed. New York: Routledge, 2018.
Wexler, S. “The Moral Confusions in Positivism, Utilitarianism and Liberalism.” The American Journal of  Jurisprudence 30, no.  1 (January  1985):  121–35. https://doi.org/10.1093/ajj/30.1.121.
Widodo, Hananto, and Fradhana Putra Disantara. “Problematik Kepastian Hukum
Darurat  Kesehatan  Masyarakat  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19.” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (March 2021): 197. https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226.