## IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GIANYAR
Alit Badrika 1 , Sri Sulandari 2 , I Wayan Astawa 3
STISIP Margarana Tabanan 1
Jl. Majapahit No.16 A, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82121.
Universitas Ngurah Rai 2
Universitas Ngurah Rai 2
Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Timur., Kota Denpasar, Bali 80238 Email : alitbadrika01@gmail.com, sri.fisipunr@gmail.com
Abstrak – Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disebut  Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Seperti yang termuat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Salah satu tahapan pemilu tahun 2019 adalah pelaksanaan Kampanye Pemilu dimana Komisi Pemilihan umum telah menerbitkan PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun  2019  sebagai  landasan  hukum  dalam  pelaksanaan  Kampanye  Pemilu  di  Indonesia. Terdapat  faktor-faktor  penghambat  dalam  pengimplementasian  pelaksanaan  kampanye  di kabupaten  Gianyar  sehingga  di  rumusan  masalah  yakni  1.  Bagaimana  implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum  di  Kabupaten  Gianyar  ?  2.  Faktor-faktor  apakah  yang  menghambat  dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye  Pemilihan  Umum  pada  tahapan  Kampanye  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  di Kabupaten Gianyar ?
Tujuan  dan  manfaat  penelitian  merujuk  dari  rumusan  masalah.  Metode  penelitian  yang Penulis  pergunakan  adalah  Deskriptif  Kualitatif.  Adapun  simpulan  dalam  penelitian  ini yakni 1. Implementasi PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya Tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang telah  ditetapkan,  Serta  Penyelenggara  Pemilu  dapat  dengan  baik  memfasilitasi  Peserta Pemilu  sesuai  dengan  yang  diamanati  oleh  PKPU  Nomor  23  tentang  Kampanye  Pemilu tahun 2019. 2. Faktor-faktor penghambat Implementasi PKPU Nomor 23 tentang kampanye Pemilu  tahun  2019  adalah  Faktor    Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan,  Faktor  Sumber  Daya Manusia yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu, Faktor Karakteristik Agen  Pelaksana,  Faktor  Sikap  atau  Kecenderungan  (Disposition)  Para  Pelaksana,  Faktor Komunikasi  Antar-Organisasi  dan  Aktivitas  Pelaksana,  dan  terakhir  adalah  Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang ada di Kabupaten Gianyar.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Kampanye Pemilu
Abstract  – General  Election,  hereinafter  referred  to  as  General  Election,  is  a  means  of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the  Regional  Representatives  Council,  the  President  and  Vice  President,  and  to  elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly,  freely,  confidentially,  honesty  and  fair  based  on  Pancasila  and  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia As contained in Law Number 7 of 2017 concerning General  Elections,  one  of  the  stages  of  the  2019  election  is  the  implementation  of  the Election Campaign where the General Elections Commission has issued PKPU Number 23 concerning the General Election Campaign 2019 as the legal basis for the implementation of the Election Campaign in Indonesia. There are inhibiting factors in the implementation of the  campaign  in  Gianyar  district  so  that  the  problem  formulation  is  1.  How  is  the implementation  of  the  General  Election  Commission  Regulation  Number  23  of  2018 concerning the General Election Campaign in Gianyar Regency? 2. What are the inhibiting factors in implementing the General Election Commission Regulation Number 23 of 2018 concerning the General Election Campaign at the 2019 General Election Campaign stage in Gianyar Regency?
The aims and benefits of the research refer to the formulation of the problem. The research method that the author uses is descriptive qualitative. The conclusions in this study are 1. The implementation of PKPU Number 23 regarding the 2019 General Election Campaign in Gianyar Regency in general went well, this was proven by the implementation of the 2019 Election campaign stages running in accordance with the provisions and regulations that had been  set,  and  Election  Organizers  could  properly  facilitate  Election  Contestants  in accordance with the mandate of PKPU Number 23 regarding the 2019 Election Campaign. 2. The inhibiting factors for the Implementation of PKPU Number 23 regarding the 2019 Election campaign are the Size and Policy Objectives Factor, the Human Resource Factor owned by the Election Organizer and Election Contestants, Characteristics of Implementing Agents, Factors of Attitude or Disposition of Implementers, Factors of Inter-Organizational Communication  and  Implementing  Activities,  and  finally  the  Economic,  Social,  and Political Environmental Factors in Gianyar Regency.

## Keywords : Policy Implementation and Election Campaign

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  menganut  sistem  demokrasi, Demokrasi  yang  dimaksud  adalah  dari rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat. Dalam  sistem  ini,  masyarakat  ikut berpartisipasi  terhadap  aktivitas  politik  di Indonesia.  Salah  satunya  yaitu  dengan digelarnya  pemilihan  umum  mulai  dari kalangan  legislatif  hingga  pemilihan presiden dan wakil presiden. Partisipasi ini bukan  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat,
namun  juga  oleh  para  elit  politik  yang tergabung  dalam  suatu  Partai  Politik  yang nantinya akan mewakili suara rakyat.
Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya disebut  Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Salah  satu  poin  penting  dalam  pemilihan umum adalah kampanye, sebelum pemilihan  berlangsung  peserta  Pemilu terlebih  dahulu  harus  mengkampanyekan dirinya  kepada  publik  Sesuai  dengan Daerah Pemilihan khususnya di Kabupaten Gianyar.    Kampanye  Pemilu  yang selanjutnya  disebut  Kampanye  adalah kegiatan  Peserta  Pemilu  atau  pihak  lain yang  ditunjuk  oleh  Peserta  Pemilu  untuk meyakinkan  Pemilih  dengan  menawarkan visi,  misi,  program,  dan/atau  citra  diri Peserta Pemilu.
Sebagai landasan hukum dan pedoman  dalam  proses  pelaksanaan tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum yang merupakan
lembaga penyelenggara pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap, mandiri dan independent menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23  tahun  2018  tentang  Kampanye
Pemilihan  Umum.  Berdasarkan  Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang
kampanye  pemilu  ini  KPU  (Komisi Pemilihan  Umum)  Kabupaten  Gianyar selaku  Penyelenggara  Pemilu  di  tingkat Kabupaten  mensosialisasikan  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  23 Tentang  Kampanye  pemilu  yang  meliputi tatacara, metode, jadwal serta larangan dan sanksi  kepada  peserta  pemilu  yang  ada  di Kabupaten Gianyar.
Pelaksanaan  tahapan  Kampanye Pemilihan  Umum  tahun  2019  masih terdapat hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan    Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun  2018 tentang  Kampanye  Pemilu  sehingga
terjadilah  ketidaksesuaian  antara  harapan yang  ingin  dicapai  dalam  implementasi peraturan  tentang  kampanye  ini  yaitu banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  yang terjadi  pada  pelaksanaan  Pemilu  Tahun 2019  di  Kabupaten  Gianyar.  Dugaan mengenai  masih  terdapatnya  pelanggaran atau  tidak  patuhnya  Peserta  Pemilu terhadap  peraturan  yang  telah  ditetapkan dalam  pelaksanaan  tahapan  kampanye Pemilihan  Umum  Tahun  2019  di Kabupaten  Gianyar  menjadi  hal  yang sangat  diperhatikan  oleh  Penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar agar terciptanya suasana kondusif dalam hajatan Demokrasi di Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan  Pemilu  seretak  tahun 2019 di Kabupaten Gianyar masih banyak terdapat pelanggaran pemilu saat pelaksanaan  tahapan  Kampanye  yang dilakukan  oleh  Peserta  pemilu  khususnya pada  Pemasangan  alat  peraga  kampanye, ini menunjukan bahwa dalam mengimplementasikan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  tahun  2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum masih terdapat  hambatan-hambatan  sehingga Peserta  Pemilu  yang  didalamnya  terdapat Calon Legislatif kurang memahami tentang aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan.  Yang menjadi  titik  berat  dalam  permasalahan pelanggaran  Kampanye  Pemilu  Tahun 2019  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya apakah Sosialisasi dari Penyelenggara  Pemilu  (KPU  Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar) yang  kurang  baik  dari  segi  Kualitas  atau Kuantitas  dalam  penyampaian  aturan- aturan  yang  ada  pada  PKPU  Nomor  23 tahun  2018  tentang  Kampanye  Pemilu, ataukah  dari  Peserta  pemilu  yang
didalamnya  terdapat  Konstituen  dan  para Caleg  yang  kurang  memahami  tentang aturan  yang  terdapat  dalam  PKPU  Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Berdasarkan  fenomena  diatas,  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih lanjut  terhadap  Implementasi  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. Adapun judul  penelitian  yang  diajukan  adalah “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor  23  tahun  2018  tentang Kampanye  Pemilihan  Umum  Tahun  2019 di Kabupaten Gianyar”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan Dari  pemaparan  diatas maka  penelitian  ini  mengangkat  beberapa permasalahan untuk  memperjelas  dan mempermudah pembahasan,
penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana  implementasi  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  23 tahun 2018 tentang Kampanye
Pemilihan  Umum  di  Kabupaten Gianyar?
5. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  23 tahun 2018 tentang Kampanye
Pemilihan  Umum  pada  tahapan Kampanye  Pemilihan  Umum  Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar?

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif, menurut  Deddy,  Mulyana  (2004:150) metode penelitian kualitatif adalah “penelitian  yang  menghasilkan  data-data deskriptif  yang  berasal  dari  aktivitas  dan perilaku  dalam  kegiatan  masyarakat”.
Metodologi penelitian kualitatif dibedakan dengan  penelitian  kuantitatif  dalam  arti metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan  bukti,  berdasarkan  logika matematis,  prinsip  angka,  atau  metode statistik. Menurut Sugiyono (2009:08)
Penelitian  kualitatif  adalah  “metode  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen  kunci  dan  hasil  penelitian  lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Kemudian,  sumber  data  yang  digunakan adalah  key  informant  yang  mengetahui tentang  Pelaksanaan  Tahapan  Kampanye Pada Pemilu tahun 2019 (Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  tahun  2018 Tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum)  di Kabupaten Gianyar.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten Gianyar. Adapun alasan-alasan pemilihan  lokasi  ini  adalah  berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Alasan Obyektif, Dimana dalam proses pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan  Umum  tahun  2019  di Kabupaten  Gianyar  masih  terdapat pelanggaran-pelanggaran
kegiatan kampanye oleh Peserta Pemilu. 2. Alasan  Subyektif,  lokasi  penelitian yang dekat dengan penulis memungkinkan penulis untuk memperoleh  data  yang  diperlukan sehingga memudahkan
dalam pelaksanaan penelitian.
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder. data primer menurut Suryabrata, (1987:93),  yaitu  “data  yang  langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya)  dari  sumber  pertamanya”. Adapun yang menjadi sumber data primer
dalam penelitian ini adalah Penyelenggara
Pemilu  dan  peserta  Pemilu.  Sedangkan
Sumber data sekunder, Menurut Suryabrata,  (1987:94)  yaitu  “data  yang langsung  dikumpulkan  oleh  peneliti sebagai  penunjang  dari  sumber  pertama”. dapat  juga  dikatakan  data  yang  tersusun dalam  bentuk  dokumen-dokumen.  Dalam penelitian ini, data sekundernya antara lain arsip dokumentasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder. Menurut  Sugiyono,  (2009:218-219)
“dalam penelitian kualitatif, teknik informan  yang  sering  digunakan  adalah purposive  sampling,  purposive  sampling adalah  teknik  pengambilan  informan dengan pertimbangan tertentu”.
Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang tersebut  dianggap  paling  tahu  tentang  apa yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”. Di dalam melakukan  pemilihan key  informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan key  informan dipilihkan  orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai  serta  terlibat  langsung  dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti. Key informan dalam  penelitian  ini  adalah peneliti sendiri sedangkan informan dalam penelitian ini yang bersinggungan langsung dengan  Implementasi  Peraturan  Komisi pemilihan  Umum  Nomor  23  tahun  2018 tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. Adapun pihak-pihak  yang  sebagai  informan berjumlah 5  (lima) Orang antara lain : 1. Komisioner  KPU  Kabupaten  Gianyar,  2. Komisioner  Bawaslu  Kabupaten  Gianyar, 3.  LO/  Penghubung  Peserta  Pemilu,  4.
Calon  Legislatif  dari  Peserta  Pemilu,  5. Pemilih atau Masyarakat Umum.
Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah Observasi (pengamatan),Wawancara  ( interview )  , Dokumentasi,  dan  Media Online. Neong Muhajir  (1998:103)  menyatakan  “pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga dapat  ditemukan  tema  dan  rumusan  kerja seperti  yang  disarankan  oleh  data”. Pekerjaan  analisis  data  dalam  hal  ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi  kode  dan  mengkategorikan  data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar,  foto  atau  dokumen  berupa laporan.Untuk  melaksanakan  analisis  data kualitatif  ini  maka  perlu  ditekankan beberapa  tahapan  dan  langkah-langkah yaitu  Reduksi  Data,  Display  Data,  dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Untuk menguji keabsahan data guna mengukur  validitas  hasil  penelitian  ini dilakukan  dengan  triangulasi.  Triangulasi adalah  teknik  pengumpulan  data  yang bersifat  menggabungkan  dari  berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga  dilakukan,  dengan  cara  memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan  sesuai  dengan  fokus penelitian,  yaitu,  Implementasi  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di  Kabupaten  Gianyar.  Selanjutnya mendiskusikan  dengan  orang-orang  yang dianggap  paham  mengenai  permasalahan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilu  mempunyai  hubungan  erat dengan  prinsip  demokrasi  dan  prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental yang  banyak  dipergunakan  di  negara- negara  modern.  Pemilu  berhubungan  erat dengan  demokrasi  karena  sebenarnya pemilu  merupakan  salah  satu  cara pelaksanaan demokrasi.
Pemilu menyangkut persoalan partai- partai  politik  sebagai  penyalur  aspirasi rakyat. Pembentukan partai politik bersandar  pada  hak  asasi  dan  menjamin konstitusional yang merupakan perwujudan hak setiap orang untuk diakui kemerdekaannya  oleh  pemerintah.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  28  UUD  1945  yang menyatakan  negara  menjamin  masyarakat untuk  berserikat  dan  berkumpul  dan mengeluarkan  pendapatnya.  Pelaksanaan Pemilihan  Umum  dari  tahun  ke  tahun mengalami  kemajuan  seiring  dengan perkembangan demokrasi itu sendiri.
Peserta  Pemilu,  Partai  politik  atau seorang  calon  anggota  legislatif,  dalam upaya  untuk  menarik  simpati  dari masyarakat  atau  pemilih  harus  melakukan kampanye  Pemilu.  Kampanye  merupakan bagian  penting  atau  salah  satu  bentuk penting  dari  pemasaran  politik.  Dengan semakin ketatnya persaingan politik karena berlangsungnya  sistem  multipartai  dan pemilihan  secara  langsung  saat  ini,  maka pemasaran  politik  semakin  diperlukan. Dapat  dikatakan  bahwa  dalam  masa semakin tingginya tingkat persaingan pada dunia  politik  sehingga  diperlukan  strategi tertentu  untuk  dapat  memenangkan persaingan tersebut.
Implementasi
Peraturan
Komisi
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
Tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar Pelaksanaan tahapan Kampanye
Pemilihan Umum tahun 2019 di kabupaten Gianyar secara umum terdapat 9 (sembilan)
Metode  pelaksanaan  kampanye  yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi
Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun  2018 tentang Kampanye pemilihan Umum yaitu meliputi  :  pertemuan  terbatas,  pertemuan tatap  muka,  penyebaran  Bahan  Kampanye Pemilu  kepada  umum,  pemasangan  Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Media Sosial, iklan media cetak, media elektronik, dan  media  dalam  jaringan,  rapat  umum, debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;  dan  kegiatan  lain  yang  tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta  pemilu  yang  ada  di Kabupaten  Gianyar    lebih  banyak menggunakan Metode
Kampanye pertemuan  tatap  muka  atau  simakrama, pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  di tempat umum dan metode kampanye Media Sosial.  Metode  ini  dipandang  lebih  tepat oleh Peserta pemilu yang ada di kabupaten Gianyar  untuk  meraup  dukungan  dan simpati  Masyarakat  atau  pemilih  dengan sebanyak  banyaknya    Sesuai  dengan Karakteristik  masyarakat,  sosial,  budaya dan ekonomi di Kabupaten Gianyar.
Penyelenggara  Pemilu  atau  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga memfasilitasi Peserta pemilu pada tahapan kampanye  Pemilihan  Umum  tahun  2019 sesuai  termuat  dalam  Peraturan  Komisi
Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun  2018 yaitu :
1. Menetapkan jadwal dan tempat Kampanye  rapat  umum  yang  ada  di wilayah Kabupaten Gianyar.
2. Memfasilitasi  Penyediaan  Alat  Peraga Kampanye (APK) dengan Kesepakatan Penyelenggara  Pemilu  dan  Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar, sesuai  dengan  kemampuan  keuangan Negara.
3. Memfasilitasi  tempat  atau  Zona pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye (APK) yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar dengan persetujuan dari Kepala Desa  dan  Lurah  di  masing-masing wilayahnya.
Secara Umum Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018  tentang  Kampanye  Pemilihan  umum di  Kabupaten  Gianyar  berjalan  dengan cukup  baik.  Perlu  ada  evaluasi  jalannya peraturan  Kampanye  tersebut  sehingga tidak  terjadinya  pelanggaran  pada  saat pelaksanaan  kampanye  pemilihan  umum dan  sinergitas antara Penyelenggara pemilu dengan  Peserta  pemilu  serta  dengan  Para Calon  Legislatif  agar  pelaksanaan  tahapan kampanye  Pemilihan  Umum  di  kabupaten Gianyar  dapat  berjalan  dengan  baik  pada pemilu selanjutnya.
Faktor  penghambat  implementasi Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  23  tahun  2018  tentang Kampanye  Pemilihan  Umum  di Kabupaten Gianyar
Faktor-faktor  penghambat  dalam implementasi peraturan Kampanye Pemilihan  Umum  di  Kabupaten  Gianyar
Sesuai dengan variabel yang dikemukakan oleh  Teori  Model  Donald  van  Metter  dan Carl  van  Horn  (1975)  adalah  sebagai berikut:

## 1. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Tujuan  dari  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  tahun  2018 tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum adalah  Mengatur  secara  teknis  Metode, Jadwal serta tata Cara Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar, dengan tidak mengertinya apa yang menjadi tujuan dari peraturan ini oleh Peserta Pemilu dan Para Konstituennya memunculkan Pelanggaran- pelanggaran Kampanye Pemilu di Kabupaten Gianyar. 2. Faktor Sumber daya
Sumber daya utama dalam implementasi  peraturan  adalah  staf  atau Pegawai  atau  Sumber  Daya  Manusia (street-level
bureaucrats) dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu di Kabupaten Gianyar. Kegagalan yang sering terjadi  dalam  implementasi  peraturan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai atau  Sumber  Daya  Manusia  yang  tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten  dalam  bidangnya.  Penghambat implementasi peraturan Kampanye Pemilu ini ada dua yaitu :
a. Kualitas  Sumber  Daya,  untuk  kualitas sumber  daya  di  tingkat  Penyelenggara pemilu  sudah  cukup  memadai,  namun yang  terjadi  kendala  adalah  kualitas sumberdaya  yang  ada  di  Peserta Pemilu,  tidak  semua  peserta  pemilu memiliki  sumberdaya  yang  memadai dalam  dalam  mengimplementasikan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  23  tahun  2018  tentang Kampanye Pemilihan Umum.
b. Kuantitas  Sumber  Daya,  dari  segi Kuantitas  penyelenggara  pemilu  di Kabupaten  Gianyar  kurang  memadai aturan-aturan  yang  harus  disampaikan dan disosialisasikan kepada banyaknya peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar  dimulai  dari  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD.
3. Faktor Karakteristik Agen Pelaksana Untuk  memahami  struktur  birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi Peraturan Kampanye Pemilu terdapat dua karakteristik  utama  dari  birokrasi  yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.
Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu  tahun  2019  di  Kabupaten  Gianyar baik  itu  Penyelenggara  Pemilu  ataupun Peserta pemilu sama- sama membuat SOP sebagai  bahan  rujukan  untuk  menjalankan dan mengimplementasikan peraturan Kampanye  tersebut  sehingga  dari  masing- masing  birokrasi  tersebut  agar  dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Hambatan-hambatan  yang  terjadi dalam  fragmentasi  birokrasi  berhubungan dengan implementasi Peraturan Kampanye Pemilu  2019  seperti  peraturan  tersebut keluarnya sangat dekat dengan pelaksanaan kampanye  pemilu  yang  artinya  dari  pihak penyelenggara  pemilu  dan  Partai  Politik akan  sangat  kurang  sosialisasinya  kepada peserta  pemilu,  Para  Calon  legislatif  serta kepada  masyarakat.  penerjemahan  aturan itu sering terjadi tabrakan  di lapangan dan juga  sering  terjadi  penerjemahan  aturan yang  berbeda  yang  menyebabkan  para calon legislatif mempunyai tafsiran sendiri.
Ketika  struktur  birokrasi  tidak kondusif  terhadap  implementasi  suatu
Peraturan atau kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan Peraturan tersebut  sehingga  terjadinya  pelanggaran Kampanye  pada  Pemilihan  Umum  tahun 2019 di Kabupaten Gianyar.
4. Faktor  Sikap  atau  Kecenderungan ( Disposition ) Para Pelaksana
Untuk  mewujudkan  pelaksanaan kampanye  Pemilu  di  Kabupaten  Gianyar tetap  berjalan  sesuai  koridor  yang  telah ditetapkan  Penyelenggara  pemilu  harus mendapat  dukungan  dari  instansi  terkait. Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Gianyar  dan  Bawaslu  Kabupaten  Gianyar harus  mempunyai  teknik  untuk  mengatasi hambatan tersebut diantaranya :
a. Pengoptimalan sosialisasi aturan kampanye  Pemilu,  mana  yang  boleh dilakukan  dan  mana  larangan  yang tidak  boleh  dilakukan  pada  saat pelaksanaan kampanye pemilihan Umum. b. Sanksi  Tegas  merupakan  salah-satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah sikap para pelaksana Peraturan Kampanye Pemilu, dengan  memberi  sanksi  yang  tegas kepada yang melanggar aturan tersebut.
Dengan  dua  teknik  ini,  mungkin  akan menjadi  faktor  pendorong  yang  membuat para  pelaksana  Tahapan  Kampanye  di kabupaten  Gianyar  dapat  menjalankan aturan Kampanye Pemilu dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
5. Faktor  Komunikasi  Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Secara garis besar faktor Komunikasi pada  pelaksanaan  kampanye  Pemilu  di Kabupaten  Gianyar  terdapat  hambatan Personal yaitu hambatan yang terjadi pada
Peserta Pemilu, baik Komunikator maupun Komunikan/komunikate.
Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi,  stereotyping,  prasangka,  bias  dan lain-lain. Ini menyebabkan informasi yang diterima  oleh  Para  calon  Legislatif  dan simpatisannya menjadi bias dan multitafsir sehingga  berpengaruh  pada  terjadinya pelanggaran kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar.
6. Faktor  Lingkungan  Ekonomi,  Sosial, dan Politik
Faktor  penghambat  implementasi kebijakan terakhir adalah Faktor Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik. Dimana  penyelenggara  Pemilu  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Gianyar  dan Bawaslu Kabupaten Gianyar pada Pelaksanaan  Kampanye  Pemilihan  Umum tahun  2019  di  Kabupaten  Gianyar  kurang mendapat  dukungan  Masyarakat  dari  segi Pengawasan  dan  ketertiban,  dimana Masyarakat  dirasa  kurang  aktif  dalam memberi  informasi  kepada  Penyelenggara Pemilu  Khususnya  Bawaslu  Kabupaten
Gianyar bilamana ada pelanggaran Kampanye  oleh  Peserta  Pemilu.  Peran Pemerintah  dan  para  elite  Politik  juga diharapkan  bisa  memberikan  dukungan untuk menciptakan pelaksanaan Kampanye Pemilu  dengan  baik  dengan  cara  tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor  23  Tahun  2018  tentang Kampanye Pemilu.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian  diatas  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Implementasi Peraturan
Komisi
Pemilihan  Umum  Nomor  23  tentang
Kampanye  Pemilihan  Umum  tahun 2019  di  Kabupaten  Gianyar  secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya Tahapan kampanye  Pemilu  tahun  2019  berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan, Serta
Penyelenggara  Pemilu  dapat  dengan baik  memfasilitasi  Peserta  Pemilu sesuai  dengan  yang  diamanati  oleh PKPU  Nomor  23  tentang  Kampanye Pemilu tahun 2019.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum sehingga terjadi pelanggaran Kampanye  pada  Pemilihan  Umum Tahun  2019  di  Kabupaten  Gianyar sesuai dengan variabel yang dikemukakan oleh Teori Model Donald van  Metter  dan  Carl  van  Horn diantaranya  adalah  Faktor  Ukuran  dan Tujuan  Kebijakan  yaitu  dengan  tidak mengertinya  apa  yang  menjadi  tujuan dari  peraturan  tentang  kampanye pemilu  oleh  Peserta  Pemilu  dan  Para
Konstituennya memunculkan
pelanggaran-pelanggaran Kampanye Pemilu  di  Kabupaten  Gianyar.  Faktor Komunikasi  Antar-Organisasi  dan Aktivitas  Pelaksana  yaitu  Komunikasi antara  Penyelenggara  Pemilu  dengan peserta Pemilu serta dengan Para Calon legislatif  terjadi  Pembiasan  Informasi sehingga  terjadi  multi  tafsir  oleh  Para
Calon Legislatif dalam
menterjemahkan  aturan  yang  berlaku pada tahapan Kampanye Pemilu.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  dan pembahasan  di  atas,  adapun  saran  dalam penelitian ini adalah :
1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun 2018  tentang  Kampanye  Pemilihan Umum  tahun  2019  di  Kabupaten
Gianyar perlu ada evaluasi Pelaksanaan tahapan  kampanye  pemilu  antara Penyelengara  Pemilu  dengan  para
Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar, sehingga diperoleh solusi dan rekomendasi untuk pencegahan Pelanggaran  Pelaksanaan  Kampanye Pemilihan Umum. 2. Faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan  Umum  Tahun  2019  di Kabupaten  Gianyar  dapat  dicegah dengan  cara  meningkatkan  SDM (Sumber  Daya  Manusia)  baik  dari Penyelenggara  Pemilu  ataupun  Peserta Pemilu, menciptakan komunikasi yang lebih baik antara Penyelenggara Pemilu dengan  Peserta  Pemilu,  dan  menindak tegas  bagi  yang  melanggar  aturan pelaksanaan  kampanye  Pemilu  sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  1997. Evaluasi kebijakan  Publik .  Penerbit  FIA
UNIBRAW dan IKIP Malang. Agustino,  Leo.  2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Arikunto, S. 2002. Prosedur Suatu Penelitian:  Pendekatan  Praktek .
Edisi  Revisi  Kelima.  Penerbit
Rineka Cipta. Jakarta.
Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian Hukum ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2007)
Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Gordin, Jean. 2007.
Deddy,  Mulyana, Metodologi  Penelitian Kualitatif:Paradigma  Baru  Ilmu
Komunikasi  Dan  Ilmu  Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2004) Guntur  Setiawan,  2004, Implementasi
Dalam  Birokrasi  Pembangunan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hanifah  Harsono,  2002, Implementasi Kebijakan  dan  Politik, Jakarta, Rineka Cipta.
Lexy  J.  Moleong, Metodelogi  Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) Neong  Muhajir, Metodologi  Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Selatan, 1998) Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi  Berbasis  Kurikulum , Bandung, CV SinarBaru
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif dan  Kualitatif (Bandung:  Alfabet, 2009)
Widodo,  Joko,  2011. Analisis  Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.