## PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN VERSTEK: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA

## Elisabeth Sundari
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: sundarie@staff.uajy.ac.id

## Nindry Sulistya Widiastiani
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: nindry.widiastiani@uajy.ac.id

## Abstract
Article 25 of HIR provides that in case the defendant does not appear at court process (verstek), the claim  will be accepted unless it is unreasonable and against the rights. In the beginning, that  article  was  interpreted  that  in  case  the  defendant  doesn’t    appear  at  court  process (verstek),  the  plaintiff  shall  not  obeyed  to  proof  his  claim.  How  is  the  development  of  that previous interpretation?  Normative legal research has been conducted to redress that issue. The data were collected from secondary data resources from Sleman and Yogyakarta District Court  decisions  concerning  the  burden  of  proof    in  verstek  recently,    and  being    analized qualitatively. The research result shows that there is a development in  interpretating Article 125  HIR,  where  the  judges  burdened  the  plaintiff  to  proof  his  claim.  That  interpretation development  supports  the  strive  to  get  the  truth  beyond  reasonable  doubt,  to  meet  a  fair decision, as good as to avoid fraud claim, and haphazard decision.
Keywords: burden of proof; Sleman District Court; verstek; Yogyakarta District Court, beyond reasonable doubt.

## Intisari
Pasal  125  HIR  mengatur  bahwa  dalam  hal  tergugat  tidak  hadir  dipersidangan sengketa  perdata (verstek), gugatan diterima kecuali tak beralasan atau melawan hak. Pada awalnya Pasal ini ditafsirkan bahwa dalam hal  verstek penggugat tidak perlu membuktikan  kebenaran  dalilnya.  Bagaimana  perkembangan  dari  penafsiran  yang lama tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum normatif.  Data  yang  diambil  adalah  data  sekunder  berupa  putusan  hakim  tentang interpretasi  pembuktian  dalam  hal  verstek,  dengan  studi  kasus  di  PN  Kota Yogyakarta dan PN Sleman. Data dianalisis  secara  kualitatif dari  kedua Pengadilan tersebut,  untuk  selanjutnya  dibuat  generalisasinya.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa ada  perkembangan  baru  dalam  penafsiran  Pasal  125  HIR,  yakni  ada  pembebanan pembuktian  pada  penggugat.  Hal  tersebut  mendukung  tujuan  pembuktian,  yakni mencari  kebenaran  yang  tidak  meragukan,  mendukung  terciptanya  putusan  yang adil, mencegah tipu muslihat penggugat dan putusan yang sertampangan.
Kata  kunci: beban  pembuktian; verstek ;  PN  Sleman;  PN  Yogyakarta;  keyakinan hakim.

## A. Latar Belakang Masalah
Penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata diawali oleh adanya inisiatif  dari  pihak  yang  berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan ke pengadilan. Terdapat sekurang- kurangnya  dua  pihak  di  dalam  suatu sengketa perdata, yakni penggugat (eiser, plaintiff) dan tergugat (gedaagde, defendant). 1 Penggugat merupakan pihak yang  mengajukan  gugatan,  sedangkan tergugat merupakan pihak yang digugat. Surat gugatan tersebut kemudian didaftarkan ke pengadilan yang berwenang,  yang  nantinya  para  pihak akan  dipanggil  ke  pengadilan  untuk menghadiri persidangan.
Ada  beberapa  kemungkinan  atas panggilan  sidang  kepada  para  pihak. Pertama,  kedua  belah  pihak  baik penggugat dan tergugat sama-sama hadir di  persidangan.  Kemungkinan  kedua, salah  satu  dari  para  pihak  tidak  hadir  di persidangan  meskipun  telah  dipanggil secara  patut.  Salah  satu  dari  para  pihak dapat  saja  merupakan  penggugat  atau tergugat. Dalam hal penggugat yang tidak hadir  tanpa  alasan  yang  sah  atau  tidak mengirimkan  wakilnya  meskipun  telah dipanggil secara patut, maka gugatannya akan  dinyatakan  gugur. 2 Sebaliknya, dalam hal tergugat yang tidak hadir tanpa alasan  yang  sah  dan  tidak  mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut,  maka  perkara  akan  diputus  secara verstek . 3 Pengaturan  mengenai verstek dimuat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, yang
1 Sudikno  Mertokusumo,  2010,  Hukum  Acara  Perdata Indonesia,  Liberty, Yogyakarta,  hlm. 68.
2 M. Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 382.
3 Ibid .
4 M.  Tresna,  1993, Komentar  HIR ,  Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 107.
berbunyi: 4
Jika  tergugat  tidak  datang  pada  hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh  orang  lain  menghadap  sebagai wakilnya,  meskipun  ia  telah  dipanggil dengan  patut,  maka  tuntutan  itu  diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata oleh  pengadilan  negeri  bahwa  tuntutan  itu melawan hak atau tiada beralasan.
Keberadaan  putusan verstek ini didasari  oleh  asas  peradilan  yang  cepat dan  sederhana.  Hal  ini  digunakan  untuk menghormati  kepentingan  penggugat yang  sudah  datang  dan  menginginkan agar  perkaranya  segera  diselesaikan. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan  tanpa  alasan  yang  sah dimaknai  sebagai  bentuk  pelepasan  hak tergugat  untuk  mengajukan  dalil-dalil perlawanan pada penggugat. 5
Secara  normatif  (dalam  rumusan Pasal) dan dalam praktek, frasa “tuntutan diterima dengan putusan tak hadir” pada Pasal  125  ayat  (1)  HIR  diinterpretasikan bahwa  dalam  hal  dijatuhkan  putusan verstek dalil  penggugat  tidak  perlu dibuktikan  lagi. 6 Ketika  tergugat  tidak hadir,  maka  gugatan  yang  diajukan  oleh penggugat  tidak  mendapat  perlawanan atau  bantahan  dari  pihak  tergugat. Gugatan diputuskan tanpa melalui proses pemeriksaan  yang  luas  dan  mendalam sebagaimana  dalam  putusan contradictoir melainkan  hanya  didasarkan  semata- mata  pada  fakta-fakta  yang  didalilkan oleh penggugat. 7
5 Abdul Manan, 2012, Penerapan Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, hlm. 236. 6 Ahmad Z. Anam, “ Verstek  (Non-Perceraian)  Tetap  Harus Dibuktikan ”,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/art ikel/verstek-non-perceraian-tetap-harus-  dibuktikan-oleh- ahmad-z-anam-m-s-i-2-10 , diakses tanggal 29 Maret 2019.
7 M. Yahya Harahap, Op.Cit. , hlm. 397.
Secara  normatif  (dalam  rumusan Pasal) dan dalam praktek, frasa “tuntutan diterima dengan putusan tak hadir” pada Pasal  125  ayat  (1)  HIR  diinterpretasikan bahwa  dalam  hal  dijatuhkan  putusan verstek dalil  penggugat  tidak  perlu dibuktikan  lagi. 8 Ketika  tergugat  tidak hadir,  maka  gugatan  yang  diajukan  oleh penggugat  tidak  mendapat  perlawanan atau  bantahan  dari  pihak  tergugat. Gugatan diputuskan tanpa melalui proses pemeriksaan  yang  luas  dan  mendalam sebagaimana  dalam  putusan contradictoir melainkan  hanya  didasarkan  semata- mata  pada  fakta-fakta  yang  didalilkan oleh penggugat. 9
Di  sisi  lain,  hukum  acara  perdata dikenal  pembuktian,  sebagai  roh  atau kekuatan  untuk  dapat  menentukan kebenaran  perisitwa  sebelum  hakim menjatuhkan  putusannya.  Pembuktian diartikan sebagai proses pengujian kebenaran  suatu  fakta  secara  logis berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah. 10 Fakta-fakta  dan  peristiwa-peristiwa  yang didalilkan oleh para pihak harus dibuktikan  kebenarannya.  Dengan  kata lain,  hakim  harus  mengkonstatirnya, menentukan  kebenaran  peristiwa  atau fakta  yang  diajukan  para  pihak,  dan kebenaran  ini  hanya  dapat  diperoleh dengan pembuktian.
Lantas,  bagaimana  cara  hakim untuk mengkonstatir kebenaran peristiwa atau  fakta  yang  didalilkan  penggugat dalam surat gugatan? Bukankah konstatir dalam putusan (termasuk putusan verstek ) hanya  dapat  diwujudkan  melalui  proses pembuktian?  Apakah  hingga  saat  ini
8 Ahmad Z. Anam, “ Verstek  (Non-Perceraian)  Tetap  Harus Dibuktikan ”,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/art ikel/verstek-non-perceraian-tetap-harus-  dibuktikan-oleh- ahmad-z-anam-m-s-i-2-10 , diakses tanggal 29 Maret 2019.
hakim  masih  berpendapat  bahwa  dalam hal  dijatuhkan  putusan verstek ,  dalil penggugat tidak perlu dibuktikan kebenarannya?
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,
menarik  untuk  dilakukan  penelitian tentang perkembangan proses pembuktian pada putusan verstek dengan mengambil studi pada Pengadilan Negeri Sleman  dan  Kota  Yogyakarta,  dengan rumusan masalah: Bagaimana perkembangan  proses  pembuktian  pada putusan verstek yang  dilakukan  oleh hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sleman  dan Kota Yogyakarta?

## B. Metode
Untuk  menjawab  permasalahan, dilakukan  penelitian  hukum  normatif dengan  meneliti  putusan-putusan  hakim yang  berkaitan  dengan  pembuktian perkara yang diputus secara verstek. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang  berupa  bahan  hukum  primer  yang meliputi: HIR (S.1941 No.44), BW (S.1847 No.52), dan putusan-putusan pengadilan negeri  dalam  sengketa  yang  diputus secara  verstek  dengan  fokus  pada  beban pembuktiannya.  Data  sekunder  yang berupa  peraturan  diperoleh  dengan menggunakan  penelitian  kepustakaan. Data  sekunder  yang  berupa  putusan pengadilan  dilakukan  dengan  penelitian lapangan  pada  lokasi  ditemukannya putusan-putusan  hakim.  Untuk  mencari putusan pengadilan dilakukan penelitian lapangan di PN Kota Yogyakarta dan PN Sleman.
9 M. Yahya Harahap, Op.Cit. , hlm. 397.
10 A.  Mukti  Arto,  2008, Praktek-Praktek  Perkara  Perdata pada  Pengadilan  Agama, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, hlm. 139.
Data-data  yang  diperoleh  dari penelitian,  selanjutnya  dianalisis  secara deskriptif-kualitatif.  Deskriptif-kualitatif artinya,  data  yang  berupa  putusan- putusan pengadilan dideskripsikan, disistematisasikan, serta dianalisis berdasarkan  kontennya  dihubungkan dengan  peraturan,  asas  dan  tujuan pembuktian. 11 Untuk memperoleh variasi data  secara  kualitatif,  data  putusan  yang diambil  adalah  data  putusan  sengketa perdata  dengan  dasar  hukum  yang berbeda-beda,  yakni  PMH,  wanprestasi dan  perceraian.  Masing-masing  data putusan di pengadilan negeri dirangkum selanjutnya  dibandingkan  dengan  data putusan  pengadilan  pada  pengadilan negeri  lainnya  untuk  mengetahui  variasi data secara kualitatif. Setelah duperbandingkan,  kemudian  dianalisis berdasarkan  peraturan,  asas,  dan  tujuan pembuktian,  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan secara deduktif.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Istilah verstek ditemui  di  dalam kamus  hukum  sebagai verstek  procedure atau  acara  luar  hadir,  dan verstekvonnis atau putusan di luar hadir tergugat. 12 Pada sistem Common  Law tidak  ditemukan adanya  istilah verstek ,  namun  terdapat istilah default  procedure yang  sama maksudnya dengan verstek procedure , dan istilah default judgement yang sama dengan verstek vonnis . 13 Yahya
Harahap mendefinisikan verstek sebagai  fungsi beracara  dan  penjatuhan  putusan  atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan  putusan  tanpa  hadirnya
11 Soerjono  Soekanto,  1986, Metode  Penelitian  Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 32.
12 Marianne  Termorshuizen,  1999, Kamus  Hukum  Belanda Indonesia , Djambatan, Jakarta, hlm.   484.
tergugat. 14
Tujuan  penggunaan  sistem verstek adalah  untuk  mendorong  para  pihak mentaati tata tertib beracara dalam rangka menerapkan  asas  beracara  sederhana, cepat  dan  berbiaya  ringan.  Kewajiban hadir dipersidangan selain untuk memberi  kesempatan  kedua  belah  pihak mengemukakan dalil-dalilnya, juga untuk menghindari  itikad  buruk  salah  satu pihak untuk tidak hadir tanpa alasan yang sah,  hanya  untuk  menggagalkan  atau menghambat penyelesaian perkara.
Pengaturan  mengenai verstek ini dimuat  dalam  Pasal  125  ayat  (1)  dan  (2) HIR: 15
1 Jika  tergugat  tidak  datang  pada  hari perkara itu akan diperiksa, lagipula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun  ia  dipanggil  dengan  patut, maka  tuntutan  itu  diterima  dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata pengadilan negeri tuntutan itu melawan hak atau tiadaberalasan.
2 Akan  tetapi  jika si  tergugat,  di  dalam surat  jawabannya  yang  tersebut  pada Pasal  121,  mengemukakan  eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau  wakilnya  tidak  datang,  wajiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya  orang  yang  menggugat itu,  hanya  jika  eksepsi  itu  tidak dibenarkan,  maka  pengadilan  negeri akan memutuskan pokok perkara itu.
13 M. Yahya Harahap, Op.Cit ., hlm. 381.
14 Ibid , hlm. 381-382.
15 M. Tresna, Loc.Cit .
Merujuk  dari  ketentuan  Pasal  125 ayat  (1)  HIR  terlihat  bahwa  apabila tergugat  tidak  datang  setelah  dipanggil dengan  patut,  maka  gugatan  dikabulkan dengan  putusan verstek ,  kecuali  jika gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. 16 Ini  berarti  untuk  dijatuhkan putusan verstek dengan  mengabulkan gugatan  penggugat,  terdapat  syarat utama  yang  harus  dipenuhi,  yakni:  (a). Tergugat  telah  dipanggil  secara  sah  dan patut;  (b).  Tergugat  tidak  hadir  tanpa alasan  yang  sah;  (c)  Tergugat  tidak mengajukan  eksepsi  kompetensi;  (d) Tuntutan  penggugat  tidak  melawan  hak atau tak beralasan.
Proses  pembuktian  merupakan bagian  yang  sangat  penting  dalam pemeriksaan  perkara  di  pengadilan. Fakta-fakta  dan  peristiwa-peristiwa  yang didalilkan  oleh  para  pihak  haruslah dikonstatir  atau  dinilai  kebenarannya. Kebenaran  fakta  dan  peristiwa  ini  hanya dapat diperoleh dengan proses pembuktian. 17 Pembuktian  secara  umum merupakan  upaya  para  pihak  dalam perkara  untuk  memberi  kepastian  atas fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang didalilkan ke muka persidangan.
Pembuktian  dilakukan  oleh  para  pihak dalam  perkara,  namun  hakimlah  yang membebani para pihak dengan pembuktian ( bewijslast, burden of proof ). 18
Tidak  semua  hal  yang  didalilkan oleh  para  pihak  harus  dibuktikan. Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan,  karena  adanya  asas ius  curia novit atau  hakim  dianggap  tahu  akan hukumnya.  Fakta-fakta  dan  peristiwa- peristiwa yang didalilkan oleh para pihak
16 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit ., hlm. 110.
17 Ibid . hlm. 134.
18 Ibid , hlm. 143.
dipilah-pilah,  hanya  fakta  dan  peristiwa yang  relevan  dan  masih  dibantah  oleh pihak lawannya saja yang perlu dibuktikan. 19 Selain  itu,  secara  spesifik terdapat  beberapa  hal  yang  tidak  perlu dibuktikan kepada hakim, yakni: 20
1 Peristiwa  yang  dianggap  tidak  perlu diketahui atau tidak mungkin diketahui oleh hakim, yaitu:
a. Dalam  hal  dijatuhkan  putusan verstek , karena ketidakhadiran tergugat.
b. Dalam  hal  tergugat  mengakui gugatan penggugat, karena pengakuan  merupakan  salah  satu alat bukti.
c. Dalam  hal  dilakukan  sumpah decisoir atau sumpah pemutus.
d. Telah  menjadi  pendapat  umum, bahwa dalam  hal bantahan  kurang cukup  atau  dalam  hal  diajukan referte . 2 Hakim  secara ex  officio dianggap mengenal  peristiwa-peristiwanya, yakni:
a. Peristiwa notoir yaitu  kejadian atau  keadaan  yang  dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan  dan  mengenal zamannya,  tana  mengadakan penelitian  lebih  lanjut,  atau peristiwa  yang  dapat  diketahui dari sumber-sumber yang
umum.
b. Peristiwa yang terjadi di
persidangan  di  muka  hakim yang memeriksa perkara.
c. Pengetahuan tentang pengalaman,  yang  merupakan
19 Ibid , hlm. 140.
20 Ibid, hlm. 134.
kesimpulan
berdasarkan
pengetahuan umum.
Proses  pembuktian  dilakukan  oleh para  pihak  dengan  mengajukan  alat-alat bukti  yang  sah  ( bewijs  middel). Macam- macam  alat  bukti  sah  yang  diakui  dalam hukum  acara  perdata  diatur  secara enumeratif  dalam  Pasal  1866  KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yang terdiri dari 21 :
1. Alat bukti tertulis
2. Pembuktian dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan 5. Sumpah
Di sisi  lain, di  luar  ketentuan kedua pasal  di  atas  terdapat  alat-alat  bukti  yang dapat pula dipergunakan untuk memperoleh kepastian menenai kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan, yakni pemeriksaan  setempat  ( descente )  di  Pasal 153  HIR  dan  keterangan  ahli  ( expertise )  di Pasal  154  HIR.  Tak  hanya  itu,  seiring dengan  perkembangan  teknologi,  saat  ini dikenal  pula  alat  bukti  elektronik  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dari data Direktori Putusan pada MA RI, putusan PN Sleman dalam gugatan perdata tahun  2013-2019  yang  diunggah  sebanyak  1479  putusan,  yang  terdiri  dari  putusan perceraian sebanyak 206, wanprestasi 56, pembagian harta 2, perjanjian 18, waris 7, PMH 239, tanah 97, sisanya dihapus. 22 Dari putusan perceraian di PN Sleman yang diunggah di Direktori Putusan di MA RI, jumlah putusan verstek dan pembuktiannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Data pembuktian Putusan Perceraian PN Sleman 2013-2019 yang diputus secara verstek No No Putusan Pembuktian 1 Putusan No.33/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 2 Putusan No.293/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
3 Putusan No.67/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 4 Putusan No.78/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 5 Putusan No.58/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 6 Putusan No.308/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
7 Putusan No.39/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 8 Putusan No.25/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat
9 Putusan No.322/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
10 Putusan No.303/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
11 Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 12 Putusan No.27/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 13 Putusan No.37/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 14 Putusan No.286/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
21 Ibid , hlm. 556.
22 Mahkamah  Agung, “Putusan  PN  Sleman  Direktori Perdata”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn- sleman/direktori/perdata , diakses 13 Juni 2019.
15 Putusan No.47/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 16 Putusan No.288/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat 17 Putusan No.14/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 18 Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 19 Putusan No.325/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
20 Putusan No.298/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
21 Putusan No.305/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat 22 Putusan No.1/Pdt.G/2019/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 23 PutusanNo.250/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 24 Putusan No.323/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
25 Putusan No.309/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
26 Putusan No.282/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
27 Putusan No.283/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
28 Putusan No.198/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
29 Putusan No.248/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
30 Putusan No.262/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
31 Putusan No.249/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
32 Putusan No.258/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
33 Putusan No.244/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
34 Putusan No.292/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
35 Putusan No.211/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
36 Putusan No.201/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
37 Putusan No.188/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
38 Putusan No.251/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
39 Putusan No.186/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
40 Putusan No.225/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
41 Putusan No.219/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
42 Putusan No.214/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
43 Putusan No.245/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
44 Putusan No.194/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
45 Putusan No.220/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
46 Putusan No.218/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
47 Putusan No.222/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
48 Putusan No.178/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
49 Putusan No.193/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
50 Putusan No.105/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
51 Putusan No.216/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
52 Putusan No.155/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
53 Putusan No.206/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
54 Putusan No.179/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
55 Putusan No.221/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
56 Putusan No.187/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
57 Putusan No.196/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
58 Putusan No.111/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
59 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat 60 Putusan No.16/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 62 Putusan No.59/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 63 Putusan No.49/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 64 Putusan No.157/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
65 Putusan No.142/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
66 Putusan No.146/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
67 Putusan No.153/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
68 Putusan No.149/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
69 Putusan No.8/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 70 Putusan No.120/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
71 Putusan No.45/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 72 Putusan No.56/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 73 Putusan No.109/Pdt.G/2018/PN Slmn   Ada pembuktian dari Penggugat
74 Putusan No.75/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 75 Putusan No.72/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 76 Putusan No.71/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 77 Putusan No.48/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 78 Putusan No.50/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 79 Putusan No.29/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 80 Putusan No.22/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 81 Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 82 Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 83 Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 84 Putusan No.30/Pdt.G/2018/PN Slmn
Ada pembuktian dari Penggugat
Sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/ perdata/perceraian/index-5.html, diakses 13 Juni 2019.
Berikut  contoh  lainnya  yakni  gugatan  berdasarkan  wanprestasi  di  PN  Sleman, dari  56  kasus  yang  diunggah  di  Direktori  Putusan  MA  RI,  maka  yang  diputus  secara verstek dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2
Data pembuktian Putusan wanprestasi di PN yang diputus secara verstek No No Putusan Pembuktian 1 Putusan No.285/Pdt.G/2018/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 2 Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat 3 Putusan No.141/Pdt.G/2013/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat
4 Putusan No.32/Pdt.G/2013/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat
Sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/ perdata/wanprestasi , diakses 13 Juni2019.
Berdasarkan data pada laman direktori  putusan  Mahkamah  Agung,  di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari rentang tahun  2010-2019  terdapat  2157  putusan yang  diunggah. 23 Secara  rinci,  putusan- putusan  tersebut  terdiri  dari  1541  perkara
permohonan,  326  perkara  perceraian,  55 perkara wanprestasi, 7 perkara pembagian harta,  16  perkara  perjanjian,  10  perkara waris,  155  perkara  perbuatan  melawan hukum, 45 perkara tanah, dan 2 dihapus. 24
Dari 326 putusan perkara perceraian yang diunggah dalam laman direktori putusan tersebut,  Tabel  3  menggambarkan  data  putusan  yang  diputus  secara verstek beserta pembuktiannya.
Tabel 3 Data pembuktian putusan perceraian PN Yogyakarta yang diputus secara verstek No No Putusan Pembuktian 1 125/ Pdt.G/ 2013/ PN.YK Ada pembuktian dari Penggugat 2 133/Pdt.G/2014/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 3 7/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 4 20/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 5 22/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 6 41/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 7 48/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 8 56/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 9 57/ Pdt.G/ 2015/ PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 10 59/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 11 67/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 12 68/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 13 83/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 14 85/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 15 87/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 16 102/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 17 110/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 18 124/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 19 126/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 20 127/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat
23 Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta  Direktori Perdata”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn- yogyakarta/direktori/perdata , diakses tanggal 8 Juli 2019.
24 Ibid .
21 129/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 22 130/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 23 141/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 24 147/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 25 148/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 26 158/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 27 160/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 28 161/PDT.G/2015/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 29 2/PDT.G/2016/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 30 23/PDT.G/2016/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 31 25/PDT.G/2016/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat 32 40/Pdt.G/2016/PN.YYK Ada pembuktian dari Penggugat 33 41/Pdt.G/2016/PN.YYK Ada pembuktian dari Penggugat 34 46/Pdt.G/2016/PN.YYK Ada pembuktian dari Penggugat 35 50/Pdt.G/2016/PN.YYK Ada pembuktian dari Penggugat 36 91/Pdt.G/2016/PN.Yyk Ada pembuktian dari Penggugat
Sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/ perdata/perceraian , diakses 8 Juli 2019
Hasil  penelusuran  pada  direktori  putusan  Mahkamah  Agung  untuk  putusan  PN Yogyakarta  menunjukkan  pula,  dari  55  putusan  perkara  wanprestasi  terdapat  3  putusan verstek , sebagaimana nampak pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4

## Data pembuktian putusan wanprestasi PN Yogyakarta yang diputus secara verstek
No No Putusan Pembuktian 1 27/Pdt.G/2011/PNYk Ada pembuktian dari Penggugat 2 6/PDT.G/2013/PN.YK Ada pembuktian dari Penggugat 3 113/ Pdt.G/ 2013/ PN.YK Ada pembuktian dari Penggugat
Sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/ direktori/ perdata/wanprestasi , diaksestanggal 8 Juli 2019.
Pada putusan perkara perbuatan melawan hukum pun terdapat perkara yang diputus secara verstek .  Dari  155  putusan,  terdapat  2  putusan verstek sebagaimana  dideskripsikan dalam Tabel 5 berikut:
Tabel 5 Data pembuktian putusan perbuatan melawan hukum PN Yogyakarta yang diputus secara verstek No No Putusan Pembuktian 1 63/Pdt.G /2010/PN.Yk Ada pembuktian dari Penggugat 2 4/Pdt.G/2011/PN.Yk. Ada pembuktian dari Penggugat
Sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/ perdata/perbuatan- melawan-hukum , diakses tanggal 8 Juli 2019.
Di sisi lain, melalui hasil penelusuran lebih lanjut, terdapat 2 putusan verstek lainnya, yakni  pada  perkara  pembagian  harta  dan  perkara  perjanjian.  Dari  7  putusan  mengenai perkara pembagian harta terdapat 1 putusan verstek 25 , dan dari 16 putusan perkara perjanjian terdapat 1 pula putusan verstek . 26 Tabel 6 berikut adalah data putusan verstek pada perkara pembagian harta dan perjanjian, beserta pembuktiannya
Tabel 6
Data pembuktian perkara pembagian harta bersama dan perjanjian di PN Yogyakarta yang diputus
secara verstek No No Putusan Perkara Pembuktian 1 102/Pdt.G/2011/PN.YK.  Pembagian Harta  Ada pembuktian dari Penggugat 2 123/Pdt.G/2011/PN.Yk Perjanjian Ada pembuktian dari Penggugat
Sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/  perdata/pembagian- harta ,  diakses  8  Juli  2019;  dan https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/ perdata/perjanjian , diaksestanggal 8 Juli 2019.

## Analisis Data
Putusan verstek diatur di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa: 27 Jika  tergugat  tidak  datang  pada  hari perkara itu akan diperiksa, lagipula ia tidak menyuruh  orang  lain  menghadap  sebagai wakilnya,  meskipun  ia  dipanggil  dengan patut,  maka  tuntutan  itu  diterima  dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata oleh pengadilan  negeri  bahwa  tuntutan  itu melawan hak atau tiada beralasan.
Apabila  dicermati,  sebenarnya tidak ada satu frasa pun yang secara jelas
25
Mahkamah Agung,
“Putusan PN Yogyakarta Direktori
Perdata Pembagian Harta”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/pembagian-harta ,  diakses  8  Juli 2019.
26 Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta
Direktori
Perdata Perjanjan”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/perjanjian ,  diakses  tanggal  8  Juli 2019.
27 M. Tresna, Loc.cit .
28 Sudikno Mertokusumo, op cit ,  hlm.134.
29 M. Yahya Harahap ,  op cit , hlm. 496.
30 Abdul Manan, op cit, hlm. 236
31 M. Natsir Asnawi, op cit , hlm. 27
menentukan bahwa “apabila suatu perkara  diperiksa  secara verstek ,  maka tidak  perlu  ada  pembuktian”.  Pada akhirnya  frasa:  “...tuntutan  itu  diterima dengan  putusan  tak  hadir...”  dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut di  dalam  praktik  serta  sebagian  besar pakar  hukum  acara  perdata  mensfsirkan “diterima  tanpa  harus  ada  pembuktian”. Hal  tersebut  nampak  dalam  penafsiran yang  diberikan  oleh  Mertokusumo, 28 Harahap, 29 Manan, 30 Asnawi, 31 serta
Arto. 32
Mertokusumo  menafsirkan  dalam hal  dijatuhkan  putusan verstek ,  maka peristiwanya dianggap tidak perlu diketahui  atau  tidak  mungkin  diketahui oleh  hakim,  karena  tergugat  tidak  hadir. Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa dalam  putusan verstek ,  putusan  hanya didasarkan  pada  apa  yang  dikemukakan oleh penggugat saja, tidak perlu pembuktian. Penafsiran yang lama mendasarkan  pada  pemikiran  bahwa tidak hadirnya tergugat dimaknai bahwa ia  tidak  hendak  melawan.  Karena  tidak hendak melawan, maka dengan menafsirkan  frasa  “diterima..”  dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat akan  diterima  tanpa  ada  pembuktian karena tergugat dianggap tidak melawan atau  menyangkal.  Manan, 33 Asnawi, 34 serta  Arto, 35 juga  menafsirkan  kurang lebih  sama,  yakni  tergugat  yang  tidak hadir dianggap telah melepaskan haknya, sehingga  gugatan  penggugat  tidak  perlu dibuktikan lebih lanjut. Selain mendasarkan  pada  pemikiran  bahwa tergugat yang tidak hadir dianggap tidak hendak melawan, atau dianggap melepaskan  haknya,  penafsiran  yang lama juga didasarkan pada frasa “...diterima dengan putusan tidak hadir...”.
Pasal 125 ayat (1) HIR apabila dibaca secara  utuh,  sebenarnya  masih  ada  frasa yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yakni  “...kecuali  kalau  nyata  oleh pengadilan  negeri  bahwa  tuntutan  itu melawan  hak  atau  tiada  beralasan”. Berdasarkan rumusan utuh Pasal 125 ayat (1)  HIR,  maka  dalam  hal  tergugat  tidak hadir  meski  telah  dipanggil  secara  patut,
32 A. Mukti Arto, op cit, hlm. 144.
33 Abdul Manan, Ibid .
gugatan penggugat akan diterima apabila nyata  beralasan  dan  tidak  melawan  hak. Dari  mana  hakim  dapat  menyimpulkan suatu  gugatan  tersebut  tidak  melawan hak  atau  beralasan?  Tentu  hakim  harus mengetahui fakta-fakta hukumnya terlebih dahulu. Lantas, dari mana hakim dapat  mengetahui  fakta-fakta  hukumnya jika tidak melalui proses pembuktian?
Terutama,  apabila  ketentuan  Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut tidak secara jelas menegaskan  bahwa  proses  pembuktian dalam  perkara verstek memang  wajib untuk  tidak  dilakukan.  Kekaburan  dan ketiadaan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1)  HIR  tersebut  tentunya  mendorong hakim,  sebagai  penemu  hukum  untuk melakukan  penafsiran.  Hakim  sebagai penegak  hukum  tentunya  harus  bijak dalam  menghadapi  perkara.  Dengan menetapkan  adanya  proses  pembuktian bahkkan dalam perkara verstek sekalipun, menunjukkan bahwa hakim tidak gegabah dengan serta merta mengabulkan  gugatan  penggugat  hanya dengan  pertimbangan  tergugat  tidak hadir.
Berdasarkan  data  di  PN  Sleman, jumlah  gugatan  perceraian  yang  diputus secara verstek sebanyak 84 putusan verstek . Di  PN  Yogyakarta  terdapat  36  perkara perceraian  yang  diputus  secara verstek . Berdasarkan hasil penelitian, pada putusan-putusan verstek tersebut  hakim membebani penggugat dengan pembuktian.  Dalam  semua  putusan verstek tersebut hakim membebani penggugat  dengan  pembuktian  dan penggugat  juga  mengajukan  bukti-bukti untuk mendukung kebenaran dalil gugatannya.  Dengan  demikian  ada
34 M. Natsir Asnawi, Ibid .
35 A. Mukti Arto, Ibid .
perkembangan penafsiran
yang
dilakukan  oleh  hakim.  Penafsiran  yang dilakukan oleh Yahya Harahap,
Mertokusumo,  Abdul  Manan,  M.  Natsir Asnawi, serta A. Mukti Arto bahwa dalam hal dijatuhkan putusan verstek perkaranya tidak perlu dibuktikan, telah terpatahkan dengan  adanya  penafsiran  hakim  PN Sleman  pada  kasus-kasus  perceraian  di atas.
Ada  4  putusan verstek dalam gugatan wanprestasi di PN Sleman dan 3 putusan verstek di  PN  Yogyakarta. Penggugat  dalam  semua  kasus  tersebut dibebani dengan pembuktian oleh hakim. Merujuk  pada  data  putusan-putusan verstek di  atas,  nampak  bahwa  pada putusan verstek yang  disertai  dengan beban  pembuktian  oleh  Penggugat  tidak hanya  berlaku  pada  perkara  perceraian saja. Perkara-perkara perdata lain seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pembagian harta dan perjanjian pun juga terdapat pembuktian
Penggugat
meskipun  perkaranya  diperiksa  tanpa kehadiran Tergugat. Hakim PN
Yogyakarta memiliki
kesamaan
penafsiran  dengan  Hakim  PN  Sleman yakni  untuk  membebani  pembuktian pada gugatan yang diputus secara verstek .
Hal ini kembali menguatkan bahwa telah terdapat  perkembangan  penafsiran  baru terhadap  Pasal  125  ayat  (1)  HIR,  bahwa perkara  yang  diperiksa  tanpa  kehadiran Tergugat pun tetap memerlukan pembuktian  dan  Penggugat.  Bagaimana perkembangan  penafsiran  pembuktian dalam  putusan verstek tersebut  apabila dikaji secara normatif?
Yang  jelas,  hakim-hakim  sekarang dengan  membebani  pembuktian  pada penggugat dalam hal dijatuhkan putusan
36 M. Tresna, Op.Cit ., hlm. 139.
verstek sesuai  dengan  rumusan  lengkap Pasal  125  ayat  (1)  HIR,  khususnya  frasa yang  berbunyi  “...kecuali  secara  nyata oleh  pengadilan  gugatan  melawan  hak dan  tidak  beralasan”.  Jadi  pembuktian yang dibebankan kepada penggugat oleh hakim PN Sleman dan Yogyakarta adalah untuk mengetahui kenyataan ada tidaknya gugatan yang melawan hak atau tidak beralasan. Pembebanan pembuktian tersebut  juga  sesuai  dengan  tujuan pembuktian yakni menentukan kebenaran  peristiwa,  dalam  hal  ini peristiwa  yang  diajukan  oleh  penggugat sendiri:  melawan  hak  atau  tidak? Beralasan atau tidak? Tanpa ada pembuktian, dari mana hakim tahu kalau gugatan penggugat beralasan?
Apabila dihubungkan dengan ketentuan  Pasal  163  HIR,  pembebanan pembuktian tersebut memiliki dasar yang kuat, yakni: “Barang siapa mengemukakan hak atau peristiwa untuk meneguhkan  haknya,  maka  ia  harus membuktikan” 36 .  Dalam  putusan verstek , penggugat  mengemukakan  hak  atau peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya, maka  ia  memenuhi  ketentuan  Pasal  163 HIR dan dapat dibebani dengan pembuktian.
Pandangan  lama  bahwa  tergugat yang  tidak  hadir  dianggap  melepaskan haknya  atau  dianggap  tidak  hendak melawan  sekarang  sudah  ditinggalkan oleh  hakim  PN  Sleman  dan  Yogyakarta. Sikap  hakim  PN  Sleman  dan  Yogyakarta tersebut  tepat,  karena  didasarkan  pada kenyataan,  bukan  anggapan.  Tergugat yang tidak datang tidak selamanya dapat “dianggap”  melepaskan  haknya,  atau tidak hendak melawan. Kenyataan membuktikan bahwa tergugat tidak hadir
disebabkan  dua  faktor.  Pertama,  karena sengaja  tidak  hadir.  Kedua,  tidak  tahu kalau dirinya digugat. Untuk faktor yang pertama,  bolehlah apabila tergugat “dianggap”    melepaskan  haknya,  atau tidak hendak melawan. Akan tetapi untuk faktor  yang  kedua,  tergugat  yang  tidak tahu  kalau  dirinya  digugat  tidak  dapat “dianggap”  melepaskan  haknya,  atau tidak  hendak  melawan.  Kalau  tergugat tahu,  mungkin  dia  akan  hadir  untuk melawan. Adanya kenyataan diajukannya perlawanan  terhadap  putusan verstek mengindikasikan  bahwa  tergugat  tidak hadir karena tidak tahu dan apabila tahu pasti  akan  hadir  serta  melakukan perlawanan.
Dari asas keadilan prosedural, maka dirasa  tidak  adil  apabila  gugatan penggugat  diterima  dan  dikabulkan tanpa  pembuktian,  hanya  karena  ada anggapan  tergugat  melepaskan  haknya atau  tidak  hendak  melawan.  Sementara kenyataan tidak selamanya menunjukkan hal  demikian.  Hal  mana  nampak  adanya verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek .
Meskipun penggugat dibebani
dengan  pembuktian,  dalam  praktek pembuktian
demikian cenderung menguntungkan penggugat, karena
ketidakhadiran tergugat. Ketika penggugat  mengajukan  bukti-buktinya, tidak  ada  yang  melawan  dan  hakim cenderung  akan  (lagi-lagi)  menganggap tergugat  tidak  melawan  bukti  yang diajukan  penggugat,  kemudian  hakim menganggap  dalil  penggugat  terbukti benar.  Sikap  membebani  penggugat dengan pembuktian  ini juga mengurangi putusan hakim yang serampangan karena tidak  didasarkan  fakta-fakta.  Hal  ini
37 Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 505.
sekaligus  akan  mengurangi  persoalan yang  muncul  di  kemudian  hari  akibat “tipu muslihat” yang mungkin dilakukan penggugat  dengan  mendalikan  persitiwa yang  tidak  benar  tanpa  adanya  kontrol melalui  pembuktian.  Selain  itu,  proses pembuktian  pun  juga  bermanfaat  untuk menghindari  penyelundupan  hukum. Yahya  Harahap  juga  mengisyaratkan bahwa  hakim  harus  bersikap  aktif  dan menilai gugatan yang diajukan penggugat,  apakah  gugatan  tersebut memiliki  landasan  hukum  yang  benar atau  tidak.  Apabila  tidak,  secara  aktif harus menolak gugatan penggugat. 37
Dari  konsep  kebenaran  materiil, pembebanan pembuktian dalam putusan verstek juga mendukung ke arah tercapainya  kebenaran  materiil.  Dalam arti,  tidak  semata-mata  mendasarkan putusan  pada  apa  yang  dikemukakan penggugat dalam gugatannya saja, melainkan juga disertai dengan pembuktian  untuk  menguji  kebenaran fakta dalam dalil gugatan penggugat.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada perkembangan  baru  tentang  penafsiran ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR,  yakni semula hakim tidak membebani penggugat dengan  pembuktian  dalam  hal  dijatuhkan putusan verstek ,  ke  arah  membebani penggugat dengan pembuktian.
Perkembangan  tersebut  sesuai  dengan penafsiran  menyeluruh  terhadap  rumusan Pasal 125 ayat (1), bahwa untuk mengetahui gugatan penggugat tidak melawan hak dan beralasan  maka  hakim  harus  memeriksa fakta-fakta  hukumnya  melalui  proses pembuktian.  Penafsiran  yang  demikian  ini
sesuai  dengan  tujuan  pembuktian  untuk mencari  kebenaran  fakta  yang  tidak meragukan,  sesuai  dengan  asas  keadilan prosedural,  serta  mencegah  tipu  muslihat penggugat serta putusan yang serampangan.
E. Daftar Pustaka

## Buku
Arto,  A.  Mukti,  2008, Praktek-Praktek Perkara  Perdata  pada  Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Asnawi, M. Natsir, 2013, Hukum Pembuktian Perkara  Perdata  di  Indonesia .  UII Press, Yogyakarta.
Harahap,  M.  Yahya,  2007, Hukum  Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Sinar
Grafika, Jakarta.
Hariwijaya,  M  dan  Djaelani,  Bisri  M.,  2008, Teknik  MenulisSkripsi  dan  Thesis , Hanggar Kreator, Yogyakarta.
Manan,  Abdul,  2012, Penerapan  Hukum Acara  Perdata    di  Lingkungan Peradilan Agama , Kencana, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno,  2010, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Liberty,
Yogyakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986, Metode Penelitian Hukum, Universitas  Indonesia  Press,
Jakarta.
Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., 2009, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata , Balai Pustaka, Jakarta.
Tresna,  M.,  1993, Komentar  HIR ,  Pradnya Paramita, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan  Ulangan  di  Jawa  dan Madura.
UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran Negara  RI  Tahun  2008  Nomor  58, Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor 4843) jo. UU Nomor 19 Tahun
2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2016 Nomor  251,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 5952).
UU  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran Negara  RI  Tahun  2008  Nomor  157,
Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor 5076). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (S.1847 No.52).
Herzien  Indonesisch    Reglement .  (S.1941 No.44).

## Kamus
Termorshuizen, Marianne, 1999, Kamus Hukum Belanda Indonesia , Djambatan, Jakarta.

## Internet
Anam,  Ahmad  Z.,  “ Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan”, https://badilag.mahkamahagung.go.id /artikel/publikasi/artikel/verstek-non- perceraian-tetap-harus-dibuktikan- oleh-ahmad-z-anam-m-s-i-2-10 , diakses tanggal 29 Maret 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Sleman
Direktori Perdata”, https://putusan.mahkamahagung.go.id
/pengadilan/pn- sleman/direktori/perdata ,  diakses  13
Juni 2019. Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Sleman Direktori Perdata Perceraian”, https://putusan.mahkamahagung.go.id
/pengadilan/pn- sleman/direktori/perdata/perceraian/i ndex-5.html , diakses 13 Juni 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta
Direktori
Perdata”, https://putusan.mahkamahagung.go.id /pengadilan/pn- yogyakarta/direktori/perdata, diakses tanggal 8 Juli 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta Direktori  Perdata  Pembagian  Harta”, https://putusan.mahkamahagung.go.id /pengadilan/pn-
yogyakarta/direktori/perdata/pembagi an-harta. diakses tanggal 8 Juli 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta Direktori  Perdata  Perbuatan  Melawan Hukum”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id /pengadilan/pn- yogyakarta/direktori/perdata/perbuata n-melawan-hukum ,  diakses  tanggal  8 Juli 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta
Direktori Perdata Perceraian”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id /pengadilan/pn- yogyakarta/direktori/perdata/percerai an, diakses tanggal 8 Juli 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta
Direktori Perdata Perjanjian”, https://putusan.mahkamahagung.go.id
/pengadilan/pn- yogyakarta/direktori/perdata/perjanji an , diakses tanggal 8 Juli 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta
Direktori Perdata Tanah”, https://putusan.mahkamahagung.go.id
/pengadilan/pn- yogyakarta/direktori/perdata/tanah , diakses tanggal 8 Juli 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta
Direktori Oerdata
Wanprestasi”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id /pengadilan/pn- yogyakarta/direktori/perdata/wanpres tasi , diakses tanggal 8 Juli 2019.
Mahkamah  Agung,  “Putusan  PN  Yogyakarta Direktori Perdata Waris”, https://putusan.mahkamahagung.go.id /pengadilan/pn- yogyakarta/direktori/perdata/waris , diakses tanggal 8 Juli 2019.