## KEBERADAAN PEKERJA DISABILITAS DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA
Zainal Abidin Pakpahan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Email: zainalpakpahan@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia as a democratic country which has the freedom to enjoy its life legally must be protected, including disabilities, so that part of the constitutional right as regulated in Article 28 I paragraph (2) of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Persons  with  disabilities  are  far  from  the government's  attention  in  accommodating  their  rights  so  that  people  with  disabilities  are  often marginalized by other groups so that they are less confident in expression by social interaction with other communities so that their existence is still far from a sense of security and protection legally even though they are rights human rights with disabilities must be treated equally and equally, which should be treated specifically because they have physical limitations, this means that the existence of persons with disabilities can have legal protection. prevailed. The problems in this regard, first, how is the existence of persons with disabilities in human rights, and legal protection in an effort to fulfill their rights. This study is a normative legal study aimed at finding and formulating legal arguments, through analysis of the subject matter. The technique of collecting legal materials is carried out by literature study. The approach used in this research is the statute approach, which is by examining the applicable legal rules relating to disabilities. This research concludes that the government seems still far  from  fulfilling  the  rights  of  persons  with  disabilities  in  human  rights  to  obtain  government understanding into multiple interpretations that can harm human rights with disabilities.
Keywords : Existence, Disability, Human Rights.

## ABSTRAK
Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki kebebasan dalam meraungi kehidupannya secara hukum  wajib  dilindungi  termasuk  disabilitas,  sehingga  bahagian  dari  hak  konstitusional (constitutional  right) sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  28  I  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan terhadap keberadaan penyandang disabilitas jauh dari perhatian pemerintah dalam mengakomodir hak-hak nya sehingga penyandang disabilitas sering  menjadi  kaum  termarjinal  oleh  kaum  lainnya  sehingga  menghantarkannya  lebih  kurang percaya  diri  dalam  berekspresi  dengan  intraksi  sosial  dengan  masyarakat  lainnya  sehingga keberadaannya masih jauh dari rasa keamanan dan perlindungan secara hukum meski secara hak assi manusia  penyandang  disabilitas  wajib  diperlakukan  sama  dan  sama-sama  diperlakukan  yang mestinya secara khusus diperlakukan karena memiliki keterbatasan fisiknya akan hal ini meskinya keberadaan  penyandang  disabilitas  dapat  memiliki  perlindungan  secara  hukum  yang  berlaku. Permasalahan dalam hal ini, pertama, bagaimana keberadaan penyandang disabilitas secara hak asasi manusia,  dan  perlindungan  hukum  dalam  upaya  pemenuhan  hak-haknya.  kajian  ini  adalah  kajian hukum  normatif  yang  ditujukan  untuk  menemukan  dan  merumuskan argumentasi hukum,  melalui analisis  terhadap  pokok  permasalahan.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukumnya  dilakukan  dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach ),  yaitu  dengan  menelaah  aturan  hukum  yang  berlaku  terkait  dengan disabilitas.  Penelitian  ini  menyimpulkan pemerintah terkesan masih  jauh  dari  pemenuhan  hak-hak penyandang disabilitas secara hak asasi manusia untuk memperoleh pemehaman pemerintah menjadi multitafsir yang dapat merugikan Hak Asasi Manusia disabilitas.
Kata Kunci: Keberadaan, Disabilitas, Hak Asasi Manusia.

## I. Pendahuluan
Kajian atas kebijakan responsif disabilitas  meniscayakan  peta  persoalan penyandang  disabilitas  di  Indonesia  sebagai sentral  isu  termasuk  persoalan  penyandang disabilitas di daerah, serta persoalan penyandang  disabilitas  di  negara  lain. Persoalan  individu  penyandang  disabilitas dengan situasi ekslusi sosial yang dihadapi dari masyarakat,  budaya  di  daerah,  layanan  serta kebijakan  yang  ada  akan  mendapatkan  porsi khusus dalam tulisan ini. Kebijakan responsif disabilitas,  tentu  saja  tidak  akan  terlepas  dari paradigma  disabilitas  yang  berkembang  dari masa  ke  masa  seiring  dengan  perkembangan gerakan disabilitas di level lokal, nasional dan global.  Perubahan  dari  ekslusi  sosial  menuju inklusi  sosial  yang  secara  sadar  kemudian dijalankan  dari  berbagai  level.  Termasuk menggali potensi budaya inklusi yang ada dari masyarakat, kemudian melakukan penyesuaian  atau  adaptasi  atas  konsep  yang ada  dengan  tujuan  mendorong  penerimaan masyarakat  secara  positif  untuk  memastikan bahwa inklusi sosial dapat terwujud.
Jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam  Pasal  28A-28J  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 1 . Pencantuman hak  asasi  manusia  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945,  secara  resmi  telah  menjadikannya
1 Lihat Pasal 28 A-J UUD 1945.
2 Zulkarnain Ridlwan, “ Perlindungan Hak-hak Konstitusional  Penyandang  Disabilitas  (Rights  of
sebagai  hak  konstitusional  setiap  warga Negara  atau “constitutional  right” 2 .  Dengan adanya hak konstitusonal, setiap warga Negara memiliki  jaminan  konstitusional  atas  setiap hak-haknya  yang  termuat  dalam  UUD  NRI Tahun  1945.  Jaminan  tersebut  dapat  berupa pengejawantahan  hak  konstitusonal  ke  dalam undang-undang atau penyediaan ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran terhadap hak- hak  warga  negara.  Pasal-Pasal  tersebut mengandung  arti  jelas  bahwa,  jika ada  warga Negara  tidak  mendapatkan  haknya  atas pendidikan dan pekerjaan, maka warga negara itu  bisa  menuntut  haknya  kepada  negara. Sebaliknya,  jika  ada  warga  negara  tidak melaksanakan kewajiban pendidikannya, negara  berhak  mengenakan  sanksi  kepada yang bersangkutan.
Kenyataannya dewasa ini, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi,  terutama  terkendala  dengan persyaratan  “sehat  jasmani  dan  rohani”  yang selalu  menjadi  salah  satu  syarat  umum  yang mutlak dimiliki setiap orang. Sebut saja dalam penerimaan  siswa-siswa  baru  di  sekolah- sekolah  dalam  dunia  pendidikan,  syarat  ini akan  selalu  muncul  sebagai  salah  satu  syarat umum  yang  harus  dimiliki  oleh  calon mahasiswa.  Begitu  pula  dengan  penerimaan pekerjaan, syarat umum yang lazim dipersyaratkan  dalam  penerimaan  calon
Persons with Disabilities)”, dimuat dalam Fiat Justitia Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Volume  7  No.  2,  Mei-Agustus 2013, hal. 231 dan 233.
pekerja  juga  “sehat  jasmani  dan  rohani”, bahkan, dalam persyaratan mendaftar menjadi karyawan  di  perusahaan,  seorang  bakal  jadi karyawan  juga  haruslah  “sehat  jasmani  dan rohani” 3 .  Sementara  itu  dalam  konteks kebijakan, dalam Undang undang No. 8 tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  pasal  1 merumuskan  batasan  penyandang  disabilitas adalah Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak 4 .
Pemaknaan  tentang  kecacatan  baik yang berasal dari pemahaman budaya ( culture ) maupun  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-  undangan  ( structure )  inilah  yang menjadi  arus  utama  (mainstream)  di  tengah masyarakat  sehingga  cara  pandang  tersebut seolah  menjadi  suatu  “kebenaran”  tunggal dalam  memaknai  difabilitas.  Kontruksi  sosial inilah yang membentuk persepsi undervalued terhadap penyandang disabilita. Para penyandang disabilitas dianggap mahluk yang tidak  normal  sehingga  perlu  dibelas  kasihani, dianggap  beban  dan  tidak  produktif.  Persepsi semacam inilah yang pada akhirnya
3 Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia,  ISSN:  0854-8498  I  e-ISSN:  2527-502, Volume 23,Issue 4,October 2016, hal. 654.
melahirkan sikap diskriminasi dan marginalisasi  terhadap  para  penyandang disabilitas .

## II. Perkembangan HAM Dan Disabilitas
Penyandang  disabilitas  merupakan salah  satu  kelompok  minoritas  terbesar  di dunia, yaitu meliputi 600 juta orang, yang dua- per-tiga  dari  keseluruhan  berada  di  negara berkembang. Para penyandang disabilitas telah diabaikan selama tiga dekade awal keberadaan PBB.  Para  perancang International  Bill  of Human  Rights tidak  memasukan  penyandang disabilitas  sebagai  kelompok  yang  rentan terhadap  pelanggaran  HAM 5 .  Tak  satu  pun klausul  kesetaraan  dari  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966),  dan  Kovenan  Internasional  tentang Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (1966),  yang secara  eksplisit  menyebutkan  disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas  yang  dirujuk  sebagai  isu  HAM dalam  berbagai  dokumen,  hanya  berkaitan dengan jaminan sosial dan kebijakan kesehatan preventif.
Baru  pada  tahun  1970-an,  dengan diundangkannya  Deklarasi  Orang  dengan Terbelakangan  Mental  (1971)  dan  Deklarasi
4 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
5 Theresia  Degener, International  Disability Law-  A  New  Legal  Subject  on  the  Rise ,  disampaikan pada  Experts  Meeting  di  Hongkong,  13-17  Desember 1999,  (California:  Berkeley  Journal  International, 2000), hal. 187.
Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  (1975), membuat  penyandang  disabilitas  menjadi subyek  dari  deklarasi  HAM.  Namun  begitu, instrumen  awal  itu  masih  mencerminkan gagasan  disabilitas  sebagai  model  medis. Model  tersebut  memandang  penyandang disabilitas  sebagai  orang  dengan  masalah medis,  yang  penanganannya  bergantung  pada jaminan  sosial  dan  kesejahteraan  yang disediakan  pada  setiap  negara.  Sepanjang tahun  1970-an  dan  1980-an,  Majelis  Umum PBB  menghasilkan  sejumlah  resolusi  yang berdampak  pada  dilaksanakannya  Program Aksi  Dunia  Penyandang  Disabilitas  tahun 1982.  Instrumen  tersebut  mengarahkan  pada Dekade  PBB  Penyandang  Disabilitas  periode 1982-1993. Dua tujuan awal dari program aksi itu  adalah  pencegahan  dan  rehabilitasi 6 .  Baru setelah itu, tujuan berikutnya adalah persamaan  kesempatan,  yang  kemudian membuat  perubahan  paradigma  di  tingkat internasional. Pemerataan kesempatan didefinisikan  sebagai  proses  dalam  sistem umum  masyarakat,  seperti  fisik  dan  budaya lingkungan,  perumahan  dan  transportasi, pelayanan  sosial  dan  kesehatan,  kesempatan pendidikan  dan  pekerjaan,  budaya  dan kehidupan  sosial,  termasuk  olahraga  dan
6 Ibid., hal. 188
7 Pada  Putusan  MK  Nomor:  10-17-23/PUU- VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun  2008  tentang  Pornografi  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Kontitusi menyatakan bahwa hak konstitusional  dalam  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  1945 adalah  jaminan  konstitusional  terhadap  mereka  yang mengalami  peminggiran,ketertinggalan,  pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik  dan  kehidupan  publik  yang  bersumber  dari
fasilitas  rekreasi  yang  diakses  oleh  semua. Sepanjang  dekade  tersebut,  komponen  hak yang  sama  dari  kebijakan  hukum  dan disabilitas  menjadi  target  utama  dari  gerakan hak-hak penyandang disabilitas internasional 7 . Momentum besar lainnya yang membantu untuk mengubah paradigma medis menjadi pemenuhan hak penyandang disabilitas  adalah  terkait  dengan  dua  laporan tematik,  yaitu  HAM  di  bidang  kesehatan mental dan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yang dipersiapkan oleh Komisi PBB. Kedua laporan itu, untuk pertama kalinya, mengakui disabilitas  sebagai  subjek  dalam  divisi  HAM PBB, yang dalam perkembangannya membantu  membangun  pemahaman  bahwa penyandang  disabilitas  tidak  hanya  sebagai penerima  belas  kasihan  dari  orang  lain  tetapi juga  sebagai  subyek  HAM.  Namun  begitu, tidak ada kegiatan tindak lanjut  yang diambil di  bawah  naungan  Komisi  HAM  PBB. Sementara pedoman dan standar yang diadopsi selama pelaksanaan Dekade PBB Penyandang Disabilitas  periode  1982-1993,  berbentuk proposal  perjanjian  tentang  perlindungan HAM  bagi  penyandang  disabilitas  tidak
ketimpangan  struktural  dan  sosio-kultural  masyarakat secara  terus  menerus  (diskriminasi),  baik  formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau  yang  dikenal  dengan affirmative  action .  Adapun hak konstitusional dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional bagi siapapun untuk tidak  diperlakukan  secara  diskriminatif  atas  dasar apapun.  Apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  23  Undang- Undang  a  quo.  Lihat  Mahkamah  Konstitusi,  Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009.
menemukan dukungan mayoritas dalam Rapat Majelis Umum pada tahun 1987.
Sebagai alternatif, Majelis Umum PBB mengadopsi  Peraturan  Standar  PBB  tentang Standard  Rules  on  the  Equalization  of Opportunities  for  Persons  with  Disabilities (STRE)  pada  1993.  STRE  membangun penyandang  disabilitas  dan  menonjolkan kesetaraan  ( equality ),  yaitu  prinsip  yang menyiratkan hak yang sama, dan menyatakan bahwa kebutuhan setiap individu adalah sama pentingnya,  serta  kebutuhan  tersebut  harus dijadikan dasar untuk perencanaan masyarakat dan  bahwa  semua  sumber  daya  harus digunakan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa  setiap  individu  memiliki  kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat  dan  memiliki  hak  untuk  tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan  yang  dibutuhkan  dalam  struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan  sosial.  Berbeda  dengan  instrumen internasional tentang disabilitas, STRE memiliki  Pelapor  Khusus  dan  sebuah  panel ahli yang memiliki mandat untuk
8 Theresia  Degener, International  Disability Law-  A  New  Legal  Subject  on  the  Rise ,  disampaikan pada  Experts  Meeting  di  Hongkong,  13-17  Desember 1999,  (California:  Berkeley  Journal  International, 2000), hal. 189.
9 Ibid., 189
10 Sedangkan  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.143/PUU-VII/2009  perihal  Pengujian Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menyatakan  bahwa  lagi  pula  penggunaan  Pasal  28H ayat  (2)  UUD  1945  sebagai  batu  uji,  menurut
mempromosikan  dan  memantau  pelaksanaan aturan.  Panel  ahli  terdiri  dari  sepuluh perwakilan  dari  enam  organisasi  non- pemerintah  internasional  utama  di  bidang disabilitas. Laporan yang dihasilkan mencerminkan  pendekatan  HAM  yang  jelas dalam  kinerja  pemantauan 8 .  Organisasi  non- pemerintah  yang  fokus  dalam  isu  disabilitas memberikan  pengaruh  kepada  bagaimana norma HAM tradisional diinterpretasikan dan dimplementasikan  dalam  instrumen  HAM modern.  Ketika  disabilitas  terlupakan  dalam sepuluh  kategori  saat  merumuskan  Konvensi Hak  Sipol  dan  Konvensi  Hak  Ekosob, instrumen  HAM  modern  diinterpretasikan untuk mendukung pendekatan hak penyandang disabilitas 9 .
Dalam General Comment 18 Kovenan Hak  Ekosob  yang  berkaitan  dengan  hak  atas kesetaraan (Pasal 25 Konvenan Ekosob), jelas dinyatakan  bahwa  konsep  kesetaraan  formal tidak berlaku, Ini menegaskan bahwa perlakuan  yang  sama  tidak  selalu  berarti perawatan  yang  sama  dan  bahwa  Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan kondisi  diskriminasi 10 .    Komite  Ekonomi,
Mahkamah  adalah  tidak  tepat  menurut  hukum  karena Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  1945  adalah  jaminan konstitusional  terhadap  mereka  yang  mengalami peminggiran,  ketertinggalan,  pengucilan,  pembatasan, pembedaan,  kesenjangan  partisipasi  dalam  politik  dan kehidupan  publik  yang  bersumber  dari  ketimpangan struktural  dan  sosial-kultural  masyarakat  secara  terus menerus  (diskriminasi),  baik  formal  maupun  informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action, sehingga diperlukan tindakan khusus sementara dengan tujuan membuka peluang dan kesempatan bagi mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam  kehidupan  publik  secara  adil  dan  seimbang;
Sosial  dan  Budaya  bahkan  melangkah  lebih jauh  dan  mengadopsi General  Comment tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan  ICESCR  sehubungan  dengan penyandang disabilitas.
General  Comment Nomor  5,  yang diadopsi oleh Komite PBB pada 1994, adalah satu-satunya dokumen PBB yang secara umum mendefinisikan diskriminasi berbasis disabilitas.  Walaupun  begitu,  perlu  diketahui bahwa secara de jure dan de facto, diskriminasi terhadap  penyandang  disabilitas  memiliki sejarah panjang dan dilakukan dalam berbagai bentuk.  Dalam  instrumen  itu,  diskriminasi dilihat  dari  lingkup  yang  luas,  seperti pengabaian  kesempatan  pendidikan,  dan kemudian terus berkembang menuju diskirminasi  yang  “halus”  seperti  pemisahan dan  isolasi  dengan  alasan  hambatan  fisik  dan halangan  sosial 11 .  Untuk  tujuan  Kovenan,
Tindakan  afirmatif  mengacu  pada  kebijakan  yang berkenaan  dengan  ras,  etnis,  cacat  fisik,  karir  militer, gender,  orang-orang  tua,  atau  kelas  sosial  menjadi pertimbangan  dalam  upaya  untuk  mempromosikan kesempatan yang sama atau meningkatkan kemampuan kelompok yang tertinggal atau yang kurang diuntungkan untuk  mencapai  keadilan.  Oleh  karena  itu,  tindakan khusus sementara (affirmative action) bukanlah sebagai bentuk diskriminasi, melainkan suatu koreksi, asistensi, dan  kompensasi  terhadap  perlakuan  diskriminatif  dan tidak  adil  yang  dialami  warga  negara  tertentu,  dengan maksud untuk mempercepat tercapainya persamaan “de facto”  antara  dirinya  dengan  warga  negara  yang  lain. Tindakan  khusus  ini  bersifat  sementara,  untuk mempercepat tercapainya kesetaraan substantif. Artinya, apabila sudah terjadi kesetaraan, maka tindakan khusus sementara (affirmative action) harus dihentikan. Lihat,  Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  MK  No. 143/PUU-VII/2009.
11 Pada  Putusan  MK  No.  16/PUU-VIII/2010 perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
"diskriminasi berbasis disabilitas" juga termasuk pembedaan, pengecualian, pembatasan  atau  preferensi,  atau  penolakan akomodasi yang layak berdasarkan disabilitas yang memiliki efek meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak- hak ekonomi, sosial dan budaya 12 .
Instrumen  tersebut  juga  menekankan pendekatan HAM disabilitas dengan memasukkan  rekomendasi  yang  jelas  untuk pembentukan undang-undang anti- diskriminasi.  Dalam  instrumen  disebutkan, Dalam rangka memperbaiki diskriminasi masa lalu  dan  sekarang,  dan  untuk  mencegah diskriminasi  di  masa  depan,  undang-undang anti-diskriminasi  yang  komprehensif  dalam kaitannya  dengan  disabilitas  tampaknya  akan menjadi  sangat  diperlukan  di  hampir  semua Negara  Pihak 13 .  Dalam  nada  yang  sama, Komite  Penghapusan  Diskriminasi  terhadap
Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung  serta  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menyatakan bahwa menurut Mahkamah hak konstitusional  dalam  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  1945, adalah  jaminan  konstitusional  terhadap  setiap  orang yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan,  pembatasan,  pembedaan,  kesenjangan partisipasi  dalam  politik  dan  kehidupan  publik  yang bersumber  dari  ketimpangan  struktural  dan  sosio- kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik  formal  maupun  informal,  dalam  lingkup  publik maupun  privat  atau  yang  dikenal  dengan  hak  atas affirmative action. Menurut Mahkamah, tidak ada suatu keadaan yang spesifik untuk memberlakukan affirmative action kepada Pemohon. Lihat, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010
12 Ibid., hal. 190
13 Disabilitas  dapat  terjadi  karena  adanya pelabelan  yang  dilakukan  mulai  dari  pemberian penyebutan dan dilanjutkan dengan tindakan diskriminasi.  Hal  ini  dilakukan  mulai  pada  lingkup keluarga,  masyarakat,  dan  tidak  kalah  hebatnya  juga dilakukan  melalui  struktur  kelembagaan  formal  oleh
Perempuan  telah  mengadopsi  Rekomendasi Umum  yang  meminta  Negara  pihak  untuk memasukkan  informasi  spesifik  mengenai status  perempuan  dengan  disabilitas.  Selain itu,  Komite  juga  telah  membahas  masalah disabilitas pada rekomendasi tematik lainnya. Dalam  perkembangannya,  perjanjian  tentang HAM  baru-baru  ini,  seperti  Konvensi Internasional  tentang  Hak-hak  Anak  dan ketentuan-ketentuan khusus tentang penyandang disabilitas, mencerminkan pendekatan HAM yang kuat.
Dari  pemikiran  lain,  kaum  kapitalis liberal  selalu  berusaha  melakukan  proses akumulasi modal dengan menggunakan manusia sebagai sumberdaya (human resource), investasi (human  investment) atau sebagai modal (human capital) 14 . Dalam alam pemikiran  itu,  orang-orang  yang  memiliki perbedaan  kondisi  fisik  tidak  dapat  dijadikan sebagai investasi atau modal untuk mengakumulasikan keuntungan, bahkan orang-orang  semacam  ini  dianggap  sebagai beban  atau  masalah  yang  sama  sekali  tidak memberikan keuntungan dan bahkan merugikan. Orang-orang semacam ini dianggap tidak mempunyai nilai-nilai
aparatur negara. Mereka  melakukan proses pencacatan tersebut  melalui  sebutan-sebutan  yang  mereka  pakai dalam  bahasa  resmi  dalam  media  masa  dan  dokumen- dokumen resmi negara. Misalnya, mereka yang berada di  Kementrian  Sosial,  dari  dulu  mereka  tidak  mau mengubah  sebutan  yang  diberikannya  kepada  orang- orang  yang  memiliki  perbedaan  kondisi  fisik  itu  dari istilah  cacat.  Istilah  yang  mereka  pakai  dari  penderita cacat, penyandang cacat, dan bahkan kini menggunakan istilah  orang  dengan  kecacatan.  Bukan  hanya  sebutan yang  mereka  gunakan  untuk  menganggap  orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik, tetapi kebijakan
produktif, efektif, dan efisien yang merupakan parameter  untuk  orang-orang  yang  dapat digolongkan  sebagai human  resource,  human investment atau human  capital 15 . Dalam pemikiran  tersebut,  maka  pemberian  fasilitas kepada orang-orang yang memiliki berbedaan kondisi fisik semacam ini harus diperhitungkan  dulu  untung  dan  ruginya. Apalagi  bagi  yang  beranggapan  bahwa kehidupan ini adalah medan persaingan. Bagi kelompok pemikiran kapitalis, kelompok yang dianggap  memiliki  eksistensi  adalah  yang mampu  memenangkan  persaingan.  Jadilah orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik  semacam  itu  menjadi  orang  yang  sulit untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka. Pandangan itu tidak hanya berdampak kepada  penyandang  disabilitas  secara  umum, tapi  secara  khusus  kepada  anak-anak, perempuan,  dan  para  lanjut  usia,  walaupun mereka merupakan non-disabilitas. Kelompok itu digolongkan sebagai orang yang lemah dan tidak tepat kalau dijadikan instrumen pengumpul kapital, kalaupun dapat dimanfaatkan  sebagai  kapital,  maka  mereka dihargai dengan nilai yang rendah 16 .
berupa  peraturan  perundang-  undangan  yang  mereka buatpun  membatasi  hak  asasi.  Lihat,  Setia  Adi Purwanta, op.cit., hal. 23
14 Omi Intan Naomi, Pembebasan Dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 90
15 Setia Adi Purwanta, Penyandang Disabilitas, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13- penyandang disabilitas-dari buku vulnerable group.pdf, pada hari Selasa, 9 Desember 2019 hal. 11
16 Omi Intan Naomi, Pembebasan Dan Pembangunan, op.cit., hal. xiii.
Kondisi  tersebut  mengakibatkan  para penyandang  disabilitas  tidak  mendapatkan perlindungan yang layak. Selanjutnya, penyandang disabilitas rentan untuk dijadikan alat  produksi  yang  murah,  misalnya  menjadi pekerja anak dan buruh perempuan yang selalu dibayangi tindakan pelanggaran HAM. Dalam kondisi  itu,  penyandang  disabilitas  rentan terkena  tindakan  diskriminatif  ganda,  yaitu ketika seorang penyandang disabilitas merupakan  seorang  anak,  perempuan,  dan lanjut  usia.  Oleh  karena  itu,  kehidupan kelompok  tersebut  jauh  lebih  sulit.  Menurut Jaka Anom Ahmad Yusuf Tanukusuma, secara umum  diskriminasi  ganda  yang  menimpa perempuan penyandang disabilitas disebabkan tiga faktor, yakni perilaku kultural, praktik dan tafsir  agama,  dan  sistem  di  masyarakat maupun  negara  yang  melupakan  kebutuhan perempuan penyandang disabilitas 17 .
Selain dua pemikiran tersebut, adapula pemikiran  dari  kelompok  konservatif  yang memandang bahwa orang-orang yang memiliki kondisi fisik semacam itu ada karena kehendak  Tuhan.  Kehendak  Tuhan  berarti karena  sesuatu  hal  maka  Tuhan  memberikan karma  kepada  yang  menerimanya  atau keluarganya. Jadi bagi yang menerima kondisi itu  hendaknya  hanya  pasrah,  menerima  dan sekedar  menjalani  saja  sebagai  nasib  yang tidak  bisa  ditolaknya.35  Sehingga  mereka memberikan  sebutan  sebagai  “orang  yang
17 Fajri  Nursyamsi, et.all , Kerangka  Hukum Disabilitas  di  Indonesia:  Menuju  Indonesia  Ramah Disabilitas , (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), Cetakan Pertama, hal. 19
tidak  beruntung”.  Pandangan  semacam  ini mengakibatkan  orang-orang  yang  memiliki perbedaan kondisi fisik itu menjadi orang yang dikucilkan dari masyarakat 18 .
Seperti telah dikemukakan sebelumnya,  bahwa  disabilitas  tidak  hanya berintikan dari kondisi medis yang terjadi pada penyandang disabilitas. Disabilitas lebih tepat untuk  dimasukkan  dalam  kondisi  sosial  yang terjadi karena interaksi antara fisik atau mental seseorang dengan institusi sosial. Oleh karena itu, penanganan yang sesuai untuk diterapkan kepada  penyandang  disabilitas  bukanlah pendekatan  medis,  tetapi  pendekatan  sosial. Pergerakan untuk mendorong pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas mulai dilakukan pada tahun 1970-an Perubahan paradigma ini juga yang banyak dikemukakan sebagai kritik dari  sistem  yang  berjalan  saat  itu.  Kritik ditujukan langsung kepada sistem kesejahteraan yang berjalan pada tahun 1960- an 19 .
Salah satu contoh pergerakan mendorong  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas terjadi di India. Pada tahun 1990-an, mulai dibentuk kelompok tentang disabilitas di Parlemen,  khususnya  dalam  pembentukan peraturan. Peraturan-peraturan yang kemudian terbentuk  adalah Rehabilitation  Council  of India  Act (1992); Persons  with  Disabilities: Equal Opportunities, Protection of Rights and Full  Partici  pation  Act (1995);  dan National
18 Setia Adi Purwanta, Op.cit. hal. 12
19 Fajri Nursyamsi, et.all , Kerangka Hukum Disabilitas, Loc.cit., hal. 20
Trust  for  Welfare  of  Persons  with  Autism, Cerebral  Palsy,  Mental  Retardation  and Multiple Disabi lities Act (1999) 20 .
Dalam sejarahnya, India pernah memiliki  Undang-undang  yang  berkaitan dengan  penyandang  disabilitas  sejak  tahun 1912,  yaitu the  Indian  Lunacy  Act ,  yang kemudian  diubah  menjadi Mental  Health  Act pada  tahun  1987,  dan  berjalan  secara  efektif pada  1993.  Keseluruhan  peraturan-peraturan yang  dibentuk  sangat  dipengaruhi  oleh putusan-putusan  pengadilan,  mengingat  India masih dipengaruhi sistem hukum common law yang  dibawa  oleh  Inggris 21 .  Pembentukan berbagai  peraturan  itu  kemudian  memicu pergerakan memperjuangkan hak penyandang disabilitas.  Periode  paling  menentukan  dalam perubahan paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah ketika India ikut dalam  ratifikasi  CRPD  pada  13  December 2006. Pasca ratifikasi CRPD, konsep legislasi yang  dibentuk  mengalami  penyesuaian,  yaitu tidak lagi hanya fokus kepada kesehatan fisik dan mental dari penyandang disabilitas, tetapi menjadi lebih luas, yaitu mencakup perkwainan  dan  perceraian,  adopsi  dan perwalian, hak milik dan pidana 22 .
20 Ibid., hal. 20
21 Ibid., hal. 21
22 Ibid., hal. 21 23 Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang  lainnya  memiliki  hak  yang  sama,  yaitu  Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban  ( state  obligation )  untuk  memenuhi  ( fulfill ), menghormati  ( to  respect ),  dan  melindungi  ( to  protect ) setiap  hak  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga negaranya.  Dalam  pasal  28  C  Undang-undang  Dasar 1945  pun  dikatakan  bahwa  setiap  orang  berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan

## III. Penyandang  Disabilitas  Dalam Prespektif  UUD  1945  Sebagai Groundwet
Perubahan  cara  pandang  dari charity based menjadi social  based sudah  mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks  HAM.  Saat  ini,  terutama  setelah disahkannya Convention  on  the  Rights  of Persons with Disabilities ( CRPD), penyandang  disabilitas  tidak  lagi  dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani,  tetapi  harus  dijamin  dan  dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia.
Walaupun begitu, perkembangan pemikiran tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas  tidak  bersamaan  dengan  ide  HAM secara  umum.  HAM  bagi  penyandang disabilitas  terbilang  tertinggal  sejak  awal kemunculan HAM pasca perang dunia kedua. Ada pihak yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat  manusia  yang  termasuk  dalam  obyek HAM 23 .  Namun  dalam  kenyataannya,  mulai dari stigma masyarakat sampa pada kebijakan suatu  negara  masih  menghambat  adanya jaminan HAM bagi penyandang disabilitas.
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan  umat  manusia,  sehingga  jelas  disini kewajiban  generic  negara  dalam  pemenuhan  hak pendidikan adalah memfasilitasi ( to facilitate ), memajukan (to  promote ),  menyediakan (to  provide) . Lihat,  Slamet  Thohari, Pandangan  Disabilitas  dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandan Disabilitas  di  Kota  Malang (Indonesia  Journal  of Disability Studies, vol 1 issue 1, Juni 2014), hal. 31
UUD  NRI  1945  Pasca  Amendemen mencantumkan  Bab  XA  yang  membahas perihal Hak Asasi Manusia.  Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10  pasal,  yaitu  Pasal  28A  sampai  Pasal  28J, yang  mencakup  26  ketentuan  yang  tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada 24 .
Keseluruhan  ketentuan  itu  dapat  dibagi menjadi  dua  jenis,  yaitu  perlindungan  HAM khusus  bagi  warga  negara  dan  perlindungan HAM  bagi  setiap  orang,  yang  berarti  tidak hanya warga negara Indonesia.
Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi  klasifikasi  lain,  yang  berarti,  baik  dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap  setiap  orang,  kelompok  penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya. Dari 26 ketentuan  yang  ada  dalam  Bab  XA,  terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus  bagi  penyandang  disabilitas,  yaitu Pasal  28H  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa, “setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan Pasal  tersebut  memang  sangat  umum  karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut 25 . Namun begitu,
24 Lihat, Pasal 28A-28J UUD 1945
25 Lihat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan  tafsir  atas  pengertian  “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK  Nomor  143/PUU-VII/2009;  dan  Putusan MK  No.  16/PUU-VIII/2010.  Dalam  ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa:
“ hak  konstitusional  dalam  Pasal  28  H ayat  (2)  UUD  1945  adalah  jaminan konstitusional  terhadap  mereka  yang mengalami  peminggiran,  ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan  publik  yang  bersumber  dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi),  baik  formal  maupun informal,  dalam  lingkup  publik  maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action 26 .”
Analisa terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait dengan isu disabilitas di Indonesia  sangat  penting  untuk  dipahami secara subtansial dalam peraturan perundang- undangan. Sehingga dapat dianalisa terhadap 3 (tiga) bagian; yaitu Pertama, analisa terhadap ketentuan  dalam  Konstitusi  Indonesia,  yaitu UUD NRI 1945; Kedua, analisa terkait dengan peraturan perundang-undangan. Cakupan peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
26 Fajri Nursyamsi, et.all , Kerangka Hukum Disabilitas, Op.cit., hal. 23
Undangan 27 , yaitu mencakup Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Presiden,  dan  Peraturan  Daerah; Ketiga, analisa  khusus  terkait  dengan Convention  on the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD),  yang  sudah  diratifikasi  melalui  UU Nomor 19 Tahun 2011 28 .
Analisa terhadap konstitusi diperlukan karena  merupakan  peraturan  perundang- undangan paling mendasar di Indonesia. Selain itu,  konstitusi  juga  sebagai  wadah  pertama yang menjamin perlindungan negara terhadap hak  warga  negara,  termasuk  penyandang disabilitas.  Dari  ketentuan  dalam  UUD  NRI 1945 akan diketahui mengenai prinsip-prinsip utama dari jaminan hak penyandang disabilitas,  yang  kemudian  perlu  diatur  lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Pemaknaan  itu  menegaskan  bahwa kelompok  penyandang  disabilitas  termasuk dalam  terminologi  “setiap  orang”  dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain  itu,  dalam  penafsiran  tersebut  juga disebutkan  bahwa  makna  dari  “kemudahan” dan  “perlakuan  khusus”  bukanlah  dipahami dalam  makna  perlakuan  yang  diskriminatif, tetapi  tetap  dalam  lingkup  pemenuhan  hak konstitusional.  Dari  penjelasan  di  atas  maka UUD  NRI  1945  sudah  dengan  tegas melindungi  hak  konstitusional  penyandang disabilitas  dalam  konteks  “setiap  orang”
27 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234
maupun  sebagai  bagian  dari  “warga  negara”. Selain  itu,  penyandang  disabilitas  pun dimungkinkan untuk mendapatkan affirmative action atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus  dalam  konteks  pemenuhan  hak konstitusionalnya  tersebut.  Kedua  konsep tersebut  harus  dipahami  dan  diresapi  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan maupun  kebijakan  sebagai  pelaksanaan  dari ketentuan dalam UUD NRI 1945.
IV. Disabilitas dalam Lingkup Pengertian  Kesehatan  Jasmani dan Rohani Dalam Kajian Regulasi
Perdebatan mengani syarat jasmani dan rohani  dalam  suatu  jabatan  sudah  menjadi perdebatan  sejak  lama.  Ada  pihak  yang menganggap  itu  penting  agar  seseorang  yang menempati  suatu  jabatan  itu  tidak  terhambat dalam menjalankan tugasnya. Argumentasi itu mendapat  kritikan  karena  syarat  jasmani  dan rohani  terkadang  tidak  fokus  kepada  melihat potensi  hambatan,  tetapi  sekadar  melihat kondisi  fisik  seseorang,  yang  belum  tentu menghambat  seseorang  dalam  menjalan tugasnya. Syarat itupun kerap mengklasifikasikan  disabilitas  sebagai  faktor yang tidak layak dianggap sehat jasmani atau rohani.
28 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pengesahan Convention on the Rightsof Persons with Disabilities , dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, LN Nomor 107 Tahun 2011, TLN Nomor 5251
Terlepas  dari  perdebatan  yang  ada, pencantuman syarat sehat jasmani dan rohani dalam  proses  pengisian  suatu  jabatan  sudah menjadi  lumrah  pada  saat  ini.  Bahkan  dalam Pasal  6  ayat  (1)  UUD  1945  mengatur  bahwa seorang  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pun dipersyaratkan  harus  sehat  jasmani  dan rohani 29 .  Dalam  perspektif  HAM,  kesehatan jasmani dan rohani jelas tidak bisa menghalangi  seseorang  untuk  mendapatkan hak  politiknya  ataupun  hak  kesamaan kesempatan  berdasarkan  atas  hukum.  Aspek jasmani  dan  rohani  hanya  digunakan  sebagai catatan  dan  bahan  pertimbangan,  terutama setelah  yang  bersangkutan  menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, syarat sehat jasmani dan  rohani  tidak  dapat  menjadi  syarat  yang menentukan  terpilih  atau  tidaknya  seseorang. Berbeda  dengan  pandangan  dalam  aspek medis, kesehatan jasmani dan rohani menjadi sangat  penting,  karena  kondisi  tidak  sehat jasmani  dan  rohani  adalah  tidak  normal  atau sakit.  Hal  berikutnya  yang  perlu  diperjelas dalam hal ini adalah posisi disabilitas, apakah termasuk  dalam  situasi  sehat  jasmani  dan rohani,  atau  tidak.  Dalam  konteks  peraturan perundang-undangan,  terutama  dalam  level undang-undang,  pengatura  mengenai  sehat jasmani  dan  rohani  mengalami  perubahan. Pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan  bahwa  kecacatan  adalah  kondisi terhambatnya  jasmani  dan  rohani,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  kondisi  cacat  adalah
kondisi  tidak  sehat  jasmani  dan  rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum  disahkannya  UU  Nomor  14  Tahun 2005 yang pada penjelasan Pasal 8 dinyatakan bahwa  cacat  tidak  masuk  dalam  kriteria jasmani dan rohani. Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk  lagi  dalam  UU  Nomor  8  Tahun 2012 dan  UU  Nomor  5  Tahun  2014  yang menegaskan  hal  yang  sama.  Dengan  adanya ketentuan  tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang Presiden dan Wakil  Presiden  dan  jabatan  lainnya  pada dasarnya tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya,  kemudian  setiap  instansi  baik pemerintah maupun instansi swasta seharusnya  tidak  menjadikan  syarat  sehat jasmani  dan  rohani  bahagian  dari  yang  ada pada penyandang disabilitas.

## V. Kesimpulan
Keadilan  bagi  penyandang  disabilitas dalam hak asasi manusia di dunia kerja baik di perusahaan  dan  instansi  pemerintahan  masih jauh  dari  perlindungan  dan  keadilan  hukum yang  justru  masih  ada  perusahaan  yang menafsirkan  sehat  jasmani  dan  rohani  itu bahagian dari kecacatan terhadap diri seseorang  sehingga  masih  jauh  dari  yang diharapkan  oleh  disabilitas,  dikarenakan pemerintah  dan  perusahaan  saat  ini  belum mampu  untuk  mengakomodir  kepentingan penyandang  disabilitas  dalam  bekerja  bahkan terkadang  sebagai  korban  dari  tindakan
diskriminatif sebagai pelanggaran  HAM yang secara  normatif  undang-undang  dan  regulasi lainnya masih terlihat minim untuk menegakkan  supremasi  hukum  dalam  hak asasi  manusia  belum  lagi  pengadilan  belum maksimal yang tidak mampu untuk menegakkan keadilan bagi disabilitas sehingga penting adanya payung hukum yang jelas bagi penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan hak yang sama secara adil dalam menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-buku:
Fajri  Nursyamsi, et.all , Kerangka  Hukum Disabilitas  di  Indonesia:  Menuju Indonesia Ramah Disabilitas , (Jakarta:
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia  (PSHK),  2015),  Cetakan
Pertama.
Romli  Atmasasmita, Reformasi  Hukum,  Hak
Asasi Manusia dan Penegakan Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2001.
Omi Intan Naomi, Pembebasan Dan Pembangunan, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997.

## 2. Undang dan Putusan:
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor 26  tahun  2000  Tentang  Pengadilan HAM.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  UU  Nomor  12  Tahun 2011,  LN  Nomor  82  Tahun  2011, TLN Nomor 5234.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rightsof Persons with Disabilities , dalam LN Nomor
107 Tahun 2011, TLN Nomor 5251
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas.
Putusan MK Nomor: 10-17-23/PUU-VII/2009 perihal  Pengujian  Undang-Undang
Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi  terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.143/PUU- VII/2009  perihal  Pengujian  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Putusan  MK  No.  16/PUU-VIII/2010  Perihal Tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.

## 3. Jurnal Ilmiah :
Zulkarnain  Ridlwan,  “ Perlindungan  Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas  (Rights  of  Persons  with
Disabilities)”, dimuat  dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013.
Jazim
Hamidi, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam memenuhi hak  mendapatkan  pendidikan  dan pekerjaan ,  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA
IUSTUM Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, ISSN: 0854-8498 I e- ISSN:  2527-502,  Volume  23,Issue 4,October 2016.
Theresia  Degener, International  Disability Law- A New Legal Subject on the Rise , disampaikan  pada  Experts  Meeting  di
Hongkong,  13-17  Desember  1999, California: Berkeley Journal International, 2000.
Slamet  Thohari, Pandangan  Disabilitas  dan
Aksesibilitas  Fasilitas  Publik  bagi
Penyandan Disabilitas di Kota Malang, Indonesia Journal of
Disability  Studies,  vol  1  issue  1,  Juni
2014.
Nandang Kusnadi, Perspektif Penegakan Hak Asasi  Manusia  Melalui  Pengadilan Hak  Asasi  Manusia ,  Jurnal Pakuan
Law  Review Volume  3,  Nomor  1, Januari-Juni 2017.
Muladi, Pengadilan  Pidana  Bagi  Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi , Jurnal Demokrasi dan HAM , Vol.1 No.1 Mei- Agustus 2000.

## 4. Media Internet:
Setia  Adi  Purwanta, Penyandang  Disabilitas, diakses  dari  solider.or.id/.../03.05.13- penyandang disabilitas-dari buku vulnerable group.pdf, pada hari Selasa, 1 Januari 2021.