## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3277/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Vicky Darmawan A.P 1 , Ditha Wiradiputra 2
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 23 April 2022 Publish : 03 Juli 2022 The development of information technology has encouraged many e-commerce platforms that are used for buying and selling transactions. This condition provides many conveniences for business  actors  to  market  their  products.  However,  behind  the  ease  of  e-commerce transactions, there is a potential threat to local (domestic) business actors. This is because e- commerce trade is trade without geographical boundaries, so that imported goods that is much cheaper  than  local  goods  can  dominate  trade  in  Indonesia.  President  Joko  Widodo  paid attention by calling for vigilance on predatory pricing practices carried out by business actors who market imported goods. Article 20 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law No. 5/1999) provides protection for business actors from the practice of selling and losing. However, the sale of very cheap imported goods cannot necessarily be categorized as a prohibited predatory pricing practice. The writing of this article uses a normative juridical research method by reviewing Article 20 of Law no. 5 of 1999. The result of the author's review is that in order to determine whether the sale at low prices of imported goods is a prohibited practice of selling at a loss or not, it must be further studied based on the elements of Article 20 of Law no. 5 of 1999. In order to adapt to  the  development  of  electronic  commerce  and  accommodate  the  need  for  increasingly complex regulations related to antitrust laws and unfair business competition, it is better to make improvements to Law no. 5/1999.
Keywords: e-commerce,
imported goods, selling at a loss
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 23 April 2022 Publis : 03 Juli 2022 Perkembangan  teknologi  informasi  telah  mendorong  banyaknya  platform e-commerce yang digunakan untuk transaksi jual beli. Kondisi tersebut memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha  untuk  memasarkan  produknya.  Namun  demikian,  dibalik  kemudahan  transaksi e- commerce ,  terdapat  potensi  ancaman  bagi  pelaku  usaha  lokal  ( domestic ).  Hal  tersebut diakibatkan karena perdagangan e-commerce merupakan perdagangan tanpa batas geografis, sehingga barang-barang impor yang harga jualnya jauh lebih murah daripada barang lokal dapat mendominasi perdagangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dengan menyerukan kewaspadaan akan adanya praktik predatory pricing yang dilakukan pelaku usaha yang memasarkan barang-barang impor. Pasal 20 Undang Undang  No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) memberikan perlindungan  pelaku  usaha  dari  praktik  jual  rugi.  Namun  demikian  penjualan  barang  impor yang  sangat  murah  tidak  serta  merta  dapat  dikategorikan  sebagai  praktik predatory  pricing yang dilarang. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Pasal 20 Undang Undang  No. 5 Tahun 1999. Hasil dari penelaahan penulis bahwa untuk  menentukan  apakah  penjualan  dengan  harga  murah  barang-barang  impor  termasuk praktik jual rugi yang dilarang atau bukan, harus ditelaah lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur Pasal  20  Undang  Undang    No.  5  Tahun  1999.  Untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan perdagangan  secara  elektronik  serta  mengakomodir  kebutuhan  pengaturan  yang  semakin kompleks  terkait  hukum  anti  monopoli  dan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  sebaiknya dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 5/1999.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Vicky Darmawan A.P Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia vicky.prahmana@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat telah membawa banyak kemudahan dalam transaksi perdagangan baik berupa barang maupun jasa. Melalui jaringan internet, Interaksi dalam melakukan perdagangan yang semula dilakukan melalui   pertemuan secara langsung ( face to face) , sekarang banyak dilakukan secara online. (Adis Nur Hayati, 2021) Di Indonesia sendiri jumlah pengguna internet terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari survey penggunaan internet yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dari  survey  tersebut  didapatkan  data  bahwa  masyarakat  Indonesia  yang  menggunakan internet sebanyak 73,7 persen dengan perhitungan terdapat sebanyak 196,7 juta orang yang menggunakan internet dari total populasi warga negara Indonesia sebanyak 266,9 juta (Irso, 2020). Luasnya cakupan penggunaan internet tersebut membawa kemudahan tersendiri bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang dan jasanya secara elektronik.
Dibalik  kemudahan  yang  didapat  dari  pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi, terdapat tantangan tersendiri bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Di satu sisi pelaku UKM memiliki peluang untuk melakukan pemasaran produknya secara lebih mudah  melalui  platform  digital  yang  berupa e-commerce. Namun  di  sisi  yang  lain  pelaku UKM dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi perdagangan digital tersebut agar tidak kalah dalam persaingan (Adis Nur Hayati, 2021). Salah satu tantangan yang cukup menyulitkan pelaku UKM adalah banyaknya produk impor  yang masuk ke Indonesia dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan  produk buatan pelaku UKM lokal. Di  masa  perekonomian  yang  sulit  sebagai  dampak  pandemi  Covid-19,  Indonesia menjadi  salah  satu  negara  tujuan  ekspor  berbagai  produk  dari  negara  Cina.  Kepala  Pusat Badan Pusat Statistik, Suhariyanto, menyatakan bahwa “impor dari China meningkat sangat cepat, naik USD 1 miliar” (Redaksi Asiatoday, n.d.). Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik,  pada  bulan  Desember  2020,  terjadi  peningkatan  impor  barang  konsumsi  sebesar 31,89 persen (Redaksi Asiatoday, n.d.).
Peningkatan  angka  impor  barang  dari  Cina  tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja secara online. Dari laporan e-Conomy SEA yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company (2020), didapatkan data bahwa selama masa pandemi  Covid-19,  terdapat  pengguna  baru e-commerce sebanyak 37  persen,  dengan peningkatan  distributor  lokal  sebanyak  5  kali  lipat  dari  tahun  sebelumnya  (2019)(’Davis, 2020). Menurut Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, produk impor memiliki dominasi sebanyak 90 persen dalam platform e-commerce , sementara sisanya produk domestic sebesar 10 persen (Rised, 2021).
Pada tahun 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan pemaparan hasil penelitian yang berjudul “ Serbuan Produk Impor dan Penjual Asing pada e-commerce Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penyelesainnya, beserta Rekomendasi Kebijakannya”. Dalam  penelitian  tersebut,  LIPI  memberikan  suatu  peringatan  bahwa  Pemerintah  perlu memberikan  sebuah  perhatian  yang  serius  terkait  tren  impor  barang  melalui  platform e- commerce. Merujuk  pada  data  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementerian  Keuangan, pada  tahun  2018  terjadi  peningkatan  jumlah  kiriman  barang  impor  melalui  platform  e- commerce rata-rata sebesar 10,5 persen perbulan dengan peningkatan nilai transaksi sebesar 22 persen dibanding periode tahun sebelumnya (Rizki, 2019). Semakin banyaknya produk impor di Indonesia membuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  semakin  terancam  keberlangsungan  usahanya.  Sebagian  besar produk  UMKM  tidak  mampu  bersaing  dengan  produk  impor,  terutama  produk  impor  dari Cina. Jika kondisi ini terus terjadi, maka pelaku UMKM di Indonesia akan menutup usahanya karena kalah dalam bersaing (Rised, 2021).
Bhima  Yudhistira,  Ekonom Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance (INDEF) menyatakan bahwa banyaknya barang impor dari Cina di Indonesia melalui platform
e-commerce merupakan akibat dari regulasi impor yang terlalu lama. Pemerintah di satu sisi mendorong pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui e-commerce , namun disisi lain  barang  impor  yang  dipasarkan  di  platform  digital  tidak ada  pengaturan  secara  khusus. Tentunya kondisi tersebut menyulitkan pelaku UMKM untuk bersaing, terutama di platform e- commerce (Iwan Supriyatna, 2021).
Lebih  lanjut,  Nailul  Huda,  Peneliti  INDEF  menyatakan  bahwa  pasar  domestik Indonesia  sangat  potensial  bagi  pelaku  usaha  untuk  memasarkan  produknya  melalui e- commerce .  Hal  ini  disebabkan  mayoritas  konsumen  merupakan  pengguna  gadget  yang terkoneksi dengan internet. Peluang tersebut ditangkap oleh pelaku usaha maupun produsen dari  Cina  untuk  memasarkan  produknya  secara  langsung  kepada  konsumen  di  Indonesia (Nailul Huda, 2021).
Sebagian besar konsumen di Indonesia lebih memilih untuk membeli produk impor.
Selain harga produk yang lebih murah, ongkos kirim yang lebih murah dengan adanya diskon ongkos kirim menjadi penyebab utama preferensi konsumen untuk memilih produk impor dari Cina. Dari sisi konsumen, harga yang kompetitif tersebut sangat menguntungkan. Namun dari sisi  produsen  domestik/pelaku  UMKM,  hal  tersebut  menjadi  ancaman  serius  terhadap keberlangsungan  usaha  mereka.  Nailul  Huda,  kembali  menegaskan  bahwa  “UMKM  tidak dapat  lagi  bersaing,  akibatnya  banyak  UMKM  yang  tidak  turun  menjual  ke  platform  e- commerce. Di saat sudah tidak ada lagi pesaing lokal, harganya lama kelamaan bisa naik dan membebankan  ke  konsumen.  Praktik  ini  termasuk  praktik  tidak  sehat,”(Agustinus  Mario Damar, 2021).
Semakin  banyaknya  produk  impor  yang  dijual  melalui  platform  e-commerce mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Dalam sambutan di Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tanggal 5 Maret 2021, Presiden Joko Widodo memberikan  peringatan  perlunya  kewaspadaan  terhadap  praktik-praktik  predatory  pricing yang dapat mematikan UMKM lokal (Humas Sekretariat Kabinet RI, 2021).
Meskipun  demikian,  praktik  penjualan  barang-barang  impor  melalui  e-commerce dengan  harga  dibawah  harga  pasar  produk  domestik  yang  berpotensi  mematikan  UMKM lokal  tidak  serta  merta  dapat  dikategorikan  sebagai  praktik  predatory  pricing  sebagaimana dimaksud  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Berdasarkan  uraian  sebagaimana  tersebut  diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penulisan dengan judul Predatory Pricing Dalam E- Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha .

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di latar belakang, dalam artikel ini penulis bermaksud memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan larangan praktik jual rugi ( predatory pricing ) berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Apakah penjualan barang impor dengan harga sangat murah dalam e-commerce termasuk kategori predatory pricing yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?
1.3.  Tujuan Penulisan
Penulisan artikel ini bertujuan sebagai berikut:
1. untuk menjelaskan pengaturan larangan praktik jual rugi ( predatory pricing ) berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia
2. untuk menganalisis apakah penjualan barang impor dengan harga sangat murah dalam e- commerce termasuk kategori predatory pricing yang dilarang dalam hukum  persaingan usaha di Indonesia.
Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat penelitian terdahulu dengan dengan judul “ANALISIS TANTANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA SEKTOR E-COMMERCE DI INDONESIA ( Analysis of Challenges and Law Enforcement of Business Competition in The ECommerce Sector in Indonesia )” yang dilakukan oleh Adis Nur Hayati dan diterbitkan pada Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  antara  lain:  a)  adanya  beberapa  peluang  munculnya
tantangan dalam e-commerce yang dapat memicu terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan, b) Kewenangan dan Peran pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya dalam sektor e-commerce (Adis Nur Hayati, 2021) .
Berbeda  dengan  penelitian  terdahulu  sebagaimana  dimaksud  diatas,  pada artikel ini Penulis  berfokus  pada  salah  satu  bentuk  potensi  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam e- commerce yang berupa praktik jual rugi ( predatory pricing ). Penulis menjelaskan secara lebih rinci  unsur-unsur  larangan  jual  rugi  yang  diatur  dalam  Pasal  20  UU  No.  5/1999,  untuk kemudian menentukan apakah praktik jual murah barang impor (dibawah harga pasar produk lokal) termasuk kategori predatory pricing yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia atau bukan.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  artikel  ini,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif dengan  melakukan  analisis  terhadap  hukum  positif  yang  mengatur  anti  persaingan  usaha  di Indonesia yaitu Undang Undang  No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).  Sebagai penunjang, penulis juga melakukan kajian kepustakaan melalui referensi terkait yang relevan antara lain  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang‐Undang No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, Jurnal, buku, maupun sumber-sumber lain dari internet yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN:
3.1. Pengaturan Larangan Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
Predatory Pricing dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menyingkirkan kompetitornya melalui penetapan harga di bawah ongkos produksi  (Andi  Fahmi  Lubis,  2017).    Setelah  pesaing  tersingkir  dan  tidak  dapat  masuk kembali  ke  dalam  pasar,  maka  perusahaan  tersebut  dapat  menaikkan  harga    (Andi  Fahmi Lubis, 2017). Selama masa predatory pricing perusahaan menderita kerugian dan konsumen memperoleh keuntungan atas kondisi tersebut. Namun setelah pesaing tersingkir, perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang besar dari kenaikan harga yang ditetapkan dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain.
Menurut teori ekonomi, jual rugi merupakan sebuah keadaan yang mana pelaku usaha melakukan  penetapan  harga  jual  atas  barang    ataupun  jasa  yang  diproduksinya  di  bawah biaya total rata-rata ( Average Total Cost ). pelaku usaha hanya dapat mendapat profit apabila dia melakukan penetapan harga penjualan barang maupun jasa yang diproduksi di atas biaya total rata-rata, atau setidaknya sesuai biaya pokok produksi (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).
Pasal 20 Undang Undang  No. 5 Tahun 1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999)  mengatur bahwa:
“Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  pemasokan  barang  dan  atau  jasa  dengan  cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan  atau  mematikan  usaha  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  sehingga dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat.”
Dari  rumusan  Pasal  20  UU  No.  5/1999  tersebut,  dapat  diuraikan  unsur-unsurnya sebagai berikut:
1) Unsur Pelaku Usaha Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 memberi definisi Pelaku Usaha sebagai berikut:
“Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan  berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”
2) Unsur Pemasokan
Pada  penjelasan  Pasal  15  ayat  (1)  UU  No.  5/1999  diuraikan  bahwa  “Yang  termasuk dalam  pengertian  memasok  adalah  menyediakan  pasokan,  baik  barang  maupun  jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha ( leasing ).”
3) Unsur Barang
Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5/1999 “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang  dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau  pelaku usaha.”
4) Unsur Jasa
Menurut  Pasal  1  ngka  17  UU  No.  5/1999  “Jasa  adalah  setiap  layanan  yang  berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”
5) Unsur Jual Rugi
Dalam memberikan  harga  jual,  Pelaku  Usaha  menetapkannya  dibawah  biaya  produksi (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).
6) Unsur Harga yang sangat rendah KPPU memberikan definisi unsur ini sebagai berikut: “Harga yang rendah adalah harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya.”(Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)
7) Dengan maksud
Menurut  KPPU  “Dengan  maksud  memiliki  arti  bahwa  kegiatan  tersebut  dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan.”(Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)
8) Unsur Menyingkirkan atau mematikan Menurut  KPPU  “Menyingkirkan  atau  mematikan  berarti  mengeluarkan  atau menyingkirkan  pelaku  usaha  pesaing  dari  pasar  bersangkutan  atau  menjadi  tutup usahanya.”(Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)
9) Unsur Usaha Pesaing KPPU memberi definisi unsur ini sebagai berikut: “Usaha pesaing adalah usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.”(Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).
10) Unsur Pasar
Pasal 1 angka 9 UU No. 5/1999 memberikan definisi unsur ini sebagai berikut: “Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.”
11) Unsur Pasar Bersangkutan
Menurut  Pasal  1  angka  10  UU  No.  5/1999,  “Pasar  bersangkutan  adalah  pasar  yang berkaitan  dengan  jangkauan  atau  daerah  pemasaran  tertentu  oleh  pelaku  usaha  atas barang  dan  atau  jasa  yang  sama  atau  sejenis  atau  substitusi  dari  barang  dan  atau  jasa tersebut.”
12) Unsur Praktek Monopoli
Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 memberikan definisi unsur Praktek monopoli sebagai berikut:
“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat merugikan kepentingan umum.”
13) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 mendefinisikan unsur ini sebagai berikut:
Persaingan “usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
Untuk dapat mengkategorikan apakah suatu tindakan pelaku usaha termasuk praktik jual  rugi  ( predatory  pricing )  atau  bukan,  harus  dibuktikan  bahwa  tindakan  tersebut memenuhi  secara  kumulatif  unsur-unsur  Pasal  20  UU  No.  5/1999  sebagaimana  diuraikan diatas.
Menurut Andi Fahmi Lubis, secara umum praktek jual rugi ditujukan untuk mencapai 5 (lima) hal sebagai berikut: (Andi Fahmi Lubis, 2017)
1) “Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama,
2) Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai entry barrier ,
3) Memperoleh keuntungan besar di masa mendatang,
4) Mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu, atau
5) Merupakan  harga  promosi  dalam  upaya  memperkenalkan  produk  baru  sebagai  alat strategi pemasaran.”
Dilihat dari  rumusan  Pasal  20  UU  No.  5/1999,  Pelaku  usaha  yang  melaksanakan praktik jual rugi mencapai tujuan nomor satu sampai dengan nomor tiga dari tindakannya secara  sekaligus.  Hal  nomor  empat  pada  umumnya  dilakukan  untuk  menghabiskan  stok persediaan terutama barang yang mendekati masa kadaluarsa (biasa disebut dengan istilah cuci gudang) (Andi Fahmi Lubis, 2017).
3.2. Apakah Penjualan Barang Impor Dengan Harga Sangat Murah Dalam E-Commerce Termasuk Kategori Predatory Pricing Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia?
Secara terminology, terdapat beberapa pengertian tentang definisi e-commerce . Julian Ding  sebagaimana  dikutip  Abdul  Halim  dan  teguh  Prsetyo  memberi  definisi  e-commerce sebagai berikut (Abdul Halim & Teguh Prasetyo, 2005):
“Electronic commerce or e-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchasher or parties in similar contractual relationship for the supply  of  goods,  services,  or  acquisition  of  “rights”.  This  commercial  transaction  is executed  or  entered  in  to  electronic  medium  (or  digital  medium)  where  the  physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network (closed system). The public network system must considered on open system (e.g. the internet orworld wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement.” Menurut Black’s Law Dictionary Seventh Edition, e-commerce didefinisikan sebagai berikut: “ The practice of buying and selling goods and services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction.” (Bryan Garner, 1999)
Berdasarkan  definisi  dari  Electronic  Expert  Group  (ECEG)-Australia,  e-commerce didefinisikan  sebagai  berikut:  “ Electronic  commerce  is  broad  concept  that  covers  any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet, and the telephone .”(Melissa de Zwart, 1998) E-commerce  merupakan  suatu  aktivitas  bisnis  yang  berhubungan  dengan  pembeli, penyedia  jasa  layanan,  dan  pihak  penjual  melalui  jaringan  computer  yang  terhubung internet(Sutan  Remy  Shaydeini,  2001).  Dengan  kata  lain e-comerce merupakan  transaksi perdagangan baik berupa barang ataupun jasa mellaui media elektronik. Dalam praktek e- commerce di lapangan diantara para pelaku bisnis tidak lagi memerlukan adanya pertemuan secara  fisik.  Melalui  perangkat  teknologi  yang  berupa  internet,  para  pelaku  usaha  dapat dengan mudah melakukan aktivitas bisnisnya secara elektronik melalui perangkat lunak yang ada untuk melakukan kegiatan usaha di cyberpase tersebut.
E-commerce memiliki perbedaan dengan e-business , namun perbedaan tersebut agak sulit dibedakan secara tegas. Yang menjadi pembeda secara jelas antara kedua hal tersebut adalah hubungan hukum yang terjadi antara para pihak (Edmon Makarim, 2013). Dalam e-
business  hubungan  hukum  yang  terjalin  adalah  dalam  konteks  lingkup  internal penyelenggaraan bisnis, sementara dalam e-commerce hubungan hukum yang terjadi adalah dalam konteks hubungan eksternal perdagangan dengan konsumen(Sutan Remy Shaydeini, 2001).
Terdapat  beberapa  kategori  bisnis  melalui e-commerce yaitu:  B2B  ( business  to business ) atau bisnis ke bisnis, B2C ( busines to consumer ) atau bisnis ke konsumen, dan C2C ( consumers  to  consumers )  atau  konsumen  ke  konsumen(Candra  Ahmadi  &  Dadang Hermawan,  2013).  Diantara  beberapa  macam  e-commerce  tersebut,  B2B  dan  B2C merupakan  model  bisnis  yang  paling  sering  dilakukan.  Sedangkan  model  bisnis  C2C biasanya terdapat pada aktivitas yang terdapat pada situs lelang (Roswita Sitompul, 2009).
Di  dalam e-commerce pada  umumnya  terjadi  transaksi  jual  beli/transaksi  bisnis dengan model B2C (Melisa Setiawan Hotana, 2018). Secara umum bisnis dengan model B2C ini memiliki karakeristik sebagai berikut (Melisa Setiawan Hotana, 2018):
1) “Penyebaran informasi bersifat publik dan terbuka.
2) Pelayanan yang dapat diakses oleh banyak orang karena sifatnya yang umum.
3) Pemberian pelayanan disesuaikan dengan permintaan.
4) Pendekatan  yang  dilakukan  merupakan  client-server,  dengan  client  sebagai  pengguna aplikasi yang berbasis web dan server selaku pengguna sistem penyedia barang dan jasa.” Dalam  B2C  ini  terdapat  keterlibatan  konsumen  dalam  mengumpulkan  informasi, membeli barang fisik (alat tulis kantor, barang toiletries, maupun produk konsumen lainnya) atau barang informasi ( soft ware, e-book , atau produk digital lainnya) (Romindo, 2019). Hubungan  hukum  antara  pembeli  selaku  konsumen  dimulai  pada  saat  konsumen mengakses  dan  melakukan log  in kedalam  sistem  aplikasi e-commerce atau  pada  waktu melakukan  regiterasi.  Aplikasi e-commerce kemudian  menyimpan  data  registrasi  dan memverifikasi data tersebut. Setelah berhasil log in , konsumen mencari produk yang tersedia di online  shop sesuai  kebutuhannya.  Setelah  memperoleh  produk  yang  cocok,  pembeli kemudian melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu pihak penjual memperoleh notifikasi pembayaran  telah  dilaksanakan,  dan  pembeli  menunggu  barang  pesanan  diproses.  Baik penjual  maupun  pembeli  sama-sama  mempunyai  bukti  digital  atas  transaksi  yang  mereka lakukan (Melisa Setiawan Hotana, 2018).
Kehadiran e-commerce dalam  dunia  bisnis  membawa  beberapa  keuntungan  bagi berbagai  pihak  baik  bagi penjual ,  maupun  bagi  pembeli.  Bagi  pelaku  usaha/penjual  yaitu berupa  efisiensi  biaya,  perluasan  pangsa  pasar,  perluasan  jaringan  mitra  usaha,  dan kemudahan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  responsif.  Bagi  konsumen/pembeli, yaitu berupa kemudahan memperoleh barang yang diperlukan, fleksibiltas waktu dan metode belanja, serta kemudahan memperoleh alternatif pilihan belanja (Dian Wirdasari, 2009). Namun demikian, dibalik kemudahan yang ada dalam e-commerce, terdapat potensi permasalahan sebagai berikut (Adis Nur Hayati, 2021):
1. Timbulnya monopoli digital dimana provider besar dengan market power yang lebih kuat mempunyai potensi melakukan control pasar dan memberikan hambatan masuk ( entry barrier ) bagi provider lain yang lebih kecil.
2. Peluang  adanya predatory  pricing dalam  memasarkan  barang  kedalam  pasar.  Strategi yang  dilakukan  oleh  penjual  adalah  dengan  menjual  produknya  dibawah  ongkos produksi. Peluang ini didukung oleh kondisi perusahaan mempunyai data centric untuk dapat melakukan kontrol terhadap data penggunanya.
3. Peluang timbulnya kekuatan lock-in oleh platform e-commerce yang mempunyai skala lebih  besar.  Kekuatan  pengendalian  pasar  dan  konsumen  ini  berpotensi  memberikan hambatan  platform e-commerce lain  masuk  ke  dalam  pasar.  Selain  itu  konsumen juga terbatas untuk memperoleh pemenuhan kebutuhannya.
4. Adanya  potensi  integrasi  vertikal  karena  perusahaan  dimungkinkan  memiliki  peran ganda yaitu selaku penyedia platform serta sekaligus pengguna platform.
Barang impor yang dipasarkan di platform e-commerce dengan harga jual yang jauh lebih murah berpotensi mematikan UKM lokal. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta mengindikasikan adanya praktik predatory pricing perdagangan melalui e-commerce . Untuk dapat mengkategorikan apakah jual murah tersebut termasuk praktik jual rugi, maka harus  secara  kumulatif  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  20  UU  No.  5/1999  sebagaimana diuraikan diatas.
Beberapa unsur yang tidak memenuhi Pasal 20 UU No. 5/1999 antara lain  unsur jual rugi dan harga yang sangat rendah, unsur praktek monopoli, dan unsur Menyingkirkan atau mematikan Usaha Pesaing. Lebih lanjut unsur-unsur dimaksud diuraikan sebagai berikut:
a. unsur jual rugi dan harga yang sangat rendah. Menurut Nailul Huda Harga barang impor menjadi lebih murah karena faktor efisiensi dalam produksi barang tersebut (Iim Fathimah Timorria, 2021).  Sebagai contoh barang produksi  Cina  dapat  dijual  ke  Indonesia  karena  biaya  produksi  yang  diperlukan  dapat ditekan  dengan  sangat  rendah.  Beberapa  faktor  yang  membuat  biaya  produksi  rendah tersebut antara lain tenaga kerja yang murah, produksi barang dalam jumlah yang massif, dan banyaknya pilihan level kualitas produk yang beragam (Lucky Sebastian, 2017).
b. unsur praktek monopoli. Dalam  perdagangan  melalui  platform  e-commerce,  pembeli  dapat  dengan  mudah menemukan barang yang sejenis atau setidaknya barang yang kegunaan dan fungsinya hampir serupa. Dengan demikian pelaku usaha yang memasarkan harga barang dengan sangat murah akan kesulitan melakukan pemusatan kekuatan ekonomi. Untuk sementara waktu pembeli cenderung akan memilih produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut  karena  harga  murah  yang  ditawarkan.  Namun  ketika  pelaku  usaha  tersebut melakukan penguasaan barang produksi produksi dan menaikkan harga barang, pembeli masih memiliki pilihan barang substitusi dari penjual yang lain.
c. Unsur Menyingkirkan atau mematikan Usaha Pesaing Untuk  sementara  waktu  penjual  yang  menawarkan  harga  murah  dapat  memperoleh pembeli dari barang murah yang ditawarkan. Hal tersebut dapat membuat pelaku usaha lain yang menawarkan barang sejenis menjadi tidak diminati pembeli dan kemungkinan dapat menutup usahanya. Namun demikian pelaku usaha yang lain dapat dengan mudah masuk Kembali kedalam pasar e-commerce, karena pasar ini bersifat borderless tanpa ada batasan geografis. Berbeda halnya apabila pelaku usaha pesaing memiliki hambatan untuk masuk kembali ke dalam pasar. Pembeli sementara waktu diuntungkan, akan tetapi ketika tidak ada lagi pesaing pelaku usaha yang semula jual mura dapat dengan leluasa menaikkan  harga  (Cinta  Rici  Rahmawati,  2021)  Kondisi  ini  tentunya  merugikan konsumen yang tidak memiliki pilihan lain.
Untuk  melindungi  pelaku  usaha  lokal  khususnya  bagi  pelaku  usaha  yang  terjun  ke dunia e-commerce pemerintah  memberikan  perlindungan  berupa  antisipasi  terhadap banyaknya  barang  impor  yang  dapat  mempengaruhi  penjualan  pelaku  usaha  domestik dengan  menetapkan  Peraturan  Menteri  Nomor  119  /PMK.010/  2019  yang  mengatur mengenai kepabeanan,cukai, dan pajak bagi barang impor (Adelia Rizky Windyaka, 2021). Perlindungan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha domestik berupa penurunan nilai de minimis bea masuk impor barang yang semula sebesar USD 75 menjadi USD 3 membawa angin baik bagi pelaku usaha. Sebelumnya produk yang memiliki harga diatas USD 75 akan dikenakan bea masuk impor barang, namun dengan adanya pengaturan ini mulai pada awal tahun  2020  ini  barang  yang  memiliki  harga  lebih  dari  USD  3  akan  dikenakan  bea  masuk (Adelia Rizky Windyaka, 2021).
Dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha tidak hanya berimbas terhadap pemasukan saja tetapi kepada sektor lapangan pekerjaan yang tersedia (Adelia Rizky Windyaka, 2021). Bagi pelaku usaha dapat di katakan efisiensi jika dapat menghasilkan produk dengan biaya yang paling rendah karena menggunakan sumber daya yang sesedikit mungkin (Adelia Rizky Windyaka, 2021).

## 4. KESIMPULAN
1. Larangan praktik jual rugi ( predatory pricing ) di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU No. 5/1999 yang dirumuskan secara rule of reason . Sehingga harus dibuktikan sejumlah unsur yang mengarah pada adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk  menentukan  apakah  penjualan  barang  impor  dengan  harga  sangat  murah  dalam e- commerce termasuk kategori predatory pricing yang dilarang dalam hukum  persaingan usaha di  Indonesia,  harus  dibuktikan  sejumlah  unsur  dalam  Pasal  20  UU  No.  5/1999.  Banyaknya produk impor dari luar negeri yang ditawarkan dengan harga murah di platform  e-commerce yang  berpotensi  merugikan  UMKM  lokal  tidak  serta  merta  dikategorikan  praktik predatory pricing yang melanggar UU No. 5/1999, karena larangan jual rugi di Pasal 20 UU No.5/1999 dirumuskan secara rule of reason .

## SARAN
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan secara elektronik serta mengakomodir kebutuhan  pengaturan  yang  semakin  kompleks  terkait  hukum  anti  monopoli  dan  persaingan usaha yang tidak sehat sebaiknya dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 5/1999.

## 5. DAFTAR PUSTAKA:
Abdul  Halim,  &  Teguh  Prasetyo.  (2005). Bisnis  E-Commerce,  Studi  Sistem  Keamanan  dan Hukum di Indonesia . Pustaka Pelajar.
Adelia  Rizky  Windyaka.  (2021).  Kebijakan  Bea  Masuk  Impor  Barang  E-commerce  Dalam Kaitannya Dengan Hukum Persaingan Usaha. Jurist-Diction, 4(6), 2107–2124.
Adis Nur Hayati. (2021). Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(01), 109–122.
Agustinus  Mario  Damar.  (2021,  February  18).  Kata  Pengamat  Soal  Ramainya  Barang  Impor dari  Mr  Hu  di  E-commerce.  https://www.liputan6.com/tekno/read/4486206/kata- pengamat-soal-ramainya-barang-impor-dari-mr-hu-di-e-commerce
Andi Fahmi Lubis, dkk. (2017). Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Edisi. II. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Bryan Garner. (1999). Black’s Law Dictionary. West Group.
Candra Ahmadi, & Dadang Hermawan. (2013). E-Business & E-Commercce. Andi Offset. Cinta Rici Rahmawati. (2021). Indikasi Predatory Pricing Yang Dilakukan Ovo Dengan Cara Burning Money. Jurist-Diction, 4(2), 585–598.
’Davis,  S.  (2020,  November).  e-Conomy  SEA  2020:  Resilient  and  racing  ahead  —  What marketers need to know about this year’s digital shifts. https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-journey/e- conomy-sea-2020-resilient-and-racing-ahead-what-marketers-need-to-know-about-this- years-digital-shifts/
Dian Wirdasari. (2009).  Teknologi E-Commerce dalam Proses Bisnis.  Jurnal Saintikom, 7(2), 324–335.
Edmon  Makarim.  (2013).  Kerangka  Kebijakan  Dan  Reformasi  Hukum  Untuk  Kelancaran Perdagangan  Secara  Elektronik  (E-Commerce)  Di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan , 44(3), 314–337.
Humas  Sekretariat  Kabinet  RI.  (2021,  March  5).  Presiden  Jokowi:  Cinta  Produk  Indonesia Dibarengi Peningkatan Kualitas  Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-cinta- produk-indonesia-dibarengi-peningkatan-kualitas/. https://setkab.go.id/presiden-jokowi- cinta-produk-indonesia-dibarengi-peningkatan-kualitas/
Iim Fathimah Timorria. (2021, February 24). Wajar! Ini Alasan Produk Impor Lebih Laris di e-
Commerce
.
Ekonomi Bisnis. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210224/12/1360615/wajar-ini-alasan-produk-impor- lebih-laris-di-e-commerce
Irso. (2020). Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital. https://kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-
penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi- digital/0/berita_satker
Iwan  Supriyatna.  (2021,  February  19).  Barang  Murah  China  Lewat  Shopee  Ancaman  Bagi
UMKM Indonesia. https://www.suara.com/bisnis/2021/02/19/093740/aksi-teten- masduki-panggil-shoppe-soal-barang-murah-china-tuai-dukungan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2009). Pedoman pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory  Pricing),  Seri  Pedoman  Pelaksanaan  Undang‐Undang  No.  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Lucky  Sebastian.  (2017,  April  28).  Kenapa  Produk  “Made  in  China”  Mendominasi?   Baca artikel  detikinet,  ‘Kenapa  Produk  “Made  in  China”  Mendominasi?’  selengkapnya https://inet.detik.com/konsultasi-gadget/d-3486763/kenapa-produk-made-in-china- mendominasi.   Download  Apps  Detikcom  Sekarang  https://apps.detik.com/detik/. Detikinet.  https://inet.detik.com/konsultasi-gadget/d-3486763/kenapa-produk-made-in- china-mendominasi
Melisa  Setiawan  Hotana.  (2018).  Industri  E-Commerce  Dalam  Menciptakan  Pasar  Yang Kompetitif  Berdasarkan  Hukum  Persaingan  Usaha.  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune, 1(1), 28–38.
Melissa de Zwart. (1998). Electronic Commerce: Promises, Problems and Proposals. University of  New  South  Wales  Law  Journal,  21(2).  https://www8.austlii.edu.au/cgi- bin/viewdoc/au/journals/UNSWLJ/1998/45.html
Nailul  Huda.  (2021,  February  25).  Inilah  Alasan  Kenapa  Produk  Impor  Lebih  Laku  di  E- commerce  Dibanding  Barang  Lokal?  https://pelayananpublik.id/2021/02/25/inilah-alasan- kenapa-produk-impor-lebih-laku-di-e-commerce-dibanding-barang-lokal/ Redaksi Asiatoday. (n.d.). Ditengah Pandemi Covid-19, Produk Impor dari China Membanjiri Indonesia.  Retrieved  April  20,  2022,  from  https://asiatoday.id/read/ditengah-pandemi- covid-19-produk-impor-dari-china-membanjiri-indonesia
Rised. (2021, April 13). Produk Impor Mendominasi E-commerce, Bagaimana Nasib UMKM ? https://rised.or.id/produk-impor-mendominasi-e-commerce-bagaimana-nasib-umkm/ Rizki,  M.  J.  (2019,  December  14).  Begini  Rekomendasi  LIPI  untuk  Antisipasi Banjir  Impor  e- Commerce. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-rekomendasi-lipi-untuk- antisipasi-banjir-impor-ie-commerce-i-lt5df4ba33aaf59
Romindo, dkk. (2019). Implementasi, Strategi, dan Inovasinya. Yayasan Kita Menulis.
Roswita  Sitompul.  (2009).  Bisnis  Electronic  Commerce  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum.
Akademia, 13(1), 1–15.
Sutan Remy Shaydeini. (2001). E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum. Majalah Hukum Bisnis .