Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen p- ISSN 1978-3108, e-ISSN 2623-0879 Vol. 14 No. 1 , 2020, Hal.  70 - 81
Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA
Vol. 14 No. 1 , 2020, Hal. 70 - 81

## MUZARA’AH PADA USAHA PERTANIAN PADI: ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMI DAN KEUANGAN (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)
Novi Puspitasari 1 , Selvi Rias Bela 2 , Susanti Prasetiyaningtiyas 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jember
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam atas sistem kerjasama usaha  pertanian  padi  di  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten  Jember.  Penelitian  ini menggunakan paradigma positivist dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan metode snowball sampling. Penelitian ini berhasil mendapatkan 8 orang informan yang terdiri dari 4 orang pemilik lahan dan 4 orang petani penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerjasama usaha padi  di  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten  Jember  mewujud  pada  akad  muzara’ah.
Studi  ini  berhasil  mengungkap  nilai-nilai  Islam  dalam  praktik  muzara’ah  oleh  petani padi  di  Bangsalsari  yaitu  tidak  zalim,  adil,  dapat  dipercaya  (amanah),  bagi  hasil,  dan halal. Pola bagi hasil yang diterapkan adalah revenue sharing. Studi ini juga melakukan analisis keuangan melalui perhitungan pendapatan bersih pertanian dan nilai bagi hasil untuk pemilik lahan maupun petani penggarap.
Kata Kunci: akad muzara’ah, kerjasama, nilai islami, perhitungan keuangan
Abstract The purpose of this study is to deeply explore the cooperation system in paddy farming in Bangsalsari District Jember. This study uses a positivist paradigm with a qualitative method and case study approach. Research informants were collected from the snowball sampling method, consisting of 4 landowners and 4 sharecroppers. The results showed that the cooperation system was manifested in the muzara’ah contract. This study found that the Islamic values implemented in the muzara’ah business practice were consisted of not doing the despotic act, being fair and trustworthy, and implementing profit sharing and halal principles. This study designed a model of business cooperation based on revenue sharing. This study also conducted a financial analysis by calculating the net agricultural income and the value of the revenue sharing for the landowners and the farmers.
Keywords: cooperation, financial calculations, Islamic values, muzara'ah contract
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember E-mail : vie_salva@yahoo.co.id

## Pendahuluan
Sektor  pertanian  menjadi  sektor  penting  di banyak  negara  berkembang  termasuk  di Indonesia.  Kontribusi  sektor  pertanian  untuk pengembangan Indonesia sangat besar. Sektor pertanian  menjadi  sektor  yang  memberikan hasil  cukup  signifikan  dalam  mendukung perekonomian negara (Puspitasari, Hidayat, & Kusmawati,  2019).  Indonesia  adalah  negara berkembang  yang  memiliki  wilayah  agraris yang  luas,  yaitu  7,1  juta  hektar.  Dukungan sektor  pertanian  ini  mencapai  13,53% terhadap  total  perekonomian  pendapatan domestik  bruto  (PDB)  Indonesia  (BPS,  2018). Nilai  ini  terbukti  masih  menjanjikan  sebagai penyumbang  cukup  besar  dalam  menyokong PDB  Indonesia.  Sektor  pertanian  juga memberikan  kontribusi  dalam  hal  lapangan usaha dengan nilai 36,91 juta jiwa. Jumlah ini merupakan  29,21%  dari  jumlah  tenaga  kerja Indonesia seluruhnya (Kementan, 2018).
Akses  pendanaan  telah  menjadi  perhatian utama bagi para pembuat kebijakan di bidang pertanian,  terutama  di  negara  berkembang (Ammani,  2012;  Ugwumba  dan  Omojola, 2013).
Penelitian sebelumnya telah menunjukkan  bahwa  keterbatasan  akses pendanaan
penghambat pertumbuhan produktivitas  di  pertanian  (Ammani,  2012; Risilia  et  al.,  2013),  dan  bahwa  ketersediaan keuangan  jauh  lebih  penting  daripada  yang lain.  Hal  ini  didukung  juga  oleh  pendapat Puspitasari  et  al.,  (2019)  yang  menyatakan bahwa  petani  memiliki  masalah  permodalan dalam  mengembangkan  usaha  pertaniannya. Jamil  (2018)  melakukan  penelitian  tentang peran  pembiayaan  modal  oleh  lembaga keuangan  syariah  kepada  pada  sektor pertanian,  yang  menyebutkan  bahwa  ada perbedaan  peran  lembaga  keuangan  syariah terhadap  pertanian    dimana  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah  di  Provinsi  Jawa  Timur memiliki pengaruh  positif signifikan terhadap Nilai Tukar Petani. Sementara itu, pembiayaan sektor  pertanian  oleh  Bank  Pembiayaan Rakyat  Islam  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pertukaran  petani  di Provinsi  Jawa  Timur  Dalam  penelitian  lain pembiayaan  berbasis  syariah  disisi  lain memiliki  beberapa  skim  kredit  (pembiayaan)
yang  lebih  cocok  untuk  diadaptasikan  pada sektor pertanian. Skim tersebut salah satunya adalah  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil pertanian  atau  disebut  dengan  muzara’ah (Nugraha, 2016).
Walaupun  demikian,  permasalahan  modal dapat diatasi dengan sistem kerjasama dengan pola  bagi  hasil.  Kerjasama  atau  partnership merupakan  karakter  dalam  masyarakat ekonomi  Islam.  Islam  telah  mengajarkan sistem  kerjasama  di  bidang  pertanian  sejak jaman  Nabi  Muhammad  yang  dikenal  dengan muzara’ah. Sebagaimana penjelasan Lubis dan Indrawati (2017) bahwa muzara’ah pada masa Nabi  Muhammad  dilakukan  antara  pihak pemilik  tanah  dan  penggarap  tanah  dengan bagi  hasil  atas  panen  sebesar  setengah, sepertiga,  atau  menurut  persetujuan.  Sistem muzara’ah  ini    bisa    lebih    menguntungkan dari pada  sistem  ijarah  (sewa  tanah),  baik bagi    pemilik    tanah    maupun    bagi penggarapnya.  “Sebab    pemilik    tanah    bisa memperoleh    bagian    dari    bagi    hasil (muzara’ah)ini,  yang harganya  lebih  banyak dari  uang  sewa  tanah,  sedangkan  penggarap tanah    tidak    banyak  menderita      kerugian ibandingankan      dengan      menyewa      tanah, apabila   ia   mengalami kegagalan tanamannya (Natsir  et  al.,  2016).  Namun  dalam  hasil penelitian  ini,  akad  Muzara’ah  justru merugikan salah satu pihak.
Selain  muzara’ah,  bentuk  lain  ajaran  Islam untuk  kerjasama  bidang  pertanian  adalah akad mukhabarah  dan musaqah.  Mukhabarah mempunyai  pola  hampir  mirip  dengan muzara’ah,  yaitu  perjanjian  bagi  hasil  antara pemilik  lahan  pertanian  dengan  penggarap, akan tetapi yang membedakannya dari kedua akad  tersebut  adalah  yang  menjadi  penyedia benihnya  (Irawan,  2018).    Akad  muzara’ah mewajibkan  bibit  berasal  dari  pemilik  lahan, sementara  itu  akad  mukhabarah  mewajibkan penggarap lahan menyediakan bibit pertanian. Musaqah  adalah  suatu    akad/kontrak    antara pemilik      kebun      dengan      pekerja      untuk mengurus,   merawat kebunnya  dengan  baik dan  perolehan  hasil  dibagi  bersama  sesuai dengan kontrak kerja (Alimudin, 2017).
Penelitian tentang sistem kerjasama di bidang pertanian telah banyak dilakukan dengan hasil penelitian  yang  beragam.  Irawan  (2018)
meneliti  tentang  praktik  sistem  mampaduoi dalam  perjanjian  bagi  hasil  sawah  di  Nagari Gunung  Medan,  Sumatera  Barat.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem mampaduoi merupakan kerja  sama  bagi  hasil dengan  prinsip  kekeluargaan  (badunsanak) dan saling tolong-menolong. Sistem mampaduoi  tersebut  sudah  sesuai  dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana ketetapan  Jumhur  Ulama  dalam  akad mukhabarah. Lubis  dan  Indrawati  (2017)  melakukan analisis pendapatan petani penggarap dengan akad muzara’ah dan faktor yang mempengaruhi  desa  Cimaranten  Kabupaten Kuningan,  Jawa  Barat.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pola  bagi  hasil  yang diterapkan  di  Desa  Cimaranten  adalah revenue  sharing,  pola  tersebut  kurang menguntungkan bagi kedua belah  pihak. Oleh karena  itu  pola  yang  seharusnya  diterapkan agar menguntungkan bagi kedua pihak adalah profit  sharing.  Zainudin  dan  Suhamdani (2016) melakukan analisis pada kegiatan kerja sama  dibidang  pertanian  dengan  akad muzara’ah  di  kabupaten  Luwu  Timur. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kerjasama dibidang pertanian (muzara’ah)  memberikan  konstribusi  positif dengan nilai koofisien determinasi yang cukup signifikan  yaitu  sebeser  72,3%  terhadap pendapatan masyarakat
Maman  et.al  (2017)  membahas  tentang  Al Musaqah  dan sistem  Agribisnis  Syariah.  Studi ini  mengusulkan  cara  alternatif  untuk memenuhi  kemandirian  pokok  pangan  di Indonesia.  Hasil  penelitian  menyarankan Pemerintah secara sistematis harus membentuk  Kawasan  Pertanian  Pangan Berkeanjutan (KPPB) pada lahan milik negara dan  membentuk  institusi  untuk  mengelola KPPB  di  tingkat  pusat  maupun  daerah. Kemudian,  manajemen  KPPB  melaksanakan kemitraan  al-musaaqoh  dengan  kelompok tani.  Melalui  konsep  ini,  Pemerintah  dapat mengontrol  pengadaan  dan  distribusi  pangan pokok  untuk  meraih  swasembada  pangan yang  menguntungkan  bagi  petani  dan  non- petani.  Hanya  saja  penerapan  konsep  ini dengan  asumsi  bahwa  pengadaan  dan distribusi  pangan  pokok  tidak  diserahkan
pada  mekanisme  pasar  melainkan  dikontrol secara ketat oleh pemerintah.
Alimudin  (2017)  menganalisis  praktek musaqah  pada  masyarakat  Aceh  yang berfokus pada praktek musaqah di perkebunan.  Penelitian  ini  memberikan  hasil (1)  Dasar  hukum  musaqah  terkonsentrasi pada  praktek  Nabi  Muhamad  saw,  dalam pertanian  di  tanah  khaibar  dengan  seorang Yahudi; (2) dibenarkan memadukan musaqah dengan  muzara’ah;  (3)  masyarakat  Aceh sering  mengenal  musaqah  dengan  tradisi mawah,  prakteknya  meliputi;  kebun,  sawah dan  ternak;  (4)  Praktek  Musaqah  dalam masyarakat  Aceh  terutama  Aceh  Utara  telah sesuai dengan konsep Hadits dan Pengembangan ekonomi Islam.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti-peneliti terdahulu menjelaskan bahwa sistem  kerjasama  di  bidang  pertanian  telah banyak  dijumpai  di  berbagai  daerah.  Bentuk kerjasama  menggunakan  beragam  akad  dan jenis  tanaman.  Berdasarkan  survei  awal penelitian,  sistem  kerjasama  di  bidang pertanian  juga  dilakukan  di  kecamatan Bangsalsari  Kabupaten  Jember.  Berdasarkan data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kabuapetn Jember, mata pencaharian utama    masyarakat di      Kecamatan      Bangsalsari  adalah  sektor pertanian (BPS Jember, 2018).
Survey  awal  ini  juga  menunjukkan  bahwa masyarakat  yang  berada  di  Kecamatan Bangsalsari  sebagian  besar  tidak  memiliki lahan  pertanian.    Walaupun  ada  yang memiliki, namun ukuran lahannya sempit. Hal ini  dikarenakan  harga  lahan  pertanian  yang semakin  mahal  sehingga  banyak  masyarakat yang  tidak  mampu  untuk  membeli  lahan. Namun, disisi lain terdapat pemilik lahan yang tidak bisa menggarap tanahnya sendiri karena keterbatasan waktu dan pengetahuan. Kondisi tersebut  sebagai  salah  satu  alasan  yang mendasari  dilakukan  sistem  kerjasama  oleh petani  padi  di  Kecamatan  Bangsalsari Kabupaten Jember.
Namun  demikian,  peneliti  menduga  bahwa bukan  hanya  alasan  tersebut  yang  melandasi kerjasama.  Peneliti  berkeyakinan  bahwa terdapat  hal-hal  lain  yang  berbeda  dan  unik atas  praktik  kerjasama  di  kecamatan
Bangsalsari.    Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1) mendalami  lebih  lanjut  praktik  kerjasama usaha pertanian padi di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember; (2) mendesain model  kerjasama  usaha  padi  berdasarkan praktik  di  lapangan;  (3)  menganalisis  nilai- nilai  Islami  penerapan  sistem  kerjasama;    (4) menganalisis keuangan pada usaha tani dalam sekali  panen.  Hal  ini  untuk  memberikan pemahaman  lebih  konkrit  atas  penghitungan keuangan usaha padi

## Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma positivist  dengan  metode  kualitatif.  Studi kasus  dipilih  sebagai  metode  analisis  untuk menjawab rumusan penelitian.  Studi ini akan mendeskripsikan  kondisi  di  lapangan  dengan mengolahnya  dalam  bentuk  laporan  yang menarik  untuk  dibaca  dan  sebagai  informasi tambahan bagi khalayak umum.
Jenis  data  penelitian  ini  adalah  data  primer yaitu  berupa  hasil  wawancara  dengan  para informan.    Informan  penelitian  ini  adalah petani  yang  melakukan  kerjasama  dalam penggarapan lahan, terdiri dari petani pemilik lahan  dan  petani  penggarap.  Tehnik penentuan  informan  menggunakan  metode snowball.    Metode  snowball  dianggap  tepat karena  peneliti  pada  awal  penelitian  hanya mengenal  satu  informan  terkait  penerapan kerjasama  dan  meminta  referensi  dari informan untuk mendapatkan informan lainya (Sugiyono, 2018).
Informan  penelitian  ini  berjumlah  8  orang yang merupakan 4 pasang  partnership, terdiri dari  4  orang  pemilik  lahan  dan  4  orang penggarap  lahan.  Peneliti  memulai  menggali informasi  di  lapangan  dengan  mewawancarai ibu  Tuni  sebagai  pemilik  lahan.  Ibu  Tuni memberi  referensi  nama  petani  penggarap yang  berpartner  dengan  beliau  yaitu  bapak Rajib.  Ibu  Tuni  juga  memberi  referensi  nama pemilik  lahan  yang  melakukan  sistem kerjasama  yaitu  bapak  Sumari  Edi  dan  Ibu Misri. Bapak Sumari Edi memberikan referensi nama  partner  kerjasama  yaitu  bapak  Nuraji. Sementara itu Ibu Misri mereferensikan nama bapak Subahan sebagai partner kerjasama. Ibu Misri juga mereferensikan nama ibu  Siti yang
juga melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian. Ibu Siti sebagai pemilik lahan. Ibu Siti memberikan referensikan nama bapak Busani  sebagai  penggarap  lahan  bu  Siti. Informasi tentang informan terangkum dalam Tabel 1.
Analisis  data  penelitian  diawali  dengan tahapan  pengumpulan  data.  Setelah  data terkumpul  dilakukan  reduksi  data.    Reduksi data  dilakukan  untuk  menentukan  data-data yang  benar-benar  bisa  menjawab  masalah penelitian  ini.  Tahapan  penyajian  data  adalah langkah  selanjutnya  setelah  reduksi  data  dan diakhiri  dengan  melakukan  pengambilan kesimpulan.

## Tabel 1. Profil Informan
No. Nama Inform an Usia (tahun) Status Keterangan 1  Tuni 58 Pemilik Lahan Informan pertama 2 Sumari Edi 48 Pemilik Lahan Referensi dari Tuni 3  Misri 56 Pemilik Lahan Referensi dari Tuni, saudara dekat Tuni 4  Siti 58 Pemilik Lahan Referensi dari Misri 5  Rajib 54 Petani Penggarap Referensi dari Tuni sebagai pasangan kerjasama 6  Nuraji 60 Petani Penggarap Referensi dari Sumari Edi sebagai partner kerjasama 7  Subahan 39 Petani Penggarap Referensi dari Misri sebagai pasangan kerjasama 8  Busani 60 Petani Penggarap Referensi dari Siti sebagai pasangan kerjasama
Sumber : hasil wawancara (data diolah, 2019)

## Hasil dan Pembahasan
Latar Belakang Kerjasama
Kerjasama  dalam  usaha  pertanian  padi  di kecamatan Bangsalsari banyak dilakukan oleh petani  disana.  Terdapat  alasan-alasan  khusus yang mendasari kerjasama tersebut. Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Ibu  Tuni sebagai  pemilik  lahan  bahwa  Ibu  Tuni  tidak bisa mengelola lahannya sendiri karena suami
sudah  meninggal.  Ibu  Tuni  juga  tidak  bisa setiap  saat  ke  sawah  untuk  mengecek tanamannya.  Berikut  adalah  pernyataan  ibu Tuni.
“Karena    saya    tidak    dapat    mengelola sendiri    sawahnya,    suami    saya    sudah wafat,  jadinya  saya  kedokkan  (kerjasama) kepada  orang  lain.  Saya  juga  tidak  bisa kalau  harus  setiap  saat  ke  sawah  untuk melihat tanaman saya apakah tanaman saya tidak rusak atau tidak diserang oleh hama.”
Informan lain yaitu bapak Sumari Edi memiliki alasan  lain  dalam  melakukan  kerjasama  yang dinyatakan sebagai berikut.
“Karena  saya  bekerja  sebagai  supir  dan mengerjakan usaha ayam bertelur jadi saya tidak bisa membagi waktu untuk setiap saat ke  sawah  ataupun  harus  mengelola  seperti memberi  pupuk,  membersihkan  dari  hama kalau  ada  hama  yang  merusak  padi, kemudian  harus  mengelola  semuanya dalam  kurun  waktu  yang  bersamaan.  Saya tidak bisa melakukannya sendiri, maka dari itu  saya  menyerahkan  lahan  saya  ke  orang lain.”
Pernyataan bapak Sumari Edi di atas tersebut menyiratkan  adanya  kendala  waktu  dalam mengelola  sawah  karena  kesibukan  sehungga bapak Sumari Edi melaukan kerjasma dengan pihak  lain  untuk  mengelola  lahannya.  Bapak Sumari Edi berprofesi sebagai sopir dan usaha ayam petelur. Sementara itu, terungkap alasan lain  dari  informan  ibu  Siti  bahwa  informan melakukan  kerjasama  karena  informan  tidak memiliki  ilmu  dan  keterampilan  dalam mengelola  sawah.  Alasan  tersebut  dapat disimpulkan  dari  pernyataan  ibu  Siti  sebagai berikut.
“Saya  tidak  bisa  mengelola  sawah  sendiri, karena saya tidak bisa mengelola pertanian, saya  tidak  punya  keahlian  di  bidang pertanian dan tidak punya cukup waktu dan akhirnya  saya  menyerahkan  sawah  saya kepada orang lain untuk di kelola.”
Informan pemilik lahan lainnya yaitu ibu Misri juga  memiliki  alasan  yang  senada  dengan informan-informan sebelumnya. Berikut adalah  pernyataan  ibu  Misri  terkait  alasan melakukan kerjasama.
“Karena kalau saya sendiri yang mengelola, tidak  bisa,  tidak  punya  waktu,  dan  tidak punya keahlian, jadi saya serahkan ke orang yang  mempunyai  keahlian  pada  pertanian saja,  daripada  tanaman  saya  tidak  bisa tumbuh dan mendapatkan hasil panen yang maksimal kalau saya kelola sendiri”.
Ibu  Misri  menyerahkan  lahannya  untuk dikelola  orang  lain  karena  ibu  Misri  tidak memiliki keahlian dan waktu dalam mengelola lahan pertanian padi.
Berdasarkan  informasi  dari  para  informan, alasan  utama  dari  pemilik  lahan  dalam melakukan  kerjasama  untuk  mengelola  lahan pertaniannya  adalah  (1).  Tidak  memiliki waktu,  (2).  Tidak  memiliki  ilmu  dan ketrampilan pertanian, (3) kesibukan profesi.
Sementara itu, dari sisi penggarap lahan, juga terdapat beragam alasan informan melakukan kerjasama sebagai petani penggarap. Pertama, informan petani penggarap diberi kepercayaan  oleh  pemilik  lahan  untuk menggarap  lahannya.  Hal  ini  tercermin  dari pernyataan bapak Rajib sebagai berikut :
“Karena  saya  dengan  beliau  sudah  kenal dari lama, dan kita rumahnya bertetangga juga.  Jadi  saya  bersedia  menggarap sawahnya beliau. Dan juga untuk menambah penghasilan saya”.
Alasan  yang  sama  juga  disampaikan  oleh Bapak  Nuraji,  bahkan  bapak  Nuraji  sangat menghargai  kepercayaan  yang  diberikan  oleh pemilik  lahan  dan  akan  menggarap  sebaik- baiknya.  Berikut  adalah  pernyataan  bapak Nuraji.
“Karena  saya  diberikan  kepercayaan  oleh pak Sumari, jadi saya akan melakukan  yang terbaik  untuk  kerjasama  lahan.  Kemudian saya    punya  sawah  juga,  tapi  tidak  begitu luas  dan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan hidup  keluarga  saya,  jadi  saya  menerima untuk  menggarap  lahan  beliau  untuk menambah  pendapatan  untuk  kebutuhan keluarga”.
Kedua,  informan  penggarap  tidak  memiliki pekerjaan  atau  sebagai  pekerja  serabutan. Untuk itu, informan penggarap sangat senang untuk  bekerjasama  dalam  menggarap  lahan.
Informasi tersebut tertuang dalam pernyataan bapak Busani sebagai berikut.
“Karena  saya  tidak  mempunyai  pekerjaan lain,  Alhamdulillah  ada  yang  membantu dengan  menyuruh  saya  menggarap  sawah. Jadi  saya  bisa  mendapatkan  upah  dan menambah  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga”.
Pernyataan  bapak  Busani  sejalan  dengan pernyataan  bapak  Subahan  bahwa  dia  akan bekerja  apapun  atau  bekerja  serabutan asalkan  pekerjaan  tersebut  halal  sebagai berikut.
“Saya  bekerja  apa  saja,  bekerja  serabutan, apapun  yang  disuruh  orang  untuk membantu  ketika  itu  menghasilkan  uang, yang penting halal”
Ketiga ,  informan  penggarap  tidak  memiliki lahan untuk dikelola sendiri. Hal ini tercermin dari  pernyataan  bapak  Subahan  sebagai berikut :
“Karena saya juga tidak punya sawah untuk saya kelola sendiri”
Pelaksanaan Kerjasama
Pelaksanaan  Kerjasama  antara  pemilik  lahan dan  petani  penggarap  diawali  dengan perjanjian  diawal  kerjasama.  Informan menyatakan  bahwa  tidak  ada  perjanjian tertulis dalam pelaksanaan kerjasama. Kontrak  kerjasama  diucapakan  secara  lisan. Pemilik  lahan  meminta  kepada  petani penggarap  untuk  mengelola  lahannya  dan petani  penggarap  menerima  permintaan tersebut.  Dengan  demikian  akad  kerjasama telah  terjadi  antara  pemilik  lahan  dengan petani  penggarap.  Salah  satu  pernyataan informan, Ibu Siti adalah sebagai berikut.
“Saya  datang  ke  rumah  bapak  Busani  dan bilang kalau saya mau menggarapkan sawah saya  ke  beliau.  Kerjasama  tidak  dilakukan secara tertulis.”
Selanjutnya, pernyataan Bapak Busani berikut ini .
Langsung  saja  saya  disuruh  oleh  pemilik sawah  untuk  mengelola.  Tidak  perlu  tanda
tangan,  repot  kalau  ditulis  saya  juga  tidak bisa baca.
Walaupun  kontrak  kerjasama  dilakukan secara lisan, maka kerjasama telah memenuhi unsur keabsahan.
Setelah terjadi kesepakatan kerjasama melalui kontrak  lisan,  kedua  belah  pihak  mulai melaksanakan kontrak tersebut. Pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan bertani, mulai bibit, pupuk, peralatan, dan biaya lainnya. Hal ini  dapat  diketahui  dari  pernyataan  ibu  Siti sebagai informan pemilik lahan berikut ini.
“Bibit,  pupuk,  kemudian  biaya  untuk  orang yang  menanam  bibit,  sama  pembajak.  Jadi semua  biaya  dari  saya  apapun  yang dibutuhkan di pertanian.”
Petani  penggarap  tidak  mengeluarkan  biaya apapun  dalam  kerjasama  tersebut.  Petani penggarap  menyediakan  tenaga,  waktu,  dan keterampilan.  Berikut adalah  pernyataan  dari bapak  Nuraji  terkait  dengan  sumbangsih petani penggarap dalam kerjasama tersebut.
“Semua  biaya  itu  dari  pemilik  sawah,  saya tidak  mengeluarkan  biaya  apapun,  saya hanya  modal  tenaga  saja  untuk  mengelola sawah.”
Pernyataan  bapak  Nuraji  didukung  oleh bapak Rajib dalam pernyataannya berikut.
“Saya  tidak  mengeluarkan  biaya  apapun disini,  selama  saya  melakukan  kerjasama dengan beliau, semua kebutuhan atau modal untuk  pertanian  itu  semua  ditanggung  oleh bu  tuni,  jadi  kalau  butuh  apa-apa  yang berhubungan dengan pertanian seperti bibit, pupuk  dan  lain-lain  itu  saya  minta  ke beliau.”
Apabila semua sumber daya yang dibutuhkan untuk  pengelolaan  lahan  telah  tersedia, meliputi  lahan,  modal,  dan  tenaga,  maka petani  penggarap  memulai  untuk  melakukan kewajibannya mengolah lahan pemilik sampai dengan  waktu  panen  tiba.    Suatu  sistem kerjasama  akan  berjalan  baik  apabila  kedua belah pihak bertanggung jawab atas kewajiban dan  haknya.  Berdasarkan  pengamatan  di lapangan,  kedua  belah  pihak,  pemilik  dan penggarap, akan mendapatkan haknya setelah panen  tiba.  Pemilik  lahan  menyatakan  bahwa
ada  sebagian  hasil  panen  yang  diberikan kepada  petani  penggarap  setelah  panen. Informasi  ini  diperoleh  dari  informan  ibu  Siti sebagai pemilik tanah sebagai berikut.
“Biasanya  kalau  hasilnya  dapat  Rp. 1.000.000,  saya  dapat  Rp.  800.000  dan penggarap dapat Rp. 200.000.
perbandingan 4 banding 1.”
Pernyataan  ibu  Siti  diperkuat  oleh  Bapak Busani sebagai penggarap lahan berikut ini.
“4 banding 1, saya dapat 1 dan pemilik dapat 4. Kalau misal panen dapat Rp. 500.000, jadi saya  dapat  Rp.  100.000  dan  pemilik  dapat Rp. 400.000” (Busani)
Kedua  pernyataan  tersebut  menyiratkan bahwa  terdapat  pola  bagi  hasil  dari  sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian. Nisbah bagi hasil yang diterapkan adalah 4:1.
Berdasarkan  praktik  kerjasama  pengelolaan lahan pertanian padi di kecamatan Bangsalsari Kabupaten  Jember  dapat  diartikan  bahwa kerjasama  pertanian  tersebut  menggunakan prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  akad muzara’ah . Al-muzara'ah berasal  dari  kata zara'a,  yang  berarti  memotong  karena  itu, dapat  didefinisikan  sebagai  kontrak  dibuat antara  dua  orang;  pemilik  tanah  dan  petani, dimana  pemiliknya  memberikan  tanahnya kepada  petani  untuk  menanam,  memelihara dan  mengolah  terhadap  bagian  bersama tertentu dari tanaman (Shafiai et al ., 2015)
Ditinjau  dari  bentuk  katanya, muzara’ah berasal dari kata al-zar’u, yang secara harafiah berarti  menanam  atau  menumbuhkan  ( al- inbat )  (Mubarok  dan  Hasanudin,  2017:251). Muzara’ah merupakan  kerjasama  dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan  penggarap  lahan  pertanian,  yang  bibit serta  modalnya  berasal  dari  pemilik  lahan pertanian.  Akad muzara’ah adalah  bibit  ( al- mazru’  al-badzar ).  Menurut  Mubarok  dan Hasanudin  (2017:257-258)  bibit  yang  akan ditanam  dan  diserahkan  kepada  penggarap lahan  dengan  mempertimbangkan  sifat  tanah dan  tingkat  kegemburan  tanah  dengan  jenis tanaman  yang  sesuai  dengan  kondisi  tanah yang akan digarap.
Apabila  dibandingkan  antara  konsep  akad muzara’ah dan  pelaksanaan  kerjasama  usaha pertanian  padi,  maka  praktik  tersebut  telah memenuhi aspek yang terkandung dalam akad muzara’ah yaitu  :  (1)  adanya  akad  atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap,  (2)  terdapat  sistem  bagi  hasil dengan nisbah tertentu, (3) semua kebutuhan (bibit,  pupuk)  disediakan  oleh  pemilik  lahan. Ketiga  unsur  tersebut  telah  mewakili  unsur- unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad muzara’ah .

## Nilai-nilai  Islami  yang  Terkandung  dalam Praktik akad Muzara’ah
Berkaitan dengan sistem kerjasama di bidang pertanian  padi  di  Kecamatan  Bangsalsari Kabupaten  Jember  dan  mewujud  pada  akad muzara’ah ,  studi  ini  menemukan  ungkapan yang  bermakna  sebagai  ajaran  nilai-nilai Islam.    Nilai-nilai  tersebut  ternyata  telah dijalankan  dalam  sistem  kerjasama  di lapangan.  Ungkapan  yang  terdeteksi  sebagai nilai-nilai  Islam  antara  lain  tidak  ada  yang dirugikan,    adil,  dapat  dipercaya,  bagi  hasil, dan halal.
Nilai  Islami  yang  pertama  adalah  tidak ter dzalimi . Ungkapan tidak ada yang dirugikan dapat  disamakan  dengan  tidak  ter dzalimi . Ungkapan ini terdapat pada pernyataan bapak Sumari Edi berikut.
“Selama  saya  dan  petani  penggarap  tidak merasa dirugikan, saya merasa puas dengan sistem kerjasama yang saya lakukan dengan beliau”.
Bapak  Sumari  Edi  menjelaskan  bahwa  pada saat  melakukan  kerja  sama  dengan  petani penggarap,  kedua  belah  pihak  tidak  pernah merasa  dirugikan.  Pernyataan  bapak  Sumari Edi  diperkuat  oleh  pernyataan  ibu  Misri sebagai berikut.
“Saya hanya perlu mengeluarkan modal dan tidak usah  ke sawah  setiap  waktu,  tanaman saya sudah ada yang mengurus dan hasilnya juga  baik,  kemudian  bagi  hasilnya  menurut saya tidak merugikan salah satu pihak”.
Ibu  Misri  dalam  pernyataannya  menjelaskan bahwa  pada  pola  bagi  hasil  yang  dilakukan tidak  merugikan  salah  satu  pihak.  Tindakan
tidak  merugikan  atau  tidak  mendzalimi menjadikan  hubungan  kedua  belah  pihak harmonis.
Nilai-nilai  Islam  yang  kedua  adalah  adil. Ungkapan  adil  dapat  disamakan  arti  dengan seimbang.  Kata  seimbang  terdapat  pada pernyataan ibu Tuni sebagai berikut.
“Karena disini bagi hasil yang kami lakukan juga  seimbang,  juga  salah  satu  dari  kami tidak  ada  yang  keberatan  dengan  hasil pembagiannya”. (Ibu Tuni)
Nilai  adil  juga  dapat  disamakan  makna  dari kata  sama-sama  untung  yang  berarti  kedua belah  pihak  telah  mendapatkan  porsi  yang sesuai dengan kesepakatan.
“Iya, karena saya hanya perlu mengeluarkan modal  dan  tidak  perlu  ke  sawah  setiap waktu.  Hasilnya  juga  kita  sama-sama untung”.
Nilai  Islami  yang  ketiga  adalah  dapat dipercaya  atau amanah .    Nilai  amanah terungkap  dari  pernyataan  pak  Rajib  berikut ini.
“Mungkin karena kita sudah kenal dari lama dan  saya  dipercaya  oleh  beliau  untuk menggarap sawahnya”
Pak  Rajib  dalam  pernyataan  di  atas mengungkapkan bahwa beliau dapat dipercaya  oleh partner nya  untuk  mengelola lahan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pak  Rajib tergolong  kelompok  orang  yang  amanah  saat mendapatkan tugas dari pihak lain.
Ungkapan  percaya  juga  terdapat  pada pernyataan ibu Siti berikut.
“Saya  kerjasama  dengan  bapak  Busani, tetangga  saya  dan  saya  percaya  dia  bisa mengelola sawah saya”.
Pernyataan diatas diungkapkan ibu Siti untuk menjelaskan  bahwa  partner  kerjasamanya, Bapak  Busani,  adalah  orang  yang  bisa dipercaya atau amanah untuk mengelola lahan sawah  bu  Siti.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Bapak  Busani  tergolong  dalam  kelompok pribadi  yang  amanah  dalam  menjalankan tugas  mengelola  lahan  sawah,  sama  seperti dengan bapak Rajib.
Nilai  Islami  yang  keempat  adalah  bagi  hasil. Sistem  bagi  hasil  ternyata  telah  banyak dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia,  tak terkecuali  pada  sistem  kerjasama  sektor pertanian  padi  di  kecamatan  Bangsalsari Kabupaten  Jember.  Ungkapan  bagi  hasil ditemukan  peneliti  dalam  pernyataan  bapak Sumari Edi berikut.
“Saya  mengikuti  dari  kebanyakan  orang yang  melaksanakan  kerjasama,  bagi hasilnya    untuk    pemilik    lahan    4    dan untuk    petani    penggarap    dapat    1. Misalnya  hasil  panen  dijual  dapat  Rp.  1. 000.000, maka saya dapat Rp 800.000 dan petani penggarap dapat Rp. 200.000”.
Pernyataan  bapak  Sumari  Edi  senada  dengan pernyataan ibu Siti sabagai berikut.
“Dari    hasil    panen    yang    langsung  dijual ke  itu  saya dapat  Rp. 4.000.000 sebelum pembagian hasil. Setelah dibagi hasil sama penggarap,  saya  mendapat  Rp.  3.200.000 dan penggarap Rp. 800.000”.
Nilai  Islami  yang  kelima  adalah  halal.  Kata halal  sudah  sangat  dikenal  maknanya  oleh masyarakat  Indonesia.  Halal  berasal  dari bahasa  Arab  yang  artinya  baik.  Makna  halal tidak  hanya  bermakna  baik  untuk  urusan manusia  namun  juga  pada  urusan  agama Islam.  Nilai  halal  terungkap  dari  pernyataan bapak Subahan berikut ini.
“Saya  bekerja  apa  saja,  bekerja  serabutan, apapun yang disuruh orang untuk membantu  ketika  itu  menghasilkan  uang, yang penting halal”
Bapak  Subahan  menjelaskan  bahwa  beliau saat  itu  bekerja  apa  saja  dan  siap  bekerja apapun. Namun, bapak subahan mensyaratkan pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya  dalam rangka  mencari  penghasilan  wajib  halal,  baik jenis pekerjaan maupun sumber uangnya.
Model  Kerjasama  pada  Usaha  Padi  di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

## Gambar 1. Model Kerajasama
pada Usaha Padi Sumber: Hasil wawancara (Data diolah, 2019) Praktik  kerjasama  usaha  padi  di  kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember telah mengungkap banyak hal. Bagan 1
menampilkan  model  kerjasama  tersebut. Bagan 1. menggambarkan kondisi di lapangan yang dimulai dari hasil pengamatan awal yang menemukan  alasan  dilakukan  kerjasama  oleh petani  padi  di  sana.  Kerjasama  dilakukan antara  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap. Alasan dari pihak pemilik lahan adalah karena tidak memiliki waktu, tidak punya ketrampilan, dan kesibukan profesi.
Sementara  itu,  alasan  dari  pihak  penggarap adalah mendapat kepercayaan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki lahan.
Pada  praktik  kerjasama didapatkan  informasi bahwa  akad/kontrak  dilakukan  secara  lisan, terdapat  pola  bagi  hasil  dengan  nisbah  4:1, dimana  4  untuk  pemilik  lahan  dan  1  untuk
penggarap  lahan,  dan  semua  kebutuhan bertani  padi  (bibit,  pupuk,  sewa  alat,  dan lainnya)  disediakan  oleh  pemilik  lahan. Sementara  itu  petani  penggarap  lahan berkontribusi pada tenaga dan keterampilan.
Berdasarkan  praktik  di  lapangan,  sistem kerjasama  tersebut  mewujud  pada  akad muzara’ah ,  yaitu  akad  kerjasama  yang  telah diajarkan  sejak  jaman  Nabi  Muhammad SAW. Ajaran  nabi  Muhammad  sudah  pasti mengandung  nilai-nilai  ajaran  Islam. Studi  ini berhasil  mengungkap  nilai-nilai  Islam  dalam praktik muzara’ah oleh  petani  padi  di Bangsalsari  yaitu  tidak dzalim ,  adil,  dapat dipercaya ( amanah ), bagi hasil, dan halal.
Analisis Keuangan Usaha Pertanian Padi Analisis  keuangan  pada  studi  ini  dilakukan dengan  membandingkan  perhitungan  bagi hasil  antara  praktik  di  lapangan  dengan konsep  perhitungan  bagi  hasil  secara  teori. Tujuan  analisis  ini  untuk  memberikan gambaran  praktis  atas  perhitungan  laba  rugi dan  bagi  hasil  usaha  padi  untuk  satu  kali panen. Sebagai contoh, studi ini menggunakan salah  satu  data  hasil  wawancara  dengan informan yaitu ibu Tuni.
Langkah pertama adalah melakukan perhitungan  pendapatan  bersih  pertanian ( farm  net  income /FNI).  FNI  dihitung  dengan mengurangkan  nilai  produksi  padi  (jumlah penjualan padi) dengan biaya total usaha tani selama  satu  kali  masa  panen.  Ibu  Tuni memiliki  luas  lahan  3.350m 2. Hasil  penjualan padi  dengan  lahan  seluas  3.350m2  adalah sebesar Rp 8.000.000. Sementara itu, bu Tuni mengeluarkan  biaya  tanam  yang  meliputi pembelian  bibit,  pupuk,  biaya  tenaga  kerja, dan biaya sewa traktor dengan jumlah sebesar Rp  1.880.000,00.  Tabel  2  berisi  rincian  biaya yang  dikeluarkan  atas  lahan  milik  ibu  Tuni (Lahan 3.350 m²).

## Tabel 2. Biaya yang Dikeluarkan Ibu Tuni
Jenis Biaya Kuantit as Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) Buruh 10 orang 30.000 300.000 Bibit 30 kg 10.000 300.000 Pupuk Phonska 400 kg 2.000 800.000 Pupuk Urea 100 kg 1.800 180.000 Sewa 1 kali 300.000  300.000
Pemilik lahan Petani penggarap 1. Tidak memiliki waktu 2. Tidak punya ketrampilan 3. Kesibukan profesi 1. Mendapat kepercayaan 2. Tidak  memiliki pekerjaan 3. Tidak  memiliki lahan

## Kerjasama
1. Akad/kontrak 2. Bagi hasil dengan nisbah 4:1 3. Semua modal dari pemilik lahan (bibit, pupuk, peralatan) Tidak  Dzalim Akad Muzara’ah
Adil Percaya Bagi hasill Halal
Jenis Biaya Kuantit as Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp) traktor Total Biaya 1.880.000 Sumber: Hasil wawancara (data diolah, 2019)
Setelah  mendapatkan  data  jumlah  penjualan dan  jumlah  biaya  selanjutnya  dapat  dihitung total  laba  atau  rugi  dengan  rumus  berikut (Lubis & Indrawati , 2017) :
NFI = NP – BTOT Dimana : NFI = Net farm incom
NP = Nilai produksi BTOT = Biaya total usaha tani Apabila  rumus  tersebut  dijabarkan  dalam nominal  rupiah, maka  diperoleh  hasil  sebagai berikut :
NFI = NP – BTOT NFI = 8.000.000 – 1.880.000 NFI = 6.120.000 Selain menggunakan rumus tersebut,
penghitungan  pendapatan  pertanian  bersih dapat  juga  dilakukan  dengan  membuat laporan  laba/rugi sebagaimana  yang  terdapat pada Tabel 3.
Tabel 3. Laporan Laba Rugi Penjualan Rp. 8.000.000 Biaya Produksi Rp 1.280.000 Laba kotor Rp. 6.720.000 Beban Operasional Biaya Tenaga Kerja Rp. 300.000 Biaya Traktor Rp. 300.000 Total beban operasional Rp.    600.000 Laba bersih sebelum bagi hasil Rp. 6.180.000 Sumber: Hasil wawancara (data diolah, 2019) Penggunaan  dua  cara  untuk  mendapatkan nilai  pendapatan  bersih  pertanian  diperoleh hasil yang sama yaitu sebesar Rp
6.180.000,00.  Nisbah  yang  disepakati  antara pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap  yaitu 4:1 dimana 4 untuk pemilik lahan dan 1 untuk penggarap  lahan.    Apabila  dihitung  secara nominal, maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Bagi hasil pemilik lahan = 0,8 x Rp 6.180.000 = Rp 4.944.000 Bagi hasil penggarap      = 0,2 x Rp 6.180.000
= Rp 1.236.000
Dengan  demikian,  setelah  padi  dipanen, pemilik  dan  penggarap  lahan  masing-masing akan  mendapatkan  hak  ekonominya  yaitu  Rp
4.944.000  untuk  pemilik  lahan  dan  Rp 1.236.000 untuk penggarap lahan.
Langkah  Kedua  adalah  mencari  informasi  di lapangan  terkait  proses  penghitungan  bagi hasil usaha tani. Penelitian ini mengidentifikasi  proses  tersebut  dari  hasil wawancara  dengan  informan.  Wawancara tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  bagi  hasil dihitung  dari  hasil  penjualan  padi  yang kemudian dibagi berdasarkan nisbahnya, yaitu 4:1.  Berikut  adalah  petikan  wawancara dengan bapak Sumari Edi dan Ibu Siti.
“Saya  mengikuti  dari  kebanyakan  orang yang melaksanakan kerjasama, bagi hasilnya untuk  pemilik  lahan  4  dan  untuk  petani penggarap    dapat    1.  Misalnya  hasil  panen dijual dapat Rp. 1. 000.000, maka saya dapat Rp 800.000 dan petani penggarap dapat Rp. 200.000”.
“Hasil    panen    langsung  dijual,    saya  dapat Rp.  4.000.000  sebelum  pembagian  hasil. Setelah  dibagi  hasil  sama  penggarap,  saya mendapat Rp. 3.200.000 dan penggarap Rp. 800.000”.
Penghitungan  bagi  hasil  dengan  kebiasaan yang  berlaku  di  daerah  Bangsalsari  adalah dengan  nisbah  4:1.  Dengan  demikian,  apabila perhitungan  bagi  hasil  menggunakan  nilai produksi atau penjualan padi ibu Tuni sebesar Rp  8.000.000,00,  maka  diperoleh  nilai  bagi hasil sebagai berikut :
Pemilik lahan = 0,8 x Rp 8.000.000 = Rp 6.400.000 Petani penggarap   = 0,2 x Rp 8.000.000 = Rp 1.600.000
Terdapat  selisih  nilai  bagi  hasil  antara penghitungan  dengan  rumus  NFI  dan  pola kebiasaan  yang  selama  ini  sudah  dijalankan. Pemilik  lahan  mendapatkan  bagi  hasil  yang lebih besar dengan menggunakan perhitungan kebiasaan  di  lapangan.  Namun  sebenarnya, nilai  yang  lebih  besar  tersebut  belum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan  oleh  pemilik  lahan.  Apabila  kita hitung,  maka  pendapatan  bersihnya  adalah sebesar  Rp  4.520.000,00  (diperoleh  dari  Rp 6.400.000  –  Rp  1.880.000).      Nilai  ini  lebih kecil  dibandingkan  dengan  nilai  bagi  hasil dengan rumus NFI yaitu sebesar Rp 4.944.000.
Disisi  lain,  petani  penggarap  mendapatkan keuntungan  yang  lebih  besar  dengan menggunakan  rumus  kebiasaan  di  lapangan dibandingan dengan menggunakan rumus NFI. Jika  menggunakan  rumus  perhitungan  bagi hasil  menurut  kebiasan,  maka  petani penggarap  mendapatkan  Rp  1.600.000,00. Namun,  apabila  menggunakan  rumus  NFI, maka  petani  penggarap  hanya  mendapat  Rp 1.236.000,00.
Pola  perhitungan  bagi  hasil  yang  dilakukan dengan  mengikuti  kebiasaan  di  kecamatan Bangsalsari  disebut  sebagai revenue  sharing . Sementara  itu,  pola  perhitungan  dengan rumus NFI disebut dengan pola profit sharing . Kedua  metode  ini  banyak  diadopsi  oleh masyarakat.  Pilihan  metode  disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk  sektor  pertanian,  pada  umumnya menggunakan  perhitungan  yang  sudah  biasa dilakukan  atau  mengikuti  adat  setempat. Penggunaan revenue sharing pada perhitungan bagi  hasil  di  Kecamatan  Bangsalsari  sesuai dengan  hasil  penelitian  Lubis  dan  Indrawati (2017)  yang  menyatakan  bahwa  pendapatan petani  penggarap  di  desa  Cimaranten Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan akad muzara’ah menggunakan pola revenue sharing .

## Kesimpulan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengekplorasi lebih  dalam  atas  sistem  kerjasama  usaha pertanian  padi  di  Kecamatan  Bangsalsari Kabupaten  Jember.  Berdasarkan  eksplorasi lapangan,  alasan  dilakukan  kerjasama  oleh pihak  pemilik  lahan  adalah  karena  tidak memiliki waktu, tidak punya ketrampilan, dan kesibukan  profesi.  Sementara  itu,  alasan  dari pihak  petani  penggarap  adalah  mendapat kepercayaan,  tidak  memiliki  pekerjaan,  dan tidak memiliki lahan.  Pola kerja sama melalui akad/kontrak,  bagi  hasil  dengan  nisbah  4:1 dan    semua  modal  dari  pemilik  lahan  (bibit, pupuk,  peralatan).  Ajaran  nabi  Muhammad sudah  pasti  mengandung  nilai-nilai  ajaran Islam.  Studi  ini  berhasil  mengungkap  nilai- nilai  Islam  dalam  praktik  muzara’ah  oleh petani  padi  di  Bangsalsari  yaitu  tidak  dzalim, adil, dapat dipercaya (amanah), bagi hasil, dan halal.    Hasil  analisis  keuangan  didapat perhitungan  bagi  hasil  di  Kecamatan Bangsalsari  menggunakan revenue  sharing ,
dimana pola ini sudah menjadi kebiasaan/adat petani  padi  di  Kecamatan  Bangsalsari Kabupaten  Jember.    Petani  penggarap mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  besar dengan  menggunakan  rumus  kebiasaan  di lapangan  dibandingan  dengan  menggunakan rumus NFI.

## Daftar Referensi
Alimuddin.  (2017).  Praktek  Musaqah  dalam Masyarakat  Aceh  Utara  (Suatu  Analisis Perspektif  Hadits). Jurnal  Penelitian  Sosial Agama . 2 (1)
Ammani,  A.A.  (2012),  “An  investigation  into  the relationship  between  agricultural  production and  formal  credit  supply  in  Nigeria”,
International  Journal  of  Agriculture  and Forestry , 2(1):. 46-52, doi: 10.5923/j.ijaf.20120201.08 Irawan,  V.  (2018).  Tradisi  Mampaduoi  dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan. Jurisdicte . https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5036 Jamil, Akhmad Sobrun. (2018). Pembiayaan Sektor Pertanian Oleh Bank Syariah Untuk Meningkatkan  Nilai  Tukar  Petani  Di  Provinsi Jawa  Timur. Wahana  Islamika:  Jurnal  Studi Keislaman . 4(2)
Laporan  Bulanan  Data  Sosial  Ekonomi,  Edisi Nopember 2018. www.bps.go.id. Diakses pada 21 Maret 2020
Lubis,  D.,  &  Indrawati,  I.  R.  (2017).  Analisis Pendapatan  Petani  Penggarap  Dengan  Akad Muzara’Ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Maqdis :  Jurnal  Kajian Ekonomi Islam , 2(1), 1–19. https://doi.org/10.15548/MAQDIS.V2I1.75
Maman,  U;  Kusmana;    Supiandi  D.  (2017).  “Al-
Musaqah” and Sharia Agribusiness System : An Alternative  Way  to  Meet  Staple  Food  Self- Sufficiency  in  Contemporary  Indonesia. Hunafa:  Jurnal  Studia  Islamika 14(2)
December 2017: 189-231
Mubarok,  Jaih  &  Hasanudin.  (2017). Fikih Mu’amalah  Maliyah .  Bandung:  Simbiosa Rekatama Media.
Natsir,  Muhammad.  Rafly,  Muhammad.  Muzara'ah, Siti  Sahara.  (2016).    Perjanjian  Bercocok Tanam  Lahan  Pertanian  Menurut  Kajian
Hukum  Islam. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan. 11 (2): 220-228
Nugraha,  Jefri  Putri.  (2016).  Sistem  Muzara’ah Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Pertanian  di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Syariah ,  Vol.  1,  No.
2, September 2016: 81 – 103
Puspitasari,  N.,  Hidayat,  S.  E.,  &  Kusmawati,  F. (2019).  Murabaha  as  an  Islamic  Financial Instrument  for  Agriculture. Journal  of  Islamic Financial Studies , 5(1), 43–53.
Risilia, D., Pagria, I., Tabaku, I. and Kadiu, E. (2013), “The  role  of  microcredit  institutions  of agriculture sector in Albania”, Journal of Food,
Agriculture and Environment , 11(1): 353-356.
Shafiai,  MHM  dan  Moi  MR.  (2015)  Fitting  Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land. Global Journal Al-Thaqafah . 5 (1). 43-49
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian  Kualitatif  dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Statistik  Ketenagakerjaan  Sektor  Pertanian  Tahun
2018.  Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi Kementan 2018. www.kementan.go.id. Diakses pada 21 Maret 2020 Tartila,  Nala.  (2018).  Comparison  of  agriculture cooperation concept (muzara’ah and musaqah) perspektif Imam Madzab.
Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Ugwumba,  C.O.A.  and  Omojola,  J.T.  (2013),  “Credit access  and  productivity  growth  among subsistence  food  crop  farmers  in  Ikole  local government area of Ekiti State, Nigeria”, ARPN Journal  of  Agricultural  and  Biological  Science , 8(4): 351-356.
Zainuddin, S dan Suhamdani, E. (2016). Muzara’ah dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Luwu  Timur. Jurnal Muamalah . VI (1), 24-40