Di  Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan  oleh Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tujuan pembangunan  nasional  adalah  terciptanya masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan demokrasi  ekonomi  dengan  mengembangkan sistem  ekonomi  yang  berkeadilan.  Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi,  maka  segala  potensi,  inisiatif,  dan daya  kreasi  rakyat  wajib  dimobilisasikan  dan dikembangkan  sepenuhnya  dalam  batas-batas yang  tidak  merugikan  kepentingan  umum, sehingga  dengan  demikian,  segala  kekuatan ekonomi  potensial  dapat  dikerahkan  menjadi kekuatan  ekonomi  riil  bagi  kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat.
Guna  mencapai  tujuan  tersebut,  maka pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  harus lebih  memperhatikan  keselarasan,  keserasian, dan  keseimbangan  unsur-unsur  pemerataan pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan stabilitas  nasional.  Salah  satu  sarana  yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan  masing-masing  unsur  dari
trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.
Secara sederhana, bank diartikan sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatan usahanya  adalah  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana tersebut  ke  masyarakat,  serta  memberikan jasa-jasa  bank  lainnya.  (Kasmir,  2012)  Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi  dua  jenis,  yaitu  bank  konvensional dan  bank  syariah.  Bank  konvensional  adalah bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya secara  konvensional  dan  menerapkan  bunga. Sedangkan  bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip  syariah  menggunakan  sistem  bagi hasil  dan  bebas  dari riba .  (Muhammad, 2005)
Bagi masyarakat yang hidup di negara- negara  maju,  seperti  di  Eropa  dan  di Amerika,  mendengar  kata  “bank”  sudah bukan  merupakan  barang  yang  asing.  Bank merupakan  mitra  dalam  rangka  memenuhi semua  kebutuhan  keuangan  mereka.  Bank dijadikan  sebagai  tempat  untuk  melakukan
Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

## ANDREW SHANDY UTAMA
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Jalan Yos Sudarso KM.8 Rumbai Telp. (0761) 51877, Email: andrewshandyutama@yahoo.com
Abstract : In principle, the relationship between the bank and its customers are saving money in the bank based on the relationship of trust, so that each bank is required to have to continue to  maintain  the  level  of  health.  Solutions  that  can  be  taken  by  the  banks,  both  conventional banks  and  Islamic  banks,  to  maintain  the  existence  and  level  of  health  is  with  the implementation of the principles of good corporate governance. Therefore, it is interesting to examine the comparison of implementation of the principles of good corporate governance in conventional  banks  and  Islamic  banks.  The  method  used  in  this  study  is  a  normative  legal research.  This  research  use  approach  legislation.  The  results  showed  that  in  essence,  the implementation  of  the  principles  of  good  corporate  governance  in  conventional  banks  and Islamic  banks  are  the  'same',  because  it  refers  to  the  "Code  of  Good  Corporate  Governance Indonesian  Banking"  issued  by  the  National  Committee  on  Governance  (NCG).  The fundamental difference lies in Islamic principles used by Islamic banks. In addition to guided and supervised by the Financial Services Authority as conventional banks, Islamic banks are also supervised by the National Sharia Board MUI and Sharia Supervisory Board who served in each Islamic bank.
Keywords: The Principles of Good Corporate Governance
Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah (Andrew Shandy Utama)
berbagai  transaksi  yang  berhubungan  dengan keuangan.  (Kasmir,  2012)  Sedangkan  di negara  berkembang,  seperti  di  Indonesia, pemahaman  masyarakat  tentang  bank  masih sedikit,  masih  terbatas  pada  masyarakat  di perkotaan.  Bagi  masyarakat  di  pedesaan, pemahaman  tentang  bank  masih  sangat minim,  bahkan  masih  ada  masyarakat  yang tidak mengetahui sama sekali. (Ismail, 2011)
Pada Pasal  3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi  utama bank  adalah  sebagai  penghimpun  dan penyalur  dana  masyarakat.  Pertama,  bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat. Bank  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk  melakukan  investasi.  Masyarakat  yang mempunyai kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan  dananya  dengan  aman.  Dengan menyimpan  uangnya  di  bank,  nasabah  juga akan mendapatkan keuntungan berupa „bunga‟,  yang  diberikan  oleh  bank  sebagai imbalan. Kedua, bank berfungsi menyalurkan dana  kepada  masyarakat.  Menyalurkan  dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan  berupa  „bunga‟  atas  dana  yang disalurkan tersebut. Pendapatan yang diperoleh  dari  aktivitas  penyaluran  dana kepada  nasabah  merupakan  pendapatan  yang terbesar  bagi  sebuah  bank,  sehingga  kegiatan penyaluran  dana  menjadi  sangat  penting. (Ismail, 2011)
Pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  ditegaskan  bahwa bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan bank  sesuai  dengan  ketentuan  kecukupan modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  dan  aspek lain  yang  berhubungan  dengan  usaha  bank, dan  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak sehat  bukan  hanya  membahayakan  dirinya sendiri,  akan  tetapi  juga  membahayakan kepentingan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan bank  mengelola  dana  masyarakat  yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk tabungan,  deposito,  dan  giro.  Masyarakat
sebagai  pemilik  dana  dapat  saja  menarik simpanannya kapanpun jika mengetahui bank yang  menjadi  tempat  ia  menyimpan  dana dalam  keadaan  tidak  sehat.  Perlu  diketahui, tujuan utama masyarakat menyimpan uangnya  di  bank  adalah  karena  keamanan uangnya  terjamin,  sedangkan  tujuan  lainnya adalah  untuk  berinvestasi,  dengan  harapan akan  memperoleh  bunga  dari  simpanannya tersebut.  Pada  prinsipnya,  hubungan  antara bank  dengan  nasabah  yang  menyimpan uangnya  di  bank  dilandasi  oleh  hubungan saling percaya, sehingga setiap bank dituntut harus terus menjaga tingkat kesehatannya.
Masyarakat  Indonesia  pernah  sempat kehilangan  kepercayaan  terhadap  dunia perbankan pada saat  krisis ekonomi di  tahun 1998  silam,  salah  satunya  yaitu  terjadinya penarikan  simpanan  nasabah  secara  besar- besaran, terutama di bank-bank swasta. Bukti nyata yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1998 terhadap sektor perbankan yaitu dengan dibekukannya  usaha  38  bank,  antara  lain Bank  Ciputra,  Bank  Ganesha,  Bank  Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya,  ada  7  bank  yang  di- take  over oleh  pemerintah,  yaitu  Bank  RSI,  Bank Putera  Sukapura,  Bank  POS,  Bank  Artha Pratama,  Bank  Nusa  Nasional,  Bank  Jaya, dan  Bank  IFI.  Selain  itu,  juga  ada  4  bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank  Bumi  Daya,  dan  Bapindo  yang  di- merger menjadi Bank Mandiri.
Solusi  yang  dapat  ditempuh  oleh perbankan  di  Indonesia  untuk  tetap  menjaga eksistensi  dan  tingkat  kesehatannya  adalah dengan implementasi prinsip good corporate governance (GCG),  yaitu  suatu  tata  kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip transparancy (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggung jawaban), independency (independensi),  dan fairness (kewajaran).
Hal  yang  mengejutkan  selama  krisis tersebut berlangsung ternyata Bank Muamalat  Indonesia  ialah  salah  satu  bank yang  dikategorikan  sehat.  Bank  Muamalat Indonesia yang pada saat itu merupakan satu- satunya  bank  umum  syariah  yang  ada  di Indonesia, ternyata masih dapat
Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan
Bank Syariah (Andrew Shandy Utama) 41
menunjukkan  kinerja  yang  relatif  lebih  baik dibandingkan
dengan bank-bank
konvensional.  Saat  itu,  Bank  Muamalat Indonesia  mempunyai Capital  Adequacy Ratio (CAR)  dengan  kategori  “A”.  (Anshori, 2009)  Melihat  fenomena  tersebut,  maka  pada saat  ini  sebagian  besar  bank  konvensional  di Indonesia  telah  mendirikan  bank  syariah sebagai  pengembangan  usahanya,  contohnya yaitu  berdirinya  Bank  Syariah  Mandiri,  BRI Syariah,  Bank  Mega  Syariah,  dan  lain sebagainya.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, eksistensi perbankan syariah semakin diperkokoh  dengan  disahkannya  undang- undang yang khusus mengatur mengenai bank syariah,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan  dengan  perkembangan  yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, hukum harus bersifat dinamis, yakni mampu mengikuti dan menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan masyarakat,  khususnya  perkembangan  di bidang  perbankan  yang  telah  mengalami kemajuan  yang  sangat  pesat.  Hal  ini  terlihat jelas  dengan  belum  direvisinya  Undang- Undang tentang Perbankan. Jadi, dasar hukum lembaga perbankan, terutama bank konvensional,  masih  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  dan  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Implementasi  prinsip  good  corporate governance  pada  bank  syariah  diatur  secara tersendiri  pada  Pasal  34  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  yang  menegaskan  bahwa bank  syariah  wajib  menerapkan  tata  kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## METODE
Penelitian ini termasuk jenis penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka.  Dalam  penelitian  hukum  normatif,
bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang dalam  ilmu  penelitian  digolongkan  sebagai data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode studi  dokumenter.  Data  yang    terkumpul selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dan pada  akhirnya  disimpulkan  dengan  metode deduktif.

## HASIL
Berdasarkan  analisa  perbandingan pada  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  dan  Undang-Undang  No. 10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada dasarnya, implementasi prinsip good corporate governance pada  bank  konvensional  dan bank syariah adalah „sama‟, karena mengacu pada “Pedoman Good
Corporate Governance Perbankan  Indonesia”  yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah. Implementasi prinsip good corporate governance pada  bank  syariah  selain  dibina dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan seperti bank konvensional, juga diawasi oleh Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  dan  Dewan  Pengawas Syariah  yang  bertugas  di  masing-masing bank syariah.

## PEMBAHASAN
Istilah “good  corporate  gonernance” pada  awalnya  muncul  sekitar  tahun  1970-an di  Amerika  Serikat  setelah  terjadi  beberapa skandal  korporasi  dan  praktik  korupsi  yang dilakukan  di  dalam  perusahaan,  contohnya kasus Enron dan Worldcom. Prinsip ini lahir karena  adanya  dorongan  dan  tuntutan eksternal  agar  perusahaan  tidak  melakukan kebohongan  publik.  Praktik  manipulasi  data keuangan  yang  banyak  dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan tersebut jelas merugikan  kepentingan  publik  dan  dianggap sebagai  tindakan  yang illegal ,  sehingga lahirlah  aturan  hukum  yang  dikenal  dengan Sarbanes Oxley Act , yang dikhususkan untuk
Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah (Andrew Shandy Utama)
mengambil  alih  fungsi  pengawasan  atas auditor.
Krisis  ekonomi  tahun  1998  yang melanda Indonesia membawa efek meningkatnya  perhatian  dari  pemerintah, kalangan  pebisnis,  serta  masyarakat  luas terhadap pentingnya penerapan good corporate governance , dan hal ini menjadi isu sentral  dalam  rangka  mendukung  pemulihan ekonomi  dan  pertumbuhan  perekonomian yang  stabil  serta  berkelanjutan  di  masa  yang akan  datang.  Perkembangan  kondisi  ekonomi yang  pesat  seiring  dengan  era  globalisasi mendorong  setiap  perusahaan  untuk  dapat mengimbanginya.  Para  pelaku  usaha  di Indonesia  juga  turut  menyepakati  bahwa penerapan good corporate governance sebagai  suatu  hal  yang  penting.  Hal  ini dibuktikan dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI)  dengan  IMF  pada  tahun  1998, yang  kemudian  melatarbelakangi  lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) di tahun 1999. Prinsip good corporate governance mengandung lima prinsip  utama,  yaitu  prinsip  keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), tanggung jawab ( responsibility ), independensi ( independency ), dan kewajaran ( fairness ).
Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung  pada  dana  masyarakat  dan kepercayaan,  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri.  Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha tersebut,  bank  menghadapi  berbagai  risiko, baik  risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko operasional, maupun risiko reputasi. Banyaknya  ketentuan  yang  mengatur  sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan  masyarakat  menjadikan  sektor perbankan  sebagai  sektor  yang „highly regulated‟.
Krisis  perbankan  di  Indonesia  yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata- mata  diakibatkan  oleh  krisis  ekonomi,  tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya good  corporate  governance dan  etika  yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan  kepercayaan  kepada  dunia perbankan  Indonesia  melalui  restrukturisasi dan  rekapitalisasi  hanya  dapat  mempunyai
dampak  jangka  panjang  dan  mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lainnya, yaitu ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan good corporate governance, dan pengawasan  yang  efektif  dari  Otoritas Pengawas Bank. Pelaksanaan good
corporate governance sangat diperlukan untuk membangun  kepercayaan  masyarakat  dan dunia  internasional  sebagai  syarat  mutlak bagi  dunia  perbankan  untuk  berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, Bank for International Sattlement sebagai lembaga yang  mengkaji  terus-menerus  prinsip  kehati- hatian  yang  harus  dianut  oleh  perbankan, telah  mengeluarkan  pedoman  pelaksanaan good  corporate  governance bagi  dunia perbankan secara internasional.
Sebagai  lembaga  intermediasi  dan lembaga  kepercayaan,  dalam  melaksanakan kegiatan  usahanya,  bank  harus  menganut prinsip keterbukaan ( transparency ), memiliki ukuran  kinerja  dari  semua  jajaran  bank berdasarkan  ukuran-ukuran  yang  konsisten dengan corporate  values ,  sasaran  usaha,  dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas
bank ( accountability ), berpegang pada prudential banking practices dan  menjamin  dilaksanakannya  ketentuan yang  berlaku  sebagai  wujud  tanggung  jawab bank ( responsibility ), objektif, dan bebas dari tekanan  pihak  manapun  dalam  pengambilan keputusan  ( independency ),  serta  senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran ( fairness ).
Keterbukaan ( Transparency )
Pertama,  bank  harus  mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat,  dan  dapat  diperbandingkan  serta mudah  diakses  oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Kedua, informasi yang harus diungkapkan  meliputi,  tapi  tidak  terbatas pada  hal-hal  yang  bertalian  dengan,  visi, misi,  sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan, kondisi  keuangan,  susunan  dan  kompensasi pengurus,  pemegang  saham  pengendali, cross shareholding , pejabat eksekutif, pengelolaan risiko ( risk management ), sistem pengawasan  dan  pengendalian intern ,  status
kepatuhan,  sistem  dan  pelaksanaan good corporate  governance ,  serta  kejadian  penting yang  dapat  mempengaruhi  kondisi  bank. Ketiga,  prinsip  keterbukaan  yang  dianut  oleh bank  tidak  mengurangi  kewajiban  untuk memenuhi  ketentuan  rahasia  bank  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Terakhir,  kebijakan  bank  harus  tertulis  dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan  ( stakeholders )  dan  yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004) Akuntabilitas ( Accountability )
Pertama, bank harus menetapkan tanggung  jawab  yang  jelas  dari  masing- masing  organ  organisasi  yang  selaras  dengan visi,  misi,  sasaran  usaha,  dan  strategi perusahaan.  Kedua,  bank  harus  meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung  jawabnya  dan  memahami  perannya dalam pelaksanaan good corporate governance .  Ketiga,  bank  harus  memastikan terdapatnya check  and  balance  system dalam pengelolaan  bank.  Terakhir,  bank  harus memiliki  ukuran  kinerja  dari  semua  jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati  konsisten  dengan  nilai  perusahaan ( corporate values ), sasaran usaha, dan strategi bank  serta  memiliki rewards  and  punishment system . (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004) Tanggung Jawab ( Responsibility ) Pertama,  untuk  menjaga  kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian  ( prudential  banking  practices ) dan  menjamin  dilaksanakannya  ketentuan yang  berlaku.  Kedua,  bank  harus  bertindak sebagai good  corporate  citizen (perusahaan yang baik), termasuk peduli terhadap lingkungan  dan  melaksanakan  tanggung jawab  sosial.  (Komite  Nasional  Kebijakan Corporate Governance, 2004)
Independensi ( Independency ) Pertama, bank harus menghindari terjadinya  dominasi  yang  tidak  wajar  oleh stakeholder manapun  dan  tidak  terpengaruh oleh  kepentingan  sepihak  serta  bebas  dari
benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest ). Kedua,  bank  dalam  mengambil  keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari  pihak  manapun.  (Komite  Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004) Kewajaran ( Fairness ) Pertama, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran  ( equal  treatment ).  Kedua,  bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk  memberikan masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi kepentingan  bank  serta  mempunyai  akses terhadap  informasi  sesuai  dengan  prinsip keterbukaan.  (Komite  Nasional  Kebijakan Corporate Governance, 2004)
Perbandingan  Implementasi  Prinsip Good
Corporate Governance
pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Setiap  bank,  baik  bank  konvensional maupun bank syariah,
wajib mengimplementasikan prinsip good corporate governance dalam kegiatan usahanya.  Hal  ini  karena  bank  konvensional dan  bank  syariah  merupakan  lembaga intermediasi  yang  berfungsi  menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan kembali  dana  tersebut  ke  masyarakat.  Pada dasarnya, implementasi prinsip good corporate governance pada bank konvensional  dan  bank  syariah  adalah „sama‟,  karena  mengacu  pada  “Pedoman Good  Corporate  Governance Perbankan Indonesia”  yang  dikeluarkan  oleh  Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
Perbedaan  yang  mendasar  adalah terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh  bank  syariah.  Ekonomi  konvensional menggunakan  landasan  filsafat positivism yang  berdasarkan  pada  pengalaman  dan kajian  empiris,  serta  tidak  percaya  kepada petunjuk Tuhan (sekuler). Sedangkan ekonomi  Islam,  yang  menjadi  pedoman utama  adalah  petunjuk  Allah  yang  ada  di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. Dengan demikian,  yang  menjadi  pendorong  bank syariah  dalam  mengimplementasikan  prinsip good  corporate  governance adalah god-
Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah (Andrew Shandy Utama)
44
interest , yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah.
Prinsip syariah berlandaskan pada nilai- nilai  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan, dan keuniversalan ( rahmatanlil„alamin ). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan syariah. Prinsip perbankan  syariah  merupakan  bagian  dari ajaran Islam  yang berkaitan dengan ekonomi. Salah  satu  prinsip  dalam  ekonomi  Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya,  dan  menggunakan  sistem  antara lain  prinsip  bagi  hasil.  Implementasi  prinsip good  corporate  governance juga  bertujuan agar  pegawai  bank  syariah  berpegang  pada prinsip  syariah  secara  menyeluruh  ( kaffah ) dan konsisten ( istiqamah ).
Untuk  memastikan  pelaksanaan  prinsip good  corporate  governance dilaksanakan dengan baik oleh bank konvensional dan bank syariah, maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan  oleh  lembaga  yang  independen. Pada  Pasal  29  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  disebutkan  bahwa pembinaan  dan  pengawasan  bank  dilakukan oleh  Bank  Indonesia.  Pembinaan  yang dilakukan Bank Indonesia antara lain mengenai  aspek  kelembagaan,  kepemilikan dan  kepengurusan  (termasuk  uji  kemampuan dan  kepatutan),  kegiatan  usaha,  pelaporan, serta  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan kegiatan  operasional  bank.  Pengawasan  bank meliputi  pengawasan  tidak  langsung  ( off-site supervision )  atas  dasar  laporan  bank  dan pengawasan  langsung  ( on-site  supervision ) dalam  bentuk  pemeriksaan  di  kantor  bank yang bersangkutan.
Dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan,  maka  terhitung  sejak  tanggal  1 Januari  2014,  pembinaan  dan  pengawasan bank  konvensional  dan  bank  syariah  diambil alih  oleh  lembaga  independen  yang  bernama Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pada  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 disebutkan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan mempunyai  wewenang:  (1)  Pengaturan  dan pengawasan  mengenai  kelembagaan  bank, yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan  kantor  bank,  anggaran  dasar,
rencana  kerja,  kepemilikan,  kepengurusan dan  SDM, merger ,  konsolidasi  dan  akuisisi bank,  serta  pencabutan  izin  usaha  bank;  dan kegiatan  usaha  bank.  (2)  Pengaturan  dan pengawasan  mengenai  kesehatan  bank,  yang meliputi  likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas, kualitas  aset, rasio  kecukupan  modal minimum, batas  maksimum pemberian kredit,  rasio  pinjaman  terhadap  simpanan, dan  pencadangan  bank;  laporan  bank  yang terkait  dengan  kesehatan  dan  kinerja  bank; sistem  informasi  debitur;  pengujian  kredit ( credit  testing );  dan  standar  akuntansi  bank. (3)  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen  risiko;  tata  kelola  bank;  prinsip mengenal  nasabah  dan  anti  pencucian  uang; dan  pencegahan  pembiayaan  terorisme  dan kejahatan perbankan. (4) Pemeriksaan bank.
Hal lain yang membedakan implementasi prinsip good corporate governance pada  bank  konvensional  dan bank  syariah  yaitu  adanya  pengawasan khusus  pada  bank  syariah  yang  dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  dan  Dewan  Pengawas Syariah.  Dewan  Syariah  Nasional  MUI bertugas: (1) Menumbuhkembangkan penerapan  nilai-nilai  syariah  dalam  kegiatan perekonomian  pada  umumnya  dan  keuangan pada  khususnya.  (2)  Mengeluarkan  fatwa atas  jenis-jenis  kegiatan  keuangan.  (3) Mengeluarkan  fatwa  atas  produk  dan  jasa keuangan  syariah.  (4)  Mengawasi  penerapan fatwa  yang  telah  dikeluarkan.  (Anshori, 2009)
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  disebutkan  bahwa  pelaksanaan tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan  Pengawas Syariah  antara  lain:  (1)  Mengawasi  proses pengembangan produk baru bank syariah. (2) Meminta  fatwa  kepada  Dewan  Syariah Nasional  untuk  produk  baru  bank  syariah yang  belum  ada  fatwanya.  (3)  Melakukan review secara  berkala  terhadap  mekanisme penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana serta  pelayanan  jasa  bank  syariah.  (4) Meminta  data  dan  informasi  terkait  dengan aspek  syariah  dari  satuan  kerja  bank  syariah dalam rangka pelaksanan tugasnya.

## SIMPULAN
Sebagai  lembaga  intermediasi  dan lembaga  kepercayaan,  dalam  melaksanakan kegiatan  usahanya,  bank  harus  menganut prinsip  keterbukaan  ( transparency ),  memiliki ukuran  kinerja  dari  semua  jajaran  bank berdasarkan  ukuran-ukuran  yang  konsisten dengan corporate  values ,  sasaran  usaha,  dan strategi bank sebagai pencerminan
akuntabilitas
bank ( accountability ), berpegang  pada prudential  banking  practices dan  menjamin  dilaksanakannya  ketentuan yang  berlaku  sebagai  wujud  tanggung  jawab bank ( responsibility ), objektif, dan bebas dari tekanan  pihak  manapun  dalam  pengambilan keputusan  ( independency ),  serta  senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh
stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran ( fairness ).
Pada  dasarnya,  implementasi  prinsip good  corporate  governance pada  bank konvensional dan bank syariah adalah „sama‟, karena  mengacu  pada  “Pedoman Good Corporate Governance Perbankan  Indonesia” yang  dikeluarkan  oleh  Komite  Nasional Kebijakan  Governance  (KNKG).  Perbedaan yang  mendasar  adalah  terletak  pada  prinsip syariah  yang  digunakan  oleh  bank  syariah. Selain  dibina  dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  seperti  bank  konvensional,  bank syariah  juga  diawasi  oleh  Dewan  Syariah Nasional  MUI  dan  Dewan  Pengawas  Syariah yang bertugas di masing-masing bank syariah.

## DAFTAR RUJUKAN
Anshori,  Abdul  Ghofur.,  2009, Perbankan Syariah  di  Indonesia ,  Gadjah  Mada University Press, Jakarta.
Mujahidin,  Akhmad.,  2013, Ekonomi  Islam , Rajawali Pers, Jakarta.
Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional  Indonesia ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.
Ismail,  2011, Manajemen  Perbankan,  Dari Teori Menuju Aplikasi ,  Kencana, Jakarta.
Kasmir, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Rajawali Pers, Jakarta.
Kasmir,  2012, Dasar-dasar  Perbankan , Rajawali Pers, Jakarta.
Muhammad,  2005, Bank  Syariah  dalam Industri  Perbankan  Nasional ,  Graha Ilmu, Yogyakarta.