## Filsafat dan Gerakan Anti-Teror

## Qusthan Firdaus
Dosen Binus International, Senayan, Jakarta. Alumnus filsafat UGM dan pasca sarjana Universitas Melbourne
Abstract: This article argues that research on terrorism conducted in educational institutions for the study of philosophy was just as impressed as the strategy and tactics of counter- terrorism to  the  anti-terror  apparatus,  in  which,  unfortunately,  it  has  no  coherent  philosophical argumentation. It also reflects the the poor philosophical literature on terrorism. In other words, the promoter nor promovendus in PhD program equally ignorant about how to frame the issue of terrorism in the realm of philosophy. This condition is an advantage for the ideologues in the terror movement operating in Indonesia. Therefore, it is time for the Government of Indonesia led  scholars  and  professors  of  philosophy  to  develop  counter-  terrorism  argument  through research grants adequate.
Kata Kunci: teroris; filsafat; Holocaust; Negara; justifikasi

## Pendahuluan
Dalam  filsafat  tidak  ada  kebenaran  absolut,  dan  tidak  ada  argumen  yang  bebas  dari kelemahan.  Bahkan,  kekerasan  dan  perang  dapat  dijustifikasi  secara  moral  meski  terdengar sumbang  di  telinga  kita.  Namun,  sesungguhnya  filsafat  memiliki  argumen  yang  berbasis keagamaan maupun sekularisme untuk menjustifikasi kekerasan maupun  perang  secara moral. Uniknya,  terorisme  justru  sulit  untuk  dijustifikasi  secara  moral  karena  para sarjana filsafat berhadapan    dengan    sekurangnya    dua    masalah    empiris.    Pertama,  seandainya  mereka menjustifikasi  terorisme  secara  moral,  maka  mereka  dapat  dianggap  sebagai  pendukung organisasi teror, dan dicokok oleh berbagai badan maupun organisasi anti-teror yang terdapat di berbagai negara. Hal ini mirip dengan ketidakbebasan berpendapat mengenai Holocaust seperti yang  tercermin  dalam  Gaysott  Act  di  Prancis:  siapa  yang  menyangsikan  Holocaust  akan ditangkap.  Kedua,  dana  penelitian  dari  berbagai  pemerintah  di  seluruh  dunia  senantiasa mengarahkan para sarjana filsafat untuk  membuat  kontra-  justifikasi melawan terorisme. 1 Namun, kita barangkali tergelincir  pada  sesat  pikir  bertajuk  slippery  slope seandainya terburu-buru untuk percaya bahwa semua  bentuk terorisme tidak dapat diterima secara  moral layaknya  semua  bentuk  kekerasan  dan  perang  tidak  dapat  diterima  secara  moral.  Padahal, profesi  seperti tentara  dan  polisi  merupakan  wujud nyata  bahwa kekerasan  dan  perang  dapat dijustifikasi apabila memiliki basis keadilan termasuk di dalamnya otoritas legal dan legitimatif yang  memberikan  perintah.  Tepat  di  sini,  para  sarjana  filsafat  dapat  memainkan  peran  untuk memberikan  alternatif  pemikiran  terhadap  argumen  yang  berupaya  menjustifikasi  Primoratz terorisme yang tidak hanya berhenti pada motif ideologis dan dendam tetapi barangkali mulai dibungkus  dengan  tawaran  finansial  yang  sangat  menggiurkan  bagi  warga  negara  Indonesia. Tiga  pandangan  filosof  Barat  akan  didiskusikan  di  sini,  dan  beberapa  tantangan  maupun alternatif pemikiran akan disuguhkan pada bagian akhir tulisan ini.
1 A. C. Grayling, Among the Dead Cities: Was the allied bombing of civilians in WWII a necessity of a crime? (London: Bloomsbury, 2006).
Qusthan Firdaus, Filsafat dan Gerakan Anti Teror DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Primoratz
Hampir  semua  bentuk  terorisme  tidak  dapat  dijustifikasi.  Kata  'hampir'  tidak mencerminkan universal afirmatif tetapi partikular afirmatif dalam silogisme kategoris. Dengan kata  lain,  terdapat  aksi  teror  tertentu  yang  dapat  dijus-  tifikasi  secara  moral.  Igor  Primoratz, dalam bukunya Terrorism:  A philo- sophical investigation, membangun dan mengembangkan tesis  tersebut  meski  ia  kemudian  mengakui  kesulitan  untuk  mencari  contoh  historis  yang memadai. Argumen Primoratz dapat diringkas sebagai berikut:
1) Hampir semua bentuk terorisme tidak dapat dijustifikasi secara moral kecuali aksi teror melawan  terorisme  negara  (state  terrorism)  yang  secara  moral  jauh  lebih  buruk  ketimbang terorisme  non-negara  (non-state  terrorism).  Contoh  dari  terorisme  negara  ialah  pemboman Sekutu terhadap banyak kota di Jerman, konflik Palestina versus Israel, rezim teror ala Jacobin di  Prancis  (1793-1794),  teror  besar  di  Uni  Soviet  sepanjang  masa  revolusi  dan  perang  sipil, rezim fasis Jerman (terorisme totalitarian), dan lain sebagainya.
2) Namun,  definisi  terorisme  yang  diajukan  Primoratz  ialah  ...“penggunaan  kekerasan secara sengaja, atau mengancam untuk menggunakannya, terhadap orang tak bersalah, dalam rangka mengintimidasi beberapa orang lain untuk memaksa mereka melakukan hal  yang tidak akan  dilakukannya  (dalam  kondisi  normal).”  Ia  melanjutkan  bahwa  istilah  'tak  bersalah' mengandung  makna  serupa  dengan  warga  sipil  tak  berdosa  dalam  situasi  perang.  Dengan demikian,  definisi  itu  netral  dari  agensi  baik  berupa  negara  maupun  non-negara  (Primoratz, 2013: 170-1). 2
3) Dua provisos (jika dapat disebut demikian) Primoratz mengenai terorisme yang dapat dijustifikasi secara moral:
a) Pembersihan  atau  pemusnahan  total  etnis  mencerminkan  bencana  moral  yang dibedakan  dari  kondisi  darurat  puncak  (supreme  emergency)  oleh  Primoratz.  Yang  pertama, menurut  Primoratz,  lebih  berbahaya  karena  melibatkan  pembersihan  etnis  ketimbang  yang kedua (Primoratz, 2013: 173). 3
b) Ada argumen yang kuat untuk percaya bahwa terorisme merupakan satu-satunya cara yang  dipercaya  oleh  para  pelakunya  akan  berhasil  menghindari  maupun  menghentikan pemusnahan  etnis  (Primoratz,  2013:  173).  Argumen  yang  kuat  tentu  merujuk  pada  argumen yang  tidak  hanya  koheren  dan  logis  tetapi  juga  mendekati  objektivitas  sehingga  dapat  diuji secara terbuka oleh publik di masa yang akan datang.
c) Namun,  Primoratz  mengakui  bahwa  ia  kesulitan  menemukan  contoh  historis  dari terorisme yang dapat diterima secara moral apabila menggunakan definisi non-agen yang ia buat sendiri.  Bahkan,  ia  memandang  kasus  pemboman  beberapa  kota  di  Jerman  dan  konflik berkelanjutan  antara  Palestina  dengan  Israel  tidak  dapat  dijustifikasi  secara  moral  karena Primoratz tidak  yakin  bahwa terdapat  alasan kuat untuk percaya bahwa terorisme  merupakan satu-satunya cara untuk melawan teror Zionis dan Israel terhadap warga Palestina maupun 'teror dari  langit'  yang dilakukan Sekutu untuk terhadap beberapa kota di Jerman (Primoratz, 2013: 174).
Seandainya Primoratz, yang kini memiliki paspor Australia, memiliki kesempatan untuk mengevaluasi buku Ariel Heryanto berjudul State Terrorism and Political Identity in Indonesia, ia  barangkali  akan  menggolongkan  kasus  bom  Tanah  Tinggi  yang  dilakukan  sekelompok anggota Partai Rakyat Demokratik sebagai teror yang dapat dijustifikasi meski Soeharto tidak
2 Igor. Primoratz, Terrorism: A philosophical investigation (Cambridge: Polity Press, 2013).
3 Igor. Primoratz, Terrorism: A philosophical investigation (Cambridge: Polity Press, 2013).
Qusthan Firdaus, Filsafat dan Gerakan Anti Teror DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
serta-merta  jatuh  setelah  teror  bom  itu,  dan  belum  tentu  memenuhi  proviso  kedua  karena ketiadaan faktor pembersihan etnis.
Namun,  argumen  Primoratz  lemah  pada  proviso  pertama  karena  etnis  yang  akan dimusnahkan tidak pernah tahu atau tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan bahwa aksi terorisme yang adil akan berhasil melawan terorisme yang tidak adil. Tepat di sini, Primoratz-- sebagai  profesor  emeritus  di  Hebrew  University  of  Jerussalem  yang  kini  lebih  banyak menghabiskan  masa  pensiun  di  Cappe  divisi  University  of  Melbourne  dan  Charles  Sturt University--justru tidak  menjustifikasi  aksi  perlawanan  kaum  Palestina  melawan   terorisme negara  Israel  karena  kepercayaan  para  pejuang  Palestina  terhadap  metode  perjuangan  yang dipilih  tidak  menghentikan  brutalitas  Israel.  Dengan  kata  lain,  Primoratz  tidak  menganggap konflik  Palestina-Israel  sebagai  terorisme  yang  secara  moral  dapat  dijustifikasi.  Ia  pun  pada akhirnya  "mengibarkan  bendera  putih"  karena  kesulitan    mendapatkan  contoh  historis  dari terorisme yang dapat dijustifikasi secara moral sebagai konsekuensi dari proviso kedua. Namun, ia membela diri bahwa hal ini bukan hal yang memalukan tetapi penting agar kita tidak  mudah menjustifikasi  sebuah  aksi  kekerasan  yang brutal ketika mengevaluasi secara detail sebuah aksi    teror    (Primoratz,    2013:  174).    Etnis  Palestina  tidak  pernah  tahu    bahwa    metode perjuangan  mereka akan berhasil atau  tidak. Mereka hanya tahu bahwa tidak akan ada yang akan menghentikan kekejaman Israel kecuali warga Palestina sendiri. Jika metode perjuangan warga Palestina tidak  dapat  dianggap sebagai terorisme yang dapat dijustifikasi secara moral, maka  Primoratz  tidak  dapat secara moral mengimplikasikan bahwa metode  itu  merupakan terorisme  karena  kodrat brutalisme, kolonialisme dan genosida Israel terhadap warga Palestina.

## Grayling
Dalam bukunya Among the Dead Cities, Grayling memberikan evaluasi yang menantang mengenai 'teror dari langit' yang dilakukan Sekutu, khususnya England, terhadap Jerman  sejak 11 Mei 1940 hingga 3 Mei 1945.  Ia berargumen sebagai berikut:
1) Status  perang  maupun  tidak  perang  tidak  membedakan  status  moral  dari  tindakan mengebom masyarakat sipil di Jerman dan Jepang karena fokus kekejaman moralnya terletak pada the net effect, yaitu teror, penghancuran, shock serta tindak  melukai secara  maksimum. Hal  ini  merupakan  benang  merah  dari  berbagai  pengeboman  selama  PD  II  (Grayling,  2006: 279). 4
2) Protokol pertama tahun 1977 dan Konvensi Jenewa tahun 1949 itu sendiri mendukung argumen  pertama  karena  mereka  sesungguhnya  merupakan  mekanisme  yang  dibangun  agar militer tidak lagi menyerang objek sipil (objek yang bukan tujuan militer) maupun masyarakat sipil khususnya dalam situasi perang (Grayling, 2006: 274).  Dengan  kata  lain,  Eropa  belajar dari pengalaman kekejaman moral yang melibatkan teror dari  udara  dalam  menumpas Fasisme Jerman dan Jepang.
3) Status moral dari pengeboman udara semakin diperburuk oleh kodrat pengeboman itu sendiri yang secara inheren tidak akurat. Ketidakakuratan pengeboman udara seharusnya tidak menutupi  fakta  bahwa  para  penggagas  perang  dunia,  yang  sebagian  besar  bukan  tentara, merupakan  pihak  yang  paling  bertanggungjawab  terhadap  korban  teror  dalam  situasi  perang berupa masyarakat sipil dan objek sipil (Grayling, 2006: 280).
4 AC Grayling, Among the Dead Cities: Was the allied bombing of civilians in WWII a necessity of a crime? (London: Bloomsbury, 2006).
Qusthan Firdaus, Filsafat dan Gerakan Anti Teror DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Dengan kata lain, Grayling menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan dalam perang turut  melibatkan  terorisme  maupun  tindakan  teror.  Grayling  sebagai  bagian  dari  generasi pewaris  kemenangan  Sekutu  dalam  PD  II  mampu  serta  berani  untuk  melihat  secara  objektif masa  lalu khususnya kejahatan perang  yang  melibatkan teror dari  langit terhadap Jerman  dan Jepang.  Jika  pandangan  ini  diterima,  terorisme  tidak  hanya  terjadi  dalam  situasi  non-  perang atau damai tetapi juga dalam kondisi perang. Tepat di sini, filsafat dan sarjana filsafat berupaya untuk menjernihkan pikiran masyarakat awam bahwa penolakan terhadap terorisme seharusnya dilakukan secara adil, yaitu tidak hanya anti terhadap terorisme dalam situasi normal tetapi juga dalam perang.
Terorisme di Indonesia memang belum terjadi dalam kondisi perang kecuali barangkali dalam perang  kemerdekaan  tahun  1945  hingga  1949.  Namun, bukan  tidak  mungkin bahwa aksi teror dalam kondisi normal merupakan bagian dari  usaha  maraton  menuju  situasi perang. Tepat  di  sini,  BNPT maupun  organisasi  anti-teror  lainnya  perlu memikirkan ulang tindakan preventif  maupun  pre-emptive  selama  ini:  jangan  sampai  mendorong  anak  keturunan  pelaku teror untuk balas dendam. Tindakan preventif tidak hanya berupa upaya membangun argumen dengan basis keagamaan tetapi juga dengan basis sekularisme. Argumen sekuler yang dimaksud tentu bukan sekedar pendapat klasik bahwa membunuh itu buruk tetapi argumen yang koheren dan meyakinkan untuk  mengimbangi  tafsir ekstrem terhadap kitab suci yang disalahgunakan para pelaku teror.

## Honderich
Ia  membedakan  terorisme  dari  kekerasan  politik  secara  umum  melalui  definisi  sebagai berikut:
“Kekerasan  dengan  sebuah  tujuan  politis  dan  sosial,  apakah  ditujukan  untuk  menakuti masyarakat atau tidak, dan menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai justifikasi moralnya  -- baik kekerasan ilegal dalam sebuah masyarakat atau kekerasan skala kecil ketimbang perang di antara negara atau masyarakat  dan  tidak  berdasar  pada  hukum  internasional” (Honderich, 2002: 98-9).
Implikasinya, dari ketiga unsur konstitutif dari terorisme:  (1) skala  lebih kecil daripada perang  antarnegara;  (2)  menimbulkan  masalah  moral;  dan  (3)  tidak  berdasar  pada  hukum internasional -- hanya unsur pertama yang nampaknya bersifat  distingtif   dan   unik.   Jika  hal ini  diterima,  pertanyaannya  ialah  bagaimana  membedakan  antara terorisme  dengan  misalnya skirmishes  (aksi  militer  tidak  beraturan    yang    menggunakan    kekuatan    kecil  militer)?  Jika Honderich mengambil posisi yang sama dengan Primoratz dalam hal meniadakan faktor subjek, baik insurgents atau negara, dalam mendefinisi- kan terorisme; maka skirmishes dapat berbagi status yang sama dengan aksi teror seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak tahun 1948 hingga kini.
Namun,  skala  kecil  dari  perang  antarnegara  sepertinya  tidak  cukup  meyakinkan  untuk digunakan  dalam  mendefinisikan  terorisme.  Bio-terorisme  maupun  penggunaan  senjata pemusnah massal terhadap warga sipil berpotensi menimbulkan korban yang melampaui perang antarnegara. Dalam konteks ini, terorisme tidak dapat didefinisikan memiliki skala lebih kecil daripada perang.
ISIS, misalnya, melakukan kekerasan skala besar tetapi sebagian besar media massa arus besar tetap menyebutnya sebagai organisasi teror. Bukan tidak  mungkin  ISIS  bertransformasi dari  organisasi   teror   menjadi   negara “berdaulat”  di  kemudian  hari.  ISIS hanya perlu menunggu pengakuan dari negara lain untuk transformasi tersebut.
Qusthan Firdaus, Filsafat dan Gerakan Anti Teror DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Negara  yang  paling  mendapat  keuntungan  baik  dari  eksistensi  ISIS  maupun  perubahan  peta politik di Timur Tengah  merupakan negara potensial  yang akan  menyediakan kedutaan  besar pertama ISIS di  masa  depan.  Kemampuan  ISIS  untuk  bertahan  secara ekonomi  dan militer selama ini sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada  dunia  bahwa  ia  mampu untuk tidak hanya bertahan tetapi juga menyerang, dan  berkuasa  di  sebagian  wilayah   Irak   dan Siria.   Dengan   kata lain,   unsur   pertama   secara    faktual    tidak dapat digunakan dalam mendefinisikan  terorisme.  Tentu    saja    Honderich    membangun    definisi  itu  sekitar  setahun setelah  11  September  2001  di  mana  ISIS  belum  eksis  ke  permukaan.  Namun,  Honderich sepertinya  keliru  apabila  menganggap  bahwa  organisasi  seperti  Al-Qaeda  hanya  dapat menggunakan kekerasan skala kecil. Cakupan jejaring teror Al-Qaeda di berbagai negara, meski hanya mampu menggunakan kekerasan skala kecil, dapat diakumulasi menjadi kekerasan skala besar non-perang apabila terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di seluruh  dunia  seperti yang  dilakukan  Al-Qaeda  sepanjang  tahun 2002 di Kepulauan Tunisia pada bulan April; di Teluk Aden pada bulan Oktober; di  kepulauan Failaka, Kuwait, pada bulan Oktober; di Bali pada bulan Oktober; dan di Mombasa, Kenya pada bulan November.

## Tantangan dan Alternatif
Gerakan  anti-teror  perlu  mengantisipasi   lima   tantangan   di   masa   depan.   Pertama, ideologi  teror  baik   yang  berdasar  pada  argumen  keagamaan maupun   pandangan rasial. Namun,  organisasi  anti-teror  justru  cenderung  melibatkan  para  tokoh  keagamaan  ketimbang para  sarjana  yang  mampu  memberikan  pemikiran  alternatif berbasis sekularisme.  Hal  ini dapat  dimengerti    karena    para    pelaku    teror    di    Indonesia  sejak  tahun  2002  lebih  banyak menonjolkan motif serta atribut keagamaan. Padahal, argumentasi anti-teror yang berbasis  pada sekularisme  dapat  mendukung  upaya  pencegahan  terorisme.  Sekularisme  yang  dimaksud dapat      bertolak      dari    Pancasila  (apabila  dipahami  sebagian  warga  negara  secara  sekuler) maupun  pemikiran  etnis  tertentu  semisal  seseorang  tidak  dianggap  belum  menjadi  manusia (durung  njawa)  apabila  melanggar ma lima maupun kebajikan/ keutamaan Jawa untuk tidak menyakiti orang  lain.
Kedua, dendam yang melekat pada keluarga khususnya keturunan para pelaku teror yang ditembak  mati  seketika  tanpa  mendapat  proses  peradilan  yang  memadai.  Mereka  akan  terus dihantui  dan  dimusuhi  masyarakat  maupun  pemerintah  sepanjang  hidup  mereka  layaknya keturunan para anggota PKI yang dianggap tidak "bersih lingkungan" sehingga didiskriminasi hingga  hari  ini.  Oleh  karena  itu,  organisasi  anti-teror  perlu  memperluas  kerjasama  dengan berbagai  kalangan  yang  memiliki  latar  belakang  akademik  bidang  filsafat  guna  membangun serta mengembangkan kontra-argumen terhadap dendam yang tidak hanya berbasis pada agama tetapi  juga  pandangan  sekuler:  bahwa  mata  rantai  dendam  seharusnya  diputus  demi kemanusiaan serta kebebasan.
Ketiga, motif ekonomi. Seandainya  ISIS  menawarkan  honor  rata-rata  1.500 dollar  AS per  bulan  bagi  para  anggotanya,  maka  motif  ekonomi  tidak  lagi  menjadi  mitos    bagi  wacana terorisme di Indonesia. Sebagai pembanding, resiko  yang  diambil  para  anggota  ISIS  sejatinya tidak  jauh  berbeda   dengan resiko   yang   diambil   para   TKI   ketika bekerja ke luar  negeri: beresiko diperkosa,  dianiaya  dan  dibunuh  karena  alasan  yang  tidak adil. Mereka mengambil resiko  itu  karena  kenyataan  pahit    tidak    ada    lapangan  pekerjaan  dengan    penghasilan manusiawi  di  tanah  air  bagi  semua  orang  dengan   berbagai latar belakang pendidikan, etnis maupun keagamaan yang beragam.
Qusthan Firdaus, Filsafat dan Gerakan Anti Teror DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Diskriminasi  dalam  dunia  kerja  memiliki  kontribusi  secara  tidak  langsung  terhadap gerakan teror karena mempersempit ketersediaan lapangan pekerjaan.
Keempat,  Indonesia  menjalin  hubungan  dagang  dengan  negara  teror  yang  masih mempraktikkan  kolonialisme  di  muka  bumi,  yaitu  Israel  terhadap  Palestina  khususnya  Gaza. Pandangan  sekuler  ini  cukup  persuasif  karena  ia  berusaha  menunjukkan  kontradiksi  antara amanah dalam Pembukaan UUD di mana penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi dengan hubungan  dagang  Jakarta-Tel  Aviv  sejak  Luhut  Binsar  Pandjaitan  menjadi  menteri  dalam Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Para ideolog teror dapat mengeksploitasi fakta historis ini guna mengembangkan argumen sekuler untuk mendukung aksi teror melawan NKRI yang tidak hanya  berdagang  dengan  negara  teror  kolonial  bernama  Israel  tetapi  juga  mengkhianati Pembukaan UUD. Tepat di sini, organisasi anti-teror perlu melibatkan para dosen dan guru yang mengampu mata kuliah dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membangun serta mengembangkan argumen sekuler anti terorisme karena mereka merupakan ujung tombak dalam gerakan anti-teror dalam sektor pendidikan formal.
Kelima, aksi militer yang dilakukan organisasi anti-teror di Indonesia  tidak boleh  secara moral mengakibatkan (isu) terorisme negara. Jika sebagian besar pelaku teror dibunuh di tempat, bukan tidak mungkin  organisasi  teror  akan membangun  isu  bahwa  negara sedang melakukan teror terhadap warga negara yang dianggap  secara  sepihak  sebagai  pelaku teror. Pengelolaan isu yang sedemikian rupa bukan hal sulit yang tidak  dapat  dilakukan oleh organisasi teror. Oleh karena itu, organisasi anti-teror seharusnya tidak hanya melibatkan para jurnalis senior dalam pengelolaan  isu  terorisme  tetapi  juga  membangun    media  alternatif  anti-teror.  Ketimbang mengusulkan  blokir  19    media    daring    (dalam    jaringan)  kepada  Kemenkominfo,  jauh  lebih elegan apabila BNPT  membuat  38  media  daring anti-teror yang  melibatkan  para  pegiat  pers mahasiswa  maupun  para  pegiat  mading (majalah dinding) di sekolah sebagai penulis dengan supervisi dari media massa nasional.

## Kesimpulan
Untuk  merespon  kelima  tantangan  tersebut,  filsafat  dan  para  sarjananya  mampu menyediakan argumen kontra-terorisme dengan  basis  keagamaan  maupun  sekularisme untuk mengimbangi  ideologi  teror.  Namun,  sayangnya  para  pegiat  filsafat    di    Indonesia    belum menaruh  minat  pada  isu    terorisme  seperti    laiknya    di    Barat.    Dalam    konteks    Barat,  isu terorisme diminati para pegiat filsafat karena pemerintah menyediakan research grants dengan nilai fantastis  untuk  membuat  kontra-justifikasi  terhadap  9/11  tetapi  juga justifikasi terhadap pemboman beberapa kota di Jerman maupun invasi AS ke Afghanistan  dan  Irak.  Figur  seperti Honderich,    Grayling    dan    Primoratzmerupakan  sebagian  kecil    nama  sarjana  filsafat  yang meneliti  terorisme  secara  serius  pada  ranah  filsafat. Sebaliknya,  Pemerintah  Indonesia  justru hanya  memberikan  research  grants,  jika  memang  ada,  secara  terbatas  kepada  para  peneliti tertentu (sipil maupun non-sipil) untuk melakukan penelitian empirik tanpa penelitian lanjutan berupa proses pembangunan dan pengembangan argumentasi kontra-terorisme secara filosofis. Tanpa  mengurangi  rasa  hormat,  penelitian  doktoral mengenai  terorisme  yang  dilakukan  di institusi pendidikan filsafat pun justru terkesan seperti strategi dan taktik kontra-terorisme untuk para  aparat  anti-teror  yang  sayangnya  kikir  dari  argumentasi  filosofis  yang  koheren  serta meyakinkan  maupun  miskin  dari  literatur  filsafat  mengenai  terorisme.  Dengan  kata  lain, promotor  maupun  promovendus  sama-sama  awam  mengenai cara  membingkai  isu  terorisme dalam ranah filsafat. Kondisi ini merupakan keuntungan bagi para
Qusthan Firdaus, Filsafat dan Gerakan Anti Teror DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
ideolog  di  dalam  gerakan  teror  yang  beroperasi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sudah  saatnya Pemerintah  Indonesia  menggiring  para  sarjana  dan  dosen  filsafat  untuk  mengembangkan argumen kontra-terorisme melalui research grants yang memadai. Harapannya, masyarakat akan semakin yakin untuk tidak tergoda pada berbagai tawaran dari organisasi teror.
Sebagai tambahan, para keluarga pelaku teror perlu mendapat beasiswa untuk sekolah dan kuliah  di  bidang  yang  menjanjikan  pekerjaan  masa  depan  dengan  gaji  yang  menggiurkan semisal bidang perhotelan (tidak terbatas pada kemampuan akademik tertentu) maupun teknik (apabila mampu secara akademik). Tentu saja beasiswa tersebut tidak eksklusif terhadap para keluarga pelaku teror karena pemerintah selama  ini  memberikan  banyak  beasiswa ke seluruh warga  negara  di  berbagai  jenjang  pendidikan.  Namun,  keluarga  pelaku  teror  penting  untuk diberikan  pilihan  lain  dengan  prospek  yang  menjanjikan  karena  bukan  tidak  mungkin  ISIS memberikan tawaran finansial yang menggiurkan bagi warga negara Indonesia.
Jika anda percaya bahwa terorisme tidak hanya  melibatkan  motif ekonomi dan dendam tetapi  juga  ideologi,  sesungguhnya  para  sarjana  filsafat  perlu  dilibatkan  lebih  jauh  untuk melawan argumentasi ideologis yang menyelimuti terorisme.

## Bibliografi
Grayling, A. C. Among the Dead Cities: Was the allied bombing of civilians in WWII a necessity of a crime? (London: Bloomsbury, 2006).
Honderich, Ted. After the Terror (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002). Primoratz, Igor. Terrorism: A philosophical investigation (Cambridge: Polity Press, 2013).