Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## ANALISIS YURIDIS ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA PELAKSANAAN UPACARA NGABEN
(Studi Kasus Upacara Ngaben Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)
Wayan Agus Singid Adnyana, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliartini Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail:{ wayanagusingidadnyana9819@gmail.com,sugi.hartono@undiksa.ac.id,raiyuliartini@g mail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Melakukan analisis yuridis terkait dengan pengaturan hukum dalam penetapan status  tersangka  terhadap  salah  seorang  peserta  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  dan  (2)  melakukan  analisis  yuridis  terkait  dengan  alasan  dan  pertimbangan  hukum  terkait dikeluarkannya  surat  perintah  penghentian  penyidikan  dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif, dengan  jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan (statute  approach) , Pendekatan kasus (case approach) , dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) dasar dari digunakannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng  yaitu  terpenuhinya  ketentuan  dari  Pasal  3  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah oleh Menteri dan (2) alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah karena tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena daerah Kabupaten Buleleng tidak ditetapkan sebagai daerah wabah.
Kata Kunci: Upacara Ngaben , Tersangka, COVID-19

## ABSTRACT
This research aimed to (1) do juridical analysis about legal regulation of suspect determination to the one of the participant  in  2020  ngaben  ceremony  at  Sudaji  Village,  Sawan  Sub-Regency,  Buleleng  Regency  and  (2)  to  do juridical analysis about the reason and the legal consideration about cessation of investigations letter issuance in the case of 2020 ngaben ceremony at Sudaji Village, Sawan Sub-Regency, Buleleng regency. The type of research that used in this research is a law normative research, with the type of approach that used is statutory approach, case approach and conceptual approach. The legal material that used in this research is primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The result from this research shows that (1) the reason about act number 4 of 1984 on infectious disease outbreak that used for investigation and suspect status determination in the case of 2020 ngaben ceremony at Sudaji Village, Sawan Sub-Regency, Buleleng regency is because the rules of article 3 of act number 4 of 1984 on infectious disease outbreak was fullfilled because COVID-19 has been set as national diseaster by the Minister and (2) the reason and the legal consideration about the released of cessation of investigations letter in the case of 2020 ngaben ceremony at Sudaji Village, Sawan Sub-Regency, Buleleng Regency is because the rules of article 4 section (1) of act number 4 of 1984 on infectious disease outbreak was not fullfilled because Buleleng Regency has not been set as diseaster area.
Keyword: Ngaben Ceremony, Suspect, COVID-19
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PENDAHULUAN
Pengakuan  Negara  Indonesia  sebagai negara  hukum  yang  dituangkan  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945)  telah  menjamin  akan  perlindungan terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  setiap warga  negara,  sekalipun  warga  negara  tersebut dalam  keadaan  diberikan  status  sebagai tersangka karena diduga telah melakukan suatu tindak  pidana  atau  menyebabkan  terjadinya suatu peristiwa pidana.
Warga  negara  yang  diberikan  status sebagai  tersangka  haruslah  ditempatkan  pada kedudukan yang memiliki harkat dan martabat. Seorang  tersangka  juga  harus  dianggap  tidak bersalah  sesuai  dengan  asas  praduga  tak bersalah (presumption  of  innocence) sampai adanya  putusan  peradilan  yang  memiliki kekuatan hukum tetap.
Lilik  Mulyadi  (2007:  16)  menerangkan bahwa,  ketentuan  asas  praduga  tak  bersalah eksistensinya tampak pada Pasal 8 Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970 jo. Undang-undang  Nomor  35  Tahun  1999 jo . Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  dan penjelasan  umum  angka  3  huruf  c  Kitab Undang-undang
Hukum Acara
Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menentukan bahwa :
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan  pengadilan wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap.”
Berdasarkan  ketentuan  asas  praduga  tak bersalah  tersebut,  maka  seseorang  yang ditetapkan  sebagai  tersangka  belum  dapat dikatakan  bersalah  atas  peristiwa  terkait  tindak pidana  yang  disangkakan  kepadanya,  sehingga hak-hak  orang  tersebut  haruslah  terpenuhi  dan tidak  boleh  ada  yang  dilanggar  selama terjadinya  proses  pemeriksaan  terhadap  orang tersebut.
Penentuan  status  tersangka  kepada seseorang  dilakukan  oleh  penyidik  sesuai dengan  prosedur  yang  diatur  dalam  KUHAP dan  peraturan  Perundang-undangan  yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Definisi penyidik  telah  diatur  dalam  Pasal  1  butir  1 KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi
negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri  sipil  yang  diberikan  wewenang  khusus oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan.  Terkait  dengan  definisi  dari penyidikan,  telah  diatur  dalam  Pasal  1  butir  2 KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  penyidikan adalah  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan oleh  penyidik  dalam  hal  dan  berdasarkan dengan  cara  atau  prosedur  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti,  yang  dimana  dengan bukti  tersebut  dapat  membuat  terang  tentang suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  dengan tujuan untuk menemukan tersangkanya.
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 2  KUHAP  terkait  dengan  definisi  penyidikan, maka  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum, tujuan dari dilakukannya suatu penyidikan yaitu adalah  untuk  mencari  dan  mengumpulkan alat-alat bukti dengan tujuan agar ditemukannya titik  terang  dari  suatu  peristiwa  tindak  pidana, serta  pelakunya  dapat  secepatnya  diketahui. Dalam  upaya  mengumpulkan  bukti-bukti  dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan penangkapan, dan penahanan  terhadap  seseorang  (Windari,  2017: 266).
Penetapan status sesorang sebagai tersangka  karena  diduga  telah  menyebabkan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  haruslah  didasarkan  dengan  adanya bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut dapat diketahui  berdasarkan  dari  definisi  tersangka yang  diatur  dalam  Pasal  1  butir  14  KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka adalah orang yang  karena  perbuatan  atau  keadaannya,  serta berdasarkan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup  patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak pidana. Terkait dengan alat bukti dalam hukum pidana,  telah  diatur  dalam  ketentuan  dari  pasal 184  ayat  (1)  KUHAP,  yang  mengatur  bahwa alat bukti diantaranya :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Penetapan  status  tersangka  oleh  penyidik yang  dilakukan  tanpa  adanya  alat  bukti permulaan  yang  cukup  sebagaimana  diatur dalam Undang-undang adalah merupakan suatu tindakan  sewenang-wenang  yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum, dimana hal tersebut
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
merupakan  suatu  pelanggaran  konstitusional terhadap  hak  warga  negara  sesuai  dengan ketentuan  dari  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  NRI 1945.
Salah  satu  peristiwa  yang  diduga  tindak pidana, yang prosesnya telah sampai pada tahap penyidikan  dan  sempat  menjadi  sorotan  publik adalah  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng,  dimana  secara  garis  besar  kasus  ini merupakan  kasus  yang  dikaitkan  dengan  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran wabah Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19) di Indonesia.
COVID-19  pertama  kali  diketahui muncul  di  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei, Tiongkok  pada  tahun  2019.  COVID-19  secara umum  merupakan  virus  yang  menyerang saluran  pernafasan  dan  menyebabkan  infeksi pada  paru-paru  yang  bisa  menyebabkan kematian  bagi  orang  yang  terjangkit.  Di Indonesia,  COVID-19  telah  ditetapkan  sebagai bencana  nasional  nonalam  berdasarkan  dengan dikeluarkannya  surat  Keputusan  Presiden Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19) Sebagai  Bencana Nasional.
Pesatnya  penyebaran  COVID-19  yang diikuti  dengan  terus  meningkatnya  angka kematian masyarakat Indonesia akibat terinfeksi virus tersebut menyebabkan pemerintah mengambil  tindakan  untuk  memberlakukan berbagai  kebijakan  maupun  aturan-aturan  baru dan  memberikan  berbagai  himbauan  kepada masyarakat  terkait  dengan  penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu himbauan  dari  pemerintah  kepada  masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19  adalah  diberikannya  himbauan terkait  pemberlakuan Social  distancing dan Physical  Distancing yang  secara  umum merupakan  himbaun  agar  masyarakat  selalu menjaga  jarak  dengan  orang  lain  serta  tidak berkumpul  atau  berkerumun  selama  pandemi COVID-19.
Awal  permasalahan  dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng  adalah  saat  video pelaksanaan upacara ngaben yang dilaksanakan dengan  teknis  pelaksanaan ngaben massal tersebut,  yang  tepatnya  dilaksanakan  pada tanggal  1  Mei  2020  tersebar  di  media  sosial,
dimana  dalam  video  tersebut  menunjukan terjadinya  suatu  kerumunan  yang  terjadi  saat berlangsungnya proses kegiatan upacara ngaben . Berdasarkan  hal  itu,  aparat  kepolisian  yang dalam  hal  ini  adalah  penyidik  kemudian mengambil  tindakan  dengan  menetapkan  salah seorang  peserta  upacara ngaben yang  dianggap bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  upacara ngaben massal  tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka.
Dasar  penetapan  status  tersangka  kepada salah  seorang  peserta  upacara ngaben tahun 2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  yaitu  karena  adanya dugaan telah dilakukannya tindak pidana terkait dengan
menghalangi pelaksanaan penanggulangan  wabah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dimana  wabah  yang  dimaksud  dalam  kasus upacara ngaben tahun  2020  Desa  Sudaji, Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng  ini adalah pencegahan dan penanggulangan penyebaran  wabah  COVID-19.  Ketentuan  dari Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular menyatakan bahwa :
“Barang  siapa  dengan  sengaja  menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau dendan setinggi-tingginya  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta rupiah).”
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  merupakan suatu  Undang-undang  khusus  yang  dibentuk dengan  tujuan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  2 Undang-undang  ini,  yang  secara  garis  besar menyatakan  bahwa  tujuan  dari  dibentuknya Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular  adalah  untuk melindungi  penduduk  dari  ada  dan  timbulnya suatu  malapetaka  yang  disebabkan  oleh munculnya  suatu  wabah  dalam  kurun  waktu sedini mungkin, dalam rangka dan tujuan untuk meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk memperoleh kehidupan yang sehat.
Wabah yang dimaksud, secara garis besar berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  huruf  a undang-undang  ini  adalah  wabah  penyakit menular yang merupakan suatu keadaan dimana
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat yang penyebarannya terus meningkat secara nyata dan dapat menimbulkan malapetaka pada waktu tertentu, dimana sumber penyakitnya dapat berasal dari manusia, hewan, tumbuhan,  dan  benda-benda  yang  mengandung dan/atau  tercemar  bibit  penyakit  serta  yang dapat menimbulkan wabah.
Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit Menular  telah  diatur  terkait  dengan  bagaimana suatu  daerah  dapat  dikatakan  sebagai  daerah wabah  yaitu,  suatu  daerah  dapat  dikatakan sebagai  daerah  wabah  apabila  telah  ada ketetapan dari Menteri yang menetapkan daerah tersebut adalah daerah dalam wilayah Indonesia yang  terjangkit  wabah.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  dari suatu  daerah  dapat  dikatakan  sebagai  daerah wabah  yaitu,  daerah  tersebut  haruslah  daerah yang  ditetapkan  oleh  Menteri  terlebih  dahulu sebagai  daerah  yang  terjangkit  wabah,  dimana hal  tersebut  sekaligus  menjadi  dasar  untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular di daerah tersebut.
Dalam  proses  penyidikan  terhadap  kasus upacara ngaben Tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng  terkait dengan adanya dugaan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  Kepolisian Resor  Buleleng  kemudian  mengeluarkan  Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan mencabut status  tersangka  terhadap  salah  seorang  peserta upacara ngaben yang dianggap bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  upacara ngaben tersebut.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis  lebih  dalam  terkait  dengan permasalahan  tersebut,  dengan  membagi menjadi  dua  (2)  pokok  bahasan  yang  diangkat sebagai rumusan masalah, diantaranya :
1. Bagaimana pengaturan hukum dalam penetapan  status  tersangka  terhadap  salah seorang  peserta  upacara ngaben tahun  2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ?
2. Apa  alasan  dan  pertimbangan  hukum  terkait dikeluarkannya  surat  perintah  penghentian penyidikan  dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015: 13) menyatakan  bahwa,  penelitian  hukum  normatif atau  dikenal  juga  sebagai  penelitian  hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka. Jenis-jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan  kasus (case approach) dan pendekatan kenseptual (conceptual approach) .
Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier  dimana  bahan-bahan hukum  tersebut  diperoleh  dengan  cara melakukan  teknik  studi  dokumen,  yang kemudian  bahan-bahan  hukum  yang  telah diperoleh  tersebut  dianalisis  menggunakan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Dalam Penetapan Status Tersangka  Terhadap  Salah  Seorang  Peserta Upacara Ngaben Tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Kasus  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng merupakan kasus yang terjadi dengan didasari  adanya  dugaan  pelanggaran  terhadap ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  yang  dilakukan  oleh  salah  seorang peserta  upacara ngaben yang  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
Kronologi  kasus  upacara ngaben Tahun 2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng
berawal saat dilaksanakannya  pelaksanaan  upacara ngaben yang  dilaksanakan  dengan  teknis  pelaksanaan upacara ngaben massal  tersebut  pada  tanggal  1 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA oleh salah dadia yang  ada  di  Desa  Sudaji,  tepatnya dadia kubayan. Dadia merupakan  klan  kecil  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
terdiri  atas  segabungan  keluarga  luas  yang berasal  dari  satu  nenek  moyang  menurut  garis patrilineal (Arta dan Yuliartini, 2014, Vol. 3, No. 1: 315).
Dalam  pelaksanaannya,  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  hanya  diikuti  oleh orang-orang  yang  merupakan  anggota  keluarga dari dadia kubayan  dan penyakap atau penggarap tanah dadia kubayan yang semuanya memiliki  kepentingan  dalam  pelaksanaan upacara ngaben tersebut,  dimana  sebelum  hari pelaksanaannnya berbagai hal terkait kepentingan  pelaksanaan  upacara ngaben tersebut telah dilakukan.
Hal-hal  terkait  dengan  kepentingan pelaksanaan upacara ngaben tersebut diantaranya  seperti,  salah  seorang  peserta upacara ngaben yang  ditetapkan  sebagai tersangka  karena  dianggap  bertanggung  jawab terhadap  pelaksanaan  upacara ngaben tersebut telah  sempat  mengundang  dan  bertemu  dengan salah  seorang  satgas  COVID-19  Provinsi  Bali, dimana pertemuan tersebut tepatnya dilaksanakan  langsung  di  kediaman  tersangka pada tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA  dan  dihadiri  juga  oleh  keluarga  dari dadia kubayan  yang  akan  ikut  serta  dalam pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng,  dimana  dalam  pertemuan  tersebut pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng  kemudian  memperoleh  izin  untuk tetap  dilaksanakan,  dengan  syarat  dalam pelaksanaannya  nanti  harus  tetap  menjalani serta  menerapkan  protap  penanganan  dan pencegahan wabah COVID-19.
Selain  itu,  sebelum  berlangsungnya pelaksanaan  upacara ngaben koordinasi  juga selalu  dilakukan  dengan perbekel atau  kepala desa  dari  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng serta Babinkamtibnas Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng mengenai  segala  hal  yang  nantinya  terkait dengan  kelangsungan  pelaksanaan  upacara ngaben yang  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Mei 2020 tersebut.
Dalam pelaksanaan upacara ngaben tahun 2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan Kabupaten  Buleleng,  protap  pencegahan  dan penanganan  COVID-19  diwujudkan  dengan cara  mewajibkan  penggunaan  masker  kepada
seluruh  anggota  keluarga dadia kubayan  yang hadir  saat  pelaksanaan  upacara ngaben , melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar bade dan  mewajibkan  penggunaan  sarung tangan  terhadap  orang-orang  yang  merupakan penyakap atau  penggarap  tanah dadia kubayan yang  diberikan  tugas  untuk  mengangkat bade , dimana bade merupakan wadah pengusung dari jenazah  yang  akan  diberikan  persembahan upacara ngaben .
Selain  itu,  dalam  pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut juga telah diterapkan  penggunaan  masker  dan hand sanitizer serta pemberlakukan physical distancing bagi seluruh anggota keluarga dadia kubayan  yang  hadir  dan  ikut  serta  pada  saat pelaksanaan upacara ngaben berlangsung.
Pada  saat  berlangsungnya  pelaksanaan upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, di luar anggota keluarga dadia kubayan terdapat warga yang  ikut  menyaksikan  pelaksanaan  dari upacara ngaben tersebut  yang  akhirnya menyebabkan  terjadinya  kerumunan,  dimana kerumunan  warga  tersebut  terlihat  pada  video pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng yang beredar di media sosial.
Berdasarkan  dengan  beredarnya  video pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng yang menunjukan terjadinya kerumunan selama berlangsungnya pelaksanaan upacara ngaben tersebut,  Kepolisian  Resor Buleleng kemudian mengambil tindakan dengan melakukan  penyelidikan  untuk  membuktikan adanya dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng  tersebut,  yang  kemudian  berdasarkan hasil  dari  penyelidikan  tersebut  dilanjutkan  ke tahap  penyidikan  yang  diawali  dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/50/V/2020/Reskrim  pada  tanggal  30  mei 2020. Berdasarkan
dikeluarkannya Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  Nomor: SPDP/50/V/2020/Reskrim  tersebut,  Kepolisian Resor Buleleng juga menetapkan salah seorang peserta  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
yang  dianggap  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan  upacara ngaben tersebut  sebagai tersangka.
Dasar  dari  ditetapkannya  salah  seorang peserta  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang  dianggap  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan  upacara ngaben tersebut  sebagai tersangka adalah, karena diduga telah melanggar  ketentuan  dari  Pasal  14  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular dengan melaksanakan pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng  saat  terjadinya  penyebaran  wabah COVID-19  hingga  akhirnya  diduga  telah menyebabkan  terjadinya  kerumanan  yang bertentangan  dengan  himbauan  pemerintah untuk tidak berkerumun atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kerumunan, yangdisebut  juga  dengan social  distancing selama terjadinya penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.
Ketentuan  dari  Pasal  14  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular  secara  garis  besar menyatakan  bahwa  barang  siapa  yang  dengan sengaja  melakukan  perbuatan  yang  bersifat menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah
sebagaimana diatur
dalam Undang-undang  ini,  diancam  dengan  sanksi pidana  penjara  selama-lamanya  1  (satu)  tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah).
Dalam  hukum  pidana,  seseorang  dapat dijerat  dengan  suatu  pasal  yang  diatur  dalam aturan-aturan  hukum  pidana  yang  ada  dan berlaku  di  Indonesia,  apabila  orang  tersebut telah  terbukti  melakukan  suatu  tindak  pidana (strafbaar  feit) yang  melanggar  ketentuan  dari suatu  pasal  yang  diatur  dalam  suatu  peraturan hukum pidana.
Tindak  pidana  juga  memiliki  beberapa istilah  lain,  seperti  misalnya  delik  atau perbuatan pidana yang merupakan perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum untuk  dilakukan,  dan  disertai  dengan  adanya sanksi  atau  hukuman  pidana  yang  telah  diatur oleh undang-undang yang dapat dikenakan bagi subjek  atau  orang  yang  melanggarnya,  dimana subjek  atau  orang  tersebut  dapat  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  perbuatannya  di depan hukum .
Terdapat banyak ahli yang
mengemukakan  pendapatnya  mengenai  definisi dari  tindak  pidana.  Ishaq  (2020:  74)  dalam bukunya  telah  menuliskan  beberapa  ahli  yang mengemukakan  pendapatnya  terkait  dengan definisi dari tindak pidana, diantaranya yaitu : a. Wirjono Prodjodikoro
Wirjono  Prodjodikoro  menjelaskan  bahwa tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan yang  dimana  pelakunya  dapat  dikenakan hukuman pidana.
b. Satochid Kartanegara Satochid  Kartanegara  merumuskan  dan mengemukakan  pendapatnya  bahwa  tindak pidana (strafbaar feit) merupakan perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh undang-undang,  yang  diancam  dengan hukuman.
c. Roeslan Saleh Roeslan  saleh  menyatakan  bahwa  tindak pidana  atau  perbuatan  pidana  merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan  tata  cara  atau  ketertiban  yang dikehendaki oleh hukum.
Selain  itu,  Teguh  Prasetyo  (2017:  217) dalam bukunya juga telah menuliskan beberapa ahli  yang  mengemukakan  pendapatnya  terkait dengan pengertian dari tindak pidana atau delik, diantaranya yaitu:
a. Simons
Simons  menyatakan  bahwa  tindak  pidana atau  delik  merupakan  perbuatan  atau kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat  melawan  hukum,  yang  berhubungan dengan  kesalahan  dan  dilakukan  oleh  orang yang mampu bertanggung jawab.
b. Moeljatno Moeljatno  menyatakan  bahwa  tindak  pidana atau  delik  merupakan  tindakan  atau perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum,  yang  disertai  dengan  ancaman (sanksi)  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
c. Teguh Prasetyo
Teguh  Prasetyo  menyatakan  bahwa  tindak pidana atau delik
merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang  mampu  bertanggung  jawab  dan pelakunya diancam dengan pidana.
Berdasarkan  dengan  pemaparan  terkait kronologi  dari  kasus  upacara ngaben tahun 2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Kabupaten  Buleleng  dan  pengertian  tindak pidana  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa perlu  dilakukan  analisis  terkait  dengan pengaturan  hukum  yang  digunakan  dalam proses  penyidikan  terhadap  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng,  dengan  tujuan agar  dapat  diketahui  secara  lebih  jelas  terkait bagaimana  pengaturan  hukum  yang  digunakan dalam  menetapkan  salah  seorang  peserta upacara ngaben yang  dianggap  bertanggung jawab  terhadap  pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng.
Pengaturan hukum yang digunakan dalam menetapkan  salah  seorang  peserta  upacara ngaben sebagaitersangka  karena  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan upacara ngaben dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  adalah  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular,  dimana  berdasarkan  analisis  yang telah  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  dasar dari  digunakannya  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular dalam kasus tersebut adalah, karena COVID-19 sebagai  wabah  yang  upaya  pencegahan  dan penanggulangannya  dianggap  telah  dilanggar dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng  tersebut  telah  ditetapkan  sebagai penyakit  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya wabah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan  Infeksi  Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya  yang  ditetapkan  pada tanggal 4 Februari 2020.
Dengan ditetapkannya COVID-19
sebagai  penyakit  yang  dapat  menimbulkan terjadinya  wabah  melalui  dikeluarkannya  Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan  Infeksi  Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya, menyebabkan terpenuhinya ketentuan
dari Pasal 3 Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang
wabah penyakit menular yang secara garis besar menyatakan bahwa jenis-jenis penyakit tertentu yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  wabah ditetapkan oleh Menteri.
Hal  tersebutlah  yang  menjadi  salah  satu alasan  digunakannya  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular dalam  menetapkan  salah  seorang  peserta upacara ngaben yang  dianggap  bertanggung jawab  terhadap  pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  sebagai  tersangka,  dimana ketentuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  yang digunakan  dalam  menetapkan  salah  seorang peserta  upacara ngaben yang  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka  adalah  ketentuan  dari  Pasal  14  ayat (1).
Ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular  mengandung  tiga unsur  yang  harus  terpenuhi,  sebelum  dapat digunakan  dalam  menetapkan  salah  seorang peserta  upacara ngaben yang  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  dari upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka,  dimana  ketiga  unsur  tersebut diantaranya yaitu:
1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja atau kesengajaan
3. Unsur  melakukan  perbuatan  menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.
Unsur  pertama  yaitu  unsur  barang  siapa, dimana dalam hukum pidana unsur barang siapa merupakan  unsur  yang  merujuk  kepada  subjek dari  suatu  tindak  pidana  dimana  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  rumusan  tindak  pidana  yang dimuat  dalam  buku  kedua  dan  ketiga  KUHP yang  biasanya  atau  sebagian  besar  dimulai dengan  kata  barang  siapa,  dimana  hal  tersebut salah  satunya  mengandung  arti  bahwa  yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek dari suatu  tindak  pidana  adalah  manusia,  serta  hal tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  sanksi  atau ancaman-ancaman pidana yang dapat dijatuhkan  sesuai  dengan  ketentuan  dari  Pasal 10  KUHP  seperti  pidana  mati,  pidana  penjara, pidana kurungan, denda, serta pidana tambahan yang  memuat  terkait  dengan  pencabutan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
hak-hak  tertentu  dan  sebagainya  yang menunjukan  bahwa  pada  umumnya  yang  dapat dijerat  dengan  pidana-pidana  tersebut  adalah manusia (persoon) (Prasetyo: 2017: 54).
Unsur  kedua  yaitu  unsur  dengan  sengaja atau  kesengajaan  dalam  suatu  tindak  pidana, yang  merupakan  unsur  yang  telah  digunakan dalam  banyak  pasal  terkait  dengan  hukum pidana, baik yang dimuat dalam KUHP maupun di  luar  KUHP.  Sengaja (opzet) berarti “de (bewuste)  richting  van  den  wil  op  een  bepaald misdrijf” (kehendak  yang  didasari  yang ditujukan  untuk  melakukan  kejahatan  tertentu) (Hamza,
2017: 107).
Unsur dengan sengaja/kesengajaan pada umumnya merupakan salah  satu  pembagian  jenis  delik  atau  tindak pidana  yang  merupakan  bagian  dari  bentuk kesalahan (schuld) dalam hukum pidana. Secara umum, bentuk kesalahan (schuld) dalam tindak pidana  dibedakan  menjadi  dua,  yang  pertama yaitu delik dolus yang merupakan delik yang di dalamnya  memuat  terkait  dengan  unsur kesengajaan  dan  delik culpa yang  di  dalamnya memuat terkait unsur kealpaan (Prasetyo, 2017: 60).
Unsur  dengan  sengaja  atau  kesengajaan yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang wabah Penyakti Menular merujuk pada adanya  kesengajaan  dalam  melaksanakan pelaksanaan  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng  tersebut,  yang  akhirnya  pelaksanaan upacara ngaben tersebut menimbulkan terjadinya  kerumunan  selama  berlangsungnya pelaksanaan upacara ngaben , dimana kerumunan  tersebut  akhirnya  dianggap  telah melanggar  himbauan  terkait  dengan social distancing atau himbauan untuk tidak berkerumun  maupun  menyebabkan  terjadinya kerumunanan berkaitan dengan upaya pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.
Unsur  terakhir  yaitu  unsur  melakukan perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, yang merupakan unsur terkait perbuatan yang dilarang dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular, dimana cakupan dari perbuatan-perbuatan yang termasuk  ke  dalam  perbuatan  menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah merupakan perbuatan  yang  sifatnya  bertentangan  dengan
upaya-upaya  penanggulangan  wabah  yang diatur  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular, diantaranya yaitu: a. Penyelidikan epidemiologis;
b. Pemeriksaan,  pengobatan,  perawatan,  dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
c. Pencegahan dan pengebalan;
d. Pemusnahan penyebab penyakit;
e. Penanganan jenazah akibat wabah;
f. Penyuluhan kepada masyarakat;
g. Upaya penanggulangan lainnya.
Dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng,  COVID-19  dapat  dikategorikan sebagai  wabah  yang  upaya  penanggulangannya termasuk  ke  dalam  upaya  penanggulangan lainnya, karena dalam penanganannya COVID-19 memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan  yang  bersifat  khusus,  yang disebabkan  karena  COVID-19  merupakan wabah  yang  baru  pertama  kali  terjadi  di Indonesia,  yang  memiliki  cara  penularan  yang sangat  mudah  dan  dapat  menjangkit  siapa  saja, serta dampak dari wabah COVID-19 yang fatal bagi  manusia  hingga  dapat  menyebabkan kematian bagi siapapun yang terinfeksi.
Selain  hal  tersebut,  COVID-19  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  wabah  yang memerlukan  upaya  penanggulangan  yang sifatnya  khusus  dapat  dilihat  dari  berbagai macam  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  dalam  melakukan  pencegahan  dan penanggulangan  terhadap  penyebaran  wabah COVID-19 tersebut, baik dengan mengeluarkan peraturan  maupun  himbauan  yang  bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dari wabah COVID-19 di Indonesia.
Ketiga  unsur  dalam  ketentuan  Pasal  14 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  tersebut haruslah terpenuhi agar ketentuan dari Pasal 14 ayat  (1)  tersebut  dapat  diterapkan  untuk menetapkan  salah  seorang  peserta  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng  yang  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan upacara ngaben tersebut sebagai tersangka. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa dasar dari  digunakannya  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular  dalam  proses penyidikan  dan  penetapan  status  tersangka kepada  salah  seorang  peserta  upacara ngaben yang  dianggap  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan  upacara ngaben ,dalam  kasus upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah, karena  terpenuhinya  ketentuan  dari  Pasal  3 Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular dengan ditetapkannya COVID-19  sebagai  penyakit  yang  dapat menimbulkan terjadinya wabah melalui dikeluarkan dan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020
Tentang Penetapan  Infeksi  Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya
Penanggulangannya.
Namun, masih terdapat unsur-unsur yang terkandung  dalam  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular yang harus terpenuhi, agar  ketentuan  dari  Pasal  14  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular  tersebut  dapat digunakan  untuk  menetapkan  salah  seorang peserta  upacara ngaben yang  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka.
Selain  itu,  masih  terdapat  juga  ketentuan dari  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular yang harus terpenuhi sebelum dapat diterapkannya  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  dalam proses  penyidikan  dan  penetapan  status tersangka  dalam  kasus  upacara ngaben tahun 2020  di  Desa  Sudaji  Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng.
Alasan  dan  Pertimbangan  Hukum  Terkait Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan  Dalam  Kasus  Upacara Ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
Dalam  proses  penyidikan  terkait  adanya dugaan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  dari Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular
dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng, Kepolisian Resor Buleleng kemudian mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan Nomor:
SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim  pada  tanggal  31
Juli 2020. Alasan  dan  pertimbangan  hukum  terkait dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim
yang telah tertuang  dalam  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  tersebut  menyatakan  bahwa  alasan dan  pertimbangan  hukum  terkait  dengan dihentikannya  penyidikan  terhadap  kasus upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng  adalah karena  tidak  cukup  bukti  berdasarkan  petunjuk Jaksa  Penuntut  Umum  belum  terpenuhinya dasar  hukum  formil  terkait  Surat  Penetapan yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  atau  setingkat Menteri  tentang  daerah  Kabupaten  Buleleng Sebagai daerah wabah.
Alasan  dan  pertimbangan  hukum  yang tertuang  dalam  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan Nomor:
SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim  tersebut  harus dianalisis  secara  lebih  dalam  agar  alasan  dan pertimbangan hukum terkait dengan dikeluarkannya  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  terhadap  kasus  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng  tersebut  dapat diketahui secara lebih spesifika lagi.
Berdasarkan  dengan  analisis  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  diketahui  bawah  alasan dan  pertimbangan  hukum  yang  tertuang  di dalam  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan Nomor:  SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim  tersebut, yang  terkait  dengan  surat  penetapan  yang dikeluarkan  oleh  Menteri  yang  menyatakan bahwa  suatu  daerah  yang  terjangkit  wabah adalah daerah wabah merupakan ketentuan dari Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular yang  secara  garis  besar  menyatakan  bahwa Menteri  menetapkan  daerah  tertentu  yang terjangkit  wabah,  yang  berada  di  wilayah Indonesia sebagai suatu daerah wabah.
Tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  dalam  kasus upacara ngaben Tahun  2020  di  Desa  Sudaji,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Kecamatan Sawan, Kabupaten
Buleleng disebabkan  karena  daerah  Kabupaten  Buleleng tidak  ditetapkan  sebagai  suatu  daerah  wabah oleh  Menteri,  yang  dimana  hal  tersebut disebabkan  karena  daerah  Kabupaten  Buleleng tidak  memenuhi  kriteria-kriteria  atau  syarat untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  suatu  daerah wabah.
Mengenai  kriteria-kriteria  atau  syarat yang  dapat  menyebabkan  suatu  derah  dapat ditetapkan  sebagai  suatu  daerah  wabah, memang  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakti Menular. Namun kriteria-kriteria  atau  syarat  tersebut  dapat diketahui  dengan  melakukan  analisis  terhadap ketentuan  dari  Pasal  1  huruf  a  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  yang  mengatur  terkait  dengan  definisi dari wabah penyakit Menular, yang secara garis besar  menyatakan  bahwa  wabah  penyakit menular atau yang selanjutnya bisa juga disebut dengan  wabah  merupakan  suatu  kejadian berupa  berjangkitnya  suatu  wabah  penyakit menular  dalam  lingkungan  masyarakat  yang jumlah  penderitanya  secara  nyata  mengalami peningkatan  dari  keadaan  yang  lazim  pada waktu  dan  daerah  tertentu  serta  dapat menimbulkan terjadinya malapetaka.
Berdasarkan definisi dari wabah penyakit menular yang diatur dalam ketentuan dari Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  kriteria-kriteria  atau syarat  agar  suatu  daerah  dapat  ditetapkan sebagai suatu daerah wabah diantaranya adalah, adanya  penyakit  yang  sifatnya  menular  di lingkungan  masyarakat  di  daerah  tersebut, tingkat  atau  jumlah  masyarakat  yang  terinfeksi penyakit  tersebut  mengalami  peningkatan  yang pesat, serta penyakit tersebut dapat menimbulkan terjadinya malapetaka.
Alasan  dan  pertimbangan  hukum  terkait dengan
dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim dalam kasus upacara ngaben Tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng  juga dapat  diketahui  dengan  melakukan  analisis terkait  dengan  terpenuhi  atau  tidaknya unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  menular,
yang  digunakan  untuk  menetapkan  salah seorang  peserta  upacara ngaben yang  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut sebagai tersangka .
Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-udang Nomor  4  Tahun  1984  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular  tersebut  diantaranya yaitu,  yang  pertama  adalah  unsur  barang  siapa, dimana dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng,  unsur  barang  siapa  tersebut  dapat diketahui  telah  terpenuhi  karena  unsur  tersebut ditujukan kepada salah seorang peserta upacara ngaben yang  dianggap  bertanggung  jawab terhadap  pelaksanaan  upacara ngaben tersebut, dimana  salah  seorang  peserta  upacara ngaben yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  tersebut adalah  manusia,  memiliki  identitas  yang  jelas, sehat  jasmani  dan  rohani,  dan  dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila  memang  telah  terbukti  melakukan tindak pidana dengan melanggar ketentuan dari Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular yang disangkakan kepadanya.
Unsur  kedua  yang  terkandung  dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular  merupakan  unsur  dengan  sengaja  atau kesengajaan,  dimana  dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng,  unsur  dengan sengaja  atau  kesengajaan  tersebut  dapat diketahui  telah  terpenuhi  karena  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan,  Kabupaten  Buleleng  yang  dalam pelaksanaannya menimbulkan terjadinya kerumunan yang akhirnya bertentangan dengan himbauan social distancing atau himbaun untuk tidak  berkerumun  terkait  dengan  pencegahan dan  penanggulangan  wabah  COVID-19  di indonesia  dari  pemerintah  memang  sengaja dilaksanakan oleh dadia kubayan.
Unsur  ketiga  atau  unsur  terakhir  yang terkandung  dalam  ketentuan  dari  Pasal  14  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular,  yaitu  unsur melakukan perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan  wabah,  dimana  dalam  kasus upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng,  unsur tersebut  dapat  diketahui  tidak  terpenuhi  karena Kabupaten  Buleleng  atau  khususnya  lagi  Desa Sudaji,  Kecamatan  Sawan  sebagai  daerah  yang merupakan tempat atau lokasi dari pelaksanaan upacara ngaben tahun 2020 yang dianggap telah melanggar  ketentuan  dari  Pasal  14  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular  tidak  ditetapkan  oleh Menteri  sebagai  suatu  daerah  wabah,  dimana hal  tersebut  menyebabkan  tidak  terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  yang  menyatakan  bahwa  Menteri menetapkan  suatu  daerah  yang  merupakan bagian  dari  wilayah  Negara  Indonesia,  yang terjangkit wabah sebagai suatu daerah wabah.
Dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang terkandung dalam ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular,  maka  menyebabkan  ketentuan  dari Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular tersebut tidak dapat diterapkan untuk menetapkan  salah  seorang  peserta  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan,  kabupaten  Buleleng  yang  dianggap bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan upacara ngaben tersebut  sebagai  tersangka, meskipun  kedua  unsur  lain  yaitu  unsur  barang siapa  dan  unsur  dengan  sengaja  atau kesengajaan  yang  terkandung  dalam  ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular tersebut telah terpenuhi.
Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa dasar dari  alasan  dan  pertimbangan  hukum  yang dituangkan  dalam  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan
Nomor:
SPPP/56.a/VII/2020/Reskrim  terkait  dengan penghentian penyidikan terhadap kasus upacara ngaben Tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng merupakan ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tenatang Wabah Penyakit Menular.
Berdasarkan  dengan  analisis  yang  telah dipaparkan  di  atas,  dapat  juga  diketahui  bahwa tidak  terpenuhinya  ketentuan  dari  Pasal  4  ayat (1)    Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984
Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  terkait dengan  surat  penetapan  yang  dikeluarkannya oleh  Menteri,  yang  menyatakan  bahwa  daerah Kabupaten  Buleleng  merupakan  daerah  wabah tersebut  adalah,  karena  kriteria-kriteria  atau unsur  yang  harus  terpenuhi  untuk  dapat menyatakan  suatu  daerah  sebagai  daerah  yang terjangkit  wabah  penyakit  menular,  dimana kriteria-keriteria  atau  syarat  tersebut  diketahui dengan  melakukan  analisis  terhadap  ketentuan dari  Pasal  1  huruf  a  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular tidak  terpenuhi  di  daerah  Kabupaten  Buleleng sebagai daerah tempat dilaksanakannya upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  sudaji,  Kecamatan Sawan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Pengaturan  hukum  terkait  penetapan status  tersangka  dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng  adalah  Pasal  14  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit
Menular,
dimana digunakannya  ketentuan  tersebut  didasari dengan  terpenuhinya  ketentuan  dari  Pasal  3 Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah
Penyakit Menular dengan dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan  Infeksi  Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya
Penanggulangannya.
Mengenai  alasan  dan  pertimbangan hukum  terkait  dikeluarkannya  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  dalam  kasus  upacara ngaben tahun  2020  di  Desa  Sudaji,  Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah karena tidak terpenuhinya  syarat  formil  yang  diatur  dalam ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  karena  tidak  dikeluarkannya  surat penetapan  oleh  Menteri  yang  menyatakan bahwa  daerah  Kabupaten  Buleleng  merupakan daerah  wabah,  sehingga  ketentuan  dari Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular tidak dapat diterapkan di daerah Kabupaten Buleleng.

## Saran
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Bagi  aparat  penegak  hukum,  diharapkan agar meningkatkan
perhatian kepada masyarakat  dalam  memberikan  sosialisasi  atau penyuluhan  terkait  dengan  aturan-aturan  dan himbauan  yang  telah  dikeluarkan,  yang  terkait dengan pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19  di  Indonesia  dengan  tujuan  agar masyarakat  dapat  lebih  mengetahui  terkait tindakan-tindakan yang dilarang untuk dilakukan karena dikhawatirkan dapat meningkatkan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia,  serta  terkait  dengan  himbauan  yang harus  dilanggar  karena  adanya  berbagai faktor-faktor  tertentu  seperti  misalnya  faktor budaya  yang  hidup  dalam  suatu  lingkungan masyarakat,  agar  dapat  segera  dicarikan  solusi sehingga  tidak  menimbulkan  terjadinya  hal-hal yang  dapat  meningkatkan  penyebaran  wabah COVID-19 di Indonesia.
Selain itu, bagi penyidik diharapkan agar dalam  melakukan  suatu  tindakan  penyidikan dan  penetapan  status  tersangka  kepada seseorang  terkait  dengan  adanya  dugaan  suatu tindak  pidana  agar  selalu  bersikap  profesional dan  proporsional,  selalu  mengacu  dan berpedoman  kepada  aturan-aturan  hukum  yang ada  dan  berlaku,  serta  mengedepankan  asas legalitas dan asas praduga tak bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Hamzah,  Andi.  2019. Hukum  Acara  Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Ishaq.  2020. Hukum  Pidana. Depok:  Rajawali Pers. Mulyadi,  Lilik.  2007. Hukum  Acara  Pidana Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bandung. Prasetyo,  Teguh.  2017. Hukum  Pidana  Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2015. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat. Jakarta:  Rajawali Pers.

## ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  Terhadap  Curanmor  yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten
Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80. Arta, K. S., & Yuliartini, N. P. R. (2014). Vihara di  Tengah-tengah  Seribu  Pura  (Studi Kasus  Tentang  Konversi  Agama  dari Agama  Hindu  ke  Agama  Budha  di Desa Alasangker, Kecamatan
Buleleng,  Kabupaten  Buleleng-Bali). Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora ,
3 (1) 315.
Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan
Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Kasus Di
Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten Karangasem. Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87. Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M.,
Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik  Ditinjau  Dari  Perspektif Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan  Dekat  Kedutaan  Besar Amerika  Serikat). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 8 (3), 29-41 Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1),
31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims  Of  Criminal  Violations  (Case
Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R. (2020).
Diseminasi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  Dalam Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan  Untuk  Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155. Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.
(2020).  Penggunaan  Media  Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan  Tindak  Pidana Hate  Speech  Pada  Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaaan  Fakultas  Hukum Dan  Ilmu  Sosial  Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat
Media Ganesha FHIS , 1 (1), 57-62..

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258). Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit Menular  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20).
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19) Sebagai  Bencana
Nasional. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020
Tentang  Penetapan  Infeksi  Novel
Coronavirus (infeksi  2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya.