## TANGGUNG JAWAB YURIDIS ANALIS KREDIT TERHADAP PENENTUAN REKOMENDASI PENCAIRAN KREDIT NASABAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG DENPASAR

## Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Dwijenda University E-mail : sagungindradewi@gmail.com

## Abstrak
Berkembangnya jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank, minat  masyarakat terhadap  kredit  semakin  berkembang.  Sejalan  dengan  hal    tersebut,  resiko dengan  adanya  kredit  semakin  bertambah.  Sebagai  contoh  resiko    adalah adanya  kredit  fiktif,  kredit  macet  dan  kredit  bermasalah.  Pihak  yang bertanggung  jawab  atas  adanya  masalah  kredit  tersebut  salah  satunya  adalah analis kredit. Jenis Penelitian yang digunakan  adalah jenis  penelitian hukum Empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  dalam  artian  nyata  dengan meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Rumusan masalah,  dari  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  mekanisme  analis  kredit dalam memberikan rekomendasi pencairan kredit nasabah dan Bagaimanakah tanggung jawab Yuridis  analis kredit dalam penentuan pencairan kredit pada PT.  Bank  Tabungan  Negara  Cabang  Denpasar.  Tujuan    penelitian  ini  yaitu untuk  memahami    mekanisme  analis  kredit  dalam  memberikan  rekomendasi pencairan  kredit  nasabah  dan  mengetahui  tentang  Tanggungjawab  hukum analisis  kredit  dalam  penentuan  pencairan  kredit  pada  PT.Bank  Tabungan Negara cabang Denpasar. Simpulan dari penelitian ini adalah keputusan untuk merekomendasikan  pencairan  permohonan  suatu  kredit  harus  melalui ketentuan  dan  syarat-syarat  tertentu.  Mekanisme  pemberian  suatu rekomendasi  pemberian  kredit  merupakan  suatu  pertahanan  bank  untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah , mekanisme dapat dilihat dari : RPC ( Repayment  Capacity )  yaitu  metode  sebagai  penilaian  atas  kemampuan  calon Debitur  dalam  membayar  kembali  pinjaman  pada  saat  harus  dilunasi  dan untuk  mengetahui  besar  plafon    kredit  yang  seharusnya  diberikan  pada nasabah  dan  juga  menerapkan BI  Checking untuk  memberikan    pencairan kredit. Dan juga berdasarkan dari analisis 5C atau analisis watak, kemampuan, modal,  kondisi  atau  prospek  usaha  dan  jaminan.  Seorang  analis  kredit  harus sangat cermat dan teliti dalam melakukan analisis.
Kata Kunci : Kredit, Analis Kredit.

## Abstract
The  development  of  banking  services  offered  by  banks,  the  public  interest  in  credit  is growing.  In  line  with  this,  the  risk  with  credit  increases.  An  example  of  risk  is  the presence of fictitious loans, bad loans and problem loans. One party responsible for the existence  of  credit  problems  is  a  credit  analyst.  This  type  of  research  is  a  type  of Empirical legal research that is a legal research method in the real sense by examining
how law works in the community. The formulation of the problem, from this study is How  is  the  mechanism  of  credit  analysts  in  providing  recommendations  for  customer credit  disbursement  and  How  is  the  legal  responsibility  of  credit  analysts  in determining credit disbursement at PT. Bank Tabungan Negara Denpasar Branch. The purpose  of  this  study  is  to  understand  the  mechanism  of  credit  analysts  in  providing recommendations  for  customer  credit  disbursement  and  to  know  about  the  legal responsibilities  of  credit  analysis  in  determining  the  credit  disbursement  at  the  Bank Tabungan Negara Denpasar branch. The conclusion of this research is the decision to recommend that a credit application be disbursed through certain terms and conditions. The mechanism for granting a recommendation for granting credit is a bank defense to prevent  the  occurrence  of  problem  loans,  the  mechanism  can  be  seen  from:  RPC (Repayment Capacity) which is a method as an assessment of the ability of prospective Debtors to repay loans when they have to be paid off and to find out the credit ceiling that  should  be  given  to  customers  and  also  applies  BI  Checking  to  provide  credit disbursements.  And  also  based  on  the  analysis  of  5C  or  analysis  of  character,  ability, capital, conditions or business prospects and guarantees. A credit analyst must be very careful and thorough in conducting analysis.
Keywords: Credit, Credit Analyst .

## Pendahuluan
Bank  adalah  badan  usaha yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup orang banyak”. Fungsi utama bank  yang  kemudian  ditegaskan dalam  pasal  3  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  1998  tentang    Perbankan, fungsi  utama  perbankan  Indonesia adalah  sebagai  penghimpun  dan penyalur  dana  masyarakat.  Fungsi perbankan  pada  umumnya,  selain menghimpun dana (menerima simpanan),  bank  juga  menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian  pinjaman  uang  kredit. Bank  adalah  perantara  pihak-pihak yang  memiliki  kelebihan  dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Kredit  adalah  penyediaan  uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bung.
Memberikan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  itikad dan  kemampuan  nasabah  debitur untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan. Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip  yang  telah  dikenal  dalam dunia  perbankan  sebagai  “Prinsip 5C”  dan  “Prinsip  4  P”.  Prinsip  5C
terdiri dari character, capital, capacity, collateral dan condition .  Sedangkan Prinsip  4  P,  terdiri  dari Personality, Purpose, Payment dan Prospect . Asas- asas perkreditan yang sehat, yaitu :
1.  Bank  tidak  diperkenankan memberikan  kredit  tanpa surat perjanjian tertulis.
2.  Bank  tidak  diperkenankan memberikan  kredit  kepada usaha  yang  sejak  semula telah  diperhitungkan  kurang sehat  dan  akan  memberikan kerugian;
3.  Bank  tidak  diperkenankan memberikan  kredit  untuk pembelian saham, dan modal kerja  dalam  rangka  kegiatan jual beli saham;
4.  Bank  tidak  diperkenankan memberikan kredit melampaui  batas  maksimum pemberian kredit ( legal lending limit ). Analis kredit dapat meloloskan  permohonan  kredit tanpa  melihat  kualitas  dari  jaminan ataupun  terkadang  kredit  tanpa jaminan sama sekali. Dalam pengambilan  berbagai  keputusan, seorang  analis  kredit  sebagai Credit Officer dari sebuah bank dihadapkan pada sebuah keputusan yang  harus  diambil  dengan  sikap hati – hati dengan penuh kecermatan.  Hal  ini  berdasarkan naluri  seorang  manusia  dan  dari pertimbangan  pribadinya,  Maka dapat saya simpulkan, kualitas dari pertimbangannya dalam mengambil keputusan  berasal  dari  kualitas berpikirnya,  pengetahuan  akan bidang yang ia geluti dan pengalaman  sebagai Credit  Officer yang berpengalaman dan handal. Bagaimana  dan  apa  yang
terjadi apabila Credit Officer tersebut yang  dalam  hal  ini  adalah  seorang analis  kredit  dihadapkan  dengan permohonan kredit yang sebenarnya dengan alasan pengajuan yang masuk akal namun nasabahnya  mengajukan  jaminan yang  fiktif  atau  tidak  ada,  atau apabila  tidak  terjadi  jaminan  itu fiktif yang diajukan dalam
permohonan  kredit  ini  palsu  atau dipalsukan  oleh  nasabah.  Sehingga yang  terjadi  adalah  pelolosan berbagai  kredit  yang  jaminannya tidak  diketahui  benar  atau  salah, ada atau tidak ada oleh analis kredit sebagai Credit  Officer dari  suatu bank. Keputusan yang diambil oleh seorang analis kredit dalam meloloskan suatu permohonan kredit  yang  dilakukan  dalam prinsip  kehati  –  hatian  sekalipun dan  telah  mematuhi  berbagai ketentuan  perundang  –  undangan yang  telah  berlaku  tidak  selalu membuahkan hasil yang diharapkan  manakala  permohonan kredit tersebut telah berjalan namun yang terjadi adalah dengan jaminan yang  kurang  berkualitas  tadi menyebabkan  lolosnya  kredit  yang menguntungkan  satu  pihak  dan tidak menguntungkan pihak bank. Beberapa  fakta  memaparkan bahwa pegawai bank dinilai terbukti  melanggar  prinsip  kehati- hatian  dan  asas  kecermatan  dalam perbankan.  Analis  kredit  juga dinilai tidak melakukan
kewajibannya  sebagai  analis  kredit, di  antaranya  memeriksa  data pemohon  kredit  dan  melakukan pengecekan  ke  lokasi  usaha  dan lokasi  jaminan.  Analis  kredit  juga dapat  tertipu  dengan  tipu  muslihat nasabah  yang  berniat  tidak  baik
dengan mengajukan berbagai jaminan  palsu  dan  jaminan  yang sebenarnya  tidak  ada  untuk  dapat diloloskan  permohonan  kreditnya oleh bank.
Berdasarkan  latar  belakang permasalahan diatas akan dijelaskan  secara  rinci  dalam pembahasan  selanjutnya  dan  dapat diambil  suatu  rumusan  masalah, yaitu :
1. Bagaimanakah mekanisme  analis  kredit dalam memberikan rekomendasi     pencairan kredit nasabah pada PT.Bank Tabungan Negara  kantor  Cabang Denpasar? 2. Bagaimanakah  Tanggung jawab hukum analis kredit  dalam  penentuan pencairan kredit pada PT. Ban  Tabungan  Negara kantor cabang Denpasar ?
Metode Metode Penelitian yang dipakai  adalah  metode  penelitian hukum Empiris yaitu  suatu  metode penelitian  hukum  yang  berfungsi untuk  melihat  hukum  dalam  artian nyata  dan  meneliti  bagaimana bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat.  Dikarenakan  dalam penelitian  ini  meneliti  orang  dalam hubungan  hidup  di  masyarakat maka  Jenis  penelitian  hukum empiris  dapat  dikatakan  sebagai penelitian hukum
sosiologis.
Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat,  badan  hukum  atau badan  pemerintah.dalam  hal  ini penelitian dilakukan dengan berawal  dari  penelitian  terhadap data  sekunder  yang  kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data  yang  digunakan  adalah sebagai  berikut  (1)  Data  Primer merupakan  keterangan  atau  fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan, sumber data primer pada penelitian  ini  adalah  pejabat  dan para  nasabah  yang  mengajukan penjaminan  kredit  di  PT.  Bank Tabungan  Negara  kantor  Cabang Denpasar. (2) Data Sekunder dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  kajian terhadap  peraturan  perundang- undangan  terkait,  literatur,  dan karya  ilmiah  serta  artikel  yang terkait dengan permasalahan.
Pengumpulan  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  pengumpulan  data dengan cara Interview (wawancara) yaitu  suatu  teknik  pengumpulan data  yang  dilakukan  dengan  tanya jawab  langsung  pada  pihak-pihak terkait  dalam  hal  ini  wawancara dengan Kepala Unit Kredit PT. Bank Tabungan  Negara  Kantor  Cabang Denpasar, Bagian Kredit dan Analis Credit  Regional.  Teknik  o bservasi , yaitu pengamatan langsung maupun  tidak  langsung  yang digunakan  sebagai  bahan  rujukan yang terkait dengan proses
pengajuan  atau  pencairan  kredit dan juga studi  kepustakaan ( library research ),  yaitu  pengumpulan  data berupa peraturan perundang- undangan  literatur,  karya  ilmiah dan  artikel  yang  terkait  dengan permasalahan.
Pengolahan dan Analisa data yang  digunakan  peneliti  adalah analisis  data Descriptive  Qualitative yaitu menganalisis dengan menguraikan  gejala  atau  fenomena
dan  fakta-fakta  yang  didapat  dari lapangan  secara  obyektif  untuk menjawab  permasalahan  dalam penelitian ini.
Hasil Dan Pembahasan A.      Mekanisme  Analis  Kredit Dalam Menentukan rekomendasi  pencairan  Kredit Nasabah analis  kredit  adalah  ahli keuangan  yang  menguasai  dalam mengevaluasi dalam bidang perkreditan  secara  individual  dan bisnis. Analis Kredit adalah seseorang yang mampu
menentukan  peminjam  mana  yang mememenuhi  kewajibannya  dan membayar  kembali  pinjamannya, dengan  cara  mempelajari  sejarah keuangan  dari  si  peminjam  dan menentukan  bahwa  kondisi  pasar saat  itu  memungkinkan  untuk terjadinya  suatu  peminjaman  atau terjadinya suatu pembayaran
kembali.
Analis  kredit  selain  memiliki keahlian  dalam  menganalisis  suatu bahan  keuangan,  mereka  juga menggunakan  perbandingan  angka ketika menganalis sejarah di bidang keuangan  dari  debitur  yang  yang akan  meminjam  uang  di  bank. Analis kredit berfokus pada bagaimana  kondisi  keuangan  si debitur  dan  membandingkannya dengan  kondisi  keuangan  debitur lainnya.  Contohnya,  seorang  analis kredit  yang  bekerja  di  bank  akan menganalisa kondisi keuangan perusahaan  yang  akan  meminjam uang  di  bank  tersebut  sebelum menyetujui suatu permintaan pinjaman  di  bank  atau  kredit.
Memberikan  kredit  pada  nasabah,
harus memenuhi
persyaratan
sebagai berikut :
a.  Mempunyai feasibility  study , yang  dalam  penyusunannya melibatkan  konsultan  pada bidang tersebut. Feasibility study adalah study kelayakan mengenai proyek. b. Mempunyai dokumen administrasi  dan  izin  –  izin usaha, misalnya akta perusahaan,  NPWP,  SIUP  dan lain – lain.
c. Maksimum jangka waktu kredit adalah  15  tahun  dan  masa tenggang  waktu  ( grace  period ) maksimum 4 tahun.
d.  Agunan  utama  adalah  usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika  menurut  penilaian  bank diperlukan.  Dalam  hal  ini  akan melibatkan pejabat penilai (appraisal)  independen  untuk menentukan nilai agunan.
e.  Maksimum  pembiayaan  bank adalah  65%  (enam  puluh  lima persen)  dan  self  financing adalah  sebesar  35%  (tiga  puluh lima persen).
f.  Penarikan atau pencairan kredit biasanya  didasarkan  atas  dasar prestasi  proyek.  Dalam  hal  ini biasanya  melibatkan  konsultan pengawas  independen  untuk menentukan progres proyek. g.  Pencairan
biasanya dipindahbukukan  ke  rekening giro.
h.    Rencana  angsuran  ditetapkan atas  dasar cash  flow yang disusun  berdasarkan  analisis dalam feasibility study . i.   Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
Tugas  dan  tanggung  jawab seorang  yang  memegang  jabatan
sebagai Credit  Analyst (CA)  antara lain adalah:
1. Mendukung
Pertumbuhan portofolio  berkualitas  dengan bertanggung  jawab  terhadap kualitas  kredit  inisiasi  yang diproses dan dikelola.
2. Memeriksa kelayakan dokumen persyaratan kredit calon debitur beserta kekuatan legalitas dokumen  persyaratan  kredit calon debitur.
3. Melakukan kunjungan langsung ke  lapangan  atau  survey  ke calon  debitur  terhadap  aplikasi kredit  baru  ( new  to  bank ), tambahan ( top up ),
pengulangan ( restructur ) .
4. Melakukan  proses  perjanjian kredit  dan  pengikatan  jaminan dengan benar, melakukan proses  pencairan  kredit  serta melakukan  filling  kredit  sesuai dengan  ketentuan yang ada.
5. Melakukan early detection ketika  kualitas  kredit  yang  di kelolanya mengalami pemburukan  yang  berlebihan dalam  waktu  singkat,  karena debitur  mempunyai  aging  >  30 hari  pada  angsuran  1  sampai dengan  6  dan  melakukan
maintenance untuk perbaikannya. 6. Menindak lanjuti pending document  credit dan  jaminan yang  melewati  batas  waktu penyerahan  dokumen  kredit dan  jaminan  kepihak  yang bertugas  sesuai  ketentuan,  baik yang  belum  diserahkan  oleh petugas  maupun  yang  masih berada  di  pihak  ketiga  (seperti Notaris,  Dinas  Pasar,  termasuk membuat  berita  acara  apabila ada dokumen yang tidak bisa di
tindak lanjuti lagi pemenuhannya)  seperti  yang sudah  dijelaskan  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  Tentang
Perbankan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor 3790), Ps. 29. Resiko  Kredit  atau credit  risk menurut  Susilo,  dkk  adalah  risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.  Risiko  tersebut  timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman  oleh  debitur.  Sebab-sebab ketidakpastian  ada  beberapa  faktor antara  lain : a) Faktor manusia ( human uncertainties ).
Misalnya  adanya  malas, tidak  jujur,  sakit,  dan  lain sebagainya.
b) Faktor  ekonomis  ( economic uncertainties ). Misalnya karena adanya perubahan  harga,  penurunan permintaan,    menurunnya daya  beli  perubahan  tingkat bunga dan lain sebagainya.
c) Faktor alam ( act of good ).
Misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kemarau panjang, dan lain sebagainya. Mekanisme  atau  prosedur seorang  analis  dalam  memberikan rekomendasi  pemberian  sebuah kredit terhadap nasabah antara lain :  Analisis  kredit,  Keputusan  kredit,
Pencairan kredit, Pengawasan kredit dan Pelunasan kredit. Analisis  kredit  adalah  pekerjaan yang meliputi mempersiapkan
pekerjaan  dari  segala  aspek  untuk mengetahui kelayakan suatu
permohonan  kredit  dan  menyusun laporan  analisis  yang  diperlukan sebagai  bahan  pertimbangan  dalam keputusan kredit.
Berdasarkan wawancara
dengan    Denny  Syahroni  sebagai Kepala  Unit  Kredit  ( Branch
Consumer  Loan  Unit  Head )  tanggal 27  Mei  2020  Analisis  kredit  yang dilakukan  petugas  bank  dalam  hal ini  pejabat  yang  berwenang  adalah Credit  Analyst meliputi  analisis  5C ya  itu  analisis  watak,  kemampuan, modal,  kondisi  atau  prospek  usaha dan jaminan. Analisis-analisis tersebut secara rinci, sebagai berikut
:
a.  Analisis  watak  calon  nasabah ( Character)
Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan  kemauan  membayar kembali  pinjaman  dari  calon nasabah.
b   Analisis kemampuan dan
modal ( Capital and Capacity ) Analisis  ini  bertujuan  untuk mengukur tingkat kemampuan  calon  nasabah dalam melakukan pembayaran kembali kredit dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen, aspek produksi,  aspek  pemasaran, aspek  personalia,  dan  aspek finansial.
c.  Analisis agunan ( Collaterall ) Analisis  agunan  bertujuan untuk  mengetahui  besarnya nilai  agunan  (barang  jaminan) yang  digunakan  sebagai  alat pengaman  bagi  bank  apabila kredit  yang  diberikan  menjadi bermasalah.
d.  Analisis  kondisi  atau  prospek usaha ( Condition ) Analisis  ini  bertujuan  untuk mengetahui  prospektif  atau tidaknya  suatu  usaha  yang akan dibiayai. Bedasarkan Wawancara dengan  Komang  Anggita  Verdiana, sebagai Consumer  Loan  Sales  Officer pada tgl 27 Mei 2020 menyampaikan  bahwa  Mekanisme Analis  kredit  dalam  memberikan Rekomendasi pencairan Kredit dilihat dari :
a. RPC  ( Repayment  Capacity ) yaitu metode sebagai penilaian  atas  kemampuan calon Debitur dalam membayar  kembali  pinjaman pada  saat  harus  dilunasi  dan untuk mengetahui besar plafon kredit yang seharusnya  diberikan  pada nasabah.
b. Menerapankan BI  Checking
untuk memberikan pencairan kredit. Bahwa BI checking merupakan  sebuah  istilah dari  output  yang  dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur  (SID).  Sebutan  resmi untk  BI  Checking  adalah Informasi Debitur Individual/IDI  Historis.  IDI Historis ini meliputi informasi seluruh penyediaan  dana  dengan kondisi bermasalah dan lancar  mulai  dari  Rp.1  ke atas.  Singkatnya, BI  Checking jadi penentu kelayakan calon debitur. Keputusan  kredit  adalah setiap  tindakan  untuk  mengambil keputusan berupa menolak,
menyetujui  dan  atau  mengusulkan permohonan  kredit  kepada  pejabat yang lebih tinggi (Thomas Suyatno, dkk,  76;  1997).  Masih  dari  sumber yang  sama  dijelaskan  bahwa  setiap keputusan tersebut harus memperhatikan  penilaian  syarat- syarat umum yang tercantum dalam laporan  pemeriksaan  dan  analisis kredit.
Keputusan persetujuan kredit  mencakup  beberapa  hal, antara lain :
a. Jumlah uang yang diterima
b. Jangka waktu kredit
c. Biaya-biaya yang harus dibayar Pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan  kredit  ditandatangani oleh  pejabat  yang  berwenang. Syarat  untuk  menerbitkan  intruksi pencairan  kredit  adalah  adanya surat  perjanjian  yang  sah,  semua dokumen  yang  ditetapkan  dalam putusan  kredit  telah  lengkap  dan sah serta telah memberikan perlindungan  bagi  bank,  serta semua biaya yang berkaitan dengan pemberian  kredit  telah  dilunasi nasabah. Hal senada juga diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya  (81;  2001)  bahwa pencairan  kredit  hanya  dapat dilakukan  bank  setelah  calon nasabah memenuhi
berbagai persyaratan  yang  telah  ditentukan, yang  pada  umumnya  meliputi  hal- hal sebagai berikut:
1.    Perjanjian  kredit  sudah ditandatangani.
2.  Penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek. 3.  Penarikan kredit sudah sesuai dengan  jadwal  pembangunan proyek.
4.  Permohonan  pencairan  kredit didukung oleh dokumendokumen      yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit.
5.  Besarnya  kredit  harus  sesuai dengan  perbandingan  yang disepakati  antara  dana  yang bersumber  dari  calon  nasabah dan dari bank.
Pengawasan  kredit  meliputi berbagai  aspek  atau  kegiatan  yaitu sebagai berikut:
1. Adanya  administrasi  kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir. 2. Keharusan bagi nasabah kredit untuk  menyampaikan  laporan secara  berkala  atas  jenis-jenis laporan  yang  telah  disepakati dalam perjanjian kredit, misalnya  laporan  produksi, laporan  penjualan,  laporan utang dan piutang perusahaan. 3. Keharusan  bagi  petugas  bank ( account officier) untuk melakukan kunjungan ke perusahaan yang dibiayai bank. 4. Adanya konsultasi yang
terstruktur  antara  pihak  bank dengan nasabah, terutama jika nasabah  mengalami  kesulitan dalam bisnisnya.
5. Adanya suatu sistem peringatan ( warning system). Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban
utang  nasabah  terhadap  bank sehingga  ikatan  perjanjian  kredit terhapus.  Dalam  teori  prosedur pemberian  kredit  dijelaskan  bahwa pada  tahap  pelunasan  kredit, agunan  yang  semula  dipegang  dan dikuasai  bank  seluruhnya  harus dikembalikan kepada nasabah.
Tahap  pelunasan  kredit  adalah tahap dimana nasabah telah membayar  angsuran  pokok  beserta bunganya sehingga ikatan perjanjian kredit terhapus. B.  Tanggung  Jawab  Hukum  analis Kredit Dalam Penentuan Pencairan Kredit pada Bank. Seseorang yang telah melakukan  suatu  perbuatan  pidana dan  disertai  dengan  suatu  unsur kesalahan  maka  telah  dianggap terjadi tindak pidana dan kemudian terpenuhilah unsur– unsur pertanggung  jawaban  pidananya. Menurut  Barda  Nawawi  Arief, harus  dipastikan  terlebih  dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan  maka  baru ada  pertanggungjawaban  pidana. Masalah  ini  menyangkut  seorang subyek tindak pidana yang dirumuskan oleh pembuat undang– undang  untuk  tindak  pidana  yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.
Pengertian  subyek  tindak  pidana meliputi dua hal yaitu tentang siapa yang  melakukan  dan  siapa  yang mempertanggungjawabkan,  tetapi pada  akhirnya  semua  bergantung pada sistem perumusan pertanggungjawaban yang
ditempuh oleh Undang– Undang.
Menurut  Keputusan  Menteri
Kehakiman  Republik  Indonesia  No.
:  M01.PW.07.03  Tahun  1982  tanggal
4  Februari  1982  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana,  tindak pidana  perbankan  termasuk  dalam tindak  pidana  khusus  (sebagai penjelasan  dari  Pasal  284  KUHAP). Kaitannya  dengan  tindak  pidana  di bidang  perbankan  ini  kejahatan
yang  dilakukan  oleh  orang  dalam perlu  mendapat  perhatian  khusus. Terjadinya  suatu  tindak  pidana  di bidang  perbankan  yang  dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-  Undang  yang  dapat  dan biasanya diterapkan yaitu : 1)   Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.  Ketentuan KUHP  yang  biasa  dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), Pasal  378  (penipuan),  Pasal 362 (pencurian), dan lain-lain. 2)   Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2001. Ketentuan  Undang-Undang Korupsi  biasanya  diterapkan terhadap kasus yang menimpa  bank  pemerintah Undang-Undang ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman  yang  berat  dan memperoleh  uang  pengganti atas kerugian negara. 3)   Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perbankan. Ketentuan  dalam  undang- undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris,  Direksi,  Pegawai dan  pihak  terafiliasi  dengan bank  (“orang  dalam”)  atau orang yang mengaku menjalankan  usaha  bank sendiri sebagai pelakunya. Jenis-jenis  tindak  pidana  di Bidang Perbankan
disebutkan  dalam  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- Undang  Perbankan)  terdapat tiga  belas  macam  tindak pidana  yang  diatur  mulai dari  Pasal  46  sampai  dengan Pasal 50A. Ketiga  belas  tindak  pidana itu  dapat  digolongkan  ke  dalam empat macam:
a) Tindak pidana yang berkaitan dengana  perizinan,  diatur dalam Pasal 46. b) Tindak pidana yang berkaitan  dengan  rahasia bank,  diatur  dalam  Pasal  47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A. c) Tindak pidana yang berkaitan dengan  pengawasan  dan pembinaan bank diatur dalam  pasal  48  ayat  (1)  dan ayat (2).
d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a  dan  b,  Pasal  50  dan  Pasal
50A.
Perkataan
“ feit ” dalam
bahasa  Belanda  diartikan  sebagai “sebagian  dari  suatu  kenyataan” atau  “ een  gedeelte  van  de werkrlijkheid ”,  sedangkan  “ strafbaar feit ”  dapat  diterjemahkan  sebagai “sebagian  dari  suatu  kenyataan yang dapat dihukum”, oleh
karenanya  kita  akan  mengetahui bahwa  yang  dapat  dihukum  itu sebenarnya  adalah  manusia  sebagai pribadi dan bukan kenyataan.
Berbagai  pendapat  para  ahli muncul  dari  penjelasan  apa  yang dimaksud  dengan strafbaar  feit itu,
banyak  doktrin  yang  berbeda–beda muncul  dari  para  ahli  hukum. Hazewinkel  –  Suringa  menyebut bahwa rumusan umum dari
“ strafbaar feit ”  ialah “suatu perilaku manusia  yang  pada  suatu  saat tertentu  telah  ditolak  di  dalam sesuatu  pergaulan  hidup  tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus  ditiadakan  oleh  hukum pidana  dengan  mempergunakan sarana–sarana yang bersfat memaksa yang terdapat di dalamnya”.
Menurut  Pompe  “ strafbaar feit ” dapat berarti, “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap  tertib  hukum)  yang dengan  sengaja  ataupun  tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman  terhadap  pelaku  tersebut adalah  perlu  demi  terpeliharanya tertib  hukum  dan  terjaminnya kepentingan umum”.
Moeljatno  dan  Roeslan  Saleh memakai  istilah  perbuatan  pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar  feit itu.
Utrecht menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Menjabarkan  suatu  rumusan  delik kedalam  unsur-unsurnya,  maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan  yang  terlarang  oleh undang-undang.
Setiap tindak pidana  yang  terdapat  di  dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana  (KUHP)  pada  umumnya dapat  dijabarkan  ke  dalam  unsur- unsur  yang  terdiri  dari  unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur  subjektif  adalah  unsur -unsur  yang  melekat  pada  diri  si
pelaku  atau  yang  berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke  dalamnya  yaitu  segala  sesuatu yang  terkandung  di  dalam  hatinya. Sedangkan  unsur  objektif  adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya  dengan  keadaan- keadaan,  yaitu  di  dalam  keadaan- keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.
Seorang ahli hukum, Simons, merumuskan  unsur-unsur  tindak pidana sebagai berikut:
1.Diancam  dengan  pidana  oleh hukum
2.Bertentangan dengan hukum 3.Dilakukan  oleh  orang  yang bersalah 4.Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
Sesuai  dengan  Pasal  29  ayat (2)  dan  (3)  dari  Undang  Undang Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang    Perbankan yaitu :
Ayat  (2)  :  “Bank  wajib memelihara  tingkat  kesehatan bank sesuai dengan kecukupan  modal,  kualitas asset,  kualitas  manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,  dan  aspek  lain yang  berhubungan  dengan usaha bank, dan wajib melakukan  kegiatan  usaha dengan prinsip kehati–hatian.” Dan  ayat  (3)  :  “  Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan  usaha  lainnya,  bank wajib  menempuh  cara–cara yang  tidak  merugikan  bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.”
Wawancara  tanggal  27  Mei 2020    dengan  Jules  Herbert  Rigona Hasibuan  sebagai  Analis  Credit Regional menyatakan bahwa Kualitas  kredit  suatu  bank  sangat bergantung  dari  kualitas  analisis kreditnya.  Pemeriksaan  kelayakan dokumen  persyaratan  kredit  calon debitur  beserta  kekuatan  legalitas dokumen  persyaratan  kredit  calon
Debitur, dilakukan dengan kunjungan  langsung  ke  lapangan atau  survey  ke  calon  Debitur terhadap  aplikasi  kredit  baru  dan meninjau  mengenai  jaminan  yang akan  dijaminkan  oleh  nasabah pemohon  kredit  atau  debitur merupakan kewajiban Analis Kredit secara umum.
Berdasarkan ketentuan Pasal
2    Undang–Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perbankan, Perbankan Indonesia dalam melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  harus menerapkan  prinsip  kehati-hatian untuk  memelihara  kesehatan  bank di berbagai kegiatan usahanya.
Pasal  263  KUHP  yang mengatur  tentang  pemalsuan  surat- surat  diancam  pidana  penjara paling  lama  6  tahun  dan  Pasal  264 KUHP  diancam  pidana  penjara paling  lama  8  tahun.  Selain  itu dapat  dikenakan  juga  Pasal  372 KUHP  dan  Pasal  374  KUHP  yang mengatur  tentang  penggelapan yang dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun sampai dengan 5  tahun.  Penipuan  yang  dilakukan nasabah,  dapat  diberlakukan  Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.
Wawancara  Tgl  27  Mei  2020 dengan Branch Consumer Loan Unit Head dengan  Denny  Syahrioni Seorang analis kredit harus mampu menerapkan  prinsip  kehati–hatian dalam  segala  tindakan  yang  ia lakukan  karena  tindakan  yang  ia lakukan  tidak  hanya  menyangkut dengan  reputasi  dia  sebagai  analis kredit  namun  pula  kesehatan  bank juga  dipertaruhkan.  Suatu  bank tidak  hanya  satu  nasabah  yang mempercayakan tabungannya untuk disimpan di bank namun juga ratusan  mungkin  ribuan  nasabah yang  mempercayakan  dananya tersimpan  di  bank  dengan  aman. Dana kredit berasal dari penyaluran uang–uang  nasabah  pada  bank  dan berputar  kembali  menjadi  uang yang dipakai bank untuk melakukan kegiatan usahanya yang lain sebagai contoh, kredit. Pokok-pokok peraturan
mengenai  penerapan  manajemen risiko  untuk  mencegah  terjadinya perbuatan  melawan  hukum  oleh pihak  terafiliasi  di  dalam  Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen risiko antara lain :
a)  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2) mengenai  kewajiban  bank untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual  maupun  untuk Bank secara konsolidasi dengan  Perusahaan  Anak. Penerapan  tersebut  mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris  dan  Direksi  ; kecukupan kebijakan, prosedur,  dan  penetapan  limit manajemen  risiko;  kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian  Risiko,  serta sistem  informasi  Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pengawasan aktif komisaris  dan  direksi  bank meliputi  pengawasan  yang efektif  terhadap  risiko  yang terkait  dengan  aktivitas  bank, termasuk penetapan akuntabilitas,  kebijakan  dan proses  pengendalian  untuk mengelola risiko tersebut. b)  Pasal  10  ayat  (1)  dan  (2) mengenai  kewajiban  bank untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor-faktor Risiko ( risk factors ) yang bersifat material.

## Penutup a. Simpulan
1. Mekanisme  analis  kredit dalam  memberikan  suatu keputusan untuk merekomendasikan pencairan permohonan suatu  kredit  harus  melalui ketentuan  dan  syarat-syarat tertentu. Mekanisme rekomendasi pemberian kredit  merupakan  suatu pertahanan  bank  untuk mencegah  terjadinya  kredit bermasalah.  Mekanisme  itu berdasarkan dari analisis 5C atau analisis watak, kemampuan, modal, kondisi atau  prospek  usaha  dan jaminan,  dan  juga  PT.Bank Tabungan  Negara  kantor cabang
Denpasar menerapan    Metode    RPC  (
Repayment  Capacity  )  dan BI Checking. 2. Tanggung  jawab  hukum analis kredit dalam penentuan  pencairan  kredit pada  PT.        Bank  Tabungan Negara kantor cabang Denpasar  yaitu  seorang analis  kredit  harus  sangat cermat  dan  teliti  dalam melakukan analisis terhadap para calon nasabah,  tanggung  jawab hukum  analis  kredit  dalam memberikan  rekomendasi pencairan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 49 tentang perbankan, dimana  jika  seorang  analis kredit  tidak  melakukan tugasnya  sesuai  dengan aturan atau ketentuan bank, dalam  hal  ini  analis  kredit melakukan  manipulasi  data yang menyebabkan lolosnya suatu  permohonan  kredit maka bisa diancam pasal 49 ayat  (1)  ancaman  hukuman pidana  penjara  sekurang- kurangnya  5  (lima)  tahun dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  serta  denda sekurang-  kurangnya  Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
b.  Saran
1.  Saran  bagi  PT.  Bank Tabungan  Neara  Kantor    Cabang Denpasar.
Disarankan  agar  pihak bank  selalu  mengikuti
mekanisme
dengan memperhatikan  ketentuan dan  syarat-syarat  yang berlaku,  mengingat  sering terjadinya  kredit  macet atau  bermasalah  maka pihak  bank  harus  benar- benar  cermat  dan  teliti dalam menganalisis .
2. Saran bagi Analis Kredit Disarankan  agar  seorang analis  benar-benar  cermat dan teliti dalam melaksanakan analisis karena analis kredit adalah seorang yang merekomendasikan pencairan  suatu  kredit. Kelengkapan dan kebenaran data harus benar-benar diperiksa supaya tidak terjadi rekayasa  data.  Seorang analis kredit juga bertanggung  jawab  dalam pelolosan kredit jadi jangan pernah memanipulasi data kreditur karena itu merupakan sebuah tindakan  yang  bisa  di pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 pasal 49 ayat 1.

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah, Azas- Azas Hukum Pidana Edisi Revis i, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 . Bintoro Cahyo Nugroho, “Tabungan
Sebagai  Jaminan  Kredit”, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,  2007. Buku Ajar Hukum Pidana Perbankan  Fakultas  Hukum
Universitas  Airlangga  Tahun 2006. Dwidja Prajitno, Kebijakan  Legislasi  tentang  Sif at  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia , Utomo,
Bandung, 2004. E.C.W.  Neloe, PemberianKredit  Bank MenjadiTindakPidanaKorupsi ,
Verbum  Publising,  Jakarta, 2012.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasi onal  Indonesia , Kencana Prena da Media Group, Jakarta, 201 0. Noel ChabannelTohir, Panduan LengkapMenjadi Account Officer , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013. Ramlan Ginting, Pengaturan Pemberian  Kredit  Bank  Umum , Diskusi Hukum Aspek Hukum  Perbankan,  Perdata, dan PidanaTerhadap Pemberian  Fasilitas  Kredit Dalam  Praktek  Perbankan  di Indonesia, Jakarta, 2011. Sentosa Sembiring , Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar  Maju,  Bandung, 2012. Sentosa Sembiring , Hukum Perbankan  Edisi  Revisi,
Mandar  Maju,  Bandung,
2012. Subekti, Jaminan  –  Jaminan  Untuk Pemberian  Kredit  Menurut Hukum Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandu ng, 2007. Susilo, S.Y dkk, Bank danLembagaKeuanganLainnya ,
SalembaEmpat,Jakarta, 2008.