## PEMAKSIMALAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
OLEH PPNS
(Studi Kasus PT. Atrinco Mulia Sejati)
Ahmad Ady Majeng 1 M. Iman Santoso 2
Chairul Huda 3
1 [Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana]
1 [adymajeng94@gmail.com]
2 [Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana] 3 [Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana]

## Abstract
This study aims to determine the application of criminal investigations against corporations and  the  resulting  impact  of  implementing  immigration  criminal  investigations  on corporations. The methodology employed is normative-empirical, further enhanced through the collection and analysis of qualitative data. The study focuses on a specific case involving PT. Atrinco Mulia Sejati, a corporation found guilty of an immigration offense related to the failure to fulfill its obligations as a guarantor. As a result, Risnawati, the representative of PT. Atrinco Mulia Sejati, was sentenced based on Decision No. 397/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Ut. It is important to note that no additional charges were imposed on the corporation in this particular  case.  The  findings  of  this  study  highlight  the  significant  repercussions  resulting from the court's decision. Each court ruling concerning immigration offenses can serve as a deterrent for  individuals  involved in criminal activities and contribute  to the prevention or suppression of similar offenses in the future, regardless of whether they are committed by the  same  or  different  parties.  Despite  the  existence  of  such  measures,  instances  of immigration  violations  committed  by  foreigners  still  occur.  Furthermore,  the  guarantor responsible  for  the  presence  of  the  foreigner  in  Indonesia  often  remains  unaware  of  the identity of the guaranteed foreigner. This situation raises concerns about the effectiveness of  the  current  system  and  the  need  for  improved  mechanisms  to  ensure  proper accountability  and  oversight  in  immigration  matters  involving  corporations.  In  conclusion, this  study  sheds  light  on  the  application  of  criminal  investigations  against  corporations  in
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
the context of immigration offenses. The findings underscore the importance of court rulings as deterrents and highlight the challenges that persist in effectively addressing immigration violations committed by foreigners and ensuring the accountability of guarantors.
Keywords : Criminal  Investigation,  Corporations,  Immigration  crimes,  Foreigners, Guarantor responsibilities .
Received: 16 Maret 2023          Revised: 24 April 2023
Accepted: 30 April 2023

## 1. PENDAHULUAN
Pada era globalisasi, pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain akan semakin  tinggi,  yang  telah  menimbulkan  banyak  permasalahan  keimigrasian  dan dampak hukum lainnya, khususnya dalam hal orang keluar masuk antar negara yang semakin  meningkat  dan  sangat  serius  menarik  perhatian  dunia. 1 Peningkatan  arus keluar  masuk  orang  berdampak  positif  dan  negatif  bagi  Indonesia.  Dampak positifnya termasuk modernisasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. 2 Namun, ada juga dampak negatif seperti penyelundupan manusia, perdagangan wanita dan anak-anak, prostitusi, kejahatan cyber, narkoba, pemalsuan dokumen keimigrasian, penyalahgunaan  izin  keimigrasian,  dan  penyalahgunaan  visa.  Kejahatan  di  bidang keimigrasian juga semakin berkembang dan terorganisir lintas batas negara.
Tindak  pidana  di  bidang  keimigrasian  merupakan  tindak  pidana  khusus  yang diatur  dalam  Undang–Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. Meskipun  termasuk  dalam  kategori  lex  specialis  (hukum  khusus),  tidak  semua  lex specialis  adalah  hukum  pidana  khusus. 3 Penanganan  tindak  pidana  khusus  ini memerlukan penanganan teknis khusus, yang dilakukan bukan hanya oleh Penyidik Polri tetapi juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian. Hal ini dikarenakan tindak  pidana  keimigrasian  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Indonesia tetapi juga oleh Warga Negara Asing.
Sehubungan  dengan  hal  diatas,  terhadap  setiap  Orang  Asing  yang  berada  di Wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  penjamin/korporasi  yang  menjaminnya  selama berada di Wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama  berada  di  Wilayah  Indonesia. Corporare sendiri  berasal  dari  kata “corpus” (Indonesia:  badan)  yang  berarti  memberikan  badan  atau  membadankan.  Dengan demikian, corporation itu  berarti  hasil  dari  pekerjaan  membadankan,  dengan  lain perkataan  badan  yang  dijadikan  orang,  badan  yang  diperoleh  dengan  perbuatan
1 Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia .”
2 Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime .
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana .”
manusia  sebagai  lawan  terhadap  badan  manusia,  yang  terjadi  menurut  alam 4 . Penjamin  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  seseorang  yang dijaminnya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  ayat  1  dan  2  Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Penjamin/korporasi  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  diatur dalam  Undang–Undang  Nomor  6  Tahun  2011  dikenai  sanksi  pidana  sesuai  Pasal 118. Pasal tersebut menyatakan bahwa penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan  yang  tidak  benar  atau  tidak  memenuhi  jaminan  yang  diberikan  dapat dihukum  dengan  pidana  penjara  maksimal  5  tahun  dan  denda  maksimal  Rp. 500.000.000,00.
Putusan  Pengadilan  Jakarta  Utara  No.397/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Ut  telah menerapkan  ketentuan  pidana  terhadap  PT.  Atrinco  Mulia  Sejati  yang  tidak melaksanakan  kewajibannya  sebagai  penjamin  atas  orang  asing  yang  dijamin selama  berada  di  Indonesia.  PT.  Atrinco  Mulia  Sejati  dengan  sengaja  tidak memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  ayat  (3)  UU  6  tahun 2011 tentang keimigrasian.
Dalam  penyidikan  tindak  pidana  keimigrasian  berdasarkan  Undang–Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  keimigrasian,  PPNS  Keimigrasian  memiliki kewenangan  khusus  dalam  menangani  kasus  tersebut.  Namun,  penegakan  hukum keimigrasian  dianggap  masih  kurang  memadai.  PPNS  keimigrasian  dalam menjalankan  tugasnya  juga  tunduk  pada  KUHAP  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  diteliti  bagaimana  memaksimalkan penegakan hukum keimigrasian.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  penulis  akan  membahas  penyidikan  yang dilakukan  oleh  PPNS  Keimigrasian  dalam  menangani  tindak  pidana  keimigrasian terhadap penjamin/korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran  PPNS  Keimigrasian  dalam  penanganan  tindak  pidana  keimigrasian  terhadap penjamin/korporasi, serta mencari solusi untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana keimigrasian terhadap penjamin/korporasi oleh PPNS Keimigrasian.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berfokus pada kewenangan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh penjamin/korporasi.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan.  Penelitian  ini  juga  melibatkan  wawancara  dengan  informan  yang relevan.  Objek  penelitian  adalah  penyidikan  oleh  PPNS  Keimigrasian  terhadap tindak pidana oleh penjamin/korporasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Data  sekunder  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan
4 Muladi and Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
bahan hukum tersier.
Penulis  dalam  melaksanakan  penelitian  ini  mempergunakan  teknik pengumpulan data melalui Wawancara 5 , Dokumen 6 , dan Studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan  cara  studi  pustaka  dilakukan  analisa  secara  mendalam  dari  sumber  data sesuai  dengan  level  pendekatannya.  Keseluruhan  data  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  akan  diolah  melalui  tahapan  identifikasi  dan  interpretasi,  untuk selanjutnya data tersebut akan dikaji dan dianalisis secara kualitatif yaitu menyusun teori–teori  yang  diperoleh  sebelumnya  dalam  studi  pustaka  serta  data–data  yang didapat  dari  hasil  penelitian  kemudian  dipadukan  dengan  permasalahan  yang  ada dilapangan  sehingga  diperoleh  data  yang  dapat  menjawab  permasalahan  yang dikemukakan  dalam  penelitian  untuk  mengerti  atau  memahami  gejala  penegakan hukum  di  bidang  keimigrasian,  sehingga  penelitian  ini  menghasilkan  data  yang bersifat deskriptif analitis .
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Efektifitas  Dan  Solusi  Pemaksimalan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Keimigrasian Terhadap  Korporasi/Penjamin  Orang  Asing  Oleh  PPNS  Keimigrasian  (Studi Kasus PT. Atrinco Mulia Sejati)
A. Penerapan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Keimigrasian  terhadap  Korporasi  (Contoh Kasus PT. Antrico Mulia Sejati)
a. Kronologi Kasus
Pada  tanggal  19  Januari  2017,  dilakukan  operasi  gabungan  di  Apartemen Gading Nias, Jakarta Utara, yang menghasilkan penangkapan 61 orang asing. Dari jumlah  tersebut,  terdapat  8  orang  asal  Nigeria  yang  memiliki  Visa  Republik Indonesia  dengan  penjamin  PT.  Antrico  Mulia  Sejati.  Setelah  pemeriksaan, diketahui  bahwa  mereka  melanggar  izin  tinggal  dan  masih  berada  di  Indonesia tanpa  izin  yang  sah.  Imigrasi  melakukan  pendetensian  dan  pemulangan,  serta memberitahukan  PT.  Antrico  Mulia  Sejati  untuk  bertanggung  jawab  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  63  ayat  (3)  Undang-Undang  Keimigrasian.  PT.  Antrico Mulia  Sejati  diberikan  waktu  5  hari  untuk  menanggung  biaya  pemulangan, namun tidak memenuhi kewajiban tersebut.
b. Tindakan yang diambil dan pemenuhan unsur pasal
PT.  Antrico  Mulia  Sejati  merupakan  penjamin  dengan  bentuk  korporasi, sehingga pidana yang dijatuhkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian  adalah  dijatuhkan  kepada  seluruh  pihak,  yakni  korporasi dan  pengurusnya.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  136  ayat  (2),  korporasi
5 Basrowi, “Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro, Surabaya.”
6 Sutorius, “Arnhem, Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus.”
dijatuhkan hukuman denda tiga kali lipat dari pidana denda yang tertera dalam pasal, yang dalam hal ini adalah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).  Sementara  itu,  pengurus  dari  korporasi  tersebut,  yang  dalam  hal  ini adalah  Sdr.  Risnawati  selaku  Direktur  Utama  PT.  Antrico  Mulia  Sejati  dapat dipidana  sesuai  dengan  pasal  yang  tertera,  yakni  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun.  Proses  penyidikan  dilaksanakan  setelah  bukti-bukti  permulaan dianggap  cukup  untuk  kasus  memasuki  tahapan  penyidikan.  Proses  penyidikan dilaksanakan untuk  membuktikan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  PT. Antrico  Mulia  Sejati  telah  memenuhi  unsur-unsur  pasal  yang  berkaitan  dengan kasus tersebut, yakni pasal 63 ayat (3), pasal 118, dan pasal 136 ayat (1) dan (2). Dalam hal ini, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa:
1) Unsur  Pasal  118: Setiap  Penjamin yang  dengan  sengaja  memberikan keterangan  tidak  benar  atau tidak  memenuhi  jaminan  yang  diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Unsur  penjamin telah  terpenuhi  setelah  ditemukan  bukti  bahwa  visa Republik  Indonesia  yang  tercantum  pada  paspor  kedelapan  orang  tersebut tertera bahwa mereka disponsori oleh PT. Antrico Mulia Sejati dan juga surat keterangan  dari  Sub  Direktorat  Visa  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang menyatakan  bahwa  PT.  Antrico  Mulia  Sejati  merupakan  penjamin  dari kedelapan WN. Nigeria tersebut;
- Unsur  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  jaminan  yang  diberikannya telah terpenuhi setelah pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mengirimkan surat  kepada  perusahaan  untuk  memulangkan  kedelapan  orang  asing pelanggar keimigrasian tersebut, tetapi tidak memulangkan mereka meskipun telah  melewati  batas  waktu  yang  ditentukan  dan  tidak  ditemukan  kesalahan dalam  pengiriman  surat,  melainkan  diterima  langsung  oleh  Direktur  Utama korporasi tersebut.
2) Unsur  Pasal  63  ayat  (3)  huruf  b  : Penjamin  wajib  membayar  biaya  yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan  Orang  Asing  yang dijaminnya dari  Wilayah  Indonesia  apabila  Orang  Asing  yang  bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
- Kewajiban yang dimaksud dalam pasal ini telah tertuang dengan jelas bahwa penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk mengeluarkan orang asing yang  dijaminnya  apabila  dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa deportasi, sebagaimana terjadi dalam kasus PT. Antrico Mulia Sejati dimana 8 (delapan)  orang  warga  negara  Nigeria  yang  dijamin  oleh  korporasi  tersebut dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  deportasi.  Hal  ini  tidak
dilakukan oleh PT. Antrico Mulia Sejati selaku penjamin, sehingga unsur Pasal 63 ayat (3) dalam pasal 118 telah terpenuhi .
3) Unsur Pasal 136 ayat (1) dan (2)
i. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal  117, Pasal  118 ,  Pasal  120,  Pasal  124,  Pasal  128,  dan  Pasal  129 dilakukan  oleh  Korporasi, pidana  dijatuhkan  kepada  pengurus  dan korporasinya.
ii. Penjatuhan  pidana  terhadap Korporasi hanya pidana  denda dengan ketentuan  besarnya  pidana  denda  tersebut 3  (tiga)  kali  lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam  pasal  tersebut,  ditentukan  bahwa  apabila  penjamin  merupakan korporasi maka pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya. Selain itu, dijelaskan  juga  bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  korporasi  berupa  pidana dengan  dengan  jumlah  3  (tiga)  kali  lipat  dari  pidana  denda  dalam  pasal  118. Setelah  unsur  tersebut  dipenuhi  dan  disusun  bersama  dengan  bukti  yang  telah ditemukan  dan  melalui  gelar  perkara,  kasus  dapat  diserahkan  kepada  Jaksa Penuntut  Umum  untuk  proses  penuntutan  dan  pendakwaan  di  tingkat pengadilan,  serta  menunggu  keputusan  pengadilan  terkait  kasus  tersebut  dan memberikan  pidana  sesuai  dengan  keputusan  yang  disampaikan  oleh  hakim  di pengadilan.
c. Putusan Kasus PT. Antrico Mulia Sejati
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  putusan  pengadilan  yang dilakukan terhadap kasus tersebut, putusan yang akhir persidangan menyatakan bahwa:
1) Menyatakan  Terdakwa  PT  Antrico  Mulia  Sejati  yang  diwakili  oleh  Risnawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan  sengaja  tidak  memenuhi  jaminan  yang  diberikannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”;
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  yang  diwakili  oleh  Risnawati  oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3) Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1  (satu)  lembar  Surat  PT  Antrico  Mulia  Sejati  Nomor  00.376/AMP/ PVKKB/II/2016 tanggal 06 Juni 2016, perihal: Undangan Bisnis Sponsor yang ditujukan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja untuk nama Mr. Paul Onyema Eze;
b. 1  (satu)  lembar  Pemberitahuan  dari  Kepala  Sub  Direktorat  Visa  Kasi  Visa Negara  Tertentu  tanggal  03  Juni  2016  kepada  PT  Antrico  Mulia  Sejati tentang Persetujuan Visa atas nama Paul Onyema Eze;
c. 2  (dua)  lembar  Tanda  Terima  Penyerahan  Surat  Perintah  Segera Memulangkan  Warga  Negara  Nigeria  atas  nama  Agbasu  Chiboy  Stanley, Ossai  Kenneth  Okafor,  Eze  Paul  Onyema,  Chiekezie  Isreal  Chibueze,  Mba Chidiebere Isaiah, Nweke Dam Ian Kenechukwu, Anyikamba Chidozie Peter, dan  Ifeanyichukwu  Christopher  Ani  Nomor  W.10.IMI.7.GR.03.02-  0704- 0711 tanggal 24 Januari 2017;
d. Asas Piercing the Corporate Veil
Perseroan  terbatas  adalah  badan  hukum  independen  dengan  tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas dalam hukum perseroan tidak bersifat mutlak. 7 Pengadilan mengakui perlunya pembatasan untuk mencegah pemegang saham  menyalahgunakannya.  Oleh  karena  itu,  pengadilan  pada  negara  hukum common  law telah  membentuk  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil sebagai batasan  terhadap  pertanggungjawaban  terbatas 8 .  Dalam  keadaan  tertentu, pengadilan  akan  mengabaikan  sifat  pertanggungjawaban  terbatas  sebua  dan meminta  pemegang  saham  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh perseroan terbatas.
Asas Piercing the Corporate Veil
berkaitan erat dengan pertanggungjawaban  terbatas  perseroan  terbatas 9 .  Asas  ini  menyatakan  bahwa pemegang  saham  harus  bertanggung  jawab  secara  pribadi  terhadap  kerugian perseroan  terbatas  jika  kesalahan  tersebut  berasal  dari  mereka 10 .  Asas  ini  juga mencerminkan pemahaman terhadap potensi penyimpangan yang dapat terjadi dalam  sebuah  perseroan  terbatas 11 .  Asas  ini  berlaku  secara  universal  dalam praktik bisnis perseroan di seluruh dunia dan dapat diterapkan tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada direksi dan dewan komisaris yang berpotensi menyebabkan kerugian pada perseroan terbatas. 12
Keadilan  bagi  pihak  terkait  dengan  perseroan  adalah  pembebanan tanggung  jawab  kepada  pemegang  saham  dan  pemegang  kedudukan  di perseroan  untuk  mengganti  kerugian  perseroan.  Doktrin alter  ego mencerminkan  kepentingan  pribadi  pemegang  saham  yang  mendominasi pengambilan keputusan bisnis. Pemegang saham harus bertanggung jawab atas kerugian  pihak  ketiga  akibat  kendali  mereka  terhadap  perseroan  terbatas.  Ada dua  pandangan,  di  mana  korporasi  dipandang  sebagai  alat  pemegang  saham atau  sebagai  entitas  terpisah.  Tanggung  jawab  pemegang  saham  tergantung
7 Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro , Surabaya.
8 Antoni, Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia .
9 Antoni.
10 Antoni.
11 Leander,  Penerapan  Doktrin  Piercing  Corporate  The  Veil  Dalam  Praktik  Perseroan  Terbatas  Dalam  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) (Studi Putusan Perkara Nomor 1916 K/Pdt/1991 Dan Nomor 1311 K/Pdt), Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
12 Harahap  and  Tumanggor,  Penerapan  Asas Piercing  The  Corporate  Veil :  Perspektif  Tanggung  Jawab  Direksi Perseroan Terbatas.
pada  keadaan  dan  tindakan  yang  dilakukan.  Teori business  judgement  rule mendukung  keputusan  direksi  yang  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  prosedur yang terpenuhi.
3.2 Efektifitas  Peran  PPNS  Keimigrasian  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Keimigrasian Terhadap Penjamin/Korporasi
A. Analisis Hukum PT. Antrico Mulia Sejati Berdasarkan analisis fakta tersebut maka tersangka PT. Atrinco Mulia Sejati diduga  kuat  telah  melakukan  tindak  pidana  keimigrasian  sebagaimana  diatur dalam  pasal  136  Jo  118  Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, yang unsurnya antara lain :
a. Pasal 136 ayat 1 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129  dilakukan  oleh  Korporasi,  pidana  dijatuhkan  kepada  pengurus  dan korporasinya;
b. Pasal  136  ayat  2 Penjatuhan  pidana terhadap  korporasi hanya pidana  denda dengan  ketentuan  besarnya  pidana  denda  tersebut  3  (tiga)  kali  lipat  dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
c. Pasal 118 Setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar  atau  tidak  memenuhi  jaminan  yang  diberikannya  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  63  ayat  2 dan  ayat 3 dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)"  Setiap  penjamin  yang  dengan  sengaja  tidak memenuhi  jaminan  yang  diberikannya.  Tidak  memenuhi  jaminan  yang diberikannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  63  ayat  2  yakni:  Penjamin yang dimaksud adalah PT. Atrinco Mulia Sejati sebagai penjamin atau sponsor sesuai  dengan  permohonan  pengajuan  calling  visa  di  Subdit  Visa  Direktorat Jenderal  Imigrasi  terhadap  kedelapan  Warga  Negara  Nigeria  atas  nama Ifeanyichukwu Christopher Ani, Nweke Damian Kenechukwu, Mba Chidiebere Isaiah,  Ossai  Kenneth  Okafor,  Agbasu  Chiboy  Stanley,  Chiekezie  Isreal Chibueze,  Anyikamba  Chidozie  Peter,  Eze  Paul  Onyema  dan  sesuai  dengan Visa Republik Indonesia pada Paspor mereka;
d. Pasal  63  Ayat  3,  Penjamin  wajib  membayar  biaya  yang  timbul  untuk memulangkan  atau  mengeluarkan  orang  asing  yang  dijaminnya  dari  wilayah Indonesia  apabila  orang  asing  yang  bersangkutan  telah  habis  masa  berlaku izin  tinggalnya  dan/atau  dikenai  Tindakan  Administrasi  Keimigrasian  berupa deportasi. Yang dimaksud penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan  atau  mengeluarkan  orang  asing  yang  dijaminnya  dari  wilayah Indonesia  apabila  orang  asing  yang  bersangkutan  telah  habis  masa  berlaku
izin  tinggalnya  yaitu  PT.  Atrinco  Mulia  Sejati  tidak  memulangkan  kedelapan Warga Negara Nigeria yang izin tinggalnya sudah habis berlaku;
e. Dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  Pendeportasian,  surat perihal  perintah  segera  memulangkan  WN.  Nigeria  atas  nama  diatas  dengan nomor nomor W.10. IMI.7.GR.03.02-0704–0711, tanggal 24 Januari 2017 dan diberikan  waktu  5  (lima)  hari  sejak  surat  diterima  tanggal  24  Januari  sampai dengan 30 Januari 2017 akan tetapi tidak dilaksanakan. Dari analisis tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  PT.  Antrico  Mulia  Sejati  telah  lalai  dalam melaksanakan  tanggung  jawabnya  untuk  menanggung  biaya  pemulangan kedelapan  warga  negara  Nigeria  yang  telah  mendapat  keputusan  untuk dideportasi  setelah  tinggal  di  wilayah  Indonesia  melebihi  izin  tinggal  yang dimilikinya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  PT.  Antrico  Mulia  Sejati  telah melakukan  tindak  pidana  keimigrasian  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 118  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  yang melibatkan  korporasi  dan  pengurusnya.  Berdasarkan  pasal  136  ayat  (2), korporasi  dikenai  denda  tiga  kali  lipat  dari  jumlah  pidana  denda  yang tercantum  dalam  pasal  tersebut,  yaitu  sebesar  Rp  1.500.000.000,00. RISNAWATI,  yang  merupakan  Direktur  Utama PT.  Antrico  Mulia  Sejati,  dapat dipidana  dengan  hukuman  penjara  maksimal  5  tahun  sesuai  dengan  pasal yang tertera. Proses penyidikan terhadap kasus ini berjalan dengan baik, dan semua unsur pasal yang terkait dengan kasus ini, seperti pasal 63 ayat (2) dan (3), pasal 118, dan pasal 136, telah terpenuhi dan meyakinkan. Kasus ini telah diangkat  ke  pengadilan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Utara,  dan berkas yang telah dilengkapi telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses lebih lanjut di tingkat pengadilan.
B. Analisis Kasus PT. Antrico Mulia Sejati Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  PT.
Antrico  Mulia  Sejati  telah  lalai  dalam  tanggung  jawabnya  untuk  menanggung biaya pemulangan warga negara Nigeria yang telah dideportasi, sehingga dapat dikenai sanksi berupa denda tiga kali lipat dari pidana denda yang tertera dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Risnawati, sebagai  pengurus  korporasi,  juga  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 tahun. Namun, terdapat perbedaan perlakuan antara tindak pidana yang dilakukan  oleh  penjamin  perseorangan  dan  korporasi,  di  mana  dalam  kasus  ini hanya  PT.  Antrico  Mulia  Sejati  yang  dijatuhi  pidana  denda,  sedangkan pengurusnya  tidak,  karena  perseroan  sebagai  badan  hukum  memiliki  tanggung jawab  hukum  terpisah  dari  pengurusnya.  Risnawati  sebagai  Direktur  Utama  PT. Antrico  Mulia  Sejati  adalah  individu  yang  berbeda  dengan  PT.  Antrico  Mulia Sejati  itu  sendiri.  Meskipun  Risnawati  mewakili  PT.  Antrico  Mulia  Sejati  dalam menjalankan  kegiatan  sehari-hari,  perlu  dibedakan  antara  Risnawati  sebagai
individu dan PT. Antrico Mulia Sejati sebagai badan hukum.
Dalam putusan nomor. 397/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Ut tersebut, dapat dilihat disini  bahwa  terdapat  penerapan  hukum  yang  kurang  tepat  dimana  putusan pengadilan  hanya  menjatuhkan  hukuman  kepada  Risnawati  “yang  mewakili  PT. Atrinco  Mulia  Sejati”,  dan  tidak  serta  merta  menjatuhkan  hukuman  kepada Risnawati selaku pengurus itu sendiri. Dapat dikatakan juga, bahwa berdasarkan putusan  nomor.  397/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Ut  tersebut,  maka  PT.  Atrinco  Mulia Sejati  sebagai  badan  hukum,  berbeda  dengan  Risnawati,  sama  sekali  tidak dijatuhkan  hukuman  apapun  yang  seharusnya  dihukum  agar  terdapat  “efek jera”.  Terlebih  lagi,  memang  berdasarkan  rumusan  Pasal  118  jo.  Pasal 136  ayat (1)  Undang–Undang  nomor  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  maka  jelas dirumuskan  bahwa  dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  Pasal  118 tersebut  dilakukan  oleh  Korporasi,  maka  seyogianya  hukuman  pidana  tersebut dijatuhkan kepada Pengurus dan Korporasi. Makna rumusan “Dan” mengandung makna  kumulatif,  yang  berarti  bahwa  hukum  seharusnya  dijatuhkan  kepada keduanya, baik itu Pengurus (dalam hal ini yaitu Risnawati) maupun Korporasi itu sendiri  (PT.  Atrinco  Mulia  Sejati).  Berbeda  dengan  penerapan  rumusan  “atau” yang  bersifat  alternatif,  yang  mana  malah  diterapkan  oleh  putusan  pengadilan dimaksud, dimana amar putusan hanya menghukum salah satu pihak dalam hal ini  yaitu  PT.  Atrinco  Mulia  Sejati  dan  tidak  kepada  Pengurus  (Risnawati)  itu sendiri.  Jelas  dari  putusan  tersebut  bahwasannya  hanya  RISNAWATI  selaku Direktur  yang  mewakili  PT.  Atrinco  Mulia  Sejati  yang  dijatuhkan  hukuman  dan bukan  Risnawati  sebagai  pengurus.  Sedangkan,  Sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  94  ayat  (1)  UUPT  2007,  maka  Anggota  Direksi  diangkat  oleh  mekanisme RUPS.  Oleh  karenanya,  sangatlah  mungkin  apabila  Risnawati  selaku  Direktur tersebut  digantikan  melalui  mekanisme  RUPS,  dimana  kemudian  Direktur  yang baru itu melakukan lagi pelanggaran yang sama di kemudian hari.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan apabila melihat  kasus  yang  terdapat  dalam  putusan  no.  397/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Ut tersebut,  maka  terdapatnya  penerapan  hukum  Keimigrasian  yang  kurang  tepat khususnya  hukum  positif  yang  mengatur  terkait  pemidanaan  Korporasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  136  Undang-Undang  Keimigrasian.  Apabila tidak terdapat perubahan sikap, pola pikir, serta pemahaman hakim akan konsep pemidanaan  Korporasi  di  kemudian  hari,  maka  PT.  Atrinco  Mulia  Sejati,  atau bahkan  banyak  perseroan-perseroan  lainnya  yang  tidak  menaati  ketentuan hukum  Imigrasi  akan  terus  lolos  dari  penjatuhan  hukuman  pidana  lagi  dan  lagi. Dimana tidak menjalankan kewajiban yang diatur dalam hukum Imigrasi tersebut bisa saja menjadi suatu hal yang lazim oleh karena korporasi itu sendiri seringkali bisa  Lolos  dari  penjatuhan  hukuman  pidana,  dan  akan  terulang  terus  demikian rupanya karena tidak terdapatnya “efek jera”, yang mana Jelas hal tersebut akan
mengganggunya  penegakan  hukum  Keimigrasian  yang  akan  mengganggu  lalu lintas aktivitas Keimigrasian di Indonesia. Oleh karena itu, perlunya peningkatan upaya penegakan hukum Keimigrasian yang harus didukung dengan peningkatan fundamental konsep pemidanaan Korporasi yang baik oleh para penegak hukum, terutama  para  hakim  yang  mengadili  perkara-perkara  di  bidang  pidana  khusus Keimigrasian.
C. Dampak putusan kasus PT. Atrinco Mulia Sejati Putusan  kasus  PT.  Atrinco  Mulia  Sejati  memiliki  dampak  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta Utara.  Secara  langsung,  PT.  Atrinco  Mulia  Sejati  sebagai  korporasi  tidak mendapatkan  efek  jera  secara  langsung.  Putusan  pengadilan  hanya menindaklanjuti  terhadap  direktur  perusahaan,  Risnawati,  sebagai  perwakilan. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  pasal  yang  menunjukkan  bahwa  korporasi  juga bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Dampak  tidak langsungnya  adalah  bahwa  putusan  ini  tidak  memberikan  efek  jera  kepada  PT. Atrinco  Mulia  Sejati  dan  berpotensi  mengulangi  tindak  pidana  serupa  di  masa depan.
Putusan  ini  memiliki  dampak  dalam  jangka  panjang  sebagai  acuan  bagi kasus serupa di masa mendatang. Perusahaan lain yang melakukan tindak pidana serupa  dapat  mengajukan  keringanan  dengan  mengacu  pada  putusan  ini,  yang berarti perusahaan atau korporasi tidak akan menerima efek jera, hanya direktur individu  yang  bisa  digantikan.  Hal  ini  meningkatkan  potensi  terjadinya  masalah serupa dan tidak mengurangi pelanggaran yang harus dihindari. Selain itu, masih terdapat  pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  orang  asing  dengan penjamin  di  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Ini  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  63  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam penegakan hukum agar  masalah  serupa,  terutama  yang  melibatkan  celah  hukum  atau ketidaksesuaian dengan Undang-Undang, dapat dicegah.
3.3 Solusi  Pemaksimalan  Penanganan  Tindak  Pidana  Keimigrasian  Terhadap Penjamin/Korporasi Oleh PPNS Keimigrasian
A.  Sanksi pidana bagi Korporasi dan alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan Permasalahan  terkait  efektivitas  peran  PPNS  Keimigrasian  dalam menangani  tindak  pidana  keimigrasian  yang  melibatkan  penjamin/korporasi. Penulis  mempertanyakan  sanksi  pidana  apa  yang  dapat  diterapkan  terhadap korporasi  jika  pidana  denda  tidak  dibayarkan.  Bagi  individu,  ketentuan  dalam Pasal  30  KUHP  menyatakan  bahwa  jika  denda  tidak  dibayar,  dapat  dikenakan pidana  kurungan  pengganti  denda.  Namun,  dalam  konteks  korporasi  sebagai subjek  hukum  pidana,  penerapan  pidana  kurungan  pengganti  denda  tidaklah
memungkinkan.  Sebagai  alternatif,  "corporate  imprisonment"  dalam  bentuk pencabutan  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  keuntungan  dapat  dijadikan sanksi  jika  pidana  denda  tidak  dibayar  oleh  korporasi.  Berdasarkan  hal-hal tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  atau  perumusan  sanksi pidana bagi korporasi dirumuskan secara tunggal. Oleh sebab itu, dalam rangka menjawab jenis sanksi pidana lain apa yang dapat diterapkan terhadap korporasi, Suprapto  menyatakan  bahwa  hukuman  yang  dapat  dikenakan  pada  perusahan (dalam hal ini korporasi) adalah: 13
1. Penutupan  seluruhnya  atau  sebagian  perusahan  si  terhukum  untuk  waktu tertentu;
2. Pencabutan  seluruhnya  atau  sebagian  fasilitas-fasilitas  tertentu  yang  telah atau  dapat  diperolehnya  dari  pemerintah  oleh  perusahan  selama  waktu tertentu;
3. Penempatan perusahan di bawah pengampuan selama waktu tertentu Terkait  dengan  hal  ini,  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  terdapat beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  yang  dapat  dijadikan  pidana  pokok  untuk  korporasi  atau setidaknya  sebagai  pidana  tambahan  yang  dapat  dijatuhkan  mandiri,  seperti penutupan  perusahaan  atau  korporasi  untuk  waktu  tertentu  atau  pencabutan hak  izin  usaha  yang  setara  dengan  pidana  perampasan  kemerdekaan  sebagai pidana pokok yang identik dengan orang. 14
Mengutip  pendapat  Brickey,  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi  hanyalah  denda,  namun  dengan  sanksi  penutupan  seluruh  korporasi sebenarnya  merupakan  "corporate  death  penalty",  dan  pembatasan  aktivitas korporasi  memiliki  hakekat  yang  sama  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan, yang  dikenal  sebagai  "corporate  imprisonment",  termasuk  pidana  tambahan berupa pengumuman keputusan hakim yang sangat ditakuti oleh korporasi. 15
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  untuk  terlaksananya  amanah Undang–undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian khususnya dalam hal penanganan  tindak  pidana  Keimigrasian  oleh  penjamin/korporasi  yang  tidak mentaati  peraturan  perundang–undangan  terkait  dengan  ketentuan  yang  ada, maka diperlukan solusi yang dapat mengatasi hal tersebut yakni sebagai berikut:
1. Solusi untuk kendala yang timbul berkaitan dengan struktur hukum (structure of law)
a. Supaya  tidak  terjadi  pemahaman  yang  sempit  tentang  kewenangan  serta tugas  dan  fungsi,  PPNS  Keimigrasian  diwajibkan  untuk  berkoordinasi dengan  Polri,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan  unsur  lain  terkait  penanganan
13 Muladi and Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga .
14 Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana . 15 Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana.
tindak pidana untuk memastikan pemahaman yang tidak sempit mengenai kewenangan,  tugas,  dan  fungsi  mereka.  Proses  penyidikan  tindak  pidana Keimigrasian  harus  dianggap  sebagai  pidana  khusus  (lex  specialis  derogat legi  generali),  yang  mengutamakan  hukum  yang  bersifat  khusus  dan mengesampingkan hukum yang bersifat umum;
b. Penambahan  personil  dan  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada pada jajaran Imigrasi. Dimana saat ini pada Tahun 2022 sesuai dengan data yang diperoleh dari Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi SDM PPNS Imigrasi hanya berjumlah 1.139 dengan rincian 595 orang tidak aktif  (atase,  pembantu  atase,  dosen  pada  poltekim  dan  berkarir  diluar imigrasi)  dan  544  orang  aktif  dari  total  seluruh  pegawai  yang  berjumlah 10.661;
c. Meningkatkan  saranan  dan  prasaran  yang  dapat  membantu  kelancaran proses  penyidikan  terhadap  pelanggaran  tindak  pidana  keimigrasian, mengingat  bahwa  saat  ini  jumlah  kantor  imigrasi  yang  tersebar  diseluruh wilayah  Indonesia  berjumlah  127  dimana  jumlah  ini  sangat  sedikit  sekali bila dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya dan melihat luas wilayah Indonesia yang sangat luas;
2. Solusi  untuk  kendala  yang  timbul  berkaitan  dengan  substansi  Hukum (substance of the law) terkait dengan peraturan perundang–undangan:
a. Menyikapi kebijakan pemerintah saat ini dalam penanganan covid–19 dan pemulihan  ekonomi  nasional  dan  dalam  mendukung  iklim  investasi nasional  yang berada di Indonesia.  Pihak  imigrasi  haruslah  tetap  waspada dan  memperkuat  pengawasan  terhadap  setiap  orang  asing  beserta penjamin/sponsornya;
b. Membuat MoU / kesepakatan bersama antara aparat pengak hukum yang berkaitan  dengan  proses  penyidikan  hingga  sampai  dengan  penuntutan hingga pemidanaan terhadap penjamin/korporasi;
c. Melakukan  pengetatan  pengajuan  persyaratan  dalam  proses  pengajuan visa oleh penjamin/korporasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
d. Perlu melakukan filter dan menyaring kembali penjamin keimigrasian yang melakukan penjaminan terhadap orang asing yang ada di Indonesia;
e. Perlunya  peningkatan  peran Clearance  House pada  Direktorat  Jenderal imigrasi terhadap penilaian penjamin;
f. Agar  pengawasan  tidak  hanya  terfokus  pada  warga  negara  asing  saja, melainkan  juga  terhadap  penjamin  keimigrasian  yang  menjamin  seorang warga asing untuk masuk, tinggal dan menetap di wilayah Indonesia.
3. Solusi untuk kendala yang timbul dari masalah budaya Pentingnya kerja sinergi antara instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam  melaksanakan  penyidikan  guna  mengatasi  kendala  budaya  egoisme kelembagaan.  Tujuan  dari  kerja  sinergi  tersebut  adalah  untuk  menghilangkan egoisme  kelembagaan  dan  memperkuat  fungsi  keimigrasian  dalam  menjaga stabilitas,  kepentingan  nasional,  kedaulatan  negara,  keamanan,  ketertiban umum,  serta  menghadapi  dampak  negatif  perlintasan  orang  antar  negara  dan kegiatan  orang  asing  di  Indonesia.  Perlunya  pengawasan  yang  ketat  terhadap orang  asing  dan  pelaksanaan  tindakan  keimigrasian  yang  cepat,  teliti,  dan terkoordinasi.  Meskipun  dilakukan  pengawasan  yang  ketat,  pelayanan  yang terbuka  bagi  orang  asing  tetap  harus  dipertahankan,  sehingga  memperhatikan aspek pelayanan yang memadai kepada mereka.
Undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  menetapkan  Kantor  Imigrasi, kepolisian,  dan  pejabat  lain  sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  orang  asing  di  Indonesia.  Untuk memaksimalkan  pengawasan  tersebut,  di  setiap  provinsi  didirikan  Tim Pengawasan  Orang  Asing  (PORA)  yang  bertugas  melakukan  pertukaran  data, pengawasan  lapangan, memberikan  saran  atau pertimbangan,  serta  melakukan tindakan  preventif,  represif,  dan  pre-emptif  terhadap  pelanggaran  peraturan yang  dilakukan  oleh  orang  asing.  Melalui  lembaga-lembaga  seperti  Kantor Imigrasi, kepolisian, dan Tim PORA, pemerintah berusaha menjaga pengawasan yang efektif terhadap orang asing di Indonesia untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
B. Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan Doktrin Piercing the Corporate Veil
Pertanggungjawaban  Direksi  Perseroan  Terbatas  terbatas  setelah pendaftaran dan pengumuman  akta pendirian  yang  disahkan oleh  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  namun  dapat  menjadi  tanggung  jawab  pribadi atau  tanggung  renteng  sesama  anggota  Direksi  dalam  situasi  tertentu berdasarkan  doktrin  Piercing  the  Corporate  Veil.  Pasal  97  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa anggota Direksi bertanggung jawab  penuh  secara  pribadi atas  kerugian  Perseroan  jika terbukti  bersalah  atau lalai menjalankan tugasnya.
Pertanggungjawaban  Direksi  Perseroan  Terbatas  berdasarkan  doktrin Piercing  the  Corporate  Veil dapat  diterapkan  jika  Direksi  melakukan  hal-hal berikut:
1. Tidak  melaksanakan  kewajiban fiduciary  duty kepada  Perseroan.  Jika  Direksi dengan  sengaja  atau  lalai  dalam  menjalankan  kewajiban fiduciary  duty dan tidak  bertanggung  jawab  serta  tidak  beritikad  baik  dalam  pengurusan Perseroan,  mereka  akan  bertanggung  jawab  secara  pribadi.  Hal  ini  sesuai
dengan  Pasal  1  angka  5  dan  Pasal  97  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Selain  itu,  Direksi  juga  dapat  dijerat  dengan  Pasal  1365  dan  1366  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Pasal  1365  menyebutkan  bahwa  orang  yang melanggar  hukum  dan  menyebabkan  kerugian  kepada  orang  lain  wajib menggantikan  kerugian  tersebut.  Pasal  1366  menegaskan  bahwa  seseorang bertanggung  jawab  bukan  hanya  atas  perbuatan,  tetapi  juga  atas  kelalaiannya. Dua  pasal  tersebut  menjadi  dasar  untuk  mengajukan  tuntutan  terhadap seseorang  berdasarkan  prinsip  perbuatan  melawan  hukum.  Jika  seseorang melanggar  peraturan  perundang-undangan  Perseroan  Terbatas  dan  anggaran dasar  Perseroan,  mereka  harus  mengganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh kelalaiannya.

## 4. SIMPULAN
Setiap  tindak  pidana  harus  diberikan  hukuman  yang  sesuai,  termasuk  tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh korporasi. Namun, dalam kasus PT. Atrinco Mulia  Sejati,  hanya  korporasi  yang  dijatuhi  pidana  tanpa  adanya  hukuman  bagi pengurusnya.  Hal  ini  menciptakan  celah  hukum  dalam  putusan  tersebut  dan mengurangi efek jera. Akibatnya, PT. Atrinco Mulia Sejati tidak mengalami efek jera dari  hukuman  yang  diterima,  dan  putusan  ini  dapat  menjadi  acuan  untuk  kasus serupa di masa depan.
Tanggung jawab Direksi sebuah perusahaan terbatas pada dasarnya terbatas setelah  pendaftaran  dan  pengumuman  akta  pendirian  yang  disahkan  oleh Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  namun  terdapat  situasi  di  mana tanggung  jawab  ini  dapat  menjadi  tidak  terbatas  atau  menjadi  tanggung  jawab pribadi sesama anggota Direksi berdasarkan doktrin Piercing the Corporate Veil. Jika anggota  Direksi  dengan  sengaja  melakukan  tindakan  untuk  kepentingan  pribadi yang  menyebabkan  kerugian  bagi  perusahaan,  mereka  dapat  bertanggung  jawab secara  pribadi  untuk mengganti  kerugian tersebut  sesuai dengan Pasal 97  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 5. REFERENSI
BUKU: Barda A.N., 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti. Suwandi  B.,  2008, Metode  Penelitian  Kualitatif:  Perspektif  Mikro , Insan  Cendikia , Surabaya.
Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta , Jakarta. Muladi, dn Priyatno D., 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga . Kencana.
Arief B.N., 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum
Pidana , Citra Aditya Bakti , Bandung. Iman  S.,  2021, Perspektif  Imigrasi  Dalam  United  Nation  Convention  Against Transnational Organized Crime . Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Sihombing  S.,  2013, Hukum  Keimigrasian  Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia , Nuansa Mulia, Bandung . Sutorius  R.A.,  1998 Alasan-Alasan  Penghapus  Kesalahan  Khusus ,  Penerjemah Wonosutanto, FH Unila, Bandar Lampung.

## Karya Ilmiah:
Antoni  V.  2013,  Konsistensi  Penerapan  Doktrin Piercing  the  Corporate  Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , 2(3).
Putri  H.P.,  dan  Tumanggor.  2008,  Penerapan  Asas  Piercing  the  Corporate  Veil: Perspektif  Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan  Terbatas. Jurnal  Nuansa Kenotariatan, 1 (1), hlm. 45–51.

## Skripsi, Tesis, Desertasi:
Jeffry  L.,  2017,  Penerapan  Doktrin  Piercing  Corporate  The  Veil  Dalam  Praktik Perseroan  Terbatas  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MARI)  (Studi  Putusan  Perkara  Nomor  1916  K/Pdt/1991  Dan  Nomor  1311 K/Pdt), Tesis , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.