JIGE 4 (1) (2023) 197-208

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
TRANSFORMASI
SISTEM

## PENGELOLAAN
KEUANGAN

## ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Aris Setiawan Karim 1 , Luqmanul Hakiem Ajuna 2 , Sri Dewi Yusuf 3 1,2,3 IAIN Sultan Amai Gorontalo

## History Article
Article history:
Received Feb 07, 2023 Approved Feb 25, 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  phenomenon  of  student organization  financial  management  at  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  case study  approach  to  student  organizations  at  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo  while  the  research  is  starting  from  the  process  of planning, organizing, supervising and reporting accountability. This  phenomenon  finds  answers,  namely  the  financial management of student organizations is not well organized, the campus  provides  the  potential  for  student  organizations  to commit fraud resulting in organizational disorientation starting from  cheating  during  the  implementation  process, manipulation  of  accountability  reporting,  as  well  as  the potential for TGR (claims for compensation) against students.

## ABSTRAK
Penelitian  Ini  bertujuan  mengkaji  fenomena  pengelolaan keuangan  organisasi  kemahasiswaan  di  IAIN  Sultan  Amai Gorontalo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus  organisasi  kemahasiswaan yang  berada  di  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo  adapun  yang diteliti adalah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban.  Fenomena  ini  menemukan  jawaban yaitu  pengelolaan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan  tidak tertata  dengan  baik,  kampus  memberikan  Potensi  kepada organisasi  kemahasiswaan  untuk  melakukan  kecurangan sehingga  memunculkan  disorientasi  organisasi  mulai  dari kecurangan  saat  proses  pelaksanaan,  manipulasi  laporan pertanggungjawaban,  serta potensi  TGR  (tuntutan  ganti  rugi) terhadap mahasiswa.

## Keywords:
Student  Organization,
Financial,
Management
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: Sridewiyusuf@Iaingorontalo.ac.id

## PENDAHULUAN
Organisasi  kemahasiswaan  merupakan  satu  entitas  sosial  di  dalam  perguruan,  kebebasan berkumpul,  berserikat,  dan  berorganisasi  telah  diatur  dalam  pasal  28  E  ayat  (3)  Undang-  undang  dasar 1945. Yang juga di afirmasi melalui Undang – undang nomor 9 tahun 1998, tentang kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di depan umum.
Tujuan  dibentuknya  organisasi  kemahasiswaan  intra  kampus  telah  tertera  di  dalam  undang  – undang nomor 12 tahun 2012 tentang organisasi kemahasiswaan intra kampus yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana prasarana dan dana (biaya) untuk mendukung kegiatan mahasiswa, bertujuan  untuk;  mewadahi  kegiatan  mahasiswa  dalam  mengembangkan  bakat,  minat,  dan  potensi mahasiswa,  mengembangkan  kreativitas,  dan  mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  melalui  kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Hasil  pemeriksaan  satuan  pemeriksa  intern  (SPI)  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo,  terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada kegiatan organisasi kemahasiswaan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.52.750.411  yang  diperiksa  pada  tahun  2018,  mengakibatkan  penanggung  jawab  kegiatan  mengganti keseluruhan  biaya  tersebut  dalam  hal  ini  di  tingkatan  fakultas  Wakil  Dekan  III  sedangkan  di  tingkatan Institut  Wakil  Rektor  III.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  tersebut  telah  dilakukan  pemetaan  akar permasalahannya  yaitu  pada  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  (LPJ)  kegiatan.   Hal  ini  membuat penanggung  jawab  merasa  dirugikan  dikarenakan  yang  menggunakan  dan  mengelola  keuangan  yaitu mahasiswa, sehingga jika terjadi TGR, mahasiswa tersebutlah yang mengganti jika terjadi kerugian.
Pada tahun anggaran 2021 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ditemukan oleh satuan  pemeriksa intern (SPI) hasil  pemeriksaan tahun 2022 yaitu sebesar  Rp.7.550.000, berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya, di tahun 2021 tuntutan ganti rugi (TGR) yang sebelumnya di limpahkan  ke  Wakil  Rektor  dan  Wakil  Dekan  telah  berganti  yaitu  dilimpahkan  langsung  kepada mahasiswa  yang  bersangkutan,  akibatnya  ada  dua  orang  mahasiswa  yang  dikenakan  TGR  diakibatkan belum  memasukan  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan,   Hal  ini  tentu  memerlukan  penjelasan  kepada organisasi kemahasiswaan secara masif baik secara formal berupa pelatihan dan sosialisasi
Sepengetahuan  peneliti  ada  beberapa  hal  yang  harus  dibenahi  di  dalam  pengelolaan  keuangan organisasi kemahasiswaan intra kampus, hal ini didukung dengan pengalaman panjang peneliti yang juga turut  terlibat  aktif  di  dalam  pengelolaan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan  intra  kampus,  dengan demikian  topik  ini  sangat  menarik  untuk  dituliskan  selain  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  juga  dapat direkomendasikan  sebagai  naskah  akademik  dalam  perbaikan  pengelolaan  keuangan  organisasi kemahasiswaan intra kampus.
Jurnal  ini  membahas  bagaimana  pengelolaan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan  yang  meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  dan  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  serta  model  transformasi pengelolaan keuangan dan upaya Preventif TGR mahasiswa.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menjelaskan makna dibalik realitas  sosial  yang  terjadi,    Pendekatan  kualitatif  digunakan  agar  pengumpulan  data  tidak  bersifat  kaku serta  selalu  sesuai  dengan  keadaan  di  lapangan,  pendekatan  dalam  penelitian  kualitatif  yang  mencoba menjelaskan  atau  mengungkap  fenomena  pengalaman  yang  didasari  oleh  kesadaran  yang  terjadi  pada beberapa  individu  penelitian  ini  dilakukan  pada  situasi  yang  alami  sehingga  tidak  ada  batasan  dalam memaknai  atau  memahami  fenomena  yang  dikaji    Dengan  pendekatan  kualitatif,  data  bersifat  emosi, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang dapat ditemukan (Moleong 2007)
Situs penelitian yang dipilih yaitu pada organisasi intra dan civitas akademika kampus pada IAIN Sultan Amai Gorontalo  Ketersediaan akses dan rapport (kedekatan) dengan informan juga sangat penting dikarenakan  tema  dalam  penelitian  ini  bersifat  “rawan”  dan  “sensitif”  bagi  sebagian  aktor    Rapport dimanfaatkan  untuk  menggali  informasi  yang  lebih  dalam  tentang  pengelolaan  dan  pelayanan  keuangan organisasi kemahasiswaan secara tidak eksplisit.
“kalau  untuk  jenis  pembelanjaan  dalam  kegiatan  organisasi  memang  hanya  ATK, konsumsi, dan honor”
Informan pada penelitian  ini  adalah  para  personal berpengalaman  dalam  bidang keuangan yang memenuhi  beberapa  kriteria  yang  terlibat  dalam  organisasi  kemahasiswaan,  yaitu  beberapa  aparatur organisasi organisasi intra kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo dan fungsional keuangan.
Tempat  wawancara  pada  penelitian  ini  yaitu  kantor/kampus  serta  tempat  tinggal  informan dengan  membuat  janji  terlebih  dahulu  terkadang  juga  peneliti  melakukan  wawancara  ketika  informan berada di kampus.
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan pemahaman subjektif para  informan  terkait  pengalaman  aktivitas  organisasi  yang  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian, kepemimpinan,  pengawasan,  sampai  pada  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban.  Selanjutnya dilakukan  penguraian  dan  pengungkapan  realita  yang  telah  diperoleh  pada  tahap  sebelumnya  untuk menemukan  intisari  dari  fenomena  di  lapangan  Intisari  tersebut  akan  diungkap  mengenai  sikap-sikap berdasarkan fenomena di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alur Pengelolaan keuangan birokrasi tidak selaras dengan perencanaan Organisasi kemahasiswaan Alur  pengelolaan  keuangan  dalam  kegiatan  organisasi  kemahasiswaan  telah  diatur  melalui regulasi dan kebijakan kampus, berikut alur yang dapat digambarkan lewat wawancara;

## Gambar 1. Alur Proses Pencairan anggaran Organisasi Mahasiswa
Pertama ,  organisasi  kemahasiswaan  melakukan  perencanaan  kegiatan  dalam  bentuk Term  Of  Reference (TOR),  menyusun  panitia  pelaksana,  dan  rancangan  anggaran  belanja  (RAB),  Dalam  wawancara  yang peneliti  dapatkan  dari  fungsional  keuangan  bahwa  jenis  belanja  organisasi  kemahasiswaan  dalam pengelolaan kegiatan ada tiga yaitu; ATK, Konsumsi, dan Honorarium.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  keterbatasan  organisasi  kemahasiswaan  berekspresi dalam  mengelola  keuangan  pada  pelaksanaan  kegiatan  yang    diikat  pada  tiga  jenis  pembelanjaan, Konsumsi, ATK, dan Honorarium. Hal ini dapat menyebabkan tidak maksimal nya pelaksanaan kegiatan.
Kedua, setelah  melakukan  perencanaan  dalam  bentuk  proposal  kegiatan  ketua  organisasi  dan  panitia pelaksana  mengajukan  permohonan  pencairan  dana,  yang  di  tujukan  kepada  Rektor,  yang  sebelumnya harus  dimasukan  pada  bagian  umum  untuk  dimasukan  dalam  agenda,  setelah  di  disposisi  oleh  rektor kemudian  ke  wakil  rektor  III  dan  setelah  itu  ke  BIRO,  selanjutnya  kebagian  Keuangan  dan  Pejabat pembuat  komitmen  (PPK),  terakhir  di  proses  dan  menunggu  pencairan.  Pada  tahap  proses  pencairan, organisasi  kemahasiswaan  harus  menunggu  estimasi  waktu  yang  tidak  pasti,  sehingga  membuat perencanaan kegiatan yang telah disusun baik itu tempat dan waktu pelaksana bisa sewaktu waktu berubah
“iya kak, untuk pencairan anggaran organisasi kemahasiswaan yang pernah kami alami  yaitu  paling  lama  itu  dua  minggu  sedangkan  paling  cepat  lima  atau  tuju hari”
“alasan  dari  pihak  rektorat  itu  kak,  pak  rektor  masih  ada  di  luar  daerah, sedangkan  untuk  pencairan  anggaran  harus  ada  sk  panitia  yang  tandatangani pak rektor, jadi harus menunggu beliau balik sedangkan kegiatan suda dekat ”
“tidak semua penyebab lambatnya pencairan itu karena SK rektor ada juga karena pihak  kampus  lupa  dengan  tor  yang  telah  kami  masukan,  sehingga  perlu pengecekan untuk diingatkan dan pengawalan tiap saat”
“alasan kenapa rencana belanja berubah ubah itu kak, karena menyesuaikan dengan anggaran  yang  di  berikan  oleh  kampus,  sedangkan  mengingat  program  kerja  yang masih banyak yang harus dibiayai , makanya sering tidak sesuai dengan RAB yang tertera di proposal, ”
“dana yang kami dapatkan tidak  cukup untuk membiayai program. Sehingga  kita harus menghemat dana untuk bisa di plot pada kegiatan lain. Apalagi setahu kami tidak ada pertemuan formal di tingkatan fakultas dalam membahas program kerja dan  jumlah  program  yang  bisa  diakomodir  dalam  menggunakan  dana  kampus, sehingga bisa menjadi acuan dalam pendanaan organisasi”
karena  harus  menunggu  anggaran  yang  dicairkan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  ketua organisasi  intra  kampus  ditemukan  bahwa  pencairan  anggaran  paling  lambat  bisa  sampai  15  hari  dan paling  cepat  7  hari  dengan  beberapa  alasan  yang  di  sampaikan  oleh  pihak  kampus,  seperti  apa  yang diungkapkan oleh Adila salah satu ketua HMJ di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
Setalah  peneliti  dalami  apa  penyebab  lambatnya  pencairan  anggaran  organisasi  kemahasiswaan, ternyata  menunggu  SK  panitia,  yang  harus  ditandatangani  oleh  bapak  Rektor,  karena  salah  satu  dasar dapat  di  cairkan  nya  anggaran  yaitu  SK  kepanitiaan  yang  dibubuhi  tanda  tangan  Rektor,  adila menambahkan;
Berbeda  dengan  Rahmi,  ketua  HMJ  di  salah  satu  fakultas  syariah,  menuturkan  bahwa  proses pencairan itu lambat atau tidaknya tergantung dengan pengawalan atau pengecekan secara berkala, karena pihak  kampus  kadang  lupa  dengan  permohonan  yang  telah  dimasukan.  Sehingga  harus  dilakukan pengecekan;

## Anggaran organisasi kemahasiswaan tidak sesuai dengan jumlah program yang telah di rumuskan
Ketiga, proses pengorganisasian ini juga sering terjadi pro kontra, ada yang sesuai dengan alur rencana, ada juga yang tidak sesuai, misalnya saja soal road map kegiatan dan anggaran belanja yang disusun di dalam proposal  berbeda  dengan  saat  pelaksanaan  kegiatan.  Hal  ini  memicu  perdebatan  antar  pengurus,  alasan kenapa berubah? yaitu menyesuaikan dengan jumlah anggaran, sedangkan jumlah program kerja tidak ber banding  dengan  pagu  anggaran  yang  disediakan  oleh  pihak  kampus,    marsel  ketua  HMJ  di  salah  satu fakultas Ushuludin dan dakwah mengungkapkan  bahwa;
Setelah peneliti mendalami lebih lanjut ternyata keterlibatan organisasi di tingkatan jurusan dalam hal  ini  HMJ  tidak  dilibatkan  dalam  perumusan  program  di  tingkatan  fakultas  sehingga  aspirasi  program yang telah di rancang oleh hmj tidak tersampaikan ke tingkat institut untuk menjadi bahan pertimbangan, yang  disayangkan  adalah  HMJ  tinggal  menerima  hasil  pembagian  jumlah  program  dan  anggaran  yang telah di rumuskan di tingkatan institut. Askar menambahkan bahwa;
“kita kaget saja di akhir tahun seperti ini  masih banyak anggaran yang tersisa, padahal harusnya suda selesai mengingat akhir tahun seperti ini suda harus menyusun pelaporan keuangan.buntutnya  kita  organisasi  yang  ribet  karena  dituntut  harus  menghabiskan anggaran  itu,  ditambah  lagi  kita  harus  gontok  gontokan  lagi  menyusun  laporan pertanggungjawaban”
“ kita dilantik bulan juni, jadi hanya terhitung masa kerja organisasi terhitung 1 semester. jadi kalau dilihat, kenapa anggaran masih tersisa, karena kami tidak punya cukup banyak waktu,  karena  organisasi  kemahasiswaan  baru dilantik  bulan  Juni  belum  lagi ditambah dengan proses pencairan anggran yang membutuhkan banyak waktu  ”
Diakhir  tahun  2022  SEMA  Institut  (SEMA  I)  organisasi  di  tingkatan  universitas  mengundang bapak  wakil  rektor  II  bidang  perencanaan  dan  keuangan,  dalam  pertemuan  itu  bapak  wakil  rektor  II memaparkan jumlah anggaran organisasi yang belum dan suda terealisasi, menurut penuturan dari anisa bahwa,  pengelolaan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan  oleh  pihak  kampus  dalam  mendistribusikan anggaran  dinilai  tidak  ter  atur,  kenapa  demikian?  Karena  di  akhir  tahun  anggaran  masih  tersisa Rp.707.924.000.  ditambah  lagi  organisasi  kemahasiswaan  didorong  untuk  mengadakan  kegiatan  dengan jangka waktu yang terlalu singkat, dan harus memasukan laporan pertanggungjawaban.
Gambar 2. Laporan Ketersediaan dana Detail TA.2022
Setelah  diselidiki  lebih  dalam  lagi  ternyata  ada  beberapa  organisasi  kemahasiswaan  yang  belum membuat  kegiatan,  alasannya  karena  masa  kerja  organisasi  yang  seharusnya  1  tahun  dalam  1  periode tetapi baru terhitung semenjak dilantik  pada bulan juni, anisa menuturkan dalam hasil wawancara;

## Organisasi kemahasiswaan terpaksa memanipulasi Laporan Pertanggungjawaban
Keempat ,  panitia  pelaksana  memasukan  laporan  pertanggungjawaban  disertai  dengan  surat  permohonan pencairan  Honor  kepanitiaan.  dalam  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban,  bendahara  umum    dan penanggungjawab  kegiatan  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembuatan  LPJ,  karena  untuk mendapatkan  honor  kepanitiaan  harus  menyelesaikan  laporan  terlebih  dahulu,  mengingat  panitia pelaksana  telah  bekerja  untuk  menyukseskan  kegiatan,  seperti  diketahui  konsekwensi  tidak  memasukan LPJ  yaitu  panitia  pelaksana  tidak  mendapatkan  honor.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  fungsional keuangan:
“bagi yang tidak memasukan laporan, sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan, tidak  bisa  mendapatkan  honor  panitia  dalam  hal  ini  40%  dari  total  anggaran  1 kegiatan yaitu dengan jumlah Rp.3.000.000”
“kami terpaksa menaikan harga di dalam Rencana anggaran belanja (RAB) karena di  tuntut  harus  sesuai  dengan  ketentuan  pihak  kampus,  misalnya  dana  yang  kami terima  Rp.6.000.000,  maka  kami  harus  mencari  akal  bagaimana  cara  merancang RAB  yang  harus  sesuai  dengan  dana  yang  tersedia  meskipun  pada  realisasinya  di lapangan saat pembelanjaan tidak sesuai dengan yang ada di RAB”
“ saat  pembuatan  lpj  kami  terpaksa  mengarang  tanda  tangan  kak,  untuk  keperluan laporan karena ada nama yang di dalam daftar tidak mengisi kolom tanda tangan”
“so hal yang biasa itu ka, kalu tidak bagitu olo tidak mo dicairkan honor panitia, jadi harus mo manipulasi mulai dari tanda tangan palsu, nota, baru dengan cap, banyak sih yang memanipulasi LPJ karna so jadi hal yang biasa di lingkungan organisasi”
“kita punya  format nota  dan  itu  tingal  di  print,  karena panitia  suda  lupa  menyimpan nota  pembelian,  ditambah lagi  untuk  balik  meminta  nota  di  tokoh  yang  agaknya  sulit untuk mendapatkannya lagi ”
Peneliti  menemukan  bahwa  ada  laporan  yang  terpaksa  dimanipulasi  untuk  mendapatkan  honor panitia karena harus menyesuaikan dengan format laporan yang telah ditentukan oleh pihak kampus dan ini suda menjadi hal yang wajar di organisasi. Ini bertentangan dengan moralitas sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi agam islam, sedangkan secara syariah, lembaga keuangan yang selalu mengedepankan akhlakuk Karimah dalam menjalankan organisasinya (Ajuna,L.H. :2021) Menurut hasil wawancara dengan salah satu ketua DEMA F menuturkan;
Beberapa manipulasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dalam pembuatan laporan;

## Menaikan harga barang
Realisasi  pembelanjaan  barang  tidak  sesuai  dengan  Rancangan  anggaran  belanja  (RAB)  yang tertera pada Proposal kegiatan, menaikan estimasi harga lebih tinggi, hal ini di ungkapkan oleh dila salah satu ketua hmj;

## Tanda tangan palsu
Pada  pelaporan  pertanggung  jawaban  kegiatan  dibutuhkan  daftar  hadir  peserta,  daftar  penerima konsumsi ,sertifikat dll pada daftar tersebut memiliki kolom tanda tangan, kebanyakan panitia pelaksana menemukan  kesulitan saat  membuat laporan pertanggungjawaban diakibatkan karena ada kolom peserta yang  kosong, sehingga  mereka  harus mengarang tanda tangan peserta untuk pemenuhan laporan,  Abdul salah satu ketua hmj di salah satu fakultas tarbiya dan keguruan menuturkan;

## Nota Palsu
Panitia  pelaksana  dalam  pembuatan  LPJ  selalu  memerlukan  Nota  untuk  bukti  pembayaran,  tak heran organisasi kemahasiswaan banyak yang membuat nota sendiri, meskipun pada kenyataannya tokoh yang ter tera di dalam nota itu fiktif. Alasanya  sulit untuk menemukan tokoh yang bersedia memberikan nota  kosong.  ada  juga  yang  beralasan  suda  tidak  punya  waktu  lagi  untuk  meminta  nota,    serta  ada  juga yang mengatakan nota pembelian hilang. Kipli sala satu bendahara HMJ menuturkan;
“saat  ini  TGR  suda  diberlakukan  kepada  mahasiswa  yang  bersangkutan  sebagai penanggungjawab, di tahun kemarin kami menemukan ada dua orang mahasiswa yang di tuntut ganti rugi  karena  tidak  memasukan laporan, kami dapat  info ternyata yang bersangkutan  suda  wisuda,  jadi  kalaupun  mereka  tidak  membayar  TGR,  maka  kan kami serahkan ke IDJEN permasalahan ini untuk selanjutnya di tindaklanjuti ”
“kampus  tidak  memiliki  inisiatif  untuk  mengadakan  pelatihan  pembuatan  LPJ  sehingga kita  harus  bolak  balik  untuk  memperbaiki  LPJ,  ditambah  lagi  tidak  ada  pendampingan dari  pihak  kampus  saat  pembuatan  LPJ,  kalaupun  tidak  ada  yang  mau  mendampingi setidaknya kampus membuat pedoman LPJ untuk jadi acuan,””

## Pengawasan kegiatan yang bermodalkan kepercayaan
kelima, setelah  memasukan  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan,  pihak  kampus  melalui  Satuan Pengawas  Intern  (SPI)  melakukan  pemeriksaan  secara  teliti  guna  memastikan  bahwa  realisasi  anggaran benar  benar  seusai  dengan  fakta  di  lapangan,  bila  mana  ditemukan  pada  laporan,  ada  yang  tidak  sesuai dengan  realisasi  anggaran  dan  fakta  di  lapangan  baik  berupa  administrasi,  dokumentasi  dan  nota pembelian,  maka  pihak  SPI  mengembalikan  laporan  untuk  diperbaiki  dan  dilengkapi,  tak  heran  banyak organisasi  kemahasiswan  harus  bolak  balik  untuk  memperbaiki  laporan.  Hal  ini  dianggap  oleh  sebagian organisasi  kemahasiswaan “terlalu  ribet” karena  harusnya  pihak  kampus  melakukan  pendampingan  saat pembuatan  laporan,  atau  pun  memberikan  pelatihan  serta  sosialisasi  pembuatan  laporan  yang  baik  dan benar. Andini bendahara Hmj disalah satu fakultas ekonomi menuturkan dalam hasil wawancara:
Alhasil  ada  dua  kegiatan  organisasi  kemahasiswaan  di  tahun  2021  tidak  memasukan  laporan, pihak kampus sampai hari ini masih menunggu tuntutan ganti rugi (TGR) dari yang bersangkutan, karena mulai tahun 2021 sudah di berlaku kan TGR kepada mahasiswa yang sebelumnya di tanggung oleh Wakil Rektor III dan Wakil Dekan III,  menurut penuturan pihak SPI dalam wawancara;
Berikut  penulis  dapat  menyajikan  lewat  hasil  wawancara,  dalam  gambar  proses  penagihan  TGR  sampai pada Jalur Hukum;

## Gambar 3. Alur Penagihan TGR sampai pada jalur Hukum
Dari  fenomena  diatas  membuktikan  bahwa  pengawasan  baik  di  dalam  pengelolaan  keuangan  dan pembuatan laporan pertanggungjawaban sangatlah penting untukdilakukan.
Potensi Conflict of Interest
Keenam setelah  memasukan  laporan  pertanggungjawaban  organisasi  kemahasiswaan  menunggu  proses pencairan honorarium, ditahap ini sering terjadi konflik internal yang menyebabkan rusaknya organisasi, karena  Proses  pencairan  honorarium  menggunakan  sistem  transfer  dari  bagian  keuangan  ke  rekening panitia  masing-masing,  dengan  begini,  ketua  organisasi  maupun  ketua  panitia  tidak  dapat  menilai  kerja kepanitiaan secara objektif, baik yang kerja maupun yang tidak karena pembagian di sama ratakan kecuali
“sempat  juga  jadi  masala  di  internal  karena  honor  panitia,  ada  yang  merasa  tidak adil  dengan  pembagian,  sampai  ada  yang  suda  tidak  mau  aktif  lagi  di  dalam organisasi,kasihan  juga  sih  kak  ada  yang  suda  stay  dari  awal  mempersiapkan kegiatan, honornya disamakan dengan yang kerja di akhir kegiatan, bahkan ada yang sama sekali tidak bantu bantu selama proses kegiatan ”
KSB.  Fahrul  yang  merupakan  anggota  HMJ  di  salah  satu  fakultas  ushuludin  dan  dakwah  dalam wawancara menuturkan:
Penulis mengamati bahwa organisasi kemahasiswaan tidak mengerti manajemen organisasi, seperti pengelolaan kegiatan, sampai pada pelaporan keuangan, karena tidak ada pembinaan aparatur organisasi oleh pihak kampus, yang terjadi adalah konflik internal organisasidan konflik eksternal antara mahasiswa dengan pihak kampus,
Dari  hasil  penelitian,  penulis  menemukan  bahwa  interpretasi  dari  masala  diatas  yaitu  organisasi kemahasiswaan melakukan kecurangan yang diakibatkan oleh pihak kampus yang tidak menata organisasi kemahasiswaan  di  dalam  pengelolaan  keuangan,  sehingga  terkesan  bahwa  pihak  kampus  membuka peluang kepada organisasi kemahasiswaan untuk melakukan kecurangan, tidak heran telah terjadi TGR di tingkatan mahasiswa. Karena pembuatan laporan yang dianggap sulit sehingga ada mahasiswa yang tidak memasukan laporan.
Melihat  penelitian  terdahulu  oleh  achdiar  redy  setiawan  dalam  penelitiannya  tentang “sisi  remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa” Hasil penelitian menemukan banyak Fraud (kecurangan) dalam pengelolaan  keuangan  baik  di  tingkatan  birokrasi  maupun  di  dalam  lembaga  organisasi  kemahasiswaan intra  kampus,  Penulis  memahami  bahwa  di  dalam  penelitian  ini  membongkar  kecurangan  organisasi kemahasiswaan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tetapi tidak kemudian memberikan solusi berupa  rekomendasi  bagaimana  sistem  pengelolaan  keuangan  sehingga  terhindar  dari  kerugian  baik  dari pihak mahasiswa maupun kampus.
Jika  dibandingkan  dengan    Helianti  utami,    dalam  jurnal “kecurangan pelaporan  keuangan  organisasi kemahasiswaan:  perspektif  crowe’s  pentagon  theory” di  dalam  penelitannya  menemukan  bahwa  praktek kecurangan  organisasi  kemahasiswaan  disebabkan  oleh  elemen  –  elemen fraud  pentagon .  Pada  jurnal  ini penulis  menemukan  bahwa  ada  letak  letak  kecurangan  secara  signifikan  yang  ditemukan  melalui  teori pentagon theory akan tetapi lagi lagi tidak menawarkan bagaimana model pengelolaan keuangan yang baik, berupa rekomendasi

## Transformasi sistem pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan
Transformasi pengelolaan keuangan di dalam organisasi kemahasiswaan  sangat dibutuhkan untuk menjadi  sebuah  road  map  dalam  pengelolaan  keuangan  organisasi  yang  berangkat  dari  permasalahan  di atas,  transformasi  pengelolaan  keuangan  yang  dimaksudkan  penulis  yaitu  Perencanaan  organisasi kemahasiswaan,  Pengorganisasian  dan  pengelolaan  keuangan  organisasi,  Pengawasan  Organisasi,  dan manajemen pembuatan laporan dapat dijabarkan sebagai berikut;

## Perencanaan Organisasi Kemahasiswaan
Menurut  penulis  yang  harus  di  transformasi  pada  tahap  ini  dalam  sistem  perencanaan  organisasi kemahasiswaan  adalah  perencanaan  yang  berbasis Empowering elemen  dan Empowering  leadership memberikan  kesempatan  kepada  bawahan  untuk  menghargai  diri  dan  kemampuannya  (Pearce  & Sims,2002)  pemimpin  memberikan  keyakinan  kepada  karyawan  bahwa  mereka  mampu  menghasilkan metode dan ide ide baru berkaitan dengan pekerjaan mereka (Rochani & Wijayati,2020). memberdayakan semua  unsur  yang  terkait  dengan  masala  perencanaan  program,  menurut  penulis  bahwa  sejauh  ini keterlibatan  semua  unsur  baik  aparatur  organisasi  di  tingkatan  jurusan,  fakultas  sampai  institute  tidak pernah dilakukan akibatnya terjadi disorientasi di dalam pengelolaan keuangan organisasi. Adapun tahap pelaksanaan yaitu:

## a. Sosialisasi Wakil rektor III dan fungsional keuangan
Ditahap  ini pihak kampus harus memberikan informasi secara transparan terkait dengan jumlah dan besaran  anggaran  yang  dialokasikan  pada  kegiatan  kemahasiswaan  di  tingkatan  Jurusan,  Fakultas  , dan Institute dengan akurat. yang merupakan hasil Rapat kerja Institut.

## b. Rapat Kerja Organisasi
Setelah  organisasi  kemahasiswaan  telah  mengetahui  berapa  jumlah  dan  besaran  anggaran,  maka dilakukannya  rapat  kerja  organisasi  kemahasiswaan  untuk  merumuskan  program  kerja  dengan berpatokan  pada  jumlah  anggaran  yang  tersedia,  dengan  begini  organisasi  kemahasiswaan  akan mudah  memilah  program  kerja  yang  menggunakan  dana  kampus  dan  mana  yang  tidak  begitu  juga mana yang Prioritas dan mana yang tidak.
c. Penyelarasan Program di tingkatan Fakultas
Kita  ketahui  bersama  bahwa  organisasi  kemahasiswaan  pada  kampus  IAIN  Gorontalo  terdapat  dua organisasi yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda yaitu HMJ dan DEMA-F sebagai Eksekutif, sedangkan  SEMA-F  dan  SEMA-I  sebagai  Legislatif.  Menyelaraskan  program  kerja  di  tingkatan fakultas  merupakan  langkah  yang  harus  dilakukan  karena  akan  mengetahui  bagaimana  orientasi program sehingga tetap pada fungsi dan peran organisasi masing-masing, dengan tetap memperhatikan disiplin  ilmu  jurusan  masing-masing (Job  description) .  Disamping  itu  dapat  mendukung  akreditasi jurusan.

## Pengorganisasian dan pengelolaan keuangan organisasi
Dari  sinilah  perlunya  pengorganisasian  sebagai  sebuah  ilmu  atau  sebagai  sebuah  seni  dalam melakukan  pengelolaan  organisasi  tersebut  dibutuhkan  serta  diperlukan  oleh  manusia  itu  sendiri (Rachman,2015)
a. Organisasi
Dalam menjalankan roda organisasi harus memahami manajemen organisasi, terlebih lagi soal aturan main  di  dalam  organisasi (konstitusi). Pedoman  organisasi  yang  dipakai  oleh  pihak  kampus  yaitu mengacu  pada    Keputusan  Direktur  Jendral  Pendidikan  Islam  Nomor  4961  Tahun  2016  tentang Pedoman  Umum  Organisasi  Kemahasiswaan  Pada  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  di  dalam pedoman ini hanya mengatur tentang organisasi dan struktural, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit petunjuk  teknis  dan  petunjuk  pelaksanaan  kegiatan  keorganisasian,  maka  perlu  perumusan  kembali pedoman organisasi yang disusun oleh organisasi kemahasiswaan bersama sama dengan pihak kampus untuk  di  SK  kan  lebih  lanjut  oleh  Rektor  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  keorganisasian. Sehingga  konflik  internal  dapat  dibendung  berupa  pelanggaran  dan  kecurangan  organisasi kemahasiswaan, karena telah di ikat dengan pedoman organisasi yang di sk kan oleh rektor.
b. Team kerja/Khusus
Dari fenomena  diatas organisasi kemahasiswaan dalam  melaksanakan kegiatan  menilai bahwa proses pengelolaan  keuangan  oleh  pihak  kampus  belum  teratur  dengan  baik,  alasanya  proses  pencairan anggaran  yang  membutuhkan  banyak  waktu,  sedangkan  mereka  dituntut  untuk  segera  melaksanakan kegiatan,  maka  dari  berbagai  penuturan  di  atas  dianggap  perlu  adanya  team  kerja  bidang kemahasiswaan  yang  membidangi  kegiatan  organisasi  kemahasiswaan  mulai  dari  proses  pemasukan permohonan sampai pada pencairan anggaran organisasi kemahasiswaan. Dapat di gambarkan sebagai berikut;
Gambar 4. Skema Team Kerja
Pertama, Team  kerja  sebagai  perpanjangan  tangan  wakil  rektor  III  bidang  kemahasiswaan  merupakan wadah  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  mahasiswa  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  kemahasiswaan, memilki tugas untuk me nelaa program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan dengan  mengacu  pada  pedoman  organisasi  yang  telah  disusun,  selain  itu  juga  memastikan  permohonan proposal yang dimasukan suda tepat sebelum akhirnya diserahkan kepada Rektor, Metode ini dinamakan dengan (Screening) penyaringan.  Sehingga  mempercepat  proses  pencairan  anggaran. Kedua, Memastikan anggaran  kemahasiswaan  tersedia  setiap  saat  organisasi  ingin  melaksanakan  kegiatan,  dengan  demikian proses pencairan tidak akan memakan waktu lama, karena anggaran siap sedia. Ketiga, melakukan Mapping terhadap jumlah kegiatan yang akan di eksekusi secara berkala sehingga realisasi anggaran organisasi bisa ter tata dengan baik, di tambah lagi dengan begitu, di akhir tahun anggaran tidak akan tersisa, karena suda di inventarisir setiap masing-masing organisasi.

## Manajemen Pengawasan
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai  proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan  organisasi dan manajemen  tercapai.  Ini  berkenaan  dengan  cara  cara  membuat  kegiatan  kegiatan  sesuai  yang direncanakan.  dalam  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  kemahasiswaan  harus  memiliki  team  pengawas. yang dapat dijabarkan sebagi berikut;
a. Pengawasan internal Mahasiswa
Pada  Keputusan  Direktur  Jendral  Pendidikan  Islam  Nomor  4961  Tahun  2016  tentang  pedoman organisasi  kemahasiswaan  menjelaskan  bahwa  senat  mahasiswa    memiliki  fungsi controlling terhadap pelaksanaan garis besar haluan program (GBHP) tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit porsi pengawasan, maka perlu dilakukan formulasi pengawasan di tingkatan mahasiswa, misalnya di  dalam  pelaksanaan  kegiatan  harus  juga  dilibatkan  senat  mahasiswa  yang  ada  di  tiap  tiap tingkatan  baik  itu  fakultas  maupun  universitas,  sebagai  pengawas  kegiatan.  Bila  perlu  di  SK  kan oleh Rektor sebagai bentuk legitimasi dalam melakukan pengawasan.
Yang  dilakukan  oleh  team  pengawas  yaitu  memastikan  mulai  dari  tahap  persiapan,  pelaksanaan dan  pelaporan,  sesuai  dengan  Petunjuk teknis  dan  petunjuk  pelaksanaan  yang  telah  di  rumuskan dalam pedoman organisasi. Adapun organisasi yang di awasi yaitu organisasi eksekutif di tingkatan fakultas yaitu HMJ dan DEMA F yang mengawasi adalah SEMA F sedang di tingkatan universitas yaitu DEMA I yang mengawasi adalah SEMA I
b. Pengawasan eksternal (pihak kampus)
Pihak  kampus  dalam  hal  ini  bidang  kemahasiswaan  harus  mengambil  peran  dalam  setiap  kegiatan mahasiswa  termasuk  mengawasi  aktifitas  organisasi  kemahasiswaan,  yang  harus  dilakukan  adalah memastikan  setiap  proses  pelaksanaan  kegiatan  berjalan  sesuai  dengan  pedoman  organisasi, melakukan  koordinasi  dengan  senat  mahasiswa  mengani  pengawasan.  Yang  di  awasi  oleh  pihak kampus  yaitu  seluruh  organisasi  di  tingkatan  fakultas  yang  mengawasi  adalah  wakil  dekan  III sedangkan organisasi di tingkatan universitas yang mengawasi adalah Wakil rektor III.

## Manajemen Pembuatan Laporan
Hal ini cukup sensitif, dalam menyusun laporan harus sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, bila  tidak  seusai  dan  bahkan  tidak  memasukan  laporan  maka  bisa  dikenakan  TGR,  berangkat  dari fenomena  di  atas,  ternyata  mahasiswa  masih  banyak  yang  menganggap  bahwa  melakukan  manipulasi laporan  di  anggap  wajar  dan  hal  yang  biasa  di  kalangan  organisasi  kemahasiswaan,  karena  hal  ini  suda turun temurun dari para  pengurus terdahulu,  alasan mereka cukup logis, karena kampus  memberi ruang kepada  mereka  untuk  melakukan  manipulasi,  bila  laporan  tidak  sesuai  dengan  format  laporan  yang  di tentukan.  bisa  di  identifikasi  ternyata  kampus  tidak  melakukan  telaah  terlebih  dahulu  yang  nantinya berdampak  pada  pelaporan  kegiatan  mahasiswa.  Adapun  hal  hal  yang  harus  di  transformasi  dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yaitu:
a. Pelatihan pembuatan LPJ
Sepanjang  pengalaman  penulis  yang  juga  pernah  terlibat  dalam  organisasi  kemahasiswaan,  tidak pernah  ada  pelatihan  pembuatan  LPJ  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  kampus.  Maka  dalam  hal
untuk  memperbaiki  pengelolaan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan,  khususnya  pada  pelaporan  di IAIN Gorontalo maka butuh pelatihan pembuatan  LPJ. Hal  ini dapat  mempermuda ormawa dalam pembuatan LPJ. Pelaksanaan pelatihan di mulai saat setelah Pelantikan ormawa.
b. Perumusan Pedoman Pembuatan LPJ
Hal  yang  saat  ini  dibutuhkan  oleh  organisasi  kemahasiswaan  adalah  pedoman  pembuatan  Laporan Pertanggungjawaban, apabila terdapat pedoman sebagai bahan acuan pembuatan LPJ maka organisasi kemahasiswaan tidak akan menemukan kesulitan dalam pembuatan LPJ. Di dalam pedoman memuat pedoman administrasi, pedoman pengambilan dokumentasi serta pedoman tatacara peng arsipan bukti pembelian/ realisasi anggaran.
c. Pendampingan
Dalam  hal  pembuatan  LPJ,  organisasi  kemahasiswaan  juga  harus  didampingi  saat  pembuatan  LPJ, hal ini sebagai Controling dalam upaya melahirkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan  organisasi  kemahasiswaan,  Sehingga  bisa  mencegah  dari  manipulasi  dan  kecurangan. Pendamping  juga  sebagai  orang  yang  ahli  dalam  pembuatan  Laporan,  memastikan  bahwa  sebelum laporan dimasukan ke pihak kampus laporan tersebut telah selesai.
Pada  prinsipnya    pengelolaan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan  tidak  boleh  dianggap  sepelah, organisasi  merupakan  tempat  melahirkan  mahasiswa  yang  sadar  akan  fungsi  dan  perannya,  ketrampilan berorganisasi,  manajemen,  integritas  tinggi,  patut  ada  di  setiap  mahasiswa,  apalagi  yang  memegang jabatan struktural organisasi kemahasiswaan. Dari sinilah calon-calon pemimpin bangsa. jika keterlibatan mereka  di  dalam  organisasi  kemahasiswaan  rusak,  maka  dapat  dipastikan  kebiasaan  melakukan pelanggaran dan kecurangan akan ikut terbawa saat mereka berkehidupan sosial, dan bermasyarakat.

## KESIMPULAN
Pada  akhirnya  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  memberikan  pemahaman  bahwa  pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan perlu untuk ditransformasi. berangkat dari beberapa temuan, mulai dari proses perencanaan program yang tidak melibatkan unsur secara menyeluruh untuk dijadikan bahan pertimbangan. alhasil terdapat disorientasi pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan. maka keterlibatan keseluruhan elemen perlu untuk dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan orientasi organisasi kemahasiswaan yang terukur dan ter arah. Selanjutnya  proses  pencairan  anggaran  yang  dinilai  banyak  menyita  waktu,  sehingga  organisasi  kemahasiswaan harus bersiap dengan konsekwensi perubahan tempat dan  waktu pelaksanaan kegiatan. Maka butuh manajemen pengelolaan  kegiatan  organisasi  kemahasiswaan  yang  telah  terjadwal  dari  awal  maupun  kesiapan  anggaran organisasi kemahasiswaan setiap saat. Selanjutnya keterbatasan organisasi kemahasiswaan dalam berekspresi, ini dibuktikan  dengan  mata  belanja  organisasi  kemahasiswaan  yang  hanya  berpaku  pada  ATK,  konsumsi,  dan honorarium, maka ini perlu dilakukan pengkajian ulang dalam rangka melahirkan organisasi kemahasiswaan yang inovatif.  Manipulasi  dan  kecurangan  dalam  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  di  internal  organisasi kemahasiswaan  telah  mengakar,  seolah  olah  hal  itu  suda  menjadi  kebiasaan  di  tengah  tengah  organisasi kemahasiswaan.  tekanan  oleh  pihak  kampus  dengan  tuntutan  segera  memasukan  laporan  dan  tidak  adanya pengawasan  serta  pedoaman  umum  penyusunan  laporan,  dapat  dilihat  bahwa  pihak  kampus  membuka  ruang untuk  mahasiswa  membuat  manipulasi  dan  kecurangan.  Identifikasi  permasalahan  diatas  tentu  menjadi  bahan evaluasi  bagi  pihak  kampus  untuk  membuat  pelatihan  pembuatan  LPJ  serta  merumuskan  pedoman  pembuatan LPJ.
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  kontribusi  penulis  dalam  bentuk  rekomendasi  ke  pihak  kampus untuk  dapat  mengamati  dan  menganalisis  setiap  aktifitas  kegiatan  organisasi  kemahasiswaan  terutama  pada pengelolaan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan,  mulai  dari  proses  perencanaan,  pengorganisasian  dan pengelolaan keuangan, pengawasan sampai pada pembuatan laporan pertanggungjawaban.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya pertama adanya kemungkinan ketidak jujuran narasumber  saat  menjawab  pertanyaan  peneliti,  kedua  adalah  keterlibatan  informan  organisasi  kemahasiswaan tidak secara menyeluruh baik di tingkatan jurusan, fakultas maupun institut adapun yang menjadi informan yaitu masing masing fakultas hanya perwakilan satu atu dua jurusan, anggota pengurus DEMA-F dan salah satu anggota SEMA-I , keterbatasan ketiga adalah belum melibatkan informan di level pimpinan baik fakultas (wakil dekan III)
maupun di  level Universitas (WAKIL Rektor  III), hanya  melibatkan  fungsional  keuangan  dan sekretaris Satuan Pengawas Intern (SPI).
Untuk  melengkapi  penelitian  ini  penulis  memberikan  saran,  pertama  kepada  pihak  kampus  yaitu, melakukan  pembinaan  aparatur  organisasi  kemahasiswaan  dalam  setiap  aktivitas  organisasi,  merumuskan peraturan organisasi secara kolektif baik mahasiswa dan pihak kampus, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap  kerja  kerja  organisasi,  serta  melahirkan  pedoman  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  untuk mempermuda pembuatan LPJ sehingga terhindar dari tuntutan ganti rugi (TGR) di kalangan mahasiswa. Kedua kepada peneliti yaitu penelitian selanjutnya dapat melakukan pengembangan dari penelitian ini, dapat melakukan penelitian secara menyeluruh melibatkan semua unsur baik mahasiswa dan pihak kampus.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajuna, L.H. (2021). The relevance of Islamic religiosity, Islamic work ethics, and job  satisfaction of employees in Islamic financial institution In Gorontalo. Al-Istishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 13 (1), 137-150.
Damayanti Yustika,(2021) “Pengaruh Empowering terhadp kinerja guru dengan Psychological empowerment sebagai variabel medias” Jurnal Ilmu Manajemen Volume 9 no.2 (2021)
Iswandir,(2021)  “Dasar  dasar  proses  pengawasan  dalam  organisasi”  Journal  Universitas  surya  darma volume 1 no.1
Moleong, L, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung Mu’minah Himmah, (2019) Pengelolaan keuangan: (Studi kasus pada usaha mikro omah  kripik mbote kabupaten malang. (Skripsi  strata  satu,  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  2019)  diakses  dari http://etheses.uin-malang.ac.id/15509/1/15510110.pdf
Nasukah  Binti,  Winarti  Endah.  “Teori  Transformasi  dan  Implikasinya  Pada  Pengelolaan  Lembaga Pendidikan  Islam”  Southeast  Asian  Journal  of  Islamic  Education  Management  Volume  2  no.2 (2021):179
Pemerintah  Indonesia.  Keputusan  Direktur  Jendral  Pendidikan  Islam  Nomor  4961  Tahun  2016  tentang  Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Pemerintah Indonesia. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 tahun 1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Jakarta
Pemerintah Indonesia. Undang Undang (UU) 1945 pasal 28 E tentang kebebasan berserikat. Jakarta Pemerintah Indonesia. Undang Undang (UU) Nomor 09 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat. Jakarta Puspitasari, Hariyadi., Setiawan. “Sisi Remang Pengelolaan Keuangan  Or Mahasiswa” Jurnal Akuntasi Multiparadigma JAMAL Volume 6,no.2,(2015):133
Siona sisilia, (2021) Peran Organisasi Kemahasiswaan IMAHAGI  (Ikatan  mahasiswa geografi Indonesia) dalam pengembangan  diri  mahasiswa  pendidikan  geografi  Universitas  Muhammadiyah  Mataram (Skripsi  strata satu, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021) diakses dari
https://repository.ummat.ac.id/2605/1/COVER-BAB%20III.pdf
Sunaryo,  Helianti  Utami.  “Kecurangan  Pelaporan  keuangan  Organisasi  Kemahasiswaan:  Perspektif crowe’s fraud pentagon theory” Jurnal Akuntansi aktual, ISSN: 2087-9695,(2020):51 Syukuran  muhammad,  Agustang  andi,  Idhkan  andi  muhammad  dkk,(2022)  “Konsep  organisasi  dan pengorganisasian  dalam  perwujudan  kepentingan  manusia”  Jurnal  manajemen  sumber  daya manusia, administrasi dan pelayanan publik volume IX no.1