MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Edisi: Januari-Juni, Vol. 8, No. 1, 2023 DOI: doi.org/10.24090/maghza.v8i1.6175

## Studi Diskursif terhadap Gap Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur’an

## Saibatul Hamdi
Pascasarjana IAIN Palangkaraya Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre , Kota Palangkaraya saibatul98.se@gmail.com
Ahmad Riyadh Maulidi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Jl. Ahmad Yani, KM. 4,5, Kota Banjarmasin ahmadriyadhmaulidi312@gmail.com
Abstract The gap in perspectives on women's leadership seems to persist. There are various reasons, each of which is proposed to strengthen their respective opinions. But in truth, this perspective gap can be resolved if we can measure and understand the existing arguments appropriately. This study aims to analyze (1) the dilemma of women's leadership in Islam, (2) a portrait of women's leadership in history, (3) a review of the Koran on women's leadership. The method used is library research (library research) by elaborating the verses of the Koran and juxtaposing them with relevant references. The results of this study indicate that: (1) the perspective on women's leadership in Islam is divided into two groups, some are of the opinion that it is not allowed and some are of the opinion that it is still permissible but in the highest realm it is prohibited. (2) Historically, there are actually many women who have succeeded in leading a power, especially in the Koran, the story of the extraordinary Queen Balqis is mentioned. (3) A review of the Koran regarding women's leadership includes seeing the success of Queen Balqis as Queen of Saba ', the existence of women's rights in politics, and there are equal rights between men and women. So that between men and women there is actually equality according to their respective portions.

## Keywords: Leadership, Woman, Al-Qur’an
Abstrak Gap perspektif mengenai kepemimpinan wanita nampak tak kunjung usai diperbincangkan. Ada berbagai alasan yang masing-masing diusulkan untuk menguatkan pendapatnya. Namun sejatinya gap perspektif ini dapat terselesaikan jika dapat menakar dan memahami dalil-dalil yang ada secara tepat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tentang (1) dilema kepemimpinan wanita dalam Islam, (2) potret kepemimpinan wanita dalam sejarah, (3) tinjauan Al-Qur’an terhadap kepemimpinan wanita. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan
mengelaborasi ayat-ayat Al-Qur’an dan menyandingkannya bersama referensi relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa: (1) persepektif mengenai kepemimpinan wanita dalam Islam terbagi menjadi dua golongan, ada yang berpendapat tidak dibolehkan dan ada pula yang berpendapat masih dibolehkan namun pada ranah tertinggi dilarang. (2) Secara histori, sebenarnya banyak wanita yang sukses dalam memimpin sebuah kekuasaan terlebih dalam Al-Qur’an disebutkan kisah Ratu Balqis yang luar biasa. (3) Tinjauan Al-Qur’an mengenai kepemimpinan wanita di antaranya melihat kesuksesan Ratu Balqis sebagai Ratu Saba’, adanya hak wanita dalam berpolitik, dan terdapat persamaan hak antara pria dan wanita. Sehingga antara pria dan wanita sejatinya terdapat kesetaraan sesuai porsi masing- masing.

## Kata kunci: Kepemimpinan, Wanita, Al-Qur’an

## A. P ENDAHULUAN
ikursus kesetaraan gender begitu hangat dibicarakan. Isu yang yang diangkat selalu terkait kesamaan hak antara pria dan wanita. Sebab menurut sebagian kalangan, terjadi ketimpangan dalam kebebasan
terutama yang menyangkut wanita. Mereka kadang dibatasi pada beberapa hal dan bahkan dianggap sebagai second sex dalam tatanan sosial. Problem ini terus berlanjut hingga memunculkan berbagai aksi protes dalam kelompok-kelompok pendukung kesetaraan.
Nasaruddin Umar dalam bukunya “Jihad Melawan Religious Hate Speech” menyebut bahwa wanita kadang didiskreditkan melalui paham misoginis. Paham ini membuat persepsi bahwa wanita tidak pantas melebihi pria. Pokok pemikiran yang lebih ekstrim adalah ketika wanita harus dibenci karena dianggap sebagai penyebab terusirnya Adam dari surga (Umar, 2019, h. 78). Dengan demikian bahwa secara jelas paham ini menolak adanya unsur kesetaraan antara pria dan wanita.
Bicara soal kesetaraan, permasalahan pelik terkadang muncul ketika terkait dengan kepemimpinan. Sejak dulu hingga sekarang, posisi kepemimpinan ini seakan menjadi kursi panas yang menjadi perdebatan. Satu sisi, kalangan pria dianggap lebih mendominasi dan pantas memegangnya. Namun di sisi lain, wanita juga tak ingin tertinggal, mereka berlomba-lomba membuktikan kepantasannya.
Eddy Sukardi dalam bukunya “Wajah-wajah Suami” menyebut bahwa dalam lingkup kecil yaitu ruah tangga pria selalu beranggapan lebih otoriter dan pantas menjadi pemimpin. Lalu, Bagaimana jika fenomena sebaliknya terjadi? Menurutnya, persoalan gender tidak menjadi acuan untuk menunjukkan pria dapat melebihi wanita.

## D
Sebab keduanya telah diberi tugas dengan porsinya masing-masing untuk dapat dijalankan (Sukardi, 2018, h. 132).
Namun fakta yang hadir menyebut ada banyak polemik muncul ketika berbicara tentang kapasitas wanita menjadi pemimpin. Sebuah penelitian menyebutkan di antara faktor penghambat kemajuan pimpinan wanita adalah ketika ia harus dihadapkan dengan kebimbangan prioritas organisasi dan keluarga. Hal ini dinilai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan keseriusannya dalam melaksanakan amanah yang diemban (Yulianti et al., 2018, h. 26).
Gap persepktif ini sejatinya muncul sebagai respon terhadap telaah kinerja maupun kapasitas pria dan wanita sebagai pemimpin. Pro-kontra yang terjadi cukup beralasan dengan berbagai argumentasi yang diusungkan. Namun fakta-fakta yang hadir belum dapat dijadikan acuan untuk dapat memutuskan mana yang lebih pantas dalam memegang tahta kepemimpinan. Selain itu, kepemimpinan yang dimaksud juga dalam lingkup yang terlalu luas sehingga perlu spesifikasi dalam proses penentuan kepantasan tersebut.
Islam hadir dalam bingkai rahmatal lil ‘alamin menjadi penyejuk bagi semua pemeluknya. Gender bukan menjadi penentu kemuliaan dan kepantasan antar satu sama lain, melainkan setiap orang baik pria maupun wanita diembankan tugas dan fungsi masing-masing. Namun terkadang terjadi dilema perspektif pelaku agama dalam memahami teks-teks ayat maupun hadis tentang peran pria dan wanita.
Maka penting kiranya dilema perspektif ini diselesaikan secara bijak melalui elaborasi ayat-ayat Al-Qur’an. Artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas tentang kepemimpinan wanita dalam perspektif Al-Qur’an. Pertama, membahas tentang dilema kepemimpinan wanita dalam Islam. Kedua, riwayat kepemimpinan wanita dalam sejarah. Ketiga, mengkaji tentang tinjauan kepemimpinan wanita dalam Al-Qur’an.
Penulisan artikel ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan). Untuk itu, studi yang dilakukan menitikberatkan kepada kajian terhadap literatur- literatur yang relevan dengan kajian penelitian (Zed, 2014, h. 81). Berkenaan dengan artikel ini, penulis menggali data terkait dengan ayat-ayat mengenai kepemimpinan wanita kemudian menghubungkannya dengan referensi-referensi yang relevan.

## B. DILEMA KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM
Problema yang tak pernah usai adalah tentang siapakah yang lebih pantas memimpin. Isu gender selalu dikedepankan untuk mematahkan argumen yang berlaku umum. Sebagai contoh, pria memandang dirinya pantas karena gendernya menggambarkan kekuatan, kewibawaan, dan memiliki pengaruh yang besar. Tak mau dikesampingkan, wanita juga berpendapat demikian. Mereka bukan makhluk urutan kedua yang mudah untuk disepelekan. Meskipun berdasarkan proses penciptaan mereka adalah yang kedua, namun bicara soal kemampuan terdapat kesetaraan. Ada banyak wanita yang sukses dan lebih kuat dari pria, tetapi tidak dipungkiri juga bahwa kaum pria masih mendominasi.
K.H. Husein Muhammad dalam bukunya “ Fiqih Wanita ” menyebut bahwa sejumlah besar ulama masih bersikeras memandang bahwa pria memang menempati posisi superioritas atas wanita. Pria dianggap lebih unggul dari wanita. Begitu pun dalam persoalan kepemimpinan, pria yang lebih pantas. Hal ini berdasar pada “ ar-rijalu qawwamuna alan nisa ”. Secara umum, orang melihat wanita sebagai makhluk yang lemah, sementara pria dianggap sebagai makhluk yang kuat; wanita dianggap emosional, sementara pria lebih rasional; wanita cenderung halus, sementara pria kasar dan seterusnya (Muhammad, 2019, h. 49).
Begitu pun dengan Zamakhsyari, ia menjelaskan bahwa pria memang lebih unggul dari wanita. Keunggulan tersebut meliputi keunggulan akal, ketegasan, semangat, keperkasaan dan keberanian atau ketangkasan. Atas dasar itulah ia berpendapat bahwa kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang sifatnya publik ( al-imamah al-kubra ), dan jihad hanya diberikan kepada pria (Muhammad, 2019, h. 53).
Namun persepsi demikian tidaklah mutlak dapat diterima. Nasaruddin Umar dalam bukunya “ Ketika Fikih Membela Perempuan ” menjelaskan bahwa anggapan kebanyakan orang bahwa pria lebih kuat, emosinya lebih stabil, dan lebih cerdas; sementara wanita itu lemah, emosinya kurang stabil dan kurang cerdas, hanyalah persepsi gender yang keliru ( gender steretyping ). Hal ini dikuatkan oleh para ahli genetika yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk biologis yang mempunyai ciri khas tersendiri, karena perkembangan kesadaran dan kecerdasan manusia tidak
hanya ditentukan oleh faktor genetika melainkan juga terdapat faktor lingkungan (Umar, 2014, h. 53).
Berdasarkan pendapat tersebut maka tidak ada yang membatasi seorang wanita menjadi pemimpin dibandingkan pria. Bantahan-bantahan ini kadang cukup memberi energi positif kepada kaum wanita untuk terus memperjuangkan haknya. Sebab kelemahan tersebutlah yang menjadi awal diskriminasi terhadap kaum wanita. Sebab sejatinya kelebihan dan kekurangan bukan hanya sekedar bawaan gender namun juga terbentuk dari faktor lingkungan.
Larangan wanita menjadi pemimpin juga tidak sejalan dengan misi pokok hadirnya Islam yang menjunjung tinggi derajat dan kehormatan perempuan, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip egaliter yang ditegakan Islam, dan kontra dengan fakta di lapangan yang secara individual ternyata banyak saja perempuan dengan kemampuan di atas laki-laki. Terbukti dari kegigihan wanita sehingga menghantarkan mereka menjadi orang penting dengan kompetensi yang tidak diragukan. Selain itu, ketelitian wanita yang membuatnya selalu tepat dalam menyelesaikan setiap pekerjaan (Rohmatullah, 2017, h. 96).
Senada dengan hal di atas, Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Meirison menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan yang dilarang oleh jumhur ulama adalah kepemimpinan terhadap seluruh umat Islam. Adapun yang masih dapat diperdebatkan adalah perihal kepemimpinan perempuan pada negara-negara muslim dan ia bukan berstatus sebagai khalifah. Namun sejatinya dalil-dalil yang dipakai kembali kepada penafsiran setiap orang mengenai kebolehan dan kepantasan kepemimpinan wanita.
Yusuf al-Qardhawi menyebut wanita juga berperan dalam politik. Mereka dapat mencalonkan diri menjadi anggota majelis syura (calon legislatif) dan yudikatif yang bertugas mengawasi pemerintahan. Tidak ada dalil qath’i yang melarang wanita untuk menduduki posisi dalam pemerintahan. Bahkan pada bidang-bidang tertentu wanita sangatlah diperlukan seperti dalam menangani masalah peradilan dan keamaan yang terkait wanita. Al-Qardhawi juga menukil pendapat ath-Thabari dan Ibnu Hazm bahwa tidak dipermasalahkan jika wanita dipilih menjadi hakim dalam keluarga dan tidak langsung menangani masalah jinayat (Meirison, 2019, h. 58-60).
Terlepas dari beberapa pendapat di atas, sejatinya Al-Qur’an telah memberi isyarat tentang masalah kepemimpinan. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam memahami teks-teks ayat tersebut. Di antara ayat yang berbicara tentang kepemimpinan adalah terdapat dalam surath an-Nisa: 34 sebagai berikut.
تُحٰلِحّٰلافَ مْللهِفوممفِ مْلم ِموتُفَمْافِ اافلمَو ضٍمْفْ ىحِفَ مْتُفَمْفْ تحِّٰ فَََفَ افلم لِ اافَلِّلِ ىفِفَ فَموتمَِوفَْ تُافَلِّلفِ
لِلَافَفَملِ لِ َْتهموتِتجمهِفو َْتهموتظلْفَ َْتهفزموتشتا فَموتَْاففَ مليحّلِفو تحِّٰ فَلَفَ افلم لِمْفَمِّلل تُحظلَحَ تُحٰلِحَ ِيمرلبفكايْلِفَ فَافكفحِّٰ ََلِ يًمْلبفس َْلُمْفِفَ ِموتَمْبفَْ فًفَ مْتُفِمْفَفِ مَلافَ َْتهموتْلِمِْفو
Artinya: “34. Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”
Asbabun nuzul dari ayat di atas adalah berkenaan dengan istri dari seorang tokoh bernama Sa’ad bin Rabi’ yang menjadi pimpinan kaum Anshar. Nama istrinya adalah Habibah binti Zaid yang ditemani oleh ayahnya untuk mengadukan suaminya kepada Rasulullah. Diceritakan oleh sang ayah bahwa menantunya telah menampar anaknya. Namun pemukulan suaminya tersebut ternyata beralasan. Diketahui bahwa istrinya tersebut durhaka kepada suaminya. Habibah menyangkal suaminya lalu karena kesal sang suami pun menamparnya. Setelah dijelaskan, Rasulullah kemudian menyuruh Habibah untuk membalas suaminya. Hal itu karena Rasulullah belum mendapat arahan dari Allah, setelah itu datanglah malaikat Jibril membawa perintah Allah kemudian turunlah ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita dan mereka memiliki hak untuk mendidik terutama jika istrinya berbuat kesalahan. Sebagaimana kasus Habibah yang nusyuz, maka tindakan Sa’ad adalah hal yang wajar sebagai seorang suami. Rasulullah bersabda, “Kita menghendaki sesuatu,
namun Allah menghendaki sesuatu, sedangkan apa yang dikehendaki Allah adalah yang paling baik.” (Ash-Shabuni, 2010, h. 634).
Secara gramatikal bahasa, kata ar-rijal dan an-nisa’ , adalah bentuk ma’rifah yang ditandai dengan Alif lam ma’rifah . Struktur kalimat ini berguna untuk menjelaskan bahwa kata yang dimaksud sudah dikenal. Dapat dipahami bahwa maksud kata ar-rijal dan an-nisa dalam ayat tersebut secara jelas merujuk kepada suami dan istri (Abdurrahman, 2011, h. 15). Sehingga dapat digaris bawahi bahwa kekhususan konteks laki-laki dan perempuan dalam ayat ini terlihat jelas.
Selain itu, arti dari kata qawwamun adalah bentuk jamak dan mubalaghah dari kata qa’im yang terbentuk dari isim fa’il dengan makna konotasi yang memberi keterangan berdiri secara terus menerus. Sementara qayyim al-mar’ah adalah zawjuha atau suaminya, sebab ia memiliki hak untuk memimpin atau mengatur serta berkewajiban untuk menafkahi dalam hal mencukupi keperluannya. Penempatan sighah mubalaghah yang berarti sangat atau paling baik paling tinggi atau paling banyak dalam memperbuat sesuatu, menjelaskan bahwa seorang suami memiliki tugas yang sangat berat karena ia berkewajiban menjaga dan mendidik terus menerus. Hal tersebut sebagaimana Allah SWT yang memiliki sifat al-Qayyum yang bermakna Dzat yang selalu menjaga makhluk-Nya terus menerus (A. S. Muhammad, 2017, h. 246).
Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini secara khusus berbicara tentang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Di dalam ayat tersebut, tidak terdapat perintah langsung bagi laki-laki untuk memimpin perempuan. Namun yang dijelaskan merupakan kenyataan. Meski tidak ada perintah, tetapi laki-laki memimpin perempuan adalah kenyataan. Ketika menikah, seorang laki-laki wajib membayarkan mahar kepada istrinya. Penyerahan mahar ini seakan seperti peraturan tidak tertulis yang mengisyaratkan bahwa perempuan menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh laki-laki (Hamka, 2015, h. 282).
Demikian pula M. Quraish Shihab menerangkan kata ar-rijal merupakan bentuk jamak dari kata rajul yang diterjemahkan dengan lelaki, meski Al-Qur’an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama’ yang memahami kata ar-rijal dalam ayat ini berarti para suami. sehingga ar-rijalu qawwamuna ‘alan nisa’i, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan
pada lanjutan ayat, adalah “karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka” yakni untuk isteri-isteri mereka. Sehingga pengertian “ kepemimpinan” yang tercakup dalam ayat tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan keluarga (Shihab, 2005, h. 403).
Jika dicermati, Surat An-Nisa ayat 34 merupakan ayat Al-Qur’an yang diturunkan setalah hijrahnya Rasulullah atau dengan kata lain termasuk ke dalam ayat Madaniyah. Ciri dari ayat Madaniyah adalah berbicara tentang persoalan hukum yang terkait dengan kehidupan. Salah satunya berkenaan dengan peran suami dan istri serta persoalan nusyuz sebagaimana terdapat dalam ayat di atas. Sejatinya, ayat tersebut hanya berbicara kepada konteks penyelesaian masalah kedurhakaan isteri terhadap suaminya. Sehingga ditegaskan bahwa seorang suami berperan sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban untuk mendidik isterinya.
Makna kata ar-rijal dikhususkan kepada suami sebagaimana konteks dari asbabun nuzul ayat tersebut. Maka tepatlah jika laki-laki memimpin perempuan ketika melaksanakan perannya sebagai suami untuk mendidik isterinya. Selain itu makna qawwamuna pada zaman sekarang bukan lagi sebagai pemimpin melainkan lebih luas sebagai pelindung. Artinya laki-laki tidak lagi merasa lebih otoriter dari perempuan, namun laki-laki perlu mengayomi dan bersikap terbuka. Akibatnya adalah superioritas suami terhadap isteri tidak lagi mutlak ada. Isteri pun boleh memberi arahan kepada suami jika benar dan diperlukan.
Berdasarkan pemaknaan ayat di atas secara kontekstual bahwa ayat tersebut bukan berisi larangan kepada wanita untuk menjadi pemimpin. Hal ini karena persoalan peran pria dan wanita yang dimaksud adalah dalam lingkup keluarga. Maka sepatutnya konsekuensi sebagai suami adalah mendidik dan membimbing isteri. Selain itu, berdasarkan terjemahan dari Kementerian Agama teks ayat tersebut menyebut bahwa laki-laki adalah pelindung perempuan. Sehingga tidak ada redaksi atau pun pemaknaan yang mendeskriditkan.
Surat An-Nisa ayat 34 di atas terkadang menjadi kontroversi di antara berbagai tokoh karena perbedaan dalam penafsirannya. Selain ayat di atas, terdapat satu hadis Rasulullah yang juga turut menambah dilema kepemimpinan perempuan. Hadis tersebut adalah sebagai berikut.
افُتْٰمْلفِ ضٍفَلِفُل تَِٰ لِفْفَفْا مْفُفل فُافَ فَفِمُف لِفأ مْفَ لْفَفمحِ مْفَ تٌموفَ افِفْدَْفَ لْفَمْْفمهِ تْم تَافَمَتَ افِفْدَْفَ فَلَافَتُفَ لَفَفمجِ لِافٰمْفلأ فَفمحفأ مَفأ تُمْلك افم فْمْفْ لَفَفمجِ فََّفأ فَِْفسفو لِمْفِفَ تَِٰ ىَِفْ لَِٰ لُوتسفَ مْلم ىفِمَلك فُمِل مْلُمْفِفَ ِوتَُِفم مْفَ فَلَافَ فَمهفأ ََفأ فَِْفسفو لِمْفِفَ تَِٰ ىَِفْ لَِٰ فُوتسفَ فَفِفْ اََفل فُافَ مْتُفْفم
يَفأفِممِ مْتهفِممفأ ِموَلفو تَموفَْ فَلِمَتْ مْفل فُافَ
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (HR. Bukhori).
Menanggapi hadis tersebut, al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi menyatakan bahwa hadis tersebut berisi larangan kepada perempuan untuk menjadi khalifah. Pendapat ini dinukil dari at-Thabari bahwasanya perempuan dibolehkan menjadi hakim ialah bohong belaka. Hal ini senada dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim dalam urusan pidana saja, bukan hakim dalam segala urusan. Artinya, eksistensi perempuan di ruang-ruang pengadilan hanya untuk memutuskan suatu kasus tertentu yang disaksikannya saja. Sehingga menurut al-Qadhi tugas kepemimpinan tertinggi (imamah al-kubra) tidak bisa diserahkan kepada perempuan (Manshur, 2012, h. 103).
Sementara Jasser Auda dalam bukunya “Fikih Emansipatif ” menjelaskan bahwa konteks hadis tersebut tidak bisa dipahami begitu saja tanpa analisis kritis. Menurutnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama konteks perawinya yaitu Abu Bakrah al-Tsafiq ketika mengutip hadis. Kedua, konteks di mana Nabi Muhammad Saw. menyatakan apa yang beliau sabdakan (Auda, 2019, h. 112).
Asbabul wurud hadis tersebut ialah berkenaan ketika Penguasa Persia, Ratu Kisra yang memiliki anak laki-laki namun ia mengangkat anak perempuannya menjadi ratu. Hal ini dianggap tidak tepat karena derajat kaum perempuan dalam masyarakat kala itu berada di bawah laki-laki. Ternyata, keadaan seperti itu juga terjadi di Jazirah Arab dan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena kedatangan Islam ingin mengubah nasib kaum wanita sehingga mereka diberikan berbagai hak dan kehormatan sebagai makhkul yang bertanggung jawab kepada Allah Swt. Dengan anggapan bahwa derajat perempuan berada di bawah laki-laki kala itu, maka muncullah hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan kepada wanita tidak akan sukses. Hal ini disebabkan karena wanita di zaman tersebut dianggap sebagai makhluk yang tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. (Tangareng, 2015).
Jika mendalami hadis ini secara kontekstual maka terlihat jelas bahwa larangan Rasulullah terhadap kepemimpinan wanita hanya pada situasi yang tidak menguntungkan. Sebab kala itu, kondisi masyarakat yang tidak memihak kepada kehadiran wanita apalagi sampai menjadikannya pemimpin. Maka statement tersebut terlontar dari Rasulullah. Namun berbeda dengan kondisi sekarang, kaum wanita juga memiliki hak dan kemampuan yang sama dengan pria. Baik dari segi finansial, kehormatan, dan kedudukan di masyarakat. Sehingga bukan menjadi sebuah persoalan jika tahta kepemimpinan diserahkan kepada wanita selagi ia mampu dan berkompeten dalam mengemban tugas.
Demikianlah kisruh polemik perbedaan para pelaku agama dalam memahami teks-teks ayat maupun hadis yang terkait dengan kepemimpinan. Sekilas redaksi dalil- dalil tersebut seakan mendiskriminasi namun jika dicermati lebih dalam dengan melihat asabab turunnya atau pun kontekstualisasinya maka akan diperoleh sebuah pemaknaan yang berbeda. Bukan persoalan siapa yang lebih pantas atau sesuai, namun yang perlu diperhatikan adalah siapa yang lebih kompeten dan mumpuni berdasarkan kemampuan yang dimiliki bukan merujuk kepada jenis gender tertentu.

## C. POTRET KEPEMIMPINAN WANITA DALAM SEJARAH
Bicara soal kepemimpinan wanita bukan menjadi sesuatu yang asing. Hal ini karena ada banyak historis yang menceritakan tentang pengaruh wanita sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana dikutip oleh Dewi dari rilis Journal of International Woman’s Studies pada tahun 2005 menyebutkan beberapa pemimpin wanita yang berpengaruh di dunia sebagai berikut (Dewi, 2007, h. 1).
Ranking Nama Negara Tahun 16 Queen Elizabeth I Inggris 1533 – 1603 21 Queen Isabella Spanyol 1451 – 1504 36 Golda Meir Israel 1898 – 1978 38 Queen Victoria Inggris 1819 – 1901 46 Catherine the Great Russia 1729 - 1796 56 Indira Gandhi India 1917 - 1984 68 Margaret Thatcher Inggris 1926 – present 84 Cleopatra Mesir 69 BC – 30 BC 89 Wu Chao Cina 625 – 705
Tabel 1. Daftar Pemimpin Wanita Paling Berpengaruh di Dunia
Beberapa daftar pemimpin wanita di atas cukup menepis dugaan tentang wanita merupakan ciptaan Tuhan yang tidak kuat dan tak pantas dalam memimpin. Meskipun tokoh-tokoh tersebut bukan berasal dari Islam, namun kepemimpinannya memberi gambaran kesuksesan dan bahkan juga berpengaruh dalam lingkup dunia.
Sebenarnya, dalam sejarah Islam tercatat bahwa ada tokoh-tokoh pemimpin wanita yang juga berpengaruh. Misalnya tentang kisah Syajar al Durr yang merupakan seorang ratu Mesir. Dalam kepemimpinannya, ia berhasil meringankan umat Islam dari kesulitan. Keberhasilannya adalah mencegah Raja Lousi IX beserta pasukannya dalam perang salib hingga penguasa Perancis yang berhasil ia penjarakan. Ia menjadi pemimpin wanita langka yang memerintah Mesir selama 80 Hari dengan berbagai keberhasilannya (Meirison, 2019, h. 61).
Selain itu, ada pula Rabi’ah al-Adawiyah seorang tokoh sufi wanita yang begitu masyhur dan telah membuat tokoh sufi Hasan Basri bertekuk lutut (Suratmaputra, 2016, h. 32). Meskipun hal ini bukan menunjukkan sebuah kepemimpinan negara atau yang lain, namun menunjukkan bahwa wanita juga memiliki pengaruh yang besar. Bahkan dari kalangan sufi pun ada Rabi’ah al-Adawiyah yang begitu luar biasa.
Terakhir, riwayat kepemimpinan wanita yang tak kalah menarik adalah Ratu Balqis dalam memimpin Negeri Saba’. Meski tidak dijadikan landasan hukum secara jelas tentang bolehnya kepemimpinan perempuan, namun Al-Qur’an menggambarkan kehebatan Ratu Balqis dalam memimpin negerinya. Misalnya saja demokratis, bijaksana, cerdas, cinta damai, dan diplomasi (Syafieh & Nurbaiti, 2018, h. 53).

## D. TINJAUAN AL-QUR’AN TERHADAP KEPEMIMPINAN WANITA
Dilema perspektif yang tak kunjung menemukan titik terang seakan membebani eksistensi wanita untuk menjadi pemimpin. Hal ini selalu dikait-kaitkan dengan adanya nash Al-Qur’an maupun hadis yang melarang hal itu. Namun sebenarnya Al-Qur’an menyimpan sisi-sisi lain terkait kepemimpinan wanita guna menepis berbagai diskriminasi tersebut. Di antara tinjauan Al-Qur’an tentang kepemimpinan wanita adalah sebagai berikut.

## 1. Ratu Balqis sebagai Figur Pemimpin Wanita dalam Al-Qur’an
Al-Qur’an Surat An-Naml ayat 22 sampai 44 telah mengabadikan tentang keberadaan pemimpin perempuan yaitu Ratu Balqis. Di antara bagian ayat yang mengisyaratkan adalah Surat An-Naml ayat 23 sebagai berikut.
تْمْلظفَ تٌمِفَ اففهَو ضِمْفَ لَّتك مْلم مُفْلَموتِفو مْتُتُلِمفم يَفِفِممِ تُمْفَفو م لّيلِ
Artinya: “23. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar.”
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang burung hud-hud menyampaikan berita kepada Nabi Sulaiman tentang sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Ia adalah Balqis binti Syurahil atau disebut dengan Ratu Saba’. Ratu Saba’ memiliki kerajaan yang dilengkapi dengan pasukan kuat serta anggota-anggota kerjaan
yang hebat. Kerajaan Saba’ terletak di Kota Shan’a dan terkenal dengan ma-rib (Katsir, 2004, h. 209).
Prof. Quraish Shihab menambahkan bahwa kalimat ( ئَْ َك ْم َُْوأ ) yang berarti “dia dianugerahi segala sesuatu” maksudnya adalah Ratu Balqis diberikan kerajaan dan kekuasaan yang amat berjaya serta kuat. Redaksi tersebut kemudian digambarkan dengan kesuburan tanah yang ada di wilayah pemerintahannya, rakyat yang patuh, memiliki prajurit yang kuat, serta iklim pemerintahan yang jauh dari ketidakstabilan. Selain itu pada akhir ayat, diungkapkan kalimat ( ْْظَ ٌَِ ) yang berarti “singgasana yang besar” disebutkan secara khusus, sebab sebuah kehebatan dalam kerajaan digambarkan dengan singgasana (Shihab, n.d.-b).
Demikian pula Prof. Hamka menyebut dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut memberi keterangan bahwa ada seorang Ratu yang memimpin kerajaan bernama Saba’. Kerajaan tersebut berada di Jazirah Arab bagian selatan, pemimpin mereka adalah seorang perempuan padahal pada umumnya seorang laki-lakilah yang menjadi pemimpin (Hamka, 2015b, h. 201). Hal ini menandakan sebuah keunikan yang ada pada kerajaan Saba’ kala itu mengingat fenomena tersebut di luar dari kebiasaan yang umum terjadi.
Mengamati beberapa penafsiran di atas, tergambar tentang bukti eksistensi wanita yang pernah memimpin suatu negeri. Bahkan dikatakan bahwa negeri tersebut adalah negeri yang cukup besar namun sang ratu dapat menjalankan pemerintahannya dengan sangat baik. Dalam tulisan-tulisan yang menganalisis Surat An-Naml tentang cerita Ratu Balqis menyebut bahwa ia adalah seorang ratu yang demokratis, bijaksana, cerdas, cinta damai, dan diplomasi (Syafieh & Nurbaiti, 2018, h. 53).
Jika melihat kontekstualisasi ayat secara keseluruhan, terlihat bahwa Al-Qur’an cukup detail dalam menggambarkan keadaan seorang Ratu Balqis. Hal ini meliputi caranya memimpin, menyikapi sesuatu yang datang, sampai kepada melakukan musyawarah kepada bawahannya. Implikasi dari ayat ini adalah menepis persepsi bahwa wanita mempunyai kemampuan yang lemah dalam memimpin. Terbukti dari histori Ratu Balqis yang dapat menjalankan pemerintahan secara stabil. Selain itu,
pemilihan pemimpin bukan didasarkan pada gendernya melainkan pada kemampuan yang dimiliki.

## 2. Wanita Mempunyai Hak Politik (Kepemimpinan)
Selain figur Ratu Balqis yang digambarkan dalam Al-Qur’an, tentu ada ayat-ayat lain yang juga menegaskan mengenai hak wanita dalam politik atau kepemimpinan. Sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 71 sebagai berikut.
فَوحَِٰلِ فَموتَمْلُتفو لِفُمِتَملِ لْفَ فَموفُمِْفْفو لٌموتِمْفَمللِ فَموتِتممفأ ضضٍمْفْ تِاافْللموفِ مْتُتَمْفْ تُحِلممْتَملِفو فَموتِْلممْتَملِفو
تْمْلُفَ تٌمْلٌفَ فحِّٰ ََلِ تحِّٰ تْتُتفممفرفس فَىٕ ا حلوتِ ِفلموتسفَفو فحِّٰ فَموتْمْْليتفو فَوحكٌَلِ فَموتَْمْتْفو Artinya: “71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”
Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain” maksudnya adalah hati mereka telah dipersatukan untuk saling mencintai, mengasihi dan menyayangi. Ayat ini juga menegaskan tugas laki-laki dan perempuan untuk sama-sama mengerjakan yang makruf dan mencegah kepada yang munkar dengan beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya maupun perbuatan yang mengiringi keduanya (Al-Qurthubi, 2008, h. 499-500).
Ibnu Katsir menambahkan dalam tafsirnya bahwa maksud dari kalimat “ laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain ” adalah saling menopang dan menolong, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:
ايَمْفْ تِتَمْفْ تْتشف لَافْمِْتْبملافكلْلممْتَمِلل تْلممْتَملفِ
Artinya: “Orang beriman terhadap orang beriman yang lain adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”
Lanjutan redaksi tafsirnya adalah saling tolong menolong dalam hal menyeru kebaikan yaitu amar makruf nahyi munkar (Katsir, 2004a, h. 163-164).
Sementara Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata “auliya” yang terdapat pada ayat tersebut adalah jamak dari kata wali yang berarti pimpinan atau pemimpin. Maka dijelaskanlah perbedaan antara qoum munafikun dan qoum mukminin . Pada orang-orang munafik terdapat kelakuan dan perilaku yang cenderung serupa namun tidak ada istilah pimpin-memimpin atau bimbing-membimbing. Sebab mereka hanya mengutamakan kepentingannya masing-masing. Namun berbeda dengan kaum mukminin, mereka bersatu, pimpin-memimpin, saling membantu, pria dan wanita (Hamka, 2015b, h. 728).
Surat At-Taubah merupakan surat Madaniyah namun sebagian ayatnya juga termasuk surat Makiyyah. Pada ayat 71 ini, secara umum dijelaskan tentang perintah bekerja sama antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam redaksi untuk melakukan yang makruf dan menolak kemungkaran. Dengan demikian wanita memiliki andil dalam berbagai urusan sebagai bentuk kerja sama. Hak-hak wanita dalam berpolitik termasuk menjadi pemimpin sejatinya sebagai representasi dari perintah untuk mengupayakan yang makruf dan menghindari yang mungkar. Jika ia mampu mengembannya, maka bukan menjadi sebuah halangan bagi wanita untuk berkecimpung dalam dunia politik termasuk memimpin suatu organisasi.

## 3. Terdapat Persamaan Hak antara Pria dan Wanita
Selain mempunyai hak-hak politik, dalam Al-Qur’an juga dijelaskan tentang persamaan hak antara pria dan wanita. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut.
َْتك مَلِ َْلُلمافَمَفِ املْ تحِّٰ فَفِفَ افم فْمَتٰمَُ مَفِ َْتفه تَلفَ فَفو ءضِ ا موتِتَْ فٍفَحِفْد َْلُلَتَمْافلِ فْمَٰففَف تُحَُِفيتَملِفو مْلَِلِ تَمَلم َْتفهفو ايَ فًمْلِ ِاموتُِفَفِ مَلِ فَللحٰ م لْ َْلهلُّفِل تَفَفِ َْتُتْٰفلموتْتْفو ءلِلَحمَِ لَموفْْملِفو لحّٰلِ َْلممْتْ
ࣖ تْمْلُفَ تٌمْلٌفَ تحِّٰفو تٍفَفَفُ َْلُمْفِفَ لُافَلِِّللفو فلٌموتِمْفَمللِ َْلُمْفِفَ
Artinya: “228. Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu,
jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”
Ayat tersebut sejatinya menjelaskan tentang hukum talak dan menjadi penyempurna ayat sebelumnya. Namun yang digarisbawahi adalah tentang redaksi Al- Qur’an terhadap hak laki-laki yang seimbang dengan perempuan, namun laki-laki melebihi satu tingkat kelebihannya dari isterinya. Maksudnya adalah dalam berbagai hal laki-laki dan perempuan dapat saling bekerja sama dengan saling melengkapi satu sama lain terlebih dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Meski terkadang terdapat perbedaan-perbedaan tertentu, namun tidak dijadikan sebagai suatu halangan dalam membina rumah tangga. (Kementerian Agama, n.d.).
Ibnu Katsir dalam menjelaskan kalimat “ mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut ” lebih mengkhususkan tentang isteri yang mempunyai hak atas suaminya sebagaimana suami memiliki hak terhadap isterinya. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik. Adapun maksud dari kalimat “ para suami mempunyai kelebihan di atas mereka ” adalah kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, dan penunaian berbagai kewajiban (Katsir, 2004a, h. 446- 450).
Sementara Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa redaksi kalimat “ mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut ” adalah redaksi Al-Qur’an untuk mendeklarasikan hak para perempuan. Dalam redaksinya, Al-Qur’an amat memperhatikan hak para wanita yang dibuktikan dengan penekanan dan penyebutan lebih awal dari antara hak dan kewajiban. Jika menyangkut relasi suami dan isteri, ayat tersebut menjelaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya adalah terdapat pembagian kerja yang prosporsional antar keduanya. Adapun “ kelebihan ” atau derajat dalam redaksi ayat selanjutnya adalah derajat kepemimpinan. Namun kepemimpinan yang dimaksud berdasar kepada kerelaan suami dalam meringankan kewajiban isterinya. Oleh karenanya ayat ini merupakan titah bagi suami agar memperlakukan isterinya dengan baik sehingga memperoleh derajat yang dimaksud dalam ayat tersebut (Shihab, n.d.-a, h. 490-492).
Ayat di atas memang secara umum berfokus kepada lingkup keluarga yaitu suami isteri. Hanya saja ada satu hal penting yang menggambarkan bahwa Islam begitu memperhatikan hak-hak wanita. Meski dilukiskan dalam lingkungan keluarga, namun ayat ini cukup menggambarkan pembagian hak yang begitu adil. Jika dulu makna kata “ hak yang seimbang ” diartikan sebagai pembagian tugas suami maupun isteri. Maka kontekstualisasinya pada zaman sekarang, “hak yang seimbang ” juga dapat beralih fungsi. Maksudnya adalah seorang isteri juga dapat mengerjakan pekerjaan suami, begitu pun sebaliknya jika memang terdapat kemampuan atau terdapat ketidakmampuan salah satu dari keduanya. Misalnya seorang isteri dapat memegang kendali rumah tangga, jika suaminya sudah tidak mampu. Begitu pun suami, dapat menggantikan isterinya dalam mendidik anak-anak atau mengerjakan pekerjaan rumah jika memang sang isteri memerlukan bantuan.
Selanjutnya terkait dengan kepemimpinan, tidak ada yang lebih dominan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ayat ini. Hanya saja dalam lingkup keluarga, laki- laki mempunyai derajat untuk memimpin. Namun keistimewaan itu sebagai konsekuensinya sebagai suami untuk mendidik dan membimbing keluarganya. Bukan menandakan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan. Adapun dalam urusan yang lain, jika wanita mampu maka hak yang seimbang dapat terwujud dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Oleh karena itu, persamaan hak yang dimiliki kedua gender ini telah diatur secara adil dengan menempatkan peran masing-masing keduanya sesuai porsi yang pas.

## E. SIMPULAN
Perbedaan pendapat mengenai kebolehan kepemimpinan wanita merupakan polemik yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Hal ini berangkat dari perbedaan dalam memahami teks-teks ayat Al-Qur’an maupun hadis yang bersinggungan langsung dengan pembagian hak pria dan wanita. Namun jika ditelaah lebih dalam, ayat dan hadis tersebut sejatinya bukanlah larangan terhadap kepemimpinan wanita dengan melihat konteks dari asbab turun hingga pemaknaan yang relevan pada zaman sekarang. Selain itu, riwayat kepemimpinan wanita dalam potret sejarah juga tak kalah menambah kuat persepsi bahwa wanita juga pantas memimpin.
Al-Qur’an juga turut mengimbangi dengan suguhan kisah-kisahnya tentang Ratu Balqis, hak-hak politik bagi wanita, serta persamaan hak antara pria dan wanita yang harus dimunculkan. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat para ahli, wanita di era modern ini memiliki andil besar dalam berbagai hal dengan mempertimbangkan skill atau kemampuannya bukan pada gendernya.

## F. D AFTAR P USTAKA
Abdurrahman. (2011). Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer . Elsaq Press.
Al-Qurthubi, S. I. (2008). Tafsir Al-Qurthubi Jilid 8 . Pustaka Azzam.
Ash-Shabuni, S. M. A. (2010). Shafwatut Tafasir . Pustaka Al-Kautsar.
Auda, J. (2019). Fikih Emansipatif: Mengembalikan Hak-Hak Wanita . Tira Smart.
Dewi, I. M. (2007). Studi Kritis Peran Wanita dalam Perpolitikan Dunia. Jurnal Mozaik: Ilmu Sosial Dan Humaniora , 2 (1), 1.
Hamka. (2015a). Tafsir Al-Azhar Jilid 2 . Gema Insani.
Hamka. (2015b). Tafsir Al-Azhar Jilid 4 . Gema Insani.
Hamka. (2015c). Tafsir al-Azhar Jilid 9 . Gema Insani.
Katsir, I. (2004a). Lubabut Tafsir min Ibnil Katsir Jilid 1 . Pustaka Imam Syafi’i.
Katsir, I. (2004b). Lubabut Tafsir min Ibnil Katsir Jilid 4 . Pustaka Imam Syafi’i.
Katsir, I. (2004c). Lubabut Tafsir min Ibnil Katsir Jilid 6 . Pustaka Imam Syafi’i.
Kementerian Agama. (n.d.). Tafsir Kementerian Agama . Aplikasi Qur’an Kemenag Versi 2.0.1.
Manshur, A. Q. (2012). Buku Pintar Fikih Wanita . Zaman.
Meirison. (2019). Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr). Kafa’ah Journal , 9 (1), 58–60.
Muhammad, A. S. (2017). Keberkahan Al-Qur’an: Memahami Tema-Tema Penting dalam Terang Kitab Suci . Qaf Media Kreativa.
Muhammad, K. H. H. (2019). Fiqih Wanita . IRCiSoD.
Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara. Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran , 17 (1), 96.
Shihab, M. Q. (n.d.-a). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 1 .
Shihab, M. Q. (n.d.-b). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 10 .
Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 2 . Lentera Hati.
Sukardi, E. (2018). Wajah-wajah Suami (Spesial untuk Para Istri) . Gema Insani.
Suratmaputra, A. M. (2016). Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan. Jurnal Misykat ,
1 (2), 32.
Syafieh, & Nurbaiti. (2018). Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan. Jurnal At- Tibyan , 3 (1), 53.
Tangareng, T. (2015). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis. Jurnal Karsa ,
23 (1), 171.
Umar, N. (2014). Ketika Fikih Membela Perempuan . Elex Media Komputindo.
Umar, N. (2019). Jihad Melawan Religious Hate Speech . Elex Media Komputindo.
Yulianti, R., Putra, D. D., & Takanjanji, P. D. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 10 (2), 26.
Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.