Berdasarkan  UUD  1945  menyatakan  bahwa tugas  utama  Pemerintahan  negara  Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tiumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksaanakan  ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Pemerintah  mempunyai  tugas  yaitu untuk mencapai tujuan negara oleh karena itu tujuan  pemerntah  mencakup  didalamna melaksanakan  segenap  tugas  dan  fungsi pemerintah itu sendiri baik pemerintah pusat maupun  pemerintah  Daerah,  dimana  fungsi pemerintah  disini  disamping  memberikan ruang yang cukup bagi kepentingan rakyat, ia juga  bertugas  memenuhi  kepentingan  rakyat melalui  kegiatan  pembangunan  ,  pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia. Pemekaran  sterhadap  sebuah  wilayah  perlu dilakukan  secara  serius  dan  konprehensif karena  akan  terkait  dengan  konseptualisasi reformasi  kewilayah  (  territorial  reform  atau administrative area reform ). Yaitu manajemen  tentang  ukuran,  bentuk  dan hirarki  unit-unit  pemerintah  daerah  untuk mencapai  tujuan-tujuan  administrasi  dan
politik  suatu  negara.  Pemekaran  daerah adalah  mengatur  agar  pemerintah  daerah dapat  mencapai  tujuannya  dalam  hal administrasi  dan  politik  di  dalam  suatu negara.
Pemekaran Wilayah dipandang
sebaigai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi seluruh masyarakat  yang  ada  di  suatu  wilayah. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan  efektifitas  penyelenggaraan pemerintah  dan  pengelolaan  pembangunan. Melihat  sisi  positif  pemekaran  Daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan  suatu  daerah.  Hanya  yang pasti dengan pemekaran daerah mempunyai peluang  untuk lebih diperhatikan dan keluar dari  ketinggalan  ,  bagaimana  tidak  dengan menjadi  daerah  otonom  maka  pembagunan daerah  akan  lebih  maju  dan  pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik dan juga memiliki  anggaran  yang  dikelolah  sendiri yang  dapat  digunakan  untuk  membangun daerah tersebut.

## ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU
Irawati 1 ; Nurpeni 2 ; Widia Astuti 3 ; Trio Saputra 4
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : trio_saputra@unilak.ac.id (Koresponding) Submit:  03 September 2023 Review:   02 Juni 2024 Publish: 26 Juni 2024
Abstract : This study aims to determine the extent of services provided to the community by the  Kulim  Sub-District  Office  after  expansion,  especially  in  services  related  to  population administration needed by the community. This research uses a qualitative approach with data collection  techniques  carried  out  from  the  observation  stage  and  also  conducting  interviews. From the results of the research carried out, it has been done quite well which can be seen from each  indicator  of  the  dimensions  of  Tangible,  Realibility,  Responsiveness,  Assurance  and Emphaty. The inhibiting factors in this study are the lack of employee resources and the lack of facilities and infrastructure in the service.
Keywords: Public service, Pemekaran, Camat
Pemekaran daerah harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  berlaku  dan  tentunya  memerlukan waktu. Pemeritah Provinsi maupun Kabupaten  /Kota  dimana  terdapat  wilayah yang  akan  dimekarkan  tentunya  sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan  pelayanan  dari  pemerintah  dan juga  pembangunan  kemasyarakatan  secara lebih optimal.
Sesuai  denga  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2008 dalam  pasal  2  dikatakan  bahwa  Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten Kota dengan Peraturan Daerah berprdoman pada Peraturan Pemerintah pembentukan Kecamatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dapat berupa  pemekaran  1  Kecamatan  menjadi  2 Kecamatan  atau  lebih  dan  atau  penyatuan wilayah  desa  atau  Kelurahan  dari  beberapa Kecamatan.
Pemerintah
Kota
Pekanbaru menerapkan  pemekaran  wilayah  Kecamatan pada awal tahun 2019, pemekaran kecamatan ini  juga  bertujuan  guna  mengurangi  beban pelayanan di Kantor Pemerintah di Kecamatan  dan  juga  Kelurahan  yang  ada  di Kota Pekabaru. Perubahan kebijakan ini tentu diiringi dengan perubahan dokumen kependudukan  jika  tidak  ada  pemekaran kecamatan  maka  beban  pemerintah  Kota Pekanbaru akan bertambah berat. Pemekaran wilayah  ini  juga  diharapkan  mempermudah rentang kendali dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah diberbagai aspek.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10  tahun  2019  Tentang  Pembentukan Kecamatan  telah  disyahkan  oleh  DPRD Pekanbaru pada 1 September 2019 . Perda ini telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru dan Sekretaris  Daerah  pada  13  September  2019. Dengan adanya Perda ini maka Kecamatan di Kota  Pekanbaru  bettambah  menjadi  15 Kecamatan.  Dalam  Perda  itu  Adapun Kecamatan  baru  yang  dibentuk  adalah  :  (1) Tuah  Madani  (  Pemekaran  dari  Kecamatan Tampan),  (2)  Kulim  (  Pemekaran  dari Kecamatan  Tenayan  Raya),  (3)  Rumbai Timur  (  Pemekaran  dari  Kecamatan  Rumbai Pesisir )
Disamping itu ada beberapa Kecamatan yang berganti nama : Kecamatan Rumbai diganti dengan nama Rumbai Barat, sedangkan nama Kecamatan Rumbai Pesisirdiganti  nama  Kecamatan  Rumbai  , Kecamatan Tampan berganti nama menjadi Kecamatan Binawidya.
Kecamatan Kulim adalah pemekaran dari  Kecamatan  Tenayan  Raya  yang  ama sebelum  dilakukan  pemekaran  Kecamatan ini  memiliki  beberapa  Kelurahan  yang memang  jauh  tertinggal  dari  desa  dan Kelurahan lainnya khususnya yang bergabung  dalam  Kecamatan  Kulim  baik masalah  dalam  pembangunan,  pelayanan, Kesehatan  dan  juga  dlam  Pendidikan  serta juga  masalah  dengan  transportasi.  Melihat kondisi  yang  ada  inilah  timbulnya  tuntutan dari  masyarakat  untuk  menyampaikan aspirasi  ke  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam mengurus administrasi pemerintahan, maka setelah dilakukan pemekaran Kecamatan  Kulim  mulai  berbenah  diri  dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Pada  saat  ini  setelah  dilakukan pemekaran  Kecamatan  Kulim  terdiri  dari  5 Kelurahan , yaitu : (1) Kelurahan Kulim, (2) Kelurahan Mentangor, (3) Kelurahan Pembatuan, (4) Kelurahan Pematang Kapau, (5) Kelurahan Sialang Rampai.
Kecamatan Kulim sebagai salah satu Kecamatan yang baru dimekarkan tentunya berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik  bagi  masyarakat  yang  ada  di Kecamatan Kulim dalam rangka pemenuhan kebutuhan  masyarakat  dalam  pelayanan publik  namun  dalam  perjalanannya  masih banyak  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam pemberian pelayanan. Di Kecamatan Kulim  terdapat  beberapa  pelayanan  antara lain :
Tabel  I.1.  Pelayanan  Di  Kantor  Camat Kulim
No  Jenis Pelayanan Masuk  Selesai  Belum selesai 1. Pengantar KTP 1.267 1.248 19 2. Pengantar KK 1.565 1.542 23

## 186
3 Pengantar Nikah 346 336 10 4. Keterangan Pindah Penduduk 2.342 2.325 16 5. Surat Rokomendasi 389 378 10 6. Surat Keterangan lainnya 157 157 -
Sumber:  Data  Kantor  Camat  Kulim  tahun 2021
Berdasarkan  tabel  yang  ada  dapat dilihat  bahwa  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat  di  Kantor  Camat  Kulim sudak  dikatakan  Cukup  baik  dimana  hamper semua pelayanan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.walaupun hasil dilapangan masih ada  pelayanan  yang  mengalami  kendala  dari segi  sarana  dan  prasarana  serta  dari keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini  pegawai  yang  memberikan  pelayanan belum  terpenuhi  karena  adanya  pemekaran tadi.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara  yang  penulis  lakukan  ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:
1) Belum maksimalnya dilakukan pemetaan  dan  pemindahan  identitas penduduk  yang  semula  berasal  dari Kecamatan  Tenayan  Raya  karena terkendala dari sarana pelayanan yang terbatas yang dilakukan oleh kecamatan yang baru dimekarkan.
2) Masih kurangnya Sumberdaya manusia dalam hal ini jumlah pegawai yang  terbats  dalam  memberikan pelayanan.
Untuk  itu  diperlukan  upaya  dalam pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat supaya  dapat  berlangsung  secara  efektif  dan bisa memuaskan pengguna layanandalam hal ini adalah masyarakat yang memang membutuhkan  sekali  dalam  hal  pengurusan Surat menyurat.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  Analisis  Pelayanan  Publik Pasca  Pemekaran  Kecamatan  Kulim  Kota Pekanbaru  dilakukan  dengan  pendekatan
observasi,  wawancara  dan  Dokumentasi terhadap permasalahan yang dikembangkan dan  untuk  memperoleh  informasi  dan  data yang terkait dengan masalah . Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  Deskriptif Kualitatif  dilakukan  karena  peneliti  ingin mengekplor fenomena-fenomena yang tidak dapat  di  kuantifikasikan  yang  bersifat deskriptif.

## HASIL
Penelitian ini akan membahas mengenai  Analisis  Pelayanan  Publik  Pasca Pemekaran  di  Kecamatan  Kulim  Kota Pekanbaru..  Berikut  ini  penjelasan  menurut Hardiansyah  2011  :  64-67  ada  beberapa indicator  yang  digunakan  dalam  kualitas pelayanan  publik  sebagai  berikut  :  (1) Tangibell  (berwujud),  (2)  Realibility  ( kehandalan),  (3)  Responsiveness  (daya taggap),  (4)  Assurance  (Jaminan),  (5) Emphaty  (Empati)
Dimensi  tangible  atau  berwujud merupakan  penampilan  fasilitas  fisik  yaitu berhubungan dengan peralatan, personel dan media  komunikasi  dalam  pelayanan,  jika dimensi  ini  dirasakan  oleh  masyarakat sebagai pengguna layanan sudah baik maka masyarakat akan menilai baik dan merasakan  kepuasan  terhadap  pelayanan yang  diberikan  oleh  pegawai  yang  ada  di Kantor  Camat  Kulim,  tapi  sebaliknya apabila  masyarakat  menilai  buruk  maka mereka  tidak  akan  merasa  puas  terhadap pelayanan  yang  diberikan.  Untuk  melihat pelayanan yang ada di Kantor Camat Kulim dilihat dari
Penampilan  petugas  Penampilan pegawai  pelayanan  sangat  mempengaruhi kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  dimana dalam  hal  penampilan  petugas  sudah  dapat berpenampilan  rapi  dan  sesuai  dengan seragan yang sudah ditentukan artinya dalam penampilan  pegawai  sudah  cukup  baik  dan dapat menunjang dalam pelayanan.
Kenyamanan  tempat    Kenyamanan tempat  pelayanan  sangatlah  penting  karena kenyamanan tempat bagi pengguna layanan harus  dapat  menyediakan  tempat  yang khusus  bagi  pengguna  layanan  yang  dating
seperti ruang tunggu, tempat parker dan juga kebersihan  tempat  ,  jadi  untuk  kenyamanan tempat  pelayanan  yang  ada  di  kantor  camat Kulim  belum  sepenuhnya  dapat  terpenuhi dengan baik
Kemudahan dalam proses pelayanan , berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis lakukan kepada masyarakat untuk kemudahan dalam  pelayanan  pihak  kecamatan  sudah memberikan  kemudahan  begitu  juga  dengan pegawai sudah dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan namun belum optimal.
Dari  hasil  pembahsan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  pelayanan  publik  yang dilaksanakan pasca pemekaran  di Kecamatan Kulim cukup baik artinya kemudahan proses pelayanan menjadi tolak ukur dari kesuksesan suatu pelayanan publik
Reability atau kehandalan merupakan kemampuan unit pelayanan dalam memberikan  pelayanan  yang  dijanjikan dengan  segera  dan  memuaskan.ini  juga merupakan  kemampuan  penyedia  layanan untuk memberikan pelayanan secara tepat dan cepat  serta  konsisten.dengan  pemenuhan pelayanan  yang  cepat  dan  tuntas  dan pemberian  pelayanan  secara  wajar.Dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  yang  dapat  dilihat dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat dari
Kecermatan  petugas  ini  berhubungan langsung  dengan  kecermatan  petugas  yang berhubungan  dengan  ketelitian  pegawai dalam  melayani  pengguna  layanan  sangat penting  dalam  proses  pelayanan  dari  hasil wawancara yang dilakukan dimana kecermatan petugas sudah cukup baik dimana belum  sepenuhnya  juga  petugas  pelayanan mampu untuk melayani dengan baik
Untuk  selanjutnya  mengenai  standar pelayanan  yang  ada  di  Kecamatan  Kulim sudah  ada  standar  pelayanan  yang  jelas meliputi  waktu  pelayanan,  biaya  pelayanan, produk  pelayanan  ,  sarana  dan  prasarana pelayanan  dan  juga  kompetensi  pelayanan, artinya sudah ada SOP yang untuk pelayanan walaupun dalam bentuk baku.dan tidak semua masyarakat mengetahui akan SOP tersebut.
Dan  selanjutnya  untuk  kemampuan menggunakan  alat  bantu  pelayanan  hasil
wawancara yang dilakukan belum meratanya  kemampuan  petugas  pelayanan secara keseluruhan jadi peneliti menyimpulkan  masih  adanya  kekurangan dalam  menggunakan  alat  bantu  seperti computer atau leptop dan ada pegawai yang tidak bisa mengoperasikannya.
Daya  tanggap  ini  berhubungan dengan  daya  tanggap  pegawai  di  dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat  menyelesaikan  pelayanan  dengan tepat  dan  jangka  waktu  yang  telah dijanjikan.  Untuk  daya  tanggap  ini  yang berhubungan dengan beberapa hal yaitu :
Merespon  setiap  pelanggan  dimana pegawai layanan wajib merespon pengguna layanan  yang  datang    dan  mereka  akan merasa  dihargai  oleh  pegawai  pelayanan  . hasil  wawancara  yang  dilakukan  untuk merespon  setiap  pelanggan  sudah  cukup baik  dalam  merespon  masyarakat  yang datang.
Pelayanan  dengan  cepat,  dengan adanya  pelayanan  yang  cepat  masyarakat akan  merasa  senang  Ketika  pegawai pelayanan melakukan proses layanan dengan cepat dan tepat, Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelayanan dengan tepat  hasilnya  dari  pelayanan  yang  ada belum  begitu  baik  masih  ada  beberapa kekurangan  masyarakat  masih  menunggu dalam pelayanan yang dilakukan.
Sementara itu untuk ketepatan waktu pelayanan hasil penelitianya dimana pegawai dalam  melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat hasilnya ditemukan masih ada keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan sehingga
masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kantor camat Kulim
Dari  hasil  penelitian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  daya  tanggap  pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat  dalam  merespon  sudah  cukup baik dan sudah bisa merespon dengan baik , dan untuk kecepatan dalam pelayanan belum begitu  baik  karena  masih  ada  masyarakat yang menunggu lama dalam menyelesaikan

## 188
pelayanan  yang  dibutuhkan    dan  masih  ada keterlambatan dalam pelayanan.
Untuk  Assurance  atau  jaminan  yaitu adanya  upaya  jaminan  yang  diberikan  untuk masyarakat terhadap resiko apabila itu terjadi akan  dapat  megakibatkan  gangguan  dalam pelayanan., Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa masyarakat pengguna layanan  yang  merasa  tidak  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  karena  mereka merasa  tidak  mengetahui  adanya  jaminan waktu yang diberikan
Dan selanjutnya untuk kepastian biaya dalam pelayanan dalam mengurus surat-surat yang  dibutuhkan  di  Kecamatan  Kulim  Pasca pemekaran  bahwa  sudah  ada  jaminan  dan tidak  adanya  pungutan  terhadap  masyarakat dalam  pelayanan  dan  untuk  kepastian  dari biaya  dalam  pelayanan  di  Kecamatan  Kulim dalam  pengurusan  pelayanan  tidak  dipungut biaya dalam pelayanan. Jadi dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pelayanan  pasca pemekaran  bahwa  dalam  pelayanan  kepada masyarakat sudah ada jaminan dan pelayanan tudak  dipungaut  biaya  artinya  masyarakat tidak dipersulit dalam pelayanan.
Untuk  empati  dalam  pelayanan  yang dilihat  dari  beberapa  sub  indikator  yaitu mendahulukan pemohon yang dapat disimpulkan masih adanya pengguna layanan yang  mereka  mengantri  dalam  mendapatkan layanan  dan  masih  ada  pegawai  yang mendahulukan  kepentingan  pribadi  seperti menjemput anak sehngga masyarakat menunggu  lama  artinya  pelayanan  yang dilakukan pasca pemekaran belum begitu baik karena  masih  mendahulukan  kepentingan pribadi  dalam  pelayanan.  Sedangkan  untuk melayani dengan sikap ramah sopan dan tidak diskriminasi  dan  hasilnya  dapat  dapat disimpulkan masih terdapat perbedaan dalam pelayanan dan secara keseluruhan masih ada beberapa  kesalahan  yang  harus  diperbaiki guna  pelayanan  yang  optimal  di  kelurahan Kulim Pasca pemekaran .
Dari  pembahasan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pelayanan  publik pasca  pemekaran  dikelurahan  kulim  untuk factor  empaty  belum  cukup  optimal  dimana pegawai belum bisa mendahulukan
kepentungaan pribadi dalam pelayanan  dan masih membeda-bedakan juga dalam pemberian pelayanan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan maka penulis membahas beberapa hal dalam rangka  peningkatan  pelayanan  publik  Paca Pemekaran Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.
Kepada  pihak  Kecamatan  Kulim perlu dilakukan penambahan pegawai untuk melakukan  pelayanan  sebagai  Kecamatan yang  baru  dimekarkan  dan  engingat masyarakat yang akan dilayani juga banyak pegawai juga perlu diberikan juga Pendidikan  dan  Latihan  untuk  menambah pengetahuan  dan  wawasan  mereka  sesuai dengan  bidang  yaitu  pelayanan  publik  agar dapat  meningkatkan  kepuasan  masyarakat. Sejalan  dengan  itu  juga  penelitian  yang dilakukan Rohaeni, H., & Marwa, N. (2018) kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh kualitas  pelayanan;  walaupun  kepuasan pelanggan  masih  juga  dipengaruhi  oleh faktor  lain.  Saputra,  T.  (2016).  Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan  publik  menjadi  sangat  penting dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah dimana  salah  satunya  kecamatan  menjadi ujung  tobak  pelayanan  langsung  kepada masyrakat.
Mengenai fasilitas pihak Kecamatan Kulim  sebaiknya  dapat  menambah  sarana dan  prasarana  seperti  AC,  Kursi  tunggu diruangan pelayanan untuk pengguna layanan  agar  masyarakat  merasa  nyaman dalam mendapatkan pelayanan. Supartiningsih, S. (2017) menegaskan dalam penelitiannya  bahwa  tidak  akan  tercapai kualitas pelayanan yang baik jika sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Serta perlunya  juga melakukan  inovasi  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  bentuk solusi dalam permasalahan yang ada saputra, T., Marlinda, P., & Sufi, W. (2018). Saputra, T.,  &  Utami,  B.  C.  (2017)  sesuai  dengan agenda  reformasi  birokrasi  pemerintah  saat ini diperlukan percepatan dalam
189
mewujudkan goog governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas dapat  disimpulkan  dengan  melihat  indikator sebagai  berikut  :    Untuk  indikator  dimensi Tangibles  (berwujud  )  yang  terdiri  dari  sub indikator penampulan, kenyamanan, kemudahan dan penggunaan alat bantu dalam pelayanan  sudah  dapat  diterapkan  namun masih  ada  beberapa  indikator  yang  belum sepenuhnya  dapat  terlaksana.  Dan  untuk dimensi  Kehandalan  yang  mempunyai  sub indikator kecermatan, standar pelayanan yang jelas,  kemampuan  petugas  pelayanan  sudah dapat  dilakukan,  namun  masih  ada  beberapa indikator  yang  belum  diterapkan.sesuai dengan harapan masyarakat yaitu kemampuan pegawai  dalam  menggunakan  alat  bantu pelayanan seperti computer dan Leptop. Dan selanjutnya  untuk  Dimensi  daya  tanggap hasilnya  sudah  ditetapka  sesuai  dengan keinginan  masyarakat  terbukti  masih  ada keluhan  dari  pengguna  layanan.  Dan  untuk indikator  adanya  jaminan  dimana  hasilnya sudah  ada  jaminan  dengan  waktu  pelayanan begitu juga dengan empati.
Adapaun yang menjadi faktor penghambat dalam Analisis Pelayanan Publik pasca  Pemakaran  di  Kecamatan  Kulim  Kota Pekanbaru  masih  kurangnya  sumber  daya manusia  yaitu  kemapuan  pegawai  dalam  hal Pendidikan  serta  masih  kurangnya  pegawai dalam  pelayanan  serta  masih  kurangnya sarana  dan  prasarana  dalam  pelayanan  perlu diketahui bahwa pasca pemekaran Kecamatan Kulim  belum  mempunyai  Gedung  sendiri sehingga  berimbas  pada  sarana  pelayanan seperti  ruang  tunggu  pelayanan  yang  panas hanya  ada  kipas  angin  yang  tidak  memadai serta kursi duduk pelayanan yang juga kurang serta ruangan pelayanan yang sempit.

## DAFTAR RUJUKAN
Atmosuprapto , 2012, Manajemen pelayanan Sektor  Publik,  Pustaka  Pelajar, Jakarta
Kumorotomo  ,  2011,  Pelayanan  Publik  Di Indonesia, Rineka Cipta , Jakarta
Saputra,  T.  (2016).  Kepuasan  masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan  publik  (studi  kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan  Daerah , 4 (2),  89-
100.
Saputra,  T.,  &  Utami,  B.  C.  (2017).  Road map  bureaucracy  reform  public service government Provincial Riau. Jurnal Perspektif Pembiayaan  Dan  Pembangunan Daerah , 4 (4), 231-244.
Saputra, T., Marlinda, P., & Sufi, W. (2018).
Implementasi  Kebijakan  Inovasi Pelayanan  Publik  Di  Puskesmas
Jaya  Mukti  Dalam  Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Jurnal Niara , 11 (2.2019), 177-188.
Sinambela,  2011,  Konse  dasar  Pelayanan Publik, Rineka Cipta, Jakarta
Sondang.  P.  Siagian,  Manajemen  Sumber
Daya  manusia  ,Edisi  Pertama, Pustaka ,Jakarta Sugiyono, 2017, Metode Penelitian
Kualitatif  untuk  penentuan  yang bersifat  Eksploratif  ,Enterprenif, Interaktif dan Kontruktif, Bandung, Alfabeta
Supartiningsih, S. (2017). Kualitas pelayanan  kepuasan  pasien  rumah sakit:  kasus  pada  pasien  rawat jalan. Jurnal  medicoeticolegal  dan manajemen  rumah  sakit , 6 (1),  9-
15.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  No.  63  Tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Rohaeni, H., & Marwa, N. (2018). Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. Jurnal
Ecodemica , 2 (2), 312-318.