## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 3, Agustus 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/jime.v8i2.3431/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Konstitusionalisme dan Pemenuhan Hak Atas Air Pada Negara Dengan Konstitusi Bernuansa Hijau
Sisca F Usman Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 9 Juni 2022 Publish: 1 August 2022 Air  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kehidupan  manusia.  Kebutuhan  manusia  atas  air bahkan lebih besar dari kebutuhan akan makanan maupun kebutuhan esensial lainnya. Tidak hanya diperuntukkan sebagai konsumsi air minum namun air juga diperuntukan untuk memenuhi standar kesehatan sehari-hari. Akan tetapi dengan adanya perubahan iklim dan pertambahan jumlah penduduk, akses terhadap air mulai terbatas. Ditengah keterbatasan  itu,  peran  negara  sebagai  pelindung  hak  asasi  warga  negara  menjadi krusial. Berbagai negara telah menuangkan perlindungan tarhadap hak atas air dalam konstitusinya, termasuk  hak penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber  daya air. Tidak terkecuali Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945    menyatakan  bahwa  negara  menguasai  hak  sumber  daya  air dengan maksud semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi berbagai kendala termasuk  tekanan  dunia  untuk  melakukan  privatisasi  terhadap  sumber  daya  air, menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  negara  dalam  memenuhi  tugasnya  memberikan akses yang memadai terhadap sumber daya air bagi kehidupan manusia.
Keywords:
Constitutionalism, Right to Water, Environment, Clean Water, Sustainable Development Goal
Article Info Abstract Article history: Accepted: 9 Juni 2022 Publish: 1 August 2022 Water is an important part of human life. The human need for water is even greater than the need for food and other essential needs. Not only intended for drinking water consumption, but water is also intended to meet daily health standards. However, with climate change and population growth, access to air is starting to be limited. In the midst of these limitations, the role of the state as a protector of citizens' human rights is crucial. Various countries have included the protection of the right to water in their constitutions, including the right to control and manage water resources. Indonesia is no  exception.  Article  33  paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia has clearly stated the conception of the right to control water resources by the state with the aim of achieving people's prosperity. However, various obstacles, including global pressure to privatize water resources, are a challenge for the state in fulfilling its task of providing adequate access to water resources for human life. This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Sisca F Usman Magister Hukum Universitas Indonesia Email: sisca.fathriana@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Akses  terhadap  sumber  air  yang  aman  untuk  dikonsumsi,  serta  sanitasi  yang  bersih  dan memadai  merupakan  dasar  bagi  kesehatan  dan  kesejahteraan  manusia.  Selain  untuk  keperluan rumah tangga, air dibutuhkan untuk produksi pangan, energi, dan industri. Selain  penggunaan air dalam industri tidak mungkin dihindari, industri juga akan menghasilkan air limbah yang tanpa pengelolaan yang memadai akan menyebabkan polusi.
Air  juga  diperlukan  untuk  memastikan  ekosistem  yang  sehat.  Dengan  adanya  ekosistem yang  sehat  maka  kualitas  dan  kuantitas  air  tawar  akan  meningkat  yang  kemudian  secara keseluruhan dapat menopang perubahan lingkungan yang terjadi. Oleh karenanya air merupakan faktor utama dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan kelaparan, epidemi penyakit, migrasi, bencana  alam  bahkan  politik.  Bahkan  hasil  penelitian  komunitas  intelijen  AS  menyimpulkan bahwa  tekanan  pada  pasokan  air  bersih  di  banyak  negara  “akan  berisiko  ketidakstabilan  dan kegagalan negara” dan akan “menghambat kemampuan negara-negara kunci untuk memproduksi makanan  dan  menghasilkan  energi,  yang  menimbulkan  risiko  bagi  pangan  global.  pasar  dan pertumbuhan ekonomi yang tertatih-tatih.” [1] Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa air dapat
memicu  terjadinya  peperangan  antar  negara  atau  sebagai  alasan  terjadinya  terorisme.  Sebagai contoh yang terjadi di Bolivia, dimana telah terjadi peperangan sebagai akibat kegagalan negara dalam penyediaan air yang memadai, terjangkau, dan bersih.
Pertambahan  populasi  penduduk  dunia  berdampak  langsung  terhadap  peningkatan kebutuhan  atas  air  bersih.  Di  sisi  lain  perubahan  iklim,  polusi,  dan  dampak  banjir  berisiko mengurangi pasokan atas air bersih. Akibatnya akses penduduk dunia terhadap air bersih menjadi terancam.
Untuk melindungi hak-hak atas air, banyak negara di dunia telah menuangkan hak atas air dalam konstitusinya. Akan tetapi perlindungan terhadap hak atas air tidak hanya selesai dengan mencantumkan  hak  atas  air  dalam  konstitusi  negara.  Penelitian  ini  akan  mencoba  menjawab bagaimana norma-norma dalam konstitusi tersebut kemudian ditegakkan dan menjawab praktik privatisasi air bersih di berbagai negara, serta dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.    Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Perbandingan hukum merupakan bentuk studi terhadap bagian dari  aturan  dan  norma  hukum  yang  memperbandingkan  dua  atau  lebih  sistem  hukum  untuk mengetahui perbedaan dan persaaan diantara sistem hukum yang dipelajari  Istilah perbandingan hukum  sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  studi  sistematis  mengenai  bagian  dari  tradisi-tradisi dan  aturan-aturan  hukum  berdasarkan  suatu  perbandingan  dari  dua  atau  lebih  sistem  hukum, untuk menemikan unsur persamaan maupun perbedaannya.[1] Sedangkan pendekatan konseptual akan  digunakan  untuk  melakukan  analisa  penyelesaian  masalah  berdasarkan  konsep-konsep hukum  yang  menjadi  dasar  penyusunan  norma  dan  peraturan  peundang-undanganntermasuk nilai-nilai yang adalah norma-norma yang dikaji.[2] Studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji literature  dan  peraturan  perundang-undangan  guna  memperoleh  pemecahan  atas  permasalahan yang menjadi obyek tulisan ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hampir tiga per empat negara di dunia telah mengadopsi perlindungan terhadap lingkungan dalam konstitusinya. Berbagai norma dalam konstitusi bertujuan untuk melindungi hak substansif maupun  hak  prosedural,  dengan  membebankan  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  menerapkan kebijakan khusus dalam rangka perlindungan lingkungan. Salah satu hak terkait lingkungan yang dijamin dalam konstitusi adalah hak asasi manusia atas air.
Istilah "air" atau "perairan" muncul dalam konstitusi hampir separuh negara di dunia, secara kumulatif lebih dari 300 kali. Sekitar dua puluh konstitusi mengatur hak asasi manusia atas air atau hak lingkungan atas air bersih. Dalam setidaknya konstitusi empat belas negara memberikan contoh hak asasi manusia atas distribusi yang adil terhadap air yang bersih, aman, dapat diminum. Sebagai contoh, dalam konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa merupakan hak setiap orang untuk  memperoleh akses  yang  cukup  terhadap air.  Di  Kolombia,  dalam  konstusi diatur  bahwa kegiatan negara didasarkan pada pemenuhan kebutuhan rakyat termasuk di dalamnya kebutuhan akan air. Di negara-negara Afrika Timur yang rawan kekeringan, termasuk Tanzania dan Sudan yang mengalami konflik berkepanjangan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya air yang langka, reformasi konstitusional muncul sebagai  jalan keluar yang dipilih untuk menyelesaikan konflik. Konstitusi Kenya juga memberikan hak bagi setiap orang terhadap air yang bersih dan aman dengan jumlah yang memadai.
Konstitusi  lain  memperluas  perspektif  hak  lingkungan  untuk  perlindungan  air.  Sebagai contoh tampak dalam kosntitusi Andorra dan Guyana sebagai berikut:
“ Andorra Constitutioan Artcle 31: The State has the task of ensuring the rational use of the soil and of all the natural resources, so as to guarantee a befitting quality of life for all and, for the sake of the coming generations, to restore and maintain a reasonable ecological balance in the atmosphere, water and land, as well as to protect the autochthonous flora and fauna .”
“Guyana Constitution  Article 36 : In the interests of the present and future generations, the State will protect and make rational use of its land, mineral and water resources, as well as its fauna and flora, and will take all appropriate measures to conserve and improve the environment .” Kedua  negara  tersebut  menggunakan  perspektif  perlindungan  lingkungan  demi  kepentingan generasi yang akan datang  dengan pembebanan kewajiban kepada negara.
Sedangkan  di  Laos,  perlindungan  lingkungan  dibebankan  sebagai  kewajiban  masyarakat, sebagai  berikut:  “ all  organisations  and  citizens  must  protect  the  environment  and  natural resources: land, underground, forests, fauna, water sources and atmosphere .” Beberapa contoh di atas menunjukkan betapa rumitnya pengaturan perlindungan hak asasi atas  air  dalam  konstitusi.  Salah  satu  aspek  dari  kerumitan  itu  adalah  bahwa  air  muncul  dalam berbagai  bentuk  yang  berbeda,  dengan  nilai  yang  berbeda  pula  tergantung  bentuknya. Perlindungan dan pemanfaatan air sebagai  air tanah akan berbeda dengan air laut,  dalam tanah, demikian pula sebagai air tawar atau air asin, dan apakah akan digunakan untuk keperluan pribadi, industri, politik, atau ekologi. Meskipun demikian, penempatan pasal-pasal perlindungan hak atas air dalam konstitusi pada prinsipnya mengatur mengenai penggunaan air dalam tataran hak asasi manusia dan/atau perlindungan lingkungan.
Mengingat arti penting dari air sebagai bagian dari sumber daya alam yang  dapat dikelola, dieksploitasi, digunakan, atau disalahgunakan oleh siapa saja yang dapat mengontrolnya, negara- negara menyadari kebutuhan untuk melindungi air salah satunya dengan menegaskan kontrol atas air di dalam wilayah mereka. Banyak konstitusi menegaskan hak negara untuk mengontrol dan mengatur  perairan  di  dalam  wilayah  mereka.  Sebagai  contoh  Article  4  Konstitusi  Slovakia menegaskan  bahawa  “[ n]atural  wealth,  caves,  underground  water,  natural  medicinal  springs, and waterways are in the ownership of the Slovak Republic .”25 Demikian juga dalam Article 6 Konstitusi  Mongolia, “[i]n Mongolia the land, its subsoil, forests, water, fauna and flora and other  natural  resources  shall  be  subject  to  people’s  power  and  State  protection .”  Sedangkan dalam Article 36 Konstitusi Haiti membatasi kepemilikan probadi atas perairan, “ The right to own property does not extend to the coasts, springs, rivers, water courses, mines and quarries. They are part of the State’s public domain. ” [4]
Di Indonesia sendiri pengaturan terhadap air muncul dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 “ bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. ”  Pengaturan  tersebut  menunjukkan penguasaan  penuh  negara  atas  air.  Air  dapat  diketgorikan  sebagau  barang/benda  kepunyaan publik ( public goods ). Akan tetapi dalam implementasinya, akibat adanya tekanan World Bank dan negara-negara donor telah mengakibatkan pergeseran pengelolaan air dari negara ke swasta.
Pengaturan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA) masih sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan dari negara terhadap hak rakyat atas air. Akan tetapi pasal- pasal  lain  dalam  UU  SDA  memberikan  celah  pengelolaan  air,  tidak  lagi  semata-mata  untuk kepentingan publik akan tetapi bergeser menjadi kepentingan privat bahkan komersial.
Pasal  8  UU  SDA  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Pasal  53  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) mengatur prioritas negara terhadap  hak  rakyat  atas  air  yaitu:  a.  kebutuhan  pokok  sehari  hari;  b.  pertanian  rakyat  dan  c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari  melalui  Sistem  Penyediaan  Air  Minum.  Terkait  perijinan  berusaha,  Pasal  50  UU  SDA mengatur  bahwa  “ izin  penggunaan  sumber  daya  air  untuk  kebutuhan  usaha  dengan menggunakan  air  dan  daya  air  sebagai  materi  yang  menghasilkan  produk  berupa  air  minum untuk  kebutuhan  pokok  sehari-hari  diberikan  kepada  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum .” Pasal- pasal dalam UU SDA tersebut menunjukkan adanya peluang untuk melakukan pengelolaan air demi memperoleh keuntungan.
Apabila  kita  mengaitkan  keberadaan  air  sebagai  barang  ekonomi  dengan  teori  kebendaan ( goods )  dan  jasa,  maka  air  dapat  dikategorikan  sebagai private  goods dan toll  goods . Private
goods , merupakan barang yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Private goods tidak dapat diperoleh tanpa adanya distribusi dan keterlibatan dari pihak lain. Oleh karenanya timbul beban biaya atas distribusi private goods . Sedangkan  yang dimaksud dengan toll goods , yaitu barang yang  dapat  dikonsumsi  oleh  banyak  pihak  setelah  membayar  biaya  tertentu.  Pihak  yang  tidak dapat/tidak  bersedia  untuk  membayar  biaya  akan  dibatasi  aksesnya  untuk  memperoleh tolls goods . Sebagai contoh, ketika air dikemas dan didistribuskan sebagai air minum dalam kemasan maka air  tersebut berubah menjadi private goods .  Lain halnya dengan air  yang didistribusikan oleh perusahaan daerah air minum maka air tersebut berubah menjadi bentuk toll goods . Di Indonesia sendiri gagasan partisipasi sektor swasta, atau yang lazim juga disebut dengan privatisasi, telah muncul sejak orde lama. Menurut WALHI ide privatisasi di Indonesia muncul dari  rekomendasi  World  Bank  yang  menyatakan  bahwa  untuk  menyelesaikan  permasalahan keterbatasan air, perlu dilakukan komersialisasi dan privatisasi sebagai solusinya. Melalui strategi komersialisasi  dan  privatisasi  pemakaian  air  yang  tidak  terbatas  dapat  dikendalikan  dengan pengelolaan hak atas air.
Privatisasi  sektor  air  dipicu  oleh  bertambahnya  kebutuhan  suplai  dan  distribusi  air  bersih yang  tidak  dapat  dipenuhi  sendiri  oleh  pemerintah  sebagai  penyedia  pelayanan  publik.  Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan swasta dapat bekerja sama dengan pemerintah/negara sebagai pemegang hak penguasaan atas air. Melalui kerja sama yang efisien dan efektif dengan pihak swasta tidak saja akan meningkatkan kuantitas suplai air bersih namun juga memperbaiki kualitas air bersih bagi masyarakat.
Sebagai  contoh  upaya  privatisasi  air  minum  di  Jakarta  yang  diawali  sejak  tahun  1991. Berawal pada saat World Bank memberikan utang kepada kota Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) sebesar US$ 92 juta. Pinjaman diberikan oleh World Bank  yang bekerja sama dengan  Overseas  Economic  Cooperation  Fund.  Pinjaman  dari  World  Bank  digunakan  untuk pembangunan  infrastruktur  pemurnian  air  di  Pulo  Gadung,  Jakarta  Timur.  Dalam  dokumen pinjaman World Bank disebutkan, kedua organisasi tersebut mendorong Indonesia pada saat itu untuk  melakukan  privatisasi.  World  Bank  mengharapkan  bahwa  pinjaman  tersebut  akan memfasilitasi privatisasi dengan memperkuat infrastruktur air dan pembuangan limbah, membuat distribusi air menjadi investasi yang lebih menarik. Bank Dunia juga menunjuk konsultan untuk memberikan saran kepada PAM Jaya tentang privatisasi tersebut.. Dalam laporan di tahun 1997, World Bank menyatakan bahwa pinjaman World Bank sebesar US$190 juta  membuka jalan bagi upaya privatisasi sektor perairan. [5]
Dua perusahaan asing yang bergabung dalam privatisasi PAM Jaya  adalah  Thames Water Overseas  Ltd,  perusahaan  yang  berkedudukan  di  London  dan  membentuk    PT  Kekar  Thames Airindo serta Suez Environnement, perusahaan yang berkedudukan di Paris dan membentuk PT Garuda Dipta Semesta.
Kedua  perusahaan  tersebut,  menandatangani  perjanjian  privatisasi  air  pada  6  Juni  1997. Dengan  ditandatanganinya  perjanjian  bersama    dengan  Pemerintah  DKI  Jakarta  dan  beberapa kementerian,  kedua  perusahaan  memperoleh  pekerjaan  distribusi  air,  infrastruktur  perawatan, penghitungan, penagihan serta mendapatkan aset-aset PAM Jaya. Keseluruhan proses privatisasi dilakukan tanpa adanya proses tender. Sebagai gantinya, utang PAM Jaya senilai US$ 231 juta dibayarkan oleh kedua perusahaan asing tersebut. [6]
Aspek  penguasaan  dan  pengelolaan  atas  sumber  daya  air,  tidak  hanya  menjadi  bahan perdebatan di Indonesia akan tetapi di berbagai negara di dunia.  Di banyak negara, penguasaan atas sumber daya air menjadi hak ekslusif pemerintah federal dan negara bagian,  sedangkan di negara  lain  terdapat  pembagian  pengelolaan  bersama  antara  pemerintah  federal  dan  negara bagian.
Contoh unik penguasaan dan pengelolaan pengelolaan air adalah yang terjadi di  dua kota Kolombia.  Ketika, the  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Bogotá ,  sebuah  perusahaan pengeloaan  air  dan  pembuangan  di  Bogota  mengalami  kebangkrutan,  World  Bank  mulai merekomendasikan privatisasi sebagai satu-satunya solusi untuk manajemen publik yang buruk.
Dengan  argument  yang  sama  yang  digunakan  diberbagai  negara  bahwa  privatisasi  akan memberikan akses mudah ke modal swasta.
Tahun  1994,  Kolombia  merancang  Undang-Undang  Layanan  Publik,  di  mana  operator swasta  atau  organisasi  masyarakat  dapat  menjalankan  utilitas  publik.  Pemerintah  juga  mulai menurunkan  subsidi  kepada  masyarakat  miskin  untuk  membuat  utilitas  Kolombia  lebih  layak. Hanya perusahaan multinasional air besar yang memiliki keahlian dan modal untuk menyediakan air minum bersih secara efisien dan dengan harga terjangkau. Dengan keyakinan bahwa air adalah milik rakyat, kota Bogotá melawan tren privatisasi, menolak uang  World Bank dan mengubah utilitas publiknya menjadi yang paling sukses di Kolombia.
Akan tetapi berbeda dengan Bogota, Cartagena, sebuah kota berpenduduk 870.000 di pantai Karibia, adalah yang pertama memprivatisasi airnya, diikuti oleh kota-kota besar lainnya seperti Barranquilla,  dan kota dengan penduduk yang lebih kecil seperti Santa Marta, Palmira, Tunja, Cartago dan Monteria. Semua kota ini telah menandatangani kontrak konsesi dengan perusahaan swasta  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  air  multinasional.  Sekitar  lima  puluh  kota  telah menandatangani  kontrak  dengan  perusahaan  swasta  nasional.  Cartagena  memprivatisasi perusahaan air  kotanya pada akhir tahun 1994, dengan bantuan  World Bank, yang tidak hanya menyusun kesepakatan tetapi juga membantu mendanai proses tersebut. [7]
Meskipun  pengelolaan  air  sering  kali  menjadi  topik  yang  disengketakan,  akan  tetapi konstitusi hanya menegaskan otoritas pengelolaan hak atas  air. tanpa menunjukkan mekanisme pengelolaan yang perlu dilakukan atau penyelesaian sengketa otoritas pengelolaan hak atas air. Hal  tersebut  adalah  suatu  kewajaran  mengingat  konstitusi  bukan  merupakan  media  yang  tepat untuk mencantumkan rincian pengaturan yang bersifat teknis operasional.
Tidak  ada  konstitusi  yang  secara  tegas  mengatur  bagaimana  menyelesaikan  sengketa prioritas penggunaan air, misalnya apakah menggunakan air untuk pertanian, industri, atau tujuan pribadi  yang  harus  diistimewakan  daripada  penggunaan  lain,.  Termasuk  siapa    otoritas  yang berwenang membuat keputusan dan menyelesaian sengketa hak atas air.
Meskipun  secara  global  diakui  bahwa  air  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  negara seringkali  menempatkan  air  sebagai  aset  ekonomi  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  mencari keuntungan.  Pada  konstitusi  Kamboja  misalnya,  perlindungan  terhadap  air  dilakukan  semata- mata karena nilai keekonomiannya dengan menempatkan pasal perlindungan hak atas air dalam konstitusi pada bagian ekonomi, sebagai berikut “ The  State  shall  protect  the  environment  and balance of abundant natural resources and establish a precise plan of management of land, water, air,  wind,  geology,  ecological  systems,  mines,  energy,  petrol  and  gas,  rocks  and  sand,  gems, forests and forestrial products, wildlife, fish and aquatic resources ”
Keseimbangan  perlindungan  air  dan  pemanfaatan  dengan  tujuan  ekonomi  tampak  dalam konstitusi Filipina, “ The State shall protect the nation’s marine wealth in its archipelagic waters, territorial  sea,  and  exclusive  economic  zone,  and  reserve its  use  and enjoyment  exclusively  to Filipino  citizens ”.  Hal  senada  tampak  juga  dalam  konstitusi  Korea  Selatan.  Meskipun  pada paragraf awal Article 120 menempatkan sumber daya alam sebagai komoditas akan tetapi pada paragraf selanjutnya mengatur rencana pengembangan dan pemanfaatan yang seimbang, sebagai berikut, “(1) Licenses to exploit, develop, or utilize minerals and all other important underground resources, marine resources, water power, and natural powers available for economic use may be granted for a period of time under the conditions as prescribed by law. (2) The land and natural resources are protected by the State, and the State establishes a plan necessary for their balanced development and utilization .”
Meskipun konstitusi di berbagai negara telah mengakomodir perlindungan terhadap hak atas air,  data  menunjukkan  bahwa  sekitar  2,2  miliar  orang  di  seluruh  dunia  tidak  memiliki  akses terhadap air bersih layak minum,  4,2 miliar orang tidak memiliki  akses terhadap sanitasi yang baik.  Perubahan  iklim  membawa  dampak  yang  signifikan  terhadap  ketersediaan  dan  akses terhadap  air  bersih.  Kelangkaan  air  terjadi  akibat  berkurangnya  ketersediaan  air  secara  umum (termasuk  ketersediaan  air  tanah),  menurunnya  kualitas  air,  meningkatnya  kebutuhan  atas  air akibat meningkatnya populasi serta kekeringan yang terjadi di kota-kota. Faktor lain yang turut
berdampak pada kelangkaan air adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir/badai di wilayah pesisir, termasuk kerusakan karena, angin topan, kenaikan permukaan laut, gelombang badai.  [8]  Untuk  mengatasi  dampak  perubahan  iklim  yang  berkelanjutan  khususnya  terhadap kelangkaan  air  bersih,  perlu  dilakukan    analisis  risiko  iklim  yang  terperinci  dengan memperhitungkan  desain,  penyediaan,  dan  pemeliharaan  sumber  daya  air.  Upaya-upaya  perlu dilakukan, termasuk memasang infrastruktur persediaan air cadangan, melakukan pengujian dan perawatan  kualitas  air,  serta  meningkatkan  dan  memperkuat  infrastruktur  sumber  daya  air lainnya. Selain memperkuat infrastruktur penyimpanan air, infrastruktur yang ditujukan sebagai penahan banjir seperti tanggul dapat mengurangi dampak akibat banjir dan menahan migrasi air bersih. [9]
Perubahan iklim yang berkelanjutan akan berdampak pada berkurangnya akses terhadap air bersih yang lebih jauh lagi akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Berikut merupakan peta perbandingan akses terhadap air minum yang aman di tahun 2020: [10]
Gambar 1 . Peta Sebaran Akses Terhadap Air Minum Yang Aman, 2020 Kurangnya akses terhadap air bersih di level rumah tangga akan menyebabkan  terjadinya penularan penyakit yang ditularkan melalui air akibat meminum air yang terkontaminasi, seperti kolera dan thypoid. Selain penyakit akibat konsumsi air yang terkontaminasi, penyakit lain yang mungkin  timbul  akibat  kelangkaan  air  adalah  penyakit  yang  terjadi  akibat  tidak  terpenuhinya kebutuhan  air  untuk  mencuci  dan  memelihara  kebersihan  pribadi.  Ketika  tidak  ada  cukup  air, orang-orang tidak dapat menjaga tangan, tubuh, dan lingkungan rumah tangga mereka tetap bersih dan higienis. Tanpa air yang cukup, infeksi kulit dan mata (termasuk trachoma) mudah menyebar. Demikian  pula  dengan  diare  yang  penyebarannya  dipengaruhi  oleh  air  dan  sanitasi  dan  dapat ditularkan melalui air dan penggunaan air untuk menjaga kebersihan.
Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik telah menjadi tantangan global.  Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi  tantangan  ini  dalam  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator keenam SDGs adalah “ ensure access to water and sanitation for all ” dengan target: [11]
1. akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
2. akses  terhadap  sanitasi  dan  kebersihan  yang  memadai  dan  merata  bagi  semua,  dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan
3. meningkatkan  kualitas  air  dengan  mengurangi  polusi,  menghilangkan  pembuangan,  dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air  limbah  yang  tidak  diolah,  dan  secara  signifikan  meningkatkan  daur  ulang,  serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global
4. meningkatkan  efisiensi  penggunaan  air  di  semua  sektor,  dan  menjamin  penggunaan  dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air
5. menerapkan  pengelolaan  sumber  daya  air  terpadu  di  semua  tingkatan,  termasuk  melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan
6. melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau
Meskipun indikator SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs namun fakta menarik muncul saat dilakukan interpretasi norma target menjadi komponen-komponen indikator SDGs. Sebagai contoh apabila kita melihat target SDGs 6.1 yaitu “ achieve universal and equitable access to safe and  affordable  drinking  water  for  all ”,  maka  target  tersebut  dapat  diinterpretasikan  menjadi komponen sebagai berikut:
Target Interpretasi Norma achieve universal Menunjukkan  seluruh  subyek  dan  termasuk  rumah  tangga,  sekolah, fasilitas perawatan kesehatan dan tempat kerja and equitable Menunjukkan  bahwa pengurangan dan penghapusan ketidaksetaraan di antara subkelompok populasi secara progresif access Menunjukkan  bahwa  air  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan domestik tersedia di dekat rumah to safe Air  minum  yang  aman  bebas  dari  patogen  dan  peningkatan  kadar bahan kimia beracun setiap saat and affordable Menunjukkan  bahwa  pembayaran  untuk  layanan  tidak  menjadi penghalang  untuk  mengakses  atau  mencegah  orang  memenuhi kebutuhan dasar manusia drinking water Air  yang  digunakan  untuk  minum,  memasak,  menyiapkan  makanan dan kebersihan pribadi for all Penggunaan  untuk  pria,  wanita,  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki dari segala usia, termasuk penyandang disabilitas
Setelah dilakukan interpretasi norma target menjadi komponen-komponen indikator SDGs, terjadi  penurunan  cakupan  atas  indikator  “ achieve  universal  and  equitable  access  to  safe  and affordable  drinking  water  for  all ”  dalam  SDGs  dibandingkan  cakupan  indikator  “ improved drinking  water  services ”  dalam  MDGs.  Sebagai  ilustrasi  pada  negara  di  mana  90%  penduduk memiliki  akses  ke  sumber  air  minum  yang  lebih  baik  pada  akhir  periode  MDGs,  pada  saat indikator  SDGs  memperhitungkan  sumber  air  harus  ditempatkan  pada  lokasi  tertentu  dekat dengan perumahan, angka capaiannya turun menjadi 68%.  Angka capaian MDGS tersebut juga turun  menjadi  72%  apabila  memperhitungkan  indikator  ketersediaan  akses  terus  menerus sepanjang hari terhadap sumber air, dan turun menjadi 50% apabila akses terhadap air merupakan air yang aman untuk diminum. [12] Dengan adanya perubahan capaian atas dua indikator MDGs dan SDGs yang berkaitan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindakan yang diperlukan untuk mencapai target SDGs di tahun 2030.
Di  Indonesia,  Target  SDGs  6.1  untuk  menjamin  akses  universal  dan  merata  terhadap  air minum yang aman dan terjangkau bagi semua tampak pada capaian indikator  persentase rumah tangga  di  Indonesia  yang  memiliki  akses  air  minum  yang  layak.  Selama  tahun  2016-2018, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat. Secara nasional terjadi peningkatan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum yang layak,  yaitu  dari  71,14  persen  pada  tahun  2016  menjadi  73,68  persen  pada  tahun  2018. Peningkatan  terbesar  dari  tahun  ke tahun  terjadi  pada  rumah  tanggal  di  wilayah  pedesaan  dari 60,72% di tahun 2016, menjadi 62,10% di tahun 2017 dan menjadi 64,18% di tahun 2018. [13]
Gambar 2 . Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016-2018.
Capaian  target  SDGs  6.1  menunjukkan  upaya  pemerintah  untuk  memastikan  akses masyarakat terhadap air bersih  yang aman dan layak minum, sebagai perwujudan  pelaksanaan tanggung  jawab  negara  terhadap  hak  atas  air.  Meskipun  demikian  celah  dalam  UU  SDA  yang memungkinkan  eksploitasi  sumber  daya  air  melalui  pengelolaan  oleh  pihak  swasta  dapat mengancam  pemenuhan  hak  atas  air  sebagai  barang  publik.  Lebih  jauh  lagi  dominasi  swasta dalam pengelolaan sumber dasar air dapat menghambat pencapaian target SDGs 6.1 khususnya pada  aspek  keterjangkauan  yang  dapat  menjadi  penghalang  masyarakat  dalam  mengakses  air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

## 4. KESIMPULAN
Dengan menyoroti pentingnya air bagi kehidupan manusia, ketentuan perlindungan hak atas air dalam konstitusional dapat memberikan dasar bagi kebijakan pengeloaan dan penguasasan air yang  ditujukan  untuk  melindungi  air.  Dengan  semua  kerumitan  fiskal  dan  politik  dalam pengelolaan  dan  penguasaan  air,  kiranya  kebijakan  untuk  tetap  menjadikan  air  sebagai public goods perlu senantiasa dipertimbangan. Pada akhirnya, tidak hanya akan ditempatkan air sebagai aset ekonomi yang dimaksudkan untuk tujuan mencari keuntungan akan tetapi sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.
Berkurangnya akses terhadap air bersih  yang aman untuk diminum dan dampak perubahan iklim  menempatkan  manusia  pada  berbagai  risiko  kesehatan  dan  paparan  terhadap  penyakit menular. Dengan perubahan target terkait akses terhadap air minum yang aman dari MDGs ke SDGs  dapat  meningkatkan  akses  penyediaan  air  bersih  oleh  berbagai  negara.  Tidak  hanya peningkatan kuantitas jumlah dan akses terhadap air bersih akan tetapi kualitas air bersih yang aman  untuk  diminum  menjadi  lebih  baik.  Bagi  Indonesia  capaian  target  SDGs  Indonesia khususnya terkait akses terhadap air bersih pada target 6.1 dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Namun demikian masih diperlukan upaya keras dari pemerintah agar target akhir di tahun 2030 dapat tercapai.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] I. C. Assessment, "Global Water Security," Intelligence Community Assessment, 2012.
[2] J. Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia,, 2006.
[3] P. M. Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
[4] J. R. M. a. E. Daly, "Rights to Water," in Global Environmental Constitutionalism, Cambridge, Cambridge University Pres, 2014, p. 352–357.
[5]  Y.  Abiyoso,  Pemenuhan  Hak  Atas  Air  Oleh  Negara:  Studi  Yuridis  Terkait  Air  di  Jakarta, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
[6]  A.  Harsono,  "Water  and  Politis  in  the  Fall  of  Soeharto,"  The  Center  for  Public  Integrity, Jakarta, 2003.
[7] M. T. Ronderos, "The Tale of Two Cities," The Center of Public Integrity, Bogota, 2003.
[8]  IPCC,  Climate  Change  2022:  Impacts,  Adaptation,  and  Vulnerability:  Summary  for Policymakers, Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
[9]  W.  W.  Fund,  Climate  Change  and  Water:  Why  Valuing  Rivers  is  Critical  to  Adaptation, Gland: World Wildlife Fund, 2019.
[10] W. H. O. a. t. U. N. C. Fund, Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020:  Five  years  into  the  SDGs,  Geneva:  World  Health  Organization  and  the United Nations Children’s Fund , 2021.
[11]  K.  P.  P.  N.  P.  P.  Nasional,  Metadata  Indikator  Edisi  Ii  Pilar  Pembangunan  Lingkungan Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan/  Sustainable Development  Goals  (TPB/SDGs),  Jakarta:  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.
[12]  U. Nations, Integrated Monitoring Guide for Sustainable Development Goal 6 on Water and Sanitation Targets and Global Indicators, Geneva: United Nations, 2017.
[13]  B.  P.  Statistik,  Indikator  Tujuan  Berkelanjutan  Indonesia  2019,  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik, 2019.