## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Peran Digital eviDence Dalam Kasus money launDering

## The Role of DigiTal eviDence in Money launDeRing
cases

## gabriel vioni Dewi
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email : gabrielvionidewi@gmail.com,

## ainul Fitria
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email : fitriaaa2411@gmail.com,

## rohid anjasmara
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email : rohidanjasmara@gmail.com

## umi enggarsasi
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email : umienggarsari@gmail.com

## abstrak
Seiring perkembangan teknologi saat ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Hukum selalu tertinggal satu langkah. Acap kali tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan berbagai macam cara dan juga celah yang di iringi dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini menjadi catatan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya mengandalkan alat bukti kuno, melainkan dapat meleburkan teknologi sehingga dapat diperoleh alat bukti digital. Masalah yang mendasari peran alat bukti digital dalam kasus pidana pencucian uang, antara lain: (1) Bagaimana Alat Bukti Digital di atur dalam hukum di Indonesia? (2) Bagaimana kedudukan alat bukti digital dalam hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang? (3) Bagaimana peran dari alat bukti digital dalam kasus tindak pidana pencucian uang? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang alat bukti digital. (2) Kedudukan alat bukti digital ini dianggap sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (3) Peran alat bukti digital dalam kasus tindak pidana pencucian uang sebagai petunjuk yang sah  dalam pembuktian.

## Kata kunci: Digital evidence ; Pencucian uang

## abstract
The current development of technology has brought about both positive and negative impacts, with the law often lagging behind. Money laundering offenses are frequently carried out using various methods and exploiting technological advancements. This poses a distinct challenge for law enforcement agencies, as proving corruption crimes now requires not only reliance on traditional evidence but also the integration of technology to obtain digital evidence. issues underlying the role of digital evidence in money laundering cases include: (1) how is digital evidence regulated in indonesian law? (2) What is the status of digital evidence in the legal framework for proving money laundering offenses? (3) What role does digital evidence play in

## 734~740
money laundering cases? The research method employed is descriptive-normative. The research concludes that: (1) indonesia currently lacks legislation specifically regulating digital evidence. (2) The status of digital evidence is considered valid and is regulated by legislation, except in the criminal Procedure code. (3) Digital evidence plays a legitimate role as a valid reference in proving money laundering offenses.

## Keywords: Digital Evidence; Money Laundering

## a. PenDahuluan
Pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat membawa dampak buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan umum. Hal ini menjadikan tindak pidana pencucian uang menjadi perhatian baik dari sumber nasional maupun internasional, karena kejahatan ini sering terjadi dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tindak pidana pencucian uang dapat memberikan dampak yang besar dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial karna menyangkut banyak orang yang dirugikan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan seseorang demi keuntungan sendiri. Dalam pembuktian pada kasus tindak pencucian uang diperlukan alat bukti sebagai dasar pengadilan menentukan putusannya. Beriringan dengan perkembangan teknologi dan informatika yang pesat dalam setiap lini, menyebabkan perkembangan dalam tindak pidana kejahatan yang lebih terstruktur dan masif. Di era saat ini, teknologi begitu memudahkan manusia untuk melakukan apapun termasuk memudahkan seseorang melakukan kejahatan yang lebih bersih, contohnya seperti tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini akan berfokus membahas tentang pembuktian pencucian uang melalui akses digital dan akibat hukumnya ditinjau dari KUHP, UU ITE, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010, lalu bagaimana dengan Bagaimana kedudukan alat bukti digital dalam hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang? Alat Bukti yang digunakan dalam pembuktian kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang alat bukti. Sedangkan alat bukti digital  diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) .
Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum. Yang dimaksud dengan “pidana” ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan syarat- syarat tertentu. Sedangkan “tindak” mengandung arti perbuatan (kamus besar bahasa Indonesia 2002, 1195).
Money laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang) berasal dari adanya suatu perbuatan pidana (een feit) yang didalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan. Perbuatan pidana atau tindak pidana diatas adalah yang merupakan awal tindak pidana yang terjadi. Dalam suatu perbuatan pidana
terdapat yang menjadi objek pidana, bila ada objek pidana tentunya harus ada subjek pidana dan predikat pidana, tetapi istilah subjek, predikat, dan objek tidak pernah atau jarang dipakai dalam istilah hukum.

## B. metoDe
Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis deskriptif normatif. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## c. analisis Dan PemBahasan
Money laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang) berasal dari adanya suatu perbuatan pidana (een feit) yang didalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan. Perbuatan pidana atau tindak pidana diatas adalah yang merupakan awal tindak pidana yang terjadi. Dalam suatu perbuatan pidana terdapat yang menjadi objek pidana, bila ada objek pidana tentunya harus ada subjek pidana dan predikat pidana, tetapi istilah subjek, predikat, dan objek tidak pernah atau jarang dipakai dalam istilah hukum. Setiap perbuatan kejahatan dalam kegiatannya apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka perbuatan itu harus dapat dibuktikan. Perbuatan pencurian mengandung unsur-unsur atau delik: mengambil, barang, dengan melawan hukum atau tanpa hak, sengaja, orang lain. Masing-masing unsur berdiri sendiri dan harus dibuktikan, berdiri sendiri diartikan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.
Yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat persengketaan. Menurut Van Bummelen pembuktian adalah kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang apakah hak tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan apa sebabnya. Martiman Projokawidjojo juga mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya Upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang sedang diperiksa oleh hakim 1 . Sumber hukum pembuktian terdapat dalam hukum acara pidana, sehingga hukum pembuktian termasuk bagian dari hukum acara pidana. Maka sumber hukum pembuktian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
1 Abdul Manan (2008) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta : Kencana, hlm 227

## 736~740
Pidana yang dicantumkan kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila dalam proses hukum menemukan suatu kendala yang dalam undang-undang tidak dituliskan maka menggunakan yurisprudensi dan doktrin-doktrin. Jadi sumber hukum hukum pembuktian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi, dan doktrin atau ajaran
Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian untuk meyakinkan hakim dalam persidangan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
Menurut sistem HIR, dalam acara perdata atau pidana hakim terikat pada alat- alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.
Alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP  adalah :
a.  Keterangan saksi
b.  Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e.  Keterangan terdakwa
1.  Keterangan  Saksi
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
Yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP).
2.  Keterangan Ahli
Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Dalam Pasal 186 KUHAP juga disebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
Seorang ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak perlu menyaksikan atau mengalami sendiri tindak pidana seperti saksi yang lain. Namun dengan keahlian, keilmuannya, serta pengalamannya ia memberikan keterangan sebab dan akibat dari suatu perinstiwa atau fakta dari alat bukti yang ada dan menyimpulkan pendapatnya untuk membantu penyelesaian perkara tersebut.
3.  Keterangan Bukti Surat
Menurut pasal 187 KUHAP yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP adalah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
a. Berita acara dan surat lain dalam betuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
b.  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
c.  Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4.  Alat Bukti Petunjuk
Dalam Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidan aitu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Petunjuk sebagai alaat bukti hanya dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian ataskekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
5.  Alat Bukti Keterangan Terdakwa
Menurut Pasal 189 KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
Berdasarkan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa harus diberikan di depan muka sidang, sedangkan keterangan terdakwa diluar persidangan hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di persidangan. Apabila terdakwa lebih dari statu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya 2 .
Pencucian uang telah didefinisikan sebagai “penggunaan uang yang diperoleh dari aktifitas illegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi asset yang terlihat seperti diperoleh dari sumbeh yang sah”.
2 Andi Muhammad Sofyan, dkk (2020) Hukum Acara Pidana . Jakarta : Kencana. hlm 226
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 738~740
Secara sederhana definisi dari pencucian uang adalah suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih. Aktifitas pencucian uang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut disebut sistem transaksi. Dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, finansial, cek, catatan, akutansi dan banyak pekerjaan tulis menulis. Apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau tidak maka hal tersebut dapat merupakan transaksi suatu usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha.
Dalam perbuatan tindak pidana pencucuian uang terdapat beberapa unsur yang bisa dikelompokan dan mengandung persamaan arti, misal dalam pasal 6 (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: setiap orang, menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran, harta kekayaan, diketahuinya atau patut diduganya, merupakan hasil pidana. Hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidana maka semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan. Adapun unsur-unsur yang mengandung persamaan arti yaitu; Menerima atau menguasai: penempatan, pengtransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran yaitu merupakan suatu kegiatan transaksi; Diketahui atau Patut diduganya, merupakan hasil tindak pidana yaitu merupakan suatu rangkaian perbuatan melanggar hukum. Sehingga dalam kasus tindak pidana pencucian uang terdapat unsur pokok yang harus selalu ada didalam setiap perbuatan tindak pidana pencuian uang yaitu kegiatan transaksi, sesuatu harta kekayaan, perbuatan melanggar hukum. Acap kali dalam prosesnya selalu perbuatan melanggar hukum terjadi lebih dulu yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian ditransaksikan.
Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penempatan ( placement ), tahap pelapisan ( layering ), dan tahap penggabungan ( integration ). Dalam tahap penempatan bentuk uang dirubah karena Sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran narkotika, menggunakan uang tunai sebagai alat pertukaran utama. Mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekenig bank, sehingga bentuk uang  tersebut telah berubah dan sekarang uang itu satu langkah lebih  jauh dari asal ilegalnya. Pada tahap pelapisan, pelaku penucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula tersebut sesuai Namanya. Lapisan transaksi berupa unit-unnit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lainnya dijalankan antara uang dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank negara lain dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang. Pada tahap terakhir yakni penggabungan pelaku berusaha menggabungkan Kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang
digunakan dalam tahap-tahap lainnya. Pada tahap ini pelaku membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.
Transaksi merupakan unsur pokok money laundering, sedangkan unsur pokok lainnya adalah harta kekayaan dan perbuatan melanggar hukum. Transaksi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ”Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/ atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih. Indikator transaksi yang mencurigakan atau sering dikenal dengan istilah suspicious transaction merupakan suatu indikasi cara-cara dasar adanya kegiatan pencucian uang, satu transaksi mencurigakan mungkin tidak mencukupi untuk menunjukkan bahwa pencucian uang terjadi, suatu kombinasi dari situasi-situasi transaksi mencurigakan tersebut dapat menjadi indikasi adanya transaksi mencurigakan yang merupakan pencucian uang 3 .
Pada faktanya dalam tindak pidana pencucian uang transaksi yang terjadi tidaklah selalu diberikan melalui sistem transaksi tunai melainkan dikenal juga istilah sistem transaksi usaha yang acap kali dilakukan dengan istilah “transfer”. Seiring perkembangan Teknologi di era saat ini, tidak dapat mengelak untuk memperoleh bukti dalam tindak pidana pencucian uang dengan bantuan alat digital, oleh sebab itu dikenal istilah alat bukti digital.
KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti digital yang sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti digital dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantukman dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data digital dapat dijadikan alat bukti yang sah. UU ITE secara sah sudah mengatur mengenai hal ini. Hal ini ditunjukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung  kepada  Menteri Kehakiman nomor 39/TU/88/102/Pid, tanggal 14 januari 1988 menyatakan bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentifikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara 4 .
Alat bukti digital sendiri diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang terkandung dalam pasal 5 ayat 1 inilah yang disebut sebagai alat bukti elektronik (digital evidence).  Pada pasal 5 ayat 2 juga mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud: (Sitompul, 2012) seperti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
3 Tb. Irman S. (2006) Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering) . Jakarta : CV. AYYCCS Group 4 Josua Sitompul. (2012). Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana . Jakarta : Tata Nusa. hlm 270

## 740~740
Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kedudukan digital evidence sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur KUHAP pasal 184. Kemudian hasil cetak dari informasi tau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP maka peran digital evidence memperluas cakupan dari alat bukti. Nyata- nyatanya ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) UU ITE. Jika ditelaah lebih lanjut pada dasarnya putusan MK ini bertujuan untuk menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, sekalipun dalam rangka penegakan hukum 5 .

## D. KesimPulan
Peran Digital Evidence dalam kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik. Digital evidence berkedudukan sebagai alat bukti tambahan yang diatur KUHAP pasal 184, sedangkan digital evidence berperan sebagai perluasan cakupan dari alat bukti. Alat bukti elektronik dapat disebut sebagai alat bukti yang sah ketika informasi diminta oleh kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya. Juga dalam syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, juga dalam memperoleh informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah.

## DaFtar PustaKa
Abdul Manan (2008) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana.
Andi Muhammad Sofyan, dkk (2020) Hukum Acara Pidana . Jakarta: Kencana.
Tb. Irman S. (2006) Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering) . Jakarta: CV. AYYCCS Group
Josua Sitompul. (2012). Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana . Jakarta: Tata Nusa.
Pandoe Pramoe Kartika. (2019). “Data Elektronik Sebagai Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”.  Indonesia Jurnal of Criminal Law (IJoCL), 19 (1):33-46
5 Pandoe Pramoe Kartika. (2019). “Data Elektronik Sebagai Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pen- cucian Uang”.  Indonesia Jurnal of Criminal Law (IJoCL), 19 (1):33-46