## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda)
Haris Sucianto Universitas Sunan Giri Surabaya harissucianto26@gmail.com
Mohammad Bangsu Universitas Sunan Giri Surabaya bangsu@unsuri.ac.id
Abdul Qudussalam Universitas Sunan Giri Surabaya abdul@unsuri.ac.id

## Abstract
The  PKDRT  Law  is  to  provide  punishment  for  perpetrators  of  domestic  violence  and  provide  a deterrent and remorseful effect so that it is hoped that it will reduce and prevent cases of domestic violence. The purpose of this research is to look at criminal protection efforts against other parties for domestic violence and to investigate criminal obligations of husbands who commit domestic violence against their wives and to study cases at the Sidoarjo District Court No.920/Pid.Sus/2021/ PN. Sda. This study uses a normative review approach and empirical methods. the prison's primary basis for these comments is the election of court No. 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda, the statistical analysis strategy in  this  assessment  is  carried  out  normatively,  especially  contrary  to  court  decisions  or  the jurisprudence. . Based on the effects of this research, it can be concluded that crime protection against various  parties  who  oppose  domestic  violence  consists  of  making  recommendations  to  eliminate domestic violence, organizing oral exchanges, statistics and faculty on domestic violence, maintaining outreach or outreach and advocacy for domestic violence. Then the criminal charge against the husband of the perpetrator of domestic violence against his wife saw the case in the Sidoarjo District Court No. 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda, the Panel of Judges of the Sadoarjo District Court considers that shortcut Retno Rudi Santoso was found guilty legally and convincingly of committing a crime of violence within the family sphere so that the person concerned was sentenced to imprisonment for 10 (ten) years . The judge's decision is considered less than optimal because it only gives 10 years in prison, even though the persecution committed by the suspect led to the death of the victim, it can be concluded that the judge in deciding the case is not optimal because if it refers to Article 44 of the PKDRT Law paragraph (3) the perpetrator can be charged with a maximum criminal sentence of 15 years and a fine of Rp. 45,000,000 so that the perpetrator feels deterrent and can be a lesson for husbands not to commit acts of PKDRT.
Keywords : Legal Protection, Wife, Domestic Violence

## ABSTRAK
UU PKDRT yaitu agar memberikan hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga  serta  memberikan  efek  jerah  dan  penyesalan  sehingga  diharapkan  akan  mengurangi  dan mencegah  terjadinya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji upaya  perlindungan  pelaku  tindak  pidana  dari  berbagai  aspek  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan mengkaji  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  suami  yang  melakukan  kekerasan  terhadap pasangannya dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 920/Pid. Sus/2021/ kompromi. sore SD. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif dan strategi penelitian hukum empiris.  Berkas  bernomor  920/Pid.Sus/2021/PN.Sda  dipilih  sebagai  dasar  hukum  kajian  ini. Pendekatan  evaluasi  statistik  diimplementasikan  dalam  evaluasi  ini  melalui  strategi  normatif, khususnya putusan pengadilan atau yurisprudensi. Dari hasil kajian secara umum dapat disimpulkan bahwa  penanggulangan  kejahatan  terhadap  pasangan  pelaku  KDRT  antara  lain  melakukan pencegahan  untuk  menghapuskan  KDRT,  pertukaran  lisan,  penyediaan  statistik  dan  pendidikan terkait KDRT, keterlibatan. B. dalam sosialisasi atau penyuluhan dan advokasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pembenahan Oleh karena itu pertanggungjawaban pelaku lebih dekat kepada istrinya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, lihat dalam hal ini kumpulan pilihan dalam  berkas  920/Pid.Sus/2021/PN.Sda  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  khususnya  Direksi  Sidoarjo pengadilan.  Direksi  memutuskan  Spinner Retno  Rudi  Santoso cakap  hukum  dan  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  dalam  lingkungan  keluarga  dan  yang bersangkutan diancam pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.  Putusan Hakim dianggap kurang maksimal karena hanya memberikan hukum 10 tahun penjara, padahal penganiayaan yang dilakukan tersangka  berujung  korban  meninggal  dunia,    hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  dalam memutuskan perkara tidak maksimal dikarenakan jika mengacu pada Pasal 44 UU PKDRT  ayat (3) pelaku dapat dijerat  dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun dan denda Rp. 45.000.000 Sehingga pelaku merasa jera dan dapat menjadi pelajaran bagi suami agar tidak melakukan tindakan PKDRT
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Isteri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## PENDAHULUAN
Secara hukum, perkawinan adalah ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Undang-undang  tersebut  menjelaskan  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan melibatkan tiga aspek  penting,  yaitu  aspek  hukum,  aspek  sosial,  dan  aspek  keagamaan.  Aspek  hukum mengacu pada ikatan formal yang menghubungkan suami dan istri secara hukum. Aspek sosial mencakup hubungan yang mempengaruhi mereka serta masyarakat di sekitarnya. Sementara
Submit Approve Publish 17 Mei 2023 19 Juni  2023 03 Juli 2023
itu, aspek keagamaan menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan menghormati Ketuhanan Yang Maha Esa 1 .
Kebijakan  yang  telah  disahkan  oleh  Republik  Indonesia  melalui  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memerlukan kebijakan internal yang lebih spesifik. Indonesia, sebagai pihak yang terlibat, meresponsnya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT).  Dalam pertimbangan dan aturannya, undang-undang ini mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia  (HAM)  dan  kesetaraan  gender.  Suatu  hal  yang  sangat  jelas  dalam  regulasi  UU PKDRT adalah pengenalan istilah "kekerasan dalam rumah tangga," yang dirumuskan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) beserta Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992 mengenai Kekerasan terhadap Perempuan. 2
Perkawinan secara langsung menghasilkan konsekuensi hukum dan menimbulkan hak serta  kewajiban  dalam  kehidupan  keluarga.  Pembentukan  rumah  tangga  bertujuan  untuk menciptakan  keluarga  yang  bahagia  dan  langgeng  sesuai  dengan  keyakinan  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  penting  untuk menciptakan  suasana  yang  aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan,  sesuai  dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  harus  dihindari,  karena  hal  ini  merupakan  pelanggaran terhadap hak asasi manusia, merupakan tindakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan juga bentuk diskriminasi yang tidak dapat diterima.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  memberikan  pengakuan  terhadap  hak-hak  warga negaranya  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Meskipun  perlindungan  hukum  ini telah  diatur,  masih  sering  terjadi  perlakuan  tidak  adil  dan  pelanggaran  hak-hak,  terutama terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi di lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi yang harus dihapuskan. Dengan mengesahkan Undang- Undang  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  diharapkan  dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga 3 . Serta mampu memberikan  perlindungan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dari  segala  tindak  kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang sering dialami oleh seorang istri.
Pasal  1  angka  1  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala  tindakan  terhadap  individu,  terutama  perempuan,  yang  mengakibatkan  penderitaan fisik,  seksual,  psikologis,  atau  penelantaran  rumah  tangga.  Ini  mencakup  ancaman, pemaksaan,  atau  penghilangan  kebebasan  secara  ilegal  di  dalam  lingkup  rumah  tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, atau domestic violence , merupakan permasalahan serius yang
1 P.M.H, Simanjunak, , Hukum Perdata Idonesia ,edisi ke I, Kencana ,Jakarta,2015, hal 37
2 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ), 2013
3 Elfinur Bermawi, dkk., Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Rangga dan Upaya Pencegahannya, (Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2015), h. 1-
sering terjadi di seluruh dunia. Kekerasan yang dialami oleh sejumlah besar perempuan ini mendapat perhatian khusus di tingkat global. Antara 20 hingga 67 persen perempuan, baik di negara berkembang maupun negara maju, mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 3 (d) ditetapkan bahwa tujuan UU penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  perlindungan  korban  KDRT 4 . Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  untuk  menjaga  hak-hak  seseorang,  yang  dapat dijelaskan  sebagai  langkah-langkah  yang  diambil  untuk  melindungi  individu  berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, subjek hukum yang dimaksud adalah individu, khususnya istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah agar suami (pelaku) tidak mengulangi tindakan kekerasan terhadap istri (korban)nya.
Meskipun  pemerintah  telah  mengambil  tindakan  serius  untuk  mengatasi  tindakan kekerasan  terhadap  perempuan  dengan  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), upaya tersebut dianggap tidak memadai mengingat tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi yang terus terjadi di masyarakat, dimana perempuan menjadi korban di dalam situasi tersebut Tujuan dari UU PKDRT adalah memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta menciptakan efek jerah dan penyesalan untuk mengurangi dan mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pada kenyataannya, kekerasan masih sering terjadi, terutama kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga, meskipun undang-undang tersebut telah ada. Oleh karena itu, perlindungan yang diamanatkan oleh UU PKDRT masih dianggap belum terealisasi sepenuhnya. Dalam Catatan Tahunan 2020, tercatat ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun tersebut.
Dalam  Pasal  1  ayat  2  dari  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004,  dijelaskan  bahwa penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  jaminan  yang  diberikan  oleh  Negara untuk mencegah tindakan kekerasan tersebut dan melindungi para korban. Selain itu, Pasal 5 UU  No.  23  Tahun  2004  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  siapapun  dilarang  melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Di dalam undang-undang ini juga diatur dengan rinci berbagai bentuk kekerasan dan sanksi yang akan dikenakan kepada individu yang melakukan kekerasan, terutama terhadap anggota keluarganya.
Itu  adalah  tugas  pemerintah  untuk  melindungi  warganya  dari  tindakan  kekerasan. Inilah  alasan  mengapa  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  yang  diatur  dalam  Undang- undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Di  Kabupaten  Sidoarjo,  ada  sebuah  lembaga  yang  mengatasi  masalah  kekerasan  terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang dikenal dengan nama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A), yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A).  Lembaga  ini  bertugas untuk  menangani  isu-isu  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  termasuk  masalah kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  bersama  P2TP2A  telah
4 Jaih Mubaroki, Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015), hlm. 141.
mengembangkan 4 langkah dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu langkah hukum, medis, psikologis, dan memberikan tempat perlindungan (shelter).
Putusan  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  Nomor  920/Pid.Sus/2021/PN.Sda  dalam  perkara pidana  dengan  proses  pemeriksaan  biasa  tingkat  pertama  telah  menghasilkan  keputusan terkait Terdakwa, yaitu  Lulus Retno Rudi  Santuso Bin Rosid  Ariyanto.  Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka lebam di pipi kiri dan luka lecet di bibir atas, luka lebam di lengan kanan, serta luka lebam di perut sebelah kiri. Informasi ini didasarkan pada hasil Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF:VER/135/VIII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus  2021  atas  nama  Sholikhatur  Rosyidah,  berdasarkan  permasalahan  di  atas  maka bagaimana  perlindungan  istri  dalam  putusan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda,  atas  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami  yang  berakibat  istri meninggal dunia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan teknik hukum baku penyidikan pidana dan teknik hukum empiris.  Metode  hukum  empiris  yang  menjadi  acuan  penelitian  ini  adalah  bahwa  ketika menganalisis  masalah  yang  sangat  dirumuskan,  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier (yang merupakan catatan sekunder) digabungkan dengan statistik primer lapangan, terutama  terkait  dengan  pembelaan  Pidana  dalam  kasus  lain.  tentang  KDRT,  lihat  surat Seleksi PN No. 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda 5 . Sumber statistik yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  sumber  primer  dan  sekunder,  termasuk  bahan  pidana  nomor  satu,  yang  dapat menjadi bahan hukum yang berwibawa, yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum utama penelitian ini adalah pemilihan nomor berkas 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda. dan Substansi Tindak Pidana Sekunder yaitu UU KDRT dan UU No. 23 Tahun 2004 6 , kemudian segala terbitan yang berkaitan dengan pedoman hukum yang bukan merupakan naskah resmi. Ada buku hukum, jurnal  hukum,  komentar  tentang  keputusan  pengadilan  dalam  manual  hukum  yang menunjukkan kemungkinan masalah dengan situasi dalam tes ini. Pencarian fakta tersebut dilakukan  dengan  menganalisis  dokumen-dokumen  yang  ada,  khususnya  isi  tindak  pidana berupa  juklak  dan  pedoman  hukum,  kitab  tafsir  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kitab hadits syarah kekerasan dalam rumah tangga, a. Sebuah  buku  tentang  kejahatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kekerasan  dalam  rumah tangga dalam hukum pidana dan esai klinis, jurnal, makalah dan berbagai informasi tentang materi pembelajaran penulis tersedia melalui media online.
Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu. pilihan materi perkara atau yurisprudensi, dalam hal ini pilihan pengadilan Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang kemudian ditetapkan, dibahas dan dikritisi. Kemudian hasil tersebut diteliti secara serius menjadi materi konten untuk mendapatkan sistem yang konkrit dan baik, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai langkah penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas metode  permasalahan  yang  ada.  Selain  itu,  penulis  menyajikan  informasi  tentang  berbagai
5 Mochtar, Zainal Arifin. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum. Jakarta Red & White Publishing
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
materi penjara yang diperoleh, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih sistematis untuk memecahkan masalah yang dirumuskan. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bisa terjadi kepada siapapun, sedang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  kekerasan  fisik  mapunpsikis  yang dilakukan oleh suami maupun istri, terhadap pasangan masing-masing, yang masih terikat tali pernikahan, salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi adalah kekerasan yang di lakukan oleh suami terhadap istrinya dengan cara melakukan penganiayaan sehingga korban mengalami  luka  parah  dan  meninggal  sebagaimana  kasus  yang  telah  mendapat    putusan pengadilan  Nomor  920/Pid.Sus/2021/PN.Sda  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  yang  mengadili perkara  pidana  dengan  acara  pemeriksaan  biasa  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Terdakwa:  Lulus  Retno  Rudi  Santuso  Bin  Rosid Ariyanto yang akan ditahan dalam tahanan Rutan oleh: Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021; Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021: Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24  November  2021;  Penuntut  sejak  tanggal  24  November  2021  sampai  dengan  tanggal  13 Desember  2021;  Hakim  Pengadilan  Negeri  sejak  tanggal  10  Desember  2021  sampai  dengan tanggal  08  Januari  2022;  Hakim  Pengadilan  Negeri  Perpanjangan  Pertama  Oleh  Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 Setelah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN  SDA  dan  mendengar  keterangan  Saksi-saksi,  terdakwa  serta memperhatikan  bukti  surat  dan  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  melalui  hasil Visum  Et  Repertum  Klinik  Medis  24jam  “BDS”  Tebel  Gedangan  Sidoarjo  Nomor:  37/BDS– TBL/VSM/VII/2021 atas nama Sholikhatur Rosyidah yang ditanda tangani oleh Dr. GP selaku Dokter Jaga dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lebam dibagian pipi kiri dan luka lecet dibibir atas; Terdapat luka lebam dilengan kanan; Terdapat luka lebam diperut sebelah kiri; Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  (Otopsi  Jenazah)  Nomor  KF:VER/135/VIII/2021 Tertanggal  15  Agustus  2021  atas  nama  Sholikhatur  Rosyidah  yang  ditanda  tangani  Dr.  Evi Diana Fitri, SH.
Dengan kronolosi pada hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau seridak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2021 bertempat didalam rumah yang beralamatkan di Desa Damarsih RT. 003 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan  korban  SHOLIKHATUR  ROSYIDAH  merupakan  suami  isteri  menikah  secara  sah pada  hari  Selasa  Taggal  23  Mei  2017  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :
7 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 24
0242/023/V/2017  atas  nama  Lulus  Retno  Rudi  Santuso  Bin  Rosid  Ariyanto  dan SHOLIKHATUR  ROSYIDAH  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan  Sedati  Kabupaten Sidoarjo  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak.  hari  Minggu  Tanggal  01  Agustus  2021  Korban mendapati terdakwa sedang bersama wanita lain di daerah Pasuruan sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban tersebut hingga akhirnya korban pulang kerumah yang beralamatkan  di  Desa  Damarsih  RT.013  RW.003  Kecamatan  Buduran  Kabupaten  Sidoarjo sekitar pukul 19.00 WIB. Tidak berapa lama sekitar Pukul 23.00 WIB terdakwa datang dan terjadi cekeok mulut lagi dengan Korban, lalu pada saat terdakwa hendak pergi dari rumah, Korban berusaha mencegah dengan cara memegang atau menarik jaket yang dipakal terdakwa sehingga  membuat  terdakwa  emosi  dan  langsung  memukul  Korban  menggunakan  tangan kosong sebanyak 1x (satu kali) mengenai mata kiri, 2x (dua kali) mengenai kepala bagian atas dan  1x  (satu  kali)  mengenai  punggung  hingga  korban  melaporkan  perbuatan  terdakwa tersebut ke Pihak Polsek Buduran Sidoarjo hingga pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Korban meninggal dunia dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Jalan Sidodadi RT.004 RW.  Setelah mengetahu korban telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 bertempat dirumah orang tuanya yang beralamatkan dl Jalan Sidodadi RT. 004 RW. 003 Desa  Pepe  Kecamatan  Sedati  Kabupaten  Sidoarjo  dan  terdakwa  merasa  menyesal  lalu menyerahkan diri ke Pihak Polsek Buduran Sidoarjo
Setelah  mendengar  kronologi  dan  melihat  barang  bukti.  Hakim  mengadili  Terdakwa Lulus  Retno  Rudi  Santuso  Bin  Rosid  Ariyanto  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  Yang Mengakibatkan  Mati  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  44  ayat  (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
Adapun Karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, karena unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekeran Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto dan selama proses  persidangan  berlangsung,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  alasan  pemaaf  ataupun alasan  pembenaran  pada  diri  terdakwa  yang  dapat  menghapus  sifat  melawan  hukum  dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati”, sehingga terhadap  terdakwa  tersebut  haruslah  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  tercantum  dalam amar  putusan  ini  (Pasal  193  ayat  1  KUHP,  Namun  adanya  keringanan  yang  menjadi pertimbangan karena terdakwa bersikap sopan saat persidangan, menyesal atas kejadian ini, kemdidan  terdakwa  juga  belum  pernah  dihukum  dan  terdakwa  sebagai  tulang  punggung keluarga, maka hakim Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lulus Retno Rudi Santuso Bin Rosid Ariyanto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
Tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pasal 44(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain:
a) Unsur “setiap orang " ; Dalam hal ini keterangan setiap orang terpenuhi karena keadaan pelaku (ayah) diarahkan kepada subjek kejahatan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban  sehingga  pelaku  (Lulus  Retno  Rudi  Santuso)  dapat  dipidana.  bertanggung jawab atas akibat dari kejahatan yang dilakukannya.
b) Unsur "melaku kan kekerasan fisik di lingkungan keluarga"; menurut ketentuan “Pasal 6 UU No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 adalah perbuatan yang menimbulkan penyakit, kelemahan atau kerusakan yang berat”, sehingga terjadi  kekerasan  fisik,  misalnya.  diisi  dengan  bantuan  pelaku  (dilewati  Retno  Rudi Santoso).
Berdasarkan hasil analisis, suami tidak lagi mengetahui arti pernikahan. Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  persatuan  jasmani  dan  rohani  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dimaksudkan untuk mencapai bentuk  perkawinan  yang  bahagia  dan  kekal.  kerabat  atau  keluarga.  berdasarkan  konsep Tuhan Yang Ma ha Esa dan Mahakuasa.”
Pasangan adalah bagian dari ranah domestik yang harus diikut sertakan dan disayangi terutama  oleh  suami  bukan  sebaliknya  ketika  suami  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan fisik dalam rumah tangga sesuai dengan uraian KDRT di atas memukulinya sebanyak 4 kali. (4 contoh) di wajah atau mata dan perut. Akibat penganiayaan terhadap terdakwa, korban Sholikhatur Rosyidah awalnya mengalami luka seperti di Poliklinik 24 Jam Sanatorium Visum Et  Repertum  “BDS”  di  Tebel  Gedangan  Sidoarjo: 37/BDS  -  TBL/VSM/Vill/2021  yang ditandatangani  atas  nama  Sholikhatur  Rosyidiah  dr.  MANUAL.  Dokter  keluarga  sebagai dokter panggilan dengan hasil tes: ada luka memar di pipi kiri dan luka sedikit di bibir atas; ada memar di tangan kanan; ada memar di perut sebelah kiri. sehingga penyerahan Retno Rudi Santuso dari Lulu merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 44 Pasal 1 Pasal 1 Perda No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat bahwa rincian kekerasan fisik yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  tersebut  telah  sah  dan  lengkap  untuk  memberikan perlindungan hukum kepada istri dalam kasus tersebut di atas. dengan regulasi. Majelis hakim Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  memutuskan  Retno  Rudi  Santuso  dari  Lulu  divonis  secara persuasif  atas  KDRT  ilegal  dan  yang  bersangkutan  divonis  10  (sepuluh)  tahun  penjara. artinya, meskipun orang telah memilih pernikahan untuk dirinya sendiri, setiap orang harus ingat  bahwa  selain  acara,  pernikahannya  juga  harus  direnungkan  di  hadapan  Tuhan  Yang Maha Esa, baik sebagai suami maupun istri. Agar hal ini terjadi, suami dan pasangan dalam perkawinan atau rumah tangga harus saling mengagumi dan menciptakan ekosistem keluarga yang aman, damai dan harmonis.
Dalam  peraturan  Nomor  16  Pasal  6  Ayat  1  Ayat  1  Perubahan  Keputusan  Perkawinan Tahun 2019 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan persetujuan kedua calon mempelai, mereka kemudian diikat dengan  pernikahan  penjara.  oleh  karena  itu  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama.  Sering  terjadi  pembatasan  pelaksanaan  UU  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dari  pihak  jaringan,  aparat  penegak  hukum  dan  korban.  Batasan penggunaan korban adalah sebagai berikut:
1. Orang  yang  menanggung  malu  bahkan  tidak  perlu  mendokumentasikannya  karena terkait keluarga
2. Korban sekarang tidak mengetahui apakah perbuatan pelaku merupakan kejahatan atau pelanggaran hukum.
3. Korban enggan bertemu atau melapor ke polisi
4. Jangka  waktu  pelaporan  kekerasan  ke  polisi  sangat  lama,  sehingga  otopsi  tidak  bisa dilakukan
5. Korban takut pembalasan dari pelaku kesalahan
6. Korban khawatir ruang rumahnya akan terabaikan saat pelaku diadili atau dihukum .
Menurut Pasal 15 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 23/2004, upaya pencegahan  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah  “setiap  orang  yang  mendengar, melihat, atau mengetahui kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan segala sesuatu”. mencegah terjadinya tindak pidana ketika perilaku ini terjadi, memberikan keamanan bagi mereka yang terkena dampak, memberikan bantuan darurat dan membantu dalam penerbitan sertifikat perlindungan.
Perkawinan No. 16 Tahun 2019 memiliki UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya pasal 7 ayat 1, yang mengatur bahwa laki-laki dan perempuan dapat menikah hanya ketika mereka telah mencapai usia 19 tahun, kemudian kedua pasangan telah mencapai usia tersebut. dan pasangan berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat menyelamatkan Anda dari kekerasan dalam rumah tangga. Karena di usia 19 tahun pasangan sudah  dewasa, dan semua masalah rumah  tangga  bisa  diselesaikan  dengan  enteng  dan  didiskusikan  sepuasnya.  Prakarsa  lain untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga termasuk pendidikan pranikah bagi calon pasangan dan nasehat tentang hukum perkawinan. Melalui sosialisasi diharapkan mayoritas, khususnya pasangan suami istri memahami pentingnya pernikahan.
Upaya perlindungan hukum terhadap sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga, terutama  pihak  korban  Perempuan  atau  istri  sangat  minim,  terbukti  banyak  terjadi  di lapangan,  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  memilih  diam,    karena  ketidak berdayaan  dan  kurangnya  dukungan  dari  berbagai,  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  didasarkan  pada  Undang-undang  kekerasan dalam  rumah  tangga  Nomor  23/2004,  kurangnya  memberikan  sosialiasi  Putusan  Hakim dianggap  kurang  maksimal  karena  hanya  memberikan  hukum  10  tahun  penjara,  padahal penganiayaan  yang  dilakukan  tersangka  berujung  korban  meninggal  dunia,    hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  hakim  dalam  memutuskan  perkara  tidak  maksimal  dikarenakan  jika mengacu pada Pasal 44 UU PKDRT  ayat (3) pelaku dapat dijerat  dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun dan denda Rp. 45.000.000 Sehingga pelaku merasa jera dan dapat menjadi pelajaran  bagi  suami  agar  tidak  melakukan  tindakan  PKDRT.  Karena  dampak  yang  di timbulkan  sangat  berat  terutama  bagi  anak  dalam  perkawinan,  yamg  pasti  mengalami traumatis,  melihat  ibu  sebagai  korban  kekerasan  sampai  meninggal  dunia,  sehingga  di kahawatir akan mempengaruhi tumbuh kembang anak sampai desawa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  perlindungan hukum  terhadap  perempuan  dengan  status  istri  di  rasa  sangat  kurang,  apalagi  korban penganiyaan istri berakhir dengan kematian, dan selama ini kurangnya keberanian dari pihak istri memperjuangkan hak yang sama dalam kedudukan rumah tangga, sehingga banyak kasus di  lapangan  istri  menjadi  pelampiasan  kemarahan  suami,  kurangnya  sosialisasi  dari  aparat terkait tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui diskusi tentang upaya  pencegahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dan  pembekalan  pencegahan (KDRT)  saat  pranikah  sehingga  calon  pasangan  suami  istri  memiliki  pengetahuan  dan kesadaran akan pentingnya menjalin hubungan rumah tangga dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA
Angandari, I. A. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 4(1), 44-54 .
Asni,  2020. Perlindungan  Perempuan  dan  Aanak  dalam  Hukum  Indonesia  (Pendekatan  Integratif) , Makassar : Alauddin University Press
Bermawi,  E,  dkk.,  2015. Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Perempuan  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Rangga  dan  Upaya  Pencegahannya ,  Jakarta  :  Percetakan  Pohon Cahaya
Bisri,    Cik  Hasan,  2001. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Haniyah, H. 2017. Menggapai Keadilan bagi Korban Kejahatan Seksual Anak: Tinjauan Yuridis Undang-undang Perlindungan anak. PROSIDING, 1(7), 532-544.
Haniyah,  H.  2015.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Proses  Penangganan  Perkara  Tindak  Pidana Anak. Jurnal Legisia. Vol.05, No.1. Unsuri Press
Mubaroki, J, 2015. Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Simbosa Rekatama Media. KUHP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  &  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana). Citra Media Pustaka
Mochtar,  Z.  2021. Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum:  Memahami  Kaidah,  Teori,  Asas  dan  Filsafat  Hukum. Jakarta Red & White Publishing
Pradinata,  V.  (2017).  Perlindungan  Hukum  bagi  korban  Tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT). Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 767-776 .
Saputri,  Annur,  Hamsir  Hamsir,  And  Fadli  Andi  Natsif.  2017.  "Putusan  Hakim  Terhadap Tindak  Pidana  Melakukan  Kekerasan  Fisik  Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga  Yang
Mengakibatkan  Luka  Berat." Alauddin  Law  Development  Journal  1.3.  h.  3  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/11842/7624
Simanjunak, P.M.H,. 2015. Hukum Perdata Indonesi a,edisi ke I, Kencana ,Jakarta
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda
Soekanto, S dan Mamudji, S, 2012. P enelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Titahelu, M. G. S. dan J. A. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Ma nusia).
Waluyo, B. 2018 Viktimologi, , Perlindungan Korban dan Saksi , Sinar Grafika,Cet. 6, Jakarta, h.86- 87
Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang