Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174

## Meningkatkan kompetensi kepala sekolah swasta di Kota Semarang berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018
1 Nuridin; 2 Ira Alia Maerani*; 3 Muhammad Muchtar Arifin Soleh; 3 Khairul Anwar
1 Prodi Magister Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UNISSULA, Semarang, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang, Indonesia
3 Prodi Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, UNISSULA, Semarang, Indonesia
*Corresponding Author
Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (+6224) 65833584, Fax (+6224) 6594366
Email: ira.alia@unissula.ac.id . Received: Revised: Accepted: Published: 16 October 2019 6 November 2019 18 November 2019 30 November 2019

## Abstrak
Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam pengelolaan sekolah agar dapat mencapai  tujuan  pendidikan.  Mengingat  peran  sentral  tersebut,  pemerintah telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Penugasan  Guru  sebagai Kepala  Sekolah  yang  mengatur  tentang  persyaratan,  penyiapan,  proses pengangkatan, penugasan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pembinaan,  dan  penilaian  prestasi  kerja  kepala  sekolah  serta  pemberhentian tugas  kepala  sekolah.  Meskipun  demikian,  peran  sentral  dan  peraturan  ini belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh para guru dan kepala sekolah. Berdasarkan  pengamatan  penulis,  lembaga  pendidikan  swasta  belum  dikelola secara  optimal.  Indikasinya  adalah  mayoritas  mutu  sekolah  swasta  masih sangat  perlu  ditingkatkan,  minimnya  pelatihan  kepala  sekolah  dan  masih rendahnya  kompetensi  kepala  sekolah.  Pengabdian  Masyarakat  ini diselenggaraan  dengan  tujuan  untuk  memotivasi  para  kepala  sekolah  swasta untuk  berikhtiar  secara  terus  menerus  meningkatkan  kompetensinya.  Metode peningkatan  kompetensi  kepala  sekolah  dilakukan  melalui  pendidikan  dan pelatihan  yang  berfokus  pada  manajemen  dan  kepemimpinan  sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman kepala sekolah tentang kompetensi, tugas pokok  dan  fungsi  kepala  sekolah,  kemampuan  manajerial  dan  efektifitas kepemimpinan.
Kata Kunci: kompetensi guru; kepala sekolah; Permendikbud No.6 Tahun 2018

## Abstract
The  principal  has  a  central  role  in  managing  the  school  in  order  to  achieve educational goals. The  central role are the government has issued Minister of Education  and  Culture  Regulation  (Permendikbud)  No.  6  of  2018  concerning the  Assignment  of  Teachers  as  Principals  governing  the  requirements, preparation,  appointment  process,  assignments,  continuing  professional
Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
development,  coaching,  and  evaluating  the  work  performance  of  principals  as well  as  dismissal  of  principals'  duties.  However,  this  central  roles  and regulations are not yet fully understood by teachers and principals. .Based on the writer's observation, private education institutions have not been managed optimally. The indications are that the majority of the quality of private schools still needs to be greatly improved, the lack of training of school principals and the still low competency of principals. This Community Service is held with the aim to motivate private school principals to endeavor to continuously improve their competence. The principal competency improvement method is carried out through  education  and  training  that  focuses  on  school  management  and leadership  based  on  Permendikbud  number  6  of  2018.  The  training  results indicate that there is an increase in principals 'understanding of the principals' competencies,  principal  tasks  and  functions,  managerial  abilities  and leadership effectiveness.
Keywords: teachers’ competence, principals, Permendikbud No.6 Tahun 2018

## PENDAHULUAN
Pendidikan  menempati  posisi  strategis  dalam  rentang  proses  kesejarahan  manusia.  Dimensi pendidikan  yang  memiliki  peran  sentral  ini  karena  pendidikan  merupakan  proses  pembekalan dalam  rangkap  penguatan  aspek  kepribadian  (attitude),  pengetahuan  (knowledge),  dan ketrampilan  (skill)  yang  dimiliki  manusia.  Pengembangan  potensi  ini  tentu  saja  sangat diperlukan mengingat semakin tinggi tingkat kebutuhan dan tantangan yang dihadapi manusia, semakin  tinggi  pula  tuntutan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sebagai  alat  untuk melakukan  proses  kehidupan.  Pada  konteks  ini  pendidikan  sangat  berpengaruh  terhadap tantangan pengebangan bangsa dalam merespon perubahan tersebut.
Jalal dan Supriadi (2000: 62) menyebutkan, pendidikan (sebagai sarana pengembangan sumber  daya  manusia)  dituntut  untuk  memiliki  relevansi  terhadap  perkembangan  bangsa. Pendidikan  merupakan  wahana  yang  cocok  bagi  pengembangan  strategi  kultural  yang  lebih menekankan  pada  perubahan  cara  berpikir  dan  perilaku  individu.  Pendidikan juga  mempunyai misi  untuk  menyiapkan  manusia  dan  masyarakat  demokratis,  religius,  memiliki  kemampuan untuk memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan secara terus menerus nilai- nilai  budaya  yang  mengutamakan  kemandirian  dan  keunggulan  dalam  kehidupan bermasyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam  rumusan  fungsi  dan  tujuan  Pendidikan  Nasional  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan:
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta betanggung jawab.
Rumusan  tujuan  pendidikan  sebagaimana  disebutkan  di  atas  sejalan  dengan  semangat nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Rumusan ujuan tersebut juga memuat arah pengembangan potensi akal dan ketrampilan serta sikap manusia Indonesia yang berkeadaban. Upaya pencapaian tujuan tersebut tentu harus didukung dengan ikhtiar proses pendidikan yang berkualitas.  Sedangkan  proses  pendidikan  berkualitas  secara  formal  berkonsekuensi  pada
Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
peningkatan  mutu  sekolah.  Pendidikan  formal  yang  berlangsung  di  sekolah  diharapkan mengedepankan kualitas dan sesuai dengan arah tujuan pendidikan Nasional.
Sekolah sebagai sebuah organisaasi yang kompleks memerlukan koordinasi yang tinggi. Sementara koordinasi yang baik membutuhkan kepemimpinan sekolah yang efektif. Oleh sebab itu  menurut  Wahjosumidjo,  (2001:  3)  kepala  sekolah  yang  berhasil  yaitu  kepala  sekolah  yang mampu  mengkoordinir  seluruh  komponen  dalam  upaya  mencapai  tujuan  sekolah,  serta  tujuan dari  para  individu  yang  ada  di  dalam  lingkungan  sekolah.  Kepala  sekolah  dituntut  untuk memahami dan menguasai peranan organisasi dan hubugan kerja sama antar individu.
Selanjutnya,  Lipham  James  dalam  Wahjosumidjo  (2001:  2-3)  mengemukakan,  studi keberhasilan sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang menentukan fokus dan suasana sekolah. Oleh sebab itu dikatakan pula bahwa keberhasilan sekolah adalah sekolah yang  memiliki  pemimpin  yang  efektif  (effective  leaders).  Pemimpin  sekolah  mereka  yang dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi terhadap staf dan para siswa, pemimpin sekolah  adalah  mereka  yang  banyak  mengetahui  tentang  tugas-tugas  mereka  dan  yang menentukan lingkungan untuk sekolah mereka.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  menegaskan  betapa  penting  kualitas  kepemimpinan kepala  sekolah  di  dalam  mencapai  keberhasilan  suatu  sekolah.  Terhadap  suatu  sekolah  yang berhasil,  orang  akan  menunjuk  bahwa  kepemimpinan  kepala  sekolah  adalah  kunci keberhasilannya.
Kepemimpinan kepala sekolah yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan orang tua  dan  masyarakat,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  partisipasinya  terhadap  usaha pengembangan  sekolah,  baik  yang  berupa  pembangunan  sarana  penunjang,  pembangunan lingkungan yang bersih dan rindang maupun kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan.
Terlebih  ketika  era  globalisasi  membawa  berbagai  konsekuensi.  Derasnya  arus informasi, tingginya pemanfaatan teknologi hingga merebaknya kompetisi di berbagai sektor. Untuk itu perlu upaya melalui jalur peningkatan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi  guru  dan  kepala  sekolah  sebagai  garda  terdepan  (front  liner)  dalam  dunia pendidikan. Pendidikan dan pelatihan guru dan kepala sekolah ini diatur dalam Permendikbud No.  6  Tahun  2018  tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala  Sekolah.  Permendikbud  ini mengatur berbagai persyaratan sebagai kepala sekolah. Termasuk upaya peningkatan guru dan calon kepala sekolah hingga kapabel untuk menjadi kepala sekolah yang memenuhi tuntutan zaman dan regulasi.
Lahirnya  permendikbud  ini  disinyalir  karena  beberapa  pertimbangan,  seperti:  masih minimnya  pengetahuan,  informasi  dan  wawasan  guru  sekolah  dasar  (SD)  swasta  di  Kota Semarang  terhadap  regulasi  terkini  terutama  terkait  penugasan  guru  sebagai  kepala  sekolah; Masih  minimnya  kompetensi  calon  Kepala  Sekolah  untuk  memantapkan  wawasan, pengetahuan,  sikap,  nilai  dan  keterampilan  dalam  memimpin  sekolah;  Masih  minimnya pengetahuan guru tentang persyaratan  bakal calon kepala sekolah; Masih minimnya penyiapan calon kepala sekolah dan minimnya kompetensi kepala sekolah mengenai tugas pokok selaku kepala sekolah.
Selain   itu,  berdasarkan  penelitian  Nuridin (2012)  diperoleh  hasil bahwa  kemampuan manajerial  kepala  sekolah  swasta  di  Kota  Semarang  termasuk  kategori  kurang  baik.  Hal  ini karena  keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  sekolah  swasta,  sehingga  menyulitkan dalam proses rekrutmen yang lebih kompetetif.
Oleh  karena  itu,  Badan  Musyawarah  Perguruan  Swasta  (BMPS)  Kota  Semarang, selaku  mitra,  yang  mewadahi  berbagai  sekolah-sekolah  swasta  di  Kota  Semarang  merasa bertanggung  jawab  untuk  memberikan  sosialisasi,  pendidikan,  dan  pelatihan  dalam  rangka meningkatkan  kompetensi  guru  dan  kepala  sekolah  ini.  Sehingga  sekolah-sekolah  swasta  di Kota  Semarang  tidak  tertinggal  dalam  hal  informasi  maupun  kompetensi-kompetensi  yang berkaitan dengan peningkatan kualitas anak didik maupun kualitas mereka sebagai pendidik.
Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
Guru dan Kepala Sekolah dinilai kurang dalam hal wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan  kemampuan  dalam  memajemen  sekolah.  Sehingga  ini  menjadi  “pekerjaan  rumah  (PR)” bagi BMPS Kota Semarang untuk meningkatkan kompetensi tersebut.
Untuk itu, sinergi antara BMPS Kota Semarang dan guru serta kepala sekolah swasta di Kota  Semarang  diperlukan  guna  tersosialisasi  Permendikbud  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Di samping meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah agar sesuai kompetensi yang diharapkan.
Program  pengabdian  masyarakat  dengan  melakukan  pelatihan  bagi  guru  dan  kepala sekolah swasta di Kota Semarang ini diharapkan menjadi solusi terhadap permasalah mitra.

## METODE
a. Pendekatan
Metode yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dilakukan  melalui pelatihan.  Pendekatan  ini  dipakai  untuk  memberikan  penambahan  wawasan  tentang manajemen  dan  kepemimpinan  kepala  sekolah,  sekaligus  sosialisasi  sehubungan  dengan diterbitkannya  Permendikbud  Nomor  6  tahun  2018.    Hal  ini  sejalan  dengan  pernyatan Kerlinger  (1996)  bahwa  penelitian  non-eksperimen  merupakan  pencarian  empirik  yang sistematik    dimana  ilmuwan  tidak  dapat  mengontrol  langsung  variabel  bebas  karena peristiwanya telah terjadi atau karena sifatnya tidak dapat dimanipulasi.
b. Peserta
Peserta  pelatihan  kepala  sekolah  ini  diikuti  oleh  Kepala  Sekolah  Dasar  swasta  di  Kota Semarang.  Pertimbangan  utama  dipilihnya  peserta  pelatihan  dari  sekolah  swasta  adalah karena  sebagian  besar  sekolah  swasta  intensitas  diadakannya  pelatihan  masih  minim. Orientasi  peserta  pelatihan  yang  selama  ini  dilaksanakan  lebih  dominan  ke  sekolah  negeri. Adapun alasan dipilihnya kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar karena jumlah sekolah dasar swasta di Kota Semarang lebih banyak disbanding SMP dan SMA.
c. Pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  wawacara,  yang  dilakukan  pada  sesi  dialog dalam  pelatihan.  Wawancana  melalui  dialog  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi sejauhmana  pemahaman  peserta  pelatihan  dalam  menyerap  materi  dan  sejuhmana  peserta memiliki sikap mental dan komitmen untuk berupaya meningkatkan kompetensinya.
d. Analisis Data.
Analisis  ini  digunakan  untuk  menganalisis  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  diskusi. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman dan sikap mental peserta dalam upaya meningkatkan kompetensinya. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yaitu analisis deskripsi kasus. Yin (1983:101)  menyatakan  bahwa  deskripsi  kasus  merupakan  teknik  analisis  yang  berupaya mengembangkan  kerangka  kerja  deskriptif  untuk  mengorganisir  data  dan  informasi  yang telah dikumpulkan.

## PELAKSANAAN PELATIHAN
Tersedianya  Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon Kepala Sekolah  adalah dalam  rangka  penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
Adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang  dilaksanakan  berjenjang,  bertahap,  dan  berkesinambungan  terutama  untuk  peningkatan manajemen,  pengembangan  kewirausahaan,  dan  supervisi  kepada  guru  dan  tenaga kependidikan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Diharapkan  pelatihan  memberikan  pemahaman  informasi,  ilmu  pengetahuan, keterampilan,  dan  wawasan  yang  luas  yang  bersifat  holistik  (menyeluruh).  Sehingga
Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
diharapkan terwujud  konsep ideal  kepala sekolah  yang diidamkan sebagaimana  diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.
Pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Berbasis  kelompok guru dan kepala sekolah yakni kelompok guru dan kepala sekolah di bawah  naungan  BMPS  Kota  Semarang  yang  memiliki  kepedulian  dalam  upaya peningkatan  kompetensi  guru  dan  kepala  sekolah.  Dilanjutkan  dengan  cara  bersama- sama merencanakan kegiatan, melaksanakan dan memonitoring kegiatan.
2. Keterpaduan  operasional  pendidikan  dan  pelatihan  sehingga  menghasilkan  kualitas  guru dan kepala sekolah yang diidamkan.
Secara rinci tahapan, maksud, dan metode setiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Tahapan, maksud, dan metode dan luaran kegiatan
No. Tahapan Maksud Metode Luaran 1 Sosialisasi dan penguatan guru dan Kepala Sekolah Para Guru (BMPS) memahami program untuk meningkatakan berkomitmen untuk mengimplementasikan kegiatan melalui kerja tim • Ceramah dan motivasi di sekolah • Peneguhan Komitmen dengan mengikuti pelatihan Partisipasi terdiri dari 30 guru dan kepala sekolah agar memahami tujuan kegiatan PKM dan mau melakukan kegiatan dengan baik 2 Pelatihan kompetensi Kelompok memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi • Ceramah • Pelatihan 30 orang guru dan kepala sekolah memahami tugas pokoknya 3 Pelaksanaan kegiatan Kelompok pelatihan memahami tugas pokok kepala sekolah • Praktek • Pendampingan Peningkatan Kompetensi 4 Monitoring dan evaluasi Mengetahui hasil perkembangan kegiatan • Observasi • Wawancara 2 orang mewakili guru dan kepala sekolah melakukan monev perkembangan kegiatan
Partisipasi   yang    dilakukan    mitra    untuk    keberhasilan   kegiatan   PKM    ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.  Partisipasi mitra dan tim pelaksana program kemitraan masyarakat
No Uraian Partisipasi Tim Mitra
1 Tempat pelatihan
2 Peserta pelatihan
3 Instruktur
4 Pemateri
5 Teknologi Tepat Guna
6 Tenaga ahli
Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.
Gambar 1. Pemaparan materi oleh pemateri pendidikan dan pelatihan di SDIT Al Jalan Pamularsih, Semarang, 9 Maret 2019
Gambar 2. Pemaparan materi oleh pemateri pendidikan dan pelatihan
Gambar 3. Peserta pelatihan yang terdiri dari guru dan calon kepala sekolah di SDIT Al Azhar, di Jalan Pamularsih, Semarang, 9 Maret 2019

## Indonesian Journal of Community Services
2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
Pemaparan materi oleh pemateri pendidikan dan pelatihan di SDIT Al
Jalan Pamularsih, Semarang, 9 Maret 2019 Pemaparan materi oleh pemateri pendidikan dan pelatihan Semarang, 9 Maret 2019 Peserta pelatihan yang terdiri dari guru dan calon kepala sekolah di SDIT Al di Jalan Pamularsih, Semarang, 9 Maret 2019 Pemaparan materi oleh pemateri pendidikan dan pelatihan di SDIT Al-Azhar, di Pemaparan materi oleh pemateri pendidikan dan pelatihan,
Peserta pelatihan yang terdiri dari guru dan calon kepala sekolah di SDIT Al-
Gambar 4. Peserta pelatihan yang terdiri dari guru dan calon kepala sekolah di SDIT Al Azhar, di Jalan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini dalam gambar di bawah ini:

## Gambar 5. Skema
Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan sebagai
1. Need Assesment
Peningkatan mutu sekolah menjadi tuntutan yang mendesak. Dari sejumlah komponen yang perlu  dilakukan  penguatan,  maka  unsur  kepala  sekolah  menjadi  komponen  paling  penting dalam rangka mengendalikan proses manajerial secara efektif da yang  menempatkan  kepala  sekolah  pada  posisi  sentral  ini  membawa  konsekuensi  bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang terstandar. Kompetensi terstandar yang akan menjadi  tolak  ukur  syarat  kepala  sekolah  agar  dapat  men menuju sekolah berkualitas.
Standarisasi  kompetensi  kepala  sekolah  secara  legal  telah  diterbitkan  Peraturan Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Se
Ketentuan  yang  tercantum  dalam  Permendikbud  ini  berlaku  untuk  semua  sekolah yang  beroperasi  di  Indonesia,  sekolah  negeri  dan  swasta.  Mengingat  ketentuan  ini  berlaku umum  untuk  seluruh  sekolah,  maka  perlu  diketahui  bahwa  keberadaan  sekolah  negeri  da swasta sampai hari ini mayoritas masih terdapat disparitas yang cukup lebar.
Volume 1, No. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.
Peserta pelatihan yang terdiri dari guru dan calon kepala sekolah di SDIT Al di Jalan Pamularsih, Semarang, 9 Maret 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini dalam gambar di bawah ini:
Skema pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah
Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Peningkatan mutu sekolah menjadi tuntutan yang mendesak. Dari sejumlah komponen yang perlu  dilakukan  penguatan,  maka  unsur  kepala  sekolah  menjadi  komponen  paling  penting dalam rangka mengendalikan proses manajerial secara efektif dan efisien. Proses manajerial yang  menempatkan  kepala  sekolah  pada  posisi  sentral  ini  membawa  konsekuensi  bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang terstandar. Kompetensi terstandar yang akan menjadi  tolak  ukur  syarat  kepala  sekolah  agar  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya menuju sekolah berkualitas.
Standarisasi  kompetensi  kepala  sekolah  secara  legal  telah  diterbitkan  Peraturan Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor  6  Tahun  2018  tentang tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Ketentuan  yang  tercantum  dalam  Permendikbud  ini  berlaku  untuk  semua  sekolah yang  beroperasi  di  Indonesia,  sekolah  negeri  dan  swasta.  Mengingat  ketentuan  ini  berlaku umum  untuk  seluruh  sekolah,  maka  perlu  diketahui  bahwa  keberadaan  sekolah  negeri  da swasta sampai hari ini mayoritas masih terdapat disparitas yang cukup lebar.

## Indonesian Journal of Community Services
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
Peserta pelatihan yang terdiri dari guru dan calon kepala sekolah di SDIT Al-
Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini dalam gambar di bawah ini: Kepala Sekolah
Peningkatan mutu sekolah menjadi tuntutan yang mendesak. Dari sejumlah komponen yang perlu  dilakukan  penguatan,  maka  unsur  kepala  sekolah  menjadi  komponen  paling  penting n efisien. Proses manajerial yang  menempatkan  kepala  sekolah  pada  posisi  sentral  ini  membawa  konsekuensi  bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang terstandar. Kompetensi terstandar yang akan jalankan  tugas  dan  fungsinya
Standarisasi  kompetensi  kepala  sekolah  secara  legal  telah  diterbitkan  Peraturan 6  Tahun  2018  tentang
Ketentuan  yang  tercantum  dalam  Permendikbud  ini  berlaku  untuk  semua  sekolah yang  beroperasi  di  Indonesia,  sekolah  negeri  dan  swasta.  Mengingat  ketentuan  ini  berlaku umum  untuk  seluruh  sekolah,  maka  perlu  diketahui  bahwa  keberadaan  sekolah  negeri  dan swasta sampai hari ini mayoritas masih terdapat disparitas yang cukup lebar.
Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
Kesenjangan  kualitas ini  terjadi  karena pada  realitasnya  keberadaan  sekolah swasta sebagaian  besar  dana  operasionalnya  bergantung  pada  sumbangan  dari  siswa.  Oleh  karena itu, dalam rangka  memenuhi tuntutan kompetensi sebagaimana diatur dalam Permendikbud tersebut  perlu  dilakukan  need  assessment  untuk  memetakan  sejumalah  permasalahan  yang saat  ini  di  hadapi  kepala  sekolah  terutama  untuk  sekolah  swasta.  Dari  need  assessment ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi kepala sekolah swasta sebagai berikut:
a) Keterbatasan sumber daya yang dimiliki sebagian besar sekolah swasta.
b) Keterbatasan penyelenggaraan pelatihan kepala sekolah.
c) Keterbatasan intensitas koordinasi antarsekolah swasta.
2. Permendikbud No. 6 Tahun 2018
Sejumlah  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  sebagian  besar  sekolah  swasta  tersebut dikonfrontir  dengan  standar  kompetensi  yang  telah  diatur  dalam  Permendibud  Nomor  6 tahun  2018.  Mengingat  diterbitkannya  peraturan  ini  adalah  untuk  memberikan  ketentuan yang terukur dalam upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah, maka hasil analisa need assessment ini diharapkan dapat teratasi.
Dalam  peraturan  tersebut  ditetapkan  persyaratan  administrasi  tersebut  seperti memenuhi  persyaratan  akademik  minimal  sarjana  (S-1)  atau  Diploma  IV  (D-IV)  dari program  studi  yang  terakreditasi  paling  rendah  B;  memiliki  sertifikat  pendidik;  memiliki hasil  prestasi  penilaian  kerja  guru  minimal  “Baik”  selama  2  tahun  terakhir;  memiliki pengalaman  mengajar  paling  singkat  6  tahun,  bagi  calon  kepala  sekolah  TK  minimal  3 tahun; memiliki pengalaman manajerial yang relevan.
Pasal 2 Ayat (1) Permendikbud No. 6 Tahun 2018 juga mensyaratkan sehat jasmani, rohani  dan  bebas  napza  (narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya);  tidak  pernah dikenai  hukuman  disiplin;  tidak  sedang  menjadi  tersangka  atau  tidak  pernah  menjadi terpidana;  berusia  maksimal  56  tahun  pada  waktu  pengangkatan  pertama  sebagai  kepala sekolah.
Guna  meningkatkan  kompetensi  guru  dan  kepala  sekolah  ini  maka  pendidikan  dan pelatihan bagi guru ini menjadi wajib ketika akan menjadi kepala sekolah.  Bahkan Kepala Sekolah  yang  sedang  menjabat  yang  belum  memiliki  Surat  Tanda  Tamat  Pendidikan  dan Pelatihan  Calon  Kepala  Sekolah  wajib  mengikuti  dan  lulus  pendidikan  dan  pelatihan penguatan Kepala Sekolah.
Pentingnya peningkatan kompetensi Kepala Sekolah ini melalui progam pendidikan dan  pelatihan  ini  diketahui  oleh  para  guru  dan  calon  kepala  sekolah.  Oleh  karena  itu sosialisasi  Permendikbud  No.  6  Tahun  2018  tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala Sekolah  dan  pelatihan  pendidikan  peningkatan  kompetensi  guru  dan  kepala  sekolah  ini menjadi hal yang penting dan signifikan dilakukan.
Tahap  penyiapan  kepala  sekolah  dimulai  dari  pengusulan  bakal  calon  kepala sekolah.  Dilanjutkan  dengan  tahap  seleksi  bakal  calon  kepala  sekolah.  Hingga  pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
Pengusulan bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dan  guru.  Sementara  penyampaian  bakal calon  kepala  sekolah  yang  satuan  pendidikan    dilakukan  oleh  masyarakat  dilakukan  oleh pimpinan  penyelenggara  pendidikan  kepada  Dinas  Pendidikan  Propinsi/Kabupaten/Kota seusai kewenangannya.
Seleksi  bakal  calon  kepala  sekolah  melalui  seleksi  administrasi  dan  substansi. Seleksi  administrasi  terkait  dokumen  administrasi,  seperti  ijazah,  sertifikat  sertifikasi,  dan dokumen  administrasi  lainnya.  Seleksi  substansi  dilakukan  setelah  seleksi  administrasi dinyatakan  lolos.  Seleksi  substansi  merupakan  tes  potensi  kepemimpinan  yang  dilakukan oleh LPPKS (Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah).
Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
LPPKS  dalam  melakukan  pendidikan  dan  pelatihan  bakal  kepala  sekolah  dapat bekerjasama  dengan  lembaga  lain.  Pendidikan  dan  pelatihan  calon  kepala  sekolah  ini dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Bakal  calon  kepala  sekolah  yang  dinyatakan  lulus,  maka  akan  memperoleh  Surat Tanda  Tamat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon  Kepala  Sekolah,  yang  merupakan  salah  satu syarat pengangkatan menjadi kepala sekolah.

## 3. Pembekalan pelatihan
Menindaklanjuti  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  No.  6 Tahun  2018  tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala  Sekolah,  Badan  Musyawarah Perguruan  Swasta  (BMPS)  Kota  Semarang  berkontribusi  menyediakan  tempat  dan  peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah.
Itikad  BMPS  Kota  Semarang  untuk  melakukan  pendidikan  dan  pelatihan  calon kepala sekolah ini tentu saja untuk memberikan fasilitasi para kepala sekolah swasta di Kota Semarang  meningkatkan  kompetensinya  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.
Melalui pendidikan dan pelatihan ini diharapkan kepala sekolah memiliki wawasan yang  memadai  tentang  kepemimpinan  dan  manajemen  sekolah.  Melalui  pendidikan  dan pelatihan  ini  juga  diharapkan  dapat  meningkatan  kompetensi  guru  sebagai  calon  kepala sekolah  dengan  memantapkan  wawasan,  pengetahuan,  sikap,  nilai  dan  keterampilan  dalam memimpin  sekolah;  Menumbuhkan  kesadaran  hukum  para  guru  agar  mampu  meningkatan kompetensi sesuai tuntutan regulasi terkini.
Setelah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi, indikator capaian  diharapkan dengan bekal ilmu dan keterampilan yang dimiliki mampu mentransfer ilmu tersebut kepada rekan  guru  yang  lain.  Kepala  sekolah  sebagai  sosok  leader  dan  manajer  di  sekolah diharapkan  memiliki  kompetensi  dan  kemampuan  untuk  melaksanakaan  tugas  pokok manajerial,  pengembangan  kewirausahaan,  dan  supervisi  kepada  guru  dan  tenaga kependidikan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Demikian halnya, Kepala  Sekolah  diharapkan  memiliki  wawasan  yang  luas,  pengetahuan,  sikap,  nilai,  dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
4. Output
Ouput pembekalan peningkatan kompetensi kepala sekolah swasta di kota Semarang dalam rangka  pemenuhan  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  Permendikbud  Nomor  6  tahun 2018 berdasarkan analisis hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Kepala sekolah secara mental memiliki kesiapan yang lebih kuat dalam rangka adaptasi sehubungan dengan pemberlakuan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018.
b) Kepala  sekolah  memiliki  kesiapan  mental,  yang  tercermin  dari  meningkatnya pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang kompetensi kepala sekolah.
c) Kepala  sekolah  mampu  memetakan  kebutuhan  sekolah  dan  mendesain  perencanaan pengembangan sekolah.
d) Badan  Musyawarah  Perguruan  Swasta  (BMPS)  sebagai  organisasi  yang  terdiri  atas yayasan-yayasan  penyelenggara  pendidikan  merasa  perlu  untuk  memfasilitasi penyelenggaraan  Pelatihan  Penguatan  Kepala  Sekolah  dalam  rangka  peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018.
Kesiapan  mental  menjadi  modal  penting  dalam  perspektif  kemampuan  manajerial kepala  sekolah,  terutama  terkait  dengan  human  skill.  Dubrin  (1989)  dan  Mondy  (1991) mempunyai  pendapat  yang  lebih  maju  lagi  bahwa  manajer  di  semua  level  harus  menekankan
Volume 1, No. 2, November 2019 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174
sebesar 50 % pada aspek human skills. Ivancevich (1991:336) mengungkapkan bahwa individu yang menampilkan kepribadiannya adalah pemimpin yang paling efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Dubrin, A. J., R. Duane Ireland & J. Clifton Williams. (1989), Management and Organization, South-Western Publishing Co., Cincinnati-Ohio.Gibson.
Ivancevich.  (1991).  Organisasi  Perilaku  Struktur  dan  Proses.  Edisi  5  Erlanggga.  Jakarta. terjemahan editor Agus darma, S.H., M.Ed.
Kerlinger, Fred N. (1996). Azas-azas Penelitian Behavioral. Terjemahan Landung Simatupang.
Yogyakarta: UGM Press.
James,  L.,  John,  M.  Ivancevich.  dan  James,  H.  D.  Jr.  (1984).  Organisasi  dan  Manajemen:
Perilaku, Struktur, Proses. terjemahan, Erlangga, Jakarta.
Jalal,  F.,  Dedi  Supriadi.  (2001).  Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah.
Adicita. Yogyakarta.
Mondy,  R.  Wayne,  Arthur  Sharplin, and  Shane  R.  Premeuk,  (1991), Management  Theory  and Practice, Little, Brown and Company, Toronto Canada.
Nuridin. (2012). Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Kematangan Bawahan terhadap Efektifitas Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah. Majalah Ilmiah Sultan Agung.
Vol. 50 Nomor 127 tahun 2012, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/67
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wahjusumidjo. (2001). Kepemimpinan
Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet. II.2001
Yin, R.K. (1983), Studi Kasus: Desain dan Metode, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.