Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 107 - 114

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA MANADO, NO. 33 TAHUN 2018, TENTANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH BERBASIS KECAMATAN DI KOTA MANADO

## THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY RULE MAYOR OF THE CITY OF MANADO, THE NUMBER 33 IN 2018, ABOUT THE REDUCTION AND HANDLING OF WASTE-BASED DISTRICTS OF THE CITY OF MANADO
Regina Urai Maramis (1) , Deysi Livy Natalia Tampongangoy (2) , Markus T. Lasut (2)
1) Peneliti Independen
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana,
Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: regina99maramis@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Senin, 20 Desember 2021 Disetujui diterbitkan : Jumat, 28 Januari 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  policy  implementation  of  waste  management  current  (while  do)  in  the  City  of Manado, namely the R`egulation of the Mayor of the City of Manado, the Number 33 in 2018, about the Reduction and Handling of Waste-Based District of the City of Manado. This research uses a qualitative method. The results showed that the  Implementation  of  the  Policy  Rule  Mayor  of  the  City  of  Manado,  the  Number  33  in  2018,  about  the  Reduction  and Handling of Waste-Based District of the City of Manado has not been well can be seen the delivery of socialization is not a row as well as explain the procedure and stages of waste management to the community and is still limited to ceremonial activities that could not yet reach out to the community as a whole furthermore resource in the implementation of policies for handling and waste reduction already exist however between the amount of the janitor and the available infrastructure is still not enough when compared with the work load this is also related to the lack of the number of the budget for waste management in the City of Manado. In conclusion the process of handling and waste reduction should not be limited by the time of the bureaucratic work, need to be revised Regulations Mayor of the City of Manado NO.The 33-Year 2018 on the reduction and handling of waste-based district, relating to the authority or delegation of tasks that has been given to the district should have pulled back and formed a special body responsible for waste management in the City of Manado also including human resources, budget and infrastructure needed to be managed a specialized agency of the.
Keywords : implementation; policy; waste

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah terkini (sementara dilakukan) di Kota Manado, yaitu  Peraturan Walikota Kota Manado, Nomor 33 Tahun 2018, tentang Pengurangan dan  Penanganan  Sampah  Berbasis  Kecamatan  Kota  Manado.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota  Kota Manado, Nomor 33 Tahun 2018,  tentang  Pengurangan  dan  Penanganan  Sampah  Berbasis  Kecamatan  Kota  Manado  belum  baik  dapat  dilihat penyampaian sosialisasi tidak turut serta menjelaskan prosedur dan tahapan penanganan sampah kepada masyarakat dan masih sebatas pada kegiatan seremonial yang belum bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses penanganan dan pengurangan sampah tidak boleh dibatasi oleh waktu kerja birokrasi, perlu dilakukan revisi kembali Peraturan Walikota Kota Manado NO.33 Tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan, berkaitan dengan kewenangan atau pelimpahan tugas yang  telah diberikan ke kecamatan seharusnya ditarik kembali dan dibentuk satu badan khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Manado juga termasuk didalamnya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan akan dikelola badan khusus tersebut.
Kata kunci : implementasi; kebijakan; sampah
Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kota..…….………...….…..(Regina Maramis, Deysi Tampongangoy, Markus Lasut)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Meningkatnya  jumlah  penduduk  yang begitu pesat dan bentuk konsumsi masyarakat umum yang selalu berubah-ubah, berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan mengenai sampah.  Mulai  dari  volume,  jenis,  dan karakteristik  sampah  sampai  pada  masalah pengelolaanya. Permasalahan sampah merupakan  permasalahan  umum  yang  ada  di masyarakat  modern,  yang  membutuhkan penanganan serius.
Persoalan  sampah  harus  bisa  ditangani dengan  baik  dan  penanganannya  hendaknya meliputi  berbagai  aspek,  mulai  dari  aspek ekonomi,  kesehatan  masyarakat,  sampai dengan  aspek  lingkungan,  yang  bertujuan untuk  mengubah  perilaku  dan  pola  hidup masyarakat.  Hal  ini  merupakan  amanat  UUD 1945, pasal 28 H ayat (1), “setiap orang berhak untuk  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  layanan  kesehatan.” Sebagai  pusat  industri  dan  ekonomi,  wilayah perkotaan  menjadi  wilayah  yang  tidak  lepas dari  masalah  persampahan  sehingga  dapat berimplikasi  pada  pencemaran  lingkungan hidup.  Oleh  karena  itu,  sampah  merupakan permasalahan lingkungan yang sangat membutuhkan penanggulangan dan penanganan dan  perlu  medapatkan  perhatian  serius. Pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan mempunyai tujuan untuk memelihara  kesehatan  masyarakat  dengan menciptakan  suatu  wilayah  penduduk  yang aman  dan  bersih  (Pitoyo,  2012).  Pemerintah kota  sebagai  elemen  yang  mengorganisir masyarakat  dan  pemegang  kendali  dalam pembuatan  kebijakan  dituntut  untuk  dapat mengatur masyarakat lewat kebijakan- kebijakan  yang  dapat  menata  pola  hidup masyarakat yang mengarah pada penanggulangan  sampah  perkotaan.  Sehingga dalam usaha pengelolaan persampahan membutuhkan  penciptaan  lingkungan  yang
mendukung dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kebijakan.
Mensosialisasikan suatu  kebijakan yang mengatur tentang penanganan masalah sampah  perkotaan,  dapat  dijadikan  sebagai salah  satu  bentuk  koordinasi  pemerintah  kota dengan  masyarakat;  hal  tersebut  merupakan suatu  bentuk  komunikasi  yang  harus  bisa dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi kebijakan  sendiri  bertujuan  untuk  setiap anggota  masyarakat  dapat  memahami  ruang lingkup kebijakan yang dikeluarkan pemerintah  agar  kebijakan  tersebut  dapat berjalan  dengan  efektif  serta  pengaturan  pola hidup masyarakat, juga perangkat pemerintahan, diharapkan bisa berjalan beriringan  dengan  penyediaan  infrastruktur, yang menunjang bagi jalannya kebijakan.
Permasalahan  sampah  juga  terjadi  di Kota Manado mengingat Manado sebagai kota yang mengalami pertumbuhan dan penyebaran penduduk  yang  pesat.  Pertambahan  jumlah penduduk yang terbilang meningkat dari tahun ke tahun tentunya sebagai penyebab peningkatan volume sampah yang menimbulkan  dampak  buruk  bagi  kehidupan masyarakat  Kota  Manado  maupun  memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.
Sebagai  bentuk  upaya  pemerintah  Kota Manado  dalam  menangani  masalah  sampah, terdapat  landasan  hukum  berupa  Peraturan Daerah Nomor  07  Tahun  2006  tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi
Pelayanan  Kebersihan,  dan  Peraturan  Walikota Manado No 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan, dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan  Kota  Manado.  Pada  Pasal  3  ayat (1) mengatakan, bahwa maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk dalam  mengoperasionalkan  penyelenggaraan pengelolahan  persampahan  yang  mencakup upaya  pengurangan,  dan  penanganan  sampah berbasis kecamatan sehingga dapat mewujudkan  pola  hidup  yang  berwawasan lingkungan,  serta  meningkatkan  kepedulian masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 107 - 114
Jumlah penduduk yang besar dan diiringi oleh tidak disiplinnya masyarakat, menyebabkan  anggaran  untuk  penanganan sampah semakin besar pula. Untuk itu, sangat dibutuhkan upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan penanganan sampah  berbasis  kecamatan  ini  seefektif mungkin.
Berhubungan dengan penanganan masalah persampahan Kota Manado dibutuhkan sumber daya yang memadai dalam melaksanakan  kebijakan  penanganan  sampah sumber  daya  yang  dimaksudkan  adalah petugas kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, dan  perangkat-perangkat  pemerintah  lainnya, seperti kepala kecamatan dan kelurahan, serta sumber  daya  sarana,  seperti  alat-alat  yang disediakan untuk proses  pengelolaan sampah, dan  penyediaan  sumber  daya  anggaran  untuk menunjang proses pengelolaan sampah di Kota Manado.
Dalam penerapannya, kebijakan ini juga menghadapi  permasalahan  teknis  berupa keterlambatan  pengangkutan  dari  tempat pembuangan  sampah  (TPS)  ke  tempat pembuangan akhir (TPA), hal ini
mengakibatkan menumpuknya sampah di TPS
yang mempengaruhi keindahan dan kebersihan Kota Manado hal  ini dapat  dilihat secara kasat mata di lapangan.
Upaya menerapkan kebijakan, pengelolaan ini mendapat keluhan dari petugas di  TPA,  yaitu  para  petugas  merasa  perlu adanya APD (alat pelindung diri) dikarenakan pekerjaan mereka yang  bersentuhan langsung dengan sampah agar rasa keamanan tetap ada selama proses pekerjaan dilakukan tidak hanya itu,  berbagai  infrastruktur  penunjang  seperti alat  berat  dan  incinerator  tidak  dapat digunakan  secara  optimal  karena  sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, sumber daya  manusia  dan  sarana  prasarana  yang disediakan  juga  harus  beriringan  dengan infrastruktur yang memadai dan juga topangan finansial  yang  dapat  mendorong  petugas kebersihan  dalam  melaksanakan  tugas  dan kerjanya,  pegawai  Dinas  Lingkungan  hidup,
kecamatan, kelurahan dan petugas kebersihan merupakan  sebuah  wadah  yang  terdiri  dari orang-orang  yang  menyepakati  dan  berupaya melaksanakan  kebijakan  ini  agar  mencapai tujuannya.  Berdasarkan  pengamatan  awal yang  dilakukan  oleh  peneliti,  ditemukan, bahwa  kendaraan  pengangkut  sampah  tidak sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan Kota Manado jumlah sampah yang diproduksi terlalu besar untuk jumlah kendaraan pengangkut  sampah  yang  terlalu  sedikit jumlahnya. Dari permasalahan tersebut di atas, diduga  implementasi  kebijakan  pengurangan dan  penanganan  persampah  di  Kota  Manado tidak  berjalan  secara  maksimal.  Oleh  karena itu,  perlu  diteliti  lebih  dalam  mengenai implementasi kebijakan tersebut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  implementasi  kebijakan  Peraturan Walikota  Kota  Manado,  Nomor  33  Tahun 2018,  tentang  pengurangan  dan  penanganan sampah berbasis kecamatan di Kota Manado?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah terkini (sementara dilakukan) di Kota Manado, yaitu  Peraturan  Walikota  Kota  Manado, Nomor  33  Tahun  2018,  tentang  Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan informasi bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :
1. Secara  Teoritis  penelitian  ini  diharapkan dapat  menjadi  refrensi  serta  menambah pengetahuan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengurangan dan pengelolaan sampah perkotaan, serta dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan  ilmu  pengelolaan  sumber daya pembangunan.
Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kota..…….………...….…..(Regina Maramis, Deysi Tampongangoy, Markus Lasut)
2. Secara  Praktis  penelitian  ini  diharapkan dapat  dijadikan  bahan  masukan  pada Pemerintah  Kota  Manado  berkaitan tentang pengurangan dan pengelolaan sampah.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  dengan  lama waktu penelitian empat tahun dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan bertempat di Kota Manado.

## Jenis dan Sumber Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui teknik studi  dokumentasi,  observasi,  dan  wawancara terhadap  kepala  bidang  DLH  Kota  Manado, kepala bidang DLH Kota Manado, kepala seksi DLH  Kota  Manado,  kepala  kecamatan,  kepala kelurahan  dan  pekerja  sampah.  Data  sekunder dikumpulkan dari karya ilmiah, buku, perundang-undangan, dan literature yang terkait dengan penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  menentukan  informasi  penelitian menggunakan  teknik purposive  sampling . Informasi  penelitian  adalah  orang-orang  yang diperlukan untuk mendapatkan informasi terkait studi  dan  kondisi  demi  kebutuhan  penelitian sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 24 orang.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data kualitatif  model  interaktif miles  dan  hubermen yang disertai penjelasan-penjelasan agar informasi  yang  telah  terhimpun  akan  mudah dipahami oleh pembaca sehingga mempermudah dalam pembuatan kesimpulan .

## Teknik Keabsahan Data
Adapun  teknik  keabsahan  data  yang dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu  teknik triangulasi.  Moleong  (2012:330)  menjelaskan,
triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan  atau  keaslian  data  yang  bukan hanya  memanfaatkan  data  untuk  keperluan penelitian  tetapi,  juga  dipakai  sebagai perbandingan data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  ini  menggunakan  teori  George Edward  III  yaitu,  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari keseluruhan hasil wawancara dan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa  implementasi  kebijakan  peraturan Walikota  Kota  Manado,  Nomor  33  Tahun 2018,  tentang  pengurangan  dan  penanganan sampah  berbasis  Kecamatan  Kota  Manado adalah sebagai berikut :

## 1. Komunikasi
Menurut  Edward  George  III  dalam Winarno  (2011:90) mengatakan  komunikasi berkaitan  dengan  kebijakan  dikomunikasikan kepada  organisasi  seperti  apa  yang  telah dilakukan  dan  bagaimana  respon  publik  serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Secara umum komunikasi adalah proses penyampaian informasi  daalam  bentuk  komunikasi  kepada seorang individu maupun kelompok. Komunikasi  bisa  menentukan  keberhasilan pencapaian  tujuan  dari  implementasi kebijakan publik,  selain  itu,  kebijakan  yang  akan disampaikan juga harus tepat, dapat dipercaya dan memiliki konsistensi. Pelaksanaan sosialisasi tentang PERWAKO mulai dari Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Manado  sudah dilakukan,  pada  situasi  pandemi COVID-19 proses  sosialisasi  dilakukan  secara  online (webinar),  tetapi  sebelum  adanya  pandemi proses sosialisasi dilakukan dengan mengundang  para  perwakilan  kecamatan  dan kelurahan  bentuk  penyampaian  sosialisasi dilakukan  dengan  cara  pertemuan  dengan masyarakat dalam acara kemasyarakatan. Secara keseluruhan  penyampaian  yang  sampaikan berupa jam buang sampah, serta himbauan untuk selalu  menjaga  kebersihan.  Tetapi  jika dilihat
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 107 - 114
dari kebijakan PERWAKO dalam pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan  bukan  hanya  tentang  jam  buang sampah  dan  himbauan  menjaga  kebersihan lingkungan  saja,  harus  juga  disampaikan proses  pemilahan  sampah  baik  yang  organik maupun  nonorganik,  sosialisasi  mengenai  hal pemilahan  sampah  ditemui  masih  kurang disampaikan  oleh  Pemerintah  kota  Manado dalam  hal  ini  Dinas  Lingkungan  Hidup, Kecamatan,  Kelurahan  ikut  sera  juga  Kepala Lingkungan, yang sebenarnya jika pengelolaan  sampah  dilakukan  dengan  benar akan  dapat  mengurangi  volume  sampah  di tempat pembuangan akhir.
2. Sumber Daya Edward  George  III  dalam  Winarno (2011:90)  mengatakan  sumber  daya  menjadi salah satu faktor penting, dalam implementasi kebijakan  publik  harus  didukung  dengan sumber  daya  yang  memadai  seperti  sumber daya  manusian  yang  cukup  dan  memiliki kualitas  dan  kuantitas  yang  dapat  melingkupi semua  kelompok  sasaran,  sumber  daya anggaran  seperti  kecukupan  finansial  dalam menjalankan program  ataupun kebijakan, dan sumber daya sarana prasarana merupakan hal yang  menjadi  jaminan  saat  berlangsungnya kebijakan, jika tidak ada sarana prasaran yang memadai  akan  membuat  suatu  program  atau kebijakan  tidak  berjalan  secara  efektif  dan efisien.
Penelitian  ini  mengkaji  sumberdaya dalam  hal  ketersediaan  jumlah  petugas kebersihan,  anggaran  yang  ada,  sampai  pada penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang ditersedia.  Berkaitan  dengan  sumber  daya masih  banyak  mengalami  kendala  seperti kurangnya  petugas  kebersihan,  sarana  dan prasarana serta anggaran. Adapun sumber daya manusia  di  masing-masing  kecamatan  ada yang  bertugas  mengumpulkan  biaya  retribusi sampah,  penyapu  jalanan,  pembersih  gorong- gorong,  supir  motor  dan  truk  pengangkut sampah.  Berkaitan  dengan  jumlah  petugas kebersihan  secara  keseluruhan  dirasakan
masih  kurang  contohnya  untuk  proses membersihkan  jalan-jalan  protokol  maupun ruas-ruas jalan Kota Manado belum tertangani dengan baik mengingat jumlah tenaga penyapu jalanan  yang  ada  dengan  pekerjaan  untuk menyapu  jalanan  tidak  seimbang  apalagi diwilayah  Kota  Manado  banyak  kendaraan yang  melintas,  seing  didapati  para  pengguna jalan  yang  membuang  sampah  sembarangan, ada  juga  faktor  cuaca  dimana  saat  musim kering  banyak  daun-daun  yang  akan  jatuh kejalan menyebabkan pekerjaan para penyapu jalanan  tidak  berlangsung  secara  maksimal. Didaerah-daerah tertentu Kota Manado seperti Kecamtan Sario jika tingkat hujan yang turun tinggi  akan  cepat  terjadi  banjir  yang menyebabkan  jalan-jalan  dipenuhi  banyak sampah.  Hal  lain  juga  yang  terjadi  akibat kurangnya para petugas kebersihan khususnya penagih  retribusi  telah  terjadi  pelimpahan tanggung  jawab  yang  seharusnyaa  para petugas retribusi turun untuk menagih retribusi sampah pada kenyataan dibeberapa kecamatan-kecamatan proses penagihan dilakukan  oleh  kepala  ingkungan,  dengan alasan  para  kepala  kecamatan  lebih  bisa mengkoordinir dan
menjangkau masyarakatnya berdasarkan lingkungan, apalagi  di  satu  kecamatan  memiliki  banyak lingkungan  sehingga  para  petugas  merasa kewalahan untuk turun langsung ke masyarakat dalam penagihan retribusi sampah. Berdasarkan  hasil  wawancara  untuk  jumlah tenaga kebersihan disetiap kecamatan disesuaikan  dengan  anggaran  yang  tersedia pada kondisi dilapangan jumlah kebutuhan dan anggaran yang tersedia tidak juga mencukupi apalagi  untuk  kondisi  saat  ini  terjadi pengurangan  anggaran  yang  diberikan  ke kecamatan  karena  sebagian  besar  anggaran dialihkan  untuk  prroses  penanganan  wabah virus Covid-19 .
Adapun  pemanfaatan  anggaran  yang tersedia  diperuntukkan  memenuhi  keperluan operasional  pengelolaan  sampah  seperti penyediaan  bahan  bakar  minyak,  perawatan armada  dan  upah  para  petugas  kebersihan.
Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kota..…….………...….…..(Regina Maramis, Deysi Tampongangoy, Markus Lasut)
Masalah  lain  yang  juga  terjadi  sesuai penemuan dilapangan adalah armada pengangkut  sampah  seperti  motor  sampah yang  ada  di  kecamatan-kecamatan  banyak yang  sudah  tidak  beroperasi  dikarenakan kerusakan  pada  motor-motor  sampah  yaitu bencana  alam  berupa  banjir  yang  pernah terjadi dan merendam sebagian besar wilayah
Masalah pada sarana dan prasarana juga terdapat  pada  alat-alat  berat  yang  berada  di tempat  pembuangan  akhir  sebagian  besar banyak mengalami kerusakan, hal ini menyebakan  antrian  panjang  bagi  para  truk sampah  yang  hendak  membuang  sampah  di TPA Sumompo, seharusnya dalam pengangkutan  sampah  dikecamatan  bisa  2-3 kali dalam sehari, tetapi  dengan kondisi  TPA Sumompo  yang  sudah  tidak  lagi  memadai sehingga mempengaruhi proses pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat  pembuangan  akhir  memakan  waktu yang  lama  ini  juga  menyebabkan  timbulnya keluhan  dari  masyarakat  mereka  mengaku sampah yang ada tidak diangkut oleh petugas kebersihan kecamatan.
3. Deposisi Dalam
impelementasi kebijakan karakterisitik  yang  harus  dimiliki  oleh  para pelaksana  kebijakan  memiliki  komitmen, kejujuran, serta memiliki sikap yang demokratis.  Edward  George  III  dalam Winarno (2011:90) menjelaskan dalam melakukan  implementasi  kebijakan  haruslah mempunyai suatu pandangan yang baik serta
Kota  Manado  menyebabkan  armada-armada seperti  motor  sampah  mengalami  kerusakan, apalagi  dari  saat  pertama  kali  pelimpahan proses  penanganan  dan  pengurangan  sampah diberikan  ke  sebelas  kecamatan  yang  ada  di Kota Manado pada tahun 2016 sampa saat ini tahun 2021 belum ada penambahan baru untuk sarana dan prasarana pengangkut sampah.
paham dengan kebijakan yang akan dijalankan.
Pelaksanaan kebijakan PERWAKO Kota Manado mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, sampai Kepala Kelurahan, memberikan respon positif terhadap  kebijakan  ini.  Tugas  dan  tanggung jawab  sudah  dijalankan  semaksimal  mungkin dengan  memanfaatkan  sumberdaya  yang disediakan  oleh  pemerintah  Kota  Manado. Mereka  juga  mempunyai  harapan  untuk  bisa mengatasi  masalah  sampah  di  Kota  Manado, begitu juga dengan para pekerja sampah dalam menjalankan pekerjaan mereka merasa bangga bisa  ikut  berperan  dalam  menjaga  kebersihan Kota Manado.

## 4. Struktur Birokrasi
Pada  struktur  birokrasi  memiliki  dua unsur  yaitu  standar  oprasional  prosedur  dan fragmentasi,  Edward  George  III  dalam Winarno  (2011:90)  suatu  SOP  yang  baik memiliki  kerangka  kerja  yang  jelas,  mudah dimengerti  oleh  siapapun,  karena  akan digunakan sebagai panduan dalam implementasi  kebijakan.  Serta  mempunyai fregmentasi/pembagian  tugas  dan  tanggung
Tabel 1. Anggaran Program Pengelolaan Persampahan 2017-2021
No. Kecamatan dan Dinas APBD Perubahan 2017 APBD Perubahan 2018 APBD Perubahan 2019 APBD Pergeseran 2020 APBD Induk 2021 1 Bunaken 2.663.470.400 4.131.565.800 4.031.989.000 2.252.937.700 2.252.937.700 2 Bunaken Pulau 1.272.042.800 3.360.495.000 2.276.628.000 1.863.760.000 1.742.413.900 3 Tuminting 3.285.695.700 5.856.607.000 4.487.174.500 4.661.043.500 3.155.685.600 4 Singkil 2.494.455.050 4.912.472.600 5.347.105.000 4.954.287.500 3.078.992.000 5 Mapanget 4.528.431.600 7.678.553.500 7.223.020.000 7.226.337.800 5.557.280.900 6 Paal Dua 3.407.170.550 5.804.935.300 5.698.139.500 6.064.410.500 5.271.211.700 7 Tikala 3.370.024.900 4.864.192.300 4.644.828.700 4.430.613.700 3.675.339.500 8 Wenang 6.497.377.500 8.126.893.000 7.730.048.000 7.972.041.000 5.310.788.100 9 Wanea 4.061.554.067 6.383.633.600 7.764.617.000 6.352.602.615 4.289.649.600 10 Sario 4.132.573.750 5.663.691.500 5.719.630.000 4.554.541.500 3.866.768.700 11 Malalayang 4.128.903.050 7.002.145.000 6.099.949.750 7.703.290.000 5.063.607.600 Total 39.841.699.367 63.785.184.600 61.023.129.450 59.266.137.115 43.264.675.300
Sumber : BAPPALITBANGDA Kota Manado.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 107 - 114
jawab  yang  diberikan  sesuai  bidang-  bidang yang ditetapkan, sehingga diperlukan koordinasi antara pelaksana kebijakan.
Terdapat  Standar  Oprasional  Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan
PERWAKO  ini  berkait  pengurangan  dan penanganan sampah yang dilakukan berdasarkan pengelolaan sampah dengan cara 3R (reduce, reuse, recycle). Dalam pelaksanaannya  para  pelaku  kebijakan  sudah menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sesuai dengan  regulasi  dan  prosedur  yang  berlaku. Mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Keluharan yang telah melaksanakan sosialisasi, pengawasan, maupun memberikan himbauan  kepada  masyarakat  terkait  dengan pengelolaan sampah. Adapun Kepala Lingkungan  juga  yang  bersentuhan  dengan masyarakat  melakukan  pemantauan  langsung dilapangan terkait dengan pelaksanaan kebijakan  penanganan  dan  pengurangan sampah berbasis kecamatan di  Kota Manado. Untuk  sebagian  Para  petugas  kebersihan menjalankan pekerjaannya sesuai SOP pengeloaan  sampah  dimana  mereka  bekerja sesuai jam yang sudah di tetapkan yaitu waktu kerja para petugas kebersihan mulai hari senin- sabtu,  ada  juga  proses  penagihan  retribusi sampah  yang  dilakukan,  dan  para  penyapu jalanan  serta  pembersih  gorong-gorong,  dan para sopir motor sampah melakukan pengangkutan sampah mulai dari penjemputan sampah dari rumah maupun kawasan pertokoan menuju tempat pembuangan sementara  selanjutnya  akan  diangkut  truk sampah  menuju  tempat  pembuangan  akhir Sumompo.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana  telah  diuraikan  dan  dibahas  di atas,  maka  dapatlah  ditarik  kesimpulan mengenai  Implementasi  Kebijakan  Peraturan
Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah  berbasis  kecamatan  Kota  Manado sebagai berikut :
1. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado terkait penanganan  dan  pengurangan  sampah berbasis kecamatan sudah berjalan dengan baik.  Namun  pada  pelaksanannya  di lapangan  masih  terjadi  hambatan  sehingga masyarakat  belum  bisa  secara  sepenuhnya mengerti  dan  memahami  langkah-  langkah penanganan  dan  pengurangan  sampah. Penyampaian  sosialisasi  tidak  turut  serta menjelaskan prosedur dan tahapan penanganan sampah kepada masyarakat dan masih  sebatas  pada  kegiatan  seremonial yang  belum  bisa  menjangkau  masyarakat secara keseluruhan.
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan  dan  pengurangan  sampah sudah  ada  namun  antara  jumlah  petugas kebersihan  dan  sarana  prasarana  yang tersedia masih belum cukup jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Hal tersebut juga berkaitan dengan kurangnya jumlah anggaran untuk penanganan sampah di Kota Manado.
3. Disposisi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup,  kecamatan,  kelurahan  dan  kepala lingkungan memiliki karakteristik yang baik. Para pekerja sampah juga memiliki komitmen dan etos kerja dalam melaksanakan  pekerjaan  pengurangan  dan penanganan sampah berbasis kecamatan.
4. Struktur Birorkrasi dalam pelaksanaan tugas yang  di  jalankan  para  pelaksana  kebijakan mulai  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup,
Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan terkait dengan penanganan dan pengurangan sampah telah dilakukan secara baik,  sesuai  dengan  standar oprasional prosedur  yang  ada.  Begitu  juga  dengan para petugas kebersihan yang dipekerjakan sudah saling melakukan koordinasi antara sesama  pekerja  maupun  ke  pimpinan kecamatan,  dalam  menjalankan  tugas sesuai pekerjaan yang diberikan.
Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kota..…….………...….…..(Regina Maramis, Deysi Tampongangoy, Markus Lasut)

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Proses  penanganan  dan  pengurangan sampah  tidak  boleh  dibatasi  oleh  waktu kerja birokrasi, sehingga perlu adanya revisi kembali  Peraturan  Walikota  Kota  Manado
NO.  33  Tahun  2018  tentang  pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan,  berkaitan  dengan  kewenangan atau pelimpahan tugas yang telah diberikan ke  kecamatan  seharusnya  ditarik  kembali dan  dibentuk  satu  badan  khusus  yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan sampah  di  Kota  Manado  juga  termasuk didalamnya sumber daya manusia, anggaran  dan  sarana  prasarana  yang dibutuhkan  akan  dikelolala  badan  khusus tersebut.
2. Perlu  adanya  reformasi  sistem  pola  kerja pengurangan dan penanganan sampah Kota Manado  bagi  para  petugas  kebersihan menjadi  dalam  satu  harinya  dibagi  empat sift yang dengan jumlah kerja 6 (enam) jam disetiap  siftnya,  serta  perlu  ada  penagihan retribusi  bagi  para  pedagang  dari  luar (bukan  masyarakat  Kota  Manado)  yang hendak berjualan di Kota Manado.
3. Berkaitan dengan pembentukan satu badan khusus,  untuk  mempermudah  system control
dilapangan
perlu
adanya pembentukan  posko  di  masing-  masing kecamatan  yang  ada  di  Kota  Manado dengan  dipimpin  ketua  posko  yang memiliki  tingkat  profesionalitas  dalam bekerja,  dan  masing-masing  posko  yang sudah dibentuk perkecamatan akan memberikan  laporan  pertanggung  jawab secara  utuh  dan  menyeluruh  ke  pimpinan badan  khusus  terkait  proses  pelaksanaan pekerjaan lapangan.
4. Selanjutnya  Pemerintah  Kota  Manado membuat  suatu  regulasi  yang  akan mengatur  badan  khusus  tersebut  serta  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan sampah  agar  kerja  yang  akan  dilakukan tidak bertentangan dengan UU.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong.  2012.  Metode  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Peraturan  Daerah  NOMOR  07  Tahun  2006,
Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Manado.
Peraturan  Walikota  Kota  Manado  Nomor  33
Tahun  2018,  Tentang  Pengurangan  dan Penanganan  Sampah  Berbasis  Kecamatan Kota Manado.
Pitoyo.  C.  2012.  Studi  Komposisi  Sampah Perkotaan  Pada  Tingkat  Rumah  Tangga. Jakarta
Winarno,  Budi.  2011.  Kebijakan  Publik  (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.