SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

## MUDHARABAH DALAM PEMIKIRAN IBNU RUSYD
Sri Kurnialis 1 , Husni Thamrin 2
*1&2 Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Univiersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail : 22193024702@students.uin-suska.ac.id
Abstrak: Ibnu  Rusyd  merupakan  salah  satu  pemikir  besar  dalam  ekonomi  Islam.  Ibnu  Rusyd banyak memberikan kontribusinya dalam khasanah dunia filsafat, baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun yang berasal dari filosof-filosof Muslim. Metode analisis yang digunakan adalah Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ).  Dan  yang  dijadikan  sebagai  data  primer  dalam penelitian ini yakni data yang di peroleh langsung dari sumber utama yaitu literatur-literatur yang  membahas  tentang mudharabah dalam  pandangan  Ibnu  Rusyd.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pemikiran  Ibnu  Rusyd  banyak  memberikan  kontribusinya  dalam khasanah dunia filsafat, baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun yang berasal dari filosof- filosof Muslim sebelumnya. Ibnu Rusyd dalam filsafatnya sangat mengagumi filsafat Aristoteles dan banyak memberikan ulasan-ulasan atau komentar terhadap filsafat Aristoteles sehingga ia terkenal sebagai komentator Aristoteles.
Kata Kunci : Ibnu Rusyd , Mudharabah, Filsafat.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

## PENDAHULUAN
Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam yang dimulai sejak masa Rasulullah telah mengalami  perbaikan.  Banyak  pemikir Islam yang
menyumbangkan pemikirannya  di  bidang  ekonomi  dan telah mendongkrak perkembangan perekonomian  yang  semakin  baik. Dengan  landasan  Al-Qur’an  dan  Sunnah, tokoh  pemikir  ekonomi  Islam  mampu menyaingi para pemikir ekonomi konvensional. Salah satunya adalah tokoh ekonom Islam Ibn Rusyd. Ibn Rusyd  atau lebih  dikenal  dengan  Averros  ini merupakan  seorang  tokoh  sufi  yang mengedepankan tasawufnya dalam menjalani  kehidupan.  Hal  tersebut menjadikan niatannya dalam
mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  melalui pemikiran ekonominya
yang berhubungan  dengan  sosial.  Dalam pemikirannya  beliau  membahas  semua tentang mudharabah .

## TINJAUAN PUSTAKA
Mudharabah Mudharabah adalah akad antara dua pihak,  pihak  pertama  sebagai  pemilik modal  dan  pihak  yang  lain  sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan  dari  usaha  tersebut  dibagi dua  sesuai  dengan  kesepakatan.  Dan  jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal,
sedangkan  bagi  pihak  pelaksana  modal kerugiannya  adalah  kehilangan  waktu, pikiran
dan jerih  payah  yang  telah  dicurahkan  serta manejerial (Sabiq,  2006: 212).
METODE PENELITIAN
Metode pada penelitian ini menggunakan  penelitian  perpustakaan
(Library  Research). Dan  yang  dijadikan data  primer  dalam  penelitian  ini  yakni mudharabah dalam pandangan ibnu rusyd dan  sumber  yang  berkaitan  dengan pembahasan  ini,  baik  itu  berupa  buku- buku  atau  jurnal-jurnal.  Penelitian  ini merupakan jenis penelitian deskriptif.

## PEMBAHASAN
Biografi Ibnu Rusyd (520-595 H / 1126- 1198 M)
Nama asli Ibn Rusyd adalah Abu al- Wahid  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn Muhammad  Ibn  Rusyd.  Beliau  lahir  di Cordova  pada  tahun  520  H/1126  M. Memiliki  keluarganya  yang  terkenal  alim dalam  hal  ilmu  Fiqh.  Ayah  dan  kakeknya pernah  menjadi  kepala  pengadilan  di Andalausia.  Latar  belakang  keagamaan inilah  yang  memberinya  kesempatan untuk  meraih  kedudukan  yang  tinggi dalam  studi-studi  keislaman.  Ibn  Rusyd hidup  dalam  situasi  politik  yang  sedang berkecamuk.  Dia  lahir  pada  masa pemerintahan
Almurafiah yang digulingkan oleh golongan Almuhadiah di Marrakusy  pada  tahun  542  H/1147  M, yang  menaklukkan  Cordova  pada  tahun 543 H / 1148 M. (Syarif, 1996 : 172-203) Gerakan  Almuhadiah  dimulai  oleh Ibn  Tumart  yang  menyebut  dirinya sebagai  Al-Mahdi.  Dia  berupaya  meniru golongan Fatimiyah,  yang muncul seabad sebelumnya  dan  berhasil  mendirikan sebuah  kekaisaran  di  Mesir  dalam  hal semangat  berfilsafat  mereka.  Penafsiran- penafsiran rahasia mereka serta kehebatan mereka dalam bidang astronomi  dan  astrologi.  Tiga  orang pewarisnya,  dari  golongan  Almuhadiah ‘Abd  Al-Mu’min,  Abu  Ya’qub,  dan  Abu Yusuf,  yang  diabdi  oleh  Ibn  Rusyd, terkenal  karena  semangat  berilmu  dalam berfilsafat (Syarif, 1996 : 204).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
Mudharabah dalam  Pandangan  Ibn Rusyd Ibn  Rusyd  menyamakan  istilah mudharabah (dormant partnership) dengan qiradh atau muqaradhah.  Ketiga istilah  ini  memiliki  makna sama  sebagai perkongsian modal dan usaha.  Perbedaan penggunaan istilah ini sangat dimungkinkan  karena  faktor  geografis. Kata al-qiradh dan al-muqaradhah berasal dari  semenanjung  tanah  Arab,  terutama Hijaz,    sementara  istilah al-mudharabah berasal  dari  Iraq.  Perbedaan  asal-usul istilah  tersebut  memberi  kesan  dan pengaruh  yang  cukup  sensitif  dalam penggunaannya  oleh  para  ulama’  dari mazhab
fiqh yang
tempat perkembangannya  berbeda.  Mazhab  fiqh Maliki  dan  Syafi’i  yang  berkembang  di Hijaz menggunakan istilah al-qiradh untuk akad al-  mudharabah dalam  penulisan mereka  dan  menggunakan  istilah al- muqaradah untuk    akad al-mudharabah dalam    skala    yang    kecil.  Sementara mazhab  Hanafi  dan  Hanbali  yang berkembang  di  Iraq  menggunakan  istilah al-mudharabah untuk keduanya. Dalam  artikel  ini,  penulis  akan menggunakan  istilah al-  mudharabah , meskipun sumber rujukan utama perbincangan  ini  menggunakan  istilah al- qiradh.  Pertama ,  keduanya  memberi makna  yang  sama. Kedua ,  istilah mudharabah lebih dekat dan lebih populer d i   I n d o n e s i a ,   Malaysia  dan  negara- negara Asean dibandingkan dengan istilah al-qiradh.
Ibn Rusyd, ketika memulai perbincangannya tentang akad al- mudharabah tidak  mendefinisikannya secara  khusus.  Baik  dari  sudut  bahasa maupun istilah fiqh sebagaimana kebiasaan  para  ulama’  fiqh  yang  lain. Namun,  menurut  pendapat  al-Imam  al- Sarakhsi, al-  mudharabah dari  sudut bahasa  diambil  dari  ayat “al-dharb  fi  al-
ard”. Istilah  ini  digunakan  untuk menunjukkan  adanya  perjalanan,  usaha, dan  aksi  oleh  pelaku  bisnis/usahawan (mudarib) yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha  perjalanannya  dalam  penyertaan modal (shahib al-mal/rabb al-mal). Penduduk  Madinah  menggunakan istilah  akad  ini  dengan al-  muqaradhah atau al-qiradh. Hal  ini  berdasarkan  pada riwayat yang menyebutkan bahwa Usman Ibn  Affan  sebagai  khalifah  Islam  ketiga, sering  melakukan  penyertaan  modal dalam bentuk akad al-muqaradhah . Istilah ini  diambil  dari  kata  dasar qardh yang berarti memotong. Karena dalam akad ini investor atau pemilik modal mengeluarkan dan memindahkan sebagian modalnya kepada usahawan atau seseorang  untuk  dikelola  dalam  investasi tertentu  yang  halal.  Dari  sinilah  asal-usul istilah al-muqaradhah digunakan. Sementara, istilah al-mudharabah dikatakan  berasal  dari  ayat  al-Qur’an  al- Karim: “wa  akharun  yadribuna  fi  al- ardh…” untuk  mencari  rezeki  dari limpahan karunia Allah SWT….”berjalan di muka  bumi  dengan  tujuan  menjalankan perniagaan dan perdagangan (Al-Sarakhsi, 1980 : 445).
Dasar     akad mudharabah adalah ijab   (offer) dan qabul (acceptance). Jika pemilik  harta,  dana,  atau  modal (rabb  al- maal) berkata kepada seseorang (usahawan  atau  agen)  untuk  mengambil modal  dan  menginvestasikannya  dalam usaha  tertentu,  dan  sepakat  untuk berkongsi  dalam  kadar  keuntungan tertentu  seperti  ½  :  ½  atau  50:50  atau 70:30,  maka  akad al-mudharabah antara kedua  belah  pihak  telah  terjadi.    Secara umum, mudharabah merupakan  akad perkongsian  antara  pemilik  modal (rabb al-mal) atau  beberapa  orang  pemilik (arbab  al-amwal) dengan  usahawan, pekerja,  atau  siapapun (amil,  mudharib,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
muqaridh) yang  diamanahkan  untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut    kemudian      mengembalikan kapital    kepada    pemilik    harta  dengan kadar keuntungan yang disetujui bersama. Bagian  keuntungan  yang  dimiliki  oleh usahawan  adalah  dalam  kadar  tertentu yang disetujui bersama semasa akad. Hak ini  bisa  dimiliki  jika  usaha  atau  investasi itu mendatangkan keuntungan. Sebaliknya,  jika  mendatangkan  kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan perbuatan secara sengaja seperti masalah cuaca, gempa bumi dan keadaan ekonomi global  yang  menyebabkan  modal  habis, maka  kerugian  itu  akan  ditanggung  oleh pemilik modal saja. Kerugian yang dialami oleh  usahawan  ialah  kerugian  dari  sudut waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam aktivitas  usaha  yang  tidak  mendapat keuntungan apa-apa (Tamkin, 2007: 178) Dalam  hal  mengemukakan  konsep dan  teori mudharabah, pandangan  Ibn Rusyd    sama  persis  dengan  penjelasan  di atas.  Dalam  pandangannya,  semua  umat Islam  sepakat  atas  kebolehan  akad  ini, bahkan  menjadi  bagian  dari  akad-akad sebelum  Islam  yang  kemudian  disahkan dalam Islam (Tamkin, 2007: 178).
Legitilasi Akad Mudharabah Dalam    kaitannya    dengan    legitimasi atau    keabsahan    akad mudharabah, Ibn Rusyd  tidak  mengemukakan  dalil-dalil dari  Al-Qur’an  dan  hadits  Rasulullah Saw yang menjadi dasar keabsahan sebagaimana  kebiasaan  fuqaha’  lain dalam penulisan mereka. Namun
demikian, dapat dipahami dari pandangannya  bahwa  hadits-hadits  yang dikemukakan oleh para ulama tidak perlu diungkap lagi karena sudah disetujui dan digunakan  secara  umum  di  kalangan fuqaha’.
Menurut  Ibn  Ishaq,  sebelum  masa kenabian,  Nabi  SAW  telah  menjadi
manajer/pengurus/usahawan dalam akad al-mudharabah dengan  Khadijah  binti Khuwaylid,  seorang  pengusaha  ( trader ) wanita  sekaligus investor  yang  kaya  dan dihormati  yang  kemudian  menjadi  istri Nabi.  Beliau  telah  melakukan  kongsi dagang  dengan  Khadijah  atas  dasar persetujuan  memperdagangkan  barang dagangan milik Khadijah ke Syam  (Syiria) dan    akhirnya    mendapat    keuntungan yang  banyak.
Praktik  ini  membuktikan  bahwa mudharabah telah  diamalkan  oleh  orang- orang  Quraisy  dan  kaum  lainnya  pada zaman  jahiliyah.  Dan  setelah  kedatangan Islam,  terus  diamalkan  sebagai  alternatif bagi  model  atau  metode  perniagaan  dan perkongsian  antara  pemodal  dan  pekerja atau manajer.
Dalam  tahapan  legitimasi  dan keabsahan  hukum  akad  selanjutnya, terdapat hadits yang menunjukkan bahwa Nabi Saw mengakui,  melegalkan,  dan mengesahkan  praktik  para  sahabatnya yang  terlibat  dalam    perniagaan berdasarkan    akad mudharabah .    Dalam sebuah  riwayat,  Nabi Saw diutus  pada saat  sedang  maraknya  penggunaan instrumen mudharabah dalam  kegiatan perekonomian mereka dan tidak terdapat dalam sejarah, bahwa Nabi Saw melarang praktik  atau  aplikasi  akad  ini.  Salah  satu contoh,    Aisyah  dan  Abdullah  bin  Umar pernah  menginvestasikan  harta  anak- anak  yatim  yang  disimpan  oleh  mereka dalam  akad-akad mudharabah .  Demikian juga  Abdullah  bin  Mas’ud  dan  al-Abbas bin  Abdul  Mutthalib  yang  senantiasa terlibat  dalam  akad-akad al-mudharabah . Al-Abbas,  paman  Rasulullah  mendapat ijin  dari  Nabi  dalam  perkara  ini  dengan syarat-syarat  yang  dikenakan  kepada kliennya (Al-Syarbini : 12).
Menurut  para  ahli  fikih  ( fuqaha’ ), keabsahan akad ini mensyaratkan adanya kemampuan  manajerial  yang  bertendensi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
pada profit atau  laba  ( al-ribhu ).  Menurut al-Sarakhsi, masyarakat  memerlukan akad  ini    karena    adanya  simbiosis mutualisme  antara  pemilik  modal  yang ingin  berinvestasi  dan  pekerja  atau manajer  yang  cakap  dalam  mengurus modal.  Jadi,  akad mudharabah ini  sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  ( growth) yang  berdampak  pada kesejahteraan  masyarakat  luas.  Bagi mereka,  keuntungan  dari  transaksi  ini sangat  mempengaruhi  semangat  kerja untuk terus melakukan upaya perniagaan  dan  perkongsian  halal  yang pada  gilirannya    akan  mengantarkan mereka    pada maqom investor    atau pemilik modal.
Modal Investasi Mudharabah Berkenaan dengan modal al- mudharabah ,  Ibn  Rusyd  menyatakan bahwa fuqaha’ telah    bersepakat membolehkan    modal    akad al- mudharabah dalam bentuk uang atau alat tukar (al-dananir dan al-darahim) . Sementara, mereka berbeda pendapat jika modal  yang  diinvestasikan  dalam  bentuk barang (al-‘arud/al-sila’). Para Fuqaha’ dan  penulis  menyatakan  alasan  mengapa uang  dijadikan  modal  dalam mudharabah karena  memiliki  nilai  yang  bisa  dijadikan alat  transaksi  abadi.  Berdasarkan  alasan inilah  para fuqaha’ dalam  mazhab  Maliki, termasuk  Ibn  Rusyd  dan  Syafi’i  tidak membolehkan penggunaan al- fulus (mata uang  lokal)  atau  jenis  mata  uang  yang tidak diakui sebagai modal dalam akad al- mudharabah.
Dalam  hal  modal  investasi  barang dan  jasa,  Ibn  Rusyd  menyatakan  bahwa Jumhur  Fuqaha’ tidak  membolehkannya. Argumen  atau hujjah yang  digunakan yakni  karena  bisa  membawa  kepada unsur gharar dan  ketidakpastian  dalam akad.  Ini  berlaku  apabila  barang  yang dijadikan  modal  dinilai  berdasarkan
jumlah/harga  yang  berbeda  oleh  orang lain.  Ketidakpastian  nilai  barang  (modal) akan  menimbulkan  perselisihan  ketika akhir transaksi (Tamkin, 2007: 178). Selain  Ibn  Rusyd,  dalam  hal  ini para fuqaha’ mengemukakan  alasan bahwa  kemungkinan  harga  barang  tidak stabil  dalam  pasar  yang  hanya  akan menguntungkan  satu  pihak  ( instabilitas ). Misalnya,  jika  harga  barang  naik,  ia  akan memberi  keuntungan  lebih  kepada pekerja, hal yang sama  juga  berlaku  jika harga  barang  jatuh,  maka  pihak  pemilik modal  dan  pekerja  akan  rugi  (Al-Asbahi, 1994: 834-844).
Menurut  Ibn  Rusyd, dari  kalangan fuqaha’ hanya  Ibn  Abi  Laila  yang memperbolehkan  penggunaan  barang sebagai modal dalam akad al- mudharabah dan  pandangan  yang  sama juga  telah  dirujuk  kepada  Imam  Malik sebagaimana  dikutip  oleh  Imam  al- Sarakhsi.  Menurutnya,  Imam  Malik mengharuskannya  karena  barang  bisa ditaksir  dan  dinilai  mempunyai  posisi yang  sama  dengan  mata  uang.  Namun demikian,  penulis  tidak  mendapatkan keterangan ini dalam al-muwatta’ ataupun  sumber  lain  dalam  mazhab Maliki.  Sebaliknya,  dalam al-muwatta’, Imam  Malik  dengan  jelas  menyatakan bahwa  akad al-qiradh  (al-mudharabah) sah  jika  modal  investasi  menggunakan mata  uang (al-dananir dan al-  darahim) dan  tidak  boleh  dalam  bentuk  barang (‘urud) ataupun (sila’) (Al-Asbahi,  1089: 448 ).
Walhasil,  Ibn  Rusyd  dan fuqaha’ mazhab  Maliki  lainnya  membenarkan penggunaan    barang    sebagai    modal dengan    syarat  investor  meminta  pekerja menjual  barang  itu  terlebih  dahulu  dan menggunakan  uang  tunai  hasil  penjualan sebagai modal.
Bentuk Akad Mudharabah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
Dalam  fikih,  dikenal  banyak  usaha dan  transaksi  yang  berkaitan  dengan aktifitas  investasi  sebagai  upaya  untuk mendapatkan  laba  yang halal  bagi  semua pihak.  Dengan  menggunakan  modal  dari shahib  al-mal ,  seperti mudharabah , musyarakah , rahn , dan sebagainya. Dalam tulisannya,  Ibnu  Rusyd  telah  menyentuh perkara tersebut secara ringkas sebagaimana fuqaha’ lain  dalam  mazhab Maliki  dan  Syafi’i.  Hanya fuqaha’ mazhab Hanafi  telah  menjelaskan  dengan  detail tentang peranan dan kebebasan yang bisa dimainkan oleh pekerja semasa mengoperasikan  atau  memutar  modal shahib  al-mal dan  meletakkannya  dalam kategori mudharabah muthlaqah (unlimited mudharabah) dan mudharabah muqayyadah  (limited  mudharabah) (Al- Sarakhsi, 1324-1331 H: 38-40). Ibn  Rusyd  menegaskan  bahwa setiap  usaha  dari  pemilik  modal  atau investor untuk menentukan atau membatasi  aktifitas  perputaran  modal hanya
akan menyusahkan dan menyempitkan  peranan  pekerja  atau usahawan.  Oleh  karena  itu,  dapat dipahami  manakala  beliau  membagi  jenis akad al-mudharabah ke  dalam  dua  jenis sebagaimana  pemikiran  mazhab  Hanafi, walau  ia  sendiri  bermazhab  Maliki.  Dan sebaliknya,  meletakkan  akad  ini  dalam kategori  yang  umum  atau unlimited mudharabah (Al-Asbahi, 1989: 452).
Fuqaha’ kalangan Syafi’iyah mempunyai  pemikiran  yang  berbeda sehubungan  dengan  akad mudharabah secara dua peringkat (two-tier mudharabah) seperti  yang  dibincangkan oleh fuqaha’ Hanafi  dan  Maliki.  Mereka berpendapat  bahwa  pekerja  atau  mitra shahibul  mal tidak  dibenarkan  terlibat dalam  akad  seperti  ini.  Jika  hal  itu dilakukan,  akad  dianggap  batal.  Namun, walaupun trend umum pemikiran Syafi’iyah  seperti  itu,  terdapat  sebagian
kecil ulama Syafi’iyah yang membenarkan. Kalangan
Hanafiyah membagi jenis  akad mudharabah ke  dalam  dua jenis. Mudharabah  muthlaqah  (unlimited mudharabah) dan mudharabah  al- muqayyadah (limited mudharabah).
Mudharabah muthlaqah ialah mudharabah yang  pemilik  modalnya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada  pekerja  atau  usahawan  untuk melakukan  investasi.  Kebebasan  yang dimaksud seperti:
1. Membeli  dan  menjual  semua  jenis barang maupun jasa,
2. Membeli dan menjual secara tunai,
3. Menjadikan modal (barang) sebagai  deposit  atau  barang gadai dalam al-rahn,
4. Mengangkat pekerja/karyawan jika diperlukan,
5. Membeli atau menyewa peralatan,
6. Membawa modal dalam perjalanan, 7. Mencampurkan modal mudharabah dengan modal kepemilikan,
8. Menginvestasikan modal mudharabah dengan pihak ketiga,
9. Menginvestasikan modal mudharabah dalam akad musharakah dengan  pihak  ketiga. (Al-Sarakhsi, 1324-1331 H:
39040). Dengan  kata  lain,  perbincangan mudharabah dalam kategori ini memperbolehkan  pekerja  atau  mitra untuk mengurus modal dalam perniagaan yang  tidak  terikat  dengan  tempat,  lokasi, waktu,  industri,  dan  pelanggan  tertentu. Sesuai  dengan  konteks  dan  kesepakatan yang biasa dilakukan.
Sementara,
mudharabah muqayyadah (limited mudharabah) berlaku sebaliknya,
ditentukan  dan  dibatasi  di  awal  (Al- Sarakhsi: 39040).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

## Pembiayaan  dan  Pembagian  Untung-
Rugi
Dalam  hal  pembiayaan (expenses) dalam  “memutar”  modal mudharabah seperti tempat tinggal, makan, minum dan ongkos perjalanan,
Ibn
Rusyd menyatakan  pendapat fuqaha’ terbagi  ke dalam tiga pandangan, pertama , dipelopori  oleh  Imam  Syafi’i,  usahawan tidak  perlu  diberikan  biaya  kecuali  atas izin  dan  sepengetahuan  pemilik  modal, kedua ,  usahawan  boleh  diberikan  biaya sebagaimana pendapat Ibrahim al-Nakha’i dan  al-Hasan  al-Basri, ketiga ,  usahawan berhak  terhadap  biaya  hidup  sehari-hari seperti pakaian dan makanan jika musafir . Sebaliknya,  jika  bermukim  di  suatu kawasan,  maka  tidak  perlu  diberikan. Pandangan  ini  dikutip  dari  Imam  Malik, Imam Abu Hanifah, dan mayoritas ulama.
Mayoritas fuqaha’ termasuk  Ibn Rusyd  menyepakati  bahwa  keuntungan yang diperoleh dalam akad al- mudharabah dibagi antara pemilik  modal dan  pekerja  berdasarkan  persetujuan bersama  dengan prosentase  50  : 50,  70  : 30  dan  sebagainya.  Sebagaimana  praktik yang  ditunjukkan    oleh    Rasulullah    SAW dalam  bertransaksi mudharabah dengan Khadijah  binti  Khuwaylid  sebelum  masa kenabian.
Persetujuan  bersama  ini  dibuat oleh  kedua  pihak  sebelum  akad  atau kontrak  dilaksanakan  dan  ditandatangani di  atas  materai.  Jika  kemudian  ada  pihak yang  menetapkan  jumlah  tertentu  dari keuntungan yang diperoleh untuk dirinya tanpa  berdasarkan  kepada  jumlah  yang disepakati  atau  kurang,  maka  akad mudharabah dianggap  batal.  Alasannya, karena  kontrak  tersebut  tidak  adil  dan merugikan  pihak  lain.  Pekerja  atau  mitra hanya boleh mengambil bagian keuntungannya,  setelah  menyerahkan semua  modal  yang  investasi  kepada pemilik modal.
Seandainya investasi itu mengalami kerugian yang bukan disebabkan  oleh  kecurangan  pekerja, maka  ia  akan  ditanggung  pemilik  modal. Pandangan ini dikemukakan oleh mayoritas fuqaha’ .  Prinsip  umum  yang diaplikasikan  dalam  akad mudharabah ialah  kedua  pihak  menanggung  resiko . Oleh  karena  itu,  kadang-kadang  akad mudharabah disebut juga sebagai “partnership in profit” atau “profit-sharing” atau “profit and loss-sharing”. Dalam  kitab-kitab  fikih,  sangat sedikit  disinggung  tentang  penyelesaian akad s mudharabah . Secara umum, perkongsian mudharabah diselesaikan sesegera  mungkin  oleh  kedua  pihak  yang terlibat  dalam  kontrak  yaitu  setelah tujuan (keuntungan) tercapai atau diketahui  dengan  pasti  jumlah  kerugian (jika  ada).  Dalam  hal  kerugian  pun, pekerja  diminta  untuk  memulangkan modal  yang  tersisa.  Para fuqaha’ menyatakan  bahwa  sebab-sebab  yang menyebabkan  akad mudharabah boleh segera diselesaikan jika ada pengunduran, pembatalan, atau penarikan diri oleh satu pihak,  juga  adanya  kematian  dan  insiden darurat seperti  gila, stress dan sebagainya.    Dalam  kitab Bidayah  al- Mujtahid, Ibn  Rusyd  hanya  menyentuh secara  singkat  bahwa  akad mudharabah akan  tamat  dengan  sendirinya  dengan kematian satu pihak sebagaimana pandangan jumhur fuqaha’ . Namun begitu, Imam  Malik  memperbolehkan  akad  itu diwariskan  kepada  ahli  waris  hingga selesai.

## SIMPULAN
Dari paparan singkat di  atas dapat disimpulkan  bahwa  Ibn  Rusyd  dalam kapasitasnya  sebagai  seorang  ulama ensiklopedis yang disegani, telah memberikan  sumbangan  pemikiran  yang amat  besar  terhadap  bidang  ekonomi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
Islam.  Utamanya  dalam  bab  yang  sedang diperbincangkan, yaitu akad mudharabah secara  khusus,  dan  bidang  kajian  fikih s muamalah  secara  umum.  Sebagaimana tertuang  dalam  kitabnya Bidayah  al-
Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, walaupun  dalam  diskursus  yang  cukup ringkas  dalam  perspektif  perbandingan mazhab  fikih.  Sebagaimana  hal  tersebut dilakukan  oleh  ulama  dari  kalangan Hanafi, seperti Al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsut.
Sumbangan pemikiran dan
kontribusi  Ibn  Rusyd  ini  sangat  penting bagi  perkembangan  dan  pertumbuhan sektor  keuangan  dan  ekonomi  Islam  atau sektor muamalah secara umum, utamanya jika  dikaitkan  dengan  implementasinya dalam  negara  “Islam”  yang  sedang menggeliat  seperti  Indonesia,  Malaysia, Pakistan, dan Iran. Dan yang lebih penting lagi, sistem ini akan menjadi rujukan bagi negara-negara  non  Muslim  lainnya,  dan akan berlaku secara global.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Asbahi, Malik b. Anas (1989). Al-Asbahi,  Malik  b.  Anas.  (1089), Al- Muwatta’, versi  Yahya  b,  Yahya Kanthir  al-Laythi, Beirut: Dar- Al- Fikr. Al-Asbahi. (1994). Vol. 3 hlm. 630. Al-Sarakhsi.  (1324-1331  H). Majallah  al- Ahkam al-Adliyyah . Vol. 22.
Al-Syarbini. Kitab  al-Asl,  Kitab  al- Madharabah.  MS.  Dar  al-Kutub  al- Misriyyah. Fiqh Hanafi 491 . Vol. 42. Husein,  Raef  T.A.  (1986).  The  Early Arabian  Trade  and  marketing” dalam The  Islamic  Quarterly.
Vol.30. Sabiq,  Sayyid.  (2006). Fiqh  al-Sunnah  Juz
II. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyah. Syarif.  (1996). Para  Filosofi  Muslim .
Bandung: Mizan.
Borhan,  J.  T.,  &  Sa'ari,  C.  Z.  (2007). Sumbangan  Pemikiran  Ibn  Rushd (M.  595/1198)  dalam  Muamalah: Analisis Terhadap Akad Al-
Mudarabah  dalam  Bidayah  al- Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtasid. Jurnal Usuluddin , 26 , 133-147.