Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Sulawesi  Utara  Menurut  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Herlyanty Y.A. Bawole 1 , Grace Yurico Bawole 2 , Hironimus Taroreh 3 1,2,3 Universitas Sam Ratulangi,Manado, Indonesia
herlyantybawole@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian ini adalah  untuk menganalisis  dasar hukum  perlindungan  korban tindak pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu  lintas, dengan  menggunakan metode penelitian  kepustakaan  ( Library  Research )  yakni  suatu  metode  yang  menggunakan jalan  mempelajari  buku,  literatur,  perundang-undangan,  dan  bahan  tertulis  lainnya yang  berhubungan  dengan  materi  pembahasan  yang  penulis  gunakan  untuk menyusun  tulisan  ini.  Secara  jelas  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  merupakan  dasar  hukum  yang  mengatur perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  tabrak  lari  pada  kecelakaan  lalu lintas dalam Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap korban mulai dari pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah  sakit  terdekata  saat  terjadinya  kecelakaan,  ganti  rugi  dari  pelaku,  dan santunan asuransi
Kata Kunci : Korban, Tindak Pidana Tabrak Lari, Kecelakaan Lalu Lintas.
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu  peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas biasanya ditimbulkan dari  adanya  pelanggaran  atau  kejahatan  dalam  berlalu  lintas  (Zaidan,2015).  Setiap  tahun jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di  Sulawesi  Utara  dari  tahun  ke  tahun  semakin  bertambah banyak. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini, menimbulkan banyaknya jumlah korban laka lantas baik yang luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia.
Ada  empat  faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  di Sulawesi  Utara,  pertama  adalah  faktor  Kelalaian  Pengguna  Jalan,  kedua  adalah  faktor

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No.2 December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
kendaraan,  ketiga  Faktor  Jalan  dan  yang  terakhir  adalah  faktor  Kondisi  Lingkungan. Kombinasi dari keempat faktor itu bisa saja terjadi, antara Pengguna Jalan dengan kendaraan misalnya  berjalan  melebihi  batas  kecepatan  yang  ditetapkan  kemudian  ban  pecah  yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih  ada faktor Kondisi lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Banyak  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  sebagian  besar  menyebabkan  pelaku melarikan diri atau dikenal dengan tindak pidana tabrak lari. Tindak pidana tabrak lari ini tidak dapat didiamkan begitu saja, karena sangat merugikan korban. Oleh sebab itu, harus ada  perlindungan  terhadap  korbannya  dalam  bentuk  aturan  hukum  yang  dapat menggunakan  daya  paksa  untuk  mengatasinya,  berupa  tindakan  hukum  melalui  aparatur penegaknya. Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat tentang ancaman hukuman bagi pelaku,  baik  berupa  perlindungan  hukum  bagi  korban  maupun  dalam  bentuk  penal  yang diberikan  kepada  pelakunya,  dengan  maksud  untuk  dapat  mengatasi  terjadinya  berbagai tindak pidana lalu lintas, atau setidak-tidaknya dapat mengurangi terjadinya tindak pidana tabrak lari.
Permasalahan  yang  dihadapi  korban  tindak  pidana  tabrak  lari  di  Sulawesi  Utara bukan  hanya  karena  kerugian  yang  ditimbulkan,  tetapi  juga  dampak  dari  tindak  pidana tabrak lari bagi korbannya yang bukan hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga  mengalami  kerugian  immateriil  (psikis).  Dalam  kenyataannya,  korban  tindak  pidana tabrak lari ada yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia. Hal ini juga terjadi di  Sulawesi  Utara,  Berdasarkan  data  dari  Gakkum  Ditlantas  Polda  Sulut  bahwa  jumlah korban tindak pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  dengan menyederhanakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  serta  data-data  yang  ada terkait  dengan  penelitian  ini  menjadi  beberapa  bagian  yang  diperlukan  menjadi  metode deskriptif  kualitatif.  Para  peneliti  merangkum  penyederhanaan  tersebut  yang  berasal  dari bahan  hukum  atau  data  hukum.Analisis  Data  menurut  (Miles  &  Hubberman,2009)  adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensistesiskannya mencari dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari  serta  memutuskan  apa  yang dapat  diceritakan  kepada  orang  lain.  Adapun  Analisis  Data  yang  digunakan  untuk memperoleh  atau  menjawab  permasalahan  juga  mengidentifikasi  dalam  permasalahan penelitian tesis, bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya diiventarisasi, klasifikasi dan dianalisis serta disimpulkan untuk dipertangunggjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengertian dan Definisi Tindak Pidana
Definisi  tindak  pidana  dalam  istilah  Bahasa  Belanda  diterjemahkan  dengan “ strafbaarfei t”,  yang  secara  teoritis  merupakan  kreasi  daripada  ilmu  hukum  Belanda dan  Indonesia  hingga  saat  ini.  Di  dalam  doktrin  (sumber  hukum  pidana)  ilmu pengetahuan  hukum  pidana straftbaarfeit ini  telah  menimbulkan  perdebatan  di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia.
Selain  istilah straftbaarfeit ada  juga  memakai  istilah  “ delict ”,  yang  berbeda  dengan delict  yang  sudah  sepakati  kemudian  diterjemahkan  dengan  “delik”.  Oleh  karena  itu, terjemahan  strafbaarfeit  itu  menimbulkan  beragam  pengertian  yang  diberikan  oleh para ahli hukum.
- Simons  menerangkan strafbaarfeit adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum  pidana  dan  dilakukan  dengan  kesalahan  oleh  seseorang  yang  mampu bertanggung jawab (Moeljatno,2015).
- Van  Hamel  merumuskan  delik  ( strafbaarfeit )  itu  sebagai  berikut:  “Kelakuan manusia  yang  dirumuskan  dalam  Undang-undang,  melawan  hukum,  yang  patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan" (Hamzah,2010).
- S.R  Sianturi  merumuskan  tindak  pidana  sebagai  berikut  :  “Tindak  pidana adalah sebagai seuatu  tindakan pada, tempat,  waktu,  dan keadaan tertentu yang dilarang (atau  diharuskan)  dan  diancam  dengan  pidana  oleh  undang-undang  bersifat melawan  hukum,  serta  dengan  kesalahan  dilakukan  oleh  seseorang  (yang bertanggungjawab)” (Ilyas, 2012).
- Lamintang  dalam  bukunya  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  menggunakan istilah  tindak  pidana  karena  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) istilah  strafbaar  feit  diartikan  menjadi  tindak  pidana.  Para  pembentuk  undang- undang  tersebut  mengartikan  kata strafbaar  feit tanpa  memberikan  penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana (Thojunior,2015). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak  melakukan  sesuatu  yang  memiliki  unsur  kesalahan  sebagai  perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## b.  Konsep Perlindungan Hukum
Secara  terminologi,  perlindungan  hukum  dapat  diartikan  dari  gabungan  dua  definisi, yakni  “perlindungan”  dan  “hukum”.  KBBI  mengartikan  perlindungan  sebagai  hal  atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
Merujuk  definisi  tersebut,  perlindungan  hukum  dapat  diartikan  dengan  upaya melindungi  yang  dilakukan  pemerintah  atau  penguasa  dengan  sejumlah  peraturan  yang ada.  Singkatnya,  perlindungan  hukum  adalah  fungsi  dari  hukum  itu  sendiri;  memberikan perlindungan.  Beranjak  dari  definisi  sederhana  tersebut,  Kamus  Hukum  mengartikan perlindungan  hukum  sebagai  peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.
Upaya  perlindungan  hukum  telah  dilakukan  dengan  perumusan  sejumlah  undang- undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi  yang  dilakukan  pemerintah  atau  penguasa  dengan  sejumlah  peraturan  yang ada.  Perlindungan  hukum  yang  diwujudkan  dalam  undang-undang  adalah  instrumen  dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.
Ada  4  (empat)  unsur  upaya  perlindungan  sebagai  perlindungan  hukum (Sudaryono,2022).
- Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- Jaminan kepastian hukum.
- Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

## c. Pengertian Korban
Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang menderita.  Menurut  kamus Crime  Dictionary yang  dikutip  seorang  ahli  yang  menyatakan bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian  harta  benda  atau  mengakibatkan  mati  atas  perbuatan  atau  usaha  pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Waluyo, 2012).
The Declaration OF Basic Principles Of Justice For Victimes Of Crimes And Abuse Of Power tahun  1985  memberikan  pengertian  korban  adalah  orang-orang  yang  secara  individual atau  kolektif,  telah  mengalami  penderitaan,  meliputi  penderitaan  fisik  atau  mental, penderitaan  emosi,  kerugian  ekonomis  atau  kerugian  hak-hak  asasi,  melalui  perbuatan- perbuatan  atau  pembiaran-pembiaran  yang  melanggar  hukum  pidana  yang  berlaku  di negara-negara  anggota  yang  meliputi  juga  peraturan  hukum  yang  melarang penyalahgunaan kekuasaan (Gosita,1993).
Tabrak  lari  merupakan  suatu  tindakan  mengabaikan  nilai  kemanusiaan  sebagai makhluk yang bermoral, yaitu mengabaikan nilai moral manusia yang yang bertanggung jawab. Tabrak lari termasuk dalam tindak pidana karena merugikan orang lain terutama pengguna jalan.
Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) Undang- Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai  berikut, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.
Kejahatan  merupakan  tindakan  yang  dilarang  dalam  suatu  masyarakat.  Jika  dalam konteks  kenegaraan,  perbuatan  tersebut  tergolong  sebagai  perbuatan  yang  telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak  tertulis,  demi  melindungi  hak-hak  rakyatnya  atau    kepentingan  publik  di  atas kepentingan privat (Andrea,2009).
Tabrak  lari  mulanya  suatu  tindak  pelanggaran  yang  mengakibatkan  ruginya seseorang, yakni menabrak karena kelalaian, dimana tidak ada niatan ataupun keinginan seseorang (pelaku) untuk melakukan perbuatan tersebut. Unsur kesengajaan merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi terdekat,
Sebagaimana  Pasal  312  Undang-Undang  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  menyatakan “Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan  dengan  sengaja  tidak  menghentikan  kendaraannya,  tidak  memberikan  pertolongan, atau  tidak  melaporkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  kepada  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  terdekat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  231  Ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,
huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Namun faktanya dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas  tidak  bisa  terlaksana  dengan  baik  di  lapangan  karena  adanya  beberapa  hambatan dalam  proses  penyidikan  yang  menyebabkan  kesulitan  menemukan  pelaku  yang bertanggungjawab.  Akan  tetapi,  meskipun  menemui  berbagai  hambatan  tetapi  undang- undang ini mengatur dan melindungi hak-hak dari korban kecelakaan lalu lintas termasuk korban tindak pidana tabrak lari.
Pasal  240  Undang-undang  Nomor  22  tahun  2009  menjelaskan  bahwa:  Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:
a. pertolongan  dan  perawatan  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
b. ganti  kerugian  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  Kecelakaan  Lalu Lintas; dan
c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.
Berdasarkan  pasal  240  ini  sangat  jelas  bahwa  korban  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pertolongan  pertama  ketika  terjadinya  kecelakaan.  Keselamatan  jiwa  yang  harus diutamakan.  Pemberian  bantuan  terhadap  luka-luka  serta  pemberian  nafas  bantuan  dan selanjutnya mendapatkan perawatan dari rumah sakit yang terdekat dari lokasi terjadinya kecelakaan  lalu  lintas.  Selain  itu,  hak  untuk  menerima  ganti  kerugian  yang  diakibatkan kecelakaan  tersebut  baik  biaya  perawatan  serta  biaya  kerusakan  atas  barang  dan/atau kendaraan, serta hak untuk mendapatkan santunan kecelakaan. Korban akan dibantu oleh pihak  kepolisian  dalam melengkapi  berkas-berkas  yang  dibutuhkan  dan  selanjutnya  akan diteruskan  ke  perusahaan  asuransi.  Pemberian  santunan  dan  biaya  kematian  kepada keluarga  korban  atau  ahli  waris  tidak  menggugurkan  tuntutan  perkara  pidana  yang  akan dterima oleh pelaku. Kasus yang terjadi akan terus berjalan sampai ke pengadilan sehingga didapatkan putusan pengadilan. Jadi dalam kasus tersebut ahli warislah yang berhak untuk menerima santunan dari perusahan asuransi (Purwanti,2017). Menurut ketentuan pasal di atas,  menjelaskan  bahwa  korban  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami Selain itu, Pasal 241 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:
Setiap  korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  berhak  memperoleh  pengutamaan  pertolongan pertama  dan  perawatan  pada  rumah  sakit  terdekat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Ini  merupakan  dasar  hukum  perlindungan  korban  tindak  pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas.

## KESIMPULAN
Secara jelas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  merupakan  dasar  hukum  yang  mengatur  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak pidana  tabrak  lari  pada  kecelakaan  lalu  lintas  dalam  Pasal  240  dan  Pasal  241  yang mengatur  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  mulai  dari  pengutamaan pertolongan  pertama  dan  perawatan  pada  rumah  sakit  terdekata  saat  terjadinya kecelakaan, ganti rugi dari pelaku, dan santunan asuransi.

## REFERENSI
Ali, Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana , Rengkang Education , Yogyakarta, 2012. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Andrea, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan, tp, Yogyakarta,  2009 Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", Akademika Presindo, Jakarta, 1993. Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban", Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Lamintang  dan  Franciscus  Theojunior  L., Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2015. Sudaryono, HUKUM  PIDANA  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Berdasarkan  KUHP  dan  RUU  KUHP , Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2022.
Yurike  Ade  Purwanti, Tanggungjawab  PT.  Jasaraharja  dalam  pelaksanaaan  pemberian  dana pertanggungan  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas ,  Jurnal  Lex  Administratum, Vol.V/No.3/Mei/2017
Copyright Holder :
© Herlyanty Y.A. Bawole, Grace Yurico Bawole, Hironimus Taroreh
(2023) First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana This article is under: