Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol.2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 276-281| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.2.3322.276-281

## IMPLEMENTASI PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA ADAT KUTA
Ni Komang Ayu Febriyanti, I Wayan Wesna Astara, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ayyufebril90@gmail.com, wesnaastara58@gmail.com, arthanaya.waya.@gmail.com

## Abstrak
Kesejahteraan  umum  merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat melalui pelayanan sosial serta memiliki ruang  lingkup  yang luas. Mewabahnya  virus covid-19  di  Indonesia  mengakibatkan  pemerintah  pusat  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  tentang  upaya pencegahan  penyebaran virus  covid-19  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah. Tujuan penelitian  ini untuk mengungkap pengaturan dana bantuan pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi covid-19 di Desa Adat Kuta  serta  implementasi  pemberian dana  bantuan sosial  yang disalurkan  untuk masyarakat dalam  rangka panderni  covid-19.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi. Sumber  bahan  hukum  berupa  primer,  sekunder  dan  tersier  yang  didapat  secara  langsung  melalui  penelitian lapangan.  Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan Desa Adat Kuta tidak memenuhi kriteria selektif dalam pemberian bantuan  mengingat  yang  dilihat  adalah  aspek  kesetaraan  masyarakat  adat  dan  dinas  dan  diperlukannya organisasi dan sistem pelaksanaan agar pemberian bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran.
Kata Kunci : Bantuan Sosial, Desa Adat Kuta, Pandemi Covid-19

## Abstract
Public welfare is an effort made by the government which aims to improve the welfare of the community through social services and has a broad scope. The outbreak of  the covid-19 virus in Indonesia  resulted in the central government issuing policies on efforts to prevent the spread of the covid-19 virus which must be implemented by local  governments.  The  purpose  of  this  research  is  to  reveal  the  arrangement  of  local  government  assistance funds  in  order  to  tackle  covid-19  in  the  Kuta  Traditional  Village  and  the  implementation  of  the  provision  of social assistance funds distributed to the community in the context of the Covid-19 pandemic. The method used is empirical legal research with a sociological approach. Sources of legal materials are primary, secondary and tertiary  which  are  obtained  directly  through  field  research.  The  legal  materials  obtained  then  analyzed  using qualitative  descriptive  techniques.  The  results  of  this  research  concluded  that  Kuta  Traditional  Village  is  not qualified  in  providing  assistance  considering  that  what  was  seen  was  the  aspect  of  equality  of  indigenous peoples and agencies and the need for an organization and an implementation  system so that the provision  of social assistance can proceed well.
Keywords: Social Assistance, Kuta Traditional Village, Covid-19 Pandemic

## I. PENDAHULUAN
Akhir tahun 2019 dunia mengalami ketakutan akan tingkat kematian yang tinggi, hal tersebut diakibat oleh mewabahnya virus corona. Wuhan, China merupakan daerah atau negara pertama yang menjadi suspek  penyebaran  virus  ini  secara  masif.  Diduga  virus  corona  ini  sampai  mewabah  dikarenakan adanya  kontak  langsung  antara  manusia  dengan  hewan,  yang  dimana  di  Wuhan  terkenal  memiliki pasar yang memperdagangkan hewan yang cukup ekstrim untuk dikonsumsi.
Penyebaran  virus  corona  ini  dapat  mewabah  secara  luas  dan  masif  ke  seluruh  dunia dikarenakan  mobilitas  dari  warga  dunia  yang  selalu  melakukan  perjalanan  kelintas  negara  dengan segala  kepentingan  mereka.  Aki  at  yang  ditimbulkan  dari  mewabahnya  virus  covid-19  ini  adalah hampir  semua  kegiatan  dilakukan  dari  rumah  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah work  from  home . Sektor pendidikan menerapkan metode pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah siswa masing- masing,  pemerintahan  yang  dimana  setiap  kantor  pemerintahan  rnengalami  pengurangan  pegawai pada  jam  kerja  yang  sebagai  melakukan  pekerjaanya  dari  rumah  begitu  juga  dengan  sektor  industri lainnya  dan  dalam  sektor  pariwisata  mengalami  dampak  yang  paling  besar,  dikarenakan  terjadinya
pengurangan  dan  pembatasan  kunjungan  wisatawan  baik  itu  wisatawan  domestic  ataupun intemasional.
Dengan  dinyatakannya  pandemi  yang  diakibatkan  oleh  virus  covid-19  menjadi  bencana nasional, maka pemerintah melakukan upaya menyiapkan daerah siaga covid-19, memberikan edukasi atau pembekalan kepada masyarakat ten tang apa itu covid-19, bagaimana penyebarannya terjadi dan apa yang dapat ditimbulkan jika terpapar virus covid-19 itu sendiri. Pemerintah juga berupaya dalam menyiapkan bantuan yang berupa bantuan sosial yang akan ditujukan kepada masyarakat, pemberian bantuan  sosial  tersebut  bertujuan  agar  dapat  membanru  perekonomian  masyarakat  di  masa  pandemi ini.  Sebelum  terjadinya  pandemi,  pada  masa  Pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono pernah menerbitkan bantuan sosial bagi masyarakat dengan nama Bantuan Langsung Tunai atau lebih dikenal  dengan  BLT.  Sedangkan  pada  awal  masa  Pernerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  beliau  juga mengeluarkan  bantuan  sosial  nama  Program  Perlindungan  Sosial.  Kedua  kebijakan  yang  pemah dikeluarkan  oleh  presiden  dalam  masa  kepemimpinannya  memiliki  tujuan  dan  maksud  yang  sama, yaitu mengatasi kemiskinan di lingkungan rnasyarakat.
Pada  masa  pandemi  ini  pemerintah  rnengupayakan  dan  mernberikan  dana  bantuan  sosial kepada masyarakat melalui dana infrastruktur yang dialihkan ke desa dengan tujuan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat di masa pandemi saat ini. Bantuan ini diberikan mengingat banyak masyarakat yang  kehilangan  mata  pencahariannya  atau  di  PHK  dari  pekerjaannya.  Sehingga  negara  wajib memberikan sumbangsih bagi masyarakat dalam bentuk bantuan sosial.
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  6  Tahun  2014,  desa  atau  desa  adat  merupakan  kesatuan masyarakat yang terikat oleh norma-norma atau hukum yang telah disepakati bersama sebagai acuan dalam  bertingkah  laku  di  lingkungan  masyarakat,  memiliki  wilayah,  memiliki  kepentingan  dari masyarakatnya  yang  berdasar  pada prakarsa  dari  masyarakat  dan  hak  tradisional  dari  masyarakat  iru sendiri serta diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  dan  memiliki  wilayah,  maka  desa  memiliki  wewenang dalam  mengatur,  mengurus  dan  mengelola  urusannya  sendiri  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya  serta  melakukan  tindakan  dengan  upaya  menanggulangi  kemiskinan masyarakatnya  melalui  pemenuhan  keburuhan  dasar  serta  mengoptimalkan  sumber  daya  a  lam  yang dimiliki  oleh  desa  tersebut  dengan  seoptimal  mungkin.  Sebagai  daerah  yang  mengganrungkan kehidupannya dari sektor pariwisata, Desa Adat Kuta mengalami dampak yang cukup besar, sehingga menimbulkan penurunan standar hidup dari masyarakatnya. Penurunan standar hidup dari masyarakat desa itu sendiri didasari pada ditutupnya akses pariwisata baik itu domestic maupun internasional oleh pemerintah pusat.
Berdasar  pada  banyaknya  masyarakat  yang  di  PHK  oleh  perusahaan  tempatnya  bekerja  dan ditutupnya  penerbangan  baik  domestic  dan  internasional  yang  mengakibatkan  sektor  pariwisata  di Bali Khususnya di Desa Adat Kuta menjadi mati suri. Atas dasar tersebut Desa Adat Kuta melakukan musyawarah  yang  dalam  pembahasannya  membahas  mengenai  rencana  pemberian  banruan  sosial bagi masyarakatnya, sehingga diharapkan masyarakatnya tetap bisa bertahan hidup di masa pandemi covid-19 ini.
Pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  membantu  masyarakat  pada  masa  pandemi Covid-19,  salah  satunya  yaitu  diberkannya  bantuan  sosial  yang  diharapkan  program  tersebut  bisa berjalan dengan efektif (Khoiriyah et al., 2020) . (Natasya & Hardiningsih, 2021) berpendapat bahwa tujuan  diberikannya  bantuan  sosial  bertujuan  untuk  mengurangi  risiko  sosial  yang  ditimbulkan  dari kondisi  tertentu.  Dengan  kata  lain  bantuan  sosial  merupakan  suatu  penyaluran  dana  yang  dimiliki pemerintah  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dengan  beberapa  syarat  yang  telah  ditetapkan. Keseriusan  pemerintah  dalam  menangani  permasalahan  yang  terjadi  selama  pandemi  yaitu  dapat dilihat dengan banyaknya program yang telah dijalankan terkait meminimalisir masalah sosial dengan memberikan  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT), Santunan  Kematian,  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  dan  Bantuan  Sembako (Melati  &  Zulkarnaini, 2021) .
Maka berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap  pengaturan dana bantuan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  menanggulangi  covid-19  di  Desa  Adat  Kuta  serta implementasi  pemberian  dana  bantuan  sosial  yang  disalurkan  untuk  masyarakat  dalam  rangka pandemi covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan  ini  adalah penelitian hukum empiris dan  penguatan data  dari  penelitian  ini  dikuatkan  oleh  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  secara  empiris dilakukan  dengan  dengan  pendekatan  sosiologi,  pendekatan  sosiologis  merupakan  pendekatan  yang dilakukan  dengan  mengkaji  data-data  dilapangan  secara  empiris  dan  menganalisis  serta  mempelajari adanya  hubungan  timbal  batik  antara  hukum  itu  sendiri  dengan  gejala-gejala  yang  terjadi  di masyarakat (Soekanto,  1989) .  Pendekatan  masalah  secara  normatif  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  yang  menekankan  pada  pandangan, doktrin-doktrin, serta peraturan-peraturan  yang berkembang dalam ilmu hukum (Muhammad, 2004) . Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer yang didapat secara langsung melalui penelitian lapangan, yang berupa sejumlah informasi-inforrnasi penting menyangkut tentang  judul  atau  tema  penulisan  ini  dan  informasi  tersebut  disampaikan  oleh  narasumber  yang berkompeten  akan  tema  tulisan  ini.  Bahan  hukum  sekunder  didapat  dari  menganalisis  buku-buku, jurnal-jurnal  dan  penelitian  terdahulu  yang  merniliki  keterkaitan  dengan  judul  penulisan  ini  serta bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-karnus hukum dan tulisan yang dapat diakses melalui internet. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif,  yaitu  pengelolaan  data  yang  dilakukan dengan  menguraikan  dan  menggambarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  empiris  dan beberapa pengaturan yang menyangkut tentang pengguanaan dana bantuan sosial dalam era pandemi covid-19 di Desa Adat Kuta.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Dana  Bantuan  Pemerintah  Daerah  dalam  Rangka  Menanggulangi  Covid-19  di Desa Adat Kuta
Dana  bantuan  sosial  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  keuangan  negara.  Dengan  adanya pengelolaan  terhadap  keuangan  negara,  negara  dapat  mengalokasikan  keuangannya  dengan  tujuan untuk  menyelenggarakan  pembangunan  bangsan  dan  mensejahteraakan  kehidupan  masyarakatnya. Demi  menyelenggarakan  tujuan  negara  tersebut,  maka  negara  mengalokasikan  dana  ke  bidang infrastruktur,  kesehatan,  pendidikan  dan  dana  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  yang  dianggap membutuhkan.  Jika  ditinjau  secara  mendalam,  bantuan  sosial  dapat  dikatakan  jenis  belanja pemerintah  yang  berupa  klasifikasi  ekonomi  untuk  melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Yusrizal, 2020) .  Hal  ini  termuat  dalam  Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Citra et al., 2021) .
Pengelolaan  keuangan  negara  dilakukan  oleh  negara  yang  mencakup  beberapa  proses  di dalamnya, yang meliputi: penyusunan anggaran, penyelenggaraan anggaran dan pertanggungjawaban atas  anggaran  yang  telah  dikeluarkan.  Data  atas  semua  anggaran  yang  dikeluarkan  oleh  negara  akan melalui  proses  audit  untuk  mengetahui  apakah  anggaran  tersebut  sudah  tepat  sasaran  atau  belum. Dalam konteks keuangan  negara yang digunakan  untuk kesejahteraan masyarakat dapat berupa dana bantuan sosial yang akan diserahkan langsung ke daerah dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk mendata  dan  langsung  memberikan  bantuan  sosial  tersebut.  Fungsi  daerah  otonom  itu  sendiri memiliki  peranan  penting  dalam  upaya  penyaluran  dana  bantuan  ini  kedaerah,  yang  dapat memudahkan  pemerintah  daerah  dalam  penyaluran,  administrasi  dan  pertanggungjawaban  atas  dana tersebut (Zuhro, 2010) .
Dalam  penerapan  otonomi  daerah  pemerintah  daerah  pada  hakikatnya  merupakan perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  pusat,  yang  dimana  pemerintah  daerah  diberikan  keleluasaan dalam  mengatur  daerahnya  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah pusat. Atas dasar itulah pemerintah daerah berhak atas wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri dan  tetap  diawasi  langsung  oleh  pemerintah  pusat (Bratakusumah,  2001) .  Mewabahnya  pandemi covid-19 mengakibatkan pemerintah merancang dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk  menekan  penyebaran  dan  memberikan  penanganan  terhadap  virus  covid-19.  Salah  satu kebijakan  yang  diterbirkan  oleh  pemerintah  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dan Peraturan  Pemerinrah  Nomor  43  Tahun  2014  mengenai  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 yang dimana  keuangan desa didanai oleh  APBDes dan  APBN yang seluruh  pendapatan desa tersebut disalurkan melalui kas desa yang penggunaanya ditetapkan melalui APBDes.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Pemberian  Hidan  dan  Dana  Sosial  yang  Bersumber  dari  APBD  adalah  berupa pemberian uang atau barang dan bantuan layanan dari pemerintah kepada pemerintah daerah lainnya yang  kemudian  diteruskan  ke  masyarakat.  Dalam  pemberian  hibah  dan  dana  bantuan  sosial,  selain berpedoman  pada  Permendagri  No.  32  Tahun  2011  dan  Permendagri  No.  39  Tahun  2012,  maka pemberian  hibah  bersumber  dari  APBD  danjuga  diaturdalam  PP  No.  2  Tahun  2012  Tentang  Hibah. Pemberian  hibah  dan  bantuan  sosial  berpengaruh  dalam  menunjang  kehidupan  masyarakat  di  masa pandemi (Lapananda, 2015) .
Selain  peraturan-peraturan  yang  mengenai  pemberian  hibah  dan  bantuan  sosial,  pemerintah juga  menerbitkan  beberapa  peraturan  dalam  masa  pandemi  covid-19  ini,  yang  meliputi:  UU  No.  2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Bali No. 23 Tahun 2020,  Peraturan  Gubernur  Bali  No.  15  Tahun  2020,  Peraturan  Gubernur  Bali  No.  56  Tahun  2020 Diharapkan  penerbitan  dari  peraturan-peraturan  tersebut  dapat  membantu  mengurangi  penyebaran virus  covid-19  serta  dapat  membantu  masyarakat  dalam  menunjang  kebutuhan  nya  selama  masa pandemi ini. serta peraturan-peraturan tersebutlah yang menjadi acuan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat oleh Desa Adat Kuta.
Penyaluran  bantuan  sosial  tidak  lepas  dari  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  itu  sendiri  dan didasari  oleh  pelayanan  Desa  Adat.  Bantuan  sosial  kepada  masyarakat  tidak  hanya  bersumber  dari Desa  Adat,  melainkan  juga  bersumber  dari  kelurahan,  Menurut  narasumber  yaitu  Bapak  Wasista selaku  Bendesa  Adat  Kuta,  menyatakan  dana  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  dimasa  pandemi  juga bersumber  dari  kelurahan  yang  diantaranya  berupa  dana  bagi  pelaku  UMKM  di  seputaran  wilayah Desa  Adat  Kuta.  Teknis  dari  penyaluran  bantuan  sosialnya  dilakukan  dalam  beberapa  tahap,  yaitu: tahap pertama sebesar 60% dan paling cepat pencairannya bulan Maret dan paling Jambat pada bulan Juli, tahap kedua pencairannya sebesar 40% dan paling tepat bulan Agustus, Pencairan dana tersebut dapat  dilakukan  apabila  masyarakat  telah  memenuhi  kriteria  sebagai  penerima  dana  bantuan  sosial tersebut.

## 2. Implementasi  Pemberian  Dana  Bantuan  Sosial  yang  Disalurkan  untuk  Masyarakat  dalam Rangka Pandemi Covid-19.
Kriteria  dari  penerima  dana  bantuan  sosial  adalah  masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  yang memiliki bingkai resiko dan hubungan dengan desa baik itu berupa hak dan kewajiban sebagai warga desa. Dan bantuan sosial ini tidak akan diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak  merniliki  bingkai  resiko  dan  tidak  merniliki  kewajiban  terhadap  desa  tersebut.  Kriteria  dari penerima bantuan sosial ini seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 24 ayat (I) Permendagri No. 32 Tahun  2011,  yang  meliputi:  selektif,  memenuhi  persyaratan  penerimaan  bantuan,  bersifat  sementara dan dapat dilanjutkan apabila terjadi keadaan tertentu serta sesuai dengan tujuan penggunaanya.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat ( I) Permendagri No. 32 Tahun 2011, Desa Adat Kuta tidak memenuhi syarat selektif dalam pemberian bantuan sosial. Hal tersebut dikarenakan Desa Adat Kuta menganggap baik itu masyarakat adat atau masyarakat dinas dianggap memiliki kewajiban yang sama serta berhak atas hak yang sama. Itu terjadi karena Desa Adat Kuta lebih mengedepankan ra  a  keadilan  bagi  masyarakatnya  baik  iru  masyarakat  adat  ataupun  masyarakat  dinas.  Yang  dapat dikatakan  berhak  sebagai  penerima  dana  bantuan  sosial  adalah  mereka  yang  terdaftar  sebagai penduduk  asli  ataupun  mereka  yang  sebagai  penduduk  pendatang  yang  dimana  telah  terdata  dalam data dari masing-masing banjar yang ada di Desa Adat Kuta.
Berdasar  pada  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Wasista  selaku  Bendesa  Adat  Kuta,  beliau menyatakan  bahwa  pada  tanggal  8  Januari  2021  Desa  Adat  Kuta  telah  memberikan  380  paket sembako kepada kelian Banjar Segara Kuta sebagai salah satu banjar di Desa Adat kuta. Diharapkan pembagian  paket  sembako  tersebut  terbagi  secara  merata  kepada  masyarakat,  tetapi  apabila  ada masyarakat yang merasa mampu dan tidak memerlukan bantuan tersebut, maka bantuan tersebut akan disimpan terlebih dahulu dan diberikan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu.
Bantuan  sosial  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya dalam  melayani  public  sesuai  dengan  kewenangan  yang  ada.  Implementasi  dari  pemberian  bantuan sosial tidak hanya dapat berupa pengeluaran dalam bentuk uang dan barang, melainkan dapat berupa
penyediaan  atau  perbaikan  infrastruktur  yang  dapat  mempermudah  mobilitas  masyarakat  sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat.
lmplementasi dari pemberian bantuan sosial di desa adat kuta sudah dimulai pada pertengahan tahun  2019.  Pemberian  bantuan  sosial  tersebut  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  meringankan  beban bagi  masyarakat  yang  dirasa  tidak  mampu  dan  terlantar  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar hidupnya  dan  dapat  mengembankan  potensi  nya  sebagai  manusia  sesua  dengan  kemanusiaan  yang bermartabat  sebagai  arnanat  konstitusional.  Implementasi  dari  pemberian  dana  sosial  membutuhkan organisasi  dan  sumber  daya  manusia  yang  bagus  dalam  pelaksanaanya.  Sumber  pendanaan  dari pemberian dana bantuan sosial bersumber dari APBD dan juga bersumber dari pendapatan asl i desa yang merupakan kas desa, serta dibantu juga oleh anggota dewan yang memiliki daerah pemilihan di desa tersebut.
Demi  memperlancar  dalam  mengimplementasikan  dana  bantuan  sosial,  Desa  Adat membentuk  satgas  gotong  royong.  Satgas  gotong  royong  tersebut  bertugas  untuk  memberikan sosialisasi  perihal  pencegahan  dari  penyebaran  virus  covid-19.  Satgas  gotong  royong  juga  berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat dan bertugas sebagai pelaksana tugas dalam penyaluran dana bantuan sosial ke masyarakat. Selain menerima hak  atas bantuan sosial, masyarakat juga  serta merta memiliki  kewajiban  dalam  melaksanakan  protocol  kesehatan  dengan  tujuan  dapat  mengurangi penyebaran  virus  covid-19.  Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  protocol  kesehatan  yang  sudah ditentukan  oleh  desa,  maka  pecalang  dan  satgas  gotong  royong  berhak  memberikan  sanksi  bagi pelanggarnya sesuai dengan perintah dari Bendesa Adat.
Dengan  upaya  gotong  royong  yang  dilakukan  oleh  seluruh  elemen  masyarakat  khususnya  di wilayah  desa  adat,  diharapkan  dapat  mencegah  penularan  atau  penyebaran  dari  virus  covid-19  ini. Dan  dengan  diberikannya  bantuan  sosial  diharapkan  masyarakat  dapat  bertahan  di  masa  pandemi yang terjadi saat ini serta berharap pariwisata di Pulau Dewata akan pulih kembali.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan dalam pemberian bantuan sosial bagi masyarakat di Desa Adat Kuta dalam konteks upaya penanganan  covid-19  didasari  oleh  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2019.  Dan  sesuai  dengan Permendagri  No.  32  Tahun  2011  pada  pasal  24  ayat  (1)  Desa  Adat  Kuta  tidak  menerapkan  kriteria penerima  bantuan  sosial  sesuai  dengan  bunyi  pasal  tersebut,  hal  ini  terjadi  karena  Desa  Adat  Kuta ingin  secara  adil  memberikan  bantuan  sosial  kepada  masyarakatnya,  baik  itu  masyarakat  adat  atau masyarakat dinas, yang dimana keduanya memiliki kewajiban dan hak yang sama di Desa Adat Kuta. Adapun Implementasi dari kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di Desa Adat Kuta berupa uang maupun barang, telah dilakukan sesuai dengan instruksi dari pemerintah daerah provinsi Bali dari awal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Diperlukannya organisasi yang melibatkan segala  elemen masyarakat serta memiliki kualitas sumber daya organisasi yang memadai demi melaksanakan pemberian dana bantuan sosial di Desa Adat Kuta.

## 2. Saran
Untuk  pemerintah,  diperlukannya  komunikasi  yang  jelas  dan  terarah  kepada  masyarakat,  agar masyarakat  paham  mengenai  bantuan  sosial  yang  diberikan  serta  masyarakat  juga  harus  melakukan pelaporan  atas  penerimaan  bantuan  sosial  tersebut  secara  mandiri.  Pemerintah  juga  perlu  melakukan kerja  sama  dengan  pihak  swasta  agar  pemenuhan  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  dapat  mencakup masyarakat  yang  lebih  luas.  Untuk  Desa  Adat  Kuta,  diharapkan  agar  pelaksanaan  sosialisasi dilakukan  melalui  forum  resmi  dengan  pembahasan  menyangkut  tentang  protokol  kesehatan  dan pemberitahuan  mengenai  pendataan  bagi  calon  bakal  penerima  bantuan  sosial  disampaikan  dengan jelas  dan  seksama  kepada  masyarakat.  Untuk  masyarakat,  diharapkan  agar  penerimaan  hak  berupa bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  Desa  Adat  Kuta  berjalan  lurus  dengan  kewajiban  masyarakat dalam mematuhi protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bratakusumah,  D.  S.  (2001). Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintan  Daerah .  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Citra,  S.  F.,  Muzalifah,  T.,  &  Ibrahim,  L.  (2021).  Analisis  Kesesuaian  Penerima  dan  Penggunaan Dana  Bantuan  Sosial  Pandemi  Covid-19  pada  Masyarakat  Gampong  Sapik  dan  Gampong  Air Berudang, Aceh Selatan. Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat , 1 (1), 12–23.
Khoiriyah,  F.,  Oktavia,  L.,  Zakiyah,  N.,  &  Huda,  M.  A.  I.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Bantuan Sosial  dari  Pemerintah  Terhadap  Masyarakat  Terdampak  Covid-19  di  Desa  Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Spirit Publik , 15 (2), 97–110. Lapananda, Y. (2015). Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD . Sinar Grafika, Jakarta. Melati, & Zulkarnaini. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid- 19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. Journal Publicuho , 4 (1), 19–26. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT Citra Adirya Bakti, Bandung.
Natasya,  V.,  &  Hardiningsih,  P.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 5 (1), 141–148. Soekanto, S. (1989). Mengenai Sosiologi Hukum . Citra Adirya Bakti, Bandung.
Yusrizal.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pengawasan  Bantuan  Sosial  Selama  Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum , 8 (2), 21–36. Zuhro,  R.  S.  (2010). Kisrun  Peraturan  Daerah:  Mengurai  Masalah  dan  Solusinya .  Ombak, Yogyakarta.