Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254 Vol. 3, No., 2 Februari 2022

## POLITIK  HUKUM  KEBEBASAN  BERSERIKAT  PEKERJA/BURUH  DALAM PRODUK HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
Sri Kartini 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia 1,3,4 dan 5 , Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 2
Email: crie_llasdp171@yahoo.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , bambangsetiawan@poltektranssdp- palembang.ac.id 4 dan purboyo58@gmail.com 5

## Abstrak
Selama 40 tahun terakhir, keanggotaan dan pengaruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SB/SP) di hampir  setiap  negara  di  dunia  telah  menurun  secara  signifikan,  tidak  terkecuali  Indonesia. Beberapa media massa Indonesia menyebutkan, penurunan keanggotaan SB/SP terkait dengan penurunan  reputasi  SB/SP  di  kalangan  tenaga  kerja  Indonesia  pasca  reformasi. Trade  Union Rights Center (TURC) menggunakan istilah non-manufaktur/kantor kerah putih untuk merujuk pada tenaga kerja “kontemporer” yang menolak menyebut diri mereka pekerja dan yang sering “secara sinis” menentang gerakan buruh. Padahal, melihat kembali sejarah perburuhan, semua manfaat  yang  diterima  pekerja  kantoran,  seperti  upah  minimum,  peraturan  jam  kerja,  hak liburan,  dan  lain-lain,  adalah  akibat  gerakan  buruh  yang  seringkali  mereka  anggap  remeh. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  aktivitas/kegiatan/interaksi  tersebut  adalah  upaya  dari  masing- masing  pihak/subjek  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial  untuk  memperjuangkan kepentingannya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis empiris.Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analisis,  jenis  dan  data sebagai data asli, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait, seperti ILO Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi, Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  dan  PT.  Mattel  Indonesia.  Pemberlakuan  politik  hukum  yang ditetapkan  dalam  pasal-pasal  konstitusi  negara  tentang  serikat  pekerja/buruh  yang  bebas. Adanya  berbagai  kebijakan  penegakan  menegaskan  hubungan  antara  konfigurasi  politik pemerintahan dan perumusan kebijakan untuk menegakkan kebebasan berserikat dan mengatur hak-hak  pekerja/buruh  untuk  merumuskan  ketentuan  perundang-undangan  ketenagakerjaan. diumumkan. Perbedaan dimensi kebijakan perumusan hukum dan politik, kebebasan berserikat dan  pelaksanaan  hak  berorganisasi  dalam  perumusan  undang-undang  ketenagakerjaan  yang diundangkan  oleh  pemerintah  pada  periode  yang  berbeda  berdampak  pada  pelaksanaan hubungan perburuhan.
Kata kunci : Politik Hukum; Kebebasan Berserikat; Buruh; Hukum Ketenagakerjaan

## Abstract
Over the past 40 years, the membership and influence of trade unions/labor unions (SB/SP) in almost every country in the world has decreased significantly, Indonesia is no exception. Several Indonesian mass media stated that the decline in SB/SP membership was related to the decline in SB/SP reputation among Indonesian workers after the reform. The Trade Union Rights Center (TURC)  uses  the  term  non-manufacturing/white-collar  office  to  refer  to  a  "contemporary" workforce who refuses to call themselves workers and who often "cynically" oppose the labor movement. In fact, looking back at the history of labor, all the benefits received by office workers,
such as minimum wages, working hours regulations, vacation rights, and others, are the result of the  labor  movement  which  they  often  take  for  granted.  This  study  aims  for  these activities/activities/interactions  are  the  efforts  of  each  party/subject  involved  in  industrial relations  to  fight  for  their  interests.  The  method  used  in  this  research  is  empirical  juridical method.  This  research  uses  descriptive  analysis  research  specifications,  types  and  data  as original  data,  secondary  data  obtained  through  library  research  and  interviews  with  related agencies,  such  as:  ILO  Indonesia,  Ministry  of  Manpower  and  Ministry  of  Immigration, Association Indonesian entrepreneurs and PT. Mattel Indonesia. Enforcement of legal politics as stipulated in the articles of the state constitution concerning free trade unions. The existence of various enforcement policies confirms the relationship between the political configuration of the government and the formulation of policies to enforce freedom of association and regulate the rights of workers/laborers to formulate provisions of labor legislation. announced. Differences in  policy  dimensions  of  legal  and  political  formulation,  freedom  of  association  and implementation  of  the  right  to  organize  in  the  formulation  of  labor  laws  promulgated  by  the government at different periods have an impact on the implementation of labor relations.
Keywords: Legal Politics; Freedom of Association; Laborer; Labor Law

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  mengakui  dan  melindungi  prinsip-prinsip kebebasan berserikat (Muhlashin, 2021) dan hak berorganisasi dalam konstitusi nasional. Pasal  28E  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan berbicara”. Rumusan Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar bagi pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak pekerja/buruh untuk bebas berserikat dan berserikat di Indonesia (Pratiwi, 2021). Kebebasan  berserikat  bagi  pekerja/buruh  merupakan  bentuk  pengorganisasian  pikiran, gagasan  dan  pendapat  melalui  berorganisasi  (kebebasan  berserikat)  dalam  masyarakat demokratis (Winayanti, 2016), yang merupakan bentuk fundamental dan inheren dari hak asasi manusia untuk hidup bersama.
Secara  hukum,  baik  instrumen  internasional  maupun  instrumen  nasional  yang mengatur  hak  asasi  manusia  (konstitusi)  mengakui  (Marentek,  2019)  dan  menjamin perlindungan prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak untuk berserikat pekerja/buruh (Sinaga, 2018). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948 (Deklarasi Universal PBB  1948)  menjadi  instrumen  internasional  pertama  yang  memasukkan  hak  serikat pekerja ke dalam hak asasi manusia (Bambang Setiawan, Perdana, Apriani, & Pusriansya, 2022a) . Hal ini tertuang dalam Pasal 20 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”. Pasal 23(4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk  membentuk  dan  bergabung  dengan  serikat  pekerja untuk melindungi kepentingannya” (Hakki, 2019).
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 mendeklarasikan  hak  berserikat  (hak  serikat  pekerja)  sebagai  hak  asasi  manusia  dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1976 mendefinisikan hak-hak dasar ini (lebih rinci) sebagai dua hak, yaitu berkumpul secara damai (hak untuk berkumpul  secara  damai)  dan  hak  setiap  orang  atas  kebebasan  berserikat  ( freedom  of association ). Pasal 22 (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya sendiri” (Aditya Putra Setiawan & Riwanto, 2020) . Berdasarkan perkembangannya, Deklarasi Universal Hak
Sri Kartini 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5
Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tahun  1948  juga  diadopsi  oleh  Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan dua konvensi (Bambang Setiawan, Perdana, Apriani, & Pusriansya,  2022b) ,  yaitu  Konvensi  ILO  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan Hak  Berorganisasi,  1948  (No.  87)  dan  Hak  Konvensi  Organisasi  Perburuhan Internasional dan Perundingan Bersama 1949 (No. 98).
Substansi  Konvensi  ILO  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak Berorganisasi,  1948  (No.  87),  yaitu  memastikan  bahwa  semua  pekerja  dan  pengusaha memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri tanpa perbedaan dan tanpa izin sebelumnya (Budiono, 2016). Organisasi memiliki hak untuk  merumuskan  undang-undang  dan  peraturannya  sendiri  (Kahpi,  2013),  memilih perwakilannya  dengan  kebebasan  penuh,  mengatur  manajemen  dan  kegiatannya  serta merumuskan  rencananya  tanpa  campur  tangan  pemerintah.  Organisasi  tidak  dapat dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah, organisasi harus berhak membentuk federasi dan federasi (Ritonga, 2015), serta berafiliasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha internasional. Hal yang sama berlaku untuk federasi dan federasi.
Meskipun secara substansi Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama ILO, 1949 (No. 98) melengkapi Konvensi ILO, 1948 (No. 87), Konvensi ini membahas lebih banyak masalah hubungan. Konvensi ini melindungi pekerja dari diskriminasi anti- serikat/serikat yang terkait dengan pekerjaan dan secara khusus mengharuskan organisasi pekerja dilindungi secara memadai dari campur tangan pemberi kerja (Rozarie & Indonesia, 2017) .
Selain instrumen internasional hak asasi manusia tersebut di atas, prinsip-prinsip pengakuan  dan  perlindungan  kebebasan  berserikat  (Warong,  2020)    dan  hak pekerja/buruh untuk berserikat juga diatur dalam instrumen hak asasi manusia nasional, yaitu  peraturan  perundang-undangan  formal  yang  melaksanakan  amanat  Hak  Asasi Manusia. Dewan. Konstitusi nasional yang diatur dalam Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain MPR No. XVII/MPR/1998 tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  negara  mengakui  dan  menjamin  perlindungan kebebasan  berserikat  dan  hak  berserikat  pekerja/buruh  melalui  bentuk  hukum  yang tertinggi, yaitu ketentuan konstitusi nasional. Instrumen hak asasi manusia internasional juga telah diratifikasi, termasuk pengakuan dan jaminan hak-hak dasar tersebut dalam undang-undang formal melalui UU HAM MPR dan UU HAM. Dari segi hukum-politik ( legal-policy ), negara telah merumuskan kebijakan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengakui  dan  melindungi  kebebasan berserikat  dan  hak  berserikat  pekerja/buruh  di  Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam konstitusi nasional.Kebijakan fundamental untuk kebebasan berserikat dan berorganisasi hak-hak pekerja/buruh yang diabadikan dalam konstitusi nasional harus diartikulasikan melalui  kebijakan  penegakan  dalam  undang-undang  formal  (produk  hukum ketenagakerjaan). Persoalannya, kebijakan dasar yang diatur dalam konstitusi nasional tidak serta merta sejalan dengan kebijakan implementasi produk hukum ketenagakerjaan yang  dikeluarkan  pemerintah.  Hubungan  antara  dua  dimensi  politik  hukum  tersebut sangat dipengaruhi oleh kemauan politik rezim yang berkuasa. Selama periode tertentu pengelolaan kekuasaan negara secara otoriter, kebijakan yang ditetapkan dalam produk hukum  perburuhan  untuk  menerapkan  kebebasan  berserikat  dan  mengatur  hak pekerja/buruh cenderung represif/ortodoks/elitis. Di sisi lain, kebijakan yang ditetapkan dalam produk hukum perburuhan untuk mengimplementasikan kebebasan berserikat dan
hak pekerja/buruh untuk berorganisasi cenderung responsif/populis pada periode tertentu ketika kekuasaan negara dijalankan secara demokratis.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  aktivitas/kegiatan/interaksi  tersebut  adalah  upaya dari  masing-masing  pihak/subjek  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial  untuk memperjuangkan kepentingannya. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui bagaimana formulasi  politik  hukum  kebebasan  berserikat  buruh  dalam  produk  hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan mengetahui implikasi formulasi politik hukum tersebut terhadap  dinamika  pelaksanaan  hubungan  industrial.  Tenaga  kerja  (sumber  daya manusia) merupakan aspek yang sangat berpengaruh dari semua pembangunan ekonomi di  dunia  (Menajang,  2014).  Tenaga  kerja  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembangunan, tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, tenaga kerja merupakan penopang utama perekonomian suatu negara selain sumber daya alam dan teknologi (Prianto, 2020).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  empiris.  Istilah “mendekati” adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yudisial yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang- undangan.  Pendekatan  empiris  adalah  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  memahami hubungan  antara  hukum  dan  masyarakat  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  hukum  dalam  masyarakat.  Sedangkan  pendekatan  empiris  adalah pendekatan  yang  bertujuan  untuk  memahami  hubungan  antara  hukum  dan  masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Analisis adalah mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada materi  dan  penerapannya  peraturan  ketenagakerjaan  dalam  konvensi  ILO  yang  telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.Setiap penelitian ilmiah membutuhkan data untuk memecahkan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang  mendasari  kesimpulan  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Analisis  kualitatif terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis, yang mengarah pada kesimpulan akhir yang dapat ditafsirkan secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Salah satu bidang perkembangan hukum adalah perkembangan bahan hukum, Bagir Manan  menggunakan  istilah  politik  pembentukan  hukum,  atau  istilah  lain  yang digunakan oleh Hikmahanto Juwono, politik hukum perundang-undangan. Dalam politik pembentukan hukum, secara konseptual politik hukum memiliki dua dimensi (Anggoro, 2019), yaitu dimensi politik hukum yang menjadi alasan mendasar dibuatnya peraturan perundang-undangan. Dimensi politik hukum ini disebut kebijakan dasar. Dimensi kedua dari  politik  hukum  adalah  tujuan  atau  alasan  di  balik  perumusan  peraturan.  Dimensi politik hukum inilah yang disebut dengan kebijakan penegakan.
Tentang politik hukum kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/organisasi buruh dalam  produk  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia,  negara  mengakui  dan  menjamin perlindungan  kebebasan  berserikat  dan  hak-hak  pekerja/organisasi  buruh  sebagai kebijakan  dasar  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan, melalui  rumusan  ketentuan  konstitusi  nasional,  yaitu  Pasal  28  E  (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi”.
Sri Kartini 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5
Selain  itu,  pengakuan  terhadap  tiga  (tiga)  konstitusi  negara  Indonesia  yang  sah secara historis, kebebasan berserikat, dan hak berserikat pekerja/buruh juga ditetapkan sebagai  kebijakan  fundamental  pembentukan  undang-undang  dan  diundangkan  di beberapa  tempat.  Pasal  28  UUD  1945  menyatakan:  “Kebebasan  berserikat  dan berkumpul, mengeluarkan gagasan secara tertulis atau lisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan  undang-undang”.  Pasal  28  UUD  1948  RIS  menyatakan:  “Setiap  orang  berhak membentuk  dan  bergabung  dengan  serikat  pekerja  untuk  melindungi  kepentingannya; dan  Pasal  29  UUD  1950  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  membentuk  dan bergabung dalam serikat pekerja untuk perlindungan dan kemajuan kepentingannya”.
Pada  masa  reformasi,  pemerintahan  orde  lama  Presiden  Sukarno  (demokrasi parlementer  periode  1950-1955  dan  demokrasi  terkemuka  periode  1956-1965)  dan pemerintahan  orde  baru  Presiden  Suharto  mewakili  dua  kutub  penyelenggaraan kekuasaan  negara,  yaitu  dua  kutub  kutub  pola  politik  demokrasi  dan  dua  kutub  pola politik  otoriter.  Periode  demokrasi  parlementer  1950-1955  adalah  periode  di  mana Presiden  Sukarno  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  negara  secara  demokratis. Selebihnya,  yaitu  sampai  pemerintahan  Orde  Baru  berkuasa,  Sukarno  menjalankan kekuasaan  pemerintahan  negara  yang  otoriter,  yaitu  masa  demokrasi  pimpinan  1956- 1965.
Demokrasi  parlementer  Soekarno,  pemerintahan  orde  lama,  dilakukan  dalam lanskap  politik  yang  demokratis,  sehingga  berdampak  pada  kebijakan  politik  dan legislatif yang cenderung populis dan peduli pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan ratifikasi pemerintah terhadap Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 1. 98  Prinsip-prinsip  dasar  tentang  hak  untuk  berorganisasi  dan  perundingan  bersama, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1956. Ratifikasi Konvensi ini sejalan dengan kebijakan dasar kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/buruh terorganisir yang telah ditetapkan sebelumnya. Konstitusi RI. Konstitusi 1948 dan 1950.
Selain  itu  juga  dilakukan  penelitian  tentang  dasar  pembuatan  kebijakan  dalam produk  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  diundangkan  pada  masa  demokrasi parlementer,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1954  tentang  Perjanjian  Perburuhan antara  Serikat  Pekerja  dan  Pengusaha  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1957 tentang  Penyelesaian  Hubungan  Industrial  Perselisihan.  Menyediakan  kerangka  kerja untuk  perlindungan  pekerja/buruh  dalam  melaksanakan  hak-hak  kolektif  (termasuk berserikat  dan  berorganisasi)  melalui  intervensi  pemerintah  dalam  penyelesaian perselisihan  industrial,  serta  perlindungan  serikat  pekerja  (sebagai  pihak  yang  secara alami lebih lemah).
Kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 yang berorientasi pada kebebasan berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh, berlaku pada saat ketentuan undang-undang tersebut dibuat, termasuk penggunaan hak tawar menawar kolektif serikat pekerja/buruh hanya dapat mendaftar dengan pemberi kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja jika pemberi kerja adalah serikat pekerja, perjanjian kerja tertulis, akibat hukum pembubaran  serikat  pekerja,  pembatalan  perjanjian  kerja  melalui  pengadilan. Implementasi  kebijakan  UU  No.  22  Tahun  1957  juga  berorientasi  pada  kebebasan berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh, dalam perumusan ketentuan undang-undang, yang  meliputi  penyelesaian  perselisihan  melalui  perantara  pegawai,  penyelesaian perselisihan melalui P4D dan P4P dan hak veto oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang bisa dijelaskan  selama  ini  adalah,  dalam  konfigurasi  politik  yang  demokratis,  cenderung melahirkan produk hukum perburuhan yang bersifat responsif/populis.
Pada  masa  demokrasi  kepemimpinan  (1956-1965),  pengelolaan  kekuasaan pemerintahan negara bersifat otokratis, dan kebijakan yang diambil pemerintah bersifat subjektif,  termasuk  dikeluarkannya  Ketetapan  MPR  tentang  pembubaran  DPR  dan Konstituante.  .  Presiden  Sukarno  bahkan  mengeluarkan  Ketetapan  MPR  yang  berisi penegasan kepemimpinannya, tetapi tidak ada masa jabatannya. Keraton semakin kuat, partai-partai selain PKI melemah, bahkan militer menguat. Dengan struktur politik yang otoriter ini berdampak pada politik hukum produk hukum perburuhan yang represif/elitis, dimana  implementasi  kebijakan  dalam  UU  PRPS  No.  7  Tahun  1963  bertujuan  untuk melarang  pemogokan  atau  pemogokan  oleh  perusahaan  yang  bertujuan  untuk mengamankan  kepentingan.  dan  tujuan  Revolusi  shutdown.  Pada  saat  yang  sama, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1964  tentang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  di Perusahaan Swasta dirancang untuk mengamankan deklarasi politik pemerintah.
Pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam PRPS UU No. 7 Tahun 1963 dan UU No. 12  Tahun  1964  bukan  untuk  mewujudkan  hak-hak  dasar  pekerja/buruh,  tetapi  untuk mewujudkan tujuan politik kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dalam rumusan kata pengantar  (pertimbangan)  dan  interpretasi  umum  dari  kedua  undang-undang  di  atas. Bahkan menurut penulis kebijakan pelaksanaan dari ketentuan yang ditetapkan dalam UU PRPS Nomor 7 Tahun 1963 adalah anti kebebasan berserikat, karena memberikan sanksi Pidana  dikenakan  kepada  siapa  saja  yang  melakukan  atau  berpartisipasi  dalam pemogokan atau penutupan ( lockout ) dalam suatu perusahaan, lembaga, atau kelompok yang dinyatakan dengan Keputusan Presiden sebagai penting, sanksi pidana dikenakan kepada siapa saja yang menawarkan kesempatan atau provokasi, ajakan, anjuran, hasutan, perintah, perintah, Atau pemogokan paksa atau penutupan perusahaan, departemen, atau lembaga yang telah dinyatakan kritis dengan keputusan presiden. Tindakan perampasan barang yang digunakan dalam pembuatan atau sehubungan dengan atau diperoleh dari pemogokan  atau  kegagalan  perusahaan  ( lockdown ).  Dengan  rumusan  di  atas,  maka produk undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan kemudian oleh pemerintahan Orde Lama Sukarno bersifat represif/elitis.
Reformasi politik tahun 1998 mengakhiri masa pemerintahan Orde Baru Suharto yang  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  negara  yang  otoriter,  kemudian  memasuki masa  pemerintahan  reformasi  (melalui  Presiden  BJ  Habibie,  Presiden  Abdulrahman Wahid  dan  Presiden  Megawati  Sukarno  Pugh  yang  secara  demokratis  menjalankan kekuasaan  pemerintahan  negara  bagian.  Dibandingkan  dengan  orde  baru  yang  tidak memberikan ruang yang luas bagi serikat pekerja/buruh, kebebasan berserikat dan hak berorganisasi  memperoleh  ruang  yang  luas  pada  masa  reformasi  karena  merupakan bagian dari syarat reformasi sosial.
Berdasarkan tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu), pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung,  menandai  berakhirnya  era reformasi  dan  awal  pemerintahan  pasca  reformasi.  Pemilih  Presiden  Surilo  Bowman Yuronono  tetap  menjalankan  pemerintahan  negara  pada  periode  sebelumnya  dengan mengutamakan praktik politik yang demokratis. Pada periode ini diundangkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Dalam  sejarah  pemerintahan  di  Indonesia,  pemerintahan  dengan  struktur  politik otoriter diwakili oleh pemerintahan orde lama Soekarno (1959-1965) dan pemerintahan orde baru Suharto (1966-1998). Ciri menonjol dari kedua pemerintahan tersebut adalah bahwa  negara  memainkan  peran  utama  dalam  mengatur  semua  aspek  kehidupan masyarakat.  Dominasi  dan  kekuasaan  politik  diwujudkan  dalam  penggunaan  alat kekuasaan negara (militer) untuk mengintervensi secara langsung kehidupan rakyat dan
Sri Kartini 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5
juga secara tidak langsung melalui kontrol pemerintah untuk membentuk undang-undang (peraturan  perundang-undangan),  melalui  perumusan  peraturan  perundang-undangan politik yang terarah menuju tujuan. mendukung kepentingan kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dalam ekspresi politik undang-undang tentang kebebasan berserikat dan hak untuk  berserikat,  produk  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  membatasi  dan/atau melarang kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi pekerja/buruh.
Upaya  pemerintah  untuk  ikut  serta  dan  menjadi  bagian  dari  penyelenggaraan hubungan industrial dengan membawa (Fatimah, 2015) dan memaksakan kepentingannya sendiri  tersirat  dalam  produk  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  diundangkan. Undang-undang PRPS Nomor 7 Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penguncian  ( lockout )  di  Perusahaan,  Biro  dan  Institusi  vital,  dalam  (pertimbangan)  di atas,  memberikan  rumusan,  “Larangan  pemogokan  atau  penguncian  di  perusahaan dirancang  untuk  memastikan  bahwa  kepentingan  dan  tujuan  revolusioner”.  Undang- undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan- Perusahaan  Swasta  Gambaran  Umum,  juga  mengatur  bahwa  "tujuan  diundangkannya Undang-undang  ini  adalah  untuk  mengamankan  pernyataan  politik  Pemerintah". Pernyataan-pernyataan  dalam  kata  pengantar  (penimbangan)  dan  penjelasan  umum  di atas,  menegaskan  bahwa  produk  hukum  digunakan  sebagai  alat  kekuasaan  untuk mencapai tujuan kekuasaan.
Pemerintah  Orde  Baru  kemudian  mengembangkan  konsep  Hubungan  Industrial Pancasila  (HIP).  Ringkasnya,  sistem  hubungan  industrial  yang  dikembangkan  oleh pemerintahan  orde  lama  Sukarno  dan  pemerintahan  orde  baru  Suharto  pada  masa demokrasi didasarkan pada struktur politik yang otoriter. Secara teori, sistem hubungan industrial  yang  berkembang  selama  dua  periode  pemerintahan  dapat  diklasifikasikan sebagai model korporatis. Menurut Aloysius Uwiyono, model korporatis adalah model hubungan  industrial  dimana  pemerintah  berperan  sangat  penting  dalam  menentukan syarat dan ketentuan kerja. Nah, model serikat pekerja adalah serikat tunggal. Dalam hal ini serikat pekerja diposisikan sebagai cabang pemerintahan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perumusan  politik  undang-undang  serikat  pekerja/buruh  bebas  dalam  pasal-pasal konstitusi  nasional,  yaitu  UUD  1945,  UUD  RIS  1948,  UUD  1950,  dan  UUD  negara republik Indonesia 1945 (hasil amandemen), negara mengakui pekerja/buruh. hak atas kebebasan  berserikat  dan  berorganisasi.  Adanya  berbagai  kebijakan  penegakan menegaskan  struktur  politik  pemerintahan  dan  perumusan  kebijakan  yang memberlakukan  kebebasan  berserikat  dan  berorganisasi  hak-hak  pekerja/buruh,  dan perumusan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  diantara pemerintahan-pemerintahan dengan struktur politik yang demokratis, pemerintahan pra- reformasi (pemerintahan orde lama Presiden Sukarno pada masa demokrasi parlementer 1950-1955),  pemerintahan  pasca-reformasi  (Presiden  BJ  Habibie,  Abdul  Rahmanwa Sid, Megawati Sukarno Putri) dan pemerintahan yang direformasi. Reformasi (Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono).  Pemerintahan  dengan  struktur  politik  otoriter  diwakili oleh periode pemerintahan sebelum reformasi (pemerintahan orde lama Soekarno, 1956- 1965  memandu  periode  demokrasi  dan  pemerintahan  orde  baru  Suharto  1966-1998). Ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan oleh pemerintah dalam periode  yang  berbeda  memiliki  makna  yang  berbeda  dalam  perumusan  hukum  dan politik,  serta  implementasi  dimensi  kebijakan  kebebasan  berserikat  dan  hak
berorganisasi, yang berdampak pada implementasi kebijakan industri. Hubungan, yaitu pemerintahan dengan struktur politik otoriter, sedangkan dalam pemerintahan dengan struktur  politik  demokratis,  politik  hukum  pemerintah  memberikan  hak  kepada pekerja/buruh untuk berserikat dan berorganisasi secara bebas.
Sri Kartini 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Bambang Setiawan 4 dan Purboyo 5

## Bibliografi
Anggoro,  Syahriza  Alkohir.  (2019).  Politik  Hukum:  Mencari  Sejumlah  Penjelasan. Jurnal Cakrawala Hukum , 10 (1), 77–86.
Budiono, Abdul Rachmad. (2016). Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional. Jurnal Konstitusi , 13 (4), 788–808.
Fatimah, Yani Nur. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan  Industrial  dalam  Pemenuhan  Hak  Pekerja/Buruh  Yang  di  Putus Hubungan Kerja. Pandecta Research Law Journal , 10 (2), 215–232.
Hakki,  Abdillah.  (2019).  Kewenangan  Direksi  dan  Dinas  Ketenagakerjaan  dalam Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja. Jurist-Diction , 2 (5), 1519–1540. Kahpi, Ashabul. (2013). Jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 2 (2), 143–159. Marentek,  Yanes  S.  (2019).  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Lex Privatum , 6 (9).
Menajang, Heidy. (2014). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kota  Manado. Jurnal  Pembangunan  Dan  Keuangan  Daerah , 13 (1), 45053.
Muhlashin, Ias. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.
Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 8 (1), 87–100. Pratiwi, Charina Lucky. (2021). Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities , 2 (1), 1–25.
Prianto,  Agus.  (2020).  Menakar  Kualitas  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Usahawan Indonesia , 42 (1), 23.
Ritonga,  Rifandy.  (2015).  Pembubaran  Partai  Politik  Terhadap  Sistem  Demokrasi  di Indonesia. Pranata Hukum , 10 (2).
Rozarie, C. V. R. A. de, & Indonesia, Jawa Timur–Negara Kesatuan Republik. (2017). Manajemen sumber daya manusia .
Setiawan,  Aditya  Putra,  &  Riwanto,  Agus.  (2020).  Analisis  Terhadap  Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Publica , 4 (3),
273–288.
Setiawan,  Bambang,  Perdana,  Fadjrin  Wira,  Apriani,  Dahlia  Dwi,  &  Pusriansya, Ferdinand.  (2022a).  Implementasi  Instrumen  Internasional  Tentang  Kebebasan Berserikat  dan  Hak  Berorganisasi  Pekerja/Buruh  di  Indonesia. Jurnal  Indonesia Sosial Teknologi , 3 (2), 307–314.
Setiawan,  Bambang,  Perdana,  Fadjrin  Wira,  Apriani,  Dahlia  Dwi,  &  Pusriansya, Ferdinand.  (2022b).  Implementasi  Instrumen  Internasional  Tentang  Kebebasan Berserikat  dan  Hak  Berorganisasi  Pekerja/Buruh  di  Indonesia. Jurnal  Indonesia Sosial Teknologi , 3 (2), 307–314.
Sinaga, Niru Anita. (2018). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hubungan  Ketenagakerjaan. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA , 7 (2).
Warong,  Kristian  Megahputra.  (2020).  Kajian  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap Kebebasan  Berpendapat  Oleh  Organisasi  Kemasyarakatan  Di  Media  Sosial. LEX ADMINISTRATUM , 8 (5).
Winayanti, Nia Kania. (2016). Makna pasal 28 UUD 1945 terhadap kebebasan berserikat dalam konteks hubungan industrial. Jurnal Konstitusi , 8 (6), 969–992.