E-ISSN: 2746-5926
P-ISSN: 2621-0479 Vol. 7, No. 1, (2024)
https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca

## PENERAPAN METODE KAS MENUJU AKRUAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI  SULAWESI SELATAN
Indah Ramadhani Amir Indahramadhani9393@gmail.com

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  metode  kas  menuju akrual terhadap laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang di peroleh melalui observasi, wawancara langsung, serta dokumentasi.
Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan maksud untuk di interprestasi untuk mengetahui penerapan basis kas menuju akrual telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa penerapan metode kas menuju akrual  pada  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan  SAP PP  No.71  Tahun  2010.  Termasuk  pengakuan  terhadap  suatu  transaksi  yang  terjadi  diakui berdasarkan metode kas menuju akrual.

## Kata Kunci :  Kas Menuju Akrual, Laporan Keuangan, PP No.71 Tahun 2010

## ABSTRACT
This study aims to determine how the implementation of method  cash toward accrual on financial reports at Regional Office of Manpower and Transmigration of South Sulawesi. The data used in this study is primary data collected through an observation, interview, and documentation. Data analysis uses qualitative descriptive method to interpretation the implementation of method cash toward accrual on financial reports signicicant with PP No.71 in 2010.
The  result  of  the  study  using  qualitative  descriptive  method  showed  that  implementation  of method cash toward accrual significant with Government Accounting Standart according to PP No.  71  in  2010.  The  financial  reports  of  Manpower  and  Transmigration  Office  is  the  financial reports who be answered according to PP No.71 in 2010. Including recognition of a transaction that happened be approved according cash toward accrual method.
Keyword : Cash Toward Accrual, Financial Reports. PP No.71 in 2010

## PENDAHULUAN
Sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang cukup baik dalam satu darsa warsa terakhir seiring dengan tuntutan dalam peningkatan kualitas laporan  keuangan  demi  tercapainya  transparansi  dan  akuntabiliatas  pengelolaan  keuangan negara.  Berbagai  perkembangan  dalam  penatausahaanpun  dilakukan  demi  menghasilkan konsep yang baik. Salah satu perkembangan yang dihasilkan adalah kebijakan sistem akuntansi pemerintahan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  pokok  dalam  penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  pemerintahan,  baik  pemerintahan  pusat  maupun  pemerintahan

## Jurnal Ilmiah Akuntansi
Ekonomi Bisnis, Manajemen Akuntansi
daerah.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  telah  ditetapkan  sebagaimana  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  2005  tanggal  13  Juni  2005.  Dengan  terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diharapkan bias semakin mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan yang juga menandai dimulainya era baru dalam  pelaporan  keuangan  kegiatan  pemerintah  Indonesia.  Reformasi  Keuangan  Negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang (UU) di bidang Keuangan Negara yang terdiri dari UU No 17 Tahun 2003,UU No 1 Tahun 2004, dan UU No 15 Tahun 2004. Ketiga Undang- Undang  ini  mengamanatkan  tentang  pentingnya  tata  kelola  keuangan  yang  baik  (good governance) berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti praktik terbaik  taraf  internasional  (international  best  practices)  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  di Indonesia.
Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat  dan daerah harus sudah  menerapkan  SAP  per  1  Januari  2015,  dasar  hukum  penerapan  SAP  berbasis  akrual adalah PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.  17 Tahun 2003 mengamanatkan instansi pemerintah baik di pusat maupun  di  daerah  di  minta  untuk  menerapkan  SAP  berbasis  akrual.  PP  No.  71  Tahun  2010 disebutkan  SAP  berbasis  akrual  dilaksanakan  empat  tahun  setelah  tahun  2010,  yang  artinya dilaksanakan pada tahun 2015.
Diharapkan manfaat basis akrual secara nyata dalam menyajikan informasi atau seluruh aktivitas yang terjadi. Dan diharapkan laporan keuangan pemerintah dewasa ini baik pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  sudah  sangat  komprehensif.  Sehingga  manfaat  laporan keuangan itu dapat berarti bagi keputusan ekonomi politik kedepannya.
Akan tetapi penerapan basis akrual yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 pada kebanyakan instansi pemerintah belum begitu optimal. Masih banyak instansi pemerintah yang  belum  menerapkan  basis  ful  akrual.  Oleh  karena  itu  instansi  yang  belum  menggunakan metode ful akrual , mengacu kepada metode kas menuju akrual. Metode kas menuju akrual ini adalah  basis  transisi,  yang  cukup  bagus  dalam  standar  akuntansi  pemerintahan.  Karena  dari basis kas dan harus beralih ke basis akrual cukup memberikan perubahan yang luas, sehingga perlu tahap tahap transisi yaitu menggunakan basis kas menuju akrual.
Basis akuntansi begitu sangat penting dalam laporan keuangan. Basis akuntansi diatur dalam  standar  akuntansi  pemerintah  (SAP).  Aturan  basis  merupakan  aturan  tentang  kapan dampak  dari  suatu  transaksi  diakui.  Kesesuaian  dalam  menerapkan  basis  yang  sudah  tepat sesuai standar akuntansi pemerintah yang mengatur membantu menghasilkan laporan yang baik. Dan  sebaliknya  menerapkan  basis  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintah (SAP) yang mengatur menghasilkan laporan yang tidak baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Basis Akuntansi
Basis  akuntansi  dimaksudkan  untuk  menentukan  kapan  suatu  transaksi  dicatat, digunakan  sebagai  basis  atau  dasar  akuntansi pencatatan.  .Basis  akuntansi  adalah  himpunan dan  standar-standar  akuntansi  yang  menetapkan  kapan  dampak  keuangan  dari  transaksi- transaksi  dan  peristiwa  lainnya  harus  diakui  untuk  tujuan  pelaporan  keuangan.Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut (Sudaryo, 2017:53).
Basis  akuntansi  berhubungan  dengan  saat  mengakui  (mencatat)  pendapatan  dan biaya/belanja (expenditure).Ada dua basis dalam akuntansi, yaitu basis kas menuju akrual ( cash towards  accrual)  dan  basis  akrual  (accrual  basis).Selain  itu,  dikenal  juga  basis  kas  modifikasi (modified  cash  basis)  dan  basis  akrual  modifikasi  (modified  accrual  basis).Untuk  organisasi pemerintah, penggunaan basis kas dan basis akrual dapat dimodifikasi.
Basis  sangat  menentukan  arah  dari  laporan  keuangan  karena  basis  merupakan  dasar cara  atau  prinsip  pengakuan  pencatatan  transaksi.  Perhatian  terhadap  penggunaan  basis akuntansi sangat perlu. Terutama dalam penerapan basis kas dan basis akrual selama ini dalam
pengakuan pencatatan transaksi. Setiap basis sangat diperlukan entah basis kas,  kas menuju akrual  maupu  basis  akrual  dalam  sistem  akuntansi  pemerintahan,  mengingat  kelemahan kelemahan yang mungkin terjadi dari basis tunggal. Basis akuntansi yang digunakan di pemerintahan, yaitu: Basis kas menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Basis  kas  menuju  akrual  menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010  didukung  dengan  Permendagri Nomor  64  Tahun  2013  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis  akrual  menurut  Lampiran  I.02  PSAP  01  dalam  paragraf  8  PP  Nomor  71  Tahun  2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## 2.  Basis Akrual
Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu dasar akuntansi yang mana permasalahan ekonomi  dan  peristiwa  lainnya  diakui,  dicatat,  dan  tertuang  pada  laporan  keuangan  disaat transaksi  tersebut  dilakukan,  tidak  memperhatikan  jangka  kas  atau  setara  kas  diterima  atau dibayarkan. Selain itu, akuntansi berbasis akrual memperhatikan durasi waktu apa yang dicatat apakah sudah benar dengan arus sumber daya, maka informasi yang disediakan akan bersifat komprehensif dimana semua arus sumber daya tercatat (Andriasari & Prabowo, 2022).
Pengertian basis akrual menurut Lampiran I.02 PSAP 01 paragraf 8 PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi,  tanpa  memerhatikan  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayar  (Sudaryati  & Permana, 2020)
Basis  akrual  pada  akuntansi  pemerintah  daerah  adalah  basis  akrual  untuk  pengakuan pendapatan  LO,  beban,  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  Dan  dalam  hal  anggaran  disusun  dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.
Pada intinya basis akrual mengakui suatu transaksi apabila transaksi telah terjadi tanpa ada  atau  menunggu  kas  diterima  lalu  dicatat.  Pada  basis  kas  transaksi  diakui  apabila  ada penerimaan kas. Terdapat perbedaan yang cukup jelas dan tegas antara metode basis kas dan metode basis akrual. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 basis akrual merupakan dasar  akuntansi  yang  menerima  asset,  pendapatan,  beban,  utang,  dan  modal  pada  laporan finansial dengan berbasis akrual, serta menerima terkait belanja, pendapatan, dan pembiayaan pada  laporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang  digunakan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tujuan penggunaan basis akrual (accrual basis) adalah memberikan gambaran yang utuh terhadap posisi keuangan suatu entitas. Karakteristik sistem akuntansi berbasis akrual adalah:
a.  Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya.
b.  Penyajian beban dilakukan sesuai dengan periode terjadinya.
c.  Beban yang dibayar di muka disesuaikan pada setiap akhir periode pelaporan.
d.  Kewajiban  disesuaikan  pada  setiap  akhir  periode  pelaporan,  sehingga  mencerminkan kewajiban yang sesungguhnya terjadi pada periode tersebut.
e.  Penghapusan  piutang  tidak  dilakukan  secara  langsung,  tetapi  melalui  pembentukan cadangan kerugian piutang.
Sistem akuntansi akrual mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut:
a.  Menggambarkan posisi keuangan organisasi secara lebih akurat.
b.  Pengitungan surplus/defisit pada suatu periode menjadi lebih realistis.
c.  Konsisten  dengan  prinsip  mempertemukan  pendapatan  dan  biaya  pada  periode  yang sama (prinsip matching).
d.  Mencerminkan kinerja periodik organisasi sesungguhnya.
e.  Meningkatkan akuntabilitas.
f.  Memudahkan manajemen untuk melakukan analisis untuk tujuan pengambilan kebijakan tertentu.
Meski lebih mencerminkan kinerja yang lebih realistis, penggunaan basis akrual juga mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu:
a.  Diperlukan pemahaman akuntansi yang lebih baik, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang handal di bidang akuntansi.
b.  Adanya  risiko  piutang  tak  tertagih  tetap  tercatat  sebagai  pendapatan,  sehingga pendapatan dicatat terlalu tinggi.
c.  Pembentukan cadangan kerugian piutang mengurangi pendapatan pada suatu periode.
d.  Karena dibentuk melalui suatu estimasi yang seringkali bersifat subyektif, menimbulkan risiko penyajian laporan keuangan yang tidak menggambarkan yang sebenarnya.

## 3. Basis Kas Menuju Akrual
Pada pencatatan berbasis kas merupakan salah satu metode akuntansi yang mengakui dan  mencatat  transaksi  pada  saat  ada  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  namun,  tidak  terjadi pengakuan dan pencatatan asset dan kewajiban (Qintharah & Khomsiyah, 2022).
Menurut Halim (2008:49) basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan  peristiwa  lainnya  pada  saat  transaksi  dan  peristiwa  tersebut  terjadi.Sedangkan  menurut Sudaryo  et.al  (2017:43)basis  akrual  merupakan  dasar  akuntansi  yang  mengakui  transaksi peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.
Sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  basis  kas menuju  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui  pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas  dana  berbasis akrual  tanpa  memperhatikan  waktu  kas  diterima  dan dibayarkan(Airlangga, 2016)
Menurut  Simanjuntak  (2005)  basis  kas  menuju  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang dikembangkan  di  Indonesia  sebagai  transisi  menuju  basis  akrual  penuh,  dengan  cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Berikut kekurangan dari basis kas menuju akrual:
a.  Belum memperlihatkan  kinerja  pemerintah  secara  keseluruhan  (hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas – financial assets).
b.  Tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena
c.  Beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih dan  beban  yang  terutang  lainnya)  tidak  diinformasikan  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran maupun laporan lainnya
d.  Kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap  transaksi terkait  aset  dan  kewajiban  akan  langsung  membebani ekuitas
e.  Hanya  memberikan  gambaran  parsial  bukan  menyeluruh  tentang  keuangan  negara  sesuai maksud UU 17 Tahun 2003
f.  Informasi    akrual    hanya    dapat    disajikan    secara    periodik    yaitu    pada    saat  pelaporan (semester    dan    tahunan).    Bila    sewaktu-waktu    dibutuhkan  informasi  hak  dan  kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak  berdasarkan  sistem.

## METODE PENELITIAN

## 1.  Paradigma Penelitian
Paradigma  penelitian  merupakan  suatu  konsep  atau  cara  untuk  mencari,  memperoleh, menyimpulkan  atau  mencatat  data,  baik  berupa  data  primer  maupun  data  sekunder  yang digunakan  untuk  keperluan  menyusun  suatu  karya  ilmiah  dan  kemudian  menganalisa  faktor- faktor  yang  berhubungan  dengan  pokok-pokok  permasalahan  sehingga  akan  terdapat  suatu kebenaran data-data yang diperoleh (Anggraini & Oliver, 2019).

## 2.  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Lokasi
Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian kurang lebih selama dua bulan.

## 3.  Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung.Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu melalui hasil observasi, wawancara langsung serta dokumentasi.Sementara data sekunder yaitu
data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti.Adapun data sekunder dalam penelitian ini, yaitu berupa  buku-buku,  artikel  ilmiah,  laporan,  dan  sumber  referensi  lainnya  yang  relevan  dengan variabel penelitian.

## 4.  Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya  dari  objek  yang  diteliti.  Dalam  studi  lapangan  ini  menggunakan  tiga  cara  yaitu observasi (pengamatan), interview dan studi dokumentasi.

## 5.  Metode Analisis
Adapun  metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis hasil penerapan basis kas menuju akrual pada laporan keuangan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan dan disesuaikan dengan pedoman standar akuntansi pemerintah. Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:
a.  Pengumpulan  data,  yaitu  peneliti  mencatat  semua  data  secara  objektif  yang  sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
b.  Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
c.  Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya pengambilan tindakan atau keputusan.
d.  Pengambilan keputusan, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode  pengumpulan data di  atas,  maka  peneliti  akan  menganalisis  data  tersebut  dengan  menggunakan  pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Uraian Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit  organisasi  atau  lembaga  daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  bertugas  membantu Gubernur  Sulawesi  Selatan  dalam  bidang  tenga  kerja  dan  transmigrasi.  Kantor  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Sulawesi  Selatan  merupakan  gabungan  dari  Kantor  Wilayah Departemen  Transmigrasi  dan  PPh  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  rangka  menindaklanjuti Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan pemerintah No.  25  Tahun    2000    tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan  Provinsi  sebagai  daerah  otonomi serta  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  84  Tahun  2000  tentang  pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dari itu dibentuklah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
Dinas Tenaga Keraja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan  No.KM  12,  Tamalanrea,  Kec.  Tamalanrea,  Kota  Makassar,  Provinsi  Sulawesi Selatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa bidang  fokus  seperti;  bidang  pembinaan  pelatihan,  pemagangan,  penempatan,  dan  perluasan kesempatan  kerja,  bidang  hubungan  industrial  dan  jaminan  social,  bidang  pengawasan ketenagakerjaan, bidang ketransmigrasian.

## 2. Deskripsi Data Penelitian a. Data Wawancara
Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  sub.bagian  keuangan  dan  bendahara pengeluaran, tentang  penerapan metode kas menuju  akrual  terhadap  laporan  keuangan  pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut : 1. Wawancara Bapak Andrianzah Azis,S.Sos.,M.Si ( Kepala Sub.Bagian Keuangan). a. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan apakah basis akuntansi yang digunakan?
- Jawaban bapak andri : ”basis akuntansi yang diimplementasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  merupakan  basis  kas  menuju  akrual  berdasarkan  standar  akuntansi  pemerintah yang berlaku”.
b.  Kapan basis akuntansi kas menuju akrual diimplementasikan pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi?
- Jawaban bapak andri : ” akuntansi kas menuju akrual itu mulai diberlakukan pada saat PP No.71 Tahun  2010  diterbitkan.  Tapi  pemprov  kasih  kebijaksanaan  untuk  pelaksanaannya  baru dilaksanakan awal tahun 2015 sesuai dari kebijakan PP itu sendiri ”.
c. Apakah yang membedakan penerapan basis akuntansi ini dan sebelum penerapannya? -  Jawaban  bapak  andri  : ”  sebelum  basis  akuntansi  kas menuju  akrual  basis  yang  digunakan merupakan basis kas. Dengan adanya basis kas menuju akrual kami merasa lebih baik dalam pengakuan transaksi”.
d. Bagaimana penerapan basis kas menuju akrual pada akuntansi aset? -  Jawaban  bapak  andri  : ”  penerapan  pada  akuntansi  aset  kami  mengikuti  peraturan  standar akuntansi  pemerintah  terutama  PP  No.71  Tahun  2010.  Pada  dasarnya  mengakui  aset berdasarkan basis akrual”.
e. Apakah kendala yang dialami pertama kali saat PP No.71 Tahun 2010 diimplementasikan? - Jawaban bapak andri : ” kendala yang dialami pertama kali pada saat PP No.71 Tahun 2010 ini diterapkan untuk saya sedikit merasa bingung karena pengalaman pertama bagi saya”.

## 2. Wawancara ibu Jumriati,SE ( Bendahara Pengeluaran )
a. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan apakah basis akuntansi yang digunakan?
- Jawaban ibu jumriati : ” basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas menuju akrual yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintah PP No. 71 Tahun 2010”.
b.Kapan  basis  akuntansi  kas  menuju  akrual  diimplementasikan  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi?
- Jawaban ibu Jumriati : ” setahu saya awal-awal akrual muncul dan gencar gencarnya pada saat menjelang  akhir  tahun  2014.  Orang-orang  provinsi  bilang  awal  tahun  2015  harus  sudah diterapkan karena PP- nya sudah terbit dan mau tidak mau tahun 2015 harus dijalankan”. c.  Apakah  yang  membedakan  penerapan  basis  akuntansi  kas  menuju  akrual  dengan sebelumnya?
- Jawaban ibu Jumriati : ” saya sangat mendukung sistem akuntansi saat ini dari pemerintah, dan dengan  diterapkannya  PP  No.  71  Tahun  2010  ini  pertama  kalinya  cukup  bingung  akan  tetapi setelah sudah terbiasa saya merasa membuat laporan keuangan menjadi lebih praktis”. d. Bagaimana penerapan basis kas menuju akrual pada akuntansi aset? - Jawaban ibu Jumriati : ”dalam pencatatan aset daerah berkaitan dengan aturannya laporan aset di disnakertrans harus sesuai dengan pencatatan aset di pemprov”.
e.  Apakah  kendala  yang  dialami  pertama  kali  pada  saat  PP  No.71  Tahun  2010 diimplementasikan?
-  Jawaban  ibu  Jumriati  : ”  kendala  yang  dialami  dalam  penggunaan  basis  kas  menuju  akrual adalah apabila ada kesalahan dalam mengakui suatu transaksi maka untuk mengoreksi kembali membuat saya cukup bingung tetapi sekarang saya merasa sudah terbiasa ”.

## 3. Analisis dan Pembahasan
a.  Penerapan  Basis  Kas  Menuju  Akrual  Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan hasil bahwa penerapan basis akuntansi yang digunakan merupakan basis kas menuju akrual dimana sesuai dengan SAP PP No 71 Tahun 2010. Basis Kas  Menuju  Akrual  merupakan  basis  akuntansi  yang  mengakui  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas secara akrual dan LRA secara kas. Pendapatan dan belanja pada aset, kewajiban, dan ekuitas semuahnya  diungkapkan  berdasarkan  basis  akrual.  Dan  khusus  untuk  LRA  pendapatan  dan belanja  harus  di  dasarkan  pada  basis  kas.  Basis  kas  pada  laporan  LRA  bertujuan  untuk menghasilkan  laporan  yang  benar  sesuai  dengan  keadaan  kas.  Berdasarkan  SAP  PP  No  71 Tahun 2010 laporan keuangan SKPD meliputi:
a.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b.  Neraca c.  Laporan Operasional (LO) d.  Laporan Perubahan Ekuitas e.  Catatan Atas Laporan Keuangan Penerapan basis kas menuju akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Selawesi Selatan di implementasikan pada awal tahun 2015. Implementasi tersebut berdasarkan kebijakan dari pemerintah provinsi dalam rangka melaksanakan/menerapkan PP No 71 Tahun 2010 yang menyatakan dapat diberlakukan selambat lambatnya lima tahun setelah PP tersebut di sahkan.
Oleh  karena  itu  awal  tahun  2015  seluruh  SKPD  Provinsi  Sulawesi  Selatan  diwajibkan telah  menerapkan  PP  No  71  Tahun  2010  terutama  berkaitan  dengan  basis  akuntansi  yang digunakan.
Dengan adanya basis ini proses akuntansi yang dilakuan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi lebih mudah dan cukup praktis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak lagi harus menunggu kas diterima dalam melakukan pencatatan akuntansi karena sedikit menjadi lebih  rumit  dan  menjadikan  pencatatan  dan  pengakuaan  lebih  lama  dan  tidak  praktis.  Proses akuntansi  dalam  mengakui  suatu  transaksi  semuanya  dilaksanakan  dengan  bantuan  aplikasi dimana secara akrual pengakuan transaksi tersenut secara otomatis terinput. Dan seluruh pos pos  akuntansi  yang  tersediah  secara  sistematis  menampilkan  hasil  jurnal  dari  transaksi  yang terjadi.
Maksud  dan  tujuan  penyusunan  laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan  dan menyajikan  laporan  pertanggung  jawaban  sesuai  dengan  amanat  peraturan  perundang- undangan.  Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  posisi keuangan,  realisasi  anggaran,  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  akuntansi  yang  bermanfaat bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber daya.  Secara  spesifik,  tujuan  pelaporan  keuangan  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Dalam hubungannya dengan itu peraturan mengenai basis akuntansi juga diatur dalam SAP terutama PP No 71 tahun 2010. Yang artinya aturan mengenai basis akuntansi mempunyai peranan yang penting dari seluruh rangkaian standar yang harus ditentukan. Letak esensi dari basis  akuntansi  tersebut  yaitu  pada  dukungan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan.  Laporan  keuangan  merupakan  output  dari  seluruh  peristiwa  ekonomi.  Laporan keuangan  disajikan  pada  akhir  periode  yang  telah  melalui  proses  proses  pengukuran  dan pencatatan  dari  awal  peiode  berjalan.  Dan  pemilihan  penggunaan  basis  akuntansi  menjadi ukuran dalam pengakuan transaksi selama periode agar diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan  yang  menggambarka  kondisi  yang  sebenarnya.  Oleh  karena  itu  kualitas  laporan keuangan  juga  ditentukan  dari  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  yang mana kelalaian dalam penerapan basis akuntansi juga termasuk ketidaksesuaian dengan SAP terutama PP No 71 Tahun 2010.

## b. Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Permendagri  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor  73  Tahun  2014  tentang  kebijakan  akuntansi  Pemerintah  Prov.  Sulawesi  Selatan  dan Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  74  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntansi Pemerintah  Daerah  bahwa  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  harus  menyusun laporan yang terdiri atas :
a.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b.  Neraca
c.  Laporan Operasional (LO)
d.  Laporan Perubahan Ekuitas

## e.  Catatan Atas Laporan Keuangan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Sulawesi  Selatana,  adapun  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah bahwa penerapan basis kas menuju akrual terhadap laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan  PP No 71 Tahun 2010.
Penerapan metode kas menuju akrual terhadap laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan diimplementasikan pada tahun 2015 sebagai bentuk  pelaksanaan  PP  No.  71  Tahun  2010  yang  mengaruskan  seluruh  SKPD  menerapkan standar Akuntansi pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.
Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan pedoman PP No.71 Tahun 2010. Termasuk  pengakuan  terhadap  suatu  transaksi  yang  terjadi  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi diakui berdasarkan basis kas menuju akrual.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriasari, W. S., & Prabowo, A. (2022). Analisa Keberhasilan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah  Kabupaten  Magelang.  AkMen  JURNAL ILMIAH, 19(1), 101 –110. https://doi.org/10.37476/akmen.v19i1.1871
Angelicca, Maya. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Anggraini,  A.  R.,  &  Oliver,  J.  (2019).  Metode  Penelitian.  Journal  of  Chemical  Information  and Modeling, 53(9), 1689 –1699. http://repository.unpas.ac.id
Asmah,  N.  U.  R.,  Akuntansi,  P.  S.,  Ekonomi,  F.,  Bisnis,  D.  A.  N.,  &  Makassar,  U.  M.  (2022). Pengelolaan Keuangan Aset Dan Daerah ( Bpkad ) Kota Makassar.
Bhrellian Narendro Putri.2016. . Akuntansi. Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya.
Elsye,  Rosmery.,  Dadang  Suwanda  dan  Muchidin.  2016.  Dasar-Dasar  Akuntansi  Akrual Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia, Bogor.
Hariyanto,  A.  (2015).  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  berlaku  dewasa  ini menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Padahal pada akhir tahun 2010,  pemerintah  telah  menerbitkan  PP  No  71  tahun  2010  mengenai  penerapan  basis akrual penuh didalam akuntans. Dharma Ekonomi, 36. file:///C:/Users/USER/Downloads/44-142-1-PB.pdf
Hasmi,  N.,  &  Sunarsi,  S.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Gowa.  Jurnal Akuntansi
Kompetif, 2.
https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/956
Kapojos, P., Maramis DPE Saerang, J., Dotulong, L., Soepeno, D., Marshall Kapojos, P., Barens Maramis,  J.,  Paul  Elia  Saerang,  D.,  Otto  Herman  Dotulong,  L.,  &  Soepeno,  D.  (2022). “Substansi Mengungguli  Bentuk Formal”  Atau  “Bentuk Formal  Mengungguli  Substansi” ? Application  of  a  Principle  in  Government  Financial  Reporti ng  “Substance  Over  Form”  or "Form Over Substance? 10(2), 1082 –1089.
Mahmudi,(2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Keempat, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Profitabilitas, D., Implikasinya, D. A. N., & Nilai, T. (2023). Jurnal maneksi vol 12, no. 1, maret 2023. 12(1), 58 –70.
Qintharah,  Y.  N.,  &  Khomsiyah.  (2022).  Paradigma  Thomas  Kuhn:  Revolusi  Pencatatan Akuntansi  Dari  Kas  Basis  Menuju  Accrual  Basis.  Jurnal  Akuntansi,  11(1),  83 –92. http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi
Sinjal, J. F. (2022). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Pada Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Pada  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara Analysis of Recording and Reporting of Budget Realization Reports in Regional Work
Units at Th. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 6(1), 345 –354.
Sudaryati,  E.,  &  Permana,  T.  D.  (2020).  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  Pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Timur.  Berkala  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia, 5(1), 1. https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965
Sudaryo, Yoyo, et.al, 2017. "Keuangan Di Era Otonomi Daerah". Edisi 1,    Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Sukamulja, Sukmawati. 2019. Analisis Laporan Keuangan. ANDI, Yogyakarta.
Tanjung,  Abdul  Hafiz.  2018.  Akuntansi  Pemerintahan  Daerah  Berbasis  Akrual.  Alfabeta,
Bandung.
Wijayanti, Nur. 2018. Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern  dan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Studi  Pada  SKPD Kabupaten Sragen. Skripsi. IAIN Surakarta, Surakarta.