## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## ImplemnetasI KebIjaKan HuKum lIngKungan InternasIonal tentang pengelolaan eKowIsata mangrove dI desa lembar selatan
The ImplemenTaTIon of InTernaTIonal envIronmenTal law polIcy In mangrove eco-TourIsm managemenT In souTh lembar vIllage

## diva pitaloka
Universitas Mataram Email : divapitaloka@unram.ac.id

## erlies septiana nurbani
Universitas Mataram Email : erlisnurbani@unram.ac.id

## adhityanini rizki apriliana
Universitas Mataram Email : adhityanini@unram.ac.id

## abstrak
Sebagai sebuah negara maritim, keberadaan hutan mangrove bagi Indonesia menjadi suatu kekayaan alam yang bernilai sangat tinggi. Manfaat hutan mangrove yang begitu besar bagi wilayah pesisir dapat berfungsi untuk banyak hal, baik fungsi alamiah maupun fungsi ekonominya.Untuk menjaga ekosistem mangrove. Indonesia aktif dalam upaya penanggulangan perubahan iklim global di tingkat internasional diantaranya yang ditandai dengan ratifikasi deklarasi united nation framework convention on climate change (UNFCCC) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, telah membawa konsekuensi logis terhadap komitmen pelestarian lingkungan hidup. Desa Lembar Selatan mempunyai Kawasan mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata. Ekowisata adalah bagian kecil dari kegiatan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) . Strategi pengelolaan ekowisata mangrove mencerminkan kebijakan hukum lingkungan internasional  dapat meningkatkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di desa Lembar Selatan yang Mencerminkan Kebijakan Hukum Lingkungan Internasional yaitu pengelolaan yang berbsis konservasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat Kata Kunci : Mangrove; Hukum lingkungan Internasional ; ekowisata

## abstract
as a maritime country, the existence of mangrove forests for Indonesia is a natural wealth of great value. The benefits of mangrove forests are so great for coastal areas can function for many things, both natural functions and economic functions. To maintain the mangrove ecosystem. Indonesia is active in efforts to tackle global climate change at the international level, including those marked by the ratification of the united nations framework convention on climate change (unfccc) declaration through law number 6 of 1994, has brought logical consequences to the commitment of environmental conservation. lembar selatan village has a mangrove area that is utilized as ecotourism. ecotourism is a small part of sustainable tourism activities. mangrove ecotourism management strategies reflect international environmental law policies that can increase economic benefits while preserving mangrove ecosystems. mangrove ecotourism management strategy in lembar selatan village that reflects International
environmental law policy, namely management based on conservation, education, and community participation.
Key Word : Mangrove; International Environmental Law; Ecotourism

## a. pendaHuluan
Sebagai sebuah negara maritim, keberadaan hutan mangrove bagi Indonesia menjadi suatu kekayaan alam yang bernilai sangat tinggi. Manfaat hutan mangrove yang begitu besar bagi wilayah pesisir dapat berfungsi untuk banyak hal, baik fungsi alamiah maupun fungsi ekonominya. Hutan mangrove berperan sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem pantai dan pesisir mulai dari habitat flora dan fauna pesisir, sampai pada peran mangrove sebagai pemecah ombak alami dan penahan abrasi air laut. Di samping segudang manfaat dan fungsi hutan mangrove, pelestarian hutan mangrove juga menjadi salah satu janji Indonesia kepada komunitas dunia. Keterlibatan aktif Indonesia dalam upaya penanggulangan perubahan iklim global di tingkat internasional yang ditandai dengan ratifikasi deklarasi united nation framework convention on climate change (unfccc) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan united nations framework convention on climate change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim) dan Protokol Kyoto melalui Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto protocol to the united nations framework convention on climate change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Acuan PBB tentang Perubahan Iklim) telah membawa konsekuensi logis terhadap komitmen pelestarian lingkungan hidup. 1
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi kawasan hutan mangrove yang sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021 Indonesia memiliki hutan mangrove dengan luas 3.364.080 ha. Luas ini mengisi sekitar 24% luas hutan mangrove yang ada di dunia. Hutan mangrove memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan vegetasi hutan jenis lainnya, karena cadangan karbon yang dimiliki hutan mangrove lebih tinggi dari kemampuan jenis hutan lain. Menurut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia, hutan mangrove memiliki 4-5 kali lipat cadangan karbon lebih besar dari jenis hutan daratan. Berdasarkan hasil penelitian dari LIPI rata-rata hutan mangrove di Indonesia dapat menyerap 52,85 ton CO2/ha/tahun. Jika dihitung berdasarkan rata-rata tersebut maka ekosistem mangrove Indonesia memiliki potensi cadangan penyerapan gas karbon sebesar 177.8 Mt CO2/tahun. 2
Indonesia telah menahbiskan diri untuk selalu berpartisipasi dalam upaya global demi menciptakan dunia yang bebas polusi karbon pada tahun 2050. Upaya yang serius perlu terus dilakukan untuk merealisasikan rencana perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan dan pembangunan yang terus terjadi. Hutan, terutama hutan mangrove, menjadi garda terdepan yang wajib untuk dilindungi dan dikelola sebagai sebuah investasi jangka panjang yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara yang dijuluki paru-paru dunia, Indonesia memerlukan kerangka hukum yang ramah lingkungan dan mengedepankan pelestarian alam dibandingkan pembangunan yang merusak. 3
1 Abdhy Walid Siagian,”Perlindungan Hutan Mangrove Melalui Valuasi Ekonomi Jasa Karbon Sebagai Upaya Penekanan Perubahan Iklim”, Artikel Hukum BPHN, Agustus, 25, 2022, https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=ar- tikel&berita=638 . (diakses pada 28 November 2022, Pukul 09.30) 2 Ibid 3 Ibid
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 854~861
Ekowisata adalah bagian kecil dari kegiatan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism ) dan merupakan kegiatan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara professional, terlatih dan memuat unsur pembelajaran, sebagai sumber ekonomi, yang memperhatikan warisan kebudayaan, partisipasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta melakukan usaha untuk konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. Sedangkan The International ecotourism society (TIES) menyebutkan ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  setempat. Dalam  deklarasi  Quebec yang merupakan hasil pertemuan dari anggota The International ecotourism society (TIES) pada tahun 2002 menyebutkan ekowisata adalah sustainable tourism yang secara spesifik memuat upaya upaya kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya; partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata; terdapat transfer pengetahuan tentang warisan budaya dari alam kepada pengunjung; serta merupakan bentuk wisata independen atau kelompok wisata yang berukuran kecil. 4
Desa Lembar Selatan selain memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya dan pariwisata (ekowisata) juga memiliki potensi hutan mangrove yang jika dikelola bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.Beberapa jenis ekosistem vital di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat adalah ekosistem mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu  karang  yang  memiliki  peran  strategis  baik  secara  ekologi, sosial,  ekonomi  dan lingkungan. Luas ekosistem mangrove di desa Lembar Selatan sekitar 60 ha. Ekosistem mangrove telah dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.
Dianatara beberapa permasalahan pengelolaan diatas, hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan ekowisata itu sendiri. Konsep ekowisata harus dikembalikan kepada prinsipnya, yaitu pelestarian karakteristik lingkungan, memberikan sosialisasi, melibatkan warga lokal, serta meningkatkan ekonomi warga lokal. Untuk itu, perlu adanya konsep pengelolaan ekowisata yang baik dan bertanggungjawab.

## Hutan mangrove dan ekosistemnya
Hutan Mangrove  yang lebih dikenal dengan Hutan Bakau, umumnya berkembang di daerah Estuari (muara), wilayah tropis atau tempat di sepanjang pantai yang terlindung oleh terumbu karang ( coral reef) atau dapat juga terletak pada pulau-pulau yang terletak di sekitar lepas pantai.
Mangrove dapat tumbuh dan berkembang secara optimal pada kondisi banjir dan sirkulasi air permukaan menyebabkan pertukaran dan pergantian sedimen secara terus menerus. Sisa (lanjutan) sirkulasi meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi, untuk respirasi dan produksi tanaman. Air dengan salinitas rendah akan menghilangkan garam dan zat basa, karena air yang mengandung garam dapat menetralkan keasaman tanah. Mangrove dapat tumbuh pada berbagai media (misalnya berpasir, berlumpur, lempung, berbatu, dan lain-lain). Mangrove tumbuh pada berbagai media yang bergantung pada pertukaran air untuk mempertahankan pertumbuhan mangrove.

## Fungsi  mangrove
4 Mega Widya Wati, Skripsi:Strategi Pegelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Berdasarkan Preferensi Stakeholder, (Surabaya:ITS, 2017) hal. 1
Keterkaitan dengan potensi hutan mangrove ada beberapa fungsi dan manfaat baik yang Iangsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan lingkungannya. 5
a.  Fungsi fisik kawasan mangrove : Menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai dan proses erosi atau abrasi, mengurangi  atau  menyerap tiupan  angin  kencang  dan  taut  ke darat, meredam dan menahan hempasan badai tsunami, menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru, sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat, atau sebagai filter air asin menjadi tawar
b.  Fungsi kimia kawasan mangrove : Sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida, sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal-kapal di lautan,
c.  Fungsi biologi kawasan mangrove : merupakan   penghasil   bahan   pelapukan   (decompuser) yang merupakan sumber makanan penting bagi invertebrata kecil pemakan bahan pelapukan (detritus), yang kemudian berperan sebagai sumber makanan bagi hewan yang lebih besar,  sebagai   kawasan   pemijah   ( spawning   ground )   atau   asuhan ( nursery ground ) bagi udang, ikan, kepiting, kerang, dan sebagainya, yang setelah dewasa akan kembali ke lepas pantai, merupakan    kawasan    untuk    berlindung, bersarang,    serta berkembang biak bagi burung dan satwa lain, sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetika, sebagai  habitat  alami  bagi  berbagai  jenis  biota  darat dan  laut lainnya.
d.    Fungsi sosial ekonomi : penghasil bahan bakar; bahan, baku industri, obat-obatan, perabot rumah tangga, kosmetik, makanan, tekstil, lem, penyamak kulit dan lainnya,Penghasil bibit/benih ikan, udang, kerang, kepiting, telur burung, madu, dan lainnya, sebagai kawasan wisata, konservasi, pendidikan dan penelitian.

## Konsep ekowisata mangrove sebagai pariwisata berkelanjutan
Industri pariwisata mampu menjadi salah satu sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan devisa negara. Bentuk kegiatan pariwisata mempunyai tingkatan yang dapat dikembangkan menjadi salah satu sarana penopang kegiatan perekonomian negara. Kegiatan pariwisata mulai dikembangkan dan diarahkan pada upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan metode dan kaidah penyelamatan ekosistem yang disebut sebagai ekowisata. Tujuan utama ekowisata adalah untuk mengembangkan kegiatan wisata yang ramah  lingkungan,  sehingga  kelestarian  ekosistem  tetap terjaga. 6 Konservasi lingkungan juga dikemukakan oleh Mukminan, bahwa definisi fisiografis suatu wilayah yang menggambarkan hamparan tanah, air, dan udara, serta fenomena sosial, dimana ada biotik dan abiotik yang berinteraksi satu sama lain dan saling menggantungkan. 7
Ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal. Sementara itu Wood mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. 8 Ekowisata berbeda  dengan  industri  pariwisata  lainnya karena ekowisata didefinisikan sebagai pariwisata berkelanjutan yang melestarikan daerah alam, mendidik pengunjung
5 Tim BPHN, 2009, laporan akhir penelitian hukum Tentang perlindungan Kawasan pantai Terhadap Keru- sakan lingkungan , Jakarta, hal 14.
6 Fandeli C., 2000, pengusahaan ekowisata . Yogjakarta: Pustaka Pelajar, hal. 54.
7 Mukminan. (2018). Dimensions and factors of contemporary geography learning climate at senior high school. Indonesian Journal of geography , 50(1). http://dx.doi.org/10.22146/ijg.34567. Hal. 79
8 Wood,  M.  E., 2002, ecotourism:  principles,  practices&policies  for  sustainabilty .  France:  United  Nation Publication.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 856~861
tentang keberlanjutan dan memberi manfaat kepada penduduk lokal. 9
Prinsip ekowisata adalah   suatu   prinsip   yang   harus dipenuhi  dalam  pengembangan dan  pengelolaan  ekowisata. Ekowisata agar dapat berkelanjutan harus mencakup 3 aspek diantaranya  aspek  sosial,  aspek  ekonomi  dan  juga  aspek lingkungan. Maksudnya adalah suatu ekowisata harus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjuntan sehingga harus   ekonomis,   peka   terhadap   lingkungan   serta   sesuai dengan  kondisi  sosial  budaya  setempat.

## b. metode penelItIan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan- pendekatan yang digunakan, yaitu: 10 a. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini; b.  Pendekatan kasus ( case approach ), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah  lebih  mendalam  mengenai  kasus  yang  menjadi fokus permasalahan yang diteliti; c. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah: (1) bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini; (2)bahan hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini; (3)bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

## C. pembaHasan
Desa Lembar Selatan selain memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya dan pariwisata (ekowisata) juga memiliki potensi hutan mangrove yang jika dikelola bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.Beberapa jenis ekosistem vital di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat adalah ekosistem mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu  karang  yang  memiliki  peran  strategis  baik  secara  ekologi,  sosial, ekonomi  dan lingkungan. Luas ekosistem mangrove di desa Lembar Selatan sekitar 60 ha yang tersebar di empat dusun yaitu dusun Cemare, Puyahan, Pesanggaran dan Sepakat.
Ekosistem mangrove  dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan ekowisata mangrove berjalan baik dan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat Desa Lembar Selatan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekowisata  mangrove yang berkelanjutan harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai ekosistem
9 Ibid 10   Peter  Mahmud  Marzuki., “Penelitian  Hukum”, Kencana,  Jakarta,  2005,  hal  93.
mangrove. Peraturan tentang ekosistem mangrove banyak dipengaruhi oleh aturan – aturan berdasarkan hukum lingkungan internasional seperti Konvensi Ramsar, konvensi Keanekaragaman Hayati atau convention on biological Diversity (CBD) Konvensi Bassel dan lain lain.
Kerusakan hutan mangrove di antaranya disebabkan oleh suatu tekanan dan pertambahan jumlah penduduk yang demikian cepat terutama di daerah pantai, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan. Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan masyarakat untuk mengkonversi areal mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan komersil, dan tambak. Adanya kegiatan konversi lahan dan penebangan liar ini diakibatkan oleh tingkat pendapatan secara umum masyarakat di wilayah pesisir masih rendah, sehingga cenderung mendorong masyarakat memanfaatkan hutan mangrove untuk meningkatkan pendapatannya,  sehingga  berdampak  pada  terjadinya  kerusakan.
Kawasan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, kawasan mangrove juga rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab kerusakan lingkungan kawasan mangrove: Perubahan iklim, Aktivitas manusia, Pembangunan, Kebakaran dan Pencemaran Kebijakan hukum lingkungan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan ekowisata mangrove antara lain:

## a. Konvensi ramsar
Pada tahun 1971, masyarakat internasional berhasil menyepakati Konvensi yang mengangkat kepedulian terhadap lahan basah. Konvensi Lahan Basah ini bernama conventions on wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat atau biasa disebut sebagai Konvensi Ramsar.  Pada awalnya Konvensi Ramsar fokus pada masalah burung air dan burung migran, namun dalam perkembangannya disepakati bahwa konservasi lahan basah dinilai lebih penting, serta berkembang pula kesadaran pada keutuhan keanekaragaman hayati dan aspek pemanfaatan lahan basah secara bijaksana ( wise use ). Tujuan utama konvensi ini untuk menghentikan perambahan dan perusakan lahan basah, yang merupakan ekosistem yang rapuh dan sensitif, serta keberadaannya sangat tergantung pada cara pemanfaatan dan usaha pelestariannya. Konvensi Ramsar memberikan kerangka kerja penting bagi pengelolaan ekowisata mangrove yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan menggabungkan perlindungan ekosistem mangrove dengan manfaat ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat lokal dan pengunjung.
b.  Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diver- sity (Cbd)
Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) adalah instrumen hukum internasional untuk “konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan komponen- komponennya dan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik” yang telah diratifikasi oleh 196 negara. 11 Tujuan keseluruhannya adalah untuk mendorong tindakan yang akan mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.
11   Konvensi Keanekaragaman Hayati, instrumen internasional utama untuk pembangunan berkelanjutan- https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day/convention

## 858~861
CBD secara tidak langsung  berkaitan dengan ekowisata, perjanjian ini memberikan kerangka kerja dan prinsip-prinsip umum yang mendukung praktik ekowisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk yang berhubungan dengan ekosistem mangrove. Penerapan prinsip-prinsip CBD dalam praktik ekowisata mangrove dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati dan mempromosikan keberlanjutan ekowisata.

## c.  Konvensi basel
Konvensi Basel, secara resmi dikenal sebagai “Konvensi Basel mengenai Pengendalian Transboundary movements of hazardous wastes and Their Disposal ” (Konvensi Basel mengenai Pengendalian Pergerakan Residu Berbahaya dan Pembuangannya yang Melintasi Batas), adalah perjanjian internasional yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan pergerakan residu berbahaya dan pengelolaannya.
Konvensi Basel berkaitan dengan ekowisata mangrove dalam konteks perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ekowisata mangrove, sebagai bentuk wisata berkelanjutan yang mempromosikan pemahaman dan kesadaran tentang keanekaragaman hayati dan keberlanjutan, seharusnya tidak menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari ekosistem tersebut. Pengelola ekowisata, pemerintah, dan komunitas setempat yang terlibat dalam ekowisata mangrove harus mematuhi prinsip- prinsip konvensi ini serta regulasi dan undang-undang lingkungan yang berlaku untuk meminimalkan dampak negatifnya pada ekosistem mangrove. Hal ini sesuai dengan upaya untuk menjaga dan melindungi ekosistem mangrove yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan.
Ekowisata mangrove merupakan salah satu bentuk kegiatan pariwisata yang berbasis pada alam, dengan mengutamakan aspek konservasi dan edukasi. Pengelolaan ekowisata mangrove yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

## d. Konvensi pbb tentang perubahan Iklim (1992)
12
Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencegah perubahan iklim. Konvensi ini ditandatangani oleh 154 negara pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada tanggal 3-14 Juni 1992, dan mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1994.
Konvensi UNFCCC mengakui bahwa perubahan iklim merupakan masalah yang serius dan mendesak, dan bahwa tindakan internasional diperlukan untuk mengatasinya. Konvensi ini menetapkan tujuan untuk:
•  Menjaga keseimbangan radiasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim
•  Meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang penelitian, pengembangan, dan transfer teknologi yang berkaitan dengan perubahan iklim
strategi pengelolaan ekowisata mangrove yang mencerminkan Kebijakan Hu- kum lingkungan Internasional di desa lembar selatan
Berdasarkan kebijakan hukum lingkungan internasional tersebut, strategi pengelolaan ekowisata mangrove di desa Lembar Selatan adalah sebagai berikut:
12   https://iesr.or.id/konferensi-pbb-mengenai-perubahan-iklim-di-durban

## 1. berbasis konservasi
Pengelolaan ekowisata mangrove harus berorientasi pada konservasi, yaitu dengan menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan, seperti:
•  Tidak merusak ekosistem mangrove
•  Meningkatkan keanekaragaman hayati mangrove
•  Menjaga fungsi ekologis mangrove

## 2. berbasis edukasi
Pengelolaan ekowisata mangrove juga harus berbasis edukasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi kepada wisatawan tentang mangrove, seperti:
•  Peran mangrove dalam menjaga kelestarian lingkungan
•  Keanekaragaman hayati mangrove
•  Metode pengelolaan mangrove yang berkelanjutan

## 3. berbasis partisipasi masyarakat
Pengelolaan ekowisata mangrove harus melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan. Hal ini dapat dilakukan dengan:
•  Mensosialisasikan rencana pengelolaan ekowisata mangrove kepada masyarakat
•  Membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola ekowisata mangrove
•  Memberikan manfaat ekonomi dari ekowisata mangrove kepada masyarakat Strategi pengelolaan ekowisata mangrove yang mencerminkan kebijakan hukum lingkungan internasional ini dapat meningkatkan manfaat ekonomi dari ekowisata mangrove, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

## d. KesImpulan dan saran
Kawasan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, kawasan mangrove juga rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab kerusakan lingkungan kawasan mangrove yaitu : Perubahan iklim, Aktivitas manusia, Pembangunan, kebakaran, dan pencemaran. Kebijakan hukum lingkungan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan ekowisata mangrove antara lain: Konvensi Ramsar, Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati atau convention on biological Diversity (CBD), Konvensi Bassel, dan Konvensi PBB tentang Perubahan iklim (1992). Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di desa Lembar Selatan yang Mencerminkan Kebijakan Hukum Lingkungan Internasional yaitu pengelolaan yang berbsis konservasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat unntuk menjaga kelestarian ekosistem Mangrove di Kawasan ekowisata Lembar Selatan perlu dibuatkan peraturan desa yang mengatur pengelolaan ekowisata yang berdasarkan aturan-aturan tentang konservasi lingkungan hidup.

## daFtar pustaKa

## a. buku
Abd. Saddam Mujib, 2022, Laporan Hasil Survey Mangrove dan Hidro-Oseanografi
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 860~861

## Desa Lembar Selatan
Bengen DG., 2002, pedoman Teknis pengenalan dan pengelolaan ekosistem mangrove. buku. pusat   Kajian sumberdaya pesisir dan lautan . Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Direktorat Pesisir dan Lautan, 2012, profil Kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove . Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, 2008, Konvensi dan Kerjasama Internasional bidang Konservasi Keanekaragaman hayati , Kementerian Kehutanan
Dauvergene, Peter, 2009, historical Dictionary of environmentalism , The Scarecrow Press, UK
Esperiana, S. N. (2009). upaya pemberdayaan masyarakat melalui  pelaksanaan program  ekowisata  berbasis masyarakat. Depok
Fandeli, C., 2000, pengusahaan ekowisata . Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Husamah   dan   Atok   M.H.,   2018,   Evaluation   of   the   implementation   of community-based ecotourism principles in management of clungup mangrove conservation, Sumbermanjing Wetan, Malang. Jurnal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Vol. 8 No. 1. Retrieved from http://journal.ipb.ac.id/ index.php/jpsl/article/view/15630
Ibrahim, Johny, 2006, Teori dan penelitian hukum normatif , Malang: Bayumedia Kete, S. C. ,2016,. pengelolaan ekowisata berbasis goa Yogyakarta: Deepublish.
Kiper,   T. ,2013, . role   of   ecotourism   in   sustainable Development. Turkey:  Murat Ozyavuz.  Retrieved from www.intechopen.com.
Mahmud  Marzuki.,2005, penelitian  hukum , Kencana,  Jakarta
Nelson, James Gordon, 1997, national parks and protected areas: Keystones to conservation and sustainable Development , Springer
Philippe Sands, 2003, principles of International environmental law , Cambridge University Press
Ramsar Convention Secretariat, 2016, an Introduction to The convention on wetlands, ramsar convention secretariat, gland, Switzerland
Tim BPHN, 2009, laporan akhir penelitian hukum Tentang perlindungan Kawasan pantai Terhadap Kerusakan lingkungan , Jakarta.
TIES,   2014.    The    International    Ecotourism    Society. ecolodge .
Tuwo,  A.,  2011, pengelolaan  ekowisata  pesisir dan laut pendekatan ekologi, sosial ekonomi, Kelembagaan, dan sarana wilayah . Sidoarjo: Brilian Internasional.
UNESCO,  2009, ekowisata: panduan dan pelaksanaan , UNESCO
Wati, Mega Widya, 2017, S trategi pegelolaan ekowisata mangrove wonorejo berdasarkan preferensi stakeholder , Surabaya : ITS
Wood,  M.  E., 2002, ecotourism:  principles,  practices&policies  for  sustainabilty . France:  United  Nation Publication.

## b. peraturan perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2009 Tentang   Pedoman Pengembangan    Ekowisata    Di Daerah
Undang-Undang Dasar 1945
united nation framework convention on climate change (unfccc)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan united nations framework convention on climate change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto protocol to the united nations framework convention on climate change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Acuan PBB tentang Perubahan Iklim)

## C. jurnal dan Internet
Mukminan. (2018). Dimensions and factors of contemporary geography learning climate at senior high school. Indonesian Journal of geography , 50(1). http:// dx.doi.org/10.22146/ijg.34567.
Pramudianto ,Andreas, 1994, “Kawasan Lahan Basah dalam Konsep Hukum Global dan Keberadaannya di Indonesia”, Jurnal lingkungan dan pembangunan , Vol.14, No.1
Scott, D.A. et al ., 1995, “Classification and Inventory of Wetlands: A Global Overview”, vegetatio , Vol.118, No.1/2
Siagian, Abdhy Walid, perlindungan hutan mangrove melalui valuasi ekonomi Jasa Karbon sebagai upaya penekanan perubahan Iklim , Artikel Hukum BPHN, Agustus, 25, 2022, https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&beri ta=638.
Vera Batanjski, et.al ., 2016, “Critical Legal and Environmental View on The Ramsar Convention in Protection from Invasive Plant Species: An Example of The Southern Pannonia Region”, International environmental agreements: politics, law and economics , Springer Nature, Vol.16, Issue 6