-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## PERAN NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN

## Arita Ernawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro E-mail: aritaerna.dharto@gmail.com

## Abstract
A company if in carrying out its business activities managing and utilizing natural resources and its business  activities  have  an  impact  on  the  function  of  natural  resource  capabilities,  in  addition  to aiming  for  profit,  it  must  also  pay  attention  to  the  concern  for  the  surrounding  social  and environmental impacts arising as a result of its business activities. The purpose of this paper is to find out why companies are required to carry out Corporate SocialResponsibility and know the role of the notary  in  the  implementation  of  Corporate  SocialResponsibility.  This  method  uses  a  normative juridical  approach  with  qualitative  methods.  Corporate  SocialResponsibility  is  the  Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life  and  the  environment  that  is  beneficial,  for  the  company,  the  local  community,  and  society  in general. So that it is expected to lead to a harmonious, balanced, and appropriate relationship with the environment, values, norms, and culture of the local community. The notary is expected to be able to implement and socialize and play an active role in carrying out what has been regulated and desired by law. The notary also has a role as a counselor, advisor, and provides information in the  field of law. The obligation to carry out Corporate SocialResponsibility determined by law is compelling, it needs to be informed to the founder and / or shareholders so as not to forget these obligations.

## Keywords : Corporate Social Responsibility, CSR, Limited Liability Company, Notary

## Abstrak
Suatu perseroan apabila dalam melakukan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya  alam  serta  kegiatan  usahanya  berdampak  pada  fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam,  maka selain  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  juga  harus  memperhatikan  kepedulian  terhadap dampak  sosial  dan  lingkungan  sekitarnya  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  kegiatan  usaha  yang dilakukannya.  Adapun  tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  alasan  perusahaan  wajib melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  dan  mengetahui  peran  serta  notaris  dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif  dengan  metode  kualitatif.  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen Perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat  pada  umumnya.    Sehingga  diharapkan  dapat  menimbulkan  hubungan  yang  serasi, seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat  setempat.  Notaris diharapkan  mampu  mengimplementasikan  dan  mensosialisasikan  serta  berperan  aktif  untuk melaksanakan apa yang telah diatur dan dikehendaki oleh undang-undang. Notaris juga mempunyai peran  sebagai  penyuluh,  penasihat,  dan  memberikan  informasi  dibidang  hukum.  Kewajiban  utuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ditentukan oleh undang-undang bersifat  memaksa,  perlu  diinformasikan  kepada  pendiri  dan/atau  para  pemegang  saham  agar  tidak melupakan kewajiban tersebut.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, CSR, Perseroan Terbatas, Notaris
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-

## 1702

## A. Pendahuluan
Perekonomian  nasional  yang  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomidengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonominasional,  perlu  didukung oleh  kelembagaan  perekonomian  yang  kokoh  dalam  rangkamewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Perseroan  Terbatas    merupakan  salah  satu  pilar  untukmeningkatkan  pembangunan perekonomian nasional.
Perseroan  Terbatas  (Perseroan)  merupakan  badan  hukum  yangmerupakan  persekutuan modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usahadengan  modal  dasar  yang seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratanyang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya.Suatu  perseroan  apabila  dalam  melakukan  kegiatan usahanya  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  serta  kegiatan  usahanya  berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan juga  harus  memperhatikan  kepedulian  terhadap  dampak  sosial  dan  lingkungan  sekitarnya  yang timbul  sebagai  akibat  dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukannya.  Sehingga  terjadi  keseimbangan antara  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  suatu  perseroan  dengan  lingkungan  dan  masyarakat sekitarnya.
Tanggung  jawab  Sosial  Perusahaan  atau  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) merupakan  suatu  kegiatan  perseroan  yang  memiliki  berbagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap konsumen,  karyawan,  pemegang  saham,  komunitas  dan  lingkungan  dalam  segala  aspek operasional  perusahaan  yang  mencakup  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Dan  harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dikatakan sebagai  kontribusi  perusahaan  terhadap  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dengan  cara meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan.
Menurut  Philip  Kotler  dan  Nancy  Lee, Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  is  a commitment  to  improve  community  well-being  through  discretionary  business  practices  and contributions  of  corporate  resources (Kotler  2005) . CSR  merupakan  sebuah  komitmen  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  praktek  bisnis  yang  dijalankan  dan  kontribusi sumber daya perusahaan. Komitmen tersebut merupakan inisiatif untuk mengatasi masalah sosial sebagai  tanggung  jawab  perusahaan  untuk  mendukung  tujuan-tujuan  sosial  dan  memenuhi komitmen tanggung jawab sosialnya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Menurut Maignan & Ferrel, Corporate Social Responsibility (CSR) is a business acts in socially  responsible  manner  when  its  decision  and  actions  account  for  and  balance  diverse stakeholder  interests (Susanto  2009) . Penekanan  pada  definisi  tersebut  terletak  pada  perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab sosial.
Menurut  Suhandari  , Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  komitmen perusahaan  atau  dunia  bisnis  untuk  berkontribusi  dalam  pengembangan  ekonomi  yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  (Budi  Untung 2009). Implementasi desentralisasi telah  menempatkan Corporate Social Responsibility sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat.
Dari  beberapa  definisi  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Corporate  Sosial Responbility  (CSR) atau Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  merupakan  suatu  mekanisme sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosialnya sebagai rasa  tanggung  jawabnya  terhadap  sosial  dan  lingkungan  sekitar  dimana  perusahaan  tersebut berdiri.  Hal  ini  dilakukan  dengan  melaksanakan  suatu  kegiatan  yang  bisa  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  atau  penduduk  sekitar,  menjaga  lingkungan  sekitar,  memberikan beasiswa pendidikan kepada  masyarakat yang kurang  mampu,  membangun  fasilitas umum, dan memberikan  bantuan  berupa  dana  ataupun  kebutuhan  pokok  untuk  kesejahteraan  masyarakat sekitar.
Menurut  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung jawab  sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan yang  bermanfaat  ,  baik  bagi  perseroan  sendiri,  komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya.
Tanggung sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban sebuah perusahaan termaktub dalam  pasal  74  Undang-Undang  nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tangggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk  mendukung  terjalinnya  hubungan  Perseroan  yang  serasi,  seimbang  ,  dan  sesuai  dengan lingkungan, nilai,  norma, dan  budaya  masyarakat setempat. Pelaksanaan tanggung  jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori perlindungan hukum.  Hubungan  hukum  dengan  kesuksesan  suatu  pembangunan  ekonomi  sangat  erat.  Pada dasarnya  kebutuhan  perusahaan  dengan  masyarakat  sekitarnya  adalah  saling  melengkapi  dan saling membutuhkan. Oleh sebab itu untuk menciptakan hubungan yang harmonis perlu adanya ketentuan  – ketentuan  yang  harus ditaati dan  mengikat masing-masing pihak. Pemerintah  harus menjamin terciptanya Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum(Rahardjo 2000).
Menurut  Phillipus  M  Hadjon,  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  merupakan  tindakan pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  termasuk  penangannya  dilembaga  peradilan(Rahardjo 2000). Dapat dikatakan pula bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan  martabat  manusia  serta  pengakuan  akan  hak-hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  manusia  sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.
Fitzgerald  mengutip  istilah  tentangteori  perlindungan  hukum  dari  Salmond,  bahwa hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan , perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengatur  hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk menentukan kepentingan manusia untuk diatur dan dilindungi(Rahardjo 2000).
Penerapan  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, untuk itu perlu diatur dengan jelas dan tegas karena akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh masyarakat secara umum.
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan disusun adalah :
1. Mengapa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan?
2. Bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan?
Orisinalitas jurnal :
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 No. Judul Nama Peneliti/PT/Tahun Pembahasan Unsur Pembaruan 1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  (  CSR  ) Studi Efektifitas Program  PT.  Pertamina Sehati  (  Sehat  Ibu  dan Anak Tercinta ) Sandi Gumilar, Hadiyanto A Rachim, Lenny Meilanny / Universitas Padjajaran / 2017 Membahas  tentang pengertian CSR dan implementasinya di PT  Pertamina  di Kabupaten Bandung(Gumilar 2017) Membahas  tentang pengertian serta aturan-aturan perundang- undangan yang mengatur serta manfaat CSR secara umum 2 Corporate Social Responsibility  :  Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat Suparman/ Universitas Diponegoro/ 2013 Membahas CSR menggunakan pendekatan Management Public Relation dalam kasus pertambangan  PT Freeport di Papua(Suparman 2013) Membahas  tentang alasan-alasan  suatu perusahaan harus melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan    sesuai dengan peraturan peundang- undangan yang berlaku 3 Klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Akta  Notaris  Sebagai Upaya  Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi. Elita Rahmi, Ageng  Triganda Sayuti,  &Zulfadli Zulfadli/ Universitas Jambi/  2018 Membahas  tentang klausul tanggung
jawab  sosial  dan
lingkungan  dalam akta  notaris  dan jenis-jenis akta serta kedudukan RUPS (Rahmi 2018) Membahas  tentang peran  notaris dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan

## B.   Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif.  Pendekatan yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  fokus  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif(Ibrahim  2006).  Yuridis  Normatif  merupakan  pendekatan yang  menggunakan  konsep legis  positivis, yang  memandang  hukum  identik  dengan  norma- norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang  dan memandang  hukum  sebagai suatu sistem normatif  yang bersifat  mandiri, tertutup dan terlepas dari  kehidupan  masyarakat  yang  nyata(Soemitro  1988).Dalam  melakukan  pendekatan  yuridis normatif  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Metode  ini  digunakan  karena
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
beberapa  pertimbangan  yaitu  pertama,  menyesuaikan  metode  ini  lebih  mudah  apabila berhadapan dengan kenyataan, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dengan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri  dengan  banyak  penajaman  pengaruh  bersama  terhadap  pola-pola  nilai  yang dihadapi(Moleong  2000).Spesifikasi  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis  yaitu  penilitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara  rinci, sistematis dan  menyeluruh  mengenai  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta peran serta notaris dalam pelaksanaan CSR. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder.Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan  cara  mengadakan  studi (library  research) .  Data  sekunder  tersebut terdiri  dari  3  (tiga) bahan hukum yaitu :bahan hukum Primer, yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  erat  kaitannya  denganbahan  hukum primer  dan  dapat  membantu  menganalisa  dan  memahami  bahan  hukum  primer  seperti  jurnal- jurnal  hukum,  karya  tulis  ilmiah  dan  beberapa  sumber  internet  yang  berkaitan  dengan permasalahan, serta bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan  yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, seperti kamus hukum (Black’s Law Dictionary) , Indeks, Bibliografi dan Ensiklopedia(Suteki & Taufani  2018).Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Studi  Kepustakaan (Library Research) .  Study  Kepustakaan  adalah  usaha  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Studi kepustakaan  dilakukan  dengan  menggunakan  serangkaian  studi  dokumentasi  dengan  cara mengumpulkan,  membaca,  mempelajari,  membuat  catatan-catatan,  dan  kutipan-kutipan  serta menelaah  bahan-bahan  pustaka  yaitu  berupa  karya  tulis  dari  para  ahli  yang  tersusun  dalam literatur  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif,  dimana  prosedur  penelitiannya  bersifat menjelaskan, mengolah, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah.

## C.  Hasil dan Pembahasan
1. Kewajiban Perusahaan untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas menyebutkan  bahwa  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen  Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun  masyarakat pada umumnya.  Sehingga diharapkan dengan adanya Perseroan dapat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
menimbulkan  hubungan  perseroan  yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam yaitu yang manjalankan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta perusahaan  yang  menjalankan kegiatannya  berkaitan dengan sumber daya alam,  yaitu tidak  mengelola  dan  tidak  memanfaatkan  sumber  daya  alam  melainkan  kegiatan  usahanya berdampak  pada  fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam  termasuk  pelestarian  lingkungan hidup.  Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  merupakan  kewajiban  dari  perusahaan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya harus memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran  serta  wajib    dimuat  dalam  laporan  tahunan perusahaan  untuk  selanjutnya  dipertanggungjawabkan  kepada  Rapat  Umum  Pemegang Saham (RUPS). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 danPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik, maka  pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  32 Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Sesuai  dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :
1.  Melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2.  Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3.  Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4.  Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5.  Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
6.  Menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari hak asasi manusia
7.  Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak
8.  Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
9. Mengantisipasi isu lingkungan global.
Dari  uraian  tujuan  pengelolaan  hidup  tersebut  diatas  jelas  sangat  penting  bagi  perseroaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkunga, sehingga perseroan ikut berperan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
serta dalam pelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan pelaksanaan asas pengelolaan lingkungan lingkungan hidup diantaranya yaitu (Hasyim 2016):
1. Asas tanggung jawab negara
Negara  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya  alam  akan  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya bagi kesejahteraan rakyat, menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan  sehat,  serta  mencegah  dilakukannya  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang menimbulkan pencemaran dan/atau lingkungan hidup. Untuk itu negara harus memastikan bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  alam  juga  harus  diimbangi  dengan  upaya  pelestarian lingkungan hidupnya demi terciptanya keseimbangan ekosistem disekitarnya.
2.  Asas kelestarian dan keberlanjutan
Merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  setiap  orang  untuk  melakukan  upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, demi kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.
3. Asas keserasian dan keseimbangan
Bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  alam  harus  memperhatikan  berbagai  aspek  ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem
4.  Asas keterpaduan
Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan secara bersama- sama dengan berbagai komponen terkait.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini secara tegas juga dinyatakan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menentukan bahwa salah  satu  kewajiban  setiap  penanam  modal  adalah  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan serta tanggung jawab penanaman modal salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan  hidup,  sesuai  dengan  pasal  16  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal. Dan Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi,  yang  berupa  peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan dan/atau  fasilitas  penanaman  modal,  dan  pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau  fasilitas penanaman modal, seperti tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan yang bersifat memaksa.
Corporate  Social  Responsibility  (CSR) atau  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan merupakan  salah  satu  strategi  perusahaan  untuk  meningkatkan  benefit  yang  berupa  citra perusahaan. Karena tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai faktor penting yang  menentukan  keputusan  konsumen  untuk  mengkonsumsi  produk  yang  dihasilkan.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Kesadaran  konsumen  semakin  tinggi  akan  kepedulian  sosial  dan  lingkungannya,  sehingga perusahaan – perusahaan harus membenahi citra sosialnya.
Menurut  Frynas,  JG  bahwa  pertimbangan  perusahaan  untuk  melakukan  kegiatan  CSR pada umumnya karena alasan-alasan sebagai berikut:(Frynas 2009)
1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan.
2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif
3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan
4. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat
5. Bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial.
Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya, selain berorientasi pada laba, tetapi juga fokus  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat.  Dengan  lebih  banyak  memberikan  perhatian terhadap  lingkungan  sekitar,  perusahaan  turut  pula  berpartisipasi  dalam  usaha  pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan manusia dalam jangka panjang. Sehingga Corporate  Social  Responsibility  (CSR) atau Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  akan membawa manfaat bagi perusahaan, yaitu :(Susanto 2009)
1.  Mengurangi  resiko  bisnis  perusahaan.  Dengan  menjalankan  tanggung  jawab  sosialnya secara  konsisten  maka  perusahaan  akan  mendapat  dukungan  dari  komunitas  yang  telah merasakan  manfaat  dari  berbagai  aktifitas  yang  dijalankan.  Dalam  jangka  panjang  akan meningkatkan  reputasi  perusahaan  karena  dengan  CSR  akan  mendongkrak  citra perusahaan, maka dengan sendirinya akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
2.  Meminimalisasi  dampak  buruk  pada  perusahaan.  Pada  saat  perusahaan  melakukan kesalahan  maka  masyarakat  akan  mudah  memahami  dan  memaafkan.  Sehingga  akan meredam kerusuhan atau penolakan.
3.  Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  lingkungan  sekitarnya.  Sehingga  perusahaan  akan mendapatkan loyalitas karyawan secara maximal.
4.  Memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya. Perusahaan yang konsisten melaksanakan CSR akan membuat para stakeholder senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan, karena menilai perusahaan tersebut  mempunyai  kepedulian  terhadap  pihak-pihak  yang  berkontribusi  terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang diraih.
5.  Meningkatnya produksi dan laba yang diraih perusahaan, karena reputasi perusahaan baik maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan produknya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## 2.  Peran  Notaris  dalam  Pelaksanaan  Kewajiban  Perusahaan  terhadap  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh  yang  berkepentingan  yang  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1868  menyatakan  akta  autentik  adalah  yang  dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan  hukum  yangmerupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan  modal dasar  yang seluruhnyaterbagi dalam saham. Pada Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  menyatakan bahwa Perseroan didirikan dengan akta notaris  yang dibuat dalam  bahasa Indonesia. Tugas yang diemban notaris merupakan tugas yang seharusnya diemban pemerintah, maka notaris dianggap sebagai bagian dari pemerintahan, maka hasil pejkerjaan notaris mempunyai akibat hukum,  notaris dibebani sebagian kekuaasaan negara dan  memberikan aktanya  mempunyai kekuatan autentik dan eksekutorial(Lubis 1993).
Tugas  notaris  sebagai  salah  satu  pejabat  umum  berkaitan  dengan  pembuatan  akta autentik  dan  sesuai  dengan  kewenangannya  untuk  mengemban  pelaksanaan  hukum  secara nyata terutama mengenai pelaksanaan peraturan peundang-undangan. Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan membuat anggaran dasar perseroan yang merupakan aturan main  bagi  pihak-pihak  yang  tekait  dalam  perseroan,  notaris  diharapkan  mampu mengimplementasikan  dan  mensosialisasikan  serta  berperan  aktif  untuk  melaksanakan  apa yang telah diatur dan dikehendaki oleh undang-undang. Sebagai salah satu pejabat umum dan penegak hukum maka notaris mempunyai kewajiban untuk menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih daripada itu, notaris juga mempunyai peran  sebagai  penyuluh,  penasihat,  dan  memberikan  informasi  dibidang  hukum.  Khusus didalam pendirian perseroan terbatas ini, mengenai kewajiban utuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ditentukan oleh undang-undang bersifat memaksa, perlu  diinformasikan  kepada  pendiri  dan/atau  para  pemegang  saham  agar  tidak  melupakan kewajiban tersebut bagi perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam, yaitu yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## D.  Simpulan
Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
Pertama, kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan membawa akibat pada biaya yang harus  dialokasikan,  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perusahaan  dan  dapat membawa dampak pada persaingan pasar. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah  pelaksanaan  dari  ketentuan  undang-undang  yang  menjadi  sarana  untuk  mewujudkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  dalam  kerangka  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Kedua, Notaris yang merupakan pejabat umum tidak semata-mata membuat akta autentik tetapi notaris juga sebagai penegak hukum yang harus turut serta memberikan penyuluhan mengenai hak  dan  kewajiban  perseroan  tentang  adanya  peraturan-peraturan  yang  bersifat  mengatur  dan bersifat  memaksa,  mengenai  kewajiban  untuk  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi Untung, H. 2009. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.
Frynas, JG. 2009. Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenge. Cambridge: Cambridge University Press.
Hasyim, D. 2016. Hukum Lingkungan. Surakarta: UNS Press.
Ibrahim, J. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Kotler, Philip & Lee, Nancy. 2005. Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause . New Jersey: John Wiley & Sons.
Lubis, S K. 1993. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Moleong, L J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Rahardjo, S. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soemitro, R H. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Susanto, AB. 2009. Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management dalam CSR. Jakarta: Erlangga.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Suteki & Taufani, Galang. 2018. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Gumilar, Sandi, Rachim, Hardiyanto A, & Melanny, Lenny. 2017. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektifitas Program PTPertamina Sehati ( Sehat Ibu dan Anak Tercinta )." Jurnal Penelitian & PKM IV (2): 129-389.
Rahmi, Elita, Sayuti, Ageng Triganda, & Zulfadli, Zulfadli. 2018. "Klausul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Akta Notaris sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi." Jurnal Recital Review I (1): 108-136.
Suparman. 2013. "Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat." Jurnal Interaksi II (2): 69-81.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.