## Jurnal Simki Economic, Volume 5 Issue 2, 2022, Pages 172-186

## Evaluasi Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan
Anna Atika Maghfiroh 1 , Agus Sugiono 2* annaatikamaghfiroh@gmail.com 1 , agussugiono@uim.ac.id 2* 1,2 Program Studi Akuntansi
1,2 Universitas Islam Madura
Received: 12 02 2022. Revised: 06 04 2022. Accepted: 06 06 2022.
Abstract : The purpose of this study was to evaluate the preparation of the regional  apparatus  organization  budget  for  the  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pamekasan.  This  research  is  a  qualitative  research.  Sources  of  data  in  the form  of  primary  data  obtained  from  observations  and  interviews  with resource  persons  from  the  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  and secondary  data  in  the  form  of  administrative  document  studies.The  results showed  that  the  process  of  preparing  the  budget  planning  at  the  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  started  from  the  proposal  for  the Puskesmas which was combined with the results of the MP-3 then combined with  the proposals  of various Sections and Sub-Sections to  be submitted to the MP-3 at the Pamekasan Regency level. The goals of the health program at  the  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  refer  to  the  Draft  Strategic Plan which contains the Vision, Mission, goals and objectives of the health program  in  11  policy  packages  that  serve  as  barometers  for  health development.  The  RASK  proposal  and  the  realization  of  the  budget  are RASK  proposals  that  are  in  accordance  with  the  priority  scale  in  order  to obtain  an  effective  and  efficient  budget  and  it  is  necessary  to  advocate  for policy makers, especially to Bapeda and TPA Legislative. The preparation of planning, determination and realization of the budget experienced problems in  the  quality  and  quantity  of  human  resources  at  the  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
Keywords : Evaluation, Budgeting, Public health office
Abstrak  : Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengevaluasi  penyusunan  anggaran organisasi  perangkat  daerah  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan.  Jenis Penelitian  ini  kualitatif  dengan  Sumber  data  primer  dan  sekunder.  Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan  bahwa  proses  penyusunan  perencanaan  anggaran  pada  Dinas Kesehatan dimulai dari usulan Puskesmas yang dipadukan dengan hasil MP- 3 kemudian disatukan dengan usulan berbagai  Seksi  dan Sub Bagian untuk diajukan pada MP-3 Tingkat Kabupaten. Tujuan sasaran program kesehatan mengacu  pada  Draft  Renstra  yang  memuat  Visi,  Misi,  tujuan  dan  sasaran program kesehatan yang ada pada 11 paket kebijakan dan menjadi baromater pembangunan  kesehatan.  Usulan  RASK  dan  realisasi  anggaran  merupakan usulan  RASK  yang  sesuai  dengan  skala  prioritas,  agar  diperoleh  anggaran yang  efektif  dan  efisien  dan  diperlukan  adanya  advokasi  terhadap  penentu kebijakan  terutama  terhadap  Bapeda  dan  TPA  Legislatif.  Selain  itu
penyusunan  perencanaan,  penetapan  dan  realisasi  anggaran  mengalami kendala kualitas dan kuantitas SDM.
Kata Kunci : Evaluasi, Penyusunan anggaran, Dinas kesehatan

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  kepala  daerah  dibantu  oleh  perangkat  daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang salah satunya adalah Dinas Kesehatan.  Dinas Kesehatan  adalah  lembaga  teknis  daerah  di  bidang  kesehatan  yang  dipimpin  oleh  seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui sekretariat daerah. Dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan (PP RI No.41, 1999). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan telah ditetapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  merupakan  unsur  pelaksana  Otonomi  Daerah  yang menyelenggarakan  pelayanan  di  bidang  Kesehatan  yang  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan  asas otonomi  dan tugas pembantuan di  bidang  kesehatan  sesuai  dengan  kewenangan  dan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  (Bupati Pamekasan, 2016).
Undang-undang  otonomi  daerah  memberi  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999.  Penyelenggaraan  urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan daerah  seperti yang disebut diatas didanai  dari dan atas  beban  APBD,  yang  merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  masa  satu tahun  anggaran.  Dalam  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara pasal  19  (1)  dan  (2)  menyebutkan  bahwa,  dalam  rangka  penyusunan  RAPBD  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  selaku  pengguna  anggaran  menyusun  rencana  kerja  dan  anggaran dengan  pendekatan  berdasarkan  prestasi  kerja  yang  akan  dicapai.  Selain  itu  proses penysusunan anggaran pada OPD di Kabupaten Pamekasan diatur dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah
Tahun  2020  yang  mengacu  pada  Keputusan  Mendagri  Nomor  29  Tahun  2002  (Bupati Pamekasan, 2020).
Dinas  Kesehatan  sebagai  unit  pelaksana  teknis  pemerintah  kabupaten/kota  menjadi lembaga  tertinggi  yang  mengurusi  sektor  kesehatan  yang  diserahkan  ke  daerah.  Sebagai lembaga  yang  bertanggung  jawab  di  sektor  kesehatan  di  daerah,  maka  Dinas  Kesehatan kabupaten  harus  memiliki  kemampuan  menjalankan  fungsi-fungsi  manajemen  terutama fungsi  perencanaan  dan  penganggaran  sehingga  program  dan  kegiatan  kesehatan  dapat mencapai  sasaran  yang  diharapkan  (Trisnantoro,  2008).  Dinas  Kesehatan  Pamekasan  telah menyusun  perencanaan  dan  penganggaran  program  setiap  tahun.  Sumber  dana  pembiayaan program dan kegiatan berasal dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana dekonsentrasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi  dan dana hibah dari Bank Dunia melalui proyek Health Workforce Service (HWS). Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2020 cenderung meningkat, namun peningkatan alokasi APBD untuk Dinas Kesehatan belum dapat mencukupi kebutuhan pembangunan  kesehatan  (Dinkes  Pamekasan,  2020).  Fenomena  ini  juga  terjadi  di  beberapa daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan tidak banyak berubah  dari  kondisi  sebelum  desentralisasi.  Kondisi  ini  nampaknya  jauh  dari  harapan kesepakatan bahwa 15% dari APBD digunakan untuk membiayai kesehatan.
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan diperoleh  data  bahwa  penyusunan  anggaran  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan melalui  beberapa  tahap,  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Bupati  Pamekasan  Nomor 900/357/432.402/2020.  Tahap  pertama  dalam  mekanisme  Perencanaan  Dinas  Kesehatan adalah  dengan  menyusun  Rencana  Usulan  Anggaran  (RUK)  yang  meliputi  usulan  kegiatan wajib  dan  usulan  kegiatan  pengembangan.  Penyusunan  RUK  Dinas  Kesehatan  harus memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku baik secara global, nasional maupun daerah sesuai  dengan  hasil  kajian  data  dan  informasi  yang  tersedia  di  Dinas  Kesehatan.  Dokumen pendukung yang dimaksud berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan  Rencana  strategis  Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan perlu mempertimbangkan masukan dari Puskesmas. RUK harus dilengkapi  pula  dengan  usulan  pembiayaan  untuk  kebutuhan  rutin,  sarana,  prasarana  dan operasional  Dinas  Kesehatan.  RUK  yang  disusun  merupakan  RUK  tahun  mendatang  (H+1). Penyusunan  RUK  tersebut  disusun  pada  bulan  Januari  tahun  berjalan  (H),  berdasarkan  hasil kajian pencapaian kegiatan tahun sebelumnya (H-1), dan diharapkan proses penyusunan RUK
telah  selesai  dilaksanakan  di  Puskesmas  pada  akhir  bulan  Januari  tahun  berjalan  (Dinkes Pamekasan, 2020)
RUK yang telah disusun dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, diajukan ke  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pamekasan.  Selanjutnya  RUK  Dinas  Kesehatan  yang terangkum  dalam  usulan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  akan  diajukan  ke  DPRD  Kabupaten Pamekasan  untuk  memperoleh  persetujuan  pembiayaan  dan  dukungan  politis.  Setelah mendapat  persetujuan  dari  DPRD,  selanjutnya  di  serahkan  kembali  ke  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Pamekasan.  Adapun  profil  anggaran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan adalah pada tahun 2017 sebesar Rp. 164.184.743.149,-, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 187.750.391.408,- . Begitu juga pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 202.929.386.351. Namun Pada tahun 2020 teraji penurunan menjadi Rp. 180.474.963.569 ,-. (Dinkes  Pamekasan,  2020). Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan memaparkan hasil evaluasi penyusunan anggaran organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan tujuan  utama  membuat  gambaran  tentang  suatu  keadaan  secara  objektif  guna  memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, di bidang keuangan dan  penganggaran  pada  organisasi  perangkat  daerah,  khususnya  Dinas  Kesehatan,  dalam rangka mengadakan perbaikan dan peningkatan penyusunan anggaran. Narasumber penelitian ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, meliputi Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Keuangan,  Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan  Dan  Kepala  UPTD  Puskesmas  dan  Kepala  Sub Bagian  Tata  Usaha  UPTD  Puskesmas.  Data  sekunder,  yaitu  berupa  dokumen-dokumen  atau literatur-literatur  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  internet,  surat  kabar,  jurnal  dan  lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder penelitian ini didapatkan melalui studi dokumentasi terkait  dokumen  administratif.  Data  Sekunder,  berupa  :  (1).  Petunjuk  Teknis  Penyusunan Anggaran (2). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan (3). Hasil Rapat Pembahasan Anggaran (4) Skala Prioritas  Dinas Kesehatan (5). Arah Kebijakan Umum  Dinas Kesehatan (6).  Data  Program  Kerja  Kesehatan.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisi  data  mengacu  pada  konsep  Miles  dan  Huberman (Sugiyono,  2017)  yang  terbagi  menjadi  tiga  tahap  yaitu  :  pengumpulan  data,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan  lokasi  penelitian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder.  Sumber  data  primer  berasal  dari  pengemudi  angkutan  umum  dan  data  sekunder berupa dokumentasi retribusi pembayaran, jurnal laporan keuangan dll. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisi data mengacu pada konsep  Miles  dan  Huberman  (Sugiyono,  2017)  yang  terbagi  menjadi  tiga  tahap  yaitu  : pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Pada  tahapan  ini,  data  yang  diperoleh  dipilih  dan  diseleksi  serta  dirangkum, difokuskan  pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  faktor-faktor  penghambat  baik  yang bersumber  dari  internal  maupun  eksternal  pihak  pelaksana  peraturan  daerah.  Penelitian memilih  dan  menyeleksi  data  yang  sesuai  dengan  aspek-aspek  yang  terkait  dengan Penyusunan anggaran Dinas kesehatan Kabupaten Pamekasan. Pada tahapan ini peneliti akan menggunakan  teknik  yang  telah  dijelaskan  yaitu  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan, hubungan  antar  kategori, flowchart ,  dan  sejenisnya  terkait  dengan  penyusunan  anggaran Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan.  Kesimpulan  atau  verifikasi  dalam  penelitian  ini dengan melaporkan hasil penelitian secara lengkap dan jelas terkait hasil evaluasi penyusunan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  penyusunan  anggaran  di  Dinas  Kesehatan, dimulai  dari  MP-3  Tingkat  Kelurahan,  MP-3  Tingkat  Kecamatan  dan  MP-3  Tingkat Kabupaten  dan  semua  mengacu  pada  Keputusan  Mendagri  No.  29  Tahun  2002,  yang diimplementasikan  dalam  Surat  Edaran  Bupati  Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020. Prosedur penyusunan anggaran di Dinas kesehatan Kabupaten Pamekasan menurut pendapat informan  dimulai  dari  usulan  kegiatan  20  puskesmas  dihimpun  dan  direvisi  di  Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan untuk disatukan dalam usulan RASK Dinas Kesehatan dengan melibatkan  pejabat  struktural  maupun  fungsional  Dinas  Kesehatan.  Kendala  dalam penyusunan anggaran di Dinas Kesehatan adalah kurangnya tenaga operator dan pengetahuan dalam memahami Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020. Perbedaan antara Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/dengan sebelumnya terutama pada struktur belanja dan kodering.
Penyusunan  anggaran  TPA  Eksekutif,  pejabat  struktural  maupun  fungsional  dan pembahasan  RASK  oleh  TPA  Eksekutif  sudah  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Bupati
Pamekasan. Sedangkan kendala yang dihadapi banyak isian format RASK yang tidak sesuai dengan  pedoman,  penerapan  sistem  lama  masih  dalam  taraf  belajar  untuk  saran  kedepannya dengan diberlakukan peraturan baru format yang disusun dapat dipahami oleh semua SKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniasih (2017), bahwa penyusunan Anggaran dimulai dari MP-3 Tingkat Kelurahan, MP-3 Tingkat Kecamatan dan MP-3 Tingkat Kota dan semua  mengacu  pada  Keputusan  Mendagri  Nomor  29  Tahun  2002  dan  Peraturan  Walikota Nomor 06 Tahun 2003.
Proses  penyusunan  perencanaan  anggaran  di  Kabupaten  Pamekasan  yang  menjadi acuan adalah Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang diimplementasikan dalam Surat Edaran  Bupati  Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020  dan  UU  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  digunakan  juga  sebagai  dasar  dalam  penyusunan anggaran.  Surat  Edaran  Bupati  Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020  tentang  Pedoman Penyusunan  Rencana  Kerja  Dan  Anggaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja Daerah  Organisasi  Perangkat  Daerah  Tahun  2020  yaitu  dimulai  dari  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  (MP-3)  Tingkat  Kelurahan,  MP-3  Kecamatan  dan MP-3 Tingkat Kabupaten. Pembahasan RASK yang diperlukan RASK, DASK dan TOR dari Satuan  kerja  tetapi  tidak  semua  usulan  RASK  mencantumkan  TOR  dan  diharapkan  untuk tahun  yang  akan  datang  satuan  kerja  dalam  menyusun  anggaran  disertai  dengan  TOR terutama  sumber  dana  yang  berasal  dari  APBD  Kabupaten  Pamekasan  karena  dapat  terlihat seberapa jauh kemanfaatannya dan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Hasil  dari  wawancara  juga  menyatakan  bahwa  perlu  diadakan  sosialisasi  internal Dinas  Kesehatan  dan  rapat  pembahasan  penyusunan  anggaran  dalam  menyiapkan  rencana jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Menurut  informan,  agar  proses  penyusunan  RASK dapat  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  seharusnya  peraturan-peraturan  yang  ada  di  dalam Surat  Edaran  Bupati  Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020  dapat  dimengerti  alur  dan tahapan dalam penyusunan anggaran. Ini berpengaruh terhadap kebersamaan dan keberhasilan kerja tim ( teamwork ) atau kinerja tim perencana anggaran.
Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  telah  memberikan  bimbingan  dan arahan  berupa  tahapan  dan  alur  pikir  dalam  penyusunan  anggaran.  Saran  yang  akan  datang, peraturan  yang  baru  yaitu  Surat  Edaran  Bupati  Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020 cepat  disosialisasikan  kepada  SKPD  masing-masing.  Namun,  pembahasan  usulan  RASK Dinas Kesehatan belum adanya satu pemahaman dalam membuat panduan untuk penyusunan anggaran  bagi  satuan  kerja.  Apabila  ada  perubahan  dalam  pengisian  format  anggaran  tidak
memberitahukan terlebih dahulu kepada Bagian Keuangan hal ini menimbulkan kebingungan dalam  mengoreksi  dan  merevisi  usulan  RASK  tersebut  dengan  kata  lain  diperlukan  suatu kerjasama tim dan kesatuan visi bersama dalam melaksanakan proses penyusunan RASK.
Perbedaan  antara  Surat  Edaran  Bupati  Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020 dengan  yang  sebelumnya  terletak  pada  struktur  belanja  dimana  untuk  Surat  Edaran  Bupati Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020  aparatur  dan  pelayanan  publik  sedangkan  pada belanja tidak langsung dan belanja langsung juga pada jenis kodering. Penerapan sistem Surat Edaran  Bupati  Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020  yang  baru  diterapkan  pada  Tahun 2021,  sehingga  SKPD  termasuk  Dinas  Kesehatan  masih  dalam  taraf  belajar  dan  belum memahami betul tentang aturan tersebut.
Dinas  Kesehatan  berharap  bahwa  pemberlakuan  peraturan  baru  hendaknya  dilampiri dengan  petunjuk  tentang  penyusunan  anggaran  sehingga  mudah  dipahami  oleh  SKPD  yang ada  di  Kabupaten  Pamekasan  agar  penyusunan  anggaran  dapat  berjalan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang  dilakukan Widodo (2018),  tentang  penyusunan  anggaran  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Brebes,  yang didapatkan  bahwa  terdapat  keterlambatan  usulan  RASK  yang  masuk  ke  Bapeda.  Meskipun keterlambatan usulan RASK di Kabupaten Pamekasan tidak terlalu meleset dari jadwal karena telah diantisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran lebih awal.
Hasil  evaluasi  penulis  terhadap  proses  penyusunan  perencanaan  anggaran  di Kabupaten Pamekasan secara umum sudah cukup baik dan telah mengacu kepada Keputusan Mendagri  No.  29  Tahun  2002,  yang  diimplementasikan  dalam  Surat  Edaran  Bupati Pamekasan  Nomor  900/357/432.402/2020  dan  UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  digunakan  juga  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  anggaran. Namun  tetap  diperlukan  adanya  perbaikan  dan  peningkatan  terutama  terkait  dengan  kualitas SDM Dinas Kesehatan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan.
Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  penelitian  Muliyadi  (2015),  dengan  judul  Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penerapan Anggaran Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  dokumen  perencanaan,  Rencana  Kerja Anggaran  (RKA)  /  Daftar  pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun  2011  inkonsisten  dengan Renstra  Dinas  Kesehatan  2011-2015  karena  program  yang  dilaksanakan  pada  dokumen RKA/DPA tidak mengikuti sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
Perencanaan  tujuan  sasaran  program  kegiatan  Kesehatan  yang  mengacu  pada  draft Draft  Renstra  Dinas  kesehatan,  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harmawan,
(2017)  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pembiayaan  kesehatan  daerah  bersumber APBD tahun 2016, dimana dalam menentukan perencanaan tujuan dan sasaran mengacu pada Renstra karena Skala Prioritas yang ada harus dapat mendukung visi dan misi dari Pemerintah Daerah  sehingga  ada  kesesuaian  antara  skala  prioritas  dengan  Rencana  Strategis.  Usulan program  kegiatan  yang  diajukan  oleh  Puskesmas  dengan  format  P2KT  (Perencanaan  dan Penganggaran  Kesehatan  Terpadu)  dan  dikirim  ke  Dinas  Kesehatan  melalui  Bagian Perencanaan  Dinas  kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  selanjutnya  diolah  di  Bagian Perencanaan  untuk  diajukan  pada  MP-3  Kabupaten  sudah  berbentuk  Rencana  Anggaran Satuan  Kerja.  Meskipun  mengacu  pada  Draft  Renstra  Dinas  kesehatan,  tidak  semua  usulan program  kesehatan  dalam  MP-3  dapat  dimasukkan  dalam  forum  SKPD.  Hal  ini  disebabkan karena  karena  terdapat  pembahasan  usulan  program  kegiatan  tersebut  berdasarkan  skala prioritas.  Usulan  program  kesehatan  disusun  bedasarkan  skala  prioritas  kebermanfaatan  dan mempunyai daya ungkit yang cukup tinggi.
Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang diimplementasikan dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan tentang penyusunan rancangan anggaran maka Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  memerintahkan  kepada  Kepala  Sub  Bagian  perencanaan dan  Keuangan  melalui  Sekretaris  untuk  mengoordinir  penyusunan  RKA.  Kemudian  setiap bidang  berdasarkan  Renja  dan  perencanaan  yang  telah  ada  menyusun  RKA.  RKA  memuat program  dan  kegiatan  prioritas  yang  akan  dilaksanakan  pada  Tahun  Anggaran  2020  dengan pagu  anggaran  yang  telah  ditentukan  oleh  TAPD.  Namun  dalam  perjalanannya  hanya  enam puluh  persen  program  dan  kegiatan  yang  ada  dalam  Renja  Tahun  2020  yang  dapat terakomodir dalam RKA.
Penetapan skala prioritas dalam Perencanaan Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Dinas  kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  ini  berkorelasi  positif  dengan  penelitian  Muliyadi, (2015)  yang  menyatakan  bahwa  bahwa  Dokumen  perencanaan,  Rencana  Kerja  Anggaran (RKA)/Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun  2011  inkonsisten  dengan  Renstra Dinas  Kesehatan  2011-2015  karena  terdapat  beberapa  program  yang  tidak  muncul    pada dokumen RKA/DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaan paket kebijakan sasaran  program  kesehatan  selalu  dievaluasi  oleh  tim  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas Kesehatan. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai dasar dan tindak lanjut penyusunan  program  dan  anggran  pada  tahun  berikutnya.  Hasil  kajian  dan  evaluasi  Tim Penggaran  dan  Perencanaan  Dinas  Kesehatan  terkait  pelaksanaan  11  paket  kebijakan  Dinas
Kesehatan dapat dilaksanakan dengan hasil cukup baik, yaitu rata-rata ketercapaian program bervariasi 70-100%.
Hasil evaluasi penulis terhadap  perencanaan tujuan sasaran program kesehatan sudah cukup  baik  dan  telah  mengacu  pada  Draft  Renstra  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran program kesehatan yaitu 11 paket kebijakan yang menjadi  baromater  pembangunan  kesehatan  di  Kabupaten  Pamekasan.  Namun  tetap diperlukan  adanya  perbaikan  dan  peningkatan  terutama  terkait  dengan  koordinasi  usulan program Dinas Kesehatan, baik internal Dinas Kesehatan maupun eksternal dengan Dinas lain dan legislatif.
Anggaran  pada  Dinas  kesehatan  disusun  berdasarkan  dokumen  perencanaan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan,  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan.  Saat  ini  berkembang  paradigma  baru  mengenai penganggaran berbasis kinerja yang merubah paradigma lama bahwa penganggaran berbasis pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran  pembangunan.  Penganggaran  berbasis  kinerja  bertujuan untuk  menunjukkan  keterkaitan  antara  pendanaan  dan  prestasi  kinerja  yang  akan  dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, serta meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.
Penganggaran  suatu  program  dan  kegiatan  hendaknya  memperhatikan  perencanaan teknis  maupun  non  teknis.  Sebagai  salah  satu  SKPD  teknis,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pamekasan  dalam  menghitung  alokasi  pagu  anggaran  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan kegiatan terlebih dahulu menyusun perencanaan teknis. Perencanaan ini tidak hanya menjadi pedoman  penganggaran  tapi  juga  menjadi  tolok  ukur  prestasi  kerja.  Penyusunan  anggaran perlu diperhatikan beberapa hal berikut, antara lain: stabilisasi, fungsi stabilisasi dari anggaran pemerintah daerah yang sifatnya terbatas. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat karena menyangkut kebijakan ekonomi makro suatu negara, seperti kebijakan fiscal dan moneter,  inflasi  dan  pengeluaran  dalam  jumlah  besar  termasuk  belanja  negara  untuk menjalankan  roda  pemerintahan.  Kemudian distribusi, fungsi  ini  menyangkut  kebijakan distribusi  pendapatan  yang  diharapkan  dapat  lebih  merata  termasuk  di  dalarnnya  kebijakan subsidi  pemerintah untuk meringankan beban biaya masyarakat  miskin. Selanjutnya alokasi, fungsi  ini  berupa  pemindahan  sebagian  fungsi  pembiayaan  dari  satu  sektor  ke  sektor  yang lain.
Perencanaan  (Renja)  dan  penganggaran  (RKA)  dapat  dilakukan  control  melalui anggaran  yang  sedang  berjalan.  Di  dalarnnya  terdapat  bagaimana  mengelola  anggaran,  apa
yang  dibutuhkan,  kendala  yang  ada,  kontrol  terhadap  pengeluaran/penggunaan  dana,  dan evaluasi  terhadap  hasil  yang  pemah  dicapai.  Semua  tahapan  ini  akan  dipakai  sebagai  dasar pembuatan  kebijakan  penganggaran  untuk  satu  periode  berikutnya.  Dengan  demikian, diharapkan  hasil  yang  diperoleh  adalah  terjadinya  pengawasan  yang  lebih  baik  terhadap pengeluaran  anggaran  dan  pendayagunaan  dana  yang  ada  secara  optimal  dengan memperhitungkan kendala yang ada.
Sementara dari segi sumber daya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan kekurangan tenaga  yang  memiliki  kompetensi  teknis  dan  minimnya  anggaran  yang  dialokasikan menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak maksimal. Ditambah lagi perencanaan yang idealnya disiapkan satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan juga karena  minimnya  anggaran.  Dari  sisi  sarana  pendukung,  pemerintah  Kabupaten  Pamekasan telah menerapkan dan patuh terhadap peraturan perundangan yang ada. Berbagai aturan sudah dibuat  dan  dijadikan  pedoman  dalam  penyusunan  anggaran.  Kendala  yang  ada  pada  proses penganggaran adalah anggaran yang diajukan setiap tahun disusun berdasarkan pada rutinitas yang  selama  ini  telah  dilaksanakan,  sebagian  informan  mengatakan  penyusunan  anggaran untuk  kegiatan  dan  program  tidak  berdasarkan  standar  biaya,  dan  salah  satu  informan mengatakan  usulan  anggaran  masih  berdasarkan  dari  besarnya  anggaran  program  dan kegiatan tahun sebelumnya.
Upaya  yang  ditempuh  dalam  proses  penganggaran  adalah  menyediakan  atau penganggarkan  biaya  rapat  atau  pelatihan  untuk  penyusunan  anggaran  kesehatan.  Upaya lainnya  adalah  mengadakan  koordinasi  dan  komunikasi  intern  Dinas  Kesehatan  juga  pada TPA  Eksekutif  dan  TPA  Legislatif  agar  usulan  di  realisasi  sesuai  dengan  kebutuhan perencanaan  anggaran  kesehatan.  Selain  itu  diperlukan  juga  upaya  advokasi  dan  negosiasi terhadap  penentu  kebijakan  terutama  pada  Bapeda  dan  TPA  Legislatif  agar  usulan  RASK dapat terealisir sesuai dengan kebutuhan program kesehatan.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  penetapan  anggaran,  antara  lain  adalah uraian DASK yang ada pada waktu mengusulkan RASK Dinas Kesehatan belum disesuaikan dengan  uraian  kegiatan  yang  tercantum  pada  RASK  sebelumnya.  Kendala  lain  adalah kurangnya  satu  pemahaman  dan  satu  persepsi  antara  TPA  Eksekutif  dalam  pedoman  RASK yang  menjadi  acuan  untuk  penyusunan  RASK.  Selain  itu,  adanya  perubahan  jenis  anggaran tanpa  adanya  pemberitahuan  kepada  Sub  Bagian  Keuangan,  mengakibatkan  terjadinya kesalahan  pada  jenis  kode  rekening  pada  saat  rekap  usulan.  Kendala  lain  dalam  penetapan
anggaran adalah harga satuan yang tercantum dalam usulan RASK tidak disesuaikan dengan standar harga yang ada.
Upaya  yang  ditempuh  dalam  penetapan  anggaran  antara  lain  dalam  penetapan anggaran  diperlukan  usulan  RASK  yang  disusun  berdasarkan  skala  prioritas  dari  Dinas Kesehatan tersebut agar tidak terjadi perubahan dalam penyusunan DASK sehingga perlu satu pemahaman  antara  TPA  eksekutif.  Oleh  karena  itu  itu,  sebaiknya  antara  Bapeda  Bagian Pembangunan,  Bagian  Keuangan  dan  Bagian  Umum  agar  sering  mengadakan  koordinasi. Solusi  lain  adalah  jenis  anggaran  pada  suatu  kegiatan  sebaiknya  disusun  dan  disesuaikan dengan  kebutuhan  program  agar  tidak  terjadi  perubahan  jenis  anggaran,  serta  perlunya ruangan  khusus  untuk  verifikasi  usulan  RASK  Dinas  agar  data  bisa  diakses  ditiap  masing- masing TPA Eksekutif. Kegiatan sosialisasi Petunjuk Teknis untuk TPA Eksekutif agar lebih dipahami agar dalam penandatanganan pengesahan DASK tidak mengalami keterlambatan.
Menurut  Nordiawan,  (2015),  RKA  sebagai  bagian  dari  APBD  disusun  melalui perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di SKPD, mulai  dari  penentuan  program  dan  kegiatan,  klasifikasi  belanja,  penentuan  indikator  dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan memerlukan perhatian khusus bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan korelasi  antara  anggaran  dengan  manfaat  dan  hasil  yang  ingin  dicapai  dari  kegiatan  yang dianggarkan.
Proses pembahasan rancangan APBD oleh DPRD akan terdapat perubahan pada RKA yang  meliputi  lokasi  kegiatan,  volume/satuan  dan  alokasi  anggaran.  Hal  ini  terjadi  karena terdapat  perbedaan  persepsi  mengenai  skala  prioritas  terhadap  program  dan  kegiatan pembangunan. Menurut Kepala Sub Bidang keuangan, perubahan yang terjadi pada umumnya menyangkut  berbagai  asumsi  yang  tidak  bisa  disepakati  oleh  DPRD,  misalnya  mengenai asumsi target PAD, biasanya DPRD akan meminta asumsi target PAD lebih tinggi dari yang ditargetkan oleh pemerintah daerah.
Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat  Daerah (SKPD) yang disusun dalam  format  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi  antara  besaran  anggaran  (beban  kerja  dan  harga  satuan)  dengan  manfaat  dan  hasil yang  ingin  dicapai  atau  diperoleh  masyarakat  dari  suatu  kegiatan  yang  dianggarkan.  Oleh karena  itu  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  mengandung  makna  bahwa  setiap  pengguna
anggaran (penyelenggara pemerintah) berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.
RUK yang telah disusun dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, diajukan ke  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pamekasan.  Selanjutnya  RUK  Dinas  Kesehatan  yang terangkum  dalam  usulan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  akan  diajukan  ke  DPRD  Kabupaten Pamekasan  untuk  memperoleh  persetujuan  pembiayaan  dan  dukungan  politis.  Setelah mendapat  persetujuan  dari  DPRD,  selanjutnya  di  serahkan  kembali  ke  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Pamekasan.  Adapun  profil  anggaran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan adalah pada tahun 2017 sebesar Rp. 164.184.743.149,-, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 187.750.391.408,- . Begitu juga pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.  202.929.386.351  .  Namun  Pada  tahun  2020  terjadi  penurunan  menjadi  Rp. 180.474.963.569 ,-. (Dinkes Pamekasan, 2020).
Hasil  penelitian  ini  berkaitan  dengan  penelitian  Irdawati, ( 2017),  dengan  judul Evaluasi Anggaran APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda)  Kabupaten  Konawe  Tahun  Anggaran  2016 . Hasil  penelitian  anggaran belanja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Konawe  kurang efisien  dan  cukup  efektif  tetapi  baik  dalam  pelaksanaan  realisasi  belanjanya. Program– program  Kegiatan  BAPPEDA  Konawe  Tahun  Anggaran  2016  menunjukkan tingkat efektif dan efisiensinya sudah baik walaupun terdapat Program tidak efektif.
Hasil  evaluasi  penulis  terhadap  penganggaran  dan  penetapan  anggaran  Dinas Kesehatan  sudah  cukup  baik  dan  melalui  tahapan  stabilisasi,  distribusi  dan  alokasi berdasarkan  skala  prioritas.  Namun  tetap  diperlukan  adanya  perbaikan  dan  peningkatan terutama  terkait  dengan  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  SDM  Dinas  Kesehatan  serta peningkatan  kreativitas  dalam  penganggaran  terkait  program  inovasi  kesehatan  dan  tidak hanya berdasarkan program rutin saja.

## SIMPULAN
Proses  penyusunan  perencanaan  anggaran  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pamekasan  dimulai  dari  usulan  Puskesmas  yang  dipadukan  dengan  hasil  MP-3  kemudian disatukan  dengan  usulan  berbagai  Seksi  dan  Sub  Bagian  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pamekasan  untuk  diajukan  pada  MP-3  Tingkat  Kabupaten  Pamekasan.  (2).  Hasil  evaluasi terhadap  proses  penyusunan  perencanaan  anggaran  di  Kabupaten  Pamekasan  secara  umum sudah cukup baik dan telah mengacu kepada Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang
diimplementasikan dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 900/357/432.402/2020 dan UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  digunakan  juga sebagai  dasar  dalam  penyusunan  anggaran.  Namun  tetap  diperlukan  adanya  perbaikan  dan peningkatan  terutama  terkait  dengan  kualitas  SDM  Dinas  Kesehatan  dalam  proses penyusunan  perencanaan  anggaran  di  Dinas  Kesehatan.  (3).  Tujuan  sasaran  program kesehatan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  mengacu  pada  Draft  Renstra  yang memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran program kesehatan ada pada 11 paket kebijakan yang menjadi  baromater  pembangunan  kesehatan.  (4).  Evaluasi  terhadap  perencanaan  tujuan sasaran  program  kesehatan  sudah  cukup  baik  dan  telah  mengacu  pada  Draft  Renstra  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan  yang  memuat  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  program kesehatan  yaitu  11  paket  kebijakan  yang  menjadi  baromater  pembangunan  kesehatan  di Kabupaten Pamekasan. Namun tetap diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan terutama terkait  dengan  koordinasi  usulan  program  Dinas  Kesehatan,  baik  internal  Dinas  Kesehatan maupun  eksternal  dengan  Dinas  lain  dan  legislatif.  (5).  Penyusunan  perencanaan,  penetapan dan  realisasi  anggaran  mengalami  kendala  SDM  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pamekasan, baik  secara  kuantitas dikarenakan kurangnya  jumlah operator di  puskesmas dan Dinas  kesehatan,  juga  secara  kualitas  karena  kurangnya  sosialisasi  terhadap  perubahan regulasi yang baru. (6). Hasil evaluasi terhadap penganggaran dan penetapan anggaran Dinas Kesehatan  sudah  cukup  baik  dan  melalui  tahapan  stabilisasi,  distribusi  dan  alokasi berdasarkan  skala  prioritas.  Namun  tetap  diperlukan  adanya  perbaikan  dan  peningkatan terutama  terkait  dengan  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  SDM  Dinas  Kesehatan  serta peningkatan  kreativitas  dalam  penganggaran  terkait  program  inovasi  kesehatan  dan  tidak hanya berdasarkan program rutin saja.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Bupati  Pamekasan.  (2016).  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan    No.  6  Tahun  2016,
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Darsono, (2016). Akuntansi Manajemen. Edisi kelima. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan.  (2020).  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  Tahun
2020, Kabupaten Pamekasan
Halim.  (2017). Akuntanis  Sektor  Publik:  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Edisi  ke  lima, Salemba Empat, Jakarta
Harmawan.  (2017). Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Pembiayaan  Kesehatan  Daerah bersumber  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  2016, Kabupaten Pontianak
Husnawan.  (2019).  Evaluasi  Penyusunan  Anggaran  Pada  RSUD  Muntilan  kabupaten
Magelang  Tahun  Anggara  2018,  Program  Studi  Magister  Managemen  STIE  Widya Wiwaha, Yogyakarta
Irdawati.  (2017).  Evaluasi  Anggaran  APBD  Organisasi  Perangkat  Daerah    Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kabupaten  Konawe  Tahun  Anggaran 2016, Fakultas Ekonomi Universitas Lakidende
Kurniasih, W. (2017). Analisis Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan Yang  Bersumber  Dari  APBD  Kota  Tasikmalaya,  Magister  Ilmu  Kesehatan Masyarakat, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang
Makka  Al  Harry  et  all.  (2015).  Analisis  Kinerja  Belanja  Daerah  Dalam  Laporan  Realisasi
Anggaran  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Di  Kota Kotamobagu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015 Mardiasmo. (2017). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah . Andi Yogyakarta
Muliyadi.  (2015).  Evaluasi  Konsistensi  Perencanaan  dan  Penerapan  Anggaran  Kinerja,  pada
Dinas  Kesehatan  Kab.  Kutai  Timur,  Magister  Administrasi  Publik  -  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kutai
Nordiawan.  (2015).  Pengukuran  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Modul  3  dari  5,  Modul SosialisasiSistem  Akuntansibilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP),  LAN)  dan BPK , Jakarta
PP RI No.41. (1999). Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Peraturan Pemerintah no. 41 tentang Pengendalian Pencemaran udara .
Robert,  and  Vijay.  (2000).  Sistem  Pengendalian  Manajemen.  Edisi  1.  :  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta
Sasongko dan Parulian. (2013). Anggaran, Edisi ketiga, Salemba Empat,  Jakarta
Simamora,  Henry.  (2012).  Akuntansi  Manajemen,  edisi  ke-3,  Duri:  Star  Gate  Publisher.
Jakarta
Silaban,  Harefa.  (2017).  Sistem  Pengendalian  Manajemen:  Fakultas  Ekonomi  Universitas HKBP Nommensen, Medan
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Supratman.  (2016). Efisiensi  dan  Efektifitas  Sistem  pengelolaan  Keuangan  Propinsi  DKI Jakarta . Tesis. PPS-UGM Yogyakarta.
Sutami. (2017). Evaluasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Singkawang,  Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Trisnantoro, L. (2008). Bagaimana Strategi Pengembangan Sistem Surveilans Dalam Era Desentralisasi? Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 11 (01).
Widodo.  (2018). Analisis  Kinerja  Tim  Perencana  Anggaran  Program  Kesehatan  Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes . Brebes.