## KONTEKSTUALISASI KITAB KUNING DALAM UPAYA MEREKRONTUKSI KAJIAN USHUL FIQIH
Zainuddin
Prodi Hukum Keluarga Islam STIS Miftahul Ulum Lumajang zainuddin@yahoo.co.id
Abstract
Changing  the  paradigm  of  thinking  in  looking  at  fiqh  is indeed  a  necessity.  Because  fiqh  appears  not  only  as  a measuring tool for truth, but is required to be able to appear as a reader of social reality and then be able to take certain attitudes  and  actions  on  the  existing  social  reality.  So  that later fiqh has a dual function; firstly as a tool for measuring social reality, and secondly as a tool of social engineering. To be  able  to  realize  these  two  functions,  the  first  step  is  the reasoning  of  the  product  or  device  owned  by  fiqh  to  be developed contextually, and then developed with the qauli or manhaji madzhab development model Keywords: Contextualization, Yellow Book and Usul Fiqh

## Abstrak
Perubahan  paradigma  berpikir  dalam  memandang  fiqh memang  merupakan  suatu  keniscayaan.  Sebab  fiqh  tampil bukan hanya sebagai alat pengukur kebenaran, akan tetapi diharuskan  mampu  tampil  sebagai  alat  pembaca  realitas sosial  dan  kemudian  dapat  mengambil  sikap  dan  tindakan tertentu  atas  realitas  sosial  yang  ada.  Sehingga  nantinya fiqh memiliki fungsi ganda; pertama sebagai alat pengukur realitas sosial, dan kedua sebagai alat rekayasa sosial. Untuk dapat  mewujudkan  kedua  fungsi  tersebut,  maka  langkah pertama  yaitu  penalaran  produk  atau  perangkat  yang dimiliki  fiqh  untuk  dikembangkan  secara  kontekstual,  dan selanjutnya  dikembangkan  dengan  model  pengembangan madzhab qauli ataupun manhaji.
Kata Kunci: Kontektualisasi,  Kitab Kuning dan Ushul Fiqih

## Pendahuluan
Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ke 3  dari pancasila. Ini dimaksudkan karena di negara kita kaya akan suku, budaya, dan ras.  Dalam  hal  ini,  diharapkan  fiqh  sebagai  ilmu  yang  bersifat praktis  mampu  tampil  dalam  kehidupan  bermasyarakat  Indonesia sebagai  etika  sosial,  yang  dalam  pelaksanaannya  tidak  boleh mengancam  tatanan  harmonitas  sosial  masyarakat  Indonesia. Karena  Pemahaman  fiqh  ditengah-tengah  masyarakat  sangat formalistik  dan  sering  mengundang  orang  untuk  melakukan  hillah (manipulasi)    terhadapnya.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  proses pengembangan  kerangka  teoritiknya,  fiqh  terpisah  dari  etika. Dengan  demikian  fiqh  benar-benar  sejalan  dengan  fungsinya sebagai  pembimbing  sekaligus  pemberi  solusi  atas  permaslahan kehidupan  praktis  baik  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan sosial. 1
Menghadapi  realitas  sosial  yang  disertai  perubahan masyarakat  yang  begitu  cepat  dari  akibat  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  dampaknya  juga  ikut mempengaruhi sosial keagamaan baik dalam aspek akidah maupun muamalah  yang  kadang-  kadang  belum  diketahui  hukumnya  atau sudah  diketahui  namun  masyarakat  umum  belum  mengatahuinya. Maka diperlukan kemampuan untuk mengkontekstualkan teks-teks fiqh  dalam  segi  kehidupan  sosial  Indonesia  secara  menyeluruh terhadap permasalahan- permasalahan yang muncul.
Oleh  karena  itu,  di  dalam  makalah  yang  ada  dihadapan pembaca ini, penulis akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui terkait untuk menginterpretasikan teks- teks fiqh secara kontekstual.  Beberapa  hal  tersebut  adalah  definisi,  pentingnya kontekstualisasi, prosedur-prosedur, dan contoh permasalah. 2
1 Ahmad  Zarkasyi,  ‘Pendidikan  Diniyah  Kajian  Filsafat  Pendidikan  Islam’, Qolamuna (Jurnal Studi Islam), 6.1, 135–52.
2 Jamal Makmur Asmani. Fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh (antara Konsep dan Implementasi). (Surabaya: Khalista. 2007) 231
Zainuddin .  Kontekstualisasi Kitab Kuning...

## Pembahasan Pengertian Kontekstual
Dalam keputusan Munadharah “Pengembangan al-Ulum al- Diniyyah  Melalui  Telaah  Kitab  Secara  Kontekstual  (Siyaqi)”  di  PP. Watucongol, Muntilan, Magelang, 15-17 Desember 1988, dijelaskan bahwa  ta‟rif  pemahaman  kitab  kuning  secara  kontekstual    adalah Pertama,  suatu  proses  pemahaman  kutab  kuning  yang  mengacu kepada  kenyataan  syakhshiyyah  maupun  ijtima‟iyyah  yang melatarbelakangi  kehadirannya;  Kedua,  upaya  memahami  kitab kuning  yang  tidak  terbatas  pada  makna-makna  harfiyah,  tetapi mampu  menyentuh  natîjah-natijah  pemikiran  yang  menjadi jiwanya;  Ketiga,  proses  belajar  dan  mengajar  kitab  kuning  yang mengacu kepada kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat.
Dengan  demikian,  tajdid  fahm  al-syari‟ah  adalah  suatu upaya  menjabarkan  ajaran    Islam,  sesuai  dengan  tuntutan  kondisi yang terus berubah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan umat, baik di  dunia  maupun  di  akhirat  dengan  malalui  al-kutub  al- mu‟tabarah. 3
Ta‟rif  ini  ditetapkan  karena  didasarkan  pada  pemahaman bahwa  syari‟at  Islam  sebagaimana  diwahyukan  kepada  Nabi Muhammad  SAW  sesuai  dan  dapat  mengatasi  segala  dhurf, sementara  pemikiran    manusia    sebagai    penjabaran pelaksanaannya terikat  oleh suatu dhuruf.
Maka  fungsi  kitab  kuning  dalam  konteks    ini    seharusnya adalah    menjadi  suatu    wacana    yang    mampu    membuktikan kedudukan    al-Qur`an    sebagai    tibyanan    li  kulli  syai`  dalam kehidupan  manusia  yang  selalu  berubah.  Itsbat  al-tsawabit  wa taghyiyr  al-mutaghayyirat  dengan  demikian  harus  diterapkan; artinya  ajaran  Islam  yang  bersifat  qath‟iy  akan  tetap,  tidak mengalami  perubahan,  sementara  ajaran  Islam  yang  merupakan produk ijtihad selalu dimungkinkan untuk mengalami  perubahan.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  hampir  seluruh ulama menggunakan  metode  kajian kontekstual, walaupun dengan intensitas  penggunaan  yang  berbeda-  beda.  Mungkin  hanya penganut  aliran  al-Dhahiriyyah  yang  ditokohi  oleh  Dawd  al- Isfahaniy  (202-270  H.)  dan  Ibn  Hazm  al-Andalusiy  (384-456  H.) yang  dapat  dikecualikan  dari  keumuman    ini.  Karena  pada
3 Abu  Moqsin  Ghazali  dan  Marzuki  Wahid.  Pendekatan  Kontekstual Terhadap al-Muhazzab al-Syairazi.. 78
prinsipnya  hampir  dapat  dikatakan  bahwa  aliran  al-Dhahiriyyah mengabaikan penalaran sama sekali. 4

## Peran Kontekstualitas dalam Fiqih
Fiqih merupakan wilayah aplikasi praktis di dalam hukum islam.  Yang  perlu  di  perhatikan  dalam  fikih  adalah  bagaimana  ia bisa  di  baca  secara  kontekstual  sesuai  dengan  realitas permasalahan  umat  atau  problem  kerakyatan.  Di  samping merupakan  wilayah  aplikasi  praktis,  fiqih  juga  merupakan  hasil olah pikir para ulama dalam mengakselerasikan nash-nash dengan permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat. Karena fiqih merupakan hasil olah pemikiran para mujtahid, maka fiqh  itu  sendiri  akan  selalu  berkembang  sesuai  dengan  dinamika dan tuntutan masyarakat.
Sebagai sebuah karya ilmiyah, kitab fiqih (al-kutub „ibrah)
tentu haruslah di hargai dan juga penulisnya patut untuk di hormati serta  hasil  ijtihadnya  perlu  untuk  di  ikuti      dan  di  dukung.  Akan tetapi  ada  satu hal  yang  perlu di  perhatikan  sebagai  sebuah karya ilmiyah,  fiqih  bukanlah  kitab  yang  tidak  perlu  untuk  di  sakralkan dan  pengarangnya  harus  di  kultuskan  dan  hasil  ijtihadnya  tidak tabu  untuk  di  persoalkan.  Sebagai  sebuah  karya  ilmiyah  dan  juga hasil  produk  manusia,  tentunya  wajar  jika  di  kemudian  hari  di temukan  hal-hal  yang  dirasa  tidak  relevan  dengan  perkembangan zaman  yang  amat  cepat  lantaran  di  pacu  oleh  kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kecanggihan teknologi. 5 Untuk  menjawab  semua  permasalahan-permasalahan masyarakat yang semakin kompleks tersebut, para mujtahid (warga NU) merubah pola berpikirnya yang semula hanya memahami kitab fiqih secara tekstual semata dirubah dengan memahami kitab fiqih secara  kontekstual,  khususnya  berkenaan  dengan  pola  istinbath hukum melalui forum Bahtsul Masail.
Menanggapai  kontekstualitas  fiqih  ini,  ada  sebuah pernyataan  yang  di  lontarkan  oleh  kiai  Wahab  ketika  berdebat dengan  kiai  Bisri.  Pernyataan  tersebut  yakni  “pekih iku  nek  rupek
4 Muhammad Abu  Zahroh.  Tarikh al Madzahib al  islamiyah.  (Beirut: Dar al Fikr al -'Araby. t.t). 544.
5 Ridwan  Natsir  edit..  Dialektika  Islam  Dengan  Problem  Kontemporer. (Surabaya : IAIN press dan Lkis. 2006). 136

## Zainuddin
.  Kontekstualisasi Kitab Kuning...
yo  diokeh-okeh”  maksudnya  fiqih  itu  kalau  sempit  ya  diupayakn agar longgar. 6
Pernyataan  yang  dilontarkan  kiai  Wahab  di  atas  seakan sederhana  tapi  mengandung  nilai  filosofis  yang  tinggi.  Hal  ini dimaksudkan  karena  fiqih  sendiri  merupakan  produk  ijtihad. Karena  ia  merupakan  produk  ijtihad  maka  dia  bukanlah  barang sakral  dan  juga  suci  yang  tidak  boleh  di  ubah  meskipun  situasi sosial budaya telah berubah.
Gagasan  mengenai  pengkontekstualisasian  kitab  fiqih  ini bukan  berarti  kita  meninggalkan  dan  menanggalkan  kitab  fiqih secara  mutlak.  Akan  tetapi  kita  memamahami  kitab  fiqih  tersebut dengan  mengintregasikanya  dengan  disiplin  ilmu  lainya.  Bila  itu semua sudah di lakukan maka kehidupan kita ini akan dijiwai oleh fiqih  secara  konseptual  dan  tidak  meSnyimpang  dari  rel  fiqih  itu sendiri. 7
Hal  lain  yang  tak  kalah  pentingnya  kenapa  kontekstualisasi kitab fiqih penting karena pertama, adanya perubahan sistem sosial budaya. Kedua terjadinya realitas kepentingan umat. Ketiga adanya temuan  baru  dalam  iptek.  Keempat  adanya  tantanga  baru  yang dihadapi umat Islam. 8
Melihat  kenyataan  semakin  kompleksnya  problematika  fikih  dan memerlukan  solusi  atau  jawaban  yang  tidak  sekedar  hanya mengacu  pada  tekstualitas  bermazhab  (alkutub  „ibrah)  secara kaku.  Maka  disinilah  perlunya  pendekatan  (pendekatan kontekstual)  baru  terhadap  masalah  yang  lebih  kontekstual  dan argumentasi  yang  lebih  rasional,  sehingga  memenuhi  harapan  dan kemaslahatan masyarakat sekarang.

## Prosedur Kontekstual dalam Fiqih
Mengutip gagasan yang disampaikan A. Mukti Ali yang dikutib dalam buku “Fiqh Sosial kiai Sahal Mahfudh” dikatakan bahwa untuk mencetak  santri  sekaliber  Kiai  Sahal  diperlukan  santri  yang  benar- benar  mampu  mengintegrasikan  beberapa  kemampuan,  yaitu pertama  mengetahui  khazanah  keilmuan  zaman  dulu  yang terangkum  dalam  sejarah,  kedua  ilmu  filsafat  untuk  menemukan esensi dan substansi dari seluruh bangunan ilmu, ketiga metodologi
6 Berkaitan  dengan  reformasi  metodologis  ini,  pada  Munas  NU  di  Bandar Lampung  1992  telah  ditetapkan  tiga  rumusan  metode  istinbath  hukum  bagi  NU, yaitu  metode  qauly,  metode  ilhaqy  dan  metode  manhaji.  Lihat  Ahkamul  Fuqoha. Surabaya : Diantama.. 630
7 Sahal Mahfudh. Nuansa Fiqih Sosial. (Yogyakarta : Lkis. 2004) hlm. 38
8 http://fk3stain.blogdetik.com/index.php/2009/06/24/kontekstualisasi- kitab-kuning-di-era global/ 1.09 pm 21-4-2021
agar  mampu  mengolah  konsep-konsep  lama  menjadi  relevan  dan aktual,  dan  keempat  bahasa  (minimal  bahasa  arab  dan  inggris) supaya mampu mengkaji literatur- literatur Islam yang untuk saat ini banyak ditulis dalam kedua bahasa tersebut. 9
Hal  di  atas  juga  diperkuat  oleh  Azizi  yang  menurutnya  ada beberapa  tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mengembalikan kodrat hukum Islam yakni :
Pertama  hukum  Islam  yang  merupakan  hasil  karya  fuqaha masa lalu yang selama ini ditempatkan di satu sisi sebagai doktrin hendaknya  ditempatkan  pada  proporsi  yang  sebenarnya.  Sehingga doktrin  yang  mungkin  dianggap  “sakral”  tersebut  menjadi  sesuatu yang “profan” dapat disentuh akal dan diinterpretasi ulang.
Kedua  melihat  hasil  ijtihad  tersebut  secara  kontekstual, sehingga  menjadi  lebih  hidup  dan  mempunyai  nilai.  Berbicara mengenai hasil ijtihad, meskipun tetap disebut hukum Islam tentu tidak  lepas  dari  pengaruh  subjektivitas  pelaku  ijtihad  berserta lingkungan  yang  melingkupinya.  Oleh  karena  itu,  usaha kontekstualisasi  terhadap  hasil  ijtihad  ulama  masa  lalu  mestinya menjadi  suatu  keharusan.  Kajian  seperti  ini  tidak  cukup  hanya dengan membaca teks dari hasil ijtihad tersebut yang tertulis dalam al-kutub  „ibrah.  Namun  harus dibarengi  dengan  kajian  yang  serius terhadap aspek sejarah dan sosial yang melingkupi mujtahid ketika itu  serta  kajian  metodologi  yang  digunakan  dalam  menghasilkan keputusan hukum Islam. Dalam hal ini, pendekatan sejarah, terlebih sejarah sosial dan sosiologi menjadi sangat penting. Di samping itu, perlu  dikaji  tentang  sejarah  hidup  para  mujtahid  terutama  sekali yang berkaitan dengan pemikiran hukumnya.
Ketiga  setelah  mampu  melakukan  kontekstualisasi,  barulah akan mampu mengadakan reaktualisasi. Ini harus dilandasi dengan kemampuan interpretasi terhadap hasil ijtihad tersebut dan bukan penolakan  terhadapnya.  Setelah  itu  baru  dilanjutkan  dengan reinterpretasi  dan  pada  waktunya  akan  ada  tuntutan  untuk mereformasi terhadap ajaran  pada tataran praktis yang merupakan pemahaman  para  mujtahid  terhadap  wahyu.  Di  sini  berarti  harus
9 Jamal Makmur Asmani. Fiqh sosial Kiai Sahal Mahfudh (antara Konsep dan Implementasi). (Surabaya: Khalista. 2007) 231.
Zainuddin .  Kontekstualisasi Kitab Kuning...
terjadi historical continuity dalam mempelajari hokum Islam secara akademik.
Keempat  perlunya  kajian  hukum  Islam  yang  melibatkan disiplin ilmu lain atau meneliti hukum Islam yang sudah ada dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Ilmu bantu  ini  mutlak  diperlukan  dalam  rangka  mendekatkan  hukum pada  konteks  yang  lebih  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi masyarakat sekarang. 10
Sedangkan  di  dalam  warga  NU  (khususnya  di  dalam  kajian bahstul    masa‟il)    telah  menerapakan  beberapa  prosedur  atau tahapan-tahapan  agar  ilmu  fiqh  dapat  tampil  sebagai  solusi penyelesaian  problematika  yang  terjadi  dalam  segala  segi kehidupan  masyarakat  dengan  tepat  guna.  Prosedur-prosedur tersebut yakni :
a. Prosedur Penjawaban Masalah Keputusan  bahtsul  masail  di  lingkungan  NU  dibuat  dalam kerangka  bermadzhab  kepada  salah  satu  madzhab  4  yang  telah disepakati  dan  mengutamakan  bermadzhab  secara  qauli. 11 Oleh karena  itu,  prosedur  penjawaban  masalah  disusun  dalam  urutan sebagai berikut:
1) Suatu kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab 12 dan di  sana  hanya  terdapat  1  qaul  (pendapat  imam  madzhab)  / wajah  (pendapat  ulama’  madzhab)  maka  dipakailah  qaul sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
2) Suatu kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh „ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari 1 qaul/ wajah, maka dilakukan taqrir jam’i untuk memilih satu qaul/ wajah.
3) Suatu kasus tidak ada qaul/ wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian,  maka  dilakukan  prosedur  ilhaqul  masa’il  bi nadha’iriha 13 secara jama’i oleh p a r a  ahlinya.
10 A.  Qodri  A.  Azizy.  Reformasi  Bermazhab  (Sebuah  Ikhtiar  Menuju  Ijtihad Sesuai Saintifik) Modern. (Jakarta : Teraju. 2003) hlm.73-76
11 Mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup madzhab tertentu.  Sedangkan  bermadzhab  secara  manhaji  adalah  bermadzhab  dengan mengikuti  jalan  pikiran  dan  kaidah  penetapan  hukum  yang  telah  disusun  oleh imam madzhab.
12 Al-kutub al-mu‟tabarah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahlussunnah wal jamaah
13 Menyamakan  khukum  dari  suatu  kasus  yang  belum  dijawab  oleh  kitab dengan  kasus  serupa  yang  telah  dijawab  oleh  kitab  (menyamakan  dengan pendapat yang sudah “jadi”)
4) Suatu  kasus  tidak  ada  qaul/  wajah  sama  sekali  dan  tidak mungkin  dilakukan  ilhaq,  maka  bisa  dilakukan  istinbath,  jama’i deangan  prosedur  bermadzhab  secara  manhaji  oleh  para ahlinya. 14
b. Prosedur Pemilihan Qoul/Wajah
1) Ketika dijumpai beberapa qaul/ wajah dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat
2) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
a) Dengan memilih pendapat yang lebih mashlahat dan/atau yang lebih kuat
b) Sedapat  mungkin  dengan  menjalankan  ketentuan  muktamar NU  ke  I,  bahwa  perbedaan  pendapat  diselesaikan  dengan memilih  :  pertama  Pendapat  yang  disepakati  oleh  Asy- Syaikhani  (an-Nawawi  dan  ar-Rafi‟i)  Kedua  Pendapat  yang dipegangi  oleh  an-Nawawi  saja.  Ketiga  Pendapat  yang dipegangi oleh ar-Rafi‟i saja. Keempat Pendapat yang didukung oleh  mayoritas  ulama.  Kelima  Pendapat  ulama  yang  terpandai Keenam Pendapat ulama yang paling wara‟.
c. Prosedur Ilhaq
Ketika  ada  suatu  masalah/  kasus  yang  belum  dipecahkan dalam  kitab,  maka  kasus  tersebut  diselesaikan  dengan  prosedur ilhaqul masail bi nazha‟iriha secara jama‟i. Ilhaq dilakukan  dengan memperhatikan  mulhaq  bih,  mulhaq  ilaih  dan  wajhul  ilhaq  oleh para mulhiq yang ahli.
d. Prosedur Istinbat
Ketika  ada  suatu  masalah  yang  tidak  memungkinkan dilakukan  ilhaq  karena  tidak  adanya  mulhaq  bih  dan  wajhul  ilhaq sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbath secara jama’i, yaitu  dengan  mempraktekkan  qawaid  ushuliyyah  dan  qawaid fiqhiyyah oleh para ahlinya. 15
Peran Pemahaman Tekstual dalam Permasalahan Fiqih a. Contoh Pemahaman Tekstual
Muktamar  NU  ke  VIII  (Jakarta,  5-7  Mei  1933)  memutuskan mengenai  zakatnya  orang  memelihara  ikan  dalam  tambak  yang
14 Aziz Masyhuri.. Ahkamul Fuqoha. (Surabaya : Dinamika Press. 1977)  628. 15 Imam Ghazali Said (edit).. Ahkamul Fuqoha. (Surabaya : Diantama. 2006)
630

## Zainuddin
.  Kontekstualisasi Kitab Kuning...
biasanya  dipanen  dua  kali  setahun.  Kalau  sewaktu  membeli  bibit ikan dan tambaknya untuk berdagang, yakni sengaja akan dijual lagi dengan keuntungan, maka kewajiban memberi zakat itu dalam akhir tahun.  Jika  membelinya  kolam  untuk  dimiliki  atau  menyewa  dan membeli  bibit  ikan  untuk  berdagang,  maka  hanya  berkewajiban membayar  zakat  tijarahnya  ikan  saja  dalam  akhir  tahun  (terhitung mulai membeli bibit). Hal ini merujuk pada kitab al-Jamal „al-Fathul al-Wahhab juz II/264-265. 16 b. Contoh Pemahaman Kontekstual
Keputusan  di  atas  walaupun  didasarkan  pada  teks-teks  al- kutub  al-mu‟tabarah,  namun  ada  tiga  pertanyaan  prinsip  yang harus di jawab:
a) Kapan kitab-kitab rujukan itu ditulis Dari kitab-kitab rujukan tentang harta kena zakat tersebut, yang  tertua  adalah  kitab  yang  disusun  pada  abad  11  M,  yakni  al- Muhadzab karya Abu Ishaq  Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah al- Fairuzzabady asyairazy (w. 476 H/ 1083 M), sedang yang termuda adalah  kitab  yang  disusun  pada  abad  18  M,  yaitu  al-Hawasyi  al- Madaniyah  karya Sulaiman al-Kurdy (w.  1194  H/  1780 M) saat ini abad  21  M,  yang  berarti  kitab  rujukan  termuda  telah  berusia  200 tahun lebih. Apalagi yang tertua, sampai sekarang telah berusia 900 tahun lebih.
b) Apa tujuan pokok disyariatkanya Zakat?
Secara garis besar tujuan pokok syariat Islam adalah untuk kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Demikian  pula disyari‟atkannya  zakat  tentu  memiliki  tujuan,  baik  yang  bersifat umum  atau  khusus,  antara  lain:  menjembatani  jurang  pemisah antara yang miskin dengan yang  kaya, mewujudkan solidaritas/kesetiakawanan  sosial,  memelihara  harta  dari  incaran penjahat,  membantu  fakir  miskin  dan  yang  membutuhkan, membersihkan diri dari penyakit tamak dan kikir, serta merupakan ekspresi rasa syukur akan nikmat yang telah diterima.
c) Apa  dasar  pertimbangan  penetapan  harta  kena  zakat  oleh Rasulillaag SAW
Pada  hakikatnya  harta  kena  zakat  itu  berdasarkan  nas, yaitu  emas,  perak,  hasil  perdagangan,  dll.  Namun  apakah  dalil  nas itu  demikian  ketat,  kaku,  dan  baku  tanpa  ada  peluang  penafsiran, adaptasi, dan bahkan modifikasi? Jelas tidak, karena penetapan nas mengenai  harta  kena  zakat  itu  adalah  atas  dasar  representasi
16 Ridwan  Natsir  edit.    Dialektika  Islam  Dengan  Problem  Kontemporer…...
138
pencaharian  atau  penghasilan  utama  dan  potensi  kekayaan  waktu itu, dan bukan berdasarkan jenis dan macam penghasilan ataupun pekerjaan yang tersurat dalam nas. Jadi penetapan harta kena zakat tersebut  bukan  karena  statusnya  sebagai  makanan  pokok  tapi karena  sebagai  penghasilan  pokok,  dan  bukan  karena  jenis pekerjaannya  tapi  karena  potensi  hasil  pekerjaan  tersebut. Argumen  dari  wawasan  tersebut adalah firman  Allah SWT  (QS.  al- Baqarah: 267):
اَهُّي َ آٰي َنْي ِذ َّ لا آْ ْوُن َم ٰ ا ا ْو ُ ق ِف ْنَا ْن ِم ِتٰبِ ي َط ا َم ْمُتْب َس َ ك ْٓاَِّمِ َو اَن ْج َر ْخ َ ا ْم ُ ك َ ل َن ِ م ِ ض ْر َ ا ْ لا ۗ ا َ ل َو او ُم َّمَيَت َ ث ْيِب َخْلا ُهْن ِم َ ن ْو ُ ق ِف ْنُت ْمُت ْس َ ل َو ِهْي ِذ ِخ ٰ اِب ْٓا َّ ل ِا ْ ن َ ا ا ْو ُض ِم ْغُت ِهْي ِف ۗ آْ ْو ُم َ لْعا َو َّ ن َ ا َ ٰ للّا ي ِن َ غ

## دْي ِم َح
“  Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan Allah)  sebagian  dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu kamu menafkahkan daripadanya  Padahal kamu sendiri tidak mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  mata terhadapnya.  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi Maha Terpuji”.(QS. Al- Baqarah: 267)
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  ditegaskan,  bahwa  harta kena zakat dapat dan bahkan harus dikembangkan macamnya, baik menyangkut hasil pertanian, peternakan, profesi, maupun jasa dan sebagainya,  dengan  bertumpu  pada  pertimbangan  potensi penghasilan  dan  peluang  kekayaan,  sehingga  tercapailah  tujuan pokok disyari‟atkannya zakat. 17
17 Ridwan Natsir edit. Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer…..hlm. 147
Zainuddin .  Kontekstualisasi Kitab Kuning...

## Kesimpulan
Perubahan  paradigma  dalam  memandang  fiqh  memang merupakan  suatu  keharusan.  Sebab  fiqh  tampil  bukan  hanya sebagai  alat  pengukur  kebenaran,  akan  tetapi  diharuskan  mampu tampil  sebagai  alat  pembaca  realitas  sosial  dan  kemudian  dapat mengambil  sikap  dan  tindakan  tertentu  atas  realitas  sosial  yang ada. Sehingga nantinya fiqh memiliki fungsi ganda; pertama sebagai alat pengukur realitas sosial, dan kedua sebagai alat rekayasa sosial. Untuk  dapat  mewujudkan  kedua  fungsi  tersebut,  maka  langkah pertama yaitu penalaran produk atau perangkat yang dimiliki fiqh untuk  dikembangkan  secara  kontekstual,  dan  selanjutnya dikembangkan  dengan  model  pengembangan  madzhab  qauli ataupun manhaji.

## DAFTAR RUJUKAN
Asmani.  Jamal  Makmur.  2007.  Fiqh  sosial  Kiai  Sahal  Mahfudh (antara Konsep dan Implementasi). Surabaya: Khalista.
Azizy.  A.  Qodri  A.  2003.  Reformasi  Bermazhab  (Sebuah  Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik) Modern. Jakarta : Teraju.
http://fk3stain.blogdetik.com/index.php/2009/06/24/kontekst ualisasi-kitab-kuning-di-era- global/
Mahfudh. Sahal. 2004. Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta : Lkis.
Masyhuri.  Imam  Ghazali  (edit).  2006.  Ahkamul  Fuqoha.  Surabaya: Diantama.  Masyhuri.Aziz.  1977.  Ahkamu  Fuqoha.  Surabaya  : Dinamika Press.
Natsir.  Ridwan  edit.  2006.  Dialektika  Islam  Dengan  Problem
Kontemporer. Surabaya : IAIN press dan Lkis.
Wahid.  Abu  Moqsin  Ghazali  dan  Marzuki.  Pendekatan  Kontekstual Terhadap al-Muhazzab al-Syairazi. Pdf.
Zahroh. Muhammad Abu. t.t Tarikh al Madzahib al islamiyah. Beirut: Dar al Fikr al-'Araby
Zarkasyi,  Ahmad.  ‘Pendidikan  Diniyah  Kajian  Filsafat  Pendidikan Islam’, Qolamuna (Jurnal Studi Islam), 6.1, 135–52