p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799
POLITIK HUKUM POLIGAMI: STUDI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

## Ismail Marzuki
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Hamka, Kampus 3, Ngaliyan, Semarang Email: marzuki99new@gmail.com Submit : 18 Oktober 2019 Diterima : 13 Juni 2019 Revisi : 07 November 2018 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Artikel ini membahas politik hukum keluarga Islam tentang pengaturan poligami di negara- negara  Muslim.  Politik  hukum  Islam  di  negara-negara  muslim  di  era  modern  dapat dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu uncodified  law, dan codified  law .  Negara  Muslim  yang dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  negara  Muslim  yang  politik  hukumnya  masuk  dalam kategori codified law , yaitu: Turki, Tunisia, Iran, Indonesia, Mesir, Maroko, dan Afganistan. Meskipun  di  dalam  kitab-kitab  fiqh  poligami  adalah  sesuatu  yang  diperbolehkan,  namun dalam prakteknya masing-masing negara Islam memiliki politik hukum ( legal policy ) yang berbeda terkait dengan poligami, yaitu: (1) Ada yang membolehkan poligami, (2) Ada yang membolehkan  poligami  dengan  syarat-syarat  yang  ketat,  dan  (3)  ada  yang  melarang poligami. Di samping itu, artikel ini juga membahas tentang “keberanjakan” politik hukum tentang poligami dari mazhab fikih yang mayoritas dianut di masing-masing negara Islam tersebut.  Artikel  ini menunjukan bahwa politik hukum  tentang poligami di  negara-negara Islam  yang termasuk  dalam  kategori codified law tersebut  memiliki corak  yang beragam, ada yang bercorak liberal, konservatif, dan ada yang moderat.
Kata kunci : politik hukum, hukum Islam, poligami, negara muslim, hukum keluarga

## Abstract
This  article  discusses  Islamic  family  law  politics  about  regulating  polygamy  in  Muslim countries.  The  policy  of  Islamic  law  in  Muslim  countries  in  the  modern  era  can  be categorized  into  two,  namely  uncodified  law,  and  codified  law.  The  Muslim  countries discussed in this article are Muslim countries whose legal politics fall into the codified law category,  namely:  Turkey,  Tunisia,  Iran,  Indonesia,  Egypt,  Morocco,  and  Afghanistan. Although  according  to fiqh polygamy  is  something  permissible,  in  practice  each  Islamic country has a different legal policy related to polygamy, namely: (1) some countries allow polygamy, (2) some allow polygamy with strict conditions, and (3) some prohibit polygamy. In addition, this article also discusses the "progress" of legal policies regarding polygamy from the jurisprudence school of law that are commonly adhered to in each of these Islamic countries.  This  article  shows  that  legal  policies  regarding  polygamy  in  Islamic  countries included in the codified law category have a variety of styles, some are liberal, conservative, and some are moderate.
Keywords: legal policy, Islamic law, polygamy, Muslim countries, family law

## A. Pendahuluan
Sebagai  mahluk  sosial,  manusia membutuhkan  manusia  lainya  untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup.  Perkawinan  merupakan  salah  satu sarana  untuk  mencapai  kebahagiaan  dan kesempurnaan  hidup.  Perkawinan  juga merupakan  sarana  bagi  manusia  untuk terus  melestarikan  keturunan.  Sebab pentingnya  lembaga  perkawinan,  maka agama  dan  negara  memiliki  aturan  atau tata  cara  perkawinan.  Meskipun,  bentuk dan tata cara perkawinan antar agama atau negara dapat berbeda-beda.
Islam  sebagai  sebuah  agama  yang memiliki seperangkat aturan yang terhimpun dalam fikih/hukum Islam yang merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama dengan  sumber  primer  al-Qur’an  dan hadis  juga  memiliki  aturan  tentang perkawinan.  Di  dalam  fikih,  diatur sedemikian rupa tentang berbagai tatacara perkawinan untuk mencapai  kebahagiaan dan  kesempurnaan  hidup  dalam  bingkai ibadah kepada Allah SWT.
Dalam  sejarah  peradaban  manusia, ditemukan  sedikitnya  ada  tiga  bentuk perkawinan, yaitu; perkawinan monogami (antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan), perkawinan poliandri (antara satu  perempuan  dengan  lebih  dari  satu laki-laki),  dan  perkawinan  poligami (antara  satu  lai-laki  dengan  beberapa perempuan).  Bentuk  praktek  perkawinan poligami  ini  banyak  ditemukan  di masyarakat  Yunani,  Persia,  Mesir  kuno, dan  bangsa-bangsa  lainya,  Sedangkan praktek  perkawinan  poliandri  ditemukan di suku Tuda, dan beberapa suku di Tibet. 1
Pada  masyarakat  Arab  pra-Islam Tiga  bentuk  perkawinan  ini  juga  lazim terjadi,  bahkan  praktek  poligami  di masyarakat  Arab  pra-Islam  seorang pemimpin suku memiliki puluhan bahkan ratusan  istri. 2 Namun  setelah  Nabi  SAW datang, bentuk perkawinan yang diperbolehkan  hanyalah  monogami  dan
poligami 3 dengan  pembatasan  maksimal empat istri.
Pada  era  kontemporer  bentuk perkawinan  poligami  ini  mengalami “gugatan”  seiring  dengan  perkembangan pemikiran  di  kalangan  para  ulama kontemporer serta tuntutan persamaan hak antara  laki-laki  dan  perempuan.  Bentuk perkawinan poligami ini dianggap sebagai bentuk  perkawinan  yang  tidak  sejalan dengan  isu  persamaan  hak  tersebut, bahkan  lebih  jauh  dianggap  tidak  sejalan dengan  spirit  nilai-nilai  keislaman.  Di samping itu, bentuk perkawinan poligami ini  dianggap  berpotensi  merugikan  pihak perempuan,  pihak  anak,  serta  sulitnya tercapai  rumah  tangga  yang  bahagia  dan sejahtera.
Seiring dengan dengan geliat pemikiran  hukum  Islam  di  era  modern, politik hukum keluarga Islam di sejumlah negara muslim, menganut dua pola, yaitu: a)  kodifikasi,  dan  b)  pembuatan  undang- undang. Salah satu hal yang diatur dalam hukum  keluarga  Islam  adalah  tentang perkawinan  yang  termasuk  di  dalamnya adalah tentang poligami. Dalam tulisan ini akan  membahas  tentang  politik  hukum tentang poligami dengan cara melakukan studi  terhadap  peraturan  perundang- undangan  di  negara  Turki,  Iran,  Mesir, Tunisia, Indonesia,
Maroko, dan
Afganistan.  Pemilihan  terhadap  negara- negara  tersebut  karena  mereka  masuk dalam kategori negara Islam yang politik hukumnya 4 masuk dalam kategori codified  law dengan  beragam  corak,  ada yang  liberal,  konservatif,  dan  ada  yang moderat.

## B. Poligami dalam Pandangan Fikih
Istilah poligami (memiliki lebih dari satu  isteri)  di  dalam  kitab-kitab  fikih dikenal dengan dua istilah, yaitu ta’addud al-zaujāt (perkawinan  dengan  lebih  dari satu isteri), dan al-ḍarrah (madu). Istilah ta’addud al-zaujāt digunakan  oleh  kitab- kitab fikih kontemporer, sedangkan istilah
al-ḍarrah digunakan di dalam kitab-kitab fikih klasik/salaf.
Istilah ta’addud (perkawinan dengan  lebih  dari  satu  isteri)  digunakan oleh  kitab  fikih  kontemporer,  misalnya kita akan menemukan istilah ini di dalam kitab fiqhu al-islāmī  wa adillatuhu karya Wahbah  al-Zuhaili  pada  bab wuju  bu  al- ‘adla baina al-nisā’i fī ḥuqūqihinna ‘inda al-ta’addudi (kewajiban  berlaku  adil terhadap  hak-hak  para  isteri  di  dalam poligami). 5 Sedangkan  istilah al-ḍarrah akan bisa  kita  temukan  di  dalam  kitab-kitab fiqih  klasik,  misalnya  di  dalam  kitab Fatḥu al-Bārī . Di dalam kitab Fatḥu al- Bārī istilah al-Ḍarrah -yang  artinya adalah madu- digunakan untuk menerangkan  poligami.  Istilah  ini  dapat dilihat pada bab: Bābu al-Ma’rati Tahibu Yaumahā Min Zaujihā Li Ḍarratihā (bab seorang  istri  yang  memberikan  giliran harinya  kepada  madunya) 6 .  Di  dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan pendapat  para  ulama  mazhab  (ulama salaf)  yang  mengharamkan  dilakukanya poligami,  para  ulama  hanya  berbeda pendapat  mengenai  jumlah  maksimal yang  dibolehkan  dalam  berpoligami  dan bentuk  keadilan  yang  wajib  dijalankan oleh suami terhadap para isterinya.
Dasar  hukum  dari  dibolehkanya poligami tidak terlepas dari dua ayat Q.S. an-Nisa berikut ini, yaitu:
Pertama  adalah  Q.S.  an-Nisa’  ayat 3,  yang  artinya  adalah;  “Dan  jika  kamu takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita- wanita  (lain)  dua,  tiga,  atau  empat.  Lalu jika kamu  takut tidak akan dapat  berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniyaya” (Q.S. 4:3).
Kedua  adalah  Q.S  an-Nisa’  ayat 129,  yang  artinya  adalah  “Dan  kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara  isteri-isteri(mu),  walaupun  kamu
sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung, sehingga  kamu biarkan yang  lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan  perbaikan  dan  bertakwa, maka sesungguhnya Allah maha pengampun  lagi  maha  penyayang”  (Q.S An-Nisa’: 129).
Di  samping  kedua  ayat  tersebut  di atas,  praktek  poligami  yang  dilakukan oleh  Nabi  SAW  dijadikan  dasar  atas dibolehkanya  praktek  poligami  oleh jumhur ulama.
Jumhur ulama membolehkan  poligami  dengan  jumlah maksimal  empat,  namun  demikian  ada juga  yang  membolehkan  berpoligami lebih  dari  empat  yaitu  mazhab  Ẓāhiri. 7
Namun  demikian  pendapat  yang  lebih kuat  adalah  yang  membatasi  tidak  boleh lebih  dari  empat,  sebagaimana  hadis berikut ini;
Pertama H.R. Ibnu Majjah, diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar  dia  berkata “Ketika  Ghailan  bin  salamah  yang memiliki  sepuluh  isteri  masuk  Islam, maka  Nabi  SAW  berkata  kepadanya: Ambillah di antara mereka empat orang” (HR.Ibnu Majah). 8
Kedua,  Hadis  yang  diriwayatkan dari Qais bin al-Hadis yang berkata “saya memeluk  Islam  dan  saya  memiliki delapan  isteri.  Saya  mendatangi  Nabi SAW  dan  mengatakan  hal  itu  padanya, lalu beliau berkata: pilihlah empat saja di antara mereka. (H.R. Ibnu Majah)”. 9
Kebolehan  berpoligami  ini  diatur dengan persyaratan berlaku adil terhadap pada  isteri,  sebagaimana  diterangkan dalam  Q.S.  an-Nisa:  3,  yaitu …fain khiftum  allā  ta’dilū  fawāḥidatan.. yang artinya: “Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja”. Di samping  ayat  tersebut  di  atas,  di  dalam hadits  Nabi  SAW  juga  diatur  tentang keharusan berbuat adil dalam berpoligami.
Sabda Nabi SAW “Siapa saja  yang mempunyai dua orang isteri dan condong kepada salah satunya, dia akan
dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan sebelah  bahunya  lumpuh”  (HR.  Ibnu Hibban) . 10 Dari ayat dan Hadits tersebut, dapat dilihat  bahwa  kebolehan  berpoligami  ini juga  diikuti  dengan  syarat  mutlak  yaitu harus mampu berlaku adil. Keadilan disini dalam  arti  tidak  berbuat  dzalim,  baik terhadap  isterinya,  anaknya,  bahkan terhadap  dirinya  sendiri.  Sehingga  orang yang  memiliki  kekhawatiran  tidak  bisa berlaku  adil,  maka  dia  disunahkan bermonogami. 11
Kewajiban  berlaku  adil  menurut jumhur  ulama  -kecuali  ulama  mazhab Syafi’i- adalah adil di dalam memberikan hak-hak  isteri  berupa;  rumah  dan  nafkah (berupa  makanan  dan  pakaian)  dengan pembagian  yang  sama. 12 Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’i pembagian nafkah  kepada  para  isteri  secara  sama tidaklah  wajib  namun  sunah,  yang  wajib adalah memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing isteri. 13
Menurut M. Quraish Shihab, keadilan yang dimaksud dalam
berpoligami  bukanlah  keadilan  mutlak dalam artian keadilan yang bersifat terus- menerus dalam hal cinta, namun dia harus berusaha  semaksimal  mungkin  untuk mewujudkan  keadilan  yang  bersifat material,  dalam  artian  meskipun  hatinya lebih cenderung pada salah satu isteri, hal tersebut  tidak  boleh  membuat  perlakuan yang diskriminatif terhadap isteri lainya. 14
Apabila  di  antara  isteri-isterinya terdapat  budak  ( amat ),  maka  jumhur ulama –kecuali mazhab
Maliki- berpendapat  bahwa  bagian  isteri  adalah dua  kali  lipat  dari  bagian  budak  ( amat ).
Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki hak  antara  isteri  yang  merdeka  dengan amat adalah sama. 15
Sedangkan  di  kalangan  ulama kontemporer  -misalnya  pendapat  Yusuf Qardawi-  orang  yang  lemah  (tidak mampu)  untuk  mencari  nafkah  untuk istrinya yang kedua atau dirinya khawatir tidak  bisa  berlaku  adil,  maka  dia
diharamkan untuk menikah lagi. Muhammad  Abduh  dalam  menafsirkan QS.  An-nisa:3  dan  QS.  Al-Nisa:  129, bahwa  kebolehan  tersebut  berkaitan  erat dengan  kemampuan  berlaku  adil,  jika tidak  bisa  berlaku  adil  maka  poligami haram  dilakukan  dan  pihak  istri  berhak meminta  pemutusan  perkawinan  kepada hakim  sesuai  dengan  mazhab  Maliki. 16 Sedangkan  kalangan  intelektual  muslim kontemporer  yang  tidak  membolehkan praktek  poligami  antara  adalah;  Qasim Amin,  Fazlur  Rahman,  dan  Nasr  Hamid
Abu Zayd. Nabi Muhammad SAW bermonogami  dengan  Siti  Khadijah selama  28  tahun  di  tengah-tengah  tradisi poligami  masyarakat  Arab  pra-Islam, sedangkan  Nabi  SAW  menjalankan poligami hanya selama 7 tahun, dan hanya ‘Aisyah  saja  yang  dinikahi  Nabi  SAW dalam keadaan perawan, sedangkan yang lainya dalam keadaan janda.
Fakta sejarah ini menjadi salah satu argumentasi  kelompok  yang  kontra terhadap  poligami.  Karena  realitas  di masyarakat  secara  umum,  poligami dilakukan  dengan  wanita-wanita  muda dengan dominasi motivasi biologis bukan motivasi melindungi maupun mengangkat status sosial para janda tua.
Di samping itu, penolakan terhadap poligami juga didasarkan atas persamaan hak  antara  laki-laki  dan  perempuan. Persamaan  hak  ini  dalam  konteks internasional  termaktub  dalam  deklarasi bangsa-bangsa  di  dunia  pada  tanggal  10 Desember  1948  dalam  “ Universal Declaration  of  Human  Rights ”  yang menyatakan  bahwa  ‘setiap  manusia dilahirkan  merdeka  dan  sama  dalam martabat  dan  hak-haknya’. 17 Di  samping itu dalam Convention On The Elimination Of  All  Forms  Of  Discrimination  Against Women  1979 ,  yang  menyatakan  bahwa dalam bidang sipil wanita mempunyai hak yang  sama  dengan  pria  untuk  memasuki jenjang  perkawinan  dan  bebas  memilih suami  sesuai  dengan  persetujuan  yang
bebas  dan  sepenuhnya. 18 Oleh  sebab  itu, maka  perkawinan  poligami  dianggap menjadi  salah  satu  bentuk  diskriminasi dan  pelanggaran  terhadap  hak  sipil perempuan.
Selanjutnya dalam perkawinan poligami  pihak  yang  akan  dirugikan adalah  anak.  Sedangkan  anak  juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan  hak  pendidikan,  ekonomi, dan  kasih  sayang.  Perkawinan  poligami akan berpotensi pada pemenuhan hak-hak anak  tersebut  tidak  dapat  terpenuhi dengan  maksimal.  Oleh  sebab  itu  maka kelompok yang kontra terhadap poligami berpendapat  bahwa  perkawinan  poligami adalah bentuk perkawinan yang dilarang.

## C. Peraturan Perundang-undangan tentang Poligami di Negara-negara Muslim
Di  negara  Mesir  terdapat  berbagai undang-undang  yang  mengatur  tentang seputar hukum keluarga Islam, yaitu; UU No.  25  tahun  1920  tentang  nafkah  dan perceraian, UU No. 56 tahun 1923 tentang usia  perkawinan,  UU  No.  25  tahun  1929 tentang perceraian, UU No. 77 tahun 1943 tentang waris, dan UU No. 71 tahun 1946 tentang wasiat. 19
Sebelum  tahun  1985,  berkaitan dengan  persoalan  poligami  belum  diatur di  dalam  UU.  Namun  demikian,  jika poligami  yang  dilakukan  oleh  seorang laki-laki  kemudian  menimbulkan  ekses kekerasan terhadap isteri, maka atas dasar kekerasan tersebut seorang isteri diberikan hak untuk mengajukan perceraian kepada pengadilan  sebagaimana  diatur  dalam pasal  6  UU  No.  25  tahun  1920  tentang nafkah dan perceraian. 20
Setelah terjadi amandemen UU pada tahun  1985,  maka  diatur  di  dalam  Pasal 11A  UU  No.  100  tahun  1985 21 tentang: Pertama ,  keharusan  mencatat  status perkawinanya di dalam formulir pendaftaran  pernikahan,  jika  dia  sudah menikah  maka  dia  harus  memasukan nama dan alamat istri/istri-istrinya.
Kedua ,  Pegawai  pencatat  nikah  harus memberitahukan kepada isteri/isteri- isterinya  tentang  perkawinan  tersebut.
Ketiga ,  seorang  isteri  yang  dimadu mempunyai  hak  untuk  mengajukan  cerai kepada  pengadilan  atas  dasar  kesulitan ekonomi  dan  ketidakharmonisan  akibat dari poligami, meskipun masalah poligami  ini  sebelumnya  tercantum  atau tidak  di  dalam ta’lik  ṭalāq ,  hak  ini  tetap berlaku  setiap  kali  pihak  suami  menikah lagi.  Jika  hakim  gagal  mendamaikan, maka solusi hukumnya adalah perceraian. Keempat , hak untuk mengajukan perceraian  ini  akan  gugur  jika  sudah melewati batas waktu satu tahun semenjak pihak  isteri  mengetahui  perkawinan tersebut. Kelima ,  seorang  isteri  yang dinikahi  dan  tidak  mengetahui  bahwa suaminya  telah  beristeri,  maka  dia memiliki hak untuk mengajukan perceraian  setelah  dia  mengetahui  hal tersebut.  Dengan  adanya  undang-undang tersebut,  maka  poligami  di  Mesir  tetap diperbolehkan  namun  dengan  syarat  dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 A UU No. 100 tahun 1985 tersebut di atas.
Dibandingkan dengan negara
Muslim  lainya,  mungkin  Turki  adalah Negara yang memiliki rentang waktu yang paling panjang dalam melakukan amandemen  UU  hukum  keluarga  dengan rentang waktu 50 tahun (1915-1965). Pada 1926,  di  Turki  diundangkan The  Turkish Civil  Code 1926,  di  samping  memuat tentang  kontrak  dan  obligasi,  undang- undang ini juga memuat tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga,  dan  waris.  Undang-undang  ini diadopsi  dari The  Italian  Criminal  Code 1889 dan The Swiss Civil Code 1912 yang telah  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial masyarakat  Turki. 22 The  Civil  Code  Of 1926 mengalami amandemen berkali-kali, yaitu: Pertama amandemen  pada  1933,
Kedua pada 1938, Ketiga 1945, Keempat 1950, Keenam 1956.  Kemudian  selama sepuluh  tahun  ada  beberapa  perubahan
yang  dimasukan,  yang  pada  ahirnya diundangkan pada 1965. 23 Di  dalam The  Turkish  Civil  Code
Pasal  93,  112,  dan  114  diatur  bahwa poligami  dilarang  keras  dan  pelakunya akan  mendapatkan  hukuman  atau  denda. Seseorang  dilarang  menikah  lagi  selagi dia  tidak  dapat  membuktikan  kepada pengadilan  bahwa  pernikahan yang pertama  sudah  bubar  baik karena pembatalan, perceraian ataupun kematian salah  satu  pihak. 24 Pernikahan  poligami merupakan  salah  satu  bentuk  pernikahan yang  batal  demi  hukum,  sebagaimana diatur  dalam  pasal  19 Turkish  Family Law . 25 Di negara Iran, undang-undang yang mengatur  tentang  hukum  keluarga  antara lain  adalah The  Civil  Code .  Pada  tahun 1967  di  buat  UU  yang  dikenal  dengan Qānūn  Himāyat  Khāneīwāda ( Family Protection Law ). Tujuan dari
diundangkanya  UU  ini  adalah  untuk mengatur tentang perceraian dan poligami dengan cara pandang agar perceraian dan poligami tidak disalahgunakan. 26
Berkaitan dengan poligami, undang- undang  Iran  mengaturnya  di  dalam Marriage  Law  of  1931 ( Qanūn  Izdiwāj ) bahwa seseorang yang ingin menikah lagi dia  harus  memberitahukan  status  yang sebenarnya  tentang  pernikahannya  yang terdahulu kepada calon isterinya, dan jika menyalahi  ketentuan  tersebut  maka  akan dikenai  sanksi.  Selanjutnya The  Family Protection  Law  of  1967 menambahkan bahwa untuk dapat berpoligami seseorang harus mendapatkan izin dari pengadilan 27 . Jika  dia  melakukan  poligami  tanpa adanya  izin  dari  pengadilan,  maka  dia akan  dikenai  sanksi  berupa  kurungan selama  enam  bulan  sampai  dua  tahun. Pihak isteri dapat mengajukan
permohonan pemutusan perkawinan kepada  pengadilan  jika  poligami  yang dilakukan  suaminya  (dengan  atau  tanpa izin  pengadilan)  bertentangan  dengan kehendak hatinya. 28 Dalam hal pemberian izin, pengadilan akan melihat kemampuan
suami dalam pemberian  nafkah termasuk kemampuan  memberikan  tempat  tinggal, makanan, dan pakaian yang pantas dalam kehidupan  rumah  tangga.  Seorang  isteri yang suaminya menikah lagi tanpa adanya izin  dari  pengadilan  memiliki  hak mengajukan pemutusan perkawinan kepada pengadilan. 29
Sedangkan  di  Indonesia,  hukum keluarga Islam diatur di dalam UU No. 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan, 30 dan INPRES  No.  1  Tahun  1991  tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI). 31
Sedangkan  berkaitan  dengan  persoalan poligami, diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 3, 4, dan  pasal  5.  sedangkan  di  dalam  KHI, persoalan poligami diatur di dalam bab IX pasal 55-59. 32
Di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974 pada Pasal 3, 4, dan Pasal 5 diatur bahwa seseorang  dapat  beristeri  lebih  dari  satu dengan  adanya  izin  dari  pengadilan, dengan  cara  mengajukan  izin  tersebut kepada  pengadilan  di  daerah  tempat tinggalnya.  Poligami  diizinkan  oleh pengadilan hanya jika: (1) isteri tidak bisa menjalankan  kewajibanya,  (2)  isteri mendapatkan  cacat  badan  atau  penyakit yang  tidak  dapat  disembuhkan,  dan  (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 33
Selanjutnya diatur di dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa persayaratan untuk  mengajukan  permohonan  izin kepada  pengadilan  adalah:  (1)  Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri, namun persetujuan tersebut tidak diperlukan jika pihak  isteri/isteri-isteri  tidak  mungkin dimintai  persetujuan  atau  isteri/isteri- isterinya  tidak  ada  kabar/hilang  minimal selama 2 tahun atau ada sebab-sebab lain yang  perlu  medapatkan  penilaian  dari hakim;  (2)  Adanya  kepastian  akan kemampuan  suami  dalam  menjamin kebutuhan  hidup  isteri-isteri  dan  anak- anaknya;  (3)  Adanya  jaminan  bahwa suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri- isteri  dan  anak-anaknya. 34 Sedangkan ketentuan tentang poligami di dalam KHI,
terdapat pada bab IX Pasal 55-59, secara prinsip  isinya  sama  dengan  UU  No.  1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan pasal 5.
Sedangkan  di  Tunisia  -melalui The Tunisian Code Pasal 8- dinyatakan bahwa poligami  dilarang.  Seseorang  yang  telah menikah  dan  pernikahanya  masih  sah secara hukum, kemudian dia menikah lagi maka  diancam  dengan  pidana  kurungan selama  satu  tahun  atau  denda  240.000 Malim atau  dikenai  kedua-duanya. 35
Bahkan,  dalam  amandemen  Undang- undang  Tahun  1964  pada  Pasal  21 dinyatakan bahwa poligami masuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah ( fāsid ) dan wajib dianulir (dibatalkan) tanpa perlu adanya  perceraian,  dan  secara  otomatis ikatan pernikahanyapun tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun. 36
Berbeda  dengan  Tunisia,  poligami masih diperbolehkan di Maroko. Persoalan  poligami  ini  diatur  dalam undang-undang  hukum  keluarga  Tahun 1958  Pasal  30  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  “Jika  dikhawatirkan  akan  terjadi ketidakadilan  di  antara  para  isteri  maka beristeri lebih dari satu tidak diijinkan’. 37
Namun  demikian,  di  dalam  undang- undang  Tahun  1958  tersebut  tidak  diatur mengenai  pemberian  otoritas  untuk menyelidiki  kapasitas  seorang  suami untuk  melakukan  poligami,  kapasitas tersebut  sepenuhnya  tergantung  pada suami, jika suami merasa tidak akan bisa berlaku  adil  maka  dia  hanya  bisa melakukan  monogami. 38 Hal  ini  tentu berbeda sekali dengan negara-negara lain semisal  Indonesia dan Iran yang undang- undangnya  memberikan  otoritas  kepada pengadilan  untuk  memeriksa  kapasitas seorang  suami  dan  memberikan  putusan berupa izin apakah dia boleh berpoligami atau tidak.
Selain  ketentuan  di  atas,  undang- undang  di  negara  Maroko  juga  mengatur tentang  beberapa  hal  lain  tentang poligami, yaitu: 39 Pertama , jika seseorang hendak  berpoligami,  maka  dia  harus meberitahukan pada calon isterinya bahwa
dia  telah  memiliki  isteri. Kedua ,  seorang wanita  diperbolehkan  mencantumkan ta’liq  ṭalāq yang melarang calon suaminya  berpoligami.  Jika  hal  tersebut dilanggar,  maka  pihak  isteri  berhak mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan. Ketiga ,  meskipun  tidak  ada ta’liq  ṭalāq ,
pengadilan bisa
membubarkan perkawinan mereka jika perkawinan yang kedua menyebabkan luka pada isteri yang pertama. 40
Berkaitan dengan poligami,
Afganistan mengaturnya di dalam undang-undang Tahun 1971 ( The Qanun- i Izdiwaj ) dan hukum Sipil Tahun 1977. Di dalam  undang-undang  tersebut  diatur bahwa  poligami  hanya  diizinkan  apabila bertujuan untuk menghindari bahaya yang lebih  besar.  Sedangkan  syarat  minimal dikeluarkanya  izin  berpoligami  oleh pengadilan  adalah  kemampuan  keuangan suami untuk berpoligami. Di samping itu pengadilan akan memberikan izin poligami  jika  fihak  isteri  mandul  dengan dibuktikan melalui tes medis. Namun, jika suami  mandul  dan  isterinya  subur,  maka pihak  isteri  juga  diberi  hak  untuk mengajukan gugatan cerai. Namun demikian,  jika  isteri  memberikan  izin berpoligami kepada suami, maka pengadilan  pun  bisa  memberikan  izin. 41
Meskipun  pihak  isteri  tidak  mandul,  atas dasar  ijin  untuk  berpoligami  dari  pihak isteri  maka  pengadilan  pun  dapat memberikan izin.
D. Perbandingan Antara Politik
Hukum  tentang  Poligami  Negara- Negara  Islam  dengan  Mazhab Fikih Mesir adalah Negara yang mayoritas masyarakatnya menganut mazhab  Syafi’i  dan  mazhab  Hanafi, mazab  Hanafi  mulai  diadopsi  oleh masyarakat  Mesir  ketika  Mesir  menjadi bagain dari ke khalifahan Turki usmani. 42
Dalam  melakukan  reformasi  hukum keluarga  Islamnya,  Mesir  menggunakan metode intra-doctrinal  reform yaitu
dengan  cara  menggabungkan  berbagai pendapat mazhab yang ada di lingkungan Sunni 43 ,  baik  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i, maupun Hanbali.
Jika ditinjau dari pendapat berbagai mazhab  Sunni  yang  ada,  maka  reformasi hukum  keluarga  yang  terkait  dengan persoalan  poligami  di  Mesir  belum beranjak  dari  pendapat  para  ulama mazhab. Hal  ini terlihat  pada Pasal  11  A UU  No.  100  tahun  1985  yang  mengatur bahwa  orang  yang  hendak  berpoligami harus  mencatat  status  perkawinanya terdahulu  di  dalam  formulir  pendaftaran pernikahan  dan  juga  harus  memasukan nama dan alamat istri/istri-istrinya.
Selanjutnya pegawai pencatat nikah harus memberitahukan kepada isteri/isteri-isterinya  tentang  perkawinan tersebut. Dan seorang isteri  yang dimadu mempunyai  hak  untuk  mengajukan  cerai kepada  pengadilan  atas  dasar  kesulitan ekonomi  dan  ketidakharmonisan  akibat dari poligami, meskipun masalah poligami  ini  sebelumnya  tercantum  atau tidak  di  dalam ta’liq  ṭalāq .  Hak mengajukan cerai ini tetap berlaku setiap kali pihak suami menikah lagi Jika hakim gagal mendamaikan, maka solusi hukumnya adalah perceraian.
Hak  untuk  mengajukan  perceraian ini akan gugur jika sudah melewati batas waktu  satu  tahun  semenjak  pihak  isteri mengetahui perkawinan tersebut. Seorang isteri yang dinikahi dan tidak mengetahui bahwa suaminya telah beristeri, maka dia juga  memiliki  hak  untuk  mengajukan perceraian  setelah  dia  mengetahui  hal tersebut.
Dengan kata
lain, mesir membolehkan  poligami  dan  memberikan hak  kepada  isteri  untuk  memilih  apakah dia  akan  melanjutkan  perkawinan  atau mengajukan
perceraian kepada pengadilan  jika  suaminya  melakukan ketidak  adilan.  Hal  ini  sama  dengan pendapat para ulama empat mazhab yang membolehkan  poligami  dengan  disertai kewajiban  bagi  suami  untuk  berlaku  adil
kepada  isteri-isterinya.  Sehingga,  jika suami  tidak  berlaku  adil,  maka  seorang isteri  diberi  hak  untuk  mengajukan perceraian.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Mesir, Indonesia yang menganut mazhab Syafi’i dalam  melakukan  reformasi  hukum keluarganya  juga  menggunakan  metode intra-doctrinal  reform . Hal  ini  terlihat dengan pembolehan poligami.
Pembolehan  ini  tentunya  sama  dengan pendapat  para  ulama  empat  mazhab, namun  demikian  ada  upaya  penafsiran baru  terhadap  pendapat  para  ulama mazhab  tentang  kewajiban  berlaku  adil. Hal ini terlihat dengan adanya persyaratan adanya izin dari isteri dan adanya izin dari pengadilan. Izin dari pengadilan ini terkait antara  lain  dengan  kemampuan  ekonomi orang yang akan berpoligami sehingga dia akan  mampu  berlaku  adil  terhadap  para isterinya.
Di  samping  itu  Indonesia  juga menerepakan regulatory reform 44
(melakukan reformasi hukum yang bersifat  administratif).  Di  dalam  UU diatur bahwa perkawinan poligami statusnya  sama  dengan  perkawinan  biasa yaitu  harus  juga  dicatat  oleh  petugas pencatat  perkawinan.  Harus  adanya  izin dari  pengadilan  menunjukan  bahwa Idonesia  juga  memberlakukan Judicial control (kontrol  pengadilan)  terhadap poligami. 45
Sedangkan  Iran  yang  menganut mazhab Syi’ah Ja’fari ( Ithnā ‘Asharī ) 46 di dalam undang-undangnya mengatur bahwa  orang  yang  akan  berpoligami diharuskan memberitahukan kepada calon isterinya  tentang  status  perkawinanya yang  terdahulu  dan  jika  menyalahi ketentuan  tersebut  maka  akan  dikenai sanksi.  Selanjutnya  ditambahkan  bahwa untuk  dapat  berpoligami  seseorang  harus mendapatkan izin dari pengadilan. 47
Pemberian  izin  ini  terkait  dengan kemampuannya memberikan tempat tinggal,  makanan,  dan  pakaian  yang pantas  dalam  kehidupan  rumah  tangga.
Pihak isteri dapat
mengajukan permohonan pemutusan perkawinan kepada  pengadilan  jika  poligami  yang dilakukan  suaminya  (dengan  atau  tanpa izin  pengadilan)  bertentangan  dengan kehendak hatinya. 48
Di  dalam  persoalan  poligami,  jika dilihat di dalam undang-undangnya, maka reformasi  hukum  yang  dijalankan  sama dengan  Indonesia  dan  Mesir  yaitu menggunakan  metode intra-doctrinal reform . Hal ini terlihat pada status hukum poligami  yang  masih  diperbolehkan meskipun dengan berbagai macam syarat, karena  dalam  fikih  mazhab  ja’fari  – sebagaimana  pendapat  ulama  mazhab- mazhab  sunni-  poligami  diperboolehkan. Di  samping intra-doctrinal  reform ,  Iran juga  melakukan extra-doctrinal  reform
(pembaharuan hukum
dengan memberikan penafsiran yang baru terhadap  sumber  hukum  yang  ada) 49 ,  hal ini  terlihat  dari  aturan  di  dalam  undang- undang  di  Iran  bahwa  orang  yang melakukan  poligami  tanpa  izin  dari pengadilan  dan  orang  yang  berpoligami namun  tidak  memberitahukan  status hukum perkawinanya terdahulu pada isteri barunya  akan  dihukum  6  bulan-1  tahun penjara.  Hal  ini  juga  menunjukan  bahwa Iran juga memberlakukan Judicial control (kontrol  pengadilan)  terhadap  persoalan poligami. 50
Tunisia  merupakan  Negara  yang mayoritas penduduknya menganut mazhab  Maliki  serta  mazhab  Hanafi. Mazhab  Hanafi  mulai  dikenal  di  Tunisia saat menjadi bagian dari Turki Utsmani. 51 Sedangkan  Turki  adalah  negara  yang mayoritas penduduknya bermazhab Hanafi. 52 Turki  dan  Tunisia  mereformasi hukum  keluarganya  dalam  masalah poligami
dengan menggunakan
metodologi extra-doctrinal reform (pembaharuan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang baru terhadap  nash), 53 hal  ini  terlihat  dari undang-undang  Turki  dan  Tunisia  yang mengatur  secara  tegas  bahwa  poligami
dilarang dan memasukan poligami dalam kateogri nikah yang tidak sah ( invalid ). Di samping itu Turki dan Tunisia sama-sama melakukan penal  control (pemberlakuan hukuman  pidana  baik  denda  maupun kurungan) terhadap pelaku poligami. 54
Pelarangan dan pemberian hukuman pada  pelaku  poligami  jelas  tidak  ada dalam pendapat para ulama mazhab, baik mazhab Hanbali maupun mazhab Maliki. Pendapat  para  ulama  mazhab  semuanya membolehkan poligami dan hanya memberikan  syarat  wajib  adil  terhadap pelaku  poligami,  dan  jika  para  calon pelaku  poligami  merasa  khawatir  tidak mampu  berbuat  adil  maka  menurut jumhur  ulama  dia  disunahkan  untuk bermonogami.
Di  dalam  masyarakat  Maroko mazhab  Maliki  memiliki  pengaruh  yang sangat  kuat.  Dalam  reformasi  hukum keluarganya, Maroko menggunakan metode  kodifikasi  dan intra-doctrinal reform .  Reformasi  hukum  keluarga  di Maroko  bersumberkan  pada; Pertama , prinsip-prinsip  dari  berbagai  mazhab hukum  Islam,  khususnya  pendapat  yang dominan di mazhab Maliki. Kedua , ajaran maṣālih  al-mursalah mazhab  Maliki. Ketiga ,
undang-undang yang diberlakukan  di  negara-negara  muslim lainya. 55
Dalam  persoalan  izin  berpoligami, reformasi  hukum  keluarga  di  Maroko tidak  beranjak  dari  ajaran  mazhab  fikih klasik  (Maliki)  yang  dianutnya,  karena poligami  masih  diperbolehkan.  Hukum keluarga di Maroko mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil jika ingin berpoligami. Namun berbeda dengan negara lainnya, undang-undang di Maroko tidak memberikan otoritas kepada lembaga  tertentu  semisal  pengadilan untuk  melakukan  penilaian  terhadap kemampuan  suami  untuk  berlaku  adil. Dan  memang  di  dalam  mazhab  fikih klasik  tidak  diatur  secara  rinci  lembaga mana  yang  diberikan  otoritas  untuk memberikan penilaian kapasitas
seseorang  untuk  berbuat  adil  dalam poligami.
Dalam  mazhab  Hanafi,  Maliki  dan juga  Syafi’i, ta’liq  thalaq yang  memuat pelarangan  suami  berpoligami  tidak dianggap  sah,  karena  suami  tidak  boleh mengikat  dirinya  sendiri  untuk  tidak melakukan  sesuatu  yang  dihalalkan  oleh agama. 56 Dengan  demikian ta’liq  thalaq yang  memuat  pelarangan  (calon)  suami berpoligami,  mengindikasikan  bahwa reformasi  hukum  keluarga  di  Maroko tentang  pengaturan ta’liq  ṭalāq tersebut sudah  masuk  dalam  kategori  telah beranjak  dari  mazhab  Maliki  yang dianutnya.
Sedangkan  di  Afganistan,  mazhab yang mayoritas dianut oleh penduduknya adalah  mazhab  Hanafi 57 ,  sehingga  wajar jika hukum keluarga  yang dirumuskan di Afganistan mengacu pada prinsip-prinsip hukum  mazhab  Hanafi.  Dalam  hal  status hukum  poligami,  undang-undang  di Afganistan  belum  beranjak  dari  fikih klasik,  hal  ini  terlihat  dari  status  hukum poligami yang masih diperbolehkan.
Namun demikian di Afganistan juga ada  upaya  penafsiran  baru  terhadap pendapat  para  ulama  mazhab  tentang kewajiban berlaku adil, upaya ini terlihat dengan  adanya Judicial  control (kontrol pengadilan)  terhadap  poligami berupa persyaratan  perlu  adanya  ijin  dari pengadilan  jika  seorang  suami  ingin melakukan  poligami.  Pengadilan  akan mengeluarkan  izin  berpoligami  dengan pertimbangan  kemampuan  finansial,  atau isterinya  mandul,  atau  adanya  izin  dari isteri.
Jika  tujuh  negara  (Turki,  Tunisia, Iran,  Indonesia,  Mesir,  Maroko  dan Afganistan) tersebut di atas dibandingkan dalam  persoalan  poligami  di  dalam undang-undangnya  masing-masing,  serta dibuat  urutan  tingkat  “keberanianya” dalam  beranjak  dari  fikih  klasik,  maka urutan pertama akan ditempati oleh Turki dan  Tunisia,  sedangkan  urutan  kedua ditempati  oleh  Iran,  urutan  ketiga
ditempati oleh Indonesia dan Afganistan, dan  urutan  yang  keempat  ditempati  oleh Mesir dan Maroko.
Turki dan Tunisia keduanya memiliki kesamaan dalam hal pelarangan poligami,  yang  diatur  secara  tegas  di dalam  undang-undang.  Pelaku  poligami sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang yang  ada  diancam  dengan  kurungan  atau denda. Di samping itu, poligami di dalam undang-undang Turki dan Tunisia masuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah ( fāsid )  dan  wajib  dianulir  (dibatalkan) oleh  pengadilan  tanpa  perlu  adanya perceraian,  dan  secara  otomatis  ikatan pernikahanya  pun  tidak  mempunyai konsekuensi hukum apapun.
Iran  di  dalam  undang-undangnya masih  membolehkan  adanya  poligami, namun  demikian  di  dalam  undang- undangnya  diatur  bahwa  jika  hendak berpoligami  maka  pihak  laki-laki  harus memberitahukan  status  perkawinanya kepada  calon  isterinya,  dan  harus mendapat  izin  dari  pengadilan.  Jika  dua ketentuan tersebut dilangggar, maka akan dikenai  sangsi  berupa  kurungan  selama enam bulan sampai dua tahun.
Di  samping  itu,  pihak  isteri  yang merasa  bahwa  poligami  yang  dilakukan oleh  suaminya  bertentangan  dengan kehendak  hatinya,  maka  dia  diberi  hak untuk mengajukan pemutusan perkawinan kepada  pengadilan.  Pemberian  sangsi pidana  (kriminalisasi)  dalam  persoalam poligami ini tentunya merupakan langkah yang  lebih  berani  jika  dibandingkan Indonesia dan Mesir.
Ketentuan  tentang  poligami  antara Iran  dan  Indonesia  tidak  terlalu  berbeda, kecuali tentang pemidanaan pelaku poligami  yang  melanggar  ketentuan undang-undang.  Sama  seperti  di  Iran, orang  yang  hendak  berpoligami  harus mendapatkan izin dari pengadilan. Namun berbeda  dengan  Iran  dan  Mesir,  di Indonesia di samping harus mendapatkan izin  dari  pengadilan,  orang  yang  hendak melakukan poligami juga harus
mendapatkan  izin  dari  pihak  isteri/isteri- isterinya,  kecuali  jika  isterinya  tidak mungkin  dimintai  izin  atau  menghilang selama dua tahun atau adanya pertimbangan tertentu dari hakim.
Meskipun  tidak  semaju  Iran  dan Indonesia, di Afganistan reformasi hukum keluarga  tentang  persoalan  poligami relatif  maju.  Karena  pemberian  otoritas oleh  undang-undang  kepada  pengadilan untuk  memberikan  izin  bagi  seorang suami  yang  ingin  melakukan  poligami. Dan  pengadilan  akan  mengeluarkan  izin didasarkan
pada
pertimbangan kemampuan  finansial  pihak  suami  yang ingin berpoligami, atau adanya kemandulan pada pihak isteri, atau adanya izin berpoligami dari pihak isteri.
Berbeda dengan Iran, Indonesia, dan Afganistan  yang  lebih  maju,  di  Mesir orang  yang  hendak  berpoligami  tidak perlu  mendapatkan  izin  dari  pengadilan, dia cukup mengisi formulir tentang status pernikahannya  dan  mengisi  nama  dan alamat  isteri/para isterinya terdahulu  saat mendaftarkanya. Selanjutnya pihak pencatat pernikahan yang akan memberitahukan  kepada  isteri/para  isteri tentang  pernikahan  yang  akan  dilakukan oleh  suaminya  lagi  dan  isteri  setelah mengetahui  pernikahan  suaminya  diberi kewenangan  maksimal  satu  tahun  untuk meminta  pemutusan  perkawinan  kepada pengadilan.
Tunisia dan Maroko memiliki letak geografis yang berdekatan, di samping itu dua negara tersebut sama-sama mayoritas penduduknya  menganut  mazhab  Maliki. Sehingga  wajar  jika  dua  negara  ini memiliki persamaan dalam hukum keluarganya antara lain tentang; pengaturan pertunangan  dan pembubaran pertunangan,  pengasuhan  dan  kekuasaan pengadilan  memperpanjang  masa  asuh berdasarkan  kepentingan  sang  anak. 58
Namun  demikian,  berkaitan  dengan pengaturan poligami kedua negara tersebut dalam posisi yang berseberangan. Tunisa  melarang  poligami,  sedangkan
Maroko  masih  membolehkan  dengan ketentuan-ketentuan  yang  longgar  jika dibandingkan  dengan  negara  muslim lainya semisal Indonesia dan Iran.
Berkaitan dengan persoalan pengaturan  poligami  undang-undang  di Maroko  lebih  dekat  dengan  Mesir.  Di Maroko,  pengadilan  tidak  diberi  otoritas untuk  memberikan  izin  bagi  orang  yang akan berpoligami, dan penilaian kemampuan  berbuat  adil  juga  tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan pengadilan, namun diberikan sepenuhnya pada  kesadaran  pihak  suami.  Undang- undang  di  Maroko  juga  sama  dengan  di Mesir yang hanya mengatur bahwa orang yang akan berpoligami harus memberitahukan  status  pernikahannya kepada calon isterinya.
Namun  demikian,  Maroko  sedikit lebih  maju,  karena  undang-undangnya mengatur bahwa jika di  dalam perjanjian pra nikah terdapat adanya larangan suami untuk  berpoligami,  maka  pihak  isteri dapat melayangkan gugatan pada pengadilan.  Jika  isteri  pertama  merasa tersakiti  dengan  adanya  poligami,  maka dia pun berhak mengajukan gugatan cerai pada  pengadilan.  Dan  hak  isteri  ini  tidak dibatasi  dengan  adanya  batasan  waktu kedaluarsa  untuk  melakukan  gugatan cerai.

## E. Konteks  Sosial  Historis  di  Balik
Pengaturan  Poligami  di  Negara- negara Muslim Dalam konteks sejarah pembaharuan  pemikiran  hukum  Islam, Mesir  menempati  posisi  yang  penting. Karena  kemunculan  dan  perkembangan gagasan  ide  pembaharuan  hukum  Islam adalah di Mesir. Gagasan ini diusung oleh intelektual Mesir Muhammad Abduh atas dorongan Jamaluddin al-Afghani.
Geliat  pembaharuan  hukum  Islam ini  pada  giliranya  membawa  gejala bermunculannya pendapat yang
menentang  poligami  karena  dianggap menimbulkan kerugian terhadap
kedudukan  perempuan,  dan  pemasungan terhadap  hak-hak  perempuan  dalam keluarga.  Setelah  dibuka  perdebatan mengenai  poligami,  pemikiran  fikih  di Mesir  sampai  pada  satu  kesimpulan bahwa 59 : 1. Keadilan  yang  dituntut  untuk dibolehkanya  dalam  al-Qur’an  adalah keadilan  yang  bersifat  moral  yang pelaksanaanya  diserahkan  pada  suami, sehingga  seyogyanya  tidak  dianggap sebagai  syarat  hukum  karena  sulit  bagi keadilan untuk mengukurnya.
2. Angka-angka statistik tidak menunjukan  bahwa  poligami  merupakan problem  sosial,  bahkan  poligami  justru menjadi  solusi  bagi  masalah  seperti kesehatan.
3. Sedangkan  solusi  hukum  bagi wanita  yang  suaminya  menikah  lagi adalah pemberian hak untuk  mengajukan pemutusan perkawinan kepada pengadilan disertai dengan pengajuan bukti bahwa dia tidak  mendapatkan  nafkah  lahir,  tidak mendapatkan nafkah batin, dan mendapatkan perlakuan kejam dari suami.
Oleh  karena  itu  maka  pemikiran fikih di Mesir menganggap cukup dengan Ordonasi  tahun  1929  yang  memberikan hak  kepada  wanita  yang  suaminya menikah lagi untuk mengajukan pemutusan perkawinan kepada hakim.
Kemudian  pada  tahun  1985  terjadi kemajuan  dalam  pengaturan  poligami. Dengan  adanya pengaturan melalui pasal 11 A UU No. 100 tahun 1985, maka ada ketentuan baru mengenai poligami, yaitu; Pertama ,  pencatat  nikah  wajib  memberi tahu  isteri  terdahulu  tentang  perkawinan kedua  yang  dilakukan  oleh  suaminya. Kedua ,  dianggap  menyakiti  isteri  jika suami  menikah  lagi  tanpa  persetujuan isteri, meskipun isteri tidak mensyaratkan untuk  tidak  dimadu  sebelum  akad  nikah (perjanjian  pra  nikah).  Demikian  pula ketika suami merahasiakan kepada isterinya  yang  baru  bahwa  dia  telah memiliki  isteri.  Dan  hak  isteri  untuk meminta  pemutusan  perkawinan  gugur
setelah lewatnya waktu satu tahun setelah pihak  isteri  mengetahui  adanya  poligami tersebut. 60
Sedangkan  Turki  dalam  sejarah reformasi  hukum  keluarga  di  dunia muslim merupakan Negara yang pertama kali  melakukan  reformasi  hukum  pada tahun 1917 yaitu the ottoman law of family right ( Qanūn  al-Haqūq  al-Āila ). 61 Ide sekularisasi  kelompok  muda  Mustafa Kemal  at-tatuk  pada  giliranya  nanti  juga mempengaruhi  pembentukan  undang- undang  di  Turki.  Hal  ini  terlihat  pada penerapan  undang-undang The  Turkish Code yang memisahkan antara agama dan hukum. 62 Di  samping  itu  pengaruh pengadopsian  undang-undang  Swiss  dan Italia  juga  mempengaruhi.  ‘watak’ undang-undang yang sekuler.
Revolusi  politik  di  negara  Turki menyebabkan hancurnya dinasti Ottoman sekaligus  penghapusan  kekhalifahannya dan diganti dengan bentuk negara sekular. Secara otomatis berbagi produk hukum di era  kekhalifahan  diganti.  UU  Sipil  Islam 1876,    berbagai  hukum  keluarga  yang diberlakukan  pada tahun 1915 dan tahun 1917,  maupun  hukum  waris  mazhab Hanafi  non-kodifikasi,  semuanya  diganti oleh  UU  Sipil  baru  yang  komprehensif yang  diberlakukan  pada  tahun  1926. Berdasarkan the Turkish Civil Code 1926 , poligami  sama  sekali  dilarang  dan  jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan  tidak  sah  (invalid/ fāsid ).  UU Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari  satu  selama  perkawinan  pertama masih berlangsung.
Sedangkan Tunisia, semenjak tahun 1883  sampai  pertengahan  abad  ke  20 (1956)  dia  masuk  di  dalam  kekuasaan Perancis.  Sehingga  dominasi  Perancis terhadap  Tunisia  juga  masuk  pada  ranah hukum. Tidak mengherankan jika kemudia hukum –termasuk  hukum keluarga-  di  Tunisia    warna  Baratnya cukup  kental. 63 Sehingga  wajar  jika kemudian  undang-undnag  Tunisia  juga melarang  adanya  poligami  dan  akan
mempidanakan  pelaku  poligami.  Di samping  itu  presiden  Tunisia  pada  tahun 1957  yaitu  Habib  Bour  Guiba  yang berhaluan  sosialis  dan  anti  Islam. 64 Di bawah  kepemimpinan  Presiden  Habib Bour Guiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami.
Ada  dua  alasan  yang  dikemukakan Tunisia mengapa mereka melarang poligami: Pertama , bahwa institusi budak dan  poligami  hanya  boleh  pada  masa perkembangan  atau  masa  transisi  umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan
atau masyarakat berbudaya; Kedua ,  bahwa  syarat  mutlak bolehnya  poligami  adalah  kemampuan berlaku  adil  pada  istri,  sementara  fakta sejarah  membuktikan  hanya  Nabi  saw. yang  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri- istrinya. 65
Iran  merupakan  negara  dengan bentuk  Republik  Islam  yang  menganut mazhab  Syiah  Ja’fari.  Bentuk  negara Republik  Islam  ini  merupakan  hasil  dari revolusi  Islam  Iran  yang  di  pimpin  oleh imam  Khumaini  terjadinya  pada  tahun 1979.  Revolusi  Iran  ini  kemudian membawa perubahan yang sangat mendasar,  karena  rezim  yang  baru mendeklarasikan bahwa Islam merupakan satu-satunya sumber bagi seluruh perumusan/pembuatan hukum. 66
Sehingga wajar jika di Iran, seorang suami yang ingin menikah lagi
(berpoligami) maka wajib memenuhi dua hal:  1)  Memberitahukan  kepada  calon istrinya  bahwa  ia  sudah  beristri.  2) Mendapat izin dari Pengadilan.
Pelanggaran  atas  salah  satu  hal  tersebut dapat mengakibatkan
konsekuensi hukum.  Berdasarkan  Hukum  Keluarga yang  berlaku  di  Iran,  poligami  yang dilakukan dengan memalsukan keterangan  atau  tanpa  pemberitahuan kepada  calon  istri  tentang  eksistensi perkawinan  sebelumnya,  dapat  membuat pelakunya  dijatuhi  hukuman  penjara  6 bulan – 2 tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa
izin  Pengadilan.  Dari  aturan  tersebut masih bisa dilihat bahwa pembaharuanya lebih  bersifat  kontrol  terhadap  praktek poligami,  bukan  pada  status  hukum poligami berupa; boleh atau dilarang.
Sedangkan  di  Indonesia,  melalui UU  Perkawinan  No.  1  tahun  1974  yang antara  lain  mengatur  tentang  poligami. Sebelum  pemberlakuan  UU  Perkawinan No.  1  tahun  1974  di  Indonesia,  jika seseorang  ingin  berpoligami  maka  dia cukup  melaporkan  perkawinan  barunya kepada  petugas  pencatat  perkawinan  dan bersikap  adil  kepada  para  istrinya. “Kelonggaran”  ini  sedikit  banyak  telah berkontribusi terhadap maraknya poligami.
Penekanan terhadap angka poligami adalah  menjadi  dalah  satu  alasan  yang mendasari  lahirnya  ketentuan-ketentuan hukum  tentang  poligami  di  dalam  UU tersebut. Namun demikian, di sisi lain UU tersebut  masih  membolehkan  laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan UU tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan,  namun  secara  prosedur administratifnya tidaklah mudah, sehingga secara umum UU ini membatasi kemungkinan  terjadinya  penggunaan  hak berpoligami  tersebut  secara  sewenang- wenang karena adanya kontrol pengadilan. Maroko memperoleh
kemerdekaanya  pada  1956.  Reformasi hukum keluarga Maroko dipengaruhi oleh fenomena reformasi hukum keluarga yang terjadi di beberapa negara muslim lainya, khususnya  yang  terjadi  di  Tunisia.  Di Maroko reformasi ini juga dilatarbelakangi  oleh  kesadaran  bahwa bangsanya memiliki sejarah yang terkemuka  dalam  hukum  Islam,  namun kemudian  telah  tertinggal  dengan  negara muslim  lainya  dalam  tren  perubahan hukum.  Sehingga  para  pemimpinya
kemudian  memutuskan  untuk  melakukan kodifikasi  terhadap  hukum  keluarga mazhab Maliki yang telah lama berlaku di masyarakat Maroko. 67
Pada  tanggal  19  Agustus  1957 pemerintah  Maroko  membentuk  sebuah komisi  tinggi  yang  tugasnya  adalah menyelesaikan rancangan undang-undang hukum  perorangan  yang  telah  dikerjakan selama beberapa tahun. Sumber rancangan  undang-undang  ini  didasarkan pada  hal-hal  berikut  ini: Pertama , berbagai  prinsip  dari  berbagai  mazhab hukum  Islam, khususnya mazhab Maliki. Kedua ,  doktrin  mazhab  Maliki  berupa kepentingan umum ( masalih al-
mursalah ). Ketiga ,  undang-undang  yang telah  diberlakukan  di  berbagai  negara muslim  yang  lain.  Rancangan  undang- undang ini resmi menjadi undang-undang pada  tahun  1958  dan  dinamai al-
Mudawwamah al-Ahwal al-
Shakhsiyyah. 68 Ketiga sumber tersebut di atas  pada  ahirnya  berpengaruh  pada rumusan  peraturan  tentang  poligami  di Maroko.
Dalam sejarah perjalanya, di
Afganistan  terdapat  tiga  konstitusi  yang pernah berlaku. Konstitusi pertama Afganistan  berlaku  pada  1923,  konstitusi yang  kedua  berlaku  pada  1931,  kedua konstitusi  tersebut  mengakui  supremasi hukum Islam dalam pemerintahan negara. Selanjutnya pada tahun 1964 di undangkan  konstitusi  yang  ketiga  yang diberlakukan  pada  1964. 69 Konstitusi yang  ketiga  ini  juga  sama  dengan  dua konstitusi  sebelumnya  yaitu  sama-sama menempatkan Islam sebagai agama resmi negara  dan  mazhab  Hanafi  sebagai mazhab  resmi  negara  yang  menjadi paduan beribadah. 70
Pada  tahun  1930-an  sekelompok para hali hukum Afganistan
mempublikasikan  sebuah  hukum  tidak resmi  yang  diberjudul Tamasuk  al-Qada ( judicial  compedium )  dan  berdasarkan pada  sebuah  pemilihan  prinsip-prinsip hukum  mazhab  Hanafi.  Di  Afganistan
Fatawa-i ‘Alamgiri India dan The Turkish Civil  Code  0f  1876 ( majallah )  keduanya digunakan  sebagai  sumber  material hukum  mereka. 71 Hal  ini  wajar  karena Afganistan mendasarkan hukum Islamnya pada  mazhab  Hanafi  dan  kedua  undang- undang  tersebut  di  atas  merupakan undang-undang  yang  didasarkan  atas mazhab Hanafi.
Selanjutnya  pada,  tahun  1971 sebuah  hukum  perkawinan  yang  diberi nama Qanuni  Izdiwaj diberlakukan  di Afganistan. Pembentukan undang-undang ini  didasarkan  pada  hukum  keluarga  di Mesir  tahun  1929  dan  ketentuan  hukum keluarga muslim di India tahun 1939. 72
Pada  tahun  1977  di  Afganistan diberlakukan konstitusi baru, namun pada tahun  1978  terjadi  kudeta  dan  konstitusi baru  tersebut  dicabut.  Pasca  kudeta dibentuklah Majelis revolusi yang kemudian  disusul  keputusan  pengaturan riba tahun 1978 dan hak-hak wanita tahun 1978.  Dengan  keputusan  tersebut  maka hak-hak  hukum  wanita  terjamin  lebih baik. 73

## F. Penutup
Politik  hukum  Islam  di  negara- negara  muslim  pada  era  modern  dapat dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  yaitu uncodified  law, dan codified  law. Dilihat dari dua kategori tersebut Turki, Tunisia, Mesir,  Indonesia,  Iran,  Maroko  dan Afganistan masuk dalam kategori codified law. Berbagai  macam  reformasi  hukum yang dilakukan di negara-negara tersebut memberikan gambaran dinamika pemikiran  pembaharuan  hukum  Islam tidak hanya pada wilayah normatif-terotis namun  sudah  masuk  pada  perubahan materi perundang-undangan.
Politik  hukum  Islam  di  negara- negara  yang  termasuk  dalam  kategori codified  law tersebut  ada  yang  liberal, konservatif, dan ada yang moderat. Posisi liberal  ditempati  oleh  Turki  dan  Tunisia karena keduanya menyatakan secara tegas di  dalam  undang-undangnya  bahwa
poligami  adalah  dilarang  dan  masuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah (invalid/ fasīd ). Bahkan di Tunisia pelaku poligami  akan  mendapatkan  pidana berupa kurungan dan denda.
Posisi  moderat  ditempati  oleh Indonesia,  Afganistan  dan  Iran.  Tiga negara  tersebut  tidak  melarang  poligami namun hanya mengatur agar tidak terjadi kedzaliman yang diakibatkan oleh penyalahgunaan poligami
serta
1 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44-45.
2 Mulia, 45.
3 Ratno  Lukito, Pergumulan  Antara Hukum  Islam  Dan  Adat  Di  Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), 9.
4 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), 8.
5 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami wa  Adillatuhu (Suriah:  Dar  al-Fikr  al-Mu’asir,
1997), IX: 6593.
6 Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Fath al-Bārī (Kairo: Dār al-Rayyan, 1987), 317.
7 Siti  Habiba, Poligami  Tinjauan Histories  Kehidupan  Berkeluarga  Nabi  SAW (Jakarta: Tesis Tidak Dipublikasikan, 2001), 3.
8 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz I , ed. Muh. Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya At- Turats Al-Arabi, 1975), I: 275.
9 Majah, I:275. 10 Ibnu Balban, al-Ihsan bi Tartīb Ṣahīh
Ibnu  Hibban (Beirūt:  Dār  al-Kutub  al-ilmiyah, 1987), VI: 204.
11 Al-Zuhaili, al-Fiqhu  al-Islāmī  wa Adillatuhu, IX: 6593 . 12 Al-Zuhaili, IX: 6597.
13 Abdurrahman  al-Jazairi, al-Fiqhu ‘Ala  al-Mażāhib  al-Arba’ah (Kairo:  Dār  al- Hadis, 2004), IV: 188.
14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 581.
15 Al-Jazāirī, al-Fiqhu ‘Ala Mażāhib al- Arba’Ah, IV: 184-185. 16 Johannes  Den  Heijer  dan  Syamsul Anwar, Islam, Negara dan Hukum (Jakarta: INIS, 1993), 107-108.
17 Mulia, Islam  Menggugat  Poligami,
68.
18 Omas  dkk  Ihromi, Penghapusan Diskriminasi  Terhadap  Wanita (Bandung:  PT.
Alumni, 2006), 119.
19 Ihromi, 123.
menerapkan judicial  control (kontrol pengadilan) terhadap persoalan poligami.
Selanjutnya, posisi konservatif ditempati oleh Mesir dan Maroko, karena di  dalam  undang-undangnya  pengaturan tentang  kebolehan  poligami  ini  tidak dibarengi  dengan adanya judicial control (kontrol pengadilan).

## Catatan Akhir:
20 Tahir Mahmood, Family Law Reform in  The  Muslim  World (New  Delhi:  The  Indian Law Institute, 1972), 49.
21 Mahmood, 256.
22 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in
Islamic Countries; History, Text and
Comparative Analysis (New Delhi: Academy Of Law And Religion, 1987), 39.
23 Mahmood, 256.
24 Mahmood, 256-266.
25 Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, 27.
26 Mahmood, 154-155.
27 Mahmood, 155.
28 Mahmood, 156, 162.
29 Mahmood, 156.
30 Mahmood.
31 Muhammad  Amin  Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 167.
32 Suma, 185.
33 Suma, 230, 299, 300.
34 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  And  Comparative Analysis, 210. 35 Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di Dunia Islam, 230-231.
36 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  and  Comparative Analysis, 110-111.
37 Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, 117. 38 Mahmood.
39 Khairuddin  Muzdhar,  Atho’  & Nasution, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 110.
40 Muzdhar, Atho’ & Nasution.
41 Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, 117-118.
42 Atho’  Muzdhar  &  Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 146-147.
43 Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, 48.
44 Mahmood.
45 Mahmood.
46 Mahmood.
47 Mahmood. 48 Mahmood.
49 Mahmood.
50 Mahmood. 51 Mahmood.
52 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  and  Comparative Analysis, 263, 151. 53 Mahmood. 54 Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, 118. 55 Mahmood. 56 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  and  Comparative Analysis, 184. 57 Atho’  Muzdhar  &  Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 108. 58 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  and  Comparative Analysis . 59 Atho’  Muzdhar  &  Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern . 60 Anwar, Islam, Negara dan Hukum . 61 Anwar. 62 Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World . 63 Mahmood. 64 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  and  Comparative Analysis . 65 Richard W Simon, Reeva S., Mattar, Philip.,  and  Buliet, Reeva  S.  Simon,  Philip Mattar, and Richard W Buliet , Encyclopedia Of The  Modern  Middle  East ,  vol.  3  (New  York:
Macmillan  Reference  USA  Simon  &  Schustter Macmillan, 1996).
66 “Annualconference,”  in Ancon06 , n.d., //www.ditpertais.net//.
67 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  And  Comparative Analysis . 68 Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World . 69 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  And  Comparative Analysis . 70 Atho’  Muzdhar  &  Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern . 71 Atho’ Muzdhar & Nasution.
72 Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries;  History,  Text  And  Comparative Analysis . 73 Atho’  Muzdhar  &  Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern .

## DAFTAR PUSTAKA
al-‘Asqalani,  Ibnu  Hajar. Fath  al-Bārī . Kairo: Dār al-Rayyan, 1987. al-Jazairi,  Abdurrahman. Al-Fiqhu  ‘ala al-Maẓāhib  al-Arba’ah .  Kairo: Dār al-Hadis, 2004.
“Annualconference.”  In Ancon06 ,  n.d.
//www.ditpertais.net//.
Anwar,  Johannes  Den  Heijer  dan Syamsul. Islam,  Negara  dan
Hukum . Jakarta: INIS, 1993. al-Zuhaili,  Wahbah. Fiqh  al-Islāmi  wa Adillatuhu Juz IX . Suriah: Dār al- Fikr al-Mu’asir, 1997. Balban,  Ibnu. Al-Ihsan  bi  Tartib  Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban Beirūt: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1987. Habiba, Siti. Poligami Tinjauan Histories Kehidupan  Berkeluarga  Nabi
SAW . Jakarta: Tesis Tidak
Dipublikasikan, 2001. Ihromi, Omas dkk. Penghapusan
Diskriminasi  Terhadap  Wanita .
Bandung: PT. Alumni, 2006.
Lukito,  Ratno. Pergumulan  antara Hukum  Islam  dan  Adat  di Indonesia . Jakarta: INIS, 1998. Mahmood, Tahir. Family Law Reform in The  Muslim  World .  New  Delhi: The Indian Law Institute, 1972. Mahmood,  Tahir. Personal  Law  in Islamic  Countries;  History,  Text And  Comparative  Analysis .  New Delhi:  Academy  ff  Law  and Religion, 1987. Majah,  Ibnu. Sunan  Ibnu  Majah .  Edited by  Muh.  Fuad  Abd  al-Bāqī. Beirūt:  Dār  Ihya  al-Turaṡ  al- Arabi, 1975. Mahfud  MD,  Moh. Politik  Hukum  Di Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1998. Mulia,  Siti  Musdah. Islam  Menggugat Poligami .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Muzdhar, Atho’ & Nasution, Khairuddin.
Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern .  Jakarta:  Ciputat  Press, 2003.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  al-Misbah . Ciputat: Lentera Hati, 2000.
Simon,  Reeva  S.,  Mattar,  Philip.,  and Buliet,  Richard  W. Reeva  S. Simon, Philip Mattar,, and Richard  W  Buliet . Encyclopedia of The Modern Middle East . Vol.
3. New York: Macmillan Reference USA Simon & Schustter Macmillan, 1996. Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.