## Wajah Hukum

## Kebijakan Nonpenal Oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari
Dedy Syaputra 1
1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: dedy.syaputra@unbari.ac.id
Abstrak .  Kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari,  pihak  Kepolisian  Resor  Batanghari melakukan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menggunakan  jalur  nonpenal.  Namun,  kendala yang  terjadi  yaitu  belum  ada  pemahaman  dari  masyarakat  Kabupaten  Batangahri  terkait  penyelesaian  nonpenal  dan  Kepolisian Resor  Batanghari  juga  belum  ada  tempat  khusus  untuk  penyelesaian  nonpenal  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Metode penelitian yang digunakan adalah  hukum empiris sehingga penelitian bersifat deskriptif, sumber data  berupa  sumber primer dan sekunder,  pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  kasus,  metode  pengumpulan  data  adalah  studi  dokumenter  dan  analisis  data dalam penelitian ini  yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan  nonpenal oleh  Kepolisian Resor Batanghari terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari  adalah  telah  dilakukan  penerapan  nonpenal terhadap  pelaku  dan  koran  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengn  cara  mediasi  yang  langsung  dilakukan  oleh  Kepala  Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai mediator dan kendala-kendala yang dihadapi Kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari adalah minimnya jumlah personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal di Kepolisian Resor Batanghari.
Kata Kunci : Kebijakan Nonpenal, Kepolisian Resor Batanghari, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Abstract.  In  the  case  of  criminal  acts  of  domestic  violence  in  Batanghari  Regency,  the  Batanghari  Resort  Police  has  resolved cases  of  criminal  acts  of  domestic  violence  using  non-penal  channels.  However,  the  obstacle  that  occurs  is  that  there  is  no understanding  from  the  people  of  Batangahri  Regency  regarding  non-penal  settlements  and  the  Batanghari  Resort  Police  also does not have a special place for non-penal settlement of cases of domestic violence. The research method used is empirical law so  that  the  research  is  descriptive,  the  data  sources  are  primary  and  secondary  sources,  the  research  approach  is  a  case approach, the data collection method is a documentary study and the data analysis in this study is qualitative. The results of the study indicate that the non-penal policy by the Batanghari Police for domestic violence in Batanghari Regency is that non-penal applications  have  been  carried  out  against  perpetrators  and  newspapers  of  domestic  violence  by  means  of  mediation  which  is directly carried out by the Head of the Women and Children Service Unit as a mediator and obstacle. The obstacle faced by the non-penal  policy  by  the  Batanghari  Resort  Police  against  domestic  violence  crimes  in  Batanghari  Regency  is  the  minimum number  of  personnel  in  the  Women  and  Children  Service  Unit  and  there  is  no  special  place  for  non-penal  settlement  at  the Batanghari Resort Police.

## Keywords: Nonpenal Policy, Batanghari Police, Domestic Violence

## PENDAHULUAN
Sajak  dahulu  sampai  sekarang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sulit  untuk  diberhentikan.  Hal  ini  dikarenakan kekerasan  dalam  rumah  tangga  amat  sulit  untuk  dipantau  sebab  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi  di  dalam lingkup  keluarga  dan  korban  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  tidak  mau  untuk  melaporkan  kekerasan  yang terjadi di dalam rumah tangganya
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sulit  dihentikan  karena  tindak  pidana  ini  sangat  sulit  dikendalikan  sebab kekerasan dalam rumah tangga  yang terjadi di dalam keluarga dan  korban  kekerasan dalam rumah tangga juga tidak mau melaporkan kekerasan yang terjadi di rumahnya sehingga korban lebih memilih untuk menutupi kekerasan yang terjadi  di  dalam  rumah  tangganya.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  sering  terjadi  pada  orang-orang  yang berhubungan  dekat  dengan  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  hal  ini  seperti  istri  dan  anak  yang  berada dalam  satu  rumah  dengan  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Denga  demikian,  secara  tidak  sadar  istri  dan  anak tersebut telah menjadi korban dalam keluarga karena yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga biasanya suami atau ayah dari anak tersebut.
Kemudian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  biasanya  disebabkan  karena  adanya  salah  faham  yang  berlebihan sehingga berujung dengan tindakan kekerasan. Kesalahfahaman yang berlebihan tersebut dapat berupa cemburu yang berlebihan karena melihat pasangannya, baik suami atau istrinya terlalu dekat dengan rekan kerjanya. Tidak hanya itu saja,  dalam  suatu  keluarga  seringkali  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  suami  istri.  Namun,  dalam  hal  ini  keduanya saling  tidak  mau  mengalah  dan  tetap  teguh  dengan  pendapat  mereka  masing-masing  sehingga  antara  suami  istri
Dedy  Syaputra,  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari
tersebut  terjadi  keributan  mulut  dan  pada  akibatnya  berujung  dengan  adanya  perbuatan  kekerasan  yang  merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah pihak perempuan (istri).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan  dianggap  sebagai  kejahatan  tersembunyi  oleh  para  ahli. Walaupun  banyak  korban  dari  kalangan  sosial  yang  berbeda,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tetap  menjadi  masalah sosial  utama  yang  menarik  sedikit  perhatian  publik. 1 Walaupun  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  mengalami penurunan,  akan  tetapi  tetap  diperlukan  pengawasan  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sehingga  tingkat kekerasan dalam rumah tangga nantinya dapat diminimalisir dalam masyarakat Kabupaten Batanghari.
Pemerintah  kemudian  mengeluarkan  undang-undang  yang  melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga dari  pelakunya.  Adapun  undang-undang  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004    tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Di  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004    tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  ini  juga  mengatur  ketentuan  pidana  terhadap  siapa  saja  yang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sanksi  yang  diberikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mulai dari sanksi pidana 4 Bulan sampai dengan 15 Tahun dengan denda mulai dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 45.000.000,-. Dengan demikian, sudah ada sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sebenarnya tujuan hukum pidana mencakup pencegahan fenomena sosial yang tidak sehat. Selain itu, itu adalah obat bagi mereka yang telah melakukan hal-hal buruk. 2 Pengobatan ini biasanya dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi pidana kepada si pelaku agar dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Akibat pidana  atau  hukum  itu  bukan  hanya  terhadap  pelakunya  saja,  tetapi  juga  terhadap  orang-orang  yang  bukan  pelaku yaitu terhadap warga negara yang taat pada norma-norma masyarakat. 3
Dengan  menggunakan  sarana  non  penal  dalam  mengatasi  suatu  masalah  akan  mempermudah  bagi  para  pihak baik pihak pelaku dan pihak korban untuk lebih leluasa mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka  hadapi  sehingga  para  pihak  tidak  merasa  terbebani  atau  dirugikan  atas  keputusan  yang  telah  para  pihak sepakati.  Dengan  demikian  akan  terwujud  harmonisasi  antara  pihak  pelaku  dan  pihak  korban  sehingga  tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
Selain  itu  juga,  penyelesaian  menggunakan  sarana  non  penal  lebih  mempercepat  proses  penyelesaian  suatu perkara sehingga tidak harus menyita waktu yang begitu panjang seperti sarana penal yang harus melalui penyidikan dan penyelidikan, penuntutan serta pengadilan. Hal ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa karena waktu yang tersisa dapat digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya.
Kemudian dalam menyelesaikan perkara dengan sarana non penal juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dapat bekerja atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan pelaku juga dapat memperbaiki diri  atas  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan  sehingga  pihak  pelaku  tidak  merasa  dirugikan  dan  tetap  dapat  menghidupi keluarganya tanpa harus menjalani hukuman atau sanksi pidana di penjara.
Terkait  dengan  masalah  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari,  pihak Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari lebih cenderung jalur nonpenal daripada menggunakan jalur penal sehingga pelaku tindak pidana  kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak harus dituntut secara pidana dan pelaku tindak pidana tersebut juga dapat bekerja seperti biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

## METODE
Saat melakukan pencarian tentunya menggunakan metode pencarian agar pencarian selesai. Selain itu, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan hati-hati dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan  cara  mencari,  mencatat,  membuat  dan  menganalisis  untuk  menghasilkan  suatu  laporan. 4 Adapun  metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

## Tipe Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Menurut  Soerjono  Soekanto dan  Sri  Mamuji,  jenis  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  melalui kajian  data  primer.  Data  primer  adalah  informasi  yang  diperoleh  dari  masyarakat  dan/atau  individu  yang  terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. 5
1 Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama , CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, halaman 36.
2 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 173.
3 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana , Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 157.
4 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1.
5 Ibid , halaman 20.
Dedy  Syaputra,  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari
Objek  dari  teori  hukum  empiris  adalah  tanda  umum  dari  hukum  positif,  yang  dalam  hal  ini  mengacu  pada penerapan  norma  yang  ditentukan  oleh  sikap  dan  perilaku  masyarakat. 6 Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari.

## Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  (penelitian  deskriptif).  Penelitian  deskriptif  ( descriptive research )  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  hal-hal  dalam  bidang  tertentu  dan  pada  waktu tertentu.  Biasanya  peneliti  mengkaji  masalah  dalam  bentuk  data  primer. 7 Dalam  penelitian  ini  akan  memberikan gambaran  secara  jelas  tentang  variabel  yang  di  teliti  yaitu  “kebijakan  nonpenal  oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari”,  yang  dalam  bentuk  kalimat deskriptif dibagi berdasarkan kategori tertentu.

## Sumber Data
Penelitian  tentang  penerapan  penyelesaian  nonpenal  antara  korban  dengan  pelaku  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  merupakan  penelitian  yuridis  empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1. Penelitian Lapangan ( Field Researh )
Studi  lapangan  ini  berfungsi  untuk  memperoleh  data  primer.  Data  primer  adalah  data  yang  berasal  dari  data lapangan.  Data  lapangan  diperoleh  dari  responden.  Responden  adalah  individu  atau  kelompok  masyarakat  yang menjawab pertanyaan peneliti. 8 Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu.  Penelitian  lapangan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data primer yang akan berguna di dalam pembahasan penelitian ini pada pembahasan.
2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Dalam  penelitian  ini,  selain  bahan  hukum  primer  yang  digunakan,  juga  digunakan  bahan  hukum  sekunder. Ketentuan  hukum  sekunder  adalah  ketentuan  hukum  yang  menafsirkan  ketentuan  hukum  primer. 9 Penelitian  ini dilakukan  dengan  mempelajari  buku-buku  yang  ditulis  oleh  para  ahli,  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Hasil  kajian  buku  dan  lain-lain  berguna  sebagai  data sekunder untuk mengembangkan dan merumuskan teori penelitian ini.

## Pendekatan Penelitian
Yurisprudensi empiris yang digunakan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  hukum  sosiologis.  Pendekatan  hukum-sosiologis  adalah  pendekatan  yang  menganalisis  reaksi dan  interaksi  dalam  berfungsinya  sistem  norma  dalam  masyarakat. 10 Dengan  menggunakan  pendekatan  hukum- sosiologis, peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  kemudian  mencoba  mengkaji  sejauh  mana  ketentuan  tersebut  diterapkan  di  masyarakat terutama terkait dalam kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara
Teknik  pengumpulan  data  primer  di  lapangan  dilakukan  dengan  cara  wawancara.  Wawancara  yang dilakukan secara  tidak berencana.  Dalam  wawancara  ini berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan  terlebih dahulu, tetapi peneliti tidak terlalu terikat dengan aturan yang ketat. Hal ini dilakukan dalam studi kualitatif. 11 Alat yang digunakan adalah pedoman  wawancara  yang memuat  pertanyaan-pertanyaan kunci.  Panduan wawancara  ini penting agar tidak kehabisan.
6 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.
7 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 9.
8 Ibid , halaman 24.
9 Ibid , halaman 16.
10 Ibid , halaman 23.
11 Ibid , halaman 96.
Dedy  Syaputra,  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari
Studi dokumen yaitu mencari pertanyaan. 12 Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya penjelasan dari masalah yang diberikan kepada responden.
2. Studi Dokumen
Data penelitian berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, majalah, tulisan, risalah, rapat, jurnal dan lain-lain. 13 Dalam penelitian ini dikumpulkan dokumen terkait masalah kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari  berupa  dokumen  arsip,  berita acara dan peraturan yang secara formal dapat ditelaah dan dapat mendukung hal tersebut.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  empiris  adalah  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  adalah analisis  data  yang  tidak  menggunakan  angka-angka,  tetapi  memberikan  gambaran  atau  gambaran  dengan  kata-kata hasil,  sehingga  mengutamakan  kualitas  daripada  kuantitas. 14 Data-data  primer  yang  diperoleh  hasil  penelitian lapangan,  kemudian  dikumpulkan,  disusun,  diolah  dan  diklasifikasi  ke  dalam  bagian-bagian  tertentu,  untuk selanjutnya  dianalisis.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  deskriptif  dengan  menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

## HASIL

## Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  Terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di Kabupaten Batanghari
Perkembangan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sekarang  ini  semakin  banyak  terjadi  di  dalam masyarakat. Akan tetapi, masih saja korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya di dalam urusan rumah tangganya. Dalam hal ini, salah satu alasan korban tidak mau melaporkan  dirinya  sebagai  korban  dari  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  menurut  mereka  yang sebagai  korban  tersebut,  apabila  mereka  melaporkan  kejadian  yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangganya,  sama  saja dengan membuka aib keluarganya sendiri. Oleh karena itu, dari sekian banyak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  yang  ada  di  Kabupaten  Batanghari,  hanya  sedikit  korban  dari  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  melaporkan  dirinya  ke  Polres  Batanghari. 15 Selain  itu,  Alimuddin  menyatakan  kekerasan  dalam  rumah tangga dianggap biasa sebab diyakini bahwa seorang pria berhak memperlakukan istrinya karena ia sebagai pemimpin dan kepala keluarga sesuai keinginannya. 16
Dengan  berbagai  alasan  tersebut  di  atas,  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bahkan  tidak  mau melaporkannya,  sampai-sampai  dianggap  biasa  seorang  suami  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap istrinya  karena  ia  adalah  kepala  atau  kepala  rumah  tangga.  Mencari  solusi  untuk  masalah  kekerasan  dalam  rumah tangga  sangat  sulit.  Dalam  situasi  seperti  ini,  sangat  memprihatinkan  karena  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga akan menjadi lebih banyak  korban di masa depan jika dibiarkan dan akan semakin sulit bagi Polres Batangari  untuk menangani kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari.
Polres  Batanghari  selalu  mengutamakan  penyelesaian  non  pidana  dalam  penyelesaian  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari agar dapat dilakukan dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama seperti sistem peradilan pidana. 17 Namun menurut Mustafa Kamal, dalam pelaksanaannya masih ada korban yang tidak mau menggunakan  jalur  non  pidana  untuk  menyelesaikan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  korban  telah mengalami kekerasan fisik dan mental sehingga terkadang ada korban yang ingin melanjutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ke peradilan pidana. 18
Hal  yang  demikian,  telah  membuktikan  bahwa  upaya  nonpenal  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  Resor Batanghari seringkali mengalami kesulitan dilapangan sebab dari pihak keluarga korban ada yang tidak mau dilakukan penyelesaian  nonpenal  dengan  alasan  korban  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut  mengalami  kekerasan  fisik sebagai  akibat  dari  perbuatan  pelaku,  oleh  karena  itu  pihak  Polres  Batangari  harus  melanjutkan  kasus  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke proses pengadilan.
Namun, hal demikian berbeda pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban Dwi Lestari dengan   penjelasan  yang  telah  disampaikan  di  atas.  Di  dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan oleh Antoni (dalam hal ini sebagai suami dari korban Dwi Lestari) terhadap korban Dwi Lestari, justru setelah korban
12 Ibid .
13 H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 16.
14 Ibid , halaman 19.
15 AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2012.
16 Alimuddin, Op.Cit , halaman 36.
17 AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2012.
18 Ibid .
Dedy  Syaputra,  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari
Dwi  Lestari  melaporkan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menimpanya  ke  Kepolisian  Resor  Batanghari, korban  Dwi  Lestari  sendiri  meminta  supaya  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  Antoni  yang tidak  lain  adalah  suaminya  sendiri  untuk  segera  ditangkap  karena  telah  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga terhadap dirinya dan anaknya.
Akan tetapi, si korban Dwi Lestari tidak mau melanjutkan proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut  sampai  ke  pengadilan,  korban  Dwi  Lestari  hanya  ingin  agar  suaminya  (Antoni)  tidak  melakukan  kekerasan dalam  rumah  tangga  lagi  kepada  koran  dan  anaknya.  Oleh  karena  itu,  mendengar  pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh korban  pihak  Kepolisian  Resor  Batanghari  segera  merintahkan  personilnya  untuk  melakukan  penangkapan  terhadap pelaku  Antoni  atas  dasar  telah  melakukan  tindak  pidana  tersebut  terhadap  korban  Dwi  Lestari  (istriya)  dan  anak- anaknya.
Penangkapan  dilakukan  di  kediaman  pelaku  Antoni  sendiri  dan  dalam  penangkapan  itu  pelaku  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  Antoni  tidak  melakukan  pemberontakan  terhadap  anggota  Kepolisian  Resor Batanghari  karena  pelaku  Antoni  telah  menyadari  bahwa  anggota  Kepolisian  Resor  Batanghari  melakukan penangkapan  terhadap  dirinya  sebab  pelaku  Antoni  telah  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  istri  dan  anaknya  sehingga  anggota  Kepolisian  Resor  Batanghari  dengan  mudah  melakukan  penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Setelah dilakukan penangkapan oleh  anggota Kepolisian Resort Batanghari terhadap pelaku Antoni dan pelaku Antoni telah berada di Kepolisian Resort Batanghari, barulah anggota Kepolisian Resort Batanghari bidang Pelayanan Perempuan dan Anak memanggil korban Dwi Lestari untuk segera dilakukan mediasi terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak  yang  bersengketa  mencapai  kesepakatan  (solusi)  yang  dapat  diterima  kedua  belah  pihak. 19 Dalam  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menimpa  korban  Dwi  Lestari  ini,  upaya  nonpenal  yang  dilakukan  oleh  pihak Kepolisian  Resort  Batanghari  adalah  mediasi  dan  di  dalam  melakukan  mediasi  tersebut  yang  bertindak  sebagai mediator  adalah  Kepolisian  Resort  Batanghari  yang  mana  dalam  hal  ini  berperan  sebagai  pihak  ketiga  dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Tempat dalam melakukan mediasi tersebut dilakukan di ruang rapat  Kepolisian Resor Batanghari karena untuk sekarang ini ruang khusus untuk melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  dari  pihak  Kepolisian  Resor  Batanghari  belum  tersedia.  Sebelum  dilakukan  mediasi  oleh  Kepolisian Resor  Batanghari,  terlebih  dahulu  Kepolisian  Resor  Batanghari  meminta  penjelasan  alasan  mengapa  pelaku  Antoni tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya.
Hal ini dilakukan oleh  Kepolisian Resor Batanghari dengan tujuan untuk mengetahui akar permasalahan yang timbul sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tersebut.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  ajaran  kausalitas,  yaitu  melihat  sesuatu  akibat  tertentu yang  ditimbulkan  karena  adanya  penyebab  dan  penyebab  itu  adalah  suatu  perbuatan  atau  bukan  merupakan  suatu perbuatan tetapi menimbulkan suatu akibat tertentu. 20
Apabila dikaitkan dengan ajaran kausalitas, maka penyebab pelaku Antoni melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu perilaku Antoni dipecat dari pekerjaannya sehingga membuat pelaku menjadi stres sebagai kepala  rumah  tangga  karena  memikirkan  harus  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.  Selain  itu  juga,  banyak  hutang yang harus dibayar karena memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada suatu ketika korban Dwi Lestari meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, pelaku Antoni  langsung marah dengan korban Dwi Lestari dengan alasan korban  Dwi  Lestari  tidak  dapat  berhemat  dalam  menggunakan  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Oleh korban  Dwi  Lestari  tidak  terima  atas  ucapan  yang  dilontarkan  oleh  suaminya  tersebut  sehingga  korban  Dwi  Lestari memarahi pelaku. Akibatnya pelaku lepas kendali sehingga menampakkan wajah korban Dwi Lestari.
Akan  tetapi, pada saat peristiwa  tersebut korban Dwi Lestari tidak mau melaporkan perbuatan  suaminya  yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena korban Dwi Lestari masih memikirkan anaknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian di antara keduanya. Selanjutnya pada saat anak mereka pulang sekolah dan langsung  meminta  uang  untuk  membeli  buku  tulis  Karena  buku  tulis  yang  lama  sudah  habis.  Mendengar  anaknya langsung  meminta  kepada  pelaku,  pelaku  menasehati  anaknya.  Namun,  anak  tersebut  malah  berkata  tidak  sopan dengan bapaknya (si pelaku) sehingga pelaku emosi mendengar perkataan tersebut dan langsung menampar anaknya. Melihat kejadian itu, korban Dwi Lestari  merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya terhadap anaknya  sehingga  korban  Dwi  Lestari  melaporkan  perbuatan  suaminya  karena  telah  melakukan  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Setelah  mendengar  keterangan  dari  kedua  belah  pihak  yaitu  dari  pihak  pelaku  maupun  korban  maka  Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dapat  mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi  penyebab utama terjadinya
19 R. M. Gatot P. Soemartono, Aritrase dan mediasi di Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman 2.
20 Roni Wiyanto, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia , CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 96.
Dedy  Syaputra,  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari
kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  pelaku  Antoni   dipecat  dari  pekerjaannya  sehingga  menjadi  pengangguran. Kemudian  selama  menjadi  pengangguran  pelaku  Antoni  mudah  marah  dan  meluapkan  emosinya  kepada  istri  dan anak-anaknya  sehingga  istri  dan  anak-anaknya  menjadi  korban  atas  perbuatannya.  Untuk  itu,  Kepolisian  Resor Batanghari  yang  bertindak  sebagai  mediator  (pihak  netral)  langsung  menyerahkan  penyelesaian  atas  permasalahan yang  dihadapi  pelaku  Antoni  dan  korban  Dwi  Lestari.  Di  dalam  mediasi  tersebut,  pelaku  Antoni  meminta  maaf  dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban yaitu istrinya dan anak-anaknya.
Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  korban  Dwi  Lestari  terhadap  pelaku  Antoni.  Dalam  hal  ini  korban  Dwi Lestari telah memaafkan perbuatan suaminya (pelaku Antoni) karena korban Dwi Lestari juga tidak mau melanjutkan kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  ke  pengadilan  dengan  alasan  masih  memikirkan  anak- anaknya  yang  masih  kecil.  Setelah  ada  kata  kesepakatan  untuk  tidak  mengulangi  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  maka  Kepolisian  Resor  Batanghari  meminta  kepada  pelaku  Antoni  dan  korban  Dwi  Lestari  untuk menandatangani  surat  perjanjian  yang  berisikan  tentang  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak akan  mengulangi  perbuatan  yang  sama  yaitu  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  istri dan anak-anaknya, apabila pelaku masih mengulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya maka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, baik pelaku maupun korban menyetujui akan surat perjanjian tersebut dan menandatanganinya.
Setiap kejadian  yang diselesaikan  baik itu melalui  jalur  nonpenal maupun penal yang dilakukan  di Kepolisian Resor Batanghari  harus tetap dicatat di dalam laporan guna untuk melakukan introspeksi  terhadap kinerja Kepolisian Resor Batanghari untuk kedepannya sehingga dapat ditingkatkan lagi kinerjanya apabila ada hal-hal yag masih perlu ditingkatkan  lagi  dan  kami  selaku  dari  pihak  Kepolisian  Resor  Batanghari  juga  membuat  surat  persetujuan  antara kedua  belah  pihak,  baik  pelaku  maupun  korban  dengan  tujuan  apabila  di  kemudian  hari  terjadi  lagi  perbuatan  yang sama  atau  pengulangan  ( recidive )  maka  surat  perjanjian  yang  telah  ditandatangani  oleh  pelaku  dan  korban  tersebut akan  menjadi  salah  satu  alat  bukti  di  dalam  mengajukan  perkara  yang  sama  di  pengadilan.  Surat  persetujuan  inilah yang  akan  menjadi  data  otentik  untuk  diajukan  ke  pengadilan  dan  surat  persetujuan  ini  juga  sebagai  dasar  untuk pertimbangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara. 21
Berdasarkan penjelasan  tentang penerapan penyelesaian  nonpenal dalam kasus tindak pidana  kekerasan dalam rumah  tangga  di  atas,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Kepolisian  Resor  Batanghari  telah  melakukan penyelesaian  nonpenal  terhadap  pelaku  Antoni  dan  korban  Dwi  Lestari  dengan  menggunakan  cara  mediasi,  dimana yang bertindak sebagai mediator dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resor Batanghari itu sendiri.
Dalam  melakukan  mediasi  tersebut,  Kepolisian  Resor  Batanghari  menyerahkan  kepada  pelaku  dan  korban untuk  bagaimana  cara  menyelesaikan  kasus  yang  dialami  mereka.  Setelah  terjadi  mediasi  dan  ada  kata  kesepakatan antar  kedua  belah  pihak  baik  pihak  pelaku  maupun  korban,  pihak  Kepolisian  Resor  Batanghari  membuat  surat perjanjian  sebagai  data  autentik  dan  pembuktian  bahwa  dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  pelaku dan korban yang sama telah dilakukan mediasi sehingga apabila dikemudian hari terjadi kembali dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka pihak Kepolisian Resor Batanghari segera melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum.

## Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  Terhadap  Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Batanghari
Di dalam melaksanakan penerapan penyelesaian nonpenal terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari tentu terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari. Dalam hal  ini,  penyelesaian  nonpenal  pada  kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kepolisian  Resor Batanghari tentu menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman korban tentang penyelesaian nonpenal dan sedikit juga jumlah personel. 22
Menurut  Soerjono  Soekanto,  seorang  pengacara  biasanya  memiliki  beberapa  tugas  dan  peran  sekaligus.  Oleh karena  itu,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  akan  terjadi  konflik  antara  posisi  dan  peran  yang  berbeda. 23 Hal  yang demikian  memang  benar  adanya  karena  dengan  jumlah  personil  di  bidang  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak sedikit sehingga cukup sulit untuk menyelesaikan kasus tindak pidana  kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya banyak masuk ke Kepolisian Resor Batanghari. Dengan sedikitnya personil di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak  tersebut  akibatnya  melibatkan  personil  lain  yang  ada  di  dalam  Kepolisian  Resor  Batanghari  sehingga  dapat dikatakan  di  dalam  penerapannya  akan  dikhawatirkan  terjadi  konflik  baru  dalam  melakukan  peranannya  sebagai penegak hukum seperti kurangnya pemahaman tentang penyelesaian nonpenal yang dilakukan oleh personil lain yang ada di dalam Kepolisian Resor Batanghari.
21 AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2012.
22 AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2012.
23 Soerjono Soekanto, Op.Cit , halaman 21.
Dedy  Syaputra,  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari
Dengan  demikian,  apabila  dilihat  dari  penjelasan  di  atas,  maka  jika  nantinya  terjadi  ketidakpahaman  dalam melakukan  peranan  sebagai  penegak  hukum  dikawatirkan  masyarakat  akan  sukar  untuk  melaporkan  tindak  pidana yang  dialaminya  seperti  dalam  hal  ini  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  masyarakat  akan berpikir   bahwa  untuk  apa  melapor  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  Kepolisian  Resor  Batanghari  karena nantinya akan dilanjutkan ke pengadilan
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dikhawatirkan  jika  nantinya  terjadi  kesalahpahaman  dalam peran  kepolisian,  karena  dalam  hal  ini  merupakan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  masyarakat beranggapan harus melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke Kepolisian Resor Batanghari kemudian diterukan ke pengadilan.  Hal  yang  demikian,  tentu  harus  dihindari  di  dalam  penegakan  hukum  karena  sebagai  penegak  hukum, polisi  harus  siap  dalam  menangani  berbagai  kasus  yang  masuk  ke  Kepolisian  Resor  Batanghari  karena  tujuan diadakannya kepolisian itu sendiri untuk mengayomi masyarakat dari berbagai macam tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Selain jumlah personil di unit Pelayanan Perempuan dan Anak masih sedikit, ada lagi kendala yang kami hadapi yaitu belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk  sementara  ini,  dalam  penyelesaian  non  penal  untuk  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pihak  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  masih  menggunakan  ruang  rapat  personil.  Akan  tetapi,  walaupun  belum  ada  tempat  khusus untuk  melakukan  penyelesaian  nonpenal  terhadap  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kami  dari  pihak  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  tetap  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat  khususnya  terhadap  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  apabila  ada  korban  yang  meminta  untuk  dilakukan  penyelesaian  dengan  cara nonpenal. 24
Menurut Soerjono Soekanto, tidak mungkin melakukan penuntutan tanpa sarana atau sarana pidana. Sarana dan prasarana meliputi sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman, organisasi yang baik, peralatan dan ruang yang memadai, pendanaan yang memadai dan lain-lain. 25 Selain kantor khusus untuk penanganan perkara non pidana, kurangnya  personel  dalam  pelayanan  perempuan  dan  anak,  jika  dikaitkan  dengan  kendala-kendala  tersebut  di  atas, merupakan bagian dari sarana dan prasarana kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Batangari.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  selain  kendala  jumlah  personel  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  yang  masih  sedikit,  kendala  tempat  untuk  melakukan  penyelesaian  nonpenal  untuk  kasus kekerasan dalam rumah tangga juga belum ada di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari. Jadi,  sudah  seharusnya  sebagai  penegak  hukum,  khususnya  unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Kepolisian  Resor Batanghari  harus  segera  mempersiapkan  personil  yang  handal  di  dalam  melakukan  penyelesaian  nonpenal  untuk tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  menyediakan  ruang  khusus  untuk  dilakukannya  penyelesaian nonpenal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## SIMPULAN
1. Kebijakan  nonpenal  oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Kabupaten  Batanghari  adalah  telah  dilakukan  penerapan  nonpenal  terhadap  pelaku  dan  koran  kekerasan  dalam rumah  tangga  dengn  cara  mediasi  yang  langsung  dilakukan  oleh  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak sebagai mediator.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi Kebijakan  nonpenal  oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari  adalah  minimnya  jumlah  personel  di  bidang  Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  dan  belum  ada  tempat  khusus  untuk  melakukan  penyelesaian  nonpenal  di Kepolisian Resor Batanghari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2014 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana , Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013 AlimuddinSS, Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama , CV. Mandar Maju, Bandung, 2014 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  Kencana,  Jakarta, 2016 Roni Wiyanto, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia , CV Mandar Maju, Bandung, 2012
24 AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2012.
25 Soerjono Soekanto, Op.Cit , halaman 37.
Dedy  Syaputra,  Kebijakan  Nonpenal  Oleh  Kepolisian  Resor  Batanghari  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari
R. M. Gatot P. Soemartono, Aritrase dan mediasi di Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga