Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …

## PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER
Mohammad Dio Awaludin Jauhar 1
Email: djauhar.hmja@gmail.com
Ahmad Roziq 2

## Abstract
This  study  aims  to  know  the  implementation  of  “pembiayaan  bagi hasil”  conducted  by  the  islamic  financial  institutions  including  the type  of  financing  given  outcomes,  the  problems  during  the implementation  from  the  islamic  financial  instituitons  and  partners view.  This  study  is  a  qualitative  research  with  multi-case  studies approach, the research examines two or more subjects, background, or  storage  of  research  data.  Stages  of  research  conducted  field study/survey  is  used  to  find  the  problem  of  financing  system  in Islamic  Financial  Institutions  and  their  partners.  The  result  shows that overall of seven islamic financial institutions have “pembiayaan bagi  hasil”  and  Musyarakah  financing  as  one  of  their  products  in providing  services  to  their  business  partners.  But  it  its implementation, there are three main problems, they are  the lack of financial  statement  reports,  the  side  streams,  and  asymetry  of information. From the problem, researches gives some solutions, the first is the partner need a mentoring about financial statement report periodically,  raise  public  awareness  about  honesty  culture,  and improve  the  quality  and  quantity  of  human  resources  on  islamic financial institutions.

## Keyword: Profit Loss Sharing, Islamic Financial Institutions, SMEs

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  krisis  moneter  “merontokkan”  perekonomian  nasional,  tidak  diragukan lagi  UMKM  adalah    penyelamat,  sehingga  proses  pemulihan  ekonomi  dapat dilakukan.  UMKM  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja yang  tidak  dapat  dilakukan  usaha  besar.  UMKM  dalam  menyerap  tenaga  kerja  di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  di  Indonesia  tahun  2014  adalah  lebih  dari  57.900.000  (lima  puluh  tujuh juta  Sembilan  ratus  ribu  rupiah)  unit,  dan  merupakan  unit  usaha  terbesar  dari  total
1 Corresponding Author: PT. GG group Surabaya.
2 Jurusan Akuntansi,, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jl. Kalimantan No. 37 Jember 68121
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
unit  usaha  yang  ada  dengan  memberi  kontribusi  terhadap  PDB  58,92  persen.  Ini menandakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang penting  terutama  dalam  memperluas  lapangan  kerja,  meningkatkan  pendapatan masyarakat  sehingga  dapat  menjadi  penggerak  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi.  Sektor  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  sangat  berperan  penting  dalam pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia.  Namun,  pertumbuhan  dan  perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia saat ini belum sepenuhnya diimbangi peningkatan kualitas UMKM yang ada. Hal ini karena masih ada kendala terbesar yang di hadapi dalam  mengembangkan  usaha,  yaitu  keterbatasan  modal  (www.kemenkop.go.id). Rendahnya  permodalan  merupakan  salah  satu  ciri  utama  UMKM,  karena  UMKM masih  dijalankan  sebagai  pekerjaan  sampingan,  sehingga  orientasi  pasar  menjadi terbatas.  UMKM  seharusnya  jangan  dianggap  sebagai  usaha  sampingan,  sehingga produk  yang  dihasilkan  tidak  saja  dipasarkan  secara  dosmetik  tetapi  juga  mampu bersaing  dengan  pasar  global.  Jika  UMKM  memiliki  modal  cukup,  maka  dapat dilakukan ekspansi pasar dan riset produk, sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain (Susilo 2012).
Lembaga  keuangan  syariah  yang  saat  ini  hadir  sebagai  wujud  perkembangan aspirasi  bagi  masyarakat  yang  menginginkan  kegiatan  perekonomian  dengan berdasarkan  prinsip  syariah,  selain  lembaga  keuangan  konvensional  yang  telah berdiri  selama  ini.  Lembaga  keuangan  syariah  tersebut  diantaranya  adalah  bank syariah dan Baitul Maal  wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah.
Ada  dua  metode  pembiayaan  yang  diterapkan  di  bank  syariah,  yaitu  metode non- profit  loss  sharing (non-PLS)  berupa  pembiayaan  dengan  sistem  jual  beli  termasuk sewa  beli  dan  metode profit  loss  sharing (PLS)  berupa  pembiayaan  dengan  sistem bagi-hasil. Menurut Triyuwono (2004) dalam sistem bagi hasil, tingkat bunga diganti dengan  tingkat  laba,  oleh  karena  itu  sistem  investasi  didorong  oleh  tingkat  laba, ketika  tingkat  laba  lebih  tinggi    maka  total  investasi  juga  lebih  tinggi.  Sehingga tingkat  laba  yang  positif  dapat  mengeliminasi  permintaan  uang  spekulatif,  tingkat inflasi  dapat  dikurangi,    karena  hanya  ada  permintaan  aktual  untuk  investasi riil.Secara  umum  prinsip  bagi  hasil  dapat  dilakukan  dalam  empat  akad,  yaitu mudharabah , musyarakah , muzara’ah , dan musaqah . Namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan musyarakah .
Pembiayaan  dengan  akad mudharabah dan musyarakah pada  dasarnya merupakan  pembiayaan  yang  sempurna,  hal  ini  dikarenakan  pada  pembiayaan tersebut  digunakan  prinsip  bagi  hasil  keuntungan  ( profit  sharing ).  Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan ( profit sharing ), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian ( loss sharing ). Kerugian pada pembiayaan dengan akad mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila mitra usaha  melakukan  kelalaian  dan  kesengajaan  yang  menyebabkan  dialaminya kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad musyarakah akan dihitung sesuai dengan  porsi  modal  masing-masing  pihak,  yaitu  pihak  bank  dan  mitra  usaha.  Pada dasarnya  dengan  prinsip  bagi  kerugian  ( loss  sharing )  ini,  maka  kedua  pihak  yaitu pihak  mitra  usaha  dan  pihak  bank  akan  berusaha  untuk  menghindari  terjadinya kerugian  tersebut.  Mereka  akan  bekerjasama  guna  menghindari  terjadinya  kerugian usaha mereka, mitra usaha akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi  lain pihak bank memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut. Jember sebagai  salah satu kota di  Jawa Timur yang memiliki UMKM yang banyak yakni  sejumlah  1387  unit  yang  terdaftar  di  Dinas  Koperasi  dan  UMKM.
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
Pertumbuhan  UMKM  di  Kabupaten  Jember  (www.diskop.jatim.go.id),  diklaim menjadi  yang  terbesar  untuk  wilayah  Propinsi  Jawa  Timur.  Bahkan,  Kabupaten Jember  disebutkan  mampu  menyumbang  pertumbuhan  sebesar  6,2  %,  dari  total seluruh  UMKM  di  Propinsi  di  Jawa  Timur  pada  tahun  2014.  Hal  ini  menunjukan bahwa  iklim  usaha  yang  ada  di  Jember  sangat  dinamis  dan  diikuti  juga  dengan perkembangan  lembaga-lembaga  perbankan  dalam  menopang  UMKM  tersebut  dari sisi permodalan/pembiayaannya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan  yang  mengeluarkan  produk  keuangan  syariah  dan  yang  mendapat  ijin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur yaitu unsur kesesuaian dengan syariah  islam  dan  unsur  legalitas  operasi  sebagai  lembaga  keuangan.  Dalam operasionalnya,  Lembaga  Keuangan  Syariah  berada  dalam  koridor-koridor  prinsip- prinsip:
a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
c. Transparansi,  lembaga  keuangan  Syariah  akan  memberikan  laporan  keuangan secara  terbuka  dan  berkesinambungan  agar  nasabah  investor  dapat  mengetahui kondisi dananya.
d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin .
Berikut  ini  merupakan  sistem  operasional  yang  dilakukan  oleh  lembaga keuangan syariah:
Penghimpunan  Dana ,  sebagaimana  pada  bank  konvesional,  penghimpunan dana  di  bank  umum  syariah  dapat  berbentuk  giro,  tabungan  dan  deposito.  Namun demikian mekanisme operasional penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah
Penyaluran  Dana ,  dalam  penyaluran  dana  bank  syariah  harus  berpedoman kepada  prinsip  kehati-hatian.  Sehubungan  dengan  hal  itu  bank  diwajibkan  untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang  sehat.  Ketentun-ketentuan  lain  yang  berkaitan  dengan  penyaluran  dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Jasa  Perbankan ,  bank  syariah  dapat  melakukan  berbagai  pelayanan  jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
Fungsi  Sosial ,  kepedulian  social  merupakan  salah  satu  fungsi  dan  pembeda dari  bank  konvesional  yang  fungsi  social  ini  tidak  terpisahkan  dari  perbankan syariah.  Fungsi  bank  syariah  sebagai  lembaga Baitul  Maal yang  menerima  dan menyalurkan dana kebajikan.Fungsi sosial perbankan syariah adalah mengumpulkan dana  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  wakaf.  Sektor  ini  menjamin  terjadinya  aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sehingga angka kesenjangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat diharapkan dapat dikurangi.
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …

## 2.2 Pembiayaan
Aktivitas yang paling penting dalam dunia perbankan adalah pembiayaan atau financing karena  pembiyaana  adalah  sumber  pendapatan  utama  dan  penunjang kelangsungan usaha bagi bank. Pembiayaan dalam bank syariah yang sesuai dengan hukum islam akan berbeda dengan bank konvensional. Pengertian pembiayaan dalam konteks  bank  syariah  yang  tercantum  dalam  UU  No.  21  Tahun  2008:  “penyediaan dana atau tagihan yang  dipersamakan dengan itu, berupa transaksi  bagi  hasil dalam bentuk  mudharabah  dan  musyarakah;  transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah atau  sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah muntahiya  bittamlik ;  transaksi  jual  beli  dalam bentuk piutang mudharabah , salam dan istishna’ ; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh ; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  syariah  dan  UUS dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  atau  diberi  fasilitas  untuk mengembalikan dana tersebut dengan imbalan ujrah , tanpa imbalan atau bagi hasil.” Menurut  Antonio  (2001)  pembiayaan  pada  perbankan  syariah  dibagi berdasarkan sifat penggunaanya menjadi:
a. Pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi kebutuhan  produksi  dalam  arti  luas,  yaitu  untuk  peningkatan  usaha  baik  usaha produksi,  perdagangan,  maupun  investasi.  Menurut  keperluannya  pembiayaan produktif dibagi menjadi dua:
1. Pembiayaan  modal  kerja,  yaitu  pembiayaan  yang  mempunyai  tujuan  untuk memenuhi  kebutuhan:  peningkatan  produksi  baik  secara  kuantitatis  (jumlah produksi)  maupun  secara  kualitas  (mutu  hasil  produksi);  untuk  keperluan perdagangan  atau  peningkatan  utility  of  place  dari  suatu  barang.  Unsur-unsur modal  kerja  terdiri  atas  komponen-komponen  alat  likuid  ( cash ),  piutang dagang  ( receivable )  dan  persediaan  ( inventory )  yang  umumnya  terdiri  atas persediaan  bahan  baku  ( raw  materials ),  persediaan  barang  jadi  ( finished goods ).  Oleh  karena  itu  pembiayaan  modal  kerja  merupakan  salah  satu  atau kombinasi  dari  pembiayaan  likuiditas  ( cash  financing ),  pembiayaan  piutang ( receivable  financing )  dan  pembiayaan  persediaan  ( inventory  financing ). Termasuk dalam jenis ini adalah al-mudharabah (kerjasama pemilik modal dan pengusaha)  dan al-musyarakah (bagi  hasil  berserikat)  yang  menggunakan sistem bagi hasil.
2. Pembiayaan  investasi,  merupakan  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  mitra usaha  untuk  keperluan  penambahan  modal  guna  mengadakan  rehabilitasi, perluan  usaha,  ataupun  pendirian  proyek  baru.  Adapun  ciri-ciri  pembiayaan investasi  adalah  untuk  pengadaan  barang-barang  modal,  mempunyai perencanaan  alokasi  dana  yang  matang  dan  terarah  dan  pembiayaan  investasi biasanya  untuk  pembiayaan  berjangka  waktu  menengah  dan  panjang.
Termasuk  dalm  jenis  ini  adalah: al-musyarakah dan al-ijarah  al  munthia  bit- tamlik.
3. Pembiayaan  konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan konsumtif  yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan ini biasanya untuk pemenuhan kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang  berupa  barang  baik  itu  makanan,  minuman,  pakaian  dan  tempat  tinggal maupun  jasa  seperti  pendidikan  lebih  tinggi,  pelayanan  kesehatan,  pariwisata, hiburan  dan  sebagainya.  Termasuk  dalam  pembiayaan  ini  adalah al-qardhul hasan, al-ba’i bithaman ajil, musyarakah dan ar-rahn .
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …

## 2.3 Bagi Hasil
Bagi hasil adalah bentuk perolehan kembalian atas kontrak investasi yang telah dilakukan  dengan  pihak  bank  syariah.  Secara  terminologi, profit  sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif, menurut  Antonio (2010, 138) profit sharing diartikan “bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian  islam  yakni  pembagian  hasil  usaha  antara  pemilik  modal  ( shohibul maal )  dan  pengelola  modal  ( mudharib )”.  Menurut  Syafi'i  (2005)  juga  mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi  maupun  transaksi  jual  beli  yang  diberikan  kepada  mitra  usaha  dengan persyaratan.Pembolehan bagi hasil didalam ketentuan hukum islam didasarkan pada perbuatan  Nabi  Muhammad  SAW  dan  juga  pernah  dipraktekan  oleh  para  sahabat beliau. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja’far yang artinya  “dari  Qays  bin  Muslim,  dari  Abi  Ja’far  berkata:  tidak  ada  penduduk  kota Madinah  dari  kalangan  Muhajirin  kecuali  mereka  menjadi  petani  dan  mendapatkan sepertiga atau seperempat” (HR. Bukhari). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian  bagi  hasil  ini  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Islam,  bahkan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Menurut  Anshori  (2018,  138)  “metode  perhitungan  bagi  hasil  terdiri  dari metode profit and loss sharing, metode profit sharing dan metode revenue sharing ”.
a. Metode Profit and Loss Sharing
Sistem profit  and  loss sharing  dalam  pelaksanaanya  merupakan  bentuk  dari perjanjian  kerjasama  antara  pemodal  (investor)  dan  pengelola  modal ( entrepreneur )  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  ekonomi,  dimana  diantara keduanya  akan  terikat  kontrak  bahwa  di  dalam  usaha  tersebut  jika  mendapat keuntungan  akan  dibagi  kedua  pihak  sesuai  nisbah  kesepakatan  di  awal perjanjian,  dan  begitu  pula  bila  usaha  mengalami  kerugian  akan  ditanggung bersama  sesuai  porsi  masing-masing.  Keuntungan  yang  didapat  dari  hasil usaha  tersebut  akan  dilakukan  pembagian  setelah  dilakukan  perhitungan terlebih  dahulu  atas  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  selama  proses  usaha. Keuntungan  yang  dibagikan  adalah  keuntungan  bersih  ( net  profit )  yang merupakan  lebihan  dari  selisih  atas  pengurangan  total cost terhadap  total revenue.
b. Metode Profit Sharing Profit  sharing menurut  etimologi  Indonesia  adalah  bagi  keuntungan.  Dalam kamus  ekonomi  diartikan  pembagian  laba. Profit secara  istilah  adalah perbedaan  yang  timbul  ketika  total  pendapatan  ( total  revenue )  suatu perusahaan lebih besar dari biaya total ( total cost ). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh pendapatan tersebut.
c. Metode Revenue Sharing
Revenue  sharing berarti  pembagian  hasil,  penghasilan  atau  pendapatan. Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh  suatu  perusahaan  dari  penjualan  barang-barang  ( goods )  dan  jasa-jasa ( services )  yang  dihasilkannya  dari  pendapatan  penjualan  ( sales  revenue ). Dalam  arti  lain revenue merupakan  besaran  yang  mengacu  pada  perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …

## 2.4 Pembiayaan Bagi Hasil
Pembiayaan  terhadap  mitra  usaha  berdasar  prinsip  bagi  hasil  sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa : “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”
Dalam  transaksi  keuangan  syariah,  mekanisme  bagi  hasil  diharapkan  dapat menggantikan mekanisme bunga. Mekanisme bagi-hasil ini merupakan core product bagi  lembaga  keuangan  syariah,  seperti  bank  syariah.  Sebab  bank  syariah  secara eksplisit  melarang penerapan tingkat  bunga pada semua transaksi  keuangan. Sistem bagi-hasil  diyakini  sebagai  alat  penghapus  sistem  bunga  (Siddiqui  et  al.  2005). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara lain:
a. Pembiayaan Mudharabah Menurut  Antonio  (2001,  95)  dan  Adiwarman  (2004,  93)
mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama ( shahibulmaal ) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola ( mudharib ). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.  Apabila  karena  kesalahan  pengelola  maka  si  pengelola  harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

## Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah
Prinsip  bagi  hasil  berdasar  perjanjian  al  mudharabah  sebagaimana tersebut  dalam  skema  di  atas,  menunjukkan  suatu  hubungan  hukum  antara dua  pihak  yaitu  pihak  bank  ( shahibul  maal )  sebagai  penyedia  dana  dengan mitra  usaha  ( mudharib )  sebagai  pihak  pengelola  dana.  Hubungan  hukum tersebut  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  adanya  hak  dan  kewajiban maupun  tanggung  jawab  pada  masing-masing  pihak.  Prinsip-prinsip  bagi hasil berdasar perjanjian al mudharabah, terkait dengan pembiayaan terhadap mitra  usaha  yaitu  dapat  tercermin  dari  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak yaitu pihak bank ( shahibul  maal ) dengan pihak mitra usaha pengelola dana ( mudharib )
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
b. Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan  musyarakah  adalah  perjanjian  diantara  para  pemilik dana/modal  untuk  mencampurkan  dana/modal  mereka  pada  suatu  usaha tertentu  dengan  pembagian  keuntungan  di  antara  pemilik  dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah
Prinsip  bagi  hasil  berdasar  perjanjian al  musyarakah sebagaimana tersebut  diatas,  menunjukkan  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  yaitu pihak  bank  ( shahibul  maal )  sebagai  penyedia  dana  dengan  mitra  usaha ( mudharib )  sebagai  pihak  pengelola  dana.  Hubungan  hukum  tersebut  akan menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  adanya  hak  dan  kewajiban  maupun tanggung  jawab  pada  masing-masing  pihak.  Prinsip-prinsip  bagi  hasil berdasarkan  perjanjian  al  musyarakah,  terkait  dengan  pembiayaan  terhadap mitra  usaha  yaitu  dapat  tercermin  dari  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak, yaitu pihak bank ( shahibul maal ) dengan pihak mitra usaha pengelola dana ( mudharib ).

## 2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha  mikro  merupakan  usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  yang  dimiliki orang  per  orang  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha mikro  sebagaimana  yang  diatur  dalam  udang-undang  (UU  No.  20  tahun  2008). Kriteria  usaha  mikro  yang  dimaksud,  yaitu:  1)  Memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp.50  juta,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  atau  2) Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp.300  juta.  Pengertian  lain dikemukakan  Sumitro  (2004),  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  adalah  usaha  yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.
Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang  usaha  yang  memiliki  asset  lebih  dari  Rp.  50  juta  sampai  dengan  Rp.  500  juta
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
dan  atau  memiliki  omset  penjualan  lebih  dari  Rp.  300  juta  sampai  dengan  Rp.  2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan usaha  kecil atau  usaha  besar  yang  usaha yang  memiliki  asset  lebih  dari  Rp.  500  juta  sampai  dengan  Rp.  10  milyar  juta  dan atau  memiliki  omset  penjualan  lebih  dari  Rp.  2,5  milyar  sampai  dengan  Rp.  50 Milyar.  Keberadaan  usaha  menengah  dalam  konstelasi  perekonomian  nasional memiliki  arti  penting  dan  sangat  strategis  untuk  menjembatani  ketimpangan penguasaan  aset-aset  ekonomi,  antara  usaha  besar  dengan  usaha  kecil  dan  mikro. Sebab,  posisinya  dalam berbagai  sisi  berada  antara  pengusaha  besar  dan  pengusaha kecil/mikro.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.Sedangkan dengan pendekatan multi  case  studies .  Studi  multikasus  adalah  rancangan  penelitian  yang mengkaji  dua  atau  lebih  subjek,  latar  atau  tempat  penyimpanan  data  penelitian. Bogdan  dan  Biklen  (1982)  menyebutkan  bahwa  tatkala  peneliti  mempelajari  dua bidang  atau  lebih  atas  penyimpanan  data,  peneliti  biasanya  menggunakan  apa  yang kita sebut studi multi kasus. multi case studies mempunyai berbagai ragam bentuk, beberapa  diantaranya  memulai  dengan  hanya  satu  kasus  untuk  memiliki  pekerjaan utama  sebagai  seri  pertama  dalam  penelitian  atau  sebagai  pemandu  (pilot)  untuk studi  multi  kasus.  Tahapan  penelitian  yang  dilakukan  melakukan  studi lapangan/survei digunakan untuk menemukan mengungkap, mengurai permasalahan pembiayaan  sistem  bagi  hasil  di  UMKM  dan  mitra  kerjanya,  Bank  Jatim  Syariah, Bank BRI Syariah, Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil.
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif  hasil wawancara  dan  catatan  lapangan  bulan  Maret  2017.  Setelah  data-data  ini  diperoleh peneliti,  maka  akan  dilakukan  analisis  data  menggunakan  pendekatan  deskriptif,  di mana peneliti mengdeskripsikan arti data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian  dan  merekam  sebanyak  mungkin  aspek  situasi  yang  diteliti  pada  saat  itu. Adapun  tahapan-tahapan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010, 91), yaitu sebagai berikut:
a. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
b. Reduksi  data,  yaitu  memilih  hal-hal  pokok  yang  sesuai  dengan  fokus penelitian.  Reduksi  data  merupakan  sebuah  bentuk  analisis  yang menggolongkan, mengarahkan yang tidak perlu dan mengorganisir data-data yang  telah  direduksi  memberikan  gambaran  yang  lebih  tajam  tentang  hasil pengamatan  dan  mempermudah  peneliti  untuk  mencarinya  sewaktu-waktu diperlukan.
c. Penyajian  data,  yaitu  sekumpulan  informasi  yang  tersusun  yang memungkinkan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network atau grafis sehingga dapat dikuasai.
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
d. Pengambilan  keputusan  atau  verifikasi,  berarti  bahwa  setelah  data  disajikan, maka  dilakukan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Untuk  itu  diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi,  dari data  tersebut  berusaha  diambil  kesimpulan.  Verifikasi  dapat  dilakukan dengan keputusan yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Lembaga  keuangan  syariah  dalam  pertimbangannya  untuk  memberikan pembiayaan sistem bagi  hasil juga melihat dari kondisi  usaha yang  akan  dijalankan oleh calon mitra usahanya, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dari mitra usahanya.  Meskipun  setiap  lembaga  keuangan  syariah  juga  memiliki  pertimbangan dalam menganalisa laporan keuangan mitra usaha tetapi terdapat perbedaan diantara masing-masing lembaga keuangan syariah dalam mengambil kebijakan, tidak seluruh lembaga  keuangan  syariah  meminta  laporan  keuangan  mitra  usahanya  secara lengkap.  Rata-rata  laporan  keuangan  yang  diminta  adalah  laporan  laba  rugi  dan laporan  posisi  keuangan  dari  mitra  usahanya  karena  cara  bagi  hasil  yang  dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah juga berbeda, ada beberapa lembaga yang  menggunakan  cara  laba  kotor  dibagi  atau  dengan  cara  penjualan  dibagi  atau juga  laba  bersih  dibagi.  Lembaga  keuangan  syariah  menjalankan  fungsi  yang  sama dengan  lembaga  keuangan  konvensional,  yaitu  sebagai  lembaga  intermediasi (penyaluran),  dari  nasabah  pemilik  dana  ( shahibul  mal )  dengan  nasabah  yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor  dan/atau  penitip  dana.  Dana  tersebut  disalurkan  perbankan  syariah  kepada nasabah pembiayaan untuk beragam  keperluan, baik  produktif (investasi  dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi  hasil/marjin  yang  merupakan  pendapatan  bagi  bank  syariah.  Jadi,  nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/marjin kepada bank syariah. Pokok akan  dikembalikan  sepenuhnya  kepada  nasabah  dana  sedangkan  bagi  hasil/marjin akan  dibagi  hasilkan  antara  bank  syariah  dan  nasabah  dana,  sesuai  dengan  nisbah yang  telah  disepakati.  Artinya  dalam  bank  syariah,  dana  dari  nasabah  pendanaan harus  di’usahakan’  terlebih  dahulu  untuk  menghasilkan  pendapatan.  Pendapatan itulah  yang  akan  dibagi  hasilkan  untuk  keuntungan  bank  syariah  dan  nasabah dana.Setelah  dilakukan  penelitian  terhadap  4  lembaga  keuangan  syariah  terdapat beberapa  informasi  yang  dapat  dianalisis  yang  pertama  mengenai  persentase pembiayaan  yang  diberikan  oleh  4  lembaga  keuangan  syariah.  Persentase pembiayaan yang diberikan oleh 4 lembaga keuangan syariah tersebut  sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau  Pembiayaan  Oleh  Bank  Umum  Dan  Bantuan  Teknis  Dalam  Rangka Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Pasal  2  Ayat  3c  yang menyebutkan  “tahun  2015:  rasio  Kredit  atau  Pembiayaan  UMKM  terhadap  total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen)”.
Kedua mengenai alokasi persentase pembiayaan yang diberikan untuk masing- masing  pembiayaan  bagi  hasil  yakni  pembiayaan  mudharabah  dan  musyarakah, untuk  hal  tersebut  tidak  ada  ketentuan  yang  mengikat  artinya  alokasi  persentase pembiayaan tergantung dari fokus atau target dari masing-masing lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnis usahanya.Ketiga mengenai jenis pembiayaan yang ditujukan  untuk  UMKM  yang  jelas  adalah  untuk  modal  kerja  karena  sesuai  dengan
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
wawancara  yang  telah  dilakukan  sebagian  besar  UMKM  membutuhkan  tambahan modal  dari  pembiayaan  bagi  hasil  untuk  mengambangkan  usahanya.  Menurut Antonio (2010), pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang mempunyai tujuan untuk  memenuhi  kebutuhan:  peningkatan  produksi  baik  secara  kuantitatis  (jumlah produksi)  maupun  secara  kualitas  (mutu  hasil  produksi);  untuk  keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Keempat mengenai sektor  usaha,  sebagian  besar  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  4  lembaga  keuangan syariah  tersebut  ditujukan  pada  sektor  usaha  jasa  dan  sektor  usaha  perdagang  yang pada  dasarnya  UMKM  menjalankan  usahanya  pada  kedua  sektor  tersebut.Kelima mengenai  cara  bagi  hasil,  dari  4  lembaga  tersebut  memiliki  cara  masing-masing dalam  menentukan  bagi  hasil.  BMT  UGT  Sidogiri  menggunakan  cara  bagi  hasil dengan  laba  kotor  dibagi,  sedangkan  BRI  Syariah  dan  KUD  Trikarsa  Jaya menggunakan  cara  bagi  hasil  dengan  laba  bersih  dibagi,  sedangkan  Bank  Jatim Syariah  menggunakan  cara  bagi  hasil  dengan  penjualan  dibagi.  Menurut  Anshori (2018,  138)  “metode  perhitungan  bagi  hasil  terdiri  dari  metode  profit  and  loss sharing, metode profit sharing dan metode revenue sharing”.
Keenam  yaitu  mengenai  syarat  dari  pengajuan  pembiayaan  yang  dilakukan oleh  UMKM,  secara  keseluruhan  3  dari  4  lembaga  keuangan  syariah  dalam memberikan  pelayanan  pembiayaan  skema  bagi  hasil  mengharuskan  calon  mitra usahanya membuat laporan keuangan sebagai syarat dalam mengajukan pembiayaan bagi  hasil.  Tentunya  tidak  seluruh  unsur  dari  laporan  keuangan  digunakan  sebagai syarat  melainkan  hanya  beberapa  laporan  keuangan  yang  dirasa  perlu  seperti Laporan  Laba  Rugi  dan  Laporan  Posisi  Keuangan,  kecuali  Koperasi  Syariah  Tri Karsa  Jaya  yang  tidak  mengharuskan  calon  mitra  usahanya  membuat  laporan keuangan  dalam  mengajukan  pembiayaan,  hal  ini  disadari  oleh  pihak  Koperasi karena  sebagian  besar  mitra  usahanya  tidak  memiliki  pengetahuan  mengenai  cara membuat  laporan  keuangan  sehingga  ketika  mengajukan  pembiayaan  tidak memberatkan para calon mitra usahanya.
Produk  pembiayaan  dari  lembaga  keuangan  syariah  dengan  skema  bagi  hasil memiliki  banyak  manfaat  bagi  UMKM,  berdasarkan  hasil  wawancara  pada  4 lembaga  keuangan  syariah  ada  beberapa  manfaat  dari  pembiayaan  yang  diberikan kepada UMKM, antara lain:
1. Mempermudah dalam memperoleh tambahan modal usaha
2. Pembiayaan  sistem  bagi  hasil  lebih  adil  dan  transparan  dalam  pelaksanaan operasionalnya  karena  akad  diawal  sudah  jelas  dan  dengan  kesepakatan bersama mitra usaha
3. Pembiayaan sistem bagi hasil usaha nasabah lebih termonitoring
4. Dapat menyesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah Pembiayaan  menggunakan  prinsip  skema  bagi  hasil  yang  diberikan  oleh lembaga  keuangan  syariah  kepada  UMKM  memiliki  beberapa  permasalahan  dalam pelaksanaan  operasional  pembiayaan,  sama  halnya  dengan  pihak  UMKM  sebagai mitra usaha juga mengalami permasalahan dalam melaksanakan pembiayaan dengan skema  bagi  hasil.  Secara  keseluruhan  setelah  dilakukan  wawancara  mengenai permasalahan  yang  dihadapi  oleh  UMKM  dan  lembaga  keuangan  syariah  sebagai mitra  kerjanya.  Berikut  ini  merupakan  solusi  dari  permasalahan  yang  dihadapi  oleh UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra kerjanya:
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
a. Minimnya Laporan Keuangan UMKM Laporan  keuangan  yang  digunakan  sebagai  syarat  dalam  mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting, dikarenakan  laporan  keuangan  merupakan  suatu  instrumen  yang  digunakan lembaga  keuangan  syariah  untuk  melihat  kelayakan  suatu  usaha  yang  akan diberikan  pembiayaan.  Dari  laporan  keuagan  tersebut  dapat  dilihat  besar kecilnya  usaha  yang  berjalan,  dan  juga  dapat  dilihat  potensi  usaha  yang dijalankan  oleh  calon  mitra  usahanya  dan  bisa  juga  dilihat  resiko  yang  akan dihadapi  lembaga  keuangan  syariah  apabila  memberikan  pembiayaan.  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Perbankan menyatakan: “Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan diperjanjikan  merupakan  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank. Untuk  memperoleh  keyakinan  tersebut,  sebelum  memberikan  kredit,  bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan  dan  prospek  usaha  dari  nasabah  debitur.  Mengingat  bahwa  agunan sebagai  salah  satu  unsur  pemberian  kredit,  maka  apabila  berdasarkan  unsur- unsur  lain  telah  diperoleh  keyakinan,  agunan  dapat  hanya  berupa  barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan”.
UMKM  yang  pada  umumnya  dijalankan  oleh  masyarakat  menengah kebawah masih minim dalam hal pencatatan maupun pelaporan keuangan dari usahanya,  karena  pendidikan  dari  pengusaha  UMKM  masih  rendah  dan kebanyakan  masih  belum  memahami  aturan-aturan  dalam  pembuatan  laporan keuangan  sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  UMKM  masih sangat terbatas dan sistematikanya masih tradisional karena tidak sesuai dengan standar  laporan  keuangan  pada  umumnya.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut dapat  dilakukan  pembinaan  dan  pendampingan  UMKM  dalam  membuat laporan keuangan, hal tersebut dilakukan agar lembaga keuangan syariah lebih berperan  kepada  mitra  usahanya  dan  dari  pihak  UMKM  juga  merasa  terbantu dengan  adanya  pembinaan  dan  pendampingan  dalam  membuat  laporan keuangan. Semakin baik laporan keuangan yang dibuat akan semakin baik juga usaha yang dijalankan karena dengan menggunakan laporan keuangan, UMKM akan  lebih  mudah  dalam  mengajukan  pembiayaan  dalam  rangka  menambah modal usaha.
b. Side Streaming
Side  streaming adalah  istilah  lain  dari  perbuatan  penyalahgunaan fasilitas  kredit  yang  didapatkan  dari  perbankan  atau  nasabah  menggunakan dana tersebut bukan seperti dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian  keuntungan  oleh  nasabah  bila  nasabahnya  tidak  jujur.  Hal tersebut menjadi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga  keuangan syariah, salah  satunya  dihadapi  oleh  Bank  Syariah  Mandiri.  Pembiayaan  sistem  bagi hasil  yang  diperoleh  UMKM  dari  lembaga  keuangan  syariah  yang  pada  awal akadnya digunakan modal kerja tetapi setelah mendapat pembiayaan digunakan untuk  hal-hal  yang  konsumtif,  hal  tersebut  dapat  merugikan  pihak  lembaga keuangan  syariah  karena  ketika  pembiayaan  terebut  digunakan  tidak  sesuai dengan  usahanya  maka  rentan  terjadinya  kerugian  dan  kemudian  kerugian tersebut  ditanggung  oleh  pihak  lembaga  keuangan  syariah.  Karena  pada
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
dasarnya  ketika  suatu  usaha  yang  dibiayai  ketika  terdapat  keuntungan  akan dibagi  sesuai  nisbah  yang  disepakati  dan  ketika  terjadi  kerugian  maka  akan ditanggung oleh pihak yang memberikan pembiayaan.
Untuk  menghindari  atau  mengatasi  masalah  tersebut  dapat  dilakukan berbagai cara dari pihak lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama adanya monitoring  yang  dilakukan  secara  berkala  pada  mitra  usahanya  baik  dari  segi usahanya maupun dari segi  hasil usaha yang dicapai  oleh mitra usaha melalui laporan  keuangannya.  Solusi  yang  kedua  untuk  pihak  lembaga  keuangan syariah yaitu dapat diberkan sanksi kepada mitra usahanya apabila melakukan side streaming, dan sanksi tersebut di informasikan pada awal ketika pengajuan pembiayaan  oleh  UMKM.  Ketiga  meningkatkan  pemahaman  masyarakat mengenai budaya kejujuran dan produk pembiayaan bank syariah. Perilaku atau perangai  masyarakat  yang  dikhawatirkan  oleh  perbankan  syariah  tersebut  di dalam sosiologi hukum telah disebutkan. Perilaku tidak jujur masyarakat dalam objek  kajian  sosiologi  hukum  disebut  dengan behavior ,  yatu  merupakan kenyataan hukum di masyarakat yang terkadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
c. Asimetri Informasi
Asimetri  informasi  yaitu  kondisi  dimana  salah  satu  pihak  menguasai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya, atau salah satu pihak tidak  memiliki  informasi  yang  sama  dengan  pihak  lainnya.  Dalam permasalahan  ini  yang  dimaksud  adalah  pihak  lembaga  keuangan  syariah ketika  nasabah  mengajukan  pembiayaan  tidak  mendapatkan  pemahaman  yang cukup  mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  pembiayaan  sehingga  dapat menimbulkan salah persepsi dari informasi yang diterima.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  pihak  lembaga  keuangan syariah  harus  melakukan  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  Sumber  Daya Insani  lembaga  keuangan  syariah  syariah.  Bagi  lembaga  keuangan  syariah, maka pengembangan sumber daya insani tidak hanya memerlukan pengetahuan yang  luas  di  bidang  perbankan,  memahami  implementasi  prinsip-prinsip syariah di dalam praktiknya, namun juga memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan, Saran
Secara  keseluruhan  dari  4  lembaga  keuangan  syariah  memiliki  pembiayaan sistem  bagi  hasil  yaitu  pembiayaan  mudharabah  dan  pembiayaan  musyarakah sebagai  salah  satu  produk  dari  lembaga  keuangan  syariah  dalam  memberikan pelayanan  kepada  mitra  usahanya.  Persentase  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  4 lembaga  keuangan  syariah  tersebut  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  14/22/PBI/2012  Tentang  Pemberian  Kredit  Atau  Pembiayaan  Oleh  Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah  Pasal  2  Ayat  3c  yang  menyebutkan  tahun  2015:  rasio  Kredit  atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen).  Mengenai  cara  bagi  hasil,  dari  7  lembaga  tersebut  memiliki  cara  masing- masing  dalam  menentukan  bagi  hasil.  BMT  UGT  Sidogiri  menggunakan  cara  bagi hasil  dengan  laba  kotor  dibagi,  sedangkan  BRI  Syariah  dan  KUD  Trikarsa  Jaya menggunakan  cara  bagi  hasil  dengan  laba  bersih  dibagi,  sedangkan  Bank  Jatim Syariah menggunakan cara bagi hasil dengan penjualan dibagi.
Jauhar dan Roziq, Pembiayaan Sistem …
Masih  ada  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan pemberian  pembiayaan  bagi  hasil  misalnya  kurangnya  informasi  tentang  laporan keuangan, adanya side streaming dan asimetri informasi. Solusi yang dapat diberikan penulis  secara  umum  adalah  dengan  melalui  pendekatan  kepada  mitra  kerja  agar lebih  memahami  prosedur  yang  diberikan  oleh  pemberi  modal.  Pada  proses penelitian  ini,  juga  ada  beberapa  keterbatasan  antara  lain:  (1)  Faktor  subjektifitas peneliti dalam memberikan penjelasan dalam penelitian; (2) Objek penelitian kurang terbuka dalam memberikan informasi, sehingga ada beberapa informasi yang kurang lengkap; dan (3) Banyaknya objek penelitian menjadikan penelitian ini kurang fokus pada  permasalahan,  sehingga  peneliti  tidak  dapat  menggali  lebih  dalam permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman, K. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo .
Anshori,  A.  G.  2018. Hukum  perjanjian  Islam  di  Indonesia:  konsep,  regulasi,  dan implementasi : UGM PRESS. Antonio, M. S. i. 2001. Bank Syariah: dari teori ke praktik : Gema Insani. Antonio,  M.  S.  i.  2010.  Ekonomi  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek:  Gema  Insani: Jakarta.
Bogdan,  R.,  dan  S.  Biklen.  1982.  Methods  of  social  research:  Boston:  Allyn  and Bacon Inc.
Miles, M. B., dan A. M. Huberman. 1992. Analisis data kualitatif: Jakarta: UI press. Siddiqui,  U.,  H.  Patel,  J.  Mastrototaro,  L.  Fredrickson,  K.  Holtzclaw,  B.  Wenholz,
M.  Estes,  dan  F.  Saidara.  2005.  System  for  monitoring  physiological characteristics: Google Patents.
Sugiyono, D. 2010. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. xiii.
Sumitro,  W.  2004.  Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  lembaga-lembaga  Terkait. Jakarta: Raja Grafindo Persada 119.
Susilo,  Y.  2012.  Strategi  meningkatkan  daya  saing  UMKM  dalam  menghadapi implementasi CAFTA dan MEA. Buletin Ekonomi . Syafi'i,  M.  A.  2005.  Perbankan  Syariah  dan  Teori  Kepraktikan. Jakarta:  Gema Insan .
Triyuwono,  I.  2004.  THE  ISLAMIC  PERSPECTIVE  ON  THE  CONSTRUCTION OFACCOUNTING  DISCIPLINE. Gadjah  Mada  International  Journal  of Business 6 (1):131-149. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14  Tahun  /2012 Tentang  Pemberian  Kredit  Atau Pembiayaan  Oleh  Bank  Umum  Dan  Bantuan  Teknis  Dalam  Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Perbankan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Perbankan Yumanita, Ascarya Diana, 2005.  Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi-Hasil Di Perbankan Syari’ah Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan : 8-50. Jakarta: Bank Indonesia. http//www.bi.go.id/