## EFEKTIFITAS PENERAPAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) PADA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ASURANSI DI INDONESIA

## P u r w a n t o
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

## ABSTRACT
Requirement of protection for risks which possible befall human being and good and chattel  which  owning  of,  representing  stimulan  for  growth  and  eksistence  of  insurance business.  In  its  growth  of  insurance  business  in  Indonesia,  accompanied  also  with  amount and dispute quality  between insurance company  with client. Solving of inveterate business dispute    through  band  litigasi,  in  its  growth  looked  into  less  be  effective  since  process  of solving  which have the ladder, start from Pengadilan Negeri to Mahkamah Agung, if among the parties there is disgruntled with previous justice decision.
The forces  of UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  (Arbitrase  and  Alternative  Dispute  Resolution),  representing  a  strategic  step  in area of regulasi law which is gone through by government in the effort giving alternative to society  to  finish  their  business  dispute    off  the  court.  The  implementation  of  Alternative Dispute Resolution ( ADR), looked into effective enough in order to realizing satisfaction to all  party  which  have  dispute,  since  process  and  reached  agreement  represent  will;desire with from the parties. Beside that, time efficiency, expense, energy and mind, and also secret more  well  guaranted  the  parties.  This  phenomenon  will  have  an  in  with  belief  storey  level socialize to insurance company, what in the end affect positive for growth and eksistence of insurance business.
Key  words :  insurance  (asuransi)  ,  business  (bisnis),  disputes  (sengketa)  ,  the  parties  (para  pihak), alternative dispute resolution (alternatif penyelesaian sengketa).

## PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang Dinamika ekonomi yang berkembang  pesat,  seiring  dengan peradaban  manusia,  telah  berpengaruh terhadap  eksistensi  bisnis  asuransi  di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan bisnis asuransi merupakan  konsekuensi  logis  dari kebutuhan akan rasa aman dan proteksi atas  risiko-risiko  yang  dapat  menimpa manusia beserta harta bendanya.
Asuransi  merupakan  suatu  alternatif pengalihan  atas  risiko-risiko  yang mungkin  menimpa  dan  menimbulkan kerugian bagi manusia, seperti meninggal  dunia,  sakit,  kecelakaan, serta  rusak  ataupun  musnahnya  harta benda seseorang baik sebagian maupun
seluruhnya karena suatu sebab yang tidak  pasti.  Untuk  memastikan  agar nilai  ekonomi (economic  value) seseorang maupun harta benda yang dimilikinya  tetap  terjamin  dan terlindungi dari risiko-risiko sebagai akibat  peristiwa  yang  tidak  pasti, maka  mempertanggungkan  risiko- risiko  tersebut  kepada  perusahaan asuransi (insurance company) merupakan  alternatif  yang  tepat untuk dilakukan.
Perkembangan  bisnis  asuransi yang  demikian  pesat,  diiringi  pula dengan kuantitas dan kualitas sengketa antara perusahaan asuransi dengan  para  nasabahnya,  maupun pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan  asuransi  tersebut.  Hak ataupun kepentingan-kepentingan tersebut  terjadi  karena  adanya
hubungan  hukum  antara  para  pihak yang  tertuang  dalam  suatu  kontrak sebagai bukti tertulis yang disebut polis asuransi.  Para  pihak  yang  terlibat dalam  hubungan  hukum  ini  tentu  saja menginginkan  kontrak  asuransi  ini dijalankan  sesuai  dengan  apa  yang telah  diatur  dalam  polis.  Kalaupun terjadi  sengketa,  maka  para  pihak khususnya  nasabah  atau  pihak-pihak yang  berkepentingan  terhadap  asuransi ini,  tentu  saja  menginginkan  proses penyelesaian  sengketa  yang  mudah, murah,  cepat,  tepat,  serta  memuaskan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.  Keadaan  psikologis  nasabah yang baru tertimpa musibah, menginginkan pembayaran klaim asuransi  dilakukan  dengan  cepat  dan tepat. Apabila sengketa tentang pembayaran  klaim  asuransi  prosesnya berlarut-larut, maka hal ini akan sangat mengecewakan pihak nasabah. Kondisi ini  sangatlah  wajar  dirasakan  oleh pihak  nasabah,  karena  hak  yang semestinya  didapatkan,  justru  harus melalui proses perselisihan atau sengketa  dengan  perusahaan  asuransi maupun pihak lain yang berkepentingan  dengan  pembayaran klaim tersebut. Pada  umumnya  sengketa  di  bidang bisnis  asuransi  diselesaikan  melalui jalur litigasi yang proses
penyelesaiannya  berjenjang,  mulai  dari Pengadilan  Negeri  hingga  kasasi  ke Mahkamah  Agung,  apabila  salah  satu pihak  tidak  puas  dengan  putusan  yang ditetapkan  oleh  pengadilan.  Proses penyelesaian  sengketa  yang  berjenjang ini  kurang  efektif,  baik  dari  aspek waktu,  tenaga,  serta  biaya  bagi  kedua belah  pihak  yang  bersengketa.  Bagi nasabah  maupun  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  klaim  tersebut, kondisi yang demikian sangatlah berpengaruh terhadap psikologis mereka,  yang  pada  akhirnya  akan berpengaruh  pula  terhadap  tingkat kepercayaan masyarakat,
perkembangan  dan  eksistensi  bisnis
asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi. B. Perumusan Masalah
Sehubungan  dengan  uraian  di muka, maka suatu alternatif penyelesaian  sengketa  pada  bisnis asuransi menjadi penting dan diperlukan kehadirannya dalam praktek  bisnis  perasuransian  di Indonesia.  Alternatif  penyelesaian sengeketa di luar pengadilan tersebut memang telah ada, sebagaimana  diatur  dalam  UU  No. 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Akan  tetapi  metode  ini belum dipergunakan secara maksimal,  khususnya  dalam  upaya penyelesaian sengketa bisnis asuransi.  Oleh  karena  itu,  maka uraian  ini  akan  membahas  lebih lanjut  masalah  tentang  “Efektifitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi.

## PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor  Dominan  Sebagai Penyebab Sengketa Bisnis Asuransi
Untuk  memahami  efektifitas penerapan  ADR  pada  penyelesaian sengketa  bisnis  asuransi,  terlebih dahulu  perlu  kita  ketahui  faktor- faktor dominan yang menjadi penyebabnya. Hal ini perlu diketahui agar alternatif penyelesaian  sengketa  yang  akan diterapkan  dapat  berjalan  secara efektif.  Pada  umumnya,  nasabah yang  mengikuti  program  asuransi kurang memahami ketentuan- ketentuan  kontrak  yang  telah  dibuat dan  disiapkan  oleh  perusahaan asuransi.  padahal  kontrak  tersebut isinya  mengatur  dan  menjadi  dasar perikatan  bagi  para  pihak  (nasabah
dan perusahaan asuransi). Fenomena ini dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, diantaranya sebagai berikut:
a. Nasabah  kurang  mencermati  isi polis,  karena  terlampau  percaya dengan  informasi-  informasi  yang disampaikan  oleh  staf  pemasaran perusahaan  asuransi.  Dalam  kondisi demikian, maka dimungkinkan terjadinya salah penafsiran, khususnya  penafsiran  hukum  dari pasal-pasal  polis  asuransi  yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.
b. Informasi  yang  disampaikan  oleh staf  pemasaran  perusahaan  asuransi kurang  lengkap  dan  jelas,  atau bahkan identik dengan bahasa pemasaran, sehingga informasi-
informasi  yang  ada  hubungannya dengan  hukum,  hak  dan  kewajiban para  pihak,  penyampaiannya  kurang informatif  sehingga  tidak  dipahami oleh nasabah.
c. Kepesertaan    nasabah  pada  program asuransi bukan didasari oleh kebutuhan akan asuransi, akan tetapi oleh  suatu  keterpaksaan  karena alasan-alasan tertentu maupun hanya sekedar ikut-ikutan saja.
Fenomena  tersebut  merupakan  faktof- faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam bisnis asuransi di Indonesia.

## B.  ADR:  Suatu  Instrumen  Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi
Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  atau  alternatif  penyelesaian sengketa sebagaimana dirumuskan dalam  pasal  1  butir  10  UU  No  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa atau    beda  pendapat  melalui  prosedur yang  disepakati  oleh  para  pihak,  yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,
konsiliasi atau
penilaian ahli. Keberadaan  UU  No.  30  Tahun  1999
tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  ini  sebagai dasar  hukum  dan  pedoman  bagi pelaksanaan  ADR  di  Indonesia. Regulasi  hukum  ini  merupakan suatu  terobosan  strategis  dalam rangka mempermudah proses
penyelesaian  sengketa  bisnis  di Indonesia.  Implementasinya  dalam penyelesaian  sengketa  bisnis  di bidang  asuransi,  merupakan  suatu alternatif penyelesaian sengketa yang memungkinkan dapat membawa kepuasan bagi para pihak yang bersengketa sehubungan dengan perselisihan dalam pembayaran  klaim  asuransi  oleh perusahaan asuransi (insurance
company) kepada  nasabah  atau pihak  lain  yang  berkepentingan dengan  asuransi  tersebut.  Kepuasan dimaksud  berarti  bahwa  proses maupun  mekanisme  yang  ditempuh merupakan  hasil  kesepakatan  yang dikehendaki  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  sehingga  tidak  ada salah  satu  pihak  yang  merasa terpaksa mengikuti  kehendak pihak lain  sebagaimana  lazimnya  pada proses litigasi. Berdasarkan ketentuan  pasal  1  butir  10  UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka perkara penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR dapat ditempuh dengan bebarapa cara sebagai berikut: a. Negosiasi Menurut Gary Goodpaster negosiasi merupakan proses konsensus  yang  digunakan  para pihak untuk memperoleh kesepakatan  di  antara  mereka (H.Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004 : 12 ) Mark  E  Roszkowski  dalam bukunya Business Law, Principles,  Cases  and  Policy sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman mengatakan :
“Negotiation  is  a  process  by  which two  parties,  with  differing  demands reach  an  agreement  generally through compromice and consession”.  (Rachmadi  Usman, 2003 : 54) .
Selanjutnya,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  menjelaskan  arti  negosiasi sebagai beirkut :
1. Proses  tawar  –  menawar  dengan jalan  berunding  untuk  memberi atau  menerima  guna  mencapai kesepakatan  bersama  antara  satu pihak  (kelompok  atau  organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain ;
2. Penyelesaikan sengketa secara damai  melalui  perundingan  antara pihak  –  pihak  yang  bersengketa. (Rachmadi Usman, 2003 : 55) . Dengan demikian, negosiasi merupakan  proses  perundingan  yang dilakukan    oleh  pihak  –  pihak  yang sedang  bersengketa  untuk  mencapai suatu kesepakatan bersama. Dalam konteks penyelesaian sengketa  bisnis  melalui    negosiasi, menurut ketentuan pasal 6 butir 12 UU No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, para  pihak  harus  menyelesaikannya dalam  waktu  paling  lama  14  (empat belas)  hari    dalam  suatu  kesepakatan tertulis.  Apabila  dalam  kurun  waktu  14 (empat  belas)  hari  belum  tercapai kesepakatan,    maka  atas  kesepakatan tertulis, para pihak dapat menyelesaikannya melalui mediasi. b. Mediasi Kata  mediasi  berasal  dari  bahasa inggris “mediation” yang  artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan  pihak  ketiga  sebagai penegah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya  dinamakan mediator atau orang yang menjadi  penengah. (Rachmadi Usman, 2003 : 79) . Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan  batasan  bahwa  : “Mediasi
:  proses  pengikutsertakan  pihak  ketiga
dalam penyelesaian suatu perselisihan  sebagai  penasihat”. (Rachmadi Usman, 2003 : 81) Menurut  Suyud  Margono,  bahwa pengertian tentang mediasi mengandung  unsur  – unsur sebagai berikut : 1. Mediasi  adalah  sebuah  proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. 2. Mediator  terlibat  dan  diterima para  pihak  yang  bersengketa  di dalam perindangan ;
3. Mediator  bertugas  membantu para  pihak  yang  bersengketa untuk mencari penyelesaian ;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan.
5. Tujuan  mediasi  adalah  untuk mencapai  atau  menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak    -  pihak  yang  bersengketa guna mengakhiri sengketa
(Suyud Margono, 2000 : 59) Apabila  kita  perhatikan  ketentuan pasal  6  ayat  (4)  UU  No.  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, maka proses mediasi yang dilakukan oleh  mediator  yang  ditunjuk  oleh para pihak hendaknya dapat menfasilitasi tercapainya suatu
kesepakatan  di  antara  para    pihak yang  bersengketa,  atau  berhasil mempertemukan    para  pihak  yang bersengketa  tersebut  dalam  waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari. Apabila  dalam    kurun  waktu tersebut  diatas  mediator  belum  atau tidak berhasil menjalankan
fungsinya,  maka  para  pihak  dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga  alternatif  menyelesaikan sengketa  untuk  menunjuk    seorang mediator.
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana proses mediasi ini
berlangsung,  mari  kita  lihat  uraian ketentuan  pasal  6  ayat  (5),  (6),  (7), (8) dan (9)  UU No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut ini : Pasal 6 (5)    Setelah  penunjukan  mediator  oleh lembaga arbitrase atau lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa,  dalam  waktu  paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
(6)   Usaha penyelesaian sengketa atau beda  terdapat  melalui  mediator sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (5)  dengan  memegang  teguh kerahasiaan,  dalam  waktu  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani  oleh  semua  pihak yang terkait. (7)  Kesepakatan penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat secara  tertulis  adalah  final  dan mengikat    para  pihak  untuk dilaksanakan  dengan  itikad  baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan  Negeri  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari sejak penandatanganan. (8)   Kesepakatan penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan  dalam  waktu  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak pendaftaran. (9)   Apabila usaha perdamaian sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (6) tidak  dapat  dicapai,  maka  para pihak  berdasarkan  kesepakatan secara  tertulis  dapat  mengajukan usaha  penyelesaikannya  melalui lembaga  arbitrase  atau  arbitrase ad hoc.
Pada  proses  penyelesaian  sengketa melalui mediasi, mediator hanya berperan membantu dan mempermudah proses    negosiasi  yang  dilakukan  oleh para  pihak  yang  bersengketa  untuk mencapai  suatu  kesepakatan  bersama. Meskipun demikian, keterlibatan
mediator paling tidak mempengaruhi dinamika  negosiasi. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh  Ahmadi  Miru  dan  Sutarman Yodo mengemukkaan bahwa : “Keuntungan penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  adalah karena cara pendekatan penyelesaian    diarahkan  pada kerjasama untuk mencapai kompromi, sehingga masing – masing  pihak  tidak  perlu  saling mempertahankan  fakta  dan  bukti yang  mereka  miliki,  serta  tidak membela dan mempertahankan kemarahan  masing    -  masing. Dengan  demikian,  pembuktian  tidak lagi menjadi beban yang memberatkan para pihak. Keuntungan lain dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa  cepat  terwujud,  biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka  untuk  umum  seperti  di pengadilan),  saling  memberikan keuntungan dalam kompromi, hubungan  kedua  pihak  bersifat kooperatif,  tidak  ada    pihak  yang kalah atau menang, tapi sama-sama menang,  serta  tidak  emosional (Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, 2004 : 256 – 257). c. Konsiliasi Konsiliasi  merupakan  salah  satu alternatif  penyelesaian  sengketa  di luar    pengadilan  dengan  melibatkan pihak  ketiga  yang    netral  sebagai konsiliator.  Berbeda  dengan  proses mediasi, pada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi,  para  pihak yang bersengketa
menyerahkan
penyelesaian  sengketanya  kepada konsiliator.  Akan  tetapi,  pendapat yang  disampaikan  oleh  konsiliator tidak  mengikat  bagi  para  pihak seperti  putusan    arbitrase,  sehingga pelaksanaannya  sangat  tergantung pada  kesukarelaan  para  pihak  yang bersengketa.  Apabila  para  pihak bersepakat  untuk  mengikuti  dan
melaksanakan    pendapat    konsiliator, maka  proses  sengketa  yang  mereka hadapi  berakhir.  Akan  tetapi,  apabila para pihak tidak bersedia mengikuti dan melaksanakan pendapat dari konsiliator, maka  para  pihak  dapat  menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur arbitrase maupun litigasi.
C.  Efektifitas  Penerapan  ADR  Pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi di Indonesia. Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan terobosan  strategis  di  bidang  regulasi hukum  dalam  rangka  memberikan pilihan  penyelesaian sengketa bisnis di
Indonesia.  Dengan  adanya  alternatif penyelesaian  sengketa  bisnis  ini,  maka cara penyelesaian sengketa dapat ditentukan oleh para pihak,  tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan (liiigasi). Cara penyelesaian
sengkrta  yang  sentralistik  melalui pengadilan    biasanya  memerlukan waktu yang lama. Hal ini kurang efektif bagi  komunitas  masyarakat  bisnis, karena akan berpengaruh pada efisiensi waktu mereka.
Dalam  konteks  bisnis  asuransi, metode  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  melalui  ADR  cukup    tepat untuk  diterapkan  karena    akan  sangat menguntungkan  bagi  para  pihak  yang bersengketa.  Adapun    manfaat  yang kiranya  dapat  diperoleh,  diantaranya sebagai berikut :
a. Tercapainya  kepuasan    bagi  para pihak
Pada  proses  penyelesaian    sengketa melalui ADR, maka cara penyelesaian sengketa tersebut merupakan  cara  yang  dikehendaki oleh  para  pihak,  serta  kesepakatan yang  mereka    lakukan  secara musyawarah, sebagai wujud konsensus  yang  memuaskan  dan diterima  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Nasabah  dapat segera mendapat hak-haknya,  atau  bahkan  hanya sekedar mengetahui hak- haknya saja, apabila ternyata pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sebagaimana    yang  mereka harapkan tidak terealisasi karena berbagai  sebab  yang  dibenarkan menurut  hukum.  Seperti    syarat –  syarat    pembayaran  klaim sebagaimana  telah  diatur  dalam polis  belum  terpenuhi,  ataupun adanya kesalahan-kesalahan yang  dilakukan  oleh  nasabah sendiri,  xehingga  klaim  tersebut tidak  dapat  dibayarkan  oleh perusahaan  asuransi.  Disisi  lain,
perusahaan asuransi tidak disibukkan dengan proses penyelesaian sengketa yang pelik dan mengganggu operasional bisnisnya.
b. Efisiensi  waktu,  biaya,  dan tenaga
Proses  penyelesaian  sengketa melalui  jalur  litigasi,  umumnya memerlukan  waktu  yang  cukup lama.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh beberapa faktor seperti birokrasi administrasi  pengadilan,  proses penyelesaian sengketa yang berjenjang sampai tingkat kasasi,  kuantitas  hakim  tidak sebanding  dengan  perkara  yang harus diselesaikan,
serta tertundanya    waktu  sidang karena  tidak  hadirnya  saksi ataupun  salah  satu  pihak  yang bersengketa.  Lamanya  proses penyelesaian  sengketa  ini, juga berpengaruh  terhadap  tenaga, pikiran,  dan  biaya  yang  harus dikeluarkan  oleh  para  pihak, seperti  biaya  operasional  dan honorarium advokat yang membantu  para  pihak  dalam proses  penyelesaian  sengketa tersebut. Berbeda dengan proses penyelesaian  sengketa  melalui ADR,  yang  menentukan  kapan
dan  bagaimana  proses  penyelesaian sengketanya  adalah  para  pihak sendiri.  Itikad  baik  dari  para  pihak sangat berpengaruh dan menentukan  waktu  penyelesaian sengketanya.  Kondisi  ini  pada akhirnya  juga  mempengaruhi  biaya yang  harus  dikeluarkan  dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. c. Kerahasiaan para pihak terjamin
Kerahasiaan para pihak sehubungan  dengan  sengketa  yang terjadi  di  antara  mereka  lebih terjamin, karena yang terlibat sengketa  mempunyai  kepentingan masing  –  masing  atas  kerahasiaan tersebut.  Kemudian,  berdasarkan ketentuan  pasal  6  ayat  (6)  UU  No. 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelrsaian Sengketa, pihak lain yang membantu  tercapainya  kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, harus memegang teguh kerahasiaan yang berhubungan  dengan  sengketa  para pihak tersebut. Berbeda dengan proses penyelesaian  sengketa  melalui  jalur litigasi  yang  sifanya  terbuka  untuk umum.  Kerahasiaan  para  pihak akan terekspose oleh media. Apabila berita – berita yang dimuat tersebut  berdampak  negatif  bagi perusahaan  asuransi,  maka  akan berpengaruh  terhadap  eksistensi bisnisnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dimuka,  maka diperoleh kesimpulan sebagai   berikut : a. Faktor-faktor
dominan yang menyebabkan  terjadinya  sengketa dalam praktek bisnis perasuransian di Indonesia adalah kurangnya pemahaman  nasabah  terhadap  isi polis  secara  komprehensif,  serta  cara penyampaian  informasi  yuridis  yang ada    di  dalam  polis    oleh  staf
perusahaan asuransi kurang informatif. b. Penerapan  ADR,  baik  dalam bentuk negosiasi, mediasi, ataupun konsiliasi pada penyelesaian sengketa bisnis asuransi  cukup  efektif    dalam rangka mewujudkan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa, karena  proses  dan  kesepakatan yang tercapai merupakan kehendak bersama dari para pihak. Sehingga  tidak  ada  pihak  yang merasa kalah, karena proses penyelesaiannya dilakukan
melalui  musyawarah.  Di  samping itu,  efisiensi  waktu,  biaya  dan tenaga,  serta  kerahasiaan  para pihak terjamin.

## DAFTAR  PUSTAKA

## A. Literatur
Miru,  Ahmadi  &  Sutarman  Yodo, 2004, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  PT.  RajaGafindo Persada, Jakarta.
Sudiarto,  H.  dan  Zaeni    Asyhadie,
2004, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Bisnis , PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Usman,  Rachmadi,  2003, Pilihan Penyelesaian  Sengketa    di Luar  Pengadilan ,  PT.  Citra Adhitya Bakti, Bandung.

## B. Perundang-undangan
Anonim, 2004, Peraturan & Prosedur  Peradilan  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia , Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa