ISSN 0216-969X

## Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia
(Tinjauan Terhadap UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
The Effectiveness Of Crime Sanction In The Taxation System In Indonesia ( A Review on UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

## PURWANTO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 0541 – 7095092

## ABSTRACT
Tax  is  a  source  of  national  income  which  plays  an  important  role  in  supporting  the development in Indonesia. As one of the sources of the national income, tax serves two functions, that is budget function and managing function. In budget function context, tax is as a means of to provide as much fund as possible for the government treasury. In order to reach this function,  we need to review the existence and effectiveness of crime sanction or imprisonment in the regulation of taxation, especially in article 38 as well as article 39 point (1) alphabetical b and f  UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan.  The  crime  sanction  or  the  imprisonment  is  less  effective  to  be  applied because:   (1) the crime  sanction is contra productive towards the tax budget  function. If the fine sanction  is  arranged  and  applied  optimally  in  this  regulation  while  the  imprisonment  is minimalized  only  to  taxation  crime,  this  effort  will  be  more  be  effective  to  increase  the  national income from tax sector, and ( 2) the paradigm of the taxation policy is  not in line with the policy on  better  investment  made  by  the  government,  as  well  as  with  the  economic  development  in general.
Key Words : fungsi anggaran ( budget fuction ), pajak ( tax ), perpajakan ( taxation ), sanksi pidana ( crime sanction )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  negara  yang  mempunyai  peranan penting  untuk  membiayai  pembangunan  di Indonesia. Mengingat pentingnya upaya peningkatan  pendapatan  negara  dari  sektor pajak  ini,  pemerintah  melakukan  berbagai upaya,  baik  melalui  intensifikasi  maupun ekstensifikasi  subyek  dan  obyek  pajak.  Upaya peningkatan  pendapatan  negara  dari  sektor pajak  akan  lebih  diintensifkan  lagi  oleh pemerintah  mengingat  semakin  berkurangnya
kontribusi  dari  sektor  hasil  sumber  daya  alam dalam  rangka  mendukung  pendapatan  negara yang  akan  dialokasikan  dalam  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) maupun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) untuk
membiayai penyelenggaraan  negara  seperti  pembangunan ekonomi,  infrastruktur,  pertahanan  keamanan, sosial budaya, hukum, aparatur negara, membayar pinjaman dalam dan luar negeri serta pembiayaan lainnya.
Sehubungan  dengan  penerimaan  negara dari  sektor  pajak  dan  perannya  dalam  APBN,
Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2006
ISSN 0216-969X
dapat  kita  lihat  data  dari  Direktorat  Jenderal Pajak Tahun 2000-2006 berikut ini :
Tahun PDB Peranan Dalam APBN Rasio Pajak Jumlah
WP Restitusi Hukuman Disiplin
(Rp trilyun) (Persen) (Persen) (Juta) (Rp trilyun) 2000 1.315 53,6 11,8 1,9 11,0 328 2001 1.476 61,1 12,8 2,5 12,0 327 2002 1.610 70,4 13,1 2,9 13,0 290 2003 1.791 73,9 13.8 3,3 15,0 486 2004 1.990 79,7 14,0 3,6 20,5 205 2005 2.624 71,5 13,6 10,0 27,5 149 2006 2.995 64,3 13,4 12,0 20,0 -
Penerimaan Pajak : (Rp. Trilyun) Total 1.438
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak dalam Kompas (26/11/2005)
Pajak  mempunyai  dua  fungsi,  yaitu fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend) .  Dalam  konteks  fungsi anggaran,  ada  beberapa  pendapat  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  dalam  literatur tentang  hukum  pajak  maupun  perpajakan, diantaranya adalah :
1. Chidir  Ali  dalam  Y.  Sri  Pudiyatmoko (2004:16)  menyatakan  bahwa  “pajak mempunyai  fungsi  sebagai  alat  atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan  dana  yang  sebesar-besarnya ke dalam kas negara.
2. Rochmat  Soemitro  (1992:2)  berpendapat bahwa  “pajak-pajak  mempunyai  tujuan untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya  dalam  kas  negara,  dengan maksud  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran negara. Dikatakan bahwa pajak dalam  hal  demikian  mempunyai  fungsi budgeter”.
3. R. Santoso Brotodihardjo (2003:212) berpendapat bahwa “fungsi budgeter adalah fungsi  yang  letaknya  di  sektor  publik,  dan pajak  –  pajak  disini  merupakan  suatu  alat (atau  suatu  sumber)  untuk  memasukkan uang  sebanyak  –    banyaknya  ke  dalam  kas negara  dan  pada  waktunya  akan  digunakan untuk membiayai pengeluaran negara”.
4. H.  Bohari  (2002:133)  berpendapat  bahwa “fungsi budgetair adalah  memasukakan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara”.
5. Imam  Wahyutomo  (1994:7)  menyatakan bahwa  “fungsi budgeter yaitu  fungsi  pajak yang bertujuan untuk memasukkan
penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya
dalam mengisi RAPBN,  sesuai  dengan  target  penerimaan yang telah ditetapkan”.
6. Wirawan B Ilyas dan Ricard Burton (2004:8) berpendapat  bahwa  “fungsi budgeter adalah fungsi  yang  letaknya  di  sektor  publik    yaitu fungsi  untuk  mengumpulkan  uang  pajak sebanyak  –  banyaknya  sesuai  undang  – undang  yang  berlaku  yang  pada  waktunya akan digunakan
untuk
membiayai
pengeluaran  –  pengeluaran  negara,  yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran
pembangunan,  dan  bila  ada  sisa (surplus) akan digunakan
sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah”.
7. Erly  Suandy  (2002:13)  berpendapat  bahwa “fungsi  budgeter  yaitu  memasukkan  uang sebanyak-  banyaknya  ke  kas  negara  dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara”.
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  fungsi pajak  lebih  diarahkan  sebagai  instrumen  untuk menarik  dana  dari  masyarakat  yang  akan dimasukkan  ke  dalam  kas  negara.  Dana  dari pajak  inilah  yang  kemudian  digunakan  sebagai sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  negara. Apabila fungsi anggaran ini yang dikedepankan oleh  pemerintah  dalam  proses  perumusan  dan substansi  peraturan  perundang-undangan  di bidang perpajakan, maka orientasi dari kebijakan  perpajakan  adalah  pendapatan  untuk negara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  perpajakan harus  diupayakan  dapat  memberikan  kontribusi yang  optimal  dalam  menarik  pajak  sebagai sumber  pendapatan  negara,  termasuk  di dalamnya  ketentuan  yang  mengatur  mengenai sanksi  atas  pelanggaran  terhadap  ketentuan perpajakan tersebut.
Sebagaimana  kita  ketahui,  sanksi  dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan  yang  ada  di  Indonesia  meliputi
Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2006
ISSN 0216-969X
sanksi  administrasif  maupun  sanksi  pidana. Konsekuensinya,  berbagai  bentuk  pelanggaran terhadap  ketentuan  perpajakan  akan  dikenai kedua  sanksi  tersebut  sesuai  dengan  unsur- unsur  yang  diatur  pada  berbagai  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang perpajakan, khususnya Undang-undang No. 16 Tahun  2000  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang  No.  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, selanjutnya  ditulis  UUKUP.  Sanksi  pidana dalam  UUKUP,  dalam  hal  ini  pidana  penjara atau kurungan menarik perhatian penulis untuk mengkaji efektivitasnya dalam rangka menciptakan  iklim  yang  kondusif  di  bidang perpajakan, khususnya apabila dikaitkan dengan fungsi anggaran dari pajak.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji efektivitas  sanksi  pidana  dalam  UUKUP  yang berlaku  di  Indonesia,  khususnya  pidana penjara  atau  kurungan  terhadap  wajib  pajak yang melanggar UUKUP tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  rumusan masalah  yang  ingin  penulis    kaji  adalah bagaimanakah  efektivitas  sanksi  pidana  dalam UUKUP yang berlaku di Indonesia ?

## PEMBAHASAN
A.  Efektivitas Sanksi Pidana Dalam

## UUKUP di Indonesia
Sanksi pidana dalam sistem perpajakan di Indonesia diantaranya terdapat dalam UUKUP. Dalam  UUKUP,  sanksi  pidana  terdapat  pada Pasal  38,  39,  41,  41A  dan    41B.  Untuk memperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai sanksi  pidana  tersebut,  dapat  kita  lihat  isi  dari pasal – pasal tersebut, yaitu sebagai berikut :

## Pasal 38
Setiap orang yang karena kealpaannya : a. tidak  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan  Surat  Pemberitahuan,  tetapi isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  atau melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  negara,  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  tinggi  2 (dua)  kali  jumlah  pajak  yang  terutang  atau kurang bayar.

## Pasal 39
(1) Setiap orang yang dengan sengaja : a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan,  atau  menggunakan tanpa  hak  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak atau Pengukuhan Pengusaha  Kena Pajak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2;
atau b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau c. menyampaikan Surat Pemberitahuan
atau  keterangan  yang  isinya  tidak  benar atau tidak lengkap; atau
d. menolak  untuk  dilakukan  pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29; atau
e. memperlihatkan pembukuan, catatan atau  dokumen  lain  yang  palsu  atau dipalsukan seolah-olah benar; atau f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau  pencatatan,  tidak  memperlihatkan atau  tidak  meminjamkan  buku,  catatan, atau dokumen lainnya; atau
g. tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah dipotong  atau  dipungut,  sehingga  dapat menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda paling  tinggi  4  (empat)  kali  dari  jumlah pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang bayar.
(2) Pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  dilipatkan  2  (dua)  apabila  seseorang melakukan  lagi  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  sebelum  lewat  1  (satu)  tahun, terhitung  sejak  selesainya  menjalani  pidana yang dijatuhkan.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2006
ISSN 0216-969X
(3) Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan untuk melakukan
tindak
pidana
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
atau menyampaikan Surat Pemberitahuan  dan  atau  keterangan  yang isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan  restitusi  atau  melakukan kompensasi  pajak,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan denda  paling  tinggi  4  (empat)  kali  jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak

## Pasal 41
(1) Pejabat  yang  karena  kealpaannya  tidak memenuhi  kewajiban  merahasiakan  hal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34, dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling banyak    Rp.  4.000.000,00  (empat  juta rupiah)
(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi  kewajibannya  atau  seseorang yang  menyebabkan  tidak  dipenuhinya kewajiban  pejabat  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  34,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan ayat    (2)  hanya  dilakukan  atas  pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

## Pasal 41A
Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang – undang  ini  wajib  memberi  keterangan  atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda
paling  banyak  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah)

## Pasal 41B
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau  mempersulit  penyidikan  tindak  pidana  di bidang  perpajakan,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah)
Pertanyaanya, bagaimanakah
efektivitasnya sebagai upaya peningkatan pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  apabila dikaitkan  dengan  fungsi  anggaran  dari  pajak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita perhatikan  ketentuan  tersebut  dan  menafsirkan maknanya. Pada dasarnya, diperlukan penyempurnaan  atau  pembaruan  sanksi  dalam UUKUP.  Pemerintah  dan  pihak  legislatif seyogyanya  memperhatikan  dan  mengilhami fungsi  anggaran  dari  pajak.  Apabila  orientasi kebijakan  perumusan  sanksi  dalam  UUKUP diarahkan  pada  fungsi  anggaran,  maka  akan lebih  tepat  diterapkan  sanksi  denda  karena berbagai pelanggaran di bidang perpajakan akan menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Pada sisi yang lain, wajib pajak tidak terbebani efek  psykologis  atas  pelanggaran  UUKUP. Akan  tetapi,  untuk  hal  –  hal  tertentu  sanksi pidana  tetap  diperlukan,  misalnya  diterapkan terhadap kejahatan di bidang perpajakan.
Dalam  konteks  ini,  sanksi  pidana dalam  UUKUP  belum  seluruhnya  tepat  atau efektif  apabila  regulasi  UUKUP  tersebut dikaitkan  dengan  fungsi  anggaran  dari  pajak. Secara  filosofi,  dalam  paradigma  fungsi anggaran,  pajak  sebenarnya  dijadikan  sebagai suatu  instrumen  untuk  mendapatkan  dana  atau anggaran yang sebesar – besarnya untuk negara. Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  pembaruan sanksi  pidana  dalam  UUKUP  dengan  cara meninjau  kembali  beberapa  pasal  yang  kurang efektif dan ambivalen terhadap fungsi anggaran pajak  tersebut.  Sanksi  pidana  yang  kurang efektif  tersebut  adalah  Pasal  38,  Pasal  39  ayat (1) huruf b dan f  UUKUP.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Mengapa
penulis berpendapat demikian?  Sanksi  pidana  penjara  terhadap pelanggaran Pasal 38 , Pasal 39 ayat (1) huruf b  dan  f  UUKUP  tersebut  di  atas  kontra produktif  dengan  fungsi  anggaran  dari  pajak. Di samping itu, sanksi pidana  yang ditetapkan untuk  pelanggaran  administrasi  perpajakan membawa dampak negatif terhadap psykologis wajib  pajak  atau  setiap  orang  yang  memiliki kewajiban  dan  tanggung  jawab  perpajakan berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan perpajakan  di  Indonesia.  Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  upaya  yang  perlu  dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan klasifikasi pelanggaran  perpajakan  yang  perlu  dikenai sanksi  denda  maupun  pidana    penjara  atau kurungan.  Sehubungan  dengan  penetapan klasifikasi  sanksi    tersebut,  sebaiknya  yang penting  untuk  dikedepankan  adalah  sanksi denda, kecuali terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan berdasarkan KUHP, Undang –  undang  Pemberantasan  Korupsi,  dan  lain sebagainya.

## B.  Gagasan dan Konsep Pembaruan
Aspek  pajak  juga  disoroti  sebagai  isu penting yang mendapat perhatian dari pemerintah sehubungan dengan Paket Kebijakan  Perbaikan  Iklim  Investasi  di Indonesia. Dalam pandangan  pelaku ekonomi, pajak  berpengaruh  terhadap  aktivitas  bisnis mereka.  Konsistensi  kebijakan  perpajakan yang  kondusif  akan  menguntungkan  bagi pelaku  bisnis.  Dalam  rangka  meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, diperlukan  gagasan  dan  konsep  pembaruan kebijakan  pemerintah  di  bidang  perpajakan. Dalam konteks ini, regulasi hukum memegang peranan  penting  karena  hasilnya  dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan  pemungutan  pajak.  Oleh karena itu, revisi  undang  – undang perpajakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sehubungan dengan  Paket  Kebijakan  Perbaikan  Iklim
Investasi  di  Indonesia,  perlu  memperhatikan prinsip  yang  terkadung  dalam  fungsi  anggaran pajak.  Regulasi  hukum  di  bidang  perpajakan seyogyanya memperhatikan faktor ekonomi dan pendapatan negara. Dari sisi ekonomi, peraturan perundang  –  undangan  perpajakan,  khususnya dalam  UUKUP  tidak  menimbulkan  dampak negatif atau menghambat pengembangan sektor ekonomi  dalam  arti  luas,  dan  disamping  itu mampu  memberikan  kontribusi  yang  optimal terhadap  pendapatan  negara.  Mengakomodir kedua  faktor  tersebut  memang  memerlukan pemikiran  dan  strategi  kebijakan  yang  tepat, akurat,  dan  efektif.  Akan  tetapi,  RUU  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (RUUKUP)  tampaknya  masih  menerapkan sanksi pidana terhadap beberapa pelanggaran di bidang  perpajakan  yang  semestinya  lebih  tepat dikenakan sanksi denda. Untuk mengetahui dan memperoleh  gambaran  tentang  keberadaan sanksi  pidana  dalam  RUUKUP  dapat  dilihat dalam pasal – pasal di bawah ini :

## Pasal 38
Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan  Surat  Pemberitahuan,  tetapi Isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  atau melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak benar.
sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada pendapatan  negara,  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  singkat  3  (tiga)  bulan  dan paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda paling  sedikit  1  (satu)  kali  jumlah  pajak terutang  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan paling  banyak  2  (dua)  kali  jumlah  pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## Pasal 39
(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak  mendaftarkan  diri  untuk  diberikan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau  tidak melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2006
ISSN 0216-969X
b. menyalahgunakan  atau  menggunakan tanpa  hak  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak atau  Pengukuhan  Pengusaha  Kena Pajak.
c. tidak
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan.
d. menyampaikan  Surat  Pemberitahuan dan  atau  keterangan  yang  isinya  tidak benar atau tidak lengkap.
e. menolak  untuk  dilakukan  pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
f. memperlihatkan
pembukuan, pencatatan,  atau  dokumen  lain  yang palsu  atau  dipalsukan  seolah-olah benar,  atau  tidak  menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
g. tidak  menyelenggarakan  pembukuan atau  pencatatan  di  Indonesia,  tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan  buku,  catatan,  atau dokumen lainnya.
h. tidak  menyimpan  buku-buku,  catatan- catatan,  atau  dokumen-dokumen  yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil  pengolahan  data  dari  pembukuan yang  dikelola  secara  elektronik  atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line, di Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 ayat (11) atau
i. tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah dipotong  atau  dipungut,  sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan  negara,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam) bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun, dan  denda  paling  sedikit  2  (dua)  kali jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau kurang  dibayar  dan  paling  banyak  4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  dilipatkan  2  (dua)  apabila  seseorang melakukan  lagi  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  sebelum  lewat  1  (satu)  tahun,
terhitung  sejak  selesainya  menjalani  pidana penjara yang dijatuhkan.
(3) Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan  atau  menggunakan  tanpa hak  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b, atau  menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau  tidak  lengkap  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  d  dalam  rangka mengajukan  permohonan  restitusi  atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan paling lama 2 (dua) tahun, dan denda paling sedikit  2  (dua)  kali  jumlah  restitusi  yang dimohon dan/atau kompensasi atau pengkreditan  yang  dilakukan  dan  paling banyak  4  (empat)  kali  jumlah  restitusi  yang dimohon dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan."

## Pasal 39A
Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan, atau  menggunakan,  atau  menerbitkan  dan menggunakan,  Faktur  pajak  dan  atau  bukti pemungutan  pajak  dan  atau  bukti  pemotongan pajak  dan  atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)  tahun  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun, dan  denda  paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah pajak  dalam  FakturPajak,  bukti  pemungutan pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau  bukti setoran  pajak,  dan  paling  banyak  6  (enam)  kali jumlah  pajak  dalam  Faktur  Pajak,  bukti pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak, dan/atau bukti setoran pajak."

## Pasal 41C
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  35A  ayat  (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama
Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2006
ISSN 0216-969X
(satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan
tidak terpenuhinya
kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35A ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana  penjara paling; Iama 0 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(3) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan  data  dan  informasi  yang diminta  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35A ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

## Pasal 43
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  39  dan  Pasal  39A,  berlaku  juga  bagi wakil,  kuasa,  pegawai  dari  Wajib  Pajak, atau pihak lain, yang menyuruh melakukan,  yang  turut  serta  melakukan, yang  menganjurkan,  atau  yang  membantu melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.
(2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  41A  dan  Pasal  41B  berlaku  juga melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.

## Pasal 43A
(1) Sebelum  dilakukan  penyidikan  tindakan pidana  di  bidang  perpajakan,  Direktur Jenderal  Pajak  melakukan  pemeriksaan bukti  permulaan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.
(2) Dalam  hal  terdapat  indikasi  tindak  pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas  Direktorat  Jenderal  Pajak,  Menteri Keuangan dapat menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen  Keuangan  untuk  melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
(3) Tata  cara  pemeriksaan  bukti  permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Berdasarkan  kutipan  pasal  –  pasal  yang mengatur tentang sansi pidana dalam RUUKUP tersebut,  ada  beberapa  ketentuan  yang  menurut penulis  kurang  efektif  untuk  dikenai  sanksi pidana  penjara  atau  kurungan.  Pasal  –  pasal yang  pwenulis  maksudkan  adalah  Pasal  38, Pasal 39 ayat (1) huruf a, c, g, dan h RUUKUP. Prinsip  penerapan  sanksi  pidana  penjara  atau kurungan  atas  pelanggaran  pada  peraturan perundang-  undangan  di  bidang  perpajakan harus  didasarkan  pada  unsur-unsur  tindak pidana,  artinya  sanksi  pidana  hanya  diterapkan atas  perbuatan-perbuatan yang memenuhi kualifikasi  tindak  pidana.  Apabila  unsur pidananya  terpenuhi,  maka  memang  sudah seharusnya diterapkan sanksi pidana, diantaranya atas pemalsuan dokumen- dokumen pajak  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang berwenang,  penggelapan  pajak,  korupsi  pajak, dan  tindak  pidana  pajak  lainnya  yang  diatur dalam  UUKUP.  Akan  tetapi,  pelanggaran administrasi perpajakan atau kesalahan pengisian  data  dalam  rangka  melakukan kewajiban  perpajkan  seyogyanya  tidak  dikenai sanksi  pidana  penjara  atau  kurungan  karena alasan berikut ini : 1. Sanksi  pidana  tersebut  bersifat  kontra produktif  terhadap  fungsi  angaran  pajak. Apabila  sanksi  denda  yang  dioptimalkan pengaturan dan penerapannya dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang perpajakan  khususnya  dalam  UUKUP,  dan meminimalisir  penerapan  sanksi  pidana penjara  atau  kurungan  hanya  terhadap pelanggaran  perpajakan  yang  memenuhi unsur  pidana,  maka  upaya  ini  akan  lebih efektif  untuk  mendatangkan  pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Paradigma  kebijakan  perpajakan  tersebut tidak  sejalan  dengan  Paket  Kebijakan Perbaikan  Iklim  Investasi  yang  diupayakan
Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2006
ISSN 0216-969X
oleh  pemerintah  maupun  pengembangan ekonomi  dalam  arti  luas.  Pelaku  ekonomi yang  sekaligus  berkedudukan  sebagai wajib  pajak  akan  merespon  negatif  karena sanksi  pidana  dalam  UUKUP  maupun RUUKUP  sebagai  salah  satu  faktor  yang kurang menguntungkan bagi pelaku ekonomi.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka sanksi  pidana  dalam  UUKUP  perlu  ditinjau kembali efektivitasnya apabila dikaitkan dengan  fungsi  anggaran  dari  pajak.  Oleh karena  itu  diperlukan  gagasan  dan  konsep pembaruan  sanksi  pidana  dalam  sistem perpajkan  di  Indonesia.  Khususnya  sanksi pidana yang ada di dalam UUKUP Optimalisasi  pengaturan  dan  penerapan  sanksi denda yang yang sebanding dengan pelanggaran ketentuan perpajakan lebih efektif untuyk diterapkan karena denda atas pelanggaran  perpajakan  tersebut  akan  menjadi sumber pendapatan negara. Di samping itu, hal tersebut  dapat  mengurangi  efek  negatif psykologis  bagi  pelaku  ekonomi  yang  juga sebagai wajib pajak.

## PENUTUP
Pada  bagian  akhir  uraian  ini,  penulis menimpulkan beberapa hal sehubungan dengan efektivitas sansi pidana dalam UUKUP, yaitu sebagai berikut : Pertama; sanksi  pidana  dalam  dalam  sistem perpajakan  di  Indonesia,  khususnya  yang  ada di  dalam  UUKUP  kurang  efektif  dan  kontra produktif  terhadap  fungsi  anggaran  dari  pajak dan  pengembangan  ekonomi  dalam  arti  luas, sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektivitasnya. Kedua; diperlukan  gagasan  dan  konsep pembaruan  pengaturan  dan  penerapan  sanksi pidana  dalam  UUKUP  .  Dalam  konteks  ini, optimalisasi  sanksi  denda  akan  lebih  efektif dan  bermanfaat  untuk  menambah  pendapatan negara  dari  sektor  pajak,  meskipun  terhadap kejahatan  perpajakan  perlu  dikenai  sanksi pidana penjara atau kurungan. Oleh karena itu, Paket  RUU  Perpajakan  yang  di  dalamnya
terdapat  RUUKUP  sebaiknya  diarahkan  untuk membanguin  sistem  perpajakan  yang  kondusif sebagai  upaya  peningkatan  pendapatan  negara dari sektor pajak dan pembangunan perekonomian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Anonim ,  2000,  Perubahan  5  Undang  –  undang Perpajakan  Tahun  2000,  Penerbit Pusat Penyuluhan
Perpajakan
bekerjasama  dengan  Majalah  Berita Pajak, Jakarta. Bohari,  H. ,  2002,  Pengantar  Hukum  Pajak (Edisi Revisi), Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Brotodihardjo,  R.  Santoso ,  2003,  Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak,  Penerbit  PT. Refika Aditama, Bandung.
Pudiyatmoko, Y. Sri , 2005, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Suandy,  Erly ,  2002,  Hukum  Pajak,  Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Soemitro,  Rochmat ,  1992,  Pengantar  Singkat Hukum  Pajak,  Penerbit  PT.  Eresco, Bandung.
Wahyutomo,  Imam ,  1994,  Pajak,  Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang – undangan
Anonim ,  2000, Perubahan  5  Undang  – undang  Perpajakan  Tahun  2000 , Penerbit
Pusat
Penyuluhan Perpajakan bekerjasama dengan Majalah Berita Pajak, Jakarta.

## C. Lain – lain
RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Kompas, Sabtu (26/11/2005 halaman 37)