## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkawinan Singkat: Studi Putusan: Mahkamah Rendah Syariah, Bera, Negeri Pahang, Kes Mal, No.
06013-049-0159 Tahun 2020 Dalam Perspektif Keadilan

## Hukum

## Nurul Anis Izatul Binti Nubludin, Irwan
Program Studi Hukum Keluarga Islam  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia izatulnubludin98@icloud.com , irwan@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
This article’s purpose is to provide information about Claims for Compensation in Short Marriages in the Decisions of the Lower Shariah Court, Bera, Pahang State, Kes Mal, No. 06013-049-0159 year 2020 Prospective on Legal Justice.Rejected the plaintiff's claim to seek compensation for the expenditure of wedding party expenses amounting to 30,000 Malaysian Ringgit in the content of the Syari'ah Lower Court Judgment in this article.The judge reasoned that there was no debt agreement between the plaintiff and the defendant in  writing  as  valid  evidence  of  the  transaction.This  research  is  a  normative  research  by using  a  conceptual  conceptual  approach,  namely  by  studying  and  looking  for  legal concepts or legal principles that are relevant to the case.The results of the research reveal that  there  is  still  room  for  the  judge  to  accept  some  of  the  plaintiff's  claims  because  de facto there has been a material and non-material loss suffered by the woman.

## Keywords: Compensation, Short Marriage, Legal Justice

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam Perkawinan Singkat Pada Putusan: Mahkamah Rendah Syariah,Bera,Negeri Pahang, Kes Mal,  No.  06013-049-0159  tahun  2020  Perspektif  Keadilan  Hukum.  Isi  Putusan Mahkamah Rendah Syari’ah ini menolak tuntutan penggugat untuk meminta ganti rugi atas  pengeluaran  biaya  pesta  pernikahan  sebesar  30.000  Ringgit  Malaysia.  Hakim beralasan  dengan  tidak  adanya  kesapakatan  hutang  piutang  antara  pihak  penggugat dan    tergugat  secara  tertulis  sebagai  bukti  sah  terjadinya  transaksi.  Penelitian  ini merupakan  penilitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual conceptual approach yaitu  dengan  mengkaji  dan  mencari  konsep  konsep  hukum  atau asas asas hukum yang relevan dengan kasus. Hasil penelitian mengungkap masih  ada ruang bagi hakim untuk mengkabulkan sebagian tuntutan dari penggugat sebab secara de  facto telah  terjadi  kerugian  secara  materil  dan    non  materil  yang  dalam  hal  ini diderita oleh pihak wanita.
Kata kunci :Ganti Rugi, Perkawinan Singkat, Keadilan Hukum

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  langkah  awal  menuju  terbentuknya keluarga yang bertujuan agar pasangan suami istri dapat menciptakan suasana cinta dan kepedulian dalam kehidupan. 1
Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk  melegalkan  hubungan  seks  dengan  cara  dan  syarat  tertentu  yang bertujuan  untuk  menjaga  harga  diri  dalam  menjalankan  tuntutan  agama  serta untuk menciptakan hubungan kasih sayang antara suami dan istri selain untuk menambah  keturunan.  Dengan  selesainya  perjanjian  tersebut,  maka  pasangan suami  istri  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  masing-masing  untuk menimbulkan  rasa  saling  menghormati  dan  menghargai  serta  saling memberikan pelayanan yang baik. 2
Allah s.w.t telah berfirman dan hadis Rasulullah s.a.w sebagai berikut: Firman Allah s.w.t:
ناسحلاا لاا ناسحنا ءاضج مٌ
Artinya : “Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).”
(Surah ar-Rahman : 60) 3
Sabda Rasulullah saw:
َّ نِا َّ هِم َِّلَم كَا ََّهيِىِم  ُُملَا اًواَميِا َّ مٍُُىَس حَا اًقُلُخ َّ مٍُُفَطلَاَ ًَِِّل ٌَاِب ( ياَر ِذمزتلا مكاحلاَ )
Artinya : “Orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu mereka yang paling baik akhlaknya dan paling baik dengan keluarganya. 4
Tidak  dapat  disangkal  bahwa  setiap  pasangan  suami  istri  akan menghadapi masalah dari mulai yang ringan sampai yang berat. Masalah yang
1 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Memasuki Gerbang Perkahwinan , (Mutu Cetak Sdn.Bhd : 1997),hal,30
2 Ibid, hal 17
3 El-Qurtuby,Rasm Utsmani.Al-Quran Terjemahan.Selangor:Karya Bertari SDN BHD,2014,Surah Ar- Rahman : 60.
4 Bin Baz,A.A.(n.d.), Min hadis maa saiun atsqola fil mizanil mukmin yaumal qiyamah min husnil khuluq, hal web, https://www.alukah.net/sharia/0/108077/

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
paling  berat  dihadapi  rumahtangga  adalah  perceraian.  Perceraian  itu  dapat terjadi  bertahun  tahun  setelah pernikahan  dijalani,  akan  tetapi  terkadang  juga cepat  bahkan  sesaat  setelah  akad  nikah  diucapkan.  Penyebabnya  bermacam macam mulai dari perselingkuhan antara pasangan, masalah ekonomi, campur tangan  keluarga,  penipuan  status,  ketidakcocokan,  keuangan  dan  lain sebagainya.
Setiap perceraian akan berkonsekuensi masalah keperdataan dan lain sebagainya.  Diantaranya  kewarisan,  harta  bersama,  hadhanah,  dan  lain sebagainya.
Satu  diantara  masalah  perceraian  yang  berkonsekuensi  keperdataan adalah  kasus  yang  dimuat  dalam  Putusan  Mahkamah  Rendah  Syariah  Bera Negeri  pahang  Kes  Mal,  No.  06013-049-0159  Tahun  2020.  Dalam  putusan tersebut  dinyatakan  bahwa  pada  tanggal  11  Agustus  2020  penggugat  yang bernama Sabrina Binti Harun (bukan nama sebenar) dan telah mengaju gugatan kepada  Muhammad  Bin  Zakaria(bukan  nama  sebenar).Rentetan  kejadian  yang terjadi adalah,  penggugat dan tergugat akan mengadakan acara perkawinan di Bera, Pahang.
Seminggu  sebelum  acara  berlangsung  tergugat  telah  memaklumkan kepada  penggugat  bahwa  beliau  tidak  dapat  menyediakan  uang  hantaran sebanyak,  Ringgit  Malaysia  sepuluh  ribu  (RM  10,000.00)anggaran  dalam  mata uang  Indonesia  RP  33.000.000,- tiga  puluh  tiga  juta  rupiah dan  uang perbelanjaan acara perkawinan yang telah pun dipersetujui kedua belah pihak sewaktu perbincangan diadakan, bahwa pihak tergugat yang akan menampung segala  perbelanjaan  sebanyak  Ringgit  Malaysia  dua  puluh  ribu(RM  20,000.00) dalam mata uang Indonesia senilai RP 60,000,000,- enam puluh juta rupiah. Jadi total  keseluruhan  tuntutan  ganti  rugi  adalah  RM  30,000,-    atau  senilai  RP 90,000,000,- .
Tergugat  telah  meminta  penggugat  dan  ayah  penggugat  untuk mendahulukan  uang  dan  tergugat  telah  berjanji  untuk  membayar  kembali setelah habisnya acara pesta perkawinan tersebut kerana beliau dikatakan telah membuat  pinjaman  berlesen.  Saat  sudah  berlangsungnya  perkawinan  dan menjalani kehidupan suami istri selayaknya, dalam tempoh 24 hari perkawinan telah  berlaku  perceraian  di  luar  mahkamah  dan  tanpa  sebab  yang  jelas perceraiaan itu dilakukan melalui panggilan telefon. 5
Pada Kasus di atas, Mahkamah Rendah Syariah telah memutuskan bahwa setelah  mahkamah  mendengar  dan  meneliti  keterangan  penggugat  dan  saksi- saksi  penggugat,  maka  Mahkamah  telah  menolak  tuntutan  ganti  rugi perkawinan ini.
Penulis  telah  menemukan  sejumlah  tulisan  yang  hampir  sama  dengan kasus yang ingin penulis kaji. Pertama, tulisan Saudara S Atalim yang berjudul
5 Mahkamah Rendah Syariah, di dalam “ Hujah Bertulis Plantif”, hal, 1-6.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Analisis  Dasar  Menuntut  Penggantian  Biaya  Dalam  Gugatan  Pembatalan Persiapan  Acara  Perkawinan  Dalam  Putusan  Nomor:  82/Pdt.G/2014/PN.MKS 6 dalam  tulisan  ini  menfokuskan  kajian  tentang  pelanggaran  janji  nikah  oleh tergugat,  menurut  penggugat,menimbulkan  kerugian  meteril  dan  rasa  malu kerana  dia  seorang  dokter  yang  berperan  tinggi  dalam  kalangan  penduduk. Putusan pengadilan adalah mengabulkan gugatan dan menetapkan bahwa telah terjadi wan prestasi.
Kedua,  tulisan  Saudara  Ahmad  Kurniawan  Pertimbangan  Hakim  Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1644  K/PDT/2020) 7 .  Tulisan  ini membahas  tentang  tuntutan  ganti  rugi  atas  pembatalan  pertunangan  yang dilakukan  secara  sebelah  pihak.  Tuntutan  ini  sampai  pada  tingkat  Kasasi  di Mahkamah  Agung  dan  mengabulkan  gugatan  pihak  penggugat  di  mana  telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum.
Bila dicermati dua tulisan di atas terlihat bahwa hakim menganggap telah terjadi  perbuatan  melawan  hukum  sehingga  kedua  dua  gugatan  tersebut dikabulkan.  Sedangkan  dalam penelitian  terhadap  putusan  Mahkamah  Rendah Syari’ah Bera Negeri Pahang Kes Mal No. 060130490159 tahun 2020 menolak tuntutan ganti rugi penggugat. Dengan  demikian penulis tertarik dan memiliki alasan yang cukup untuk menelaah putusan Mahkamah Rendah Syari’ah Negeri Pahang  ini  meskipun  sesungguhnya  putusan  yang  diteliti  ini  terjadi  di  Negara Malaysia  akan  tetapi  keadilan  adalah  bersifat  umum  dan  berlaku  bagi  seluruh manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penilitian normatif dengan menggunakan studi kasus, yaitu putusan Mahkamah Rendah Syari’ah Bera Negeri Pahang Kes Mal No. 060130490159  tahun  2020.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  menganalisis putusan  tersebut  adalah  pendekatan  konseptual conceptual  approach. Selain pendekatan  konseptual  peneliti  juga  menggunakan  pendekatan  komparasi comparative approach hal  ini  disebabkan  putusan  yang  diteliti  adalah  putusan yang  dalam  beberapa  kasus  diputus  berbeda  oleh  hakim  meskipun  letak permasalahan  tuntutan  sama.  Selain  itu  komparasi  terjadi  terhadap  beberapa putusan  yang  ada  di  pengadilan  Indonesia  dan  terhadap  putusan  yang  diteliti yang terjadi di Negeri  Malaysia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
6 S.  Atalim, Analisis  Dasar  Menuntut  Penggantian  Biaya  Dalam  Gugatan  Pembatalan  Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan No. 82 Pdt. G/2014/PN/Mks dalam Jurnal Hukum Adigama vol. 2 No. 2 Tahun 2019. Lihat https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6524 7 Ahmad  Kurniawan, Pertimbangan  Hakim  Pada  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum Akibat  Pembatalan  Pertunangan(Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1644  K/PDT/2020) dalam Lihat http://etheses.uin-malang.ac.id/42466/

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1078 |  Volume 5 Nomor 3  2023
teknik  dokumentasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  di  Kantor  Advokat  dan Mahkamah Syariah Negeri Pahang.

## PEMBAHASAN
1. Alasan-alasan  yang  digunakan  penggugat  di  Mahkamah  Rendah Syariah Bera, Negeri Pahang, Malaysia Kes Mal Bil 06013-049-0159 tahun 2020.
Putusan  Mahkamah  Rendah  Syariah  Bera,  Negeri  Pahang,  Malaysia  Kes Mal  No.  060130490159  tahun  2020  adalah  tututan  Saudara  IL  Bt  S 8 (Penggugat/plaintif)  melawan  M.R  Bn  AM  (Tergugat/defendan).  Penggugat adalah  bekas  istri  yang  sah  Tergugat.  Mahkamah  Rendah  Syariah  Bera,  Negeri Pahang memutuskan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat. Semasa  penggugat  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  tersebut sesungguhnya  penggugat  telah  diceraikan  oleh  tergugat.  Pernikahan  mereka terjadi dalam tempo waktu yang sangat singkat yaitu selama 24 hari pernikahan.
Perlu  ditegaskan  di  sini  bahwa  Lampiran  Putusan  Mahkamah  Rendah Syari’ah  Bera  Negeri  Pahang  tidak  diberikan  baik  kepada  penggugat  maupun tergugat 9 . Juga tidak dapat diakses melalui laman web sebagaimana yang terjadi di pengadilan pengadilan Indonesia di mana para pihak yang berperkara bahkan masyarakat luas dapat mengakses putusan putusan pengadilan melalui direktori laman  web  yang  disediakan  Mahkamah  Agung.  Putusan  mahkamah  rendah  itu berupa  dua  lembar  atau  lebih  surat  yang  intinya  menyatakan  menerima  atau menolak  gugatan.  Namun  apabila  ada  pihak  berperkara  tidak  puas  dengan putusan  mahkamah,  lalu  melanjutkannya  ke  mahkamah  rayuan  (pengadilan tingkat banding) maka barulah mahkamah menerbitkan lampiran alasan alasan putusan  tersebut.  Sedangkan  alasan  alasan  Mahkamah  terhadap  putusan  yang tidak dibanding, diperoleh pada saat persidangan berlangsung oleh para pihak termasuk  pengacara.  Dengan  demikian  penelitian  ini  mendapatkan  data  lebih banyak  dari  pihak  pengacara  kasus  ini  baik  melalui  wawancara  dan  dokumen dokumen yang mereka berikan.
Berikut  ini  akan  dijelaskan  alasan-alasan  penggugat  yang  dapat  penulis ringkas dari bundel Hujahan Bertulis Plantif (Alasan tertulis penggugat) setebal 41  halaman  tidak  termasuk  lampiran  lampirannya  yang  didapat  dari  peguam (pengacara) pada kasus dimaksud. Alasan alasan penggugat sebagai berikut:
8 Untuk  alasan  kerahasiaan  dan  lain  sebagainya  nama  nama  pihak  yang  berperkara  dalam putusan Mahkamah Rendah Syari’ah Bera Negeri pahang Kes Mal Bil 060130490159 Tahun 2020 ini hanya disebutkan inisialnya saja.
9 Keterangan  diperoleh  melalui  wawancara  kepada  peguam  (pengacara)   tazzE  dhoE  iicnE nztE dhoEhcMcoct , E gnctnct,EachctK  pada tanggal 27 juli 2023,Khamis.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
 Tergugat  dan  penggugat  telah  menikah  pada  tanggal  1  November  2019. Pernikahan  ini  didaftarkan  di  pejabat  Agama  Islam  Bera  Negeri  Pahang Malaysia.
 Sebelum  pernikahan  dilaksanakan  tergugat  telah  memaklumkan  kepada tergugat dan ayah tergugat bahwa tergugat tidak memiliki uang hantaran yang telah disepakati sebesar RM 10,000.00. Uang hantaran ini disepakati sebagai  uang  untuk  biaya  pesta  pernikahan  (walimatul  urus)  di  rumah penggugat.
 Tergugat  telah  meminta  kepada  penggugat  dan  ayah  penggugat  untuk mendahulukan  terlebih  dahulu  uang  penggugat  dan  ayah  penggugat untuk  mengadakan  pesta  pernikahan  dan  seterusnya  tergugat  berjanji akan  membayarnya  semula  kepada  penggugat  dan  ayah  penggugat setelah pesta pernikahan dilaksanakan.
 Disebabkan  janji  dan  permintaan  tergugat  tersebut,  penggugat  dan  ayah penggugat  telah  mengeluarkan  uang  mereka  sendiri  terlebih  dahulu untuk  membuat  persediaan  pesta  pernikahan  dan  lain  sebagainya  yang jumlahnya melebihi RM30,000.00.
 Pernikahan  tersebut  hanya  bertahan  selama  24  hari  saja  disebabkan tergugat  menceraikan  penggugat  pada  tanggal  24  November  2019 melalui penggilan telepon tanpa persetujuan pengadilan.
 Di  dalam  masa  pernikahan  singkat  tersebut  menurut  keterangan penggugat dan tergugat mereka telah melakukan hubungan suami isteri (seks) sehingga seolah olah tergugat hanya mencari kenikmatan syahwat sebelum menceraikan penggugat.
 Di  dalam  masa  pernikahan  tersebut  penggugat  dan  tergugat  tidak dikaruniai anak.
 Selepas  perceraian  tersebut  penggugat  telah  mengalami  tekanan  mental yang  dahsyat  dan  kerugian  uang  disebabkan  perbuatan  yang  tidak bertanggung jawab dari tergugat
 Dalam  masa  bertunangan  antara  tergugat  dengan  penggugat,  ternyata tergugat  telah  pula  bertunangan  dengan  wanita  lain.  Keterangan  ini didapat dari saksi MF Bn Moh yang merupakan bapa saudara sepupu dari tergugat 10 Dengan  demikian  Tergugat  dinilai  memiliki  niat  jahat  kepada Penggugat.
 Berdasarkan  keterangan  saksi  itu  pula  (MF  Bn  Moh  )  bahwa  Tergugat adalah seorang tentara yang dinilai dapat memenuhi tuntutan ganti rugi tergugat.
10 Tetuan Izzat & Co.2020. Hujahan Bertulis Plantif . Mahmakah Rendah Syariah . Jalan Bukit Ubi.Kuatntan.Pahang. hal. 33

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
 Mahkamah  Rendah  Syariah  Bera  memeliki  kewenangan  untuk memutuskan  perkara  yang  diajukan  tergugat  baik  dari  segi  materi gugatan maupun domisili.
 Tuntutan  ganti  rugi  ini  memiliki  alasan  akademis  sebagaimana dikemukakan  Prof.  Dr.  Mahmud  as  Syardhawi  di  dalam  kitab Fiqh  al Ahwal as Syakhshiyyah halaman 135:
هػ  جتاىنا  سشعنا  هػ  طُٔؼتنا  اذبم  ّنا  اداىتسا  ٓفسؼتنا  قلاطنا  هػ  طُٔؼتنا ٓفسؼتنا
َا تمهطنا ّهػ غلاُنا سشعنا بسحب سذمٔ ْزنا سشعنا هػ طُٔؼتنا اذبمَ ةإح اٍشٕػ كح تٔافكَ تمهطنا هػ شمفنا غفشب كهطنا واضنا ّنا مؼفناب ةشسلاا داشفا تىٕؼم تٕىمص ةذم ّنا تمٔشك
Artinya:  Ganti  rugi  Talaq  Ta’assuf  (talak  sewenang-wenang) adalah  karena  kesannya  menyebabkan  kemudharatan.  Kadar  ganti  rugi ini  berdasarkan  tahap  kemudharatan  yang  dialami  oleh  isteri  atau keluarga.  Perintah  membayar  ganti  rugi  adalah  bertujuan  meringankan kesengsaraan yang dialami oleh bekas isteri sampai pada masa tertentu.
 Prof. Dr. Muhammad al Zuhaily dalam kitabnya al Ta’widh al Maly ‘An al Thalaq pada halaman 31 sd 35 memaparkan bahwa talak yang dilakukan sewenang  wenang  ( talaq  ta’assuf )  adalah  penyalahgunaan  hak  suami dalam  menjatuhkan  talaq  pada  isterinya  yang  mengakibatkan  si  isteri tersakiti  dan  menimbulkan  kemudharatan  di  mana  Syari’ah  pasti  tidak menyetujuinya bahkan layak untuk dihukum. Petikan tulisan dalam kitab al Ta’widh al Maly ‘An al Thalaq sebagai berikut:
شهن كح ًواَ ْداشفوا فشصت ًواَ عَششمَ ضئاج قلاطنا نا اىن هٕبت ناسولإا َ مج لامؼتسا ٓف صخشنا ءاسا ارا هكنَ تٕنَؤسم لاَ ًٕهػ نامظ لاف ًمحب فشصت ارإ يشٕغ ءازٔإ ٓف كحنا ازٌ مغتساَ ًن تمُسشمنا دَذحنا صَاجتَ ًٕف فسؼت َ ًمح ضشفَٔ ًٕهػ زخاؤٔ مب كنر ّهػ يشمٔلا نُوامنا َا عششنا نئف ًب سشعنا قاحناَ ػ ءاىب طُٔؼتنا َا نامعنا ًٕهػ
كحنا لامؼتسا ٓف فسؼتنا تٔشظو ّه
 Tuntutan ganti rugi sejatinya telah diberlakukan oleh Jabatan Kehakiman Syari’ah  Malaysia  (JKSM)  dengan  menerbitkan  surat  Arahan  Amalan (surat  edaran)  No.  01  tahun  2000.  Dan  telah  menerima  kasus  tuntutan ganti  rugi  perkawinan  sejak  1  Juni  2001.  Dengan  demikian  tuntutan ganti  rugi  perkawinan  ini  dibenarkan  dan  tidak  bertentangan  dengan undang undang dan hukum syara’.
 Diakui  bahwa  undang  undang  keluarga  Islam  dan  Enakmen  Keluarga Islam  seluruh  Malaysia  tidak  mengatur  secara  khusus  ketentuan  ganti rugi  perkawinan  akan  tetapi  berdasarkan  syeksen  135  (2)  Enakmen

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Undang  undang  Keluarga  Islam  Negeri  Pahang  tahun  2005  mahkamah boleh melakukan ijtihad dalam rangka mewujudkan keadilan hukum 11 .
 Berdasarkan keterangan penggugat dengan bukti bukti berupa kwitansi berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan maka berikut ini daftar rincian jumlah nilai yang telah dibelanjakan penggugat: 12 Bil Perkara Harga(RM) Jumlah Jumlah (IDR) 1. Uang Hantaran RM 10,000.00 RP 32,000,000.00 2. Gelang dan Cincin Perkawinan RM 3,000.00 RP 9,000,000.00 3. Biaya Perkawinan  Sapi 2 ekor  Tenda dan Makan Beradab  Pinjaman Uang Berlesen  Pekej Fotografi
 Kad Jemputan
 Pakej Solek
 Pembelian Perabot
 Pembelian Ayam RM 5,000.00 RM 4,450.00
RM 3,000.00
RM 1,900.00 RM 1,898.00 RM 5,500.00
RM 2,600.00
RM 680.00 RM 25,028.00 RP 80,000,000.00 Jumlah Keseluruhan RM 38,028.00 Jumlah Yang Dituntut RM 30,000.00 (RP 90,000,000,-)
Atas  dasar  alasan  alasan  dan  fakta  fakta  kejadian  serta  sejumlah alasan yang didasari oleh undang undang dan hukum syara’ di samping bahwa  mahkamah  rendah  syari’ah  memiliki  otoritas  untuk  menerima
11 Syeksen 135 ayat 2 Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Pahang, “Mengenai perkara amalan dan acara dalam perbicaraan hal ehwal suami isteri yang tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Enakmen ini atau dalam apa apa kaedah kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini atau dalam Enakmen Pentadbiran, Mahkamah boleh memakai apa apa amalan dan acara yang difikirkannya wajar  bagi  mengelakkan  ketidakadilan  dan  bagi  menyelesaikan  perkara  perkara  yang  dipersoalkan antara pihak pihak.
12 Tetuan Izzat & Co.2020. Hujahan Bertulis Plantif . Mahmakah Rendah Syariah . Jalan Bukit Ubi.Kuatntan.Pahang. hal.22-23.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perkara tersebut maka penggugat mengajukan tuntutan gantirugi sebesar RM. 30.000,00,-
2. Alasan  Hakim  Mahkamah  Rendah  Syari’ah  Bera  Negeri  Pahang Terhadap Penolakan Tuntutan Penggugat Pada Kes Mal Bil : 06013- 049-0159 Tahun 2020.
Alasan  Hakim  Mahkamah  menolak  tuntutan  Penggugat  tidak  dimuat dalam lembaran lembaran putusan. Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syari’ah Bera Negeri Pahang atas Tuntutan perkara Kes Mal Bil : 06013-049-0159 Tahun 2020  ini  hanya  dimuat  dalam  dua  lembar  kertas  yang  pada  intinya  menolak tuntutan Penggugat. Bunyi putusan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:
“Setelah  Mahkamah  Mendengar  dan  Meneliti  keterangan  Penggugat (plaintif)  dan  saksi-saksi  penggugat(plaintif)  dan  setelah  Mahkamah  meneliti Hujahan  Bertulid  Plantif Maka  Mahkamah  menolak  tuntutan  bagi  Ganti  Rugi Perkahwinan. ”
Bunyi  Putusan  ini  dimuat  di  dalam  borang  Mahkamah  Syariah  28 subsyeksyen  135(3)  bertanggal  8  Februari  2022/6  Rejab  1443  H.Sedangkan tuntutan Hujahan  bertulis  plantif (tututan  penggugat)  diajukan  ke  Mahkamah bertanggal  21  Juli  2020  dengan  demikian  tenggat  waktu  antara  pengajuan gugatan  dan  terbitnya  putusan  mahkamah  memakan  waktu  satu  tahun  tujuh bulan.Waktu tersebut dianggap lama namum perlu dimaklumi waktu yang lama tersebut dikarnakan ketidakhadiran tergugat di dalam persidangan persidangan.
Seperti  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  terhadap  putusan-putusan mahkamah  yang  tidak  dirayu  (banding)  maka  alasan-alasan  putusan  tidak dikeluarkan  oleh  mahkamah.  Ketentuan  ini  berlaku  pada  setiap  mahkamah syariah di Negara Malaysia. Oleh karena tuntutan perkara Kes Mal Bil : 06013- 049-0159  Tahun  2020  tidak dilanjutkan  ke  Mahkamah  Rayuan(banding) maka informasi tentang alasan-alasan hakim mahkamah menolak tuntutan penggugat hanya  didapat  melalui  pihak  yang  hadir  dalam  persidangan  yakni  pihak penggugat dan pengacara. Dalam penelitian ini, alasan-alasan tersebut diperoleh dari En. Mohd Izzat Bin Mohd Sa’adan selaku pengacara penggugat.
Berdasarkan  keterangan  Encik.  Mohd  Izzat  Bin  Mohd  Sa’adan  selaku pengacara  penggugat,  alasan  utama  hakim  memutuskan  menolak  gugatan penggugat adalah kewajiban melaksanakan walimaul urs itu memang ada pada pihak  laki  laki  (suami)  akan  tetapi  bilamana  pihak  wanita  (isteri)  dan keluarganya  berinisiatif  melaksanakan  sendiri  acara  walimatul  urs  tersebut maka  segala  biaya  tidak  dapat  dituntutkan  kepada  pihak  laki  laki  (suami). Sebagaimana  yang  dituturkan  Encik  Mohd  Izzat  Bin  Mohd  Sa’adan  Selaku Pengacara Penggugat:

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
“ Hakim  kata  nak  kawin  ni  kewajiban  kepada  suami  untuk  uruskan walimatul  urus  tapi  kalau  perempuan  nak  buat  tak  salah  haa  macam  tu  laaa, dalam kes ni IL Bt S(penggugat) yang beria-ria buat hurmm ya laaa memang adat kita  dah  kan  buat  sembelih  lembu,  cari  baju,  cari  fotografer  semua  sekali  tapi hakim kata bukan kewajiban perempuan pun nak buat tu adalah kewajiban lelaki tapi kalau perempuan nak buat buat laaa tapi kalau apa-apa tak boleh laaa nak claim macam tu haa lebih kurang macam tu laaa diringkaskan ”.
Berdasarkan  keterangan  Encik  Mohd  Izzat  Bin  Mohd  Sa’adan  selaku pengacara  penggugat  bahwa  kewajiban  melaksanakan  walimatul  urus  itu memang  kewajiban  laki-laki  (suami)  namun  bilamana  pihak  wanita(istri) mengadakan walimatul urus maka tidak ada masalah meskipun walimatul urus itu dilaksanakan dengan megah dan memakan banyak biaya  akan tetapi pihak wanita tidak dapat menuntut segala biaya itu menjadi tanggungan pihak laki-laki (suami) kerna hal ini didasari niat pelaksanaan walimatul urus itu berasal dari inisiatif pihak wanita semata-mata tanpa melakukan mufakat dengan pihak laki- laki(suami).  Maka  atas  dasar  ini  Hakim  mahkamah  menolak  tuntutan  pihak penggugat  adapun  alasan-alasan  lain  dalam  Kes  Mal  :  06013-049-0159  Tahun 2020 tidak didapatkan.

## 3. Analisis Putusan Mahkamah
Mahkamah  Rendah  Syariah  Bera  Negeri  Pahang  telah  memutuskan  Kes Mal : 06013-049-0159 Tahun 2020  dengan menolak tuntutan pihak penggugat. Sebagaimana dimaklumi putusan itu tidak dibanding ke Mahkamah Rayuan oleh pihak  Penggugat.  Dengan  demikian  berarti  para  pihak  menerima  putusan tersebut  dan  putusan  telahpun  disebut  inkrah.  Namun  bukan  berarti  dengan tidak  dibandingnya  putusan  tersebut  tidak  ada  celah  untuk  menganalisis putusan  mahkamah  rendah  syariah  tersebut.  Terlebih  lagi  bilamana  kita membaca  segala  alasan  alasan  yang  dikemukakan  oleh pihak penggugat  cukup kuat  dan  beralasan.  Karenanya  tuntutan  rasa  keadilan  belum  terpenuhi  secara maksimal.
Dalam kasus ini sesungguhnya penggugat telah dapat menunjukkan suatu peristiwa benar benar terjadi yakni walimatul urs dan pernikahan singkat yang hanya berlangsung selama 24 hari 13 . Ini jelas merugikan pihak penggugat. Dalam hal  ini  hakim  mahkamah,  sesuai  keterangan  pengacara,  menyandarkan
13 Tentang  perkara  perkawinan  singkat  ini  penggugat  mengaku  bahwa  Tergugat menceraikannya melaui panggilan telepon hal mana sesungguhnya dalam sistem peradilan di Malaysia tidak  diakui,  sebab  perceraian  hanya  diakui  apabila  diikrarkan  di  pengadilan.  Keterangan  ini  ada dimuat  di  dalam  Hujjahan  Bertulis  Plaintif.  Jika  seandainya  hakim  mahkamah  rendah  syari’ah  tidak mengakui  adanya  perceraian  tersebut,  sesungguhnya  materi  tuntutan  masih  dapat  digelar  karena  inti tuntutan adalah ganti rugi biaya pesta pernikahan bukan ganti rugi perkawinan singkat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
argumennya kepada siapa kewajiban biaya walimatul urs dibebankan. Lagi pula biaya  walimatul  urs  itu  telah  disepakati  nantinya  akan  dibayar  lunas  oleh Tergugat. Peneliti meyakini dalam hal ini hakim tentu tidak hanya semata mata menyandarkan kepada keterangan lisan Penggugat. Hakim tentu akan menuntut bukti  tertulis  bahwa  telah  terjadi  kesepakatan  itu.  Nyatanya  dalam  Hujahan Bertulis  Plaintif  tidak  disertakan  perkara  bukti  tertulis  ini,  hal  mana  jika memang benar ada tentu akan menjadi “senjata” ampuh untuk dapat meloloskan tuntutan ganti rugi Penggugat.
Bila  mana  mengacu  kepada  Asas  Konsensualisme  dalam  hukum  yaitu suatu  asas  yang  berlaku  apabila  terjadinya  perjanjian  dan  telah  adanya kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Perjanjian  terlaksana  apabila adanya kata sepakat dan telah terucap sehingga tidak perlu lagi catatan tertulis atau formalitas tertentu 14 , maka seyogyanya hakim Mahkamah dapat melakukan penelusuran  untuk  menyatakan  bahwa  perbuatan  benar  terjadi  melalui  bukti persangkaan ( qorinah ) 15 . Dalam kasus ini seharusnya hakim mengamati budaya dan kebiasaan masyarakat di Negeri Pahang khususnya dalam pembiayaan pesta perkawinan  ( walimatul  urs )  pihak  manakah  yang  secara  umum  menanggung biaya  pesta  pernikahan  tersebut,  pihak  suami  atau  pihak  isteri?.  Secara  umum dan  ini  berlaku  di  mana  mana  negeri  malaysia  juga  di  Indonesia  ditemukan istilah  uang  hantaran  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagiannya  bahkan seringkali  keseluruhannya  untuk  acara walimatul  urs. Beberapa  penelitian mengungkap besaran biaya uang hantaran ini membebani pihak laki laki untuk menikah  sehingga  harus  berhutang.  Dalam  beberapa  kasus,  karena  tingginya uang hantaran ini pada satu daerah maka laki laki akan mengurungkan niatnya menikah di daerah tersebut 16 .
14 Selain  asas  konsensualisme  terdapat  lagi  dua  asas  yang  perlu  diperhatikan.  Asas  asas  itu adalah pertama Asas  Itikad  Baik  adalah  asas  yang  berlaku  selagimana  tidak  melanggar  undang- undang  dan  peraturan.  Kesepakatan  yang  telah  dibuat  tidak  boleh  ditarik  sesuka  hati  melainkan persetujuan  antara  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Perjanjian  yang  dibuat  haruslah  mempunyai kejujuran,  tidak  menyembunyikan  sesuatu  dan  tidak  memanipulasikan  sesuatu. Kedua ,  Asas  Pacta Sunt Servanda atau disebutkan sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah membuat perjanjian. Sekiranya salah satu pihak melanggar perjanjian  maka Hakim berwenang  untuk  memaksa agar pihak  yang  melanggar perjanjian untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  perjanjian.  Hakim  juga  berwenang  untuk memerintahkan pihak yang melanggar janji untuk membayar ganti rugi.
15 Bukti  persangkaan  sejatinya  diatur  dalam  164  HIR/284  Rbg  dan  1866  KUHPERDATA yang  berlaku  di  Indonesia.  Akan  tetapi  karena  sifatnya  yang  umum  dan  diterima  secara  filosofis sebagai sebuah alat bukti tentu saja ini dianut oleh aturan pembuktian di negara negara dunia.
16 Lihat penelitian Ridwan Nurdin, Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkahwinan Jurnal  Hukum  Keluarga  UIN  ar  Raniry  Banda  Aceh.  Studi  dilakukan  di  Pulai  Pinang Malaysia.  Lihat  Juga    Fatin  Najwa  Binti  Kamaruddin  yang  menulis  penelitian  skripsi  tentang Penetapan  Uang  Hantaran  di  Pualu  Pinang  Malaysia,  di  mana  dalam  penelitian  tersebut  didapati

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dengan  demikian  meskipun  hakim  tidak  menemukan  surat  autentik tentang  perjanjian  hutang  piutang  biaya  pesta  pernikahan  ( walimatul  urs ) antara  penggugat  dengan  tergugat,  melalui  bukti  persangkaan  ini  hakim  dapat menetapkan bahwa telah terjadi kesepakatan itu. Selanjutnya hakim atas dasar bukti  persangkaan  yang  tentu  saja  tidak  didasari  oleh  bukti  autentik  tersebut dapat menetapkan besaran tuntutan yang wajar dipenuhi oleh Tergugat. Dalam hal  ini  besaran  tuntutan  tidak  harus  dipenuhi  keseluruhan  jumlah  atau  nilai uangnya.
Adapun  kewajiban  pelaksanaan  walimatul  urs  itu  dibebankan  kepada pihak  laki  laki  dapat  dijelaskan  melalui  sejumlah  nash  hadis  Nabi  Saw diantaranya:
EةسفصEسثاEفىعEهبEهمحسلاEدبعEىلعEيازEصلى الله عليه وسلمEًبىلاEناEللامEهبEطواEهع ارهEامEهاقف E EهاقفEبهذEةاىوEنشوEىلعEةاسماEتجوصتEًواEاللهEهىظزEاٌEهاقفEهمEوا ةاشبEىلوEملواEللEاللهEكزاب 17
Artinya  : Dari  Anas  bin  Malik,bahwasanya  Nabi  s.a.w  melihat  bekas kekuning-kuningan  minyak  wangi  pada  Abdurrahman  bin  Auf,  maka  beliau  pun berkata, “Apa ini? atau mah!” dia (Abdurrahman)berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang perempuan dengan  (maskawin) sebesar satu biji emas.” Maka  beliau  pun  bersabda,  “Semoga  Allah  memberikan  keberkahan  kepadamu, buatlah  walimah  (jamuan)  walaupun  hanya  dengan  seekor  kambing .”  Shahih: Adab Az-Zafaf (65-68), Al Irwa(1923): Muttafaq Alaih.
Di dalam Hadis ini Nabi saw memerintahkan Abdurrahman Bin Auf untuk melaksanakan walimatul  urs. Sedangkan  Abdurrahman  itu  berkedudukan sebagai  suami.  Nabi  tidak  memerintahkan  wanita  atau  pihak  keluarga  wanita untuk  melaksanakan  walimatul  urs.  Dengan  demikian  pelaksanaan walimatul urs ini dibebankan kepada laki laki atau suami.
Di dalam Hadis Nabi Saw yang lain juga dinyatakan :
الله ٓظس ـ ةذٔشُب هػ ًب طأب لا ٍذىسب يذىسم ٓف ذمحأ َِ َسَ
ٌّٓهػ  َبَطخ اَّمن :لال ـ ًىػ
:صلى الله عليه وسلم الله لُسس لال َتمغاف ” ٍتمٕن ََ هِم طشُؼهن َّذب لا ًوإ

## ”
Artinya:  Imam  Ahmad  meriwayatkan  dalam  Musnadnya  dengan  isnad kategori la ba’sa bi hi dari  Buraidah  RA  beliau  berkata:  tatkala  Ali  meminang Fathimah bersabda Rasul Saw sesungguhnya dia mesti melaksanakan walimatul urs.
besarnya uang hantaran mengakibatkan kesulitan para laki laki untuk menikah terutama mereka yang berlatar belakang ekonomi rendah.
17 HR Bukhari Muslim.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Adapun  hukum  melaksanakan walimatul  ‘urs ini  adalah  sunnah sebagaimana disebutkan dalam kitab Mahalli 18
Tidak  asing  lagi  sekiranya  terjadi  perkawinan  pasti  akan  adanya walimatul  urus  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Di  dalam  syariat  Islam walimatul  urus  hendaklah  dilakukan  secara  sesederhana  mungkin  agar  tidak terjadi  pemubaziran  apalagi  untuk  memamerkan  kekayaan  (riya’).  Hal  inilah yang menjadi dasar bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tidak mesti dikabulkan keseluruhannya. Sebab dengan kos pesta perkawinan RM 30.000,00 dinilai telah berlebihan sehingga tidak dapat dikatakan sederhana.
Perlu  diuraikan lebih  lanjut  bahwa  Mahkamah  Syariah  adalah  institusi kehakiman  yang  membicarakan  serta  menjatuhkan  hukuman  ke  atas  orang Islam  bagi  kesalahan  kasus  mal  (harta  benda),  jenayah(pidana)  dan permohonan  sijil  faraid  (kewarisan)  sesuai  dengan  kewenangan  yang  telah ditentukan  undang  undang  di  Malaysia 19 .  Mahkamah  Syariah  dinamakan Mahkamah  Kadi  bertugas  menjalankan  peraturan  dan  peruntukan  Undang- undang  Pentadbiran  Agama  Islam  bagi  setiap  negeri  di  Malaysia.Setiap  daerah mempunyai  sebuah  Jabatan  Agama  Islam  yang  mengurus  urusan  berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran  Agama  Islam.Terdapat  beberapa  peranan  dan  tujuan  adanya mahkamah syariah ini di antaranya adalah, menjamin setiap muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, menjamin kesejahteraan  orang  Islam,  dapat  melahirkan  keluarga  yang  berpegang  teguh pada ajaran Islam sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah rumahtangga dan tempat untuk menuntut hak-hak yang berkaitan.
Pelaksanaan  Pengadilan  di  Mahkamah  Syariah  mempunyai  tiga  tingkat, yang  pertama  adalah  mahkamah  rendah  syariah  membicarakan  kasus-kasus yang  diperuntukkan  oleh  enakmen  negeri,mendengar  dan  memutuskan  kasus- kasus  tersebut,  menyediakan  kertas-kertas  keputusan  dan  laporan  mahkmah dan membicarakan kasus-kasus di peringkat daerah.Tingkat yang kedua adalah Mahkamah  Tinggi  Syariah  membicarakan  kasus-kasus  yang  diperuntukkan kepadanya, mengeluarkan perintah kasus-kasus sivil dan pidana, menyelesaikan dan  mengesahkan  kasus  faraid,  menguruskan  kasus  rayuan  (banding)  ,  dan menyediakan  jurnal  mahkamah  untuk  diterbitkan  (bagi  sebagian negeri).Tingkat  yang  terakhir  ialah Mahkamah  Rayuan  Syariah  (Pengadilan Tingkat  Banding)  ditugaskan  untuk  mendengar  kasus  banding,  mempunyai kekuasaan  untuk  membatalkan  atau  mengesahkan  putusan  hukuman mahkamah  syariah,  juga  dapat  mengurangi  hukuman,  memerintahkan  supaya
18 Kitab Mahalli.Juz 3 hal. 294.
19 Lihat diantaranya Enakmen undang undang Hukum Keluarga Islam Negeri Pahang tahun 2005. Lihat Juga Enakmen Pentadbiran undang undang Islam Negeri Pahang 2005 Syeksen 48 (2) (b).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
diadakan  pembicaraan  semula  atau  pembicaraan  ulang,  menerima  banding terpidana  yang  dihukum  penjara  atau  denda  tidak  kurang  RM  25.00  dan  telah membuat  banding  mengikut  prosuder  yang  telah  ditetapkan,  dan  setiap tunttutan  banding  akan  didengar  sekurang-kurangnya  oleh  tiga  panel  (hakim) tingkat  banding  yang  merupakan  hakim  tinggi  tingkat  banding  syariah  yang dilantik oleh Ketua Pejabat Hakim Rayuan Syariah.
Berdasarkan  Syeksen  2  Tafsiran  Enakmen  Pentadbiran  Undang  Undang Islam Negeri Pahang tahun 2005 yang memuat kewenangan Mahkamah Syariah dan  Enakmen  Undang  undang  Keluarga  Islam  Negeri  pahang  Tahun  2005 Syeksen  135  (2)  yang  memberikan  kewenangan  bagi  hakim  untuk  mengambil kebijakan dalam mana mana hal yang tidak diatur secara rinci demi memperoleh keadilan  hukum,  maka  Mahkamah  Rendah  Syari’ah  Bera  Negeri  Pahang  telah tepat  menerima  gugatan  ganti  rugi  perkawinan  singkat  ini  yang  dimuat  dalam kasus Kes Mal Bil : 06013-049-0159 Tahun 2020. Hanya saja menurut telaahan peneliti,  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Enakmen  Undang  Undang  Keluarga Islam Negeri Pahang Tahun 2005 yaitu dalam rangka mencari kebenaran hukum materil  tidak  secara  maksimal  diupayakan.  Hakim  hanya  berfokus  kepada hukum  formil.  Yakni  dengan  menyatakan  bahwa  tidak  terbukti  bahwa pengeluaran biaya sejumlah RM. 30.000,- oleh keluarga Penggugat dan tergugat adalah  didasari  atas  kesepakatan  yang  dibuat  dan  diketahui  bersama,  di  mana nantinya  pihak  tergugat  akan  mengganti  seluruh  biaya  pesta  perkawinan Tergugat dan Penggugat. Meskipun patut diakui bahwa penunjukan bukti bukti dibebankan kepada pendakwa.
Berdasarkan  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  (Negeri Pahang)2005  itu  pula,  terdapat  banyak  tuntutan  yang  dapat  lakukan  seorang isteri  yang  telah  diceraikan  kepada  suami  antara  lain Mut’ah,  Nafkah  Iddah, Harta  Sepencarian,  Tuntutan  Ganti  Rugi dan  banyak  lagi.  Tuntutan  yang dinyatakan  bukanlah  bermaksud  untuk  memberatkan  atau  menganiaya  bekas suami. Namun bertujuan untuk mengurangkan kesulitan yang akan dialami oleh seorang  istri  yang  baru  diceraikan  untuk  melanjutkan  kehidupan  yang  akan datang  dan  tuntutan  yang  dibuat  sebagai  peringatan  dan  tauladan  kepada masyarakat untuk tidak sembarangan malakukan penceraian.
Di  dalam  Enakmen  Pentadbiran  Undang-Undang  Islam  1991  :-Syeksyen 48. Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah.
(1) Mahkamah  Rendah  Syariah  hendaklah  mempunyi  bidang  kuasa  di  dalam sempadan  tempatan  bidang  kuasa  yang  diberi  kepadanya  dan  hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
(2) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah ;-

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
(a) Dalam bidang kuasa jenayah, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam di bawah Enakmen ini atau di bawah undang- undang  bertulis  lain  yang  memberi  kepada  mahkkamah  Syariah  bidang kuasa  untuk  membicarakan  apa-apa  kesalahan  yang  mana  hukuman maksimum  yang  diperuntukkan  tidak  melebihi  tiga  ribu  ringgit  atau penjara bagi tempoh yang tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya; dan
(b) Dalam  bidangkuasa  mal,  mendengar  dan  memutuskan  semua tindakan  dan  tatacara  yang  Mahkamah  Rendah  Syariah  dibenarkan mendengar  dan  memutuskannya  dalam  mana  jumlah  atau  nilai  hal perkara yang dipertikaikan tidak melebihi seratus ribu ringgit atau yang tidak dapat dianggarkan dengan uang.
Dalam  kasus  ini  boleh  juga  merujuk  pada  Enakmen  Undang-undang  Keluarga Islam 2005:-
Syeksyen 15. Pertunangan.
“Jika  seseorang  telah  mengikat  suatu  pertunangan  mengikut  Hukum Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian  atau  melalui  seorang  perantaraan,  dan  kemudiannya enggan  mengahwini  dengan  pihak  yang  satu  lagi  tanpa  apa-apa  sebab yang  dikira  munasabah  manakala  pihak  yang  satu  lagi  bersetuju berkawin dengannya, maka disini pihak yang telah mungkir janji adalah bertanggung jawab memulangkan pemberian pertunangan, sekiranya ada, atau nilainya dibelanjakan untuk membuat persediaan bagi perkawinan, dan demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah”.
Berdasarkan  Enakmen  Pentadbiran  Undang-Undang  Islam  1991  di  atas, bahwa Mahkamah diberi kuasa untuk mendengar, membicarakan dan membuat putusan  mengenai  kasus  ini  apatah  lagi  tanpa  ada  penolakkan  dan  ketidak hadiran  di  Persidangan  kasus  dari  tergugat.  Berdasarkan  Enakmen  Undang- undang  Keluarga  Islam  2005  mengenai  pertunangan  dalam  kasus  ini  dapat menjadi  rujukan  kerana  tuntutan  ganti  rugi  dalam  pertunangan  pun  dapat dituntut  apalagi  terhadap  tuntutan  ganti  rugi  dalam  perkawinan  yang  singkat, yang dengan jelas korbannya adalah bekas isteri dan keluarga besarnya. Tentu saja  adalah  sangat  beralasan  untuk  mendapat  penerimaan  tuntutan  ganti  rugi dari putusan Mahkamah Rendah Syariah.
Syariah  Islam  sangat  menitik  beratkan  tentang  bagaimana  untuk membangun keluarga serta menjaga hubungan suami istri, atas dasar itu Islam telah  menetapkan  tatacara  dan  garis  panduan  tertentu  dalam  menjaganya. Disebabkan  kekuatan  dan  keutuhan  akad  perkawinan  sehingga  Allah  s.w.t menyebutkan dalam al-Quran surah an-Nisa’: 21 :-

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## اظٍلغEاقثٍمEمنىمEنرخاو
Artinya:  “.…dan  mereka  pula  (istri-istri  kamu  itu)  telah  pun  mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu.”
Setiap  orang  yang  menikah  mempunyai  hak  untuk  memutuskan perkawinan  yaitu  melakukan  perceraian.  Meskipun  begitu,  hendaklah disertakan  bersamanya  sebab  yang  kukuh  serta  alasan  yang  tidak  melanggar hukum syarak. Dalam kasus ini perceraian yang dilakukan dalam tempo waktu yang  sangat  singkat  yakni  24  hari  perkawinan  telah  diceraikan,  perceraian  ini sangat  melukai  perasaan  terutamanya  kepada  penggugat    dan  tentu  saja bertentangan dengan konsep saudara seiman yang amat menjaga persaudaraan sesama  Islam.  Suatu  perjanjian  yang  dibuat  ketika  bertunang  tidak  boleh dihentikan melainkan ada alasan dan sebab yang beralasan.
Dalam Firman Allah s.w.t dalam surah al-Maidah: ayat 1:-
دىقعلابEاىفواEاىىماءEهٌرلاEاهٌاٌ
Artinya : “Wahai orang beriman, tunaikan serta sempurnakan perjanjian kalian.”
Mengenai  beban  pembuktian  bagi  suatu  kasus,  dapat  dilihat  di  Ordinan 47 Tahun 2001, Beban Pembuktian dinyatakan adalah:-
Syeksyen 73. Beban pembuktian.
(1) Sesiapa  yang  berhasrat  agar  mana-mana  Mahkamah  memberikan penghakiman  tentang  apa-apa  jua  hak  atau  tanggungan  di  sisi  undang- undang  yang  bergantung  kepada  kewujudan  fakta  yang  ditegaskan olehnya hendaklah membuktikan bahwa fakta itu wujud.
(2) Apabila  seseorang  terikat  untuk  membuktikan  kewujudan  apa-apa fakta, maka dikatakan bahwa beban pembuktian terletak pada orang itu.
Di  dalam  kasus  yang  diteliti  Ini  terdapat  bukti  kuitansi  yang  dapat disediakan  sebagai  tuntutan  ganti  rugi  perkawinan,  penggugat  dapat membuktikan sebanyak Tiga Puluh Ribu (RM 30,00000) 20 Bil. Kuitansi Jumlah (RM) Perbandingan dalam Jumlah dalam
20 Bukti bukti kwitansi ada dilampirkan dan ditunjukkan dalam persidangan oleh pengacara Penggugat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
(RP) 1. Kuitansi Pembiayaan Jurugambar dari LensArt Motion pada tanggal 03.11.2019. RM 1,900.00 RP 6,000,000.00 2. Kuitansi Pembiayaan Pelamin dari Riedzs Bridal Collection pada tanggal 13.05.2019. RM 1,000.00 RP 3,000,000.00 3. Kuitansi Kad Jemputan Perkawinan dari Sulaiman & Rokiah Enterprise pada tanggal 21.06.2019. RM 1,898.00 RP6,300,000.00 4.  Kuitansi Pembiayaan Set perabot dari Aida Zarina Enterprise pada tanggal 29.10.2019. RM 2,600.00 RP 8,600,000.00 5. Kuitansi Pembiayaan Tenda Acara dan Penyediaan Set Makan Beradab dari JKKR Felda Triang 1 pada tanggal 01.11.2019. RM 4,450.00 RP 14,800,000.00 6. Kuitansi Pembelian Ayam dari Tok Chet Enterprise pada tanggal 02.11.2019. RM 680.00 RP 2,200,000.00 7. Kuitansi Pembelian Lembu 2 ekor dari Kak Pah Sempoi Enterprise pada tanggal 01.11.2019. RM 5,000.00 RP 16,600,000.00 8. Surat Pelepasan daripada Syarikat Pinjaman Uang Berlesen LKY Maju Sdn Bhd pada tanggal 03.01.2020 RM 3,000.00 RP 9,000,000.00 RM 20,528.00 RP 60,000,000.00
Berdasarkan  kepada  kuitansi  yang  telah  dibuktikan  oleh  pengugat,  ini lagi  menguatkan  bahwa  tuntutan  ganti  rugi  perkawinan  dapat  dituntut  di Mahkamah Rendah Syariah Bera, Negeri Pahang. Pengugat memang benar telah membelanjakan  uang  yang  banyak  untuk  menjalankan  walimatul  urus  antara penggugat dengan tergugat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dalam  pada  itu  apabila  terjadi  kasus  kasus  hukum  seperti  pembatalan pertunangan, perceraian singkat, poligami dan sebagainya maka  seringkali yang menjadi korban adalah pihak wanita. Terutama jika dilihat dari pandangan masyarakat  melayu  terhadap  wanita  yang  dibatalkan  pertunangannya,  wanita yang  dicerai  terlebih  dalam  waktu  singkat,  dan  wanita  yang  dipoligami. Masyarakat  memandang  dan  memang  demikianlah  kenyataannya,  wanita  yang berstatus janda akibat dicerai atau bekas dipinang orang lain atau menjadi isteri yang  dimadu  seringkali  dipandang  rendah.  Sehingga  sedapat  mungkin  wanita wanita itu akan mempertahankan pernikahannya meskipun terasa sakit. Tentu saja  syari’at  Islam  tidak  menginginkan  keadaan  seperti  itu.  Syari’at  Islam menghendaki  keadilan  mesti  ditegakkan  tanpa  membeda  bedakan  kedudukan strata sosial dan gender. Allah Swt berfirman dalam Surat al Nisa’; 58.

## E ِضاَّىلٱE َه ٍَۡبEمُت ۡمَنَحEاَذِإ َوEاَهِل ۡهَأEَٰٰٓىَلِإEِتََٰى ََٰمَ ۡلۡٱEْاوُّدَؤُتEنَأE ۡمُم ُسُمۡأٌَEَ َّللَّٱEَّنِإ E E َّنِإE ِِۚهۡدَعۡلٱِبEْاىُمُن ۡحَتEنَأ
EEا ٗسٍ ِصَبEا ََۢعٍِمَظEَناَمEَ َّللَّٱEَّنِإEٰٓۗٓۦِهِبEمُنُظِعٌَEاَّمِعِوEَ َّللَّٱ

## E
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Ayat  ini  memerintahkan  setiap  individu untuk  bersikap  profesional  dan menuntut  seorang  untuk  berlaku  adil  kepada  seluruh  manusia  tanpa  pandang bulu bahkan sampai kepada tanpa memandang latar belakang agama seseorang Para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan keadilan menjadi empat  makna  (M.  Quraisy  Shihab,  1996:114-11  6). Pertama ,  adil  dalam  arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara  orang  yang  satu  dengan  orang  lain.  Maksud  persamaan  di  sini  adalah persamaan dalam hak. Kedua , adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan  kesesuaian/proporsional.  Keseimbangan  tidak  mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian  berukuran  kecil  atau  besar,  sedangkan  kecil  dan  besarnya  ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ketiga , adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Keempat , adil yang dinisbahkan kepada  Ilahi.  Adil  di  sini  berarti  memelihara  kewajiban  atas  berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistens dan perolehan rahmat sewaktu

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
terdapat  banyak  kemungkinan  untuk  itu.  Keadilan  Allah  swt  pada  dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya 21 .
Keadilan dalam  hukum  adalah  prinsip  atau  konsep  yang  mengacu  pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem  hukum.  Ini  berarti  setiap  orang,  tanpa  memandang  ras,  agama,  gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara 22 .
Konsep  keadilan  dalam  hukum  melibatkan  beberapa  aspek.  Pertama, adanya  perlakuan  yang  setara  dan  objektif  terhadap  semua  individu,  tanpa adanya  diskriminasi  atau  pengecualian  yang  tidak  adil.  Kedua,  setiap  orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum  harus  didasarkan  pada  bukti  yang  sah  dan  proses  yang  adil,  di  mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak 23 .
Al-Quran  telah  menetapkan  hak  mutlak  bagi  seorang  wanita  untuk mendayagunakan  segala  haknya  selama  tidak  pada  jalan  yang  diharamkan syariat.  Allah  memberikan  keleluasaan    kepada  kaum  wanita  untuk mengumpulkan harta berapa pun jumlahnya, hak warisan, hibah, wasiat, utang piutang,  hak  kepemilikan,  bekerja,  akad  transaksi,  mendamaikan,  tuntutan pengadilan,  dan  hak  untuk  melakukan  apa  saja  yang  menjadi  miliknya,  seperti hak mintak izin kerelaannya jika ingin menikahi. Oleh kerananya, tidak ada hak bagi wali untuk memaksanya menikahi seseorang yang dibencinya. Jika dicerai oleh  suaminya  maka  harus  ada  syarat  kerelaannya.  Wanita  boleh  menebus dirinya dari suami jika sudah tidak sanggup lagi hidup bersamanya. Kebolehan wanita  ikut  serta  dalam  hak  kepemilikan,  pemanfaatan  baik  kerana  hibah, wasiat,  jual  beli,  sewa  menyewa,  dan  yang  lainnya  ditegaskan  berulang-ulang dalam  al-Quran.  Islam  mengakui  hak-hak  wanita  dari  hasil  usahanya  sendiri tanpa  sebarang  diskriminasi.  Sangat  wajar  jika  seseorang  bekerja,  lalu mendapatkan hasil dan menikmatinya.
Dengan demikian wanita harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan hak haknya dan tidak boleh diabaikan. Atas dasar ini, Kerajaan Malaysia telah membentuk  satu  kementerian  khusus  untuk  menjaga  hak-hak  wanita  yaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) yang bertanggung  jawab  menilai  dasar  dan  arah  untuk  mencapai  sasaran kesamarataan  jantina,  pembangunan  keluarga  dan  masyarakat  penyayang selari  dengan  komitmen  kerajaan  kepada  penghapusan  semua  bentuk
21 Disarikan  dari  tulisan  Tamyiez  Dery, Keadilan  Dalam  Islam, Tulisan  dalam  Jurnal. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/78
22 Portal Fakultas Hukum tersedia di https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/
23 Ibid.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
diskriminasi  terhadap  wanita.Terdapat  beberapa  objektif  daripada pembangunan  kementerian  pembangunan  wanita,  keluarga  dan  masyarakat diantaranya  adalah  untuk  meningkatkan  penyertaan  dan  peran  aktif  wanita, keluarga  dan  masyarakat  sebagai  penerima  dan  penyumbang  faedah pembangunan  negara,memelihara  hak-hak  dan  kepentingan  dengan  adil  dan saksama tanpa ada unsur diskriminasi. Lembaga ini juga dapat memperluaskan peluang yang adil kepada wanita dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan  politik,  memantapkan  institusi  keluarga  dan  memastikan  sistem penyampaian berjalan dengan baik.
Ada  beberapa  agensi  dan  jabatan  yang  berada  dibawah  kementerian pembangunan  wanita,  keluarga  dan  masyarakat  antaranya  adalah  Jabatan Pembangunan  Wanita  (JPW)  yang  bertanggung  jawab  dalam  memperkasa penglibatan wanita ke arah pembangunan sosial, Institusi Pengupayaan Wanita Bagi  Anggota  Pergerakan  Negara-negara  Berkecuali  (NIEW)  dan  banyak  lagi. Terdapat  beberapa  objektif  daripada  penubuhan  Kementerian  Pembangunan Wanita,  Keluarga  dan  Masyarakat  antaranya  adalah  untuk  memperkukuhkan institusi perkawinan dan kekeluargaan untuk kestabilan sosial, dapat menjaga kedudukan  wanita  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama  dan  untuk  dapat meningkatkan kerjasama stratergik dengan pihak berkepentingan untuk sistem sokongan yang berkesan dan menyeluruh 24 .
Hak  dan  martabat  wanita  diangkat  sebagai  prinsip  penghormatan seperti dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan yaitu dalam perkara 8 menjelaskan  bahawa  “Semua  orang  adalah  sama  rata  di  sisi  Undang-undang dan  berhak  mendapat  perlindungan  yang  sama  rata  di  sisi  Undang- undang”.Terbukti  Perlembagaan  Malaysia  mengakui  dan  mendapat perlindungan sama rata semua golongan baik dari segi beragama, bangsa dan jantina  seseorang.Walau  bagaimana  pun  kerajaan  tetap  mementingkan  dan mendahulukan  wanita  terbukti  kerana  kerajaan  telah  mengambil  pendekatan dengan  mewujudkan  khusus  satu  kementerian  pembangunan  wanita  dan wujudnya agensi dibawahnya untuk membantu pelaksanaanya.
Terdapat  satu  lagi  alternatif  yang  telah  diwujudkan  oleh  Kerajaan dengan  mewujudkan  Bahagian  Sokongan  Keluarga  di  setiap  Negeri.  Dari  segi Badan Pelaksanaan di Institusi Kehakiman Syariah Malaysia telah mewujudkan Bahagian Sokongan Keluarga  di setiap negeri yang berperan untuk membantu khususnya  golongan  wanita  apabila  bekas  suami  tidak  melunaskan  hutang penghakiman.Yang  dimaksudkan  dengan  hutang  penghakiman  di  sini  adalah, tergugat  telah  dinyatakan  bersalah  dan  telah  diperintahkan  oleh  pihak Mahkamah  untuk  melunaskan  tuntutan  yang  telah  diputuskan  oleh  pihak Mahkamah,  sekiranya  tidak  dilaksanakan  oleh  tergugat  maka,  di  sinilah Bahagian  Sokongan  Keluarga  berperan  untuk  membawa  tergugat  agar
24 Laman portal rasmi Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga dan Masyarakat tersedia di https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/index.php?r=portal/index

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1074 -1096  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5157
1094 |  Volume 5 Nomor 3  2023
membuat  pembayaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  putusan  Mahkamah. 25 Mengenai Bahagian Sokongan Keluarga ini dapat dilihat dalam Akta Prosedur Kewangan 1957 Penubuhan dan Arahan Akaun Amanah di Bawah Syeksyen 9 Akaun  Amanah  Bahagian  Sokongan  Keluarga  Pahang  Jabatan  Kehakiman Syariah Pahang (Kod: 65112) 26
Jika  Pemerintah  atau  Kerajaan  Malaysia  begitu  mengambil  perhatian terhadap  hak  hak  wanita,  maka  selayaknyalah  para  hakim  khususnya  hakim pada Mahkamah Syari’ah untuk lebih serius dalam mengungkapkan fakta fakta dengan  menggunakan  alasan  bukti  petunjuk  (qarinah)  dalam  mengungkapkan perkara  perkara  di  mana  masyarakat  sesungguhnya  khusus  pada  perkara pendanaan walimatul urs ,  tidak  terbiasa  untuk  melakukan  kesepakatan  secara tertulis. Apalagi dalam suasana mempertemukan dua keluarga besar, maka hal hal yang dianggap tabu dan dapat menimbulkan  kesan ketidak percayaan antara kedua  belah  pihak,  tentu  tidak  akan  dilakukan.  Oleh  karena  keadilan  hukum merupakan tujuan yang harus dicapai dalam suatu perkara hukum. Maka hakim dapat menggunakan intuisinya dalam mendapatkan tujuan tersebut.

## KESIMPULAN
Perkara  yang  dimuat  dalam  Putusan  Mahkamah  Rendah  Syariah  Bera,  Negeri Pahang Kes mal, no. 06013-049-0159 tahun 2020 yang memutuskan menolak tuntutan Penggugat yang menuntut gantirugi biaya walimatul urs sejatinya masih dapat ditinjau ulang.  Hakim  mesti  berusaha  untuk  mendapatkan  kebenaran  materil  dan  tidak mendasarkan  pada  kebenaran  formil  semata.  Hal  itu  dilakukan  dalam  upaya mendapatkan keadilan hukum yang menjadi tujuan dari sebuah peradilan.
Akan  tetapi  sangat  disayangkan  bahwa  kasus  ini  tidak  dilanjutkan    ke Mahkamah  Rayuan  sehingga  alasan  alasan  yang  mendasar  dari  penetapan putusan itu tidak didapatkan secara sempurna.
25 Nurul Anis Izatul, wawancara terhadap Unit Undang-Undang Syariah dan Pengacara mewakili Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, pada tanggal 30 Juli 2023,pada jam 14.54wib.
26 Maznah A.Majid, Akta Prosedur Kewangan 1957 Penubuhan dan Arahan Akaun Amanah di Bawah Syeksyen 9 Akaun Amanah Bahagian Sokongan Keluarga Pahang Jabatan Kehakiman Syariah Pahang (Kod: 65112) tersedia di https://www.scribd.com/doc/129036568/trust-deed-SBSK-Negeri- Pahang-docx

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Memasuki Gerbang Perkahwinan , (Mutu Cetak Sdn.Bhd : 1997),hal,30
El-Qurtuby,Rasm Utsmani.Al-Quran Terjemahan.Selangor:Karya Bertari SDN BHD,2014,Surah Ar-Rahman : 60.
Bin Baz,A.A.(n.d.), Min hadis maa saiun atsqola fil mizanil mukmin yaumal qiyamah min husnil khuluq, hal web, https://www.alukah.net/sharia/0/108077/
Mahkamah Rendah Syariah, di dalam “ Hujah Bertulis Plantif”, hal, 1-6.
Tetuan Izzat & Co.2020. Hujahan Bertulis Plantif . Mahmakah Rendah Syariah . Jalan Bukit Ubi.Kuantan.Pahang. hal. 33,22-23
HR Bukhari Muslim.  Kitab Mahalli.Juz 3 hal. 294.
Enakmen  Undang  Undang  Hukum  Keluarga  Islam  Negeri  Pahang  tahun  2005. Lihat Juga Enakmen Pentadbiran undang undang Islam Negeri Pahang 2005 Syeksen 48 (2) (b).

## JURNAL
Ridwan  Nurdin.2018. Pengaruh  Tingginya  Uang  Hantaran  Terhadap  Penundaan Perkahwinan(Studi  Kasus  Adat  Perkawinan  di  Mukim  Pinang Tunggal). Kepala  Batas.Pulau  Pinang.Malaysia.Lihat  di https://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5561/0
Fatin  Najwa  Binti  Kamaruddin.2018. Penetapan  Uang  Hantaran. Pulau  Pinang Malaysia.Lihat https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5754/1/Fatin %20Najwa%20Binti%Kamaruddin.pdf
S.Atalim,  Analisis  Dasar  Menuntut  Penggantian  Biaya  Dalam  Gugatan Pembatalan  Persiapan  Acara  Perkawinan  Dalam  Putusan  No.  82  Pdt. G/2014/PN/Mks  dalam  Jurnal  Hukum  Adigama  vol.2  No.2  Tahun  2019. Lihat di https://jornal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6524
Ahmad  Kurniawan, Pertimbangan  Hakim  Pada  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan Melawan  Hukum  Akibat  Pembatalan  Pertunangan(Studi  Putusan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Mahkamah Agung  Nomor 1644 K/PDT/2020) dalam Lihat http://etheses.uin-malang.ac.id/42466/
Disarikan dari tulisan Tamyiez Dery, Keadilan Dalam Islam, Tulisan dalam Jurnal. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/78
Portal Fakultas Hukum tersedia di https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan- dalam-hukum/
Laman  portal  rasmi  Kementerian  Pembangunan  Wanita,Keluarga  dan Masyarakat
tersedia
di https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/index.php?r=portal/index
Maznah  A.Majid, Akta Prosedur Kewangan 1957 Penubuhan dan Arahan Akaun Amanah  di  Bawah  Syeksyen  9  Akaun  Amanah  Bahagian  Sokongan Keluarga  Pahang  Jabatan  Kehakiman  Syariah  Pahang  (Kod: 65112) tersedia  di https://www.scribd.com/doc/129036568/trust-deed- SBSK-Negeri-Pahang-docx

## WAWANCARA
Nurul Anis Izatul,Keterangan diperoleh melalui wawancara kepada peguam (pengacara) tazzE dhoE iicnEnztE dhoEhcMcoct , E gnctnct,EachctK pada  tanggal 27 juli 2023,Khamis,pada jam 10.00wib.
Nurul Anis Izatul, wawancara terhadap Unit Undang-Undang Syariah dan Pengacara mewakili Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, pada tanggal 30 Juli 2023,pada jam 14.54wib.