## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PIDANA DI INDONESIA)
Oleh : Nimrot Siahaan, SH, MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Rantauprapat

## ABSTRACT
The  perpettrators  of  sexual  crimes  againts  children  is  a  crime  and  the  very  phenomenon  of concern in the life of the community so that the deterrent effect of the issue againts perpetrators of pedophile  became  the  focus  of  attention  by  all  parties,  in  2002  the  goverment  of  Republic  of Indonesia  enacted  the  child  protectiob  law  number  23  of  2002  which  aim  to  provide  protection againts indonesian children.
Keywords : Sexual crime againts children, law enforcement and legal system are ideal.

## I. PENDAHULUAN
Pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang marak  akhir-akhir,  penting  juga  untuk memperberat  hukuman  sipelaku  tapi  juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi  kepentingan  pelaku  sebagai seorang  manusia.  Apabila  dilihat  dalam sisi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak dibawah  umur  merupakan  suatu  tindakan yang  tidak  bisa  diterima  oleh  keadaan manapun,  hal  ini  tentu  saja  membawa akibat  bahwa  segala  tindakan  sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin.
Namun  sebagai  suatu  “ultimum remedium”  atau  tindakan  terakhir  apakah dengan  ancaman  begitu  berat  membuat pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak dibawah umur ini akan berkurang. Adanya Undang-Undang  Tentang  Perlindungan
Anak    Merupakan  suatu  hal  yang  sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan  terhadap  anak  dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa  melihat  aspek  keadaannya  sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat  si  pelaku  terdorong  untuk melakukan  hal  tersebut juga  harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah  apabila  si  korban  meminta  si pelaku  untuk  dihukum  seberat-beratnya, namun  disisi  lain  fungsi  hukum  dalam memberikan  suatu  keseimbangan  terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai  negara  hukum  dapat  berjalan dengan baik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  penegakan  hokum di  Indonesia  terhadap  pelaku  kejahatan seksual  terhadap  anak  dibawah  umur,  dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
sistem  hukum  pidana  yang  ideal.  Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan peraturan  perundang-undangan  (statute approach),  pendekatatan  kasus  (case approach),  dan  pendekatan  perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut    dengan masalah  hukum  yang  ditangani.  Bagi peneliti  pendekatan  ini  memberi  ruang, kepada peneliti untuk  mempelajari  adakah konsistensi  dan  kesesuai  antara  suatu perundang-undangan  dengan  perundang- udangan lainnya. Pendekatan kasus dengan cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  masalah- masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara Pendekatan Komparatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan  undang-undang  suatu negara dengan undang-udang lain mengenai suatu hal yang sama.

## II. PEMBAHASAN
Apabila  kita  melihat  keadaan  ini dan  merujuk  atas  data  yang  dikeluarkan Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  , kasus    kekerasan  seksual  yang  menimpa anak  dibawah  umur-anak  dibawah  umur jumlah  dari  waktu  ke  waktu  kian meningkat.  Sebagai  bahan  perbandingan dari tahu 2010 ke Tahun 2011 saja, angka
kenaikan  sudah  mencapai  100  kasus. Diantara  lebih  dari  2500  kasus  kekerasan pada anak dibawah umur yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu, mayoritas diantaranya sekitar 62,7 % adalah kejahatan  seksual  yang  dilakukan  dalam bentuk  sodomi,  pemerkosaan,  pencabulan serta  inses.  Ironisnya  ancaman  kekerasan seksual justru lebih sering terjadi di dalam lingkungan terdekat si anak.
Antara  lain  di  dalam  rumahnya sendiri, didalam sekolah, lembaga pendidikan  dan  lingkungan  sosial  si  anak dibawah  umur,  dan  pelakunya  justru adalah  orang  yang  seharusnya  melindungi si  anak  dibawah  umur,  seperti  orang  tua, paman,  guru,  juga  bapak  dan  ibu  tiri. Apabila  kita  cermati  paling  khususnya koran  paling  tidak  satu  kali  dalam seminggu  pasti  terdapat  berita  tentang kasus  pelecehan  seksual  yang  pelakunya dalah  orang-orang  terdekat  korban.  Bukan saja oknum dalam ruang lingkup keluarga, bahkan  juga  tetangga,  pekerja  rumah tangga,  supir  pribadi,  bakan  dapat  juga terjadi  pada  orang  yang  penampilan luarnya  alim  seperti  pembimbing  rohani, pendeta, guru   mengaji,    dan lain-lain.
Apabila  kita merujuk kepada Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pelaku pelecehan  seksual  yaitu  orang  yang  suka meredahkan  atau  meremehkan  orang  lain, berkenaan  dengan  seks  (jenis  kelamin) atau  berkenaan  dengan  dengan  perkara persetubuhan antara laki-laki dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
perempuan.  Ketentuan  umum  masalah seksual tersebut diatur  dalam KUHP  yaitu dalam  Buku  Kedua  tentang  Kejahatan, Bab  XIV  Tentang  Kejahatan  Kesusilaan (pasal  281  s/d  303  bis  ;  506),  sedangkan secara  khusus  (yang  berkaitan  dengan rumah tangga)  diatur secara khusus  dalam Undang-Undang  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sementara  itu  terhadap  pelaku  tindak pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak dibawah umur dilakukan ancaman melalui Undang-Undang  No.  32  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Khusus  mengenai  pelaku  tindak pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak dibawah  umur  yang  marak  akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku  tapi  juga  tidak  meninggalkan aspek  dalam  melindungi  kepentingan pelaku  sebagai  seorang  manusia.  Apabila dilihat  dalam  sisi  pelaku  kejahatan terhadap  anak  dibawah  umur  merupakan suatu  tindakan  yang  tidak  bisa  diterima oleh  keadaan  manapun,  hal  ini  tentu  saja membawa  akibat  bahwa  segala  tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai  suatu  “ultimum  remedium”  atau tindakan  terakhir  apakah  dengan  ancaman begitu  berat  membuat  pelaku  kejahatan seksual  terhadap  anak  dibawah  umur  ini akan  berkurang.  Adanya  Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dibawah umur Merupakan suatu hal yang sangat
kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan  terhadap  anak  dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa  melihat  aspek  keadaannya  sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat  si  pelaku  terdorong  untuk melakukan  hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah  apabila  si  korban  meminta  si pelaku  untuk  dihukum  seberat-beratnya, namun  disisi  lain  fungsi  hukum  dalam memberikan  suatu  keseimbangan  terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai  negara  hukum  dapat  berjalan dengan baik.
Melihat  pada  instrumen  yuridis negara untuk melindungi warga negaranya disebutkan dalam alenia  ke IV UUD 1945 tersebut,  dalam  BAB  XA  tentang  Hak Asasi Manusia khususnya pada perlindungan anak dibawah umur, pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan ”Setiap anak dibawah umur berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ”
Dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 23
tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak  adalah segala kegiatan untuk  menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusian,  serta  mendapat  perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  anak  dibawah  umur  dapat juga diartikan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan  anak dibawah umur  yang mengalami  tindak  perlakuan  salah  (child abused) , eksploitasi,  dan penentalantaran, agar  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup dan  tumbuh  kembang  anak  dibawah  umur secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  dan sosialnya.
Dengan  demikian  pada  dasarnya anak  dibawah  umur  harus  dilindungi karena  anak                dibawah  umur mempunyai  ketergantungan  yang  sangat tinggi  terhadap  seluruh  penyelenggara Perlindungan  anak  dibawah  umur  yaitu orang  tua,  keluarga,  masyarakat  serta pemerintah dan juga negara. Sudah barang tentu  dalam  hal  ini  masing-masing mempunyai  peran  dan  fungsinya  yang berbeda,  dimana    walaupun    begitu  satu sama lain saling terkait dibawah
pengertian perlindungan
sebagai payungnya.
Perlindungan  anak  dibawah  umur adalah segala usaha yang  dilakukan untuk menciptakan  kondisi agar      setiap anak  dibawah  umur    dapat  melaksanak dibawah  umuran  hak  dan      kewajibannya demi  perkembangan  dan  pertumbuhan anak  dibawah  umur  secara  wajar  baik fisik,  mental  dan  social.    Perlindungan anak  dibawah  umur    merupakan  suatu
perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu masyarakat, dengan demikian
perlindungan anak dibawah umur diusahakan dalam berbagai dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak  dibawah  umur  membawa  akibat hokum  tertulis  maupun  tidak  tertulis  Arif godita  mengemukakan  bahwa  kepastian hokum perlu diusahakan.
Apabila  kita  merujuk  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KHUP) yang berlaku secara umum “lex generalis” dalam  tindakan  pelaku  pelecehan  seksual terhadap anak dibawah umur dan Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  yang  berlaku  secara khusus  “Lex  spesialist”  telah  dijelaskan bahwa  tindakan  seksual  terhadap  anak dibawah  umur  dibawah  umur  merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dalam hal ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan  itu  sendiri  dimana  hukuman kepada sipelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak  dibawah  umur  dengan  memberikan hukuman  bagi  pelakunya.  Dalam  pasal  50 ayat  (1)  KUHP  dijelaskan  bahwa  ada  4 (empat)  tujuan  penjatuhan  hukuman  yaitu untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana dengan  menegakkan  norma-norma  hukum demi  pengayoman  masyarakat,  untuk memasyarakatkan terpidana dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi orang  yang  lebih  baik  dan  berguna,  untuk menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh  suatu  tindak  pidana  (memulihkan keseimbangkan  dan  mendatangkan  rasa damai), untuk  membebaskan rasa bersalah bagi terpidana.
Dalam  pasal  KUHP,  pasal  yang mengatur tentang pelaku pelecehan seksual  bagi  anak  dibawah  umur  dibawah umur  yaitu  287  &  292.  Sementara  dalam Undang  -Undang  No  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur  tentang  ancaman hukuman bagi  pelaku  pelecehan  seksual  terhadap anak  yaitu pasal 81 dan pasal 82.
Hasil  Penelitian  Apabila  melihat proses Penegakan hukum terhadap kejahatan  seksual  terhadap  anak  dibawah umur  tercermin  dalam  Undang-Undang No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004  tentang  Pengapusan  KDRT,  dan  UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak ,” UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak dibawah umuryang menjadi  pelaku  kekerasan.  Mengenai perampasan  kemerdekaan,  merupakan  hal yang dilematik karena terdapat
permasalahan apakah kita harus menghukum  anak  dibawah  umur  yang menjadi  pelaku  atau  ada  cara  lain.  pada prinsipnya  si  anak  dibawah  umur  belum memahami secara jelas apa yang sudah dia
lakukan. Sedangkan  Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana  perubahan  pertama  terjadi  pada rumusan  pasal  15  dengan  dimasukannya kejahatan  seksual  menjadi  bagian  yang harus  dilindungi  dari  anak  dibawah umur.“Selain itu yang paling menarik ialah persoalan unsur pemberat dan ada penambahan  bagi  tenaga  pendidikan  yang melakukan kekerasan seksual. Hukumannya  ditambah  sepertiga  sehingga ada effect jera.
Namun dalam prakteknya di Indonesia  yang  dinilai  oleh  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) dimana  kejahatan  seksual  di  Indonesia sudah dalam tahap membahayakan dengan banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  yang dilakukan kepada anak dibawah umurbelakangan  ini.  Namun  KPAI  juga mengapresiasi  ketanggapan  masyarakat atas  kejahatan  ini.  Dari  data  yang  ada  Per Juli  2013,  anak  dibawah  umur  umur  usia 0-14 tahun dengan jumlah 34.049.541 laki- laki  dan  32.844.509  perempuan  atau  26 persen  dari  total  jumlah  penduduk  di Indonesia mengalami kekerasan seksual.
Kekerasan  pada  anak  dibawah umur  tahun  2013  Januari-Juni  2013  ada 1.032 kasus kekerasan pada  anak dibawah umur yang terdiri dari kekerasan fisik 290 kasus  (28  persen),  kekerasan  psikis  207 (20  persen),  dan  kekerasan  seksual  535 kasus  (52  persen).  à  data  dari  Komnas
Perlindungan Anak dibawah umur (Komnas  PA).  Kekerasan  pada  anak dibawah  umur  tahun  2012  2012  terjadi 2.637 kasus kekerasan pada anak dibawah umur dengan 1.700 di antaranya kekerasan seksual  kekerasan  pada  anak  dibawah umur  tahun  2011  terjadi  2.508  kasus kekerasan  pada  anak  dibawah  umur dengan 1.075 di antaranya adalah kekerasan  seksual,  kekerasan  pada  anak dibawah  umur  tahun  2010  terjadi  2.400 kasus  seksual  dengan  1.152  di  antaranya adalah  kekerasan  seksual  Jenis  kekerasan seksual Jenis-jenis kekerasan seksual yang sering  terjadi  di  Indonesia  2013  (Komnas PA):  sodomi  (52  kasus),  perkosaan  (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan incest (21 kasus). 7 Sementara data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah  umur  Bareskrim  Mabes  Polri
mencatat sepanjang tahun 2013
sekurangnya  terjadi  1600  kasus  asusila mulai  dari  pencabulan  hingga  kekerasan fisik pada anak dibawah umur.
Komisi Nasional Perlindungan Anak  dibawah  umur  menilai,  negara  tidak optimal  dalam  mengatasi  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  dibawah  umur. Dengan demikian, implementasi  Konvensi Hak  Anak  dibawah  umur  PBB  yang  telah diratifikasi pemerintah sejak 25 September 1990  dianggap  belum  dilakukan  dengan baik.  "Dua  puluh  lima  tahun  berlakunya
Konvensi  Hak  Anak  dibawah  umur  PBB dan  24  tahun  berlaku  di  Indonesia,  pada praktiknya, pemerintah belum dapat memberikan  rasa  aman  terhadap  anak dibawah umur,", hal ini dikemukakan oleh salah seorang komisioner Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait.
Dari  jumlah  laporan  kekerasan anak  dibawah  umur  sepanjang  Januari hingga September 2014, terdapat sebanyak 2.726  kasus.  Kejahatan  seksual  diketahui sebagai  yang  mendominasi,  yakni  58 persen.  Adapun  pelakunya  sebagian  besar adalah  orang  yang  seharusnya  melindungi anak  dibawah  umur.  Komnas  Anak    pun meminta  pemerintah  untuk  merefleksikan lagi  tentang  penanganan  dan  pencegahan kekerasan  terhadap  anak  dibawah  umur agar  lebih  baik  pada  masa  depan, meskipun  telah  memiliki  payung  hukum yang  jelas  dengan  meratifikasi  Konvensi Hak Anak PBB.
Proses  kejahatan  seksual  yang begitu  eksterna  khususnya  bagi  anak dibawah  umur  menimbulkan  keprihatinan berbagai pihak, sehingga untuk memberikan  suatu  efek  jera  terhadap  para pelaku  kejahatan  ini  sangat  beragam, mulai  dari  hal  yang  biasa  sampai  dengan proses  yang  luar  biasa  sampai  dengan proses  ekterem.  Proses  hukuman  biasa  itu berpijak  pada  sistem  hukum  yang  berlaku di  Indonesia  yang  pada  hukuman  terberat seperti  hukuman  seumur  hidup  dan  juga hukuman mati. Namun pagi pendapat yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016
menyatakan  bahwa  hukuman  ini  tidak cukup  atas  dibandingkan  dampak  dari kejahatan seksual yang ditimbulkan, sehingga perlu perlakuan esktern bagi para pelaku kejahatan seksual disini.
KPAI mengusulkan untuk hukuman  kebiri,  dimana  menurut  KPAI hukuman  kebiri  ini  belum  pernah  ada, namun  untuk  memberikan  suatu  efek  jera maka  menurut  KPAI  hukuman  ini  harus diberlakukan. Kemudian hukuman selanjutnya  yaitu  hukuman  menyuntikan cairan  kimia.  Dalam  suatu  penjelasannya salah satu komosaris KPAI Arist Merdeka Sirait  hukuman  paling  bisa  diterima  atas pelaku  kejahatan  ini  adalah  menyuntikan cairan kimia pada pelaku kejahatan seksual khususnya  pedofilia  sebagaimana  yang diberlakukan  pada  Rusia  dan  Korea, dimana  dasar  pembenar  atas  dijatuhkan hukumannya  ini  atas  efek  domino  yang timbulkan  pelaku  kejahatan  ini,  dimana para  korban  akan  berubah  menjadi  pelaku nantinya  setelah  mereka  menjadi  korban kejahatan seksual khususnya pedofilia ini.
Sementara  mantan  meteri  sosial dalam  era  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang Yudoyono  yaitu Salim Segaf Al Jufri  menyebut  hukuman  terhadap  pelaku kekerasan  terhadap  anak  dibawah  umur dinilai berlum mampun untuk memberikan keadilan.  Oleh  karenanya  pelaku  tidak takut  dan  jera  terhadap  kekerasan  yang dilakukannya  terhadap  anak  dibawah umur.  Hukuman  yang  dilakukan  di
Indonesia  menurut  beliau  seharusnya mencontoh  negara  lain      yang  tergas memberi  hukuman  kepada  para  pelaku, sehingga  menurut  beliau  pula  para  pelaku sudah  selayaknya  diberi  hukuam  40  tahun penjara atau hukuman mati.
Sementara  itu  Majelis  Ulama Indonesia  kota  Sukabumi  meminta  pihak berwajib  agar memberikan  hukuman berat terhadap  terdakwa  pelaku  tindak  pidana seksual  terhadap  anak  dibawah  umur  ini dengan  memberikan  hukuman  rajam. Hukuman rajam ini bersumber pada syariat Islam,  karena  menurut  organisasi  Ulama terbesar  di  Indonesia  ini  hukuman  yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual kepada  anak  dibawah  umur  ini  adalah relatif ringan karena  paling lama 15 tahun penjara  dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun penjara  seperti  yang  tertuang  dalam Undang-undang Perlindungan Anak dibawah umur Nomor 23 Tahun 2002.

## III. KESIMPULAN
Rencana  Pemerintahan  Joko  Widodo untuk  menerapkan  hukuman  kebiri  bagi pelaku Pedofilia (pelaku kejahatan seksual terhadap  anak  dibawah  umur)  adalah merupakan pemidanaan ideal bagi pelakunya  sebagai  wujud  pemaksimalan perlindungan  Negara      terhadap  anak dibawah umur.

## Daftar Pustaka
Anonim, Hati-hati Kekerasan Seksual Terhadap Anak //www.parenting.co.id/articl e/usia.sekolah/hatihati.kekerasan.seks ual.pada.anak
dibawah umur/001/004/385.  diakses  tanggal  20 Juni 2014.
Anonim.  Perlindungan  Anak  dibawah  umur. http://anak bersinar.com/news/d etail/id/95/Perlindungan-Anak  .html. Diakses tanggal 29 Juni 2014.
Anonim.  Pelecehan  seksual  terhadap  anak dibawah umur, http://id.wikipedia.org/wiki/Pele cehan_seksual_terhadap_anak dibawah  umur.  Diakases  tanggal  29 Juni 2014.
Anonim.  Pelecehan  seksual  terhadap  anak dibawah umur.
http://klikdokter.com/healthn ewstopics/read/2014/04/18/1
5032187/pelecehan-seksual-pada-anak
dibawah  umur.  Diakses  20  Juni  2014.
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual
http://peunebah.blogspot.com/2011/10/hukum an-terhadap-pelaku-tindak- pidana.html. Diakses tanggal 17  Juni
Muslihah,Sri.  2006.  Kekerasan  Terhadap Anak    :  Model  Transisional  dan Dampak  Jangka  Panjang.Edukid  : Jurnal Pendidikan Anak dibawah umur Usia  Dini  I  (1).Lihat      konvensi. 1998.

## Media dan Penegakan Hak-hak anak dibawah
umur.  Volume  II  No.  2  Medan  : Lembaga  advokasi  Anak  dibawah umur Indonesia (LLAI).