## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5804.461-466

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Rendi Salasbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia Email: laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Perdagangan  orang  merupakan  tindak  kejahatan  yang  beroperasi  diam-diam,  sehingga  masyarakat  dan  LSM berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  serta  dapat  membantu  petugas  berwenang  dengan  memberikan informasi  atau  melaporka  apabila  menyaksikan  kejahatan  perdagangan  orang.  Pengaturan  tindak  pidana perdagangan  orang  sebelum  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  disahkan,  digunakan  KUHP  Pasal  297  yang  berbunyi  Perdagangan  wanita  dan  anak  laki- laki  yang  belum  dewasa,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  tahun.  Sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana perdagangan orang antara lain Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan,  memberi  bayaran  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang kendali  atas orang  lain, untuk tujuan  mengeksploitasi orang tersebut di wilayah  negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dikenakan denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan denda paling banyak Rp 600.000.000,- Kata Kunci : Sanksi, Tindak Pidana dan Perdagangan Orang

## Abstract
Trafficking in person is a crime that operates secretly, so that the community and LSM have the right to obtain legal protection and can assist authorized officers by providing information or reporting when they witness the crime of trafficking in person. The regulation of the criminal act of trafficking in persons before Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is passed, the Penal Code Article 297 which  reads Trafficking  of  women and boys  who  are not  yet  adults, is punishable by imprisonment of up to  6 years. Criminal sanctions against the perpetrators of  the criminal act of  trafiicking in persons include, among others, any person who recruits, sends, transfers, or receives a person with threats of violence, the use of force, kidnapping,  imprisonment,  forgery,  fraud,  abuse  of  power,  paying  even  though  obtaining  approval  from  the person holding the control over another person, for the purpose of exploiting that person in the territory of the Republic  of Indonesia, is sentenced to a minimum of 3 years and maximum of 15 years imprisonment, is subject to a fine of at least IDR 120,000,000 and maximum fine of IDR 600,000,00,- Keywords: Sanctions, Crime and Trafficking in Persons

## 1. PENDAHULUAN
Perdagangan  manusia  merupakan  praktik  kejahatan  yang  terbilang  marak  di  Indonesia, dimana  mengancam  kehidupan  dalam  masyarakat.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah  Bagaimana pengaturan  hukum  tentang  perdagangan  manusia  yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  Undang- Undang  tentang  perdaganagan  manusia  dan  KUHP.  Dan  Bagaimana  penerapan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  perdagangan  manusia  di  Indonesia.  Terkait  dengan  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  dan  perdagangan  orang,  di  antaranya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Pengesahaan  Konvensi  tentang  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan ( Convention On The Eliminator of All Forms of Discrimination  Against Women, Lembaran Negara Tahun  1984  Nomor  29,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3277), Undang-Undang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2012  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Terbaru,  Indonesia  juga  telah  menegaskan  suatu  protokol  pencegah  dan  penindakan perdagangan  orang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2009.  Pengesahan Protocol  to  Prevent,

## JURNAL INTERPRETASI HUKUM VOL. 3 NO. 3 2022
Suppress  and  punish    trafficking  in  Persons,  Especially  Women  Against  Transnational  Organized Crime (Protokol  untuk  mencegah,  menindak,  dan  menghukum  Perdagangan  orang,  terutama Perempuan  dan  anak-anak,  melengkapi  Konvensi  PBB  yang  menentang  tindak  pidana  tradisional yang  terorganisasi).  Semangat  protokol  Palermo  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  dan  untuk  perlindungan  korban  dan  saksi  juga  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007.  Perlindungan korban  dan  saksi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007,  diatur  dari  pasal  43  sampai Pasal  55.  Selanjutnya,  melalui  Pasal  60  sampai  dengan  Pasal  63  diakomodir  peran  serta  masyarakat membantu pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
Akan  tetapi,  mengingat  perdagangan  orang  merupakan  tindak  kejahatan  yang  beroperasi diam-diam,  maka  daripada  itu  kepada  masyarakat  dan  LSM,  disosialisasikan  agar  masyarakat  ikut berpartisipasi  dalam  mengungkap  kejahatan  ini  dengan  cara  memberikan  informasi  kepada  yang berwenang juga melihat, menyaksikan atau mengidentifikasi adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam pertanyaan penelitian berikut ini:
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
Secara  umum  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah  penelitian  hukum normatif. Yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan  dikaji  berdasarkan  teori-teori  hukum  dan  kemudian  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  praktek  hukum.  Jadi  permasalahan  yang  terjadi  dan  muncul  dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis buku atau literatur-literatur, ketentuan perundang-undangan, makalah-makalah, majalah- majalah, ataupun informasi dalam bentuk lain seperti yang diperoleh dari internet, yang berhubungan erat  dengan  objek  kajian  atau  materi  penelitian,  kemudian  dilakukan  pencatatan  dan  pengutipan bagian-bagian yang penting.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah  penelitian  hukum normatif. Yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan  dikaji  berdasarkan  teori-teori  hukum  dan  kemudian  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  praktek  hukum.  Jadi  permasalahan  yang  terjadi  dan  muncul  dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ), dipilih  karena  yang  akan  diteliti  yaitu  berbagai  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  tindak pidana  perdagangan  orang.  Pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Realitas  yang terjadi  sampai  saat ini menunjukkan, daerah  yang banyak mengirim   pekerja rumah  tangga  ke  luar  negeri  adalah  Jawa  Barat,  banten,  Jawa  Tengah,  jawa  Timur,  Sumatera  Utara, Nusa  Tenggara  Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur.  Daerah-daerah  ini  secara  alam  memang  boleh dikatakan  miskin,  kecuali  Sumatera  Utara.  Tapi,  jika  masyarakatnya  kreatif  serta  pemerintah daerahnya  giat  memberdayakan  masyarakat  serta  merekayasa  alam  seperti  Daerah  Istimewa  (DI)
Yogyakarta  dan  Bali,  maka  tentu  tidak  banyak  perempuan  dari  daerah-daerah  itu  harus  menjadi pekerja PRT di luar negeri.  Negara tujuan pengiriman pekerja rumah tangga ke luar negeri biasanya dikirim ke Negara-negara seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. (Dadang Abdullah, 2017:9)
Data  Badan  nasional  Penempatan  dan  perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI) menyebutkan, pada tahun 2011, NTT mengirimkan sebanyak 7.4578 orang tenaga kerja. Rinciannya, sebanyak  1.927  orang  pekerja  informal.  PRT  atau  sektor  informal  (25,7  persen)  dan  5.551  orang lainnya sebagai pekerja formal (74,23 persen). Secara nasional pada tahun yang sama, Indonesia juga mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 626.802 orang, dengan rincian tenaga kerja formal sebanyak 283.191 orang (45,16 persen), dengan tenaga kerja informal sebanyak 335.606 orang (53,52 persen) (Hamka, 2009).
Pada  2010,  NTT  mengirim  sebanyak  3.389  orang  pekerja  yang  terdiri  dari  2.625  pekerja formal  (77,45  persen)  dan  765  pekerja  informal  (22,57  persen).  Secara  nasional  pada  tahun  yang sama,  Indonesia  mengirimkan  tenaga  kerja  ke  luar  negeri  sebanyak  575.804  orang  TKI  yang  terdiri dari 158.363 TKI formal (28 persen) dan 417.441 TKI informal (71 persen).
Pada 2009, sebanyak 4.753 orang tenaga kerja keluar negeri berasal dari NTT. Dari jumlah itu  sebanyak  2.195  orang  pekerja  formal  (46,18  persen)  dan  2.558  orang  lainnya  sebagai  pekerja informal (53,8 persen). Sedangkan secara nasional pada tahun 2009, Indonesia mengirimkan sebanyak 632,172  orang  terdiri  atas  103.918  Tenaga  Kerja  Indonesia  formal  (16  persen)  dan  528.254  Tenaga Kerja Indonesia informal (84 persen). Secara nasional pada tahun 2008, Indonesia menempatkan YKI sebanyak  644.731  orang  yang  terdiri  atas  212.413  Tenaga  Kerja  Indonesia  formal  (33  persen)  dan 432.318 Tenaga Kerja Indonesia informal (67 persen).
Pertama,  pengaruh  sosial  budaya.  Disini  misalnya,  budaya  pernikahan  di  usia  muda  yang sangat  rentan  terhadap  perceraian  mendorong  anak  memasuki  eksploitasi  seksual  komersial. Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  perempuan  Indonesia  diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan.
Meski demikian, dewasa ini pernikahan dini ini terus terjadi. Bahkan angkanya masih tinggi. Tercatat  46,5% perempuan  menikah  sebelum  mencapai  usia  18  tahun  dan  21,5%  sebelum  mencapai usia  16  tahun.  Tradisi  budaya  pernikahan  dini  ini  menciptakan  masalah  sosio-ekonomi  untuk  pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan.  Peluang  ekonomi  yang  terbatas,  mengingat  terbatasnya  pilihan  ekonomi  dan kekuatan  tawar  menawar  mereka,  perempuan  muda  rentan  terhadap  pekerjaan  yang  eksploitatif  dan perdagangan.  Terkait  budaya  ini,  berdasarkan  data  Kementerian  Luar  Negeri  RI,  ada  desa  di Indonesia tepatnya di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mengizinkan anak perempuan mereka untuk dinikahi oleh orang yang berduit.
Kalau  mempunyai  anak  perempuan,  mereka  sungguh  senang.  Walaupun  anak perempuannya masih balita, bapak atau ibunya mengizinkannya kepada orang yang berduit. Begitu  anak  perempuan  itu  sudah  akil  balik,  maka  boleh  diambil  orang  berduit  itu  untuk dikawin, baik sebagai istri sah maupun sebagai istri simpanan. Demikian juga kalau mereka ingin  mengirimkan  anak  perempuan  untuk  menjadi  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri, baik melalui calo maupun langsung ke PPTKIS. Penjualan  anak perempuan sudah menjadi budaya di daerah mereka, “kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), lalu Muhammad Iqbal, kepada wartawan di kantornya, Februari 2014. (Sebagaimana diberitakan CNN pada Jumat, 7 November 2014, dalam
http://m.cnnindonesia.com/nasional/101407193515-12-10355/aparat-tak-paham- perdagangan-manusia, diakses tanggal 9 Desember 2019, Pukul 09.35 Wita.) Kedua, lemahnya penegakan hukum, terutama penegakan UU 39/2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  dan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  “Menurut Perwakilan  International  Organization  Migration  (IOM)  untuk  Indonesia,  Nurul  Qoiriah, menegaskan:  “pemahaman  aparat  penegak  hukum  mengani  undang-undang  perdagangan manusia  yang  minim  membuat  kasus-kasus  perdagangan  manusia  ( human  trafficking) di Indonesia  terus  muncul”  (Sebagaimana  diberitakan  CNN  pada  Jumat,  7  November  2014,
dalam http://m.cnnindonesia.com/nasional/20141107193515-12-10355/aparat-tak-paham- perdagangan-manusia,  diakses  tanggal  diakses  tanggal  9  Desember  2019,  Pukul  09.36 Wita).
Kondisi  tersebut  menyebabkan  oknum  pedagang  manusia  di  Indonesia  lebih  sering mendapat  hukuman  yang  ringan.  “Tidak  semua  penegak  hukum  mengerti  akan  undang-undang mengenai  perdagangan  manusia.  Tidak  rata  pengetahuannya,”  kata  Nurul  Qoiriah.  Nurul  juga mengatakan,  IOM  dan  beberapa  lembaga  lain  sudah  sering  melakukan  pelatihan  kepada  anggota kepolisian, baik Mabes Polri maupun di Polda-Polda. “Padahal kasusnya sudah jelas. Ada tiga elemen perdagangan  yaitu  mobilisasinya,  caranya,  dan  eksploitasi.  Tapi  malah  digugat  dengan  Undang- Undang  Tenaga  Kerja  Indonesia  atau  Undang-undang  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak,” kata Nurul.
Menurut Nurul, polisi di Indonesia seakan enggan mengenakan hukuman berat bagi pelaku perdagangan manusia. “Saya tidak tahu alasan yang pasti, kenapa mereka enggan. Padahal, ancaman hukuman  di  Undang-Undang  Perdagangan  manusia  minimal  tiga  tahun  dan  maksimal  kurungan seumur  hidup,”  lanjut  Nurul.  Alasan  lain  yang  menjadi  temuan  IOM  adalah  terbenturnya  anggaran setiap  kali  Polri  diminta  melakukan  investigasi.  “Padahal  beberapa  penyidik  yang  mengerti  UU tersebut pasti kooperatif bila kita meminta bantuan, tapi akhirnya terbentur anggaran”.
Sementara  itu,  Kepala  Sub  Bidang  Direktorat  Umum  Badan  Reserse  dan  Kriminal  Polri, Komisi  Besar  (Kombes)  Kebijakan  dan  Strategi  Pengawasan  Polri  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  akan  Bekerja  di  Luar  Negeri , di  ruang  seminar  Kementrian  Perindustrian  di  Jakarta,  awal Februari  2014,  mengedepankan  sejumlah  permasalahan  dalam  menegakkan  hukum  terkait  kasus perdagangan orang yang bertopeng pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ini.
1. Korban  tidak  mengenal  pelaku  kejahatan,  para  pelaku  melakukan  kegiatan  dengan  sistem terputus.
2. Dokumen para Tenaga Kerja Indonesia dikuasai oleh majikan di negara tujuan.
3. Proses  penyidikan  belum  selesai,  korban  sudah  berangkat  kerja  lagi  menjadi  Tenaga  Kerja Indonesia.  Bahkan,  ketika  penyidik  telah  menguasai  barang  bukti  berupa  paspor  milik  korban, korban tetap dapat berangkat ke luar negeri kembali.
4. Kondisi Tenaga Kerja Indonesia yang labil menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia tidak konsisten dalam  memberikan  keterangan  seperti  masih  dalam  rasa  takut,  adanya  gangguan  kejiwaan sehingga  membutuhkan  penanganan  khusus  terlebih  dahulu.  Hal  ini  menghambat  proses penyidikan.
5. Perubahan  alamat  dari  PPTKIS  yang  tidak  dilaporkan  juga  menyulitkan  petugas  melakukan pendataan dan pencarian apabila PPTKIS melakukan tindakan melawan hukum.
6. Keberadaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  masih  di  luar  negeri  dan  juga  tempat  tinggal  Tenaga Kerja Indonesia yang jauh memperlambat proses penyidikan.
7. Adanya penafsiran hukum yang berada diantara pihak terkait seperti Polri, Kemnaker, BNPTKI.
8. Pihak  keluarga  tidak  kooperatif  karana  sudah  dijanjikan  sesuatu  oleh  pelaku  untuk  tidak memberikan keterangan/ memberikan bukti-bukti kepada penyidik.
9. Dokumen  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  berbeda-beda  baik  dari  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP), Kartu  Keluarga  (KK),  Akta  kelahiran  atau  pun  Akta  Permandian.  Karena  permasalahan  seperti itu,  kata  Agung,  sedikit  sekali  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  ilegal  dan  perdagangan manusia bertopeng pengiriman Tenaga Kerja Indonesia diproses secara hukum sampai ke tingkat pengadilan.
Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang  berlaku.  Sanksi  dalam  bahasa  Indonesia  diadopsi  dari  Bahasa  Belanda “sanctie” yang  berarti ancaman  hukuman.  Istilah  “sanksi”  pada  perkembangannya  terkini  tidak  hanya  dimaknai  sama dengan  istilah  “hukuman”,  namun  pengertiannya  berbeda  dengan  pidana  ( straf) yang  merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana (Sri Sutatiek, 2013 : 1).
Sanksi  dalam  ilmu  hukum  dapat  dipahami  sebagai  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  oleh pengadilan pada seseorang yang tidak menaati norma-norma yang berlaku. Artinya, sanksi merupakan konsekuensi  logis  dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan.  Mahrus  Ali  berpendapat  “Sanksi  pidana
merupakan  suatu  nestapa  atau  penderitaan  yang  ditimpahkan  kepada  seseorang  yang  bersalah melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  pidana.”  (Mahrus  Ali,  2015).    Sedangkan  menurut E.Y. Kanter  dan  S.R.  Sianturi  menjelaskan  “sanksi  merupakan  alat  preventif  sekaligus  menjadi  alat represif, karena: Pertama, sanksi adalah alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati  oleh  setiap  orang.  Kedua,  merupakan  akibat  hukum  bagi  seseorang  yang  melanggar  norma hukum” (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012 : 30).
Maksud  dari  suatu  pemidanaan,  untuk  Indonesia  pada  konteks  kekinian  pemidanaan  atau pemberian  sanksi/hukuman  seharusnya  tidak  dimaksudkan  untuk  menceritakan  dan  merendahkan martabat  manusia.  Hal  ini  menjadi  penting  karena,  sanksi/hukuman  yang  dikenakan  untuk  pelaku seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Untuk mengetahui sanksi/hukuman bagi  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.
Pasal-Pasal Pidana yang dipakai dalam UUPTPPO adalah sanksi pidana pokok dalam hal ini sanksi  pidana  penjara  minimal-maksimal  dan  sanksi  pidana  denda  minimal-maksimal.  Namun  untuk Pasal  8  UUPTPPO  dan  Pasal  15  UUPTPPO  diterapkan  juga  sanksi  pidana  tambahan.  Sedangkan untuk sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana pengganti berupa kurungan, diberlakukan juga dalam Pasal  24  dan  Pasal  25  UUPTPPO  untuk  menghukum  setiap  orang  yang  memberitahukan  identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau  korban tersebut harus dirahasiakan.
Khusus  untuk  Pasal  15  UUPTPPO,  sanksi  diberikan  kepada  dua  subjek  hukum,  yakni kepada  pengurusanya  dan  korporasi.  Untuk  pengurus  dari  suatu  korporasi  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  tiga  paling  sedikit  lama  lima  belas  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.120.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp.600.000.000,00.  Pengurus  dari  suatu  korporasi  diberikan juga  hukuman  tambahan  berupa  pemecatan  dari  pengurus  dan/atau  pelarangan  kepada  pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
Sedangkan  untuk  korporasi  dikenai  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.360.000.000,00  dan paling  banyak  Rp.1.800.000.000,00.  Korporasi  juga  dapat  dijatuhkan  pidana  tambahan  berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Pengaturan  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebelum  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang  berbunyi  Perdagangan  wanita  dan  anak  laki-laki  yang  belum  dewasa,  diancam  dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  antara  lain  Setiap  orang  yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,  dipidana  penjara  paling  singkat  3  tahun  dan  paling  lama  15  tahun,  dikenakan  denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan denda paling banyak Rp 600.000.000,-.
Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan saran sebagai berikut:
1. Kepada  penegak  hukum  diharapkan  penerapan  sanksi  perdagangan  orang  hendaknya  konsisten untuk  membuat  efek  jera  terhadap  pelaku  perdagangan  manusia  yang  berkedok  pengiriman Tenaga Kerja Indonesia.
2. Kepada  masyarakat  disarankan  hati-hati  menerima  tawaran  dan  bujuk  rayu  gembong-gembong Tenaga Kerja  Indonesia  karena sudah biasa merayu dan mempengaruhi dengan berbagai  iming- iming penghasilan yang besar.

## DAFTAR BACAAN
Dadang  Abdullah,  2017, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Trafficking  Anak  dan  Perempuan , Lampung.
E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  2012, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
Hamka,  2009,  dalam  sebuah  makalah  tulisannya  soal Tenaga  Kerja  Sektor  Informal  di  Perkotaan, Jakarta.
Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta. Sri  Sutatiek,  2013, Rekonstruksi  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  Anak  di  Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta