## PEMBERDAYAAN PETERNAK AYAM RAS PEDAGING SISTEM KEMITRAAN DENGAN PENGUATAN KOMITMEN KERJASAMA INTI-PLASMA

## Cokorda Bagus Dharma Putra Mahardika

## Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Kupang

## ABSTRACT
Broiler  agribusiness  is  currently  leading  to  consolidation  of  farmers  and  broiler  industries  with  a contract  farming  partnership.  The  broiler  industry  that  implements  cooperation  between plasma/farmers  and  the  nucleus/large  integrators  has  yet  improve  the  welfare  of  small-scale farmers. In fact, farmers are more accepting risks than getting profits and so that it is not accordance with  the  principles  of  partnership  and  empowerment.  Basically,  farmers  need  the  commitment  of stakeholders  to  support  their  empowerment.  The  method  to  encourage  strengthening  of stakeholder’scommitments  starting  from:  (a)  The  Government  or  stakeholders  initiating  meetings between  farmers  and  local  integrator  to  discuss  evaluating  the  implementation  of  contract  farming partnership; (b) The government monitors the local integrators to make a fair cooperation contract or memorandum  of  understanding;  (c)  Periodic  monitoring  of  contract  farming  partnership  agreements, such  as  procurement  of  inputs,  management  and  outputs;  (d)  Implementing  integrated  assistance where stakeholders are involved.
Keywords: Commitment, empowerment, farmers,stakeholders

## PENDAHULUAN
Industri peternakan ayam ras telah mengarah pada terjadinya konsolidasi baik  melalui  integrasi  vertikal  melalui  manajemen  perusahaan  multinasional dan  kemitraan  usaha.  Integrasi  vertikal  mengintegrasikan  pengelolaan  bisnis ayam ras terstruktur mulai dari hulu hingga hilir sehingga berkembang menjadi bisnis  komersial  yang  bersifat  dualistik,  yaitu  tumbuhnya  perusahaan peternakan  skala  besar  pada  satu  sisi  dan  pada  sisi  lain  tumbuhnya  peternak rakyat (Saptana dan Daryanto, 2013). Kemitraan usaha ayam ras pada dasarnya merupakan  kerja  sama  antar  usaha  peternakan  atas  dasar  prinsip  saling memerlukan,  memperkuat,  menguntungkan,  menghargai,  bertanggung  jawab, dan  ketergantungan.  Namun  pada  kenyataanya,  beragam  spekulasi  yang dihadapkan pada usaha  kemitraan ini terkait  prinsip usaha  tersebut  berkaitan dengan kesejahteraan dan tingkat keberdayaan peternak.
Pengelolaan  bisnis  ayam  ras  dikategorikan  berhasil  jika  memberikan keuntungan  atau  pendapatan  nyata  yang  memadai  bagi  pelaku  ekonomi terutama  peternak  rakyat  yang  sampai  saat  ini  masih  tergolong  rendah pendapatannya  (Saragih,  2000).  Pola  usaha  kemitraan  ayam  ras  pedaging sebagian besar menempatkan peternak rakyatpada usaha budidaya yang kurang
mampu meningkatkan pendapatan peternak secara nyata, karena dalam sistem agribisnis ayam ras, nilai tambah yang terkecil berada pada subsistem budidaya ayam ras dibandingkan subsistem agribisnis hulu (industri pembibitan, industri pakan,  industri  obat-obatan,  beserta  perdagangannya)  serta  pada  subsistem agribisnis  hilir  ayam  ras  (industri  pemotongan  ayam,  industri  pengolahan daging/telur  ayam  ras,  beserta  kegiatan  perdagangannya).  Hal  inilah  yang menyebabkan  mengapa  peternak  rakyat  memperoleh  penghidupan  dan pendapatan  yang  tetap  rendah  selama  ini  sehingga  menciptakan  gejolak peternak rakyat.
Sistem  kemitraan  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  kepada dua  pihak  yakni  perusahaan  peternakan  (inti)  dan  peternak  (plasma). Perusahaan  peternakan  mendapatkan  kepastian  atas  hasil  terhadap  modal sarana  produksi  ternak  yang  dikeluarkan,  sedangkan  peternak  dapat mendapatkan  kepastian  atas  pasokan  sarana  produksi  dan  pemasaran  hasil pasca  melakukan  panen.  Kerjasama  usaha  dengan  sistem  kemitraan diwujudkan dalam kontrak yang mengikat para pihak yang bersepakat. Kontrak tersebut  mengandung  sejumlah  klausula  yang  harus  dipatuhi  oleh  para  pihak namun  tetap  harus  memperhatikan  sejumlah  etika  dan  regulasi  yang  berlaku. Pada  praktiknya,  plasma  dihadapkan  pada  posisi  yang  hanya  “menerima” kontrak  tersebut  tanpa  diikutkan  dalam  perumusan  kesepakatan.  Menurut pandangan  Yunus  (2009),  rendahnya  posisi  tawar  menawar  dan  kurang transparannya  penentuan  harga  input  maupun  output  menjadi  salah  satu ketidakberdayaan  peternak  dalam  bermitra  ditambah  lagi  peternak  tidak  dapat mengontrol  kualitas  sapronak  yang  diberikan  perusahaan  sehingga menyebabkan  kerugian  bagi  plasma.  Hal  ini  didukung  oleh  Sirajuddin  dkk (2015)  yang  bependapat  bahwa  kontrak  kemitraan  ini  bersifat  tertutup  dan disusun  sepihak  oleh  perusahaan,  sehingga  format  dan  klausal  yang  tertera merupakan  aturan  yang  pasti  dari  pihak  perusahaan  untuk  dipatuhi  yang mengakibatkan peternak tidak memiliki akses alternatif untuk mengembangkan atau memberdayakan sumber daya yang dimiliki.
Terkait  hal  tersebut,  perlu  diupayakan  pemberdayaan  peternak  agar mampu bertahan dan  berkembang dalam bisnis ayam ras ini oleh stakeholder, inti,  pemerintah,  asosiasi,  lembaga  penyuluhan  hinggaakademisi.  Hal  yang dibutuhkan  peternak  adalah  bagaimana  perjanjian  kerjasama  ini  dapat menguatkan posisinya selaku mitra usaha. Oleh karena itu, perlunya penguatan
komitmen  perjanjian  kerjasama  dan  pendampingan  secara  terpadu  untuk mendukung keberdayaan peternak. Penguatan komitmen kerjasama merupakan suatu  penguatan  perjanjian  atau  kontrak  yang  harus  dijalankan  oleh  kedua belah  pihak  mitra  dalam  menjalankan  bisnis  dengan  memperhatikan  aspek sosial,  norma-norma  dan  etika  yang  berlaku.  Penguatan  komitmen  diharapkan mampu  meningkatkan  skala  usaha  secara  signifikan  dan  kontribusi  peternak terhadap pendapatan keluarga. Kerjasama yang terarah dan sistematis seluruh stakeholder akan menciptakan suatu sistem terintegrasi mulai dari pengawasan kontrak  kerja,  proses,  budidaya,  pemasaran  hingga  evaluasi  kemitraan  itu sendiri.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Hariyono  dkk  (2013),  komitmen stakeholder berpengaruh positif terhadap karakteristik usaha ayam ras pedaging dan kemudahan akses peternak terhadap akses pendukung usaha kemitraan.
Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang kemitraan usaha  peternakan, menyebutkan  pada  pasal12  ayat  1  yaitu  pembinaan  kemitraan  usaha peternakan  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesetaraan  yang  saling memerlukan,  memperkuat,  menguntungkan,  menghargai,  bertanggung  jawab, dan  ketergantungan  dalam  pengembangan  usaha  peternakan.  Kemudian pembinaan kemitraan dilakukan oleh perusahaan peternakan, bupati/wali kota, gubernur,  dan  menteri  dalam  pengembangan  usaha  peternakan  sesuai  dengan pola  kemitraan  serta  lembaga  lain  yang  terkait.  Hal  inilah  yang  mendasari bahwa  persoalan  pembinaan  peternak  ayam  ras  pola  kemitraan  tidak  hanya menjadi  ranah  perusahaan,  tetapi  semua  pihak  yang  terkait.  Penguatan  dapat dikoordinasikan  untuk  menciptakan  pola  pembinaan  yang  mendukung keberdayaan  petani  melalui  pengawalan  kontrak,  perbaikan  operasionalisasi kebijakan, bantuan materi penyuluhan, informasi pasar dan akses pendukung. Selain  itu,  pemberdayaan  melalui  pembinaan  ini  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  kompetensi  peternak  terkait  masalah  teknis  pemeliharaan  ayam ras, kepemimpinan dalam wirausaha, wewenang dan tanggung jawab.

## PERMASALAHAN SISTEM KEMITRAAN AYAM RAS PEDAGING TERKAIT KEBERDAYAAN PETERNAK
Sumber  daya  manusia  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam pembangunan  pertanian.  Sumber  daya  manusia  yangkompetitif  akan meningkatkan produktifitas pertanian secara signifikan serta mampu mengelola pasar  melalui  persediaan  hasil  pertanian  dan  jasa  yang  berkualitas.  Sumber
daya  manusia  yang  memiliki  kapasitas  unggul  akan  lebih  sensitif,  cepat menanggapi dan mengelola perubahan pasar yang dinamis (Sukino, 2014). Pada era globalisasi saat ini, penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci  dari  pembangunan  pertanian  yang  efisien  dan  berdaya  saing  tinggi. Penguatan  kapasitas  dalam  artian  mampu  mendesain  kemampuannya sedemikian  rupa  untuk  meningkatkan  nilai  efisiensi  produktivitas  pertanian agar mampu berkompetisi di pasar global serta faktor pendukung lainnya yang vital  seperti  kebijakan,  pengawasan  intensif,  pembinaan  teknis  dan softskill . Pemberdayaan  lebih  mengarah  kepada  memberi  “daya”  yang  dimiliki  manusia berupa  kompetensi,  wewenang,  tanggung  jawab  serta  akses  pendukung  dalam rangka meningkatkan kinerja.
Dari  kajian  kemitraan  usaha  baik  secara  konseptual  maupun  kajian empiris dalam bidang perunggasan tersirat bahwa kerjasama antar perusahaan mitra  (inti)  dengan  peternak  mitra  (plasma)  dapat  terjalin  secara  baik  bila terdapat saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Melalui kemitraan usaha  terbangun  spesialisasi  kerja  yang  akan  meningkatkan  produktivitas, mengurangi  biaya  transaksi  yang  akan  meningkatkan  efisiensi  usaha, pembagian  resiko,  adanya  jaminan  pemasaran  hasil,  serta  akses  terhadap program-program  pemerintah  (Saptana  dan  Daryanto,  2013).  Meskipun demikian,  ditemukan  juga  bukti-bukti  bahwa  usaha  sistem  kontrak  mungkin juga membawa permasalahan bagi kesejahteraan peternak kecil.
Penulis  merangkum  beberapa  ketidakberdayaan  peternak  dalam  usaha agribisnis  ayam  ras  pedaging  pola  kemitraan,  yaitu:  (1)  Tidak  ada  kontrol  dari pihak  ketiga  dalam  perumusan  kebijakan  kontrak  kerja,  hanya  inti  yang merumuskan  sesuai  dengan  kepentinganya  dan  pada  praktiknya  pembagian keuntungan  dirasakan  kurang  adil;  (2)  Perusahaan  meminta  peternak melakukan perbaikan kandang atas biaya peternak sendiri; (3) Manipulasi input, khususnya untuk DOC ( Day Old Chick) dan pakan ternak, biasanya untuk DOC dan  pakan  kualitas  prima  digunakan  untuk  budidaya  perusahaan  sendiri  dan yang  kualitas  lebih  rendah  untuk  peternak  mitra;  (4)  Tidak  ada  jaminan penghasilan  yang  layak  bagi  peternak  karena  sudah  mengeluarkan  modal membangun  kandang  untuk  bermitra  dalam  jangka  panjang,  dapat  diputus sepihak oleh inti dan biasanya hak tanpa alasan yang jelas, sehingga merugikan peternak;  (5)  Ada  beberapa  perusahaan  inti  yang  melarang  untuk  menyalin kontrak  kerja  untuk  dibawa  pulang  oleh  peternak  (hanya  disimpan  di
perusahaan  saja).  Inti  berdalih  agar  kontrak  tersebut  tidak  sampai  jatuh ketangan  kompetitor.  Hal  ini  kemungkinan  menggangu  peternak,  karena peternak  tidak  dapat  mengevaluasi  program  dari  kontrak  kerja  apakah  layak atau tidak sesuai dengan perkembangan pasar; (6) Peternak mendapatkan harga input  yang  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan  sebagai  peternak  mandiri,  karena pada  dasarnya  perusahaan  inti  telah  memperhitungkan  tingkat  suku  bunga komersial; (7) Program pendampingan tidak dilakukan secara intensif dan sesuai dengan prinsip pemberdayaan atau  penyuluhan. Petugas pendampingan hanya dari  perusahan  bukan  bertindak  sebagai  penyuluh,  tetapi  sebagai  petugas perusahaan;  (8)  Tidak  ada  kepastian  panen  secara  riil  dan  inti  akan  menunda atau mempercepat panen sesuai kebutuhan “pasar” menurut versi inti sendiri.
Hal ini diperkuat juga dengan hasil penelitian Sirajuddin dkk (2015) yang menerangkan ada beberapa kesenjangan pada kontrak kemitraan unggas yaitu: Pertama,  peternak  sangat  dirugikan  karena  tidak  memiliki  alternatif  pasokan sapronak,  baik  dari  sisi  kontinuitas  penyediaan  dan  harga  (kemungkinan sapronak  dari  pihak  inti  lebih  mahal).  Perjanjian  ini  mengikat  peternak  untuk wajib  membeli  sapronak  dari  pihak  inti  dengan  harga  yang  ditetapkan  oleh mereka.  Kedua,  tidak  ada  kepastian  waktu  panen  di  level  peternak.  Pihak  inti dapat  melakukan  waktu  pemanenanlebih  cepat  (walaupun  belum  siap  untuk dipanen)  bilamana  harga  jual  di  pasaran  sangat  mahal.  Demikian  pula sebaliknya,  inti  dapat  menunda  panen  ketika  harga  jatuh,  padahal  usia  panen sudah  mencukupi.  Pada  usia  tertentu  bila  tidak  dipanen  akan  menyebabkan kerugian  peternak,  karena  ayam  akan  mengonsumsi  pakan  lebih  banyakdan tidak  sesuai  lagi  dengan  standar  pertambahan  bobot  ayam.  Selain  itu, penentuan  jadwal chick-in dilakukan  sepihak  oleh  inti  menambah ketidakberdayaan peternak saat ini.

## PENGUATAN KOMITMEN KERJASAMA INTI-PLASMA
Dasar  pemikiran  usaha  kemitraan  adalah  setiap  pelaku  usaha mempunyai  potensi  kemampuan  dan  keistimewaan  masing-masing  dengan perbedaan  ukuran,  jenis,  sifat,  dan  tempat  usahanya.  Dari  kelebihan  dan kekurangan ini diharapkan saling menutupi kekurangan masing-masing dengan kondisi  yang  demikian  akan  timbul  suatu  kebutuhan  untuk  bekerja  sama  dan menjalin  kerja  sama  kemitraan  (Windarsari,  2007).  Namun  menurut pengamatan Hariyonodkk(2013), tingginya kebergantungan peternak kepada inti
menyebabkan  kesulitan  untuk  mengembangkan  skala  usaha  mereka  dan menempatkan  posisi mereka  pada kondisi yang tidak berdaya. Oleh karena  itu perlu  diupayakan  penguatan  komitmen  stakeholder  untuk  memberdayakan peternak.
Pada  Gambar  1,  dijelaskan  alur  pola  penguatan  komitmen  dan pembinaan  terpadu  yang  harus  diperhatikanoleh  semua  pihak,  rinciannya sebagai berikut:
1. Pemerintah  menginisiasi  pertemuan  antara  perusahaan  kemitraan, peternak,  asosiasi,  akademisi  atau  stakeholder  lainnya  secara  berkala  baik di  tingkat  nasional  maupun  daerah  untuk  menyepakati  bentuk  kerjasama yang  ideal  bagi  pemangku  kepentingan.  Pertemuan  ini  didasarkan  oleh keresahan petani, inti maupun hasil evaluasi bentuk kerjasama atau apakah penerapan  kemitraan  sudah  sesuai  dengan  Permentan  Nomor  13  Tahun 2017  tentang  kemitraan  usaha  peternakan  ataupun  tentang  pelaksanaan Permentan  Nomor  32  Tahun  2017  tentang  penyediaan,  peredaran, pengawasan ayam ras dan telur. Pertemuan ini sebenarnya tidak menunggu “kasus-kasus hangat” terjadi, tetapi perlu diagendakan secara berkala untuk mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Pada  saat  inilah  awal  dari pemberdayaan peternak dimulai.
2. Kesepakatan  di  antara  pihak  yang  berunding  dalam  rangka  membuat perjanjian  di  kemudian  hari  dituangkan  dalam  nota  kesepahaman.  Pada prinsipnya,  nota  kesepahaman  tidak  memiliki  kekuatan  yang  mengikat kedua  belah  pihak  karena  ini  bukanlah  kontrak  perjanjian.  Nota kesepahaman  pada  praktiknya  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara moral.  Hal  ini  cukup  penting  untuk  menelusuri  pihak  yang  tidak  memiliki komitmen dalam mewujudkan prinsip keadilan pada usaha kemitraan.
RPA / Pasar Ketepatan waktu panen dan prosedur kerja Kinerja (Performance ) Harga Jual Nota kesepahaman Kontrak Kerja Pertemuan berkala antar stakeholder Kebijakan terkait PP No 6 Tahun 2013
UU No. 41 Tahun 2014 Permentan No. 13 Tahun 2017 Permentan No. 32 Tahun 2017 Sarana produksi (DOC, Pakan dan OVK) Output ( Live bird ) Program SeleksiPerusahaan bekerja sama dengan lembaga penelitian Kebijakan terkait Perpres No. 71 Tahun 2015 Permentan No. 3 Tahun 2018 Permendag No. 58 Tahun 2018 Permentan No. 22 Tahun 2017 Permentan No. 3 Tahun 2018 Pelaku usaha atau Peternak Pelatihan teknis dan manajerial
Penghargaan dan
Sanksi
Seminar/ Workshop Penyuluhan Pertanian- Peternakan Pendampingan terpadu
Kredit usaha rakyat (Upgrading kandang dan operasional) Permentan No. 32 Tahun 2016
Merumuskan
Proses budidaya Diterima oleh Inti, pemerintah, LSM, Lembaga terkait
Gambar 1. Diagram alur pola penguatan komitmen kerjasama inti-plasma oleh stakeholder usaha kemitraan peternakan ayam ras pedaging
3. Berdasarkan  Permentan  Nomor  13  Tahun  2017,  perjanjian  kerjasama tertulispaling  kurang  memuat:  (a)  jenis  ternak,  jenis  produk  hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan; (b) hak dan kewajiban; (c)  penetapan  standar  mutu;  (d)  harga  pasar;  (e)  jaminan  pemasaran;  (f) pembagian  keuntungan  dan  risiko  usaha;  (g)  pembiayaan;  (h)  mekanisme pembayaran;  (i)  jangka  waktu;  dan  (j)  penyelesaian  perselisihan.Perjanjian tertulis  sebagaimana  dimaksud  harus  diketahui  oleh  unsur  pemerintah daerah kabupaten/kota  sebagai pembina  kemitraan usaha. Pertanyaan saat ini  adalah  sejauh  mana  pemerintah  daerah  mengetahui  dan  mengevaluasi hal  tersebut.  Selain  itu,  perlindunganpeternak  dapat  dilakukan  juga  pada penentuan  harga  acuan  dan  peredaran  pada  anak  ayam  (DOC),  pakan  dan obat,  vaksin,  kimia  (OVK),  sehingga  pemerintah  dapat  memberikan  sanksi kepada perusahaan jika tidak memperhatikan harga acuan sarana produksi ternak.  Peternak  diperkenankan  untuk  memilih  kualitas  DOC,  pakan,  OVK sesuai  kemampuan  finansial  dan  pertimbangan  teknis  lainnya,  sehingga perlu diatur regulasi terkait hal ini.
4. Peternak ayam ras dapat diberdayakan dengan pembentukan kelompok tani ayam  ras  yang  memiliki  struktur  organisasi,  AD/ART,  rencana  kerja  dan sebagainya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Kelompok  ini  juga  diarahkan  membentuk  usaha  agribisnis  terintegrasi dengan  bekerja  sama  dengan  koperasi  atau  bank.  Peternak  akan  lebih mudah  dalam  mengakses  modal  jika  ingin  membangun  atau  merenovasi kandang,  biaya  operasional,  peremajaan  peralatan  kandang  untuk mengurangi  resiko  kerugian  dari  sisi  pembiayaan  operasional.  Selain  itu, pemerintah  harus  cepat  mengupayakan  asuransi  pada  sektor  usaha  ini (seperti  pada  ternak  sapi)  sehingga  dapat  menjadi back  up peternak  yang ingin mengembangkan skala usaha peternakanya.
5. Adanya dukungan dari banyak pihak (pemerintah, LSM, asosiasi, akademisi) dapat  mengurangi  ketergantungan  peternak  kepada  perusahaan,  sehingga meningkatkan  keberdayaan  pelaku  usaha  kecil/peternak  itu  sendiri. Dukungan  tersebut  dapat  berupa  perumusan  kontrak,  perbaikan operasionalisasi  kebijakan,  bantuan  materi  atau  informasi  terkini,  kredit usaha, pelatihan/kursus, ataupun pendampingan intensif.
6. Peningkatan  kompetensi  peternak  harus  didukung  juga  oleh  semua stakeholder,  mulai  dari  pernyuluhan,  pelatihan  hingga  pengawasan  yang terstruktur  yang  disebut  dengan  pendampingan  terpadu.Pemberdayaan peran  penyuluh  atau  BPP  di  kecamatan  bekerja  sama  dengan  petugas perusahaan dalam mendampingi peternakmelakukan usaha  budiaya  karena ayam  ras  pedaging  merupakan  komoditas  ternak  yang  terus  mengalami perkembangan  seleksi  yang  ketat  dan  tuntutan  kebutuhan.  Seperti  contoh: perkembangan  penampilan  ayam  ras  pedaging  pada  umur  30  hari  sebelum tahun  1980  rata-rata  berbobot  badan  1,0-1,20  kg  dengan FCR mencapai 1,90-2,00, setelah tahun 2000 bobot badan ayam mencapai > 1,60 kg dengan FCR <  1,70.  Pemerintah  sebaiknya  memiliki  basis  data  sebaran  populasi kandang  kemitraan  yang  aktif,  jumlah  peternak,  siklus  pemeliharaan  dan perkembanganya  untuk  mengatur  bentuk  pendampingan  yang  disesuaikan dengan  program  kerja  petugas  perusahaan.  Pendampingan  tersebut sebaiknya  diatur  selama  satu  periode  pemeliharaan,  mulai  dari  persiapan kandang  sebelum chick  in ,  persiapan  kedatangan  DOC,  seleksi  DOC, pencatatan,  pemeliharaan  ayam  umur  0-12  hari  ( masa  brooding) , pemeliharaan  rutin  >12  hari-panen,  dan  pemanenan.  Selain  itu,  peternak yang  ingin  mengadukan  atau  melaporkan  keluhan  terkait  usaha  budidaya harus  diorganisir  dengan  cepat  dan  tepat.  Pengelolaan  informasi  terkait teknis  upaya  pendampingan  dapat  dikembangkan  dengan  aplikasi  berbasis android  seperti  “TAKESI:  Teknologi  Android  Kesehatan  Sapi”  yang dikembangkan  Kementrian  Pertanian.  Pendampingan  terpadu  akan  lebih meningkatkan  kepercayaan  diri  dan  kompetensi  peternak  dalam  kegiatan budidaya,  penangangan  masalah  yang  cepat,  menekan  kerugian  dan pengoptimalan pencapaian bobot standar.
7. Komitmen  inti  dalam  menjamin  kepastian  panen  harus  diperjelas  hingga waktu  dan  kondisi  pemanenan.  Pemerintah  harus  menetapkan  regulasi terkait  kepastian  pemanenan  yang  dilakukan  perusahaan.  Rincian  tersebut dapat  berupa  pilihan/kesepakatan  hari,  bobot,  urgensi  akibat  penyakit. Perhitungan  harga  sebaiknya  menjadi  pertimbangan  terakhir  jika berhubungan  dengan  mitra  peternak  skala  kecil  (<  5.000  ekor/siklus periode). Hal ini dapat melindungi peternak dari “ketidakpastian panen” yang selama ini masih terjadi.
8. Dari sisi peternak, dapat diberikan bonus prestasi atau sanksi ketika sudah mencapai/tidak dapat mencapai standar tertentu yang sudah disepakati. Hal ini  penting  karena,  peternak  ada  juga  yang  melakukan  kecurangan  pada praktiknya.  Oleh  karena  itu,  perlu  disikapi  dengan  pemberian reward  and punishment bukan hanya dari perusahaan, tetapi juga dari pemerintah/dinas terkait  selaku  pembina  teknis. Reward  and  punishment tertuang  dalam kontrak  perjanjian  untuk  mengikat  para  pihak  (inti  dan  mitra  plasma). Pembinaan  dari  pemerintah  kepada  peternak  yang  curang  akan meningkatkan kepercayaan perusahaan inti kepada negara karena ada peran pemerintah  secara  nyata  dilapangan  untuk  mendukung  usaha  kemitraan yang  mengedepankan  prinsip  saling  kebergantungan,  memerlukan, menguatkan,  menguntungkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Dari  delapan  poin  yang  sudah  dibahas  terkait  penguatan komitmen  kerjasama  inti-plasma,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penguatan  ini  berupaya  untuk  mengangkat  posisi  tawar  menawar  peternak dengan  perusahaan  kemitraan  mulai  dari  pengadaan  sapronak,  proses budidaya  hingga  pemanenan.  Peternak  dapat  mengambil  keputusan  sesuai tanpa  ada  intervensi  dari  pihak  manapun.  Menurut  hasil  penelitian Mahardika  (2018),  pengambilan  keputusan  pada  manajemen  pemeliharaan berpengaruh positif nyata terhadap keberhasilan usaha kemitraan ayam ras pedaging.  Peternak  yang  memiliki  kemampuan  memecahkan  masalah  yang cepat pada kegiatan budidaya akan lebih mendukung capaian performa yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, dukungan stakeholder dalam penguatan komitmen akan meningkatkan pengambilan keputusan dalam berusaha tani yang notabene-nya meningkatkan keberdayaan peternak walaupun itu dalam sektor  agribisnis  peternakan  ayam  ras.  Kemitraan  pada  dasarnya mengandung  makna  sebagai  tanggung  jawab  pemerintah  maupun  inti (secara  moral)  untuk  membimbing  peternak  agar  mampu  (berdaya)  dalam menjaga  kelangsungan  usahanya  sehingga  menjadi  mitra  yang  handal  dan tangguh. Mitra yang tangguh akan mampu meningkatkan daya saing produk ayam  pedaging,  efisien,  serta  mampu  menempatkan  posisinya  pada  era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini. Peternak menjalankan usaha tani dengan sentuhan bisnis dan pembagian resiko yang sesuai ( sharing risk) .

## KESIMPULAN
Kemitraan  usaha  ayam  ras  pada  dasarnya  merupakan  kerja  sama  antar pihakdengan  prinsip  saling  memerlukan,  memperkuat,  menguntungkandan ketergantungan.Namun,  dalam  praktiknya,  peternak  sebagai  plasma  lebih cenderung dirugikan posisinya karena tidak berdaya menghadapi “kedigdayaan”pihak inti. Untuk memberdayakan peternak, perlu dukungan dari seluruh  stakeholder  untuk  menguatkan  komitmen  kerjasama  inti-plasma. Pemerintah  perlu  mengupayakan  regulasi  agar  penguatan  komitmen  memiliki payung hukum yang jelas, seperti penentuan harga acuan sapronak dan output, pendampingan  terpadu,  kredit  dan  asuransi  untuk  usaha  agribisnis  ayam  ras. Penguatan  komitmen  dilakukan  agar  peternak  lebih  mudah  mengakses  aspek pendukung  bisnis  ayam  ras  agar  tidak  memiliki  ketergantungan  yang  tinggi pada inti. Dengan dukungan dari semua pihak, peternak akan semakin percaya diri  dan  mampu  mandiri  dalam  berusaha  tani  sehingga  tercapainya pemberdayaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Hariyono,  M.B.,  B.A  Nugroho  dan  S.  Azizah.  2013.  Pemberdayaan  Peternak Broiler  Berskala  Kecil  Sistem Contract  Farming Melalui  Peningkatan Komitmen  Stakeholder.  Laporan  akhir  penelitian  akhir  perguruan  tinggi. Universitas Brawijaya. Malang.
Mahardika, C.B.D.P., IN Suparta dan N.W.T Inggriati. 2018. Making Relationship with The Success of Broiler Contract Farming  at Tabanan Regency . Jurnal Majalah Ilmiah Peternakan. Vol. 21, No. 1, Feb. 2018: 18-23.
Saptana,  R  dan  Daryanto,  A.  2013.  Dinamika  Kemitraan  Usaha  Agribisnis Berdaya  saingdan  Berkelanjutan.  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian.  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Pertanian,  Kementerian Pertanian. Bogor.
Saragih,  B.  2000.  Kumpulan  pemikiran:  Agribisnis  Berbasis  Peternakan.  Vol  2. Pustaka Wira Usaha. Bogor.
Sirajuddin, S. N., Aminawar, M., Lestari, V. S., Siregar, A. R., & Aryanto,T. 2015. Analyze  the Contract of Broiler Partnership Farming  System  in  theProvince of  South  Sulawesi  in  Conjunction  to  the  Law  No.  5,  1999  Regarding Prohibition  on  Monopolistic  and  Unfair  Business  Competition . Jurnal  Ilmu dan Teknologi Peternakan. Vol 4, No. 2, Juli 2015: 79-84.
Sukino.  2014.  Membangun  Pertanian  dengan  Pemberdayaan  Masyarakat  Tani. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
Windarsari.  2007.  Kajian  Usaha  Peternakan  Ayam  Ras  Pedaging  di  Kabupaten Karanganyar:  Membandingkan  antara  Pola  Kemitraan  dan  Pola  Mandiri. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Yunus. 2009. Analisis Efisiensi Produksi Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging Pola  Kemitraan  dan  Mandiri  di  Kota  Palu  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Program pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.