## FORMAT KAMPANYE KONSTRUKTIF DEBAT TERBUKA PADA PILKADA JAWA BARAT 2018
Hanafi
Fakultas Komunikasi danDesain, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia email : hn.hanafi@unibi.ac.id

## Abstrak
Pilkada Jabar 2018 menyisakan waktu kurang dari satu semester kedepan. Pesta demokrasi untuk memilih para elit nomor satu daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) se Jawa Barat periode 2018 – 2023  ini,  akan  berlangsung  pada  sekitar  pertenganhan  2018  mendatang.  Mengingat  nilai  strategis dan  pentingnya  ajang  politik  ini  bagi  masa  depan  Jawa  Barat  sendiri,  dibutuhkan  sebuah  format yang  konstruktif dalam  kampanye  para  calon,  khususnya  melalui  kampanye  debat terbuka.  Calon mana  yang  terpilih  nantinyalah  yang  akan  membawa  Jawa  Barat  menjemput  masa  depan  lima tahunanya. Makalah ini bertujuan untuk menemukan, dan  mengetahui berbagai data atau informasi mengenai  format  konstruktif  kampanye  debat  terbuka  pada  Pilkada  Jabar  2018,  sehingga ditemukan dan diperoleh gambaran mengenai format konstruktif itu sendiri secara jelas.
Adapun  dalam  bagian  pembahasan  diperoleh  hasil  yang  dapat  dijelaskan  yakni:  Pertama, Isi/Substansi  pokok  dalam  kampanye  debat terbuka  pada  Pilkada  2018  nanti,  selayaknya  berkisar tentang  hal  dan  urusan  pokok  yang  membumi  dan  sesuai  jatidiri  dan  karakteristik  Jawa  Barat. Kedua,  Periodisasi  pelasanaan  kampanye  debat  terbuka  ini,  secara  garis  besar  berisikan  tiga  (3) tahap, yaitu tahap I, II, dan III. Tahapan ini untuk mengukur keterkaitan kuat antara profil, prestasi, kompetensi,  dan  wawasan    para  calon  dengan  jatidiri  kedaerahan  serta  loyalitas  ke  Jawa  Baratan mereka;  kesinambungannya  dengan  perencanaan  program  dan  kebijakan  yang  dirancang  para calon;  dan  menguji  kemampuan  para  calon  dalam  membawa  nilai  potitioning  dan  harkat  Jawa Barat  di  tingkat  nasional  bahkan  internasional.  Ketiga,  Kemasan  dan  setting,  kampanye  debat terbuka  Pilkada  Jabar  2018  sebaiknya  diukur  dengan  batasan-batasan  nilai  sopan-santun masyarakat,  nilai  etis  kedaerahan  serta  kearifan  local  yang  senantiasa  diwariskan  secara  turun- temurun di tengah masyarakat pasundan yang religius.

## Kata kunci : kampanye, pilkada

## Abstract
The elections of West Java 2018 live more or less one in the future. The democracy party to select the elites number one area (Governor and Regent / Mayor) in West Java period 2018 - 2023, will take place around the next pertaining to 2018. Given the strategic importance and importance of this  political  arena  for  the  future  of  West  Java  itself,  a  constructive  format  is  needed  in  the campaign  of  candidates,  especially  through  open  debate  campaigns.  Which  candidate  will  be chosen to bring West Java to fetch their future five years.
This paper  aims to find  and  find out  various  data  or information about  constructive  open debate campaign format in the elections of Jabar 2018.
As for the discussion section, the following results can be explained: - The main content / substance in the open debate campaign in the 2018 election later, should be about Things and basic business that is grounded and according to the identity and characteristics of West Java. - Periodization of the implementation of this open debate campaign, outline contains three (3) stages, namely stages I,  II,  and  III.  That  should  measure  the  strong  linkages  between  the  profiles,  achievements, competencies, and insights of the candidates with their regional identity and loyalty to their Java Baratan;  Sustainability  through  planning  programs  and  policies  designed  by  candidates,  and testing the ability of candidates to bring value potitioning and West Java's dignity at national and
even  international  level.  -  Packaging  and  setting,  open  debate  campaign  elections  Jabar  2018 election  should  be  measured  by  the  boundaries  of  the  values  of  public  courtesy,  ethical  regional values  and  local  wisdom  that  is  always  passed  down  through  generations  in  the  community pasundan religious.
Key word : campaign, the electios

## 1. PENDAHULUAN
Pesta  Demokrasi  Politik  masyarakat  Jawa Barat  dalam  hal  ini  pemilihan  kepala  daerah tinggal  lebih  kurang  satu  tahun  lagi.  Pesta demokrasi untuk  memilih para  elit  nomor  satu daerah  (Gubernur  dan  Bupati/Walikota)  se Jawa  Barat  periode  2018  –  2023  ini,  akan berlangsung  pada  sekitar  pertenganhan  2018 mendatang.  Terkait  khususnya  Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 (selanjutnya disebut Pilgub  Jawa  Barat  2018)  akan  dilaksanakan pada  Juni  2018  untuk  menentukan  Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018– 2023.  Ini  merupakan  pemilihan  kepada  daerah ketiga  bagi  Jawa  Barat  yang  dilakukan  secara langsung  menggunakan  sistem  pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini dimundurkan dari periode  sebelumnya  karena  mengikuti  jadwal pilkada  serentak  gelombang  ketiga  pada  Juni 2018.  Pihak  KPUD  Jawa  Barat  belum mengeluarkan  jadwal  defenitif  mengenai tahapan Pilkada tersebut. Berdasarkan peraturan,  hanya  partai  politik  yang  memiliki 20  kursi  atau  lebih  di  DPRD  Jawa  Barat  yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya.
Pilgub  Jabar  2018  menjadi  pagelaran politik  penting  kedua  setelah  Pilkada  DKI Jakarta  usai.  Betapa  tidak  jika  yang  akan digelar nanti adalah pemilihan kepala daerah di wilayah  Propinsi  yang  dipahami  merupakan wilayah  yang  langsung  berbatasan  dengan wilayah ibukota negara, Jakarta. Kenyataan ini langsung atau tidak langsung secara geopolitik, dapat  menjadikan  peristiwa  politik  Pilkada
khususnya  Pilgub  Jabar  2018  menjadi  model kedua  setelah  Pilgub  DKI  Jakarta  yang  bakal menjadi  barometer  penting  dalam  mengukur stabilitas dan dinamika politik tingkat nasional di  Indonesia.    Keberlangsungan  Pilkada  Jabar 2018 sebagai sebuah peristiwa politik kewilayahan dalam kerangka Negara Kesatuan RI menjadi realitas penting. Hal ini mengingat bahwa  situasi  dan  kondisi  Propinsi  Jabar  dari sisi  geografis,  latar  belakang  sejarah  dan dinamika  sosio-politiknya  memiliki  beberapa kekhasan.  Secara  geopolitik  dan  geostrategis, wilayah  Propinsi  Jabar  langsung  berbatasan dengan wilayah Propinsi DKI Jakarta, membawa  akibat  kedinamisan  tersendiri  yang berdampak luas di berbagai  bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Kenyataan ini mendorong keterkatan yang signifikan bagi konstalasi  politik  Jawa  Barat  di  tengah konstelasi politik nasional. seperti dapat dilihat dan  dirasakan  dalam  kehidupan  dan  dinamika social politik masyarakat Jabar, terutama  sejak reformasi bergulir hampir dua decade ini.
Berbagai  ulasan,  liputan  dan  diskusi publik,  mulai menghangat  dan  ramai dikemas dalam  kerangka    ikut  menyoroti  ajang perpolitikan  Jabar  2018.  Wacana  pokok  di samping  terkait  dengan  nama-nama  yang diperkirakan  akan  tampil  sebagai  kontestan Pilkada,  secara  khusus  Pilgub  Jabar,  termasuk di  dalamnya  juga  menyoroti  dan  menganalisis seputar isu,  strategi,  kiat,  dan  aktivitas  parpol- parpol  pendukung  dalam  mengusung  calon- calon  yang  mereka  jagokan.  Fenomena  ini misalnya,    seperti  dirilis  oleh  beberapa lembaga  seperti  Pusat  Kajian  Komunikasi Politik  Indonesia  (PKKPI),  dan  Citra  Survei Indonesia (CSI), yang laporannya menyebutkan  beberapa  figur  yang  mereka anggap  kuat  dan  akan  masuk  ke  bursa  bakal calon gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.
Dalam  Pilkada  Jawa  Barat  2018,  PKKPI  dan CSI  mencatat  sejumlah  nama  dan  ada  nama kuat  dalam  calon  tersebut.  Rilis  PKKPI  dan CSI  ini  adalah  hanya  pantauan,  belum  hasil survei,"  kata  analis  dan  pengamat  politik  dari PKKPI,  Munanto  dalam  siaran  persnya  di Jakarta.  Figur  seperti  Deddy  Mizwar  (Wagub Jabar aktif), Deddy Mulyadi (Bupati Purwakarta  aktif),  Dede  Yusuf  (anggota DPRRI  dan  mantan  Wagub  Jabar),  Desi Ratnasari  (artis  dan  politisi),  Iwa  Kartiwa (Sekda  Profinsi  Jabar),  Nurul  Arifin  (artis  dan anggota  DPR  RI,  kader  Partai  Golkar),  Netty Herawaty (istri Gubernur Jabar, Aher), Ridwan Kamil  (Walikota  Bandung  aktif),  Rieke  Dyah Pitaloka (artis dan anggota DPR RI, kader PDI- P),  mulai  muncul  di  permukaan.  Tentu  saja nama-nama  ini  secara  formal  masih  harus melalui  berbagai  tahapan  dan  seleksi  politik yang  cukup    panjang,  sebelum  saatnya  nanti dikukuhkan secara resmi oleh KPUD Jabar.
Ulasan lainnya menyongsong berlangsunganya  Pilkada  Jabar  2018,  muncul dari  pemberitaan  “AntaraNews”,  menyangkut para  calon  gubernur  Jabar  misalnya,  sejumlah informasi  media  melaporkan  bahwa,  Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, menyatakan  sudah  mendapat  dukungan  dari Partai  Gerindra  untuk  maju  dalam  Pemilihan Gubernur  Jawa  Barat  2018  mendatang. Dukungan  itu  ia  dapat  saat  menghadiri  Rapat Pimpinan  Daerah  (Rapimda)  Partai  Gerindra Jawa Barat, di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (1/5/2017)  malam  lalu.  Ia  hadir  mewakili Gubernur  Jawa  Barat  Ahmad  Heryawan  pada acara  tersebut.  "Tiba-tiba  dari  Rapimda  tadi seluruh DPC dan DPD beri dukungan ke saya," kata Deddy, saat dihubungi, Selasa (2/5/2017). Namun  kata  Deddy,  dukungan  yang  diberikan itu  belum  resmi  menjadi  sikap  partai.  Karena menurutnya masih harus dibahas lagi.
"Keputusan di ketua umum. Tadi ngobrol sama Ketua  Umum  (Prabowo)  enggak  ada  masalah, tinggal nunggu  waktu saja," kata dia. Menurut Deddy,  pihaknya  sangat  menyambut  baik dukungan  yang  diberikan  Partai  Gerindra tersebut. "Alhamdulillah kalau emang (dukungan)  ini  hak  kita,  mudah-mudahan dikasi  kemudahan  jalannya.  Yang  penting bersama-sama  dengan  partai  ada  koalisi  dan
punya  tujuan  yang  sama,"  katanya.  Apalagi menurutnya  Partai  Gerindra  tidak  memberikan syarat  apapun  untuk  mau  diusung  oleh  Partai Gerindra.  Yang  penting  bisa  berbuat  untuk kemajuan Jawa Barat. "Enggak ada syarat satu, dua,  tiga.  Yang  penting  bisa  berbuat  untuk Jawa  Barat,"  ujarnya.  Sementara  itu,  Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kader dan Keanggotaan  DPD  Partai Gerindra Jawa  Barat Bucky Wikagoe membenarkan adanya dukungan  terhadap  Deddy  Mizwar.  Namun bukan  sikap  resmi  dari  Partai  Gerindra. Pasalnya  dari  hasil  Rapimda  DPD  Partai Gerindra  Jabar  Senin  lalu,  secara  bulat  Partai Gerindra  mendukung  Ketua  DPD  Partai Gerindra  Jawa  Barat  Mulyadi  maju  di  Pilgub Jabar  2018  menjadi  calon  gubernur  atau  calon wakil  gubernur.  "Saat  itu  spontan  peserta rapimda  mengutarakan  dukungan  agar  Pak Demiz  (Deddy  Mizwar)  bisa  berpasangan dengan Pak Mulyadi yang bulat diusung calon gubernur  atau  wakil  gubernur  di  Pilgub  Jabar 2018 oleh Partai Gerindra," ujarnya.
Terkait  wacana  mengenai  para  calon lainnya  muncul  dari  analis  dan  pengamat politik    dari  PKKPI,  Munanto.  Ia  mengatakan bahwa,  Pilkada  Jabar  meskipun  masih  satahun lagi,  tetapi  pesta  demokrasi  di  provinsi  itu dipastikan  akan  ramai  setelah  Pilkada  DKI Jakarta.  Ia  menyatakan  bahwa  ada  politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB.  Hasanudin  mempunyai  karakter  kuat, tegas,  dan  berani.  "Betul  banyak  tokoh  di Jabar,  tetapi  saya  lihat  nama  TB  Hasanudin sudah dikenal, saya lihat juga dia tegas. Cuma apa  dia  akan  dipilih  Ketua  Umum  PDIP Megawati  Soekarnoputri  atau  tidak  pada  2018 nanti?  Kalau  saya  melihat  dia  memang  sudah teruji dan paham masalah polhukam selain saat ini  dia  duduk  di  Komisi  I  DPR  RI  dan  harus dicatat  dia  juga  vokal  mengenai  kebenaran," tuturnya.  Lebih lanjut,  menurut  Munanto  yang jelas  Pilkada  Jabar  berbeda  dengan  DKI Jakarta  karena  di  Jabar  harus  menggunakan strategi  kampanye  yang  membumi.  "Selain luas  wilayah,  Jabar  unik  dalam  pilkada.  Kita dapat  belajar  banyak  dari  munculnya  nama Ahmad Heryawan (Aher) yang pada awal-awal 'kan  tak  disangka,  tetapi  bisa  mengalahkan yang lain, hanya karena dalam jabatan periode
pertamanya  menggandeng  artis  Dede  Yusuf atau  pada  saat  maju  untuk  jabatan  kedua  kali, Aher  juga  muncul  dan  menang  lagi  karena menggandeng Deddy Mizwar," tuturnya.
Mengenai  teknis  pelaksanaan  Pilkada Jabar 2018,  pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD  Jabar,  menyiapkan  dan  menyusun agenda  dan  tahapan  Pilkada  sesuai  peraturan perundangan  yang  berlaku.  sebagaimana  yang diamanahkan  dalam  UU  No.  8  tahun  2015 Tentang  Pilkada.  Sebagai  amanat  konstitusi dan  tugas  profesionalnya  sebagai  lembaga independen,  Pilkada  Jabar  2018  selayaknya diselenggarakan  oleh  KPUD  Jabar  untuk menghasilkan  para  kepala  daerah  secara demokratis,  konstitusional,  taat  azas  semata demi kemajuan Jawa Barat.   Hal yang penting di  tahapan  awal  Pilkada  salah  satunya  adalah memperkenalkan dan menampilkan sosok para calon yang akan berlaga nanti  di  pubik Jawa Barat  secara  transparan.  Langkah  ke  arah  ini bisa  secara  sistemik  diawali  dengan    tahapan pengumuman  resmi  para calon,  kampanye  dan debat  terbuka,  maupun  uji  public  lainnya. Untuk  memenuhi  tujuan  inilah  dibutuhkan sebuah  konsep  yang  aplikatif  sebagai  format konstruktif  dalam  pagelaran  kampanye  debat terbuka  pada  Pilkada  Jabar  2018.  Melalui sarana  kampanye  debat  terbuka  inilah,  unjuk kompetensi  serta  kelayakan  diri  para  calon, secara  terbuka  dapat  digelar.  Untuk  itu dibutuhkan  sebuah  format  yang  konstruktif dalam  kampanye  debat  terbuka  para  calon, yang  selanjutnya  akan    diuraikan  dalam makalah ini.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  fakta  dan  fenomena  yang diuraikan  dalam  latar  belakang  di  atas,  dapat disajikan perumusan masalah  sebagai berikut. “Bagaimanakah  format  konstruktif  kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018?”

## Identifikasi
Dari  rumusan  masalah,    selanjutnya diidentifikasikan permasalahan, sebagai berikut:
a) Bagaimana gambaran Isi dan substansi pokok materi format konstruktif  kampanye  debat  terbuka pada Pilkada Jabar 2018?
b) Bagaimana gambaran Periodisasi pelaksanaan format konstruktif kampanye  debat  terbuka  pada  Pilkada Jabar 2018? c) Bagaimana  gambaran Kemasan dan seting format  konstruktif  kampanye debat  terbuka  pada  Pilkada  Jabar 2018?

## Tujuan
Makalah  ini  disusun  untuk  mencari, menemukan,  dan    mengetahui  berbagai  data atau  informasi  mengenai  format  konstruktif kampanye  debat  terbuka  pada  Pilkada  Jabar 2018.  Adapun  secara  rinci  memiliki  tujuan antara lain:
1) Untuk  mengetahui    gambaran Isi  dan substansi pokok materi format konstruktif  kampanye  debat  terbuka pada Pilkada Jabar 2018. 2) Untuk mengetahui gambaran Periodisasi pelaksanaan format konstruktif  kampanye  debat  terbuka pada Pilkada Jabar 2018. 3) Untuk mengetahui gambaran
Kemasan dan seting format konstruktif  kampanye  debat  terbuka pada Pilkada Jabar 2018.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia, pada  dasarnya  merupakan  sebuah  proses politik  demokratis  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat daerah.  Wujud pelaksanaannya tak lain  dikenal  dengan  istilah  pemilhan  umum atau  “ the  election ”  (Budiardjo,  1986).  Pilkada ini  dilakukan  oleh  seluruh  warga  masyarakat daerah sebagai pemilih sesuai persyaratan yang ditentukan,  dengan tujuan untuk memilih para kepala daerah dengan cara
mencoblos/mencontreng foto salah satu kontestan  (UU  No.  8  tahun  2015  Tentang Pilkada  serta  Juklak/Juknis  KPU,  Pilkada, 2013).  Proses  Pilkada,  sebagaimana  halnya proses  pemilu  lain  pada  umumnya,  melalui tahap  sosialisasi  dan  perkenalan  para  calon yang  di  kenal  dengan  kampanye.  Kampanye sebagai  ajang  mempererat  hubungan  dan keterkaitan  politis  antara  para  calon  kontestan dengan masyarakat pemilih, melalui
pengenalan  profil,  visi  misi  dan  program  yang ditawarkannya (Budiardjo dan Isjwara, 1988).
Terkait  khusus  Pilkada  Jabar  2018, KPU  menetapkan  16  kabupaten/kota  ikut sebagai  peserta  Pilkada  Jabar  yang  digelar serentak pada tahun 2018. Pelaksanaan Pilkada serentak  di  16  kabupaten/kota  di  Jabar  juga bersamaan dengan digelarnya Pilkada Gubernur  Jabar  pada  tahun  itu.  Berdasarkan data  ada  13  kabupaten/kota  yang  akhir  masa jabatan  (AMJ)  habis  pada  tahun  2018.  Dan  4 kabupaten/kota  yang  dimajukan  Pilkadanya meski  AMJ  berakhir  pada  2019  nanti.  Pilkada Jabar  2018    juga  bersamaan  dengan  Pilkada serentak  di  seluruh  Indonesia.  Kepala  daerah yang  masa  jabatannya  habis  di  tahun  2018 lebih  dominan  di  Pilkada  serentak  2018  di Jabar.  Pilkada  Jabar  2018  diagendakan  akan digelar pada bulan Juni tahun 2018. Sebagaimana Pilkada lainnya, beberapa kebijakan  KPU  terkait  Daftar  Pemilih  Tetap
(DPT) akan disamakan dengan DPT yang nanti digunakan  pada  Pilgub  Jabar  2018.  Tahapan Pilkada Jabar 2018 dilakukan secara bersamaan  di  16  kabupaten/kota  di  Jabar  ( detikNews, reportase berita, 2017) Di Pilkada Jabar 2018 KPU
menggunakan  mekanisme  pemilihan  yang dilakukan hanya satu putaran. Artinya pemenang  suara  terbanyak  akan  langsung dinyatakan lolos sebagai pemenang Pilkada. Di sisi  lain  informasi  terbaru  di  Pilkada  serentak 2018  juga  KPU  tidak  menetapkan  batasan perolehan suara yang mengakibatkan pemilihan  diputar  dua  kali,  artinya  tidak  ada batasan  minimal  dimana  pasangan  calon dapat dinyatakan  ikut  di  putaran  berikutnya  karena tidak  ada  putaran  kedua.  Pasangan  calon  yang memperoleh  suara  terbanyaklah  yang  nanti ditetapkan sebagai pemenang. Di sisi lain KPU juga  mengatur  tentang  mekanisme  sosialisasi pasangan  calon  yang  maju  di  Pilkada,  dimana seluruh  biaya  sosialisasi  ditanggung  oleh pemerintah  melalui KPU.  Misalnya  saja  untuk biaya  atribut  dan  juga  sosialisasi  pasangan calon.  Namun  demikian  pasangan  calon  tetap mendapatkan  kesempatan  untuk  bersosialisasi sebagaimana  jadwal  tahapan  Pilkada  serentak tahun  2018.  Penghematan  anggaran  pemilu  di Pilkada serentak tahun 2018 dengan
memanfaatkan  DPT  bersama  yang  itu  juga digunakan  pada  Pilgub  Jabar  2018.  Artinya kemungkinan  untuk  biaya  pemutakhiran  data dapat  diminimalisir  dan  menekan  biaya pengeluaran  pemerintah.  Peserta  Pilkada  Jabar tahun 2018 jumlahnya lebih banyak ketimbang Pilkada Jabar di tahun 2017 yang hanya diikuti oleh  tiga  kabupaten/kota  yaitu,  Kota  Cimahi, Kota  Tasikmalaya  dan  Kabupaten  Bekasi. Berikut  ini  daftar  kabupaten/kota  peserta Pilkada Jabar  2018:  1.  Kota  Bandung,  2. Kota Bogor  (AMJ  2019),  3. Kota  Cirebon,  4.   Kota Sukabumi, 5. Kota Banjar, 6.    Kota Bekasi, 7. Kabupaten  Bogor,  8.    Kabupaten  Purwakarta, 9.    Kabupaten  Sumedang,  10.  Kabupaten Subang,  11.  Kabupaten  Bandung  Barat,  12. Kabupaten Kuningan, 13. Kabupaten Majalengka,  14.    Kabupaten  Cirebon  (AMJ 2019),  15.   Kabupaten  Garut  (AMJ  2019),  16. Kabupaten  Ciamis  (AMJ  2019).  (Posted  by Citizen Jurnalisme,2017)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  dan dibahas  mengenai  gambaran  terkait  format kampanye  debat  terbuka  pada  Pilkada  Jabar 2018, sebagai berikut:
Isi/Substansi  pokok dalam  kampanye  debat terbuka  pada  Pilkada  2018  nanti,  selayaknya berkisar  tentang  hal  dan  urusan  pokok  yang membumi  dan  sesuai  jatidiri  dan  karakteristik Jawa  Barat.  Tentunya  tema-tema  ini  diangkat melalui analisis, kajian, dan penelitian para ahli yang  adopsi  KPUD  Jawa  Barat.  Persoalan seperti  kesejahteraan,  kemajuan,  keadilan masyarakat  di  bidang  ideology,  politik, ekonomi, social budaya dan hankam yang khas Jawa  Barat,  seharusnya  mampu  menggali kompetensi  dan  wawasan  para  calon  dalam visi-misi  dan  program-program  kebijakan mereka.  Kampanye  debat  khas  Jawa  Barat yang  membumi  ini,  dalam  arti  bermaslahat bagi  keseimbangan  material  dan  spiritual, berbasis budaya dan kearifan lokal serta penuh dengan keindahan dan seni bersyukur masyarakatnya.  Program  pro  rakyat  seperti ekonomi  kerakyatan  (home  industry  sesuai potensi dan keunggulan masing-masing daerah)  dengan  bantuan  dan  kredit  ringan untuk  mendorong  masyarakat  wirausaha;
pendidikan  yang  murah  dan  berkeadilan  di seluruh  pelosok  wolayah,  akses  transportasi yang merata, layak, dan mudah; pelestarian dan pemberdayaan sumber alam dan potensi wisata daerah; program untuk penggalian, pelestarian, sosialisasi  dan  promosi,  serta  pemberdayaan nilai-nilai  seni,  budaya,  serta  kearifan  local  di semua  daerah  Jawa  Barat.  Isi  dan  substansi dalam  kampanye  debat  terbuka,  sepantasnya bukan  hanya  bermuatan  pesan-pesan  dan informasi    politik  bagi  para  calon  dan  parpol pengusungnya, yang dipenuhi taktik pragmatisme  politik  semata,  akan  tetapi  juga melibatkan  atensi,  sentimen  dan  kepentingan menyeluruh    masyarakat  Jawa  Barat  yang religious,  luhur  dan  lineuwih  secara  etis  dan budaya.  Realitas  kampanye  debat  terbuka, seharusnya berisi tema-tema yang mengundang animo  serta  perhatian  masyarakat  luas,  serta melibatkan semua pihak dan stake-holder Jabar dalam niat tulus dan kebersamaan menghadirkan wahana bagi kelahiran pemimpin  jabar  yang  amanah  dan  maslahat bagi  semuanya.    Jabar  akan  menyeleksi  dan memilih  elit  utamanya,  elit  mana  yang nantinya  akan  menjadi  orang  nomor  satu  di tanah  pasundan  yang  diharapkan  bukan  hanya akan melanjutkan estafet pemerintahan di Jawa Barat  lima  tahun  kedepan,  akan  tetapi  juga mampu  membawa  Jawa  Barat  semakin  maju sesuai  ungkapan  lokal  “motekar  tur  nanjeur” dalam kancah perpolitikan nasional di nusantara.
- Mengenai  tahapan  dan  periodisasi pelasanaan kampanye  debat  terbuka  ini, secara  garis  besar  berisikan  tiga  (3)  tahap, yaitu  tahap  I,  II,  dan  III.  Tahap  I  harus mengukur  keterkaitan  kuat  antara  profil, prestasi,  kompetensi,  dan  wawasan    para calon  dengan  jatidiri  kedaerahan  serta loyalitas ke Jawa Baratan mereka; Pada Tahap II  yakni  menggali  dan  mengukur  nilai  dan hasil dari tahap I apakah bisa terimplementasikan secara nyata dan berkesinambungan melalui perencanaan program  dan  kebijakan  yang  dirancang  para calon.  Pada  tahap  akhir  (III),  harus  dapat mengukur  dan  menguji  kemampuan  para calon  dalam  membawa  nilai  potitioning  dan
harkat  Jawa  Barat  di  tingkat  nasinal  bahkan internasional.
- Dari  sisi  kemasan  dan  setting, kampanye  debat  terbuka  Pilkada Jabar  2018 sebaiknya  diukur  dengan batasan-batasan nilai sopan-santun masyarakat,  nilai etis  kedaerahan  serta kearifan local yang senantiasa diwariskan  secara  turun-temurun  di tengah  masyarakat  pasundan  yang religius.  Dalam  atraksi  kampanye debat terbuka, para calon dan pendukung  tidak  saling  mencemooh, menghina, memfitnah dan menghindari kebohongan  public  dan  adu  argument yang miskin makna kemaslahatan serta menghindari  ucp  dan  tindak  madharat, ketika  berhadapan  dengan    kontestan lain.

## 4. KESIMPULAN
Dengan sebuah format konstruktif kampanye  debat  terbuka  pada  Pilkada  Jabar 2018,  yang  dirancang  dengan  model  tahapan  I (substansi materi pokok), tahapan II (Periodisasi  pelaksanaan  kegiatan  kampanye debat),  dan  tahap  III  (kemasan  dan  setting debat),  masyarakat  pemilih  Jawa  Barat  dapat menggali  informasi  dan  menilai  kompetensi para  calon  pemimpinnya  berdasarkan  kriteria keunggulan  kepemimpinan,  serta  menakar komitmen  dalam  tugas  dan  tanggungjawab mereka  sebagai  pemimpin  yang  amanah  dan menjunjung  nilai-nilai  luhur  budaya  dan kearifan  lokal  tatar  parahyangan.  Dipihak lainnya  format  kampanye  seperti  ini  akan terhindar  dari  subjektivitas  dan  pragmatisme politik para calon. Dengan demikian kesalahan masyarakat  dalam    memilih  pemimpinnya, karena  alasan  para  calon  tidak  popular  atau miskin publisitas sehingga tak mampu menunjukan kompetensi,
wawasan, kemampuan  diri  maupun  visi-misi  mereka, akan dapat diminimalisasi.
Dalam  konteks  kehidupan  demokrasi  terkait Pilkada  Jawa  Barat  2018,  komitmen  dan tanggungjawab  masyarakat  Jawa  Barat  akan diuji secara sosio-politik maupun etis-normatif. Berhasilkah  Jawa  Barat  membuktikan  diri mereka  selaku  masyarakat  yang  kondusif,
demokratis, partisipatif, dewasa dan berperadaban?  Peristiwa  politik  2018  nanti sedikit  banyak  membawa  Atmosfir  yang  akan melahirkan situasi-kondisi kepolitikan penting. Misalnya  terkait  komunikasi  politik  akan  ada terpaan  informasi/pesan-pesan  politik  yang tidak sehat, saling curiga dan miss understanding ,  misalnya black  campaign , transaksi  isu  tak  bertanggungjawab  atau potensial  dalam  menebar  fitnah.  Menghadapi hajatan  politik  2018,    Jawa  Barat  akan membuktikan  resistensi  dan  kapabilitas  sistem kepolitikannya,  sebagaimana  terkenal  dengan situasi  dan  kondisi  masyarakatnya  yang  silih asah,  silih  asih,  dan  silih  asuh.  Sebuah masyarakat yang “gemah ripah wibawa mukti” dan  dilandasi  kememilikan  kultur  santun, ramah, patuh dan toleran terhadap siapapun. Sebagai  saran,  hasil  dan  bahasan  makalah  ini hendaknya  menjadi  pertimbangan  dan  bahan kajian  selanjutnya  bagi    pihak-pihak  terkait aktivitas  kepolitikan  di  Jawa  Barat,  seperti lembaga  ELY.  Dalam  skala  lebih  luas,  juga bagi  pihak  dan  lembaga  politik  lainnya  pada tingkat  infra  maupun  supra  struktur  politik Jawa Barat. Sehingga semua pihak yang terkait dengan  dinamika  kepolitikan  di  Jawa  Barat akan  menyajikan  dan  menampilkan  atraksi politik    secara  berbobot,  penuh  nilai  etis budaya  dan  kearifan  lokal,  menuju  Jabar  yang berperadaban, insha Allah.

## 5. REFERENSI

## Buku
Budiardjo,  Miriam,  1986. Dasar-dasar  Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Cangara,  Hafied,  2009. Komunikasi  Politik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Firmanzah,  2011. Mengelola  Partai  Politik,
Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Muhtadi,  Asep  Saeful,  2008. Komunikasi Politik  Indonesia, Remaja  Rosdakarya,
Bandung.  Nimmo,  Dan,  1978. Political Communication  and  Public  Opinion  in
America, Goodyear  Publishing  Company,
Santa Monica Cal.

## Sumber lainnya
Muhtadi,  Asep S. dan Azis Taufik Hirzi. 2017. Manajemen  &  Etika  Komunikasi  Politik. Seminar  Perkuliahan,      Semester  II,
Program  Studi  Magister  Ilmu  Komunikasi, Konsentrasi  Komunikasi  Politik, UNISBA, Bandung.
Taufik  Hirzi,      Azis,  2017.  Kampanye  dan Pemasaran  Politik”,  Materi  Perkuliahan, semester  III, Program  Studi  Magister  Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Bandung