Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1277 – 1288

## Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi
Bagi Calon Anggota Legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu 2019
Implementation Of Recruitment And Selection Policies For Legislative Candidates Of The Regional Executive Board Of The National Awakening Party Of North Sulawesi Province In The 2019 Election
Muid Djalal (1)(*) , Agustinus B. Pati (2) , Elfie Mingkid (2)
1) Staf dan Peneliti Tenaga Ahli Partai Kebangkitan Bangsa
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: muiddjalal95@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 31 Mei 2023
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 31 Mei 2023

## ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of recruitment and selection policies for legislative candidates in the Regional Executive Board of the National Awakening Party of North Sulawesi Province in the 2019 elections. This research was conducted in approximately 4 months from January to April 2023. The research was conducted at the DPW PKB Office of North Sulawesi Province located in Lingkungan I, Tikala Ares Village, Tikala District, Manado City. Data collection techniques used in this research are observation and field studies, interviews, literature studies and qualitative, audio  and  visual  documents.  This  research  uses  two  sources  of  primary  data  and  secondary  data.  Primary  data  is collected from the first source. The primary data sources in this study are informants who have been determined, while secondary data sources are collected as support from the first source. Secondary data sources can also be said to be data arranged  in  the  form  of  documents  consisting  of  documentation,  articles,  magazines  and  others  that  can  support  the primary data that has been obtained. Data analysis conducted in this research is by reducing data, presenting data and drawing  conclusions  or  verification.  The  research  on  the  implementation  of  recruitment  and  selection  policies  for legislative candidates at the DPW PKB of North Sulawesi Province shows that communication aspects, human resource aspects, disposition aspects, and bureaucratic structures in the recruitment and selection of prospective board members from the North Sulawesi PKB have not been carried out optimally in each process carried out.
Keywords : policy implementation; recruitment and selection; legislative members

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  rekrutmen  dan  seleksi  bagi  calon  anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019. Peneltian ini  dilaksanakan  dalam  waktu  kurang  lebih  4  bulan  pada  bulan  Januari  hingga  April  2023.  Penelitian  dilaksanakan  di Kantor DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala, Kota Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi lapangan, wawancara, studi kepustakaan dan dokumen kualitatif, audio dan visual. Penelitian ini menggunakan dua sumber data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah  informan  yang  telah  ditentukan,  sedangkan  sumber  data  sekunder  dikumpulkan  sebagai  penunjang  dari  sumber pertama. Sumber data sekunder dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdiri dari dokumentasi,  artikel,  majalah  dan  lain-lain  yang  dapat  menunjang  data  primer  yang  telah  diperoleh.  Analisis  data  yang dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi.  Hail  penelitian  implementasi  kebijakan  perekrutan  dan  seleksi  bagi  calon  anggota  legislatif  di  DPW  PKB Provinsi  Sulawesi  Utara  menunjukkan  aspek  komunikasi,  aspek  sumber  daya  manusia,  aspek  disposisi,  dan  struktur birokrasi pada rekrutmen dan seleksi calon anggota dewan dari PKB Sulawesi Utara  belum dilakukan dengan maksimal pada setiap proses yang dilaksanakan.
Kata kunci : implementasi kebijakan; rekrutmen dan seleksi; anggota legislatif
Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi…………………………...…………...…....(Muid Djalal, Agustinus Pati, Elfie Mingkid)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Partai  politik  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  negara  demokrasi.  Partai  politik bahkan menjadi salah satu penentu keberlangsungan  demokrasi  suatu  negara.  Secara umum,  partai  politik  adalah  sekelompok  orang yang  terorganisasi  dan  memiliki  kehendak  serta cita-cita yang sama.
Menurut  Undang-undang  Nomor  2  tahun 2008  tentang  partai  politik  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  2  tahun 2011,  partai  politik  adalah  organisasi  yang bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan  dan  membela  kepentingan politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara, serta  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut  Giovanni  Sartori  dalam  Budiarjo (2022),  partai  politik  adalah  suatu  kelompok politik  yang  mengikuti  pemilihan  umum  dan melalui  pemilihan  umum,  mampu  menempatkan calon-calonnya  untuk  menduduki  jabatan-jabatan publik.  Partai  politik  juga  merupakan  sarana  bagi warga negara turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.
Partai politik bahkan tidak hanya merupakan  struktur  kelembagaan  politik  yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan status politik,  tetapi  juga  merupakan  sarana  atau  alat bagi  warga  negara  menyampaikan  aspirasi  dan kepentingannya untuk tujuan kesejahteraan demokrasi.  Partai  politik  sebagai  sarana  dan  alat bagi  warga  negara  dapat  dilihat  dari  salah  satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik untuk mempersiapkan  kader  partai  menjadi  pemimpin dan  menduduki  jabatan  politik.  Fungsi  ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun  kepemimpinan  nasional  yang  lebih  luas. Untuk  kepentingan  internalnya,  setiap  partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dapat menjadi partai yang  mempunyai  kesempatan  lebih  besar  untuk mengembangkan diri.  Dengan  mempunyai  kader- kader  yang  baik,  partai  tidak  sulit  menentukan
pemimpinnya  sendiri  dan  mempunyai  peluang untuk  mengajukan  calon  masuk  ke  bursa kepemimpinan nasiolan. Rekrutmen politik menjamin  kontinuitas  dan  kelestarian  partai, sekaligus  merupakan  salah  satu  cara  untuk menjaring  dan  melatih  calon-calon  pemimpin. Ada  berbagai  cara  untuk  melakukan  rekrutmen politik,  yaitu  melalui  kontak  pribadi,  persuasi ataupun cara-cara lain Budiardjo (2022).
Pada  pasal  29  Undang-Undang  Nomor  2 tahun  2011  tentang  partai  politik,  menyebutkan partai  politik  melakukan  rekrutmen  terhadap warga  negara  Indonesia  untuk  menjadi  anggota partai  politik,  bakal  calon  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD), Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilu tahun 2019 di Indonesia, khususnya pemilihan  legislatif  yang  menggunakan  metode seleksi bakal calon sebagai bagian dari komponen penting  dalam  demokrasi  partai  politik  secara internal, pada pasal 241 Undang-undang Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  mengatur tentang  pengajuan  calon  anggota  DPR,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Pada  pasal 241 ayat 2 menentukan bahwa seleksi bakal calon anggota  legislatif  harus  dilaksanakan  secara demokratis  dan  terbuka  sesuai  dengan  AD/ART internal  partai  politik.  Begitupun  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 yang menyebutkan secara  jelas  bahwa  rekrutmen  dilakukan  secara demokratis  dan  terbuka  sesuai  AD  dan  ART partai  serta  peraturan  perundang-undangan  dan keputusan pengurus partai.
Partai  politik  sebelum  mendaftarkan  bakal calon  legislatif  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  untuk  menetapkan  sebagai  daftar  calon sementara, partai politik terlebih dahulu melakukan  perekrutan  dan  seleksi  calon  legislatif secara  internal  partai  berdaarkan  peraturan  partai. Perekrutan  calon  legislatif  ini  dilakukan  secara bersamaan  di  internal  partai,  baik  tingkat  pusat dan  daerah  seperti  pada  Partai  Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara.
Dewan
Pengurus Wilayah
Partai Kebangkitan  Bangsa  Provinsi  Sulawesi  Utara pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019  melakukan perekrutan  dan  seleksi  calon  anggota  legislatif pada  tingkat  provinsi.  Perekrutan  dan  seleksi calon  anggota  legislatif  tersebut  merujuk  pada kebijakan partai yang mengatur tahapan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1277 – 1288
pencalonan  legislatif.  Dewan  Pengurus  Wilayah Partai  Kebangkitan  Bangsa  Provinsi  Sulawesi Utara  telah  menetapkan  keputusan  partai  dengan nomor 0507/DPW-03/V/A.1/I/2018 tentang petunjuk  teknis  Perekrutan  dan  Seleksi  Calon Anggota  Legislatif  Dewan  Pengurus  Wilayah Partai  Kebangkitan  Bangsa  Provinsi  Sulawesi Utara  pada  Pemilihan  Umum  2019.  Kebijakan Dewan  Pengurus  Wilayah  Partai  Kebangkitan Bangsa  Provinsi  Sulawesi  Utara  tersebut  setelah menimbang  bahwa  dalam  Pemilihan  Anggota Legislatif  Tahun  2019,  target  Dewan  Pengurus Wilayah  Partai  Kebangkitan  Bangsa  Provinsi Sulawesi Utara adalah memperoleh kursi di setiap Daerah  Pemilihan  Sulawesi  Utara,  serta  untuk mencapai  target  yang  telah  ditetapkan,  maka dibentuklah Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus  Wilayah  Partai  Kebangkitan  Bangsa Provinsi Sulawesi Utara yang bertugas melakukan perekrutan  dan  seleksi  untuk  calon  anggota legislatif.
Tahapan  perekrutan  dan  seleksi  calon anggota  legislatif  dilakukan  oleh  Lembaga Pemenangan  Pemilu  Dewan  Pengurus  Wilayah Partai  Kebangkitan  Bangsa  Provinsi  Sulawesi Utara meliputi:
1.  Tahap pendaftaran
2.  Tahap seleksi administrasi 3.  Tahap uji kelayakan 4.  Tahap masa uji publik
5.  Tahap pembekalan dan penugasan
6.  Tahap evaluasi
7.  Tahap  penetapan  daftar  calon  legislatif
sementara
Tahapan  diatas  sebagai  serangkaian  proses yang wajib diikuti setiap warga negara mencalonkan  diri  di  Partai  Kebangkitan  Bangsa Provinsi Sulawesi Utara agar memperoleh kursi di setiap  daerah  pemilihan  Provinsi  Sulawesi  Utara yang menjadi target kebijakan partai.
Data  perolehan  suara  pemilihan  legislatif DPRD  Provinsi  Sulawesi  Utara  tahun  2019, Dewan  Pengurus  Wilayah  Partai  Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara memperoleh total jumlah  suara  sah  sebanyak  40.162  yang  tersebar disetiap daerah pemilihan Sulawesi Utara:
1.  Dearah Pemilihan Sulawesi Utara 1 (Manado) memperoleh suara sah sebanyak 7.358,
2.  Daerah Pemilihan sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara  dan  Bitung)  memperoleh  suara  sah sebanyak 3.315,
3.  Daerah Pemilihan sulawesi Utara 3 (Kepulauan  Sitaro,  Talaud  dan  Sangihe) memperoleh suara sah sebanyak 725, 4.  Daerah  Pemilihan  sulawesi  Utara  4  (Bolaang Mongondow, Kotamobagu, Bolaang Mongondow  Timur,  Bolaang  Mongondow
Selatan  dan  Bolaang  Mongondow  Utara) memperoleh suara sah sebanyak 26.745,
5.  Daerah Pemilihan sulawesi Utara 5 (Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara) memperoleh suara sah sebanyak 446, dan
6.  Daerah Pemilihan sulawesi Utara 6 (Minahasa dan  Tomohon)  memperoleh  suara  sah sebanyak 1.573.
Dari  perolehan  suara  sah  di  setiap  daerah pemilihan  Sulawesi  Utara,  Partai  Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara hanya mendapatkan  1  (satu)  kursi  legislatif  tingkat provinsi  di  Daerah  Pemilihan  Sulawesi  Utara  4 yang  meliputi  daerah  Bolaang  Mongondow, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang  Mongondow  Selatan  dan  Bolaang Mongondow Utara. Sementara di Daerah Pemilihan  Sulawesi  Utara  1,  2,  3,  5  dan  6  tidak memperoleh kursi.
Implementasi  kebijakan  yang  dilakukan Dewan  Pengurus  Wilayah  Partai  Kebangkitan Bangsa  Provinsi  Sulawesi  Utara  tersebut,  bisa  di telusuri  permasalahannya  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  George  Edward  III,  yang menjelaskan  implementasi  kebijakan  merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  publik  tidak dapat terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya  tidak  dirumuskan  dengan  baik  apa yang  menjadi  tujuan  kebijakan  juga  tidak  bisa dicapai.  Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan  dengan  baik.  Teori  implementasi Edward  menyatakan  bahwa  ada  empat  variabel krusial  dalam  implementasi,  yaitu  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi. Kempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berintegrasi satu sama lain.
Dari  hasil  pengamatan  penulis  dilapangan terlihat  bahwa  masih  lemahnya  komunikasi  antar
Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi…………………………...…………...…....(Muid Djalal, Agustinus Pati, Elfie Mingkid)
lembaga/bidang  pada  tubuh  PKB  seperti  DPW, Lembaga  Pemenangan  Pemilu  dan  juga  kepada masyarakat yang menjadi sasaran rekrutmen calon anggota dewan pada 2019, permasalahan berikutnya  kurangnya  staf  yang  membantu  pada DPW  PKB  Sulut  dan  juga  LPP  PKB  yang menyebabkan  terhambatnya  jalan  administrasi partai.  Masyarakat  juga  masih  belum  begitu mengenal  partai  PKB  yang  terbukti  dengan sedikitnya calon dari PKB yang menjadi Anggota Dewan  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Sehingga menjadi sebuah ancaman yang nantinya ditambah dengan kompetitor dari partai berbasis islam lain.
Dalam upaya meningkatkan target perolehan  kursi  di  setiap  daerah  pemilihan Sulawesi  Utara  oleh  Dewan  Pengurus  Wilayah Partai  Kebangkitan  Bangsa  Provinsi  Sulawesi Utara  melalui  kebijakan  rekrutmen  dan  seleksi calon  legislatif  tingkat  provinsi.  Hal  ini  yang mendasari  untuk  melakukan  penelitian  tentang implementasi  kebijakan  partai  dengan  judul “Implementasi  Kebijakan  Rekrutmen  dan  Seleksi Bagi  Calon  Anggota  Legislatif  Dewan  Pengurus Wilayah  Partai  Kebangkitan  Bangsa  Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019”.

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  rekrutmen  dan  seleksi bagi  calon  anggota  legislatif  di  Dewan  Pengurus Wilayah  Partai  Kebangkitan  Bangsa  Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019.

## Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Akademik
Menambah  khazanah  ilmu  pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan sumberdaya pembangunan.
2.  Manfaat Praktis Penelitian  ini  diharapkan  memberi  manfaat melalui  analisis  yang  dipaparkan  pada  pihak- pihak  yang  bergelut  dalam  pengambilan kebijakan  dan  juga  kepada  partai  sebagai subyek pelaksanaan kebijakan.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Peneltian  ini  dilaksanakan  dalam  waktu kurang  lebih  4  bulan  pada  bulan  Januari  hingga
April  2023.  Penelitian  dilaksanakan  di  Kantor DPW  PKB  Provinsi  Sulawesi  Utara  beralamat  di Lingkungan  I, Kelurahan  Tikala  Ares  Kecamatan Tikala, Kota Manado.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  implementasi  kebijakan pada  penelitian  ini  menggunakan  dasar  teori kebijakan  menurut  George  C.  Edward  III  (2009) dengan aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari: 1.  Komunikasi, yaitu proses penyampaian tentang  rekrutmen  dan  seleksi  bagi  calon anggota legislatif.
2.  Sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Ketersediaan pelaksana  implementasi  dan  anggaran  yang mendukung pelaksanaan implementasi.
3.  Disposisi,  yaitu  pengetahuan  yang  dimiliki oleh  implementator  tentang  kebijakan  yang dibuat  agar  penyampaian  pada  sasaran kebijakan dapat tersalur dengan baik.
4.  Aspek  struktur  birokrasi,  yaitu  pedoman  bagi pelaksana  kebijakan  dalam  bertindak  atau menjalankan tugasnya.

## Informan Penelitian
Informan  yang  digunakan  pada  penelitian diambil  menggunakan  sampel purposive dimana sampel purposive merupakan  teknik pengambilan sampel  berdasarkan  sumber  data  dan  atas pertimbangan  dari  peneliti  yang  menganggap informan  yang  terpilih  adalah  informan  yang dapat  memberikan  informasi  sesuai  dengan  data yang dibutuhkan.
Menurut Sugiyono (2011) informan penelitian adalah individu yang memiliki informasi  tentang  objek  dari  penelitian  yang dilakukan  dimana  informasi  ini  diperoleh  dengan cara  mewawancarai  secara  langsung  kepada informan  yang  disebut  sebagai  informan.  Peneliti menggunakan  sampel purposive bertujuan  untuk mengumpulkan  suatu  data  yang  benar-benar  real atau  nyata  dengan  mewawancarai  seorang informan yang  dianggap mengetahui  atau menguasai  suatu  keahlian  atau  pekerjaan  tertentu dibidangnya. Berdasarkan teknik purposive sampling ,  diambil  informan  berjumlah  4  orang yang terdiri dari:
1.  Ketua  DPW  PKB  Provinsi  Sulawesi  Utara sisa masa bakti 2017-2020,
2.  Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu 2019,
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1277 – 1288
3.  Calon  Anggota  Legislatif  Daerah  Pemilihan Kota Manado (1 orang),
4.  Calon  Anggota  Legislatif  Daerah  Pemilihan Bolaang Mngondow Raya (1 orang).

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif  terdiri  atas  empat  strategi  pengumpulan data  yaitu  observasi  kualitatif,  wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif dan materi  audio  dan  visual.  Sejalan  dengan  itu, teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1.  Observasi dan studi lapangan, yakni melakukan  pengamatan  langsung  terhadap objek  penelitian  dan  melakukan  pencatatan terkait  informasi  yang  relevan  dengan penelitian.
2.  Wawancara,  yakni  untuk  memperoleh  data primer  baik  dari  informan  maupun  informan lain  yang  perannya  juga  relevan  dalam mendukung penelitian.
3.  Studi  kepustakaan  dan  dokumen  kualitatif, yakni  mencari  dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan kebijakan, misalnya informasi  dari  peraturan  dan  petunjuk pelaksana kebijakan, laporan kantor, data-data dinding yang dianggap relevan, serta sumber- sumber lain yang mendukung penelitian.
4.  Audio  dan  visual,  yakni  untuk  menunjukkan data  pendukung  penelitian.  Audio dan  Visual dalam  penelitian  ini  berupa  rekaman  hasil wawancara dan dokumentasi.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: 1.  Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan  dari  sumber  pertama.  Adapun yang  menjadi  sumber  data  primer  dalam penelitian  ini  adalah  informan  yang  telah ditentukan.
2.  Sumber  data  sekunder,  yaitu  data  yang langsung  dikumpulkan  sebagai  penunjang dari  sumber  pertama.  Sumber  data  sekunder dapat  juga  dikatakan  data  yang  tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdiri dari  dokumentasi,  artikel,  majalah  dan  lain- lain  yang  dapat  menunjang  data  primer  yang telah diperoleh.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  merupakan  proses  mencari dan  menyusun  secara  sistematis  data-data  yang telah  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  observasi, dan  dokumentasi  selanjutnya  diorganisasikan dalam data menjadi kategori serta menjabarkan ke dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa,  menyusun dalam  pola,  memilih  data-data  yang  penting  dan yang  dipelajari  serta  membuat  kesimpulan sehingga  dapat  dipahami.  Analisis  data  kualitatif dilakukan  sejak  sebelum  memasuki  lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan penelitian (Sugiyono, 2011).
Berdasarkan  Miles  dan  Huberman  (1992) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada  saat  pengumpulan  data  berlangsung  dan setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  satu periode  tertentu.  Pada  saat  wawancara,  telah melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang diwawancarai, apabila jawaban yang diwawancarai  setelah  dianalisis  terasa  belum memuaskan,  maka  dilanjutkan  lagi  sampai  tahap tertentu  hingga  diperoleh  data  yang  dianggap kredibel,  selain  itu  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung  secara  terus-menerus  sampai  tuntas sehingga diperoleh data jenuh.
Langkah  analisis  data  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  didasarkan  pada  analisis  data menurut Miles dan Huberman (1992):
1.  Reduksi  data  yaitu  suatu  proses  pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan pengabsakan,  dan  transformasi  data  kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan, sehingga  data  tersebut  dan  tepat  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  hasil observasi wawancara dan dokumentasi.
2.  Penyajian  data  yaitu  sekumpulan  informasi yang telah disusun dan memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan dan  pengambilan  tindakan.  Dalam  penelitian kualitatif  penyajian  data  dilakukan  dalam bentuk  uraian  singkat,  bagan,  tabel,  grafik, piktogram, dan  sejenisnya.  Melalui  penyajian data  tersebut  maka  data  terorganisasikan sehingga semakin mudah untuk dipahami.
3.  Penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi,  pada tahap  ini  dibuat  kesimpulan  berdasarkan  data yang  telah  diproses  melalui  reduksi  dan penyajian  data.  Penarikan  kesimpulan  yang dikemukakan  bersifat  sementara  dan  dapat
Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi…………………………...…………...…....(Muid Djalal, Agustinus Pati, Elfie Mingkid)
berubah  apabila  tidak  ditemukan  bukti  yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan  yang  dikemukakan  pada  tahap awal didukung bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan  data  di  lapangan,  maka kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan kesimpulan yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi Bagi Calon Anggota Legislatif DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara Pemilu
Tahun 2019

## Aspek Komunikasi (Comunication)
Aspek  komunikasi,  diwawancara  kepada GT  Selaku  Ketua  DPW  PKB  Provinsi  Sulawesi Utara menyampaikan  bahwa, pada proses penyampaian  informasi  kebijakan  partai  kepada pelaksana  dalam  hal  ini  Lembaga  Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara telah disampaikan melalui rapat bersama pengurus  DPW  PKB.  Kebijakan  perekrutan  dan seleksi  bagi  calon  anggota  legislatif  DPW  PKB Provinsi  Sulawesi  Utara  pemilu  tahun  2019 dibahas  poin  per  poin  yang  tertuang  pada  setiap bab yang ada.
Hal  tersebut  juga  diwawancara  kepada  YA selaku  Ketua  LPP  DPW  PKB  Provinsi  Sulawesi Utara atas informasi yang disampaikan, mengungkapkan  bahwa,  kebijakan  yang  dibuat sangat baik dan dipahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Tetapi pada proses mengimplementasikan kebijakan memiliki kendala  terhadap  penyampaian  kepada  kelompok sasaran,  karena  yang  menjadi  kelompok  sasaran berdasarkan  sumber  perekrutan  caleg  selain pengurus  dan  banom  partai  adalah  pengurus  dan banom  NU  Provinsi  Sulawesi  Utara,  serta organisasi  keagamaan  dan  kemasyarakatan  yang memiliki  pengaruh  kuat  di  masyarakat  dan kalangan  profesional.  Tidak  semua  daerah pemilihan  Sulawesi  Utara  diterapkan  kebijakan tersebut,  hanya  dua  daerah  pemilihan  yang menjadi  target  kursi  setelah  melihat  komposisi caleg  yang  telah  direkrut.  Kendala  yang  dimiliki oleh  LPP  DPW  adalah  kekurangan  sumber  daya manusia dan dana oprasional, sehingga
mengakibatkan  kinerja  dari  LPP  DPW  tidak maksimal.  Dapat  dilihat  struktur  LPP  DPW  yang terdiri hanya 5 orang yang masing-masing sebagai Ketua  LPP  DPW,  Direktur  Pemilihan  Legislatif, Direktur  Pemilihan  Peresiden,  Sekertaris  LPP DPW  dan  Bendahara  LPP  DPW.  Dengan  adanya struktur  ini  sudah  jelas  tidak  efektif  dalam menjalankan  kebijakan  yang  ada,  karena  ada  6 daerah  pemilihan  di  tingkat  DPRD  Provinsi Sulawesi Utara.
Pelaksanaan  sosialisasi  kepada  kelompok sasaran  dilakukan  hanya  di  dua  daerah  pemilihan yaitu  daerah  pemilihan  Sulawesi  Utara  1  wilayah Kota  Manado,  dan  daerah  pemilihan  Sulawesi Utara  4  wilayah  Bolaang  Mongondow  Raya (BMR). Pada aspek ini tim LPP DPW mendatangi pengurus  NU  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang diangkap  berpengaruh  untuk  memperoleh  suara dan kursi. LPP DPW hanya melakukan koordinasi atas  kejelasan  proses  tahapan  perekrutan  dan seleksi  di  dua  daerah  pemilihan  dan  konsisten dalam berkoordinasi dengan beberapa tokoh yang sudah didatangi.
Selanjutnya  diwawancara  kepada  informan ES.  calon  anggota  legislative  Provinsi  Sulawesi Utara  dari  Dapil  Kota  Manado  mengungkapkan bahwa  informasi  perekrutmen  caleg  oleh  partai kebangkitan  bangsa  diperoleh  melalui  sosialisasi yang dilakukan oleh tim pemenganan pemilu PKB Sulawesi Utara dan juga memang telah berkoordinasi  dengan  pengurus  NU  setempat, kerinduan  mengabdi  untuk  daerah  sudah  sejak lama  dan  memang  PKB  merupakan  partai  yang cocok  sebagai  umat  muslim  dan  memang  PKB mengakomodir  hal  tersebut.  Selanjutnya  untuk tahapannya  adalah  dengan  berkunjung  ke  kantor DPW PKB untuk pendafataran dan sebagainya.
Hal  senada  dikatakan  oleh  HM.  sebagai salah satu pendaftar pada pemilihan caleg 2019 di partai PKB dari dapil Bolaang Mongondow Raya, mengungkapkan  bahwa  informasi  rekrutmen caleg  diperoleh  dari  mulut  ke  mulut  saat  itu  dan juga  informasi  dari  pengurus  NU  serta  pengurus partai.  Hanya  saja  disayangkan  kurangnya  tenaga staf  dalam  pelayanan  calon  anggota  legislatif sehingga proses saat itu terhambat dan agak lama.

## Aspek Sumber Daya (Resources)
Aspek  sumber  daya,  diwawancara  kepada YA selaku Ketua LPP DPW PKB Sulawesi Utara menyampaikan  bahwa  kekurangan  sumber  daya
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1277 – 1288
LPP  berdampak  pada  perekrutan  kualitas  Caleg. Kekurangan sumber daya manusia LPP ini karena sebagian  pengurus  DPW  tidak  aktif  dalam kepengurusan partai. Maka pada proses perekrutan dan seleksi Caleg PKB DPRD Provinsi Sulawesi  Utara  dilaksanakan,  terdapat  kendala pada  sumber  daya  khususnya  sumber  daya manusia.  Pada  saat  pengumuman  pendaftaran perekrutan  dan  seleksi  yang  dilakukan  oleh  LPP, tidak ada staf atau pengurus LPP yang menangani. Hal tersebut juga telah disampaikan ke DPP PKB di  Jakarta  untuk  segera  menyelesaikan  masalah tersebut.  Selain  itu  saran  penunjang  juga  masih belum  maksimal  dimana  komputer  dan  juga printer yang terkadang rusak.
Selain  masalah,  ketersdediaan  sumberdaya manusia,  ketersediaan  sumberdaya  finansial  juga masih  terbatas  dan  minim  untuk  mengarungi pemilihan  legislatif  tahun  2019,  sehingga  iklan proses  rekrutmen  menjadi  sedikit  dan masyarakat luas kurang mengetahui maksud tersebut.
Hal  tersebut  diperkuat  oleh  wawancara dengan  informasi  HM,  salah  satu  pendaftar  pada pemilihan caleg 2019 di partai PKB, mengungkapkan  pada  saat  proses  pendaftaran tidak  didapati  staf  dalam  kantor  dan  juga kurangnya  sarana  penunjang,  selanjutnya  dalam proses  pemberkasan  juga  terhambat  akibat kurangnya staf yang mengurus hal teknis.

## Aspek Disposisi
Hasil  wawancara  dengan  informan  YA selaku  Ketua  LPP  DPW  PKB  Provinsi  Sulawesi Utara  ketika  diwawancarai  terkait  tujuan  dan komitmen dalam pelaksanaan menyatakan bahwa, memahami  tujuan  dari  pada  petunjuk  teknis perekrutan  dan  seleksi  calon  anggota  legislatif, tetapi  hal  tersebut  tidak  berarti  juga  karena  tidak didukung dengan sumber daya yang dimiliki LPP. Saya  sependapat  dengan  kebijakan  yang  dibuat, dan  apapun  yang  menjadi  perintah  partai  wajib dijalankan,  tetapi  faktanya  tidak  sesuai  dengan perencanaan,  pada  dasarnya  adalah  kekurangan sumber  daya.  Rekrutmen  politik  memegang peranan  penting  dalam  sistem  politik  suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang  menjalankan  fungsi-fungsi  sistem  politik negara  itu  melalui  lembaga-lembaga  politik. Tercapai  tidaknya  tujuan  suatu  sistem  politik sangat  bergantung  pada  kualitas  rekrutmen politik.  Kualitas  ini  dapat  dilihat  dari  apakah
proses  ini  dapat  menghasilkan  orang-orang  yang berkualitas  atau  tidak  dan  mendudukannya  pada jabatan yang sesuai atau tidak. Dalam pelaksanaannya,  dikenal  dua  macam  mekanisme rekrutmen  politik,  yaitu  rekrutmen  terbuka  dan rekrutmen  tertutup,  dan  sesuai  kebijakan  partai PKB,  maka  proses  rekrutmen  dan  seleksi  caleg dari  partai  PKB  dilakukan  secara  terbuka,  maka setiap  warga  negara  berhak  untuk  ikut  dan  juga mendapatkan hak yang sama.
Menurut  informan  ES  calon  anggota legislatif Provinsi Sulawesi Utara dari Dapil Kota Manado  mengungkapkan  bahwa  sikap  para pelaksana yakni para petinggi partai PKB Provinsi Sulawesi  Utara,  Lembaga  Pemenangan  Pemilu menunjukkan sikap yang baik, ramah dan terbuka bagi  setiap  calon  bekerja  sesuai  dengan  prosedur dan  kebijakan  undang-undanga  dan  partai  serta professional.

## Aspek Struktur Birokrasi
Pada  aspek  struktur  birokrasi  diwawancara kepada  informan  YA  selaku  Ketua  LPP  DPW PKB  Sulawesi  Utara  terkait  struktur  birokrasi dalam perekrutmen calon anggota legislatif partai PKB  Provini  Sulawesi  Utara,  mengungkapkan bahwa  dalam  proses  rekrutmen  dan  seleksi  calon anggota  DPRD  Provinsi  Sulawei  Utara  tentunya mengikuti sesuai dengan prosedur undang-undang dan  juga  prosedur  atau  kebijakan  partai  baik  dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
Berdasarkan  hirariki  tersebut  jelas  bahwa proses  implementasi  kebijakan  rekrutmen  caleg PKB tahun 2019 harus sesuai dengan kriteria dan juga  satu  garis  dengan  partai  sehingga  mampu memberikan  keuntungan  suara  ke  partai  dan  juga dapat  membawa  amanah  yang  diberikan  di parlemen nanti dan membawa asprirasi masyarakat.
Dalam  pelaksanaannya  juga  setiap  elemen baik  pengurus  partai,  lembaga  pemenangan pemilu  dan  juga  para  staf  serta  kader  bahkan calon  yang  mendaftar  memiliki  peran  dan  fungsi masing-masing  demi  terlaksanannya  kebijakan dan strategi yang telah diterapkan.

## Pembahasan
Sistem  pemerintahan  demokrasi  modern saat  ini,  partai  politik  sangat  dimanjakan  dengan adanya  kebebasan  untuk  aktif  dan  turut  serta dalam  proses  pemerintahan.  Salah  satu  bentuk
Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi…………………………...…………...…....(Muid Djalal, Agustinus Pati, Elfie Mingkid)
partisipasi  dari  partai  politik  adalah  mencetak calon pemimpin tersebut melalui fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh Gaffar et  al., (2020),  proses  rekruitmen  dapat dilakukan  secara  terbuka,  semi  tertutup  dan bahkan  tertutup.  Derajat  keterbukaan  rekruitmen dipengaruhi  oleh  derajat  pelaksanaan  sistem demokrasi suatu negara. Dengan sistem rekruitmen  yang  terbuka  maka  masyarakat  dapat memilih  pemimpin  yang  memiliki  kapasitas  dan integritas  yang  baik  serta  berakhlak  mulia  dan memiliki tujuan yang baik.
Perubahan  sistem  rekrutmen  pejabat  politik dari  sistem  pemilihan  tidak  langsung  ke  sistem pemilihan  langsung  membuat  ruang  politik menjadi  semakin  kompetitif.  Penerapan  sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya  preferensi  kandidat  yang  bersaing dalam  jabatan-jabatan  politik.  Kompetisi  tersebut tidak hanya terjadi antara politisi dan antara partai politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (politycal  society) dan  segmen  birokrasi negara,  pelaku  pasar (economic  society) (Zuhro, 2024).
Undang-undang    nomor    2    tahun    2011 tentang  partai  politik,  dimana  pasal  2  ayat  4 menyebutkan:  “AD    sebagaimana    dimaksud pada  ayat  (3)  memuat paling sedikit: a.asas dan ciri  Partai  Politik;  b.visi  dan  misi  Partai  Politik; c.nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; d.tujuan  dan  fungsi  Partai  Politik;  e.organisasi, tempat      kedudukan,      dan      pengambilan keputusan; f.kepengurusan Partai Politik; g.mekanisme      rekrutmen      keanggotaan      Partai Politik  dan  jabatan  politik;  h.sistem  kaderisasi; i.mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;  j.peraturan  dan  keputusan  Partai  Politik; k.pendidikan  politik;  l.keuangan  Partai  Politik; dan  m.mekanisme  penyelesaian  perselisihan internal  Partai  Politik.”  Pada  poin  (g)  diatas disebutkan  bahwa  partai  politik  harus      membuat mekanisme      rekrutmen      keanggotaan  Partai Politik  dan  jabatan  politik  yang  mana  menjadi pedoman  untuk  merekrut  anggota  partai  politik dengan  proses  yang ditentukan  oleh partai  politik itu sendiri.
Umumnya  masing-masing  partai  politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda termasuk Partai Kebangkitan Bangsa.  Karakteristik  yang  dimaksud  adalah keanggotaan,  organisasi  dan  administrasi,  arah
dan  tujuan,  serta  berbagai  sumber  lain  yang menyangkut  dana,  kecakapan,  kekuatan  pemilih, calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya Dalam  penelitian  ini,  berdasarkan  hasil wawacancara  dengan  informan  diatas,  peneliti membahas  mengenai  implementasi  rekrutmen calon  anggota  legislatif  oleh  Partai  Kebangkitan Bangsa  (PKB)  Provinsi  Sulawesi  Utara  pada pemilihan  umum  tahun  2019  lalu.  Menggunakan teori  dari  Edward  III  tentang  aspek-aspek kebijakan publik yang dibahas:
1.  Komunikasi
Implementasi  dapat  berjalan  efektif  bila standar dan tujuan kebijakan dipahami oleh semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian  yang  ekstra  pada  standar  dan  tujuan kebijakan,  ketepatan  komunikasinya  dengan  para implementor,  dan  konsistensi  atau  keseragaman dari standar dan tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan jika standar dan tujuan kebijakan itu tidak  dinyatakan  dengan  jelas,  sehingga  para implementor dapat mengetahui apa yang diharapkan  dari  standar  dan  tujuan  kebijakan tersebut.
Komunikasi  di  dalam  dan  antara  organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam  meneruskan  pesan-pesan  ke  bawah  dalam suatu organisasi atau dari organisasi lainnya, para komunikator  dapat  menyimpangkannya  atau menyebarluaskannya,  baik  secara  sengaja  atau tidak  sengaja.  Lebih  dari  itu,  jika  sumber-sumber informasi  yang  berbeda  memberikan  interpretasi- interpretasi  yang  tidak konsisten  terhadap  standar dan  tujuan  kebijakan  atau  jika  sumber-sumber yang  sama  memberikan  interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para implementor memungkinkan  menghadapi  kesulitan  yang  lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.  Oleh  karena  itu,  menurut  Van  Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi  yang  efektif  ditentukan  oleh kejelasan-kejelasan  ukuran-ukuran  dan  tujuan- tujuan  yang  dinyatakan  dan  oleh  ketepatan  dan konsistensi  dalam  mengkomunikasikan  ukuran- ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1277 – 1288
prosedur-prosedur  lembaga.  Hal  ini  mendorong kemungkinan  yang  lebih  besar  bagi  pejabat- pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana  (pejabat-pejabat  bawahan)  bertindak dalam  suatu  cara  yang  konsisten  dengan  standar dan  tujuan  kebijakan.  Para  pejabat  dalam organisasi  mempunyai  pengaruh  karena  posisi hirarkis.  Para  pejabat  dalam  struktur  organisasi mempunyai  kekuasaan  personil  yang  diukur berdasarkan:  pertama,  rekruitmen  dan  seleksi, kedua,  penugasan  dan  relokasi,  ketiga,  kenaikan pangkat  dan  keempat,  akhirnya  pemecatan. Disamping  itu,  alokasi  anggaran  belanja  pada biro-biro pemerintah yang dapat ditingkatkan atau kurangi.  Para  pejabat  mempunyai  kewenangan untuk  menanggapi  pencapaian  kebijakan  yang memuaskan  atau  tidak  memuaskan.  Selain  juga, para pejabat-pejabat mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi bawahan.
Agar  implementasi  kebijakan  efektif,  para implementor  kebijakan  harus  mengetahui  apa yang  harus  dilakukan.  Tentu  saja,  komunikasi yang dijalankan harus akurat dan harus dimengerti dengan  cermat  oleh  para  pelaksana  kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana  mestinya,  maka  kisi-kisi  petunjuk pelaksanaan  (juklak)  maupun  petunjuk  teknis (juknis)  tidak  hanya  dipahami,  melainkan  juga petunjuk-petunjuk  itu  harus  jelas  dan  konsisten, menjadi output yang  disampaikan kepada masyarakat. Apabila petunjuk-petunjuk pelaksanaan  itu  tidak  jelas,  maka  para  pelaksana (implementors)  dapat  mengalami  kebingungan tentang  yang  harus  dilakukan.  Tidak  semua kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  ataupun lembaga  tertentu  selama  ini  memenuhi  harapan masyarakat,  bahkan  sebagian  kebijakan  tersebut dinilai  cenderung  kurang  menguntungkan  dari kondisi  riil  kehidupan  masyarakatnya.  Selain merugikan, output kebijakan yang dihasilkan  pun cenderung  melahirkan  persoalan  baru  yang  tidak kalah peliknya.
Dalam  penelitian  ini,  komunikasi  yang dibangun  oleh  partai  kebangkitan  bangsa  dalam memberikan  informasi  terkait  rekrutmen  dan seleksi  calon  anggota  dewan  Provinsi  Sulawesi Utara  dibangun  melalui  beberapa  strategi  yakni dengan  mendatangi  pengurus-pengurus  NU  di daerah  dan  juga  tokoh-tokoh  masyarakat  yang berpengaruh untuk menyampaikan maksud tersebut.
Implementasi kebijakan yang gagal disebabkan  oleh  banyak  faktor,  antara  lain kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan  adanya  gambaran  yang  kurang tepat,  baik  pada  objek  kebijakan  maupun  pada para  pelaksana  dari  kebijakan  itu.  Pelaksana kebijakan  bisa  gagal  karena  masih  samarnya  isi atau tujuan kebijakan, ketidaktepatan, ketidaktegasan  intern  maupun  ekstern  dari kebijakan  itu  sendiri,  yang  menunjukkan  adanya kekurangan  yang  sangat  berarti  atau  adanya kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, dukungan, dan sebagainya.
Melalui  metode  penyampaian  informasi yang  dilakukan  oleh  DPW  PKB  dan  juga  LPP PKB tahun 2019 tersebut masih terasa kurang, hal tersebut  karena  hanya  dilakukan  di  2  daerah pemilihan  serta  hanya  dilakukan  pada  tingka  elit saja dan tidak menyentuh langsung ke masyarakat sehingga  sasaran  lainnya  tidak  mendapatkan informasi dari rekrutmen caleg dari PKB tersebut. Hal  tersebut  tidak  begitu  baik  dalam  sebuah pelaksanaan  suatu  kebijakan,  hal  tersebut  dapat memperlambat proses implementasi kebijakan. 2.  Sumberdaya
Keberhasilan implementasi kebijakan
sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi  menuntut  adanya  sumber  daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang  diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Selain  sumber  daya  manusia,  sumber daya  finansial  dan  waktu  menjadi  perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Van  Meter  &  Van  Horn  menegaskan: “Policies  furnish  more  than  the  standards  and objectives against which to judge implementation: they  also  make  available  resources  which facilitate  their  administration.  These  resources may  include  funds  or  other  incentives  in  the program  that  might  encourage  or  facilitate effective  implementation” (Van  Meter  &  Van Horn, 1975).
Sumber  daya  kebijakan  ini  harus  juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi  suatu  kebijakan.  Sumber  daya  ini terdiri  atas  dana  atau  insentif  lain  yang  dapat
Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi…………………………...…………...…....(Muid Djalal, Agustinus Pati, Elfie Mingkid)
memperlancar  implementasi  suatu  kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.
Sumber daya yang tersedia di kepengurusan PKB  Sulawesi  Utara  merupakan  hal  yang signifikan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan rekrutmen  dan  seleksi  caleg  tahun  2019  di  partai kebangkitan bangsa Sulawesi Utara. Sumber daya tersebut  dapat  diidentifikasi  antara  lain  sumber daya  manusia,  sumber  daya  finansial  dan  sumber daya  pendukung  lainnya  berupa  sarana  dan prasarana  yang  memadai.  Tercapainya  tujuan organisasi  dengan  cepat  dan  mudah  adalah sumbangan  yang  besar  dari  sumber  daya.  Dalam kaitannya  dengan  hal  tersebut,  Van  Meter  & Van Horn  (1975)  mengemukakan  bahwa  sumber  daya memiliki peranan yang besar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Salah satu sumber  daya  adalah  sumber  daya  manusia  yang memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi  keberhasilan  pencapaian  suatu tujuan organisasi.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  Siagian  (2002) menyatakan bahwa unsur manusia dalam organisasi  memiliki  kedudukan  yang  sangat strategis  karena  manusia  yang  bisa  mengetahui input-input  apa  saja  yang  perlu  diambil  dari lingkungan  dan  bagaimana  caranya  untuk mendapatkan  input-input  tersebut,  teknologi,  dan cara  yang  dianggap  tepat  untuk  mengolah  dan mentransformasikan  input-input  tadi  menjadi output yang memenuhi keinginan publik (lingkungan).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para informan  diatas  baik  pengurus  PKB  dan  lembaga pemenangan  pemilu  PKB  serta  calon  anggota legislatif tahun 2019 mengungkapkan bahwa LPP DPW  PKB  Provinsi  Sulawesi  Utara  telah kekurangan sumber daya manusia dan sumberdaya  anggaran,  sehingga  pada  proses menjalangkan tahapan terdapat kendala dilapangan. Seperti pada tahapan proses penyampaian  informasi  kepada  target  rekrutmen caleg.  Keterbatasan  sumber daya pada LPP DPW yang  bertugas  sebagai  koordinator  di  setiap daerah  pemilihan  juga  tidak  ada,  hal  tersebut berdampak  pada  kualitas  perekrutan  caleg  yang dimiliki  di  beberapa  daerah  pemilihan  Sulawesi
Utara.  Tidak  adanya  tim  atau  staf  khusus menangani  proses  administrasi  caleg  yang  semua itu dibebankan pada Direktur Pemilihan Legislatif, sementara Direktur Legislatif
membantu  kinerja  ketua  LPP  DPW  untuk melakukan  konsolidasi  terhadap  tokoh-tokoh organisasi  keagamaan  dan  kepada  masyarakat yang berminat mencalongkan diri melalui PKB.
Dalam  organisasi  apapun,  baik  organisasi swasta maupun pemerintah, sumber daya manusia adalah yang utama dan menentukan kelangsungan hidup  organisasi  tersebut.  Dalam  organisasi pemerintah, sumber daya manusia sangat berperan dalam menjabarkan makna dari fungsi pemerintahan  dan  mampu  menterjemahkan  serta melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  tadi secara efisien dan efektif.
Sebagai bagian dari sumber daya, kemampuan  pegawai  dalam  suatu  organisasi sangat  penting  arti  dan  keberadaannya  bagi peningkatan  produktivitas  kerja  di  lingkungan organisasi.  Manusia  merupakan  salah  satu  unsur penting  yang  menentukan  berhasil  atau  tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan misinya.
Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa  kemampuan  sumberdaya  yang  dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara dalam rekrutmen dan seleksi calon anggota  legislatif  pada  pemilu  tahun  2019,  selain masih kekurangan sumberdaya manusia dalam hal ini  staf  kantor,  DPW  PKB  Sulawesi  Utara  juga anggaran dalam menunjang kinerja.
3.  Disposisi
Disposisi  adalah  sikap  atau  kemauan  para pelaksana  kebijakan.  Kemauan  menentukan tingkat  kesungguhan  para  pelaksana  dalam bekerja.  Sikap  pelaksana  merupakan  hal  yang harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  sebuah kebijakan.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan kemapuan  kerja  serta  kemauan  para  pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Melaksanakan  suatu  kebijakan  diperlukan tidak  hanya  staf  yang  mempunyai  kemampuan saja tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan  keras  dalam  melaksanakan  kebijakan. Para  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  dituntut untuk  mengetahui  apa  yang  dilaksanakannya, tetapi  juga  dituntut  untuk  mempunyai  kemauan keras  dan  motivasi  tinggi  yang  menjadi  dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1277 – 1288
Meskipun  disposisi  datang  dari  dalam  diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  Beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi sikap  para  pelaksana  adalah  pengetahuan  dan pemahaman  terhadap  kebijakan  dan  tingkat urgensi  masalah  yang  harus  diselesaikan  oleh kebijakan  itu.  Faktor  lainnya  adalah  adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.
Pengetahuan yang dimiliki oleh implementator tentang kebijakan yang dibuat agar penyampaian  pada  masyarakat  dapat  tersalur dengan  baik.  Disposisi  juga  berarti  watak  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila  implementator  memiliki  disposisi  yang baik, maka implementator tersebut dapat menjalangkan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa yang diingingkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator  memiliki  sikap  atau  prespektif yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka proses  implementasi  juga  menjadi  tidak  efektif. Disposisi  dalam  pendapat  ini  merupakan  faktor yang  bertalian  dengan  watak  atau  sikap  serta komitmen  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana kebijakan.  Pelaksana  tidak  hanya  harus  tahu  apa yang  harus  dikerjakan  dan  memiliki  kapasitas untuk  melakukannya,  melainkan  juga  mesti memiliki  kehendak  (sikap)  untuk  melakukan suatu kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada aspek  disposisi  dalam  implementasi  kebijakan yaitu  implementator  sudah  memiliki  sikap  yang baik  karena  memahami  tugas  yang  nantinya dijalankan,  tetapi  LPP  kekurangan  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  anggaran  sehingga mengakibatkan  penyampaian  tidak  tersalurkan dengan baik.
4.  Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  salah  satu unsur  dalam  implementasi  kebijakan.  Struktur birokrasi  baik  secara  sadar  maupun  tidak  sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan  kolektif  dalam  rangka  memecahkan masalah  sosial  dalam  kehidupan  modern  yang terkadang  sengaja  dibentuk  untuk  menjalangkan suatu kebijakan tertentu. Menurut George Edward III,  ada  dua  karakteristik  utama  dalam  birokrasi yaitu  prosedur  kerja  baku  standar  atau Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
Struktur birokrasi mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan memerlukan  struktur  birokrasi  yang  efisien  agar bisa  dilaksanakan  dengan  baik.  Stuktur  birokrasi merupakan  faktor  keempat  yang  harus  dipenuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan lancar,  dua  karakter  yang  menonjol  dari  struktur birokrasi  ini  adalah  prosedur  pelaksanaan  yang baku dan fragmentasi/pembagian wewenang.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan struktur birokrasi pada  implementasi  kebijakan  rekrutmen  dan seleksi calon anggota legislatif Partai Kebangkitan  Bangsa  Provinsi  Sulawesi  Utara pada pemilu 2019, berjalan secara hirarki melalui mekanisme  undang-undang  dan  kebijakan  partai PKB,  dalam  pelaksanannya  terdapat  standart operasional  prosedur  yang  jelas  dan  terbuka  bagi setiap pelamar. Dengan pembagian tugas masing- masing  oleh  DPP  dalam  memenangkan  kursi DPRD  pada  pemilu  legislatif  2019  di  Sulawesi Utara.
Pembagian  ini  dilakukan  untuk  membatasi waktu  dan  sumber  daya  pelaksana  dan  keinginan terhadap  keseragaman  dalam  organisasi  yang kompleks  dan  menyebar  luas.  Fokus  perhatian dari  dimensi  ini  yaitu  pembagian  kerja,  yang dimaksudkan  disini  adalah  bahwa  pembagian tanggung  jawab  bagi  suatu  kebijakan  yang dilakukan  oleh  lembaga  pelaksana  kebijakan sesuai  dengan  bidang  yang  sedang  dilaksanakan dalam suatu kebijakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  terkait  implementasi  kebijakan perekrutan  dan  seleksi  bagi  calon  anggota legislatif  di  DPW  PKB  Provinsi  Sulawesi  Utara, yakni:
1.  Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan  perekrutan  dan  seleksi  bagi  calon anggota  legislatif  telah  dilakukan  yaitu penyampaian  kepada  LPP  melalui  rapat pengurus  partai,  sementara  kepada  kelompok sasaran  sebagai  sumber  perekrutan  caleg didatangi  satu  persatu  tetapi  hanya  dilakukan ditingkatan elit, serta kejelasan informasi pun tidak  maksimal  dilakukan  kerena  informasi tidak  disampaikan  secara  konsisten  kepada
Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi…………………………...…………...…....(Muid Djalal, Agustinus Pati, Elfie Mingkid)
sumber  perekrutan  caleg  yang  sasaran kebijakan.
2.  Aspek sumber daya manusia dari segi kualitas dan  kuantitas  sangatlah  kekurangan  yang berdampak pada perekrutan dan seleksi caleg. Sumber  daya  anggaran  oprasional  LPP  tidak disediakan  oleh  partai,  sehingga  inisiatif  para caleg  mengikuti  tahapan  walaupun  tidak secara  keseluruhan.  Sumberdaya  fasilitas tidak  digunakan  dengan  maksimal  karena sumber  daya  manusia  yang  tidak  mendukung proses perekrutan dan seleksi caleg. Sementara  sumber  daya  kewenangan  sudah diatur  dalam  petunjuk  teknis  kebijakan perekrutan dan seleksi caleg.
3.  Aspek  disposisi,  sikap  para  pengurus  partai dan  juga  lembaga  pemenangan  pemilu  Partai Kebangkitan Bangsa menunjukkan sikap yang baik  dalam  menjalankan  kebijakan  partai, dengan  adanya  beberapa  kader  dan  juga simpatisan  yang  menjadi  calon  anggota dewan  yang  maju  pada  Pileg  2019  melalui PKB di Sulawesi Utara.
4.  Struktur birokrasi pada rekrutmen dan seleksi calon  anggota  dewan  dari  PKB  Sulawesi Utara  tahun  2019  dilihat  dari  adanya  hirarki yang  jelas  terkait  kebijakan  rekrutmen  dari tingkat  DPP,  DPW  dan  juga  LPP  yang menjalankan  fungsinya  sehingga  terdapat beberapa  calon  yang  melamar  pada  pemilu 2019  melalui  Partai  Kebangkitan  Bangsa, meskipun dari 6 Dapil PKB hanya mendapatkan 1 kursi saja.

## Saran
Saran yang dapat disampaikan, yaitu:
1.  Aspek Komunikasi Pentingnya dilakukan pertemuan secara resmi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki  pengaruh  kuat  pada  masyarakat. Pertemuan  harus  dilakukan  secara  rutin  agar melihat progres dari pada komunikasi.
2.  Aspek Sumber Daya Kesiapan  sumber  daya  terutama  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  anggaran,  sebelum kebijakan  itu  dibuat,  ketersediaan  sumber daya  sudah  harus  terpenuhi  berdasarkan kebijakan yang nantinya dilaksanakan. Sebaiknya DPW Sulawesi Utara berkoordinasi  dengan  DPP  Pusat  terhadap adanya  rekrutmen  staf  untuk  partai  sehingga
kebutuhan  administrasi  dan  juga  kedepannya dalam menghadapi pemilu 2024 lebih siap. 3.  Aspek Disposisi
Sikap  implementator  walaupun  sudah  baik tetapi  ketersediaan  sumber  daya  tidak terpenuhi maka sikap tersebut tidak maksimal.  Maka  Disposisi  yang  dimiliki harus sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki partai.
4.  Aspek Struktur Birokrasi Perlu diperjelas lagi peran dan fungsi masing- masing  bidang,  baik  DPW,  LPP  dan  juga bakal  calon  anggota  dewan  yang  nantinya mendaftar pada pemilu 2024.

## DAFTAR PUSTAKA
Gaffar,  A.,  S.S.  Umami.,  &  D.  Supardan.  2020. Bacterial  pollution  of  a  traditional  terasi, shrimp  paste  rebon  (Mysis  relicta).  In  2nd International  Conference  on  Islam,  Science and  Technology ( ICONIST 2019)  (pp.  142- 146).
Miles,  M.B.  &  A.M.  Huberman.  1992. Analisis Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode  Baru .  Terjemahan  Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta.
Siagian, S.P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja . Rineka Cipta, Jakarta.
Sugiyono. 2011. Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Bandung.
Van  Meter,  D.S.  &  C.E.  Van  Horn.  1975. The Policy Implementation Process: A. Conceptual  Framework,  Aministration  and
Society . Sage Publication Inc. London.
Zuhro,  R.S.  2021.  Mewujudkan  Pemilu  2024 Yang  Berkualitas  Dan  Berintegritas.  Kata Pengantar, 2, 71.
.