## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Iyus Rustandi 1 , Deasy Silvya Sari 2 , Mohammad Benny Alexandri 3
1 Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
3 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Email : iyusrustandi618@gmail.com
Submitted: 18-05-2021; Accepted: 16-01-2023: Published : 12-02-2023

## ABSTRAK
Implementasi Kebijakan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukumnya belum  terlaksana secara optimal, terlihat dari  adanya keterlambatan proses pada penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang masuk kategori berat dikarenakan yang bersangkutan tidak masuk kerja bahkan sampai satu tahun.  Disiplin merupakan aspek penting dalam kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Artikel ini bertujuan untuk  menjelaskan  implementasi Kebijakan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu  deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam implementasinya karena beberapa hambatan teknis. Hal-hal tersebut dikarenakan standarisasi pokok  dan  target-target kebijakan,  pangkal pokok aturan/kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas, ciri-ciri khusus lembaga  pelaksana,  keadaan nyata situasi ekonomi, sosial dan politik, serta kemungkinan terbesar arah pemikiran pelaksana, belum optimal.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

## ABSTRACT
Implementation of Policies on Civil Servant Discipline at the Bandung District Health Office with Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants as the legal basis has not been implemented optimally, it can be seen from the delay in the process of applying sanctions to perpetrators of disciplinary violations of Civil Servants at the Bandung Regency Health Office who are in the heavy category because the person concerned does not come to work even for one year. . This study aims to determine the implementation of the Policy on Discipline of Civil Servants at the Bandung District Health Office. The research method used is descriptive qualitative. In this research, the instrument is the researcher himself. Techniques in data collection used in the form of observation, literature study, documentation study and interviews. The purposive sampling method was used to select informants. The data triangulation technique was used to test the validity and reliability of the data. Data analysis was carried out technically in stages, carrying out an inventory of raw data, data typing, coding, data classification, drawing temporary conclusions, traingulations and final conclusions. The results showed, the results of the implementation of PP. 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants at the Bandung District Health Office is not yet optimal, this is due to the basic standardization of policies and targets, basic rules / policies, communication between
Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ( Iyus Rustandi, Deasy Silvya Sari, Mohammad Benny Alexandri )
organizations and activities, special characteristics of implementing agencies, the real state of the economic situation. social and political, as well as most likely the direction of thinking of the executor, is not yet optimal.
Keywords: Implementation, Policy, Discipline, Civil Servants, Health Office, Bandung Regency.

## PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian
Tingginya  rasa  tanggung  jawab seorang pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya tercermin dari disiplin kerja yang baik. Salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang terpenting adalah disiplin. Karena tingginya prestasi kerja yang bisa dicapai akibat semakin baiknya disiplin kerja pegawai. Sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan serta hasil yang ideal tanpa adanya disiplin kerja yang baik.
Hingga saat ini, yang termasuk hal yang menarik yang menjadi topik pembicaraan masyarakat di Indonesia adalah mengenai kedisiplinan kerja pegawai pemerintah. Aturan mengenai disiplin kerja yang menjadi acuan dasar para pegawai dalam membentuk citra baik lembaga pemerintahan, tampaknya masih berupa rangkaian kalimat yang hampir absurd untuk dilaksanakan sepenuhnya. Padahal apabila ditaati dan dilaksanakan, manifestasi dari aturan tersebut akan  membuat  suasana kantor/tempat bearktivitas  yang aman dan nyaman dalam melakukan rutinitas beraktivitas dan memenuhi kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Melayani kepentingan masyarakat secara baik merupakan salah satu kewajiban dari serangkaian fungsi pegawai pemerintah. Pondasi utamanya berupa tekad yang berdasarkan komprehensifnya pemahaman dan kesadaran akan arti tanggung jawab meningkatkan kehidupan masyarakat serta terpenuhinya harapan masyarakat akan bobot kompetensi dan kedisiplinan pegawai pemerintah, khususnya dalam melayani masyarakat. Jika begitu, pola pembinaan, bimbingan, pemberian motivasi, dan adanya keteladanan yang menjadi model perilaku baik serta praktek berorganisasi yang baik, menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam menciptakan aparat yang tanggung dan berwibawa.
Sebagai instansi pemerintahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memberikan dukungan sepenuhnya terhadap 53 tahun 2010 mengenai kesanggupan pegawai negeri sipil
dalam memenuhi kewajiban dan menanggalkan larangan  seperti yang diatur dalam perundang- undangan serta peraturan dinas yang mengandung sanksi  hukuman (PP No 53 tahun 2010, pasal 1 ayat 1). Walaupun begitu, dalam prakteknya terdapat banyak pegawai pemerintah yang melanggar peraturan disiplin kerja. Hal yang dominan kasat mata sperti misalnya sebagian oknum pegawai yang sering terlihat pulang lebih awal dari jam kerja, bermain aneka games di layar komputer, belum melakukan pelayanan jasa yang ideal kepada masyarakat, serta serangkaian tindakan indisipliner lainnya. Melalui pengamatan pra research, Tindakan-tindakan indisipliner itu dilakukan pula oleh beberapa pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
Beberapa Tindakan indisipliner tersebut di antaranya:
1. PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum menunjukan kinerja yang maksimal. Kedisiplinan para PNS pun perlu dievaluasi. Ada saja pegawai yang tidak hadir dengan tidak memberikan keterangan atau tidak meminta izin tidak masuk, kehadiran yang terlambat, mengambil jam istirahat lebih awal, meninggalkan ruang kerja/aktivitas kantor sebelum waktunya pulang dengan tanpa alasan, tidak hadir pada acara apel pagi, malahan terdapat pegawai yang hanya datang untuk mengisi absensi saja, namun selanjutnya tidak hadir dalam apel pagi yang menjadi salah satu kewajibannya.
2. Masih  terjadi pelanggaran berat disiplin kerja pada pegawai Dinas Keshatan Kabupaten Bandung yang berakhir dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Bupati Bandung setelah menempuh tahapan prosedur peringatan dan pemanggilan berjenjang mulai dari satuan kerja yang bersangkutan, Dinas Kesehatan, BKPSDM sampai Bupati.
3. Adanya keterlambatan proses pada  realisasi pemberian  hukuman  kepada pelaku yang melanggar aturan (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang masuk kategori
berat dikarenakan yang bersangkutan tidak masuk kerja bahkan sampai satu tahun, adalah fenomena yang memberi kesan ‘berbelit-belit’  dalam pelaksanaan  PP 53 Tahun 2010 Pasal 10 Ayat 9 poin d yang berbunyi: “ pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih ”.  Masalah seperti ini seharusnya tuntas dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan.
4. Masih adanya Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang sering mangkir kerja dikarenakan yang bersangkutan menjalan sebuah bisnis yang dinilainya lebih menguntungkan bagi dirinya.
5. Pimpinan langsung dari masing-masing pegawai masih cukup lemah dalam melakukan pengawasan. Baru pada saat adanya inspeksi dadakan dari struktur di atasnya, para pimpinan bertindak seolah secara rutin melakukan pengawasan.
Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai disiplin kerja pegawai di  antaranya hasil penelitian Pramawati dan Widnyani (2017).  Pelaksanaan  kebijakan disiplin kerja belum berjalan secara ideal. Pengawasan terhadap ketidaktaatan kepada peraturan kerja pegawai, relatif belum dilakukan. Di sisi lain, Tim Pemeriksa/Pembina Pertimbangan Hukuman Disiplin pada BKPSDM Kabupaten Bandung belum dibentuk secara formil. Hal lainnya mengenai pemahaman implementator kebijakan PP 53 Tahun 2010 masih belum cukup baik.. 1
Selanjutnya hasil penelitian  Essing, Pioh, Lengkong (2018). Secara umum, pemahaman akan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Talaud sudah cukup baik. BKPSDM sebagai implementator kebijakan telah melakukan  komunikasi  PP 53 Tahun 2010 dengan intensif. Seperti transmisi, kejelasan dan
1 A. A. I. Alit Pramawati, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, “Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung” , JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), Vol. II Nomor 3, April 2017.
konsistensi. Dengan proses komunikasi yang dilakukan mengacu kepada teori proses komunikasi yang baik Komunikasi yang dimaksud berlangsung pada rapat- rapat/pertemuan-pertemuan yang diadakan. 2 Hasil penelitian Anggara, Nur, Daroni (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pusat Pelatihan Independen Provinsi Jawa Barat belum berjalan optimal. Pertama ,  komunikasi berjalan dengan baik karena distribusi peraturan kepada staf. Kedua , sumber daya tidak optimal karena jumlah sumber daya manusia di Pusat Pelatihan Independen Provinsi Jawa Barat masih kurang dan kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan. Ketiga , disposisi terlihat dari keinginan Karyawan untuk menghadiri rapat umum pagi hari, mematuhi jam kerja, dan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Keempat , struktur birokrasi telah efektif karena Pusat Pelatihan Provinsi Jawa Barat sudah memiliki Prosedur Operasi Standar dan prosedur fragmentasi yang jelas. 3
Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi,  penulis tertarik mengkaji tentang implementasi kebijakan tentang disiplin pegawai negeri sipil  di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Fokus ini dipilih menimbang urgensi kajian disiplin pegawai negeri sipil terutama  dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung, dan disiplin kerja PNS merupakan modal utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Implementasi Kebijakan
Rumusan Van Horn dan Van Meter dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21)
2 Setya Essing, Novie Pioh, Johny Lengkong, “ Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negri Sipil (Suatu studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud)” , EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
3 Sahya Anggara, Mohamad Ichsana Nur, Ahmad Daroni, “ Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat ”, Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 10 No. 1 Juni 2018: 1-12.
Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ( Iyus Rustandi, Deasy Silvya Sari, Mohammad Benny Alexandri )
mengenai implementasi adalah: “ Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. Tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.”
Sementara itu, berdasarkan pandangan Purwanto dan Sulistyastuti (2012:58), implementasi merupakan “policy impelementation as a process, a series of substantial descision and action directed toward putting a prior authoritative federal decision into effect. (Implementasi kebijakan sebagai proses, serangkaian keputusan dan tindakan substansial yang diarahkan untuk memberlakukan keputusan pemerintah otoritatif sebelumnya).”
Atas pernyataan-pernyataan para  ahli tersebut dapat dikemukakan bahwa implementasi  dipandang perlu melakukan pengindentifikasian pelaku pelaksanaan dan perannya dalam proses implementasi kebijakan hingga implementasi cenderung mudah dipahami dan dilaksanakan. Sementara definisi kebijakan publik seperti telah banyak dikemukakan para ahli memberikan gambaran yakni kebijakan publik merupakan rangkain upaya  yang dilakukan pemerintah. Pengertian kebijakan yang merupakan rangkaian upaya dengan tujuan khusus yang menjadi acuan dan dilaksanakan implementator baik perorangan maupun kelompok dalam mermuskan pemecahan terhadap masalah yang terjadi. Terdapat beberapa model impelemntasi kebijakan dan penulis memilih model dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:158-169) merumuskan suatu model implementasi kebijakan yang mengangkat suatu dasar yang memiliki enam variabel yang menjalin keterkaitan ( linkage ) yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja ( performance ).
“1.   Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan
Variabel tersebut mengacu pada urgensi kepentingan pada faktor-faktor yang penentu kinerja kebijakan. Identifikasi faktor-faktor kinerja menurut Van Meter dan Van Horn, adalah eskalasi yang penting sekali dalam mengkaji
pelaksaan kebijakan. Kinerja tersebut merupakan indikator-indikator dalam menilai pencapaian ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah dilaksanakan.
Dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara komprehensif, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang digunakan. Selain itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan menjadi bukti terukur yang cukup mudah dalam banyak permasalahan kebijakan.
Dua penyebab kesulitan besar dalam mengidentifikasi kinerja diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn. Kesatu , yang disebabkan lingkup perencanaan kegiatan yang sangat luas dengan karakter target kebijakan yang rumit. Kedua , merupakan dampak atas ketidakjelasan serta pertentangan- pertentangan makna pada standarisasi pokok dan target kebijakan yang dibuat untuk mengunci respons yang baik dari pelaksana kebijakan pada level-level instutusi lainnya atau tata cara distribusi sebuah aturan.
2. Sumber-sumber Kebijakan
Selain  standarisasi pokok dan target kebijakan, hal yang penting untuk digaris-bawahi dalam tahapan pelaksanaan kebijakan yaitu sumber-sumber yang tersedia.  Pangkal dasar yang pantas menerima sorotan khusus disebabkan memberikan dukungan atas suksesnya pelaksanaan aturan yang dibuat. Pangkal dasar yang tersebut melingkupi unsur finansial perangsang dalam bentuk insentif berbeda yang memberikan dorongan dan membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan yang tepat guna. Pada pelaksanaan sebuah aturan/kebijakan, kerap kali ditemui para pemangku kebijakan ataupun pelaksana yang menyampaikan tentang tersedianya dana yang memadai untuk pembiayaan rencana- rencana kegiatan.
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Implementasi Kebijakan pada dan
di  antara  institusi-institusi  adalah tahapan dengan banyak  dimensi dan rumit. Pada langkah disposisi struktural ke lini bawah dalam lingkup sebuah organisasi atau dari
sebuah organisasi ke organisasi di luar itu, kelompok penyampai pesan bisa menyimpangkannya atau mendistribusikannya dengan cara yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, peluang keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran bergantung kepada jelas-tidaknya standarisasi dan target capaian kebijakan yang disebutkan juga oleh akurasi dan konsisten tidaknya yang menyampaikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang dimaksud. 4. Karakteristik Lembaga-Lembaga Pelaksana Jenjang jabatan pemerintahan merupakan posisi-posisi dengan ciri-ciri khusus, aturan-aturan baku dan tidak baku serta skema relationship yang terjalin terus-menerus pada lembaga-lembaga pelaksanaan kenegaraan yang saling terhubung baik yang baru diperkirakan akan bermanfaat maupun yang sudah terbukti bermanfaat atas segala yang dimiliki dalam melaksanakan sebuah aturan/kebijakan. Bagian-bagian dari skema teori ini mengandung tanda- tanda/ciri jenjang posisi resmi dari lembaga-lembaga serta perlengkapan ciri tidak resmi dari jajaran stafnya. Hal lainnya, perhatianpun penting untuk melihat secara khusus kepada hubungan- hubungan lembaga pelaksana dengan pelaku-pelaku dan aturan main pendistribusian aturan/kebijakan.
Faktor-faktor yang dimungkinkan mempunyai pengaruh kepada sebuah lembaga dalam melaksanakan aturan/kebijakan, dikemukakan Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:
1)  Tingkat kemampuan  dan standarisasi staff sebuah lembaga;
2)  Level pengawasan berjenjang atas aturan-aturan yang dibuat unsur lembaga dengan tahapan-tahapan pada lembaga-lembaga pelaksana aturan/kebijakan;
3)  Pangkal dasar politik sebuah lembaga (contohnya dukungan diantara kelompok-kelompok legislatif dan eksekutif);
4)  Tingkat kepentingan sebuah lembaga;
5)  Level komunikasi-komunikasi  secara terbuka, diartikan sebagai mata rantai
kegiatan komunikasi horisontal serta vertikal yang dilakuan dengan cara terbuka juga level kebebasan yang cukup tinggi pada konteks komunikasi dengan pelaku-pelaku kebijakan selain di lembaganya;
6)  Hubungan resmi dan tidak resmi sebuah lembaga dengan lembaga pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.
5.  Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.
Keadan-keadaan nyata ekonomi, soaial dan politik adalah ukuran berikutnya yang dikenali Van Meter dan Van Horn. Akibat dari Keadan-keadaan nyata ekonomi, soaial dan politik terhadap aturan/kebijakan publik adalah sentral konsentrasi pada dasawarsa yang  telah lewat. Penggiat-penggiat studi perbandingan politik dan kebijakan publik secara spesifik sangat berminat dalam mengenali secara mendalam dampak faktor-faktor lingkungan atas implementasi aturan/kebijakan. Kendati demikian, akibat dari unsur-unsur tersebut dalam pelaksanaan hasil rumusan kebijakan hanya memperoleh respons yang minim.
Agar dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dipahamai, Van Meter dan Van Horn mengemukakan supaya kita mengkaji beberapa pertanyaan berikut menyangkut lingkungan ekonomi, sosial dan politik berpengaruh terhadap lingkungan target kebijakan atau intansi tempat pelaksanaan kebijakan.
1) Apakah sumber ekonomi dalam lingkup intansi dimana kebijakan diberlakukan atau institusi implementator tingkat dukungannya sudah cukup optimal sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berhasil dengan baik?
2) Bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang ada mendapatkan pengaruh baik dari pelaksanaan kebijakan tersebut?
3) Seperti apa karakter opini publik, bagaimana tingkat urgensi kebijakan tersebut?
4) Bagaimana tingkat dukungan jajaran vertikal struktural birokrasi yang ada?
6.  Kecenderungan Pelaksana ( Implementors )
Di fase ini segala yang dialami secara pribadi menjadi hal yang berpengaruh secara
Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ( Iyus Rustandi, Deasy Silvya Sari, Mohammad Benny Alexandri )
dominan.  Setiap unsur-unsur dari model yang dibahas sebelumnya, menurut Van Meter dan Van Horn harus melalui proses seleksi melalui anggapan-anggapan implementator di lingkup institusi target kebijakan, tempat kebijakan diberlakukan, yaitu: kesadaran atau pemahaman mengenai aturan/kebijakan, berbagai jenis respons terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan keaseriusan respons tersebut. Arah paling dominan dari orientasi pelaksana kepada standarisasi pokok dan target-target capaian kebijakan, itupun adalah perkara sangat penting.”

## METODE PENELITIAN
Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pandangan Sukmadinata (2011:73), “ yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif untuk memberi pengertian dan mengilustrasikan gejala-gejala yang nampak, baik yang alamiah ataupun hasil rekayasa manusia. Fokus terbesarnya tentang karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.” Sandaran kepada peneliti sendiri dijadikan instrumen terpenting dalam penelitian ini.
Dalam  pengumpulan data, teknik  yang digunakan  yaitu  observasi, studi literatur, studi dokumentasi dan wawancara.  Informan diilih dengan metode purposive sampling dan informan yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan kterkaitan sesuai kebutuhan peneliti yakni  terdiri dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Bandung, dan Pegawai Negeri Sipil Bagian Fungsional Umum yang dapat memberikan informasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara terus terang atau tersamar dalam observasi. Tujuannya adalah untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.
Dokumentasi    melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis
yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penyelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumentasi elektronik (rekaman).
Adapun uji validitas dan reliabilitas data dilaksanakan dengan menggunakan teknik triangulasi data, berupa teknik dalam proses pemeriksaan data eksternal untuk bahan persilangan pengecekan dan bahan perbandingan dengan data pokok. Tahapannya dilakukan menggunakan berbagai cara dan dan berasal dari banyak sumber data yang merupakan kolaborasi teknik pengumpulan data dan waktu.
Model tahapan menurut Irawan (2006:527),  merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan yaitu: “1.  Inventarisasi data mentah.
2.  Transkip data.
3.  Proses kodefikasi.
4.  Kategori data.
5.  Simpulan temporer.
6.  Triangulasi.
7.  Simpulan final”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diterbitkannya  PP  No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil bertujuan supaya  seluruh Pegawai Negeri Sipil disiplin, demikian  juga  dengan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
Pembahasan penelitian adalah  isi hasil analisis data dan bukti  yang peneliti diperoleh di  lapangan serta diadaptasi  dengan teori yang digunakan  sebagai pisau analisisnya yaitu model  pelaksanaan  kebijakan  berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:158-169).  Model itu  berguna  dalam melakukan pengukuran  tingkat  keberhasilan implementasi kebijakan publik dengan dimensi- dimensi penilaian, diantaranya standarisasi dasar dan target kebijakan, pangkal pokok kebijakan,  komunikasi antar organisasi dan segala aktivitasnya, ciri-ciri kususu lembaga- lembag pelaksana, keadaan real situasi ekonomi, sosial dan politik, serta kemungkinan terbesar arah pelaksana kebijakan.

## Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan
Kejelasan standar dan sasaran kebijakan dari sisi regulasi teknis yaitu
Peraturan Bupati (Perbup): “Tingkat kejelasan standar dan sasaran kebijakan disiplin kerja PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku di Kabupaten Bandung.
Peraturan Bupati (Perbup) yang tertib di Kabupaten Bandung yaitu: Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, merupakan regulasi teknis atas PP 53 Tahun 2010 yang diuraikan secara terpisah menjadi beberapa Peraturan Bupati (Perbup) agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
PNS  di  Dinkes  tentunya  merupakan SDM  mengenai  implementasi  PP Nomor 53 tahun  2010 ini,  perihal kesiapan pegawai perlu ditingkatkan lagi karena ketentuan masuk kerja pukul 07.30 WIB ada toleransi sampai 08.00 WIB dan apel pagi setiap hari dilaksanakan setiap pukul 08.00 WIB, yang mana apabila terdapat pegawai yang tidak mengikuti apel pagi akan mendapatkan  teguran  dan  tentunya akan  dipanggil  atasan. Ukuran pencapaian standar dan sasaran kebijakan, dilihat dari tingkat pencapaian terhadap peraturan kerja serta target tugas dari masing-masing yang dibebankan kepadanya. Sebab percuma kalau hanya memenuhi disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin mengerjakan tugas, bila hasilnya tidak sesuai dengan target yang ditentukan.
Dari pengamatan peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, secara umum bahawa tingkat pencapaian standar dan sasaran kebijakan disiplin kerja PNS belum optimal. Hal itu ditunjukan dengan masih terjadi pelanggaran disiplin kerja pada sebagian pegawai berupa ketidak-hadirannya pada apel pagi, tertundanya pelaksanaan tugas yang
dibebankan, bahkan masih terjadi pelanggaran disiplin berat yang berakibat pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

## Sumber-Sumber Kebijakan
Sumber kebijakan berperan penting terhadap pelaksanaan disiplin di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.  Dari aspek contoh kinerja, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selalu melakukan evaluasi kinerja pada setiap  pertemuan rutin dan rapat mingguan. Di dalamnya termasuk  terus memotivasi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil,  agar ke  depannya ada peningkatan yang lebih baik.
Dalam hal reward (penghargaan), unsur finansial berperan dalam penegakkan disiplin di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, khususnya tunjangan kinerja  bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung  dan didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Sebagai contoh dalam hal kehadiran pegawai. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,  Biaya yang menunjang disiplin PNS sudah menunjang dari anggaran  yang  ada, misalnya  dengan  memberikan  insentif kepada pegawai untuk memberikan motivasi dalam disiplin, khususnya sekarang  ada insentif yang disebut TPP  (Tambahan Pengasilan Pegawai)  yang mana  setiap bulannya  ada  pemberian  insentif  kepada pegawai yang memiliki kinerja dan kedisiplinan yang  tinggi. Terkadang juga di sini ada dana khusus jikalau melakukan tugas dinas keluar.
Dapat diartikan bahwa sebenarnya dalam melaksakan kebijakan disiplin kerja PNS sumber kewenangan yang tersedia sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun  terdapat hal-hal yang bersifat teknis, selanjutnya menjadi kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

## Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan- kegiatan
Pembinaan atasan langsung, apabila terdapat pegawai  yang  melanggar  dibina  oleh atasannya  terlebih  dahulu.  Pertama  dipanggil secara  lisan,  tetap melanggar pembinaan oleh atasan, 3x juga masih oleh atasan, masih juga dan ke 4x dia akan dipanggil oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum. Adapun untuk sanksi di sini  sudah sesuai  dengan  PP  No  53 tahun 2010  tentang Disiplin  PNS. Yakni untuk
Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ( Iyus Rustandi, Deasy Silvya Sari, Mohammad Benny Alexandri )
penanganan masalah  yang  berkaitan  dengan disiplin PNS yakni dari atasan bidang, langsung Kasubag Kepegawaian dan Umum, Sekdis, kemudian proses ke BKPSDM, lalu ke pusat dan itu bukan poses yang cepat dan tidak semudah atasan  bisa memecat  pegawai yang melanggar  disiplin  PNS.
Hubungan dalam mengatasi konflik atau masalah disiplin PNS, Keberadaan BKPSDM di Pemerintah Daerah berperan sebagai sebagai penampung  dari laporan- laporan  mengenai disiplin kerja,  dalam  hal ini Sub Bagian Kepegaiwaian menerima  laporan perkembangan  pegawai  di  dalam melaksanakan  kedisiplinan kerja.  Bilamana terdapat  pegawai  yang  melanggar peraturan disiplin,  maka akan dilihat dulu bagaimana tingkat pelanggarannya, selanjutnya dilakukan penanganannya sesuai dengan peraturan yang ada. Di internal Dinkes sendiri terlebih dahulu diatasi oleh atasan bidangnya, kemudian ke Subbag  Kepegawaian dan umum,  kemudian masuk  Sekdis. Bila memerlukan  proses  yang lebih  lanjut  maka  akan  masuk  ke  BKPSDM.
Berdasarkan seluruh informasi yang diterima dari para informan, jalinan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dengan BKPSDM, BKD dan DPRD terlaksana dengan cukup baik.

## Karakteristik Badan-badan Pelaksana
Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, unit-unit yang terkait dengan Disiplin pegawai adalahSub Bagian Kepegawaian, dan di tingat Pemkab ada lembaga khususnya yang menangani bidang kepegawaian yaitu BPKSDM.
Di Dinkes Kabupaten Bandung masalah pembagian tugas dalam hal implementasi kebijakan disiplin kerja PNS terpusat di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Dari mulai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Analis SDM Aparatur, dan Pengelola Kepegawaian mempunyai tugas masing-masing yang berbeda tetapi saling melengkapi seperti perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kegitam SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi secara umum mengacu kepada pembagian tugas yang sesuai SOP yang berpatokan formal kepada Peraturan Bupati (Perbup) Bandung dan Surat Edaran Kepala
Dinas Kesehatan mengenai pelaksanaan disiplin kerja pegawai di lingkungan dinas.

## Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Dari aspek ekonomi, Dinas Kesehatan Kabupaten  Bandung memiliki sumber daya yang meadai untuk mendukung penegakkan disiplin bagi pegawai. Misalnya, tunjangan kinerja bagi pegawai yang disiplin berjalan lancar yang diberikan setiap bulan.
Implementasi kebijakan disiplin kerja PNS memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kondisi ekonomi dan sosial khususnya yang menjadi sasaran kebijakan yaitu para pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.  Hal nyata terlihat dari peningkatan penghasilan yang baik pada pegawai yang disiplin dalam bentuk tunjangan kinerja yang memuaskan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
Pegawai merasa terikat untuk mematuhi kedisiplinan, karena pelanggaran disiplin akan berimplikasi pada pemotongan besaran tunjangan  yang akan diterima. Ini dibuktikan dengan berkurangnya jumlah pelanggaran disipin pegawai seperti keterlambatan masuk kerja serta mangkir. Hal ini berkaitan dengan adanya pengurangan tunjangan kinerja yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan hidup seharu-hari.

## Kecenderungan Pelaksana (Implementors)
Gambaran kemauan implementator dalam melaksanakan kebijakan disiplin kerja PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam hal ini Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan BKPSDM adalah keseriusan kerja dalam menangani masalah disiplin kerja mulai dari sosialisai kebijakan, pendataan pegawai, monitoring kerja pegawai, penilaian kerja pegawai, inventarisasi pelanggaran disiplin kerja, dan pelaksanaan tindakan berupa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PP 53 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pemahaman  Pegawai  Negeri  Sipil  di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  terhadap PP  No. 53 Tahun 2010  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  bisa dikatakan masih kurang. Maksudnya pemahaman secara mendalam.  Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kepedulian pegawai dalam membaca, memaknai dan  memahami
bagaimana  hak  dan  kewajiban  serta  sanksi sanksi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Respon  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terhadap  PP No.  53  Tahun  2010  Tentang  Disipin  Pegawai Negeri  Sipil  sudah  cukup  baik. Hal tersebut karena  para  pegawai  cukup  menyadari sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  tanggung jawab dan harus mentaati aturan.
Fasilitas
untuk menunjang implementasi  PP  No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, terbilang sudah cukup  memadai.  Fasilitas  kendaraan  dinas diberikan  berjenjang sesuai  beban  kerja  dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah menggunakan absen elektronik untuk mengontrol kehadiran pegawainya.

## SIMPULAN
Setelah mengkaji hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dilihat dari dimensi-aspek yang menjadi penentu tingkat keberhasilannya,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan disiplin kerja PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sudah cukup baik dan dapat dipahami seluruh jajaran implementator kebijakan dan para pegawai, dalam hal ini Sub Bag Umum dan Kepegawaian dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Aspek sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam konteks implementasi kebijakan disiplin kerja pegawai secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai, namun upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan sesuai misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran utama meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik.
3. Komunikasi dalam kepentingan pelaksanaan kebijakan disiplin kerja pegawai dilakukan secara berjenjang di internal dan dengan eksternal Dinkes.
Dalam masalah pelanggaran-pelanggaran ringan disiplin kerja, komunikasi cukup berlangsung di internal Bagian
Kepegawaian, kemudian pada  masalah- masalah pelanggaran yang lebih berat, level komunikasi dinaikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian hinggan ke Sekretaris Dinas.
4. Untuk memenuhi kepentingan struktur birokrasi, unit kerja bagian kepegawaian di Dinkes dan lembaga khusus bernama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sudah cukup refresentatif dan kapabel dalam melaksanakan kebijakan disiplin kerja PNS.
5. Kondisi ekonomi yurisduksi Dinkes selain bersumber dari anggran vertikal juga bersumber dari pendapatan asli internal Dinkes, berupa dana masyarakat langsung yang berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemda, Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), INA- CBGs yang merupakan sistem digunakan dalam pembayaran klaim jamkesmas, dari asuransi swasta atas rujukan/FKTL, dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan pendanaan kesehatan.
6. Dalam aspek kemauan implementator untu melaksanakan kebijakan disiplin kerja telah melampai ekspektasi, dikarenakan para implementator kebijakan bukan saja mempunyai kemauan, tetapi sudah berbentuk kesadaran diri dan tanggung jawab yang tinggi akan suksesnya pelaksanaan kebijakan disiplin kerja PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

## SARAN
1. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan disiplin kerja PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebaiknya lebih didetailkan terutama yang berhubungan dengan standar kinerja yang diharapkan yang dapat dicapai oleh para pegawai, sehingga para pegawai Dinas Kesehatan dapat memacu kinerjanya lebih baik lagi.
2. Seluruh sumber daya yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sudah cukup memadai, tetapi pelanggaran disiplin kerja masih saja terjadi baik dalam skala ringan, sedang, dan berat. Mohon agar pemanfaatan sumber daya bisa lebih
Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ( Iyus Rustandi, Deasy Silvya Sari, Mohammad Benny Alexandri )
ditingkatkan. Bilamanana SDM yang ada belum memadai, bisa saja selain secara kualitas yang ditingkatkan, tapi secara kuantitas juga bisa ditambah.
3. Hubungan antar organisasi dalam hal ini khususnya dengan BKD dan BKPSDM bukan hanya berlangsung ketika terjadinya masalah pelanggaran disiplin kerja, tetapi lebih awal ke arah pencegahan dini dengan mendeteksi gejala-gelala awal pelanggaran. Ketika SDM di internal Dinkes terbatas, maka lembaga lain yang terkait dapat membantu pencegahan masalah.
4. Ada baiknya mengusulkan dibentuknya Pansur Disiplin Kerja, yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang terkait dengan penegakan disiplin kerja dari Bagian Kepegawaian, Unsur BKD, dan BKPSDM dengan koordinasi Komisi A DPRD Kabupaten  Bandung. Jadi akan terkesan lebih serius dan menjadi perhatian para pegawai.
5. Mohon agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat menggali lebih banyak lagi sumber anggaran dari internal, sehingga sedikit banyaknya dapat membantu PAD Kabupaten Bandung. Seperti misalnya kerjasama dengan pihak swasta yang dapat memberikan keuntungan finansail untuk Dinkes.
6. Bilamana terjadi pelanggaran kerja berat, mohon agar segera dilakukan penanganan yang cepat, sehingga masalahnya tidak berlarut-larut sebagaimana yang sudah terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun dalam menjatuhkan sanksi kepala pelanggar disiplin kerja, berupa pemberhentian secara tidak hormat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Irawan,  Prasetya. (2006). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial .
Depok: Departemen Ilmu Administrasi
FISIP UI.
Islamy, Irfan. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara .
Jakarta: Bina Aksara.
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih
Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta : Gava Media.
Subarsono,  (2013), Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .
Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosadakarya.
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.

## Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

## Penelitian terdahulu yang relevan
A. A. I. Alit Pramawati, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, “Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung” , JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik),
Vol. II Nomor 3, April 2017. Setya Essing, Novie Pioh, Johny Lengkong, “ Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negri Sipil (Suatu studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud)” , EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Sahya Anggara, Mohamad Ichsana Nur, Ahmad Daroni, “ Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat ”, Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 10 No. 1 Juni 2018: 1-12.