## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal

## TEKANAN GEMPA BUMI DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN FISKAL APBD KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2018 － 2020
Anita Kemala Firdausyia 1 , Dani Sugiri 2
1 Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 15222 Email : anita@pknstan.ac.id
2 Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 15222
Email : danisugiri@pknstan.ac.id Article Info ABSTRAK Article history: Received 10/01/2021 Accepted 11/16/2021 Keywords: Tekanan
Bencana; Pandemi Covid-19; Ketahanan Fiskal APBD; Kinerja Keuangan Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pengaruh tekanan berupa  gempa  bumi  2018  dan  pandemi  Covid-19  terhadap ketahanan  fiskal  APBD  Kabupaten  Lombok  Utara  (KLU) Tahun 2018 － 2020 yang diukur menggunakan metode pengukuran rasio kinerja  keuangan,  meliputi  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal (DDF), rasio tingkat kemandirian, dan rasio tingkat ketergantungan.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder  yang  terdiri  dari LKPD  audited  dan/atau  semisalnya  dari  tahun  2018-2020,  data anggaran  kerugian  akibat  gempa  bumi  2018,  data  anggaran pemulihan  pascagempa  2018,  dan  data  anggaran  pemulihan pandemi Covid-19. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi  lapangan,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi pustaka  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tekanan  berupa  gempa  bumi  2018  dan  pandemi  Covid-19 berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pemerintahan  pada  Pemda KLU  selama  tahun  2018 － 2020,  dilihat  dari  fluktuasi  dengan kecenderungan  penurunan  yang  terjadi  pada  berbagai  komponen dan  subkomponen  APBD  baik  pendapatan,  belanja,  maupun pembiayaan  yang  menyebabkan  terhambatnya  penyelenggaraan fungsi  pemerintahan.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  kinerja keuangan menggunakan derajat desentralisasi fiskal (DDF), rasio tingkat  kemandirian,  dan  rasio  tingkat  ketergantungan  diketahui bahwa  ketahanan  APBD  KLU  selama  tahun  2018 － 2020 berturut-turut  sebesar  13,64%  dengan  kriteria  kurang,  20,19% dengan kriteria cukup, dan 42,03% dengan kriteria tinggi.
This is an open access article under the CC BY-SA licens e

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
Corresponding Author:
Anita Kemala Firdausyia Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 15222 Email : anita@pknstan.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.32833/majem.v10i2.203

## I. PENDAHULUAN
Keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  intrumen  penting  dalam  pembangunan suatu  daerah.  Daerah  dengan  pembangunan  yang  terukur  lagi  terencana  mampu mendorong  peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya  sehingga  dapat  mengarahkan tercapainya  tujuan  negara  secara  nasional  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945,  yakni  meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat Indonesia (Mulyana, 2018). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan  milik daerah berhubung dengan hak dan  kewajiban  daerah  tersebut  (PP  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  2019).  Dalam  arti  sempit  keuangan  daerah  dapat  diartikan  sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
APBD  merupakan  rencana  keuangan  daerah  yang  bersifat  tahunan  dan  ditetapkan dengan  peraturan  daerah  (PP  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  2019).  Adanya  penyerahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  melalui  otonomi  daerah  telah  menimbulkan  konsekuensi  perlunya desentralisasi  fiskal.  Musgrave  (1989,  dikutip  dalam  Badrudin,  2012)  menyatakan bahwa  peran  pemerintah  diperlukan  dalam  perekonomian  untuk  mengakselerasi pertumbuhan  ekonomi  untuk  menaikkan  standar  kehidupan  masyarakat  pada  posisi yang  layak.  APBD  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  daerah melalui  pengeluaran  pendidikan,  karena  tenaga  kerja  terdidik  berpeluang  menaikkan produktivitas  dalam  perekonomian  (Prasetya,  2019).  Pemerintah  daerah  juga membelanjakan  APBD  untuk  membiayai  berbagai  pelayanan  umum.  Keberadaan APBD sebagai  sumber keuangan daerah menjadi alat  yang sangat  penting bagi  daerah untuk mengembangkan daerahnya.
Kondisi  keuangan  daerah  terus  mengalami  dinamika  pesat  dan  beragam  antara daerah  yang  satu  dengan  daerah  lainnya.  Hal  tersebut  sebagai  implikasi  dari  variasi kondisi  geografis,  sosial,  dan  demografis  masyarakatnya  yang  tersebar  di  34  provinsi dengan  jumlah  416  kabupaten  dan  98  kota  (Kemendagri  RI,  2020).  Untuk  itu  guna memenuhi  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  sesuai  dengan  tata  kelola  pemerintahan dari  segi  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipatif  (Mulyana  &  Sugiri,  2020), pemerintah  mengeluarkan  berbagai  peraturan.  Peraturan  tersebut  meliputi  undang- undang,  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya,  termasuk Permendagri dan peraturan daerah terkait.
Pengelolaan keuangan daerah dalam APBD tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai peraturan  dan  perencanaan  sebelumnya.  Setiap  daerah  dihadapkan  pada  tantangan  dan tekanan  yang  tidak  dapat  diprediksi  kejadiannya.  Disebutkan  bahwa  salah  satu  fungsi

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
APBD, yakni sebagai the last resort yang memberikan makna bahwa APBD digunakan untuk  mengamankan  perekonomian  daerah  ketika  terjadi  krisis,  APBD  harus  dapat menggerakan  perekonomian  yang  lesu  atau  terganggu  akibat  adanya  tantangan  dan tekanan tersebut  (Mulyana, 2018). Tekanan  yang terjadi selalu memunculkan berbagai dampak,  yakni  dampak  nyata  maupun  tidak  nyata,  menurut  AusAID  (2005,  dikutip dalam  Andi  &  Hurriati,  2020),  bahwa  kedua  dampak  dari  bencana  atau  tekanan  yang terjadi akan memengaruhi berbagai variabel ekonomi. Terdampaknya variabel ekonomi akan memengaruhi kinerja keuangan suatu daerah.
Penelitian ini membahas mengenai tekanan yang terjadi pada suatu daerah terhadap ketahanan fiskal APBD akibat bencana alam dan non-alam. Penelitian mengambil objek ketahanan  fiskal  APBD  Kabupaten  Lombok  Utara  (KLU)  terhadap  bencana  berupa gempa  bumi  2018  dan  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  adanya ketidakpastian  kinerja  keuangan  daerah  dan  perekonomian  pada  tahun  tersebut  akibat tekanan  bencana.  Bencana  tersebut  berupa  gempa  bumi  dengan  kekuatan  6,4  skala Richter  (SR)  pada  29  Juli  2018  yang  dilanjutkan  dengan  gempa  susulan  dengan  skala lebih  besar  (7  SR)  pada  5  Agustus  2018  (Puspitasarie et  al., 2019),  pemulihan pascagempa bumi tahun 2019, dan APBD  yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

## II. KAJIAN TEORITIS

## Gempa Bumi dan Pemulihan Pascagempa Bumi
Gempa  bumi  sering  terjadi  pada  daerah-daerah  tertentu  di  Indonesia.  Menurut Badan  Koordinasi  Nasional  Penanganan  Bencana  (2017,  dikutip  dalam  Muttalib  & Mashur,  2019),  gempa  bumi  merupakan  peristiwa  pelepasan  energi  yang  berakibat dislokasi (pergeseran) secara tiba-tiba pada bagian dalam bumi. Bagi beberapa daerah di Indonesia,  gempa  bumi  menjadi  salah  satu  ancaman  nyata  yang  tak  bisa  dihindarkan, dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial, lingkungan, masyarakat, bahkan ekonomi.
Indonesia menjadi salah satu negara  yang memiliki banyak wilayah rawan gempa. Hal  ini  karena  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  dan  kemaritiman  terletak  pada pertemuan  tiga  lempeng  utama  dunia  yaitu  lempeng  Australia,  Eurasia,  dan  Pasifik dengan pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan  Lempeng  Pasifik  yang  bertabrakan  dilepas  pantai  Sumatera,  Jawa  dan  Nusa Tenggara,  serta  Utara  Papua  dan  Maluku  Utara  (Literasi  Publik,  2018,  dikutip  dalam Zullam  et  al.,  2020).    Hal  ini  tak  hanya  menyisakan  keindahan  alam,  tetapi  juga ancaman berupa gempa bumi, tsunami, bahkan hingga ancaman bencana lainnya.
Bencana  gempa  bumi  telah  meninggalkan  begitu  banyak  dampak  buruk  bagi masyarakat.  Berbagai  upaya  penanggulangan  perlu  dilakukan  untuk  memperbaiki berbagai  kerusakan  dan  mengembalikan  berbagai  bentuk  kerugian  yang  terjadi  akibat gempa  bumi  sebagai  suatu  bencana.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana  disebutkan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap kehidupan  seluruh  masyarakat  Indonesia  termasuk  perlindungan  atas  bencana. Kehadiran  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  membantu  suatu  daerah/wilayah  untuk

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
bangkit  pascabencana  yang  dihadapi  (Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana, 2017).
Sehubungan  dengan  pemulihan  pascabencana  ( Post  Disaster  Activities ),  menurut Warfield  (2011,  dikutip  dalam  Maryati  et  al.,  dalam  Agustiyo,  2019)  terdapat  dua  hal yang  harus  segera  dilakukan  pemerintah.  Pertama,  kegiatan  pascabencana  jangka pendek (short  term  post  disaster  activities) ,  berupa  tanggap  darurat  atas  dampak bencana, seperti pertolongan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, hunian sementara, dan  perawatan).  Kedua,  kegiatan  pascabencana  jangka  panjang (long  term  disaster activities) ,  berupa  segala  usaha  untuk  mengembalikan  kepada  kondisi  semula  atau kondisi  yang lebih baik  dari sebelum bencana, misalnya terkait kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam proses pemulihan dan penanggulangan pascagempa bumi terdapat dua tahapan utama  yang harus diperhatikan  yaitu, rehabilitasi  dan rekonstruksi dengan memaksimalkan  peran  warga  lokal  suatu  daerah/wilayah  (Damayanti,  2016,  dikutip dalam Zullam et al., 2020).
Peristiwa  gempa  bumi  harus  mendapat  perhatian  dalam  penanganannya,  baik sebelum,  sesaat,  maupun  sesudah  terjadinya  peristiwa  tersebut.  Hal  ini  disebabkan karena apapun jenis bencana alam yang terjadi termasuk gempa bumi, selalu berdampak terhadap  kehidupan  masyarakat  di  mana  bencana  terjadi.  Bukan  hanya  korban  jiwa tetapi  kerusakan  dan  kerugian  yang  dirasakan  efeknya  bagi  suatu  wilayah  di  mana tempat terjadinya musibah gempa tersebut baik politik, ekonomi, hingga sosial-ekonomi (Muttalib  &  Mashur,  2019).  Maka,  keberadaan  pemerintah  tak  dapat  dielakkan  lagi untuk menenangkan situasi.

## Pandemi Covid-19
Virus  Covid-19  telah  mengubah  tatanan  kehidupan  masyarakat  global  secara menyeluruh. Sejak pertama kali mundul Covid-19 di  Wuhan pada 30 Desember 2019, diketahui  bahwa  di  awal  penyebarannya  terdapat  setidaknya  188  negara  yang mengonfirmasi  terkena  virus  Covid-19  (Kementerian  Kesehatan  Indonesia,  2020, dikutip dalam Hanoatubun, 2020). Menurut World Health Organization (WHO) (2020, dikutip dalam Hanoatubun, 2020), Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan dan disebut Covid-19.
Covid-19 telah memberikan tekanan dan  ancaman  yang luar biasa bagi  Indonesia, terlebih  hampir  semua  daerah  telah  terinfeksi  Covid-19.  Hal  tersebut,  memberikan dampak  negatif  terhadap  dunia  kesehatan,  pelemahan  daya  beli,  dan  lesunya perekonomian di  daerah  dan desa  (Mulyana, 2020). Melihat  dampak  yang begitu luas, pandemi  Covid-19  harus  disikapi  pemerintah  dengan  segera  mengambil  langkah strategis melalui penetapan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk melakukan pemulihan pasca  terjadinya  Covid-19  (Ristiyawati,  2020,  dikutip  dalam  Anas,  2021).  Salah  satu langkah yang diambil, yakni dengan memfokuskan anggaran dan stimulus untuk empat pos belanja, yaitu bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri, dan program pemulihan ekonomi nasional (Hertati et al., 2021). Hal tersebut ditujukan untuk memulihkan daerah-daerah dari beban akibat adanya pandemi Covid-19.

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal

## Ketahanan Fiskal Daerah
Dalam  teori  keuangan  negara  dikenal  istilah  ketahanan  fiskal  atau  keberlanjutan (fiscal  sustainability) .  Istilah  ini  bermakna  suatu  kondisi  ketika  kebijakan  fiskal  yang dijalankan  oleh  pemerintah  dapat  memberikan  kestabilan  perekonomian  melalui solvabilitas  keuangan  dalam  jangka  panjang;  solvabilitas  mengacu  pada  kemampuan pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  menjalankan  fungsi  distribusi,  alokasi,  dan stabilisasi  (trilogi  Musgrave)  (2000,  Balassone  dan  Franco,  dikutip  dalam  Hariyanto, 2016). Ketahanan fiskal menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Hariyanto (2016), dalam menjaga ketahanan fiskal, terdapat tiga pilar utama yang harus dijunjung  tinggi,  yaitu  penerimaan  negara  yang  optimal,  belanja  pemerintah  yang berkualitas,  dan  pengelolaan  pembiayaan  yang  berkelanjutan  yang  dilakukan  dalam fiskal APBN.
Ketahanan  fiskal  daerah  diartikan  sebagai  upaya  masing-masing  daerah melaksanakan  kewenangannya.  Dalam  hal  ini  berupa  kreativitas  daerah,  kemampuan organisasi  pemerintah  daerah,  serta  kemampuan  daerah  untuk  mencukupi  kebutuhan daerahnya masing-masing (Maulana, 2004). Suatu daerah dapat  mengetahui  ketahanan dan kemampuan fiskal dengan mengukur tingkat kinerja keuangan pemerintahan daerah tersebut,  seperti  dengan  mengukur  rasio  keuangan  berdasarkan  desentralisasi  fiskal, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan (Susanto, 2007).
1. Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio  ini  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan. Tingkat  desentralisasi  fiskal  diukur  dengan  menggunakan  rasio  PAD  terhadap  total penerimaan daerah seperti pada persamaan 1.
Derajat Desentralisasi Fiskal =
Persamaan 1

## 2. Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini  diukur  membandingkan  PAD  terhadap  jumlah  bantuan  pemerintah  pusat/provinsi dan pinjaman seperti pada persamaan 2.
Tingkat Kemandirian
Persamaan 2

## 3. Ketergantungan
Rasio  ini  mengukur  tingkat  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan PAD, yaitu membandingkan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi, seperti pada persamaan 3.
Tingkat Ketergantungan
Persamaan 3
Rasio  indikator  ketahanan  dan  kemampuan  fiskal  suatu  daerah  dapat  dijadikan pertimbangkan  dalam  melakukan  perbaikan  tata  kelola  dan  kinerja  pemerintahan daerah.  Kriteria  untuk  mengetahui  tingkat  rasio  dapat  mengacu  pada  skala  interval

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
pengukuran yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991, dikutip dalam Susanto, 2007), sebagaimana pada Tabel 1.

## Tabel 1.  Skala Interval Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Persentase Tingkat Desentralisasi Fiskal Tingkat Kemandirian Tingkat Ketergantungan 0,00-10,00 Sangat Kurang Sangat Baik Sangat Rendah 10,01-20,00 Kurang Baik Rendah 20,01-30,00 Sedang Cukup Sedang 30,01-40,00 Cukup Sedang Cukup 40,01-50,00 Baik Kurang Tinggi >50,00 Sangat Baik Sangat Kurang Sangat Tinggi
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana  keuangan tahunan  daerah  yang  ditetapkan  dengan  Perda  (PP  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk  melakukan  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  selama  satu  tahun  anggaran, terhitung  dari  1  Januari  hingga  31  Desember  tahun  anggaran  bersangkutan.  APBD memiliki  tiga  fungsi  utama  di  samping  beberapa  fungsi  lainnya,  antara  lain  a)  fungsi otorisasi,  yakni    anggaran  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan  pendapatan  dan  belanja pada  tahun  yang  berkenaan;  b)  fungsi  perencanaan,  yakni  anggaran  menjadi  pedoman bagi  manajemen  dalam  merencanakan  kegiatan  pada  tahun  yang  berkenaan,  dan;  c) fungsi  pengawasan,  yakni  anggaran  menjadi  pedoman  untuk  menilai  apakah  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Adapun  fungsi  lainnya the  last  resort ,  yakni  anggaran  daerah  menjadi  pengaman  dan penggerak perekonomian daerah ketika lesu atau krisis (Mulyana, 2018).
Menurut  Permendagri  Nomor  12  Tahun  2019,  struktur  APBD  terdiri  atas  tiga komponen,  yakni  pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  dan  pembiayaan  daerah. Komponen  pendapatan  daerah  terdiri  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam ketentuan sebelumnya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,  pendapatan  transfer  tersaji  sebagai  Pendapatan  Dana  Perimbangan  (Daper). Komposisi  belanja  daerah  pada  APBD  dibagi  menjadi  empat  bagian  utama,  yakni belanja  operasi,  belanja  modal,  belanja  tak  terduga,  serta  belanja  transfer.  Komponen pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  daerah  terdiri  dari  penerimaan  pembiayaan  dan pengeluaran  pembiayaan.  Pembiayaan  menjadi  jalan  keluar  pemerintah  daerah  dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), dengan sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  tahun  sebelumnya,  penggunaan  cadangan,  penerimaan  pinjaman,  hasil penjualan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  penerimaan  kembali  pemberian pinjaman atau penerimaan piutang (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
Jika  pendapatan  lebih  besar  dari  belanja  daerah  (anggaran  surplus),  maka  penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman, dan pendanaan  belanja  peningkatan  jaminan  sosial  (Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan, 2018).

## III. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan tujuan  untuk  mendeskripsikan  pengaruh  dari  fenomena  yang  terjadi  berupa  tekanan gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 terhadap ketahanan fiskal APBD KLU selama tahun 2018 － 2020. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  studi  lapangan,  sedangkan  data  sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Jenis  data berupa data ringkasan APBD KLU tahun 2018 - 2020, LKPD audited dan/atau semisalnya selama tahun 2018- 2020, data terkait kerugian akibat gempa, data anggaran untuk pemulihan pascagempa, dan  data  anggaran  untuk  pemulihan  pandemi  Covid-19.  Data-data  tersebut  bersumber dari intansi pemerintah daerah terkait serta laman resmi instansi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Tekanan terhadap Pelaksanaan APBD KLU 2018 － 2020 Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter (SR) yang terjadi pada 5 Agustus  2018 serta  penyebaran  pandemi  Covid-19  yang  terkonfirmasi  pada  2  Maret  2020  masuk  ke Indonesia, juga menjadi tantangan serius bagi Pemda Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU). Tantangan tersebut telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai sisi,  mulai  dari  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi,  yang  memberikan  dampak  terhadap pelaksanaan  pemerintahan  di  Pemda  KLU.  Perubahan  aspek  sosial  dilihat  dari  kondisi demografi,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Aspek  lingkungan  dilihat  dari  kondisi pemukiman. Bagi Pemda KLU, aspek ekonomi menjadi salah satu yang paling tertekan selama  tahun  2018 -2 020,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi  mata  pencaharian  dan pendapatan  yang  mengalami  perubahan  drastis  dan  berdampak  terhadap  keuangan daerah Pemda KLU. Terjadinya perubahan pada berbagai aspek tersebut, menunjukkan bahwa  gempa  bumi  2018  dan  pandemi  Covid-19  menjadi  tantangan  sekaligus  tekanan bagi  Pemda  KLU  dalam  menjalankan  tujuan  dan  fungsi  pemerintahan.  Pengaruh  dan dampak tekanan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2.  Dampak Tekanan terhadap Pelaksanaan APBD KLU 2018 － 2020 Tahun Tekanan Dampak terhadap Pelaksanaan APBD Upaya Pendapatan Belanja Pembiayaan 2014 - 2017 Sebelum tekanan naik 55,05% naik 64,52% naik 133.7% Sebelum tekanan 2018 Gempa bumi turun (0,69%)  turun (1,25%)  turun (7,68%) Perubahan APBD TA

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
berjalan 2019 Pemulihan pascagempa naik 15,78% naik 21,75% naik 8,48% Penurunan target capaian APBD 2020 Pandemi Covid-19 turun (20,02%) turun (22,90%) turun (58,56%) Perubahan APBD TA berjalan disertai penurunan target capaian APBD
Sumber : Diolah penulis: Laporan Realisasi Anggaran dan Review Inspektorat, 2021
Tahun  2018 - 2020  menjadi  tahun  yang  tidak  mudah  bagi  Pemda  KLU  dalam menjalankan  fungsinya  melalui  APBD.  Keberadaan  tekanan  memberikan  pengaruh yang cukup signifikan bagi Pemda KLU, hal ini terlihat dari dampak yang diakibatkan pada pelaksanaan APBD 2018 - 2020, mulai dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sebelum  terjadinya  tekanan,  yakni  tahun  2014 - 2017  APBD  terus  mengalami pertumbuhan secara positif. Jika pada tahun 2014 realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar  Rp587,51  miliar,  maka  pada  tahun  2017  telah  mencapai  lebih  dari  Rp910,95 miliar  atau  naik  sekitar  55,05%  dari  tahun  2014.  Selanjutnya,  realisasi  belanja  pada tahun 2014 baru mencapai sekitar Rp549,86 miliar pada tahun 2017 dapat ditingkatkan menjadi    Rp904,65  miliar  atau  naik  sekitar  64,52%.  Bahkan  pembiayaan  naik signifikan,  yakni  sebesar  133,7%  (Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara,  2016). Pertumbuhan  positif  pada  komponen-komponen  APBD  tahun  2014 － 2017  telah memberikan ruang gerak fiskal  yang lebih luas untuk Pemda KLU dalam menjalankan fungsi  dan  tujuan  pembangunan  daerahnya.  Namun,  sejak  adanya  tekanan  pada  tahun 2018 － 2020 pertumbuhan terhenti.
Tahun 2018 tekanan mulai terjadi, rentetan gempa yang beruntun dimulai pada 29 Juli 2018 (6,4 SR) lalu disusul oleh gempa dengan skala yang lebih besar (7 SR) pada 5 Agustus 2018 telah berakibat pada terjadinya kerusakan yang sangat parah pada wilayah di  KLU  (Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara,  2016).  Dampak  gempa  bumi  2018 secara  ekonomi  dapat  dilihat  dari  menurunnya  realisasi  pada  setiap  komponen  APBD jika  dibandingkan  dengan  rencana  anggaran  tahun  berjalan  maupun  realisasi  tahun sebelumnya.  Pendapatan  mengalami  penurunan  sebesar  0,69%,  belanja  mengalami penurunan  sebesar  1,25%,  dan  pembiayaan  mengalami  penurunan  sebesar  7,68%  dari tahun  sebelumnya  (Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara,  2019).  Hal  tersebut disebabkan  karena  terdapat  penurunan  yang  cukup  signifikan  dari  sisi  PAD  sebesar 13,17% utamanya pada sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan Pemda KLU (Saprinadi,  25/1/2021).  Jika  beberapa  tahun  terakhir,  yakni  2012 － 2017  jumlah wisatawan  yang  berkunjung  sempat  menembus  angka  1.003.821  pengunjung  yang berasal  dari  kunjungan  wisatawan  nusantara  dan  mancanegara,  maka  pada  tahun  2018 jumlah  kunjungan  merosot  tajam,  hanya  sejumlah  599.540  atau  turun  sekitar  40,27% dari  capaian  tahun-tahun  sebelumnya  (Pemerintah  kabupaten  Lombok  Utara,  2020). Padahal perkembangan sektor pariwisata di KLU  berpotensi besar bagi pengembangan

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
sektor lain, karena pertumbuhan sektor pariwisata memberikan efek kompleks terhadap pertumbuhan  berbagai  sektor  lainnya.  Berkembangnya  pariwisata  akan  memberi  daya ungkit pada pendapatan pajak hotel, restoran, maupun retribusi daerah yang mendorong kemajuan sektor pariwisata itu sendiri, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dari sisi  PAD  di  KLU.  Penurunan  pada  pendapatan  transfer  juga  menjadi  penyebab menurunnya  pendapatan  APBD  Pemda  KLU  (Bapenda  Kabupaten  Lombok  Utara, 2021).
Selain  berdampak  ekonomi  terhadap  pelaksanaan  APBD,  gempa  bumi  2018  juga memberikan dampak lain yang secara langsung, berupa berkurangnya aset dan properti yang  dinilai  berdasarkan  tiga  kategori,  meliputi  rusak  berat,  rusak  sedang,  dan  rusak ringan.  Dilihat  dari  kerusakan  dan  kerugian  pada  setiap  SKPD  yang  ada  di  KLU, terdapat kerusakan dengan total Rp188,40 miliar yang dirinci atas peralatan dan mesin, bangunan  dan  gedung,  serta  jalan,  irigasi  dan  jaringan.  Total  kerusakan  paling  besar pada bangunan dan gedung dengan nilai sebesar 76,59% dari total Barang Milik Daerah (BMD)  yang  rusak  dan  tidak  ditemukan  (BPKAD  KLU,  2018).  Kerusakan  terkecil terjadi  pada  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  sebesar  1,39%  (BPKAD  KLU,  2018).  Akibat tekanan  pada  tahun  2018  tersebut,  Pemda  KLU  merespons  dengan  melakukan perubahan APBD TA berjalan.
Setelah  berakhirnya  tahun  anggaran  2018,  Pemda  KLU  melakukan  upaya penyesuaian APBD, salah satunya dengan melakukan penurunan target  capaian APBD 2019.  Jumlah PAD yang dianggarkan, jauh di bawah APBD murni 2018. Namun, jika dibandingkan  dengan  APBD  perubahan  2018,  maka  APBD  2019  mengalami peningkatan  pada  setiap  komponen  APBD,  antara  lain  pendapatan  sebesar  15,78%, belanja  meningkat  sebesar  21,75%,  dan  pembiayaan  meningkat  sebesar  8,48%  dari tahun  sebelumnya.  Meningkatnya  pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  2019 menunjukkan  adanya  upaya  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  tugas  dan  fungsi pemerintahannya  dalam  kinerja  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  selama pemulihan  pascagempa  2018.  Namun,  penurunan  target  yang  dilakukan  pada  tahun 2019 masih  belum memberikan capaian 100% pada anggaran  yang direncanakan, baik pada  pendapatan,  belanja,  maupun  pembiayaan.  Pada  tahun  2019,  anggaran  juga digunakan  untuk  kebutuhan  pascabencana  gempa  bumi  2018  dengan  total  nilai rekapitulasi  kebutuhan  pemulihan  pascagempa  bumi  2018  di  KLU  sebesar Rp5.599.622.455.621 (Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2016).
Dalam  masa  pemulihan  yang  sedang  dilakukan  oleh  Pemda  KLU  dengan  segala keterbatasan  yang  ada,  tepat  pada  2  Maret  2020  tekanan  yang  lebih  berat  kembali terjadi.  Tekanan  tersebut  tidak  hanya  memberikan  dampak  terhadap  Pemda  KLU,  tapi jauh  lebih  luas  hingga  dampaknya  dirasakan  oleh  Indonesia  dan  dunia.  Tekanan  pada tahun  2020  ini  disebabkan  oleh  kemunculan  virus  yang  disebut  Virus  Corona  (Covid- 19).  Munculnya  Covid-19  di  bulan  Maret,  memberikan  dampak  yang  semakin memberatkan  kinerja  keuangan  Pemda  KLU  di  masa  pemulihan  pascagempa  bumi. Bahkan  disebutkan  oleh  Prasetya  selaku  pegawai  BPKAD  KLU  (8/3/2021)  dalam wawancara personal bahwa, “tahun 2020 menjadi tahun yang amat sempit bagi APBD KLU,  terutama  PAD.” Pernyataan  tersebut  dibuktikan  dari  kembali  menurunnya pendapatan  sebesar  20,02%,  belanja  menurun  sebesar  22,90%,  dan  pembiayaan menurun  sebesar  58,56%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2020,  anggaran  juga

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
digunakan  untuk  penanganan  pandemi  Covid-19  sebesar  Rp31,45  miliar  atau  sekitar 84,09%  dari  anggaran  untuk  menangani  dampak  ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19. Selain itu, terdapat  realisasi  sebesar Rp15,71 miliar atau sekitar 95,70% dari anggaran untuk  menangani  dampak  sosial  melalui  pengadaan  sembako  untuk  masyarakat  guna membantu  masyarakat  dalam  upaya  pemulihan  pandemi  Covid-19  (Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2021).
Berbagai  tekanan  yang  terjadi  selama  2018,  2019,  dan  2020,  dalam    pelaksanaan pemerintahan  pada  Pemda  KLU,  terutama  dalam  pelaksanaan  APBD  KLU,  selama tahun  2018 - 2020  terdapat  fluktuasi  di  berbagai  komponen  dan  subkomponen  APBD baik  pendapatan,  belanja,  maupun  pembiayaan.  Untuk  merespon  dampak  yang memberikan  tekanan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  Pemda  KLU  melakukan perubahan pada APBD. Penurunan APBD yang secara umum terjadi pada Pemda KLU menunjukkan  bahwa  keberadaan  gempa  bumi  2018  dan  pandemi  Covid-19  menjadi bagian  dari  tekanan  yang  menyebabkan  terhambatnya  penyelenggaraan  fungsi pemerintahan.  Pada  akhirnya,  kinerja  APBD  selama  tahun  2018 － 2020  mengalami penurunan  yang  nampak  dari  tidak  tercapainya  target  anggaran  dengan  realisasi  yang dilakukan, utamanya untuk tahun 2018 dan 2020.
Ketahanan Fiskal APBD KLU Diukur dari Kinerja Keuangan Daerah 2018 － 2020 Adanya tekanan yang terjadi selama 2018 － 2020 telah memberikan pengaruh yang cukup  besar  bagi  Pemda  KLU  yang  tercermin  melalui  fluktuasi  keuangan  daerah (APBD)  sebagaimana  dalam  laporan  keuangannya.  Adapun  untuk  mengetahui  secara lebih spesifik terkait perkembangan kinerja keuangan daerah KLU selama 2018 － 2020, dilakukan  pengukuran  dengan  tiga  metode,  meliputi  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan. Untuk memperoleh hasil yang sesuai, digunakan  tabel  rentang  kriteria  penilaian  Tabel  1 yang  dikutip  dari  Tim  Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991, dikutip dalam Susanto, 2007).

## 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat  desentralisasi  fiskal  (DDF)  merupakan  salah  satu  metode  pengukuran kinerja  keuangan  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan  (Susanto,  2007).  Perhitungan  tingkat  desentralisasi  fiskal Pemda  KLU  ini  diukur  dengan  menggunakan  rasio  PAD  terhadap  total  penerimaan daerah sebagaimana formula pada persamaan 1, dengan hasil pada Tabel 3.
Tabel 3.  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal KLU 2018-2020
Sumber: Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran (KLU, 2021)
Tahun Realisasi PAD (Rp)
Dana Perimbangan Rasio (%) 2018 131,074,968,618.97 603,594,314,676.00 21.72% 2019 146,771,642,719.75 729,311,511,427.00 20.12% 2020 103,242,583,017.40 554,766,257,516.00 18.61% Rata-rata 381,089,194,356.12 1,887,672,083,619.00 20.19%

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
Pemda  KLU  memperoleh  nilai  yang  berada  pada  rentang  10,01-20,00  persen. Menurut  kriteria  penilaian,  tingkat  desentralisasi  dengan  nilai  rata-rata  13,64% menunjukkan  bahwa  tingkat  desentralisasi  fiskal  Pemda  KLU  termasuk  ke  dalam kriteria  kurang,  bahkan  selama  tiga  tahun  terakhir  perhitungan  rasio  ini  menunjukkan kecenderungan persentase yang menurun. Hal ini berarti bahwa tingkat kewenangan dan tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan  masih  kurang.  Rendahnya  kontribusi  PAD  dalam membiayai  pembangunan  daerah  selama  tahun  2018 － 2020  dapat  disebabkan  karena adanya  gempa  bumi  2018  yang  menghambat  jalannya  pemerintahan,  hingga  pada dampak  pandemi  Covid-19  yang  memperlesu  perekonomian  KLU  dan  berimplikasi terhadap  kinerja  PAD.  Selain  itu,  hal  ini  dapat  disebabkan  karena  masih  kurangnya kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemda KLU dalam kerangka desentralisasi fiskal.

## 2. Rasio Tingkat Kemandirian
Tingkat  kemandirian  merupakan  ukuran  yang  menunjukkan  perbandingan perolehan PAD dengan  bagian dana perimbangan  yang diterima dari pemerintah pusat (Susanto,  2007).  Perhitungan  tingkat  kemandirian  Pemda  KLU  ini  diukur  dengan menggunakan  rasio  PAD  terhadap  dana  perimbangan  sebagaimana  formula  pada persamaan 2, dengan hasil sebagaimana Tabel 4.

## Tabel 4.  Rasio Tingkat Kemandirian KLU 2018-2020
Sumber: Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran (KLU, 2021)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tingkat  kemandirian  Pemda  KLU  selama 2018 － 2020, diperoleh nilai rata-rata sebesar 20,19%, yakni berada pada rentang 20,01- 30,00  persen.  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pemda  KLU  memiliki  tingkat kemandirian yang cukup. Artinya bahwa Pemda KLU cukup mampu membiayai sendiri kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan memaksimalkan kemampuan keuangan daerahnya. Faktanya, kemandirian daerah akan sangat  bergantung  dari  besarnya  potensi  sumber-sumber  pendapatan  daerah  untuk membiayai belanja daerah (Susanto, 2007). Selain itu, disebutkan oleh Susanto (2007), aspek penting lainnya  yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah  adanya  dukungan kualitas  sumber  daya  manusia  yang  memadai  sebagai  penggerak  roda  pembangunan. Selama  tahun  2018 － 2020  rasio  kemandirian  Pemda  KLU  menunjukkan  penurunan persentase,  atau  dapat  dikatakan  mengalami  perbaikan  kemandirian  keuangan  daerah. Bahkan  pada  tahun  2020  rasio  kemandirian  Pemda  KLU  berada  pada  rentang  18,61% yang  masuk  dalam  kriteria  baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tahun,  Pemda
Tahun Realisasi PAD (Rp) Dana Perimbangan Rasio (%) 2018 131,074,968,618.97 603,594,314,676.00 21.72% 2019 146,771,642,719.75 729,311,511,427.00 20.12% 2020 103,242,583,017.40 554,766,257,516.00 18.61% Rata-rata 381,089,194,356.12 1,887,672,083,619.00 20.19%

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
KLU  mampu  memaksimalkan  dan  mengoptimalkan  keuangan  daerah  di  samping menerima  dana  perimbangan.  Besarnya  kesempatan  Pemda  KLU  dalam  menggali potensi  sumber-sumber  pendapatan  daerah  melalui  optimalisasi  sektor  pariwisata menjadi salah satu upaya guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

## 3. Rasio Tingkat Ketergantungan
Tingkat  ketergantungan  daerah  mengukur  level  kemampuan  daerah  dalam membiayai  seluruh  aktivitas  pembangunan  daerah  melalui  pengoptimalan  PAD,  yang diukur  dengan  rasio  antara  PAD  dengan  total  penerimaan  APBD  tanpa  subsidi  (dana perimbangan)  (Susanto,  2007).  Perhitungan  tingkat  ketergantungan  Pemda  KLU  ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan APBD tanpa subsidi sebagaimana formula pada persamaan 3, dengan hasil sebagaimana Tabel 5.
Tabel 5.  Rasio Tingkat Ketergantungan KLU 2018-2020
Sumber: Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran (KLU, 2021)
Berdasarkan  pengukuran  tingkat  ketergantungan  Pemda  KLU  selama  2018 － 2020 diperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  42,03%,  yakni  berada  pada  rentang  40,01-50,00  yang menunjukkan  bahwa  ketergantungan  keuangan  daerah  Pemda  KLU  masih  tinggi.  Hal ini bermakna bahwa kinerja PAD dan sumber pendapatan daerah lainnya belum cukup optimal  guna  membiayai  aktivitas  pembangunan  daerah  sehingga  KLU  masih  menjadi daerah  yang  bergantung  terhadap  subsidi  pemerintah  melalui  dana  perimbangan. Kendati memiliki tingkat kemandirian yang cukup namun ketergantungan Pemda KLU terhadap  dana  perimbangan  pada  2018 － 2020  masih  tinggi,  dengan  kecenderungan terjadinya  penurunan  persentase  ketergantungan  pada  tahun  2020.  Menurunnya persentase  rasio  ketergantungan  disebabkan  karena  menurunnya  jumlah  transfer  dana perimbangan  dari  pemerintah  pusat  ke  Pemda  KLU  akibat  pandemi  Covid-19  yang dampaknya  sangat  luas,  bukan  hanya  terhadap  pemerintah  daerah,  namun  juga pemerintah pusat.

## V. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tekanan berupa  gempa bumi 2018 hingga pandemi Covid-19 telah memberikan  pengaruh  yang berat  bagi  keuangan  daerah  KLU  dan  berimplikasi  pada  meningkatnya  tantangan  bagi Pemda KLU dalam menjalankan tujuan dan fungsi pemerintahannya.
1. Sebelum  tekanan  terjadi  di  2014 － 2017  pelaksanaan  APBD  mengalami pertumbuhan positif, mulai dari pendapatan yang naik sebesar 55,05%, belanja naik
Tahun Realisasi PAD (Rp) Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi Rasio (%) 2018 131,074,968,618.97 302,566,208,018.97 43.32% 2019 146,771,642,719.75 319,824,206,010.75 45.89% 2020 103,242,583,017.40 284,285,761,971.40 36.32% Rata-rata 381,089,194,356.12 906,676,176,001.12 42.03%

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
64,52%,  dan  pembiayaan  naik  133,7%.  Namun,  sejak  munculnya  tekanan  pada 2018—2020 pertumbuhan terhenti dan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan terjadi  penurunan.  Pada  tahun  2018,  tekanan  gempa  berdampak  pada  turunnya pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  Bahkan  terdapat  kerusakan  dengan  total Rp188,40 miliar yang dirinci atas peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, serta jalan,  irigasi  dan  jaringan.  Pada  masa  pemulihan  pascagempa,  yakni  tahun  2019 Pemda KLU mengoptimalkan upaya pemulihan dalam pelaksanaan APBD sehingga terjadi  kenaikan  pada  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  Pada  tahun  2020 kembali  muncul  tekanan  pandemi  Covid-19  yang  berakibat  pada  menurunnya pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dengan  nilai  yang  signifikan.  Adanya fluktuasi  pada  komponen  APBD  menunjukkan  bahwa  tekanan  pada  2018-2020 berpengaruh terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan Pemda KLU.
2. Pengaruh  tekanan  terhadap  pelaksanaan  APBD  KLU  selama  2018 - 2020  dapat dilihat dari ketahanan fiskal daerah yang diukur dengan perkembangan rasio kinerja keuangan.  Melalui  tiga  rasio  kinerja  keuangan  daerah  berupa  rasio  derajat desentralisasi  fiskal,  rasio  tingkat  kemandirian,  dan  rasio  tingkat  ketergantungan. Hasil  analisis  diperoleh  hasil  berturut-turut:  (a)  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal sebesar 13,64% yang menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan pembangunan  masih  kurang;  (b)  rasio  tingkat  kemandirian  sebesar  20,19%  yang menunjukkan  bahwa  Pemda  KLU  cukup  mampu  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan memaksimalkan  dan  mengoptimalkan  kemampuan  keuangan  daerahnya,  dan;  (c) rasio  ketergantungan  sebesar  42,03%  yang  menunjukkan  bahwa  kinerja  PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum cukup optimal dalam membiayai aktivitas  pembangunan  daerah  sehingga  KLU  masih  menjadi  daerah  yang bergantung  terhadap  subsidi  pemerintah  melalui  dana  perimbangan.  Kendati memiliki  tingkat  kemandirian  yang  cukup  namun  tak  dapat  dipungkiri  bahwa ketergantungan  Pemda  KLU  terhadap  dana  perimbangan  pada  2018 - 2020    masih tinggi.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Anas, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus  Diease  2019  di  Kabupaten  Lamongan . Jurnal  Politik  dan  Sosial Kemasyarakatan , 13 (1),  86–108.  https://doi.org/(E-ISSN  2620  -  8857). http://e.jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2292
Andi, A., & Hurriati, L. (2020). Dampak Benca Gempa Bumi terhadap Kondisi Sosial
Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara , 6 (1), 82–90. http://e.jurnal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/785
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2017). Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Badrudin,  R.  (2012). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Belanja  Modal, Pertumbuhan  Ekonomi,  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Tengah. Disertasi , 1 . Perpustakaan Universitas Airlangga.

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
BPKAD  Kabupaten  Lombok  Utara.  (2018). Rekap  Nilai  BMD  yang  Rusak  dan  Tidak Ditemukan Akibat Gempa . Pemerintah KLU.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Ringkasan APBD 2018. Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Journal of  Education,  Psychology  and  Counseling , 2 ,  146–153.  Universitas  Kristen  Satya Wacana.
Hariyanto, E. (2016). Tantangan Ketahanan Fiskal yang Berkelanjutan . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tantangan-ketahanan- fiskal-yang-berkelanjutan/
Hertati,  L.,  Meutia,  I.,  Rochmawati,  Safkaur,  O.,  &  Azwardi,  P.  C.  (2021).  Prediksi Pengaruh  Perencanan  Biaya,  Pengendalian  Biaya,  Anggaran  Biaya  Covid-19  pada Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis , 7 (1),  39–53. https://doi.org/10.38204/jrak.v7il.515
Kemendagri RI. (2020). Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia .
Maryati,  S.,  Netrawat,  I.  O.,  &  Faezal.  (2019). Menggerakkan  Perekonomian  melalui Pemulihan  Industri  Usaha  dan  Industri  Mikro  Kecil  Menengah  Pasca  Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat . 44 (12), 2–8.
http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI
Maulana,  R.  (2004).  Analisis  Ketahanan  Fiskal  Daerah  Indonesia. Skripsi . https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/15706
Mulyana, B. (2018). Serial Keuangan Negara 1 : Urgensi Keuangan Daerah. Kemenkeu Learning Center . klc.kemenkeu.go.id. Mulyana,  B.  (2020). Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Masa  Pandemi  Covid-19 . Presentasi Budi Mulyana.
Mulyana,  B.,  &  Sugiri,  D.  (2020). Pengelolaan  Keuangan  Daerah :  Cara  Mudah Memahami  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sesuai  Peraturan  Terbaru (M.  Titi (ed.); Perdana). Politeknik Keuangan Negara STAN.
Muttalib,  A.,  &  Mashur,  M.  (2019).  Analisis  Dampak  Sosial  Ekonomi  Masyarakat Pascabencana  Gempa  Bumi  di  Kabupaten  Lombok  Utara  (KLU). Jurnal  Ilmiah Mandala Education , 5 (2), 84. https://doi.org/10.36312/jime.v5i2.785 Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara.  (2016). Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 . Pemda KLU.
Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara.  (2019).  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  Auditted  TA  2018. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Issue  1). Pemerintah KLU.
Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara.  (2020). Kabupaten  Lombok  Utara  dalam  Data 2020 . Dinas Komunikasi dan Informatika KLU. https://doi.org/52080.2001 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Auditted  TA  2019 .  In  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Issue Keuangan Pemerintah Daerah). Pemerintah KLU.
Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara.  (2021). Laporan  Bantuan  Sosial  untuk Pemberian  Bantuan  Sosial  dan/atau  Ekonomi  kepada  Masyarakat  Terdampak Covid-19  s.d.  Bulan  Desember  Tahun  Anggaran  2020  Kabupaten  Lombok  Utara . Pemerintah KLU.
Pemerintah Republik  Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prasetya, D. A. (8 Maret 2021). Wawancara Personal. Prasetya, F. (2019). Modul Ekonomi Publik Bagian V : Teori Pengeluaran Pemerintah.
Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id.
Saprinnadi. (25 Januari 2021). Wawancara Personal. Susanto,  H.  (2007). Analisis  Perkembangan  Kinerja  Keuangan  Daerah  dalam  Upaya Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  B . 22 . http://repository.ut.ac.id/1430/
Zullam,  W.  F.,  Syarifuddin,  S.,  &  Komalasari,  M.  A.  (2020).  Modal  Sosial  Sebagai Strategi  Pemulihan Pascagempa di  Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual , 2 (1), 108–122. https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.26