## Tukar Guling Tanah Wakaf dan Penarikan Kembali Harta Benda Wakaf

## Syamsurizal Abas

## Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: syamsulrizalabas321@gmail.com
Abstract: This paper discusses the exchange of waqf land and the withdrawal of waqf property. Waqf is a legal act of wakif to separate and/or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and/or general welfare according to sharia. Waqf swap is an activity of exchanging waqf land with new land for later transfer. Basically, changes to  the  designation  or  use  of  waqf  property  other  than  those  pledged  in  the  waqf pledge cannot be changed. Some of the Syafi'iyyah and Malikiyah scholars are of the opinion  that  waqf  objects  that  are  no  longer  functioning,  still  cannot  be  sold, exchanged or replaced and moved. In the context of the withdrawal of waqf objects, Abu Hanifah, argues that someone who waqf his property while he is still alive has the right to cancel the waqf by withdrawing his property. For Syafi'iyah scholars, waqf is binding and therefore cannot be withdrawn or traded, pawned, and inherited by the wakif.
Keywords: Land, Waqf, Swap Bolt

## Swaqing Waqf Land and Withdrawal Waqf Property
Abstrak:  Tulisan  ini  membahas  tentang  tukar  guling  tanah  wakaf  dan  penarikan kembali harta benda wakaf. wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tukar guling wakaf merupakan kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian dipindahkan. Pada dasarnya perubahan peruntukkan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat terkait dengan tukar guling tanah wakaf, yakni sebagian  membolehkan  dan  sebagian  yang  lain  melarangnya.  Sebagian  ulama Syafi ’ iyyah  dan  Malikiyah  berpendapat,  bahwa  benda  wakaf  yang  sudah  tidak berfungsi,  tetap  tidak  boleh  dijual,  ditukar  atau  diganti  dan  dipindahkan.  Dalam konteks penarikan kembali benda wakaf, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan menarik kembali hartanya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan  karenanya  tidak  bisa  ditarik  kembali  atau  diperjual  belikan,  digadaikan,  dan diwariskan oleh wakif.
Kata Kunci: Tanah, Wakaf, Tukar Guling

## A. Pendahuluan
Wakaf merupakan perihal penting bagi kehidupan manusia. Wakaf menjadi salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat berperan dalam menyelesaikan masalah  yang  sedang  dihadapi  bangsa,  terutama  sejak  krisis  ekonomi.  Dalam sejarahnya, wakaf sangat berperan dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum, seperti di Mesir pada saat masa pemerintahan Turki Utsmani, dan juga dibangunnya Universitas Al-Azhar sebagai bukti nyata tentang peran wakaf di bidang pendidikan yang dirasakan manfaatnya sejak zaman dahulu sampai sekarang.
Perubahan  harta  benda  wakaf  dapat  dilakukan  selama  memenuhi  syarat- syarat  tertentu  dan  dengan  mengajukan  alasan-alasan  sebagaimana  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang  yang  berlaku.  Ketatnya  prosedur  perubahan  atau pengalihan  harta  benda  wakaf  bertujuan  untuk  meminimalisir  penyimpangan peruntukan  dan  menjaga  keutuhan  harta  benda  wakaf  agar  tidak  terjadi tindakantindakanyang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap  menjadi  alternatif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai dengan fungsi dan tujuan awal harta bendawakaf tersebut diwakafkan.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  disebutkan  bahwa harta benda wakaf diperbolehkan untuk melakukan pertukaran dengan objek tanah wakaf lainnya apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan dengan  syariah.  Perubahan  status  harta  benda  wakaf  dalam  bentuk  penukaran dilarang  kecuali  dengan  izin  tertulis  dari  Menteri  berdasarkan  persetujuan  Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 1
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 41 Ayat (1), (2), dan (3).
Hukum  positif  Indonesia  telah  menjelaskan  akan  kedudukan  tukar  guling benda wakaf, namun menurut hukum Islam dilihat dari pandangan para ulama yang menjelaksan  akan  perbedaan  akan  tukar  guling  benda  wakaf  tersebut,  baik  dari kalangan  ulama  S yafi’iyyah, Hanafiyyah,  Malikiyyah  dan  para  pengikut  imam Hanbali.  Demikian  pula  halnya  dengan  kedudukan  harta  benda  wakaf  yang  telah diberikan oleh wakif, namun diakibatkan dengan lain hal beberapa benda wakaf akan dutarik kembali oleh si wakif. Persoalan inilah yang akan ditinjau dari segi hukum Islam, baik dalil qath’i maupun pendapat para ulama.

## B. Ketentuan Umum tentang Tukar Guling Benda Wakaf
Secara  etimologi  kata  wakaf  berasal  dari  bahasa  Arab waqf, kata  kerjanya waqafa  yaqifu,  berarti  berdiri,  berhenti,  menahan  atau  mencegah.  Ungkapan  kata waqaftu, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Selanjutnya kata waqf lebih populer digunakan untuk makna mauquf, artinya yang ditahan,  yang  dihentikan  atau  yang  diragukan,  dibandingkan  dengan  makna  suatu transaksi.  Ungkapan  kalimat: hadza  al- ‘iqra  waqf (tanah  ini  adalah  wakaf) maksudnya hadza al- ‘iqra mauquf (tanah ini adalah yang diwakafkan). 2
Adapun  secara  terminologi,  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah. 3 Hukum wakaf dijelaskan dalam firman Allah swt.:
ْ ن َ ل ْ او ُ لاَنَت ْ ْ رِب لا ْ ىّٰت َح ْ ا  و ُق ِف نُت ْ ا ِمِ ْ َْن  وُّب ِح ُ ت ْۗ ا َم َو ْ ا  و ُق ِف نُت ْ ْ ن ِم ْ ْ ء  ي َ ش ْ ْ نِا َ ف ْ َْ ّٰ للّا ْ ْ هِبْ ْ م يِلَع ْ ( ٩۲ ) ْ
Terjemahnya:
Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu  menginfakkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Apa  pun  yang  kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. 4
2 Mukhklisin  Muzarie, Hukum  Perwakafan  dan  Implikasinya  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat:  Implimentasi  Wakaf  di  Pondok  Modern  Darussalam  Gontor  (Cet.  I;  Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 77.
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.
4 Kementerian Agama RI, Qur’an Kemenag in Microsoft Word (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat) dalam https://lajnah.kemenag.go.id
Sedangkan hadis Nabi saw. yang menjelaskan akan kedudukan hukum benda wakaf:
َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع
ُالله ىَّلَص َِّبَِّنلا ىَتَأَف ََبَْيَِبِ اًضْرَأ َباَصَأ  ِباَّطَْلْا َنْب َرَمُع َّنَأ اَمُهْ نَع ُالله طَق ًلااَم ْبِصُأ َْلَ ََبَْيَِبِ اًضْرَأ ُتْبَصَأ يِنِِإ ِالله َلوُسَر َيَ َلاَقَ ف اَهْ يِف ُهُرِمْأَتْسَي َمَّلَسَو ِهْيَلَع َسَفْ نَأ
ُهْنِم يِدْنِع
ُهَّنَأ ُرَمُع اَِبِ َقَّدَصَتَ ف َلاَق اَِبِ َتْقَّدَصَتَو اَهَلْصَأ َتْسَّبَح َتْئِش ْنِإ َلاَق ِهِب ُرُمَْتَ اَمَف ِالله  ِليِبَس  ِفَِو  ِباَقيِرلا  ِفَِو  َبَْرُقْلا  ِفَِو ِءاَرَقُفْلا  ِفِ اَِبِ َقَّدَصَتَو ُثَروُي َلاَو ُبَهوُي  َلاَو ُعاَبُ ي  َلا ِنبْاَو
ا ليِوَمَتُم َْيَْغ ُمِعْطُيَو ِفوُرْعَمْلِبِ اَهْ نِم َلُكَْيَ ْنَأ اَهَ يِلَو ْنَم ىَلَع َحاَنُج َلا ِفْيَّضلاَو ِليِبَّسل هاور( .)هجام نبإ 5
Artinya:
Dari Ibn ‘Umar ra. berkata: ’Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia mendatangi  Rasul  untuk minta  pertimbangan  beliau.  ‘Umar  berkata:  Ya Rasulullah  saya  mendapatkan  sebidang  tanah  di  Khaibar  yang  aku  tidak memiliki tanah sebaik itu. Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat  mempertahankan  tanahnya  dan  menyedekahkan  hasilnya.  Ibn  ‘Uma r menyatakan  bahwa  ‘Umar  menyedekahkannya  (mewakafkannya),  tanahnya tidak  dijual,  tidak  diwariskan,  dan  tidak  dihibahkan.  Hasil  dari  tanah  itu disedekahkan untuk orang fakir, kerabat ‘Umar, budak, di jalan Allah, dan Ibn Sabil, serta untuk kamu. Orang yang mengelola tanah itu tidak berdosa (bokeh) memanfaatkan hasilnya sekedar untuk dimakan dan memberikan makan teman- teman, bukan untuk mengumpilkan harta (memperkaya diri) (HR Ibnu Majah).
Hadis tersebut menjelaskan harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.  Berarti  harta  wakaf  tidak  merupakan  milik  perorangan  yang  bisa dipindah kepemilikannya, tetapi sudah merupakan milik masyarakat (umum). Tidak ada  kewenangan  pengelola  untuk  melakukan  pemindahan  kepemilikan,  karena penerima  wakaf  hanya  sebagai  pengelola,  bukan  pemilik  salah  satu  syarat  barang yang diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan adalah milik sendiri. Dalam arti harta wakaf tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya oleh pengelola.
5 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 801.
Pada umumnya, wakaf identik dengan tanah meskipun saat ini sudah banyak dijumpai perkembangan jenis-jenis wakaf, seperti wakaf produktif dan wakaf tunai. Perwakafan  tanah  menempati  posisi  khusus  karena  sifatnya  cenderung  abadi daripada benda-benda selain tanah. Hal ini disebabkan sifat tanah yang fungsional. Artinya dalam pengelolaan tanah bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk, seperti dibangun masjid untuk ibadah, dibangun rumah sakit, dan sekolah.
Menurut  pendapat  ulama  terdahulu  sebagaimana  dikutip  oleh  Praja  bahwa jenis wakaf ada dua macam, yaitu berbentuk masjid dan bukan masjid. Adapun yang bukan  masjid  dibedakan  lagi  menjadi  benda  bergerak  dan  benda  tidak  bergerak. Terhadap  benda  yang  wakaf  yang  berbentuk  masjid,  selain  Ibn  Taimiyah  dan sebagian Hanabilah sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda  yang  tidak  berupa  m asjid,  selain  madzhab  Syafi’iyah  membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan. 6
Ruilslag  dikenal  dengan  istilah  tukar  guling  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga tukar lalu yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. 7 Dalam KUHPerdata Pasal 1541 disebutkan bahwa tukar menukar ialah  suatu  persetujuan  dengan  mana  kedua  belah  pihak  mengikatkan  diri  untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. 8 Apabila  kedua  makna  tersebut  digabungkan,  maka  pengertian  dalam ruilslag atau tukar guling adalah suatu persetujuan dengan kedua belah pihak yang mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain tanpa menambah uang dari salah satu pihak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah  diwakafkan  dilarang  untuk:  dijadikan  jaminan;  disita;  dihibahkan;  dijual; diwariskan; ditukar; dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 9 Namun dalam pasal 41 disebutkan harta benda wakaf diperbolehkan untuk melakukan pertukaran
6 Juhayya S. Praja, Perwakafan di Indonesia (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 45.
7 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta, 2005), 1217.
8 Tim  Penyusun, 3  Kitab  Undang-Undang  Hukum:  KUHPer,  KUHP,  KUHAP  Beserta Penjelasannya (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pressindo, 2015), 318-319.
9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40.
dengan objek tanah wakaf lainnya berupa tanah wakaf, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum  tata  ruang  (RUTR)  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. 10
Kemudian harta benda wakaf yang telah  berubah status hukumnya hanya dapat ditukar dengan objek yang berupa tanah dengan nilai tukar yanglebih baik atau sekurang-kurangnya  sama  dengan  objek  tanah  yang  sebelumnya.  Nilai  tukar  yang lebih baik yang dimaksud berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.
Pasal  49  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  dijelaskan persyaratan dalam pertukaran harta benda wakaf sebagai berikut:
1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
2. Izin  tertulis  dari  Menteri  sebagaimana  dimaksud  hanya  dapatdiberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Perubahan  harta  benda  wakaf  tersebut  digunakan  untukkepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai denganikrar wakaf.
c. Pertukaran  dilakukan  untuk  keperluan  keagamaan  secara  langsung  dan mendesak.
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud izin pertukaran hartabenda wakaf hanya dapat diberikan jika:
a. Harta  benda  penukar  memiliki  sertifikat  atau  buktike  pemilikan  sah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  sebagaimana  dimaksud  ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota.
d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 11
10 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 41.
11 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Kemudian dalam pasal 49 dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan tentang penukaran harta benda wakaf, yaitu:
(1) Perubahan  status  harta  benda  wakaf  dalam  bentuk  penukaran  dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
(2) Izin  tertulis  dari  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  (1)  hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. perubahan  harta  benda  yang  wakaf  tersebut  digunakan  untuk kepentingan  umum  sesuai  rencana  umum  tata  ruang  (RUTR) berdasarkan  ketentuanperaturan  perundang-undangan  dan  tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. harta  benda  wakaf  tidak  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan  ikrar wakaf.
c. pertukaran  dilakukan  untuk  keperluan  keagamaan  secara  langsung dan mendesak.
(3) Selain itu dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan wakaf:
a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah dengan perundang-undangan.
b. nilai  dengan  manfaat  harta  benda  penukar  sekurang-kurangnya samadengan harta benda wakaf semula.
(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dengan ayat  (3)  huruf  b  ditetapkan  oleh  Bupati  atau  Walikota  berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
a. pemerintah daerah kabupaten atau kota.
b. kantor pertanahan kabupaten atau kota.
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota.
d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.
e. nazir tanah wakaf yang bersangkutan. 12
Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Harta benda yang sudah diwakafkan boleh ditukar, namun persyaratan agar dapat ditukar sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 49 peraturan pemerintah tersebut.
Tukar guling wakaf merupakan kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian dipindahkan. Pada dasarnya perubahan peruntukkan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah.  Apabila  memang  harus  pun  dapat  dilakukan  setelah  melalui  permohonan
12 Ibid, Pasal 49.
izin sampai ke tingkat Menteri Agama. 13 Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang tidak  ada  hubungannya  dengan  harta-benda,  wakaf  sangat  bergantung  pada  dapat atau  tidaknya  harta-benda/  aset  wakaf  dipergunakan  sesuai  dengan  tujuannya. Amalan  wakaf  akan  bernilai  ibadah  bila  aset  wakaf  betul-betul  dapat  memenuhi fungsi  yang  dituju  dan  dimanfaatkan.  Apabila  aset  wakaf  kurang  berfungsi,  maka harus dicarikan jalan agar aset wakaf bisa berfungsi kembali.

## C. Kedudukan Tukar Guling Menurut Hukum Islam
Rofiq  mengemukakan  bahwa  ulama  Malikiyah  menentukan  tiga  syarat terhadap  harta  benda  wakaf  yang  bisa  ditukarkan,  yaitu:  (1)  ketika  ikrar  wakif mensyaratkan  kebolehan  ditukar  atau  dijual;  (2)  benda  wakaf  itu  berupa  benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya; dan (3)  apabila  benda  wakaf  pengganti  dibutuhkan  untuk  kepentingan  umum,  seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya. Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal,  yaitu: (1) apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya; (2) apabila benda wakaf  itu  tidak  dapat  lagi  dipertahankan;  dan  (3)  jika  kegunaan  benda  pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat. 14
Penjelasan  ulama  Hanabilah  lebih  tegas  lagi.  Mereka  tidak  membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar- benar  sangat  dibutuhkan.  Misalnya,  suatu  asjid  yang  tidak  dapat  lagi  digunakan karena  telah  rusak  atau  terlalu  sempit,  dan  tidak  mungkin  diperluas,  atau  karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu  membangun  Masjid  yang  baru  maka  wakaf  semula  boleh  dijual  atau ditukarkan  dengan  wakaf  yang  baru. 15 Suparman  mengutip  pandangan  Ibnu Qudamah,  salah  seorang  Ulama madzhab  Hanbali  bahwa  apabila  aset  wakaf  lama
13 Praja, Perwakafan di Indonesia, 15-16.
14 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 519.
15 Ibid.
yang tidak berfungsi ditukar dengan aset lain dengan tujuan agar fungsi wakaf dapat terpenuhi,  maka  harusnya  tidak  ada  halangan  untuk  menukarkannya  agar  tujuan wakaf terpenuhi. 16 Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi ’ iyyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. 17 Dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi,  kondisi  apapun  benda  wakaf  tersebut  harus  dibiarkan  apa  adanya  seperti semula saat diwakafkan.
Az-Zuhaili  menyebutkan  bahwa  terhadap  kata  ganti,  yang  menyebutkan mengganti  barang  wakaf  dan  menjualnya  ketika  rusak.  Pergantian  dengan  cara penjualan dan digantikan dengan yang baru. 18 Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah, kata ganti  dalam  harta  wakaf  yang  dimaksud  bisa  jadi  menukar  harta  wakaf  tersebut kepada yang lebih baik/menjualnya dengan hasil penjual tersebut dibelikan kembali barang yang serupa atau yang sama manfaatnya dengan harta wakaf yang semula. Hal ini disebutkan menganti harta nazar dan wakaf dengan yang lebih baik lagi. 19
Kesimpulannya bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana  sudah  tidak  sesuai  dengan  peruntukan  yang  dimaksud  si  wakif  boleh ditukarkan  atau  diganti.  Kebolehan  itu  baik  dengan  alasan  supaya  benda  wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

## D. Penarikan Kembali Benda Wakaf Menurut Hukum Islam
Di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqaftu (telah
16 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Serang: Darul Ulum Press, 1994), 40
17 Ahmad Djunaedi, et.al., Fiqh Wakaf (Jakarta: Rineka Cipta 2003), 80
18 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jil. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Cet. I; Gema Insani: Jakarta, 2011), 323.
19 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Asep Sobari, et.al., Fikih Sunnah (Jakarta: Al- ‘Itishom, 2008), 601.
saya  wakafkan),  sekalipun  tanpa  diputuskan  hakim.  Harta  yang  telah  diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah  berpindah  kepada  Allah  Swt  dan  tidak  juga  menjadi  milik  penerima  wakaf ( maukuf alaih), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah,  wakaf  itu  mengikat  dan  karenanya  tidak  bisa  ditarik  kembali  atau diperjual belikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif. 20
Pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan  menarik  kembali  hartanya.  Menurutnya  lagi,  tindakan  wakaf  bersifat mengikat apabila wakif menyerahkan wakafnya pada saat sebelum meninggal atau apabila  diperkuat  oleh  hakim. 21 Karena  dapat  dibatalkan  maka  konsekuensinya pemberi  wakaf  (wakif)  dapat  menarik  kembali  wakafnya  atau  dapat  memiliki kembali wakafnya. Dengan kata lain, menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, atau disyaratkan dengan taklik sesudah meninggalnya orang yang berwakaf.
Wakaf  rumah  untuk  kepentingan  madrasah  baru  berlaku  setelah  wakif meninggal dunia. Bagi ulama Hanafiyah, harta wakafitu tetap menjadi milik orang yang  mewakafkan  (wakif),  oleh  karena  itu  padasuatu  waktu  harta  wakaf  tersebut dapat  diambil  oleh  wakif  atau  ahli  waris  wakif  setelah  waktu  yang  ditentukan. 22 Demikian pula Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu  boleh  dibatasi  waktunya. 23 Imam  Malik  berpendapat  bahwa  wakaf  tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula. 24
20 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia (Yogyakarta:  Pilar Media, 2006), 33-34.
21 Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (eds.), Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan,
(Jakarta: CSRC, 2006), 42-43.
22 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan, 34.
23 Farida Prihatini, et.al., Hukum Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005),
113.
24 Muhammad Jawad Mughniyah, al- Fiqh ‘Ala al -Mazahib al-Khamsah, terj. Masykur, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2001), 636.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  bahwa  meskipun  Imam  Syafi'i  menolak wakaf sementara, namun madzhab Maliki memperbolehkannya kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan wakif, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa  As-Shawi  juga  mengatakan  bolehnya  wakaf  sementara  karena  keinginan wakif. 25 Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

## E. Kesimpulan
Terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  terkait  boleh  tidaknya penggantian  benda  wakaf.  Sebagian  pengikut  Syafi ’ iyyah  dan  Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan, oleh karena dasar wakaf itu  sendiri bersifat abadi, kondisi apapun benda wakaf tersebut harus diwakafkan. Namun, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang  dimaksud  si  wakif,  maka  Imam  Ahmad  ibnu  Hanbal,  Abu  Tsaur  dan  Ibnu Taimiyah  berpendapat  tentang  bolehnya  menjual,  mengubah,  mengganti  atau memindahkan benda wakaf tersebut.
Hukum  tentang  penarikan  benda  wakaf  para  ulama  berbeda  dalam menentukan  hukumnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  keadaan,  situasi  dan berdasarkan  akad  penyerahan  benda  wakaf.  Seperti  pendapat  Imam  Malik  dan Golongan Syiah Imamiah yang menyatakan benda yang diwakafkan boleh dibatasi waktunya dan ditarik kembali. Adapun menurut Hanafiyah menyatakan bahwa benda wakaf dapat ditarik kembali oleh si waqif ketika masih hidup, namun jika wakif telah meninggal maka harta yang diwakafkan tidak sah apabila ditarik lagi. Menurut Imam Syafi'i,  wakaf  adalah  suatu  ibadah  yang  disyari'atkan,  wakaf  telah  berlaku  sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqaftu (telah saya wakafkan),
25 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 103.
sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak  mempunyai  hak  kepemilikan  lagi,  sebab  kepemilikannya  telah  berpindah kepada Allah swt. dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf ( maukuf alaih), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya.
Daftar Pustaka
Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
Djunaedi, Ahmad, et.al. Fiqh Wakaf. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Muzarie, Mukhklisin. Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat:  Implimentasi  Wakaf  di  Pondok  Modern  Darussalam  Gontor. Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
Najib,  Tuti  A.,  dan  Ridwan  al-Makassary  (eds.). Wakaf,  Tuhan,  dan  Agenda Kemanusiaan. Jakarta: CSRC, 2006.
Praja, Juhayya S. Perwakafan di Indonesia. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
Prihatini, Farida, et.al., Hukum Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: Papas Sinar Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif, terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2000.
Al-Qazwani,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid. Sunan  Ibnu  Majah,  Jilid  II.
Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
_______ . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000. Sabiq,  Sayyid. Fiqh  Sunnah,  terj.  Asep  Sobari,  ert.al.  Fikih  Sunnah.  Jakarta:  Al-
‘Itishom, 2008 .
Tim Penyusun, 3 Kitab Undang-Undang Hukum: KUHPer, KUHP, KUHAP Beserta Penjelasannya. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pressindo, 2015.
Tim Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
Usman,  Suparman. Hukum  Perwakafan  di  Indonesia.  Serang:  Darul  Ulum  Press,
1994.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Fikih  Islam  Wa  Adillatuhu,  Jil.  10,  terj.  Abdul  Hayyie  al- Kattani, et.al. Cet. I; Gema Insani: Jakarta, 2011.