## Jurnal Hukum to-ra
: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan
William Andrew Sectionardo Doloksaribu 1
1 Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Indonesia. williamandrew.d@gmail.com
Abstract: Money laundering is a serious crime that has a negative impact on financial stability and the integrity of the legal system. In notarial practice, it is important to  apply Anti-Money Laundering (AML) principles  to  prevent  money  laundering  practices  and  ensure  the  integrity  of  transactions  involving notaries.  This  research  discusses  the  legal  basis  for  applying  AML  principles  in  notarial  practice  and analyzes its  implementation. In principle, the  provisions regarding the obligation of a Notary to report Service Users should be regulated in a Law, this is to be in accordance with the implementation of the Law on Notary Positions and the principle of confidentiality of Notary positions. Through a good understanding of the legal basis and appropriate steps, notarial practice can contribute to preventing and overcoming money laundering crimes.
Keywords: Anti-Money Laundering; Notarial Practices; Money Laundering; Legal Basis; Implementation.
How  to  Site:  William  Andrew  Sectionardo  Doloksaribu  (2023).  Penerapan  Prinsip  Anti-Money  Laundering  dalam Praktik Kenotariatan. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 379-395. DOI. 10.55809/tora.v9i3.287

## Introduction
Hukum  dengan  manusia  memiliki  ikatan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  sebagaimana pendapat  Marcus  Tullius  Cicero,  seorang  filsuf  hukum  dan  politik,  yang  menyatakan suatu adagium hukum yakni ubi societas ubi ius , yang artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum. Tanpa adanya hukum, tentu manusia akan bertindak sesuka hatinya dan akan menimbulkan kekacauan. Kehadiran hukum di tengah masyarakan diibaratkan bagai  udara  untuk  kehidupan  manusia. 1 Pertentangan  antara  kepentingan  manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga dibuat suatu petunjuk hidup agar  ketertiban,  kedamaian,  dan  kebahagiaan  dalam  masyarakat  tetap  ada.  Petunjuk hidup,  yang  biasanya  disebut  kaidah  atau  norma,  terdapat  dalam  hukum  itu  sendiri. Hakikat hukum ialah  membawa aturan yang adil dalam  masyarakat (rapport du droit, inbreng van recht) sehingga kehidupan masyarakat tersebut tetap ajeg. 2
1 Utrecht, E. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Ichtiar Baru, h. 1
2 Huijbers, Theo. (2010). Filsafat Hukum . Yogyakarta: Kanisius, h. 77.
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
Prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi setiap warga negara yang berintikan kebenaran dan keadilan. 3 Negara Indonesia sebagai negara hukum, memiliki pengaturan khusus terkait jabatan Notaris. Notaris merupakan suatu  jabatan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  yang  tugas  dan  fungsinya  untuk memenuhi  kebutuhan masyarakat dalam  hal kebutuhan akan alat  bukti yang bersifat otentik. 4 Notaris  dalam  jabatannya  sesungguhnya  merupakan  instansi  yang  dengan akta-aktanya  menimbulkan  alat-alat  pembuktian  tertulis  dengan  mempunyai  sifat otentik.  Akta  autentik  merupakan  unsur  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat dewasa  ini  karena  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sempurna. Hal ini sebagaimana dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yang  menjelaskan  bahwa, “Bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  beserta  para  ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang  mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik  memberikan  suatu  bukti  yang sempurna tentang  apa  yang  termuat  di dalamnya.” Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan, ada juga yang dikarenakan dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan demi  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  yang  berkepentingan  sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.
Profesi  Notaris  adalah  profesi  mulia  yang  mana  profesi  Notaris  sangat  berhubungan dengan kemanusian, hal ini dikarenakan akta yang dibuat oleh seorang Notaris menja di alas hukum atas harta  benda,  hak  dan kewajiban seseorang. Apabila  seorang  Notaris melakukan  kekeliruan  atas  suatu  akta,  dapat  menyebabkan  hilangnya  hak  seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh sebab itu pemerintah melalui produk  hukumnya  memberikan  aturan-aturan  khusus  terkait  pelaksanaan  profesi Notaris  melalui  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  yang  tertuang  di  dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam kedudukan sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat Akta Otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  UU  No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang -undang  ini atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Setiap  perbuatan  hukum  yang  dituangkan dalam  Akta  Otentik  tersebut  sebagai  bukti  yang  sempurna  bagi  para  pihak  yang membuatnya.
3 Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. (2014). Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila , Nusa Media, Bandung: Nusa Media, h.1.
4 Rusdianto Sesung, dkk. (2017). Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris , Surabaya: R.A.De.Rozarie, h. 55.
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
Tindak Pidana Pencucian Uang secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk atau segala  upaya  yang  dilakukan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  dana  ata u uang yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah- olah  tampak  menjadi  harta  kekayaan  yang  sah.  Dalam  praktiknya,  Pencucian  uang umumnya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan sumber aset keuangan sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para  penjahat  yang  ingin  menggunakannya.  Transaksi  ini  biasanya  terbagi  dalam  tiga tahap: (1) Penempatan, proses menempatkan hasil yang melanggar hukum ke lembaga keuangan  melalui  deposito,  transfer  kawat,  atau  cara  lain;  (2)  Layering,  proses pemisahan,  di  mana  hasil  kegiatan  kriminal  dari  asalnya  melalui  penggunaan  lapisan transaksi keuangan yang rumit; dan (3) Integrasi, proses menggunakan transaksi yang tampaknya sah untuk menyamarkan hasil terlarang. Melalui proses-proses ini, seorang penjahat  mencoba  mengubah  hasil  moneter  yang  diperoleh  dari  kegiatan  terlarang menjadi dana dengan sumber yang tampaknya sah. 5
Pencucian  uang  memberikan  dampak  yang  sangat  buruk  khususnya  dalam  bidang ekonomi, social dan keamanan. Istilah pencucian uang atau money laundering pertama kali dikenal pada tahun 1920 di Amerika Serikat. 6 Kala itu para mafia di Amerika Serikat mendapatkan  uang  dari  hasil  suatu  tindak  pidana  seperti  prostitusi,  pemerasan, narkoba, perjudian dan masih banyak lagi. Kemudian uang dari hasil dari tindak pidana tersebut  ditempatkan  atau  diinvestasikan  pada  suatu  perusahaan  yang  sah.  Investasi terbesar kala itu adalah perusahaan pencucian pakaian yakni Laundromats yang waktu itu  terkenal  di  Amerika  Serikat.  Usaha  pencucian  ini  kemudian  semakin  maju  dan berbagai  uang  hasil  kejahatan  yang  diperoleh  ditanamkan  pada  usaha  pencucian pakaian ini. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana  sehingga  seolah-olah  tampak  menjadi  harta  kekayaan  yang  sah.  Di  Indonesia, tindak  pidana  ini  diatur  dalam  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sehingga  jika  dikaitkan  kepada  wewenang  Notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang untuk  membuat  Akta  Otentik,  menjadi  menarik  untuk  dibahas  mengenai  tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya terkait perbuatan hukum yang dituangkan dalam  Akta  Otentik  yang  mana  perbuatan  hukum  tersebut  merupakan  bentuk  suatu tindak  pidana  pencucian  uang.  Pencucian  uang  menjadi  ancaman  global  yang melibatkan  berbagai  sektor,  termasuk  praktik  kenotariatan.  Notaris,  sebagai  pelaku utama  dalam  transaksi  hukum,  memiliki  peran  penting  dalam  mencegah  praktik
5 Lubis, Fauziah. (2020). Advokat VS Pencucian Uang . Yogyakarta: Deepublish, h. 1.
6 Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang. dari: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470 . [Diakses: 9 November 2023].
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
pencucian uang. Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, Penulis dalam Penelitian ini akan  membahas  mengenai  PENERAPAN  PRINSIP ANTI-MONEY  LAUNDERING DALAM PRAKTIK  KENOTARIATAN,  yang  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  dasar  hukum  yang melandasi upaya ini bila dikaitkan kepada tanggung jawab wewenang Jabatan Notaris.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  Penulis  mengangkat  dua  rumusan  masalah,  yakni Bagaimana implementasi prinsip anti money laundering dalam praktik kenotariatan dan Bagaimana  Analisa  peraturan  hukum  dalam  kebijakan  anti  money  laundering  dalam praktik kenotariatan bila dikaitkan kepada tanggung jawab wewenang Jabatan Notaris.

## Discussion
Negara Republik Indonesia berkomitmen kuat dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini terlihat dari upaya untuk memenuhi rekomendasi Internasional yang salah satunya adalah Rekomendasi FATF No. 29, yang berbunyi, “ Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money  laundering,  associated  predicate  offences  and  terrorist  financing,  and  for  the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information  from  reporting  entities,  and  should  have  access  on  a  timely  basis  to  the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly. ”
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi  Keuangan  oleh  Pengguna  Jasa  yang  patut  diduga  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menghindari  pelaporan  Transaksi  yang  bersangkutan  yang  wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi  Keuangan  yang  diminta  oleh  PPATK  untuk  dilaporkan  oleh  Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Indonesia  melalui  PPATK  (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan)  sebagai badan  yang  dikhususkan  untuk  menganalisa  segala  transaksi  keuangan menginformasikan  bahwa  berdasarkan  data  buletin  laporan  bulan  Mei  2023,  jumlah
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
pelapor dalam kelompok industri Profesi sejumlah 29.955 pelapor. 7 Adapun untuk jasa profesi  Notaris  sejumlah  18.204  pelapor,  yang  mana  mengalami  kenaikan  bila dibandingkan  Mei  2022  sejumlah  17.010  pelapor.  Pelapor  pada  industri  Profesi mengalami jumlah kenaikan 4,79% bila dibandingkan dengan bulan Mei 2022. 8
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta otentik, yang mana akta otentik sebagai bukti adanya suatu peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Jabatan notaris merupakan suatu jabatan yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan  jabatan  notaris  diberikan  kewenangan  atau  otoritas  oleh  peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kewenangan jabatan notaris  merupakan  suatu  kekuasaan  yang  melekat  kepada  seorang  yang  menjabat sebagai notaris.
Pengertian  dari  kewenangan  menurut  pendapat  H.D.  Stoud  adalah,  “Keseluruhan aturan-aturan  yang  berkenan  dengan  perolehan  dan  penggunaan  wewenang pemerintahan  oleh  subjek  hukum  publik  di  dalam  hubungan  hukum  publik . ” 9 . Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh H.D. Stoud terdapat 2 (dua) klausul yang saling berhubungan,  yakni, “aturan-aturan” dan “hubungan hukum”. Kalimat “aturan- aturan”  tersebut  memiliki  pengertian  bahwa  suatu  kewenangan  sebelum  diberikan kepada  suatu  institusi  yang  melaksanakannya  terlebih  dahulu  haruslah  ditentukan berdasarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Sedangkan sifat  di dalam kata, “hubungan hukum” memiliki pengertian sifat yang saling berhubungan serta memiliki ikatan atau berkaitan dengan hukum.
Hubungan hukum terbagi menjadi dua sifat yakni ada yang bersifat publik dan ada yang bersifat  privat.  Bila  dilihat  berdasarkan  ketentuan  peraturan  Perundang-Undangan, Notaris  didudukan  sebagai  seorang  yang  menjabat  sebagai  Pejabat  Umum.  Pejabat Umum  merupakan  suatu  jabatan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat konstruksikan bahwa Kewenangan  Notaris  merupakan  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.” 10
Dalam menjalankan jabatannya Notaris, bertanggung jawab atas kebenaran formil dari suatu  Akta  yang  dibuatnya,  yang  mana  Akta  yang  dibuat  berdasarkan  kemauan  para
7 PPATK Buletin Statistik Edisi Mei 2023, Vol. 11, No. 5, hal. 71
8 Ibid, hal. 69
9 Ridwan, HR. (2008). Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.110.
10 Salim HS. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu ( Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta: Radja Grafindo, h.49.
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
pihak yang hadir di hadapannya atau berdasarkan apa yang terjadi dan dilihat langsung oleh Notaris tersebut. Di dalam keilmuan kenotariatan, Notaris berperan penting dalam memformulasikan  apa  yang  menjadi  keinginan  atau  kehendak  para  pihak  yang menghadap  padanya  untuk  dituangkan  dalam  bentuk  akta  otentik  dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  terbatas  pada  kebenaran  formil  yang disampaikan oleh para penghadap.
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (PP  No. 43/2015)  menyatakan  profesi  Notaris  sebagai  Pihak  Pelapor,  yang  mana  dalam penjelasan PP No. 43/2015 bagian Umum, dijelaskan bahwa Notaris adalah salah satu profesi  yang  berdasarkan  hasil  riset  PPATK  rentan  dimanfaatkan  oleh  pelaku  tindak pidana  pencucian  uang  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta Kekayaan  yang  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  dengan  cara  berlindung  dibalik ketentuan  kerahasiaan  hubungan  profesi  dengan  Pengguna  Jasa  yang  diatur  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan pada intinya bahwa  terkait  profesi  tertentu  yang  berhubungan  dengan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama  Pengguna  Jasa  wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit dalam hal ini PPATK.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 43/2015, Pihak Pelapor adalah Setiap Orang  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang wajib  menyampaikan laporan kepada PPATK. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 61/2021), mewajibkan Notaris sebagai  Pihak  Pelapor  untuk  menyampaikan  kepada  PPATK  Transaksi  yang  dilakukan oleh Profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:
a. Pembelian dan penjualan property,
b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya,
c. Pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening  deposito,  dan/atau rekening efek,
d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau
e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
Transaksi-transaksi  tersebut  di  atas  dilaporkan  sebagai  Transaksi  Keuangan Mencurigakan.
Ketentuan  mengenai  Prinsip  Mengenai  Pengguna  Jasa  Notaris  ditegaskan  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2017 (Permenkumham No.9 /2017) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris,  yang  mana  Notaris  wajib  menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Permenkumham No. 9/2017. Prinsip mengenali Pengguna Jasa berdasarkan Permenkumham No. 9/2017, paling sedikit harus memuat identifikasi  Pengguna  Jasa,  verifikasi  Pengguna  Jasa  dan  pemantauan  transaksi Pengguna Jasa.
Berdasarkan Surat Edaran yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  kepada  seluruh  Notaris  di  Indonesia  dan  Majelis  Pengawas  Notaris  di  seluruh Indonesia, yaitu Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa,  tertanggal  16  September  2019,  berikut  langkah- langkah Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ):
1. Pertama, Identifikasi Jasa Notaris Yang Digunakan Oleh Pengguna Jasa
a. Penerapan  PMPJ  dilakukan  dalam  hal  Notaris  mempersiapkan  dan  melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai Pembelian dan penjualan property, Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk  jasa  keuangan  lainnya,  Pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan, rekening  deposito,  dan/atau  rekening  efek,  Pengoperasian  dan  pengelolaan perusahaan, dan/atau Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
b. Penerapan  PMPJ  dilakukan  Notaris  pada  saat  Melakukan  hubungan  usaha dengan Pengguna Jasa, Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau  mata  uang  asing  yang  nilainya  paling  sedikit  atau  setara  dengan Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah),  Terdapat  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  yang  terkait  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dan  tindak  pidana pendanaan  terorisme;  atau  Notaris  meragukan  kebenaran  informasi  yang dilaporkan Pengguna Jasa.
2. Kedua, Komunikasikan dengan Pengguna Jasa
a. Notaris mengkomunikasikan kepada Pengguna Jasa dan menginformasikan akan adanya  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  Notaris  dalam  rangka  identifikasi  dan verifikasi Pengguna Jasa
b. Notaris  memastikan  kedudukan  Pengguna  Jasa  yang  melakukan  transaksi dengan  Notaris  bertindak  untuk  diri  sendiri  atau  Pemilik  Manfaat  (Beneficial Owner)
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
c. Notaris  wajib  memahami  profil,  maksud  dan  tujuan  hubungan  usaha,  serta transaksi  yang  dilakukan  Pengguna  Jasa  atau  Pemilik  Manfaat  (Beneficial Owner).  Berdasarkan  informasi  profil  tersebut,  Notaris  mengelompokan Pengguna Jasa sebagai orang perseorangan, korporasi, atau perikatan lainnya
d. Dalam  hal  Pengguna  Jasa  menolak  untuk  menerapkan  PMPJ,  Notaris  wajib Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, dan Melaporkan ke PPATK paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  Notaris  memutuskan  hubungan  usaha  dengan Pengguna Jasa.
3. Ketiga, Analisis Risiko Pengguna Jasa dan/atau Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner )
a. Notaris melakukan analisis dalam menetapkan tingkat risiko yang akan diambil terhadap  Profil  Pengguna  Jasa,  Notaris  mengelompokan  profil  Pengguna  Jasa dan  menetapkan  tingkat  risiko  terkait  dengan  profil  Pengguna  Jasa  sesuai karakteristik  masing-masing  Notaris,  Bisnis  Pengguna  Jasa,  Notaris mengelompokan  bisnis  Pengguna  Jasa  dan  menetapkan  tingkat  risiko  terkait dengan bisnis Pengguna Jasa, Negara/Wilayah, Notaris mengelompokan negara atau  wilayah  dan  menetapkan  tingkat  risiko  terkait  dengan  negara/wilayah tersebut,  Produk  atau  Jasa  Notaris,  Notaris  mengelompokan  produk  atau  jasa Notaris dan menetapkan tingkat risiko terkait produk atau jasa Notaris.
b. Dalam  melakukan  penilaian  risiko  dan  mengelompokan  Pengguna  Jasa berdasarkan  tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian  uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Notaris perlu memperhatikan hasil penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tingkat nasional dan  hasil penilaian risiko tindak  pidana Pencucian  Uang yang dikeluarkan  oleh Kementerian/ Lembaga yang berwenang dan/atau Pendanaan Terorisme tingkat sectoral yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Keempat,  Penerapan  Prosedur  PMPJ  Berdasarkan  Tingkat  Risiko  Terjadinya  Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
a. Identifikasi Pengguna Jasa dan/atau BO, jika Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri maka proses Identifikasi  hanya pada Pengguna Jasa, jika Pengguna Jasa bertindak  untuk  dan  atas  nama  BO,  maka  proses  identifikasi  dilakukan  pada Pengguna Jasa sekaligus pada BO.
b. Verifikasi  Pengguna  Jasa,  Notaris  melakukan  verifikasi  terhadap  informasi  dan dokumen yang diberikan untuk mengetahui kebenaran formil dengan prosedur Melakukan  wawancara  untuk  meminta  keterangan  dari  Pengguna  Jasa, Melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen Pengguna  Jasa,  Meminta  Pengguna  Jasa  untuk  memberikan  dokumen pendukung yang  dikeluarkan  oleh instansi yang berwenang.  Dalam  hal Notaris meragukan  kebenaran  informasi  yang  telah  disampaikan  oleh  Pengguna  Jasa, maka Notaris wajib Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; dan
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
Melaporkan  ke  PPATK  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  Notaris  memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.
c. Pemantauan  Transaksi  Pengguna  Jasa.  Notaris  harus  melakukan  pemantauan transaksi Pengguna Jasa sesuai  dengan hubungan  usaha yang menjadi lingkup jasa  Notaris,  dengan  prosedur  Melihat  tata  cara  pembayaran  transaksi,  baik tunai maupun non tunai, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan/atau tanggal transaksi, dan Melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung jika terdapat perubahan.
5. Kelima, Penatausahaan Dokumen
a. Notaris wajib menatausahakan seluruh dokumen PMPJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sekurang-kurangnya 5  (lima) tahun  sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
b. Dokumen  yang  wajib  ditatausahakan  meliputi  Dokumen  Transaksi  Pengguna Jasa;  Dokumen  Pengguna  Jasa  dan  Pemilik  Manfaat  ( Beneficial  Owner )  yang diperoleh Notaris, Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.
c. Dokumen  dapat ditatausahakan dalam bentuk asli,  Salinan, bentuk  elektronik, microfilm  atau  dokumen  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  dapat digunakan sebagai alat bukti
d. Dalam  hal  terdapat  permintaan  dokumen  dan  informasi  oleh  PPATK,  Notaris harus menyampaikan dokumen dan informasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima surat permintaan resmi
e. Notaris wajib memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi atas hubungan usaha  yang  menjadi  lingkup  jasa  Notaris,  baik  manual  atau  terkomputerisasi yang  dapat  mengidentifikasi,  memantau,  dan  menyediakan  laporan  mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.
6. Keenam, Pemutakhiran Informasi dan/atau Dokumen Dalam hal Notaris mengetahui adanya perubahan informasi Pengguna Jasa, Notaris wajib  melakukan  upaya  pemutakhiran  informasi  dan/atau  dokumen  pendukung dengan  memperhatikan  sumber  perolehan  perubahan  informasi  tersebut  berasal dari  Pengguna  Jasa  atau  pihak  lain  yang  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya.
7. Ketujuh, Pelaporan ke PPATK
a. Notaris  wajib  melaporkan  kepada  PPATK  jika:  Memutuskan  hubungan  usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ, Meragukan kebenaran informasi yang  disampaikan oleh Pengguna  Jasa, Menghentikan penerapan PMPJ atas dasar Notaris meyakini bahwa penerapan PMPJ  yang  sedang  dilakukan  akan  melanggar  ketentuan  anti-tipping  off,
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
dan/atau  Teridentifikasi  adanya  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  dari Pengguna Jasa.
b. Yang  dimaksud  dengan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  adalah  Transaksi Keuangan  yang  menyimpang  dari  profil,  karakteristik,  atau  kebiasaan  pola Transaksi  dari  Pengguna  Jasa  yang  bersangkutan;  Transaksi  Keuangan  oleh Pengguna Jasa yang patut  diduga  dilakukan dengan tujuan untuk  menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor, Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta  Kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  hasil  tindak  pidana;  atau  Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
c. Untuk dapat melakukan pelaporan ke PPATK, Notaris harus melakukan registrasi terlebih  dahulu  pada  Aplikasi  Pelaporan  Profesi Gathering  Report  Information Processing System (Aplikasi GRIPS).
Jika  mengacu  pada  Teori  Hierarki  Norma  Stuffenbau  sebagaimana  dikemukakan  oleh Hans Kelsen, secara teknis pengaturan Penerapan Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa telah  diatur  berdasarkan  hierarki  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Yang mana Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris adalah sebagai bentuk aturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  No.  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Dengan  melihat  dari  substansi ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010, yang secara lugas dinyatakan bahwa Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  Peraturan  Pemerintah.  Sehingga  sudah  sesuai  dengan  urutan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika  mengacu  pada  Teori  Tanggung  Jawab,  seorang  Notaris  memiliki  tanggung  jawab terkait  kebenaran  formil  atas  produk  yang  dikeluarkannya  berupa  akta  otentik. Kebenaran  formil  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  yang  menghadapnya  menjadi tanggung  jawab  seorang  Notaris  dalam  memformulasikan  sebuah  akta  otentik sebagaimana yang  dikehendaki oleh Para  Penghadap. Sehingga dapat kita perhatikan bahwa  tanggung  jawab  Notaris  hanyalah  terbatas  pada  kebenaran  formil  yang disampaikan  oleh  Para  Penghadap,  bukan  kebenaran  materiil.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor:  702  K/Sip/1973,  tanggal  5  September  1973  yang  menyatakan  bahwa  Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil terkait hal-hal yang dikemukan oleh  Para  Penghadap.  Dengan  memperhatikan  langkah-langkah  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya,  tanggung  jawab Notaris  seakan  dipaksa  diperluas  hingga  memasuki  ranah  kebenaran  materiil,  yang
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
sejatinya bukan merupakan tanggung jawab seorang Notaris. Sehingga menurut penulis, Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa telah memperluas tanggung jawab Notaris atas akta otentik yang dibuatnya dengan melakukan identifikasi pengguna jasa tidaklah sesuai  penempatan  pengaturannya.  Jika  memperhatikan  apa  yang  menjadi  tanggung jawab  seorang  Notaris  sebagaimana  diatur  oleh  Undang-Undang,  sudah  seharusnya penambahan  tanggung  jawab  seorang  Notaris  tersebut  lebih  dulu  dituangkan  dalam Undang-Undang, mengingat tanggung jawab dan wewenang Notaris merupakan bentuk pengaturan  jabatan  pejabat  umum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang.  Hal  ini dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  peraturan  jabatan  notaris  dan  guna memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para Notaris di Indonesia. Ketentuan  terkait  tanggung  jawab  tersebut  haruslah  diperhatikan  mengingat  jabatan notaris  sangat  mudah  untuk  dikriminalisasi  atas  dasar  dugaan  keikutsertaan  suatu tindak pidana.
Analisa  Peraturan  Hukum  Dalam  Kebijakan Anti  Money  Laundering Dalam  Praktik Kenotariatan Bila Dikaitkan Kepada Tanggung Jawab Wewenang Jabatan Notaris
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kebijakan anti money laundering pelaksanaannya  diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  RI,  yang  mana  seorang  Notaris  diwajibkan  untuk  mengidentifikasi, memverifikasi  dan  memantau  transaksi  yang  dilakukan  oleh  Pengguna  Jasa,  yang kemudian Notaris wajib  melaporkan  hal-hal tersebut kepada PPATK jika  Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ, Meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa, Menghentikan  penerapan  PMPJ  atas  dasar  Notaris  meyakini  bahwa  penerapan  PMPJ yang  sedang  dilakukan  akan  melanggar  ketentuan  anti-tipping  off,  dan/atau, Teridentifikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pengguna Jasa.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  dari  Pengguna Jasa  adalah  Transaksi  Keuangan  yang  menyimpang  dari  profil,  karakteristik,  atau kebiasaan  pola  Transaksi  dari  Pengguna  Jasa  yang  bersangkutan;  Transaksi  Keuangan oleh  Pengguna  Jasa  yang  patut  diduga  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghindari pelaporan  transaksi  yang  bersangkutan  yang  wajib  dilakukan  oleh  Pihak  Pelapor, Transaksi  Keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan  menggunakan  Harta Kekayaan yang  diduga  berasal dari hasil tindak  pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena  melibatkan Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, mewajibkan secara garis besar seorang Notaris untuk  membuka  semua  informasi  dan  dokumen  dengan  melaporkan  kepada  pihak
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
PPATK mengenai Pengguna Jasa bila terdapat hal-hal sebagaimana tersebut di atas atau yang mencurigakan atau adanya permintaan dari pihak PPATK.
Jabatan  Notaris secara lugas  dan  tegas telah diatur sedemikian rupa  melalui Undang- Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  jo.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Di dalam Pasal 16 ayat 1 UU JN, diatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:
a. bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  diperoleh guna pembuatan Akta sesuai  dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh)  Akta, dan jika jumlah Akta  tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih  dari satu buku, dan mencatat  jumlah  Minuta  Akta,  bulan,  dan  tahun  pembuatannya  pada  sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat  daftar  Aktayang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan  dengan wasiat ke  pusat daftar wasiat  pada  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan  pada  ruang  yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan,  dan  tempat kedudukan yang bersangkutan;
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.
Salah satu kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (f) UU JN, adalah  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Seorang Calon Notaris diwajibkan melafalkan sumpah jabatan disaat pengangkatan menjadi seorang Notaris. Yang mana bila melihat Sumpah  atau  janji  jabatan  sebagaimana  tertulis  pada  Pasal  4  ayat  (2)  UU  JN,  adalah sebagai berikut:
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  serta  peraturan  perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
bahwa  saya  akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam pelaksanaan jabatan saya.
bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”
Pada sumpah jabatan tersebut di atas, seorang notaris bersumpah akan merahasiakan isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatannya.  Terdapat pengaturan  dalam  UU  JN  yang  mewajibkan  seorang  Notaris  untuk  merahasiakan  apa yang diketahuinya baik isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya.  Terkait  kerahasian  jabatan,  terdapat  pengecualian  sebagaimana pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 66 UU JN, yakni:
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395

## Ayat (1)
Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-  surat  yang  dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

## Ayat (2)
Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
Ayat (3)
Majelis  kehormatan  Notaris  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
Ayat (4)
Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Undang-Undang Jabatan Notaris tidak  mengatur mengenai  pemberian informasi atau dokumen selain daripada yang di atur dalam Pasal 66 UU JN tersebut di atas. Sehingga jika  mengaitkan  ketentuan  tersebut  dengan  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI terkait kewajiban melaporkan dan memberikan informasi serta  dokumen  Pengguna  Jasa  kepada  PPATK,  dapat  terlihat  pertentangan  hukum antara pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Hal ini tentu saja telah menyalahi asas hukum Lex Superior  Derogat  Legi  Inferior i  yang  dapat  diartikan  bahwa  peraturan  perundang- undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam  hirarki peraturan  perundang- undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  yang  lebih  tinggi,  mengingat  kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri berada di bawah Undang-Undang.
Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan oleh Undang-Undang untuk merahasiakan  mengenai  apapun  keterangan  atau  informasi  yang  didapatnya  dalam pelaksanaan  jabatannya,  hal  ini  tentu  memiliki  dampak  hukum  berupa  sanksi  yang diberikan apabila dilanggar oleh Notaris tersebut. Adapun sanksi yang diberikan kepada Notaris yang  membuka rahasia  tersebut  dapat  berupa teguran lisan,  teguran tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU JN. Bahkan selain sanksi
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395
jabatan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 85 UU JN tersebut, jika  mengacu pada pasal 322  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  terdapat  sanksi  pidana penjara  yang  dapat  dijatuhi  bagi  Notaris  yang  membuka  rahasia  jabatannya, sebagaimana bunyi dari Pasal 322 ayat (1) KUHP yaitu, “Barang siapa dengan sengaja membuka  rahasia  yang  wajib  disimpannya  karena  jabatan  atau  pencariannya,  baik yang  sekarang  maupun  yang  dahulu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”
Bila  melihat  Teori  Hierarki  Norma  Stuffenbau  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Hans Kelsen, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai bentuk peraturan  pelaksana  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  kurang  pas  apabila menyatakan profesi tertentu sebagai Pihak Pelapor, mengingat profesi-profesi tersebut memiliki  kewajiban  untuk  merahasiakan  sesuatu  dalam  melaksanakan  jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sehingga untuk menghindari pertentangan hukum  antar  peraturan  perundang-undangan,  sudah  seharusnya  pernyataan  profesi tertentu sebagai Pihak Pelapor dituangkan dalam suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UU JN, yang mana terdapat klausul “kecuali  undang-undang  menentukan  lain”.  Apabila  terdapat  Undang-Undang  yang mewajibkan  seorang  Notaris  dapat  memberikan  informasi  atau  dokumen  mengenai Pengguna  Jasa  kepada  PPATK,  barulah  ketentuan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan yang ada, mengingat asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.
Bila  mengacu  pada  Teori  Tanggung  Jawab,  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  dan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  sebagai  bentuk  peraturan  pelaksana  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pengguna  Jasa,  kewajiban  yang  diberikan  oleh  kedua  peraturan  tersebut  telah menyalahi ketentuan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga  tanggung  jawab  Notaris  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terlihat  berbenturan atau berlawanan  dengan  apa yang  diatur melalui Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Hal  ini  menunjukan  adanya  ketidaktertiban  hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395

## Conclusion
Pengaturan pelaksanaan kebijakan anti money laundering secara substansi telah sesuai dengan  apa  yang  diatur  dalam  Hirariki  Peraturan  Perundang-undangan.  Yang  mana Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris adalah sebagai bentuk aturan pelaksana  dari  Undang-Undang  No.  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Namun  ketentuan  dalam  Peraturan Pemerintah  tersebut  yang  menyatakan  suatu  profesi  Notaris  sebagai  pihak  pelapor secara  substansi  terlihat  kurang  tepat,  mengingat  adanya  Undang-Undang  Jabatan Notaris yang mengatur secara tegas mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.
Pengaturan Pelaksanaan Kebijakan Anti Money-Laundering sebagaimana diatur dalam Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM,  yang  mewajibkan Notaris  sebagai  Pihak  Pelapor  terhadap  Pengguna  Jasa  sangat  tidak  tepat  mengingat ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris karena jabatannya merahasiakan  apapun  yang  diketahui  dan  diperolehnya  baik  informasi  ataupun dokumen dalam pelaksanaan jabatannya. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  telah  bertentangan  dengan  pengaturan  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  sehingga  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  menegaskan  bahwa  setiap  peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

## Acknowlegdment
Guna melaksanakan Kebijakan Anti Money-Laundering , lebih baik pengaturan mengenai profesi Notaris yang  mewajibkan untuk melaporkan atau  memberikan informasi atau dokumen milik Pengguna Jasa dapat  dituangkan  dalam suatu bentuk Undang-Undang terlebih  dahulu.  Barulah  pelaksanaan  teknisnya  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Sehingga  saran  penulis, pemerintah  harus  menuangkan  secara  khusus  dalam  hal  ini  dengan  melakukan perubahan  atas  Undang-Undang  No.  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana terdapat penambahan Pihak Pelapor terkhusus dalam golongan profesi.
Pemerintah  seharusnya  segera  melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang Jabatan  Notaris  mengenai  kewajiban  pelaporan  transaksi  keuangan  mencurigakan kepada PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini agar penerapan kebijakan anti money laundering dapat terlaksana dengan penerapan hukum yang selaras dan sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Penerapan Prinsip Anti-Money Laundering dalam Praktik Kenotariatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 379-395

## References
Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Huijbers, Theo. (2010). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
Kelsen, Hans. (1961). General Theory, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell
& Russell.
Kelsen, Hans. (2007). General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif  Empirik, terjemahan Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia.
Lubis, Fauziah. (2020). Advokat VS Pencucian Uang. Yogyakarta: Deepublish.
Prasetyo,  Teguh  dan  Arie  Purnomosidi.  (2014).  Membangun  Hukum  Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung: Nusa Media.
Ridwan, HR. (2008). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rusdianto  Sesung,  dkk.  (2017).  Hukum  dan  Politik  Hukum  Jabatan  Notaris,  Surabaya: R.A.De.Rozarie.
Salim HS. (2015). Teknik Pembuatan  Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta: Radja Grafindo.
Utrecht, E. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.

## Others
Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang. dari: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470. [Diakses: 9
November 2023].
PPATK Buletin Statistik Edisi Mei 2023, Vol. 11, No. 5.