e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246
DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i3 Received: 14 September 2022,   Revised: 15 November  2022, Publish: 05 Januari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)
Sarah Suenita Molle 1 , Henny A. Manafe 2 , M.E. Perseveranda 3
1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: sarahsuenitaa@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: hennyunwira@gmail.com 3 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: perseverandaerse@gmail.com

## Corresponding Author: Sarah Suenita Molle
Abstract: Previous research and relevant research are very useful for a research or literature review of a scientific work both examining the influence between variables and other factors that also influence a variable itself. This article discusses a literature review of factors that influence  accountability  in  managing  regional  finances,  namely  the  regional  financial accounting  system,  financial  reporting  accountability,  and  internal  control.  This  research intends to determine the hypothesis that has an impact on each variable so that it can be used for  further  research.  The  results  obtained  include:  1)  The  regional  financial  accounting system has a positive or  crucial influence on accountability in managing regional finances; 2) The accessibility of financial reports has a positive or crucial influence on accountability in  managing  regional  finances;  3)  Internal  control  has  a  positive  and  crucial  impact  on accountability in  managing regional finances; 4) The regional financial accounting system, accessibility  of  financial  reports,  and  internal  control  simultaneously  have  a  positive  and crucial influence on accountability in managing regional finances.
Keyword: Regional  Financial  Management  Accountability,  Regional  Financial  Accounting System, Accessibility of Financial Reports, Internal Control.
Abstrak: Penelitian terdahulu maupun Penelitian yang relevan sangat berguna terhadap suatu penelitian  maupun  kajian  pustak  suatu  karya  ilmiah  baik  mengkaji  tentang  pengaruh  antar variabel maupun Faktor lain yang turut mempengaruhi suatu variabel itu sendiri.  Artikel ini Membahas  tentang  suatu  kajian  pustaka  faktor  yang  mempengaruhi  pertanggungjawaban dalam  mengelola  keuangan  daerah,  yakni  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan, dan pengendalian internal. Riset ini bermaksud untuk menentukan  hipotesis  yang  berdampak  pada  masing-masing  variabel  supaya  bisa dimanfaatkan  bagi  riset  selanjutnya.  Hasil  yang  didapat  meliputi:  1)  Sistem  akuntansi
keuangan  daerah  mempengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi  pertanggungjawaban  dalam mengelola  keuangan  daerah;  2)  Aksesibilitas  laporan  keuangan  mempengaruhi  positif maupun  krusial  bagi  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  keuangan  daerah;  3) Pengendalian  internal  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  pertanggungjawaban  dalam mengelola  keuangan  daerah;  4)  Sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan keuangan,  serta  pengendalian  internal  mempengaruhi  positif  maupun  krusial  secara bersamaan bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.
Kata  Kunci: Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal

## PENDAHULUAN
Upaya  menerapkan  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  keuangan  daerah  bisa melalui penyampaian laporan dan pemanfaatan keuangan pemerintah daerah tanpa lebih dari jadwal yang ditentukan, serta pemanfaatan anggaran terlaksana secara efektif maupun efisien. Selama  mengatur  keuangan  daerah,  maka  memerlukan  standar  akuntansi  berdasar  pada peraturan  dan  bisa  diterima  oleh  khalayak  umum.  Laporan  keuangan  atas  pelaksanaan pemerintah  perlu  ditunjang  oleh  bukti  administrasi  yang  bisa  masyarakat  terima  terkait transparansi laporan (Fauziyah, 2017).
Memaksimalkan sistem akuntansi keuangan daerah bisa terlaksana melalui pemberian informasi  dan  penyampaian  capaian  keuangan  pemerintah.  Keharusan  sistem  akuntansi keuangan daerah, yaitu perbaikan terhadap sistem pencatatan dan laporan untuk menerapkan pertanggungjawaban  dalam  mengelola  keuangan  daerah  yang  baik  (Purba  &  Amrul,  2017). Bahwa  aksesibilitas  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  keuangan daerah.  Aksesibilitas  yang  terlaksana  efektif  ditentukan  oleh  akses  publik  kepada  laporan tanggung  jawab  atau  laporan  pertemuan  yang  bisa  dimengerti.  Aksesibilitas  laporan keuangan  ialah  kemudahan  bagi  para  penggunanya  agar  bisa  mencermati  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Sudah  sepatutnya  pemerintah  daerah  bisa  mempermudah  akses  untuk pengguna laporan keuangan, bukan sekadar ke lembaga legislatif maupun lembaga pengawas, melainkan  ke  masyarakat  yang  memercayai  dana  mereka  dikelola  oleh  pemerintah (Kurniawan & Rahayu, 2019).
Untuk  mencegah  tindakan  penyelewengan  selama  menggunakan  laporan  keuangan, pemerintah  memberi  syarat  berupa  pengendalian  internal  untuk  seluruh  lingkungan pemerintahan,  termasuk  pemerintah  pusat  atau  daerah.  Dengan  begitu,  pemerintah menerbitkan PP Nomor  60 Tahun 2008 perihal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inti sari  peraturan  tersebut,  yaitu  penciptaan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  agar mampu  menerapkan  pemerintahan  yang  baik.  Pengendalian  internal  bertugas  sebagai pengevaluasi atas analisis selisih/varian antara penghasilan dan belanja daerah sebagai wujud pencegahan  tindakan  penyalahgunakan  di  masa  depan.  Melalui  sistem  pengendalian  yang terlaksana  secara  optimal,  setidaknya  pemerintah  bisa  memaksimalkan  kinerja  mereka  dan merancang  laporan  keuangan  secara  terpercaya  (Mahmudi,  2016).  Peraturan  itu  pun  pada dasarnya  sekadar  menerapkan  model  Government  Accounting  Organization  (GAO)  yang beracuan  ke  Committee  of  Sponsoring  Organization  of  the  Tradeway Commission (COSO) dengan  bermacam  elemen  yang  terlaksana  secara  keseluruhan  melalui  aktivitas  pemerintah, yakni  lingkungan  untuk  mengendalikan,  menilai  risiko,  aktivitas  mengendalikan  informasi maupun komunikasi, serta memantau pengendalian internal.
Tingkat  kesuksesan  sistem  pengendalian  internal  bisa  terukur  dari  pengelolaan pemerintahan yang baik. Pernyataan ini terjelaskan melalui laporan kinerja pemerintah yang tertuang  pada  laporan  pemerintah  yang  terpercaya  sehingga  Badan  Pemeriksa  Keuangan
(BPK)  bisa  memeriksa  laporan  itu,  kemudian  akan  mengeluarkan  opini  audit  oleh  BPK. Pelaporan  keuangan  pemerintah  patut  sesuai  ketentuan  laporan  keuangan  yang  bermutu, ditentukan  pada  kerangka  konseptual  akuntansi  pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019,  yakni  kesesuaian,  kredibilitas,  bisa  dibandingkan,  dan  bisa dimengerti.  Pemenuhan  atas  kriteria  itu  sebagai  pertanggungjawaban  bila  pemerintah  sudah mengatur dana publik berdasar undang-undang dan kebijakan yang direncanakan (Mahmudi, 2016).
Melalui  teori  ini,  manajemen  diasumsikan  selaku  pihak  yang  bisa  bertindak  secara maksimal  terkait  aksesibilitas  demi  mempermudah  pemangku  kepentingan  selama menggunakan informasi dengan maksud memenuhi kebutuhannya.
Sesuai  uraian  yang  sudah  tersampaikan,  rumusan  permasalahan  dalam  riset  ini  guna menentukan hipotesis, seperti:
1. Apakah  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah?
2. Apakah  aksesibilitas  laporan  keuangan  memengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah?
3. Apakah pengendalian internal memengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah?
4. Apakah  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  dan pengendalian  internal  memengaruhi  positif  maupun  krusial  secara  bersamaan  bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah?

## METODE
Prosedur  menuliskan  artikel  ini  ialah  mempergunakan  prosedur  kualitatif  dan  kajian pustaka . Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring  di  perpustakaan  maupun  daring  yang  diperoleh  melalui  Mendeley,  Scholar  Google maupun  media  daring  lain.  Pada  kajian  kualitatif,  maka  kajian  pustaka  perlu  dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif  agar  tidak  mengarahkan  pertanyaan  yang  peneliti  ajukan.  Dasar  penting  dalam melangsungkan  kajian  kualitatif,  yakni  kajian  itu  sifatnya  eksploratif,  (Ali  &  Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sitem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Memengaruhi  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah
Mahmudi  (2016)  memperjelas  bila  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  sebagai rangkaian  tata  cara  konvensional  atau  secara  komputerisasi  dengan  mengumpulkan  data, mencari,  menyimpulkan,  hingga  melaporkan  kedudukan  keuangan  atau  operasi  keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah ialah unsur dari akuntansi sehingga akuntansi keuangan daerah pun memiliki tahap untuk  mengindentifikasikan, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan di pemerintah daerah.
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terdapat  peranan  yang  penting  untuk menyampaikan  informasi  maupun  penyikapan  kegiatan  dan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  demi  menyediakan  pencapaian  keterbukaan  maupun  pertanggungjawaban  publik. Tuntutan  pelaksanaan  pertanggungjawaban  keuangan  mewajibkan  pemerintah  daerah  guna mengevaluasi sistem pencatatan atau penyampaian laporan (Superdi, 2017). Sistem akuntansi pemerintahan  daerah  sesuai  PSAK  berbasis  akrual  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 64  Tahun  2013,  yakni  rangkaian  tata  cara  seperti  pengumpulan  data,  pencatatan, pengklasifikasian maupun meringkas transaksi dan pelaporan keuangan demi
mempertanggungjawabkan  penyelenggaraan  APBD  secara  manual  ataupun  melalui komupterisasi.
Selama  melaksanakan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  ada  bermacam  parameter sebagai tata cara menjalankannya, seperti input atau output supaya berperan secara maksimal (Superdi,  2017),  yakni:  1)  Basis  akuntansi  merupakan  aktivitas  dengan  mencatat  dan melaporkan  laporan  keuangan;  2)  Unsur  laporan  perwujudan  alokasi  dana.  Menyampaikan aktivitas  keuangan  pemerintah  untuk  memperlihatkan  kepatuhan  sumber  maupun pengalokasian  dana  pemeirntah  selama  kurun  waktu  tertentu;  3)  Menyusun  APBD.  Semua penerimaan  maupun  pengeluaran  pemerintah  daerah  terkait  uang  atau  barang  perlu teralokasikan  pada  APBD;  dan  4)  Menyusun  laporan  keuangan  berdasar  pada  Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019.
Aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah  bermaksud  guna  mempermudah  pengguna dalam  mengakses  laporan  keuangan.  Sudah  sepatutnya  pemerintah  daerah  mempermudah akses, termasuk bagi masyarakat yang sudah memberi wewenang ke pemerintah daerah guna mengatur  dana  publik  (Rahma,  2017).  Melalui  upaya  mempermudah  akses  bagi  pengguna laporan  keuangan,  masyarakat  pun  bisa  mengatur  tanggung  jawab  dalam  mempergunakan aset  daerah  maupun  kebijakan  daerah.  Melalui  pengontrolan  yang  baik,  paling  tidak pemerintah mampu memaksimalkan pertanggungjawaban tata kelola keuangan daerah.
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berdampak  positif  dan  krusial  bagi pertanggungjawaban  dalam  mengelola  keuangan  daerah,  sesuai  kajian  FF  Albugis  (2020). Kajian  milik  RB  Purba  (2018)  turut  memperjelas  bila  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  keuangan daerah.

## Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  dalam  Memengaruhi  Pertanggungjawaban  dalam Mengelola Keuangan Daerah
Wijaya,  Anim,  dan  Sutrisna  (2016)  menuturkan  bila  aksesibilitas  merupakan  upaya pemerintah  dalam  mempermudah  seseorang  mendapat  informasi  terkait  laporan  keuangan. Pemanfaatan informasi keuangan yang efektif bergantung ke akses publik laporan keuangan yang  bisa  mereka  baca  maupun  mereka  pahami.  Supaya  informasi  pada  laporan  keuangan bisa  sesuai  prinsip  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban,  pemerintah  daerah  perlu memaksimalkan  aksesibilitas  laporan  keuangan,  bukan  sekadar  menyampaikan  ke  DPRD, melainkan  menyediakan  fasilitas  bagi  masyarakat  supaya  bisa  mendapat  dan  memahami laporan keuangan (Fauziyah, 2017).
Pemerintah  daerah  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  supaya  bisa  disebut  kredibel  pada laporan  kinerja  berwujud  publikasi  laporan  keuangan.  Terlampir  ketentuan  dari  kemudahan dalam  mengakses  laporan  keuangan  (Fauziyah  dan  Handayani,  2017)  seperti:  1) Transparansi, yakni laporan keuangan yang pemerintah daerah hasilkan akan terpublikasikan secara transparan atau sesuai prinsip keterbukaan melalui media massa; 2) Kemudahan, yakni pemerintah  daerah  perlu  mempermudah  pemangku  kepentingan  untuk  mendapat  informasi keuangan;  dan  3) Accessible ,  yakni  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  bisa  diakses  oleh masyarakat dari internet.
Pertanggungjawaban  bisa  diwujudkan  jika  masing-masing  lembaga  mengaplikasikan sistem  pengendalian  internal  secara  tepat.  Penerapan  itu  dilaksanakan  sebab  lembaga  harus melaporkan  keuangannya  secara  terpercaya  dan  bisa  dipertanggungjawabkan  (Sari  et  al., 2017).  Pengendalian  sebenarnya  terarahkan  ke  upaya  menghindar  dari  tindakan  yang melawan  hukum  atau  penyimpangan,  maka  pengendalian  internal  ini  mampu  memengaruhi pertanggungjawaban untuk mengelola keuangan daerah.
Kemudahan  mengakses  laporan  keuangan  berdampak  positif  dan  krusial  bagi pertanggungjawaban  untuk  mengelola  keuangan  daerah  juga  sudah  dikaji  oleh  beberapa
peneliti  sebelumnya,  seperti  P  Septa  (2018)  yang  memperjelas  bila  aksesibilitas  laporan keuangan  memengaruhi  bermakna  bagi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  MR Fauziyah, N Handayani  (2017) turut memperjelas jika aksesibilitas laporan keuangan secara simultan  memengaruhi  bermakna  bagi  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  keuangan daerah.

## Pengendalian  Internal  Berdampak  pada  Pertanggungjawaban  dalam  Mengelola Keuangan Daerah
(Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commisions,  2013) mempertegas  pengendalian  internal  merupakan  tahap  yang  terancang  maupun  terpengaruh oleh direktur, manajemen, dan anggota lain. Selama melaksanakan pemerintahan, pemerintah harus  beracuan  ke  prinsip  pertanggungjawaban.  Guna  menerapkan  prinsip  itu,  pelaksana pemerintahan harus transparan dan hati-hati selama memanfaatkan alokasi dana maupun aset daerah.  Kondisi  ini  terkait  dengan  kegiatan  pengendalian  yang  akan  dijadikan  laporan pengevaluasian kegiatan pengendalian, lalu mengomunikasikan peristiwa secara tepat waktu, terpercaya, dan bertanggung jawab (Angraini et al., 2016).
Mahmudi  (2016)  menuturkan  bila  ada  bermacam  model  untuk  mengembangkan pengendalian  internal,  seperti  (COSO,  1992)  lingkungan  pengendalian;  aktivitas pengendalian;  menilai  risiko;  informasi  maupun  komunikasi;  dan  memantau  pengendalian internal.
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  pun  berperanan  penting  untuk  menginformasikan maupun  mengungkapkan  segala  kegiatan  dan  capaian  kerja  keuangan  pemerintah  dalam menyediakan  sarana  pencapaian  keterbukaan  maupun  pertanggungjawaban  publik. Pertanggungjawaban  keuangan  mewajibkan  pemerintah  daerah  mengevaluasi  sistem pencatatan  maupun  terkait  teknis  penyampaian  laporkan  (Suprihastini  et  al.,  2017). Pemerintah  daerah  harus  memaparkan  hasil  laporan  daerah,  begitu  pun  dengan  laporan  tata kelola keuangan daerah ke pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah memerlukan sistem untuk mencatat, pengadministrasian, tata kelola, dan laporan mengenai keuangan daerah.

## Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  dan Pengendalian  Internal  Berdampak  pada  Pertanggungjawaban  dalam  Mengelola Keuangan Daerah
Erlina Rasdianto (2013:6) menuturkan bila sistem akuntansi keuangan daerah sebagai sistem  dengan  tugas  mencatat,  menggolongkan,  menafisrkan,  meringkas  transaksi  maupun peristiwa  keuangan,  dan  penyampaian  laporan  demi  melaksanakan  anggaran  belanja  daerah Abdul  Halim  (2008:42)  mempertegas  jika  akuntansi  keuangan  daerah  ialah  tahap  untuk mengindentifikasi,  mengukur,  mencatat  maupun  melaporkan  transaksi  keuangan  dari pemerintah  daerah/kabupaten/kota/provinsi  sehingga  menjadi  informasi  penting  terkait penentuan keputusan keuangan.
Berkembangnya  bidang  teknologi  informasi  bukan  sekadar  dipergunakan  oleh organisasi bsinis, tetapi organisasi sektor publik, begitu pun dengan pemerintahan. Sesuai PP No  56  Tahun  2005  terkait  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  menyebut  jika menindaklanjuti  penyelenggaraan  pembangunan  sesuai  prinsip  pengelolaan  pemerintahan yang  baik,  pemerintah  harus  meningkatkan  maupun  mempergunakan  perkembangan teknologi  dan  informasi,  serta  memberikan  informasi  itu  ke  pelayanan  publik.  Pemerintah pun  harus  memaksimalkan  penggunaan  teknologi  informasi  untuk  pembangunan  sistem informasi  manajemen  dan  prosedur  yang  memberi  peluang  bagi  pemerintah  untuk  bekerja secara terpadu melalui penyederhanaan akses antarunit kerja.
Mulyana  (2006)  memperjelas  bila  kemudahan  dalam  mengakses  laporan  keuangan sebagai  wujud  mempermudah  masyarakat  untuk  mendapati  informasi  laporan  keuangan
pemerintah pusat/daerah. Rohman (2009) memaparkan aksesibilitas pada sudut pandang tata ruang  sebagai  kondisi  atau  keterkaitan  dari  masing-masing  tempat  atau  mempermudah seseorang/sesuatu untuk bergerak dari tiap tempat dengan kecepatan yang wajar. Mardiasmo (2002)  menyampaikan  bila  laporan  keuangan  pemerintah  ialah  hak  masyarakat  yang  perlu pemerintah pusat/daerah berikan kepada masyarakat.
Melalui  penjelasan  tersebut,  tidak  sekadar  menyediakan  laporan  lain,  ada  sesuatu yang harus pemerintah daerah lakukan, yaitu mempermudah akses laporan masyarakat untuk pengguna laporan. Supaya informasi pada laporan keuangan bisa tersampaikan sesuai prinsip akuntabilitas, maka harus melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)
SIKD  ialah  sistem  informasi  secara  transparan  bisa  masyarakat  akses  maupun masyarakat ketahui (UU Nomor 33 Tahun 2004). Budiriyanto (2013) memperjelas soal SIKD secara  nasional  dibutuhkan  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  daerah  ke  masyarakat dan  sebagai  landasan  bagi  pejabat  dalam  membuat  kebijakan  fiskal  terkait  pembuatan keputusan. Penjelasan ini memberi simpulan jika pemerintah daerah perlu menyediakan akses ke  pemangku  kepentingan  terkait  laporan  keuangan  memanfaatkan  media  massa  daring maupun luring  ataupun  melalui upaya lain (Permendagri Nomor 13  Tahun 2006).  Tindakan itu  dilaksanakan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  semua  hasil pembangunan.
Pengendalian  internal  sesuai  penuturan  Tuanakotta  (2014:352),  yaitu  suatu  tahap, kebijakan,  dan  tata  cara  atas  rancangan  mamajemen  untuk  memperjelas  laporan  keuangan yang  terpercaya  dan  berdasar  pada  rancangan  akuntansi.  Pengendalian  internal  mengulas segala  sesuatu,  seperti  perilaku  manajemen  terhadap  pengendalian,  kemampuan  pegawai utama,  menilai  risiko,  akuntansi,  sistem  informasi  keuangan  yang  bisa  dimanfaatkan,  serta aktivitas  dalam  pengendalian  konvensional.  Pengendalian  internal  bermaksud  untuk menyediakan  laporan  keuangan  bebas  dari  kesalahan  dalam  penyajian  material  sehingga faktor penyebab diperoleh melalui kesalahan atau kecurangan.
Sistem  pengendalian  internal  meliputi  kebijakan  maupun  tata  cara  yang  dirancang agar  bisa  meyakinkan  pihak  manajemen  bila  perusahaan  mampu  memperoleh  target. Kebijakan  maupun  tata  cara  ini  kerap  dikenal  sebagai  pengendalian,  lalu  secara  bersamaan akan  mengendalikan  internal  unsur  tersebut.  Arens  (2014:340)  menambahkan  bila manajemen mempunyai tiga maksud terkait perancangan sistem pengendalian internal, yakni: 1. Kredibilitas laporan keuangan
Manajemen  mempertanggungjawabkan  diri  dalam  menyiapkan  laporan  untuk pemodal,  kreditur,  dan  pengguna  lain.  Maksud  pengendalian  internal  yang  efektif  atas laporan keuangan, yaitu memenuhi pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut.
2. Efisiensi dan efektivitas operasi.
Pengendalian  terhadap  perusahaan  bisa  mendesa  pemanfaatan  sumber  daya seefektif  maupun  seefisien  mungkin  demi  mengoptimalkan  sasaran  perusahaan.  Maksud dari  pengendalian  ini,  yakni  memperoleh  informasi  keuangan  maupun  bukan  keuangan secara tepat terkait aktivitas perusahaan dalam penentuan keputusan.
3. Patuh terhadap hukum
Peraturan  terkait  perlindungan  lingkungan  dan  hak  sipil  berkaitan  tidak  langsung dengan akuntansi, sedangkan hal lain berhubungan dengan akuntansi meliputi perundang- undangan terkait pajak pendapatan maupun provisi legal antikecurangan.
Supriyono  (2016:149)  menuturkan  bila  pengendalian  internal  memberi  manfaat  bagi organisasi  akibat  kapabilitasnya  dalam  mengantisipasi  atau  paling  tidak  meminimalkan tindakan  penyelewengan,  serta  bisa  menyingkirkan  tindakan  yang  berisiko.  Pengendalian internal  pun  bermanfaat  dalam  meminimalkan  biaya  yang  tidak  diinginkan  dan menyingkirkan  anggaran  dana  tersebut.  Permasalahan  terkait  pengendalian  internal,  yaitu
Aksesibilitas Lapora  Keuangan
(X2)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah (Y) Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah (X1)
permasalahan  perilaku.  Manajer  perlu  hati-hati  selama  merancang  pengendalian  internal supaya berjalan efektif.
Sesuai  pemaparan  tersebut,  memperjelas  bila  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, kemudahan  dalam  mengakses  laporan  keuangan,  serta  pengendalian  internal  berdampak positif  maupun  krusial  bagi  pertanggungjawaban  tata  kelola  keuangan  daerah.  Sama  seperti penjelasan  Z  Antika,  Y  Murdayanti,  H.  Nasution  (2020),  yang  memberikan  kesimpulan variabel  secara  simultan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  kemudahan  dalam  mengakses laporan  keuangan  maupun  pengendalian  internal  terhadap  pertanggungjawaban  dalam mengelola  keuangan  daerah.  Kajian  Milik  P  Septa  (2018)  memberikan  kesimpulan  jika variabel  secara  bersamaan  pelaporan  keuangan,  dan  kemudahan  dalam  mengakses  laporan keuangan memengaruhi bermakna terhadap pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

## Kerangka Pemikiran Teoritis
Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:
Berdasar  pemaparan  di  atas,  maka  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  aksesibilitas laporan  keuangan  maupun  pengendalian  internal  memengaruhi  pertanggungjawaban  dalam mengelola    keuangan    daerah  secara  terpisah  maupun  bersamaan.  Selain  variabel  sistem akuntansi  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  dan  pengendalian  internal  yang berdampak  pada  pertanggungjawaban  mengelola  keuangan  daerah,  terdapat  variabel  yang memengaruhinya,  desentralisasi  fiksal  (X4),  kinerja  keuangan  daerah (X5),  kompleksitas (X6)
Pengendalian Internal (X3)

## KESIMPULAN
Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:
1. Sistem  akuntansi  keuangan  daerah    berdampak  positif  maupun  krusial  pada pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah
2. Aksesibilitas laporan keuangan berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.
3. Pengendalian internal berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.
4. Sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  kemudahan  dalam  mengakses  laporan  keuangan,  dan pengendalian  internal  berdampak  positif  maupun  krusial  pada  akuntabilitas  laporan keuangan.

## REFERENSI
Angraini, D., Agusti, R., & Anggraini, L. (2016). PENGARUH SISTEM KEUANGANTRANSPARANSI,  PENGENDALIAN  DAN  PENYAJIAN  LAPORAN KEUANGAN  TERHADAP  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH  (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir). Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 3 (1), 1178– 1189.

## Fauziyah,  M.  R.  (2017).  PENGARUH  PENYAJIAN  DAN  AKSESIBILITAS  LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN  DAERAH. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi  Volume  6,  Nomor  6,  Juni 2017 ISSN, 6(2017), 1689–1699. https:// doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. Harahap Sofyan. (2015). TEORI AKUNTANSI (14th edition) . Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Kurniawan,  D.,  &  Rahayu,  S.  (2019). KEUANGAN  DAERAH  (Studi  Pada  Sekretariat Daerah  Kota  Mataram  tahun  2018  )  THE  EFFECT  OF  THE  PRESENTATION  OF FINANCIAL  STATMENT  AND  ACCESSIBILITY  FINANCIAL  STATMENT  ON REGIONAL  FINANCIAL  MANAGEMENT  ACCOUNTABILITY  (  Case  Study  in Mataram City Regional Secre . 6 (1), 705– 714. Purba,  R.  B.,  &  Amrul,  A.  M.  (2017). Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Transparansi  Publik  dan  Aktivitas  Pengendalian  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan  Pada  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Datar . 8 (1),  99–  111. Vol.8 No.1 2017 ISSN:2087-4669 .
Rahma, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hulu). JOM Fekon, 4(2), 4309– 4323. https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004 . Aliyah dan Nahar. (2012). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jepara.”  Jurnal  Akuntansi  &  Auditing.  Volume  8/No. 2/Mei 2012: 97-189. Hlm. 137-150
Apriliani, dkk. (2015). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas  Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung).” E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015). Hlm. 1-10
ande,  Peggy.  (2013).  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keungan  Daerah  (Studi  empiris  Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat).” Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Padang, Sumatra Utara. Hlm. 1-20
Somad,  Abdus.  (2016).  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dasn  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Malang).”  Jurnal  Riset  Mahasiswa Akuntansi (JRMA). ISSN: 2337- 56xx.Volume:xx, Nomor: xx. Hlm. 1-20