## PENERAPAN ALTERNATIF AKAD PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH PASCA PERATURAN MENTERI NO 24 TAHUN 2016 PADA BANK PANIN DUBAI SYARIAH SURABAYA
Fitrotu Aini Abdul Wahab e-mail:Fitraaini93@gmail.com

## ABSTRACT
Hajj as a great symbol of worship. Hajj is the fifth pillar of Islam which is mandatory  for  every  Muslim  who  are  able  to  da  it  in  accordance  with  the  legal requirement  of  pilgrimage.  One  of  the  legal  conditions  of  Hajj  is  the  capability, capable to cover the cost of the hajj and the family left behind. Panin Bank Dubai Sharia Bank was established based on the regulation of Limited Company No. 12 dated January 8, 1972 by Moeslim Dalidd, a notary in Malang. PT. Bank Panin Dubai  Syariah  Tbk  has  been  legalized  by  the  Financial  Services  Authority ("OJK"), in accordance with a copy of the policy of the Board of Commissioners of OJK No. Kep-29 / D.03 / 2016 on July 26, 2016.
Therefore, through this research, the writer wants to understand: (1) how is the practice of applying alternative financial agreement of hajj and umrah after the implementation of regulation made by ministry of religious affair No. 24 year 2016 at Panin Bank Dubai Syariah Surabaya branch? (2) What is the analysis of Islamic law on the practice of multilateral contract alternative application in this Bank?  Therefore,  this  study  is  aimed  to,  firstly,  understand  and  describe  the application  of  alternative  contracts  to  hajj  and  umrah  after  the  regulation  of Ministry of Religious Affairs No. 24 of 2016 in Panin Bank Dubai Sharia branch Surabaya,  and  to  describe  the  analysis  of  Sharia  Economic  Law  about  the practice of applying alternative contract in the bank.
The method used in this research is qualitative method. The research data are  taken  in  natural  situation  in  Panin  Bank  Dubai  Syariah  Surabaya.  The  data are taken during operational hours using case study approach. Are done through interview  technique  with  the  main  participant,  Assistant  Manager  1,  and document,  archive,  book,  sample  of  registration,  as  secondary  data  source.  The data are analyzed through 3 (three) data deduction, display data and ended with conclusion and verification.
The results of the study indicate that the Panin Bank Dubai Sharia runs in accordance  with  the  government  regulation  No.  24  year  2016  "BPS  BPIH  is prohibited from providing direct and indirect Hajj money service" including Hajj and  Umrah  services  using  various  financing  products  and  funds  saving,  funds collecting  in  the  form  of  deposits,  savings  or  other  forms,  using  multi-service financing  akad  wadi'ah,  with  the  savings  of  hajj  services  with  initial  minimum deposit of Rp500,000,and according to customers’ ability.
Keywords: hajj, umrah, wadi'ah.

## PENDAHULUAN
Haji sebagai syiar yang agung dan  ibadah  yang  mulia,  dengannya seorang  hamba  akan  mendapatkan rahmat  dan  berkah  yang  menjadikan setiap  orang  muslim  sangat  rindu untuk segera melaksanakannya. Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan  bahwa  Ibadah  haji merupakan  rukun  Islam  kelima  yang merupakan  kewajiban  sekali  seumur hidup  bagi  setiap  orang  Islam  yang mampu  menunaikannya.  Pasal  2  UU Nomor  34  Tahun  2014  menjelaskan bahwa  penyelenggaraan  ibadah  haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas  dengan  prinsip  nirlaba yang  bertujuan  untuk  memberikan pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan  yang  sebaik-baiknya bagi  Jamaah  Haji,  sehingga  Jamaah Haji  dapat  menunaikan  ibadahnya sesuai  dengan  ketentuan  ajaran agama Islam. 1
Bank syariah merupakan sebuah  hasil  pencangkokan  budaya barat  dan  budaya  Islam.  Lembaga bank  muncul  dalam  tradisi  sosio ekonomi budaya barat. Dalam perkembangannya, lembaga ini
kemudian  tumbuh  dan  berkembang tidak  hanya  dalam  tradisi  sosio ekonomi  budaya  barat  saja,  tetapi menjalar  ke  seluruh  pelosok  dunia, termasuk menjalar ke dalam masyarakat  muslim,  bahkan  dalam taraf  tertentu  kelembagaan  bank sudah menguasai cara berfikir ekomomi  masyarakat  Muslim  di seluruh  penjuru  dunia,  termasuk  di
Indonesia. 2 Keberadaan dua sistem perbankan  yang  berkembang  secara
1 UU  No 34 TAHUN 2014 tentang Ibadah Haji,
2 Norman Anderson, Law reform in the Moslem World (London: The Athlone Press, 1976), 84-85
paralel memiliki hubungan keuangan yang  terbatas  satu  sama  lain  akan menciptakan diversifikasi risiko keuangan  secara  beragam,  yang akhirnya  dapat  mengurangi  problem risiko sistemik pada saat terjadi krisis keuangan.  Artinya,  pengembangan bank  syariah  dapat  meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional. 3
Sementara  itu,  jika  wilayah ekonomi dan bisnis dikaitkan dengan ibadah  haji,  hal  ini  akan  lebih kompleks  lagi.  Salah  satu  hal  yang sangat terasa di masyarakat berkaitan dengan ibadah haji adalah kemampuan  finansial  masyarakat dalam  usaha  memenuhi  kewajiban ibadah haji tersebut.Tingginya antusias masyarakat Islam di Indonesia  untuk  menunaikan  ibadah haji, membuat daftar antrean keberangkatan  ibadah  haji  semakin panjang.  Bahkan  ada  daerah  yang daftar  tunggu  hajinya  bisa  lebih  dari 15  tahun,karena  kuota  yang  dibatasi oleh  pemerintah.Dikarenakan  jumlah jamaah haji yang semakin meningkat dari  tahun  ketahun.Penyelenggaran haji selalu menjadi topik pembicaraan hangat dikalangan masyarakat.  Hal  ini  karena  tuntutan publik di era reformasi dan keterbukaan  dan  kenyataan  bahwa haji  bukan  hanya  rutinitas  tahunan yang  menjadi  kewajiban  umat  islam dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima.
Dalam  menjalankan  setiap kegiatannya  LKS  atau  Bank  Syariah harus mengikuti prinsipprinsip syariah.Dalam prinsip Hukum
Muamalat  disebutkan  bahwa  segala bentuk  muamalat  dibolehkan  kecuali
3 Ryan Kiryanto, Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah, (Suara Karya, 2001), 2-6
yang  dilarang  oleh  syari.Seperti halnya dengan penggunaan akad.Setiap produk yang dikeluarkan oleh  LKS  harus  menggunakan  akad yang tepat. Bank Panin Syariah merupakan  bank  syariah  pertama yang melakukan initial public offering  dan  telah  listing  pada  tahun 2014. Perusahaan yang telah
melaukan  go  public  atau  initial public  offering  akan  memiliki  dana yang  besar  dari  hasil  penjualan saham  yang  dilakukan  di  pasar modal.  Kegiatan  go  public  secara teori  dapat  berpengaruh  terhadap kondisi  perusahaan  dan  kinerja keuangan  bank.  Dengan  adanya perubahan perusahaan menjadi perusahaan  publik  maka  diharapkan kinerja  perusahaan  tersebut  akan mengalami peningkatan dan perusahaan akan menerima keuntungan yang bertambah. Semakin banyaknya perusahaan perbankan yang melakukan go public maka  persaingan  pada  sektor  pasar modal semakin ketat pula, perusahaan harus lebih memaksimalkan  kinerja  keuanganya agar mampu memikat para investor. Dalam perkembangannya, Bank syariah harus mengikuti kebutuhan  nasabah  yang  semakin hari semakin bervariasi, yang mnyebabkan  munculnya  jenis-jenis produk pembiayaan baru. Ketentuan tentang
pembiayaan  pengurusan  haji  dan umrah  perbankkan  syariah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun 2016 “Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji” Menyatakan peraturan menteri agama tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah  haji.  Biaya  penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH, dalam pengelolaannya mempunyai  kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban BPIH.yang mempunyai  syarat  berbadan  hukum perseroan  terbatas,  memiliki  sarana prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi  dengan  sistem  layanan haji  kementrian  Agama,  memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan  peraturan  Bank  Indonesia atau  Otoritas  jasa  Keuangan  (OJK). Namun  dalam  pasal  6  A  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  24  tahun  2016  berbunyi “BPS  BPIH  dilarang  memberikan layanandana  talangan  haji  baik secara langsung maupun tidak langsung”. 4 Keberadaan Bank Panin Dubai  Syariah  sebagai  perbankan syariah di Indonesia, yang menggunakan berbagai produk pembiayaan  dan  menyimpan  dana, kegiatan  bank  panin  dubai  syariah, sesuai anggaran dasar, sebagai Menyediakan pembiayaan, Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara, Menghimpun dana dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro, tabungan atau bentuk lainnya, Menghimpun  dana  dalam  bentuk investasi  berupa  deposito,  tabungan satau bentuk lainnya,

## PEMBAHASAN
Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat  secara  nyata  adalah dengan mendirikan lembaga-
4 Peraturan Menteri No 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
lembagakeuangan  yang  beroperasi berdasarkan  syariat  Islam.  Dari berbagai  jenis  lembaga  keuangan, perbankan  merupakan  sektor  yang paling  memberikan  pengaruh  yang besar  dalam  aktivitas  perekonomian masyarakat modern. Said Sa’ad Marthan, pemerhati  ekonomi  Islam  Timur Tengah mengungkapkan bahwa bank syariah  ialah  lembaga  investasi  yang beroperasi sesuai dengan asas syariah.  Sumber  dana  yang  dikelola harus sesuai dengan syar’i dan tujuan alokasi  investasi  yang  dilakukan yaitu  membangun  ekonomi  dan sosial  masyarakat  serta  melakukan pelayanan  perbankan  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  syariah.  Bank syariah
tidakhanya mencari keuntungan  dalam  pengoperasian semata,  tetapi  terdapat  nilai-nilai sosial  kemasyarakatan  dan  spiritual yang ingin dicapai. 5 Seiring dengan
perkembangan  gagasan  mengenai perbankan  syariah,  lahirlah  bank syariah  sebagai  aktualisasi  dari  teori yang  disampaikan  oleh  cendikiawan atau  pera  ahli  perbankan  syariah.
Kelahiran perbankan syariah dilandasi dengan dua gerakan renaissance  Islam  modern  yakni neorevivalis  dan  modernis.  Tujuan yang ditemukan dari pendirian lembaga  keuangan  berdasarkan  etika Islam  adalah  sebagai  upaya  kaum muslim  untuk  mendasari  segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-qur’an dan hadits. 6 Dalam  sejarah  perekonomian kaum  muslimin,  pembiayaan  yang dilakukan  dengan  akad  yang  sesuai
5 A Djazuli, Lembaga-lemaga Perekonomian umat, sebuah pengantar, (Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2002), 54
6 Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 18
dengan  syariah  telah  menjadibagian dari  tradisi  umat  Islam  sejak  zaman
Rasulullah saw. Pelaksanaan- pelaksanaan seperti menerima titipan harta meminjamkan uang ntuk keperluan  konsumtif  dan  bisnis  serta melakukan  pengiriman  uang,  telah lazim dilakukan sejak zaman Rasullah. 7
Ide  pendirian  bank  syariah  di Indonesia  muncul  pada  tahun  1970, penyampaian  ide  muncul  dalam seminar  hubungan  Indonesia-Timur Tengah  pada  tahun  1974  dan  1976 dalam seminar  yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka  Tunggal  Ika.  sesuai  dengan perkembangannya  kaum  intelektual dan  cendikiawan  muslim  memiliki kesadaran dalam pemberdayaan ekonomi  masyarakat.  Bank  syariah yang  menetapkan  prinsip  bagi  hasil belum  diatur  dan  tidak  sejalan dengan  UU  pokok  perbankan  yang berlaku UU no 14 tahun 1967. 8
Panin  Dubai  Syariah  Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan  Terbatas  No.  12  tanggal  8 Januari  1972,  yang  dibuat  oleh Moeslim  Dalidd,  Notaris  di  Malang dengan  nama  PT  Bank  Pasar Bersaudara Djaja.Panin Dubai Syariah  Bank  telah  beberapa  kali melakukan perubahan nama,
berturut-turut  menjadi  PT  Bank Bersaudara  Djaja,  berdasarkan  Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari  1990,  yang  dibuat  oleh Indrawati  Setiabudhi,  S.H.,  Notaris di  Malang.  Kemudian  menjadi  PT Bank  Harfa  berdasarkan  Akta  Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997
7 Ibid, 52
8 Adrian Sutedi, Perbankan syariah: Tinjauan dan Beberapa segi hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009,) 92
yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris  di  Surabaya.  Kemudian menjadi  PT  Bank  Panin  Syariah sehubungan bank perubahan kegiatan usaha  dari  semula  menjalankan kegiatan usaha perbankan
konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan  syariah  dengan  prinsip bagi  hasil  berdasarkan  syariat  Islam, berdasarkan  Akta  Berita  Acara RUPS  Luar  Biasa  No.  1  tanggal  3 Agustus 2009,  yang dibuat oleh Drs. Bambang  Tedjo  Anggono  Budi, S,H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto,
S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank  sebagaimana  termuat  dalam
Akta  Pernyataan  Keputusan  RUPS Luar  Biasa  No.  5  tanggal  2  Oktober 2015  yang  dibuat  oleh  Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah  diberitahukan  kepada  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran Dasar  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI  No.  AHU- AH.01.03-0973015 tanggal 19 Oktober  2015,  kegiatan  usaha  Panin Dubai  Syariah  Bank  adalah:  a) Menyediakan pembiayaan, b) Melakuka kegiatan penyertaan modal sementara,  c),  menghimpun  dana dalam bentuk investasi berupa deposito,  tabungan  atau  bentuk lainnya, dll Bank  Panin  Dubai  Syariah telah ditunjuk oleh kementrian Agama sebagai Bank penerima biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIIH),    Tabungan  Haji  Pas merupakan produk yang akan mengakomodasi  keberangkatan  haji para  calon  dan  nasabah  Bank  Panin Dubai  Syariah.kantor  cabang  Bank Panin Dubai Syariah yang menghendel semua pendanaan semua
apapun  salah  satunya  di  pendanaan haji,    pendanaan  ada  dua  macam corpored  dan  retail,  di  Bank  Panin Dubai  Syariah  banyak  pendanaan tabungan  yang  di  tawarkan  ada  8 macam,
1) Pas 2) Pas Sembako 3) Fleksitel 4) Bisnis 5) Rencana Biasa
6) Rencana Pendidikan
7) Hajidan Umrah Salah  satu  yang  di  tawarkan Bank Panin Dubai Syariah pendanaan  Haji.  dalam  pendanaan tersebut  ada  Corpored  yang  di gunakan  untuk  nama  PT  yang deposito  minimal  2,5  Milyad,  Di bank Panin Dubai Syariah mengunakan retail yakni perorangan,  yang  deposito  di  bawah 2  milyar,  tabungan  Haji  di  sini  pasti retail nasabah bisa manabung minmal tiap bulannya hanya
100.000,-dan  masing-masing  retail atau  corpored  itu  mempunyai  kode, jadi  ada  dana  masuk  tinggal  di  cek kodenya  untuk  melihat  pertumbuhan vanding corpored dan vanding retail, Tabungan  haji  di  sini  menggunakan retail dari berbagai jamaah, masyarakat, KBIH,  akan tetapi nama kemenag menggunkan corpored yang meninduk di kantor pusat. Implementasi pembiayan Bank  Panin  Dubai  Haji,  Tabungan Haji  Pas  merupakan  jenis  tabungan yang  menggunakan  akad  Wadiah, dengan jumlah setoran awal tertentu.menggunakan  akad  Wadiah di  mana  dana  tabungan  kalau  sudah mencapai  25  juta  bisa  langsung mendapat  bukti  setoran  BPIH  yang sebagai  bukti  Validasi  ke  kemenag untuk mendapatkan porsi haji, namun  tabungan  haji  di  sini  bisa minimal  setoran  awal  100.000,-  dan
nasabah  bisa  tiap  bulanya  bisa menyetor dananya berapa. jika tabungan nasabah sudah mencapai 25 juta  akan  diinfokan  ke  nasabah  yang di  lanjutkan  swicing  ke  kemenag, karena  waktu  tunggu  untuk  Ibadah haji  sekitar  22  tahun.  Jika  kemenag sudah ketuk palu untuk keberangkatan haji maka sisa pembanyaran  segera  di  lunasi,  di bank panin dubai syariah ini mempunyai  produk  Rencana  Anda, yang  setoran  awal  5.500.000  akan mendapat  hadiah  yang  di  tawarkan yakni  elektronik,  vaucher  belanja, kendaraan  bermotor,  emas  dll.  Di sini  para  nasabah  banyak  yang memilih  emas,  karena  bisa  dijual kembali    masuk  di  rekening.  dan setoran tiap bulannya hanya 200.000 selama  10  tahun,  dalam  waktu  10 total  dana  yang  terkumpul  bisa mencapai  30  juta  untuk  menutupi biaya  pelunasan  ibadah,  hanya  10 tahun  persiapan  dana  sedangkan waktu  tunggu  pemberangkatan  22 tahun.
Pembukaan  Rekening  haji  di Bank Panin Dubai Syariah tidak beda dengan pembukaan rekening di  bank syariah  lainnya.  Dengan  cara  calon nasabah  mendatangi  kantor  cabang bank  panin    terdekat  dan  menuju  ke custemer  cervise  dengan  membawa persyaratan,
1. Kartu  Identitas  diri  yang  masih berlaku  untuk  WNI,  dan  untuk WNA  membawa  (paspor  dan Kitas/KIMS,
2. Setoran awal minimal Rp 500.000,- 3. Materai 6000 satu buah,
4. Form  pembukaan  rekening  dan slip  setoran  awal  yang  telah  di sediakan pihak Bank. Produk Tabungan haji iB Nama Produk Tabungan Haji iB
Defini Tabungan Haji iB adalah  simpanan dana pihak ketiga pada  bank  yang berdasarkan prinsip  wadi’ah, dimana  dananya tidak dapat dilakukan penarikan, kecuali untuk pemindah  bukuan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam hal mendapatkan porsi atau pelunasan  biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Akad Wadi’ah Min Set Awal Rp 500.000,- Saldo Min Rp 100.000,-
Biaya Administrasi Rp 0,- Biaya penutupan Rp 100.000,- “gratis”  apabila  6 bulan setelah kepulangan  haji dan  atau  calon jamah haji meninggal dunia Saldo  porsi Haji >25.000.000 Bank Panin Dubai Syariah juga juga banyak membuka  LSA  (Layanan  Satu Atap) di berbagai daerah di Jawa Timur yang berkerja sama dengan Kemenag, seperti Jember, Lamongan,Gresik,  Dll.  Layanan untuk  memudahkan  para  Jamaah
yang  dari  berbagai  daerah  dalam pendaftaran  haji.  Kebanyakan Jamaah  dalam  pendaftaran  Haji akan  larinya  ke  kemenag  namun sekarang  pendaftaran  harus  di lakukan  di  Bank  terlebih  dahulu, dengan  ini  akan  di  arahkan  ke Bank  yang  telah  ada  LSA  untuk pembuatan  rekening  tabungan haji, di LSA disini juga langsung mengeluarkan surat bukti Setoran BPIH, bukti Setoran BPIH sebagai syarat bukti ke kemenag, kemenag akan bisa mengeluarkan SPPH  (Surat  Pendaftaran  Pergi Haji)  dan  mendapatkan  Nomor Porsi. Bank umum yang menjadi  mitra  pemerintah  dalam pengelolaan rekening milik kementrian Negara, dalam rangka implementasi  Peraturan  Menteri Keuangan    Nomor  252  PMK 05.2014,  tentang  rekening  milik Kementrian  Negara/ lembaga satuan kerja telahdilakukan penandatangananPerjanjian kerjasama  pelaksanaan  Theasury National  poling  pada  Rekening Pemerintah milik kementrian negara satuan kerja antara Kementrian  Keuangan  RI  dan bank  umum  Bank  Panin  Dubai Syariah yang telah ditanda tangani perjanjian kerjasama tersebut direkomendasikan kepada  seluruh  kuasa  Pengguna Anggaran  dan  pemimpin  Badan layanan  umum  dalam  rangka pengelolaan keuangan Kementrian  Negara  Lembaga Satuan Kerja. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan umum perbankan  syariah,  bahwa  untuk menjamin produk perbankan syariah  sesuai  dengan  nilai-nilai syari’at Islam. Pengawasan
penerapan produk perbankan pada  Bank  Panin  dubai  syariah cabang  Surabaya  dilakukan  oleh Dewan  Pengawas  Syariah  yang ditetapkan  oleh  Dewan  syariah Nasional  MUI.  dan  pengawasan dari  Kementrian  Agama  Jakarta. Oleh  karena  itu  Bank  di  tuntut untuk  bekerja  secara  profesional dan memahami aspek-aspek ekonomi Islam. Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa  Bank  Panin  Dubai  Syaiah telah menerapkan Peraturan Kementrian  Agama  No  24  tahun
2016  tetang  atas  perubahan Peraturan Kementrian Agama No
30 tahun 2013, yaitu “BPS BPIH dilarang  memberikan  layanan dana  talangan  haji  baik  secara langsung maupun tidak
langsung”.  telah  sesuai  dengan yang  di  terapkan  pada  Bank Panin  Dubai  Syariah  yang  hanya mengunakan satu akad.

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan dan analisis  yang  telah  diuraikan  di  atas dapat  di  simpulkan  beberapa  hal sebagai berikut: 1. Bank Panin Dubai Syariah menjadi  mitra  pemerintah  dalam pengelolaan rekening milik
kementrian  Negara,  dalam  rangka implementasi  Peraturan  Menteri Keuangan    Nomor  252  PMK 05.2014,  tentang  rekening  milik Kementrian Negara/lembaga satuan kerja telah dilakukan penandatangananPerjanjian kerjasama  pelaksanaan  Theasury National  poling  pada  Rekening Pemerintah milik kementrian negara satuan kerja antara Kementrian Keuangan RI.
2. Bahwa  dalam  Produk  tabungan dana  haji  pada  Bank  Panin  dubai Syariah telah sesuai dengan Peraturan  Menteri  Agama  No  24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan  Menteri  Agama  No  30 tahun 2013 Bank penerima setoran biaya penyelenggara ibadah  haji.  Akad  Wadiah  yang terapkan pada bank untuk tabungan  pembiayaan  haji  dan umrah telah berlaku sesuai dengan ketentuan  peraturan  pemerintah bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan akad wadiah  juga  telah  sesuai  dengan ketentuan  syari’at  Islam  akad yang  di  gunakan  wadiah  yad dhamanah  yaitu  akad  titipan murni  dari  nasabah  kepada  bank tanpa  diperjanjikan  keuntungan, dana  tabungan  haji  yang  di titipkan  pada  bank,  jika  jumlah tabungan  sudah  25  juta,  akan  di trasfer  langsung  ke  rekening Kemenag.

## DAFTAR PUSTAKA

## Referensi Buku
Abdul.  Hadi, Memahami  akad-akad dalam perbankan syariah dan dasar-dasar hukumnya, (Surabaya: SinarTerang, 2015) Abdullah  abdul  Hasan  At  Tariqi, Ekonomi ISlam Prinsip Dasar dan Tujuan, ( Yogyakarta: Magistra Insane Press, 2004)
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank
Syariah, (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007) Ath-Thayyar Muhammad., Ensiklopedi Fiqih Muamalah; dalam Pandangan 4
Madzhab, (Riyadh: Madar al-
Wathan, 2004).
Anderson  Norman, Law  reform  in the  Moslem  World (London: The Athlone Press, 1976) Aziz  Dahlan  Abdul, Enkslopedi Hukum  Islam,  ( Jakarta:  PT Ichtiar Baru Vanvove, 1997)
A  Rahman  Ritonga  dan  Zainuddin,
Fiqh  Ibadah, (Jakarta:  Gaya Media Pratama, 2002) A Djazuli, Lembaga-lemaga Perekonomian  umat,  sebuah pengantar, (Jakarta,  Rajawali
Grafindo Persada, 2002) Antonio  Syafi’i, Bank  Syariah:  dari Teori Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) BurhanuddinSusanto, HukumPerbankanSyariah  di
Indonesia, (Yogyakarta,  UII Press,  2008), 223 Ditjen Bimas Islam dan Penyelengharaan Ibadah Haji, Realitas & Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta:  Ditjen  BPIH, 2003) Fadhul  , Fikih  abdullah  Ibnu  Mas’ud ra.  fi  Fiqh’il  Muamalat, Diraasah Gufron A. Mas’adi, FiqhMuamalahKonsektual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Gunawan  Imam, Metode  Penelitian Kualitatif  Teori  Dan  Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
GemalaDewi,
Wirdyaningsih, HukumPerikatan  Islam  di Indonesia, (Jakarta:  Persada Media, 2005) Iska Syukri, Sistem Perbankan Syariah  di  Indonesia  dalam Perspektif  Fiqih  Ekonomi ,
(Yogyakarta:  Fajar  Media Press, 2012)
Kiryanto Ryan, Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah, (Jakarta: Suara Karya, 2001) Khalifi  Elyas  Bahar, Do’a  dan amalan agar mendapat Panggilan  Ziarah  Haji  dan Umrah, (Jakarta:  Viva  Press, 2013) Kashmir, Manajemen  Perbankan
(Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Perkasa, 2003) Kamus besar bahasa Indonesia
M.  Hasan  Ali  , Berbagai  macam
Transaksi  dalam  Islam  (Fiqh
Mu’amalat)
(Jakarta: Rajawali Pres, 2003) Muhammad , Manajemen Pembiayaan  Bank  Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2005) Muaqarranah (Saudi Arabia , Ummul Qura, Perss, 2004), Machmud  Amir,  Rukmana, Bank
Syariah, teori Kebijakan, dan studi  Empiris  di  Indonesia, ( Jakarta, Erlangga, 2010) Muhammad, Manajemen Pembiayaan  Bank  Syariah (Yogyakarta:  UPP,  AMM, YKPN, 2002) Mufti Afif, Analiasis Krisis Implementasi  Akad  Wadi’ah, Jurnal Ekonomi Islam, 2013 M.  Abdus,  Shomad, Keraguan  Atas Praktik Bank Syariah , Majalah Pengusaha Mukhtar, Metode  Praktis  Penelitian
Deskriptif Kualitatif , (Jakarta: Referensi, 2013) Nazir Habib dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Bandung: Kafa Publising, 2008) Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan Kedudukannya  Dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia ,
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999). Soemitra  Andri, Bank  dan  Lembaga Keuangan  Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), Sumitro Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMUI  dan  Tafaku, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) Sutedi  Andrian, Perbankan  syariah: Tinjauan  dan  Beberapa  segi hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009,) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, (Jakarta: PT Grafindo persada, 2006) Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D (Bandung:  Alfabeta, 2014) Prastowo  Andi, Metode  Penelitian Kualitatif  dalam  Perspektif Rancangan Penelitian, ( Jogjakarta:  Ar-rum  Media, 2014) Al-Quran Surat Al Imran ayat 97 Waluyo Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) Undang-undang Peraturan Menteri No 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri  Agama No 30  tahun  2013  tentang  Bank Penerima Setoran biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan  Menteri  Agama  Repubik Indonesia  Nomor  30  tahun 2013  tentang  Bank  Penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji Peraturan  Menteri  KUKM  Nomor 06/Per/K.KUKM/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan
Produktif    Koperasi  Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola  Syariah,  Bab  I  Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pasal 1 ayat 7 Afif Mufti, Jurnal Ekonomi Islam, FatwaDSN  MUI  /VIII/2014  tentang Pembiayaan Multijasa
Fatwa DSN
MUI No: 01/DSN- MUI/IV/2000, tentang Giro UU    No  34  TAHUN  2014  tentang
Ibadah Haji,
UU Replubik Indonesia No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, UU  No  10  tahun  1998  tentang perubahan  atas  UU  no  7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12 Muslim, edisi 24, Yogyakarta, Yayasan Bina Pengusaha Muslim Press, (diakses tanggal 15 Januari 2018) Ijarah Multi Jasa, “http//www.amanahummah.c o.id/,  (di  akses  tanggal  5
Januari 2018)
Warde  Ibrahim, Islamic  Finance  in the Global Economy (Edinburg: Edinburg University,  2000),  (  di  akses tanggal 22 Januari 2018)