JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK
Oleh :
Hasaziduhu Möhö 1 , Antonius Ndruru 2 , Yonathan Laowö 3
Universitas Nias Raya
1 mohohasaziduhu@gmail.com , 2 antoniusndruru11.@gmail.com , 3 yonathansebastian.ys@gmail.com

## Abstrak
Diskursus tentang hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tetap relevan untuk diperbincangkan terutama  ketika  bersentuhan  langsung  dengan  perlu  adanya  jaminan  dan/atau  perlindungan  kepentingan. Berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan kewajiban setiap orang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  secara  harmonis.  Penggunaan  dan  pelaksanaan  hak  haruslah  dalam  takaran wajar dan tindakan yang terukur serta tidak bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain. Dalam hal ini  Peran  dan  tanggung  jawab  bank  yang  sangat  strategis  senantiasa  memperhatikan  faktor  kenyamanan dan  jaminan  keamanan  dana  yang  dititipkan  masyarakat  kepadanya  (bank).  Sebagai  sebuah  dana  titipan, masyarakat  harus  diberi  layanan  akses  yang  memadai  dan  mudah  untuk  menyimpan,  mengambil, memanfaatkan  dan  menggunakan  dana  yang  telah  dititipkan.  Karenanya  informasi  dan  promosi  tentang keberadaan  bank  haruslah  yang  bisa  memberi  dan  meningkatkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat, terutama  masyarakat  penyimpan  dana  dalam  skala  yang  kecil.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam tulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yang  berusaha  untuk  mengkaji  asas-asas  atau  norma- norma  hukum,  sistimatika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. Bahwa  demi  dan  untuk  menjaga  kepercayaan  nasabah  bank  serta  adanya  perlindungan  hukum  bagi nasabah  penyimpan,  maka  bank  haruslah  dalam  menjalankan  usaha  dan  kegiatannya,  senantiasa berpedoman  pada  penerapan  prinsip  kehati-hatian;  Mempertegas  tentang  Batas  Maksimum  Pemberian Kredit tanpa kecuali. Adanya transparansi informasi yang memadai dan yang mudah untuk dimengerti atau difahami  oleh  masyarakat  luas;  Peran  Pemerintah  masih  sangat  dibutuhkan  dalam  upaya  memberikan jaminan  kepada  nasabah  penyimpan  terutama  pada  saat  bank  yang  bersangkutan  dicabut  izin  usahanya dan/atau dilikuidasi; Perlu penegasan  pemberian sanksi bagi  setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar. Perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil;Sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.
Kata kunci: Perlindungan hukum dana nasabah, hak dan kewajiban

## Abstract
Discourse  on  rights  and  obligations  remains  relevant  for  discussion,  especially  when  it  comes directly  to  the  need  for  guarantees  and/or  protection  of  interests.  Various  efforts  were  made  through  the formulation of boundaries between the rights and obligations of each person, what must be done and what should not be done, so that in the end a balance between rights and obligations can be created in harmony. The use and exercise of rights must be in a reasonable measure and in measurable actions and not conflict with the interests (rights) of other people. In this case the very strategic role and responsibility of the bank always pays attention to the comfort factor and security guarantees of the funds deposited by the community (the  bank).  As  a  deposit  fund,  the  community  must  be  given  adequate  and  easy  access  services  to  store, retrieve, utilize and use the funds that have been deposited. Therefore, information and promotion about the existence of a bank must be able to give and increase the level of public trust, especially the community as depositors on a small scale. The type of research used in this paper is normative legal research, which seeks to  examine  legal  principles  or  norms,  legal  systematics,  levels  of  legal  synchronization,  comparative  law and legal history. Whereas for the sake of and to maintain the trust of bank customers and the existence of legal  protection  for  depositors,  banks  must  always  be  guided  by  the  application  of  the  precautionary principle  in  carrying  out  their  business  and  activities;  Emphasizing  the  Maximum  Credit  Limit  without exception.  There  is  sufficient  transparency  of  information  that  is  easily  understood  or  understood  by  the
general  public;  The  Government's  role  is  still  very  much  needed  in  efforts  to  provide  guarantees  to depositors,  especially when the bank concerned  has its business  license revoked and/or is liquidated; It is necessary to emphasize the imposition of sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and  large-scale  depositors.  There  needs  to  be  a  rule  of  law  that  specifically  favors  depositors  on  a  small scale;  Sanctions  for  anyone  who  violates  the  law,  especially  from  banks  and  depositors  on  a  large  scale, need to be tougher.
Keywords: Legal protection of customer funds, rights and obligations

## I. PENDAHULUAN
Hukum adalah seperangkat  aturan yang  mengatur tingkah laku manusia,  dibuat oleh  pejabat  yang berwenang, bersifat memaksa dan apabila ada yang melanggarnya dikenakan sanksi dan/atau hukuman.  Itu berarti,  kehadiran  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  menjadi  media  dan/atau  alat  untuk  menata, menertibkan, menjaga dan menjamin keberlangsungan berbagai interaksi kepentingan yang selalu dan saling bertentangan  satu  dengan  lainnya.  Keteraturan,  ketertiban,  kenyamanan  dan  keamanan    dalam  berinteraksi satu  dengan  lainnhya,  menjadi  instrumen  tercapainya  tujuan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  yang berkesinambungan.
Mencermati hal itu, telah ada berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan  kewajiban  setiap  orang,  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  tidak  perlu  dilakukan,  sehingga  pada akhirnya  dapat  tercipta  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  secara  harmonis.  Penggunaan  dan pelaksanaan  hak  haruslah  dalam  takaran  wajar  dan  tindakan  yang  terukur  serta  tidak  bertentangan  dengan kepentingan (hak) orang lain.
Semangat  untuk  menjaga  hak  dan/atau  kepentingan,  sesungguhnya  terletak  pada  seberapa  besar derajat pengakuan terhadap hak-hak orang lain. Eksistensi mempertahankan hak, harus dimulai dari konsep membangun  standar  kewajiban  yang  menjadi  fokus  dan  fondasi  utama  dalam  mempertahankan  hak. Semakin  besar  derajat  pengakuan  akan  hak  orang  lain  (kewajiban),  maka  semakin  besar  pula  ruang  untuk mempertahankan  hak.  Bahkan  lebih  dari  itu,  juga  dapat  difahami  sebagai  konsekwensi  logis  dari  tuntutan pemenuhan  hak  harus  dimulai  dari  pemenuhan  akan  kewajiban-kewajiban  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku.  Perimbangan  seperti  ini  harus  dibangun,  dipelihara  dan  dikembangkan  dalam  semua  aspek  hidup dan  kehidupan  manusia  termasuk  dalam  membangun  dan  menata  usaha  yang  berimplikasi  luas  di  tengah- tengah  masyarakat  seperti  usaha  dan/atau  kegiatan  perlindungan  hukum  terhadap  dana  simpanan  nasabah pada lembaga perbankan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki obsesi untuk mengawal dan mempertahankan hak-haknya  demi  dan  untuk  pemenuhan  tuntutan  kepentingan  yang  multi  kompleks  atau  beragam.  Bahwa apabila  kepentingan  itu  sama  atau  sejalan,  maka  akan  tercipta  kerjasama  yang  seimbang  dan  saling menguntungkan.  Namun  apabila  kepentingan  itu  saling  bertentangan,  maka  dapat  dipastikan  akan  terjadi konflik kepentingan. Pada posisi seperti inilah diharapkan aturan hukum menjadi media untuk mengatur dan menyelesaikan  berbagai  konflik  yang  terjadi,  termasuk  dalam  upaya  menata  dan  mengatur  hak  dan kewajiban yang muncul dalam layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan kepada masyarakat.
Lembaga  perbankan  sebagai  sebuah  badan  usaha  (kecuali  Bank  Indonesia),  tentu  saja  memiliki orientasi laba yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya termasuk dalam upaya membangun jaringan kerjasama  yang  setara,  menata  dan  mengembangkan  lembaganya.  Namun  demikian,  keberhasilannya  akan sangat  ditentukan  oleh  seberapa  besar  derajat  atau  tingkat  kepercayaan  kepercayaan  masyarakat  (nasabah) yang  mau  dan  rela  untuk  menyimpan  uangnya  pada  lembaga  keuangan,  yaitu  pada  bank.  Dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Bank  diartikan  sebagai  “ lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang ” sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  (simpanan  berupa  giro,  deposito  berjangka,  sertifikat deposito,  tabungan,  dan/atau  bentuk  simpanan  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu),  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”.
Berdasarkan pengertian di atas, menjadi terang dan jelas bahwa bank juga memiliki tanggung jawab dan peran besar dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran dan tanggung jawab dimasud adalah  sesuatu  yang  tidak  mudah  terutama  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  khususnya kemampuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
Peran  dan  tanggung  jawab  bank  yang  demikian  strategis  ini,  adalah  sangat  berdasar  untuk senantiasa  memperhatikan  faktor  kenymanan  dan  jaminan  keamanan  dana  yang  dititipkan  masyarakat
kepadanya (bank).  Sebagai  sebuah dana titipan,  masyarakat  harus diberi  layanan  akses yang memadai  dan mudah  untuk  menyimpan,  mengambil,  memanfaatkan  dan  menggunakan  dana  yang  telah  dititipkan. Karenanya informasi dan promosi tentang keberadaan bank haruslah yang bisa memberi dan meningkatkan tingkat  kepercayaan  masyarakat,  terutama  masyarakat  penyimpan  dana  dalam  skala  yang  kecil.  Tidak tertutup  kemungkinan,  oleh  karena  keterbatasan  pengetahuan  masyarakat  tentang  hakekat  jaminan  yang ditawarkan  oleh  bank,    masyarakat  akan  enggan  untuk  menyimpan  dananya  dan  bahkan  apabila  terjadi goncangan  pada  bank,  masyarakat  yang  telah  menyimpan  dananya  pada  bank  akan  melakukan  penarikan secara  besar-besaran  ( rush ).  Persoalannya  kemudian  (sekaligus  menjadi  titik  perhatian  dalam  kajian  ini) adalah Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  yang  patut  di  bangun  oleh  Bank  dalam  rangka menjamin dana simpanan nasabah?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistimatika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum  dan  sejarah hukum  sebagaimana telah dikemukakan oleh Joenadi  Efendi  dan Johnny Ibrahim (2016: 129), sebagai berikut:Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur- unsur  hukum  baik  unsur ideal yang  menghasilkan  kaidah-kaidah  hukum  melalui  filsafat  hukum  dan  unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
1. Penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  yaitu  mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian  pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang- undangan;
2. Penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  yaitu  meneliti  keserasian  hukum  positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan;
3. Perbandingan  hukum,  yaitu  membangun  pengetahuan  umum  mengenai  hukum  positif  dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya; dan/atau
4. Sejarah  hukum,  yaitu  meneliti  perkembangan  hukum  positif  (peraturan  perundang-undangan)  dalam kurun waktu tertentu.
Karenanya,  jenis  penelitian  hukum  normatif  juga  sering  diidentikkan  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  ( library  research ),  terhadap  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  kaidah  yang  berlaku dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan  konseptual (conceptual approch) ,  pendekatan  analitis  ( analitical  approach ) dan  pandangan  para  ahli  yang  terkait  dengan permasalahan
Teknik  dan  alat  pengumpulan  data,  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  yakni  dengan menginventarisir  dan  mengkaji  peraturan  perundangan,  dokumen  maupun  jurnal  hukum,  serta  hasil-hasil penelitian  terdahulu  yang  terkait  dengan  kekuatan  hukum  suatu  kontrak.  Analisis  bahan  hukum  dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum,  untuk  selanjutnya  menarik  konklusi  secara  deduktif  dari  suatu  permasalahan  secara  umum  guna mendapatkan  gambaran  mengenai  kekuatan  hukum  kontrak  dalam  kajian  filsafat  hukum  sehingga  pada akhirnya  tujuan  dan  kemanfaat  hukum  dapat  tercapai  melalui  terciptanya  perimbangan  antara  hak  dan kewajiban secara hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  awal  telah  dijelaskan  bahwa  modal  utama  keberhasilan  lembaga  perbankan  dalam menjalankan  usaha  dan/atau  kegiatannya  adalah  terpelihara  dan  terbangunnya  tingkat  kepercayaan masyarakat pada bank. Semakin tinggi animo (minat) masyarakat yang mau dan rela menanamkan dan/atau menyimpan  dananya  pada  bank,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  bank. Apabila  besaran  dan/atau  tingkat  penanaman  dan/atau  penyimpanan  dana  masyarakat  pada  bank  renah (termasuk  tindakan  penarikan  dana  pada  bank  secara  besar-besaran),  maka  hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  adalah  sangat  rendah.  Dalam  kaitan  dengan  itu,  maka  sangatlah beralasan  untuk  menata,  membangun  dan  meningkatkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank melalui  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  memberi  kapastian  akan  hak  dan  kewajiban serta keselamatan modal dan/atau dana yang disimpan oleh nasabah (masyarakat) pada bank.
Bahwa  yang  tidak  kalah  penting  dari  gagasan  di  atas  adalah  lembaga  perbankan  memiliki peluang  dan/atau  kesempatan  untuk  mewujudkan  tercapainya  visi  dan  misi  strategi  dalam  pembangunan bangsa  dan  negara.  Hakekat  dalam  membangun  bangsa  dan  negara  ini  menjadi  sangat  penting  terutama dalam  menjaga  kestabilan  perekonomian  bangsa  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  kesejahteraan masyakat  itu  sendiri.  Dalam  tataran  yang  demikian,  dapat  dipastikan  bahwa  tingkat  kepercayaan  nasabah (masyarakat)  pada  lembaga  perbankan  akan  tumbuh  dan  meningkat  terlebih-lebih  jika  diikuti  dengan
intensitas pembinaan dan pengawasan yang efektif berbagai program jaminan agar modal atau dana nasabah (masyarakat)  dapat  terjamin  (terselamatkan)  dalam  situasi  dan/atau  kondisi  lembaga  perbankan  (bank) sedang mangalami masalah.
Dalam  ketentuan  Pasal  29  ayat  (2)  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  menegaskan bahwa:  “ Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan  kecukupan  modal, kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas  dan  aspek  lain  yang  berhubungan dengan  usaha,  wajib  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian ”.  Lebih  lanjut,  melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, menempatkan  posisi  nasabah  pada  urutan  prioritas  pembayaran  dari  pada  kreditor  lainnya  setelah  terlebih dahulu  dikurangi  biaya  pembayaran  gaji  pegawai  yang  terutang,  biaya  perkara  di  pengadilan,  biaya  lelang yang  terutang,  pajak  yang  terutang  dan  biaya  kantor  manakala  ada  bank  yang  mengalami  kesulitan  usaha, kemudian  dicabut  izin  usahanya  dan  dilikuidasi.  Persoalannya  bagaimana  apabila  sisa  dana  yang  dimiliki oleh  bank  ternyata  masih  kurang  (setelah  dikurangi  biaya  pembayaran  gaji  pegawai  yang  terutang,  biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang dan biaya kantor) untuk melakukan pembayaran dana nasabah ?
Upaya  dalam  menyelesaikan  masalah  ini  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Rachmadi  Usman  (2000:  145),  bahwa:  “ Perkembangan  ekonomi  nasional  dewasa  ini menunjukan  arah  yang  semakin  menyatu  dengan  ekonomi  regional  dan  internasional  yang  dapat menunjang  sekaligus  dapat  berdampak  kurang  menguntungkan.  Sementara  itu,  perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu,  diperlukan  berbagai  penyesuaian  kebijakan  di  bidang  ekonomi  termasuk  sektor  perbankan,  sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional ” Dengan  demikian,  diharapkan  melalui  penguatan  lembaga  perbankan  yang  memadai  dan dipercaya oleh masyarakat segara menjadi penopang yang utama dalam pembangunan nasional.
Berikut berbagai bentuk jaminan yang ada:
1. Jaminan untuk Bank Umum
Bahwa  melalui  Kepres  No.  26  Tahun  1998  dan  Kepres  No.  27  Tahun  1998  tentang  BPPN  (Badan Penyehatan  Perbankan  Nasional),  pemerintah  RI  adalah  sebagai  pemberi  jaminan  melalui  BPPN. Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran bank umum baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing kepada para pemilik simpanan dan kreditur bank.
2. Jaminan untuk BPR
Program  penjaminan  untuk  BPR  didasarkan  pada  Kepres  No.  193  Tahun  1998  tentang  Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR, dimana programnya sama dengan program penjaminan untuk bank umum dengan cakupan yang lebih terbatas.
3. Alternatif Bentuk-bentuk Jaminan : Pasal  27  B  UU  No.  10  Tahun  1998,  menegaskan  bahwa:  “ bank  wajib  menjamin  pengembalian simpanan  masyarakat  yang  ada  padanya ”.  Untuk  tujuan  itu,  muncul  gagasan  untuk  mengganti ketentuan Peraturan Pemerntah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank, yang bisa dalam bentuk:
a. Skim Dana Bersama ( common funds/pooling funds ) Konsep  ini  didasarkan  pada  adanya  dana  siaga  ( standing  fund )  yang  diusahakan  jumlah  dana minimumnya  adalah  sebesar  prosentase  tertentu  dari  keseluruhan  dana  pihak  ketiga  perbankan. Dana ini berasal dari bank peserta berupa kontribusi wajib dan kontribusi khusus atau tidak tetap.
b. Asuransi Deposito ( deposit insurance )
Asuransi Deposito pertama kali muncul di Amerika Serikat tahun 1907 dalam menghadapi krisis perbankan  ( banking  panic )  guna  melindungi  deposan  bank.  Berdasrkan The  Banking  Act tahun 1933  dibentuk  suatu  lembaga  independen  yang  dinamakan Federal  Deposit  Insurance Corporation (FDIC)  yang  berfungsi  untuk  menjamin  deposito  bank.  Bank-bank  anggota  FDIC membayar  premi  secara  periodik  kepada  FDIC,  besarnya  premi  yang  harus  dibayar  adalah berdasrkan  prosentase  tertentu  dari  jumlah  simpanan  pihak  ketiga  yang  dijaminkan.  Dana  yang terkumpul  dari  pembayaran  premi  tersebut  akan  diputarkan  oleh  lembaga  asuransi  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  dapat  digunakan  untuk  operasional  asuransi  dan  tambahan  dana untuk  pembayaran  yang  harus  dilakukan,  jika  ada  bank  yang  dicabut  izin  usahanya  atau dilikuidasi.

## A. Perlindungan tidak Langsung
1. Prinsip Kehati-hatian: Ketentuan Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998, dengan tegas mengamatkan: “ Perbankan Indonesia dalam melakukan  usahanya  berasaskan  Demokrasi  Ekonmi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian ”. Prinsip kehati-hatian dapat dimaknai sebagai tindakan yang  (1) tidak ceroboh, (2) profesional dan (3)
bank senantiasa berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Dan selanjutnya ketentuan Pasal 29 ayat (2)  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  kembali  menegaskan  bahwa:  “ Bank  wajib memeliharatingkat kesehatan  bank sesuai dengan ketentuan  kecukupan modal,  kualitas aset,  kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha, wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian ”.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK): Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/ Legal Lending Limit ) diatur dalam ketentuan:
a. Pasal  11  ayat  (1)  UU  No.  10  Tahun  1998:  “ Bank  Indonesia  menetapkan  mengenai  batas maksimum pemberian kredit ........... ”
b. Pasal 11 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998: “ Batas maksimum sebagaimana dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengna ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ”
Bahwa  penetapan  batas  maksimum  di  atas  dimaksudkan  untuk  memelihara  kesehatan  bank  dan meningkatkan  daya  tahan  bank  melalui  penyebaran  risiko  dam  bentuk  penanaman  kredit  kepada berbagai  nasabah  peminjam.  Lebih  dari  itu,  juga  dimaksudkan  untuk  mencegah  pemberian  kredit kepada peminjam atau kelompok tertentu saja.
3. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba: Ketentuan Pasal  34 dan  35 UU No. 10 Tahun 1998,  diharapkan dapat  memberikan informasi kepada masyarakat,  terutama  nasabah  penyimpan  mengenai  tingkat  kesehatan  bank  dan  hal-hal  lain  yang terkait dengan bank tersebut. Ini adalah merupakan kewajiban sebuah bank.
4. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank:
Salah  satu  alasan  yang  terpenting  dalam  upaya  merger,  konsolidasi  dan  akuisisi  bank  adalah  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  mempertinggi  daya  saing  perusahaan.  Meskipun  demikian,  haruslah berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1999  tentang  Merger, Konsolidasi  dan  Akuisisi,  dimana  haruslah  memperhatikan  kepentingan  semua  pihak,  yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, kepentingan rakyat banyak dan persaingan sehat dalam melakukan usaha bank.

## B. Perlindungan Langsung
1. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana
Hak  preferen  adalah  suatu  hak  yang  diberikan  kepada  seorang  kreditor  untuk  didahulukan  dari kreditor-kreditor  yang  lain.  Nasabah  penyimpan  adalah  merupakan  kreditor  yang  mempnyai  hak preferen. Hak-hak tentang itu, diatur dalam ketentuan :
a. Pasal  29  ayat  (3)  UU  No.  10  Tahun  1998:  “ dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  bank  wajib  menempuh cara-cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan  dananya pada bank ”
b. Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998: “ Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi  mengenai  kemungkinan  terjadinya  risiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank ”
2. Lembaga Asuransi Deposito
Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah  bank  adalah  mutlak  diperlukan.  Dalam  kaitan  dengan  penjaminan,  sesungguhnya  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  34  Tahun  1973  tentang  Jaminan  simpanan  Uang  pada  Bank. Kemudian melalui UU No. 10 Tahun 1998 dipertegas bahwa :
a. Pasal  37  B  ayat  (1):  “ Setiap  bank  wajib  menjamin  dana  masyarakat  yang  disimpan  pada  bank yang bersangkutan ”
b. Pasal 37 B ayat (2): ” Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan ”

## IV. KESIMPULAN
Bahwa  demi  dan  untuk  menjaga  kepercayaan  nasabah  bank  serta  adanya  perlindungan  hukum bagi nasabah penyimpan, maka bank haruslah :
1. Dalam  menjalankan  usaha  dan  kegiatannya,  senantiasa  berpedoman  pada  penerapan  prinsip  kehati- hatian;
2. Mempertegas tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanpa kecuali;
3. Adanya  transparansi  informasi  yang  memadai  dan  yang  mudah  untuk  dimengerti  atau  difahami  oleh masyarakat luas;
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
4. Peran  Pemerintah  masih  sangat  dibutuhkan  dalam  upaya  memberikan  jaminan  kepada  nasabah penyimpan terutama pada saat bank yang bersangkutan dicabut izin usahanya dan/atau dilikuidasi
5. Perlu  penegasan  pemberian  sanksi  bagi  setiap  yang  melakukan  pelanggaran  hukum,  terutama  dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar.
6. Perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil;
7. Sanksi  bagi  setiap  yang  melakukan  pelanggaran  hukum,  terutama  dari  pihak  bank  dan  pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.

## DAFTAR PUSTAKA
Rachamadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika , Jakarta: Djambatan, 2000 Elsi  Kartika  Sari  dan  Advendi  Simangunsong, Hukum  dalam  Ekonomi, Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2007
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Pokok-pokok  Pengetahuan  Hukum  Dagang  Indonesia ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Dhaniswara  K.  Harjono, Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis ,  Jakarta:  Pusat  Pengembangan  Hukum  dan  Bisnis Indonesia, 2009
Dahlan, Petunjuk Perkuliahan Hukum Perbankan , Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2010 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Peraturan  Pemerntah  Republik  Indonesia  Nomor:  34  Tahun  1973  tentang  Jaminan  Simpanan  Uang  pada
Bank
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor:  25  Tahun  1999  tentang  Pencabutan  Izin  Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
Kepres Nomor: 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR Kepres Nomor: 27 Tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional