Juli 2017, Volume 15, No. 2

## KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DAYA SAING KOMODITAS BAWANG MERAH  DI KABUPATEN MAJALENGKA
Communication of Government Policies towards Competitiveness on Shallot Commodity in the District of Majalengka
Lola Rahmadona 1 , Anna Fariyanti 2 , dan Burhanuddin 2
1 Peneliti Pusat Kajian Hortikultura Tropis (PKHT), LPPM-IPB
2 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB e-mail : lolarahmadona91@gmail.com

## ABSTRACT
Shallot  is  one  of  commodities  having  high  value,  so  that  many  farmers  are cultivating it but Indonesia still remains as net importer of shallot. The objective of  this  study  is  to  analyze  the  communication  of  government  policies  towards competitiveness  on  shallot  commodity  in  the  district  of  Majalengka.  The  data have  been  analyzed  by  the  method  of  the  Policy  Analysis  Matrix  (PAM)  to determine  the  level  of  profit  and  competitiveness,  as  well  as  the  impact  of  the policy.  A  total  of  37  farmers  were  selected  as  respondents  by  using  purposive sampling  technique.  The  result  showed  that  shallot  farming  in  the  district  of Majalengka was financially profitable but economically unprofitable. The analysis of the competitiveness showed the shallot farming in the district of Majalengka had  no  competitiveness.  The  government  policy  provides  protection  against  the price  of  shallot.  Meanwhile,  the  government  policy  towards  the  input  is  still  a disincentive  to  farmers.  Shallot  farmers  have  to  pay  more  expensive  input  than they should be. But simultaneously, the government policy on input and output is still  supportive  for  shallot  production  in  the  country.  Dialogical  communication process  with  the  bottom  up  approach  can  encourage  the  successful  of implementation  of  policies  to  improve  the  competitiveness  of  shallot  in  the district of Majalengka.
Keywords: competitiveness,  dialogical  communication,  policy  analysis  matrix, shallot farming

## ABSTRAK
Bawang merah adalah salah satu komoditas yang memiliki nilai tinggi, sehingga banyak  petani  membudidayakannya,  namun  Indonesia  masih  menjadi  negara pengimpor  bawang  merah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa kebijakan  komunikasi  pemerintah  menuju  peningkatan  daya  saing  komoditas bawang merah di Kabupaten Majalengka. Data dianalisis menggunakan metode Policy  Analysis  Matrix  (PAM) untuk  menguji tingkat  keuntungan  dan daya  saing sebaik  yang  terdapat  pada  kebijakan.  Sebanyak  37  petani  dipilih  sebagai responden  menggunakan  teknik  pengambilan  sample purposive. Hasil menunjukan  bahwa  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka  tidak memiliki daya saing. Kebijakan pemerintah menyediakan perlindungan terhadap
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
ancaman  harga  bawang  merah.  Namun,  kebijakan  pemerintah  kepada  input masih  menghalangi petani.  Petani  bawang  merah  harus  membayar  lebih  mahal untuk input pertanian dibandingkan dengan seharusnya. Tetapi secara serentak, kebijakan pemerintah pada input dan output pertanian masih mendukung untuk produksi  di  negara.  Proses  komunikasi  dialogis  dengan  pendekatan bottom  up dapat mendukung kesuksesan implementasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing bawang merah di Kabupaten Majalengka.
Kata  kunci :  daya  saing,  komunikasi  dialogis, policy  analysis  matrix, petani bawang merah

## PENDAHULUAN
Bentuk  komunikasi  yang  berkembang  dewasa  ini  untuk  mendorong program-program  pembangunan  pertanian  yang  dicetuskan  oleh  pemerintah adalah  komunikasi  pembangunan.  Komunikasi  pembangunan  dalam  bidang pertanian  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang  terjadi  dalam implementasi  program  kegiatan  melalui  proses-proses  komunikasi  yang partisipatif,  dialogis,  dan  memotivasi  sehingga  secara  efektif  dapat  mendorong masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan. Pemerintah  berusaha  menerapkan  program-program  yang  dapat  meningkatkan keterlibatan  seluruh stakeholders terutama  petani,  melalui  komunikasi  dialogis yang dapat memunculkan pemahaman yang sama untuk menciptakan konsensus atas permasalahan yang terjadi.
Bawang  merah  merupakan  salah  satu  komoditas  pertanian  strategis  di Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  perubahan  terhadap  harga  dari  bawang  merah dapat mempengaruhi inflasi. Salah satu penyebab inflasi yang tinggi dikarenakan adanya kenaikan harga bawang merah. Menurut data inflasi dari BPS pada tahun 2010-2014 inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu terjadi pada bulan Juli. Bawang  merah  menyumbang  sebesar  0.48  persen  terhadap  inflasi  pada  bulan Juli  2013  (BPS  2014).  Hal  ini  menyebabkan  bawang  merah  masuk  dalam kelompok produk pertanian penting sebagai pengendali inflasi bersama dengan cabai (Kementan 2015).
Setiap  tahun  Indonesia  melakukan  kegiatan  ekspor  dan  impor  bawang merah,  tetapi  volume  ekspor  bawang  merah  jauh  lebih  kecil  dibandingkan dengan  volume  impor  bawang  merah  di  Indonesia.  Pada  tahun  2014,  volume impor bawang merah mencapai 74.903 ton, sedangkan volume ekspornya hanya 4.439  ton  (Kementan  2015).  Masih  tingginya  volume  impor  bawang  merah  ini disebabkan  oleh  bawang  merah  di  Indonesia  masih  bersifat  musiman,  sehingga kebutuhan bawang merah pada musim-musim tertentu dipenuhi dengan impor. Tindakan impor ini menjadikan Indonesia sebagai net importer bawang merah.
Ketergantungan terhadap bawang merah impor di Indonesia ini disebabkan oleh  harga  bawang  merah  impor  yang  jauh  lebih  murah  dibandingkan  dengan harga  bawang  merah  di  pasar  dalam  negeri.  Harga  bawang  merah  impor  yang
eISSN 2442-4102 Juli 2017, Volume 15, No. 2
diperoleh  dari  harga cif (HS  0703102900)  sebesar  Rp4.423/kg.  Sementara  itu, harga  bawang  merah  di  dalam  negeri  jauh  lebih  tinggi  dengan  harga  eceran bulanan  bawang  merah  pada  tahun  2013-2014  rata-rata  sebesar  Rp28.487/kg (Kemendag  2015).  Perbedaan  harga  yang  sangat  jauh  ini  menyebabkan  daya saing  bawang  merah  dalam  negeri  lemah  sehingga  pasar  dalam  negeri  masih banyak dibanjiri oleh bawang merah impor.
Padahal, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam memproduksi bawang merah. Sentra produksi bawang merah di Indonesia terkonsentrasi pada Pulau  Jawa.  Pulau  Jawa  menyumbang  sebesar  78.46  persen  produksi  bawang merah  di  Indonesia.  Di  antara  provinsi  yang  ada  di  Pulau  Jawa,  Jawa  Tengah merupakan  provinsi  utama  yang  mendominasi  produksi  bawang  merah  di Indonesia  sebesar  42.8  persen.  Jawa  Timur  menempati  urutan  kedua  dalam sumbangan produksi bawang merah di Indonesia sebesar 22.4 persen dan urutan ketiga  ditempati  oleh  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  kontribusi  sebesar  13.26 terhadap produksi bawang merah di Indonesia (BPS 2015).
Di  Jawa  Barat  pusat  penghasil  bawang  merah  tersebar  di  empat  wilayah sentra  yaitu  Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Majalengka dan  Kabupaten  Garut.  Di  antara  keempat  kabupaten  sentra  ini,  Kabupaten Majalengka  merupakan  Kabupaten  yang  memiliki  produktivitas  yang  meningkat setiap  tahunnya  dengan  rata-rata  peningkatan  produktivitas  di  Kabupaten Majalengka  sebesar  7.38  persen.  Akan  tetapi,  meskipun  menurut  produktivitas bawang  merah di  Kabupaten Majalengka  berpotensi  cukup  besar  namun  angka produktivitas  tersebut  masih  di  bawah  produktivitas  potensial  yaitu  sebesar  20 ton/ha.  Hal  ini  disebabkan  masih  adanya  permasalahan  yang  saat  ini  dihadapi oleh  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka.  Permasalahan  yang dihadapi petani bawang merah di Kabupaten Majalengka adalah tingginya biaya produksi, dan produksi bawang merah yang bersifat musiman.
Selain  kendala  rendahnya  produktivitas,  produksi  bawang  merah  di Kabupaten  Majalengka  juga  dihadapkan  pada  usahatani  berbiaya  tinggi. Usahatani bawang merah membutuhkan biaya per satuan luas lahan yang lebih tinggi  khususnya  untuk  upah  tenaga  kerja  dan  sarana  produksi.  Menurut Rachman et al . (2004) di Kabupaten Majalengka pengeluaran biaya untuk sarana produksi  menempati  urutan  pertama  dengan  proporsi  biaya  berkisar  antara 21.60-34.50 persen dibandingkan biaya untuk penggunaan tenaga kerja sebesar 16.3-32.9  persen  terhadap  total  penerimaan.  Tingginya  biaya  sarana  produksi, terutama disebabkan oleh tingginya harga bibit (Apriani 2011).
Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh petani bawang merah di Kabupaten Majalengka  adalah  ketersediaan  bawang  merah  yang  tidak  merata,  disebabkan oleh produksi bawang merah yang bersifat musiman. Di Kabupaten Majalengka pada  umumnya  musim  tanam  bawang  merah  ( in  season ) dilakukan  di  musim kemarau  pada  bulan  Februari  sampai  dengan  bulan  September  (Apriani  2011; Rachman et al. 2004). Petani jarang sekali melakukan penanaman bawang merah pada  musim  hujan  yaitu  pada  bulan  Oktober-Januari.  Menurut  Rachman et  al.
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
(2004),  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka  tidak  melakukan penanaman  pada  musim  hujan  dikarenakan  pengaruh  curah  hujan  yang  tinggi akan  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  fisik  pada  daun  bawang  merah  dan busuk umbi. Hal ini akan memberikan dampak terhadap kehilangan hasil panen pada musim hujan. Produksi rata-rata musim hujan sebesar 8.2 ton/ha lebih kecil dari pada musim kemarau sebesar 14.2 ton/ha (Rachman et al. 2004; Maryowani dan  Darwis  2010).  Oleh  sebab  itu,  penanaman  bawang  merah  lebih  banyak dilakukan pada musim kemarau.
Kendala  tersebut  diduga  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  dalam bidang  pertanian,  terutama  yang  dapat  mendukung  komoditas  bawang  merah masih  lemah.  Diseminasi  informasi  kebijakan  yang  masih  belum  optimal, implementasi  program  yang  masih top-down ,  dan  rendahnya  keikutsertaan pelaku  pertanian  utama,  dalam  hal  ini  petani  bawang  merah  menjadi penghambat  produktivitas  bawang  merah  yang  pada  akhirnya  menyebabkan meningkatnya impor bawang merah.
Dalam  rangka  mendukung  perkembangan  produksi  bawang  merah  dan peningkatan  daya  saing  bawang  merah  lokal,  pemerintah  telah  mengeluarkan beberapa  kebijakan  terkait  bawang  merah,  seperti  kebijakan  subsidi  pupuk, subsidi  bunga  kredit  dan  telah  membatasi  impor  bawang  merah  melalui kebijakan  harga  referensi  dan  penetapan  tarif  bea  masuk untuk  bawang  merah impor.
Berdasar rumusan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk:  (1)  menganalisis  keuntungan  privat  dan keuntungan  sosial  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka,  (2) menganalisis  daya  saing  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka,  (3) menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing bawang merah di  Kabupaten  Majalengka,  dan  (4)  mendeskripsikan  komunikasi  kebijakan pemerintah terhadap daya saing bawang merah di Kabupaten Majalengka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka yang terletak di Provinsi Jawa Barat.  Pemilihan  lokasi  dilakukan  secara purposive  sampling .  Penelitian  ini dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai bulan April 2016.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  data  penelitian  komoditas  bawang  merah  Pusat  Kajian Hortikultura  Tropika  (PKHT)  IPB  tahun  2015.  Responden  petani  bawang  merah ditentukan  secara purposive .  Jumlah  data  responden  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sebanyak  37  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka. Selain itu, data pendukung lainnya diperoleh melalui studi literatur dan pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti.
Metode  analisis  yang  sesuai  untuk  menjawab  tujuan  kajian  adalah Policy Analysis  Matrik (PAM)  dan  deskriptif.  Hasil  analisis  PAM  memberikan  informasi
Juli 2017, Volume 15, No. 2
tentang  profitabilitas  daya  saing  (keunggulan  kompetitif),  efisiensi  ekonomi (keunggulan  komparatif)  suatu  komoditas  dan  dampak  kebijakan  pemerintah terhadap sistem komoditas tersebut. Tahapan penyusunan tabel PAM adalah (1) penentuan  komponen  fisik  untuk  faktor  input  dan  output  secara  lengkap,  (2) pemisahan seluruh biaya ke dalam komponen domestik dan asing, (3) penentuan harga finansil (privat) dan penaksiran harga bayangan (ekonomi), dan (4) tabulasi dan  analisis  indikator-indikator  yang  dihasilkan  Tabel  PAM.  Secara  lengkap tabulasi matriks analisis kebijakan (PAM) dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM)
Uraian Penerimaan Biaya Keuntungan Tradable Non-Tradable Nilai Privat A B C D Nilai Sosial E F G H Efek Divergensi I J K L Sumber: Monke dan Pearson (1989) Keterangan: 1. Keuntungan Privat : D = A – (B + C) 2. Keutungan Sosial : H = E – (F + G) 3. Rasio Biaya Privat : PCR = C / (A – B) 4. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik : DRCR = G / (E – F) 5. Transfer Output : I = A – E 6. Koefisien Proteksi Output Nominal : NPCO = A / E 7. Transfer Input Tradable : J = B – F 8. Transfer Input Non Tradable : K = C – G 9. Koefisien Proteksi Input Nominal : NPCI = B / F 10. Transfer Bersih : L = D – H 11. Koefisien Proteksi Efektif : EPC = (A – B) / (E – F) 12. Rasio Subsidi Bagi Produsen : SRP = L / E
Sementara  itu,  metode  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan komunikasi  yang  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah  terhadap daya saing komoditas bawang merah di Kabupaten Majalengka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keuntungan Privat dan Sosial Komoditas Bawang Merah
Keuntungan privat usahatani bawang merah mengukur tingkat keuntungan berdasarkan harga input dan ouput secara aktual, sedangkan keuntungan sosial adalah  keuntungan  yang  dihitung  berdasarkan  harga  sosial  atau  bayangan. Perhitungan keuntungan privat dan sosial usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 2.
Secara  keseluruhan,  jika  dibandingkan  besaran  antara  keuntungan  privat dan  keuntungan  sosial  yang  diterima  oleh  petani  bawang  merah  di  Kabupaten Majalengka,  maka  keuntungan  privat  usahatani  bawang  merah  lebih  besar daripada  keuntungan  sosial  (Tabel  2).  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka lebih menguntungkan pada saat adanya
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
kebijakan  pemerintah  daripada  tanpa  adanya  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan pemerintah  pada  input  dan  output  bawang  merah  secara  simultan  masih memberikan  insentif  bagi  petani  bawang  merah  sehingga  keuntungan  privat yang diperoleh lebih besar dari keuntungan sosialnya.
Tabel  2.  Keuntungan  privat  dan  keuntungan  sosial  usahatani  bawang  merah  di Kabupaten Majalengka pada musim tanam tahun 2014-2015
Komponen Penerimaan (Rp/ha) Biaya (Rp/ha) Keuntungan (Rp/ha) Tradable Non Tradable Total 1. MH Privat 110 162 505.13 11 965 825.93 57 729 265.12 69 695 091.04 40 467 414.09 Sosial 31 530 013.22 12 123 897.03 36 276 304.66 48 400 201.69 -16 870 188.46 Divergensi 78 632 491.90 -158 071.10 21 452 960.45 21 294 889.36 57 337 602.55 2. MK I Privat 113 851 541.25 12 672 672.00 76 353 425.47 89 026 097.47 24 825 443.78 Sosial 33 998 304.90 12 969 685.99 54 241 100.17 67 210 786.16 -33 212 481.27 Divergensi 79 853 236.35 -297 013.99 22 112 325.30 21 815 311.31 58 037 925.04 3. MK II Privat 139 152 702.09 14 690 338.27 104 506 411.12 119 196 749.40 19 955 952.69 Sosial 57 573 644.37 14 846 090.38 73 877 071.43 88 723 161.81 -31 149 517.44 Divergensi 81 579 057.72 -155 752.11 30 629 339.69 30 437 587.58 51 105 470.13
Beberapa  penelitian  sebelumnya  juga  menunjukan  bahwa  keuntungan privat  yang  diperoleh  dari  usahatani  bawang  merah  di  Indonesia  lebih  besar daripada keuntungan sosialnya (Purmiyati 2002; Rachman et al 2004; Maryowani dan Darwis  2010;  Fatori  2015).  Besarnya dampak  dari  kebijakan  tersebut  dapat dilihat dari nilai divergensi keuntungan yang dihasilkan bernilai positif. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian Waqar et al. (2007) melaporkan bahwa komoditas  padi  di  Punjab  Pakistan  memperoleh  keuntungan  privat  yang  lebih kecil  dibandingkan  dengan  keuntungan  sosialnya,  yang  disebabkan  terjadinya inefisiensi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan komoditas.
Apabila  dilihat  berdasarkan  pembagian  musim  tanam  bawang  merah  di Kabupaten  Majalengka  pada  tahun  2014-2015,  penerimaan  dari  masing-masing petanibawang  merah  pada  setiap  musim  tanam  berbeda-beda  sesuai  dengan hasil  produksi  yang  diperoleh  dan  harga  yang  diterima.  Penerimaan  privat usahatani bawang merah tertinggi dicapai pada musim hujan. Hal yang sama juga terjadi  pada  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Brebes  dan  Tegal (Maryowani dan Darwis 2010; Fatori 2015). Besarnya penerimaan yang diperoleh petani  bawang  merah  pada  musim  hujan  ini  disebabkan  oleh  biaya  yang dikeluarkan  untuk  membiayai  usahatani  bawang  merah  lebih  murah dibandingkan dengan biaya usahatani bawang merah pada kedua musim lainnya. Khususnya  pada  biaya  pengeluaran  untuk  upah  tenaga  kerja.Sementara  itu,
eISSN 2442-4102 Juli 2017, Volume 15, No. 2
menurut Rachman et al. (2004), biaya yang dikeluarkan  pada musim hujan lebih besar dibandingkan musim lainnya. Hal ini dikarenakan pengeluaran tenaga kerja untuk prapanen lebih besar.

## Daya Saing Komoditas Bawang Merah
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  dayasaing  usahatani  bawang merah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  keunggulan  kompetitif dan  komparatif.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  keunggulan kompetitif  digunakan  indikator  rasio  biaya  privat  (PCR),  sedangkan  untuk mengukur  keunggulan  komparatif  adalah  rasio  biaya  sumber  daya  domestik (DRCR)  (Master  dan  Winter-Nelson  1995).  Adapun    nilai  dari  keunggulan kompetitif  dan  komparatif  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka per musim tanam tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  PCR  kurang  dari  satu menunjukkan  komoditas  tersebut  memiliki  keunggulan  kompetitif.  Keunggulan kompetitif terbesar dicapai pada musim hujan, jika dibandingkan dengan kedua musim lainnya di musim hujan harga bawang merah lebih tinggi yaitu sebesar Rp 15  454.55/kg.  Sementara  itu,  pada  musim  kemarau  I  dan  II  masing-masing sebesar Rp 14 812.50/kg dan Rp 10 690.91/kg. Hal tersebut bebeda dengan hasil analisis  Rachman et  al. (2004)  menyatakan  usahatani  bawang  merah  di Kabupaten  Majalengka  pada  musim  kemarau  II  lebih  berdayasaing  ditunjukkan dengan  nilai  PCR  yang  lebih  kecil  dari  1  yaitu  sebesar  0.31.  Pendekatan  untuk mengukur  dayasaing  suatu  komoditas  selain  keunggulan  kompetitif  adalah keunggulan  komparatif.  Secara  keseluruhan  nilai  DRCR  besar  dari  satu  artinya komoditas  tersebut  tidak  memiliki  keunggulan  komparatif  baik  pada  musim hujan,  musim  kemarau  I  maupun  musim  kamarau  II,  artinya  usahatani  bawang merah tersebut tidak efisien dalam penggunaan sumber daya domestik.Dengan kata  lain,  memproduksi  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka  lebih  mahal daripada mengimpor bawang merah dari luar negeri. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Fatori (2015) juga menunjukkan bahwa usahatani bawang merah di  Kabupaten  Tegal,  Cirebon  dan  Brebes  juga  tidak  memiliki  keunggulan komparatif  karena  memiliki  nilai  DRCR  lebih  besar  dari  1.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  petani  bawang  merah  di  ketiga  lokasi  tersebut  tidak  efisien  dalam menggunakan  sumber  daya  domestik.  Sementara  itu,  hasil  analisis  Rachman et al. (2004)  melaporkan  bahwa  di  Kabupaten  Majalengka  pada  musim  kemarau  I dan musim kemarau II justru memiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRCR masing-masing  sebesar  0.71  dan  0.54.  Dari  kajian  yang  sama  dengan  hasil penelitian  sebelumnya  bahwa  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Brebes memiliki keunggulan komparatif (Saptana et al. 2001; Purmiyati 2002).
Penyebab lemahnya keunggulan komparatif pada usahatani bawang merah adalah  penggunaan  input  usahatani  yang  belum  tepat  dan  tingginya  biaya produksi  yang  dikeluarkan  oleh  petani  di  dalam  usahataninya  yang  berdampak terhadap  rendahnya  produktivitas.  Rendahnya  produktivitas  suatu  komoditas pertanian  akan  menyebabkan  keunggulan  komparatifnya  menjadi  lemah
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
(Amirteimoori  dan  Chizari  2008;  Kapaj et  al. 2010;  Mohanty et  al. 2003). Beberapa  Penggunaan  input  yang  belum  tepat  ini  terjadi  pada  penggunaan sarana  produksi  pertanian,  seperti  penggunaan  benih,  pupuk  dan  obat-obatan. Petani  bawang  merah  pada  lokasi  penelitian  ini  sebagian  besar  menggunakan benih  yang  dibeli  di  pasar  yang  pada  umumnya  berasal  dari  varietas  Jawa  dan Brebes  atau  berasal  dari  hasil  panen  sebelumnya.  Penggunaan  umbi  bibit  hasil panen  sebelumnya  banyak  kelemahan,  karena  kualitasnya  semakin  menurun  di antaranya  karena  infeksi  virus  (Triharyanto et  al. 2012;  Gunaeni et  al. 2011). Virus yang umumnya menyerang tanaman bawang merah ada tiga macam yaitu onion yellow dwarf virus (OYDV), leek yellow stripe virus (LYSV) dan shallot latent virus (SLV) (Dovas et al. 2001).
Tabel 3.  Keunggulan  kompetitif  dan  komparatif  usahatani  bawang  merah  di Kabupaten Majalengka per musim tanam tahun 2014-2015
Lokasi Indikator Dayasaing PCR DRCR - Musim Hujan 0.59 1.87 - Musim Kemarau I 0.75 2.58 - Musim Kemarau II 0.84 1.73
Selain  itu,  di  lokasi  penelitian  penggunaan  bahan  kimia  dan  obat-obatan yang  berlebihan  dapat  menyebabkan  menurunnya  kesuburan  lahan,  karena lahan  sudah  jenuh  dan  tidak  diimbangi  dengan  penggunaan  pupuk  organik. Penggunaan pupuk kimia yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap  sumber  daya  air  baik  air  tanah  maupun  air  irigasi  (Las et  al. 2006; Novotny et al 2010). Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dapat  membuat  petani  menjadi  lebih  sering  untuk  melakukan  penyemprotan. Frekuensi penyemprotan pestisida yang sangat intensif bisa mencapai 15-25 kali per musim tanam. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinakaran et al. (2013)  juga  menyatakan  bahwa  petani  di  India  melakukan  penyemprotan menggunakan  pestisida  setiap  2  sampai  3  hari  sekali  dalam  merawat  tanaman bawang tanpa mempertimbangkan tingkat serangan OPT.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  lemahnya  keunggulan  komparatif  bawang merah  di  Kabupaten  Majalengka  adalah  tingginya  biaya  produksi.  Tingginya pengeluaran  untuk  tenaga  kerja  menjadi  salah  satu  penyebab  tingginya  biaya produksi.  Proporsi  biaya  penggunaan  tenaga  kerja  untuk  usahatani  bawang merah  di  Kabupaten  Majalengka,  yaitu  berkisar  antara  32.72  sampai  47.51 persen.  Kebutuhan  tenaga  kerja  yang  lebih  banyak  ini  terdapat  pada  kegiatan pengolahan  lahan  (33%),  penyemprotan  (21%)  dan  penyiraman  (20%).  Selain tenaga  kerja,  proporsi  pengeluaran  benih  bawang  merah  cukup  tinggi  yaitu berkisar  antara  23.85  sampai  28.84  persen  dari  total  biaya  usahatani  bawang merah,  dengan  rata-rata  harga  beli  yang  didapat  petani  sebesar  Rp  20  400 sampai Rp 23 366.67 per kilogramnya, dengan rata-rata kebutuhan benih setiap
Juli 2017, Volume 15, No. 2
musim  tanam  di  Kabupaten  Majalengka  berkisar  antara  1  075.31  sampai  1 308.62  kilogram  per hektar.  Hal  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh  hasil penelitian yang  dilakukan  oleh    Asih  (2009)  yaitu  pengeluaran  terbesar  terjadi  pada penggunaan input benih mencapai 64.08 persen terhadap total biaya, sedangkan biaya untuk tenaga kerja menempati posisi terbesar kedua sebesar 29.74 persen terhadap total biaya.

## Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Dayasaing Bawang Merah
Dampak  kebijakan  pemerintah  pada  usahatani  bawang  merah  dibedakan menjadi  tiga  yaitu  dampak  kebijakan  output,  dampak  kebijakan  input,  dan dampak  kebijakan  input-output.  Indikator  dampak  kebijakan  pemerintah tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.  Indikator  dampak  kebijakan  pemerintah  terhadap  usahatani  bawang merah di Kabupaten Majalengka pada musim tanam tahun 2014-2015
Lokasi Kebijakan Output Kebijakan input Kebijakan Input-Output Transfer Output (Rp 000/ha) NPCO Transfer Input (Rp 000/ha) Trasnfer Faktor (Rp 000/ha) NPCI Transfer Bersih (Rp 000/ha) EPC SRP - MH 78 632 3.49 -158 21 453 0.99 57 338 5.06  1.82 - MK I 79 853 3.35 -297 22 112 0.98 58 038 4.81  1.71 - MK II 81 579 2.42 -155 30 629 0.99 51 105 2.91  0.89
Dampak kebijakan pemerintah terkait output dapat dilihat dengan indikator nilai  Transfer  Output  dan Nominal  Protection  Coefficient  Output (NPCO).Nilai transfer  output  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka memperlihatkan nilai yang positif, yang artinya bahwa harga bawang merah yang diterima  oleh  petani  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  harga  sosialnya.  Hal  ini menunjukkan  kebijakan  pemerintah  terhadap  output  mampu  memberikan insentif  bagi  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka,  sehingga penerimaan petani lebih tinggi dari yang seharusnya diterima atau dalam kondisi tidak  ada  kebijakan  pemerintah.  Jika  dilihat  berdasarkan  musim  tanam  bawang merah,  nilai  transfer  output  bawang  merah  tertinggi  terdapat  pada  musim kemarau  II.  Perbedaan  nilai  transfer  output  di  ketiga  musim  tanam  tersebut disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  produktivitas  dan  harga  aktual  bawang merah.
Nilai  NPCO  usahatani  bawang  merah  pada  ketiga  musim  tanam  di Kabupaten Majalengka menunjukkan angka yang lebih dari satu (Tabel 4), artinya harga  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka  lebih  tinggi  dari  harga internasionalnya  karena  nilai  yang  lebih  besar  dari  satu  menunjukkan  adanya proteksi pemerintah terhadap komoditas bawang merah, sehingga harga bawang merah  pada  tingkat  harga  privat  lebih  tinggi  daripada  harga  sosialnya.  Petani bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka  menerima  harga  bawang  merah diketiga  musim  berkisar  antara  142-249%  lebih  tinggi  daripada  harga  di  pasar internasional.  Penelitian  Rachman et  al. (2004)  dan  Fatori  (2015)  juga menunjukkan  bahwa  petani  bawang  merah  di  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
menerima harga bawang merah lebih tinggi dari seharusnya berkisar antara 58- 214%. Kebijakan pemerintah terhadap output berupa penetapan harga referensi impor  dan  penetapan  tarif  impor  mampu  memberikan  insentif  bagi  petani bawang  merah  sehingga  penerimaan  petani  bawang  merah  lebih  tinggi  dari seharusnya.
Dampak  kebijakan  pemerintah  terhadap  input  pada  usahatani  bawang merah  dapat  dilihat  melalui  tiga  indikator  yaitu Transfer  Input,  Transfer Faktor, dan Nominal Protection Coefficient Itput (NPCI). Nilai transfer input di Kabupaten Majalengka menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini menyebabkan petani bawang merah  membayar  input tradable di  tingkat  privat  lebih  murah  dibanding  harga sosialnya.  Jika  dilihat  nilai  transfer  input  pada  masing-masing  musim menghasilkan  nilai  yang  berbeda.  Nilai  transfer  input  terbesar  di  Kabupaten Majalengka  terjadi  pada  musim  kemarau  II.  Tingginya  nilai  transfer  input  pada musim  kemarau  II  ini  disebabkan  oleh  tingginya  biaya  input tradable daripada kedua musim sebelumnya. Kebijakan pemerintah berupa Harga Eceran Tertinggi (HET)  pada  beberapa  jenis  pupuk  menyebabkan  harga  di  tingkat  privat  lebih rendah  dibandingkan  harga  sosialnya.  Kebijakan  tersebut  salah  satunya  adalah subsidi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pada  pabrik  pupuk.  Selain  itu,  adapun kebijakan  input  terhadap  bahan  bakar  minyak  (BBM)  jenis  solar.  Bahan  bakar minyak  jenis  solar  ini  disubsidi  oleh  pemerintah  sebesar  Rp  1  000  per  liternya yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 tahun 2015.
Selain  penggunaan  input tradable ,  dalam  usahatani  bawang  merah  di Kabupaten  Majalengka  petani  juga  menggunakan  input non  tradable untuk menunjang  kelancaran  usahatani  yang  mereka  jalankan.  Untuk  mengetahui dampak  kebijakan  pemerintah  terhadap  input non  tradable, maka  dapat dilakukan  analisis berupa  transfer  faktor.  Nilai transfer faktor berdasarkan  hasil perhitungan  pada  Tabel  4  menunjukkan  hasil  yang  positif.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  terdapat  transfer  dari  petani  bawang  merah  kepada produsen  input non  tradable ,  sehingga  petani  membayar  input non  tradable lebih  tinggi  daripada  harga  seharusnya.  Salah  satunya  yaitu  petani  bawang merah  di  Kabupaten  Majalengka  mengeluarkan  upah  untuk  tenaga  kerja  lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya dikeluarkan.
Koefisien  Proteksi  Input  Nominal  (NPCI)  adalah  rasio  antara  biaya  input tradable berdasarkan harga di tingkat privat dan sosial. Nilai NPCI yang diperoleh di  Kabupaten  Majalengka  kurang  dari  satu,  artinya  dengan  adanya  kebijakan pemerintah  terhadap  input tradable ,  petani  bawang  merah  secara  langsung menerima  subsidi  atas  input tradable sehingga  petani  dapat  membeli  input tradable lebih  rendah dari  harga  sosialnya.  Petani  bawang  merah  di  Kabupaten Majalengka  menerima  harga  input tradable sebesar  14.71  persen  lebih  rendah dari  harga  sosialnya.  Sedangkan  jika  dilihat  berdasarkan  musim  tanam  bawang merah  di  Kabupaten  Majalengka  bahwa  pada  musim  kemarau  II,  petani  di Kabupaten Majalengka menerima harga input tradable paling kecil sebesar 12.32 persen lebih rendah dari harga sosialnya. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah
Juli 2017, Volume 15, No. 2
terhadap  pemberian  subsidi  atas  input tradable semakin  mendukung  petani bawang merah di Kabupaten Majalengka.
Kebijakan  pemerintah  terhadap  output  maupun  input  dapat  dilihat dampaknya  secara  bersama-sama  melalui  tiga  indikator  yaitu  nilai  Transfer Bersih, Effective Protection Coefficient (EPC) dan Subsidi Ratio for Producen (SRP). Kebijakan  input-output  secara  simultan  dapat  memberikan  insentif  bagi  petani pada  ketiga  musim  tanam  di  Kabupaten  Majalengka  yang  tercermin  dari  nilai Transfer Bersih yang positif. Hal tersebut menunjukkan adanya tambahan surplus produsen  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  pada  input-output. Tingkat  proteksi  pemerintah  terhadap  produksi  bawang  merah  pada  ketiga musim  tanam  di  Kabupaten  Majalengka  juga  tinggi,  hal  ini  tercermin  pada  nilai EPC  yang  lebih  besar  dari  satu.  Kebijakan  pemerintah  pada  input-ouput memberikan  dukungan  dalam  pengembangan  komoditas  bawang  merah  lokal dan  mampu  memberikan  insentif  bagi  petani.  Berbeda  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Waqar et  al. (2007)  menunjukkan  bahwa  stuktur  insentif yang  berlaku  secara  negatif  mempengaruhi  petani,  sehingga  petani  padi  di Punjab  Pakistan  merugi  karena  keuntungan  yang  diterima  lebih  kecil  daripada keuntungan yang seharusnya dapat diterima petani.
Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  SRP  di  Kabupaten  Majalengka  pada  ketiga musim  tanam  adalah  lebih  besar  dari  nol.  Nilai  SRP  yang  lebih  besar  dari  nol menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  berlaku  selama  ini  yaitu kebijakan  harga  referensi,  penetapan  tarif  impor  bawang  merah  dan  kebijakan pembatasan  impor  hortikultura  menyebabkan  petani  bawang  merah  di Kabupaten  Majalengka  mengeluarkan  biaya  lebih  kecil  dibandingkan  dari  biaya sosialnya  untuk  berproduksi.  Kebijakan  pemerintah  dapat  menurunkan  biaya produksi  sebesar  89-182%.Senada  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fatori  (2015)  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  berlaku  di  Kabupaten  Cirebon, Tegal  dan  Brebes  dapat  menurunkan  biaya  produksi  usahatani  bawang  merah sebesar  43-163%.  Artinya  terjadi  transfer  dari  pemerintah  atau  konsumen kepada  petani  sehingga  petani  menikmati  tambahan  dari  keuntungan  sebesar nilai SRP.

## Komunikasi  Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Dayasaing  Komoditas  Bawang Merah di Majalengka
Komunikasi  pembangunan  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah-masalah yang  terjadi    pada  implementasi  program  pembangunan  melalui  proses-proses komunikasi  yang  dialogis  dan  memotivasi  sehingga  secara  efektif  dapat mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan pembangunan  (Mardikanto  2010;  Amanah  2010).  Salah  satu  bentuk  program pembangunan  yang  mengandalkan  proses  komunikasi  yang  dialogis  adalah pembangunan di bidang pertanian. Peningkatan daya saing di bidang pertanian, terutama  bawang  merah  sebagai  komoditas  strategis  khususnya  di  Kabupaten Majalengka,  tidak  terlepas  dari  peran  serta  komunikasi  yang  dialogis  antara seluruh stakeholders yang
terlibat. Keikutsertaan petani dalam
Jurnal Komunikasi Pembangunan
eISSN 2442-4102
Juli 2017, Volume 15, No. 2
mengimplementasikan program-program kebijakan pemerintah untuk meningkatkan dayasaing komoditas bawang merah sangat diperlukan.
Usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka memiliki dayasaing yang lemah,  karena  hanya  memiliki  dayasaing  secara  kompetitif  saja  namun  tidak memiliki  dayasaing  secara  komparatif.  Selain  belum  optimalnya  penggunaan input-input  oleh  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka  yang  tidak mematuhi  dosis  anjuran  penggunaan,  hal  ini  juga  disebabkan  oleh  kurangnya informasi  yang  didapatkan  oleh  petani  mengenai  program  atau  kebijakan  yang dapat  meningkatkan  dayasaing  komoditas  mereka.  Program  pemerintah mengenai  peningkatan produksi  bawang  merah  yang  selama  ini  sebagian  besar bersifat  top-down  menyebabkan  program  yang  diberikan  tidak  tepat  sasaran. Petani tidak diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi mereka. Padahal menurut Warnock et al . (2007) penyampaian aspirasi lewat komunikasi dialogis  sangat  penting  bagi  individu  ataupun  kelompok  untuk  berpartisipasi untuk  pembuatan  keputusan    dalam  menentukan  kehidupannya  sendiri,  dalam hal  ini  adalah  keputusan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  produksi  bawang merah yang berdaya saing.
Dampak  kebijakan  pemerintah  secara  keseluruhan  dapat  memberikan dukungan  terhadap  pengembangan  komoditas  bawang  merah  dan  mampu memberikan  insentif  bagi  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka, artinya  adanya  transfer  dari  pemerintah  ataupun  konsumen  kepada  petani bawang  merah,  seperti halnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rum  (2010)  yang menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  intervensi  atau  kebijakan  pemerintah mampu membuat komoditas cabai besar di Kabupaten Malang yang diusahakan berdayasaing.  Dalam  hal  ini,  komunikasi  berperan  untuk  mendiseminasikan kebijakan  berupa  program-program  yang  mendukung  peningkatan  daya  saing bawang  merah.  Komunikasi  yang  dialogis  dengan  pendekatan bottom  up yang melibatkan  seluruh stakeholders diperlukan  untuk  mendorong  keikutsertaan petani  dalam  mendefinisikan  masalah  yang  mereka  hadapi  untuk  menciptakan konsensus  berupa  solusi  yang  kemudian  diterapkan  dalam  implementasi kegiatan  berupa  aksi  kolektif.  Hal  tersebut  pada  akhirnya  mendorong  pada keberhasilan  pencapai-an  tujuan  dari  kebijakan  untuk  produksi  bawang  merah petani di Kabupaten Majalengka yang berdaya saing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka menguntungkan secara privat,  tetapi  tidak  menguntungkan  secara  sosial.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan usahatani bawang merah yang diterapkan saat  ini  dapat  memberikan  insentif  bagi  petani  bawang  merah  di  Kabupaten Majalengka.
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka memiliki dayasaing yang lemah.  Bawang  merah  untuk  ketiga  musim  di  Kabupaten  Majalengka  masih memiliki keunggulan kompetitif namun tidak memiliki keunggulan komparatif.
Kebijakan  pemerintah  terhadap output bawang  merah  di  Kabupaten Majalengka  dapat  memberikan  insentif  bagi  petani,  sedangkan  kebijakan pemerintah  terhadap  input  masih  bersifat  disinsentif  terhadap  petani.  Namun secara  bersama-sama,  kebijakan  input-output  usahatani  bawang  merah  yang berlaku masih mendukung terhadap produksi bawang merah lokal.
Proses  komunikasi  yang  dialogis  dengan  pendekatan bottom  up dapat mendororong  keberhasilan  implementasi  kebijakan  peningkatan  daya  saing bawang  merah  di  Kabupaten  Majalengka  dengan  mengikutsertakan  seluruh stakeholders dalam  mendefinisikan  masalah  yang  dihadapi  untuk  mencapai konsensus berupa solusi melalui proses komunikasi dua arah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  kesimpulan  yang  didapat  maka  dirumuskan beberapa saran implikasi kebijakan, yaitu :
1. Untuk meningkatkan dayasaing komoditas bawang merah di Kabupaten Majalengka, pelaku usahatani harus menggunakan benih bawang merah yang  bermutu  yaitu  memiliki  produktivitas  yang  tinggi,  menggunakan pupuk  dan  pestisida  sesuai  dengan  kebutuhan  berdasarkan  dosis  yang dianjurkan  serta  perbaikan  dalam  teknik  budidaya  sesuai  SOP  ( Standar Operating Procedure ).
2. Pemerintah  tetap  menerapkan  kebijakan  harga  referensi,  penetapan kuota  dan  tarif  impor  agar  dapat  meningkatkan  dayasaing  komoditas bawang  merah  baik  secara  kompetitif  maupun  komparatif  sebagai produk  substitusi  impor,  di  mana  kebijakan  tersebut  disalurkan  melalui proses komunikasi yang dialogis kepada seluruh stakeholders terkait.
3. Beberapa  penelitian  lanjutan  yang  dapat  dilakukan  yaitu  faktor-faktor yang  mempengaruhi  produksi  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten Majalengka dalam peningkatan dayasaing bawang merah.
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2

## DAFTAR PUSTAKA
Amanah  S.  2010.  Peran  komunikasi  pembangunan  dalam  pemberdayaan masyarakat pesisir. Jurnal Komunikasi Pembangunan. 8 (1): 1–19.
Amirteimoori S, Chizari AH. 2008. An investigation of comparative advantage of pistachio production and exports in Iran. J. Agric. Sci. Technol . 10: 395-403.
Asih  DN.  2009.  Analisis  karakteristik  dan  tingkat  pendapatan  usahatani  bawang merah di Sulawesi Tengah. J. Agroland 16 (1): 53-59.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Perkembangan indeks harga konsumen/inflasi. Berita Resmi Statistik No 48/08/Th. XVI, 1 Agustus 2013. Jakarta (ID): BPS.
Dinakaran  D,  Gajendran  G,  Mohankumar  S,  Karthikeyan  G,  Thiruvudainambi  S,
Jonathan El, Samiyappan R, Pfeiffer EG, Norton GW, Miller S, Mumappa R. 2013.  Evaluation  of  integreted  pest  and  disease  management  module  for shallots in Tamil Nadu, India: a farmer participatory approach. J . Integ. Pest Mngmt . 4 (2) 2013.
Fatori H. 2015. Dayasaing bawang merah di wilayah sentra produksi di Indonesia.
[tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Gunaeni N, Wulandari AW, Duriat AS, Muharram A. 2011. Insiden penyakit virus tular umbi pada tiga belas varietas bawang merah asal Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jurnal Hortikultura. 21 (2) : 164-172.
Kapaj  AM,  Kapaj  I,  Halbrendt  CC,  Totojani  O.  2010.  Assessing  the  comprative advantag  of  Albanian  olive  oil  production. International  Food  and Agribusines Management Review 13(1): 15-25.
[Kemendag]  Kementerian  Perdagangan.  2015.  Statistik  perdagangan  luar  negeri (Ekspor dan impor). Jakarta (ID): Kemendag RI.
[Kementan]  Kementerian  Pertanian.  2015.  Prospek  dan  arah  pengembangan Agribisnis Bawang Merah. Jakarta (ID): Kementan RI.
Las  I,  Subagyono  K,  Setyanto  Ap.  2006.  Isu  dan  pengelolaan  lingkungan  dalam revitalisasi pertanian. Jurnal Litbang Pertanian . 25 (3).
Mardikanto T. 2010. Komunikasi Pembangunan . Surakarta (ID): UNS Press.
Maryowani  H,  Darwis  V.  2010.  Perspektif  pemasaran  bawang  merah  di Kabupaten  Brebes,  Jawa  Tengah. Dalam ,  Suradisastra  K,  Simatupang  P, Hutabarat  B,  editor. Prosiding  Seminar  Nasional  Peningkatan  Dayasaing Agribisnis  Berorientasi  Kesejahteraan  Petani .  Bogor  (ID):  PSEKP.  Hlm  169- 186.
Master WA, Winter – Nelson A. 1995. Measuring the comparative advantage of agricultural  activities:  Domestic  resource  cost  and  the  social  cost-benefit ratio. Amer J Agr Econ. 77: 243-250.
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Mohanty S, Fang C, Chaudhary J. 2003. Assessing the competitiveness of Indian cotton  production:  a  policy  analysis  matrix  approach. Journal  of  Cotton Science 7(3): 65-74.
Novotny,  Wang  X,  Englade  AJ,  Bedoya  D,  Promakasikorn  L,  Tirado  R.  2010. Comparative  assessment  of  pollution  by  the  use  of  industrial  agricultural fertilizers  in  four  rapidly  developing  Asian  countries. Environmental  Dev Sustain . 12: 491-509.
Purmiyati S. 2002. Analisis produksi dan dayasaing bawang merah di Kabupaten Brebes Jawa Tengah [tesis]. Bogor (ID): IPB.
Rachman  HPS,  Supriyati,  Saptana,  Rachman  B.  2004.  Efisiensi  dan  dayasaing usahatani  hortikultura. Dalam ,  Saliem  HP,  Basuno  E,  Sayaka  B,  Sejati  WK, editor. Efisiensi  dan  Dayasaing  Sistem  Usahatani  Beberapa  Komoditas
Pertanian di Lahan Sawah . Bogor (ID): PSEKP, hlm 50-82
Rum  M.  2010.  Analisis  Usahatani  dan  Evaluasi  Kebijakan  Pemerintah  terkait Komoditas  Cabai  Besar  di  Kabupaten  Malang  [Internet].  [diunduh  2015 Maret 23]; 7 (2). Tersedia pada :http://www.pusta-
kakti.com/halaman_r.php?page=.
Saptana,  Sunasih,  Indraningsih  KS.  2006.  Mewujudkan  keunggulan  komparatif menjadi  keunggulan  kompetitif  melalui  pengembangan  kemitraan  usaha hortikultura. Forum Penelitian Agro Ekonomi 24(1): 61-76.
Warnock  K,  Schoemaker  E,  Wilson  M.  2007. The  Case  for  Communication  in Sustainable Development. London (GB): Panos London.
Waqar  A,  Sharif  M,  Akmal  N.  2007.  Analysis  of  economic  efficiency  and competitiveness  of  the  rice  production  systems  of  Pakistan’s  Punjab. The Lahore journal of economics 12(1): 141-153.