## PERENCANAAN LOKASI PENGUNGSIAN UNTUK KORBAN BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG

## I Gst Ngr Yoga Jayantara
Program Studi Survei dan Pemetaan (D3), Universitas Pendidikan Ganesha Email : yoga.jayantara@undiksha.ac.id

## Irwan Meilano
Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung Email : irwan.meilano@gmail.com

## Irwan Gumilar
Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung Email : igumilar78@gmail.com

## Abstrak
Kabupaten  Bandung  merupakan  sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat,  Indonesia yang rutin mengalami bencana banjir setiap tahunnya, sehingga warga yang terdampak banjir harus mengungsi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak  banjir  di  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Citarum  khususnya  di  Kabupaten Bandung adalah dengan rencana memindahkan penduduk ke tempat lain, namun sebagian masyarakat  menolak  adanya  rencana  relokasi  sebagai  upaya  menanggulangi  bencana banjir.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  lokasi  pengungsian  sesuai  dengan kriteria  yang  telah  ditentukan  dan  dibobot  menggunakan  metode  AHP.  Metode  AHP merupakan suatu metode pendukung dalam pengambilan sebuah keputusan yang dapat mengurangi masalah multi kriteria yang rumit menjadi suatu hirarki. Dalam metode AHP permasalahan  yang  rumit  dapat  diuraikan  ke  dalam  beberapa  kelompok  dan  diatur menjadi suatu bentuk hirarki sederhana sehingga permasalahan yang ada menjadi lebih sistematis  dan  terstruktur.  Penelitian  ini  menggunakan  9  kriteria  yang  diambil  dari beberapa  pertimbangan  sesuai  dengan  karakteristik  wilayah  Kabupaten  Bandung  yaitu jarak dari sumber air, jarak dari lokasi bencana, jarak dari fasilitas kesehatan, kemiringan lereng, jarak dari ancaman longsor, jenis tutupan lahan, aksesibilitas, luas lokasi, dan hak atas tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria jarak dari sumber air memiliki bobot  tertinggi  yaitu  20%  berdasarkan  hasil  penilaian  oleh  responden.  Lokasi  dengan kesesuaian lahan tinggi untuk lokasi pengungsian terletak di Kecamatan Cileunyi, Ibun, Majalaya,  Margaasih,  Margahayu,  Pacet,  Rancaekek,  Soreang,  Kertasari,  Pengalengan dan Rancabali.
Kata Kunci : Kabupaten Bandung, Banjir, Lokasi Pengungsian, Metode AHP

## Abstract
Bandung is a district located in the West Java Province, Indonesia where flood regularly occurs every year, forcing the community affected to be evacuated. One of the efforts made  by  the  government  to  reduce  the  impact  of  flooding  in  the  Citarum  watershed, especially in Bandung Regency, is by developing a relocation plan for the local residents. However, rejection came from parts of the communities that are not convinced that this measure could be the solution to the problem. This research was conducted to obtain information  on  proper  location  for  shelter  based  on  the  predetermined  criteria  and
measured using AHP method. AHP method is a decision-making support model that can simplify  complex  multi-factor  and  multi-criteria  into  a  hierarchy.  The  method  allows complex  problems  to  be  grouped  and  arranged  into  a  simple  hierarchy,  making  them more  well-structured  and  systematic.  There  were  9  criteria  used  in  this  research regarding  some  characteristics  of  Bandung  District  including  distance  from  water sources, distance from the disaster area, distance from health services, slope, distance from areas landslide threats, land cover, accessibility, total area, and the land rights. The results of this research showed that the distance from water sources obtained the highest percentage of 20% based on respondents’ responses. Areas with the highest suitability to be  used  for  shelter  locations  are  located  in  Cileunyi  Sub-district,  Ibun,  Majalaya, Margaasih,  Margahayu,  Pacet,  Rancaekek,  Soreang,  Kertasari,  Pengalengan  and Rancabali.
Keywords: Bandung District, Flood, Shelter Location, AHP Method

## Pendahuluan
Kabupaten  Bandung merupakan sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Jawa Barat,  Indonesia  yang  rutin  mengalami bencana banjir setiap tahunnya sehingga warga  yang  terdampak  banjir  harus berpindah  ke  lokasi  pengungsian (Gumilar  et  al.,  2015).  Terdapat beberapa  faktor  yang  menyebabkan banjir  yaitu  perubahan  guna  lahan, pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di
sepanjang  sungai,  system  pengendalian banjir  yang  tidak  tepat,  curah  hujan tinggi, fisiografi sungai, kapasitas sungai yang  tidak  memadai,  pengaruh  air pasang, penurunan tanah, bangunan air, kerusakan  bangunan  pengendali  banjir (Kodoatie  &  Sjarief,  2006).  Salah  satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkecil  dampak  banjir  di  Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum khususnya  di  Kabupaten  Bandung adalah  dengan  rencana  memindahkan penduduk  ke  tempat  lain,  namun sebagian  masyarakat  menolak  adanya rencana relokasi sebagai upaya
menanggulangi bencana banjir (Harliani, 2014). Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan  diatas  perlu  dibuatkan perencanaan  lokasi  pengungsian  ideal untuk  korban  banjir  di  Kabupaten
Bandung. Dalam Penentuan lokasi pengungsian  harus  mempertimbangkan beberapa  kriteria  antara  lain:  suplai  air, luas  lokasi  pengungsian,  hak  atas  tata guna  lahan,  keamanan,  topografi, aksesibilitas,  kesehatan  lokasi,  dan tutupan  lahan  (UNHCR,  2007).  Pada penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan studi terkait penentuan lokasi pengungsian  akibat  banjir  di  wilayah Rhodope-Evros (Yunani). Dalam penentuan lokasi pengungsian digunakan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP) dengan 7 kriteria antara lain:  akumulasi  aliran,  intensitas  curah hujan,  struktur  geologi,  penggunaan lahan, kemiringan, elevasi, dan jarak dari jaringan  drainase  (Kazakis,  Kougias,  & Patsialis, 2015).
Metode  AHP  merupakan  suatu metode yang dapat memudahkan dalam pengambilan  keputusan  untuk  berbagai permasalahan  (Fitria,  2013;  Hartono, 2013). Metode ini memiliki keunggulan karena  dapat  melakukan  analisis  secara simultan dan terintegrasi antara kriteria- kriteria,  baik  yang  kualitatif  dan kuantitatif  (Sari  &  Sensuse,  2015). Metode  AHP  meminimalisir  masalah multi kriteria yang rumit menjadi suatu hirarki yang sederhana. Dengan hirarki, suatu  permasalahan  yang  rumit  dapat diuraikan  ke  dalam  beberapa  kelompok
yang  kemudian  didesign  menjadi  suatu bentuk  hirarki  sederhana  sehingga masalah  akan  terlihat  menjadi  lebih sistematis dan terstruktur. Metode AHP kerap  kali  digunakan  sebagai  metode penyelesaian  untuk  masalah  multi kriteria  dibandingkan  dengan  metode pembobotan  lain  karena  metode  AHP dibuat lebih terstruktur, memperhitungkan kebenaran data sampai pada batas toleransi inkonsistensi,  serta  memperhitungkan ketahanan  hasil  analisis  pengambilan keputusan (Munthafa & Mubarok, 2017; Rangkuti, 2011).
Secara khusus penelitian ini akan mengkaji  mengenai  perencanaan  lokasi pengungsian ideal di Kabupaten
Bandung  dengan  pengembangan  pada kriteria  lokasi  pengungsian  yang digunakan  dan  dibobot  menggunakan metode AHP.

## Metode Penelitian
Lokasi  Pengungsian  ditentukan dengan  menggunakan  metode  AHP sebagai solusi untuk permasalahan multi kriteria.  Penelitian  ini  menggunakan  9 kriteria  untuk  menghasilkan  lokasi pengungsian  ideal  yang  diambil  dari beberapa  pertimbangan  sesuai  dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bandung  yaitu  jarak  dari  sumber  air, jarak  dari  lokasi  bencana,  jarak  dari fasilitas  kesehatan,  kemiringan  lereng, jarak dari ancaman longsor, jenis tutupan lahan, aksesibilitas, luas lokasi, dan hak atas tanah. Metode ini akan
menghasilkan  nilai  bobot  yang  akan digunakan dalam pemrosesan data.
Metode  AHP  merupakan  salah satu metode paling komprehensif dalam menganalisis  keputusan  (Makkasau, 2012).  Metode  ini  didasarkan  pada  tiga prinsip  yaitu  dekomposisi,  penilaian komparatif, dan sintesis prioritas. Prinsip dekomposisi
mengharuskan permasalahan  didekomposisi  menjadi
sebuah hirarki untuk mengetahui unsur- unsur penting dari permasalahan. Prinsip penilaian  komparatif  menggunakan teknik pairwise comparisons (perbandingan berpasangan) dari unsur- unsur  dalam  struktur  hirarki.  Prinsip sintetis yaitu mengambil masing-masing prioritas  pada  skala  rasio,  kemudian diturunkan  dalam  berbagai  tingkat hirarki  (Sarah,  Devianto,  &  Ginting, 2017).  Secara  umum  metode  AHP memiliki 3 langkah utama yaitu :
1. Penyusunan  struktur  hirarki terdiri  dari  sasaran  yang  ingin dicapai, penyusunan kriteria dan subkriteria yang perlu dipertimbangkan  agar  dapat mencapai  sasaran,  kemudian akan  menghasilkan  berbagai alternatif dalam mencapai sasaran tersebut. 2. Menyusun  matriks  berpasangan antar  kriteria,  dilakukan  untuk menentukan prioritas antar elemen kriteria. 3. Melakukan  analisis  konsistensi dari  bobot  kriteria,  hasil  dari proses penyusunan matriks berpasangan adalah didapatkannya bobot untuk setiap  kriteria.  Bobot  tersebut merupakan  hasil  dari  penilaian para  ahli  sehingga  perlu  diuji konsistensinya. Matriks dianggap konsisten jika concistency ratio lebih kecil dari 0,1. Dalam penentuan lokasi pengungsian yang baik perlu mempertimbangkan  banyak  kriteria yang masing-masingnya memiliki kelas yang berbeda. Sistem penilaian terhadap kelas  dari  setiap  kriteria  dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  No  21,  2007. Klasifikasi  nilai  kemampuan  diuraikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi nilai kemampuan Nilai Kemampuan Klasifikasi 1 Tinggi 2 Sedang 3 Rendah 4 Sangat Rendah
Setiap  kriteria  akan  diklasifikasikan menjadi 4 kelas dari tinggi hingga sangat rendah.  Pembagian  kelas  ini  berguna untuk mengelompokkan data kesesuaian lahan agar memudahkan dalam
penentuan  lokasi  pengungsian.  Hasil klasifikasi  pada  setiap  kriteria  diproses overlay menggunakan  bobot  yang  telah dihitung  menggunakan  metode  AHP berdasarkan  penilaian  ahli  sehingga didapatkan lokasi pengungsian ideal.
Hasil Dan Pembahasan Penentuan  lokasi  pengungsian didasarkan  pada  kriteria  yang  dipilih sesuai dengan bobot yang diberikan oleh beberapa responden yang ahli dibidangnya.  Dari  9  kriteria  yang digunakan menghasilkan 9 peta kesesuaian lahan untuk membantu dalam penentuan lokasi pengungsian ideal. 1. Bobot Masing-Masing Kriteria Pada penelitian ini setiap kriteria memiliki  bobot  yang  dihasilkan  dari penilaian 8 responden. Hasil pembobotan dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Hasil pembobotan dari 8 responden. Kriteria Responden A B C D E F G H Jarak terhadap sumber air 0,145  0,292  0,078  0,121  0,068  0,435  0,177  0,151 Luas lokasi 0,145  0,019  0,198  0,057  0,241  0,055  0,017  0,032 Hak atas tanah 0,015  0,017  0,029  0,067  0,303  0,038  0,022  0,019 Kemiringan lereng 0,027  0,048  0,102  0,029  0,053  0,059  0,055  0,065 Aksesibilitas 0,154  0,139  0,137  0,183  0,195  0,207  0,177  0,159 Fasilitas kesehatan 0,154  0,082  0,038  0,112  0,041  0,050  0,177  0,141 Kelas tutupan lahan 0,051  0,046  0,071  0,032  0,032  0,069  0,021  0,022 Jarak dari lokasi bencana 0,154  0,095  0,205  0,201  0,034  0,045  0,177  0,206 Jarak terhadap kawasan longsor 0,154  0,262  0,142  0,199  0,032  0,042  0,177  0,206 Nilai Rasio Konsistensi 0,023  0,098  0,099  0,095  0,186  0,098  0,042  0,080
Dari  hasil  uji  konsistensi  yang dilakukan  terdapat  1  responden  yang penilaiannya tidak memenuhi persyaratan  rasio  konsistensi  <  0,1 sehingga  penilaian  responden  E  tidak digunakan  dalam  pemrosesan  data. Bobot  rata-rata  untuk  setiap  kriteria dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Hasil rata-rata pembobotan kriteria. Kriteria Bobot Rata-Rata Bobot (%) Jarak terhadap sumber air 0.2000 20 Luas lokasi 0.0746 7.46 Hak atas tanah 0.0298 2.98 Kemiringan lereng 0.0550 5.5 Aksesibilitas 0.1650 16.5 Fasilitas kesehatan 0.1076 10.76 Kelas tutupan lahan 0.0447 4.47 Jarak dari lokasi bencana 0.1546 15.46 Jarak terhadap kawasan longsor 0.1688 16.88 2. Peta Kesesuaian Lokasi Pengungsian Dari Masing-Masing Kriteria a. Peta lokasi pengungsian berdasarkan  kriteria  jarak terhadap sumber air Data  sumber  air  yang  dipilih merupakan  data  sumber  air  yang tidak  berada  di  lokasi  banjir.
Kesesuaian  lokasi  seperti  yang terlihat  pada  Gambar  2  dibagi menjadi  4  kelas  yaitu  yang  paling disarankan berwarna hijau dan yang paling  tidak  disarankan  berwarna merah.  Peta  kesesuaian  lokasi pengungsian  berdasarkan  kriteria jarak  terhadap  sumber  air  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan jarak terhadap sumber air. b. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria tutupan lahan Analisis  kelas  kriteria  tutupan lahan  didasarkan  pada  kemudahan pendirian  tenda  pengungsian.  Kelas 1  disimbolkan  dengan  warna  hijau tua  untuk  tegalan/ladang  yang merupakan  lokasi  paling  mudah untuk mendirikan tenda pengungsian karena lokasinya terbuka dan luasan yang  tersedia  memadai  untuk menampung jumlah pengungsi yang banyak. Pemukiman dan perkebunan diberikan  kelas  2,  disimbolkan dengan  warna  hijau  muda  karena lokasinya sedikit sulit untuk didirikan  tenda  pengungsian  terkait perijinan.  Kelas  3  disimbolkan dengan warna kuning yang diberikan untuk  sawah  dan  hutan,  lokasi  ini sulit untuk dijadikan lokasi pengungsian karena umumnya sawah merupakan lokasi yang basah dan  hutan  jauh  dari  fasilitas  umum. Kelas  4  disimbolkan  dengan  warna merah  adalah  sungai,waduk  dan danau  yang  tidak  mungkin  untuk dijadikan  lokasi  pengungsian.  Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan  kriteria  kelas  tutupan lahan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria kelas tutupan lahan.
c. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria aksesibilitas Peta kesesuaian lokasi pengungsian ini dihasilkan dari peta jaringan  jalan  yang  di buffer untuk memenuhi  kelas  kriteria  yang diberikan.  Kelas  kriteria  yang ditentukan  memuat  4  kelas  yaitu kelas 1 merupakan area dengan jarak 50  meter  dari  jalan,  kelas  2 merupakan  area  dengan  jarak  100 meter dari jalan, kelas 3 merupakan area  dengan  jarak  200  meter  dari jalan, dan kelas 4 adalah area dengan jarak  0  meter  atau  jalan  itu  sendiri dan lebih besar dari 200m dari jalan. Peta  kesesuaian  lokasi  pengungsian berdasarkan  kriteria  aksesibilitas dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria aksesibilitas.
d. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria ancaman longsor Peta  daerah  rawan  longsor dihasilkan dari penggabungan antara data  kemiringan  lereng  dengan  data gerakan tanah. Analisis kelas kriteria didasarkan  pada  jarak  dari  kawasan rawan longsor. Kelas 1 disimbolkan dengan warna hijau tua untuk lokasi dengan  jarak  lebih  dari  100  meter dari  daerah  rawan  longsor,  kelas  2 disimbolkan  dengan  warna  hijau
muda untuk lokasi dengan jarak 75- 100 meter dari daerah rawan longsor, kelas  3  disimbolkan  dengan  warna kuning untuk lokasi dengan jarak 50- 75 meter dari daerah rawan longsor, dan  kelas  4  disimbolkan  dengan warna  merah  untuk  lokasi  dengan jarak  0-50  meter  dari  daerah  rawan longsor.  Peta  kesesuaian  lokasi pengungsian  berdasarkan  kriteria jarak  terhadap  kawasan  rawan longsor dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria jarak terhadap kawasan rawan longsor. e. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria  jarak  terhadap  lokasi bencana Kesesuaian  lokasi  ini  dibagi menjadi  2  kelas  yaitu  kelas  1 disimbolkan dengan warna hijau tua untuk area di luar banjir dan kelas 4 disimbolkan  dengan  warna  merah untuk  area  banjir.  Analisis  yang digunakan adalah lokasi pengungsian dapat didirikan selama tidak  berada  dalam  lokasi  banjir. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria jarak dari lokasi bencana dapat dilihat pada Gambar 6.
Gamber 6. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria jarak dari
lokasi bencana. f. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria kemiringan lereng Peta ini dihasilkan dari ekstraksi DEM area Jawa Barat. Ekstraksi ini dibagi  menjadi  4  kelas  dengan pembagian  kelas  didasarkan  pada persentase kemiringan lereng. Kelas 1  disimbolkan  dengan  warna  hijau tua  untuk  kemiringan  lereng  0-8%,
kelas  2  disimbolkan  dengan  warna hijau muda untuk kemiringan lereng 8-15%, kelas 3 disimbolkan dengan warna  kuning  untuk  kemiringan lereng  15-25%,  dan  kelas  4 disimbolkan  dengan  warna  merah untuk  kemiringan  lereng  lebih  dari 25%. Peta kesesuaian lokasi pengungsian  berdasarkan  kriteria
kemiringan lereng dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria kemiringan lereng.
g. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria fasilitas kesehatan Lokasi  persebaran  puskesmas didapat  dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Bandung  yang  berupa angka-angka  koordinat.  Analisis kelas kriteria didasarkan pada jarak lokasi  pengungsian  dari  fasilitas kesehatan.  Kelas  1  disimbolkan dengan warna hijau tua untuk jarak 1000  meter,  kelas  2  disimbolkan
dengan  warna  hijau  muda  untuk jarak  2000  meter,  kelas  3 disimbolkan  dengan  warna  kuning untuk jarak 4000 meter, dan kelas 4 disimbolkan  dengan  warna  merah untuk  jarak  lebih  dari  4000  meter dari  fasilitas  kesehatan.  Peta kesesuaian  lokasi  pengungsian berdasarkan kriteria fasilitas kesehatan  dapat  dilihat  pada Gambar 8. Gambar 8. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria fasilitas kesehatan. h. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria hak atas tanah Kriteria  hak  atas  tanah  dibagi menjadi  2  kelas  yaitu  kelas  1 disimbolkan dengan warna hijau tua untuk  tanah  negara  dan  kelas  2
disimbolkan  dengan  warna  merah untuk tanah UUPA (Undang-Undang Pokok  Agraria).  Tanah  negara merupakan tanah yang hak miliknya dikuasai  oleh  negara,  sedangkan tanah UUPA meliputi hak atas tanah yang  diatur  didalam  UUPA  seperti tanah  dengan  status  hak  milik,  hak pakai,  hak  guna  usaha  dan  lainnya. Pendirian lokasi pengungsian sebaiknya  dilakukan  di  atas  tanah negara  (UNHCR,  2007).  Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan  kriteria  hak  atas  tanah dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria hak atas tanah.
i. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria luas lokasi Kriteria  luas  lokasi  dibagi menjadi  4  kelas  yaitu  kelas  1
disimbolkan dengan warna hijau tua untuk luas lebih dari 2000 m 2 , kelas 2  disimbolkan  dengan  warna  hijau muda  untuk  luas  1000-2000  m 2 , kelas  3  disimbolkan  dengan  warna kuning untuk luas 225-1000 m 2 , dan kelas  4  disimbolkan  dengan  warna merah  untuk  luas  0-225  m 2 .  Luas
tersebut  ditentukan  berdasarkan standar bahwa minimal luasan yang diperlukan oleh 1 orang adalah 45 m 2 dengan  dapur  dan  tempat  bercocok tanam  (UNHCR,  2007).  Hal  ini dipertimbangkan atas dasar hak-hak dasar hidup manusia seperti berjalan berkeliling,  bercocok  tanam,  tidur, mck  dan  lain  sebagainya.  Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria luas lokasi dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Peta kesesuaian lokasi pengungsian berdasarkan kriteria luas lokasi. 3. Peta Kesesuaian Lokasi Pengungsian Peta kesesuaian lokasi pengungsian  dibuat  berdasarkan  hasil overlay sembilan  peta  kelas  kriteria menggunakan  pembobotan  yang  telah dihitung  sebelumnya  sesuai  pada  Tabel 3.  Peta  lokasi  pengungsian  ideal berdasarkan  penilaian  ahli  dapat  dilihat pada Gambar 11. Gambar 11. Peta lokasi pengungsian berdasarkan penilaian ahli. Peta yang dihasilkan menampilkan  3  kriteria  area  lokasi pengungsian  dengan  kesesuain  lokasi tinggi,  sedang,  dan  rendah.  Kesesuaian lokasi tinggi disimbolkan dengan warna hijau, kesesuaian lokasi sedang disimbolkan  dengan  warna  kuning,  dan kesesuaian  lokasi  rendah  disimbolkan dengan warna merah. Kesesuaian lokasi tinggi terletak di kecamatan Margaasih, Cileunyi,  Rancaekek,  Ibun,  Majalaya, Margahayu, Soreang, Pacet, Pangalengan,  Kertasari,  dan  Rancabali dengan total luas wilayah 886 Ha. Dari total luas lokasi pengungsian hanya 1% yang  kesesuaian  lokasinya  tinggi. Persentase  dari  luas  total  lokasi pengungsian  akan  diberikan  pada Gambar 12.
Gambar 12. Persentase luas total kesesuaian lokasi pengungsian.
Berdasarkan  pertimbangan  jarak lokasi  pengungsian  terhadap  lokasi matapencaharian  pengungsi  (UNHCR,
2007),  diasumsikan  bahwa  lokasi matapencaharian  berdekatan  dengan tempat  tinggal  pengungsi.  Sehingga
dalam penelitian ini lokasi pengungsian akan  dibagi  menjadi  dua  kriteria  yaitu lokasi  pengungsian  primer  dan  lokasi pengungsian sekunder. Lokasi pengungsian  sekunder  akan  digunakan jika jumlah pengungsi melebihi kapasitas  pengungsian  primer.  Pada Tabel  4  akan  ditampilkan  lokasi  dan kapasitas kedua kriteria lokasi pengungsian. Tabel 4. Luas lokasi pengungsian dan kapasitas pengungsi Jenis Lokasi Pengungsian Nama Kecamatan Luas Lokasi (m2) Luas Total Lokasi (Ha) Kapasitas Lokasi (jiwa) Lokasi Pengungsian Primer Cileunyi 1.742.331 571,48 190.492 Ibun 481.212 Majalaya 252.462 Margaasih 1.820.247 Margahayu 411.96 Pacet 6.326 Rancaekek 1.258.693 Soreang 112.293 Lokasi Pengungsian Sekunder Kertasari 810.000 314,50 104.833 Pangalengan  2.297.500 Rancabali 37.500 Simpulan Berdasarkan penilaian ahli,
kriteria  sumber  air  merupakan  kriteria dengan  bobot  tertinggi  yaitu  20%  dan kriteria  hak  atas  tanah  merupakan kriteria  dengan  bobot  terendah  yaitu 2,98%. Luas lokasi yang ideal dijadikan untuk lokasi pengungsian hanya 1% (886
Ha) dari total luas Kabupaten Bandung. Lokasi  pengungsian  yang  diperoleh dibagi menjadi 2 dengan mempertimbangkan  jarak  dari  lokasi tempat  tinggal  pengungsi  yaitu  lokasi pengungsian  primer  yang  terletak  di Kecamatan  Cileunyi,  Ibun,  Majalaya, Margaasih, Margahayu, Pacet, Rancaekek, Soreang dengan total luasan 571,48  Ha  yang  dapat  menampung 190.492  jiwa  dan  lokasi  pengungsian sekunder terletak di Kecamatan Kertasari, Pengalengan, Rancabali dengan  total  luasan  314,50  Ha  yang dapat  menampung  kelebihan  pengungsi
104.833 jiwa.

## Rekomendasi
Penelitian mengenai perencanaan lokasi pengungsian dengan menggunakan  metode  AHP  selanjutnya akan  lebih  baik  dengan  menambahkan kriteria-kriteria  baru  yang  dirasa  lebih berpengaruh dan menghilangkan kriteria-kriteria yang kurang berpengaruh dalam penelitian ini. Perlu dilakukan  penelitian  lanjutan  dalam perencanaan lokasi pengungsian dengan menggunakan  metode  yang  lain  untuk mendapatkan perbandingan hasil, sehingga  dapat  menghasilkan  informasi yang lebih akurat.

## Daftar Pustaka
Fitria.  (2013).  Analytic  hierarchy process. Jurnal Informatika , 13 (1),
10–22. Retrieved from https://media.neliti.com/media/pub lications/103006-ID-analytic- hierarchy-process-metode- penduk.pdf
Gumilar, I., Abidin, H. Z., Hutasoit, L.
M., Hakim, D. M., Sidiq, T. P., & Andreas, H. (2015). Land Subsidence in Bandung Basin and its Possible Caused Factors. Procedia Earth and Planetary Science , 12 , 47–62. https://doi.org/10.1016/j.proeps.20
15.03.026 Harliani, F. (2014). Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung tentang Rencana Relokasi Akibat Bencana Banjir. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 37–57.
Retrieved from http://journals.itb.ac.id/index.php/j pwk/article/view/1278/0 Hartono. (2013). Pemanfaatan Metode Analytical Hierarchy Process Untuk Penentuan Jenis Barang Yang Akan Di Produksi. Jurnal Media Infotama , 9 (1), 80–94. https://doi.org/10.1017/CBO97811 07415324.004 Kazakis, N., Kougias, I., & Patsialis, T. (2015). Assessment of flood hazard areas at a regional scale using an index-based approach and Analytical Hierarchy Process: Application in Rhodope-Evros region, Greece. Science of the Total Environment , 538 , 555–563. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv. 2015.08.055 Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2006). Pengelolaan Bencana Terpadu (1, ed.). Jakarta: Yarsif Watampone. Makkasau, K. (2012). Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process (Ahp) Dalam Penentuan Prioritas Program Kesehatan (Studi Kasus Program Promosi Kesehatan). J@TI Undip , VII (2), 105–112. Retrieved from http://ejournal.undip.ac.id/index.ph p/jgti/article/view/4501/4112 Munthafa, A. E., & Mubarok, H. (2017). Penerapan Metode
Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. Jurnal Siliwangi , 3 (2),
192–201. Retrieved from http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/j ssainstek/article/download/355/264 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21. Pedoman Penataan Ruang
Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Dan Kawasan Rawan Gempa Bumi . , (2007). Rangkuti, A. H. (2011). Teknik Pengambilan Keputusan Multi Kriteria Menggunakan Metode BAYES, MPE, CPI DAN AHP. ComTech , 2 (1), 229–238. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publicati ons/166428/teknik-pengambilan- keputusan-multi-kriteria- menggunakan-metode-bayes-mpe- cpi-dan Sarah, F., Devianto, D., & Ginting, B. (2017). Pemilihan Distributor Oleh Cv . Sinar Matahari Pariaman Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Dan Goal Programming. Jurnal Matematika UNAND , VI (4), 64–71. Retrieved from
http://jmua.fmipa.unand.ac.id/inde x.php/jmua/article/download/341/3 32
Sari, F. R., & Sensuse, D. I. (2015). Penerapan Metode Analytic Hierarchy Process Dalam Sistem Penunjang Keputusan Untuk Pemilihan Asuransi. Jurnal Sistem Informasi MTI-UI , 4 (2), 100–109. Retrieved from https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/a rticle/view/253
UNHCR. (2007). Handbook for Emergencies. The emergency preparedness and response section (3rd ed.). Retrieved from
http://www.ifrc.org/PageFiles/9588
4/D.01.03. Handbook for
Emergencies_UNHCR.pdf