## TANTANGAN KEBERLANJUTAN PEKEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN PELALAWAN, RIAU DALAM PERUBAHAN PERDAGANGAN GLOBAL*
Sakti Hutabarat 1,2 1 University of Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Wageningen University, Wageningen, The Netherlands E-mail: shutmail@yahoo.com

## ABSTRACT
Oil palm smallholders are potential actors to be included in the global palm oil market. Smallholder plantations account for 41.4% of total oil palm plantation areas and represents 36.6% of total CPO produced in Indonesia in 2015. The number of farmers involves in oil palm plantation encompass 2.3 million farmers which have been an important driver for economic growth in rural areas. However, oil palm smallholders are vulnerable from issues related to unsustainable production including environmental, social and legal issues which might lower access and exclude smallholder access to global market. The objective of this study is to analyze position and capacity of oil palm smallholders in facing global change in international market. Population of this study is oil palm smallholder farmers in Ukui Subdistrict, Pelalawan District, Riau Province which consist of RSPO-certified independent smallholders, Non-certified independent smallholders, and RSPO-certified scheme smallholders. The sample size were 220 farmers and chosen randomly from each group (80, 60 and 80 farmers for each group respectively). The study found that majority of the farmers still apply traditional practices in their plantations and far below the standard of good agricultural practices and certification standards. The challenges faced by the Amanah Association to obtain RSPO certificate is not easy to follow by other smallholders. Therefore, external supports from government and private actors are needed to improve farmers’ capacity to meet and comply with certification and to include small-scale farmers in the palm oil global supply chain.
Keywords : Independent smallholders, scheme smallholders, oil palm, certification, global market

## ABSTRAK
Pekebun kelapa sawit merupakan aktor yang berpotensi menjadi bagian penting dari perdagangan minyak sawit global. Luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 41,4% dari seluruh area perkebunan sawit Indonesia dengan produksi 36,6% dari total produksi minyak sawit Indonesia pada 2015. Jumlah pekebun kelapa sawit rakyat mencapai 2,3 juta; ini merupakan jumlah yang cukup signifikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan. Namun, pekebun kelapa sawit rakyat sangat rentan terhadap berbagai isu (lingkungan, sosial, dan legalitas) yang dapat menghambat akses pasar di rantai suplai internasional. Studi ini bertujuan menganalisis posisi dan kapasitas pekebun kelapa sawit rakyat dalam menghadapi perubahan global perdagangan internasional. Populasi penelitian ini adalah pekebun kelapa sawit rakyat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yaitu pekebun kelapa sawit swadaya bersertifikat RSPO, pekebun kelapa sawit swadaya non-RSPO, dan pekebun kelapa sawit plasma bersertifikat RSPO. Jumlah sampel ditentukan sebesar 220 pekebun dan dipilih secara acak untuk setiap grup (80, 80, dan 80 pekebun). Studi ini memperlihatkan sebagian besar pekebun masih menjalankan bisnis kelapa sawit secara tradisional. Praktik pertanian yang dilakukan masih jauh dari praktik pertanian yang terbaik (good agricultural practices) ataupun dari standar sertifikasi yang ada. Perjuangan pekebun kelapa sawit swadaya Amanah di Kecamatan Ukui untuk memperoleh sertifikasi RSPO memperlihatkan bahwa tantangan tak mudah dicapai pekebun swadaya lain. Campur tangan pemerintah dan aktor lain sangat dibutuhkan pekebun kelapa sawit swadaya untuk dapat disertifikasi dan menjadi bagian dari rantai suplai kelapa sawit internasional.
Kata kunci: Pekebun kelapa sawit rakyat, pekebun swadaya, pekebun plasma, kelapa sawit, sertifikasi,  perdagangan global
*Penelitian ini merupakan bagian dari Program INREF ( the Interdisciplinary Research and Education Fund ) “Towards Envi - ronmentally Sustainable and Equitable Palm Oil: promoting sustainable pathways by exploring connections between flows, networks and systems at multiple levels”, Wageningen University, The Netherlands.
Artikel ini juga telah dipresentasikan dalam Academic Forum on Sustainability I , yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan Centre for Inclusive and Sustainable Development (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

## PENDAHULUAN
Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan tanaman perkebunan lain (Food and Agricultural Organization (FAO), 2010b; World Bank & IFC, 2011b). Minyak sawit atau crude palm oil (CPO) adalah bahan baku penting bagi berbagai produk industri, seperti produk makanan, produk bukan pangan, dan biodiesel (May-Tobin dkk., 2012). Minyak sawit sangat disukai sebagai bahan baku industri karena tersedia dalam jumlah yang besar dan harga yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lain, seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak jagung (Manggabarani, 2009a; Teoh, 2012).
Tanaman kelapa sawit pertama kali ditanam di Indonesia di Buitenzorg Botanic Garden (Ke - bun Raya Bogor) pada 1848 (Buana, Kurniawan, & Siahaan, 2004; Corley & Tinker, 2003). Dua bibit berasal dari “Bourbon atau Mauritius” dan dua lainnya berasal dari Amsterdam Botanic Garden (Gerritsma & Wessel, 1997; Hartley, 1988). Tanaman kelapa sawit pada mulanya di - perkenalkan sebagai tanaman hias atau dekoratif (Pamin, 1998). Sejak 1911, tanaman kelapa sawit mulai dibudidayakan untuk perkebunan komer- sial di Pulau Raja, Asahan, Sumatra Utara, dan di Sungai Liput, Aceh (Buana dkk., 2004; Corley & Tinker, 2003). Perkebunan dan industri kelapa sawit  tidak  mengalami  banyak  perkembangan pada periode peralihan kekuasaan menjelang dan setelah kemerdekaan Indonesia karena stabilitas politik tidak mendukung investasi di bidang perkebunan kelapa sawit (Pahan, 2012).
Pembangunan perkebunan kelapa sawit baru dimulai kembali ketika pemerintah Indonesia membentuk Perusahaan Negara Perkebunan (PNP)/Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) kelapa sawit pada 1969 (Badrun, 2010a; Mang - gabarani, 2009b; Pahan, 2012). Investasi untuk membangun PNP didanai oleh Bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (The Asian Development Bank). Pada 1971, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 131.298 hektare (ha) dengan perincian 84.640 ha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (PBN/PNP) dan 46.658 ha dikelola oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS)
Tabel 1. Luas Area Perkebunan Sawit di Indonesia
Tahun 1980–2015 (hektare) Tahun PR PBN PBS Total 1970 84.640 46.658 131.298 1980 6.175 199.538 88.847 294.560 1990 291.338 372.246 463.093 1.126.677 2000 1.166.758 588.125 2.403.194 4.158.077 2010 3.387.258 658.492 4.503.078 8.548.828 2015 4.739.986 769.357 5.935.465 11.444.808
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2014)
Keterangan: PR (Perkebunan Rakyat), PBN (Perkebunan Besar Negara), PBS (Perkebunan Besar Swasta)
(Tabel 1). Pada 1970-an, belum terdapat catatan mengenai luas Perkebunan Rakyat (PR).
Pemerintah  Indonesia  menyadari  bahwa kelapa  sawit  merupakan  sektor  ekonomi  yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pertama, penggunaan  lahan  yang  efisien.  Kelapa  sawit hanya membutuhkan 6% lahan pertanian untuk menghasilkan  lebih  dari  40%  minyak  nabati dunia  (Darmawan,  2015).  Rumondang  (2017) mengklaim bahwa minyak nabati yang dihasilkan oleh 1 ha tanaman kelapa sawit setara dengan minyak nabati yang dihasilkan oleh 4–10 ha tanaman lain. Kedua, luas perkebunan kelapa sawit  rakyat  mencapai  41%  dari  luas  keselu - ruhan kebun kelapa sawit di Indonesia dengan jumlah pekebun yang terlibat mencapai 2,2 juta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014). Ketiga, sektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja untuk lebih dari 5,7 juta pekebun kecil dan pekerja perkebunan, sementara 16 juta keluarga dihidupi sektor kelapa sawit secara tidak langsung (Nediasari, 2017). Keempat, kegiatan perkebunan  kelapa  sawit  menyumbang  lebih dari  15%  pada  pertumbuhan  produk  domestik bruto Indonesia (BPS-Statistics Indonesia, 2015). Kelima, pendapatan negara dari ekspor minyak sawit dan produk-produk turunannya menempati posisi penting. Nilai ekspor sektor kelapa sawit mencapai sekitar US$19 miliar pada 2013 (Ru- mondang, 2017).
Pada 2015, luas perkebunan sawit mencapai 11,4 juta ha (Tabel 1). Posisi perkebunan rakyat menjadi sangat penting karena mencapai 41%, terutama perkebunan sawit swadaya. Perluasan perkebunan kelapa sawit pada umumnya tidak dilengkapi dokumen kepemilikan lahan dan registrasi usaha serta tidak memperhatikan faktor-
faktor penunjang keberlanjutan. Akibatnya, per- luasan perkebunan kelapa sawit yang sangat pesat ini menjadi begitu liar dan tidak terkontrol oleh pemerintah. Kondisi ini diperparah oleh praktik budi daya tradisional yang diklaim oleh ma- syarakat konsumen dunia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai penyebab terjadinya deforestasi (Angelsen, 1995; Ansari, Bhartata, Hudata,  Kurniawan,  &  Rianda,  2007;  Carlson dkk.,  2012;  Casson,  2000),  degradasi  lahan (Fairhurst & McLaughlin, 2009; von Uexkull & Mutert, 1994; World Resources Institute (WRI), 2010),  hilangnya  keragaman-hayati  (Edwards dkk.,  2014;  Fitzherbert  dkk.,  2008;  Koh  & Ghazoul, 2008; Swarna Nantha & Tisdell, 2009), emisi gas karbon (Carlson dkk., 2013; Smith dkk., 2007), konversi lahan (Anggraini & Grundmann, 2013; Susanti & Burgers, 2013), kebakaran lahan/ hutan (Lima dkk., 2012; Priadjati, 2002; Rowell & Moore, 2000; Suyanto, 2007), ketahanan pa- ngan (Ewing & Msangi, 2009; Koczberski, Curry, & Anjen, 2012; Nesadurai, 2013; World Growth, 2010), konflik lahan (Colchester, 2006; Kohne, 2014;  Marti,  2008;  Tauli-Corpuz  &  Tamang, 2007), serta kerusakan lingkungan lain.
Untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, berbagai usaha dan tindakan telah dilakukan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional (Maulud & Saidi, 2012; ProForest, 2003; UNDP, 2012; WWF Malaysia, 2003). Sejumlah LSM dan perusahaan swasta internasional telah membentuk forum atau lembaga untuk menghadapi perluasan perkebunan kelapa  sawit  yang  semakin  sulit  dikendalikan, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),  International  Sustainable  and  Carbon Certificate (ISCC), UTZ Certified, Global GAP, dan Rainforest Alliance (RA).
Berbagai studi telah dilakukan untuk meng- ungkap dampak perubahan pasar global dan sertifikasi bagi pekebun kecil, seperti fairtrade pada tanaman kopi (Arnould, Plastina, & Ball, 2009; Bacon, Mendez, Gomez, Stuart, & Flores, 2008; Barham, Callenes, Gitter, Lewis, & Weber, 2011), tanaman cokelat (Moreno Echeverri, 2011; Nelson, Opoku, Martin, & Posthumus, 2013), kapas (Ferrigno & Monday, 2013; Nelson &
Smith, 2011), dan tanaman hortikultura (Asfaw, 2011; Graffham dkk ., 2007; Mausch & Mithöfer, 2011). Studi yang berkaitan dengan kelapa sawit di Indonesia di antaranya berkaitan dengan ma- salah lingkungan, seperti deforestasi (McCarthy &  Cramb,  2009),  kebakaran  lahan  dan  hutan (Simorangkir, 2007), hilangnya keanekaragaman hayati (Foster dkk., 2011; Nantha & Tisdell, 2009), lahan gambut (Saharjo, Wasis, & Mulyana, 2011), degradasi lahan (Fairhurst & McLaughlin, 2009), dan emisi gas karbon (Austin, Kasibhatla, Urban, Stolle, & Vincent 2015; Carlson, dkk., 2013), masalah sosial seperti konflik lahan (Bu - didarsono,  Rahmanulloh,  &  Sofiyuddin,  2013; Colchester, 2010), ketahanan pangan (Haugen, 2009) dan kesehatan, masalah ekonomi (Budihar- sono dkk., 2012; Dewi, Belcher, & Puntodewo, 2005; Narno, 2017; Zen dkk., 2006), serta biofuel (Fortin,  2011;  Lee,  Rist,  Obidzinski,  Ghazoul, & Koh, 2011). Berbagai studi tentang pekebun rakyat lebih banyak berkaitan dengan isu-isu produksi, lingkungan, dan konflik penggunaan lahan (Molenaar, Persch-Orth, Lord, Taylor, & Harms., 2010; Molenaar dkk., 2013; Rist dkk., 2010). Beberapa studi yang berfokus pada isu pasar global berkaitan dengan sertifikasi perke - bunan (Hidayat, Glasbergen, & Offemans, 2015; Kuit & Waarts, 2014; Markne, 2015; Ponte, 2015; Vermeulen & Goad, 2006; Vermeulen dkk., 2008; World Bank & IFC, 2011a). Studi yang berkaitan tentang dampak perubahan pasar global, terutama sertifikasi  untuk  pekebun  kelapa  sawit  rakyat, masih belum banyak dilakukan. Grup  sertifikasi pekebun kelapa sawit swadaya yang  pertama di Indonesia  mendapatkan  sertifikasi  pada  perte- ngah an 2013. Selama lima tahun terakhir, baru empat  grup  pekebun  kelapa  sawit  swadaya yang  telah  mendapatkan  sertifikasi  RSPO  di Indonesia. Berbagai tantangan dihadapi pekebun kelapa sawit swadaya, dari akses informasi dan teknologi, akses input ,  akses  finansial,  sampai akses pasar, sehingga menghambat akses menuju sertifikasi dan pasar global. Kondisi perkebunan kelapa sawit swadaya tersebut mendorong dilak - sanakannya studi ini.
Tulisan ini membahas: 1) kondisi usaha perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini, 2) faktor- faktor pembatas yang dapat menghambat ter- penuhinya standar dan kriteria untuk memperoleh
sertifikasi  kebun  kelapa  sawit  rakyat,  serta  3) strategi dan tindakan yang dapat direkomenda- sikan untuk meningkatkan kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi lebih baik, lestari, dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis posisi dan kapasitas pekebun kelapa sawit rakyat, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pekebun untuk memenuhi kriteria dan standar sertifikasi kebun kelapa sawit, serta mengevaluasi strategi dan tindakan yang dapat mendukung pekebun dalam memperoleh sertifi - kasi kebun kelapa sawit.
Dasar teoretis yang digunakan untuk mem- bahas masalah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut teori ekonomi mikro (Henderson & Quandt, 1980), pekebun kelapa sawit adalah individu yang mengelola berbagai faktor produksi (seperti bibit kelapa sawit, pupuk, dan herbisida) menjadi suatu produk, yaitu buah kelapa sawit atau TBS. Pekebun sebagai penge - lola pada prinsipnya mencari kombinasi  berbagai faktor produksi yang dapat menghasilkan produksi yang paling optimal (Colman & Young, 1989). Namun, produksi yang optimal bukanlah tujuan utama dari suatu usaha, melainkan profit yang maksimal, yaitu selisih terbesar antara nilai penjualan dan biaya produksi (Chambers, 1988).
Nilai penjualan bergantung pada berat TBS (kg) dan harga TBS (rupiah per kg).  Namun, harga TBS tidak hanya dipengaruhi oleh variabel “berat TBS”, tetapi juga “kualitas TBS” ( rendemen CPO dan PKO) (Kementerian Pertanian  Republik Indonesia, 2005, 2013). Pekebun sebagai pro- dusen dalam rantai pasok TBS tidak dapat me me ngaruhi  harga  TBS  ( price taker ) sehingga nilai penjualan hanya dapat ditingkatkan apabila pekebun mampu menghasilkan TBS yang lebih banyak dengan rendemen CPO dan PKO yang lebih tinggi.
Pada sisi biaya, pekebun juga tidak dapat me mengaruhi  harga-harga input . Oleh karena itu, pekebun harus mencari kombinasi input yang paling murah, tetapi menghasilkan produksi yang paling banyak. Dalam sistem produksi pertanian, faktor pembatas bukan hanya dari variabel inter- nal, seperti kondisi lahan, tenaga kerja, kapasitas pekebun, dan organisasi pekebun, melainkan juga variabel eksternal yang dikendalikan oleh aktor- aktor lain di dalam sistem rantai pasok kelapa
sawit (Molenaar dkk., 2010). Variabel eksternal dapat berupa aktor atau institusi yang mengenda- likan akses informasi, input , pasar, dan finansial.
Sistem rantai pasok yang dapat dikoordi- nasikan  dengan  cara  efektif  dan  efisien  akan meningkatkan profit secara adil kepada semua aktor yang bekerja dalam sistem rantai pasok kelapa sawit. Produk kelapa sawit yang dipasar - kan secara internasional akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam sistem perdagangan internasional, seperti sertifikasi produk yang men - syaratkan produk ramah lingkungan dan ramah sosial (González & Nigh, 2005; Manggabarani, 2009b; Vermeulen dkk., 2008).
Sertifikasi produk merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk-produk kelapa sawit yang dipasar - kan diproduksi dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan. Sertifikasi merupakan serangkaian standar dan kriteria yang harus dipenuhi setiap aktor yang terkait dalam rantai pasok suatu produk yang diperdagangkan, baik di level nasional maupun internasional. Sertifikasi yang terkait dengan produk-produk kelapa sawit antara lain RSPO, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), Forest Alliance (FA), dan Good Agricultural Practices (GAP). RSPO ialah sertifikat  untuk  produk-produk  minyak  sawit yang digunakan untuk produk-produk makanan dan non-makanan yang ditujukan ke pasar Eropa. Sementara itu, ISPO ialah sertifikat yang wajib dimiliki setiap produsen minyak sawit dan produk turunannya yang beroperasi di wilayah Indonesia. Sertifikat ISCC digunakan untuk ekspor minyak sawit  yang  diekspor  ke  Eropa  untuk  produksi biodiesel.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Populasi penelitian ada- lah  pekebun  kelapa  sawit  rakyat  yang  terdiri atas pekebun swadaya yang telah mendapatkan ser ti fikat RSPO, pekebun swadaya yang belum mendapatkan  sertifikat  RSPO,  dan  pekebun plasma bersertifikat RSPO yang memiliki kontrak kerja sama dengan PT Inti Indosawit Subur (PT IIS). Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pada
tingkat  kepercayaan  90%  yang  dianggap  telah mewakili populasi dengan pertimbangan hampir semua pekebun adalah mantan pekebun trans- migran yang memiliki karakteristik dan kondisi perkebunan yang relatif homogen. Pekebun sampel dipilih secara acak dari tiap subpopulasi sehingga  diperoleh  80  pekebun  swadaya  yang bersertifikat RSPO, 80 pekebun swadaya yang belum  mendapat  sertifikat,  dan  80  pekebun plasma nonsertifikat.
Data  yang  dibutuhkan  terdiri  atas  profil pekebun dan data-data yang berkaitan dengan proses  produksi  kelapa  sawit  mulai  material (bibit, pupuk, herbisida, dan pestisida), peme- liharaan tanaman (pemupukan, pembersihan piringan, pembersihan blok tanaman/gawangan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengelolaan tajuk, serta pemeliharaan infrastruk- tur), pemanenan (panen, timbang, dan angkut), serta pemasaran (pedagang pengumpul, agen, dan pabrik kelapa sawit/PKS). Data sertifikasi mengacu pada standar RSPO yang terdiri atas 8 prinsip, 35 kriteria, dan 78 indikator (RSPO, 2012). Prinsip RSPO yang dijadikan acuan adalah (1) Komitmen terhadap transparansi, (2) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang, (4) Penerapan praktik-praktik budi daya terbaik, (5) Tanggung jawab lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, (6) Tanggung jawab terhadap pekerja, individu-individu, dan komunitas dari pekebun kemitraan dan swadaya, (7) Pengembangan perkebunan baru secara ber- tanggung  jawab,  serta  (8)  Komitmen  terhadap perbaikan terus-menerus (RSPO, 2010). Faktor- faktor pembatas yang diduga memengaruhi kapasitas pekebun untuk memperoleh sertifikasi antara lain akses informasi, akses teknologi, akses faktor produksi ( input ), akses finansial, dan akses pasar (Molenaar dkk., 2010).
Pengumpulan data dilakukan melalui wawa - ncara langsung kepada pekebun sampel terpilih. Studi ini juga mengumpulkan data melalui wawa - ncara dengan stakeholder yang terkait, seperti manajer asosiasi, internal control system (ICS), pengurus Koperasi Unit Desa (KUD), kepala desa, staf pabrik kelapa sawit (PKS), staf Dinas Perkebunan  Kabupaten  Pelalawan,  pedagang
pengumpul TBS, dan pedagang perantara TBS. Data sekunder, seperti harga input , produksi TBS, jumlah penduduk, harga TBS, dan dokumen pendukung lainnya, diperoleh dari stakeholder atau lembaga yang relevan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), KUD, Asosiasi Petani Ke- lapa Sawit Swadaya Amanah, kantor desa, dinas perkebunan, dan perusahaan perkebunan.
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif, antara lain menggu- nakan analisis perbandingan antara biaya dan benefit. Analisis  terhadap  praktik-praktik  budi daya dan tata kelola perkebunan sawit oleh pe - kebun kelapa sawit swadaya dilakukan dengan menggunakan catatan budi daya pekebun dan kuesioner prinsip, kriteria, dan indikator standar RSPO. Analisis terhadap penerapan standar RSPO menggunakan skala Guttman yang dimodifikasi. Dalam skala Guttman, responden yang memilih jawaban dengan bobot yang lebih tinggi berarti memiliki kesenjangan yang lebih kecil dibanding- kan jawaban yang memiliki bobot lebih rendah. Penerapan standar RSPO pekebun kelapa sawit dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan diberi skor 1–5. Jumlah pertanyaan disesuaikan dengan jumlah kriteria yang diukur untuk pekebun rakyat, yaitu 35 kriteria dengan skor tertinggi 5 dan skor terendah 1 (Nazir, 2014).
Setiap kriteria capaian diukur dengan meng- gunakan skala interval dengan skor tertinggi (h) = 5, skor terendah (l) = 1, dan jumlah kelas (s) = 5. Skala interval = ((h-l)/n)-1). Rata-rata sampel untuk setiap kriteria:
∑ = ∑ = k s n ks X n 1 (1) ∑ = ∑ = k s n ks X n 1 = skor rata-rata sampel untuk kriteria ke-k.
X ks = skor setiap sampel (s) untuk kriteria ke-k, dan
n = jumlah sampel.
Capaian  dari  kriteria  dalam  setiap  prinsip diukur dengan skala interval dengan skor tertinggi (p × h), skor terendah (p × l), dan jumlah kelas (s) = 5. Skala interval = ((p(h-l))/n)-0,01). Rata-rata sampel untuk setiap prinsip:
∑ = ∑ ∑       = = p k r s n ks X n 1 1 (2)
∑ = ∑ ∑       = = p k r s n ks X n 1 1 = skor rata-rata sampel untuk kriteria dalam prinsip ke-p,
X ks = skor setiap sampel ( s ) untuk kriteria ( k 1...r ) dalam prinsip ke-p,
r = jumlah kriteria dalam suatu prinsip, dan n = jumlah sampel.
Capaian  untuk  keseluruhan  kriteria  dalam keseluruhan prinsip (35 kriteria) menggunakan skala interval dengan skor tertinggi ( h ) = 35 × 5 = 175 dan skor terendah (l) = 35 × 1, dan jumlah kelas  (s)  =  5.  Skala  interval  =  ((h-l)/n)-0,01). Rata-rata sampel untuk semua kriteria dalam seluruh prinsip:
X X n k r s n ks = ∑ ∑       = = 1 1 (3)
X
X n k r s n ks = ∑ ∑    
  = = 1 1 = skor rata-rata sampel untuk semua kriteria ( k ), X ks = skor setiap sampel ( s ) untuk semua kriteria ( k ), r = jumlah keseluruhan kriteria,
n = jumlah sampel.

## SIAPAKAH PEKEBUN KELAPA SAWIT?
Pekebun  kelapa  sawit  swadaya  ialah  pekebun rakyat yang segala aktivitas perkebunannya dilakukan secara mandiri, sedangkan, pekebun plasma ialah pekebun rakyat yang bekerja sama atau memiliki kontrak usaha dengan perusahaan atau pabrik kelapa sawit. Adapun pekebun kelapa sawit rakyat ialah pekebun yang menanam kelapa sawit, baik secara monokultur maupun tumpang sari dengan tanaman lain dan/atau peternakan dan perikanan yang dikategorikan sebagai usaha kecil. Usaha perkebunan rakyat biasanya tidak berbadan hukum; dikelola oleh pekebun sendiri dengan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga ternak. Luas perkebunan rakyat masih menjadi perdebatan. Menurut RSPO (2009), ukuran lahan perkebunan rakyat adalah di bawah
50 ha. Indonesia belum memiliki kriteria yang tegas tentang luas maksimum perkebunan rakyat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan dua kategori pelaku usaha perkebunan, yaitu pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Undang-undang perkebunan tidak menyebutkan secara tegas mengenai “luas lahan” pekebun rakyat dan hanya menyebutkan “skala tertentu” didefinisikan  sebagai  skala  usaha  perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha (Presiden Republik Indonesia, 2014). Namun, dalam Peraturan Menteri Pertanian No- mor 33 Tahun 2006 tentang Program Revitalisasi Perkebunan disebutkan, suatu perkebunan masuk kategori perkebunan rakyat apabila luasannya kurang dari 25 ha (Kementerian Pertanian Re- publik Indonesia, 2006). Saat ini, dikenal bebe- rapa istilah pekebun kelapa sawit rakyat, seperti pekebun plasma dan pekebun swadaya (Badrun, 2010b; Manggabarani, 2009a).
Pekebun plasma merupakan pekebun peserta program Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau dike- nal dengan Pola PIR. Pola PIR merupakan pola pengembangan perkebunan dengan menggunakan perusahaan perkebunan besar sebagai inti yang membina dan membantu perkebunan rakyat yang merupakan kebun plasma (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 1983, 1985). Program PIR yang mulai diluncurkan pada 1978 bertujuan membantu masyarakat pekebun dalam mengelola kebun kelapa sawitnya, meningkatkan produksi, dan memasarkan TBS (Manggabarani, 2009b).
Pekebun PIR pada mulanya masyarakat di sekitar kebun inti milik PBN/PNP/PTP. Pekebun yang berpartisipasi dalam program ini mendapatkan lahan perkebunan seluas 2 ha dan lahan pekarangan seluas 0,5 ha (Molenaar dkk., 2010). Pekebun peserta memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan inti. Dalam kontrak kerja sama diatur antara lain: (1) perusahaan melakukan pembukaan lahan, penanaman, dan penanaman sebelum dikonversi atau diserahkan pengelolaannya kepada pekebun peserta, (2) pekebun bertanggung jawab memelihara tanaman setelah kebun dikonversi menurut standar yang telah ditetapkan perusahaan, (3) pekebun wajib
menjual TBS dari kebun plasma selama masa kontrak dan/atau sebelum pelunasan pinjaman pembangunan kebun plasma, (4) pengembalian kredit pinjaman dilakukan melalui pemotongan hasil penjualan TBS pada setiap kali panen atau per bulan yang dikoordinasi oleh KUD tempat pekebun menjadi anggotanya.
Pembangunan perkebunan rakyat didasari oleh Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 695 Tahun 1979, Kepmentan Nomor 310 Tahun 1981, Kepmentan Nomor 182 Tahun 1983, dan Kepmentan Nomor 668 Tahun 1985. Pem- bangunan perkebunan rakyat pola PIR didukung pendanaan dari Bank Dunia (Badrun, 2010b). Sistem kontrak kerja sama PIR memberikan ak- ses yang luas kepada pekebun plasma. Pekebun mendapatkan lahan yang telah bersertifikat hak milik, pengelolaan lingkungan dilakukan secara terintegrasi dengan kebun inti, dan pendaftaran usaha dilakukan dengan mendapatkan bantuan dari perusahaan inti. Pekebun juga wajib menerapkan praktik budi daya terbaik yang menjadi standar kebun inti sehingga kualitas pekerjaan, proses produksi, dan kualitas TBS sangat terjamin (Bad- run, 2010b). Sistem ini menjamin ketersediaan faktor-faktor produksi yang difasilitasi oleh kebun inti dan KUD. Akses pasar sangat terbuka karena semua hasil TBS dari kebun plasma wajib dibeli oleh PKS dari kebun inti. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kebun plasma pada saat ini disertifikasi secara terintegrasi dengan kebun inti.
Pola PIR kemudian berkembang dengan berbagai pola baru, seperti PIR Khusus, PIR Lo- kal, PIR-TRANS, dan PIR KKPA. PIR-TRANS diluncurkan berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 serta ditindaklanjuti oleh 11 peraturan menteri dan lembaga pemerintah. Namun, sejak Paket Januari (Pakjan) dikeluarkan pada 1990, yang menghentikan program pinja- man lunak, PIR-TRANS kemudian dimodifikasi menjadi PIR-KKPA, yang didukung oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian serta Menteri Koperasi dan UKM Nomor 73/ Kpts/OT.210/2/1998 dan 01/SKB/M/II/98 (Manggabarani, 2009b). Semua pola PIR me- miliki sistem kontrak kerja sama yang hampir sama. Perbedaan terletak pada sistem pendanaan. PIR-Trans yang dibina oleh perusahaan swasta nasional semula didanai dari pinjaman lunak
yang disalurkan oleh perbankan nasional di dalam negeri. Namun, sejak dikeluarkannya Pakjan 1990, dukungan pendanaan dialihkan kepada Koperasi Kredit Primer Anggota yang bersumber pada kredit likuiditas Bank Indonesia. Pada 1999, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak lagi berke- wajiban  menyediakan  Kredit  Likuiditas  Bank Indonesia (KLBI) sehingga penyediaan pinjaman lunak dialihkan kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Permintaan dan harga TBS yang terus me- ning kat kemudian direspons oleh masyarakat dengan membangun kebun-kebun kelapa sawit yang baru. Tingkat pendapatan pekebun dari tanaman kelapa sawit plasma yang cukup tinggi dibandingkan tanaman perkebunan lainnya telah mendapatkan perhatian yang serius dari masyara- kat di sekitar kebun plasma.  Masyarakat lokal mulai  menanam  kelapa  sawit  di  lahan  mereka sendiri. Perkebunan kelapa sawit rakyat ini ke - mudian dikenal dengan nama “ perkebunan kelapa sawit swadaya” (Rahadian, 2013). Kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan secara individual dan mandiri tanpa bantuan dan koordinasi dengan pekebun lain atau pihak lain menyebabkan kondisi perkebunan kelapa sawit swadaya sangat bervariasi antara satu dan yang lain. Luas lahan pekebun kelapa sawit swadaya sangat beragam, mulai kurang dari 1 hektare hingga puluhan hektare. Lokasi kebun pekebun swadaya tersebar luas dengan jarak yang berbeda-beda antar-kebun pekebun serta antara kebun pekebun dan pabrik kelapa sawit. Pekebun juga menggunakan faktor produksi yang sangat bervariasi, baik bibit tana- man, pupuk, maupun tenaga kerja (Hutabarat, Slingerland, & Dries, 2017).
TBS yang dihasilkan pekebun swadaya pada mulanya ditampung oleh PKS, yang kapasitas produksinya belum terpenuhi dari produksi kebun inti dan kebun plasma. Seiring dengan permin- taan minyak sawit dunia yang meningkat pesat, investasi untuk pendirian PKS juga meningkat tajam. Jumlah PKS dengan kapasitas yang sema- kin besar membutuhkan bahan baku TBS yang tidak sedikit. Permintaan TBS yang meningkat dan harga TBS yang semakin membaik mendo- rong masyarakat memperluas kebun kelapa sawit swadaya.  Perluasan  perkebunan  kelapa  sawit
merupakan pilihan sederhana karena masyarakat memiliki informasi dan pengetahuan yang terba- tas tentang budi daya kelapa sawit. Optimalisasi penggunaan faktor produksi dan keberlanjutan dalam produksi kelapa sawit belum mendapatkan perhatian serius bagi masyarakat lokal. Kondisi inilah yang mendorong perlunya sertifikasi kebun untuk  menjamin  agar  produksi  kelapa  sawit dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
Pekebun swadaya bersertifikat adalah peke - bun swadaya yang tergabung dalam suatu grup, organisasi, atau asosiasi yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi produk kelapa sawit, seperti RSPO, ISPO, dan ISCC. Sertifikat produk  TBS  kelapa  sawit  diperoleh  melalui serangkaian proses hingga dinyatakan telah memenuhi semua standar yang disyaratkan oleh lembaga sertifikasi.

## a.  Profil Pekebun Sampel
Pekebun yang tergabung dalam Asosiasi Ama- nah adalah pekebun plasma yang melakukan perluasan lahan kebun sawit di luar area kebun plasma dan para pendatang yang membuka lahan perkebunan sawit di sekitar kebun plasma. Para pekebun membeli lahan dan membuka kebun sawit dengan mencontoh model yang dilakukan di kebun plasma. Dengan demikian, pekebun Asosiasi Amanah merupakan pekebun swadaya. Asosiasi Amanah mendapatkan sertifikat RSPO pada Juli 2013 dan sertifikat ISPO pada 2016. Pekebun swadaya yang belum disertifikasi pada umumnya bekerja secara individu dan tersebar luas dengan jarak yang berbeda-beda, baik an- tarkebun maupun dari kebun ke PKS. Luas lahan
kebun  sawit  pekebun  swadaya  dan  jenis  bibit yang digunakan juga sangat bervariasi (Tabel 1). Pekebun plasma adalah pekebun yang diorgan- isasikan oleh kebun inti dalam bentuk KUD atau Koperasi Sawit (Kopsa).
Usia pekebun plasma rata-rata lebih tua dari- pada pekebun swadaya Amanah (tersertifikasi) dan pekebun swadaya tidak tersertifikasi (Tabel 2). Kebun plasma merupakan perkebunan kelapa sawit yang pertama sekali dibangun di Indonesia sehingga saat ini mulai dilakukan replanting . Pekebun  swadaya  (bersertifikat  ataupun  non - sertifikat) adalah pekebun yang datang kemudian tanpa ada koordinasi atau menjadi bagian dari suatu organisasi pekebun.

## b. Praktik Budi Daya Kelapa Sawit
Pekebun swadaya pada umumnya bersifat tradi- sional dengan cara-cara produksi yang tradisional. Bibit diperoleh dari kebun plasma atau dari kebun pekebun swadaya lain sehingga variasinya sangat besar (Tabel 2). Bibit yang berasal dari pohon kelapa  sawit  yang  bibitnya  berasal  dari  PPKS Marihat ini sering disebut dengan “Mariles” (singkatan dari Marihat lelesan ). Pekebun juga membeli bibit kelapa sawit dari penangkar yang tidak resmi atau tidak memiliki sertifikat penang - kar. Pemeliharaan tanaman dilakukan seadanya sehingga kurang menciptakan kondisi yang optimal bagi tanaman untuk menyerap pupuk dan saat pemanenan. Gulma yang tumbuh liar merupakan kompetitor pohon kelapa sawit dalam mendapatkan nutrisi. Gulma juga menyulitkan tenaga panen dalam pekerjaan memanen dan memungut brondolan yang berakibat rendahnya
Tabel 2. Profil Pekebun dan Kebun Sampel
Pekebun Swadaya Bersertifikat (n = 80) Pekebun Swadaya Belum Disertifikasi (n = 80) Pekebun Plasma Belum Disertifikasi (n = 80) Usia (tahun) 43 ± 9,0 43 ± 8,3 48,7 ± 10,8 Lama pendidikan (tahun) 7,4 ± 2,7 7,7 ± 2,6 8,1 ± 3,5 Luas lahan (ha) 2,2 ± 0,4 2,5 ± 1,2 2,0 ± 0,0 Produksi TBS (t/ha) 20,3 ± 4,7 15,5 ± 5,2 13,6 ± 6,1 Profit kebun sawit (juta Rp/ha/th) 18.5 ± 6,1 14.9 ± 6,6 12,6 ± 7,7 Bibit yang digunakan Bervariasi Sangat Bervariasi Bibit Unggul Penggunaan pupuk Rekomendasi Bervariasi Rekomendasi
kuantitas  dan  kualitas  buah  sawit.  Kondisi  ini berbeda dengan pekebun plasma, yang pengelo- laannya didukung oleh kebun inti dengan meng- gunakan bibit unggul dan teknik budi daya yang setara dengan kebun inti. Kebun swadaya yang sudah disertifikasi pada umumnya memiliki tata kelola perkebunan dan teknik budi daya yang lebih  baik  dibandingkan  kebun  swadaya  yang belum disertifikasi.

## c.  Produktivitas Kebun Kelapa Sawit
Dengan menggunakan bibit yang kualitasnya tidak jelas dan tidak unggul serta praktik budi daya yang tidak baik, produksi kebun swadaya rata-rata di bawah produksi kebun plasma atau - pun kebun inti. Pekebun swadaya nonsertifikasi rata-rata menghasilkan 15,5 ton TBS/ha/tahun, pekebun swadaya bersertifikat RSPO menghasil - kan 20,3 ton TBS/ha/tahun, dan pekebun plasma bersertifikat RSPO menghasilkan 13,5 ton TBS/ ha/tahun (Tabel 2). Produktivitas kebun plasma yang lebih rendah disebabkan oleh usia tanaman yang telah mencapai lebih dari 25 tahun. Menurut Molenaar dkk. (2010), produktivitas pekebun di Indonesia berkisar antar 9–24 ton TBS/ha/tahun, sedangkan di Malaysia 14–19 ton TBS/ha/tahun. Hasil penelitian Lee (2013) di beberapa wilayah di Sumatra menunjukkan produksi perkebunan kelapa sawit pekebun swadaya umur 5–9 tahun rata-rata 14,82 ton TBS/ha/tahun, sedangkan produktivitas pekebun plasma 17,8 ton TBS/ha/ tahun. Untuk tanaman usia 9–17 tahun, produkti- vitas pekebun swadaya hanya 15,9 ton TBS/ha/ta - hun, sedangkan pekebun plasma 22,1 ton TBS/ha/ tahun. Pengetahuan pekebun yang rendah tentang tanaman kelapa sawit menyebabkan perkebunan kelapa sawit dikelola dengan praktik-praktik budi daya yang kurang baik. Namun, terbatasnya akses pekebun swadaya pada berbagai sumber daya, seperti  akses  informasi,  input,  finansial,  dan pasar, dapat juga memengaruhi kinerja usaha pekebun kelapa sawit pola swadaya (Molenaar dkk., 2010).

## d. Akses pada Sumber Daya Produksi
Pekebun swadaya pada umumnya tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang teknologi, jenis dan kualitas input , harga input , serta harga
TBS, sehingga menyulitkannya memilih kombi- nasi input yang paling optimal untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Input produksi seperti bibit unggul dan pupuk sangat sulit diperoleh dan harganya cukup mahal. Pekebun mulai menanam kelapa sawit pada 1990-an, ketika produsen bibit kelapa  sawit  unggul  satu-satunya  di  Indonesia hanyalah PPKS Marihat, yang secara eksklusif hanya melayani perkebunan-perkebunan besar negara dan/atau perkebunan besar swasta. Akses untuk mendapatkan bibit unggul hampir tidak ada sama sekali. Perusahaan-perusahaan penghasil bibit unggul baru mulai muncul pada 2004, se- perti PT Socfindo, PT London Sumatra Indonesia, PT Bina Sawit Makmur (Selapan Jaya Group), PT Tunggal Yunus Estate, PT Tania Selatan, PT Sa- saran Ehsan Mekar Sari, PT Dami Mas  Sejahtera (SMART), PT Bakti Tani Nusantara, dan OPSG (Asian Agri) (Fauzi, 2012). Pekebun juga memi- liki akses yang terbatas untuk mendapatkan pupuk. Rantai pasok pupuk yang pada umumnya tertutup hanya diperoleh melalui saluran-saluran tertentu, seperti perusahaan perkebunan, koperasi, dan agen-agen yang terbatas. Ketersediaan pupuk yang terbatas menyebabkan pembelian pupuk dalam jumlah besar harus terdaftar dalam rantai pasok pengadaan dan penyaluran pupuk.
Kemampuan finansial pekebun yang rata-rata cukup rendah menyebabkan pengadaan faktor-faktor produksi tidak dapat dipenuhi sesuai dengan standar yang seharusnya. Lembaga- lembaga keuangan pada umumnya tidak berani memberikan pinjaman dana karena risiko yang dianggap cukup  besar. Pekebun swadaya  pada umumnya hanya mampu berproduksi untuk me me nuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari se- hingga tidak ada kelebihan pendapatan yang bisa dialihkan untuk pembayaran cicilan dan bunga pinjaman.

## e.  Akses Pasar dan Penetapan Harga TBS
Kondis i pekebun swadaya yang sangat bervariasi antar-pekebun, seperti kualitas bibit, kesuburan tanah, jarak kebun dengan pabrik, dan kondisi jalan, menyebabkan produktivitas dan kualitas produksi  kelapa  sawitnya  sangat  bervariasi dan sulit mendapatkan harga yang tinggi. Pada mulanya, pekebun swadaya dapat menjual TBS
melalui koperasi atau pedagang perantara yang memiliki akses ke PKS yang belum mencapai kapasitas produksi, baik dari kebun inti maupun kebun plasma. Namun, seiring dengan pening- katan hasil kebun inti dan plasma, PKS tidak lagi bergantung pada suplai buah dari kebun swadaya.
Pekebun masih banyak yang belum menyadari  bahwa  harga  TBS  ditentukan  dari rendemen, bukan dari berat tandan saja. Sejak 2005, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395 Tahun 2005 ten- tang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, penetapan harga TBS sangat dipengaruhi oleh tingkat  rendemen  CPO  dan  PKO,  harga  CPO dan  PKO,  serta  biaya  produksi  CPO  dari  tiap PKS. Penetapan harga ini sebenarnya ditujukan untuk pekebun plasma, yang umur tanamannya dapat diketahui dengan pasti, sedangkan peke- bun  swadaya  pada  umumnya  memiliki  umur tanaman yang sangat bervariasi sehingga sulit menggunakan harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Perusahaan pada umumnya menetapkan harga yang lebih rendah untuk TBS dari kebun swadaya.
Secara  umum,  fluktuasi  harga  TBS  juga dipengaruhi oleh faktor iklim (Corley & Tinker, 2003; Pahan, 2012). Pada musim kering, produksi TBS biasanya rendah sehingga suplai ke PKS juga menurun dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Pada musim hujan, produksi ber- limpah menyebabkan harga menjadi lebih rendah. Fluktuasi produksi yang merupakan respons tanaman kelapa sawit terhadap pengaruh iklim belum banyak diketahui oleh pekebun sebagai salah satu faktor yang menyebabkan variasi harga sepanjang tahun.
Perbandingan antara kapasitas PKS yang tersedia dan jumlah TBS yang dihasilkan di suatu lokasi tertentu akan memengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran TBS serta selanjutnya tingkat harga TBS. Saat ini informasi mengenai jumlah perusahaan dan PKS serta kapasitas produksinya dapat diperoleh di Direktorat Jender- al Perkebunan (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014) atau Badan Pusat Statistik (Badan Pusat
Statistik, 2014). Namun, data jumlah pekebun kelapa sawit rakyat, khususnya pekebun swadaya, belum tersedia dengan lengkap dan akurat. Seba- gian besar dari pekebun swadaya belum memiliki surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B), se- hingga luas area dan produksi kelapa sawit rakyat belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya informasi yang akurat mengenai produksi TBS pekebun rakyat. Akibatnya, ketidakseimbangan antara permintaan TBS oleh PKS dan penawaran TBS oleh pekebun tidak dapat diantisipasi dengan baik dan fluktuasi harga tidak bisa diprediksi dengan tepat.
Harga TBS di tingkat pekebun juga dipenga- ruhi oleh jarak antara kebun pekebun dan PKS. Semakin jauh lokasi kebun dari lokasi PKS, biaya transportasi akan semakin tinggi, yang menye- babkan potongan harga semakin besar. Biaya transportasi ini juga dipengaruhi oleh kondisi jalan. Misalnya, pada musim hujan, jalan menuju kebun sulit dilalui truk pengangkut. Bahkan, tidak jarang buah sawit tidak bisa diangkut ke PKS dan dibiarkan membusuk di pinggir jalan.

## f.  Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya
Sertifikasi perkebunan kelapa sawit merupakan respons dari masyarakat dunia, terutama kon- sumen dari berbagai produk yang berbahan baku kelapa  sawit,  terhadap  proses  produksi  kelapa sawit yang tidak lestari dan berkelanjutan. Pe - kebun kelapa sawit rakyat termasuk yang menjadi target  sertifikasi,  mengingat  luasnya  mencapai lebih dari 41,4% dari total area produksi sawit In - donesia (Direktorat Jendaral Perkebunan, 2014). Kondisi pekebun yang berpendidikan rendah, akses pada sumber daya produksi yang terbatas, dan penerapan peraturan yang kurang tegas me- nyebabkan  perluasan  perkebunan  kelapa  sawit tidak dapat dikelola dan dikendalikan pemerintah serta memiliki daya rusak yang cukup tinggi. Ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit  yang  tidak bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam harus segera dihentikan dengan cara-cara produksi yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi.
Sertifikasi merupakan instrumen yang dinilai cukup ampuh untuk menjamin bahwa produksi kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan standar serta kriteria yang ramah lingkungan dan sosial. Sertifikasi  untuk  produk-produk  kelapa  sawit di Indonesia meliputi RSPO, ISPO, dan ISCC. RSPO merupakan standar yang harus dipenuhi apabila produk TBS dan produk turunannya ditujukan untuk pasar internasional (sampai saat ini masih terfokus di Uni Eropa) untuk produk makanan.  ISCC  juga  standar  yang  ditetapkan untuk minyak sawit agar dapat memasuki pasar Uni Eropa sebagai bahan baku industri biodiesel. Namun, saat ini RSPO juga mulai diterapkan untuk  produk  biodiesel,  demikian  juga  ISCC diterapkan untuk produk-produk makanan. Pemerintah Indonesia pada 2011 menetapkan standar baku industri kelapa sawit, yaitu ISPO, yang  wajib  dipenuhi  oleh  semua  industri  atau operator perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Indonesia. Peraturan mengenai ISPO ini kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015  tentang  Sistem  Sertifikasi  Kelapa  Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sampai saat ini, ISPO hanya diberlakukan bagi perusahaan besar dan pabrik kelapa sawit, sedangkan untuk pekebun plasma dan swadaya penerapannya masih bersifat sukarela, tetapi prinsip dan kriteria ISPO telah dicantumkan pada penjelasan Permentan Nomor 11 Tahun 2015. Penetapan prinsip, kriteria, dan indikator pada kebun plasma dan swadaya berbeda-beda, baik pada RSPO maupun ISPO (Tabel 3).
inter nasional dengan menetapkan standar dan kriteria tertentu untuk produk-produk tertentu agar dapat memasuki pasar tertentu. Salah satu tujuannya adalah menjamin produk-produk yang dipasarkan diproduksi secara lestari dan berkelan- jutan.  Sebagian  besar  produk  minyak  sawit Indonesia (>65%) dijual di pasar  internasional (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014; Teoh, 2012). Saat ini, Indonesia masih dapat meng- ekspor  minyak  sawit  ke  negara-negara  yang belum  menerapkan  sertifikasi,  seperti  China dan India. Namun, di masa mendatang, kecen- derungan  untuk  menerapkan  sertifikasi  akan berkembang ke negara-negara non-Uni Eropa. Akses  bagi  produk  TBS  dari  kebun  swadaya akan semakin kecil pada perusahaan atau pabrik yang menjual produk minyak sawitnya ke pasar internasional. Sementara itu, di dalam negeri, sertifikasi ISPO akan mempersempit akses pasar pada PKS mana pun yang beroperasi di Indonesia jika kebun kelapa sawit pekebun tidak memiliki sertifikat ISPO.
Sertifikasi menjadi sebuah dilema bagi pekebun  kelapa  sawit  swadaya.  Sertifikasi merupakan suatu keharusan bagi pekebun kelapa sawit  swadaya  agar  mendapatkan  akses  pasar. Namun,  untuk  mendapatkan  sertifikat,  cukup banyak perubahan yang harus dilakukan pekebun rakyat. Misalnya, harus membentuk organisasi/ kelompok dan menjadi anggota kelompok peke- bun. Calon pekebun yang akan menjadi anggota grup sertifikasi harus memiliki sertifikat lahan kebun yang legal, memiliki surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budi daya (STD-B), dan memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkung- an (SPPL). Pekebun harus mendokumentasikan dan mencatat kegiatan perkebunan kelapa sawit. Pekebun juga harus melakukan pemeliharaan dan pemupukan sesuai dengan dosis dan cara yang direkomendasikan oleh ICS sesuai dengan stan - dar RSPO. Semua kegiatan operasional pekebun akan diawasi oleh internal control system (ICS) sebelum diaudit lembaga auditor.
Sebagian besar dari perubahan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pekebun sebenarnya sangat senang bila dapat menjual produksi TBS dengan lancar dan mendapatkan harga yang cukup baik. Namun, apakah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mendapatkan
Tabel 3. Prinsip, Kriteria, dan Indikator RSPO dan ISPO
RSPO ISPO Pekebun Plasma Swadaya Plasma Swadaya Prinsip 8 8 6 4 Kriteria 39 35 22 18 Indikator 90 78 69 45

## g.  Sertifikasi dan Konsekuensi bagi Pekebun Swadaya
Sertifikasi merupakan instrumen yang  diciptakan oleh organisasi/lembaga nasional dan/atau
dan mempertahankan sertifi kasi akan dapat ditu- tupi dari peningkatan nilai penjualan setelah serti- fikasi. Hasil penelitian terhadap pekebun swadaya yang telah memperoleh sertifikat RSPO (Asosiasi Amanah)  menunjukkan  bahwa  pekebun  masih menghasilkan keuntungan, tetapi persentase keuntungan pekebun pada tahun pertama setelah sertifikasi  lebih  kecil  dibandingkan  sebelum adanya sertifikasi (Hutabarat, Slingerland, Riet - berg, & Dries, 2017). Mekanisme harga premium yang diperoleh melalui GreenPalm masih belum diketahui hasilnya karena sistem off market deal (OMD) yang tertutup. Sistem OMD merupakan prosedur negosiasi antara kelompok pekebun sawit yang telah mendapatkan sertifikat RSPO dengan pihak ketiga atau pembeli (perusahaan retail, manufaktur, atau organisasi lain) yang difasilitasi oleh GreenPalm. GreenPalm meru- pakan lembaga yang bekerja sama dengan RSPO dalam membantu memasarkan sertifikat RSPO di pasar internasional. Sampai saat ini, harga premium merupakan satu-satunya insentif yang menjadi harapan pekebun untuk mendapatkan nilai tambah dari sertifikasi.
Pekebun anggota Asosiasi Amanah menda- pat kan kesempatan memperoleh sertifikat RSPO dengan dukungan dana dan teknis dari berbagai lembaga, seperti Carrefour Foundation, Asian Agri, dan World Wildlife Fund (WWF). Bagaimana dengan pekebun kelapa sawit swa - daya lainnya? Hasil penelitian memperlihatkan cukup banyak faktor penghambat yang sulit diatasi oleh pekebun swadaya. Pertama, hampir semua lembaga sertifikasi menghendaki agar pe - kebun swadaya terhimpun dalam suatu organisasi atau group certification (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2011; RSPO, 2012). Pe- kebun  swadaya  secara  individual  tidak  dapat disertifikasi.  Pembentukan  grup  dari  individu- individu yang karakteristiknya sangat  bervariasi tidaklah mudah. Perbedaan jenis bibit, umur tanaman, luas lahan, jarak lokasi ke PKS, dan karakter sosial lainnya menyebabkan produksi yang ditangani akan berbeda-beda produktivitas dan kualitasnya. Penerapan good agricultural practices (GAP) membutuhkan bimbingan dari lembaga-lembaga seperti penyuluh perkebunan atau teknisi  perusahaan perkebunan. Sementara input yang dibutuhkan untuk melaksanakan GAP
tidak mudah diperoleh karena sistem tataniaga produk-produk input seperti pupuk yang  sangat tertutup dan kurang fleksibel. Pengadaan doku- men-dokumen  yang  wajib  dipenuhi  pekebun swa daya  untuk  memperoleh  sertifikasi,  seperti sertifikat  tanah  (Presiden  Republik  Indonesia, 1960), surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B) (Kementerian Pertanian Republik Indo- nesia, 2007), dan surat pernyataan  kesanggupan mengelola lingkungan (SPPL) (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2010), bukan perkara yang mudah.  Perluasan  kebun  kelapa  sawit  rakyat swadaya tidak jarang merupakan konversi  lahan hutan atau lahan (Susanti & Burgers, 2012) (yang dianggap tak bertuan) sehingga tidak memiliki kelengkapan surat keterangan tanah yang  legal.  Di  lain  pihak,  konflik  lahan  yang berkepanjangan tidak memungkinkan pekebun memperoleh legalitas dengan mudah atas lahan yang diusahakannya. Pengurusan STD-B, yang mempersyaratkan adanya surat keterangan tanah yang legal, semakin menambah sulitnya proses menuju sertifikasi. Beberapa perkebunan kelapa sawit  rakyat  diduga  berada  di  kawasan  hutan konservasi  atau  HCV  yang  tinggi.  Kondisi  ini tentu akan menyulitkan pekebun mendapatkan SPPL.
Sampai saat studi dilakukan, hanya empat grup pekebun yang mendapatkan sertifikat RSPO,  yaitu  Asosiasi  Pekebun  Kelapa  Sawit Swadaya Amanah di Provinsi Riau, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Sehati dan Forum Petani Swadaya Merlung Renah di Jambi, serta Yayasan Sapta Tunggal Mandiri di Sumatra Selatan. Beberapa kelompok lainnya masih dalam proses sertifikasi, seperti Asosiasi Mandiri dan Gapoktan Kopau Jaya di Provinsi Riau. Jumlah pekebun yang telah mendapatkan sertifikat RSPO hanya sekitar 3.500 pekebun, sangat jauh jika dibandingkan jumlah pekebun kelapa sawit, yang mencapai 2,2 juta pekebun. Demikian pula sertifikasi ISPO yang baru diterapkan pada sebagian pekebun plasma, untuk sementara hanya satu kelompok atau grup pekebun swadaya yang mendapatkan sertifikat ISPO, yaitu Asosiasi Pe - kebun Kelapa Sawit Swadaya Amanah, yang juga telah mendapatkan sertifikat RSPO. Tantangan utama yang dihadapi pekebun adalah legalitas kebun yang terdiri atas dokumen kepemilikan
lahan  atau  sertifikat  lahan,  dokumen  registrasi usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budi daya (STD-B), dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). Peng urusan dokumen tersebut tidak hanya mem- butuhkan biaya yang mahal, tetapi juga waktu yang lama. Dinas terkait sering tidak memahami dasar hukum penerbitan dokumen tersebut, bah- kan tidak tahu sama sekali. Tantangan lainnya antara lain akses informasi, akses input , akses finansial, dan akses pasar. Dari hasil studi, diper - oleh informasi bahwa kesenjangan antara praktik perkebunan pekebun saat ini dibandingkan standar RSPO menunjukkan tingkat ketercapaian 28% untuk pekebun swadaya dan 47% untuk pekebun plasma. Kemitraan antara pekebun plasma dan perusahaan inti memberikan nilai tambah pada kebun plasma, baik dari segi informasi, teknologi, sarana dan prasarana, maupun pemasaran.
Adanya tekanan dari pasar internasional atas  penerapan  sertifikat  RSPO  menyebabkan perusahaan-perusahaan  kelapa  sawit  harus mendapatkan bahan baku dari kebun-kebun yang telah  bersertifikat  RSPO.  Beberapa  di  anta - ranya kebijakan labeling atas minyak nabati di Prancis pada 2015, kesepakatan Inggris dan Belanda  untuk  hanya  membeli  minyak  sawit tersertifikasi, pernyataan Belgia yang tidak akan membeli  minyak  sawit  dari  Indonesia,  serta media masa yang bernada negatif di Prancis dan Rusia (Darmawan, 2015). Penerapan sertifikasi secara penuh pada produk-produk kelapa sawit pada 2020, yang tertuang dalam laporan kepada Parlemen Eropa, “ Report on palm oil and de- forestation of rainforest ” tanggal 17 Maret 2017 merupakan ancaman serius pada industri kelapa sawit di Indonesia (European Parliament, 2017). Komitmen negara-negara pengimpor utama mi nyak sawit yang hendak menerapkan syarat sertifikasi akan mengurangi akses minyak sawit Indonesia di pasar internasional. Perusahaan dan pabrik kelapa sawit tidak berani membeli buah sawit pekebun swadaya yang tidak bersertifikat. Kondisi ini menjadikan posisi pekebun kelapa sawit swadaya semakin terjepit dan memburuk. Untuk mengikutsertakan pekebun kelapa sawit rakyat dalam rantai pasok kelapa sawit, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti standar sertifikasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya-
upaya persiapan dan dukungan terhadap pekebun swadaya mendapatkan sertifikat perlu didukung semua pemangku kepentingan, termasuk pemer- intah.

## SIMPULAN
Posisi  pekebun  kelapa  sawit  swadaya  sangat lemah dalam menghadapi perubahan di pasar internasional. Berbagai tantangan dan keter- batasan yang dihadapi pekebun menyebabkan rendahnya akses pekebun sawit untuk menjadi bagian dari rantai pasok pasar global. Studi ini memperlihatkan karakter, kemampuan, sumber daya, dan akses pada sumber daya produksi pekebun swadaya sangat bervariasi. Kondisi ini menyulitkan untuk mengoordinasikan pekebun dalam suatu grup yang terintegrasi dengan sistem produksi dan manajemen yang baik. Proses menuju  sertifikasi  sangat  berat  dan  kapasitas pekebun secara individual tidak memungkinkan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tanpa ulur tangan dari berbagai pihak yang terkait. Pemerintah, sebagai lembaga yang memiliki otoritas yang sangat luas dan tinggi, memegang peranan yang penting dalam menggiring pekebun swadaya menuju sistem produksi kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif melalui peraturan perundangan-undangan untuk mem- fasilitasi semua aktor-aktor dalam rantai pasok kelapa sawit untuk bersinergi mengoordinasikan pasar  yang  efektif  dan  efisien  agar  produk- produk kelapa sawit Indonesia tetap kompetitif dan diterima di pasar internasional. Dinas atau lembaga pemerintah di tingkat lokal hendaknya dapat memahami, menjelaskan, dan mengopera- sionalkan peraturan perundangan pada kondisi nyata di lapangan, terutama yang terkait dengan dokumen legalitas kebun kelapa sawit.

## PUSTAKA ACUAN
Angelsen, A. (1995). Shifting cultivation and “defor- estation”: A study from Indonesia. World Development, 23 (10), 1713–1729.
Anggraini, E., & Grundmann, P. (2013). Transactions in the supply chain of oil palm fruits and their relevance for land conversion in smallhold- ings in Indonesia. The Journal of Environ- ment & Development , 22 (4), 391–410. doi: 10.1177/1070496513506225.
Ansari, F., Bhartata, A., Hudata, A., Kurniawan, P. M., & Rianda, E. (2007). Indonesian tropical deforestation. APRIL and APP case studies . Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Arnould, E. J., Plastina, A., & Ball, D. (2009). Does fair trade deliver on its core value proposition? Effects on income, educational attainment and health in three countries. Marketing Depart- ment Faculty Publications . Paper 12. Univer- sity of Nebraska, Lincoln. Available at: http:// digitalcommons.unl.edu/marketingfacpub/12. Retrieved 20 October 2012.
Asfaw, S. (2011). The Impact of food safety standards on rural household welfare. Dalam D. Mithofer & H. Walbel (Eds.), Vegetable Production and Marketing in Africa . Oxfordshire: CABI International.
Austin, K., Kasibhatla, P. S., Urban, D. L., Stolle, F., & Vincent, J. (2015). Reconciling oil palm expansion and climate change mitigation in Kalimantan, Indonesia. PLoS One, 10 (5). doi: 10.1371/journal.pone.0127963.
Bacon,  C.  M.,  Méndez,  V.  E.,  Gómez,  M.  E.  F., Stuart, D., & Flores, S. R. D. (2008). Are sustainable  coffee  certifications  enough  to secure farmers livelihoods? The millenium development goals and Nicaragua’s fair trade cooperatives. Globalizations, 5(2): 259-274. doi: 10.1080/14747730802057688 Badan Pusat Statistik. (2014). Direktori perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badrun, M. (2010a). Lintasan 30 tahun pengemban- gan kelapa sawit . Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gapki.
Badrun, M. (2010b). Tonggak perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri . Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Barham, B. L., Callenes, M., Gitter, S., Lewis, J., & Weber, J. (2011). Fair trade/organic coffee, rural livelihoods, and the “agrarian question”: Southern mexican coffee families in transition. World Development, 39 (1), 134–145.
BPS-Statistics Indonesia. (2015). Statistik Indonesia (Statistical year book of Indonesia) 2015. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
Buana, L., Kurniawan, A., & Siahaan, D. (2004). Profil industri  kelapa  sawit  Indonesia.  Dalam  A. Kurniawan (Ed.), Tinjauan Ekonomi Industri Kelapa Sawit . Medan: Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
Budidarsono, S., Susanti, A., & Zoomers, A. (2013). Oil palm plantations in Indonesia: the implica-
tions for migration, settlement/resettlement, and local economic development. Dalam Z. Fang (Ed.), Biofuel-Economy, Environment, and Sustainability . In Tech, Rijeka, pp. 173–192. Budiharsono,  S.,  Rahmanulloh, A.,  &  Sofiyuddin, M. (2012). Economic assessment of palm oil production. Technical Brief No. 26. Palm Oil Series .  Bogor:  World  Agroforestry  Centre- ICRAF, SEA Regional Office.
Carlson, K., Curran, L., Ratnasari, D., Pittman, A., Soares, B. S., Asner, G. P., Trigg, S., et al. (2012). Committed carbon emissions, defor - estation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 109(19): 7559-7564. doi: 10.1073/ pnas.1200452109
Carlson, K. M., Curran, L. M., Asner, G. P., Pittman, A. M., Trigg, S. N., & Adeney, J. (2013). Carbon emissions from forest conversion by Kaliman- tan oil palm plantations. Nat. Clim. Chang., 3 (3), 283-287. doi: 10.1038/nclimate1702 Casson, A. (2000). The hesitant boom: Indonesia’s oil palm sub-sector in an era of economic crisis and political change . Occasional paper, Bogor, Indonesia: CIFOR. Chambers, R. G. (1988). Applied production analysis . Cambridge: Cambridge University Press. Colchester,  M.  (2006). Lahan yang dijanjikan: Minyak sawit dan pembebasan tanah di Indo- nesia-implikasi terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat . Jakarta: Forest People Programme, Perkumpulan Sawit Watch, Huma and the World Agroforestry Centre.
Colchester,  M.  (2010).  Palm  oil  and  indigenous peoples in South East Asia. Retrieved from www.forestpeoples.org website. Date accessed 12 September 2012.
Colman, D., & Young, T. (1989). Principles of Agri- cultural Economics. Cambridge:  Cambridge university Press.
Corley, R. H. V., & Tinker, P. B. H. (2003). The oil palm . New Jersey: Blackwell. Darmawan,  D.  H. A.  (2015). Update of Palm Oil Industry in Indonesia. Presentation on ISPO Promotion, 12 October 2015. Indonesian Palm Oil Board (IPOB), The Hague, Netherlands.
Darmawan, D. H. A. (2015, 12 Oktober). Update of palm oil industry in Indonesia.
Departemen Pertanian Republik Indonesia. (1983). Kepu- tusan Menteri Pertanian No. 182 Tahun 1983 ten- tang Pembentukan Tim Khusus Proyek Perkebunan (NES projects dan Loan PMU) . Jakarta. Departemen Pertanian Republik Indonesia. (1985).
Keputusan Menteri Pertanian No. 668 Tahun
1985 tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan Proyek Perkebunan Pola PIR . Jakarta. Dewi, S., Belcher, B., & Puntodewo, A. (2005). Village economic opportunity, forest dependence, and rural livelihoods in East Kalimantan, Indonesia. [Livelihoods, forests, and conservation]. World Development, 33 (9), 1419–1434. doi: http:// dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.10.006 . Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). Statistik perkebunan Indonesia 2013–2015: Kelapa Sawit . Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan,
Kementerian Pertanian RI.
Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). Kelapa sawit. Statistik Perkebunan Indonesia Tahun 2013- 2014 . Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Edwards, F. A., Edwards, D. P., Larsen, T. H., Hsu, W. W., Benedick, S., Chung, A., Khen, C. V., et al.
(2014). Does logging and forest conversion to oil palm agriculture alter functional diversity in a biodiversity hotspot? Anim. Conserv., 17 (2), 163–173. doi: 10.1111/acv.12074. European Parliament. (2017). Report on palm oil and deforestation of rainforests .  Brussels:  Com - mittee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Ewing, M., & Msangi, S. (2009). Biofuels production in developing countries: assessing tradeoffs in welfare and food security. [Special Issue: Food Security and Environmental Change Food Security and Environmental Change: Linking Science, Development and Policy for Adapta- tion]. Environmental Science &amp; Policy,
12 (4), 520–528.
Fairhurst, T., & McLaughlin, D. (2009). Sustainable oil palm development on degraded land in Kali- mantan. World Wildlife Fund, Washington, DC USA. Available at: http://www.worldwildlife. org/what/globalmarkets/agriculture/WWFBi - naryitem16231.pdf. Retrieved 22 September 2012.
Fauzi, Y. (2012). Kelapa sawit, budidaya pemanfaatan hasil dan limbah analisis usaha dan pemasa- ran . Jakarta: Penebar Swadaya.
Ferrigno, S., & Monday, P. (2013). The economic impact of sustainability standards in the cotton sector in Africa report. Study commissioned by GIZ (Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit), on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through its Trade Policy and Trade Promotion Fund . Available at: https:// www.researchgate.net/publica - tion/293827822_The_economic_impact_of_ sustainability_standards_in_the_cotton_sec- tor_in_Africa. Retrieved 18 October 2015.
Fitzherbert,  E.  B.,  Struebig,  M.  J.,  Morel,  A., Danielsen, F., Bruhl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? Trends Ecol. Evol., 23 (10),
538–545.
Food and Agricultural Organization (FAO). (2010b). FAOSTAT . Rome: Food and Agricultural Organi zation. Fortin, J. C. (2011). The biofuel boom and Indonesia’s oil palm industry: The twin processes of peas- ant dispossession and adverse incorporation in west Kalimantan . Halifax, Nova Scotia: Master of Art. Saint Mary’s University.
Foster, W.,  Snaddon,  J., Turner,  E.  C.,  Fayle, T.  M., Cockerill,  T.,  Ellwood,  M.,  Broad,  G.,  et  al. (2011). Establishing the evidence base for maintaining biodiversity and ecosystem function in the oil palm landscapes of South East Asia. Philos. Trans. R. Soc. B-Biol. Sci., 366 (1582), 3277–3291. doi: 10.1098/rstb.2011.0041.
Gerritsma, W., & Wessel, M. (1997). Oil palm: Domestication achieved? Netherlands Journal of Agricultural Science, 45 (4), 463–475.
González, A. A.,  &  Nigh,  R.  (2005).  Smallholder participation and certification of organic farm  products  in  Mexico.  [Certifying  Rural Spaces: Quality-Certified Products and Rural Governance]. Journal of Rural Studies, 21 (4), 449–460.
Graffham, A., dkk. (2007). Impact of EurepGAP on smallscale vegetable growers in Kenya. Fresh Insights Number 6. London: IIED. Hartley,  C.  W.  S.  (1988). The oil palm . (3rd ed.). Longman, London: Blackwell.
Haugen, H. M. (2009). Energy security vs. food security-comparing  Brazil,  Indonesia,  and Tanzania. 3/126. Retfaerd Argang, 32 , 3–23. Henderson, J. M., & Quandt, R. E. (1980). Micro- economic theory: A mathematical approach. (Third  edition  ed.). Auckland:  McGraw-Hill International Book Company.
Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offemans, A. (2015). Sustainability certification and palm oil smallhold - ers’ livelihood: A comparison between scheme smallholders and independent smallholders in Indonesia. International Food and Agribusiness Management Review, 18 (3), 25–48.
Hutabarat, S., Slingerland, M., & Dries, L. (2017). The prospects and challenges of certification for different types of oil palm smallholders .
Inpress .
Hutabarat, S., Slingerland, M., Rietberg, P., & Dries, L. (2017). Costs and benefits of RSPO certifica - tion of independent smallholders. Inpress .
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang UKL, UPL, dan SPPL . Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2005). Peraturan Menteri Pertanian No. 395 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun . Jakarta: Kementerian Pertanian.
_____. (2006). Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2006 tentang Pembangunan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan . Jakarta: Kementerian Pertanian.
_____. (2007). Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) . Jakarta: Kementerian Pertanian. _____. (2011). Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indo- nesian Sustainable Palm Oil/ISPO) . Jakarta. Diakses dari http://ditjenbun.deptan.go.id/ Pascapanen/download.php?file=lampispo.pdf.
_____. (2013). Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Har- ga Pembelian TBSW Kelapa Sawit Produksi Pekebun . Jakarta: Kementerian Pertanian.
Koczberski, G., Curry, G., & Anjen, J. (2012). Chang - ing land tenure and informal land markets in the oil palm frontier regions of Papua New Guinea: the challenge for land reform.
Australian Geographer, 43 (2), 181–196. doi:
10.1080/00049182.2012.682295.
Koh, L. P., & Ghazoul, J. (2008). Biofuels, biodiversity, and people: Understanding the conflicts and finding opportunities. Biological Conservation, 141 , 2450–2460.
Kohne, M. (2014). Multi-stakeholder initiative governance as assemblage: Roundtable on Sustainable Palm Oil as a political resource in land conflicts related to oil palm plantations. Agric. Human Values, 31 (3), 469–480. doi:
10.1007/s10460-014-9507-5. Kuit, M., & Waarts, Y. (2014). Small-scale farmers, cer- tification schemes, and private standards: Is there a business? Costs and benefits of certification and verification systems for small-scale producers in cocoa, coffee, cotton, fruit and vegetable sectors . Wageningen: Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU (CTA). Avail - able at: http://publications.cta.int. Retrieved 12 May 2015.
Lee, J. S. H. (2013). Oil palm expansion in Indonesia- Assessing livelihood and environmental impacts
from the smallholder sector . Ph.D. Thesis. ETH Zürich University, Switzerland.  Accessed: 18 September 2015.
Lee, J. S. H., Rist, L., Obidzinski, K., Ghazoul, J., & Koh, L. P. (2011). No farmer left behind in sustainable biofuel production. Biological Conservation, 144 (10), 2512–2516.
Lima, A., Silva, T. S. F., Aragão, L. E. O. e. C. d., Feitas, R. M. d., Adami, M., Formaggio, A. R., & Shimabukuro, Y. E. (2012). Land use and land cover changes determine the spatial relationship between fire and deforestation in the  Brazilian  Amazon. Applied Geography, 34 (2012), 239–246. Manggabarani, A. (2009a). Memaknai sebuah anugerah: Sumbangsih kelapa sawit Indonesia bagi dunia . Jakarta: Ideals Agro Akbar. Manggabarani, A. (2009b). Palm oil: A golden gift from Indonesia to the world . Jakarta:  Directorate General of Estate Crops in Collaboration with Sinar Mas.
Markne, M. (2015). Certifying sustainability inde- pendent  oil  palm  smallholders’  experiences of the RSPO certification process in the Riau Province, Indonesia . (MSc Thesis). Uppsala University, Swedia. Marti, S. (2008). Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia . Friends of the Earth, London, UK; LifeMosaic, Edinburgh, UK; and Sawit Watch,
Bogor, Indonesia.
Maulud, A. L., & Saidi, H. (2012). The Malaysian fifth fuel policy: Re-strategising the Malaysian renewable energy initiatives. [Special Section: Frontiers  of  Sustainability]. Energy Policy,
48 (0), 88–92. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j. enpol.2012.06.023.
Mausch, K., & Mithöfer, D. (2011). The impact of compliance with GlobalGap standards on small and large Kenyan export vegetable-producing farms. Dalam D. Mithöfer & H. Waibel (Eds.), Vegetable Production and Marketing in Africa- Socio Economic Research . CABI International, Oxfordshire, UK. Diakses pada 12 September 2013  dari  http://www.cabi.org/cabebooks/ FullTextPDF/2011/20113221528.pdf.
May-Tobin, C., Boucher, D., Decker, E., Hurowitz, G., Martin, J., Mulik, K., Roquemore, S., et al. (2012). Recipes for success. Solutions for Deforestation-Free Vegetable Oils . Massachu- setts: Union of Concerned Scientists.
McCarthy, J. F., & Cramb, R. A. (2009). Policy nar - ratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers. Geographical Journal, 175 , 112–123. doi: DOI 10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x.
Molenaar, J. W., Orth, M., Lord, S., Meekers, P., Tay- lor, C., Hanu, M. D. A., Elson, D., et al. (2010). Analysis of the agronomic and institutional constraints to smallholder yield improvement in Indonesia. Amsterdam: Aidenvironment.
Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S., Taylor,
C., & Harms, J. (2013). Diagnostic study on Indonesia oil palm smallholders: Developing a better understanding of their performance and potential. Jakarta: International Finance Cor - poration . Diakses pada 18 February 2015 dari http://www.rspo.org/file/Diagnostic_Study_ on_Indonesian_Palm_Oil_Smallholders.pdf.
Moreno Echeverri, I. (2011). Certified cocoa produc - tion in Nyinahini, Ashanti region, Ghana. Farm characterization,  farmers’  perceptions  and scenario assessment . MSc Thesis. Wageningen University, the Netherlands.
Nantha, H., & Tisdell, C. (2009). The orangutan-oil palm conflict: economic constraints and oppor - tunities for conservation. Biodivers. Conserv.,
18 (2), 487–502. doi: 10.1007/s10531-008- 9512-3.
Narno. (2017). Asosiasi petani sawit swadaya amanah . Makalah dipresentasikan pada the Seminar Satu Hari Lebih Dekat dengan RSPO, 17 Januari 2017. RSPO, Pekanbaru.
Nazir, M. (2014). Metode penelitian . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Nediasari, D. (2017). Konsumen Indonesia & industri kelapa sawit . Makalah dipresentasikan pada RSPO General Lecture UNRI, 18 Agustus 2017. RSPO, Pekanbaru.
Nelson, V., Opoku, K., Martin, A., J., B., & Posthumus, H. (2013). Assessing the poverty impact of sustainability standards: fairtrade in Ghanaian cocoa. Kent: NRI.
Nelson, V., & Smith, S. (2011). Fairtrade cotton: Assessing impact in Mali, Senegal, Cameroon and India (Report). Kent: NRI and IDS.
Nesadurai, H. (2013). Food security, the palm oil-land conflict nexus, and sustainability: a governance role for a private multi-stakeholder regime like the RSPO? Pac. Rev., 26 (5), 505–529. doi: 10.1080/09512748.2013.842311. Pahan, I. (2012). Panduan lengkap kelapa sawit: Manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir (A complete guide on oil palm: Agribusiness management from upstream to downstream) . Jakarta: Penerbit Swadaya.
Pamin, K. (1998). A hundred and fifty years of oil palm development in Indonesia: from Bogor Botanical Garden to the Industry. Makalah dipresentasikan pada 1998 International Oil Palm  Conference  ‘Commodity  of  the  past,
today and the future’, Indonesian Oil Palm Research Institute, Medan, Indonesia.
Ponte, C. (2015). Borrowing from local institutions in the configuration of a private certification scheme. The case of the Amanah Association for independent oil palm smallholder farmers (MSc Thesis). Wageningen University.
Presiden Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) . Sekretariat Negara RI, Jakarta.
Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan . Sek- retariat Negara Republik Indonesia, Jakarta. Priadjati, A. (2002). Dipterocarpaceae: Forest fires and forest recovery . Proefschrift Wageningen Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels, Nederlands en Indonesisch. Tropenbos Inter- national, Wageningen. Diakses 14 November 2012 dari http://edepot.wur.nl/121355.
ProForest. (2003). Defining sustainability in oil palm production: An analysis of existing sustainable agriculture and oil palm Initiatives . Makalah dipresentasikan pada Roundtable on Sustain- able Oil Palm, 25 Juli 2003. Proforest, 1–48. Rahadian, D. (2013). Delivering the independent palm oil smallholder into sustainable: The first RSPO certified for Indonesia independent palm oil smallholders. WWF, Jakarta.
Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: Smallhold- ers in Indonesia. Biodivers. Conserv., 19 (4), 1009–1024. doi: 10.1007/s10531-010-9815-z. Rowell, A., & Moore, P. F. (2000). Global review of forest fires. Gland: WWF International & The World Conservation Union (IUCN). RSPO. (2009). Prinsip & kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan:  Pedoman petani plasma. 2 Juli 2009. Gugus Kerja Petani, RSPO. RSPO. (2010). Prinsip & kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan: Pedoman petani independen. 19 Juni 2010 . Task Force untuk Petani, RSPO. RSPO. (2012). Buku panduan penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit . Jakarta: RSPO Indonesia Liaison Office (RILO).
Rumondang, T. (2017). Transforming the market to make sustainable palm oil the norm . Paper presented at the RSPO General Lecture UNRI, 18 Januari 2017. Pekanbaru: RSPO.
Saharjo, B. H., Wasis, B., & Mulyana, D. (2011). Canal blocking of burnt peat swamp forest and it’s future . Makalah dipresentasikan pada
5th  International  Wildland  Fire  Conference, Wildfire, South Africa. http://www.infopunt - veiligheid.nl/Infopuntdocumenten/Dossier%20
Natuurbranden/Wildfire%20Conference%20
Zuid-Afrika%202011/62%20Bambang%20 Hero%20Saharjo.pdf.
Simorangkir, D. (2007). Fire use: Is it really the cheaper land preparation method for large- scale plantations? Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 12 (1), 147–164. Smith, P. D., Martino, D., Cai, Z., Gwary, D., Janzen,
H., Kumar, P., McCarl, B., et al. (2007). Agri - culture. In: Climate Change 2007: Mitigation, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovern- mental Panel on Climate Change, 497–540. Cambridge, United Kingdom, and New York: Cambridge University Press.
Susanti, A., & Burgers, P. (2012). Oil palm expansion: Competing claim of lands for food, biofuels, and conservation. Dalam M. Behnassi, O. Pollmann & G. Kissinger (Eds.), Sustainable Food Security in the Era of Local and Global Environmental Change, 301–320. Dordrecht: Springer, In press.
Susanti, A., & Burgers, P. (2013). Oil palm expansion: competing claim of lands for food, biofuels, and conservation. Dalam M. Behnassi, O. Pollmann & G. Kissinger (Eds.), Sustainable Food Security in the Era of Local and Global Environmental Change . Dordrecht, Springer, pp. 301–320.
Suyanto, S. (2007). Underlying cause of fire: different form of land tenure conflicts in Sumatra. Mitig Adapt Strat GLob Change, 12 , 67–74.
Swarna Nantha, H., & Tisdell, C. (2009). The orang - utan-oil  palm  conflict:  economic  constraints and opportunities for conservation. Biodiver- sity and Conservation, 18 (2), 487–502. doi: 10.1007/s10531-008-9512-3.
Tauli-Corpuz,  V.,  &  Tamang,  P.  (2007).  Oil  palm and other commercial tree plantations, mono- cropping: Impacts on indigenous people’s land tenure and resource management systems and livelihoods. UN Permanent Forum on Indig- enous Issues Working Paper, E/C.19/2007/ CRP.6, para.33 (hereinafter “UNPFII Work- ing Paper”) . Diakses 22 November 2012 dari  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/ session_sixth.html.
Teoh, C. H. (2012). Key sustainability issues in the palm oil sector. A Discussion Paper for Multi- Stakeholders Consultations (Commissioned by the World Bank Group) . International Finance Corporation,  The  World  Bank.,  Washington DC.
UNDP. (2012). Indonesia sustainable palm oil initia- tive. United Nations Development Program,
Green Commodities Facility.
Vermeulen, S., & Goad, N. (2006). Towards better practice in smallholder palm oil production. Natural Resources Issues Series 5 . London: International Institute for Environment and Development (IIED).
Vermeulen, S., dkk. (2008). Chain-wide learning for inclusive agrifood market development: a guide to multi-stakeholder processes for linking small-scale producers with modern makets . Wageningen: International Institute for Environment and Development, London, UK, and Wageningen University and Research Centre.
von Uexkull, H. R., & Mutert, E. W. (1994). Reha- bilitation and lasting improvement of degraded land in Indonesia. Makalah dipresentasikan pada  Giessener  Beitrge  zur  Entwicklungs - forschung Reihe1 (Symposien) Band 21, Wissenschaftliches  Zentrum  Tropeninstitute Giessen, 47–65.
World Bank, & IFC. (2011a). The World Bank Group and IFC strategy for enggagement in the palm oil sector . Washington: World Bank & IFC. World  Bank  &  IFC.  (2011b). The World Bank Group Framework and IFC strategy for engagement in the palm oil sector: Draft for consultations . Washington:  IFC  and The World  Bank.  Diakses  dari  http://www.ifc. org/ifcext/agriconsultation.nsf/Attachments- ByTitle/Jan6_Draft+Framework/$FILE/ WBG+Framework+and+IFC+Strategy_ draft+for+consultations.pdf.
World Growth. (2010). Palm oil and food security: The impediment of land supply. World Growth. Diakses  18  June  2012  dari  http://www. worldgrowth.org/assets/files/WG_Food_Secu - rity_Report_12_10(1).pdf.
World Resources Institute (WRI). (2010). Degraded land,  sustainable  palm  oil,  and  Indonesia’s Future . Diakses 14 September 2010 dari http:// www.wri.org/stories/2010/07/degraded-land- sustainable-palm-oil-and-indonesias-future.
WWF-Malaysia. (2003). Forest conversion initiative. Foreign Exchange or a Sustainable Future for Malaysian Forests . WWF-Malaysia. Diakses 20 September 2012 dari http://www.wwf.org. my/about_wwf/what_we_do/forests_main/ restore/project_forest_conversion_initiative/.
Zen, Z., dkk. (2006). Oil palm in Indonesian socio- economic improvement: a review of options. Industry Economic Journal, 6 , 18–29.