## ASAS PERLINDUANGAN ANAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TH 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
Ayu Dian Ningtias ayudian.ningtias@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Berlakunya  PP   Nomor  43  Tahun  2017   dilatarbelakangi  oleh  kenyataan  bahwa kejahatan  terhadap  anak  tidak  hanya  menimbulkan  penderitaan  fisik  maupun  psikis  yang mempengaruhi  tumbuh  kembang  dan  kualitas  hidup  anak.  Namun  menimbulkan  kerugian materil  maupun  imateriil  bagi  pihak  keluarga.  Oleh  karena  itu,  sangatlah  tepat,  bila pengertian  restitusi  diartikan  sebagai  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan kepada   pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas kerugianmateril  dan  atau  imateril  yang  diderita  korban  atau  ahli  warisnya.  Penelitian  ini menganalisis  tentang  bentuk  perlindungan  pada  PP   Nomor  43  Tahun  2017  apakah  sesuai dengan asas perlindungan anak.
Kata Kunci : Asas Perlindungan Anak, Restitusi, Anak Korban Tindak Pidana.

## I. PENDAHULUAN
Maraknya  perkosaan  yang  terjadi dan  menimpa  anak  membuat  prihatin berbagai  kalangan,  mulai  dari  orang  tua, guru-guru,  akademisi  hingga  pemerintah yang kemudian bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang No.35 tahun  2014   tentang  perubahan  atas Undang-Undang   Nomor  23  tahun  2002 Tentang  Perlindungan  anak.  Pada   saat  itu telah ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
1 https://www.pontianakpost.co.id/restitusi-bagi- anak-yang-menjadi-korban-kejahatan
Nomor  1  tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak menjadi  Undang-Undang.  Ketentuan  ini memperberat  pidana  terhadap  pelaku pencabulan  anak,  dengan  ancaman  pidana 20 tahun penjara hingga hukuman mati. 1
Berkaitan  dengan  fakta  bahwa masih  sering  terjadi  kekerasan  seksual terhadap  anak  dan  tidak  adanya  upaya pemberian  rehabilitasi  secara  merata kepada semua korban, Masalah perlindungan  hukum  dan  hak-haknya  bagi
anak-anak  merupakan  salah  satu  sisi pendekatan  untuk  melindungi  anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat  dilakukan  secara  teratur,  tertib  dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan  hukum  yang  selaras  dengan perkembangan masyarakat Indonesia. 2
Keadilan  yang  diberikan  oleh penerapan  hukum  melalui  penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak  adil  atau  tidak  sesuai  dengan  akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum  inilah  yang  disebut-sebut  dapat menjauhkan  masyarakat  yang  tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk  bersedia  berurusan  dengan  dunia peradilan.
Tentang pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan batasan-batasan sebagai berikut,  Arif  Gosita  mengatakan:  “bahwa hukum  perlindungan  anak  sebagai  hukum (tertulis)  maupun  tidak  tertulis  yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya“ 3
Bismar  Siregar  menyebutkan  :“aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada  hak-hak  anak  yang  yang  diatur hukum  dan  bukan  kewajiban,  mengingat
2 Wagita Soetodjo, Hukum Pidana Anak , PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67
secara  hukum  (yuridis)  anak  belum dibebani kewajiban“. 4
Dengan berlakunya Undang- Undang  No.35  tahun  2014   tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak. Pada   saat  itu  telah  ada  Undang-Undang Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  menjadi  Undang-Undang  dan  para pelaku  telah  dihukum  berat  tidak  serta merta  kejahatan  seksual  anak  menurun. Namun para korban anak setidaknya masih bisa  berharap  masa  depan  mereka  akan lebih  baik   seiring  dengan  dikeluarkannya PP   Nomor  43  Tahun  2017   tanggal  16 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.  Restitusi ini diharapkankan menjadi  pintu  gerbang  yang  baru   bagi anak-anak korban kekerasan seksual untuk menata  kembali  hidup  mereka  serta mengejar cita-cita   setinggi-tingginya.
Berlakunya  PP   Nomor  43  Tahun 2017   dilatarbelakangi  oleh  kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan  penderitaan  fisik  maupun
3 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, h. 15.
4 Ibid.
psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang  dan  kualitas  hidup anak.  Namun menimbulkan  kerugian  materil  maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian  yang  dibebankan  kepada   pelaku berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap atas kerugianmateril  dan  atau  imateril  yang diderita  korban  atau  ahli  warisnya. Penelitian ini  menganalisis  tentang  bentuk perlindungan  pada  PP   Nomor  43  Tahun 2017 apakah sesuai dengan asas perlindungan anak.

## II. METODE PENELITIAN
Melalui  penelitian  yuridis  normatif akan  diteliti  tentang  bentuk  perlindungan anak  korban  perkosaan  dan  bagaimana perbedaaan anatara rehabilitasi dan restitusi, untuk itu akan dianalisa berdasarkan  teori-teori  hukum,  prinsip- prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum seta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach)  , dan Pendekatan  konseptual
( conceptual approach ).
Pendekatan perundangan-undangan
( statute approach ) diperlukan guna
5 ibid .
6 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta 2005, h.1.
mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  dasar hukum.  Pendekatan  perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum. 5 Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait. 6

## III. HASIL PEMBAHASAN
PP   Nomor  43  Tahun  2017  ini menjamin  hak  anak  korban  kejahatan untuk  mendapatkan  restitusi.  Ditegaskan bahwa  setiap  anak  yang  menjadi  korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Adapun  Kualifikasi anak korban kejahatan  yang  mendapat  restitusi  terdiri atas  Pertama  anak  yang  berhadapan dengan hukum. Kedua anak yang dieklpoitasi  secara  ekonom  dan/atau seksual. Ketiga anak yang menjadi korban pornografi. Keempat Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. Kelima anak Korban kekerasan  fisik  dan/  atau.   Keenam   anak korban  kejahatan  seksual.  Khusus  bagi anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, restitusi  diberikan  kepada  anak  korban. Restitusi yang diberikan kepada anak yang berhadapan  dengan  hukum  berupa  ganti
kerugian  atas  kehilangan  kekayaan,  ganti kerugian  atas  penderitaan  sebagai  akibat tindak  pidana  dan/atau  penggantian  biaya perawatan medis dan /atau psikologis.
Pengajuan  restitusi  dapat  diajukan oleh  pihak  korban.   Dalam  hal  ini  pihak korban terdiri dari orang tua atau wali anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana,   ahli waris  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana,  dan  orang  yang  diberi  kuasa  oleh orang  tua,  wali  atau  ahli  waris  anak  yang menjadi korban tindak pidana dengan surat Kuasa Khusus. Jika pihak yang mengajukan  restitusi  terlibat  sebagai pelaku,  maka  pengajuan  restitusi   dapat dilakukan  oleh  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonan restitusi diajukan secara tertulis  di  atas  materai  ke  Pengadilan. Permohonan tersebut dapat diajukan dalam tahap  penyidikan,  Penuntutan  dan  pasca Putusan  Pengadilan  yang  telah  mendapat kekuatan  hukum  tetap.  Khusus  yang terakhir  ini,  permohonan  dapat  dilakukan oleh LPSK.
Pemberian  Restitusi  dilaksanakan dengan  cara  sebagai  berikut:  pertama panitera  Pengadilan  mengirimkan  salinan penetapan  yang  berkekuatan  hukum  tetap yang  memuat  pemberian  restitusi  kepada
7 Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara
Jaksa. Kedua dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya  putusan  tersebut,  Jaksa  wajib menyampaikan  kepada  pelaku  dan  pihak korban.  Ketiga  pelaku  wajib  memberikan restitusi kepada pihak korban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya  salinan  putusan  tersebut, dalam  Berita  Acara  Pelaksanaan  Putusan. Jika Pelakunya adalah  anak,  maka pemberian  restitusi  dilakukan  oleh  orang tuanya. Keempat, setelah pelaku memberikan restitusi kepada pihak korban, ia wajib melaporkan kepada Pengadilan dan Kejaksaan.  Kelima,  setelah  itu  Pengadilan mengumumkan  pelaksanaan  pemberian restitusi,  baik  melalui  media  elektronik maupun non elektronik.
Dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  ini setidaknya  memberikan  secercah  harapan, dan   mengakomodir  kerugian  para  korban khsusnya  anak  yang  mengalami  kerugian materil maupun immatril  akibat  kekerasan seksual  yang  dialaminya,  dan  diharapkan korban-korban  kekerasan  seksual  masih dapat  menatap  masa  depannya  atau melanjutkan sekolahnya demi masa depannya.
Konteks  pemulihan  terhadap  korban dalam  bentuk  restitusi  terkandung  pula beberapa asas asas hukum sebagai berikut: 7
Norma dan Realita ,PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta,2007, h. 164.
1. Asas Manfaat Artinya, perlindungan korban
kejahatan  tidak  hanya  ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil  maupun  spiritual)  bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan  bagi  masyarakat  luas,
khususnya dalam upaya mengurangi  jumlah  tindak  pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas Keadilan
Artinya,  penerapan  asas  keadilan dalam  upaya  melindungi  korban kejahatan  tidak  bersifat  mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas Keseimbangan Tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan  terhadap  kepentingan manusia,  juga  untuk  memulihkan keseimbangan  tatanan  masyarakat yang terganggu menuju pada kekayaan  yang  semula  ( restitution in  integrum ),  asas  keseimbangan memperoleh  tempat  yang  penting dalam  upaya  pemulihan  hak-hak korban.
4. Asas Kepastian Hukum Asas  ini  dapat  memberikan  dasar pijakan  hukum  yang  kuat  bagi aparat  penegak  hukum  pada  saat melaksanakan tugasnya dalam upaya  memberikan  perlindungan hukum pada korban kejahatan.
Selain dari pada itu peran masyarakat dalam  membantu  para  anak  korban kekerasan  seksual  sangatlah  dibutuhkan sebagai  suplemen  bagi  anak  untuk  tidak terus  terpuruk  dari  rasa  frustasi,  hingga anak-anak ini mampu kembali bangkit dan bersaing dalam mengejar cita-
citanya.  Namun yang lebih penting dari ini semua  adalah  peran  orang  tua  serta lingkungan  terdekat  anak   untuk  menjaga serta  melindungi  mereka  dari  pergaulan serta orang-orang yang mungkin membahayakan mereka.

## IV. KESIMPULAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana memudahkan  anak  yang  menjadi  korban tindak  pidana  untuk  mengajukan  hak  atas restitusi  ke  pengadilan  yang  menjadi tanggung  jawab  pelaku  kejahatan.  PP  ini memenuhi  asas  perlindungan  bagi  anak korba, dengan PP restitusi ini memudahkan aparat penegak hukum dalam tataran praktik atau  pelaksanaan  pemenuhan  hak  anak korban  tindak  pidana  untuk  mendapatkan restitusi.

## DAFTAR BACAAN
Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan-  Antara  Norma  dan Realita ,PT.  RadjaGrafindo  Persada,
Jakarta,2007.
Irma  Setyowati  Soemitro, Aspek  Hukum Perlindungan  Anak, Jakarta:  Bumi Aksara, 1990.
Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, 2005.
Wagita  Soetodjo, Hukum  Pidana  Anak , PT. Refika Aditama, Bandung, 2006. https://www.pontianakpost.co.id/restitusi-
bagi-anak-yang-menjadi-korban- kejahatan.