## FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADIKAN PERCERAIAN DI DALAM
LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974
Oleh :
Motlan Gultom Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
E-Mail:
motlangltm@gmail.com 2)

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai “Perceraian Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974” dimana  perselisihan  yang  terus  menerus  didalam  rumah  tangga  dapat  menimbulkan terjadinya  perceraian.  Menurut  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah,  salah  satu alasan  perceraian  adalah  karena  antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam  hal  ini  hakim  diwajibkan  untuk  melihat  batasan-batasan  apa  dalam permasalahan  antara  suami  istri  yang  dapat  diketahui  dalam  surat-surat  gugatan, jawaban,  replik,  duplik,  pembuktian  maupun  kesimpulan  mereka  dalam  sidang pengadilan  yang  termasuk  kategori  perselisihan  secara  terus  menerus  dalam  rumah tangga  tersebut.  Biasanya  hakim  memutuskan  perkawinan  dengan  alasan  ini  bila penggugat  dan  tergugat  telah  pisah  rumah  sehingga  komunikasi  mereka  terputus. Selain  itu  salah  satu  pihak  biasanya  melakukan  sesuatu  yang  tergolong  berat  dan tidak  dapat  dimaafkan  oleh  pihak  lain  seperti  kekerasan  rumah  tangga, perselingkuhan,  penelantaran  baik  terhadap  pasangan  maupun  anak-anak,  dan  lain sebagainya.  Perselisihan  terus  menerus  dalam  rumah  tangga  dipakai  sebagai  alasan perceraian  paling  sering  diantara  sebab-sebab  perceraian  lainnya  dalam  undang- undang karena pembuktiannya paling mudah dan tidak memiliki batasan yang pasti, penilaian  adanya  perselisihan  terus  menerus  tersebut  cenderung  subjektif  sesuai dengan keyakinan hakim.
Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Manusia  umumnya  memiliki  hasrat yang  mendorong  setiap  individu  untuk mencari  pasangan  hidupnya  dan membentuk  satu  keluarga.  Keluarga merupakan  kelompok  manusia  terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan sehingga membentuk sebuah  rumah  tangga.  Perkawinan  bila dilihat  dari  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  diartikan  sebagai  ikatan
lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan  membentuk  keluarga  atau rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal  26  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana perkawinan diartikan  sebagai  pertalian yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  untuk  waktu  yang lama. Untuk  melakukan  suatu  perkawinan, haruslah dipenuhi syarat-syarat perkawinan.  Menurut  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, dimana perkawinan dikatakan  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama dan  kepercayaannya  itu.  Selain  itu, suatu perkawinan harus pula dicatatkan baik oleh pegawai pencatatan unuk mereka yang beragama  Islam  maupun pegawai  pada kantor catatan sipil unttuk mereka yang melangsungkan  perkawinan  menurut agama  dan  kepercayaan  selain  agama
Islam.
Selain  disahkannya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  nanun  didalam  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  juga mengatur  alasan-alasan  yang  dianggap cukup  dan  sah  bagi  suami/istri  untuk mengajukan perceraian antara lain: 1. Salah  satu  pihak  melakukan  zina (overspel) 2. Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwikkige verlating) 3. Hukuman  yang  melebihi  5  tahun karena dapat dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan 4. Penganiayaan berat yang membahayakan jiwa (Pasal 209 KUH Perdata ayat 4e). Perselisihan  terus  menerus  yang  kerap kali  diajukan  sebagai  alasan  oleh  para penggugat perceraian biasanya disebabkan  karena  salah  satu  pihak merasa  bahwa  pihak  yang  lain,  baik suami  ataupun  istri  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai suami ataupun istri dengan baik. Selain itu  terdapat  banyak  lagi  masalah- masalah  rumah  tangga  yang  mereka kategorikan  sendiri  sebagai  bentuk perselisihan  yang  terus  menerus. Semua  ini  harus  mereka  buktikan  di pengadilan  agar  hakim  mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Pembagian  harta  bersama  merupakan akibat  hukum  perceraian  yang  dapat dituntut  para  pihak,  dalam  hal  ini antara suami dan istri.
b. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Apakah  faktor  yang  menjadikan perceraian  di  dalam  lingkungan keluarga  menurut  UU  No.  1  Tahun 1974? 2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan perceraian menurut UU
No. 1 Tahun 1974?

## c. Tujuan Penelitian
Dari latar belakang diatas, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  faktor-faktor yang  menjadikan  perceraian  di dalam lingkungan keluarga menurut UU No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk  mengetahui  akibat  hukum yang ditimbulkan perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974. d. Manfaat Penelitian Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah dan memperbanyak kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian, khususnya  yang  disebabkan  oleh perselisihan  secara  terus  menerus dalam rumah tangga. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk:
1. Mengetahui  cakupan-cakupan  dari perselisihan  secara  terus  menerus dalam  rumah  tangga  yang  dapat dijadikan  alasan  untuk  mengajukan perceraian.
2. Menganalisa faktor-faktor yang menimbulkan  perceraian  dalam rumah tangga dan bagaimana upaya untuk mengendalikan perceraian.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Hukum Perkawinan di Indonesia Perkawinan  merupakan  kebutuhan hidup  seluruh  umat  manusia,  sejak zaman dahulu  hingga  sekarang.  Karena perkawinan  merupakan  masalah  yang aktual  untuk  dibicarakan  didalam maupun  diluar  peraturan  hukum (kebiasaan).  dari  perkawinan  akan timbul  hubungan  hukum  antara  suami istri  dan  kemudian  dengan  lahirnya anak-anak,  menimbulkan  hubungan hukum  antara  orang  tua  dengan  anak- anak  mereka.  Dari  perkawinan  ini, mereka  memiliki  harta  kekayaan  dan timbul hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.
b. Pengertian  Perkawinan  dan  Asas
Dalam Perkawinan Perkawinan merupakan hubungan hukum  antara  suami  dan  istri  yang menimbulkan  akibat  hukum,  akibat hukumnya  yaitu  timbulnya  hak  dan kewajiban,  misalnya  kewajiban  untuk bertempat tinggal yang sama, mendidik anak-anak,  dan  memberikan  nafkah. Berbicara  tentang  hubungan  antar suami  dan  istri  sebagai  akibat dilangsungkannya perkawinan, Wirjono Prodjodikoro, SH berpendapat bahwa: “ Kalau  seorang  perempuan  dan  seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan  perkawinan  satu  sama  lain ini  berarti  mereka  saling  berjanji  akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing- masing  pihak  selama  dan  sesudah hidup bersama itu berlangsung. Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pada  hakekatnya suatu perkawinan itu harus mengandung unsur-unsur: 1) Merupakan  ikatan  lahir  batin,  yang artinya  bahwa  para  pihak  secara formal  (lahir)  adalah  merupakan suami istri dan keduanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal.
2) Merupakan  ikatan  antara  seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri,  yang  berarti  undang- undang  perkawinan  menganut  asas monogami  (seperti  terlihat  dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1  Tahun  1974,  meskipun  dengan pengecualian bahwa dalam berbagai
hal  poligami  masih  diperbolehkan (Pasal 3 ayat (2).
3) Persetujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  kekal  dan bahagia,  ini  berarti  bahwa  pada prinsipnya  perkawinan  hendaknya berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindarkan. Namun  demikian  undang-undang perkawinan  juga  tidak  menutup kemungkinan  terjadi  perceraian,
hanya dipersukar dengan syarat atau alasan yang cukup berat (Pasal 39).
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini  berarti  bahwa  norma-norma  agama dan  kepercayaan  harus  tercermin  dan menjiwai  keseluruhan  peraturan  yang menyangkut perkawinan, bahkan norma  agama  atau  kepercayaan  itu menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. c. Asas monogami Dalam Perkawinan Asas perkawinan menurut KUH Perdata berdasarkan  Pasal  27  menyatakan bahwa pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai  satu  orang  perempuan sebagai istrinya, dan sebaliknya seorang  perempuan  hanya  boleh mempunyai  seorang  laki-laki  sebagai suaminya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan  hanya  dalam  hubungan keperdataan  saja  sehingga  perkawinan hanya  sah  apabila  telah  dipenuhinya ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam
KUH  Perdata  itu  sendiri,  sedangkan faktor  keagamaan  tidak  terlihat.  Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa asas  perkawinan  yang  diatur  dalam
KUH  perdata  adalah  asas  monogami mutlak.
Sedangkan  asas  perkawinan  menurut UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  adalah  asas  monogami yang  tidak  mutlak.  Artinya  seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri,  demikian  juga  seorang  istri  hanya boleh  mempunyai  seorang  suami. Tetapi  tidak  menutup  kemungkinan apabila dikehendaki oleh yang berkepentingan  (seorang  suami)  untuk beristri lebih dari seorang asalkan yang bersangkutan  mengizinkannya  (Pasal  3 ayat  2  UU  No.  1  Tahun  1974).  Sifatnya adalah  pengarahan  pada  pembentukan perkawinan  monogami  dengan  jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan  lembaga  poligami  dan bukan  menghapus  sama  sekali  sistem poligami.  Asas  perkawinan  ini  diatur dalam  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2)  yang menyatakan bahwa:
Ayat  (1)  “Pada  dasarnya  dalam  suatu perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  istri,  sedangkan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Ayat  (2)  “Pengadilan  dapat  memberi izin  kepada  seorang  suami  untuk beristri  lebih  dari  seorang  apabila dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan”.
1) Adanya persetujuan dari suami-istri 2) Adanya  kepastian  bahwa  suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak- anak mereka.
Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan anak-anak mereka.
3. Syarat-Syarat Perkawinan
Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara  sah,  harus dipenuhi apa  yang  dinamakan  syarat-syarat perkawinan.  Syarat-syarat  perkawinan ini  ditentukan  cukup  berbeda  di  KUH perdata  dengan  UU  No.  1  Tahun  1974. Tentang perkawinan.
Syarat-syarat  perkawinan  dalam  KUH Perdata  dibagi  menjadi  syarat  intern dan  syarat  ekstern.    Syarat  intern  ini merupakan  syarat terhadap  para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang,  dan  persetujuan  orang  lain yang  diperlukan  oleh  para  pihak  untuk mengadakan perkawinan. Syarat intern ini  diatur  dalam  Pasal  27-29  KUH perdata  (BW)  dan  dapat  dibedakan kedalam  syarat  intern  yang  absolut (mutlak) dan syarat intern yang relatif.
Syarat  intern  yang  absolut  (mutlak) adalah  syarat  yang  mengenai  pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan  pada  umumnya.  Jadi merupakan  syarat  mengenai  orang- orang yang akan mengadakan perkawinan, antara lain: 1) Kedua  belah  pihak  harus  telah mencapai umur yang telah ditetapkan  dalam  undang-undang, yaitu  untuk  seorang  laki-laki  18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata). 2) Harus  ada  persetujuan  bebas  antara kedua  belah  pihak  (Pasal  28  KUH perdata) 3) Untuk  seorang  perempuan  yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah  perkawinan  yang  dahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata) 4) Kedua  belah  pihak  masing-masing harus  tidak  dalam  keadaan  kawin, dengan  ini  maka  dapat  disimpulkan
bahwa  KUH  Perdata  menganut  asas monogami (Pasal 27 KUH Perdata).
5) Untuk  pihak  yang  masih  dibawah umur  harus  ada  izin  dari  orang  tua atau  walinya  (pasal  35  KUH Perdata).  Mengenai  izin  kawin  ini diatur  dalam  ketentuan-ketentuan berikut ini:
a. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan  anak  yang  dibawah pengawasannya,  harus  ada  izin dari  wali  pengawas  (Pasal  36 KUH Perdata).
b. Jika  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan  izin  ialah  kakek- nenek,  baik  dari  pihak  ayah maupun dari pihak ibu, sedangkan  izin  wali  masih  pula tetap  diperlukan  (Pasal  37  KUH Perdata). c. Anak  luar  kawin  yang  belum dewasa  untuk  dapat  kawin  harus mendapat izin dari bapak dan/atau  ibu  yang  mengakuinya.
Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan  anak  yang  dibawah pengawasannya,  harus  ada  izin dari  wali  pengawas.  Jika  antara orang-orang yang harus memberi izin  itu  terdapat  perbedaan pendapat,  maka  pengadilan  atas permintaan  si  anak,  berkuasa memberikan  izin  (Pasal  39  KUH
Perdata). d. Anak luar kawin namun tidak diakui, selama belum dewasa tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali  atau  wali  pengawas  mereka (Pasal 40 KUH Perdata).
e. Untuk  anak  yang  sudah  dewasa, tetapi  belum  berumur  30  tahun, masih  juga  diperlukan  izin  dari orang  tuanya  tetapi  apabila  mereka
tidak  mau  memberikan  izin,  maka anak  dapat  memintanya  dengan perantaraan  hakim  (Pasal  42  KUH Perdata).
Syarat  intern  yang  relatif  merupakan ketentuan-ketentuan  yang  merupakan larangan  bagi  seseorang  untuk  kawin dengan  orang  tertentu.  Adapun  syarat- syarat  yang  mengandung  larangan perkawinan tersebut yaitu: 1) Larangan utnuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan  sedarah  atau  karena perkawinan  (pasal  30  dan  31  KUH Perdata). 2) Larangan perkawinan antara mereka karena  dengan  putusan  hakim terbukti  melakukan  overspel  (Pasal 32 KUH Perdata). 3) Larangan perkawinan karena perkawinan  yang  atau  sebelumnya (Pasal 33 KUH Perdata). 4) Hak dan Kewajiban Suami dan istri erkawinan  merupakan  suatu  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga bahagia  .  Dasar  perkawinan  adalah saling  mencintai  satu  sama  lain,  saling menerima  apa  adanya.  Karena  mereka adalah insan-insan dari pola hidup yang berlainan.  Suami  dan  istri  masing- masing  datang  dari  dua  tipe  karakter, sifat,  tabiat,  perilaku,  kebiasaan  dan juga  dari  dua  keluarga  yang  berbeda. Oleh  karena  mereka  saling  mencintai dan  saling  ketertarikan  satu  sama  lain, maka terjadilah perkawinan. Kehidupan kedua  insan  yang  berbeda  itu hakikatnya  adalah  saling  berkorban demi  tegak dan  utuhnya  keharmonisan rumah tangga. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang dipakai dalam perkawinan  sebelum  adanya  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974,  kedudukan istri  masih  belum  seimbang  dengan kedudukan  suami.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  bab  5  KUH  Perdata  mengenai kewajiban suami istri antara lain:
1) Suami  istri  wajib  setia  satu  sama lain,  saling  menolong  dan  saling emmbantu (Pasal 103 KUH Perdata)
2) Suami  istri  dengan  perkawinannya, telah  saling  mengikat  diri  untuk memelihara  dan  mendidik  anak mereka (pasal 105 KUH Perdata).
3) Suami  adalah  kepala  rumah  tangga, sebagai  kepala  rumah  tangga  ia wajib  memberi  bantuan  kepada istrinya  atau  tampil  untuknya  di muka  hakim  (Pasal  110  KUH Perdata). 4) Suami wajib mengurus harta kekayaan  pribadi  si  istri  juga  harta kekayaan  bersama  sebagai  seorang kepala  rumah  tangga  yang  baik  dan bertanggung  jawab  atas  segala kelalaian  dalam  pengurusan  itu, kecuali  bila  diisyaratkan  sebaliknya (Pasal 105 KUH Perdata).
5) Istri  harus  patuh  kepada  suaminya dan  wajib  tinggal  serumah  dengan suaminya.  Ia  harus  mengikuti suaminya  dimanapun  dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal (pasal 106 KUH Perdata). 6) Suami  wajib  menerima  istrinya  di rumah yang ditempatinya, melindungi istrinya dan memberinya apa  saja  yang  perlu,  sesuai  dengan kedudukan  dan  kemampuannya (Pasal 107 KUH Perdata).
7) Walaupun  istri  kawin  diluar  harta bersama,  atau  dengan  harta  benda terpisah, dia tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan,
menggadaikan,  memperoleh  apapun baik  secara  cuma-cuma  maupun dengan  beban, tanpa  bantuan  suami dalam akta atau izin tertulis. 8) Mengenai  perbuatan  atau  perjanjian yang  dibuat  oleh  istri  yang menyangkut  pembelanjaan  rumah tangga  biasa  dan  sehari-hari,  juga mengenai  perjanjian  perburuhan yang  diadakan  olehnya  sebagai majikan  untuk  keperluan  rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dari suaminya. Istri  tidak  boleh  tampil  dalam pengadilan  tanpa  bantuan  suaminya,
meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama,  atau  dengan  harta  terpisah, atau  meskipun  dia  secara  mandiri menjalankan pekerjaan bebas. 5. Dasar,  Prosedur,  Mekanisme  dan Akibat Perceraian
a. Dasar Perceraian Perceraian  merupakan  suatu  hal  yang tidak  bisa  dipisahkan  dari  perkawinan dikarenakan tidak ada perceraian tanpa diawali dengan perkawinan. Perkawinan  merupakan  awal  dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang  wanita  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Pasal  38  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974 menyatakan bahwa pada perjalanannya,  perkawinan  dapat  saja berakhir  yaitu  jika  disebabkan  oleh kematian, perceraian atau atas keputusan  pengadilan.  Secara  ringkas perceraian adalah penghapusan perkawinan  dengan  putusan  hakim atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan  tersebut.  Dalam  Pasal  208 KUH Perdata dinyatakan bahwa perceraian atas persetujuan suami/istri tidak diperkenankan, sedangkan
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 mengenai  perkawinan  pada  dasarnya menganut  asas  untuk  mempersulit terjadinya  perceraian,  walaupun  bukan berarti  menutup  atau  mengunci  mati pintu perceraian. b. Alasan-Alasan  dan  Syarat-Syarat mengajukan Gugatan Perceraian
Menurut  KUH  Perdata,  alasan-alasan untuk  perceraian yaitu: 1) Zina, menurut KUH Perdata berbeda dengan  Hukum  Islam.  Menurut KUH perdata  zina  adalah  hubungan kelamin dengan orang lain dari pada suami atau istrinya. 2) Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat 3) Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau  lebih  dalam  suatu  keputusan hakim  yang  diucapkan  selama perkawinan. 4) Melukai atau menganiaya berat yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri atau  sebaliknya  dengan  demikian sehingga membahayakan jiwa korban  atau  sehingga  korban memperoleh luka-luka yang membahayakan. 5) Keretakan yang tidak dapat dipulihkan  yang  merupakan  hasil dari yurisprudensi yang ada.
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  dan istri  tersebut  tidak  dapat  lagi  hidup rukun  sebagai  suami  istri.  Adapun alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan dasar perceraian yaitu:
1) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menajdi pemabuk, pemadat, penjudi
dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.
2) Salah  satu  meninggalkan  yang  lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan berlangsung. 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang membahayakan terhadap pihak lain. 5) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai suami/istri. 6) Antara  suami/istri  terus  menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah tangga.

## 3.    METODE PENELITIAN
Penulisan  skripsi  yang  dilakukan penulis  merupakan  suatu  bentuk penelitian  hukum,  penelitian  hukum adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika, dan  pemikiran  tertentu  dan  bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisanya.  Penelitian  hukum dibagi  menjadi  penelitian  penelitian hukum  normatif  dan  sosiologis  atau empiris.  Penelitian  hukum  normatif mencakup  penelitian  terhadap  asas- asas  hukum,  sistematis  hukum,  taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum sedangkan penelitian empiris terdiri dari penelitian  terhadap  identifikasi  hukum dan efektivitas hukum.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis bila  dilihat  dari  fokus  kajiannya  dapat dikatakan penelitian hukum doktrin.
Berdasarkan  pada  jenis  penelitian tersebut,  jenis  data  yang  dipergunakan yaitu  data  sekunder  atau  data  yang diperoleh langsung melalui penelusuran  kepustakaan  dan  data lapangan.  Alat  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu melalui studi dokumen dimana  dengan  menggunakan  berbagai sumber  hukum  sebagai  sumber  untuk melakukan penelitian baik dari sumber hukum  primer  seperti  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  topik  penulisan  ini,  sumber hukum  sekunder  seperti  artikel-artikel ilmiah  maupun  buku-buku  yang  ada kaitannya  dengan  judul  skripsi  ini,  dan juga  kamus  sebagai  sumber  hukum tersier. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi ini  adalah  penelitian  yang  dilakukan melalui  pendekatan  deduktif,  yaitu proses pengambilan kesimpulan dengan  menggunakan  fakta  atau  data untuk  menguji  hipotesis  yang  telah dibuat  dengan  menggunakan  struktur teori.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN A. Faktor-Faktor  Perceraian  di dalam  Lingkungan  Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Beberapa  tahun  belakangan  ini,  terjadi peningkatan kasus perselisihan didalam rumah  tangga  antara  suami  istri  di Indonesia  yang  menjelma  menjadi percecokan  hebat  disebabkan  oleh  hal- hal yang ringan sehingga kecenderungan  menjadi  salah  satu penyebab  timbulnya  perceraian.  Di Sumatera  Utara  pada  khususnya berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal (DitJen)  Badan  Peradilan  Agama Mahkamah  Agung  pada  Tahun  2007 perceraian di Sumatera Utara mencapai 6.218 kasus terdiri atas istri gugat cerai suami 3.482, dan suami gugat cerai istri 2.115  kasus.  Sedangkan  pada  Tahun
2008  tercatat  5.193  kasus  terdiri  atas istri gugat cerai suami 3.105, dan suami gugat cerai istri 1.462 kasus. Faktornya bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga politik. Kasus tertinggi perceraian disini rata-rata atas permintaan  istri,  yaitu  mencapai  60 persen,  dengan  landasan  perselisihan dalam rumah tangga.
Perselisihan  rumah  tangga  dalam tingkatan  tertentu  merupakan  salah satu  alasan  yang  diperbolehkan  oleh hukum untuk suami maupun istri dalam mengajukan  perceraian.  Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 1975  menyebutkan  bahwa  perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: 1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang sukar disembuhkan; 2. Salah  satu  pihak  meninggalkan pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain dan  tanpa  alas  an  yang  sah  karena hal lain di luar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman  penjara  selama  5  (lima)
tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  dengan  akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 6. Antara  suami  dan  istri  terus menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah tangga. Sedangkan menurut pakar-pakar hukum  perkawinan,  pada  umumnya terdapat  beberapa  hal  yang  memicu perselisihan  dalam  rumah  tangga  yang dapat berujung pada perceraian, antara lain: 1. Tidak memahami tujuan pembentukan dasar keluarga. Menurut  banyak  ajaran  agama, perkawinan  memiliki  sejumlah tujuan mulia. 2. Ketimpangan  dalam  persoalan  hak dan kewajiban.
3. Kebahagiaan  yang  tidak  dirasakan.
Keluarga  bahagia/sakinah  adalah keluarga dengan enam kebahagiaan yang  lahir  dari  usaha  keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua hak dan kewajiban, baik kewajiban perorangan  maupun  kewajiban bersama.  Enam  kebahagiaan  yang dimaksud adalah kebahagiaan finansial, seksual, intelektual, moral, spiritual dan ideologis. Kebahagiaan yang utama dari enam penggolongan  ini  bergantung  pada persepsi  atau  kerangka  pandang dan  pemahaman  pasangan  suami
istri.  Ketika  kebahagiaan  ini  tidak dirasakan  akibat  fungsi  keluarga tidak berjalan utuh yang dipicu oleh ketimpangan  dalam  pemenuhan hak dan kewajiban yang mengakibatkan  perselisihan  dalam rumah  tangga,  perceraian  hanya menunggu waktu. B. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian 1. Akibat  Hukum  Terjadinya Perceraian  Terhadap  Harta Gono Gini Dasar  hukum  tentang  harta  gono  gini dapat  ditelusuri  melalui  undang- undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut: 1) Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  Pasal 35  ayat  1,  disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  harta gono  gini  (harta  bersama) adalah  harta  benda  yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum  terjadinya  perkawinan tidak bisa disebut sebagai harta gono gini. 2) KUH  Perdata  Pasal  119,  yang menyebutkan  bahwa  sejak  saat perkawinan dilangsungkan, maka  menurut  hukum  terjadi harta  bersama  menyeluruh antara suami istri sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.  Harta  bersama  itu selama  perkawinan  berjalan, tidak  boleh  diadakan  atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. 3) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Pasal  85,  menyebutkan  bahwa
adanya  harta  bersama  dalam perkawinan  itu  tidak  menutup kemungkinan  adanya  harta milik masing-masing suami istri.
Pasal  ini  sudah  menyebut adanya  harta  gono  gini  dalam perkawinan.  Dengan  kata  lain KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono gini). Meskipun  sudah  bersatu,  tidak menutup  kemungkinan  adanya sejumlah  harta  milik  masing- masing pasangan. 4) KHI  Pasal  86  ayat  1  dan  2, kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami  dan  harta  istri  karena perkawinan.  Pada  dasarnya harta  istri  tetap  menjadi  milik istri  dan  harta  suami  tetap menjadi  milik  suami  kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kedua belah pihak.

## 5. PENUTUP

## Kesimpulan
1. Perceraian  harus  dilihat  hnaya sebagai  jalan  keluar  apabila tujuan perkawinan tidak tercapai sehingga perkawinan harus diputuskan.  Pasal  39  ayat  (2)  UU No  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa  harus  ada  alasan  cukup untuk  melakukan  perceraian bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut ditetapkan oleh undang- undang  dalam  Pasal  19  PP  No.  9 Tahun  1975,  yang  salah  satunya menyatakan  bahwa  perceraian
dapat terjadi karena antara suami istri  terus  menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun  lagi  dalam  rumah  tangga. Mengenai perceraian yang disebabkan  karena  perselisihan dan  pertengkaran  terus  menerus dalam  rumah  tangga.    Hal-hal yang  menimbulkan  perselisihan ini bisa bermacam-macam seperti yang diketahui contohnya adanya keributan  mengenai  nafkah  dan keuangan, tidak bertanggungjawabnya  salah  satu pihak sebagai suami/istri, adanya orang ketiga atau perselingkuhan yang  dilakukan  salah  satu  pihak yang  mengganggu  kedamaian rumah  tangga,  adanya  campur tangan  dari  keluarga  salah  satu pihak,  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  dilakukan  oleh suami/istri, dan lain sebagainya. 2. Umumnya  perselisihan  rumah tangga  yang  diputus  oleh  majelis hakim  adalah  perselisihan  yang sifatnya serius. Dimana penggugat  dan  tergugat  tidak dapat  didamaikan  lagi  baik  oleh keluarga  mereka  dan  hakim, biasanya  penggugat  dan  tergugat telah  pisah  rumah  sehingga komunikasi  mereka  terputus. Selain  itu,  salah  satu  pihak biasanya melakukan sesuatu yang tergolong  berat  dan  tidak  dapat dimaafkan oleh pihak lain seperti kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran baik  terhadap  pasangan  maupun anak-anak dan lain sebagainya. 6.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhari  Zairina,  2010,  Perselisihan  Terus Menerus Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Studi Kasus di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat, Skripsi, Universitas Indonesia. Damanhuri, H.A. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Bandung,  Mandar  Maju, 2007.
Jehani,  Libertius, Perkawinan,  Apa  Resiko Hukumnya, Jakarta,  Forum  Sahabat, 2008.
Susilo  Budi, Prosedur  Gugatan  Cerai, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007. Winston,  Kenny,  Prosedur  mengajukan Gugatan Perceraian http://www.kennywiston.com/legal newsmarch5.Rabu , 1 Februari 2019, 20.00 WIB.