## PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
1 Muhamad Abdul Rahman; 2 Y. G Sutmasa; 3 I Ketut Kasna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Jl.Ken Arok No 12,Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
1 ahmadraditya801@gmail.com; 2 ygdsutmasa@gmail.com; 3 johnkresna44@gmail.com
Abstrak - Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum  Daerah  (KPUD)  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  pemilih  di  Kabupaten Klungkung. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh KPUD Klungkung dalam merangsang partisipasi pemilih dalam konteks Pemilihan Umum  Daerah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota KPUD, pemangku  kepentingan  terkait, dan pemilih di Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Klungkung telah mengimplementasikan berbagai tindakan strategis, termasuk  kampanye  sosialisasi  yang  intensif,  pendidikan  pemilih  di  sekolah sekolah, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan  media  massa  lokal.  Selain  itu,  KPUD  Klungkung  juga  fokus  pada  upaya meningkatkan  partisipasi  pemilih  pemula  dan  memastikan  aksesibilitas  bagi  pemilih dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini memberikan wawasan tentang peran aktif KPUD Klungkung dalam mendorong partisipasi pemilih dalam konteks lokal, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang upaya meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan Umum  Daerah  di  Indonesia.  Namun,  meskipun  ada  upaya  yang  signifikan,  beberapa tantangan  juga  diidentifikasi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  KPUD  Klungkung. Terbatasnya  sumber  daya  manusia  dan  anggaran,  terutama  di  tingkat  daerah,  menjadi kendala  dalam  mengimplementasikan  strategi  yang  lebih  luas  dan  efektif.  Selain  itu, kesadaran politik dan partisipasi masyarakat masih memerlukan peningkatan, terutama di kalangan  pemilih  muda  yang  cenderung  kurang  berminat  terhadap  proses  politik. Peningkatan  partisipasi  pemilih  di  Kabupaten  Klungkung  menjadi  esensial  karena pemilihan  daerah  memiliki  dampak  langsung  pada  pembangunan  dan  pengambilan kebijakan lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KPUD Klungkung, pemerintah daerah, LSM, pendidik, dan media massa untuk mengatasi tantangan dan memperkuat strategi  yang  ada.  Peningkatan  literasi  politik  masyarakat,  akses  informasi  yang  lebih baik,  serta  pemberdayaan  pemilih  muda  dan  kelompok  marginal  akan  menjadi  fokus penting dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Klungkung.
Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi. Pelaksanaan pemilu
Abstract - This research explores the implementation of the duties and functions of the Regional  General  Election  Commission  (KPUD)  in  an  effort  to  increase  voter participation in Klungkung Regency. The focus of this research is to identify the strategies used  by  the  Klungkung  KPUD  in  stimulating  voter  participation  in  the  context  of  the Regional General Election. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected through interviews with
KPUD members, relevant stakeholders and voters in Klungkung Regency. The  results  of  the  study  show  that  the  Klungkung  KPUD  has  implemented  various strategic actions, including intensive socialization campaigns, voter education in schools, the use of social media, and collaboration with civil society organizations and local mass media.  In  addition,  the  Klungkung  KPUD  also  focuses  on  efforts  to  increase  the participation of first-time voters and ensure accessibility for voters with special needs. This  research  provides  insight  into  the  active  role  of  the  Klungkung  KPUD  in encouraging  voter  participation  in  the  local  context,  as  well  as  contributes  to  an understanding  of  efforts  to  increase  participation  in  local  elections  in  Indonesia. However,  despite  significant  efforts,  several  challenges  were  also  identified  in implementing  the  duties  and  functions  of  the  Klungkung  KPUD.  Limited  human  and budgetary resources, especially at the regional level, are an obstacle in implementing a broader  and  more  effective  strategy.  In  addition,  political  awareness  and  public participation still need improvement, especially among young voters who tend to be less interested in the political process. Increasing voter participation in Klungkung Regency is essential because regional  elections have a direct impact on development and local policy  making.  Therefore,  synergy  is  needed  between  the  Klungkung  KPUD,  local government,  NGOs,  educators,  and  the  mass  media  to  overcome  challenges  and strengthen  existing  strategies.  Increasing  people's  political  literacy,  better  access  to information, and empowering young voters and marginalized groups will be an important focus in ongoing efforts to increase voter participation in Klungkung Regenc.
Keywords : Election Commission, Participation. Implementation of elections

## PENDAHULUAN
Negara  demokrasi  pada  dasarnya, dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan, adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari  rakyat,  oleh  rakyat dan untuk rakyat. Indonesia adalah salah satu  negara  di  dunia  yang  menganut paham  demokrasi.  Dalam  paham  ini rakyat  memiliki  kedudukan  yang  sangat penting,  sebab  kedaulatan  berada  di tangan rakyat.
Di dalam demokratis modern, yang cenderung  representatif,  maka  pemilu dianggap  sebagai  salah  satu  komponen sekaligus  tolok  ukur  utama  demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai  saat  ini  dianggap  paling  ideal dalam  menyelenggarakan  pemerintahan
suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut  sistem  demokrasi  dimana kedaulatan  dan  kekuasaan  tertinggi terletak di tangan rakyat.
Bentuk perwujudan dari demokrasi di  Indonesia  salah  satunya  dengan diadakannya  pemilihan  umum.  Pemilu diartikan  sebagai  sarana  perwuju  dan kedaulatan  rakyat  untuk  menghasilkan wakil  rakyat  yang  aspiratif,  memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai  Pancasila  dan  UUD  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945.  Dalam Negara  demokrasi  pemilu  merupakan salah  satu  pilar  utama  dari  sebuah akumulasi kehendak rakyat.
Pemilu merupakan hal yang sangat penting  untuk  menentukan  wakil  rakyat
yang akan menduduki jabatan pemerintahan  selama  lima  tahun.  Setiap warga  negara  mempunyai  hak  dalam berdemokrasi. Hak tersebut diatur dalam UU  No  7  Tahun  2017  pasal  198  ayat  (1 dan  2)  menerangkan  bahwa  “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara  pemilu  dalam  daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah  genap  berumur  17  (tujuh  belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
Menurut  UU  No  7  Tahun  2017
tentang  pemilu  Pasal  1  ayat  (8) menyatakan  bahwa  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara  pemilu  yang  bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan  pemilu.  Lembaga  KPU memiliki  wilayah  kerja  meliputi  seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).    KPU  bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal  7  ayat  (3)  UU  No  7  Tahun  2017 dalam  penyelenggaraan  pemilu,  KPU bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun sesuai  dengan  kaitan  dari  tugas  dan kewenangannya.  Untuk  membantu  agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU berjalan lancar, maka dibentuk Sekretariat Umum  yang  dipimpin  oleh  seorang Sekretariat Umum dan merupakan Badan
Pemerintah. Berdasarkan Undang- Undang  No.  15  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan  bahwa  “untuk  meningkatkan kualitas  penyelenggaraan  pemilu  yang dapat  menjamin  pelaksanaan  hak  politik masyarakat  dibutuhkan  penyelenggara
pemilu yang profesional, serta mempunyai  integritas,  kapabilitas,  dan akuntabilitas  melalui  Komisi  Pemilihan Umum (KPU)”.
Keberhasilan  pemilu  ditentukan oleh  besarnya  tingkat  partisipasi  politik masyarakat  dalam  menggunakan  hak pilihnya.  Besarnya  partisipasi  politik masyarakat ini dipengaruhi oleh kesadaran politik dari masyarakat dimana kesadaran  politik  ini  terwujud  dari seberapa  besar  partisipasi  masyarakat dalam  pemilu  dengan  menggunakan  hak pilihnya untuk memberikan suara mereka dalam proses pemilihan umum. Salah satu bentuk  partisipasi  politik  masyarakat dalam  pemerintahan  yang  demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum.
Partisipasi politik masyarakat dalam konteks demokrasi dapat ditunjukkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Pada
hakikatnya  pemilihan  umum  adalah mekanisme untuk memperbaharui kontrak sosial  antara  pemerintah  dengan  rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam hal ini peranan pemilihan umum adalah untuk menghasilkan  suatu  pemerintah  atau badan  penyelenggaraan  pemerintahan. Oleh  karena  itu,  partisipasi  politik masyarakat  dalam  memberikan  suara, dapat  pula  dijadikan  sebagai  indikator yang  menunjukkan  kepedulian  dan tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam berperan menyukseskan kegiatan pemilihan umum.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam pemilu  sangat  berpengaruh  dalam menentukan  pemimpin  atau  pejabat
publik.  Dalam  sistem  politik  seperti  ini pemilihan umum tidak dapat terlepas dari lembaga  negara  yang  menjadi  pondasi dalam  penyelenggaraan  pemilu  yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
Dalam  penyelenggaraan  pemilu, Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD) memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam penggunakan  hak  pilih  mereka.  Hal tersebut termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  10 Tahun  2018.  Pasal  17  ayat  (1)    PKPU menyebutkan  bahwa  tugas  dan  fungsi KPU  Provinsi/KIP  Bali  dan  KPU/KIP Kabupaten/Kota  dalam  meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dapat dilakukan  melalui  pendidikan  pemilih, memberikan  informasi  dan  memberikan kesempatan  yang  setara  kepada  setiap orang/pihak  untuk  berpartisipasi  dalam pemilu.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada  studi  ini  adalah  metode  kualitatif. Metode  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang
dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang
menggambarkan semua data atau keadaan subjek  atau  objek  penelitian  kemudian dianalisis  dan  dibandingkan  berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat  ini  dan  selanjutnya  mencoba  untuk
memberikan pemecahan masalahnya dan dapat  memberikan  informasi  yang mutakhir  sehingga  bermanfaat  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta lebih  banyak  dapat  diterapkan  pada berbagai masalah.
Penelitian  deskripsi  secara  garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra  suatu  peristiwa  atau  gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.
Metode  kualitatif  ini  digunakan karena  beberapa  pertimbangan  yaitu metode  kualitatif  lebih  bisa  dan  mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.  Metode ini menyajikan hakikat  hubungan  antara  peneliti  dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri  dan  banyak  penajaman  pengaruh bersama  terhadap  pola-  pola  nilai  yang dihadapi peneliti.
Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan  “Tugas
Dan  Fungsi  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisispasi Pemilih  di  Kabupaten  Klungkung”  serta hubungannya  dari  tinjauan  hukum Undang-Undang  pemilihan  umum  No  7 Tahun 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
KPUD Klungkung  memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan partisipasi  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada). Berikut adalah beberapa cara bagaimana KPU dapat menjalankan tugas  dan  fungsi  mereka  untuk
meningkatkan partisipasi dalam Pilkada.
1. Sosialisasi dan edukasi
KPU melakukan kampanye sosialisasi dan  edukasi  kepada  masyarakat tentang  pentingnya  Pilkada  dan bagaimana  prosesnya  berlangsung. Informasi mengenai calon-calon yang akan berpartisipasi, hak dan kewajiban  pemilih,  serta  mekanisme pemungutan  suara  diberikan  secara jelas kepada masyarakat.
2. Penyediaan  informasi  yang  mudah diakses
KPU  memastikan  bahwa  informasi tentang  calon-calon,  program  kerja, visi  misi,  dan  rencana  aksi  mereka tersedia dengan mudah dan transparan bagi masyarakat. Website resmi KPU,
media  sosial,  dan platform lainnya dapat digunakan untuk memublikasikan informasi ini. 3. Partisipasi melalui teknologi
KPU  dapat  memanfaatkan  teknologi, seperti aplikasi mobile atau situs web , untuk  memudahkan  pemilih  dalam memeriksa  status  pemilih,  lokasi tempat  pemungutan  suara,  dan informasi lain yang relevan.
4. Debat publik dan forum diskusi KPU  dapat  menyelenggarakan  debat publik dan forum diskusi antara calon- calon  dengan  pemilih.  Ini  membantu pemilih  untuk  lebih  memahami  visi, misi,  dan  rencana  aksi  calon,  serta memberikan kesempatan untuk mengajukan  pertanyaan  langsung kepada mereka.
5. Pemungutan  Suara  yang  mudah  dan tepat KPU  bekerja  untuk  memastikan
bahwa  proses  pemungutan  suara berjalan  dengan  lancar  dan  efisien. Pemilihan  yang  mudah  dan  nyaman dapat  mendorong  partisipasi  yang lebih tinggi.
6. Mengatasi kendala logistik
KPU  memastikan  bahwa  kendala logistik,  seperti  tempat  pemungutan suara  yang  sulit  diakses  atau kurangnya  fasilitas,  diatasi  dengan baik  agar  semua  pemilih  memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suaranya. 7. Partnership dengan pihak terkait
KPU  dapat  bekerja  sama  dengan berbagai  pihak  terkait,  seperti  media massa,  organisasi  masyarakat  sipil, dan  lembaga  pendidikan,  untuk meningkatkan  kampanye  partisipasi dalam Pilkada.
Melalui  tugas  dan  fungsi-fungsi tersebut,  KPUD  Klungkung  berusaha memastikan  bahwa  Pilkada  berjalan secara  demokratis,  transparan,  dan partisipatif, sehingga semua warga negara merasa termotivasi dan memiliki kepercayaan  diri  untuk  berpartisipasi dalam proses politik di tingkat daerah. Upaya-upaya  demikian,  yang  pada akhirnya  memang  bermuara  pada peningkatan partisipasi masyarakat (pemilih)  menggunakan  haknya  dalam Pilkada,  ternyata  dipengaruhi  oleh beberapa faktor. Yang pertama dan utama adalah sumber daya manusia (SDM) dan kedua adalah dukungan finansial.
1. Sumber Daya Manusia (SDM) SDM KPUD Klungkung berpengaruh positif terhadap berbagai upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan  partisipasi  pemilih. SDM  itu  adalah  subjek-subjek  yang melakukan aktivitas dan kegiatan riil di  lapangan,  yang  efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas SDM bersangkutan.  Sementara  kualitas
SDM  tidak  terlepas  dari  tingkat pendidikan,  keterampilan  dan  sikap kerja yang dimiliki dalam melaksanakan  dan  menyelesaikan tugas  pekerjaan  yang  dibebankan kepada SDM bersangkutan.
Pernyataan Ida Bagus Nyoman Barwata  Ketua  Divisi  Sosialisasi Pemilih mengafirmasi terkait kualitas SDM yang dipengaruhi oleh pendidikan SDM bersangkutan. Beliau mengatakan: “Sumber daya yang paling utama dalam  suatu  organisasi  yaitu sumber  daya  manusia  karena organisasi  tidak  digerakkan  oleh mesin  atau  teknologi,  tetapi  oleh manusia.  Untuk  meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat dalam pemilu pilkada maka harus didukung  oleh  sumber  daya manusia  yang  memadai.  Kami sangat  terbantu  dengan  adanya bantuan  dari  pegawai  sekretariat KPU  apalagi  mereka  rata-rata lulusan sarjana. Pekerjaan menjadi mudah.” (Wawancara, 5 Agustus 2023).
Pernyataan  itu  menegaskan bahwa  SDM  yang  memadai  dalam melaksanakan tugas-tugas dan berbagai  aktivitas  dalam  rangka meningkatkan  pertisipasi  pemilih adalah  SDM  dengan  pendidikan sarjana.
2. Dukungan Finansial
Faktor finansial sejatinya
menjadi  semacam  “pelicin”  untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan  berbagai  aktivitas  dan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi  pemilih  di  Kabupaten Klungkung.  Jika  secara  finansial dukungan pelaksanaan berbagai aktivitas dan kegiatan tersebut ada dan memadai,  maka  kelancaran  dan efektivitas berbagai upaya meningkatkan  partisipasi  pemilih akan terjadi atau terpenuhi. Demikian sebaliknya. Dan ternyata, di Kabupaten Klungkung, faktor
finansial  menjadi  hambatan  KPUD dalam  melaksanakan  upaya-upaya peningkatan partisipasi pemilih.
Dalam  kaitan  dengan  hal tersebut, kembali Ida Bagus Nyoman Barwata  Ketua  Divisi  Sosialisasi Pemilih  mengatakan:  “Salah  satu faktor  yang  menghambat  kegiatan KPUD Klungkung dalam hal sosialisasi tentang kepemiluan  adalah sumber  daya  finansial.  Kami  hanya terkendala  di  dana.  Karena  dalam menyosialisasikan  segala  informasi tentang pemilu membutuhkan anggaran yang cukup besar.” Kegiatan yang dilakukan KPUD  Klungkung,  sesuai  dengan tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawab yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan  memang  tidak sedikit.  Dan  semua  itu  harus dilakukan.  Namun  kesulitan,  yang kemudian menjadi faktor penghambat pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan tanggung  jawab  tersebut  adalah ketersediaan  anggaran  yang  didak
memadai.  Antara  anggaran  yang diterima  dengan  bidang  tugas  dan kegiatan  yang  harus  dilaksanakan, tidak  seimbang.  Hal  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  disampaikan  oleh Sang  Ayu  Astuti  Kasubag  KUL. Beliau  mengatakan:  “Iya  memang anggaran  yang  diberikan  tidak seimbang dengan kegiatan yang kami lakukan.”
3. Kondisi lingkungan atau alam Aktivitas dan berbagai kegiatan
dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada di Klungkung, seperti sosialisasi dan berbagai bentuk pertemuan dengan masyarakat pemilih  tidak  sedikit  yang  dilakukan di luar ruangan dan/atau dalam lokasi yang  jauh  dari    kedudukan  kantor KPUD  dan  juga  dari.  tempat  tinggal para  petugas  KPUD.  Dalam  keadaan demikian,  ketika  segala  sesuatunya sudah direncanakan dengan baik, saat kegiatan  dilaksanakan,  cuaca  sering menjadi  hambatan.  Ida  Bagus
Nyoman  Barwata  Ketua  Divisi
Sosialisasi Pemilih mengatakan:
“Selain  dana,  kita  terkadang  juga terkendala  oleh  cuaca,  karena  ketika kita melakukan sosialisasi turun hujan sehingga  menghambat  kami  untuk sampai di tempat tujuan.”
Hambatan  karena  cuaca  yang tidak  menentu  mengakibatkan  pula target-target  yang  telah  ditentukan tidak  tercapai,  keterlambatan  tiba  di tujuan saat sosialisasi dan sebagainya. Tentang  hal  ini,  Sang  Ayu  Astuti Kasubag  KUL  di  KPUD  Klungkung mengatakan: “Biasanya kami bersama
relawan demokrasi kadang tidak tepat waktu ke lokasi karena biasanya tiba- tiba hujan. Jadi kami harus menunggu hujan  redah,  baru  lanjut  ke  lokasi tujuan.”
4. Respon masyarakat pemilih Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan upaya-upaya
meningkatkan  partisipasi  pemilih adalah kesibukan masyarakat pemilih terkait  pekerjaan  mereka.  Ketika jadwal  pertemuan,  misalnya  untuk sosialisasi  sudah  diatur,  kesepakatan dengan  pihak  pimpinan  masyarakat setempat  (kelihan)  sudah  dibuat, ternyata kehadiran masyarakat pemilih sangat sedikit. Hal ini karena pada  saat  bersamaan,  tidak  sedikit yang  masih  sibuk  dengan  pekerjaan utama atau mata pencaharian mereka, seperti  melaut  untuk  memenuhi kebutuhan hidup, upacara keagamaan, bahkan  tidak  sedikit  yang  memang tidak peduli.
Wawancara  dengan  Sang  Ayu
Astuti Kasubag KUL KPUD Klungkung menegaskan pernyataan di atas. Beliau mengatakan:
“Beberapa  kegitan  sosialisasi yang  kami  sudah  susun  dengan sangat  baik  dengan  jadwal pertemuan yang sudah disepakati dengan  Kelihan  Banjar  atas persetujuan Kepala Desa, akhirnya tidak efektif dilaksanakan  karena  banyak masyarakat pemilih yang menjadi sasaran sosialisasi. Ada yang  masih  sibuk  dengan pekerjaan  pokok  mereka  seperti melaut  mencari  ikan,  ada  yang kebetulan  sibuk  acara  keluarga,
acara  keagamaan,  dan  saya melihat  juga  tidak  sedikit masyarakat  di  lokasi  tersebut yang tidak peduli.”
Demikianlah,  dari  fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya demi tujuan meningkatkan  partisipasi  masyarakat pada  Pilkada  melalui  pendidikan pemilih,  memberikan  informasi  dan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam  pemilu,  maka  faktor-faktor yang  medukung  adalah  SDM  yang berkualitas dan andal, sedangkan yang menjadi  hambatan  adalah  dukungan finansial, cuaca dan respon masyarakat pemilih itu sendiri.

## SIMPULAN
Peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di
Kabupaten Klungkung sangatlah vital dan penting  mereka  merupakan  tolok  ukur keberhasilan  dalam  pemilihan  kepala daerah.  Dalam  melakukan  perannya, KPUD  selalu  berusaha  semaksimal mungkin  dengan  berkerja  di  luar  jam kerja sehingga peran KPUD di Kabupaten Klungkung  itu  telah  maksimal  dengan adanya  peningkatan  partisipasi  politik dari  tahun  2013  ke  tahun  2018.  Adanya peningkatan  partisipasi  politik  yang sangat  tinggi  menandakan  bahwa  peran KPUD  kabupaten  Klungkung  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  itu sudah berjalan dengan baik dan maksimal.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Klungkung  sudah  berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan
peranannya dalam meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  dan  bisa dikatakan  berhasil.  Hal  ini  dibuktikan dengan  tingginya  partisipasi  masyarakat Kabupaten  Klungkung  dalam  Pemilihan bupati dan wakil bupati 2018. Peran yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yaitu sosialisasi ke seluruh  lapisan  masyarakat  dengan memberikan pendidikan politik, melakukan  koordinasi  dengan  media lokal,  dan  menyebarluaskan  informasi mengenai  tahapan,  jadwal  dan  program pemilu  di  media  massa  dan  media elektronik.
KPUD    Klungkung  juga  telah memberikan  pendidikan  pemilih  kepada masyarakat dengan melakukan mobilisasi sosial,  memanfaatkan  jejaring  sosial, melaksanakan  program  rumah  pintar pemilu,  membentuk  komunitas  peduli pemilu dan demokrasi, serta membentuk agen relawan demokrasi.
Faktor pendorong dan
penghambat KPUD dalam meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  yaitu  dari pihak  KPUD  sendiri  dalam  faktor pendorongnya  yaitu  upaya  dan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  pihak  KPUD  untuk meningkatkan  partisipasi  pemilih  dalam Pilkada  didukung  oleh  SDM  KPUD sendiri  yang  tergolong  berkualitas  dan andal,  sementara  faktor  penghambatnya adalah  dukungan  finansial,  cuaca,  dan respon masyarakat pemilih itu sendiri.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Komisi
Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih  di Kabupaten Klungkung, maka saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Pemerintah  harus  menganggarkan secara  baik,  akurat  dan  memadai penyelenggaraan  berbagai  kegiatan dan  upaya  yang  dilakukan  KPUD sesuai  tugas  dan  fungsinya  dalam rangka  meningkatkan  partisipasi masyarakat pemilih dalam Pilkada.
2. Para  petugas  harus  benar-benar menyiapkan diri, termasuk perlindungan  dari  perubahan  cuaca untuk memastikan pelaksanaan kegiatan  sesuai  rencana  yang  telah disusun. 3. Masyarakat sendiri harus meningkatkan  kesadaran  mereka untuk  memberikan  suara  dalam Pilkada  sebagai  keharusan  bagi seorang  warga  negara  yang  baik  dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

## DAFTAR PUSTAKSA
Advendi  Simangunsong.  2004.  Hukum dan Ekonomi. Jakarta: Grasindo. Agromedia, Redaksi.2007. Paduan Lengkap Budidaya Tomat . Agromedia,Jakarta. Asshiddiqie, Jimly.2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi  Revisi.  Jakarta:Setjen  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Asfar,M.2004,Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955- 2004,Surabaya:Pustaka Utama. Arbi  Sanit, Perwakilan  Politik  di
Indonesia , Penerbit CVRajawali,Jakarta,1985. Budiarjo,Miriam(2008).Dasar- dasar Ilmu Politik.Jakarta:PT.Graqmedia Pustaka Utama. Budiharto, Widodo. 2013. Web Programming Membangun Aplikasi
Web  Handal  dengan  J2EE  dan MVC . Yogyakarta: Andi.
Budi  Winarno.  2012. Kebijakan Publik:  Teori,  Proses,  dan  Studi Kasus. Yogyakarta; CAPS.
Damsar.  2010. Pengantar  Sosiologi Politik .  Jakarta  :  Kecana  Prenada Media Group.
Faijurrahman  Jurdi.  2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Kencana: Makasar.
Goleman,  Daniel.  1997. Emotional Inteligence (Kecerdasan Emosional);  Mengapa  EI  Lebih Penting  Daripada  IQ.  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama. Hendrik. 2010. “Analisis Usha Pengolahan Ikan Asin Di Kecamatan  Pandan  Kabupaten Tapanulu Tengah Sumatera Utara”. Jurnal Perikanan dan Kelautan 15, 1 (2010): 83-88
Nelson,  Joan;  Huntington,    Samuel  P. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Jakarta: Rineka Cipta.
Closky, Mc. Political Partisipation, How and  Way,  Do  get  Involved  in Politics,
(Chicago: Rand Mc Nally, 1972), 252 Moykijat.  1998. Perencanaan  dan Pengembangan  Karir  Pegawai . Bandung: Remaja Karya.
Napitupulu,  Halen  NM  dan  Sagala,  Ade Irma.  2019.  “Pengaruh  Pendidikan
Kewarganegaraan Terhadap
Partisipasi  Pemilih  Pemula  Pada Pemilihan  Umum  (Studi  Kasus: Pemilu  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Sumatra  Utara  Tahun 2018)”  . Jurnal  Ilmu  Pendidkan PKN  dan  social  Budaya .  Vol.3 No.1.hal.188-189.
Surbakti,  Ramlan.  (1992). Memahami
Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana  Indonesia. Arikunto, Suharsimi . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . (Jakarta: Rineka Cipta,2013:172). Sugion0  .(2019). Metologi  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D . Bandung: ALFABETA Syahida, Agung, Bayu. (2014).
Implementasi  Perda  Nomor  14 Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan Sampah  Di  Kota  Tanjungpinang (Study  Kasus  Di  Kelurahan Tanjung Unggat).
Tukey, John W. (1977), Exploratori Data
Analisys , Addison-Welley Publishing Company. Uaman Nurdin. (2002). Konteks Imlementasi  Berbasis  Kurikulum. Grasindo: Jakarta Winardi.2008.Entrepreneur dan
Entrepreneurship.Jakarta:Kencana.
Tim  Penyusun  Kamus  Pustaka  Bahasa. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.