## BENTUK PENATAAN KAWASAN DAN PERMUKIMAN KAMPUNG AUR MEDAN
Dasrizal 1) , Irwansyah 2)
1)2) Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Quality Berastagi, 22153 Indonesia Email : dasrizalstmtiaiaa@gmail.com

## ABSTRAK
Kawasan Permukiman di Kampung Aur adalah salah satu pemukimaan padat penduduk yang terletak  di  tepi  Sungai  Deli  Medan.  Sampai  saat  ini  belum  ada  solusi  yang  lebih  tepat terhadap penataan kawasan dan permukiman warganya walaupun ada di beberapa kota telah ada beberapa jenis solusi untuk masalah pemukiman padat penduduk mulai dari penggusuran paksa,  pembangunan  permukiman  baru  dalam  bentuk  program  perbaikan  datar  /  rusunawa dan  kampung.  Bisa  dikatakan,  pemerintah  mulai  menyadari  bahwa  masalahnya  tidak  bisa diatasi dengan sistem satu arah. Harus ada komunikasi dengan penghuni permukiman kumuh. Hal  ini  kemudian  mendorong  para  penulis  untuk  membuat  penataan  kawasan  dan permukiman warganya dengan  pendekatan perilaku warga dan jenis permukimannya saat ini Penelitian  ini  bertujuan  untuk menghasilkan desain kawasan dan permukiman yang dapat mengakomodasi aspek sosial dan budaya masyarakat melalui pendekatan perilaku lingkungan dan jenis permukiman. Untuk mencapai tujuan tersebut, observasi partisipatif akan dilakukan pada  setiap  komunitas  dominan  yang  ada  di  lokasi.  Melalui  pengamatan  ini  akan  diketahui bagaimana  setting  lingkungan  dan  perilaku  bekerja  di  Kampung  Aur.  Data  pengaturan lingkungan  dan  perilaku  kemudian  akan  diproses  untuk  menghasilkan  kriteria  penyrlesaian desain  Kampung  Aur.  Dari  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  ada  dua  suku  dominan  di Kampung Aur, yaitu orang Tionghoa dan Minang.
Kata kunci : Kampung Aur , jenis permukiman , warga , kumuh.

## ABSTRACT
The  Settlement  Area in  Kampung  Aur  is  a  densely  populated settlement  located on  the  banks  of the Deli River in Medan. Until now there has not been a more appropriate solution to the arrangement of the  area  and  its  residents  although  there  are  in  several  cities  there  have  been  several  types  of solutions  to  the  problem  of  densely  populated  settlements  ranging  from  forced  evictions,  the construction of new settlements in the form of flat / flat and village improvement programs. That said, the  government  began  to  realize  that  the  problem  could  not  be  solved  by  a  one-way  system.  There must  be  communication  with  slum  dwellers.  This  then  encourages  the  authors  to  make  an arrangement of the area and its residents with an approach to the behavior of citizens and the types of settlements  at  this  time.  This  study  aims  to  produce  a  design  of  the  area  and  settlements  that  can accommodate social and cultural aspects of society through the approach of environmental behavior and types of settlements. To achieve this goal, participatory observation will be carried out in every dominant community in the location. Through this observation it will be seen how the environmental settings and behavior work in Kampung Aur. Data on environmental and behavioral settings will then be processed to produce Kampung Aur design completion criteria. From this study it was found that there are two dominant tribes in Kampung Aur, namely Chinese and Minang.
Keywords: Aur village, settlement type, residents, slums.

## PENGANTAR
Kota  Medan  sebagai  salah  satu  kota  besar  di Indonesia  dan  merupakan  kota  metropolitan tidak  lepas  dari  masalah  urbanisasi  dan pertambahan penduduk.
Peningkatan urbanisasi penduduk sebagai dampak pembangunan,  peningkatan  angka  kelahiran dan  penurunan  angka  kematian  sebagai dampak  kemajuan  dibidang  kesehatan  di  kota –  kota  besar  menyebabkan    peningkatan pertumbuhan  penduduk  di  kota    –  kota  besar. Kota  Medan  sebagai  kota  besar,  populasi penduduknya terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Sumatera  Utara,  jumlah penduduk Kota Medan tahun 2012 – 2015 Dari    data    kependudukan  Kota  Medan tersebut,  pertumbuhan  eksponensial  penduduk kota  Medan  adalah  sebesar  1,36  %  per  tahun. Dengan  tingkat  pertumbuhan  penduduk  1.36 %  ,  maka  perkiraan  penduduk  kota  Medan pada tahun 2027 sebesar 2.599.769 jiwa. Peningkatan  jumlah  penduduk  berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan pemukiman  dan  perumahan  sehingga  banyak masyarakat memanfaatkan kawasan sempadan sungai  sebagai  tempat  mendirikan  rumah. Akibatnya  terjadi  kawasan-kawasan  kumuh  di daerah tersebut.
Salah  satu  kawasan  kumuh  di  Kota  Medan berada  di  Kelurahan  Aur  Kecamatan  Medan Maimun,  dengan  kondisi  permukiman  padat penduduk.Tutupan lahan Kelurahan Aur adalah perumahan, pertokoan dan permukiman, dimana sebahagian berada ditepi air, dataran rendah dan lahan PT.KAI.
Status  Kepemilikan  Tanah  untuk  kawasan yang  berada  di  Tepi  Air  danlahan  PT.KAI status tanah ilegal tidak sesuai dengan RTRW, sedangkan  untuk  kawasan  dataran  rendah status  tanah  milik  Grand  Sultan  dan  sebagian milik masyarakat. Luas Kawasan Kumuh 4.95 Ha, ilegal 1.17 Ha, dan legal3.78 Ha.Sehingga status kekumuhan dalam SK Kawasan Kumuh adalah Sangat Buruk.
Mempertimbangkan  kondisi  diatas,  Kelurahan Kampung  Aur  akan  di  jadikan  pilot  project penanganan  kawasan  kumuh  dengan  cara penataan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut  diatas  maka  pemerintah  Kota  Medan melalui Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman    dan  Penataan  Ruang  Kota
Medan  memandang  sangat  perlu  disusun
Penataan dan kawasan Permukiman Kampung Aur Medan. Penelitian ini bertujuan menghasilkan  desain  penataan  kawasan  dan bentuk  permukiman  yang  diperuntukan  bagi warga  kota  yang  hidup  saat  ini  dalam  kondisi kumuh  dan  padat  sehingga  dapat  diciptakan bentuk  penataan  kawasan  permukiman  baru dan  baik  sesuai  kaedah  tata  lingkungan  dan arsitektur.

## Teori
Kampung  yang  tumbuh  secara  organic,  yang pada akhirnya menjelma menjadi permukiman  kumuh.  Kampung  semacam  ini biasanya tumbuh dan berlokasi di pusat kota. Menurut Sinulingga (1999), ciri-ciri kampung kumuh dan masalah yang timbul antara lain : 1)  Penduduk  sangat  padat  antara  250-450 jiwa/ha.  Pendapat  para  ahli  perkotaan (MMUDP,90) menyatakan bahwa apabila  kepadatan  suatu  kawasan  telah mencapai  80  jiwa/ha  maka  akan  timbul masalah  akibat  kepadatan  ini,  antara perumahan      yang      dibangun      tidak mungkin      lagi      memiliki      persyaratan fisiologis,  psikologis,  dan  perlindungan terhadap penularan penyakit.
2)  Jalan  –  jalan  sempit  tidak  dapat  dilalui oleh  kendaraan  roda  empat,  karena sempitnya,  kadang  –  kadang  jalan  ini sudah  tersembunyi  di  balik  atap  –  atap rumah  yang  telah  bersinggungan  antara satu sama lain.
3)  Fasilitas  drainase  sangat  tidak  memadai dan  malahan  biasa  terdapat  jalan  – jalan  tanpa  drainase,  sehingga  apabila hujan  kawasan  ini  mudah  tergenang oleh air.
4)  Fasilitas pembuangan air kotoran/tinja    sangat    minim    sekali. Ada   yang langsung membuang tinjanya ke  saluran  yang  dekat  dengan  rumah, ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai  terdekat.  Sebagian  dari  penghuni membuat WC cubluk tetapi karena lahan sempit, terpaksa harus berdekatan dengan sumur dangkal yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum, sehingga memungkinkan terjadi percemaran    air  sumur  dangkal    ini sangat besar sekali.
5)  Fasilitas   penyediaan   air   bersih   sangat minim,    memanfaatkan    air    sumur dangkal,  air  hujan  atau  membeli  secara
kalengan.
6)  Tata    bangunan    sangat    tidak    teratur dan    bangunan    pada    umumnya    tidak permanen  dan  malahn  banyak  yang darurat.
7)  Kondisi    –    kondisi    seperti    yang tersebut    di    atas    sangat    rawan terhadap penularan penyakit.
8)  Pemilikan    hak    terhadap    lahan    sering tidak    legal,    artinya    status    lahannya masih  merupakan  lahan  negara  dan  para pemilik tidak memiliki status apa- apa.
Alternatif-alternatif  konsep  penataan  kawasan untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada adalah  mengacu  pada  Undang-undang  No.  1 tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman yaitu :
1. Konsep Rumah Tunggal
2. Konsep Rumah Deret
3. Konsep Rumah Panggung
4. Konsep Rumah Susun
5. Konsep  Penataan  Prasarana  Sarana dan Utilitas Permukiman
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
merupakan  metode  yang  dikembangkan  oleh Prof.Thomas  L.Saaty  dan  pertama  kali dipublikasikan pada tahun 1980 akan digunakan  pada  penelitian  ini  dilakukan langkah-langkah  berdasarkan  survey  dan observasi  lapangan  pada  kawasan  yang membutuhkan  penataan  secara  menyeluruh, mulai  dari  rumah,  prasarana  dan  sarana, utilitas  umum  serta  pengendalian  banjir kawasan.  Permasalahan  ini  membutuhkan urutan  prioritas  untuk  dilaksanakan  sehingga dapat berjalan sesuai tahapanyang dibutuhkan. Data  sekunder  jumlah  rumah  tangga  dan pemilik rumah serta kepadatan penduduk pada kawasan  merupakan  fakta yang  menjadi dasar sebagai alur pemikiran sistim analisis keputusan  dalamkonsep  penanganan  yang dibutuhkan.
Pemilihan bentuk penataan
Kawasan Kampung Aur harus memperhatikan kompleksitas  kriteria-kriteria  atau  parameter dan  pilihan  alternatif-alternatif  solusi  yang akan  diterapkan  pada  perencanaan.  Hal  ini menyebabkan  adanya  kecenderungan  semakin rumitnya  persoalan  yang  harus  dikaji  dan diselesaikan  terkait  dengan  pemilihan  solusi penataan Kawasan Kampung Aur.
Pada  kondisi  ini,  solusi  yang  ideal  dapat diperoleh  dengan  melakukan  analisis  antar parameter  untuk  mendapatkan  tujuan  terbaik yang masih diterima oleh pengambil keputusan(decision maker). Untuk itu diperlukan  suatu  strategi  dan  prosedur  yang sistematis untuk analisis dan evaluasi berbagai alternatif penyelesaian persoalan yang mungkin dapat ditempuh.
Proses  pengambilan  keputusan  dalam  hal  ini merupakan  proses  penyelesaian  permasalahan penataan  kawasan  Kampung  Aur  yang  sesuai dengan perundangundangan, dengan pemilihan beberapa alternatif pada cakupan pertimbangan  permasalahan  yang  kompleks. Proses ini dimulai dengan identifikasi persoalan secara berurutan. Selanjutnya adalah menetapkan parameter dan melakukan kuantifikasi  tujuan  yang  ingin  dicapai. Tujuan yang  telah  ditetapkan  akan  menentukan langkah  atau  tindakan  untuk  memperoleh penyelesaian persoalan.
Metode Analitychal Hierarchy Process  (AHP) untuk  pengambilan  keputusan  ini  berperan dalam    menstrukturkan  parameter-parameter yang  ada  untuk  suatu  masalah  pengambilan keputusan dengan banyak parameter. Pengambilan  keputusan  perlu  menentukan tingkat kepentingan antara parameter- parameter  yang  ada  dengan  membandingkan semua  kombinasi  kriteria  yang  mungkin. Selanjutnya  disusun  suatu  matrik  hubungan relatif  nilai  kepentingan  dari  kriteria-kriteria yang  ada.  Selanjutnya  urutan  prioritas  dari parameter disusun dengan mencari eigenvektor matrik tersebut Tiap alternatif diuji konsekuensi-konsekuensi  (outcomes)  yang ditimbulkan  kemudian  dinilai  dengan  masing- masing  kriteria.  Sehingga  tiap  alternatif mempunyai  nilai  untuk  semua  kriteria. Selanjutnya  nilai  tersebut  dikalikan  dengan bobot kriteria tersebut dari hasil analisis eigen vektormatriks hubungan relatif nilai kepentingan  diatas.  Jumlah  nilai  setelah perkalian  ini  adalah  nilai  akhir  alternatif tindakan  tersebut.  Pengambilan  keputusan selanjutnya  memilih  alternatif  tindakan  yang paling tinggi nilainya.

## HASIL DAN DISKUSI Tinjauan.
Berdasarkan  tinjauan  pada  aspek  penataan ruang,  telah  diperoleh  fakta  bahwa  kawasan Kampung  Aur  berdasarkan  arahan  pola
penataan ruang merupakan pemukiman kepadatan
tinggi (R1), sehingga pengembangan  penataan  kampung  aur  ini sesuai dengan arahan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruangdan Peraturan  Zonasi  Kota  Medan  Tahun  2015- 2035.  Namun  dengan  luaslahan  dan  kondisi
kepadatan  penduduk  sebanyak  rata-rata  263 KK/Ha  dan  924  Jiwa/Ha,  maka  diperlukan analisis untuk memilih konsep massa bangunan  yang  akan  direncanakan.  Tabel  .1 menunjukkan kepadatan penduduk di kawasan Kampung Aur.
Tabel .1. Tingkat Kepadatan Penduduk di Kampung Aur
No. Lingkungan Kepadatan KK/Ha Jiwa/Ha 1 Lingkungan 3 278 1.175 2 Lingkungan 4 257 815 Rata-rata 263 924 Sumber : Kelurahan Aur, 2017

## Kajian Penataan.
Kajian  penataan  Kampung  Aur  dilakukan dengan mengusulkan 2 gagasan, yaitu :
1. Rencana Kampung Susun, dan
2. Rencana Kampung Deret Kedua  rencana  ini  memadukan  rencana penataan  kawasan  ditepi  air  dan  dataran rendah  sehingga  sesuai  dengan  Kampung
Aur.Perbedaanya  hanya  pada  jumlah  unit rumah  yang  dapat  ditampung  kawasan. Kedua  rencanaini  direncanakan  dengan pola  sirkulasi  menerus,  dengan  3  jalan akses  dari  jalan  Brigjen  Katamso,  yaitu Jalan  Mantri,  Jalan  Kampung  Aur  dan Jalan Syahbandar.
Gambar .1.Rencana Kampung Susun untuk Penataan Kawasan Kampung Aur yang sebagian berada tepi air dan sebagian dataran rendah.
Gambar .2.Perspektif Rencana Kampung Susun untuk Penataan Kawasan Kampung Aur yang sebagian berada tepi air dan sebagian dataran rendah.
Gambar 4.Rencana Rumah Kampung dengan memakai kolong bangunan.
Rencana penataan dengan Kampung Susun adalah :
1. Bangunan Panggung sebagai antisipasi banjir dan berfungsi sumur resapan atau retensi air hujan 2. Memperbesar koefisien dasar hijau dan sebagai area serba guna atau komersial seperti ekonomi informal, parkir kendaraan dan tempat interaksi social
Gambar 5.Rencana Lapangan Olah Raga sebagai ruang public multi fungsi.
Gambar 6.Rencana Penataan Tepi Sungai yang Menghubungkan sungai Deli dengan masyarakat kampung Aur
Gambar 7.RencanaRumah Kampung Deret dengan taman depan sebagai area resapan dan kebun.

## KESIMPULAN
Hasil  kajian  Penataan  kawasan  dan permukiman  ini    harus  dilengkapi  dengan alat  transportasi  bangunan,  utilitas  umum yang  terdiri  dari  jaringan  air  bersih, saluran  pembuangan  air  hujan,  saluran pembuangan  air  limbah,  jaringan  tempat pembuangan  sampah,  jaringan  pemadam kebakaran,  jaringan  listrik,  jaringan  gas, jaringan  telepon  dan  alat  komunikasi
lainnya  yang  berfungsi  sebagai  sarana penunjang pelayanan lingkungan.
Lingkungan Penataan kawasan dan permukiman  ini  harus  dilengkapi  dengan fasilitas  lingkungan  yang  berupa  ruangan dan/atau bangunan,  yang dapat  terdiri  dari fasilitas  perniagan  atau  perbelanjaan, lapangan  terbuka,  pendidikan,  kesehatan, peribadatan,  fasilitas  pemerintahan  dan pelayanan  umum  serta  pemakaman  dan pertamanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
1.Kementerian Riset dan Teknologi
Pendidikan  Tinggi  (  Kemenristekdikti  ) Republik  Indonesia  yang  memiliki  dana hibah yang disediakan;
2.Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat  (DRPM)  Pendidikan Tinggi  (  Dikti  )  Indonesia  yang  telah menyediakan  kesempatan  bagi  peneliti untuk melakukan penelitian tentang PDUPT; 3. Semua penduduk masyarakat Kampung Aur, serta lokal tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya oleh peneliti satu dengan satu. Terima kasih atas semua informasinya yang telah diberikan kepada peneliti.

## REFERENSI
[1] Prof.Thomas L.Saaty, 1980. Analytical Hierarchy Process (AHP) Rekomondasi kebijakan dalam pembangunan .
[2]  Kadarsyah Suryadi dan Ali Ramdhani, 1998.  Langkah  –  lanhkah  metode Analytical  Hierarchy  Process  (AHP) dalam pembangunan
[3]  Sinulingga  (1999),  ciri-ciri  kampung kumuh dan masalah yang timbul
[4]    Haryadi  dan  Setiawan,  2014, Arsitektur,  Lingkungan  dan  Perilaku. Yogyakarta  :  Gajah  Mada  University Press.
[5]  Siregar, Syafiatun. 2010.Kajian Preferensi Bermukim di Daerah
Perbatasan Kota, Studi Kasus: Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deliserdang.http://isjd.pdii.lipi.go.id/a dmin/jurnal/1-
Syafiatun_Siregar.pdf.Diakses pada tanggal 2 Desember 2012.
[6]  Soesilowati, Etty. 2007.KebijakanPerumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Urban. http://download.portalgaruda.org/articl e.php?article=136337&val=5661
Diakses tanggal 13 Desember2012.
[7]  Soetomo, Sugiono. 2013.Urbanisasi dan Morfologi, Proses Perkembangan Peradaban dan
Wadah Ruangnya Menuju Ruang yang Manusiawi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
[8]  Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman