Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG JUJUR ( JOJOKH ) DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PESISIR
Hud Leo Perkasa Makki

## IAIN Metro
hudleoperkasamaki@gmail.com

## Abstract
One of the marriage model in Lampung Pesisir custom is perkawinanjujur. This marriage is held with the money of jujur(jojokh) that the prospective groom gives to the family of the prospective bride before the marriage ceremony. Later when the ceremony was held, this money is not mentioned. In practice, the nominal jojokh money that the woman asks is sometimes very high. This paper examines how Islamic law views this kind of practice with ushul fiqh and fiqh reading tools. The result is that jojokh can be likened to a dowry in many aspects. Jojokh also qualifies’ valid ‘urf. Related to how much jojokhis, Islamic law only set the minimum limit of dowry. While the maximum limit is not set. As long as it does not incriminate the prospective groom, no matter how nominal jojokh remains affirmed.
Keyword: dowry, jojokh , custom marriage, Lampung Pesisir

## Abstrak
Salah satu model perkawinan dalam adat Lampung Pesisir adalah perkawinan jujur. Perkawinan ini diselenggarakan dengan menggunakan uang jujur (jojokh) yang diberikan calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebelum akad nikah. Kelak saat akad nikah dilaksanakan, uang ini tidak disebutkan.
Dalam praktiknya, nominal uang jojokh yang dipinta pihak si wanita terkadang sangat tinggi. Tulisan ini mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik semacam ini dengan alat baca ushul fikih dan fikih. Hasilnya adalah bahwa jojokh bisa dipersamakan dengan mahar dalam banyak aspek. Jojokh juga memenuhi syarat ‘urf sahih. Terkait nominal jojokh, hukum Islam hanya mengatur batas minimal mahar. Sedangkan batas maksimal tidak diatur. Sepanjang tidak memberatkan pihak calon mempelai lelaki, berapa pun nominal jojokh tetap diafirmasi.
Kata kunci: mahar, jojokh , perkawinan adat, Lampung Pesisir

## Pendahuluan
Dalam hukum Islam, pernikahan didahului dengan beberapa prosesi pendahuluan ( muqaddimatuz-zawaj ) yang salah satunya adalah melamar atau meminang.Dalam praktiknya, setiap daerah mempunyai adat yang berbeda-beda dalam menyelenggarakan perkawinan dan prosesi pendahuluannya, termasuk masyarakat yang mendiami ujung selatan pulau Sumatera.
Masyarakat adat Lampung terbagi ke dalam dua golongan adat yaitu beradat Lampung Pesisir dan beradat Lampung Pepadun. Dalam dua adat tersebut, pada dasarnya bentuk perkawinan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapan hukum adat masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan ataupun pedesaan. Sementara pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan.
Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam dialek Nyow (pepadun) dan dialek Api (pesisir). Namun dalam pergaulan atau percakapan, kedua rumpun inidapat saling mengerti. 1 Lampung Pepadun terdiri
1 M. Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan, dan Badri Bahsan, Pelestarian Nilai- nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir (Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982), 6.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
dari beberapa jalur, yaitu Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego, Tulang Bawang Mego Pak, Waykanan Lima Kebuayan, dan Bunga Mayang/Sungkai, sedangkan Lampung Pesisir terdiri dari dua jalur adat yaitu Lampung Pesisir Semaka dan Lampung Pesisir  Teluk.
Pada masyarakat adat Lampung Pesisir, perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu Pertama , perkawinan dengan menggunakan uang jujur 2 atau yang menggunakan upacara adat. 3 artinya di sini antara calon pengantin dan pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita sudah sama-sama setuju dengan perkawinan yang dilakukan. Perkawinan ini biasanya sama seperti perkawinan pada umumnya, yaitu menggunakan adat lamaran terlebih dahulu.
Kedua, perkawinan dengan menggunakan adat sebambangan (kawin lari), yaitu larinya pria dan wanita untuk melakukan perkawinan tanpa peminangan secara formil. Dalam adat sebambangan, seorang pria membawa wanita yang disukai ke rumahnya atau ke rumah kerabatnya. Kemudian si pria meninggalkan sepucuk surat unutk orangtua si wanita. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa si wanita tersebut telah dibawa lari olehnya berikut identitas si laki-laki. Pihak laki-laki meninggalkan sejumlah uang di rumah si wanita yang dalam bahasa Lampungdisebut tengepik. 4 Uang tersebut diletakkan di bawah tempat tidur dan lemari pakaian sang wanita.
Pekawinan dengan adat sebambangan ini terjadi karena orang tua atau keluarga mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Adakalanya orangtua mengetahui bahwa anak perempuannya dibawa lari oleh pihak laki-laki.Ada juga di antara orangtua yang bersedia menikahkan anaknya dan ada juga orangtua yang tidak bersedia menikahkannya.Artinya adat
2 Perkawinan uang jujur yaitu perkawinan yang menggunakan adat lamaran terlebih dahulu, dan pihak laki-laki memberikan sejumlah uang pada saat melamar ke pihak perempuan.
3 Upacara adat yaitu pesta perkawinan adat Lampung dengan melampui semua jenis seremoni adat, mengundang para keluarga dan seluruh pemuka adat di daerah tersebut.
4 Tengepik yaitu amplop berisi uang dan surat pemberitahuan yang ditinggalkan di rumah si gadis pada saat Sebambangan .
Sebambangan di sini adakalanya diketahui oleh pihak orangtua, dan adakalanya orangtua tidak mengetahui.
Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan sebambangan ini yaitu pihak laki-laki tidak sanggup membayar uang jujur ( jojokh ) atau tidak sanggup membayar biaya pesta perkawinan adat yang menggunakan lamaran. Kurang mampunya pihak laki-laki dalam mengadakan perkawinan dengan uang jujur disebabkan karena uang jujur ( jojokh ) ini terkadang diminta oleh pihak perempuan dengan kadar yang terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki. 5
Masyarakat adat Lampung Pesisir hingga kini masih memegang teguh adat pemberian uang sebelum pelaksanaan perkawinan atau yang disebut dengan jujur ( jojokh ). Uang jujur ( jojokh ) ini dimaknai sebagai pemberian wajib kepada calon istri pada saat lamaran. Upacara ini adalah suatu tanda penyerahan harta kekayaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Harta itu berupa uang dan terkadang diiringi dengan harta lain seperti perhiasan, sandang dan pangan, perkakas rumah tangga seperti almari, tempat tidur beserta isinya. Itu semua merupakan contoh dari barang bawaan pada saat lamaran yang diserahkan kepada orangtua atau wali calon pengantin perempuan yang disaksikan oleh kerabat-kerabatnya.
Dalam praktik di masyarakat adat Lampung Pesisir, pemberian uang saat lamaran tersebut sudah dianggap sebagai mahar, padahal akad nikah belum dilaksanakan. Kemudian, kelak saat akad perkawinan dilangsungkan, uang jujur yang sudah diserahkan tersebut tidak disebutkan. Padahal jika itu termasuk mahar maka pada saat akad nikah, jumlah uang tersebut harus disebutkan. Bagaimana hukum Islam memandang praktik semacam ini? Tulisan ini berupaya menjawabnya.
5 Bahsan, Bahsan, dan Bahsan, Pelestarian  Nilai-nilai  Adat  dan  Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir , 7.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1

## Praktik Perkawinan Jujur dalam Adat Lampung Pesisir

## 1.  Uang Jujur Menurut Adat Lampung Pesisir
Uang jujur merupakan uang pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada perkawinan jujur. Perkawinan jujur sendiri merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki- laki memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan dalam rangka mengembalikan keseimbangan magis yang menjadi goyahkarena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang pergi karena pernikahan tersebut.
Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal , baik murni maupun beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal , artinya, istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan patrilokal adalah kawin jujur, karena adakalanya pada perkawinan lainnya istri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat eksogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang seklan atau semarga. Masyarakat yang masih ketat menjalankan perkawinan jujur adalah masyarakat Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu simetri konubium yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua  keluarga. 6
Secara singkat, jujur adalah dimana muli (gadis) yang diambil oleh mekhanai (bujang) untuk menjadi istrinya.Sebab itulah, mekhanai dan keluarganya harus menyerahkan/membayar uang adat kepada ahli si muli berdasarkan permintaan dari ahli keluarga si muli . Sedangkan permintaaan si muli kepada sang mekhanai disebut kiluan juga harus dibayar/dipenuhi oleh sang mekhanai. Kiluan ini menjadi hak si muli . 7
6 Wignjodipoero Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 128.
7 Ibid., 127.
Dalam perkawinan sistem jujur dikenal juga istilah mentudau .Bila hal ini terjadi berarti si muli akan meninggalkan keluarganya dan tidak akan mendapat warisan dari keluarga si muli , baik harta dan juga adoq dari keluarga asal. Selanjutnya si muli akan diantar oleh sanak keluarganya menuju rumah calon suamidan sepenuhnya akan menegakkan rumah tangga dan keluarga suami. Biasanya muli yang mentudau ini akan berangkat ke rumah suaminya dengan membawa keperluan rumah tangga yang cukup di mana barang-barang bawaan kebayan ini dinamakan benatok yang hak dan kekuasaannya melekat pada istri. Suami tidak berhak atas benatok tersebut. 8
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan uang jujur adalah harta atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum dilaksanakannya akad perkawinan. Uang jujur ini merupakan syarat sah dalam perkawinan. Uang jujur ini muncul karena adanya perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah).Dalam perkawinan semacam ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu sebagai jujur.

## 2.  Fungsi dan Tujuan Uang Jujur Menurut Adat
Jujur atau jojokh merupakan pemberian pertama seorang calon suami kepada calon istrinya sebelum akad nikah dilaksanakan. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.
Pemberian uang jujur atau jojokh dalam perkawinan adat diwajibkan atas calon suami kepada calon istri. Pemberian ini merupakan salah satu syarat dari sahnya suatu perkawinan menurut adat.Apabila uang jujur atau jojokh ini tidak diberikan oleh laki-laki kepada perempuan maka perkawinan yang telah direncanakan bisa batal. Pemberian itu haruslah sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak (calon suami dan calon istri).
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
Menurut ketentuan perkawinan adat, pemberian uang jujur adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau ganti rugi. Selain itu, fungsi dan tujuan uang jujur ini pada dasarnya adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling cinta- mencintai antara suami dan istri.
Selain itu, adanya pemberian uang jujur ini mempunyai fungsi dan tujuan yaitu sebagai berikut:
1.  Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klanpengantin perempuan.
2.  Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
3.  Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati. 9
Menurut Rumasta Simalango dan Yusna Melianti, pemberian uang jujur merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan adat.Hal ini disebabkan karenba syarat sahnya suatu perkawinan adat yaitu dengan adanya pemberian uang jujur. Tanpa pemberian uang jujur suatu perkawinan tidak sah menurut adat, karena fungsi dan tujuan uang jujur dalam perkawinan adat adalah untuk menjaga keseimbangan keluarga si perempuan karena anggota keluarganya sudah berkurang dan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. 10
Pemberian uang jujur dalam perkawinan adat bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan uang jujur yang diterima dari pihak laki-laki akan digunakan untuk membeli hal- hal yang berhubungan dengan pesta perkawinan. Bahkan tidak sedikit pihak perempuan mengalami kerugian karena uang jujur yang mereka terima tidak seimbang dengan yang mereka  berikan.
9 Djaren Saragih, Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia (Penerbit Tarsito, 1996), 124. 10 Rumasta Simalango dan Yusna Melianti, “Fungsi Uang Jujur ( sinamot ) pada Perkawinan menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir,” JUPIIS 3, no. 11 (2011): 32–33.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi dan tujuan uang jujur dalam perkawinan adat untuk menjaga keseimbangan keluarga si perempuan karena anggota keluarganya berkurang, maka untuk mengimbanginya diberikanlah uang jujur; sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut adat; untuk dapat menjalin kekerabatan antara kedua belah pihak, dan supaya si istri apabila sudah menjanda dapat menerima bantuan dari keluarganya atau saudara laki-laki. 11

## 4.  Tata Cara Pemberian Uang Jujur Menurut Adat
Dalam perkawinan adat, pihakyang terlibat saat pemberian uang jujur ini ada dua, yaitu calon pengantin laki-laki beserta keluarga dan pihak calon mempelai wanita beserta keluarganya . Biasanya diantara mereka ada perantara yang mengerti adat yang akan saling bercakapdalam bahasa adat, yang isinya menyampaikan maksud kedatangan keluarga tersebut.
Pada momen ini, kedua belah pihak menyepakati jumlah atau besarnya uang jujur. Menurut hukum adat, tidak ada batasan uang jujur ini. Namun dalam realitanya, jumlah uang jujur harus tinggi supaya kedua belah pihak saling puas atau setidak-tidaknya pihak perempuan jangan dirugikan atau melalui uang jujur ini pihak perempuan akan ditinggikan derajatnya. Uang jujur ini oleh pihak perempuan pada umumnya digunakan untuk acara pesta yang akan diadakan dan biaya-biaya lain untuk membeli perlengkapan rumah tangga bagi pasangan baru tersebut. Di sini terlihat bahwa uang jujur bukan untuk mencari keuntungan. 12
Di kalangan masyarakat adat yang susunannya patrilinial , dengan diterimanya uang jujur oleh pihak wanita berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk selama hidupnya. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si perempuan mengikatkan dirinya pada perjanjian untuk ikut di pihak suami.Pribadi istri maupun harta benda yang dibawa tunduk kepada hukum adat suami, kecuali
11 Ibid., 39. 12 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang istri tertentu. Setelah istri berada ditangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun hubungan kemasyarakatan. 13
Bentuk perkawinan jujur dengan pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus diikuti dengan pemberian barang bawaan oleh pihak perempuan yang dibawa mempelai perempuan pada saat pernikahan. Barang bawaan tersebut pada masyarakat Lampung Pepadun disebut dengan sesan , sedangkan Lampung Pesisir disebut dengan benatok. Barang bawaan ini pada umumnya berupa perlengkapan isi rumah, misalnya: meja-kursi tamu, meja-kursi makan, lemari pakaian, tempat tidur, meja rias, dan lainnya.
Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain dikarenakan sejak kecil hingga dewasa anak wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Tetapi bukan berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orangtua kerabat asalnya hilang sama sekali, hanya saja tugas dan peranannya sudah berlainan. Ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suaminya daripada kepentingan kerabat asalnya.

## 5.  Pemberian Uang Jujur Menurut Adat Lampung Pesisir
Berkaitan dengan uang jujur pada adat Lampung dan prosedur pemberian uang jujur pada adat Lampung, berdasarkan putusan Proatin Kalianda Lampung pada tanggal 14 Desember 1901, menurut hukum adat Lampung secara umum, sistem perkawinan dengan pembayaran jujur pada adat Lampung terdapat tiga macam cara, yaitu:
13 Hadikusuma Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003), 73.
Pertama, perkawinan yang lazim dengan membayar uang jujur sepenuhnya, baik yang dilakukan dengan cara pelamaran ataupun akibat kawin lari. Uang jujur disampaikan kepada wali kerabat pria kepada kerabat wanita dengan upacara adat. Sebaliknya, kerabat wanita memberikan barang-barang bawaan mempelai wanita berupa perkakas rumah tangga, pakaian perhiasan, dan sebagainya (Lampung: sesan, sansan ). Dengan perkawinan jujur ini lepaslah hubungan adat wanita dari kerabatnya,ia masuk kekerabatan pria.
Kedua, perkawinan yang tidak lazim adalah pihak pria tidak membayar uang jujursepenuhnya.Hal ini berakibat mempelai pria setelah kawin harus tinggal di rumah kerabat istri untuk bekerja membantu pekerjaan atau usaha kerabat istri sampai saat saudara pria dari istri dewasa, kawin dan dapat mandiri (Lampung: semanda ngebabang atau semanda nunggu ).
Ketiga, perkawinan yang juga jarang terjadi, di mana mempelai pria tidak membayar uang jujur sama sekali, oleh karena orangtua si wanita tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak wanita.Orangtua si wanita berhasrat agar pusakanya diwarisi oleh cucunya kelak yang lahir dari anak wanitanya itu (keturunannya tidak putus). Perkawinan itu harus ada kesepakatan dengan kerabatnya yang laki-laki, dimana mempelai pria itu seterusnya setelah perkawinan berada di pihak mertuanya dan berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki. Dalam hal ini apabila tidak ada uang jujur, berarti si pria harus mengikuti kedudukan adat istri untuk selamanya. 14
Secara garis besar, ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung menganut garis keturunan bapak ( patrachaat ) dengan beberapa sistem, salah satunya adalah sistem perkawian nyakak atau matudau . Sistem ini disebut juga perkawinan jujur karena calon suami mengeluarkan uang untuk membayar jujur/ jojokh ( bandi lunik ) kepada keluarga calon istri.Sistem perkawinan
14 Annisa Tunjung Sari, “Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)” (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005), 32–33, http://eprints.undip.ac.id/15362.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
jujur ini merupakan cara yang dilakukan terang-terangan. Keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan si gadis saling setuju untuk mendirikan rumah tangga.
Masalah pemberian mahar (uang jojokh ) pada perkawinan adat Lampung Pesisir ini pada umumnya diberikan pada waktu akan dilaksanakan akad perkawinan. Di mana uang ini diberikan oleh pengantin laki-laki kepada wakil pengantin perempuan atau wali dari pengantin perempuan yang kemudian digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pesta perkawinan, serta membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga untuk pasangan pengantin tersebut.
Pemberian uang jojokh ini dilakukan setelah lamaran atau peminangan. Pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat.Pola yang dapat ditemui pada tiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara melakukan lamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaannya hanyalah terdapat (kira-kira) pada alat atau sarana pendukung proses lamaran itu. 15
Bila peminangan atau lamaran diterima baik, maka tidak mungkin sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimanya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang biasanya diberikan oleh pihak laki-laki, 16 dalam pertunangan itu juga membahas kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan segala sesuatu keperluannya, termasuk kapan pemberian uang jojokh dan penentuan jumlah uang jojokh yang diminta pihak perempuan.
Adat pemberian uang jojokh ini tidak hanya berlaku bagi calon mempelai laki-laki dari adat Lampung Pesisir saja.Calon mempelai laki-laki di luar adat Lampung Pesisir pun terikat dalam adat ini. Pemberlakuan permintaan uang jojokh ini tidak melihat apakah sang laki-laki yang akan melamar mengetahui adat ini
15 Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , 246.
16 Ibid.
ataupun tidak, pemberlakuan uang jojokh ini tetap berlaku dan harus dilaksanakan.
Adapun dalam menentukan jumlah pemberian uang jojokh (mahar), masyarakat adat Lampung Pesisir mempunyai tradisi yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya, di mana masyarakat adat Lampung Pesisir melaksanakan kesepakatan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pesta perkawinan, yakni dengan menentukan jumlah mahar perkawinan yang harus diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.
Penentuan jumlah mahar ini merupakan adat yang telah lama diterapkan oleh masyarakat adat Lampung Pesisir sebelum perkawinan. Sudah dari generasi satu ke generasi berikutnya, masyarakat adat Lampung Pesisir selalu melaksanakan penentuan uang jojokh (mahar). Adat ini turun-temurun dilaksanakan dari leluhur mereka hingga saat ini. Adat ini juga bersumber dari keyakinan bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang hanya mewajibkan pembayaran mahar dan tidak ada aturan tentang bagaimana cara menentukan jumlah mahar dan aturan tentang sedikit/banyaknya jojokh , karena memang semua itu diserahkan kepada masing-masing pribadi sesuai kemampuan.
Bermacam-macam jumlah uang jojokh (mahar) yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan  biasanya  dilihat  dari  stratifikasi  yang  ditentukan menurut golongan atau tingkat derajat gadis yang akan dijadikan istri, baik stratifikasi dari strata adat, strata sosial, strata pendidikan maupun yang lainnya.
Salah satu penyebab uang jojokh (mahar) perempuan Lampung Pesisir tinggi adalah karena anak perempuan tersebut berasal dari keturunan yang tinggi dari tingkatan adat. Jadi orang tua mereka berkeinginan untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sederajat dengan keluarga mereka. Dan tidak jarang tradisi penentuan jumlah mahar ini yang menimbulkan suatu permasalahan, karena pihak laki-laki merasa kurang
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
berkenan karena tidak memahami dan merasa diberatkan dengan aturan  tersebut.

## Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur dalam Perkawinan
Adat Lampung Pesisir

## 1.  Posisi Uang Jujur dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam
Dalam hukum Islam, perkawinan sah apabila memenuhi syaratsah nikah. Salah satu syarat sah nikah adalah adanya mahar atau maskawin kepada mempelai perempuan. Menurut kesepakatan ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. 17 Mahar atau maskawin merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki kepada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. 18 Maskawin merupakan keharusan dan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya. 19 Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari’at Islam memungkinkan maskawin dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, 20
17 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2013), 85; Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al- Muqtasid , vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).
18 Mohammad Fauzil Adhim, Kupinang  Engkau  dengan  Hamdalah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 194–95.
19 Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. la merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi,  ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih- sayang  laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin, Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari’at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang akan menjadi istrinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai al-Syari’ (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.
20 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai
bahkan meskipun hanya berupa lantunan ayat al-Qur’an yang dihafal oleh mempelai laki-laki. 21
Mahar merupakan salah satu penghargaan Islam terhadap wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk menerima mahar. Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberikan kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan harta miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat seluruh alam. 22
Begitu pula untuk kaum wanita, kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Wanita diberikan hak untuk memperoleh mahar, sedangkan laki-laki diwajibkan memberikan mahar, bilamana ia hendak mempersunting seorang wanita menjadi istrinya. Mahar diberikan langsung kepada wanita yang dimaksudkan, bukan kepada wali ataupun kepada orang yang mempunyai hubungan terdekat sekalipun. Selain wanita yang bersangkutan, tidak ada yang boleh mengganggu gugat mahar itu, kecuali atas izin dan kerelaannya sendiri. 23
Selain penghargaan kepada wanita, mahar dalam Islam merupakan hak mutlak perempuan calon istri, kedudukan mahar yaitu suatu bentuk pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan disebabkan terjadinya pernikahan. Pemberian mahar ini wajib hukumnya bagi seorang laki-laki, tetapi meskipun demikian mahar bukan merupakan bagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan.
KHI (Kencana, 2004), 92. 21 Hal ini seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi putrinya Nabi Ayyub berupa jasa menggembalakan kambing selama delapan tahun; atau saat Nabi Muhammad Saw menikahi Sofiyah dengan maskawin membebaskan Sofiyah dari status budak maupun ketika Nabi Muhammad Saw menikahkan seseorang dengan mahar berupa hafalan Al-Qur’an.
22 Ali Shibramalisi, Nihayah  al-Muhtaj , vol. VI (Mesir: Musthafa al- Halabi, 1357), 328.
23 Ibid., VI:329.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
Menurut pemahaman penulis, kedudukan jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir sama halnya dengan kedudukan mahar dalam Islam.Kedudukan jujur akan menjadi wajib karena termasuk salah satu bagian yang diharuskan oleh adat, dan akan dinilai sunnah apabila itu termasuk bagian dari adat yang harus diadakan, namun kedudukan jujur juga dapat dinilai haram apabila menyulitkan pihak laki-laki karena terlalu  tinggi.
Kewajiban memberi mahar atau jujur hanya bagi laki-laki bukan pihak perempuan. Menurut dasar atas tasyri’ dijelaskan bahwa perempuan tidak dikenakan kewajiban suatu apapun. Hanya pihak laki-laki yang diwajibkan memberi nafkah baik itu berupa mahar maupun berupa nafkah hidup, karena laki-laki mempunyai kemampuan berusaha dan mencari rezeki, sedangkan wanita adalah menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak. 24
Berdasarkan ijma’ , baik dari Rasulullah saw hingga saat ini, masalah mahar menjadi sesuatu yang penting dalam setiap perkawinan. Bukti dari kepedulian umat Islam mementingkan kedudukan dan eksistensi mahar adalah bahwa sangat jarang ditemukan adanya adat atau tradisi yang berkembang pada suatu masyarakat yang meniadakan atau menghilangkan mahar dalam pelaksanaan perkawinan. Para fuqaha mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan ancaman hukuman, jika terjadi suatu usaha untuk menggugurkan hak memberi mahar. Sebagaimana dikutip dalam kitab Maqashid al-A’mmah al-Syari’ah al-Islami :
ِهْيَلَع ْمِهِقاَفَّت ِإ َدْعَب ِرْهَْلا ُمَدَع ِهْيِف َط ِ ُش  ْيِذَّلا  ِحاَكِّنلا ْ ِف ُء َمَلُعلْا  َفَلَت ْخِإ
25 .ِهِرْكِن ِن ْوُذِب ِدْقَعْلا ِةَّح ِصْلا ُزاَو َج
Para ulama telah berbeda pendapat pada pernikahan yang mensyaratkan tidak ada mahar di dalamnya setelah mereka sepakat atas kebolehan sahanya ‘aqad dengan tidak menyebutkan mahar.
24 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak) , trans. oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), 177–78.
25 Yusuf Hamid al-Amin, Maqashid al-A’mmah al-Syari’ah al-Islami (Sudan: Dar al-Sudaniyah, n.d.), 427.
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  terdapat SHUEHGDDQSHQGDSDWGLNDODQJDQIXTDKD\DLWXDGDQ\DNHEROHKDQ dan  ada  yang  tidak  membolehkan  suatu  perkawinan  yang berlangsung  dengan  menghilangkan  atau  meniadakan  mahar dengan  sengaja.  Sementara  itu  hukum  tidak  menyebutkan, bahwa mahar dalam akad nikah adalah boleh, kebolehan tersebut merupakan LMPD·XODPD\DQJGLGDVDUNDQSDGDÀUPDQ$OODK6:7

## GDODPVXUDWDO%DTDUDKD\DW
2.  Jojokh dan Basis Urf dalam Hukum Islam
Tradisi  pemberian jojokh pada  saat  menjelang  perkawinan  yang terjadi pada perkawinan adat Lampung Pesisir merupakan adat yang  sudah  melekat  dan  dilaksanakan  oleh  setiap  masyarakat Lampung Pesisir. Tradisi ini dikenal oleh semua masyarakat dan sudah  dilaksanakan  dari  dahulu.  Tradisipemberian  uang  jujur menurut pandangan hukum Islam adalah ‘ urf. Secara bahasa‘ urf adalah  sesuatu  yang  dipandang  baik  dan  diterima  oleh  akal sehat. 26 Sedangkan secara istilah, ‘ urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. 27 Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199 menjelaskan bahwa:
ó õ õ ó ÷ õ ó ÷ õ ÷ ó ó õ ÷ ô ÷ õ ÷ ô ÷ ó ó ÷ ó ÷ õ ô
-DGLODK (QJNDX 3HPD af  dan  suruhlah  orang  mengerjakan  yang ma UXIVHUWDEHUSDOLQJODKGDULSDGDRUDQJRUDQJ\DQJERGRK (QS. al-
A’raf:199).
Kata DO¶XUÀ dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya  karena  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat  tersebut  dipahami  sebagai  perintah  untuk  mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam  suatu  masyarakat.Para  ulama  yang  mengamalkan ¶XUI
26 Satria Effendi dan M. Zein, 8VKXO)LTK , 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005),
153.
27 Abdul Wahhab Khallaf, ,OPX8VKXO)LNLK.DLGDK+XNXP,VODP , trans. ROHK)DL]HO0XWWDTLHQ-DNDUWD3XVWDND$PDQL

## ﭼ  ﭻ  ﭺ  ﭹ  ﭸ   ﭷ    ﭶ  ﭵ
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
dalam memahami dan meng- istimbath -kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya ‘urf tersebut, yaitu:
a.  Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
b.  Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau sebagian besar warganya.
c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
d.  Adat tidak bertentangan dengan dalil syara’ atau prinsip syara’ yang pasti. 28 e. ‘Urf tersebut harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. 29
Tradisi pemberian uang jujur ( jojokh ) dalam perkawinan adat Lampung Pesisir memenuhi kelima syarat di atas, sehingga tradisi pemberian uang jojokh dalam perkawinan adat Lampung Pesisir ini boleh dikerjakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Pesisir. Secara lebih mendalam dapat dijelaskan sebagai berikut:
1). ‘Urf  Shahih, yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ , tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. 30 Tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Lampung Pesisir melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ ataupun tidak
28 Amir Syarifuddin, Ushul  Fiqh , vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2008),
400– 402. 29 Effendi dan Zein, Ushul Fiqh , 156.
30 Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam , 123.
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
2). ‘Urf  Fi’li , yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. 31 Tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir ini merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan yakni penyerahan uang berdasarkan kesepakatan pada saat menjelang pernikahan (uang jojokh/jujur ).
3).  ‘ UrfKhusus , yaitu kebiasan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir merupakan tradisi khusus karena model tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir hanya berlaku bagi masyarakat yang bersuku Lampung Pesisir.

## 3.      Titik Temu antara Uang Jujur dan Mahar
Tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir ini memiliki banyak titik temu dengan mahar, di antaranya:
a).  Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, begitu juga dengan pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan calon suami.
b).  Pemberian mahar calon suami kepada calon istri sudah jelas perintahnya dalam al-Qur’an.Meskipun pemberian uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir tidak ada perintahnya, akan tetapi jelas dalam aturan adat istiadat (‘ urf ) Lampung Pesisir.‘ Urf yang baik juga memiliki kekuatan mengikat.
31 Syarifuddin, Ushul Fiqh , 1:391.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
c).  Mahar adalah barang tertentu sesuai permintaan calon istri dan hasil dari persetujuan istri, begitu juga dengan uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir.
d). Mahar digunakan sepenuhnya untuk istri dan suami boleh menggunakan mahar atas dasar izin istri, begitu juga dengan uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir.
e).  Mahar menjadi hak istri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh ( dukhul ) antara suami istri, begitu juga dengan uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir sepenuhnya menjadi milik istri setelah dilaksanakannya perkawinan.

## 4.    Nominal Uang Jujur yang Terlalu Tinggi
Berdasarkan hasil pengamatan penulis atas realita yang terjadi pada perkawinan adat Lampung Pesisir, tinggi dan rendahnya penentuan uang jujur pada perkawinan adat Lampung Pesisir disebabkan karena:
1.  Adanya permintaan dari mempelai perempuan karena kebutuhan untuk melaksanakan pesta perkawinan.
2.  Adanya permintaan dari mempelai perempuan karena merasa iri dengan uang jojokh yang telah diterima oleh kerabat atau tetanggasekitarnya.
3.  Adanya keinginan dari keluarga besar mempelai perempuan dan mempelai laki-laki untuk menghargai keluarga mempelai perempuan, sehingga semakin tinggi uang jojokh yang diberikan, semakin tinggi pula derajat keluarga mempelai.
4.  Mengikuti kebiasaan dari adat yang berkembang di masyarakat.
Lalu bagaimana hukum Islam merespons hal ini? Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya
perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah.
Sebab itulah, diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an dan lain sebagainya, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal ini seperti hadits Nabi yang artinya,dari Sahal bin Saad bahwa Nabi Saw bersabda, “Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al- Qur’an yang ada padamu” . (HR. Bukhari Muslim). 32
Hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar boleh berupa sesuatu yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat adalah mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an. Mahar juga bisa dalam wujud jasa atau manfaat lainnya.Mereka berargumen dengan mengacu  kepada  firman  Allah  yang  menceritakan  perkawinan Nabi Musa a.s. dengan putri Nabi Syu’aib a.s. dengan mahar jasa yaitu bekerja selama delapan tahun, dalam al-Qur’an surat al Qashas ayat 27.
Besar dan bentuk mahar hendaknya berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan, sehingga tidak sampai memberatkan calon mempelai pria. 33 Kalau mahar adalah hak seorang perempuan (istri) maka istri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme . Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Uang jojokh dijadikan sebagai permintaan oleh pihak wanita kepada pihak pengantin laki-laki untuk memenuhi kebutuhan pesta besar-besaran. Padahal walimah dalam Islam merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah SWT., dan bentuk syukur
32 As-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , trans. oleh Mohammad Thalib, 20 ed.
(Bandung: Alma’arif, 1997), 55–56.
33 Djaman Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama, 1993), 81.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
tersebut tidak berbentuk pesta ( walimah al-‘urs ).
Menurut sebagian ulama, hukum walimah (pesta perkawinan) adalah mandub , bukan wajib dan bukan pula sunnah berdasarkan pendapat yang shahih. Menurut ulama Hanabilah, yang sunnah hanyalah undangan jamuan perkawinan, sedangkan macam-macam undangan lainnya hukumnya boleh selain undangan jamuan kematian, maka yang demikian itu makruh. 34
Ulama lain berpendapat bahwa yang sunnah hanyalah pesta perkawinan ( walimah al-‘urs ), yakni ketika seorang laki-laki hendak menggauli istrinya maka disunnahkan mengundang sanak keluarga, tetangga, dan teman-temannya dengan menyediakan makanan serta menyembelih hewan untuk mereka, sedangkan undangan pesta selain itu boleh selama tidak mengandung sesuatu yang dilarang agama. 35
Di era modern sekarang ini, dana untuk melangsung pesta perkawinan ( walimah al-‘urs ) pada umumnya diperoleh dari uang mahar atau jojokh . Oleh sebab itu, permintaan mahar terkadang memberatkan pihak laki-laki. Mahar oleh beberapa adat, termasuk dalam adat Lampung Pesisir dijadikan sebagai asas dalam akad nikah. Padahal sebenarnya mahar hanyalah sebagai lambang penghormatan terhadap kaum wanita. Namun ternyata sekarang menjadi tuntutan yang paling utama. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari’at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar.
Mempermahal maskawin dibenci oleh Islam karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri (berumah tangga). Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya.
Berkenaan dengan jenis uang jujur dalam perkawinan Adat Lampung Pesisir apabila disandarkan pada jenis mahar
34 Ibid., 69. 35 Ibid.
dalam konteks Islam, maka ada dua kemungkinan yang dapat mengena pada status uang jujur pada perkawinan adat Lampung Pesisir ini, yaitu: Kemungkinan pertama adalah mahar yang diberikan merupakan mahar musamma , yakni mahar yang telah diketahui jenis dan kadarnya. Hal ini berlaku manakala mahar tersebut memang benar-benar keinginan dari pihak suami dan bukan permintaan dari istri. Kemungkinan kedua adalah mahar tersebut adalah mahar mitsil karena adanya permintaan dari istri kepada suami mengenai jenis dan kadar mahar.
Apabila mengkaji secara seksama pandangan hukum Islam tentang status uang jujur sebagaimana dijelaskan di atas, maka status uang jujur menurut pandangan hukum Islam sama halnya dengan mahar dalam Islam. Uang jujur merupakan pemberian seorang laki-laki kepada pengantin perempuan, dan menurut sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan. Uang jujur menurut pandangan Islam dapat disamakan dengan mahar muqaddam atau pembayaran mahar yang dilakukan di  muka.
Begitu juga kebolehan dalam menentukan kadar mahar. Menurut hukum Islam, penentuan jumlah uang jujur dalam perkawinan adat Lampung Pesisir merupakan tindakan yang tidak dilarang, hal ini disebabkan karena menurut hukum Islam, para ulama tidak mempermasalahkan ataupun melarang batas maksimal dari mahar, ulama klasik hanya membahas batas minimal dari mahar. Sehingga tingginya uang jujur (mahar) yang diminta oleh pihak pengantin perempuan diperbolehkan, asalkan permintaan itu tidak memberatkan pihak laki-laki dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## Simpulan
Praktik perkawinan adat Lampung Pesisir yang menggunakan uang jojokh atau uang jujur dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Meskipun diberikan jauh sebelum pelaksanaan akad, uang ini dapat dipersamakan dengan mahar dalam hukum Islam, atau mahar muqaddam . Meskipun saat akad uang jojokh ini tidak disebutkan, tetapi pernikahan tetap dianggap sah, karena posisi mahar dalam hukum Islam adalah syarat sah, bukan rukun.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
Uang jojokh juga memiliki banyak titik temu dengan mahar dalam hal berikut ini: merupakan pemberian wajib dari si laki- laki kepada perempuan, menjadi syarat sahnya perkawinan, nominalnya berdasarkan kesepakatan dua pihak, dan adanya hak kepemilikan perempuan yang bersifat mutlak atas uang tersebut. Selain itu, keberadaannya sudah menjadi bagian dari adat atau ‘urf yang memenuhi kriteria ‘urf sahih yang bisa diterapkan sebagai acuan hukum.
Nominal uang jojokh sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah calon mempelai. Meski demikian, calon mempelai perempuan berhak menyebutkan kriteria uang jojokh yang ia kehendaki sepanjang tidak memberatkan pihak lelaki. Hal ini selaras dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, uang jojokh ini terkadang terlalu tinggi demi mengejar prestise di mata masyarakat, utamanya untuk menggelar pesta. Padahal, hukum walimatul-‘arusy hanyalah mandub , dan tidak perlu dengan kemewahan.
Dalam hukum Islam, kadar yang diatur adalah batas minimal. Sedangkan batas maksimal tidak diatur. Hal ini sepanjang tidak memberatkan calon mempelai putra. Jika uang jojokh yang diminta memberatkan calon mempelai pria, maka hal inilah yang tidak selaras dengan hukum Islam, terutama asas kemudahan mahar.

## Daftar Pustaka
Adhim, Mohammad Fauzil. Kupinang  Engkau  dengan  Hamdalah . Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
Amin, Yusuf Hamid al-. Maqashid al-A’mmah al-Syari’ah al-Islami . Sudan: Dar al-Sudaniyah, n.d.
Annisa Tunjung Sari. “Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah).” Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005. http:// eprints.undip.ac.id/15362.

## Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed
Hawwas. Fiqh  Munakahat  (Khitbah,  Nikah  dan  Talak) . Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta:
Amzah,  2009.
Bahsan, M. Adnan, Zulchilal Bahsan, dan Badri Bahsan. Pelestarian  Nilai-nilai  Adat  dan  Upacara  Perkawinan  Adat Lampung Pesisir . Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982.
Effendi, Satria, dan M. Zein. Ushul  Fiqh . 1 ed. Jakarta: Kencana,  2005.
Hilman, Hadikusuma. Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia .
Bandung: Mandar Maju, 2003.
Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu  Ushul  Fikih  Kaidah  Hukum  Islam . Diterjemahkan  oleh  Faiz  el  Muttaqien.  Jakarta:  Pustaka Amani, 2003.
Nur, Djaman. Fiqh Munakahat . Semarang: Dina Utama, 1993.
Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum  Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI . Kencana, 2004.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Rusyd, Ibn. Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  Al-Muqtasid . Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
Sabiq, As-Sayyid. Fikih Sunnah . Diterjemahkan oleh Mohammad Thalib. 20 ed. Bandung: Alma’arif, 1997.
Saragih, Djaren. Pengantar Hukum Adat Indonesia . Penerbit Tarsito,
1996.
Shibramalisi, Ali. Nihayah al-Muhtaj . Vol. VI. Mesir: Musthafa al-
Halabi, 1357.
Simalango, Rumasta, dan Yusna Melianti. “Fungsi Uang Jujur ( sinamot ) pada Perkawinan menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir.” JUPIIS 3, no. 11 (2011): 30– 40.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 1
Soerojo, Wignjodipoero. Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat . Jakarta: Gunung Agung, 1995.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh . Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2008.