## KONSEP KEBIJAKAN LEMBAGA BULOG DALAM AGENDA KEDAULATAN PANGAN
Wira Aji Firmansyah Prista Alem Suteja Dian Suluh Kusuma Dewi Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 wiraajifirmansyah@gmail.com pristaalem30@gmail.com suluh.dian@gmail.com

## Abstrak
Beras  berperan  besar  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat Indonesia,    melalui  produksi  padi  oleh  para  petani,  yang  sebagian  besar adalah rakyat  Indonesia sendiri.  Kebutuhan  pangan  berupa  beras  memang  berlaku  bagi seluruh  kalangan, khususnya  bagi  kalangan  menengah  kebawah. Dalam  hal  ini, pemerintah tentu mempunyai  peranan  penting untuk mengendalikan  harga, membeli, serta  menjual  dan  menyediakan  pasokan  beras  melalui lembaga BULOG. Kebijakan  pengadaan  beras  BULOG  sudah  menjadi  tugas  Perum BULOG  berdasarkan  Intruksi  Presiden  No.05  Tahun  2015  tentang  pengadaan beras  bulog yang  mana menginstruksikan tanggung  jawab  atas  pelaksanaan pengadaan  beras serta  pengendalian  menyeluruh. Dalam  rangka  pembangunan ekonomi, pemenuhan  ketahanan  pangan  harus  di  tingkatkan bagi hajat hidup rakyat dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Karena beras telah menjadi kebutuhan  dasar bagi  rakyat  Indonesia, maka  hal  ini  juga  menandakan  bahwa sektor pertanian merupakan  agenda  utama  untuk mendukung perekonomian  dan konsep ketahanan  pangan  Nasional.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan konsep  serta  kebijakan  lembaga  BULOG  dalam  agenda  ketahanan  pangan  di Indonesia, melalui metode deskriprif kualitatif pengamatan secara mendalam dan terfokus  sebagai  sumber  data.  Serta  dianalisis  menggunakan  model  interaktif (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan).
Kata Kunci : Konsep, Kebijakan, Pangan

## Abstract
Rice brings a big role in fill up the basic needs for Indonesian society, because of rice production by farmers, which mostly of farmer is the part of own Indonesian society. Rice demand was valid for all off people in Indonesia, especially for the lower-middle class. For this reason, the government certainly plays an important
role  in  controlling  prices,  buying,  and  selling,  then  providing  the  rice  supply through  BULOG  institution.  The  rice  supply  policy  has  been  a  primary  Perum BULOG  by  the  President’s  in structions  No.  05  Tahun  2015  about  the  supply  o rice and through control. As for economic development, food fulfillment must be increased  to  meet  the  needs  of  people  in  both  short  and  long  periods  of  life. Because of rice is the main needs of Indonesian people, this also make agriculture sector  is  the  main  agenda  for  support  the  economic  and  national  food  security concept. This letter is explains about a concept and policy of BULOG institution on the Indonesian food security agenda, throught a qualitative descriptive method with  deeped  observation  as  a  source  of  data.  And  analyzed  using  interactive models from Miles & Hubberman (reductiion, presentation, deduction drawing).
Keyword : Concept, Policy, Food

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  yang  dominan pada  sector  pertanian,  tentunya merupakan  sebuah  kekayaan  aset  tersendiri  yang  tersebar  di  seluruh  penjuru negeri. Sejak zaman dahulu, dapat dikatakan bahwa sector pertanian telah menjadi arus  penggerai  roda  ekonomi  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Hal ni  juga disokong  dengan  prinsip  dan  semangat  gotong  royong  untuk  terus mempertahankan  kelangsungan  hidup,  baik  dalam  jangka  waktu  pendek  maupun panjang. Bahkan perkembangan zaman tidak serta merta membawa dampak yang signifikan terhadap pola hidup masyarakat Indonesia, yang memang telah terbiasa bertani maupun bercocok tanam. Sebagai salah satu contoh, di Kota Jember Jawa Timur  dikatakan  bahwa  kontribusi  dari  sektor  pertanian  yang  menjadi  faktor paling  menyokong  perekonomian,  serta  telah  meningkatkan  sumbangannya terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di  wilayah  Jember (Putra, Ani, & Hartanto, 2018).
Pada  akhirnya  hal  ini  memicu  Pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan perencanaan, evaluasi, penerapan, maupun persiapan untuk terus mempertahankan kedaulatan  pangan  sebagai  Negara  agraris.  Pikiran  besar  pemerintah,  pada dasarnya  adalah  untuk  melayani  dan  menata  sector pangan  bagi  seluruh masyarakat dengan mekanisme implementasi kebijakan secara tepat.
Sasaran utamanya adalah rakyat kecil, yang identik dengan penghidupan di bawah garis kemiskinan. Kemudian, untuk menafsir berbagai kemungkinan yang
terjadi  apabila  terjadi  gejolak  maupun  permasalahan  ke  depannya  dalam mempertahankan  kedaulatan  pangan.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  penjelasan  yang ada  pada  ketentuan (MENTERI  KOORDINATOR  BIDANG  PEMBANGUNAN MANUSIA  DAN  KEBUDAYAAN  REPUBLIK  INDONESIA,  2016) bahwa penyaluran  beras  bersubsidi  bagi  kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  para  Rumah    Tangga  Sasaran – Penerima Manfaat (RTS- PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk  meningkatkan  akses masyarakat  berpendapatan  rendah  dalam  pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.
Hal  ini  secara  tidak  langsung  juga  memberikan  beban  tambahan  dan perhatian  khusus  kepada  para  petani  terutama  petani  padi,  demi  menjaga keseimbangan  mutu  dan  kualitas  yang  stabil.  Disini  pemerintah  memiliki kewenangan untuk menetapkan pasang- surut harga di pangsa pasar, walaupun hal ini juga termasuk intervensi yang dapat dimaklumi untuk tujuan efisiensi ekonomi yang merata hingga ke desa-desa.
Menurut Orasi  Ilmiah  dari (Sawit,  2010) ada  awal  orde  baru,  kebijakan harga  ditetapkan  melalui  HDG  (Harga  Dasar  Gabah).  Adapun  penetapan  HDG ditentukan oleh berbagai variabel dan formula. Formula yang dipakai berubah dari waktu  ke  waktu,  pada  awalnya  harga  dasar  mengacu  pada  rumus  tani  yaitu  : Harga per kg gabah kering sama dengan harga per kg urea. Serta dibarengi dengan kebijakan  penekanan  impor  oleh  pemerintah (Maulana,  2012).  Selain  itu,  untuk menjamin  keseluruhan  harga  agar  stabil  (terutama  saat  panen),  pemerintah melakukan kontrol melalui BULOG sebagai pihak terkait dengan cara melakukan pembelian gabah petani apabila dalam kondisi yang tertekan dibawah harga dasar. Hal  ini  juga  bertujuan  sebagai  langah  untuk  stabilisasi  yang  menyasar  kepada kondisi dan harga beras yang akan dipasarkan.
Melalui  BULOG,  pemerintah  melakukan  perpanjangan  tangan  untuk intervensi serta monopoli terhadap segala aspek yang ada baik dari aspek produksi dan distribusi. Lembaga pangan seperti BULOG secara menyeluruh memang telah memegang  konsep  kendali  terhadap stabilitas  sector  pangan  yang  mencakup berbagai  komoditi  di  dalamnya.  Sebagian  besar  penduduk  Indonesia
mengkonsumsi  beras  sebagai  pangan  utama.  Dengan  demikian,  beras  menjadi komoditas nasional yang sangat strategis.
Instabilitas  perberasan nasional  dapat  mengakibatkan  gejolak  dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan  terhadap  garis  kemiskinan  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan de mikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya  bagi  masyarakat  miskin (MENTERI  KOORDINATOR  BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

## DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA, 2016).
BULOG  memiliki  peranan  sentral  untuk  menetapkan  berbagai  instrumen kebijakan  untuk  menyasar  masyarakat  dari  berbagai  kelas  ekonomi,  serta menentuan  perbedaan  harga  dasar  beras  pada  tiap-tiap  daerah  sesuai  dengan analisis  penyesuaian  (misalnya  merangsang  minat  swasta).  Maka  dari  itu,  tak jarang  dalam  suatu  penetapan  bahwa  lembaga  BULOG  juga  tak  jarang  memiliki potensi untuk dikritisi oleh mitra yang ada terutama petani. Hal ini dapat muncul sewaktu-waktu, tidak dapat diramalkan keadaannya.
Hanya  saja,  BULOG  memiliki  tugas  untuk  melakukan  antisipasi  atau memperkirakan kemungkinan apabila terjadi gejolak yang menyangkut harga beli maupun  nilai  jual. Harga  beli  dan  nilai  jual  yang  dimaksud  adalah  lebih  kepada hubungan  antara  produsen  &  konsumen,  walaupun  sama-sama  masyarakat  akan tetapi tingkat kesejahteraanya tentu berbeda. Apalagi jika dikaitkan dengan faktor lain seperti tingkat impor yang tidak terkendali, kualitas panen, dan sebagainya.
BULOG  memiliki  mekanisme  yang  selanjutnya  diimplementasikan menjadi  kebijakan,  diantaranya  adalah  mekanisme  pasar  dan  pemerataan  stok yang tersedia di setiap gudang BULOG di Indonesia. Kemudian dalam ketetapan (Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia,  2012) juga  telah  diberikan  penjelasan mengenai  tugas  utama  BULOG  bagi  public.  Tugas  public  tersebut  yaitu  :  (1) Melaksanakan  kebijakan  pengadaan  gabah/beras  melalui  pembelian  gabah/beras dalam negeri  dengan  ketentuan  Harga  Pembelian  Pemerintah  (HPP),  (2)
Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat  berpendapatan  rendah;  (3)  Menetapkan  kebijakan  pengadaan  dan penyaluran Cadangan  Beras  Pemerintah  untuk  menjaga  stabilitas  harga  beras, menanggulangi  keadaan  darurat,  bencana  dan  rawan  pangan,  bantuan  dan/atau kerjasama  internasional  serta  keperluan  lain  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2012).
Penulisan  dalam  penelitian  ini,  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan jenis  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Dengan  tujuan  untuk  memberikan gambaran  secara  detail,  informatif,  dan  konkrit  mengenai  kasus  yang  diteliti.. Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses  yang  panjang.  Dalam  penelitian  konteks  ilmu  sosial,  kegiatan  penelitian diawali  dengan  adanya  minat  untuk  mengkaji  secara  mendalam  terhadap munculnya fenomena tertentu. (Bungin, 2003), dalam (Pamungkas, 2014).
Objek  penelitian  ini  di lakukan  melalui  objek  (Kanal  pemberitaan)  yang ada  dalam  website  resmi  PERUM  BULOG  dengan  teknik  pengambilan  data menggunakan pengamatan  secara  mendalam  dan  terfokus  terhadap  objek (pemberitaan  media),  serta  di  analisis  menggunakan  model  interaktif  (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan).

## PEMBAHASAN

## A. Definisi Kebijakan Publik
Istilah kebijakan sangat identik dengan segala sesuatu maupun upaya yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, ataupun orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan terhadap suatu kelompok (masyarakat). Salah satunya adalah menurut (Iskandar,  2012)  dalam  (Ramdhani  &  Ramdhani,  2016)  bahwa  kebijakan  dapat didefinisikan  sebagai  serangkaian  rencana  program,  aktivitas,  aksi,  keputusan, sikap,  untuk  bertindak  maupun  tidak  bertindak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak (aktor-aktor),  sebagai  tahapan  untuk  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi. Penetapan  kebijakan  merupakan  suatu  faktor  penting  bagi  organisasi  untuk mencapai tujuannya.
Lebih  lanjut,  mengenai  kebijakan  Publik  (Wahab,  2010)  menyatakan sebagai berikut :
a. Kebijakan  public  merupakan  tindakan  yang  sadar  dan  paham  dalam rangka mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Tindakan ini adalah wujud dari pemikiran yang maju, karena didasari oleh orientasi penting.
b. Kebijakan  publik adalah  suatu  kesepakatan  bersama  yang  melahirkan suatu  pola  di  dalamnya, untuk  digunakan  sebagai arahan  dalam melaksanakan tindakan ke depan.
c. Kebijakan  public  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, dilakukan secara terukur, dalam berbagai bidang tertentu.
d. Kebijakan  public  bersifat  dua  jenis, yakni  positif  apabila memungkinkan  untuk  melakukan sesuatu  maupun  tindakan.  Serta negative,  apabila  memilih  untuk  diam  dan  menunggu  keadaan  (tidak melakukan tindakan apapun).
Keseluruhan  definisi  kebijakan  public  diatas,  adalah  beberapa  literature yang mendasari pemerintah untuk senantiasa melakukan tindakan dan sikap dalam mencapai  tujuan  bersama.  Hal  ini  juga  termasuk  ke  dalam  iniasi  yang  dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan lembaga BULOG yang selanjutnya menaungi berbagai  urusan  logistic,  maupun  lancarnya  kesediaan  pangan  bagi  masyarakat Indonesia. Serta juga memperhatikan kesejahteraan para petani melalui penetapan harga pasar, pembelian yang layak, distribusi secara merata, dan lain sebagainya.

## B. Konsep Kebijakan Bulog
BULOG dalam pilar ketahanan pangan, memiliki upaya dan konsep yang memadai.  Hal  ini  sebanding  dengan  apa  yang  telah  menjadi  tugas  dan fungsi  utama  bagi  public.  Sesuai  dengan  ,  tugas  public  BULOG  adalah  sebagai berikut :
Gambar 1.
Sumber : (www.bulog.co.id, 2020)
Beberapa konsep diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Pengadaan Gabah dan Beras Memperkuat Pilar Ketersediaan
Konsep  Pengadaan  gabah  dan  beras  dalam  negeri  dilakukan  oleh pemerintah  sebagai  upaya  untuk  intervensi  berkelanjutan,  sebagai  pihak  yang memiliki  wewenang  untuk  mengelola  dan  mengatur  kebijakan  pasca  panen maupun pra panen. Di sisi lain, pemerintah juga membeirkan prioritas yang besar kepada  kemakmuran  kelompok  petani  melalui  Harga  Dasar  agar  menstabilkan harga beli konsumen dengan daya tawar dari para petani.
Adanya  BULOG  merupakan  suatu  terobosan  pemerintah  yang  tentunya dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk berjalannya produksi beras dalam  negeri.  Hal  ini  merupakan  suatu  pemicu  bagi  para  petani  untuk  tetap semangat dalam menjalankan pekerjaanya sehari-hari.
Disini  kontribusi  petani  juga  dapat  dikatakan  sebagai  usaha  kooperatif untuk  menjaga  ketersediaan  pasokan  pangan  Nasional.  Artinya,  pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara tidak langsung telah melakukan sinergi yang berlangsung  secara  terus-menerus  sepanjang  kebutuhan  pokok  masyarakat terpenuhi secara layak dan merata di setiap daerah.
Saat  panen  raya,  BULOG  melakukan  pembelian  terhadap  gabah/beras dalam  negeri.  Suplay  yang  melimpah  saat  panen  raya,  mengakibatkan  terjadinya “marketed  surplus” di  pangsa  pasar.  Keberhasilan  BULOG  dalam  menghimpun stabilitas  harga  dasar  beras  nasional,  dapat  juga  membantu  peningkatan pendapatan  petani  di  seluruh  tanah  air.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari (www.bulog.co.id,  2020) bahwa  selama  ini  rata-rata  pembelian  dan  pengadaan yang  dilakukan  oleh  BULOG  adalah  kisaran  5%-9%  dari  keseluruhan  total produksi beras dalam negeri. Atau setiap tahunnya sekitar 1,5 – 3 juta ton beras.
2. RASKIN untuk Memperkuat Pilar Keterjangkauan (Accessibility)
Pengadaan  Beras  dalam  negeri  beberapa  diantaranya  disalurkan  kepada kelompok  RTM  (Rumah  Tangga  Miskin)  dimana  hal  ini  juga  sebagai  salah  satu sasaran  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan.  RASKIN  (Beras  Untuk  Rumah Tangga Miskin) adalah suatu program yang bertujuan untuk menekan pengeluaran bagi keluarga miskin, sehingga pendapatannya dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan  lain.  Secara  otomatis,  pengeluaran  mereka  akan  berkurang  dan  juga secara tidak langsung permintaan beras di pasaran juga menurun.
RASKIN  bertujuan  untuk  memelihara  kedaulatan  pangan  dari  mulai kelompok keluarga kecil, agar asupan energinya tercukupi setiap saat. Mengingat beras  telah  menjadi  makanan  pokok  bagi  Indonesia  sejak  lama,  maka  mau  tidak mau pemerintah harus selalu menjaga program ini apabila angka kemiskinan tidak juga  berkurang  secara  signifikan  (bahkan  terkesan  jalan  di  tempat).  Dalam pengertian lain, RASKIN juga disebut sebagai “social protection” karena potensi yang  dimunculkan  dari  kebijakan  ini  adalah  dapat  mempengaruhi  dampak perekonomian masyarakat. Artinya, secara massif program ini juga turut berfungsi sebagai :
1) Sarana perbaikan gizi yang merata
2) Upaya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan (daya beli)
3) Upaya untuk menjaga kualitas SDM dan regenerasi peradaban.
3. Cadangan Beras Pemerintah Memperkuat Pilar Stabilitas
Pada dasarnya yang dimaksud dengan Cadangan Beras Pemerintah adalah bagaimana  pemerintah  mampu  untuk  menyediakan  pasokan  yang  cukup, berkualitas,  dan  terukur  apabila  sewaktu-waktu  terdapat  gangguan  maupun situasi-situasi  darurat  seperti  bencana  alam  (banjir,  kekeringan,  gunung  meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya). Sudah menjadi tugas BULOG untuk mengelola  dan  melakukan  operasional  dalam  permasalahan  ini,  dan  tentunya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Selain  itu,  kendala  yang  mungkin  muncul  dan  terjadi  adalah  potensi konflik  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  juga  menjadi  faktor  pendorong  bagi pemerintah,  untuk  menjaga  kestabilan  Cadangan  Beras  bagaimanapun  caranya. Walaupun  harapan  yang  muncul adalah  untuk  tidak  terjadi  konflik  maupun bencana,  namun  realita  ke  depan  merupakan  hal  yang  masih  misteri  dan  tidak dapat dipastikan secara jelas.
Adapun berdasarkan data dari (www.bulog.co.id, 2020), Cadangan Beras telah teruji saat terjadi bencana Tsunami di NAD pada 2004 silam. Gempa bumi
di Yogya & Jateng, kekeringan di NTT, Kebakaran Riau, juga merupakan contoh & bukti yang nyata.

## C. Bukti Komitmen BULOG terhadap Kedaulatan Pangan
Dalam  kurun  waktu  decade  terakhir,  BULOG  telah  membuktikan komitmen terhadap pelayanan public melalui kanal berita yang tersedia di website resmi (www.bulog.co.id,  2020).  Kanal  berita  tersebut  telah  menampilkan berbagai  laporan  dan  pemberitaan  secara  kontinyu,  yang  tidak  lain  tujuannya adalah  untuk  menjaga  kepercayaan  public  agar  tetap  optimis  dalam  menjalani aktivitas sehari-hari.
Sebenarnya ada banyak sekali konsep kebijakan yang telah dilakukan oleh BULOG,  baik  bersifat  rutin  maupun  incidental  dari  mulai  masa  berdirinya BULOG  hingga  saat  ini.  Beberapa  contoh  adalah  dalam  kurun  waktu  1  bulan terakhir, sebagai berikut :
1. BULOG  Jamin Ketersediaan Beras di Papua & Jambi
Berita  ini  dapat  diakses  pada  website  resmi  BULOG (www.bulog.co.id, 2020), dimana  terdapat  jaminan  terhadap  ketersediaan  stok  untuk  menghadapi liburan panjang akhir tahun kemarin. Hal ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan BULOG  dalam  hal  pengelolaan,  analisis,  serta  pemahaman  situasi  dan  kondisi lapangan.

## Gambar 2
Sumber : (www.bulog.co.id, 2020)

## 2. BULOG dalam Kebijakan Tanggap Bencana
Banjir yang terjadi di Jakarta kemarin, nampaknya juga membawa dampak terhadap  daerah-daerah  sekitar  (Jabodetabek).  Hal  ini  memicu  BULOG  untuk melakukan pendistribusian  terhadap  pioritas  utama  korban  banjir,  sesuai  dengan data lapangan yang ada.
Dalam hal ini, Direktur SDM Bulog Bagya Mulyanto memberikan paparan bahwa  pihaknya  melakukan  upaya  koordinasi  dengan  elemen  aparat  setempat untuk efisiensi pengiriman bantuan. Selain itu, Bulog juga menyediakan sejumlah perahu  karet  untuk  membantu  evakuasi,  serta  mengirimkan  tenaga  bantuan  dari serikat pekerja karyawan guna mempercepat proses bantuan.
Gambar 3
Sumber : (www.bulog.co.id, 2020)

## 3. BULOG dalam Komitmen Pengendalian Harga
Gambar 4
Sumber : (www.bulog.co.id, 2020)
Stabilnya  pasokan  dan  harga  pangan  menurut  Agung  Hendriandi  (Kepala Badan  Ketahanan  Pangan  Kementrian  pertanian),  merupakan suatu  upaya  dan kinerja yang tidak lepas dari sinergitas antara BULOG dan lembaga lainnya dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek. Senada dengan Agung, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan (Risfaheri) mengatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan  dalam  menekan  kestabilan  harga  adalah  karena  keberadaan  Toko
Tani  Indonesia  (TTI)  yang  selama  ini  telah  berhasil  melakukan  manajemen terhadap  kebutuhan  dan  harga  jual,  sehingga  dapat  dengan  mudah  dibeli  oleh masyarakat.  Menurut keterangan Risfaheri, saat ini jumlah dari TTI yang ada dan tersebar di seluruh wilayah dalam negeri adalah 5.051.

## KESIMPULAN
Agenda  ketahanan  pangan  di  Indonesia  adalah  salah  satu  proyek  jangka panjang  yang  akan  terus  dilakukan,  melalui  berbagai  macam  survey  maupun penerapan kebijakan secara langsung kepada masyarakat.
Kebutuhan  tangan  pada  dasarnya  memang  menjadi  tanggung  jawab tersendiri,  bagi  seluruh  masyarakat.  Di  samping  itu,  pemerintah  juga  ikut  andil dalam  menata  dan  mengelola  sistem  produksi-distribusi  melalui  lembaga  yang dibuatnya yakni BULOG.
Karena  pada  hakekatnya  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  memang telah secara sadar memahami, bahwa kebutuhan pangan adalah inti maupun pokok dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  perumpamaan  yang  lain,  kebutuhan  pangan pada akhirnya dapat dikelola menjadi energi untuk menggerakkkan, menghidupi, bahkan untuk membantu sesama. Maka dari itu peningkatan kualitas pangan dan kerja cepat pemerintah akan selalu dibutuhkan, baik di masa pemerintah sekarang maupun  masa  yang  akan  datang.  Selama  populasi  manusia  masih  membludak, maka kebutuhan pangan akan terus diupayakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  B.  (2003). Metode  Penelitian  Kualitatif.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 03. , (2012).
Iskandar,  J.  (2012). Kapita  Selekta  Teori  Administrasi  Negara.  Bandung: Puspaga.
Maulana,  M.  (2012). (  HPP  )  MULTIKUALITAS  GABAH  DAN  BERAS  DI INDONESIA  Prosp ect  o  f  Government  ’  s  Purchase  Price  for  Multi - Quality Rice in Indonesia. 211 – 223.
MENTERI  KOORDINATOR  BIDANG  PEMBANGUNAN  MANUSIA  DAN KEBUDAYAAN  REPUBLIK  INDONESIA.  (2016). Pedoman  Umum Subsidi  Beras  Bagi  Masyarakat  Berpendapatan  Rendah  Tahun  2016. Jakarta, INDONESIA.
Pamungkas,  L.  Y.  (2014). Evaluasi  Kinerja  KPU  Kabupaten  Ponorogo  Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Retrieved from http://eprints.umpo.ac.id/567/
Putra,  F.  H.,  Ani,  H.  M.,  &  Hartanto,  W.  (2018). KONTRIBUSI  SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB KABUPATEN JEMBER. 12, 2016 – 2019. https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.7589
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2016). Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik. 1 – 12.
Sawit,  M.  H.  (2010). Reformasi  Kebijakan  Harga  Produsen  dan  Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. Bogor.
Wahab, S. . (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.