## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 1-16
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Pencegahan korupsi politik: Penerapan Sistem Integritas Partai Politik di Partai Kebangkitan Bangsa
Aditya Perdana a *, Muhammad Hanifuddin b
Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia a aditya.perdana@ui.ac.id ; b muhammad.hanifuddin@yahoo.co.id * Corresponding Author
Abstrak : Fokus tulisan ini mengkaji pelembagaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  bagian  dari  upaya  pencegahan  korupsi  politik  di  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak pemilu 2009, 2014 dan 2019, perolehan suara PKB mengalami peningkat- an. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi pun relatif sedikit dibandingkan dengan partai-partai lain. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana pelembagaan SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori pelembagaan  O'Donnell.  Terdapat  dua  tahap  pelembagaan,  yaitu  penyebaran  nilai  (value  infusion)  dan tindakan rutin terhadap nilai-nilai tersebut (behavioral routineization). Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelembagaan SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Penyebaran ini tertuang dalam Mabda' Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur mengenai kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal,  dan  tata  kelola  keuangan.  Tahapan  selanjutnya  adalah  membiasakan  diri  dengan  ketentuan internal  PKB  ini  dalam  menjalankan  aktivitas  kepartaian.  PKB  merupakan  salah  satu  partai  yang menyambut  baik  keberadaan  SIPP.  Bagi  PKB,  SIPP  merupakan  akselerasi  untuk  memperkuat  integritas partai. Menjadi langkah konkrit untuk mencegah korupsi politik yang melibatkan kader partai.
Kata Kunci : Korupsi Politik; Integritas; Partai Politik; Pelembagaan.
How  to  Cite :  Perdana,  A.,  &  Hanifuddin,  M.  (2023).  The  prevention  of  political  corruption  and implementation  of  the  Political  Party  Integrity  System  in  Partai  Kebangkitan  Bangsa. Integritas  : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 1-16. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.982

## Pendahuluan
Korupsi politik adalah acaman, tidak hanya bagi sistem tata kelola bidang politik, namun juga semua dimensi kehidupan. Di dalam bidang politik, korupsi politik berdampak signifikan terha- dap kualitas keberadaan lembaga-lembaga demokrasi, semisal partai politik, pemilu, dan parle- men (Sukmajati, 2018). Dalam kajian ilmu politik, semisal oleh Johnston (2005), korupsi politik diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, otoritas, dan pengaruh oleh aktor politik. Tujuan- nya, mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Dalam partai politik, korupsi politik akan berimbas  pada  rendahnya  kepercayaan  publik  terhadap  partai  politik  itu  sendiri  (Kunichova, 2009). Secara internal, korupsi politik berimplikasi pada lemahnya sistem kepartaian. Padahal, pelembagaan  sistem  kepartaian  merupakan  salah  satu  faktor  kunci  dalam  sistem  politik  yang demokratis (Mainwaring, 2018). Karena itu, pencegahan korupsi politik harus dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Dalam pengalaman politik Indonesia, salah satunya adalah penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang mulai diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2013.
Dalam  kesarjanaan  ilmu  politik,  korupsi  politik  banyak  mengambil  bentuk  yang  beragam. (Sukmajati,  2018)  mengutip  Gibbons  and  Rowat  (1976)  menjelaskan  enam  bentuk  korupsi mengutip politik. Mulai dari patronase, pembelian suara, kebijakan gentong babi (pork barrel), suap,  konflik  kepentingan,  pendanaan  korupsi  dan  menjajakan  pengaruh (influence  peddling). Dalam pandangan Hutchcroft (1997), korupsi politik mengambil tiga bentuk. Ketiganya adalah rente, korupsi perizinan, dan klientelisme. Rente adalah praktik memburu keuntungan dari modal politik  yang  telah  dikeluarkan.  Biasanya,  melibatkan  aktor  politik  dan  pengusaha.  Hal  ini  ber- pengaruh kepada bentuk kedua, yakni mengatur perizinan yang menguntungkan sebagian pihak. Bentuk ketiga terjadi ketika patron menduduki jabatan publik, maka ia akan memanfaatkannya
untuk kepentingan jaringan klienya. Menjadikan sumber daya kekuasaan untuk melanggengkan relasi patron-klien yang telah terbentuk sebelumnya.
Keragaman bentuk korupsi politik tersebut, menurut Heywood (2015) disebabkan oleh faktor yang kompleks. Untuk menyederhanakannya, dapat dikategorikan menjadi tiga faktor. Pertama, faktor kultural, dimana budaya masyarakat masih menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Mudah mentolerer praktik korupsi. Bahkan korupsi dianggap sebagai bagian dari keseimbangan sosial. Kedua, faktor struktural, dimana watak pembangunan negara memiliki ekses terbukanya ruang korupsi. Dalam konteks ini, karakter kelembagaan negara dan tata kelola pemerintahan menjadi variabel utama, termasuk di dalamnya adalah relasi patron-klien dan intervensi negara ke  berbagai  ranah.  Ketiga,  faktor  institusional.  Faktor  ini  terkait  dengan  penurunan  pengaruh organisasi-organisasi perwakilan, semisal partai politik dan serikat buruh. Ditambah lagi dengan regionalisasi dan desentralisasi yang memperluas area kekuasaan. Termasuk di dalamnya adalah tingkat pelembagaan partai politik.
Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pencegahan korupsi politik di Indonesia, khususnya dalam  partai  politik.  Fokus  kajiannya  adalah  institusionalisasi  Sistem  Integritas  Partai  Politik (SIPP) di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diinisiasi oleh KPK. Pertama, bagaimana capaian dan tantangan institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di PKB yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019-2021 dalam rangka mencegah korupsi politik? Kedua,  bagaimana  institusionalisasi  Sistem  Integritas  Partai  Politik  (SIPP)  direspon  oleh  PKB dalam upaya pencegahan korupsi politik?
Sejak tahun 2013, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegah- an KPK telah mengadakan studi mendalam mengenai sistem dan partai politik. Pada tahun 2016- 2017, kajian tersebut difokuskan untuk merumuskan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). SIPP adalah seperangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai. Dengan SIPP ini, KPK bermaksud untuk mendorong penguatan kelembagaan partai politik, salah satunya adalah untuk pencegahan korupsi politik. Implementasi SIPP menjadi panduan untuk mewujudkan empat hal. Pertama, menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas. Kedua, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Ketiga, menjadi instrumen kepatuhan sistem integritas partai politik. Keempat, mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. SIPP yang mulai disosialisasikan pada tahun 2018 merupakan langkah penting bagi penguatan  partai  politik  dan  pelembagaan  demokrasi.  Keempat  hal  ini  adalah  strategi  bagi pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader dan elit politik.
Berdasarkan data tahun 2017, Transparency International Indonesia mempublikasikan Corrup- tion  Perception  Index  (CPI). Ada  empat  dari  sembilan  composite  index  korupsi  terkait  dengan partai politik, yaitu DPR (54 persen), birokrasi (50 persen), DPRD (47 persen), dan kementerian (32 persen). Berdasarkan data ini, DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Persepsi publik tersebut dibuktikan dengan jumlah penanganan kasus oleh KPK yang melibatkan aktor  politik  sebesar  35,87%.  Aktor  politik  ini  terdiri  atas  anggota  DPR,  walikota/bupati,  dan gubernur,  dimana  semua  posisi  tersebut  merupakan  buah  dari  proses  demokrasi  yang  selalu melibatkan partai politik. Baik melalui pemilu ataupun pilkada.
Hasil survei yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga yang sudah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Partai politik dianggap sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh publik. Tingkat keper- cayaan partai politik hanya sebesar 13,1%. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang menunjukkan nilai kepercayaan publik kurang dari 50%. Karena itu, KPK sebagai lembaga negara yang berperan dalam pencegahan dan penin- dakan tindak pidana korupsi selalu berupaya melakukan langkah konkrit dalam menumbuhkan integritas  dalam  sistem  demokrasi  di  Indonesia.  Penyusunan  Sistem  Integritas  Partai  Politik (SIPP) menjadi langkah awal KPK dalam pencegahan korupsi politik.
Terkait fokus kajian terhadap penerapan SIPP di PKB, setidaknya ada dua alasan mengapa hal ini penting dikaji. Pertama, merujuk pada hasil rekap KPU, selama tiga kali pemilu terakhir, suara PKB  konsisten  mengalami  kenaikan  (Kompas,  2019).  Pemilu  2009,  PKB  hanya  memperoleh 5.146.302 suara (4,95 persen). Perolehan ini naik menjadi 11.298.950 (9,04 persen) di Pemilu
2014. Meskipun kenaikan suara tidak sesignifikan pemilu 2014, di Pemilu 2019, suara PKB kem- bali naik menjadi 13.570.097 (9,69 persen). Konsistensi ini meskipun tidak serta merta menjadi alasan bahwa PKB adalah partai yang mengalami penguatan integritas, namun adalah tentu erat kaitannya dengan militansi kader dan kepercayaan masyarakat. Meskipun beberapa partai lain juga  mengalami  peningkatan,  namun  tidak  konsisten.  Semisal  PAN,  Pemilu  2009  memperoleh 6,03 persen, Pemilu 2014 meningkat menjadi 7,55 persen, dan Pemilu 2019 turun menjadi 6,84 persen. Pasca konflik internal, puncaknya 2007, PKB melakukan penataan ulang partai (Saputra, 2019). Korelasi dari upaya ini adalah perolehan suara yang konsisten mengalami kenaikan. Meski- pun tidak dapat diketahui secara pasti pengaruh implementasi SIPP terhadap kenaikan suara PKB, penelitian ini ingin melakukan kajian awal bagaimana bentuk implementasinya.
Kedua,  hingga  28 Maret 2019,  kader  PKB  yang  duduk  di DPR  yang  berurusan  dengan  KPK karena kasus korupsi relatif kecil dibanding dengan partai lain. Kader Partai Golkar di DPR ada 24 orang yang tersandung korupsi, dari total anggota 85 orang. PDI Perjuangan ada 18 orang dari 128 anggota dewan. Partai Demokrat ada 9 orang dari total 54 orang. PAN ada 6 orang dari 44 orang. Sedangkan PKB ada 2 orang dari 58 orang (IDN Times, 2019).  Jika dikalkulasi dalam ben- tuk persen, maka kader yang terjerat korupsi dari Golkar 28 persen, PDIP 14 persen, Partai Demo- krat 16 persen, PAN 13 persen, dan PKB 3 persen. Dua pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam  sepuluh  tahun  terakhir  (2009-2019),  PKB  cukup  berhasil  untuk  melakukan  perbaikan sistem dan pelembagaan partai politik.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah new-institusionalism. Penulis berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan cara menem- patkan  partai  politik  dan  KPK  sebagai  sebuah  institusi  yang  melembagakan  Sistem  Integritas Partai  Politik  (SIPP)  dalam  upaya  pencegahan  korupsi  politik.  Kajian  tersebut  dilakukan  baik melalui telaah kepustakaan (liberary research) dan kajian lapangan (field research). Penggunaan metode dan pendekatan ini, penulis pilih karena beberapa alasan.
Pertama,  pendekatan  kualitatif  lebih  sesuai  dengan  rumusan  pertanyaan  penelitian.  Secara epistemik, pendekatan kualitatif dibangun di atas madzhab constructionis-interpretivisme . Dalam artian,  menyakini  bahwa  makna  dan  realita  adalah  hasil  konstruksi  pemikiran  manusia,  dan bahwa pengetahuan adalah masalah interpretasi (Samiaji, 2012).
Kedua, merujuk pada definisi yang diberikan oleh Mark C. Miller, pendekatan new-institutio- nalisme  adalah  pendekatan  yang  memadukan  antara  pendekatan  tradisional,  yang  cenderung fokus pada struktur dan aturan institusi formal, dengan pendekatan behavioralisme,  yang di sisi lain, terjebak pada dominasi tindakan aktor. Dengan kata lain, new-institutionalisme ingin meng- kaji hubungan timbal balik antara struktur dan agen dalam fenomena politik (Miller, 2018). Selain itu, cara pandang ini juga sesuai dengan kerangka teori yang digunakan; institusionalisasi. Teori ini merupakan teori yang memandang pentingnya hubungan timbal  balik, antara struktur dan agen serta dengan insitusi lain.

## Hasil dan Pembahasan
Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, tesis ini menggunakan teori institusionalisasi Guelermo O’Donnell. Teori ini dipaparkan O’Donnell dalam dua tulisannya; Delegative Democracy (1994) dan Illusions About Consolidation (1996) (O’Donnell, 1994, 1996) . Teori institusionalisasi O’Donnell memberikan kerangka analisa terkait dua aspek dalam proses institusionalisasi. Perta - ma, memasukan dan menyebarkan nilai bersama (value of infusion) dalam institusi. Kedua, tindak- an yang menjadi rutinitas (behavioral routinization). Oleh O’Donnell, institusionalisasi dipahami sebagai bentuk keteraturan interaksi sosial. Rutinitas yang didasari oleh nilai dan peraturan yang telah  disepakati  bersama.  Pandangan  ini  melanjutkan  beberapa  sarjana  sebelumnya.  Semisal Tsebelis  (1990)  yang  mengartikan  institusionalisasi  sebagai  proses  pematangan  aturan  formal organisasi. March and Olsen (2010) menambahkan, tidak hanya peraturan formal. Melainkan, juga termasuk  nilai,  pengetahuan,  dan  kepercayaan  yang  dimiliki  organisasi.  Wellhofer  (1972)
memahami  bahwa  institusionalisasi  tidak  jauh  beda  dengan  birokratisasi.  Janda  (1984) mengartikan institusinalisasi sebagai stabilitas organisasi.
Terkait  dua  tahapan  yang  disumbangkan  oleh  O’Donnell, Levitsky  (1998)  menggunakannya sebagai kerangka teori dalam penelitiannya terkait institusionalisasi partai politik di Argentina. Penelitian ini berjudul Institutionalization and Peronism in Argentina, terbit pada 1988. Levitsky (1998)  menambahkan  bahwa  praktik  pembiasaan  tindakan (behavioral  routinization) terpilah menjadi  dua;  formal  dan  informal.  Dari  paparan  ini,  tesis  ini  akan  menggunakan  dua  tahapan institusionalisasi O’Donnell.
Dua Aspek Teori Institusionalisasi Guelermo O’Donnell
Dalam  pandangan  Guelermo  O’Donnell,  institusionalisasi  memiliki  dua  tahapan.  Pertama, penyebaran nilai (the value of infusion). Dimana setiap anggota mendapatkan dan memahami nilai institusi. Menjadi pemandu dalam tindakan dan rutinitasnya dalam organisasi. Menjadikan tujuan institusi sebagai tujuan komunal dalam organisasi. Nilai institusi ini di antaranya tercermin dalam AD/ART, peraturan, kode etik, dan tata tertib yang dimiliki institusi. Proses ini menjadi awal dari penguatan institusi. Logikanya, penggerak institusi ataupun organisasi tidak lain adalah individu (agen) yang menjadi anggota dan bagian di dalam institusi tersebut. Karena itu, proses institusio- nalisasi akan terjadi jika agen memiliki kesamaan nilai dan tujuan yang dipahami bersama.
Kedua, rutinitas tindakan (behavioral routinization) yang dilakukan oleh anggota institusi. Pro- ses ini terjadi saat peraturan dan tata tertib dilakukan secara terus-menerus. Anggota institusi ber- tindak  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  disepakati  dan  ditentukan.  Karenanya,  tindakan masing-masing anggota dapat diprediksi (predictable) dan teratur (regularity). Proses kedua ini merupakan kelanjutan dari proses pertama. Dimana nilai (value), norma (norms), dan peraturan (rules) telah dapat dilakukan secara rutin terus menerus oleh anggota institusi. Dari kedua proses inilah, institusionalisasi terjadi.
Penelitian ini akan menggunakan dua proses institusionalisasi O’Donnell untuk mengkaji pene - rapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dalam PKB sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik. Tahapan penyebaran nilai (value of infusion) merupakan proses penerimaan SIPP sebagai panduan bersama setiap anggota partai politik. Baik dalam jajaran elit partai ataupun ang- gota.  Sedangkan  tahapan  rutinitas  tindakan (behavioral  routinization) adalah  rutinitas  anggota partai dalam menjalankan Sistem Integritas Partai Politik. Mulai dari tahapan perekrutan, kader- isasi, ataupun mengelola keuangan partai politik. Ranah ini menjadi 4 aspek yang diatur dan dituju dalam  SIPP.  Pertama,  menghasilkan  calon  pemimpin  yang  berintegritas.  Kedua,  meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Ketiga, menjadi instrumen kepatuhan  sistem  integritas  partai  politik.  Keempat,  mewujudkan  tata  kelola  keuangan  yang transparan dan akuntabel.
Untuk lebih detailnya, proses intitusionalisasi SIPP ini akan dianalisa dengan memperhatikan 4 aspek; internal, eksternal, struktur, dan sikap. Aspek internal-stuktur mencakup telaah terhadap AD/ART, peraturan partai politik yang mencerminkan adanya penerapan SIPP. Dalam aspek inter- nal-sikap mencakup pada sikap anggota partai politik sebagai pihak yang menjalankan AD/ART dan peraturan partai sebagai cerminan dari SIPP. Sedangkan dari aspek eksternal struktur, akan dikaji bagaimana interaksi dan relasi PKB dan KPK dalam upaya implementasi SIPP. Sedangkan dalam aspek eksternal-sikap, akan dikaji bagaimana institusi di luar partai, termasuk di antaranya KPK dalam mendukung dan mendorong institusionalisasi SIPP.

## Tahapan Penyebaran Nilai dan Penguatan Kode Etik
Membangun  partai  politik  yang  demokratis,  terbuka,  dan  akuntabel  sebenarnya  merupakan tujuan peningkatan integritas partai parpol itu sendiri. Salah satu hal mendasar adalah taat kepada kode etik yang sudah dirumuskan bersama. Karenanya, keberadaan kode etik partai politik meru- pakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Dalam pandangan O’Donnell, tahapan ini termasuk dalam tahapan penyebaran nilai (value infusion). Dimana pengurus dan anggota partai memahami  dan  mengetahui  nilai-nilai  perjungan  partai.  Tahapan  berikutnya  adalah  kode  etik tersebut menjadi panduan sehari-hari bagi pengurus dan anggota partai. Termasuk adanya pene- gakan dan sanksi bagi pelanggarnya. Tahapan ini disebut dengan pembiasaan praktik dari nilai-
nilai yang telah diketahui dan dipahami oleh pengurus atau anggota partai (behavioural routin- ization). Kode etik  partai politik adalah  instrumen prinsip-prinsip  etika  yang  berfungsi sebagai landasan filosofis atau etis untuk mengatur perilaku dan norma-norma etika organisasi dan kader partai politik, baik secara kolektif maupun individu, tentang masalah wajib, larangan, pantas, dan tidak pantas.
Dalam konteks PKB, sebaran nilai-nilai integritas ini dapat ditemukan dalam AD/ART, khusus- nya dalam bab kedua tentang asas dan prinsip perjuangan pasal 5. Bagian ini dilanjutkan dalam bab ketiga, terkait jati diri, watak dan fungsi. Juga dalam bagian tugas dan tujuan partai. Terkait dengan  asas  dan  prinsip  perjuangan  PKB,  disebutkan  bahwa  prinsip  perjuangan  partai  adalah pengabdian  kepada Allah  Subhanahu  wa  Ta’ala, menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai- nilai Islam Ahlusunnah Waljama’ah. Sedangkan tugas dan tujuannya adalah mewujud - kan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak muli. Memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indone- sia. Dalam pasal 9, PKB mempunyai tugas menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerin- tahan  yang  demokratis,  bersih  dan  terpercaya,  melaksanakan  pembangunan  nasional  untuk kemakmuran  rakyat,  melaksanakan  politik  luar  negeri  yang  bebas  aktif  serta  mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera.
Kode etik memang bonggolnya ada di M abda’ Siyasi. Mabda’ Siyasi itu memang seperti pram - bulenya di Undang-Undang Dasar. Jadi kalau isi AD/ART itu bisa berubah, nilai-nilai yang ada di PKB mungkin bisa dinamis sesuai dengan kemajuan zaman. Mabda’ Siyasi ini memiliki 9 pokok - pokok yang tidak bisa berubah, karena di sana jelas bahwa pilar dasar pokok politiknya PKB sangat jelas, yang menghipun semangat  terhadap  tuntutan  zaman, semangar  reformasi,  dan semangat  akuntabilitas,  serta  trasnparansi  yang  dinginkan  oleh  KPK.  (Wawancara  pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)
Dalam  AD/ART  PKB  juga  disebutkan  bahwa  anggota  partai  dilarang,  pertama,  melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai. Kedua, terlibat dalam kegiatan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai. Ketiga, mendapatkan atau memberikan uang atau materi lain dari orang atau barang yang tidak sah dari dalam atau luar partai untuk kepen- tingan  pribadi.  Hal  ini  yang  dapat  merusak  citra  dan  kepercayaan  partai.  Keempat,  melakukan kegiatan yang melanggar Peraturan Partai, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
Di bagian evaluasi kepengurusan, PKB memiliki ketentuan berjenjang. Hal ini diatur di dalam AD/ART pasal 48. Pertama, Ketua Umum mengevaluasi kinerja fungsionaris DPP. Kedua, DPP seca- ra periodik mengevaluasi kinerja DPW, DPC dan DPCP. Ketiga, DPW secara periodik mengevaluasi kinerja DPAC. Keempat, DPC secara periodik mengevaluasi kinerja DPRt dan DPARt. Kelima, hasil evaluasi kinerja kepengurusan dapat dijadikan dasar penggantian personalia, pembebastugasan, dan pemberhentian dari kepengurusan Dewan Pengurus Partai.
Kalau di PKB sudah jelas permainan aturannya. Yaitu adanya kontrak komitmen kepengurusan. Di  awal  kepengurusan,  ada  kontrak  komitmen  kepengurusan  yang  diisi  oleh  pimpinan- pimpinan legislatif dan sebagainya. kalau pengurus diwakili oleh  ketua bidangnya, semua itu tanda tangan di atas materai. Jika mereka tidak menjalankan nilai-nilai PKB, maka sewaktu- waktu kader tersebut bisa diganti, jika memang terbukti bersalah. Jadi mekanismenya adalah menggunakan komitmen kinerja bagi semua pengurus. Ukurannya menggunakan itu di dalam PKB. Jika mereka melanggar, maka tinggal dilakukan punishment. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)
Untuk  mengawasi  kinerja  ketua  umum  dan  juga  pengurus  tanfidz,  PKB  memiliki  struktur Dewan Syura di tiap tingkatan kepengurusan. Dewan Syura memiliki dua tugas dan wewenang. Pertama,  memelihara  kemurnian  perjuangan  partai  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar,  Anggaran Rumah  Tangga,  putusan  forum-forum  permusyawaratan  partai  dan  Peraturan  Partai.  Kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Partai yang dilaksanakan Dewan Tanfidz.
Jika ada anggota partai yang melanggar ketentuan partai, maka akan dijatuhkan sanksi. Sanksi yang  dijatuhkan  terhadap  Anggota  Partai  berupa,  pertama,  peringatan.  Kedua,  pemberhentian
sementara dari jabatan partai dan/ atau jabatan atas nama partai. Ketiga, pembebastugasan dari jabatan partai dan/atau jabatan atas nama partai. Keempat, pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai. Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Partai pada masing-masing tingkatan melalui Rapat Pleno. Sedangkan penetapan sanksi berupa pember- hentian  sementara  dari  jabatan,  pembebastugasan  dari  jabatan  partai  dan  pemecatan  atau pemberhentian keanggotaan dilakukan oleh DPP atas usulan DPW atau DPC, kecuali bagi anggota yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP. Sebagaimana disampaikan oleh Sekjen PKB, rata-rata dalam 1 tahun, terdapat penegakan kode etik. Salah satu bentuknya terdapat 1-3 anggota DPR dari PKB yang digeser posisinya. Sebagai bentuk dari punishment. Demikian halnya dengan anggota partai lain.
Selama  ini  beberapa  orang-orang  di  PKB  diberhentikan  ketika  dia  telah  melanggar  aturan. Setiap tahun biasanya antara 1, 2, atau 3 anggota DPR yang kita geser. Bagi mereka yang buruk kita  berikan  punishment  sesuai  dengan  kesalahannya.  Di  mana  ada  sanksi,  tentunya  ada tingkatannya. Mulai dari terguran, kemudian digeser dari posisi pimpinan, bahkan sampai di PAW  (Pergantian  Antar Waktu).  (Wawancara pribadi  dengan  Hasanuddin Wahid, online,  15 November 2022)
Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan penyebaran nilai (value infusion) integ- ritas dalam PKB, khususnya dalam tataran kode etik sebagaimana digariskan dalam SIPP tercermin dalam rumusan Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan partai. Setiap anggota baru, diwajibkan untuk mempelajari, mengetahui, dan mengejawantahkannya dalam perjuangan partai. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini terus menerus disosialisasikan dalam program-program kader- isasi partai. Begitu juga, penegakan dan pemberian sanksi bagi pengurus ataupun anggota juga dijalankan. Hal ini sebagaimana diakui oleh Sekjen PKB di atas. Saksi ini berupa teguran, peng- geseran posisi, hingga pembebasan tugas. Pratik ini menunjukan adanya tahapan rutinitas tindak- an (behavioural routinization) terhadap  penerapan  kode etik di  internal  PKB.  Hanya saja,  yang belum ditemukan adalah aturan dan mekanisme perlindungan (whistle blower) bagi anggota atau pengurus yang mengadukan adanya pelanggaran di internal PKB. Karenanya, untuk mengimple- mentasikan SIPP secara utuh, maka PKB perlu merumuskan aturan terkait perlindungan ( whistle blower ).

## Penguatan Jenjang Kaderisasi dan Rekrutmen
Tahap penyebaran nilai (value infusion) terkait kaderisasi dan rekrutmen di PKB, dimulai dari rumusan mekanisme yang termaktub dalam AD/ART dan Peraturan Partai. Sedari awal, mekanis- me  ini  disampaikan  kepada  anggota  baru.  Mulai  dari  tahapan  hingga  jenjang  kaderisasi. Berikutnya, mekanisme ini secara rutin dan regular diadakan, yakni kaderisasi dari tingkat pengu- rus pusat hingga daerah. Dengan kata lain, pembiasaan panduan kaderisasi dan rekrutmen terse- but dijala nkan secara berjenjang dan bertahap. Dalam pandangan O’Donnell, tahapan ini disebut dengan  pembiasaan  tindakan (behavioural  routinization). Merujuk  pada  rumusan  SIPP,  sistem kaderisasi partai politik yang berintegritas setidaknya membutuhkan empat fungsi.
Pertama,  kaderisasi  mengacu  pada  penyiapan  kapasitas  atau  kapabilitas  politik.  Kedua, kaderisasi berkaitan dengan jenjang partai politik atau sistem karir yang akan dibangun. Ketiga, kaderisasi berkaitan dengan bagaimana partai politik mendidik kadernya tentang politik. Politik tidak melulu soal perebutan kekuasaan. Lebih dari itu, politik adalah wahana untuk membangun bangsa dan negara. Keempat, kaderisasi terkait dengan upaya partai politik menyiapkan kader- kader cakap dan memiliki kapasitas untuk melanjutkan visi misi partai (SIPP, 2018).
Dalam konteks ini, PKB juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kadernya dalam mengelola manajemen administratif. Secara berjenjang dan terstruktur, PKB secara rutin mengadakan pelatihan administratif. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dilakukan dengan sistem zonasi. Sebagai misal, Pelatihan Administrasi Sekretariat PKB Zona Kalimantan, Pelatihan Administrasi Sekretariat PKB Zona Riau, Jambi, dan Bengkulu, Pelatihan Administrasi Sekretariat PKB  Zona  Jawa  Timur,  dan  Pelatihan  Administrasi  Sekretariat  PKB  Zona  Banten,  DKI  Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat.
Pasal 8, dalam AD/ART PKB, disebutkan bahwa setiap anggota partai wajib mengikuti kader- isasi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan Partai di wilayahnya. Dalam pasal 9, disebutkan  hak  tiap  anggota  partai.  Di  antaranya  adalah  berhak  memperoleh  informasi  atas kegiatan  dan  keputusan  partai.  Memperoleh  bimbingan,  pelatihan,  dan  pendidikan  politik  dari partai. Serta berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaaan dari Partai.
Mekanisme  pendidikan  politik  dan  kaderisasi  PKB  juga  tertuang  dalam  AD/ART  bab  XI. Terdapat 4 penjabaran dalam pasal 29. Pertama, partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi. Kedua, pendidikan politik dilaksanakan untuk menanamkan dan menyebar- luaskan ideologi serta nilai-nilai perjuangan partai. Ketiga, kaderisasi partai dilaksanakan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan di bawah kendali dan pengawasan Dewan Pengurus Pusat Partai. Keempat, ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan politik dan kaderisasi diatur dalam Anggaran RumahTangga Partai. Jenjang kader PKB adalah Kader Loyalis, Kader Penggerak, dan Kader Pelopor. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid.
Kita  punya  namanya  bank  instruktur  kader.  Contoh  DPC  wajib  minimal  3  kali  melakukan kaderisasi. Nanti  kader  peringkat  pertama, nanti DPW  tingkat kadernya di  peringkat  kedua. Sampai  madya.  Adanya  mekanisme  tersebut,  agar  roda  organisasi  tetap  dapat  berjalan,  kita mengadakan kaderisaasi di tingkat instrukturnya terlebih dahulu. Sehingga semua DPC harus memiliki instruktur DPC. Tahun ini (2022) di Jawa Timur sudah ada kaderisasi tingkat ranting. Itu  terus  berjenjang.  (Wawancara  pribadi  dengan  Hasanuddin  Wahid,  online,  15  November 2022)
Dalam  pelaksanaannya,  pendidikan  kader  PKB  dilaksanakan  dalam  bentuk  kegiatan  yang bersifat formal dan informal. Pertama, demi kepentingan politik Partai, selain kaderisasi, PKB juga menyelenggarakan kaderisasi dan sekolah Partai berbasis komunitas dan kelompok masyarakat. Kedua, kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota partai yang hendak mendapatkan promosi kepengurusan, jabatan strategis di internal partai, jabatan politik dan atau jabatan publik. Ketiga,  kaderisasi  menjadi  bagian  tidak  terpisah  dari  penilaian  kinerja  Dewan  Pengurus  Partai sesuai  tingkatannya.  Keempat,  sistem,  bentuk,  kurikulum  serta  modul  pendidikan  politik  dan kaderisasi ditetapkan dalam Peraturan Partai. PKB juga memiliki Lembaga Kaderisasi Nasional. Hal ini dijelaskan dalam pasal 62, bahwa Lembaga Kaderisasi Nasional bertugas merencanakan, melak- sanakan  dan  mengevaluasi  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  anggota  dan  kader  partai sekaligus membuat sistem, metodologi dan kurikulum kekaderan.
Sesuai dengan anggaran dasar partai, setiap kaderisasi disampaikan panduan berpolitik PKB. Panduan ini tertuang dalam Mabda’ Siyasi hingga Keputusan Partai. Dalam pasal 33 AD/ART PKB, dijelaskan  bahwa Mabda’  Siyasi  adalah sumber  nilai,  norma, aturan dan dasar -dasar  berpolitik partai.  Anggaran Dasar  Partai adalah  aturan dasar  tertinggi  partai  yang memuat norma-norma umum partai. Anggaran Rumah Tangga Partai adalah aturan yang memuat norma-norma keorgani- sasian partai yang memuat aturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar Partai. Peraturan Partai adalah peraturan  pelaksana  yang  ditetapkan  oleh  DPP  atas  dasar  perintah  Anggaran  Dasar  dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai. Sedangkan Keputusan DPP adalah keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPP atas dasar perintah aturan partai yang lebih tinggi atau dalam rangka menja- lankan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Ketua  Umum  Partai.  Dasar  perjuangan  ini  disampaikan kepada kader partai saat rekrutmen dan juga dalam kaderisasi.
Selain itu, PKB juga menyelenggarakan Akademi Politik Kebangsaan. Terdapat tiga ketentuan sebagaimana dalam pasal 91 AD/ART. Pertama, Akademi Politik Kebangsaan didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP. Kedua, Akademi Politik Kebangsaan menyelenggara- kan pendidikan kader untuk calon pemimpin politik, calon pejabat politik, calon pejabat publik, anggota legislatif di semua tingkatan, dan pejabat eksekutif/pemerintahan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai Akademi Politik Kebangsaan diatur dalam Peraturan Partai.
Persyaratan  menjadi anggota  PKB  adalah sebagai berikut.  Pertama,  warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah. Kedua, bersedia mematuhi Mabda’ Siyasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Partai dan Kebijakan serta Kepu- tusan Partai lainnya. Ketiga, bersedia mengikuti kegiatan partai sesuai instruksi partai. Keempat, bersedia  mematuhi  dan  menegakkan  disiplin  partai.  Kelima,  bersedia  menyatakan  diri  secara
tertulis  menjadi  anggota  dan  menyampaikannya  kepada  Dewan  Pengurus  Partai  atau  melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP. Keenam, bersedia memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.
Ketentuan rekrutmen, PKB berpegang pada Pasal 6 AD/ART. Pertama, partai melakukan rekrut- men terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai. Kedua, pengurus DPC, DPAC, DPRt, dan DPARt berkewajiban melakukan rekrutmen, menghimpun, dan mendata keanggotaan partai di wilayahnya. Ketiga, data rekrutmen dan keanggotaan partai dilaporkan DPC kepada DPP untuk disimpan, dikelola dan diarsipkan. Bagi PKB, kaderisasi adalah momentum untuk menyebar- kan  dan  menginternalisasikan  nilai-nilai  perjuangan  PKB.  Darinya,  akan  terbentu  kader  yang militan dan loyal. Harapannya, kader partai tidak mudah terjebak pada pragmatism politik.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menilai pragmatisme politik adalah praktik berbahaya yang harus dicegah oleh setiap pelaku politik. Menurutnya salah satu  cara  untuk  memupus  bahaya  pragmatisme  politik  adalah  dengan  memperkuat  ideologi. Muhaimin menegaskan hal itu saat menghadiri sekaligus membuka pelatihan instruktur Angkatan I Pendidikan Kader Pertama (PKP) Kader Loyalis PKB secara virtual, Rabu, 5 Januari 2021.
Salah satu yang harus kita persiapkan adalah ideologi partai yang kokoh. Kalau semua kader, pengurus dan kekuatan PKB komitmen terhadap ideologi, loyal kepada cita-cita, nilai juang dan moralitas  yang  dibangun  para  pendiri  PKB,  maka  insyaallah  pragmatisme  politik  bisa  kita hindarkan,  bahkan  kita  jaga  agar  PKB  ini  benar-benar  bisa  menjadi  kekuatan  yang  bersih, murni, dan memberikan keteladanan bagi sistem politik Indonesia masa depan. (Wawancara tim publikasi PKB dengan Muhaimin Iskandar, 5 Januari 2021)
Demikian pula, Muhaimin juga mendukung militansi kader-kader PKB dengan menumbuhkan rasa cinta dan bangga menjadi bagian dengan PKB. Karenanya, akan mudah memahami tujuan, sasaran, dan memahami makna politik PKB. Ia menegaskan, Mabda' Siyasi PKB merupakan modal utama yang harus ditanamkan kuat pada setiap kader PKB. Ia yakin, ideologi dan loyalitas PKB akan  menjadi  kekuatan  jika  seluruh  kader  mewujudkan  tujuan,  sasaran,  rencana,  dan  cita-cita besar PKB, yakni untuk membangun bangsa dan negara ini. Ujungnya, kecintaan mereka terhadap PKB itu tulus dan tidak transaksional.
Selain tentu saja mabadi khairo ummah, dasar-dasar kemaslahatan rakyat bangsa dan negara yang dibangun NU, juga maqasidus syariah, tujuan kita beragama, tujuan kita bersyariah itu sangat  sempurna.  Oleh  karena  itu,  kaderisasi  yang  sedang  gencar  dilakukan  PKB  dengan berbagai persiapan, baik dari sisi instruktur tingkat nasional maupun daerah, materi dan juga modul-modul kaderisasi, merupakan salah satu strategi mengukuhkan ideologi dan loyalitas. (Wawancara tim publikasi PKB dengan Muhaimin Iskandar, 5 Januari 2021)
Selain itu, Muhaimin Iskandar juga menambahkan bahwa suksesnya kaderisasi memiliki jalinan erat dengan kesuksesan memenangkan pemilu. Muhaimin menyatakan bahwa parpol tidak akan menang  tanpa  kaderisasi  terbaik.  Hal  itu  ditegaskan  Muhaimin  Iskandar  saat  membuka  Diklat Instruktur PKB pada 11 Desember 2021 di Kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Menghadirkan instruk- tur senior PKB dan berbagai pakar. Diklat Instruktur PKB ini diadakan selama empat hari dari tanggal 11 hingga 14 Desember 2021. Hanif Dhakiri, Wakil Ketua DPP PKB membidangi Kaderisasi, dan Hasanuddin Wahid, Sekjen PKB DPP PKB, keduanya juga hadir pada pembukaan pelatihan tersebut.
Menurut Muhaimin, kaderisasi adalah jalan menuju penciptaan sistem integritas yang niscaya. Setiap kader partai harus memiliki pengetahuan politik yang baik, memahami ideologi perjuangan, serta memiliki kecakapan komunikatif dengan masyarakat. Karena itu, proses jenjang kaderisasi harus dijalani secara baik dan penuh komitmen. Selain itu, setiap pengurus wajib mengetahui dan mempraktikan mekanisme kaderisasi yang telang tertuang dalam AD/ART PKB. Dengan kaderisasi yang teragendakan secara jelas dan pasti, maka militansi kader untuk memperjuangkan cita-cita dan mimpi partai dapat terwujud. Satu di antaranya adalah memiliki integritas. Menjauhi praktik politik uang dan korupsi politik.
Pengurus DPP PKB menekankan bahwa setiap kader PKB harus punya militansi dan cita-cita yang  tinggi.  Berani  memiliki  mimpi  untuk  mengabdi  dan  membawa  kemaslahatan  untuk  ibu pertiwi. Mimpi ini kemudian diubah menjadi spirit dalam setiap kaderisasi. Menjadikan ideologi
sebagai sebuah gerakan, etos, dan perilaku  yang dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab besar bagi setiap instruktur PKB. Selain itu, Muhaimin berpesan kepada seluruh instruktur kaderisasi PKB untuk menguasai ilmu teknik kaderisasi massal dan membuahkan hasil yang optimal. Dia mengatakan, langkah ini harus diambil agar cepat dan efektif merekrut kader baru PKB dalam jumlah besar di setiap daerah.
Mimpi NU besar, mimpi Indonesia jaya, bahkan mimpi menjadi Presiden bisa menjadi sebuah ideologi. Ini harus ditanamkan kuat dalam hati kita, dalam setiap gerakan dan perjuangan kita. Dan di situ saya kira tugas kita harus mencetak instruktur sebanyak mungkin, perdesa harus ada instruktur  yang menjadi  rujukan pelaksanaan kaderisasi. Jadi tolong  ini  dimasifkan dan cepat, karena kita kejar-kejaran dengan waktu. Instruktur punya tugas membentuk instruktur, instruktur punya tugas menciptakan instruktur, instruktur melatih dengan sukses. Jejaring ini mari  kita  ciptakan  dengan  cepat  dan  massif  di  seluruh  level  partai  kita.  (Wawancara  tim publikasi PKB dengan Muhaimin Iskandar, 14 Desember 2021)
Hanya saja, tahapan kaderisasi yang dilakukan PKB di atas, masih menyisakan beberapa agenda perbaikan. Pertama, dari segi konsistensi dan ketersinambungan. Kaderisasi adalah proses yang memerlukan tindak lanjut dan pendampingan. Hanya saja, ketika partai politik masuk dalam tahun politik,  agenda  kaderisasi  menjadi  agenda  kedua.  Di  tahun  politik,  parpol  disibukan  dengan beberapa  hal  lain,  seperti  rekrutmen  anggota  untuk  pencalegan,  sosialisasi  para  ketua  umum parpol  agar  bisa  menjadi  capres,  koalisi  untuk  mengusung  capres-cawapres,  hingga  konflik kepentingan politik internal parpol. Kesibukan ini terjadi di semua parpol.
Kedua, konsistensi DPP PKB untuk membentuk kader yang militan dan mempromosikan ke jabatan struktural dan pencalonan dalam pemilu, pileg, ataupun pilkada. Partai terkadang lebih memilih calon dari luar atau non kader dengan alasan popularitas dan modal politik. Kenyataan ini membuat  kader  merasa  kecewa.  Konsekuensinya,  program  partai  yang  membutuhkan  kader internal yang loyal tidak begitu maksimal.

## Pratik dan Penguatan Demokrasi Internal
Sebelum menjadi bagian dari demokrasi Indonesia yang lebih luas, PKB sadar bahwa demokrasi perlu  dipraktikan  dalam internal  partai. Karena  itu,  dalam  AD/ART dan  Peraturan  Partai  telah diatur mekanisme penguatan demokrasi internal. Mekanisme ini mulai dari hak dan kewajiban anggota, bentuk keterlibatan anggota dalam musyawarah dan rapat, hingga kesempatan mendu- duki posisi struktural. Mekanisme ini selalu disosialisasikan dan dipraktikan dalam PKB. Di titik inilah,  penyebaran  nilai (value  infusion) dan  tindakan  rutinitas  nilai (behavioural  routinization) sebagaimana dalam teori O’Donnell dapat diketahui. Selain itu, dalam rumusan SIPP, disebutkan bahwa  pelembagaan  demokrasi  internal  mensyaratkan  partisipasi  seluruh  anggota,  kader,  dan pengurus partai politik dalam musyawarah atau rapat yang merencanakan perubahan kepengu- rusan  secara  berkala  sesuai  dengan  peraturan  partai  politik.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa partai politik sehat. Ujungnya, para kader yang sudah terbiasa dengan nilai-nilai demokrasi dapat memberikan  kontribusi  bagi  demokrasi  yang  substansial,  menghasilkan  penyelenggara  negara yang jujur, dan mencapai pemerintahan yang bersih dan efektif. (SIPP, 2018).
Lebih lanjut, setidaknya ada empat indikator pelaksanaan demokrasi internal. Pertama, partai politik terbiasa dengan proses pengambilan keputusan yang demokratis, seperti memilih mitra koalisi,  memilih  pimpinan  dan/atau  ketua  umum  partai  politik.  Selain  itu  juga  dalam  memilih pimpinan  pengurus  daerah  dan/atau  cabang  partai  politik  di  tingkat  Kabupaten/Kota.  Kedua, partai politik memberikan pintu terbuka yang setara kepada semua kader untuk menjadi calon mengisi  jabatan  publik.  Hal  ini  didasarkan  pada  prestasi,  rekam  jejak,  dan  kapasitas  masing- masing. Ketiga, gaya kepemimpinan personal tidak lagi dilembagakan oleh partai politik. Keempat, desentralisasi kewenangan diberikan kepada pengurus tingkat daerah. Yakni kewenangan untuk secara  mandiri  memutuskan  kebijakan  politik  di  tingkat  lokal  tanpa  campur  tangan  pusat. Tujuannya ialah untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dewan pusat, salah satunya adalah dengan meminta mahar politik atau lainnya.
Dalam Manifesto PKB disebutkan program strategis untuk lima tahun ke depan.  Salah satunya adalah  penguatan  demokrasi  internal.  Detailnya,  termasuk  membuat  grand  design  partai  dan
merumuskan  operasionalisasi  ideologi  partai.  Manifesto  ini  menjadi  pedoman  strategis  bagi pengurus partai jangka panjang yang terdiri dari operasionalisasi filosofis, rencana kelembagaan, kaderisasi,  rencana program, sistem administrasi, penguatan  demokrasi internal, hingga peme- nangan pemilu. Selain itu, PKB juga melakukan revitalisasi kaderisasi politik. Tujuannya,  untuk menjamin kaderisasi partai dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan sistem meritokratis. Ke depannya,  sistem  regenerasi  dapat  berjalan  secara  terstruktur,  efisien,  dan  terukur  sesuai dinamika zaman. Dalam konteks ini, kaderisasi adalah rangkaian proses yang meliputi rekrutmen kader, pembinaan, pendampingan, pendidikan, dan pengembangan sampai dengan promosi dan penyaluran kader. Semuanya harus mencerminkan nilai-nilai yang menghormati asas demokratis.
Program strategis lain adalah memastikan hubungan partai PKB dengan basis kader dan massa. Salah satunya dengan penguatan serta perluasan jaringan basis dan kelompok strategis, penguatan sistem rekrutmen politik, pengembangan manajemen kampanye, penguatan jaringan luar negeri dan peran internasional, penguatan politik advokasi, penguatan badan otonom, serta pembentuk- an organ taktis partai. Di tengah keragaman budaya, kesulitan, dan dinamika yang terjadi, PKB harus benar-benar siap menjadi partai profesional modern. Dimana semua pengurus dan anggota memiliki  tanggung  jawab  yang  sama.  Terlibat  secara  demokratis  di  dalam  semua  proses perumusan dan pengambilan keputusan partai.
Kedua yang dilakukan dalam demokrasi internal ialah recruitment caleg. Kita membuat open recrutment yang ada di website kita. Siapapun yang mau masuk, itu diperbolehkan. Hal yang terpenting mereka mau mengikuti kaderisasi dan seluruh mekanisme partai yang ada. Sehingga tidak  memilah-milah.  Semuanya  memiliki  kesempatan.  (Wawancara  pribadi  dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)
Demokrasi internal partai adalah satu mekanisme yang dijalankan PKB. Salah satunya adalah mengelola  dinamika  aspirasi  dan  kepentingan  beragam  para  kader.  Dengan  memperhatikan keragaman  bentuk  demokrasi,  demokratisasi  internal  PKB  digariskan  dalam  AD/ART.  Hal  ini mengupayakan  tidak  ada  satu  pihak  atau  golongan  yang  mendominasi.  Setiap  anggota  dapat mengetahui mekanisme partai. Baik dalam upaya penyelesain konflik ataupun penentuan kader secabai caleg. Dalam penyataannya, Nurkholim Billy Ariez, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP PKB mengakui hal ini:
Dulu PKB memfokuskan kepada personal, untuk saat ini PKB membuat sistem dan memfokus- kan  kepada  partai  dengan  aturan  main.  Sehingga  para  kader  bisa  mengetahui  dan  percaya kepada partai. Itu menjadi titik point yang paling penting, karena permasalahan bisa langsung dibawa ke konstitusi. Misalnya dalam pencalonan, terdapat uji publik yang nantinya ditanyakan kepada mereka, bukan hanya soal yang dibangun, tapi juga anggaran dan hal-hal yang dipriori- taskan. Sehingga dengan cara mereka mempresentasikan, dapat memberikan bukti yang kuat dan  alasan  yang  tepat,  mengapa  kader  bisa  direkomendasi  dan  tidak.  (Wawancara  pribadi dengan Nurkholim Billy Ariez, Online, 2 Januari 2023)
Selain itu, dalam internal PKB, dalam beberapa hal juga tidak mengedepankan one man one vote. Ketika masih memungkinkan untuk musyawarah, maka aspirasi disampaikan dan diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama. Semisal dalam penjaringan nama calon ketua DPW dan DPC. Setiap ranting mengusulkan lima nama calon. Kemudian DPC memusyarahkan dan mengerucut- kannya. Kemudian baru menetapkan ketua dan mengisi jajaran pengurusnya melalui musyawarah cabang  (Muscab).  Sistem  yang  sama  juga  dipilih  untuk  memilih  ketua  umum  dalam  ajang Muktamar. Melibatkan suara dari DPW dan DPC. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hasanuddin wahid:
Terkait demokrasi internal, setiap partai punya aturannya sendiri-sendiri. Adapun untuk PKB itu  terdapat  di  AD/ART-nya.  Misalnya  terkait  recruitment  itu  dilakukan  dari  yang  bawah. Mereka mengusulkan nama-nama yang akan direkrut. Demokrasinya pun tidak kemudian one man one vote . Contoh kita milih ketua DPC, maka pengurus ranting mengusulkan lima nama. Diajukan  kepada  DPW  dan  DPP  untuk  diseleksi.  Dari  lima  nama  itulah  yang  nantinya  akan dipilih oleh DPP untuk menjadi ketua. Maka ketika nanti muscab akan dilengkapi kepengurus- annya.  Sedangkan  nama  ketua  diambil  dari  lima  nama  yang  diusulkan  tadi.  Selebihnya  di muscab tinggal melengkapi kepengurusan. Puncaknya kalo ketua umum di puncak muktamar,
dipilih  dengan  DPC,  DPW.  (Wawancara  pribadi  dengan  Hasanuddin  Wahid,  online,  15 November 2022)
Selain itu, demokrasi internal PKB, tercermin dalam praktik musyawarah dan rapat. Kebijakan dan masalah partai dimusyawarahkan bersama pengurus sesuai tingkatnya. Semua anggota memi- liki hak dan kewajiban yang sama. Baik menyampaikan pendapat ataupun terlibat dalam pengam- bilan keputusan. Dalam stuktur PKB, sesuai AD/ART pasal 27, terdapat 15 jenis permusyawaratan partai.  Tingkat  pusat  terdiri  dari  Muktamar,  Munas  (Musyawarah  Kerja  Nasional),  dan Musyawarah Pimpinan Nasional. Kemudian disusul dengan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Pimpinan Wilayah. Di tingkat Kabupaten/Kota terdapat Musyawarah Cabang, Musyawarah Kerja Cabang, Musyawarah Pimpinan Cabang. Di Tingkat Kecamatan terda- pat  Musyawarah  Anak  Cabang,  Musyawarah  Kerja  Anak  Cabang.  Ditambah  lagi  tingkat  di bawahnya, terdapat Musyawarah Ranting, Musyawarah Kerja Ranting, Musyawarah Anak Ranting, dan Musyawarah Kerja Anak Ranting. Selain itu, terdapat 4 jenis rapat yang digunakan PKB. Mulai dari Rapat Pleno, Rapat Gabungan, Rapat Pengurus Harian, dan Rapat-rapat lain yang dipandang perlu. Kesemunaya ini menjadi bagian untuk penguatan demokrasi internal.
Pengambilan keputusan selalu melalaui rapat, rapat pleno, harian dan sebagainya. Mekanisme rapat,  diskusi  dan  musyawarah.  Semuanya  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Hal  ini adalah  bentuk  pembiasaan  demokrasi  internal.  (Wawancara  pribadi  dengan  Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

## Perbaikan dan Keterbukaan Tata Kelola Keuangan
Sebagaimana 4 dimensi penguatan integritas partai PKB di atas, perbaikan tata kelola keuangan PKB juga dapat dilihat dari dua tahap. Pertama adalah penyebaran nilai (value infusion). Kedua, pembiasaan  implementasi  (behavioural  routinization)  nilai-nilai  integritas.  Tahapan  pertama berupa perumusan mekanisme tata kelola keuangan partai dalam AD/ART dan Peraturan Partai. Mulai dari sumber, penganggaran, pengalokasian, hingga pelaporan. Baik laporan kepada internal DPP PKB ataupun kepada publik. Asas dan nilai yang mendasari mekanisme ini adalah kejujuran, akuntabilitas,  dan  bertanggungjawab.  Oleh  PKB,  panduan  ini  lantas  disosialisasikan  kepada seluruh pengurus dan anggota. Sehingga dalam keseharian, mekanisme ini menjadi sistem bersa- ma. Selain itu juga secara regular diadakan monitoring dan evaluasi. Khususnya pendanaan yang berasal dari APBN, diadakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Salah satu cara untuk mengikis oligarki partai adalah dengan mengalokasikan anggaran negara yang layak untuk partai politik. Pendanaan ini tidak dimaksudkan sebagai "cek kosong". Memberi tanpa  ada  prayarat  kepada  parpol.  Alokasi  anggaran,  tentu  saja,  hanya  bisa  masuk  akal  jika dipadukan  dengan  akuntabilitas  dan  transparansi.  Penguatan  dua  hal  ini  mutlak  diperlukan. Disamping juga memperbaiki sistem kaderisasi, rekruitmen, dan kode etik dalam urusan internal partai. Dengan kata lain, pendanaan parpol dari APBN adalah salah satu upaya. Meskipun tetap harus diikuti dengan perbaikan lainnya.
Merujuk pada rumusan SIPP, setidaknya ada lima hal yang menjadi inti tata kelola keuangan partai politik. Pertama, proses dimana partai politik membangun sistem keuangan yang terbuka, akuntabel,  dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat  umum.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011  yang mengamanatkan  partai  politik membuka informasi  tentang  dirinya secara terbuka, termasuk keuangannya. Sistem keuangan dengan sistem manajemen modern akan menentukan sehat atau tidaknya suatu organisasi.
Karena itu, tata kelola keuangan yang sehat dan transparan harus dimiliki oleh partai politik. Tujuannya  adalah  untuk  menghilangkan  ketergantungan  partai  politik  pada  satu  sumber  dan pemilik modal individu. Publik memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut setiap saat. Untuk itu, maka parpol harus memiliki peraturan yang mewajibkan pengurus di semua tingkat, baik pusat ataupun  daerah  untuk  membuat  laporan  keuangan.  Kedua,  dari  Kajian  KPK  tahun  2015,  pada dasarnya dana bantuan parpol dari APBN diharapkan digunakan untuk rekrutmen dan kaderisasi, perumusan  dan  penegakan  kode  etik  parpol,  pengadaan  pendidikan  politik  untuk  khalayak masyarakat,  serta  penguatan  tata  kelola  keuangan  partai.  Sehingga,  bantuan  pendanaan  dari
negara dapat dipertanggungjawabkan secara kepada publik. Dimana hakikat APBN yang menjadi sumber dana bantuan parpol adalah uang pajak yang ditarik dari rakyat.
Ketiga, partai harus memiliki pengawasan penggunaan dana partai, hal ini agar dapat mencegah penyalahgunaan oleh individu atau elit partai. Setidaknya partai tidak tergantung pada sekelom- pok kecil individu. Akibatnya, para kapitalis dan orang-orang kaya pemilik modal akan dengan mudah menawarkan pembiayaan serta memaksa partai. Karena itu, kader, pengurus, dan pimpin- an partai harus berbagi tanggung jawab keuangan. Dengan kata lain, pengalokasiaan dana partai membutuhkan mekanisme pengawasan internal. Keempat, perlu ada panduan bersama mengenai tata  cara  penggunaan  dana  partai.  Kewajiban  untuk  mencatat  semua  kegiatan  partai.  Meliputi pemasukan  beserta  besarnya.  Nantinya,  catatan  ini  dilaporkan  kepada  publik  secara  berkala. Alasannya,  mengingat  partai  politik  adalah  badan  hukum  publik.  Karenanya  terikat  oleh mekanisme dan perundang-undangan.
Kelima, tata kelola keuangan partai harus mengedepankan prinsip kemandirian. Dengan prin- sip ini, partai tidak lemah dan mudah dikuasai oleh pemilik modal. Dengan kemandirian ini, partai bukanlah milik segelintir orang saja. Lebih dari itu, partai adalah milik semua anggota dan publik. Dengan kemandirian, partai juga tidak mudah diintervensi oleh pihak luar. Khususnya pengusaha yang ingin menjaga kepentingan ekonominya melalui partai. Semisal memberikan bantuan, tetapi harus ada imbalan berupa paket kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota partai yang duduk di legislatif.
Dalam AD/ART PKB, keuangan partai bersumber dari lima sumber. Salah satunya adalah dari bantuan negara. Dalam pasal 30, disebutkan bahwa keuangan dan aset partai berasal dari lima sumber. Pertama, iuran anggota. Kedua, bantuan negara. Ketiga, usaha-usaha yang dilakukan oleh partai. Keempat, sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat. Kelima, peralihan hak untuk dan  atas  nama  partai.  Lebih  detail,  PKB  mengelurakan  Peraturan  Partai  Nomor  5  Tahun  2020 tentang kontribusi anggota partai. Salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka menggerakan roda  organisasi.  Maka,  perlu  adanya  pembiayaan  yang  akuntabel,  transparan,  dan  mandiri. Kontribusi anggota partai adalah kewajiban anggota untuk memberikan sumbangsih kepada partai berupa uang.
Ada tujuh jenis kontribusi anggota partai, yaitu uang pangkal, iuran anggota, uang bulanan, dana khidmat, iuran sanksi, zakat infaq sedekah (ZIS), dan sumbangan insidental. Prinsip penghimpun- an,  pengelolaan,  dan  pengalokasian  uang  kontribusi  anggota  dilaksanakan  secara  patuh,  tertib, efektif,  akuntabel,  dan  terstruktur.  Berasaskan  kelayakan,  kewajaran,  dan  kepantasan.  Masing- masing harus dilaporkan setiap tahun kepada DPP secara lengkap dan terperinci. Saat rekrutmen, tata  kelola  keuangan  yang  termaktub  dalam  AD/ART  dan  Peraturan  partai  ini  disosialisasikan kepada anggota baru. Kepatuhan anggota terhadap iuran ini adalah bagian dari kewajiban. Bentuk dari loyalitas kepada perjuangan partai. Dalam praktiknya, system ini dijalankan oleh pengurus dari tingkat pusat hingga daerah.
Dalam  AD/ART  PKB  dijelaskan  bahwa  uang  pangkal  dan  uang  iuran  anggota  dibagi  untuk operasional  tiga  tingkat  kepengurusan,  pertama,  DPP  PKB  mendapatkan  10  (sepuluh)  persen. Kedua, DPW atau Dewan Pengurus Wilayah tingkat Provinsi memperoleh 20 (dua puluh) persen. Ketiga, DPC atau Pengurus Cabang tingkat Kabupaten/Kota memperoleh 70 (tujuh puluh) persen. Mulai  dari  DPP,  DPW  hingga  DPC  yang  mendapatkan  bantuan  keuangan  yang  bersumber  dari APBN/APBD harus membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di tingkatan masing-masing. Beberapa jenis sumbangan anggota partai ini diwajibkan bagi anggota yang me- nempati jabatan politik ataupun publik. Semisal, anggota legislatif, pimpinan legislatif, pimpinan alat  kelengkapan  dewan,  pimpinan  fraksi,  dan  jabatan  eksekutif.  Baik  tingkat  pusat,  provinsi, ataupun kabupaten.
Untuk menguatkan tata kelola keuangan di atas, PKB adalah salah satu partai peserta Pemilu 2019  yang  intens  menjalin  komunikasi  dengan  KPK.  Selang  beberapa  bulan,  setelah  komitmen terhadap SIPP ditandatangani ketua-ketua partai, KPK berkunjung di kantor DPP PKB. Kunjungan ini diterima baik oleh jajaran pengurus DPP PKB. Di antaranya adalah Bendahara Umum, Eko Putro Sandjojo,  Wakil  Bendahara,  Bambang  Susanto  dan  Wakil  Sekretaris  Jenderal  PKB  Hasanuddin Wahid. Pertemuan hangat bertempat di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat.
Tepatnya pada 12 Maret 2019. Tujuannya adalah untuk mengomunikasikan lebih lanjut terkait implementasi SIPP. Khususnya dalam tata kelola keuangan.
Bantuan negara terhadap keuangan partai politik adalah bagian dari penguatan sistem kader- isasi. Memfasilitasi anak bangsa untuk sepadan berkompetisi. Menunjukan potensi terbaik untuk bangsa dan negara. Jika kontestasi politik berbiaya tinggi, secara tidak langsung mengeliminisir anak bangsa yang tidak memimiliki modal finansial.
Realitas  sistem  politik  saat  ini,  banyak  dari  kalangan  anak  bangsa  yang  potensial  untuk memimpin, akan tetapi tidak berani untuk terjun ke politik. Saya pernah ditawarkan menjadi bupati sejak 20 tahun yang lalu, namun saya menolak. Sebab saya tau betul bahwa sistem di dalamnya sangatlah kotor. Saya bisa saja menerimanya seandainya sistem yang digunakan di dalamnya bersih. Tapi karena sistemnya kotor, tentunya banyak uang yang perlu dikeluarkan. (Wawancara pribadi dengan Wariki Sutikno, online, 5 November 2022)
Jika biaya kaderisasi partai politik beserta kebutuhan administrasinya tidak dibantu oleh nega- ra, maka, partai politik akan mudah jatuh kepada oligarki. Bahkan bandar politik. Baik pengurus partai ataupun jajarannya tidak akan independen. Dikendalikan oleh para pemilik modal. Kenya- taan ini, tentu tidak sehat bagi iklim demokrasi. Partai politik yang menjadi saluran aspirasi suara rakyat, akan menjadi saluran kepentingan pemodal. Tidak aneh jika akhirnya, partai menjadi alat untuk mengembalikan modal.
Jadi  saya  melihat  untuk  menjadi  ketua  partai,  jika  bukan  konglomerat  atau  mereka  yang memiliki uang, tentunya tidak akan bisa. Jadi presiden atau jadi tokoh  pun terkadang harus melalui tahap pembayaran. Saat ini banyak sekali praktek Bandar politik. Andai ada tiga calon, bisa jadi ketiganya didanai oleh Bandar yang sama. Hingga kemudian salah satunya digiring untuk  tidak  terpilih.  Tentunya  itu  masih  menguntungkan  secara  bisnis  bagi  para  Bandar. (Wawancara pribadi dengan Wariki Sutikno, online, 5 November 2022)
Penambahan  bantuan  pembiayaan  partai harus masuk dalam  revisi UU  Partai Politik. Tidak sekedar ditambah nominalnya, namun partai politik juga harus berbenah. Menggunakan bantuan negara sebagai sumber daya kaderisasi. Membentuk kader-kader pemimpin bangsa masa depan. Dikelola sesuai prinsip meritokrasi. Berdasarkan potensi dan prestasi. Bukan berbasis keluarga ataupun keturunan. Demikian halnya dalam pelaporan dan audit. Sehingga uang negara benar- benar digunakan untuk menyemai kader pemimpin. Tanpa membebani kader ataupun pengurus partai mencari pemasukan dan pembiayaan partai. Tidak jarang, tersandung korupsi. Karena itu, bantuan biaya partai politik juga salah satu cara menciptakan sistem politik berintegritas.
Saya sangat kuat untuk terus menciptakan suatu tatanan sistem politik, khususnya pendanaan sistem  partai  politik.  Ini  kaitannya  sebagai  upaya  mencegah  korupsi  dan  sebagainya.  Salah satunya harus adanya perevisian di dalam Undang-undang dalam pemilu dan partai politik. Hal ini saya lakukan, sebab harapan besar bahwa anak-anak bangsa yang potensial untuk memim- pin  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  seperti  ini,    juga  saya  berharap  mengubah  mentalitas masyarakat untuk tidak selalu pragmatis. (Wawancara pribadi dengan Wariki Sutikno, online, 5 November 2022)
Selain  memberikan  penambahan  keuangan  partai,  juga  harus  ditingkatkan  pengelolaannya. Implementasi Sistem Integritas Partai politik (SIPP) adalah salah satu langkah yang harus ditindak- lanjuti. Mulai dari penguatan kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokrasi internal, dan tata kelola keuangan partai. Bantuan keuangan adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah. Meng- gunakan uang  rakyat  untuk meningkatkan sistem politik. Karena dari sistem politik yang  baik, maka akan lahir para negarawan. Bukan kader partai yang tidak habis-habisnya terlibat dalam korupsi politik.
Sehingga menurut saya sistemnya yang harus kita benahi. Antara lain penataan biaya politik ini, tentu saja tidak bisa diberikan begitu saja tanpa adanya akuntabilitas. Oleh karena itu sistem SIPP (Sistem Integrasi Partai Politik) memang menjadi solusi. Logikanya ya, seandainya partai dikuasai  oleh  kepentingan  atau  pemilik  modal,  pasti  arahnya  yang  menugntungkan  pemilik model itu. Ini gak ideal  secara  teori  politik.  Menurut saya  ada 4  pokok  yang harus  berubah menjadi baik. Pertama undang undang harus diubah, Kedua, penataan biaya dilakukan. Ketiga,
sistem penguatan kapasitas kelembagan termasuk pengawasan, harus kita perkuat. Keempat, pendidikan politik untuk masyarakat akan kita lakukan. (Wawancara pribadi dengan Wariki Sutikno, online, 5 November 2022)
Dalam konteks PKB, bantuan keuangan partai politik oleh negara sangatlah penting. Kehadiran negara menyediakan anggaran untuk kaderisasi dan pengelolaan partai menjadi salah satu upaya nyata pencegahan korupsi politik. Pemerintah tinggal menagih komitmen partai. Beruapa laporan penggunaan keuangan. Serta kaderisasi generasi muda. Menyiapkan dan melatih lahirnya pemim- pin bangsa. Bantuan dari negara dapat mempersempit godaan kader partai terlibat dalam korupsi politik. Lebih dari itu, juga tidak mudah tergoda dengan kepentingan-kepentingan bandar ataupun pemilik modal.
KPK juga beberapa kali diskusi, dan diberitahukan kepada partai politik hasilnya. Juga beberapa kali diskusi bersama dengan lembaga lain yang diundang oleh KPK. Kalau gak salah 10.000 ke atas untuk persuara. Itupun hanya memakan dana APBN 0,1. Sedikit sekali. Jika berharap tidak ada korupsi dari kader-kader partai, memang perlunya negara untuk memfasilitasi itu. Sehingga negara hanya tinggal menagihkan transparan kepada partai, mengenai dana tersebut. Tapi jika partai  tidak  diberikan  fasilitas,  tentunya  mereka  akan  banyak  menemui  godaan-godaan kepentingannya. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022) PKB  menilai  bahwa  besaran  bantuan  keuangan  partai  dari  pemerintah  cukup  disesuaikan dengan kekuatan APBN. Jauh lebih penting adalah adanya dukungan negara terhadap modernisasi partai  politik.  Tidak  mungkin  hadir  demokrasi  yang  berkualitas  tanpa  partai  yang  berkualitas. Bantuan  keuangan  partai  dari  negara  dapat  digunakan  sebagai  kaderisasi.  Sedangkan  lainnya, partai akan dapat mandiri. Selain itu perlu dipikirkan sistem politik yang berbiaya tinggi. Meng- ingat pengalaman selama ini, dana kontestasi sangatlah besar. Ini membutuhkan pikiran dan kon- sensus dari banyak pihak. Menciptakan sistem politik yang berbiaya terjangkau. Tidak membiar- kan para politisi bersaing menghamburkan uang.
Sebenarnya  yang  terpenting  apa  yang  diberikan  oleh  negara  itu  pantas  dan  layak  untuk mereformasi partai dan menjadikan partai sebagai elemen penting dari kebutuhan demokrasi dan negara ini. Oleh karena itu, anggarannya disesuaikan oleh APBN yang tersedia, selain itu, agar para partai politik ini lebih modern, semangat, juga dapat meangregasi masyarakat dan mensejahterahkan masyarakat dengan lebih modern lagi. Sebab dengan adanya dukungan dari pemerintah, itu pasti membantu. Tapi dikasih berapapun itu pasti kurang, sebab habisnya gak karuan-karuan banyaknya kegiatan. Tapi setidaknya pemerintah bisa memberikan dukungan untuk  lapangan  kaderisasi,  kantor  administasi.  Selebihnya  kita  akan  mencari  sendiri.  Sebab orang  partai  ini  kan  tidak  boleh  tidur,  mengurusi  mulai  dari  bencana  Alam  hingga  bencana induvidu. Oleh karena itu, ukurannya sederhana, daya dukung minimal agar partai ini berdaya menjadikan dirinya sebagai lembaga yang ramah, sebab tidak mungkin adanya demokrasi tanpa partai. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

## Simpulan
Dari paparan tersebut, terkait dengan institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di  PKB  yang  diinisiasi  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  bagian  dari  upaya pencegahan korupsi politik, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, institusionalisasi Sistem Integ- ritas Partai Politik (SIPP) di PKB, dengan kerangka teori institusionalisasi O’Donnell berlangsung melalui dua tahap. Pertama penyebaran nilai (value infusion) yang termuat dalam SIPP. Sebaran ini  melalui  Mabda’  Siyasi,  AD/ART,  Manifesto  PKB,  dan  Peraturan  Partai.  Di  dalamnya  diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Kedua,  ketentuan  internal  PKB  ini  menjadi  acuan  menjalankan  kegiatan  kepartaian.  Dalam pandangan O’Donnell, disebut dengan rutinisasi penerapan nilai -nilai (behavioral routinization) yang telah dirumuskan dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peratur an Partai.  Baik dalam  ranah  penegakan kode  etik,  kaderisasi  dan  rekrutmen,  demokratisasi internal,  dan  tata kelola keuangan.
Kedua, terdapat capaian dan tantangan institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di  PKB.  Bagi  partai  politik,  terdapat  keinginan  bersama  untuk  menjadikan  partai  memiliki integritas.  Kader dan  pengurus  partai  sadar  bahwa  partai  adalah  penopang  demokrasi.  Hanya saja, perbaikan integritas ini membutuhkan kesadaran dan langkah nyata bersama. Termasuk elit politik.  Problem  liberalisasi  politik,  yang  berkorelasi  pada  mahalnya  biaya  kontestasi  politik adalah salah satu titik kritis yang menjadi tantangan bersama. Namun tidak banyak yang dapat bersepakat mulai dari titik mana perbaikan dilakukan. Satu hal yang dirasakan manfaatnya adalah penambahan  dana  bantuan  negara  untuk  partai.  Praktiknya  telah  naik  10  kali  lipat.  Dengan kepedulian ini, partai politik, termasuk PKB merasa diperhatikan oleh negara. Khususnya dalam upaya  kaderisasi  dan  administrasi.  Karena  itu,  langkah  ini  perlu  terus  didukung  dan  diawasi bersama. Termasuk melibatkan civil society.
Ketiga, respon pengurus PKB terhadap upaya institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) cenderung baik. Bahkan oleh pengurus DPP PKB (Sekjen), SIPP dianggap sebagai bagian akselerasi modernisasi partai politik, termasuk PKB. Pada dasarnya, setiap partai sudah memiliki nilai dan panduan sebagaimana tertera dalam SIPP. Meskipun setiap partai memiliki istilah dan budaya masing-masing. Semisal  kode etik dalam SIPP, di PKB sudah termaktub dalam Mabda’ Siyasi,  AD/ART,  hingga  Peraturan  Partai.  Karenanya,  pekerjaan  bersama,  baik  internal  partai ataupun pihak ekternal partai, termasuk KPK, media massa, dan civil society perlu terus menjalin kerjasama  untuk  perbaikan  integritas  partai  politik.  Salah  satunya  adalah  implementasi  SIPP. Karena semua pihak sepakat bahwa korupsi politik yang menjerat kader partai adalah ancaman bersama.
Sampai  titik  ini,  dari  paparan  dan  kesimpulan  penelitian  di  atas,  maka  dapat  diajukan  tiga rekomendasi.  Pertama,  maksimalisasi  implementasi  SIPP  harus  terus  digalakan  oleh  KPK  dan partai  politik.  Terus  menerus  berkomunikasi  untuk  melakukan  evaluasi  bersama.  Capaian beberapa  tahun  terakhir,  meskipun  masih  belum  banyak,  namun  adalah  sebuah  langkah  awal yang  baik.  Termasuk  kepedulian  bersama  memikirkan  rumusan  yang  tepat  bagi  pembiayaan partai.  Dengan  harapan,  partai  politik  tidak  jatuh  kepada  pemodal  ataupun  oligarki.  Dari maksimalisasi penerapan SIPP inilah integritas partai dapat diharapkan mengalami perbaikan. Ujungnya, kader partai tidak mudah terjebak untuk melakukan tindak korupsi.
Kedua, institusionalisasi SIPP perlu memperhatikan struktur dan kultur yang telah dibangun oleh masing-masing partai. Sebagai sebuah rumusan dan panduan, SIPP nampak sebagai tawaran perbaikan  yang  sifatnya  general  dan  seragam.  Dalam  praktiknya,  masing-masing  partai  telah memiliki nilai dan budaya yang berbeda dalam upaya mengelola partai. Termasuk di dalamnya adalah upaya perbaikan integritas. Mulai dari penguatan dan penegakan kode etik, kaderisasi dan rekrutmen,  demokratisasi  internal,  hingga  tata  kelola  keuangan.  Karena  itu,  agar  SIPP  tidak disalahpahami sebagai bagian deparpolisasi, maka perlu pendekatan implementatif yang dialogis dan berkesinambungan antara KPK dan partai.
Ketiga, perbaikan integritas partai politik melalui implementasi SIPP perlu ditopang dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi. Setiap partai politik harus didorong untuk cakap menggu- nakan teknologi dan digitalisasi. Semisal dalam pengelolaan database kenggotaan partai, pelaksa- naan program kerja, informasi publik, hingga pelaporan tata kelola keuangan. Akuntabilitas partai tidak saja membuat masyarakat lebih percaya, tetapi juga untuk meningkatkan loyalitas anggota. Namun demikian, harus disadari bahwa secara umum, cakap teknologi belum merata. Terdapat beberapa wilayah yang masih tertinggal. Karena itu, perlu langkah bersama. Baik pengurus partai ataupun pemerintah pada umumnya.

## Referensi
Gibbons, K. M., & Rowat, D. C. (1976). Political corruption in Canada: Cases, causes and cures (Issue 95). McGill- Queen’s Press -MQUP.
Heywood, P. (2015). Routledge handbook of political corruption . Routledge Abingdon.
Hutchcroft, P. D. (1997). The politics of privilege: assessing the impact of rents, corruption, and clientelism on third world development. Political Studies , 45 (3), 639 – 658. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00100
Janda, K. (1984). Political parties: A cross-national survey . Free Press. Johnston, M. (2005). Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy . Cambridge University Press.
Levitsky, S. (1998). Institutionalization and Peronism: The concept, the case and the case for unpacking the concept. Party Politics , 4 (1), 77 – 92. https://doi.org/10.1177/1354068898004001004
Mainwaring, S. (2018). Party systems in Latin America. Institutionalization, decay and collapse. Revista SAAP , 12 (1), 81 – 90. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-19702018000100081 March, J. G., & Olsen, J. P. (2010). Rediscovering institutions: The organizational basis of politics . Simon and Schuster.
Miller, M. C. (2018). Judicial politics in the United States . Routledge.
O’Donnell, G. A. (1994). Dele gative democracy. Journal of Democracy , 5 (1), 55 – 69.
O’Donnell, G. A. (1996). Illusions and conceptual flaws. Journal of Democracy , 7 (4), 160 – 168. https://doi.org/10.1353/jod.1996.0072 Samiaji, S. (2012). Penelitian kualitatif dasar-dasar . Indeks. Saputra, A. T. D. (2019). Pergolakan partai Islam di tahun politik . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sukmajati, M. (2018). Korupsi politik: Teori dan praktiknya di Indonesia. Prisma , 37 (3). Tsebelis, G. (1990). Nested games: Rational choice in comparative politics (Vol. 18). Univ of California Press.
Wellhofer, E. S. (1972). Dimensions of party development: A study in organizational dynamics. The Journal of Politics , 34 (1), 153 – 182.