## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 2, No. 1, Januari 2015, 51 - 61

## ANALISIS  PENGARUH  PENERIMAAN  PAJAK  DAERAH  DAN RETRIBUSI  DAERAH  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI DAERAH  KABUPATEN/KOTA  DI  JAWA  TENGAH

## Beta Asteria
Prodi  Manajemen STIE  Widya  Wiwaha, e-mail:  beta_asteria@stieww.ac.id

## Abstract
This  research  deals  with  the  impact  of  Local  Tax  and  Retribution  Receipt  to  Local Government Original Receipt  of Regency/City  in Central Java from 2008 to 2012. This research utilizes the data of actual of local government budget from Directorate General of Fiscal Balance (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) . Methods of collecting data through census. The number of Regency/City  in Central Java are 35. But the data consists of 33 of Regency/City In Central Java from 2008 to 2012. Total of samples are 165. Karanganyar Regency and Sukoharjo Regency were not included as samples of this research because they didn’t report the data of actual of local government budget to Directorate General of Fiscal Balance in 2009.The model used in this research is multiple regressions.  The  independent  variables  are  Local  Tax  and  Retribution  Receipt,  the dependent variable is Local Government Original Receipt. The research findings show that Local Tax and Retribution give the significant  impact partially  and simultaneusly on Local Government Original Receipt at real level 5 percent. All independent variables explain 91,90 percent of the revenue variability while the rest 8,10 percent is explained by other variables.
Keywords: Local Tax, Retribution, and Local Government Original Receipt

## PENDAHULUAN
Pem erintah  sentralis  yang  dijalankan sebelum  masa  reformasi  telah  melahirkan berbagai masalah di daerah. Hasil dari sumber daya  alam  yang  berlimbah  di  daerah  banyak dialokasikan ke pusat tetapi sangat sedikit yang dialokasikan  untuk  daerah  sehingga m enim bulkan  berbagai  m asalah  seperti kurangnya pembangunan di daerah, kemiskinan dan konflik disintegrasi. Konflik tersebut menuntut lepasnya daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini, terjadi di beberapa daerah,  seperti  pemberontakan  Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, dan lepasnya  Timor  Timur  dari  NKRI.  Konflik diintegrasi  yang  terjadi  diakibatkan  karena permasalahan  ketidakadilan  pusat  terhadap daerah (Musliadi dan Halim, 2013).
Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat m engatur  dan  m engurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahmudi (2009:2). Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah  meningkatkan  kemandirian  daerah, memperbaiki  transparansi  dan  akuntabilitas publik  atas  pengelolaan  keuangan  daerah, meningkatkan reponsivitas pemerintah terhadap kebutuhan  publik,  meningkatkan  partisipasi publik  dalam  pembangunan  daerah,  mening- katkan  efeisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan keuangan  dan  pelayanan  publik,  serta mendorong demokratisasi di daerah.

## ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi  harus  memiliki  kewenangan  dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri,  sedangkan  ketergantuangan  pada pemerintah  pusat  diusahakan  sem inim al mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila  setiap  tingkat  pemerintahan  dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan  wewenang  daerah  m asing-m asing (Rukmana, 2013).
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibukota di Kota Semarang. Kabupaten  di  Jawa  Tengah  terdiri  atas  Kab. Banjarnegara,  Kab. Banyumas,  Kab.  Batang, Kab. Blora,  Kab. Boyolali,  Kab. Brebes,  Kab. Cilacap,  Kab.  Demak,  Kab.  Grobogan,  Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Kebumen, Kab. Kendal,  Kab.  Klaten,  Kab.  Kudus,  Kab. Magelang,  Kab.  Pati,  Kab.  Pekalongan,  Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo,
Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kota  Pekalongan,  Kota  Salatiga,  Kota Semarang,  Kota  Surakarta  dan  Kota  Tegal. Gambaran  Umum  Keuangan  Jawa  Tengah disajikan pada grafik 1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah mengalami trend peningkatan dari tahun 2008 sampai 2012. PAD Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar  6.055,34  Miliar  Rupiah,  PAD  Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 6.662,34 Miliar Rupiah,  PAD  Jawa  Tengah  pada  tahun  2010 sebesar  7.743,30    Miliar  Rupiah,  PAD  Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 9.292,60 dan PAD Jawa Tengah pada tahun 2012  sebesar 9.659,02 Miliar Rupiah.
Menurut Mahmudi (2009:18),  pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan  peningkatan  kemandirian  daerah. Semakin  tinggi  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi  daerah  untuk  menggunakan  PAD
Grafik.1. Komposisi Pendapatan APBD Prov. Jawa Tengah
Agregat Prov.,Kab., dan Kota
(Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 2008 2009 2010
2011 2012 PAD 6.055,34 6.662,34 7.743,30 9.292,60 9.659,02 Daper 22.636,99  23.755,14  24.235,62  26.311,61  31.180,41 L2PyS 1.130,62 1.340,17 3.182,86 7.001,01 6.702,59
tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.
PAD  merupakan  Tulang  punggung  pem- biayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan  dan  pembangunan  daerah tersebut.  Di  samping  itu,  semakin  besar kontribusi  PAD  terhadap  APBD,  maka  akan semakin  kecil  ketergantungan  terhadap pemerintah  pusat.  Sumber  keuangan  yang berasal dari  PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana, 2013).
Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terdiri atas: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3)  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  (4)  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah.  Pajak  daerah  memberikan kontribusi  terbesar  terhadap  penerimaan Pendapatan    Asli  dan  Retribusi  Daerah merupakan  peyumbang  PAD  terbesar  kedua setelah pajak.  Berbeda dengan Pajak Daerah yang  berupa  kotribusi  wajib  kepada  daerah, retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh karenanya, Retribusi Derah merupakan sektor yang dapat digali dan diperluas pengelolaannya. Pajak Derah dan Retribusi Daerah merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
Penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  diantaranya,    Kusuma  dan Wirawati (2013), hasil penelitian dari hasil uji t menjelaskan  bahwa  penerimaan  pajak  dan retribusi daerah  berpengaruh signifikan  terhadap peningkatan  PAD,  sedangkan  dilihat  dari kontribusinya,  pajak  daerah  lebih  dominan mempengaruhi peningkatan PAD yakni sebesar 84,9%  sedangkan  kontribusi  daerah  sebesar 16,6%. Berbeda dengan hasil penelitian Murtadlo, diketahui  bahwa  pajak  dan  Retribusi  Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial, pajak berpengaruh signifikan  terhadap  PAD  Kabupaten  Sidoarjo sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen  penting  dalam    Pendapatan  Asli Daerah,  serta terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah.
Penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012.

## KAJIAN  TEORITIS DAN  HIPOTESIS

## Pajak Daerah
Pengertian Pajak menurut Soemitro (1998), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan perundang- undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan  berguna  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas  negara  untuk  m enyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. Pengklasifikasian Pajak Daerah sebagai berikut:
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor.
d. Pajak Air Permukaan.
e. Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak kabupaten/kota     terdiri atas:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan
k. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan

## Retribusi
Menurut  Siahaan  (2005:7),  beberapa  ciri yang  melekat  pada  Retribusi  adalah  sebagai berikut:
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil  penerimaan  retribusi  masuk  ke  kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang m em bayar retribusi mendapatkan  kontra prestasi  (balas  jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi  terutang  apabila  ada  jasa  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi  secara  ekonomis,  yaitu  jika  tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Menurut UU no. 28 tahun 2009, Retribusi Daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai  Pajak  Daerah  dikelola  oleh  Dinas Pendapatan  Daerah  (Dispenda).  Pengklasifi- kasian Retribusi Daerah sebagai berikut:
1. Jasa Umum terdiri atas:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
b. Retribusi  Pelayanan  Persampahan/ Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta  Catatan Sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi  Penyediaan  dan/atau Penyedotan Kakus
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
n. Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jasa Usaha terdiri atas:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
b. Retribusi  Pasar  Grosir  dan/atau Pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
f. Retribusi  Tem pat  Penginapan/
Pesanggrahan/Villa
g. Retribusi Rumah Potong Hewan
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
j. Retribusi Penyeberangan di Air
k. Retribusi  Penjualan  Produksi  Usaha Daerah
3. Perizinan Tertentu, terdiri atas:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi  Izin  Tem pat  Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

## ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) Pajak daerah (2) Retribusi daerah
(3) Hasil  pengelolaan  kekayaan  milik  daerah yang dipisahkan
(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## METODE  PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  adalah  seluruh Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah.  Teknik pengambilan sampel dengan sensus. Menurut Sugiyono (2008:122), teknik sampling jenuh atau sensus  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai sampel.
Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6  kota,  dengan  ibukota  di  Kota  Semarang. Kabupaten    Karanganyar  dan  Kabupaten Sukoharjo tidak melaporkan realisasi APBD pada tahun 2009. Tahun penelitian 2008-2012

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini data panel ( pooled data ) adalah gabungan antara time series dan cross section data (Gujarati, 2003). Time  series sebanyak  5  tahun  dan cross section sebanyak  33  Kabupaten/Kota.  Jadi jumlah observasi sebanyak 165. Sumber data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan adalah  data realisasi  APBD  Jawa  Tengah,  di  dalamnya terdapat data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD).

## Definisi Operasional Variabel

## Pajak  Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.

## Retribusi Daerah
Menurut Undang-Undang No. 28  Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, “Retribusi  daerah  adalah  pengutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, “Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku.  Adapun  sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain- lain pendapatan asli daerah yang sah”.

## Penelitian  Terdahulu
Penelitian  Gita  (2008),  bertujuan  untuk menguji  perbedaan  kontribusi  PAD  terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi signifikan  negatif  terhadap  kontribusi  PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah
2). pertumbuhan PAD sebelum otonomi signifikan positif  terhadap  pertumbuhan  PAD  sesudah otonomi  daerah.  Sehingga  dapat  menjadikan otonomi daerah sebagai tolak ukur perbedaan pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah.
Penelitian  Wenny  (2012),  menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD  yang  sah  yang  dominan  mempengaruhi kinerja  keuangan,  sedangkan  pajak  daerah, retribusi  daerah,  dan  hasil  perusahaan  dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), hasil penelitian  dari  hasil  uji  t  menjelaskan  bahwa penerim aan  pajak  dan  retribusi  daerah berpengaruh signifikan  terhadap peningkatan PAD  Sekabupaten/Kota  di  Prov insi  Bali, sedangkan  dilihat  dari  kontribusinya,  pajak daerah  lebih  dom inan  m em pengaruhi peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali yakini sebesar 84,9% sedangkan kontribusi daerah sebesar 16,6%.
Penelitian  Murtadlo,  menunjukkan  bahwa pajak  dan  Retribusi  Daerah  secara  bersama- sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD. Secara  parsial,  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo.

## Hipotesis  Penelitian
H1 = Pajak  Daerah  berpengaruh  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
H2 = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/
kota di Jawa Tengah.
H3 = Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah

## Teknik Analisis Data

## Analisis Regresi Linier Berganda
Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk mengetahui  pengaruh  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah    terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD) di Jawa Tengah adalah regresi linear berganda. Persamaan regresi berganda sebagai berikut:
PAD = α + β 1 PJK + β 2 RTB + e .......(1)

## Keterangan :
PAD =  Pendapatan Asli Daerah α = Konstanta
β = Koefisien Regresi PJK = Pajak Daerah
RTB = Retribusi Daerah e = error

## Uji Statistik

## 1) Uji t – statistik
Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dalam model terhadap variabel independen. Untuk itu keputusan signifikansi ditentukan dengan melihat probabilitas t-statistik hasil regresi berdasarkan  tingkat  signifikansi  yang disyaratkan.

## 2) Uji F – statistik
Pengujian ini dilakukan pada model regresi berganda dimana terdiri lebih dari satu variabel bebas. Uji ini untuk melihat pengaruh semua variabel  independen  terhadap  variabel dependen.
3) Uji koefisien determinasi ( adjusted R 2 )
Untuk  mengetahui  seberapa  baik  besar proporsi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Asumsi Klasik
Model regresi linear berganda tersebut dapat diterima  secara  ekonometrika,  jika  estimator memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimate

## ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
(BLUE)  maka  perlu  pengujian  asumsi  klasik. BLUE  adalah  istilah  dalam  ekonometri  yang mengacu pada kondisi ideal atau kondisi klasik yang  harus  dipenuhi  untuk  prosedur  statistik regresi artinya kondisi BLUE merupakan asumsi yang  harus  dipenuhi  dalam  m emberikan interpretasi terhadap hasil analisis regresi. Uji Asumsi Klasik terdiri atas:

## 1. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  v ariabel  independen. Multikolinearitas  dapat  dilihat  dari  nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF diatas 10 menandakan adanya multikolinearitas.
Nilai Variance Inflation Tolerance (VIF) menunjukkan  tidak  ada  satu  v ariabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 108: 2013). Hasil  olah  data  menujukkan,  VIF  untuk variabel PJK sebesar 1.356 dan VIF untuk variabel  RTB  sebesar  1.356.  Karena  VIF untuk masing-masing variabel independen m em punyai  nilai  <  10.  Maka  m odel dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

## 2. Uji Autokorelasi
Kondisi  autokorelasi  bertitik  tolak  dari adanya gangguan-gangguan pada hubungan antar  variabel.  Uji  autokorelasi  bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya).
Tabel 1. Kriteria Uji Autokorelasi Daerah Kesimpulan 0 < d < d L Autokorelasi positif d L ≤ d ≤ d u Daerah keragu-raguan
d u ≤ d ≤ 4 - d u Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
4 - d u ≤ d ≤ 4 - d L Daerah keragu-raguan
4 - d L ≤ d ≤ 4
Autokorelasi negatif Sumber : Gujarati (2003:469-470)
Nilai  DW   sebesar  1,728  nilai  ini dibandingkan  dengan  nilai  tabel  dengan menggunakan  signifikansi  5%,  jumlah sampel sebanyak 165 (n) dan jumlah variabel independen  2  (k=2),  maka  tabel  Durbin Watson akan didapat nilai dl = 1,653 dan du = 1,693. Oleh karena nilai DW = 1,728 lebih besar dari batas atas (du)= 1,693 dan kurang dari  4-1,653  =  2,347  m aka  dapat disimpullkan  bahwa  hasilnya  tidak  dapat menolak Ho yang menyatakan bahwa tidak ada  autokorelasi  positif  atau  negatif  atau dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  auto- korelasi.

## 3. Uji  Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak- sam aan  v ariance  dari  residual  satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Tabel 2. Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park
Model t Sig. 1 (Constant) 4.394 .000 LnPJK 1.547 .124 LnRTB .415 .679
a. Dependent Variable: LnU2i
Menurut  Suliyanto  (2011),  uji  Park dilakukan dengan cara meregresi ln kudrat unstandard residual (U2t) sebagai variabel dependen dan variabel independen X1 dan X2. Hasilnya menunjukkan koefisien para- meter beta dari persamaan tersebut tidak signifikan  secara  statistik,  maka  asumsi homokedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Probabiltas signifikansi untuk PJK dan RTB yaitu 0,124 dan 0,679 yang mana signifikansi t > 0,05. Sehingga dapat dikatakan model regresi bebas dari heterokedastisitas.

## 4. Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  olah  data  SPSS dihasilkan  Normal  P-P  Plot  Regression Standardized seperti terlihat pada gambar 1.
Uji normalitas dengan menggunakan P-P Plot of regression Standard Residual. Berdasar- kan tampilan Normal P-P Plot Regression Standardized  terlihat  bahwa  titik-titik menyebar  di  sekitar  garis  diagonal.  Oleh karena berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

## Gambar 1. Uji Normalitas

## 5. Linearitas
Pengujian linearitas dilakukan melalui Durbin Watson Test. Cara  melakukan  uji  apakah sebaiknya  model  linear  atau  kuadrat, berdasarkan  pada  nilai  DW  tabel  yang dibandingkan  dengan  nilai  statistik.  Jika signif ikan  atau  berada  pada  daerah autokorelasi positif, maka spesifikasi model persamaan  utama  adalah  salah,  atau misspesification . Kriteria autokorelasi positif adalah dW< dL (Ghozali, 166: 2013).
Pada persamaan regresi model pertama dengan α = 5%, jumlah pengamatan 165, dan jumlah variabel bebas 2, maka diperoleh dL sebesar  1,706  dan dU sebesar 1,760, sedangkan nilai DW sebesar1,728. Karena nilai dW sebesar 1,728 lebih besar daripada nilai dL 1,706 maka model linear.
Persamaan Regresi Linear PAD= 5,220E10+ 1,247 PJK + 0,283 RTB + e

## Hasil  Uji  Hipotesis
Hipotesis  pada  penelitian  ini  ada  tiga. Pengujian terhadap hipotesis pertama dan kedua untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara  parsial  terhadap  variabel  dependen dengan menggunakan uji t-statistik (Parsial) dan
pengujian  hipotesis  ketiga  untuk  mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap  variabel  dependen  dengan  meng- gunakan Uji F-statistik.
a. Uji t-statistik (Parsial)
Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji t-statistik Variabel Koefisien t-statistik Probabilitas PJK 1.247 33.850 .000 RTB .283 2.285 .024
Sumber: data olahan

## Hipotesis Pertama
Berdasarkan  Tabel  3.  hasil  Uji  t-statistik, Pajak  Daerah (PJK) mempunyai probabilitas t- statistik sebesar 0,000 < α = 0,05 artinya Pajak Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada taraf nyata α = 5 persen.

## Hipotesis Kedua
Berdasarkan  Tabel  3.  hasil  Uji  t-statistik, Retribusi Daerah (RTB) mempunyai probabilitas t–statistik  sebesar  0,024  < α =  0,05  artinya Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada taraf nyata α = 5 persen.

## b. Uji F-statistik (Simultan)

## Hipotesis Ketiga
Dari hasil regresi linear berganda diperoleh probabilitas F-statistik sebesar 0,000 < α =0,05 berarti dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Daerah (PJK) dan Retribusi Daerah (RTB) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Uji koefisien determinasi ( adjusted R 2 )
Koefisien  determinasi  untuk  mengetahui seberapa baik besar proporsi variabel dependen dijelaskan  oleh  variabel  independen.  Pada penelitian ini adjusted R 2 sebesar 0,919 yang artinya variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
dijelaskan  oleh  Pajak  daerah  dan  Retribusi Daerah 91,90  persen dan sisanya sebesar 8,10 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Sedangkan  pengujian  secara  parsial menunjukkan  Pajak  Daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Retribusi  Daerah  berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penjelasannya sebagai berikut:

## 1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013) serta penelitian Murtadlo, yang  mem buktikan  bahwa  Pajak  Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kabupaten/kota terdiri dari; Pajak Hotel,  Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan.  Pajak  Daerah  merupakan penyumbangan  terbesar  sumber    PAD.  Oleh karenanya, Manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi  dari  biaya  pemungutan.  Selain  itu, pemerintah  daerah  perlu  menjaga  stabilitas penerimaan pajak tersebut (Mahmudi, 2009).
Komponen  dari  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) adalah  pajak daerah, distribusi daerah, bagian  laba  pengelolaan  aset  daerah  yang dipisahkan dan lain-lain  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang sah. Semakin tinggi kemampuan
daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula sekresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas  pembangunan    (Mahmudi,  2009). Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi  PAD  terhadap  APBD,  maka  akan semakin  kecil  ketergantungan  terhadap pemerintah  pusat.  Sumber  keuangan  yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana, 2013).

## 2. Pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013),  yang membuktikan bahwa Retribusi  Daerah  berpengaruh  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbeda dengan hasil  penelitian  Murtadlo,  yang  membuktikan bahwa  Retribusi  Daerah  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pada umumnya, Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah pajak daerah. Berbeda  dengan  pajak  pusat  seperti  Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang  dapat  di  sebut  sebagai  Pajak  Daerah dikelola  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah (Dispenda).  Jenis  pos  retribusi  daerah  dapat dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan
Dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannnya, karena retribusi dipungut aras dasar balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan  pemungutan  retribusi  daerah dilakukan diluar  waktu yang  ditentuakan oleh peraturan  perundangan-undangan,  selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas
pungutan  atas  dasar  persetujuan  pemerintah pusat (Supardi, 2008).
Retribusi daerah menjadi salah satu indikator penting  untuk mengetahui  dan  mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah  diharapkan  lebih  mampu  menggali sumber-sumber  kekayaan  asli  daerah  untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah  diharapkan  lebih  mampu  menggali sumber-sumber  kekayaan  asli  daerah  untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Rukmana, 2013).

## SIMPULAN, KETERBATASAN  DAN SARAN

## Simpulan
1. Pajak  daerah  berpengaruh  signif ikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah.
2. Retribusi  daerah  berpengaruh  signifan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadapa  Pendapatan  Asli  Daerah(PAD) Jawa Tengah.

## Keterbatasan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masuk dalam  metode sensus pada penelitian adalah 33 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012. Hal ini, dikarenakan pada tahun 2009 Kabupaten  Karanganyar  dan  Sukoharjo  tidak melaporkan realisasi APBD kepada DJPK. Total
data sebanyak 165, sehingga hasil penelitian ini belum dapat mencerminkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia secara umum.

## Saran
1. Pem erintah    Daerah,  m elalu  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (DPPKAD)  sebaiknya mengadakan  sosialisasi  ke  Kabupaten/ Kota  di  Jawa  Tengah  tentang  pentingnya pajak  dan  retribusi  sebagai  sum ber Pendapatan Asli Derah.  Melalui sosialisai ini,  diharapkan  dapat  m eningkatkan kesadaran  masyarakat  untuk  membayar pajak  dan  retribusi.    Hal  ini  dikarenakan, peningkatan  potensi  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  akan meningkatkan    Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) sehingga tercipta otonomi daerah.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  melakukan evaluasi hasil sosialisasi kabupaten/kota di Jawa Tengah, mana  yang sudah efektik dan belum efektif. Kemudian meningkatkan pro- gram  sosialisasi bagi kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah yang masih belum efektif pemungutan pajaknya.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meningkatkan sarana  dan  prasarana  yang  dimilikinya, sebagai  upaya  untuk  m eningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Seperti Aparatur  yang  cekatan  dan  Komputer- komputer yang handal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali, Imam (2013), Aplikasi Analisis Multi- variate  Dengan  Program  IBM  SPSS  21 ,
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro.
Gita,  Dinata  (2008), “ Analisis  Kontribusi  PAD
Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Pad  Sebelum  Dan  Sesudah  Otonomi Daerah ”, http://ejournal.unp.ac.id/students/ index.php/akt/article/viewFile/658/415.

## ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
Gujarati,  Damodar  N.  (2003), Basic  Econo- metrics ,  4 th ed,  New  York:  Mc  Graw  Hill International.
Kusuma, Md. Krisna Arta Anggar dan Ni Gst. Putu Wirawati (2013), “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Terhadap  Peningkatan  PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali ”. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana ,http:// ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/ viewFile/7422/567. (Diakses pada tanggal 9 Juli 2014).
Mahmudi (2009), Manajemen Keuangan Daerah ,
Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo  (2002), Akuntansi  Sektor  Publik , Yogyakarta: Penerbit Andi.
Murtadlo, Kholid (2013), “Optimisasi Pendapatan
Asli  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo”, http:// jurnal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/ 2013/10/02.-Kholid-Murtadlo_Lengkap.pdf. (Diakses pada tanggal 1 Juli 2014).
Musliadi dan Halim (2013), “Analisis Pengaruh Dana Otonomi  Khusus, Pendapatan Asli Daerah,  dan  Belanja  Modal  Terhadap Kemiskinan  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh Tahun  2008-2012”, Jurnal Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha , Vol.21,
No.21, Mei – Agustus.
Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
———————,  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah.
———————, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rukmana, Wan  Vidi (2013), ” Pengaruh  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau”, Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, http://jurnal.umrah.ac.id/wp- content/uploads/2013/08/jurnal-WAN-VIDI- RUKMANA-090462201374-Akuntansi- 2013.pdf.  (Diakses  pada  tanggal  8  Juli 2014).
Siahaan, Marihot P (2005), Pajak dan Retribusi Daerah , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soemitro, H. Rochmat (1998), Asas Perpajakan
2 , Bandung: PT. Eresco.
Sugiyono (2008), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan
R&D , Bandung: Penerbit Alfabeta.
Suliyanto (2011), Ekonometrika Terapan: Teori
&  Aplikasi  dengan  SPSS ,  Yogyakarta: Penerbit Andi.
DJPK, Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov insi  Jawa  Tengah,    http:// www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/ar- ticle/257/11.%20JAWA%20TENGAH.pdf.
(Diakses pada tanggal 8 Juli 2014).
Wenny, Cherrya Dhia (2012). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah Kabupaten dan Kota  Di Propinsi Sumatera Selatan”, Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal  Ilmiah  STIE  MDP ,  Vol.  2  No.  1 September.