## PENDAHULUAN
Pengakuan  keberadaan  desa  di  Indonesia dapat  dilihat  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun  1945.  Pasal  ini  memang  tidak  menyebut “desa” secara langsung, namun karakteristik desa ada  didalamnya.  Sehingga  keberadaan  Desa secara  langsung  berada  di  bawah  Negara (Khafidi et.al ,  2017).    Sementara  pengaturan desa    diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa)  yang menunjukkan  komitmen  pemerintah  terhadap pembangunan  di  desa.    Keberadaan  UU  Desa memberikan  implikasi  yang  luas  bagi  tata kehidupan masyarakat, utamanya pada kewenangan  desa  dan  pemerintahan  desa. Implikasi terhadap kewenangan desa menunjukkan  bahwa  otonomi  desa  tetep  eksis, yang  menjunjung  tinggi  kehidupan  sosial budayanya (Kushandajani, 2016).
Keberadaan UU Desa juga telah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya melalui sebuah sistem penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Oleh karena  itu,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa memerlukan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik
yang dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan evaluasi sehingga terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  desa (Fauzan dan Hasanah, 2019).
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui pembangunan perekonomian desa merupakan  salah  satu  tugas  dari  pemerintahan desa.  Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum dalam  tingkatan  paling  bawah  menjadi  ujung tombak dalam pembangunan. Perwujudan pembangunan desa perlu didukung oleh pengelolaan  pembangunan  yang  partisipatif. Pada  tatanan  pemerintahan  diperlukan  perilaku pemerintahan  yang  jujur,  terbuka,  bertanggung jawab, dan demokrasi. (Isyanawulan et.al, 2016). Selain itu, landasan pemikiran dalam pemerintahan  desa  adalah  keanekaragaman, partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat (Sugiman, 2018).
Perekonomian  desa  secara  umumnya  akan tergantung  pada  sumber  daya  alam  atau  sumber daya  lainnya  seperti  pertanian,  peternakan, perikanan,  perkebunan  dan  lain  sebagainya. Permasalahan  yang  sering  muncul  adalah bagaimana mengelola dan meningkatkan sumber daya  alam  yang  ada  di  Desa  dan  sedikitnya

## Peningkatan Tata Kelola BUM Desa Jaya Mandiri Bangkalan Melalui Pendampingan Intensif
Encik Muhammad Fauzan*, Indah Purbasari, Azizah Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
* E-mail : encik.fauzan@trunojoyo.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7605 Naskah diterima 29 Juli 2020, Revisi 14 Agustus 2020, Terbit 29 Oktober 2020

## Abstrak
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Jaya  Mandiri  mengalami  permasalahan  dalam  menjalankan  tata kelola  dan  unit  usahanya  sehingga  tidak  dapat  menghasilkan  pendapatan  yang  maksimal.  Namun pengelola  BUM  Desa  “Jaya  Mandiri”  mempunyai  semangat  untuk  terus  memperbaiki  tata  kelolanya. Berdasarkan  hal  ini  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  melakukan  pelatihan  internal  dari  perguruan  tinggi  yang mampu  mendampingi  dalam  memperbaiki  tata  kelola  BUM  Desa  Mandiri.  Metode  yang  digunakan adalah pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUM Desa Jaya Mandiri agar menjadi lebih rapi dalam tata kelola administratif. Pendampingan dilakukan bukan hanya dengan memberikan pelatihan namun juga  ikut  serta  dalam  memperbaiki  tata  kelolanya  secara  intensif  sehingga  pengelola  BUM  Desa memahami  tugas  dan  fungsinya  dalam  mengelola  BUM  Desa.  Akan  tetapi  guna  mempertahankan  tata kelola yang baik perlu tiga hal yang harus dilakukan yaitu komitmen Pemerintah Desa untuk penyertaan modal  dan  pengawasan,  komitmen,  tanggung  jawab  dan  kreatifitas  dari  pengelola  serta  masyarakat sebagai pengguna dari BUM Desa Jaya Mandiri.
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, tata kelola, pemerintah desa
pengaturan terkait sumber daya alam desa dalam UU Desa (Shohibuddin, 2016).
Pengelolaan  sumber  daya  alam  di  desa  salah satunya  melalui  pembentukan  Badan  Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan wadah bagi  pemerintah  desa  untuk  mengembangkan usaha  berdasarkan  potensi  yang  ada  di  Desa tersebut.  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  bertujuan  untuk  mendorong  atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan  masyarakat,  baik  yang  berkembang menurut  adat  istiadat  dan  budaya  setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah. Sebagai  sebuah  usaha  desa,  pembentukan BUMDes  diharapkan  mampu  memaksimalkan potensi  masyarakat  desa  dari  aspek  ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya (Chintary dan Lestari, 2016).
Keberadaan  BUM  Desa  ini  pun  telah  diatur dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Pasal  87  UU  Desa  menyatakan  bahwa  Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola  dengan  semangat  kekeluargaan  dan gotong  royong.  BUM  Desa  merupakan  badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  adalah  dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat Desa.
Pengembangan  BUM  Desa  merupakan  salah satu  bentuk  penguatan  kelembagaan  ekonomi pada tingkat desa. Ini menjadi alat menggerakkan ekonomi desa berdasarkan pada potensi yang ada di  desa.  Oleh  karena  itu,  kedudukan  BUM  Desa merupakan  Lembaga  professional  yang  harus dikelola  secara  mandiri  tanpa  campur  tangan pemerintah  desa  (Fauzan  dan  Hasanah,  2016). BUM Desa juga merupakan bentuk pemberdayaan  dari  pemerintah  berupa  otonomi desa  yaitu  desa  dapat  mengelola  sumber  daya secara  mandiri  dan  menopang  kesejahteran warga desa, dan tentunya harapan tersebut dapat diiringi dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ( Fatimah, 2019).
Kepala  Desa  mempunyai  peran  strategis dalam  mendorong  perekonomian  masyarakat desa melalui BUM Desa. Salah satu peran kepala desa  yaitu  sebagai  fasilitator.  Peran  kepala  desa sebagai fasilitator, bahwa kepala desa menjalankan  perannya  dalam  hal  memfasilitasi
atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang  mendukung  proses  pemerintahan  dan pembangunan  desa  (Saleh  dan  Hariati,  2016). Selain  fasilitator,  kepala  desa  juga  mempunyai peran  sebagai  mobilisator.  Peran  kepala  desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakan  atau  mengajak  masyarakat  untuk bersama-sama  melakukan  tindakan  yang  nyata untuk membangun desa (Aksan et.al , 2018).
BUM Desa “Jaya Mandiri” yang berlokasi di Desa  Batangan  Kecamatan  Tanah  Merah Kabupaten  Bangkalan  merupakan  salah  satu BUM  Desa  yang  masih  bertahan  dari  273    desa yang telah mendirikan BUM Desa di Kabupaten Bangkalan.  Pendirian  BUM  Desa  ini  pun dilandasi  dengan  semangat  kekeluargaan  dan kegotongroyongan para pemuda di Desa Batangan.  Hal  ini  berdampak  dari  eksistensi BUM  Desa  ini  masih  dapat  beroperasional meskipun  terdapat  permasalahan  dalam  kelola BUM  Desa  nya.  Permasalahan  yang  ada  pada BUM Desa Jaya Mandiri adalah tata kelola BUM Desa  dan  unit  usaha  yang  masih  terbatas  seperti simpang  pinjam  dimana  masyarakat  yang meminjam dana pada BUM Desa tidak mematuhi ketentuan  sehingga  dana  BUM  Desa  tidak  bisa digunakan untuk pengembangan usaha lainnya.
Berdasarkan hal ini lah perlu pembenahan tata kelola BUM Desa dan pendampingan agar BUM Desa  Jaya  Mandiri  mampu  mandiri  dalam pengelolaan dan masyarakat juga sadar pentingnya untuk berperan dalam pengembangan BUM  Desa  Jaya  Mandiri.  Masyarakat  harus memahami  bahwa  peminjaman  dana  melalui BUM  Desa  Jaya  Mandiri  dapat  meningkatkan pembangunan  di  Desa  Batangan.  Pengembalian peminjaman  secara  tepat  waktu  oleh  peminjam dari  masyarakat  perlu  untuk  ditegakkan  agar dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan BUM Desa Jaya Mandiri.

## METODE
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan  diatas,  maka  perlu  penanganan permasalahan  tersebut  dengan  menggunakan metode  pelatihan  dan  pendampingan  bagi pengelola  BUM  Desa  Jaya  Mandiri.  Pelatihan merupakan  salah  satu  bentuk  memberikan pengetahuan  dan  ketrampilan  kepada  peserta untuk memahami dan mempraktekan dari materi yang diberikan.
Pelatihan  dan  pendampingan  dilakukan  pada bulan  Juni  sampai  dengan  bulan  Juli  2019.
Adapun  pelaksanaan  ini  dilakukan  dengan beberapa  tahapan.  Tahapan  pertama  dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Juni 2019 mengidenfikasi  permasalahan  dan  kebutuhan pada BUM Desa Jaya Mandiri.
Tahapan  kedua  dilaksanakan  pada  minggu ketiga  dan  keempat  Juni  2019  dengan  agenda mempersiapkan materi dan bahan untuk pendampingan  dan  pelatihan.  Adapun  bahan- bahan yang dipersiapkan untuk materi pendampingan  dan  pelatihan  yaitu  peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait pemerintahan  desa  dan  BUM  Desa.  Selain  itu alat  yang  digunakan  berupa  laptop,  LCD Proyektor, layar untuk LCD Proyektor, pengeras suara,  kertas,  buku  tulis,  buku  kas,  dan  buku administrasi.  Khusus  untuk  kegiatan  rumah jamur,  bahan  diperlukan  yaitu  bambu,  kayu, anyaman  bambu,  plastik  dan  paku.  Sedangkan peralatan gergaji, palu dan lain-lain.
Tahapan ketiga merupakan tahap pelaksanaan pendampingan  dan  pemberian  pelatihan  yang dilakukan  pada  minggu  pertama  sampai  minggu ketiga bulan Juli 2020. Pendampingan dilakukan dalam  membenahi  persyaratan  pembentukan BUM  Desa,  pembenahan manajemen  organisasi, keuangan  dan  pemasaran.  Pelatihan  dilakukan dalam  bentuk  pelatihan  tata  Kelola  BUM  Desa dan  pengembangan  Rumah  Jamur.    Tahapan keempat yaitu melakukan evaluasi dari rangkaian kegiatan  tahapan  pertama  sampai  tahap  ketiga. Tahapan  keempat  ini  dilakukan  pada  minggu keempat  bulan  Juli  2019.    Tahapan  kelima merupakan  tahapan  terakhir  yaitu  penyusunan laporan. Penyusunan laporan kegiatan pengabdikan  kepada  masyarakat  ini  juga dilakukan pada minggu keempat Juli 2019.
Metode  pelatihan  ini  biasanya  lebih  efektif dibandingkan  hanya  memberikan  materi  saja tanpa  dipraktekan  oleh  peserta.  Selain  itu menggunakan  metode  pelatihan,  juga  digunakan metode pendampingan bagi peserta dalam kurun waktu tertentu. Pendampingan adalah mendampingi  peserta  pada  saat  melaksanakan tugas dalam mengelola BUM Desa. Pendamping dalam  hal  ini  memberikan  arahan  dan  masukan ketika  dalam  menjalankan  pengelolaan  sehingga peserta atau pengelola bukan hanya mempraktekkan  dalam  dibantu  secara  langsung dalam pengelolaan BUM Desa.
Penggunaan metode pelatihan dan pendampingan  intensif  sangat  tepat  digunakan dalam  membantu  memperbaiki  tata  kelola  BUM Desa  Jaya  Mandiri.  Karena  permasalahan  yang
dihadapi  oleh  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  bukan hanya  tata  kelola  nya  saja  akan  tetapi  sumber daya  manusianya  juga  perlu  ditingkatkan  agar dapat  mengelola  BUM  Desa  Jaya  Mandiri semakin baik dan maju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Jaya Mandiri terletak pada Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. BUM Desa Jaya Mandiri ini didirikan berdasarkan Peraturan Desa  Batangan  Nomor  1  Tahun  2017.  Adapun tujuan  dari  pembentukan  BUM  Desa  Jaya Mandiri  ini  adalah  meningkatkan  perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa dan kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha desa dengan  pihak ketiga, menciptakan  peluang dan    jaringan    pasar  yang  mendukungkebutuhan layanan  umum  masyarakat  desa,  membuka lapangan  kerja  bagi  masyarakat  desa  dan meningkatkan  pendapatan  masyarakat  Desa  dan Pendapatan Asli Desa.
Tujuan  pembentukan  BUM  Desa  Jaya Mandiri  ini  ditegaskan  pula  dalam  pasal  2 Peraturan  Desa  Batangan  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Jaya  Mandiri. BUM  Desa  Jaya  Mandiri  ini  dapat  membentuk berbagai  unit  usaha  salah  satunya  unit  usaha bisnis  yang  berbadan  hukum  privat  dengan kepemilikian  saham  yaitu  60%  dimiliki  oleh BUM Desa Jaya Mandiri dan 40% dapat dimiliki oleh  masyarakat.  Namun  sampai  saat  ini  unit usaha  yang  berbentuk  badan  hukum  ini  belum terbentuk.  Adapun  unit  usaha  yang  ada  adalah peternakan,  simpan  pinjam  dan  pelayanan pembayaran listrik atau pembayaran lainnya.
Unit  usaha  peternakan  pada  BUM  Desa  Jaya Mandiri  terdiri  dari  peternakan  kambing  Etawa dan budidaya ayam petelur. Kedua usaha ini pun tidak  berjalan  dengan  baik  khususnya  usaha kambing  Etawa.  Sedangkan  usaha  budidaya ayam  petelur  hanya  cukup  untuk  menutupi keuangan  operasional  saja.  Sementara  pada  unit usaha  pelayanan  pembayaran,  BUM  Desa  Jaya Mandiri bekerjasama dengan salah satu perbankan. Unit usaha ini juga sebenarnya cukup baik mendapat tanggapan dari masyarakat karena masyarakat dapat melakukan pembayaran listrik, BPJS  Kesehatan  dan  pembelian  pulsa  melalui unit ini. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam  kerjasama  ini  adalah  bagi  hasil  antara pihak  perbankan  dan  BUM  Desa  Jaya  Mandiri
karena  menurut  pihak  perbankan  akan  ada  bagi hasil  jika  jumlah  transaksi  lebih  dari  200 transaksi dalam satu bulan. Hal ini menyebabkan BUM  Desa  Jaya  Mandiri  masih  sedikit  dalam memperoleh bagi hasil.
Unit  usaha  yang  dilakukan  oleh  BUM  Desa Jaya  Mandiri  ini  adalah  simpan  pinjam.  Unit usaha ini paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya  dalam  peminjaman  dana  usaha. Namun  antara  simpanan  dan  peminjaman  lebih banyak  peminjaman  daripada  simpanan.  Selain itu,  masyarakat  yang  melakukan  peminjaman melalui  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  ini  juga  tidak melakukan  setoran  peminjaman  secara  tepat waktu. Unit usaha peminjaman ini pun dilakukan oleh  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  tanpa  anggunan asal  digunakan  untuk  mengembangkan  usaha masyarakat. Sistem pengembaliannya pun dilakukan  secara  diangsur  setiap  bulan  dengan kompensasi marjin 1.15% dari jumlah pinjaman.
Pengelolaan  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  selain diatur  dalam  Peraturan  Desa  Batangan  Nomor  1 Tahun  2017  tentang  BUM  Desa  Jaya  Mandiri, juga  diatur  tata  kelolanya  melalui  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Jaya  Mandiri  (AD/ART  BUM  Desa  Jaya Mandiri).  Namun  selama  kurang  lebih  2  tahun berdiri  sejak  tahun  2017,  AD/ART  ini  belum selesai sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan  di  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  kurang maksimal.

## Pelatihan  dan  Pendampingan  Tata  Kelola BUM Desa
Perbaikan  tata  kelola  pada  BUM  Desa  Jaya Mandiri  dilakukan  dengan  pelatihan-pelatihan mengenai  tata  kelola  BUM  Desa.  Pelatihan  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan pengelola  dan  kader-kader  BUM  Desa  yang hampir  semuanya  masih  mudah  dan  mempunyai semangat  dalam  melakukan  sesuatu  yang  lebih baik. Adapun pelatihan-pelatihan yang diberikan pada  pengelola  dan  kader  BUM  Desa  Jaya Mandiri  meliputi  materi  dokumen-dokumen pendirian  BUM  Desa,  organisasi  BUM  Desa, pembukuan keuangan BUM Desa, keadministrasian  BUM  Desa  serta pengembanan usaha kreatif.
Pada materi tentang dokumen pendirian BUM Desa  maka  terdapat  4  (empat)  dokumen  penting yang  harus  ada  yaitu  peraturan  desa  mengenai pendirian  BUM  Desa,  Akta  Notaris,  Surat Keputusan  Kepala  Desa  mengenai  pengelola BUM  Desa  dan  Anggaran  Dasar/Anggaran
Rumah  Tangga  BUM  Desa.  Berkaitan  dengan semua  dokumen  ini,  hanya  dokumen  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Jaya Mandiri  yang  harus  segera  diselesaikan.  Oleh karena  itu,  dalam  pelatihan  ini  juga  difokuskan pentingnya  AD/ART  tersebut  serta  menjelaskan bagaimana  penyusunan  AD/ART  yang  baik. AD/ART  ini  sangat  penting  sebagai  pedoman pengelola  dalam  melakukan  pengelolaan  BUM Desa  seperti  pelaksanaan  rapat-rapat  apa  saja yang seharusnya dilakukan oleh pengelola BUM Desa.
Pada  materi  berikutnya  dalam  pelatihan  tata kelola  BUM  Desa  ini  adalah  menjelaskan  dan mengevaluasi  struktur  organisasi  BUM  Desa Jaya  Mandiri.  Berdasarkan  SK  Kepala  Desa Batangan  Nomor  188/08/kpts/433.313.20/2019 tentang  Anggota  Pelaksana  Operasional  dan Pengawas  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  Desa Batangan  maka  susunan  dan  keanggotaan pelaksana operasional. Struktur organisasi pelaksana  operasional  pada  BUM  Desa  Jaya Mandiri  diatas  sangatlah  sederhana.  Maka  pada pelatihan  tersebut  diberikan  materi  bahwa susunan  ideal  dari  sebuah  BUM  Desa  adalah terdiri dari Dewan Komisaris/Penasehat, Direktur,  Sekretaris,  Bendahara  dan  beberapa Kepala  Unit  Usaha  serta  terdapat  satu  Badan Pengawas.  Secara  umumnya  Dewan  Komisaris atau  Penasehat  dijabat  oleh  Kepala  Desa  atau tokoh masyarakat. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban memberikan nasehat kepada pelaksana  operasional  dalam  melaksanakan pengelolaan  BUM  Desa,  memberikan  saran  dan pendapat  mengenai  masalah  yang  dianggap penting  bagi  pengelolaan  BUM  Desa  dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan  BUM  Desa  berdasarkan  program kerja yang telah disepakati. Selain itu, Penasehat juga  berwenang  untuk  meminta  penjelasan  dari pelaksana  operasional  mengenai  persoalan  yang menyangkut  pengelolaan  usaha  dalam  BUM Desa  dan  melindungi  usaha  Desa  terhadap  hal- hal yang dapat mengganggu kinerja BUM Desa.
Pola  hubungan  pelaksana  operasional  juga diberikan pada pelatihan ini agar mengetahui dan melaksanakan  dengan  baik  bagaimana  pola hubungan  kerja  dalam  satu  tim  pengelola  BUM Desa  atau  sebagai  pelaksana  operasional. Adapun  hal-hal  yang  dapat  membangun  kerja yang baik dalam pengelolaan BUM Desa adalah:
1. Membangun tim kerja yang baik dengan menyusun daftar pekerjaan dan
pembagian  kerja  yang  jelas  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menyusun  kebutuhan  anggaran  yang sesuai  dengan  perencanaan  dan  program kegiatan.
3. Mencari modal usaha dalam
mengembangkan  usaha  dalam  BUM Desa  baik  penyertaan  modal  dari pemerintah  desa  maupun  penanaman saham dari masyarakat.
4. Mengurus aspek legalitas atau melengkapi  dokumen-dokumen  legalitas dalam BUM Desa
5. Merancang produk atau unit usaha sesuai dengan  kebutuhan  masa  kini  atau masyarakat setempat.
6. Melengkapi  sarana  dan  prasarana  dalam pengelolaan BUM Desa.
7. Merancang  strategi  promosi  unit  usaha dalam BUM Desa.
8. Merancang  program  kegiatan  untuk peningkatan  kapasitas  SDM  pengelola BUM  Desa  dan  peningkatan  usaha kreatif.
Penanganan  permasalahan  yang  dihadapi oleh  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  selain  dengan materi-materi  diatas  juga  diberikan  terkait dengan  pembukuan  keuangan  dan  administrasi. Pembukuan keuangan sangat penting untuk dapat menghasilkan  laporan  keuangan  sebagai  bahan dalam  penyusunan  program  dan  pengembangan usaha  BUM  Desa.  Laporan  keuangan  yang sederhana  tapi  dapat  dipertanggungjawaban adalah  hal  yang  harus  dilakukan  dalam pengelolaan  keuangan  pada  BUM  Desa  Jaya Mandiri.  Pelaporan  keuangan  dilakukan  pada setiap bulan dan tutup buku keuangan pada setiap tahun.  Oleh  karena  itu  pada  setiap  tahun  juga harus  diadakan  rapat  yang  harus  dihadiri  oleh Dewan Komisaris, Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional.
Tata  laksana  admnistrasi  merupakan  bagian dari tata kelola BUM Desa yang baik. Tata kelola ini  meliputi  dari  pembuatan  rutin  laporan keuangan, pengarsipan dan pencatatan admnistrasi.  Pembuatan  rutin  laporan  keuangan dilakukan
oleh Bendahara, sementara pengarsipan dan pencatatan administrasi dilakukan  oleh  sekretaris.  Ketiga  kegiatan  ini dapat pula dibantu oleh staf pada masing-masing jabatannya.  Selain  pemberian  materi-materi tersebut,  juga  dibimbing  dalam  menjalan  materi yang  telah  diberikan.  Pembimbingan  atau pendampingan  ini  lakukan  secara  intensif  oleh
tim  abdimas  dari  Universitas  Trunojoyo  Madura yang  melakukan  pengabdian  di  Desa  Batangan Kecamatan  Tanah Merah Kabupaten  Bangkalan. Pendampingan intensif dilakukan pertama, melakukan  pendampingan  dalam  tata  kelola BUM  Desa  secara  langsung  dengan  pengelola. Kedua melakukan monitoring terhadap pelaksanaan  tata  kelola  yang  dilakukan  satu minggu  sekali,  dan  ketiga  melakukan  evaluasi diakhir  pendampingan.  Setelah  tiga  tahap  ini dilakukan,  tim  abdimas  juga  masih  melakukan pendampingan  sebagai  bentuk  keberlanjutan yang  dilakukan  satu  bulan  setelah  pelaksanaan pendampingan  secara  intensif.  Pendampingan secara intensif dilakukan selama satu minggu dan monitoring  kemajuan  dilakukan  satu  minggu sekali selama tiga kali.   Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan secara intensif dapat memberikan  konstribusi  minimal  memperbaiki tata  kelola  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  yang semakin tertata dengan baik.

## Gambar 1. Pemberian Materi Pelatihan

## Gambar 2. Peserta Pelatihan

## Pengembangan Usaha Rumah Jamur
Pengembangan  usaha  pada  BUM  Desa  Jaya Mandiri  sangatlah  penting  sehingga  tidak  hanya mengandalkan  pada  tiga  unit  usaha  yang  telah
ada.  Guna  untuk  meningkatkan  pengembangan usaha  pada  BUM  Desa  Jaya  Mandiri  ini,  maka diadakan  pelatihan  terkait  pengembangan  unit usaha  sebagai  bentuk  pengembangan  usaha kreatif.  Adapun  pelatihan  yang  diberikan  dalam pengembangan usaha ini adalah pelatihan rumah jamur.    Rumah  jamur  (kumbung)  merupakan tempat khusus untuk menyimpan media tanaman dalam  proses  budidaya  jamur.  Tujuan  dari adanya  rumah  jamur  ini,  supaya  pertumbuhan jamur dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan  jamur  yang  berkualitas,  baik  dari segi  berat  ataupun  bentuknya.  Jenis  jamur  yang digunakan  dalam  proses  budidaya  ini,  yaitu jamur  tiram.  Jamur  tiram  putih  ( pleurotus ostreatus )  saat  ini  cukup  pupuler  dan  banyak digemari  oleh  masyarakat  karena  rasanya  yang lezat  dan  juga  penuh  kandungan  nutrisi,  tinggi protein,  dan  rendah  lemak.  Manfaat  yang didapatkan  dari  jamur  tiram  putih  yaitu  mampu meningkatkan  metabolisme  dan  menurunkan kolesterol,  anti  bakterial,  serta  anti  tumor sehingga  jamur  tiram  juga  banyak  dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit mulai dari diabetes, lever, dan lainnya.
Gambar 3. Pelatihan Budidaya Jamur Rumah  jamur  umumnya  terbuat  dari  bahan dasar  bambu,  dimana  kumbung  terbaik  adalah kumbung  yang  dapat  menjaga  kelembapan optimal  yang  dibutuhkan  untuk  perkembangan jamur  tiram.  Atap  kumbung  terdiri  dari  tiga lapisan, dimana lapisan paling luar menggunakan genting,  selanjutnya  lapisan  kedua  terdapat terpal/plastik,  dan  lapisan  terakhir  atau  lapisan paling  dalam  terdapat  jerami.  Tujuannya  yaitu untuk  menjaga  kelembapan  rumah  jamur  itu sendiri. Di dalam rumah jamur terdapat rak yang digunakan sebagai tempat baglog (media tanam). Pada  pelaksanaan  program  rumah  jamur  ini dibagi  menjadi  3  tahap  yaitu  persiapan, pelaksanaan dan monitoring. Pada tahap persiapan  penanggung  jawab  program  beserta
anggota  menyiapkan  bahan-bahan  yang  akan digunakan dalam pengolahan jamur.
Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan, program  ini  dilaksanakan  pada  hari  Minggu tanggal  7  Juli  2019.  Dalam  pelaksanaannya  ini dibantu  oleh  mahasiswa  yang  juga  melakukan Kuliah Kerja Nyata dari kelompok 90 Univesitas Truonojoyo  Madura.    Para  mahasiswa  ini membantu  masyarakat  dalam  mempersiapkan dan  membuat  jamur  tiram  dan  sekaligus mensosialisasikan  mengenai  aturan  kepada  para pengunjung mengenai rumah jamur.
Gambar 4. Hasil Rumah Jamur
Tahap  yang  terakhir  adalah  monitoring, dimana  monitoring  ini  dilaksanakan  setiap  hari untuk  mengontrol  apakah  pertumbuhan  jamur subur  dan  bernilai  guna.  Manfaat  dari  pelatihan ini  adalah  memberikan  informasi  tentang budidaya  jamur  tiram  kepada  masyarakat  desa Batangan  serta  memberikan  peluang  usaha  baru bagi masyarakat Desa Batangan.
Hasil  yang  didapatkan  dalam  pelatihan  ini adalah    masyarakat  Desa  Batangan  dapat mengetahui tata cara pengelolaan budidaya jamur tiram, masyarakat Desa Batangan dapat mengkonsumsi  jamur  setiap  hari  tanpa  harus menunggu  satu  tahun  sekali  untuk  menunggu jamur  di  hutan  dan  dampak  yang  timbul  dari kegiatan  ini  adalah  masyarakat  Desa  Batangan dapat lebih mendalami tentang jamur tiram untuk dijadikan  produk  unggulan  di  Desa  Batangan serta  dapat  dikelola  melalui  BUM  Desa  Jaya Mandiri.

## KESIMPULAN
Pengembanan BUM Desa Jaya Mandiri dapat dilakukan  melalui  dua  kegiatan  yaitu  Pelatihan dan  Pendampingan  Tata  Kelola  BUM  Desa  dan Pelatihan  usaha  kreatif  melalui  pengembangan usaha  Rumah  Jamur.  Kegiatan  pelatihan  dan
pendampingan  ini  dilakukan  selama  dua  bulan untuk  menghasilkan  BUM  Desa  Jaya  Mandiri yang lebik baik dan maju. Adanya komitmen dan kesadaran  dari  Pemerintah  Desa  Batangan  dan pelaksana  operasional  BUM  Desa  Jaya  Mandiri dapat  mempercepat  perkembangan  BUM  Desa Jaya Mandiri. Selain pelatihan dan pendampingan  tata  kelola  BUM  Desa,  juga terdapat  pelatihan  pengembangan  usaha  melalui pelatihan rumah jamur yang sangat mudah untuk dikembangkan di Desa Batangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas  Trunojoyo  Madura  yang  telah memberikan  dana  hibah  Pengabdian  Kepada Masyarakat  melalui  Kompetisi  Hibah  Abdimas Semester Genap Tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Aksan,  Limba,  H.  R.  S.,  &  Tanzil.  2018. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan  Desa  (Studi  di  Desa  Baliara Selatan,  Kabupaten  Bombana) .  Neo  Societal. Vol 3 (1). 244–253 pp.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324. 004
Chintary,  V.,  &  Lestari,  A.  2016. Peran Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola  Badan
Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) .  Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana  Tunggadewi.  Vol    5  (2).  59–63 pp.
Fauzan,  E.  M.,  &  Hasanah,  U.  2019. Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan  Gili  Timur  –  Bangkalan. Jurnal  Ilmiah
Pangabdhi. Vol 5 (2). 97–102 pp. https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6111
Isyanawulan,  O.  G  &  Budiawan,  M.  A.    2016.
Peranan  Kepala  Desa  Dalam  Meningkatkan
Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Kasus Budidaya  Ikan  Lele  Didesa  Talang  Ipuh
Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten
Banyuasin). Jurnal  Sosiologi  USK  (Media Pemikiran  &  Aplikasi).  Vol 10 (2).  89–103 pp. https://doi.org/10.24815/jsu
Khafidi,  F.,  Prihatin,  E.  S  &  Hardjanto.  2017. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Desa  Bedono  Kecamatan  Sayung  Kabupaten Demak  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa. Diponegori  Law Journal. Vol 6, 1–20 pp.
Kushandajani.  2016. Implikasi  UU  No.  6  Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan.  Vol  2  (1).  53–64 pp. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635
Fatimah,  P.  2019. Mengembangkan  Kualitas
Usaha  Milik  Desa  (Q-BUMDes)  untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi
Masyarakat  dan  Kesejahteraan  Adaptif: Perancangan  Sistem  Kewirausahaan  Desa dengan  Menggunakan  Model  Tetrapreneur. Jurnal  Studi  Pemuda.  Vol  7  (2).  122-130  pp. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39
551
Saleh,  S.,  &  Hariati.  2016. Peran  Kepala  Desa Sebagai  Administrator  Pembangunan  Di Desa  Moncongloe  Kecamatan  Moncongloe Kabupaten  Maros. Jurnal  Office.  Vol  2  (2), 143–148. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324. 004
Shohibuddin,  M.  2016. Peluang  dan  Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya
Demokratisasi  Tata  Kelola  Sumber  Daya Alam  Desa:  Perspektif  Agraria  Kritis . MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi.  Vol  21 (1). 1–33 pp. https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021 Sugiman, S. 2018. Pemerintahan Desa.
Binamulia  Hukum.  Vol  7  (1).  82–95  pp.
https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16
.