## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, ,Maret 2017, 42-49 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.1.142.42-49
Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Timor Leste Menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002
Klaudio I Made Suwitra Universitas Warmadewa riokambey@yahoo.co.id

## Abstract
After  the  Referendum  of  1999,  ownership  of  land  rights  in  East  Timor  is still  complicated  bringing  about  problems such as: 1) How is the ownership of land rights for the people of East Timor by the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste in 2002, 2) How is the Timorese government's efforts to resolve housing land disputes left by the former inhabitants of East Timor in Timor Leste. The type of research is Normative Legal Research by using legislation, concepts, analytical, case, and comparative law approaches. Materials used are  in  the form of primary legal materials, secondary, tertiary, and then analyzed by interpretation technic. The study found that land rights for the people of East Timor by the Constitution of 2002 was still weak. On the basis of Article 13 and 15 of Law No. 1 of 2003 on assets and immovable possessions the property rights on land owned by the ex-East Timorese people are automatically revoked or missing. Recommendation to the government of Timor Leste is that UUPA ever prevail in Timor-Leste can be adopted for under article 3, paragraph 1 of UNTAET Regulation No. 1 of 1999, land owned by the former inhabitants of East Timor adopted by some natives of East Timor must be reprocessed by the government of Timor Leste in accordance with the applicable law.
Keywords : Land Ownership Rights, Residents of East Timor, The Constitution of 2002, The Housing Land Dispute.

## Abstrak
Pasca Referendum Tahun 1999 Kepemilikan hak atas tanah di Timor Leste masih rumit dan menimbulkan masalah seperti : 1)Bagaimana kepemilikan hak atas tanah bagi warga Timor Leste menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002, 2) Bagaimana upaya pemerintah Timor Leste menyelesaikan sengketa tanah perumahan yang ditinggalkan oleh eks-penduduk Timor Timur yang ada di Timor Leste. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Dengan Pendekatan Perundang-undangan, Konsep, Analitik, Kasus, dan Perbandingan Hukum,  Bahan  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  tersier  dan  kemudian  di  analisis  dengan Teknik Interpretasi. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan hak atas tanah bagi warga Timor Leste menurut Konstitusi RDTL Tahun 2002 masih lemah. Atas dasar Pasal 13 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Aset-Aset Dan Harta Benda Tidak Bergerak maka hak milik atas tanah yang miliki oleh eks penduduk Timor-Timur otomatis  dicabut  atau  hilang.  Rekomedasi  kepada  pemerintah  Timor  Leste  bahwa  UUPA  yang  pernah  berlaku  di Timor Leste dapat menjadi acuan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Regulasi UNTAET No 1 Tahun 1999, Tanah milik eks penduduk  Timor-Timur  yang  diambil  oleh  sebagian  penduduk  asli  Timor  Leste  harus  diproses  kembali  oleh pemerintah Timor Leste sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Kata  Kuni: Kepemilikan Hak Atas Tanah,  Warga Timor Leste, Konstisusi RDTL Tahun 2002, Sengketa Tanah Pe- rumahan.

## 1. PENDAHULUAN
Istilah  tanah  dalam  keseharian  dapat  dipakai  dalam  berbagai  arti,  karena  itu  dalam penggunaanya  perlu  diberi  batasan  agar  dapat  diketahui  dalam  arti  apa  istilah  tersebut digunakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan:
1) Permukaan Bumi atau Lapisan Bumi yang di atas sekali
2) Keadaan Bumi di suatu tempat
3) Permukaan Bumi yang diberi batas
4) Bahan-Bahan dari Bumi, Bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas, dan sebagainya)
1 .
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang  No  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa
1) Atas dasar hak menguasai dari Negara  sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberi- kan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan orang lain serta Badan-Badan Hukum
2) Hak-hak  atas  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi  wewenang  untuk  mem- pergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada  di  atasnya,  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut  Undang-Undang  ini  dan  Peraturan- Peraturan Hukum lain yang lebih tinggi.
3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas Air dan Ruang Angkasa.
Menurut  Effendi  Perangin,  menyatakan  bahwa  hukum  tanah  adalah  keseluruhan  peraturan- peraturan  hukum  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  mengatur  hak-hak  atas  tanah merupakan lembaga-lembaga hukum serta instruksi hukum yang konkrit 2 .
Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat memberi pemahaman bahwa tanah  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  sangat  tinggi  sehingga  menjadi  kewajiban  setiap  orang memelihara  dan  mempertahankan  eksistensi  sebagai  benda  yang  bernilai  ekonomis  karena tanah bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai  persoalan  bagi  manusia  sehingga  dalam  penggunaannya  perlu  dikendalikan  sebaik- baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.
Mencermati mengenai tanah saat ini, sejarah Timor Leste juga tidak lepas dari Indonesia. Ti- mor Leste yang dulu pernah menjadi Provinsi ke-27 dari Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Re- publik  Indonesia  Dan Pembentukan  Provinsi  Daerah Tingkat  1 Timor-Timur, Tertanggal  17  Juli 1976,  yang diputuskan berintegrasi ke Kesatuan Republik Indonesia  sebagai Provinsi yang ke- 27.  Pemerintah  Indonesia  berperan  aktif  dalam  pembangunan  diberbagai  Bidang  Infrastuktur yakni membangun Gedung Sekolah, Gedung Perkantoran, serta Perumahan-Perumahan baik itu milik Instansi Pemerintah maupun Perusahaan Swasta yang mana saling bekerjasama. Namun demikian Tahun 1999, pada masa Pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habiebie Pemerintah Indo- nesia pada saat itu pula secara Diplomatik menawarkan kepada masyarakat Timor-Timur untuk menentukan  sendiri  nasib  atau  Otonomi  seluas-luasnya  dengan  jalan  melakukan Referendum (Pemilu)  berdasarkan  pada  Perjanjian  5  Mei  1999  yang  diadakan di  New  York  Amerika  antara pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah  Portugal  yang  telah  diprakarsai  oleh  PBB  (Perserikatan Bangsa-Bangsa).  Dimana  isi  perjanjian  tersebut  menyatakan  bahwa  “Memberikan  Kesempatan Kepada Rakyat Timor-Timur Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dengan Melaksanakan Pemilu”.
Masyarakat  Timor-Timur  dengan  dukungan  Dunia  Internasional  tepatnya  pada  tanggal  30 Agustus  1999  melaksanakan  Pemilu  tersebut  atas  prakarsa  Dewan  PBB.  Dalam  penyeleng- garaan  Pemilu  tersebut  dimenangkan  oleh  Pro-Kemerdekaan  dengan  suara  terbanyak  yakni (78,5%  suara)  sedangkan  pihak  Pro-Otonomi  yang  mendukung  Pemerintah  Indonesia  hanya memperoleh (21,5 % suara).
Hasil tersebut membuat Pemerintah Indonesia meninggalkan Provinsi Timor-Timur pada tang- gal  4  September  1999.  Atas  kemenangan  masyarakat  Timor-Timur  yakni  Pro-Kemerdekaan mengakibatkan  Pembumi-hangusan  di  Wilayah  Timor-Timur  terhadap  sebagian  bangunan- bangunan  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Namun,  masih  ada  sebagian  bangunan- bangunan yang masih utuh seperti Perumahan-Perumahan atau Aset  lain yang berada di Kota Dili dan di Kota lain di Timor-Timur yang dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Timor- Timur dengan menempati Perumahan-Perumahan peninggalan milik Pemerintah Indonesia  wa- laupun  secara  Ilegal  karena  pada  saat  itu  terjadi  “Kevakuman  Norma  Hukum”  untuk  mengatur kepemilikan bangunan-bangunan tersebut.
Saat itu pula hadirlah perwakilan yakni United Nation Transitional Administration in East Timor (UNTAET)  yang  bertujuan  untuk  membantu  memulihkan  kembali  stabilitas  keamanan,  Keva-
1.  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm 1433 2.  Jhon Salindeho dan Effendi Perangin dalam Urip Santoso, 2007, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Ce- takan Pertama, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hlm 10-15.
kuman Norma Hukum, dan keadaan ekonomi yang morat-marit. Pemerintah Transisi pada saat itu  mengeluarkan  Undang-Undang,  yaitu  salah  satunya    Regulasi  UNTAET  No.1  Tahun  1999 Tentang  Kewenangan  Pemerintahan  Transisi  di  Timor-Timur.  Regulasi  UNTAET  Pasal  7  No.1 Tahun 1999 mengatur secara khusus tentang benda bergerak dan tidak bergerak di Timor-Timur yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan aset-aset peninggalan pemerintah Indone- sia  yang  pada  suatu  saat  nanti  akan  dikuasai  oleh  Negara  dan  akan  dijadikan  milik  oleh pemerintah Timor-Leste menurut hukum yang berlaku. Kemudian ditindak lanjuti dengan Regu- lasi  UNTAET  No.27  Tahun  2000  untuk  mempertahankan  benda  tidak  bergerak.  Akan  tetapi, Pemerintah  Transisi  mengalami  kendala  karena  banyaknya  penempatan  rumah  secara  Ilegal oleh masyarakat Timor Leste, baik itu Perumahan Pemerintah, Perumahan Swasta, maupun Pe- rumahan  Masyarakat  biasa.  Namun,  selama  Pemerintahan  UNTAET  berkuasa.  UNTAET  telah mencoba  melakukan  indentifikasi  Perumahan-Perumahan  dan  Aset-Aset  lain  yang  telah  diting- galkan oleh Pemerintah Indonesia maupun masyarakatnya Pasca Referendum Tahun 1999.
Setelah Restorasi Kemerdekaan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada tang- gal  20  Mei  2002,  serta  penyerahan  kekuasaan  oleh  Pemerintah  Transisi  (UNTAET)  kepada Pemerintah Timor Leste. Dalam menjalankan Pemerintahan, Pemerintah Timor Leste telah mem- buat peraturan yang mengatur harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak yang diting- galkan oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia Pasca Referendum, Pemerintah Timor Leste mengeluarkan lei atau Undang-Undang No.1 Tahun 2003 Tentang Aset-Aset Dan Harta Benda Tidak Bergerak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 2003 maka Pemerintah Timor  Leste  melalui  kantor  bagian  pertanahan  berusaha  mengidentifikasi  Aset-Aset  milik Pemerintah  Portugal  dan  Pemerintah  Indonesia  untuk  didata,  didaftarkan,  dan  menjumlahkan Perumahan-Perumahan yang ada.
Dalam  pendataan  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Kehakiman  melalui Diresaun  Nasional Terras  e Propriadade (DNTP) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertujuan untuk menge- tahui jumlah Perumahan yang ditempati oleh masyarakat Timor Leste secara Ilegal. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No 1 Tahun 2003 menentukan bahwa:
1) Warga  Negara  asing  dalam  waktu  satu  Tahun  terhitung  mulai  tanggal  berlakunya  Undang- Undang ini harus menyampaikan kepada Direktorat Pertanahan dan harta benda semua data- data yang menyangkut kepemilikan benda-benda tidak bergerak yang dimiliki sampai tanggal 19 Mei 2002, untuk selanjutnya diatur dalam undang-undang
2) Sesuai ketentuan ayat di atas, dalam data tersebut supaya dilampirkan dengan semua Doku- men  kepemilkan  dengan  catatan  apabila  tidak  dilaksanakan  maka  benda  tersebut  dianggap sebagai benda-benda tidak bertuan, dan oleh karenanya dapat diambil oleh Negara.
3) Tidak  diakui  semua  Akte  kepemilikan  benda  tidak  bergerak  yang  dibuat  oleh  warga  Negara Asing sejak tanggal 20 Mei 2002.
Pasal 15 ayat 1 No 1 Tahun 2003 menentukan bahwa:
semua  harta  benda  tidak  bergerak  yang  ditinggalkan  baik  milik  warga  Negara  Timor  Leste maupun milik warga Negara Asing di tempatkan di bawah penguasaan pemerintah.
Timor Leste sampai saat ini telah mempunyai Undang-Undang sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 2002, namun Timor Leste belum mempunyai Undang-Undang khusus yang menga- tur  tentang  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Dari  latar  belakang  di  atas  sehingga  penulis  ingin mengangkat dua isu hukum sebagai permasalah penelitian, yaitu sebagai berikut:
1) Bagaimanakah kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara Timor Leste menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002 ?
2) Bagaimanakah  upaya  Pemerintah  Timor  Leste  menyelesaikan  sengketa  tanah  Perumahan yang ditinggalkan oleh eks-penduduk Timor-Timur yang ada di Timor Leste ?
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dikarenakan adanya Kekaburan Norma Hukum pasca jajak pendapat di Timor Timur. Pada saat itu terjadi Pembumi- Hangusan di hampir setiap tempat khususnya di Kota Dili. Sehingga pada saat itu hadirlah UN- TAET untuk mengambil alih pemerintahan yang bersifat sementara karena pada saat itu terjadi Kekaburan  Norma  Hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  berupa  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konsep,  pendekatan  analitik,  pendekatan  kasus,  pendekatan  per- bandingan hukum ( Comparative Approach ).
Sumber  bahan  hukum  berasal  dari:  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang
mengikat  yang  terdiri  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  terkait  dengan  Penelitian  ini. Antara  lain:  Undang-Undang  RDTL  Tahun  2002,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, maupun tulisan -tulisan  ilmiah  yang  terkait  dengan  Penelitian  ini 3 .  Bahan  hukum  tersier,  yakni:  Kamus  hukum, ensiklopedia, dan internet. Bahan hukum yang telah dikumpulkan disajikan secara utuh kemudi- an akan dianalisis untuk mendapatkan hasil dari proses penelitian tersebut dengan teknik inter- pretasi. Jenisnya adalah penafsiran historis dan penafsiran sistematis. Penafsiran historis dibagi menjadi dua yaitu,  sejarah hukumnya:  berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah Undang-Undangnya:  menyelediki  maksud  pembentuk  Undang-Undang  pada  saat  membentuk Undang-Undang  tersebut.  Sedang  penafsiran  sistematis:  dilakukan  dengan  meninjau  susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya. Baik dalam Undang-Undang yang sama maupun dengan Undang-Undang yang lain.

## 2. PEMBAHASAN Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Timor  Leste
Pemerintah Timor Leste bisa mengadopsi peraturan-peraturan sebelumnya yang pernah ber- laku di Timor Leste mengacu pada pasal 165 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dimana menentukan bahwa:
Undang-undang atau peraturan-peraturan yang sebelumnya berlaku di Timor Leste akan tetap berlaku  sebelum  ada  perubahan  dan  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  atau asas-asas yang terkandung didalamnya.
Regulasi UNTAET No 1 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 yang menentukan bahwa:
Sampai saatnya digantikan oleh peraturan-peraturan UNTAET atau peraturan yang dikeluar- kan  oleh  lembaga-lembaga  Negara  di  Timor  Leste  yang  didirikan  secara  demokratis,  hukum- hukum yang telah diterapkan di Timor Leste sebelum tanggal 25 oktober Tahun 1999, akan tetap diterapkan  di  Timor  Leste,  sejauh  mana  hukum  tersebut  tidak  bertentangan  Dengan  Standar- Standar Hukum Internasional yang ada.
Undang-Undang  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Timor  Leste  saat  ini  belum  dapat  menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negaranya. Pemerintah Timor Leste juga menemui kendala karena sulit menentukan peraturan mana yang akan berlaku di Ti- mor Leste mengingat pengaruh dari Pemerintah sebelumnya (Indonesia dan Portugal).
Teori kepastian hukum Menurut Utrecht mengandung dua pengertian. Yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh Negara terhadap individu.
Kepastian  hukum  diperlukan  dalam  mengatasi  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  Timor  Leste, penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berguna bagi masyarakat untuk  mencapai  suatu  keadilan.  apa  yang  dianggap  berguna  belum  tentu  adil,  begitu  juga  se- baliknya  apa  yang  dianggap  adil  belum  tentu  berguna  untuk  masyarakat.  Dalam  kondisi  yang demikian masyarakat memerlukan kepastian hukum, yaitu adanya peraturan yang dapat mengisi Kekaburan Norma Hukum.
Konsep  penguasaan  dan  kepemilikan  hak  atas  tanah  dalam  UUPA  menjelaskan  bagaimana posisi  Negara  sebagai  penguasa  hak  atas  tanah,  yang  mempunyai  wewenang  untuk  membagi hak milik kepada setiap orang dalam hal ini hanya warga Negara Indonesia. Setiap orang yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut juga harus mengelola tanah tersebut dengan baik un- tuk keperluan sendiri maupun keluarganya, dan tidak merugikan masyarakat maupun Negara.
Jadi dengan Negara Timor Leste mengadopsi UUPA maka akan adanya kepastian hukum un- tuk menjamin kepemilikan hak atas tanah bagi setiap warga Negara Timor Leste dan Negara ju- ga bisa memposisikan diri sebagai penguasa hak atas tanah berdasarkan Regulasi UNTAET No 1 Tentang Kewenangan Pemerintah Transisi di Timor Leste
Peran pemerintah dalam menanggani  masalah  tanah  di Timor  Leste  sangat  penting.  Tetapi, Negara sampai saat ini sebagai penguasa hak atas tanah belum dapat membagi macam-macam
3.  Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers, Jakarta , hlm 33-37.
hak  atas  tanah bagi  masyarakat  Timor  Leste  secara  adil  dan merata.  Masih  banyak  penduduk Timor Leste yang belum mendapat lahan/tanah untuk melangsungkan hidup dengan keluargan- ya.
Selanjutnya Teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi lima macam yaitu, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbai- kan. Yang diambil hanya dua macam pengertian keadilan yang relevan dengan penelitian ini. yai- tu:
Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.
Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga Negara karena didekritkan me- lalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus  dilakukan  warga  Negara  yang  dikeluarkan  oleh  suatu  kekuasaan.  Intinya  seorang  warga Negara  telah  dapat  menegakkan  adil  setelah  menaati  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku didalam sistem pemerintahan.
Jadi Keadilan itu merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda maupun orang. Setiap manusia sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah Timor Leste harus  dirasakan  adil  oleh  setiap  orang  supaya  Undang-Undang  tersebut  bukan  saja  dirasakan baik oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat yang harus menjadi bagian dalam peraturan ter- sebut.
Yang  diperlukan  masyarakat  Timor  Leste  saat  ini  adalah  Kepastian  hukum  untuk  dapat  me- nyelesaikan sengketa yang ada, dan keadilan juga diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

## Penyelesaian Sengketa Perumahan Timor Leste
Pasca  Referendum  di  Timor  Leste  Tahun  1999  terjadi  Pembumi-hangusan  yang  dipelopori oleh milisi di hampir seluruh wilayah mantan propinsi ke-27 dari NKRI tersebut khususnya di kota Dili.  Eks  Penduduk  Timor-Timur  mengungsi  keluar  dari  Negara  yang  baru  merdeka  tersebut dengan membawa barang bawaan seadanya. Penduduk Timor-Timur yang masih tinggal di se- bagian  Kota  Dili  menempati  rumah-rumah  kosong  yang  relatif  masih  utuh  untuk  di  tinggali dengan  alasan  untuk  melindungi  diri  mereka.  Secara  yuridis  formal  ada  kesulitan  untuk mendefinisikan penempatan rumah-rumah itu sebagai tindakan penyerobotan. Istilah yang tepat, menurut  Manuel  F.  Exposto  adalah  “penghuni  sementara”  untuk  menghindari  prasangka  yang semata-mata  berdasarkan  pendekatan  yuridis-formal  belaka.  Dari  sisi  yuridis  formal,  tindakan penempatan/pendudukan rumah dan bangunan orang lain tanpa izin si pemilik adalah perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum.  “Perbuatan  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  penyerobotan atau penempatan bangunan/tanah orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah 4 .”
Kasus-kasus  pendudukan  rumah  itu  dapat  dikategorikan  menjadi  dua.  Pertama,  tindakan menduduki  dengan  iktikad  baik,  dan  kedua,  yang  beritikat  buruk  menurut  pasal  530  KUH Perdata,  Yang  pertama  terjadi  apabila  si  pemegang  memperoleh  kebendaan  tersebut  dengan cara memperoleh hak milik di mana ia tidak menyadari cacat cela yang terkandung di dalamnya (pasal  531  KUH  Perdata).  Sementara  Pasal  532  KUH  Perdata  menyebutkan,  sebuah  tindakan pendudukan  bertitikat  buruk  apabila  seseorang  mengetahui  bahwa  dia  bukanlah  pemiliknya. Secara  sederhana  kasus-kasus  yang  tergolong  kategori  pendudukan  berdasarkan  pasal  532 KUH Perdata dapat dikategorikan sebagai tindakan pendudukan yang beritikad buruk.
Jika mengacu dari penjelasan diatas rumah-rumah yang di tempati oleh penduduk Timor Leste pada saat itu adalah Ilegal, namun jika berkaca pada situasi saat itu memang dibenarkan karena dampak dari bencana operasi Pembumi-hangusan yang mengakibatkan kehancuran, kemiskinan dan lenyapnya harta benda milik sebagian rakyat Timor Leste.
Situasi pasca jajak pendapat di Timor leste yang menyebabkan kehancuran besar di hampir seluruh negeri tersebut, menimbulkan dampak yang sangat banyak mulai dari banyak korban ji- wa yang meninggal (kedua kubu Pro-Otonomi dan Pro-Kemerdekaan) maupun  harta benda baik
4.  Direito Dwi Mingguan, Op cit , hlm 1
5.  Hans kelsen, 2006, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Nusamedia, Bandung, hlm 152
bergerak maupun tidak bergerak dirampas begitu saja. Eks penduduk Timor-Timur yang menjadi korban politik  juga  pada  saat  itu  harus  merelakan hak milik  pribadinya  diambil  oleh  orang  lain. Menurut Hans Kelsen hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyek- tif  yang  merupakan  kekuatan  kehendak  yang  diberikan  oleh  tatanan  hukum.  Oleh  karena  hak dilindungi  oleh  tatanan  hukum,  maka  pemilik  hak  memiliki  kekuatan  untuk  mempertahankan haknya dari gangguan atau ancaman dari pihak manapun juga 5 .
Status kepemilikan hak atas tanah eks penduduk Timor-Timur diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang  No  1  Tahun  2003  Tentang  Aset-Aset  Dan  Harta  Benda  Tidak  Bergerak  yang  menen- tukan :
Warga  Negara  Asing  dalam  waktu  satu  tahun  terhitung  mulai  tanggal  berlakunya  undang- undang  ini  harus  menyampaikan  kepada  direktorat  pertanahan  dan  harta  benda  semua  data- data yang menyangkut kepemilikan benda-benda tidak bergerak yang dimiliki sampai tanggal 19 Mei 2002, untuk selanjutnya diatur dalam Undang-Undang
Sesuai ketentuan ayat di atas, dalam data tersebut supaya dilampirkan dengan semua doku- men kepemilikan dengan catatan apabila tidak dilaksanakan maka benda tersebut dianggap se- bagai benda-benda tidak bertuan, dan oleh karenanya dapat diambil oleh Negara.
Tidak  diakui  semua  akte  kepemilikan  benda  tidak  bergerak  yang  dibuat  oleh  warga  Negara asing sejak tanggal 20 Mei 2002.
Pasal 15 ayat 1 No 1 Tahun 2003 menentukan bahwa: semua  harta  benda  tidak  bergerak  yang  ditinggalkan  baik  milik  warga  Negara  Timor  Leste maupun milik warga Negara asing di tempatkan di bawah penguasaan pemerintah.
Dari penjelasan pasal 13 dan 15 di atas menyatakan bahwa status kepemilikan hak atas tanah oleh  eks  penduduk  Timor-Timur  diambil  alih  oleh  pemerintah  Timor  Leste,  jadi  hak  milik  atas tanah yang miliki oleh eks penduduk Timor-Timur otomatis dicabut atau hilang.
Kemudian mengenai sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ko- ta Dili, diatur dalam pasal 16 ayat 1 No 1 Tahun 2003 menentukan:
Dianggap tidak berlaku semua akte atau keputusan yang dibuat bertalian dengan harta benda tidak bergerak peninggalan pemerintah Portugis yang dianggap sebagai pemilik yang sah sam- pai dengan Tanggal 7 Desember 1975. Akte atau keputusan yang dimaksud adalah yang dibuat antara Tanggal  7  Desember  1975  dan  19 Mei  2002,  terutama  yang  dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Penjelasan  pasal  di  atas  menyatakan  bahwa  pemerintah  Timor  leste  secara  resmi  tidak mengakui  sertifikat  hak  milik  yang  diterbitkan  oleh  badan  pertanahan  nasional  Indonesia  yang dimiliki oleh warga negara asing sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
Teori perlindungan hukum Menurut Philipus M Hadjon dibedakan menjadi dua: pertama, per- lindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.  Kedua,  perlindungan  hukum  yang  represif  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  per- masalahan atau sengketa yang timbul.
Konstitusi  RDTL  Tahun  2002  belum  dapat  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  kepemilikan hak  atas  tanah  warga  Negara  Timor  Leste.  Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum atas barang atau benda yang dimiliki.  Jaminan bahwa orang itu dilindungi oleh Negara merupakan pengakuan bahwa hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan hak milik  pribadinya  dan  ia  berhak  menggunakan  dan  mengembangkan  hak  tersebut  asalkan  tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
Masyarakat Timor Leste yang sekarang harus dilindungi secara hukum mengingat hampir se- bagian tanah perumahan yang ditinggali oleh mereka merupakan peninggalan dari eks penduduk Timor Timur pasca jajak pendapat di Timor Timur Tahun 1999. Pemerintah harus membuat Un- dang-Undang  khusus  untuk  melindungi  hak  milik  warga  negaranya  agar  dikemudian  hari  tidak tejadi konflik.
Konsep  perlindungan  hukum  dalam  UUPA  jelas  bahwa  Negara  melindungi  hak  milik  atas tanah setiap warga negaranya dalam mengelola dan mengusahakan tanah tersebut.
Penyelesaian  Sengketa  tanah  di  Timor  Leste  masih  belum  dapat  diselesaikan  dengan  baik dan  menyeluruh.  Banyak  sengketa  tanah  di  Timor  leste  yang  diselesaikan  atau  setidaknya  di- tanggani  lewat  mediasi  informal  yang  dilakukan  oleh  Tua-Tua  Adat  maupun  Pemuka-Pemuka Agama setempat. dalam hal ini menunjukkan kuatnya pemahaman adat atas kepemilikan tanah
dan  masyarakat  lokal.  Namun  untuk  beberapa  kasus  sengketa  tanah  masih  diluar  kapasitas Kepala-Kepala Desa, Sesepuh Setempat, maupun Pemuka Agama.

## 3. SIMPULAN
Kepemilikan  hak  atas  tanah  bagi  warga  Timor  Leste  menurut  Konstitusi  RDTL  masih  lemah dan belum dapat menjamin secara penuh hak milik bagi warga negaranya.  Belum dapat mem- berikan kepastian hukum kepada warga negaranya mengingat pemerintah menemui kendala ka- rena  sulit  menentukan  peraturan mana  yang  akan  berlaku  di Timor  Leste mengingat  pengaruh dari Pemerintah sebelumnya (Indonesia dan Portugal). Negara sebagai penguasa hak atas tanah belum dapat membagi macam-macam hak atas tanah bagi masyarakat Timor Leste secara adil dan  merata.  Pemerintah  Timor  Leste  bisa  memakai  peraturan-peraturan  sebelumnya  yang pernah berlaku di Timor Leste mengacu pada pasal 165 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan pasal 3  ayat  1  Regulasi  UNTAET  No  1  Tahun  1999.  Rekomendasi  kepada  pemerintah  Timor  Leste bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pernah berlaku di Timor Leste dapat diadopsi oleh pemerintah Timor Leste sebelum adanya Un- dang-Undang  baru  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  kepemilikan  hak  atas  tanah. Rancangan  Undang-Undang  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  Timor  Leste  mengenai kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  telah  disahkan  oleh  Dewan  Menteri  RDTL  pada  tanggal  10 Maret 2010, dan pada bulan Januari 2012 oleh Parlamento Nasional De Timor Leste (DPR-nya Timor  Leste)  dan  sudah  dibahas  di  tingkat  komisi  harus  segera  diberlakukan  sehingga  adanya kepastian hukum tentang jaminan hak milik atas tanah bagi seseorang. Masalah tanah yang ada di  Timor  Leste  Harus  menjadi  tanggung  jawab  bersama  Peran  aktif  dari  Negara  dan  didukung oleh sumber daya manusia dapat menjadi modal dalam pembangunan fondasi hukum yang kuat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepadan Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberi- kan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ,   Bayumedia Publishing, Malang Ahmad Sodiki, 2001, Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, Dalam Rangka Penguatan
Agenda
Landreform, Penyunting. Tim Lapera, Prinsip-Prinsip
Reforma  Agraria,  Jalan  Penghidupan,  Dan
Kemakmuran Rakya t, Cetakan I, Lapare Pustaka Utama, Yogyakarta Americana Corporation, 1970, Real Estate, Encyclopedia Americana 23 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di
Bidang  Pertanahan ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta Benhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan , Margaretha Pustaka, Jakarta Boedi Harsono, 1975, Hukum Agraria Indonesia , Penerbit Djambatan, Jakarta
1994, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-  Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaannya-Jilid 1 (Hukum Tanah   Nasional), Djambatan, Jakarta 2 002, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Dalam Hubungannya        Dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001 , Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta
2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi Dan Pelaksanannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional . Cetakan kesembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta 2004, Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah ,  Edisi  I,  Cetakan Kesebelas, Penerbit Djambatan, Jakarta
Direito Dwi Mingguan,  10 Juli 2010, Hak Asasi Manusia , Penerbit Yayasan Hak, Dili Dinas Kebudayaan Provinsi Bali,1998, Pura Lempuyung Luhur , Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali Djemabut Blaang, 1998, Perumahan Dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok, Yayasan Obor   Indonesia,
Jakarta
Field Enterprises, 1972, Real Estate, The World Book Encyclopedia, Volume 16 Friedmann, 1971, The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy , steven and son,  London,  hlm  5.  Lihat juga Aminudin Ilmar, 2012, Hak Menguasai
Negara Dalam Privatisasi BUMN , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Hari Chand, 1994, Modern Jurisprudence , International Law Book series, Kuala Lumpur Hans kelsen, 2006, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Nusamedia, Bandung Henry Cambpell Black,  1991, Black’s Law Dictionary , Sixth Edition, West Publishing Co St Paul Minn Irawan  Soerodjo,  2014, Hukum  Pertanahan  (Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah) ,  Cetakan  II  Penerbit  Laksbang Mediatama , Yogyakarta
Jan  Michiel  Otto, Reele  rechtszekerheid  in  ontwikkelingslanden , Kepastian  Hukum  Di  Negara  Berkembang ,
terjemahan.  Tristan  Moeliono,  Cetakan  Pertama,  Komisi  Hukum  Nasional  Republik  Indonesia  (KHN-RI), Jakarta John Locke, 1689, Second Treatise On Government , dikutip oleh Rock Deborah, 2001, Property Law &  Human Rights , First Published, Blackstone Press Limited Aldine Place, London John M Echols dan Hasan Sadhily, 1984, Kamus Inggris Indonesia , Cetakan III,   Gramedia, Jakarta Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2008, Hak-hak Atas Tanah , Kencana, Jakarta Kartasapoetra A. G. 1983 , Pengantar Ilmu Hukum ,  Armico, Bandung. 1 984, Tanah, Masalah Tanah Dan Pelestariannya , Sumur, Bandung Kartasapoetra A. G. dkk, 1991, Hukum Tanah (Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah) , Cetakan Kedua, Pt Rineka Cipta, Jakarta Komarudin, 1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Permukiman, Yayasan REI-Rasindo, Jakarta Marzuki Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum , Cetakan I, Fajar Interpratama, Surabaya Maria S.W Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya,  Penerbit  K ompas,
Jakarta 2 005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan
Implementasi , Kompas, Jakarta Macpherson, 1989, property : Mainstream And Critical Positions. Pemikiran Dasar Tentang  Hak  Milik ,  cet pertama. Terj. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia, Jakarta
Maclver R. M, 1947, The web of government. Jaring Pemerintahan . Terj.Harun Al Rasyid dan Sutresna Sastradidjaja. Cetakan 1. Yasaguna. Jakarta. Meuwissen, 2007, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan
Filsafat  Hukum ,  Pt  Refika
Aditama, Bandung. Mochtar Kusumaatmadja, 1968, Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Korban Perang , Bina Cipta, Bandung,
Mulyadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Harta Kekayaan : Kedudukan
Berkuasa  &  Hak  Milik
(Dalam Sudut Pandang Kuh Perdata) , Kencana, Jakarta Muhammad Bakrie, 2011, Hak Menguasai Oleh Negara (Paradigma Baru untuk   Reforma Agraria) , Universitas Brawijaya, Press, Malang Parlindungan A. P, 1994, Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria , Mandar Maju,
Bandung Philipus M Hadjon, 1989, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Pt
Bina Mulia,
Surabaya
1997, Tentang Kewenangan , Majalah Yuridika No 5 dan No 6   Tahun  XII,  September-Oktober 1997, Fakultas Hukum Universitas Airlanga, Surabaya
2000 , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada  University Press, Yogyakarta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia ,
Jakarta
Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti,
Bandung
Satjipto Raharjo, 2009, Hukum Progresif , Genta Publishing, Yogyakarta
1983, Permasalahan Hukum Di Indonesia , Alumni, Bandung 1982, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung
1986, Hukum Dan Masyarakat , Penerbit Angkasa, Bandung
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers, Jakarta Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Dan Politik Agraria , Universitas Terbuka,   Karunika, Jakarta Sudargo Gautama, 1990, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria , Citra Aditya Bakti, Bandung, Suwitra I Made, 2010, Eksistensi Hak Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Adat   Di  Bali ,  Logos  publishing,
Bandung
Tim Penyusun Kasus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa 1996, Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia , Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka,  Jakarta, Utrecht, 1960, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Cetakan VI, Pt Penerbitan Dan
Balai Buku Ichtiar, Jakarta Urip Santoso, 2007, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana,
Jakarta
2012, Hukum Agraria , Kencana, Surabaya 2014, Hukum Agraria (Kajian Komprehensif) , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
2014, Hukum Perumahan , Kencana, Jakarta Widnyana I Made, 2014, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase , Cetakan Ketiga, Pt. Fikahati
Aneska. Bandung Zainuddin H. Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta