## EFEKTIFITAS DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MARENGAN DAYA KABUPATEN SUMENEP

## Oleh:
Enza Resdiana 1) , Irma Irawati P. 2)
1) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Madura, 2) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Madura
Email : enza.resdiana@gmail.com 1) , Irma@wiraraja.ac.id 2)

## Abstrak
Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu  strategi  untuk  memberdayakan  masyarakat  dengan  adanya  DD  oleh  pemerintah.  Pada dasarnya baik dan buruk kinerja aparatur desa akan memberikan citra terhadap desa tersebut di  mata  masyarakat.  Kinerja  pemerintahan  desa  saat  ini  banyak  dijumpai  penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih  maju  dan  berkembang,  Di  sinilah  pentingnya  peran  masyarakat  sebagai  pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor  jalanya  pembangunan  di  desa.  Sehingga  nantinya  diharapkan  DD    dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Penelitian ini dikaji  menggunakan  metode  kualitatif  yang  semua  pemaparan  mengenai  Efektivitas  Dana Desa  dalam  mendukung  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Marengan  Daya  Kabupaten Sumenep,  dengan  tekhnik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara, mengumpulkan  data  dari  dokumen  dan  catatan,  dan  memperoleh  data  dengan  cara pengamatan  langsung  terhadap  gejala  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan Efektivitas  Dana  Desa  dalam  mendukung    Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Marengan Daya Kabupaten Sumenep masih kurang efektif. Hal ini lihat dari  konteks pencapaian tujuan masih kurang sesuai harapan masyarakat, konteks integrasi kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi pemerintah desa, sehingga masyarakat kurang memahami program yang  dibuat  dan  kurang  mendukung  program  tersebut.  Dari  konteks  adaptasi,  sarana  dan prasarana kurang menunjang sehingga menghambat peningkatan kemampuan masyarakat.
Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintahan Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.Pengelolaan  keuangan desa  menjadi  wewenang  desa  yang dijabarkan  dalam  Peraturan  Desa  (Perdes) tentang  anggaran  dan  pendapatan  belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan  yang  berasal  dari  pendapatan asli  desa  seperti  hasil  usaha  desa,  hasil swadaya  dan  partisipasi,  hasil  gotong royong  dan  lain-lain  pendapatan  asli  desa yang sah.
Menurut  Doller  &  Wallis  (2001), Alokasi  Dana  Desa  berperan  penting  dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa.  Efektifitas  dan  efisiensi  penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota
ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut  menjadi  sangat penting,  karena  keduanya  merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan  desentralisasi  (Ahmad  Erany Yustika,  2008).  Alokasi dana  desa sebagian besar digunakan untuk
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini  desa  telah  berkembang  menjadi berbagai  bentuk  pemberdayaan  sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil, makmur,  dan  sejahtera.  Desa  memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.
Pengelolaan DD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam  Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut  menunjukkan  komitmen  dari pengambil  keputusan  bahwa  pengelolaan DD harus mematuhi kaidah good governance  yang  harus  dilaksanakan  oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang  telah diberikan  oleh  pemerintah  agar  sesuai dengan  tujuannya.  Pengelolaan  DD  di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep, masih terdapat beberapa permasalahan  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  sampai  dengan  pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak  sedikit.  Di  setiap  desa  diberikan Dana  Desa  setiap  tahun  dengan  jumlah tertentu dengan tujuan untuk
pembangunan  desa  tersebut.  Berdasarkan dari  data  APBDes  jumlah  Dana  DD  yang ada  di  Desa  Marengan  Daya  Kecamatan Kota tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.081.796.800;00
Pada penelitian ini mengkaji Pengelolaan  DD  di  Desa  Marengan  Daya Kabupaten  Sumenep,  sebagian  besar pemerintah desa memfokuskan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan  infrastruktur  desa,  seperti halnya di desa marengan daya, Penyaluran Dana Desa  di  Desa Marengan Daya,  yaitu pembangunan plengsengan, jembatan kecil,  dan  perbaikan  jalan  aspal  dan  jalan paving.  Kegiatan  infrastruktur  desa  ini menghabiskan  biaya  Rp.  689.466.000;00 sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat  yang  nampak  hanya    pada pelayanan  kesehatan/posyandu  balita  dan lansia.  Kegiatan  ini  menghabiskan  dana sebesar Rp. 66.169.100;00 padahal masyarakat  di  Desa  Marengan  Daya identik dengan wilayah pertanian.
Banyaknya  potensi  yang  ada  di  Desa marengan  daya  dapat    meningkatan perekonomian  dan  pemberdayaan.  Karena itulah  desa  bisa  lebih  mapan  jika manusianya  juga  ikut  dibangun,  seperti Membuat  lahan  pertanian  yang  produktif ataupun menciptakan berbagai alat pertanian yang tepat guna untuk
meningkatkan produktivitas petani di desa, dan Membangun sektor-sektor UKM  yang kreatif  dan  produktif  yang  menyerap banyak tenaga kerja. Sesuai dengan tujuan dari  Dana  Desa  adalah  untuk  membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan  kegiatan  pemerintah  dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja  dan  kesempatan  berusaha  bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  yang  memuat  tentang  pelimpahan wewenang  pemerintah  kepada  daerah untuk mengatur hal tersebut, daerah diberi hak  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  daerahnya  masing-masing berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini akan  semakin  menambah  peran  strategis pemerintah  dalam  menempuh  kebijakan yang  dapat  melahirkan  program  atau kegiatan  pembangunan  secara  terpadu, termasuk  didalamnya  upaya  yang  mampu menggerakkan  peran  serta  masyarakat dalam  pembangunan  desa.  Pembangunan yang  bisa  dilakukan  di  daerah  pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat  serta  pengembangan  ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi  masyarakat  sangat  efektif  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa,  dengan  adanya  dana  desa  ini  maka setiap desa wajib melakukan
pembangunan  desa,    dan  merubah  pola pikir  serta  sikap  mental  mereka,  salah satunya  melalui  program-program  yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
Upaya  pemberdayaan  masyarakat harus  menjadi  komitmen  utama  dari seluruh  jajaran  aparatur  desa  marengan daya  yang  mengamban  tugas  dibidang pemberdayaan masyarakat maupun dibidang  pelayanan  lainnya  yang  ada  di desa,  sehingga  secara  proaktif  pemerintah desa  merancang  berbagai  kebijakan  dan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Mengingat dana  yang  diberikan  begitu  besar,  maka harus  dikelola  dengan  sebaik  mungkin. Pada  peningkatan  ekonomi  desa  maka diperlukan  pelibatan  masyarakat  sekitar terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas  maka  penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  dengan  judul  : Efektifitas  Dana  Desa  Dalam  Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## 2.1 Pengertian Efektivitas
Menurut  Gie  (2000),  efektivitas adalah  keadaan  atau  kemampuan  suatu kerja  yang  dilaksanakan  oleh  manusia untuk  memberikan  hasil  guna  yang diharapkan.  Sedangkan  Gibson  (1984) mengemukakan  bahwa  efektivitas  adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan  hubungan  antar  produksi, kualitas,  efisiensi,  fleksibilitas,  kepuasan, sifat  keunggulan  dan  pengembangan. Menurut  Mardiasmo  (2004),  Efektivitas adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila suatu  organisasi  berhasil  mencapai  tujuan, maka  organisasi  tersebut  dikatakan  telah berjalan dengan efektif.
Duncan  yang  dikutip  Richard  M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektrivitas  Organisasi”  mengatakan mengenai  ukuran  efektivitas,  sebagai berikut:
1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan  pentahapan,  baik  dalam arti  pentahapan  pencapaian  bagian- bagiannya  maupun  pentahapan  dalam arti  periodisasinya.  Pencapaian  tujuan
terdiri  dari  beberapa  aktor,  yaitu:  (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan,(2) sasaran merupakan target  yang kongktit,  (3) dasar hukum ( Duncan, dalam Steers 1985:53).
2. Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap tingkat  kemampuan  suatu  organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi  dengan  berbagai  macam organisasi  lainnya.  Integrasi  terdiri dari  beberapa  faktor,  yaitu  :  (1) prosedur (2) proses sosialisai. ( Nazarudin, dalam Claude 1994:13).
3. Adaptasi  adalah  proses  penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan  suatu  individu  terhadap perubahan–perubahan  yang  terjadi  di lingkungannya.  Adaptasi  terdiri  dari beberapa faktor, yaitu : (1)
peningkatan  kemampuan  (2)  sarana dan prasarana. ( Duncan, dalam Steers 1985:53).

## 2.2 Pengertian Dana Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (“PP  8/2016”)  Pasal  1 angka  2  PP  8/2016  memberikan  definisi dana  desa  sebagai  berikut:  Dana  Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang
ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  37  Tahun  2007  pasal  22  bagian keempat berbunyi :
1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang  pembiayaannya  bersumber dari  Alokasi  Dana  Desa  dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana desa  dengan  mengacu  pada Peraturan Bupati/Walikota.
2. Penggunaan  anggaran  Alokasi Dana  Desa  adalah  sebesar  30% untuk  belanja  aparatur  serta operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:
a. Biaya perbaikan sarana public.
b. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
c. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
d. Pengembangan sosial budaya.
2.3 Pengertian

## Pemberdayaan

## Masyarakat
Robinson  (1994)  menjelaskan  bahwa pemberdayaan adalah suatu  proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa
pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang  berarti  memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. adanya pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan untuk:
1) Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
2) Menciptakan  lingkungan  yang memiliki  etos  kerja  yang  baik sehingga  mampu  menciptakan kondisi  kerja  yang  sehat  dan saling menguntungkan.
3) Menciptakan  masyarakat  yang memiliki  kesadaran  tinggi  akan potensi  diri  dan  lingkungan  di sekitarnya dengan baik.
4) Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban  atas  tindakan  mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
5) Menambah  kemapuan  berpikir dan  bernegosiasi  atau  mencari
solusi  terhadap  permasalahan- permasalahan yang mungkin
ditemui dalam lingkungannya.
6) Memperkecil  angka  kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi  dan  kemampuan  dasar yang dimiliki masyarakat

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan adalah  Deskriptif  Kualitatif    dimana menurut  Arikunto  (2006  :  129).  Subyek penelitian  kualitatif  diperoleh  terdiri  dari tiga  macam  yaitu  person,  place,  paper. Dilihat  dari  jenisnya,  dapat  dibedakan menjadi : Data primer  dan  Data  Sekunder, Data  Primer Yaitu  data  yang  diperoleh peneliti  dari  sumber  asli  (langsung  dari informan) yaitu Kepala Desa, Aparat Desa dan Masyarakat. Data Sekunder
Merupakan  data  yang  diperoleh  dari sumber kedua (bukan orang pertama bukan asli)  yang  memiliki  informasi  atau  data tersebut.  Selain  sumber  primer  dalam penelitian  ini  data  sekunder  diperoleh melalui arsip, laporan, buku-buku, dokumentasi,  data  statistik,  serta  dari pengamatan obyek yang dilakukan peneliti Adapun  fokus  yang  diangkat  penulis dalam  rencana  penelitian  ini  digunakan teori  pengukuran  efektivitas  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Duncan  (dalam Steers 1985:53),  yaitu  Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.
Analisis  data  menurut  Milles  dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara terus-menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam analisis  data  tersebut  meliputi  Reduksi Data,  Penyajian  Data  dan  Penarikan kesimpulan atau verifikasi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  dana  desa  dalam  upaya peningkatan  pemberdayaan  masyarakat  di desa  marengan  daya  melalui  tiga  fokus penelitian  meliputi:  pencapaian  tujuan, integrasi dan adaptasi. Berikut pembahasan:

## 4.1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan yang  harus  dipandang  sebagai  suatu proses.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh pemerintah desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan  masyarakat  diperkirakan akan  menunjukkan  hasil  dalam  kurun waktu  yang  cukup  lama.  Hal  tersebut dipengaruhi  dengan  keadaan  lingkungan serta  terbatasnya  dana  yang  dimiliki.Dana desa  merupakan  kebijakan  yang  baru  bagi desa  itu  sendiri,  banyak  kalangan  yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparatur pemerintah  desa  itu  sendiri,  terutama
dalam pengelolaan keuangan yang bussiness process -nya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah.
Menurut  Nugroho  (2014),  bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya  Sumber  Daya  Manusia  yang cakap  menjadi  faktor  untuk carry  out kebijakan  publik  yang  efektif. John  P (2015)  pun  berpendapat  bahwa  lemahnya sumberdaya  menjadi  salah  satu  faktor implementasi  kebijakan  tidak  efektif  dan tidak  tepat  sasaran  yang  mengakibatkan pelaksanaan  pembangunan  tidak  berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukan kepada suatu ukuran tingkat  kesesuaian  antara  hasil  yang dicapai  dengan  hasil  yang  diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan  melalui  dokumen  perencanaan pembangunan desa.
Berdasarkan  Permendesa  nomor  5 Tahun  2015  tentang  penetapan  prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan prioritas kebutuhan masyarakat
desa.Pemberdayaan merujuk pada serangkaian  tindakan  yang  dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat  yang  kurang  atau  belum berdaya,  berkekuatan,  danberkemampuan menuju  keberdayaan.  Oleh  karena  itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya tahu kemampuan.
Sebagaimana
dikemukakan Duncan  yang  dikutip  Richard  M.  Steers (1985:53)  dalam  bukunya  “Efektivitas Organisasi”, mengatakan mengenai ukuran pencapaian tujuan efektivitas adalah keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan harus  dipandang  sebagai  suatu  proses. Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian  tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan,  baik  dalam  arti  pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan  dalam  arti  periodisasinya. Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa faktor,  yaitu:  Kurun  waktu,  dan  sasaran yang merupakan target kongkrit.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa usaha pencapaian tujuan yang dilakukan pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan  masyarakat  masih  kurang efektif.  Pencapaian  tujuan  dapat  tercapai dengan  baik  selama  kurun  waktu  tertentu, maka  pemerintah  desa  harus  mempunyai
rencana strategis dan tujuan strategis  yang telah  dibuat  untuk  dilaksanakan  oleh keseluruhan anggota organisasi  agar dapat mencapai  target  waktu  yang  sudah ditentukan.
Penentuan  agar  pencapaian  tujuan yang  telah  ada  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan  waktu  yang  ditentukan,  dalam menentukan  waktu  untuk  pencapaian keberhasilan  tidak  bisa  ditentukan  dengan cepat, karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan  melainkan  hal-hal  lain  yang dapat  mendorong  keberhasilannya  juga perlu  diperhatikan. Usaha  pencapaian tujuan  tidak  akan  lepas  dari  adanya sasaran.  Sasaran  dari  pengelolaan  dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan  masyarakat  belum  tercapai dengan  baik,  dikarenakan  kurangnya transparansi pemerintah dalam pengeloaan dana  desa  dalam  upaya  peningkatan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat  kurang memahami program  – program yang dibuat pemerintah desa.

## 4.2. Integrasi
Integrasi  mempunyai  pengertian pengukuran  terhadap  prosedur  dan  tingkat kemampuan  organisasi  untuk  mengadakan sosialisasi  mengenai  pengelolaan  dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa Marengan  Daya. Suatu  prosedur  sangat
penting untuk dilaksanakan guna terciptanya  efektivitas  dana  desa  dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa Marengan Daya. Tahap demi  tahap  hendaknya  harus  dilakukan, dengan  adanya  prosedur  maka  dalam meningkatkan  penmberdayaan  masyarakat di  desa  Marengan  daya    bisa  berjalan sesuai yang diharapkan.
Suatu  prosedur  sangat  penting untuk  diperhatikan  dan  dilaksanakan secara  benar  oleh  tim  pelaksana  program, agar  terciptanya  efektivitas  dana  desa dalam  upaya  peningkatan  pemberdayaan masyarakat  terarah  dan  teratur.  Tahapan demi  tahapan  hendaknya  harus  dilakukan oleh  tim  pelaksana,  karena  apabila mengikuti  prosedur  tersebut  dengan  baik maka masyarakat dapat mudah memahami informasi  terkait  pengelolaan  dana  desa dalam  upaya  peningkatan  pemberdayaan masyarakat.
Sosialisasi merupakan suatu konsep  yang  dapat  dimaknai  sebagai sebuah  proses  dimana  kita  belajar  melalui interaksi  dengan  orang  lain  tentang  cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana hal  tersebut  merupakan  hal-hal  yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi  sosial  yang  efektif.  Sosialisasi berlangsung  selama  hidup  kita.  Pada dasarnya, sosialisasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan
masyarakat  yaitu  memberikan  dasar  atau fondasi kepada tiap individu pada masyarakat  dalam  menciptakan  partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
Tujuan  inti  dari  sosialisasi  adalah memberikan  pemahaman  dan  pengertian kepada  subyek  sosialisasi  dengan  harapan dapat  diterima  dengan  baik  oleh  subyek sosialisasi.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi menjadi pemeran utama dan telah memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam proses  meningkatkan  kinerja  organisasi dan juga meningkatkan pelayanan informasi mengenai pengelolaan dana desa dalam  upaya  peningkatan  pemberdayaan masyarakat.  Sedangkan  sasaran  sosialisasi yaitu  perangkat  desa,  tokoh  masyarakat dan masyarakat supaya  dapat  memberikan dukungan  serta  usulan  dan  aspirasi  dalam perencanaan program kegiatan.
Duncan  yang  dikutip  Richard  M. Steers (1985: 53) dalam bukunya “Efektivitas  Organisasi”  mengemukakan bahwa  pengintegrasian  adalah  pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi  untuk  mengadakan  sosialisasi, pengembangan  konsensus  dan  komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.  Integrasi  terdiri  dari  beberapa faktor, yaitu: Prosedur dan proses sosialisasi.
Terkait pendapat tersebut menunjukan bahwa walaupun pada akhirnya  penyusunan  rencana  kegiatan Dana Desa  yang tertuang dalam RPJMdes dapat  terselesaikan  dengan  baik.  Namun karena  rencana  yang  dihasilkan  tidak berdasarkan  aspirasi  masyarakat  serta kurangnya  transparasi  informasi  dari pemerintah  desa,maka  dapat  dikatakan bahwa dalam proses sosialisasi perencanaan  pengelolaan  alokasi  dana desa  dalam  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat  Di  Desa  Marengan  daya Kecamatan  Kota  sumenep  masih  kurang efektif.

## 4.3. Adaptasi
Adaptasi  dapatlah  disebut  sebagai sebuah  strategi  aktif  manusia.  Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara  kondisi  kehidupan  dalam menghadapi  perubahan.  Dalam  penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan pemerintah desa khususnya  dalam  mengelola  dana  desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan  yang  ingin  dicapai dari  pengelolaan  dana  desa  dalam  upaya peningkatan  pemberdayaan  masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut  meliputi  kemandirian  berpikir, bertindak  dan  mengendalikan  apa  yang mereka  lakukan. Proses  adaptasi  yang
dilakukan  pemerintah  desa  adalah  dengan menyusun  strategi  mengenai  pengelolaan dana  desa  dalam  upaya  peningkatan pemberdayaan masyarakat. Karena strategi dalam pemilihan dan penyampaian informasi  terkait  program  peningkatan pemberdayaan  masyarakat  tersebut  sangat diperlukan untuk dapat membentuk pemahaman masyarakat pentingnya program tersebut.
Agar pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, perlunya pengawasan pemerintah  desa  terhadap  setiap  program kerja  yang  dibuat  dan  juga  ada  evaluasi dan  fungsi  kontrol  dari  pihak  kecamatan, karena  bagaimanapun  dari  kecamatan khususnya  dari  tim  verifikasi  kecamatan seperti UPT Cipta Karya, UPT Binamarga, serta partisipasi  dan dukungan masyarakat juga  sangat  mendukung  tercapainya  suatu program.  Selain  itu  sarana  dan  prasarana juga  mendukung  untuk  pencapaian  tujuan peningkatan  pemberdayaan  masyarakat, karena jika sarana dan prasarana terpenuhi maka hal ini dapat menunjang peningkatan kemampuan  yang  dimiliki  masyarakat desa  Marengan  Daya.  Duncan  yang dikutip  Richard  M.  Steers  (1985:  53) dalam  bukunya  “Efektivitas  Organisasi” mengemukakan bahwa pengertian adaptasi adalah  proses  penyesuaian  diri  yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu
individu  terhadap  perubahan–perubahan yang  terjadi  di  lingkungannya.  Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Peningkatan  kemampuan,  sarana  dan prasarana.
Terkait dengan teori tersebut menunjukkan  bahwa  program  terkait peningkatan  pemberdayaan  masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Karena masyarakat desa Marengan Daya memiliki potensi dan bakat yang berbeda – beda. Dan dalam hal sarana  dan  prasarana  yang  mendukung kegiatan program masih kurang menunjang, seperti pada pelatihan menjahit  ada  yang  menerima  bantuan peralatan  menjahit  da  nada  yang  tidak dapat. Hal ini dapat menghambat peningkatan  kemampuan  yang  dimiliki masyarakat.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan Pencapaian Tujuan. Penggunaan Alokasi  dana  desa  memang  telah  sesuai dengan  rencana,  namun  belum  100% terlaksana  degan  baik  tetapi    masyarakat masih kurang menikmati program– program terkait pemberdayaan masyarakat. Integrasi, rencana yang dihasilkan  tidak  berdasarkan  aspirasi masyarakat  serta  kurangnya  transparasi informasi dari pemerintah desa.  Adaptasi, Peningkatan  pemberdayaan  masyarakat
masih  kurang  sesuai  dengan  harapan masyarakat.  Karena  masyarakat  desa Marengan  Daya  memiliki  potensi  dan bakat  yang  berbeda–beda.  Dan  dalam  hal sarana  dan  prasarana  yang  mendukung kegiatan  program  masih  kurang  memadai dan kurang menunjang program.
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah tujuan  dari  suatu  program  dapat  tercapai perlu  adanya  kerjasama  yang  baik  antara pemerintah  desa  dengan  masyarakat, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah  desa  dan  masyarakat  sekitar dalam  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang diharapkan. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, perlunya pengawasan pemerintah  desa  terhadap  setiap  program kerja  yang  dibuat  dan  juga  ada  evaluasi dan fungsi kontrol.

## DAFTAR PUSTAKA
Eko  Atmojo,  Muhammad  dkk,  Efektivitas Dana  Desa  untuk  Pengembangan Potensi
Ekonomi Berbasis Partisipasi  Masyarakat  di  Desa Bangunjiwo, Jurnal Ilu
Pemerintahan,  FISIP  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Hardiawan,  Hari.  Efektivitas  Program Pembinaan  Dinas  Sosial  pada
Wanita  Pekerja  Seks  di  Kota Cilegon.  Skripsi,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Haris,  Dian  Rasdiyanah,  2015.Efektivitas Pengelolaan Zakat,Infaq dan
Sedekah  pada  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kota  Kendari.  Skripsi,
Fakultas Ekonomi, Universtas Halu
Oleo.
Korniti Kila, Kristina. Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat  di  Desa  Miau  Baru
Kecamatan  Kombeng  Kabupaten
Kutai.  Jurnal  Adminitrasi  Negara, Volume 5, Nomor 1, 2016
Mardiasmo, 2004. Otonomi dan
Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Nurhayati,  M.Pd,  Dr.  Dies.  Efektivitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan  dan  Pemberdayaan
Masyarakat. Jurnal Pendidikan Ekonomi,  Kewirausahaan,  Bisnis, dan Manajemen, Volume 1, Nomor
2, Desember 2017.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  72  Tahun  2005  Tentang Desa  (c.72)  Jakarta,  Pemerintah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014
tentang Dana Desa, Jakarta, Pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi  Dana  Desa  (“Permenkeu 49/2016”)  dan  PP  60/2014  beserta perubahannya:
Sugiyono,  2009,  Memahami  Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung
Suharsimi,  Arikunto,  2006,  Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta Suharto, Edi.2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Timur Bandung:
PT.Refika Aditama.
Sukanto, Azwardi.”efektifitas alokasi dana desa  (ADD)  dan  kemiskinan  di provinsi  sumatera  selatan”.Jurnal Ekonomi  Pembangunan,  Volume 12, Nomor 1, Juni 2014.
Sulastri,  Nova.  Efektivitas  Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan  Pembangunan  Fisik
Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.
Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  dan
Bisnis, Universitas Halu Oleo.
Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  :  140/690/SJ tanggal  22  Maret  2005  tentang Pedoman Alokasi Dana Desa
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah.