## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGATURAN  PEMBATASAN  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DI SEKTOR  PERTAMBANGAN  BATUBARA  DITINJAU  DARI  UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

## Hartana
Universitas Bung Karno E-mail: hartana_palm@yahoo.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords:
Expansion Arrangements, Group Companies, Limited Liability Companies With regard to the growth of the coal mining business in Indonesia, of course, it must be balanced with the fulfillment  of  the  provisions  of  the  applicable  laws and  regulations,  so  the  purpose  of  this  study  is  to analyze  the  Expansion  Restrictions  of  Group Companies  in  the  Coal  Mining  Sector.  40  of  2007 concerning  Limited  Liability  Companies.  This  study uses  a  juridical  empirical  research  method,  namely the  procedure  used  to  solve  research  problems  by examining secondary data first and then proceeding with conducting research on primary data in the field. The type of research used is library research and field research.  The  result  of  the  research  is  that  the restrictions  on  the  formation  of  a  company  group layer (children, grandchildren and great- grandchildren)  are  not  regulated  in  Law  no.  40  of 2007  concerning  Limited  Liability  Companies.  The restrictions  are  faced  with  Law  no.  5  of  1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and  Unfair  Business  Competition.  This  is  related  to the  threshold  number  and  indications  of  violating Law  no.  5  of  1999  concerning  the  Prohibition  of Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition.  Furthermore,  in  Law  no.  40  of  2007 concerning Limited Liability Companies, interlocking directors are not prohibited, but in this case business actors must be careful and do not violate Law no. 5 of 1999  concerning  the  Prohibition  of  Monopolistic
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Practices  and  Unfair  Business  Competition, particularly in relation to concurrent positions.
Abstrak
Kata kunci: Ekspansi, Perusahaan
Group, Perseroan Terbatas Corresponding Author: Hartana Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan  batubara  di  Indonesia  tentunya harus  diimbangi  dengan  pemenuhan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah  menganalisis  Pengaturan  Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan  Batubara  Ditinjau  dari  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  bersifat  yuridis  empiris,  yaitu  cara prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data primer  di  lapangan.  Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  Penelitian  Kepustakaan  dan Penelitian  Lapangan.  Hasil  penelitian  adalah Pembatasan pembentukan layer perusahaan group (anak,  cucu  dan  cicit)  perusahaan  tidak  diatur  di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas.  Adapun  pembatasannya dihadapkan  pada  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Hal  ini  terkait dengan  angka threshold dan  indikasi  melanggar Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Selanjutnya,  Dalam  Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, interlocking  directors tidak  dilarang,  tetapi  dalam hal  ini  pelaku  usaha  harus  hati-hati  dan  jangan sampai  melanggar  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  khususnya  terkait dengan hal jabatan rangkap.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Sepuluh  tahun  terakhir  terdapat  pertumbuhan  perusahaan  pertambangan batubara  di  Indonesia  yang  sangat  pesat.  Hal  ini  dikarenakan  meningkatnya permintaan  batubara  sebagai  pasokan  energi di  masa  mendatang  yang membuat industri  ini  memiliki  daya  tarik  yang  sangat  besar  bagi  para  investor.  Batubara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia.
Pertumbuhan  perusahaan  pertambangan  batubara  di  Indonesia.  Banyak perusahaan  batubara  mengajukan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP).  Menurut  Jero Wacik,  pemerintah  telah  menetapkan  proyek  membangun  PLTU,  selain  proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap II yang mayoritas PLTU batubara, ditambah lagi PLTU 7.000  MW  yang  merupakan  terobosan  untuk  mengantisipasi  kurangnya  pasokan listrik di Jawa pada 2018 (Dhany, 2014).
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan tetap berlanjut. Proyek pembangkit listrik tersebut ternaung dalam program 35.000 MW dan diharapkan dapat selesai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2015. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 MW bukanlah proyek infrastruktur yang  ambisius.  Pada  kesempatan  yang  sama,  Presiden  Joko  Widodo  juga mengatakan  bahwa  pemerintah  punya  utang  kepada  rakyat  yang  harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik (Dhany, 2015).
Melihat  kondisi  demikian,  kebutuhan  supply  batubara  diprediksi  akan meningkat  dikarenakan  dari  total  pembangkit  listrik  35.000  MW  yang  akan dibangun  oleh  pemerintah  dengan  menggandeng  pihak  swasta,  mayoritas  (65%) pembangkit listrik tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Melalui tambahan pembangunan PLTU ini, maka Indonesia membutuhkan ± 200 juta ton batubara  setiap  tahun.  Indonesia  merupakan  salah  satu  produsen  dan  eksportir batubara  terbesar  di  dunia.  Hasil  perhitungan  sumber  daya  yang  dilakukan  oleh Pusat  Sumber  Daya  Mineral  Batubara  dan  Panas  Bumi,  Kementerian  ESDM menunjukkan bahwa sumberdaya batubara Indonesia sampai dengan tahun 2015 ini  adalah  sebesar  126.609,34  juta  ton  batubara,  sedangkan  cadangan  batubara sebesar 32.263,68 juta ton.
Tidak  mengherankan  apabila  sejalan  dengan  itu  jumlah  perusahaan pertambangan batubara di Indonesia pun tumbuh pesat khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia  biasanya  berbentuk  group.  Tercatat  terdapat  30  group  yang  bergerak dalam  industri  pertambangan  Indonesia,  di  antaranya  adalah BUMI  Plc  Group , ADARO Group , BAYAN Group , INDIKA Group , BANPU Group , BA Group , BORN Group , TANITO  Group , ASTRA  Group , SINAR  MAS  Group dan  masih  banyak  yang  lainnya (Central  Data  Mediatama  Indonesia  (CDMI),  2014:  9).  Dominasi  keberadaan perusahaan group dibandingkan perusahaan tunggal di Indonesia ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan  berskala  besar  tidak  lagi  dijalankan  melalui  bentuk perusahaan tunggal, tetapi mengunakan konstruksi perusahaan group .
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Perusahaan-perusahaan group tersebut terus melakukan ekspansi bisnisnya di sektor pertambangan batubara. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya dan memberikan sumbangan pada peningkatan ekonomi dan sosial  lingkungan  yang  lebih  luas.  Untuk  mencapai  tujuannya,  perusahaan- perusahaan group tersebut  menghadapi  persaingan  yang  semakin  ketat  dari pesaing-pesaing  yang  mempunyai  tujuan  yang  sama,  dengan  produk  yang ditawarkan serta cara-cara yang hampir sama pula.
Perusahaan-perusahaan  melakukan  ekspansi  melalui merger ,  akuisisi  atau membentuk  perusahaan  baru  dengan  maksud  dapat  mengurangi  perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Selain itu, ekspansi melalui merger , akuisisi atau  membentuk  perusahaan  baru  akan  mendorong  perusahaan  memiliki  jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal.
Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri pertambangan batubara harus mengacu pada Pasal 33  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  yang  mengamanatkan  penguasaan  negara atas sumber-sumber alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini  juga  termasuk  orientasi  dari  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  yakni  demi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pasal  33  UUD 1945  menyebutkan  bahwa: “Cabang -cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  negara;  dan  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat.  Pasal  33  UUD  1945  menyebutkan  bahwa:  “Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Selain  UUD  1945,  terdapat  undang-undang  lain  yang  mengatur  tentang pemanfaatan sumber daya dan industri strategis, yaitu Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 2 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai dari negara untuk: a.  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubunganhubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  bumi,  air  dan  ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.
Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa:
“Monopoli adalah penguasaan atas produ ksi dan atau pemasaran barang dan atau  atas  penggunaan  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha  atau  satu kelompok  pelaku  usaha.  Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
Undang-Undang  tersebut  di  atas,  yaitu  Pasal  33  UUD  1945,  Pasal  2  UUPA Tahun 1960 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memiliki penekanan dan perhatian khusus yang sama mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada 2 (dua) hal penting yang menjadi penekanan dan perhatian khusus dari ketiga undang-undang tersebut, yaitu :
1. Cabang produksi strategis, kekayaan alam, dan pemasaran barang atau jasa yang  berdampak  pada  hajat  hidup  orang  banyak  harus  dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola oleh negara, dan dalam pengelolaannya, negara dapat menunjuk BUMN atau lembaga negara lainnya.
2. Tujuan  utama  dari  penguasaan,  pemanfaatan  dan  pengelolaan  negara tersebut adalah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Akan  tetapi,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  industri pertambangan  batubara  (termasuk  sumber  daya  alam  strategis)  di  Indonesia seperti  mengabaikan  keberadaan  Pasal  33  UUD 1945  tersebut.  Padahal,  Pasal  33 UUD  1945  adalah  warisan  para  founding  fathers  guna  mengatur  perekonomian nasional. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut tampak pada sektor hulu industri  pertambangan  batubara  yang  dikuasai  oleh  perusahaan  swasta  nasional maupun luar negeri, bukan oleh negara atau Perusahaan Negara (BUMN).
Perlu dipahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri negara yang menginginkan bangsa ini berjalan di atas kepentingan Indonesia yang berasas  kekeluargaan  dengan  tujuan  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan makmur  beserta  seluruh  perangkatnya  dibentuk  untuk  menjalankan  amanat  itu demi  tercapainya  tujuan  nasional.  Sementara itu,  perusahaan  swasta  yang  sedari awal  didirikan  dengan  maksud  mencari profit sebesar-besarnya  tidak  dapat dipercaya  untuk  mengelola  sumber-sumber  ekonomi  strategis  negara  demi kemakmuran rakyat.
Praktik  monopoli  sebenarnya  tidak  berpengaruh  langsung  kepada  rakyat, tetapi  dampak  yang  diakibatkan  langsung  ke  pemerintahan  dan  akibat  dari  itu rakyat juga yang merasakannya. Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian.  Monopoli  diartikan  sebagai  suatu  hak  istimewa  ( privilege )  yang menghapuskan persaingan bebas yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Pasar bebas harus bebas dari monopoli atau penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh  sejumlah  pelaku  usaha  maka  terbuka  peluang  untuk  menghindari  dan mematikan  bekerjanya  mekanisme  pasar  ( market  mechanism ),  sehingga  harga- harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.
Sektor  pertambangan  batubara  rentan  terjadi  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat, baik dalam penguasaan areal, kepemilikan saham dan pemasaran  batubara.  Fenomena  yang  terjadi  di  sektor  pertambangan  saat  ini adanya  penguasaan  oleh  perusahaan-perusahaan  berbentuk  group.  Indonesia belum  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  perusahaan  group.  Kerangka  pengaturan  perusahaan  yang  tergabung dalam perusahaan group masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Oleh karena  itu,  hingga  saat  ini  belum  ada  pengakuan  yuridis  terhadap  perusahaan group.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti  lebih  lanjut  Ekspansi  Perusahaan  Group  Pada  Sektor  Pertambangan Batubara  Di  Indonesia  dalam  bentuk penulisan  dengan  judul  “PENGATURAN PEMBATASAN  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DI  SEKTOR  PERTAMBANGAN BATUBARA  DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  NO.  40  TAHUN  2007  TENTANG PERSEROAN TERBATAS” .

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  merumuskan  rumusan  masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pengaturan  Ekspansi  Perusahaan  Group  Ditinjau  Dari  Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

## A. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan. Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Kepustakaan  dan Penelitian Lapangan. (Peter Mahmud, 2014: 133).

## B. PEMBAHASAN
Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang berupaya melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha dengan motif dan latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya proses pengembangan usaha ini harus ada suatu pembatasan sebagai filter atau penyaring, sehingga tidak semua perusahaan dapat  melakukan  ekspansi  dengan  semaunya,  dengan  demikian  tidak  terjadi lonjakan ekspansi usaha.
Lonjakan  ekspansi  usaha  tidak  saja  akan  mengganggu  stabilitas perekonomian  secara  makro  sebab  akan  banyak  perusahaan  besar  yang  akan menjadikan  dirinya  sebagai  group  atau  sekumpulan  perusahaan,  sehingga  akan terjadi persaingan tidak sehat dan menghambat perkembangan perusahaan skala kecil  dan  menengah  untuk  berkembang  dikarenakan  semua  lini  usaha  sudah dikuasai oleh perusahaan besar. Selain itu, apabila terjadi lonjakan ekspansi usaha yang  besar,  maka  sudah  dapat  dipastikan  perusahaan-perusahaan  besar  yang berekspansi tentunya sebelumnya memerlukan modal dan berusaha memperoleh suntikan modal, baik melalui sektor perbankan atau melalui sindikasi perusahaan lain,  namun  jika  pengembangan  usaha  ini  tidak  dikelola  dengan  baik  maka berpotensi  terjadi  pengembalian  modal,  baik  kepada  perbankan  atau  sindikasi beberapa  perusahaan  akan  menjadi  terkendala  dan  bahkan  bisa  macet.  Apabila macet  maka  dapat  dipastikan  akan  terjadi  kasus  hukum  berupa  kepailitan  untuk kemudian  asset  akan  dilelang.  Hal  ini  dapat  membuat  buruk  citra  perekonomian Indonesia di mata dunia internasional.
Ekspansi usaha melalui kegiatan aksi korporasi dalam pelaksanaannya harus dibatasi dengan adanya rambu-rambu melalui peraturan perundangan atau regulasi sebagai  batasan  atau  filter  yang  menaungi  segala  kegiatan  aksi  korporasi  agar perusahaan  bentukan  baru  hasil  ekspansi  tersebut  dapat comply atau  memenuhi kaidah peraturan yang berlaku.
Keberadaan perusahaan group dalam kegiatan usaha di Indonesia ternyata belum  menjadi  justifikasi  bagi  perlunya  pengakuan  yuridis  terhadap  perusahaan group  vis-à-vis badan  hukum  lainnya.  Peraturan  perundang-undangan  yang  ada hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dan tidak mengatur mengenai perusahaan group. Oleh karena itu, perusahaan group mengacu kepada  realitas  bisnis  tergabungnya  perusahaan-perusahaan  untuk  membentuk perusahaan group sebagai suatu kesatuan ekonomi (Sulistiowati, 2010: 2).
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  tidak menjelaskan  secara  khusus  dan  mendalam  mengenai  pemberlakuan  konstruksi perusahaan  group  di  Indonesia.  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  tidak  dimaksudkan  untuk  mengatur  perusahaan  group. Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  lebih  mengatur perseroan tunggal.
Hampir  sebagian  besar  anggota  perusahaan  group  berbentuk  Perseroan Terbatas,  mulai  dari  induk  perusahaan,  anak  perusahaan,  cucu  perusahaan,  cicit perusahaan,  dsb.  Perusahaan  group  terdiri  dari  beberapa layer ,  bahkan  layer  ini dapat tak terhingga (tidak dibatasi) karena hal ini dibolehkan dan tidak ada satupun peraturan  perundangan-undangan  yang  melarangnya  termasuk  dalam  sektor pertambangan batubara.
Pembatasan  pembentukan layer perusahaan group (anak,  cucu  dan  cicit) perusahaan  tidak  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembatasannya dihadapkan pada Undang-Undang No. 5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.  Hal  ini  terkait  dengan  angka threshold dan  indikasi  melanggar  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.  Akan  tetapi,  apabila  telah  mencapai  angka threshold ,  hal demikian itu belum dapat dikatakan melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena yang dilarang di dalam undang-undang ini adalah akibat dari kegiatan tersebut.
Dalam perusahaan group , biasanya induk atau perusahaan pengendali akan menempatkan saham, direktur dan/atau dewan komisarisnya pada masing-masing anak atau cucu perusahaannya. Hal demikian itu dianggap wajar karena bertujuan untuk  menjaga  agar  kebijakan  dan  strategi  seluruh  perusahaan group dapat dikendalikan  oleh  induk  atau holding  company .  Dalam  Undang-Undang  No.  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, interlocking directors tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai melanggar Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.
Perusahaan group pada
dasarnya dapat beranggotakan perusahaanperusahaan  yang  tidak  berbadan  hukum  mandiri.  Terhadap  anak perusahaan  yang  tidak  berbadan  hukum  mandiri,  induk  perusahaan  sebagai pemegang  saham  memiliki  tanggung  jawab  atas  perbuatan  hukum  terhadap
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak  perusahaan.  Sebaliknya,  induk perusahaan  tidak  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  hukum  anak  perusahaan apabila anak perusahaan berbentuk badan hukum mandiri. Perusahaan group yang beranggotakan badan hukum mandiri merupakan konsekuensi logis celah hukum yang  ditimbulkan  oleh  perbedaan  antara  aspek  yuridis  dan  realita  bisnis perusahaan  group.  Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  masih  dipertahankannya pengakuan  subyek  hukum  mandiri,  walaupun  realitas  bisnis  perusahaan  group mengacu kepada suatu kesatuan ekonomi.
Sementara  itu,  dalam  perusahaan  group,  laporan  keuangan  harus merupakan  laporan  konsolidasi.  Laporan  keuangan  konsolidasi  disajikan  untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  keuangan  yang  meliputi  posisi  keuangan  induk perusahaan  dan  anak  perusahaan  yang  secara  ekonomis  dianggap  sebagai  satu kesatuan usaha walaupun terpisah entitas hukumnya atau dengan kata lain berbeda nama perusahaannya.
Labih  lanjut,  di  dalam  perusahaan  group,  satu  badan  hukum  tidak  dapat memakai  nama  yang  telah  digunakan  oleh  badan  hukum  lain  secara  sah.  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  yang  menjelaskan  bahwa:  “Perseroan  tidak  boleh  memakai  nama  yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan  lain”.  Dengan  demikian,  pelaku  usaha  dapat  membuat  perusaha an sebanyak mungkin seperti yang diinginkan tanpa batasan kuantitas tertentu. Selain itu,  jangka  waktu  atau  usia  pembentukan  sebuah  perusahaan  juga  tidak  dibatasi dalam  anggaran  perusahaan.  Pemohon  bahkan  dapat  membuat  jangka  waktu perusahaan selama seumur hidup di dalam anggaran dasar perusahaan.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan   hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak  menjelaskan  secara  khusus  dan  mendalam  mengenai  pemberlakuan konstruksi  perusahaan  group  di  Indonesia.  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dimaksudkan untuk mengatur perusahaan group. Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  lebih  mengatur perseroan  tunggal.  Hampir  sebagian  besar  anggota  perusahaan  group  berbentuk Perseroan  Terbatas,  mulai  dari  induk  perusahaan,  anak  perusahaan,  cucu perusahaan,  cicit perusahaan,  dsb.  Perusahaan  group  terdiri  dari  beberapa layer , bahkan  layer  ini  dapat  tak  terhingga  (tidak  dibatasi).  Pembatasan  pembentukan layer perusahaan group (anak,  cucu  dan  cicit)  perusahaan  tidak  diatur  di  dalam Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Adapun pembatasannya  dihadapkan  pada  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Hal  ini  terkait dengan angka threshold dan indikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, interlocking directors tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai  melanggar  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dikaji,  maka rekomendasi rekomendasi sebagai berikut:
a. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan dapat  membuat  regulasi  yang  mengatur  mengenai  pembatasan  luas maksimal  kepemilikan  IUP  dalam  satu  group  perusahaan  untuk mewujudkan  keadilan  di  masyarakat.  Hal  ini  agar  pengusahaan pertambangan  batubara  tidak  hanya  dikuasai  oleh  pengusaha  bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja.
b. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan membuat regulasi yang mewajibkan kepada setiap badan usaha sebelum melakukan aksi korporasi berupa akuisisi wajib melakukan Pra-Notifikasi kepada KPPU.
c. Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber  daya  Mineral  sebagai  instansi  Pembina  Kegiatan  Pengusahaan Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  seyogyanya  secara  lebih  dini  dapat memonitor  keberlangsungan  kegiatan  pengusahaan  pertambangan batubara khususnya terkait Regulasi Perizinan Mineral dan Batubara.

## DAFTAR REFERENSI Buku:
Akadun, 2007, Administrasi Perusahaan Negara, Alfabeta, Bandung.
Blumberg,  2005, The  Transformation  of  Modern  Corporate  Law:  The  Law  of Corporate Group, The Connecticut Law Review.
Blumberg  &  Strasser,  2007. Replacing  Misused  Limited  Liability  With  Enterprise Analysis In Corporate Groups .
Chatamarasjidais, 2002, Badan Hukum Yayasan , PT. Citra Aditiya Bakti, Cet., Ke- 1, Bandung.
Danendra,  A.A.G.,  2010,  Kepemilikan  Saham  Dalam  Persfektif  Persaingan  Usaha.
Kompetisi, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 23.
Hafnifiaty,  Shinta,  2009, Arti  Penting  Kepastian  Hukum  Dalam  Investasi  Bidang Pertambangan  di  Indonesia ,  Skripsi.  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam Indonesia.
Rahmanto, Vania Putri, 2011, Tugas Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Anti Monopoli dan Kepailitan) , Universitas Gunadarma, Jakarta.
Rudhi, Prasetya, 2014, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik , Sinar Grafika, Jakarta.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Satrio, 2001, Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1997, Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (group company/concern , Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Taufik, Makarao Mohammah, dan Suhasril, 2010, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor.
Wayne M. Gazur, The Limited Liability Company Experiment: Unlimited Flexibility, Uncertain  Role,  Law  and  Contemporary  Problems,  Vol.  58,  No.  2, Partnerships (Spring, 1995), Duke University School of Law.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4756).

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Anggraini, Tri A.M, 2003. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason . Cet 1, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Ardiagarini,  Siti,  2011, Analisis  Dampak  Merger  dan  Akuisisi  Terhadap  Kinerja Keuangan Perusahaan Target (Pada Perusahaan Diakuisi Periode 1997-2009) , Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Alexander Schaub, Corporate Governance in Europe: An Address , he Rabel Journal of Comparative and International Private Law, Bd. 69, H. 4, Company Law and Corporate  Governance  in  Europe – Interim  Report  and  Reflections  on  the Ongoing Reforms in the European Union and in Selected Member States – (Oktober 2005), Mohr Siebeck GmbH & Co. KG.
Camelia, Malik, 2007, Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia , Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4.
Daniel S. Kleinberger and Carter G. Bishop, The Next Generation: The Revised Uniform Limited Liability Company Act , The Business Lawyer, Vol. 62, No. 2 (February 2007), American Bar Association.
Gary, Bell F., 2001, The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions,  Confusing  Laws .  Published  by  Asian-Pacific  Law  & Journal (APL&PJ), University of Hawaii.
Revised  Prototype  Limited  Liability  Company  Act  Editorial  Board,  LLCs, Partnerships  and  Unincorporated  Entities  Committee,  ABA  Section  of Business  Law  Revised  Prototype  Limited  Liability  Company  Act,  The Business Lawyer, Vol. 67, No. 1 (November 2011), American Bar Association.
Yuji Ijiri and Herbert A, Simon, Effects of Mergers and Acquisitions on Business Firm Concentration, Journal of Political Economy, Vol. 79, No. 2 (Mar. - Apr., 1971), The University of Chicago Press.

## Internet/Website
Rista  Rama  Dhany. Resmikan Proyek  Listrik  35.000  MW,  Jokowi:  Ini Bukan  Proyek Ambisius . Diakses
dari:http://finance.detik.com/read/2015/05/04/125155/2904887/1034/re smikan-proyek-listrik-35000-mw-jokowi-ini-bukan-proyek-ambisius, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.
Rista Rama Dhany. Jero: Masa Depan Pengusaha Tambang Batu Bara Akan Cerah . Diakses dari http://finance.detik.com/read/2014/03/07/161757/2518939/1034/jero- masa-depanpengusaha-tambang-batu-bara-akan-cerah  pada  tanggal  14 November 2014.