Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014

## PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA
Oleh:

## Kusno,SH.,MH
Dosen Tetap STIH Labuhan Batu

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini  adalah untuk  mengetahui bagaimana penerapan  peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, serta apa hambatan dan upaya dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  hukum  empiris,  dengan  pendekatan konseptual (conceptual approach) mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  Sanksi  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Indonesia.  Penelitian  hukum  empiris  dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Data dari lapangan ini dikumpulkan dan dengan  cara  mengajukan  beberapa  pertanyaan  yang  dijawab  secara  tertulis  maupun  secara  lisan sehingga nantinya diperoleh data yang konkrit dan akurat.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia pada prinsipnya di terapkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang dan pelanggaran disiplin berat, dengan ketentuan mulai dari peringatan lisan dan tertulis serta teguran beberapa  kali  yang  ditujukan  kepada  pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  pelanggaran  sampai dengean pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa penerapan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Indonesia  adalah  kurang  tegasnya  Sanksi  yang  diberikan  oleh Pejabat  yang  berwenang  serta  lunturnya  Kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  itu  sendiri  yang dikerenakan  kurangnya  profesionalisme  dan  tanggung  jawab  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam menyelenggarakan  tugasnya.  Sehingga  hambatan  tersebut  menjadi  kendala  dalam  penerapannya, meski telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.
Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Konsep dan keberadaan birokrasi di Indonesia, khususnya ditingkat daerah pada prinsipnya memiliki banyak permasalahan  yang  dihadapi  terutama dalam  mengontrol  perilaku  aparatur birokrasi  pemerintahan  dalam  hal  ini adalah  Pegawai  Negeri  Sipil.  Perilaku atau  perbauatan  dari  aparatur  Pegawai
Negeri  Sipil  menjadikan  pemerintah untuk melakukan sebuah bentuk disiplin atau  membuat  sebuah  aturan  terkait dengan regulasi serta bagaimana seorang Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja dan berperilaku dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya. Pemerintah  dalam  membuat  regulasi untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  telah membuat produk hukum tentang
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  mulai dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  1952  tentang  Hukuman  Jabatan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 1974  tentang  Pembatasan  Kegiatan Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Usaha swasta, yang terakhir adalah dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  perundang-undangan tersebut di atas merupakan dasar hukum dalam pengaturan kepegawaian.
Kemudian  jika  melihat  peraturan  yang ada di daerah, maka daerah juga sebagai daerah  otonom  memiliki  peraturan dalam  mengatur,  membina  maupun menentukan kedisiplinan kepada
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dituangkan melalui  Peraturan  Daerah,  Peraturan Walikota  dan  Peraturan  Bupati.  Tujuan dari  Pemerintah  Daerah  mengeluarkan Peraturan  terhadap  sistem  kepegawaian adalah  untuk  menjamin  tata  tertib  dan kelancaran  tugas  dari  Pegawai  Negeri Sipil  yang  ada  di  tingkat  daerah, sehingga dalam bertugas dan
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai  aparatur  Pemerintahan  dapat
berjalan  semestinya,  yang  pada  pada akhirnya dapat
mendukung pembangunan di daerah.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Indonesia khususnya dilingkungan pemerintah  daerah  pada  prinsipnya
memeiliki  permasalah  yang  kompleks, kedisiplinan pegawai negeri sipil merupakan  hal  paling  penting  yang mempengaruhi ketertiban dan kelancaran  hubungan  dinas  antara pegawai dengan instansi maupun masyarakat. terkait dengan
permasalahan dalam kedisiplinan Pegawai  Negeri  Sipil  pada  umumnya adalah  mengenai  masalah  kedisiplinan kerja  yang  disebabkan  dari  faktor kebiasaan  maupun  faktor  dari  instansi yang tidak memberikan  ketentuan tegas dalam  tugas  dan  wewenangnya.  Dalam hal  pekerjaan  atau  tugas  yang  diemban oleh  pegawai  tidak  dapat  dilaksanakan oleh  para  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan maksimal.
Pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia  yang sering  muncul  sebagai  kebiasanaan bagai pegawai adalah misalnya:
a. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sering memanfaatkan  waktu  kerja  untuk melakukan  hal-hal  lain  di  luar pekerjaannya,
b. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sering melakukan bolos kerja, tidak disiplin dalam bekerja,
c. Pegawai yang dengan sengaja datang terlambat,  tidak  mengikuti  apel, tidak menjalankan tugas, atau banyak ngobrol dengan rekan,
d. Dalam birokrasi juga banyak Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak
menjalankan  prosedur  kepegawaian sebagaimana mestinya,
e. Pelanggaran  berat  juga  pernah muncul seperti
Korupsi, Perselingkuhan,  berjudi,  dan  lain Sebagainya.
Fakta dilapangan tersebut merupakan  contoh  kasus  mengenai pelanggaran-pelanggaran disiplin waktu, disiplin administrasi, Narkoba, Korupsi, seperti  kasus  gayus  tambunan  dan contoh-contoh kasus pelanggaran disiplin  lainnya  (Artikel;  Sugeng). Pelanggaran  tersebut  juga  didasari  oleh rendahnya profesionalitas dan semangat pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengemban tanggungjawab dilingkungan  pemerintahan  dan  publik yang  senantiasa  akan  memepengaruhi rendahnya kinerja yang dimiliki pegawai yang  terlihat  dari  berbagai  macam bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan Pegawai Negeri Sipil,
khususnya di wilayah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Pelanggaran kedisiplan  kepegawaian  tersebut  diatas merupakan budaya dari sistem kepegawaian yang di buat oleh pemerintah,  artinya  dengan  melihat fenomena  diatas,  maka  regulasi  dan peran pemerintah terhadap kepegawaian dapat  dikatakan  kurang  maksimal  dan efektif.
Realitas dan permasalahan pelanggaran  kedisiplinan  yang  ada
meskipun  telah  ada  regulasi  (aturan main)  berupa  regulasi-regulasi  atau peratura-peraturan yang difokuskan terhadap pegawai pada  prinsipnya tidak dapat  menekan  pelanggaran  disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Banyaknya masalah ketidakdisiplinan seorang Pegawai Negeri  Sipil  menjadi  nilai  negatif  bagi daerah  di  seluruh  Indonesia  khususnya masyarakat  pada  umumnya.  Kemudian dengan adanya ketidakpercayaan publik terhadap  sistem  dan  tanggungjawab kepegawaian, maka akan mempengaruhi hubungan  antara  birokrasi  kepegawaian kepada publik menjadi buruk.
Lingkungan  pemerintah  daerah juga  memiliki  intervensi  mengenai permasalahan kepegawaian, sebab pemerintah  daerah  adalah  organisasi yang  besar  sebagai  pemegang  otonomi dengan  berbagai  macam  kewenangan yang  telah  diberikan  kepada  pusat termasuk untuk mengatur melalui peraturan daerah terhadap fenomena dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah harus lebih memperhatikan fenomena kepegawaian tersebut untuk
menegakkan  kedisiplinan  dalam  kinerja yang  lebih  jelas.  Agar  eksistensi Pemerintah  Darah  dapat  menunjukkan peranannya  di  bidang  kepegawaian. Selain  dari  kewenangan  pemerintah daerah  tersebut  diatas,  maka  masalah
kedisiplinan juga dapat dikaitkan dengan peran  organiasi  Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mengontrol mengawasi kegiatan atau tanggungjawab pegawai.
Penerapan  disiplin  yang  akan ditujukan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil merupakan upaya yang paling mendasar untuk  menjadikan  sistem  kepegawaian yang professional dan bertanggungjawab kepada publik serta lingkungan pemerintah  daerah.  Sesuai  fenomena kepegawaian  di  diaiatas  dan  mengenai penerapan  displin  bagi  kepegawaian yang melanggar disiplin pegawai, maka penulis akan mencoba membahas bagaimana penerapan  peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, yang
kemudian dirumuskan judul: “PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  53  TAHUN 2010  TENTANG  SANKSI  DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
INDONESIA”.
1.2 Rumusan Masalah
Sesuai  latar  belakang  diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penulisan  skripsi.  Perumusan  masalah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana penerapan peraturan pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil di Indonesia?
b. Apa  hambatan  dan  upaya  dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di Indonesia?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  akan  dicapai  oleh  penulis didalam penelitian  ini adalah:
a. Untuk mengetahui penerapan peraturan  pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tentang Sanksi  Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. b. Untuk  mengetahui  hambatan  dan upaya  dalam  penerapan  peraturan pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Sanksi  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian adalah:
a. Bagi  akademis,  penelitian  ini  akan memberikan  temuan-temuan  baru berkait  dengan  penerapan  peraturan pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Sanksi  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.
b. Bagi pemerintah, instansi dan masyarakat, penelitian ini diharapkan  memberikan  masukan bagi  pengambil  kebijakan  maupun pegiat  hukum  di  lingkup  non akademis baik dari kalangan pemerintahan  maupun  masyarakat, yang  berupa  evalusi  hukum  dan kebijakan terhadap penerapan peraturan  pemerintah  Nomor  53
Tahun 2010 tentang Sanksi  Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
1.1 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Indonesia
1. Pokok-Pokok  Penerapan  Disiplin
Pegawai  Negeri  Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  terdiri  dari  VII (tujuh) Bab dan 51 (lima puluh satu) Pasal, yang megatur mengenai sanksi disiplin dan pelaksanaannya yang di berlakukan  untuk  Pegawai  Negeri Sipil  yang  melanggar  kedisiplinan. Pokok  peraturan  yang terdapat pada PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah:
a. Mencabut  Pasal  12  Peraturan
Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1979  tentang  Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
b. Mengatur Kewajiban dan
larangan  (Pasal  3  dan  4),
Terdapat 17 (tujuh belas) kewajiban  dan  15  (lima  belas) larangan,  sebelumnya  di  PP Nomor  30  Tahun  1980  ada  26 (dua puluh enam) kewajiban dan ada 18 (delapan belas larangan), Konsekuensi dari kewajiban dan larangan cukup berat,
c. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati  ketentuan  Pasal  3  dan
Pasal 4, dijatuhi hukuman disiplin,
d. Peraturan  Pemerintah  tentang Disiplin Pegawai tidak mengesampingkan Peraturan
Perundang-undangan Pidana,
e. Mengatur  secara  tegas  jenis hukuman disiplin atas pelanggaran  terhadap  kewajiban dan larangan,
f. Untuk pelanggaran tertentu dengan  memperhatikan  dampak pelanggaran  pada  :  unit  kerja, instansi, dan pemerintah/Negara,
g. Terjadi perubahan jenis hukuman disiplin,  yakni  untuk  hukuman disiplin  sedang  dan  hukuman disipli berat.
Jenis  hukuman  disiplin  pada prinsipnya  telah  diatur  beberapa jenis  hukuman  yang  diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Hukuman Disiplin Ringan:
1. Teguran lisan,
2. Teguran tertulis,
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Hukuman Disiplin Sedang:
1. Penundaan Kenaikan Gajih Barkala selama 1 (satu) tahun,
2. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun,
3. Penurunan Pangkat setingkat lebih  rendah  selama  1  (satu) tahun  (sebelumnya  di  PP Nomor  30  Tahun  1980 merupakan hukuman disiplin berat).
c. Hukuman Disiplin Berat:
1. Penurunan pangkat setingkat lebih  rendah  selama  3  (tiga) tahun  (sebelumnya  di  PP
Nomor  30  Tahun  1980  tidak di atur),
2. Pemindahan  dalam  rangka penurunan  jabatan  setingkat lebih  rendah  (sebelumnya  di PP  Nomor  30  Tahun  1980 tidak di atur),
3. Pembebasan dari jabatan,
4. Pemberhentian Dengan
Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, 5. Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan  dari  penjelasan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tersebut diatas
merupakan  beberapa  point  penting yang  dijelaskan  sebagai  landasan pengaturan  yang  terkait  dengan disiplin pegawain negeri di Indonesia.  Pada  prinsipnya  masih banyak  ketentuan-ketentuan  yang mengatur  menganai  kedisiplinan
pegawai  negeri  sipil,  namun  pada pelaksanaannya bahwa rujukan yang sebagai  dasar  pengaturannya  adalah PP Nomor 53 tahun 2010.
2. Pelaksanaan Penerapan Disiplin Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Upaya  kedisiplinan  Pegawai Negeri  di  Indonesia  yang  berkaitan dengan  pemberian  sanksi,  bahwa sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan yang melanggar ketentuan dalam  pegawai  negeri  sipil  yang dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran  itu  dihentikan.  Sifat sanksi  adalah  “reparatoir”  artinya memulihkan  pada  keadaan  semula. Di  samping  itu  perbedaan  antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata  Usaha  Negara  tanpa  harus melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.
Pengaturan  disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  di  Indonesia  terkait dengan  kedudukan  hukum  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  dalam berbagai perundang-undangan kepegawaian  dan  berlaku  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sedang aktif melaksanakan tugasnya maupun  Pegawai  Negeri  Sipil  yang
sudah  tidak  aktif  melaksanakan tugasnya. Peraturan perundang- undangan tersebut menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan  kewajiban-kewajiban dan  menjauhi  larangan-arangannya serta  cara  memperoleh  hak-haknya. Dari  berbagai  peraturan  Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa aturan yang  mengatur  disiplin  Pegawai Negeri  Sipil.  Kedisiplinan  Pegawai Negeri  Sipil  merupakan  salah  satu faktor  yang  sangat  menentukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah,  abdi  negara  dan  abdi masyarakat  harus  bisa  menjadi teladan  bagi  masyarakat  secara keseluruhan  agar  masyarakat  dapat percaya  terhadap  peran  Pegawai Negeri Sipil.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil  diperlukan  untuk  mewujudkan aparatur  Pemerintahan  yang  bersih dan berwibawa. Berdasarkan wawancara dengan Salah satu Responden, Kepala Badan Kepegawaian ditingkat Daerah serta Kepala  Badan  Pengawas  Daerah Kabupaten, menyatakan bahwa peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri Sipil yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-
Undang  Nomor  43  tahun  1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974.
b. Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
c. Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  071  /  KMA  /  SK  /  V  / 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim.
3.    Jenis  Pelanggaran  Pegawai  Negeri
Sipil di Indonesia Hasil penelitian dan observasi penulis pada Badan
Kepegawaian  Daerah,  maka  ada indikasi tentang pelanggaran terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun  1980    yang sudah di ganti dengan PP Nomor 53 Tahun 2010  tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai disiplin
Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  setiap ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang
melanggar ketentuan peraturan disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  baik yang dilakukan di dalam maupun di luar  jam  kerja  yang  telah  diatur
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
secara  rinci  dalam  pasal-pasal  pada
Peraturan Pemerintah tersebut.
Pegawai  yang  mendapat  sanksi administrasi  tentu  akan  mendapat pengurangan jumlah tunjangan khusus  yang  diterimanya.  Besarnya pengurangan  Tunjangan  Khusus terhadap  peringatan  lisan  diatur sebagai berikut:
a. Kepada  pegawai  yang  terlambat masuk  bekerja  atau  pulang sebelum  waktunya  dibayarkan tunjangan  dengan  perhitungan dikurangi  1%  (satu  per  seratus) untuk  tiap  kali  terlambat  masuk bekerja  atau  pulang  sebelum
waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau  alasan  apapun,  kecuali karena dinas yang menyebabkan ia terlambat masuk atau
meninggalkan tempat kerja
sebelum waktunya.
b. Kepada  pegawai  yang  tidak masuk bekerja dibayarkan
tunjangan  dengan  perhitungan
dikurangi  5%  (lima  per  seratus) untuk  tiap satu hari tidak masuk
bekerja dengan
tidak
memperhatikan dalam hubungan
atau  alasan  apapun,  kecuali
karena
ditugaskan secara kedinasan atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan
yang  berlaku,  yaitu  menurut  PP
Nomor  53  tahun  2010  dan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengurangan Tunjangan
Khusus  berupa  pengurangan  5% (lima  per  seratus)  untuk  satu  hari tidak  masuk  bekerja  dengan  tidak memperhatikan  dalam  hubungan atau  alasan  apapun,  kecuali  karena ditugaskan  secara  kedinasan  atau menjalankan  cuti  tahunan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku sebenarnya  merupakan  hal  yang sedikit  aneh mengingat  setiap orang pasti  akan  mengalami  sakit  dalam hidupnya.
Melihat  data  kedisiplinan melalui proses hukuman bagi pegawai  yang  melanggar  ketentuan dinas,  maka  dapat  dilihat  melalui tabel dibawah ini:
Tabel I
Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja No Tidak Masuk Tingkat Hukuman Jenis Hukuman 1 5 Hari Kerja Ringan Teguran lisan 2 6 – 10 Hari Kerja Ringan Teguran Tertulis 3 11 – 15 Hari Kerja Ringan Pernyataan tidak puas secara tertulis 4 16 – 20 Hari Kerja Sedang Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 5 21 – 25 Hari Kerja Sedang Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 6 26 – 30 Hari Kerja Sedang Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 7 31 – 35 Hari Kerja Berat Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 8 36 – 40 Hari Kerja Berat Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 9 41 – 45 Hari Kerja Berat Pembebasan dari jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu 10 > 46 Hari Kerja Berat Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 Ketentuan data tabel
tersebut  diatas  adalah  merupakan ketentuan peraturan yang mengatur tata  tertib  kerja  pegawai,  namun sesuai  hasil  penelitian  di  daerah yang  ada  di  Indonesia  serta  sesuai dengan  data  dari  responden  dan narasumber, yang menyatakan bahwa  masih  banyak  pelanggara atau perilaku menyimpang pegawai negeri  sipil  selain  melakukan
ketidak  disiplinan  kerja,  seperti misalnya:
a. Pegawai  melakukan  kegiatan lain  didalam  jam  kerja  yang bukan  merupakan  pekerjaan dalam sebuah instansi
b. Banyak  pegawai  yang  terlibat dengan tindakan negatif, misalnya
perselingkuhan,
perjudian, dan lain sebagainya
c. Melakukan bolos kerja
misalnya  keluar  kota  diwaktu jam dinas. (wawancara dengan Bapak Yanuar). Fakta dari lapangan tersebut  diatas  merupakan  salah satu  bukti  pelanggaran  disiplin pegawai  negeri  sipil  di  Indonesia. Namun upaya penerapan
kedisiplinan oleh pemerintah daerah  serta  badan  pengawas kepegawaian daeran pada dasarnya sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010  dan  Undang-undang  Nomor
43 Tahun 1999, tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Proses
pemberian sanksi administrasi disiplin  atas  Pegawai  Negeri  Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin
dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu:
a. Proses pemanggilan,
b. Proses pemeriksaan,
c. Proses penjatuhan hukuman.
Pelanggaran yang dilakukan  bisa  terjadi  karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan itu sendiri. Karena  itulah  perlu  diadakan briefing  atau  pertemuan  setiap bulannya  dimana  pimpinan  dapat selalu memberikan motivasi kepada  para  pegawainya  agar
mereka  memiliki  kedisiplinan  dan semangat kerja yang tinggi. Pemberian sanksi administrasi akan menimbulkan dan memberikan  efek  jera  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut dimana  akan  timbul  kekhawatiran adanya  sanksi  lebih  lanjut  yang lebih  berat.  Hal  ini  seperti  yang tercantum dalam Pasal 11
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  dimana dijelaskan bahwa ”kepada Pegawai Negeri  Sipil  yang  pernah  dijatuhi hukuman  disiplin  yang  kemudian melakukan  pelanggaran  disiplin yang  sifatnya  sama,  terhadapnya dijatuhi  hukuman  disiplin  yang lebih  berat  dari  hukuman  disiplin terakhir  yang  pernah  dijatuhkan kepadanya”.
Sanksi administrasi disiplin Pegawai Ngeri Sipil yang diberikan didasarkan pada pelaksanaan diatas dimana  dapat  dijelaskan  bahwa seseorang  pada  dasarnya  harus dipaksa  dan  dirubah  perilakunya bahkan  diberikan  sanksi  agar berhasil.  Dengan  adanya  sanksi administrasi  tersebut  diharapkan dapat  merubah  perilaku  pegawai yang melakukan tindakan indisipliner. Sanksi yang diberikan pada  akhirnya  berusaha  untuk
mewujudkan  aparatur  negara  yang bersih dan berwibawa.
4. Analisis Penerapan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010
Analisis  penulis  terhadap penerapan  sanksi  disiplin  pegawai negeri sipil menurut PP Nomor 52 Tahun  2010  di  Indonesia  pada dasarnya bahwa pelaksanaan
tindakan  administratif  terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah adalah keputusan yang dipergunakan untuk menilai kinerja pegawai pemerintah telah menerpkan  standar  kerja  melalui regulasi.  Dalam  hal  ini  terutama kaitannya  untuk  menjamin  adanya objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil sehari-hari di di wilayah daerah seluruh
Indonesia.
Hasil dari penereapan
disiplin dan penilaian diatas
dituangkan dalam satu daftar  yang dibuat  setiap  akhir  tahun  yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Daftar tersebut merupakan
implementasi  dari  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo.  Undang- undang  Nomor  43  tahun  1999, Pasal  20  tentang  pokok-pokok
kepegawaian,  yang  menyatakan: “untuk lebih menjamin objektivitas dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja”. Kemudian ditegaskan kembali  dalam  Undang-undang tersebut  bilamana  telah  diadakan penilaian atas prestasi kerja dikenakan  ketentuan  Pasal  22 sampai  dengan  Pasal  26  tentang pemberhentian  seorang  pegawai negeri  Undang-Undang  Nomor  43 tahun  1999  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-undang tersebut dijabarkan secara teknis lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor  10  tahun  1979  tentang Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan Pegawai  Negeri  Sipil.  Selanjutnya untuk  lebih  menjamin  adanya keseragaman dalam
pelaksanaannya, maka BAKN
mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian pekerjaan  pegawai  negeri  sipil berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 tahun 1979, berupa Surat Edaran BAKN Nomor 02/SE/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan DP3 Pegawai Negeri Sipil. Serta
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai negeri sipil karena:
a. Melanggar
sumpah/janji pegawai negeri sipil,
sumpah/janji  jabatan  negeri atau peraturan disiplin pegawai negeri sipil,
b. Dihukum  penjara,  berdasarkan keputusan pengadilan.
Pelaksanaan daripada pemberian  sanksi  kepada  pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin berdasarkan ketentuan daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  5  tahun  2008 tentang  Pendelegasian  Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Departemen Dalam Negeri
diserahkan kepada pejabat eselon I, eselon II, dan eselon IV yaitu pada
Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  5. Artinya bahwa pegawai negeri sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik dengan Negara.
Mengenai hubungan  dinas  publik  ini  terjadi jika  seseorang  mengikat  dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan pemerintah  melakukan  suatu  atau beberapa  bebrapa  macam  jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan  berupa  gaji  dan beberapa  keuntungan  lain.  Jadi, seseorang yang mempunyai
hubungan  dinas  publik  dengan Negara,  tidak  akan  menolak  atau menerima tanpa syarat pengangkatannya dalam suatu jabatan  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah.
Penerapan  sanksi  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  di  Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berupa teguran  lisan  dinyatakan  dan disampaikan  secara  lisan  oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak
dinyatakan  secara  tegas  sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin. Sedangkan hukuman disiplin yang  berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan  secara  tertulis  oleh pejabat yang berwenang
menghukum kepada Pegawai Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran disiplin.
Sanksi disiplin yang berupa pernyataan  tidak  puas  dinyatakan dan  disampaikan  secara  tertulis oleh  pejabat  yang  berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran disiplin. Apabila
seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak
dinyatakan  secara  tegas  sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin. Sedangkan hukuman disiplin yang  berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan  secara  tertulis  oleh pejabat yang berwenang
menghukum kepada Pegawai Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran disiplin.
Sanksi disiplin yang berupa pernyataan  tidak  puas  dinyatakan dan  disampaikan  secara  tertulis oleh  pejabat  yang  berwenang menghukum kepada Pegawai
Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran  disiplin.  Maka  semua jenis  hukuman  disiplin  ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat  yang  berwenang.  Sanksi disiplin  yang  berupa  penundaan kenaikan  gaji  berkala,  ditetapkan untuk  masa  sekurang-kurangnya  3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1  (satu)  tahun.  Masa  penundaan kenaikan  gaji  tersebut  dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Selain itu juga, penerapan  sanksi  dilakukan  oleh pimpinan dengan beberapa tahapan yaitu:
a. Apabila terdapat Pegawai
Negeri Sipil yang tidak
melaksanakan tugas, maka pimpinan  memanggil  secara kekeluargaan  maupun  secara kedinasan  dan  ditanyakan  apa penyebab  atau  masalah  yang dihadapi pegawai yang bersangkutan sehingga tak menjalankan tugasnya dan dibantu dicarikan solusinya.
b. Dilanjutkan  dengan  peringatan secara  lisan  sebanyak  3  (tiga) kali.
c. Kalau  tidak  ada  perubahan, maka  pimpinan  melanjutkan dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
d. Apabila  Pegawai  Negeri  Sipil tersebut  tetap  malas  berkantor, maka  sanksi  awal  adalam pimpinan  mengusulkan  untuk penahanan gaji berkala,
dilanjutkan  dengan  penundaan kenaikan  pangkat,  penurunan pangkat dan terakhir mengusulkan  untuk  pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Sanksi disiplin yang berupa penurunan  gaji  sebesar  satu  kali kenaikan  gaji  berkala,  ditetapkan untuk  masa  sekurang-kurangnya  3 (tiga) bulan dari untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman  disiplin  tersebut  selesai, maka  gaji  pokok  Pegawai  Negeri Sipil  yang  bersangkutan  langsung
kembali  pada  gaji  pokok  semula masa  penurunan  gaji  tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala  berikutnya.  Apabila  dalam masa  menjalani  hukuman  disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  memnuhi  syarat- syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut  baru  diberikan  terhitung mulai  bulan  berikutnya  dari  saat berakhirnya masa menjalani sanksi disiplin.
Data dilapangan juga menunjukkan adanya perbandingan penerapan  sanksi  yang  diterapkan yaitu  mengenai  sanksi  terhadap
pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Dari data tahun 2011  sampai  dengan  tahun  2012 tercatat  ada  beberapa  penanganan sanksi  disiplin  Pegawai  Negeri Sipil di salah satu tingkat daerah di Indonesia.  Dapat  dilihat  sesuai dengan data tabel di bahwah ini:
Tabel 2 Pelak sanaan Sanksi Displin
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2012 No Jenis Pelanggaran Tahun Jumlah 1 Ringan 2011 2012 22 14 8 2 Berat 2011 2012 3
Sumber: BKD Tingkat Kabupaten Tahun 2013
Tabel  diatas  menunjukkan bahwa  adanya  penurunan  kasus pelanggaran  kedisiplinan  dibidang kepegawaian di daerah yang tercatat  pada  pelanggaran  disiplin ringan  di  tahun  2011  sebanyak  14 orang  dan  ditahun  2012  tercatat  8 orang, kemudian untuk pelanggaran  berat  tercatat  pada tahun  2011  sebanyak  4  orang  dan ditahun  2012  sebanyak  2  orang, dan sudah ditindak lanjuti. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010 terbukti untuk di tingkat Kabupaten dapat  memperngaruhi  ketertiban dan  kedisiplinan  pegawai  Negeri Sipil  di  Indonesia  (wawancara dengan bapak Yanuar dan ibu Ida).
Ketentuan dari pelaksanaan disiplin pegawai yang dilakukan di atas  tersebut  yang  disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010,  menurut analisis penulis telah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang- undang maupun ketentuan Peraturan  Pemerintah  untuk  upaya menjadikan  Pegawai  Negeri  yang memiliki kualitas dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
1.2 Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.
1. Faktor Penghambat Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Indonesia adalah:
a. Kurang  tegasnya  Sanksi  yang diberikan  oleh  Pejabat  yang berwenang. Pejabat yang
berwenang  harus  memberikan sanksi/tindakan  secara  tegas bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran
disiplin  dengan  tujuan  untuk memberikan  efek  jera  dan shock  terapi  agar  Pegawai Negeri  Sipil  yang  lain  tidak meniru  atau  melakukannya. Dan juga agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang hukumannya  lebih  berat  lagi. Oleh  karena  itu  setiap  pejabat yang  berwenang  menghukum wajib  memeriksa  lebih  dahulu dengan seksama terhadap
Pegawai  Negeri  Sipil  yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
b. Hambatan  dalam  penanganan kasus. Penanganan kasus pelanggaran bagi Pegawai Neri Sipil sering mengalami
keterlambatan, jika ada
pegawai yang melanggar kedisiplinan baik disiplin ringan,  sedang  maupun  berat tidak ditangani secara langsung dan  cepat,  sehingga  menjadi kendala  dalam  menerapkan hukuman kedisiplinan pegawai (wawancara dengan ibu Ida).
c. Lunturnya Kedisiplinan
Pegawai  Negeri  Sipil.  Bagi seorang  Pegawai  Negeri  Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat  akan  pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan  aparatur  yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan  tugas.  Sikap  dan perilaku seorang Pegawai dapat dijadikan panutan atau
keteladanan bagi Pegawai
dilingkungannya dan
masyarakat pada umumnya.
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan  tugas  sehari-hari  di Indonesia harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis,  Namun  kenyataan  yang berkembang  sekarang  justru  jauh dari kata sempurna.  Masih  banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan  pelanggaran  disiplin dengan berbagai cara. Bagi
aparatur pemerintah, disiplin mencakup  unsur-unsur  ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas
dan kesanggupan  berkorban.  Hal  ini berarti  kita  harus  mengorbankan kepentingan  pribadi  dan  golongan untuk  kepentingan  negara  dan masyarakat.
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur  mengenai  kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan  dilanggar  oleh  Pegawai Negeri  Sipil.  Peraturan  Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Peraturan Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur
ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban,  Larangan,  Hukuman disiplin,  Pejabat  yang  berwenang menghukum,  Penjatuhan  hukuman disiplin,  Keberatan  atas  hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman  disiplin.  Disiplin  yang datang dari individu sendiri adalah disiplin  yang  berdasarkan  atas kesadaran  individu  sendiri  dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan  disiplin  yang  sangat diharapkan  oleh  suatu  organisasi
karena disiplin ini tidak memerlukan  perintah  atau  teguran langsung.
Kemudian berdasarkan perintah  yakni  dijalankan  karena adanya sanksi atau ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang  melaksanakan  disiplin  ini karena  takut  terkena  sanksi  atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut  pelaksanaan  tanggung jawab.  Bertitik  tolak  dari  uraian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa inti  dari  pembentukan  disiplin dapat  dilaksanakan  melalui  dua cara,  yaitu  melalui  pengembangan disiplin
pribadi atau pengembangan disiplin yang datang  dari  individu  serta  melalui penerapan  tindakan  disiplin  yang ketat, artinya bagi seorang pegawai yang  indisipliner  akan  dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan.
2. Upaya dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Beberapa  kendala  tersebut diatas  pada  prinsipnya  meiliki alternatif sebagai upaya yang perlu ditempuh dalam rangka mengurangi  jumlah  pelanggaran disiplin  antara  lain  adalah  dengan cara sebagai berikut:
a. Melakukan  sosialisasi  untuk
memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang  berkaitan  dengan  disiplin Pegawai  diantaranya  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  tahun 2010 tentang Peraturan disiplin, Peraturan  Pemerintah  Nomor
32 tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai penganti  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  tahun  1983  tentang Izin perkawinan dan penceraian Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat),
Bimbingan  Teknis  (Bintek) serta  bentuk  program  kerja lainnya yang bertujuan memberikan  pemahaman  dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin Pegawai Negeri Sipil. b. Selanjutnya memberikan
sanksi/tindakan  secara  tegas bilamana seorang Pegawai
terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan  untuk  memberikan  efek jera  dan  shock  terapi  agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak
meniru atau melakukannya.dan  juga  agar
tidak  melakukan  pelanggaran yang bentuk hukumannya lebih berat lagi.
c. Kemudian  Setidaknya  setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)
merasa
bertanggungjawab  mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai
kedisiplinan. Suatu misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar  tindakan  disiplin, setidaknya  segera  melakukan pendekatan  untuk  menanyakan permasalahan  yang  dihadapi dan permasalahan yang
menyebabkan yang
bersangkutan tidak disiplin.
d. Membudayakan sikap instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan  menjadi  PNS. Selain itu menurut pelaksanaannya, Pegawai
Negeri Sipil merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang dengan alasan antara lain mempunyai  status  yang  jelas, terjaminnya  ekonomi  keluarga karena  berpenghasilan  tetap, tidak  mungkin  di  berhentikan atau Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK), mempunyai
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
jaminan  hari  tua  (pensiun)  dan jam kerjanya teratur.
e. Membuat  sistem  rangking  dan penghargaan bagi pegawai
teladan,  hal  ini  dapat  memicu dan mempengaruhi kedisiplinan  Pegawai  Negeri Sipil  untuk  berlomba-lomba dalam memaksimalkan pekerjaannya serta dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara profesional. Beberapa
ketentuan tersebut  diatas  adalah  merupakan upaya  dalam  menjadikan  Pegawai Negeri  Spil  yang  berkualaitas  dan profesional,  khususnya  ditingkat daerah  seluruh  Indonesia.  Dengan melihat  adanya  kendala  dalam penerapan sanksi serta dalam upaya taat hukum, maka pemerintah dapat menempuh solusi yang di kemukakan diatas.

## III. PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Membahas  dan  menganalisis mengenai penerapan peraturan pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Sanksi  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, maka penulis dapat menyimpulakn sebagai berikut:
a. Penerapan  peraturan  pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang
Sanksi  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  di  Indonesia  pada  prinsipnya di  terapkan  untuk  Pegawai  Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin  sedang  dan  pelanggaran disiplin  berat,  dengan  ketentuan mulai  dari  peringatan  lisan  dan tertulis serta teguran beberapa kali yang  ditujukan  kepada  pegawai Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran.  Sesuai  dengan  hasil penelitian bahwa penerapan sanksi disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di tingkat  daerah  yang  ada  di Indonesia sesuai dengan  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010,  hal  tersebut  terbukti dengan  adanya  penurunan  kasus pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri Sipil yang telah diterapkan menurut PP Nomor 53 Tahun 2010.
b. Hambatan dalam penerapan peraturan  pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  kurang  tegasnya  Sanksi yang  diberikan  oleh  Pejabat  yang berwenang serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang dikerenakan kurangnya  profesionalisme  dan tanggung  jawab  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  menyelenggarakan
tugasnya. Sehingga hambatan tersebut  menjadi  kendala  dalam penerapannya,  meski  sudah  ada Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 tahun 2010. Kemudian untuk upaya mengatasinya adalah dengan adanya sanksi/tindakan secara tegas  bilamana  seorang  Pegawai Negeri  Sipil  terbukti  melakukan pelanggaran  disiplin  yang  tujuan untuk  memberikan  efek  jera  dan shock  terapi  agar  Pegawai  Negeri Sipil    yang  lain  tidak  meniru  atau melakukannya.dan  juga  agar  tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya  lebih  berat  lagi  dan melakukan  budaya  profesionalitas terhadap  Pegawai  yang  ada  di Indonesia.
3.2 Saran
Penulis menyarankan sebagai berikut:
a. Untuk Badan Kepegawaian Daerah yang  ada  di  Indonesia  agar  dalam
Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan
Kepegawaian  Daerahnya    harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  agar Pegawai Negeri Sipil  tidak  mengalami  kesulitan dalam  melaksanakan  tugas  serta kewajibannya  dengan  baik  dan profesional.
b. Untuk Pegawai Negeri Sipil sendiri harus mampu membudayakan
kedisiplinan  dan  toleran  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya, agar  dapat  ditiru  oleh  anggota pegawai lainnya. Kepada pemerintah  dalam  pengambilan keputusan  serta  kebijakan  terkait dengan  masalah  kedisiplinan  dan pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri  Sipil  harus  mengarah kepada ketegasan yang berdampak efek  jera,  sehingga  terjaminnya obyektivitas, keadilan dan kepastian hukum dan manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Referensi/Buku:
A.W. Widjaja, 1986,
Administrasi Kepegawaian. Radjawali Pres, Jakarta.
Bagus  Sarnawa,  Hayu  Sukiyoprapti,  2007, Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil, Citara Prima Persada, Yogyakarta.
Bagir  Manan,  1994,  Konsep  Pemerintah Daerah, Jakarta.

## Miftah  Toha,  1987,  Manajemen  Pegawai
Negeri Sipil, Jakarta Ghalia.
Moekiyat,
Manajemen Kepegawaian, Bandung,  Penerbit  Mandar  Maju,
1989.
Prijodarminto,  Soegeng,  1992,  Disiplin  Kiat
Menuju  Sukses,  Jakarta,  PT.  Pradnya Paramita.
Sri  Hartini,  Setiajeng  Kadarsih,  2008,  Tedi Sudrajat,  Hukum  Kepegawaian  di Indonesia,  Penerbit,Sinar  Grafika, Jakarta.
Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Alumni.
Syafrudin,  Ateng,  1985,  Titik  Berat  Otonomi Daerah  Pada  Daerah  Tingkat  II.
Bandung, Muja-Muju.
Victor  M.  Situmorang,  1994,  Tindak  Pidana Pegawai  Negeri  Sipil,  Rineka  Cipta,
Jakarta, Cet. II.
Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 125).
Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian,  (Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil  dalam  Usaha  swasta,  (Tambahan Lembaran Negara Nomor 962).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil, (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010).