Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution
Wisnhu Prabhawa 1 , Eko Prasojo 2 prabhawa78@gmail.com, e_prasojo@yahoo.com 1 Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia DOI https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14609

## Abstract
The Supreme Audit Agency (SAI) is a vital element in ensuring financial accountability in many countries. In Indonesia, BPK is the Supreme Audit Agency which has integrity in fighting  corruption,  maintaining  transparency   and  financial  accountability,  and strengthened  democratic  institutions.  Unfortunately,  the  BPK  faces  a  number  of challenges in the issue of  buying and  selling opinions, tax audit limitations, and foreign debt, as well as limited institutional authority. This study applies a qualitative method that aims to evaluate the integrity of the BPK based on the dimensions of sound governance. Collecting data through literature studies and in-depth interviews. Data analysis through the  stages  of  data  reduction,  data  display  and  reference  based  on  understanding  the theoretical  framework.  It  examines  the  integrity  of  BPK  influenced  by  chellenges  in quality and consistency of its actions. Dimensional processes still need to be optimized, such  as  the  settlement  of  compensation  by  the  treasurer,  the  use  of  SIPTL,  the  BPK Hearing  Care  Forum,  and  openness  support  from  APIP.  The  dimensions  of  cognition and  value  have  the  similar  challenges  with  ethical  dimensions,  namely  integrity  and transparency.  The  management  and  performance  dimensions  have  challenges  with  the constitutional dimension of the word 'expected' which slightly hinders the fulfillment of the ideal quantity of quality human resources as BPK's backbone, a solution strategy to overcome  the  Minister  of  Finance's  license,  socialization  and  monitoring  of  BPK's opinion,  as  well  as  education  on  misperceptions  regarding  the  assumption  that  WTP  is clean  from  corruption  and  information  technology.  Financial  Audit  Examination  with Financial Audit Examination.

## Abstrak
Supreme  Audit  Institution  (SAI)  merupakan  elemen  vital  yang  menjamin  akuntabilitas keuangan di banyak negara. Sebagai SAI di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik. BPK diyakini memiliki integritas dalam melawan korupsi dan memastikan transparansi dana publik, akuntabilitas keuangan dan  memperkuat  lembaga-lembaga  demokratis.  Sayangnya,  BPK  mendapat  sejumlah tantangan  dalam  isu  jual  beli  opini,  limitasi  audit  pajak,  dan  utang  luar  negeri,  serta terbatasnya  kewenangan  kelembagaan.  Penelitian  ini  mengaplikasikan  metode  kualitatif yang  bertujuan  mengulas  integritas  BPK  berdasarkan  dimensi  sound  governance.
Pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis data melalui tahapan  reduksi  data,  display  data  dan  menarik  kesimpulan  berdasarkan  pemahaman landasan  kerangka  teoritis.  Tulisan  ini  menilai  integritas  BPK  terkendala  mutu  dan konsistensi tindakan. Dimensi proses masih perlu dioptimalkan seperti penyelesaian ganti rugi  oleh  bendahara,  pemanfaatan  SIPTL,  going  concern  Forum  BPK  Mendengar,  dan dukungan keterbukaan dari APIP. Dimensi kognisi dan nilai memiliki kesamaan tantangan dengan dimensi etika yaitu integritas dan peningkatan transparansi. Dimensi manajemen dan  kinerja  memiliki  kesamaan  tantangan  dengan  dimensi  konstitusi  pada  kata ‘berkonsultasi’  yang  sedikit  menghambat  pemenuhan  kuantitas  ideal  SDM  berkualitas sebagai  backbone  BPK,  strategi  solutif  mengatasi  keterlambatan  terbit  izin  Menkeu, sosialisasi dan pemantauan Pendapat BPK, serta edukasi atas mispersepsi terkait anggapan WTP  bersih  dari  korupsi  dan  informed  perbedaan  pemeriksaan  keuangan  dengan pemeriksaan investigatif.

## Keywords
Akuntabilitas, BPK, Integritas, Korupsi, Sound Governance

## Article History
Received November 30, 2020 Revised December 20,
2020 Accepted December 24, 2020
Published March 13,
2021

## Corresponding Author
Wisnhu Prabhawa.
Program Magister
Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. 16424.
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Pendahuluan
Supreme  Audit  Institution  (SAI)  merupakan  elemen  vital  dari  sistem  formal akuntabilitas keuangan di banyak negara. SAI merupakan “ watchdog ” yang menilai efektivitas dan efisiensi  pengelolaan  dana  publik  (OECD,  2011).  Sebagai  buah  karya  konstitusi,  SAI  sangatlah bervariasi  dalam  hal  struktur,  profesionalisme,  ukuran,  independensi  sumber  daya  dan transparansi  di  setiap  negara  (Gustavson,  2015).  SAI  dianggap  basis  integritas  dalam  melawan korupsi  dan  memastikan  transparansi  dana  publik,  akuntabilitas  keuangan  dan  memperkuat lembaga-lembaga  demokratis  (Blume  &  Voigt,  2011;  Noussi,  2012;  Tackett,  2010).  SAI  harus menerapkan standar audit yang adaptable dengan dinamika lingkungan (González-Díaz & García- Fernandez,  2018).  Terkait  model  SAI,  dikenal  tiga bentuk  yaitu  the parliamentary atau monocratic model , the  court  of  account  model ,  dan the  collegiate  model (DFID,  2004;  González-Díaz,  García- Fernández,  &  López-Díaz,  2012;  Santiso,  2008;  Stapenhurst  &  Titsworth,  2001).  Integritas bahasa  latinnya  ‘integer’  yang  bermakna  konsistensi  dalam  tindakan/prinsip  ataupun  bermakna mutu,  sifat  atau  keadaan  menunjukkan  kesatuan  utuh  yang  memunculkan  kewibawaan (Darmayanti,  2020).  Menurut  Endro  (2017),  konstruksi  mengembalikan  nilai  fundamental integritas melalui dua pilar, yaitu pemahaman hubungan dan tindakan moral (proses partisipasi eksternal) dan pemahaman konsep diri (proses pengendalian internal).
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan SAI di Indonesia berdasarkan UUD 1945 (BPK, 2017). Pada 1 Januari 1947, saat revolusi fisik, BPK resmi terbentuk dengan kantor awal di Magelang sebagai alih fungsi Algemeene Rekenkamer , yaitu lembaga audit kolonial Hindia Belanda  (BPK,  2012,  2019).  Dinamika  lingkungan  BPK  dan  reformasi  mendorong penyempurnaan susunan keanggotaan BPK. Mulanya hanya terdiri dari dua pimpinan, berubah menjadi  tujuh  pimpinan,  hingga  saat  ini  menjadi  sembilan  pimpinan  kolektif-kolegial  (BPHN, 2018; BPK, 2012, 2019; Illahi & Alia, 2017). Terkait bentuk badan, BPK menggunakan the Board ( Collegiate ) model ,  seperti  halnya  Jepang,  Korea,  Jerman,  Belanda  dan  Argentina  (Chêne,  2018; Illahi  &  Alia,  2017).  Sedangkan  pelaksanaan  fungsinya,  BPK  mengadopsi best  practices piramida kematangan SAI dari International Organization of Supreme Audit Institutions (Akbar, 2018). Piramida kematangan  SAI  tersebut  dikembangkan  oleh United  States  Government  Accountability  Office (U.S. GAO) pada tahun 2006 (INTOSAI, 2007). Gambar 1 merupakan piramida yang merujuk pada Renstra BPK 2016-2020.
Gambar 1. The Accountability Organization Maturity Model dalam Konteks BPK
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Jangkauan piramida pada tingkat oversight meliputi  empat elemen peran dengan bagian terbanyak  pada  tiga  terbawah.  Seiring  meningkatnya  harapan  pemangku  kepentingan  kepada BPK,  peran insight mulai  ditingkatkan  meliputi  pemeriksaan  kinerja  (pendidikan,  kesehatan, PDAM)  dan  audit  investigatif  atas  kebijakan  dan/atau  isu  nasional.  Sedangkan,  peran foresight belum mampu memberikan outcome signifikan bagi masyarakat dan pengambil keputusan (BPK, 2015).  Efektivitas  peran  BPK  belum  begitu  terasa  dampaknya  karena  BPK  masih  terkendala limitasi pada independensi organisasi, personal dan finansial (Illahi & Alia, 2017).
Pada  Gambar  2  berdasarkan  analisis  peneliti  terkumpul  sejumlah  laporan  pengelolaan pegawai dari  Biro  SDM  BPK  RI  tahun  2019.  Pengelolaan  pegawai  menunjukkan  ketimpangan jumlah permintaan dengan realisasi. Klausul ‘berkonsultasi’ ke pemerintah d.h.i KemenPANRB dan BKN menyebabkan limitasi bagi BPK dalam merekrut pegawai sesuai kebutuhan (Pasal 34 ayat (4) UU No. 15/2006). Belum terpenuhinya jumlah ideal pegawai pemeriksa dan waktu audit terikat  pada  aturan,  membuat  pemeriksaan  laporan  keuangan  menerapkan sampling dan materialitas (Gunarwanto, 2019).

## Gambar 2. Gap Permintaan dan Realisasi SDM di BPK
Limitasi lainnya, ditunjukkan oleh peer review dari Netherlands Court of Audit (NCA), terkait pemeriksaan  penerimaan  dari  pajak  dan  proyek-proyek  pemerintah  dengan  pembiayaan  utang luar negeri (kontan.co.id, 2009; ortax.org, 2009). Kemudian, persepsi salah terhadap opini WTP membuat auditee lengah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dan  dimanfaatkan  oleh  oknum aparatur,  pejabat  atau  kepala  daerah  untuk  melakukan  penyimpangan  (beritakaltim.co,  2018; faktualnews.co, 2018; tempo.co, 2017). Selain itu, tersangkutnya oknum BPK dalam korupsi ikut memunculkan  isu  adanya  jual  beli  WTP  (detik.com,  2017).  Hal  ini  dapat  menimbulkan image negatif atas kualitas auditor dan hasil pemeriksaan BPK (Gunarwanto, 2019). Dukungan APIP belum  efektif  karena  jumlah  oknum  aparatur  dan  pejabat  yang  terkena  kasus  korupsi  belum berkurang  (Kalla,  2019).  Peran  APIP  belum  begitu  optimal  karena  kelembagaan  APIP  belum independen,  dasar  hukum  pelaksanaan  pengawasan  intern  belum  cukup  kuat,  kapabilitas  APIP masih  rendah  dan  belum  merata,  penerapan  standar  audit  masih  beragam,  dan  komitmen pimpinan masih rendah (BPKP, 2017).
Terkait BPK, sudah banyak penelitian terdahulu, salah satunya transformasi. Penelitian AJP  menekankan  dukungan  pemangku  kepentingan  sebagai  faktor  kunci  (Pramono,  2016). Selanjutnya,  penelitian  AJP  dan  HH  menyimpulkan  model  transformasi  ideal  BPK  bisa
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
mengadopsi struktur program Saxena (1992) dengan tiga elemen (Pramono & Hendharto, 2017). Selanjutnya,  penelitian  AJP  dan  HH  memperlihatkan  elaborasi  13  kelompok  aktivitas transformasi BPK membuahkan 114 asumsi aktivitas strategis dalam empat kuadran dan kuadran I dipilih sebagai masukan roadmap transformasi BPK (Pramono & Hendharto, 2018).
Penelitian  dengan sound  governance sebagai  konsepnya  sudah  pernah  dilakukan,  namun belum  menjadikan  BPK  sebagai  objeknya.  Penelitian  RSH  menyimpulkan  program  revitalisasi pasar dan penataan PKL belum seutuhnya berdampak positif, namun sudah muncul daya adaptif Pemerintah  Kota  Surakarta  (Handini,  2013).  Kemudian,  pemikiran  AF  mengungkap  tidak  ada satu  model governance ideal,  namun  menekankan  perubahan  itu  dinamis  dan publik  sebagai  aset vital (Farazmand, 2013). Selanjutnya, penelitian RH, MM dan RH memperlihatkan dimensi etika, transparansi  dan  akuntabilitas  di  Kantor  SAMSAT  Gowa  masih  terbatas  dan  ada  perlakuan berbeda  ke  masyarakat  (Hidayat,  Madani,  &  Hardi,  2015).  Berikutnya,  penelitian  Firdaus memperlihatkan  bahwa Japan  International  Cooperation  Agency (JICA)  membuat  konsep governance menjadi optimal, namun masih terkendala kualitas SDM (Firdaus, 2016).
Sedangkan, penelitian lainnya terkait independensi, akuntabilitas dan kualitas organisasi publik.  Penelitian  RAA memperlihatkan  independensi  OJK  meliputi  institusi,  fungsi,  keuangan dan  organisasi  (Azis,  2013).  Kemudian,  penelitian  RLG  menyimpulkan  bahwa  kompetensi, independensi  dan  integritas  memengaruhi  kualitas  audit  (Gaol,  2017).  Selanjutnya,  penelitian WMP  memperlihatkan  kemandirian  lembaga  terjaga  dan  terhindar  dari  penyalahgunaan kewenangan  jika  melibatkan  lebih  dari  satu  lembaga  dalam  pemilihan  pimpinan  BPK  (W.  M. Putra, 2019). Berikutnya, penelitian IW memperlihatkan program penguatan akuntabilitas kinerja pada empat program belum maksimal dan keterlibatan pimpinan masih rendah (Wahyuni, 2016). Terakhir,  penelitian  ISR  dan  RNNA  menyimpulkan  kualitas  SAI  berpengaruh  positif  terhadap indeks  persepsi  korupsi  dan  tipe  hukum  negara  memperkuat  impresi  kualitas  SAI  terhadap tingkat korupsi (Robiah & Apandi, 2020).

## Model Sound Governance
Model sound governance serupa dengan good governance yaitu tata kelola yang baik, namun menjadi  alternatif  karena  adanya  perbedaan  signifikan  yang  mendorong  perlunya  pergantian paradigma (Farazmand, 2004). Pertama, sound governance lebih inklusif karena mencakup aspek domestik (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dan kekuatan internasional (Farazmand, 2013; F.  Putra,  2009).  Kedua,  tata  kelola  meliputi  aspek normatif,  teknikal,  dan  rasional  termasuk pertimbangan  keragaman  konsep  (Farazmand,  2013).  Ketiga,  orientasi sound  governance pada keserasian  dan  fleksibilitas  cara  kerja  hingga  keluaran  dengan  memperhatikan  kapasitas, perilaku antisipatif, responsivitas, kompetensi, dan nilai budaya. Keempat, memiliki kesesuaian konstitusional  dan  responsif  terhadap external  values .  Kelima, sound  governance terbukti  efisien dan  efektif  sebagai  sistem  administrasi  yang  pernah  dijalankan  pada  jaman  Kerajaan  Persia. Oleh  karena  itu, soundness diaplikasikan  dalam  mengkarakterisasi governance pada  tata pemerintahan (Farazmand, 2004, 2013; F. Putra, 2009). Peran para aktor dalam good governance dianggap kurang ideal, sehingga memunculkan sound governance yang mendorong perubahan pola  pikir  terhadap  peran  dan  posisi  para  aktor  tersebut  (F.  Putra,  2009).  Aktor  pertama adalah  negara,  dianggap  sebagai  capaian  esensial  politik  dimana  masyarakat  internasional belum  inklusif  dan  organisasi  internasional  belum  memiliki  kapasitas  maupun  kapabilitas dalam  kebijakan  sosial  (Hoffmann,  2015). Trias  Politica ,  masih  digunakan  dalam  membagi
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
kekuasaan  menjadi  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  (Budiardjo,  2008;  Busroh,  2017).  BPK bukanlah salah satu dari trias politica , melainkan kekuasaan auditif atau inspektif (Kemsetneg, 2013).
Aktor  kedua  adalah  masyarakat, good  governance mendudukkan  masyarakat  terpisah  dari negara  dengan  peran  sebagai  1)  perantara  bagi  negara  dan  2)  individu  atau  masyarakat. Idealnya  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat  berada  dalam  satu  frame.  Elemen masyarakat  berupa  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  terbentuk  karena  kebutuhan  riil masyarakat  dan  money  oriented.  Isnawati  (2017)  dan  Mazdalifah  (2011)  menyatakan  ragam LSM  tumbuh  sebagai  pengontrol  kebijakan  dan  pemantau  korupsi  di  pemerintahan,  antara lain  Masyarakat  Tranparansi  Indonesia  (MTI), Indonesian  Corruption  Watch (ICW),  dan Government Watch (GOWA).
Aktor ketiga adalah swasta, sound governance lebih menekankan pada paradigmatik peran dan tanggung jawab swasta bagi pembangunan dibanding menemukan pola hubungan swasta dengan  aktor  lainnya  yang  mungkin  bisa  saling  memanipulasi  atau  mengkooptasi.  Swasta memberikan  dampak  substansial  terhadap  kemakmuran  dan  mengurangi  kesenjangan ekonomi,  sehingga  konsep public-private  partnership (PPP)  sebagai  pilihan  taktis  dan  bukanlah tujuan  seperti  yang  disarankan  oleh good  governance (F.  Putra,  2009;  Wilson,  Pelham,  & Duffield,  2010).  Aktor  keempat  adalah  kekuatan  internasional,  seperti world  trade  organization (WTO)  yang  mendapat  sokongan  dari World  Bank (WB)  sebagai  organisator  finansial, sementara  perusahaan  multinasional  bertindak  sebagai  pengelola  perdagangan,  dan  PBB sebagai pengatur kebijakan internasional (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009).
Selain aktor, dalam sound governance juga ada yang namanya dimensi. Domai (2011) dan Farazmand  (2004)  menjelaskan  realitas  interaksi  lingkungan  sosial-politik  itu  dinamis  dan menghadirkan dimensi yang menjadi dasar konstruksi konseptual sound governance . Dalam sound governance dikenal  sepuluh  dimensi  (Domai,  2011;  Farazmand,  2004;  F.  Putra,  2009),  namun penelitian  ini  hanya  menggunakan  lima  dimensi  sebagai  alat  analisisnya.  Pertama  adalah proses, merupakan pengaturan interelasi polisentris berbagai elemen atau aktor  (Farazmand, 2004;  F.  Putra,  2009;  Shohat  &  Stam,  2014).  Kedua  adalah  kognisi  dan  nilai,  muncul  dari dalam diri sebagai wujud legitimasi dan bukan keterpaksaan, tetapi kebutuhan untuk menjadi lebih  baik  dengan  melahirkan  nilai  normatif  yang  sehat  dan  dinamis,  antara  lain  keadilan, responsivitas,  toleransi  dan  persamaan  di  depan  hukum  (Farazmand,  2004;  F.  Putra,  2009). Ketiga adalah konstitusi, merupakan pedoman fundamental dan basis legitimasi dari governance . Namun, terdapat kelemahan berupa ‘ formalism ’ yang diterapkan secara kaku saat berhadapan dengan oposisi atau penantang sistem (Farazmand, 1989, 2004).
Keempat adalah manajemen dan kinerja, dimana manajemen merupakan cara organisasi mengatur operasionalisasi core business dan supporting business , sedangkan kinerja merupakan alat ukur  utama  dalam  menilai  kualitas  manajemen  suatu  organisasi  atau  proses  pemerintahan. Keduanya merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem, dan tidak cukup pada output saja, tetapi juga outcomes yang diinginkan melalui pengetahuan terbaru, teknologi, kapasitas, sumber daya, dan keterampilan (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009). Dan kelima adalah etika, akuntabilitas  dan  transparansi,  internalisasi  etika  tercermin  pada  kemampuan  mewujudkan nilai  etik  menjadi  kesadaran.  Internalisasi  etika  juga  dibangun  dalam  sistem  dan  struktur
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
sebagai  bentuk  akuntabilitas  dan  transparansi,  misalnya  pengendalian  pelanggaran  maupun korupsi (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009).
Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  mengkombinasikan  unsur-unsur  yang  ada dalam penelitian sebelumnya meliputi independensi, akuntabilitas dan kualitas, termasuk change in organization menjadi  bagian  yang  mewarnai  konsep sound  governance dalam  membahas  integritas BPK.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism yang bisa meminimalisir kesalahan penghitungan  maupun  subjektivitas  penelitian  (Brand,  2009;  Panhwar,  Ansari,  &  Shah,  2017; Walsh  &  Ryan,  2015)  dan  metode  kualitatif.  Analisis  berdasarkan  teori sound  governance yang merupakan  pengembangan  dari good  governance yang  dianggap  sebagai  bentuk  westernisasi  (F. Putra,  2009). Locus penelitian  di  BPK  dengan  fokus  pada  integritas  BPK  sebagai  SAI. Pengumpulan  data  didapatkan  dari  data  primer  melalui  wawancara  mendalam  ke  informan penelitian dari internal dan eksternal sejumlah 7 orang terdiri dari 1) Tortama AUI, 2) Kasubdit Litbang  Kelembagaan,  3)  Inspektur  Kemsetneg,  4)  Karo  Keuangan  Kemsetneg,  5)  Inspektur Kemenpanrb,  6)  Ketua  Senat  dan  Guru  Besar  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  dan  7) Praktisi di Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan data sekunder berupa jurnal, buku, kajian, laporan maupun berita yang relevan (Creswell, 2014; Zed, 2017). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik  analisis  data  kualitatif  model  Miles  dan  Huberman.  Merujuk  pada  Guest,  Namey,  & Mitchell  (2013)  serta  Miles,  Huberman,  &  Saldaña  (2019),  analisis  data  dilakukan  melalui  tiga tahapan, yaitu; 1) mereduksi data dengan menyarikan hingga menghasilkan informasi signifikan; 2) menyajikan data; dan 3) menyimpulkan guna menjawab factual problem .
Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution 1. Dimensi Proses

## Gambar 3. Forum BPK Mendengar
Proses merupakan adaptasi dan perbaikan berkesinambungan. BPK sudah menerapkan proses  bisnis  sesuai  aturan  dan  best  practices  termasuk  adaptasi  terhadap  dinamika lingkungannya.  Namun,  implementasinya  masih  ada  yang  perlu  ditingkatkan  seperti  proses penyelesaian  ganti  rugi  oleh  bendahara  dan  proses  dukungan  keterbukaan  data/informasi  dari APIP.  Persepsi  ini  senada  dengan  kajian  dari  Subdit  Litbang  Pemeriksaan  Kinerja  (2019)  yang menyimpulkan kendala atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), antara lain 1)
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Sisi Entitas meliputi komitmen rendah, peran APIP belum maksimal, dan prosedur penyelesaian TLRHP belum efektif; dan 2) Sisi BPK meliputi belum tersedia juknis detail terkait pelaksanaan TLRHP dan pemanfaatan SIPTL belum maksimal. Selain itu, BPK juga sudah mengakomodasi harapan  stakeholders  melalui  Forum  BPK  Mendengar  didalam  proses  penyusunan  Renstra termasuk  memperhatikan  RPJMN,  namun going  concern dari  Forum  BPK  Mendengar  perlu mendapat  perhatian,  karena  informasi  dalam  website  BPK  tahun  2020  pada  Gambar  3 memperlihatkan agenda terakhir adalah tahun 2015 (Website BPK, 2020).

## 2. Dimensi Kognisi dan Nilai
BPK  telah  memiliki  nilai-nilai  dasar:  independensi,  integritas  dan  profesionalisme. Kognisi dan nilai di BPK sudah terbangun dengan baik, dimana terjadi perubahan paradigma dari audit  lama  ( fault  finding )  menjadi  audit  berbasis  risiko  ( fact  finding ).  Selain  itu,  auditor  BPK  juga sudah bertindak profesional saat menjalankan tugas dengan meminimalisir pemanfaatan fasilitas yang ditawarkan oleh pihak auditee . Kemudian, adanya dukungan role model dari pimpinan semakin menguatkan values BPK.  Kenyataannya,  integritas  masih  menjadi  nilai  dasar  yang  perlu  untuk dioptimalkan. Sistem dan perangkat yang dibangun tidak mampu memantau 24/7 terhadap setiap aktivitas  individu  BPK,  sehingga  masih  ditemui  pelanggaran  etika.  Sekelumit  gambaran  terkait permasalahan  integritas  antara  lain:  ditetapkannya  R.D.  sebagai  tersangka  oleh  KPK  karena diduga menerima suap terkait proyek pembangunan sistem air minum (SPAM) di Kementerian PUPR  (kompas.com,  2019)  dan  S.Y.  sebagai  tersangka  suap  motor  Harley-Davidson  terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu di PT Jasa Marga Tbk tahun 2017 (cnnindonesia.com, 2018).

## 3. Dimensi Konstitusi
Mandat  BPK  memiliki  legitimasi  fundamental  berupa  UUD  1945,  aturan  dibawahnya pun berproses hingga akhirnya terbit UU No. 15 Tahun 2006. Selain konstitusi, terdapat founding principles bagi Supreme  Audit  Institutions (SAI)  yaitu The  Lima  Declaration yang  menyatakan independensi  organisasi,  SDM  dan  anggaran  (INTOSAI,  2019). Peer  review dari  NIK  Poland (2019) pun mengatakan independensi BPK perlu diperkuat terkait SDM dan konstruksi anggaran termasuk  upaya  promosi  intensif  terkait  gagasan  independensi  SAI.  Kata  “berkonsultasi” menimbulkan  kontradiksi  makna  dengan  implementasinya.  Terdapat  pandangan  internal  BPK atas kata berkonsultasi,
“Berkonsultasi  jika  dilihat  dari  definisinya  itu  voluntary  dan  tidak  harus  dipatuhi,  tetapi  kita pengaturannya dikategorikan sebagai lembaga. Kalau ada kesempatan untuk memperbaiki UU BPK itu dihapus  saja  kata-kata  berkonsultasi  dengan  pemerintah”  (S.H.,  2020)  dan  “Maksudnya  konsultasi sifatnya setara, sekarang nggak begitu ya. Mungkin mereka memberikan masukan saja, tetapi masukan itu tidak menjadi dasar bagi pengambilan keputusan” (M.F.S., 2020)

## Selanjutnya, terdapat pandangan eksternal dari unsur pemerintahan terkait maksud kata berkonsultasi,
“Kalau menurut saya sih independen murni itu nggak ada ya kelembagaan kita, tetapi ketika BPK bisa menetapkan  kebutuhan  SDM-nya  dan  konsultasi  bukan  berarti  dia  tidak  independen  tetapi  selaku aparatur sipil negara tentunya harus ada sebuah proses yang harus dilalui BPK sebagai bagian check and balance ” (S.I., 2020); “Ranah tata Kelola misalnya SDM itu ada di Kemenpan, dan yang tahu kebutuhan internal  itu  kan  BPK,  nah  itu  harus  disampaikan  secara  jelas  ke  Kemenpan.  Jadi  mau  tidak  mau mereka  tetap  tunduk  pada  Kemenpan,  karena  ketentuan  undang-undang”  (M.E.D.,  2020);  dan “Independensi  dalam  arti  organisasi  sama  SDM  nggak  mungkin  karena  aturannya,  tetapi  BPK  juga tetap  dikasih  kesempatan  untuk  mengajukan  asal clear dan  formasi  jelas  biasanya  kita  setujui  kok,
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
termasuk  KPK  kan  sekarang  lewat  kami  juga  karena  aturannya  meminta  itu.  Terus  terang  dari Kemenpan nggak mau ada rumor kita menghambat BPK, KPK ya, kalau misal wajar kita mau oke-in kok,  kita  jarang  menghambat,  memang  aturannya  harus  lewat  kami  itu  aja  bedanya,  aturan  diatas, kecuali diubah sama DPR” (P.B., 2020)
Sementara, terdapat pandangan eksternal lainnya dari unsur akademisi atau praktisi atas kata berkonsultasi,
“Kalau  konsultasi  dalam  rangka alignment dengan  yang  ada  di  pemerintahan,  saya  kira  tidak  apa-apa, tapi  tetap  keputusannya  adalah  kemandirian  BPK  dalam  mengambil  keputusan  itu,  sehingga  BPK tetap  bisa  independen.  Jadi,  keputusan  tetap  di  BPK,  bukan  kemudian  ketika  konsultasi  itu,  bisa menyebabkan  BPK  nggak  punya  otonomi”  (T.H.K.,  2020)  dan  “Berkonsultasi  artinya  untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam, bisa tanya jawab diskusi mendalam. Konsultasi, advokasi, negosiasi,  konsiliasi,  mediasi,  tidak  ada  unsur  memaksa  dan  unsur  memutus,  karena  semua dikembalikan  kepada  para  pihak  setelah  mendengar  konsultasi  tersebut.  Keputusan  di  tangan  para pihak masing-masing” (A.S., 2020)
Selain  itu,  pernah  dilakukan  diskusi  publik  terkait  revisi  UU  BPK  antara  Fakultas Hukum  Universitas  Warmadewa  dengan  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN) Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  dan  menghasilkan  Laporan  Akhir  Penyelarasan  Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Diskusi tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja BPK dalam melaksanakan mandatnya dan  memetakan  adanya  permasalahan  terkait  kurangnya  independensi  BPK  terkait  formasi rekrutmen, dan penataan organisasi. Diskusi tersebut menghasilkan simpulan perlunya mengubah undang-undang  tentang  BPK.  Adapun  jangkauan  poin-poin  penyempurnaan  undang-undang tersebut, antara lain: periode kepemimpinan BPK (Ketua dan Wakil Ketua), independensi BPK dalam  menentukan  formasi  dan  rekrutmen,  independensi  BPK  dalam  menentukan  struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK, serta penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara atau  penghitungan  kerugian  negara.  Selain  memberikan  kesimpulan,  diskusi  juga  menghasilkan beberapa  saran,  antara  lain:  menyusun  rancangan  undang-undang  perubahan,  memasukkannya dalam  agenda  Prolegnas  Prioritas,  serta  persiapan  langkah  strategis  dan  koordinasi  terkait perubahan UU BPK.  Meskipun demikian, perlu dilakukan elaborasi dan pemantauan dari  hasil diskusi  publik  tersebut. Implementasi  kegiatan  tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar  4 (bali.kemenkumham.go.id, 2016).
Gambar 4. Diskusi Publik Revisi UU BPK

## 4. Dimensi Manajemen dan Kinerja
BPK  memiliki  kewenangan  dalam  mengelola  dan  membina  JFP,  namun  pemenuhan kebutuhan SDM tergantung pada formasi yang ditentukan oleh KemenPANRB dan BKN. Selain
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
itu, pembahasan anggaran BPK sudah dipisahkan dari kementerian/lembaga, akan tetapi setelah ditetapkan realisasinya sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan. Terkait kinerja, hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah memperlihatkan kecenderungan perbaikan  opini  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2018.  Akan  tetapi,  kewajaran  penyajian  masih dipengaruhi oleh tiga akun besar, yaitu 1) aset tetap belum jelas keberadaannya, tidak akurat dan tidak dapat ditelusuri; 2) aset lancar dicatat tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan; dan 3) belanja  yang  tidak  didukung  dengan  bukti  lengkap,  diragukan  validitasnya  atau  tidak  dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya (IHPS1, 2019). Selain itu, output kegiatan pemeriksaan mencapai 680 LHP, 7.868 temuan, dan 21.425 rekomendasi (IHPS1, 2020). Perkembangan opini dari tahun 2015-2018 disajikan pada Gambar 5 berdasarkan hasil olahan peneliti dari IHP BPK (2019).

## Pemerintah Pusat

## Pemerintah Daerah
Gambar 5. Perkembangan Opini LK Pemerintah Pusat dan Daerah 2015-2018
Sedangkan,  aspek  reformasi  birokrasi  pada  instansi  pusat  dan  daerah  secara  bertahap mengalami perbaikan. Tercermin dari rekrutmen lebih transparan, proses bisnis pelayanan lebih singkat dan efisien, serta bertambahnya unit pelayanan dengan predikat WBK/WBBM (LAKIP KemenPANRB, 2019). Perkembangan reformasi birokasi dari tahun 2015 ke tahun 2019, terlihat pada Gambar 6 (LAKIP KemenPANRB, 2019).
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Data BPK dan KemenPANRB menunjukkan perbaikan tatakelola keuangan negara dan reformasi birokrasi di pemerintahan. Lain halnya dengan data KPK, menunjukkan peningkatan jumlah  operasi  tangkap  tangan  (ott)  terhadap  para  pejabat  atau  kepala  daerah  karena  korupsi, meskipun tidak semuanya berkaitan opini WTP (KPK, 2015, 2016, 2017, 2018). Perkembangan OTT  yang  dilakukan  oleh  KPK,  ditunjukkan  pada  Gambar  7  berdasarkan  Laporan  Tahunan KPK 2015-2018.

## Gambar 6. Perkembangan Reformasi Birokrasi 2015-2019

## Gambar 7. Operasi Tangkap Tangan oleh KPK 2015-2018
Lebih lanjut, kinerja BPK dalam mendorong entitas mengelola keuangan negara secara lebih  akuntabel  dan  transparan,  terbentur  adanya  mispersepsi  sebagian  besar  publik  yang menganggap WTP itu terbebas dari korupsi. Selain itu, uninformed tujuan pemeriksaan keuangan yang menilai kewajaran bukan kebenaran mutlak. Terkait ott oleh KPK masih perlu di elaborasi pengaruhnya terhadap akun laporan keuangan (LK). Jika oknum penyuap memakai uang pribadi maka akun LK tidak akan terpengaruh sehingga tidak berdampak pada opini, kecuali uang suap diperoleh dari permainan anggaran. Jadi permainan anggarannya yang mempengaruhi opini dan bukan  suap  atau  ott-nya.  Tantangan  lainnya  bagi  BPK,  keterlambatan  terbit  izin  dari  Menkeu dalam melakukan audit ketentuan perpajakan. Sedangkan, outcome dilihat dari tingkat tindak lanjut
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
atas  temuan  dan  rekomendasi  BPK.  Jika  tingkat  tindak  lanjut  masih  rendah  artinya  hasil pemeriksaan BPK belum begitu bermanfaat untuk memperbaiki sistem (S.H., 2020). Selain itu, terdapat juga peran lain dari BPK berupa kewenangan memberikan pendapat (Pasal 11 huruf a UU  15/2006,).  Tabel  1  menjelaskan  kontribusi  BPK  berupa  Pendapat  berdasarkan  Portal  Dit. EPP (2020).

## Tabel 1. Pendapat BPK Kepada Pemerintah Tiga Tahun Terakhir
No  Tahun Pendapat BPK 1. 2019 Penetapan  Harga  Jual  Eceran  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  dan  Tidak Bersubsidi serta Pertanggungjawabannya oleh Pemerintah.
2. 2019 Pengelolaan Pajak Dalam Rangka Impor 3. 2018 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4. 2018 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja pada Kemhan dan TNI 5. 2018 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 6. 2018 Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik 7. 2017 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
8. 2017 Pembinaan dan Pengelolaan BUMD

## Gambar 8. Pendapat BPK Masih Belum Familiar
Pendapat BPK ini memberikan insight terhadap kebijakan pemerintah dan mendeteksi kelemahan  sistem  yang  terjadi  dengan  menganalisis  secara  horisontal  namun  sifatnya  adalah instigation, sehingga tindak lanjutnya terletak pada political will dari pemerintah. Oleh karena itu, kemanfaatan Pendapat BPK ini belum bisa terlihat dan diketahui publik, bila tidak ada publikasi dari  pemerintah  atas  tindak  lanjutnya.  Jika  kita  coba  mencari  melalui  jejaring  internet  dengan keyword  “tindak  lanjut  Pendapat  BPK”,  maka  temuan  dominannya  adalah  “tindak  lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK”, seperti pada Gambar 8 (google.co.id, 2020).
.
5. Dimensi Etika, Akuntabilitas dan Transparansi
BPK  sudah  memiliki  kode  etik  dan  perangkat  penegakannya,  namun  sistem  yang  ada belum  bisa  mengawasi  rutinitas  per  pegawai  (merdeka.com,  2017).  Dimensi  etika  ini  berkaitan erat dengan dimensi kognisi dan nilai, dimana ada nilai yang masih perlu dibenahi, dioptimalkan dan mengawalnya agar berjalan secara positif dan sesuai harapan. Etika itu pilar profesionalisme,
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
kredibilitas BPK bisa runtuh jika tidak menjaganya. Selain itu, partisipasi entitas juga dibutuhkan dalam memitigasi mispersepsi atas sikap auditor BPK yang mengamalkan kode etik secara benar, seperti  menolak  konsumsi  yang  ditawarkan  oleh auditee .  Selanjutnya,  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  sudah  berjalan  baik,  namun  kebijakan  rekrutmen,  mutasi, promosi  dan talent  pool masih  perlu  lebih  transparan  lagi  agar  lebih  objektif  dan  berkurangnya intervensi. S.H., 2020 mengatakan permasalahan SDM itu paling banyak dikeluhkan dari sekian banyak survei dan nilainya paling kecil, mungkin karena kurang transparan proses didalamnya.

## 6. Gambaran Peran BPK
BPK memiliki peran penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena memiliki landasan  fundamental  berupa  UUD  1945.  Dasar  hukum  tersebut  diturunkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sebelumnya  BPK  diatur  dalam  UU  No.5  Tahun  1973  kemudian  diganti dengan  UU  No.15  Tahun  2006  yang  mempertegas  peran  BPK  sebagai  satu-satunya  auditor eksternal atau supreme audit institution (SAI) di Indonesia. Menurut S.H. (2020) peran BPK dalam mendorong tata kelola itu sudah jelas dengan disemangati moto “ leading by example ” antara lain pemberantasan korupsi, memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta penilaian kinerja. Selain di  tingkat  nasional,  BPK  juga  aktif  dalam  forum  internasional  baik  sub-regional  asia  tenggara, regional  asia  maupun  dunia.  BPK  pernah  menjadi  Ketua Working  Group  of  Environmental  Audit (WGEA), founder ASEANSAI,  dipercaya  menjadi  auditor  untuk  memeriksa  IAEA  dan  IMO, serta Waki Ketua BPK menjadi Board Member dalam panel auditor PBB (M.F.S, 2020; S.H., 2020). Terkait  peran  BPK  di  tingkat  nasional,  para  informan  penelitian  memiliki  kesamaan pandangan.  Namun,  untuk  peran  BPK  di  tingkat  internasional  masih  kurang  terinformasikan secara baik dan berkesinambungan ke publik. Hal ini sesuai tanggapan dari beberapa informan penelitian antara lain: peran BPK di internasional saya belum pernah tahu, cuma diduga pasti ikut aktif  dalam  berbagai  hal  berkaitan  dengan public  audit (A.S.,  2020);  peran  BPK  secara internasional,  tidak  ada  komen  karena  saya  belum  ada  data  (T.H.K.,  2020);  saya  pernah mendengar  kalau  BPK,  institusi  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  audit  di  pusat penelitian  nuklir  di  swiss,  kalau  tidak  salah  ya  (M.E.D.,  2020);  dan  kalau  tidak  salah  BPK  itu menjadi anggota INTOSAI tapi tidak ingat dengan jelas perannya (S.I., 2020).

## Kesimpulan
BPK memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal dan mendorong pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi lebih akuntabel, transparan dan inklusif  termasuk  berkiprah  secara  internasional.  Namun,  peran  BPK  di  internasional  perlu dipublikasikan  secara  intensif  melalui  berbagai  media  agar  terekam  dengan  baik  dalam  ingatan publik. Integritas BPK belum terlihat sebagai kesatuan utuh atas mutu dan konsistensi tindakan karena masih dijumpai kendala internal dan eksternal. Dimensi proses masih perlu dioptimalkan seperti  penyelesaian  ganti  rugi  oleh  bendahara,  pemanfaatan  SIPTL, going  concern Forum  BPK Mendengar, dan dukungan keterbukaan dari APIP. Dimensi kognisi dan nilai memiliki kesamaan tantangan  dengan  dimensi  etika  yaitu  integritas  dan  peningkatan  transparansi.  Dimensi manajemen  dan  kinerja  memiliki  kesamaan  tantangan  dengan  dimensi  konstitusi  pada  kata ‘berkonsultasi’  yang  sedikit  menghambat  pemenuhan  kuantitas  ideal  SDM  berkualitas  sebagai backbone BPK,  strategi  solutif  mengatasi  keterlambatan  terbit  izin  Menkeu,  sosialisasi  dan
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
pemantauan  Pendapat  BPK,  serta  edukasi  atas  mispersepsi  terkait  anggapan  WTP  bersih  dari korupsi dan informed perbedaan pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan investigatif. Diskusi publik  antara  BPHN  dan  Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa  dituangkan  dalam  laporan akhir  penyelarasan  perubahan  UU  BPK  sebagai  penguatan  kelembagaan  dengan  meninjau kembali  substansi  perubahan  antara  lain  periode  kepemimpinan,  kemandirian  formasi  dan rekrutmen SDM, kemandirian penataan organisasi. Tantangan dari lima dimensi sound governance perlu  diperhatikan  dan  ditindaklanjuti,  termasuk  mengelaborasi  dan  mengawal  langkah-langkah dari  BPHN  khususnya  pengaturan  tentang  independensi  BPK  untuk  lebih  mempertegas  dan memperkuat  integritas  BPK  secara  kesatuan  utuh  sebagai  SAI,  sehingga value  and  benefit dapat diwujudkan sesuai tahapan piramida kematangan SAI.

## Referensi
Akbar, B. (2018). BPK Berperan dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Pemerintah.  Retrieved  from  https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan- dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah Azis, R. A. (2013). Independensi OJK Sebagai Pengatur dan Pengawas Perbankan . Universitas Indonesia. bali.kemenkumham.go.id.  (2016).  Diskusi  Publik  Revisi  Undang-Undang  Badan  Pemeriksa Keuangan.  Retrieved  from  https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/2287-diskusi-publik-revisi-undang-undang-badan-pemeriksa-keuangan
beritakaltim.co.  (2018).  Selalu  dapat  WTP,  Ternyata  Pemerintahan  Rita  Widyasari  Bobrok.
Retrieved from https://beritakaltim.co/ala-mak-bobroknya-pemerintahan-rita- widyasari-di-kukar/
Blume, L., & Voigt, S. (2011). Does organizational design of supreme audit institutions matter? A cross-country assessment. European Journal of Political Economy , 27 (2), 215–229.
BPHN.  (2018). Laporan  Akhir  Penyelarasan  Naskah  Akademik  RUU  tentang  Perubahan  atas  UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK . Retrieved from https://www.bphn.go.id/data/documents/bpk.pdf BPK. (2012). Laporan Tahunan 2012 . Retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2013/annual__2013_1445244836.p df
BPK. Renstra BPK TA 2016-2020 . , (2015). BPK. (2017). Mengenal Lebih Dekat BPK. BPK. (2019). Mengenal Lebih Dekat BPK.
BPKP. (2017). Urgensi Penguatan APIP, Upaya Mengembalikan Muruah APIP . 4–8. Retrieved from http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Final  wp  4  tahun  2017  versi small.pdf
Brand,  V.  (2009).  Empirical  business  ethics  research  and  paradigm  analysis. Journal  of  Business Ethics , 86 (4), 429–449.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Busroh,  A.  D.  (2017). Ilmu  Negara.  in  Mujiburohman,  Dian  Aries,  Pengantar  Hukum  Tata  Negara . Yogyakarta: STPN Press.
Chêne, M. (2018). U4 Helpdesk Answer: 9, The Role of Supreme Audit Institutions in Fighting Corruption.  Retrieved  from  https://www.u4.no/publications/the-role-of-supreme-
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
audit-institutions-in-fighting-corruption.pdf cnnindonesia.com. (2018). Suap Motor Harley-Davidson, Auditor BPK Segera Diadili. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180116225540-12-269444/suap- motor-harley-davidson-auditor-bpk-segera-diadili
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Methods  Approaches . Retrieved from https://study.sagepub.com/creswellrd4e Darmayanti.
(2020). Makna Sebuah
Integritas. Retrieved from https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas detik.com.  (2017).  OTT  KPK  dan  Mitos  Jual  Beli  WTP  di  BPK.  Retrieved  from https://news.detik.com/berita/d-3513162/ott-kpk-dan-mitos-jual-beli-wtp-di-bpk DFID.  (2004).  Characteristics  of  Different  External  Audit  Systems,  Policy  Division  Briefing
Paper. Retrieved from http://gsdrc.org/docs/open/pf31.pdf
Domai,
T. (2011). Sound Governance . Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=eLu9kQEACAAJ&pg=PA27&source=gbs_toc_ r&cad=3#v=onepage&q&f=false
Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. Integritas ,
3 (1),
131–152. Retrieved
from https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/159/41 faktualnews.co.  (2018).  Raih  Enam  Opini  WTP,  Karir  Bupati  Jombang  Berujung  di  KPK.
Retrieved from https://faktualnews.co/2018/02/06/raih-enam-opini-wtp-karir-bupati- jombang-berujung-kpk/63671/
Farazmand,  A.  (1989). The  State,  Bureaucracy,  and  Revolution  in  Modern  Iran :  Agrarian  Reforms  and
Regime Politics . Retrieved from https://bahai- library.com/pdf/f/farazmand_state_modern_iran.pdf
Farazmand,  A.  (2004). Sound  Governance:  Policy  and  Administrative  Innovations .  Westport,  CT: Praeger, Greenwood Publishing Group.
Farazmand, A. (2013). Governance in the age of globalization: challenges and opportunities for south and southeast asia. Public Organization Review , 13 (4), 349–363.
Firdaus. (2016). Sound Governance in Case of Mamminasata Metropolitan Development Area in South Sulawesi Province. JKAP: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik , 20 (1), 1–22.
Gaol, R. L. (2017). Pengaruh kompetensi, independensi dan integritas auditor terhadap kualitas audit. JRAK: Jurnal Reviu Akuntansi & Keuangan , 3 (1), 47–70. González-Díaz,  B.,  &  García-Fernandez,  R.  (2018). Auditing.  in  Farazmand,  A.  (Eds.),  Global Encyclopedia  of  Public  Administration,  Public  Policy  and  Governance .  Gewerbestrasse, Switzerland: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018.
González-Díaz,  B.,  García-Fernández,  R.,  &  López-Díaz,  A.  (2012).  Communication  as  a transparency and accountability strategy in Supreme Audit Institutions. Administration & Society , 45 (5), 583–609.
google.co.id. (2020). Tindak Lanjut Pendapat BPK. Retrieved from https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00ITejarUt2S38TItTGgf5l FlJgpQ%3A1608699982377&source=hp&ei=TtDiX8uwFLTYz7sP5qWLuAo&q=tind ak+lanjut+Pendapat+BPK&oq=tindak+lanjut+Pendapat+BPK&gs_lcp=CgZwc3ktY WIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxDqAhAnUPLzA1jy8wNgw_kDaAFwAHg
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
AgAGuAYgBrgGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=ps y-ab&ved=0ahUKEwjLj_23quPtAhU07HMBHebSAqcQ4dUDCAY&uact=5
Guest,  G.,  Namey,  E.  E.,  &  Mitchell,  M.  L.  (2013). Collecting  qualitative  data .  London:  SAGE Publications Ltd.
Gunarwanto. (2019). Opini
WTP versus Korupsi. Retrieved from https://news.detik.com/kolom/d-4618675/opini-wtp-versus-korupsi Gustavson, M. (2015). Does Good Auditing Generate Quality of Government? QoG Working Paper Series,
15 . Retrieved from https://www.gu.se/sites/default/files/2020- 05/QoGWP_2015_15_Gustavson_0.pdf
Handini,  R.  S.  (2013). Analisis  Praktik  Inovasi  Pemerintah  Kota  Surakarta  Menurut  Model  Sound Governance:  Studi  pada  Program  Inovasi  Revitalisasi  Pasar  Tradisional  dan  Penataan  Pedagang Kaki Lima (Skripsi) . Universitas Indonesia.
Hidayat,  R.,  Madani,  M.,  &  Hardi,  R.  (2015).  enerapan  dimensi  sound  governance  dalam pelayanan  publik  di  Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Gowa. Kolaborasi:  Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 30–40. Hoffmann, S. (2015). The Uses and Limits of International Law. Dalam Robert J. Art dan Robert Jervis, International  Politics:  Enduring  Concepts  and  Contemporary  Issues,  11th  Edition .  Edinburgh Gate, Harlow, England: Pearson Education Limited.
IHPS1.  (2019). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  Tahun  2019 .  Retrieved  from https://www.bpk.go.id/ihps
IHPS1. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020.
Illahi,  B.  K.,  &  Alia,  M. I.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Keuangan  Negara  Melalui Kerja  Sama  BPK  dan  KPK. Integritas , 3 (2),  37–78.  Retrieved  from https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/102/3
INTOSAI.  (2007).  Building  Capacity  in  Supreme  Audit  Institutions:  A  Guide.  Retrieved  from https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/docum ents/Building-capacity-in-Supreme-Audit-Institutions.pdf
INTOSAI.
(2019). INTOSAI-P 1: The Lima Declaration. Retrieved from https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_1_u _P_10/INTOSAI-P-1_en.pdf
Isnawati.  (2017).  Peranan  Kebijakan  Publik  Terhadap  Pemberantasan  Korupsi  (Kasus Uninterrutible Power Suply Pemerintah di Dki Jakarta). Legalitas , 2 (2), 66–73. Retrieved from http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3388
Kalla,  J.  (2019).  Maraknya  OTT  Bukti  Pengawasan  Lemah.  Retrieved  from https://mediaindonesia.com/read/detail/224651-maraknya-ott-bukti-pengawasan- lemah
Kemsetneg.  (2013). Profil  Lembaga  Negara  Rumpun  Keuangan .  Retrieved  from https://www.academia.edu/21484929/Buku_Profil_Lembaga_Negara_Keuangan Kompas.com.  (2019).  Jadi  Tersangka  Suap,  Rizal  Djalil  Dinonaktifkan  dari  Anggota  BPK. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2019/10/10/11171481/jadi- tersangka-suap-rizal-djalil-dinonaktifkan-dari-anggota-bpk?page=all
Kontan.co.id. (2009). BPK Lemah Dalam Audit Pajak dan Utang Luar Negeri. Retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-lemah-dalam-audit-pajak-dan-utang-luar-
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
negeri-1 KPK.  (2015). Laporan  Tahunan  2015 .  Retrieved  from  https://www.kpk.go.id/images/Annual Report 2015 low.pdf
KPK.  (2016). Laporan  Tahunan  2016 .  Retrieved  from  https://www.kpk.go.id/images/Laporan Tahunan KPK 2016 Bahasa Indonesia.pdf
KPK.  (2017). Laporan  Tahunan  2017 .  Retrieved  from  https://www.kpk.go.id/images/Laporan- Tahunan-KPK-2017-Web.pdf
KPK. (2018). Laporan Tahunan 2018 . Retrieved from https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan-Tahunan- KPK-2018-.pdf
LAKIP KemenPANRB. (2019). Laporan Kinerja (LAKIP) 2019 . Jakarta.
Mazdalifah. (2011). LSM di Indonesia (Sosok, Perkembangan dan Kondisinya saat ini). Retrieved from https://mazdalifahjalil.wordpress.com/2011/12/04/lembaga-swadaya- masyarakat-di-indonesia/
Merdeka.com.  (2017).  BPK  akui  lemah  awasi  tiap  pegawainya  dari  potensi  korupsi.  Retrieved from https://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-akui-lemah-awasi-tiap-pegawainya- dari-potensi-korupsi.html
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldaña,  J.  (2019). Qualitative  Data  Analysis :  A  Methods Sourcebook .  Retrieved  from  https://www.worldcat.org/title/qualitative-data-analysis-a- methods-sourcebook/oclc/1047532295
NIK Poland. (2019). Peer Review Report on the Audit Board of the Republic of Indonesia . Retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1581990588.pdf Noussi, K. (2012). How public accountability is institutionalized (Unpublished Doctoral Dissertation). In The case of external public auditing in global perspective applying a mixed methods approach (University of Vienna). Retrieved from http://othes.univie.ac.at/27653/1/2012-12- 17_0071341.pdf
OECD.  (2011).  Good  Practices  in  Supporting  Supreme  Audit  Institutions.  Retrieved  from https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/docum ents/materials/Good-Practices-in-Supporting-SAIs.pdf
ortax.org.  (2009).  BPK  Lemah  Dalam  Audit  Pajak  dan  Utang  Luar  Negeri.  Retrieved  from https://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7035&q=&hlm=389
Panhwar,  A.  H.,  Ansari,  S.,  &  Shah,  A.  A.  (2017).  Post-positivism:  an  effective  paradigm  for social  and  educational  research. International  Research  Journal  Od  Arts  and  Humanties (IRJAH) , 45 (45), 253–359.
Pramono,  A.  J.  (2016).  Analisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  transformasi  kapabilitas organisasi dan peran BPK RI. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara , 2 (2), 175–193.
Pramono,  A.  J.,  &  Hendharto,  H.  (2017).  Model  transformasi  BPK  RI. Jurnal  Tata  Kelola  & Akuntabilitas Keuangan Negara , 4 (2), 91–111.
Pramono, A. J., & Hendharto, H. (2018). Asumsi kegiatan strategis untuk roadmap transformasi BPK RI. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara , 4 (1), 1–22. Putra,  F.  (2009). Senjakala  Good  Governance .  Retrieved  from  https://www.avepress.com/sound- governance-arah-baru-paradigma-pembangunan/
Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Putra, W. M. (2019). Perbandingan konsep pemilihan jabatan publik BPK atau SAI di beberapa negara  untuk  mewujudkan  BPK  yang  independen. Jurnal  Penelitian  Hukum DE  JURE , 19 (3),
385–403. Retrieved from https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/611/pdf_1
Robiah, I. S., & Apandi, R. N. N. (2020). Apakah kualitas Supreme Audit Institutions dan tipe hukum negara mempengaruhi tingkat korupsi? Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan , 8 (1), 107–122.
Santiso, C. (2008). Eyes Wide Shut? Reforming and Defusing Checks and Balances in Argentina. Public Administration and Development , 28 (1), 67–84.
Shohat, E., & Stam, R. (2014). Unthinking Eurocentrism : Multiculturalism and The Media . Retrieved from  https://www.routledge.com/Unthinking-Eurocentrism-Multiculturalism-and-the- Media/Shohat-Stam/p/book/9780415538619
Stapenhurst, R., & Titsworth, J. (2001). Features and functions of Supreme audit institutions, 59. Retrieved from http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote59.pdf
Subdit  Litbang  Pemeriksaan  Kinerja.  (2019). Kajian  Tindak  Lanjut  atas  Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan . Jakarta.
Tackett,  J.  A.  (2010).  Bribery  and  corruption. Journal  of  Corporate  Accounting  &  Finance  (Wiley) , 21 (4), 5–9.
tempo.co.  (2017).  Bupati  Nganjuk  yang  Kena  OTT  KPK  itu  Raih  Empat  Opini  WTP  BPK. Retrieved  from  https://nasional.tempo.co/read/1028037/bupati-nganjuk-yang-kena- ott-kpk-itu-raih-empat-opini-wtp-bpk
Wahyuni,  I.  (2016). Analisis  Penguatan  Akuntabilitas  Kinerja  Dalam  Rangka  Implementasi  Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal MPR RI (Tesis) . Universitas Indonesia. Walsh, T., & Ryan, A. (2015). Post-positivist approaches to research, in Researching and Writing Your Thesis: a Guide for Postgraduate Students. Retrieved from http://mural.maynoothuniversity.ie/9758/1/TW-Writing-2015.pdf Website BPK. (2020). Forum BPK Mendengar. Retrieved from https://www.bpk.go.id/search/result/forum-BPK-mendengar
Wilson,  D.  I.,  Pelham,  N.,  &  Duffield,  C.  F.  (2010).  A  review  of  Australian  PPP  governance structures. Journal of Financial Management of Property and Construction , 15 (3), 198–215. Zed,
M. (2017). Metode Penelitian Kepustakaan . Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id #v=onepage&q&f=false
Wawancara
S.H. (2020). Zoom Meeting, 10 November 2020. M.F.S. (2020). Zoom Meeting, 17 November 2020. S.I. (2020). Zoom Meeting, 09 Oktober 2020. M.E.D. (2020). Zoom Meeting, 09 Oktober 2020. P.B. (2020). Zoom Meeting, 09 November 2020. T.H.K. (2020). Zoom Meeting, 07 Oktober 2020. A.S. (2020). Zoom Meeting, 08 Oktober 2020.