## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DAN PASIEN PADA TINDAKAN GAWAT DARURAT
Oleh :
Muhammad Afiful Jauhani Email: afifuljauhani.fk@unej.ac.id Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Yoga Wahyu Pratiwi Email: dryogawahyupratiwi@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Supianto Email: supianto@uij.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  medis dan  pasien  terhadap  tindakan  gawat  darurat  dalam  perspektif  hukum  pidana  dan  dalam perspektif  hukum  perdata.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pasien  yang  mendapati  kesalahan  dokter pada  saat  melakukan  tindakan  kedokteran  dalam  situasi  gawat  darur at  dan  perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana maka pasien dapat menuntut pertanggungjawaban dokter secara  pidana,  namun  sesuai  asas  ultimum  remedium,  hukum  pidana  hendaklah  dijadikan upaya  terakhir  dalam  hal  penegakan  hukum.  Dalam  perspektif  hukum  perdata,  Pasal  58 ayat  (2)  Undang-Undang  Kesehatan  menyatakan  bahwa  tuntutan  ganti  rugi  tidak  berlaku bagi  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  tindakan  penyelamatan  nyawa  atau  pencegahan kecacatan  seseorang  dalam  keadaan  darurat.  Pasien  yang  kepentingannya  dirugikan   atas tindakan  dokter  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan tidak menghilangkan hak  setiap  orang  untuk  melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana  kepada  pihak  yan g berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.
Kata kunci: Gawat darurat, Medis, Pasien, Perlindungan hukum

## Abstract
This study aims to determine the form of legal protection for medical personnel and patients against emergency measures in the perspective of criminal law and in the perspective of civil law.  The  method  used  in  this  research  is  normative  juridical.  The  results  of  the  study  show that patients who find a doctor's mistake when carrying out medical actions in an emergency situation and the act fulfills a criminal element, the patient can hold the doctor accountable criminally, but according to the principle of ultimum remedium, criminal law should be used as  a  last  resort  in  terms  of  law  enforcement.  From  a  civil  law  perspective,  Article  58 paragraph (2) of the Health Law states that claims for compensation do not apply to health workers  who  take  actions  to  save  lives  or  prevent  someone  from  becoming  disabled  in  an emergency.  Patients  whose  interests  are  harmed  by  the  doctor's  actions  in  carrying  out medical  practice  can  complain  in  writing  to  the  Chairman  of  the  Indonesian  Medical Discipline Honorary Council and do not eliminate the right  of everyone to report suspected criminal acts to the authorities and/or sue for civil damages to court.
Keywords: Emergency, Medical, Patient, Legal protection

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanpa kesehatan,  seseorang tidak  akan  mampu  memperoleh  hak-hak lainnya.  Begitu  pentingnya  kesehatan,  se- hingga  sering  dikatakan  bahwa  kesehatan bukan  segala-galanya,  tetapi tanpa keseha- tan  segala-galanya  tidak  bermakna. 1 Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjut- nya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa “ Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan  Kesehatan . Secara  filosofis pelayanan  Kesehatan  untuk  masyarakat  di Indonesia diamanatkan dalam pasal 34 ayat (3)  UUD  1945  yaitu “ Negara  bertanggung jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum yang layak.” Penyediaan pelayanan Kesehatan  merupakan  merupakan  per- wujudan  dari  sila  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab  yang  berkaitan  dengan  nilai- nilai  menjunjung  harkat  dan  martabat manusia  Indonesia.  Penetapan  hak  men- dapatkan  pelayanan  kesehatan  merupakan perwujudan  dari  sila  Keadilan  sosial  bagi
1 Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia,” Jurnal Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat , 2001, 1–19.
seluruh rakyat Indonesia yang mewujudkan keadilan dan pemerataan. 2
Definisi  kesehatan  menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (1)  yang berbunyi  Kesehatan  adalah  keadaan  sehat, baik  secara  fisik,  mental,  spritual  maupun sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomis.  Hal  tersebut  sejalan  dengan definisi  sehat  menurut World  Health Organization (WHO)  yaitu “Health  is  a state  of  complete  physical,  mental  and social  well-being  and  not  merely  the absence of disease or infirmity ”. 3
Dalam  mewujudkan  Kesehatan  di- perlukan  suatu  upaya  Kesehatan.  Upaya Kesehatan  didefinisikan  dalam  Undang- Undang  Kesehatan  sebagai  setiap  kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilaku- kan  secara  terpadu,  terintregasi  dan  ber- kesinambungan  untuk  memelihara  dan  me- ningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, pening- katan  kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan pemulihan  kesehatan  oleh  pemerintah
2 Adolf Heuken, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila , 4th ed. (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984).
3 Jerome Bickenbach, “WHO’s Definition of Health: Philosophical  Analysis,”  in Handbook  of  the Philosophy  of  Medicine ,  ed.  Thomas  Schramme and Steven Edwards (Dordrecht: Springer Netherlands, 2015), 1–14, https://doi.org/10.1007/978-94-017-8706-2_48-1.
dan/atau  masyarakat.  Untuk  melaksanakan suatu upaya Kesehatan tentunya dibutuhkan suatu  fasilitas  pelayanan  Kesehatan,  yaitu suatu  alat  dan/atau  tempat  yang  digunakan untuk  menyelenggarakan  upaya  pelayanan ke-sehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau masyarakat.
Dalam  pelayanan  Kesehatan  terdapat beberapa  kondisi  yang  rentan  timbul masalah,  salah  satunya  ialah  pada  kondisi kegawatdaruratan  atau emergency . Black’s Law  Dictionary mendefinisikan emergency atau  kondisi  darurat  sebagai exigent circumstances yaitu
“ A situation that demands unusual or immediate  action  and  that  may allow  people  to  circumvent  usual procedures,  as  when  a  neighbor breaks  through  a  window  of  a burning  house  to  save  someone inside . Exigent  circumstances  may exist  if  a  person's  life  or  safety  is threatened”
Definisi  tersebut  dapat  diterjemahkan sebagai situasi yang membutuhkan tindakan yang  tidak  biasa  atau  tindakan  segera  serta membuat  seseorang  diperbolehkan  untuk menghindari prosedur yang biasanya, keadaan darurat  mungkin berupa terancam- nya  kehidupan  atau  keselamatan  sese- orang. 4 Dorland’s  Illustrated  Medical Dictionary mendefinisikan emergency
4 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary , Thomson Reuters , 11th ed., 2019.
sebagai “an  unlooked  for  or  sudden occurrence,  often  dangerous,  such  as  an accident  or  an  urgent  or  pressing  need” yaitu kejadian yang tiba-tiba, tidak terduga, seringkali berbahaya, darurat, dan mendesak. 5 Sehingga apabila definisi dalam konsep  hukum  dan  definisi  dalam  konsep medik  tersebut  dikombinasikan,  dapat  di- sintesa  bahwa  kondisi emergency merupa- kan  keadaan  mendesak,  seringkali  ber- bahaya,  berupa  terancamnya  kehidupan atau  keselamatan  seseorang  yang  mem- butuhkan  tindakan  segera  serta  membuat seseorang  diperbolehkan  untuk  meng- hindari prosedur yang biasanya.
Berdasarkan hukum positif di Indonesia, definisi emergency atau keadaan Gawat  Darurat  dijelaskan  dalam  Pasal  1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang Rumah Sakit), dalam pasal tersebut disebutkan  bahwa  Gawat  darurat  adalah keadaan  klinis  pasien  yang  membutuhkan tindakan  medis  segera  guna  penyelamatan nyawa  dan  pencegahan  kecacatan  lebih lanjut. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (selanjutnya  disebut  Permenkes  47  tahun 2018)  pada  Pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  Pelayanan  Kegawatdaruratan  adalah
5 Dorland, Dorland’s Illustrated Medical Dictionary , Elsevier, 33rd ed., 2019.
tindakan  medis  yang  dibutuhkan  oleh pasien  gawat  darurat  dalam  waktu  segera untuk  menyelamatkan  nyawa  dan  pen- cegahan  kecacatan.  Dalam  definisi  tersebut disebutkan  istilah  pasien  gawat  darurat. Definisi  Pasien  Gawat  Darurat  termuat dalam  Pasal  1  angka  (4)  Permenkes  47 tahun  2018  yang  berbunyi  Pasien  Gawat Darurat  yang  selanjutnya  disebut  Pasien adalah  orang  yang  berada  dalam  ancaman kematian  dan  kecacatan  yang  memerlukan tindakan  medis  segera.  Dan  kriteria kegawatdaruratan dalam pelayanan kegawatdaruratan  terdapat  dalam  pasal  3 ayat  (2)  Permenkes  47  tahun  2018  yang berbunyi:
“Kriteria  kegawatdaruratan  sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengancam  nyawa,  membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
b. adanya  gangguan  pada  jalan  nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
c. adanya penurunan kesadaran;
d. adanya  gangguan  hemodinamik; dan/atau
e. memerlukan tindakan segera.”
Emergency sebagai  suatu  kondisi darurat  yang  dalam  tiap  definisinya  men- cantumkan kata “segera” dan mengindikasi- kan  bahwa  situasi  tersebut  “memaksa” akibat  suatu  keadaan  yang  “tidak  biasa”, sehingga  tentunya  memiliki  aspek  khusus
karena dalam tindakannya mempertaruhkan kelangsungan hidup seseorang. Oleh karena itu  dari  segi  yuridis  khususnya  Hukum Kesehatan  terdapat  beberapa  pengecualian yang  berbeda  dengan  keadaan  biasa. Dipandang  dari  segi  hukum  kesehatan  dan medikolegal,  tindakan emergency berbeda dengan  pelayanan  non- emergency karena memiliki karakteristik khusus. Beberapa isu khusus  dalam  pelayanan  kesehatan emer- gency membutuhkan  pengaturan  hukum yang  khusus  dan  akan  menimbulkan hubungan  hukum  yang  berbeda  dengan keadaan bukan emergency . 6

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  di- paparkan  sebelumnya,  maka  permasalaha terkait  tindakan  kedokteran  dalam  situasi emergency /gawat darurat dapat dirumuskan yaitu:
1) Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi tenaga  medis  dan  pasien  terhadap tindakan gawat darurat dalam perspektif hukum pidana.
2) Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi tenaga  medis  dan  pasien  terhadap tindakan gawat darurat dalam perspektif hukum perdata.
6 Herkutanto, “Aspek Medikolegal Pelayanan Gawat Darurat,” Majalah Kedokteran Indonesia 57, no. 2 (2007): 37–40.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Menurut  Muhammad  menjelas- kan  bahwa:  Penelitian  hukum  normatif ( normative  law  research )  menggunakan studi  kasus  normatif  berupa  produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.  Pokok  kajiannya  adalah hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif, asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan hukum dalam perkara in concreto ,
sistematik hukum, taraf sinkronisasi,
perbandingan hukum dan sejarah hukum. 7
Penelitian  hukum  normatif  disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik. 8 Dogmatik hukum bersifat teoritis-rasional,  sehingga  pengungkapan- nya  terikat  pada  metode  yang  didasarkan pada  persyaratan  logika  deduktif.  Di- samping  itu,  maka  dogmatik  hukum  mem- perhitungkan  kecermatan,  ketetapan  dan kejelasan.  Penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan  ( library research ).
Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan perundang-undangan ( Statute
7 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum , Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.
8 Ibid ., h. 53.
Approach ) dan pendekatan konsep ( conseptual approach ). Pendekatan perundangan-undangan  adalah  pendekatan yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang diteliti.  Penelitian  hukum  tidak  dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, namun dalam kondisi tertentu  dapat  saja  tidak  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  karena mungkin  belum  ada  ketentuan  perundang- undangan  yang  dijadikan  referensi  dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.

## PEMBAHASAN
A. Tindakan  Medis Emergency dan

## Hukum Pidana
Pidana berasal dari  kata dalam Bahasa Belanda straf yang  sering  diterjemahkan sebagai hukuman . Pidana diidentikan sebagai  suatu  penderitaan  yang  sengaja dijatuhkan  oleh  negara  pada  seseorang sebagai sanksi/akibat hukum atas perbuatan melanggar  larangan  hukum.  Hukum  pidana merupakan  suatu  hukum  publik,  yaitu hukum  yang  mengatur  hubungan  antara individu  dengan  masyarakat  /  negaranya, dijalankan  demi  kepentingan  masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu  benar-benar  memerlukannya.  Hukum pidana  memuat  ketentuan-ketentuan  yang salah  satunya  adalah  mengenai  larangan
melakukan  perbuatan-perbuatan  tertentu yang  disertai  dengan  ancaman  sanksi berupa  pidana  bagi  yang  melanggar larangan  itu.  Aspek  larangan  berbuat  yang disertai  ancaman  pidana  dalam  artian  ini sering  disebut  sebagai  tindak  pidana  atau perbuatan pidana (berasal dari kata strafbaar  feit ),  yang  juga  sering  disebut delik  (berasal  dari  kata delict ).  Perbuatan- perbuatan  yang ditentukan sebagai dilarang pada  garis  besarnya  terdiri  dari  dua golongan yaitu perbuatan aktif (positif) dan perbuatan pasif (negatif). 9
Perbuatan  aktif  ialah  perbuatan  yang untuk  mewujudkannya  disyaratkan  ada gerakan  atau  perilaku  nyata  dari  orang tersebut.  Penyebutan  perbuatan  aktif  dalam rumusan  tindak  pidana  dilakukan  dengan berbagai  cara,  dapat  menyebutkan  bentuk- nya  secara  konkret  misalnya  larangan mengambil  barang  dan  dapat  pula  me- nyebutkan bentuknya secara abstrak misalnya menghilangkan nyawa atau membuat  luka  yang  wujud  konkretnya dapat  bermacam-macam.  Perbuatan  aktif dapat  pula  dirumuskan  melalui  penyebutan bentuk  dan  penyebutan  akibat  yang ditimbulkan,  misalnya  pada  pasal  531 KUHP yang berbunyi:

## “Barangsiapa  menyaksikan  sendiri
ada  orang  di  dalam  keadaan  bahaya
9 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
maut,  lalai  memberikan  atau  me- ngadakan pertolongan kepadanya sedang  pertolongan  itu  dapat  di- berikannya  atau  diadakannya  dengan tidak  menguatirkan,  bahwa  ia  sendiri atau  orang  lain  akan  kena  bahaya, dihukum  kurungan  selama-lamanya tiga  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  Rp  4.500,-  Jika  orang yang perlu ditolong itu mati”.
Sementara itu, perbuatan pasif diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan secara fisik, di mana hal tersebut justru  melanggar  suatu  kewajiban  hukum karena  dituntut  bagi  yang  bersangkutan untuk  melaksanakan  perbuatan  tertentu. Seseorang  dalam  keadaan-keadaan  dan dengan  syarat-syarat  tertentu  oleh  undang- undang  diwajibkan  untuk  melakukan  suatu perbuatan tertentu pada situasi atau keadaan tertentu,  yang  apabila  kewajiban  hukum untuk  berbuat  itu  diabaikan  maka  ia  telah melakukan  perbuatan  pasif  yang  dapat dipidana. 10 Seperti yang termuat pada pasal 304 KUHP yaitu:
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengasaraan, sedang ia wajib memberi  kehidupan,  perawatan  atau pemeliharaan  pada  orang  itu  karena hukum  yang  berlaku  atasnya  atau karena  menurut  perjanjian,  dihukum penjara  selama-lamanya  dua  tahun delapan  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-“
10 Ibid
Dalam  doktrin  hukum  pidana  terdapat suatu asas geen straf sonder schuld yang di Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa  kesalahan.  Kesalahan  ( schuld )  dan pertanggungjawaban  pidana  ( toerekenings- vadbaarheid )  mengandung  aspek  bahwa larangan  melakukan  perbuatan  tertentu yang  disertai  ancaman  pidana  bagi  siapa yang  melanggarnya,  yang  dalam  aspek  ini masih  bergantung  dari  apakah  perbuatan yang  nyata  melanggar  larangan  itu  dapat dipersalahkan  kepadanya  atau  tidak.  Jika dia  tidak  dapat  dipersalahkan,  maka  ter- hadap  perbuatannya  yang  nyata  melanggar larangan  tersebut  tidak  dapat  dipertang- gungjawabkan  kepadanya  atau  singkatnya pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya. 11
Pengertian kesalahan menurut  Pompe, ialah    kesalahan    mempunyai    tanda sebagai    hal  yang  tercela  ( verwijtbaarheid ) yang  pada  hakekatnya  tidak  mencegah kelakuan    yang    bersifat    melawan    hukum ( der wederrechtelijke gedraging ).
Kemudian  dijelaskan  pula  hukum  di  dalam permusan  hukum  positif,  disitu  berarti mempunyai  kesengajaan  dan  kealpaan ( opzet  en  onachtzaamheid ),  dan  kemampu- an  bertanggung  jawab  ( toerekenbaarheid ).
Unsur  kesalahan  begitu  penting  dan menjadi  perhatian  utama  sehingga  ada adagium  yang  berkembang  di  Belanda sebagai  tempat  lahirnya  Kitab  Undang-
11 Muntaha, Hukum  Pidana  Malapraktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Undang    Hukum    Pidana    (KUHP) Indonesia, yakni “ actus non facit reum, nisi mens  sit  rea ”  yang  artinya suatu perbuatan tidak bisa membuat orang bersalah, kecuali apabila  terdapat  sikap  batin  yang  salah, sehingga  batin  yang  salah  atau mens  rea merupakan kesalahan yang bersifat subyektif dari suatu delik pidana, dikarenakan berada dalam diri pelaku delik pidana. 12
Kesalahan    medis    atau medical malpractice merupakan  istilah  yang  akan muncul,      ketika      dalam      tindakan      ke- dokteran   yang   dilakukan   oleh   dokter, mengakibatkan    kerugian,    baik    cacat ataupun  matinya  pasien,  walaupun  cacat atau    matinya    pasien    harus    dibuktikan terlebih  dahulu  baik  secara  disiplin  ilmu kedokteran,    etika    kedokteran    serta hukum  pidana. Istilah malpraktek kedokte- ran  sebenarnya  dipopulerkan  secara  luas oleh  masyarakat  ketika  melihat  kasus  yang terdapat dalam dunia medis. 13
Tindakan emergency dalam  bidang kedokteran sebagai suatu upaya segera guna penyelamatan  nyawa  dan  pencegahan kecacatan  lebih  lanjut  merupakan  ke- wajiban  tenaga  medis.  Pada  pasal  51  huruf (d)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
12 Hasrul Buamona, “Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam  Kesalahan  Medis,” Almazahib 2,  no.  2 (2014): 215–38.
13 Muhammad  Afiful  Jauhani, Dilema  Kapabilitas Dan  Imparsialitas  Dokter  Sebagai  Mediator Sengketa  Medis (Surabaya:  Scopindo  Media Pustaka, 2020).
Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Praktik  Kedokteran)  disebutkan secara  jelas  bahwa  Dokter  atau  dokter  gigi dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai  kewajiban  melakukan  per- tolongan  darurat  atas  dasar  perikemanusia- an, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Kewajiban  melakukan  pertolongan  darurat yang  dapat  disepadankan  sebagai  suatu tindakan  medis emergency apabila  tidak dilakukan oleh dokter atau dokter gigi tentu merupakan  suatu  perbuatan  mengabaikan kewajiban  hukum.  Pengabaian  atas  ke- wajiban hukum mengandung sifat melawan hukum.
Dalam menjalankan kewajibannya melakukan pertolongan medis dalam situasi emergency ,  dokter  memiliki  kewajiban untuk  bekerja  secara  profesional.  Tidak terpenuhinya  kewajiban  dapat  memiliki akibat pidana apabila setidaknya memenuhi dua  syarat,  yakni  perbuatan  melawan hukum  ( wederrechtelijk )  yang  merupakan perbuatan  pidana  dan  perbuatan  yang dilakukan  dapat  dipertanggung  jawabkan sebagai kesalahan ( schuld ). Konsepsi untuk adanya  kesalahan,  hubungan  batin  dengan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, bukan  selalu  harus  berbentuk  kesengajaan, tetapi  dapat  pula  berbentuk  kelalaian ( culpa ). Kegagalan dokter dalam
melaksanakan  kewajiban  profesionalnya
termasuk  kegagalan  untuk  menjaga  dari risiko  menyakiti  orang  lain  misalnya kesalahan  diagnosis  atau  kesalahan  cara pengobatan,  dapat  diketegorikan  sebagai kelalaian ( negligence ).
Negligence dalam Black’s Law Dictionary didefinisikan sebagai The failure to exercise the standard of care that a  reasonably  prudent  person  would  have exercised  in  a  similar  situation yaitu kegagalan  untuk  melakukan  tindakan/ perawatan  sesuai  standar  seperti  yang seharusnya  dilakukan  menurut  seseorang yang  biasa  pada  situasi  yang  serupa. 14
Keadaan yang mendesak dan membutuhkan tindakan segera tidak menggugurkan kewajiban dokter untuk melakukan tindakan secara hati-hati dan sesuai dengan standar.  Tenaga  medis  akan  dianggap  lalai apabila  terbukti  telah  melakukan  tindakan medis  dengan  tidak  adanya  kehati-hatian ( het  gemis  van  voorzichtigheid )  serta kurangnya  perhatian  terhadap  akibat  yang mungkin  terjadi  ( het  gemis  van  de voorzienbaarheid van het gevolg ).
1. Perlindungan  Hukum  Tenaga  Medis Dalam Melaksanakan Tindakan
Emergency Dalam  Perspektif  Hukum Pidana.
Pada  saat  dokter  memberikan  pelaya- nan medis atau tatalaksana kedokteran pada
14 Garner, Black’s Law Dictionary .
pasien,  maka  saat  itu  terjadilah  suatu hubungan  dokter  pasien.  Hubungan  dokter dengan  pasien  bukan  hanya  berupa  suatu hubungan fiduciary ,  suatu  hubungan  yang berdasarkan  atas  kepercayaan,  namun  juga merupakan suatu hubungan hukum. Hubungan  hukum  dapat  bersumber  dari peraturan perundang-undangan ( ius delictum )  dan  dapat  pula  bersumber  dari sebuah  perjanjian  atau  perikatan  ( ius contractum ).
Pasal  50  huruf  a  Undang-Undang Praktik  Kedokteran  menyatakan  bahwa dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran  mempunyai  hak  memperoleh perlindungan  hukum  sepanjang  melaksana- kan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar  prosedur  operasional.  Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya yang  perlu  dilakukan  oleh  negara  beserta seluruh aparaturnya untuk memberikan rasa aman  secara  fisik  maupun  psikologis  bagi para  dokter  dalam  melaksanakan  tugasnya untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan bagi masyarakat.
Dalam  doktrin  hukum  pidana  tentunya harus  dapat  dipenuhi  unsur  sifat  melawan hukumnya,  karena  hal  inilah  yang  menjadi penentu sesuatu perbuatan dapat dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana. Untuk  dapat  dipidana  seseorang  yang dituduh  melakukan  tindak  pidana,  maka sesuai  ketentuan  hukum  acara  tentu  tindak pidan  aitu  harus  dibuktikan  dan  tindak
pidana  dinyatakan  terbukti  hanya  jika memenuhi  semua  unsur  yang  terdapat dalam rumusannya. 15
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia memiliki  kecenderungan  menganut civil law yang menjadikan aturan tertulis sebagai sumber  hukum  utama.  Dalam  konteks hukum  pidana,  berlaku  asas  legalitas  di mana  setiap  perbuatan  dapat  dikategorikan sebagai  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran jika  perbuatan  tersebut  telah  tercantum dalam  suatu  kodifikasi  atau  peraturan perundangan. Sebagai suatu hukum tertulis, pengejawentahan  asas  legalitas  dimaknai sebagai  ketentuan  pidana  harus  tertulis  dan tidak  boleh  dipidana  berdasarkan  hukum kebiasaan  ( lex  scripta ),  rumusannya  harus jelas  dan  tidak  ada  ketentuan  yang  samar- samar  ( lex  certa ),  harus  ditafsirkan  secara ketat  /  teleogis  dan  tidak  boleh  berupa analogi ( lex stricta ). 16
Hak  dokter  untuk  mendapatkan  per- lindungan  hukum  tentu  tidak  dapat  di- pisahkan dengan kewajiban dokter. Sebelum berbicara mengenai hak, sepatutnya  perlu  dipahami  dulu  apa  yang menjadi  kewajiban  dokter  berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia.  Pasal  51  Undang- Undang  Praktik  Kedokteran  menyatakan bahwa
15 Muntaha, Hukum Pidana Malapraktik .
16 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran mempunyai kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai  dengan  standar  profesi  dan standar  prosedur  operasional  serta kebutuhan medis pasien;
b. merujuk  pasien  ke  dokter  atau dokter  gigi  lain  yang  mempunyai keahlian  atau  kemampuan  yang lebih  baik,  apabila  tidak  mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan  segala  sesuatu  yang diketahuinya tentang pasien, bahkan  juga  setelah  pasien  itu meninggal dunia;
d. melakukan  pertolongan  darurat atas dasar perikemanusiaan,
kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e. menambah  ilmu  pengetahuan  dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.”
Selain  kewajiban  yang  secara  eksplisit disebutkan  pada  pasal  51  Undang-Undang Praktik  Kedokteran,  terdapat  kewajiban- kewajiban  lain  yang  perlu  dipenuhi  oleh dokter  dalam  melaksanakan  praktik  ke- dokteran. Pasal 36 Undang-Undang Praktik Kedokteran  menyatakan  bahwa  “Setiap dokter  dan  dokter  gigi  yang  melakukan praktik  kedokteran  di  Indonesia  wajib memiliki  surat  izin  praktik”.  Kewajiban berikutnya  tertuang  pada  Pasal  44  ayat  (1) Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  yaitu “Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan
kedokteran  atau  kedokteran  gigi”;  dan peraturan teknis mengenai standar pelayanan  kedokteran  dituangkan  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  1438/MENKES/PER/IX/ 2010  Tentang  Standar  Pelayanan  Ke- dokteran.  Selanjutnya  tentang  kewajiban dokter  terdapat  pada  Pasal  45  ayat  (1) Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  yang isinya  “Setiap  tindakan  kedokteran  atau kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  oleh dokter  atau  dokter  gigi  terhadap  pasien harus  mendapat  persetujuan”  yang  mana pada  Pasal  45  ayat  (2)  disebutkan  bahwa “Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diberikan  setelah  pasien  mendapat penjelasan  secara  lengkap”  dan  pada  Pasal 45  ayat  (3)  dipertegas  bahwa  “Penjelasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) sekurang-kurangnya mencakup:
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.”
Peraturan  teknis  terkait  persetujuan tindakan  tersebut  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  290/MENKES/PER/III/2008  Ten- tang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran. Kewajiban  seorang  dokter  berikutnya termuat  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  Undang-
Undang  Praktik  Kedokteran  yang  berbunyi “Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  dalam menjalankan  praktik  kedokteran  wajib membuat rekam medis”, yang secara teknis diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Berikutnya  Pasal  48  ayat  (1)  Undang- Undang  Praktik  Kedokteran  menyebutkan bahwa  “Setiap  dokter  atau  dokter  gigi dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran wajib  menyimpan  rahasia  kedokteran”, yang  peraturan  pelaksanaanya  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2012  Tentang Rahasia  Kedokteran.  Kewajiban  seorang dokter lainnya tercantum pada pasal 49 ayat (1)  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran yang  menyebutkan  “Setiap  dokter  atau dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik kedokteran  atau  kedokteran  gigi  wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali  biaya”,  yang  secara  teknis  diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Sehingga apabila disimpulkan, selain kewajiban yang secara  eksplisit  termuat  dalam  pasal  51 Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  juga terdapat kewajiban untuk:
a. memiliki surat izin praktik;
b. mengikuti standar pelayanan ke- dokteran;
c. mendapat  persetujuan  untuk  setiap tindakan kedokteran;
d. membuat rekam medis;
e. menyimpan rahasia kedokteran;
f. menyelenggarakan  kendali  mutu  dan kendali biaya.
Selain  dalam  Undang-Undang  Praktik Kedokteran, kewajiban dokter untuk memberikan  pertolongan  darurat  tercantum dalam  Pasal  17  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  yang  menegaskan  bahwa  setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia  yakin  ada orang  lain  bersedia  dan  mampu  mem- berikannya.  Menurut  penjelasan  pasal  ini, pertolongan  darurat  yang  dimaksud  adalah pertolongan  yang  secara  ilmu  kedokteran harus  segera  dilakukan  untuk  mencegah kematian, kecacatan, atau penderitaan  yang berat pada seseorang. Seorang dokter wajib memberikan  pertolongan  keadaan  gawat darurat  atas  dasar  kemanusiaan  ketika keadaan  memungkinkan.  Walau  tidak  saat bertugas, seorang dokter wajib memberikan pertolongan  darurat  kepada  siapapun  yang sakit  mendadak,  kecelakaan  atau  keadaan bencana. Rasa yakin dokter akan ada orang lain  yang  bersedia  dan  lebih  mampu melakukan pertolongan darurat seyogyanya dilakukan  secara  cermat  sesuai  dengan keutamaan profesi, yakni untuk menjunjung sikap  dan  rasa  ingin  berkorban  profesi
untuk  kepentingan  pertolongan  darurat termaksud.
Apabila  dokter  tidak  melakukan  per- tolongan  darurat,  maka  dokter  telah melakukan  suatu  pelanggaran  disiplin. Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  o Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Disiplin Profesional  Dokter  Dan  Dokter  Gigi dikatakan bahwa salah satu bentuk pelanggaran  disiplin  adalah  tidak  mel- akukan  pertolongan  darurat  atas  dasar perikemanusiaan,  padahal  tidak  mem- bahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang  lain  yang  bertugas  dan  mampu melakukannya,  yang  dalam  penjelasannya dikatakan bahwa menolong orang lain yang membutuhkan  pertolongan  adalah  ke- wajiban yang mendasar bagi setiap manusia, utamanya bagi profesi Dokter dan kewajiban  tersebut  dapat  diabaikan  apabila membahayakan  dirinya  atau  apabila  telah ada  individu  lain  yang  mau  dan  mampu melakukannya  atau  karena  ada  ketentuan lain yang telah diatur oleh sarana pelayanan kesehatan  tertentu.  Bahkan  seorang  dokter dapat  dipidana  saat  tidak  melakukan pertolongan darurat, seperti yang tercantum dalam  pasal  190  Undang-Undang  Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang berbunyi
(1) “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan  dan/atau  tenaga  ke- sehatan  yang  melakukan  praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien  yang  dalam  keadaan  gawat darurat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp 200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).”
(2) “Dalam  hal  perbuatan  sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan terjadinya ke- cacatan  atau  kematian,  pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau  tenaga  kesehatan  tersebut dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).”
Namun, saat melaksanakan per- tolongan  darurat  yang  situasinya  tentu sangat  berbeda  dengan  kondisi  biasa,  perlu dikaji  Kembali  apakah  dokter  masih dibebani kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban  lain  yang  diatur dalam  undang-undang  tersebut  dan  dalam situasi  apa  saja  dokter  dapat  mengabaikan kewajiban  tersebut,  misalnya  seperti  yang tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  45  ayat (1)  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran yaitu  dalam  keadaan  gawat  darurat  untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan  persetujuan,  namun  setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah
memungkinkan segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan.
Dalam  hukum  pidana  lazim  dikenal istilah  peniadaan  pidana,  karena  suatu alasan  pemaaf  ( schulduitsluitingsgronden ) yang  artinya  perbuatan  tersebut  tetap  me- lawan  hukum  namun  karena  perbuatannya tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  maka hapuslah  kesalahan  pada  diri  pembuat. Peniadaan  pidana  dapat  juga  dikarenakan suatu alasan pembenar ( rechtvaar- digingsgronden )  yaitu  tidak  dipidananya  si pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya.
Alasan pembenar dapat berupa adanya daya paksa  ( overmacht ),  adanya  pembelaan terpaksa  ( nodweer ),  menjalankan  perintah undang-undang  ( wettelijk  voorschrift ),  dan menjalankan  perintah  jabatan  ( ambtelijk bevel ). 17
Keadaan darurat ( noodtoestand ) dalam situasi emergency dalam bidang kedokteran tentunya  akan  menimbulkan  suatu  daya paksa  yang  dapat  menjadikan  suatu tindakan kehilangan sifat melawan hukumnya.  Misalnya,  perbuatan  menusuk dada  seseorang  pada  dasarnya  merupakan suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum karena  merusak  kesehatan,  namun  saat dokter  melakukan needle  thoracocentesis pada pasien pneumothorax yang merupakan kondisi  darurat  perbuatan  menusuk  dada
17 Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana .
orang  lain  menggunakan  jarum  akan kehilangan sifat melawan hukumnya.
Daya  paksa  dapat  bersifat  absolut  ( vis absoluta )  dan  dapat  bersifat  relatif  ( vis compulsiva ).  Daya  paksa  yang  terkait dengan  tindakan  darurat  dalam  bidang kedokteran lazimnya merupakan daya paksa relatif.  Untuk  menentukan  suatu  tindakan memenuhi suatu unsur daya paksa tentunya memiliki  kriteria,  yaitu  risiko  dari  tindakan yang  lainnya  harus  seimbang  atau  lebih  di atas  risiko  dari  tindakan  yang  dipilih, seperti  pendapat  Wirjono  Prodjodikoro, yaitu:
“Apabila kepentingan yang dikorbankan  sebagai  lebih  berat daripada kepentingan yang
diselamatkan,  maka  tidak  ada  hal yang  memaksa  (overmacht)  dan  si pelaku harus dihukum. Apabila kepentingan  yang  dikorbankan  hanya sedikit lebih berat daripada kepentingan  yang  diselamatkan  atau apabila  dua  kepentingan  itu  sama beratnya, maka ada hal yang memaksa  dan  si  pelaku  tidak  kena hukuman pidana.”
Dalam doktrin Good Samaritan pihak yang secara sukarela beritikad baik menolong  seseorang  dalam  keadaan  gawat darurat  justru  perlu  dilindungi.    Dua  syarat utama  doktrin  Good  Samaritan  yang  harus dipenuhi adalah kesukarelaan pihak penolong yang dibuktikan dengan tidak ada harapan  atau  keinginan  pihak  penolong untuk  memperoleh  kompensasi  dalam bentuk  apapun  dan  itikad  baik  pihak
penolong  yang  dapat  dinilai  dari  tindakan yang  dilakukan  penolong.  Bila  terdapat dugaan  kelalaian  tersebut  dilakukan  dalam situasi  gawat  darurat  maka  perlu  di- pertimbangkan  faktor  kondisi  dan  situasi saat  peristiwa  tersebut  terjadi.  Jadi,  tepat atau  tidaknya  tindakan  tenaga  Kesehatan perlu dibandingkan dengan tenaga kesehatan  yang  berkualifikasi  sama,  pada pada situasi dan kondisi yang sama. 18

## 2. Perlindungan  Hukum  Pasien  Terkait
Tindakan Emergency Dalam

## Perspektif Hukum Pidana.
Setiap  orang  berhak  atas  Kesehatan. Hal  tersebut  diamanatkan  dalam  pasal  4 Undang-Undang  Kesehatan  yang  dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa hak  atas  kesehatan  yang  dimaksud  dalam pasal  ini  adalah  hak  untuk  memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan  agar  dapat  mewujudkan  derajat kesehatan  yang  setinggi-tingginya.  Dalam hukum  Kesehatan  terdapat  adagium agroti salus lex suprema yang berarti keselamatan pasien  adalah  hukum  tertinggi.  Dalam situasi  darurat,  pasien  memiliki  hak  untuk mendapat  pelayanan  kedokteran  yang bermutu  sesuai  standar  pelayanan  dan standar  profesi.  Pasal  5  ayat  (2)  Undang- Undang  Kesehatan  menyebutkan  bahwa “Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam
18 Herkutanto,  “Aspek  Medikolegal  Pelayanan Gawat Darurat.”
memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang aman, bermutu, dan terjangkau”.
Hak-hak  pasien  dipertegas  dalam  pasal  52 Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  yang berbunyi:
“Pasien,  dalam  menerima  pelayanan pada  praktik  kedokteran,  mempunyai hak:
a. mendapatkan  penjelasan  secara lengkap  tentang  tindakan  medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
b. meminta  pendapat  dokter  atau dokter gigi lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d. menolak tindakan medis; dan
e. mendapatkan isi rekam medis.”
Hak-hak  tersebut  juga  dipertegas dalam  pasal  32  Undang-Undang  Rumah Sakit yaitu:
“Setiap pasien mempunyai hak:
a. memperoleh  informasi  mengenai tata  tertib  dan  peraturan  yang berlaku di Rumah Sakit;
b. memperoleh  informasi  tentang hak dan kewajiban pasien;
c. memperoleh layanan yang manusiawi,  adil,  jujur,  dan  tanpa diskriminasi;
d. memperoleh  layanan  kesehatan yang  bermutu  sesuai  dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
e. memperoleh layanan yang efektif dan  efisien  sehingga  pasien terhindar  dari  kerugian  fisik  dan materi;
f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya  dan peraturan  yang berlaku di Rumah Sakit;
h. meminta konsultasi tentang
penyakit yang dideritanya kepada dokter  lain  yang  mempunyai
Surat  Izin  Praktik  (SIP)  baik  di dalam  maupun  di  luar  Rumah Sakit;
i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
j. mendapat informasi yang meliputi  diagnosis  dan  tata  cara tindakan  medis,  tujuan  tindakan medis,  alternatif  tindakan,  risiko dan  komplikasi  yang  mungkin terjadi,  dan  prognosis  terhadap tindakan  yang  dilakukan  serta perkiraan biaya pengobatan;
k. memberikan  persetujuan  atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
l. didampingi  keluarganya  dalam keadaan kritis;
m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan  yang  dianutnya selama hal itu  tidak  mengganggu pasien lainnya;
n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
o. mengajukan usul, saran, perbaikan  atas  perlakuan  Rumah Sakit terhadap dirinya;
p. menolak  pelayanan  bimbingan rohani  yang  tidak  sesuai  dengan agama  dan  kepercayaan  yang dianutnya;
q. menggugat  dan/atau  menuntut Rumah  Sakit  apabila  Rumah Sakit diduga memberikan
pelayanan  yang  tidak  sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
r. mengeluhkan  pelayanan  Rumah Sakit  yang  tidak  sesuai  dengan standar  pelayanan  melalui  media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Berdasarkan  hak-hak  pasien  tersebut, maka  apabila  pasien  tidak  mendapatkan pelayanan  gawat  darurat  sesuai  kebutuhan medisnya  yang  bermutu  sesuai  dengan standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional  serta  efektif  dan  efisien sehingga  pasien  terhindar  dari  kerugian fisik  dan  materi  maka  pasien  berhak menuntut  dokter  atau  rumah  sakit  secara pidana.
Saat  pasien  mengalami  sesuatu  hal yang  diduga  merupakan  suatu  kesalahan atau  kelalaian  dokter  dalam  melakukan tindakan kedokteran saat melakukan penanganan  gawat  darurat,  maka  perlu didalami  dulu  apakah  terdapat  unsur melawan  hukum  dalam  perbuatan  tersebut. Seorang  dokter  dapat  dianggap  melakukan kesalahan profesi apabila ia tidak memenuhi  standar  profesi  dalam  keadaan sama dan dengan menempuh jalan proporsional  dengan  tujuan  yang  akan dicapai. Sehingga sebelum meng- kategorikan  perbuatan  sebagai  suatu  tindak pidana  perlu  dikaji  apakah  perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ( wederrechtelijkheid ), apakah akibat perbuatan  tersebut  dapat  dibayangkan ( voorzienbaarheid ), apakah sebenarnya
akibat  dapat  dihindari  ( vermijdbaarheid ) dan  apakah  perbuatan  tersebut  dapat dipersalahkan  kepada  si  pembuat  karena pembuat  harusnya  dapat  membayangkan dan  menghindari  akibat  perbuatan  tersebut ( verwijtbaarheid ). 19
Apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan  tersebut  memenuhi  unsur  pidana maka  pasien  dapat  menuntut  pertanggung- jawaban  dokter  secara  pidana.  Luka  atau kematian karena suatu kealpaan telah diatur dalam Bab 21 KUHP, antara lain: Pasal 359 “Barang  siapa  karena  kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang lain  mati,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun.”
Pasal 360 (1) “Barang  siapa  karena  kesalahan- nya  (kealpaannya)  menyebabkan orang  lain  mendapat  luka-luka berat,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun atau  pidana  kurungan  paling  lama satu tahun.”
(2) “Barang  siapa  karena  kesalahan- nya  (kealpaannya)  menyebahkan orang  lain  luka-luka  sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan  menjalankan  pekerjaan jabatan  atau  pencarian  selama waktu  tertentu,  diancam  dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan  paling  lama  enam  bulan atau  pidana  denda  paling  tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”
Pasal 361 “Jika  kejahatan  yang  diterangkan dalam  bab  ini  dilakukan  dalam
19 Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana .
menjalankan suatu jabatan atau pencarian,  maka  pidana  ditambah dengan  sepertiga  dan  yang  bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan  pencarian  dalam  mana dilakukan  kejahatan  dan  hakim  dapat memerintahkan  supaya  putusannya diumumkan.”
Namun sesuai asas ultimum remedium , hukum  pidana  hendaklah  dijadikan  upaya terakhir  dalam  hal  penegakan  hukum. Sebelum menempuh upaya hukum, mediasi perlu  menjadi  upaya  yang  dikedepankan sesuai  apa  yang  diamanatkan  dalam  pasal 29 Undang-Undang Kesehatan, yaitu “Dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. 20

## B. Tindakan  Medis Emergency dalam Perspektif Hukum Perdata
Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata)  dinyatakan  bahwa  perikatan,  lahir karena  suatu  persetujuan  atau  karena undang-undang.  Hubungan  dokter  dengan pasien  tidak  serta  merta  merupakan hubungan  yang  muncul  akibat  paksaan undang-undang, namun  akan selalu  diawali oleh  perikatan  kontraktual  dari  persetujuan seorang  pasien  yang  sedang  membutuhkan
20 Jauhani, Dilema  Kapabilitas  Dan  Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis .
pertolongan  medis  kepada  pihak  yang dianggap  memiliki  kemampuan  untuk memberikan  pertolongan  medis  untuk melakukan  sesuatu  perbuatan  tertentu. Hubungan  kontraktual  diinisiasi  oleh  pihak yang  membutuhkan jasa  pertolongan medis yang  memiliki  kehendak  agar  dilakukan perbuatan  berupa  tindakan  medis  kepada pihak  penyedia  jasa. 21 Hal  tersebut  juga tercantum  dalam  pasal  39  Undang-Undang Praktik  Kedokteran  yang  menyatakan bahwa  praktik  kedokteran  diselenggarakan berdasarkan  pada  kesepakatan    antara dokter  dengan  pasien  dalam  upaya  untuk pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  pe- nyakit, peningkatan  kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Dalam  perspektif  hukum  perdata, hubungan  antara  dokter  dengan  pasien merupakan hubungan antara subyek hukum dengan  subyek  hukum  dimana  masing- masing pihak mempunyai hak dan kewajiban  yang  sama  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  sebagai suatu  perjanjian  ( verbintenis ).  Dari  suatu perjanjian  biasanya  timbul  perikatan  usaha ( inspanning  verbintenis )  atau  perikatan hasil/akibat ( resultaats verbintenis ).
Hubungan  antara  dokter      dengan      pasien merupakan perikatan  hasil  atau  “ resultaat
21 Eko Pujiyono, Keadilan Dalam Perawatan Medis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
verbintenis. 22 Hubungan  yang  timbul  dari hubungan  perdata  antara  dokter  dengan pasien adalah perikatan terapeutik. Perikatan  terapeutik  didefinisikan  sebagai perikatan  antara  dokter  dengan  pasien, berupa  hubungan  hukum  yang  melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Jika  melihat  pada  karakter  perikatan terapeutik,  maka  perikatan  ini  dapat dikategorikan  sebagai  perikatan  upaya ( inspanning  verbintenis )  karena outcome yang dikehendaki dari suatu tindakan medis adalah  upaya-upaya  yang  tepat  untuk pertolongan  kepada  pasien  dan  bukannya kepastian kesembuhan pasien itu sendiri. 23
Hubungan dokter-pasien dalam keadaan emergency sejatinya  merupakan hubungan  yang  spesifik.  Dalam  keadaan bukan  non- emergency hubungan  dokter- pasien  didasarkan  atas  kesepakatan  kedua belah  pihak,  yaitu  pasien  dengan  bebas dapat  menentukan  dokter  yang  akan dimintai  bantuannya  (azas  voluntarisme). Dalam keadaan emergency azas voluntarisme  dari  kedua  pihak  tidak
22 Widjaja,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi Pasien  Selaku  Konsumen  terhadap  Tindakan Malpraktik di Bidang Kesehatan. JURNAL RECHTENS , 9 (1), hlm.47. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i1.660 https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.11 34311282?search_mode=content&search_text=jur nal%20rechtens&search_type=kws&search_field=f ull_search&and_facet_source_title=jour.1406386 23 Sandra  Dini  and  Febri  Aristya,  “Pembuktian Perdata Dalam Kasus  Malpraktik Di Yogyakarta,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah  Mada 0,  no.  0  (2011):  180–205, https://doi.org/10.22146/jmh.361.
terpenuhi. Untuk itu perlu diperhatikan azas yang  khusus  berlaku  dalam  pelayanan emergency yang  tidak  didasari  atas  azas voluntarisme.  Apabila  seseorang  bersedia menolong  orang  lain  dalam  keadaan emergency ,  maka  ia  harus  melakukannya hingga tuntas dalam arti ada pihak lain yang melanjutkan  pertolongan  itu  atau  korban tidak  memerlukan  pertolongan  lagi.  Dalam hal  pertolongan  tidak  dilakukan  dengan tuntas  maka  pihak  penolong  dapat  digugat karena  dianggap  mencampuri/menghalangi kesempatan  korban  untuk  memperoleh pertolongan lain ( loss of chance ). 24

## 1. Perlindungan  Hukum  Tenaga  Medis
Dalam Melaksanakan Tindakan
Emergency Dalam  Perspektif  Hukum
Perdata.
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Perikatan dokter dengan pasien merupakan perikatan upaya ( inspanning  verbintenis ),  hal  tersebut  tentu menjadikan dokter tidak diwajibkan memberikan atau menciptakan sesuatu hasil yang  diinginkan  pasien  dan  keluarganya, mengingat  hasil  dari  suatu  upaya  medik tidak  dapat  dipastikan.  Apalagi  dalam situasi emergency tentu  sangat  dipengaruhi oleh  banyak  faktor  yang  berada  di  luar kontrol  atau  jangkauan  dokter,  kecuali apabila  sebelumnya  ditentukan  secara
24 Herkutanto,  “Aspek  Medikolegal  Pelayanan Gawat Darurat.”
khusus  dalam  suatu  perjanjian  bahwa dokter akan memberikan prestasinya berupa hasil  tertentu  seperti  yang  diinginkan pasien,  maka  yang  akan  berlaku  adalah perikatan resultaat verbintenis yang menjadikan  dokter  dapat  digugat  jika  hasil yang dijanjikan itu tidak terwujud. 25
Tidak  terpenuhinya  kewajiban  ber- prestasi disebut wanprestasi. Pada dasarnya ada  tiga  bentuk  wanprestasi,  yaitu  sama sekali tidak melakukan apa yang diperjanjikan;  melakukan  yang  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diperjanjikan,  terlambat melakukan  apa  yang  diperjanjikan.  Tidak terpenuhinya  hasil  seperti  yang  dijanjikan pada  perikatan  hasil  akan  termasuk  pada kategori wanprestasi.
Pada  umumnya  karena  hasil  tidak memuaskan,  karena  tidak  seperti  yang dijanjikan  atau  yang  disepakati  semula. Namun  dalam  tindakan  medik,  meskipun sejak  awal  dapat  diperkirakan  namun hasilnya tidak dapat secara tepat dipastikan. Apabila  terjadi  kondisi  yang  demikian, maka yang perlu dilakukan untuk membuktikan apakah kegagalan berprestasi itu merupakan kesalahan, kelalaian, ataukah ketidakmampuan berprestasi dengan mengukur  apakah  tindakan  medik  tersebut telah  dilakukan  sesuai  dengan  standar umum  yang  berlaku  dalam  dunia  ke-
25 Bernadeta  Resti  Nurhayati,  “Perikatan  Usaha (Inspanning  Verbintenis)  Versus  Perkatan  Hasil (Resultaat Verbintenis) Dalam Perjanjian Terapeutik,” no. November (2018): 1–8.
dokteran ataukah tidak. Jika tindakan medik telah  dilakukan  sesuai  dengan  standar, maka  perlu  diteliti  lebih  jauh,  adakah penyebab  lain  dari  kegagalan  berprestasi tersebut. 26
Kegagalan berprestasi yang merupakan akibat  suatu  daya  paksa  yang  tidak  dapat diduga  ( force  majeur )  maka  sesuai  pasal 1245  KUH  Perdata,  tidak  ada  penggantian biaya.  kerugian  dan  bunga.  bila  karena keadaan  memaksa  atau  karena  hal  yang terjadi secara kebetulan, menjadikan halangan  untuk  memberikan  atau  berbuat sesuatu  yang  diwajibkan,  atau  melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Hal ini  dipertegas  dalam  Pasal  58  ayat  (2) Undang-Undang  Kesehatan  yang  menyata- kan bahwa tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi  tenaga  kesehatan  yang  melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan  kecacatan  seseorang  dalam keadaan darurat. 27
Pasien  yang  mengalami  kerugian  pada suatu  tindakan emergency harus  dibuktikan apakah  terdapat  kesalahan  atau  kelalaian dalam tindakan  medis  tersebut; apabila  ada maka  adakah  hubungan  kausal  antara kerugian  pasien  dengan  kesalahan  tindakan tersebut;  dan  apakah  tindakan  yang  di- lakukan  oleh  dokter  termasuk  suatu
26 Ibid
27 Venny  Sulistyani  and  Zulhasmar  Syamsu, “Pertanggungjawaban  Perdata  Seorang  Dokter Dalam  Kasus  Malpraktek  Medis,” Lex  Jurnalica 12, no. 2 (2015).
perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige daad ).  Setiap  pertanggungjawaban  harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan kewajiban  hukum  orang  lain  itu  untuk memberi pertanggungjawabannya. 28
2. Perlindungan  Hukum  Pasien  Terkait
Tindakan
Emergency Dalam

## Perspektif Hukum Perdata.
Seorang  dokter  dalam  menjalankan kewajibannya  terhadap  pasien  senantiasa tidak  luput  dari  kesalahan  dan  kekeliruan yang  dapat  membawa  kerugian  terhadap pasien. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan  bahwa  tiap  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang menimbulkan  kerugian  itu  karena  ke- salahannya  untuk  menggantikan  kerugian tersebut.  Hal  serupa  juga  tercantum  dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau penyelenggara kesehatan yang me- nimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya. Secara luas, perbuatan melawan  hukum  dapat  diartikan  sebagai
28 Ibid
berbuat  sesuatu  yang  tidak  diperbolehkan atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  seharusnya dilakukan,  yang  berlawanan  dengan  hak subjektif  orang  lain,  berlawanan  sikap berhati-hati  yang  sepatutnya  ada  dalam pergaulan  bermasyarakat  terhadap  diri sendiri atau benda orang lain.
Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang Praktik  Kedokteran  menyebutkan  bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan praktik  kedokteran  dapat  mengadukan secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indo- nesia,  dan  pada  ayat  (3)  disebutkan  bahwa pengaduan  sebagaimana  dimaksud  tidak menghilangkan  hak  setiap  orang  untuk melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana kepada  pihak  yang  berwenang  dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

## KESIMPULAN
1) Dalam  melakukan  tindakan  kedokteran dalam situasi emergency , dokter sedang melaksanakan kewajiban perintah undang-undang yang bertujuan menyelamatkan  pasien.  Pihak  yang beritikad  baik  menolong  seseorang dalam  keadaan  gawat  darurat  justru perlu dilindungi secara hukum.
2) Pasien yang mendapati kesalahan
dokter  pada  saat  melakukan  tindakan
kedokteran dalam situasi emergency dan perbuatan  tersebut  memenuhi  unsur pidana  maka  pasien  dapat  menuntut pertanggungjawaban dokter secara pidana,  namun  sesuai  asas ultimum remedium ,  hukum  pidana  hendaklah dijadikan  upaya  terakhir  dalam  hal penegakan hukum.
3) Dalam  perspektif  hukum  perdata,  pasal 58  ayat  (2)  Undang-Undang  Kesehatan menyatakan  bahwa  tuntutan  ganti  rugi tidak  berlaku  bagi  tenaga  kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa  atau  pencegahan  kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
4) Pasien  yang  kepentingannya  dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik  kedokteran  dapat  mengadukan secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan tidak menghilangkan hak menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Bickenbach, Jerome. “WHO’s Definition of Health:  Philosophical  Analysis.”  In
Handbook  of  the  Philosophy  of
Medicine , edited by Thomas
Schramme and Steven Edwards, 1–14. Dordrecht: Springer Netherlands, 2015.  https://doi.org/10.1007/978-94- 017-8706-2_48-1.

## Buamona,  Hasrul.  “Tanggung  Jawab
Pidana  Dokter  Dalam  Kesalahan Medis.” Almazahib 2,  no.  2  (2014): 215–38.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum
Pidana . Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002.
Dini, Sandra, and Febri Aristya. “Pembuktian  Perdata  Dalam  Kasus Malpraktik  Di  Yogyakarta.” Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah  Mada 0,  no.  0  (2011):  180– 205. https://doi.org/10.22146/jmh.361.
Dorland. Dorland’s  Illustrated  Medical Dictionary . 33rd ed. Elsevier, 2019.
Garner,  Bryan  A. Black’s  Law  Dictionary . Thomson Reuters . 11th ed., 2019.
Hamzah,  Andi. Asas-Asas  Hukum  Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Herkutanto. “Aspek Medikolegal Pelayanan Gawat  Darurat.” Majalah  Kedokteran Indonesia 57, no. 2 (2007): 37–40.
Heuken, Adolf. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan  Pancasila .  4th  ed. Jakarta:  Yayasan  Cipta  Loka  Caraka, 1984.
Jauhani, Muhammad Afiful. Dilema Kapabilitas  Dan  Imparsialitas  Dokter Sebagai  Mediator  Sengketa  Medis .
Surabaya:  Scopindo  Media  Pustaka, 2020.
Muntaha. Hukum  Pidana  Malapraktik .
Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Nurhayati,  Bernadeta  Resti.  “Perikatan
Usaha (Inspanning Verbintenis) Versus  Perkatan  Hasil  (Resultaat Verbintenis) Dalam Perjanjian Terapeutik,” no. November (2018): 1- 8. Perwira,  Indra.  “Memahami  Kesehatan Sebagai  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat , 2001, 1–19.
Pujiyono, Eko. Keadilan Dalam Perawatan Medis .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2017.
Sulistyani,  Venny,  and  Zulhasmar  Syamsu. “Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter  Dalam  Kasus  Malpraktek Medis.” Lex  Jurnalica 12,  no.  2 (2015).
Widjaja,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum
Bagi Pasien Selaku Konsumen terhadap  Tindakan  Malpraktik  di Bidang Kesehatan. JURNAL RECHTENS , 9 (1), hlm.47. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i1. 660 https://app.dimensions.ai/details/public ation/pub.1134311282?search_mode= content&search_text=jurnal%20rechte ns&search_type=kws&search_field=fu ll_search&and_facet_source_title=jour .1406386

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Muhammad  Afiful  Jauhani adalah dosen pada
Fakultas Kedokteran
Universitas Jember,
Yoga  Wahyu  Pratiwi berprofesi sebagai  dokter,  pada  saat  ini  sedang menyelesaikan  program  sarjana  hukum pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember.
Supianto adalah  dosen  tetap  pada program  studi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.