## REORIENTASI PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG MASLAHAH MURSALAH DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM
Ahmad Munif Suratmaputra IIQ Jakarta amunif99@yahoo.com

## Abstrak
Wahyu  terbagi  menjadi  dua  istilah  yakni  wahyu matluw , yaitu  al-Qur‟an  al-Karim,  dan  wahyu gairu  matluw ,  yaitu  as-
Sunnah dan al-Hadis. Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam ( ahkam  syar‟iyyah )  yang  harus  dijadikan  pedoman  dan  acuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Atas dasar ini,  para  pakar  fiqh  dan  ushul  fiqh  telah  konsensus  bahwa maslahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari‟ atau hukum  Islam  :  sehingga  muncullah  ungkapan  yang  sangat populer dikalangan mereka : ةحلصلدا تناك امنيأ للها مكح مثف (dimana ada maslahat, disanalah ada hukum Allah).
Menyadari  bahwa  tidak  semua  masalah  kehidupan  ini hukumnya  ditemukan  didalam  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah/Hadis, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang  dapat  dijadikan  oleh ahl  az-Zikri (para  mujtahid)  untuk mengembangkan  hukum  Islam  dan  memecahkan  masalah- masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar  yang  diletakkan  oleh  Islam  ialah  bahwa  tujuan  pokok tujuan  pensyar‟i  atau  hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan  ( jalb  al-masalaih ).  Dari  prinsip  inilah  prinsip  para imam  mujtahid  dan  pakar  ushul  fiqh  mengembangkan  hukum Islam  dan  berusaha  memecahkan  masalah-masalah  baru  yang dihadapi  oleh  umat  Islam  yang  belum  ada  penegasan  hukumnya di  dalam  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  melalui qiyas , istihsan , maslahah mursalah dan sad az-Zari‟ah .
Al-Ghazali  (450–505  H.)    sebagai  pakar  ushul  fiqh  dari kalangan  madzhab  Syafi‟i,  mempunyai  pemikiran-pemikiran yang  cukup  menarik  tentang maslahah  mursalah .  Pandangannya tentang maslahah mursalah merupakan jalan tengah antara pihak- pihak  yang  sama  sekali  tidak  mempergunakan maslahah mursalah sebagai  dalil  hukum  dan  mereka  yang  begitu  berani dalam menjadikan maslahah mursalah.
Kata Kunci : Reorientasi; Al-Ghazali; Maslahah Mursalah

## A. Pendahuluan
Pembaruan  hukum  Islam  ditemukan  melalui  beberapa literatur,  antara  lain  :  arti  pembaruan  dalam  bahasa  bahasa Indonesia.  Pembaruan  berasal  dari  kata  baru  dnegan  men- dapatkan  awalnya pe dan  akhiran an .  Dalam  bahasa  Indonesia, kata  baru  mengandung  beberapa  arti.  Di  antaranya  ialah  belum pernah  ada  sebelumnya,  belum  pernah  didengar  sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar, dan modern. 1
Arti  kata  “baru”  itu  sesuatu  yang  baru  memang  belum pernah  ada  sebelumnya.  Oleh  karena  belum  pernah  ada  maka belum  pernah  dilihat,  belum  pernah  didengar,  belum  pernah dipakai. Munculnya sesuatu yang baru biasanya terasa lebih segar atau  menimbulkan  suasana  segar.  Hal  ini  sejalan  dengan ungkapan kata-kata hikmat al-jadid laziz , yang baru itu lezat dan nikmat.  Sesuatu  yang  baru  juga  sering  dianggap  modern. Kemudian  dalam  kamus  tersebut  disebutkan,  memperbaruhi berarti  memperbaiki  supaya  menjadi  baru,  mengulangi  sekali lagi,  memulai  pembaruan  artinya  proses,  perbuatan,  cara memperbarui. 2
Dari beberapa arti  kata dan pembaruan tersebut  kalau hal ini kepada hukum Islam, maka pembaruan hukum Islam dapat di artikan  sebagai  sesuatu  upaya  dan  perbuatan  melalui  proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakuka oleh mereka yang  mempunyai  kompetensi  dan  otoritas  dalam  pengembangan hukum  Islam  ( mujtahid )  dengan  cara-cara  tertentu  (berdasarkan kaidah-kaidah istinbat/ ijtihad yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan nampak modern (tidak ketinggalan zaman). Inilah yang dalam istilah usul al-fiqh dikenal dengan  ijtihad 3 sebagaimana  nanti  akan  dikaji.  Itulah  yang  di maksud dengan pembaruan hukum Islam dalam kajian ini.
1 Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  cet.  Ke-7,  edisi  ke-2 (Jakarta; Balai Pustaka, 1996), 96.
2 Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  cet.  Ke-7,  edisi  ke-2 (Jakarta; Balai Pustaka, 1996), 96.
3 Oleh  usuliyyah,  ijtihad  dirumuskan  dengan  ungkapan: غارفتسإ
ةيهقفلا
ىعرش مكبح نظ ليصحتل Artinya : “ Pengertian segala potensi ilmiah yang dilakukan oleh seorang faqih unyuk mendapatkan hukum Islam tingkat zann” .  Lihat  al- Asnawi, Nihayah al-Sul , juz.4 (Beirut: „Alam al-Kutub, 1982), 525.
Dengan  demikian,  pembaruan  hukum  Islam  yang dilakukan  tidak  mempunyai  otoritas  dan  kompentensi  dalam pengembangan hukum Islam–tidak memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid–atau  tidak  dilakukan  berdasarkan  aturan  main–tidak berdasarkan  kaidah-kaidah  ijtihad/ istinbat yang  telah  diakui kebenaranya  oleh  para  pakar  hukum  Islam  ( fuqaha‟ dan usuliyyin )–tidak  dapat  dinamakan  sebagai  pembaruan  hukum islam.  Dan  mayoritas  ulama  menyatakan, ijtihad itulah  hakikat tajdid (pembaruan) di dalam hukum Islam. 4
Dalam  bahasa  Arab,  ada  dua  kosa  kata  yang  sering  di pakai oleh para ahli sejarah yang menulis tentang perkembangan pemikiran dalam  Islam.  Dua kosa kata itu ialah tajdid dan islah .
Dr. Muhammad al-Bah dalam bukumnya al-fiqh al-islam al-hadis mempergunakan  kedua  kata  tersebut  dengan  tanpa  dibedakan artinya.  Kedua-keduanya  diartikan  pembaruan.  Dr.  Bustami Muhammad  Sa‟ad  dalam  bukunya mafhum  tajdid  ad-din mempergunakan  kata tajdid dengan  arti  pembaruan.  Sementara para muhaddisin dan  komentatornya  seperti  Ibn  al-Asir,  an- Nawawi,  as-Suyuti,  dan  lain-lain  banyak  mempergunakan  kata tajdid dengan arti pembaruan.
Tajdid merupakan  bentuk  masdar  dari  kata jaddada- yujaddidu-tajdidan 5 Jaddada-yujaddidu 6 artinya  “memperbarui”; dan tahdid 7 artinya  “pembaruan”.  Kata jaddada-yujaddidu 8 merupakan fi‟il sulasi  mazid (kata  kerja  yang  huruf  asalnya  tiga kemudian  mendapatkan  imbuhan).  Ia  berasal  dari fi‟il  sulasi mujrrad (kata  kerja  yang  huruf  asalnya  terdiri  dari  tiga  huruf), yaitu jadda-yajiddu/yajuddu-jaddan/jiddan-jadadan-jadidan 9 , yang artinya “baru”. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa jadid aks‟  al-Qadim 10 ( jadid adalah  kebalikan  dari qadim ). Qadim artinya “lama”, dengan demikian jadid artinya “baru”.
4 Bustami Muhammad Sa‟ad, Mafhum Tajdid ad-Din (Kuwait : Dar ad- Da‟wah, t.t), 26-27.
5 ددج - دديج - اديدتج 6 ددج - ديج 7 ديدتج 8 ددج - دديج 9 دج - ديج 10 يمدق سكع ديدج
Kata tajdid yang  artinya  pembaruan  diambil  dari  kata jadid ini.  Lebih  jauh  dalam  kamus  Arab  disebutkan  ungkapan jaddadahu  ai  shayyarahu  jadidan 11 ,  artinya  menjadikan  sesuatu menjadikan baru. Kata jaddada artinya sama dengan istajadda 12 , artinya sesuatu menjadi baru. 13
Kata  islah 14 merupakan  bentuk  masdar  dari  kata  kerja aslaha - yuslihu 15 yang  artinya  memperbaiki  atau  perbaikan.  Ia berasal  dari  sulasi  mujarrad salahah - yasluhu - salahan 16 yang
artinya baik, layak, patut, dan memberi faedah/manfaat. Dari akar kata salah ini  pula  kata maslahah ( mursalah) dan istislah diambil.  Dalam  awal  bab  kedua  telah  disinggung  bahwa  kata masalah yang berasal dari kata salah artinya identik dengan kata manfaat.
Dari  sini  dapat  difahami  betapa  eratnya  hubungan  antara kata salah,  istislah,  dan  maslaha  (mursalah). hal  ini mengingatkan  bahwa  upaya  mencari  kejelasan  hukum  suatu masalah  yang  dihadapi  mujtahid  melalui  metode istislah atau berdasarkan kondisi positif obyektif berupa maslaha mursalah itu benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan salah (kebaikan/manfaat/faedah)  dan  sekaligus  merupakan islah
(perbaikan  dan  pembaruan)  hukum  Islam  atas  dasar  ini  kiranya tidak  berlebih-lebihan  kalau  dikatakan  bahwa istislah yang merupakan  salah  satu  metodologi  ijtihad  itu  pada  hakikatnya adalah  bagian  dari at-tajdid  fi  al-ahkam  asy-syar‟iyyah (pembaruan hukum Islam) itu sendiri.
Dalam  sejarah  perkembangan  pemikiran  Islam  seperti telah disinggung diatas kata islah dan tajdid sering dipakai secara berdampingan  dengan  pengertian  yang  sama,  yaitu  pembaruan. Di antaranya ialah Dr. Muhammad al-Bahi dalam bukunya al-fikr al-islami  al-Hadis. Sebagaian  dibedakan  arti islah dari tajdid,
islah berarti permunian, sedangkan tajdid berarti pembaruan.
11 اديدج هيرص يأ هددج
12 دجتسإ
13 Ibn al-Mansur, Lisan al-Arab , Juz.3, 111.
14 حلاصإ
15 حلصأ - حلصي 16 حلص – حلصي - احلاص
Tokoh semacam Ibn Taimiyah lebih tepat disebut sebagai muslih (pemurnian,  tokoh  yang  berusaha  keras  memurnikan kembali  ajaran  Islam),  bukan mujaddid (pembaru).  Sementara tokoh  semacam  Muhammad  Abduh  lebih  tepat  disebut  sebagai mujaddid (tokoh pembaru atau pembaruan).
Kalau  kembali  kesumber  pokok  hukum  Islam,  yaitu  al- Qur‟an  dan  sunnah/hadis,  maka  akar  kata  kedua  kata  tersebut ( tajdid dan islah )  akan  ditemukan  dengan  frekuensi  penggunaan yang cukup tinggi dalam berbagai kesempatan.
Untuk  akar  kata tajdid misalnya  ditemukan  didalam  al- Qur‟an sebanyak 9 tempat. Diantaranya : Surat Ibrahim [14]: 19 dan  surat  Fatir  [35]:  16),  Surat  al-Israh‟  [17]:  49  dan  98, sebagaimana redaksinya dijelaskan dibawah ini :
ٍديِدَج ٍقْلَِبِ  ِتْأَيَو ْمُكْبِىْذُي ْأَشَي نِإ Artinya:  “Kalau  Allah  menghendaki,  maka  Allah  akan melenyapkan kamu dan  mengganti dengan generasi  yang baru” (QS. Ibrahim [14]: 19 dan Q.S Fatir [35]: 16).
اًديِدَج اًقْلَخ َنوُثوُعْ بَمَل اَّنِءَأ اًتٰ فُرَو اًمٰظِع اَّنُك اَذِءَأ اوُلاَقَو Artinya:  “dan  mereka  berkata:  Apakah  bila  kami  telah menjadi  tulang  belulang  dan  bendayang  hancur,  kami  akan dibangkitkan kembali sebagai makhliq yang baru” (Q.S al-Israh‟ [17]: 49 dan 98).
Untuk  akar  kata islah dipergunakan  di  dalam  al-Qur‟an dalam  jumlah  yang  lebih  banyak  lagi,  yaitu  sebanyak  180  kali. Diantaranya: Surat al-A‟raf [7]: 56 dan 85, Surat al-Baqarah [2]: 220, sebagaimana firmannya dibawah ini:
اَهِحٰلْصِإ َدْعَ ب ِضْرَْلْا  ِفِ اوُدِسْفُ ت  َلََو
Artinya:  “Janganlah  kamu  membuat  kerusakan  dimuka bumi  setelah  Allah  memperbaikinya”. (QS.  al-a‟raf  [7]:  56  dan 85).
ِحِلْصُمْلا َنِم َدِسْفُمْلا ُمَلْعَ ي ُو َّللاَو ۚ
Artinya:  “Allah  mengetahui  orang  yang  berbuat kerusakan  dari  orang  yang  berbuat  kebaikan.” (Q.S  al-Baqarah [2]: 220)
Untuk akar kata tajdid di  dalam as-Sunnah (hadis), dapat diketemukan  antara  lain:  Hadis  riwayat  Abu  Dawud 17 dan  Hadis riayat Ahmad bin Hanbal 18 sebagaimana dijelaskan dibawah ini : اَهَ نْ يِداََلذ ُدِّدَُيج ْنَم ٍةَنَس ِةَأِم ِّلُك ِسْأَر ِةّمُْلْا ِهِذَِلذ ُثَعْ بَ ي َللها نِإ ) نع دواد وبأ هاور نب لبحرش نع بويأ بىأ نب ديعس نع بىو يىا نع ىرهلدا دواد نب ناميلس ةريرى بىأ نع ةمقلع بىأ نع ىرفاعلدا ديزي (
Artinya:  “Sesungguhnya  Allah  akan  membangkit  untuk umat  ini  (umat  Islam)  pada  penghujung  setiap  seratus  tahun (satu  abad)  orang-orang  yang  memperbaruhi  pemikiran  agama mereka.” (Diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  dari  Sulaiman  bin Dawud  al-Mahri  dai  Ibn  Wahb  dari  Sa‟id  bin  Abi  Ayub  dari Syarahbil  bin  Yazid  al-Mu‟afiri  dari  Abi  „Alqamah  dari  Abi Hurairah).
ْنِم اْوُرِثْكَأ :  َلاَق ؟ اَنَ ناَْيِْإ ُدِّدَُنُ  َفْيَكَو , ِللها  َلْوُسَراَي : َلْيِق , ْمُكَناَْيِْإ اْوُدِّدَج
. ُللهالَإ َوَلِإ َلَ  ِلْوَ ق )
نع ىسلايطلا دواد نب ناميلس نع لبنح نب دحمأ هاور ةقدص بىأ نع رانه نب يرتش نع عساو نب دممح نع يقيقدلا ىملسلا ىسوم نب
ةريرى (
Artinya:  “Perbaruilah  imamu!  Rasulullah  ditanya, bagaimana  kami  memperbarui  imanmu?  Rasul  menjawa: “Perbanyaklah  membaca  la  ilaha  illallah.” (Diriwayatkan  oleh Ahmad  bin  Hanbal  dari  Sulaiman  bin  Dawud  at-Tayalisi  dari Syutair bin Nahar dari Abi Hurairah).
Sedangkan  mengenai  kata islah dalam  as-Sunnah ditemukan  antara  lain:  Hadis  riwayat  Bukhari  bahwa  Rasulullah berdoa 19 dan  Hadis  Muslim  tentang  do‟a  Rasulullah  Saw 20 , sebagaimana disabdakan dibawah ini :
َةَرِجاَهُمْلاَو َراَصْنَلْا ِحِلْصَأَف ِةَرِخلآا َشْيِعّلَِإ َشِيِعَلَ ّمهّللَا ) مدآ نع ىراخبلا هاور كلام نب سنأ نع سايإ بىأ نع ةبعش نع ( 17 Al-Minawi, faid  al-Qadir, juz.2  (Cairo:  Maktabah  at-Tijariyah  al- Kubra,  1938),  282.  Al-Albani, Silsilah  al-Ahadis  as-Sahihah (Beirut:  al- Maktab al-Islami, 1972), 601.
18 Ibn  Hanbal, al-Musnad, juz.2  (Beirut:  al-Maktab  al-Islami,  1978), 359. 19 Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 311.
20 Sayyid  Ahmad  al-Hasyimi, Muhtar  al-Ahadis  an-Nabawiyyah ,  cet. Ke-12 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 29-30.
Artinya:  “Ya  Allah,  perbaikilah  untukku  agamaku  yang mejadi pelindung segala  urusanku. Perbaikilah  untukku duniaku yang  menjadi  tempat  kehidupanku.  Perbaikilah  untukku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini  sebagai  tambahan  segala  macam  kebaikan  untukku.dan jadikanlah  mati  sebagai  kenikmatan  kami  keluar  dari  segala macam  keburukan.” (Hadis  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dari Ibrahim bin  Dinar dari Abi Qutn Amr bin Haisam al-Quta‟i dari Abdul  Aziz  bin  Abi  Salamah  al-Majisyun  dari  Qudamah  bin Musa dari abi Salih as-Saman dari Abi Hurairah).
ُةَمْصع  َيِى ِْنِْيِد ِْلِ ْحِلْصَأ ّمُهّللَا يش اعم اهيف تىلا  َيا   َيْ نُد ِْلِ  ْحِلْصأَو  ْيِرْمَأ لعجاو يرخ ىلك فِ لى ةدايز ةايلحا لعجاو يداعم اهيلإ تىلا ىترخآ لى حلصأو ورمع نطق بىأ نع رانيد بى ميىربإ نع ملسم هازر( رس لك نم لى ةحار تولدا شجالدا ةملس بىأ نب للها دبع نب زيزعلا دبع نع ىعطقلا ماشيى نب ةمادق نع نو )ةريرع بىأ نع ىامسلا لحاص بىأ نع ىسوم نب
Artinya:  “Ya  Allah,  perbaikilah  untukku  agamaku  yang menjdai pelindung segala urusanku. Perbaikilah untukku duniaku yang  menjadi  tempat  kehidupanku.  Kehidupan  ini  sebagai tambahan  segala  macam  kebaikan  untukku.  Dan  jadikanlah sebagai kenikmatan kami keluar dari segala macam keburukan.”
(Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibrahim bin Dinar dari Abi Qutn Amr bin Haisam al-Quta‟i dari Abdul Aziz bin Abi Salamah al-Majisyum  dari  Qudamah  bin  Musa  dari  Abi  Salih  as-Saman dari Abi Hurairah) .
Dengan  mengacu  kepada  pengertian tajdid dan islah sebagaimana dapat dilacak sumber akar katanya dalam al-Qur‟an dan  as-Sunnah  ( hadis )  tersebut  maka  pembaruan  didalam  Islam secara umum adalah apa yang dimaksud dengan tajdid dan islah dalam  bahasa  Arab  tersebut.  Sedangkan  secara  khusus,  yakni dalam  kaitannya  dengan  hukum  Islam  maka  maksud  dalam artikel ini, pembaruan adalah apa  yang dalam istilah usul al-fiqh dikenal dengan ijtihad sebagaimana yang akan dikaji.

## B. Pembaruan Hukum Islam sebagai Kebutuhan
Dengan  wafatnya  Rasulullah  Saw  dan  diakuinya  Islam sebagai  agama  yang  telah  lengkap  dan  sempurna  pokok-pokok dan  prinsip-prinsip  ajarannya  oleh Syar‟i atau  Allah 21 sebagai pemegang sultah  at-tasyri‟– pemegang  hak prerogative dan otoritas  untuk  menetapkan  hukum  Islam – maka  wahyu  telah berhenti.  Ini  berarti  bahwa    al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  sebagai sumber dalil pokok hukum Islam tidak akan menambah lagi.
Teks-teks  ayat  al-Qur‟an  telah  tuntas  dan  demikian  juga teks-teks  as-Sunnah  atau  hadis  Nabi  telah  terhenti  tidak  akan muncul  baru  lagi.  Sementara  itu  kehidupan  umat  manusia  terus berkembang dengan begitu pesatnya. Aneka macam problematika kehidupan  bermunculan.  Kasus-kasus  baru  pada  zaman  dahulu belum  pernah  terjadi  kini  datang  silih  berganti,  dan  tantangan kehidupan  pun  kian  menjadi.  Kesemuanya  ini  memerlukan pemecahan  dan  harus  didudukan  bagaimana  status  hukumnya didalam Islam.
Dalam  kondisi  seperti  itu  jelas  tidak  semua  persoalan kehidupan  yang  dihadapiu  oleh  umat  manusia  dapat  ditemukan hukumnya  didalam  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  atau  hadis. Jangankan  untuk  hari  ini  atau  masa  yang  akan  datang  nanti,  hal semacam  itu  sudah  mulai  muncul  dan  terasa  begitu  Rasululah wafat.  Itulah  masalah  yang  pertama  kali  dihadapi  oleh  para sahabat.
Dengan demikian pembaruan hukum dalam arti keharusan ada  dikalangan  umat  Islam  yang  berani  melakukan  ijtihad  baik dalam  rangka tatbiq  an-nusus –menerapkan dan mengaplikasikan apa yang sudah ada penegasannya dalam teks-teks al-Qur‟an dan as-Sunnah  ( hadis )  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  dilapangan–, atau  ijtihad  dalam  arti  menemukan  status  hukum  masalah- masalah  baru  yang  memang  masa  sekali  belum  disinggung  oleh al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  ( hadis )  jelas  merupakan  suatu keharusan  kebutuhan  yang  mendesak.  Kalau  boleh  di- tamsil -kan bahwa hukum Islam itu laksanakan, maka adanya air bersih yang menompang  kehidupannya  itu  multak  diperlukan.  Tiada  lain  air bersih  itu  adalah  pembaruan  atau  ijtihad  yang  menjadi  jiwa semangat,  dan  rukun  Islam.  Jadi  tanpa  pembaruan  atau  ijtihad hukum  Islam  bukan  saja  akan  berhenti,  beku,  dan  jumud,  jelas akan  mati,  laksana  ikan  yang  dipisahkan  dari  air  bersih  yang menjadi tempat kehidupan.
21 Q.S. al-Maidah [3] : 9.
Berdasarkan itu maka ulama-ulama Hanabilah, Imam Abi Ishaq dan Zubairi dari Syafi‟iyyah berpendapat tidak boleh terjadi suatu masa yang dilalui umat kosong dari mujtahid. 22
Nampaknya syari‟ sengaja mengatur demikian. Sebab jika setiap  persoalan  kehidupan  pasti  langsung  ada  jawabannya didalam  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  dapat  dibayangkan  betapa banyak teks nass al-Qur‟an dan as-Sunnah atau hadis yang harus disediakan. Al-Qur‟an jelas tidak cukup hanya terdiri dari 30 juz, 114  surat,  6666  ayat.  Demikian  juga  halnya  sunnah  atau  hadis perlu lebih banyak lagi.
Tentu  tidak  tepat,  kalau  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  atau hadis  selaku  sumber  atau  dalil  pokok  harus  lebih  banyak  lagi memuat  teks-teks  hukum.  Selain  merepotkan,  tidak  praktis,  juka akan  terlampau  besar  hormatnya  lebih  dari  itu,  justru  dengan demikian al-Qur‟an dan as-Sunnah atau hadis selaku sumber atau dalil asasi hukum Islam akan kehilangan elastisitas, fleksibelitas, dan daya kelenturannya.
Menyadari  hal  itu  maka  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  atau hadis  telah  meletakkan  dasar-dasar  pokok  prinsip-prinsip  umum yang  dapat  dijadikan  landasan  oleh ahl-az-zikri atau  ulama  para ahli  untuk  mengembangkan  hukum  Islam  dikemudian  hari  dan memecahkan  masalah-masalah  baru  yang  umat.  Rasulullah  Saw pun  melatih  para  sahabatnya  selaku  pengibar  panji-panji  Islam sepeninggal  beliau  untuk  melakukan  ijtihad  dalam  rangka menemuan  status  hukum  masalah  terjadi  ditengah-tengah masyarakat.
Hal  ini  dimaksudkan  oleh  Rasulullah  Saw  agar  nanti sepeninggal  beliau  para  sahabat  telah  terlatih  dan  terbiasa melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah-maslah baru yang dihadapiyang memerlukan pemecahan hukum. Dengan demikian maka  hukum  Islam  akan  tetap  eksis,  dan  tidak  akan  terjadi ditengah-tengah  masyarakat  adanya  permasalahan  baru  yang muncul  kemudian  tidak  terselesaikan  dengan  baik  atau  dengan kata lain tidak diketahui hukumnya  sepanjang kajian Islam.
22 Al-Kamal  ibn  al-Hammam, at-Tahrir ,  Juz.4  (t.tp  :  Dar  al-Fikr,  t.t), 340.
Al-Qur‟an  selain  meletakkan  prinsip-prinsip  dasar  yang dapat  dijadikan  pendoman  dan  acuan  oleh ahl  az-zikri untuk mengembangkan  hukum  Islam,  juga  memerintahkan ahl  az-zikri untuk melakukan ijtihad. Hal itu antara lain dapat kita simak dari : Q.S an-Nisa‟ [4]:59, Q.S an-Nisa‟ [4]:83, Q.S al-Hasyr [59] : 2, sebagaimana diredaksikan di bawah ini :
َنْيِذّلااَهُّ يَأَي اْوُ نَمآ اوُعْ يِطَأ ِللها اوُعْ يِطَأَو َلْوُسّرلا َو ْمُكْنِم  ِرْمَلْا  ِلىِوُأ ْمُتْعَزاَنَ تْ نِإَف ٍءْيَشْىِف ُهْوُّدُرَ ف ِللها  َلىِإ ٌرْ يَخ  َكِلَذ ِرِخلآا  ِمْوَ يْلاَو ِللهاِب َنْوُ نِمْؤُ ت ْمُتْنُك  ْنِإ  ِلْوُسَرلاَو ًلاْيِوْأَت ُنَسْحَأَو Artinya: “ Hai  orang-orang  yang  beriman  taatlah  kepada Allah  dan  taat  kepada  Rasul  dan  ulil  amri  diantara  kamu.
Apabila  kamu  berselisih  tentang  suatu  maka  kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, apabila kamu beriman kepada Allah dan hari  akhir.  Yang  demikian    itu  lebih  baik  (bagimu)  dan  lebih bagus akibatnya.” (Q.S. an-Nisa‟ [4]:59).
َر  ْوَلَو وباْوُعاَذَأ فْوَْلخا ِوَأ ِنْمَلألْا َنِم ٌرْمًأ ْمُىَءآَجْوَلَو لىْوُأ  َلىِإَو لْوُس ّرلا  َلىِإ ُهْوُّد ُمْعَ بَّ ت َلاهُتَْحم َرَو ْمُكْيَلَع ِللها ُلْضَفَلَْوَلَو ْمُهْ نِم ُوَنْوُطِبْنَ تْسَي َنْيِذّا ُوَملَعَل ْمُهْ نِم ِرْمَلألْا ًلاْيِلَق ّلَِإ َناَطْيّشلا
Artinya:”Apabila  datang  kepada  mereka  suatu  berita tentang  keamanan  atau  ketakutan,  mereka  lalu  menyiarkannya. Dan  kalau  mereka  menyerahkannya  kepada  Rasul  dan  ulil-amri di  antara  mereka,  tentulah  orang-orang  yang  ingin  mengetahui kebenarannya  akan  dapat  mengetahuinya  dari  Rasul  dan  ulil- amri  itu.  Kalaulah  tidak  karena  karunia  dan  rahmat  Allah niscaya  kamu  akan  mengetahui  syaitan,  kecuali  sebagai  kecil”.
(QS. an-Nisa‟ [4]:83).
...ِراَصْبَلْْا لىِوُأآَياْوُِبَِتْعاَف...
Artinya: “ Maka  ambilah  pelajaran  wahai  orang-orang yang  mempunyai  pandangan  (mata  hati ).” (Q.S  al-Hasyr  [59]  : 2).
Demikian juga Rasulullah bukan saja melatih para sahabat untuk  melakukan  ijtihad  pada  saat  diperlukaan,  tetapi memperlukan memberikan landasan kokoh bagi legitimas ijtihad.
Beberapa  hadis  dibawah  ini  menunjukkan  hal  tersebut yakni  :  Hadis  riwayat  Abu  Dawud 23 dan  Hadis  Muslim 24 , sebagaimana disabdakan dibawah ini :
َلاَق ,نْمَيْلا  َلىِإ اًذاَعُم َثَعْ بَ ي ْنَأ اّمَل َمَسَو وْيَلَع ُللها ىّلَص ِولاا َلْوُسَر ّنَأ َف ,للها باَتكِب ىضْقَأ :َلَق ؟ٌءَضَق َكَل َضَرَع اَذِإ ىِضْقَ ت َفْيَك :ُوَل َْلَ ْنِإ لَة يىأر دهتجأ دجأ ملنإف ,ملسة ويلع للها ىلص للها لْوُسَر ةّنُسِبَف ْدجَأ لله دملحا : لاقو هردص ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر برضف ,ولآ نع دواد وبأ هاور ( .للها لوسر ةضري الد للها لوسر لوسر قفو ذلا ورمع نب ثرالدا نع نوع بىأ نع ةبعش نع رمع نب صفح خأ نب )لبج نب ذاعم باحصأ نم صحم لىأ نم سانأ نع ةبعش نب ةيرغلدا
Artinya:  “Ketika  Rasulullah  mengirim  Mu‟az  bin  Jabal Yaman  (untuk  menjadi  hakim)  beliau  bertanya:  Bagaimana engkau  memutuskan  perkara  apabila  engkau  menghadapi persoalan  yang  perlu  diselesaikan?‟.  Mu‟az  menjawab:  „Aku akan memutuskannya berdasarkan Kitabullah. Dan bila tidak aku temukan  maka  aku  akan  memutuskannya  berdasarkan  Sunnah Rasulullah.  Bila  tidak  aku  temukan  maka  aku  akan memutusknnya  berdasarkan  sunnah  Rasulullah.  Bila  tidak  aku temukan  maka  aku  kan  berijtihad  secara  saksama  „.  Kemudian Rasulullah menepuk dada  Mu‟az dan berkata: „Segala puji bagi mu yang telah  memberi  taufik kepada utusan Rasulullah  kepada apa-apa  yang  diridai  oleh  Rasulullah. ”(Diriwayatkan  oleh  Abu
Daud  dari  Hafs  bin  Umar  dari  Syu‟bah  dari  Abi  „Aun  dari  al-
Haris ibn „Amr dari kemenakan al-Mugirah bin Syu‟bah dari para sahabat Muaz bin Jabal).
23 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 272.
24 As-San‟Ani, Subul as-Salam (t.tp : Dar al-Fikr, t.t.), 118.

## لجا مكح اذإ
ولف أطخأ م  دهتجاو مكح اذإف نارجأ ولف باصأ م  دهتجاف مكا نع دممح نب زيزعلا طبع نع ىميتلا يىيح بى يىيح نع ملسم هاور( .دحاو رجأ نع ديعس بى رسي نع مىاربإ بى دممح نعىدالذا بى ةماسأ بى للها جبع بى ديوي )صاعلا بى ورمع نع صاعلا بى لىوم سيق يىأ
Artinya:  “Apabila  seorang  hakim  ingin  memutuskan perkara  lalu  ia  berijtihad  dan  ijtihadnya    itu  benar  maka  ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya).  Dan  apabila  hakim  ini  ingin  memutuskan perkara,  kemudian  ia  berijtihan  ternyata  salah  maka  ia  akan dapat satu pahala (pahala ijtihadnya saja)”. (Diriwayatkan oleh Muslim  dari  Yahya  bin  Yahya  At-taiami  dari  Abdul  Aziz  bi Muhammad dari Yazid bin amdullah  bin Usamah bin alHadi dari
Muhammad  bin  Ibrahin  dari  YUsr  bin  Sa‟id  dari  Abi  Qais
(hamba sahaya „Amr bin „As dari „Amr bin „As.)
Kenyataannya,  sepeninggalan  Rasulullah  Saw  banyak masalah  baru  yang  muncul  yang  dahulu  di  zaman  Rasullah  Saw belum  pernah  ada.  Oleh  karna  para  sahabat  telah  berlatih menyelesaikan  masalah-masalah  baru  melalui  ijtihad  berkat dididikan  Rasullulah  maka  kesemuanya  itu  dapat  di  selesaikan dengan baik oleh para sahabat.
Bahkan begitu Rasullulah wafat langsung muncul masalah besar  yang  segera  di  selesaikan  oleh  para  sahabat,  yaitu  siapa yang harus menggantikan Rasullulah sebagai  kepara  negara atau khalifah.  Inilah  yang  oleh  sebagian  penulis  di  katakan  bahwa masalah  yang  pertama  kali  muncul  begitu  Rasullulah  wafat adalah  masalah  politik.    Kenapa  hal  ini  terjadi?  Sebab sebelumnya  Rasullulah  wafat,  beliau  sengaja  tidak  menunjuk siapa penggantinya.
Nampaknya  Rasullulah  sudah  yakin  bahwa  para sahabatnya  yang  telah  sekian  lama  dididik,  dibina,  dan digembleng akan mampu menyelesaikan masalah apapun yang di hadapinya. Setelah terjadi  diskusi  yang cukup menegangkan dan mereka  berijtihad  maka  di  temukanlah  hadis al-a‟immah  min Quraisy, pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Namun hadis ini semata  belum  menyelesaikan  persoalan.  Sebab  bukankah  tokoh- tokoh  atau  sahabat senior  dari  Quraisy  itu  cukup  banyak,  jadi siapa orangnya yang harus di pilih.
Merekapun  terus  berijtihad  untuk  mencari  penyelesaian hukum. Akhirnya pun di temukan petunjuk atau dalil lain bahwa ketika  Rasullulah  sakit  keras  dan  tidak  kuat  lagi  mengimami  di masjid,  beliau  menunjuk  Abu  Bakar  as-Siddiq  agar  menjadi imam shalat di masjid.
Bedasarkan  analog  terhadap  petunjuk  Rasulullah  kepada Abu  Bakar  untuk  menjadi  imam  shalat  inilah  lalu  para  sahabat mengambil  keputusan  bahwa  Abu  Bakarlah  yang  layak menggantikan  Rasullulah  menjadi  Khalifah.  Maka  munculah ungkapan  para  sahabat  “Rasulullah  telah  merestui  Abu  Bakar untuk  mengurus  urusan  agama.  Apakah  rela  menerima  Abu Bakar untuk mengurus kehidupan”? 25
Dengan keberanian para  sahabat  untuk  tampil melakukan ijtihad  dalam  masalah  yang  tidak  ada  penegasan  lansung  dari nass ,  terpecahkanlah  masalah  besar  yang  di  hadapi  mereka  pada waktu  itu.  Dapat  dibayangkan  jika  masalah  itu  tidak  segera  di selesaikan  dengan  baik,  maka  jelas  akan  menjadi  krisis  politik yang  terus  berkepanjangan.  Pada  zaman  Rasulullah  masih  hidup al-Qur‟an  belum  sempat  di  kondifikasikan,  di  tulis  dalam  satu mushaf .  Temuan  utama  untuk  menjaga  otentitas  dan  orisinalitas serta kemurnian al-Qur‟an adalah hafalan para qurra ‟. Tulisan al- Qur‟an  masih  beserakan  di  beberapa  pelepah  kurma,  kulit binatang, kulit kayu, batu tipis, tulang dan lain sebagainya
Pada  masa  Khalifah  Abu  Bakar  ketika  pasukan  muslim memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat ( qiptal al-Murtaddin )  banyak qurra‟ yang  ikut  perang  gugur  di  medan pertempuran.  Membiarkan  hal  ini  jelas  akan  sangat  berbahaya. Sebab  hal  ini  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  upaya memelihara keaslian dan keorisinilan al-Qur‟an selaku kitab suci yang  sedikitpun  tidak  boleh  berubah.  Dengan  pertimbangan kemaslahatan  terjadilah  kodifikasi  al-Qur‟an  yang  pertama  kali pada  masa  Khalifah  Abu  Bakar  atas  inisiatif  sahabat  agung genius Umar bin Khatab. Kondifikasi al-Qur‟an mushaf semacam ini  merupakan  hal  baru  yang  belum  pernah  terjadi  pada  masa Rasulullah Saw.
25 Badran  Abu  al-„Ain  Badran, Ushul  al-Fiqh  al-Islami (Iskandariyah:
Mu‟assasah Syabab al-Jami‟ah, t.t), 472.
Pada  zaman  Rasulullah,  Abu  Bakar,  dan  Umar  bin Khattab  apabila  ada  onta  hilang,  tidak  boleh  orang  yang menemukan  menangkapnya.  Demikian  hal  itu  dilakukan berdasarkan  petunjuk  hadis  Nabi.  Sebab  onta  itu  kuat,  tahan panas,  tahan  lapar  dan  haus.  Tidak  pula  khawatir  dimangsa binatang  buas,  karena  ia  dapat  menyelamatkan  diri  dengan  lari kencang.
Demikian juga tidak khawatir akan diambil oleh penjahat,
karena waktu itu kondisi masyarakat cukup baik dan aman, belum banyak  penjahat.  Ketika  Usman  bin  Affan  (w.  35  H)  menjadi khalifah, kondisinya sudah berubah. Masyarakat tidak aman lagi, sudah  banyak  penjahat  yang  suka  mengambil  hak  milik  orang lain.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  maslahat  atau  kemaslahatan, Khalifah  Usman  bin  affan  tidak  menerapkan  hadis  Nabi  tentang onta yang hilang itu secara harfiah.
Khalifah  Usman  mengambil  keputusan  bahwa  siapa  saja yang  menemukan  onta  yang  hilang  hendaklah  menangkapnya untuk  kemudian  menyerahkannya  kepada  khalifah.  Bila  pada batas  waktu  tertentu  pemiliknya  datang  maka  onta  itu  akan diserahkan kepada pemiliknya. Tetapi apabila dalam batas waktu tertentu  pemilik  tidak  juga  datang,  maka  onta  itu  dijual  oleh khalifah  dan  hasil  penjualannya  diserahkan  ke baitul  mal (kas negara)  untuk  kepentingan  kaum  muslimin.  Hal  ini  diambil  oleh Usman    berdasarkan  kemaslahatan.  Sebab  jika  tidak  demikian, sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  yang  sudah  tidak  aman,  onta itu akan hilang ditangan penjahat. 26
Dari  segi  lahirnya,  keputusan  ini  kontra  atau  berlawanan dengan  hadis  Nabi  tentang  onta  yang  hilang  yang  justru  tidak boleh  ditangkap  itu.  Tetapi  hakikatnya  keputusan  ini  semangat dan  jiwanya  justru  sejalan  dengan  apa  yang  terkandung  dalam hadis  tersebut,  yaitu  bagaimana  agar  onta  itu  aman  dan  selamat. Dalam  kondisi  aman,  itu  akan  pulang  sendiri  ke  pemiliknya dengan  selamat.  Tidak  khawatir  „digerayangi‟  oleh  tangan  jahil. Untuk itu maka onta itu tidak perlu ditangkap. Tetapi pada zaman Usman  bin  Affan,  untuk  mengamankan  onta  hilang  itu  justru harus  ditangkap  dan  diserahkan  kepada  khalifah,agar  tiddak diambil oleh penjahat. Itulah pertimbangan kemaslahatan.
26 Yusif Musa, Tarikh al-Fiqh al-Islam , (t.tp.: Dar al-Ma‟rifah, t.t), 8.
Apa  yang  dilakukan  oleh  Usman  bin  affan  tersebut sebagai  contoh  pembaruan hukum  Islam dalam  bentuk al-ijtihad fi  tatbiq  an-Nass (sebagaimana  seharusnya  kehendak nass itu diaplikasikan  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  dilapangan).  Jadi dalam  kasus  ini  ketentuan  hukunya  sudah  jelas.  Ada nass -nya dalam bentuk hadis Nabi. Tetapi bagaimana seharusnya petunjuk hadis  Nabi  itu  diterapkan  setelah  terjadi  perubahan  kondisi disituasi?
Disini bukan saja diperlukan keberanian untuk melakukan ijtihad,  tetapi  juga  diperlukan  kepiawaian  berijtihad.  Dan  hal  itu telah ditunjukkan oleh khalifah Usamn bin Affan.
Apa saja  yang dilakukan oleh Usamn  ini berbeda dengan yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dalam masalah kondisikasi al- Qur‟an.  Kasus  yang  terjadi  pada  Abu  Baka  Siddiq,  benar-benar merupakan kasus baru yang tidak ditemukan penegasannya dalam nass . Jadi memang belum tidak ada dalilnya, maslahahnya adalah secara  harfiah  hadis  itu  diterapkan  justru  tidak  tepat.  Tidak sejalan  dengan  tujuan  umum  pensyariatan  hukum  Islam,  yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
Ijtihad  yang  dilakukan  Abu  Bakar  adalah ijtihad untuk menemukan  hukum  suatu  masalah  baru  yang  hukumnya  belum atau tidak ditegaskan oleh nass (tidak ada atau belum ada dalil). Sedangkan  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  Usman  bin  Affan  adalah ijtihad  dalam  bentuk  bagaimana  seharusnya  kehendak nass itu diterapkan  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  dilapangan.  Yang pertama  dikenal  dengan  “ al-ijtihad  fi-ma  laisa  lahu  nassun sarih ” 27 dan  yang kedua dikenal  dengan  “ al-ijtihad fi tatbiq an- nass ”. 28 Kedua-duanya  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  mesti dilakukan dalam rangka pembaruan hukum Islam.
Dengan  mempelajari  sejarah  perkembangan  huku  Islam sejak  dari  masa  sahabat, tabi‟in ,  dan a‟immahal-mujtahidin , kemudian  menelah  buku-buku  fiqh  karya  mereka  akan  banyak sekali  ditemukan  hasil-hasil  ijtihad  dalam  dua  bentuk  tersebut.
Dan  hal  itu  akan  terus  belanjut  sampai  hari  ini.  Bahan  pada zaman  di  mana  kehidupan  telah  begitu  maju  dengan  pesatnya, dan  begitu  kompleks  sebagai  pengaruh  kecangguhan  teknologi dan  globalisasi  seperti  dewasa  ini,  kebutuhan  melakukan pembaruan hukum Islam dalam arti keberanian melakukan ijtihad dalam dua model tadi terasa sangat mendesak.
27 حي رص صن ول سيل اميف داهتجلإا
28 قيبطت فِداهتجلإاصنلا
Dalam menghadapi kasus yang pernah dikaji oleh fuqaha terdahulu  dan  terjadi  silang  pendapat  dikalangan  mereka,  dalam rangka  pembaruan  dapat  melakukan  ijtihad tarjih dengan membanding  dan  meseleksi  pendapat-pendapat  fuqaga‟  tersebut, mana  diantara  pendapat-pendapat  itu  yang  paling  kuat  dalilnya atau  yang  lebih  selesai  dengan  kemaslahatan  dan  tuntutan kemajuan  zaman.  Sebab,  hasil  ijtihad  fuqaha‟  terdahulu  yang terkondifikasikan  dalam  buku-buku  fiqh  dalam  berbagai  mazhab itu  jumlahnya  cukup  banyak.  Namun  karena  hal  itu  merupakan produk zamannya maka tidak semuanya masih cocok dan relevan untuk  diterapkan  pada  saat  kini.  Disinilah  perlunya  ada  ijtihad tarjih .
Dalam  rangka  pembaruan  hukum  Islam  hal  ini  perlu dilakukan.  Demikian  agar  umat  Islam  tidak  terjebak  pada pendapat  yang  sempit,  atau  lemah,  yang  ketinggalan  zaman. Sebab  kalau  dikembali  ke  beberapa  buku  induk  masing-masing mazhab yang berkembang dalam dunia Islam itu akan ditemukan adanya pandangan dan hasil ijtihad fuqaha‟ terdahulu yang masih sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  masa  kini  disamping adanya  beberapa  hasil  ijtihad  dan  pandangan  mereka  yang memang  mesti  ditinggalkan  karena  sudah  tidak  relevan  lagi dengan kondisi saat ini.
Untuk mengetahui hal itu tentu harus dilakukan penelitian yang mendalam dan ijtihad tarjih . Dengan  cara ini hukum  Islam akan  tampil  mempesona  sesuai  dengan  tuntutan  zaman.  Perlu diketahui  bahwa  salah  satu  sebab  kenapa  kadang-kadang  hukum Islam  itu  nampak  kaku,  jumud,  dan  ketinggalan  zaman  adalah karena  umat  Islam  sering  dengan  hasil  ijtihad  ulama  atau  fiqh yang  sempit,  bahkan  kadang-kadang  lemah  argumetasinya.  Pada hal disisi lain ada pandangan yang lebih kuat dalilnya, yang lebih prospektif, dan lebih cocok dengan kamajuan zaman.
Melatih  tidak  semua  permaslahan  kehidupan  ditemukan status  hukumnya  didalam  al-Qur‟an  dan  sunnah  atau  hadis,  dan mengingat  banyaknya  maslah  baru  yang  muncul  yang  belum pernah diijtihadkan oleh ulama-ulama terdahulu karena waktu itu memang  belum  muncul  nampaknya  ijtihad  dalam  rangka pembaruan  hukum  Islam  bukan  saja  menjadi  kebutuhan  namun telah menjadi suatu keharusan. Ia telah menjadi sunnatullah yang tidak bisa dilepaskan dari jalannya roda kehidupan.
Dalam  kaitan  ini  Dr.  Yusuf  al-Qaradawi  menyatakan sebagai  berikut:  “ Dengan  tetap  menghormati  dan  menghargai hasil-hasil  dan  karya  besar  ulama-ulama  terdahulu  dibidang hukum  Islam  dewasa  ini  sangat  memerlukan  ijtihad  untuk memecahkan  masalah-masalah  baru  yang  pada  masa  mereka memang  belum  pernah  ada.  Masing-masing  masa  mempunyai persoalan  tersendiri  yang  tidak  sama  dengan  masa  yang  lain. bahkan dimana dewasa ini berada jauh lebih memerlukan ijtihad jika  dibanding  dengan  masa-masa  yang  lalu.  Dihadapan  telah terjadi  gelombang  perubahan  yang  luar  biasa,  sebagai  akibat kemajuan dibidang industri dunia yang besar ini menjadi kecil .” 29
Kalau  ulama-ulama  dahulu  berani  menyatakan  adanya prinsip “ tagayyur al-fatwa bi-tagyyur az-zaman ” 30 , fatwa itu bisa berubah sebab perubahan zaman, bagaimana harus hidup dizaman yang  serba  canggih  ini?  Jadi  harus  berani  melangkah  untuk melakukan perubahan.

## C. Mujtahid dan Lapangan Pembaruan Hukum Islam
Setelah  diketahui bahwa ijtihad dalam rangka pembaruan hukum  Islam  merupakan  suatu  keharusan  dan  kebutuhan  agar setiap  masalah  kehidupan  dapat  diketahui  status  hukumnya, sehingga  hukum  Islam  akan  tetap  eksis  dengan  segar  dan  dapat mengetahui siapakah  yang  berhak melakukan pembaruan hukum Islam  itu  dan  dimana  pembaruan  hukum  Islam  tersebut  harus dimainkan?
Paling  tidak  ada  dua  hal  pokok  yang  harus  diperhatikan agar  ijtihad  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembaruan  hukum Islam  tersebut  mendapatkan  legitimasi  dari  para  pakar  hukum Islam  dan  mencapai  sasaran.    Dua  hal  pokok  tersebut  ialah 31 , yakni pertama, pelaku  pembaruan  hukum  Islam  itu  adalah mereka  yang  memenuhi  kualifikasi  sebagai faqih atau mujtahid , kedua, pembaruan  itu  dilakukan  diarea–tempat-tempat  ijtihad atau majal al-ijtihad–yang dibenarkan.
29 Yusuf  al-Qardawi, al-Ijtihad  al-Mu‟asir (t.tp.:  Dar  at-Tauzi  wa  an- Nasyr al-Islamiyah, 1994), 5-6. 30 ناميرغتب ىوتفلا يرغت
31 „Abd Wahhab Khallaf, Masadir at-Tasyri al-Islami fima la Nassa fih
(Kuwait: Dar al-Qalam, t.t), 8-17, Badran Abu al-„Ain Badran, Ushul al-Fiqh al-Islami (Iskandariyah: Mu‟assasah Syabab al-Jami‟ah, t.t), 471-476.
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan ijtihad menurut para hukum Islam ( fuqaha atau usuliyyun ) dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama, menguasai  bahas  Arab.  Al-Qur‟an  dan  as- Sunnah  atau  hadis  selaku  sumber  atau  dall  pokok  hukum  Islam ditulis  dengan  bahasa  Arab.  Untuk  itu  seseorang  yang  ingin melakukan  ijtihad  harus  menguasai  bahasa  Arab,  agar  mampu memahami nass atau  dalil  demi  dalil  yang  dianalisisnya  secara baik dan benar. 32 Dengan demikian pembaruan hukum Islam yang dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  memahi  bahasa  Arab,  pada hakikatnya bukanlah pembaruan.
Kedua, mengetahui  hukum-hukum  Allah  yang  ada didalam  al-Qur‟an.  Maksudnya  ia  harus  menguasai  ayat-ayat ahkam .  Ia  mampu  mengadirkan  setiap  diperlukan,  mampu menganalisisnya,  untuk  kemudian  melakukan istinbat dari tersebut  sesuai  dengan  maslah  yang  dihadapi  yang  perlu didudukan hukumnya. 33 Dalam hal ini berarti ia harus memahami nasikh mansukh dan asbab an-nuzul .
Ketiga, mengetahui  hukum-hukum  Allah  yang  ada  di dalam  as-Sunnah  atau  hadis.  Artinya  ia  harus  menguasai  hadis ahkam ,  sebagai  mudah  bagiannya  setiap  diperlukan  untuk menghindarkannya,  melakukan  analisis,  kemudian  mengambil kesimpulan  hukum  sehubungan  dengan  kasus  yang  tengah dihadapinya. 34 Untuk ini ia tentu harus memahami ilmu hadis. Keempat, menguasai  hukum-hukum  Islam  yang  di- ijma ‟- kan  oleh fuqaha‟ ,  sehingga  ia  tidak  berijtihad  yang  hasilnya kontra dengan ijma ‟. 35
32 Al-Asnawi, Nihayah al-Wusul (Beirut :  Alam al-Kutub, 1982), 551-
552.
33 Asy-Syafi‟i, ar-Risalah ,  cet.  Ke-1  (Kairo:  Matba‟ah  al-Halabi,  t.t.), 510.
34 Al-Ghazali, al-Mustasfa  min  „Ilm  usul, juz.2  (t.tp.:  Dar  al-Fikr,  t.t), 103. 35 Asy-Syaukani ,  Irsyad  al-Fukhul (Surabaya:  Salim  bin  Sa‟id,  t.  t), 251.
Kelima,  m enguasai  kaidah-kaidah ushul  al-fiqh ,  yang tiada  lain  berupa  kaidah-kaidah istinbat atau  ijtihad  yang  dapat dijadikan  alat  untuk  melakukan istinbat hukum  baik  dalam kondisi  ditemukan nass maupun  dalam  kondisi  tidak  ada nass atau  tidak  ditemukan  dalilnya  didalam  al-Qur‟an  maupun  as- Sunnah atau hadis. 36 Imam Fakhr ar-Razi menyatakan ilmu  yang paling  penting  yang  harus  dikuasi  oleh  mujtahid  adalah usul  al- fiqh . 37 Sementara  itu  al-Ghazali    menyatakan,  ilmu  ijtihad  yang paling penting ada tiga, ilmu hadis, bahasa dan usul al-fiqh .
Keenam, memahami maqasid asy-Syari‟ah . 38 Ini
merupakan  hal  yang  amat  penting.  Sebab  kemampuan  mujtahid memahami nass dan  menerapkannya  pada  kasus  yang  dihadapi sangat  tergantung  kepada  kemampuan  mujtahid  tersebut memahami maqasid asyri‟ah (tujuan  umum  pensyariatan  hukum Islam),  yang  dimaksud  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia,  yaitu  agama,  akal,  jiwa,  harta,  dan  keturunan  atau kehormatan.  Di  sinilah  metode  qiyas, istilah,  istihsan, dan  isad al-zari‟ah akan memainkan peranannya.
Itulah  persyaratan  pokok  yang  harus  dimiliki  mujtahid agar  ia  mampu  melakukan  pembaruah  hukum  Islam.  Dengan demikian  pembaruan  hukum  Islam  yang  dilakukan  oleh  mereka yang  tidak  memenuhi  kriteria  tersebut  tidaklah  dapat  dinamakan sebagai pembaruan. Ia lebih tepat dikatakan sebagai penghancuran hukum Islam. Itulah  sebabnya  kenapa  ketika  dipenghujung  pertengahan abad  ke-VI  Hijriyah  terjadi  kekacauan  dalam  berijtihad,  dimana ijtihad  dilakukan  oleh  yang  bukan  ahlinya,  para  ulama  yang  ada pada  waktu  dimaksudkan  agar  terjadi  kekacauan  dalam  hukum Islam.  Hanya  saja  antisipasi  ini  tidak  tepat.  Sebab  ibarat mengobati penyakit dengan penyakit. Hal ini berdampak negative terhadap  perkembangan  hukum  Islam  yang  pengaruhnya  sangat dirasakan sampai hari ini.
36 Zaki ad-Din Sya‟ban, Ushul al-Fiqh , cet. Ke-1 (t.tp: Matba‟ah Dar at- Ta‟lif, t.t), 326.
37 Fakhr  ad-Din  ar-Razi, al-Mahsul  fi  „Ilm  Usul  al-Fiqh ,  cek  ke-1, jilid.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 499.
38 Sy-Syatibi, al-Muwafaqat , juz.4 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t), 105-106.
Oleh  karena  pintu  ijtihad  dinyatakan  telah  ditutup  maka tidak ada yang berani lagi memasukinya. Dengan tidak ada yang berani  lagi  memasuki  pintu  ijtihad,  dunia  Islam  diselimuti  oleh kabut gelap kejumudan, kebekuan, dan secara perlahan tapi sinar hukum  Islam  mulai  pudar. Taqlid buta  dan ta‟asub  mazhab akhirnya  mencengkeram  umat  Islam.  Bukan  saja  dikalangan awam, bahkan ulama dan kyainya-pun ikut-ikutan terkena wabah yang tidak sehat itu. Dalam kondisi seperti ini tentu hukum Islam ketinggalan zaman. Pada hal  pintu  ijtihad ditutup itu maksudnya bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad. Bagi yang mampu  melakukan  lantaran  memenuhi  persyaratan  semestinya harus berani tampil kedepan.
Sesuai dengan pesatnya  perkembangan ilmu  pengetahuan dan kompleksitas kehidupan yang dihadapi umat manusia diabad modern  ini,  persyaratan  ijtihad  di  atas  belum  memadai,  perlu ditambah dengan ilmu-ilmu bantu sesuai dengan kasus dan obyek yang  dihadapi.  Dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial kemasyarakatan  misalnya  seorang  mujtihad yang  ingin melakukan  pembaruan  hukum  Islam  memahami  sosiologi, antropologi, ilmu jiwa sosial, patologi sosial, dan lain sebagainya.
Dalam  menghadap  masalah  ekonomi  misalnya,  ia  pun harus  dibekali  dengan  ilmu  yang  berhubungan  dengan  seluk- beluk perkonomian. Dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan  politik  dan  kebijakan  penguasa,  mujtihad  perlu membekali dirinya dengan ilmu  yang berhubungan dengan ingin melakukan  ijtihad  dalam  masalah  yang  berhubungan  dengan kesehatan,  ia  harus  mempunyai  bekal  ilmu  yang  berhubungan dengan  hal  tersebut.  Begitulah  seterusnya.  Dengan  cara  ini  hasil ijtihad  yang  dilakukannya  diharapkan  lebih  mendekati  kepada kebenaran.
Kalau  persyaratan  yang  cukup  banyak  itu  tidak  dapat dimiliki  oleh  seseorang  ada  dua  cara  yang  dapat  dilakukan. Pertama persyaratan  itu  dipadatkan  atau  disederhanakan. Seseorang  cukup  menguasai  ayat  dan  hadis  tertentu  yang dijadikan  obyek  ijtihad.  Hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  itu lebih  jauh  dapat  bertanya  kepada  para  ahlinya.  Misalnya  apakah ayat itu mansukh atau tidak bisa bertanya kepada ahli tafsir. Atau apakah  hadis  itu sahih atau  tidak  dapat  bertanya  kepada  ahli hadis.  Demikian  juga  ilmu-ilmu  bantu  lain  yang  sifatnya  umum tadi, tidak mesti menguasai sendiri. Tetapi cukup bertanya kepada alinya masing-masing.
Misalnya  bila  yang  menjadi  obyek  penelitiannya  itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, ia bisa bertanya kepada dokter ahli,  dan  seterusnya.  Hanya  saja,  karena  ilmu-ilmu  itu  tidak dikuasinya  sendiri  tentu  agak  merepotkan.  Sebab  setiap  ia  akan berijtihad harus bertanya kesana kemari.
Imam  asy-Syatibi  menyatakan  bahwa  ijtihad  itu  dapat dilakukan  oleh  seseorang  yang  menguasai  dua  hal. Pertama mampu  memahami maqasid  asy- syari‟ah  (tujuan  pensyari‟atan hukum  Islam)    secara  sempurna. Kedua ia  mampu  melakukan istinbat hukum  berdasarkan  pemahamannya  terhadap maqasid asy-syari‟ah tersebut.  Dalam  bagian  lain  ia  menyatakan  bahwa mujtihad  tidak  mesti  menguasai  semua  ilmu  yang  diperlukan dalam  berijtihad  dan  mempercayakan  kepada  para  ahlinya.  Ilmu nasikh-mansukh misalnya  dapat  bertanya  kepada  yang  ahli dibidang  ini.  Mengenai sahih dan  tidaknya  hadis  dapat berpedoman  dengan  penilaian  para  ahlinya.  Tentang qira ‟  at, mujtihad dapat bertanya dan mempercayakan kepada ahlinya. 39
Dalam  artikel  ini  apa  yang  disampaikan  asy-Syatibi tersebut  merupakan  syarat  ijtihad  yang  dipadatkan  atau disederhanakan.  Sebab  yang  tidak  memahami  bahasa  Arab dengan baik akan sanggup memahami maqasid asy-syari‟ah pada dalil  yang  sedang  menjadi  obyek  ijtihadnya.  Demikian  juga seseorang  yang  tidak  memahami  kaidah-kaidah usul  al-fiqh . Mampukah  dia  melakukan istinbat hukum  Islam?  Untuk  itu persyaratan penguasa bahasa Arab dan kaidah-kaidah istinbat itu mutlak diperlukan.
Memang, usuliyyun berbeda pendapat tentang persyaratan ijtihad tersebut.  Tetapi  mayoritas  buku-buku usulal-fiqh baik karya ulama-ulama terdahulu maupunn buah tangan ulama-ulama masa kini semuanya mecantumkan minimal 6 persyaratan di atas. Bahkan banyak yang mencantumkan lebih dari itu.
Hanya  Imam  asy-Syatibi  yang  menyatakan  cukup diperlukan  dua  persyaratan  untuk  melakukann  ijtihad,  yaitu mampu  memahami maqasid  asy-Syari‟ah dengan  sempurna  dan mampu  melakukan istinbat hukum  Islam  sesuai  dengan pemahamannya  terhadap maqasid  asy-Syari‟ah .  Namun,  dua syarat itu adalah syarat pokok yag dipadatkan.
39 Sy-Syatibi, al-Muwafaqat , juz.4 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t), 105-106.
Kemudian  dimana  dan  dalam  hal  apa  saja  mujtihad  itu dapat  melakukan  ijtihad  dalam  rangka  pembaruan  huku  Islam? Usuliyyun  telah  menetapkan  bahwa  ijtihad  itu  harus  dilakukan pada  lapangan  atau  tempat-tempat  yang  dibenarkan  padanya dilakukan  ijtihad  ( fi  majal  al-ijtihad ).  Untuk  itu  bagi  seseorang yang  ingin  melakukan  pembaruan  terlebih  dahulu  adakah masalah  yang  ingin  di-ijtihad-kan  itu  termasuk  kawasan  yang dibenarkan  untuk  dilakukan  ijtihad  ataukah  termasuk  kawasan yang  dibenarkan  untuk  dilakukan  ijtihad  ataukah  termasuk kawasan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan ijtihad? Apabila masalah  yang  ingin  di-ijtihad-kan  itu  termasuk  kawasan  yang dibenarkan  dilakukan  ijtihad  ia  perlu  maju.  Dan  apabila kebalikannya  maka  ia  harus  mundur  dan  mencari  lapangan  lain yang dibenarkan.
Beberapa  tempat  yang  padanya  dapat  dilakukan  ijtihad dalam  rangka  pembaruan  hukum  Islam  dapat  disimpulkan sebagai berikut: 40
Pertama, setiap  kasus  baru  yang  tidak  ada  penegasan hukumnya  dalam nass al-Qur‟an  atau  as-Sunnah  ( hadis )  dan belum  pernah  dibahas  oleh  fuqaha‟  dan  para  imam  mujthaid terdahulu. Masalah transplantasi organ tubuh manusia,
penggantian  katub  jantung  manusia  dengan  katub  jantung  babi, bank sperma, ATM semuanya termasuk kelompok ini.
Kedua, kasus  baru  yang  tidak  ada  penegasan  hukumnya dalam nass al-Qur‟an  atau  as-Sunnah  ( hadis )  dan  sudah  dikaji oleh  ijtihad  ulama-ulama  terdahulu,  tetapi  masih  terjadi  silang pendapat dan belum membawa hasil yang memuaskan.
Ketiga,  b eberapa  dalil  yang  statusnya zann  ad-dilalah baik  didalam  al-Qur‟an  maupun  as-Sunnah  ( hadis ),  yaitu beberapa  dalil  yang  mengandung  makna  keboleh  jadian  atau ihtimalat yang  terbuka  lebar  untuk  menerima  penakwilan  dan penafsiran.  Adanya  ijtihad  dalam  bentuk  penafsiran  ulang  untuk mendapatkan produk hukum yang lebih relevan dengan kemajuan zaman  pada  dalil-dalil  semacam  ini  sangat  memungkinkan  dan terbuka lebar.
40 „Abd Wahhab Khallaf, Masadir at-Tasyri al-Islami fima la Nassa fih (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t), 8-10. Badran Abu al-„Ain Badran, Ushul al-Fiqh al-Islami (Iskandariyah: Mu‟assasah Syabab al-Jami‟ah, t.t), 472-474.
Keempat, beberapa nass baik di dalam al-Qur‟an maupun as-Sunnah  ( hadis )  yang ma‟qulah  al-ma‟na (dapat  difilsafatkan atau dirasionalisasikan). Nass itu secara tegas telah menunjukan ketetapan hukum tertentu. Tetapi ketika hal itu akan diaplikasikan ketetapan hukum tertentu. Tetapi ketika hal itu akan diaplikasikan dilapangan  ternyata  fakta  di  lapangan  sudah  berubah  atau  tidak mendukung  lagi,  sehingga  apabila  terpaksa  dilakukan  secara tekstual  seperti  yang  ada  pada nass itu  tidak  sejalan  dengan
maqasid  asy-syari‟ah .  Inilah  yang  dikenal  dengan  istilah al- ijtihad  fi  tatbiq  an-nass . 41 Tindakan  Khalifah  Umar  bin  Khattab tidak memberikan bagian zakat  kepada muallaf termasuk  contoh ini.
Kelima, hukum  Islam  yang  bersifat ta‟aqquli, yaitu hukum  Islam  yang  kausalitas  hukumnya  dapat  diketahui  oleh mujtahi  baik  yang mansusah maupun  yang mustanbatah . Pendapat  yang  membenarkan  pemberian  zakat  dalam  bentuk qimah (nilai), Abu Hanifah termasuk kategori ini.
Keenam,  h asil-hasil  ijtihad  ulama  terdahulu  yang  masih diperselisihkan  ijtihad  dibidang  ini  bisa  dilakukan  dalam  bentuk benar-benar memunculkan pendapat baru yang lebih orisinal dan menjaman.  Atau  dengan  menyeleksi  dan  men -tarjih pendapat- pendapat tersebut untuk memiliki mana yang paling kuat dalilnya dan paling sesuai dengan kemaslahatan.
Imam  al-Fakhr  ar-Razi  menyatakan  bahwa  kasus  yang boleh  dilakukan  ijtihad  padanya  ialah  setiap  hukum  Islam  yang tidak  ditegaskan  oleh  dalil qat‟i .  Masalah-masalah  aqidah  dan hukum  Islam  yang  ditunjukkan  dalil qat‟i seperti  wajibnya  salat lima waktu, zakat dan masalah-masalah yang hukumnya telah di - ijma‟ -kan  oleh  ulama  tidak  dapat  dilakukan  ijtihad. 42 Abu  al- Husain al-Basri menyatakan bahwa masalah-masalah yang boleh dilakukan  ijtihad  ialah  masalah-masalah  yang  hukumnya diperselisihkan oleh para mujtahid. 43
41 صنلا قيبطت فِ داهتجلإا
42 Fakhr ad-Din ar-Razi, al-Mahsul fi „Ilm Usul al-Fiqh , cek ke-1, juz.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 39.
43 Fakhr ad-Din ar-Razi, al-Mahsul fi „Ilm Usul al-Fiqh , cek ke-1, juz.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 39.
Al-Hudari  menyebutkan  bahwa  kasus  yang  paling dilakukan  ijtihad  ialah  setiap  hukum  Islam  yang  dalilnya  tidak bersifat qat‟i .  Sedangkan  hukum  Islam  yang  diketahui  secara jelas  dari  agama  ( ma‟ulima  min  ad-din  bi  ad-darurah ) 44 yang telah disepakati oleh fuqaha‟ tidak dapat dilakukan ijtihad.
Seperti  kewajiban  salat  lima  waktu,  zakat,  dan  lain-lain. lebih  lanjut  ia  menyatakan  bahwa  selama  ijtihad  itu  dilakukan oleh  ahlinya  (memenuhi  persyaratan)  dan  dilakukan  pada tempatnya  maka  hasil  ijtihad  itu  mengikat  pelakunya  dan  boleh difatwakan untuk yang lain. 45
Imam  Al-Amidi  menegaskan  bahwa  hal-hal  yang  boleh dilakukan  ijtihad  beberapa  hukum  Islam  yang  dalilnya zanni . Hukum  Islam  bukanlah  kawasan  yang  dapat  dilakukan  ijtihad. Sebab ijtihad yang salah dalam kasus seperti itu anggap berdosa. Sedangka  masalah  yang  boleh  dilakukan  ijtihad  adalah  masalah dimana  siapa  yang  salah  dalam  berijtihad  padanya  tidak dipandang  berdosa. 46 Dr.  Adib  as-Sahih  menyatakan  bahwa  hal- hal  yang  boleh  dilakukan  ijtihad  ialah  hal-hal  yang  belum  ada penegasan hukumnya yang jelas oleh nass .
Lapangan  ijtihad  terbentang  luas,  bisa  dilakukan  pada masalah-masalah  baru  yang  tidak  ditunjukan  oleh nass hukumnya.  Hal  itu  dapat  dilakukan  lewat  metode qiyas,  istislah , dan  lain-lain. 47 Al-Ghazali  menyatakan  bahwa  yang  boleh dilakukan  ijtihad  ialah  setiap  hukum  Islam  yang  tidak berdasarkan dalil qat‟i . 48
Sementara  itu  Al-Kalbi  (Abu  al-Qasim  Muhammad  bin Ahmad  bin  Jazi  al-Maliki)  menyatakan  bahwa  hukum  Islam  itu terbagi menjadi tiga.
Pertama ,  tidak  boleh  dilakuakan  ijtihad,  karena  hal  itu sudah diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam, seperti salat lima waktu, puasa Ramadhan, dan haramnya khamar. Siapa yang menyalahinya  berdosa  berdasarkan ijma‟ dan  dihukumi kufur . Sebab  ijtihad  yang  menyalahinya  dipandang  mendustakan  Allah dan Rasul-Nya.
44 ةرورضلاب نيدلا نم ملعم
45 Al-Hudari, Usul al-Fiqh, cet. Ke-7 (t.tp.: Dar al-Fikr, 1981), 370.
46 Al-Amidi, al-Ihkam fi usul al-Ahkam , juz.4 (Beirut: Dar al-Kutub al- „Ilmiyah, t.t), 164.
47 Adib as-Salih, Tafsir an-Nusus, juz.1 (Beirut: Dar al-Jil, t.t), 80.
48 Al-Ghazali, al-Mustasfa  min  „Ilm  usul, juz.2  (t.tp.:  Dar  al-Fikr,  t.t), 103.
Kedua, hukum  Islam  yang  tidak  diketahui  secara  jelas tersebut.  Seperti  kewajiban  maskawin  dalam  nikah,  haramnya menikahi  kembali mantan isteri  yang ditalak tiga kecuali  setelah menikah  lagi,  terjadi  hubungan  suami  isteri  dan  dicerai  oleh suaminya  yang  kedua.  Hal  seperti  ini  tidak  boleh  diijtihadkan kembali.  Barang  siapa  melakukanya  dan  menyalahi  maka berdasarkan ijma‟ ia dihukumi dosa dan fasiq .
Dan ketiga ,  hukum  Islam  yang  padanya  boleh  dilakukan ijtihad,  yaitu  setiap  hukum  Islam  yang  diperselisihkan  oleh ulama. 49
Dari  beberapa  pandangan  di  atas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  kawasan  atau  lapangan  hukum  Islam  yang tidak bisa dimasuki ijtihad ialah : Pertama, hukum  Islam  yang  telah  ditegaskan  oleh  nass sahih  yang  berstatus  qat‟i  yang  tidak  menerima  penafsiran  atau pentawilan  lagi.  Bagain  waris  anak  perempuan  yang  mendapat satu  dibanding  dua  anak  laki-laki  termasuk  kategori  ini.  Oleh karena  itu  tidak  dibenarkan  dengan  pertimbangan maslahat dan atas nama pembaruan hal tersebut diijtihadi untuk diubah. Dalam hal ini berlaku kaidah la ijtihada fi muqabala an-nass , 50 ijtihad itu tidak dapat dibenarkan atau gugur bila berhadapan dengan nass .
Kedua, beberapa  dalil  yang  statusnya qat‟i  ad-dalalah .
Kalau pada nomor satu tekanannya pada produk hukumnya, maka pada nomor dua ini tekanannya pada dalilnya atau nass -nya. Nass semacam ini tidak dapat dilakukan padanya ijtihad dalam arti al- ijtihad fi  fiqh  an-nass atau istinbat  al-hakam 51 (menggali  hukum yang  ditunjukkannya).  Tetapi  bisa  dilakukan  ijtihad  dengan pengertian al-ijtah  fi  tatbiq  an-nass (bagaimana  seharusnya produk  hukum  yang  ditunjukkan  oleh  nas  itu  diterapkan dilapangan).  Inilah  yang  dalam ushul  al-fiqh dikenal  dnegan tahqiq al-mannat 52 . Tindakan khalifah usman tentang onta hilang harus  ditangkap  dan  diserahkan  kepada  khalifah  termasuk kategori ini.
49 Al-Kalbi, Taqrib  al-Wusul  ila  „Ilm  al-Ushul ,  Tahqiq  Dr.  Asy- Syanqiti, (Cairo : Maktabah Ibn Taymiyah, 1414 H), 439-441.
50 سانلا ةلباقم فِ داهتجا لَ
51 ةرشلا ماكحلْا طابنتسا وأ صنلا وقف فِ داهتجلَا
52 طانلدا قيقتح
Ketiga, hukum Islam yang diketahu secara jelas dari ajran agam  Islam  ( ma  ulima  min  ad-din  bi  ad-darurah ) 53 ,  seperti kewajiban shalat  lima waktu,  puasa ramadhan, zakat,  ibdah haji, birul  walidain,  keharaman  mencuri,  zinnah,  minum-minuman keras,  riba,  dan  lail-lain.  kesemuanya  ini  tidak  dapat  dilakukan ijtihad untuk mengubah status hukum masing-masing.
Keempat, hukum  Islam  yang  bersifat ta‟abudi (hukum islam  yang  kausalitas  atau  illat  hukumnya  tidak  dapat  dideteksi oleh mujtahdi )  diaman  hanya  Allah  yang  mengetahuinya.
Misalnya  kurban  atau  aqiqah  mesti  dilakukan  dalam  bentuk menyembeli  binantang  ternak.  Dalam  hal  ini  seperti  ini  tidak dapat dilakukan ijitihad untuk mengubah pelaksanaan aqiqah atau kurban dalam bentuk lain, misalnya diganti dengan uang.
Kelima, hukum  Islam  yang  telah  terjadi ijma‟ atau consensus dikalangan  ulama  yang  diketahui  secara  jesal  dari ajaran agama Islam, menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain menyatakan, kalau yang diijma‟kan itu merupakan ( ma ulima min ad-din  bi  ad-darurah ) 54 ,  maka  sudah  termasuk  nomor  tiga.  dan jika  yang  diijma‟kan  itu  berupa  masalah ijtihadiah maka  bisa dilakukan ijtihad baru. Namun dicatat untuk terjadi ijma‟ “dalam kasus kedua amat sulit.  Untuk itu pembaruan hukum  Islam  yang dilakukan  oleh  yang  bukan  ahlinya  atau  dilakukan  oleh  ahlinya tetapi  tidak  dalam  kawasan  yang  dibenarkan  secara  tegas  dapat dikatakan bukan pembaruan hukum Islam. Hal seperti itu justeru akan memporak-prarandakan bangunan hukum Islam.
53 ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام
54 ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام

## D. Reorientasi  Maslahah  Mursalah  Al-Ghazali  dengan Upaya Pembaruan Hukum Islam
Kata  relevansi  berarti  dari  bahasa  inggris relevance yang secara  etimologis  berarti  “keperluan,  hubungan,  penelitian, sangkut  paut”. 55 Didalam  bahasa  Indonesia,  kata  relevansi mengandung  arti  “hubungan  atau  kaitan”.  Sedangkan  relevan berarti  “kaitan  mengait,  bersangkut  paut,  berguna  secara langsung”. 56 Yang  dimaksud  dengan  relevansi  dalam  artikel  ini ialah  hubungan  dan  kegunaan  secara  langsung  pemikiran  al- Ghazali  tentang maslahah  mursalah dengan  upaya  pembaruan hukum Islam.
Di  atas  telah  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pembaruan hukum Islam dalam kajian ini adalah pembaruan yang dilakukan  melalui  ijtihad  sebagaimana  kriteria  dan  aturan  yang dilakukan  melalui  ijtihad  sebagaimana  kriteria  dan  aturannya telah disebutkan.
Pelaku  pembaruan  itu  mesti  mereka  yang  memiliki kualifikasi mujtahid, dan ijtihad yang dilakukannya dalam rangka pembaruan  tersebut  mesti  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  yang telah  digariskan,  yaitu  di  tempat-tempat  atau  kawasan  yang padanya  dibenarkan  untuk  dilakukan  ijtihad.  Dalam  berijtihad banyak  metodologi  yang  dapat  dilakukan.  Bisa  melalui qiyas , istihsan , sad  az-zari‟ah dan  sebagaimananya.  Hal  ini  tergantung kondisinya, mana menurut  analisis matang mujtahid  yang paling tepat dipakai dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi itu.
Dalam  menghadapi  kasus  baru  yang  belum  ada penegasannya dalam nass (teks) al-Qur‟an dan as-Sunnah ( hadis ), khususnya  masalah-masalah  kemasyarakatan  yang  banyak menyangkut  kepentingan  umum,  kalau  dimenengok  kembali ihwal ijtihad yang banyak dilakukan oleh para sahabat, tab‟in dan al-a‟immah  al-mujtahidun rasanya  tidak  berlebihan  kalau dikatakan bahwa diantara sekian metode terdebut, metode istislah nampaknya yang paling dominan.
55 John M. Echols dan Hasan Shadly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1978), 475.
56 Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  cet.  Ke-7,  edisi  ke-2 (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 830.
Demikian  juga  perkembangan  yang  tengah  terjadi dikalangan  pakar  hukum  Islam,  nampaknya  dalam  upaya memecahkan masalah-masalah baru yang terjadi ditengah-tengah masyarakat  ada trend baru,  dimana  mereka  cenderung melakukannya  lewat  pendekatan maqasid asy-syari‟ah ,  bukan pendekatan kebahasaan.
Hal  ini  artinya  mereka  lebih  banyak  mempergunakan metode istislah dari pada yang lain, kenapa hal ini terjadi? hal ini terjadi karena dua alasan, pertama , pengembangan hukum  Islam lewat pendekatan maqasid tidak memerlukan penguasaan bahasa
Arab  yang  maksimal  sebagaimana  apabila  hal  itu  dilakukan pendekatan  kebahasaan.  Jadi  salah  satu  syarat  ijtihad  dalam bentuk penguasaan bahasa Arab disini bisa diminimalkan, kedua (ini  yang  lebih  dominan),  kasus  baru  belum  pernah  terjadi  pada saat wahyu masih turun.
Wahyu  sama  sekali  dicari  persamaanya  dalam  al-Qur‟an atau as-Sunnah ( hadis ). Atau dengan bahasa yang sejalan dengan topi  yang  diteliti  ini  ( maslahah  mursalah ), maslahat  atau kemaslahatan  yang  ditemukan  dilapangan  yang  belum  pernah terjadi  pada  saat  wahyu  masih  turun.  Wahyu  sama  sekali  tidak menyinggungnya,  sehingga  model  dan  tipologinya  tidak  bisa dicari persamaannya dalam al-Qur‟an atau as-Sunnah ( hadis ). Atau  dengan  bahasa  yang  sejalan  dengan  topik  yang diteliti  ini  ( maslahah  mursalah ),  maslahat  atau  kemaslahatan yang  ditemukan  dilapangan  yang  sejalan  dengan  jenis  tindakan syara ‟ atau penetapan hukum Islam ( mulaimah li-jinsi tasarrufat asy-syar‟iyyah ) 57 ,  itu  tidak  ada  dalil  khusus  atau  tertentu  yang menunjukannya.
Pemecahan  kasus  semacam  ini,  tentu  tidak  dapat ditempuh  melalui  metode qiyas. Juga  tidak bisa  dengan  metode- metode  yang  lain.  Metode  yang  pas  dan  tepat  yang  harus dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  semacam  itu  adalah istilah . Al-Ghazali mempunyai pandangan yang cukup mendalam tentang maslahah  mursalah .  Ia  telah  membalasnya  secara  detail berikut percontohan-percontohannya.
Mana yang dapat dibenarkan mana yang tidak. Mana yang masih  bisa  ditolerir  dan  mana  yang  harus  ditolak.  Mana  yang disepakati dan mana yang diperselisihkan.
Dengan  metode istislah, telah  berusaha  mengajar bagaimana  seharusnya  metode  itu  dipergunakan  pada  saat menghadapi  persoalan  kehidupan.  Nampaknya  ia  sangat mumpuni  dibidang  ini.  Selaku  tokoh usuliyyin mazhab  Syafi‟i tidak berlebihan kalau di katakan tidak ada duanya.
Al-Ghazali  mempergunakan istislah sebagia  metode istinbat hukum  Islam  dan  menjadikan maslahah  mursalah sebagai  indikasi  positif  pertimbangan  penetapan  hukum  Islam, merupakan tokoh  modern ( tawassut ). Tidak kaku seperti mereka yang  sama  sekali  menolaknya,  tidak  begitu  sering  sebagaimana kalang Maliki, tidak pula begitu berani seperti at-Tufi, ini sangat menarik.
Untuk  itu  dalam  rangka  pembaruan  hukum  Islam, pandangan  al-Ghazali  tentang maslahah  mursalah inilah  yang banyak  dapat  menyelesaikan  persoalan  hukum  Islam  akan dihadapi  masyarakat.  Sebab  dalam  kondisi  banyak  masalah  baru yang  muncul  yang  perlu  segera  diselesaikan,  umat  akan  banyak mengalami  kesulitan  kalau  mengikuti  pandangan  yang  tidak membenarkan maslahah  mursalah dijadikan  dalil  untuk mengambil  pertimbangan  dalam  menetapkan  hukum  Islam. Apabila pandangan ini yang diikuti maka akan banyak ditemukan adanya  masalah  baru  yang  tidak  dapat  didudukkan  status hukumnya  sepanjang  kajian  hukum  Islam.  Dengan  cara  ini  jelas Islam akan ketinggalan zaman.
Demikian juga apabila mengikuti  pandangan  yang terlalu maju  sebagaimana  diwakilkan  oleh  at-Tufi,  atau  dalam menentukan    maslahat  atau  kemaslahatan  itu  terlalu  bebas,  tidak terkait  dengan  aturan-aturan  yang  mengendalikannya.  Hal semacam  ini  bisa  berpengaruh negatif ,  bahkan  membahayakan dan mengancam eksistensi hukum Islam.
Sebab  pendapat  semacam  ini  akan  menumbuh  suburkan pembaru-pembaru  yang  dengan  dalih  pembaruan  dan  atas  nama kemaslahatan  berani  merobak  hukum-hukum  Islam  yang  sudah pasti  yang  tidak  mungkin  diubah  lagi.  Atau  dengan  dalih pembaruan dan kemajuan berani melanggar nass qat‟i yang sarih (teks  hukum  dalam  al-Qur‟an  atau  as-Sunnah  dan  hadis  yang pengertiannya betsifat pasti yang tegas dan jelas).
Memberikan  hal  ini  jelas  akan  berbahaya.  Bukan  saja akan  mengancam  eksistensi  hukum  Islam,  tetapi  juga  akan menimbulkan kekacauan dibidang hukum.
Maslahah  mursalah perlu  digalakan,  tetapi  untuk  kehati- hatian,  perlu  mengambil  jalan  tengah,  yaitu  pandangan  al- Ghazali.  Kenapa maslahah  mursalah harus  digalakan?  Sebab tujuan  inti  penyariatan  hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan  ( jalbi  maslih  al-Ibad ) 58 ,  baik  didunia  maupun  di akhirat.  Inilah karakter yang paling menonjol  yang melekat  pada hukum Islam.
Dari  prinsip  dasar  bahwa  tujuan  umum  penyariatan hukum  islam  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  inilah maka  muncul  beberapa  metodologi  ijtihad  atau istinbad yang kesemuanya  mengfacu  dan  bertumpu  kepada  kemaslahatan, seperti qiyas, istislah, istihan, sad az-zari‟ah, dan istishab .
Sebagaimana  halnya  pensyari‟atan  hukum  Islam  tidak bisa  dipisahkan  dari  kemaslahatan,  demikin  juga  masalah kehidupan  umat  manusia  di  dunia  ini  tidak  mungkin  terlepaskan dari  kemaslahatan  tersebut.  Kemaslahatan  umat  manusia  tidak sama  dan  banyak  ragam  serta  variasinya,  disamping  itu kemaslahatan  umat  selalu  berkembang  dan  berbuah-buah  sesuai dengan kemajuan zaman.
Untuk  itu  perlu  ada  ukuran,  batasan,  dan  kreteria  dan hukum  Islam  harus  sanggup  menjawabnya.  Jawaban  itu  antara lain  dapat  diberikan  dengan  menjadikan maslahah  mursalah sebagai dalil atu pertimbangan dalam menjadikan istislah sebagai
metode istinbat hukum  Islam  sebagaimana  seluk-seluk  dan ihwalnya telah dipaparkan al-Ghazali.
Berdasarkan  pertimbangan maslahah  mursalah ,  banyak permasalahan baru yang hukumnya belum menjelaskan al-Qur‟an dan as-Sunnah serta belum terpecahkan oleh dalil-dalil yang lain, akan dapat diketahui hukumnya.
58 لحاصلدا بلج دابعلا
Sebagai contoh misalnya berdasarkan maslahah mursalah pemerintah  dapat  menetapkan  mata  uang,  pajak  harta,  restribusi perpakiran,  harga  resmi,  pendistribusian  sembako,  pemberian kredit kepada usaha kecil, pemotongan gaji pegawai negeri untuk mengatasi  krisis  moneter,  penghapus  SPP,  pengaturan  letak bangunan tempat-tempat ibadah, mencopot penjabat yang berbau Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  yang  menyalahi  prinsip ahliyah (tidak  professional),  mengatur  bahkan  melarang mahasiswa  untuk  berdemontrasi,  membuat  undang-undang kepartaian, membatasi pendirian partai, membuat undang-undang pemilu, membatasi kekuasaan presiden, likuidasi bank bermasalah,  rekapitalisasi  bank,  kode  etik  jurnalistik,  aturan berkampanye,  sanksi  berat  bagi  penjabat  yang  ber-KKN, pengaturan pendirian rumah ibadat, pasar, tempat-tempat hiburan, lapangan  golf,  perumahan,  daerah-daerah  industri,  pertanian, pendirian  yayasan  dan  lembaga-lembaga  pendidikan  dan  lain- lain, mengatur hari dan jam kerja, dan masih banyak lagi.
Tegasan  dengan  menggalakan  metode istislah akan banyak  masalah  baru  yang  dapat  dipecahkan.  Dngan  banyak masalah  baru  yang  dapat  muncul  produk  hukum  yang  baru. Dengan  banyak  produk  hukum  Islam  baru  yang  dapat dimasyarakatkan  hukum  Islam  akan  tetap  eksis.  Dan  dengan adanya  jawaban  Islam  terhadap  setiap  kasus  baru  yang  muncul, hukum  Islam  akan  selalu up  to  date ,  sesuai  dan  mengikuti perkembangan  zaman.  Dan  dengan  demikian,  tujuan  pokok hukum  Islam  yang  dimaksudkan  untuk    mewujudkan kemaslahatan  bagi  umat  sejalan  dengan  misi  Islam  yang “ rahmatan lil-„alamin ” akan dapat diwujudkan

## E. Penutup
Kesimpulan  dalam  arikel  ini  adalah maslahah  mursalah atau istislah menurut  al-Ghazali  dapat  dijadikan  dalil  ( hujjah ) penetapan hukum Islam dengan ketentuan:
1) Maslahat  itu  sejalan  dengan  tindakan syara‟ , mula‟imah
litasarufat asy-syar‟ 59
2) Tidak berlawanan dengan al-Qur‟an, as-Sunnah ataupun ijma‟
3) Menempati level daruriyat atau hajiyat yang setingkat dengan daruriyat
4) Berstatus qat‟i atau zann yang mendekati qat‟i
5) Dalam  kasus  tertentu  diperlukan  persyaratan qat‟iyah , daruriyat ,  dan kulliyat ,  seperti  kasus  tawanan  muslim  yang dijadikan perisai oleh musuh dan sejenisnya.
Ketentuan  1  dan  2  sama  dengan  asy-Syatibi,  selebihnya tidak.  Bagi  at-Tufi,  karena  tidak  mengenal  istilah maslahah mursalah, otomatis tidak ada persyaratan sebagaimana
diungkapkan al-Ghazali. Maslahah mursalah menurut al-Ghazali tidak  merupakan  dalil  yang  berdiri  sendiri  yang  terlepas  dari  al- Qur‟an,  as-Sunnah, ijma‟ .  Dengan  demikian,  bagi  al-Ghazali istislah lebih  tetap  dipandang  sebagai  metode istinbath hukum
Islam, bukan dalil sumber hukum Islam.
Di sini al-Ghazali berbeda dengan asy-Syatibi dan at-Tufi. Asy-Syatibi  sebagai  tokoh ushuliyyin yang  mewakili  mazhab Maliki memandang maslahah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri.  sementara  itu,  menurut  at-Tufi  dari  mazhab  Hanbali, maslahat (bukan maslahah  mursalah )  dipandang  sebagai  dalil hukum Islam yang berdiri sendiri dan dapat men- takhsisi nass .
Al-Ghazali  tidak  secara  tegas  menyatakan  bahwa maslahah  mursalah hanya  berlaku  pada  muamalah/adat,  tidak pada  ibadat,  sebagaimana  penegasan  asy-Syatibi  dan  at-Tufi. Berdasarkan  semua  percontohan maslahah  mursalah yang diungkapkannya  dalam  keempat  kitabnya  ( al-mankhul,  asas  al- qiyas,  syifa‟  al-galil  dan  mustasfa )  al-Ghazali  juga  berpendirian bahwa maslahah  mursalah tidak  berlaku  pada  ibadat.  Semua percontohan yang disajikan itu diluar masalah ibadat.
Pertama , memiliki semangatnya sebagai tokoh pembaruan hukum  Islam  yang  luar  biasa.  Mayoritas  Syafi‟iyah  dikenal sebagai  kelompok  yang  tidak  menerima maslahah  mursalah . Akan  tetapi,  al-Ghazali  yang  muncul  ditengah-tengah  mereka berani  tampil  memproklamirkan  dirinya  secara  tegas  menerima maslahah  mursalah .  Bahkan  Imam  Syafi‟i  (w.204  H)  sendiri tidak  secara  jelas  menyebutkannya  sebagai  salah  satu  metode istinbath dalam  risalah-nya,  sehingga  ada  dua  riwayat  tentang Imam  Syafi‟i.  Sebagian  riwayat  menolak  dan  riwayat  lain menerima.
Oleh  karena  Imam  Syafi‟i  menolak  mentah-mentah istihsan dan  maslahah  mursalah  itu  dekat  dengan istihsan ,  maka sebagian  besar  ulama  mengambil  kesimpulan  bahwa  imam Syafi‟i  menolak maslahah  mursalah .  Dalam  kondisi  seperti  itu, al-Ghazali  tampil  dengan  menunjukkan  beberapa  hasil  ijtihad Imam  Syafi‟i  yang  berdasarkan maslahah  mursalah .  Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan al-Ghazali ini luar biasa yang dapat  dijadikan  motivasi  bagi  para  pakar  hukum  Islam  untuk berani  melakukan  pembaruan  hukum  Islam  sebagaimana dicontohkan al-Ghazali.
Kedua, pembaruan  hukum  Islam  mesti  dilakukan  dengan tetap  mengindahkan  rambu-rambu.  Pelakunya  harus  memenuhi kualifikasi sebagai faqih mujtahid . Cara kerja dan metodenya pun harus  mengikuti  aturan  dan  metode  yang  sudah  baku  dan  diakui kebenarannya  oleh  para  pakar  hukum  Islam  ( fuqahah dan usuliyyun ).  Dalam  menghadapi  masalah  baru  yang  timbul ditengah  masyarakat, istislah merupakan  metode istinbath yang paling  tepat.  Ini  telah  teruji  dan  terbukti  keunggulannya.  Sekian banyak  ijtihad  para  sahabat, tabi‟in dan al-a‟immah  al- mujtahidun pada saat  terjadi kasus  baru bila  diteliti,  yang paling dominan ditempuh lewat metode istislah .
Untuk  ini  al-Ghazali  telah  membahas  begitu  dalam  dan detail tentang maslahah mursalah dengan beberapa percontohan.
Dari kalangan mazhab mana pun belum ditemukan seorang tokoh usul al-fiqh yang membahas maslahah mursalah secara luas dan mendetail  seperti  yang  dilakukan  al-Ghazali.  Dengan  demikian, bagi  yang  ingin  melakukan  pembaruan  hukum  Islam  dapat mempergunakan istislah sebagai  metodenya  yang  segala ihwalnya telah dibahas secara rinci oleh al-Ghazali tersebut.
Ketiga, pandangan  al-Ghazali  yang  moderat  ( tasawwut ) antara mereka yang sama sekali tidak mempergunakan maslahah mursalah , seperti mazhab Zahiri, Syi‟i, mayoritas Syafi‟iyah dan sebagian  Malikiyah,  dengan  mereka  yang  agak  longgar  seperti asy-Syatibi  dan  yang  begitu  berani  seperti  at-Tufi.  Al-Ghazali membenarkan istislah untuk  dijadikan  metode istinbath ,  tetapi dengan  syarat-syarat  yang  dapat  mengendalikan  pelaku pembaruan  hukum  Islam  untuk  berhati-hati,  agar  tidak menyimpang  dari  prinsip-prinsip  dasar  kebenaran  dan  keadailan hukum  Islam,  sehingga  pembaruan  hukum  Islam  yang dilakukannya  bukan  saja  lebih  mendekati  pada  kebenaran,  tetapi juga akan benar-benar membawa maslahat bagi umat manusia. Dengan mengikuti pandangan al-Ghazali yang menjadikan  maslahah  mursalah  sebagai  dalil  penetapan  hukum Islam,  akan  hanya  masalah  baru  yang  dihadapi  oleh  umat  yang status  hukumnya belum  ditunjukkan oleh nass  al-Qur‟an dan  as- Sunnah,  dapat  diketahui  dan  ditetapkan  hukumnya.  Hal  ini sejalan  dengan  upaya  pembaruan  hukum  Islam  yang  akhir-akhir ini  terus  digalakkan.  Dengan  banyak  permasalahan  baru  yang dapat  diketahui  dan  ditetapkan  hukumnya  melalui maslahah mursalah diharapkan hukum Islam akan tetap eksis dan selalu up to  date, sesuai  dengan  tuntutan  kemajuan  zaman. 60 Oleh  karena itu,  dalam  artikel  ini  diupayakan  dan  disosalisasikan  guna mendorong  perkembangan  hukum  Islam  di  masa  datang  kea  rah yang lebih baik dalam rangka „izza al-Islam wa al-muslimin .

## Daftar Pustaka
Al-Albani, Silsilah  al-Ahadis  as-Sahihah, Beirut:  al-Maktab  al- Islami, 1972. Al-Amidi, al-Ihkam fi usul al-Ahkam , juz.4, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, t.t.
Al-Asnawi, Nihayah al-Wusul, Beirut : Alam al-Kutub, 1982.
Al-Ghazali, al-Mustasfa min „Ilm usul, juz.2, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t. Al-Hammam,  Al-Kamal  ibn, at-Tahrir ,  Juz.4,  t.tp  :  Dar  al-Fikr,
t.t.
Al-Hasyimi,  Sayyid  Ahmad, Muhtar  al-Ahadis  an-Nabawiyyah , cet. Ke-12, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Al-Hudari, Usul al-Fiqh, cet. Ke-7, t.tp.: Dar al-Fikr, 1981. Al-Kalbi, Taqrib  al-Wusul  ila  „Ilm  al-Ushul ,  Tahqiq  Dr.  Asy- Syanqiti, Cairo : Maktabah Ibn Taymiyah, 1414 H.
Al-Minawi, faid al-Qadir, juz.2, Cairo: Maktabah at-Tijariyah al-
Kubra, 1938.
Al-Qardawi, Yusuf, al-Ijtihad al-Mu‟asir, t.tp. : Dar at-Tauzi‟ wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
Ar-Razi, Fakhr ad-Din, al-Mahsul fi „Ilm Usul al-Fiqh , cek ke-1, jilid.2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
As-Salih, Adib, Tafsir an-Nusus, juz.1, Beirut: Dar al-Jil, t.t. As-San‟Ani, Subul as-Salam, t.tp : Dar al-Fikr, t.t. Asy-Syafi‟i, ar-Risalah , cet. Ke-1, Kairo: Matba‟ah al-Halabi, t.t. Asy-Syaukani , Irsyad al-Fukhul, Surabaya: Salim bin Sa‟id, t.t.
Asy-Syirazi, al-Luma‟  fi  Ushul  al-Fiqh, Semarang  :Toha  Putra,
t.t.
Badran,  Badran  Abu  al-„Ain, Ushul  al-Fiqh  al-Islami,
Iskandariyah: Mu‟assasah Syabab al-Jami‟ah, t.t.
Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz.2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, juz.2, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet. Ke-7, edisi ke-
2, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
Echols,  John  M.  dan  Hasan  Shadly, Kamus  Inggris  Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1978.
Fakhr  ad-Din  ar-Razi, al-Mahsul  fi  „Ilm  Usul  al-Fiqh ,  cek  ke-1, juz.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 39.
Hanbal, Ibn, al-Musnad, juz.2, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
Hassan,  Husain  Hamid, Nazariyyat  al-Maslahah  fi  al-Fiqh  al- Islami, t.tp : Dar al-Nahdah al-„Arabiyyah, 1971. Khallaf,  „Abd  Wahhab, Masadir  at-Tasyri  al-Islami  fima  la
Nassa fih, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
Musa, Yusif, Tarikh al-Fiqh al-Islam , t.tp.: Dar al-Ma‟rifah, t.t. Sa‟ad,  Bustami  Muhammad, Mafhum  Tajdid  ad-Din, Kuwait  :
Dar ad-Da‟wah, t.t. Sy-Syatibi, al-Muwafaqat , juz.4, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.
Zaki  ad-Din  Sya‟ban, Ushul  al-Fiqh ,  cet.  Ke-1,  t.tp:  Matba‟ah Dar at-Ta‟lif, t.t.