Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## CONCEPT OF RETRACTABLE CONSENT IN MINISTER OF EDUCATION’S REGULATION REGARDING SEXUAL VIOLENCE ON CAMPUS
KONSEP RETRACTABLE CONSENT
DALAM PERMENDIKBUD PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS 
Adi Lazuardi 1 , Muhammad Akbar Pribadi 2
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri 1
Jl. Kramat Raya No. 132, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
* e-mail: adilazuardi88@gmail.com Badan Riset dan Inovasi Nasional 2
Jl. M.H. Thamrin No.8, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta e-mail: muh.akbar.pribadi@gmail.com

## Abstract
The  Regulation  of  Minister  of  Education,  Culture,  Research  and  Technology (Permendikbud) 30/2021 is a response to the high level of sexual violence case perpetrated by individuals in universities in Indonesia. The existence of a victim's consent instrument in Permendikbud  30/2021  as  a  differentiator  between  sexual  violence  and  a  consensual relationship is a new thing in legal regulation in Indonesia. This research aims to explain the concept of retractable consent and its application in Permendikbud 30/2021. This study uses  a  descriptive  analysis  method  to  data  sources  on  regulations  that  are  considered relevant  to  the  agreement  of  the  parties  in  general,  and  regulations  related  to  sexual violence in particular. The results show that retractable consent in cases of sexual violence is  the  consent  of  one  of  the  parties  involved  in  sexual  activities  that  can  be  withdrawn  or canceled at any time, even when sexual activity has started. In this concept, the agreement has the nature of  sustainability. Permendikbud 30/2021  regulates the invalidity of  consent with certain conditions, so that the consent given by one of the parties in a sexual activity can  be  considered  legally  invalid.  According  to  Permendikbud  30/2021  victims  of  sexual violence who apply personal consent retraction (cancellation or withdrawal of consent for personal reasons) should also be included in the victim category
Keywords: Consent; Higher Education; Ministerial Regulation; Sexual Violence.

## Abstrak
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021  (Permendikbud  30/2021)  merupakan  respon  atas  tingginya  kasus  kekerasan  seksual yang  dilakukan  oleh  oknum  di  lingkungan  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Instrumen persetujuan  Korban  (consent)  dalam  Permendikbud  30/2021  sebagai  pembeda  antara kekerasan seksual dengan hubungan konsensual merupakan hal baru dalam regulasi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep retractable consent (persetujuan yang  dapat  ditarik)  dan  penerapannya  di  dalam  Permendikbud  30/2021.  Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  deskriptif  terhadap  sumber  data  yang  dianggap  relevan dengan  persetujuan  para  pihak  secara  umum,  dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan
 Naskah diterima: 24 Februari 2022, direvisi: 29 Mei 2022, disetujui untuk terbit: 27 Juni 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.464
kekerasan seksual secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retractable consent dalam  kasus  kekerasan  seksual  adalah  persetujuan  dari  salah  satu  pihak  yang  terlibat  di dalam  kegiatan  seksual  dapat  ditarik  atau  dibatalkan  kapan  saja,  bahkan  ketika  kegiatan seksual  telah  dimulai.  Di  dalam  konsep  ini,  persetujuan  memiliki  sifat  keberlanjutan. Permendikbud  30/2021  mengatur  mengenai  tidak  sahnya  persetujuan  dengan  beberapa persyaratan  tertentu.  Sehingga,  persetujuan  yang  diberikan  oleh  salah  satu  pihak  dapat dianggap  tidak sah  secara  hukum. Selain itu, korban kekerasan  seksual  yang menerapkan pembatalan  atau  penarikan  persetujuan  dengan  alasan  pribadi  seharusnya  juga  termasuk ke dalam kategori korban.
Kata Kunci: Consent; Kekerasan Seksual; Peraturan Menteri; Perguruan Tinggi.

## PENDAHULUAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  RI (Kemendikbudristek)  melakukan  survei mengenai
kekerasan seksual di lingkungan  perguruan  tinggi  pada  tahun 2020. Hasilnya adalah sebanyak 77 persen dosen  mengakui  bahwa  ada  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  lingkungan perguruan  tinggi.  Sayangnya,  hanya  37 persen  dari  mereka  yang  melaporkan kasus  yang  diketahuinya  kepada  pihak kampus (Kompas.com, 2021).
Sifat  dasar  dari  kasus  kekerasan seksual  adalah  sulit  untuk  dilaporkan  dan dibuktikan, namun memiliki efek berkepanjangan  kepada  Korban.  Menurut riset  Nama  Baik  Kampus  yang  diinisiasi oleh  Tirto,  Vice  Indonesia  dan The Jakarta Post , hanya kurang dari 20 persen korban yang melakukan pelaporan tentang kekerasan  seksual yang  dialaminya.
Penyebab dari kecilnya jumlah pelapor ini antara lain karena malu untuk membicarakan  kejadian  tersebut,  dan segan  karena  pelaku  umumnya  adalah dosen  atau  pejabat  kampus  lain  yang memiliki  nama  besar  di  lingkungan perguruan  tinggi  tersebut.  Sehingga, Korban menganggap bahwa pihak
kampus  pasti  akan  mendukung  dosen tersebut (Tirto.id, 2021).
Salah  satu  hal  yang  menyebabkan fenomena  ini  adalah  posisi  Korban  yang mayoritas berjenis kelamin wanita. Secara budaya,  kedudukan  wanita  di  dalam masyarakat  seringkali  dianggap  lebih lemah  daripada  laki-laki.  Akibatnya, wanita memiliki otoritas yang lebih kecil. Kelemahan inilah yang kemudian dieksploitasi  oleh  para  pelaku  kekerasan seksual  yang  umumnya  laki-laki  yang memiliki  relasi  kuasa  lebih  tinggi.  Proses penegakan hukum pun masih sering tidak berpihak  kepada  wanita  sebagai  korban (Zainal, 2015).
Faktor  lain  yang  turut  mendukung banyak  terjadinya  kekerasan  seksual  di lingkungan kampus adalah eksisnya sikap permisif, serta adanya normalisasi terhadap  kekerasan  seksual.  Hal  ini  telah dirumuskan oleh Emilie Buchwald sebagai rape culture atau budaya pemerkosaan. Di dalam budaya pemerkosaan, serangan terhadap fisik dan emosional
terhadap perempuan dibenarkan  dan  dianggap  sebagai  norma. Dalam  budaya  pemerkosaan,  baik  laki- laki  maupun  perempuan  menganggap bahwa  kekerasan  seksual  adalah  fakta yang  tidak  bisa  dihindari.  Padahal,  hal
tersebut  sebenarnya  adalah  ekspresi  dari nilai-nilai  dan  sikap  yang  dapat  berubah (Sitorus, 2019).
Perubahan norma sosial yang memberikan  kesempatan  bagi  wanita untuk menyetarakan diri dengan laki-laki, menyebabkan  banyaknya  ruang  untuk melakukan pelecehan seksual yang didapatkan  untuk  menegaskan  laki-laki sebagai  pihak yang  lebih  superior (Collier, 1995). Bahkan, wanita seringkali tidak  sadar  dirinya  mengalami  pelecehan seksual.  Hal  ini  terjadi  di  antaranya karena  adanya budaya  yang permisif atau mendukung dari lingkungan, serta ketidaktahuan  mengenai  definisi  dari pelecehan seksual itu sendiri.
Dalam  perspektif  feminisme,  budaya kampus  yang  cenderung  patriarkis  juga menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan seksual  dan  membuat  korban  tidak berdaya. Budaya patriarkis juga menyebabkan  adanya  pemisahan  antara ranah  publik  dan  ranah  privat  yang membuat  perempuan  tertindas.  Ranah publik  lebih  tinggi  tingkatannya  dari ranah  privat,  sehingga  ini  menjadi  awal dari  berlakunya  sistem  patriarki  yang akhirnya menyebabkan perempuan berada pada  posisi  yang  tidak  menguntungkan. (Arivia, 2018)
Kesulitan  yang  juga  dialami  oleh Korban  adalah  pengumpulan  bukti-bukti. Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dinyatakan sebagai  alat  bukti  yang  dianggap  sah adalah  keterangan  dari  saksi,  keterangan dari  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa.  KUHAP  juga  mengatur  bahwa keterangan  saksi  saja  tidak  mencukupi
untuk  memenuhi  bukti.  Sehingga,  perlu pendampingan  yang  intensif  kepada korban  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti yang dapat memberatkan Pelaku.
Selain  itu,  apabila  semakin  banyak kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di perguruan  tinggi,  maka  tentu  akan berdampak  secara  langsung  atau  tidak langsung  kepada  kurang  optimalnya penyelenggaraan  Tridharma  Perguruan Tinggi.  Selain  itu,  kejadian-kejadian  ini tentu akan menurunkan kualitas pendidikan  tinggi  ( Peraturan  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  No.  30  Tahun  2021  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi , 2021).
Beberapa penelitian bahkan ditemukan  bahwa  ada  beberapa  institusi perguruan  tinggi  yang  malah  mendukung secara tidak langsung terjadinya kekerasan seksual tersebut. Hal ini terjadi melalui  kekerasan  fisik,  pemaksaan, pelecehan ataupun pembungkaman terhadap  korban.  Ketimpangan  antar gender juga seringkali dilestarikan melalui kurikulum, diskusi atau perdebatan  di  dalam  kelas  (Soejoeti  & Susanti, 2020).
Selain itu, di dalam dunia pendidikan tinggi  di  Indonesia,  perguruan  tinggi memiliki  sistem  yang  bersifat  otonom. Sehingga, permasalahan di kampus terkait kemahasiswaan,  kedisiplinan  dan  etika diserahkan  ke  otoritas  kampus  masing- masing.  Sampai  tahun  2020  belum  ada regulasi  yang  berlingkup  nasional  yang mengatur secara khusus untuk menangani kasus  kekerasan  seksual  yang  berulang
kali terjadi di lingkungan perguruan tinggi
(Tirto.id, 2021). Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Kemendikbudristek  pun  mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset  dan Teknologi  No. 30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud  30/2021)  pada  tanggal  31
Agustus 2021. Tujuan dari diterbitkannya regulasi ini adalah menyediakan kepastian hukum  untuk  mencegah  dan  menangani kekerasan  seksual  yang  kerap  kali  terjadi di perguruan tinggi.
Salah  satu  frase  yang  paling  disorot di  dalam  Permendikbud  30/2021  adalah adanya unsur persetujuan yang terdapat di beberapa  pasal.  Persetujuan  di  dalam regulasi  ini  adalah  garis  pembeda  antara kekerasan seksual dengan kegiatan seksual  yang  bersifat  konsensual  (dengan persetujuan semua pihak). Beberapa pihak seperti  Fraksi  Partai  Keadilan  Sosial, Majelis Permusyawaran Rakyat menganggap bahwa regulasi ini memberikan kemungkinan untuk dilakukannya  hubungan  seksual  pranikah asal semua pihak memberikan persetujuannya. Dengan kata lain, regulasi ini  dianggap  memberikan  landasan  untuk melegalisasi  seks  bebas  (Suherman  dkk.,
2021).
Kebijakan  diartikan  sebagai  program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik- praktik  yang  memiliki  arah  (Lasswell  & Kaplan, 2017). Sebagai sebuah kebijakan, tujuan  utama  dari  Permendikbud  ini diterbitkan adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di
lingkungan perguruan tinggi atau kampus, serta  memberikan  pendampingan  secara maksimal kepada Korban untuk mendapatkan  keadilan  dan  memulihkan kondisi  fisik  dan  psikologisnya.  Kegiatan hubungan seksual yang bersifat konsensual  di  lingkungan  perguruan tinggi  memang  tidak  termasuk  dalam ranah  regulasi  ini,  namun  patut  dicatat bahwa setiap kampus memiliki kode etika untuk menegakkan norma-norma kesopanan.  Beberapa  kampus  bahkan lebih  reaktif  dalam  menegakkan  disiplin untuk sivitas akademikanya yang melakukan kegiatan seksual  yang bersifat konsensual  daripada  kasus  kekerasan seksual.
Namun,  yang  akan  dibahas  di  dalam penelitian ini bukanlah permasalahan pro- kontra  mengenai  legalisasi  seks  bebas, namun  mengenai  frase  ‘persetujuan Korban’ yang beberapa kali disebutkan di dalam  Permendikbud  30/2021.  Hal  ini cukup penting, karena keberadaan persetujuan  Korban  ini  merupakan  garis pembeda antara kekerasan seksual dengan hubungan  konsensual.  Kekerasan  seksual merupakan  ranah  dari  Permendikbud 30/2021 sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi  dari  regulasi  tersebut,  sementara hubungan  konsensual  merupakan  ranah dari  norma,  kode  etik  atau  regulasi  lain yang berhubungan.
Keberadaan  persetujuan  ini  pun menimbulkan  diskusi  tersendiri.  Kapan dan bagaimana caranya agar semua pihak dapat  dianggap  memberikan  persetujuan? Menurut Center for Awareness, Response dan  Education University  of  Richmond, persetujuan  memiliki  empat  sifat  utama,
yaitu  sebagai  berikut  (University  of Richmond, 2021):
1. Clear, capacitated communication
Persetujuan  harus  diberikan  tanpa paksaan  atau  ancaman.  Dengan  kata lain,  setiap  pihak  menyampaikan persetujuannya  secara  jelas  dan memiliki kapasitas yang cukup untuk menyatakan persetujuan tersebut.
2. Always affirmative Persetujuan  harus  diberikan  secara afirmatif, bila perlu diutarakan secara lisan.
3. Reciprocal and Retractable Persetujuan  harus  diberikan  oleh semua pihak yang terlibat, serta dapat ditarik sewaktu-waktu.
4. Every partner, every act, every time. Persetujuan  harus  diberikan  oleh setiap  orang,  dalam  setiap  kegiatan dan dalam setiap waktu.
Dapat  kita  simpulkan  bahwa  salah satu  sifat  yang  terdapat  di  dalam persetujuan adalah retractable, atau dapat ditarik.  Dengan  kata  lain,  persetujuan dapat  diberikan  pada  awalnya,  dan kemudian  dapat  ditarik  apabila  Korban memiliki keinginan untuk menarik persetujuan  tersebut.  Dan  tentu  saja, Pelaku  harus  menghormati  penarikan persetujuan  ini  apabila  tidak  ingin perbuatannya dianggap sebagai kekerasan seksual.
Untuk  menguatkan  kepastian  hukum yang  berpihak  kepada  Korban,  maka konsep  persetujuan,  terutama retractable consent perlu  diteliti  lebih  lanjut.  Hal  ini untuk  menghindari  adanya  argumen pelaku  kekerasan  seksual  bahwa  Korban sudah  memberikan  persetujuan  di  awal,
sehingga  perbuatannya  bukan  merupakan kekerasan seksual.

## METODE PENELITIAN
Menurut Zainuddin Ali, untuk menentukan  apakah  sebuah  penelitian bersifat  deskriptif  atau  analitis  dapat dilihat  dari  variabelnya.  Apabila  hanya ada satu variabel, maka penelitian tersebut bersifat  deskriptif.  Sementara,  apabila penelitian  tersebut  memiliki  lebih  dari satu  variabel  yang  saling  bersinggungan, maka penelitian tersebut adalah penelitian analitis (Ali, 2011).
Kegiatan  analisis  sendiri  memiliki tujuan mengetahui tentang makna, kedudukan  dan  koneksi  antar  beberapa hal,  seperti  konsep,  kebijakan,  program, kegiatan,  peristiwa-peristiwa  untuk  dapat mengetahui  manfaat,  hasil  atau  dampak dari hal-hal itu. (Hardani et al., 2017).
Karena  penelitian  ini  membahas penerapan sebuah konsep (konsep retractable  consent )  di  dalam  penegakan hukum  positif  (Permendikbud  30/2021), maka  terdapat  dua  buah  variabel  yang saling  berhubungan.  Sehingga,  metode yang  dipakai  di  dalam  penelitian  ini adalah metode penelitian analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Retractable  Consent dalam Kasus Kekerasan Seksual
Menurut  Kamus  Merriam-Webster,
consent diartikan sebagai “to agree to do or  allow  something;  to  give  permission for  something  to  happen  or  be  done”. Sementara, consent sendiri dapat diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai  persetujuan,  izin,  atau  ijab. Persetujuan di dalam istilah hukum bukan
hanya dikenal dalam pengaturan mengenai kekerasan atau kejahatan seksual  saja,  namun  juga  menjadi  unsur yang  cukup  penting  di  dalam  rezim hukum perdata, khususnya hukum perikatan. Sebagai  contoh,  Pasal  1233  KUH
Perdata  menyatakan  bahwa  “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan  baik  karena  undang-undang”. Persetujuan dalam hukum perdata diartikan  sebagai  suatu  peristiwa  di  mana seorang  membuat  janji  untuk  melakukan sesuatu.  Dari  peristiwa  persetujuan  inilah akan  muncul  hubungan  antara  dua  orang yang  disebut  sebagai  perikatan.  Dapat dikatakan juga bahwa perjanjian memiliki tujuan untuk menertibkan perikatan antara pihak-pihak yang membuatnya (Setiawan,
2014). Menurut Komnas
Perempuan, definisi pelecehan seksual adalah: tindakan  seksual  lewat  sentuhan  fisik ataupun non-fisik dengan menyasar kepada  organ  seksual  atau  sasaran  lain yang  berhubungan  dengan  seksualitas korban.  Hal  ini  mencakup  bersiul, memainkan  mata,  ucapan  berbau  seksual, mempertontonkan  materi  yang  berbau pornografi dan keinginan seksual,
menyentuh  bagian  tubuh,  memberikan gerakan atau isyarat  yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan adanya ketidaknyamanan,  ketersinggungan,  serta korban  merasa  direndahkan  martabatnya, sampai menyebabkan permasalahan kesehatan  dan  keselamatan  diri  (Jannah,
2021).
Mengenai  pelecehan  seksual,  lebih dari  tiga  puluh  tahun  yang  lalu  definisi
pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan  telah  ditetapkan  di  dalam keputusan Mahkamah Agung Kanada dari kasus Janzen  v.  Platy  Enterprises .  Di dalam  definisi  ini,  dibutuhkan  tiga  unsur penting  untuk  menentukan  terjadinya pelecehan  seksual,  yaitu:  (1)  perilaku yang bersifat seksual; (2) diketahui secara wajar  bahwa  Korban  tidak  menerima perilaku  tersebut  dengan  baik;  (3) menimbulkan akibat yang merugikan bagi pelapornya  (Hastie,  2021).  Dapat  terlihat bahwa salah satu unsur yang didefinisikan adalah  tidak  adanya  penerimaan  oleh Korban,  yang  dapat  diartikan  bahwa Korban tidak memberikan persetujuannya atas Tindakan tersebut.
Sehingga,  dengan  kata  lain,  agar sebuah kegiatan tidak digolongkan sebagai kekerasan, pelecehan atau bahkan kejahatan  seksual,  setiap  pihak  yang terlibat  di  dalam  kegiatan  yang  berbau seksual  harus  memberikan  persetujuan atau consent dan  memenuhi  beberapa persyaratan tertentu.
Kemudian, pada Tahun 2003, putusan People  v.  John  Z. yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah Agung Negara Bagian California,  Amerika  Serikat  mengubah definisi  kekerasan  seksual  secara  umum, dan  definisi  pemerkosaan  secara  khusus.
Di  dalam  kasus  ini,  Korban  wanita  yang bernama  Laura,  yang  saat  itu  masih berusia 17 tahun, pada awalnya menyetujui (tidak melakukan perlawanan) untuk melakukan hubungan seksual tanpa penetrasi bersama kedua teman lelakinya. Ketika  salah  satu  teman  lelakinya  yang bernama  John  Z.  melakukan  penetrasi, Laura  awalnya  pun  tidak  melakukan
perlawanan.  10  menit  kemudian,  Laura menyatakan  keberatannya  dan  meminta John Z. untuk berhenti dan berkata bahwa dirinya  ingin  pulang  ke  rumah,  namun John  Z.  tetap  memaksa  melanjutkan penetrasinya. Pelaku pun sempat meyakinkan  Korban  bahwa  ia  tidak melakukan  pemerkosaan  karena  pada awalnya  Laura  tidak  menolak  terjadinya penetrasi.  Ternyata,  Putusan  Mahkamah Agung Negara Bagian California memutuskan  bahwa John  Z.  tetap dianggap melakukan pemerkosaan, karena
Laura menerapkan retractable consent 10 menit setelah terjadinya hubungan seksual (Lyon, 2004).
Putusan  tersebut  membuka  mata publik  bahwa  persetujuan  dapat  ditarik sewaktu-waktu,  bahkan  ketika  kegiatan seksual sudah dimulai. Sehingga,
persetujuan  memiliki  sifat  keberlanjutan, yaitu  harus  terus  diberikan  oleh  semua pihak selama kegiatan tersebut berlangsung.  Apabila  persetujuan  sudah ditarik,  maka  salah  satu  pihak  harus menghentikan  kegiatan  yang  sedang berlangsung, walaupun awalnya persetujuan  tersebut  sudah  diberikan. Hingga  saat  ini,  49  negara  bagian  di Amerika  Serikat  mengakui  keberadaan konsep retractable  consent di  dalam yurisprudensinya (CNN, 2021).
Consent ,  atau  persetujuan  dalam bahasa  Indonesia,  menurut  Humphreys dapat  diartikan  sebagai  tiga  hal,  yaitu (Muehlenhard dkk., 2016):
a. Persetujuan sebagai Keadaan Internal tentang Kesediaan.
Persetujuan  bisa  jadi  tidak  dapat diamati  secara  langsung,  karena
persetujuan  diberikan  secara  internal oleh masing-masing pihak. Sehingga, dalam  pengertian  ini,  persetujuan diartikan  sebagai  keadaan  di  mana seseorang  memiliki  kemauan  atau bersedia untuk melakukan sesuatu.
b. Persetujuan  sebagai  Tindakan  Secara Eksplisit Menyetujui Sesuatu.
Di  dalam  pengertian  ini,  persetujuan diberikan  secara  langsung  melalui verbal,  tertulis,  atau  secara  jelas menunjukkan  kemauan  dari  orang yang memberikannya.
c. Persetujuan  sebagai  Perilaku  yang Diinterpretasikan Orang Lain sebagai Kemauan.
Dalam  pengertian  ini,  persetujuan dapat diartikan sebagai implied consent, yaitu  persetujuan  yang diberikan  secara  tidak  langsung  dan umumnya  ditunjukkan  dengan  tanda- tanda, tindakan atau tiadanya tindakan,  atau  keheningan  yang menciptakan  anggapan  yang  logis bahwa persetujuan telah diberikan. Selain  itu,  teori  yang  dikemukakan Muehlenhard, Humphreys, Jozkowski dan Peterson  menyatakan  adanya  perdebatan argumentatif antara pemberian persetujuan  sebagai  kegiatan  terpisah ( Discrete  Events )  atau  kegiatan  yang berlanjut ( Continuous Process ). Di dalam persetujuan  sebagai  kegiatan  terpisah, persetujuan  diberikan  sebelum  terjadinya kegiatan  seksual  dan  berlaku  sepanjang berjalannya  kegiatan  tersebut.  Sementara, persetujuan sebagai kegiatan yang berlanjut  diartikan  sebagai  proses  yang terus  berjalan,  di  mana  semua  pihak menunjukkan kenyamanan ketika
hubungan  sedang  berlangsung.  Sehingga persetujuan  dapat  diberikan  tanpa  perlu adanya pemberitahuan sebelumnya (Muehlenhard dkk., 2016).
Perdebatan  yang  terjadi  selanjutnya adalah  tentang  permasalahan  konfirmasi adanya  persetujuan.  Apakah  persetujuan dianggap  ada  sampai  salah  satu  pihak mengungkapkan ketidaksetujuannya?
Atau sebaliknya, ketidaksetujuan
dianggap  tidak  pernah  ada  sampai  salah satu  pihak  menyatakan  persetujuannya dengan jelas?
Sebagai  perbandingan,  hukum  di California  dan  New  York,  Amerika Serikat  mewajibkan  perguruan  tinggi untuk  menggunakan  standar  persetujuan afirmatif dalam kebijakan kampus mengenai  kekerasan  seksual.  Sementara, Hukum Pidana di Kanada sudah menerapkan  bahasa  persetujuan  afirmatif sejak  tahun  1992.  Menurut  standar persetujuan  afirmatif,  diamnya  Korban atau  kurangnya  perlawanan  tidak  dapat diartikan  sebagai  persetujuan.  Malahan sebaliknya,  asumsi  awal  yang  harus diterapkan adalah Korban tidak memberikan persetujuan, sampai persetujuan tersebut dikomunikasikan secara aktif (Wiederman, 2005). Banyak orang justru memiliki
anggapan yang berbanding terbalik dengan  standar  persetujuan  afirmatif. Masih banyak pihak yang mengasumsikan bahwa  persetujuan  dianggap  ada,  sampai ketidaksetujuan  dikomunikasikan  secara aktif. Contohnya dalam skenario tradisional hubungan seksual, pria umumnya  memulai  aktivitas  seksual dengan  wanita.  Jika  sang  wanita  tidak
mau,  maka  itu  tanggung  jawab  pihak wanita untuk menyatakan ketidaksetujuan atau menolak ajakan seksualnya (Wiederman, 2005).
Skenario  ini  tentu  saja  menimbulkan banyak  masalah.  Antara  lain,  tanggung jawab  untuk  menghentikan  kekerasan seksual  jadi  lebih  dibebankan  pada  pihak wanita.  Jika  kekerasan  seksual  terjadi, wanita  pun  kemungkinan  besar  menjadi pihak  yang  disalahkan  karena  tidak melakukan  upaya  yang  cukup  untuk menghentikannya. Kemudian, ada banyak alasan  juga  mengapa  wanita  tidak menolak atau melawan, meskipun sebenarnya  ia  tidak  menyetujui  tindakan seksual  tersebut.  Bisa  jadi  karena  wanita tersebut  dalam  pengaruh  alkohol  atau obat-obatan,  atau  bahkan  mengalami kelumpuhan  sementara  karena  ketakutan yang berlebih. Beberapa kekerasan seksual  bahkan  seringkali  terjadi  dengan sangat  cepat,  sebelum  sang  Korban  dapat menolak.
Terakhir, dalam skenario ini, laki-laki seringkali terus melanjutkan upaya perbuatan seksual mereka walaupun pihak wanita  sudah  menolak,  dengan  harapan agar  wanita  tersebut  terangsang  dan berubah  pikiran  (Muehlenhard  dkk., 2016).
2. Konsep Retractable  Consent dalam
Penerapan Permendikbud 30/2021 Penerapan konsep retractable consent dalam  penerapan  peraturan  dapat dihubungkan  dengan  teori  keadilan.  John Rawls  di  dalam  bukunya A  Theory  of Justice menyatakan  bahwa  keadilan adalah  etika  yang  utama  dalam  semua institusi  sosial.  Sehingga,  semua  jenis
hukum  atau  institusi  harus  direformasi atau  bahkan  dibubarkan  jika  tidak menerapkan keadilan, tidak peduli seberapa bagusnya institusi tersebut. Oleh karena  itu,  hak  warga  negara  untuk mendapatkan keadilan tidak dapat ditawar.  (Rawls,  1995).  Teori  ini  tentu saja juga berlaku di lingkungan kampus.
Sementara,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  mengenal istilah  pelecehan  seksual.  Yang  terdapat di  dalam  KUHP  adalah  tindak  pidana kejahatan  kesusilaaan  ( Misdrijven  tegen de  zeden )  yang  termasuk  di  dalamnya adalah  tindak  pidana  pemerkosaan  dan pencabulan.  Beberapa  kejahatan  yang termasuk di dalam kategori ini antara lain merusak  kesusilaan  di  depan  umum, perzinahan,  pemerkosaan  dan  pencabulan yang dimuat di dalam KUHP (Anggoman, 2019).
Sementara,  Permendikbud  30/2021 menjelaskan  definisi  kekerasan  seksual sebagai berikut ( Peraturan Menteri
Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  No.  30  Tahun  2021  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ,
2021):
‘Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang  berakibat  atau  dapat  berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang  mengganggu  kesehatan  reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan  pendidikan  tinggi  dengan aman dan optimal.’
Kekerasan  seksual  dapat  terjadi melalui  berbagai  cara,  antara  lain  secara verbal,  nonfisik,  fisik,  dan/atau  melalui teknologi  informasi  dan  komunikasi. Yang  termasuk  ke  dalam  kekerasan seksual  di  dalam  Permendikbud  30/2021 adalah:
a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi  atau  melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan  sengaja  tanpa  persetujuan Korban;
c. menyampaikan  ucapan  yang  memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan  yang bernuansa seksual pada Korban;
d. menatap  Korban  dengan  nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual  kepada  Korban  meskipun sudah dilarang Korban;
f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan  foto  dan/atau  rekaman audio  dan/atau  visual  Korban  yang bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan Korban;
g. mengunggah  foto  tubuh  dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan Korban;
h. menyebarkan  informasi  terkait  tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan Korban;
i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan  kegiatan  secara  pribadi
dan/atau  pada  ruang  yang  bersifat pribadi;
j. membujuk,
menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan  transaksi  atau  kegiatan seksual  yang  tidak  disetujui  oleh
Korban;
k. memberi  hukuman  atau  sanksi  yang bernuansa seksual;
l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya  pada  tubuh  Korban  tanpa persetujuan Korban;
m. membuka  pakaian  Korban  tanpa persetujuan Korban;
n. memaksa  Korban  untuk  melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o. mempraktikkan  budaya  komunitas Mahasiswa,  Pendidik,  dan  Tenaga Kependidikan yang bernuansa
Kekerasan Seksual;
p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi  dengan  benda  atau  bagian tubuh selain alat kelamin;
r. memaksa  atau  memperdayai  Korban untuk melakukan aborsi;
s. memaksa  atau  memperdayai  Korban untuk hamil;
t. membiarkan  terjadinya  Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
Di dalam ketentuan di atas, setidaknya  ada  delapan  perbuatan  yang membutuhkan  persetujuan  Korban  agar tidak  termasuk  ke  ranah  kekerasan
seksual.  Sementara,  kegiatan  selain  itu tidak  memerlukan  persetujuan  Korban untuk masuk ke dalam ranah
Permendikbud 30/2021.
Patut  dicatat  juga  bahwa  beberapa jenis kekerasan seksual di dalam Permendikbud  ini  juga  bersinggungan dengan  hukum  pidana,  baik  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan  peraturan  lain  seperti Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  sehingga  terhadap  pelaku dapat dikenakan sanksi menurut Permendikbud  30/2021  sekaligus  jeratan hukum pidana.
Selain  itu,  persetujuan  Korban  juga dapat  dianggap  tidak  sah  apabila  Korban memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. memiliki  usia  belum  dewasa  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami  situasi  dimana  pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami  sakit,  tidak  sadar,  atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami  kelumpuhan  sementara ( tonic immobility ); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang. Dengan  demikian,  persetujuan  atau consent yang  sudah  diberikan  oleh Korban  pun  akan  dapat  dianggap  tidak sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas.
Kemudian,  untuk  menangani  kasus kekerasan seksual, pihak Perguruan Tinggi harus  menjalankan  beberapa langkah seperti pendampingan, pelindungan,
pengenaan sanksi administratif  dan  pemulihan  Korban.
Pelindungan  yang  wajib  diberikan  oleh Perguruan Tinggi meliputi:
a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi
Mahasiswa;
b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai  Pendidik  dan/atau  Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
c. Jaminan  pelindungan  dari  ancaman fisik  dan  nonfisik  dari  pelaku  atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan  Seksual  dalam  bentuk memfasilitasi  pelaporan  terjadinya ancaman  fisik  dan  nonfisik  kepada aparat penegak hukum;
d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Penyediaan  informasi  mengenai  hak dan fasilitas pelindungan;
f. Penyediaan  akses  terhadap  informasi penyelenggaraan pelindungan;
g. Pelindungan  dari  sikap  dan  perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan  dan/atau  menguatkan stigma terhadap Korban;
h. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
i. Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
j. Penyediaan rumah aman; dan/atau
k. Pelindungan  atas  keamanan  dan bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
Kemudian,  sanksi  yang  diatur  di dalam  Permendikbud  ini  adalah  sanksi administratif  mulai  dari  tingkat  ringan, sedang  hingga  yang    berat.  Sanksi    yang paling berat adalah pemberhentian pelaku dari  jabatannya  di  perguruan  tinggi terkait,  baik  sebagai  mahasiswa  ataupun tenaga  kependidikan.  Selain  itu,  sanksi administratif  yang  lebih  berat  juga  dapat diberikan dengan mempertimbangkan dampak  negatif  yang  diakibatkan  oleh perbuatan Pelaku.
Dari teori-teori dan putusan terdahulu yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  dapat kita simpulkan bahwa pemberian persetujuan  memiliki  sifat retractable atau  dapat  ditarik.  Sehingga,  pihak  yang telah  melakukan  penarikan  persetujuan dalam kegiatan seksual seharusnya difasilitasi  dan  dilindungi  sebagai  korban kekerasan seksual, sesuai dengan pengaturan di dalam Permendikbud 30/2021.
Oleh  karena  itu,  beban  dan  tanggung jawab  untuk  menghentikan  kekerasan seksual  ada  di  Pelaku,  bukan  di  Korban. Pelaku  seharusnya  menghargai  penarikan persetujuan  tersebut  dan  menghentikan kegiatan yang sedang dilakukannya.
Hal  yang  lebih  etis  dan  dapat mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual adalah dengan menerapkan standar persetujuan  afirmatif,  yaitu  berasumsi bahwa  tidak  pernah  ada  persetujuan, sampai  salah  satu  pihak  menyatakan sebaliknya.
Dengan demikian, Korban yang tidak melakukan perlawanan tidak dapat dianggap  memberikan  persetujuan.  Tidak adanya  perlawanan  ini  mungkin  saja
terjadi  karena  adanya  banyak  faktor, mulai  dari  keadaan  fisik  Korban  sampai adanya  ancaman  dan  ketimpangan  relasi kuasa yang menguntungkan sang Pelaku.
Hal yang penting pula untuk diperhatikan  yaitu  lingkungan  perguruan tinggi  adalah  kawasan  akademis,  yang fungsinya  adalah  untuk  pendidikan  dan pengajaran,
penelitian dan pengembangan,  serta  pengabdian  untuk masyarakat.  Sehingga,  kegiatan  seksual tidak  memiliki  tempat  di  lingkungan perguruan  tinggi,  walaupun  dilakukan secara konsensual.
Di  dalam  Permendikbud  30/2021, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kekerasan seksual apabila
dilakukan  tanpa  persetujuan  Korban adalah sebagai berikut:
a. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan  sengaja  tanpa  persetujuan Korban;
b. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual  kepada  Korban  meskipun sudah dilarang Korban;
c. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan  foto  dan/atau  rekaman audio  dan/atau  visual  Korban  yang bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan Korban;
d. Mengunggah  foto  tubuh  dan/atau informasi pribadi Korban yang
bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan
Korban;
e. Menyebarkan  informasi  terkait  tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan
Korban;
f. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan  transaksi  atau  kegiatan seksual  yang  tidak  disetujui  oleh Korban;
g. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya  pada  tubuh  Korban  tanpa persetujuan Korban;
h. Membuka  pakaian  Korban  tanpa persetujuan Korban;
Selain  perbuatan-perbuatan  tersebut,
perbuatan  lain  yang  diatur  di  dalam Permendikbud  30/2021  tetap  dianggap kekerasan  seksual  walaupun  dengan persetujuan  Korban.  Ada  pula  perbuatan- perbuatan  yang  memang  memiliki  unsur paksaan  sehingga  sudah  pasti  dilakukan tanpa persetujuan Korban.
Di  dalam  pasal  lain,  Permendikbud 30/2021  juga  mengatur  mengenai  tidak sahnya persetujuan yang diberikan,
dengan beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut jika diklasifikasi  berdasarkan  jenisnya  akan terlihat sebagai berikut:
Tabel 1. Klasifikasi Penyebab Tidak Sahnya Persetujuan
No Jenis Penyebab Tidak Sahnya Persetujuan 1 Kecakapan  Usia  belum  dewasa  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
2 Kebebasan
 Mengalami  situasi  dimana  pelaku  melakukan ancaman, paksaan, dan/atau penyalahgunaan kedudukan;
3 Kapasitas Fisik dan Psikis  Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 Memiliki  kondisi  fisik  dan/atau  psikologis  yang rentan;
 Mengalami kelumpuhan sementara ( tonic immobility ); dan/atau mengalami kondisi terguncang. Dengan demikian, pemberian persetujuan  oleh  Korban  pun  tidak  serta- merta  membebaskan  Pelaku  dari  jeratan perilaku kekerasan seksual dalam Permendikbud  30/2021.  Sesuai  dengan Pasal  5  ayat  (3)  regulasi  tersebut, pemberian  persetujuan  harus  memenuhi persyaratan  kecakapan,  kebebasan  dalam mengambil keputusan dan adanya kapasitas  fisik  dan  psikis  yang  cukup untuk  membuat  keputusan  secara  logis oleh pihak Korban.
Apabila  mengacu  kepada  teori  dan regulasi,  maka  pembatalan  persetujuan  di dalam  kegiatan  seksual  dapat  dibedakan menjadi dua jenis,  yaitu personal consent
retraction dan legal  consent  invalidation . Di  dalam personal  retraction ,  Korban menarik persetujuan (setelah pada awalnya ia memberikannya) karena alasan-alasan  yang  bersifat  pribadi,  baik ia  berubah  pikiran  atau  tiba-tiba  teringat kepada hal-hal yang melarangnya melakukan  kegiatan  seksual.  Sementara, legal consent invalidation adalah keadaan di  mana  persetujuan  dianggap  tidak  sah karena  memenuhi  persyaratan  penyebab tidak sahnya persetujuan  yang disebutkan di  dalam  Permendikbud  30/2021.  Berikut adalah grafis mengenai korelasi persetujuan  ( consent )  dengan  kekerasan seksual:
Grafik 1. Korelasi Persetujuan dengan Kekerasan Seksual
Kegiatan Seksual
Persetujuan
Hubungan Konsensual Kekerasan Seksual Personal Consent Retraction/Legal Consent Invalidation Tanpa Persetujuan
Penulis  perlu  menekankan  di  bagian ini,  bahwa  bukan  berarti  hubungan konsensual  itu  bebas  dari  norma-norma yang  berlaku  dan  legal  untuk  dilakukan, tetapi hubungan konsensual tidak termasuk  ke  dalam  ranah  Permendikbud 30/2021.  Hubungan  konsensual  yang melanggar  hukum  dapat  dijerat  dengan hukum  pidana  dalam  KUHP,  antara  lain dengan  pasal  perzinahan.  Selain  itu,  ada pula  peraturan-peraturan  lain  yang  juga dapat menjerat hubungan konsensual.
Kembali  ke  pembahasan  utama, Permendikbud 30/2021 tentu sudah mencakup legal  consent  invalidation karena  hal  itu  adalah  bagian  dari  materi muatan  dari  regulasi  tersebut.  Pertanyaan selanjutnya
adalah: dapatkah Permendikbud 30/2021 menjerat Terlapor yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada  Korban  yang  telah  melakukan personal consent retraction?
Personal consent retraction ini memang  tidak  diatur  secara  detail  di dalam  Permendikbud  30/2021.  Namun, yang  patut  digarisbawahi  adalah  prinsip kepentingan  terbaik  bagi  Korban  yang menjadi  salah  satu  prinsip  pencegahan dan penanganan seksual di dalam regulasi tersebut.  Kembali  ke  definisi  awal mengenai Kekerasan Seksual yang diberikan  oleh  regulasi  tersebut,  yaitu sebagai berikut:
“…setiap  perbuatan  merendahkan,
menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang  berakibat  atau  dapat  berakibat
penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang  mengganggu  kesehatan  reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan  pendidikan  tinggi  dengan aman dan optimal.”
Apabila  Pelaku  tetap  melanjutkan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukannya  padahal  Korban  sudah melakukan personal  consent  retraction , maka
Pelaku dapat dianggap merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi Korban. Selain itu, akibat yang mungkin  dialami  oleh  Korban  akan  sama dengan  pihak  yang  tidak  memberikan persetujuan  sejak  awal,  yaitu  penderitaan yang  bersifat  rohani  atau  jasmani, gangguan  pada  kesehatan  reproduksinya serta kesempatan Korban untuk melaksanakan  pendidikan  tinggi  secara aman dan optimal dapat hilang.
Kekerasan  seksual  di  lingkungan perguruan  tinggi  menimbulkan  dampak yang  beragam  baik  kepada  korban maupun    terhadap  intsitusi.  Korban kekerasan seksual akan mengalami gangguan psikologis dan trauma mendalam  (Fu’ady,  2011).  Penelitian  MS Magazine  menunjukkan  bahwa  30  persen dari perempuan yang diindetifikasi mengalami  kekerasan  seksual  bermaksud untuk  bunuh  diri,  31  persen  korban mencari  jasa  psikoterapi,  22  persen memutuskan  untuk  mengambil  kursus bela  diri,  serta  82  persen  dari  mereka tidak dapat melupakan kejadian kekerasan tersebut  (Warshaw dkk., 2019). Di dalam penelitian  lain,  juga  disebutkan  bahwa efek  lain  dari  pelecehan  seksual  yaitu
timbulnya  berbagai  emosi  negatif,  yaitu perasaan marah, sedih, malu, dendam, dan merasa dirinya tidak berarti.  Fisik korban juga  dapat  terdampak,  yaitu  rambut rontok,  penurunan  kondisi  tubuh  serta menurunnya  nafsu  makan  (Trihastuti  & Nuqul,  2020).  Dampak  ini  akan  tetap dirasakan,  baik  bagi  korban  yang  tidak memberikan persetujuan dari awal maupun  yang  menarik  persetujuannya  di tengah-tengah. Dengan berpegang kepada pertimbangan awal disusunnya Permendikbud  30/2021,  yaitu  untuk mencegah  kurang  optimalnya  aplikasi Tridharma Perguruan Tinggi dan
penurunan  kualitas  pendidikan  tinggi karena  adanya  kekerasan  seksual,  maka seharusnya  Korban  yang  memberikan persetujuan di awal, kemudian melakukan personal  consent  retraction seharusnya
tetap diberikan pelindungan dan pemulihan  yang  sama  dengan  Korban- korban  kekerasan  seksual  yang  lain. Beberapa  studi  menyatakan,  bahkan Korban  pelecehan  seksual  secara  tidak langsung atau verbal pun akan merasakan dampak negatif seperti merasa terintimidasi,  terhina,  direndahkan  dan dipermalukan  (Kartika  &  Najemi,  2021). Dampak ini pun tetap akan dirasakan oleh para Korban yang menarik persetujuannya setelah pada awalnya memberikannya.
Perlu diperhatikan juga bahwa stigma negatif dari masyarakat Indonesia terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalam kegiatan seksual masih cukup kuat. Ini  juga  berlaku  terhadap  korban,  yaitu perlakuan  yang  biasa  disebut  sebagai victim  blaming .  Kondisi  tersebut  adalah
ketika pihak korban yang justru dijadikan sebagai  objek  atau  yang  dipersalahkan dari  sebuah  kejadian.  Terutama  apabila korban  tersebut  adalah  wanita.  Wanita seringkali  disalahkan  terkait  dengan  cara berpakaiannya, perilakunya yang
dianggap “mengundang”,
waktu terjadinya kekerasan seksual, atau justifikasi-justifikasi  lain  yang  tentu  saja tidak  menempatkan  laki-laki  sebagai pelaku.  Salah  satu  justifikasi  yang  sering disuarakan  adalah:  sudah  lumrah  bagi kaum  laki-laki  melakukan  pelecehan  atau kekerasan seksual karena mereka memiliki nafsu  yang besar. Permasalahan justru ada di pihak perempuan  yang tidak dapat  menjaga  dirinya  secara  moral. Korban  pun  kemudian  dilabeli  sebagai orang yang buruk, bahkan hina (Sakina & A., 2017).
Hal ini terjadi karena adanya konstruksi  gender  yang  menimbulkan perlakuan  yang berbeda dan diskriminatif antara  laki-laki  dan  wanita.  Budaya patriarki  yang masih kuat  terasa di  dalam masyarakat kita menempatkan laki-laki di posisi  yang  lebih  tinggi,  sehingga  segala sesuatu diputuskan hanya dengan mempertimbangkan  sudut  pandang  lelaki saja.  Penderitaan  dan  pengalaman  wanita seringkali diabaikan (Oslami, 2021).
Oleh  karena  itu,  harus  diterapkan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Bab Pelindungan yang terdapat di Permendikbud  30/2021  terhadap  semua pihak yang menjadi Korban tanpa kecuali. Pelindungan yang dapat diterapkan antara lain  adalah  jaminan  pelindungan  dari ancaman  nonfisik  dari  Pelaku  atau  pihak lain, pelindungan atas kerahasiaan
identitas,  pelindungan  dari  sikap  dan perilaku  aparat  penegak  hukum  yang merendahkan dan/atau malah menguatkan stigma  terhadap  Korban,  dan  bentuk- bentuk pelindungan lainnya.
Keberadaan konsep retractable
consent ini  juga  membuat  pembuktian kekerasan seksual harus dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan terpenuhinya hak-hak untuk mendapatkan keadilan,  baik  bagi  Korban  maupun
Terlapor.
Dalam  rangka  menjamin  kepastian hukum ini pula, personal consent retraction hanya  bisa  dilakukan  ketika kegiatan  seksual  sedang  berlangsung. Ketika  kegiatan  tersebut  sudah  selesai, maka  pembatalan  persetujuan  yang  bisa dilakukan hanyalah legal consent invalidation yang  memenuhi  persyaratan- persyaratan tertentu sesuai dengan
Permendikbud 30/2021.
Namun,  hal  yang  paling  logis  tentu saja adalah menghindari terjadinya kegiatan  seksual  di  lingkungan  kampus. Hakikat kampus adalah lingkungan akademis  yang  memiliki  standar  moral dan profesionalisme yang tinggi, sehingga seharusnya  tidak  ada  tempat  di  kampus untuk  melakukan  kegiatan  seksual,  baik secara konsensual maupun tidak.

## SIMPULAN
Yang  dimaksud  dengan  konsep retractable  consent di dalam  kasus kekerasan seksual adalah bahwa persetujuan  dari  salah  satu  pihak  yang terlibat  di  dalam  kegiatan  seksual  dapat ditarik atau dibatalkan kapan saja, bahkan ketika  kegiatan  seksual  telah  dimulai.  Di
dalam  konsep  ini,  persetujuan  memiliki sifat  keberlanjutan  ( continuous ),  yaitu harus  terus  diberikan  oleh  semua  pihak selama  kegiatan  tersebut  berlangsung. Apabila  persetujuan  sudah  ditarik  atau dibatalkan,  maka  pihak  yang  lain  harus menghentikan  kegiatan  yang  sedang berlangsung,  terlepas  dari  persetujuan yang  sudah  diberikan  di  awal.  Konsep retractable  consent telah  dikenal  dan diakui  secara  yurisprudensi  di  dunia hukum  Barat.  Di  dalam konsep ini, pihak yang  terlibat  di  dalam  kegiatan  seksual dapat menarik persetujuan yang diberikannya  di  awal  berlangsungnya kegiatan. Sehingga, pihak yang lain harus menghargai penarikan tersebut dan berhenti  melakukan  kegiatan  seksual tersebut. Penarikan dengan alasan personal  ini  dapat  kita  kategorikan sebagai personal  consent  retraction atau penarikan  persetujuan  karena  alasan pribadi.
Mengenai penerapan retractable consent di Permendikbud 30/2021, peraturan  tersebut  juga  telah  mengatur mengenai tidak sahnya persetujuan dengan  beberapa  persyaratan  tertentu. Sehingga,  persetujuan  yang  diberikan oleh  salah  satu  pihak  dalam  kegiatan seksual  dapat  dianggap  tidak  sah  secara hukum.  Tidak  sahnya  persetujuan  yang sudah  diberikan  ini  dapat  kita  sebut sebagai legal  consent  invalidation ,  atau tidak  sahnya  persetujuan  yang  diberikan secara  hukum.  Korban  kekerasan  seksual yang menerapkan personal consent retraction (pembatalan  atau  penarikan persetujuan dengan alasan pribadi) seharusnya  juga  termasuk  ke  dalam
kategori  korban  menurut  Permendikbud 30/2021. Oleh karena itu, dengan
mengacu ke standar persetujuan afirmatif,
serta prinsip dan tujuan awal dikeluarkannya  Permendikbud  No.  30 Tahun  2021  serta  definisi  kekerasan seksual  yang  diberikan  oleh  regulasi tersebut,  maka  seharusnya  pihak  yang mengalami  kekerasan  seksual  setelah melakukan personal  consent  retraction tetap  dianggap  sebagai  Korban.  Hal  ini karena  Korban  akan  tetap  mengalami ketidaknyamanan  dan  gangguan  fisik serta  psikis  karena  kegiatan  seksual  yang terjadi dilakukan tanpa persetujuan penuh darinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap  Perempuan. Lex  Crimen ,
VIII (3), 1–9.
Arivia,  G.  (2018). Filsafat  berperspektif feminis (Edisi  ke  2).  YJP  Press, Yayasan Jurnal Perempuan.
CNN.  (2021). North  Carolina’s  the  only state  with  a  law  that  says  once  a sexual  act  begins,  you  can’t withdraw
consent .
https://edition.cnn.com/2019/06/02/ health/north-carolina-rape-consent- bill-563-trnd/index.html
Collier,  R.  (1995). Combating  sexual harassment  in  the  workplace .  Open University Press.
Fu’ady,  M.  A.  (2011).  DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN

## SEKSUAL: SEBUAH STUDI
FENOMENOLOGI. Psikoislamika : Jurnal  Psikologi  dan  Psikologi Islam , 8 (2). https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.15
53
Hastie, B. (2021). An Unwelcome Burden: Sexual  Harassment  ,  Consent  and Legal  Complaints  An  Unwelcome Burden: Sexual Harassment , Consent  and  Legal  Complaints .
58 (2), 419–452.
Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. Psikobuletin:Buletin Ilmiah Psikologi , 2 (1), 61. https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12 023 Kartika,  Y.,  &  Najemi,  A.  (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling)
dalam  Perspektif  Hukum  Pidana.
PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1 (2),
1–21. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i 2.9114 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi
No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi , (2021) (testimony of Kementerian
Pendidikan  Kebudayaan  Riset  dan Teknologi RI).
Kompas.com. (2021). Bikin Miris, Seperti Ini Contoh Kasus Kekerasan Seksual di Kampus . https://www.kompas.com/edu/read/ 2021/11/13/052700371/bikin-miris-
seperti-ini-contoh-kasus-kekerasan- seksual-di-kampus
Lasswell,  H.  D.,  &  Kaplan,  A.  (2017).
Power and society: A framework for political  inquiry .  Yale  University Press.
Lyon,  M.  R.  (2004).  No  Means  No?:
Withdrawal  of  Consent  during Intercourse  and  the  Continuing

## Evolution of the Definition of Rape.
Journal  of  Criminal  Law  and Criminology , 95 (1), 277–314. https://doi.org/10.2307/3491384
Muehlenhard,  C.  L.,  Humphreys,  T.  P., Jozkowski, K. N., & Peterson, Z. D.
(2016). The Complexities of Sexual Consent among College Students: A Conceptual  and  Empirical  Review.
Journal  of  Sex  Research , 53 (4–5),
457–487. https://doi.org/10.1080/00224499.2
016.1146651
Oslami, A. F. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. AL-
AHKAM:  Jurnal  Syari’ah  dan
Peradilan Islam , 1 (2), 101–119.
Rawls,  J.  (1995). A  Theory  of  Justice . Harvard University Press.
Sakina,  A.  I.,  &  A.,  D.  H.  S.  (2017). Menyoroti  Budaya  Patriarki  Di Indonesia. Share :  Social  Work
Journal , 7 (1), 71. https://doi.org/10.24198/share.v7i1. 13820
Setiawan, I. K. O. (2014). Hukum Perdata mengenai Perikatan . Sitorus, C. J. (2019). Quo Vadis,Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Pelecehan Seksual  Di  Kampus. Lex  Scientia Law Review , 3 (1), 30–39.
Soejoeti,  A.  H.,  &  Susanti,  V.  (2020). Diskusi  Keadilan  Restoratif  dalam
Konteks  Kekerasan  Seksual  di Kampus. Deviance: Jurnal Kriminologi , 4 (1), 67–83.
Suherman, A., Aryani,  L., &  Yulyana, E.
(2021).  Analisis  Fungsi  Peraturan Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,
Riset  dan  Teknologi  Nomor  30 Tahun 2021 dalam Mencegah
Kekerasan  Seksusal  di  Kampus.
Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan , 7 (7),
173–182. https://doi.org/10.5281/zenodo.5704 133
Tirto.id.  (2021). Testimoni  Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus,
29 Kota . https://tirto.id/dmTW
Trihastuti,  A.,  &  Nuqul,  F.  L.  (2020).
Menelaah  Pengambilan  Keputusan Korban  Pelecehan  Seksual  dalam
Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. Personifikasi:  Jurnal  Ilmu Psikologi , 11 (1), 1–15. https://doi.org/10.21107/personifika si.v11i1.7299
University  of  Richmond.  (2021). Center for  Awareness,  Response,  and
Education (C.A.R.E) . https://prevent.richmond.edu/preven tion/education/consent.html#every- partner-act-time
Warshaw, R., Koss, M.  P., &  OverDrive, I. (2019). I never called it rape: The Ms. report on recognizing, fighting, and surviving date and acquaintance rape .
http://link.overdrive.com/?websiteI D=243&titleID=4528534
Wiederman,  M.  (2005).  The  Gendered Nature  of  Sexual  Scripts. The Family Journal . https://doi.org/10.1177/1066480705 278729
Zainal,  A.  (2015).  Kejahatan  Kesusilaan Dan  Pelecehan  Seksual  Di  Tinjau Dari  Kebijakan  Hukum  Pidana. Al- ’Adl , 7 (1), 138–154.