Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 223-238
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi,

## Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah
Eny Widiaty 1 * , Anton Priyo Nugroho 2 1,2 Magister Ilmu Agama Islam, FIAI, Universitas Islam Indonesia *Email Korespondensi: eny.widiaty0123@gmail.com

## Abstract
Economic  growth  is  a  fundamental  indicator  in  assessing  economic  performance.  In  assessing  the  economic growth,  it  can  use  several  important  variables  such  as  Inflation,  Government  Consumption  Expenditure, Foreign Debts, and Sharia Finance. In turn, this research aims to analyze the impacts of these variables on the economic  growth  in  Indonesia  (Quarter  I  –  Quarter  IV)  in  the  period  of  2011-2018.  The  Error  Correction Model used in the analysis method. The results of the analysis showed that the variable inflation in the long- term harmed economic growth; while, in the short-term, the level of inflation had a positive impact on economic growth.  Meanwhile,  the  variable  of  Government  Consumption  Expenditure  had  a  negative  contribution  to economic growth. Furthermore, foreign debt in the long term hurt economic growth, but for the short term, it could bring the positive one. Variable of Sharia finance showed a good result both in the short term and in the long term with a negative correlation with economic growth in Indonesia. However, all variables of inflation, Government  Consumption  Expenditure,  foreign  debts,  and  sharia  finance  simultaneously  had  an  impact  on National Economic Growth.
Keywords: Economic  Growth,  Inflation,  Government  Consumption  Expenditure,  Foreign  Debt,  Sharia Finance.
Saran  sitasi :  Widiaty,  E.,  &  Nugroho,  A.  P.,  (2020).  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Perspektif  Ekonomi Islam:  Peran  Inflasi,  Pengeluaran  Pemerintah,  Hutang  Luar  Negeri  dan  Pembiayaan  Syariah. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 223-238. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  dalam  analisa  ekonomi makro  menjadi  salah  satu  parameter  yang  sangat esensial,  dalam  perspektif  yang  luas  pertumbuhan ekonomi  menunjukkan  bagaimana  aktivitas  ekonomi dapat  melahirkan  perubahan  dalam  struktur  sosial masyarakat  yang  akan  menghasilkan  tambahan pendapatan  dan  kesejahteraan.  Meningkat  atau tidaknya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari realisasi  pembangunan  yang  telah  terlaksana  (Romi & Umiyati, 2018).
Teori  pertumbuhan  ekonomi  tidak  hanya  dikaji dalam  literatur  konvensional,  tapi  juga  ditemukan dalam  konsep  ekonomi  Islam,  di  mana  Islam menjadikan  kesejahteraan  sebagai  tolok  ukur  dalam menentukan  suatu  pertumbuhan.  Namun  di  dalam Islam,  peningkatan  yang  terjadi  pada  perekonomian tidak dianggap sebagai pertumbuhan apabila barang- barang  yang  diproduksi  terbukti  mengancam keselamatan manusia (Muttaqin, 2018).
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  merilis  data pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2011-2018 mengalami  fluktuasi.  Pada  triwulan  IV  tahun  2018 ekonomi  Indonesia  tumbuh  sebesar  5,18  persen melenceng  dari  target  yang  ditetapkan  sebesar  5,4 persen, meski demikian dipaparkan oleh BPS bahwa pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2018  terjadi pada  seluruh  lapangan  usaha.  Namun  jika dibandingkan  dengan  triwulan  IV  tahun  2017, pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2018 menurun 1 persen dari tahun 2017 yaitu sebesar 5,19 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun  2016,  2015,  dan  2014  juga  masih  berkisar  5 persen akan tetapi masih lebih rendah dari tahun 2017 dan 2018. Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi  hingga  6,50  persen  pada triwulan  IV  tahun 2011 dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode 8 tahun terakhir.
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011-2018 Sumber: BPS, Statistik Indonesia diolah, 2019
Dalam perkembangannya pertumbuhan ekonomi dari  beberapa  tahun  mengalami  naik  turun  salah satunya  dipengaruhi  oleh  permintaan  agregat. J.M.Keynes dalam teorinya mengatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja ditentukan  oleh  permintaan  agregat.  Permintaan agregat sendiri dipengaruhi oleh harga sesuai dengan hukum  permintaan  di  mana  jika  harga  naik  maka permintaan  turun.  Kebijakan  moneter  maupun kebijakan  fiskal  menurut  kaum  Keynesian  dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi (Ardiansyah, 2017).
Inflasi  merupakan  fenomena  yang  kerap  terjadi dalam  struktur  ekonomi.  Selain  diungkapkan  oleh teori-teori  konvensional,  permasalahan  inflasi  juga menjadi  perhatian  penting  oleh  para  ahli  ekonomi Islam salah satunya adalah Al-Maqrizi.  Menurutnya, inflasi terjadi karena neningkatnya harga-harga secara yang berlangsung secara terus menerus. Pernyataannya didukung dari berbagai fakta bencana kelaparan  yang  pernah  terjadi  di  Mesir,  di  mana inflasi yang terjadi  secara terus menerus mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak  pada  penurunan  perekonomian  negara (Fadilla, 2017).
Diketahui  laju  inflasi  Indonesia  selama  delapan tahun  terakhir  yaitu  tahun  2011-2018  cenderung berfluktuasi  sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi Indonesia yang mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi  pada  triwulan  IV  tahun  2014  sebesar  2,46 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2018. Diketahui pada triwulan IV tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 0,62 persen. Inflasi ini secara simulkan disebabkan  oleh  naiknya  seluruh  indeks  kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok bahan makanan, makanan  jadi,  minuman,  rokok  dan  tembakau.  Juga oleh perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Di samping itu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah
raga, srta transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan ikut serta memicu terjadinya inflasi.
Tidak hanya inflasi, pertumbuhan ekonomi yang dijadikan  barometer  suatu  negara  juga  tidak  bisa lepas dari peran pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator dalam berbagai kegiatan pembangunan  baik  bidang  ekonomi  maupun  non ekonomi.  Untuk  mengaktualisasikan  pembangunan tersebut  diperlukan  dana  yang  tidak  sedikit,  maka dari  itu  pemerintah  telah  merumuskannya  dalam rancangan  pengeluaran  negara.  Menurut  Sodik (2007),  jumlah  pengeluaran  pemerintah  yang proporsional  akan  berdampak  pada  meningkatkan pertumbuhan ekonomi (MS, 2017).
Masalah  pengeluaran  pemerintah  merupakan bagian  dari  kebijakan  fiskal  negara.  Adapun kebijakan fiskal sebenarnya sudah dikenal yaitu sejak zaman  Rasulullah  SAW  dan Khulafaur  Rasyidin , serta  kemudian  dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  para ulama  yaitu  terkait  penerimaan  negara  dan  sumber pengeluaran  negara.  Alokasi  pengeluaran  dalam negara  Islam  dipusatkan  untuk  kegiatan  yang berkenaan  pada  pengetahuan  keIslaman  dan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Sedangkan pendapatan  pemerintah  harus  secara  merata didistribusikan kepada rakyat (Gempito, 2010).
Dapat dilihat dalam publikasi BPS data realisasi pengeluaran konsumsi Pemerintah di Indonesia tahun 2011-2018  mencatat  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun. Hingga  triwulan  IV  tahun  2018  jumlah  pengeluaran konsumsi  Pemerintah  sebesar  828,7  triliun  rupiah. Besarnya  pengeluaran  konsumsi  Pemerintah  tahun 2018  karena  banyaknya  pembangunan  infrastruktur yang dilakukan, seperti dalam mendukung ketahanan air  dan  pangan.  Pemerintah  pada  tahun  2018  telah selesai  membangun  8  bendungan    yaitu  Bendungan Paya  Seunara  dan  Rajui  di  Aceh,  Jatigede  di  Jabar, Bajulmati dan Nipah di Jatim, Titab di Bali, Teritip di Balikpapan,  Raknamo  dan  Tanju  di  NTB,  sisanya akan  diselesaikan  hingga  tahun  2023  (Kemenkeu, 2018).
Tidak  hanya  pengeluaran  konsumsi  pemerintah, sebagai  negara  berkembang  hutang  luar  negeri mempunyai  arti  penting  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Hutang  luar  negeri  ditujukan untuk  membiayai  berbagai  keperluan  negara  dalam rangka  mendukung  kegiatan  ekonomi  dalam  negeri. Terutama kegiatan-kegiatan produktif yang demikian pada  gilirannya  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi        (Junaedi,  2018).  Adapun  dalam    piranti
ekonomi  Islam  ada  dua  pendapat,  ada  yang membolehkan dan  ada yang  menolak.  Zallum dalam teorinya  tidak  menghendaki  adanya  pinjaman  dari negara-negara  asing  maupun  lembaga  keuangan internasional, karena dianggap pinjaman semacam ini mengandung riba dan riba hukumnya haram menurut hukum  syara’    (Muhajirin,  2015).  Sementara  Umer Chapra  dalam  teorinya  membolehkan  konsep  defisit anggaran.  Pembiayaan  defisit  APBN  Umer  Chapra dibagi  menjadi  3  unsur  penting,  yaitu:  penerimaan yang  berasal  dari  pajak  yang  adil  sesuai  ketentuan Maqashid  Syari’ah ,  kesejahteraan  umum  sebagai fokus  utama  pengeluaran,  dan  pembiayaan  berbasis sukuk  untuk  menghindari  hutang  yang  mengandung riba (Faturroyhan & Afif, 2017).
Adapun  catatan  hutang  luar  negeri  Indonesia yang  disampaikan  dalam  publikasi  BI  pada  triwulan IV  tahun  2018  lebih  rendah  dibanding  triwulan  IV tahun  2011  yaitu  175,352  juta  dolar  AS.  Pada triwulan IV tahun 2017 hutang luar negeri Indonesia tercatat  sebesar  611,346  juta  dolar  AS,  di  mana hutang  sebelumnya  tahun  2016  sebesar  544,030 juta dolar  AS.  Sementara  hutang  Indonesia  triwulan  IV tahun 2015 meningkat dua kali lipat dari tahun 2014 yakni sebesar 476,431 juta dolar AS dan 209,709 juta dolar  AS.  Sedangkan  pada  triwulan  IV  tahun  2011 sebesar 199,487 juta dolar AS dan 204,520 juta dolar AS  pada  triwulan  IV  tahun  2012.  Besarnya  hutang luar  negeri  Indonesia  digunakan  untuk  mendanai berbagai  pembangunan  infrastruktur  pada  era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tidak  kalah  pentingnya,  sektor  perbankan  juga dianggap  mampu  mendorong  laju  pertumbuhan ekonomi. Kapasitasnya sebagai lembaga intermediasi berdampak  pada  pertumbuhan  sektor  rill  ekonomi. Saat  ini  telah  hadir  lembaga  perbankan  yang beroperasi  sesuai  ketentuan  syariah,  dikenal  dengan sebutan perbankan syariah. Dalam transaksinya bank syariah  tentu  berbeda  dengan  bank  konvensional, karena  segala  aktivitasnya  dirangkum  berdasarkan ketentuan  hukum  syara’.  Dilihat  dari  data  laporan perbankan  syariah  jumlah  pembiayaan  yang disalurkan  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami peningkatan mengindikasikan meningkatnya kepercayaan  masyarakat  pada  bank  syariah (Terminanto, 2017).
Berdasarkan  pada  data  publikasi  oleh  OJK jumlah  penyaluran  pembiayaan  syariah  oleh perbankan  syariah  di  Indonesia  terus  mengalami peningkatan  selama  delapan  tahun  terakhir  yaitu
tahun  2011-2018.  Hingga  triwulan  IV  tahun  2018 diketahui  jumlah  pembiayaan  syariah  sebesar 306,996 miliar rupiah, meningkat 21,301 juta rupiah dari  triwulan  IV  tahun  2017  sebesar  285,695  miliar rupiah,  dan  meningkat  2  miliar  rupiah  dari  triwulan IV tahun 2011 sebesar 102,655 miliar rupiah.
Banyak  penelitian  yang  membuktikan  adanya hubungan  antara  tingkat  Inflasi,  Pengeluaran Konsumsi  Pemerintah,  Hutang  Luar  Negeri  dan Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi seperti  Ichvani  &  Susana  (Ichvani  &  Susana,  2019), Junaedi  (Junaedi,  2018),  Larasati  &  Sulasmiyati Larasati & Sulasmiyati, 2018), Boukhatem & Moussa (Boukhatem  &  Moussa,  2018),  Putra  &  Sulasmiyati (Putra & Sulasmiyati, 2018), Fitriani (Fitriani, 2018), Prastowo  (Prastowo,  2018),  Daniel  (Daniel,  2018), Malik & Kurnia (Malik & Kurnia, 2017), Terminanto &  Rama  (Terminanto  &  Rama),  Ardiansyah (Ardiansyah,  2017),  Hellen  dkk  (Hellen  dkk,  2017), Maingi  (Maingi,  2017),  Anggraeni  (Anggraeni, 2017),  MS  (MS,  2017),  Sijabat  (Sijabat,  2017),  Sari dkk  (Sari  dkk,  2016),  Elisabeth  dkk  (Elisabeth  dkk, 2015),  Syaparuddin  dkk  (Syaparuddin  dkk,  2015), Astuty  (Astuty,  2015)  dll.  Namun  perbedaan  yang paling  mendasar  dengan  penelitian  sebelumnya adalah  menjadikan  teori  Ekonomi  Islam  sebagai  alat analisa  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Jika penelitian sebelumnya dikupas melalui sudut pandang ilmu  ekonomi  konvensional,  penelitian  peneliti memasukkan  teori  keIslaman  sebagai  pisau  bedah dalam kajian penelitian saat ini.
Berdasarkan pada paparan di atas yang didukung oleh  penelitian  terdahulu  yang  relevan,  maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi,  Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah,  Hutang Luar  Negeri  dan  Pembiayaan  Syariah  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dengan  mencoba  melakukan kontruksi agama sebagai bagian dari analisisnya.

## Teori dan Model Penelitian Pertumbuhan Ekonomi
Secara  singkat,  pertumbuhan  ekonomi  diartikan suatu proses kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi  berarti  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa yang  diproduksikan  dalam  masyarakat  meningkat (Azwar, 2016).
Menurut  teori  Keynes,  pertumbuhan  ekonomi terbentuk  dari  empat  faktor  yang  secara  positif mempengaruhinya.  Keempat  faktor  tersebut  adalah
konsumsi,  investasi,  pengeluaran  pemerintah,  dan ekspor  neto.  Keempat  faktor  tersebut  kembali dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  seperti  tingkat  harga, suku bunga, tingkat inflasi, money supply , nilai tukar, dan sebagainya (Khair & Rusydi, 2016).
Di  Indonesia  salah  satu  indikator  penting  untuk mengukur  pertumbuhan  ekonomi  adalah  Produk Domestik  Bruto  (PDB).  Pengukuran  PDB  menurut BPS menggunakan dua cara, yaitu berdasarkan harga berlaku  dan  harga  konstan.  PDB  atas  dasar  harga berlaku  dapat  digunakan  untuk  melihat  pergeseran dan  struktur  ekonomi,  sedangkan  harga  konstan digunakan  untuk  mengetahui  pertumbuhan  ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2019).
Muttaqin  (2018)  menjelaskan  pertumbuhan ekonomi  sebagai  variabel  makro  ekonomi  telah dirumuskan sejak dulu oleh para ahli ekonomi klasik. Menurut  ekonomi  Islam,  pertumbuhan  ekonomi bukan  hanya  diukur  dari  volume  barang  dan  jasa yang  dihasilkan  pada  periode  tertentu.  Tetapi  juga perubahan  yang  berkesinambungan  pada  aspek agama,  sosial  dan  kemasyarakatan.  Tidak  dikatakan ekonomi  mengalami  pertumbuhan  apabila  terjadi distorsi  dan  diskriminasi  di  dalam  masyarakat. Karena  dipastikan  nilai-nilai  tersebut  melanggar ketentuan dalam ekonomi Islam (Almizan, 2016).
Dalam  berbagai  literatur  ekonomi  Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan  bagian  dari  pembangunan  ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  didefinisikan  dengan  “ a suitained  growth  of  a  right  kind  of  a  right  kind  of output which can contribute to human welfare” atau “pertumbuhan  terus-menerus  dari  faktor  produksi secara  benar  yang  mampu  memberikan  kontribusi bagi  kesejahteraan  manusia”.  Sedangkan  istilah pembangunan  ekonomi  yang  dimaksudkan  dalam Islam adalah “ the process of alleviating proverty and provision  of  ease,  comfort  and  decency  in life” atau “proses  untuk  mengurangi  kemiskinan  serta menciptakan  ketentraman,  kenyamanan  dan  susila dalam kehidupan” (Fitria, 2016).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  menurut  Keynes  seperti  yang  sudah disebutkan di atas, yaitu:
1. Inflasi
Secara  harfiah  inflasi  dapat  diartikan  sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan  terus  menerus  selama  waktu  tertentu  (Septiatin dkk,  2016).  Disimpulkan  inflasi  merupakan  suatu rekasi  ekonomi  yang  ditandai  meningkatnya  harga-
harga  secara  umum  dan  terus  menerus  berkaitan dengan  mekanisme  pasar  yang  dapat  dipicu  oleh berbagai  faktor,  di  antaranya  tren  konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang (Marina & K, 2016).
Adapun tingkat inflasi akan berdampak terhadap pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Teori  Keynes menegaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di mana keistimewaan teori ini adalah  di  dalam  jangka  pendek (short-run) kurva penawaran  agregat  (AS)  adalah  positif,  kurva  AS positif  adalah  harga  naik  dan  output  juga  naik. Selanjutnya  hubungan  yang  secara  hipotesisnya kepada  hubungan  jangka  panjang (long-run relationship) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di  mana  inflasi  naik  akan  tetapi  pertumbuhan ekonomi turun (Lusbis, 2014).
Ekonom  muslim    menjelaskan  bahwa  inflasi akan berakibat buruk bagi perekonomian karena: 1) Menimbulkan  gangguan  terhadap  fungsi  uang, terutama  fungsi  tabungan  (nilai  simpan),  fungsi dari  pembayaran  di  muka,  dan  fungsi  dari  unit perhitungan.  Akibat  dari  beban  inflasi  tersebut, individu harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi akan mengakibatkan terjadinya inflasi  kembali,  atau  dengan  kata  lain ‘self feeding inflation’ ;
2) Akan menurunkan semangat dan sikap masyarakat  terhadap  menabung  (turunnya Marginal Propensity to Save );
3) Meningkatkan  kecendrungan  untuk  berbelanja barang  non-primer  dan  barang  mewah  (naiknya Marginal Propensity to Consume );
4) Meningkatka    investasi  non-produktif  yang bersifat  penumpukkan  kekayaan (hoarding)
seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing  dengan  mengorbankan  investasi  ke  arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya (Adiwarman, 2014).
Al-Maqrizi  menjelaskan  bahwa  inflasi  terjadi karena  dua  faktor,  yaitu  faktor  alamiah (natural inflation) dan  inflasi  karena  kesalahan  manusia (human  error  inflation) .  Inflasi  alamiah  disebabkan karena bencana alam yang akan menyebabkan bahan makanan  dan  hasil  bumi  mengalami  gagal  panen, sehingga  supply  menurun  dan  menimbulkan kelangkaan.  Kelangkaan  inilah  yang  memicu
terjadinya  kenaikan  harga.  Sementra  inflasi  karena kesalahan  manusia  di  antaranya  disebabkan  karena tindakan korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang  berlebih,  dan  pencetakan  uang  dengan  maksud menarik keuntungan yang berlebihan.
Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah yang menemukan bahwa inflasi baik dalam jangka pendek maupun  jangka  panjang  berkorelasi  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi (Ardiansyah, 2017). Penelitian lain yang dilakukan di Jambi juga menemukan inflasi berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (Daniel,  2018).  Larasati  &  Sulasmiyati  yang melakukan  studi  kasus  di  Indonesia,  Malaysia, Singapuram,  dan  Thailand  juga  menemukan  inflasi berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  PDB (Larasati  &  Sulasmiyati,  2018).  Selanjutnya  oleh Nurhidayati  menemukan  inflasi  berkorelasi  negatif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Nurhidayati,  2015). Berdasarkan  deskripsi  di  atas  hipotesis  yang dikemukakan adalah sbb:
H1  :  Inflasi  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  merupakamsalah  satu intervensi  pemerintah  terhadap  perekonomian  yang dianggap  paling  efektif  (Danawati,  2016).  Sukirno (2009) menjelaskan, pengeluaran pemerintah (government  expenditure) adalah  bagian  dari kebijakan  fiskal,  yaitu  suatu  tindakan  pemerintah untuk  mengatur  jalannya  perekonomian  dengan  cara menentukan  besarnya  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah  setiap  tahunnya,  yang  tercermin  dalam dokumen  APBN  untuk  nasional  dan  APBD  untuk daerah atau regional (Handayani, 2015).
BPS menjelaskan bahwa Pengeluaran Konsumsi Pemerintah  adalah  nilai  seluruh  jenis output Pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal  sendiri  dikurangi  nilai  penjualan  barang/jasa (baik  yang  harganya  signifikan  dan  tidak  signifikan secara  ekonomi)  ditambah  nilai  barang/jasa  yang dibeli  dari  produsen  pasar  untuk  diberikan  pada  RT secara  gratis  yang  tidak  signifikan  secara  ekonomi ( social transfer in kind-purchased market production ).
Menurut  MS  (2017)  Pengeluaran  Konsumsi Pemerintah  merupakan  salah  satu  variabel  makro ekonomi  yang  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Jika  pengeluaran  konsumsi  pemerintah bertambah  maka  berpengaruh  positif  terhadap
pertumbuhan  ekonomi.  Kontribusi  pengeluaran produktif  akan  mendorong  pergerakan  ekonomi  dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
Di  dunia  Islam,  pengeluaran  pemerintah memegang  posisi  paling  utama  karena  menyangkut pemenuhan  kebutuhan  setiap  individu  di  dalamnya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier (al- hajat  al-kamaliyyah) .  Pemenuhan  kebutuhan  ini menurut  para  fuqaha  hukumnya  adalah fardhu kifayah ,  sehingga  konsentrasi  ekonomi  Islam  adalah distribusi  ekonomi  yang  merata  agar  setiap  orang mendapatkan  standar  hidup  yang  manusiawi, terhormat,  dan  sesuai  dengan  martabat  manusia sebagai khalifah Allah.  (Rahmawati, 2008).
Secara sistematis belanja pemerintah pada masa Rasulullah  SAW  diperuntukkan  untuk  membiayai berbagai kebutuhan negara yang sudah dibagi antara kebutuhan  primer  dan  sekunder,  di  antara  biaya pertahanan,  pembayaran  gaji,  pembayaran  hutang negara,  upah  sukarelawan,  bantuan  untuk  musafir, bahkan  zakat  dikategorikan  menjadi  kebutuhan primer.  Sementara  biaya  pendidikan  dan  biaya  lain- lainnya di luar itu masuk dalam kelompok kebutuhan sekunder.
Banyak  penelitian  yang  membuktikan  relasi antara  pengeluaran  konsumsi  pemerintah  dan pertumbuhan  ekonomi,  di  antaranya  penelitian  oleh Ichvani  &  Susana  yang  meneliti  pertumbuhan ekonomi  di  ASEAN  5  mengatakan  bahwa  variabel pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  negara  ASEAN (Ichvani  &  Susana,  2019).  MS  yang  melakukan penelitian di Jambi juga mengungkapkan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (MS, 2017). Penelitian oleh Anggraeni menemukan adanya pengaruh  positif  dan  signifikan  baik  dalam  jangka panjang  maupun  jangka  pendek  ECT  pengeluaran pemerintah  di  sektor  pendidikan,  kesehatan,  dan pertanian  secara  parsial  dan  simultan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  (Anggraeni, 2017).  Sijabat  menegaskan  dalam  penelitiannya bahwa  berbagai jenis  pengeluaran  pemerintah  dalam bidang produktif menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan  ekonomi  (Sijabat,  2017).  Begitupun diugkapkan  oleh  Abdullah  &  Rusdarti  yang menemukan fakta pengeluaran pemerintah berdampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura  (Abdullah  &
Rusdarti,  2017).  Berdasarkan  deskripsi  di  atas hipotesis yang dikemukakan adalah sbb:
H2  :  Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah  memiliki pengaruh  positif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi.
3. Hutang Luar Negeri
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan pinjaman sebagai utang yang dipinjamkan dari pihak lain  dengan  kewajiban  membayar  kembali  (Junaedi, 2018). Menurut SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas  (No.185/KMK.03/1995  dan  Nomor KEP.031/KET/5/1995), Pinjaman Luar Negeri adalah penerimaan  negara  baik  dalam  bentuk  devisa,  dan atau  devisa  yang  dirupiahkan  maupun  dalam  bentuk barang  dan  atau  jasa  yang  diperoleh  dari  pemberian pinjaman  luar  negeri  yang  harus  dibayar  kembali dengan persyaratan tertentu (Syaparuddin dkk, 2015).
Syaparuddin  dkk  (2015)  menambahkan  jika dilihat dari jangka waktunya, hutang luar negeri dapat dibagi menjadi: (1) hutang jangka pendek, (2) hutang jangka  menengah,  dan  (3)  hutang  jangka  panjang. Hutang  jangka  pendek  adalah  hutang  dengan  jangka waktu  jatuh  tempo (maturity) satu  tahun.  Hutang jangka  menengah  merupakan  hutang  dengan  jangka waktu  jatuh  tempo  5-15  tahun.  Sedangkan,  hutang jangka  panjang  adalah  hutang  yang  jangka  waktu jatuh  tempo  lebih  dari  15  tahun.  Hutang  merupakan bagian  dari  kebijakan  fiskal  (APBN)  yang  menjadi bagian  dari  kebijakan  pengelolaan  ekonomi  secara keseluruhan. Hutang terutama merupakan konsekwensi  dari  postur  APBN  (yang  mengalami defisit),  di  mana  pendapatan  negara  lebih  kecil  dari pada belanja negara.
Sementara  Muhajirin  (2015)  mengungkapkan bahwa di dalam Islam terdapat dua pandangan terkait hutang  negara,  yaitu  kelompok  yang  setuju  dengan anggaran  berimbang  dan    kelompok  yang membolehkan anggaran  defisit.  Kelompok  pertama berpendapat  bahwa  pembiayaan  tidak  boleh  defisit (pengeluaran  lebih  besar  dari  pendapatan),  dapat menyebabkan pemerintah berutang dengan konsekuensi  membayar  bunga,  dan  mendekati  riba. Pengeluaran  yang  bertambah  ini  juga  dapat menyebabkan  pemborosan.  Sedangkan  kelompok kedua berpendapat sudah tidak waktunya lagi negara- negara  Islam  mempertahankan  konsep  anggaran berimbang  yang  akan  membuat  pertumbuhan ekonomi  melambat  dan  terhambatnya  ekplorasi sumber  daya  alam  karena  ketiadaan  modal.  Negara
Islam  yang  kaya  sumber  daya  alam,  namun  kurang modal  harus  meminjam  modal  ke  negara  lain  untuk mengeplorasi  sumber  daya  alamnya,  atau  dengan memungut pajak.
Tabel 1. Pandangan Islam Terhadap Hutang Luar
Negeri Pro Hutang (External Financing) Kontra Hutang (External Financing) Boleh  sepanjang  bentuk dan mekanisme sesuai dengan syariat. Tidak boleh menutup budget deficit dengan hutang luar negeri.
Latar belakang: Konsep  dan  fakta  historis bahwa  kerjasama  dengan pihak lain dalam satu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan.
Bentuk  kerjasama  dalam Islam  seperti murabahah, mudharabah,  musyarakah
dapat dikembangkan
sebagai external  financing dan  juga  bentuk-bentuk  ini lebih  ke  arah creating equity.
Latar belakang: Tendensinya  ke  arah faktual dan preventif, di  mana  keterlibatan negera-negara  Islam dalam  hutang  luar negeri  pasti  akan bersentuhan  dengan riba.
Sumber: Faishol Luthfi, 2018
Teori  di  atas  telah  dibuktikan  oleh  beberapa penelitian,  yaitu    Junaedi  yang  menemukan  bahwa hutang  luar  negeri  memiliki  korelasi  terhadap pertumbuhan  ekonomi  nasional  (Junaedi,  2018). Kemudian  Malik  &  Kurnia  juga  mengungkapkan hutang  luar  negeri  memberi  dampak  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Malik  & Kurnia,  2017).  Pun  diperkuat  oleh  Rahman  dkk (Rahman  dkk,  2017)  dan  Khair  &  Rusydi  (Khair  & Rusydi,  2016)  menemukan  hasil  yang  sama. Sementara  Syaparuddin  dkk  dalam  penelitiannya dengan  menggunakan  metode  regresi  data  panel, hasilnya  menunjukkan  peningkatan  hutang  luar negeri  berakibat  pada  perlambatan  atau  penurunan pertumbuhan  ekonomi  selama  periode  1990-2013 terjadi  Indonesia,  Malaysia,  dan  Vietnam  serta Thailand.  Sedangkan  yang  dapat  mendorong peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  di Fhilipina  dan  Myanmar  (Syaparuddin  dkk,  2015).  ). Berdasarkan  deskripsi  di  atas  hipotesis  yang dikemukakan adalah sbb:
H3  :  Hutang  Luar  Negeri  memiliki  pengaruh  positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Pembiayaan Syariah
Dalam  UU  Nomor  10  Tahun  1998  disebutkan bahwa  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah adalah  “penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi hasil” (Ilyas, 2015).
Dalam  pelaksanaan  pembiayaan,  bank  syariah harus  memenuhi  dua  aspek  yaitu  Aspek  Syar’i  dan Aspek  Ekonomi.  Aspek  Syar’i  berarti  dalam  setiap realisasi  pembiayaan  kepada  nasabah,  bank  syariah harus  tetap  berpedoman  pada  syariat  Islam  (antara lain  tidak  mengandung  unsur maisyir , gharar dan riba  serta  bidang  usahanya  harus  halal).  Sedangkan Aspek Ekonomi, di samping mempertimbangkan hal- hal  syariah,  bank  syariah  tetap  mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah (Astuty, 2015).
Dalam operasionalnya bank syariah menggunakan tiga model akad pembiayaan yaitu: a. Pembiayaan  dengan  pola  bagi  hasil  terdiri  dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah .
b. Pembiayaan  dengan  pola  jual  beli  terdiri  dari murabahah , istishna’ dan salam . c. Pembiayaan dengan pola ujroh terdiri dari ijarah dan ijarah al-muntahiya bit-tamlik .
Sektor keuangan mempunyai kedudukan penting dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan fungsi perbankan yang bertindak sebagai manajer  investasi  dan  investor  dapat  mendukung pengembangan  sektor  rill,  baik  dalam  rangka meningkatkan  iklim  usaha  maupun  iklim  investasi serta  juga  penciptaan  lapangan  kerja.  Fungsi perbankan  dalam  menghimpun  dan  memobilisasi dana-dana  masyarakat  atau  perusahaan  kemudian disalurkan  pada  usaha-usaha  produktif  berpengaruh positif  terhadap  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi nasional (Deti dkk, 2017).
Adapun  teori  di  atas  diperkuat  oleh  banyak penelitian  yang  telah  dilakukan,  di  antaranya penelitian  oleh  Prastowo  yang  melakukan  studi empiris  di  13  negara  dan  menyimpulkan  bahwa variabel  pembiayaan  syariah  memiliki  pengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Prastowo, 2018).  Salah  satu  penelitian  oleh  Boukhatem  & Moussa yang secara empiris untuk menilai pengaruh pinjaman  perbankan  syariah  terhadap  pertumbuhan
ekonomi  13  negara  di  kawasan  MENA  selama periode  2000-2004  dan  ditemukan  hasil  bahwa pemberian  pinjaman  oleh  perbankan  syariah merangsang peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di  negara-negara  MENA  (Boukhatem  &  Moussa, 2018).  Kemudian  Terminanto  &  Rama  yang melakukan  studi  kasus  pada  provinsi  di  Indonesia juga  menjelaskan  pembiayaan  pada  bank  syariah berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  Indonesia  (Terminanto  &  Rama,  2017).  Dampak positif  pembiayaan  pada  bank  syariah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dijelaskan  juga  dalam penelitian  Astuty  (Astuty,  2015).  Berdasarkan deskripsi  di  atas  hipotesis yang  dikemukakan  adalah sbb:
H4 : Pembiayaan Syariah  memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  maka  model penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2 . Model Penelitian

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah  paradigma Profetik ,  yaitu  proses  pengilmuan ayat-ayat  al-Qur’an.  Kaitannya  dengan  penjelasan tersebut  dalam  penelitian  ini,  yaitu  mencoba mengumpulkan  data  ekonomi  yang  diperoleh  dari Badan  Pusat  Statistik,  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa Keuangan dan publikasi lainnya yang kemudian diuji secara statistik menggunakan alat uji eviews 10 yang kemudian  di  bedah  dalam  bingkai  keIslaman,  yakni memasukkan  sub-sub  keIslaman  dalam  analisisnya dalam rangka penselarasan keilmuan umum dan teori Islam  seperti  yang  terkandung  dalam  nilai-nilai profetik.
Adapun  metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah Error  Correction  Model (ECM) , yaitu bertujuan untuk mengestimasi pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek variabel inflasi,  pengeluaran  konsumsi  pemerintah,  hutang luar  negeri  dan  pembiayaan  syariah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Model  tersebut selengkapnya disajikan, sebagai berikut:
H1 H3 H2 H4 Inflasi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Hutang Luar Negeri Pembiayaan Syariah Pertumbuhan Ekonomi
1. Bentuk  persamaan  ECM  untuk  estimasi  jangka panjang:
PE t = α 0 + α 1 INF t + α 2 PKP t + α 3 HLN t + α 4 PS t (1) Keterangan:
PE t : Pertumbuhan Ekonomi  periode t INF t : Inflasi periode t PKP t : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
periode t
HLN t : Hutang Luar Negeri periode t PS t : Pembiayaan Syariah periode t α 0 α 1 α 2 α 3 α 4 :  Koefisien Jangka Panjang
2. Bentuk  persamaan  ECM  untuk  estimasi  jangka pendek adalah sebagai berikut:
DPE t = α 1 DINF t + α 2 DPKP t + α 3 DHLN t + α 4 DPS t RES(-1) …. (2) Keterangan: DPE t : Perubahan Pertumbuhan ekonomi
Periode t
DINF t : Perubahan Inflasi Periode t
DPKP t : Perubahan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Periode t DHLN t : Perubahan Hutang Luar Negeri Periode t DPS t : Perubahan Pembiayaan Syariah Periode t α 0 α 1 α 2 α 3 α 4 :  Koefisien Jangka Pendek Kriteria  pengujian Error  Correction  Model (ECM):
a. H 0 : Ada pengaruh
Ha : Tidak ada pengaruh
b. Tingkat signifikansi 95% atau α = 5%
c. Statistik uji : Error Correction Model (ECM)
d. Daerah kritis : H 0 ditolak jika nilai Probabilitas >
Critical Value (α = 5%)
e. Kesimpulan: H 0 diterima karena nilai Probabilitas < Critical Value (α = 5%)
Untuk  terpenuhinya  model  ECM  di  atas,  maka harus  lolos  dalam  uji  pra  syarat  penelitian,  antara lain:
a. Uji Akar Unit (Unit Root Test)
Uji  akar  unit  dipakai  untuk  menguji  suatu  data runtut waktu stasioner atau tidak. Apabila suatu data ditemukan  tidak  stasioner  maka  dikatakan  data tersebut mengalami permasalahan akar unit (unit root problem) .
Untuk  menentukan  apakah  data  stasioner  atau tidak,  bisa  dilakukan  menggunakan  uji  akar  unit dengan  metode Dickey-Fuller ( Dickey-Fuller  test ) yaitu  salah  satu  cara  yang  digunakan  untuk mendeteksi  apakah  data  stasioner  pada  level  atau diffrence .  Data  dikatakan  stasioner  apabila  nilai probabilitas  pada Dickey-Fuller  test lebih  kecil  dari
0,05.  Apabila  nilai probabilitas  lebih  besar dari  0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner. b. Uji Kointegrasi
Pengujian  kontegrasi  antar    variabel  bertujuan untuk  melihat  hubungan  jangka  panjang  antara variabel  independen  dengan  variabel  dependen. Untuk  mengetahui  adanya  kointegrasi  ini  maka  data diuji  menggunakan  metode Engle-Granger dan langkah  uji Johansen .  Namun  dalam  penelitian  ini hanya menggunakan uji Engle-Granger .
Berikut  persamaan  kointegrasi  dalam  penelitian ini, yaitu:
PE t = α 0 + α 1 ΔINF t + α 2 PKP t + α 3 HLN t + α 4 PS t + e t (1) Keterangan:
PE t :  Pertumbuhan Ekonomi Periode t INF t :  Inflasi Periode t PKP t :  Pengeluaran Konsumsi Pemerintah periode t HLN t
:  Hutang Luar Negeri Periode t
PS t :  Pembiayaan Syariah Periode t α 0 α 1 α 2 α 3 α 4 :  Koefisien Kointegrasi Kriteria uji kointegrasi data:
1) H 0 : Ada kointegrasi
Ha : Tidak ada kointegrasi
2) Tingkat signifikansi 95% atau α = 5%
3) Statistik uji : nilai ADF
4) Daerah  kritis  :  H 0 ditolak  jika  nilai  ADF  > Critical Value (α = 5%)
5) Kesimpulan:  H 0 diterima  karena  nilai  ADF  < Critical Value (α = 5%)
c. Uji Asumsi Klasik
Uji  ini  dilakukan  untuk  menemukan  ada tidaknya  penyimpangan  asumsi  klasik  pada  data penelitian.  Ada  empat  uji  yang  digunakan,  antara lain:  uji  normalitas,  uji  heteroskedastisitas,  uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas.

## 3. HASIL PENELITIAN
Penelitian  peneliti  menggunakan  data  sekunder yang  terdiri  dari  Pertumbuhan  Ekonomi,  Inflasi, Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah,  Hutang  Luar Negeri  dan  Pembiayaan  Syariah  di  Indonesia  yang diambil  dari  publikasi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), Bank  Indonesia  (BI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) selama kurun waktu 8 tahun yakni tahun 2011- 2018.  Berikut  di  bawah  ini  adalah  hasil  uji  statistik menggunakan program Eviews 10:
Hasil Uji Prasyarat Penelitian
1. Uji Akar Unit (Unit Root Test)
Tabel 2. Hasil Uji Akar-akar Unit dengan
Augment Dickey-Fuller test pada Level ADF Statistik Keterangan Pertumbuhan Ekonomi -1.662202 Tidak Stasioner Inflasi -8.159948 Tidak Stasioner Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -0.739076 Tidak Stasioner Hutang Luar Negeri -1.519218 Tidak Stasioner Pembiayaan Syariah -0.958748 Tidak Stasioner
Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Berdasarkan  table  2,  didapatkan  hasil  variabel penelitian  tidak  stasioner  tingkat  level.  Hanya variabel  Inflasi  yang  stasioner.  Sedangkan  variabel Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengeluaran  Konsumsi Pemerintah,  Hutang  Luar  Negeri  dan  Pembiayaan Syariah  tidak  stasioner.  Untuk  itu,  agar  semua  data stasioner  pada  derajat  sama  maka  dilakukan  proses diferensiasi, yaitu:
Tabel 3. Hasil Uji Akar-akar Unit dengan Augmen Dickey-Fuller test pada Firs Difference ADF Statistik Keterangan Pertumbuhan Ekonomi -6.866702 Stasioner Inflasi -5.047505 Stasioner Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -20.71663 Stasioner Hutang Luar Negeri -5.276492 Stasioner Pembiayaan Syariah -5.044749 Stasioner Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Hasil  uji  akar-akar  unit Augmented  Dickey- Fuller (ADF) test pada  tingkat first  difference menunjukkan bahwa semua data telah stasioner pada derajat yang sama yaitu first difference .
1. Uji Kointegrasi
Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi t-Static Prob.* Augmented Dickey- Fuller test statistic -4.059875 0.0046 Test critical values 1% level -3.724070 5% level -2986225 10% level -2.632604
Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Berdasarkan  uji  ADF  pada  tabel  4  di  atas diketahui  bahwa  persamaan  jangka  panjang  telah signifikan pada tingkat level. Hal ini dibuktikan nilai ADF statistic > dari 1%, 5% maupun 10% atau dilihat dari  probabilitasnya  adalah  0,0046  atau  lebih  kecil dari 0,05.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
0 1 2 3 4 5 6 -0.01 0.00 0.01 0.02 Series: Standardized Residuals Sample 2011Q2 2018Q4 Observations 19 Mean 0.003353 Median 0.002269
Maximum 0.020197
Minimum -0.011439 Std. Dev. 0.008838 Skewness    0.082483 Kurtosis 2.255711 Jarque-Bera  0.460101 Probability 0.794493
Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Berdasarkan  pada  tabel  5  di  atas  dapat  dilihat bahwa  nilai Jarque-Bera sebesar  0,460101  dan  nilai probalitiasnya  sebesar  0,794493,  artinya  lebih  besar dari  0,05  (0,460101  >  0,05  dan  0,794493  >  0,05). Disimpulkan  data  telah  terdistribusi  normal  secara statistik.
b. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Heteroskedasticity F-statistic 1.285579  Prob. F(5,13) 0.3281 Obs*R- squared 6.286323 Prob. Chi- Square(5) 0.2793 Scaled explained SS 4.067510 Prob. Chi- Square(5) 0.5397 Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Berdasarkan pada tabel 6 di atas diketahui nilai Prob. F hitung sebesar 0,3281 yakni lebih besar dari 0,05  (0,3281  >  0,05).  Sehingga  disimpulkan  H 0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. c. Uji Autokorelasi
Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 510.9943  Prob. F(2,11) 0.0000 Obs*R- squared 18.79767 Prob. Chi- Square(2) 0.0001 Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Berdasarkan  hasil  uji  Autokorelasi  di  atas menggunakan  uji  LM  ( Lagrange  Multiplier ) diketahui  nilai  probabilitas  F  hitung  sebesar  0,0000, artinya lebih kecil dari 0,05 (0,0000 < 0,05). Karena
nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  maka  H 0 ditolak,  sehingga  disimpulkan  data  linier  terjadi autokorelasi.  Oleh  karena  terjadi  autokolerasi  pada data  statistik,  maka  dilakukan  penyembuhan  dengan metode Cochranee-Orcut (ar(1)  dan  ar(2)),  yaitu hasilnya sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi Metode Cocharance-Orcut
R-squared 1.000000 Mean dependent var 5.46406 3 Adjusted R-squared 1.000000 S.D. dependent var 0.61896 8 S.E. of regression 5.82E-16 Sum squared resid 7.80E- 30 F-statistic 4.38E+30 Durbin- Watson stat 2.00337 8 Prob(F- statistic) 0.000000 Akaike info criterion - 67.25406 Hannan-
Quinn criter.
Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Ada  tidaknya  autokorelasi  dilihat  dari  nilai  uji Durbin-Waston, yaitu  diperoleh  nilai  DW  hitung sebesar  2,003378,  nilai  DU  sebesar  1,7323  dan  nilai 4-DU  sebesar  6,9292.  Adapun  ketentuan  pengujian autokorelasi pada Durbin-Waston yaitu: DU < DW < 4-DU,  maka  disimpulkan  1,7323  <  2,003378  < 6,9292.  Artinya  posisinya  berada  pada  daerah  tidak ada  autokorelasi.  Sehingga  dikatakan  data  linier bebas dari adanya autokorelasi.
d. Uji Multikolinearitas
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas
Inflasi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Hutang Luar Negeri Pembiayaa n Syariah Inflasi 1.000000   0.508884  -0.024970   0.069650 Pengeluara n Konsumsi Pemerintah 0.508884 1.000000  0.315708  0.503552 Hutang Luar Negeri -0.024970 0.315708  1.000000  0.468083 Pembiayaa n Syariah 0.069650 0.503552  0.468083  1.000000
Sumber : Data diolah, Eviews 10, 2019
Berdasarkan pada tabel 9  di atas diketahui nilai matrik korelasi ( correlation matrix ) multikolinearitas penelitian  kurang  dari  0,85.  Karena  nilai  matrik korelasi  dari  keempat  variabel  independen  tidak  ada yang  lebih  dari  0,85,  dengan  demikian  variabel  di atas telah terbebas dari adanya multikolinearitas.

## Hasil Uji Hipotesis
1. Estimasi Model ECM Jangka Panjang
Tabel 10. Hasil Estimasi Model ECM Jangka
Panjang Variable Coefficient Std. Error t-Statistic PKP 0.000307 0.000348 0.882926 HLN -0.001108 0.000428 -2.590959 INF -0.124837 0.148738 -0.839307 PS -0.006860 0.001201 -5.713453 C 7.152866 0.219908 32.52660 R-squared 0.729081 Mean dependent var 5.464063 Adjusted R- squared 0.688945 S.D. dependent var 0.618968 Prob(F- statistic) 0.000000 Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Berdasarkan  tabel  10  maka  diperoleh  model ECM jangka panjang sebagai berikut:
PE t =  α 0 + α 1 INF t + α 2 PKP t + α 3 HLN t + α 4 PS t =  7,152866_C – 0,001108_INF + 0,000307_PKP – 0,001108_HLN – 0,006860_PS Pengaruh  inflasi  ke  pertumbuhan  ekonomi (probabilitas = 0,4087) > (α = 0,05) maka H 0 ditolak yang  berarti  data  tidak  signifikan.  Jika  dilihat  dari nilai  (koefisien  =  -0,124837),  karena  nilai  koefisien bertanda  negatif  artinya  inflasi  berpengaruh  negatif terhadap prtumbuhan ekonomi. Sehingga disimpulkan  hipotesis  1  diterima  dan  inflasi  bisa digunakan sebagai model jangka panjang. Pengeluaran konsumsi pemerintah tidak berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  ditunjukkan dengan  nilai  (probabilitas  =  0,3851)  >  (α  =  0,05). Dengan  demikian  hipotesis  2  yang  berbunyi “pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi” tidak didukung oleh data empiris. Hutang Luar negeri berdasarkan hasil estimasi jangka panjang mempunyai nilai (probabilitas = 0,0152) < (α = 0,05) maka  H 0 diterima  dan  data  dinyatakan  signifikan. Namun karena nilai (koefisien = -0,001108) bertanda negatif artinya hutang luar negeri memberi pengaruh negatif  ke  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, hipotesis  3  tidak  bisa  dijadikan  model  dalam penelitian  ini.  Pembiayaan  syariah  memiliki  data yang signifikan (probabilitas = 0,0000) < (α = 0,05), akan tetapi  tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,  hal  ini  terbukti  dari  (koefisien  =  - 0,006860).  Dengan  demikian  hipotesis  4  tidak diterima sebab tidak didukung data empiris.
2. Estimasi Model ECM Jangka Pendek
Tabel 11. Hasil Estimasi Model ECM Jangka
Pendek Variable Coefficient  Std. Error C -0.015050 0.045612 D (Inflasi) 0.053583 0.044114 D (Pengeluaran Konsumsi Pemerintah) 0.000200 0.000129 D (Hutang Luar Negeri) 0.006415 0.002180 D (Pembiayaan Syariah) 4.73E-05 0.004196 ECT(-1) -0.538221 0.120958 R-squared 0.897247 Adjusted R-squared 0.857727 Prob(F-statistic) 0.000005
Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019
Berdasarkan  tabel  11  maka  diperoleh  model ECM jangka pendek sebagai berikut:
DPE t =  α 1 DINF t +  α 2 DPKP t +  α 3 DHLN t +  α 4 DPS t ECT(-1)
=  -0,015050_C + 0,0,053583_DINF + 0,000200_DPKP + 0,006415_DHLN + 0,47305_DPS (-0,538221)_ECT
Pengaruh  inflasi  ke  pertumbuhan  ekonomi (probabilitas = 0,4261) > (α = 0,05) yang berarti H 0 ditolak  dengan  kata  lain  hipotesis  1  yang  diajukan ditolak  atau  tidak  terbukti  berdasarkan  data  empiris ada pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran  konsumsi  pemerintah  berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang ditunjukkan dengan nilai (probabilitas = 0,1473) > (α =  0,05).  Dengan  demikian  hipotesis  2  ditolak  dan tidak  bisa  dijadikan  model.  Hutang  luar  negeri memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi terbukti dari (probabilitas = 0,0114) < (α = 0,05). Artinya hipotesis 3 yang berbunyi “hutang luar negeri memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi”  diterima  dan  didukung  data empiris.  Terakhir,  terdapat  pengaruh  negatif pembiayaan  syariah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi dibuktikan  dari  nilai  (probabilitas  =  0,9912)  >  (α  = 0,05).  Hasil  estimasi  didapat  koefisien  variabel  ECT ( Error  Correction  Term )  yaitu  sebesar  -0538221 yang  mempunyai  makna  bahwa  perbedaan  antara tingkat pertumbuhan dengan nilai 1 tahun. Koefisien ECT  ini  digunakan  untuk  mengukur  respon regressand setiap  periode  yang  menyimpang  dari keseimbangan. Menurut Widarjono (2009), koefisien ECT  dalam  bentuk  nilai  absolut  menjelaskan seberapa  cepat  waktu  yang  yang  diperlukan  untuk mendapatkan nilai keseimbangan. Nilai ECT sebesar -0538221  dengan  probabilitas  0,0007  yang  berarti
signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen sehingga model  ECM  dalam  jangka  pendek  adalah  valid  atau cukup baik.

## 4. PEMBAHASAN
Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan

## Ekonomi
Hasil uji di atas mengindikasikan variabel inflasi dalam  jangka  pendek  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya meningkatnya inflasi akan  menaikkan  pertumbuhan.  Hasil  tersebut  di  atas mengindikasikan  bahwa  tingkat  inflasi  mampu menjadi  tolok  ukur  dalam  menilai  perekonomian suatu negara dalam batas tertentu. Menurut penelitian Susanto  &  Rachmawati  (Susanto  &  Rachmawati, 2013)  yang  dijadikan  dasar  oleh  Herman  (Herman, 2017),  bahwa  naiknya  inflasi  dalam  persentase  yang kecil dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya.  Sesuai  dengan  hukum  penawaran,  jika tingkat  harga  naik  maka  penawaran  akan  naik,  hal inilah  yang  membuat  produsen  menaikkan  hasil produksinya.  Persentase  inflasi  yang  rendah  tidak mempengaruhi  daya  beli  konsumen  karena  harga barang  masih  dijangkau.  Kondisi  ini  yang  dapat meningkatkan perekonomian. (Ardiansyah, 2017).
Akan  tetapi  dalam  jangka  panjang,  inflasi memberi  pengaruh  negatif  bagi  pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan  dalam  jangka  pendek  kurva  penawaran akan  bergeser  ke  kanan  (positif),  sedangkan  dalam jangka panjang kurva penawaran cenderung bergeser ke  kiri  (negatif).  Oleh  karena  itu,  menekan  tingkat inflasi  menjadi  penting  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetap menjaga tingkat inflasi pada  level  yang  rendah  adalah  langkah  yang  harus dilakukan  setiap  negara  dalam  menjaga  kestabilan perekonomian.
Adapun perkembangan inflasi terhadap pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2011-2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## Gambar 3. Perkembangan Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: BI, BPS dan publikasi lainnya diolah, 2019
Laju inflasi Indonesia selama periode 2011-2018 secara  umum  berfluktuasi,  tetapi  terkendali. Berdasarkan  data  rata-rata  tingkat  inflasi  Indonesia masih  di  bawah  10  persen.  Terkendalinya  tingkat inflasi  ini  dipengaruhi  oleh  struktur  ekonomi  yang semakin  membaik.  Berbagai  kebijakan  moneter diambil pemerintah untuk mengendalikan permintaan masyarakat. Inflasi yang terkendali akan memperkuat daya  saing  produk  di  pasar  internasional.  Sehingga bisa memberikan dampak positf terhadap perekonomian. (BI, 2018).
Adapun  faktor  utama  yang  menyebabkan terjadinya  inflasi  menurut  Islam  adalah  adanya gejolak nilai mata uang. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan Islam adalah menjaga tingkat supply dan demand yang  terjadi  di  pasar  uang.  Karena  dalam Islam uang dipandang bukan sebagai komoditas akan tetapi  sebagai  alat  pembayaran atas  sejumlah  barang yang  dibeli.  Seyogyanya  transaksi  di  pasar  valas seringkali  bersifat  spekulasi  sehingga  berpengaruh pada  sektor rill yang  ditandai  tingginya  tingkat inflasi.  (Zakiyah, 2018).
Tidak  banyak  ditemukan  penelitian  yang membahas  pengaruh  positif  inflasi  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  ,  namun  ada  beberapa penelitian  menemukan  hasil  yang  sama  di  antaranya penelitian  yang  dilakukan  oleh  Berlian  (Berlian, 2017)  yang  menganalisis  tentang  pengaruh  inflasi, indeks  harga  konsumen  terhadap  PDB  di  Indonesia pada  tahun  2011-2015  (Karlina,  2017).  Dalam penelitiannya  dia  menjelaskan  variabel  inflasi mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2011-2015. Penelitian G.A dkk (G.A  dkk,  2018)  juga  menemukan  hasil  yang  sama yaitu  bahwa  tingkat  inflasi  mempunyai  pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh  Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pengeluaran  konsumsi  pemerintah  baik  dalam jangka  panjang  maupun  jangka  pendek  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Jadi,  apabila  pengeluaran  konsumsi  pemerintah meningkat  maka  akan  menurunkan  pertumbuhan ekonomi  dan  sebaliknya  apabila  pengeluaran konsumsi  pemerintah  menurun  akan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## Gambar 4. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pertumbuh Ekonomi
Sumber: BPS dan publikasi lainnya diolah, 2019
Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang  diberikan  pengeluaran  konsumsi  pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Dilihat dari  tahun  2011  hingga  tahun  2018  kontribusi  yang diberikan cenderung menurun yang digambarkan oleh grafik berwarna merah.
Permasalahan  yang  menjadi  sorotan  dalam kajian  pengeluaran  konsumsi  pemerintah  salah satunya  pada  aktivitas  ekspor-impor.  Senyatanya perekonomian  yang  ditopang  oleh  impor  memiliki jumlah  yang  lebih  tinggi  dibanding  jumlah  ekspor. Tercatat  pada  tahun  2018  jumlah  ekspor  Indonesia sebesar  180.059,2  juta  dolar  AS  atau  sekitar 609.291,7 ton. Sementara total impor Indonesia pada tahun  2018  mencapai  188.625,6  juta  dolar  AS  atau 171.623,0 ton. Angka tersebut menunjukkan, jumlah barang  masuk  ke  Indonesia  lebih  banyak  dibanding output yang dihasilkan di dalam negeri.  Impor yang tinggi  akan  memberi  dampak  negatif  bagi perekonomian  dalam  negeri.  Ini  disebabkan  devisa negara  akan  berkurang  karena  pemerintah  harus membayar  kepada  negara  eksportir  termasuk membayar  pajak  impor.  Perilaku  impor  yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi produktivitas di dalam negeri. Sejalan dengan hukum perdagangan  internasional,  apabila  jumlah  barang impor  semakin  naik  maka  produktivitas  di  dalam negeri  akan  menurun.  Jika  produktivitas  menurun korelasinya pada penurunan pertumbuhan ekonomi.
Tantangan  dalam  hal  tata  kelola  pemerintahan juga  menjadi  hambatan  utama  dalam  pemberian layanan  publik  secara  efisien,  terutama  tingkat daerah. Ada perbedaan kinerja yang ekstrem di antara berbagai tingkat pemerintahan dan di antara berbagai daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah yang ada di daerah, banyak Pemerintah daerah di Indonesia kesulitan membelanjakan  seluruh  alokasi  anggaran  tahunnya karena  pengeluaran  Pemerintah  pusat  untuk  daerah dialokasikan  langsung  ke  tiga  tingkat  pemerintahan
daerah:  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa. Kecamatan  didanai  dan  dikelola  di  bawah kabupaten/kota.  Belum  optimalnya  pengelolaan transfer  dana  daerah  oleh  Pemerintah  pusat mengecewakan  bagi  konstituen,  termasuk  dunia usaha  setempat,  dan  menghambat  Pemerintah  pusat baik dalam upaya mengejar prioritas nasional seperti meningkatkan infrastruktur dan juga untuk memberikan  stimulus  fiskal  pada  masa  perlambatan ekonomi saat ini (OECD, 2018).
Salah satu konsep pengeluaran pemerintah yang bisa  diterapkan  dalam  RAPBN    di  Indonesia  adalah zakat.  Salah  satu  bentuk  pengeluaran  pemerintah Islam zaman Rasulullah SAW seperti yang diungkap oleh  Rahmawati  (2008)  yaitu  penyaluran  zakat  dan ‘ ushur kepada  yang  berhak  menerimanya.  Langkah ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dalam  masyarakat.  Terdistribusinya  pendapatan secara  merata  berimbas  pada  kesejahteraan  tiap-tiap orang di dalam negara tersebut.
Tidak  banyak  penelitian  yang  membahas pengaruh  negatif  pengeluaran  konsumsi  pemerintah terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  namun  hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Naftaly dkk (Naftaly dkk, 2014) yang menyatakan  bahwa  belanja  Pemerintah  dalam  sektor pendidikan  dan  pertanian  tidak  signifikan  dengan pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh  Hutang  Luar  Negeri  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hutang  luar  negeri  dalam  jangka  panjang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi,  ketika  hutang  luar  negeri  meningkat  maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, sebaliknya jika hutang  luar  negeri  menurun  akan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  dalam  jangka pendek  hutang  luar  negeri  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Artinya hutang luar negeri menyebabkan pertambahan output di dalam negeri.
Secara  umum,  posisi  hutang  Indonesia  masih dapat  dikatakan  aman,  yaitu  di  mana  rasio-rasio hutang  pemerintah  yang  merujuk  pada  standar Maastricht  Treaty (rasio  hutang  terhadap  PDB)  dan rasio  jumlah  hutang  terhadap  jumlah  penduduk) dinilai dapat menjaga hutang pemerintah dalam batas yang masih dapat dikelola dengan baik (manageable) dan  menjamin  kesinambungan  fiskal.  Dibanding dengan  beberapa  negara  berkembang  seperti  Turki,
Filipina,  Thailand,  Malaysia  dan  Brazil,  dilihat  dari statistik  Indonesia  mempunyai  rasio  hutang  paling rendah yaitu 28,5% terhadap PDB. Sedangkan paling tinggi adalah negara Brazil mencapai 81,2%.
Hutang  pemerintah  banyak  dialokasikan  untuk melakukan  aktivitas  pembangunan,  namun  saat  ini pembangunan  infrastruktur  oleh  Pemerintah  masih bersifat  statis,  yaitu  penggunaan  infrastruktur  lebih besar  untuk  mengangkut  barang-barang  hasil  impor. Artinya sarana transportasi yang telah dibangun lebih besar  penggunaanya  untuk  memperlancar  distribusi barang-barang yang masuk ke Indonesia. Seharusnya pembangunan  infrastruktur  oleh  Pemerintah  bersifat dinamis,  yaitu  merangsang  sektor  industri  dalam negeri. Jika industri dalam negeri berkembang  maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.
Pada sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan hutang  luar  negeri  juga  tidak  kalah  besarnya. Semakin  besarnya  hutang  luar  negeri  akan  semakin memberatkan  APBN  negara,  karena  hutang-hutang tersebut  harus  dibayarkan  beserta  bunganya  melalui APBN.  Bahkan  dikabarkan  52,42%  devisa  ekspor habis  untuk  membayar  pokok  dan  bunga  pinjaman investasi dan  hutang dagang (Budiawan, 2018).
Salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam dan  sebenarnya  telah  diterapkan  oleh  pemerintah namun  belum  maksimal,  yaitu  pembiayaan  dalam bentuk  sukuk.  Tahun  2008  adalah  kali  pertama pemerintah  menerbitkan  sukuk  negara.  Sebagai instrument  fiskal  sukuk  ikut  andil  sebagai  penggiat ekonomi nasional. Pada tahun 2008 penerbitan sukuk oleh  negara  hanya  senilai  4,7  triliun  rupiah. Kemudian meningkat menjadi 57,09 triliun rupiah di tahun  2012  dan  pada  tahun  2014  menjadi  75,54 triliun rupiah (Ardi, 2018).
Selain  menerbitkan  Sukuk  Negara,  solusi  yang bisa  dimaksimalkan  oleh  Indonesia  adalah  pajak. Umer  Chapra  dalam  kritiknya  berpendapat  bahwa defisit  anggaran  negara  yang  terjadi  dapat  ditutupi dengan instrument fiskal yaitu pajak dan pengeluaran negara.  (Chapra,  1995).  Pajak  menjadi  bagian pendapatan negara dan difungsikan untuk kepentingan rakyat, sehingga alokasi pajak ditujukan untuk melakukan proses pembangunan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya  seperti  Niken  &  Dewi  (Niken  &  Dewi, 2011),  Bagus  (Bagus,  2017),  Syaparuddin  dkk (Syaparuddin  dkk,  2015),  Dedi  (Dedi,  2018), Muflihul  &  Khair  (Muflihul  &  Khair,  2016),  dan Abdul & Denny (Abdul & Denny, 2017).
Pengaruh Pembiayaan Syariah
Terhadap

## Pertumbuhan Ekonomi
Pembiayaan  syariah  dalam  jangka  panjang maupun  jangka  pendek  tidak  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Apabila pembiayaan  syariah  meningkat  maka  pertumbuhan ekonomi  akan  menurun  dan  sebaliknya  apabila pembiayaan  syariah  menurun  maka  akan  menaikkan pertumbuhan ekonomi.

## Gambar 4. Perkembangan Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: OJK dan publikasi lainnya diolah, 2019
Berdasarkan  gambar  4  di  atas  dapat  dilihat nominal kontribusi yang mampu diberikan oleh bank syariah  relatif  kecil.  Terlihat  pada  gambar  di  atas adanya  penurunan  volume  usaha  di  tiga  tahun terakhir  sehingga  pada  akhir  tahun  2014  hanya mencatat pertumbuhan sebesar 12%.
Rendahnya  kontribusi  pembiayaan  syariah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  disebabkan  karena fokus  pembiayaan  lebih  banyak  untuk  aktivitas konsumsi  bukan  untuk  aktivitas  yang  produktif. Dapat  dilihat  dari  total  pembiayaan  pada  bank syariah,  yaitu  pembiayaan murabahah mempunyai total  paling  tinggi  dibanding mudharabah dan musyarakah .
Adapun  secara  spesifik  jika  dilihat  berdasarkan jenis  penggunaan  antara  pembiayaan  modal  kerja, investasi  dan  konsumsi.  Total  nominal  pembiayaan pada  aktivitas  konsumsi  lebih  tinggi  dibanding penggunaan pada modal kerja dan investasi, di mana komposisi  modal  kerja  hanya  105.055  miliar  rupiah pada tahun 2018 dan investasi sebesar 75.730 miliar rupiah, sementara konsumsi mencapai 139.408 miliar rupiah.  Padahal  modal  kerja  dan  investasi  dapat menyumbang output lebih  banyak  karena  sektor cakupannya  adalah  sektor  produktif,  di  mana penambahan  modal  kerja  akan  memudahkan perusahaan  dalam  mengembangkan  produksinya karena  modal  kerja  diperlukan  untuk  meningkatkan
penjualan  sehingga  apabila  penjualan  meningkat maka output yang  dihasilkan  perusahaan  juga meningkat.  Begitu  juga  dengan  investasi  yang memainkan  peran  strategis  dalam  menyokong kehidupan  ekonomi  bangsa.  Modal  yang  terbentuk dari  investasi  ditujukan  untuk  proses  produksi sehingga akan menghasilkan produk barang dan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat. Di bawah ini perkembangan pembiayaan yang diklasifikasi menurut penggunaan:
Tabel 12. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan (Dalam Miliar Rupiah) Tahun Jenis Penggunaan Pembiayaan Modal Kerja Investasi  Konsumsi 2011 1.610 428 551 2012 1.671 710 888 2013 2.253 1.021 1.554 2014 4.742 1.854 2.035 2015 79.949 51.690 81.357 2016 87.363 60.042 100.602 2017 99.825 66.848 119.021 2018 105.055 75.730 139.408
Sumber:  OJK,  Statistik  Perbankan  Syariah,  2011- 2018
Perannya yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan  ekonomi  perlu  menjadi  perhatian  baik oleh  pemerintah  maupun  institusi  keuangan.  Dalam pelaksanaan operasionalnya harus dilakukan revitalisasi  kebijakan  agar  fokus  pengalokasian pembiayaan  bertumpu  pada  sektor  rill,  seperti pengembangan  ke  sektor  produktif  yang  memiliki multiplier effect tinggi  antara  lain  pertanian, industri pengolahan,  energi  dan  sektor  UMKM.  Dengan demikian  pengembangan  berbagai  bidang  ekonomi dapat terlaksana.
Peneliti  belum  menemukan  penelitian  yang membahas  pengaruh  negatif  pembiayaan  syariah terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Akan  tetapi berdasarkan  outlook  perbankan  syariah  yang  dirilis oleh  OJK  menyebutkan  masih  banyak  hal-hal  yang perlu  dibenahi  dalam  rangka  pengembangan perbankan  syariah  seperti  yang  sudah  dipaparkan  di atas.

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa dalam jangka  panjang  keempat  variabel  penelitian  dalam hal  ini  inflasi,  pengeluaran  konsumsi  pemerintah, hutang  luar  negeri,  dan  pembiayaan  syariah  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.
Artinya apabila tingkat inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah,  hutang  luar  negeri,  dan  pembiayaan syariah  meningkat,  maka  pertumbuhan  ekonomi justru menurun.
Sementara  dalam  jangka  pendek  diperoleh  dua variabel yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi,  yaitu  inflasi  dan  hutang  luar negeri. Artinya tingkat inflasi yang naik dalam batas wajar dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai suatu perekonomian.  Begitupun  hutang  luar  negeri  dalam jangka  pendek  dapat  menyebabkan  pertambahan output di  dalam  negeri.  Namun  karena  pertambahan yang  diberikan  masih  sangat  rendah,  sehingga pemerintah  harus  berhati-hati  dalam  mengambil kebijakan terkait hutang luar negeri.
Sebagai regulator, pemerintah perlu menetapkan dan mengontrol regulasi untuk menekan angka inflasi di  Indonesia  karena  inflasi  yang  tinggi  berimplikasi negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Kemudian melakukan koordinasi agar pendistribusian anggaran  dilakukan  secara  adil  dan  merata. Pengelolaan zakat secara maksimal juga bisa menjadi solusi bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan  ekonomi  dalam  tataran  kesejahteraan. Pemerintah  pun  perlu  mengurangi  ketergantungan terhadap  hutang  luar  negeri  dengan  memanfaatkan berbagai potensi modal dalam negeri, yaitu menggaet investor  dalam  negeri  dalam  berbagai  sektor produktif,  yaitu  memperbanyak  investasi  sukuk  baik oleh negara maupun swasta. Dalam hal ini perbankan yang menjadi jantung bagi tumbuhnya berbagai usaha dalam negeri harus lebih fokus pada sektor rill bukan untuk kegiatan konsumsi agar percepatan pembangunan  dapat  terlaksana  dan  ekonomi Indonesia terus tumbuh.
Merangkum  dari  hasil  penelitian  yang  sudah dilakukan,  maka  dapat  dikatakan  penelitian  ini berbeda  dengan  penelitian  lainnya  yang  relevan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya bisa dilihat dari  Judul  Penelitian,  Problem,  Kerangka  Teori, Metode  Analisis,  dan  Hasil  Penelitian.  Pada penelitian  ini  menganalisis  tentang  Pertumbuhan Ekonomi  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi, yaitu  diambil  dari  empat  variabel  penting:  Inflasi, Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah,  Hutang  Luar Negeri,  dan  Pembiayaan  Syariah.  Selanjutnya variabel-variabel tersebut diuji menggunakan Eviews 10  dengan  metode Error  Correction  Model (ECM). Namun  perbedaan  yang  paling  mendasar  dengan penelitian-penelitian  sebelumnya  adalah  menjadikan
teori  Ekonomi  Islam  sebagai  alat  analisa  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Jika  penelitian  sebelumnya dikupas  melalui  sudut  pandang  ilmu  ekonomi konvensional,  penelitian  peneliti  memasukkan  teori keIslaman  sebagai  pisau  bedah  dalam  kajian penelitian saat ini.

## 6. REFERENSI
Almizan.  (2016).  Pembangunan  Ekonomi  dalam Perspektif  Ekonomi  Islam. Maqdla:  Jurnal Kajian Ekonomi Islam .
Ardi, Muhammad. (2018). Pengaruh Sukuk Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
IQTISHADUNA .
Ardiansyah,  H.  (2017).  Pengaruh  Inflasi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) .
Astuti,  W.  (2015).  Pengaruh  Pembiayaan  Syariah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Sumatera Utara. The  8 th International  Workshop  on Islamic Development .
Azwar.  (2016).  Peran  Alokatif  Pemerintah  Melalui Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Pengaruhnya Terhadap  Perekonomian  Indonesia. Kajian Ekonomi & Keuangan .
Badan  Pusat  Statistik.  (2019).  Produk  Domestik
Bruto. http://www.bps.go.id/subject/11/produk- domestik-bruto--lapangan-usaha-.html . Bank  Indonesia.  (2018). Laporan  Perekonomian Indonesia 2018 .
Budiawan,  A.  (2018).  Utang  Pemerintah  Ekonomi Politik  Kebijakan  Fiskal.  Seminar  Nasional Menyikapi Polemik Utang Pemerintah
Indonesia.
Chapra, M. U. (1995). Islam and The Challenge, The Islamic  Foundation  and  The  International Institut of Islamic Though , Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute.
Danawati,  S.  dkk.  (2016).  Pengaruh  Pengeluaran
Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta
Ketimpangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota  di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis . Deti,  S.  dkk.  (2017).  Kontribusi  Perbankan  Syariah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten Sambas. Jurnal Diskursus Islam .
Fadilla.  (2017).  Perbandingan  Teori  Inflasi  dalam Perspektif  Islam  dan  Konvensional.  Islamic Banking.
Fitria,  T.  N.  (2016).  KONTRIBUSI  EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI  NASIONAL. JURNAL  ILMIAH EKONOMI ISLAM . https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3
Fatturroyhan.  M.  A.  (2017).  Pembiayaan  Defisit APBN  Menurut  Umer  Chapra  (Studi  Analisa Kritik  Terhadap  Pembiayaan  Defisit  APBN Indonesia  Periode  2010-2015). CAKRAWALA:
Jurnal Studi Islam .
G.A.  A.  dkk.  Analysis  of Inflation  and  Its  Effect  on
Economic  Growth  in  Nigeria. IOSR  Journal  of Economics and Finance (IOSR-JEF) .
Gempito.  (2010).  Pemikiran  Kebijakan  Fiskal Ekonomi Islam, JURIS .
Handayani,  R.  (2015).  Analisis  Pengeluaran Pemerintah  Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Provinsi Riau. Jom FEKON .
Ilyas, R. (2015). KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN
SYARI’AH. JURNAL
PENELITIAN .
https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859
Junaedi,  D.  (2018).  Hubungan  Antara  Utang  Luar Negeri  dengan  Perekonomian  dan  Kemiskinan:
Komparasi Antarezim Pemerintahan”, Simposium Nasional Keuangan Negara.
http://www.jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/ view/154.
Karim, A. A. (2014) Ekonomi Makro Islam (Edisi 3) ,
Jakarta: Rajawali Pers.
Karlina,  B.  Pengaruh  Tingkat  Inflasi,  Indeks  Harga
Konsumen  Terhadap  PDB  di  Indonesia  pada Tahun  2011-2015.  Jurnal  Ekonomika  dan Manajemen.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Capaian Pembangunan Infrastruktur Indonesia.
http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/,
Khair, M., & Rusydi, B. U. (2016). E Cce a Ce F Ca.
Economics, Sosial, and Development .
Marina.,  A.  K.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar Rupiah di Indonesia. Ecces: Ecconomics, Social, and Development studies .
Lusbis,  I.  F.  (2014).  Analisis  Hubungan  Antara Inflasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi:  Kasus Indonesia. Quantitative Economics Journal . MS,  M.  Z.  (2017).  PENGARUH  PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP
PERTUMBUHAN  EKONOMI  DI  PROVINSI JAMBI. EKONOMIS :  Journal  of  Economics and Business .
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18 Muhajirin.  (2015).  Konsep  Hutang  Negara  dalam Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam  (Studi Analisis  Antara  Konsep  Anggaran Balance Budget dengan Defisit  Budget ). Al  Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam . Muttaqin, R. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Maro,  Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan Bisnis . OECD  Economic  Survey.  (2018) Survey  Economi OECD Indonesia 2018 .  http://www.oecd.org, Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam.
Al-Qanun .
Romi,  S.,  &  Umiyati,  E.  (2018).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Upah  Minimum terhadap  Kemiskinan  di  Kota  Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah . Septiatin,  A.  dkk.  (2015).  Pengaruh  Inflasi  dan Tingkat  Pengangguran  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. I-Economic .
Syaparuddin,  dkk.  (2015).  Pengaruh  Hutang  Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia,  Thailand,  Malaysia,  Fhilipina, Vietnam  dan  Burma  Periode  1990-2013. Jurnal Paradigma Ekonomika .
Terminanto,  A.  A.,  &  Ali  R.  (2017).  Pengaruh Belanja  Pemerintah  dan  Pembiayaan  Bank Syariah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi Kasus  Data  Panel  Provinsi  di  Indonesia.
IQTISHADIA .
Zakiyah, K. (2018). Peran Pengendalian Inflasi dalam
Tinjauan Perspektif Al-Qur’an. The International Of Applied Business (TIJAB) .