## KEPASTIAN HUKUM AKAD MURABAHAH PADA JUAL BELI RUMAH MELALUI PERBANKAN SYARIAH
Zulfikri*
*Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru Jl. Kaharuddin Nasuition No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 Email : zulfikripohan@law.uir.ac.id
ABSTRAK :  Akad murabahah adalah  jual-beli  barang  pada  harga  asal  dengan tambahan  keuntungan  yang  sudah  disepakati,  Pelaksanaan  akad  ini  menggunakan dua  bentuk  perjanjian yaitu  konvensional  dan  syariah,  bagaimana  kepastian  hukum akad  ini  ditinjau  dari  segi  hukum  positif  Indonesia  adalah  penting  untuk  dipahami. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan  penelitian hukum normatif ( law research) namun di perkuat dengan data empiris. Sumber data berasal  dari  data  primer  dan  sekunder,  data  tersebut  kemudian  dianalisa  dengan menggunakan  analisa  secara  logis.  Penarikan  kesimpulan  dengan  cara  deskriptif metode  deduktif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Penerapan  Akad Murabahah untuk membeli  rumah  dengan  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  (PPR)  pada  BRI  Syariah Pekanbaru  tidak dapat  dijalankan    secara  murni  sesuai  dengan  Keputusan  DSN.  No. 04/  DSN-MUI/  2000    tentang  Murabahah.  Kepastian  hukum  pelaksanaan  Akad Murabahah yang menggunakan wakalah merupakan kreasi hukum; Akad murabahah merupakan  kepastian  hukum  alamiah/ natural  certainty  contract . Dengan  demikian,  sifat  transaksinya fixed (tetap),  dan predetermined (dapat ditentukan  besarnya)  dari  sisi ini akad  Murabahah  lebih  baik  dari  Perjanjian  Kredit Bank Konvensional.
Kata Kunci : Murabahah, Jual beli, Perbankan Syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019

## PENDAHULUAN
Prakarsa  untuk  mendirikan  Bank Islam  di  Indonesia  sudah    dilakukan  sejak tahun 1990 (Antonio, 2001). Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  18-20
Agustus 1990
menyelenggarakan Lokakarya  Bunga  Bank  dan  Perbankan  di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya itu  dibahas  lebih  mendalam  pada Musyawarah  Nasional  IV  MUI  yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22- 25  Agustus  1990.  Berdasarkan  amanat Munas IV MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk  mendirikan  bank  Islam  di  Indonesia (Antonio,  2001)  Keberadaan  perbankan syariah  di  Indonesia  semakin  dirasakan, walaupun  awalnya  belum  ada  aturan hukum  yang  rinci  tentang  perbankan syariah  tersebut.  Khususnya  dalam  pola operasional  yang  mengatur  aktivitas usahanya (Syukri, 2000)
Sejak  tahun  2011  tepatnya  setelah dua tahun lembaga keuangan ini mempunyai  payung  hukum  sendiri  yakni Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  perbankan.  Pada  dasarnya  bank syariah  dan  konvensional  adalah  sama- sama lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas  bisnis  dan  mengedepankan keuntungan. Namun dalam tataran filosofis dan  aplikasi,  sesungguhnya  kedua  bentuk sistem  keuangan  ini  memiliki  perbedaan yang  sangat  signifikan.  Baik  dalam  hal semangat  dasar,  landasan  operasional hingga  pada  produk  yang  ditawarkan (Adiwarman,  2001).    Adapun  perbedaan keduanya  terletak  pada filosofi  of economics , bukan pada science of economics . Sebab pandangan Islam mengenai ekonomi
mempunyai  karakteristik  yang  tidak terdapat  pada  sistem  ekonomi  modern. Islam  memiliki  acuan  dasar  Al-Quran  dan Hadist serta acuan yang bersifat interpretative (M.Faruk, 2001).
Murabahah produk  bank  syariah menjauhkan ketidak pastian yang ada pada pendapatan  dari  bisnis-bisnis  dengan sistem profit  and  loss  sharing (PLS). Murabahah tidak  memungkinkan  bank- bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis,  karena  bank  bukanlah  mitra nasabah  karena  hubungan  mereka  dalam murabahah  adalah  hubungan  antara kreditur dan debitur. Akad murabahah merupakan natural certainty contract , yaitu suatu jenis kontrak transaksi  dalam  bisnis  yang  memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari  segi  jumlah  maupun  dari  segi penyerahannya.  Adapun  yang  dimaksud dengan  memiliki  kepastian  adalah  masing- masing pihak yang terlibat dapat melakukan  prediksi  terhadap  pembayaran maupun  waktu  pembayarannya.  Dengan demikian,  sifat  transaksinya fixed (tetap), dan predetermined (Sunarto, 2003). Dasar penggunaan perjanjian murabahah tersebut  adalah  melandaskan pada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Adrian,  2009).  Sedangkan dasar  hukum  pemberlakuan  jual  beli murabahah ini,  dapat  dilihat  dalam  Al Qur’an  surat  Al-Baqarah  ayat  275  yang artinya:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan) penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang demikian  itu,  adalah  disebabkan mereka berkata (berpendapat),
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba.
Orang-orang yang telah sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya, lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil riba),  maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya  dahulu  (sebelum  datang larangan);  dan  urusannya  (terserah) kepada  Allah.  Orang  yang  kembali (mengambil  riba),  Maka  orang  itu adalah  penghuni-penghuni  neraka; mereka  kekal  di  dalamnya  (Alquran, Albaqarah, 275) .
Salah  satu  produk murabahah yang telah  dikembangkan  oleh  bank  yakni pembiayaan  rumah,  atau  yang  sering dikenal dengan istilah Pmbiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Murabahah, adalah pinjaman  jangka  panjang  yang  diberikan bank  bekerja  sama  dengan  pengembang (developer) untuk memberikan kemudahan bagi  konsumen  agar  memiliki  rumah sendiri dengan pembayaran sistem angsuran  kepada  bank.  Fasilitas  PPR Murabahah ini sangat prospektif bagi bank. Sehingga  hampir  semua  bank  selalu menyediakan fasilitas  ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah (Johanes,  2004).  Pemberian  pembiayaan oleh  bank  syariah  kepada  nasabah  debitur yang  dilakukan  berdasarkan  perjanjian pembiayaan, seringkali terdapat kelemahan dalam  prosesnya.  Dapat  menimbulkan risiko  kerugian  bagi  bank  sebagai  pihak yang  meminjamkan  dana,  maupun  si peminjam  sehingga  kepastian  hukum sangatlah penting. Tanpa adanya kepastian hukum  pelaku-pelaku  ekonomi  khawatir akan  keselamatan  diri  mereka  antara  lain karena  tindakan  perdata  dapat  dijadikan
pidana  karena  aturan  hukum  tidak konsisten (Erman, 2012).
Wakalah dalam transaksi murabahah terjadi melalui proses perwakilan antara pihak perbankan kepada nasabah. Dimana pihak perbankan mewakilkan  kepada  pihak  nasabah  untuk melakukan  pembelian  sendiri  barang  yang diinginkan kepada supplier setelah mendapatkan  uang  pembelian  dari  bank.
Praktik murabahah semacam ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan  konvensional.  Karena  dalam murabahah yang  diselipkan  akad wakalah penyerahan  bukan  dalam  bentuk  barang tetapi dalam bentuk uang cash  hal ini juga dipraktikkan
dalam perbankan konvensional melalui pinjaman kredit .
Murabahah model  ini  sudah  tidak murni lagi karena pihak bank syariah tidak murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual barang secara  langsung  kepada  pembeli,  karena pada  umumnya  bank    tidak  mempunyai persediaan  barang,  bank  juga  bukan sebagai  agen  investasi  karena  tidak menawarkan  barang  yang  menjadi  obyek jual-beli  (Bagya,  2009).  Tentunya  konsep seperti  ini  dimungkinkan  mengandung unsur  jual  beli inah .  Karena  bank  telah membeli  barang  dari  nasabah  dengan kontan,  lalu  dalam  waktu  yang  bersamaan bank  menjualnya  kembali  barang  tersebut ke  nasabah  dengan  tempo/jangka  waktu dan  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  dari harga pembelian. Praktik ini dikategorikan inah di  mana  para  ulama sepakat akan keharamannya (Al- Atsyaniyah,  2015).  Dikhawatirkan  masih ada  unsur  riba  dalam  jual  beli  tersebut, karena  bank  meminjamkan  uang  senilai barang  yang  dibeli  kepada  nasabah  di  saat itu lalu bank mengharapkan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
pengembaliannya  dengan  tempo  dan jumlah  nominal  yang  lebih  tinggi  dari nominal pinjaman.
Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah) Pekanbaru merupakan pemecahan dari  BRI  Konvensional,  salah  satu  bank syariah yang menerapkan akad Murabahah dalam memberikan fasilitas bagi masyarakat yang akan membeli rumah dari developer.  Dalam  pelaksanaannya  apabila masyarakat  ingin  memiliki  rumah  tetapi uangnya  tidak  cukup  maka  dapat mengajukan  pembiayaannya  melalui  BRI Syariah.
Dengan  gambaran  kedua  akad tersebut  dapat  dipahami,  sesungguhnya secara nyata tidak ada jual beli antara bank dengan  developer  sebagai  pemilik  rumah, makna  rumah  yang  dikuasakan  kepada nasabah  untuk  mencari  rumah  yang diinginkannya bukanlah milik bank. Apanila bank  menganggap  rumah  tersebut  adalah milik  bank  tentu  bank  memiliki  akte  jual beli  yang  menyatakan  bank  sebagai pemiliknya,  atau  akte  kuasa  jual,  atau  akte hibah  dan  sebagainya,  ternyata  tidak  ada dokumen  yang  dapat  dilihat  bahwa  bank adalah pemilik rumah yang hendak dimiliki nasabah.  Dengan demikian jual beli rumah antara  bank  dengan  nasabah  bertentangan dengan keputusan DSN No. 4/ 2000 tentang Murabahah  yang  mengharuskan  bank harus  memiliki  barang  terlebih  dahulu barulah boleh menjual kepada nasabah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan umum Bank Syariah
Bank  Syariah  adalah  istilah  khusus di  Indonesia,  sedangkan  dinegara  lain sering  disebut  dengan  Bank  Islam.  Ada perbedaan  yang  paling  pokok  dari  bank umum  dengan  bank  syariah  dimana terletak  pada  sitem  maupun  jenis  produk
perbankan.  Khususnya  bank  Syariah  tidak mengenal  apa  yang  disebut  dengan  bunga bank  (atau  bank  tanpa  bunga).  Bank Syariah  didasarkan  pada  sistem  hasil  bagi dan keuntungan maupun sistem  sewa yang kesemunya itu didasarkan pada kesepakatan-  kesepakatan.  Sistem  Bank Syariah  dilandasi  dengan  Al-Quran  dan Hadits.  Mengingat  bahwa   setiap  umat manusia  dalam  mengisi  dan  menjalani kehidupannya, perlu melakukan pengendalian  dan  mengetahui  batasan berupa jalur hukum  atau syariat islam yang harus  dipedomaninya  sesuai  dengan  Al- Quran dan sunah Rasul (Rivai 2013: 1). Hal ini sebagaimana Rasulullah saw bersabda : “ Telah  aku  tinggalkan  atas  kalian  semua, suatu  perkara  jika  kalian  berpegang  teguh di atasnya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya  setelah  ku,  yaitu  kitab  Allah  (Al- Quran)  dan  sunah-ku “(hadits).  Disisi  lain sistem syariah  islam adalah sistem terbaik ciptaan  Allah  yang  harus  diikuti  sesuai dalam Al-Quran surat Al-Jatsiyah (45:18) : “ Kemudian  kami  jadikan  kamu  berada  di atas  suatu  syariah  (peraturan)  dari urusan(agama  itu),  maka  ikutilah  syariah itu  dan  janganlah  kamu  ikuti  hawa  nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ”.
Khususnya  berkaitan  dengan  Bank  Syariah (Istilah  khusus  di  Indonesia)  landasannya mengacu  pada  Al-Quran  surat  Ali-Imron ayat 130 (3:130) :
“ Hai orang orang beriman, janganlah kamu memakan  riba  dengan  berlipat  ganda  dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya kamu mendapat keberuntungan ”.
Yang  dimaksud riba di  sini  ialah riba nasi’ah .  Menurut  sebagian  besar  ulama bahwa riba  nasi’ah itu  selamanya  haram, walaupun  tidak  berlipat  ganda. Riba  Fadhl
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
ialah  penukaran  suatu  barang  dengan barang  yang  sejenis,  tetapi  lebih  banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan menyaratkan  demikian,  seperti  penukaran emas  dengan  emas,  padi  dengan  padi,  dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba  nasi’ah yang  berlipat  ganda  yang umum  terjadi  dalam  masyarakat  Arab zaman Jahiliyah.
Dasar  hukum  dan  kegiatan  usaha Bank  Syariah  mendapatkan  pijakan  yang kokoh setelah deregulasi sektor perbankan pada  tahun  1983  karena  sejak  saat  itu diberikan  keleluasaan  penentuan  tingkat suku  bunga,  termasuk  yang  nol  persen (atau peniadaan bunga
sekaligus).
Sungguhpun  demikian,  kesempatan  ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru.  Hal  ini  berlangsung  sampai  tahun 1988  di  mana  pemerintah  mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya  bank  baru.  Kemudian  posisi perbankan  Islam  semakin  pasti  setelah disahkan  UU  Perbankan  N0.7  Tahun  1992 dimana  Bank  diberikan  kebebasan  untuk menentukan  jenis  imbalan  yang  akan diambil  dari  nasabahnya  baik  bunga ataupun keuntungan keuntungan bagi hasil.
Bank Islam yang berada di Tanah Air tetap  harus  tunduk  kepada  peraturan  – peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain sebagai bewrikut :
1. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, sepereti pembukaan   cabang  dan  kegiatan devisa
2. Kewajiban  pelaporan  ke  Bank Indonesia
3. Pengawasan Intern 4. Pengawasan atas prestasi,
permodalan, manajemen, rentabilitas dan factor yang lainnya. 5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran Adanya  tuntutan  perkembangan  maka Undang  Undang  Perbankan  No.7  Tahun 1992  kemudian  direvisi  menjadi  Undang Undang  Perbankan  No,10  Tahun  1998. Undang  Undang  ini  melakukan  revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan  aturan  hukum  secara  leluasa menggunakan  istilah  syar’i  dengan  tidak lagi  menggunakan  istilah  bagi  hasil. Diantara perubahan yang berkaitan langsung  dengan  keberadaan  bank  Islam adalah sebagai berikut.
1. Pasal  1  ayat  12  menyatakan “Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Islam  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan itu  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang  atau  tagihan  tersebut  setelah jangka  waktu  teretentu  dengan imbalan atau bagi hasil”
2. Pasal  1  ayat  13  berbunyi”  Prinsip Syariah Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan sesuai  dengan  syariah  Islam,  antara lain pembiyaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiyaan berdasarkan  prinsip  penyertaan modal  (musyarakah),  prinsip  jual beli  barang  dengan  memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan  prinsip  sewa  murni
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
tanpa  pilihan  (ijarah),  atau  dengan adanya pilihan
pemindahan kepemilikan  atas  barang  yang disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak lain (ijarah wa iqtina).
3. Ketentuan  Pasal  6  huruf  m  diubah, sehingga  Paasal  6  huruf  m  menjadi berbunyi sebagai berikut: “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan  Prinsip  Islam,  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
4. Ketentuan  Pasal  13  huruf  c  diubah, sehingga  Pasal  13  huruf  c  menjadi berbunyi  sebagai  berikut  :  “ menyediakan peniagaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Islam, sesuai dengan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Bank  Indonesia  ‘  (  UU  No.10  Tahun 1998 ).
Asas, Tujuan dan Prinsip Bank Syariah Pasal  3  Undang  Undang  Nomor  21 Tahun  2008,  ditegaskan  asas  perbankan syariah,  yang  menentukan  sebagai  berikut :“ Perbankan  Syariah  dalam  melakukan kegiatan  usahanya  berasaskan  Prinsip Syariah,  demokrasi  ekonomi,  dan  prisip kehati-hatian ”.
Dari  ketentuan  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  21  Tahgun  2008  dapat diketahui  secara  jelas,  bahwa  perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya  diwajibkan  berasaskan  dan mengimplementasikan  prinsip  syariah. Perbankan syariah adalah perbangkan yang berdasarkan kepada prinsip syariah.
Mengenai pengertian prinsip syariah diketemukan  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka  13  Undang  Undang  nomor  7  Tahun 1992  sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang  Undang  No  10  Tahun   1998,  yang
megartikan  Prinsip  Syariah  adalah  aturan perjanjian  beradasarkan  hukum  Islam antara  bank  dan  pihak  lain  untuk penyimpanan  dana  atau  pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara lain  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi hasil (mudharabah), pembiyaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal (musharakah),  prinsip  jual  beli  dengan memperoleh  keuntungan  (murababah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak  lain (ijarah wa iqtina) “.
Dalam  Penjelasan  Umum  Atas Undang  Undang  No  21  Tahun  2008  antara lain  dikemukakan Sementara  itu,  untuk memberikan  keyakinan  pada  masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional  Perbankan  Syariah  selama  ini, diatur  pula  kegiatan  usaha  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  Syariah meliputi  kegiatan  usaha  yang  tidak mengandung  unsure-unsur  riba,  maisir, gharar, haram, dan zalim.
Berdasarkan hal ini, maka mengandung  arti,  bahwa  kegiatan  usaha dan  produk  perbankan  yang  berasaskan prinsip syariah tersebut, antara lain adalah kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung unsur-unsur  seperti  yang  tersebut  dalam Penjelasan  atas  Pasal  2  Undang  Undang Nomor  21  Tahun  2008,  menurut  Usman (2012: 116) yaitu :
1. riba ,  yaitu  penambahan  pendapatan secara  tidak  sah  (batil)  antara  lain dalam  transaksi  pertukaran  barang sejenis  yang  tidak  sama  kualitas, kuantitas,  dan  waktu  penyerahan (fardhl),  atau  dalam  transaksi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima  Fasilitas  mengembalikan dana  yang  diterima  melebihi  pokok pinjaman  karena berjalannya  waktu (nasi’ah).
2. maisir , yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung untungan.
3. gharar , yaitu transaksi yang objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak  dapat  diserahkan  pada  saat transaksi  dilakukan  kecuali  diatur lain dalam syariah,
4. haram , yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah,atau 5. zalim , yaitu transaksi yang menimbulkan  ketidakadilan  bagi pihak lainnya
Tinjauan  Umum  tentang    Kepastian Hukum Pengertian  Kepastian Hukum Kepastian  hukum  sangat  penting dalam  dunia  ekonomi  atau  bisnis  sebagai alat  pengatur  bisnis  tersebut,  kepastian hukum mutlak perlunya bagi pembangunan ekonomi.  Tanpa  adanya  kepastian  hukum pelaku-pelaku  ekonomi  khawatir  akan keselamatan diri mereka. Antaralain karena tindakan  perdata  dapat  dijadikan  pidana karena  aturan  hukum  tidak  konsisten (Erman,  2012).  Bahkan  sebagai  negara yang  masih  berkembang  ( developing country )  Pemerintah  Indonesia  masih banyak  persoalan  yang  masih  harus diselesaikan. Karena masih banyak dipertanyakan oleh
masyarakat Internasional  dalam  hal  kepastian  hukum ( legal  certainty ),  perlindungan  hukum
( legal  protection )  dan  penegakan  hukum ( law  enforcement )  dalam  berbagai  bidang yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat (Syafrinaldi,  2010).  Kemajuan  suatu ekonomi/bisnis  tidak  akan  berarti  kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara  merata  oleh  rakyat.  Negara  harus menjamin  semua  itu agar  tidak  ada  terjadi pengusaha  kuat  menindas  pengusaha lemah,  yang  kaya  semakin  kaya  yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan  dalam  tatanan  kehidupan masyarakat.
Kepastian  hukum  secara  normatif adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu  sistem  norma  dengan  norma  lain sehingga
tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang  ditimbulkan  dari  ketidakpastian aturan  dapat  berbentuk  kontestasi  norma, reduksi norma atau distorsi norma (Hukum online, 2014). Menurut Sudikno
Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah  jaminan  bahwa  hukum  tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
Meski  obyektivisme  adalah  suatu yang  tidak  mungkin  dalam  hukum,  ia diandaikan  ada,  yakni  dalam  dan  berupa hukum positif namun kita dapat mengenali apa  yang  dilarang  dan  diperbolehkan  dari hukum  positif  tersebut.  karena  itu, ius (keadilan)  yang  abstrak  agar  bisa diverifikasi harus dipositifkan (ius constitutum )  terlebih  dahulu  menjadi rumusan hukum positif (Widodo, 2011).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
Pandangan Para Ahli Mengenai Kepastian Hukum
Keteraturan  masyarakat  berkaitan erat  dengan  kepastian  dalam  hukum, karena  keteraturan  merupakan  inti  dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan  orang  dapat  hidup  secara berkepastian  sehingga  dapat  melakukan kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  dalam kehidupan
bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum  itu  sendiri,  berikut  akan  diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.
Gustav  Radbruch  mengemukakan  4 (empat)  hal  mendasar  yang  berhubungan dengan  makna  kepastian  hukum,  yaitu  : (Bernard, 2013)
1) Bahwa  hukum  itu  positif,  artinya bahwa  hukum  positif  itu  adalah perundang-undangan
2) Bahwa  hukum  itu  didasarkan  pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan
3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara  yang  jelas  sehingga  menghindari kekeliruan  dalam  pemaknaan  di samping mudah dilaksanakan
4) Bahwa  hukum  positif  tidak  boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch memahami  hukum  sebagai  “ilmu  kultur empiris  dan  normatif”.  Dengan  kata  lain Radbruch mengkombinasikan
dua pendekatan  sekaligus  yaitu  pendekatan normatif  dan  pendekatan  empiris.  Bagi Radbruch ilmu hukum adalah pengetahuan tentang  hal-hal  yang  bersifat  atau bersumber  dari  manusia  maupun  dari Tuhan. Ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil, Radbruch juga mempunyai metode  yang  bersifat  dualis,  yang  secara tajam  memisahkan  antara  nilai  dan  fakta,
the “ ought ”  ( Sollen )  dan the  “is” ( Sein ). (Ahmad, 2010).
Pendapat mengenai kepastian hukum  dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana  dikutip  oleh  Sidharta,  yaitu bahwa  kepastian  hukum  dalam  situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut: 1. Tersedia  aturan-aturan  hukum  yang jelas  atau jernih,  konsisten  dan  mudah diperoleh  (accesible)  yang  diterbitkan oleh kekuasaan negara
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan)  menerapkan  aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten  dan  juga  tunduk  dan  taat kepadanya 3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya  menyetujui  muatan  isi  dan karena  itu  menyesuaikan  perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut 4. Bahwa  hakim-hakim  (peradilan)  yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan  aturan-aturan  hukum tersebut  secara  konsisten  sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
5. Bahwa  keputusan  peradilan  secara konkrit dapat dilaksanakan.
Kelima syarat yang dikemukakan Jan
M.  Otto  tersebut  menunjukkan  bahwa kepastian  hukum  dapat  dicapai  jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu  menciptakan  kepastian  hukum adalah  hukum  yang  lahir  dari  dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian  hukum  yang  seperti  inilah  yang disebut  dengan  kepastian  hukum  yang sebenarnya  ( realistic  legal  certainly ).  Yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara  negara  dengan  rakyat  dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
Menurut  Sudikno  Mertokusumo, kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa hukum  dijalankan.  Bahwa  yang  berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan  bahwa  putusan  dapat  dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan  keadilan  namun  hukum  tidak identik  dengan  keadilan,    hukum  bersifat umum,  mengikat  setiap  orang,  bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Sudikno, 1998).
Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya  sehingga  masyarakat  dapat memastikan  bahwa  hukum  dilaksanakan. Dalam  memahami  nilai  kepastian  hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu  mempunyai  relasi  yang  erat  dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara  dalam  mengaktualisasikannya  pada hukum.  Persyaratan  internal  tersebut adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  kejelasan konsep  yang  digunakan.  Norma  hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu  pula.  Kedua,  kejelasan  hirarki kewenangan  dari  lembaga  pembentuk peraturan  perundang-undangan.  Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau  tidak  dan  mengikat  atau  tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk  suatu  peraturan  perundang- undangan tertentu.
Ketiga, adanya konsistensi  norma  hukum  perundang- undangan.  Artinya  ketentuan-ketentuan dari  sejumlah  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu  tidak  saling  bertentangan  antara satu dengan yang lain.
Kepastian  hukum  menghendaki adanya  upaya  pengaturan  hukum  dalam perundang-undangan  yang  dibuat  oleh pihak  yang  berwenang  dan  berwibawa. Sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai suatu  peraturan  yang  harus  ditaati.  Lon Fuller  dalam  bukunya The  Morality  of  Law mengajukan  8  (delapan)  asas  yang  harus dipenuhi  oleh  hukum  apabila  tidak terpenuhi  maka  hukum  akan  gagal  untuk disebut  sebagai  hukum.  Atau  dengan  kata lain  harus  terdapat  kepastian  hukum kedelapan  asas  tersebut  adalah  sebagai berikut: (lon, 1971).
1) Suatu  sistem  hukum  yang  terdiri  dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan  putusan-putusan  sesat untuk hal-hal tertentu
2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3) Tidak  berlaku  surut  karena  akan merusak integritas sistem
4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
5) Tidak  boleh  ada  peraturan  yang  saling bertentangan
6) Tidak  boleh  menuntut  suatu  tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7) Tidak boleh sering diubah-ubah
8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
Pendapat  Lon  Fuller  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  harus  ada  kepastian antara  peraturan  dan  pelaksanaannya. Dengan  demikian  sudah  memasuki  ranah aksi,  perilaku,  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  bagaimana  hukum  positif dijalankan.  Dari  uraian-uraian  mengenai kepastian  hukum  di  atas  maka  kepastian dapat  mengandung  beberapa  arti  yakni adanya  kejelasan  tidak  menimbulkan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
multitafsir tidak menimbulkan kontradiktif dan  dapat  dilaksanakan.  Hukum  harus berlaku tegas dalam masyarakat mengandung keterbukaan
sehingga siapapun  dapat  memahami  makna  atas suatu  ketentuan  hukum.  Hukum  yang  satu dengan  yang  lain  tidak  boleh  kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat  hukum  suatu  negara  yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif serta  dapat  dilaksanakan  yang  mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara  sesuai  dengan  budaya  masyarakat yang ada.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  (Soekanto, 1985),  yaitu  pendekatan  yang  mengkaji kaidah-kaidah  hukum  normatif  atau doktrinal  dan  menggali  azas-azas  hukum terkait  dengan  pelaksanaan  fungsi  akad murabahah  dalam  memenuhi  keinginan masyarakat  untuk  membeli  rumah  melalui Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  (PPR). Soerjono  Soekanto  pada  penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris,  maka  yang  dapat diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian terhadap  data  primer  dilapangan,  atau terhadap masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif  analitis  dengan  maksud  untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan  akad  murabahah  dalam Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  (PPR)  pada bank  syariah  dihubungkan  dengan  tujuan perbankan  syariah  tersebut.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder,  yaitu  data  Sekunder  (Library Research).  (Pieter,  2010).    Namun diperkaya  juga  dengan  data  primer  dan
tersier  yang  terdiri  dari;  Bahan  Hukum primer,  Bahan  hukum  dan  Bahan  hukum Tersier.  Adapun  analisis  data  yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan  sifat  analisis  yang  deskriptif adalah, bahwa memberikan gambaran atau pemaparan  atas  subjek  dan  objek penelitian,  data  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh  (Muchti,  2010). Setelah  itu  penulis  mengambil  kesimpulan dengan  metode  deduktif,  yaitu  cara penarikan  kesimpulan  dari  hal-hal  yang bersifat  umum  kepada  ketentuan  – ketentuan yang bersifat khusus.

## HASIL
Kepastian  Hukum    Akad  Murabahah dalam Jual Beli rumah Pandangan Ulama
Terdapat  beberapa  pendapat  ulama tentang  operasionalisasi  produk bai’  al- murabahah di  dalam  perbankan  syari’ah, yaitu  : Bai’  al-murabahah merupakan bai’ al-‘inah yang  diharamkan. Bai’  al-‘Inah adalah  suatu  akad  jual-beli  di  mana seseorang  (penjual)  menjual  suatu  barang kepada orang lain (pembeli) secara kontan, kemudian  penjual  tersebut  membeli kembali  barang  tersebut  secara  tempo dengan  harga  yang  lebih  tinggi.  Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad jual-beli ini hanya merupakan hilah menuju  akad  pinjam- meminjam  yang  mengandung  riba  dengan jalan  atau  perantaraan  akad  jual-beli. Bai’ al-murabahah merupakan  jual  beli  barang yang  tidak  ada  pada  seseorang  ( bai’  al- ma’dum ).  Larangan  menjual  barang  yang tidak  ada  pada  seseorang  itu  sendiri. Menurut al-Baghawi, yang dikutip oleh asy- Syaukani,  bahwa  larangan  di  dalam  hadis tersebut  adalah  larangan  menjual  barang yang  belum  dimiliki.  Adapun  menjual sesuatu  yang  ada  di  dalam  tanggungan  itu
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
boleh  secara  akad salam dengan  syarat- syarat tertentu.
Jika seseorang menjual sesuatu yang ada  dalam  tanggungannya  dan  ditentukan secara  konkret  di  tempat  yang  telah diperjanjikan, maka hal itu boleh, meskipun barang  tersebut  belum  ada  pada  waktu akausuf,  1989).  Menurut  Ibn  Taimiyah larangan  tersebut  bukan  dari  segi  ada/ tidaknya objek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur garar , yaitu jual-beli sesuatu yang  tidak  dapat  diserahkan. Bai’  al- murabahah merupakan dua jual beli dalam satu jual beli ( bai’atâni fî bai’ah ). Larangan adanya  dua  jual-beli  dalam  satu  jual-beli Menurut ulama Hanafiyah, akad jual-beli ini fâsid karena  harganya  tidak  jelas  dan disertai  dengan  syarat  tertentu.  Demikian pula  menurut  ulama  Syafi’iyah  dan Hambaliyah, akad jual-beli ini batal karena termasuk  jual-beli  yang  mengandung gharar . Sedangkan  menurut  Imam  Malik, akad  jual-beli  ini  sah  karena  dua  jual-beli dalam satu jual-beli adalah dua harga yang berbeda  antara  kontan  dan  tempo,  tinggal pembeli  memilih  antara  keduanya. Bai’  al- murâbahah merupakan hîlah untuk mengambil  riba  dan  bentuk  lain  dari financing (bank konvensional). Ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa bai’ al-murabâhah
dalam praktik perbankan syari’ah merupakan hîlah untuk memperoleh  riba  atau  menghasilkan  uang sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  bank konvensional.  Pada  hakikatnya  pembeli (nasabah) datang ke bank untuk mendapatkan  pinjaman  uang,  dan  bank tidak membeli barang (aset) kecuali dengan maksud  untuk  menjual  barang  kepada pembeli  (nasabah)  secara  kredit.  Hal tersebut  kemungkinan  didasarkan  kepada anggapan  bahwa  mekanisme  penetapan
harga  ( pricing )  di  dalam  pembiayaan bai’ al-murabâhah
menggunakan
cara perhitungan  yang  sama  dengan  bank konvensional, yaitu dalam bentuk prosentase  dari  pembiayaan  pertahun  (% p.a).
Perbedaannya,  di  dalam  bank konvensional, yang menjadi hutang nasabah  terdiri  dari  pinjaman  pokok  dan hutang  bunga  (biaya  dalam  prosentase pertahun) yang wajib dibayar oleh nasabah secara tetap selama pinjaman pokok belum dilunasi. Demikian pula masih dimungkinkan  adanya  kenaikan  suku bunga  tanpa  harus  ada  persetujuan  dari pihak  nasabah  sehingga  jumlah  margin keuntungan  menjadi  tidak  jelas  karena tergantung  kepada  lamanya  pembayaran dan besarnya suku bunga yang ada.
Menurut Hukum positif Pelaksanaan  konsep  jual  beli  secara murabahah pada  Bank  BRI  Syariah Pekanbaru  belum  dilaksanakan  karena pihak  bank  seharusnya  membeli  rumah terlebih  dahulu  kepada  pihak  develover baru menjualnya kepada pihak konsumen/calon  nasabah.  Namun  hal tersebut tidak dilaksanakan, sistem jual beli tersebut  tidaklah  termasuk  ke  dalam bentuk  jual  beli Murabahah sebagaimana yang  dimaksud  oleh  Fatwa  DSN  No. 04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Ketentuan Umum Murabahah dalam  Bank  Syariah  Jo. PBI  No.  7/46/PBI/2005  tentang  Akad Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Bagi Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Dengan  sistem  tersebut  pada kenyataannya  jual  beli  yang  terjadi  adalah jual  beli  antara  Pengembang  dengan nasabah  dan  peranan  bank  disini  hanya sebagai  penyedia  pembiayaan  saja  bukan sebagai penjual. Disamping itu
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
pelaksanaan  jual  beli murabahah pada Bank  BRI  Syariah  Pekanbaru  belum dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  karena  masih  terdapat  praktik peralihan  hak  atas  tanah  secara  di  bawah tangan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  PP  No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.  Peraturan  Menteri  Agraria/KBPN  No.  3 Tahun    1997.  Penyimpangan  ini  terjadi karena bank pada kenyataannya dihadapkan  pada  kendala-kendala  dalam penyaluran pembiayaan murabahah terutama sekali kendala dari segi peraturan perundang-undangan  yang  memang  pada kenyataannya  sulit  untuk  dilaksanakan karena  dipandang  dapat  merugikan  dan sangat  melemahkan  pihak  bank. Secara umum,  akad  yang  sering  digunakan  dalam pembiayaan  rumah  ini  antara  lain  adalah murabahah (jual beli dengan marjin profit ) terutama  untuk  rumah  yang  telah dibangun. PPR murabahah adalah perjanjian  jual  beli  antara  bank  dan nasabah,  dimana  bank  membeli  rumah yang  diperlukan  nasabah  dan  kemudian menjualnya  kepada  nasabah  sebesar  harga beli  ditambah  dengan  margin  keuntungan yang  disepakati  oleh  bank  dan  nasabah. Ada  juga  yang  menambahkan  akad wakalah dalam PPR syariah.
Kreativitas  hukum  untuk  mencapai tujuan perbankan syariah
Kreativitas  hukum  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah;  secara  konsep jual  beli  yang  terjadi  tidak  dapat dilaksanakan  namun  karena  kebutuhan masyarakat  luas  begitu  mendesak  maka dicari  dasar  agar  jual  beli  tersebut  dapat dilaksanakan. indikatornya adalah;
1) Titik  berat  aliran sociological jurisprudence terletak pada kenyataan sosial yang dapat menjadi kenyataan  hukum  (fakta  hukum).
Fakta-fakta  hukum  yang  mendasari semua  hukum  adalah  kebiasaan, dominasi, pemilikan dan pernyataan kemauan.  Menurut  Roscoe  Pound melalui karya besarnya yang berjudul  “ Scope  and  Purpose  of Sociological  Jurisprudence ”  pada tahun  1912.  Inti  pemikiran  dari aliran  ini  terletak  pada  penekanan bahwa hukum yang baik yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat (Erwin, 2013).
2) Fungsi  hukum  sebagai  sarana pengendalian  sosial  dan  rekayasa sosial.  Undang-undang  tidak  dapat dibuat semata-mata atas pertimbangan rasional dan keinginan para pembuatnya melainkan  dilakukan  melalui  kajian sosiologis  pada  waktu  dilakukan persiapan untuk membuatnya (Satjipto, 2010).
3) Mempelajari  efek  sosial  yang  nyata dari  lembaga-lembaga  serta  ajaran- ajaran hukum
4) Melakukan  studi  sosiologis  dalam rangka  mempersiapkan  perundang- undangan untuk mempelajari pelaksanaannya  dalam  masyarakat serta  efek  yang  ditimbulkan  untuk kemudian dijalankan. Karena peraturan  yang  dibuat  harus  sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat sekarang ini.
5) Struktur  suatu  masyarakat  selalu berada  dalam  kondisi  yang  kurang imbang.  Ada  yang  terlalu  dominan dan  adapula  yang  terpinggirkan. Untuk  menciptakan  dunia  yang beradab  ketimpangan-ketimpangan struktural  itu  perlu  ditata  ulang dalam  urutan  pola  keseimbangan yang  proposional.  Dalam  konteks
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
keperluan yang demikian itu, hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak  (hukum  murni)  ataupun yang  berisi  gambaran  realitas  apa adanya  (sosiologis)  tidak  mungkin diandalkan.  Dari  sinilah  muncul teori Pound tentang “ law as a tool of social engineering ”.
6) Kepentingan umum ( public interest ).
Kepentingan umum adalah kepentingan  yang  dalam  menjaga kepentingan  rakyat  dimana  negara memiliki  kewajiban  untuk  menjaga apa  yang  menjadi  kepentingan  dari masyarakat  pada  saat  ini  dalam  hal perbankan  syariah  yang  semakin berkembang  di  Indonesia  pada  saat sekarang ini.
7) Kepentingan  negara  sebagai  badan hukum.  Adalah  negara  sebagai badan hukum berfungsi dan berperan memberikan perlindungan dan  kepastian  hukum  terhadap masyarakat  dalam  hal  ini  mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan  yang  dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan  memberikan  kebijakan  apa yang  diperlukan  oleh  pihak  penjual yakni  pihak  bank  syariah  dan pembeli  adalah  konsumen.  Negara bertujuan memberikan
kesejahtaraan  dan  tempat  tinggal yang  layak  buat  warga  negaranya untuk  mewujudkan  hal  tersebut negara  dapat  membuat  sebuah kebijakan  dalam  hal  memberikan keringan  pajak  bagi  pihak  bank dalam melakukan pembelian kepada pihak developer atau menghapuskan pajak  pembelian  yang  dilakukan oleh  pihak  bank  kepada  supplier
yang  mana  hal  tersebut  bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat  dan  merupakan  salah satu kepentingan negara.
8) Kepentingan  masyarakat  ( social interest ). Kepentingan pribadi adalah  kepentingan  yang  sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat saat ini. Melihat perkembangan  perekonomian  serta pertumbuhan  masyarakat  maka rumah  sebagai  sarana  tempat tinggal  merupakan  salah  satu  hal yang sangat penting bagi masyarakat  untuk  menjadi  tempat tinggalnya. Selain kepentingan masyarakat  terhadap  rumah  yang sangat  dibutuhkan  juga  adalah sebuah lembaga yang dapat melakukan  pembiayaan  terhadap pembayaran  rumah  yang  dalam  hal ini  adalah  pihak  bank.  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang sangat  banyak  umat  muslimnya. Oleh  karena  itu konsep  pembiayaan melalui  perbankan  syariah  di Indonesia merupakan salah satu hal yang  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat, apalagi saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah sangat pesat seiring dengan semakin meningkatnya kepentingan  masyarakat  terhadap perbankan syariah di Indonesia. 9) Kepentingan pribadi ( private interest ).  Yaitu  berupa  pendekatan terhadap  hukum  sebagai  jalan  ke arah  tujuan  sosial  dan  sebagai  alat dalam  perkembangan  sosial.  Jika kita  lihat  banyaknya  perbankan syariah  di  Indonesia  saat  sekarang ini yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  Indonesia
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
salah satunya mengenai kepemilikan rumah  melalui  PPR.  Oleh  sebab  itu pihak  bank  selaku  pemilik  dana terus berusaha
memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat  dalam  hal  kepemilikan rumah  dengan  konsep murabahah .
Salah satu cara  yang  dilakukan  oleh pihak bank dengan cara memberikan  kesempatan  kepada konsumen  untuk  dapat  melakukan pembayaran  terhadap  rumah  yang diinginkan  dengan  cara  mencicil dalam  jangka  waktu  5-15  tahun dengan suku bunga yang rendah dan flat (tetap). Hal ini merupakan salah satu tujuan pihak perbankan syariah dalam memenuhi kepentingan pribadi  masyarakat  dalam  hal kepemilikan rumah dengan cara PPR Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan  pada  bab-bab  terdahulu,  berikut disajikan  kesimpulan  yang  merupakan jawaban  terhadap  permasalahan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Penerapan  Akad  Murabah  untuk membeli rumah dengan Pembiayaan Pemilikan  Rumah  (PPR)  pada  BRI Syariah  Pekanbaru  tidak  dapat dijalan  secara murni sesuai dengan Keputusan  DSN.  No.  04/  DSN-MUI/ 2000    tentang  Murabahah,  hal  ini disebabkan beberapa hal antara lain; (i).  Bank  sebagai  badan  hukum adalah lembaga  penerima  simpanan dan  penyaluran  dana  dari  dan kepada  masyarakat  bukan  sebagai
agen.  (ii).  Kemampuan  bank  untuk membeli  terlebih  dahulu  barang yang dikehendaki masyarakat terbatas  dari  segi  dana,  tenaga pengelola,  tempat  penampungan dan  perawatan  barang  yang  dibeli sangat  terbatas.  (iii).  Peraturan perundang undangan yang mengatur lembaga keuangan syariah belum  terpisah  dari  peraturan  yang mengatur bank konvesional.
2. Kepastian hukum pelaksanaan Akad Murabahah  yang  menggunakan wakalah  tersebut  merupakan  kreasi hukum;
Akad murabahah merupakan kepastian  hukum  alamiah/ natural certainty  contract ,  yaitu  suatu  jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki  kepastian  keuntungan  dan pendapatan  baik  dari  segi  jumlah maupun  dari  segi  penyerahannya, masing-masing  pihak  yang  terlibat dapat  melakukan  prediksi  terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya.  Dengan  demikian, sifat  transaksinya fixed (tetap),  dan predetermined (dapat  ditentukan besarnya)  dari  sisi  ini  akad Murabahah lebih baik dari Perjanjian Kredit Bank Konvensional.

## DAFTAR RUJUKAN
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal
Theory)  dan  Teori  Peradilan (JudicialPrudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) ,  Kencana,  Jakarta, 2010 Adiwarman A. Karim, Islamic Microeconomics , first edition,
Muamalat Istitute, Jakarta, 2001
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
Anton  F.  Susanto, Dekonstuksi  Hukum Eksploitasi Teks Dan Model Pembacaan , Genta Publishing,
Yogyakarta, 2010
Johannes  Ibrahim, Mengupas  Tuntas  Kredit Komersial  dan  Konsumtif  dalam Perjanjian Kredit Bank , CV Mandar Maju, Bandung, 2004 Bernad  L  Tanya,  Yoan  N  Simanjuntak  dan Markus  Y  Hage, Teori  Hukum Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
M.  Faruq  An-Nababan, Sistem  Ekonomi Islam  Pilihan  Setelah  Kegagalan sistem  Kapitalis  dan  Sosialis ,  UII Pres, Cet ke-3, Yogyakarta, 2002 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu Hukum ,  Kencana  Pranada  Media
Group, Jakarta, 2008 Satjipto  Rahardjo, Pemanfaatan  Ilmu-ilmu Sosial  Bagi  Pengembangan  Ilmu Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 Soerjono  Soekanto, Persfektif  Teoritis  Studi Hukum Dalam Masyarakat , Rajawali Press, Jakarta, 1985 Sudikno  Mertoskusumo, Mengenal  Hukum
(Suatu
Pengantar) , Liberty, Yogyakarta, 1988
Syafrinaldi, Hukum  Tentang  Perlindungan Hak  Milik  Intelektual  Dalam Menghadapi  Era  Globalisasi ,  Uir Pres, Pekanbaru, 2010 Widodo  Dwi  Putro, Kritik  Terhadap Paradigma  Positivisme  Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 Syukri  Iska, Sistem  Perbankan  Syariah  di Indoensia  (Dalam  Persfektif  Fiqih
Ekonomi), Fajar  Media  Press, Yogyakarta, 2012 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan  Syariah ,  Zikrul,  Hakim, Jakarta, 2007
Bagya  Agung  Prabowo, Konsep  Akad Murabahah Pada Perbankan
Syariah  (Analisa  Krtis  Terhada Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di
Indonesia  Dan  Malaysia, Volume XVI No. 1 Tahun 2009 Edisi Januari Erman  Rajagukguk,  makalah  Disampaikan pada diskusi “ Peran dan Komitmen BUMN/BUMD  dalam  Memerangi
PraktikBisnis  yang  Koruptif  dalam Kaitan Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi ”,  diselenggarakan KomisiPemberantasan
Korupsi (KPK), Jakarta 4 Juni 2012 Mukhti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.
Dualisme  Hukum  Normatif  dan Empiris .Yogyakarta.Pustaka Pelajar, 2010. al-atsariyyah.com/jual-beli-dengan-cara-al- ‘inah.html diakses  pada  tanggal  26 Februari 2015 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000