## Keabsahan Aset  Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta Perjanjian Pinjaman Dana
Nurjihad, Krismanova Dwi Cahyasari dan Amara Diva Abigail nurjihad@uii.ac.id

## Universitas Islam Indonesia

## Abstract
The purpose of this paper is to analyst the validity of crypto assets as collateral in the loan agreement based on guarantee law in Indonesia. This research method uses a legal approach. The data collection technique used literature study, such as data collection through books on law, government regulations and other sources related to the research. The legal sources used a primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study can be concluded that the use of crypto assets as objects of fiduciary guarantees in loan agreements based on positive law in Indonesia can be carried out, this is because crypto assets fulfill the elements of goods that can be used as fiduciary collateral, crypto assets can have value and has characteristics as a movable object intangible. Deeds of loan agreements that have been made authentically by a notary can be degraded if the material and formal elements breaking the laws and regulations. When there is a conflict in terms of material elements in the future related to crypto assets as collateral in the loan agreement, the legal consequences that can arise are lawsuits by parties who have been aggrieved. Keywords: Loan Agreements; Fiduciary Guarantees; Crypto Assets.

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang keabsahan aset kripto sebagai jaminan dalam akta perjanjian pinjaman dana berdasarkan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara Undang-Undang. Metode pengumpulan menggunakan literatur data dari buku-buku, Undang-Undang dan regulasi yang berlaku. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan aset kripto sebagai objek  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  pinjaman  dana  berdasarkan  hukum  positif  di Indonesia dapat dilakukan, hal tersebut dikarenakan aset kripto memenuhi unsur barang yang dapat dijadikan jaminan fidusia, yaitu suatu benda yang dapat bernilai dan memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud. Akta perjanjian pinjaman dana yang telah dibuat secara otentik oleh notaris dapat terdegradasi apabila unsur materil dan  formilnya  bertentangan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Ketika  terjadi konflik dalam hal unsur materiil di kemudian hari terkait aset kripto sebagai jamaninan dalam perjanjian pinjaman dana maka akibat hukum yang dapat timbul adalah gugatan oleh pihak yang telah dirugikan.
Kata Kunci: Perjanjian Pinjaman Dana; Jaminan Fidusia; Aset kripto .

## Notaire
Article history: Submitted 3 September 2022; Accepted 7 February 2023; Available online 28 February 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i1.38741 Vol. 6 No. 1, February 2023
Copyright © 2023 Nurjihad, Krismanova Dwi Cahyasari dan Amara Diva Abigail. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 112 Nurjihad, et.al: Keabsahan Aset  Kripto...

## Pendahuluan
Teknologi telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menikmati berbagai perubahan. 1 Perubahan yang mengikuti perkembangan teknologi ada pada sistem pendidikan, perekonomian, hukum, sampai pada kepemilikan aset. Pada umumnya orang yang memiliki dana lebih akan mengalokasikan dananya untuk membeli aset dalam bentuk properti atau emas, karena aset tersebut dirasa paling aman. Saat ini terdapat perubahan ketertarikan bagi sebagian orang dalam hal kepemilikan aset, yaitu masyarakat mulai tertarik untuk memiliki aset digital yang salah satunya dikenal dengan sebutan aset kripto. Aset kripto dianggap sebagai aset yang memudahkan bagi sebagian orang pemiliknya karena dianggap tidak perlu khawatir dicuri dan tidak perlu melakukan biaya perawatan untuk menjaga aset tersebut, dan dapat memberikan keuntungan karena nilainya yang bisa diprediksi naik namun bahkan juga turun atau sifat identik dari aset kripto adalah fluktuatif.
Menyadari bahwa masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan mata uang kripto  sehingga  pemerintah  akhirnya  mengeluarkan  kebijakan  Kementerian Perdagangan yang secara khusus memberikan pengamanan terhadap aset kripto sebagaimana  tertuang  dalam  salah  satu  peraturan  Kementerian  Perdagangan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  memuat  ketentuan  aset  kripto yang tergolong sebagai komoditas, yang dapat menjadi kontrak dengan aturan pengawasan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (BAPPBTI). 2 Secara  definisi,  cryptocurrency  adalah  aset  tidak  berwujud  yang datang dalam bentuk digital dan menggunakan enkripsi, jaringan TI untuk mengelola pembuatan entitas baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. 3 Pengaturan terkait dengan perdagangan aset kripto di Indonesia diatur dalam Peraturan Bappebti 8/2021tentang Pedoman
1 Ivan Susanto, Forex Trading (Andi Offset 2007).
2 Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.
3 Pasal  1  angka  7  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (“Peraturan Bappebti 8/2021”).
Penyelenggaraan  Perdagangan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  di  Bursa Berjangka. Hadirnya pengaturan kripto menandakan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan aset kripto. Sebagai sebuah aset tentunya aset kripto merupakan hal yang bernilai sehingga dalam hal ini bisa dilakukan untuk transaksi jual beli dan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian pinjaman dana.
Dalam perjanjian pinjaman dana berdasarkan KUHPerdata 1754, “pinjaman” adalah kontrak di mana satu pihak memberi pihak lain sejumlah barang bekas untuk digunakan, asalkan pihak lain membayar jumlah yang sama dengan persyaratan yang sama. Pinjaman yang dikenal di Indonesia membutuhkan jaminan dalam rangka kepastian hukum bagi kreditur. Di Indonesia dikenal berbagai macam jaminan  antara  lain  Jaminan  Umum  dan  Jaminan  Khusus.  Jaminan  diartikan sebagai aset milik debitur yang nantinya bisa menjadi pegangan bagi kreditur untuk memberikan dananya. Disitulah fungsi kepemilikan jaminan dalam bentuk aset yaitu sebagai syarat melakukan peminjaman dana . 4
Pada proses pembuatan perjanjian notaris turut menjadi peran penting yaitu Diamanatkan oleh undang-undang dan/atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan dan berwenang untuk membuat akta otentik sehubungan dengan seluruh tindakan, perjanjian dan ketentuan untuk dicatat dalam akta otentik. Apalagi perjanjian pinjaman dana biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan sehingga perlu banyak dokumen hukum untuk mendukung perbuatan hukum  tersebut.  Kemudian  apabila  objek  jaminan  yang  digunakan  dalam perjanjian pinjaman dana adalah aset yang berbentuk Kripto, maka timbul suatu permasalahan hukum baru, mengingat Kripto adalah komoditas aset yang baru masuk di Indonesia, sehingga kepastian hukumnya belom terpenuhi.
Seorang notaris juga perlu mengetahui objek dan implikasi hukum jika yang menjadi objek perjanjian pinjaman ini ialah aset kripto, sehingga Peran notaris tersebut dapat menguntungkan para kreditur dalam praktiknya karena
4 I  Gusti  Ngurah  Bagus  Surya  Kusuma  and  Desak  Putu  Dewi  Kasih,  ‘Perjanjian  Pinjam Meminjam  Uang  Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  “Puri  Sedana”  di  Desa  Peninjoan  Peguyangan Kangin Denpasar’ (2013) 1 Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

## 114 Nurjihad, et.al: Keabsahan Aset  Kripto...
memberikan kepastian hukum supaya debitur tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan. 5 Aset kripto bisa dijadikan sebagai jaminan karena telah memenuhi unsur jaminan kebendaan yaitu memiliki nilai ekonomis dan bisa dipindahtangankan. Namun karena sifat identik dari aset kripto adalah fluktuatif maka jaminan tersebut berpeluang merugikan para pihak dalam hal ini kreditur sebagai pihak penerima jaminan, sehingga perlu dibuat suatu peraturan secara khusus bagi debitur dan kreditur untuk mengatasi sifat aset kripto yang fluktuatif untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman dana.
Beranjak dari pembahasan diatas maka diangkat pembahasan dengan judul “Keabsahan Aset  Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta  Perjanjian Pinjaman Dana” dan dalam pemaparan tersebut dapat ditarik dua permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu apakah aset kripto bisa dijadikan objek jaminan dalam perjanjian pinjaman dana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana implikasi hukum suatu akta perjanjian pinjaman yang objek jaminannya berupa aset kripto. Adapun tujuan pembahasan diatas adalah untuk menganalisis keabsahan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian pinjaman dana dan menganalisis implikasi hukum suatu akta perjanjian pinjaman yang objek jaminannya berupa aset kripto.
Penulisan  ini  dibuat  dengan  berbagai  referensi  lainnya  yang  kemudian digabungkan dengan pemikiran penulis, walaupun sebelumnya terdapat beberapa tulisan yang membahas hal yang serupa namun pembahasan ini memiliki suatu unsur pembaharuan didalamnya. Adapun 2 tulisan terdahulu yang menjadi bahan perbandingan adalah Jurnal yang ditulis oleh “Anak Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, diterbitkan oleh Jurnal Jurnal  Kertha  Wicara  Vol.11  No.1  Tahun  2021,  Judul  Legalitas  Investasi  Aset kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran” Dengan permasalahan yaitu, “Bagaimana Legalitas Aset kripto Sebagai Subjek komoditas Perdagangan dalam bursa Berjangka dan Bagaimana eksistensi Aset kripto sebagai
5 Salim Hs, ‘Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia’ (Raja Grafindo Persada 2004).[29- 50].
sebuah alat pembayaran di Indonesia.” Perbedaan terdapat pada sudut pandang kajian Aset kripto yang fokus pada alat pembayaran di Indonesia, sedangkan penulisan ini fokus pada Aset kripto sebagai jaminan fidusia dan Jurnal yang ditulis  oleh  “M.  Najibur  Rohman,  diterbitkan  oleh  Jurnal  Supremasi,  Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, Judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia” dengan permasalahan yaitu “Bagaimana  Analisis  Yuridis  Normatif  atas  Uang  Kripto”.  Perbedaan  dalam penulisan tersebut adalah analisis yang fokus pada perbandingan regulasi kripto berdasarkan Bappebti dan Bank Indonesia sedangkan penulisan ini fokus pada regulasi hukum jaminan.

## Metode Penelitian
Metode penelitian adalah aspek penting dalam proses penyelesaian suatu penelitian. Pada proses penulisan digunakan metode secara penelitian hukum normatif yang fokus pada regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan topik yang  dibahas.  Karena  penelitian  hukum  normatif  selalu  memahami  hukum suatu sistem norma yang berfungsi sebagai pembenaran preskriptif atas suatu peristiwa  hukum,  penelitian  dalam  yurisprudensi  normatif  menempatkan sistem norma sebagai pusat penelitiannya. 6 Proses penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Undang-Undang atau disebut juga dengan statute approach yaitu dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. 7 Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  studi  literatur,  mengumpulkan  informasi  dari buku, undang-undang, peraturan pemerintah dan sumber lain yang terkait dengan penelitian. Selain menganalisis penelitian yang dilakukan melalui analisis  kualitatif,  digunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier sebagai sumber hukum.
6 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Pustaka Pelajar 2010).[36].
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).[133].

## 116 Nurjihad, et.al: Keabsahan Aset  Kripto...

## Keabsahan Aset kripto Sebagai Objek Jaminan
Saat ini bentuk dari sebuah aset sangat luas dan beragam, salah satunya aset kripto yang saat ini banyak dimiliki oleh masyarakat. Perkembangan teknologi memudahkan seseorang untuk memiliki suatu aset, dimana untuk mendapatkan aset tersebut dapat dilakukan dalam hitungan menit dan dapat dilakukan dimana saja selama terkoneksi internet. Banyak aplikasi yang memberikan pilihan berbagai macam produk untuk dimiliki sebagai aset seperti reksadana pasar uang, robo advisor, SBN, emas dan aset kripto. 8 Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripsto  (Crypto  Asset)  di  Bursa  Berjangka (“Perbappebti  5/2019”)  menjelaskan  definisi  aset  kripto  adalah  komoditi  tidak berwujud  yang  berbentuk  aset  digital  yang  menggunakan  kriptografi,  jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi untuk mengatur pembuatan entitas baru, memvalidasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga.
Aset  kripto  memiliki  sifat  yang fluktuatif atau nilainya dapat naik dan turun tergantung dari kondisi perekonomian dan keseimbangan penawaran dan  permintaan.  Sifat  tersebut  tentunya  menimbulkan  kekhawatiran  apabila aset kripto dijadikan objek dalam sebuah perjanjian jaminan. Ketentuan hukum tentang penjaminan dalam pelaksanaan perjanjian penjaminan antara kreditur dan debitur dapat menciptakan kepastian hukum yang melindungi para pihak dan melindungi kepentingan para peserta dalam perjanjian jaminan. 9
Berpacu  pada  hukum  positif  di  Indonesia  bahwa  dalam  pelaksanaan jaminan dengan objek aset kripto, harus memenuhi unsur yang ada pada Undang- Undang No. 41 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada pasal 1 ayat 2 Undang- Undang  tentang  Jaminan  Fidusia  dijelaskan  bahwa  jaminan  fidusia  adalah  hak
8 Irawan Soerodjo, ‘The Development of Indonesian Civil Law’ (2016) 4 Scientific Research Journal  (SCIRJ).[30].  see  also  Dhaniswara  K  Harjono,  ‘Pengaruh  Sistem  Hukum  Common  Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia’ (2009) 6 Lex jurnalica.[18044].
9 Soonpeel Edgar Chang, ‘Legal Status of Virtual Currency in Indonesia in the Absence of Specific Regulations’ (2018) 8 Indonesia Law Review.[328].
jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, yang dalam hal ini aset kripto masuk dalam kualifikasi jaminan fidusia. 10 Jaminan menjadi hal yang biasa dalam proses pinjam meminjam dana, debitur selaku pihak yang melakukan pinjaman memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah objek dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dana yang dilakukan. Pada pelaksanaan jaminan kreditur memiliki kewenangan untuk memiliki objek yang dijaminkan debitur apabila terjadi wanprestasi dalam hal pembayaran oleh debitur.
Melihat  sifat  dari  aset  kripto  yang fluktuatif maka dibutuhkan sebuah perlindungan tambahan bagi kreditur dengan memasukan klausul khusus dalam perjanjian jaminan yang mengatur terkait batasan wajib nilai aset kripto dan apabila batasan wajib nilai tersebut turun debitur harus melakukan tambahan nilai dari aset kripto sampai nilai atau nominal yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jaminannya. Klausul menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian karena berisi sebuah poin penting yang nantinya akan dilaksanakan dalam perjanjian oleh para pihak. Klausul dalam perjanjian harus dibuat seadil mungkin supaya dapat menguntungkan para pihak yang telah membuatnya. Dalam hukum kontrak dikenal tiga unsur dalam penyusunan perjanjian yaitu esensialia, naturalia dan aksidentalia. Pada kasus penjaminan aset kripto maka masuk dalam kategori aksidentalia yaitu yang sifatnya berlaku khusus. Bentuk penambahan klausul dalam perjanjian jaminan aset kripto bisa seperti berikut:
“Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, maka  Debitur  menyerahkan  hak  miliknya  secara  fidusia  atas  aset  kripto dengan nominal yang sesuai atas apa yang telah disepakati yaitu sejumlah (sekian)  Rupiah,  apabila  nilai  aset  kripto  bernilai  dibawah  nominal  yang diperjanjikan maka dalam hal ini debitur wajib melakukan penambahan atau top up aset kripto sampai mencapai nominal yang telah disepakati”.
10 Seung-Uk Bae, ‘A Study on the Establishment of Virtual Currency Legal System’ (2018) 10 Hufs Global Law Review.[137]. see also Sesha Kethineni and Ying Cao, ‘The Rise in Popularity of Cryptocurrency and Associated Criminal Activity’ (2020) 30 International Criminal Justice Review. [325].

## 118 Nurjihad, et.al: Keabsahan Aset  Kripto...
Aktivitas pinjam meminjam dana sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan masyarakat yang mengenal uang sebagai alat pembayaran. Pada kebanyakan orang menganggap pinjam meminjam uang menjadi suatu hal yang penting untuk membantu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. 11 Indonesia merupakan negara yang memperbolehkan praktik pinjam meminjam, praktik ini akan menjadi hal yang lumrah. Hal ini dapat dilihat dalam Burgerlijk Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal  Pasal  1754  yang  berbunyi  “pinjam  meminjam  adalah  perjanjian  dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama” dan banyaknya lembaga yang memberikan berbagai macam produk jasa pinjaman.
Proses penyusunan perjanjian pinjaman tidak terlepas dari perjanjian jaminan  atau  perjanjian  tambahan  yang  sifatnya  accesoir.  Perjanjian  jaminan terdiri dari dua kata yaitu Perjanjian dan Jaminan, perjanjian adalah “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak, hal ini merupakan bentuk perlindungan khusus diberikan kepada kreditur melalui pembentukan Perjanjian Jaminan.
Menurut definisi Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban finansial berdasarkan kontrak. 12
Indonesia mengatur hukum jaminan dengan membagi menjadi dua jenis yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dapat dipahami sebagai jaminan keseluruhan dan jaminan khusus sebagai jaminan kontraktual. Jaminan khusus dibagi menjadi dua kategori, jaminan perorangan dan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk
11 SE M Bahsan SH, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Rajawali pers 2020).
12 Hartono Hadisaputro, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan (Liberty 1984).
kepentingan obligee yang menyanggupi untuk memenuhi akad debitur jika pemenuhannya tidak dipenuhi. Jaminan kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang berhubungan langsung dengan benda tertentu milik debitur, yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, tunduk pada benda itu dan dialihkan.
Bentuk jaminan kebendaan yang digunakan di Indonesia antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Jaminan yang paling fleksibel jika diinterpertasi menurut definisi adalah jaminan fidusia karena definisi kebendaan yang dapat dijaminkan luas yaitu benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud.  Jaminan  fidusia  disebut  sebagai  perjanjian  tambahan  atau  accesoir dari perjanjian pokok, yang memenuhi beberapa asas yang erat kaitannya dengan jaminan fidusia yaitu asas spesialitas dan asas publisitas. 13 Benda dengan jaminan fidusia wajib dan harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. 14
Prinsip suatu benda dapat dijadikan jaminan adalah apabila benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan. 15

## Implikasi Hukum  Akta Perjanjian Pinjaman Dengan Objek Aset kripto
Mengacu  pada  pasal  1320  KUH  Perdata  terkait  persyaratan  yang  wajib dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan perjanjian pinjaman dana adalah harus menjunjung nilai keadilan, kejujuran dan kepastian hukum yang mengikat. Penyusunan perjanjian pinjaman dana khususnya dengan objek jaminan aset kripto menjadi hal yang baru, sehinggal nilai kepastian hukum harus ditekankan dalam proses pelaksanaannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai kepastian hukum dalam perjanjian pinjaman dana adalah membuat perjanjiannya dengan akta otentik. Suatu akta perjanjian pinjaman dana dapat terdegradasi apabila unsur materil dan formil nya bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan, namun bila unsur formil akta perjanjian pinjaman telah sesuai maka tidak ada akibat hukum yang dapat merugikan baik itu kepada para pihak maupun notaris selaku pembuat akta.
13 Djaja Sembiring Meliala, Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam (Nuansa Aulia 2012).[141].
14 HS Salim, Hukum Kontrak Elektronik (e-Contract Law) (Raja Grafindo Persada 2021).[12].
15 ibid. [27-28].

## 120 Nurjihad, et.al: Keabsahan Aset  Kripto...
Aset  kripto  menjadi  salah  satu  pembaruan  dalam  hal  teknologi  finansial atau fintech yang secara definisi menurut hukum Indonesia adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang memberikan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang memiliki dampak pada stabilitas moneter, keuangan, kontinuitas, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. 16 Aset kripto pada perdagangan berjangka memasuki tahap berkembang, sehingga tidak semua masyarakat bisa memahami secara betul instrumen aset kripto. Aset kripto sebagai bentuk investasi dalam perdagangan berjangka memiliki risiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan instrumen lain seperti saham atau yang dalam dunia investasi, situasi ini dikenal sebagai “ high risk high return ”. Risiko tinggi bagi pengguna aset kripto terjadi karena harga atau nilai aset kripto berubah secara tidak menentu atau tidak terduga.
Selain resiko yang dapat timbul kripto juga memiliki keuntungan yaitu dapat dilihat dari kemudahan akses yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dalam segi keamanan juga dapat diunggulkan karena transaksi kripto menggunakan distribusi teknologi buku besar, dalam segi inklusi keuangan juga dapat terjadi ketika aset kripto dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah yang akan mendorong terealisasisanya sebuah inklusi keuangan yang merupakan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset kripto menjadi bagian dari kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari. Setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda untuk merespon hadirnya kripto, perbedaan pengaturan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi para pengguna kripto apabila akan melakukan transaksi antar negara. Namun hukum selalu hadir untuk memastikan optimalisasi potensi  teknologi  dan  mengurangi  risiko  negatif.  Untuk  mengantisipasi  risiko negatif maka hukum di Indonesia melarang kripto sebagai alat tukar namun dapat
16 Jelena Madir, FinTech: Law and Regulation (Edward Elgar Publishing 2021).[15].
digunakan sebagai sebuah aset kripto. 17
Hukum di Indonesia memberlakukan aset kripto sebagai investasi, dalam hal ini para investor dapat melakukan pengalihan investasi ke kripto karena pemerintah  telah  memberikan  229  lisensi  aset  kripto  melalui  Bappepti  yang diputuskan berdasarkan pendekatan yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Bappepti Nomor 5 tahun 2019. 18 Bappebti menjadi salah satunya pengawas yang memiliki kewenangan untuk membina, mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang barang. Peran Bappebti dalam mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi adalah memperdagangkan aset kripto secara tertib, adil, efisien dan efektif. 19 Munculnya kripto ini tentuknya telah meningkatkan perhatian publik dan akademik tambahan. 20
Pada  buku  II  KUHPerdata  berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap hak-hak yang timbul dari mata uang virtual. Jika mata uang virtual hilang atau rusak, atau tidak ditransaksikan dengan benar akan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum yang besar. Meskipun properti pribadi dapat digunakan sebagai objek jaminan atau jaminan impersonal dengan menulis kontrak antara pihak, menggunakan mata uang virtual sebagai jaminan atau keamanan membawa kompleksitas hukum yang besar mengenai nilai aman yang tepat dalam mata uang virtual , tender kepemilikan, penyitaan dan prosedur eksekusi. Itu dianggap di luar tujuan bisnis pertukaran. Selain itu ketentuan yang digunakan Indodax, pemain terbesar di pasar cryptocurrency Indonesia, saat ini tidak mengatur mengenai agunan atau jaminan. 21
17 Susilowardhani Susilowardhani, Ashinta Sekar Bidari and Reky Nurviana, ‘Regulation And The Future Of Cryptocurrency In Indonesia’ (2022) 6 International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR).[2177].
18 Sakina Ichsani and Nugroho Satya Mahendra, ‘Return and Risk Analysis on Cryptocurrency Assets’ (2022) 10 Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen.[149].
19 Vicko  Taniady,  Salsabiila  Puteri  Permatasari  and  Reyka  Widia  Nugraha,  ‘Crypto  Asset- Trade Resilience During The Covid-19 Pandemic In Indonesia’ (2022) 11 Jurnal Jurisprudence.[31].
20 Abderahman Rejeb, Karim Rejeb and John G Keogh, ‘Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review’ (2021) 20 Etikonomi.[93].
21 Katja  Freistein,  ‘“A  Living  Document”:  Promises  of  the  ASEAN  Charter’  (2013)  26  The Pacific Review.

## 122 Nurjihad, et.al: Keabsahan Aset  Kripto...
Secara dasar proses perjanjian pinjaman dana tentunya butuh sebuah agunan atau jaminan dan perjanjiannya itu sendiri dibuat berdasarkan kesepakatan untuk mencapai keuntungan dan kemanfaatan bersama. Pada proses pelaksanaan perjanjian tidak dipungkiri terjadi wanprestasi dari debitur yang menimbulkan gugatan pada pengadilan. Perjanjian pinjam-meminjam sah secara sempurna jika dalam bentuk akta asli yang dikeluarkan oleh notaris. Pembuatan suatu akta harus memenuhi unsur formil dan materi. Perjanjian Pinjaman Dana merupakan perjanjian obligatoir yang artinya perjanjian yang didalammnya para pihak sama sama dibebani sebuah kewajiban. Sehingga untuk memenuhi prestasi, diberikan sebuah jaminan dalam proses pinjaman dana. 22 Untuk membuat suatu perbuatan hukum yang mengikat khususnya dalam hal perjanjian pinjam meminjam diperlukan dua macam perjanjian yang dibuat secara terpisah, perjanjian tersebut antara lain perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau accesoir. Ketika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian tambahan juga hapus, namun apabila perjanjian tambahan hapus, maka perjanjian pokok belum tentu batal. 23
Ada dua jenis hak substantif dalam mengikat suatu benda, yaitu hak substantif yang  memberikan  penikmatan  dan  hak  substantif  yang  memberikan  jaminan. Hak kebendaan yang memberikan penikmatan adalah hak yang memberikan kesenangan kepada pemegang haknya, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak pakai. Di sisi lain, kepentingan jaminan adalah hak yang memberikan pemilik hak kreditur keuntungan atas kreditur lainnya, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia. 24

## Kesimpulan
Penggunaan  Aset  kripto  sebagai  objek  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian pinjaman  dana  berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia  dapat  dilakukan  hal
22 Muhammad Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit (Raja Grafindo Persada 2007).[120].
23 Rose  Panjaitan,  ‘Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Parate  Eksekusi  Diluar  Hukum  Acara Perdata’ (2018) 2 Justitia Jurnal Hukum.[40].
24 J Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang (1st edn, Citra Aditya Bakti 2001).[10].
tersebut dikarenakan aset kripto memenuhi unsur benda yang dapat dijadikan jaminan  kebendaan  khususnya  fidusia.  Unsur  yang  dimaksud  adalah  syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan, yaitu mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan, serta unsur yang memenuhi bahwa Aset kripto sebagai  jaminan  fidusia  adalah  masuk  dalam  kategori  benda  bergerak  yang tidak berwujud. Menjadikan aset kripto sebagai jaminan tentunya membawa kompleksitas hukum yang besar mengenai nilai aman yang tepat dalam mata uang virtual, tender kepemilikan, penyitaan dan prosedur eksekusi. Selain itu ketentuan  yang  digunakan  Indodax,  pemain  terbesar  di  pasar  cryptocurrency Indonesia, saat ini tidak mengatur, mengenai agunan atau jaminan. Upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak adalah dengan membuat klausul untuk memberikan kepastian bagi kreditur.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan (Sinar Grafika 2010).
Djaja S. Meliala, Penuntun Praktik Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli Sewa Menyewa Pinjam Meminjam (Nuansa Aulia 2012).
H, Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Rajagrafindo  Persada 2008).
Hadisaputro, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan (Liberty 1984).
Jelena Madir ed., FinTech Law and Regulation (Edward Elgar Publishing Limited 2019).
M. Bahasan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan (Raja Grafindo Persada 2012).
Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan (Andi 2011).
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Pustaka Pelajar 2010).

## 124 Nurjihad, et.al: Keabsahan Aset  Kripto...
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Predana Media Group 2005).
Ranuhandoko, Terminologi Hukum (Grafika 2003).
Salim Hs, Hukum Kontrak (Raja Grafindo Persada 2014).
Satrio, J, Hukum Jaminan , Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (Citra Aditya Bakti 2005).

## Jurnal
Abd erahman  Rejeb,  Karim  Rejeb,  John  G.  Keogh,  ‘Cryptocurrencies  in  Modern Finance: A Literature Review’ (2020) 20 Etikonomi.
Aditya  Surya  Bratha,  Ngakan  Ketut  Dunia.  A.A.  Ketut  Sukranatha,  ‘Perjanjian Gadai  Yang  Dijamin  Dengan  Barang  Yang  Berasal  Dari  Hasil  Kejahatan: Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan’ (2016) 4 Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum.

## Andi Siti Nur Azizah Uin Alauddin, ‘Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif
Hukum  Islam  Makasar’  (2020)  1  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab.
Lee Weon Sam, ‘Understanding and Legal Status of Virtual Currency—Focusing on Bitcoin, The Korea Commercial Cases Association’ (2018) 31 Commercial Cases Review.
Rico  Nur  Ilham,  Isfenti  Sadalia,  Nisrul  Irawati,  Irada  Sinta,  ‘Risk  And  Return Model Of Digital Cryptocurrency Asset Investment In Indonesia’ (2022) 16 Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan.
Rose  Panjaitan,  ‘Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Parate  Eksekusi  Diluar  Hukum Acara Perdata’ (2018) 1 Notaire.
Sakina  Ichsani,  Nugroho  Satya  Mahendra,  ‘Return  and  Risk  Analysis  on Cryptocurrency  Assets’  (2022)  10  Kontigensi:  Scientific  Journal  of Management.
See Irawan Soerdojo, ‘The Development of Indonesian Civil Law’ (2016) 4 Scientific Research Journal.
Soonpeel Edgar Chang, ‘Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis  of  the  Business  Activities  in  Terms  of  Cryptocurrency’  (2018)  6 Brawijaya Law Journal.
Susilowardhani,  Ashinta  Sekar  Bidari,  Reky  Nurviana,  ‘Regulation  And  The
Notaire, 6 (1) 2023: 111-126 125
Future  Of  Cryptocurrency  In  Indonesia’  (2022)  6  International  Journal  of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR).
Vallipuram  Muthukkumarasamy,  ‘Blockchain  Interoperable  Digital  Objects  in Blockchain – ICBC’ ( 2019) : Second International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 2019, San Diego, CA, USA.
Vicko  Taniady,  Salsabila  Puteri  Permatasasi,  ‘Crypto  Asset-Trade  Resilience During The Covid-19 Pandemic In Indonesia’ (2021) 11 Jurnal Jurisprudence.

## Laman
Euni ke Oktavia Tejosusilo, ‘Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang  Digital)?’.  Situs  Resmi  www.finansialku.com/apayang-dimaksud- dengan-Cryptocurrency-mata-uangdigital/amp/ dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2022.

## Perundang-undangan
Kitab U ndang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5232).
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5691).
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun 2019  tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  kripto (Kripto Asset) di Bursa Berjangka.
How to cite: Nurjihad, Krismanova Dwi Cahyasari dan Amara Diva Abigail, ‘Keabsahan Aset  Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta  Perjanjian Pinjaman Dana’ (2023) Vol. 6 No. 1 Notaire.

## Nurjihad, et.al: Keabsahan Aset  Kripto...
--This page is intentionally left blank--