## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018

## ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 20 OF 2018
Ratno A. Entengo 1) , Julie Abdullah 2) , Hasanuddin 3) , Deby R. Karundeng 4) , Wahyudin Hasan 5) 1,3,4,5 Prodi Magister Manajemen, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
2 Prodi Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia Correspondence author: achankbagu.bone@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the suitability of village financial management in one of the sub-districts, North Gorontalo Regency based on Permendagri number 20 of 2018. The research method used is a qualitative method. The data analysis used in this research is qualitative with an interactive analysis model consisting of three components of analysis namely: 1) Data reduction; 2) Presentation Data; 3) Data Verification and Conclusion Drawing. The results of the study show that with village financial  analysis  based  on  Permendagri  Number  20  of  2018  through  (a)  Planning  Aspects  are  in accordance with Permendagri but there are still deficiencies in apparatus that have not complied with the  provisions  and  the  impact  is  delays  in  the  planning  process  (b)  Implementation  Aspects  are  in accordance  with  Permendagri  and  the  weakness  is  the  understanding  of  the  apparatus  that  is  still lacking, causing delays in the implementation process, (c) For the Administrative aspect it is considered good because it is in accordance with the instructions and technical requirements requested (d) The Reporting Aspect is considered good but the drawback is the slowness of the apparatus on duty late in providing  reporting  to  the  North  Gorontao  Regency  government,  and  (e)  The  aspect  regarding  the coverage response is considered good because it has been adjusted to the instructions and technical requirements required by the regulation of the minister of home affairs in financial accountability.
Keywords: Village Finance; Permendagri Number 20 of 2018

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kesesuaian  pengelolaan  keuangan  desa  di  Salah  satu kecamatan  Kabupaten  Gorontalo  Utara  berdasarkan  Permendagri  nomor  20  tahun  2018.  Metode penelitian  yang  digunakan  yakni  metode  kualitatif.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  kualitatif  dengan  analisis  model  interaktif  yang  terdiri  dari  tiga  komponen  analisis  yakni:  1) Reduksi  Data;  2)  Penyajian  Data;  3)  Verifikasi  Data  dan  Penarikan  Kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  dengan  analisis  keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018 melalui  (a)  Aspek  Perencanaan  sudah  sesuai  dengan  permendagri  namun  masih  ada  kekurangannya aparatur masih ada yang belum mematuhi ketentuan dan dampaknya terlambatnya proses perencanaan (b)  Aspek  Pelaksanaan  sudah  sesuai  dengan  permendagri  dan  kelemahannya  adalah  pemahaman aparatur yang masih kurang sehingga menyebabkan terlambatnya proses pelaksanaan, (c) Untuk aspek Penatausahaan sudah dinilai baik karena sudah sesuai dengan petunjuk dan teknis yang disyaratkan (d) Aspek  Pelaporan  dinilai  sudah  baik  namun  kekurangannya  adalah lambatnya  aparatur  yang  bertugas terlambat dalam memberikan pelaporan kepada pemerintah Kabupaten Gorontao Utara, dan (e) Aspek tentang Pertanggung jawaban dinilai sudah baik karena sudah menyesuaikan dengan petunjuk dan teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan menteri dalam negeri dalam pertanggung jawaban keuangan .
Kata Kunci: Keuangan Desa; Permendagri Nomor 20 tahun 2018

## PENDAHULUAN
Pembahasan tentang desa terus dilakukan  dan  menjadi  topik  menarik hingga  saat  ini.  Sejak  ditetapkannya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014, Tentang Desa, terjadi transformasi kelembagaan  desa,  dimana  desa  diberikan kewenangan yang  lebih  besar  oleh pemerintah,  karena  selama  ini  desa merupakan obyek dan subyek pembangunan (Riswati, 2018).
Kewenangan yang dimaksudkan dalam hal ini yakni kewenangan untuk merencanakan dan  mengalokasikan  dana  yang  diperoleh untuk  pembangunan  (Hasan  &  Jumiyanti, 2021).  Desa  juga  saat  ini  telah  berubah menjadi  motor  penggerak  dan  prioritas dalam pembangunan sebuah daerah (Yusup,  et  al,  2019).  Untuk  mencapai tujuan  pembangunan  tersebut,  pemerintah telah  menyalurkan  anggaran  dana  desa kepada 74.951 desa yang tersebar di seluruh Indonesia  setiap  tahun  sejak  tahun  2015 sampai  dengan  sekarang.  Yang  sampai dengan  tahun  2022  ini  besarannya  antara Rp 600 juta hingga Rp 1,4 milyar.
Pengelolaan  keuangan  Desa  tentunya harus  dilakukan  dengan  manajemen  yang baik dana kuntabel karena dana yang masuk ke  Desa  bukanlah  dana  yang  kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan  Dana  Desa  tersebut,    maka dimensi  manajemen  pada  pelaksanaan kebijakan  Dana  Desa  tersebut  perlu  untuk diterapkan  dengan  baik  karena  menurut Nugroho,  (2014)  kebijakan  publik  di dalamnya  terjadi  proses  perancangan  dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi  dan  kelembagaan;  serta  untuk mencapai  hasil  yang  optimal,  maka implementasi  kebijakan  publik  harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas  bahwa  implementasi  kebijakan  yang baik  di  dalamnya  dipengaruhi  oleh  proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan  kebijakan  sudah  berjalan. Selanjutnya,  Ramdhani  &  Ramdhani,
(2017)  menyatakan  bahwa  pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program,  aktifitas,  aksi,  atau  tindakan dalam  suatu  mekanisme  yang  terikat  pada suatu sistem tertentu.
Kabupaten  Gorontalo  Utara  sampai dengan saat ini memiliki 11 kecamatan dan 123  desa.  Dari  total  123  desa  yang  ada, sampai  dengan  tahun  2022  sedikitnya tercatat ada 3 kasus kasus korupsi dana desa yang  melibatkan  oknum  Kepala  Desa  dan aparatur  desa.  Paling  terbaru  adalah  kasus korupsi  dana  desa  di  Desa  Langge Kecamatan  Anggrek  untuk  tahun  anggran 2019  dan  2020,  dimana  tersangka  oknum kepala  desa  resmi  ditahan  Kejaksaan Negeri Gorontalo  Utara  terhitung sejak 10
November 2022
(gorontalo.antaranews.com). Dari beberapa kasus  tersebut  umumnya  terjadi  karena faktor kelalaian dari pihak pemerintah desa selaku  pengelola  keuangan  desa,  juga dikarenakan masih banyak pemerintah desa yang belum menyadari pentingnya Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai acuan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa, dikarenakan Permendagri nomor 20 Tahun 2018,  tergolong  peraturan  baru  tentang pengelolaan  keuangan  desa.  Menurut (Lamuda et al., 2022) sering dijumpai juga kasus  kepala  desa  beserta  perangkat  desa yang kesulitan dalam mengelola keuangan desa  terutama  mengenai  penatausahaan, pelaporan dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan dana yang diamanahkan.  Masih  dijumpai  pula  kepala desa  dan  perangkat  desa  dengan  tingkat pendidikan  yang  terbatas.  Atas  dasar tersebut  maka  tujuan  penelitian  ini  yakni untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Salah satu kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara

## MATERI DAN METODE
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah desa dan desa adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain mempunyai    akar  sejarah  yang  panjang dalam  kehidupan    masyarakat,  berbangsa dan bernegara di Indonesia. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia  terbentuk.  Dengan  konstruksi menggabungkan  fungsi  self-    governing community  dengan  local  self  government, diharapkan  kesatuan  masyarakat  hukum adat  yang    selama  ini  merupakan  bagian dari wilayah Desa, ditata  sedemikian rupa menjadi  Desa  dan  Desa  Adat.  Desa  dan Desa  Adat  memiliki  fungsi  pemerintahan, keuangan  Desa,  pembangunan  Desa,  serta mendapat    fasilitasi  dan  pembinaan  dari pemerintah    Kabupaten/Kota.  Oleh  sebab itu,  Desa  dan  Desa  Adat  dapat  melakukan
perubahan  wajah  Desa  dan  tata  kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,    pelaksanaan  pembangunan  yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur  bahwa  desa  dapat  mengatur  dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dinyatakan  pula  bahwa  desa  adalah kesatuan  dari  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan peraturan masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Republik Indonesia.  Desa  merupakan  unsur  terkecil dalam tata administrasi pemerintahan.
Adanya  Permendagri  nomor  20  tahun 2018 memberi kewenangan yang lebih luas kepada aparatur desa untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan, dan pengawasan, sehingga mendorong desa untuk lebih memberdayakan semua potensi yang  dimiliki  dalam  rangka  membangun dan mengembangkan desanya. Dari uraian tersebut, maka kerangka alur penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Alur Kerangka Konseptual Pemerintah Desa
Pengelolaan Keuangan
Perencanaan Pelaksanaan
Penatausahaan Pelaporan Pertanggunjawaban
Permendagri No. 20 Tahun 2018
Sesuai/Tidak
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  komparatif yaitu  dengan  bertujuan  membandingkan pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan  yang  berlaku  yaitu  Permendagri nomor  20  tahun  2018.  Adapun  tahapan dalam  analisa  data  ini  adalah:  (1) Pengumpulan data yakni tahapan menghimpun  informasi-informasi  yang dibutuhkan  berkaitan  dengan  masalah penelitian.  (2)  Reduksi  data  adalah  proses pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari data-data  lapangan.  (3)  Penampilan  data adalah  analisis  merancang  deretan  dan kolom sebuah metriks untuk data kualitatif. (4)  Penarikan  kesimpulan  adalah  tahapan
pengambilan  keputusan  berdasarkan  hasil analisa data penlitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tujuan penelitian ini untuk memastikan kebenaran  tentang  Penerapan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 di Salah satu kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara  antara  lain  fokus  dan  subfokus penelitian, kerangka teori dan fakta empiris yang  telah  dilakukan  secara  mendalam  di uraian  hasil  penelitian  dengan  beberapa narasumber  ( informan )  dalam  hal  ini sebagai  pemberi  informasi  kepada  peneliti yang  dapat  diambil  suatu  kesimpulan, implikasi  penelitian  dan  rekomendasi sebagai produk utama penelitian ini.

## Tabel 1. Temuan Penelitian
No Temuan Penelitian Aspek Penilaian Plus minus Temuan Dampak Temuan Dampak 1 Proses Perencanaan Proses perencanaan sudah sesuai petunjuk dan teknis pelaksanaan yang dimulai dari koordinasi pemerintah desa, dan hal ini oleh sekretaris desa berkooridinasi dengan kepala desa dalam penyusunan rancangan APD Desa yang berdasarkan RKP desa. Dengan adanya proses perencanaan yang sesuai dengan petunjuk dan teknis maka akan memberikan dampak pada kegiatan berjalan sesuai denga permendagri No 20 tahun 2018 dengan tidak memilik kekurangan jika dikemudian hari berdampak pada proses hukum Dalam Proses Perencanaan secara umum sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 namun masih ada ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah desa khususnya keterlambatan dalam melaksanakan proses perencanaan Dengan adanya keterlambatan dalam perencanaan maka dapat menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan yang  di biayai oleh keuangan desa akan sedikit terhambat pelaksanaannya. 2 Proses Pelaksanaan Pelaksanaan dimulai sudah sesuai tahapan , aturan dan regulasi Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan PeraturanKepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Dengan adanya alur yang sudah sesuai dengan regulasi maka pelaksanaanya tidak mengalami hambatan baik hambatan secara teknis maupun hambatan yang berhubungan dengan Hukum Masih ada aparatur yang belum menguasai regulasi yang sudah menjadi persyaratan utama dalam per Mendagri Nomor 20 tahan 2018. Dengan kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi yang ada maka akan memberikan dampak kepada terlambatnya proses dalam kesepakatan bersama.
3 Proses Penatausahaan Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang dicatat kedalam Buku Kas Umum, buku pembantu kas (buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar). Laporan keungan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan kegiatan Alur yang digunakan Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (permendagri) No.20 tahun 2018 Tidak memilik dampak yang tidak baik, karena sudah penatausahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4 Proses Pelaporan Untuk pelaporan sudah sesuai yang standar yang dipersyaratkan oleh regulasi dimana pelaporan di serahkan kepada pemerintah daerah melalui pemerintah kecaamatan untuk di verifikasi sebelum diserahkan kepada Bupati Gorntalo Utara Dengan adanya verifikasi yang sudah sesuai standar permendagri No. 20 tahun 2018 tidak memberikan dampak buruk terhadap pelaksana terlebih dampak dan proses hukum Aparatur sering menunda kegiatan pelaporan baik itu laporan pelaksanaan maupun laporan pertanggung jawaban sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses pelaporan Dengan adanya ketelambatan tersebut berakibat pada kegiatan juga terhambat namun keterlambatan laporan tidak melewati waktu atau tahun berjalan 5 Proses Pertanggung jawaban Untuk aspek pertanggung jawaban terutama pertanggung jawaban keuangan Di Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah menyesuaikan dengan teknis pelaksanaanya berdasarkan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran Pertanggung jawaban tertutama keuangan dapat diterima sesuai dengan juknis dan tidak memiliki cela untuk diproses hukum jika mendapat pemerikasaan maupun audit dari lembaga yang berwewenang. Standar yang digunakan Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (permendagri) No.20 tahun 2018 Dampaknya sudah baik, karena sudah pertanggung jawabannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 20 tahun 2018

## Sumber: Diolah, 2023

## Pembahasan
Berdasarkan  fokus  penelitian  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun  2018  maka  terdapat  lima  subfokus diantaranya  Proses  Perencanaan,  Proses pelaksanaan, Proses penatausahaan, Proses pelaporan dan proses pertanggung jawaban keuangan desa.
Peneliti menguraikan lebih mendalalam terhadap bagaimana fokus dan subfokus  jika  didasarkan  atas  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun 2018 seperti berikut ini :
a. Proses perencanaan
Proses perencanaan sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa sebagai
penanggung jawab adalah d Sekretaris Desa dibawah kontrol kepala desa dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus didasarkan atas RKP Desa yang hasilnya disampaikan kepada  Kepala  Desa  sebagai  bahan pembuatan  Rancangan  Peraturan  Desa tentang APB Desa;  Rancangan  Peraturan Desa  tersebut  tentang  APB  Desa  yang semuanya  disampaikan  kepada  desa  yang ada  di  salah  satu  kecamatan  Kabupaten Gorontalo  Utara  dan  selanjutnya  akan diteruskan  ke  BPD  kemudian  disepakati bersama  dalam  musyawarah  BPD  untuk pelaksanaan kegiatan.
Proses  perencanaan  sudah  sesuai petunjuk  dan  teknis  pelaksanaan  yang
dimulai  dari  koordinasi  pemerintah  desa, dan hal ini oleh sekretaris desa berkooridinasi  dengan  kepala  desa  dalam penyusunan  rancangan  APD  Desa  yang berdasarkan RKP desa.
Dalam  Proses  Perencanaan  secara umum  sudah  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  20  tahun  2018  namun  masih  ada ketentuan  yang  masih  belum  sepenuhnya dipatuhi  oleh  pemerintah  desa  khususnya keterlambatan dalam melaksanakan proses perencanaan Dengan adanya keterlambatan dalam perencanaan maka dapat menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan yang    di  biayai  oleh  keuangan  desa  akan sedikit terhambat pelaksanaannya.
b. Proses pelaksanaan
Dalam  penelitian  ini  untuk  aspek Pelaksanaan dimulai sudah sesuai tahapan , atuan dan regulasi Kepala Desa menugaskan  Kaur  dan  Kasi  pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun  DPA  paling  lama  3  (tiga)  hari kerja  setelah  Peraturan  Desa  tentang  APB Desa  dan  PeraturanKepala  Desa  tentang Penjabaran APB Desa.
Dalam  proses  pelaksanaannya  masih ada  aparatur  yang  belum  menguasai regulasi  yang  sudah  menjadi  persyaratan utama dalam per Mendagri Nomor 20 tahan 2018.  Dengan  kurangnya  pemahaman aparatur  terhadap  regulasi  yang  ada  maka akan memberikan dampak kepada terlambatnya  proses  dalam  kesepakatan bersama  dan  bisa  menghambat  proses pelaksanaan  kegiatan  yang  dianggarakan oleh dana desa.
c. Proses Penatausahaan
Penatausahaan  dilakukan  oleh  Kaur Keuangan yang dicatat kedalam Buku Kas Umum, buku pembantu kas (buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku  pembantu  uang  muka).  Laporan keungan  dapat  dipertanggung  jawabkan dalam pelaksanaan kegiatan.
d. Proses Pelaporan
Untuk  pelaporan  sudah  sesuai  yang standar  yang  dipersyaratkan    oleh  regulasi dimana  pelaporan  di  serahkan  kepada pemerintah  daerah  melalui  pemerintah
kecaamatan  untuk  di  verifikasi  sebelum diserahkan kepada Bupati Gorntalo Utara Dengan  adanya  verifikasi  yang  baik maka  untuk  aspek  pelaopran  sudah  sesuai standar  permendagri  No.  20  tahun  2018 tidak  memberikan  dampak  buruk  terhadap pelaksana  terlebih  dampak  dan  proses hukum,  namun  untuk  aspek  pelaporan  ini masih  ada  laporan  yang  sering  terlambat dalam melaporkan yang disebabkan petugas ataupun yang diberikan kewenangan untuk pelaporan masih sering terlambat  namun  keterlambatan  ini  belum melewati waktu yang telah ditentukan.
e. Proses Pertanggung jawaban
Dalam  aspek  pertanggung  jawaban terutama  pertanggung  jawaban  keuangan Di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  saat  ini sudah menyesuaikan dengan teknis pelaksanaanya  berdasarkan  atas  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun 2018 dimana Kepala Desa  menyampaikan laporan  pertanggung  jawaban  realisasi APBDes  kepada  Bupati  melalui  Camat setiap akhir tahun anggaran
Pertanggung jawaban tertutama keuangan  dapat  diterima  sesuai  dengan juknis  dan  tidak  memiliki  cela  untuk diproses hukum jika mendapat pemerikasaan  maupun  audit  dari  lembaga yang berwewenang..

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka kesimpulannya  yakni  analisis  pengelolaan keuangan  desa  berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun 2018  di  Salah  satu  kecamatan  Kabupaten Gorontalo  Utara  dilihat  dari  (a)  aspek Perencanaan sudah sesuai dengan petunjuk dan  teknis  perencanaan  yang  dikoordinasi oleh  pemerintah  desa  melalui  sekretaris desa  akan  tetapi  masih  ada  kekurangan yang ada diantaranya adalah aparatur yang diberikan  masih  ada  belum  mematuhi ketentuan yang ada sehingga sering terjadi keterlambatan  dalam  proses  perencanaan, (b)  aspek  pelaksanaan  juga  sudah  efektif dan sesuai  dengan permendagri Nomor 20 tahun  2018  akan  tetapi  kekurangannya
adalah pemahaman aparatur yang ditugaskan  masih  kurang  dan  hal  ini memberikan  dampak  pada  terlambatnya proses kesepakatan bersama dalam pengelolaan  keuangan  desa,  (c)  aspek Penatausahaan sudah dinilai baik dan sudah sesuai  alur dan prosedur  yang berlaku dan hal ini tidak berdampak yang tidak baik, (d) Aspek  pelaporan  juga  dinilai  sudah  cukup baik  namun  kekurangan  adalah  lambatnya dalam  memberikan  laporan  khususnya laporan  keuangan  dengan  sehingga  hal  ini memberikan  dampak  lambatnya  kegiatan yang  sudah  di  rencanakan  dan  (e)  aspek pertanggung  jawaban  juga  sudah  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  dapat menyesuaikan  dengan  petunjuk  dan  teknis pelaksanaan yang didasarkan atas pertauran Menteri  Dalam  Negeri  nomor  20  tahun 2018.
Saran  yang  dapat  berikan  yakni diharapkan  pemerintah  Desa  di  Salah  satu kecamatan  Kabupaten  Gorontalo  Utara dapat  memberikan  pemahaman  kepada aparatur yang diberikan wewenang terutama  dalam  hal  penguasaan  peraturan dan regulasi yang berlaku serta memberikan pelatihan khususnya pelatihan dalam bidang keuangan agar aparatur yang diberikan  wewenang  dapat  meningkatkan kinerja yang baik

## UCAPAN TERIMA KASIHU
Ucapan  terima  kasih  kepada  semua yang telah  membantu  dalam  menyelesaikan artikel  ini,  semoga  artikel  ini  dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  A.  2002.  Akuntansi  Sektor  Publik akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi pertama. Salemba empat, Jakarta.
Hasan, W., & Jumiyanti, K. R. (2021). Peta Kemampuan Keuangan
Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi , 12 (1), 2086–4264.
Kepmendagri No 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan  Daerah  Serta  Tata  Cara Penyusunan  APBD,  Pelaksana  Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan  Perhitungan,  Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Lamuda,  I.,  Abdullah,  J.,  Hasan,  W.,  &
Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. DIKMAS: Jurnal Pengbadian Masyarakat , 2 (1), 41–48. Nugroho,  R.  (2014). Kebijakan  Publik  di Negara-Negara Berkembang .
Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan
Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113
Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan
Desa.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan  Publik. Jurnal  Publik , 11 (1),
1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.200 5.96 Riswati.  (2018).  Analisis  Pengelolaan Keuangan Desa  Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa. JEKP  (Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Publik) , 8 (1), 13–31.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. JRAK :  Jurnal  Riset  Akuntansi
&  Komputerisasi  Akuntansi , 10 (2),
189–208. https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1. 22
Website gorontalo.antaranews.com