## Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Kontestasi Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Abdul Rahman 1 Najamuddin 2 Wildhan Khalyubi 3
12 Universitas Negeri Makassar
3 Universitas Indonesia
1 abdul.rahman8304@unm.ac.id

## Abstract
The  United  Development  Party  (PPP)  is  one  of  the  contestants  in  the  general election  since  the  new  order  era  until  the  current  Reformation  era.  In  the  course  of politics  in  Indonesia,  PPP  as  a  party  with  Islamic  nuances  has  never  been  the  main winner  in  every  election,  even  though  the  majority  of  Muslims  in  this  country.  This reaserch  aims  to  reveal  about  the  implementation  of  the  2019  general  election  and  to elaborate  on  several  events  related  to  the  United  Development  Party  (PPP),  so  that  it has  an  impact  on  the  position  of  its  vote  acquisition  in  the  2019  general  election.  This study  uses  a  historical  qualitative  research  method.  The  data  was  obtained  through  a study  of  literature  sharing  in  the  form  of  books  and  journals.  The  results  showed  that PPP set a target to win 8% of the vote at the national level. To achieve this target, PPP has  taken  several  strategies,  including:  visiting  Islamic  boarding  schools,  approaching the millennial generation, introducing new brands, and supporting the Joko Widodo and Ma'ruf  Amin  couple.  However,  PPP's  hopes  of  gaining  victory  could  not  be  realized because  it  faced  several  obstacles,  namely:  PPP's  internal  divisions,  cracking  at  the ballot box, lack of public figures, and corruption cases. Some of these factors made PPP the party that took the last position in the vote that was declared to have passed as part of the members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.
Keywords: United Development Party; Political; General Election

## Abstrak
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu kontestan pemilihan umum  sejak  era  orde  baru  hingga  era  reformasi  saat  ini.  Dalam  perjalanan  politik  di Indonesia, PPP sebagai partai bernuansa Islam tidak pernah menempati pemenang utama di  setiap  pemilu,  padahal  uamt  Islam  mayoritas  di  negara  ini.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengungkap  tentang  pelaksanaan  pemilu  2019  dan  mengelaborasi  beberapa peristiwa  yang  berkaitan  dengan  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  sehingga berdampak  terhadap  posisi  perolehan  suaranya  pada  pelaksanaan  pemilu  tahun  2019. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  historis. Pengumpulan data  melalui kajian berbagi  literatur kepustakaan berupa buku dan jurnal. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PPP  memasang  target  untuk  memperoleh kemenangan 8% suara pada tingkat nasional. Untuk mencapai target tersebut, maka PPP menempuh  beberapa  strategi  antara  lain:  melakukan  kunjungan  ke  pondok  pesantren, pendekatan  terhadap  generasi  milenial,  memperkenalkan  brand  baru,  dan  mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Akan tetapi harapan PPP untuk memperoleh kemenangan  tidak  dapat  diwujudkan  karena  menghadapi  beberapa  kendala  yaitu: perpecahan internal  PPP, penggembosan di  lumbung suara, minimnya publik figur, dan kasus korupsi. Beberapa faktor tersebut menjadikan PPP sebagai partai yang menempati
posisi terakhir dalam perolehan suara yang dinyatakan lolos sebagai bagian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .

## Kata Kunci: Partai Persatuan Pembangunan; Politik; Pemilihan umum

## Pendahuluan
Sistem  demokrasi  secara  ideal  menginginkan  sebuah  situasi  di  mana  tata  kelola pemerintahan didasarkan pada kehendak rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Keinginan  yang  demikian  menjadikan  kedaulatan  rakyat  sebagai  episentrum dalam tata pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara (Chrisnandi, 2008). Indonesia yang  menjunjung  tinggi  asas  permusyawaratan  dan  permufakatan  yang  berlandaskan demokrasi  Pancasila  menjadikan  pemilihan  umum  (pemilu)  sebagai  perangkat demokrasi.  Pemilu  dilaksanakan  secara  jujur,  bersih,  bebas,  kompetitif  (Fatah,  2000). Sejak memasuki era reformasi, Indonesia sudah lima kali melaksanakan pemilu. Pemilu memberikan  kesempatan  kepada  segenap  warga  negara  yang  telah  memenuhi persyaratan  untuk  memilih  perwakilan  yang  akan  mengemban  amanah  di  lembaga legislatif.  Pada  pemilu  2019  terdapat  16  partai  politik  sebagai  kontestan,  salah  satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik di Indonesia yang resmi didirikan pada tanggal 5 januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam yaitu partai muslimin indonesia, partai islam persatuan tarbiyah islamiyah, partai sarikat islam  indonesia,  dan  partai  nahdlatul  ulama.  Pendirian  PPP  dideklarasikan  oleh  K.H. Idham Chalid, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, S.H, H.Anwar Tjokroaminoto, H.Rusli Halil, dan H.Masykur (Al Ghifari et al., 2017). Pada awal pendirian PPP menggunakan asas  Islam  dan  bersimbol Ka’bah .  Namun  dalam  dinamika  perpolitikan  nasional,  PPP menerapkan  asas  Pancasila  sebagai  konsekuensi  dari  kebijakan  pemerintahan  orde  baru yang mewajibkan seluruh organisasi sosial kemasyarakatan maupun partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
Pada  Muktamar  I  tahun  1984,  PPP  memutuskan  untuk  menjadikan  Pancasila sebagai asas dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima yang merepresentasikan Pancasila  dalam  garis  perjuangan  PPP.  Setelah  orde  baru  runtuh  yang  ditandai  dengan pengunduran  diri  Soeharto  sebagai  presiden  Republik  Indonesia  pada  tanggal  21  mei 1998  dan  digantikan  oleh  Baharuddin  Jusuf  Habibie,  PPP  kembali  menjadikan  Ka’bah sebagai lambang partai dan Islam sebagai asas. Hal tersebut diputuskan dalam muktamar IV pada  akhir tahun 1998  (Nurdin et  al ., 2019).  Adapun tujuan PPP sebagaimana yang tercantum  dalam  anggaran  dasar  pasal  3  ialah    terwujudnya  masyarakat  madani  yang adil,  makmur,  sejahtera  lahir  bathin  dan  demokratis  dalam  wadah  negara  kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  di  bawah  ridha  Allah  Subhanahu Wata’ala (Baidowi, 2019).
Tujuan PPP yang dituangkan dalam anggaran dasar partai sangat relevan dengan doktrin  Islam  yang  termaktub  dalam  al-Quran  maupun hadist  nabi  muhammad .  Islam mengajarkan  untuk  menghadirkan  sistem  sosial  yang  didalamnya  terdapat  sebuah kualitas tatanan kehidupan yang utuh dan komprehensif. Islam hadir untuk mewujudkan sistem  kehidupan  yang  harmonis  dalam  berbagai  dimensi,  baik  yang  berkaitan  dengan politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, Islam sebagai agama bukan hanya  memberi  panduan  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  ibadah  ritual  saja tetapi  juga  memberikan  petunjuk  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  sosial  pragmatis. Dalam hal inilah Islam mempunyai dimensi politik dan kenegaraan yang populer dengan al-islam  din  wa  al-dawlah ,  yang  mengisyaratkan  keterkaitan  antara  Islam  dan  negara (Muammar,  2020).  Kehadiran  PPP  dalam  panggung  politik  Indonesia  bertujuan  untuk
meyampaikan aspirasi politik Islam. Aspirasi politik Islam menurut Ahmad Syafii Maarif merupakan petunjuk etika dan budi pekerti mengenai kekuasaan. Bagi Islam, kekuasaan politik patut dimanfaatkan sebagai peralatan utama untuk mewujudkan cita-cita Islam di tanah  tumpah  darah  Indonesia.  Cita-cita  tersebut  antara  lain  adalah  menegakkan keadilan,  kemerdekaan,  kemanusiaan  berkeadaban,  yang  berlandaskan  tauhid  (Maarif, 2018).
Penggunaan  asas  Islam  oleh  PPP  tentu  dimaksudkan  untuk  menaikkan elektabilitas  partai  dalam  kancah  perpolitikan  nasional.  Selain  itu,  pada  awal  reformasi identitas  Islam  mengalami  penguatan  dalam  pentas  politik  nasional.  Fenomena  tersebut merupakan  kontinuitas  politik  dalam  satu  dasawarsa  terakhir  masa  orde  baru  yang memberi  ruang  untuk  munculnya  agenda  Islam,  dengan  dinamika  gerakan  Islam  pada awal reformasi. Dipahami secara umum bahwa telah terjadi perubahan kebijakan politik penguasa  orde  baru  terhadap  kelompok  Islam  sejak  akhir  tahun  1980-an.  Pemerintahan Soeharto  yang  semula  menunjukkan  sikap  antipati  terhadap  Islam  dan  kekuatan  politik Islam, telah mengubah orientasi politiknya dengan mempopulerkan agenda-agenda Islam (Chalik,  2017).  Menguatnya  arus  identitas  Islam  pada  awal  reformasi  menjadikan  PPP untuk memanfaatkan momentum tersebut dalam meraih simpati umat Islam dengan cara menjadikan Islam sebagai asas dalam menjalanakan garis-garis perjuanagan partai.
Harapan PPP untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari kalangan umat Islam didukung  oleh  sebuah  kenyataan  bahwa  sejak  zaman  pergerakan  nasional  hingga memasuki reformasi, Islam telah tampil sebagai salah satu kekuatan politik yang mampu melakukan  perubahan  sistem  sosial  politik  kenegaraan  dan  kemasyarakatan  (Wahid, 2019).  Reformasi  yang  ditandai  dengan  terbukanya  ruang  demokrasi  menjadikan  PPP optimis  bahwa  umat  Islam  akan  memberikan  dukungan  mayoritas  teradap  PPP  dalam kontestasi  politik  di  tingkat  nasional.  Dengan  segala  kekuarangan  dan  kelemahan,  PPP menganggap  bahwa  demokrasi  di  era  reformasi  memiliki  prospek  yang  cerah  dengan syarat para pelaku demokrasi harus bermuhasabah diri dan menghentikan segala perilaku menyimpang  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Para  pelaku  demokrasi  harus menjaga  diri  dari  perilaku  politik  uang,  KKN,  mempermainkan  hukum  dan  saling menyalahkan  satu  sama  lain.  Demokrasi  yang  semakin  bergerak  diharapkan  oleh  PPP untuk  semakin  mantap  dan  menghasilkan  pemimpin-pemimpin  yang  mampu mencerahkan  seluruh  energi  pikiran  dan  spiritualnya  untuk  pemulihan  dan  perbaikan bangsa secara komprehensif.
Kehadiran  umat  Islam  sebagai  kelompok  terbanyak  di  negara  Indonesia  akan berpengaruh  secara  signifikan  dalam  percaturan  politik.  Akan  tetapi  dalam  pandangan Zuly Qodir, umat Islam ketika tampil di ruang publik atau arena kontestasi politik harus dipandang  secara  bijak  karena  demikian  beragam  dan  saling  berkontestasi.  Itulah konsekuensi  beragama  di  dunia  moderen  yang  sering  dikatakan  semakin  sekuler sehingga  agama  hanya  untuk  pribadi,  bukan  untuk  publik.  Ada  dua  kosakata  yang masyhur, publik dan privat dalam beragama menjadi hal yang senantiasa diperdebatkan sebagai  bentuk  kontestasi  kaum  beragama  (Qodir,  2011).  Agama  memiliki  dua  posisi sekaligus  yaitu  sebagai  urusan  publik  ketika  umat  Islam  merasa  memiliki  kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan politik, dan pada sisi lain sebagai hamba Tuhan yang memiliki  kewajiban  untuk  tunduk  dan  patuh  yang  diwujudkan  dalam  praktek  ibadah ritual.
Slogan  Islam yes partai  Islam no yang  pernah  dipopulerkan  oleh  Nurcholis Madjid  telah  memunculkan  kesadaran  baru  bagi  umat  Islam.  Kesadaran  umat  Islam  di Indonesia yang memisahkan antara urusan ibadah dan urusan publik menjadi  tantangan tersendiri  bagi  partai  politik  Islam  (Munawar,  2019),  termasuk  PPP.  Sejak  pemilu dilaksanakan pada era reformasi, PPP tidak pernah tampil sebagai pemenang. Perolehan
suara  PPP  cenderung  mengalami  penurunan,  bahkan  pada  pemilu  2019  PPP  hanya mendapat  6.323.147  suara  secara  nasional.  Fenomena  ini  patut  untuk  dianalisis  sebab Islam  sebagai  kelompok  terbanyak  di  negara  Indonesia  tetapi  tidak  memberikan dukungan mayoritas terhadap PPP sebagai  partai  berbasis  Islam  dan mengusung jargon bahwa PPP merupakan rumah besar umat Islam. Berbagai peristiwa yang terkait dengan PPP menjelang pemilu 2019 menarik pula untuk dicermati jika dikaitkan dengan jumlah suara yang diraihnya.

## Metode
Penelitian ini ditulis dengan menerapkan metode riset kualitatif dan menghimpun data  berdasarkan  kajian  literatur.  Artikel  ini  berbentuk  narasi  sejarah,  sehingga menggunakan  pula  pendekatan  sejarah  yang  terdiri  atas  empat  tahap.  Adapun  tahapan yang  dimaksud  meliputi  heuristik,  kritik,  interpretasi  dan  historiografi.  Heuristik  ialah pencarian data sejarah baik yang bersifat tertulis maupun lisan. Kritik ialah memberikan penilaian  terhadap  sumber  sejarah  tersebut.  Interpretasi  ialah  upaya  memberikan penafsiran  terhadap  sumber  sejarah  agar  dapat  diperoleh  makananya,  sedangkan historiografi  adalah  proses  penyajian  riset  sejarah  secara  tertulis.  Terkait  dengan penelitian  ini,  heuristik  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  sumber-sumber  pustaka berupa  buku,  jurnal,  dan  berita  harian  dari  berbagai  media  yang  terkait  dengan  topik tulisan. Kritik dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap sumber-sumber pustaka tersebut dengan membandingkannya satu sama lain, kemudian diberikan penafsiran atau interpretasi  sebagai  upaya  menghubungkan  setiap  peristiwa  yang  terkait  dengan  PPP dalam kontestasi pemilu  2019 dan diakhiri  dengan rekonstruksi peristiwa dalam bentuk tertulis (historiografi) yang diharapkan dapat bernilai guna bagi usaha memajukan sains dan pengetahuan, terutama dalam disiplin sains sosial dan humaniora.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019
Demokrasi  merupakan  wujud  dari  pluralisme  budaya  dan  politik  masyarakat. Sudah  barang  tentu,  demokrasi  memerlukan  usaha-usaha  konsolidasi  secara  mendasar. Guna  melakukan  konsolidasi  dibutuhkan  kemampuan  para  aktor  demokrasi  untuk mengelola  keanekaragaman  masyarakat  supaya  menjadi  kekuatan  demokrasi. Konsolidasi  diperlukan  sebagai  upaya  memperbanyak  syarat  yang  diperlukan  untuk membangun  demokrasi.  Salah  satu  persyaratan  adalah  kekuatan  demokrasi  dapat mengantisipasi  kekuatan-kekuatan  yang  berpotensi  merusak  kualitas  tatanan  demokrasi (Maliki,  2018).    Kualitas  demokrasi  yang  baik  dibuktikan  dengan  hadirnya  pendidikan politik  terhadap  masyarakat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  (Saleh  &  Rosyidi, 2018).  Persyaratan  untuk  konsolidasi  menuju  demokrasi  lebih  rinci  diuraikan  oleh Mochtar  Mas’oed  terdiri  dari  sistem  politik  harus  memiliki  legitimasi  wilayah,  politik dan konstitusional, perlu kesepakatan bersama untuk mematuhi aturan main politik yang telah  ditetapkan,  pihak  yang  terpilih  wajib  mengajak  kerjasama  terhadap  pihak  yang tidak  terpilih,  meminimalisir  kemiskinan  yang  terjadi  di  masyarakat,  dan  mampu meminimalisir  perpecahan  di  masyarakat  yang  bernuansa  etnik,  budaya,  dan  agama (Harnawansyah, 2019). Dengan demikian, stabilitas sudah barang tentu merupakan salah satu syarat penting bagi kehidupan kebangsaan yang demokratis. Namun, stabilitas sejati memuat  syarat  agar  kesadaran  dan  kemampuan  pada  tingkat  nasional  sejauh  mungkin merupakan  puncak  dari  upaya-upaya  akal  budi  dan  nurani  serta  kemampuan  untuk mewujudkan aspirasi masyarakat umum.
Indonesia  sejak  zaman  pergerakan  nasional  hingga  terbentuknya  sebagai  negara merdeka dan berdaulat telah memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan sebuah negara
yang  demokratis.  Sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  konsolidasi  demokrasi  maka diperlukan mekanisme, dan mekanisme yang disepakati dalam konteks negara Republik Indonesia  adalah  melalui  pemilu.  Menurut  Ahmad  Syafii  Maarif,  dalam  arena  politik (pemilu)  yang  menjanjikan  pahala  di  pelupuk  mata  bagi  yang  berhasil,  persaingan memang  sering  berlangsung  ketat,  keras,  dan  emosional.  Semuanya  ini  masih  bersifat manusiawi,  asalkan  tidak  merusak,  memfitnah,  dan  berlaku  curang.  Bentuk  ideal  akan terlaksana bila persaingan itu dapat berlangsung dalam format wacana, program, dan adu karakter yang mampu memperoleh simpati dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya (Maarif, 2019).
Sebagai upaya melaksanakan dan menyukseskan pemilu tahun 2019, pemerintah Republik Indonesia membentuk Komisi  Pemilihan Umum  (KPU) dan  Badan Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu).  KPU  terdiri  atas  7  orang  anggota  diantaranya  Arief Budiman, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik, Pramono  Ubaid  Tanthowi,  dan  Viryan.  Adapun  Bawaslu  terdiri  atas  5  orang  anggota diantaranya  Abhan,  Ratna  Dewi  Pettalolo,  Mochammad  Afifuddin,  Rahmat  Bagja,  dan Fritz  Edwar  Siregar.  Dalam  melaksanakan  pemilu  2019,  KPU  menetapkan  beberapa tahapan yaitu:
a. Verifikasi partai politik pada 1 oktober 2017
b. Penetapan partai politik kontestan pemilu pada 1 maret 2018
c. Pengusulan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD pada mei 2018
d. Pengusulan bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada agustus 2018
e. Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden serta daftar calon tetap DPR, DPD, dan DPRD pada september 2018.
f. Pelaksanaan pemilu/pemungutan suara pada 17 april 2019
g. Pengambilan sumpah anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi pada agustus sampai september 2019
h. Aktivitas kampanye mulai 13 oktober 2018 sampai 13 april 2019
i. Pengambilan sumpah anggota DPR dan DPD pada 1 oktober 2019
j. Pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden pada 20 oktober 2019
Pada  negara  demokrasi,  termasuk  Indonesia,  pemilu  merupakan  arena  bagi masyarakat  dalam  melakukan  penyegaran  kepemimpinan  nasional.  Sejak  era  reformasi yang  dimulai  sejak  tahun  1998,  Indonesia  telah  melaksanakan  5  kali  pemilu.  Masih hangat  dalam  pikiran  masyarakat  Indonesia  tentang  pelaksanaan  pemilu  tahun  2019. Dalam  sejarah  politik  ketatanegaraan  Indonesia  pemilu  tahun  2019  merupakan  pemilu yang  sangat  kompleks.  Betapa  tidak,  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  memberikan hak  suara  pada  waktu  yang  bersamaan  dalam  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden, anggota  DPD,  anggota  parlemen  yang  akan  bertugas  di  DPR  Pusat,  DPRD  tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
Pemilu tahun 2019 yang berlangsung pada tanggal 17 april 2109 diikuti oleh dua kontestan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yaitu  Ir.H.Joko  Widodo  berpasangan dengan  Prof.  Dr  (HC).  K.  H.  Maaruf  Amin,  dan  Letnan  Jenderal  (purnawirawan)  H. Prabowo  Subianto  berpasangan  dengan  H.  Sandiaga  Salahuddin  Uno,  B.B.A.,  M.B.A. Adapun partai politik yang berkontestasi pada arena pemilu 2019 diantaranya.
a. Partai Kebangkitan Bangsa
b. Partai Gerakan Indonesia Raya
c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
d. Partai Golongan Karya
e. Partai Nasional Demokrat
f. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
g. Partai Berkarya
h. Partai Keadilan Sejahtera
i. Partai Persatuan Indonesia
j. Partai Persatuan Pembangunan
k. Partai Solidaritas Indonesia
l. Partai Amanat Nasional
m. Partai Hati Nurani Rakyat
n. Partai Demokrat
o. Partai Bulan Bintang
p. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Melihat  partai  peserta  pemilu  tahun  2019  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di atas,  maka  fenomena  kelompok  nasionalis  dan  kelompok  Islam  memiliki  kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia sebagai upaya dalam menebar  kebaikan  untuk  membangun  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Elit-elit partai  peserta pemilu  2019 telah bersepakat  untuk menciptakan proses demokratisasi  di Indonesia dengan cara harmonis dan saling menghormati sesama peserta pemilu. Dalam berbagai  kesempatan  para  petinggi  partai  menyampaikan  kepada  khalayak  Indonesia bahwa  bukan  saatnya  lagi  untuk  mendikotomikan  antara  Islam  dan  nasionalis,  sebab persoalan tersebut telah diselesaikan oleh pendiri bangsa ini di  awal kemerdekaan yang ditandai dengan kesepakatan untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Pemilu 2019 diwarnai dengan persaingan partai politik untuk merebut suara dari kalangan  masyarakat  Islam.  Kondisi  ini  merupakan  hal  wajar  dan  realistik  dalam kalkulasi  politik  untuk  memperoleh  kemenangan  karena  Indonesia  merupakan  negara mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Mengacu  pada  data  yang  dipublikasikan  oleh the pew forum on religion and public life, jumlah warga negara Indonesia yang memeluk agama  Islam  sejumlah  209,1  juta  jiwa  atau  87,2  persen  dari  keseluruhan  jumlah penduduk (Salamia, 2019).  Menurut Azyumardi Azra, faktor demografi tersebut, kaum muslimin  di  Indonesia  menjadi  faktor  utama  dalam  konsolidasi  demokrasi.  Tanpa dukungan, demokrasi dan perjuangan politik tak akan membuahkan hasil yang maksimal (Azra,  2016)  dalam  mewujudkan  kekuasaan  berdasarkan  ajaran-ajaran  luhur  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Keberadaan  Umat  Islam  di  Indonesia  sebagai  kelompok  mayoritas  menjadi harapan  partai  politik  termasuk  PPP  dalam  memperoleh  dukungan  politik  pada  setiap pemilu.  Sejak  KPU  telah  menetapkan  partai  peserta  pemilu  2019  dan  disusul  dengan pelaksanaan kampanye, maka PPP menargetkan tetap lolos pada ambang batas 4 persen, bahkan  berharap  mendapatkan  8  persen  suara  tingkat  nasional.  Rasa  optimis  tersebut didukung  oleh kenyataan bahwa dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, calon  yang diusung  oleh  PPP  di  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah  memperoleh  kemenangan yang  gemilang.  Ketika  pelaksanaan  pemilihan  umum  2019,  PPP  tetap  konsisten mempertahankan  ideologi  partai  yang  menjadikan  Islam  sebagai  basis  dan  senantiasa berjuang  untuk  kepentingan  umat  Islam.  PPP  tetap  akan  berjuang  dalam  rangka memberikan pendidikan dan pencerahan kepada umat Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin dan  tidak  akan  terjebak  untuk  mengakomodasi  kepentingan  di  luar  umat  Islam dalam  porsi  yang  besar  demi  memperoleh  popularitas.  Keteguhan  sikap  PPP  tersebut merupakan hal yang wajar karena umat  Islam memang mayoritas, akan tetapi bagi PPP umat Islam masih dalam kondisi ketertinggalan pada aspek kesejahteraan dan pendidikan Perjuangan  PPP  tetap  berada  pada  keterkaitan  antara  agama  dan  politik.  Hal tersebut  berangkat  dari  realitas  bahwa  secara  umum  masyarakat  Indonesia  masih konsisten menempatkan agama sebagai pusat kehidupan. PPP tidak bisa mengelak bahwa kehidupan  masyarakat  di  negara  ini  sangat  bernuansa  religius.  Implikasi  nyata  dalam percaturan  politik  adalah  bahwa  dalam  realitas  tertentu  harus  ada  pengakuan  politik
terhadap  agama,  dalam  arti  kepentingan  agama  dalam  kondisi  tertentu  harus diperjuangkan  dalam  arena  perpolitikan  kebangsaan,  sehingga  pemisahan  antara  agama dan politik bagi PPP merupakan hal yang mustahil. Pemisahan antara agama dan politik bagi  PPP  merupakan  bentuk  penghianatan  terhadap  umat,  khususnya  umat  Islam,  dan pada sisi lain merupakan tindakan yang ceroboh karena dapat menyebabkan umat Islam menarik  dukungan  politiknya.  Sudah  menjadi  kenyataan  sejarah  bahwa,  perpolitikan  di Indonesia  tidak  akan  jalan  jika  tidak  didukung  oleh  agama,  khususnya  dari  kalangan umat  Islam,  sebab  Segala  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  di  negara  ini senantiasa memerlukan legitimasi dan justifikasi dari ajaran agama.
Salah  satu  upaya  bagi  PPP  dalam  meraih  cita-cita  dan  tujuan  politik,  yakni kokohnya  sebuah  sistem  yang  mengacu  pada  nilai-nilai  agama  Islam.  PPP  dalam melakukan  perjuangan  politik  senantiasa  mengedepankan  politik  yang  bermartabat  dan memberikan  penekanan  pada  penanaman  etika  dan  moral  agama  ke  dalam  diri  pribadi dengan harapan agar terwujud kedewasaan dan kesadaran warga masyarakat dalam hidup bernegara,  sehingga  warga  negara  mampu  menatakelola  diri  pribadi  dalam  kehidupan sehari-hari. Jika harapan itu terwujud, bukan berarti PPP menafikkan keberadaan negara, tetapi  justru  PPP  merupakan  pilar  penting  dalam  menjaga  keutuhan  dan  ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang berdaulat.
Posisi PPP yang tetap konsisten mempertautkan antara agama dan politik senada dengan  uraian  tentang  sebab  munculnya  partai  agama  yang  dijelaskan  oleh  TH. Sumartana yaitu:  pertama, agama itu sendiri mempunyai ajaran-ajaran yang berdimensi ketuhanan untuk meraih keinginan dan harapan yang bersumber dari doktrin keagamaan yang  diyakini.  Kedua, kesamaan  pandangan  dan  cita-cita  politik  yang  berasal  dari penganutnya  menjadikan  agama  menjadi  unsur  pemersatu  dalam  menyokong  pimpinan dari internal agama yang bersangkutan. Ketiga, penganut agama tertentu meyakini akan terwujudnya  keharmonisan  sosial  jika  pemimpin  politik  memiliki  kesamaan  asal-usul terutama  dari  kelompoknya  sendiri,  dan  merasa  khawatir  jika  kekuasaan  politik didominasi  oleh  kelompok  yang  berasal  dari  luar  agama  yang  dianutnya  (Sumartana, 1999).  Akan  tetapi  pada  point  ketiga,  posisi  PPP  tidak  berkesesuaian  sebab  pada beberapa wilayah di Indonesia saat melaksanakan pilkada baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, PPP memberikan dukungan terhadap pasangan calon yang berasal dari kalangan di luar agama Islam.
Keinginan  PPP  untuk  memperoleh  suara  8  persen  pada  tingkat  nasional  tentu harus  dibarengi  dengan  strategi  yang  mumpuni.  Strategi  dalam  pandangan  Prihatmoko dan  Moesafa  adalah  segala  rencana  dan  aksi  yang  dilaksanakan  dalam  meraih  tujuan. Strategi  terkait  dengan  berbagai  aktivitas,  dalam  hal  ini  berupaya  untuk  melakukan analisa  terhadap  kekuatan  pendukung  dan  jumlah  suara  yang  dapat  diperoleh,  serta terkait dengan cara yang diterapkan untuk meraih simpati dan dukungan rakyat sebagai pemilik  suara  (Pesak et  al., 2021).  Lebih  lanjut  Schroder  menerangkan  bahwa  strategi perjuangan  politik  merupakan  strategi  yang  dipergunakan  untuk  mencapai  cita-cita  dan harapan di bidang politik (Putriwani, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari kajian pustaka berupa jurnal maupun pemberitaan media massa yang bersifat online dan offline, maka ditemukan beberapa strategi yang ditempuh oleh PPP antara lain:
a. Melakukan Kunjungan ke Pondok Pesantren
Demokrasi  secara  konseptual  dimaknai  sebagai  tatanan  kekuasaan  yang meletakkan  kedaulatan  tertinggi  di  tangan  rakyat.  Untuk  menciptakan  tata  kelola pemerintahan yang demokratis, maka sangat diperlukan perjuangan dari para pengemban amanah rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan  kabupaten.  Kualitas  para  anggota  legislatif  sangat  bergantung  pada  pilihan  rakyat melalui  mekanisme  pemilu  untuk  memilih  pimpinan  dan  menentukan  kebijakan  untuk
mewujudkan  harapannya  (Hasibuan,  2020).  Berkaitan  dengan  perwujudan  negara demokratis, maka semua pihak terutama masyarakat di tingkat akar rumput menghendaki kualitas  tatanan  berupa  kokohnya  seperangkat  sistem  kenegaraan  yang  peranannya digerakkan oleh sistem kebijakan politik untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan, yakni kehidupan rakyat yang sejahtera. Kokohnya sebuah sistem penyelenggaraan negara yang demokratis  harus  ditopang  oleh  pemimpin  yang  memiliki  kemampuan  merencanakan, mengelola,  dan  mengevaluasi.  Pemimpin  tersebut  diperoleh  melalui  mekanisme pemilihan  umum.  Atas  dasar  itu,  adalah  hal  yang  lazim  ketika  para  calon  pemimpin secara umum menebarkan harapan berupa  rencana-rencana di hadapan rakyat. Menurut Achmad  Jainuri,  penawaran  rencana  itu  dilaksanakan  dengan  menjalin  komunikasi dengan  pusat-pusat  kekuasaan  di  lingkungan  masyarakat,  misalnya  kyai  pondok pesantren (Qodir et al., 2015).
Pesantren  sebagai  institusi  pendidikan  Islam  merupakan  fakta  yang  tak  dapat dinafikkan.  Berdasarkan  pada  perjalanan  sejarah  Bangsa  Indonesia,  pesantren  terus menekuni  pendidikan  yang  bercorak  Islam  dan  menjadikannya  sebagai  fokus  kegiatan. Dalam pengembangan pendidikan, pesantren telah menunjukkan daya tahan yang cukup tangguh  sehingga  mampu  menghadapi  aneka  ragam  tantangan  zaman  dengan  berbagai masalah  yang  mengikutinya.  Realitas  sejarah  menunjukkan  bahawa  pesantren  telah memberikan  sesuatu  yang  sangat  berharga  bagi  perkembangan  dan  kemajuan  Islam  di negara  ini,  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  dan  pemberdayaan  umat  (Trisnani, 2021).  Eksistensi  pesantren  di  Indonesia  selain  berfungsi  sebagai  lembaga  pendidikan, juga  merupakan  entitas  sosial  yang  mempunyai  daya  tawar  sangat  kuat  dalam  bidang politik.
Upaya  PPP  untuk  meraih  dukungan  politik  dari  kyai  dan  pondok  pesantren merupakan bentuk  tindakan sosial  yang  rasional  instrumental. Max Weber menjelaskan bahwa tindakan rasional instrumental merupakan harapan atau tingkah laku individu atau aktor  terhadap  lingkungan  maupun  orang  lain  dalam  rangka  memperoleh  tujuan-tujuan yang  telah  direncanakan  oleh  aktor  dengan  penuh  pertimbangan  rasional  (Herdiansah, 2017).  Untuk  meraih  dukungan  politik,  keberadaan  pondok  pesantren  sangat diperhitungkan,  terutama  pondok  pesantren  tradisional.  Pada  lingkungan  pondok pesantren  tradisional,  kyai  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  dan  merupakan  titik sentral  dalam  interaksi  sosial.  Dalam  pandangan  Zamaksyari  Dhofier,  pesantren  dapat diibartkan sebagai sebah kerajaan kecil yang menempatkan kyai sebagai sumber mutlak dari  kewenangan  dan  kekuasaan  dalam  lingkungan  pondok  pesantren  (Nursyamsiyah, 2018). Kyai merupakan figur sentral yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat banyak mempengaruhi  pola  kehidupan  santri  (Madani  &  Marijan,  2021).  Dalam  tradisi pesantren,  kyai  memiliki  kedudukan  yang  istimewa  dan  nasihatnya  dipatuhi  karena penguasaan  terhadap  ilmu  pengetahuan,  khususnya  ilmu-ilmu  keislaman  yang  sangat mendalam  (Sanusi  &  Gumilar,  2019).  Dengan  demikian,  jika  kyai  telah  memberikan dukungan politik kepada salah satu  partai,  maka diduga kuat  para santri akan mengikut pada  pilihan  politik  kyai.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Zinuddin  Syarif  bahwa  ikatan  moral yang  terjalin  antara  kyai  dengan  santri  juga  mengarah  pada  kepatuhan  dalam  urusan politik.  Santri  aktif  senantiasa  berpatokan  pada  pilihan  politik  kyai  yang  membinanya (Miskan,  2018).  Untuk  meraih  dukungan  dari  kalangan  pondok  pesantren,  PPP  sangat gencar  melakukan  sosialisasi  dalam  memperjuangkan  Rancangan  Undang-Undang Pesantren (RUU Pesantren) agar segera disahkan oleh DPR. Sebab, jika RUU pesantren telah  disahkan,  maka  keberadaan  pesantren  akan  semakin  diakui  keberadaannya  oleh negara  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pembinaan  akhlak  terhadap  generasi muda umat Islam agar dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan menciptakan kemaslahatan  umat.  Selain  itu,  dalam  RUU  tersebut  diatur  mengenai  adanya  5  pos
anggaran  untuk  pesantren  yang  dapat  dipergunakan  dalam  pengembangan  pendidikan pesantren  yaitu  APBN,  APBD,  bantuan  kerjasama  dengan  negara  lain,  bantuan kerjasama  dengan  masyarakat  umum  misalnya  perusahaan,  dan  dana  abadi umat/pesantren.
b. Pendekatan Terhadap Generasi Milenial
Sejak  pemilu  dilaksanakan  di  Republik  Indonesia,  barulah  pemilu  2019  yang membuat partai politik mencurahkan perhatian kepada generasi muda yang lebih populer disebut  dengan  kaum  milenial.  Kelompok  kaum  milenial  memiliki  posisi  yang  penting dalam menentukan keberlangsungan pemilu 2019, sebab memiliki populasi sekitar 40% yang  berstatus  sebagai  pemilih  (Tarsidi et  al., 2019).  Partai  politik  yang  memiliki kemampuan  untuk  berpikir,  menampung  dan  menjalankan  keinginan  dan  harapan kelompok milenial akan memiliki kesempatan dalam memenangkan pemilu. Akan tetapi, meraih simpati bukan pekerjaan yang mudah. Kaum milenial adalah kelompok yang sulit didikte  dalam  hal  pilihan  politik,  kaum  milenial  merupakan  pemilih  yang  rasional  dan menyukai figur yang cerdas juga.
Berdasarkan  temuan  dari  Hasanuddin  Ali  dan  Lilik  Purwandi,  kaum  milenial memiliki  3  karakter  diantaranya  pertama, kaum  milenial  merupakan  generasi  yang memiliki  gagasan-gagasan  kreatif.  Kaum  milenial  cenderung  berpikir  tajam,  kritis  dan kreatif dalam memandang permasalahan. Kaum milenial lebih cenderung menghadirkan gagasan-gagasan  baru  untuk  menyelesaikan  segala  persoalan.  Kedua, kaum  milenial memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sehingga selalu terbuka kepada siapa pun dan  kapan  pun  untuk  berdialog  dalam  membahas  persoalan,  sekalipun  itu  di  ruang publik. Ketiga, kaum milenial merupakan kelompok yang suka membangun jaringan dan kerjasama  dengan  berbagai  komunitas  dan  memiliki  kemampuan  tinggi  untuk memanfaatkan ruang-ruang sosial/media sosial (Ali & Purwandi, 2016).
Kaum milenial di Indonesia memiliki optimisme yang tinggi. Kaum milenial saat ini memiliki kesiapan dalam menyongsong sekaligus menghadapi perkembangan global yang  semakin  kompleks.  Kaum  milenial  berani  memberi  kepastian  dan  jaminan  bahwa kehidupan  di  masa  yang  akan  datang  jauh  lebih  mapan  secara  sosial  ekonomis dibandingkan  dengan  generasi  muda  20  tahun  silam.  Kaum  milenial  merasa  optimis mempunyai kesempatan lebih luas dalam memperoleh pendidikan bermutu dan berdaya saing  tinggi  sehingga  menjadi  modal  utama  untuk  terlibat  dalam  dunia  kerja  kemudian mendapat  penghasilan  yang  lebih  besar,  menikmati  kemudahan  memperoleh  hal-hal produktif  dalam  kehidupan  serta  memiliki  andil  dalam  mendorong  perubahan  sosial (Azra, 2020).
Melihat karakter tersebut, maka PPP melalui Romahurmuziy mengimbau kepada segenap kader untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan selera dan kebutuhan kaum milenial misalnya dengan mengadakan try out, festifal band dan acara-acara sejenisnya. Selain  itu,  kader  dan  para  calon  anggota  legislatif  juga  aktif  di  jagad  media  sosial misalnya  facebook,  instagram,  twitter,  dan  youtube . Himbauan  tersebut  berangkat  dari realitas  bahwa  dalam  era  perpolitikan  kontemporer  media  sosial  sangat  efektif  dalam kegiatan  kampanye  (Ruhany,  2019),  sebab  kaum  milenial  sangat  aktif  di  media  sosial dalam  menyampaikan  aspirasi  ataupun  menyerap  informasi,  termasuk  yang  berkaitan dengan  dinamika  perpolitikan  nasional  menjelang  pemilu  2019.  Hal  ini  diperkuat  oleh temuan  Nur  Ainiyah  bahwa  dengan  kehadiran  media  sosial,  maka  yang  pailng  banyak memanfaatkannya  adalah  kaum  milenial  untuk  menjalin  pertemanan  atau  komunikasi dengan  orang  lain  yang  melintasi  batas-batas  negara  (Ainiyah,  2018).  Hal  tersebut diperkuat  pula  oleh  temuan  Lucy  Pujasari  Supratman  bahwa  kaum  milenial  lebih dominan  memanfaatkan  media  sosial  dalam  berkomunikasi  secara  virtual  serta  berbagi informasi (Supratman, 2018).
c. Memperkenalkan Brand Baru
Dalam perspektif ilmu komunikasi, merek atau brand merupakan salah satu unsur yang  selalu  terkait  dengan  pengembangan  dan  tata  kelola  organisasi,  termasuk  partai politik.  Kehadiran brand dalam  partai  politik  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  demi mendekatkan  diri  kepada  masyarakat  sebagaimana  dipahami  bahwa  partai  politik  itu lahir  sebagai  respon  terhadap  perkembangan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat. Sebenarnya,  konsep brand pada  awalnya  hanya  familiar  di  kalangan  ilmuwan  yang menggeluti  manajemen  pemasaran  dan  komunikasi.  Dalam  perspektif  pemasaran  dan komunikasi brand diartikan sebagai janji yang disampaikan kepada konsumen agar dapat menaruh harapan besar atas janji yang terungkap melalui komunikasi merek (Rachmadi & Budianto, 2020).
Branding merupakan  bagian  dari  marketing politik  (Fatayati,  2016).  Menurut Adman  Nursal,  marketing  politik  dimaknai  sebagai  strategi  politik  dalam  rangka membentuk  sejumlah  makna  politisi  tertentu  dalam  pemikiran  di  kalangan  pemilih (Nasution,  2019).  Untuk  menarik  simpati  pemilih  yang  lebih  banyak,  maka  PPP memperkenalkan brand baru yaitu bergerak bersama rakyat yang diputuskan pada rapat kerja  PPP  pada  tanggal  3-5  Juni  2016,  di  Asrama  Haji  Pondok  Gede,  Jakarta  Timur. Brand  lama  rumah  besar  umat  Islam  sudah  dinggap  mengakar  di  kalangan  pemilih fanatik  PPP  sejak  pelaksanaan  pemilu  di  era  orde  baru.  Perubahan brand dimaksudkan untuk  meraih  suara  dari  kalangan  milenial  yang  dianggap  tidak  terlalu  populer  dengan isu-isu  keagamaan.  Seiring  dengan  perubahan brand dari  rumah  besar  umat  Islam  ke bergerak bersama rakyat diikuti pula dengan konsep trilogi pemenangan pemilu PPP. Hal itu  berlandaskan  pada  kaidah  tradisi  pesantren  yaitu  mempertahankan  kebiasaan  lama yang  memiliki  sisi  baik  dan  mengambil  perilaku  baru  yang  lebih  baik.  Aplikasi  kaidah tersebut menyatakan bahwa pertama, PPP berusaha untuk mempertahankan pemilih yang telah  mendukung  hingga  dapat  menembus  parlemen  pada  tahun  2014.  Kedua, mempertahankan  pemilih  pada  pemilu  1999,  2004,  dan  2009  yang  telah  mengantarkan PPP ke parlemen. Ketiga, meraih dukungan dari pemilih pemula yang selama ini belum familiar dengan PPP.
Trilogi pemenangan pemilu PPP dimaksudkan untuk mempertahkan pemilih dari kalangan pemilih senior dan meraih simpati dari pemilih pemula. Untuk maksud tersebut maka  PPP  memberikan  harapan  bahwa  jika  mampu  memperoleh  posisi  tiga  besar  di DPR-RI  maka  akan  memperjuangkan  10  program  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah yaitu:
1) Peningkatan dana untuk program keluarga harapan menjadi Rp 3.780.000 setiap rumah tangga dalam satu tahun.
2) Peningkatan jumlah penerima program keluarga harapan menjadi 28 juta kepala keluarga
3) Peningkatan pinjaman tanpa jaminan bagi peserta program membina ekonomi keluarga sejahtera menjadi Rp.5.000.000.
4) Menyediakan sarana dan prasaran pertanian bagi setiap kelompok tani.
5) Memberikan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan.
6) Peningkatan dana desa bagi setiap desa sejumlah 1,4 miliar rupiah.
7) Melakukan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga prasejahtera.
8) Pemberian tunjangan bagi guru honorer sejumlah Rp.1.000.000 per bulan.
9) Pengadaan satu hafiz setiap desa melalui program tahfiz.
10) Menciptakan suasana persaudaraan yang harmonis bagi sesama muslim, sesama warga negara Indonesia dan sesama manusia.
d. Mendukung Pasangan Jokowi-Maruf
Pada  pemilu  2019  yang  lalu,  terdapat  dua  kontestan  calon  presiden  dan  calon wakil  presiden  yaitu  Joko  Widodo  yang  berpasangan  dengan  M.  Ma’ruf  Amin  yang mendapat  dukungan dari  PDI-P, PKB, Golongan Karya, Nasional Demokrat, PPP, PSI, PKPI,  PBB,  Hanura,  dan  Perindo.  Sementara  Prabowo  Subianto  yang  berpasangan Sandiaga  Salahuddin  Uno  diberi  dukungan  oleh  Gerakan  Indonesia  Raya,  PKS,  PAN, Partai  Demokrat,  Partai  Berkarya,  dan  Partai  Garuda.  Dukungan  PPP  terhadap  Joko Widodo-M.Ma’ruf  Amin  disepakati  dalam  musyawarah  kerja  nasional  yang dilaksanakan  pada  tanggal  19-21  juli  2017  di  Hotel  Mercure  Ancol  Jakarta  Utara. Keputusan  tersebut  didasarkan  pada  keberhasilan  Joko  Widodo  pada  periode  pertama pemerintahannya  dalam  membangun  Indonesia,  terutama  dalam  pembangunan  fisik infrastruktur.  Selain  itu  Joko  Widodo  merupakan  sosok  sederhana  yang  dekat  dengan rakyat  dan  tidak  melibatkan  keluarganya  dalam  kegiatan  politik  maupun  bisnis  yang bersentuhan dengan lembaga pemerintahan Republik Indonesia.
Dukungan  PPP  terhadap  Joko  Widodo  -  M.  Ma’ruf  Amin  merupakan  sebuah strategi  untuk  meraih  simpati  dan  dukungan  pemilih.  Dukungan  tersebut  diharapkan dapat  meningkatkan  elektabilitas  PPP  dalam  kontestasi  pemilu  2019.  Menurut  Nur Rohim  Yunus,  dukungan  partai  terhadap  pasangan  capres  dan  cawapres  tertentu  akan meningkatkan  elektabilitas  partai  tersebut  yang  lazim  disebut  efek  ekor  jas  (Yunus, 2018).  Efek  ekor  jas  pernah  terbukti  pada  pemilu  2004  yang  menghantarkan  Partai Demokrat  memperoleh  suara  yang  signifikan  bahkan  tampil  sebagai  pemenang  pemilu pada  tahun  2009  karena  pengaruh  figur  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Hal  yang  sama diharapkan  oleh  PPP  pada  pemilu  2019  yang  menampilkan  Jokowi  sebagai  figur  yang dekat dengan PPP.

## 2. Posisi PPP Dalam Pemilu 2019
Komisi  Pemilihan  Umum  mengumumkan  hasil  keseluruhan  penghitungan  suara hasil  pemungutan  suara  pada  tanggal  21  mei  2019.  Hasil  pemilu  tersebut  kemudian dituangkan  dan  disahkan  dalam  keputusan  nomor  135/PL/KPU/V/2019  (Noviyati  & Yasin,  2021).  Keputusan  tersebut  memuat  tentang  penetapan  jumlah  suara  pasangan calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden,  calon  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD. Berdasarkan  hasil  penghitungan  yang  dilakukan  oleh  KPU,  jumlah  suara  sah  di  tingkat nasional untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sejumlah 154.257.601 suara. Joko Widodo  yang  berpasangan  dengan  M.  Ma’ruf  Amin  dinyatakan  sebagai  pemenang  dan meraih total jumlah suara sah sebanyak 85.607.362 suara, sementara Prabowo Subianto yang  berpasangan  dengan  Sandiaga  Salahuddin  Uno  meraih  total  suara  sah  sebanyak 68.650.239  suara  (Kurnia  &  Sudarwadi,  2020).  Selain  KPU  merilis  hasil  pemilihan presiden  dan  wakil  presiden,  juga  dirilis  hasil  perolehan  suara  partai  politik  pada  ajang pemilu  2019.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  liputan  6.com  (Wicaksono  &  Aziz, 2020), perolehan suara partai politik dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Perolehan suara partai politik pemilu 2019 Partai Perolehan Suara Persentase PDI-P Gerindra Golkar PKB Nasdem PKS 27.053.961 17.594.839 17.229.789 13.570.097 12.661.792 11.493.663 19,33 12,57 12,31 9,69 9,05 8,21
Demokrat PAN PPP Perindo Berkarya PSI Hanura PBB Garuda PKPI 10.876.507 9.572.623 6.323.147 3.738.320 2.929.495 2.650.361 1.161.507 1.099.848 702.536 312.705 7,77 6,84 4,52 2,67 2,09 1,89 1,54 0,79 0,50 0,22
(Sumber: Wicaksono dan Aziz, 2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  PPP  menempati  posisi  terakhir  dari  9  partai  yang dinyatakan  lolos  ambang  batas  parlemen,  jauh  dari  harapan  yang  menargetkan  posisi  3 besar  dalam  parlemen.  Perolehan  suara  PPP  memiliki  kesamaan  dengan  perolehan  data survey  yang  dilaksanakan  oleh  Litbang  Kompas  (22  februari  -  5  maret  2019),  Charta Politika  (1-9  maret  2019),  dan  Vox  Populi  (5-15  maret  2019).  Hasil  survey  dari  tiga lembaga  tersebut  menempatkan  elektabiltas  PPP  tidak  masuk  dalam  5  besar  (Nurdin et al., 2019).  Kegagalan  PPP  mencapai  posisi  3  besar  pada  pemilu  2019  disebabkan  oleh beberapa faktor, antara lain:
a. Perpecahan Internal PPP
Jejak perpecahan dalam lingkungan internal PPP dapat ditelusuri sejak pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pada masa itu, Suryadharma Ali sebagai pucuk pimpinan  tertinggi  di  PPP  melakukan  manuver  politik  dengan  cara  menghadiri kampanye  akbar  Partai  Gerindra  pada  tanggal  23  maret  2014.  Sontak  saja,  manuver tersebut  mendapatkan  protes  dari  27  dewan  pimpinan  wilayah  PPP  di  Indonesia,  tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan dengan dilaksanakannya musyawarah kerja nasional III PPP di Bogor.
Kekisruhan  dalam  lingkungan  PPP  mencapai  puncaknya  ketika  Suryadarma  Ali dinyatakan  sebagai  tersangka  penyalahgunaan  dana  operasional  menteri.  Kalangan internal  PPP  menghendaki  agar  Suryadarma  Ali  mengundurkan  diri  dari  jabatan  ketua umum  demi  menjaga  nama  baik  partai,  namun  hal  tersebut  tidak  dilakukan  oleh Suryadarma  Ali.  Atas  dasar  tersebut,  maka  Romahurmuziy  selaku  sekretaris  jenderal PPP mengambil tindakan antisipatif dengan memecat Suryadarma Ali dari jabatan ketua umum  dan  ditindaklanjuti  dengan  menyelenggarakan  muktamar  di  Surabaya.  Hasil muktamar tersebut menetapkan Romahurmuziy selaku ketua umum PPP terhitung sejak 16  oktober  2014.  Akan  tetapi,  hasil  muktamar  Surabaya  tidak  diakui  oleh  sebagian pengurus  PPP  yang  masih  loyal  terhadap  Suryadarma  Ali.  Hal  itu  dibuktikan  dengan diselenggarakannya  muktamar  pada  tanggal  30  oktober  sampai  2  november  2014  di Jakarta,  yang  menetapkan  Djan  Faridz  sebagai  ketua  umum.  Kedua  muktamar  tersebut masing-masing  mengaku  diri  sebagai  pengurus  PPP  yang  sah,  akan  tetapi  Kementerian Hukum  dan  HAM  menetapkan  kepengurusan  Romahurmuziy  sebagai  DPP  PPP  yang sah.
Konflik  internal  yang  melanda  PPP  pada  akhirnya  memunculkan  kekecewaan. Kekecewaan tersebut terwujud dengan adanya sejumlah tokoh-tokoh PPP yang memilih untuk pindah ke partai lain. Tokoh-tokoh tersebut antara lain: Abraham Lunggana pindah ke PAN, Ahmad Yani  pindah ke PBB, Okky  Asokawati pindah ke Partai  Nasdem,  dan Ahmad  Dimyati  Natakusumah  pindah  ke  PKS.  Perpindahan  tokoh-tokoh  tersebut  tentu berpengaruh pada perolehan suara PPP, sebab memiliki massa dan pendukung fanatik di masyarakat akar rumput.
b. Penggembosan di Lumbung Suara PPP
Klaim  PPP  atas  provinsi  yang  mayoritas  masyarakatnya  terkenal  sebagai masyarakat  yang  religius  islamis  yakni  Jawa  Barat,  DKI  Jakarta,  dan  Banten  sebagai lumbung suara ternyata berbeda dengan kenyataan hasil pemilu 2019. Di Provinsi Jawa Barat  PPP  hanya  memperoleh  sejumlah  1.111.362  suara,  di  Provinsi  Banten  sejumlah 313.012 suara, dan di Provinsi DKI Jakarta sejumlah 175.935 suara (Husin et al., 2021). Perolehan  suara  PPP  sebagai  partai  Islam  di  provinsi  yang  mayoritas  masyarakatnya beragama  Islam  sangat  minim  dibandingkan  dengan  partai  yang  berhaluan  nasionalis. Kekalahan  PPP  di  tiga  provinsi  tersebut  merupakan  bukti  pengadilan  rakyat  atas ketidaksukaan  terhadap  perilaku  korupsi  yang  melibatkan  kader-kader  partai  Islam (Thalib,  2019).  Sebagai  provinsi  yang  masyarakatnya  sangat  identik  dengan  penganut Islam  yang  taat,  tentu  memunculkan  kekecewaan  terhadap  PPP  yang  berada  dalam barisan pendukung Joko Widodo yang berpasangan dengan M.Ma’ruf Amin.
Secara  umum  diakui  bahwa  pada  ketiga  provinsi  tersebut,  Prabowo  Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno unggul di Provinsi Jawa Barat dan Banten  dan  kalah  tipis  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Jika  melihat  peristiwa  gerakan  anti penistaan  agama  yang  ditujukan  kepada  Basuki  Tjahaya  Purnama  (Ahok),  kebanyakan massa  pendukung  gerakan  tersebut  berasal  dari  tiga  provinsi  yang  selama  ini  menjadi lumbung suara PPP. Dengan bergabungnya PPP dalam barisan pendukung Joko Widodo dan M. Ma’ruf Amin, yang dianggap merupakan barisan utama yang pernah mendukung Ahok  di  pilkada  DKI,  maka  massa  pendukung  PPP  pada  pemilu  sebelumnya mengalihkan  pilihan  kepada  partai  yang  bernuansa  Islam  misalnya  PAN  dan  PKS sebagai  pendukung  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno  dalam  pemilu 2019.
c. Minimnya Publik Figur
Keberadaan partai politik di negara-negara demokratis termasuk Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kehadiran seorang figur. Keberadaan figur dalam salah satu partai dapat  meningkatkan  citra  partai  di  kalangan  masyarakat.  Hal  tersebut  telah  dibuktikan oleh  PDI-P  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  figur  Megawati  Soekarno  Putri,  PKB yang  selalu  dikaitkan  dengan  Abdurrahman  Wahid,  dan  Partai  Gerindra  yang  identik dengan  Prabowo  Subianto.  Berbeda  dengan  kondisi  PPP  sulit  menemukan  figur  sentral yang dapat meningkatkan citra partai di hadapan publik.
Dalam  menjalin  komunikasi  politik  dengan  masyarakat  melalui  media  massa, PPP  mengalami  kesulitan  akan  hal  tersebut.  Padahal,  harus  diakui  bahwa  kehadiran seorang  figur  di  media  televisi  dalam  menyampaikan  ide  dan  gagasan  melalui  iklan, debat ataupun talkshow yang terkait dengan program partai memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam memilih oleh pemilih yang tidak aktif di media sosial (A. B.  Subhan,  2017).  Ketika  ada  dialog  atau  debat  yang  ditayangkan  oleh  televisi,  sosok yang selalu ditampilkan oleh PPP hanya Romahurmuziy dan Arsul Sani. Berbeda dengan partai-partai yang lain, memiliki figur-figur yang familiar di kalangan pemilih misalnya Budiman  Sudjatmiko,  Arya  Bima,  Adian  Yusac  Napitupulu,  Ahmad  Basarah  (PDI-P), Ahmad  Riza  Patria,  Fadli  Zon,  Andre  Rosiade,  Ahmad  Muzani  (Gerindra),  Muhaimin Iskandar, Abdul Kadir Karding, Ida Fauziah, Abdul Malik Haramain (PKB).
d. Kasus korupsi
Lembaga  khusus  yang  menangani  kejahatan  korupsi  di  Indonesi,  yakni  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadikan Romahurmuziy, ketua umum PPP sebagai tersangka kasus korupsi pada tanggal 16 Maret 2019. Romahurmuziy dinyatakan terkait dengan  sengkarut  di  lingkungan  Kementerian  Agama,  khususnya  dalam  hal  jual  beli jabatan  setelah  KPK  mengadakan  operasi  tangkap  tangan  terhadap  Romahurmuziy  di Surabaya  pada  tanggal  15  maret  2019.  Penangkapan  terhadap  Romahurmuziy  dinilai
oleh para pengamat politik akan membuat PPP kewalahan dalam mencapai ambang batas parlemen yang telah ditetapkan oleh KPU.
Keterlibatan  Romahurmuziy  dalam  kasus  korupsi  memunculkan  kekecewaan terhadap PPP yang selama ini dikenal sebagai partai yang berasaskan Islam. Kekecewaan tersebut  diwujudkan  dengan  hengkangnya  beberapa  pemilih  di  berbagai  provinsi  yang pada  pemilu  sebelumnya  (1999,  2004,  2009,  2014)    sebagai  lumbung  suara  PPP. Dipahami  secara  umum  bahwa  masyarakat  sangat  tidak  menyukai  tindakan  korupsi karena merugikan negara yang sedang berjuang untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Selain itu tindakan korupsi dinilai sangat tidak berkesesuaian dengan ajaran-ajaran luhur yang  termaktub  pada  Pancasila  sebagai  falsafah  dan  pedoman  bernegara  di  Republik Indonesia.  Ketidaksukaan  masyarakat  terhadap  tindakan  korupsi  dibuktikan  oleh  hasil survey Indonesia corruption  watch dan polling center yang  dirilis  pada  tanggal  20  Juli 2017.  Hasil survey tersebut  menyatakan  bahwa  partai  politik,  perusahaan  swasta,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  mendapatkan  tingkat  kepercayaan  rakyat  paling  rendah karena  perilaku  anggota  yang  sering  terlibat  dalam  kasus  korupsi  (Ardianto,  2019). Penarikan  dukungan  masyarakat  terhadap  partai  yang  tokoh-tokohnya  terlibat  dalam kasus  korupsi  pernah  dialami  oleh  Partai  Demokrat.  Pada  pemilu  tahun  2009  Partai Demokrat  merupakan  pemenang  pemilu  yang  memperoleh  sejumlah  21.655.295  suara (20,81%), namun tiba-tiba anjlok pada pemilu 2014 dengan perolehan suara 12.724.509 suara (10,19%) (Aminuddin & Ramadlan, 2015).
Upaya  PPP  untuk  meraih  simpati  dan  dukungan  dari  pemilih  kaum  milenial mengalami  kegagalan karena perilaku korupsi yang melibatkan ketua umum. Dipahami bahwa  kaum  milenial  memiliki  pemikiran  ideal  dan  kritis,  sehingga  segala  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  kebangsaan,  terutama  perilaku  korupsi  dan  sikap intoleransi  merupakan  hal  yang  sangat  dibencinya.  Partai  Solidaritas  Indonesia  yang mencitrakan diri sebagai partai milenial dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan generasi muda untuk memelihara NKRI dengan menjauhi sikap intoleransi dan perilaku korupsi.  Demikian  halnya  di  kalangan  mahasiswa  sebagai  bagain  dari  kaum  milenial dalam  berbagai  aksi-aksi  di  jalanan  selalu  meneriakkan  slogan  antikorupsi  dan mengecam perilaku elit partai yang tersandung kasus korupsi.

## Kesimpulan
Melihat  kenyataan  bahwa  posisi  PPP  dalam  kontestasi  pemilu  2019  yang menempati  urutan  terakhir  dari  9  partai  yang  dinyatakan  lolos  dalam  ambang  batas parlemen,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  PPP  tengah  terjebak  dalam  pergulatan  sistem demokrasi  dan  Islam.  PPP  pada  satu  sisi  ingin  tampil  sebagai  partai  yang memperjuangkan  kepentingan  umat  Islam,  tetapi  pada  sisi  lain  sistem  demokrasi memberikan kebebasan kepada segenap masyarakat, termasuk dari kalangan Islam untuk bebas  dalam  menyampaikan  aspirasinya  dalam  arena  pemilu.  Menurunnya  dukungan masyarakat  Islam  terhadap  PPP  sebagai  partai  Islam  merupakan  bukti  nyata  bahwa pendidikan demokrasi  berhasil ditanamkan di  lingkungan masyarakat.  masyarakat tidak lagi  terjebak  dan  tergoda  dengan  janji-janji  partai  formalisme  Islam,  sebab  partai  yang bersifat  nasionalis  juga  mampu  menghadirkan  janji-janji  yang  sama.  Hal  ini  juga menunjukkan bahwa masyarakat Islam Indonesia telah memunculkan karakternya sendiri dalam  percaturan  politik,  yakni  lebih  mementingkan  substansi  daripada  jargon.  Bagi masyarakat Islam Indonesia, adalah suatu hal yang kontraproduktif ketika sebuah partai mencitrakan  diri  sebagai  partai  Islam  yang  hendak  berjuang  untuk  kemakmuran  umat dan bangsa, tetapi perilaku elit partai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya korupsi dan intoleransi.

## Daftar Pustaka
Ainiyah,  N.  (2018).  Remaja  Millenial  dan  Media  Sosial:  Media  Sosial  Sebagai  Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia , 2 (2), 221–236.
Al  Ghifari,  M.  A.  D.,  Hananto,  U.  D.,  &  Herawati,  R.  (2017).  Penyelesaian  konflik kepengurusan partai persatuan pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1–17. Ali,  H.,  &  Purwandi,  L.  (2016). Indonesia  2020:  The  Urban  Middle-Class  Millenials . Alvara Research Center
Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-All party: Pragmatisme Politik dan  Munculnya  Spesies  Baru  Partai  Politik  di  Indonesia  Pasca  Pemilu  2009. Jurnal Politik , 1 (1), 39–74.
Ardianto, H. T. (2019). Uang dan Partai Politik: Urgensi Mengatur Keuangan Parpol dan Kandidat  Dalam  Kompetisi  Elektoral. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 4 (1), 1–16. Azra,  A.  (2016). Transformasi  Politik  Islam:  Radikalisme,  Khilafatisme,  Dan Demokrasi . Kencana. Azra, A. (2020). Gerakan Pembebasan Islam . Kencana. Baidowi,  A.  (2019). Musibah  Partai  Kakbah:  Potret  Perjalanan  PPP  2014-2019 . Samudra Biru.
Chalik, A. (2017). Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chrisnandi,  Y.  (2008). Beyond  Parlemen:  Dari  Politik  Kampus  Hingga  Suksesi Kepemimpinan Nasional . Ind Hill Co. Fatah,  E.  S.  (2000). Zama  Kesempatan:  Agenda-Agenda  Besar  Demokratisasi  Pasca Orde Baru . Mizan.
Fatayati, S. (2016). Branding Politik Joko Widodo dalam Pilpres 2014 di Media Online. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman , 27 (1), 25–39. Harnawansyah,  M.  F.  (2019). Sistem  Politik  Indonesia .  Jawa  Timur:  Scopindo  Media Pustaka.
Hasibuan,  A.  K.  (2020).  Tanggungjawab  Hukum  Partai  Politik  Terhadap  Kader  Partai Sebagai  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Terkait  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) , 1 (2), 260–276.
Herdiansah, A. G. (2017). Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 1 (2), 152–167. Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari,  F.  (2021).  Malpraktik  Pemilu  dan  Korupsi:  Analisis  terhadap  Proses Penghitungan  dan  Rekapitulasi  pada  Pemilu  Indonesia  2019. Integritas:  Jurnal Antikorupsi , 7 (1), 57–78.
Kurnia,  D.  A.,  &  Sudarwadi,  D.  (2020).  Dampak  Pengumuman  Hasil  Pemilu  Presiden Republik  Indonesia  Tahun  2019  Terhadap  Saham  Indeks  Idx30. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting , 4 (1), 96–102. Maarif,  A.  S.  (2018). Islam  Dan  Politik:  Upaya  Membingkai  Peradaban .  Yogyakarta: IRCiSoD.
Maarif,  A.  S.  (2019). Menerobos  Kemelut:  Catatan-Catatan  Kritis  Sang  Guru  Bangsa . Yogyakarta: Ircisod.
Madani, C. Y., & Marijan, K. (2021). Pengaruh Kiai Terhadap Perilaku Memilih Alumni Santri  Pondok  Pesantren  Mbi  Amanatul  Ummah  Pacet  Angkatan  2017  Pada Pemilu  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Tahun  2019. Jurnal  Politik  Indonesia (Indonesian Journal of Politics) , 7 (1), 11–23. Maliki,  Z.  (2018). Sosiologi  Politik:  Makna  Kekuasaan  dan  Transformasi  Politik . Gadjah Mada University Press.
Miskan,  M.  (2018).  Pemikiran  Multikulturalisme  KH  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur) dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia. AL-FURQAN , 6 (2), 34–57.
Muammar, K. (2020). Agama Dan Negara: Melangkaui Dua Pendekatan Yang Ekstrim. Jurnal Peradaban Islam , 23–56.
Munawar,  M.  (2019).  Relevansi  dan  Implementasi  Pemikiran  Nurcholish  Madjid terhadap  Politik  Indonesia. Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan Hukum Islam , 22 (2), 325–349.
Nasution,  R.  H.  (2019).  Strategi  Marketing  Politik  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI) Pada Segmentasi Pemuda Di Kota Pekanbaru. Jurnal JOM Fisip , 6 (1), 1–13. Noviyati, N., & Yasin, H. M. (2021). Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih. Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 24 (1),  68– 82.
Nurdin,  M.  A.,  Saputra,  A.  T.  D.,  &  Prayitno,  A.  (2019). Prahara  Partai  Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Nursyamsiyah,  S.  (2018).  Otoritas  Kyai  Pengasuh  Di  Pondok  Pesantren  Al-Fanani Universitas Muhammadiyah Jember. TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM , 1 (2), 85–97.
Pesak,  J.,  Posumah,  D.,  &  Tulung,  T.  (2021).  Strategi  Pemenangan  Partai  Solidaritas Indonesia  Dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  Di  Kota  Manado  Tahun  2019. JURNAL POLITICO , 10 (3).
Putriwani,  B.  (2021).  Strategi  Politik  Incumbent  dan  Faktor  Penyebab  Kekalahan  Pada Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Bangka. Jurnal Sosial Dan Teknologi , 1 (2), 117–122.
Qodir,  Z.  (2011). Sosiologi  Agama:  Esai-Esai  Agama  di  Ruang  Publik .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Qodir,  Z.,  Nurmandi,  A.,  &  Yamin,  M.  N.  (2015). Ijtihad  Politik  Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rachmadi,  R.,  &  Budianto,  H.  (2020).  Political  Branding  Tagar#  2019gantipresiden Dalam  Meningkatkan  Elektabilitas  Partai  Keadilan  Sejahtera  Di  Ranah  Media Sosial. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (12), 1099–1112.
Ruhany, T. (2019). Analisis Semiotika Charles S. Pierce terhadap Iklan Politik Jokowi- Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. LENTERA , 3 (1).
Salamia,  E.  Z.  (2019). Peran  Ulama  Dalam  Pragmatisme  Politik  Pada  Pilgub  2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu) . UIN Raden Intan Lampung. Saleh, M., & Rosyidi, B. (2018). Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Studi Kasus: Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 1 (2), 240–254.
Sanusi, A., & Gumilar, G. (2019). Peran Ma’ruf Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019. LENTERA , 3 (1).
Subhan,  A.  B.  (2017).  Peran  Stasiun  Televisi  dalam  Pengembangan  Demokrasi, Ekonomi  dan  Politik  di  Indonesia. JURNAL  SIMBOLIKA:  Research  and Learning in Communication Study , 3 (2), 97–105.
Sumartana,  T.  .  (1999).  Menakar  Signifikansi  Partai  Politik  Agama  Dan  Partai  Pluralis Dalam Pemilu 1999 Di Indonesia. In A. Subhan (Ed.), Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Supratman, L. P. (2018). Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native .
Tarsidi,  D.  Z.,  Nugraha,  I.  S.,  Fadhilah,  F.,  &  Perttiwi,  G.  (2019).  Orientasi “poligami”(politik  generasi  milenial)  dalam  menghadapi  pesta  demokrasi  2019. Prosiding SEMINAR Nasional & Call Paper Psikologi Sosial . Thalib,  B.  (2019).  Menurunnya  Suara  Pemilih  Terhadap  Partai  Islam. Doctrinal , 4 (1), 988–998.
Trisnani,  E.  E.  (2021).  Jejak  Pesantren  di  Madura;  Dari  Islamisasi  Hingga  Dinamika Lembaga. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam , 11 (1), 52–69. Wahid, M. A. (2019). Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia. Jurnal Politik Profetik , 7 (1). Wicaksono,  M.  A.,  &  Aziz,  M.  S.  (2020).  Selebritas  dalam  Pemilu  2019. Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication , 1 (1), 67–78.
Yunus,  N.  R.  (2018).  Coattail  Effect  Pada  Ajang  Pemilihan  Umum  Presiden  2019.
ADALAH , 2 (8).