Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat*
Muhamad Amirulloh²⁵, Aneke Putri Kusumawa ²⁶

## Abstrak
Framing , meta  tags ,  dan deep  linking semakin  marak  terjadi  dalam  berbagai  transaksi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan merek dalam ak vitas di internet. Hal ini menimbulkan berbagai masalah hukum baru. Salah satu masalah yang  mbul adalah penyalahgunaan merek di dunia maya dengan cara meminjam reputasi suatu  merek  tanpa  izin  dengan  tujuan  untuk  menarik  dan  menyesatkan  konsumen  untuk mengunjungi website tersebut.  Regulasi  tentang  dilusi  merek  dan  putusan  kasus-kasus  di Amerika  Serikat  dijadikan  bahan  perbandingan.  Peneli an  ini  menunjukkan  bahwa  teori hukum  perlindungan  merek  menerapkan framing , meta  tags ,  dan  atau deep  linking menggabungkan  teori  perlindungan  merek  tradisional  dengan  teori  kepen ngan. Prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek dari framing , meta tags ,  dan deep  linking adalah  prinsip  i kad  baik  dan  prinsip  pembedaan  dalam  ak vitas- ak vitas pen ng dalam perdagangan barang dan jasa.
Kata kunci : merek, framing, meta tag, deep linking, teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Trademark Protec on against Framing, Meta Tag, and Deep Linking Based on Trademark Act Number 15 of 2001 and its Comparison with the Regula on and Prac ces in United States of America

## Abstract
Framing,  meta  tags,  and  deep  linking  are  frequently  occurred  in  electronic  transac ons through the u liza on and use of the mark in the ac vity on the internet. This raises a new form of legal problems, namely infringement of the brand in the virtual world, by leveraging the reputa on (goodwill) as a brand without permission with the inten on to a ract and mislead consumers to visit their website.Trademark Dilu on Act and Prac ces in United States of America is used as a compara ve study. This Research showed that the theory of brand protec on law recognized framing, meta tags and/or linking the theory of brand protec on era of Informa on and Communica on Technology, which combines a conven onal brand protec on theory with the theory of interest. Legal principles that can be used to protect the
* Peneli an Fakultas Hukum, Dibiayai oleh Dana BLU Universitas PadjadjaranTahun Anggaran 2013 Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor:2097/UN6.A/KP/2013 Tanggal 29 Juli 2013.
25 Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa ukur No. 35 Bandung, muammar_2@yahoo.com, S.H., M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).
26 Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa ukur No. 35 Bandung, aneke.putri11@gmail.com, S.H.
(Universitas Padjadjaran)
brand of the framing, meta tags and/or deep linking is a principle of good faith, the principle of dis nguishing, in the use of the principle ac vi es of goods and/or services.
Keywords :  trademark,  framing,  meta  tag,  deep  linking,  informa on  and  communica on technology (ICT).

## A.  Pendahuluan
Luasnya  ruang  lingkup  bisnis  dalam e-commerce menjadi  suatu  jaminan  bahwa ak vitas  dalam e-commerce akan  terus  berkembang.  John  Nielson,  salah  seorang pimpinan perusahaan Microso , menyatakan bahwa dalam kurun waktu  ga puluh tahun,  30%  dari  transaksi  penjualan  kepada  konsumen  akan  dilakukan  melalui e- commerce .¹
Perkembangan terakhir dalam dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penggunaan  merek  sebagai  sarana  untuk  melakukan  transaksi  elektronik  dapat berupa  penggunaannya  sebagai meta  tag,  framing, maupun deep  linking .  Prak k meta  tag,  framing, atau deep  linking dak  melakukan  proses  penda aran  dan merupakan teknik atau cara penggunaan merek dalam suatu dokumen elektronik untuk mempersiapkan suatu sistem elektronik tertentu untuk melakukan transaksi elektronik.²
Framing adalah  mul plaksi  tampilan  laman (mul ple  web  site  windows  or frames) dari laman (website) yang berbeda sehingga se ap tampilan laman dapat dioperasikan  atau  diakses  secara  mandiri.³ Framing memungkinkan  webmaster dapat  menampilkan  isi  suatu  situs  lainnya  tanpa  meninggalkan  situs  yang memberikan frame tersebut.  Deﬁnisi linking berar   mengaitnya  suatu  informasi digital/elektronik  yang  berasal  dari  laman (website) yang  berbeda  sehingga  dak diketahui  keasliannya  oleh  pengakses  laman,  baik  berupa  penampakan  gambar (display images) maupun muatan lainnya seper  suara dan musik.⁴ Pada prak knya banyak sekali merek yang sesungguhnya dilindungi oleh hukum merek (dalam dunia nyata) digunakan untuk melakukan kegiatan framing, meta tag, dan/atau deep linking oleh pihak lain tanpa ijin pemilik hak merek. Prak k tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Kerugian pemilik merek antara lain adalah terlanggarnya hak pemilik merek karena penggunaan mereknya oleh orang
1 Abu  Bakar  Munir,  “Cyberlaw:  Policies  and  Challenges”  dalam  buku Hukum  Perdagangan  Internasional yang disusun oleh Huala Adolf, Jakarta: PT. Raja Graﬁndo Persada, 2005, hlm. 162.
2 Lihat: Claire Wright, et.al., Internet Law in Hong Kong, China: Sweet & Maxwell Asia, Second Reprint, 2005, hlm.
51-54, yang membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek di internet di bawah sub judul “Trade Mark Infringement - Internet Examples” .
3 Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 34.
4 Ibid , hlm. 64.
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
lain secara tanpa ijin. Dengan kata lain, pemilik merek yang sah menjadi terlanggar hak  eksklusifnya  di  internet,  padahal  internet  dengan e-commerce juga  dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Kasus-kasus  dugaan  pelanggaran  merek  dalam  bentuk framing,  meta  tag dan/atau deep linking sudah mulai banyak terjadi. Kasus yang terjadi tentang meta tag terhadap merek misalnya kasus Playboy Enterprises inc. v Calvin Designer labe l, kasus framing pertama kali adalah Washington Post Co v Total News Inc. , diajukan di pengadilan federal, New York pada bulan Februari 1997.
Bentuk  baru  penggunaan  merek  dalam e-commerce tersebut  perlu  segera direspon  dalam  era  perdagangan  global  dan  era  TIK.  Dalam  mencapai  maksud tersebut mutlak diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan di bidang merek yang memadai dan dapat diandalkan.⁵
Ar kel ini bermaksud mengkaji dua hal: pertama, teori hukum apakah yang dapat digunakan dalam melindungi merek dari prak k framing, meta tag dan/atau linking di Indonesia; kedua, prinsip hukum apakah yang dapat digunakan untuk melindungi merek  dari framing,  meta  tag dan/atau deep  linking di  Indonesia.  Kedua  hal  ini mutlak  diperlukan  sebagai  landasan  pembaharuan  hukum  merek  yang  lebih memadai dalam melindungi hak merek di era TIK.
Metode pendekatan yang digunakan dalam peneli an ini adalah yuridis norma f yang meni kberatkan peneli an dan pengkajian terhadap Undang-Undang No 15 Tahun  2001  tentang  Merek  (UU  Merek)  dan  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  guna  mencari  dasar  hukum perlindungan merek yang digunakan dalam prak k framing, meta tag dan/atau deep linking tanpa izin pemilik merek. Spesiﬁkasi peneli an ini adalah deskrip f anali s karena  bertujuan  untuk  memberikan  fakta-fakta  yang  disertai  analisis  mengenai teori-teori hukum yang dapat diterapkan dalam prak k framing, meta tag dan/atau deep linking terhadap hak merek di Indonesia berdasarkan UU Merek dan UU ITE. Peneli an ini juga menggunakan metode perbandingan hukum (yuridis kompara f) yang akan mengkaji pengaturan negara lain terkait framing, meta tag dan/atau deep linking, misalnya yang dilakukan Amerika Serikat.

## B.  Pembahasan
UU Merek belum secara jelas dan tegas memberikan perlindungan kepada pemilik merek dari penggunaan mereknya dalam prak k framing, meta tag, dan deep linking di  Internet.  Hal  ini  karena  UU  Merek  tersebut  dak  dibuat  untuk  mengan sipasi perkembangan  perdagangan  secara  elektronik,  melainkan  hanya  untuk  kegiatan
5 Sampai saat ini, Undang-Undang (UU) Merek di Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali perubahan sejak UU No. 21 Tahun 1961, UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997, dan terakhir UU No. 15 Tahun 2001. Perubahan tersebut sama sekali belum menyentuh pada penggunaan merek sebagai nama domain internet.
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
perdagangan konvensional. Ruang lingkup hak eksklusif merek juga masih dipahami sebagai penggunaan yang harus dikaitkan dengan perdagangan produk barang dan atau jasa. Keadaan ini perlu segera direspon dengan membuat pengaturan merek yang lebih sejalan dan harmonis dengan perkembangan (TIK).
UU  TIK  sebagai  produk  hukum  di  era  TIK  yang  mengatur  tentang  transaksi elektronik juga belum mengatur secara tegas tentang framing, meta tag, dan deep linking terhadap  merek.  Perkembangan  penggunaan  merek  dalam  transaksi elektronik melalui internet yang diatur secara tegas dalam UU ITE hanya mengenai nama domain. Pasal 25 UU ITE yang menyatakan bahwa, ”....situs internet, dan karya intelektual  yang  ada  di  dalamnya  dilindungi  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, belum secara eksplisit dan jelas  mengatur  tentang  penggunaan  merek  dalam  prak k framing,  meta  tag, dan deep linking .
Teori perlindungan merek memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan TIK khususnya  terkait framing,  meta  tag, dan deep  linking .  Teori  perlindungan  merek tetap  harus  diimplementasikan  dan  ditegakkan  dalam  menghadapi framing,  meta tag, dan deep  linking sebagai  bentuk  baru  penggunaan  merek  di  era  TIK. Perkembangan TIK terkait framing, meta tag, dan deep linking harus diiku  dengan perkembangan teori perlindungan merek, sehingga selain teori perlindungan merek yang  bersifat  konvensional,  diperlukan  juga  teori  kepen ngan  yang  digabungkan menjadi teori perlindungan merek era TIK .
Berdasarkan teori risiko (risk theory) keberadaan regulasi merek yang mengatur bentuk framing,  meta  tag, dan deep  linking digunakan  untuk  mengan sipasi  dan mengeliminasi  risiko  pelanggaran  hak  merek  terhadap  bentuk-bentuk  baru penggunaannya dalam ak vitas dunia maya tersebut. Dengan demikian, pemilik hak merek akan dilindungi haknya dari risiko-risiko pelanggaran hak eksklusif merek  dak hanya di dunia nyata, tetapi pelanggaran-pelanggaran hak merek yang terjadi di dunia maya dalam prak k transaksi elektronik dan perdagangan secara elektronik. Hal ini berar  terjadi perluasan ruang lingkup perlindungan hak merek.
Teori  pendorong  perkembangan  ekonomi (economic  growth  s mulus  theory) juga masih relevan diterapkan untuk melindungi merek dari prak k framing, meta tag, dan deep linking . Hal ini mengingat bahwa merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aset perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha atau  bisnis.⁶  Menurut  Eric  H.  Smith,  manfaat  HKI,  termasuk  merek,  sangat  erat kaitannya dengan ekonomi dan investasi. Pelaksanaan HKI yang baik akan membawa manfaat  bagi  sebuah  negara,  antara  lain  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi
6 Bdgk.  Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  dan  Dimensi  Hukumnya  di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 3.
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
domes k.⁷ Secara lebih khusus, HKI termasuk merek, mendorong perusahaan untuk dapat  bersaing  secara  internasional.⁸  Kegiatan  usaha  atau  bisnis,  ekonomi  dan investasi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  saat  ini  dapat dilakukan  melalui  pemanfaatan  internet  dan  sistem  elektronik  lainnya,  termasuk dengan menggunakan teknik framing, meta tag, dan deep linking sebagai strategi bisnis  di  era  TIK  yang  tetap  harus  dilakukan  secara  jujur.  Berdasarkan  teori pertumbuhan ekonomi regulasi merek yang mengatur prak k framing, meta tag, dan deep  linking digunakan  untuk  meningkatkan  perkembangan  ekonomi  melalui penggunaan  merek  dalam  teknik framing,  meta  tag, dan deep  linking secara  sah untuk  melakukan  transaksi  elektronik  serta  menghilangkan  hambatan perkembangan  ekonomi  melalui  pelarangan  dan  pemberian  sanksi  terhadap pelanggarnya.
Berdasarkan teori kepen ngan individu, pemilik merek harus dihargai atas segala jerih payahnya yang telah membuat merek, menda arkan merek, dan membentuk reputasi (goodwill) bagi  merek  tersebut,  sehingga  pemilik  merek  memiliki kepen ngan  individu  untuk  menggunakan  hak  eksklusifnya  dalam  kegiatan perdagangan  barang  dan/atau  jasa,  termasuk  menggunakan  mereknya  dalam transaksi  elektronik  melalui  internet  dengan  teknik framing,  meta  tag, dan deep linking .
Dalam  beberapa  kasus  yang  mbul  berkaitan  dengan framing ini,  gugatan didasarkan pada beberapa hal. Pertama, framing dapat mengakibatkan perubahan penampilan suatu situs daripada yang seharusnya terlihat jika pengunjung langsung menge k Uniform  Resource  Locator (URL)  yang  dituju.  Dengan  adanya framing memang  harus  diakui,  alokasi  tampilan  di  monitor  komputer  atas  suatu  situs berkurang  karena  adanya frame tersebut.  Hal  kedua  yang  menjadi  dasar  gugatan yakni pelanggaran merek dagang dengan menampilkan suatu merek tanpa adanya hak  untuk  itu.  Dasar  gugatan  selanjutnya  adalah  situs  yang  memberikan frame dianggap  telah  mendompleng  nama  dan  keberhasilan  situs  lain  serta  mengambil manfaat  ekonomi,  berupa hit  rate ,  dari  situs  yang  di -frame .  Dasar  keempat  dari gugatan  adalah  berkurangnya  nilai  ekonomis  situs  yang  di -frame karena framing mengakibatkan banner ataupun iklan sponsor yang seharusnya tampak jika situs di - view secara langsung, justru ter mpa/tertutup oleh situs yang memberi frame . Seringkali framing menyebabkan pengunjung situs  dak tahu nama situs yang sedang  ditampilkan.  Akibatnya,  pengunjung  dak  dapat  mem- bookmark -nya  atau bahkan  mengira  situs  yang  di -frame justru  merupakan  bagian  dari  situs  yang memberi frame , dalam hal ini telah terjadi ‘dilu on ’ atau penyesatan.
7 Tim Lindsay (ed), Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 79.
8 Ibid, hlm. 78.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 472
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
Dalam  Kasus Washington  Post  Inc  V.  Total  News ,  ada  beberapa  gugatan  yang diajukan  salah  satunya  adalah  pelanggaran  terhadap  hak  merek,  adapun  gugatan tersebut adalah:
Dalam kasus AS Washington Post v Total News , Washington Post bersama-sama dengan penggugat lain, membawa  ndakan hukum terhadap Total News Inc dan lain- lain,  menyatakan  bahwa  tergugat  telah  merancang  sebuah  situs web parasit  yang menerbitkan  berita  dari  situs web lain  tanpa  menggunakan  bahan  sendiri.⁹ Selanjutnya  dijelaskan  bahwa The  Washington  Post mengklaim  pengguna  yang mengunjungi situs Total News yang menawarkan kesempatan untuk dihubungkan ke situs-situs Washington  Post dan  penggugat  lainnya.  Dengan  mengklik  salah  satu tombol akan menyebabkan situs-situs pihak ke ga dibingkai dalam situs Total News sedemikian  rupa  sehingga  materi  pihak  ke ga  diubah  agar  sesuai  dengan  ukuran bingkai dan dijalankan sepanjang sisi jumlah logo berita dan spanduk iklan , sehingga bertentangan  dengan  iklan banner dari  pihak  ke ga  yang  dibingkai  dalam  situs Penggugat.  Di  antara  banyak  klaim,  termasuk  pelanggaran  merek  dagang, pelanggaran hak cipta, penipuan, iklan palsu dan persaingan  dak sehat, penggugat juga  menuduh  bahwa Total  News sengaja  membuat  sebuah  situs web untuk menampilkan  materi  iklan  pihak  ke ga,  serentak  dengan  dan  dalam  persaingan dengan  iklan banner yang  terletak  di  situs  penggugat.  Bahan  pihak  ke ga  yang  di framing sepanjang sisi jumlah logo berita dan spanduk diklaim oleh penggugat setara dengan membajak materi internet berhak cipta dari surat kabar terkenal, majalah atau televisi berprogram berita.
Dalam UU Merek Amerika Serikat, yaitu Lanham Act §1125 diatur mengenai False Designa ons of Origin and False Descrip ons Forbidden , sebagai berikut: Any  person  who,  on  or  in  connec on  with  any  goods  or  services,  or  any container  for  goods,  uses  in  commerce  any  word,  term,  name,  symbol,  or device, or any combina on thereof, or any false designa on of origin, false or misleading descrip on of fact, or false or misleading representa on of fact, which—
(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the aﬃlia on, connec on, or associa on of such person with another person, or as  to  the  origin,  sponsorship,  or  approval of  his  or  her  goods,  services,  or commercial ac vi es by another person, or
(B) in  commercial  adver sing  or  promo on,  misrepresents  the  nature, characteris cs,  quali es,  or  geographic  origin  of  his  or  her  or  another person's  goods,  services,  or  commercial  ac vi es,  shall  be  liable  in  a  civil
9 Robert Bond, “Links, frames, meta-tags and trolls”, Interna onal Review of Law, Computers & Technology 13 . 3
(Dec 1999): 317-323, h p://search.proquest.com/docview/213408177?accoun d=148613
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
ac on by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.
Framing sering  menyebabkan  kebingungan  terhadap  sumber  konten  yang ditampilkan di browse r dan ini akan menjadi dasar utama tanggung jawab di bawah hukum merek dagang.¹⁰ Jika “viewers” kebingungan atau telah dibingungkan tentang sumber  konten  apapun  termasuk  iklan,  maka  menjadi  alasan  yang  baik  untuk memperdebatkan bahwa telah adanya pelanggaran terhadap hukum merek dagang.
Secara  umum  pelanggaran  merek  dagang  ada  ke ka  seseorang  yang  bukan pemilik  menggunakan  merek  dagang  sedemikian  rupa  sehingga  konsumen  bisa bingung  tentang  hal  itu.  Dalam  undang-undang  Amerika  disebut  dengan dilu on . "The Federal Trade Mark Dilu on Act 1995” memperluas cakupan hak yang diberikan kepada merek dagang terkenal dan khas di bawah Lanham Act . Dilu on berbeda dari pelanggaran merek dagang normal yang  dak ada kebutuhan untuk membuk kan kemungkinan  kebingungan  untuk  melindungi  merek.  Sebaliknya,  semua  yang diperlukan  adalah  penggunaan  merek  terkenal  oleh  pihak  ke ga  menyebabkan dilu on dari "kualitas khas" suatu merek.
Dalam perkembangan teknologi informasi dan kaitannya dengan perlindungan merek, ada berbagai trik yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki i kad  dak baik dalam memanfaatkan merek terkenal yang digunakan sebagai kode yang  dak nampak  dalam  sebuah  kode  web  page,  kode  tersembunyi  tersebut  terbaca  ke ka seseorang mencari lewat “ search engine” dan search engine akan memunculkannya. Hal inilah yang dimaksud dengan meta tag.
Kasus di Amerika Serikat terkait penggunaan merek dalam teknik meta tag adalah kasus Playboy  Enterprises  Inc.  v.  Calvin  Designer  Label. ¹¹  Dalam  kasus  ini Calvin Designer Label selaku tergugat telah menggunakan merek “ Playboy ” dan “ Playmate ” dalam meta  tag ke website nya  yang  bernama  domain  “playboyxxx.com”  dan “playmatelive.com”.  Pengadilan  menyatakan  bahwa  dengan  penggunaan  merek tersebut  dalam meta  tag yang  menghubungkan  pengguna  internet  ke website tergugat,  telah  terjadi  kebingungan  pada  konsumen  sehingga  pelanggaran  merek jelas terjadi. Pengadilan memerintahkan agar website tergugat ditutup. Dalam kasus meta tag lain di Amerika Serikat antara Playboy Enterprises Inc. v Terri  Welles ,¹²  perbuatan  Terri  Welles,  seorang  model  majalah Playboy dan  telah dinobatkan  sebagai “Playmate  of  the  Month” dan “Playmate  of  the  Year” yang melakukan meta  tag dengan  mencantumkan  statusnya  tersebut  untuk
10  Yee Fen Lim , Cyberspace Law, Commentaries and Materials , Singapore: Oxford, 2002, hlm. 464.
11 Playboy Enters., Inc. V. Calvin Designer Label , United States District Court N.D. California, 8 September 1997, 985 F. Supp. 120, 44 US PQ 2d 1156 (ND Cal 1997).
12 Playboy Enterprises, Inc. v. Terri Welles , United States District Court S.D. California, 7 F.Supp.2d 1098 (S.D. Cal. 1998)
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
menghubungkan dengan website pribadinya, pengadilan menolak gugatan Playboy dengan menyatakan bahwa Terri Welles telah menggunakan meta tag dengan i kad baik karena memang memiliki hak/kepen ngan mengunakan statusnya tersebut.
Dalam kasus deep linking di Amerika Serikat, Microso  Corp. telah digugat oleh Ticketmaster  Corp. karena  telah  memberikan link kepada  pengguna  yang memungkinkan pengguna yang sedang berada dalam website Microso .com untuk dapat langsung masuk ke halaman-halaman dalam di website cketmaster.com tanpa harus melalui halaman muka (front page) yang berisi iklan. Kasus ini  dak diputuskan oleh  pengadilan  karena  para  pihak  telah  menyelesaikan  secara  damai  dengan perubahan deep linking menjadi linking ke front page. ¹³ Kepen ngan  masyarakat  umum (public  interest) juga  perlu  diperha kan mengingat  dalam  penggunaan  merek  sebagai  nama  domain  internet  juga menyangkut  kepen ngan  masyarakat  untuk  dilindungi  haknya  dari  penyesatan, kekeliruan  dan/atau  penipuan  dalam  memperoleh  produk  barang  dan/atau  jasa dalam kegiatan perdagangan melalui internet.
Prinsip i kad baik sebagai prinsip utama dalam perlindungan HKI, tetap harus diterapkan  dalam  perlindungan  merek  dari  prak k framing,  meta  tag, dan deep linking. Prak k framing, meta tag, dan deep linking yang dilakukan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik merek jelas dilakukan dengan i kad buruk. Pada umumnya pemilik  merek  baru  mengetahui  bahwa  mereknya  telah  digunakan  dalam  prak k framing,  meta  tag, dan deep  linking ,  setelah  adanya  keluhan  atau  pengaduan konsumen atau diketahui dengan sendirinya oleh pemilik merek.
I kad buruk para pelaku framing, meta tag, dan deep linking terhadap merek juga dapat terlihat karena adanya niat pelaku untuk membonceng atau memanfaatkan reputasi  merek  secara  melawan  hukum  untuk  memperoleh  atau  meningkatkan ngkat  kunjungan  pengguna  internet  ke  dalam  situsnya  (dikenal  dengan  is lah “ hits ”).  Hal  ini  antara  lain  agar  diperolehnya  pendapatan  dari  iklan  yang  terdapat dalam website pelaku  yang  dilihat  oleh  pengguna  internet  yang  dak  diinginkan sebelumnya.  Perbuatan  ini  termasuk  dalam  prak k  bisnis  yang  dak  jujur  dan berusaha memperkaya diri dengan cara  dak jujur pula.
Prinsip daya pembeda juga harus diterapkan mengingat prak k framing, meta tag, dan deep linking terhadap merek terutama dilakukan dengan memiripkan atau bahkan  menjiplak  merek  terkenal  ke  dalam  teknik framing,  meta  tag, dan deep linking . Prak k ini membingungkan masyarakat pengguna internet karena kemiripan atau  persamaan  yang  dilakukan  pelaku framing,  meta  tag, dan deep  linking menimbulkan  kesan  adanya  keterkaitan  antara website pelaku  dengan  merek
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
475
13 Ticketmaster Corpora on v. Microso  Corpora on , United States District Court C.D. California, 12 April 1997, No. 97-3055 DDP.
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
terkenal tersebut, yang akhirnya mendorong pengguna internet untuk mengakses website pelaku. Penambahan satu atau beberapa karakter dari merek tersebut dalam prak k framing, meta tag, dan deep linking dak memberikan daya pembeda yang cukup  bagi  konsumen  untuk  memperoleh  pemahaman  dan  kesan  bahwa  kedua website adalah berbeda dan  dak memiliki keterkaitan satu sama lainnya.
Prinsip  penggunaan  dalam  kegiatan  bisnis  juga  harus  diperha kan  dan diterapkan mengingat prak k framing, meta tag, dan deep linking memang dilakukan dalam kegiatan transaksi elektronik, yang pada umumnya berupa website . Sebuah website internet dapat diibaratkan sebuah toko virtual atau tempat untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis, sehingga penggunaan merek dalam prak k framing, meta tag, dan deep linking di internet juga menjadi hak eksklusif pemilik merek.

## C. Penutup
Teori  hukum  perlindungan  merek  dari  prak k framing,  meta  tag dan/atau deep linking adalah  teori  perlindungan  merek  era  TIK,  yang  menggabungkan  teori perlindungan  merek  konvensional  dengan  teori  kepen ngan.  Teori  perlindungan merek konvensional yang dimaksud adalah teori negara hukum kesejahteraan, teori hukum pembangunan, teori risiko, dan teori perkembangan ekonomi. Prinsip hukum yang  dapat  digunakan  untuk  melindungi  merek  dari framing,  meta  tag dan/atau linking adalah  prinsip  i kad  baik,  prinsip  daya  pembeda,  dan  prinsip  penggunaan dalam kegiatan barang dan/atau jasa.
Pemerintah  Indonesia  dan  Dewan  Perwakilan  rakyat  (DPR)  sebaiknya  segera membuat  perubahan  terhadap  UU  Merek  yang  mencakup  pengaturan  tentang penggunaan  merek  dalam  prak k framing,  meta  tag, dan deep  linking sebagai langkah harmonisasi dengan amanah UU ITE guna memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi pemilik merek dalam era TIK. UU Merek yang baru yang akan mengakomodasi perlindungan merek di era TIK sebaiknya memperha kan dan menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut: prinsip i kad baik, prinsip daya pembeda, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan bisnis.

## Da ar Pustaka Buku
Abdulkadir Muhamad, Hukum Harta Kekayaan, PT. Citra Aditya Bak , Bandung, 1994. Abu  Bakar  Munir, Cyberlaw:  Policies  and  Challenges, Bu erworths  Asia,  Malaysia, Singapore, Hongkong, 1999.
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Perencanaan Pembangunan  Hukum  Nasional  Bidang  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010.
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
th
Barnes,  A.  James,  Terry  Morehead  Dworkin,  Eric  L.  Richards, Law  for  Business,  7 ed., Irwin-McGraw-Hill, Boston, USA, 2000. Baumer, David, J.C. Poindexter, Cyberlaw and E-Commerce, McGraw-Hill, New York, 2002.
de Bruin, Ronald, Consumer Trust in Electronic Commerce: Time for Best Prac ce, Kluwer Law Interna onal, The Hague/New York, 2002. Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, PT. Alumni, Bandung, 2012. ________, Hukum Hak Cipta , Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, PT. Alumni, Bandung, 2005.
________, Hukum Hak Cipta , Edisi Ke ga, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung,
2009.
Efa Laela Fakhriah, Buk  Elektronik dalam Sistem Pembuk an Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2009. Francis Lim, Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat, Kanisius, Yogyakarta, 2008. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. RajaGraﬁndo Persada, Jakarta, 2005. Lessig, Lawrence, dalam Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York,
1999.
Lim, Yee Fen, Cyberspace Law, Commentaries and Materials, Oxford, Singapore, 2002. Lindsay,  David, Interna onal  Domain  Name  Law,  ICANN  and  the  UDRP, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon,2007. Lindsay, Tim (ed), Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung,
2005.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, PT. Alumni, Bandung, 1997. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, 2002. Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003. Ran   Fauza  Mayana ,  Perlindungan  Desain  Industri  di  Indonesia  Dalam  Era Perdagangan Bebas , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum , PT. Alumni, Bandung, 1958.
Starke,  J.G., Introduc on  to  Interna onal  Law, Bu erworths,  Tenth  Edi on, London,1989.
Toﬄer, Alvin, The Third Wave, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984. _______ _ ,Powershi :  Knowledge,  Wealth  and  Violence  at  the  Edge  of  the  21st
Century , Bantam Books, USA, 1990.
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
Wright,  Claire,  et.al., Internet  Law  in  Hong  Kong, Sweet  &  Maxwell  Asia,  Second Reprint, China, 2005.

## Dokumen Lain
Bond,  Robert,  “Links,  frames,  meta-tags  and  trolls”, Interna onal  Review  of  Law, C o m p u t e r s   &   T e c h n o l o g y   1 3 .   3   ( D e c   1 9 9 9 ) :   3 1 7 - 3 2 3 , h p://search.proquest.com/doc view /213408177?accoun d=148613 ITU,  “Interna onal  Telecommunica on  Union  (ITU),  Overview:  ITU  (Interna onal Telecommunica on  Union)  is  the  United  Na ons  specialized  agency  for i n f o r m a o n   a n d   c o m m u n i c a o n   t e c h n o l o g i e s -   I C T s ” , h p://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx R i c h ,   R .   L l o y d . ,“ I n t e r n e t   M a r k e n g   L e g a l   I s s u e s :   F r a m i n g ”, h p://www.publaw.com/ framing .html Scheinfeld, C. Robert and Bagley, H. Parker, “Emerging Internet Trademark Issues”, h p://www.bakerbo s.com/infocenter/publica ons/detail.aspx?id=69194fd0- 6ad4-44f0-8c14-97363bf0dd65 Si  Ismija  Jenie, “I kad Baik” , Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum  Umum  di  Indonesia ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  diucapkan  di  depan  Rapat  Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007. Sudikno  Mertokusumo,“Sedjarah  Peradilan  dan  Perundang-undangannya  di Indonesia  Sejak  1942  dan  Apakah  Kemanfaatannya  Bagi  Bangsa  Kita  Bangsa Indonesia” , Disertasi, Jogjakarta, 1970.
The  Burkman  Center  for  Internet  and  Societyat  Harvard  Law  School,”Intellectual Property in Cyberspace 2000”,h p://eon.law.harvard.edu/property/syllabus/
WIPO,  “WIPO  ADR  for  ICT  and  Patent  Standards”,  h p://www.wipo.int/amc/en/ center/speciﬁc-sectors/ict
WIPO Standing Commi ee On Informa on Technologies, Plenary, An Overview Of WIPO's  Informa on  and  Communica on  Technology  (ICT)  Strategic  Planning Process , Seventh Session, Geneva, June 10 To 14, 2002, Scit/7/11, April 26, 2002.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843.
Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI.
UNCITRAL,  Model  Law  on  Electronic  Commerce,  General  Assembly  Resolu on
51/162 of 16 December 1996.
Muhamad Amirulloh, Aneke Putri Kusumawa : Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Prak k di Amerika Serikat