How to cite: Yuliana.  B.  (2022)  Dampak  Program  Perhutanan  Sosial  terhadap  Indikator  Pembangunan  Desa, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## DAMPAK  PROGRAM  PERHUTANAN  SOSIAL  TERHADAP  INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA

## Brigida Yuliana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia. Email:  brigida.yuliana@ui.ac.id

## Abstrak
Perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam menciptakan  nilai  tambah  ekonomi  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  kinerja pembangunan  desa  secara  umum.  Indonesia  telah  menjanjikan  target  yang  cukup besar  pada  program  perhutanan  sosial  tetapi  evaluasi  bagaimana  program tersebut mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  secara  umum  jarang  dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program perhutanan sosial dengan indikator  pembangunan  desa  yang  diwakili  oleh  Indeks  Desa  Membangun  (IDM). Untuk  mengurangi  bias  seleksi  dalam  pengambilan  sampel,  penelitian  ini menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan membuat sampel perlakuan  (desa  yang  mendapatkan  program  perhutanan  sosial)  dan  sampel  yang cocok  atau counterfactual (desa  yang  tidak  mendapatkan  program).  Hasil  yang ditunjukkan  oleh  perbedaan  rata-rata  dari  kedua  sampel  menunjukkan  bahwa program perhutanan sosial berdampak positif pada skor IDM serta semua dimensi dalam IDM (indikator sosial, ekonomi dan lingkungan).
Kata Kunci : perhutanan sosial; indeks desa membangun; propensity score matching.

## Abstract
Social  forestry  is  expected  to  increase  rural  community  capacity  in  creating economic  value  added  which  will  later  affect  village  development  performance  in general. Indonesia has pledged quite massive target on social forestry program but the  evaluation  how  the  program  affect  rural  community's  welfare  in  general  is rarely discussed. This study aims to examine the impact of social forestry program with  village  development  indicators  represented  by  Indeks  Desa  Membangun (IDM).  To  reduce  selection  bias  in  sampling,  this  study  uses  Propensity  Score Matching  (PSM)  method  to  create  treatment  sample  (villages  who  get  the  social forestry  program)  and  its  matched  sample  or  counterfactual  (villages  who  do  not get the program). The result represented by the mean difference of the two samples shows that social forestry program has positive impact on IDM score as well as all dimensions in IDM (social, economic and environment indicators).

## Keywords: social forestry; village development index; propensity score matching

## Pendahuluan
Program  Perhutanan  Sosial  merupakan  kebijakan  strategis  nasional  untuk mengurangi  tingkat  kemiskinan,  meningkatkan  kesejahteraan  petani  dan  mengurangi tingkat  pengangguran  dengan  mempromosikan  keadilan  ekonomi  dalam  kaitannya dengan  akses  ke  pengelolaan  hutan  nasional  dengan  memberikan  akses  pemanfaatan lahan  bagi  kelompok  masyarakat  yang  dirancang  dan  didorong  untuk  meningkatan ekonomi  melalui  dukungan  baik  pendampingan  maupun  akses  pasar  yang  umumnya dikelola dengan sistem kelompok (Rosdiana, 2020)
Perhutanan  Sosial  di  Indonesia  dimulai  dengan  fokus  pada  pergeseran  model pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan nasional ke pengelolaan hutan regional, yang melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Hal  mendasar  yang  diamanahkan  dalam  kebijakan Hutan  Sosial  adalah  mewajibkan  masyarakat  yang  ingin  memperoleh  hak  pengelolaan menyusun masterplan .  Perhutanan  Sosial  sebagai  konsep  pemberian  akses  hukum pengelolaan  bagi  masyarakat  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  hutan  telah  dimulai sejak tahun 1990. Sebelumnya, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan  tidak  dipandang  sebagai  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  untuk  berperan penting dalam pengelolaan hutan. Mereka hanya dipandang sebagai tenaga kerja murah dalam  kegiatan  perkebunan  dan  kehutanan.  Namun  selama  tahun  1990  hingga  1998, kesadaran  bahwa  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan  dapat berperan aktif sebagai pengelola hutan semakin meningkat (Chandra, Fauzi, Khatimah, & Wicaksono, 2021) .
Saat ini, dari 83.931 desa hasil Podes 2018, terdapat 62.546 desa terletak di luar kawasan  hutan  dari  total  seluruh  desa,  sedangkan  jumlah  desa  yang  terletak  di  tepi kawasan  hutan  sebanyak  18.617  desa.  Sisanya,  sebanyak  2.768  desa  terletak  di  dalam kawasan  hutan  dan  sebagian  besar  berada  di  Pulau  Maluku  dan  Papua  yaitu  sebanyak 1.496  desa,  disusul  oleh  Pulau  Kalimantan  sebanyak  618  desa.  Pulau  dengan  jumlah desa di dalam kawasan hutan paling sedikit adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebanyak 51 desa (Silaban, Br Sembiring, Br Sitepu, & Br.Sembiring, 2020) .
Perhutanan  Sosial  sendiri  menjadi  salah  satu  program  pemerintah  yang  menarik khususnya bagi Pemerintah Daerah yang wilayahnya memiliki kawasan hutan nasional sehingga diharapkan memiliki hubungan yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Hutan  sendiri  sebagai  salah  satu  aset  desa  diharapkan  dapat  digunakan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  perdesan.  Program  ini  memberikan kesempatan bagi masyarakat di kawasan hutan untuk mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola hutan.
Sejarah  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  sebenarnya  sudah dimulai  sejak  tahun  1960an  tetapi  terfokus  pada  hutan  di  daerah  Pulau  Jawa  yang dikelola  oleh  Perhutani  melalui  sistem  hutan  tumpang  sari.  Perhutani  terus mengembangkan  beragam  pendekatan  pelibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan seperti pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach ) hingga kemudian diintegrasikan dalam  program  Perhutanan  Sosial  dalam berbagai  skema  pengelolaan.  Kebijakan yang mengatur  hutan  sosial  di  Indonesia  sendiri  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan
mulai tahun  1995  sampai  dengan tahun  2016  dan  terakhir  dengan  PP  23/2021  tentang penyelenggaraan  Kehutanan.  Hal  tersebut  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan  hak kelola  hutan  yang  diserahkan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  ingin  meningkatkan jumlah  pengelolaan  hutan  rakyat  dari  1  persen  menjadi  10  persen,  dimana  target  luas hutan yang akan diberikan adalah 12,7 juta hektar. Pengelolaan hutan ini ditujukan bagi kesatuan-kesatuan  masyarakat  sosial  yang  bertempat  tinggal  di  kawasan  hutan  negara dan memiliki riwayat membudidayakan kawasan hutan serta menggantungkan hidupnya pada  hutan  dan  kegiatannya  dapat  mempengaruhi  ekosistem  hutan.  Pemerintah memberikan bukti adanya hak kelola kepada setiap orang yang mengusahakan tanah di kawasan  hutan  negara  untuk  mengesahkan  pengelolaan  tersebut.  Sertifikat  hak pengelolaan  ini  dapat  membuka  peluang  untuk  memperoleh  bantuan  permodalan, misalnya sebagai jaminan pinjaman bank, dan kepastian legalitas bagi masyarakat untuk mengelola hutan.
Tabel 1 Skema Hak Pengelolaan Hutan Skema Lokasi Bentuk Hak/Ijin Jangka Waktu dan Status Hutan Desa Hutan Produksi  & Hutan Lindung HPHD Koperasi Desa, BUMDes Selama 35 (tigapuluh lima) Tahun dan dapat diperpanjang. Kemitraan Kehutanan Hutan Konservasi, Hutan Lindung  & Hutan Produksi Kesepakatan Masyarakat Setempat/ Kelompok
Hutan
Kemasyarakatan Hutan Produksi  & Hutan Lindung IUPHkm Kelompok Masyarakat/ Koperasi Hutan  Tanaman Rakyat Hutan Produksi IUPHHK- HTR Kelompok masyarakat/Koperasi/Perseorangan Hutan Adat Wilayah Adat SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Selamanya (Hak menguasai / Hak Milik)
Sumber : Kementerian KLHK, data diolah
Dukungan  dari  pemerintah  belum  berpengaruh  secara  signifikan  karena  selain kemiskinan,  masyarakat  sekitar  hutan  pada  umumnya  tidak  berpendidikan.  Rendahnya tingkat  pendidikan  dapat  memengaruhi  hasil  yang  diharapkan  dari  program pendampingan  yang  diberikan  pemerintah  untuk  peningkatan  kapasitas  manusia (Suyanto & Khususiyah, 2005) . Masyarakat desa dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dianggap  memiliki  kemampuan  yang  lebih  baik  dalam  hal  merencanakan  kegiatan,
sehingga  petani  yang  berpendidikan  akan  lebih  sejahtera,  dan  petani  yang  kurang berpendidikan akan kesulitan memperoleh manfaat dari program yang ditawarkan yang akhirnya  terhambat  oleh  kemiskinan (Manyamsari  &  Mujiburrahmad,  2014) . Pengentasan dan atau pengurangan tingkat kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan  desa  yang  ingin  di  capai  oleh  pemerintah.  Pemerintah  berusaha mendorong  desa  untuk  mampu  mengangkat  derajatnya  sendiri  dengan  memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada disekitarnya. Masyarakat desa dianggap mampu secara mandiri  meningkatkan  kesejahteraannya  melalui  berbagai  indikator  yang  kemudian menjadi instrumen penilaian tingkat kemandirian desa yang disebut dengan Indeks Desa Membangun.
Program  Perhutanan  Sosial  sendiri  dianggap  berhasil  apabila  masyarakat  atau kelompok  masyarakat  yang  mengelola    program  mampu  memenuhi  berbagai  kriteria yang  ditetapkan  saat  dilakukan  evaluasi  oleh  pemerintah  pusat.  Penelitian  terkait evaluasi  program  perhutanan  sosial  di  kawasan  hutan  lindung  menyebutkan  beberapa kriteria  yang  ada  dalam  evaluasi  program  perhutanan  sosial  adalah  indeks  ekologi, indeks  sosial  ekonomi  dan  indeks  kelembagaan (Fauzi,  Harto,  Hakim,  &  Perdana, 2019). Kriteria-kriteria  ini  yang  kemudian  jika  dipenuhi  dengan  baik  oleh  masyarakat yang memperoleh program maka akan menjadi bagian dari komponen penilaian Indeks Desa  Membangun (Siregar,  Anwar,  &  Budiman,  2020) sehingga  keberhasilan masyarakat  yang  tinggal  dikawasan  hutan  di  Indonesia  dalam  menjalankan  dan memanfaat program perhutanan sosial secara langsung akan meningkatkan skor dalam perhitungan IDM berikutnya.
Penelitian  terkait  Program  Perhutanan  Sosial  juga  menghubungkan  pengaruh program  ini  terhadap  keberhasilan  pengentasan  atau  pengurangan  tingkat  kemiskinan pada  wilayah  yang  memperoleh  program.  Hasilnya  menyatakan  bahwa  program  hutan kemasyarakatan merupakan strategi penggunaan lahan yang menarik untuk masyarakat miskin  yang  tidak  memiliki  lahan  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  pedesaan, terutama bagi para petani kecil dan tidak memiliki tanah atau lahan. Program ini telah menghasilkan  sumber  daya  dan  pendapatan  yang  cukup  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  pedesaan  di  atas  tingkat  subsisten  dan  membuktikan bahwa  kehutanan  masyarakat  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  pengentasan kemiskinan  di  pedesaan.  Selain  penciptaan  sumber  daya,  lapangan  kerja  dan pendapatan, perhutanan kemasyarakatan memainkan peran penting dalam melestarikan lingkungan  dan  membantu  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  pedesaan  seperti  yang terjadi  dibeberapa  negara  asia  seperti  Bangladesh,  Vietnam,  China,  India  dan  Mexico (Bank, 2020)
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengukur  kesejahteraan  masyarakat  dengan menggunakan  skor  desa  berdasarkan  Indeks  Pembangunan  Desa  atau  IDM  untuk melihat  apakah  status  Perhutanan  Sosial  memiliki  keterkaitan  dengan  Indikator Pembangunan  Desa  dan  memberikan  pengaruh  dalam  peningkatan  skor  IDM  dengan tujuan  untuk  melihat  hubungan  program  perhutanan  sosial  terhadap  kesejahteraan masyarakat  melalui  indikator  pembangunan  desa  yang  terdapat  dalam  indeks  desa
membangun  dengan  hasil  yang  terbukti  secara  akademis  dan  empiris.  Penelitian  ini ditujukan  untuk  mengukur  hubungan  kebijakan  Perhutanan  Sosial  yang  telah diselenggarakan di Indonesia secara statistik serta apakah memiliki perubahan terhadap skor kemandirian desa di Indonesia. Dengan mengakomodir teori (Ostrom & Gardner, 1993) terkait Common Property Resource dan hasil penelitian dari (Agarwal, Saleh, & Bedaiwy, 2003) terkait identifikasi 4 (empat) prasyarat untuk pengelolaan sumber daya yang  berkelanjutan.  4  (empat)  prasyarat  yang  diidentifikasi  adalah:  karakter  sistem sumber  daya,  karakter  kelompok,  tatanan  kelembagaan,  dan  lingkungan  eksternal. Kajian manajemen terkait dengan resource power muncul sebagai reaksi atas fenomena 'tragedy  of  the  commons'  yang  mengacu  pada  kerusakan  lingkungan  akibat  ekstraksi sumberdaya  akibat  kekuasaan  yang  tidak  terkendali. (Hardin,  1968) .  Kajian  tentang pengelolaan  sumber  daya  ini  kemudian  mendasari  Agrawal  mengidentifikasi  empat prasyarat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  secara  berkelanjutan  sebagai  bagian  dari konseptual  pembangunan  berkelanjutan  yang  lebih  luas.  Keempat  prasyarat  ini  juga dapat  diterapkan  secara  spesifik  dalam  konteks  pengelolaan  hutan  mengingat  hutan memiliki  peran  penting  bagi  kehidupan  banyak  orang (Agrawal,  2007) .  Prasyarat  ini dinilai  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui  program,  yaitu  penyelesaian sengketa tanah dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan  hutan.  Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  salah  satu  tujuan utama  program  perhutanan  sosial  kemudian  diukur  dengan  IDM.  Sehingga  dapat disimpulkan  dari  hipotesis  penelitian  ini  bahwa  Program  Perhutanan  Sosial  dapat meningkatkan skor IDM.
Setiap  indikator  terdiri  dari  skor  antara  0-5;  Semakin  tinggi  skor  mencerminkan tingkat  kemajuan  suatu  desa.  Misalnya:  skor  indikator  akses  ke  fasilitas  pendidikan; Apabila  satu  desa  memiliki  akses  <=  1  Km,  maka  desa  tersebut  memiliki  skor  5,  dan desa  lainnya  memiliki  akses    >  5  Km,  maka  memiliki  skor  1.  Artinya  penduduk  desa pertama  memiliki  akses  yang  lebih  baik  daripada  penduduk  dari  desa  lainnya.  Setiap skor  indikator  selanjutnya  dikelompokkan  ke  dalam  variabel,  dan  menghasilkan  skor variabel. Total skor variabel kemudian dirumuskan menjadi indeks:
Indeks Varibel = (∑ Indikator X) / (Nilai Maksimum X)          (1)
Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM), dengan perhitungan rumus:
IDM = 1/3(IS x IE x IL)
(2)
Tabel 2

## Klasifikasi Indikator Komposit Indeks Desa Membangun
No Indikator Komposisi a) Indeks Ketahanan Sosial Permukiman, Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial b) Indeks Ketahanan Ekonomi Keragaman Produksi, Akses Perdagangan, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah c) Indeks Ketahanan Lingkungan Kualitas  Lingkungan,  Bencana  Alam,  dan  Tanggap Bencana Sumber : (Fauziah, n.d.) Tabel 3 Klasifikasi Indeks Desa Membangun No Klasifikasi Desa Skor IDM 1 Desa Sangat Tertinggal < 0,491 2 Desa Tertinggal > 0,491 dan < 0,599 3 Desa Berkembang > 0,599 dan < 0,707 4 Desa Maju > 0,707 dan < 0,815 5 Desa Mandiri > 0,815 Sumber : (Fauziah, n.d.)
IDM  dikembangkan  untuk  memperkuat  upaya  pencapaian  target  pembangunan desa  dan  perdesaan  dengan  tujuan  awal  menurunkan  jumlah  Desa  Tertinggal  menjadi 5.000 desa dan menambah jumlah Desa Mandiri menjadi minimal 2000 desa pada tahun 2019.  Target  pembangunan  tersebut  membutuhkan  kejelasan  lokus  (desa)  dan  status pembangunan. IDM tidak saja digunakan untuk mengetahui status pembangunan desa, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen penargetan dalam pencapaian tujuan pembangunan. IDM lebih terarah pada upaya penguatan otonomi desa dan peningkatan kualitas kehidupan desa secara nasional.
Desa  di  Indonesia  sendiri  masih  dihadapkan  pada  realitas  kemiskinan  dimana wilayah desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat miskin. Maka disini, kelengkapan  data  dan  teknik  pengukuran  yang  tepat  dalam  konteks  ini  sangat dibutuhkan,  terutama  dalam  pengembangan  kebijakan  yang  diharapkan  mampu menjawab  permasalahan  dasar  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Pemerataan keadilan merupakan isu penting dalam pembangunan nasional, dan tentunya juga  dalam  pembangunan  desa  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  khususnya  pertumbuhan  yang  inklusif,  dimana  pengelolaan  potensi  ekonomi desa dan perdesaan selain mampu menyertakan angkatan kerja  lulusan SD/SMP, tetapi juga  ramah  terhadap  keluarga  miskin,  mampu  meningkatkan  pemerataan  dan mengurangi  ketimpangan.  Perhatian  yang  berfokus  pada  usaha  kecil  di  desa  juga diutamakan,  khususnya  yang  sangat  membutuhkan  dukungan  dalam  hal  penguatan teknologi yang ramah lingkungan, distribusi, permodalan dan akses terhadap pasar.

## Metode Penelitian
Variabel  dependen  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  skor  Indeks  Desa Membangun (IDM) sebagai variabel yang menggambarkan kesejahteraan karena fungsi IDM sendiri adalah mengukur tingkat kemandirian desa berdasarkan 52 komposit yang merupakan kriteria dari kesejahteraan suatu daerah diantaranya akses pendidikan, akses kesehatan  dan  akses  komunikasi  (indeks  ketahanan  sosial),  akses  distribusi/logistik (indeks  ketahanan  ekonomi)  dan  kualitas  lingkungan  (indeks  ketahanan  lingkungan). Variabel  independen  utama  adalah  Program  Perhutanan  Sosial.  Variabel  kontrol  yang digunakan  diambil  dari  data  PODES  2018  yang  merupakan  variabel  yang mempengaruhi  apakah  suatu  desa  dapat  menerima  Program  Perhutanan  Sosial  atau tidak. Skema variabel Dependen, variabel Independen dan variabel Kontrol.
Tabel 4

## Keterangan Variabel Penelitian
Variabel Keterangan Sumber IDM2019 Nilai/Skor Indeks Desa Membangun Tahun 2019 Kemendes Program Perhutanan Sosial (PS) (dummy)  Desa  yang  memperoleh  program  perhutanan sosial sampai dengan tahun 2017 KemnLHK d_hutan (dummy) Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan  dilihat  dari  parameter  ketergantungan terhadap hutan. 1 = Ya 0 = Tidak BPS gotong_royong (dummy)  Keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan bersama di desa 1 = Ada 0= Tidak ada BPS d_sma Keberadaan lembaga pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta 1 = Ada 0 = Tidak ada BPS bpd (dummy)  Badan  Permusyawaratan  Desa/Lembaga Musyawarah  Kelurahan  lembaga  yang  melaksanakan fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis 1 = Ada 0= Tidak ada BPS Konflik (dummy) Terjadinya konflik atau Kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir 1 = Pernah 0 =Tidak pernah BPS Pertanian (dummy)  adanya  lapangan  usaha  yang meliputi  sektor pertanian 1 = Ya 0= lainnya BPS d_telephon (dummy) sinyal telephon seluler 1 = Ada 0=Tidak BPS pasar_semipermanen Jumlah pasar semi permanen/rakyat BPS produksi_desa (dummy)  apakah  desa  tersebut  memiliki  produksinya sendiri atau tidak 1 = Ada 0 = Tidak Ada BPS sekolah_tunaaksara (dummy) keberadaan sekolah non formal 1 = Ada 0 = Tidak BPS
Penulis  menggunakan  data  kuantitatif  yang  bersumber  dari  data  sekunder  dan diperoleh dari berbagai sumber yaitu data skor kemandirian desa atau IDM tahun 2019 sebagai outcome , data desa yang memperoleh Program Perhutanan Sosial sampai tahun 2017 sebagai treatment dan data karakteristik desa yang terdapat dalam PODES Tahun 2018  sebagai  prediktor  dan  variabel  kontrol.  Penggunaan  data  yang  terdapat  dalam PODES Tahun 2018  sebagai variabel prediktor maupun variabel kontrol sebagai dasar menentukan  daerah common  support yang  sesuai  dengan  melihat  kesamaan karakteristik wilayah dengan melihat parameter komposit dari masing-masing indikator dalam penilaian IDM.
Populasi  yang  digunakan  adalah  desa/kelurahan  diseluruh  Indonesia  yang berjumlah  83,934 (Statistik,  2018) dengan  sample  penelitian  yang  digunakan  adalah desa/kelurahan  yang  berlokasi  disekitar  dan  didalam  kawasan  hutan  yang  memiliki karakteristik  yang  sama  baik  yang  telah  memperoleh  program  maupun  yang  belum sebanyak  19,523  desa  sampai  tahun  2017,  dengan  jumlah  desa  yang  memperoleh program  sebanyak  784  desa,  dengan  menggunakan outcome IDM  tahun  2019  untuk melihat  hasilnya  setelah  3  (tiga)  tahun. Estimasi  hubungan  Program  Perhutanan  Sosial dengan Indikator Pembangunan Desa dilakukan dengan menggunakan metode Property Score  Matching  (PSM),  yaitu  metode  alternatif  untuk  memperkirakan  efek  kausal  dari data observasi. Observasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendapat perlakuan  ( treatment )  dan  kelompok  kontrol.  PSM  menciptakan  serangkaian  subjek yang  cocok  dalam  grup  kontrol  pada  kelompok  perlakuan  dengan  skor  kecenderungan yang  sama.  Tujuannya  adalah  untuk  memilih  secara  acak  dan  menghilangkan  bias dalam  data  observasi (Pan  &  Bai,  2018) .  Estimasi  data  dengan  menggunakan  PSM dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Mengestimasi Propensity Score
Propensity score didefinisikan sebagai probabilitas bersyarat dari perlakuan (Zi =  1)  dengan  kontrol  (Zi  =  0)  berdasarkan  pada  karakteristik  kovariat  xi  yang diobservasi. Bias akan tereduksi ketika hasil perbandingan antara kelompok kontrol dan  perlakuan  sedekat  mungkin (Rosenbaum  &  Rubin,  1983) .  Estimasi  PSM dirumuskan sebagai berikut:
ATT = E(Δ|P(X),D=1) = E(Y1|P(X),D = 1)-E(Y0|P(X),D = 0) (3)
Dimana ATT merupakan average treatment on treated (hubungan dari program ps),  D=1  adalah  kelompok treatment ,  D=0  adalah  kelompok  control.  Sementara pemilihan  variabel  kovariat  dilakukan  dengan  menggunakan  model  probit  yaitu model  nonlinier  yang  menggunakan  bilangan  binner  ( dummy )  sebagai  variabel responnya (Bliss, 1934) dengan model sebagai berikut :
Yi = β0+β1X1+µi
(4)
Dimana  Y  adalah  probabilitas  hasil  prediksi  dimana  nilai  Yi=  1,  jika  diberikan nilai X atau
Pr (Y=1|X1,X2=Ф(β0+β1X1+β2X2) (5)
Dimana  Y  adalah  variabel  independen  utama  yaitu  desa  yang  menerima program perhutanan sosial sampai tahun 2017 dan X adalah variabel prediktor yaitu variabel  yang  terdapat  di  dalam  PODES  2018  yang  merupakan  karakteristik  desa yang  menentukan  apakah  desa  tersebut  dapat  menerima  program  perhutanan  sosial atau  tidak  berdasarkan  persyaratan  yang  tertuang  didalam (Hidup  &  No,  83AD) tentang  Perhutanan  Sosial.  Variabel  prediktor  ini  juga  mewakili  komponen  dari indeks  komposit  setiap  indikator  penilaian  IDM  yaitu  Indeks  Ketahanan  Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan (hasil dari pemilihan variabel kovariat dapat dilihat pada lampiran 1).

## 2. Memilih Matching Algorithm
Analisis  matching  dilakukan  dengan  metode  Algorithm  dimana  nilai  skor kecenderungan  yang  telah  diperoleh akan  digunakan  untuk mencocokkan  data  pada kelompok perlakuan dengan data pada kelompok kontrol. Pencocokan biasanya akan mengurangi grup kontrol yang tidak memiliki pasangan, sehingga ada beberapa data yang  bahkan  tidak  digunakan  sama  sekali  karena  tidak  memiliki  nilai  yang  sesuai dengan data pada grup kontrol. Algorithm pencocokan terdiri dari Nearest Neighbour (NN); Caliper dan Radius; Stratification dan Interval; Kernel and Local Linear; dan Weighting. Tidak ada metode yang lebih baik dari yang lain di antara semua metode ini.  Hal  ini  disebabkan  adanya trade  off antara  bias  dan  varians  yang  akan mempengaruhi  estimasi  nilai  ATT  atau  estimasi  efek  perlakuan  pada  kelompok treatment  dengan  membandingkan  perbedaan  rata-rata  dari  hasil  antara  kelompok treatment dan kontrol untuk seluruh sampel pada penelitian eksperimental (Bruce & Young,  2008) .  Dalam  penelitian  ini,  penulis  mendapatkan  hasil  terbaik  melalui metode Caliper & Radius.
3. Memeriksa Common Support.
Daerah  yang  digunakan  sebagai commont  support adalah  desa  yang  memiliki karakteristik yang sesuai dengan kriteria persyaratan pengajuan program perhutanan sosial  seperti  kondisi  ekologi  desa  yaitu  berada  di  sekitar  dan  kawasan  hutan. Sementara  desa-desa  yang  sama  sekali  tidak  memiliki  hutan  dikeluarkan  dari kelompok  kontrol.  Daerah common  support menunjukkan  adanya  kesamaan karakteristik  antara  kedua  kelompok  berdasarkan  kesamaan  distribusi  nilai propensiti-nya.  Desa treatment dan  desa  kontrol  tidak  sama  secara  rata-rata  akan tetapi  jika common  support  assumption terpenuhi  maka  ada  desa  kontrol  yang sebanding  dengan  desa treatment berdasarkan  karakteristik  (hasil  daerah common support dapat dilihat pada lampiran 2).

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
Analisis  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  suatu  desa  memperoleh program  perhutanan  sosial  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  probit.  Model  faktor  yang  mempengaruhi  suatu  desa  memperoleh  program terdiri dari variabel dependen yaitu Program Perhutanan Sosial (PS) dengan variabel dummy, dimana 1 untuk memperoleh program dan 0 untuk tidak/belum memperoleh program. Sedangkan untuk variabel independennya adalah Indeks Desa Membangun (IDM)  tahun  2019  atau  dua  tahun  dari  tahun  terakhir  desa  penerima  memperoleh program.  Parameter  dengan  model  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  suatu  desa memperoleh  program  dapat  dilihat  pada Tabel  5  dimana  menampilkan  karakteristik observasi yang memperoleh Program Perhutanan Sosial dan tidak menerima program sebelum  dilakukan  pencocokan  dengan  teknik  PSM.  Berdasarkan  analisis  hasil estimasi dapat dilihat bahwa kedua grup responden memiliki perbedaan secara rata- rata pada semua variabel kecuali variabel konflik dan gotong royong.
Tabel 5 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Treatment Non Treatment  Mean Diff Mean  Std.dev  Mean  Std.dev IDM2019 0.63 0.082 0.62 0.092 0.01 d_hutan 0.39 0.49 0.56 0.50 0.17 bpd 0.99 0.08 0.97 0.16 0.02 pertanian 0.96 0.19 0.87 0.34 0.09 d_sma 0.21 0.41 0.20 0.40 0.01 gotongroyong 0.98 0.12 0.98 0.14 0.00 konflik 0.03 0.12 0.03 0.19 0.00 Pasar_semipermanen 0.26 0.47 0.17 1.07 0.09 d_telephon 0.98 0.4 0.96 0.19 0.02 produksi_desa 0.36 0.48 0.33 0.47 0.03 Sekolah_tunaaksara 0.15 0.36 0.11 0.32 0.04
Selanjutnya hubungan program PS terhadap IDM yang dihitung menggunakan PSM  dengan  cara  psmatch2  dan metode radius  caliper  matching.  Hasil  pencocokan nilai  Average  Treatment  Effect  on  The  Treated  (ATT)  terhadap  IDM  secara keseluruhan maupun masing-masing indikator yang dilihat melalui Indeks Ketahanan Sosial  (IKS),  Indeks  Ketahan  Ekonomi  (IKE)  dan  Indeks  Ketahanan  Lingkungan (IKL) sebagai berikut :

## Tabel 6
Hubungan Rata-Rata Program Perhutanan Sosial Terhadap Nilai Indikator Pembangunan Desa Tahun 2019 Variabel Sample Treated  Control Diff T-stat IDM 2019 Unmatched ATT 0.6212 0.6212 0.5692 0.5870 0.0520*** 0.0342*** 9.97 7.71 IKS 2019 Unmatched 0.7356 0.6779 0.0577*** 8.60
ATT 0.7356 0.6970 0.0388*** 8.31 IKE 2019 Unmatched ATT 0.5472 0.5472 0.4799 0.5008 0.0673*** 0.0464*** 7.72 6.55 IKL 2019 Unmatched ATT 0.6212 0.6212 0.5692 0.5870 0.0456*** 0.0342*** 9.97 7.71
Pada  tabel  6,  hubungan  PS  program  pada  IDM  terlihat  pada  selisih  sebelum dan  setelah  dilakukan  pencocokan  yang  ditunjukkan  pada  ATT.  Berdasarkan  hasil estimasi  nilai  ATT  Program  PS  dapat  dilihat  bahwa  program  ini  secara  statistik memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap  perubahan  nilai  masing-masing indikator maupun nilai IDM secara keseluruhan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa  Program  PS  memiliki  hubungan  terhadap  perubahan  skor  pada  semua indikator IDM.

## B. Pembahasaan
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  dilakukan  dengan  melihat  nilai  ATT,  dapat dilihat bahwa Program Perhutanan Sosial di Indonesia signifikan meningkatkan skor IDM  pada  semua  indikator  sehingga  dapat  diasumsikan  bahwa  program  ini  dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
1. Hak Kepemilikan Sumberdaya (Common Property Resource)
Hasil estimasi menunjukkan bahwa program ini memberikan hasil yang serupa antara skor IDM secara keseluruhan dengan skor IKL artinya secara lingkungan atau ekologi  program  ini  memberikan  hubungan  yang  sama  pentingnya.  IKL  sendiri merupakan indikator yang menunjukkan bahwa program ini selain ditujukan sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  juga  sejalan  dengan  tujuan  pelestarian hutan. Hasil tersebut menguatkan beberapa penelitian kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya,  dimana  disebutkan  bahwa  desa  yang  memperoleh  program  mampu meningkatkan  kesejahteraannya,  namun  secara  ekologi  hasil  statistik  bertolak belakang  dengan  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  program  ini  dalam  jangka pendek  belum  mampu  menurunkan  tingkat  kerusakan  hutan.  Hal  tersebut dimungkinkan disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum maksimal, dalam hal ini  perlu  dilakukan  pendampingan  kepada  kawasan  penerima  program  agar peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  khususnya  kawasan  hutan  dapat sejalan dengan penurunan tingkat kerusakan hutan.
2. Indikator Pembangunan Desa
Hasil  yang  berbeda  antara  daerah  treatment  dan  control  dimana  variabel prediktor  dan  variabel  kontrol  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai  bagian dari 52 indeks komposit indikator pembangunan desa menunjukkan hubungan yang signifikan  artinya  secara  statistik  Program  Perhutanan  Sosial  secara  langsung maupun tidak langsung meningkatkan skor Indeks Desa Membangun. Namun disisi lain  beberapa  kajian  terhadap  program  ini  juga  menunjukkan  hasil  yang  bertolak belakang  seperti  yang  terjadi  di  kepulauan  Maluku  dan  Papua  dimana  pengaruh ekonomi  dari  program  ini  baru  sampai  pada  tahap  peningkatan  pengetahuan
masyarakat  dan  kesadaran  adanya  bantuan  pemerintah  untuk  mengelola  hutan melalui  berbagai  pendampingan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Artinya  manfaat yang  signifikan  belum  dirasakan  oleh  masyarakat  khususnya  terkait  peningkatan pendapatan,  hal  tersebut  dimungkinkan  karena  program  perhutanan  sosial  yang berjalan masih terlalu singkat dimana pelaksanaannya masih pada tahap percontohan dan  atau  pelatihan  dibeberapa  wilayah. Walaupun mungkin  sudah  ada  produk  yang dihasilkan tetapi belum mampu sampai pada tahap pemasaran.
3. Implikasi Kebijakan
Dengan melihat hasil yang ditunjukkan pada desa yang menerima program ini dari 2 (dua) tahun sebelum penilaian, outcome yang mengalami peningkatan secara signifikan  tentu  saja  memberikan  harapan  bahwa  program  ini  dapat  mendukung program  pemerintah  yang  lebih  luas  terkait  program  pembangunan  berkelanjutan pada  semua  aspek  baik  sosial,  ekonomi  maupun  lingkungan.  Hasil  penelitian  yang dikeluarkan  oleh  World  Bank  terkait  keberhasilan  Program  Perhutanan  Sosial terhadap  penurunan  tingkat  kemiskinan  di  beberapa  negara  dalam  jangka  panjang memberikan harapan bagi keberhasilan dan keberlanjutan program ini di Indonesia.
Sementara berdasarkan data sampai akhir tahun 2020 baru 4,21 juta hektar dari target  sebesar  12,7  juta  ha  yang  dapat  diberi  hak  pengelolaan  hutan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  banyak  desa-desa  yang  berada  diwilayah  hutan  yang belum mampu memperoleh kesempatan mendapatkan hak pengelolaan hutan.

## Kesimpulan
Program  Perhutanan  Sosial  memiliki  hubungan  yang  erat  terhadap  perubahan penilaian  kemampuan  desa  dalam  meningkatkan  kesejahteraannya  berdasarkan  nilai indeks  desa  membangun  sebagai  salah  satu  indikator  tingkat  kemandirian  desa  dalam melaksanakan pembangunan diwilayahnya berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki.
Hasil  secara  statistik  yang  menunjukkan  peningkatan  poin  nilai  IDM  terhadap desa-desa  yang  menerima  program  perhutanan  sosial  menunjukkan  nilai  yang singnifikan  secara  keseluruhan  pada  semua  aspek,  namun  secara  riil  berdasarkan beberapa  kajian  yang  dilakukan  oleh  penelitian  terdahulu  program  ini  masih membutuhkan  dukungan  lain  khususnya  pendampingan  dari  Pemerintah  agar  dapat secara nyata memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan yang berada di wilayah hutan.

## BIBLIOGRAFI
Agarwal, Ashok, Saleh, Ramadan A., & Bedaiwy, Mohamed A. (2003). Role of reactive oxygen  species  in  the  pathophysiology  of  human  reproduction. Fertility  and Sterility , 79 (4), 829–843. Google Scholar
Agrawal,  Arun.  (2007).  Forests,  governance,  and  sustainability:  common  property theory and its contributions. International Journal of the Commons , 1 (1), 111–136.

## Google Scholar
Bank,  World.  (2020). Public  Expenditure  and  Financial  Accountability  Assessment:
Federal  Democratic  Republic  of  Ethiopia  (Somali  Regional  State  Government) . World Bank. Google Scholar
Bliss,  Chester  I.  (1934).  The  method  of  probits. Science , 79 (2037),  38–39. Google Scholar
Bruce, Sharon G., & Young, T. Kue. (2008). Prevalence and risk factors for neuropathy in a Canadian First Nation community. Diabetes Care , 31 (9), 1837–1841. Google Scholar
Chandra, Adelina, Fauzi, Dimas, Khatimah, Fadhilla Husnul, & Wicaksono, Satrio Adi. (2021).  Assessing  Drivers  of  Forest  Conservation  in  Simancuang  Village  Forest, West Sumatra. Small-Scale Forestry , 1–26. Google Scholar
Fauzi,  Adam  Irwansyah,  Harto,  Agung  Budi,  Hakim,  Dudung  Muhally,  &  Perdana, Redho  Surya.  (2019).  Analisis  Degradasi  Penutup  Hutan  Di  Perkotaan Menggunakan Model Forest Canopy Density Studi Kasus: Kota Bandar Lampung. Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan , 3 (2), 107–121. Google Scholar
Fauziah,  Wiwin.  (n.d.). Indeks  Desa  Membangun  Desa  Kendawangan  Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang . Google Scholar
Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons . Google Scholar
Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan, & No, Kehutanan. (83AD). tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Republik Indonesia . Google Scholar
Manyamsari, Ira, & Mujiburrahmad, Mujiburrahmad. (2014). Karakteristik Petani Dan Hubungannya  Dengan  Kompetensi  Petani  Lahan  Sempit  (Kasus:  Di  Desa  Sinar Sari Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat). Jurnal Agrisep , 15 (2), 58–74.
Google Scholar
Ostrom,  Elinor,  &  Gardner,  Roy.  (1993).  Coping  with  asymmetries  in  the  commons: self-governing  irrigation  systems  can  work. Journal  of  Economic  Perspectives , 7 (4), 93–112. Google Scholar
Pan,  Wei,  &  Bai,  Haiyan.  (2018).  Propensity  score  methods  for  causal  inference:  an overview. Behaviormetrika , 45 (2), 317–334. Google Scholar
Rosdiana, A. C. (2020). Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Hutan Penggaron Kabupaten Semarang . Google Scholar
Rosenbaum,  Paul  R.,  &  Rubin,  Donald  B.  (1983).  The  central  role  of  the  propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika , 70 (1), 41–55. Google Scholar
Silaban,  Putri  Sari  M.  J.,  Br  Sembiring,  Permata  Sari,  Br  Sitepu,  Vini  Alvionita,  & Br.Sembiring, Jessica Putri. (2020). the Pengaruh IPM dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2002-2017. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 4 (1). https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.288 Google Scholar
Siregar, Johannes Hamonangan, Anwar, Chaerul, & Budiman, Mohamad Johan. (2020). Pengelolaan Keuangan Berbasis Perangkat Teknologi Bergerak Untuk Pemuda Di Desa  Sukaresmi,  Kabupaten  Cianjur. Prosiding  Seminar  Nasional  Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ , 1 (1). Google Scholar
Statistik, Badan Pusat. (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik . Suyanto,  S.,  &  Khususiyah,  Noviana.  (2005). Imbalan  jasa  lingkungan  untuk pengentasan kemiskinan . Google Scholar
Copyright holder: Brigida Yuliana (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: