Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## MENEROPONG AKSESIBILITAS PEMILU 2024 BAGI PENYANDANG TUNA AKSARA DI INDONESIA
Oleh: Ahmad Afandi ahmadafandi@mail.ugm.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Udiyo Basuki udiyo.basuki@uin-suka.ac.id
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kamal Fahmi Kurnia kamal.fahmi1405@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung
Naskah Diterima : 28 September 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Pemilu  merupakan  ujung  tombak  demokrasi,  yang  mentransformasikan  suara rakyat  menjadi  kursi.  Dengan  pemilu  rakyat  dapat  memilih  siapa  yang  akan menjadi  pemimpin  ataupun  wakilnya  dalam  kursi  parlemen.  Sudah  seharusnya rakyat sebagai pemegang demokrasi diberi kemudahan dalam menggunakan hak suaranya.  Namun  pada  ptaktiknya  masih  terdapat  problem  tidak  aksesibelnya surat suara bagi pemilih penyandang tuna aksara. Diketahui, surat suara DPR dan DPRD  yang  ada hanya  mencantumkan  nomor  dan  logo  partai  serta  nama  calon tanpa  disertai  adanya  foto  calon.  Penelitian  ini  memaparkan  problem  yang dihadapi  oleh  pemilih  penyandang  tuna  aksara  berkaitan  dengan  desain  surat suara pemilihan DPR/DPRD dalam pemilihan umum serentak 2019, upaya yang dilakukan oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  dalam  mengakomodir hak-hak pemilih penyandang tuna aksara serta efektifitas solusi yang diberikan oleh KPU. Walhasil, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai teropong penyelenggaraan pemilihan  umum  serentak  tahun  2024  mendatang,  yang  diharapkan  dapat menjadi pemilihan umum yang lebih baik lagi.
Kata Kunci : hak politik, tuna aksara, pemilu 2024.

## Abstract
Elections are the spearhead of democracy, which transforms people's votes into seats.  With  elections,  the  people  can  choose  who  will  be  the  leader  or  their representative in parliamentary seats. The people as holders of democracy should be given convenience in exercising their voting rights. However, in practice there is still the problem of inaccessible ballot papers for voters with illiterate people. It  is  known  that  the  existing  DPR  and  DPRD  ballot  papers  only  include  party numbers and logos as well as candidate names without being accompanied by a photo  of  the  candidate.  This  study  describes  the  problems  faced  by  illiterate
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
voters  related  to  the  design of  ballots  for  the  DPR/DPRD  elections  in  the  2019 simultaneous  general  elections,  the  efforts  made  by  the  General  Elections Commission  in  accommodating  the  rights  of  illiterate  voters  and  the effectiveness of the solutions provided by the General Elections Commission. As a  result,  this  research  can  also  be  used  as  binoculars  for  holding  the  2024 simultaneous  general  elections,  which  are  expected  to  become  even  better general elections.
Keywords: political rights, illiterate, 2024 elections.

## I. PENDAHULUAN
Demokrasi merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat)  dan cratos (kekuasaan),  sehingga  demokrasi  bermakna bahwa  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara  berada  di  tangan  rakyat. 1 Salah satu  ciri  dari  demokrasi  yaitu  adanya  pemilihan  umum  (pemilu). 2 Melalui pemilihan  umum  yang  bersifat  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil (luber  jurdil)  rakyat  diberikan  kebebasan untuk  memilih  dan  menentukan  wakil yang  akan  mewakili  dirinya  dalam  kursi  parlemen. 3 Dengan  pemilu  demokrasi akan terwujud, dengan harapan akan memberikan keuntungan bagi rakyat secara menyeluruh.  Maka  dari  itu,  rakyat  harus  memahami  secara  mendalam  siapa wakil  yang  menjadi  pilihannya,  karena  lewat  merekalah  aspirasi  rakyat  akan tersalurkan.  Jangan  sampai  rakyat  hanya  asal  coblos  tanpa  mengetahui  latar belakang pilihannya, karena pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.
Kurang dari 2 (dua) tahun lagi rakyat Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta  demokrasi  untuk  memilih  wakil-wakilnya  di  parlemen.  Euforia  pemilihan umum  serentak  2024  sudah  mulai  dapat  dirasakan  dari  sekarang.  Partai-partai politik  sudah  mulai  memanaskan  mesin  dan  mencari  bakal  calon  yang  akan diusung  untuk  menduduki  kursi  legislatif  maupun  eksekutif.  Pemilu  2024
1 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 12.
2 Sigit  Pamungkas, Perihal  Pemilu ,  Cetakan  Pertama,  (Yogyakarta:  Laboratorium  Jurusan  Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009), hlm. 2. Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu dan  Demokrasi:  Dinamika  Partai  Politik  dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Perspektif Demokrasi”, dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol. 20, No. 2, Juni 2020, hlm. 11.
3 Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baca, Faizi Zain dan Udiyo Basuki, “Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, dalam Jurnal  Wacana  Hukum Vol.  25,  No.  1, Desember 2019, hlm. 79.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
merupakan  pemilu  yang  ke-6  pasca  reformasi  dan  merupakan  pemilihan langsung  yang  kelima.  Tentu  sudah  menjadi  sesuatu  yang  wajar  jika  terdapat perubahan-perubahan  dalam  penyelenggaraan  pesta  lima  tahunan  tersebut. Perubahan  merupakan  hukum  alam  yang  tidak  dapat  dinafikkan  lagi.  Dengan adanya  perubahan  diharapkan  akan  melahirkan  suatu  kemanfaatan  dan kemaslahatan  yang  lebih  besar,  karena  pada  hakikatnya  hari  esok  sama  dengan hari ini merupakan sebuah kerugian.
Perubahan  mendasar  juga  mewarnai  pemilu  2024,  dimana  pemilu  2024 merupakan  pemilu  perdana  yang  akan  menggabungkan  pemilihan  presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta kepala daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  sekaligus.  Sejatinya  perubahan  norma  atau  aturan dalam  penyelenggaraan  pemilu  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  baru.  Jika flashback ke  belakang  beberapa  tahun  silam  tepatnya  dalam  penyelenggaraan pemilihan  umum  tahun  2019  juga  diwarnai  dengan  sebuah  nilai  kebaruan. Pemilu  2019  merupakan  pemilu  pertama  yang  menggabungkan  antara  pemilu presiden  (pilpres)  dan  pemilu  legislatif  (pileg). 4 Perubahan  lain  terletak  pada desain  surat  suara  DPR/DPRD,  dimana  desain  surat  suara  DPR/DPRD  tahun 2019 tidak menyertakan foto calon. 5
Tidak  disertakannya  foto  calon  DPR/DPRD  dalam  pemilu  2019  (dan  2024 mendatang)  tentu  menimbulkan  problem  bagi  mereka  penyandang  tuna  aksara, yaitu  mereka  yang  tidak  bisa  melakukan  baca  dan  tulis. 6 Mengingat  dalam Keputusan  KPU  tentang  desain  surat  suara  hanya  memberikan  keterangan  alat bantu  bagi  penyandang  tuna  netra.  Sementara  tuna  netra  dan  tuna  aksara mempunyai  definisi  yang  berbeda,  dimana  tuna  netra  merupakan  penyebutan bagi  mereka  yang  memiliki  gangguan  penglihatan  sedangkan  tuna  aksara merupakan istilah bagi mereka yang tidak bisa melakukan baca dan tulis.
4 Ibid.
5 Keputusan  KPU  RI  Nomor  1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang  Desain  Surat  Suara  dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra.
6 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1750.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Hal  tersebut  tidak  boleh  dipandang  remeh,  mengingat  tingkat  tuna  aksara  di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 3,43 persen pada tahun 2015. 7 Meskipun jumlah  tersebut  selalu  berkurang  dari  tahun  ke  tahun,  akan  tetapi  pada  tahun 2018  angka  tuna  aksara  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sendiri  masih mencapai  196.608  jiwa  atau  mencapai  5,17%  dari  total  penduduk  3.802.872, dengan peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul yaitu 12,21% dari jumlah penduduk 736.210  jiwa. Peringkat kedua ditempati oleh Kabupaten Kulonprogo yaitu 5.30% dari jumlah penduduk 425.758 jiwa.  Kabupaten Bantul sendiri  menempati  urutan  ketiga  yaitu  3.75%  dari  jumlah  penduduk  1.006.692 jiwa.  Peringkat  keempat  ditempati  oleh  Kabupaten  Sleman  yaitu  3.41%  dari 1.206.714  jiwa.  Sementara  Kota  Yogyakarta  mendapatkan  presentase  paling kecil yaitu 1,25% dari 427.498 jiwa. 8
Sudah  seharusnya  semua  rakyat  diberi  hak  yang  sama  terlebih  dalam  proses demokrasi, mengingat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh  setiap  orang  tanpa  memandang  identitas  suku,  agama,  ras  ataupun golongan. 9 HAM  merupakan  hak  yang  dimiliki  seseorang  sebagai  wujud keberadaannya di dunia yang dimiliki sejak lahir sampai akhir hidupnya sebagai anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 10 Sebagai  suatu  yang  sangat  fundamental HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara sekalipun.
Maka sebab itu, keberadaannya sangat dilindungi oleh konstitusi. 11
Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas,  akan  diuraikan  berbagai  permasalahan yang  dialami  oleh  pemilih  penyandang  tuna  aksara  dalam  penyelenggaraan
7 Edward  Febriyatri  Kusuma,  Kemdikbud:  Tuna  Aksara  di  Indonesia  sekitar  5,6  Juta  Orang https://news.detik.com/berita/d-3325897/kemdikbud-tuna-aksara-di-indonesia-sekitar-56-juta- orang diakses pada  tanggal 30 Juli 2022, pukul 16.24 WIB.
8 Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka (Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures) 2019, (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2019), hlm. 60.
9 Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm.1.
10 Udiyo  Basuki,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  (Ulasan  terhadap  Beberapa Ketentuan UUD 1945)”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah No. 8 Tahun 2001, hlm. 96.
11 Udiyo Basuki, “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca- Amandemen  UUD  1945”, dalam Jurnal  Supremasi  Hukum Vol.  1,  No.  2,  Desember  2012,  hlm. 484-485.  Udiyo  Basuki,  “HAM,  Islam  dan  Konstitusi:  Mengkaji  Nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia Islam dalam UUD 1945”, dalam Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, Januari 2018, hlm. 60.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
pemilihan  umum  serentak  2019  dan  akan  dikomparasikan  dengan  dasar  hukum (regulasi)  yang  akan  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum serentak  2024  mendatang  sebagai  tolak  ukur  seberapa  aksesibelnya penyelenggaraan pemilu 2024 bagi pemilih penyandang tuna aksara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan pendekatan  yuridis  empiris  yang  memadukan  antara  data  primer  dan  sekunder. Adapun  sifat  dari  penelitian  ini  ialah  deskriptif  evaluatif,  yaitu  menjelaskan, menguraikan  dan  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  individu,  keadaan, gejala,  serta  memberikan  penilaian  terhadap  suatu  peraturan  perundang- undangan yang dijadikan sebagai objek penelitian.
Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.    Pemilihan  tempat  (observasi)  menjadi  suatu  hal yang  penting  dalam  sebuah  penelitian  karena  dapat  mempengaruhi  hasil  dari tujuan penelitian, dengan pemilihan tempat yang tepat maka, akan mendapatkan hasil  yang  maksimal.  Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  ialah  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (KPU  DIY)  selaku  komisi penyelenggara  pemilu  serta  dua  kabupaten  di  Provinsi  DIY  yaitu  Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo.
Pemilihan  kedua  kabupaten  tersebut  tidak  terlepas  dari  pertimbangan- pertimbangan  bahwa pertama ,  kedua  kabupaten  tersebut  memiliki  presentase tuna aksara yang lebih tinggi daripada presentase tuna aksara provinsi (5,17%). 12
Kedua, Kabupaten  Gunungkidul  dan  Kulonprogo  merupakan  kabupaten dengan presentase  tuna  aksara  dua  teratas,  dengan  peringkat  pertama  ditempati  oleh Kabupaten  Gunungkidul (12,12%)  dan  Kabupaten  Kulonprogo  (5.30%)  sebagai peringkat kedua. 13
12 Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta ,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam Angka… hlm. 60.
13 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Dari  dua  kabupaten  tersebut,  penelitian  ini  fokus  pada  empat  kecamatan  yaitu Kecamatan  Kokap  dan  Kecamatan  Samigaluh  di  Kulonprogo  serta  Kecamatan Semanu  dan  Kecamatan  Playen  di  Gunungkidul.  Dari  keempat  kecematan tersebut diambil delapan desa sebagai sampling penelitian. Adapun delapan desa tersebut meliputi Desa Pagerharjo dan Desa Sidoharjo di Kecamatan Samigaluh, Desa Hargomulyo dan Desa Hargorejo di Kecamatan Kokap, Desa Semanu dan Pacarejo  di  Kecamatan  Semanu  serta  Desa  Gading  dan  Getas  di  Kecamatan Playen.  Dari  delapan  desa  tersebut,  dilakukan  wawancara  terhadap  Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu serentak 2019, serta sampling pemilih tuna aksara.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum
1. Teori Demokrasi
Demokrasi  merupakan  cerminan  dari  kedaulataan  rakyat,  dimana  kekuasaan tertinggi  di  dalam  suatau  negara  berada  di  tangan  rakyat.  Indonesia  juga termasuk negara demokratis, dimana rakyat diberikan kekuasaan tertinggi dalam negara  yang  dijabarkan  melalui  Undang-Undang. 14 Dalam  perkembangannya, demokrasi  dapat  dijabarkan  ke  dalam  dua  gagasan  besar  yaitu  demokrasi langsung  dan  demokrasi  perwakilan.  Demokrasi  langsung  yaitu  rakyat  secara langsung ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan, sementara demokrasi perwakilan ialah rakyat secara langsung memilih wakil yang akan mewakilinya dalam pemerintahan. Dalam demokrasi perwakilan ini hanya wakil-wakil rakyat sajalah yang ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan atas amanat yang diberikan  oleh  rakyat  sebagai  konstituennya.  Rakyat  sebagai  pemegang konstituen  secara  tidak  langsung  dapat  ikut  serta  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  melalui  wakil-wakilnya  yang  telah  dipilih  secara  langsung  dalam pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan para  penerima konstituen (wakil rakyat)  dalam  melakukan  segala  tindakan  yang  berhubungan  dengan
14 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
konstituennya  dapat  mendengar  aspirasi  dan  masukan  dari  rakyat  sebagai pemberi mandat, demikian menurut Kelsen. 15

## 2. Teori Hak Asasi Manusia
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu sebagai  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pada  prinsipnya  terdapat  beberapa teori  yang  berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia,  diantaranya:  teori  hak  kodrati ( natural  right  theory ),  teori  positivism  ( positivist  theory ),  dan  teori  relativisme budaya ( cultural ralitivist theory ). 16 Menurut teori hak kodrati, HAM merupakan hak  yang  dimiliki  oleh  semua  orang  tanpa  terkecuali  yang  dimiliki  sejak kelahirannya  hingga  akhir  menutup  mata  tanpa  adanya  batasan  waktu  dan berlaku  di  semua  tempat  tanpa  adanya  batasan  wilayah  suatu  negara.  Adapun yang  termasuk  dalam  hak-hak  kodrati  ialah  hak  untuk  hidup,  hak  kebebasan, serta  hak  untuk memiliki  harta  kekayaan. 17 Dengan  sifat demikian  maka,  HAM mutlak melekat pada diri seseorang yang harus dijunjung tinggi serta dihormati dimanapun  dan  kapanpun.  Hak  kodrati  merupakan  hak  yang  dimiliki  manusia sebagai  kodratnya  manusia,  hak  tersebut  murni  ada  tanpa harus  disertai  dengan pengakuan baik dari pemerintah, negara atau dari suatu sistem hukum manapun, karena HAM  bersifat universal sehinga tidak butuh pengakuan dari siapapun.

## 3. Teori Efektifitas Hukum
Teori  efektifitas  hukum  merupakan  teori  yang  digunakan  untuk  menilai  daya guna  suatu  produk    hukum  di  dalam  masyarakat. 18 Teori  ini  mengkaji  dampak yang  ditimbulkan  oleh  suatu  hukum  yang  diterapkan  dalam  masyarakat.  Tentu dalam kajiannya, teori ini akan meneliti apakah suatu hukum akan menimbulkan dampak  positif  atau  negatif,  apabila  suatu  hukum  yang  diterapkan  dapat memberikan dampak yang positif maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif,
15 C.S.T. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 51.
16 Todung  Mulya  Lubis, In  Search  of  Human  Rightlegal-Political  Dilemmas  of  Indonesia’s  New Order, 1966-1990, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 15. 17 Ibid.
18 Ahmad  Tosirin  Anaessaburi,  “Pelaksanaan  Pemberian  Kesempatan  Kerja  bagi  Penyandang Disabilitas  Netra  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”, Skripsi Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 17.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
akan  tetapi  sebaliknya  bila  hukum  yang  diterapkan  malah  memberikan kebingungan dan kekacauan di tengah masyarakat, maka dapat dikatakan hukum tersebut tidak berjalan secara efektif.
B. Penyelenggaraan  Pemilu  dan  Penyandang  Tuna  Aksara  di
Dalamnya
1. Problem Tuna Aksara di Indonesia
Pada  dasarnya  istilah  tuna  aksara  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  tuna  dan  aksara. Tuna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kurang atau cacat.  Sedangkan  aksara  diartikan  sebagai  suatu  sistem  atau  tanda  grafis  yang dipergunakan  oleh  manusia  untuk  berkomunikasi  satu  sama  lain.  Sehingga  jika diambil dari dua istilah di atas, tuna aksara memiliki kesamaan arti dengan buta huruf  yaitu  ketidakmampuan  untuk  membaca  dan  menulis. 19 Lawan  kata  dari tuna  aksara  ialah  melek  aksara  atau  melek  huruf  yaitu  kemampuan  untuk membaca  dan  menulis.  Tuna  aksara  juga  dapat  diartikan  sebagai ketidakmampuan untuk mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan  dan  mengolah  isi  dari  rangkaian  teks  yang  terdapat  pada bahan-bahan cetak dan tulisan. 20
Adapun  perbedaan  antara  penyandang  disabilitas  dengan  tuna  aksara  seperti yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas,  Pasal  1  menjelaskan  bahwa  penyandang  disabilitas adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental ataupun  sensorik  dalam  waktu  yang  lama  yang  dapat  menghambat  dalam berinteraksi dengan lingkungan. 21 Jika dilihat dari definisi tersebut, tuna aksara seolah-olah  dapat  digolongkan  sebagai  disabilitas,  mengingat  penyandang  tuna aksara  juga  memiliki  keterbatasan  dalam  melakukan  baca  dan  tulis,  namun kenyataannya tuna aksara tidak termasuk dalam jenis-jenis disabilitas mengingat
19 Indonesia Student, Dua
Pengertian Tuna
Aksara menurut Para Ahli, https://www.Indonesiastudents.com/pengertian-tuna-aksara-dan-pemberantasan-tuna-aksara/ diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.25 WIB.
20 Pengertian  Melek  Aksara  menurut  Organisasi  PBB  untuk  Pendidikan,  Ilmu  Pengetahuan  dan Kebudayaan  (UNESCO)  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melek_aksara  diakses  pada  tanggal  30 Juli 2022 pukul 14.38 WIB.
21 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
disabilitas  dan  tuna  aksara  mempunyai  aspek  yang  berbeda.  Adapun  jenis-jenis disabilitas dapat dibedakan menjadi tiga yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda.
Disabilitas  fisik  merupakan  kelainan  yang  terjadi  pada  fisik  yang  disebabkan oleh  kecelakaan  atau  faktor  bawaan.  Adapun  pengklasifikasian  disabilitas  fisik dapat dibedakan mejadi empat kategori yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara. 22 Tuna daksa merupakan gangguan gerak yang disebabkan oleh neuro-muskular dan struktur tulang yang bisa terjadi karena faktor bawaan, sakit ataupun  kecelakaan.  Tuna  netra  merupakan  hambatan  yang  terjadi  pada penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu buta total  ( blind) dan  buta  sebagian (low  vision). Tuna  rungu  merupakan  hambatan yang terjadi pada pendengaran baik yang bersifat permanen ataupun tidak. Tuna wicara  merupakan  kesulitan  dalam  mengungkapkan  pikiran  melalui  bahasa verbal, sehingga sulit untuk dipahami oleh orang lain.
Sementara  itu, yang  dinamakan  dengan disabilitas  mental  merupakan  gangguan yang  terjadi  pada  psikis  yang  disebabkan  oleh  trauma  yang  mendalam  ataupun bawaan  lahir.  Disabilitas  mental  sendiri  dibedakan  menjadi  tuna  laras  dan  tuna grahita. 23 Tuna  laras  merupakan  keterbatasan  dalam  mengendalikan  emosi  dan sosial.  Sedangkan  tuna  grahita  merupakan  keterbatasan  dalam  pikiran  dan  daya tangkap.  Adapun  disabilitas  ganda  merupakan  keterbatasan  lebih  dari  satu macam,  baik  secara  fisik,  mental,  atupun  perpaduan  antara  keduanya.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuna aksara bukan termasuk dalam kategori disabilitas, baik disabilitas fisik maupun disabilitas mental.
Mirisnya,  setelah  lebih  dari  70  tahun  merdeka,  buta  aksara  masih  menjadi masalah  yang  serius  di  Indonesia.  Hal  tersebut  diungkapkan  langsung  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yang  mencatat  bahwa  tingkat  tuna aksara  di  Indonesia  pada  tahun  2015  berada  pada  presentase  3,43  persen  atau sekitar 5,6 juta orang. Dimana jumlah tersebut sudah mengalami penurunan yang
22 Nur  Kholis  Reefani, Panduan  Anak  Berkebutuhan  Khusus ,  (Yogyakarta:  Imperium,  2013),  hlm.
17.
23 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
cukup  baik  daripada  tahun-tahun  sebelumnya,  mengingat  tingkat  tuna  aksara pada tahun 2005 masih mencapai 9,55 persen atau sekitar 14,9 juta jiwa. 24
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  Kemendikbud  mengatakan  akan  terus  berupaya memberantas  tuna  aksara  dengan  berbagai  program,  diantaranya  dengan  terus mengembangkan  program  Gerakan  Indonesia  Membaca  (GIM)  yang  didukung oleh  program  Gerakan  Pendidikan  Pemberdayaan  Perempuan  Marginal (GP3M). 25 Kedua  program  tersebut  bukan  hanya  untuk  meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung semata, tetapi juga mengembangkan  keberdayaan  seseorang  secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  sains, teknologi  informasi  dan  komunikasi  serta  keuangan. 26 Meskipun  demikian, realitanya  presentase  buta  aksara  di  Indonesia  masih  tergolong  tinggi.  Hal tersebut menandakan harus adanya langkah yang cepat dan tanggap dari Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  (KPU  RI)  selaku  pemangku  kebijakan dalam  penyelenggaraan  pemilu  untuk  menemukan  terobosan  yang  brilian  yang dapat mengakomodir hak-hak konstitusional kaum tuna aksara.
2. Upaya KPU Dalam Memenuhi
Hak Konstitusional

## Penyandang Tuna Aksara
Hamdan  Kurniawan,  selaku  ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (KPU  DIY)  menjelaskan  bahwa  setiap  langkah  yang  diambil  oleh KPU  selalu  mengacu  pada    regulasi  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  ada, baik itu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Perundang- Undangan  yang  lainya. 27 Begitu  pula  dalam  menyelenggarakan  pemilu  tahun 2019  dan  pemilu-pemilu  sesudahnya  (pemilu  2024  mendatang)  KPU  mengacu pada  Undang-Undang  Pemilu  yang  terbaru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7
24 Edward  Febriyatri  Kusuma,  Kemdikbud:  Tuna  Aksara  di  Indonesia  sekitar  5,6  Juta  Orang https://news.detik.com/berita/d-3325897/kemdikbud-tuna-aksara-di-indonesia-sekitar-56-juta- orang diakses pada  tanggal 30 Juli 2022, pukul 16.24 WIB.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ahmad Afandi, “Problematika Desain Surat Suara Pemilihan Umum DPR/DPRD Tahun 2019 bagi Penyandang Tuna Aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 173.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Hamdan  menjelaskan  bahwa  dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur seluruh tahapan dalam pemilu termasuk yang menyangkut mengenai desain surat suara.
Dalam  Pasal  353  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  telah  dijelaskan mengenai apa saja yang harus  dicantumkan dalam surat suara, baik dalam surat suara pemilihan presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ataupun DPD.  Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  di  dalam  surat  suara pemilihan  presiden  harus  memuat  nomor,  foto  dan  nama  calon  serta  partai pengusung,  sementara  dalam  surat  suara  DPR/DPRD  baik  Provinsi  maupun kabupaten/kota  harus  memuat  logo  dan  nomor  partai  politik,  serta  nama  calon legislatif (caleg). Dengan desain tersebut, pemilih dapat mencoblos pada nomor, foto,  nama  atau  logo  partai  pengusung  pada  surat  suara  pemilihan  presiden (pilpres) dan pada logo atau nomor partai politik, atau nama calon legislatif pada pemilihan DPR/DPRD. 28
Menanggapi tidak adanya foto calon di dalam surat suara DPR dan DPRD, KPU sebagai  komisi  penyelenggara  pemilu  melakukan  berbagai  macam  upaya  untuk mengakomodir  hak-hak  konstitusional  penyandang  tuna  aksara  dalam menggunakan hak suaranya. Adapun upaya yang dilakulan KPU meliputi: 29
a. Penambahan Nomor Urut Calon Legislatif
Salah  satu  solusi  yang  diberikan  KPU  untuk  memudahkan  penyandang  tuna aksara  ialah  dengan  mencantumkan  nomor urut  calon  legislatif  (caleg).  Dengan dicantumkannya nomor urut caleg diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pemilih  penyandang  tuna  aksara,  karena  KPU  berkeyakinan  bahwa  meskipun tidak  bisa  membaca  masyarakat  masih  bisa  mengenali  angka.  Argumen  KPU tersebut  didasari  pada  kenyatan  di  lapangan  bahwa  kebanyakan  orang penyandang tuna aksara masih bisa mengenali uang. Sehingga dengan demikian meskipun  tidak  bisa  membaca,  pemilih  penyandang  tuna  aksara  masih  bisa mengenali nomor urut calon legislatif.
28 Ibid.
29 Ibid. hlm. 177.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## b. Pemasangan Foto Caleg dalam Papan Pengumuman
Meskipun  tidak  adanya  foto  calon  di  dalam  surat  suara  pemilihan  DPR/DPRD tahun  2019  dan  2024  mendatang,  akan  tetapi  pemilih  penyandang  tuna  aksara masih  bisa  melihat  foto  caleg    yang  terpasang  di  papan  pengumuman  yang berada  di  luar  tempat  pemungutan  suara  (TPS).  Sehingga  diharapkan  dengan adanya  papan  pengumuman  tersebut  dapat  mempermudah  pemilih  khususnya pemilih  penyandang  tuna  aksara,  karena  dalam  pengumuman  tersebut  sudah tercantum foto, nama dan nomor urut calon DPR/DPRD.
c. Sosialisasi
Disamping  penambahan  nomor  dan  pemasangan  foto  calon  di  papan pengumuman,  menurut  Hamdan  sosialiasi  sangat  besar  peranannya  dalam mensukseskan  pemilu.  Sosialisasi  juga  dapat  digunakan  sebagai  upaya  dalam menanggulangi  kebingungan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  khusunya  yang berkaitan  dengan  penggunaan  hak  suara  dalam  pemilu.  Dengan  sosialisasi masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai prosedur dan tata cara dalam proses pemungutan suara. Adapun pihak-pihak yang ikut serta dalam melakukan sosialisasi yaitu: 30

## 1) Komisi Pemilihan Umum
Dalam  melakukan  sosialisasi,  KPU  menggunakan  2  (dua)  metode  sosialisasi yaitu  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Dalam  sosialisasi  secara  langsung, KPU  ataupun  penyelenggara  pemilu  baik  yang  berada  di  tingkat  provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan penyelenggara yang bersinggungan  langsung  dengan  pemilih  (KPPS)  melakukan  sosialisasi  secara langsung  kepada  masyarakat.  Dalam  sosialisasi  tersebut  KPU/penyelenggara pemilu  menjelaskan  mengenai  tata  cara  dan  prosedur  dalam  pemilihan, mengenalkan  jenis,  bentuk,  dan  cara  memperlakukan  surat  suara  yang  benar seperti cara membuka, mencoblos dan melipatnya kembali.
30 Ibid. hlm. 179.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Selain sosialisasi langsung, KPU juga melakukan sosialisasi tidak langsung yaitu melalui  media  cetak  dan  elektronik  seperti  surat  kabar,  poster,  pamphlet,  radio dan  televisi.  Sosialisasi  melalui  media  cetak  dan  elektronik  tersebut  dilakukan oleh  KPU  sebagai  upaya  untuk  menanggulangi  pemilih  yang  tidak  terpapar sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU/penyelenggara pemilu.
2) Relawan Demokrasi
Hamdan  menjelaskan  jika  pihaknya  disamping  ikut  melakukan  sosialisasi  baik secara langsung ataupun tidak langsung, KPU juga membentuk suatu komunitas khusus  yang  ditugaskan  untuk  membantu  KPU  dalam  melakukan  sosialisasi kepada pemilih di seluruh penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  dinamakan  dengan  relawan  demokrasi. 31 Relawan  demokrasi  dibentuk melalui Peraturan KPU Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, yang beranggotakan 25 orang perkabupaten/kota. Tugas dari relawan demokrasi ialah melakukan  sosialisasi  kepada  pemilih  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan partisipasi  pemilih  serta  menurunkan  angka  suara  tidak  sah  dengan  menyasar sepuluh segment yaitu:
a) Basis keluarga
b) Basis pemilih pemula
c) Basis pemilih muda
d) Basis pemilih perempuan
e) Basis pemilih penyandang disabilitas
f) Basis pemilih berkebutuhan khusus
g) Basis pemilih marginal
h) Basis komunitas
i) Basis keagamaan, dan
j) Basis warga internet
Menurut  Hamdan,  dalam  sepuluh segment di  atas  pemilih  penyandang  tuna aksara dapat dikategorikan sebagai pemilih marginal yaitu masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, akses informasi dan kepercayaan diri yang cukup.
3) Calon Legislatif
Hamdan  menjelaskan  jika  kejelian  dan  kreatifitas  calon  legislatif  dalam melakukan  sosialisasi  juga  berperan  besar  dalam  menanggulangi  kebingungan
31 Ibid. hlm. 180.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
yang  dihadapi  oleh  masyarakat. 32 Caleg  diharapkan  dapat  sekreatif  mungkin dalam  melakukan  pendekatan  dan  sosialisasi  terhadap  masyarakat.  Disamping itu,  caleg    juga  diharapkan  dapat  melakukan  sosialisasi  dengan  menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena disamping akan mendulang suara bagi calon, sosialisasi  tersebut  juga  akan  membantu  KPU  dalam  melakukan  sosialisasi  ke masyarakat yang pada akhirnya akan meminimalisir tingkat kebingungan dalam penggunaan hak pilih.
Menurut  Hamdan,  terkait  dengan  pemilih  penyandang  tuna  aksara,  salah  satu bentuk  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  calon  ialah  dengan  memberikan secarik  kertas  yang  bertuliskan  angka/nomor  urut  calon  yang  dapat  dibawa  ke dalam  bilik  suara  sebagai  pengingat,  sehingga  dengan  secarik  kertas  tersebut dapat  memudahkan  pemilih  tuna  aksara  dan  lansia  untuk  mengingat  calon pilihannya. Dengan catatan kertas yang dibawa tersebut hanya bertuliskan angka saja  dan  tidak  boleh  mencamtumkan  atribut  kampanye  seperti  logo  partai,  foto calon dan lain sebagainya.
3. Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Penyandang  Tuna  Aksara  dalam

## Pemilihan Umum DPR/DPRD 2019.
Meskipun  berbagai  macam  upaya  telah  dilakukan,  akan  tetapi  KPU  menyadari bahwa  upaya  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  mengakomodir  hak-hak kostitusional  penyandang  tuna  aksara.  Kesadaran  tersebut  berbanding  lurus dengan  realita  di  lapangan  dengan  masih  dijumpainya  beberapa  pemilih  yang merasa  kebingungan  atas  proses  penyelenggaraan  pemilu.    Kebingungan kebanyakan dialami  oleh  pemilih  penyandang  tuna  aksara  dan  lansia . Dimana dari  16  sampling  penyandang  tuna  aksara  yang  berhasil  diwawancarai  masih terdapat  10  penyandang  tuna  aksara  yang  kebingungan.  Dengan  data  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  masih  terdapat  62.5%  (enam  puluh  dua  koma  lima persen) pemilih tuna aksara yang kebingungan terhadap desain surat suara yang ada.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Adapun faktor penyebab kebingunganpun beragam mulai dari desain surat suara, banyaknya jenis surat suara serta minimnya sosialisasi baik yang dilakukan oleh PPS, KPPS selaku penyelenggara pemilu ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh relawan  demokrasi.  Hal  tersebut  seperti  yang  dialami  Tukinem  dan  Cilik Ngatinem  yang  kebingungan  ketika  menggunakan  hak  pilihnya  di  dalam  bilik suara.    Menurut  keterangan, meskipun  bisa  melihat  angka,  tetapi  mereka  masih kebingungan dengan proses penyelenggaraan pemilu yang ada, terutama dengan desain  surat  suara  DPR  dan  DPRD  yang  tidak  mencantumkan  foto  calon sehingga dirinya tidak dapat menggunakan hak suaranya degan baik. 33
Hal  serupa  diungkapkan  oleh  Marto  Dinomo  dan  istrinya  yang  menjelaskan bahwa  dirinya  merasa  kebingungan  ketika  akan  menentukan  pilihannya  di bilik suara. 34 Kebingungan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya surat suara dan tidak disertakannya  foto  calon  di  dalam  surat  suara  DPR/DPRD.  Kebingungan  juga dihadapi  oleh  Sarjiyo  pemilih  penyadang  tuna  aksara  di  Desa  Hargomulyo Kecamatan  Kokap  Kulonprogo. 35 Sarjiyo  menjelaskan  bahwa  dirinya  merasa kebingungan  ketika  berada  di  dalam  tempat  pemungutan  suara.  Kebingungan yang Sarjiyo alami disebabkan oleh besarnya surat suara serta tidak adanya foto
33 Wawancara  dengan  Tukinem  dan  Cilik  Ngatinem  (pemilih  penyandang  tuna  aksara  di  Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo) pada tanggal 25 Oktober 2019.
34 Wawancara  dengan  Marto  Dinomo  (pemilih  penyandang  tuna  aksara  di  Desa  Sidoharjo, Samigaluh, Kulonprogo) pada tanggal 28 Oktober 2019.
35 Wawancara  dengan  Sarjiyo  (pemilih  penyandang  tuna  aksara  di  Desa  Hargomulyo,  Kokap, Kulonprogo) pada tanggal 24 Oktober 2019.
37,5% 62,5%

## TINGKAT PEMAHAMAN TUNA AKSARA TERHADAP DESAIN SURAT SUARA DPR/DPRD
TIDAK KEBINGUNGAN KEBINGUNGAN
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
calon,  sehingga  dirinya  tidak  mengetaui  siapa  saja  calon-calon  yang  ada  di dalamnya. Disamping itu Sarjiyo mengaku jika penglihatannya juga sudah mulai kabur  sehingga  dirinya  tidak  bisa  melihat  secara  jelas  logo  partai  yang  ada, namun  dirinya  tetap  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  prinsip  yang  penting datang dan ikut mencoblos.
Janem (80) juga merasa kebingungan ketika menggunakan hak pilihnya di bilik suara. 36 Kebingungan dialami Janem ketika membuka surat suara, mencari calon, melipat  kembali  surat  suara  dan  saat  memasukkannya  ke  dalam  kotak  suara. Dengan  kebingungan  yang  dihadapi  tersebut,  Janem  meminta  untuk  dilakukan pendampingan oleh anaknya.
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  Jumingan  (70)  pemilih  penyandang  tuna aksara  di  Desa  Pacarejo,  Semanu  Gunungkidul.  Jumingan  mengaku  bahwa banyak  masyarakat  yang  sudah  lansia  dan  tuna  aksara  seperti  dirinya  merasa kebingungan  dalam  menggunakan  hak  suaranya. 37 Kebingungan  tersebut diakibatkan  oleh  minimnya  sosialisasi  bagi  pemilih  tuna  akasara  dan  lansia  di daerahnya,  sehingga  banyak  yang  tidak  mengetahui  sebelumnya  kalau  ternyata surat suara sebesar itu. Jumingan juga menyayangkan tidak adanya foto calon di dalam  surat  suara,  yang  makin  membuatnya  kesulitan  dalam  mencari  calon pilihannya.  Dia  mengaku  sebenarnya  sudah  ada  calon  yang  datang  kepadanya dan  mengarahkan  dirinya  untuk  mengingat-ingat  logo  partai  dan  nomor  calon, namun  kenyataannya  setelah  sampai  di  bilik  suara  dia  kesulitan  mencari  logo partai  pilihannya  karena  cenderung  identik  dengan  logo  partai  yang  lain.  Dia menyarankan  akan  lebih  bagus  lagi  jika  disamping  ada  logo  partai,  juga dicantumkan  foto  calon,  karena  orang  tuna  aksara  seperti  dirinya  akan  lebih mudah mengenali wajah/foto seseorang.
36 Wawancara  dengan  Janem  (pemilih  penyandang  tuna  aksara  di  Desa  Hargorejo,  Kokap, Kulonprogo) pada tanggal 28 oktober 2019.
37 Wawancara  dengan  Jumingan  (pemilih  penyandang  tuna  aksara  di  Desa  Pacarejo,  Semanu, Gunungkidul) pada tanggal 29 Oktober 2019.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Sasmorejo  (70)  pemilih penyandang  tuna  aksara  Dusun  Bendorejo,  Semanu  Gunungkidul. 38 Sasmorejo menjelaskan  jika  dirinya  merasa  kesulitan  ketika  berada  di  dalam  bilik  suara. Kesulitan  yang  dihadapi  oleh  Sasmorejo  berkaitan  dengan  tidak  disertakannya foto calon di dalam surat suara. Hal tersebut membuat pihaknya kesulitan untuk mengidentifikasi calon-calon yang ada.
Kesulitan  juga  dialami  Semi  (78)  pemilih  tuna  aksara  di  Dusun  Gubuk  Rubuh Getas. 39 Semi  menjelaskan  jika  dirinya  tidak  mendapatkan  sosialisasi  yang berkaitan  dengan  pemilu  sebelumnya  sehingga  mengalami  beberapa  kesulitan ketika  berada  di  tempat  pemungutan  suara.  Kesulitan  yang  dialami  Semi  yang pertama  ialah  berkaitan  dengan  banyaknya  surat  suara.  Dimana  terdapat 5  jenis surat  suara,  sehingga  dirinya  kesulitan  untuk  membedakan  yang  satu  dengan yang  lainnya.  Kesulitan  yang  kedua  berkaitan  dengan  tidak  adanya  foto  calon, sehingga  membuat  pihaknya  kesulitan  untuk  mengenali  calon-calon  yang  ada. Kesulitan  yang  ketiga  berkaitan  dengan  desain  surat  suara  yang  terlalu  lebar sehingga  dirinya  juga  mengalami  kesulitan  dalam  membuka  dan  melipatnya kembali.
Kesulitan juga dialami oleh Wagiman selaku pemilih penyandang tuna aksara. 40
Wagiman menjelaskan jika dirinya merasa kesulitan ketika berada di bilik suara, mengingat  besarnya  surat  suara  dan  tidak  adanya  foto  calon  sehingga  dirinya hanya  mengira-ngira  calon  pilihannya.  Hal  serupa  juga  dialami  oleh  Simi  (78) pemilih  tuna  aksara  Dusun  Gubuk  Rubuh  Getas. 41 Simi  menjelaskan  bahwa dirinya  juga  mengalami  kesulitan  ketika  berada  di  dalam  tempat  pemungutan suara. Kesulitan yang dialami Simi berkaitan dengan penglihatannya yang sudah berkurang.  Adanya udzur yang  berkaitan  dengan  faktor  usia  tersebut  membuat dirinya meminta dilakukan pendampingan.
38 Wawancara  dengan  Sasmorejo  (pemilih  penyandang  tuna  aksara  di  Desa  Semanu,  Semanu, Gunungkidul) pada tanggal 30 Oktober 2019.
39 Wawancara dengan  Semi  (pemilih  penyandang  tuna  aksara di  Desa  Getas,  Playen,  Gunungkidul) pada tanggal 4 November 2019.
40 Wawancara  dengan  Wagiman  (pemilih  penyandang  tuna  aksara  di  Desa  Gading,  Playen,
Gunungkidul) pada tanggal 5 November 2019.
41 Wawancara  dengan  Simi  (pemilih  penyandang  tuna  aksara  di  Desa  Getas,  Playen,  Gunungkidul) pada tanggal 4 November 2019.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## 4. Proyeksi Pemilu di Masa Mendatang
Dari  pemaparan  responden  di  atas,  mengisyaratkan bahwa  meskipun  sudah dilakukan  berbagai  macam  upaya  yang  dilakukan  oleh  KPU  sebagai penyelenggara pemilu, akan tetapi kenyataan di lapangan masih banyak pemilih tuna  aksara  yang  belum  terpenuhi  hak  konstitusionalnya  dengan  baik.  Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya penyandang tuna aksara yang merasa kesulitan  dihadapkan  pada  desain  surat  suara  yang  ada.  Dimana  hal  tersebut bertentangan  dengan  semangat  hak  asasi  yang  diamanatkan  dalam  konstitusi yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang ada. 42
Pasal  tersebut  bila  ditarik  dalam  konteks  pemilu,  informasi  dapat  diartikan sebagai  surat  suara,  karena  dengan  surat  suara  pemilih  dapat  mengetahui  siapa saja yang akan menjadi calon wakilnya yang akan duduk di kursi parlemen (DPR dan  DPRD).  Disamping  sebagai  sarana  informasi,  surat  suara  juga  dijadikan sebagai  sarana  penyampaian  informasi.  Melalui  surat  suara,  pemilih  dapat menyampaikan  informasi  yang  ditujukan  kepada  KPU  mengenai  siapa  calon yang menjadi pilihannya.
Tidak mengakomodirnya surat suara dalam pemenuhan hak pemilih tuna aksara menimbulkan konsekuensi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara, karena berawal dari suara merekalah nasib bangsa ini akan ditentukan. Sehingga sudah seharusnya  surat  suara  yang  ada  dapat  memberikan  kemudahan  informasi  bagi pemilih  tuna  aksara  dalam  menggunakan  hak  suaranya  seperti  yang  telah diamanatkan dalam konstitusi.
Untuk  mengakomodir  hak  konstitusional  tuna  aksara  dalam  penyelenggaraan pemilu, seharusnya KPU dapat mendesain surat suara sebaik mungkin dan tidak hanya  terpaku  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  melainkan  juga  harus  mempertimbangkan  hak-hak  konstitusional
42 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
penyandang  tuna  aksara  yang  telah  dijamin  oleh  konstitusi.  Dimana  telah dijelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  serta  perlakuan khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan. 43 Dengan dasar tersebut seharusnya KPU juga memberi kemudahan bagi penyandang tuna aksara dengan cara mendesain surat suara agar dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  pemilih  tuna  aksara.  Selain  itu  KPU seharusnya  juga  memberikan  perlakuan  khusus  bagi  penyandang  tuna  aksara, meskipun  tidak  termasuk  dalam  kategori  disabilitas  akan  tetapi  pemilih  tuna aksara juga berhak untuk mendapatkan pendampingan dan hak-hak yang lainnya agar suaranya dapat tersalurkan dengan baik.
Akan tetapi dengan masih digunakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  mengisyaratkan  bahwa  pemerintah  tidak  peka  dan bahkan  seolah menutup mata dengan permasalahan yang dialami oleh kalangan masyarakat  menengah  ke  bawah  dan  kaum  marginal.  Seharusnya  pemerintah (baik  eksekutif  maupun  legislatif)  selaku  pemangku  kebijakan  dapat  lebih  peka melihat  dan  merasakan  permasalahan  yang  terjadi  di  akar  rumput.  Sudah seharusnya perhelatan  pemilu  2019  dapat  digunakan  sebagai  bahan  instrospeksi dan  evaluasi  dalam  menyelenggarakan  pemilu  di  masa  mendatang  yang  lebih baik dan lebih aksesibel.
Memang  secara  perhitungan ekonomi  penyelenggaraan  pemilihan  umum  secara serentak dapat memangkas ratusan bahkan miliaran rupiah anggaran yang harus digelontorkan.  Akan  tetapi  apakah  para  pemangku  kebijakan  (eksekutif  dan legislatif) hanya menilainya dari segi ekonomi semata, dengan mengesampingkan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  khususnya  hak  kaum tuna aksara. Bukankah mereka sendiri (elit penguasa) yang juga akan dirugikan jika  suaranya  tidak  tepat  sasaran.  Jika  suara  yang  seharusnya  menjadi  haknya, akan  tetapi  karena  tidak  aksesibelnya  penyelenggaraan  pemilu  suaranya  dapat hangus  sia-sia  atau  bahkan  lari  ke  rival  politiknya.  Sudah  seharusnya  para  elit penguasa mulai membuka mata dan juga membuka data, jika tingkat buta aksara
43 Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
di  Indonesia  masih  ada.  Meskipun  grafiknya  setiap  tahun  menurun  akan  tetapi tidak boleh apriori karena seberapa kecilpun presentasenya, di situ ada hak warga negara yang harus dilindungi.

## IV. PENUTUP
Secara keseluruhan pemilihan umum 2024 mendatang tidak jauh berbeda dengan pemilu  serentak  2019.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  konstruksi  hukum  yang digunakan sebagai dasar legalitas penyelenggaraan pemilu 2024. Gagalnya revisi undang-undang  pemilu  yang  sempat  diwacanakan  akhir-akhir  ini  menjadi  salah satu  faktor  kembali  digunakannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 sebagai  dasar  regulasi  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  2024 mendatang. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang mengamanatkan pemilihan umum secara serentak untuk memilih presiden, DPR, DPD,  dan  DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota  sesuai  amanat  konstitusi.  Dimana mekanisme  tersebut  dinilai  sangat  melelahkan  dan  memberatkan stakeholder terkait.  Tidak  hanya  sampai  di  situ,  diberlakukannya  mekanisme  pemilihan umum serentak juga dinilai memberatkan para pemilih, terutamanya para pemilih marginal  dan  tuna  aksara.  Hal  tersebut  terlihat  dari  desain  surat  suara  yang dinilai  tidak  aksesibel bagi  pemilih  penyandang  tuna  aksara  karena  hanya menyantumkan logo dan nomor urut partai, nomor dan nama calon DPR/DPRD tanpa  disertai  dengan  foto  calon.  Tentu  hal  ini  akan  berimbas  pada rusak/hangusnya  suara,  atau  bahkan  tidak  tepatnya  suara  yang  diberikan.  Hal tersebut  tentu  tidak  boleh  dipandang  remeh,  mengingat  setiap  suara  dari  warga negara akan menentukan nasib bangsa dan negara ini minimal 5 (lima) tahun ke depan.
Melihat  fenomena  tersebut,  sejatinya  KPU  telah  memberikan  langkah-langkah mitigasi mulai dari penempelan foto calon DPR/DPRD pada papan pengumunan, sosialisasi  baik  langsung  ataupun  tidak  langsung  dengan  memanfaatkan  media elektronik  dan  komunikasi,  serta  membentuk  sebuah  gerakan  yang  dinamakan dengan  relawan  demokrasi.  Akan  tetapi,  faktanya  di  lapangan  masih  terdapat pemilih  penyandang  tuna  aksara  yang  merasa  kebingungan  dalam  menyalurkan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
hak  konstitusionalnya.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  langkah  mitigasi  yang disiapkan  oleh  KPU  belum  dapat  berjalan  secara  efektif,  sehingga  tim penyelenggara pemilihan umum 2024 mendatang harus bekerja lebih ekstra agar kejadian  yang  dialami  oleh  pemilih  penyandang  tuna  aksara  pada  pemilu  2019 tidak  terulang  kembali  (minimal  presentase  tingkat  kebingungannya  dapat menurun).  Terlebih  dalam  pemilu  2024  mendatang  akan  dilakukan  pemilihan umum  presiden,  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Kepala Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  sekaligus.  Tentu  hal  tersebut  akan  lebih memberatkan bagi kaum tuna aksara. Wallahu’alam bishawab.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  Ahmad,  “Problematika  Desain  Surat  Suara  Pemilihan  Umum DPR/DPRD  Tahun  2019  bagi  Penyandang  Tuna  Aksara  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta”. Skripsi Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. Anaessaburi,  Ahmad  Tosirin,  “Pelaksanaan  Pemberian  Kesempatan  Kerja  bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dalam  Angka  (Daerah  Istimewa  Yogyakarta  in Figures)  2019. Yogyakarta:  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019.
Basuki,  Udiyo,  “HAM,  Islam  dan  Konstitusi:  Mengkaji  Nilai-nilai  Hak  Asasi Manusia  Islam  dalam  UUD  1945”,  dalam Tanjungpura  Law  Journal Vol. 2, Issue 1, Januari 2018.
Basuki,  Udiyo,  “Konstitusionalisme  HAM  Indonesia:  Dinamika  Pengaturan HAM  Indonesia  Pasca-Amandemen  UUD  1945”,  dalam Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012. Basuki,  Udiyo,  “Parpol,  Pemilu  dan  Demokrasi:  Dinamika  Partai  Politik  dalam Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Perspektif  Demokrasi”,  dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol. 20, No. 2, Juni 2020. Basuki, Udiyo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa  Ketentuan  UUD  1945)”,  dalam Jurnal  Asy-Syir’ah No.  8
Tahun 2001.
Kansil, C.S.T., Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985.
Lubis,  Todung  Mulya, In  Search  of  Human  Rightlegal-Political  Dilemmas  of Indonesia’s New Order 1966-1990. Jakarta: Gramedia, 1993. Marzuki, Suparman , Politik Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Erlangga, 2014. Pamungkas, Sigit, Perihal Pemilu , Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  dan  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  UGM, 2009.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Reefani,  Nur  Kholis, Panduan  Anak  Berkebutuhan  Khusus .  Yogyakarta:
Imperium, 2013.
Wignjosoebroto,  Soetandyo, Hak  Asasi  Manusia  Konsep  Dasar  dan Perkembangan  Pengertiannya  dari  Masa  ke  Masa. Jakarta:  ELSAM, 2007.
Zain,  Faizi  dan  Udiyo  Basuki,  “Problematika  Pendaftaran Partai  Politik  Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, dalam Jurnal Wacana Hukum Vol. 25, No. 1, Desember 2019. Sumber-sumber Lain
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Edward  Febriyatri  Kusuma,  Kemdikbud:  Tuna  Aksara  di  Indonesia  sekitar  5,6
Juta  Orang https://news.detik.com/berita/d-3325897/kemdikbud-tuna- aksara-di-indonesia-sekitar-56-juta-orang diakses  pada    tanggal  30  Juli 2022.
Indonesia  Student,  Dua  Pengertian  Tuna  Aksara  menurut  Para  Ahli, https://www.Indonesiastudents.com/pengertian-tuna-aksara-dan- pemberantasan-tuna-aksara/ diakses pada tanggal 30 Juli 2022. Pengertian  Melek  Aksara  menurut  Organisasi  PBB  untuk  Pendidikan,  Ilmu
Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO)
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melek_aksara  diakses  pada  tanggal  30 Juli 2022.