Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 6, No.1 (2022) June 2022, pp. 48-58 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif
Adrianna Syariefur Rakhmat 1 dan Irfan Syauqi Beik 2
1 Universitas Pelita Bangsa, adriannasyariefur@pelitabangsa.ac.id
2 IPB University, irfan_beik@apps.ipb.ac.id ail

## ABSTRACT
This paper aims to analyze the management of zakat and waqf in Malaysia and Turkey. This study uses a descriptive-comparative analysis method to describe the similarities and differences in the management of zakat and waqf between Malaysia and Turkey. The results of this study include that zakat in Malaysia is mandatory, while zakat in Turkey is voluntary. Zakat in Malaysia and Turkey are both tax deductible. The Government of Malaysia is involved in the management of zakat, while the Government of Turkey does  not  participate  in  the  management  of  zakat.  The  Government  of  Malaysia  and  Turkey  both participate in the management of waqf. The ministry involved in waqf management in Malaysia is the ministry  of  religion,  while  the  ministry  involved  in  waqf  management  in  Turkey  is  the  Ministry  of Culture and Tourism. Secularism has a negative influence on the practice of waqf in Malaysia and Turkey. The issue of waqf that should have been handled in a sharia court, however, turned out to be handled by a civil court. Meanwhile, the change in the term waqf to ta'sis in Turkey has resulted in a decrease in the number of waqf collections.
Keyword: Zakat, Waqf, Comparative, Management

## PENDAHULUAN
Zakat dan wakaf merupakan sumber keuangan publik Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam menyediakan layanan publik bagi  masyarakat.  Penyaluran  dana  zakat  sudah  tentu  ditujukan  kepada  8  golongan  yang disebutkan dalam Surat At Taubah ayat 60. Penyaluran zakat secara khusus diperuntukkan kepada golongan yang memang terkendala mengenai pemenuhan kebutuhan dasarnya selain amil zakat. Di sisi lain penyaluran zakat juga memiliki visi bagaimana mustahiq zakat agar naik peringkat menjadi muzakki  juga di  kemudian hari,  sehingga beberapa program penyaluran zakat  dikombinasikan  dengan  pemberdayaan  ekonomi  mustahiq.  Sementara  wakaf merupakan sedekah harta seperti zakat, namun harta wakaf tidak dapat dimiliki oleh individu, tidak berkurang nilainya, dan tidak boleh dijual. Masyarakat hanya menerima manfaat dari harta wakaf yang dikelola oleh pengelola harta wakaf tersebut. Pada masa keemasan Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian sebagai penyedia barang publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, masjid, universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya.
Kesuksesan zakat dan wakaf dapat dilihat bagaimana negara mengelola kedua sumber keuangan publik Islam tersebut. Bagaimana negara memberikan ruang gerak bagi zakat dan wakaf  adalah  salah  satu  kunci  kesuksesan  pengelolaan  zakat  dan  wakaf.  Beberapa  negara sudah melakukan terobosan terobosan seperti misalnya privatisasi lembaga zakat dan wakaf, melindungi praktik zakat dan wakaf melalui regulasi, dan keterlibatan langsung pemerintah pusat terhadap praktik zakat dan wakaf.
Makalah  ini  bertujuan  melakukan  analisis  pengelolaan  zakat  dan  wakaf  di  Negara Malaysia  dan  Turki.  Malaysia  merupakan  negara  yang  memiliki  riset  terbanyak  mengenai wakaf. Sementara untuk riset zakat, Malaysia menempati peringkat kedua setelah Indonesia. Sedangkan  Turki  merupakan negara  peringkat  ketiga  dengan  riset  wakaf  terbanyak  setelah Malaysia dan Indonesia (Atan & Johari, 2017) (Rusydiana & Al Farisi, 2016).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengelolaan Zakat di Malaysia
Zakat  dimalaysia  sudah  bersifat  mandatory  berdasarkan  undang  undang  yang dikeluarkan  oleh  negara  bagian.  Tidak  membayar  zakat  merupakan  kesalahan  yang  boleh didakwa (WIRA, 2019). Berdasarkan regulasi yang bersifat mandatory seperti ini menjadikan pengelolaan  zakat  di  Malaysia  lebih  efektif  dibanding  Indonesia  (Purwatiningsih  &  Yahya, 2020),  karena  semakin  tinggi  tingkat  regulasi  maka  dapat  berpengaruh  signifikan  terhadap pembayaran zakat (Munandar et al., 2019).
Pengelolaan  zakat  di  Malaysia  pada  awalnya  berada  di  bawah  Pusat  Pengumpulan Zakat  (PPZ)  wilayah  persekutuan  pada  tahun  1991.  Hal  ini  merupakan  bentuk  privatisasi lembaga  zakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  citra  institusi,  terutama  melalui pengenalan  dan  implementasi  nilai-nilai  perusahaan  (Ngayesah  et  al.,  2016).  Privatisasi lembaga  zakat  adalah  bertujuan  untuk  optimalisasi  dan  efektifitas  pengelolaan  dana  zakat (Mohd Shahril Ahmad Razimi et al., 2016). Selain itu, beberapa negara bagian di Malaysia pun sudah mulai membentuk lembaga zakat tersendiri seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang sebelumnya  Pusat  Zakat  Selangor  (PZS),  Pusat  Kutipan  Zakat  Pahang  (PKZ),  Pusat  Zakat Negeri  Sembilan  (PZNS),  Pusat  Zakat  Melaka  (PZM),  Lembaga  Zakat  Negeri  Kedah  Darul Aman (LZNKDA), Pusat Zakat Sabah (PZS), Pusat Pungutan Labuan (PPL), Tabung Baitulmal Sarawak (TBS), dan sisanya pengelolaan zakat masih berada dibawah naungan Majlis Agama Islam.
Meskipun sudah terjadi privatisasi lembaga zakat di beberapa negara bagian, namun tetap  saja  lembaga  tersebut  masih  berada  dibawah  Majlis  Agama  Islam.  Lembaga  Zakat  di Malaysia dikendalikan di pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian terdapat sultan dan Majlis  Agama  Islam  yang  bertanggung  jawab  terhadap  zakat.  Sehingga  otoritas  tertinggi perihal  pengelolaan  zakat  adalah  sultan  dan  MAI  di  setiap  negara  bagian.  Sementara  itu Pemerintah  Pusat  melalui  lembaga  pengawasan  korupsi  mengawal  laporan  keuangan. (MIGDAD, 2019). Pengelolaan zakat di Malaysia sangat tergantung kepada undang-undang masingmasing  negeri.  Di  Malaysia  belum  ada  undang  undang  zakat  pada  peringkat kabangsaan yang boleh menyatukan sistem pengelolaan zakat. Di samping itu, pengelolaan zakat  juga  masih  berdasarkan  kepada  kebijakan  wilayah  persekutuan  dan  negeri-negeri masing-masing (WIRA, 2019).
Saat ini Malaysia juga tengah memanfaatkan teknologi dalam hal pengumpulan zakat secara digital. Pengumpulan zakat secara digital menunjukkan perkembangan yang signifikan
baik itu dari total pengumpulan dana dan jumlah pembayar zakat. Total pengumpulan dana secara digital pada tahun 2018 adalah 26 juta RM dengan pertumbuhan sebesar 25,7 persen dibanding  tahun  sebelumnya.  Jumlah  pembayar  zakat  secara  digital  sudah  mencapai  22160 orang dengan pertumbuhan sebesar 43,5 persen dibanding tahun sebelumnya (MAIWP, 2018). Sama  seperti  halnya  di  Indonesia  pembayaran  zakat  melalui  lembaga  resmi  zakat  akan mengurangi pajak. Begitu juga zakat yang dibayarkan oleh korporasi, dimana dikemudian hari dapat  juga  diklaim  sebagai  pengurang  pajak  (Undang  Undang  Pajak  Penghasilan  Malaysia Pasal 44 – 11A).

## Gambar 1. Pengelolaan Zakat di Malaysia (Sumber : (Migdad, 2019)

## Pengelolaan Zakat di Turki
Sejak menjadi negara sekuler, pembayaran zakat bersifat voluntary. Opsi pembayaran zakat bagi masyarakat turki juga beragam, bisa melalui komunitas, dan Yayasan amal seperti Red Crescent Turkish Kizilay , Turkiye Diyanet Foundation, dan IHH Insani  Yardim Vakfi. Akan  tetapi  mereka  berjalan  sendiri  sendiri  tidak  bekerja  satus  sama  lain,  sehingga  sulit menghitung basis zakatnya (Zagrali, 2017).
Sama seperti di Malaysia dan Indonesia, Zakat di Turki dapat menjadi pengurang pajak. Selain zakat juga, bahwa sumbangan perusahaan yang diberikan kepada Red Crescent Turkish Kizilay  atau  lembaga  amal  yang  bekerja  untuk  kepentingan  umum  juga  dapat  menjadi pengurang pajak dengan syarat jumlah sumbangannya tidak melebihi  5 % dari pendapatan (https://www.kizilay.org.tr  dan  https://www.ihh.org.tr/en/tax-allowance).  Dalam  undang undang  sangat  sulit  menemukan  secara  eksplisit  mengenai  istilah  zakat.  Seperti  undang undang mengenai tax exceptions atau tax deduction, istilah yang disebut adalah bukan zakat namun adalah donasi dan dalam kaitannya dengan ini zakat merupakan dikategorikan donasi.
Sampai saat ini belum ada privatisasi lembaga zakat di Turki. Bahkan pengelolaan zakat di tingkat pemerintah pusat juga belum ada. Sampai saat ini unit unit di kementerian agama Turki  (Presidency  Religious  Affair)  belum  ditemukan  unit  khusus  yang  bertugas  langsung mengelola  zakat.  Oleh  karena  itu  (Zagrali,  2017)  mengusulkan  bahwa  Presidency  Religious Affair  bertindak  sebagai  koordinator  atas  lembaga  amal  yang  mengumpulkan  dana  zakat. Presidency Religious Affair nantinya menawarkan transparansi dan akuntabilitas system zakat ini. Karena tidak adanya privatisasi lembaga zakat oleh pemerintah pusat Turki, maka akan sangat sulit menemukan data zakat Turki secara nasional. Sehingga perhitungan estimasi zakat akan  sulit  dilakukan  dengan berdasarkan  data histori  pengumpulan zakat.  Sehingga  dalam menghitung  potensi  zakat  di  Turki  menggunakan  3  metode.  Pertama  adalah  berdasarkan Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB)  sektor  pertanian  dan  industri  sebesar  5  atau  10  persen. Kemudian  dari  PDB  sektor  jasa  sebesar  2,5  persen.  Metode  kedua  adalah  berdasarkan  data Global  Weath  Report  mengenai  10  persen  masyarakat  terkaya  Turki  yang  didapat  dari  aset dikurangi utang. Metode ketiga adalah berdasarkan data FORBES mengenai pendapatan 100 orang masyarakat terkaya Turki (ALTINTAŞ, 2019)

## Pengelolaan Wakaf di Malaysia
Wakaf di Malaysia tidak lepas dari peran Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang tunggal amanah harta wakaf. Wakaf yang ada pada waktu itu adalah wakaf yang bersifat  sosial  dan  spiritual  seperti  masjid,  sekolah  agama  dan  rumah  anak  yatim.  Dalam perjalanannya,  pemerintah  Malaysia  melalui  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM) menunjuk  Property  Development  Coordinating  Waqf  (Jawatan  Penyelaras  Pembangunan Harta  Wakaf) untuk  membantu  MAIN  dengan melibatkan  pejabat  dari  instansi  swasta  dan pemerintah  yang  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  di  bidangnya  masing  masing  untuk mengembangkan wakaf lahan pada level nasional (Afendi et al., 2010)
Untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  pengelolaan  wakaf,  pemerintah membentuk JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan Haji) pada tahun 2004. JAWHAR bertugas dalam membantu MAIN dalam administrasi wakaf. Pada tahun 2008 dibentuk kembali sebuah lembaga  pengelola  wakaf  dibawah  JAWHAR  yaitu  Yayasan  Wakaf  Malaysia  (YWM)  yang bertugas membantu MAIN dalam mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf pada sektor sektor yang komersil sebagai bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan
Sumber : (Norzilan, 2018)
Secara  kelembagaan  pengelolaan  wakaf  di  Malaysia  diamanahkan  kepada  MAIN  di setiap negara negara bagian dan bertanggungjawab kepada sultan. Untuk pengelolaan wakaf pada level nasional, MAIN di setiap negara bagian berkoordinasi dengan JAWHAR. Dibawah kendali JAWHAR terdapat YWM yang diawasi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). Wakil Dewan Pengawas adalah Ketua Pengarah JAWHAR. Anggota lainnya adalah perwakilan dari Majlis Agama Islam Negeri masing masing negara bagian, perwakilan dari Kementerian Keuangan serta akademisi.
Pengelolaan  wakaf  di  negara  bagian  yang  ada  di  Malaysia  memiliki  corak  yang beragam.  Beberapa  negara  bagian  ada  yang  menjadikan  MAIN  sebagai  lembaga  yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah. Negara bagian yang pertama kali menjadikan MAIN sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  terhadap  wakaf  tanah  adalah  Selangor  yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya (Yaacob & Hisham Yaacob, 2013).
Pada  beberapa  negara  bagian,  ada  yang  sudah  membuat  lembaga  khusus  di  bawah MAIN  untuk  alokasi  wakaf.  Di  Selangor  ada  Perbadanan  Wakaf  Selangor  yang  dibentuk tahun  2009.  Tujuannya  adalah  agar  wakaf  juga  berkembang  seperti  halnya  zakat.  Selain daripada  itu  di  Negeri  Sembilan  ada Perbadangan  Wakaf  Negeri  Sembilan.  Di  Sabah  dan Kedah pengelolaan wakaf berada dibawah Baitulmal Negeri Sabah dan Tabung Baitul Mal
Kedah.  Selain  daripada itu,  pengelolaan  wakaf masih  berada  dibawah pengawasan  Majlis Agama Islam Negeri seperti di Johor dan Kelantan.
Peruntukan  dana  wakaf  di  Malaysia  disalurkan  kepada  sektor  pendidikan  melalui pembangunan  sekolah,  madrasah  dan  pesantren.  Ada  juga  yang  disalurkan  untuk  sektor sosial seperti untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan. Selain itu disalurkan pula kepada sektor ekonomi seperti pembangunan sarana aktifitas  ekonomi  semacam  toko  dan  ruko,  serta  pengembangan  sektor  pertanian  semisal lahan perkebunan, pertanian dan bendungan. Terakhir adalah untuk sektor keagamaan atau spiritual seperti pembangunan fasilitas ibadah semacam masjid serta pembelian lahan untuk kuburan (Rahman, 2009)
Tantangan pengembangan wakaf di Malaysia terdiri dari 4 hal yaitu regulasi, kesadaran sosial, perbedaan administrasi antar negara bagian, dan komersialisasi lahan wakaf (Harun et al.,  2016).  Pertama,  regulasi  mengenai  wakaf  belum  bisa  mengakomodasi  semua permasalahan  wakaf,  misalnya  jika  terdapat  permasalahan  mengenai  agama  atau  syariah, justru Pengadilan Sipil memiliki otoritas lebih tinggi daripada pengadilan syariah, sehingga banyak permasalahan syariah seperti wakaf dibawa ke pengadilan sipil (Yaacob & Hisham Yaacob, 2013). Kedua, kesadaran sosial yang dimaksud adalah pemahaman mengenai wakaf. Karena masih terdapat kasus kasus yang berkaitan dengan wakaf, seperti penjualan lahan wakaf  oleh  anak  anak  dari  wakif  setelah  orang  tua  mereka  meninggal  (orang  yang mewakafkan hartanya). Ketiga  adalah perbedaan administrasi,  yaitu bahwa MAIN adalah pemegang amanah tunggal lahan wakaf. Kemudian pengembangan lahan wakaf dibantu oleh JAWHAR.  Proyek  pengembangan  lahan  wakaf  harus  mendapatkan  izin  dari  MAIN  dan JAWHAR.  Selain  JAWHAR  bertindak  sebagai  coordinator,  ia  juga  bertindak  seperti mediator  antara  MAIN  dengan  pihak  yang  ingin  mengembangkan  lahan  wakaf.  Terakhir adalah komersialiasi lahan wakaf yang perlu ditingkatkan dimana sejarah wakaf pada masa lalu mempu menyediakan layanan gratis seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.

## Pengelolaan Wakaf di Turki
Pada  sejarah  turki  utsmani,  wakaf  merupakan  kategori  fiskal  ketiga  dalam perekonomian  setelah  system  pembendaharaan  negara  dan  system  timar  yaitu  pajak pendapatan dari lahan yang kebanyakan dari lahan pertanian (Babacan, 2014). Turki Usmani telah sukses membangun negaranya dengan berlandaskan wakaf. Lembaga wakaf berhasil menunjukkan  signifikansinya  dalam  membangun  perekonomian  dengan  menyediakan barang  publik  untuk  memberikan  layanan  layanan  sosial.  Setidaknya  ada  5  sektor  yang dibangun melalui wakaf, yaitu pertama adalah sektor infrastrukur seperti jembatan, trotoar, saluran  air,  dan  jalan.  Kedua  adalah  sektor  pendidikan  diantaranya  adalah  universitas, perpustakaan,  dan  kompleks  bangunan  yang  terdiri  dari  masjid  sebagai  pusatnya  serta dikelilingi  oleh lembaga pendidikan, rumah sakit,  dapur umum, pemandian, dan layanan sosial  lainnya.  Ketiga  adalah  sektor  kesehatan.  Keempat  adalah  sektor  keagamaan  seperti masjid, mushalla, dan pondok. Kelima adalah sektor ekonomi seperti penginapan dan bazar (https://www.republika.co.id).
Setelah kejayaan Turki Usmani runtuh, yaitu pada tahun 1926 rezim republik sekular Turki  pernah  mengganti  nama wakaf  dengan  nama  “ Ta’sis ”.  Pengubahan  nama  “wakaf”
selama  41  tahun  (1926-1967)  berdampak  pada  merosotnya  minat  masyarakat  beramal. Tercatat  hanya  73  wakaf  baru  didirikan  antara  1923-1967  (Babacan,  2014).  Nama  wakaf dikembalikan  dalam  UU  sipil  pada  13  Juli  1967.  Pengembalian  nama  wakaf  ini  langsung menarik  masyarakat  kembali  berwakaf.  Setidaknya  dalam  rentang  waktu  10  tahun  sejak dikembalikannya nama “Wakaf”(1967 -1977) jumlah pewakaf jauh melampaui periode nama “ Ta’sis ”selama 41 tahun (https://www.republika.co.id).
Wakaf di Turki pada masa sekarang adalah dikelola oleh Direktorat Jendral Wakaf serta dikelola oleh lembaga wakaf serta mutawalli yang bisa berbentuk lembaga pendidikan, NGO, dan  lembaga  sosial  lainnya.  Direktorat  Jendral  Wakaf  bekerja  sama  dengan  Kementerian Kebudayaan  dan  Pariwisata  dalam  mengelola  wakaf  untuk  museum,  serta  bangunan  dan benda kebudayaan.
Direktorat Jendral Wakaf bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 3 fungsi,  yaitu  pelayanan  sosial,  investasi  dan  perawatan  kekayaan  budaya. Pertama ,  fungsi pelayanan sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tunjangan untuk masyarakat  miskin,  dan  beasiswa  pendidikan. Kedua ,  fungsi  investasi  ditujukan  untuk pembangunan rumah susun berbasis lahan ( flat for land  based construction ). Sejak tahun 2003, metode  ini  telah  mengevaluasi  519  lahan  sebagai  rumah,  toko,  kantor,  vila, apartemen  dan sekolah  swasta.  Selain  itu  juga  memiliki  fungsi  restorasi  atau  pemulihan  melalui  model conditional  leasing  on  restoration .  Sejak  tahun  2003,  melalui  model  ini  beberapa  lahan  telah dievaluasi  menjadi  pusat  perdagangan,  perkantoran,  hotal,  stasiun  pengisian  bahan  bakar, apartemen, rumah sakit, sekolah swasta, asrama mahasiswa, rumah, kawasan industry, serta beragam fasilitas seperti olah raga, pariwisata, komersial, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya  adalah  fungsi  rekonstruksi  melalui conditional  leasing  on  reconstruction ,  dimana sejak  tahun  2003  melalui  model  ini  beberapa lahan  dievaluasi  sebagai  hotel,  tempat  kerja, penginapan, perpustakan, pabrik, madrasah, serta berbagai fasilitas seperti kesehatan berbasis kebudayaan,  pariwisata  berbasis kebudayaan,  pendidikan  berbasis  pariwisata,  dan  fasilitas kebudayaan  berbasis  komersil.  Ketiga  adalah  fungsi  perawatan  kekayaan  budaya  seperti museum, bangunan budaya serta benda budaya ( www.vgm.gov.tr ).

## Penelitian Terdahulu
Hamzah (2018) melakaukan studi pengelolaan zakat di Bangladesh yang hasilnya masih belum maksimal dikarenakan mindset zakat hanya sebagai kegiatan sukarela bukan kewajiban agama, sehingga program zakat belum menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan yang sela mini justru program tersebut banyak tergantung dengan bantuan asing. Selain itu asepk pengetahuan dan teknologi juga menghambat pengumpulan dana zakat dan distribusi zakat juga cenderung lebih banyak ke hal yang bersifat konsumtif.
Sedangkan hasil penelitian Rabitah Harun et al., (2012) menemukan praktik wakaf di Brunei  sudah cukup maju dan berbasis  teknologi. Prakteknya dibawah Majlis Ugama Islam Brunei  (MUIB)  yang  telah  berhasil  menghasilkan  pendapatan  yang  tinggi  dan  memberikan manfaat  penuh  bagi  semua  Muslim  dari  pendapatan  properti  wakaf  di  Brunei.  MUIB mengelola  dan  mengelola  harta  wakaf  dengan  menggunakan  teknologi  e-government  dan menjadi wali satu-satunya bagi seluruh wakaf di tanah air. Dalam pengelolaan wakaf, harta milik  MUIB  menggunakan  teknologi  e-government.  MUIB  juga  memberikan  informasi  dan
pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara wakaf. Dewan akan menjadi satu-satunya wali dari semua wakaf, baik wakaf umum maupun khusus (Rabitah Harun et al., 2012)
Penelitian  Stibbard,  QC,  &  Bromley,  (2012)  menunjukkan  di  Iran  pengelolaan wakaf sarat  dengan  kepentingan  politik  dikarenakan  politik  syiah  yang  berbeda  dengan  sunni. Kekeuasaan politik ini juga yang rentan memebuatnya terkena imbas korupsi.  Mereka juga merupakan sumber dari banyak korupsi. KUHPerdata tahun 1928 mengatur kerangka hukum untuk wakaf yang memungkinkan baik wakaf keluarga dan amal. Yang dapat menghasilkan manfaat  ekonomi  tanpa menghabiskan  modal.  Khusus  Wakaf  pendidikan  di  Iran  berada  di bawah kendali Kementerian Pendidikan. Departemen Wakaf diciptakan di bawah Departemen Pendidikan dan 1934 kekuasaan diberikan kepada DOE untuk mengawasi wakaf. Pada tahun 1951  pemerintah  syiah  Iran  juga  memerintahkan  agar  semua  tanah  mahkota  yang  diwarisi dibagikan kepada para petani. Hingga kini berdasarkan undang-undang 1984 Iran disahkan membuat semua wakaf Iran harus dikelola oleh Organisasi Urusan Ziarah, Wakaf dan Amal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal, laporan tahunan, data statistik dan sumber lain yang membahas tentang pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki. Pengumpulan data dilakukan melalui studi  literatur dengan mempelajari buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh perbandingan pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan  Turki.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif-komparatif.  Analisis  ini diawali  dengan  memaparkan  pengelolaan  zakat  dan  wakaf  di  Malaysia,  kemudian menjelaskan  pengelolaan  zakat  dan  wakaf  di  Turki.  Selanjutnya  adalah  menganalisis persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat dan wakaf antara Malaysia dan Turki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Zakat di Malaysia dan Turki
Pengelolaan  zakat  di  Malaysia  dan  Turki  keduanya  memiliki  persamaan  dan perbedaan.  Adapun  perbandingan  pengelolaan  zakat  Malaysia  dan  Turki  adalah  sebagai berikut :
1. Zakat  di  Malaysia  sudah  bersifat mandatory .  Bahkan  bagi  masyarakat  yang  tidak membayar zakat merupakan kesalahan yang dapat didakwa secara hukum. Sementara zakat di Turki masih bersifat voluntary .
2. Baik zakat di Turki dan Malaysia keduanya sama sama menjadi pengurang pajak.  Akan tetapi  karena  di  Turki  pernah  dikendalikan  oleh  paham  sekularisme,  istilah                   zakat sebagai pengurang pajak tidak ditemukan secara eksplisit. Dalam regulasinya bahwa undang  undang  mengenai tax  exceptions atau tax  deduction hanya  ditemukan  istilah donasi atau sumbangan sebagai pengurang pajak. Dan dalam kaitannya dengan hal ini zakat merupakan masuk kedalam kategori donasi atau sumbangan.
3. Pemerintah ikut serta dalam pengelolaan zakat di Malaysia melalui Pusat Pengumpul Zakat, Baitulmal dan Majlis Agama Islam. Sementara di Turki  pemerintah pusat belum turut serta dalam pengelolaan zakat, bahkan di Presidency Religious Affair atau setingkat
kementerian agama tidak ditemukan unit khusus untuk pengelolaan zakat. Dari pengelolaan zakat di Malaysia dan Turki, Indonesia dapat mengambil meniru pola pendekatan mandatory yang  dilakukan  oleh  Malaysia  dalam  pengumpulan  zakat.  Prinsip mandatory ini adalah mewajibkan kepada seluruh masyarakat muslim untuk membayar zakat dan memberikan sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Dengan pendekatan ini sudah tentu akan berdampak terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat di Indonesia, dan apabila dana zakat ini dikelola dengan sebaik baiknya, maka dampak yang diberikan akan signifikan.

## Pengelolaan Wakaf di Malaysia dan Turki
Pengelolaan  wakaf  di  Malaysia  dan  Turki  keduanya  memiliki  persamaan  dan perbedaan. Adapun perbandingan pengelolaan wakaf di Malaysia dan Turki adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah  berkoordinasi  bersama  lembaga  wakaf  dalam  pengelolaan  wakafnya  di negara masing masing. Pengelolaan wakaf di Malaysia dikelola oleh Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) yang Dewan Pembinanya adalah Menteri di jabatan perdana Menteri (hal  ehwal  agama),  sementara  Wakil  Dewan  Pembinanya  Ketua  Pengarah JAWHAR dan anggotanya adalah perwakilan akademisi, kementrian keuangan, serta perwakilan dari Majlis Agama Islam Negeri masing masing negara bagian. Sementara pengelolaan wakaf di Turki berada dibawah Direktorat Jendral Wakaf yang bekerja sama dengan Kementerian Budaya dan Pariwisata dalam mengelola asset asset budaya peninggalan Kesultanan Turki Usmani.
Persamaannya adalah bahwa pemerintah pusat ikut mengawal pengelolaan wakaf di negara  tersebut.  Sementara  perbedaannya  adalah  bahwa  di  Malaysia  melibatkan kementrian  agama  dalam  pengelolaanya,  yaitu  menjadi  Dewan  Pembina  YWM. Adapun  di  Turki  yaitu  melibatkan  Kementrian  Budaya  dan  Pariwisata  dalam mengelola asset wakafnya.
2. Perbedaan sejarah kebudayaan islam antara kedua negara menjadikan Turki telah lama mengalami  sekularisasi  termasuk  dalam  hal  wakaf.  Sebagai  dampak  sekularisme, wakaf di turki pernah berubah nama menjadi ta’sis dalam kurun waktu 41 tahun dari 1926 - 1967 dan bahkan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penghimpunan wakaf di Turki. Sementara itu Malaysia juga ditemukan beberapa paham sekularisme  sebagai dampak dari negara yang penduduknya memiliki keragaman etnis, budaya dan agama. Permasalahan  yang  terjadi  adalah  sering  ditemukannya  perselisihan   sistem  hukum, dimana terdapat sistem hukum sekuler dan system hukum syariah. Pengadilan hukum sipil  sebagai  representasi  sistem  hukum  sekuler  memiliki  otoritas    tertinggi daripada pengadilan syariah. Sehingga banyak permasalahan syariah seperti                                 wakaf  ditangani oleh pengadilan sipil.
Berdasarkan  pengelolaan  wakaf  di  Malaysia  dan  Turki,  Indonesia  dapat  meniru bagaimana  pengelolaan  wakaf  di  Turki  yang  merambah  sektor  pariwisata.  Indonesia merupakan  negara  yang  kaya  akan  aset  budaya  yang  dapat  menjadi  daya  tarik wisatawan, sehingga pengelolaan wakaf berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan. Pengelolaan wakaf yang  berkaitan  dengan  pariwisata  juga  dapat  berupa  membangun  beberapa  unit  bisnis  di sekitar lokasi wisata melalui aset wakaf (Dikuraisyin, 2020)

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Zakat di Malaysia bersifat mandatory, sedangkan zakat di Turki bersifat voluntary.
2. Zakat di Malaysia dan Turki sama sama menjadi pengurang pajak.
3. Pemerintah Pusat Malaysia ikut serta dalam pengelolaan zakat, sementara Pemerintah
Pusat Turki tidak ikut serta dalam pengelolaan zakat.
4. Pemerintah Pusat Malaysia dan Turki sama sama turut serta dalam pengelolaan wakaf.
Kementrian yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf di Malaysia adalah kementrian agama, sementara kementrian yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf di Turki adalah Kementrian Budaya dan Pariwisata.
Sekulerisme  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  praktek  wakaf  di  Malaysia  dan  Turki. Permasalahan wakaf yang seharusya ditangani di pengadilan syariah, namun ternyata malah ditangani oleh pengadilan sipil. Sementara itu perubahan istilah wakaf ke ta’sis di Turki telah berdampak terhadap penurunan jumlah penghimpunan wakaf

## DAFTAR PUSTAKA
Afendi,  M.,  Rani,  M.,  &  Aziz,  A.  A.  (2010).  Waqf  Management  and  Administration  in Malaysia : Its Implementation From the. Malaysian Accounting Review, Special Issue , 9 (2), 115 – 121.
Ahmad,  A.  (2008).  Pelaksanaan  Skim  Wakaf  Tunai  oleh  Yayasan  Wakaf  Malaysia. Jurnal Pengurusan Jawhar , 2(2), 27 – 61 ALTINTAŞ, N. (2019). the Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 90 – 110. https://doi.org/10.25272/ijisef.575488
Atan, N. A. B., & Johari, F. B. (2017). A review on literature of Waqf for poverty alleviation between 2006-2016. Library Philosophy and Practice , 2017 (1).
Babacan, M. (2014). Munich Personal RePEc Archive Economics of Philanthropic Institutions, Regulation  and  Governance  in  Turkey  Economics  of  Philanthropic  Institutions, Regulation  and  Governance  in  Turkey. UTC  Journal  of  Economic  and  Social  Research ,
57829 .
Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 7 (2), 100. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903
Hamzah MM, (2018). Manajemen Pengelolaan Zakat di Bangladesh. Indonesian Journal of Islamic Ecnonomics and Business. 3 (2) pp 46-57
Harun, F. M., Possumah, B. T., Mohd Shafiai, M. H. Bin, & Nor, A. H. M. (2016). Issues and Economic  Role  of  Waqf  in  Higher  Education  Institution:  Malaysian  Experience. Al- Iqtishad: Journal of Islamic Economics , 8 (1), 149 – 168.
Isahaque Ali and Zulkarnain A.Hatta, 2014. Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community : Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. Asian Social Work and Policy Review 59-70
MAIWP, P. P. Z. (2018). Laporan Zakat 2018 Annual Report. Pusat Pungutan Zakat MAIWP ,
78.
MIGDAD, A. (2019). Managing Zakat Through Institutions: Case of Malaysia. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 28 – 44.
Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle, & Muhammad Farid Muhammad Erdris.
(2016). Zakat Management in Malaysia: A Review. American-Eurasian Journal of Scientific Research , 11 (6), 453 – 457.
Munandar, A., Syakhroza, A., Martani, D., & Siswantoro, D. (2019). Does regulation increase zakat payment? Academy of Accounting and Financial Studies Journal , 23 (6), 1 – 7.
Ngayesah,  S.,  Hamid,  A.,  Jamaliah,  W.,  &  Jusoh,  W.  (2016).  Corporate  image  of  zakat institutions in Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space , 12 (2), 47 – 57. Norzilan, N. I. (2018). Waqf in Malaysia and Its New Waves in the Twenty-First Century. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies , 11 , 140 – 157.
Purwatiningsih,  A.  P.,  &  Yahya,  M.  (2020).  Why  Zakat  Collection  in  Indonesia  is  Not  As
Effective As it is in Malaysia. Jurnal Penelitian , 14 (1), 23. https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.6785
Rahman,  A.  A.  (2009).  Peranan  Wakaf  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Umat  Islam  Dan Aplikasinya Di Malaysia. Jurnal Syariah , 17 (1), 113 – 152.
Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). Studi Literatur tentang Riset Zakat. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah , 16 (2), 281 – 290. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4458 Rabitah Harun, Zuraidah Mohamed Isa, & Norhidayah Ali. (2012). Preliminary Findings on Waqf Management Practices among Selected Muslim Countries. International Conference on Economics Marketing and Management , 28, 117 – 120.
Stibbard, P., QC, D. R., & Bromley, B. (2012). Understanding the waqf in the world of the trust. Trusts & Trustees. http://doi.org/10.1093/tandt/tts087
Shalahuddin, H. 2021. Sakralitas Wakaf di Negara Turki. Internet diakses pada 1 februari 2022. tersedia  pada  https://www.republika.co.id/berita/qo1exd825000/sakralitas-wakaf- di-negara-turki
Turkish  Red  Crescent.  2022.  Laman  internet  diakses  2  februari  2022  tersedia  pada https://www.kizilay.org.tr/
WIRA, A. (2019). Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia. Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam ,
4 (1), 91. https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214
Yaacob,  H.,  &  Hisham  Yaacob.  (2013).  Waqf  History  and  Legislation  in  Malaysia :  a Contemporary Perspective. Journal of Islamic and Human Advanced Research , 3 (6), 387 – 402. Zagrali,  F.  N.  (2017).  an  Analysis  of  the  Institutional  Structure  of  Zakat  and  the  Case  for
Turkey. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 6 (1), 85 – 100. https://doi.org/10.22373/share.v6i1.1521