Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DI SEMPADAN SUNGAI SERINJING DESA JAMBU KABUPATEN KEDIRI
Oleh:

## Eva Farikhatus Sa’diyah
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## Evaardhillah16@gmail.com

## Abstrak
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  memiliki  arti  dan  peran  yang  sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk pembangunan nasional. Kebutuhan atas tanah tersebut  dapat  menimbulkan  beberapa  permasalahan  dalam  pertanahan.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut.  Pemerintah  mewajibkan  masayarakat  untuk  mendaftarkan  tanahnya yang dilaksanakan dengan PP No. 24 Tahun 1997. Dimana dibagi menjadi 2 sistem pendaftaran tanah. Di desa Jambu pada tahun 2008 dilaksanakan PRONA. Cukup banyak masyarakat yang mendaftarkan tanahnya, termasuk warga yang menempati tanah disekitar Sungai Serinjing. Dari luas tanah yang tertera dalam sertipikat di sekitaran sungai seriniing hanya menyisakan jarak 3 meter saja dari tepi sungai sebagai garis sempadan. Seharusnya sungai Serinjing memiliki garis sempadan  sungai  dengan  jarak  15  meter  dari  palung  sungai.  Selain  itu  semapadan  sungai merupakan  tanah  yang  hanya  dapat  dikuasai  oleh  Negara  dan  tidak  dapat  didaftarakan  hak apapun.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  apakah  penerbitan  sertipikat  hak  milik  atas tanah di sempadan sungai Serinjing telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulannya pendaftaran tanah di Desa Jambu  yang  bertepatan  di  sempadan  sungai  Serinjing  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Perundangan-undangan dimana sempadan sungai merupakan kawasan konservasi,
Kata Kunci: Pendafataran Tanah, Sempadan Sungai.

## ABSTRACT
Land is one of the natural resources which has a very important meaning and role for human life, especially for national development. The need for land can cause several problems in the land. To overcome this problem. The government requires the community to register their land which it carries out with PP No. 24 of 1997. Where is divided into 2 land registration system? In Jambu village in 2008, PRONA was held. Quite a lot of people registered their land, including residents  who  occupied  land  around  the  Serinjing  river.  From  the  area  of  land  listed  in  the certificate around the river Serinjing leaving only a distance of 3 meters from the river bank as a borderline. Serinjing river should have a river border with a distance of 15 meters from the river trough. Besides that, all the rivers are land which can only be controlled by the State and cannot be registered with any rights. The formulation of the problem of this research is whether the issuance of certificates of ownership of land in the border of the Serinjing river is following the Laws and Regulations. The purpose of this study was to analyze the issuance of certificates
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
of ownership of land on the border of the Serinjing river. The method used is normative legal research. The results showed that the issuance of certificates of ownership of land on the border of the river Serinjing was not following statutory regulations. In conclusion, land registration in Jambu  Village  is  not  following  the  Laws  and  Regulations  where  the  river  border  is  a conservation area.
Keyword: Land Registration, River Border.

## A. PENDAHULUAN
Tanah  yang  merupakan  faktor  terpenting  dalam  kehidupan  dan  jumlahnya  tidak bertambah  dalam  pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  laju,  seringkali  menimbulkan permasalahan. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, permerintah mewajibkan bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut  UUPA  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.”  Kemudian  dilaksanakan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, untuk menyediakan informasi kepada yang berkepentingan, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Obyek pendaftaran tanah dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu; bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah Negara.Selain terdapat obyek pendaftaran tanah,  juga    terdapat  obyek  yang  tidak  dapat  didaftarkan  hak  milik,  salah  satunya  adalah sempadan sungai.
Sempadan sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai memang merupakan tanah Negara, yang dimana dalam PP No. 24 Tahun 1997 tanah Negara termasuk obyek pendaftaran tanah.  Tetapi  lain  hal  dengan  sempadan  sungai.    Karena  ditetapkannya  sempadan  sungai dimaksudkan  kegiatan  perlindungan  dan  pengendalian  sumber  daya  alam  sesuai  Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Oleh sebab itu ditetapkan garis sempadan sungai yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum    No.  63/PRT/M/1993  tentang  Garis
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Dengan membedakan mendaji 4 kriteria, yaitu:
1. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan
2. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan
3. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
4. Sungai tidak bertanggul  di dalam kawasan perkotaan
Sempadan sungai ditetapkan sebagai kawasan lindung yang memberikan perlindungan setempat untuk menjaga kelestarian alam dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan menjadi lokasi sasaran penanganan konservasi  tanah untuk melindung  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Pekerjaan  Umum,  Menteri Ketuhutanan  dan  Menteri  dalam  Negeri  No.  19/1984,  KH.  059/KPTS-II/1984  dan  PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamana Daerah Aliran Sungai Prioritas.
Sempadan  sungai  merupakan  lahan  konservasi  yang  seharusnya  dikelola  oleh  Dinas Sumber Daya Air dan tidak dapat dikuasai oleh perorangan, Pasal 3 ayat (1) PP No. 35 tahun 1991  tentang  Sungai  “sungai  dikuasai  oleh  Negara,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh Pemerintah.”Namun  lajunya  pertumbuhan  penduduk  memicu  beberapa  penduduk  menguasai tempat-tempat yang tidak seharusnya dan tidak dapat dikuasai seperti sempadan sungai.
Fakta  yang  terjadi  di  sempadan  sungai  Serinjing  di  Desa  Jambu  Kabupaten  Kediri, sepanjang sempadan sungai telah dikuasai oleh masyarakat dan sebagian telah didaftarkan hak milik. Sungai Serinjing di desa Jambu melintasi dua dusun yaitu Dusun Kedungcangkring dan Dusun  Sumberjo.  Sungai  Serinjing  memiliki  panjang  34  Km  yang  membentang  mulai  dari Waduk  Siman  hingga  Sungai  Berantas  di  Desa  Minggiran.  Tepi  Sungai  Serinjing  tidak bertanggul dan sungai ini merupakan salah satu sungai yang menjadi jalur lahar gunung kelud. Sungai Serinjing tidak pernah kering, airnya selalu mengalir dan pada saat arus sungai sedang deras tanah disekitar sempadan sungai seringkali tergerus arus sungai.
Tabel 1  Data Sungai Serinjing Data Sungai Serinjing Daerah Aliran Sungai Serinjing
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Panjang Sungai 34 Km Luas DAS 314,1 Km 2 Kedalaman 3 m – 20 m Debit Air 12,24 m 2 /s Ketersediaan Air 386 juta m 3 /tahun Tepi sungai Tidak bertanggul Wilayah Sungai Kabupaten/Kota
Sumber: Dinas Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas Kabupaten Kediri Masyarakat Desa Jambu mendaftarkan  sertipikat hak milik perorangan pada program PRONA tahun 2008, terdapat 33 bidang tanah dari 76 bidang tanah di sekitaran sungai serinjing yang telah bersertipikat hak milik.

## Tabel 2.Daftar Pemohon Sertipikat Dusun Kedungcangkring
Pemohon Sertipikat Hak Milik Pada Prona
2008 Dusun Kedungcangkring yang Berdekatan dengan Sungai Serinjing 1 Titin Prihatin 13  Sumadi 2 Pirnadi 14  Partujiin 3 Suwito 15  Kundayati 4 Sukanti 16  Suharini 5 Pipit Purwaningtyas 17  Sunarni 6 Yatinah 18  Sariyon 7 Masiran 19  Sumarsono 8 Suwanti 20  Siti Julaikah 9 Rupiah 21  Sukarsih 10  Sakirningsih 22  Karnanik 11  Nurul Khomariyah 23  Karmiatun 12  Sutrismi
Sumber: Kepala Dusun Kedungcangkring
Tabel 3. Daftar Pemohon sertipikat Dusun Sumberjo
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Pemohon Sertipikat Hak Milik Pada Prona 2008 Sudun Sumberjo yang Berdekatan dengan Sungai Serinjing
1 Marsiyam 6 Tumar Hadi 2 Misiyam 7 Khusnul Khotimah 3 Sumini 8 Khusnul Khotimah 4 Martiah 9 Narjit 5 Muhammad Risky Nur Azim 10 Martiah
Sumber: Kepala Desa Jambu Periode 2008 - 2013
Dari  luas tanah yang tertera dalam sertipikat hanya menyisakan jarak 3 meter saja dari tepi sungai sebagai garis sempadan. Padahal seharusnya sempadan sungai Serinjing dilihat dari data sungai memiliki sempadan sungai yang berjarak 15 meter dari tepi sungai.
Gambar 1 . Sempadan Sungai Serinjing
Sumber: Data Pribadi
Pada saat pendaftaran tanah, yang melakukan prosedur seperti pengukuran dan pemetaan tanah adalah pihak BPN. Seharusnya pihak BPN telah mengerti dan  paham batas-batas tanah yang tidak dapat dimiliki hak perorangan. Seperti sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung dan menjadi lahan konservasi tidak dapat didaftarkan , karena fungsi sempadan sungai untuk  menjaga  kelestarian  dan  ekosistemnya  agar  tidak  rusak  dan  merugikan  masyarakat sekitar.
Kawasan  konservasi    mempunyai  peran  yang  sangat  penting  terhadap  perlindungan keanekaragaman  hayati.    Oleh  karena  itu  kawasan  konservasi  tidak  diperboleh  untuk dimohonkan hak atas tanah. Sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara  dan  Hak  Tanggungan  “Tanah-tanah  tertentu  yang  diperlukan  untuk  konservasi  yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohonkan dengan sesuatu hak atas tanah.”
Keabsahan  sertipikat  hak  milik  diatas  sempadan  sungai  yang  merupakan  kawasan konservasi sangat penting, karena sertipikat juga mengandung asas kepastian hukum. Dimana asas kepastian hukum sangat penting peranannya demi menjamin perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap sebuah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN(Kusuma n.d.)  mengenai  sempadan  sungai  yang  tidak  dapat  dimiliki  hak  perorangan,  masih  banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham perihal jarak sempadan sungai yang tidak dapat didaftarkan sertipikat hak milik. Ditambah terkadang terdapat kelalaian dari pihak BPN dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik di beberapa tanah yang tidak dapat didaftarkan hak milik perorangan seperti sempadan sungai.
Hal tersebut di atas memberi gambaran penulis  bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagian tidak sesuai dengan batas sempadan sungai yang ditetapkan dalam Permen PU No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat  Sungai,  Daerah  Penguasaan  Sungai  dan  Bekas  Sungai.Penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul:  “ Tinjauan  Yuridis  Penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas Tanah di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri ”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  membahas  mengenai rumusanmasalah  (1)  Apakah  penerbitan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  di  sempadan  sungai Serinjing  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis penerbitan sertipikat di sempadan sungai serinjing. Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat mengetahui dan memahami kesesuaian penerbitan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  di  sempadan  sungai  serinjing  dengan  peraturan perundang-undangan.  Manfaat  praktis  yaitu  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat mengenai  batas-batas  atau  tanah-tanah  yang  tidak  dapat  dimiliki  haknya,  dan  memberikan kontribusi sebagai tambahan materi dan sebagai masukan kapada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Sumber Daya Air untuk memperjelas dan mempertegas penerbitan sertipikat.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## B. METODE PENELITIAN
Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunkan, maka metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

## a. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif ( normative  law  research ).  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang menggunakan  sumber  data  sekunder  dan  data  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan kepustakaan.(Mukti  Fajar  ND  2007)  penelitian  hukum  normatif  mempelajari  produk perilaku  hukum,  tujuan  dari  penelitian  hukum  normatif  adalah  untuk  mendapatkan deskripsi mengenai apa yang seharusnya.
Isu  hukum  dalam  penelitian  uu  adalah  menegnai  konflik  antara  penerbitan sertipikat hak milik yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai yang merupakan kawasan konservasi berdasarkan SKB Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19/1984,  KH.  059/KPTS-II/1984  dan  PU. 124/KPTS/1984  Tahun  1984  tentang  Penanganan  Konservasi  Tanah  Dalam  rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas, dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Tanah-tanah tertentu yang diperlukan  untuk  konservasi  yang  ditetapkan  oleh  menetri  tidak  dapat  dimohonkan dengan sesuatu hak atas tanah.”
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  bahan  untuk  mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis(Mukti Fajar ND 2007). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach )  sebagai  dasar  awal  melakukan analisis,  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach )Pendekatan  dengan  menggunakan konsep dalam ilmu  hukum  yang dapat  dijadikan  titik tolak atau titik pendekatan bagi analisis penelitian hukum karena akan banyak muncul konsep dalam ilmu hokum(Mukti Fajar  2010).Serta  pendekatan  sejarah  ( historical  approach )  untuk  menelaah  latar belakang dan perkembangan materi yang diteliti.
c. Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini  menggunkan  dua  jenis  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dijelaskan  sebagai berikut:
1. Bahan Hukum  Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  terdiri  Peraturan Perundang-undangan,  yurisprudensi  atau  keputusan  pengadilan  dan  perjanjian
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
internasional(Mukti Fajar ND 2007).Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:
a. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
d. Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan Lindung;
e. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  63/PRT/M/1993  tentang  Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
f. Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  kantor  Pertanahan  Nomor  9  Tahun  1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
g. Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Pekerjaan  Umum,  Menetri  Kehutan  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19/1984,  KH.  059/KPTS-II/1984  dan  PU. 124/KPTS/1984  Tahun  1984  tentang  Penanganan  Konservasi  Tanah  Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas;
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil  penelitian,  buku-buku  teks,  jurnal  ilmiah,  surat  kabar  (Koran),  pamphlet, lefleat,  brosur,  dan berita internet(Mukti  Fajar ND 2007). Bahan  hukum  sekunder yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  buku-buku  teks,  jurnal  ilmiah,  terbitan berkala, dan berita internet.
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi  pustaka  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  bukum sekunder,  maupun  bahan  hukum  tersier  dan  atau  bahan  non  hukum(Mukti  Fajar  ND 2007).  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan pendekatan yang dipakai, antara lain sebagai berikut:
a. Teknik  pengumpulan  bahan  hukumprimer  yaitu  pengumpulan  berpatokan  pada hiearki  peraturan  perundang-undangan  dengan  dimulai  mencari  norma  pada tingkatan  konstitusi,  perjanjian  internasional  yang  sudah  diratifikasi,  undang- undang,  peraturan  pelaksana  undang-undang  seperti  peraturan  pemerintah  dan peraturan  pemerintah  daerah  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  isu  sentral  dan permasalahan penelitian(Diantha 2016).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
b. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  mengumpulkan  tulisan  ilmiah sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi, tesis, disertasi(Diantha 2016)dan buku- buku hukum yang didalamnya terkandung konsep-konsep hukum.
e. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik  analisis  bahan  hukum  meruapakn  legiatan  dalam  peneltian  yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis  menggunkan  metode  preskriptif.  Dengan  teknik  preskriptif  dimaksudkan peneliti  memaparkan  apa  adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau  kondisi hukum.(Diantha  2016)  Penggunaan  metode  ini  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan penerbitan sertipikat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Sempadan Sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Desa Jambu merupakan salah satu desa di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Dasa Jambu berada sekitar 20 Km dari Ibu Kota Kabuapaten/Kota. Luas wilayah Desa Jambu 377.874  Ha  dengan  luas  tanah  sawah  257.79  Ha  dan  luas  tanah  kering  111.31  Ha.  Jumlah penduduk  Dasa  jambu  sebanyak  5.855  Jiwa.  Secara  administrative  Desa  Jambu  memiliki  6 Dusun, antara lain:
Table 4. Daftar Dusun di Desa Jambu No Daftar Dusun di Desa Jambu 1 Jambu 4 Kedungcankring 2 Semut 5 Sumberjo 3 Suren 6 Semanding
Sumber: Bagian Administasi Desa Jambu
Kepala Desa Jambu dan pemuka agama Hindu Dusun Sumberjo menerangkan bahwa Desa Jambu  sudah ada sejak abad ke-10. Bermula pada abad ke-10, Kediri merupakan salah satu  ranah  inti  Kerajaan  Medang  atau  yang  disebut  Mataram  Kuno.  Kerajaan  Medang menempati  Jawa  Timur  mulai  akhir  abad  ke-9  sampai  dengan  abad  ke-11.  Karena  Kediri merupakan salah satu ranah inti dari Kerajaan Medang maka banyak orang-orang Mataram yang berdatangan  ke  Kediri  dan  membuka  lahan  untuk  tempat  tinggal.  Dikepalai  oleh  Ki  Juru Mertani, dengan perhitungan sedemikian rupa antara permukiman, lahan pertanian dan tempat untuk  pertapaan  akhirnya  diputuskan  Desa  Jambu  sebagai  tempat  tinggal  atau  permukiman. Nama Jambu sendiri diambil dari JambuDwipa istilah kepercayaan ajaran agama Hindu.
Pada abad ke-10 tepatnya pada tahun 927 Masehi, Bagawanta Bahari membuat sistem pengairan  berupa  sungai  buatan  yang  membujur  dari  timur  ke  barat.  Sungai  tersebut  disebut
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Sungai  Serinjing  karena  bukti  pembutan  sungai  Serinjing  tertulis  pada  Prasasti  Harinjing. Berdasarkan sejarah tersebut dapat dikatakan masyarakat telah lebih dahulu menempati Desa Jambu sebelum Sungai Serinjing dibuat.
Pada abad ke-10, masyarakat membuka lahan untuk permukiman belum ada hukum atau peraturan perundangan-undangan yang mengatur. Maka dapat dikatakan status tanah di  Desa Jambu merupakan tanah adat, dengan status hukum:
1. Tanah Yasan;
2. Tanah Gogolan;
3. Tanah Bengkok (tanah kas desa).
Gambar 2. Surat Keterangan Kepala Desa Jambu

## Sumber: Kepala Desa Jambu
Masyarakat menguasai bidang-bidang tanah tersebut dengan bukti kepemilikan berupa Letter C dan Petok D. Kemudian pada tahun 2008 di Desa Jambu diadakan Proyek Nasional Agraria yang disingkat menjadi PRONA.PRONA merupakan salah satu program pendaftaran tanah secara sistematik, Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  “Pendaftaran  tanah  secara  sistematis  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang  meliputi  semua  obyek  pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilyah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan”
Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA, sehingga saat  ini hanya ada satu  macam  hak milik atas tanah yang kemudian didaftarkan haknya. UUPA secara tegas mengatur mengenai konversi hak- hak atas tanah yang semula diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUPA menjadi hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA. Dalam ketentuan konversi Pasal
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
II  UUPA  dinyatakan,  bahwa  Hak Agrarische  Eigendom ,  Milik  Yasan,  Andarbeni,  Hak  atas Druwe,  Hak  atas  Druwe  desa,  Pesini,  Grant  Sultan Landerijen-bezitrecht , Altijddurende, Erfpacht, Hak Usaha bekas tanah partikelir dan hak lainnya dengan nama apapun menjadi hak milik.  Dengan  demikian  ternyata  UUPA  secara  tegas  mengatur  mengenai  keberadaan  hak- hakatas tanah yang berasal dari Hukum Adat (Sutedi 2014).
Objek pendaftaran tanah pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain:
1. Bidang-bidang  tanah  yang  dipunyai  dengan  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan dan hak pakai
2. Tanah hak pengelolaan
3. Tanah wakaf
4. Hak milik atas satuan rumah susun
5. Hak tanggungan
6. Tanah Negara
Kemudian  pada  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasioal Agraria (PRONA)
(1) “Tanah yang dapat menjadi obyek Prona adalah:
a. Tanah bekas tanah milik adat
b. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; atau
c. Tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.”
Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA di Desa Jambu meliputi:
1. Penyerahan DIPA
DIPA  (daftar  Isian  Penggunaan  Anggaran)  disusun  berdasarkan  Peraturan  Presiden Mengenai rincian APBN. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari menteri keuangan.
2. Penetapan Lokasi Penetapan lokasi PRONA berdasarkan:
a. Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah
b. Di Luar kawasan hutan
c. Tidak dalam obyek sengketa
Dalam  hal  ini,  Desa  Jambu  ditetapkan  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  peraturan yang mengatur tentang penetapan lokasi sebagai obyek PRONA.
3. Penyuluhan
Sebelum dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu membentuk panitia ajudikasi.
a. Ketua  panitia  merangkap  anggota  yang  di  jabat  oleh  seorang  pegawai  BPN Kabupaten Kediri;
b. Dua orang pegawai BPN Kediri;
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
c. Kepala Desa Jambu;
d. Seorang perangkat desa;
e. Petugas pengukuran tanah yang ditunjuk BPN Kabupaten Kediri.
Setelah panitia ajudikasi terbentuk maka dilaksanakan penyuluhan untuk memberikan penjelasan  kepada  masyarakat  Desa  Jambu  mengenai  program  pensertipikatan  tanah melalui Prona mulai dari pengertian, tujuan serta manfaat, persyaratan permohan hak, obyek,  subyek  kegiatan  Prona,  hak  dan  kewajiban  perserta  Prona  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku . Penyuluhan  bertujuan  untuk memberitahukan  kepada  pemilik  tanah  atas  kuasanya  atau  pihak  lain  yang berkepentingan, bahwa di Desa Jambu akan dilaksanakan kegiatan Prona.
4. Pengumpulan Data
Pengumpulan dan pengolahan data yuridis dilakukan oleh panitia ajudikasi yang telah dibentuk oleh Kantor BPN dan petugas Desa Jambu setempat. Tahap pengumpulan data dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya:
a. Pemilik pertama (konversi murni)
Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon  adalah  salinan  Letter  C  atas nama pemohon, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP dan SPPT PBB;
b. Pewarisan
Persyaratan  yag  harus  dipenuhi  oleh  pemohon    adalah  salinan  Letter  C  atas nama  pemohon,  fotocopy  Surat  Kematian  pewaris,  fotocopy  Kartu  Keluarga pewaris, fotocopy KTP istri/suami pewaris yang masih hidup, surat Keteranga Ahli  Waris,  Surat  Keterangan  Tidak  Menerima  Warisan,  fotocopy  KTP  para ahli waris, fotocopy akta kelahiran responden dan SPPT PBB;
c. Jual Beli
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah salinan Letter C / Petuk D atas nama pemohon, akta jual beli, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP suami/istri pemohon, fotocopy Kartu Keluarga pemohon, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
5. Pengukuran dan Pemetaan
Proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah proses memastikan letak, batas, dan  luas  bidang  tanah  yang  memenuhi  persyaratan  teknis  untuk  ditetapkan  dan/atau diberikan hak atas  tanah kepada pemiliknya sebagai  subyek hak kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi:
a. Pembutan peta dasar pendaftaran;
b. Penetepan batas bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
c. Pembuatan daftar tanah;
d. Pembuatan surat ukur.
6. Pemeriksaan Tanah
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Pemeriksaan  tanah  untuk  memastikan  keterangan  yang  tertuang  dalam  data  yuridis sesuai dengan keadaan lapangan.
7. Pengumuman
Pengesahan hasil pengumuman disahkan dalam berita acara hasil pengumuman kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
8. Penetapan SK (Penetapan Hak).
9. Penerbitan Sertipikat.
10. Penyerahan Sertipikat
Penyerahan  sertipikat  dapat  dilakukan  bertahap,  tidak  harus  menunggu  seluruh  target kegiatan  selesai  dan  dilaksanakan  oleh  petugas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kediri dengan dibukukan dan dibuatkan tanda terima yang di diserahkan di Balai Desa Jambu. Tahap awal proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah, dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis terlebih dahulu, pada tahap ini diketahui bahwa tanah yang  berada  di  Desa  Jambu  merupakan  tanah  adat  dan  ditemui  data-data  bidang  tanah  yang sudah lengkap memenuhi syarat dan terdapat pula bidang tanah yang data-datanya tidak lengkap atau tidak ada lagi. Maka sesuai Pasal 24 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap  alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1), pembukuan  hak  dapat  dilakukan  berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  yang bersangkutan  selama  10  (dua  puluh)  tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut  oleh  pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya,” Untuk pembuktian ini maka panitia akan melihat dan mengolah surat letter C dan menghadirkan saksi.
Dalam penerbitan sertipikat hak milik atas tanah melalui program Prona tahun 2008 di Desa Jambu, prosedur dan syarat-syarat pendaftaran tanah telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertaman kali meliputi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
c. Penerbitan sertipikat;
d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Tetapi mengenai tanah-tanah yang dikuasai hingga sempadan Sungai Serijing yang memisahkan antara  Dusun  Kedungcangkring  dengan  Dusun  Sumberjo,  seharusnya  pada  saat  pengukuran jarak yang disetujui menyisakan 15 meter dari tepi sungai. Karena sepanjang sempadan sungai dengan jarak 15 meter merupakan garis sempadan sungai Serinjing berdasarkan kriteria sungai di dalam kawasan perkotaan tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 3 meter – 20 meter. Gambar 3. Gambar Ukur Sertipikat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## Sumber Data Pribadi
Pasal  8  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai dan  Bekas  Sungai,  Daerah  manfaat  Sungai,  Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai “Penetapan garis sempadan sungai  tak bertanggul  di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria: a. Sungai  yang  mempunyai  kedalaman  tidak  lebih dari  3  (tiga)meter,  garis  sempadan  ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
b. Sungai  yang  mempunyai  kedalaman  lebih  dari  3
(tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan  ditetapkan  sekurang-kurangnya  15  (lima belas)  meter  dihitung  dari  tepi  sungai  pada  waktu ditetapkan.
c. Sungai  yang  mempunyai  kedalaman  maksimum  lebih  dari  20  (dua  puluh) meter,  garis  sempadan  sungai  sekurang-kurangnya  30  (tiga  puluh)  meter dihitung dari tepi sungai waktu ditetapkan.
Kriteria  Garis Sempadan sungai  telah tetapkan  dalam peraturan perundang-undangan mulai tahun 1993 dalam Pasal 5 Permen Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai dan Bekas Sungai, Daerah manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai
“Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari:
a. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
b. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
c. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
d. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.”
Kemudian mengenai detail lebar garis sempadan sungai di jelaskan pada Pasal 6 untuk sungai bertanggul, Pasal 7 untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, dan pasal 8 untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
Permen No.63/PRT/1993 kemudian dicabut  dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  28/PRT/M/2015  tentang  Penetapan  Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dengan kriteria sempadan sungai berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015
“(2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:
a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
c. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
d. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
e. Sungai yang terpangaruh pasang air laut, dan;
f. Mata air.
Kemudian  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  lebar  garis  sempadan  sungai  pada  Pasal  5  untuk sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan, Pasal 6 untuk sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan, Pasal 7 untuk sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan,  Pasal 8 untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, dan Pasal 8 untuk sungai bertanggul di luar kawan perkotaan.
Saat berlangsungnya PRONA 2008 telah ada Peraturan Menteri yang menetapkan garis sempadan  sungai,  meskipun  sejak  tahun  2015  peraturan  tersebut  telah  gantikan  tetapi  dalam peraturan yang baru tidak terdapat perbedaan mengenai garis sempadan sungai. Dapat dikatakan garis sempadan sungai yang telah ditetapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini masih tetap dan tidak  ada  perbedaan  mengenai  lebar  sempadan  sungai,  dalam  peraturan  yang  baru  hanya terdapat tambahan kriteria sempadan sungai yaitu sungai yang terpengaruh pasang air laut dan mata air. Sepanjang sempadan sungai  yang telah ditetapkan jaraknya tidak dapat  didaftarkan hak milik, karena memiliki fungsi kelestarian dan untuk menjaga ekosistem.
Sempadan  sungai  adalah  zona  penyangga  antara  ekosistem  perairan  (sungai)  dan daratan(Diva 2019). Kawasan sempadan sungai juga merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung,  sempadan  sungai  merupakan  kawasan  perlindungan setempat.  Kemudian  melalui  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Pekerjaan  Umum,  Menteri Kehutanan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19/1984,  KH.  059/KPTS-II/1984  dan  PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984, daerah sepanjang kiri kanan alur sungai yang disebut sempadan sungai menjadi salah satu lokasi yang menjadi sasaran penanganan konservasi.
Sempadan sungai memiliki peran penting dan juga sebagai penentu dari aliran sungai itu sendiri. Karena daerah aliran sungai merupakan suatu sistem dinamis dengan karakteristik yang spesifik dan ditentukan oleh ruang, luas, bentuk, ketercapain dan lintasannya. Karakter tersebut mengaharuskan adanya sempadan sungai yang sesuai atau tepat guna untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
Apabila  sepanjang  sempadan  sungai  dikuasai  perorangan  dan  didaftarkan  hak  milik maka kemungkinan besar mereka akan membangun tempat tinggal atau bangunan semacamnya diatas  sempadan  sungai.  Dengan  begitu  sempadan  sungai  akan  kehilangan  fungsinya  dan apabila  terjadi  banjir  atau  erosi  maka  warga  yang  akan  terkena  lebih  dulu  dan  menimbulkan kerugian  bahkan  dapat  memakan  korban.  Untuk  menghindari  hal  tersebut,  Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa tanah disempadan sungai dikuasai oleh Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai “sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.”
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Tidak  cukup  dengan  menetapkan  bahwa  sungai  dikuasai  oleh  Negara,  pada  1999 dikeluarkan peraturan bahwa lahan konservasi tidak dapat didaftarkan haknya,  Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pementeri  Agraria /  Kepala Kantor Pertanahan  Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohonkan dengan sesuatu hak atas tanah”. Dalam Pasal tersebut jelas disebutkan bahwa tanah yang telah ditetapkan sebagai lahan konservasi tidak dapat didaftarkan haknya.
Prosedur pendaftaran tanah di Desa jambu sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  dan  dalam  PP  No.24  Tahun  1997  tanah  Negara  menjadi  salah  satu  objek pendaftarann  tanah,  tetapi  tidak  sesuai  dengan  PP  No.35  Tahun  1991  tentang  Sungai  karena sungai dikuasi oleh Negara dan pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah atau Dinas Sumber Daya Air. Tidak sesuai dengan Permen PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai dan  Bekas  Sungai,  Daerah  manfaat  Sungai,  Daerah  Penguasaan  Sungai  dan  Bekas  Sungai kerana  garis  sempadan  sungai  serinjng  seharusnya  15  meter  tetapi  dalam  sertipikat  hanya menyisakan  jarak  3  meter  dari  tepi  sungai,  tidak  sesuai  dengan  Keppres  No.  32  Tahun  1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan SKB Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  19/1984,  KH.  059/KPTS-II/1984  dan  PU.  124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas karena sempadan sungai telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi.
Hal ini pun tidak sesuai dengan Permen Agraria/ Kepala Kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan  karena  telah  menetapkan  bahwa  lahan  konservasi  tidak  dapat  dimohonkankan dengan  sesuatu  hak  atas  tanah.  Meskipun  antara  masyarakat  menempati  desa  dengan  sungai Serinjing  dibuat  lebih  dulu  masyarakat  menempati  desa  dan  antara  sungai  Serinjing  dengan peraturan  perundang-undangan  lebih  dulu  sungai,  tetapi  setelah  diberlakukannya  peraturan perundangan-undangan semua harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Melihat  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada,  dalam  PP  No.24  Tahun  1997 menyebutkan bahwa tanah Negara merupakan salah satu objek dari pendaftaran tanah. Tetapi tidak serta merta seluruh tanah Negara dapat diperoleh haknya, terutama hak milik. Sempadan sungai merupakan satu kesatuan dengan sungai, dalam Pasal 3 ayat 1(1) PP No. 35 Tahun 1991 “sungai  dikuasai  oleh  Negara,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  pemerintah”.  Sempadan sungai merupakan salah satu tanah Negara yang tidak dapat dimiliki haknya, seluruh sempadan sungai  di  Indonesia mulai  dari sungai  kecil maupun besar dikuasai  oleh  Negara dan dikelola oleh pemerintah memalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air.
Sempadan  sungai  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan,  maka pemerintah  menetapkan  sempadan  sungai  sebagai  salah  satu  lokasi  sasaran  penanganan konservasi  tanah  melalui  SKB  Menteri  Pekerjaan  Umum,  Menteri  Kehutanan  dan  Menteri
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Dalam  Negeri  No.  19/1984,  KH.  059/KPTS-II/1984  dan  PU.  124/KPTS/1984  Tahun  1984 tentang  Penanganan  Konservasi  Tanah  Dalam  Rangka  Pengamanan  Daerah  Aliran  Sungai Prioritas.  Untuk  lebih  mengoptimalkan  dan  memperkuat  perlindungan  terhadap  sempadan sungai, pemerintah dalam KepPres No. 32 Tahun 1990 menetapkan sempadan sungai menjadi kawasan lindung. Dan dalam Permen Agraria / Kepala Kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tanah yang diperlukan untuk konservasi tidak dapat dimohonkan dengan suatu hak atas tanah.
Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa terdapat suatu probematika hukum berupa konflik norma antara penerbitan sertipikat hak milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  menerbitkan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  di sempadan sungai yang merupakan kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas, dengan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Kantor Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  “Tanah-tanah  tertentu  yang diperlukan  untuk  konservasi  yang  ditetapkan  oleh  menteri  tidak  dapat  dimohonkan  dengan sesuatu hak atas tanah.”
Konflik  norma  pada  pendaftaran  tanah  di  Desa  Jambu,  disebabkan  karena  kegagalan mempublikasikan Peraturan Perundang-undangan kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan mengerti  dan  memahami  isi  peraturan.  Dampak  dari  kegagalan  publikasi  tersebut mengakibatkan  ketidak  sesuaian  penerbitan  sertipikat  dengan  Peraturan  Perundangan- undangan.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## Kesimpulan
PRONA  merupakan  program  catur  tertib  pertanahan  dan  bertujuan  memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Tetapi PRONA yang dilaksanakan di Desa Jambu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa tanah disekitar sungai Serinjing yang didaftarkan melebihi garis sempadan sungai yang telah ditetapkan. Dimana sungai  serinjing  seharusnya  memiliki  sempadan  sungai  seluas  15  meter  tetapi  setelah pensertipikatan hanya menyisakan 3 meter sebagai sempadan sungai.
Sempadan sungai merupakan satu kesatuan dengan sungai yang dalam Pasal 3 ayat (1)  PP  No.  35  tahun  1991  tentang  Sungai  “sungai  dikuasai  oleh  Negara,  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Pemerintah”  yang  berarti  sempadan  sungai  merupakan tanah  Negara.  Dalam  PP  24  Tahun  1997  tanah  Negara  merupakan  salah  satu  obyek pendaftaran tanah. Tetapi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
PU. 124/KPTS/1984 sempadan sungai menjadi salah satu loaksi yang mendajadi sasaran penanganan konservasi tanah, yang berarti sempadan sungai merupakan lahan konservasi.
Kawasan  konservasi  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  terhadap  perlindungan keanekaragaman  hayati.  Kawasan  konservasi  juga  merupakan  pilar  dari  jampir  semua strategi  konservasi  nasional  dan  internasional  yang  berfungsi  sebagai  penyedia  jasa ekosistem,  melindungi  spesies  yang  terancam  dan  mitigasiperubahan  iklim.(Anon  n.d.) oleh karena itu kawasan konservasi tidak diperbolehkan untuk dimohonkan ha katas tanah. Sesuai  Pasal  4  ayat  (4)  Permen  Agraria/  Kepala  kantor  Pertanahan  No.  9  Tahun  1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat  dimohonkan  dengan  sesuatu  hak  atas  tanah.”Sehingga  pendaftaran  tanah  di  Desa Jambu  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  karena  melebihi  jarak sempadan sungai yang merupakan lahan konservasi dan tidak dapat didaftarkan haknya.

## Saran Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Milik  Atas  Tanah  di  Sempadan  Sungai  Serinjing  Desa  Jambu  Kabupaten  Kediri,  maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu kepada:
1. Pemerintah  Kabupaten  Kediri  harus  segera  memberikan  pemahaman  terhadap masyarakat  mengenai  pentingnya  pendaftaran  tanah  untuk  menjamin  kepastian hukum pemilik tanah.
2. Badan  Pertanahan  Nasional  selaku  dinas  yang  memiliki  kewenangan  terhadap pertanahan  memastikan  terlebih  dahulu  pemahaman  pegawai  pendaftaran  tanah mengenai  obyek-obyek  dan  batas-batas  dalam  pendaftaran  tanah.  Seperti pengetahuan  mengenai  sempadan  sungai  yang  memiliki  garis  dan  kegunaan  yang telah ditetapakn dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Dinas  Sumber  Daya  Air  Wilayah  Sungai  Berantas  Kabupaten  Kediri  dinas  yang memiliki  kewenangan  terhadap  sungai  Serinjing  segera  memperjelas  dan memberikan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  terutama  masyarakat  desa  mengenai sungai dan sempadan sungai.

## DAFTAR PUSTAKA
Diantha, I. Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Diva, Isra haryati. 2019. “Konduksi: Konservasi Sempadan Sungai Berbasis Edukasi Spasial.”
Kusuma, A. .. Gede Aditya. n.d. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negera Yang Membatalkan Sertifikat Hak Atas Tanah. Bali: Universitas Udayana.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2007. Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  1991  tentang  Sungai  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445)
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  59,  Tamabahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3696)
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Peraturan  Menteri    Pekerjaan  Umum  Nomor  63/PRT/M/1993  tentang  Garis  Sempadan  dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan  Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas