Relevansi Media Richness sebagai Upaya Dispendukcapil Surabaya dalam Aktivitas Komunikasi Pemerintahan dan Diseminasi Informasi Adminduk
Jauhar Wahyuni 1 , Maulana Arief 2
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: jauharwahyuni@unesa.ac.id

## Abstract
In the digital age, government communication practices can be carried out by leveraging social media. This  method  is  considered  to  be  able  to  increase  interaction  between  netizens  and  the  government, which then changes the way government public relations communicate with their public. The Surabaya Population and Civil Registration Office (Dispendukcapil) implements this by leveraging two websites and several social media platforms at the same time as a tool to convey population information to its public. This study aims to see how the Surabaya Dispendukcapil utilizes new media as an effort to carry out  government  communication  activities  and  the  dissemination  process  of  information  about population  administration.  This  research  also  intends  to  describe  the  diversity  of  message  delivery mediums  used  by  Dispendukcapil  Surabaya  through  the  lens  of  Media  Richness  theory.  Using  a qualitative  research  method,  this  study  shows  that  the  existence  of  new  media  forces  the  Surabaya Dispendukcapil  to  change  its  communication  style  with  the  Surabaya  public.  Now,  the  Surabaya Dispendukcapil staff must not only serve population administration, but must also have the ability to disseminate  information  by  producing  website  and  social  media  content.  However,  disseminating information in the digital age requires several skills, such as the ability to package content, the ability to understand the characteristics of content that users are looking for, and the techniques (technologies) used to disseminate information. The Surabaya Dispendukcapil does this by forming a special team of Generation Z workers who create population administration content.

## Keywords: Desemination Information, Government Communication, New Media, Media Richness

## Abstrak
Di era digital, praktik komunikasi pemerintahan dapat dijalankan dengan memanfaatkan media sosial. Cara  ini  dinilai  dapat  meningkatkan  interaksi  antara  netizen  dengan  pemerintah,  yang  kemudian mengubah cara humas pemerintahan dalam berkomunikasi dengan publiknya. Dipendukcapil Surabaya menjalankannya  dengan  memanfaatkan  dua  website  dan  beberapa  sosial  media  dalam  satu  waktu sekaligus  sebagai  alat  untuk  menyampaikan  informasi  kependudukan  pada  publiknya.  Penelitian  ini ditujukan untuk melihat bagaimana Dipendukcapil Surabaya memafaatkan new media sebagai upaya melakukan aktivitas Government Communication dan proses diseminasi informasi tentang administrasi kependudukan.  Penelitian  ini  juga  bermaksud  untuk  menggambarkan  keberagaman  medium penyampaian pesan yang digunakan oleh Dispendukcapil Surabaya melalui sudut pandang teori Media Richness.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatatif,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa keberadaan  new  media  memaksa  Dispendukcapil  Surabaya  mengubah  gaya  komunikasinya  dengan publik Surabaya. Kini staf Dispendukcapil Surabaya tak hanya melayani administrasi kependudukan saja  tapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  melakukan  diseminasi  informasi  dengan  memproduksi konten  website  dan  sosial  media.  Padahal  dalam  melakukan  diseminasi  informasi  di  era  digital membutuhkan beberapa keahlian, seperti skill atau keahlian mengemas konten, kemampuan memahami karakteristik konten yang dicari pengguna, dan teknik (teknologi) yang digunakan dalam melakukan diseminasi  informasi.  Dispendukcapil  Surabaya  melakukannya  dengan  membentuk  tim  khusus  dari generasi Z yang bekerja membuat konten administrasi kependudukan.
Kata Kunci: Diseminasi Informasi, Komunikasi Pemerintahan, Media Baru, Media Richness.

## PENDAHULUAN
Keberadaan new  media membuat pemerintah  memiliki  banyak  cara  untuk berkomunikasi  dengan  publiknya. Platform media  baru  seperti Website , Instagram ,
Youtube ,  maupun Tiktok dan  media  lainnya dapat  digunakan  secara  bersamaan  dalam penyampaian pesan hingga menerima feedback . Dari penyampaian program pemerintah,  kebijakan  dan  layanan  publik hingga gagasan/ide hingga menerima masukan  atau  komentar  masyarakat  luas. Komunikasi  menggunkan  media  sosial  bisa disebut  sebagai  bagian  dari Goverment Communication , harapannya
terjadi harmonisasi  antara  warga  negara  dengan pemerintah (Minaeva, 2018).
G overnment communication direpresentasikan  ke  dalam  berbagai  kajian komunikasi  seperti political  communication, public  relations,  corporate  communication, organizational  and  strategic  communication (Sanders  &  José  Canel,  2013,  p.  4) .
Membincangkan Coverment Communication, tentu saja tidak bisa lepas dari ke-lima topik tersebut,  termasuk  apapun    upaya  yang dilakukan  pemerintah  dalam  pertukaran komunikasi  dan  informasi  terkait  kebijakan, ide  dan  keputusan  antara  pemerintah  dan publik yang diaturnya (Sanders & José Canel, 2013, p. 1).
Di  era  digital,  praktik  komunikasi pemerintahan dapat dijalankan dengan memanfaatkan media sosial (Graham, 2014). Di Indonesia, penggunaan media sosial pada lingkungan  humas  pemerintahan  sudah menjadi  perhatian.  Menkominfo  meminta
agar  humas  pemerintah  daerah  memiliki kemampuan  memaksimalkan  media  sosial dalam  penyampaian  kebijakan  maupun program, ( Menkominfo Minta Humas Pemerintah Optimalkan Peran Media Sosial- Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa  Timur ,  2017).  Secara  praktis,  cara  ini dinilai  dapat  meningkatkan  interaksi  antara netizen  dengan  pemerintah,  yang  kemudian mengubah  cara  humas  pemerintahan  dalam berkomunikasi  dengan  publiknya  (Dunan, 2020).
Tentu  saja,  penggunaan  media sosial  dapat  menimbulkan  impikasi  pada komunikasi antara pemerintah dengan publiknya. Keaktifan produksi konten pemerintahan  akan  direspon  warga  secara cepat dengan komentar tak terduga dan acak, termasuk respon positif atau negatif. Kondisi ini  akan  menciptakan  dialog  atau  interaksi antara  pemerintah  dengan  masyarakatnya (DePaula  &  Dincelli,  2018).  Dengan  begitu diharapkan akan terjadi peningkatan demokratisasi, karena mendorong transparansi, interaktif dan partisipasi masyarakat  pada  kegiatan  pemerintahan (Graham, 2014).
Sosial  media  kini  sedang  marak digunakan  sebagai  fungsi Public  Relations untuk mempromosikan demokrasi, partisipasi dan  model  transparansi  di  pemerintahan (Graham, 2014). Government communication sebenarnya erat hubungannya dengan aktivitas public relations. Government communication digunakan sebagai instrument mencapai tujuan pemerintahan seperti
mendapatkan pengaruh maupun
mempengaruhi  opini  publik  melalui  kontrol media (Sanders & José Canel, 2013, p. 3).
Keberadaan media sosial menjadikan  hubungan  antara  media  dengan masyarakat  menjadi  sangat  cair,  siapapun dapat  memproduksi  konten  melalui  berbagai saluran,  dari  masyarakat  biasa  hingga lembaga pemerintahan. Produksi konten tidak lagi  dominasi  lembaga  media,  sehingga siapapun  dapat  melakukan  pembentukan opini  atau  melakukan  kegiatan  sosialisasi melalui  saluran  media  new  media.  Berbagai issue  dapat  mudah  tersebar  dengan  berbagai platform.  Kekuatan  media  sosial  memang cukup menjanjikan sebagai upaya diseminasi informasi untuk berbagai tema. Misalnya dari segi  budaya,  kemampuan  konten  kreator dalam meningkatkan banyaknya update status di  media  sosial,  khususnya  Facebook,  dapat menguatkan budaya dan memuluskan tranformasi  budaya  ke  tengah  masyarakat (Suyono, 2020).
Keberadaan  media  sosial  yang dinilai cukup menjanjikan ini dapat digunakan  sebagai  upaya  melakukan online public relations , sebuah istilah yang mengacu pada  penggunaan  berbagai  macam  media secara online mulai website, blog microblog, podcast, new media release, online conferencing dan  lain  sebagainya.  Dengan begitu sangat memungkinkan organisasi atau lembaga berkomunikasi dan berdialog secara langsung  dengan  publik-nya  dan  pemangku kepentingan  tanpa  adanya  mediasi  atau traditional  gatekeepers (Phillips  &  Young, 2019, p. 6) .
Di Surabaya, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil) berupaya menyebarkan informasi (diseminasi informasi) terkait administrasi kependudukan. Berbagai gagasan dan program seperti kegiatan rutin Dispendukcapil, hingga sosialisasi teknis cara mengurus  administrasi  kependudukan.  Pada pelaksanaannya,  Dispendukcapil  Surabaya tidak hanya menggunakan website resmi saja dengan alamat www.disdukcapil.surabaya.go.id,  tapi  juga memiliki  website  lain  dengan  alamat www.swargalokasurabaya.id.  Kedua  website tesebut,  memberikan  informasi  yang  hampir sama,  walau  dengan  gaya  penulisan  yang berbeda.  Selain website ,  Dispendukcapil Surabaya  juga  menggunakan  media  sosial seperti Youtube, Instagram maupun Tiktok . Semua informasi terkait administrasi kependudukan disebarkan atau diseminasikan melalui berbagai berbagai saluran tersebut.
Aktivitas  Dispendukcapil  Surabaya dalam  menggunakan  media  baru  di  internet begitu aktif setelah Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan  program  Gerakan  Indonesia Sadar Adminitsrasi (GISA). Melalui Instruksi Mendagri  Nomor  470/837/SJ  tanggal  07 Februari 2018, program GISA dititik beratkan pada empat hal yang dianggap penting untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan administrasi kependudukan. Program tersebut antara  lain  :  1)  Program  Sadar  Kepemilikan Dokumen  Kependudukan;  2)  Program  Sadar Pemutakhiran  Data  Penduduk;  3)  Program Sadar  Pemanfaatan  Data  Kependudukan Sebagai Satu satunya Data Yang
Dipergunakan untuk Semua Kepentingan; 4) Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan  Menuju  Masyarakat  yang Bahagia ( Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) , n.d.).
Dalam menjalankan program GISA,
Dispendukcapil  Surabaya  juga  menjalankan program  secara offline, dengan  membangun KALIMASADA (Kawasan Lingkungan
Masyarakat Sadar Adminduk). Pada kegiatan ini  terdapat  aktivitas  tatap  muka  langsung dengan  masyarakat  dengan  turun  ke  RT  dan
RW untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (Ajeng &
Wulansari,
2023). Sementara untuk peningkatan kesadaran masyarakat, Dispendukcapil Surabaya
menjalankan diseminasi  informasi  dengan  memanfaatkan berbagai platform media berbasis internet.
Penyebaran informasi melalui media  internet  dinilai  sangat  membantu karena masyarakat tidak bisa selalu memantau  media  konvensional  seperti  TV maupun  radio  setiap  saat  untuk  memperoleh informasi  (Siahaan  et  al.,  2021).  Media konvensional  yang  bersifat  liner  memiliki kekurangan,  bahwa  konten  yang  sudah disiarkan  tidak  bisa  diakses  kembali  karena sudah  terlewat.  Namun  dengan  media  baru, masyarakat dapat mengakses konten kapanpun  mereka  mau,  dapat  diulang  dan selalu  tersedia.  Hal  ini  menjadi  keuntungan bagi  komunikator  dan  komunikan  karena keduanya  dapat  menyimpan  dan  mengakses konten  kapanpun  dan  dimanapun,  tanpa kendala ruang dan waktu.
Namun, di tengah lajunya penyebaran informasi melalui internet, kedudukan informasi yang valid juga menjadi kepentingan bagi masyarakat. Maka, pemanfaatan lebih dari satu saluran informasi yang  disediakan  oleh  pemerintah  menjadi sumber  yang  dapat  meminimalisir  kesalahan informasi,  seperti  yang  diungkapkan  oleh Daft,  Lengel,  &  Trevino,  1987  (dalam  Ishii, Lyons  &  Carr,  2019),  bahwa  ketidakpastian terhadap kurangnya informasi, dapat dikurangi  dengan  kuantitas  atau  jumlah informasi  yang  muncul  dari  satu  sumber. Sebaliknya,  ketidakjelasan  mengacu  pada kebingungan  atau  kurangnya  pemahaman, yang  tidak  dapat  dikurangi  dengan  jumlah informasi,  tetapi  dapat  dikurangi  dengan kualitas atau kekayaan informasi. Pemahaman  ini  berakar  pada  teori media richness .
Keandalan  diseminasi  informasi juga  menjadi  salah  satu  point  penting  dalam pelaksanaan Government  Communication, karena  komunikasi  pemerintahan  bukan hanya  tentang  mengelola  opini  publik  tapi juga  terkait  pengelolaan  seluruh  proses komunikasi yang berlangsung di pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan,  salah satunya  adalah  penguatan  sosialisasi  dan penyebaran  infomasi  (Ardiyanti,  2020). Dalam pemerintahan, lembaga yang memiliki tugas  pokok  dan  fungsi  pada  bidang sosialisasi  adalah  dinas  komunikasi  dan informatika.
Penelitian  ini  ditujukan  untuk melihat  bagaimana  Dipendukcapil  Surabaya melakukan aktivitas Government
Communication melalui  proses  diseminasi informasi  administrasi  kependudukan    yang menggunakan  berbagai  platform  seperti website  maupun  media  sosial.  Hal  ini  perlu dilakukan mengingat Dispendukcapil Surabaya  adalah  instansi  pemerintah  yang melayani  administrasi  kependudukan,  bukan sebagai institusi penyedia data dan informasi ataupun  lembaga  kehumasan  yang  didirikan untuk  memproduksi  konten.  Padahal  dalam melakukan diseminasi informasi di era digital membutuhkan beberapa keahlian, seperti skill atau keahlian mengemas konten, kemampuan memahami  karakteristik  konten  yang  dicari pengguna,  dan  teknik  (teknologi)  yang digunakan  dalam  melakukan  diseminasi informasi (Shonhe, 2017).
Penelitian ini juga bermaksud untuk menggambarkan keberagaman medium penyampaian  pesan  yang  digunakan  oleh Dispendukcapil  Surabaya  melalui  sudut pandang teori Media Richness. Ishii, Lyons & Carr  (2019)  dalam  studinya,  menguraikan bahwa  pengembangan  dari  teori Media Richness adalah  pertimbangan  valensi  pesan dalam memilih saluran komunikasi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Tujuannya  untuk  mendapatkan gambaran yang komperhensif terkait bagaimana Dispendukcapil Surabaya menggunakan media baru dalam berkomunikasi  dengan  publik  Surabaya. Melalui metode kualitatif penelitian ini akan lebih  menekankan  deskripsi  yang  holistik, sehingga dapat memberikan penjelasan secara detail  (Rijal  Fadli,  2021),  tentang  kegiatan
Dispendukcapil Surabaya dalam melaksanakan prinsip government communication .
Dengan
pendekatan konstruktifisme,  peneliti  menggambarkan siatuasi  dari  kacamata  subyek  penelitian. Melalui  paradigma  ini,  peneliti  ingin memberikan  gambaran  yang  lengkap  atau pengalaman  dari  sisi  subyek  penelitian (Creswell,  2013,  p.  24).  Sehingga,  akan tergambar  jelas  bagaimana  para  pelaku (aktor) di Dispendukcapil Surabaya memanfaatkan berbagai platform new media dalam melakukan komunikasi pemerintahan.
Data  diambil  melalui  wawancara mendalam  sekaligus  melakukan  observasi lapangan dan dokumentasi.  Dari semua data yang  terkumpul,  peneliti  melakukan  analisis data spiral  seperti  yang  ditawarkan  Creswell (2013), yaitu mengorganisasikan data, membaca traskrip secara keseluruhan, menggambatkan data dan mengkalsifikasikan data  menjadi  kode  kode  dan  tema  tema tertentu, menginterpretasikan data, menampilkan  dan  memvisualisasikan  data (Creswell,  2013,  pp.  182–192).  Dengan begitu  peneliti  dapat  memberikan  gambaran yang utuh dan komprehensif dari semua data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada konteks komunikasi pemerintahan,  beberapa  dekade  belakangan pemerintah dapat diuntungkan dengan kehadiran new  media .  Komunikasi  dengan publiknya  dapat  dilakukan  secara  langsung
tanpa mediasi media masintream. Tentu saja, hal  yang  tidak  bisa  dilakukan  sebelum kehadiran intenet. Melalui internet, pemerintah memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dan melibatkan stakeholder .  Sifat  media  sosial yang  terbuka  dan  dialogis  menghilangkan banyak  hambatan  dalam  komunikasi  yang dialami  pemerintah  di  masa  lalu  (Graham, 2014).
Di  era  digital,  Pemerintah  dapat
menggunakan bayak saluran untuk melakukan Government Communication (Minaeva,  2018).  Pun  yang  dilakukan Dispendukcapil Surabaya dalam
menyebarkan  ide  maupun  programnya. Berbagai  macam  saluran  media  seperti website  maupun  media  sosial  digunakan secara bersamaan, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dalam menggunakan media website,
Disependukcapil Surabaya memiliki dua web, yang  keduanya  secara  aktif  menyebarkan informasi  pada  masyarakat.  Yang  pertama adalah website resmi lembaga dengan alamat www.dispendukcapil.surabaya.go.id
dan
yang  kedua  media  yang  informal  yaitu www.swargalokasurabaya.id.
Media informasi  ini  diluncurkan  Dispendukcapil Surabaya pada tahun 2021. Nama Swargaloga merupakan  akronim  dari  Suara  Warga Mengelola Kebutuhan Adminduk.
Peluncuran  Swargaloka  merupakan salah satu strategi pemerintah kota Surabaya untuk  mendekatkan  pelayanan  administrasi
kependudukan Dispendukcapil kepada masyarakat  Surabaya.  Harapannya,  lebih memudahkan  jalinan  komunikasi  antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat  terkait  pelayanan  adminduk,  dan juga  bertujuan  untuk  mendengarkan  aspirasi warga.
Kedua  website  tersebut  memiliki maksud  dan  tujuan  yang  berbeda  meskipun konten  informasi  yang  tersebar  relatif  sama. Konten website resmi dispendukcapil (www.dispendukcapil.surabaya.go.id), menitik  beratkan  pada  layanan  administrasi kependudukan, seperti pengurusan administrasi kependudukan secara online atau aplikasi pendaftaran kependudukan, penerbitan  SKTT  (surat  keterangan  tempat tinggal) untuk orang asing, hingga pengumuman  pencatatan  perkawinan.  Selain itu juga ada konten informasi atau sikap resmi Dispendukcapil  Surabaya  atas  kebijakan administrasi  kependudukan  di  Surabaya. Sehingga,  website  dispendukcapil  Surabaya dapat dijadikan rujukan resmi bagi masyarakat umum maupun media massa.
Sementara  itu,  website  Swargaloka Surabaya (www.swargalokasurabaya.id), berisikan informasi terkait diseminasi informasi administrasi kependudukan, misalnya  informasi  tentang  bagaimana  cara mengurus  KTP,  KIA  maupun  kegiatan  rutin dispendukcapil  Surabaya.  Koten  informasi yang  ditulis  dengan  gaya  bahasa  non  formal atau  tidak  resmi.  Dengan  begitu,  diharapkan masyarakat  mendapatkan  akses  informasi
yang berbeda gaya dan lebih variatif tentang administrasi kependudukan.
Apabila dilihat lebih dalam persebaran  konten  informasi  antara  kedua website  tersebut,  maka  dapat  disampaikan bahwa terdapat crossing konten antar kedua website.  Maksudnya,  konten  informasi  yang terdapat pada
website dispendukcapilsurabaya  juga  ditulis  ulang (dengan judul dan tulisan yang berbeda) pada website swargalokasurabaya, pun juga sebaliknya.  Sehingga  informasi  yang  ditulis pada kedua website relatif sama.
Kedua website sepenuhnya digunakan  untuk  mengoptimalisasi  upaya diseminasi  informasi  kepada  warga  kota Surabaya  terkait  jenis-jenis  layanan  yang disediakan  oleh  Dispendukcapil  Surabaya, namun dengan tampilan yang berbeda. Maka, kedua  portal  ini  pada  dasarnya  memiliki tujuan  yang  sama,  yakni  memudahkan masyarakat  Surabaya  dalam  memperoleh informasi  terkait  kepengurusan  administrasi kependudukan,  namun  memiliki  tampilan informasi yang dikemas berbeda juga adanya peran yang berbeda, yakni peran Dispendukcapil dalam menyediakan informasi  terkait  layanan  Adminduk  yang berbeda  dengan  peran  Swargaloka  dalam mempublikasi  kegiatan  Dispendukcapil  saat berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Dispendukcapil  Surabaya  berharap melalui kedua website tersebut, lebih banyak masyarakat yang terjangkau informasi tentang
admisnitasi kependudukan, karena ada sejumlah  alternatif  dalam  menyampaikan informasi.    Menurut  Pera  Irawan  (2017), website  dapat  dimanfaatkan  pemerintah dalam  mengembangkan  media  informasi publik.  Hal  ini  adalah  bagian  dari  upaya keterbukaan informasi publik atau memberikan  peluang  seluas  luasnya  bagi masyrakat dalam mengakses informasi publik (Pera  Irawan,  2017).  Informasi  publik  yang disampaikan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Pemerintah  kota  Surabaya adalah terkait layanan, kegiatan dipenduk dan diseminasi  informasi  yang  berkaitan  dengan administrasi kependudukan. Dengan demikian, keberadaan integrasi kanal pemerintah  melalui  medsos  sebagai  upaya diseminasi  informasi  kebijakan  pemerintah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dengan optimal baik oleh pemda (Dunan, 2020).
Aktivitas diseminasi informasi yang dilakukan  oleh  website  Dispendukcapil, Swargaloka, serta beragam media sosial yang dikelola  secara  bersama-sama,  menunjukkan peran  Dispendukcapil  Surabaya  sebagai komunikator  dalam  memanfaatkan  sejumlah media  dan  teknologinya  untuk  memperkuat penyampaian  pesan  dengan  baik.  Peran pemerintah  sebagai  komunikator  sejalan dengan konsep Media Richness , seperti yang dikemukakan oleh Ishii, Lyons & Carr (2019), bahwa  komunikator  telah  memanfaatkan keunggulan  teknologi  di  berbagai  bidang sebagai  strategi  mereka  dalam  penggunaan media, yang tampaknya memfasilitasi
penggunaan berbagai saluran. Selain itu, fitur teknologi yang tertanam dalam media sering kali memfasilitasi interaktivitas antara komunikator, yang dapat memberikan kontribusi  signifikan  terhadap  kekayaan media yang dirasakan.
Selain menggunakan website Disependukcapil  juga  menggunakan  sosial media dalam melakukan diseminasi informasi.  Media  sosial  yang  dimanfaatkan oleh  Dispendukcapil  adalah Instagram ,
Youtube ,  maupuan Tiktok. Dispendukcapil Surabaya  juga  menggunakan  multi  kanal dalam  menggunakan  sosial  media.  Terdapat kanal  resmi  dispendukcapil  Surabaya  pada Youtube dan Instagram sementara  juga terdapat kanal Youtube , Instagram dan Tiktok milik  Swargaloka.  Dibandingkan  dengan kanal  resminya,  dispendukcapi  Surabaya tampaknya  lebih  mengoptimalkan  kanal sosial media yang digunakan swargaloka.
Pada  halaman  youtube  swargaloka lebih cair, memberikan memberikan akronim pada setiap acara yang dibawakan. Misalnya Limits  yang  berarti  liputan  3  menit
Swargaloka, Kalimasada (Kawasan Lingkungan  Masyarakat  Sadar  Administrasi Kependudukan),  Jebol  Anduk  (Jemput  Bola Administrasi Kependudukan), Lontong Balap (Aplikasi  Layanan  Online  dan  Terpadu melalui One Gate System bersama Dispendukcapil dan Pengadilan Negeri), rabi pindo  (rangkuman  berita  seputar  Indonesia), Dengan  memberikan  nama  nama  unik  pada program  tersebut  diharapkan  lebih  cair  dan menarik perhatian pengguna sosial media.
Aktivitas youtube dan instagram swargaloka Surabaya terlihat sangat aktif dan selalu update. Namun,  untuk  akun youtube resmi dispendukcapil Surabaya terlihat masih minim update. Kepala  seksi  Kerjasama  dan Inovasi  Pelayanan  Dispendukcapil  Surabaya Antonius  Rachmat  Witarto  menjelaskan, kedua media informasi dispendukcapil Surabaya  menjadi  prioritas.  Namun  karena media swargaloka sifatnya lebih cair sehingga lebih  banyak  konten  yang  bisa  diangkat. Implikasinya adalah, pengunjung dan pengikut  media  sosial  swagaloka  lebih
Gambar 1 Arus konten media informasi dispendukcapil Surabaya, antara akun resmi dispendukcapil Surabaya dengan akun swargaloka Surabaya.
banyak  dibandingkan  dengan  akun  resmi media sosial dispendukcapil Surabaya.
Walaupun terkesan konten swargaloka  lebih  banyak  dibandingkan dispendukcapil  Surabaya,  namun  keduanya saling  mengisi  konten  diantara  media  yang tersedia,  terjadi crossing  content diantara keduannya.  Polanya  seperti  website,  tulisan akun  sosial  media  di  Swargaloka  Surabaya umumnya  juga  ada  pada  koten  media  sosial Dispendukcapil Surabaya. Untuk mengetahui bagaimana arus informasi atau pola hubungan informasi  pada  keduanya  dapat  dilihat  pada gambar di bawah ini.
Dari  gambar  1  dapat  disampaikan bahwa  Dispendukcapil  Surabaya  memiliki dua media utama dalam melakukan diseminasi  informasi  pada  publik  Surabaya. Yang pertama adalah website resmi dispendukcapil  Surabaya  dan  yang  kedua adalah website swargalokasurabaya.
Keduanya  dibawah  perintah  langsung  Seksi Kerjasama  dan  Inovasi  Pelayanan,  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Surabaya.
Meski  dalam  satu  perintah,  namun antara  media  resmi  disdukcapil  Surabaya dengan  swargaloka  adalah  media  yang terpisah.  Keduanya  sama  sama  memiliki media  sosial  yang  berbeda,  kanal  atau  akun juga
berbeda. Media resmi disdukcapil.surabaya.go.id memiliki dua
kanal  di  sosial  media,  memiliki  akun  di youtube
dengan
alamat
@disdukcapilsurabaya8952 dan akun Instagram  di  alamat  @dispendukcapil.sby. Sementara  akun  sosial  media  pada  media swargaloka memiliki akun yang lebih banyak, seperti  yotube,  Instagram,  maupun  tiktok. Bahkan swargaloka memiliki program streaming    untuk  radio  dan  televisi  (audio visual),  keduanya  dapat  diakses  melalui website swargalokasurabaya.id. Walau berbeda  media,  namun  kedua  media  antara disdukcapil.surabaya.go.id maupun swargalokasurabaya.id  saling  berkoordinasi untuk urusan konten.
Penggunaan kanal sosial media oleh Dispendukcapil  Surabaya  pada  dasarnya didukung oleh peraturan pemerintah.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika- Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik–Ditjen IKP pada tahun 2017 telah melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota dalam pembentukan  satuan  tugas-Satgas  medsos pemda.  Satgas  medsos  tersebut  kemudian memiliki  tanggung  jawab  terhadap  akun resmi  medsos  milik  pemda  yang  terdiri  dari facebook, instagram , dan t witter yangterintegrasi  satu  sama  lain  (Dunan, 2020).
Sejalan dengan aktivitas Swargaloka
dalam mengoptimalisasi penggunaan media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan warga Surabaya, Graham (2014) menyatakan bahwa penggunaan  media  sosial  meningkatkan
kemampuan  pemerintah  untuk  berinteraksi dan  melibatkan  warga.  Kemampuan  ini membentuk  keterbukaan  pemerintah  dan hubungan  masyarakat  yang  tersedia  pada penggunaan  media  sosial  yang  sangat bermanfaat  khususnya  bagi  pemerintah daerah,  karena  ini  adalah  tingkat  daerah dimana warganya seringkali dapat merasakan akses  langsung  dan  kepentingan  terhadap pemerintahan. Media sosial memberi pemerintah kemampuan untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya.
Dengan  adanya  media  sosial  dan mudahnya membuat website, mengubah pola deseminasi informasi dan cara Dispendukcapil Surabaya berkomunikasi dengan  publiknya.  Diseminasi  informasi administrasi  kependudukan  yang  semula menggunakan  tatap  muka  maupun  publikasi media  massa,  kini  ditambahkan  website  dan media  sosial.  Keberadaan  media  sosial membuat  pelayanan  informasi  pemerintahan tidak  dapat  dilakukan  secara  konvensional (satu  arah)  namun  menjadi  dua  arah.  Publik dapat  langsung  memberikan  komentar, bahkan  juga  dapat  berpartisipasi  dalam pembuatan  konten.  Apabila  sebuah  lembaga sangat aktif di media sosial terutama responsif terhadap  komentar  negatif  dan  saran  dari khalayak  media  sosial,  hal  ini  menjadi indikator corporate identity yang memengaruhi  persepsi  khalayak  (Setiadi, 2023). Sehingga pemerintah diperlukan lebih interaktif  dan  meraih  publiknya  dimanapun
berada  dan  dimana  mereka  merasa  nyaman (Khasawneh & Abu-Shanab, 2013).
Dispendukcapil  Surabaya  adalah lembaga  yang  tidak  secara  khusus  memiliki tugas  membuat  konten  media  sosial.  Semua pegawai  bertugas  melayani  warga  negara pada  administrasi  kependudukan.  Tentu  saja jauh  dari  urusan  membuat  konten  atau produksi  media.    Namun  sebagai  upaya meraih  publik  Surabaya  dengan  baik Dispendukcapil  Surabaya  membentuk  tim khusus  pembuat  konten  ( content  creator ).
Tim ini beranggotakan tiga orang, satu orang bagian  editing  video,  dua  orang  bertugas memproduksi  konten  baik  tulisan  maupun audiovisual.  Tim  ini  yang  mengelola  semua media  yang  digunakan  Dispendukcapil Surabaya.  Dispendukcapil  menyadari  bahwa mengelola  konten  media  sosial  dan  website tidak  boleh sembarangan, karena  taruhannya adalah  citra  lembaga.  Sejalan  dengan Khasawneh  &  Abu-Shanab  (2013),  untuk menjalin hubungan dengan publik, pemerintah  harus  berhati  hati  tentang bagaimana  mereka  mengelola  media  sosial dan  bagaimana  kanal  yang  dibuat  dapat berjalan dengan efektif.
Namun, dalam pelaksanaannya ada hal  yang  masih  perlu  dilakukan  oleh  tim informasi  dispendukcapil  dalam  melakukan diseminasi  informasi.  Diantaranya  adalah, perlunya  memperhatikan  keterlibatan  publik dalam partisipasi dalam diseminasi informasi administrasi kependudukan. Bentuknya dapat mengajak  publik  dalam  pembuatan  konten,
misalnya  berkolaborasi  membuat  konten dengan para youtubers (konten creator), atau mengajak key opinion leaders di media sosial untuk membahas administrasi kependudukan. Dengan begitu harapannya, terjadi partisipasi publik  terhadap  diseminasi  administrasi kependudukan,  selain  itu  akan  semakin eratnya  jalinan  komunikasi  pemerintahan dengan  publiknya,  untuk  menguatkan  upaya komunikasi pemerintahan.
Tujuan dari Government Communication adalah  untuk  membawa
pemahaman bagi gagasan dan cita-cita suatu negara, institusi dan kebijakannya.
Komunikasi  pemerintah  juga  mengupayakan keharmonisan  di  dalam  masyarakat.  Oleh karena itu, sifat komunikasi pemerintah yang multidimensional di Internet perlunya penanganan  dan  perhatian  yang  cermat terhadap  konteks  dan  kebutuhan  serta kepentingan publik (Minaeva, 2018). Dengan demikian, Government Communication yang dilakukan  oleh  Dispendukcapil  Surabaya adalah  bagian  dari  strategi  untuk  melayani informasi  administrasi  kependudukan  dan upaya
memudahkan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi.

## KESIMPULAN
Media  informasi  yang  berbasias website  maupun  media  sosial  yang  dikelola Dispendukcapil  Surabaya    menjalankan fungsi diseminasi informasi tentang
administrasi kependudukan. Dengan
menggunakan  berbagai  platform  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dispendukcapil)  Kota  Surabaya  mencoba berbagai  cara  untuk  menjangkau  masyarakat yang  membutuhkan  ketersediaan  informasi dan layanan pengurusan administrasi di Kota Surabaya. Pertemuan antara trend penggunaan new media dan kebutuhan publik akan  informasi  administrasi  kependudukan telah  memaksa  Dispendukcapil  Surabaya menggunakan  berbagai  platform  dalam menjangkau publiknya ( online public relations )  atau  cara  baru  dalam  melakukan government communication. Meskipun secara struktur  tugas  dan  para  staf  Dispendukcapil Surabaya bukan dilahirkan untuk memproduksi  konten  informasi,  tapi  hal tersebut  dapat  diantisipasi  dengan  membuat tim  khusus  penyebaran  informasi  (sebagai komitmen diseminasi informasi).
Selanjutnya, Dispendukcapil Surabaya disarankan  untuk  meningkatkan  kualitas konten seperti berkolaborasi dengan masyarakat  agar  terjadi  partisipasi  publik selain itu juga menningkatkan pola distribusi konten  sehingga  lebih  banyak  masyarakat yang terjangkau.
Meskipun langkah penggunaan berbagai  platform  dari  new  media  adalah bagian  dari  upaya  instistusi  Dispendukcapil Surabaya  dalam  melakukan Government Communication, namun limitasi dari penelitian  ini  belum  melihat  bagaimana publik  melihat  aktivitas  dispendukcapil Surabaya  dalam  melakukan  diseminasi informasi tersebut, atau sejauh mana efektivitas  proses  diseminasi  informasi  yang telah dilakukan ini.  Sehingga, kajian efektivitas  tentang  penggunaan  media  sosial
sebagai bentuk komunikasi pemerintah dalam melaksanakan  aktivitas  diseminasi  informasi perlu dilakukan.
Studi  lebih  lanjut  juga  dibutuhkan untuk  mengamati  relevansi  teori Media
Richness
terhadap instansi maupun
perusahaan yang aktif menggunakan beberapa media informasi sekaligus, dan menganalisis dampaknya  terhadap  pengalaman  pengguna dalam memperoleh kemudahan informasi dan memahami  pesan  yang  tepat  guna  diantara alternatif media tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajeng,  O.,  &  Wulansari,  D.  (2023). Implementasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk Melalui  Program  Inovasi  Oleh DISDUKCAPIL Kota Surabaya.
Jurnal Inovasi Penelitian, 3.
Ardiyanti,  H.  (2020).  Government Communication  for  Handling Covid-19  Pandemic.  Domestic Political  Division  Info  Singkat, XII (A Brief Study of Actual and
Strategic Issues), 25–29. Creswell,  J.  W.  (2013).  Qualitative Inquiry  and  Research  Design (Third Edition). SAGE Publications, Inc. DePaula, N., & Dincelli, E. (2018, April
2). View of Information strategies and affective reactions: How  citizens  interact  with government social media content. First Monday. https://firstmonday.org/ojs/index .php/fm/article/view/8414/6695 Dunan, A. (2020). Government
Communications  in  Digital  Era: Public Relation and Democracy. Journal  Pekommas,  5(1),  71. https://doi.org/10.30818/jpkm.2 020.2050108
Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi Kependudukan  (GISA).  (n.d.). Retrieved March 15, 2023, from
https://dukcapil.kemendagri.go.i d/berita/baca/15/gerakan_indone sia_sadar_administrasi_kependu dukan_gisa
Graham,  M.  W.  (2014).  Government communication  in  the  digital age:  Social  media’s  effect  on
local government public relations. Public Relations Inquiry, 3(3), 361–376. https://doi.org/10.1177/2046147 X14545371 Ishii,  Kumi.,  Lyons,  Mary  Madison., Carr, Sabrina A. (2019). Revisiting Media Richness Theory  for  Today  and  Future. Hum  Behav  &  Emerg  Tech. 2019;1:124–131. DOI: 10.1002/hbe2.138 Khasawneh, R. T., & Abu-Shanab, E. A. (2013). E-Government and Social Media Sites: The Role and Impact. World Journal of Computer Application and Technology, 1(1), 10–17. https://doi.org/10.13189/wjcat.2 013.010103 Menkominfo  Minta  Humas  Pemerintah Optimalkan Peran Media Sosial- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2017). Https://Kominfo.Jatimprov.Go.I d/.
https://kominfo.jatimprov.go.id/ read/umum/menkominfo-minta- humas-pemerintah-optimalkan- peran-media-sosial
Minaeva, L. (2018). Government Communication in Digital Environment. Advances in
Social  Science,  Education  and Humanities  Research,  273,  50– 53.
Pera  Irawan,  E.  (2017).  Pemanfaatan Website  Pada  Aktivitas  Cyber
PR dalam Mendukung e- Government di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Website Utilization in Cyber PR
Activities to Promote e- Government  Service  in  South Tangerang  Administration  (Vol. 19, Issue 2). http://www.tangerangselatankot a.go.id . Phillips, D., & Young, P. (2019). Online Public Relations. www.cipr.co.uk/books Rijal  Fadli,  M.  (2021).  Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v2 1i1 Sanders,  K.,  &  José  Canel,  M.  (2013). Government Communication Cases and challenges (K. Sanders  &  M.  José  Canel,  Eds.; First Edition). Bloomsbury Academic. Setiadi, T. (2023). Manajemen Corporate  Image  melalui  Media Sosial:  Studi  Literatur  tentang Citra Perusahaan dan Perkembangan Teknologi
Media.  Representamen,  9(01),
18–30.
https://doi.org/10.30996/represe ntamen.v9i01.8380
Shonhe, L. (2017). A Literature Review
of  Information  Dissemination
Techniques  in  the  21st  Century
Era  A  Literature  Review  of Information Dissemination Techniques in  the 21 st Century Era. Siahaan,  C.,  Tampubolon,  J.  A.,  & Sinambela, N. B. (2021).
DISEMINASI INFORMASI MELALUI  MEDIA  ONLINE SEBAGAI  TRANSFORMASI MEDIA KONVENSIONAL. Jurnal Signal, 10(2). Suyono.  (2020).  Peran  Media  Sosial dalam Transformasi Budaya Pandhalungan. In Jurnal Representamen  (Vol.  6,  Issue 02).