## MEDIASI INTEGRATIF DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN 1
Siti Musawwamah 2
(Dosen STAIN Pamekasan/emai: mamahtaufiq@yahoo.com)
Abstraks:  Pemberlakuan  kebijakan  PERMA  No.1  Tahun  2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  ditandai  perubahan fundamental,  yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  dapat dipersingkat  karena  para  pihak  yang  berperkara  tidak  harus menempuh  seluruh  tahapan  proses  persidangan,  tetapi  cukup sampai  pada pra  pemeriksaan  jika  para  pihak berhasil  mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan. Di Pengadilan Agama Pamekasan pelaksanaan mediasi diberlakukan untuk  perkara  yang  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak  yang berperkara.  Pada  umumnya  para  pihak  memilih  mediator  dari pihak  hakim  karena  tidak  ada  kewajiban  biaya  tambahan  untuk jasa  mediator.  Mereka  dapat  menghadap  mediator  secara langsung  di  ruang  hakim  setelah  tidak  dapat  didamaikan  pada proses  litigasi/persidangan  pertama.  Kendala  Pelaksanaannya adalah: (a) Ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi; (b) Sikap  tidak  koperatif  aparat  desa  baik  kepada  para  pihak  yang memasrahkan  perkaranya  maupun  pada  para  pihak  yang  tidak memasrahkannya;  dan  (c)  keterbatasan  sarana  dan  prasarana pelaksanaan  mediasi.  Solusi  atas  Kendala  Pelaksanaan  Mediasi Integratif  adalah:  (a)  Untuk  mengatasi  keengganan  atau  sikap apatis  para  pihak  menjalani  proses  mediasi  adalah  setengah dipaksa  setelah  mediator  tidak  berhasil  menjelaskan  urgensi mediasi;  (b)  Untuk  mengatasi  sikap  tidak  koperatif  dari  aparat desa  ditempuh  cara  persuasif  dengan  menjelaskan  urgensi mediasi;  dan  (c)  Untuk  mengatasi  kendala  kelengkapan  sarana dan prasarana, mediasi terpaksa dilaksanakan di ruang hakim
Kata Kunci: Mediasi  Integratif,  Mediator,  litigasi,  PERMA No.1 Tahun 2008
1 Artikel  ini  diadaptasi  dari  Naskah  Laporan  Penelitian  Individual  (DIPA  STAIN Pamekasan, Agustus 2011).
2 Dosen jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan.

## Siti Musawwamah
Abstract : The implementation of policy of PERMA No.1 Tahun 2008 on  the  procedure  of  mediation  in  court  signs  a  fundamental  change  of lawsuit  process  in  court.  It  states  that  case  completion  process  could  be shorten as the sides that are in case must not take the whole processes. PA of  Pamekasan  conducts  the  mediation  only  if  the  both  sides  attend  the court. Generally, both sides prefer to use mediator that is recommended by the  judge  since  it  is  free  of  charge.  They  may  have  direct  meeting  with mediator  in  the  judge  chamber  if  there  is  no  decision  on  the  court.  The obstacles  of  the  implementation  are:  (a)  the  urgent  of  mediation  has  been unknown;  (b)  uncooperative  attitude  of  village officers;  and  (c)  insufficient facilities of mediation. PA of Pamekasan offers the following solutions: (a) they enforce the sides who are in case to take process of mediation; (b) they employ persuasive approach to persuade village officers; and (c) the process of mediation is mostly conducted in the chamber of judge.
Keywords: Integrative  Mediation;  Mediator,  Litigation;  PERMA No.1 Tahun 2008

## Pendahuluan
Kebijakan  integrasi  mediasi  dalam  sistem  peradilan  telah  dilegalkan melalui  instrumen  hukum  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1 Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  sebagai  pengganti  SEMA Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dalam Menerapkan Lembaga Damai (ex. Pasal 130 HIR/154 Rbg) dan PERMA Nomor 2 Tahun  2003  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Legalitas  kebijakan  itu sekaligus  menandai  bahwa  praktik  peradilan  di  Indonesia  telah  mengalami perubahan  fundamental.  Pengadilan  tidak  hanya  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  perkara  yang  diterima,  tetapi  juga berkewajiban  mengupayakan  perdamaian  antara  pihak-pihak  yang  berperkara. Dalam  istilah  lain  dapat  dinyatakan  bahwa  pengadilan  yang  selama  ini berposisi/diposisikan  sebagai  lembaga  penegakan  hukum  dan  keadilan,  sejak terbitnya PERMA  No.1 Tahun  2008  pada  13  Juli  2008  “harus” memposisikan diri sebagai lembaga pencari solusi damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
Pada  posisi  itulah  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan “seharusnya” dapat dipersingkat karena para pihak yang berperkara tidak harus menempuh  seluruh  tahapan  proses  persidangan  yang  panjang  dan  memakan waktu  lama,  tetapi  cukup  hanya  sampai  pada  pra  pemeriksaan  saja  jika  para pihak  berhasil  mencapai  kesepakatan  perdamaian  melalui  mediasi  di  awal persidangan.  Dengan  demikian  kebijakan  untuk  mengintegrasikan  proses penyelesaian  sengketa  alternatif  (non  litigasi  )  ke  dalam  proses  peradilan  (litigasi) dengan  mengoptimalkan  lembaga  mediasi 3 merupakan  proses  penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah. 4
Sayangnya sisi manfaat dari proses mediasi tersebut pada tataran praktis di pengadilan tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Beberapa hal diduga menjadi  penyebabnya  diantaranya:  Pertama,  sejak  awal  pemberlakuan  PERMA No.1  Tahun  2008  telah  muncul  dua  aliran  pendapat  tentang  kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima  di  pengadilan  tingkat  pertama 5 kecuali  perkara-perkara  tertentu  yang tersebut  dalam  pasal  4,  atau  lebih  khusus  hanya  untuk  perkara  perdata  yang dihadiri kedua belah pihak berperkara di persidangan. 6
Kedua,  tentang  kemampuan  mediator  dari  hakim.  Efektivitas  PERMA No.1  Tahun  2008  memang  tidak  paralel  dengan  ketersediaan  mediator  yang professional  di  pengadilan.  Pasal  1  angka  6  tentang  definisi  mediator  tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat. 7 Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan  PERMA  No.1  Tahun  2008  mengingat  tidak  mungkin  menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Untuk  mengatasi  keterbatasan  tenaga  mediator  yang  bersertifikat  di  tengah kuatnya  keinginan  untuk  mengefektifkan  mediasi  PERMA  No.1  Tahun  2008 memberi  keleluasaan  kepada  pengadilan  untuk  menunjuk  mediator  dari  hakim
3 Proses alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah konsultasi, negosiasi, rekonsiliasi dan penilaian ahli. Lihat  ketentuan Pasal 1  anggka 10 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketaatau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, rekonsiliasi dan penilaian ahli”
4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4)
5 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 6 Ibid, Pasal 7 7 Ibid Pasal  1  angka  6:  Mediator adalah pihak netral  yang  membantu para pihak dalam proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

## Siti Musawwamah
dengan  syarat  bukan  hakim  yang  menangani  perkara  tersebut. 8 Sayangnya, banyak  hakim  yang  diangkat  menjadi  mediator  tidak  memiliki  keterampilan khusus tentang mediasi. Hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.
Praktik  mediasi  oleh  mediator  dari  hakim  cenderung  memposisikan dirinya  tidak  jauh  berbeda  dengan  fungsinya  sebagai  hakim  di  depan persidangan. Di  samping  itu,  dampak  dari  tidak  dipahaminya  tugas  dan  fungsi mediator dengan baik, sebagian mediator dari hakim sering melontarkan ucapan yang  terkesan  pesimistis  dan  antipati  terhadap  pelaksanaan  mediasi.  Bahkan sebagian menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru  yang  hanya  memberatkan  dan  atau  merugikan.  Para  hakim  telah  terbiasa dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  yang  bersifat  memutus (ajudikatif).  Akibatnya,  ketika  diberikan  tugas  untuk  menyelesaikan  sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan.
Ketiga,  tentang  biaya  panggilan  untuk  sidang  mediasi.  Konsideran PERMA  No.1  Tahun  2008  yang  paling  awal  dalam  mempertimbangkan pentingnya mediasi di pengadilan adalah untuk terwujudnya biaya murah dalam proses  penyelesaian  perkara. 9 Sebelum  diberlakukan  PERMA  Nomor  1  Tahun 2008,  jumlah  panggilan  untuk  perkara  cerai  talak  sebanyak  7  kali  sedangkan untuk  perkara  cerai  gugat  sebanyak  5  kali  (Buku  II).  Setelah  diberlakukannya PERMA,  sebagian  pengadilan  membuat  kebijakan  untuk  menambah  biaya panggilan  tersebut  di  atas  sebanyak  2  kali  untuk  panggilan  mediasi  ketika menaksir panjar biaya perkara.
Keempat, Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang nota- bene menerapkan hukum Islam sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan  akademisi  maupun  praktisi  hukum  Islam  telah  mengakui  bahwa substansi  mediasi  tersebut  adalah  berasal  dan  milik  hukum  Islam.  Kurang  dari 10%  perkara-perkara  perdata  yang  diterima  di  Pengadilan  Agama  dapat diselesaikan  melalui  mediasi.  Kenyataan  itu  telah  memicu  munculnya pertanyaan,  apakah  informasi  tersebut  benar  dan  apa  tolok  ukur  penilaian terhadap keberhasilan mediasi tersebut?
Kelima,  Mediasi  dalam  perkara  kumulasi  belum  dicermati  secara professional  dan  proporsional.  Dalam  praktek  di  Pengadilan  Agama  sangat sering ditemukan perkara-perkara kumulasi. Sampai saat ini, prosentase perkara
8 Ibid, Pasal 11 Ayat (5)
9 Menimbang:  a.  Bahwa  mediasi  merupakan  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
terbesar  di  Pengadilan  Agama  adalah  masalah  perceraian  dan  sebagian diantaranya  dikumulasikan  dengan  gugatan  nafkah,  hadhanah,  harta  bersama, dan lain-lain sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.
Keenam, Praktek mediasi di Pengadilan Agama belum sampai menyentuh perkara-perkara  yang  muncul  dalam  proses  persidangan  melalui  tuntutan  balik (rekonvensi).  Padahal  tuntutan  rekonvensi  tersebut  pada  dasarnya  merupakan satu perkara lain yang kebetulan pemeriksaannya disatukan dengan perkara awal (konvensi)  untuk  tujuan  efektifitas  dan  efisiensi  serta  sinkronisasi  sepanjang dibenarkan  oleh  ketentuan  yang  berlaku.  Untuk  kasus  Pengadilan  Agama, mayoritas  perkara  cerai  talak  yang  dihadiri  oleh  pemohon  dan  termohon  di persidangan  disertasi  dengan  tuntutan  balik  oleh  termohon  sebagai  penggugat rekonvensi. Tuntutan balik  itu pada umumnya  meliputi  perkara  nafkah  lampau (madhiyah),  nafkah  iddah,  mut’ah,  hadhanah  dan  nafkah  anak,  sebagian  di antaranya harta bersama. Oleh karena perkara ini muncul di tengah persidangan, maka  terhadap  perkara  ini  tidak  pernah  ditempuh  upaya  perdamaian  melalui mediasi dengan  alasan proses persidangan  telah berjalan  dan tahap perdamaian telah dilalui.
Jika  merujuk  pada  asas  umum  hukum  acara  yang  berlaku,  semestinya setiap  sengketa  yang  diperiksa  di  persidangan  harus  diawali  dengan  upaya perdamaian. 10 Namun  dalam  kenyataan  praktek  di  persidangan,  khususnya pemeriksaan  tuntutan  balik  tidak  didahului  oleh  upaya  perdamaian,  melainkan langsung kepada tanggapan  tergugat rekonvensi  yang bersamaan dengan  replik dalam  konvensi.  Dengan  demikian  terhadap  tuntutan  rekonvensi  langsung  ke proses  jawab  menjawab.  Apabila  terjadi  kesepakatan  dalam  tahap  jawab menjawab  tersebut,  maka  majelis  hakim  akan  memutuskan  berdasarkan kesepakatan,  sebaliknya  apabila  tidak  terjadi  kesepakatan,  maka  majelis  hakim akan  memutus  perkara  tersebut  berdasarkan  alat  bukti  dan  pertimbangan sendiri.
Beberapa  persoalan  lain  pasti  masih  dapat  ditemukan,  baik  berbentuk teori/wacana maupun kenyataan  di  lapangan (aplikasi). Namun  dalam penelian ini  hanya  akan  difokuskan  pada  beberapa  hal  saja  yang  terkait  dengan pelaksanaan  mediasi  integratif  di  PA  Pamekasan  yang  meliputi:  (1)  deskripsi pemberlakuan  kebijakan  mediasi  di  PA  Pamekasan,  sehingga  dapat  dipastikan ruang lingkup  keberlakuannya menurut amanat PERMA No.1 Tahun 2008; (2) identifikasi  kendala  pelaksanaan  prosedur  mediasi  integratif;  dan  (3)  penjelasan
10 Mahkamah  Agung  Dirjen  Peradilan  Agama,  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Buku II, hlm.

## Siti Musawwamah
secara  rinci  atas  solusi  PA  Pamekasan  mengatasi  kendala  pelaksanaan  mediasi integratif.
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  memberi  sekurang-kurangnya  2 manfaat,  teoritik  dan  aplikatif.  Pertama,  hasil  penelitian  ini  diharapkan berkontribusi  bagi  perumusan  normatif  PERMA  dalam  bentuk  revisi  atau penyempurnaan (manfaat teoretik). Kedua, temuan hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi  bagi  pencerahan  dan  perwujudan  budaya  penyelesaian  sengketa secara damai dan berkeadilan (manfaat aplikatif).

## Kajian Pustaka
1. Pengertian Mediasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  cara  mediasi  telah  lama  dikenal  dalam praktik  hukum  Islam.  Mediasi  merupakan  istilah  baru  yang  di  dalam  hukum Islam  disebut  dengan  tahkim.  Tahkim  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti menyerahkan  putusan  pada  seseorang  dan  menerima  putusan  itu. 11 Selain  itu tahkim  juga  digunakan  sebagai  istilah  bagi  orang  atau  kelompok  yang  ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah lain dapat  dinyatakan  bahwa  Tahkim  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan  untuk  memilih  seorang  hakam  (mediator)  sebagai  penengah  atau orang yang di anggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.
Mediasi dalam bahasa Inggris disebut mediation yang berarti penyelesaian sengketa  dengan  menengahi.  Mediator  adalah  orang  yang  jadi  penengah. 12 Dalam  ketentuan  umum  Perma  No.  1  Tahun  2008,  mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Berdasarkan  difinisi  tersebut    dapat  dinyatakan  bahwa  mediasi  adalah proses  penyelesaian  sengketa  melalui  perundingan  yang  dipandu  oleh  seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak- pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.
Mediasi  dapat  dipandang  sebagai  suatu  proses  pengambilan  keputusan dengan  bantuan  pihak  tertentu.  John  Wade  mengutip  beberapa  pengertian mediasi,  diantaranya  menurut  Folberg  dan  A.  Taylor  yang  dikutip  oleh  Said
11 TM.  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam,  (Yogyakarta:  PT  Al- Maarif, 1964), hal. 69
12 John  Echols  dan  Hasan  Shadily,  Kamus  Inggris  Indonesia,  cet  ke  XXV  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 377.

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
Faisal dalam “Pengantar Mediasi”,  a  comprehensive  guide  to  resolving conflict  withouth litigation dan  menurut  Laurence Bolle, mediation  is  a  decision  making  process  in which the parties are assited by a third party, the mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties reach an autcome to wich of them can assen. 13
Di  samping  itu,  Said  Faisal  juga  mengutip  pendapat  Moor  C.W  dalam memberikan  definisi  mediasi,  pada  dasarnya  mediasi  adalah  negosiasi  yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif  dan  dapat  membantu  dalam  situasi  konflik  untuk  mengkoordinasikan aktifitas  mereka  sehingga  lebih  efektif  dalam  proses  tawar  menawar,  bila  tidak ada negosias tidak akan ada mediasi. 14 Seorang mediator pada dasarnya memiliki kecenderungan  menggunakan  interest  based  negotiation  yang  pada  akhirnya kepentingan  semua  pihak  dapat  terwakili.  Mediasi  dan  negosiasi  bukanlah  dua proses  yang  terpisah  namun  lebih  mengarah  kepada  negosiasi  yang  difasilitasi oleh  pihak  ketiga  yang  netral.  Meskipun  secara  substansial  negosiasi  berbeda dengan  mediasi,  namun  sering  kali  dikatakan  bila  tidak  ada  negosiasi  tidak  ada mediasi.  Oleh  karena  negosiasi  merupakan  nilai  penting  dalam  mediasi,  maka tawaran  pihak  pertama  dan  harga  konsesi  akan  sangat  menentukan  pada  hasil akhir  negosiasi  (mediasi). 15 Mediasi  merupakan  salah  satu  dari  beberapa penyelesaian sengketa. Berbagai proses penyelesaian sengketa adalah:
1. Litigasi di mana perselisihan diselesaikan melalui pengadilan;
2. Arbitrase suatu sistem di mana prosedur dan arbitrer dipilih oleh para pihak untuk membuat keputusan yang mengikat;
3. Konsiliasi  proses  yang  sama  dengan  mediasi  namun  diatur  oleh  undang- undang;
4. Konseling di mana ada proses therapeutic yang memberikan nasihat membantu penangan masalah prikologikal;
5. Negosiasi  adanya  unsur  diskusi,  edukasi,  pendekatan  persuasive  serta  tawar menawar dengan pasilitas pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah;
6. Fasilitasi suatu proses yang dipergunakan dalam perselisihan yang melibatkan berbagai pihak;
7. Case  appraisal/neutral  evaluation,  suatu  proses  di  mana  pihak  ketiga  yang mempunyai  kualifikasi  memberikan  pandangan  berdasarkan  fakta  dan kehyataan yang ada;
13 John  Wade,  Sekitar  Mediasi,  MARI,  Jakarta,  2004,  hal.  158  5  Said  Faisal,  Pengantar Mediasi, MARI, Jakarta, 2004, hal 61. 6 Ibid, hal. 70.
14 Said Faisal, Pengantar Mediasi, MARI, Jakarta, 2004, hal 61.
15 Ibid, hlm. 70.

## Siti Musawwamah
8. Mini  Tria,  proses  penyelesaian  perselisihan  dengan  pertukaran  informasi yang  kemudian  dicari  jalan  keluar  melalui  hadirnya  senior  eksekutif  dari masing-masing organisasi;
9. Provati  judging,  suatu  proses  yang  hampir  sama  dengan  arbitrase  di  mana seorang  eks hakim bertindak  untuk memberikan  keputusan  dan para pihak sepakat untuk mentaati keputusan tersebut. 16
Mediasi  berbeda  dengan  litigasi  yang  ingin  memperoleh  hasil  akhir sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  berbeda  pula  dengan  konseling  karena landasan  mediasi  tidak  berpijak  pada  faktor  psikologis  dan  perilaku.  Demikian pula  mediasi  berbeda  dengan  arbitrase,  di  mana  posisi  arbitrer  ditunjuk  untuk memberikan keputusan akhir. 17

## 2. Dasar Hukum
Mediasi (Tahkim) telah dipraktekkan sejak masa awal Islam ketika Nabi Muhammad  SAW  masih  hidup,  yaitu  ketika  itu  Nabi  Muhammad  SAW  juga telah merima putusan Sa’ad Ibnu Mu’adz mengenai bani Quraidhah. Demikian juga  pertengkaran  antara  Umar  bin  Khattab  ra  dengan  Ubay  bin  Ka’b  tentang kebun  kurma,  perkaranya  ditahkimkan  oleh  Zaid  bin  Tsabit,  semua  sahabat sepakat menerima putusan hakam dan membenarkannya. 18
Praktik  lain  penyelesain  sengketa  melalui  mediasi  (tahkim)  ini  juga diabadikan  dalam  al-Qur’an  dalam  surah  al-Nisa’  ayat  35  dan  ayat  128  berikut ini:
                                                                                                             
                                                     
Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  Maka kirimlah  seorang  hakam  (juru  pendamai)dari  keluarga  laki-laki  dan seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu bermaksud  Mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Mengena . 19
16 Denaldy Mauna, Mediator Skill Refarming And Quiwtioning In Practice, Jakarta, 2004.
17 John Wade, Sekitar Mediasi, MARI, Jakarta, 2004, hal. 158.
18 Peradilan dan Hukum Acara Islam, hal. 70
19 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 123

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
                                                                                                           
                                                                                              
                  
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang  sebenar-benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka) walaupun  manusia  itu  menurut  tabiatnya  kikir.  dan  jika  kamu  bergaul dengan  isterimu  secara  baik  dan  memelihara  dirimu  (dari  nusyuz  dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 20
Selain  pada  kasus  perselisihan  antara  suami-isteri,  terdapat  praktik penyelesain  sengketa  kasus-kasus  lain  yang  terjadi  di  kalangan  umat  Islam melalui mediasi (tahkim) yang diabadikan al-Qur’an dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10:
                                                                                                                
                                                                                                                        
                            
dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang hendaklah  kamu  damaikan  antara  keduanya!  tapi  kalau  yang  satu melanggar  Perjanjian  terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar Perjanjian  itu  kamu  perangi sampai surut kembali  pada  perintah Allah. kalau  Dia  telah  surut,  damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang- orang yang Berlaku adil. 21
20 Ibid, hal. 143
21 Ibid, hal. 846

## Siti Musawwamah
                                                                                                
orang-orang  beriman  itu  Sesungguhnya  bersaudara.  sebab  itu damaikanlah  (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 22
Terdapat  dua  bentuk  mediasi,  bila  ditinjau  dari  waktu  pelaksanaannya. Pertama  yang  dilakukan  di  luar  sistem  peradilan  dan  yang  dilakukan  dalam sistem  peradilan.  Sistem  Hukum  Indonesia  (dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau court annexed mediation  atau  lebih  dikenal  court annexed dispute  resolution. 23 Hal  ini  dapat dilihat  pada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  yang  menetapkan  mediasi  sebagai bagian  dari  hukum  acara  dalam  perkara  perdata,  sehingga  suatu  putusan  akan menjadi  batal  demi  hukum  manakala  tidak  melalui  proses  mediasi  (PERMA Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, PERMA ini  dipandang  sebagai  kemajuan  dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 24
Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan (setelah sidang pertama),  dimana  Hakim  mediator/mediator  akan  memproses  sebuah  perkara setelah  sebelumnya  diberitahu  oleh  Ketua  Majelis. 25 Pemeriksaan  perkara selanjutnya  berada  pada  tangan  mediator,  baik  proses  pemanggilan  maupun persidangannya.  Hasil  dari  proses  mediasi  hanya  ada  dua  kemungkinan  yaitu berhasil  (kemudian  dibuatkan  akta  perdamaian)  dan  tidak  berhasil.  Dalam keadaan  terakhir,  seluruh  proses  mediasi  maupun  materinya  tidak  dapat dipertimbangkan dalam persidangan perkara berikutnya. 26
Oleh  sebab  itu  sungguh  sangat  indah  apabila  setiap  sengketa  dapat diselesaikan  melalui  perdamaian,  karena  dengan  perdamaian  kedua  belah  pihak tidak  ada  yang  merasa  kalah  dan  yang  lebih  penting  lagi  keduanya  terjaga kehormatannya.  Upaya  menempuh  perdamaian  sebenarnya  telah  diamanatkan oleh undang-undang agar hakim dalam memeriksa perkara harus terlebih dahulu
22 Ibid, hal. 846
23 Soeharto (Ketua Steering Komite Perma Nomor 2 Tahun 2003), Pelatihan Mediator Dalam Menyangbut Penerapan PERMA court annexed dispute resolution, MARI, 2004.
24 PERMA No.1 Tahun 2008, Pasal 1 butir 10
25 Ibid, Pasal 11 26 Ibid, Pasal 19

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
mengupayakan  terjadinya  perdamaian.  Akan  tetapi  dalam  perjalanannya seringkali  para  hakim  tidak  sungguh-sungguh  dalam  mengupayakannya  dan cenderung  bersifat  formalitas  ,  sehingga  sangat  sedikit  sengketa  yang diselesaiakan secara damai.
Memperhatikan  kondisi  seperti  itu  Mahkamah  Agung  mengambil kebijakan  untuk  lebih  memberdayakan  upaya  perdamaian  melalui  mediasi sebagaimana  tertuang  dalam PERMA No. 2  tahun 2003 yang  kemudian  diubah dengan PERMA No. 1  tahun  2008  tentang Pelaksanaan Mediasi di  Pengadilan. Melalui cara ini diharapkan sengketa yang terjadi di pengadilan dapat diselesaikan secara damai.
3. Jenis Mediasi Di Pengadilan
Mediasi di Pengadilan. Mediasi ini ada dua tahap:
1)  Mediasi  awal  litigasi,  yakni  mediasi  yang  dilaksanakan  sebelum  pokok sengketa diperiksa, dan
2)  Mediasi  selama  litigasi,  yakni  mediasi  yang  dilaksanakan  ketika  pokok sengketa dalam tahap pemeriksaan. Mediasi ini terbagi dua:
a) Selama  dalam  pemeriksaan  tingkat  Pertama,  dan  selama pemeriksaan tingkat Banding, dan Kasasi;
b) Di luar litigasi, yaitu mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, kemudian  perdamaian  yang  terjadi  dimohonkan  ke  Pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.
4. Sidang Pra Mediasi
a. Pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditentukan  dan  dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak  untuk  menempuh  proses  mediasi  serta  menjelaskan  prosedur mediasi menurut PERMA RI No.1 tahun 2008;
b. Ketua  Majelis  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk memilih  mediator  yang  dikehendaki  bersama  dan  berunding  tentang pembebanan  biaya  yang  timbul  jika  memilih  mediator  bukan  hakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan:
1) Para  pihak  dengan  dibantu  panitera  sidang,  memilih  salah  satu atau dua mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator;
2) Hakim  yang  memeriksa  perkara  tidak  boleh  ditunjuk  sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain;
3) Jika  belum berhasil,  para  pihak hanya  dapat  meminta  penundaan persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja;

## Siti Musawwamah
c.  Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan:
1) Dalam  hal  para  pihak  telah  menentukan  pilihan,  ketua  majelis membuat  Surat  Penunjukan  Mediator,  sidang  ditunda  untuk proses mediasi;
2) Dalam  hal  para  pihak  menyatakan  gagal  memilih  mediator  yang dikehendaki,  ketua  majelis  menunjuk  mediator  dengan  membuat Surat Penunjukan Mediator, sidang ditunda untuk proses mediasi;
3) Menunda  persidangan  paling  lama  2  (dua)  hari  kerja,  dalam  hal proses pemilihan mediator belum selesai.
d.  Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim:
1) Memberitahukan  Mediator  yang  ditunjuk  melalui  panitera  sidang, dengan  menyerahkan  Surat  Penunjukan  Mediator  disertai  salinan gugatan/permohonan/perlawanan;
2) Memerintahkan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk guna memusyawarahkan jadual mediasi;
e.  Paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan  hari  pelaksanaan  mediasi  dalam  sebuah  Penetapan, dengan  ketentuan  tenggang  waktu  antara  Surat  Penunjukan  Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja;
f. Panggilan  para  pihak  untuk  mediasi  dapat  dilakukan  oleh  Jurusita Pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara;
g.  Sebelum melaksanakan mediasi, mediator wajib:
1) Mempelajari  gugatan/permohonan  sehingga  diperoleh  suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan;
2) Mempersiapkan  usulan  jadual  pertemuan  mediasi  yang  akan dibahas dan disepakati;
5. Pelaksanaan Mediasi
a. Mediasi  dilaksanakan  di  tempat  mediasi  Pengadilan  Agama,  kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari hakim;
b. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Memperkenalkan  diri  dan  menjelaskan  posisinya  sebagai  pihak yang neteral;
2) Menjelaskan  urgensi  dan  relevansi  institusi  mediasi  sebagai  salah satu alternatif penyelesaian perkara;
3) Membuat  kesepakatan  tentang  biaya  mediasi,  dalam  hal  mediator adalah non hakim;

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
4) Menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi;
5) Menyusun jadual mediasi berdasarkan kesepakatan;
6) Dalam  hal  kedua  belah  pihak  tidak  hadir  maka  mediasi  ditunda untuk  memanggil  para  pihak.  Apabila  telah  dipanggil  2  kali berturut-turut  tidak  hadir,  maka  mediator  menyatakan  mediasi gagal; 27
7) Proses  mediasi  diawali  dengan  identifikasi  masalah.  Untuk  itu mediator  memberi  kesempatan  kepada  kedua  pihak/pihak  yang hadir  untuk  menyiapkan  ‘resume  perkara’  baik  secara  lisan maupun tertulis;
8) Pada  hari  dan  tanggal  yang  ditentukan,  Penggugat/Pemohon menyampaikan/membacakan  resumenya,  kemudian  dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya; 9) Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang  disampaikan  para pihak,  mediator  menawarkan kepada  pihak  Tergugat/Termohon  alternatif  solusi  yang  diajukan Penggugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya;
10) Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan kaukus;
11) Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut;
12) Dalam  hal  tidak  diperoleh  kesepakatan,  mediator  menyatakan proses  mediasi  gagal,  mediator  melaporkan  kegagalan  tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan;
13) Dalam  hal  diperoleh  kesepakatan,  para  pihak  merumuskan kesepakatan  tersebut  secara  tertulis  dalam  suatu  Surat Kesepakatan  dibantu  oleh  mediator.  Setelah  surat  kesepakatan tersebut  disetujui  dan  ditanda  tangani  para  pihak  dan  mediator, dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim.
14) Dalam  hal  kesepakatan  dilakukan  oleh  kuasa  hukum  maka  para pihak  in  person  harus  ikut  menandatangani  kesepakatan  tersebut sebagai tanda persetujuannya.
27 Ibid, Pasal 14 Ayat (1)

## Siti Musawwamah

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengungkap  dan  mendeskripsikan  fokus  kajian  melalui pengamatan  yang  mendalam  pada  situasi  yang  wajar  atau  alamiah  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif-fenomenologis 28 dengan  merujuk  pada pendapat  Bogdan  &  Biklen 29 sehingga  diperoleh  gambaran,  makna  atau interpretasi yang holistik, integral, dan komprehensif tentang Mediasi Integratif di PA Pamekasan.
Hasilnya,  telah  diperoleh  fenomena  yang  sebenarnya  tentang  diskripsi pelaksanaan,  identifikasi  kendala  dan  penjelasan  solusi  mengatasi  kendala pelaksaanaan. 30 Peneliti  berposisi  sebagai  instrumen  sekaligus  sebagai pengumpul data. Penelitian ini berlokasi di kota Pamekasan dengan melibatkan informan  hakim  Pengadilan  Agama,  penentuan  informan  merujuk  pada pendapat  Spradley  yang  menyatakan  bahwa:  (1)  informan  telah  cukup  lama tinggal  dan “menyatu” dalam  seting penelitian, (2)  informan masih  aktif dalam kegiatan-kegiatan  di  lingkungan  seting  penelitian,  (3)  informan  memiliki kesempatan  yang  leluasa  dan  menyatakan  kesediaan  untuk  dimintai  informasi, (4)  informan  beritikad  untuk  memberikan  informasi  yang  sebenarnya,  dan  (5) informan dapat diperlakukan sebagai “guru baru” bagi peneliti 31
Data  yang  dihimpun  dalam  penelitian  ini  meliputi  deskripsi  mengenai Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan (transkrip) hasil kegiatan wawancara, pengamatan, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data  dilakukan  selama  dan  setelah  pengumpulan  data  penelitian  di  lapangan terhadap  catatan  lapangan  berupa  transkrip  wawancara,  transkrip  observasi, dokumen, dan bahan-bahan pendukung lainnya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  pemberlakuan  kebijakan  Mediasi Integratif  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan,  yaitu:  pertama,  merujuk  pada kebijakan  lokal  sebagai  pedoman  teknis  atas  ketentuan  PERMA  No.1  Tahun 2008,  diberlakukan  untuk  perkara  yang  dihadiri  oleh  ke  dua  belah  pihak
28 Bogdan,  R.C.  &  Taylor,  S.J.  Introduction  to  Qualitative  Research  Methods:  A Phenomenological Approach to the Social Sciences. New York: John Wiley and Sons, Inc. 1985
29 Bogdan,  R.C.  &  Biklen,  S.K.  1982.  Qualitative  Research  for  Education:  An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
30 Dimyati,  M.  2000.  Penelitian  Kualitatif;  Paradigma,  epistemologi,  pendekatan, metode, dan terapan. Malang: IPTI dan PPS UM, 2000.
31 Spradley, J.P. Participant Observation. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
berperkara  di  persidangan,  kedua,  pelaksanaannya  secara  langsung  saat menghadap  mediator  setelah  para  pihak  tidak  dapat  didamaikan  pada  proses litigasi/persidangan pertama, ketiga, tempat pelaksanaan mediasi di ruang hakim semata-mata  untuk  efektifitas  kerja  dan  efisiensi  waktu,  dan  keempat,  pada umumnya  para  pihak  memilih  mediator  dari  pihak  hakim  karena  tidak  ada kewajiban tambahan biaya untuk jasa mediator.
Jika  temuan  hasil  penelitian  tersebut  dianalisis  berdasarkan  kajian mediasi  dalam  sistem  peradilan  (court  annexed  mediation/court  annexed  dispute resolution)  di  Indonesia  sejak  berlakunya  PERMA  No.1  Tahun  2008  tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan, tertanggal 31 Juli 2008, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif
Sejak awal pemberlakuan  PERMA  No.1  Tahun 2008 telah muncul  dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk  semua  perkara  perdata  yang  diterima  di  pengadilan  tingkat  pertama 32 kecuali perkara-perkara  tertentu yang  tersebut  dalam pasal 4, atau  lebih  khusus hanya  untuk  perkara  perdata  yang  dihadiri  ke  dua  belah  pihak  berperkara  di persidangan. 33
Perbedaan pemahaman tersebut, dalam tataran praktis akan berimplikasi pada  perbedaan  implementasi.  Apabila  dicermati  secara  anatomis,  PERMA No.1  Tahun  2008  memuat  beberapa  pasal  yang  interpretable  (multi  tafsir). Misalnya, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Tidak menempuh  prosedur  mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Lebih  tegas  lagi  pada  Pasal  4  dinyatakan  bahwa  “Kecuali  perkara  yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan  ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib  lebih  dahulu  diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.
Pemahaman  secara  gramatikal  ke  dua  pasal  tersebut  adalah  mediasi  wajib dilakukan  untuk  setiap  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan.  Pemahaman  ini didukung  oleh  latar  belakang  munculnya  keinginan  atau  semangat mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ke dalam jalur litigasi,  yang  diawali  dengan  lahirnya  Sema  Nomor  1  Tahun  2002,  kemudian
32 PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 2
33 Ibid, pasal 7

## Siti Musawwamah
direvisi dengan PERMA No. 2 Tahun 2003, terakhir disempurnakan lagi dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2008, yang intisarinya adalah:
(1) upaya perdamaian secara konprehensif dan sungguh-sungguh;
(2) efisiensi dan efektivitas pemeriksaan persidangan,
(3) menekan  jumlah  perkara  ke  tingkat  kasasi  yang  mengakibatkan  besarnya penumpukan sisa perkara di Mahkamah Agung.
Atas  dasar  itulah, mediasi  di pengadilan dapat  dipahami  sebagai  bentuk intensivikasi  (perluasan)  makna  dari  upaya  perdamaian  yang  selama  ini  secara langsung  telah  dilaksanakan  oleh  majelis  hakim  di  depan  persidangan.  Tetapi, hasilnya  kurang  begitu  efektif  dan  terkesan  formalistik  disebabkan  oleh beberapa hal berikut ini:
(1) suasana  persidangan  kerap  menimbulkan  ketegangan  emosional  dan psikologis  bagi  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  sehingga  sulit mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai;
(2) pemeriksaan  persidangan  terikat  oleh  batasan  waktu  dan  aturan  hukum acara  yang  berlaku  sehingga  nuansa  mengadili  lebih  terasa  ketimbang suasana pemufakatan;
(3) memeriksa  fakta  dan  peristiswa  yang  telah  terjadi  sehingga  cendrung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik, dan;
(4) tidak  mungkin  melakukan  “kaukus”  (pertemuan  yang  hanya  dihadiri  oleh salah  satu  pihak  berperkara  tanpa  dihadiri  pihak  yang  lain)  untuk menemukan  fakta-fakta  yang  dianggap  perlu  dalam  rangka  kesuksesan perdamaian
Oleh  karena  itu  pelaksanaan  mediasi  harus  disesuaikan  dengan ketentuan  perdamaian  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  130  HIR./154  R.Bg. Implikasinya, prosedur mediasi tetap ditempuh meskipun salah satu pihak tidak hadir  karena  yang  menjadi  tujuan  utama  mediasi  adalah  sengketa  yang  sedang berlangsung dapat dihentikan dan selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan.
Ketentuan  lain  (berbeda)  terdapat  pada  Pasal  7  PERMA  No.1  Tahun 2008 sebagai berikut:
(1) Pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  yang  dihadiri  kedua  belah  pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
(2) Ketidakhadiran  pihak  turut  tergugat  tidak  menghalangi  pelaksanaan mediasi;
(3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi;
(4) Kuasa  hukum  para  pihak  berkewajiban  mendorong  para  pihak  sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi;

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
(5) Hakim  wajib  menunda  proses  persidangan  perkara  untuk  memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi, dan;
(6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.
Ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  mediasi  hanya  wajib  jika  ke dua belah  pihak  yang berperkara  hadir  di persidangan. Pemahaman  ini  muncul dengan dasar bahwa mediasi hanya logis dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara  hadir  di  persidangan.  Karena  hanya  dalam  kondisi  hadirnya  kedua belah pihak  tersebut permufakatan  dan kesepakatan  perdamaian dapat diambil. Adapun  kaitannya  dengan  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  4  adalah  bersifat pengkhususan.  Pasal  2  dan  Pasal  4  bersifat  umum  sedangkan  Pasal  7 mengkhususkan ketentuan yang bersifat umum tersebut.
Adapun  ketentuan  tentang  waktu  pelaksanaan  mediasi  di  PA Pamekasan,  yaitu  pada  saat  para  pihak  menghadap  langsung  kepada  mediator setelah  tidak  berhasil  didamaikan  oleh  Majelis  Hakim  pada  sidang  pertama, menurut peneliti kebijakan itu terkesan kurang cermat dan ambil praktisnya saja.
Jika  temuan  hasil  penelitian  itu  dianalisis  menurut  ketentuan  PERMA No.1 Tahun  2008  Pasal  13  (1 s/d  6)  tentang Penyerahan  Resume Perkara  dan Lama Waktu Proses Mediasi:
(1)  Dalam  waktu paling  lama 5  (lima) hari  kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
(2)  Dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  setelah  para  pihak  gagal memilih  mediator,  masing~masing  pihak  dapat  menyerahkan  resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
(3)  Proses  mediasi  berlangsung  paling lama 40  (empat  puluh)  hari kerja  sejak mediator  dipilih  oleh  para  pihak  atau  ditunjuk  oleh  ketua  majelis  hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
(4)  Atas  dasar  kesepakatan  para  pihak,  jangka  waktu  mediasi  dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3:
(5)  Jangka  waktu  proses  mediasi  tidak  termasuk  jangka  waktu  pemeriksaan perkara.
(6)  Jika  diperlukan  dan  atas  dasar  kesepakatan  para  pihak,  mediasi  dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
Ketidakcermatan kebijakan itu semakin nyata karena itu para pihak tidak memiliki  kesempatan  menjalin  hubungan  baik  dengan  mediator.  Menurut penulis  keterjalinan  hubungan  yang  baik  dapat  mempengaruhi  tingkat

## Siti Musawwamah
kepercayaan  pada  masing-masing  pihak  sehingga  upaya  perdamaian  bisa diharapkan berhasil.
Khusus  tentang  tempat  pelaksanan  mediasi  di  ruang  hakim,  kebijakan itu  hanya  menguntungkan  pihak  mediator  dari  hakim  karena  mereka  bisa dengan  leluasa  memanfaatkan  waktu  untuk  menyelesaikan  tugas-tugas pribadi/lain  selain  tugas  mediasi.  Bagi  para  pihak  pasti  tidak  nyaman  karena tidak ada privacy atau perlindungan kerahasiaan problem mereka. Peneliti sendiri pernah  menyaksikan  secara  langsung  proses  mediasi  yang  dilaksanakan  secara bersama-sama di ruang hakim, selain tidak fokus para pihak terkesan harus hati- hati  mengungkapkan  problem  mereka.  Dalam  istilah  lain  dapat  dinyatakan bahwa  kekhususan  tempat  mediasi  juga  dapat  mempengaruhi  tingkat keberhasilan mediasi.
Selanjutnya  kebijakan  penetapan  mediator  dari  pihak  hakim  juga  perlu dicermati  secara  arif  meskipun  secara  formal  kebijakan  itu  dibenarkan. Ketentuan  tentang mediator dari  hakim didasarkan pada PERMA No.1 Tahun 2008  pasal  5  (5)  “Jika  dalam  wilayah  sebuah  Pengadilan  tidak  ada  hakim, advokat,  akademisi  hukum  dan  profesi  bukan  hukum  yang  bersertifikat mediator,  hakim  di  lingkungan  Pengadilan  yang  bersangkutan  berwenang menjalankan fungsi mediator”, Pasal 9 (3) “Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan  tidak  ada  mediator  yang  bersertifikat,  semua  hakim  pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator”, Pasal 11 (5) “Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator”  dan  Pasal  11  (6)  “Jika  pada  pengadilan  yang  sama  tidak  terdapat hakim  bukan  pemeriksa  perkara  yang  bersertifikat,  maka  hakim  pemeriksa pokok  perkara  dengan  atau  tanpa  sertifikat  yang  ditunjuk  oleh  ketua  majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator” 34
Pada  realitasnya,  bagi  sebagian  hakim  yang  “hanya”  familier  dengan tugas memutus perkara  akan  mengalami  kesulitan  jika  tanpa keterampilan yang memadai  mereka  “dipaksa”  menjadi  mediator  yang  bertugas  mencari  solusi damai. Oleh karena itu dalam jangka pendek perlu adan kebijakan yang strategis dari  pimpinan  pengadilan  untuk  membuat  program  kajian  keilmuan  secara berkala yang bersifat eksploratif di unit kerja masing-masing, khsususnya tetang hakikat  dan  tujuan  mediasi  serta  keterampilan  sebagai  mediator.  Selanjutnya untuk jangka panjang kurikulum fakultas/jurusan Syariah perlu ditambah materi
34 PERMA No.1 Tahun 2008, Pasal 5, 5 dan 11

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
mediasi sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus dikuasi oleh mahasiswa calon hakim. Meskipun pada waktu mendatang mediator diharapkan berasal dari kalangan  professional,  bukan  hakim.  Namun  adanya  keterkaitan  tugas  yang sangat erat antara hakim dan mediator, menjadi alasan utama hakim mengetahui seluk beluk mediasi.
Kendala  Pelaksanaan Prosedur  Mediasi  Integratif  dan  Solusi mengatasinya di PA Pamekasan
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  tentang  kendala  Pelaksanaan Mediasi Integratif di PA Pamekasan yaitu: (1) Ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi. Pada umumnya mereka menganggap mediasi sebagai prosedur antaran  litigasi/persidangan.  Akibatnya  mereka  enggan  terlibat  secara  serius pada  proses  mediasi;  (2)  Sikap  tidak  koperatif  aparat  desa  baik  kepada  para pihak yang memasrahkan  perkaranya  dan apalagi kepada para pihak yang  tidak memasrahkan; dan (3) keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi.
Jika  temuan  hasil  penelitian  itu  dianalisis  berdasarkan  temuan  hasil penelitian tentang solusi PA Pamekasan mengatasi kendala pelaksanaan mediasi integratif  yaitu:  (1)  Untuk  mengatasi  keengganan  atau  sikap  apatis  para  pihak menjalani  proses  mediasi  adalah  setengah  dipaksa.  Pilihan  kebijakan  ini ditetapkan  setelah  mediator  tidak  berhasil  menjelaskan  urgensi  mediasi;  (2) Untuk mengatasi sikap tidak koperatif dari aparat desa ditempuh cara persuasif dengan  menjelaskan  urgensi  mediasi;  dan  (3)  Untuk  mengatasi  kendala kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  terpaksa  mediasi  dilaksanakan  di  ruang hakim  karena  sembari  menunggu  para  pihak  yang  akan  mediasi  para  hakim dapat melaksanakan tugas-tugas lain.
Solusi-solusi  tersebut  lagi-lagi  terkesan  kurang  cermat,  misalnya  solusi keengganan  dan  keegoisan  para  pihak  untuk  terlibat  secara  aktif  dalam  proses mediasi  dilakukan  dengan  cara  memaksa  haslnya  pasti  tidak  maksimal. Keterpaksaan  mereka  untuk  terlibat  boleh  jadi  menjadi  sebab  mediasi  tidak berhasil.  Pilihan  kebijakan  itu  selalu  didasarkan  pada  efisiensi  dan  efektifitas proses  mediasi,  meskipun  disadari  kebijakan  itu  akan  terjebak  pada  formalisasi kebijakan.
Untuk  mengatasi  problem  rumit  tersebut,  perlu  ada  keberanian memadukan atau mengintegrasikan lembaga mediasi dengan lembaga hakam min jihatil  hakim.  Mediator  Hakam  min  Jihati  Hakim  bersama-sama  dengan  pihak keluarga  melakukan  tugas-tugas  mediasi  sekaligus  tugas  hakam.  Dengan demikian  pelaksanaan  mediasi  juga  sekaligus  telah  melaksanakan  aturan Undang-undang.

## Siti Musawwamah
Dengan kata lain, tugas-tugas hakam seperti yang dinginkan oleh firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 35 dan ayat 85 sebagai berikut:
                                                                                                             
                                                     
Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  Maka kirimlah  seorang  hakam  (juru  pendamai)dari  keluarga  laki-laki  dan seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu bermaksud  Mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Mengena . 35
                                                                                                           
                                                                                              
                  
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang  sebenar-benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka) walaupun  manusia  itu  menurut  tabiatnya  kikir.  dan  jika  kamu  bergaul dengan  isterimu  secara  baik  dan  memelihara  dirimu  (dari  nusyuz  dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang  kamu  kerjakan. 36 dan  dicantumkan  dalam  undang-undang dilaksanakan  sepenuhnya  dengan  memakai  pakaian  lembaga  yang diinginkan  oleh  PERMA.  Sehingga  kita  bisa  mengumpulkan  antara kedua  lembaga  tersebut  tanpa  ada  yang  terlanggar.  Usaha  integrasi  ini sejiwa dengan qaidah , “ Dalam dua aturan yang kelihatan berbeda, maka bila
35 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 123
36 Ibid, hal. 143

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan
mungkin dikumpulkan, tidak boleh dibuang salah satunya”. 37
Untuk  mengatasi  kendala  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  terpaksa mediasi  dilaksanakan  di  ruang  hakim  karena  alasan  efisiensi  dan  efektifitas. Kebijakan  itu  juga merupakan kebijakan kurang  cermat  bahkan  terkesan  hanya formalitas.  Seperti  pada  penjelasan  sebelumnya  kebijakan  itu  hanya menguntungkan  pihak mediator  dari  hakim  karena mereka  bisa  dengan  leluasa memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas pribadi/lain selain tugas mediasi. Bagi para pihak suasananya pasti tidak nyaman karena tidak ada privacy atau  perlindungan  kerahasiaan  problem  mereka.  Akibatnya  mereka  tidak  fokus dan  para  pihak  terkesan  harus  hati-hati  tidak  sepenuhnya  mengungkapkan problem mereka. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa kekhususan tempat mediasi juga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.

## Penutup
Dari paparan hasil penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
a.  Pemberlakuan  Kebijakan  Mediasi  Integratif  di  Pengadilan  Agama Pamekasan  didasarkan  pada  kebijakan  lokal  sebagai  pedoman  teknis  atas ketentuan  PERMA  No.1  Tahun  2008,  yaitu  diberlakukan  untuk  perkara yang  dihadiri  oleh  ke  dua  belah  pihak  berperkara  di  persidangan.  Pada umumnya para pihak  memilih  mediator  dari pihak hakim karena  tidak ada kewajiban  tambahan  biaya  untuk  jasa  mediator.  Mereka  dapat  menghadap mediator  secara  langsung  di  ruang  hakim  setelah  tidak  dapat  didamaikan pada proses litigasi/persidangan  pertama.  Penetapan kebijakan  itu  semata- mata untuk efektifitas kerja dan efisiensi waktu.
b.  Kendala  Pelaksanaan  Mediasi  Integratif  di  PA  Pamekasan  adalah:  (1) Ketidaktahuan  para  pihak  tentang  urgensi  mediasi,  mereka  menganggap mediasi  sebagai  prosedur  antaran  litigasi/persidangan.  Akibatnya  mereka enggan  terlibat  secara serius  pada proses mediasi;  (2)  Sikap  tidak  koperatif aparat  desa  baik  kepada  para  pihak  yang  memasrahkan  perkaranya  dan apalagi kepada para pihak yang tidak memasrahkannya; dan (3) keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi;
c.  Solusi  atas  Kendala  Palaksanaan  Mediasi  Integratif  di  PA  Pamekasan adalah:  (1)  Untuk  mengatasi  keengganan  atau  sikap  apatis  para  pihak menjalani  proses  mediasi  adalah  setengah  dipaksa.  Pilihan  kebijakan  ini ditetapkan setelah mediator tidak berhasil menjelaskan urgensi mediasi; (2)
37 Insyafli, Integrasi mediasi dan Hakam min Jihatil Hakim, www.badilag.net

## Siti Musawwamah
Untuk  mengatasi  sikap  tidak  koperatif  dari  aparat  desa  ditempuh  cara persuasif  dengan  menjelaskan  urgensi  mediasi;  dan  (3)  Untuk  mengatasi kendala kelengkapan sarana dan prasarana, mediasi terpaksa dilaksanakan di ruang hakim karena sembari menunggu para pihak yang akan mediasi para hakim dapat melaksanakan tugas-tugas lainnya.

## Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan

## Daftar Pustaka
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiyah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984. Atabi’ Ali dan A. Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta:
Yasalma PP Krapyak, 1996, hlm. Bailey,  K.D.,  Methods  of  Social  Research.  3 rd Edition.  New  York:  The  Free  Press, 1987.
Biro  Pusat  Statistik,  Profil  Statistik  dan  Indikator  Jender  di  Provinsi  Jawa  Timur. Jakarta: Kantor Menneg PP dan BPS, 2001.
Bogdan,  R.C.  &  Biklen,  S.K.,  Qualitative  Research  for  Education:  An  Introduction  to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982. Bogdan,  R.C.  &  Taylor,  S.J.,  Introduction  to  Qualitative  Research  Methods:  A
Phenomenological Approach to the Social Sciences. New York: John Wiley and
Sons, Inc., 1985.
Darwin,  M.,  Gender  Mainstreaming  dan  Perubahan  Organisasi.  Makalah disajikan  dalam  workshop  Analisis  Jender  dalam  Penguatan  Hak-hak Reproduksi  Perempuan.  Surabaya:  PSW  IAIN  Sunan  Kalijaga  dan  PSG IAIN Sunan Ampel, tanggal 28-31 Agustus, 2000. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Bumi Aksara, 1998. Dimyati,  M.,  Analisis  Data  dalam  Penelitian  Kualitatif.  Makalah  disajikan  dalam Lokakarya  Penelitian  Kualitatif  Tingkat  Lanjut  Angkatan  III.  Malang:
Lembaga Penelitian IKIP MALANG, 24-29 Desember 1994.
Dimyati,  M.,  Penelitian  Kualitatif;  Paradigma,  epistemologi,  pendekatan,  metode,  dan terapan. Malang: IPTI dan PPS UM, 2000.
Denaldy Mauna, Mediator Skill Refarming And Quiwtioning In Practice, Jakarta, 2004. Engineer, A.A. Hak-hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta: LSPPA, 2000. Fakih, M., Jender dan Perubahan Organisasi. Jakarta: INSIST & REMDEC, 1999a. Fakih,  M.,  Analisis  Jender  dan  Transformasi  Sosial.  Edisi  IV.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999b.
Guba, E.G., Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Education. Los Angeles: Center for Study of Evaluation University of California, 1978. Insyafli, Integrasi mediasi dan Hakam min Jihatil Hakim, www.badilag.net John Wade, Sekitar Mediasi, MARI, Jakarta, 2004, hal. 158. John  Echols  dan  Hasan  Shadily,  Kamus  Inggris  Indonesia,  cet  ke  XXV  (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003

## Siti Musawwamah
Koentjaraningrat.  Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT.  Gramedia, 1989.
Lincoln,  Y.S.  &  Guba,  E.G.,  Naturalistic  Inquiry.  Beverly  Hills,  CA:  SAGE Publications, Inc., 1985.
Miles,  M.B  &  Huberman,  A.M.,  Qualitative  Data  Analysis:  A  Sourcebook  of  New Methods. Beverly Hills: Sage Publication, 1986.
Moleong,  L.J.,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 1990.
Mahkamah  Agung  Dirjen  Peradilan  Agama,  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010,
Nasution,  S.,  Metode  Penelitian  Naturalistik  Kualitatif.  Beverly  Hills,  C.A.:  SAGE Publications, Inc., 1988. Drs.  Najamuddin,  S.H,  M.H  dan  Candra  Boy  Seroza,  M.Ag ,  Permasalahan Mediasi  dalam  teori  dan  praktik  di  Pengadilan  Agama,  disampaikan  pada acara rakergab peradilan se Sumatera Utara 2009 Patton,  M.Q.,  Qualitative  Evaluation  Methods.  Beverly  Hills,  California:  Sage Publications, Inc., 1988.
PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Sonhadji  K.H.,  A.,  Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis  Data  dalam  Penelitian Kualitatif,  dalam  Imron  Arifin  (Ed.).  Penelitian  Kualitatif  dalam  Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan. Malang: Kalimasahada Press., 1994. Said Faisal, Pengantar Mediasi, MARI, Jakarta, 2004, hal 61. Spradley,  J.P.  Participant  Observation.  New  York:  Holt,  Rinehart,  and  Winston, 1980.
Soeharto  (Ketua  Steering  Komite  Perma  Nomor  2  Tahun  2003),  Pelatihan Mediator  Dalam  Menyangbut  Penerapan  PERMA  court  annexed  dispute resolution, MARI, 2004.
TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta: PT Al- Maarif, 1964)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Vredenbergt,  J.,  Metode  dan  Teknik  Penelitian  Masyarakat.  Jakarta:  PT  Gramedia,
1987.
Wahyu  Widiana,  Upaya  Penyelesaian  Perkara  Melalui  Perdamaian  Pada  Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peran BP4, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta, hal 4.