Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah yang Tidak Dikembalikan oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)

## PENYELESAIAN WANPRESTASI SIMPANAN DEPOSITO AKAD MUDHARABAH YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PIHAK KSU SYARIAH BMT BERLIAN
(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)
1 Fiska Zenita Putri , 2 Susilo Wardani
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
Correspondent email : fiskazenia5@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : : 16  November 2023 18 Desember 2023 23 Desember 2023
26 Desember 2023

## Abstract
Default is an act of violation of an agreement between two parties. When one party is unable to carry out its obligations in accordance with the existing agreement, then this action can be fully said to be a default. Mudharabah deposits are deposits of funds with a scheme where the owner of the  funds  (shahibul  maal)  entrusts  his  funds  to  be  managed  by  the  bank  (mudharib)  with  the results obtained shared between the owner of the funds and the bank with the ratio agreed upon from  the  start.  This  research  aims  to  analyze  the  factors  that  cause  default  of  unreturned mudharabah  contract  deposits  in  Decision  Number  37/Pdt.G/2018/PN  Bau  and  to  analyze  the settlement  of  default  of  unreturned  mudharabah  contract  deposits  in  Decision  Number 37/Pdt.G/2018/PN Bau. The focus of this research covers the settlement of default of mudhrabah contract  deposits  that  are  not  returned  by  the  bank.  This  research  uses  a  qualitative  normative juridical method  through a  statutory  approach  using  secondary legal data  consisting  of  primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research,  it  can  be  concluded  that  the  factors  causing  default  of  mudharabah  contract  customer deposits that are not returned by KSU Syariah BMT Berlian, namely the first cause of default is the negligence  of  one  of  the  parties.  Second,  the  parties  deliberately  violated  the  contract  agreement and violated Article 36 of the Compilation of Sharia Economic Law. The settlement of the default case of mudharabah contract deposits that were not returned by the KSU Syariah BMT Berlian was that  the  Panel  of  Judges  had  decided  the  case  in  accordance  with  statutory  regulations,  namely Article  1246  of  the  Civil  Code  and  also  contained  in  Article  38  of  the  Compilation  of  Sharia Economic Law.
Keywords: Solving; Default; Deposits; Mudharabah.

## Fiska Zenita Putri; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 415-430 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  semua  orang  hidup  di  dunia  untuk  melakukan  pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa dilaksanakan dengan individu tanpa orang lain. Semua orang  membutuhkan  orang  lain  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Hubungan  yang dilaksanakan memberikan dampak hukum. Hubungan yang memiliki dampak hukum melahirkan hak dan kewajiban. Seiring waktu berjalan hukum tersebut diikuti dengan majunya  bidang  hukum.  Interaksi  dari  masyarakat  yang  kian  universal  umumnya menghasilkan  benturan  hukum  dalam  praktek  dan  teori  penerapannya,  dampak  lain dari interaksi tersebut ialah adanya beragam wujud perjanjian. 1
KSU  Syariah  BMT  Berlian  merupakan  sebuah  Koperasi  Serba  Usaha  Syariah yang  berbadan  hukum dengan  Nomor:  97/BH/XXI.6/II/2012,  yang  semula  berkantor atau berkedudukan di jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau  dan  terakhir  berkantor  di  jalan  Bataraguru,  Kelurahan  Wajo,  Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Subyek hukum dalam penelitian artikel ini yaitu KSU Syariah BMT Berlian, La Ode Hakim Hattu, dan nasabah Nurwati yang melakukan perjanjian. Perjanjian  tersebut  antara  KSU  Syariah  BMT  Berlian  dengan  nasabah  bernama Nurwati yaitu berupa perjanjian atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh Nurwati atas kesepakatan pihak KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim  Hattu.  dimana  kesepakatan  tersebut  walaupun  tidak  tertuang  dalam  surat penjanjian  akan  tetapi  di  tanda  tanganinya  oleh  La  Ode  Hakim  Hattu  selaku  Ketua KSU Syariah BMT Berlian dengan di cap stample atas nama KSU Syariah BMT Berlian.
Wanprestasi  artinya  kegagalan  untuk  memenuhi  prestasi  yang  telah ditentukan. Prestasi ialah sebuah hal yang bisa dituntut. Di suatu perjanjian, biasanya terdapat satu pihak yang memberikan tuntutan prestasi kepada pihak lain 2 .  Di kasus yang penulis bahas dalam Putusan Pengadilan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau ialah objek penelitian penulis yang merupakan perkara wanprestasi perjanjian terhadap deposito mudharabah nasabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian. Awalnya Nurwati sebagai nasabah KSU Syariah BMT Berlian menuntut ke Pengadilan Negeri  Baubau dikarenakan  Nurwati  menyimpan  dana deposito di KSU Syariah BMT Berlian sebanyak 5 (lima kali) dari bulan Januari 2016 hingga bulan Juli 2016 total Rp. 120.000.000  dengan  bunga  sejumlah  24%  per  tahun  dan  tanggal  jatuh  tempo
1 Christina Bagenda, Hukum Perdata, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023, hlm. 21.
2 Sinaga, Niru Anita dan Darwis, Nurlely, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Manajemen, 2020, hlm. 97.
tertanggal  06  Juli  2016.  Hal  tersebut  berdasarkan  kesepakatan  perjanjian  antara Nurwati  dengan  pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  dan  La  Ode  Hakim  Hattu  selaku pengurus/ketua KSU Syariah BMT Berlian. Setelah beberapa bulan lewat tanggal jatuh tempo  pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  tidak  pernah  lagi  membayarkan  bunga deposito  setiap  bulannya  kepada  nasabah  Nurwati,  sesuai  yang  telah  disepakati  dan diperjanjikan.
Kata ‘aqad dalam istilah bahasa memiliki arti tali pengikat dan ikatan. “Akad” berakar  dari  bahasa  Arab Al-aqdu di  wujud  jamak  yakni  al-uqud  yang  memiliki  arti simpul  tali  atau  ikatan.  Ulama  fiqh  menjelaskan  istilah  akad  yang  dimaknai  dengan hubungan  ijab  dan  kabul  selaras  dengan  kehendak  syara’  yang  menentukan  dampak hukum  di  objek  perikatan.  Akad  (keputusan,  ikatan,  atau  penguatan)  atau  transaksi atau perjanjian bisa dimaknai sebagai kemitraan dengan dasar nilai-nilai Syariah.
Deposito mudharabah ialah deposito yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah seperti  yang  sudah  DSN  MUI  fatwakan  jika  deposito  yang  dihalalkan  Islam  ialah deposito  yang  sesuai  prinsip  mudharabah  di  Fatwa  No.  03/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai  Deposito. 3 Pada  KSU  Syariah  BMT  Berlian  menggunakan  akad  simpanan deposito  Mudharabah.  Mudharabah  diartikan  akad  kerja  sama  usaha  antar  2  pihak yang  mana  pihak  pertama  memberikan  semua  modal,  sementara  lain  pihak mengelolanya. Profit usaha mudharabah  sesuai perjanjian ketika  kontrak,  sementara jika ditemui kerugian maka ditanggung pemilik modal jika kerugian itu sebab curang atau lalainya mudharib.
Nurwati  selaku  nasabah  KSU  Syariah  BMT  Berlian  pada  saat  meminta  dana simpanan  deposito,  pihak  KSU  Syariah  dan  La  Ode  Hakim  Hattu  tidak  bisa mengembalikan  dengan alasan uang simpanan deposito tersebut masih akan  diputar atau diinvestasikan. KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode Hakim Hattu berjanji akan mengembalikan uang simpanan deposito Nurwati sebelum waktu jatuh tempo, tetapi setelah  melewati  waktu  jatuh  tempo  yang  telah  disepakati,  pihak  KSU  Syariah  BMT Berlian  belum  juga  dapat  mengembalikan  uang  simpanan  deposito  mudharabah beserta  bunganya.  Hal  itu  bisa  dikualifisir  menjadi  perbuatan  Wanprestasi  (Cidera Janji) serta telah tentu sangat menimbulkan kerugian Nurwati.
Pada hukum islam terdapat asas amanah. Asas tersebut melahirkan hukum jika penyelenggaraan  akad  ialah  sesuatu  wajib  dalam  akad.  Dalam  hubungannya  dengan asas akad, Pasal 21 huruf (b) KHES menjabarkan asas amanah serta menjelaskan jika semua  akad  wajib  dilakukan  oleh  para  pihak  selaras  dengan  perjanjian  yang
3 Setyo Palupi, Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/IV/2000 Mengenai Deposito, hlm. 16, 2020.

## Fiska Zenita Putri; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 415-430 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ditentukan  oleh  yang  terkait,  serta  di  masa  serupa  bisa  menghindari  cedera  janji. Sehubungan  dengan  uraian  tersebut  di  atas,  dalam  tulisan  ini  akan  disampaikan bahwa terdapat suatu penyelesaian wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah yang tidak dikembalikan yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur Litigasi yaitu di Pengadilan  Negeri  Baubau,  dalam  hal  ini  dilakukan  antara  Nurwati  selaku  nasabah KSU Syariah BMT Berlian dan pihak KSU Syariah BMT Berlian dengan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian.
Pada  kasus  yang  diteliti  oleh  penulis,  adanya  iktikad  tidak  baik  dan  telah melanggar Pasal 36 KHES yang dilakukan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian dan La Ode  Hakim  Hattu  selaku  Ketua  Pengurus  KSU  Syariah  BMT  Berlian  terhadap simpanan  deposito  akad  mudharabah  milik  Nurwati  selaku  nasabah.  Pentingnya penyelesaian kasus wanprestasi yaitu bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban ganti  rugi  atas  sebuah  perbuatan  wanprestasi,  hal  tersebut  dikarenakan  tidak dipenuhinya  kewajiban  oleh  salah  satu  pihak,  guna  menetapkan  apakah  seseorang wanprestasi  atau  tidak  bisa  ditetapkan  dari  wujud  kontraknya.  Pengadilan  ialah sebuah badan untuk masyarakat dalam menegakkan keadilan. Untuk seseorang yang haknya terasa dilanggar orang lain. 4
Berdasarkan  kasus  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  meneliti  mengenai beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  simpanan  deposito  akad mudharabah  yang  tidak  dikembalikan  oleh  pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian. Selanjutnya akan diteliti mengenai penyelesaian wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah  yang  tidak  dikembalikan  oleh  pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Baubau,  Sehingga  penulis  tertarik  dalam  menulis  artikel dengan  mengambil  judul  “Penyelesaian  Wanprestasi  Simpanan  Deposito  Akad Mudharabah  Yang  Tidak  Dikembalikan  Oleh  Pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  (Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Metode penelitian  yuridis  normatif  ialah  proses  penelitian  dalam  mengkaji  serta  meneliti hukum  menjadi  aturan,  norma,  prinsip  hukum,  asas  hukum,  teori  hukum,  doktrin
4 Titin  Apriani,  Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Wanprestasi  Serta  Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdata, Jurnal Ganec Swara, Vol. 15, No. 1, hlm. 17.
hukum,  serta  pustaka  lainnya  guna  menjawab  problematika  hukum  yang  diteliti. Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  terhadap  UU (Statute  Approach) . 5 Pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan telaah segala aturan UU serta regulasi yang  berkenaan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dikaji  (diteliti),  yaitu  KUH  Perdata, Peraturan MA RI No. 02 Tahun 2008 Tentang KHES, UU No. 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan mengkaji Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau yang berkenaan dengan  pokok  problematika.  Sumber  penelitian  menggunakan  bahan  hukum primer, sekunder  serta  tersier.  Metode  penelitian  ini  ialah  studi  pustaka (library  research). Pengumpulan  bahan  hukum  atau  data  sekunder  dilaksanakan  dengan  studi  pustaka terhadap  beberapa  bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder,  atau  tersier serta  nonhukum. 6 Analisis  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  analisis  yang  sifatnya kualitatif  yakni  dengan  melaksanakan  interpretasi  terhadap  beberapa  bahan  hukum yang  telah  diolah.  Pengolahan  data  pada  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul, hal ini dilaksanakan dengan tahap: identifikasi, inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi. 7

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Simpanan Deposito Akad  Mudharabah  Yang  Tidak  Dikembalikan  Oleh  Pihak  KSU  Syariah  BMT

## Berlian Dalam Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau
Pada  era  globalisasi  kini,  korelasi  antar  manusia  sangatlah  penting, terutama untuk mengisi kebutuhan hidup dan untuk menjalin korelasi sosial antar manusia.  Agar  lebih  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  mereka  mengadakan perjanjian yang berisi perikatan. Karena dengan perjanjian, tujuan perjanjian lebih memberikan  kepastian  hukum.  Korelasi  antar  manusia  merupakan  suatu  bentuk kerjasama  yang  disebut  Perikatan (verbintenis) ialah  hubungan  hukum  antara  2 pihak  yang  mana  satu  pihak  meminta  sesuatu  atau  menyelesaikan  sesuatu  dari yang  lain  serta  pihak  lain  berkewajiban  dalam  memenuhinya.  Ada  kesepakatan,
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2021, hlm. 84.
6 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 164-167.
7 Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J, Qualitative Data Analysis, (Fourth Edi), SAGE Publication, Ltd, p. 15, 2019.

## Fiska Zenita Putri; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 415-430 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
selama  ada  kontrak.  Dari  segi  hukum,  semua  pihak  telah  memiliki  hak  dan kewajibannya berdasarkan perjanjian.
Kata ‘aqad dalam  istilah  etimologi  ialah  tali  pengikat  dan  ikatan.  “Akad” berakar  dalam  bahasa  Arab Al-aqdu di  wujud jamak  yakni al-uqud yang  memiliki makna  simpul  tali  atau  ikatan.  Ulama  fiqh  memberi  penjelasan  kata  akad  yang dimaknai sebagai hubungan antara ijab dan kabul selaras dengan kehendak syara’ yang menentukan dampak hukum dalam objek perikatan. Akad (keputusan, ikatan, atau  penguatan)  atau  transaksi  atau  perjanjian  bisa  dimaknai  kemitraan berdasarkan nilai-nilai Syariah.
Rukun dalam akad terdapat dalam Pasal 22 KHES menjelaskan:
a. Pihak yang melaksanakan
b. Tujuan pokok akad
c. Obyek akad
d. Kesepakatan.
Syarat  dalam  melakukan  simpanan  deposito  menggunakan  akad mudharabah terdapat beberapa syarat yakni:
a. Nasabah selaku shahibul maal sementara Bank selaku mudharib.
b. Pada tabungan nasabah harus melakukan investasi dana minimum tertentu.
c. Pembagian profit dalam nisbah.
d. Biaya operasional dari nisbah bank.
e. Nasabah dilarang melakukan penarikan dana di luar perjanjian.
f. Dana nasabah wajib disetor penuh
g. Bank  tidak  memberi  jaminan  dana  nasabah,  kecuali  diatur  berbeda  dalam UU yang ada.
h. Bank dilarang mengurangi hak nasabah
Bentuk-bentuk  akad  dapat  diamati  dari  sisi  keabsahannya  menurut syara’ maka perjanjian diantaranya:
a. Akad  Tidak  Sah,  yakni  perjanjian  yang  ada  kekurangan  pada  syarat  dan rukunnya,  sehingga  semua  akibat  hukum  perjanjian  tersebut  tidak  berlaku serta tidak mengikat beberapa pihak yang melangsungkan akad. Hukumnya jika  akad  itu  tidak  memberi  dampak,  tidak  berlangsung  perpindahan
kepemilikan  serta  akad  menjadi  batal,  misalnya  jual  beli  darah,  bangkai, atau daging babi. Dengan istilah lain dihukum tidak terdapat transaksi.
b. Akad Shahih, yakni akad yang sudah melengkapi rukun dan syaratnya. Pada akad shahih tersebut berlaku semua akibat hukum yang dipicu oleh sebuah perjanjian  yang  dilaksanakan  oleh  beberapa  pihak,  serta  mengikat  untuk keduanya.  Hukum  akad  tersebut  memberikan  dampak  pada  tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yakni berpindahnya hak milik.
Pihak  dapat  dianggap  melaksanakan  ingkar  janji  dalam  akad  terdapat  di pasal 36 KHES yakni:
a. Melaksanakan  sesuatu  yang  dijanjikannya  namun  tidak  seperti dijanjikannya.
b. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan guna melaksanakannya.
c. Melaksanakan hal yang menurut perjanjian dilarang dilaksanakan.
d. Melaksanakan hal yang dijanjikan apabilannya, namun terlambat.
Pasal  37  KHES  menyatakan  “Pihak  dalam  akad  melaksanakan  ingkar  janji,
apabila dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu sudah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang  ditetapkan”. Pada kasus yang  diteliti  oleh  penulis  dikaitkan  dengan  Teori  Mengikatnya  Perjanjian  yaitu menjelaskan  jika  perjanjian  hanya  mengikat  para  pihak  yang  mengikatkan  diri pada  perjanjian  itu  serta  bersifat  mengikat  ke  dalam.  Penulis  mengambil  teori kekuatan mengikat suatu perjanjian karena dalam penelitian ini membahas terkait perjanjian simpanan deposito, oleh karena itu penelitian ini berkaitan erat dengan teori kekuatan mengikat suatu perjanjian. Di kasus Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau pihak yang mengikatkan perjanjian yaitu Nurwati selaku nasabah KSU Syariah BMT  Berlian  dengan  pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  dan  La  Ode  Hakim  Hattu selaku Ketua pengurus KSU Syariah BMT Berlian.
Pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  melanggar  kesepakatan  perjanjian diantaranya yaitu:
a. Setelah  lewat  tanggal  jatuh  tempo  sebagaimana  yang  tercantum  dalam masing-masing Bilyet Deposito  yang  diterbitkan  dan/atau  diberikan  oleh Tergugat  I  (KSU  Syariah  BMT  Berlian)  kepada  Penggugat  (nasabah Nurwati),  ternyata  Tergugat  I    bersama-sama  dengan  Tergugat  II  (La  Ode Hakim Hattu selaku ketua pengurus KSU Syariah BMT Berlian) tidak pernah lagi membayarkan bunga deposito tersebut kepada Penggugat, seperti yang

## Fiska Zenita Putri; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 415-430 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pernah  disampaikan  dan/atau  dijanjikan  oleh  Tergugat  I  bersama  dengan Tergugat II kepada Penggugat.
b. Para Tergugat tidak lagi membayarkan bunga deposito yang telah dijanjikan dan/atau disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat  sudah  berusaha  dalam  menagih  kepada  Para  Tergugat  supaya Para Tergugat dapat segera melakukan pembayaran dan/atau mengembalikan  uang  (dana)  milik  Penggugat  yang  pernah  disimpan (didepositokan)  kepada  Tergugat  I  termasuk  bunga  deposito  yang tertunggak, akan tetapi tidak mendapat respon positif dari Para Tergugat.
c. Tergugat  I  maupun  Tergugat  II  (Para  Tergugat)  sudah  terbukti  beriktikad tidak  baik  sebab  tidak  membayar  dan/atau  mengembalikan  uang  (dana) milik  Penggugat,  baik  yang  bersumber  dari  simpanan  deposito  Penggugat kepada  Tergugat  I  yang  terdiri  dari  simpanan  pokok  termasuk  bunga deposito  yang  tidak/belum  dibayarkan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II kepada Penggugat maupun yang bersumber dari uang (dana) yang dipinjam oleh  Tergugat  II  kepada  Penggugat  sebanyak  Rp.81.000.000,-  sehingga tindakan  Para  Tergugat  itu  bisa  dikualifisir  menjadi  Perbuatan  Hukum Wanprestasi  dan  telah  tentu  memberikan  kerugian  Penggugat  dengan semua dampak hukumnya.
Berikut  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi terhadap simpanan deposito akad mudharabah, faktor-faktor tersebut diantaranya:
1. Kelalaian Salah Satu Pihak
Poin  pertama  pemicu  wanprestasi  ialah  lalainya  salah  satu  pihak. Pihak  Bank  atau mudharib selaku  pengelola  dana  deposito  nasabah  yang melaksanakan tindakan merugikan pihak lain dampak dari lalai atau sengaja. Pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  melakukan  cidera  janji  (ingkar  janji) terhadap  deposito  nasabah  Nurwati  dengan  tidak  mengembalikan  simpanan deposito  akad  mudharabah  dan  tidak  menyetorkan  bunga  deposito  setiap bulannya sesuai perjanjian yang terdapat di dalam bilyet deposito (dokumen tanda  bukti  kepemilikan  deposito  yang  diberikan  oleh  bank).  Hal  tersebut secara  jelas  bahwa  pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  dengan  La  Ode  Hakim Hattu  selaku  Ketua  Pengurus  KSU  Syariah  BMT  Berlian  melakukan  iktikad tidak baik terhadap perjanjian  simpanan deposito akad mudharabah dengan nasabah Nurwati dan telah melanggar Pasal 36 KHES.

## 2. Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian
Pemicu  wanprestasi  yang  terklasifikasi  fatal  yaitu  salah  satu  pihak sengaja  melakukan  pelanggaran  perjanjian.  Pihak  tersebut  melaksanakan beberapa  hal  yang  berlawanan  dengan  perjanjian  awal.  Sehingga  pihak tersebut  bisa  disalahkan  jika  ada  kerugian.  Pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian dan  La  Ode  Hakim  Hattu  selaku  ketua  pengurus  KSU  Syariah  BMT  Berlian yang  secara  nyata  melanggar  Pasal  36  dan  Pasal  37  KHES  yang  telah disepakati  dari  awal  antara  nasabah  Nurwati  sebagai shahibul  mal (pemilik dana)  memberikan  kepercayaan  dananya  agar  dikelola  bank (mudharib) dengan  hasil  yang  didapat  dibagi  antara  bank  dan  pemilik  dana  dengan nisbah sesuai kesepakatan awal.
2. Penyelesaian  Kasus  Wanprestasi  Simpanan  Deposito  Akad  Mudharabah  Yang Tidak  Dikembalikan  Oleh  Pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  Dalam  Studi Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau
Pada  hakikatnya  semua  orang  yang  hidup  di  dunia  dalam  melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa dilaksanakan sendiri tanpa orang lain. Semua  orang  memiliki  kaitan  dengan  orang  lain  dalam  melakukan  pemenuhan kebutuhan.  Hubungan  yang  dilaksanakan  mempunyai  dampak  hukum.  Hubungan yang  memiliki  akibat  hukum  memicu  kewajiban  dan  hak.  Perkembangannya hukum  tersebut  diikuti dengan  majunya  sektor hukum. Interaksi dari  masyarakat yang  kian  universal  biasanya  membawa  benturan  hukum  di  praktek  dan  teori penyelenggaraannya,  dampak  lain  dari  interaksi  ini  ialah  adanya  beragam  wujud perjanjian.
Deposito  mudharabah  ialah  simpanan  dana  dengan  skema shahibul  maal memberikan  kepercayaan  dananya  agar  dikelola mudharib dengan  hasil  yang didapat  dibagi  antara  bank  dan  pemilik  dana  dengan nisbah sesuai  kesepakatan.
Deposito  mudharabah  hanya  bisa  cair  dengan  jangka  waktu  ditetapkan,  deposito yang diperpanjang sesudah jatuh tempo dilaksanakan serupa sebagaimana deposito

## Fiska Zenita Putri; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 415-430 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
baru, namun jika pada akad telah tercantum perpanjangan otomatis sehingga tidak memerlukan akad baru. 8
Pasal 38 KHES menjelaskan tentang pihak dalam akad yang  melaksanakan ingkar janji bisa dikenai sanksi yaitu sebagai berikut:
a. Melakukan pembayaran ganti rugi
b. Melakukan pembayaran biaya perkara
c. Pembatalan akad
d. Denda
e. Peralihan risiko
Pasal  39  KHES  menentukan  sanksi  pembayaran  ganti  rugi  bisa  dijatuhkan jika:
a. Pihak yang melaksanakan ingkar janji tidak bisa memberi bukti jika ingkar janji yang dilaksanakannya tidak karena paksaan.
b. Pihak yang melaksanakan ingkar janji sesudah dinyatakan ingkar janji, tetap melaksanakan ingkar janji.
c. Hal yang  wajib dibuat atau  diberikannya, hanya bisa dibuat  atau  diberikan dalam masa yang sudah dilampaukannya.
Dari  fatwa  DSN-MUI  No  3  Tahun  2000  deposito  yang  dibenarkan syara’ ialah  deposito  yang  sesuai  prinsip  mudharabah  dengan  beberapa  ketentuan diantaranya:
a. Dalam  kapasitasnya  selaku mudharib, bank  bisa  melaksanakan  beragam usaha  yang  tidak  berlawanan  dengan  syariah  serta  melakukan pengembangannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain.
b. Dalam  transaksi  ini  nasabah  selaku shahibul  maal serta  bank  selaku mudharib .
c. Pembagian  profit  wajib  dinyatakan  di  wujud nisbah serta  dimaktubkan dalam akad pembukaan rekening.
d. Modal wajib dinyatakan dengan jumlahnya di wujud tunai bukan piutang.
e. Bank tidak boleh melakukan pengurangan nisbah profit.
f. Bank  selaku mudharib melakukan  penutupan  biaya  operasional  deposito dengan nisbah profit yang merupakan haknya.
8 Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta, PT Grasindo, 2020, hlm. 56.
Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah yang Tidak Dikembalikan oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)
Berdasarkan uraian diatas, pihak KSU Syariah BMT Berlian dengan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian telah terbukti secara sah  melakukan  perbuatan  wanprestasi  dan  tidak  beriktikad  baik  dalam melaksanakan  kesepakatan  perjanjian  simpanan  deposito  akad  mudharabah nasabah Nuwati dan terbukti melanggar Pasal 36-37 KHES. Penyelesaian sengketa wanprestasi  dapat  diselesaikan  melalui  2  pilihan,  yakni  pertama  melalui  jalur Litigasi,  penyelesaian  perkara  dengan  jalur  litigasi  mempunyai  makna  jika penyelesaian sengketa antar pihak dilaksanakan di pengadilan. Kedua dengan jalur Non Litigasi, Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi mempunyai makna jika menyelesaikan  masalah  hukum  di  luar  pengadilan  (Penyelesaian  Sengketa Alternatif).  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  bisa  dilaksanakan  dengan beragam  metode,  meliputi  dengan  metode  penyelesaian  sengketa  arbitrase, konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  dan  konsultasi. 9 Dalam  penelitian  penyelesaian wanprestasi  simpanan  deposito  akad  mudharabah  yang  tidak  dikembalikan  oleh pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  (Studi  Putusan  No.  37/Pdt.G/2018/PN  Bau) menggunakan jalur Litigasi di Pengadilan Negeri Baubau.
Seperti kasus yang ada di Putusan No. 37/Pdt.G/PN Bau. Dalam memeriksa bukti  di  persidangan  yang  dilaksanakan  oleh  Majelis  Hakim  sudah  melakukan pemeriksaan beberapa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat atau Penggugat. Dari pemeriksaan  pembuktian  di  persidangan  itu  Majelis  Hakim  sudah  mendapat sebuah kesimpulan pembuktian Penggugat yakni: pertama, benar sesuai bukti jika para penggugat ialah Nasabah pada KSU Syariah BMT Berlian/Tergugat I dibawah pimpinan Tergugat II, yang telah menyimpan uang dalam bentuk deposito sebesar Rp120.000.000,00  dalam  beberapa  kali  kurun  waktu  penyimpanan  pada  bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2016. Kedua, dari bukti saksi dan surat tersebut, benar bahwa pada saat jatuh tempo masing-masing deposito sebagaimana tersebut diatas Tergugat I dan atau Tergugat II tidak melakukan pembayaran atau mengembalikan  simpanan pokok Penggugat maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat  tersebut  merupakan  perbuatan  Wanprestasi  (Cidera  Janji)  yang  telah merugikan Penggugat.
La  Ode  Hakim  Hattu  (Tergugat  II)  meminta  kepada  Penggugat  guna meminjamkan uang kepada Tergugat II sejumlah Rp.81.000.000,- untuk keperluan menebus  hutang/pinjaman  Tergugat  II  kepada  pihak  lain,  maka  pada  saat  itu
9 Bambang  Sugeng,  Sujayadi, Hukum  Acara  Perdata  Dokumen  Litigasi  Perkara  Perdata, Jakarta,  Kencana Prenanda Media Group, 2021, hlm. 69.

## Fiska Zenita Putri; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 415-430 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penggugat  telah  meminjamkan  uang  dengan  satu  pertimbangan  agar  Penggugat mendapatkan  jaminan  kepastian  dan/atau  keamanan  terkait  dengan  pembayaran kembali  uang  (dana)  milik  Penggugat  yang  semula  pernah  didepositokan  oleh Penggugat  kepada  Tergugat  I  termasuk  pembayaran  bunga  deposito  yang tertunggak.  Di  dalam  Surat  Pernyataan  tertanggal  18  September  2017  tersebut, Tergugat  II  juga  telah  menyatakan  akan  menjaminkan  Sertifikat  Hak  Milik  atas tanah  dan  rumah  milik  Tergugat  II  yang  ada  di  jalan  Nusa  Indah  2,  Kelurahan Waruruma,  Kec.  Wolio,  Kota  Baubau,  yakni  Sertifikat  Hak  Milik  No.  : 00324/Kelurahan Waruruma. Setelah tiba tanggal 31 oktober 2017, tergugat belum dapat  membayar  dan/atau  mengembalikan  uang  (dana)  milik  Penggugat  yang pernah didepositokan maupun uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat II kepada Penggugat  pada  tanggal  29  September  2017  sebanyak  Rp.81.000.000,-  untuk keperluan menebus hutang/pinjaman Tergugat II kepada pihak lain.
Bahwa  sikap  dan  tindakan  Para  Tergugat  diatas,  dengan  tidak  melakukan apa  yang  telah  diperjanjikan  sebagaimama  termuat  didalam Bilyet Deposito  dan surat  Pernyataan  yang  telah  ditanda  tangani  Tergugat  II  sebelumnya,  jelas-jelas telah  melanggar  perjanjian  atau  dengan  kata  lain  Para  Tergugat  sudah melaksanakan  wanprestasi.  Dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  menarik  simpulan  jika Tergugat  terbukti  secara  sah  serta  meyakinkan  sudah  melaksanakan  wanprestasi. Sehingga  karena  Tergugat  terbukti  melaksanakan  wanprestasi,  maka  Tergugat wajib melakukan pembayaran lunas semua hutangnya dan melakukan pembayaran ganti rugi yang ada.
Dalam Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PN Bau ada Primair dari penggugat yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diposisikan  oleh  Pengadilan  Negeri  Baubau  terhadap  harta  benda  milik  Para Tergugat  termasuk  sejengkal  tanah  seluas  170  m2  berikut  satu  buah  rumah permanen  yang  berdiri  di  atasnya,  yang  ada  di  jalan  Nusa  Indah  2,  Kelurahan Waruruma, Kec. Wolio, Kota Baubau, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik  No.  00324/Kelurahan  Waruruma,  dijelaskan  dalam  Surat  Ukur  tanggal  16 Oktober 2002,  No. 08/WRM/2002 terdaftar atas nama Pemegang Hak:  La Ode Al Hakim  Hattu  (Tergugat  II)  selaku  Ketua  Pengurus  KSU  Syariah  BMT  Berlian.  Hal tersebut sebagai jaminan untuk Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II benar- benar  membayarkan  simpanan  deposito  beserta  bunga  deposito  dan  hutang Tergugat II yaitu La Ode Hakim Hattu terhadap Penggugat nasabah Nurwati.
Para pihak berdasarkan teori keadilan berhak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya.  Terkait  dengan  wanprestasi  terhadap  simpanan  deposito  akad mudharabah,  perlu  dikaitkan  dengan  teori  keadilan  karena  dalam  kasus  ini terdapat  salah  satu  pihak  yang  harus  mendapat  keadilannya,  dalam  kasus  ini nasabah Nurwati harus mendapatkan keadilan untuk mendapatkan kembali haknya yaitu  simpanan  deposito  dan  bunga  deposito  serta  hutang  yang  dipinjam  oleh  La Ode  Hakim  Hattu  selaku  Ketua  Pengurus  KSU  Syariah  BMT  Berlian.  Selanjutnya pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  dengan  La  Ode  Hakim  Hattu  mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan akibat dari wanprestasi yang telah diperbuat.
Pada  penelitian  penyelesaian  wanprestasi  simpanan  deposito  akad mudharabah yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan  No.  37/Pdt.G/2018/PN  Bau)  menggunakan  jalur  Litigasi  di  Pengadilan Negeri  Baubau  sebagai  upaya  hukum  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  kepastian hukum.  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  telah  selaras  dengan  aturan Perundang-undangan. Pasal 1246 KUHP menjelaskan: “Biaya, bunga dan ganti rugi, yang  boleh  dituntut  kreditur  ataupun  debitur,  meliputi  kerugian  yang  telah dideritanya  dan  profit  yang  sedianya  bisa  diperolehnya,  tanpa  mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”. Dan juga terdapat dalam Pasal  38  KHES  yakni  pihak  dalam  akad  yang  melaksanakan  ingkar  janji  bisa dikenai  sanksi  berwujud:  melakukan  pembayaran  ganti  rugi,  membatalkan  akad, denda, peralihan risiko, serta melakukan pembayaran biaya perkara.

## D. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tentang penyelesaian wanprestasi simpanan deposito akad mudharabah  yang  tidak  dikembalikan  oleh  pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau) bisa ditarik simpulan berikut:
1. Faktor-faktor  yang  memicu  adanya  wanprestasi  simpanan  deposito  akad mudharabah  yang  tidak  dikembalikan  oleh  pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian dalam  Studi  Putusan  No.  37/Pdt.G/2018/PN  Bau  yaitu  pertama  peenyebab wanprestasi  adalah  adanya  kelalaian  salah  satu  pihak.  Pihak  Bank  atau mudharib selaku  pengelola  dana  deposito  nasabah  yang  melakukan  tindakan merugikan  pihak  lain  akibat  dari  kelalaian  atau  kesengajaannya.  Pihak  KSU Syariah  BMT  Berlian  melakukan  cidera  janji  (ingkar  janji)  serta  melakukan iktikad  tidak  baik  terhadap  deposito  nasabah  Nurwati  dengan  tidak

## Fiska Zenita Putri; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 415-430 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mengembalikan  simpanan  deposito  akad  mudharabah  dan  tidak  menyetorkan bunga deposito setiap bulannya sesuai perjanjian yang terdapat di dalam bilyet deposito  (dokumen  yang  diberikan  bank  menjadi  tanda  bukti  kepemilikan deposito).  Kedua  pihak  sengaja  melanggar  perjanjian  akad  dan  melanggar Pasal  36  KHES.  Pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian  dan  La  Ode  Hakim  Hattu selaku ketua pengurus KSU Syariah BMT Berlian yang secara nyata melanggar perjanjian  yang  telah  disepakati  dari  awal  antara  nasabah  Nurwati  sebagai shahibul  mal (pemilik  dana)  memberikan  kepercayaan  dananya  agar  dikelola bank (mudharib) dengan  hasil  yang  didapat  dibagi  antara  bank  dan  pemilik dana dengan nisbah sesuai kesepakatan.
2. Penyelesaian  kasus  wanprestasi  simpanan  deposito  akad  mudharabah  yang tidak dikembalikan oleh pihak KSU Syariah BMT Berlian Dalam Studi Putusan No.  37/Pdt.G/2018/PN  Bau  yaitu  sesuai  Putusan  No.  37/Pdt.G/2018/PN  Bau Majelis  Hakim  Majelis  Hakim  telah  memutus  perkara  telah  selaras  dengan peraturan Perundang-undangan. Pasal 1246 KUH Perdata menjelaskan: “Biaya, ganti  rugi  serta  bunga,  yang  bisa  dituntut  debitur  atau  kreditur,  meliputi kerugian  yang  sudah  dideritanya  serta  profit  yang  sedianya  bisa  didapatnya, tanpa  mengurangi  perubahan  dan  pengecualian  yang  disebut  di  bawah  ini”.
Sanksi  yang  akan  didapat  juga  tertuang  dalam  Pasal  38  KHES  yaitu  pihak dalam  akad  yang  melaksanakan  ingkar  janji  bisa  dikenai  sanksi  berupa: melakukan pembayaran ganti rugi, membatalkan akad, peralihan risiko, denda serta  melakukan  pembayaran  biaya  perkara.  Pihak  KSU  Syariah  BMT  Berlian dengan La Ode Hakim Hattu selaku Ketua Pengurus KSU Syariah BMT Berlian secara  nyata  melakukan  perbuatan  wanprestasi  atau  cidera  janji,  padahal sejatinya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu wajib tunduk pada perjanjian dan melaksanakannya dengan iktikad baik.
Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah yang Tidak Dikembalikan oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau)

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada, 2021.
Andrianto,  S, Manajemen  Bank  Syariah  (Implementasi  Teori  dan  Praktek), Qiara  Media, 2019.
Bambang  Sugeng,  Sujayadi, Hukum  Acara  Perdata  Dokumen  Litigasi  Perkara  Perdata ,
Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2021.
Christina Bagenda, Hukum Perdata, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
Sudikno Mertukusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2021.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2021.
Rawls, John, Teori Keadilan (A Theory Of Justice), Pustaka Pelajar, 2019.
Wiroso, Penghimpunan  Dana  Dan  Distribusi  Hasil  Usaha  Bank  Syariah, Jakarta,  PT Grasindo, 2020.

## Jurnal
Amalia,  W.  N,  Pengaruh  Kecukupan  Modal,  Pembiayaan  Bermasalah,  Bagi  Hasil  Dan Tingkat  Inflasi  Terhadap  Deposito  Mudharabah  Pada  Bank  Umum  Syariah, SCIENTIFIC  JOURNAL  OF  REFLECTION  Economic,  Accounting,  Management  and Business Vol. 4, No. 3, 9, 2021.
Bandem,  I  Wayan,  I  Wayan  Wisadnya  dan  Mordan  Timoteus,  Akibat  Hukum  Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang, Jurnal Raad Kertha, Vol. 03 No. 01, 2020.
Cahyani Aulia Hidayah, D. C, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan  Deposito  Mudharabah, e-Proceeding  of  Management, Vol.7,  No.2 Desember 10, 2020.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.  and  Saldana,  J,  Qualitative  Data  Analysis,  (Fourth  Edi), SAGE Publication, Ltd, 2019.
Paendong,  Kristiane  dan  Taunaumang,  Herts,  Jurnal  Kajian  Yuridis  Wanprestasi  Dalam Perikatan  Dan  Perjanjian  Ditinjau  Dari  Hukum  Perdata, Jurnal  Lex  Privatum, Vol. 10 No.3, 2022.
Renta Gunanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata), Jurnal Pelangi Ilmu,
Volume 5, Nomor 1, 2021.
Sinaga,  Niru  Anita  dan  Darwis,  Nurlely,  Wanprestasi  Dan  Akibatnya  Dalam  Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Manajemen, 2020.

## Fiska Zenita Putri; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 415-430 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Titin  Apriani,  Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdata, Jurnal Ganec Swara, Vo. 15, No. 1, 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2008  Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
Fatwa Nomor 03/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

## Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bau