Dampak Praktik Konglomerasi Media
Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia
Anggia Valerisha
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan E-mail: valerisha.anggia@gmail.com

## ABSTRACT
Mass Media as the fourth pillar of democracy has an important role in the process of democratic consolidation. However, In Indonesia, the role of media as tools in providing the open, free, right and objective informations and shaping public opinions are still facing the challenges from the practices of media  conglomeration  or  the  so  called  –  “monopoly  of  media  ownership”.  This  exacerbated  by  the characterization  of  media  owners  who  participated  in  political  sector  even  as  the  leader  of  political party. This essay explains on how the monopoly practices in media sector has affected the democratic process in this country especially towards the achievement of “consolidated democracy”. Through the literature  review  and  media  analysis,  it  is  known  that  Indonesia’s  social-political  atmosphere  today has  been  formed  into  “Media  Era”.  Media  regulate  what  should  be  discussed  and  what  should  be avoided to be discussed by the public. Media has been in power in choosing countries’ leader, media has unleashed elites’ political agenda, concocted them into commodities, and earned profits from such action – giving the media owners the ability to buy political influences.
Keywords: conglomeration, consolidation, democracy, media, politics

## ABSTRAK
Media  massa  sebagai  pilar  keempat  dari  demokrasi  memiliki  peranan  penting  dalam  proses konosolidasi  demokrasi.  Namun,  di  Indonesia,  peran  media  massa  sebagai  alat  dalam  menyediakan informasi yang terbuka, bebas, benar dan objektif dan membentuk opini masyarakat masih menghadapi tantangan-tantangan  dari  praktek  konglomerassi  media  atau  biasa  disebut  –  “monopoli  kepemilikkan media”. Semakin diperburuk dengan karakterisasi oleh pemilik media yang berpartisipasi dalam sektor politik  bahkan  sebagai  pemimpin  dari  partai  politik.Tulisan  ini  menjelaskan  bagaimana  praktik monopoli  yang  terjadi  pada  sektor  media  telah  mempengaruhi  proses  demokratik  di  Negara  ini khususnya  terhadap  pencapaian  “Konsolidasi  Demokrasi”.  Melalui  tinjauan  literatur  dan  analisis media,  atmosfer  sosial  politik  Indonesia  sekarang  telah  terbentuk  menjadi  “Era  Media”.  Media mengatur  hal  apa  yang  harus  didiskusikan  dan  hal  apa  yng  harus  dihindari  untuk  didiskusikan  oleh masyarakat.  Media  memiliki  kekuatan  dalam  memilih  pemimpin  Negara,  media  telah  mengeluarkan agenda  para  elit  politik,  menjadikan  berita  sebagai  komoditas,  dan  mendapatkan  keuntungan  dari tindakan tersebut – memberikan pemilik media kemampuan untuk membeli pengaruh politik.
Kata Kunci: konglomerasi, konsolidasi, demokrasi, media, politik

## Pendahuluan
Kebebasan warga negara untuk memperoleh  dan  menyampaikan  informasi yang  benar,  akurat  dan  objektif  pada hakikatnya  merupakan  bagian  penting  dari nilai  demokrasi.  Meminjam  perkataan  seorang
sosiolog  Perancis,  Alexis  de  Tocqueville, bahwa “informasi adalah oksigen demokrasi” 1 , maka  media  massa  sebagai  pilar  keempat demokrasi berperan sebagai penyedia informasi secara terbuka, bebas, benar
1 Deborah  Potter  dalam  Jason  R.  Detrani  (Ed.). (2011). Journalism:  Theory  and  Practice ,  CRC Press, hal. 76.
sekaligus  objektif  bagi  masyarakat.  Dalam negara  yang  demokratis,  setiap  warga  negara memiliki  hak  untuk  memperoleh  dan  juga menyampaikan  informasi,  sebagaimana  yang tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  Pasal  28  setelah  perubahan,  yaitu pasal  28F  yang  berbunyi: “Setiap  orang berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran yang tersedia.” 2
Awal  masa  reformasi  di  tahun  1998 merupakan  masa-masa  dimana  masyarakat Indonesia mendapatkan angin segar khususnya dalam  dunia  informasi.  Media  massa  semakin banyak  bermunculan,  mulai  dari  media  cetak hingga  media  elektronik  (radio  dan  saluran televisi). Namun, pada kenyataannya kejatuhan rezim  Orde  Baru  justru  menguntungkan  kaum oligarki  atau  “konglomerat”  untuk  memulai bisnis  media,  yang  kemudian  cenderung meminggirkan  aspek  kepentingan  publik  dan mendahulukan kepentingan komersial, keuntungan, bahkan juga kepentingan politiknya.  Bagaimana  tidak,  para  pemilik media  tersebut  juga  aktif  berpartisipasi  dalam kegiatan  politik,  seperti  aktif  di  dalam  partai politik (bahkan beberapa di antaranya menjadi ketua  partai)  serta  juga  beberapa  menduduki kursi pejabat negara.
2 Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  lihat https://pdf.mpr.go.id/data/buku_UUD_NRI_1945.p df.
Fenomena  para  pemilik  perusahaan media  yang  terjun  dalam  kancah  perpolitikan Indonesia tentunya berpengaruh pada performansi  media  sebagai  salah  satu  sarana komunikasi  politik  yang  objektif  dan  netral dalam sebuah negara demokrasi.
Tulisan  ini  mencoba  memaparkan  dan mendeskripsikan  bagaimana  dampak  praktik konglomerasi media terhadap proses demokrasi  yang  sedang  berjalan  di  Indonesia. Sehingga  rumusan  masalah  yang  hendak dijawab  adalah:  “ Bagaimana  dampak  praktik konglomerasi  media  terhadap  pencapaian konsolidasi  demokrasi  di  Indonesia?” .  Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pembahasan  tulisan  akan  terbagi  menjadi  4 (empat)  bagian,  yaitu: Pertama ,  media  dan demokrasi.  Bagian  ini  merupakan  kerangka pemikiran  yang  menjadi  dasar  atau  acuan dalam  menganalisis. Kedua, kepemilikan perusahaan  media  ( media  ownership )  di Indonesia.  Bagian  ini  akan  memaparkan  peta kepemilikan  media  di  Indonesia. Ketiga , pemaparan  beberapa  contoh  kasus  pada  media di  Indonesia. Keempat ,  dampak  dari  praktik konglomerasi dalam politik Indonesia. Selanjutnya  analisis  kasus  akan  dibahas  pada bagian kelima ,  yaitu  bagaimana  hubungan praktik konglomerasi dengan proses demokrasi khususnya  dalam  mewujudkan  konsolidasi demokrasi di Indonesia.

## Media dan Demokrasi
Media  massa  atau  pers  adalah  suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920- an  untuk  mengistilahkan  jenis  media  yang secara  khusus  didesain  untuk  menyampaikan
pesan  atau  informasi  kepada  masyarakat  yang sangat luas (khalayak/massa) (Mulyana: 2001). Dalam  konteks  penggunaan  bahasa  sehari- sehari, seringkali media massa disebut sebagai “media”.
Secara etimologis, kata “media” berasal  dari  bahasa  Latin  “medius”  yang berarti  tengah,  perantara,  atau  pengantar. Media  dalam  artian  yang  sangat  sederhana adalah  alat  atau  sarana  yang  digunakan  oleh komunikator  (pengirim)  untuk  mengirim  atau mengantarkan  pesan  atau  informasi  kepada komunikan  (penerima).  Hamidjojo  dalam Latuheru  (1993)  memberi  batasan  media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan  oleh  manusia  untuk  menyampaikan atau  menyebarluaskan  ide,  gagasan,  atau pendapat  sehingga  dapat  sampai  kepada penerima yang dituju. Selanjutnya, UU No. 40 Tahun  1999  Tentang  Pers  mendefinisikan media  (pers)  sebagai “lembaga  sosial  dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan  jurnalistik  yang  meliputi  mencari, mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah  dan  menyampaikan  informasi  baik dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar,  suara dan  gambar,  serta  data  dan  grafik  maupun dalam  bentuk  lainnya  dengan  menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia” . 3
Dengan demikian media dapat diartikan sebagai instrumen, forum, atau ruang publik yang berfungsi sebagai sarana komunikasi,  penyampaian  informasi,  berita, hiburan,  opini,  atau  bahkan  „ agenda  setting ‟.
3 UU No. 40 Tahun 1990, lihat www.kpi.go.id/pdf.
Lebih jauh, beragam informasi bisa didapatkan melalui  media,  misalnya  media  surat  kabar, televisi,  ataupun  internet.  Dalam  konteks politik,  media  massa  berarti  instrumen  yang digunakan  oleh  para  pemangku  kepentingan, misalnya politisi, jurnalis, rakyat, atau perusahaan  dan/atau  pemilik  media  ( media corporate atau media ownership ).
Media  massa  juga  terkait  erat  dengan fungsinya  sebagai agenda  setting .  Teori agenda  setting yang  dikemukakan  McComb dan  Donald  Shaw  (1972)  mengasumsikan bahwa  media  memiliki  kemampuan  untuk mentransfer  isu  untuk  mempengaruhi  agenda publik.  Khalayak  akan  menganggap  suatu  isu tersebut  penting,  karena  media  menganggap isu tersebut penting. 4 Argumentasi ini semakin memperkuat apa yang disampaikan oleh Cohen (1963) bahwa media mampu membentuk opini publik: “The press may not be succesful much of the time in telling people what to think, but it is  stunningly  successful  in  telling  its  readers what to think about.” 5
Selanjutnya, terkait dengan demokrasi, menurut  Norris  (2000),  fungsi  media  massa atau  pers  dalam  demokrasi  mencakup  3  (tiga) hal,  yaitu:  (1)  sebagai  forum  warga  ( civic forum ),  (2)  sebagai  pengawas  pemerintah  atau lembaga-lembaga  publik  ( watch-dog )  dan  (3)
4 Dalam  Martha  Cottam  (et  al.), Introduction  to Political  Psychology, Chapter  6, New  Jersey: Lawrence  Erlbaum  Association,  Inc.,  Publishers, hal. 140.
5 Bernard  Cohen  (1963), Writing  About  Literature, USA: Scott, Foresman,  and  Company, Gleanview, hal. 13.
sebagai  agen  mobilisasi  dukungan  warga terhadap suatu posisi politis. 6
Pertama ,  media  sebagai  forum  warga ( civic  forum ).  Peran  ini  biasanya  dikaitkan dengan  gagasan  Habermas  (1989)  tentang public  sphere atau  ruang  publik.  yang menyatakan bahwa terdapat ruang atau suasana atau  iklim  yang  memungkinkan  orang  sebagai warga  negara  mendiskusikan  persoalan  publik secara  bebas  tanpa  restriksi  dari  kekuatan politik,  sosial  dan  ekonomi  yang  ada.  Sebagai civic forum , media massa harus berfungsi pada tingkat  yang  umum  sebagai  saluran  bagi pemerintah dan yang diperintah (rakyat) untuk berkomunikasi  secara  efektif.  Media  bertindak sebagai penghubung penting yang menghubungkan secara horizontal para politisi dan  secara  vertikal  antara  aktor-aktor  politik dengan  para  pemilih  atau  warga  negara  biasa. Dalam  hal  ini  tercakup  juga  mengenai  media sebagai  pembentuk  opini  publik. 7 Kontribusi daripada  ruang  publik  terhadap  pembentukan opini  publik  adalah  melalui  pemisahan  negara (politik) dengan masyarakatnya, antara komunikasi  dan  hak  berasosiasi  dengan regulasi  struktur  kekuasaan  dalam  ruang publik.  Hal  ini  akan  melindungi  independensi lembaga  media  juga  akses  terhadap  media dalam ruang publik. 8 Lebih jauh, Norris (2001) mengemukakan  sebagai  forum  warga,  media harus  mampu  merefleksikan  keanekaragaman
6 Dalam  I  Gusti  Ngurah  Putra, Demokrasi  dan Kinerja  Pers  Indonesia .  Jurnal  Ilmu  Komunikasi Universitas  Gajah  Mada,  Vol.  3,  Nomor.  2,  Juni 2004, hal. 135.
7 Ibid.
8 Jurgen  Habermas  (2006). Does  Democracy  Still Enjoy  an  Epistemic  Dimension?. Communication Theory 16, hal. 412.
politis  dan  kultural  yang  ada  dalam  masing- masing  masyarakat,  dimana  penyampaiannya dilakukan menggunakan standar-standar jurnalistik  yang  menyangkut  di  dalamnya aspek  objektivitas,  yang  meliputi  dimensi faktualitas  dan  impartialitas.  Dalam  dimensi faktualitas  tercakup  didalamnya  kebenaran, relevansi dan keinformatifan, sedangkan dalam prinsip impartialitas terdapat aspek keseimbangan/non-partisan ( balance/non- partisanship) dan penyajian netral. 9
Kedua , fungsi media dalam masyarakat demokratis adalah sebagai pengawas  pemerintah/pengendali  kekuasaan ( watch-dog ).  Agar  demokrasi  dapat  berjalan atau  menjadi habituation diperlukan  hak-hak politik  dan  kebebasan  sipil  untuk  melindungi kepentingan kelompok minoritas dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam  hal  ini  media  berfungsi  untuk mengawasi  mereka  yang  memiliki  kekuasaan baik  dalam  bidang  politik  (pemerintah), organisasi nirlaba maupun dalam sektor swasta (termasuk perusahaan atau pemilik media). Ini dilakukan  agar  mereka  bertanggungjawab terhadap segala tindakan mereka.
Ketiga ,  media  berperan  sebagai  agen mobilisasi.  Artinya,  media  massa  berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan  warga  dalam  proses-proses  politik yang  berlangsung  (Norris,  2000:139).  Media massa  atau  pers  dikatakan  sukses  bila  media mampu  mendorong  warga  negara  belajar tentang politik dan permasalahan publik/bersama  sehingga  warga  negara  dapat
9 I Gusti Ngurah Putra , Op.cit , hal. 136.
menentukan  pilihan-pilihan  politik  mereka secara lebih cerdas dan rasional.
Melalui media jugalah terjadi diskursus publik mengenai bibit-bibit demokrasi  dari  sebuah  negara  yang  terbentuk. Rosa Maria Alfaro (2006) mengatakan bahwa:
[Dewasa ini media merupakan faktor  krusial  bagi  pendidikan warganegara  dan  lagitimisasi demokrasi. Elit politik melegitimasi  dirinya  atau  ikut serta dalam diskursus ketidaksepahaman lewat interaksi mereka dengan
media  koran,  majalah,  radio, atau  televisi.  Otoritas  politik,
nilai-nilai politik,
dan
pemahaman  umum  terhadap institusi politik nasional
dikonsolidasi  melalui  program harian  media  massa  terutama lewat  berita-berita.  Agenda kepentingan  secara  nasional maupun  internasional  muncul dari  proses  produksi  dan konsumsi daripada media
massa harian. (hal. 303)] 10
Maka, dalam konteks ini, “pertanyaan- pertanyaan seputar akses, perbedaan ( diversity ), kepemilikan media, dan regulasi isi media  akan  menentukan  tipe  dan  kualitas daripada  ruang  publik  ( public  sphere )  dalam
10 Dalam  Patrick  D.  Murphy  (2007). Media  and Democracy in the Age of Globalization: Introduction .  Albany:  State  University  of  New York Press, hal. 2.
tataran  nasional  karena  media  adalah  kunci utama  dalam  memperjuangkan  kepentingan publik  dalam  sistem  politik  kontemporer” (Galperin, 1999). 11
Selanjutnya,  Noam  Chomsky  (1997) dalam bukunya Media Control: The Spectacular  Achievement  of  Propaganda , menggambarkan  keraguan  bahwa  fakta  yang muncul di media massa tidak sepenuhnya sama dengan fakta yang sebenarnya. Fakta di media massa  hanyalah  rekonstruksi  dan  olahan  para awak  media.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa media massa juga dapat dijadikan sebagai alat yang  ampuh  dalam  perebutan  makna.  Siapa yang  berhasil  membangun  citra  ( image )  akan mendapatkan  legitimasi  publik  seperti  yang mereka  inginkan,  atau  sebaliknya.  Chomsky juga  menjelaskan  bagaimana  para  penguasa yang  sebenarnya  memiliki  tujuan  yang kontraproduktif dengan keinginan publik/rakyat  dapat  terus  melanggengkan kekuasaan. 12
Terkait  dengan  bagaimana  media berhubungan  dengan  proses  demokrasi,  maka perlu  juga  disampaikan  pengertian  tentang konsolidasi  demokrasi. Konsolidasi  demokrasi merupakan  suatu  tahapan  demokrasi  yang dewasa.  Ini  berarti  bahwa  demokrasi  dipakai sebagai  satu-satunya  cara  yang  dipakai  ( the only game in town ) (Diamond: 1999, 65). Hal ini  juga  berarti  demokrasi  merupakan  proses
11 Ibid.
12 Noam  Chomsky  (2009)  Cetakan  III, Politik Kuasa Media, (Terj) Media Control: The Spectacular  Achievement  of  Propaganda (1997) (New  York:  Seven  Stories),  Yogyakarta:  Pinus Book Publisher, hal. 6
habituation 13 yang dilakukan atas dasar proses internalisasi  nilai, lembaga  atau  institusi, serta cara untuk mencapai tujuan. Selain itu elemen “tidak  setia”  ( disloyalty ) perlu untuk dieliminasi,  maksudnya  berkaitan  dengan perilaku  lembaga  atau  institusi  yang  tidak mencerminkan nilai demokrasi atau penetapan tujuan yang tidak demokratis.
Kepemilikan Perusahaan dan Praktik Konglomerasi Media di Indonesia
Kebebasan  pers  dalam  demokrasi  di Indonesia  ditandai  dengan  dikeluarkannya Undang  Undang  (UU)  Nomor  40  tahun  1999 tentang  Pers  dan  UU  Nomor  21  tahun  2002 tentang  Penyiaran.  Kedua  UU  ini  berhasil mendorong  demokratisasi  informasi  sekaligus membuka  pasar  media  yang  luas.  Terbukanya pasar  media  mengakibatkan  banyak  berdirinya perusahaan-perusahaan media (privatisasi media).  Namun,  kebebasan  media  juga memunculkan masalah yaitu terjadinya pemusatan  kepemilikan  perusahaan  media yang mengarah pada praktik konglomerasi. 14
Pada  dasarnya  praktik  konglomerasi media  adalah  ketika  perusahaan  media  saling bergabung  menjadi  perusahaan  yang  lebih besar yang membawahi banyak media termasuk  jenis-jenis  media  yang  beragam sebagai  bagian  dari  bisnisnya.  Hal  ini  bisa
13 Dankwart  Rustow  (1970). Transtitions  to Democracy: Toward a Dynamic Model . Comparative Politics. Vol. 2, No. 3, hal. 337-363
14 Eko  Maryadi  (Ketua  Umum  Aliansi  Jurnalis Independen-AJI), Konglomerasi
Media di Indonesia , lihat
http://www.satudunia.net/system/files/Konglomeras i%20Media%20di%20Indonesia-SATUDUNIA- ITEM.pdf.
dilakukan  dengan  cara  membeli  saham, joint venture/merger ,  atau  akuisisi  (mengambil alih).
Saat ini kehidupan media massa (pers) terjadi  tumpang  tindih  dalam  hal  kepemilikan. Kondisi  ini  diperparah  dengan  kenyataan bahwa  pemilik  media  ( media  owner )  juga sekaligus terjun sebagai politisi.
Di  Indonesia,  sebanyak  12  kelompok media besar 15 menguasai saluran informasi dari ujung  Aceh  hingga  Papua.  Kedua  belas kelompok  media  ini  menguasai  saluran informasi  mulai  dari  media  cetak  koran, majalah,  radio,  televisi,  serta  jaringan  berita on-line.  Diantaranya Visi  Media  Asia,  MNC Group,  Kelompok  Kompas  Gramedia,  Elang Mahkota  Teknologi,  Grup  Jawa  Pos,  Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu media Holdings, Media  Group,  MRA  Media,  Femina  Group, dan  Tempo  Inti  Media . 16 Dari  deretan  12 kelompok  media  besar  tersebut,  terdapat  5 (lima) kelompok yang menjadi perhatian, yaitu Viva  Group  (dulu  Bakrie  &  Brothers),  Media Group,  MNC  Group,  Trans  Corporation,  dan Jawa  Pos  Group.  Kelima  kelompok  media  ini
15
Merlyna Lim (2011). @crossroads: Democratization  &  Corporatization  of  Media  in Indonesia ,  Participatory  Media  Lab  University  of Arizona & Ford Foundation, halaman 10-11.
16 Yanuar  Nugroho,  Putri,  DA.,  Shita  Laksmi (2012). Memetakan  Lansekap  Industri  Media
Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia),  Laporan,  Bermedia,  Memberdayakan Masyarakat:  Memahami  kebijakan  dan  tatakelola media  di  Indonesia  melalui  kacamata  hak  warga negara.  Riset  kerjasama  antara  Centre  for Innovation  Policy  and  Governance  dan  HIVOS Kantor  Regional  Asia  Tenggara,  didanai  oleh  Ford Foundation  Jakarta:  CIPG  dan  HIVOS.  Lihat http://kalamkata.org/ebook/indonesian/cipg- lansekap-media.pdf.
dimiliki  oleh  nama-nama  yang  tidak  asing (lihat Tabel. 1) Tabel 1. Konglomerasi Media Indonesia 17 Media Pemilik Stasiun TV Stasiun Radio Media Cetak On-line Bisnis lainnya Nasional Lainnya Koran Tabloid Visi Media Asia (Viva Group/ Bakrie & Brothers) Anindya Bakrie, Aburizal Bakrie (Partai Golkar) ANTV, TV One Channel [V] - - - Viva News Telekomunikasi, property, metal, gas dan minyak bumi, agrobisnis, batubara,
infrastruktur fisik Media Group Surya Paloh
(Partai Nasdem)
Metro TV - -
Media Indonesia, Lampung Post,
Borneo
News - Media Indonesia -
Media
Nusantara Citra (MNC) Group Hary Tanoesoedibjo (Partai Perindo, dulu Partai Nasdem lalu berpindah ke Hanura) RCTI, Global TV, MNC TV (ex TPI) Indovision,
MNC Sky Vision, Oke Vision, Top TV,
Sun TV Network (13 TV lokal) Trijaya FM, Radio Dangdut, ARH Global Radio Seputar Indonesia (Koran Sindo) High End, Genie, Mom & Kiddie Tabloid
Okezone
IT, produksi dan distribusi konten,
talent management,
otomobil
Trans
Corporation/CT Grup (Para Group) Chairul Tanjung (Partai Demokrat) Trans TV, Trans 7 Telkom Vision - - - Detik online Bank, modal, asuransi, studio trans, resort, retail, bioskop Jawa Pos Group Dahlan Iskan
(Menteri BUMN –
SBY Jilid II, Partai
Demokrat) -
JTV, Batam TV, Riau TV, Fajar
TV, dan lainnya
(total 12 TV lokal) Fajar FM (Maka- ssar) Jawa Pos, Indo Pos, Rakyat Merdeka, Radar, dll (total 151) Mentari, Liberty, 11 tabloid Jawa Pos Digital Edition Biro Travel, power plant
17 Merlyna Lim (2011), Op.cit .
Tabel  1,  menunjukkan  bahwa  Visi Media  Asia  (Viva  Group)  dimiliki  oleh putra Aburizal Bakrie yaitu Anindya Bakrie yang  menaungi  kantor  berita  TV  One, ANTV, dan vivanews.com. Aburizal Bakrie merupakan  tokoh  penting  Partai  Golongan Karya  (Golkar).  Saat  ini  masih  menjabat sebagai ketua partai dan sempat mencalonkan  diri  menjadi  Presiden  pada Pemilihan  Umum  Tahun  2014  lalu.  Surya Paloh,  yang  merupakan  pemilik  kantor berita  Metro  TV  dan  harian  Media Indonesia bernaung di bawah Media Group. Hary  Tanoesudibjo,  pemilik  MNC  Group (PT.  Media  Nusantara  Citra,  Tbk.)  yang juga  merupakan  tokoh  politik  (dahulu  di Partai Nasional Demokrat lalu berpindah ke Partai  Hanura,  dan  sekarang  mendirikan Partai  Perindo).  MNC  Group  ini  menaungi stasiun  televisi  RCTI,  MNC  TV,  Global
TV, Radio Trijaya, Koran Seputar
Indonesia  (Koran  Sindo),  Okezone.com, dan  Indovision.  Di  antara semua  kelompok media  besar,  MNC  Grup  merupakan  yang terbesar  karena  memiliki  tiga  kanal  televisi free-to-air, 20 jaringan televisi lokal, dan 22 jaringan radio dibawah Sindo Radio. Selain itu ada pula Chairul Tanjung, pemilik Trans Corporation (dahulu CT Group/Para Group), menaungi stasiun televisi Trans TV dan  Trans  7,  juga  detik.com.  Chairul Tanjung yang walaupun tidak masuk dalam jajaran  partai  namun  sejak  dulu  dinilai “sangat  dekat”  dengan  orang-orang  partai.
Beliau  juga  sempat  menjabat  Menko
Perekonomian  menggantikan  Hatta  Rajasa (2014).  Selain  itu  ada  pula  Dahlan  Iskan yang  pernah  menjabat  sebagai  Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Dahlan Iskan merupakan pemilik
Jawa  Pos  Group  yang  membawahi  171 perusahaan media cetak. 18 Beberapa contoh
praktik konglomerasi  media  yang  pernah  terjadi  di Indonesia  misalnya  merger  dan  akuisisi yang  dilakukan  oleh  Elang  Mahkota Teknologi  perusahaan  holding  SCTV  pada tahun  2012  terhadap  stasiun  televisi Indosiar,  sehingga  akhirnya  dimiliki  oleh Eddy  Kurnadi  Sariaatmaja.  Lalu  detik.com dibeli  oleh  CT  Group,  sejumlah  kanal televisi  lokal  juga  diambil  alih  oleh perusahaan-perusahaan  besar  seperti  MNC Group  dan  jaringan  SindoTV  dan  Jawa Pos. 19

## Konteks dan Masalah Yang Timbul
Terdapat beberapa temuan di media Indonesia  yang  patut  menjadi  perhatian. Beberapa  temuan  baik  secara  implisit maupun  eksplisit  sangat  bermuatan  politis dan menunjukkan adanya peran „penguasa‟ yang berada di belakang media.
18 Diolah  dari  berbagai  sumber.  Salah  satunya dari The Jakarta Post, The rise of media owners in RI politics , opinion, 23 November 2011, lihat http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/2
3/the-rise-media-owners-ri-politics.html.
19 Yanuar  Nugroho,  Putri,  DA.,  Shita  Laksmi (2012)., Op.cit.
Temuan  yang  pertama  kali  didapat ditunjukkan  oleh  kasus  pemberitaan  luapan lumpur  di  Porong,  Sidoarjo.  Peristiwa meluapnya  lumpur  tersebut  diakibatkan oleh kegiatan pengeboran gas yang dilakukan  oleh  PT.  Lapindo  Brantas. Menariknya,  stasiun  televisi  TV  One  dan ANTV  tidak  pernah  memasang headline atau  judul  berita  dengan  kalimat  “Lumpur Lapindo”,  melainkan  dengan  kalimat “Lumpur  Sidoarjo”.  Untuk  diingat,  PT. Lapindo  Brantas  adalah  anak  perusahaan pertambangan  PT.  Energi  Mega  Persada yang  bergerak  di  bidang  industri  minyak dan  gas  bumi.  Perusahaan  ini  dimiliki  oleh Bakrie  &  Brothers,  salah  satu  perusahaan yang  dimiliki  oleh  keluarga  Bakrie.  Yang patut  menjadi  perhatian  adalah  bahwa Aburizal  Bakrie  merupakan  anggota  dan juga  ketua  partai  Golkar  sekaligus  pemilik dari stasiun televisi TV One.
Temuan  kedua  ditunjukkan  oleh stasiun  televisi  Metro  TV  yang  seringkali menyiarkan  pemberitaan  tentang  Partai Nasional  Demokrat  (Nasdem)  dalam  rupa iklan  yang  menunjukkan  citra  atau image ketua  partai.  Pemberitaan  tersebut  jika diperhatikan  dari  sudut  nilai  dan  tingkat urgensi,  sebetulnya  tidak  terlalu  urgen untuk ditampilkan. Tetapi karena kepentingan dari sang pemilik, maka konten tersebut  dirasa  perlu  dimnuculkan  di  layar kaca.  Motif  di  baliknya  bisa  macam- macam,  mulai  dari  memperkenalkan  nama partai kepada audiens, memberikan
informasi kepada audiens mengenai kegiatan partai, apa visi misi partai, bahkan seruan yang bersifat persuasif terkait isu-isu tertentu,  khususnya  isu  yang  “dekat” dengan  masyarakat  seperti  kepedulian terhadap  masyarakat  misalnya.  Dan  itu semua dipertontonkan dengan tujuan membangun  citra  atau image sang  tokoh atau  partainya.  Sebagaimana  diketahui, bahwa  pemilik  stasiun  televisi  Metro  TV adalah Surya Paloh, ketua Partai Nasdem 20 .
Temuan-temuan  berikutnya  banyak ditunjukkan ketika memasuki masa kampanye  Pemilu  capres  dan  cawapres tahun  2014.  Kedua  pemilik  media  berita utama  di  Indonesia,  yaitu  Surya  Paloh (pemilik  MetroTV  sekaligus  Ketua  Umum Partai  Nasdem)  dan  Aburizal  Bakrie (pemilik  TV  One  sekaligus  Ketua  Umum
Partai Golkar),
masing-masing menggunakan  media  televisi  miliknya sebagai  alat  kampanye  politik  untuk memengaruhi  opini  publik,  dengan  jalan memasang  iklan.  Pada  saat  itu,  partai Nasdem  menjadi  pendukung  pasangan calon  presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  dari PDI  Perjuangan  dan  calon  wakil  presiden Jusuf  Kalla  (Kalla)  dari  Partai  Golkar. Sedangkan  pada  saat  itu  kubu  pasangan Prabowo-Hatta  didukung  oleh  Aburizal Bakrie  (TV  One)  dan  Hary  Tanoesudibjo
20 Partai  Nasdem  didirikan  oleh  Surya  Paloh pada  tahun  2011  dengan  mengusung  slogan “Gerakan Perubahan”.
(MNC Group) yang saat itu  masih menjadi anggota Partai Hanura.
Lebih dalam, berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Remotivi,  sebuah  pusat  studi  media  dan komunikasi menunjukkan bahwa pada masa kampanye Pemilu 2014, frekuensi
pemberitaan  Jokowi-JK  di  stasiun  televisi RCTI hanya sebesar 68 persen dari seluruh tayangan  Seputar  Indonesia  pada  1-7  Juni 2014.  Sisanya  adalah  berita  mengenai Prabowo-Hatta. 21 [RCTI menetapkan sebuah peraturan tak tertulis  menjelang  Pemilu yang  mengatakan  bahwa pemberitaan mengenai kedua  pasangan  capres- cawapres harus ditampilkan dengan perbandingan frekuensi tayang 80:20. Artinya delapan puluh untuk Prabowo-Hatta yang didukung  oleh  pemilik MNC  Group,  dan  dua puluh untuk Jokowi- Kalla.  Namun,  peraturan ini  hanya  berlaku  untuk siaran  berita  pagi  dan malam. Bagi
para
21 Indah  Wulandari  dalam  Yovantra  Arief  dan Wisnu  Prasetya, Orde  Media:  Kajian  Televisi dan  Media  di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru , Yogyakarta: INSISTPress, hal. 35
produser berita siang, mereka  harus  memastikan perbandingan frekuensi tayang kedua pasang kandidat 100:0 yang berarti  tidak  satu  pun berita  mengenai  Jokowi- Kalla  ditayangkan  pada siang hari.] 22
Di  sisi  lain,  frekuensi  kemunculan Jokowi  dalam  berita  di  stasiun  televisi Metro  TV  hanya  12  persen  sebelum  Partai Nasional  Demokrat  (NasDem)  menyatakan berkoalisi  dengan  PDI  P.  Angka  tersebut melonjak  menjadi  74,4  persen  saat  Surya Paloh berlabuh mendukung Jokowi. Komisi
Penyiaran
Indonesia (KPI) pun
mengeluarkan  teguran  kepada  Metro  TV pada  tanggal  24  Juni  2014.  Teguran  itu berisi  bahwa  Metro  TV  sudah  melakukan pelanggaran  “perlindungan  kepentingan publik  dan  netralisasi  isi  program  siaran jurnalistik  atas  penayangan  pemberitaan tentang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta dan Jokowi- Kalla”. 23
Tak berbeda dengan Metro TV, TV One  pun  mendapat  teguran  yang  sama. Bahkan  stasiun  televisi  ini  mendapat  lebih banyak  perhatian  dari  masyarakat.  Teuku Kemal  Fasya 24 memunculkan  petisi  di
22 Ibid.
23 Ibid. , hal. 37
24 Teuku  Kemal  Fasya  adalah  seorang antropolog Universitas Malikussaleh,
change.org 25 yang  menuntut  Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo)  mencabut  izin  siaran  TV One  atas  pertimbangan  bahwa  TV  One sudah  melanggar  prinsip  jurnalisme  dalam pemilu  misalnya  dengan  menyebarkan kabar  bohong  mengenai  survei  Gallup, menyiarkan iklan pasangan capres- cawapres  di  luar  masa  kampanye,  serta meresahkan masyarakat dengan membangun opini yang mengaitkan Jokowi adalah komunis. Saat itu, Dewan Pers turun tangan  karena  massa  PDI-P  menyerang kantor  TV  One  karena  sakit  hati  atas kampanye  hitam  yang  diberitakan  stasiun televisi tersebut. 26
Dinamika  politik  pada  tahun  2014 juga  diwarnai  ketika  pemilik  MNC  Group, Hary Tanoesudibjo (HT) bergabung dengan Partai  Hanura.  HT  kemudian  menjadi cawapres  untuk  Wiranto.  Beberapa  media yang dimiliki HT seperti RCTI, Global TV, dan  MNC  TV  memuat  banyak  berita  dan iklan  tentang  kedua  pasangan.  Narasi beritanya  berbunyi  misalnya:  “WIN-HT menghibur  pengungsi  Sinabung”,  “WIN- HT  menyerahkan  pinjaman  usaha  kecil
Lhokseumawe, Aceh. Ia adalah seorang peneliti di  The  Aceh  Institute.  Penulis  dari  buku  Ritus Kekerasan dan Libido Nasionalisme. 25 Change.org adalah  wadah  perubahan  dimana setiap  orang  di  mana  saja  memulai  kampanye, memobilisasi  pendukung,  dan  bekerja  dengan pengambil  keputusan  untuk  mencari  solusi. Kampanye  dilakukan  melalui  postingan  petisi mengenai  isu  tertentu.  Individu  dan  organisasi di  seluruh  dunia  dapat  membuat  petisi  secara gratis. Selengkapnya
lihat http://www.change.org/id
26 Indah Wulandari, Loc.cit.
menengah kepada ratusan warga di wilayah Jabodetabek”, “WIN-HT membagikan sembako dan asuransi kepada ratusan warga tidak  mampu”,  dan  berita-berita  lain  yang berbunyi  serupa.  Yang  menarik  kemudian adalah,  ada  satu  kuis  interaktif  yang  dibuat berjudul Kuis Kebangsaan.  Kuis  ini  tayang dua  kali  sehari  dengan  durasi  waktu  yang tidak  lama. Host akan  menerima  telepon dan  bertanya:  “WIN-HT?”,  lalu  penelepon harus  menjawab  password  “Bersih,  Peduli, Tegas”.  Jika  penelepon  bisa  menjawab password dengan  benar  maka  penelepon berhak menjawab pertanyaan dan berkesempatan memenangkan berbagai hadiah  seperti  blender,  penanak  nasi,  panci dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lain  yang  sejenis.  Selain  kuis,  Wiranto  dan HT  pun  ikut  bermain  dalam  sinetron Tukang  Bubur  Naik  Haji  (RCTI).  Lalu kedua  pasangan  juga  muncul  dalam tayangan reality  show yang  berjudul Mewujudkan  Mimpi  Indonesia  (RCTI). Disitu Wiranto berperan menyamar sebagai tukang  becak,  pedagang  asongan,  hingga kondektur bus. Namun, di pertengahan Mei 2014,  HT  mengundurkan  diri  dari  Hanura yang mendukung Jokowi-Kalla dan berubah haluan  mendukung  pasangan  Prabowo- Hatta.  Sejak  saat  itu,  berita,  iklan  dan  kuis atau  reality  show  terkait  Wiranto  maupun Hanura hilang lenyap. 27
Kejadian yang menunjukkan bahwa isi  pemberitaan  dikontrol  oleh  pemilik
27 Ibid., hal. 38
media juga terjadi pada koran Sindo (bagian kelompok bisnis MNC Group ). Sejak April 2014  hingga  pertengahan  Juni  2014,  isi berita di harian tersebut mendadak berubah ketika  HT  memutuskan  bergabung  dengan pasangan  Prabowo-Hatta.  Contoh-contoh headline yang  pada  saat  itu  muncul berbunyi  mulai  dari “HT-Hatta  Bahas Solusi  Bangsa”,  “Program  Prabowo Realistis”,  Prabowo  Strategis,  Jokowi Teknis”, “Prabowo Paling Disuka”, hingga “HT  yakin  Prabowo-Hatta  Menang”.
Peneliti  media  Ignatius  Haryanto  menilai bahwa  media  seperti  itu  tidak  memiliki identitas  yang  jelas.  Ia  mengatakan, “Mereka  hanya  melacurkan  diri  kepada kepentingan pemilik”. 28
Temuan  berikut  memang  tidak sekontroversial  temuan-temuan  pada  masa Pemilu  2014.  Pada  bulan  Juli  tahun  2015 ketika jemaah yang beragama Islam sedang menunaikan  ibadah  sholat  Ied  di  Tolikara Papua,  tiba-tiba  terjadi  keributan  yang ditengarai  dilakukan  oleh  oknum  yang beragama  Kristen.  Pada  saat  itu  Metro  TV News  menaikkan  berita  yang  diberi  judul “Saat  imam  mengucap  takbir  pertama, tiba-tiba beberapa orang mendekati jamaah  ...”. Tidak  lama,  terdapat  revisi judul  dan  konten  berita  (bahkan  ada  juga yang  dihapus)  menjadi “Saat Imam  Takbir Pertama,  Sekelompok  Orang  Datang  dan Lempari  Musala  di  Tolikara” .  Kemudian judul  berita  berubah  lagi  menjadi “Amuk
28 Ibid. , hal. 39
Massa  Terjadi  di  Tolikara” .  Sayangnya, kebanyakan  media-media  di  Indonesia khususnya  media berita  online menaikkan berita  terkait  Insiden  Tolikara  Papua  tanpa mencantumkan atau melibatkan narasumber resmi. 29
Berdasarkan paparan mengenai temuan-temuan  tersebut  ditambah  fakta bahwa  media  di  Indonesia  didominasi  oleh hanya  12  kelompok  perusahaan  media, dimana  lebih  dari  sepertiganya  memiliki koneksi  secara  politik,  mengakibatkan munculnya  berbagai  masalah,  diantaranya: Pertama , masyarakat Indonesia tidak menerima sumber informasi yang memadai baik  dari  segi  kualitas  dan  maupun kuantitas,  dan  hanya  mewakili  sudut pandang  dan  opini  yang  juga  terbatas. Karena  jurnalis  merasa  tertekan  untuk menyampaikan informasi yang menguntungkan kepentingan pemilik
( owner’s  interest s). 30 Kedua ,  konglomerasi media  di  Indonesia  juga  mengarah  pada kontrol  politik  yang  tidak  proporsional 31 , masyarakat memiliki akses terbatas terhadap  informasi  tertentu,  dan  itupun berada  di  bawah  representasi  beberapa kelompok media. 32 Misalnya dalam konteks insiden Tolikara, Papua, masyarakat mendapatkan  sumber  yang  minim  karena media  tidak  melibatkan  nara  sumber  yang resmi. Sehingga masyarakat masih
29 Dari berbagai sumber ( online ) 30 Ross  Tapsell, Newspaper  ownership  and press freedom in Indonesia , halaman 4.
31 Dalam Merlyna Lim (2011), Op.cit . 32 Ibid.
meragukan  mengenai  apa  yang  sebetulnya terjadi.  Apalagi  dengan  kenyataan  bahwa media saat itu mengganti-ganti judul berita.
Ketiga ,  konglomerasi  media  juga mengubah  wajah  kebebasan  media  dan kebutuhan informasi publik menjadi kebebasan  menguasai  pasar  media,  dalam hal  ini  publik  hanya  dilihat  sebagai  pasar semata  ( market ) 33 atau  juga  sebagai konsumen,  bukan  sebagai  warga  negara yang sah yang  memiliki hak atas informasi yang  benar,  jujur,  netral,  dan  objektif. Keempat ,  pemusatan  bisnis  media  yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat antara  tokoh-tokoh  di  belakang  layar 34
(pemilik)  membuat  konten  siaran  atau pemberitaan  pers  menjadi  subjektif  dan sarat  kepentingan.  Hal  ini  juga  berkaitan dengan konten (isi) berita yang menguntungkan  dan  mempopulerkan  citra ( image )  pemilik  dan  tentunya  hal semacam ini  bertabrakan  dengan  prinsip  media  yang harusnya menjadi lembaga yang independen,  jujur,  objektif  serta  netral. Kelima , tidak ada keberagaman kepemilikan  ( diversity  of  ownership )  dan keberagaman  isi  siaran  ( diversity  of content )  akan  membuat  penyeragaman opini publik. Keenam , lebih jauh, penyeragaman  opini  dan  kekuatan  bisnis- politik  oleh  kekuatan  media  yang  dominan
33 Eko Maryadi, Op.cit.
34 Ibid.
akan  mengancam  kebebasan  pers  dan demokratisasi media. 35
Praktik  Konglomerasi  Media  Massa Penghambat  Konsolidasi  Demokrasi  di Indonesia
Salah  satu  pilar  dari  demokrasi adalah  media  (massa).  Media  merupakan bagian  dari  lembaga,  prosedur,  cara  atau sistem, yang memiliki fungsi yang signifikan  dalam  mewujudkan  demokrasi. Fungsi  yang  dijalankan  media  adalah sebagai penyedia informasi bagi masyarakat dan  pembentuk  opini  publik.  Informasi yang  diberikan  oleh  media  diharapkan seobjektif mungkin tanpa adanya intervensi atau  kepentingan  tertentu.  Dalam  hal  ini, media secara normatif harus berperan netral karena  media  juga  berfungsi  sebagai pembentuk  opini  publik  sekaligus agenda setting yang  ditujukan  untuk  kepentingan masyarakat.
Di Indonesia, fungsi media tersebut dihadapkan  pada  tantangan  bahwa  secara faktual  ada  pergeseran  kepemilikan  media yang cenderung menjadi praktik konglomerasi. Hal ini semakin rumit ketika para  pemilik  media  tersebut  ikut  serta dalam  kehidupan  politik,  misalnya  dengan ikut berpartisipasi dalam partai politik.
Kenyataan  bahwa  para  pemilik perusahaan  media  yang mendominasi bermacam-macam  anak  perusahaan  media
35 Ibid.
(baik  televisi,  media  cetak,  radio,  dan lainnya) masuk ke dalam kancah perpolitikan jelas mencederai proses demokrasi.  Dalam  wacana  demokrasi, media dikenal sebagai ruang publik ( public sphere )  yang  berfungsi  sebagai  saluran komunikasi  dan  penyampaian  informasi. Atas  dasar  inilah,  maka  fungsi  atau  peran media  massa  mencakup  3  (hal)  (Norris, 2000),  yaitu  sebagai  forum  warga  ( civic forum ),  pengawas  pemerintah  ( watch-dog ), dan agen mobilisasi.
Pertama , forum warga ( civic forum )  berkaitan  dengan  ruang  publik, dimana di dalam demokrasi, terdapat ruang atau  iklim  yang  memungkinkan  warga negara  mendiskusikan  persoalan  publik secara  bebas  tanpa  restriksi  dari  kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini penting karena  di  dalam  ruang  publik  inilah terbentuk  opini  publik.  Dengan  adanya konglomerasi media dimana terjadi pemusatan  kepemilikan  perusahaan  media pada  segelintir  pengusaha  maka  ruang publik  akan  semakin  terbatas.  Alhasil  akan terjadi  penyeragaman  opini  publik.  Selain itu, jurnalis dalam hal ini akan mementingkan  kepentingan  pemilik  media dan  memberikan  informasi  yang  sarat dengan  “pesan-pesan  pemilik”.  Hal  ini menyebabkan informasi yang sampai kepada  publik  menjadi  tidak  relevan,  tidak faktual,  dan  tidak  seimbang  sebagaimana beberapa  contoh  kasus  yang  telah  penulis paparkan  sebelumnya.  Dalam  demokrasi
hal  ini  tidak  dibenarkan.  Karena  hal  ini berkaitan  dengan  hak  warga  negara  untuk memperoleh  informasi  yang  bebas  dari kepentingan  apapun.  Ditambah  dengan fakta  bahwa  para  konglomerat  media  ini masuk  ke  dalam  kancah  politik,  maka masalah  yang  muncul  akan  semakin kompleks.  Ruang  publik  yang  sudah terbatas akibat konglomerasi, akan semakin terbatas lagi dengan kemungkinan „pengaturan  konten  (isi)‟  berita  yang  sarat dengan  kepentingan  politik  pemiliknya. Misalnya,  pencitraan  seorang  kandidat calon presiden pada stasiun televisi tertentu karena pemilik media adalah anggota partai yang  sama  dengan  capres  atau  merupakan kubu  yang  sama  dengan  capres,  seperti Surya Paloh (partai Nasdem) yang berkubu dengan  Jokowi-JK  (PDIP)  pada  Pemilu 2014 yang lalu.
Kedua , fungsi media sebagai pengawas ( watch-dog ). Pengawasan diperlukan supaya demokrasi dapat berjalan atau menjadi habituation. Untuk mewujudkan  hal  ini  maka  diperlukan  hak- hak  politik  dan  kebebasan  sipil  untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Watch-dog disini  merujuk  pada  pelayan  kepentingan umum,  bukan  kepentingan  pemilik  media (bisnis-ekonomi-politik). James Curran mengatakan, bahwa saat ini ada kecenderungan „ state-linked watchdogs can
bark,  while  private  watchdogs  sleep’ 36 .
Kenyataannya  media  sebagai watch-dog ada  dalam  keadaan  kaki  terikat  dan dijinakkan  gonggongannya.  Ini  gambaran bahwa  media  pun  sudah  „diikat‟  dan „dijinakkan‟  oleh  pemilik  media  yang berafiliasi dengan kehidupan politik. Sebagian  dari  konglomerat  media  sadar bahwa  kekuatan  media  dapat  dimanfaatkan untuk meraih keuntungan politik dan untuk melanggengkan  kekuasaan.  Dalam  keadaan ini,  sangat  sulit  mengharapkan  media menjadi  pengawas  (anjing  penjaga)  yang galak  terhadap  kekuasaan.  Padahal  dalam negara demokrasi, penting untuk membangun  oposisi  terhadap  pemerintah atau penguasa.
Ketiga , media sebagai agen mobilisasi, dimana media berfungsi sebagai sarana  untuk  meningkatkan  keterlibatan warga  dalam  proses-proses  politik  yang berlangsung.  Akibat  adanya  konglomerasi media  ditambah  dengan  terlibatnya  para pemilik  media  dalam  aktivitas  politik, mengakibatkan adanya praktik pemberitaan yang cenderung didominasi oleh personalisasi  kepentingan  pemilik  media. Dimana  personalisasi  ini  berkaitan  dengan pembentukan  konten  (isi)  tayangan  atau berita  dalam  media  tertentu.  Seringkali publik disodorkan dengan informasi- informasi yang berupa infotainment , musik, atau  hiburan  semata.  Dalam  hal  ini  media
36 Dalam I Gusti Ngurah Putra, Op.cit ., halaman 138.
belum  mampu  mendorong  warga  negara belajar  tentang  politik  dan  permasalahan publik  bersama  sehingga  warga  negara masih  belum  bisa  menentukan  pilihan- pilihan  politik  dengan  cerdas.  Dengan  kata lain, konglomerasi media telah mengancam hak  warga  negara  untuk  berpartisipasi dalam  media  dan  telah  menyingkirkan warga  negara  dari  peran  mereka  sebagai pengendali media. 37 Padahal, dalam wacana demokrasi,  sangat  penting  mengenai civic education atau  pendidikan  politik  warga negara  dan  posisi  media  sangat  krusial dalam pencapaian tujuan ini.
Merujuk pada konsolidasi demokrasi  yang  berarti  bahwa  demokrasi dipakai  sebagai the  only  game  in  town , dimana demokrasi merupakan proses habituation yang  dilakukan  atas  dasar proses  internalisasi  nilai,  lembaga  atau institusi,  serta  cara  untuk  mencapai  tujuan, maka, praktik konglomerasi media menunjukkan  bahwa  demokrasi  belum diinternalisasi oleh institusi media. Konsolidasi demokrasi juga berarti demokrasi  yang  dewasa.  Demokrasi  yang dewasa  adalah  ketika  terciptanya  ruang publik  (diskursus)  yang  mendorong  warga negara  belajar  memahami  permasalahan bangsa  dan  menentukan  pilihan  politiknya dengan  cerdas.  Media  dalam  hal  ini  belum mencerminkan nilai demokrasi atau penetapan  tujuan  yang  demokratis  akibat
37 Yanuar  Nugroho,  Putri,  DA.,  Shita  Laksmi (2012)., Op.cit.
dari praktik konglomerasi yang
mempersempit ruang publik. Padahal, ruang publik  sangat  penting  dalam  konteks demokrasi.  Hak  mendapatkan  informasi yang  jelas,  objektif,  independen,  jujur,  dan netral sesungguhnya belum diperoleh
masyarakat Indonesia. Konglomerasi media jelas  menghambat  terbentuknya  ruang publik yang kondusif.
Melihat
perkembangan  praktik  konglomerasi  media di  Indonesia,  maka  bisa  dikatakan  bahwa Indonesia masih jauh untuk mencapai tahap konsolidasi demokrasi.

## Kesimpulan
Praktik  konglomerasi  media  di Indonesia  menentukan  tipe  dan  kualitas daripada  ruang  publik.  Dengan  adanya praktik  konglomerasi  dalam  tubuh  media, maka  ruang  publik  yang  tercipta  juga semakin terbatas. Ini terjadi akibat ketidakragaman  opini  publik  yang  terjadi karena  pemusatan  pemberitaan  (konten) media.  Dalam  hal  ini,  penyampaian informasi  atau  berita  yang  dilakukan  oleh media  sarat  dengan  kepentingan  pemilik media  yang notabene ikut  dalam  aktivitas politik.  Sehingga  dalam  konteks  ini,  media tidak  lagi  independen,  objektif,  jujur  dan netral  menjalani  perannya  sebagai  lembaga sirkulasi  informasi  bagi  warga  masyarakat sebagaimana yang diharapkan terjadi dalam demokrasi yang dewasa.
Dari  berbagai  contoh  yang  telah dipaparkan,  dapat  dikatakan  bahwa  praktik konglomerasi  media  menjadi  salah  satu penghambat terjadinya konsolidasi demokrasi  di  Indonesia.  Ketika  industri media berorientasi pada keuntungan, ditambah  kenyataan  bahwa  para  pemilik media  juga  berperan  sebagai  politisi  aktif, maka  konten  media  banyak  dibentuk  dan dipengaruhi  oleh  kepentingan  pemilik. Pekerja media “diperas” untuk menyampaikan  “pesan-pesan”  sponsor, mengatur  apa  yang  boleh  dan  apa  yang tidak  boleh  disampaikan  kepada  publik.
Jelas bahwa praktik seperti ini membahayakan  hak  warga  negara  atas informasi sebagaimana harapan tercapainya konsolidasi  demokrasi.  Banyak  hal  yang masih perlu dibenahi terkait dengan praktik konglomerasi media di tanah air, khususnya terkait dengan regulasi dan juga penegakkan  hukum  serta  undang-undang yang  berlaku.  Selain  itu  penting  pula peningkatan  peran  dari  Dewan  Pers  dan juga KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

## Referensi

## Buku
Arief,  Yovantra.  dan  Prasetya,  Wisnu. (Eds).  (2015). Orde  Media:  Kajian Televisi  dan  Media  di  Indonesia Pasca  Orde  Baru. Yogyakarta:
INSISTPress. Habermas, Jurgen. (2006). Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension?. Communication Theory 16.
Mulyana,  Deddy.  2001. Ilmu  Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Rosda. Murphy,  Patrick  D.  (2007). Media  and Democracy in the Age of Globalization: Introduction . Albany:  State  University  of  New York Press. Diamond, Larry. (1999). Developing Democracy: Toward
Consolidation . Baltimore: The John Hopkins University.
Cottam.,  Martha.  (et  al.), Introduction  to Political  Psychology, Chapter  6,
New  Jersey:  Lawrence  Erlbaum Association, Inc., Publishers.
Chomsky.,  Noam.  (2009).  Cetakan  III, Politik  Kuasa  Media, (Terj) Media Control: The Spectacular Achievement of Propaganda (1997) (New York: Seven Stories),
Yogyakarta: Pinus Book Publisher.

## Jurnal
Putra,  I  Gusti  Ngurah. Demokrasi  dan Kinerja Pers Indonesia . Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gajah
Mada, Vol. 3, Nomor. 2, Juni 2004.
Rustow,  Dankwart.  (1970). Transtitions  to
Democracy:  Toward  a  Dynamic
Model .  Comparative  Politics.  Vol.
2, No. 3.

## Laporan Penelitian
Lim, Merlyna. (2011). @crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia ,
Participatory Media Lab University
of Arizona & Ford Foundation.
Nugroho.,  Yanuar,  Putri,  DA.,  Laksmi.,  S.
(2012). Memetakan Lansekap
Industri  Media  Kontemporer  di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia), Laporan, Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan
tatakelola  media  di  Indonesia melalui kacamata hak warga negara.  Riset  kerjasama  antara Centre  for  Innovation  Policy  and
Governance  dan  HIVOS  Kantor Regional  Asia  Tenggara,  didanai oleh  Ford  Foundation  Jakarta: CIPG dan HIVOS.

## Internet
Chairul  Tanjung  Capres  PKS  2014? . Republika Online, 4 Agustus 2011, lihat http://www.republika.co.id/berita/n asional/umum/11/08/04/lpep9w- chairul-tanjung-capres-pks-2014
Konglomerasi Media di Indonesia , Kompas Online,  28  Januari  2012,  lihat http://media.kompasiana.com/new- media/2012/01/28/konglomerasi- media-di-indonesia/
Maryadi,  Eko.  (Ketua  Umum  Aliansi Jurnalis Independen-AJI), Konglomerasi  Media  di  Indonesia , lihat
http://www.satudunia.net/system/fil es/Konglomerasi%20Media%20di %20Indonesia-SATUDUNIA- ITEM.pdf
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  lihat https://pdf.mpr.go.id/data/buku_UU D_NRI_1945.pdf
www.kpi.go.id