INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10715-10728 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap UMKM Di Indonesia
Ika Sarawati Sulandjari 1 ✉ , Juwita 2

## Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia
Email: ikasarawati@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Sektor  UMKM  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  bagi  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia Permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh  sektor  UMKM  adalah  masalah  pembiayaan  dan permodalan. Alasan klasik yang selama ini sering diungkapkan pihak bank umum terkait pemberian kredit  UMKM  adalah  belum  memenuhi  persyaratan  yang  diberikan  oleh  perbankan,  Kehadiran fintech sendiri memiliki tujuan untuk membuat masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk- produk  keuangan,  menjadikan  transaksi  lebih  mudah  dan  efisien,  dan  juga  dapat  meningkatkan inklusi  keuangan.  Rumusan  Masalah  :  1)  Bagaimana  Implementasi  Pengaturan  Hukum  Financial Technology Peer To Peer Lending terhadap UMKM di Indonesia? 2)  Bagaimana Kedudukan Hukum Fintech berbasis Peer Lending dalam mewujudkan kepastian hukum Bagi UMKM?. Jenis penelitian: ini menggunakan  penelitian hukum normatif  yaitu penelitian hukum yang meletakan sebuah system norma  yang  memuat  asas-asas,  norma  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan  dan  doktrin,.  Penulis  menyimpulkan  :  Implementasi  Pengaturan  Hukum  Financial Technology  Peer  To  Peer  Lending  terhadap  UMKM belum  terdapatnya  manfaat  kepastian  hukum, aturan aturan yang telah dibuat masih sangat terbatas dan kedudukan hukum terhadap fintech pada dasarnya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena masih terdapat beberapa resiko yang dihadapi oleh pengguna jasa ini salah satunya adalah UMKM, beberapa peraturan yang ada saat ini masih sangat rawan oleh karena itu untuk mewujudkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Peer to Peer Landing, UMKM

## Abstract
Sector Micro,  small  and  medium  enterprises  has  a  very  strategic  role  for  economic  growth  in Indonesia.  The  main  problem  faced  by Sector Micro,  small  and  medium  enterprises  is  a  matter  of financing  and  capital.  The  classic  reason  that  has  often  been  expressed  by  commercial  banks  is related  to  providing  credit  Micro,  small  and  medium  enterprises  is  that  it  does  not  meet  the requirements set by banks. The presence of fintech itself has the aim of making it easier for people to access  financial  products,  making  transactions  easier  and  more  efficient,  and  can  also  increase financial  inclusion.  Formulation  of  the  problem  :1)  How  are  the  Financial  Technology  Peer  To  Peer Lending  Legal  Regulations  Implemented  for  Micro,  small  and  medium  enterprises  in  Indonesia?  2) What is the Legal Position of Peer Lending-based Fintech in realizing legal certainty for Micro, small and medium enterprises?Type of research: This uses normative legal research, namely legal research that establishes a system of norms containing principles, norms and rules from statutory regulations, court  decisions  and  doctrine.  The  author  concludes:  Implementation  of  Peer  To  Peer  Lending Financial  Technology  Legal  Regulations  towards  Micro,  small  and  medium  enterprises  There  is  no benefit  of  legal  certainty  yet,  the  rules  that  have  been  made  are  still  very  limited  and  the  legal position  regarding  fintech  basically  does  not  have  permanent  legal  force  because  there  are  still several risks faced by users of this service, one of which is Micro, small and medium enterprises Some of the existing regulations are still very vulnerable therefore to achieve legal certainty.
Keyword: Legal Certainly, Fintech P2P, Micro, small and medium enterprises

## PENDAHULUAN
Sektor  UMKM  mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh  modal  dari  bank  dikarenakan tidak  mampu  memenuhi  persyaratan  yang  diberikan.  Persyaratan  yang  diberikan  oleh  bank umum bagi para UMKM cenderung rumit. Selain itu permasalahan lainnya disebabkan karena tingginya  tingkat  suku  bunga  kredit  yang  harus  dibayarkan.  Proses  dalam  pemutusan kreditpun juga memerlukan waktu yang cukup lama dan harus melalui beberapa proses yang harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bank. Dalam pengajuan kredit, bank juga mewajibkan adanya penyerahan jaminan (Widiana et al., 2023).
Pada era digital saat ini, perkembangan dunia teknologi semakin pesat sehingga dapat merubah  kehidupan  menjadi  serba  digital.  Perkembangan  teknologi  yang  telah  berubah dengan  sangat  pesat  berdampak  pada  perubahan  di  berbagai  bidang  termasuk  sektor finansial  pun  juga  memiliki  perkembangan  ke  arah  yang  lebih  mudah,  cepat,  efisien  dan modern. Dengan perkembangan teknologi saat ini, telah memunculkan inovasi finansial dan teknologi modern di bidang jasa keuangan yang dikenal dengan istilah Financial Technology (Fintech).  Fintech  sebagai  teknologi  baru  jelas  memberikan  kemudahan  akses  bagi  seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia. Seiring
dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak terlepas dari  bantuan  teknologi,  tidak  terkecuali  aktivitas  pada  Lembaga  keuangan  (Wiwoho  & Kharisma, 2021).
Kehadiran fintech sendiri memiliki tujuan untuk membuat masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, menjadikan transaksi lebih mudah dan efisien, dan juga dapat meningkatkan inklusi keuangan. Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring mengaku dari 56,4 juta UMKM di seluruh Indonesia, baru 30% yang mengakses pembiayaan  perbankan.  Sisanya,  masih  belum  tersentuh  (Aziz  et  al.,  2020) . Penyaluran  kredit  yang  dilakukan  oleh fintech  ini  memiliki  beberapa  jenis  kredit  atau pembiayaan,  salah  satunya  yaitu  Peer  to  Peer  (P2P)  lending  yang  merupakan  layanan  jasa keuangan  yang  mempertemukan  investor  atau  pemodal  (pemberi  pinjaman)  dengan  para calon debitur (penerima pinjaman) secara langsung melalui jaringan internet (online). Fintech dengan  skema peer  to  peer  lending  dapat  membantu  masyarakat  dalam  hal  permodalan bisnis  dikarenakan  syarat  dan  proses  pengajuan  pinjaman  pada  fintech  P2P  ini  relatif  lebih sederhana, mudah dan umumnya tanpa perlu adanya jaminan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi  alternatif  bagi  masyarkat  yang  selama  ini  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses pinjaman pada perbankan atau tidak bankable (tidak memenuhi persyaratan bank) termasuk bagi para UMKM yang ada di Indonesia  yang tidak dapat mengajukan pinjaman tanpa harus bergantung  pada  Lembaga  keuangan  konvensional  yang  memiliki  persyaratan  ketat.  (Sari, 2018).
Oleh karena itu seiring dengan perkembangan fintech yang kian masif pengaturan dan pengawasan  tentu  menjadi  fokus  utama  dari  regulator  sebagai  penyeimbang  dari  makin maraknya praktik fintech. Pengaturan fintech saat ini merupakan tuntutan global bagi industri keuangan.  Masalah  yang  dihadapi  saat  ini  bagi  negara  maju  maupun  negara  berkembang seperti Indonesia adalah sama yaitu mengembangkan fintech dengan aman sehingga dapat meminimalisir  risiko-risiko  dari  terselenggaranya  fintech  khususnya  fintech  P2P  lending (Kartika, 2019) bagi UMKM, selain itu untuk diketahui bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi 60% dari perekonomian negara dan menyerap 97 % tenaga kerja. Namun meski ada 60 juta lebih  UMKM  di  Indonesia,  hanya  12  %  yang  bisa  mendapatkan  pembiayaan  atau  pinjaman modal  usaha  dari  bank.  Disinilah  peranan  fintech  hadir  untuk  membantu  UMKM (“Peran Optimalisasi  Fintech  Bagi  Pengembangan  Umkm,”  2023) .  Dan  Salah  satu    lembaga  yang berwenang mengatur industri fintech adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang juga sebagai pengawasan  keberlangsungan  fintech  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan bahwa OJK memiliki fungsi  sebagai  penyelenggara  pengaturan  dan  pengawasan  atas  seluruh  kegiatan  di  dalam
sektor jasa keuangan. Turut pula dijelaskan sektor jasa hal mana dimaksud pada Pasal 5 UU OJK  yakni  meliputi  Jasa  Keuangan  Sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan  kedua  Pasal  tersebut,  OJK  memiliki  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  atas berkembangnya jasa fintech. Selanjutnya aturan mengenai fintech yang diterbitkan OJK adalah Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  POJK,  POJK  No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan  pinjam meminjam uang  berbasis  teknologi informasi yang saat  ini  telah  diubah  dengan  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022 Tahun  2022  tentang  layanan  pendanaan  Bersama  berbasis  teknologi  informasi,  yang  salah satunya  mengatur  mewajibkan  penyelenggara/platform fintech  lending  untuk mengedepankan  keterbukaan  informasi  terhadap  calon  pemberi  pinjaman  dan peminjamannya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.
Hal yang sangat krusial adalah mengenai resiko keamanan data privasi dan kepemilikan data, serta tata kelola ( governance) data. Risiko ini dapat  muncul karena kerentanan sistem dan proses komputer yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan oleh para hacker atau pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya untuk kesenangan maupun niat kiriminal (Nizar, 2017),  dan  dari  sisi  lain  bagi  UMKM  yang  sebagai  sipenerima  pinjaman  atau  pembiayaan terdapat  berbagai  ancaman  dalam  penagihan  pinjaman,  biasanya  UMKM  yang  seperti  ini adalah  UMKM    yang  dilakukan  orang  perseorangan,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Haris Prabowo dalam Tirto.Id, yang memberitakan bahwa:
Terdapat  1.330  pengaduan  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH),  dari  para  pengguna layanan  yang  berkasus  dengan  penyelenggara Peer  to  peer  Lending,  baik  yang  sudah terdaftar di OJK maupun yang belum. Perkara yang diadukan antara lain bunga pinjaman yang mencekik, intimidasi saat penagihan utang dan penyebarluasan data pribadi.  Seringkali pihak penyelenggara  layanan  melakukan  penagihan  utang  dengan  intimidasi  dan  melanggar  hak privasi  dari  penerima  pembiayaan.  Ketika  utang  sudah  jatuh  tempo,  perusahaan  tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial, melakukan intimidasi serta pengancaman keselamatan pengguna jasanya. Tidak hanya  sampai  disitu,  bukan  hanya  penerima  konsumen  tersebut  saja  yang  diancam  serta diintimidasi  oleh  perusahaan,  tetapi  juga  teman  hingga  keluarga  konsumen  yang  dianggap sebagai  penanggung  jawab  pembayaran  utang  konsumen  tersebut,  yang  sering  kali  data- datanya  diakses  tanpa  izin  dari  telepon  seluler  milik  konsumen  yang  bersangkutan.    Dari praktik tersebut tak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kemudahan proses yang cukup dengan cara online, dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-hatian yang  rendah,  menjadikan  beberapa  masyarakat  nekat  mengakses  (mengajukan  pinjaman)
kepada  platform-platfom  atau  start-up-start-up  yang  tak  berizin  tersebut.  Akhirnya,  dikejar- kejar  debt  collector  dan  diteror  dengan  segala  cara  dengan  tujuan  agar  segera  melunasi pinjaman. Termasuk dengan cara-cara yang tak manusiawi (Prabowo, 2018).
Berkaitan dengan beberapa peristiwa tersebut diatas bahwa keberadaaan Regulasi yang berlaku  saat  ini,  belum  mampu  mengadopsi  segala  kepentingan  dan  memberi  jaminan kepastian  dan perlindungan hukum bagi konsumen khususnya UMKM sebagai salah salahsatu nasabah fintech P2P lending (Berlianti & Putrawan, 2021). Dimana dalam aturan tersebut yaitu Pada  Bab  X  Perlindungan  dan  Kerahasian  Data  pasal  30  POJK  Nomor  13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan menyatakan:
(1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
(2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memperoleh persetujuan dari pengguna;
b. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
c. menyampaikan  setiap  perubahan  tujuan  pemanfaatan  data  dan  informasi  kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
d. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.
Selanjutnya pada Bab XIV mengenai larangan pasal 38 ayat (1) dan (2) a POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:
(1) Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
a. konsumen memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
Dari fenomena  yang terjadi diatas, ternyata fintech hanya diatur dalam POJK, PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sehingga peraturan yang ada belum  mewujudkan  kepastian  hukum  karena  fakta  dilapangan  masih  banyak  terjadi pelanggaran yang merugikan pihak nasabah  penerima pinjaman fintech salah satunya UMKM.
Berdasarkan  uraian  diatas  menjadi  suatu  hal  yang  menarik  untuk  ditindaklanjuti kedalam penelitian ilmiah berbentuk dengan judul” “Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap UMKM di Indonesia”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Bentuk penelitian yuridis normative. Dengan menggunakan jenis  penelitian  deskriptif  evaluative.  bahan  hukum  primer  terdiri  peraturan  perundang- undangan,  catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam  pembuatan  peraturan  perundang- undangan  dan  putusan-putusan  hakim.  Bahan  hukum  primer  terdiri  peraturan  perundang- undangan,  catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam  pembuatan  peraturan  perundang- undangan dan putusan-putusan hakim. Teknik analisis data dilakukan  secara analisis kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Dengan pelaksanaan waktu terhitung 6 bulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pengaturan Hukum Financial Technology  Peer To Peer Lending Terhadap Umkm di Indonesia.
Gambaran Umum Perkembangan  UMKM di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro,Kecil  dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro,yaitu usaha produktif milik orang peroran in  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu:
a. Sebagai Usaha Kecil,yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
b. Sebagai  Usaha  Menengah  yaitu  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan  jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
UMKM  yang  ada  di  Indonesia,  sebagian  besar  merupakan  kegiatan  usaha  rumah tangga  yang  dapat  menyerap  banyak  tenaga  kerja.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit  usaha  yang  sampai  65,4  juta  dapat  menyerap  tenaga  kerja  123,3  ribu  tenaga  kerja.  Ini membuktikan  bahwa  dampak  dan  kontribusi  dari  UMKM  yang  sangat  besar  terhadap pengurangan  tingkat  pengangguran  di  Indonesja.  Dengan  semakin  banyaknya  keterlibatan
tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran  di negara ini.
Saat  ini,  UMKM  sedang  dalam  tren  yang  positif  dengan  jumlahnya  yang  terus bertambah  setiap  tahunnya.  Tren  positif  ini  akan  berdampak  baik  bagi  perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM,kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional  sebesar  60,5%.  Ini  menunjukkan  bahwa  UMKM  yang  ada  di  Indonesia  sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian Selaku penyelenggara negara, pemerintah dapat membantu para pelaku UMKM agar lebih  berkembang lagi.Pemerintah Republik Indonesia telah membantu para UMKM dengan cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR sebesar Rp 178.07 triliun atau kurang lebih 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar Rp1 92,59 triliun atau kurang lebih 8,16% pada tahun 2021. Ini juga membuktikan, para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana dalam mengembangkan usahanya.
Pemerintah  juga  telah  melakukan  pemberian  kredit  kepada  para  pelaku  usaha  mikro yang  berada  di  lapisan terbawah  dan  belum difasilitasi Kredit Usaha Rakyat  (KUR) atau non perbankan.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  Pat  Investasi  Pemerintah (PIP),Penyaluran Usaha Mikro (UMI) sejak 2017 sampai dengan 2022 telah mencapai Rp26, 2 triliun kepada  7,4 juta debitur. Ini membuktikan, masih banyaknya para pelaku usaha mikro yang  belum  terfasilitasi  oleh  KUR  dari  perbankan.  Selain  itu  menurut  Tambunan  bahwa (Tambunan, 2012):
Perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat oleh beberapa masalah. Masalah yang sering kali dijumpai oleh para pelaku UMKM yang pertama adalah masalah keterbatasan modal, kesulitan mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan harga ekonomis, sumber daya  manusia  dan  keterampilan  yang  masih  terbatas  serta  kesulitan  dalam  memasarkan produknya.
Masalah modal adalah  kendala  yang  paling umum dihadapi oleh  para  pebisnis kecil, karena dalam pengembangan yang jangkauannya luas tentunya juga akan memerlukan dana yang jumlahnya  besar. Rendahnya kualitas  sumber daya manusia  disebabkan karena  tingkat pendidikan  yang  rendah  sehingga  minimnya  keterampilan  dalam  mengembangkan  UMKM. Selain itu, para pekerja kebanyakan masih terfokus di daerah pedesaan pada sektor pertanian, padahal  masih  banyak  sektor  lain  yang  sangat  terbuka  luas  kesempatan  untuk mengembangkan usaha, misalnya perdagangan.
Kemudian  menurut  menurut  Prawirokusumo  terdapat  kesulitan  yang  sering  dihadapi pedagang kecil adalah sebagai berikut :
1. Kesulitan  dalam  permodalan.  Untuk  mengembangkan  usahanya,  para  pedagang  kecil membutuhkan  modal  yang  cukup  besar.  Mereka  mendapat  modal  dengan  suku  bunga yang tinggi dari para rentenir. Hal itu terpaksa mereka lakukan karena tidak ada pilihan lain yang harus diambil.
2. Kesulitan  dalam  aspek  keterampilan.  Aspek  keterampilan  mempunyai  posisi  yang  sangat penting. Para pedagang kecil dituntut memiliki kreatifitas dan inovasi dalam menciptakan produknya agar sesuai dengan keinginan para konsumen.
3. Kurang  berpendidikan.  Pada  umumnya,  kebanyakan  para  pedagang  kecil  tidak  memiliki pendidikan yang layak untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya tingkat pendidikan ini membuat  mereka  tidak  memahami  pentingnya  manajemen  pemasaran,  sehingga  mereka tidak  mampu  menganalisa  apa  saja  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  atau  menentukan jumlah usaha pada masa yang akan datang.
4. Tidak  memiliki  administrasi  yang  baik.  Pedangang  kecil  banyak  yang  tidak  memiliki administrasi yang  baik yang mampu  memberikan gambaran tentang perusahaan, apakah usahanya  dalam  kondisi  yang  untung  atau  rugi,  maju  atau  mundur,  sehingga  keuangan rumah tangga bercampur dengan keuangan Perusahaan.
5. Menggunakan  manajemen  keluarga  Kebanyakan  dari  usaha  para  pedagang  kecil beranggotakan  para  pemilik  beserta  istri  dan  keluarganya  sehingga  sering  terjadi penyalahgunaan kekuasannya untuk kepentingan pribadi diluar urusan kegiatan usaha yang dapat merugikan perusahaan bahkan menimbulkan kebangkurutan.
6. Kurang  disiplin.  Para  pedagang  kecil  kurang  disiplin  dalam  manajemen  keuangan  dan manajemen  waktu.  Mereka  hanya  berdagang  diwaktu-waktu  tertentu  saja  sesuai  dengan keinginan pedagang. Cara mereka yang berjualan diwaktu yang tidak terjadwal membuat para konsumen enggan untuk berbelanja. Kegiatan usaha pedagang kecil umumnya masih bertujuan untuk jangka pendek dengan bentuk organisasi sederhana yang sulit diatur. Hal ini  mempersulit  peningkatan  produksi  dan  kurangnya  semangat  menabung  untuk menambah modal.
7. Kurangnya  perencanaan.  Operasional  suatu  perusahaan  dapat  berjalan  dengan  baik  jika dilakukan atas perencanaan yang baik, seperti siapa sasaran pembelinya, persediaan barang
yang  harus  dipelihara,  bagaimana  cara  penjualan  yang  menarik  minat  konsumen  agar mencapai laba yang tinggi (Prawirokusumo, 2010).
Jadi  alternatif  solusinya  pada  dasarnya  harus  datang  dari  sisi  pengusaha  sendiri (lingkungan  internal  dan  strategis),  sedangkan  peranan  pemerintah  (bagian  dari  lingkungan eksternal)  hanyalah  terutama  pada  penciptaan  lingkungan  berusaha  yang  kondusif  lewat kebijaksanaan  dan  penyediaan  fasilitas-fasilitas  public  goods  (yakni  pendidikan,  keamanan, kesehatan,  pemukiman,  dan  fasilitas-fasilitas  umum  lainnya)  agar  semua  pelaku  bisnis  kecil, menengah,  maupun  besar  dapat  berkreasi  seoptimal  mungkin  sesuai  keunggulan  dan kemampuan  masing-masing  pengusaha.  Fasilitas-fasilitas  umum  tersebut  yang  merupakan tanggung  jawab  utama  pemerintah  berfungsi  sebagai  core  of  competitiveness  dari  suatu ekonomi/negara.
Implementasi Pengaturan Hukum Financial Technology  Peer To Peer Lending Terhadap UMKM
Perkembangan informasi diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia dan teknologi informasi  telah  mengubah  cara  bertransaksi  serta  membuka  peluang-  peluang  baru  dalam transaksi bisnis (Asnawi, 2004). Salah satu bentuk bisnis dari perkembangan informasi tersebut ialah financial  technology  (fintech),  yang  merupakan  penggunaan  teknologi  untuk memberikan kemudahan dan solusi dalam bidang finansial salah satu Fintech tersebut adalah peer  to  peer  pada  UMKM.    Kehadiran  Fintech  peer  to  peer  merupakan  jawaban  bagi masyarakat  yang  belum  tersentuh  dengan  layanan  jasa  perbankan  sehingga  mendatangkan kemudahan  bagi  setiap  lapisan  masyarakat  khususnya  UMKM  untuk  mendapatkan  layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat.
Pada  pelaksanaannya Financial  Technology    Peer  To  Peer  Lending  Terhadap  UMKM diatur oleh beberapa peraturan perundang undangan, diantaranya :
1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan:
4. Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Undang-Undang, No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekrronik;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:
7. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipts Kerja
9. Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2019  tentang  Penyelengaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik.
10. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
11. Peraturan  Presiden  No.74  Tahun  2017  tentang  Peta  Jalan  Sistem  Perdagangan  Nasional Berbasis Elektronik;dan
12. Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Bank  Indonesia,  OJK,  dan  beberapa  kementerian  terkait  seperti  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo)  juga  mengeluarkan  regulasi  yang  bersifat sektoral sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di antaranya
a. PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
b. PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
c. PBI No.23/7/PB1/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran; dan
d. PBI No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur fintech di antaranya :
a. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan  peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022  Tahun  2022  tentang  layanan  pendanaan  Bersama  berbasis  teknologi informasi.
b. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
c. POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;
d. Surat  Edaran  OtoritasJasa  Keuangan  Nomor  20/SEOJK.02/2019  tentang  Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital;
e. Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  21/SEOJK.02/2019  tentang  Regulatory Sandbox;
f. Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  22/SEOJK.02/2019  tentang  Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital; dan

## g. Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024.
Selain PBI dan POJK, terdapat beberapa regulasi lain yang mendukung perkembangan fintech di Indonesia. Beberapa regulasi tersebut di antaranya :
1. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
2. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.32/PMK.05/2014  rentang  Sistem  Penerimaan  Negara Secara Elektronik;
3. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  102  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Hak  Akses  dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Fatwa  MUI  No.  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
5. Fatwa MUI No.116/DSN MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
Berdasarkan hal tersebut diatas, aturan tersebut kemudian  di  implementasikan dalam kegiatan Fintech atau Peer To Peer Lending (P2P), salah satunya  pada UMKM, dimaksudkan untuk  mencegah  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  fintech  P2P  lending, karena yang terjadi adalah banyaknya pengaduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami  debitur  salah  satunya  UMKM  pada  proses  penagihan  pinjaman  oleh  perusahaan penyelenggara Fintech P2P lending kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang harus segera ditangani (Winarto, 2020).
Amanat  pembentukan  undang-undang  tentang  fintech  juga  tersirat  dalam  Undang- Undang  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  tentang    ITE  .  Pasal  40  Undang-Undang  ITE berbunyi:
1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah  melindungi  kepentingan  umum  dari  segala  jenis  gangguan  sebagai  akibat penyalah-gunaan  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengganggu ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain, amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang ITE, terkait pembentukan undang- undang  yang  mengatur  fintech  juga  diamanatkan  dalam  beberapa  ketentuan  perundang- undangan  namun  tidak  secara  tegas  disebutkan.  Beberapa  di  antaranya,  yaitu  Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai-mana diubah dengan Undang-Undang No.  10  Tahun  1998,  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999tentang  Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## Aspek sosiologi
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dari  aspek  sosiologis  memiliki  arti bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan perkembangan  masalah  yang  ada  di  masyarakat.Beberapa  landasan  sosiologis  pentingnya pembentukan undang-undang yang mengatur fintech di antaranya sebagai berikut:
a. Potensi  dan  perkembangan  fintech  di  Indonesia  perlu  didukung  dengan  regulatory framework  yang  kuat  dan  jelas.  Selain  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  adanya undang-undang  yang  mengatur  fintech  dapat  menjadi  sarana  perlindungan  hukum  bagi konsumen, investor dan pelaku usaha. Hal ini mengingat besarnya potensi ekonomi digital di  Indonesia.  Pada  2020,  valuasi  ekonomi  digital  Indonesia  mencapai  US$  44  miliar meningkat 11% dibandingkan pada 2019,atau sekitar 40% dari total valuasi ekonomi digital kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari Google dan Temasek  dalam e-conomy SEA  2020  report,diperkirakan  pada  2025  nilai  valuasi  ekonomi  digital  Indonesia  akan mencapai  lebih  dari  US$130miliar.6Selain  itu,  Indonesia  adalah  negara  dengan  populasi terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, Amerika,dan India yang masuk sebagai the World's 16th largest economy. Penduduk Indonesia juga memiliki penetrasi internet yang cukup tinggi.
b. Maraknya praktik fintech ilegal berujung pada lemahnya perlindungan hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum adanya undang-undang fintech berdampak pada tingginya pelanggaran hukum di bidang fintech. Fintech yang saaf ini hanya diatur dalam POJK dan PBI tentunya sangar lemah dari sisi pengaturan karena tidak dapar memuat sanksi pidana.
c. Undang-undang  fintech  adalah  bagian  dari  ekosistem  ekonomi  digital  yang  berfungsi sebagai  mitigasi  risiko.  Selain  infrastructure,  financial  literacy,surveilans,  perlindungan konsumen,  perizinan  dan  pengawasan,  undang-undang  fintech  adalah  bagian  dari ekosistem  ekonomi  digital  yang  harus  ada.  Undang-undang  fintech  berfungsi  sebagai payung hukum bagi pemerintah,otoritas terkait,swasta,dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan fintech untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan percepatan ekonomi digital. Upaya penguatan semua otoritas yang terkait juga diatur dalam undang- undang  fintech  khususnya  dalam  mencegah  risiko  sistemik  dan  menghadapi  situasi  krisis keuangan  sehingga  dapat  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang  tumbuh  secara
berkelanjutan.  Demi  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi  digital  yang  stabil  dan berkelanjutan,diperlukan  wewenang  yang  jelas  bagi  setiapinstitusi  yang  terkait  dalam pengawasan  industri  fintech.Oleh  karena  itu,  diperlukan  landasan  hukum  yang  mengatur koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dalam menghadapi  kesulitan  likuiditas  dan  permasalahan  solvabilitas  perusahan  penyelenggara industri fintech.
Uraian aspek filosotis, yuridis, dan sosiologis tersebut setidaknya membawa pada satu kesimpulan  akan  pentingnya  pembentukan  undang-undang  yang  mengatur  fintech  di Indonesia dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi Masyarakat maupun UMKM baik dalam bentuk Perusahaan maupun orang perseorangan.

## SIMPULAN
Implementasi  Pengaturan  Hukum  Financial  Technology  Peer  To  Peer  Lending terhadap    UMKM  belum  terdapatnya  manfaat  kepastian  hukum,  aturan  aturan  yang  telah dibuat masih sangat terbatas, banyak aturan yang dilanggar bahkan di luar  konteks tersebut terdapatnya  perusahaan  fintech  P2P  lending  yang  illegal  yang  justru  merusak  citra perusahaan fintech P2P lending yang legal yang memiliki itikad baik, selain itu fintech hanya diatur dalam POJK, PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, namun  demikiam    berbagai  peraturan  yang  ada  bersifat  secondary  legislations  atau peraturan  pelaksanaan  yang  bersifat  teknis  dan  pastinya  memiliki  kekuatan  berlaku  yang lemah  dibandingkan  peraturan  yang  berbentuk  undang-undang.  Berbeda  dengan  industri keuangan lainnya seperti perbankan.pasar modal, perasuransian, dana pensiun yang secara khusus diatur dalam undang-undang dan fintech belum diatur dalam undang-undang secara khusus, apalagi yang berkaitan dengan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi, H. F. (2004). Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam. Magistra Insania Press bekerjasama dengan Magister Studi Islam Universitas ….
Aziz, A., Lestari, D. M., & Furwanti, R. (2020). Sinergitas Perbankan dan Financial Technology: Ikhtiar Menuju Inklusivitas Keuangan Masyarakat Unbankable. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 17(1).
Berlianti, M. M., & Putrawan, S. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19. Kertha Semaya,
9.
Kartika, R. (2019). Analisis peer to peer lending di Indonesia. AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah
Ilmu-Ilmu Ekonomi, 11(2), 75 – 86.
Nizar, M. A. (2017). Teknologi keuangan (Fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia. peran optimalisasi fintech bagi pengembangan umkm. (2023). News.Bsi.Ac.Id. https://news.bsi.ac.id//peran-optimalisasi-fintech-bagi-pengembangan-umkm Prabowo, H. (2018). Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perusahaan Fintech. Tirto. Id. Prawirokusumo, S. (2010). Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil. Yogyakarta: BPFE. Sari, A. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia.
Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting. Lp3es. Widiana, W., Anggara, F. S. A., Purnamasari, S., Nugraha, J. P., Ardianto, R., Harto, B., Sulistiyo,
H., Suartini, S., Syamsuddin, B., & Dasman, S. (2023). Keuangan Bisnis Digital. Global Eksekutif Teknologi.
Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 3(1), 61 – 73.
Wiwoho, J., & Kharisma, D. B. (2021). Isu-isu hukum di sektor fintech. Setara Press.