## PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Oleh : R. Didi Djadjuli
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis

## Abstrak
Peran  Pemerintah  Daerah  di  era  otonomi  daerah  sangat  besar  sekali, dimana  pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala-kendala  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  ekonominya  yaitu ketimpangan  pembangunan  sektor  industri,  kurang  meratanya  investasi,  tingkat  mobilitas  faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan  antar  daerah.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  menimbulkan  dampak  pada pembangunan ekonomi daerah,akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan  strategi  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah,  atau  menjalankan  strategi  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  diantaranya  yaitu  menurut  pendapat  Arsyad  (2000)strategi pengembangan  fisik,  strategi  pengembangan  dunia  usaha,  strategi  pengembangan  dunia  usaha, strategi  pengembangan  masyarakat,  strategi-strategi  tersebut  minimal  membantu  atau  salah  satu rujukan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi  masalah  yang  ada  pada  persoalan-persoalan perekonomian  daerahnya  sehingga  pembangunan  ekonomi  dapat  berjalan  dengan  baik, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Strategi, Pembangunan Ekonomi.

## A. Pendahuluan
Definisi dari pembangunan dalam literatur- literatur ekonomi yaitu sebagai suatu proses yang berkesinambungan  dari  peningkatan  pendapatan riil  per  kapita  melalui  peningkatan  jumlah  dan produktivitas sumber daya.
Kalau kita bicarakan pembangunan semata-mata, tentu saja harus dalam kontek yang luas,  karena  pembangunan  harus  mencakup segala  segi  dalam  kehidupan  manusia,  dengan demikian penulis mengkhususkan pada pembangunan  ekonomi  daerah  sesuai  dengan judul  yang  penulis  buat  di  atas.  Berbicara mengenai  pembangunan  ekonomi,  maka  tidak akan  lepas  dari  tujuan  dari  pembangunan  yaitu pertumbuhan  ekonomi.  Teori-teori  pertumbuhan ekonomi  dapat  ditelusuri  setidak-tidaknya  sejak abad  ke  18.  Menurut  Adam  Smith,  proses pertumbuhan  diawali  apabila  perekonomian mampu  melakukan  pembagian  kerja,  pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith  juga  menggaris  bawahi  pentingnya  skala ekonomi,  dengan  meluasnya  pasar,  akan  terbuka inovasi-inovasi  baru  yang  pada  gilirannya  akan mendorong  perluasan  pembagian  kerja  dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Banyak teori-teori ekonomi dengan melalui
pendekatan-pendekatan yang
dikemukakan  oleh  para  ahli  ekonomi,  seperti Adam Smith pemikir klasik dengan „ invisiblehand’ nya, Karl Marx dengan „ekonomi terpimpinnya, David Ricardo dengan keunggulan komparatifnya,  Keynes  dengan  kebebasan  dan pengaturan pemerintah-nya, pertumbuhan ekonomi  yang  seimbang  akan  dengan  suntikan nilai-nilai maju yakni yang percaya bahwa hanya perubahan  secara  struktural  yang  bisa  membuat negara berkembang menjadi maju.
Dalam  Undang-undang  Otonomi  Daerah Nomor  23  Tahun  2014  yang  menggantikan Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004, dimana peran  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk  didalamnya  dalam  hal  pembangunan ekonomi.  Dengan  adanya  desentralisasi  dimana pemerintah
memberikan kewenangan, keleluasaan  kepada  tiap-tiap  daerah  untuk mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan  potensi  daerahnya,  namun  sejak diberlakukan  otonomi  daerah  sampai  sekarang, masih  banyak  daerah-daerah  yang  pembangunan ekonominya  tidak  meningkat  padahal  kalau dilihat  potensi  daerahnya  memungkinkan  daerah tersebut ekonominya meningkat. Banyak
kendala-kendala yang dihadapi untuk membangun  ekonomi  suatu  daerah,  tetapi kendala-kendala  tersebut  dapat  diatasi  dengan menjalankan  langkah-langkah  ataupun  strategi dari  teori-teori  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli ekonomi,  tinggal  teori  mana  yang  harus dijalankan dan disesuaikan dengan permasalahan yang  ada  pada  daerah  yang  bersangkutan. Mengacu pada hal tersebut di atas, maka hal yang paling  mendasar  yaitu  keinginan  yang  kuat  dari pemangku  kepentingan  untuk  meningkatkan pembangunan  ekonomi  daerahnya,  tanpa  itu jangan  harap  ekonomi  daerah  akan  meningkat yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dimana  masyarakat  dengan  perekonomiannya tidak  pernah  tumbuh  dan  berkembang  sehingga pertumbuhan  ekonomi  tertinggal  dibanding pertumbuhan  ekonomi  daerah  lainnya  yang memang  pemerintahnya  sangat  peduli  terhadap pembangunan ekonominya.
Pembangunan  ekonomi  daerah  melalui mekanisme pengambilan keputusan ekonomi dari para  pemangku  kepentingan  dipastikan  mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin  muncul  dalam  ketimpangan  alokasi sumber  daya    dalam  pembangunan  ekonomi daerah. Otonomi dalam administrasi pembangunan  ini  dirasakan  makin  urgen  dan sejalan  dengan  keragaman  sosial  dan  ekologi pada suatu wilayah.
Penerapan  pembangunan  ekonomi  daerah biasanya  dikaitkan  dengan  kebijakan  ekonomi daerah  tersebut,  kebijakan  daerah  tertentu  akan berbeda  dengan  kebijakan  daerah  yang  lainnya karena  setiap  daerah  mempunyai  kelebihan  dan kekurangan terhadap potensi kekayaan alam serta sumber-sumber  yang  lainnya,  keputusan  politik dan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  daerah dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan secara tidak langsungyang dapat mendukung dalam pembangunan  ekonomi  yang  dilaksanakan  oleh daerah    menjadi  prioritas  pembangunan  nasional contohnya yaitu pendidikan, kesehatan dll.

## B. Pembahasan
I. Pengertian Pemerintah Daerah Dalam  undang-undang  otonomi  daerah, dalam ketentuan umum yang dimaksud pemerintahada  dua  pengertian.  Yang  pertama adalah  pemerintah  pusat  atau  disebut  pemerintah adalah presiden republik Indonesia yang memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara republik  Indonesia tahun 1945.
Yang  kedua  adalah  pemerintah  daerah adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut  azas  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara  kesatuan  republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  dasar  republik Indonesia tahun 1945.
Adapun  penyelenggara  pemerintah  yaitu presiden  dibantu  oleh  satu  orang  wakil  presiden serta menteri-menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur,  bupati,  atau  wali  kota,  dan  perangkat daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah daerah.
Pengertian daerah berbeda-beda tergantung  pada  aspek  tinjauannya,  dari  aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian.
1) Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan  ekonomi  terjadi  dan  diberbagai pelosok  ruang  tersebut  terdapat  sifat-sifat yang  sama.  Kesamaan  sifat-sifat  tersebut antara  lain  dari  segi  pendapatan  perkapita, sosial  budaya,  geografisnya  dan  lain-lain. Daerah  dalam  pengertian  seperti  ini  disebut daerah homogen.
2) Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi,  ruang  yang  dikuasai  oleh  satu  atau beberapa  pusat  kegiatan  ekonomi.  Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.
3) Suatu  daerah  adalah  suatu  ekonomi,  ruang yang  berada  dibawah  suatu  administrasi tertentu  seperti  provinsi,  kabupaten,  kota, kecamatan  dan  lain-lain.  Daerah  dalam pengertian ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.
Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat, yang artinya pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatannya
dengan menyediakan lapangan pekerjaan,  kesehatannya, pendidikannya  dan  lain-lain  termasuk  rasa  aman dan  terlindungi    dalam  lingkungan  dimana  dia hidup. Menurut Sedarmayanti (2013: 2)
Globalisasi dan revolusi telah membuat desentralisasi  bukan  hanya  sebuah  kebutuhan politik  semata  tetapi  juga  kebutuhan  ekonomi. Investor  tidak  lagi  cukup  hanya  melihat  potensi investasi  di  suatu  negara,  tetapi  bagaimana  dan daerah  mana  yang  menawarkan  kemungkinan- kemungkinan paling menguntungkan, ada faktor- faktor  lain  selain  potensi  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia  daerah  dan  ketersediaan infrastruktur, juga karakteristik pemerintah daerah, sikap masyarakat lokal terhadap
investasi  dari  luar.  Daerah  juga  dapat  peluang besar untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif  maupun  kompetitif  yang  dimiliki untuk  memasuki  pasar  global.  Globalisasi disamping  sebagai  ancaman  terhadap  kedaulatan negara  dan  budaya  bangsa,  juga  membuka peluang  dan  kesempatan  bagi  yang  mampu memanfaatkan peluang.
II. Pengertian Pembangunan Ada dua pengertian mengenai pembangunan, yang pertama yaitu pembangunan fisik  dan  yang  kedua  adalah  pembangunan  non fisik.  Tujuan  dari  kedua  pembangunan  tersebut adalah  membangun  seluruh  masyarakat  atau bangsa  demi  tercapainya  kesejahteraan  seluruh rakyat.
Menurut
Afifuddin (2012: 42-47)
pembangunan  mempunyai  beberapa  pengertian yang  didasarkan  pada  sudut  pandang  yang berbeda-beda.  Beberapa  pengertian  tersebut ialah;
1. Pembangunan adalah perubahan
Perubahan  dalam  arti  mewujudkan  suatu kondisi kehidupan bernegara
dan bermasyarakat  yang  lebih  baik  dari  kondisi sekarang.  Kondisi  yang  lebih  baik  itu  harus dilihat  dalam  cakupan  keseluruhan  segi kehidupanbernegara  dan  bermasyarakat,  oleh karenanya  tidak  hanya  baik  dalam  arti peningkatan  taraf  hidup  saja  akan  tetapi  juga dalam  segi-segi  kehidupan  yang  lainnya. Karena  dapat  dipastikan  bahwa  satu  segi kehidupan  bertalian  erat  dengan  segi-segi kehidupan yang lainnya.
2. Pembangunan adalah pertumbuhan
Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan  suatu  negara  untuk  terus  selalu berkembang  secara  kuantitatif  maupun  secara kualitatif,  cakupannyapun  adalah  seluruh  segi kehidupan,  sebagai  wujud  implementasinya tidak  ada  satupun  segi  kehidupan  yang  luput dari  usaha  pembangunan.  Adalah  hal  yang tepat  dan  wajar  apabila  ide  pertumbuhan mendapat  penekanan  dan  sorotan  dalam pembangunan,  karena  secara  filsafat  dapat dikatakan  bahwa  suatu  organisme,  karena suatu negara dipandang suatu organisme.
Sejalan  dengan  pernyataan  atau  pendapat dari  Pamudji  S.  (1989)  “dimana  suatu  negara dapat dikatakan suatu organisme”
3.Pembangunan  adalah  rangkaian  usaha  yang secara sadar dilakukan
Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh  suatu  masyarakat,  serta  pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan, berarti bahwa baik secara
konseptual maupun secara operasional, tujuan dari  berbagai  dengan  sengaja  ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Suatu  kondisi  ideal  yang  merupakan  salah satu  sasaran  pembangunan  ialah  apabila kesadaran  itu  terdapat  dalam  diri  seluruh warga  masyarakat  pada  semua  lapisan  dalam tingkatan  dan  tidak  terbatas  hanya  pada kelompok-kelompok tertentu dalam
masyarakat.
4.  Pembangunan  adalah  suatu  rencana  yang tersusun secara rapi
Perencanaan  mutlak  dilakukan  oleh  dan dalam  setiap  organisasi  apapun  tujuannya, apapun  kegiatannya  tanpa  melihat  apakah organisasi  bersangkutan  besar  atau  kecil, sehingga  dalam  usaha  pencapaian  tujuan pembangunan  para  pimpinannya  mau  tidak mau  pasti  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan perencanaan,  penelitian  yang  amat  kausal menunjukkan  bahwa  dalam  semua  literatur tentang  administrasi  maupun  manajemen, pasti  akan  terlihat  adanya  kesepakatan  para ahli  untuk  mengatakan  bahwa  perencanaan tidak bisa tidak harus dilakukan dalam rangka usaha  pencapaian  tujuan  organisasi  dan perencanaan merupakan fungsi organik manajemen  yang  pertama  dan  diikuti  oleh fungsi-fungsi manajemen yang lainnya.
Kalau  kita  lihat  fungsi  perencanaan  dalam manajemen,  ada  beberapa  pemikiran  yang dituangkan dalam definisi tersebut.
a. Perencanaan  atau  rencana  adalah sejumlah keputusan
mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan  untuk  mencapai  tujuan yang diinginkan (Hasibuan: 2012)
b. Perencanaan adalah proses memutuskan  tujuan-tujuan  apa  yang akan  dikejar  selama  suatu  jangka waktu  yang  akan  datang  dan  apa  yang dilakukan  agar  tujuan-tujuan  itu  dapat tercapai  (G.  R.  Terry,  dalam  Ticoalu G. A. 2013: 43-44)
c. Perencanaan  adalah  suatu  proses  yang tidak  berakhir  bila  rencana  tersebut telah  ditetapkan.  (Hani  Handoko, 2003: 78)
d. Perencanaan  merupakan  keputusan untuk  waktu  yang  akan  datang mengenai  apa  yang  akan  dilakukan?, bilamana  akan  dilakukan?,  dan  siapa yang  akan  melakukan?.  (Afifuddin, 2012: 87)
Sesuai  dengan  pendapat  Afifuddin,( 2012:  95),  beberapa  fungsi  dalam  perencanaan meliputi:
1. Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan  operasional,  rencana merupakan alat efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan; 2. Dengan rencana yang matang, dilakukan
perkiraan keadaan mengenai  hal-hal  yang  prospek  pada perkembangan  masa  depan  yang pada  gilirannya  dapat  mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi;
3. Perencanaan memberikan
kesempatan  untuk  memilih  berbagai alternatif  tentang  cara  yang  diduga merupakan  cara  terbaik,  setelah melalui  pengkajian  mendalam,  dapat memberi  petunjuk  tentang  cita-cita setiap  alternatif  yang  ada,    baik sifatnya positif mauun negatif;
4. Dengan  adanya  rencana,  tergambar pula  jenis  dan  bentuk  satuan-satuan kerja  penyelenggara  semua  kegiatan yang  sifatnya  berlanjut  dan  oleh karenanya melembaga;
5. Dengan  rencana,  dapat  ditetapkan standar  prestasi  yang  baku  yang antara  lain  berfungsi  sebagai  tolak ukur keberhasilan usaha;
6. Rencana  dapat  dijadikan  sebagai dasar utama untuk penjabaran program kerja secara sistematik;
7. Dengan  adanya  rencana,  jumlah, jenis  keahlian  dan  keterampilan tenaga  kerja  yang  diperlukan  dapat ditetapkan dengan lebih akurat;
8. Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, bahkan juga penilaian;
9. Implikasi  pembiayaan  pun  dapat terlihat  dengan  jelas  dalam  suatu rencana;
10. Dengan  rencana  yang  jelas,  sarana dan  prasarana  kerja  yang  mutlak diperlukan  dapat  disediakan  sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya; 5.  Pembangunan  adalah  cita-cita  akhir  dari perjuangan bangsa
Pada  umumnya  komponen-komponen  dari cita-cita  akhir  negara-negara  modern  baik  yang sudah  maju  maupun  yang  sedang  berkembang adalah  hal-hal  yang  pada  hakekatnya  bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya titik jenuh  yang  absolut  yang  setelah  tercapai  tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti ;
a. Keadilan sosial
b. Kemakmuran yang merata.
c. Perlakuan sama dimata hukum
d. Kesejahteraan  material,  mental  dan spiritual
e. Kebahagiaan untuk semua
f. Ketentraman dan
g. Keamanan.
Semuanya  dapat  disimpulkan  kebahagiaan lahir dan batin, ideologi apapun yang dianut oleh suatu negara atau bangsa, struktur politik apapun yang terdapat dalam masyarakat, sistem perekonomian  yang  bagaimanapun  yang  berlaku dan  tata  sosial  budaya  yang  bagaimanapun  yang menjiwai  kehidupan  masyarakat,  kebahagiaan lahir batinlah yang akan dicapai.
Dalam hubungannya dengan pembangunan khususnya  pembangunan  ekonomi,  hal  tersebut juga  merupakan  definisi  yang  harus  dijabarkan untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan  itu  sendiri  yaitu  masyarakat  yang makmur dan sejahtera.
Yang pertama yaitu pembangunan merupakan  perubahan,  perubahan  dalam  hal  ini yaitu  perubahan-perubahan  dalam  hal  faktor produksi yaitu:
a. Ada kegiatan yang bertambah
b. Modal uang yang diinvestasikan bertambah
c. Sumber  daya  alam  menjadi  lebih  mudah didapat
d. Kualitas sumber daya manusia meningkat
e. Lahan/tanah    yang  tadinya  tidak  efektif menjadi efektif Perubahan-perubahan pada faktor produksi  tersebut  di  atas  merupakan  unsur penting dalam perubahan pembangunan ekonomi, karena hal tersebut merupakan perangkat atau sebagai alat yang dapat menumbuhkan perekonomian suatu daerah bahkan suatu negara. Dalam hal ini, pemerintahlah  yang  harus  menjadi  pelopor perubahan-perubahan  dalam    meningkatkan faktor produksi.
Tujuan  dari  pembangunan  ekonomi daerah  adalah  untuk  meningkatkan  daya  beli masyarakat  atau  dengan  kata  lain  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat bila ada peluang  kerja  yang  dapat  menampung  kegiatan masyarakat  terutama  yang  berkaitan  dengan ekonomi  masyarakat  baik  dalam  meningkatkan jumlah  kegiatan  maupun  meningkatkan  jenis peluang  kerja  tersebut.  Hal  tersebut  perlunya perencanaan pembangunan terutama pada daerah-daerah tertinggal.
Perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah dimungkinkan untuk
meningkatkan  pembangunan  ekonomi  daerahnya terutama difokuskan pada pembangunan ekonomi daerah  tertinggal  dan  daerah  perbatasan  yang tersebar  luas  diseluruh  pelosok  Indonesia  yang jauh  tersentuh  oleh  pembangunan  ekonomi  pada masa  era  sentralisasi.  Hal  ini  harus  menjadi prioritas pembangunan pemerintah yang tujuannya yaitu untuk menyeimbangkan pembangunan  daerah  yang  tertinggal  dengan daerah-daerah  yang  telah  berkembang  lebih maju.
Pada dasarnya teori-teori yang dikemukakan oleh  para  ahli  mengenai  pertumbuhan  ekonomi membahas  tentang  cara  dalam  menganalisis peluang-peluang  perekonomian  suatu  daerah  dan teori-teori  mana  yang  dapat  dipakai  dalam mengelola  faktor-faktor  produksi  yang  tersedia untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu  daerah.  Ada  beberapa  teori  untuk  dapat menumbuhkan  dan  membangun  ekonomi  daerah yaitu ;
1. Teri Ekonomi Neo Klasik Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam  pembangunan  ekonomi  daerah yaitu  keseimbangan  (equilibrium)  dan mobilitas faktor produksi, artinya, sistem  perekonomian  ini  akan  mencapai titik  keseimbangan  alamiahnya  jika modal  bisa  mengalir  tanpa  pembatasan. Oleh  karena  itu,  modal  akan  mengalir dari daerah yang ber-upah tinggi menuju ke daerah yang ber-upah rendah.
2. Teori Basis Ekonomi Teori  ini  menyatakan  bahwa  faktor penentu  utama  pertumbuhan  ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang  dan  jasa  dari  luar  daerah.
Kelemahan  model  ekonomi  ini  bahwa model  ini  didasarkan  pada  permintaan eksternal  bukan  internal,  dan  pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan  yang  sangat  tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar nasional maupun global.
3. Teori Lokasi Teori  ini  menitik  beratkan  pada  lokasi atau  tempat,  dimana  pengembangan lokasi  atau  tempat  tersebut  digunakan untuk  pengembangan  kawasan  industri. Perusahaan
cenderung untuk
meminimalisir biaya-biaya
yang dikeluarkan  dalam  memilih  tempat kegiatannya serta memaksimalkan peluang-peluang  untuk  mendekati  pasar sasaran  hasil  produksinya.  Kelemahan teori  ini  pada  saat  sekarang  adalah
bahwa  teknologi  dan  komunikasi  sudah begitu  jauh  berkembang  dan  telah mengubah  peran  lokasi  tertentu  untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.
4. Teori Tempat Sentral
Teori  tempat  sentral  ini  didukung  oleh sejumlah  tempat  yang  menyediakan sumber  daya  sepeti  bahan  baku,  tenaga kerja,,  yang  merupakan  suatu  wilayah pemukiman  penyedia  jasa-jasa  bagi penduduk daerah disekitarnya.
5. Model Daya Tarik
Teori model daya tarik ini adalah model pembangunan  ekonomi  yang  paling banyak  digunakan.  Teori  otonomi  yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat  dapat  memperbaiki  posisi pasarnya  terhadap  industrialis  melalui pemberian insentif dan subsidi.
Di  negara-negara  berkembang,  tugas utama  birokrasi  lebih  menitikberatkan  untuk memperlancar  proses  pembangunan.  Dalam tugas-tugas  pembangunan,  aparat  administrasi diharapkan  memiliki  komitmen  terhadap  tujuan- tujuan  pembangunan,  baik  dalam  perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pembangunan  tersebut  secara  efektif  dan  efisien dan  mampu  memecahkan  masalah-masalah masyarakat serta mampu merumuskan kebijakan- kebijakan  yang  menuju  kearah  kemajuan. Dengan demikian, wajarlah apabila para pemangku  kebijakan  diberi  wewenang  untuk mengambil kebijakan-kebijakan berdasarkan pertimbangan  rasional  dan  pengalaman  yang dimilikinya supaya pemerintah dapat berjalan dan program-program  pembangunan  yang  sering  kali membutuhkan  pengambilan  keputusan  yang cepat dapat terlaksana dengan baik.
Pada  era  sentralistik  kebijakan-kebijakan pemerintah  pusat  yang  dianggap  rasional,  tentu saja  bersifat  global  mengenai  kebutuhan  dasar yaitu  pemenuhan  hajat  hidup  orang  banyak terutama makanan yang sampai saat sekarang ini masih  menjadi  masalah  yang  sangat  krusial  dan terkadang mendatangkan konflik antara pengambil kebijakan yang satu dengan yang lain. Pelaksanaan  program-program  pemerintah  pusat yang  dilaksanakan  oleh  daerah  dan  tentu  saja mendapat  insentif  berupa  bantuan  baik  berupa uang  ataupun  barang  belum  bisa  sepenuhnya dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah,  kalaupun dipaksakan  maka  hasilnya  tidak  efektif,  hal tersebut dikarenakan tiap-tiap daerah mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.
Perbedaan-perbedaan  tiap  daerah  tersebut menjadi permasalahan dalam membangun
perekonomian  daerah,  menurut  Subandi  (2005: 117) yaitu:
1. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri.
Kegiatan  ekonomi  di  tiap  daerah akan  berbeda-beda,  konsentrasi  kegiatan ekonomi  yang  tinggi  di  daerah  tertentu merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi  di  daerah  dengan  konsentrasi ekonomi  yang  tinggi  cenderung  pesat, sedangkan  daerah  yang  konsentrasi ekonominya  rendah  ada  kecenderungan tingkat  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonominya juga rendah.
Industri manufaktur merupakan sektor  ekonomi  yang  secara  potensial sangat produktif, hal ini dapat dilihat dari sumbangan  terhadap  pembentukan  PDB atau  PDRB.  Terjadinya  ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya  ketimpangan  ekonomi  antar daerah.  Kurang  berkembangnya  sektor industri  di  luar  jawa  merupakan  salah satu  penyebab  terjadinya  kesenjangan ekonomi  antar  jawa  dengan  wilayah  di pulau  jawa.  Pada  daerah  di  luar  jawa, seperti  sumatera,  kalimantan  timur, papua,  bisa  menjadi  wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk pengambangan sektor industri
manufaktur. Hal ini dapat dilihatdari dua hal  yaitu,  ketersediaan  bahan  baku  dan letak geografis yang dekat dengan negara tetangga      pasar  yang  besar  disamping pasar domestik.
2. Kurang Meratanya Investasi Dalam  teori  pertumbuhan  ekonomi
Harrod-Domar  mengatakan  ada  korelasi positif  antara  tingkat  investasi  dengan laju  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga dengan  kurangnya  investasi  di  suatu daerah  membuat  pertumbuhan  ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat  daerah  tersebut  rendah.  Hal ini  dikarenakan  tidak  adanya  kegiatan- kegiatan  ekonomi  yang  produktif  seperti industri. Dalam hal industri, di jawa tetap merupakan  wilayah  yang  dominan  bagi penanaman  modal  dalam  negeri  yaitu hampir  66  %,  dan  penanaman  modal asing  hampir  76  %,  sedangkan  di  luar jawa rata-rata investasi kurang dari 5 % ,
kecuali  sumatra  masih  di  atas  10  % (sumber data BPS)
3. Tingkat  Mobilitas  Faktor  Produksi  yang Rendah
Kurang  lancarnya  mobilitas  faktor produksi  seperti  tenaga  kerja  dan kapasitas  antar  daerah  juga  merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi  regional.  Hal  ini  karena perbedaan  laju  pertumbuhan  ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan  tingkat  pendapatan  perkapita antar  daerah,  dengan  asumsi  bahwa mekanisme pasar output dan input bebas, mempengaruhi  mobilitas  faktor  produksi antar  daerah.  Menurut  A.  Lewis  dalam Lincolin Arsyad (2000), jika perpindahan faktor  produksi  antar  daerah  tidak  ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan  ekonomi  yang  optimal antar  daerah  akan  tercapai  dan  semua daerah akan menjadi lebih baik.
4. Perbadaan Sumber Daya Alam Pemikiran  klasik  yang  mengatakan bahwa  pembangunan  ekonomi  daerah yang  kaya  akan  sumber  daya  alamnya kan  lebih  maju  dan  masyarakat  lebih makmur  dibandingkan  dengan  daerah yang  miskin  sumber  daya  alamnya. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut dapat  dibenarkan,  dalam  arti  sumber daya  manusia  hanya  dilihat  hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, dan  selanjutnya  harus  dikembangkan terus-menerus, oleh karena itu diperlukan faktor-faktor  lain    diantaranya  adalah faktor  teknologi  dan  sumber  daya manusia.  Dengan  penguasaan  teknologi dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia,  maka  lambat  laun  faktor endowment  tidak  relevan  lagi.  Hal  ini dapat  kita  lihat  di  negara-negara  maju seperti  Jepang,  Korea  Selatan,  Taiwan dan  Singapura  yang  sangat  miskin sumber daya alam.
5. Perbadaan Demografis
Ketimpangan  ekonomi  regional  di
Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan  pertumbuhan  penduduk,  tingkat kepadatan penduduk, pendidikan , kesehatan,  kedisiplinan,  dan  etos  kerja. Faktor-faktor  ini  mempengaruhi  tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.
Disisi permintaan jumlh
penduduk  yang  besar  merupakan  potensi besar  bagi  pertumbuhan  pasar,  yang berarti merupakan faktor pendorong  bagi pertumbuhan  kegiatan  ekonomi.  Di  sisi penawaran,  jumlah  penduduk  yang  besar dengan  pendidikan  dan  kesehatan  yang baik,  disiplin  dan  etos  kerja  yang  tinggi merupakan aset penting bagi produksi.
6. Kurang  Lancarnya  Perdagangan  Antar Daerah
Kurang lancarnya perdagangan antar daerah, juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional  Indonesia.  Tidak  lancarnya perdagangan  antar  daerah  disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi.  Jadi  tidak  lancarnya  arus barang dan jasa antar daerah dipengaruhi oleh  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran
Dari  sisi  permintaan,  kelangkaan barang  dan jasa untuk  konsumen mempengaruhi
permintaan pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang dan jasa tersebut.
Sedangkan  dari  sisi  penawaran,  sulitnya mendapatkan barang model, input perantara,  bahan  baku  atau  material lainnya  dapat  menyebabkan  kegiatan ekonomi  suatu  daerah  lumpuh  atau  tidak berjalan secara optimal.
III. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Secara  umum  pembangunan  ekonomi adalah  mengembangkan  kesempatan  kerja  bagi penduduk  yang  ada  sekarang  dan  upaya  untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan  basis  ekonomi  dan  kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil  bila  mampu  memenuhi  kebutuhan  dunia usaha  baik  secara  individu  maupun  kelompok. Hal  ini  untuk  mengantisipasi  kemungkinan terjadinya  fluktuasi  ekonomi  sektoral,  yang  pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.
Lincolin  Arsyad  (2000)  secara  garis besar  menggambarkan  strategi  pembangunan ekonomi  daerah,  dikelompokkan  menjadi  empat (4) kelompok yaitu:
1. Strategi pengembangan fisik Melalui  pembangunan  program  perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan  berpengaruh  positif  bagi  pembangunan dunia  usaha  daerah,  secara  khusus  tujuan
strategi  pembangunan  fisik  ini  adalah  untuk menciptakan identitas masyarakat, dan memperbaiki  daya  tarik  pusat  kota  dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah.
Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu :
a. Pembuatan bank tanah,
Pembuatan bank tanah yang dimaksudkan  yaitu  dengan  tujuan  agar memiliki data tentang tanah yang  kurang optimal  penggunaannya,  tanah  yang belum  dikembangkan,  atau  salah  dalam penggunaannya dan lain sebagainya.
Negara  Indonesia  adalah  negara kepulauan/  agraris,  tanah  merupakan kehidupan  pokok  bagi  penduduk  di Indonesia,  dengan  adanya  pembuatan bank  tanah  oleh  pemerintah,  masyarakat dituntun  untuk  menggunakan  tanah dengan  pola  tanam  yang  sesuai  dengan kondisi  tanahnya,  karena  setiap  daerah mempunyai struktur tanah yang berbeda- beda  dan  hanya  cocok  bila  ditanami dengan  jenis  tanaman  tertentu,  sehingga hasilnya akan lebih optimal dan memberikan nilai tambah lebih bagi para petani. b. Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Tujuan dari pengendalian perencanaan  dan  pembangunan  yaitu untuk  memperbaiki  iklim  investasi  di daerah dan memperbaiki citra pemerintah  daerah  dimata  investor  yang ingin  menanamkan  modalnya  di  daerah tersebut.  Dengan  adanya  perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah  untuk  memajukan  ekonomi daerahnya,  hal  tersebut  berarti  jaminan bagi  para  investor  untuk  ikut  serta membangun  usahanya  di  daerah    dan seiring  dengan  hal  tersebut  maka  akan tercipta  pula  kesempatan/peluang    kerja bagi penduduk daerah tersebut.
c. Penataan Kota
Penataan  kota  dengan  tujuan  untuk memperbaiki  sarana  jalan,  penataan pusat-pusat  pertokoan,  dan  penempatan standar  fisik  suatu  bangunan.  Kota sebagai  pusat  perekonomian  wilayah memiliki  peran  yang  sangat  besar  bagi pembangunan,  dimana  kontribusinya terhadap  pemenuhan  kebutuhan  hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan.  Jumlah  penduduk  yang terus  bertambah  dan  dikaitkan  dengan
implikasinya  pada  ruang  kota,  bagi  para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah  menakutkan.  Apalagi  ada banyak  kejadian  terutama  di  negara berkembang, kota-kota
tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduk  terus  bertambah,  ruang  kota semakin  padat  dan  berkualitas  rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.
Kondisi kota-kota di negara berkembang,  semakin  hari  semakin terpuruk. Meskipun, ada gejala ekonomi kota  meningkat,  padahal  di  balik  itu tingkat  stres  warga  sangatlah  tinggi, jumlah  orang  yang  sakit  terus  saja bertambah,  jumlah  penduduk  dengan kualitas  tinggi  terus  menurun,  dan  pada akhirnya,  kota  yang  katanya  mengalami kemajuan ekonomi itu mengalami kemunduran dalam berbagai hal.
Umumnya  kota-kota  besar  banyak mengalami  permasalahan  tata  ruang, tidak  saja  karena  kota  sejak  awal  telah dibangun  dan  bertumbuh  secara  alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan  lebih  pesat,  yang  biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang  diundangkan  karena  cepatnya  laju pembangunan  di  perkotaan.  Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya  akan  berakibat  pada  padatnya penduduk  di  suatu  wilayah  yang  akan berimbas  pada  meningkatnya  kebutuhan tempat tinggal.
Selain  akan  terjadi  kepadatan  dan ketidakteraturan
bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara  lain,  (1)  kepadatan  bangunan dengan  tata  letak  yang  tidak  teratur,  (2) tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah  resapan  hujan  dan  pengurang polusi  udara,  (3)  akses  jalan  yang  sulit dilewati  oleh  kendaraan  besar  (mobil) pada  pemukiman  padat  penduduk,  (4) kecilnya  jalan  akses  menuju  daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman, (5) akses untuk
mendapatkan  air  bersih  dan  air  minum sulit  didapat,  (6)  tidak  adanya  drainase yang  baik  dapat  menyebabkan  banjir pada saat musim penghujan, (7) kepadatan  penduduk  membuat  banyak sampah  rumah  tangga  menumpuk,  (8) banyak  penyakit  yang  timbul  karena lingkungan  yang  tidak  bersih,  (9) buruknya  instalasi  kelistrikan  di  daerah
tersebut, (10) banyaknya kejadian kebakaran  yang  terjadi  di  permukiman padat  karena  hubungan  arus  pendek listrik,  (11)  banyaknya  sungai  atau drainase  yang  tercemar  oleh  limbah rumah tangga.
d. Pengaturan Tata Ruang
Tujuan  tata  ruang  yaitu  untuk merangsang
pertumbuhan dan
pembangunan  ekonomi  daerah,  dengan pengaturan  tata  ruang  yang  baik  maka diharapkan  pertumbuhan  ekonomi  akan berkembang tidak saja hanya pertumbuhan  di  perkotaan,  tetapi  akan sampai ke  pelosok-pelosok  daerah, karena  dengan  adanya  penataan  ruang berarti pemerintah daerah sudah
merencanakan pengambangan
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sampai ke pinggiran kota.
Untuk mewujudkan sasaran penataan  ruang  dan  penataan pertanahan  demi  menjaga  kelestarian lingkungan  hidup,  maka  kebijaksanaan pokok  yang  nanti  dapat  ditempuh yakni dengan jalan sebagai berikut : Pertama , Mengembangkan kelembagaan melalui
penetapan
organisasi  pengelolaan  yang  mantap, dengan  rincian  tugas,  wewenang  dan tanggung
jawab yang jelas. Kedua, Meningkatkan  kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan  penataan  ruang  dan  penataan pertanahan  demi  menjaga  kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, Memasyarakatkan penataan ruang dan penataan pertanahan demi  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup  kepada  masyarakat  dan  dunia usaha serta unsur lain. Keempat , Memantapkan  pemanfaatan  rencana  tata ruang  sebagai  acuan  bagi  pembangunan daerah  dengan  perhatian  khusus  pada kawasan cepat berkembang dan kawasan andalan,
serta kawasan strategis. Kelima, Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah
daerah. Keenam , Meningkatkan
sistem informasi,
pemantauan dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan demi  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup.
Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan  salah  satu  kewenangan  dari pemerintah,  mulai  tingkat  pusat  sampai tingkat  daerah.  Proses  pengaturan  dan pemanfaatan  ruang  ini  dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh  dalam  upaya  mencapai tujuan  pembangunan  sesuai  amanah Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  pada  Bab  II Pasal  2  yang  menyatakan  bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan  asas  (1)  keterpaduan,  (2) keserasian, keselarasan, dan kesinambungan,  (3)  keberlanjutan,  (4) keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan,
(5)  keterbukaan,  (6)  kebersamaan  dan kemitraan, (7) perlindungan kepentingan umum,  (8)  kepastian  hukum  dan keadilan, (9) akuntabilitas.
Berkaitan  dengan  itu,  partisipasi masyarakat  dalam  program  penataan ruang,  juga  menjadi  isu  yang  masih selalu  diperdebatkan.  Di  satu  pihak  ada yang  menyalahkan  ketiadaan  partisipasi masyarakat,  dan  di  lain  pihak  justru menuding pemerintah yang tidak
aspiratif terhadap kebutuhan dan
kepentingan rakyat.
Wilayah  negara  Indonesia  terdiri dari  wilayah  nasional  sebagai  suatu kesatuan  wilayah  provinsi  dan  wilayah kabupaten/kota yang  masing-masing
merupakan  sub-sistem  ruang  menurut batasan administrasi. Dapat digambarkan bahwa di dalam sub-sistem tersebut  terdapat  sumber  daya  manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan  sumber  daya  alam  dengan sumber  daya  buatan,  dengan  tingkat pemanfaatan  ruang  yang  berbeda-beda. Aktivitas  pembangunan  tersebut  tentu saja  memerlukan  lahan  dan  ruang sebagai tempat untuk menampung
kegiatan pembangunan dimaksud. Penggunaan  lahan  oleh  setiap  aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona awal lingkungan menjadi  rona  lingkungan  baru,  sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan,  yang  kalau  tidak  dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana,  akan  terjadi  kemerosotan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan.
Melihat  kondisi  tersebut  di  atas, pembangunan di Indonesia khususnya di beberapa wilayah perkotaan wajib memiliki  suatu  konsep  perencanaan  tata ruang,  yang  disebut  dengan Master Plan ,  di  mana  konsep  tersebut  sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan  pembangunan,  sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan  dari  hasil  pembangunan akan diminimalisir.
Pentingnya Penataan Ruang, antara lain, pertama , untuk meningkatkan sistem  penyusunan  rencana  tata  ruang, memantapkan  pengelolaan  pemanfaatan ruang  dan memantapkan  pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan  pemanfaatan  fungsi lahan  irigasi  teknis  dan  kawasan- kawasan lindung; meningkatkan kapasitas  kelembagaan  dan  organisasi penataan  ruang  di  daerah,  baik  aparat pemerintah  daerah,  lembaga  legislatif, dan  yudikatif  maupun  lembaga-lembaga dalam  masyarakat  agar  rencana  tata ruang  ditaati  oleh  semua  pihak  secara konsisten.
Kedua , meningkatkan asas manfaat berbagai  sumberdaya  yang  ada  dalam lingkungan  seperti  meningkatkan  fungsi perlindungan  terhadap  tanah,  hutan,  air, flora,  fungsi  industri,  fungsi  pertanian, fungsi  pemukiman  dan  fungsi  lain. Kesalahan  tata  ruang  lingkungan  dapat menimbulkan  dampak  pada  udara  dan iklim,  perairan,  lahan  dan  lain-lain  yang akan  berakibat  fatal  bagi  kelangsungan hidup  manusia  dan  makhluk  hidup lainnya.
Ketiga ,  sesuai  dengan  Undang Undang  No.  26  tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  di  antaranya  adalah untuk memperkokoh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara  dan  sejalan  dengan  kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan  semakin  besar  kepada pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan  penataan  ruang,  maka kewenangan  tersebut  perlu  diatur  demi menjaga  keserasian  dan  keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar  tidak  menimbulkan  kesenjangan antar daerah;
Bila dilaksanakan secara komprehensif  dan  konsekwen,  maka penataan  ruang  dapat  menjadi  alat  yang
efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai bencana lingkungan  seperti  banjir  dan  longsor. Pemanfaatan  ruang  yang  sesuai  dengan rencana  tata  ruang  dan  mengindahkan kondisi  lingkungan  dapat  menghindari permasalahan lingkungan di masa mendatang.
Melaluipenataanruangyangbijaksan a, kualitaslingkunganakan terjaga denganbaik, tetapi bila dilakukan dengan kurang bijaksana maka tentunya kualitas lingkungan juga akan terganggu.
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang wilayah  yang  aman,  nyaman,  produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara  lingkungan  alam  dan  lingkungan buatan,  keterpaduan  dalam  penggunaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya buatan  dengan  memperhatikan  sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan
pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan akibat penataan ruang.
Perencanaan tata ruang dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
merupakan  dua  sisi  dari  suatu  mata uang.  Pengendalian  pemanfaatan  tata ruang  akan  berlangsung  secara  efektif dan  efisien  bilamana  telah  didahului dengan  perencanaan  tata  ruang  yang valid dan berkualitas. Sebaliknya rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan  fungsi  ruang  secara efektif  dan  efisien  yang  pada  akhirnya akan  menyulitkan  tercapainya  tertib ruang  sebagaimana  telah  ditetapkan dalam rencana tata ruang.
Pembangunan, di satu pihak menunjukkan  dampak  positif  terhadap lingkungan  dan  masyarakat  seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi,  listrik,  air,  kesempatan kerja  serta  produknya  sendiri  memberi manfaat  bagi  masyarakat  luas  dan  juga meningkatkan pendapatan bagi langsung dapat  menikmati  sebagian  dari  hasil pembangunannya.  Di  pihak  lain  apabila pembangunan  ini  tidak  diarahkan  akan menimbulkan  berbagai  masalah  seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif
serta  dampak  sosial  lainnya  yang  pada dasarnya merugikan masyarakat.
Setelah mengetahui betapa pentingnya tata ruang, diharapkan masyarakat  dapat  lebih  memperhatikan penataan  ruang  di  kotanya  masing- masing  dan  akan  lebih  baik  jika  turut berperan  dalam  menyediakan  ruang terbuka  hijau  di  pemukiman  yg  mereka tempati.  Pemerintah  juga  diharapkan dapat  mewujudkan  penataan  ruang  yang adil  dan  tepat  guna  mewujudkan kenyamanan  dan  keharmonisan  dalam masyarakat. Semoga bermanfaat.
e. Penyediaan  perumahan  dan  pemukiman yang baik
Menurut  UU  No.  4  Tahun  1992 tentang  Perumahan  dan  Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari  permukiman,  perumahan  adalah kelompok  rumah  yang  berfungsi  sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan  hunian  yang  dilengkapi dengan  prasarana  dan  sarana  lingkungan (pasal 1 ayat 2).
Permukiman  adalah  bagian  dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung,  baik  yang  berupa  kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat tinggal  atau  lingkungan  hunian  dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan  dan  penghidupan.  Satuan lingkungan  permukiman  adalah  kawasan perumahan  dalam  berbagai  bentuk  dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana  dan  sarana  lingkungan  yang terstruktur  (pasal 1 ayat 3).
Pembangunan  perumahan  diyakini juga  mampu  mendorong  lebih  dari seratus  macam  kegiatan  industri  yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman  (Sumber:  Kebijakan  dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman  Departemen  Permukiman dan Prasarana Permukiman )
Dengan  adanya  perumahan  dan pemukiman  baru,akan  muncul  aktivitas baru,  kebutuhan  rumah  tangga  baru, kegiatan-kegiatan baru dan dengan demikian akan tercipta kegiatan ekonomi baru yang berpengaruh positif bagi dunia usaha,  disamping  menciptakan  lapangan kerja baru.
f. Menyediakan infrastruktur Penyediaan infrastruktur ini
berupa  sarana  air  bersih,  taman,  sarana
parkir,  tempat  olah  raga  dan  lain-lain. Infrastruktur merupakan layanan fasilitas yang diperlukan kebutuhan hidup masyarakat,  selain  itu  juga  dapat  pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan  ekonomi  daerah,  karena  daya tarik,  kreativitas  atau  daya  tahan  kegiatan ekonomi dunia usaha adalah merupakan  cara terbaik  untuk  menciptakan  perekonomian daerah yang sehat.
Untuk mencapai tujuan
pembangunan dunia usaha tersebut, diperlukan  alat-alat  pendukung  antara  lain yaitu ;
a.  Penciptaan  iklim  usaha  yang  baik  bagi dunia  usaha  melalui  pengaturan  dan kebijakan  yang  memberikan  kemudahan bagi  dunia  usaha  dan  pada  saat  yang bersamaan  mencegah  penurunan  kualitas lingkungan.
b.  pembuatan  informasi  terpadu  yang  dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah  daerah  yang  berkaitan  dengan perizinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah. c. pendirian pusat konsultasi dan pengembangan  usaha  kecil,  karena  usaha kecil  perannya  sangat  penting  sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan. d.  pembuatan  sistem  pemasaran  bersama untuk  menghindari  skala  yang  tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor  serta  sikap  kooperatif  sesama pelaku bisnis.
e.  pembuatan  lembaga  penelitian  dan pengembangan  (litbang).  Lembaga  ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang  pengembangan  produk  baru, teknologi baru dan pencarian pasar baru.
3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategi  pengembangan  sumber  daya manusia  merupakan  aspek  yang  paling penting dalam proses pembangunan ekonomi, oleh  karena  itu  pembangunan  ekonomi  tanpa dibarengi  dengan  peningkatan  kualitas  dan keterampilan  sumber  daya  manusia  adalah suatu keniscayaan.
Pengembangan  kualitas  sumber  daya manusia  dapat  dilakukan  dengan  beberapa cara yaitu :
a.  pelatihan  dengan system  costomized training ,  yaiti  sistem  pelatihan  yang dirancang  secara  khusus  untuk  memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
b.  Pembuatan  bank  keahlian  sebagai  bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan  latar  belakang  orang  yang  sedang mencari  pekerjaan  dan  mendukung  bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah.
4. Strategi Pengembangan Masyarakat Strategi  pengembangan  masyarakat  ini ditujukan  untuk  memberdayakan  kelompok masyarakat  tertentu  pada  suatu  daerah. kegiatan-kegiatan  ini  berkembang  baik  di indonesia  belakangan  ini,  karena  ternyata kebijakan  umum  ekonomi  yang  tidak  mampu memberikan manfaat bagi kelompok- kelompok masyarakat tertentu.
Tujuan  kegiatan ini  adalah untuk menciptakan  manfaat  sosial  seperti  halnya dengan  menciptakan  proyek-proyek  padat karya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. IV.  Peran  Pemerintah  Dalam  Pembangunan Perekonomian Daerah
Pada  era  globalitas  saat  ini,  pemerintah harus memegang peranan penting dalam memajukan  perekonomiannya,  segala  cara  harus dilakukan  untuk  menciptakan  ide-ide  atau inovasi-inovasi baru dan tidak lagi hanya sebagai penonton pasif yang hanya menunggu perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang diserahkan begitu saja pada mekanisme kekuatan-kekuatan  ekonomi  di  luar  pemerintah. Pemerintah  mempunyai  kekuatan  yang  besar dalam  memajukan  perekonomian  disamping masih ada  kekuatan lain yaitu perusahaan  swasta yang  mana  perusahaan  swasta  tersebut  tidak mampu  menyelesaikan  masalah-masalah  yang dihadapi saat ini.
Kegiatan-kegiatan  yang  pertama-tama harus dilakukan oleh pemerintah yaitu penguatan pada bidang-bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti transportasi, kesehatan,  pendidikan  dan  lain-lain,  selain kewajiban  pemerintah/negara  yang  tertuang dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945, juga pihak lain/swasta tidak akan mau mengorbankan  investasi  untuk  pengeluaran- pengeluaran  tersebut  karena  resiko  kerugian sangat  besar,  kita  tahu  bahwa  perusahaan- perusahaan  swasta  bertujuan  untuk  meraih keuntungan  pada  saat  sekarang  juga  hari-hari berikutnya.
Dengan  adanya  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan (direalisasikan) oleh pemerintah
tersebut  di  atas,  maka  akan  memunculkan kegairahan  pelaku-pelaku  ekonomi  untuk  lebih giat merencanakan usaha-usaha yang memungkinkan  dapat  dijalankan  bagi  kegiatan mereka.  Dengan  demikian  akan  muncul  usaha- usaha  yang  dibutuhkan  masyarakat  dalam  istilah ekonomi akan muncul penawaran yang diakibatkan  oleh  adanya  permintaan atau sebaliknya,  dan  tugas  pemerintah  berikutnya yaitu peraturan/kebijakan dan pengawasan dalam rangka  mencapai  keseimbangan  pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah  mempunyai  peran  strategis dalam  perekonomian  suatu  negara,  baik  sebagai pelaku maupun sebagai fasilitator.
Melalui  berbagai  kebijakan  yang  terkait sektor  publik,  pemerintah  harus  mendorong pertumbuhan ekonomi dengan jalan :
1. Melakukan investasi
2. Menarik investasi
3. Mendorong perkembangan teknologi
4. Menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja.
(Hamid & Ato, dalam Akadun, 2000;1) Secara historis telah berkembang perbedaan  pemikiran  antara  dua  kutub  yang menyatakan perlu atau tidaknya peran pemerintah,  yang  sebenarnya  perbedaan  tersebut hanya terletak pada besaran atau kadar dari peran tersebut  (bisa  dilihat  dari  mata  kuliah  sistem ekonomi mengenai hal ini)
Adam  Smith  yang  dipandang  sebagai pendukung  sistem  pasar  pada  dasarnya  juga memberikan peran pemerintah dalam perekonomian  suatu  negara  tetapi  terbatas. Dengan  demikian  pemerintah  tetap  memegang peranan  penting  dalam  mengatur  perekonomian suatu  suatu  negara,  dikarenakan  pengaturan kebijakan berada pada tangan pemerintah.
Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah harus  bisa  mendorong  pertumbuhan  ekonomi, pertumbuhan ekonomi bisa tercapai bila pemerintah  berperan  aktif  dalam  pembangunan ekonomi  sehingga  terwujud  dalam  bentuk kenaikan pendapatan masyarakat secara keseluruhan atau pendapatan nasional.
Pembangunan  ekonomi  nasional  haruslah menuju  kearah  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan,  dengan  demikian  pembangunan ekonomi  tidak  hanya  berpusat  di  perkotaan  /  di pusat saja, akan tetapi lambat laun pembangunan tersebut  akan  memperluas  tujuan  pembangunan sampai  ke  daerah-daerah  (kabupaten  atau  kota) yang  secara  kenyataan  bahwa  pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah sangatlah tertinggal  dibandingkan  dengan  pertumbuhan pembangunan di wilayah perkotaan/pusat.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,  pemerintah  harus  mulai  pembangunan ekonomi  yang  berkaitan  dengan  masalah  alokasi sumber  daya  yang  dimiliki,  sumber  daya diperlukan  sebagai  faktor  produksi  yang  penting yaitu  tenaga  kerja/sumber  daya  manusia,  sumber daya alam dan modal,  karena menurut teori-teori ekonomi  faktor-faktor  produksi  tersebut  sangat ampuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Lincolin  arsyad  (Subandi  2007;119-120) berpendapat  bahwa  ada  4  (empat)  peran  yang dapat  diambil  oleh  pemerintah  daerah  dalam proses  pembangunan  ekonomi  di  daerah,  yaitu sebagai  entepreneur,  koordinator,  fasilitator  dan stimulator  untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah.
1. Entepreneur Peran pemerintah daerah sebagai entepreneur,  adalah  merupakan  tanggung  jawab untuk  menjalankan  suatu  usaha  bisnis  di daerahnya.  Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah dapat      pengendalian  pemerintah  daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset- aset  pemerintah  daerah  dengan  lebih  baik  dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. 2. Koordinator Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan  ekonomi  di  daerahnya,  yaitu melalui  penetapan  kebijakan-kebijakan  atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi  yang  komprehensif  bagi  kemajuan daerahnya.  Dalam  peran  ini  pemerintah  daerah bisa  melibatkan  kelompok-kelompok  dalam masyarakat  untuk  proses  pengumpulan  data  dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah.
Dalam  kaidah  ekonomi  yang  sudah umum, sumber daya yang dimiliki relatif terbatas jika  dibandingkan  dengan  kebutuhan  dan keinginan yang akan  ingin dicapai oleh manusia, dengan  demikian  bagaimana  caranya  agar penggunaan  sumber  daya  ekonomi  dilaksanakan dengan  cara  yang  sebaik-baiknya.  Disamping  itu alokasi  penggunaan  sumber  daya  harus  memiliki keterkaitan  dengan  skala  prioritas  pemenuhan kebutuhan  masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  ada  beberapa  pertanyaan  yang  mesti diperhatikan (Munawir et al . 2014;19) yaitu :
a. Kemana  sumber  daya  dialokasikan  ?.  sumber daya  yang  tersedia  perlu  diprioritaskan terlebih  dahulu  untuk  menghasilkan  barang atau  jasa  yang  dibutuhkan  masyarakat  luas dan bersipat mendasar. Jangan sampai sumber daya dialokasikan untuk menghasilkan
barang-barang mewah guna memenuhi kebutuhan  segelintir  orang,  sementara  itu disekitarnya  banyak  orang  kelaparan,  serba kekurangan dan hidup di bawah jembatan.
b. Bagaimana hasil produksi tersebut didistribusikan  ?.  Produk  didistribusikan kepada  mereka  yang  terlibat  sesuai  dengan kontribusi masing-masing, tetapi perlu diperhatikan  bahwa  orang  yang  tidak  terlibat secara  langsung  karena  memang  tidak  bisa aktif    (orang  cacat,  yatim  piatu)  tetap mendapat bagian melalui mekanisme redistribusi antar pelaku ekonomi.
c. Dimana  dan  bagaimana  menghasilkannya  ?. Hal  ini  perlu  diperhatikan  karena  keduanya memiliki implikasi penting terhadap distribusi kesejahteraan.  Distribusi  kesejahteraan  ini sangat  vital  dalam  ekonomi,  lebih-lebih  bagi Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan dengan  tingkat  keragaman  tinggi,  baik  dalam hal kesejahteraan maupun potensi ekonominya  tiap  daerah  .  Di  masa  depan, aktivitas  dan  kesejahteraan  ekonomi  harus lebih merata dan menyebar ke seluruh wilayah nusantara. Terlebih  lagi dari cakupan wilayah yang lebih kecil yaitu daerah.
d. Apa  saja  sumber  daya  yang  dimiliki  dan bagaimana  pendistribusiannya  ?.  Indonesia harus  memiliki  catatan  tentang  sumber  daya yang  dimiliki.  Indonesia  memiliki  wilayah luas  dan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  „ dimana  kekayaan  sumber  daya  yang  dimiliki tiap-tiap  daerah  yang  berbeda-beda‟  namun belum  terdokumentasi  dengan  baik,  padahal masalah  ini  merupakan  soal  yang  sangat penting  karena  menyangkut  kekayaan  yang dimiliki.  Disamping  itu,  aturan  kepemilikan sumber  daya  harus  jelas  dan  adil,  karena kejelasan  dan  keadilan  dalam  memiliki, implikasinya penting terhadap kesejahteraan.
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah dapat juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya,  dunia  usaha  dan  masyarakat  dalam menyusun  sasaran-sasaran  ekonomi,  rencana- rencana  dan  strategi-strategi  pelaksanaannya. Pendekatan  ini  sangat  potensial  dalam  menjaga konsistensi pembangunan daerah dan pembangunan  nasional,  serta  untuk  menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat yang optimal.
3. Fasilitator Pemerintah  daerah  dapat  berperan sebagai  fasilitator  dengan  cara  mempercepat pembangunan  melalui  perbaikan  lingkungan attitudinal  (perilaku  atau  budaya  masyarakat)  di
daerahnya.  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk mempercepat  proses  pembangunan  dan  prosedur perencanaan,  serta  pengaturan  penetapan  tata ruang daerah ( zioning ) yang lebih baik.
Peran  fasilitator  tidak  saja  hanya penyediaan  atau  perbaikan  lingkungan,  tetapi pemerintah  daerah  harus  membantu  dunia  usaha dalam    memberikan  kemudahan  perijinan  bagi investor  yang  tertarik  untuk  menanamkan modalnya  juga  mencegah  kelestarian  lingkungan alam  sekitarnya.  Karena  kalau  tidak  demikian, maka  investor  akan  seenaknya  mengeksploitasi kekayaan  alam  tanpa  memperhatikan  kelestarian lingkungan.
4. Stimulator Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan  usaha  melalui  tindakan-tindakan khusus  yang  dapat  mempengaruhi  dunia  usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan  yang  telah  ada    tetap eksis  berada  di  daerah  tersebut.  Stimulus  ini dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  pembuatan brosur-brosur  pembangunan  kawasan  industri, pembuatan  outlet  untuk  produk-produk  usaha mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dan koperasi, membantu UMKM dan koperasi  untuk melakukan pameran dan sebagainya.

## C.  PENUTUP
Pembangunan ekonomi merupakan perubahan  aktivitas  yang  tadinya  tidak  ada menjadi  ada,  atau  yang  tadinya  ada  menjadi bertambah  besar,  bertambah  luas,  bertambah maju dalam konteks kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut bukan saja merupakan  keuntungan  bagi  pemerintah  daerah, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat luas dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Di era globalisasi sekarang ini, pembangunan  perekonomian  harus  melibatkan semua  pihak,  terutama  peran  pemerintah  yang harus  lebih  dominan  dikarenakan  pemerintah mempunyai aturan-aturan serta kemampuan yang mendukung  terhadap  tumbuh  dan  berkembang perekonomian suatu daerah, sehingga pembangunan ekonomi daerah berkembang yang pada  akhirnya  tingkat  pendapatan  penduduk meningkat,  kesempatan  kerja  bertambah,  daya beli  meningkat  dan  masyarakat  dapat  menikmati hasil  dari  pembangunan  perekonomian  daerah tersebut.
Tujuan  dari  Undang-undang  otonomi daerah  adalah  untuk  memberi  kaluasaan  pada pemerintah  daerah  yaitu  bagaimana  cara  daerah ikut  berperan  dalam  pembangunan  ekonomi daerah  berdasarkan  pada  potensi  daerah  masing-
masing  yang  pada  gilirannya  juga  ikut  serta membangun  pertumbuhan  ekonomi  secara  luas yaitu  dalam  skala  pembangunan  ekonomi nasional,
Dari  uraian  tersebut  di  atas,dimana pemerintah harus menjadi pelaku ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan  beberapa  strategi  pengembangan yang  dapat  dilakukan  untuk  pembangunan  dunia usaha, sehingga  pemerintah dalam pembangunan ekonomi  daerahnya  mempunyai  peran  yang sangat  penting  dalam  melaksanakan  pesan-pesan yang terkait dengan otonomi daerah.
Banyak  dari  pemerintah  daerah  yang sejak  diberlakukannya  Undang-undang  otonomi daerah pertumbuhan dan pembangunan ekonominya  tidak  pernah  berubah,  memang dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah bukan  perkara  yang  gampang  segampang membalikan  telapak  tangan,  akan  tetapi  apabila pemerintahnya  mempunyai  keinginan  yang  kuat untuk  perubahan  dalam  tatanan  ekonomi  yang lebih baik dan maju, hal tersebut bukan  hal yang mustahil  karena  ada  juga  daerah-daerah  yang perekonomiannya lebih maju setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Dengan  demikian,  kemajuan  pembangunan
ekonomi  daerah  tergantung  dari  niat  dan keinginan  yang  kuat  dari  pengambil  kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun.  2007. Administrasi  Perusahaan  Negara . Alfabeta: Bandung. Arsyad,  Lincolin.  2000. Pengantar  Perencanaan dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah .
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
Handoko Hani. Manajemen . BPFE-Yogyakarta. Ismail  Munawar,  et.  Al.  2014. Sistem  Ekonomi
Indonesia . Erlangga, Jakarta. Pamuji, S. 1989. Ekologi Administrasi Negara .Bina Aksara. Jakarta Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan  Masa  Depan .  Bandung: PT. Refika Aditama. Subandi. 2007. Sistem Ekonomi Indonesia . Bandung: Alfabeta. Ticoalu  G.  A.  2013. Penerjemah  Dasar-dasar Manajemen  (G.  R.  Terry  &  Leslie  W. Rue). Jakarta: Bumi Aksara.