## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3551/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pemecatan Pelaksana Wasiat Dan Peran Balai Harta Peninggalan
Morly Samantha Dione Putra 1 , Pieter Everhardus Latumeten 2
1 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia
2 Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 25 Juni 2022 Publish 2 November 2022 The dismissal of the Executor of the Will follows the rules for the dismissal of a guardian in Indonesia. Guardianship in Indonesia is inseparable from the rules of family law. In this case, it can be carried out by the Balai Harta Peninggalan which oversees supervising the Executor of the Will who has been appointed by the Heirs in dividing and separating their inheritance to the heirs. In the mentoring process, it does not deny that the Executor of the Will commits fraud and is not in accordance with his work responsibilities so that the full heirs of the ab intestato can apply for the dismissal of the Executor of the Will in accordance with the rules in article 1022 of the Civil Code. With the support of statements of experts quoted from interviews which state that the expulsion of the Executor of the Will can be submitted by all heirs ab intestato. Dismissal can be carried out if the executor of the will does not want to carry out his duties, or he carries out his duties half-heartedly. This is regulated in Article 1022 of the Civil Code. Meanwhile, in relation to the role of the Balai Harta Peninggalan, the BHP has the authority to oversee the implementation of the will and propose the dismissal of the Executor of the Will if the will is not implemented.
Kata Kunci: Pemecatan
Pelaksana Wasiat
BHP
Ahli Waris
Pewasiat Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 25 Juni 2022 Publish 2 November 2022 Pemecatan  Pelaksana  Wasiat  aturannya  mengikuti  aturan  pemecatan  wali  di  Indonesia. Perwalian di Indonesia tidak terlepas dari aturan hukum keluarga. Dalam hal tersebut dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan yang bertugas untuk mengawasi Pelaksana Wasiat yang telah ditunjuk oleh Pewaris dalam membagi dan memisah harta warisnya kepada ahli waris. Dalam proses pendampingan tersebut, tidak memungkiri bahwa Pelaksana Wasiat melakukan  kecurangan dan  tidak  sesuai  dengan  tanggung jawab  pekerjaannya  sehingga secara penuh ahli waris ab intestato dapat mengajukan Pemecatan Pelaksana Wasiat sesuai dengan aturan pada pasal 1022 pada KUHPerdata. Dengan didukung dari pernyataan para ahli  yang  dikutip  dari  kegiatan  wawancara  dimana  menyebutkan  bahwa  Pemecatan Pelaksana  Wasiat  dapat  diajukan  oleh  seluruh  ahli  waris ab  intestato .  Pemecatan  dapat dilakukan  apabila  pelaksana  wasiat  tidak  mau  menjalankan  tugasnya,  atau  dia menjalankan  tugasnya  secara  setengah-setengah.  Hal  tersebut  diatur  pada  Pasal  1022 KUHPerdata. Sedangkan hubungannya dengan peranan Balai Harta Peninggalan tersebut yakni  BHP  memiliki  wewenang  untuk  mengawasi  pelaksanaan  wasiat  dan  mengajukan pemecatan Pelaksana Wasiat apabila wasiat tidak dilaksanakan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Morly Samantha Dione Putra Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia Email: morly.putra@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perwalian  tidak  akan  bisa  terlepas  dari  aturan  hukum  keluarga.  Hukum  keluarga  berisi tentang  aturan-aturan  yang  di  dalamnya  menyangkut  mengenai  kedudukan  hukum  dari  setiap hubungan hukum dari lingkup keluarga itu sendiri yang mana meliputi status perkawinan, status anak, hubungan periparan, hubungan antara orang tua dengan anaknya (terhadap diri anak dan harta kekayaan dari orang tuanya), serta hubungan anak dengan kerabatnya, pengangkatan anak, serta  mengenai  perwalian.  Yang  dimaksud  dengan  perwalian  sendiri  yakni  salah  satu  lembaga yang disediakan oleh hukum yang memiliki peranan dalam menangani kepentingan anak, dimana terdapat  kasus  ketimpangan  dalam  hidupnya  dimana  menyangkut  dengan  keluarganya.  Hal
tersebut  apabila dianalisis lebih mendalam  akan  menimbulkan beberapa  kemungkinan, dengan contoh  yakni  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan,  adanya  kasus  perceraian  antara  kedua  orang tuanya, atau nisa jadi adanya pencabutan kekuasaan orangtuanya.
Perlindungan hukum yang berperan sebagai jaminan atas kesejahteraan anak ketika usianya belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tuanya. Lembaga hukum yang memberikan wadah  bagi  perlindungan  hukum  terhadap  anak  disebut  dengan  lembaga  perwalian  yang  akan diperlukan  oleh  anak  sebagai  pembimbing  pengganti  orang  tuanya.  Dengan  jalan  tersebut, diharapkan kepentingan anak akan terus terlindungi, yang akan dijadikan bekal masa depannya kelak.  Menurut  Undang-Undang  Lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan oengawasan  perwalian  disebut  dengan  BHP  atau  Balai  Harta  Peninggalan,  dimana  lembaga tersebut  merupakan  salah  satu  unit  dari  pelaksana  teknis  yang  berada  dibawah  naungan Kementerian Hukum dan HAM.
Balah  Harta  Peninggalan  (BHP)  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh  Pemerintahan Belanda pada zaman dahulu. Dasar hukum dari pendirian Balai Harta Peninggalan sebagian besar bersumber dari  KUH Perdata  ( Burgerlijk Wetboek ) serta hukum Belanda  yang lainnya kecuali kurator  pada  BHP  yang  berpedoman  pada  hukum  nasional  yakni  UU  RI  No.  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. BHP pada awalnya dibentuk oleh Pemerintahan Belanda yang semua aturan dasarnya pada KHU Perdata, yang mana sampai saat ini masih memiliki peranan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Di Indonesia sendiri keberadaan BHP terdapat 5 tempat yang di antaranya yakni:
a. Jakarta
b. Medan
c. Semarang
d. Surabaya
e. Ujung Pandang
Kelima  BHP  tersebut  bertugas  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat  Indonesia  yang  sangat luas. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan yang akan berpengaruh  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  yakni  tidak  maksimal  karena  letak  yang berjauhan dan jumlah yang sangat sedikit.
Salah satu tugas dari BHP ini sebagai perwalian sesuai dengan KUHPerdata akibat terjadinya perceraian,  putusan  pengadilan,  kematian  yang  mana  hal  tersebut  membawa  dampak  pada keluarga seperti suami atau istri, anak, dan juga harta kekayaan. Akan tetapi, tugas-tugas pokok yang merupakan beban kerja Balai Harta Peninggalan yang masih berpedoman pada aturan masa lalu  sudah  tidak  lagi  bersifat  relevan  dengan  kondisi  saat  ini,  sehingga  beban  kerja  yang ditanggung oleh Balai Harta Peninggalan terasa semakin berkurang. Aturan yang berlaku dalam fungsi tugas pokok BHP tidak lagi relevan dengan perkembangan manusia yang terjadi saat ini. Dalam  permasalahan  pembagian  warisan,  biasanya  satu  keluarga  menunjuk  pelaksana  wasiat yang  dalam  pelaksanaannya  sudah  seharusnya  BHP  ini  mengawasi  tanggung  jawab  dari Pelaksana  Wasiat,  dan  ketika  terdapat  penyimpangan  tanggung  jawab  yang  berhak  untuk mengadili  dan  memutuskan  yakni  BHP.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai “Pemecatan  Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara ilmiah berdasarkan metode, sistem dan refleksi  tertentu dengan tujuan untuk  mempelajari satu  atau lebih fenomena hukum.  Data- data tersebut dapat dimanfaatkan menjadi bahan pembahasan dengan  metode sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Ialah  metode  digunakan  penulis  pada  pembahasannya  yakni  dengan  menggunakan  metode pendekatan  normatif  dikarenakan  saat  penelitian  dan  objek  penelitiannya  berorientasi  pada pedoman regulasi hukum, landasan aturan terkait dengan Pemecatan Pelaksana Wasiat yang berdasarkan pada Pasal 1022 KUHPerdata.
2. Jenis Penelitian
Jenis  pembahasan  yaitu  dengan  deskripsi,  maksudnya  mendapatkan  gambaran  secara menyeluruh terkait dengan tindakan Pemecatan Pelaksana Wasiat.
3. Sumber Data Sumber yang dibutuhkan pada pembahasan ini yaitu:
a. Data sekunder
Data sekunder ialah pendataan yang dihimpun oleh peneliti dengan referensi dari sumber- sumber yang kredibel di antaranya yaitu:
1. Bahan.Hukum.Primer.
Merupakan dasar dari landasan regulasi  terikat  dimana substansi di dalamnya adalah aturan  perundang-undangan berikut yang nantinya dibahas  sebagai. berikut:.
▪ KUHP.
▪ KUHAP.
▪ Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Kepala  Badan  Pertahanan Nasional  Republik  Indonesia  No.  16  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahan.Hukum.Sekunder Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan-bahan    hukum  yang  tidak  memiliki  sifat mengikat  seperti  buku-buku  yang  memelajari  ilmu  hukum  dan  jurnal  yang  terkait dengan Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan.
3. Bahan. Hukum. Tersier Bahan. hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yakni berupa kamus hukum
b. Metode Pengumpulan.Data
Metode  pengumpulan  data  yang.  digunakan  dalam  Penelitian.  Ini  yakni  metode  studi kepustakaan Studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara  mencari,  mempelajari,  serta  menghimpun  data-data  sekunder  yang  memiliki hubungan dengan Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian
Aturan yang mengatur mengenai wasiat ada pada KUHPerdata buku dua tepatnya pada pasal 1005-1022 dengan rincian yakni sebagai berikut:
1. Pertama menjelaskan mengenai testament atau executeur testamentair
2. Kedua  menjelaskan  mengenai  pengurus  harta  warisan  atau bewindvoeder  vam eennalatesnchap
Ahlis waris secara bersama-sama dengan pihak yang berwenang melakukan testament dan mengurus harta warisan sebelum pada akhirnnya dilakukan pembagian diantara para ahli waris apabila tidak ada penetapan dari orang yang telah meninggalkan harta warisan tersebut. Oleh  sebab  itu  pada  KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  adanya  kemungkinan  bagi  orang  yang telah meninggal tersebut menunjuk seseorang untuk dapat menjalankan testament atau yang sering disebut deengan pengurus harta warisan. Orang yang meninggalkan warisan atau yang disebut  dengan  pewasiat  ini  bisa  menunjuk  seseorang  yang  bertanggung  jawab  untuk melakukan pelaksanaan wasiatnya. Dalam bidang hukum, orang ini disebt dengan pelaksana wasiat.  Pelaksana  wasiat  merupa  seseorang  yang  bertanggung  jawab  dan  bertugas  dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diberikan orang lain atas nama orang laing pula, yakni  para  ahli  waris  atau  penerima  warisan  dalam  konteks  urusan  harta  peninggalan  dari pewasiat. Pelaksana wasiat ini memiliki tugas untuk melakukan perbuatan jika tidak diadakan penguasa  oleh  pelaksana  wasiat,  maka  dilakukan  oleh  ahli  waris.  Wewenang  dalam pengangkatan pelaksana wasiat ini pada dasarnya oleh persetujuan pewaris, akan tetapi tidak jarang pada satu kasus salah seorang ahli waris dipercayai untuk menjadi pelaksana wasiat, hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1005  KUHPerdata,  dimana  disebutkan  bahwa  seorang
pewaris diperbolehkan untuk mengangkat salah satu seorang atau lebih untuk melaksanakan surat wasiat dalam satu wasiat, akta notaris, maupun akta di bawah tangan.
Pelaksana  wasiat  memiliki  beban  dan  tanggung  jawab  atas  tugas  pelaksana  wasiat sesuai pada Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerdata. Tanggung jawab yang dipikul oleh pelaksana  wasiat  merupakan  suatu  keharusan  bagi  seseorang  yang  telah  ditunjuk  untuk melakukan kewajiban-kewajibannya diantaranya yakni:
a. Pelaksana  wasiat  wajib  untuk  melakukan  pengadaan  pendaftaran  harta  warisan  yang ditinggalkan  oleh  pewasiat,  dimana  pada  proses  tersebut  dihadiri  oleh  setiap  ahli  waris yang sah (sesuai dengan Pasal 1010 KUHPerdata), apabila dalam hal tersebut ada ahli waris yang masih belum dewasa maka dapat untuk menggunakan perwalian, dan ketika ada ahli waris yang tidak hadir maka pelaksana wasiat wajib untuk menyegel harta warisan (Pasal 1009 KUHPerdata)
b. Pelaksana wasiat waji untuk mengusahakan agar surat wasiat dari pewaris dilakukan, dan ketipa pada proses tersebut terjadi perselisihan antara pihak pewaris maka pelaksana wasiat dapat membawa masalah tersebut untuk diajukan kepada pengadilan negeri sebagai pihak yang berwenang (Sesuai dengan Pasal 1011 KUHPerdata).
c. Apabila dalam pembagian warisan tidak tersedia uang tunai untuk memenuhi hibah wasiat, maka  pelaksana  wasiat  berhak  untuk  menjual  benda  bergerak  dimuka  umum.  Bahkan, apabila  masih  diperlukan  benda  yang  tidak  dapat  bergerak  pun  juga  dapat  untuk  dijual, akan tetapi dengan persetujuan oleh ahli waris. Apabila dalam hal tersebut ahli waris tidak menyetujuinya, maka pengadilan negeri dapat memutuskan untuk menyetujuinya (Sesuai dengan Pasal 1012 KUHPerdata).
Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaksana yang telah diuraikan diatas, maka  pelaksana  wasiat  dapat  untuk  diberi  kuasa  untuk  menguasai  secara  seluruh  ataupun sebagian dari harta warisan pewasiat, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menguasai lebih dari  satu  tahun  (Sesuai  dengan  Pasal  1007  KUHPerdata).  Apabila  dalam  pelaksanaannya tanggung jawab pelaksanaan wasiat tersebut sudah selesai, maka dengan kesepakatan dengan ahli  waris,  penguasa  warisan  tersebut  dapat  untuk  diberhentikan.  Akan  tetapi,  tak  jarang pelaksana  wasiat  melakukan  penyelewengan  wewenang  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Hal tersebut sesuai dengan pasal 1022 KUHPerdata.
3.2.Pembahasan Tanggung jawab dari suatu pekerjaan merupakan sebuah wujud dari kesadaran akan kewajiban  yang  telah  diembannya.  Tanggung  jawab  atas  pekerjaan  Pelaksana  Wasiat merupakan  suatu  keabsahan  dari  tindakan  hukum.  Berkenaan  dengan  perbuatan  hukum, jawabannya  akan  dijabarkan  secara  belas  bahwa  perbuatan  hukum  merupakan  sebuah pernyataan mengenai tanggung jawab dan kehendak yang tertuju secara khusus diperuntukkan pada  pihak  yang  telah  dinyatakan  yaitu  pihak  yang  diwakili.  Pelaksana  Wasiat  merupakan wakil dari pewasiat yang tidak dapat menyatakan kehendak menurut dirinya sendiri, karena hal tersebut dapat menyimpang dari tanggung jawab akan tugas dan perbuatan tersebut tidak pada tempatnya.
Setiap  dari  tanggung  jawab  pekerjaan  akan  berjalan  beriringan  dengan  wewenang sesuai  dengan  prinsip  tidak  ada  wewenang  tanpa  ada  pertanggung  jawaban,  dikarenakan wewenang  akan  selalu  melekat  pada  sebuah  jawaban.  Hal  tersebut  bertentangan  dalam implementasinya  yang  dilakukan  oleh  Pelaksana  Wasiat  meliputi  tanggung  jawab  dan wewenangnya  dalam  rangka  melaksanakan  tugasnya  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Penugasan  Pelaksana  Wasiat  dapat  dikatakan  berakhir  apabila  tugasnya  dan  waktu telah  habis.  Dengan  demikian,  pengurusan  terhadap  warisan  pun  telah  berakhir pengurusannya.  Pelaksana  Wasiat  tidak  memiliki  kebebasan  untuk  menghentikan kepengurusan tanpa persetujuan pemilik. Apabila ia melakukan pemberhentian secara de facto maka dalam penghentian tersebut  dilakukan atas tanggung jawabnya sendiri. Alasan dalam melakukan  pemecatan  wali  atau  Pelaksana  Wasiat  dapat  juga  dipakai  untuk  memecat  para
pengurus.  Namun,  dalam  aturannya  hakim  tidak  memiliki  wewenang  untuk  memecat Pelaksana Wali, kecuali apabila kepentingan dari orang yang berada di dalam kepengurusan tersebut menghendaki pemecatan. Pemecatan pelaksana wasiat dapat dilakukan oleh para ahli waris setiap waktu, dengan cara membuktikan bahwa semua gelagat telah selesai dibayarkan. Berbicara mengenai berakhirnya tugas Pelaksana Wasiat dapat disebabkan sebagai berikut:
1. Menurut pasal 1014 KUHPerdata Pelaksana Wasiat bertugas dalam membantu para ahli waris  untuk  mengadakan  pembagian  dan  pemisahan  harta  waris  dari  pewasiat.  Jika pembagian dan pemisahan tersebu telah dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa tugas Pelaksana Wasiat telah selesai.
2. Apabila Pelaksana Wasiat dinyatakan meninggal dunia, maka  kekuasaannya yang diatur pada Pasal 1015 KUHPerdata tidak dapat dipindahtangankan kepada ahli waris.
3. Apabila dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Wasiat tidak dapat melakukan tanggung jawab dan tugas-tugasnya dengan cakap.
4. Apabila  Pelaksana  Wasiat  telah  diberhentikan  karena  kelalaiannya  dan  mengabaikan tugasnya sebagai Pelaksana Wasiat, maka dapat menyebabkan pemecatan.
Pemecatan  Pelaksana  Wasiat  ini  diatur  pada  Pasal  1022  KUHPerdata  yang  mana menyebutkan  bahwa  Pelaksana  Wasiat  dapat  dipecat,  yang  mana  ketentuan  pemecatannya sama dengan pemecatan wali. Pemecatan Pelaksana Wasiat ini tidak diatur secara mendetail bagaimana ketentuannya, namun dari pasal tersebut yang mana pemecatan Pelaksana Wasiat sama dengan pemecatan wali, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Pemecatan Pelaksana Wasiat dikarenakan dua hal yaitu:
1. Pelaksana  Wasiat  tidak  melakukan  kewajibannya  dalam  menyegel  harta  peninggalan, membuat daftar inventaris pewasiat, mempertahankan testamen dalam hukum, pemberian bantuan pada waktu pemisahan, serta pemberitahuan untuk ahli waris.
2. Pelaksana Wasiat berkelakuan buruk dalam menjalankan tanggung jawabnya.
3. Jika Pelaksana Wasiat dalam tugasnya ia menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan kewajibannya sebagai Pelaksana Wasiat
4. Jika  Pelaksana  Wasiat  terbukti  secara  hukum  karena  dengan  sengaja  melakukan  tindak pidana  kejahatan  terhadap  ahli  waris  atau  harta  warisan  yang  sudah  menjadi  tugas  atau tanggung jawabnya.
5. Apabila  Pelaksana  Wasiat  dalam  tugasnya  alpa  memberitahukan  mengenai  jalannya pendampingan ahli waris pada BHP.
6. Apabila  Pelaksana  Wasiat  tidak  mau  memberikan  sebuah  perhitungan  tanggung  jawab kepada Balai Harta Peninggalan.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  beberapa  ahli  hukum waris mengenai Pemecatan. Dari wawancara yang dilaksanakan kepada dua orang narasumber yakni  Dr.  Herlien  Budiono  S.H  dan  Milly  Karmila,  S.H.,  M.Kn.,  didapatkan  sebuah pandangan hukum yakni
“Pemecatan Pelaksana Wasiat dapat diajukan oleh seluruh ahli waris ab intestato. Pemecatan bisa dilakukan apabila pelaksana wasiat tidak mau menjalankan tugasnya, atau dia  menjalankan tugasnya secara setengah-setengah. Hal tersebut  diatur pada Pasal 1022 KUHPerdata .  Sedangkan  hubungannya  dengan  peranan  Balai  Harta  Peninggalan  tersebut yakni  BHP  memiliki  wewenang  untuk  mengawasi  pelaksanaan  wasiat  dan  mengajukan pemecatan Pelaksana Wasiat apabila wasiat tidak dilaksanakan. Dan terkait dengan PMNA 16/2021 yang disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan sebenarnya memiliki peran dalam melakukan pemecatan Pelaksana Wasiat, seperti halnya peranan Jaksa pada Pemecatan Wali Anak,  namun  hal  tersebut  belum  banyak  diterapkan  pada  BHP,  dan  baru  diketahui  pada akhir-akhir ini.”
Berbicara  mengenai  Pemecatan  Pelaksana  Wasiat  tersebut  disebutkan  bahwa  dapat dilakukan oleh seluruh ahli waris ab intestato atau ahli waris yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dari si pewaris yang dapat dibuktikan oleh testamentair atau surat wasiat. Pemecatan tersebut atas dasar kinerja dari Pelaksana Wasiat yang tidak sesuai dengan
ketentuan tanggung jawabnya. Dalam hal itu seharusnya sudah menjadi tugas dan wewenang dari  Balai  Harta  Peninggalan  dalam  mengawasi  jalannya  permasalahan  wasiat  tersebut. Pemecatan  Pelaksana  Wasiat  ini  menjadi  tugas  dari  Balai  Harta  Peninggalan  yang  sama seperti  peran  Jaksa  dalam  Pemecatan  Wali  Anak.  Atas  permasalahan  mengenai  Pemecatan Pelaksana  Wasiat    yang  mana  menjadi  tanggung  jawab  Pelaksana  Wasiat  dapat  dikatakan tidak dilaksanakan oleh BHP bukan karena kelalaian tanggung jawab, akan tetapi banyaknya pekerjaan dan tanggung jawab dimana sarana BHP tidaklah memadai, yakni hanya sebanyak 5  tempat  saja,  sedangkan  permasalahan  hukum  keluarga  ini  terjadi  pada  seluruh  wilayah bagian  Indonesia  tanpa  terkecuali.  Penugasan  yang  seharusnya  diemban  oleh  BHP  di antaranya sebagai berikut:
1. Pengampu hak atas anak yang masih berada di dalam kandungan
2. Pengurus  atas  diri  pribadi  serta  harta  kekayaan  untuk  anak  yang  masih  belum dewasa.
3. Bertugas sebagai wali pengawas
4. Menjadi  wakil  untuk  anak-anak  yang  masih  belum  dewasa  yang  bertentangan dengan kepentingan wali
5. Mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa
6. Melakukan pekerjaan dewan perwakilan
7. Mengampu menjadi pengawas pada kondisi-kondisi yang mana ada seseorang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.
8. Mengurus harta kekayaan ahli waris yang tidak hadir
9. Mengurus harta waris yang tidak ada kuasanya.
10. Menyelesaikan permasalahan mengenai boedel kepailitan
11. Mendaftarkan, membuka, dan melakukan pengecekan surat wasiat
12. Membuat  surat  keterangan  waris  bagi  golongan  Timur  Asing,  selain  golongan China.
13. Melakukan pengelolaan serta pengembangan Uang Pihak Ketiga di BHP
14. Melakukan pembagian dan pemecahan waris
15. Melakukan penerimaan serta pengelolaan hasil transfer dana dari Bank.
16. Melakukan penerimaan serta pengelolaan dana Jamsostek Dari  tugas-tugas  yang  disebutkan  di  atas  diketahui  bahwasanya  tugas  dari  BHP  ini sangat  banyak,  dan  tidak  semua  permasalahan  dapat  di  selesaikan  dengan  maksimal, mengingat  wilayah  Indonesia  yang  sangat  banyak  serta  permasalahan  warisan  yang  sangat kompleks  terlebih  lagi  fasilitas  BHP  yang  tidak  memadai.  Sudah  seharusnya  Pemerintah memberikan  fokus  tersendiri  bagi  fasilitas  BHP  ini  agar  permasalahan  di  bidang  hukum keluarga khususnya pada permasalahan hukum waris ini dapat berjalan semaksimal mungkin yang sesuai dengan undang-undang.

## 4. KESIMPULAN
Dari  uraian  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Balai Harta  Peninggalan  memiliki  tugas  dalam  pendampingan  dan  pengawasan  permasalahan  waris yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat. Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Wasiat ditunjuk oleh  pewaris  untuk  melakukan  proses  pembagian  warisan  kepada  ahli  warisnya,  serta mendampingi ahli waris bila diperlukan perlakuan hukum. Tidak semua Pelaksana Wasiat dapat bertanggung  jawab  pada  pekerjaannya,  ahli  waris  dapat  secara  penuh  mengajukan  Pemecatan Pelaksana  Wasiat  sesuai  dengan  pasal  1022  KUHPerdata  yang  dilakukan  oleh  Balai  Harta Peninggalan,  akan  tetapi  hal  tersebut  banyak  terabaikan  oleh  BHP  dikarenakan  fasilitas  BHP yang  tersedia  hanya  ada  di  5  kota  yakni  Jakarta,  Medan,  Semarang,  Surabaya,  dan  Ujung Pandang untuk melakukan pengurusan atas seluruh wilayah Indonesia. Terlebih lagi kurangnya fokus pemerintah dalam hal pemberian fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan hukum waris ini  juga  memungkinkan  kurang  pahamnya  petugas  BHP  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk
mengawasi  tugas  Pelaksana  Wasiat  apakah  sudah  sesuai  dengan  perundang-undangan  atau bahwa melenceng sehingga menyebabkan pemecatan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang telah  membimbing penulis dalam penulisan jurnal ini, Ibu Dr. Herlien Budiono, S.H., dan Ibu Milly Karmila, S.H., M.Kn. yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan membagikan ilmunya kepada penulis, serta orang tua, teman-teman, dan para pihak yang memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Jurnal Ilmiah dengan judul “Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan” ini dengan baik dan tepat waktu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
Annisa., “Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat,” vol. 3, no. 1, pp. 1–17, 2019.
N. Z. Mufidah and M. R. Habibi, “Simposium Hukum Indonesia,” Simp. Huk. Indones., vol. 1, no. 1, pp. 574–586, 2019.
P. Sari, “Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Perwalian Berdasarkan Sistem Hukum Perdata Indonesia (Studi Balai Harta Peninggalan Medan),” 2017.
P. E. Laheri, “Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat,” Acta Com., vol. 5, no. 2, p. 287, 2020.
P. Yuniarlin and E. Heriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir,” J. Media Huk., vol. 25, no. 1, pp. 1–9, 2018.
R. M. Firdausya, I. Permadi, and S. N. Endah, “Kedudukan Pelaksana Wasiat Dalam Akta Hibah Karena Wasiat,” J. Univ. brawijaya, vol. 53, no. 9, pp. 1–27, 2019.
R. Towidjojo, “Kedudukan Pelaksana Wasiat Atau Testament Menurut Kitab Undang- Undang Kuh Perdata,” Lex Crimen,.vol. VI, no. 5, pp 28–35, 2017.
R. Cokronegoro, “Analisis Yuridis Penetapan Wali Badan Yg Ngawas Oleh Bhp Dalam Rangka Melindungi Wewenang Keperdataan Anak (Contoh Putusan Nomor: 0014/Pdt.P/2015/Pa.Mn),” J Hukum Adigama,. pp. 1–27, 2015.
T.  H.  Simatupang,  “Eksistensi  dan  Efektivitas  Pelaksanaan  Tugas  Balai  Harta  Peninggalan  di Indonesia,” J. Penelit. Huk. Jure, vol. 18, no. 3, p. 397, 2018.