REFOCUSING,RELOKASIANGGARANDAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020
Sugiyono sugiyonoseptember1964@gmail.com
Adolf Z.D. Siahay asiahay1011@gmail.com
Simson Werimon wisonwe@gmail.com

## Abstrak
Refocusing,  Budget  Reallocation  and  Accountability  of  the  Regional  Budget  during  the  2020 West Papua Covid-19 Pandemic, supervised by Mr. Adolf Z. D. Siahay, as Advisor I and Mr. Samson Werimon,  as  Advisor  II.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  impact  of  refocusing,  budget relocation  and  budget  accountability  during  the  2020  West  Papua  Covid-19  pandemic.  This  type  of research  is  qualified  as  descriptive  qualitative  research  with  data  collection  techniques  obtained through  observation,  interviews,  documentation  and  internet  access.  Primary  data  in  this  study  were interviews  with  the  Head  of  BPK  Representative  for  West  Papua  Province  and  Head  of  BPKAD  for West Papua Province and secondary data was obtained from Financial Audit Reports by BPK in 2019 and 2020. The results of the study prove that the Covid-19 Pandemic has a very wide impact both in terms of government, politics, and the economy as well as society, including the drastic decline in the performance of APBD management. The 2020 Covid-19 Fund Allocation was Rp. 779,114,469,608.75,  with  an  absorption  value  of  36.56%.  The  Weakness  of  the  2019  APBD Management  was  0.028%  while  the  2020  APBD  management  performance  decreased  by  0.390%. The  percentage  of  the  Covid-19  budget  management  performance  value  in  2020  was  found  to  be lower by 11.81% or the management was less than optimal.
Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Refocussing dan realokasi, pertanggungjawaban pengelolaan APBD.

## PENDAHULUAN
Pada akhir tahun 2019 merupakan mulainya tersebarnya wabah Pandemi covid-19 di dunia termasuk Provinsi Papua Barat tidak luput dari wabah penyakit Pandemi covid-19 yang tersebar di Kabupaten dan Kota dengan korban Per 30 Desember 2020 sebagai berikut :
Tabel 1.1 Data korban Pandemi Covid-19 per 30-12-2020 Kabupaten/kota Positif Dalam perawatan Sembuh Meninggal Kota Sorong 2.478 179 2.258 41 Kab. Manokwari 1.666 166 1.477 23 Kab. Teluk Wondama 185 21 150 4 Kab. Teluk Bintuni 703 29 664 10 Kab. Sorong 301 10 286 5 Kab. Raja Ampat 264 9 255 0 Kab. Manokwari Selatan 46 6 40 0 Kab. Sorong selatan 115 3 108 4 Kab. Maybrat 11 0 9 2 Kab. Fak-fak 83 0 75 8 Kab. Kaimana 90 0 89 1
Kabupaten/kota Positif Dalam perawatan Sembuh Meninggal Kab. Tambrouw 4 0 3 1 Kab. Pegunungan Arfak 0 0 0 0 PROV. PAPUA BARAT 5.946 433 5.414 99
Sumber : Data Satuan Tugas Covid-19 Papua Barat.

## Tabel 1.2 Realisasi Anggaran per tanggal 15 November 2020
Alokasi Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1.  Belanja Tak Terduga (BTT) Penanganan Bidang Kesehatan 114.783.647.052,00 114.783.647.052,00 100,00% Penanganan Bidang Sosial 48.665.014.518,75 35.055.743.974,00 72,03% Penanganan dampak  ekonomi 61.497.950.000,00 61.497.950.000,00 100,00% Sekretariat 20.240.404.294,00 20.240.404.294,00 100,00% Jumlah Belanja Tidak Terduga 245.187.015.864,75 231.577.745.320,00 94,45% 2. Refocussing (Belanja langsung SKPD) Penanganan Bidang Kesehatan 69.619.519.244,00 27.025.750.576,00 38,82% Penanganan Bidang Sosial 429.801.607.500,00 809.760.820,00 0,19% Penanganan Dampak Ekonomi 34.506.327.000,00 25.428.853.250,00 73,69% Jumlah Belanja Langsung SKPD 533.927.453.744,00 53.264.364.646,00 9,98% Jumlah Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 779.114.469.608,75 284.842.169.966,00 36,56%
Sumber data : LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020.
Memperhatikan  data  tersebut  diatas  bahwa  penyerapan  anggaran  belum  maksimal baru  mencapai  36,56  %  maka  dengan  demikian  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  Barat harus  lebih  maksimal  dalam  penanganan  Pandemi  Covid-19  agar  tidak  mudah  menyebar secara luas. Berdasarkan hal tersebut melalui Instruksi Presiden mengarahkan untuk seluruh APBN  maupun  APBD  yang  tidak  prioritas  dipotong  anggarannya,  agar  anggaran  dapat diprioritaskan pada kegiatan penanganan covid-19 . Kegiatan yang tidak diprioritaskan adalah seperti  anggaran  perjalanan  dinas,  belanja  rapat,  maupun  pembelian  barang  yang  tidak terlalu  dibutuhkan  pemerintah  di  daerah.  Sebelum  terjadinya  pandemi covid-19 ,  banyak pemerintah  daerah  yang  belum  menjalankan  fungsi  dan  peranan  secara  efisien,  terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dimasa Pandemi Covid-19 yang menyebar luas di Provinsi  Papua Barat maka Pemerintah Daerah mengambil langkah melakukan percepatan penanganan  penyebaran Covid-19 melalui  pengadaan  barang  dan  jasa  khususnya pengadaan  APD  (Alat  Pelindung  Diri),  masker  dan  lain-lainnya.  Prinsip  pengadaan  adalah
efisien,  efektif,  transparan,  terbuka,  bersaing,  adil,  dan  akuntabel.  Berdasarkan  prinsip tersebut terdapat penyedia melanggar prinsip-prinsip pengadaan.

## Rumusan Masalah
1. Dampak  yang  terjadi  terhadap  pengelolaan  keuangan  APBD  sebelum  dan  pada  saat
Covid-19.
2. Pelaksanaan refocusing kegiatan  dan realokasi anggaran  dalam  rangka  percepatan pencegahan Pandemi Covid-19 di Provinsi Papua Barat.
3. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD di Provinsi Papua Barat sebelum dan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan penulisan ini adalah untuk Menganalisis:
1.  Bagaimana  Dampak  yang  terjadi  terhadap  pengelolaan  keuangan  APBD  sebelum  dan pada saat Covid-19.
2.  Bagaimana  pelaksanaan refocusing kegiatan  dan realokasi anggaran  dalam  rangka percepatan pencegahan Pandemi Covid-19 di Provinsi Papua Barat.
3.  Bagaimana  pertanggungjawaban  pengelolaan  APBD  di  Provinsi  Papua  Barat  sebelum dan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pandemi Covid-19
Corona  Virus merupakan  keluarga  besar  virus  yang  menyebabkan  infeksi  saluran pernapasan  atas  ringan  hingga  sedang,  seperti  penyakit  flu.  Banyak  orang  terinfeksi  virus ini,  setidaknya  sekali  dalam  hidup  penderita.  Penyakit  ini  disebut Covid-19 .  Virus  ini  dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan. Virus ini dapat menyerang siapa saja, tak memandang usia.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Refocusing kegiatan,  Realokasi  Anggaran  serta  pengadaan  Barang  dan  jasa  dalam  rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Provinsi Papua Barat juga mendapat dampak dari penyebaran bencana Non alami ini yakni Covid-19 maka  berdasarkan  Instruksi  dari  Presiden  Republik  Indonesia  maka Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  Barat  telah  mengambil  langkah-langkah Refocusing Kegiatan  dan  Realokasi  anggaran. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun 2020  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang Tahapan,  Tata  cara  penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  pelaksanaan  Rencana Pembangunan  Daerah .  Dasar  Pelaksanaan  Peranturan  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun 2020  tentang    Pelaksaanaan      Peraturan  Pemerintah      Nomor  8      Tahun  2008  tentang Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian,  dan  evaluasi  pelaksanaan  Rencara Pembangunan  Daerah,  pada  Pasal  20,  Pasal  37,  Pasal  42  ayat  (2)  dan  Pasal  51  pada peraturan ini.
Pendekatan  teknokratis  adalah  menggunakan  metode  dan  kerangka  berpikir  ilmiah untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  daerah,  sedangkan  pendekatan partisipatif  adalah  dilaksanakan  dengan  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  yakni seluruh para tokoh masyarakat.

## RENSTRA SKPD
Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas kepada Kepala  Bappeda,  paling  lama  14  hari  kerja  setelah  surat  edaran  kepala  daerah  diterima. Berdasarkan  Surat  Edaran  Kepala  Daerah  maka  Bappeda  melakukan  verifikasi  terhadap rancangan Renstra SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan  RPJMD.  Apabila  dalam  verifikasi  ditemukan  hal-hal  yang  perlu  disempurnakan, maka disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

## PENGENDALIAN  DAN  EVALUASI  KEBIJAKAN  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH ANTAR PROVINSI
Pengendalian  dan  evaluasi  kebijakan  perencanaan  pembangunan  daerah  antar provinsi  meliputi  kebijakan  perencanaan  pembangunan  jangka  panjang,  jangka  menengah dan  tahunan  daerah.  Pengendalian  terhadap  kebijakan  perencanaan  pembangunan  jangka panjang daerah antar provinsi mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah .

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintah  daerah  akan  terlaksanakan  secara  optimal  jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber  penerimaan yang  cukup  pada  daerah,  dengan  mengacu  pada  undang-undang  tentang  perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

## Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan strategi-strategi yang telah terlaksana  dan  tercapai  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada  suatu  periode  pelaporan untuk  kepentingan  akuntabilitas,  manajemen,  transparansi,            dan              keseimbangan antar       generasi.       Laporan  pertanggungjawaban adalah penyampaian kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggungjawaban serta keputusan evaluasi yang telah dilakukan bersama-sama  denga  DPRD,  yang  kemudian  akan  disampaikan  dalam  rapat  paripurna DPRD. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan manajemen keuangannya,  baik  dalam  bentuk  laporan  keuangan  maupun  laporan  kinerja.  Laporan keuangan  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP), sedangkan  Laporan  Kinerja  disusun  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yang  mengatur tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan  daerah  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  daerah  tentang  APBD  yang  telah disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  APBD  merupakan  salah  satu komponen  laporan  keuangan  daerah.  Laporan  realisasi  anggaran  menyajikan  realisasi pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  yang  diperbandingkan  dengan  anggarannya  dan dengan  realisasi  periode  sebelumnya.  Informasi  tersebut  bermanfaat  bagi  para  pengguna laporan  dalam  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber-sumber  daya  ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :
a.  Menyediakan  informasi  mengenai  sumber,  alokasi,  dan  penggunaan  sumber  daya ekonomi
b.  Menyediakan  informasi  mengenai  realisasi  anggaran  secara  menyeluruh  yang berguna  dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam  hal  efisiensi  dan  efektivitas penggunaan anggaran.

## Pendapatan daerah
Pendapatan  daerah  adalah  penerimaan  oleh  bendahara  umum  daerah  atau  oleh  entitas pemerintah  lain  yang  menambah  ekuitas  dana  lancer  dalam  periode  tahun  anggaran berkenaan.  Penerimaan  tersebut  menjadi  hak  pemerintah  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali oleh  pemerintah  semntara  itu,  pendapatan  daerah  adalah  hak  pemerintah  yang  diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

## Belanja Daerah
Dalam  penyelenggaraan  belanja,  urusan  wajib  diprioritaskan  untuk  melindungi  dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang  diwujudkan      dalam      bentuk      peningkatan      pelayanan      dasar,      pendidikan, kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilaitas  umum  yang  layak  serta  mengembangkan  sistem jaminan  sosial.  Peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat  tersebut  diwujudkan  melalui prestasi  kerja  dalam  pencapaian  standar  pelayanan  minimal  sesuai  peraturan  perundang- undangan.
Penggolongan  belanja  atas  dasar  kelompoknya  dimaksudkan  untuk  memudahkan pengendalian  atas  dasar  perilaku  pembiayaannya. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

## Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  merupakan  perubahan kedua  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  dan  perlu  diubah  lagi  untuk memberikan ruang bagi kepala daerah pemerintah daerah di provinsi/kabupaten/kota, untuk menetapkan batas minimum terkait.
Pengadaan langsung bukan untuk melihat sifat atau memberikan ketentuan didalam hal  belanja  barang  dan  jasa,  tetapi  hal  ini  termasuk  kategori  ruang  belanja  modal.  Dua Permendagri ini memiliki penafsiran yang sangat berbeda. Berdasarkan permendagri Pasal 1 point  2  tertulis  diantara  pasal  10  dan  pasal  11  disisipkan  1  pasal  baru  yaitu  pasal  10A, sehingga menjelaskan sebagai berikut, terhadap pengadaan barang atau jasa.
Permendagri  No.21/2011,  PA/KPA  secara  otomatis  menjadi  PPK.  Pada  hal  secara herarki dua peraturan ini tidak boleh terjadi, Peranturan Menteri Dalam Negeri secara herarki yang  berada  dibawah  presiden,  harus  sejalan  dengan  peraturan  yang  diatasnya  yakni peraturan  presiden.  Pasal  8  dalam  PerPres  54/2010  tidak  sejalan  dengan  Permendagri 21/2011  khususnya  pasal  1  point  2 tertulis  “diantara  Pasal  10  dan  Pasal  11  disisipkan  1 pasal baru yaitu pasal 10A.
Surat  Edaran  Kepala  BPKP  Nomor  SE-5/K/D2/2020  Tentang  Tata  Cara  Reviu  Atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan

## Covid-19
Pengawasan intern atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 dengan cara reviu.  Sebagai langkah awal reviu adalah mendapatkan informasi  apakah  di  Pemerintah  daerah  provinsi/kabupaten/kota  sudah/sedang/akan melakukan refocusing dan realokasi anggaran dan membentuk gugus tugas sesuai perpres dan inpres untuk melakukan percepatan penanganan pandemi covid-19 , sehingga tim satgas
harus  memastikan    agar  Tim  dapat  segera  melakukan  refocusing  kegiatan  dan  realokasi anggaran.  Adapun  yang  melakukan refocusing kegiatan  realokasi  anggaran  adalah  APIP (Inspektorat  provinsi/kabupaten/kota)  bersama  dengan  BPKP.  Pelaksanaan  reviu  bersifat segera (mendesak/darurat) sehingga lebih mendahulukan (memprioritaskan) substansi agar kegiatan penanganan covid 19 dapat segera direalisasikan.

## Kerangka Pemikiran Teoristis
Pengelolaan APBD dimasa Pandemi Covid-19 tentunya adanya dampak yang sangat mempengaruhi pelaksanaan APBD diantaranya Perencanaan & Penganggaran APBD yang harus  menyimpang  dari  RPJMD  yang  telah  ditetapkan  karena  RPJMD  tersebut  ditetapkan dimasa Kondisi pemerintahan sangat normal sedangkan harus dilaksanakan dalam Pandemi Covid-19  yakni  dimasa  up  normal  atau  dimana  bencana  nasional  bahkan    internasional, maka pengelolaan APBD disesuaikan dengan kondisi daerah.
Gambar : Model Analisis

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  penelitian  kualitatif  menurut  Sugiyono (2011;  67)    adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah, dimana  peneliti  merupakan  instrument  kunci.  Penelitian  kualitatif  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku, persepsi, dampak, motivasi, dan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Provinsi Papua Barat. Sumber Data Data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder  yaitu  data  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Keuangan  APBD  Provinsi  Papua  Barat 2019  dan  2020  yang  diperoleh  dari    Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Provinsi  Papua  Barat. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  dokumentasi.  Metode  ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan APBD Provinsi Papua Barat 2019 dan 2020

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengelolaan  APBD  termasuk  Refocussing  kegiatan  dan  Realokasi  Anggaran secara  tidak  langsung  sangat  mempengaruhi  perekonomian  di  daerah  dimana  dimasa pandemic  covid-19  dan  sesuai  data  BPS  Provinsi  Papua  Barat  menjelaskan  bahwa  pada bulan Februari 2020 yang merupakan puncaknya Covid-19 tingkat pengangguran 6,20% dan pada  bulan  agustus  2020  meningkat  pada  6,80%  dan  pada  bulan  Februari  2021  menurun 6,18%. Sedang untuk laju pertumbuhan perekonomian pada Triwulan 1 tahun 2020 sebesar 5,14% pada triwulan 2 Tahun 2020 menurun sebesar 0,53% demikian juga pada Triwulan 3 Tahun  2020  menetap  sebesar  0,53%  sedangkan  pada  Triwulan  4  tahun  2020  menurun sebesar -5,21% pada triwulan 1 tahun 2021 meningkat sebesar 1,47% dan pada Triwulan 2 tahun 2021 menurun menjadi  -2,39%. Adapun untuk Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2020 sebesar 21,37%  dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 21,84%  atau terjadi peningkatan kemiskinan  sebesar  0,47%.  Dengan  pengucuran  anggaran  Refocussing  kegiatan  dan Realokasi  Anggaran  akan  mempengaruhi  Tingkat  Pengangguran  akan  turun  dari  6,80% menjadi 6,18% pada bulan Februari 2021 maka   dengan   demikian akan   mempengaruhi
tingkat   laju pertumbuhan perekonomian dari -5,21% menjadi 1,47% pada Triwulan 1 tahun 2021.  Hal  tersebut  diatas  juga  dipengaruhi  oleh  pengelolaan  APBD  dan  Recofussing  dan Realokasi Anggaran.

## Dampak terjadinya Pandemi Covid-19
Demikian  juga  hal  ini  dialami  oleh  Masyarakat    Provinsi  Papua  Barat  yang mempunyai  jumlah  penduduk  sejumlah  828.293  jiwa  yang  terdiri  dari  laki-laki  sejumlah 436.903  jiwa  dan  perempuan  sejumlah  391.390  jiwa.  Jumlah  tersebut  tersebar    di    12 kabupaten    dan  1  kota, tentunya  hal  ini  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  Provinsi  Papua Barat dengan data korban Per 30 Desember 2020 sebagai berikut :
Tabel 4.1.  Pasien Covid-19 Papua Barat No Kabupaten/kota Positif Dalam perawatan Sembuh Meninggal 1. Kota Sorong 2.478 179 2.258 41 2. Kab. Manokwari 1.666 166 1.477 23 3. Kab. Teluk Wondama 185 21 150 4 4. Kab. Teluk Bintuni 703 29 664 10 5. Kab. Sorong 301 10 286 5 6. Kab. Raja Ampat 264 9 255 0 7. Kab. Manokwari Selatan 46 6 40 0 8. Kab. Sorong selatan 115 3 108 4 9. Kab. Maybrat 11 0 9 2 10. Kab. Fak-fak 83 0 75 8 11. Kab. Kaimana 90 0 89 1 12. Kab. Tambrouw 4 0 3 1 13. Kab. Pegunungan Arfak 0 0 0 0 PROV. PAPUA BARAT 5.946 433 5.414 99
Sumber : Data sekunder Satuan Tugas Covid-19 Papua Barat, tidak diolah Tahun 2020.
Dengan  data  tersebut  diatas  tentunya    menjadi  lebih  waspada  karena  korban  akan  naik terus. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebababkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.Virus ini biasa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang  dewasa,  lansia,  ibu  hamil,  maupun  ibu  menyusui.  Pandemi  covid-19  berdampak sangat signifikan berbagai sector baik  dari sisi pemerintahan maupun perekonomian.

## PELAKSANAAN RPJMD TIDAK SESUAI PERENCANAAN.
RPJMD  berfungsi  sebagai  Pedoman  pemerintah  daerah  dalam  menyusun  RKPD; dan Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Berkaitan kasus Pandemi covid-
19  ini  maka  tentunya  sangat  mempengaruhi  kondisi  RPJMD  Pemerintah  Provnsi  Papua Barat  tentunya  sangat  mempengaruhi  RPJMD,  RKPD  dan  Restra  SKPD,  Maka  mengacu pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  cara  penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan berdasarkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  Barat  Nomor  4  tahun  2017  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, pada pasal 10 ayat (2) pada huruf “c” yang menyatakan :
“c’.  Terjadinya  perubahan  mendasar  akibat  peristiwa  diluar  kemampuan  manusia, antara  lain  bencana  alam,  goncangan  politik,  krisis  politik,  konflik  social  budaya instabilitas  keamanan,  pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB),  dan  perubahan kebijakan nasional.”
Memperhatikan  isu  yang  dituangkan  dalam  RPJMD  maka  dengan  kasus  Pandemi covid-19 tentunya akan sangat mempengaruhi RPJMD provinsi papua barat, sehingga perlu dilakukan  evaluasi  RPJMD  tersebut  agar  ketercapaian  RPJMD  dapat  diukur,  dengan ketercapaian RPJMD akan dapat terukur keterberhasilan pemerintahan pemerintah provinsi papua barat tahun 2017 – 2022.

## MENURUNNYA PEREKONOMIAN DAERAH.
Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Tahun  anggaran  2020  mengacu  pada  indicator  social  ekonomi Tahun  2020  atau  sebelumnya  menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  Papua  barat  (Provinsi papua barat dalam angka 2021), yaitu :
a. Tingkat kemiskinan sebesar 22,37 %;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 %;
a.  Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)( sebesar -0,77%;
Tingkat  Kemiskinan. Presentase  penduduk  miskin  Provinsi  papua  barat  Tahun  2019 sebesar  22,17%    mengalami  penurunan  dimana  pada  tahun  2020  persentase  penduduk
miskin  berhasil  ditekan  hingga  menjadi  21,37%. Data  tersebut  merupakan  data  dari  Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Papua Barat  dalam angka Tahun 2021) namun untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yakni 21,84% sesuai data BPS.

## Tingkat Pengangguran Terbuka
Sesuai      dengan      data      pada    Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat  Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Barat Tahun 2020 adalah sebesar 6,80% sedangkan Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Provinsi  Tahun  2019  sebesar  6,43  %  dengan  demikian terjadi  peningkatan  sebesar  0,37  %.  Tetapi  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  provinsi papua  barat  lebih  rendah  dibandingkan  TPT  Nasional  yang  sebesar  6,80  %  dan  sebesar 7,10%. Pada bulan Pebruari 2021 sebesar 6,18%.

## Laju Pertumbuhan Ekonomi Rendah.
Sesuai  Hasil  Pemeriksaan  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI  Perwakilan  Provinsi Papua Barat Tahun 2020 bahwa Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :
1.  Satuan  kerja  (pelaksana  anggaran)  kurang  dapat  diimplementasikan  peraturan perundang-undangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
2.  Masih kurangnya sarana prasarana penunjang tehnis kegiatan.
3.  Masih terbatasnya tenaga tehnis dalam pelaksanaan tehnis kegiatan.
4.  Adanya bencana Pademi Coronavirus Desease 19 (COVID 19) sehingga APBD provinsi papua  barat  tahun  anggaran  2020  mengalami  realokasi  dan  refocusing  untuk  prioritas yang  lebih  ditujukan  kepada  kesehatan,  bansos,  dan  pemulihan  ekonomi  sehingga belanja  modal  mengalami  perlambatan.  Belum  lagi  adanya  aturan  terkait  Work  From Home (WFH) baik untuk sector pemerintah maupun sector swasta.

## REFOCUSSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK-RI  Perwakilan  Provinsi  Papua  Barat  Tahun  2020, hlm  12  menyatakan  bahwa  :    Dalam  rangka  percepatan  penanganan  pandemi  Covid-19, pemerintah provinsi papua barat setelah melakukan refocusing dan realokasi APBD sampai
dengan  15  November  2020  senilai  Rp.779.114.469.608,75    namun  anggaran  tersebut  baru terrealisasi  sebesar  Rp.284.842.109.966,00  atau  36,56%  .  Rincian  anggaran  dan  realisasi penanganan Covid-19 sebagai berikut :

## Tabel 4.2. Rincian Anggaran dan Realisasi penanganan Covid-19
Alokasi Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1.Belanja Tak Terduga Penanganan Bid Kesehatan 114.783.647.052,00 114.783.647.052,00 100,00 Penanganan Bid Sosial 48.665.014.518,75 35.055.743.974,00 72,03 Penanganan Dampak ekonomi 61.497.950.000,00 61.497.950.000,00 100,00 Sekretariat 20.240.404.294,00 20.240.404.294,00 100,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga 245.187.015.864,75 231.577.745.320,00 94,45 2.Refocusing  Belanja  Langsung SKPD Penanganan Bid Kesehatan 69.619.519.244,00 27.025.750.576,00 38,82 Penanganan Bid Sosial 429.801.607.500,00 809.760.820,00 0,19 Penanganan Dampak ekonomi 34.506.327.000,00 25.428.853.250,00 73,69 Jumlah Belanja Langsung SKPD 533.927.453.744,00 53.264.364.646,00 9,98 Jumlah Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 779.114.469.608,75 284.842.109.066,00 36,56
Sumber : Data sekunder LHP BPK Perw.Prov.Papua Barat,belum diolah Th.2020
Berdasarkan  keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negerin  dan  Menteri  Keuangan Nomor  119  /  2813  /  SJ  dan  Nomor  177/  KMK.07  /2020  tentang  Percepatan  Penyusaian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2020  dalam  rangka Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  serta  penanganan    Daya  Beli masyarakat  dan  Perekonomian  Nasional,  dengan  kondisi  yang  tidak  menguntungkan  ini maka  Menteri  Dalam  Negeri  meminta  Kepala  Daerah  untuk melakukan  penyusaian  belanja dengan merasionalisasi (mengurangi) belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pemerintah provinsi papua barat awalnya mengajukan rasionalisasi belanja sebesar 14% namun pengajuan tersebut ditolah oleh Menteri Keuangan dengan konsekuensi dengan penundaan  penyaluran  DAU.  Namun  pada  tanggal  2  Mei  2020  Menteri  Keuangan mengeluarkan  siaran  pers  Nomor  SP-30/KLI/2020  yang  memberikan  toleransi  rasionalisasi belanja  sekurang-kurangnya  35%  dengan  memperhatikan  penurunan  PAD  sangat  ekstrim sebagai  dampak  dari  menurunnya  aktivitas  Masyarakat  dan  perekonomian  serta perkembangan  tingkat  Pandemi  Covid-19.  Selanjutnya  pemerintah  provinsi    papua    barat mengajukan    kembali    perubahan  APBD  dalam  rangka  penanganan  pandemic  Covid-19
dengan  berpedoman  pada  siaran  pers  yang  memberikan  toleransi  belanja  sekurang- kurangnya 35%.

## Bidang Kesehatan.
Pemerintah provinsi papua barat dalam menangani bidang kesehatan ditangani oleh beberapa  SKPD  antara  lain  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Papua  Barat,  RSUD  Provinsi  Papua Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi papua barat, serta rumah sakit darurat  Covid-19  Kota  Sorong  dan  kabupaten  sorong.  Pengadaan  barang  dan  jasa  dalam rangka  penanganan  Pandemi  covid-19  yang  dianggarkan  melalui  Belanja  Tak  Terduga mengacu  pada  Kepres  Nomor  16  Tahun  2018  dan  Peraturan  Lembaga  LKPP  Nomor  13 Tahun 2018 dan surat edaran kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020.

## Penanganan Bidang Sosial.
Kegiatan penyaluran bantuan bahan pokok kepada masyarakat tentunya harus tepat waktu,  tepat  sasaran  dan  tepat  jumlah.  Pada  umumnya,  bantuan  tersebut  langsung diserahkan oleh Gubernur papua barat kepada lembaga agama yang selanjutnya para tokoh agama  tersebut  menyerahkan  kepada  masyarakat  dengan  catatan  by  name  dan  by  adres. Sedangkan  untuk  kegiatan  penyaluran  bantuan  pendidikan  bagi  mahasiswa  disalurkan melalui Rekening Bank BNI dengan persyaratan diantaranya mahasiswa masih aktif dengan menunjukkan Kartu mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk. Adapun besarannya untuk bantuan mahasiswa  adalah  sebesar  Rp.1.000.000,00  per  mahasiswa.  Disamping  itu  terdapat Anggaran tersebut belum direalisasikan kegiatannya adalah beberapa kegiatan dikelola oleh PPKD,  Satpol  PP,  Sekretariat  daerah,  dari  anggaran  tersebut  prosese  realisasi  keuangan dijadwalkan pada bulan Desember Tahun 2020.

## Penanganan Bidang Ekonomi
Penanganan bidang ekonomi dalam rangka menangani perekonomian masyarakat di daerah  Pandemi  covid-19  khususnya  diprovinsi  papua  barat  ditangani  oleh  SKPD  Dinas Tenaga  kerja,  dinas  koperasi  usaha  kecil  dan  menengah,  serta  dinas  tanaman  pangan, hortikultura dan perkebunan. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :
a.  Penyaluran bantuan Pasca Kerja Tangan Kasih Pemerintah Provinsi Papua Barat. b.  Penyediaan Bibit Tanaman Pangan Dalam rangka menjaga ketahanan pangan. c.  Penyaluran bantuan kepada UMKM.
Adapun  kegiatan  bidang  ekonomi  tersebut  tidak  lain  adalah  untuk  mengurangi dampak  Pandemi  covid-19  karena  menurunnya  aktivitas  masyarakat,  bentuk  dari  bantuan pemerintah  adalah  berupa  tangan  kasih  yang  diberikan  kepada  masyarakat  berupa  uang tabungan  sebesar  Rp.600.000,-  per  orang  selama  3  (tiga)  bulan  pertama.  Sedangkan Penyediaan  Bibit  tanaman  pangan    dalam  rangka  menjaga ketahanan pangan  berupa  bibit ubi-ubian. Disamping itu pemerintah provinsi papua barat juga memberikan bantuan kepada para UMKM yang tgerdampak pandemi covid-19  berupa :
a.  Kegiatan  dukungan  fasilitas  UMKM  terdampak  covid-19  berupa  pemberian bantuan tenda jalan, bahan makanan, dan stimulant.
b.  Kegiatan  gerakan  kewirausahaan    dengan  besaran  bantuan  sebesar Rp.3.000.000,00 per UMKM.
c.  Kegiatan  bantuan  bahan  makanan  bagi  pelaku  UMK  terdampak  Covid-19  belum direalisasikan.

## PERTANGGUNG  JAWABAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN  SEBELUM  DAN  DIMASA
PANDEMI COVID-19.
Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 .
Berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI Nomor  18.C/LHP/XIX.MAN/06/2020,  tanggal  25  Juni  2020  tentang  Laporan  Hasil Pemeriksaan  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  Barat  Tahun Anggaran  2019,  menyatakan  bahwa  Pada  tahun  anggaran  2019  Provinsi  papua  barat mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sebesar Rp.11.339.763.889.678,00 (Sebelas Tiryun tiga ratus tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah),  namun  dari  anggaran  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  Dengan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  serta  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011    tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  maka kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  dilaksanakan  sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Dan  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang Pelaporan  Keuangan  dan  kinerja  Instansi  Pemerintah,  Laporan  tersebut  wajib  periksa  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI  namun  sebelum  diperiksa  oleh  BPK-RI  terlebih  dahulu  di Reviu  oleh  APIP  (Inspektorat  Provinsi  Papua  Barat).  Dari  hasil  Pemeriksaan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa kelemahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi papua barat berupa jumlah temuan 127 point dan jumlah rekomendasi  sebesar  57  point  dengan  nilai  sebesar  Rp.  3.127.384.433,68  (tiga  milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah  enam  puluh  delapan  sen)  atau  0,028  %  atau  0,03%  kesalahan  tersebut  berupa administrasi sehingga pada tahun 2019 Provinsi Papua Barat mendapat opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.
Sesuai  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan Provinsi  Papua  Barat  Nomor  25.B/LHP/XIX/MAN/05/2021,  Tanggal  28  Mei  2021  Tentang Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat Tahun  Anggaran  2020  menjelaskan  bahwa Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)  tahun  anggaran  2020  Provinsi  Papua  Barat  sebesar  Rp.8.519.361.863.192,00 (Delapan  tiryun  lima  ratus  Sembilan  belas  milyar  tiga  ratus  enam  puluh  satu  juta  delapan ratus  enam  puluh  tiga  ribu  seratus  Sembilan  puluh  dua  Rupiah)  dana  tersebut  yang dipergunakan  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  papua  barat  untuk  membiayai  kegiatan pemerintahan, didalam pengelolaannya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) perwakilan provinsi papua barat dan tingkat kesalahan jumlah temuan sejumlah 14
poin  dan  jumlah  Rekomendasi  60  poin    dengan  nilai  sebesar  Rp.33.304.913.744,00  (tiga puluh  milyar  tiga  ratus  empat  juta  Sembilan  ratus  tiga  belas  ribu  tujuh  ratus  empat  pulun empat  rupiah)  atau  sebesar  0,39%  kesalahan  tersebut  berupa  daministrasi  sehingga pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi papua barat memberikan opini WTP (Wajar TanpaPengecualian)  yang ke  7  (tujuh)  sejak tahun  2014  secara  berturut-turut. sesuai  Gubernur  Papua  Barat  Nomor  903.04/677/GPB/2020  tanggal  20  Mei  2020 Pemerintah Provinsi Papua Barat awalnya mengajukan Rasionalisasi Belanja sebesar 14 %, tetapi  pengajuan  tersebut  ditolak  oleh  Kementerian  Keuangan  dengan  saksi  penundaan penyaluran DAU. Karena di dalam Keputusan Bersama tersebut dipersyaratkan rasionalisasi belanja  barang  dan  jasa  serta  Rasionalisasi  Belanja  Modal  masing-masing  sebesar  50  %. Namun pada tanggal 2 Mei 2020 Menteri Keuangan mengeluarkan Siaran Pers Nomor SP- 30/KLI/2020  yang  memberikan  toleransi  Rasionalisasi  belanja  sekurang-kurangnya  35% dengan pertimbangan dua hal yaitu :
1.  Adanya  penurunan  PAD  yang  ekstrim  sebagai  dampak  dari  penurunannya aktivitas masyarakat dan perekonomian.
2.  Perkembangan  tingkat  pandemic  Covid-19,  berdasarkan  laman WWW.covid 19,go.id  dapat  dilihat  bahwa  tren  kasus  terkonfirmasi  positif  di  Provinsi  Papua
Barat semakin meningkat.
Berdasarkan  Dokumen  Pergeseran  APBD  bahwa  belanja  pegawai  turun  1,26%, Belanja barang dan jasa turun 26,17% dan Belanja Modal turun 42,19%. Dari data tersebut bahwa  anggaran  dimaksud  masih  termasuk  belanja  langsung  SKPD  yang  menangani Pandemi  covid-19.  Sedangkan  Nilai  Rasionalisasi  setelah  dikurangi  nilai  belanja  langsung SKPD adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3. Rasionalisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid- 19 Tahun Anggaran 2020.
Uraian Anggaran belanja pegawai Rp. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. Anggaran Belanja Modal Rp. a. APBD TA 2020 (Awal) 1.259.172.585.694,00 1.622.130.737.729,00 2.184.125.505.565,00 b. Perubahan APBD TA 2020 (pergeseran) 1.237.909.075.449,00 1.197.628.369.848,00 1.262.594.256.755,00 c. Belanja langsung pada 5.669.450.000,00 46.793.894.912,00 47.877.784.832,00
Uraian Anggaran belanja pegawai Rp. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. Anggaran Belanja Modal Rp. SKPD yang terkait dengan penanganan covid-19 d. Perubahan APBD TA
2020 (tidak termasuk Belanja Langsung Terkait Penanganan Covid-19 (b-c) 1.232.239.625.449,00 1.150.834.474.936,00 1.214.716.471.923,00 e. Hasil Rasionalisasi (a- d) 26.932.960.245,00 471.296.262.793,00 969.409.033.642,00 f.  Prosentase Rasionalisasi (e/a) 2,14 % 29,05% 44,38%
Data sekunder BPK 2020
Mengingat  pengusulan  pertama  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  Barat  awalnya mengusulkan Rasionalisasi belanja sebesar 14 % tetapi ditolak oleh Kementerian Keuangan dengan  konsekwensi penundaan  penyaluran  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) sehingga pengusulan kedua sebesar 44,38 %. Berdasarkan data di SIMDA Keuangan diketahui bahwa jumlah  anggaran  belanja  langsung  pada  SKPD  yang  dialokasikan  untuk  penanganan pandemic covid-19 adalah sebesar Rp.100.341.129.744,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.4. Alokasi Belanja Langsung SKPD untuk Covid-19 No  Bidang Nama SKPD Nilai Belanja (Rp) 1. Kesehatan Dinas kesehatan 63.920.195.244,00 Balitbangda 113.000.000,00 Sub Total 64.033.195.244,00 2. Jaringan pengaman social Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampong 1.132.000.000,00 Satpol PP 145.000.000,00 Sekretariat daerah 524.607.500,00 Sub Total 1.801.607.500,00 3. Dampak Ekonomi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 32.919.525.000,00 Dinas Koperasi & UMKM 1.686.802.000,00 Sub Total 34.506.327.000,00 TOTAL 100.341.129.744,00
Data sekunder BPK 2020
Demikian  Belanja  Langsung  SKPD  Dalam  rangka  Penanganan  Pandemi  Covid-19 Tahun Anggaran 2020, tetapi sesuai data Simda masih terdapat anggaran yang belum masuk dalam  laporan  Gubernur  yang  disampaikan  ke  Kementarian  Dlam  Negeri  sehingga  muncul
beberapa  kegiatan  diantaranya;  Bantuan  sembako  bagi  masyarakat,  bantuan  pasca  kerja tangan kasih, bantuan pendidikan, dll.
Tabel 4.5. Realisasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 November 2020
Alokasi Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Tak Terduga Penanganan Bidang Kesehatan 114.783.647.052,00 114.783.647.052,00 100,00% Penanganan Bidang Sosial 48.665.014.518,75 35.055.743.974,00 72,03% Penanganan dampak ekonomi 61.497.950.000,00 61.497.950.000,00 100,00% Sekretariat 20.240.404.294,00 20.240.404.294,00 100,00% Jumlah Belanja Tidak Terduga 245.187.015.864,75 231.577.745.320,00 94,45% 2. Refocussing (Belanja Langsung SKPD) Penanganan Bidang Kesehatan 69.619.519.244,00 27.025.750.576,00 38,82% Penanganan Bidang Sosial 429.801.607.500,00 809.760.820,00 0,19% Penanganan Dampak Ekonomi 34.506.327.000,00 45.428.853.250,00 73,69% Jumlah Belanja Langsung SKPD 533.927.453.744,00 53.264.364.646,00 9,98% Jumlah Alokasi Anggaran Penanganan covid-19 779.114.469.608,75 284.842.109.966,00 36,56%
Data sekunder BPK 2020
Adapun kelemahan dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan Insfrastrukstur jalan dan jembatan adalah jumlah Temuan 22 point dan jumlah Rekomendasi sejumlah 25 point.

## Pertanggungjawaban Dana Covid-19.
Berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Badan  Pemeriksaan  Keuangan Provinsi  Papua  Barat  Nomor  65/  LHP/  XIX.MAN/  12/2020  tanggal  18  Desember  2020 tentang    Kepatuhan    Atas    Penanganan  Pandemi  Covid-19  Tahun  2020  pada  Pemerintah provinsi papua barat menjelaskan bahwa pada tahun 2020 pemerintah provinsi papua barat mengalokasikan  anggaran  untuk  penanganan  pencegahan  percepatan  covid-19  sebesar Rp.779.114.469.608,75  (tujuh  ratus  tujuh  puluh  Sembilan  milyar  seratus  empat  belas  juta empat  ratus  enam  puluh  Sembilan  ribu  enam  ratus  delapan  rupiah  tujuh  puluh  lima  sen) yang terdiri dari:
a.  Belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp.245.187.015.864,75
b.  Belanja langsung SKPD sebesar Rp.533.927.453.744,00
Dari  dana tersebut diatas pada akhir tahun 2020  terrealisir sebesar Rp.284.842.109.966,00  (Dua  ratus  delapan  puluh  empat  milyar  delapan  ratus  empat  puluh dua  juta  seratus  Sembilan  ribu  Sembilan  ratus  enam  puluh  enam  rupiah)  namun  dalam pengelolaannya  sesuai  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  RI  Perwakilan  provinsi  papua barat  terdapat  kelemahan-kelemahan  antara  lain  jumlah  temuan  sebanyak  23  point  dan Rekomendasi  sebanyak  44  point  dengan  nilai  sebesar  Rp.33.645.669.679,75  (Tiga  puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh simban ribu enam ratus tujuh  puluh  embilan  rupiah  tujuh  puluh  lima  sen)  atau  11,81%  kesalahan  tersebut  berupa kerugian  daerah  sebesar  Rp.  960.825.705,45  sehingga  temuan  tersebut  masih  belum materialitas  atau  kurang  mempengaruhi  Opini  pada  tahun  2020  dan  sisanya  berupa kelemahan  administrasi,  sedangkan  kelemahannya  tersebut  pada  kegiatan  diantaranya sebagai berikut :
a. Tidak diyakini kebenarannya (dokumen pertanggungjawaban belum lengkap)
b. Kemahalan harga.
c. Kurang bukti, dan lain-lain.
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
Tabel  4.6  Data  perbandingan  pengelolaan  APBD  Tahun  2019  dan  2020  serta Pengelolaan Dana Covid-19 (kelemahan pengelolaan anggaran) :
Jenis Kegiatan Jumlah Anggaran Jumlah Kesalahan % 1.Pengelolaan APBD 2019 11.339.763.889.678,00 3.127.384.433,68 0,028/0.03 2.Pengelolaan APBD 2020 8.519.361.863.192,00 33.304.913.744,00 0,39 3.Pengelolaan dana covid-19 Th.2020 284.842.109.966,00 33.645.669.679,75 11,81
Sumber data primer diolah tahun 2020
Dari  permasalahan  tersebut  diatas  jelas  penyebab  terjadinya  penurunnya  kinerja salah  satunya  karena  adanya  Pandemi  covid-19  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja pengelolaan  keuangan  pemerintah  provinsi  papua  barat  yakni  pada  tahun  2019  kinerja cukup  baik  yakni  sebesar  0,028%,  pada  tahun  2020  kinerja mulai  menurun  sebesar  0,39% sedangkan ketika  dalam  pengelolaan  dana  covid-19  terdapat kelemahan-kelemahan  dalam
pengelolaan  keuangannya  yakni  sebesar  11,81%.  Sekarang  yang  menjadi  pertanyaannya sejauhmana tanggung jawab para pengelola keuangan tersebut.
Pada tahun anggaran 2019 merupakan tahun sebelum  terjadinya musibah Pandemi Covid-19  sehingga  kinerja  pengelolaan  APBD  Provinsi  Papua  Barat  cukup  baik  sehingga pernyataan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Papua  Barat  memeberikan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian, dengan temuan  127 point dan jumlah rekomendasi sebesar 57 point dengan nilai sebesar Rp.  3.127.384.433,68 (tiga milyar  seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh delapan  sen)  atau  0,028  %  atau  0,03%.  Sedangkan  untuk  pengelolaan  APBD  Tahun Anggaran  2020  terdapat  temuan  sebanyak  14  poin  dan  jumlah  Rekomendasi  60  poin dengan nilai sebesar Rp.33.304.913.744,00 (tiga puluh milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus  tiga  belas  ribu  tujuh  ratus  empat  pulun  empat  rupiah)  atau  sebesar  0,39%.  Adapun dalam  pengelolaan  Anggaran  Covid-19  temuan  sebanyak  23  point  dan  Rekomendasi sebanyak 44 point dengan nilai sebesar Rp.33.645.669.679,75 (Tiga puluh tiga milyar enam ratus  empat  puluh  lima  juta  enam  ratus  enam  puluh  simban  ribu  enam  ratus  tujuh  puluh embilan  rupiah  tujuh  puluh  lima  sen)  atau  11,81%.  Dengan  presentase  yang  tertuang dibawah  ini  maka  tingkat kesalahan  dalam  pengelolaan  keuangan  dimasa  pandemic  covid- 19 menunjukkan bahwa pengelolaan dimasa pandemic cukup signifikan, dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :
Gambar 4.1. Grafik persentase kesalahan pengelolaan dana Covid-19.
Sumber: Data Primer diolah 0.28 0.39 11.81 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 0 0.5 1 1.5 2
2.5 3 3.5
Presentase Kesalahan Pengelolaan Dana Covid -19 dari APBD
Tahun 2019-2020
Dari data tersebut diatas tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019, 2020,  dan  pertanggungjawaban  dana  ovid-19  terjadi kekurangan  administrasi  sedangkan pengelolaan  dana  covid-19  yang  merupakan  kekurangan  keuangan  sebesar  Rp. 960.825.705,45  namun  dari  pihak  ketiga  telah  ditindak  lanjuti  dengan  penyetoran  ke  Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
Penurunan  kinerja  dari  pengelolaan  APBD  Tahun  2019  dan  APBD  2020  serta pengelolaan  anggaran  covid-19  akibat  kurang  optimalnya  para  pengelola  atau  SDM  untuk memahami  tentang  pertanggungjawaban  keuangan  karena  pengelolanya  berbeda  dengan pengelola  APBD  Tahun  2019/2020  dengan  pengelola  anggaran  covid-19.  Para  pengelola keuangan  (bendahara  kegiatan)  dari  beberapa  SKPD  yang  menangani  Covid-19  masih belum sepenuhnya menguasai tata cara pertanggungjawaban dana covid-19 karena selama ini  tidak menangani  pengelolaan  APBD, maka  bila  kita  melihat grafik  tersebut  diatas  terjadi penurunan  kinerja  yang  sangat  dratis  disebabkan  sumber  Daya  Manusia  terkesan  belum memahami  tentang  pengelolaan  keuangan  atau  belum  paham  pertanggungjawaban keuangan beberapa hal antara lain :
1. Adanya  kebijakan  dari  kepala  daerah  dengan  bekerja  di  rumah  atau Work  From Home  (WFH)  sehingga  menyebabkan  kurangnya  pengawasan  melekat  dari pimpinan SKPD.
2.  Para pengelola anggaran belum menguasai sepenuhnya tata pengelolaan keuangan covid-19.
Bila  melihat  menurunnya  kinerja  akibat  sumber  daya  manusia  atau  para  bendahara yang sudah lama tidak menangani bendahara namun ketika terjadi covid-19 mereka ditunjuk secara  mendadak  sehingga  belum  sepenuh  paham  perubahan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dimana setiap saat aturan selalu berubah.
Penyerapan anggaran covid-19 cukup rendah yakni 36% ini sebabkan beberapa hal yakni :
a.  Bagian perencanaan tidak cermat dalam menyusun penjadwalan kegiatan
b.  Bendahara kurang cermat dalam mempertanggungjawabkan anggaran dana covid-19.
c.  Kurangnya pengawasan secara melakat dari pimpina karena adanya bekerja dirumah sehingga dapat menyebabkan penurunan kinerja.

## SIMPULAN

## Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sesuai rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Bahwa dampak Pandemi covid-19 dapat mengakibatkan antara lain :
a.  Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak antara lain :
1.  Perubahan Pelaksanaan RPJMD.
2.  Menurunnya Perekonomian Daeran.
b.  Kinerja  pengelolaan/pertanggungjawaban  APBD  tahun  2020  kurang  maksimal demikian  halnya  perekonimian  daerah  berdasarkan  BPS  Provinsi  Papua  Barat diantaranya :
1.  Tingkat kemiskinan sebesar 21,37 % meningkat menjadi 21,84%
1).  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  pebruari  2020  sebesar  6,20  %  dan  pada
Agustus 2020 meningkat sebesar 6,80 %;
2). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)Trw 1 tahun 2020 sebesar 5,14% dan Trw 4 Tahun 2020 menurun sebesar -5,21%.
2.  Dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  penyebaran  Covid-19  maka  Pemerintah Daerah  mengambil  langkah  Refocussing  kegiatan  dan  realokasi  anggaran  dibidang kesehatan, di bidang social, dampak ekonomi.
3.  Pertanggungjawaban  APBD  Tahun  Anggaran  2019  menunjukkan  kinerja  atau  tingkat kesalahan dalam pengelolaan keuangan 0,028%. Sedangkan Pengelolaan APBD Tahun 2020  menunjukkan  kinerja  agak  menurun  0,39%  artinya  kinerja  turun  sedikit,  dan Pengelolaan dana covid-19 menunjukkan kinerja banyak kelemahan yaitu sebesar 11,81 %.

## Saran
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  tersebut  diatas  yang  dialami  oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dimana mengalami penurunan kinerja dalam pengelolaan keuangan  covud-19  agar  tidak  terulang  kembali  dan  supaya  kinerja  yang  lalu  tetap dipertahankan, maka Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
a.  Perlu  adanya  tatakelola  data  yang  lebih  baik  dengan  menguatkan  okum  dan  regulasi yang lebih baik jangan sampai terjadi atau mengakibatkan kerugian daerah.
b.  Dalam  mengambil  kebijakan  harus  adil  dan  transparan  jangan  menimbulkan diskriminasi masyarakat, baik suku maupun agama atau yang lainnya.
c.  Mengingat  penurunan  kinerja  yang  diakibatkan  dari  Sumber  Daya  Manusia  maka disarankan angar pemerintah daerah dapat menunjuk ASN yang menangani kegiatan Covid-19  betul-betul  memahami  pertanggungjawaban  keuangan  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d.  Pejabat  perencana  yang  menangani  covid-19  dari  masing-masing  SKPD  yang menangani  anggaran  covid-19  yang  ditunjuk  harus  betul-betul  yang  menguasai perencanaan yang baik.
e.  Inspektorat sebagai APIP harus mengambil langkah-langkah/strategi-strategi agar para pengelola  Keuangan  Covid-19  tidak  terulangnya  kembali  terjadi  kurang  maksimalnya dalam pengelolaan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian  Pratama  Taher,  Dampak  Corona,  Jokowi  Minta  APBN  dan  APBD  Non-Prioritas Dipangkas, https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/dampak-corona-jokowi-minta- apbn-dan-apbd-non-proritas-dipangkas-eGpu ,  diakses  pada  tanggal  17  Januari  2021 pada pukul 15.00 WIT
Ari
Fadli, Mengenal Covid-19
dan cegah penyebarannya, https://www.researchgate.net/publications/340790225_mengenal_covid- 19_dan_cegah_penyebarannya_dengan_peduli_lindungi_aplikasi_berbasis_android, diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 17.00 WIT
Atambua, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara,
http://www.slideshare.net/atambua/uu-no151 ,  diakses  pada  tanggal  24  Mei  pukul  14.59 Wib
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat, Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah Provinsi Papua Barat , Mitra Jaya, Manokwari, 2019
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat, Papua  Barat  Dalam  Angka ,  Mitra  Jaya,
Manokwari, 2019
Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi , UMM Press, Malang 2010
Hasrul, Muh. 2020. Aspek Hukum pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam  rangka  penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Kemandirian Daerah . Fakultas Ekonomi Universitas Deponegoro.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011. Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010. Tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rabbani,  Deden  Rafi  Syafiq.  2020. Public  Trust  Building  Strategy  Terhadap  Pengelolaan Keuangan  Daerah  :  Telaah  Proses  Refocusing  dan  Realokasi  APBD  Dalam  Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 . Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
Roni Dwi Susanto, Pengadaan Barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat, disampaikan pada  acara  Rakor  Penanganan  Covid-19  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Gerakan Bersama memakai Masker (Gebrak Masker) Jakarta, 27 Agustus 2020.
Santoso, Eko. 2007. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah  Di Kabupaten Ngawi. Universitas Sebelas Maret.
Sony  Yuwono, et.al, Memahami  APBD  dan  Permasalahannya ,  Bayumedia  Publishing, Malang, 2008
Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian , Alfabeta, Bandung, 2011
Surat  Edaran  Kepala  BPKP  Nomor  SE-5/K/D2/2020. Tentang  Tata  Cara  Reviu  Atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Thesaurianto, Kuncoro. 2007. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.