Korespondensi: Universitas Udayana Jalan PB Sudirman, Denpasar – Bali
JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 4 (1) 2020 | 1
VOLUME 4 NOMOR 1 2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR

## Putu Nomy Yasintha
Universitas Udayana nomyyasintha.unud@gmail.com
Received: 27 November 2019  |  Reviewed: 24 December 2019  |  Accepted: 20 January 2020

## ABSTRAK
Pembangunan pariwisata menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan sebagai bentuk kebijakan di Bali.  Hal  ini  disebabkan  Bali  menjadi  destinasi  utama  pariwisata  di  level  nasional  dan  menjadi  tujuan wisatawan  mancanegara.  Salah  satu  Kabupaten  di  Bali  yang  berupaya  meningkatkan  pembangunan  di sektor  pariwisata  adalah  Kabupaten  Gianyar.  Potensi  wisata  yang  dimiliki  kabupaten  Gianyar  mampu bersaing  dengan  daerah  lain  di  Bali.  Salah  satu  bentuk  kebijakan  yang  dilakukan  yaitu  pembangunan Kebun Raya Tematik di Desa kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar. kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga lingkungan serta sebagai bentuk konservasi alam. Selain itu, pembangunan kebun  Raya  Tematik  mampu  memberdayakan  masyarakat  desa  Kerta  dan  membangun  tata  kelola pemerintahan yang baik. Collaborative governance menjadi sesuatu yang menarik untuk dianalisis dalam kebijakan pembangunan Kebun Raya tematik tersebut, karena melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah, masyarakat desa Kerta, Swasta dan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penentuan informasn secara purposive dan snowball sampling. Hasil dari penelitian  ini  adalah  dimana  pengelolaan  Kebun  Raya  Tematik  Gianyar  masih  hanya  mengandalkan pemerintah saja, kontribusi dari pihak swasta masih minimal. Selain itu belum terdapat aturan yang jelas dari pihak desa adat sehingga masyarakat belum mempunyai peran yang jelas dalam pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar
Kata Kunci : Collaborative Governance, Kebijakan, Pariwisata

## ABSTRACT
Tourism development becomes an important part that cannot be separated as a form of policy in Bali. This is due to Bali being a major tourism destination at the national level and a destination for foreign tourists. One  of  the  regencies  in  Bali  that  seeks  to  increase  development  in  the  tourism  sector  is  the  Gianyar Regency. The tourism potential of the Gianyar regency is able to compete with other regions in Bali. One form  of  policy  that  is  carried  out  is  the  development  of  Thematic  Botanical  Gardens  in  Kerta  Village, Payangan District, Gianyar. The policy aims to maintain and preserve the environment as well as a form of nature conservation. In addition, the construction of the Thematic Botanical Garden is able to empower the Kerta village community and build good governance. Collaborative governance is interesting to analyze in  the  thematic  botanical  garden  development  policy,  because  it  involves  various  local  government organizations,  Kerta  village  communities,  and  others.  This  study  uses  a  qualitative  meetode  with  a descriptive  approach  through  determining  purposive  information  and  snowball  sampling. The  results of this  study  are  that  the  management  of  the  Thematic  Gianyar  Botanical  Garden  still relies  solely  on  the government, contributions from the private sector are still minimal. In addition there are no clear rules from  the  adat  village  so  that  the  community  does  not  yet  have  a  clear  role  in  managing  the  Thematic Botanical Gardens of Gianyar
Keywords: Collaborative Governance, Policy, Tourism

## PENDAHULUAN
Pariwisata menjadi sektor yang penting dalam mendukung pembangunan di setiap-setiap daerah-daerah  otonom.  Hampir  semua  daerah  berupaya  mengembangkan  sektor  pariwisata berdasarkan  potensi  yang  dimiliki  ataupun  mengembangkan  pariwisata  yang  baru.  Kabupaten Gianyar  menjadi  salah  satu  daerah  yang  berupaya  mengembangkan  sektor  pariwisata  menjadi sektor  unggulan.  Selama  ini  sektor  pariwisata  Gianyar  kalah  bersaing  dengan  daerah  lainnya khususnya  di  Bali  Selatan.  Pariwisata  kabupaten  Gianyar  sangat  bergantung  dengan  Kawasan Ubud  sebagai  sektor  unggulan  dalam  kunjungan  wisatawan  mancanegara  dan  domestik.  Akan tetapi,  Ubud  mengalami  banyak  sekali  permasalahan  terutama  kemacetan  dan  kebersihan lingkungan  yang  berdampak  turunnya  peringkat  Ubud  sebagai  pariwisata  dari  peringkat  3 menjadi peringkat 9 secara internasional (Tribunnews, 2017). Kondisi tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan potensi lainnya agar tidak bergantung terhadap pariwisata Ubud padahal secara  potensi  Gianyar  memiliki  banyak  obyek  wisata  yang  layak  menjadi  destinasi  unggulan selain Ubud.
Salah satu destinasi pariwisata yang mulai dikembangkan adalah Kebun Raya Tematik di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar. Lahan yang digunakan dalam pembangunan Kebun raya  tersebut  merupakan  hutan  adat  seluas  10  hektare  sehingga  dapat  bersinergi  dengan  desa dalam  mengangkat  potensi  desa  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar  (Tempo, 2016). Pelaksanaan pembangunan di lingkup daerah tidak lagi menjadi domain pemerintah daerah seratus  persen,  dibutuhkan  sebuah  kerjasama  dengan  berbagai actor atau stakeholder .  Hal tersebut sejalan dengan paradigma Governance dalam ilmu administrasi negara yaitu mendorong sebagian peran pemerintah kepada kelompok lainnya sehingga membangun sinergitas dalam tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance). Perkembangannya  terjadi  penyempurnaan dalam konsep governance , yaitu collaborative governance yang dimaknai bahwa intitusi publik atau pihak-pihak  berkepentingan dalam pelaksanaan dan sasaran suatu kebijakan atau program harus  dilibatkan  secara  konsensus  dalam  perumusan  dan  partisipatif  dalam  melaksanakan kebijakan  tersebut.  Maka  hasil  dari  suatu  kebijakan  dan  program  menjadi  tanggung  jawab bersama, tidak  lagi pemerintah  yang harus bertanggung  jawab (Hadna, 2016). Konsep tersebut sejalan  dengan  kebijakan  pembangunan  Kebun  Raya  Tematik  Kabupaten  Gianyar,  dimana melibatkan  berbagai stakeholder, termasuk  desa  adat  (pakraman)  di  Desa  Kerta,  Kecamatan Payangan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana collaborative  governance antar  lembaga  dan  masyarakat  dalam  Kebijakan Pembangunan Pariwisata di kebun raya Gianyar Kabupaten Gianyar?
2. Tantangan dan hambatan apa yang dihadapi dalam collaborative governance pembangunan pariwisata di Kebun Raya Gianyar?
Dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui collaborative  governance antar  lembaga  dan  masyarakat  dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di kebun raya Gianyar Kabupaten Gianyar.
2. Untuk  menganalisis  Tantangan  dan  hambatan  apa  yang  dihadapi  dalam collaborative governance pembangunan pariwisata di Kebun Raya Gianyar.

## KAJIAN TEORI

## a. Kebijakan Publik
Robert Presthus dalam Santosa (2008: 34-35) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan satu pilihan  yan diambil oleh seseoran atau kelompok untuk menjelaskan seperangkat tindakan, baik  yang  nyata  maupun  tidak.  Selanjutnya,  Charles  Lindblom  dalam  Santosa  (2008:  35) mendefinisikan  kebijakan  sebagai  setiap  hasil  dari  pembuatan  keputusan.  Sedangkan  Carl Friedrich  dalam  Santosa  (2008:  35)  menjelaskan  kebijakan  sebagai  usaha  untuk  mengatasi hambatan  dan  memanfaatkan  peluang  dengan  tujuan  mencapai  sasaran  tertentu.  Sementara  itu, Pasolong (2011: 38) mengungkapkan kebijakan adalah hasil analisis mendalam terhadap beberapa alternatif yang bermuara pada keputusan mengenai alternatif terbaik. Berdasarkan pemaparan para ahli  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  merupakan  keputusan  yang  diambil berdasarkan analisis mendalam untuk mencapai tujuan tertentu.
William  N.  Dunn  dalam  Pasolong  (2011:  39)  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik merupakan  rangkaian  pilihan-pilihan  yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  pejabat  pemerintah  pada bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas  pemerintahan.  Selanjutnya,  Thomas  R.Dye  dalam Pasolong  (2011:39)  mengungkapkan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  apapun  yang  dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan.  Sementara  itu,  Chaizi  Nasucha  dalam Pasolong  (2011:  39)  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  kewenangan  pemerintah  dalam pembuatan kebijakan untuk menyerap dinamika sosial pada masyarakat. Berdasarkan definisi dari para  ahli  yang  dipaparkan  tersebut,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan  publik merupakan  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  kesejahteraan  sasaran  yang  dituju ataupun masyarakat.

## b. Teori Governance
Sejak  pertama  kali  muncul,  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan  mengalami beberapa  fase  perubahan.  Menurut  Chemma  dalam  Keban  (2014:  37)  terdapat  4  fase perkembangan paradigma dalam administrasi publik yaitu fase Traditional Public Administration , Public  Management , New  Public  Management dan  paradigma Governance .  Perspektif  yang dikemukakan  oleh  Chemma  di  atas  merupakan  sebuah  bentuk  kesimpulan  yang  menampilkan
indikator perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu dengan penjelasannya sebagai berikut.
a. Traditional Public Administration , berorientasi pada hirarki, kontinuitas, ketidak berpihakan, standardisasi, legal – rational , otoritas, dan profesionalitas.
b. Public  Management ,  memusatkan  perhatian  pada  prinsip  manajemen  termasuk  efisiensi dalam pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar dan lebih sensitif terhadap kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan juga peran sektor swasta yang lebih besar, memperkecil ukuran sektor publik dan memperkecil lingkup dari traditional public administration .
c. New  Public  Management ,  diarahkan  pada  prinsip  fleksibilitas,  pemberdayaan,  inovasi, berorientasi  pada  hasil,  mempromosikan  etika  profesi  dan  anggaran  maupun  manajemen berbasis kinerja.
d. Governance ,  yaitu  suatu  sistem  nilai,  kebijakan,  dan  kelembagaan  dimana  urusan-urusan ekonomi,  sosial  dan  politik  dikelola  melalui  interaksi  antara  masyarakat,  pemerintah  dan sektor swasta. Esensi dari paradigma ini adalah memperkuat interaksi antara ketiga aktor yaitu pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  mempromosikan  pembangunan  yang  berpusat kepada rakyat atau people centered development . Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan  proses  dimana  masyarakat  dan  kelompok  dapat  mengartikulasikan  kepentingannya, memediasikan  berbagai  perbedaan  yang  ada,  dan  menjalankan  hak  dan  kewajibanya. Pemerintah  diharapkan  mampu  memainkan  peranannya  dalam  menciptakan  kondisi  politik dan  hukum  yang  kondusif,  sementara  sektor  swasta  menyediakan  lapangan  pekerjaan  dan pendapatan dan pihak masyarakat menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat.
Jika  mengacu  pada  pengklasifikasian  Chemma,  penyelenggaraan  pemerintahan  saat  ini  sedang menuju  kearah  paradigma governance . Governance berasal  dari  kata  “ govern ”  yang  berarti mengambil peran lebih besar yang terdiri dari semua proses, aturan, lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah kolektif di masyarakat (Dwiyanto, 2015:251).

## c. Collaboration Government
Ini  adalah  fakta  bahwa  menjalankan  pemerintahan  bukanlah  pekerjaan  mudah.  Hal  ini merupakan pekerjaan yang rumit dan perlu mengakomodasi lebih dari banyak gagasan dari semua
warga negara. Masalahnya berangsur-angsur timbul tergantung kematangan masyarakat di negara tersebut.  Tapi  bukan  tidak  mungkin  untuk  benar-benar  menjalankan  pemerintahan  namun  tetap bisa mengakomodasi layanan, program atau kebijakan apa yang sebenarnya masyarakat inginkan. Pemerintah  pada  dasarnya  perlu  mendengarkan  suara  publik  untuk  dapat  memutuskan  tindakan atau kebijakan apa yang perlu dirancang. Karena itulah, perlu melibatkan warga dalam merancang sebuah kebijakan. Studi kolaborasi antara pemangku kepentingan yang pada akhirnya kita sebut sebagai  pemerintah  kolaborasi  (collaborative  government),  menyiratkan  bahwa  pemerintah bekerja  antara  berbagai  pemangku  kepentingan,  lembaga  dan  bahkan  warga  negara  untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik bagi semua orang. Empat jenis hubungan kolaboratif antara aktor menjadi nyata (Wanna, 2008);
 Kolaborasi di dalam pemerintahan, melibatkan berbagai agen dan pemain.
 Kolaborasi antara pemerintah, melibatkan instansi dari berbagai yurisdiksi.
 Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia barang dan jasa pihak ketiga eksternal.
 Kolaborasi antara pemerintah dan warga negara.
Collaborative  governance atau  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  kolaboratif merupakan  salah  satu  bentuk  penyelenggaraan  pemerintahan  atau governance .   Menurut  Zadek dalam O’brien (2012: 1) Collaborative Governance is a public – private partnerships, essentially collaborative  initiatives  between  state  and  non  –  state,  commercial  and  non-profit  actors  have been  born  out  of  their  participants’  pragmatism. Berdasarkan  paparan  diatas  dapat  diketahui bahwa pemerintah kolaboratif adalah kemitraan publik – swasta, dimana pada dasarnya merupakan inisiasi kolaboratif antara negara dan non  – negara, aktor komersial dan non – profit yang  lahir dari partisipasi pragmatisme. Kolaborasi tersebut merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa  pihak  yang  kemudian  disatukan  pada  suatu  pandangan  atau  tujuan  yang  sama  secara nyata.  Hal  ini  menjadikan  sistem  pemerintahan  kolaboratif  memiliki  peranan  tersendiri  antar elemen didalamnya.

## d. Collaboration government – Citizen Involvement (Keterlibatan Masyarakat)
Hal ini penting untuk dibahas lebih lanjut tentang posisi pemerintah warga negara sebagai aktor penting dalam pembuatan kebijakan. Keterlibatan warga diperlukan karena semua layanan, program  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  akan  mempengaruhi  kehidupan  mereka.
Keterlibatan warga dalam administrasi publik menyiratkan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan  keputusan  negara  melalui  tindakan  dan  /  atau  pengaturan  kelembagaan  -  untuk meningkatkan  pengaruhnya  terhadap  kebijakan  dan  program  publik  yang  memastikan  dampak positif  pada  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  mereka  (Armstrong,  2013).  Kolaborasi  antara pemerintah dan warga negara dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, cara Konsultatif di mana dalam merancang sebuah kebijakan pemerintah akan melibatkan warga negara dalam memberikan gagasan  dan  memasukkannya  ke  dalam  proses  pendengaran  sementara  keputusan  akhir  tetap berada  di  tangan  pemerintah.  Kedua,  adalah  kemitraan  dimana  pemerintah  dan  warga  negara menjadi  mitra  setara  di  mana  mereka  berkumpul  untuk  membahas  masalah,  mencari  solusi alternatif, dan mendiskusikan keputusannya.
Agar berhasil membuat kebijakan, pemerintah perlu mengubah pandangan mereka tentang warga negara, bahwa mereka lebih dari sekadar pembayar pajak tapi mereka adalah konsumen. Di sektor  swasta,  pelanggan  adalah  nomor  satu  yang  akan  mendatangkan  keuntungan  bagi perusahaan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  perlu  melihat  warganya  sebagai  seseorang  yang  akan memberi  mereka  pertanggungjawaban  yang  akan  membawa  mereka  mendapatkan  lebih  banyak suara dalam pemilihan. Data terbuka (open data) juga diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas. Pemerintah harus mulai bersikap terbuka terhadap rencana strategis mereka kepada publik. Tidak ada  alasan  bagi  publik  untuk  tidak  tahu  apa  yang  sedang  dilakukan  pemerintah  atau  mengapa mereka  melakukan  sesuatu.  Tapi  orang  yang  terbuka  itu  tidak  akan  bekerja  dengan  baik  tanpa warga negara ikut aktif dalam prosesnya.
Publik tidak seharusnya hanya mengeluh tentang pemerintah tapi juga ikut ambil bagian dan  melangkah  maju,  berpihak  pada  pemerintah  dan  menjadi  pemimpin  besar.  Publik  perlu menjadi  warga  negara  yang  cerdas  dan  tahu  bagaimana  menganalisis,  mengalokasikan  dan menyelaraskan  resouces.  Sebagai  warga  yang  cerdas,  masyarakat  perlu  memikirkan  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  mencari  tahu  apa  hasil  yang  diinginkan  dan  bagaimana mencapainya. Pemerintah perlu mulai berpikir bagaimana mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara terkoordinasi namun tetap melakukan tindakan tersebut dengan membuat kebijakan yang  berada  di  sisi  publik.  Pemerintah  juga  perlu  bersandar  pada  konflik,  yang  berarti  dengan berbicara  dan  mendengarkan  orang,  berdiskusi  dengan  orang-orang.  Sangat  mudah  untuk berbicara dengan orang-orang yang setuju dengan kita, tapi akan sulit untuk mendengarkan kritik
dan saran dari sisi yang berlawanan. "... Keterlibatan warga negara dapat dipahami antara warga negara dan pejabat pemerintah dengan tujuan memberi kontribusi yang berarti terhadap keputusan kebijakan publik yang spesifik secara transparan dan akuntabel (Philips dan Orsini di Obasi, 2014). Melibatkan warga negara dalam pemerintahan kolaboratif bukanlah tugas yang mudah. Kolaborasi bisa dilakukan usaha, ketahanan emosional, dan keberanian (Miles & Trott, 2011). Langkah demi langkah memilih pemerintah kolaboratif dalam pembuatan kebijakan akan mengkonsumsi banyak energi,  sumber  daya,  dan  waktu.  Tapi  pada  akhirnya  jika  hasil  atau  keluarannya  disukai  semua orang, itu layak dilakukan.

## e. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)
Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam  Ansell  dan  Gash  (2007:15)  mendefinisikan  tiga  tahapan  proses  kolaborasi  antara  lain Problem  Setting  (penentuan  permasalahan),  Direction  Setting  (penentuan  tujuan),  dan Implementasi. Dalam kajian literatur yang sudah dilaksanakan, kita berada pada kondisi dimana proses kolaborasi terjadi  bersifat tidak teratur dan tidak  linear. Kolaborasi seringkali dipandang untuk  bergantung  pada  pencapaian  hanya  mengacu  pada  tujuan  yang  ideal  seperti  komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak  teratur  akan  tetapi  komunikasi  adalah  jantung  dari  kolaborasi  sehingga  penulis  memulai analisa dari dialog Face to Face .

## 1. Dialog tatap muka (Face to face)
Seluruh collaborative governance terbangun dari  dialog tatap muka antar aktor. Sebagai sebuah  proses  yang  berorientasi  pada  konsensus,  memunculkan  kesempatan  bagi  setiap  aktor untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama. Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk  memecah  kecurigaan  antar  aktor  dalam  membangun  sebuah  kolaborasi  dan  mencegah eksplorasi  keuntungan  bersama  di  tahap  awal  sebuah  kolaborasi.  Karena  yang  ditekankan  pada tahap  awal  adalah  bagaimana  membangun  konsensus  bukan  untuk  mengatur  keuntungan  setiap aktor. Dialog tatap muka merupakan proses membangun kepercayaan, sikap saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen pada proses.

## 2. Membangun kepercayaan (Trust Building)
Membangun  kepercayaan  antar  aktor  merupakan  poin  awal  dari  proses  kolaborasi, beberapa  literatur  menyatakan  proses  kolaborasi  tidak  hanya  berkutat  pada  dialog  tatap  muka tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. Membangun kepercayaan menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar stakeholder agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi.

## 3. Komitmen terhadap proses (Comitment to process)
Meskipun  terminologi  komitmen  terhadap  proses  cenderung  bervariasi  agak  luas  dalam kajian  literasi,  namun  beberapa  contoh  kasus  mengungkapkan  bahwa  tingkatan  komitmen terhadap  kolaborasi  adalah  variabel  utama  dalam  menjelaskan  sukses  atau  tidaknya  sebuah kolaborasi.  Komitmen  erat  hubungannya  pada  motivasi  yang  kuat  untuk  berpartisipasi  dalam collaborative governance. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan iktikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil  kebijakan  yang  diinginkan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kepercayaan  adalah  elemen penting dalam kolaborasi.
Komitmen  terhadap  proses  menjelaskan  seberapa  bersih,  seberapa  adil  dan  transparan suatu  prosedur.  Terwujudnya  komitmen  yang  positif  antar  stakeholder  bergantung  pada kepercayaan  akan  aktor  lain  untuk  menghormati  perspektif  dan  kepentingan  aktor  lain.  Rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Rasa kepemilikan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggung jawab terhadap proses. Kepercayaan memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap aktor memiliki tanggung jawab.
Bentuk  mandatori  dalam  bentuk  kolaborasi  dapat  dilaksanakan  ketika  dorongan  untuk berpartisipasi  antar  aktor  bersifat  lemah,  akan  tetapi  kolaborasi  yang  bersifat  mandatori mengindikasikan adanya kelemahan komitmen antar aktor. Tinggi rendahnya sifat ketergantungan antar aktor akan menentukan kesuksesan proses kolaborasi.

## 4. Share Understanding
Beberapa poin dalam proses kolaborasi, setiap aktor harus mengembangkan sikap saling memahami (share understanding) terhadap apa yang akan di capai bersama. Share understanding
dalam beberapa literasi disebut sebagai misi bersama, kesaman niat, kesamaan tujuan, kesamaan, visi bersama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang strategis dan jelas atau keselarasan nilai  inti.  Share  understanding  juga  dapat  berarti  kesepakatan  dalam  mendefinisikan  sebuah masalah.

## 5. Hasil sementara (Intermediate Outcomes)
Banyak  studi  kasus  memperlihatkan  bahwa  kolaborasi  secara  relatif  dapat  dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan  dari kolaborasi. Meskipun  hasil  sementara  ini akan menampilkan output atau keluaran nyata, akan tetapi proses outcomes tersebut merupakan esensi  untuk  membangun  momentum  yang  dapat  mengarahkan  kolaborasi  yang  sukses.  Dalam proses intermediate outcomes tidak dapat di generalisir sebagai hasil akhir yang dicapai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses  terjadinya  suatu  peristiwa.  Pengertian  penelitian  kualitatif  menurut  Denzin  dan  Lincoln (Moleong,  2007:5  dalam  Satori  dan  Komariah  2014:23)  adalah  penelitian  menggunakan  latar ilmiah  dan  melibatkan  berbagai  metode  seperti  wawancara,  pengamatan,  dan  pemanfaatan dokumen.  Tujuan  dari  penelitian  tersebut  yaitu  untuk  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
a) Untuk pengumpulan data primer dalam penelitian ini digunakan beberapa cara antara lain:
 Observasi  langsung  ke  lokasi  penelitian  pada  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar, yakni mengenai pembangunan Kebun raya Gianyar, dalam rangka penelusuran data yang  tidak  diperoleh  dalam  wawancara,  maupun  data-data  sekunder.Bentuk collaborative governanceyang diobservasi adalah dimulai dari identifikasi bentuk pembagian kewenangan terkait pembangunan dan pengelolaan Obyek wisata kebun raya Gianyar.
 Wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan terhadap nara sumber yang  mengetahui  secara  persis  fenomena  yang  ingin  diketahui.  Data    diperoleh langsung dari informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pembangunan Obyek wisata Kebun raya Gianyar, yaitu:
1) Dari pihak eksekutif, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, UPTD Kebun raya gianyar
2) Pihak  masyarakat,  yaitu  bendesa  adat  kerta,  kecamatan  payangan,  kemudian masyarakat yang dilibatkan sebagai bentuk pemberdayaan
3) Pihak  swasta,  pengusaha  hotel  atau  restoran  dan  sebagainya  yang  berada  di sekitar obyek wisata kebun raya Gianyar.
b) Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, studi pustaka/literatur, misalnya makalah, artikel, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah penataan organisasi perangkat daerah yang dilakukan peneliti  lain,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  penelitian  yang dilakukan serta sifatnya mendukung data primer.
Penelitian ini dilakukan di Obyek Wisata Kebun Raya Gianyar, dan beberapa instansi serta stake holder lainnya yang akan dilakukan berdasarkan purposive sample . Unit Analisis penelitian berada pada tingkat institusi dan individu. Analisis dalam penelitian adalah dengan interprestasi terhadap  data,  fakta  dan  informasi  yang  telah  dikumpulkan  melalui  pemahan  intelektual  yang dibangun  atas  dasar  pengalaman  empiris  dengan  langkah-langkah:  1)  Pengumpulan  data;  2) Penilaian  data;  3)  Interprestasi  data;  4)  Penyimpulan  data  terhadap  hasil  interprestasi  data  dan analisis data.

## Teknik Penentuan Informan
Menurut pendapat Spradley dan Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:
1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek  yang dalam  memberikan  informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.
Penentuan  informan  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling ,  di  mana pemilihan  dilakukan  secara  sengaja  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan  dan  ditetapkan berdasarkan  tujuan  penelitian.  Adapun  kriteria  dan  informan  yang  ditunjuk  atau  dipilih  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## PEMBAHASAN

## a. Potensi Obyek Wisata Kebun Raya Tematik
Pemerintah Daerah Gianyar bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoanesia (LIPI) untuk melakukan pendampingan, hal  ini  adalah  bentuk kerjasama  yang seimbang karena terkait  dengan  visi  dan  misi  LIPI  terutama  Pusat  Konservasi  Tumbuhan  untuk  menggandeng Pemerintah Daerah yang berkeinginan membangun Kebun Raya di daerah masing- masing. Dari MoU  yang  telah  disepakati  maka  disusunlah masterplan Kebun  Raya Gianyar yang menjadi panduan Pembangunan Kebun Raya Gianyar, dengan diawali penandatangan  nota  kesepahaman atau  MoU  (Memorandum  of  Understanding) antara LIPI dengan Pemerintah Daerah Gianyar No  11/KS/LIPI/V/2016  dan  No  020/  18/KSB/B.Tapem/V/2016  mengenai  Penelitian, Pengembangan  dan  Pemanfaatan  Ilmu    Pengetahuan    dan    Teknologi    dan    Penandatanganan Perjanjian  Kerjasama Teknis   antara   Pusat   Konservasi   Tumbuhan   Kebun   Raya   -   LIPI dengan   Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Gianyar No 1543/IPH.3/KSV/2016 dan  No  660.1/1018/BLH.II/2016  dan  tentang  Pembangunan,  Pengembangan  dan  Pengelolaan Kebun Raya Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016 yang bertepatan dengan Ulang Tahun Kebun Raya Bogor ke-199.
Tindak  lanjut  dari  PKS  antara  PKT  Kebun  Raya  LIPI  dan  Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada bulan April 2017 bekerjasama dengan tim PKT, KRB dan KRG melakukan eksplorasi bersama, dan mendapatkan sejumlah koleksi tumbuhan, dengan rincian sebagai berikut:
956  spesimen  yang  terdiri  dari  70  famili,  159  marga  dan    267    spesies    yang    sebagian    besar merupakan  tanaman  upakara  dan  usada. Selain  melakukan  kegiatan eksplorasi  dengan  Tim LIPI,  staf Kebun  Raya Gianyar juga  melakukan  kegiatan  eksplorasi  mandiri  di  sekitar  Kebun Raya    Gianyar.  Kegiatan  eksplorasi  mandiri  ini  mendapatkan  tanaman  anggrek  sejumlah  167 spesimen.    Selain    kegiatan    eksplorasi,    LIPI   melalui    PKT    Kebun    Raya    memberikan  dana untuk pembangunan  satu  paket taman tematik  “Taru Pramana dan Usada, Banten Bali Pulina (Tanaman upakara dan tanaman obat, sesajen dari zaman Bali kuno)”, dan menugaskan dua staf PPT selama 10 bulan, serta dua kali detasering yang terdiri dari dua orang selama satu bulan per satu kali kegiatan detasering.
Pada  tanggal  17  Juli  2017  dilakukan soft  launching Kebun  Raya  Gianyar sebagai bentuk  sosialisasi  kepada  masyarakat  bahwa  Kabupaten  Gianyar  telah  dan  sedang  membangun sebuah Kebun Raya. Dampak soft launching sangat dirasakan di Kebun Raya Gianyar, mulai dari peningkatan jumlah pengunjung yang berasal dari sekitar maupun dari luar Gianyar. Antusiasme masyarakat sekitar pasca soft launching dapat bisa dilihat dari adanya warung-warung permanen di sepanjang jalan menuju Kebun Raya Gianyar. Hal tersebut, secara sederhana, dapat dikaitkan dengan  pengaruh  Kebun  Raya  secara  ekonomi,  maka  kedepannya  kreativitas  masyarakat diharapkan dapat meningkat dalam hal variasi komoditas yang dijual.
Kebun Raya Gianyar berada pada lokasi hutan adat atau hutan ‘pingit’ artinya hutan yang dikeramatkan  untuk  dijaga  kelestariannya.  Vegetasi  hutan  tersebut  cenderung  beragam  yang berada pada luasan lokasi sekitar 9,7163 ha dengan ketinggian 650-710 m dpl. Lokasi kebun raya tematik juga berdekatan dengan area perkebunan jeruk dan pemukinan penduduk. Tujuan utama pembangunan Kebun Raya Gianyar yaitu sebagai konservasi tanaman upakara dengan tema “Taru Pramana  dan  Usada,  banten  Bali  Pulina”  diman  dapat  dimaknai  bahwa  menjaga  kelestarian tanaman upakan dan tanaman obat yang sering digunakan dari zaman Bali Kuno. Koleksi tanaman bisa dikatakan masih belum karena masih dalam proses pengembangan.

## b. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar
Proses  penyusunan  strategi  kebijakan  pembangunan  pariwisata  di  Kabupaten  Gianyar diawali dengan sebuah perencanaan yang melibatkan banyak aspek, salah satunya dalam bidang pariwisata yang bersifat multisektor yang artinya setiap kegiatan ataupun keputusan dalam bidang
pariwisata  akan  menyangkut  banyak  pihak,  mulai  dari  lingkungan  hidup,  kondisi  fisik  daerah seperti infrastruktur, transportasi, kemudian keamanan dan kenyamanan yang menunjang seluruh program dan kegiatan di bidang pariwisata. Keterlibatan pihak-pihak internal dan eksternal Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam penyusunan rencana strategis yang kemudian disebut dengan stakeholder. Keterlibatan para stakeholder sifatnya koordinasi dimana dalam penyusunan rencana strategis para stakeholder memberikan masukan-masukan serta permasalahan yang dialami dalam dunia pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar juga membentuk tim internal yang beranggotakan  para  aparatur  dinas  sesuai  dengan  tupoksinya  masing-masing.  Kepala  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Gianyar  juga  membentuk  tim  internal  yang  beranggotakan  para  aparatur dinas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tim perencana ini terdiri dari perwakilan masing- masing  bidang  dan  juga  bagian  sekretariat  yang  diberi  wewenang  dalam  menyusun  rencana strategis  bersama  dengan  keterlibatan  para  stakeholder.  Kepala  Dinas,  para  aparatur,  dan stakeholder  bekerjasama  dalam  perancangan  dan  pada  tahap  awal  ini  membentuk  kesepakatan- kesepakatan.

## c. Perumusan Keputusan
Dalam  pengembangan  obyek  wisata  Kebun  Raya  Gianyar  ada  beberapa  aturan  yang menjadi pedoman dalam pengembangannya yakni standarisasi sebagai acuan bahwa sebuah daya tarik  wisata  sudah  memenuhi  standar  atau tidak  dengan  fasilitas  penunjang  sebagai  pendukung kegiatan wisata, kemudian terdapatnya SK Bupati yang menetapkan jumlah daya tarik wisata serta jenis-jenisnya  sebagai  langkah  awal  serta  ruang  lingkup  dalam  pengembangan  masing-masing obyek wisata yang telah ditetapkan.
Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gianyar  dalam  proses  penyusunan  rencana  strategis  dapat mengidentifikasi mandat dalam organisasinya, yaitu sebagai berikut:
1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang-Bidang, Seksi-Seksi, serta UPT (Unit Pelaksana Teknis).
2. Tugas  Pokok  dan  Fungsi  yang  saat  ini  ditetapkan  melalui  Keputusan  Kepala  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Gianyar  No.  362/E-02/HK/2017  tentang  Uraian  Tugas  Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.
3. Regulasi  dalam  penyusunan  Renstra  berdasarkan  Undang-  Undang  No.  25  tahun  2004 tentang    Sistim  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  54  tahun  2010  Tentang  Tahapan  dan  Tata  Cara  Penyusunan  Rencana  Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten  Gianyar  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Perencanaan  Pembangunan  Jangka Menengah Kabupaten Gianyar tahun 2013- 2018.
Regulasi dalam pengembangan obyek wisata yaitu standarisasi obyek wisata yang termuat dalam Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Keputusan Bupati Gianyar No. 402 Tahun 2008 tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Gianyar Pelaksanaan aturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan obyek wisata khususnya Kebun Raya Gianyar saat ini belum dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah Gianyar tentunya perlu membuat peraturan daerah  sebagai  bentuk  legalitas  dalam  kerjasama  pengembangan  Kebun  Raya  Gianyar  yang melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta melibatkan Desa Kerta Kecamatan Payangan secara intitusi dan masyarakat desa kerta sebagai subyek. Berdasarkan hasil wawancara menunjukan masyarakat setuju akan hal tersebut, akan tetepai ketika di konfirmasi kepada pihak terkait yaitu UPTD Kebun Raya Gianyar menyatakan bahwa legalitas tersebut masih taraf proses. Hal tersebut menjadi permasalahan, karena seharusnya ketika Kebun Raya Gianyar ini direncakan dan dikembangkan sejak tahun 2016 maka diikuti juga dengan memperkuat legalitasnya, misalnya melalui peraturan daerah.

## d. Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Obyek Kebun Raya Gianyar
Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yaitu:
“Terwujudnya pariwisata budaya yang berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, dan sejatera”.
Visi  diatas  terkandung  kalimat  Pariwisata  Budaya  artinya  dalam  pengembangannya memandang kebudayaan Bali sebagai potensi utama dan pembangunan pariwisata Gianyar harus mampu  melestarikan,  memperkuat,  dan  mengembangkan  kebudayaan  Bali.  Berkualitas  artinya mampu  mewujudkan  kualitas  hidup  masyarakat  lokal,  kualitas  berusaha  para  penyedia  jasa, kualitas pengalaman wisatawan. Berdaya Saing artinya mampu meningkatkan nilai tawar dengan
pariwisata daerah lain. Berkelanjutan artinya dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal dan Sejahtera  artinya  mampu  meningkatkan  sejahtera  secara  sosial  dan  sejahtera  secara  ekonomi. Kemudian ada misi yang merupakan pernyataan maksud didirikannya dari sebuah organisasi dan adapun misi Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang disusun juga untuk mewujudkan rumusan daripada visi yaitu:
1. Mewujudkan Pariwisata Gianyar  yang berwawasan pelestarian budaya, alam/lingkungan serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
2. Mewujudkan Pariwisata Gianyar yang berstandar internasional didukung oleh sumber daya manusia, destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas.
3. Mewujudkan Pariwisata Gianyar yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan yang terintegrasi dengan alam/lingkungan, nilai-nilai agama, budaya, dan manusia.
4. Mewujudkan  Pariwisata  Gianyar  yang  berorientasi  pada  peningkatan  pendapatan  dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Gianyar.
Salah satu misi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar adalah Mewujudkan pariwisata Gianyar yang berwawasan alam/lingkungan. Objek Wisata Kebun Raya Gianyar merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Gianyar yang menonjolkan keindahan alam sebagai objek utama. Kebersihan  lingkungan  objek  wisata  haruslah  menjadi  perhatian  utama  dari  pengelolaan  objek wisata  ini.  Pemerintah  daerah  Gianyar  berupaya  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak terkait mendorong perubahan dan perbaikan lingkungan. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa setuju  dengan  kinerja  pemerintah  kabupaten  Gianyar  dalam  melakukan  kerjasama  dalam perubahan  perbaikan  lingkungan,  salah  satunya  melalui  Kebun  Raya  Gianyar.  Pengembangan Kebun  Raya Gianyar adalah  sebagai  bentuk  inovasi daerah khususnya di  Gianyar dalam sektor lingkungan hidup yaitu lebih fokus dalam konservasi lahan dan tanaman untuk keperluan upacara adat di Bali. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang  ditemui  sebagai  informan  secara  acak  tidak  mengetahui  tentang  inovasi  di  Kabupaten Gianyar  khususnya  Kebun  Raya  tersebut.  Mayoritas  yang  mengetahui  adalah  masyarakat  desa kerta kecamatan Payangan serta masyarakat yang berdomisili disekitar Kecamatan Payangan.
Kebun raya Gianyar selain minim informasi kepada masyarakat, permasalahan selanjutnya adalah  mayoritas  masyarakat  tidak  pernah  berkunjung  di  kebun  Raya  Gianyar.  Hal  tersebut berkaitan  dengan  kurang  informasi  maka  banyak  masyarakat  yang  tidak  berkunjung  ke  Kebun
Raya Gianyar. Padahal secara resmi Kebun Raya Gianyar telah dikembangkan dan dibuka untuk umum  sejak tahun 2017. Permasalahan tersebut menjadi  hal  yang perlu dipikirkan secara  benar agar  Kebun  Raya  Gianyar  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  pada  Pemerintah  Kabupaten Gianyar melalui retribusi dan kepada masyarakat sekitar yaitu di Desa Kerta. Rendahnya informasi tentunya akan berimplikasi negatif padahal Kebun Raya Gianyar dikembangkan untuk bertujuan mengatasi  masalah  lingkungan  seperti  memperkuat  keberadaan  tanaman-tanaman  khas  Gianyar atau Bali yang dipergunakan untuk kepentingan upacara adat. Selain itu, manfaat lainnya adalah memperkaya keberagaman hayati khususnya di Bali. Hal tersebut juga ditanyakan kepada warga secara acak di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil wawancara dari kurang lebih 10 (sepuluh) orang,  hanya  sekitar  2  orang  yang  menyatakan  bahwa  Kebun  Raya  Gianyar  telah  mengatasi lingkungan  yang  ada.  Sisa  informan  menyatakan  tidak  tahu tujuan  Kebun  Raya  Gianyar  dalam mengatasi lingkungan yang ada.
Kebun Raya Gianyar dalam realisasi saat ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa banyak yang tidak tahu kinerja UPTD Kebun Raya Gianyar dan sebagian mengatakan kurang Baik. Hal tersebut didasari oleh sangat minimnya informasi kemudian masih sepinya  lokasi  Kebun Raya Gianyar. Selain  itu  masih kurangnya pengembangan  lokasi tersebut terkait  fasilitas  dan  sarana  prasarana.  Dalam  pelaksanaannya  pengembangan  pemasaran  wisata Kebun  Raya  Tematik  belum  dijalankan  dengan  maksimal  karena  strategi  pemasaran  yang dilakukan  masih  belum optimal. Kebun Raya Tematik Gianyar  masih  mengandalkan keindahan alam saja tanpa ada pembangunan pendukung lain yang berarti.
e. Collaborative Governance Process dalam pengembangan pariwisata Kebun Raya Tematik Gianyar
Dalam  indikator proses kolaborasi dalam  model collaborative governance  menurut Anshell dan Gash tahun 2007 berikut:

## 1. Face to Face (dialog tatap muka)
Menurut  Ansell  dan  Gash, Collaborative  Governance dibangun  melalui  dialog  maupun komunikasi  secara  tatap  muka  antar  pemangku  kepentingan  atau  stakeholders.  Proses  dari kolaborasi  berorientasi  pada  konsensus  atau  kesepakatan,  hal  tersebut  kemudian  menjadikan
komunikasi dengan tatap muka menjadi tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka tersebut menjadi inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen terhadap proses. Dalam pelaksanaan rencana kerja pengembangan Kawasan pariwisata Kebun  Raya  Tematik  Gianyar,  secara  rutin  melaksanakan  pertemuan  dengan  stakeholder  yang terdiri atas Dinas Pariwisata, Pengusaha Hotel dan Restoran, serta Tokoh Masyarakat. Pertemuan ini  dilaksanakan  untuk  membahas  persiapan  dan  segala  instrument  yang  diperlukan  dalam pengembangan  kebun  raya  tematik  Gianyar.  Dalam  pertemuan  ini  dibahas  mengenai  apa  saja program yang dimiliki oleh pemerintah dan besaran kontribusi yang bisa diberikan dan dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat sekitar. Pertemuan tersebut bersifat privat dan tertutup.

## 2. Membangun Kepercayaan
Terbentuknya kepercayaan antar pihak tidak terlepas dari terjalinnya komunikasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan kebun raya tematik Gianyar. Proses awal terbentuknya rasa saling percaya tidak terlepas dari visi dan misi yang sama dalam hal ini untuk keberlanjutan  pariwisata  di  kawasan  tersebut.  Selain  itu  kepercayaan  juga  terbentuk  dari komunikasi  yang  dilakukan  secara  informal  yang  berkelanjutan  antara  seluruh  pihak  sehingga diharapkan  berdampak  pada  keterbukaan  masing  –  masing  stakeholders  dalam  memberikan perspektifnya sehingga tujuan yang dicanangkan di awal dapat dicapai.

## 3. Komitmen terhadap Proses (Comitment to Process)
Komitmen  masing  –  masing  stakeholders  mengacu  pada  Kontrak  Kerjasama  dan  surat rekomendasi  yang  disepakati  Bersama.    Akan  tetapi  masih  mengharapkan  pihak  swasta  untuk dapat  meingkatkan  kontribusinya.  Selain  itu  juga  diharapkan  bahwa  pemerintah  desa  daerah setempat bisa membantu untuk membuat rencana kerja dan juga memiliki awig-awig yang jelas dalam  pelaksanakan  pengembangan  daerah  wisata  Kebun  Raya  Tematik  Gianyar.  Berdasarkan observasi penulis diakui bahwa kontribusi pemerintah sendiri masih kurang maksimal baik dalam komitmennya pada edutourism dan UWRF sebagai wadahnya. sampai saat ini belum ada regulasi mengenai edutourism dan bentuk kebijakan yang secara khusus mengembangkan potensi ini.

## 4. Sikap Saling Memahami ( Share Understanding)
Pada pelaksanaan Collaborative Governance dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar ini didasarkan oleh kesamaan tujuan atau visi. Tujuan untuk
meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan di Bali khususnya di Kawasan Gianyar. Pihak Dinas  Pariwisata  Kebupaten  Gianyar  menjelaskan  bahwa  kerjasama  yang  dilakukan  atas  dasar semangat  untuk  mengembangkan  pariwisata.  Dari  pengusaha  sendiri  selama  ini  memang mengandalkan  siklus  pariwisata  sehingga  mereka  sangat  mendukung  pengembangan  wisata  ini terutama pengusaha di Kawasan daerah wisata.

## 5. Hasil sementara (Intermediate Outcomes)
Collaborative  Governance dalam  pengembangan  Kawasan  wisata  Kebun  Raya  Tematik Gianyar  seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya  bertujuan  untuk  mengembalikan  kondisi pariwisata  di  Bali  dan  juga  mengembangakan  perekonomian  masyarakat  sekitar.  Berdasarkan observasi  yang  dilakukan  penulis  diketahui  bahwa  sebagian  wisatawan  yang  berkunjung  masih belum  mengetahui  keberadaan  Kawasan  Pariwisata  Kebun  Raya  Tematik  Gianyar  ini.  Masih banyak  wisatawan  lokal  yang  mendominasi  kunjungan  ke  daerah  ini  daripada  wisatawan mancanegara.  Pengelola  Kebun  Raya  Tematik  mengharapkan  kerjasama  secara  berkelanjutkan kepada  seluruh  stakeholder  yang  sudah  bekerjasama  selanjutnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  di  kebun  raya  tematik  sehingga  mampu  memberikan  dampak yang lebih besar kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menguraikan collaborative yang  dijalankan  dalam pengembangan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar melalui dua konsep yakni proses kolaborasi oleh Willem dan Gash. Untuk konsep kolaborasi adapun hasil dari obsevasi duraikan berdasarkan indicator sebagai berikut. Face to Face (dialog tatap muka) Penyelenggara pengembangan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar dibawah pengawasan pemerintah dan Dinas Pariwisata, Pengusaha Hotel dan Restoran, serta Tokoh Masyarakat. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas persiapan  dan  segala  instrument  yang  diperlukan  dalam  pengembangan  wisata  Kebun  Raya Tematik  Gianyar.  Akan  tetapi  dalam  dialog  tersebut  belum  dapat  mengakomodasi  kepentingan seluruh stakeholder. Dari segi Trust Building atau Membangun Kepercayaan Kepercayaan antar stakeholder  dari  awal  sudah  terbangun  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  visi  dan  tujuan  yang
dibawa dalam hal ini sama yakni meningkatkan dan mengembangkan pariwisata budaya yang ada di Gianyar dan upayanya juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Dari segi Comitment to Process Hal ini dasarkan pada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Dalam kerjasama tersebut diikat dalam suatu kontrak kerjasama  dengan  pihak  stakeholder  baik  masyarakat  atau  swasta.  Kontrak  kerjasama  tersebut merupakan suatu bentuk ikatan komitmen antara berbagai pihak. Hanya saja dari pihak pengusaha sekitar belum jelas Bentuk kontribusi yang diberikan, selain itu awig-awig desa juga belum secara jelas  menjelaskan  mengenai  keterlibat  mereka.  Hal  ini  berdampak  kepada  masih  minimnya keterlibatan  yang  diberikan  oleh  pihak  swasta  dan  masyarakat.  Dari  segi  share  understanding menunjukakan dengan keterbukaan informasi kepada stakeholder. akan tetapi setiap stakeholder tidak  diberikan  informasi  yang  sama,  hal  ini  tergantung  dari  permintaan  dari  stakeholder  itu sendiri.  Masih  terdapat  beberapa  informasi  yang  belum  di  berikan  secara  jelas  kepada  publik. Misalnya masalah keuangan yang diterima. Dari segi pencapaian sementara, melalui collaborative governance pengembangan  wisata  Kebun  Raya  Tematik  Gianyar  telah  berhasil  mengundang wisatawan. Hanya saja karena sosialisasi dan promosi yang kurang masih banyak wisatawan lokal yang  mendominasi  kunjungan  ke  Kawasan  ini.  Sebaliknya  dalam  membangun  relasi  antara stakeholder collaborative yang dilaksanakan belum optimal, sejauh  ini feedback dari kerjasama yang dilaksanakan belum dirasa optimal.

## REKOMENDASI
Dalam  pelaksanaan  pengembangan  pariwisata  kebun  raya  tematik  Gianyar  maka  tim peneliti memberikan saran terkait masalah yang dihadapi. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dalam  pengembangan  pariwisata  kebun  raya  tematik  Gianyar  dirasakan  perlu  untuk melibatkan pihak swasta (baik hotel, villa, disekitar wilayah objek wisata) maupun sponsor agar pengembangan dan pembangunan di objek wisata Kebun Raya Gianyar bisa berjalan lebih optimal.
2. Pelibatan  masyarakat  jangan  hanya  sebatas  pemeliharaan  objek  wisata  saja  namun  juga dalam pelaksanaan pengembangan perencanaan selanjutnya perwakilan masyarakat sekitar harus dilibatkan.
3. Masyarakat  juga  harus  lebih dilibatkan dalam pembangunan prasarana tambahan seperti kios  dan  lainnya  sehingga  masyarakat  sekitar  bisa  mendapatkan  pendapatan  lebih  dari adanya objek wisata kebun raya tematik ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell. C & Gash. A. (2007). ‘Collaborative Governance in Theory and Practice’, Journal of Public
Administration Research and Theory, 1 – 29.
https://sites.duke.edu/niou/files/2011/05/Ansell-and-Gash-Collaborative-Governance- in-Theory-and-Practice.pdf. (Diakses pada 26 Juni 2019)
Arikunto, Suharsimi. (2000). Manajemen Penelitian . Jakarta: Rinneka Cipta.
Arikunto,  Suharsimi.  (2006). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  Rinneka Cipta.
Armstrong,  E.  (2013). The  Role  of  Active  Participation  and  Citizen  Engagement  in  Good Governance
from https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2013/EmpowermentPolicies/Elia%20Armst rong%20presentation.pdf (Diakses pada 26 Juni 2019)
Keban,  Yeremias.T.  (2014). Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik .  Yogyakarta:  Gava Media.
Miles, E., & Trott, W. (2011). London, UK: Institute of Government from http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Collaborative working.pdf. (Diakses pada 26 Juni 2019)
Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Nazir, Moh. (2003). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Obasi, I. N., & Mogopodi, L. H. (n.d.). Citizens Engagement in Public Policy Making Process in
Africa: The Case of Botswana from
http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2013/EmpowermentPolicies/Elia  Armstrong presentation.pdf. (Diakses pada 26 Juni 2019)
O’Brien,  M.  (2012). Review  of  Collaborative  Governance:  Factors  crucial  to  the  internal workings of the collaborative process. Published by The Ministry for the Environment.
Pasolong, H. (2011). Teori Administrasi Publik . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Santosa,  P.  (2008). Implementasi  Kebijakan  Administrasi  Publik  Teori  dan  Aplikasi  Good Governance . Bandung: Refika Aditama.
Satori, Djam’an dan Aan Komariah. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Spradley dan Faisal. (1990). Format – format Penelitian Sosial . Jakarta: PT Rajawali Press.
Wanna, Jhon. (2008). Collaborative Government: Meanings, Dimentions, Drivers and Outcomes , The Australia National University. 3-12.