## Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal
Chanif Rizqiyati 1 , Halim Dedy Perdana 2 , Doddy Setiawan 3
Program Studi Akuntansi, Fakulas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Abstract .  This  study  aims  at  examining  the  determinants  of  capital  spending  rebudgeting  in  Indonesia  local government. There are four independent variables in the study: local revenue (PAD), the remaining balance in the budget (SiLPA), the region size, and economic growth. Sample of the study consists of district/cities  in Indonesia. There are 326 district/cities for 2 years (2012-2013) observations. Method? The result of the study shows that four independent  variables:  local  revenue  (PAD),  the  remaining  balance  in  the  budget  (SiLPA),  the  region  size,  and economic  growth  positively  affect  capital  spending  rebudgeting  in  Indonesia  local  government.  Therefore,  the higher local revenue, the higher the remaining balance in the budget (SiLPA), the bigger size of local government and the higher economic growth will likely increase the capital spending rebudgeting.
Keywords. capital expenditure ; economic growth; PAD; region; SiLPA
Abstrak . . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  determinan  perubahan  anggaran  belanja  modal  pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat empat variabel independen dalam penelitian ini: pendapatan asli daerah  (PAD),  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  (SiLPA),  luas  wilayah,  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Sampel penelitian  ini  terdiri  dari  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Ada  326  kabupaten/kota  dari  2  tahun  (2012-2013) pengamatan. Methodologi penelitian?  Hasil penelitian  menunjukan bahwa empat variabel independen: pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Oleh karena itu semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi  sisa  lebih  perhitungan  anggaran,  semakin  luas  wilayah  pemerintah  daerah dan  semakin  tinggi  pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan meningkatkan perubahan anggaran belanja modal.
Kata kunci : Belanja Modal; Pertumbuhan Ekonomi; PAD; Luas Wilayah; SiLPA.
Corresponding author. Email: chanif.rizqiyati@gmail.com How to cite this article . Chanif Rizqiyati, Halim Dedy Perdana, Doddy Setiawan .Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal.2019.. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 7 (1), 83-96. History of article. Received: January 2019, Revision: Maret 2019, Published: April 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i1.15140 Copyright©2019.  Published  by  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan.  Program  Studi  Akuntansi.  FPEB.  UPI

## PENDAHULUAN
Adanya  reformasi  pada  tahun  1998, mengakibatkan  terjadinya  perubahan  politik dan  administrasi.  Salah  satu  bentuk  adanya reformasi  ini  adalah  dengan  diterapkannya kebijakan  otonomi  daerah  yang  semula sentralisasi  berubah  menjadi  desentralisasi (Kusnandar  &  Suswantoro,  2012).  Menurut Undang-UndangRepublik  Indonesia  No  32 Tahun  2004  pasal  1,  menyebukan  bahwa desentralisasi  merupakan  suatu  kebijakan yang memberikan suatu kewenangan tersendiri  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya, serta  menentukan  alokasi  sumber  daya  yang
dimiliki  untuk  digunakan  dalam  hal  belanja daerah  dengan  menganut  asas  kepatuhan, kebutuhan,  dan  kemampuan  daerah  yang tercantum dalam anggaran daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan  keuangannya  dapat  dilihat  pada bagaimana  strategi  yang  diterapkan  dalam penganggaran program dan kegiatan pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana  publik,  dan  pelayanan  kepada masyarakat(Abdullah & Junita, 2015).
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  daerah  yang    ditetapkan dengan  peraturan  daerah.  Proses  penyusunan APBD  menjadi  salah  satu  hal  yang  penting
dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  APBD menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Penetapan APBD
sebelum tahun pelaksanaannya dimulai, membutuhkan adanya  kompromi  diantara  para budget  actor yang mempunyai preferensi yang berbedaAbdullah  &  Rona(2015) . Selain  itu, penetapan APBD mengakibatkan perlu adanya suatu penyesuaian atau revisi anggaran pada saat implementasinya.
Perubahan  APBD  merupakan  suatu upaya  pemerintah  daerah  untuk  melakukan penyesuaian rencana keuangan (target) dengan  perkembangan  terkini  yang  terjadi. Penyesuaian  ini  dapat  berimplikasi  pada peningkatan  anggaran  penerimaan  maupun pengeluaran.  Setiap  perubahan  yang  terjadi mempunyai  latar  belakang  dan  alasan  yang berbeda  satu  sama  lain. Rebudgeting atau perubahan  anggaran  dipengaruhi  oleh  tingkat incrementalism dalam  proses  penyusunan anggaran awal, serta faktor-faktor internal dan eksternal  seperti  politik,  sifat  organisasi, kondisi  finansial,  dan  lingkungan  sosial ekonomi (Annesi, Sicilia, & Steccolini, 2012).
Perubahan  atas  suatu  APBD  dapat dilakukan  satu  kali  dalam  satu  tahun anggaran.  Perubahan  anggaran  dapat  terjadi pada  setiap  komponen  APBD.  Pertama, perubahan  atas  pendapatan  dapat  disebabkan karena tidak terprediksinya sumber penerimaan  baru  pada  saat  penyusunan anggaran,  perubahan  kebijakan  tentang  pajak dan  retribusi  daerah  serta  penyesuaian  target yang  didasarkan  pada  perkembangan  terkini. Kedua,  perubahan  atas  alokasi  anggaran belanja  dapat  disebabkan  karena  adanya varian  SiLPA,  adanya  pergeseran  anggaran, serta  adanya  perubahan  dalam  penerimaan. Terakhir, perubahan atas pembiayaan, perubahan  ini  terjadi  manakala  asumsi  yang ditetapkan  semula  harus  direvisi  (Abdullah, 2013).
Menurut  Asmara  (2010)  perubahan atas  suatu  anggaran  yang  sedang  berjalan merupakan  suatu  keniscayaan  karena  asumsi dan  faktor  -  faktor  lain  yang uncontrollable pada kenyataannya tidak seperti yang diprediksi  sebelumnya.  Namun  di  lain  pihak,
adanya perubahan anggaran ini adalah sesuatu yang  diharapkan  pemerintah  daerah  untuk menjamin  program  yang  sedang  berjalan dapat  tercapai  kinerjanya  sesuai  dengan  apa yang  ditetapkan  sejak  awal.  Salah  satu komponen  anggaran  yang  perlu  mendapatkan perhatian lebih adalah belanja modal. Perubahan  belanja  modal  menjadi  bagian penting dalam politik anggaran.
Saat  ini  alokasi  belanja  modal  daerah diharapkan  mengalami  peningkatan  dari  24 persen  menjadi  30  persen  terhadap  APBD. Hal  ini  dikarenakan  belanja  daerah  lebih banyak  dialokasikan  kepada  belanja  pegawai dibandingkan  dengan  belanja  modal  yang hanya  24  persen  saja (www.kemenkeu.go.id). Selain  itu,  pernyataan  tersebut  juga  didukung dengan  pendapat  Gamawan  Fauzi  yang mengaminkan  harapan  adanya  peningkatan alokasi  untuk  belanja  modal  daripada  APBD dihabiskan  untuk  belanja  pegawai.  Apabila ada  efisiensi,  pengurangan  perjalanan  dinas, pensiun  tidak  perlu  diganti,  dan  dana  dapat dialihkan  untuk  belanja  modal,  sehingga  jika belanja  modal  mendekati  50  persen,  maka APBD akan semakin sehat (http://lampost.co).
Perubahan  anggaran  khususnya  dalam pergeseran  komposisi  belanja  merupakan suatu upaya yang masuk akal yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka meningkatkan  kepercayaan  kepada  publik. Pergeseran ini dapat ditujukan untuk peningkatan investasi modal yang berupa aset tetap  (Darwanto  &  Yustikasari,  2007). Semakin  tinggi  tingkat  investasi  modal  maka semakin  baik  pula  kualitas  layanan  kepada publik.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah meneliti  tentang  belanja  modal,  dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda.  Kusnandar  &  Suswantoro (2012) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum,  pendapatan  asli  daerah,  sisa  lebih pembiayaan  anggaran  dan  luas  wilayah terhadap  belanja  modal.  Arwati  &  Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah,  dan  dana  alokasi  umum  terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal  pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi
Jawa Barat. Abdullah & Rona(2015) meneliti tentang  pengaruh  sisa  anggaran,  pendapatan sendiri,  dan  dana  perimbangan  terhadap belanja  modal  studi  kasus  atas  perubahan anggaran  kabupaten/kota  tahun  2012  di Indonesia.  Abdullah  &  Junita(2015)  meneliti tentang  bukti  empiris  pengaruh budget ratcheting terhadap hubungan antara pendapatan  sendiri  dan  belanja  daerah  pada kabupaten/kota di Aceh.
Penelitian-penelitian  tersebut  belum menunjukan  kekonsistenan  dari  hasil  yang didapatkan.  Atas  dasar  permasalahan  yang ada,  maka  peneliti  melakukan  pengujian terkait  dengan  pengaruh  dari  PAD,  SiLPA, luas  wilayah,  dan  pertumbuhan  ekonomi terhadap  perubahan  anggaran  belanja  modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Penelitian mengenai perubahan anggaran  belanja  modal  menjadi  salah  satu topik yang menarik untuk diteliti di Indonesia, karena  hampir  setiap  pemerintah  daerah  pasti melakukan  suatu  perubahan  anggaran  di setiap  tahunnya.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi dalam  kualitas  penyusunan  APBD  dan meminimalkan  tindak  penyimpangan  yang dapat  dilakukan  melalui  tindakan  perubahan anggaran.  Selain  itu  penelitian  terdahulu belum  memberikan  kekonsistenan  dari  hasil yang  didapatkan,  sehingga  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  dari pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran,  luas  wilayah,  dan  pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja  modal  pada  kabupaten/kota  di Indonesia tahun 2012-2013.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Keagenan
Teori  keagenan  dalam  dunia  bisnis dideskripsikan  sebagai  hubungan  antara pemegang  saham  (prinsipal)  dan  manajemen (agen). Jensen & Meckling(1976) menjelaskan  hubungan  keagenen  sebagai kontrak  dimana  satu  atau  lebih  orang (prinsipal)  memerintah  orang  lain  (agen) untuk  melakukan  suatu  jasa  atas  nama
prinsipal  serta  memberi  wewenang  kepada agen  membuat  keputusan  yang  terbaik  bagi prinsipal.
Teori  keagenan  merupakan  teori  yang berkar dari sinergi antara teori ekonomi, teori keputusan,  sosiologi  dan  teori  organisasi (Darwanto  &  Yustikasari,  2007).  Pada prinsipnya  dalam  teori  ini  terdapat  hubungan kerja  antara  dua  belah  pihak,  yaitu  pemberi wewenang (prinsipal) dan penerima wewenang  (Agen).  Organisasi  Sektor  Publik tidak  jauh  berbeda  dengan  perusahaan  pada umumnya,  dimana  di  dalamnya  terdapat  dua pihak  yang  memiliki  hubungan.  Akan  tetapi, dalam  proses  penyusunan  dan  perubahan anggaran daerah terdapat dua perspektif yaitu hubungan  antara  eksekutif  dengan  legislatif, dan legislatif dengan pemilih atau rakyat.
Hubungan antara eksekutif dan legislatif yaitu, ketika eksekutif yang bertindak  sebagai  agen  mempunyai  masalah keagenan yang cenderung ingin memaksimalkan kepentingan pribadinya dalam  pembuatan  atau  penyusunan  anggaran APBD.  Pihak  eksekutif  merasa  mempunyai keunggulan informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain, sedangkan legislatif yang bertindak  sebagai  prinsipal  akan  cenderung melakukan kontrak-kontrak yang abstrak atau kurang  jelas  dengan  pihak  eksekutif,  karena mempunyai discretionary  power (keunggulan kekuasaan)  bila  dibandingkan  dengan  yang lainnya, sehingga dalam penyusunan anggaran,  pihak  legislatif  dapat  menitipkan proyek-proyek maupun kegiatan yang semata- mata untuk kepentingan pribadinya.
Kedua,  hubungan  antara  legislatif dengan  pemilih/rakyat.  Legislatif  sebagai agen mempunyai kewajiban membela kepentingan  rakyat.  Akan  tetapi,  pada kenyataannya  dalam  proses  penyusunan anggaran  sering  kali  hal  tersebut  justru kebalikannya, legislatif mengabaikan kepentingan  rakyat  dan  mereka  lebih  fokus untuk kepentingan pribadi atau golongannya.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam NegeriNo 13 tahun 2006 anggaran pendapatan
dan  belanja  daerah  (APBD)  diartikan  sebagai rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan  peraturan  daerah.  APBD    menjadi dasar  pemerintah  daerah  dalam  melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan  pelayanan  kepada  publik  dalam waktu satu tahun anggaran.
Melalui
APBD dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah dapat menggambarkan  sumber  pendapatan,  belanja dan  pembiayaan  yang  terjadi  serta  kegiatan atau program kerja yang akan dikerjakan. Jadi dalam  suatu  pemerintah  darah,  APBD  dapat menjadi  salah  satu  instrumen  akuntabilitas atas pengelolaan dana publik, karena anggaran  sektor  publik  dapat  dipresentasikan dalam bentuk APBN maupun APBD (Mardiasmo, 2005) .

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah.  PAD  terdiri  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  PAD  dapat menjadi salah satu indikator tingkat kemandirian  suatu  daerah  dalam  mengelola keuangan  daerahnya,  dimana  semakin  tinggi rasio  PAD  dalam  suatu  pemerintah  daerah terhadap  total  pendapatannya  maka  semakin tinggi  tingkat  kemandirian  daerah  tersebut (Kusnandar & Suswantoro, 2012).
PAD  menjadi  salah  satu  indikator kemandirian suatu daerah, hal ini dikarenakan masing-masing daerah mempunyai PAD yang berbeda-beda  disetiap  daerahnya  tergantung pada  potensi  sumber  daya  alam  yang  ada, serta  kemampuan  untuk  menggali  dan mengelolanya (Maryadi, 2014). Apabila PAD yang  dimiliki  semakin  tinggi,  maka  hal  ini dapat  mempengaruhi  besarnya  anggaran belanja  modal  daerah  untuk  meningkatkan pelayanan kepada publik.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam NegeriNo  13  Tahun  2006  Pasal  1,  sisa  lebih perhitungan  anggaran  (SiLPA)  merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran  anggaran  selama  satu  periode anggaran.  SiLPA  dapat  menjadi  salah  satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan  pada  tahun  berjalan,  akan tetapi  jumlah  dari  sisa  anggaran  ini  belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan  jumlah  SiLPA  ini  masih  dalam bentuk  taksiran  atau  belum  sesuai  dengan berapa  yang  sesungguhnya  dicantumkan (Abdullah  &  Rona,  2015).    Perubahan  atas besarnya  jumlah  SiLPA  harus  disesuaikan, karena  dapat  berpengaruh  terhadap  anggaran belanja modal.
SiLPA dapat digunakan untuk mendanai  kelanjutan  kegiatan  yang  belum selesai  dikerjakan  pada  tahun  sebelumnya, dan  dapat  membiayai  kegiatan  baru  yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Murni (Abdullah, 2013). SiLPA pada dasarnya  merupakan  suatu  indikator  yang dapat  menggambarkan  efisiensi  pengeluaran pemerintah.    Hal  ini  dikarenakan  SiLPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD  dan  sekaligus  menjadi  pembiayaan neto  yang  posisitif,  dimana  komponen penerimaan  lebih  besar  dari  komponen pengeluaran (Balai Litbang NTT, 2008 dalam Kusnandar & Suswantoro, 2012).

## Luas Wilayah
Undang-Undang Republik IndonesiaNo  33  tahun  2004  menyebutkan bahwa luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan  kebutuhan  atas  penyediaan sarana  dan prasaran  per  satuan  wilayah.  Luas wilayah pemerintahan dapat diartikan sebagai jumlah  ukuran  dari  besarnya  wilayah  suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten,  kota  atau  bahkan  provinsi,  dan terkadang  luas  wilayah  ini  berkaitan  erat dengan  geografis  suatu  daerah  tersebut (Maryadi, 2014).
Besarnya luas wilayah akan berbanding lurus dengan kebutuhan infrastruktur  untuk  pelayanan  kepada  publik. Wilayah  yang  lebih  luas  akan  membutuhkan sarana prasana yang lebih banyak, begitu juga sebaliknya  dengan  wilayah  yang  tidak  begitu luas.  Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  pada anggaran setiap daerah yang berbeda khususnya berkaitan dengan anggaran belanja modalnya.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  ialah  proses kenaikan output per  kapita  yang dapat diukur dengan  besarnya  produk  domestik  regional bruto  (Darwanto  &  Yustikasari,  2007). Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  salah  satu indikator untuk melihat seberapa besar tingkat kesejahteraan atau gambaran kegiatan perekonomian  suatu  daerah.  Pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah  dengan  daerah  lain tentunya  berbeda,  hal  ini  disebabkan  karena ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berbeda.
Pertumbuhan  infrastruktur  maupun pelayanan publik menjadi salah satu hal yang penting dalam pergerakan roda perekonomian. Infrastruktur  yang  baik  dan  fasilitas  yang lengkap  akan  mempermudah,  mempercepat kegiatan  distribusi  barang,  akses  transportasi mudah,  maupun  aktivitas  ekonomi  lain  serta dapat  meningkatkan  daya  tarik  investasi kepada  suatu  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi yang  baik  didukung  dengan  pertumbuhan infrastruktur  dan  fasilitas  yang  memadai, sehingga  lambat  laun  daerah  tertinggal  akan semakin berkurang, dan tingkat kesejahteraan akan meningkat.

## Belanja Modal
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam NegeriNo  13  Tahun  2006,  belanja  modal adalah  segala  bentuk  pengeluaran  yang dilakukan  dalam  rangka  pembelian  atau pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat lebih  dari  12  bulan  untuk  digunakan  dalam kegiatan pemerintah. Peraturan PemerintahNo 71  tahun  2010  juga  menjelaskan  bahwa belanja modal merupakan pengeluaran
anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode  akuntansi.  Belanja  modal  dapat berbentuk  tanah,  peralatan,  mesin,  gedung, bangunan,  jalan,  irigasi,  jaringan  dan  aset tetap lainnya.
Jumlah  belanja  modal  pada  anggaran tahunan  semestinya  relatif  besar  (Abdullah, 2013).  Besarnya  anggaran  belanja  modal suatu  daerah  dapat  disalurkan  ke  dalam berbagai  bentuk  dari  belanja  modal  yang tujuannya  untuk  memberikan  pelayanan publik yang terbaik dan optimal. Oleh karena itu,  pemerintah  mengharapkan  anggaran belanja  modal  benar-benar  dimanfaatkan dengan  tepat  untuk  rakyat,  jangan  sampai anggaran terserap untuk kegiatan yang kurang produktif.  Terlebih  menurut  The  Asian Fondation  (TAF)  rata-rata  65%  dana  APBD yang  ada  di  seluruh    daerah  dibelanjakan untuk
gaji pegawai
(http://keuda.kemendagri.go.id),
sehingga diperlukan  adanya  suatu  perubahan  atau penyesuaian  terhadap  anggaran  khususnya belanja  modal  agar  APBD  yang  dibuat  lebih baik dan sesuai yang semestinya.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh PAD terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal
PAD  merupakan  salah  satu  sumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  PAD dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  sumber untuk  anggaran  belanja  modal  suatu  daerah. Semakin  tinggi  pendapatan  asli  suatu  daerah maka  anggaran  belanja  modal  suatu  daerah juga akan tinggi.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto
& Yustikasari(2007),  Kusnandar  &  Suswantoro (2012),  (Arwati  &  Hadiati(2013),  Mayasari, Sinarwati,  &  Yuniarta(2014)  menyatakan bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh positif  terhadap  anggaran  belanja  modal. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
:  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh positif terhadap perubahan belanja modal.

## Pengaruh  SiLPA  terhadap  Perubahan Anggaran Belanja Modal
SiLPA  merupakan  sisa  lebih  dari penerimaan  maupun  pengeluaran  dalam  satu tahun  anggaran.  SiLPA  dapat  digunakan sebagai  sumber  pendanaan  dalam  kegiatan atau  belanja  tahun  selanjutnya.  Semakin tinggi  SiLPA  suatu  daerah  maka  semakin tinggi  pula  anggaran  belanja  modal  suatu daerah tersebut.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh  Kusnandar  &  Suswantoro (2012),  Maryadi  (2014)menyatakan  bahwa sisa  lebih  perhitungan  anggaran  berpengaruh positif  terhadap  anggaran  belanja  modal. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis dalam penelitian ini adalah:
: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.
Pengaruh Luas Wilayah terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal Luas wilayah
mencerminkan kebutuhan  atas  penyediaan  sarana  dan prasarana  per  satuan  wilayah.  Wilayah  yang lebih  luas  sudah  barang  tentu  membutuhkan sarana  prasarana  yang  lebih  banyak  dan memadai  agar  semua  sudut  wilayah  dapat merasakan  akan  pelayanan  publik  yang  lebih baik.  Hal  ini  tentunya  dapat  mengurangi kesenjangan  antar  daerah.  Akan  tetapi, peningkatan  sarana  dan  prasarana  suatu daerah  juga  harus  diimbangi  dengan  adanya dana  atau  anggaran  yang  khusus  digunakan untuk  belanja  modal.  Oleh  karena  itu, semakin  luas  suatu  wilayah  maka  akan membutuhkan  anggaran  belanja  modal  yang lebih besar pula.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh  Kusnandar  &  Suswantoro (2012)dan Maryadi(2014) menyebutkan bahwa  luas  wilayah  berpengaruh  positif terhadap  anggaran  belanja  modal.  Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
:  Luas wilayah berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah dapat  menjadi  salah  satu    indikator  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Setiap  daerah menginginkan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang semakin tinggi setiap tahunnya. Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dapat tercapai tujuannya manakala didukung dengan pertumbuhan  infrastruktur  maupun  fasilitas lain yang dapat membantu kegiatan perekonomian  rakyat,  sehingga  secara  tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari rakyat daerah tersebut.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Lin  &  Liu(2000)menyatakan  bahwa antara  desentralisasi  dengan  pertumbuhan ekonomi  mempunyai  hubungan  yang  positif dan  signifikan.  Hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah:
:  Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif  terhadap  perubahan  anggaran  belanja modal.

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  kabupaten/kota  di  Indonesia  tahun 2012-2103.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan  menggunakan  metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode pengambilan sample yang terbatas  pada  jenis  tertentu  yang  dapat memberikan  informasi  yang  diinginkan  baik itu  karena  satu-satunya  yang  memiliki  atau memenuhi  kriteria-kriteria  yang  ditentukan oleh  peneliti  (Sekaran  &  Bougie,  2013). Kriteria  yang  digunakan  dalam  pemilihan sampel adalah sebagai berikut.
Kriteria pertama , kabupaten/kota di Indonesia  yang  mempublikasikan  APBD Murni,  APBD  setelah  perubahan,  laporan realisasi  APBD  di  situs  Dirjen  Perimbangan Keuangan  Pemerintah  Daerah  tahun  2012- 2013.
Kriteria  kedua ,  kabupaten/kota  di  Indonesia yang  melaporkan  anggaran  dari  sektor  PAD,
SiLPA,  luas  wilayah,  PDRB,  dan  belanja modal.
Kriteria  ketiga ,  jumlah  PAD,  SiLPA,  luas wilayah,  PDRB,  dan  Belanja  Modal  tidak bernilai nol (0) atau minus (-).

## Sumber Data
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang  berupa  data  APBD  murni, APBD  perubahan,  dan  laporan  realisasi APBD  kabupaten/kota  di  Indonesia  yang bersumber dari
Direktorat
Jenderal Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah, berupa  data  online  yang  ada  di  situs  web www.djpk.kemenkeu.go.id. Data luas wilayah bersumber  dari  Kementerian  Dalam  Negeri yang  dapat  diunduh  melalui  situs  web resminya,  yaitu  www.kemendagri.go.id.  Data PDRB  dapat  diperoleh  melalui  Badan  Pusat Statistik (BPS).

## Pengukuran Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  satu variabel  dependen,  dan  empat  variabel independen . Perubahan  anggaran  belanja modal menjadi variabel dependen yang diukur dengan  menghitung  selisih  antara  anggaran belanja  modal  dalam  APBD  murni  dengan anggaran belanja modal dalam APBD setelah perubahan. Variabel independen dalam penilitian  ini  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA),  luas  wilayah,  dan  pertumbuhan ekonomi.  PAD  dan  SiLPA  diukur  dengan melihat besarnya realisasi dari pendapatan asli daerah  dan  sisa  lebih  perhitungan  anggaran masing-masing  kabupaten/kota  pada  tahun yang  bersangkutan.  Luas  wilayah  dapat diukur  dengan  melihat  besarnya  luas  dari kabupaten/kota  masing-masing.  Pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Metode Analisis Metode yang digunakan dalam pengujian  hipotesis  penelitian  ini  adalah metode  analisis  regresi  linear  berganda. Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan untuk  menguji  hubungan  antara  satu  variabel dependen  dengan  dua  atau  lebih  variabel independen  (Latan,  2014).  Program  aplikasi yang  digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam penelitian  ini  adalah  SPSS  21.  Model  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Keterangan: PBM  : Perubahan Belanja Modal PAD  : Pendapatan Asli Daerah
SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran LW : Luas Wilayah PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto : Konstanta β : Koefisien Regresi ε
: Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengumpulan Sampel
Berdasarkan  pemilihan  sampel  sesuai dengan  kriteria  yang  sudah  ditentukan,  maka diperoleh  sampel  326  kabupaten/kota  selama 2 tahun pengamatan (2012-2013) penelitian.

## Statistik Deskriptif
Uji statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan  informasi  yang  didapatkan dari  suatu  data  berkaitan  dengan  jumlah sampel  yang  digunakan,  nilai  minimum,  nilai maksimum, nilai rata-rata ( mean ) dan standar deviasi dari masing-masing variabel.
Table 1.Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mean Stad.Dev PAD 326 9,80 11,86 10,8035 0,42445 SiLPA 326 8,30 12,54 10,8923 0,52738 LW 326 1,42 4,64 3,1746 0,71915
Variabel N Min Max Mean Stad.Dev PDRB 326 6,66 8,49 7,2935 0,28742 PBM 3226 7,75 11,94 10,3790 0,58306 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)
Berdasarkan  uji  statistik  yang  telah dilakukan  maka  dari  tabel  tersebut  dapat diketahui bahwa jumlah sampel dari penelitian  ini  yaitu  326  kabupaten/kota  di Indonesia  dari  total  2  tahun  pengamatan. Tabel tersebut juga menggambarkan mengenai  variabel  pendapatan  asli  daerah (PAD) yang memiliki  nilai minimum sebesar 9,80  pada  Kabupaten  Pakpak  Bharat,  dengan nilai  maksimum  sebesar  11,86  pada  Kota Tangerang  Selatan.  Nilai  rata-rata  sebesar 10,8035 dan standar deviasi 0,42445.
Hasil  pengujian  variabel  sisa  lebih perhitungan  anggaran  (SiLPA)  menunjukan bahwa  variabel  tersebut  memiliki  nilai minimum  sebesar  8,30  pada  Kabupaten Sidenreng  Rappang,  dengan  nilai  maksimum sebesar 12,54 pada Kabupaten Kutai Kartanegara.  Nilai  rata-rata  sebesar  10,8923 dan standar deviasi 0,52738.
Hasil  pengujian  variabel  luas  wilayah (LW)  menunjukan  bahwa  variabel  tersebut memiliki  nilai  minimum  sebesar  1,42  pada Kota  Kupang,  dengan  nilai  maksimum sebesar  4,64  pada  Kabupaten  Merauke.  Nilai
rata-rata  sebesar  3,1746  dan  standar  deviasi 0,71915.
Hasil  pengujian  variabel  pertumbuhan ekonomi (PDRB) menunjukan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 6,66 pada Kabupaten Maluku Tengah, dengan nilai maksimum  sebesar  8,49  pada  Kota  Kediri. Nilai  rata-rata  sebesar  7,2935  dan  standar deviasi 0,28742.
Hasil  pengujian  variabel  perubahan anggaran  belanja  modal  (PBM)  menunjukan bahwa  variabel  tersebut  memiliki  nilai minimum  sebesar  7,75  pada  Kota  Sungai Penuh, dengan nilai maksimum sebesar 11,94 pada  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Nilai rata-rata  sebesar  10,3790  dan  standar  deviasi 0,58306.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan  menggunakan  model  analisis  regresi linear berganda yaitu:
Uji Koefisien Determinasi ( ) Koefisien  determinasi  adalah  nilai yang  menunjukan  seberapa  besar  variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( ) Model R R Square Adjusted R Square 1 0,647 0,418 0,411 Sumber: HasilPengolahanData(2016) Tabel di atas menunjukan nilai dan Adj . koefisien determinasi model persamaan regresi  memiliki  nilai Adj . sebesar  0,411 atau  41,1%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 41,1%  dari  nilai  variabel  dependen  yaitu perubahan  anggaran  belanja  modal  (PBM) dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan  anggaran  (SiLPA),  luas  wilayah, dan  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB) . Sisanya
sebesar  58,9%  tidak  dapat  dijelaskan  oleh persamaan  regresi  atau  dipengaruhi  oleh faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  model analisis.

## Uji Statistik t
Pengujian ini  dilakukan untuk  melihat apakah  masing-masing  variabel  independen berpengaruh  terhadap  variabel  dependen. Hasil  uji  statistik  yang  telah  dilakukan  dari
keempat  variabel  independen  (PAD,  SiLPA, LW,  dan  PDRB)  yang  ada  dalam    model
penelitian  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil Uji Statistik t Variabel Unstandardized Coefficients T Sig B Std.Error Konstan 0,064 0,798 0,080 0,936 PAD 0,306 0,075 4,057 0,000 SiLPA 0,476 0,061 7,781 0,000 LW 0,103 0,039 2,648 0,009 PDRB 0,206 0,096 2,152 0,032 Sumber: HasilPengolahan Data (2016) Hipotesis  pertama :  Pendapatan  asli  daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap perubahan  anggaran  belanja  modal.  Hasil pengujian  regresi  diperoleh  nilai  t-hitung sebesar  4,057  dengan  signifikansi  sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05  hal ini menunjukan  bahwa  variabel  PAD  memiliki pengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja  modal  pada  taraf  5%,  sehingga hipotesis pertama diterima.
Hipotesis  kedua :  SiLPA  berpengaruh  positif terhadap  perubahan  anggaran  belanja  modal. Hasil  pengujian  regresi  diperoleh  nilai  t- hitung  sebesar  7,781  dengan  signifikansi sebesar  0,000.  Nilai  signifikansi  di  bawah 0,05  hal  ini  menunjukan  bahwa  variabel SiLPA  memiliki  pengaruh  positif  terhadap perubahan  anggaran  belanja  modal pada  taraf 5%, sehingga hipotesis kedua diterima.
Hipotesis  ketiga :  Luas  wilayah  berpengaruh positif  terhadap  perubahan  anggaran  belanja modal. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai t-hitung  sebesar  2,648  dengan  signifikansi sebesar  0,009.  Nilai  signifikansi  di  bawah 0,05  hal  ini  menunjukan  bahwa  variabel  luas wilayah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap
perubahan  anggaran belanja  modal pada  taraf 5%, sehingga hipotesis ketiga diterima.
Hipotesis  keempat :  Pertumbuhan  ekonomi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran  belanja  modal.  Hasil  pengujian regresi  diperoleh  nilai  t-hitung  sebesar  2,152 dengan  signifikansi  sebesar  0,032.  Nilai signifikansi di bawah 0,05 hal ini menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap perubahan anggaran  belanja  modal  pada  taraf  5%, sehingga hipotesis keempat diterima.
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat diperoleh persamaan regresi sebegai berikut:

## Uji Statistik f
Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama  terhadap  variabel  dependen. Uji signifikansi dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria  pengambilan  kesimpulan  adalah hipotesis  penelitian  diterima  jika  probability value (p-value) < 0,05.
Tabel 4 Hasil Uji Statistik f
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Reg 46,220 4 11,555 57,714 0,000 Res 64,267 321 0,200 Tot 110,448 325 Sumber: HasilPengolahan Data (2016)
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat diketahui  bahwa  model  persamaan  ini mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 hal  tersebut  lebih  kecil  dibandingkan  dengan taraf signifikansi 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan  bahwa  variabel  independen (PAD, SiLPA, LW, dan PDRB) dalam model ini  secara  simultan  dapat  berpengaruh terhadap  variabel  dependen,  yaitu  perubahan anggaran belanja modal (PBM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh PAD terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal
PAD  berpengaruh  positif  terhadap perubahan  anggaran  belanja  modal.  Hal  ini konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Kusnandar & Suswantoro(2012), Darwanto  &  Yustikasari(2007),  Mayasari  et al(2014)  yang  menghasilkan  bahwa  PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.  Perubahan  anggaran  belanja  modal yang  terjadi  di  kabupaten/kota  dipengaruhi oleh  PAD  masing-masing  kabupaten/kota tersebut.  Hal  ini  memberi  makna  bahwa penerimaan  yang  didapatkan  oleh  suatu daerah  dapat  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran daerah tersebut.
Suatu perubahan anggaran yang dilakukan oleh suatu daerah kebanyakan akan meningkatkan jumlah anggaran dari anggaran yang  ditetapkan  sebelumnya,  seperti  halnya dengan  perubahan  anggaran  belanja  modal. Adanya  perubahan  anggaran  belanja  modal yang  semakin  meningkat  diharapkan  benar- benar  digunakan  dengan  sebaik  mungkin untuk  pelayanan  publik  seperti  infrastruktur dan  sarana  yang  lain,  jangan  sampai digunakan  untuk  memperkaya  diri  sendiri atau kelompok.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan  sumber  pendapatan  daerah yang  dimiliki  baik  yang  berasal  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Jumlah pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka akan mampu mempengaruhi besarnya
anggaran  belanja  modal  daerah  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  publik  dan akan  meningkatkan  pula  infrastruktur  yang ada  di  daerah  tersebut.  Selain  itu,  menurut Kusnandar & Suswantoro(2012)juga menyebutkan  bahwa  dengan  meningkatnya pendapatan asli daerah maka dapat memberikan keleluasaan kapada daerah untuk mengalokasikan  ke  dalam  kegiatan  maupun pengeluaran  yang  memberi  dampak  terhadap peningkatan pembangunan daerah.

## Pengaruh  SiLPA  terhadap  Perubahan Anggaran Belanja Modal
SiLPA  berpengaruh  positif  terhadap perubahan  anggaran  belanja  modal.  Hasil yang  didapatkan  sejalan  dengan  hasil  yang diperoleh  oleh  Kusnandar  &  Suswantoro (2012), Maryadi(2014)yang menyatakan bahwa  sisa  lebih  perhitungan  anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap anggaran  belanja  modal.  Perubahan  anggaran terjadi  karena  salah  satu  penyebabnya  adalah belum pastinya jumlah SiLPA yang dianggarkan  untuk  tahun  anggaran  berjalan. Hal  ini  dikarenakan  penetapan  anggaran SiLPA  tahun  berjalan  dilakukan  sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran  tahun  sebelumnya  selesai,  sehingga dengan  perbedaan  penetapan  jumlah  SiLPA tersebut,  dilakukanlah  perubahan  anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah.
SiLPA  dalam  suatu  tahun  anggaran merupakan  selisih  lebih  realisasi  penerimaan dan  pengeluaran  anggaran  selama  satu periode  anggaran  sebelumnya.  SiLPA  ini dapat  menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan internal  pemerintah  daerah  yang  dapat digunakan  sebagai  sumber  pendanaan  untuk kegiatan  maupun  belanja  tahun  selanjutnya, termasuk  bisa  digunakan  untuk  anggaran belanja modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan  belanja  modal,  semakin  tinggi SiLPA  maka  semakin  tinggi  pula  anggaran untuk  belanja  modal.  Akan  tetapi,  menurut Kumorotomo(2010),  besarnya  SiLPA  yang terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun menunjukan  komitmen  para  aparat  dalam pelaksanaan anggaran publik masih rendah.
Pengaruh Luas Wilayah terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal Luas wilayah berpengaruh positif terhadap  perubahan  anggaran  belanja  modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan  oleh  Kusnandar  &  Suswantoro (2012),  Maryadi(2014)  yang  menyatakan bahwa  luas  wilayah  berpengaruh  positif terhadap  anggaran  belanja  modal.  Hal  ini mempunyai  makna  bahwa  besarnya  luas masing-masing  wilayah  atau  daerah  yang berbeda  menjadi  tolak  ukur  seberapa  besar anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah tersebut. Selain itu, luas wilayah  yang  dimiliki  oleh  setiap  daerah dapat  menunjukan  besarnya  kebutuhan  akan sarana dan prasarana yang harus disediakan.
Besarnya luas wilayah akan berbanding lurus  dengan  kebutuhan  infrastruktur  untuk pelayanan  kepada  publik,  dimana  wilayah yang  lebih  luas  akan  membutuhkan  sarana prasarana  yang  lebih  banyak,  begitu  juga sebaliknya.  Hal  ini  tentunya  akan  berdampak pada  anggaran  setiap  daerah  yang  berkaitan dengan  anggaran  belanja  modalnya,  sehingga semakin  luas  wilayah  suatu  daerah  maka dapat  mengindikasi  semakin  besar  pula anggaran  untuk belanja  modal  daerah tersebut,  dan  diharapkan  masing-masing pemerintah  daerah  dapat  dengan  tepat menganggarkan belanja modal untuk kemajuan daerahnya, serta tidak ada kesenjangan antar daerah.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap  Perubahan  Anggaran  Belanja Modal
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif  terhadap  perubahan  anggaran  belanja modal.  Hal  ini  tidak  konsisten  dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  Tuasikal (2008),  Arwati  &  Hadiati(2013),  yang menunjukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal. Penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif terhadap  perubahan  anggaran  belanja  modal hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  suatu
daerah  maka  akan  menuntut  sarana  dan prasarana,  serta  pelayanan  publik  yang  lebih baik.
Adanya tuntutan tersebut maka pemerintah  daerah  diharapkan  memberikan anggaran  untuk  belanja  modal  yang  lebih besar,  sehingga  dengan  adanya  anggaran belanja  modal  yang  lebih  besar,  maka pemerintah  daerah  juga  harus  benar-benar membelanjakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang lebih memadai  untuk  pelayanan  publik.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Jaya  &  Dwirandra (2014)  yang  menyebutkan  bahwa  apabila pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  semakin meningkat,  maka  pemerintah  daerah  akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki  dan  melengkapi  infrastruktur dan  sarana  prasarana  dengan  tujuan  untuk mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih baik.

## SIMPULAN
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah,  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap perubahan  anggaran  belanja  modal.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 326 kabupaten/kota  yang  ada  di  Indonesia  tahun 2012-2013.  Semua  variabel  independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berpengaruh positif  terhadap  perubahan  anggaran  belanja modal.  Hal  ini  dikarenakan  apabila  PAD  dan SiLPA yang dimiliki setiap daerah dimaksimalkan  dengan  baik,  maka  akan meningkatkan  jumlah  pendapatan  daerah, sedangkan  luas  wilayah  yang  semakin  luas dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin tinggi,  akan  membutuhkan  anggaran  belanja modal  yang  besar  untuk  meningkatkan pelayanan  kepada  publik  dan  infrastruktur dari masing-masing daerah tersebut.
Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini adalah  setiap  pemerintah  daerah  dalam membuat  suatu  anggaran,  dapat  benar-benar mengoptimalkan  dalam  menggali  potensi daerah  yang  dimiliki,  serta  dapat  bijak  dalam menggunakan anggaran, sehingga tidak
terjadi  penyimpangan  atau  kecenderungan dalam  menggunakan  angaran  belanja  modal yang  digunakan  untuk  belanja  pegawai,  atau membelanjakan  belanja  modal  tetapi  tidak tepat  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan dari  masing-masing  daerah.  Selain  itu,  hasil penelitian  ini  juga  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  regulator  atau  pemerintah pusat  dalam  menentukan  kebijakan  yang berkaitan  dengan  perubahan  suatu  anggaran khususnya terkait perubahan anggaran belanja modal.
Bagi penelitian selanjutnya disarankan: pertama, dapat menambah periode  pengamatan  dan  memisahkan  antara kabupaten  dan  kota,  sehingga  dapat  terlihat variasi  antar  tahun  pengamatan  dan  dapat membandingkan bagaimana perubahan anggaran  yang  terjadi  di  kabupaten  dan  kota. Kedua, menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran  belanja  modal  misalnya  dengan menambah  kebijakan  pemerintah.  Ketiga, untuk penelitian selanjutnya pengukuran yang digunakan  untuk  variabel  pendapatan  asli daerah  (PAD),  dan  sisa  lebih  perhitungan anggaran  (SiLPA)  dapat  menggunakan  data realisasi tahun sebelumnya (t-1).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.  (2013).  Perubahan  APBD. September 11 2015, https://syukriy.wordpress.com/ Abdullah,  S.,  &  Junita,  A.  (2015).  Bukti Empiris Tentang Pengauh Budget
Ratcheting  Terhadap  Hubungan  Antara
Pendapatan  Sendiri  Dan  Belanja  Daerah
Pada  Kabupaten/Kota  Di  Aceh.  In Asia Pacific  Confrence  On  Accounting  and Finance .
Abdullah,  S.,  &  Rona,  R.  (2015).  Pengaruh Sisa  Anggaran  Pendapatan  Sendiri  dan Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja Modal:  Studi  atas  Perubahan  Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. In Konfrensi Regional Akuntansi II Malang (pp. 1–23).
Annesi,  P.  E.,  Sicilia,  M.,  &  Steccolini,  I.
(2012).  Budgeting  and  Rebudgeting  in Local Government-Siamese Twins.
Public  Administration  Review , 72 (6), 875–884.
Arwati,  D.,  &  Hadiati,  N.  (2013).  Pengaruh
Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat. In Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan Semarang (pp. 498–507). Asmara,  J.  A.  (2010).  Analisis  perubahan alokasi belanja dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBA) Provinsi  Naggroe  Aceh  Darussalam. Jurnal  Telaah  &  Riset  Akuntansi , 3 (2), 155–172.
Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi,
Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal.  In Simposium Nasional  Akuntansi  X  Makassar (pp.  1– 25).
Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. .
(2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  pada  Belanja  Modal  dengan Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 7 (1), 79–92.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory  of  The  Firm:  Managerial Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership Structure. Journal of Financial
Economics , 3 (4), 305–360.
Kumorotomo, W.  (2010).  Akuntabilitas Anggaran  Publik:  Isu  Politik,  Prioritas Belanja  dan  SILPA  dalam  Alokasi
APBD di Beberapa Daerah. In
Konferensi  Administrasi  Negara  ke-3 Bandung (pp. 1–22).
Kusnandar,  &  Suswantoro,  D.  (2012).
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan  Asli  Daerah,  Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
Universitas Indonesia .
Latan,  H.  (2014). Aplikasi  Analis  Data Statistik Untuk Ilmu Sosial Sains dengan IBM SPSS . Bandung: Alfabeta.
Lin,  J.  Y.,  &  Liu,  Z.  (2000).  Fiscal Decentralization  and  Economic  Growth in  China. Economic  Development  and Cultural Change , 49 (1), 1–21.
Mardiasmo.  (2005). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Maryadi.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli
Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Bagi  Hasil,  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  dan  Luas  Wilayah  Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di  Indonesia  Tahun  2012. Jurnal Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji Tanjungpinang , 1–26.
Mayasari,  L.  P.  R.,  Sinarwati,  N.  K.,  &
Yuniarta,  G.  A.  (2014).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli
Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah
Kabupaten  Buleleng. E-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 2 (1).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  (2006).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Negara.
Peraturan  Pemerintah.  (2010).  Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. (2004a). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. (2004b). Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2013). Research Method  for  Business:  A  Skill  Building Approach . United Kingdom: John Wiley
& Sons Ltd.
Tuasikal,  A.  (2008).  Pengaruh  DAU,  DAK,
PAD  dan  PDRB  Terhadap  Belanja Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Jurnal Telaah  &  Riset  Akuntansi , 1 (2),  142– 154.