Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 69-87
Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn
DOI: 10.22225/jn.1.1.108.69-87
ASPEK PIDANA DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
I Made Sepud Universitas Warmadewa dascha_Manda@yahoo.co.id

## Abstrak
Tanah adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan  tanah  diperlukan  adanya suatu kepastian  hukum  bagi pemegang  hak  atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal tersebut rumusan ma- salah penelitian adalah: Bagaimanakah aspek pidana dalam pendaftaran hak atas tanah? Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah? Aspek pidana dalam bidang pendaftaran hak atas  tanah  adalah  pemalsuan  dokumen  berupa  surat  yang  tertulis  atau  tercetak  yang dapat  dipakai  sebagai  bukti  keterangan  seperti  surat  keterangan  kematian,  silsilah  ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa. Pertanggung- jawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  dalam  pendaftaran hak  atas  tanah  adalah  dipertanggungjawabkan  oleh  pihak/orang  yang  melakukan  pem- alsuan  terhadap dokumen  pendaftaran  hak  atas tanah  berdasarkan  asas kesalahan  yang dilakukan  oleh  pemohon  karena  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  adalah  bersifat negatif, tetapi bertendensi positif.
Kata Kunci: Aspek Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pendaftaran Tanah

## Abstract
Land is something very important for human life. Matters relating to the land necessary to have a legal certainty for rights holders bag ground through a land registration activities as stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Based on this research  problem  formulation  is:  How  is  the  criminal  aspect  of  the  registration  of  land rights? How is the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of falsification of documents in the registration of land rights? Criminal aspects in the field of registration of land rights is a forgery of documents in the form of written or printed letters that can be used  as  evidence  such  as  a  death  certificate  information,  genealogy  heirs,  identity  card, family  card,  certificate  of  village  officials.  Criminal  liability  against  criminal  falsification  of documents in the registration of land rights is accounted for by the parties / people who have forged the document registration of land rights based on the principle of the mistakes made by the applicant for a land registration system in Indonesia is negative, but a posi- tive tendency.
Keywords: Criminal Aspects, Falsification of documents, the Land Registry
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  adalah  sesuatu  yang  amat
penting  bagi  kehidupan  manusia.  Hal- hal yang berkaitan dengan tanah diper-
lukan  adanya  suatu  kepastian  hukum bagi  pemegang  hak  atas  tanah  melalui suatu  kegiatan  pendaftaran  tanah  se- bagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten- tang  Pendaftaran  Tanah.  Hasil  produk pendaftaran tanah tersebut adalah ser- tifikat  hak  atas  tanah  yang  merupakan kutipan dari buku tanah yang berisi da- ta  fisik  dan  data  yuridis  suatu  bidang tanah.  Kekuatan  pembuktian  sertifikat hak  atas  tanah  diatur  dalam  Pasal  32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana dinyatakan bahwa:
“Sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan lebih dari 5 tahun maka bagi yang  merasa  berhak  atas  tanah  terse- but  kehilangan  hak  untuk  menggugat, namun  banyak  ditemui  gugatan  ter- hadap  sertifikat  hak  atas  tanah  walau- pun  sertifikat  itu  telah  diterbitkan  lebih dari 5 tahun. Dalam hukum tanah Indo- nesia dikenal adanya lembaga rechtver- werking atau hapusnya hak  atas tanah karena lampau waktu.”
Dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah ada  beberapa  dokumen  berupa  surat yang  tertulis  atau  tercetak  yang  dapat dipakai  sebagai  bukti  keterangan
(seperti  surat  keterangan  kematian, silsilah  ahli  waris,  kartu  tanda penduduk,  kartu  keluarga,  surat  ket- erangan  aparat  desa,  sporadik  tanah, data fisik).
Tindak  pidana  berupa  pemalsuan suatu surat terdapat dalam dalam Pasal 263  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pi- dana (KUHP) yang menentukan:
Ayat(1)
“Barang  siapa  membuat  surat  palsu atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan  sebagai  bukti  da- ripada  sesuatu  hal  dengan  maksud untuk  memakai  atau  menyuruh orang  lain  memakai  surat  tersebut seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak dipalsu, diancam jika pemakaian ter- sebut  dapat  menimbulkan  kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pi- dana  penjara  paling  lama  enam  ta- hun”.
Ayat (2)
“Diancam  dengan  pidana  yang  sa- ma,  barang  siapa  dengan  sengaja memakai  surat  palsu  atau  yang  di- palsukan  seolah-olah  sejati,  jika
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 70
pemakaian  surat  itu  dapat  men- imbulkan kerugian”.
Selanjutnya,  di  dalam  Pasal  264 KUHP ditentukan bahwa:
Ayat(1)
“Pemalsuan  surat  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1) akta-akta otentik;
2) Surat  hutang  atau  sertifikat  hu- tang  dari  sesuatu  negara  atau bagiannya  ataupun  dari  suatu lembaga umum;
3) Surat sero atau hutang atau sertif- ikat  sero  atau  hutang  dari  suatu perkumpulan,  yayasan,  perseroan atau maskapai:
4) Talon,  tanda  bukti  dividen  atau bunga  dari  salah  satu  surat  yang diterangkan  dalam  2  dan  3,  atau tanda bukti yang dikeluarkan  se- bagai pengganti surat-surat itu;
5) surat  kredit  atau  surat  dagang yang  diperuntukkan  untuk  diedar- kan;
Ayat (2)
“Diancam dengan pidana yang sama
barang  siapa  dengan  sengaja  me- makai surat tersebut dalam ayat per- tama,  yang  isinya  tidak  sejati  atau yang  dipalsukan  seolah-olah  benar dan  tidak  dipalsu,  jika  pemalsuan surat  itu  dapat  menimbulkan  keru- gian”.

## 2. PEMBAHSAN
Aspek  Pidana  dalam  Pendaftaran

## Tanah
Pemalsuan  dokumen  mengan- dung  dua  makna  yakni  perbuatan membuat  surat  palsu  atau  memalsu surat.  Membuat  surat  palsu  adalah membuat  sebuah  surat  yang  seluruh atau  sebagian  isinya  palsu,  sedangkan memalsu  surat  adalah  perbuatan  men- gubah dengan cara bagaimanapun oleh orang  yang  tidak  berhak  atas  surat yang  berakibat  sebagian  atau  seluruh isinya  menjadi  lain/berbeda  dengan  isi surat  semula.  Perbuatan  pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelang- garan terhadap dua norma dasar 1 .
Perbuatan  pemalsuan  dapat  digo- longkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan  “penipuan”,  tetapi  tidak
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 71
1 H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 128.
semua  perbuatan  penipuan  adalah pemalsuan.  Perbuatan  pemalsuan  ter- golong  kelompok  kejahatan  penipuan, apabila  seseorang  memberikan  gam- baran  tentang  sesuatu  keadaan  atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau  kebenaran  tersebut  dimilikinya. Karena  gambaran  ini  orang  lain  ter- perdaya  dan  mempercayai  bahwa keadaan  yang  digambarkan  atas  ba- rang/surat  tersebut  itu  adalah  benar atau asli.
Dalam  berbagai  jenis  perbuatan pemalsuan  yang  terdapat  dalam  KUHP dianut  asas  :  Pertama,  disamping pengakuan  terhadap  asas  hak  atas  ja- minan  kebenaran/keaslian  sesuatu  tuli- san/surat,  perbuatan  pemalsuan  ter- hadap surat/ tulisan tersebut harus dil- akukan  dengan  tujuan  jahat.Kedua Berhubung tujuan jahat dianggap terla- lu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus  mempunyai  niat/maksud  untuk menciptakan  anggapan  atas  sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.  Kedua  hal  tersebut  tersirat  da- lam  ketentuan-ketentuan  mengenai pemalsuan  uang  yang  dirumuskan  da- lam  Pasal  244  dan  mengenai  pem-
alsuan  tulisan/  surat  dalam  Pasal  263 dan Pasal 270, maupun mengenai pem- alsuan  nama/tanda/merek  atas  karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur  niat/maksud  untuk  menyatakan bagi sesuatu barang/surat yang dipalsu seakan-akan  asli  dan  tidak  dipalsu (Pasal  244)  atau  “untuk  mem- pergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263).
Perbuatan  pemalsuan  yang  dapat dihukum,  pertama-tama  disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan  bahwa  “niat/maksud”  nya  harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau  maksud”  untuk  mempergunakan barang  yang  dipalsu  membedakan  tin- dak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana  terhadap  kekayaan.  Dalam  tin- dak  pidana  terhadap  kekayaan  harus terdapat  suatu  niat/  maksud  pada pelaku  untuk  menguntungkan  dirinya atau  suatu  kerugian  bagi  orang  lain. Dalam  pemalsuan  tulisan/surat,  unsur niat/maksud  atau  unsur  kerugian  tidak merupakan  masalah  yang  penting.  Se- tiap  perbuatan  yang  dapat  dihukum terdiri  pertama-tama  atas  pelanggaran
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 72
terhadap hak-hak. Kekayaan seseorang sebagai  tujuan  dari  pelaku,  sedangkan dalam  pemalsuan  tidak  demikian  hal- nya,  berhubung  perbuatan  pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.
Pendaftaran  Tanah  adalah  suatu kegiatan  administrasi  yang  dilakukan pemilik  terhadap  hak  atas  tanah,  baik dalam  pemindahan  hak  ataupun  pem- berian  dan  pengakuan  hak  baru, kegiatan  pendaftaran  tersebut  mem- berikan suatu kejelasan status terhadap tanah.  Pendaftaran  tanah  merupakan persoalan  yang  sangat  penting  dalam UUPA, karena pendaftaran tanah meru- pakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. 2
Dalam Pasal 1 angka 1 PP No.24 ta- hun 1997 disebutkan bahwa “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  secara  terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meli- puti  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan,  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan
daftar,  mengenai  bidang-bidang tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun,  termasuk  pemberian  surat tanda  bukti  haknya  bagi  bidang- bidang  tanah  yang  sudah  ada haknya  dan  hak  milik  atas  satuan rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu yang membebaninya”.
Yang  dimaksud  rangkaian  kegiatan pendaftaran  tanah  adalah  pendaftaran dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya  itu  sendiri  seperti  lokasinya, batas-batasnya,  luas  bangunan  atau benda  lain  yang  ada  diatasnya.  Beri- kutnya  adalah  data  yuridis  mengenai haknya  yakni  haknya  apa,  siapa pemegang  haknya,  ada  atau  tidak adanya hak pihak lain. Sementara terus -menerus  artinya  Setiap  ada  pengu- rangan,  perubahan,  atau  penambahan maka  harus  dilakukan  pendaftaran ulang,  yang  akan  membuat  sertifikat tersebut  mengalami  perubahan,  misal- nya perubahan tipe rumah.
Dengan  keluarnya  Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria  (selanjutnya  ditulis  UUPA), maka  dualisme  hak-hak  atas  tanah
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 73
2 Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 152.
dihapuskan, dalam penjelasan dari UU- PA  dinyatakan  bahwa  untuk  pendafta- ran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19  UUPA,  yang  ditujukan  kepada pemerintah  agar  melaksanakan  pen- daftaran tanah di seluruh wilayah Indo- nesia  yang  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  yang  bersifat  Recht Kadaster,  untuk  menuju  ke  arah  pem- berian  kepastian  hak  atas  tanah  telah diatur  di  dalam  Pasal  19  UUPA  yang menentukan:
1) Untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh  pemerintah  diadakan  pendafta- ran tanah di seluruh wilayah Repub- lik  Indonesia  menurut  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dengan  Pera- turan Pemerintah.
2) Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  1 pasal ini meliputi :
a) Pengukuran,  perpetaan  dan  pem- bukuan tanah.
b) Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
3) Pendaftaran  tanah  diselenggarakan dengan  mengingat  keadaan  negara
dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial  ekonomi  serta  kemungkinan penyelenggaraannya  menurut  per- timbangan Menteri Agraria.
4) Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatas biaya-biaya  yang  bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat  1  diatas,  dengan  ketentuan bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu dibebaskan  dari  pembayaran  biaya- biaya tersebut.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  di- paparkan di atas, maka rumusan masa- lah penelitian ini yakni:
1) Bagaimanakah  aspek  pidana  dalam pendaftaran hak atas tanah?
2) Bagaimanakah  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelakun  tindak  pi- dana  pemalsuan  dokumen  dalam pendaftaran hak atas tanah?
Mengenai  unsur-unsur  pemalsuan dokumen  dalam  Tindak  pidana  berupa pemalsuan  suatu  surat  dapat  dijumpai ketentuannya  dalam  Pasal  263  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (“KUHP”) yang menentukan:
1) Barang  siapa  membuat  surat  palsu atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 74
atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan  sebagai  bukti  da- ripada  sesuatu  hal  dengan  maksud untuk  memakai  atau  menyuruh orang  lain  memakai  surat  tersebut seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak dipalsu, diancam jika pemakaian ter- sebut  dapat  menimbulkan  kerugian, karena  pemalsuan  surat,  dengan  pi- dana  penjara  paling  lama  enam  ta- hun.
2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama, barang  siapa  dengan  sengaja  me- makai  surat  palsu  atau  yang  di- palsukan  seolah-olah  sejati,  jika pemakaian  surat  itu  dapat  men- imbulkan kerugian.
Selanjutnya,  di  dalam  Pasal  264 KUHP ditegaskan bahwa:
1) Pemalsuan  surat  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
a) akta-akta otentik;
b) surat hutang atau sertifikat hutang
dari sesuatu negara atau bagiann- ya  ataupun  dari  suatu  lembaga umum;
c) surat sero atau hutang atau sertif- ikat  sero  atau  hutang  dari  suatu perkumpulan,  yayasan,  perseroan atau maskapai:
d) talon,  tanda  bukti  dividen  atau bunga  dari  salah  satu  surat  yang diterangkan  dalam  2  dan  3,  atau tanda  bukti  yang  dikeluarkan  se- bagai pengganti surat-surat itu;
e) surat  kredit  atau  surat  dagang yang diperuntukkan untuk diedar- kan;
2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama barang  siapa  dengan  sengaja  me- makai surat tersebut dalam ayat per- tama,  yang  isinya  tidak  sejati  atau yang  dipalsukan  seolah-olah  benar dan  tidak  dipalsu,  jika  pemalsuan surat  itu  dapat  menimbulkan  keru- gian.
R  Soesilo  dalam  bukunya Kitab  Un- dang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal  Demi  Pasal, 3 mengatakan  bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini  adalah  segala  surat,  baik  yang  di-
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 75
3 R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
tulis  dengan  tangan,  dicetak,  maupun ditulis  memakai  mesin  tik,  dan  lain- lainnya.
Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:
1) dapat  menimbulkan  sesuatu  hak (misalnya:  ijazah,  karcis  tanda  ma- suk, surat andil, dan lain-lain);
2) dapat  menerbitkan  suatu  perjanjian (misalnya  surat  perjanjian  piutang, perjanjian  jual  beli,  perjanjian  sewa, dan sebagainya);
3) dapat  menerbitkan  suatu  pembeba- san  hutang  (kuitansi  atau  surat semacam itu); atau
4) surat  yang  digunakan  sebagai  ket- erangan  bagi  suatu  perbuatan  atau peristiwa  (misalnya  surat  tanda  ke- lahiran,  buku  tabungan  pos,  buku kas, buku harian kapal, surat angku- tan, obligasi, dan lain-lain).
Adapun  bentuk-bentuk  pemalsuan surat  itu  menurut  Soesilo  dilakukan dengan cara:
1) Membuat  surat  palsu:  membuat isinya  bukan  semestinya  (tidak
benar).
2) Memalsu  surat:  mengubah  surat sedemikian  rupa  sehingga  isinya menjadi  lain  dari  isi  yang  asli. Caranya  bermacam-macam,  tidak senantiasa  surat  itu  diganti  dengan yang  lain,  dapat  pula  dengan  cara mengurangkan,  menambah  atau merubah sesuatu dari surat itu.
3) Memalsu  tanda  tangan  juga  terma- suk pengertian memalsu surat.
4) Penempelan  foto  orang  lain  dari pemegang  yang  berhak  (misalnya foto dalam ijazah sekolah).
Unsur-unsur  pidana  dari  tindak  pi- dana pemalsuan surat selain yang dise- but di atas adalah: 4
1) pada  waktu  memalsukan  surat  itu harus  dengan  maksud  akan menggunakan atau menyuruh orang lain  menggunakan  surat  itu  seolah- olah asli dan tidak dipalsukan;
2) penggunaannya harus dapat menda- tangkan kerugian. Kata “dapat” mak- sudnya tidak perlu kerugian itu betul -betul  ada,  baru  kemungkinan  saja akan  adanya  kerugian  itu  sudah cukup;
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 76
4 Ibid, hal. 196.
3) yang dihukum menurut pasal ini tid- ak saja yang memalsukan, tetapi ju- ga  sengaja  menggunakan  surat palsu.  Sengaja  maksudnya  bahwa orang  yang  menggunakan  itu  harus mengetahui  benar-benar  bahwa  su- rat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak  tahu  akan  hal  itu,  ia  tidak  di- hukum.
Sudah  dianggap  “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di  tempat  dimana  surat  tersebut  harus dibutuhkan.
4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus  pula  dibuktikan  bahwa  orang itu  bertindak  seolah-olah  surat  itu asli  dan  tidak  dipalsukan,  demikian pula  perbuatan  itu  harus  dapat mendatangkan kerugian.
Mengenai  bentuk-bentuk  pemalsuan dokumen ada beberapa hal yang mesti menjadi  perhatian.  Adapun  bentuk- bentuk  pemalsuan  surat  itu  menurut Soesilo dilakukan dengan cara: 5
1) Membuat  surat  palsu:  membuat isinya  bukan  semestinya  (tidak
benar).
2) Memalsu  surat:  mengubah  surat sedemikian  rupa  sehingga  isinya menjadi  lain  dari  isi  yang  asli. Caranya  bermacam-macam,  tidak senantiasa  surat  itu  diganti  dengan yang  lain,  dapat  pula  dengan  cara mengurangkan,  menambah  atau merubah sesuatu dari surat itu.
3) Memalsu  tanda  tangan  juga  terma- suk pengertian memalsu surat.
4) Penempelan  foto  orang  lain  dari pemegang  yang  berhak  (misalnya foto dalam ijazah sekolah).
Perbuatan  pemalsuan  dapat  digo- longkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan  “penipuan”,  tetapi  tidak semua  perbuatan  penipuan  adalah pemalsuan.  Perbuatan  pemalsuan  ter- golong  kelompok  kejahatan  penipuan, apabila  seseorang  memberikan  gam- baran  tentang  sesuatu  keadaan  atas sesuatu  barang  (surat)  seakan-akan asli  atau  kebenaran  tersebut  dimilikin- ya. Karena gambaran ini orang lain ter- perdaya  dan  mempercayai  bahwa keadaan  yang  digambarkan  atas  ba-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 77
5 R. Soesilo, Ibid.
rang/surat  tersebut  itu  adalah  benar atau asli.
Dalam  berbagai  jenis  perbuatan pemalsuan  yang  terdapat  dalam  KUHP dianut  asas  : pertama,  disamping pengakuan  terhadap  asas  hak  atas  ja- minan  kebenaran/keaslian  sesuatu  tuli- san/surat,  perbuatan  pemalsuan  ter- hadap surat/ tulisan tersebut harus dil- akukan  dengan  tujuan  jahat.  Kedua, berhubung tujuan jahat dianggap terla- lu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus  mempunyai  niat/maksud  untuk menciptakan  anggapan  atas  sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.
Kedua  hal  tersebut  tersirat  dalam ketentuan-ketentuan  mengenai  pem- alsuan  uang  yang  dirumuskan  dalam Pasal  244  dan  mengenai  pemalsuan tulisan/  surat  dalam  Pasal  263  dan Pasal  270,  maupun  mengenai  pem- alsuan  nama/tanda/merek  atas  karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur  niat/maksud  untuk  menyatakan bagi sesuatu barang/surat yang dipalsu seakan-akan  asli  dan  tidak  dipalsu (Pasal  244)  atau  “untuk  mem-
pergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263).
Perbuatan  pemalsuan  yang  dapat dihukum,  pertama-tama  disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan  bahwa  “niat/maksud”  nya  harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau  maksud”  untuk  mempergunakan barang  yang  dipalsu  membedakan  tin- dak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana  terhadap  kekayaan.  Dalam  tin- dak  pidana  terhadap  kekayaan  harus terdapat  suatu  niat/  maksud  pada pelaku  untuk  menguntungkan  dirinya atau  suatu  kerugian  bagi  orang  lain. Dalam  pemalsuan  uang  dan  tulisan/ surat,  unsur  niat/maksud  atau  unsur kerugian  tidak  merupakan  masalah yang  penting.  Setiap  perbuatan  yang dapat  dihukum  harus  terdiri  pertama- tama  atas  pelanggaran  terhadap  hak- hak.  Kekayaan  seseorang  sebagai tujuan  dari  pelaku,  sedangkan  dalam pemalsuan  tidak  demikian  halnya, berhubung  perbuatan  pemalsuan  di- anggap  sebagai  menimbulkan  bahaya umum.
Suatu  perbuatan  pemalsuan  dapat dihukum  apabila  terjadi  perkosaan  ter-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 78
hadap  jaminan/kepercayaan  dalam  hal mana Pertama, Pelaku mempunyai niat/ maksud  mempergunakan  sesuatu  ba- rang  yang  tidak  benar  dengan  meng- gambarkan  keadaan  barang  yang  tidak benar itu seolah-olah benar atau mem- pergunakan  sesuatu  barang  yang  tidak asli  seolah-olah  asli,  hingga  orang  lain percaya  bahwa  barang  tersebut  adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya. Kedua,  Unsur  niat/maksud t i d a k   p e r l u   m e l i p u t i   u n s u r menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis per- buatan  penipuan). Ketiga,  Tetapi  per- buatan  tersebut  harus  menimbulkan suatu  bahaya  umum  yang  khusus  da- lam  pemalsuan  tulisan/  surat  dan  se- bagainya  dirumuskan  dengan  men- syaratkan  “kemungkinan  kerugian”  di- hubungkan  dengan  sifat  daripada  tuli- san/surat tersebut. 6
Hukuman  maksimum  dinaikan  men- jadi  8  (delapan)  tahun  penjara  apabila menurut  Pasal  264,  pemalsuan  dil- akukan terhadap:
1) Akta-akta otentik;
2) Surat  hutang  atau  surat  tanda  hu-
tang  ( certificaat)  dari  suatu  negara atau bagian dari negara itu atau dari suatu  lembaga  umum  ( openbare  in- stelling);
3) Sero  atau  surat  hutang  (obligasi) atau  surat  tandanya  dari  suatu perkumpulan, yayasan, perseroan;
4) Talon  atau  deviden  atau  tanda  bun- ga  dari  surat-surat  tersebut  di  atas ke-2 dan ke-3;
5) Surat kredit atau surat dagang yang dapat diedarkan. Pemakaian surat ini dapat dihukum sama dalam Ayat (2). Penyidik  Polri  perlu  menentukan apakah  perbuatan  penyertaan/turut serta  ( deelneming),  apakah  termasuk turut  serta  yang  berdiri  sendiri  ( zelf standing  deelnemers)  atau  termasuk turut  serta  yang  assesoir  ( accessoire deelnemers).  Penentuan  ini  adalah  un- tuk  menentukan  pertanggung  jawaban pelaku,  apakah  pelaku  itu  masing- masing  berdiri  sendiri,  dengan  kualitas perbuatan yang berbeda  dan hukuman yang  berbeda  bagi  masing-masing pelaku.  Atau  apakah  perbuatan  itu  dil- akukan  antara  pelaku  dengan  pelaku lainnya, saling berhubungan satu sama
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 79
6 H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 190.
lain dalam arti perbuatan yang satu di- anggap ada jika adanya perbuatan dari pelaku yang lain, sehingga pertanggung jawaban  pelaku  dinilai  sama  dan  di- jatuhi hukuman yang sama.
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) sebagai  instansi  yang  berwenang,  da- lam  hal  penerbitan  sertifikat  hak-hak atas  tanah,  perlu  terlebih  dahulu  me- meriksa  rekaman  data  fisik  dan  data yuridis dalam buku tanah, supaya pen- erbitan  sertifikat  tidak  tumpang  tindih atau  terdapat  dua  (2)  sertifikat  atau lebih  di  atas  satu  (1)  bidang  tanah. Kemungkinan  juga  bisa  terjadi  di  atas sertifikat Hak Milik dikeluarkan pula Hak Guna  Usaha  (HGU).  Apabila  ada  pihak yang  merasa  dirugikan  dan  menga- dukan  masalahnya  ke  pihak  kepolisian, maka  pihak  Polri  harus  melakukan  in- vestigasi tentang proses, prosedur, dan jika  perlu  atas  kewenangannya  dapat melihat buku tanah yang bersangkutan, berdasarkan  Pasal  131  dan  Pasal  132 KUHAP.
Sertifikat  tanah  dalam  UUPA  tidak pernah  disebut  sertifikat  tanah,  namun
seperti  yang  dijumpai  dalam  pasal  19 ayat  (2)  huruf  c  ada  disebutkannya “surat  tanda  bukti  hak”.  Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak  sudah  sering  ditafsirkan  sebagai sertifikat  tanah.  Menurut  Yamin  Lubis dan  Abd.  Rahim  Lubis  (2008)  dalam buku  berjudul” Hukum  Pendaftaran Tanah”  membuat  pengertian  yang  sa- ma bahwa surat tanda bukti hak adalah sertifikat. 7
Pemalsuan  dokumen  mengandung dua  makna  yakni  perbuatan  membuat surat palsu atau memalsu surat. Mem- buat  surat  palsu  adalah  membuat  se- buah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah  perbuatan  mengubah  dengan cara  bagaimanapun  oleh  orang  yang tidak  berhak  atas  surat  yang  berakibat sebagian  atau  seluruh  isinya  menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.
Perbuatan  pemalsuan  ternyata merupakan  suatu  jenis  pelanggaran terhadap dua norma dasar. 8
1) Kebenaran  atau  kepercayaan  yang pelanggarannya dapat tergolong da-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 80
7 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah,  CV Mandar maju, Bandung, Hal. 203.
8 H. A. K. Moch Anwar, Op.Cit, Hal. 128.
lam kelompok kejahatan penipuan.
2) Ketertiban  masyarakat  yang  pelang- garannya  tergolong  dalam  kelompok k ejah atan   te rh adap  Ne gara/ ketertiban umum.
Perbuatan  pemalsuan  dapat  digo- longkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan  “penipuan”,  tetapi  tidak semua  perbuatan  penipuan  adalah pemalsuan.  Perbuatan  pemalsuan  ter- golong  kelompok  kejahatan  penipuan, apabila  seseorang  memberikan  gam- baran  tentang  sesuatu  keadaan  atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau  kebenaran  tersebut  dimilikinya. Karena  gambaran  ini  orang  lain  ter- perdaya  dan  mempercayai  bahwa keadaan  yang  digambarkan  atas  ba- rang/surat  tersebut  itu  adalah  benar atau asli.
Dalam  berbagai  jenis  perbuatan pemalsuan  yang  terdapat  dalam  KUHP dianut asas:
1) Disamping pengakuan terhadap asas hak  atas  jaminan  kebenaran/ keaslian  sesuatu  tulisan/surat,  per- buatan  pemalsuan  terhadap  surat/ tulisan  tersebut  harus  dilakukan
dengan tujuan jahat.
2) Berhubung  tujuan  jahat  dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku  harus  mempunyai  niat/ maksud  untuk  menciptakan  angga- pan  atas  sesuatu  yang  dipalsukan sebagai yang asli atau benar.
Kedua hal tersebut tersirat dalam ke- tentuan-ketentuan  mengenai  pem- alsuan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal 244  dan  mengenai  pemalsuan  tulisan/ surat  dalam  Pasal  263  dan  Pasal  270, maupun  mengenai  pemalsuan  nama/ tanda/merek  atas  karya  ilmu  penge- tahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal  tersebut  memuat  unsur niat/maksud  untuk  menyatakan  bagi sesuatu barang/surat yang dipalsu sea- kan-akan  asli  dan  tidak  dipalsu  (Pasal 244)  atau  “untuk  mempergunakannya” atau  “menyuruh  untuk  dipergunakann- ya” (Pasal 253 dan 263).
Perbuatan  pemalsuan  yang  dapat dihukum,  pertama-tama  disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan  bahwa  “niat/maksud”  nya  harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau  maksud”  untuk  mempergunakan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 81
barang  yang  dipalsu  membedakan  tin- dak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana  terhadap  kekayaan.  Dalam  tin- dak  pidana  terhadap  kekayaan  harus terdapat  suatu  niat/maksud  pada pelaku  untuk  menguntungkan  dirinya atau  suatu  kerugian  bagi  orang  lain. Dalam  pemalsuan  uang  dan  tulisan/ surat,  unsur  niat/maksud  atau  unsur kerugian  tidak  merupakan  masalah yang  penting.  Setiap  perbuatan  yang dapat  dihukum  harus  terdiri  pertama- tama  atas  pelanggaran  terhadap  hak- hak.  Kekayaan  seseorang  sebagai tujuan  dari  pelaku,  sedangkan  dalam pemalsuan  tidak  demikian  halnya, berhubung perbuatan pemalsuan diang- gap  sebagai  menimbulkan  bahaya umum.
Suatu  perbuatan  pemalsuan  dapat dihukum  apabila  terjadi  perkosaan  ter- hadap  jaminan/kepercayaan  dalam  hal mana. 9 Pelaku mempunyai niat/maksud mempergunakan  sesuatu  barang  yang tidak  benar  dengan  menggambarkan keadaan  barang  yang  tidak  benar  itu seolah-olah  ben ar  atau  mem- pergunakan  sesuatu  barang  yang  tidak
asli  seolah-olah  asli,  hingga  orang  lain percaya  bahwa barang tersebut adalah benar  dan  asli  dan  karenanya  orang lain  terperdaya.  Kedua,  Unsur  niat/ maksud  tidak  perlu  meliputi  unsur menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis per- buatan  penipuan).  Ketiga  Tetapi  per- buatan  tersebut  harus  menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan  tulisan/  surat  dan  se- bagainya  dirumuskan  dengan  men- syaratkan  “kemungkinan  kerugian”  di- hubungkan  dengan  sifat  daripada  tuli- san/surat  tersebut.Kejahatan  pem- alsuan  yang  dimuat  dalam  KUHP  digo- longkan menjadi 4 golongan yakni:
1) Kejahatan sumpah palsu;
2) Kejahatan pemalsuan uang
3) Kejahatan  pemalsuan  materai  dan merk;
4) Kejahatan pemalsuan surat.
Membuat surat palsu adalah membu- at  sebuah  surat  yang  seluruh  atau  se- bagian  isinya  palsu.  Palsu  artinya  tidak benar  atau  bertentangan  dengan  yang sebenarnya.  Membuat  surat  palsu  ini
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 82
9 Ibid, Hal. 190.
dapat berupa 10
1) Membuat  sebuah  surat  yang  sebagi- an atau seluruh isi surat tidak sesuai atau  bertentangan  dengan  kebena- ran.  Membuat  surat  yang  demikian disebut  dengan  pemalsuan  intel- ektual.
2) Membuat  sebuah  surat  yang  seolah- olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.
3) Membuat  surat  palsu  yang  demikian ini  disebut  dengan  pemalsuan  mate- ril. Palsunya surat atau tidak benarn- ya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.
Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah  berupa  perbuatan  mengubah dengan  cara  bagaimanapun  oleh  orang yang  tidak  berhak  atas  sebuah  surat yang  berakibat  sebagian  atau  seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat  semula.  Tidak  penting  apakah dengan  perubahan  itu  lalu  isinya  men- jadi  benar  atau  tidak  ataukah  berten- tangan  dengan  kebenaran  ataukah  tid- ak,  bila  perbuatan  mengubah  itu  dil- akukan  oleh  orang  yang  tidak  berhak, memalsu  surat  telah  terjadi.  Orang
yang  tidak  berhak  itu  adalah  orang selain si pembuat surat.
Pemalsuan  surat  diatur  dalam  Bab XII  buku  II  KUHP,  dari  Pasal  263  s.d 276,  yang  dapat  dibedakan  menjadi  5 macam  kejahatan  pemalsuan  surat, yakni:
1) Pemalsuan  surat  pada  umumnya (Pasal 263 KUHP).
2) Pemalsuan  surat  yang  diperberat (264 KUHP).
3) Menyuruh  memasukkan  keterangan palsu  ke  dalam  akta  otentik  (266 KUHP).
4) Pemalsuan  surat  tertentu  (269  dan 270 KUHP).
5) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP).
Dalam  mendefinisikan  konsep  ini. Penggunaan  istilah  dokumen  palsu yang  memiliki  batasan  setiap  dokumen yang  didapatkan  dengan  memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau  dokumen  yang  telah  mengalami perubahan  dari  bentuk  aslinya  baik keseluruhan  ataupun  sebagian,  dan dokumen  yang  secara  keseluruhan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 83
10 Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 100.
merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya.  Maka  yang  termasuk  dalam definisi dokumen perjalanan palsu ada- lah:
1) Dokumen  asli  yang  diperoleh  secara tidak  sah  (menggunakan  data  palsu atau tidak benar).
2) Dokumen  asli  yang  telah  mengalami perubahan.
3) Dokumen  yang  sepenuhnya  di- palsukan.
4) Dokumen  asli  yang  digunakan  oleh orang lain.
Pemalsuan  dokumen  selalu  diiringi dengan  maksud–maksud  kejahatan didalamnya.  Sehingga  dapat  dipastikan pemegang  dokumen  palsu  tersebut memiliki  niat-niat  kriminal  yang  dapat membahayakan  stabilitas  bangsa  dan negara.  Suatu  contoh  misalnya penggunaan dokumen perjalanan palsu dimaksudkan  untuk  dapat  mengelabui petugas  pemeriksa  dokumen  di  per- batasan  sehingga  mereka  dapat  me- masuki wilayah tertentu tanpa dicurigai. Terkait  dengan  topik,  dokumen  palsu
dalam proses kelengkapan warkah pen- daftaran  hak  atas  tanah  untuk mendapatkan  sertifikat  dimaksudkan untuk dapat mengelabui petugas kantor Pertanahan  yang  memeriksa  dokumen sehingga  dapat  dikeluarkan  sertifikat yang didalamnya ada dokumen palsu.

## Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  disebut sebagai  “ teorekenbaarheid”,  criminal responsibility”,  criminal  liability” 11 .  Per- tanggungjawaban  pidana  dimaksudkan untuk  menentukan  apakah  seseorang tersangka/terdakwa  dipertanggungja- wabkan  atas  suatu  tindak  pidana ( crime) yang terjadi atau tidak.
Menurut  penjelasan  konsep  hukum pidana  Indonesia  didasarkan  kepada perbuatan  dan  pembuatnya.  Seha- rusnyalah dua hal ini, yaitu tentang per- buatan  dan  tentang  pembuatnya  men- jadi soko guru dari hukum pidana. Dua istilah ini dibangun hukum pidana yang masing-masing berdiri di atas dua azas pokok:  yaitu  azas  legalitas  dan  azas kesalahan.  Oleh  karenanya  di  samping
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 84
11 Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM -PTMH, Jakarta, Hal.250.
menetapkan  dalam  kitab  undang- undang hukum pidana ini tentang  azas legalitas  dan  azas  kesalahan  dalam pasal sendiri, yaitu pasal 1 ayat (1) dan Pasal  28,  maka  tentang  tindak  pidana dan pertanggung jawaban pidana diberi keterangan  yang  lebih  jelas,  yaitu dengan  merumuskannya  secara tersendiri  pula,  masing-masing  dalam pasal 12 dan 27. Pasal 12 dimaksud se- bagai  pendahuluan  dari  penentuan apakah yang disebut tindak pidana, yai- tu  baik  perbuatan  melakukan  maupun tidak  melakukan  perbuatan  tertentu yang  oleh  peraturan  perundang- undangan  dinyatakan  sebagai  per- buatan  terlarang  dan  diancam  dengan pidana. 12
Pasal 263 KUHP:
1) Barang  siapa  membuat  surat  palsu atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan sesuatu  hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan  sebagai  bukti  daripada sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk memakai  atau  menyuruh  orang  lain memakai  surat  tersebut  seolah-olah isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  dipi-
dana  jika  pemakaian  tersebut  dapat menimbulkan  kerugian  karena  pem- alsuan  surat  dengan  pidana  penjara paling lama 6 tahun;
2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang  siapa  dengan  sengaja  me- makai  surat  palsu  atau  yang  di- palsukan  seolah-olah  asli,  jika pemakaian  surat  itu  dapat  men- imbulkan kerugian.
Unsur-unsur  tindak  pidana  pem- alsuan yang terdapat pada Pasal 263 di atas adalah sebagai berikut:
Pasal 263 Ayat (1)
Unsur Objektif:
1) Perbuatan, yaitu: (i) membuat palsu; atau (ii) memalsukan
2) Objeknya  adalah  surat',  (i)  yang dapat menimbulkan sesuatu hak; (ii) yang  menimbulkan  suatu  perikatan; (iii)  yang  menimbulkan  pembebasan hutang;  atau  (iv)  yang  diperuntuk- kan sebagai bukti pada sesuatu hal.
3) Dapat  menimbulkan  kerugian  dari pemakaian surat tersebut.
Unsur Subjektif
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 85
12 Djoko Prakoso, 1987,Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogjakarta, Hal. 67
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh  orang  lain  memakai  seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu.
Pasal 263 Ayat (2)
Unsur Objektif:
1) Perbuatan, yaitu: memakai.
2) Objeknya adalah: (i) Surat palsu; (ii)
Surat  yang  dipalsukan;  atau  (iii) pemakaian  surat  tersebut  dapat menimbulkan kerugian
Kejahatan  ataupun  pelanggaran  pi- dana  dalam  hukum  pertanahan  dapat berupa  kejahatan  dan  pelanggaran  da- lam  pembuatan  data  fisik  dan  data yuridis, misalnya perusakan patok tanda batas  tanah  dan  mengubahnya  pada tempat  yang  lain,  memberikan  data p als u   y an g  be rk ai t an   de n g an keberadaan  tanah,  dan  dilakukan  oleh beberapa  orang  yang  terkait,  seperti kepala  desa,  lurah,  camat  dan  orang yang  memohon  hak.Yang  bertanggung awab  atau  mereka  yang  dapat  diper- tanggungjawabkan  dalam  pemalsuan dokumen  pendaftaran  hak  atas  tanah adalah  mereka  yang  melakukan  tindak pidana  pemalsuan  atau  pemohon  pen-
daftaran  sertifikat  hak  atas  tanah  yang menggunakan dokumen palsu.

## 3. SIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam pembaha- san  di  atas  dapat  dikemukakan  sim- pulan sebagai berikut:
1) Aspek  pidana  dalam  bidang  pen- daftaran hak atas tanah adalah pem- alsuan  dokumen  berupa  surat  yang tertulis  atau  tercetak  yang  dapat dipakai  sebagai  bukti  keterangan seperti  surat  keterangan  kematian, silsilah  ahli  waris,  kartu  tanda penduduk, kartu keluarga, surat ket- erangan aparat desa.
2) Pertanggungjawaban  pidana  ter- hadap  pelaku  tindak  pidana  pem- alsuan dokumen  dalam pendaftaran hak  atas  tanah  adalah  diper- tanggungjawabkan  oleh  pihak/orang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen  pendaftaran  hak  atas tanah  berdasarkan  asas  kesalahan yang dilakukan oleh pemohon karena sistem pendaftaran tanah di Indone- sia  adalah  bersifat  negatif,  tetapi bertendensi  positif  yaitu  Badan  Per- tanahan  Nasiosnal  (BPN)  tidak  ber-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 86
tanggung  jawab  terhadap  kesalahan dalam  permohonan  dokumen  sertif- ikat  yang  telah  dikeluarkan  dalam pendaftaran hak atas tanah.
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas, dapat sarankan sebagai berikut:
1) Terhadap  pemerintah  yang  dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional di dalam  memproses  pendaftaran  hak atas  tanah  harus  diteliti  secara  cer- mat dan hati-hati tentang dokumen- dokumen  yang  diperlukan  untuk menghindari  terjadinya  pemalsuan terhadap  dokumen  pendaftaran  hak atas tanah.
2) Terhadap  masyarakat  umum  dalam proses  pendaftaran  hak  atas  tanah sebaiknya  proses  awal  perencanaan pendaftaran memiliki sifat yang jujur dan  teliti  sesuai  dengan  prosedur yang telah ditentukan agar tidak ter- jerat dengan hal-hal yang tidak beri- tikad baik agar mendapatkan kepas- tian  hukum  baik  karena  hukum  dan dalam hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama  penulis  mengucapkan terimakasih  kepada  Mitra  Bestari  atas
masukan-masukan  yang  bermanfaat untuk  mendukung  kesempurnaan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafi- ka, Jakarta. R.  Soesilo.  1991. Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komen- tar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis,
2008, Hukum  Pendaftaran  Tanah, CV Mandar maju, Bandung.
Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Pemalsuan,  Grafindo  Persada,  Jakar- ta.
Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, Asas- asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya,  Alumni  AHM-PTMH, Jakarta.
Djoko Prakoso, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana  di  Indonesia,  Liberty,  Yogja- karta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Ten- tang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun 1997 PMNA/ka. BPN Nomor 3 tahun 1997
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 87