El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A ( Analisis Hukum Islam ) Husni A Jalil Monica Inmai

## Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: monica14@gmail.com

## Abstrak
Dalam KHI Pasal 173 disebutkan bahwa penganiayaan berat tidak boleh menerima  hak  warisan,  sedangkan  dalam  literatul  fikih,  tidak menyebutkan  bahwa  pelaku  penganiayaan  itu  terhalang  mendapatkan warisan.  Maka  pendapat  inilah  yang  menjadi  kontroversi  antara Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dengan  Fikih.  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam  pasal  173  huruf  a  menyatakan  bahwa  Seorang  yang  terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap,  dihukum  karena  dipersalahkan  telah membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau  menganiaya  berat  para pewaris.  Sedangkan  jika  dilihat  aturan  hukum  Islam  menyatakan  bahwa salah satu yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan adalah karena ia membunuh pewaris. Oleh karena itu,  dapat  diketahui  bahwa  menurut  hukum  Islam  jika  seseorang  hanya mencoba  membunuh  pewaris  namun  tidak  berhasil  maka  ia  tetap  dapat mewarisi.  Yang  mana  dalam  hal  ini  bertentangan  dengan  aturan  yang telah ditentukan dalam  Pasal  173 huruf a Kompilasi  Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis  ingin mengetahui  mengapa  dalam KHI penganiayaan berat  menjadi  penghalang  kewarisan  dan  untuk  mengetahui  tinjauan hukum  Islam  terhadap  penganiayaan  berat  yang  menjadi  salah  satu penghalang kewarisan dalam pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah library research. Adapun hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  yaitu  mengenai  penetapan tindakan  penganiayaan  berat  menjadi  salah  satu  unsur  terhalang mewarisi  ialah  karena  kondisi  hukum  yang  berkembang  di  Indonesia. Kemudian  tinjauan  Hukum  Islam  mengenai  penganiayaan  berat  sebagai salah  penghalang  kewarisan,  tidak  ada  referensi  dari  fikih  yang menyebutkan secara langsung penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah  satu  penghalang  kewarisan,  sedangkan  dalam  KHI  menyebutkan bahwa  penganiayaan  berat  merupakan  salah  satu  yang  menghalangi warisan.
Kata kunci: Penganiayaan Berat, Penghalang kewarisan

## Pendahuluan
Dalam KHI Pasal 173 disebutkan bahwa penganiayaan berat tidak boleh menerima  hak  warisan,  sedangkan  dalam  literatul  fikih,  tidak  menyebutkan bahwa pelaku penganiayaan itu terhalang mendapatkan warisan. Maka pendapat inilah  yang  menjadi  kontroversi  antara  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dengan Fikih.
Adapun  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  173  huruf  a  menyatakan bahwa Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  dihukum  karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para  pewaris.  Berdasarkan  aturan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  setiap  orang yang telah mencoba membunuh pewaris tidak akan mendapatkan harta warisan dari  pewaris.  Sedangkan  jika  dilihat  aturan  hukum  Islam  menyatakan  bahwa salah  satu  yang  dapat  menyebabkan  terhalangnya  seseorang  mendapatkan warisan  adalah  karena  ia  membunuh  pewaris.  Oleh  karena  itu,  dapat  diketahui bahwa menurut hukum Islam jika seseorang hanya mencoba membunuh pewaris namun  tidak  berhasil  maka  ia  tetap  dapat  mewarisi.  Yang  mana  dalam  hal  ini bertentangan  dengan  aturan  yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  173  huruf  a Kompilasi Hukum Islam. 1
Harta  pusaka  yang  menjadi  warisan  sering  menjadi  salah  satu  sumber terjadinya sengketa dalam sebuah keluarga. Terutama untuk menentukan siapa- siapa  yang  berhak  dan  yang  tidak  berhak  mendapatkan  warisan  tersebut,  yang pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  keretakan  keluarga.  Hal  ini  dikarenakan adanya  pandangan  yang  diberbeda  sesama  anggota  keluarga,  salah  satu  pihak dianggap  sudah  adil  dalam  pembagian  harta  warisan  sedangkan  dipihak  lain masih  menganggap  tidak  adanya  keadilan  dalam  pembagian  harta  yang diwariskan  tersebut. 2 Sehingga  dapat  memicu  adanya  pertengkaran  dalam keluarga mengenai pembagian harta warisan.
Oleh  karena  itu  Islamyang  merupakan  agama  universal  hadir  untuk mengatur  semua  tingkah  laku  manusia,  mulai  dari  permasalahan  kecil  hingga masalah yang besar baik semasa hidupnya seseorang maupun setelah seseorang tersebut  meninggal,  karena  Islam  adalah  agama rahmatan  lil  „alamĪn . 3 Segala aturan yang terdapat dalam agama Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT yang disebut  dengan  hukum syara‟ sebagai  rahmat  bagi  manusia. 4 Salah  satu  aturan yang telah ditetapkan dalam hukum syara‟ adalah hukum waris.
1 Ibid ., 55.
2 Amin  Husein  Nasution, Hukum  Kewarisan, (Cet:  III.  Jakarta:  Rajawali  Pers,  2014), hlm. 52.
3 Zainuddin  Ali, Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.
4 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 36.
Islam  telah  menentukan  siapa  saja  yang  merupakan  ahli  waris  sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan begitu juga tentang bagian -  bagian  yang  telah  ditentukan  dan  diuraikan  secara  rinci  di  dalam  al-Qur‟an. Sebagaimana  yang telah kita ketahui bahwa jika terdapat dalil dalam al-Qur‟an dan  al-Hadis  dengan nash yang sharĪh ,  maka  hukum  melaksanakanya  adalah wajib,  selama  tidak  ada  dalil nash yang  menunjukan  ketidakwajiban  untuk melaksanakan suatu perbuatan. 5

## Pengertian Kewarisan dalam Islam
Hukum  waris  dalam  ajaran  Islam  disebut  dengan  istilah farāidh .  Kata farāidh adalah  bentuk  jama‟  dari faridah yang  berasal  dari  kata fardu yang berarti  ketetapan,  pemberian  (sedekah). Al-mĪrats menurut  bahasa  adalah seseorang  yang  masih  hidup  setelah  yang  lain  mati,  dimana  orang  yang  masih hidup  itu  mengambil  apa  yang  ditinggalkan  oleh  orang  mati.  Menurut  fikih adalah  apa  yang  ditinggalkan  oleh  orang  mati  berupa  harta  atau  hak-hak  yang karena  kematiannya  itu  menjadi  hak  ahli  warisnya  secara  syar‟i.  Ilmu  miraats adalah  kaidah-kaidah  fikih  dan  perhitungan  yang  dengannya  diketahui  bagian setiap  ahli  waris  akan  peninggalan  mayit.  Pengarang  kitab  ad-Durrul  Mukhtar wa  raddul  Mukhtar  mendefenisikan  ilmu  mirats  adalah  ilmu  tentang  pokok- pokok fikih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris  berupa  peninggalan  dan  hak-hak  mayit.  Sebagian  ulama  mendefenisikan bahwa  ilmu  mirats  adalah  ilmu  tentang  pokok-pokok  fikih  dan  hisab  yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit. Ini lebih umum daripada ahli waris, sebab mencakup wasiat, utang dan sebagainya. 6
Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan farāidh adalah bentuk jamak dari faridhah yang  diambil  dari  kata fard yang  artinya taqdĪr (ketentuan),  dalam istilah  syarak fardh adalah  bagian  yang  telah  ditentukan  bagi  ahli  waris,  dan ilmu mengenai hal itu dinamakan waris dan ilmu farāidh . 7 KemudianWahbah Az- Zuhaili  menyebutkan  ilmu  waris  adalah  kaidah-kaidah  fikih  dan  perhitungan- perhitungan  yang  dengannya  dapat  diketahui  bagian  masing-masing  setiap  ahli waris  dari  harta  peninggalan  .Begitu  pula  dengan  Muhammad  Ali  ash-Shabuni memberikan  makna AlmĪrats (waris)  menurut  istilah  yaitu:”Berpindahnya  hak kepemilikan  dari  seseorang  yang  meninggal  kepada  ahli  warisnya  yang  masih
5 Ibid ., hlm. 50-51.
6 Wahbah az-Zuhail, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 340.
7 Syamsul  Bahri  Salihima, Perkembanga  nPemikiran  Pembagian  Warisan  dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama , (Jakarta: Prenadia Group, 2015), hlm. 28.
hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar‟i”. 8
Idris  Djakfar  memberikan  pula  pengertian  hokum  kewarisan  Islam adalah: “Seperangkat  aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta  peninggalan  pewaris,  mengatur  kedudukan  ahli  waris  yang  berhak  dan berapa  bagian-bagiannya  masing-masing  secara  adil  dan  sempurna  sesuai dengan ketentuan syari‟at”. Demikian pula Habibur rahman member pengertian kewarisan (al-mĪrats) yang disebut juga farāidh yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Al-Qur‟an dan Hadis, yaitu perpindahan hak  dan  kewajiban  tentang  kekayaan  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur‟an dan Hadis.
Pengertian-pengertian  hukum  kewarisan  Islam  yang  dikemukakan  oleh pakar  hukum  tersebut,  pada  dasarnya  bahwa  hukum  kewarisan  Islam  berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia  kepada  ahli  warisnya  secara Ijbari (otomatis).Sehingga  dapat  dipahami bahwa menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi setelah pewaris meninggal  dunia,  maka  peralihan  harta  kekayaan  kepada  yang  termasuk  ahli waris  pada  saat  pewaris  masih  hidup  tidak  dipandang  sebagai  pewarisan.Jadi, disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas, darinya  dan  akan  segera  berpindah  menjadi  milik  ahli  waris  yang  ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam. 9
Sedangkan  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  171  Buku  II Tentang Hukum Kewarisan Bab I KetentuanUmum yang dimaksuddengan:
a. Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa- siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing- masing.
b. Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan  beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris.
d. Harta  peninggalan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta  waris  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai
8 Ibid , hlm. 103.
9 Ibid., hlm. 28-29.
meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  (tajhiz),  pembayaran  hutang dan pemberian untuk kerabat. 10
Secara etimologi, pengertian warisan terdiri dari dua bentuk yaitu: a.
Dengan  bentuk  masdar  arti  pertama  adalah  “Baqa”  kekal  ,  arti yang  kedua  yaitu  perpindahan  sesuatu  dari  seseorang  atau  kelompok  ke  orang atau kelompok lain.
b. Dengan bentuk maf‟ul yaitu al-mawaris berarti peninggalan.
Secara  terminologi  ilmu  warisan  adalah  ilmu  dengan  kaidah  fikih  dan akutansi  (perhitungan)  dalam  penentuan  bagian  masing-masing  ahli  waris terhadap harta yamh ditinggalkan seorang yang telah meninggal dunia atau ilmu pembagian  At-Tirkah  kepada  kerabat  yang  berhak  menerimanya  menurut syariat. 11
Dengan  singkat  ilmu farāidh dapat  didefenisikan  sebagai  ilmu pengetahuan  yang  mempelajari  tentang  ketentuan-ketentuan  harta  pusaka  bagi ahli waris. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu farāidh ini disebut dengan “Hukum  Waris”  yaitu  hukum  yang  mengatur  tentang  apa  yang  harus  terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.
Warisan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  seorang  mayit  secara mutlak.  Ibnu  Hazm  menetapkan  ini  dan  berkata  “Sesungguhnya  Allah  telah mewajibkan  warisan  dalam  harta  yang  ditinggalkan  oleh  manusia  setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak ia tidak diwariskan dan tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan  harta  seperti  hak  untuk  mengambil  manfaat  dan  menguasai  serta  untuk tinggal  ditanah  yang  dikhususkan  untuk  pembangunan  dan  penanaman”. Sementara  itu,  menurut  ulama  mazhab  Maliki,  mazhab  Syafi‟i  dan  mazhab hanbali,  warisan  mencakup  semua  harta  dan  hak-hak  yang  ditinggalkan  oleh mayit,  baik  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  harta  maupun  yang  tidak  berkaitan dengan  harta. 12 Sedangkan  menurut  fuqaha  pengertian  ilmu  waris  adalah  ilmu yang mempelajari tenteng ketentuan-ketentuan orang yang mewarisi kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya. 13

## Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam
Ruang  lingkup  kewarisan  dalam  Islam  sangat  jelas  dasar  hukumnya, maka dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah:
10 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam., hlm. 53.
11 Gamal Achyar, Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam , (Banda Aceh, 2018), hlm. 17.
12 Sayyid Sabiq, terj. Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , (Jakarta : Cempaka Putih, 2013), hlm. 511.
13 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  PT  RajaGrafindo,  2000),  hlm. 355.
                                                                                                                                                              
Artinya :  Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan ”. (Q.S. An-Nisa‟: 7) Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai  hak  waris,  dan  sekaligus  merupakan  pengakuan  Islam,  bahwa perempuan  merupakan  subjek  hukum  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban. Tidak  demikian  halnya  pada  masa  jahiliyah,  dimana  wanita  dipandang  sebagai objek  bagaikan  benda  biasa  yang  dapat  diwariskan. 14 Sebagai  pertanda  yang lebih  nyata,  bahwa  Islam  mengakui  wanita  sebagai  subjek  hukum,  dalam keadaan  tertentu  mempunyai  hak  waris,  sedikit  ataupun  banyak  yang  telah dijelaskan  dalam  beberapa  ayat  al-Qur‟an.  Diantara  nya  terdapat  dalam  surah An-Nisa ayat 11:
                       
                                                                                        
                                                                                                       
                             
                                                                                  
                               
                                                                                     
                 
                            
Artinya :  Allah  mensyari'atkan  bagi  kalian  tentang  (pembagian  pusaka untuk)  anak-anak  kalian.  Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama dengan  bagahian  dua  orang  anak  perempuan  dan  jika  anak  itu semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,    Maka  bagi  mereka  dua  pertiga dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak mempunyai  anak dan ia  diwarisi  oleh ibu-bapanya  (saja), Maka ibunya
14 Mohammad  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia ), (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm. 12.
mendapat  sepertiga,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara,  Maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan) sesudah  dibayar  hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu, kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An- Nisa‟: 11)
Firman-Nya  “bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua orang anak perempuan” Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki laki,maka dia mendapatkan semua warisan, jika  yang ada hanya  anak  perempuan, maka dia  mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian. 15

## Syarat- Syarat Kewarisan Islam
Waris mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta  benda  antara  orang  yang  telah  meninggal  dunia  dengan  orang  yang masihhidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalkan muwarrits ( orang yang mewariskan).
Dalam  Syariat  Islam  ada  tiga  syarat  supaya  pewarisan  dinyatakan  ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu : 16
a. Orang  yang  mewariskan  benar-benar  telah  meninggal  dunia  dan  dapat dibuktikan  secara  hukum  bahwa  ia  telah  meningga  dunia.  Ini  berarti apabila  tidak  ada  kematian,  maka  ada  ada  pewarisan  harta  warisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.
b. Orang  yang  mewarisi  hidup  pada  saat  orang  yang  mewariskan meninggal  dunia  dan  bisa  dibuktikan  secara  hukum.  Termasuk  dalan pengertian hidup disini adalah :
1) Anak (embrio)  yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat  orang yang mewariskan meninggal dunia.
2) Orang  yang  menghilang  dan  tidak  diketahui  tentang  kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia  masih  hidup.  Apabila  dalam  waktu  yang  ditentukan  ia  tidak  juga kembali,  maka  bagian  warisannya  dibagikan  kembali  kepada  ahli
15 As-Sayyid  Muhammad  Shiddiq  Khan, Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah  Bicara  Wanita,
(Jakarta: Darul Falah: 2001), hlm 51.
16 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan...,hlm.71.
waris.  Apabila  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  nasab meninggal  secara  bersamaan  waktunya,  atau  tidak  diketahui  siapa yang  lebih  dahulu  meninggal  dunia,  maka  keduanya  tidak  saling mewarisi,  karena  ahli  waris  harus  hidup  ketika  orang  yang mewariskan meninggal dunia.
c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu : 17
1) Hubungan nasab, (keturunan, kekerabatan), baik pertalian  garis lurus keatas  (Ushul  al-Mayyit),  seperti  kakek,  ayah  dan  lainnya  atau pertalian  lurus  kebawah  (Furu‟al  Mayyit)  seperti  anak,  cucu,  atau pertalian mendatar/menyamping (al-Hawasyi) seperti saudara, paman, dan turunannya yang lainnya.
2) Hubungan  pernikahan  yaitu  seseorang  dapat  mewarisi  disebabkan menjadi  suami  atau  isteri  dari  orang  yang  mewariskan.  Suami  isteri dapat  saling  mewarisi  apabila  hubungan  perkawinan  mereka memenuhi dua syarat yaitu : a) Perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah  yang  memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Jika  perkawinannya batal  atau  fasid,  maka  antara  keduanya  tidak  dapat  saling mewarisi kalau salah satu diantara mereka meninggal dunia.
b) Masih  berlangsung  hubungan  perkawinan,  yakni  hubungan perkawinan  mereka  masih  berlangsung  sampai  saat  kematian salah satu pihak suami atau isteri tidk dalam keadaan bercerai.
3) Hubungan  perbudakkan  (wala‟)  yaitu  seorang  berhak  mendapatkan warisan  dari  bekas  budak  (hamba)  yang  telah  dimerdekakannya (dibebaskannya).  Pembebasan  seorang  budak  berarti  pemberian kemerdekaan,  sehingga  budak  tersebut  mempunyai  kedudukan  yang sama dengan manusia lainnya.
4) Karena  hubungan  agama  Islam,  yaitu  apabila  seseorang  meninggal dunia tidak meninggalkan orang  yang mewarisi,  maka hartanya akan diserahkan  kepada  baitul  mal  (  perbendaharaan  Negara  Islam)  untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam. 18
Kehidupan manusia dimuka bumi ini dibatasi oleh waktu, sampai datang waktu  yang  telah  dijanjikan  tanpa  dikurangi  sedetikpun  sebelum  dan  sesudah kematian  itu  akan  menjemputnya.  Selama  masa  hidupnya  yang  sebentar  itu apapun  yang dikumpulkan olehnya didunia ini harus ditinggalkan kecuali amal baiknya.  Harta  kekayaan  dan  semua  miliknya  yang  ditinggalkan  didunia  akan
17 Ibid. hlm. 234.
18 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan..., hlm. 77.
diserahkan  kepada  ahli  warisnya.  Islam  adalah  jalan  hidup  yang  sempurna mengandung aturan-aturan untuk pembagian harta warisan. 19

## Rukun-Rukun Kewarisan dalam Islam
Ada  tiga  unsur  yang  perlu  diperhatikan  dalam  waris  mewarisi,  tiap  tiap unsur  tersebut  harus  memenuhi  berbagai  persyaratan.  Unsur-unsur  ini  dalam kitab  fiqih  dinamakan  rukun,  dan  persyaratan  itu  dinamakan  syarat  untuk  tiap- tiap rukun.
Rukun  merupakan  bagian  bagian  dari  permasalahan  yang  menjadi pembahasan.  pembahasan  ini  tidak  sempurna  jika  salah  satu  rukun  tidak  ada, misalnya  wali  dalam  salah  satu  rukum  perkawinan.  Apabila  perkawinan dilangsungkan  tanpa  wali,  perkawinan  menjadi  kurang  sempurna,  bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi‟i perkawinan itu tidak sah.
Adapun  syarat  adalah  sesuatu  yang  berada  diluar  substansi  dari permasalahan  yang  dibahas,  tetapi  harus  dipenuhi,  seperti  suci  dari  hadats merupakan  syarat  sahnya  shalat.  Walaupun  bersuci  itu  diluar  pekerjaan  shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang  yang akan shalat, karena jika ia shalat  tanpa bersuci, makan shalatnya tidak sah. 20
Sehubungan  dengan  pembahasan  hukum  waris,  maka  warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwaris. Yaitu sebagai berikut : 21
a. Orang  yang  mewariskan  ( muwarrits ),  yakni  orang  yang  meninggal dunia  yang  meninggalkan  harta  atau  hak.  Bagi muwarrits berlaku ketentuan  bahwa  harta  yang  ditinggalkan  miliknya  dengan  sempurna, dan  pewaris  benar-benar  telah  meninggal  dunia,  baik  menurut kenyataan  maupun  menurut  hukum.  Kematian muwarrits menurut  para
ulama fiqih dibedakan menjadi 3 macam, yakni : 22
1) Mati haqiqĪ (sejati)  ialah  hilangnya  nyawa  seseorang  yang  semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh  panca  indra  dan  dapat  dibuktikan  dengan  alat  pembuktian. Sebagai  akibat  dari  kematian,  seluruh  harta  yang  ditinggalkannya setelah  dikurangi  untuk  memenuhi  hak-hak  yang  bersangkutan dengan  harta  peninggalannya,  beralih  dengan  sendirinya  kepada ahli  waris  yang  masih  hidup  disaat  kematian muwarrits ,  dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan mempusakai.
19 Rahman I, Doi, Penjelasan Lengkap Hukum  - hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), hlm .354.
20 Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), hlm.57.
21 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...,hlm 346.
22 Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam ..., hlm.60.
2) Mati hukmĪ ialah  suatu  kematian  disebabkan  oleh  adanya  vonis hakim,  baik  pada  hakikatnya  seseorang  benar-benar  masih  hidup, maupun dalam kemungkinan antara hidup dan mati.
3) Mati taqdirĪ ialah  suatu  kematian  yang  bukan haqiqĪ dan  bukan hukmĪ ,  tetapi  semata-mata  hanya  berdasarkan  dugaan  keras. Misalnya  kematian  seorang  bayi  yang  baru  dilahirkan  akibat terjadinya  pemukulan  terhadap  perut  ibunya  atau  pemaksaan  agar ibunya  minum  racun.  Kematian  tersebut  hanya  semata-mata berdasarkan  dugaan  keras,  dapat  juga  disebabkan  oleh  yang  lain,
namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.
b. Orang  yang  mewarisi  ( warits ),  yakni  orang  yang  berhak  mendapatkan harta  warisan  karena  sebab-sebab  yang  akan  dijelaskan,  meskipundia tidak  benar-benarmengambilnya  karena  suatu  halangan.  Dia  berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hakumi.
c. Yang diwarisi (al-Mauruts ), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit  yang  akan  dipusakai  atau  dibagi  olh  para  ahli  waris  setelah diambil  untuk  biaya-biaya  perawatan,  melunasi  hutang  dan melaksanakan  wasiat.  Al-Maurust  dinamakan  juga  mirats  dan  irats yaitu  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang  mewariskan  atau  hak- hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qisash, hak menahan barang yang  dijual  karena  sudah  terpenuhinya  harga  dan  hak  barang  gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.

## Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan
Menurut  jumhur  ulama  ahwa  sebab-sebab  seseorang  mewarisi  harta seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  ada  3  macam  yaitu:  kekerabatan, perkawinan, dan walā‟ ( memerdekakan budak). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana  yang  tertulis  dalam  BAB  II  Pasal  174  yang  berisi  “Kelompok- kelompok  ahli  waris  yang  mendapatkan  harta  warisan  terdiri  dari  dua  orang yaitu sebab hubungan darah dan hubungan perkawinan”. Jika tidak mempunyai ahli waris, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 191 yaitu “jika  tidak  ada  ahli  waris,  maka  harta  benda  tersebut  atas  putusan  Pengadilan Agama  diserahkan  penguasaannya  kepada  Baitul  Maal  untuk  kepentingan Agama  Islam  dan  kesejahteraan  umum”.  Adapun  3  sebab  seseorang memperoleh harta pusaka menurut jumhur ulama ialah : 23
1. Pernikahan
Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam,  perkawinan  dikatakan  sah  apabila  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi  sesuai
23 Asyhari  Abta  dan  Djunaidi  Abdul  Syakur, Ilmu  Waris  Al-Faraidl ,  (  Surabaya  : Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 32.
syaria  Islam.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Yang dimaksud bahwa perkawinan yang dapat dinyatakan sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang kedua  pasangan  suami  isteri  anut. 24 Perkawinan  merupakan  akad  yang  sah menurut  syariat,  walaupun  hubungan  intim  belum  dilakukan,  dan  meskipun orang yang menikah menderita penyakit keras.
Apabila salah seorang diantara pasangan suami isteri ada yang meninggal dunia  yang perkawinannya masih dalam keadaan masa iddah, maka dia berhak untuk  saling  mewarisi.  Dengan  demikian,  antara  pasangan  suami  isteri  dapat saling  mewarisi  selama  tidak  ada  hal-hak  lain  yang  dapat  menghalanginya, yakni  mereka  adalah  suami  yang  isterinya  meninggal  dunia  atau  isteri  yang suaminya  meninggal  dunia.  Sebab  mereka  telah  terikat  dengan  akad  yang  sah menurut  syariat  Islam,  meskipun  belum  berhubungan  intim.  Jadi  perkawinan menyebabkan  laki-laki  dan  perempuandapat  saling  mewarisi  elama  akadnya masih  utuh. 25 Perkawinan  yang  menjadi  sebab  timbulnya  hubungan  kewarisan antara suami isteri didasrkan pada dua syarat, yaitu :
a. Perkawinan  itu  sah  menurut  hukum  Islam  yang  artinya  syarat  dan rukun dalam perkawinan itu telah terpenuhi atau antara keduanya telah berlangsung  akad  nikah  yang  sah  yaitu  nikah  yang  telah  dilaksanakan dan  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan  serta  terlepas  dari semua  halangan  pernikahan  walaupun  belum  berhubungan  intim. Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mawarits dan tindakan  Rasulullah  Saw  yang  telah  memnerikan  keputusan  hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami  yang telah melakukan  akad nikah,  tetapi  belum  melakukan  persetubuhan  (hubungan  intim)  dan belum  menetapkan  maskawinnya.  Suatu  perkawinan  dihukumi  secara sah  secara  hukum  tidak  semata-mata  digantungkan  pada  telah terlaksanakannya  hubungan  kelamin  antara  suami  isteri  dan  telah dilunasi  pembayaran  maskawinnya  oleh  suami,  tetapi  tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya. Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syariat Islam dinyatakan fasid (rusak) oleh  Pengadilan  Agama,  maka  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alasan untuk  menuntut  harta  warisan,  karena  tidak  ada  hubungan  waris- mewarisi antara keduanya. 26
24 Mardani, Hukum  Islam,  Kumpulan  Peraturan  tentang  Hukum  Islam  di  Indonesia, ( Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 68.
25 Syamsulbahri  Salihima, Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisa, (  Jakarta  : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 64.
26 Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam ..., hlm. 74.
b. Perkawinannya  masih  utuh  dapat  diartikan  suami  isteri  masih  terikat dalam  tali  perkawinan  saat  salah  satu  pihak  meninggal  dunia. 27
Termasuk  dalam  ketentuan  ini,  apabila  salah  satu  pihak  meninggal dunia,  sedangkan  ikatan  perkawinan  telah  putus  dalam  bentuk  talak raj‟i  dan  perempuan  masih  dalam  masa  iddah,  maka  seorang perempuan  itu  masih  berstatus  sebagai  isteri  dengan  segala  akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.

## 2 Kekerabatan ( nasab)
Kekerabatan  adalah  hubungan  nasab  antara  orang  yang  mewariskan dengan  orang  yang  mewarisi  yang  disebabkan  oleh  kelahiran.  Pertalian hubungan  darah  ini  merupakan  sebab  seseorang  memperoleh  hak  mempusakai yang  terkuat,  dikarenakan  kekerabatan  itu  termasuk  unsur  yang  tidak  dapat dihilangkan.
Kekerabatan  adalah  antara  satu  orang  dengan  orang  yang  lain mempunyai pertalian/ hubungan darah dari garis lurus keatas maupun garis lurus kebawah,  serta  pertalian  atau  hubungan  darah  garis  menyamping.  Garis  lurus keatas disebut ushul atau leluhur si mayit, dan garis lurus kebawah disebut furu‟ atau anak turunan simayit, serta garis menyamping disebut hawasyi.
Sebab-sebab  kekerabatan  yang  akan  mendapatkan  harta  pusaka dikelompokkan dalam tiga hal yaitu : 28
a. Pertalian usḥul yaitu  pertalian  kekerabatan  garis  lurus  keatas,  yakni ayah, ibu,  ayah dari ayah (kakek), ibu  dari ayah  ( nenek), ibu  dari ibu (nenek).
b. Pertalian furu‟ yaitu  pertalian  kekerabatan  garis  lurus  kebawah,  yakni anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dam cucu perempuan dari anak laki-laki.
c. Pertalian hawasĪ yaitu  pertalian  menyamping  dari  simayit,  yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki  seayah,  saudara  laki-laki  seayah  (paman)  sekandung,  saudara laki-laki  seayah  (paman)  seayah,  anak  laki-laki  saudara  laki-laki  ayah (paman)  seayah,  saudara  perempuan  sekandung,  saudara  perempun seayah, saudara perempuan seibu.
Jika  hubungan  dengan  bagian  penerimaannya,  ahli  waris  sebagai  akibat hubungan kekerabatan, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu :
27 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 191.
28 Alivermana  Wiguna, Mudah  Belajar  Ilmu  Mawarits, (Yogyakarta:  Deepublish, 2018), hlm. 33.
a. Ashḥābul  al-furûdh adalah  semua  ahli  waris  yang  memiliki  bagian tertentu  (pokok)  dalam  pembagian  harta  warisan  yang  telah  diatur dalam  al-Qur‟an  dan  Sunnah  Rasulullah  Saw.  Jumlah  bagian  tertentu dalam  pembagian  harta  warisan  untuk  setiap  ahli  waris  yang  telah ditentukan  dalam  nash  disebut al-furûdhal-muqaddarah (bagian Pokok). 29
b. Ashḥābul  nasabiyah adalah golongan kerabat  yang tidak mendapatkan bagian tertentu, atau mendapatkan sisa dari shḥābul furûdhmuqaddarah yang disebut ashḥābul nasabiyah .
c. Golongan  kerabat  yang  mendapat  bagian  tertentu,  dan  mendapatkan sisa  dari ashḥābul  furûdhulmuqaddarah juga  sisa  ( ashabah ),  seperti ayah, kakek dan seterusnya.
d. Dzāwil  Arḥām ialah  setiap  kerabat  pewaris  yang  tidak  termasuk ashḥābul furûdh dan ashabah , misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau  ibu),  paman  dari  pihak  ibu  (saudara  laki-laki  ibu),  keponakkan laki-laki  dari  saudara  perempuan,  cucu  laki-laki  dari  anak  perempuan, dan sebagainya. 30 3. Walā ‟
Walā‟ adalah  kekerabatan  secara  hukum  yang  dibentuk  oleh  syara‟ karena memerdekkan budak. Hanafiyyah menambahkan yaitu walā‟al-muwālāh . Walā‟  al-itqi ( Walā‟ yang  memerdekakan  budak)  adalah ashabah  sababiyah ( ashabah karena  sebab)  atau  hubungan  antara  tuan  dan  orang-orang  yang dimerdekakannya,  jika  dia  meninggal  sementara  tidak  ada  kerabat  yang mewarisinya. Inilah yang disebut dengan nasab hukmi.
Orang  yang  memerdekakan  bisa  mewarisi  harta  orang  yang dimerdekakan, namun tidak sebaliknya. Artinya, orang yang dimerdekakan tidak bisa  mewarisi  harta  orang  yang  memerdekakan. Walā‟al-muwālāh adalah  akad antara dua orang dengan syarat masing-masing menanggung denda jinayat yang lainnamun keduanya tidak saling mewarisi. 31
Sekarang  ini  hubungan walā‟ hanya  terdapat  tataran  wacana  saja. Hubungan walā‟ terjadi  disebabkan  oleh  usaha  seorang  pemilik  budak  yang dengan  sukarela  memerdekakan  budaknya.  Dengan  demikian,  pemilik  budak tersebut  mengubah  status  orang  yang  semula  tidak  cakap  dalam  bertindak menjadi  cakap  dalam  bertindak  untuk  mengurusi,  memiliki  dan  mengadakan transaksi  terhadap  dirinya  sendiri.  Disamping  itu,  cakap  melakukan  tindakan hukum sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan
29 Gamal  Achyar, Nilai  Adil  dalam  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum  Islam ...,hlm. 42.
30 Ibid. ,hlm. 89.
31 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...,hlm 348.
kepadabudaknya  sebagai  perangsang  agar  orang-orang  (pada  waktu  itu) memerdekakan  budak,  rasulullah  memberikan  hak walā‟ kepada  yang memerdekan  budak  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Rasulullah  menganggap walā‟ sebagai  hubungan  kerabat  yang  berdasarkan  nasab  secara  hukum  (nasab hukumya).

## Penganiayaan Berat menjadi Sebab Penghalang Kewarisan
Kata  penganiayaan  berasal  dari  kata  “aniaya”  yang  secara  bahasa mempunyai  arti  menyiksa,  menyakiti  dengan  bengis.  Kata  dasar  tersebut mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga penjadi penganiayaan yang berarti perlakukan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan). 32
Penghalang hak waris (al-hajb) dalam bahasa arab bermakna penghalang atau  penggugur  maka  makna al-hajb menurut  istilah  orang  yang  menghalangi orang  lain  untuk  mendapatkan  warisan.  Adapun  pengertian al-hajb menurut kalangan  ulama  faraidh  adalah  menggugurkan  hak  ahli  waris  lainnya  untuk menerima  warisan,  baik  secara  keseluruhannya  atau  sebagian  saja  disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.
Di dalam Kompilasi  Hukum  Islam  yang dianggap sebagai  pembaharuan hukum  Islam  Indonesia  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  penganiayaan  berat adalah  salah  satu  alasan  yang  dapat  dijadikan  penghalang  mewarisi.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  173  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi:  “Seseorang terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusan  hakim  yang  telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. Dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya berat para pewaris
b. Dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa pewaris  telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam  dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Kenyataan  diatas  menggambarkan  perumusan  Kompilasi  Hukum    Islam sebagai  fikih  Indonesia  selain  menyerap  aturan-aturan  kewarisan  yang  terdapat dalam  kitab-kitab  fikih  klasik,  juga  melakukan  modifikasi  dengan mengkonstruksi  aturan  baru  sebagai  wujud  karakteristik  ijtihadyang  bersifat relatif menurut situasi, kondisi, tempat dan perkembangan rasio manusia. 33
Kemudian  yang  menjadi  pertimbangan  KHI  berikutnya  mengenai penetapan  tindakan  penganiayaan  berat  menjadi  salah  satu  unsur  terhalang mewarisi  ialah  karena  melihat  kondisi  hukum  yang  berkembang  di  Indonesia. Meskipun  bangsa  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam,  namun  tidak  dapat dipungkiri bahwa hukum Islam yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia tidak
32 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta  :  Balai Pustaka), hlm. 53.
33 Kompilasi Hukum Islam, Cet. V, (Bandung: Tim Citra Umbara, 2010), hlm. 291
terlaksana  secara kaffah .  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  secara  konstitusi  negara Indonesia  bukan  negara  Islam  namun dar  al-„ahdi (negara  kesepakatan). 34
Hukum  selain  Islam,  yakni  hukum  positif,  hukum  adat  dan  hukum  Barat memiliki pengaruh yang signifikasi dalam tatananhukum di Indonesia.
Menurut penulis, selanjutnya alasan KHI menetapkan penganiayaan berat terhalang  untuk  mewarisi  ialah  karena  pada  masa  lahirnya  pendapat  para fuqaha ‟  mengenai  jenis-jenis  pembunuhan  yang  dapat  menggugurkan  hak mewarisi,  belum  ditemukan  cara/usaha  yang  dapat  ditempuh  untuk menyelamatkan  korban  yang  sedang  sekarat  akibat  ahli  waris  yang  hendak membunuhnya. Contohnya seorang ahli waris menusuk si pewaris menggunakan pisau  dengan  maksud  ingin  membunuhnya  dan  akibat  tindakannya  itu menyebabkan  kebocoran  pada  organ  tubuh  si  pewaris  yang  mengakibatkan hilang  fungsi  organ  tubuh  dan  keluarnya  darah  tanpa  henti,  dan  karena  pada masa dahulu tidak adanya alat-alat canggih untuk oprasi dan juga tidak adanya obat  yang  dapat  menghentikan  pendarahan  dan  anti  infeksi,  akhirnya  pewaris tidak dapat disembuhkan sehingga meninggal dunia.
Seiring jalannya waktu, mulailah bermuculan alat-alat canggih dan obat- obat  paten  yang  sangat  besar  pengaruhnya,  khususnya  dibidang  kedokteran. Dengan  adanya  alat-alat  dan  obat-obatan  tersebut,  mulailah  dilakukan  usaha- usaha pengobatan, sehingga korban yang sekarat akibat tindakan tersebut dapat disembuhkan  kembali.  Itulah  awal  mula  dikenal  dengan  istilah  penganiayaan berat, dimana penganiayaan berat merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan namun hasilnya sebagaimana yang diharapkan.
Kata penganiayaan berat dalam KHI terdapat didua bagian yaitu, terdapat didalam bab XVI pasal 116 huruf d tentang putusnya perkawinan dan pasal yang menjadi  pembahasan  penulis  skripsi  ini  yaitu  pasal  173  huruf  a  KHI,  dimana salah  satu  pihak  telah  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  yang membahayakan  pihak  lain. 35 Penulis  mencoba  mendekripsikan  penganiayaan berat  yang  merupakan  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  mengancam  diri seseorang atau membahayakan diri, apakah perbuatan ini mengkibatkan sampai kepada  mati  atau  tidak.  Yang  perlu  digaris  bawahiadalah  perbuatan  ini merupakan  ancaman  pada  seseorang  yang  berakibat  menderitanya  korban.  Hal ini  juga  berkaitan  dengan  terhalangnya  seseorang  untuk  menerima  warisan dengan  alasan-alasan  yang  diterima,  tentunya  bila  dilihat  dari  berbagai  sisi terutama  kemaslahatannya.  Namun  dengan  demikian,  nampaknya  KHI  tidak memberikan  suatu  pengertian  apa  yang  dimaksud  dengan  penganiayaan  berat itu.  Sehingga  ini  merupakan  bentuk  pengkajian  pada  KHI  agar  diperoleh
34 Rahmad  Nur  Hakim ,  “KH  Ma‟ruf  Amin:  Indonesia  Bukan  Negara  Islam  Tetapi Negara Kesepakatan ”, Kompas,10 Oktober 2017.
35 Fitrotin  Jamilah, Penganiayaan  Berat  sebagai  Penghalang  Kewarisan  (Studi Komperatif Fiqih dan KHI) , Jurnal Studi Islam Panca Wahana, Edisi 12, 2014, hlm. 95.
kejelasan  dengan  mengemukakan  dasar  hukum  atau  dalil  bahkan  ijtihad  yang mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.

## Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penganiayaan  Berat  Yang  Menjadi Salah Satu Penghalang Kewarisan
Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum  Islam  sebagai  salah  satu  istilah.  Yang  ada  dalam  al-Qur‟an  adalah  kata syari‟ah, fikih,  hukum  Allah, dan  yang seakar dengannya.  Istilah hukum  Islam merupakan  terjemahan  dari islamic  law dalam  literatur  barat. 36 Hukum  Islam adalah  seperangkat  norma  atau  peraturan  yang  bersumber  dari  Allah  Swt  dan Nabi  Muhammad  SAW  untuk  mengatur  manusia  di  tengah-tengah masyarakatnya.  Dengan  kalimat  yang  lebih  singkat,  hukum  Islam  dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. 37
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  rangkaian  sejarah  hukum nasional  yang  dapat  mengungkapkan  ragam  makna  kehidupan  masyarakat Indonesia,  terutama  tentang  adanya  norma  hukum  yang  hidup  dan  ikut  serta bahkan  mengatur  interaksi  sosial,  aktualnya  dimensi  normatif  akibat  terjadinya eksplanasi  fungsional  ajaran  Islam  yang  mendorong  terpenuhinya  tuntutan kebutuhan hukum, reponsi struktual yang dini melahirkan ransangan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan,  alim  ulama  Indonesia  mengantisipasi  ketiga  hal tersebut  dengan  kesepakatan  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. 38 Kompilasi  Hukum  Islam  ditempatkan  sebagai  Norma  Islam  yang tertulis  dan  didalamnya  berisi  aturan-aturan  yang  dapat  dijadikan  sebagai sumber hukum Islam dan kemuadian Kompilasi Hukum Islam tersebut diangkat menjadi salah satu hukum positif yang ada di Indonesia.
Rumusan mengenai penganiayaan berat kepada pewaris yang disebutkan dalam pasal 173 huruf a merupakan pembaharuan hukum. Apabila dilacak baik dalam  Al-Quran  dan  Sunnah  begitu  juga  dalam  literatur  fikih  yang  dijadikan referensi dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak satupun dari kitab-kitab tersebut mengidentifikasikan adanya ketentuan seperti itu, informasi yang diperoleh dari kitab-kitab tersebut hanya menyebutkan bahwa penghalang mewarisi adalah pembunuhan, perbudakan serta berlainan agama.
Analisis  penulis  tentang  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penganiayaan berat  yang  menjadi  salah  satu  penghalang  kewarisan  dalam  pasal  173  huruf  a Kompilasi  Hukum Islam  ialah tidak ada referensi dari fikih  yang menyebutkan
36 Mardani, Hukum  Islam,  Pengantar  Hukum Islam  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.
37 Rohidin, Pengantar Hukum Islam , (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm.2.
38 Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 61.
secara  langsung  penganiayaan  berat  dikategorikan  sebagai  salah  satu alasanpenghalang  mewarisi.  Jadi,  penganiayaan  berat  termasuk  kedalam kategori  orang-orang  yang  tidak  berhak  (gugur)  untuk  menerima  harta  warisan dari    simayit  dikarekan  gugurnya  syarat-syarat  penerimaan  harta  warisan disebabkan  oleh  prilakunya  sendiri  yang  telah  membuatnya  gugur  menerima harta  warisan.    Demikian  pula  para  fuqaha  yang  tidak  mengkategorikan penganiayaan  berat  sebagai  alasan  penghalang  untuk  mewarisi. 39 Sifat  global pada  pasal  diatas  dapat  dipahami,  disamping  adanya  sebab  serta  terpenuhinya syarat dan rukun yang disebutkan dalam pasal di atas, namun ada hal lain yang menyebabkan  ahli  waris  tidak  mendapatkan  warisan  (harta  pusaka).  Adaya sebab-sebab  dan  syarat-syarat  kewarisan,  belum  cukup  untuk  menjadi  alasan adanyahak  kewarisan  bagi  ahli  waris  kecuali  jika  pada  diri  ahli  waris  tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan.
Sedangkan penghalang mewarisi yang disepakati secara mutlak oleh para fuqaha hanya terdapat tiga macam yaitu :
1. Pembunuhan (al-qatl)
2. Berbeda Agama ( iktilaf ad-din)
3. Perbudakkan ( al-„abd) 40
Didalam pasal 173 huruf a dinyatakan bahwa pembunuh sebagaipenghalang  kewarisan  telah  sesuai  dengan  fikih,  namun  dijadikannya percobaan  pembunuhan,  penganiayaan  berat  dan  memfitnah  sebagai halmendapatkannya  harta  warisan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  fiqih.  Didalam fikih  hanya  ada  pembunuhan  yang  menyebabkan  kematian  yang  menjadi penghalang mewarisi warisan. Didalam kitab-kitab fikih dijelaskan juga bahwa kewarisan adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh al-Qur‟an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil yang kuat yang menegaskannya. Sebuah buku dari karangan Amir Syarifuddin dalam sebuah bukunya hukumkewarisan Islam menjelaskan,  dicabutkannya  hak  seseorang  disebabkan  karena  percobaan pembunuhan  ataupenganiayaan  berat  dan  juga  memfitnah.  Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan, namun  tidak dapat hak pasti, apalagi bila  pewaris  sebelum  meninggal  telah  memberi  maaf  kepada  ahli  waris  yang telah melakukan penganiayaan berat tersebut.
Analisis  penulis  tentang  penganiayaan  berat  merupakan  suatu  tindakan atau perbuatan  yang mengancam  diri  seseorang  atau membahayakan diri orang lain  yang  mengakibatkan  luka  pada  orang  lain  dan  juga  mengakibatkan  orang lain  meninggal  dunia  ataupun  tidak,  perbuatan  ini  merupakan  ancaman  pada seseorang  yang  berakibatkan  menderitanya  sikorban.  Hal  ini  juga  berakibatkan pada  terhalangnya  seseorang  untuk  mendapatkan  atau  menerima  harta  warisan dengan  alasan-alasan  yang  dapat  diterima,  tentunya  juga  dapat  dilihat  dari
39 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 402.
40 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ..., hlm. 14.
berbagai  bentuk  kemaslahatannya.  Namun  dengan  demikian,  nampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengab penganiayaan berat tersebut. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  agar  dapat  diperoleh  kejelasan  dengan mengemukakan  dasar  hukum  atau  dalil  ijtihad  para  ulama  yang  mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  penganiayaan  berat  sebagai  penghalang kewarisan  merupakan  sudah  tepat  dengan  ajaran  agama  Islam  dan  telah  sesuai dengan  sosial  kultural  di  Indonesia  karena  Kompilasi  Hukum  Islam  sendiri disusun  dari  beberapa  kitab  fikih  dan  atas  persetujuan  para  ulama-ulama  besar Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat mengikuti bahwa penganiayaan berat membuat seseorang gugur untuk menerima harta warisan dari pewaris.
Akhir  dari  pembahasan  ini  yang  dapat  penulis  simpulkan  adalah  bahwa Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  wujud  upaya  pengqanunan  hukum Islam  di  Indonesia.  Jadi,  permasalahan  penganiayaan  berat  sebagai  alasan penting penghalang mewarisi yang terdapat dalam pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  sebagaimana  yang  telah  penulis  lampirkan,  hal  tersebut merupakan ijtihad para ulama sebagai bentuk metodologi dan instrumen hukum kewarisan  Islam  di  Indonesia  yang  diambil  dari  masalah  yang  ada  dan  juga sebagai pedoman masyarakat agar tidak semena-mena kepada manusia dan lebih mengontrol  kembali  diri  mereka  untuk  membuat  sesuatu  yang  berbahaya  dan berdampak negatif terhadap diri mereka.

## Kesimpulan
Mengenai  penetapan  tindakan  penganiayaan  berat  menjadi  salah  satu unsur  terhalang  mewarisi  ialah  karena  kodisi  hukum  yang  berkembang  di Indonesia. Selanjut alasan KHI menetapkan penganiayaan berat terhalang untuk mewarisi  ialah  karena  pada  masa  lahirnya  pendapat  para  fuqaha‟  mengenai jenis-jenis  pembunuhan  yang  dapat  menggugurkan  hak  mewarisi,  belum ditemukan cara/usaha  yang dapat  ditempuh  untuk  menyelamatkan korban  yang sedang sekarat akibat si ahli waris yang hendak membunuhnya.
Tinjauan  Hukum  Islam  mengenai  penganiayaan  berat  dikatagorikan sebagai  salah  satu  alasan  penghalang  kewarisan,    tidak  ada  referensi  dari  fikih yang  menyebutkan  secara  langsung  penganiayaan  berat  dikatagorikan  sebagai salah  satu  alasan  penghalang  mewarisi.  Sedangkan  didalam  KHI  menyebutkan bahwa penganiayaan  berat  merupakan salah satu  yang menghalangi  kewarisan. Munculnya  KHI  merupakan  bentuk  modifikasi  atau  pembaharuan  hukum diindonesia  untuk  melindungi  ahli  waris  dari  berbagai  ancaman.  Hal  tersebut juga  merupakan  ijtihad  para  ulama  sebagai  bentuk  metodologi  dan  instrumen hukum  kewarisan  islam  diindonesia  yang  diambil  dari  masalah  yang  ada  juga sebagai pedoman masyarakat agar tidak semena-mena kepada manusia dan lebih
mengontrol  kembali  diri  mereka  untuk  membuat  sesuatu  yang  berbahaya  dan berdampak nehatif terhadap diri sendiri.

## Daftar Pustaka
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000. Alivermana  Wiguna, Mudah  Belajar  Ilmu  Mawarits, Yogyakarta:  Deepublish,
2018.
Amin  Husein  Nasution, Hukum  Kewarisan, Cet:  III.  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2014.
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kecana, 2006. As-Sayyid  Muhammad  Shiddiq  Khan, Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah  Bicara Wanita, Jakarta: Darul Falah: 2001.
Asyhari  Abta  dan  Djunaidi  Abdul  Syakur, Ilmu  Waris  Al-Faraidl ,  Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka.
Fitrotin  Jamilah, Penganiayaan  Berat  sebagai  Penghalang  Kewarisan  (Studi Komperatif Fiqih dan KHI) , Jurnal Studi Islam Panca Wahana, Edisi 12, 2014.
Gamal  Achyar, Nilai  Adil  dalam  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum  Islam , Banda Aceh, 2018.
Kompilasi Hukum Islam, Cet. V, (Bandung: Tim Citra Umbara, 2010. Mardani, Hukum  Islam,  Kumpulan  Peraturan  tentang  Hukum  Islam  di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Mardani, Hukum  Islam,  Pengantar  Hukum  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Mohammad  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia ), Jakarta: Sinar grafika, 2009.
Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Sinar Grafika,
2009.
Rahmad Nur Hakim , “KH Ma‟ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam Tetapi Negara Kesepakatan ”, Kompas,10 Oktober 2017.
Rahman  I,  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum  -  hukum  Allah (Syariah),  Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002.
Rohidin, Pengantar Hukum Islam , Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016. Sayyid  Sabiq,  terj.  Muhammad  Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  Jakarta:  Cempaka Putih, 2013.
Husni A. Jalil & Monica Inmai , Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan
Syamsul Bahri Salihima, Perkembanga nPemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum  Islam  dan  Implementasinya  pada  Pengadilan  Agama ,  Jakarta: Prenadia Group, 2015. Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisa, Jakarta :
Prenadamedia Group, 2015.
Wahbah  az-Zuhail,  terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu , Jakarta : Gema Insani, 2011. Zainuddin  Ali, Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.