Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin , hlm. 69-84
ISSN (online) 2549-3752

## Radikalisme Islam, Pembangunan Perdamaian dan Dialog Antar Agama di Papua Indonesia

## Ridwan
Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ridwan@faculty.uiii.ac.id
Diterima 30 Agustus 2022 │Direview 14 September 2022│Diterbitkan 18 September 2022

## Abstract
The objective of this study is to analyze the growth of radicalism, peacebuilding, and the role of inter-religious dialogue in Papua from  a  broader  perspective.  This  paper  argues  that  the  Religious  Harmony  Forum  (FKUB)  and  the  Religious  Leaders Communication  Forum  (FKPPA)  have  succeeded  in  maintaining  harmony  in  Papua.  However,  the  threat  of  religious radicalism remains an issue in the complexity of the political conflicts that occur. The Harmony Integrity Zone model in Jayapura district is an effort of inter-religious dialogue that is good enough to be replicated with modifications in other places. This paper is the result of a desk-study to fill the academic gap in transnational Islamic studies in the Land of Papua, a study that has not been explicated by researchers in the past.
Keyword: Conflict; FKUB; Inter-religious dialogue; Papua; Radicalism

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan radikalisme, pembangunan perdamaian, dan peran dialog antar-agama di Papua dari perspektif yang lebih luas. Paper ini berpendapat bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Tokoh Agama (FKPPA) telah berhasil menjaga kerukunan di Papua. Namun, ancaman radikalisme  agama  tetap  menjadi  masalah  dalam  kompleksitas  konflik  politik  yang  terjadi.  Model  Zona  Integritas Kerukunan di kabupaten Jayapura merupakan upaya dialog antarumat beragama yang cukup baik untuk direplikasi dengan modifikasi di tempat lain. Tulisan ini merupakan hasil studi kepustakaan guna mengisi kekurangan kajian akademik dalam kajian Islam transnasional di Tanah Papua, sebuah studi yang belum pernah dijelaskan oleh para peneliti di masa lalu. Kata Kunci: Dialog Antar-Agama; FKUB; Konflik; Papua; Radikalisme; Tokoh Agama
Pendahuluan
Sejak fajar reformasi 1998, Indonesia telah menyaksikan gelombang Islamisasi ruang publik,  yang  ditandai  dengan  peningkatan  jumlah  masjid,  bank  syariah,  sekolah  Islam tradisional, dan universitas Islam 1 . Kelompok Islam transnasional, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jemaah Tabligh , dan kelompok Salafi Wahabi , untuk menyebut beberapa, telah  beroperasi  secara  terbuka  di  Indonesia 2 .  Proses  yang  sama  telah  dan  sedang berlangsung di tanah Papua secara mencolok, di mana Papua telah lama dianggap sebagai sebuah wilayah mayoritas penduduk beragama Kristen.
Dengan  selesainya  konflik  kekerasan  berbasis  etnik-agama  di  Maluku,  Sulawesi Tengah,  dan  Aceh  (konflik  beraroma  separatisme),  maka  Papua  adalah  satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih mengalami aktivitas pemberontakan yang terus menerus sejak 1960-an. Dalam hal ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah memperjuangkan
1 Martin van Bruinessen, M. (Ed.), Contemporary Developments in Indonesian Islam . (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013).
2 Imdadun  Rahmat, Islam  Indonesia  Islam  Paripurna;  Pergulatan  Islam  Pribumi  Dan  Islam  Nusantara , (Jakarta: Omah Aksoro dan Forum Silaturahmi Bangsa, 2017), 10.
tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia dan telah mengubah juga, untuk beberapa derajat,  pendekatannya  dari  kekerasan  menjadi  diplomasi  melalui  internasionalisasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap orang asli Papua. Merespon situasi ini, kelompok masyarakat sipil telah memberikan perhatian yang cukup  besar,  dan  sampai  batas  tertentu,  pemerintah  baik  di  tingkat  nasional  maupun daerah,  untuk  resolusi  konflik  dan  pembangunan  perdamaian.  Ketika  Joko  Widodo (Jokowi)  terpilih  sebagai  presiden  pada  tahun  2014,  ia  bersumpah  untuk  lebih memperhatikan Papua dan sejak itu dia telah mengunjungi provinsi paling timur itu secara teratur dan melakukan pengembangan infrastruktur yang masif, termasuk jalan, sekolah, ruang olahraga, dan rumah sakit.
Hakikat kekerasan di Papua, atau merujuk pada Hernawan 3 , yang disebut sebagai “Teater kekerasan” adalah konflik politik, oleh karena konflik berlarut-larut yang terkait dengan separatisme, dan juga telah diperburuk oleh ketegangan yang menggunakan bahasa agama 4 . Tidak diragukan lagi, prasangka dan kecurigaan antara Islam dan Kristen di akar rumput  seperti  bara  api  dalam  sekam,  yang  dapat  menyala  dan  membakar  jika  ada pemicunya.  Untungnya,  ada Deklarasi  Papua  Tanah  Damai sejak  5  Februari  2003,  yang menjadi semen sosial bagi Papua. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji pertumbuhan radikalisme,  pembangunan  perdamaian  dan  peran  dialog  antar-agama  dari  sebuah perspektif yang lebih luas. Paper ini juga akan menyajikan secara ringkas kajian tentang zona integritas di Kabupaten Jayapura sebagai manifestasi dari dialog antar agama untuk perdamaian.

## Metode
Kajian ini berangkat dari satu premis bahwa radikalisme agama di Papua telah hadir seirama dengan keterbukaan yang dibawa oleh Era Reformasi 1998. Dalam hal ini, gerakan Islam transnasional yang radikal telah hadir di Papua dan menciptakan ketegangan baik sesama  Muslim  dan  non-Muslim.  Kajian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan menggunakan  karya-karya  tulis  terkait  tema  yang  sedang  dikaji.  Singkat  kata,  kajian kepustakaan ini  dilakukan untuk mendapatkan  sebuah  perspektif yang lebih  luas untuk memahami  radikalisme  agama  di  Papua,  dan  juga  mengkaji  definisi  dan  konsep pembangunan  perdamaian  dan  dialog  antar  agama,  dan  melihat  manifestasinya  dalam kasus zona integritas kerukunan di kabupaten Jayapura, Papua. Untuk membuat sebuah kajian komprehensif, kertas kerja ilmiah ini juga  melaporkan  observasi panjang penulis sebagai aktivis perdamaian di Papua,  dan juga hasil temuan lapangan penulis. Paper ini diandaikan  mengisi  gap  akademik  kajian-kajian  Islam  transnasional  di  Tanah  Papua, sebuah tema kajian yang tidak banyak dikaji peneliti sebelumnya di masa lalu.
3 B.J. Hernawan, Torture And Peacebuilding In Indonesia : The Case Of  Papua, (Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2018), 16.
4 Ridwan Al-Makassary, Dialog Dan Radikalisme Agama Di Tanah Papua ( Dialogue And Radicalism In The Land Of  Papua ), (Jayapura: FKUB Papua, 2016), 16-20.
Papua dan Radikalisme Agama
Setiap wilayah memiliki kontesk sosial tertentu dan ancaman terhadap kerukunan dan perdamaian, tidak terkecuali di Papua. Empat ancaman utama menjaga toleransi dan perdamaian  agama  di  Papua: Pertama ,  ekstremisme  agama  yang  berlebihan,  fanatisme; Kedua , primordialisme etnis berlebihan; Ketiga , marjinalisasi masyarakat asli Papua; Keempat , perubahan  sosial  karena  banyak  transmigran  ke  Papua 5 .  Dalam  usaha  yang  sama, International  Crises  Group  (ICG)  dalam  reportnya 6 telah  menyatakan  beberapa  faktor yang menyebabkan konflik di Papua: transmigrasi (perpindahan) komunitas Muslim dari wilayah lain Indonesia ke Papua; munculnya kelompok-kelompok eksklusif dalam Muslim dan kristen, yang memandang satu sama lain sebagai musuh; sisa-sisa mantan Jihadis dari konflik Maluku yang menetap di beberapa kota di Papua, seperti di Jayapura dan Merauke; dan hasil pembangunan yang maju di wilayah lain di Indonesia dibandingkan Papua. Di Papua, bahasa-bahasa agama telah memperburuk konflik politik laten, terutama dengan  kehadiran  transmigran  Muslim,  yang  telah  bergabung  atau  terpapar  dengan kelompok  Islam  transnasional  di  kampung  halaman  mereka,  dan  di  Papua  mereka mengkhotbahkan ide-ide mereka kepada Muslim lain di Papua. Oleh karena itu, pada Juni 2008, sepuluh tahun setelah dimulainya Era Reformasi 1998, International Crisis Group (ICG) melaporkan bahwa gerakan radikal telah berkembang di antara Muslim dan Kristen. Denominasi  Kristen  radikal  termasuk  Gereja  Pantekosta-Karismatik/Injili,  sementara kelompok Islam transnasional radikal termasuk antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan  Gerakan Salafi  Wahabi .  Kedua  kelompok  Islam  ini  dikategorikan  sebagai  Islam transnasional dalam tulisan ini, karena dicirikan oleh kecenderungan kekhalifahan/jihad 7 . Islam transnasional, menurut Bowen 8 , merujuk pada tiga fenomena, yaitu, gerakan demografis, lembaga keagamaan transnasional, dan ranah perdebatan dan referensi Islam. Dalam fenomena pertama, Islam transnasional dapat didefinisikan sebagai Muslim yang melintasi perbatasan nasional karena alasan ekonomi dan sosial. Fenomena kedua, Islam transnasional  berarti  keterikatan  Muslim  pada  lembaga-lembaga  keagamaan  baik  yang mempromosikan  gerakan  lintas  batas  sebagai  bagian  dari  praktik  doktrinal,  dan  atau mencakup  dan  mendorong  komunikasi  lintas  batas  dalam  hierarki  agama.  Sementara fenomena  Islam  transnasional  ketiga,  lebih  berfokus  pada  pembentukan  jaringan, konferensi,  dan  pertambahan  lembaga  formal  untuk  refleksi  sistematis  di  antara  para sarjana.  Dua  fenomena  terakhir  saling  terkait  satu  sama  lain  karena  gerakan  lembaga keagamaan  melibatkan  transfer  pemikiran.  Singkatnya,  beberapa  migran  Muslim  yang datang ke Papua inilah yang membawa transfer pemikiran Islam transnasional, terutama dari Timur Tengah.
5 Kesimpulan  ini  dihasilkan  dari  sebuah  strategic  planning  para  pimpinan  agama  di  Papua  yang dilaksanakan oleh Dian-Interfidei dan FKPPA pada tahun 2015 di Kota Jayapura, Papua.
6 International Crisis Group, Indonesia: Communal tensions in Papua, Asia Report No. 154 (16 June 2008). 7 Peter Mandaville, “Muslim Transnational Identity And State Responses In Europe And The UK After 9/11: Political Community, Ideology And Authority”. Journal of Ethnic and Migration Studies: Muslims and the State in the Post-9/11 West , Vol. 35, No. 3, 2009, 491–506.
8 J.R. Bowen, “Beyond Migration: Islam As A Transnational Public Space”. Journal of Ethnic and Migration Studies , Vol. 30, No. 5, 2004, 879–894.
Sampai saat ini, ada lima kelompok Islam transnasional di Papua: [1] Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), [2] Salafi Wahabi [3] Jemaah Tabligh , [4] Jemaah Ahmadiyah dan [5] Global Ikhwan . Pada tahun 1988, Jemaah Tabligh datang ke Papua dan saat ini  telah berbasis di Jayapura.  Anggotanya  telah  dan  sedang  menyebar  ke  berbagai  kota  di  Papua 9 . Jemaah Ahmadiyah tiba  di  Papua  pada  tahun  2000-an  dan  sebagian  besar  cerita  yang  berkaitan dengan  gerakan  ini  menyangkut  penganiayaan  dan  fakta  bahwa  masjid  mereka  telah dikunci  oleh  kaum  konservatif  Muslim  untuk  mencegah Ahmadiyah beroperasi  secara bebas. Mereka dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Global Ikhwan , nama baru mantan organisasi massa Darul Arqam , yang telah dilarang di Malaysia, datang ke Papua pada tahun 2013. Global Ikhwan ini saat ini gencar mempromosikan pemberdayaan ekonomi melalui pembangunan restoran dan sekolah di banyak negara, termasuk Australia dan Indonesia. Sebagian besar Muslim dan non-Muslim tidak menentang semua organisasi Islam transnasional  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Secara  umum,  Muslim  dan  non-Muslim  di Papua  tidak  memiliki  masalah  dengan  warga Jemaah  Tabligh dan Global  Ikhwan .  Non- Muslim  juga  tidak  memiliki  masalah  dengan Jemaah  Ahmadiyah .  Tetapi,  kaum  Muslim konservatif memiliki masalah dengan Ahmadiyah . Sementara kelompok Wahabi Salafi dan HTI telah menyebabkan ketegangan dengan NU dan Muhammadiyah , serta dengan non- Muslim,  yang  menganggap  kelompok  transnasional  tersebut  radikal  dan  berpotensi membahayakan harmoni komunal di Papua 10 .
Kehadiran  kelompok  Islam  transnasional  di  Papua  telah  menyebabkan ketidakharmonisan di antara komunitas agama. Umat Kristen khawatir karena Islamisasi yang ditandai dengan peningkatan kegiatan Islam, institusi Islam, dan organisasi Muslim. Salah satu isu laten di kalangan pemuka agama di Papua adalah Islamisasi seperti misalnya terkait  dengan  Uztad  Fadhlan  Garamatan,  yang  dipandang  sebagai  anggota  HTI  di Papua 11 .
Sampai  saat  ini,  ada  berbagai  insiden  dan  rencana  pembangunan  masjid  telah dihentikan, dan juga rencana yang ada untuk mengubah Manokwari menjadi kota Injil 12 . Masalah rancangan peraturan daerah untuk rencana ini pertama kali muncul pada tahun 2006 dan tetap diperjuangkan sebagian kalangan Kristen. Pada tahun 2007, konflik skala kecil  telah  terjadi  di  Manokwari  dan  Kaimana.  Selain  itu,  berbagai  surat  edaran  dari Perkumpulan  Gereja-Gereja,  khususnya  GIDI,  di  Tolikara  telah  memicu  ketegangan dengan umat Islam yang telah memuncak dalam Insiden Tolikara 13 . Selanjutnya, hal yang 9 Faris  A.  Noor,  “The  Tablighi  Jama`At  In  West  Papua,  Indonesia:  The  Impact  Of  A  Lay Missionary Movement In A Plural Multi-Religious And Multi-Ethnic Setting”. In J. Finucane and R. M.  Feener  (Eds.), Proselytizing  And  The  Limits  Of  Religious  Pluralism  In  Contemporary  Asia .  (Singapore: Springer, 2014).
10 Observasi penulis dan berbagai diskusi dengan stakeholders di Kota Jayapura.
11 Ridwan Al-Makassary, Islam Transnasional Di Tanah Papua: Proyek Jihad Ja’far Umar Thalib, Kontroversi Menara Masjid Sentani, Hizbut Tahrir Indonesia ( Transnational Islam In The Land Of  Papua: Ja’far Umar Talib Jihad Project, Sentani Mosque Minaret Controversy, Hizb Ut-Tahrir Indonesia ). (Jayapura: Majelis Rakyat Papua, 2019), 172.
12 Idrus Al-Hamid,  Idrus,  “Islam  Politik  di  Papua:  Resistensi  dan  Tantangan  Membangun Perdamaian”. Millah , XII, no. 2, 2013, 450.
13 Ridwan Al-Makassary. Insiden Tolikara Dan Jafar Umar Thalib Kontroversi Mushalla Yang “Dibakar” Dan Drama Jihad Di Tanah Papua . (Jayapura: Kementrian Agama Papua, 2017), 50.
sama terjadi di Jayawijaya (2016) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (2018) tentang larangan pembangunan masjid. Hal terakhir akan diuraikan secara singkat di bagian akhir paper ini.

## Kerangka Konseptual Pembangunan Perdamaian dan Dialog Antar-agama
Hingga saat ini, Papua  sudah mulai menikmati apa yang disebut Johan Galtung 14 sebagai “perdamaian negatif”, namun masih belum mencapai “perdamaian positif”, terkait kondisi konflik politik dan keagamaan yang terjadi. Galtung mendefinisikan “perdamaian negatif” sebagai tidak adanya konflik atau perang dan “perdamaian positif” sebagai adanya kerja  sama,  kesetaraan,  budaya  perdamaian  dan  dialog.  Untuk  mencapai  perdamaian positif, beberapa kelompok masyarakat sipil di Papua, seperti Jaringan Damai Papua (JDP), telah  melakukan  upaya-upaya  pembangunan  perdamaian.  Organisasi-organisasi  ini menekankan dialog sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah Papua dan mencoba mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil lainnya di Papua.
Tidak  ada  definisi  tunggal  tentang  pembangunan  perdamaian.  Namun,  praktik pembangunan perdamaian saat ini mencerminkan definisi yang telah diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  sejak  1990-an,  sebagai  “tindakan  untuk  mengidentifikasi  dan mendukung struktur yang akan cenderung memperkuat perdamaian untuk menghindari berulangnya  konflik”. 15 Dalam  membahas  Papua,  penulis  akan  menggunakan  konsep pembangunan  perdamaian  John  Paul  Laderach.  Dia  mendefinisikan  pembangunan perdamaian  sebagai  “konsep  komprehensif  yang  mencakup,  menghasilkan,  dan mempertahankan  berbagai  proses,  pendekatan,  dan  tahapan  yang  diperlukan  untuk mengubah konflik menuju hubungan yang lebih berkelanjutan dan damai”. 16 Singkatnya, Laderach melihat pembangunan perdamaian sebagai sebuah proses. Para pemimpin agama di Papua dalam deklarasi “Papua Tanah Damai” (PTD) pada 5 Februari 2003 telah menggemakan gagasan Laderach tentang pembangunan perdamaian. “Papua  Tanah  Damai”  adalah  sebuah  konstruksi  sosial  yang  dibuat  oleh  para  pemuka agama  untuk  mencegah  konflik  dan  membangun  perdamaian  di  Papua. 17 Namun, kedatangan kelompok Islam transnasional tampaknya menantang konsep  PTD. Sampai taraf  tertentu,  kelompok  Islam  transnasional  radikal  seperti  HTI  telah  mencoba membangun  narasi  yang  mengaitkan  pengikut  agama  Kristen  dengan  gerakan kemerdekaan Papua yang dikerjakan oleh nasionalis Papua dan Islam dengan kesetiaan kepada negara Indonesia 18 .
14 Galtung, J. & Dietrich, F, Johan Galtung: Pioneer Of Peace Research . (Heidelberg: Springer, 2014), 16- 20.
15 A.  Ozerdem,  A.,  &  Sung  Yong,  L, International  Peacebuilding:  An  Introduction .  (Abingdon,  Oxon: Routledge, 2015), 8.
16 J. P. Laderach. Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring and Learning Toolkit . Notre Dame: The Joan  B.  Kroc  Institute  for  International  Peace  Studies,  University  of   Notre  Dame  and  Catholic  Relief Services Southeast, East Asia Regional Office, 2007.
17 B.J. Hernawan. Torture And Peacebuilding In Indonesia : The Case Of Papua. (Abingdon, Oxon; New York, NY :  Routledge, 2018).
18 Hasil amatan penulis dan diskusi dengan berbagai stakeholder di Kota Jayapura.
Dalam  memperkuat  proses  pembangunan  perdamaian,  agama  merupakan  faktor yang perlu diperhatikan, seiring dengan pertimbangan ekonomi dan politik sebagai akar konflik 19 . Dalam hal ini, Appleby 20 menekankan bahwa semua agama besar memiliki tradisi yang tidak hanya dapat diaktifkan untuk melegitimasi konflik dan perang tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk mempromosikan resolusi konflik dan perdamaian tanpa kekerasan. Dalam beberapa hal, kelompok militan Islam tampaknya telah dan sedang menggunakan  agama  untuk  melegitimasi  dan  membenarkan  konflik.  Misalnya, kemunculan Boko Haram telah menjadi hambatan yang signifikan bagi pembangunan dan pembangunan perdamaian di Nigeria. 21 Demikian pula, Negara Islam Irak dan al-Sham (ISIS) juga telah menggunakan perintah agama untuk menargetkan komunitas non-Muslim dan Syiah di daerah-daerah di bawah pengaruh mereka 22
Sisi gelap Era Reformasi adalah konflik komunal yang meletus di beberapa daerah di  Indonesia  (antara  lain  di  Ambon,  Sambas,  dan  Sampit),  yang  statusnya  telah  selesai dengan resolusi konflik. Pada tahun 2001, kesepakatan damai dicapai untuk menyelesaikan konflik di Maluku yang menyebabkan Laskar Jihad kehilangan pengaruhnya 23 . Dilaporkan bahwa Ja’far Umar Thalib, komandan Laskar Jihad, telah berencana untuk melakukan aksi jihadnya di Papua. Pada saat yang sama, Papua berada dalam kekacauan untuk menentukan nasib sendiri karena keberhasilan Timor-Timor menginspirasinya untuk menjadi sebuah negara  merdeka.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  5  Februari  2003,  untuk  mengantisipasi ketakutan akan munculnya JUT dan untuk menjaga perdamaian di Papua, para pemimpin agama di Papua memutuskan untuk mendeklarasikan “Papua Tanah Damai”. 24
Deklarasi “Papua Tanah Damai “ dalam praktiknya, memanifestasikan dirinya dalam kegiatan dialog lintas agama yang di antaranya diselenggarakan secara cukup intensif oleh Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Papua.  Secara  teoritis,  dialog  antar-agama ( interreligious dialogue ) adalah bidang yang berkembang di Hubungan Internasional, terutama setelah tragedi 11 September 2001, serta Pemboman Madrid pada tahun 2005. Menanggapi tindakan ini, beberapa Organisasi Antar-Pemerintah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan lembaga-lembaga keagamaan, dan Gereja Katolik, bekerja untuk mempromosikan dialog antar-agama atau dialog antariman. Di sini, penulis menggunakan dialog antar-agama dan dialog antar-iman secara bergantian.
Penting  untuk  memperjelas  konsep  agama,  konflik,  dan  perdamaian,  sebelum mengkaji  perdamaian  dan  dialog  antar  agama.  Agama  mengacu  pada  berbagai  bentuk pemikiran  dan  perilaku  yang  dengannya  individu  menjadi  sadar,  atau  terkait  dengan,
19 Muhammad  Abu-Nimer.  Nonviolence  And  Peacebuilding  In  Islam:  Theory  And  Practice. (Gainesville: University Press of Florida, 2003).
20 R. S. Appleby. The ambivalence of the sacred. (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000).
21 A.  B,  Moshood  &  Thovoethin,  P.S.  Insurgency  and  Development  in  Nigeria:  Assessing Reintegration Efforts in the North-East, Journal of Peacebuilding & Development , 12(2): 2017, 108-113.
22 A. N. Celso. Zarqawi’s Legacy: Al-Qaeda’s ISIS “Renegade”. Mediterranean Quarterly. 26(2), 2015, 21-41.
23 N. Hasan. Laskar Jihad: Islam, Militansi, Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca Orde Baru . Jakarta: LP3ES, 2006.
24 N. Tebay, N. ‘Papua, the Land of Peace’: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua.
Exchange , 36: 2007, 337-358.
realitas tertinggi (Tuhan). Setiap agama umumnya terdiri dari empat unsur: nilai-nilai dan kepercayaan  agama,  ritual,  norma  perilaku,  dan  pengakuan  masyarakat.  Bersama-sama elemen-elemen  ini  membentuk  budaya  hidup,  mempengaruhi  identitas,  perilaku,  dan pemikiran pribadi dan sosial. 25 Mohammed Abu Nimer 26 mendefinisikan konflik sebagai “hubungan  antara  dua  atau  lebih  pihak  (individu  atau  kelompok)  yang  memiliki,  atau berpikir  mereka  memiliki,  tujuan  yang  tidak  sesuai  atau  mungkin  memiliki  tujuan  yang kompatibel  tetapi  cara,  proses,  pendekatan  yang  berbeda”.  Sementara  itu,  dialog  dapat dipahami sebagai “amannya 'wadah' bagi orang-orang untuk memunculkan asumsi mereka, untuk mempertanyakan persepsi dan penilaian mereka sebelumnya”. 27
Hubungan  antara  agama  dan  konflik  sering  dipahami  dalam  tiga  cara:  sebab, inspirasi,  atau  faktor  yang  memperburuk  konflik  antar-agama.  Yang  terakhir,  agama, digunakan sebagai kendaraan untuk mengaktifkan konflik, yang, pada kenyataannya, tidak ada konflik agama murni di negara mana pun. Beberapa orang mengklaim agama adalah penyebab konflik kekerasan ketika para imam atau para pendeta (penafsir ajaran agama) telah  mendefinisikan  tujuannya.  Misalnya,  sebuah  kelompok  ingin  mendirikan  negara berdasarkan  satu  agama  dalam  masyarakat  yang  majemuk,  atau  ketika  menginspirasi penindasan terhadap komunitas dengan merangkul agama yang berbeda dan membangun kelompok identitas eksklusif sebagai supremasi tembok yang memisahkan entitas berbeda. Selain itu, kelompok agama militan, melalui para Jihadis mereka, telah memperburuk makna agama sebagai sumber perdamaian. Yang lain menyarankan bahwa agama menginspirasi kekerasan dengan memberikan ideologi dan teks absolut yang mendukung perang suci. Di sini, pejuang agama terlibat dalam perjuangan kosmik antara yang baik dan yang jahat, menghadirkan makna dan mencegah kompromi. Sarjana lain berpendapat bahwa agama dapat disalahgunakan untuk memperburuk konflik ketika elit politik memanipulasi agama untuk mempolitisasi massa demi kepentingan mereka 28
Dialog  antar-agama  telah  mempengaruhi  hubungan  internasional  dan sebaliknya . Dua cerita di bawah ini menggambarkan fenomena tersebut 29 . Pertama , Paus Benediktus XVI telah menyampaikan pidato di Universitas Rosenburg pada tahun 2006. Dia berbicara tentang “Iman, Akal dan Universitas: Kenangan dan Refleksi”. Pidatonya telah memberi impresi yang baik bagi  para peserta yang  mengikuti kuliah tersebut. Namun, pidatonya bergema di luar ruang kuliah karena Paus menyebutkan beberapa kutipan keras mengenai Nabi Muhammad dan Islam yang membuat umat Islam marah. Butuh waktu dua tahun untuk  menyelesaikan  ketegangan  setelah  dialog  tingkat  tinggi  antara  Vatikan  dan  para pemimpin Muslim dilakukan. Kedua , bergabungnya Turki ke Uni Eropa (UE) tidak mudah
25 R. C. Neufeldt. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of  Change', Peace & Change , vol. 36, no. 3, pp, 2011, 344-372.
26 Muhammad  Abu-Nimer.  Nonviolence  and  Peacebuilding  in  Islam:  Theory  and  Practice. (Gainesville: University Press of Florida, 2003).
27 Anas Alabbadi & Muhammad Abu-Nimer. Hand out Training for KIFP Southeast Asia 2016 . (Austria: KAICIID, 2016).
28 R. C. Neufeldt. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change', Peace & Change , vol. 36, no. 3, pp, 2011, 346.
29 T. Banchoff. ‘Interreligious Dialogue and International Relations’ in TS SHAH, A STEPAN, A. & MD TOFT, (eds.), Rethinking Religion and World Affairs, pp. 204-216. London: Oxford University Press, 2012.
karena dua negara berpengaruh di UE, Jerman dan Prancis, telah melihat bahwa budaya Turki tidak sesuai dengan budaya UE yang didominasi oleh nilai-nilai sekuler. Juga, Islam di Eropa dikaitkan dengan, antara lain, ekstremisme, terorisme, ketidaktahuan.
Ada beberapa model dan paradigma dalam dialog antar-agama. Smith 30 menjelaskan sembilan model diskusi dialog antar agama di Amerika Serikat. Misalnya, model “persuasi” adalah model konservatif karena tidak mempromosikan pemahaman untuk menghormati pemahaman “yang lain”. Contoh lain, Model “ Get to Know You ”: “jenis dialog yang paling aman”, oleh karena mengundang Muslim atau Kristen untuk menjelaskan apa yang ingin diketahui  para  peserta.  Sementara  itu,  ada  tiga  paradigma  atau  orientasi  utama  terkait perubahan yang terjadi melalui dialog: teologis, politik, dan pembangunan perdamaian. 31 Sederhananya, dialog teologis berkembang dalam studi agama atau teologi, dialog politik dalam  ilmu  politik  dan  hubungan  internasional;  dan,  dialog  pembangunan  perdamaian terkait transformasi konflik.
Dialog antar-agama berbasis teologi bertujuan untuk memahami para ulama, tokoh agama  akar  rumput,  dan  teolog,  yang  biasanya  berbentuk  makalah  pertukaran,  diskusi, panel tematik, dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk memahami “yang lain”. Mungkin kelemahannya,  tidak  membahas  aspek  politik  yang  sering  menjadi  dasar  konflik  yang terjadi. Sedangkan dialog politik agama bertujuan untuk menghasilkan koeksistensi atau harmoni  sosial  serta  meningkatkan  legitimasi  aktor  dan  proses  politik  yang  dirasakan. Dialog antar-agama, berdasarkan pembangunan perdamaian, bertumpu pada model dialog sebelumnya tetapi bergantung pada resolusi dan transformasi konflik. Dialog agama yang disebut  terakhir  memiliki  empat  tujuan:  mengubah  sikap  dan  persepsi  orang  lain, membangun  rasa  hormat  dan  saling  pengertian,  memperluas  partisipasi  dalam  kegiatan pembangunan perdamaian; dan membangun kerangka kerja bersama untuk tindakan yang membahas akar konflik.

## Dialog Antar-agama di Indonesia dengan Penekanan di Papua
Bagian  ini  menguraikan  sejarah  dialog  lintas  agama  di  Indonesia,  dengan menekankan  pada  kondisi  dan  status  dialog  lintas  agama  di  Papua  dalam  menyahuti fenomena  radikalisme  agama.  Memang,  menjadi  pegiat  atau  aktivis  dialog  lintas  agama berada dalam situasi yang tidak nyaman. Berbagai tuduhan  acap ditujukan kepada para aktivis  dialog  antar-agama,  misalnya,  terhadap  kebiasaan  komunitas  agama  dan  upaya mereka hanya mengarah pada sinkretisme agama dan budaya, dan percampuran agama. Singkatnya,  dialog  antar-agama  adalah  aib  bagi  umat  beragama  yang  akan  melemahkan keyakinan seseorang pada agama yang mereka anut.
Di Indonesia, ide dan praktik dialog lintas agama bukanlah hal baru. Itu telah muncul pada tahun 1969, di mana setelah peristiwa 1965-66, konflik antara komunitas agama, di mana  Muslim  dan  Kristen  mulai  mengalami  fragmentasi.  Namun,  praktik  dialog  antar- agama terdesentralisasi dan belum menemukan kerangka konseptual yang kuat. Mukti Ali, menteri agama (1972-1978), telah mengintensifkan inisiatif dialog antar-agama pada 1980-
30 R. C. Neufeldt. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change', Peace & Change , vol. 36, no. 3, pp, 2011.
31 R. C. Neufeldt. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change'.
an. Sebagai contoh, ia berkontribusi mendorong pembukaan studi Perbandingan Agama di  kampus  IAIN Sunan  Kalijaga ,  Yogyakarta.  Namun,  gagasan  dialog  antar  agama  pada waktu  itu  telah  dikonstruksikan  oleh  negara  dalam  arti  yang  lebih  sempit,  yaitu menciptakan  hubungan  antar-agama  yang  masih  dipahami  untuk  membatasi  pengaruh agama satu sama lain. Artinya, orang-orang dengan identitas agama tertentu harus memiliki semangat toleransi tanpa dipengaruhi oleh ajaran agama selain yang dia yakini. Singkatnya, penulis menganggap praktik dialog antar-agama model ini lebih merupakan dialog teologis yang dikembangkan dalam studi agama atau teologi. Seperti disebutkan di atas, tujuan dari model ini hanya untuk memahami “yang lain”. Mungkin kelemahannya, ia tidak membahas aspek  politik  yang  sering  menjadi  dasar  konflik  yang  terjadi,  dan  juga  tidak  menyasar resolusi konflik dan transformasi konflik ketika terjadi konflik komunal.
Hal  lain  adalah  bahwa  ruang-ruang  dialog  antar-agama  yang  dibangun  selama pemerintahan  Orde  Baru  lebih  berorientasi  pada  pendekatan  struktural  daripada pendekatan budaya, yang mengakibatkan pergeseran aspek kekayaan budaya yang sudah melekat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Akibatnya,  wacana  antar  agama  semakin memperkuat  atribut  agama  formal  dan  komunal  serta  identitas  agama  sehingga meminggirkan unsur-unsur budaya yang juga penting untuk dikembangkan. Masyarakat cenderung memiliki kesadaran “religius” daripada kesadaran “budaya”. Akibatnya, tidak sedikit dari kita yang kehilangan identitas budaya dan kearifan lokal yang dianggap bukan bagian penting dari agama itu sendiri.
Dialog  antar-agama  di  Papua  tampaknya  menjadi  fenomena  setelah  bangkrutnya Orde  Baru  pada  Mei  1998,  terkait  dengan  kehadiran  Islam  transnasional  yang  telah mengancam kerukunan komunal di Papua. Secara historis, pada puncak konflik komunal antara umat Islam dan Kristen 1999-2001 di kota Ambon, pada saat yang sama Papua dikhawatirkan akan terjadi konflik antar agama. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik serupa,  para  pemuka  agama  yang  tergabung  dalam  Forum  Kerukunan  Para  Pimpinan Agama (FKPPA) telah mendeklarasikan Tanah Tanah Damai Papua pada tanggal 5 Februari 2003, sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, setiap tanggal 5 Februari di Papua diperingati sebagai hari Papua Tanah Damai, yang juga mengacu pada masuknya Injil  di  Papua  pada  tanggal  5  Februari  1855,  dan  juga  diperingati  sebagai  hari  libur fakultatif.
Deklarasi tersebut dipicu oleh konflik komunal yang terjadi di luar Papua, terutama konflik di Ambon, Maluku, sehingga dapat dicegah untuk masuk ke Papua. Selain itu, kritik terhadap pemerintah gagal memberikan kesejahteraan, terutama aspek hak-hak ekonomi, sosial  dan  budaya  serta  penggunaan kekerasan  yang  berlebihan.  Konflik  komunal  yang mereda di Indonesia dan Papua selamat dari efek domino konflik komunal. FKUB yang telah  dibentuk  pemerintah  turut  berkontribusi  menjaga  kerukunan  dalam  derajat  yang aman.
Pada 17 Juli 2015 Indonesia dikejutkan oleh insiden Tolikara di Papua, dan polemik pembangunan masjid di Kota Manokwari Papua Barat, telah mengancam kearifan lokal yang telah tertanam jauh melampaui ratusan tahun yang lalu, dengan Satu Tungku Tiga Batu dan  penghormatan  terhadap  rumah  ibadah  yang  diyakini  berdampak  negatif  bagi pelakunya. Dalam menghadapi intoleransi agama ini FKUB dan FKPPA telah memainkan
peran penting, termasuk menginisiasi perjanjian damai antara GIDI dan Muslim Tolikara pada 29 Juli 2015. Di tingkat kota, kelompok Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI), sebelum resmi dibubarkan pada Juli 2017, harus meminta izin kepada FKUB untuk melakukan kegiatan publik  yang  melibatkan  masyarakat.  Bahkan,  jika  meminta  izin  dari  FKUB,  tampaknya mustahil  bagi  sebuah gerakan  yang  merongrong  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dengan promise isu khilafah agar negara ini diberikan izin kerumunan berupa parade kekhalifahan akbar.
Keberhasilan  FKUB  dan  FKPPA  dalam  menjaga  keselarasan  juga  meliputi networking dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. FKPPA telah menerima dana dari Cordaid sebelum dilarang beroperasi di Papua, sehingga kegiatannya benar-benar hidup, bahkan organisasi itu telah melakukan studi banding di Mindanao, wilayah yang bergejolak di  Filipina.  Dalam  praktiknya,  FKPPA  telah  berjejaring  dengan  Yayasan Interfidei Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan harmoni berupa FGD, seminar, dan konferensi baik lokal maupun nasional. Kendati demikian, sinergi FKUB dan FKPPA masih terbatas dan belum menjadi sinergi yang optimal. Terlepas dari kekurangannya, FKUB dan FKPPA telah menjadi “faktor positif yang mengintervensi” dalam mencegah konflik komunal yang brutal. Pengurus di FKUB juga merupakan pengurus FKPPA dan sebaliknya.
Berikut  ini  adalah  beberapa  kegiatan  FKUB,  yang  pernah  dianugerahi  sebagai pemenang ketiga “Harmony Award” dari Kementerian Agama RI, disertai dengan coaching money . Pertama, FKUB Papua secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi untuk kerukunan di  berbagai  kota  di  Papua.  Kedua,  FKUB  Papua  secara  proaktif  berupaya  menjaga kerukunan  umat  beragama,  menggunakan  perdamaian,  dialog,  studi  banding,  dan pertukaran  pengetahuan. Ketiga,  FKUB  Papua  berjejaring  dengan  yayasan  serupa  yang memperjuangkan kegiatan toleransi dan harmoni. Namun, belum optimal dalam bekerja sama dengan semua lembaga serupa di Papua, yang masih cenderung terdesentralisasi.
Dalam konteks tanah air, upaya menjadikan dialog lintas agama sebagai instrumen perdamaian, khususnya resolusi konflik, sudah mulai dipraktikkan. Dalam hal ini, kredit secara khusus harus ditujukan kepada FKUB dan FKPPA, yang sering muncul sebagai kiper  moral  untuk  mencegah  konflik  agama,  seperti  yang  disebutkan  di  atas.  Misalnya, upaya mereka dalam mengantisipasi pilkada pasca konflik yang rawan gesekan agama dan menengahi berbagai ketegangan antar agama harus diapresiasi, meskipun pendanaan dari pemerintah  provinsi  dan  kota  belum  maksimal.  Dalam  hal  ini,  FKUB  Papua  telah memainkan peran penting, yaitu sebagai aktor di bidang pendidikan, advokasi, diplomasi ulama,  observasi,  pendampingan,  pencari  fata,  jabatan  yang  baik,  konsiliasi,  pemberian saksi, fasilitasi/mediasi dan saksi kebenaran.
Salah  satu  model  dialog  antar-agama  yang  cukup  baik  dan  membahas  masalah teologi,  politik,  dan  pembangunan  perdamaian,  tanpa  mengabaikan  peran  organisasi serupa, dilakukan oleh Yayasan Interfidei . Sebagai salah satu koordinator Jaringan Lintas Iman  Indonesia (JAII) di Papua, penulis telah terlibat dalam pekerjaan Interfidei melalui pembuatan modul, pelatihan, konferensi, dll, di Papua. Penulis berpendapat bahwa Dialog Antar-agama  dapat  menjadi  wahana  untuk  memaksimalkan  agama  sebagai  sumber perdamaian.
Ruang pertemuan dialog lintas agama harus dikembangkan untuk menghilangkan prasangka  dan  kecurigaan  sehingga  dialog  tidak  hanya  sebatas  dialog  untuk  mengakui agama  orang  lain  tetapi  diharapkan  dapat  bekerja  sama  untuk  mengatasi  permasalahan praktis  yang  menjadi  perhatian  seluruh  umat  beragama.  Model  dialog  mana  yang  tepat untuk  komunitas,  warga  setempat  yang  paling  tahu  yang  terbaik.  Untuk  mengkahiri bahasan ini, penulis akan menyajikan satu upaya menjaga kerukunan dan perdamaian di Papua,  sebagai  pengejawantahan  dialog  kehidupan  dengan  inisiasi “Zona  Integritas Kerukunan Kabupaten Jayapura”.
Zona Integritas Kerukunan di Kabupaten Jayapura Untuk melihat persoalan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di Papua dari  sebuah  perspektif  yang  lebih  luas,  bagian  ini  mendeskrisikan  secara  singkat  Zona Integritas  Kerukunan  tersebut,  tokoh  yang  mengisiasi  dan  ancaman  terhadap  zona kerukunan.  Inisiasi  Zona  Integritas  Kerukunan  ini,  sejatinya,  bertujuan  membangun komitmen  kerukunan,  dan  juga  menyampaikan  kepada  masyarakat  Indonesia  bahkan dunia Internasional tentang kerukunan hidup beragama yang bisa dijadikan contoh yang baik seperti di Kabupaten Jayapura.  Di sini, Muslim dan Kristen serta komunitas agama dan etnik dapat hidup berdampingan secara damai (ko-eksistensi) dan itu telah terjadi semenjak  lama.  Selain  itu,  penetapan  “ Z ona  Kerukunan  Beragama”  di  Kabupaten Jayapura merupakan yang pertama kali di Indonesia.
Pemerintah  Kabupaten  Jayapura  telah  menetapkan  zona  kerukunan  pada  saat menggelar  dua  kegiatan  besar,  yaitu Musabaqah  Tilawatil  Quran (MTQ)  ke-26  tingkat Provinsi  Papua  dan Pesta  Paduan  Suara  Gerejawi (Pesparawi)  ke-1  Tingkat  Kabupaten Jayapura. Pada 28 Mei 2016, a tas nama masyarakat kabupaten Jayapura yang diwakili Pdt. Lambert  Sarwuna  (Prostestan),  Najib  Muri  (Islam),  Pastor  Hendrik  Nahak  (Katolik), Pandita  Arya  Bodhi  Jasmani  (Buddha),  Rakhmat  (Hindu),  Ramses  Ohee  (Toko  Adat), Daniel Toto (Tokoh Dewan Adat), Dra. Sipora Nelci Modouw (Tokoh Perempuan) dan Marshel Suebu (Tokoh  Pemuda) Kabupaten Jayapura resmi dicanangkan sebagai Zona Integritas Kerukunan Beragama di Indonesia. Pencanangan ini ditandai dengan penabuhan alat musik tifa sepanjang 3,25m secara bersama-sama oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Bupati Jayapura Matius Awoitau, dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Jannus Pangaribuan.
Terdapat empat komitmen di dalam nota kesepahaman Zona Integritas Kerukunan tersebut:
1. Pencanangan Zona Integritas Kerukunan ini bertujuan untuk melindungi nilai- nilai agama, adat, dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Jayapura.
2. Nilai-nilai kerukunan di antara masyarakat, antar kelompok masyarakat, dan antar masyarakat dan pemerintah adalah pengejawantahan dari Kebhinekaan Tunggal Ika yang mewujudkan  dalam  'menambai  umbai'  yang  berarti:  'satu  utuh,  ceria  berkarya  meraih kejayaan'.
3.  Dalam  pemahaman  kerukunan  seiring  semangat  'etik  global',  termasuk  di dalamnya  pilar  kedamaian  yang  dilandasi:  kebenaran  berdasarkan  Kebenaran  Tuhan,
menghargai  martabat  setiap  orang,  keadilan  dan  penghormatan  hak  azasi  manusia, kesungguhan dan keikhlasan hati, kasih antara manusia tanpa diskriminasi, kebebasan yang bertanggungjawab, dan doa yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan penduduk lain yang  datang  ke  wilayah  Kabupaten  Jayapura,  wajib  menghormati  dan  melaksanakan integritas kerukunan ini.
Kabupaten Jayapura memiliki moto yaitu, Kenambai Umbai , yang artinya Satu Hati, Ceria Berkarya Meraih Kejayaan. Moto ini tampaknya sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat  Kabupaten  Jayapura.  Lebih  jauh,  moto  ini  telah  menginspirasi  dan menyemangati Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam merancang sebuah komitmen Zona Integritas Kerukunan Antarumat Beragama di kabupaten Jayapura. Zona tersebut telah ditandatangani  pada  28  Mei  2016,  dan  juga  telah  memperoleh  pujian,  sanjungan  dan apresiasi  yang  hebat  dari  Pemerintah  Pusat.  Makna  penting  Zona  Integritas  ini  sangat strategis  dan  bisa  menjadi  percontohan,  oleh  karena  tercatat  yang  pertama  kali  di Indonesia,  yang  dewasa  ini  kencang  dihantam  badai  intoleransi  dan  radikalisasi  yang mengancam kerukunan beragama.
Figur  penting  yang  mewujudkan  kawasan  kabupaten  Jayapura  sebagai  Zona Integritas Kerukunan, yaitu Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Karenanya, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) telah menganugerahkan penghargaan kepada Bupati  Jayapura,  Mathius  Awoitauw, Harmoni  Award 2017.  Dengan  kata  lain,  Menteri Agama  (Menag)  Lukman  Hakim  Saifuddin  tealh  memberikan  penghargaan  kepada Awoitauw,  oleh  karena  Pemkab  Jayapura  telah  membuat  rintisan  nyata  untuk  menjaga kerukunan  umat  beragama.  Menurut  Saifuddin,  “Zona  integritas  merupakan  bagian penting dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang tentunya harus dikawal dan dilaksanakan dengan baik”. 32
Sementara itu, Awoitauw mengharapkan agar zona integritas bisa menjelma nyata dalam  kehidupan  masyarakat.  Lebih  jauh,  Awoitauw,  menyatakan  bahwa  jauh  sebelum dicanangkannya  zona  integritas,  pihaknya  sudah  mempunyai Forum  Kerukunan  Umat Beragama (FKUB) yang aktif bekerja. Sementara penghargaan Harmoni Award 2017 dari Kemenag RI, pak Bupati mengungkapkan bahwa penghargaan itu bukan untuk dirinya saja, melainkan juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura, yang telah menjunjung tinggi  zona  integritas  kerukunan  beragama  di  kabupaten  itu.    Singkatnya,  melalui penghargaan  tersebut  Pemkab  akan  terus  mendorong  komitmen  seluruh  komponen masyarakat  dan  berbagai  lapisan  suku  bangsa  dan  agama  di  Kabupaten  Jayapura meningkatkan kerukunan antarumat beragama.

## Kasus Menara Masjid Al-Aqsha: Ujian bagi Zona Integritas Kerukunan
Pada  Mei  2018,  Zona  Integritas  Kerukunan  di  kabupaten  Jayapura  malah menghadapi batu sandungan ujian. Ini terlihat jelas dari sikap Persekutuan Gereja-Gereja Di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang menghendaki “penghentian pembangunan Menara
32 Pernyataan Lukman Hakim Saifuddin dikutip dalam buku Pernyataan Yoku dan Toni dikutip dalam Ridwan Al-Makasary pada buku “ Papua Kekerasan, Keadilan dan Dialog . (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022).
masjid Al-Aqsha dan juga menurunkan tinggi gedung masjid Al-Aqsha sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya”.
Lebih jauh, pada surat tertanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani 15 pendeta PGGJ  memuat  delapan  poin:  1.  Bunyi  Adzan  yang  selama  ini  diperdengarkan  dari  toa kepada  khalayak  umum  harus  diarahkan  ke  dalam  masjid.  2.  Tidak  diperkenankan berdakwah di seluruh tahan Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura. 3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu. 4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti mushala-mushala pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah. 5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mesjid- mesjid  dan  mushala-mushala.  6.  Pembangunan  rumah-rumah  ibadah  di  Kabupaten Jayapura WAJIB mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah. 7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara  agama  lain  tidak  boleh  melebihi  tinggi  bangunan  gedung  gereja  yang  ada  di sekitarnya. 8. Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura  WAJIB  menyusun  Raperda  tentang  kerukunan  umat  beragama  di  Kabupaten Jayapura.  Berdasar  pada  delapan  poin  ini  mereka  menghendaki  “penghentian pembangunan  menara  masjid  Al-Aqsha”.  Penulis  telah  membahas  bagaimana  melihat fenomena ini dari aspek yang luas di tulisan sebelumnya 33 , di sini penulis fokus pada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemkab Jayapura.
Untuk  menyelesaikan  kisruh  “pelarangan  pembangunan  menara  masjid”,  maka telah dicapai k esepakatan pada saat usai rapat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jayapura  dengan  membentuk  tim enam yang akan segera bekerja mencari solusi. Tim enam terdiri dari: Pdt. Alberth Yoku, Sth sebagai ketua, yang dibantu lima anggota yaitu, Dr. H. Toni Wanggai, S.Ag, MA; Drs. KH. Umar Bauw Al-Bintuni, MM; Pdt Hosea Taudufu, Sth; Pdt. Robbi Depondoiye, S. Th dan Nurdin Sanmas, SH.I.
Tim Enam yang dibentuk menyelesaikan masalah ini sudah menyelesaikan tugas dan telah mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut lantas diserahkan kepada Bupati Jayapura Mathius Awoitaw dalam Rapat Kerja Tim Mediasi Kerukunan Umat Beragama, di aula Kantor Bupati Jayapura. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Enam telah bekerja dengan baik, terutama berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Ketua  Tim  Enam,  Pdt  Albert  Yoku mengatakan, salah satu poin kesepakatan yaitu pembangunan Menara masjid Agung Al- Aqsha Sentani, tingginya disamakan dengan kubah masjid.  “Pedoman kami, pada surat Kementerian  Perhubungan,  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara,  Kantor  Otoritas Bandar  Udara  Wilayah  X.  Selisih  biaya  ketinggian  menara  menjadi  tanggung  jawab pemerintah Kabupaten Jayapura, sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,” ucap Yoku.  Senada  dengan  itu,  menurut  Toni  Wanggai,  komisioner  MRP  Pokja  Agama,
33 Ridwan  Al-Makassary,  2019. Islam  Transnasional  Di  Tanah  Papua:  Proyek  Jihad  Ja’far  Umar  Thalib, Kontroversi Menara Masjid Sentani, Hizbut Tahrir Indonesia ( Transnational Islam In The Land Of Papua: Ja’far Umar Talib Jihad Project, Sentani Mosque Minaret Controversy, Hizb Ut-Tahrir Indonesia ). (Jayapura: Majelis Rakyat Papua, 2019).
sekarang  tinggal  realisasi  dari  hasil  kesepakatan  yang  telah  dirumuskan  oleh  tim  enam. “Kuncinya di Bupati untuk pencairan dana untuk perataan menara sesuai dengan tinggi kubah masjid”. Sesuai kesepakatan pihak masjid Al-Aqsha telah menurunkan tinggi menara sesuai  kubah  masjid  dan  masalahnya  telah  selesai,  berdasarkan  informasi  terakhir  dari pengurus masjid ketika penulis menyambangi masjid tersebut 34 .

## Kesimpulan
Narasi  kehidupan  beragama  di  Papua  awalnya  berjalan  harmonis  sebelum  tahun 1998,  sebelum  terjadi  pergeseran  komposisi  penduduk  dengan  kehadiran  transmigran Muslim beraliran radikal yang menimbulkan ketegangan dengan sesama Muslim dan non- Muslim.  Kondisi  tersebut  memperburuk  situasi  konflik  politik  di  Papua  yang  telah berlangsung lama sejak 1960-an. Dengan demikian, kerukunan beragama di Papua telah berada  dalam  bahaya  ketika  gerakan  Islam  transnasional,  sebagian  radikal,  ingin mewujudkan negara Islam dan kekhalifahan global, yang telah menciptakan ketegangan dan  bahkan  ancaman  terhadap  keharmonisan  komunal,  yang  dapat  memperburuk pembangunan  perdamaian  di  Papua.  Hubungan  antar  agama  di  Papua  yang  unik  dan diwarnai  oleh  berbagai  ketegangan  merupakan  bukti  nyata  bahwa  Papua  memerlukan dialog  antar-iman  untuk  perdamaian.  Secara  praktis,  FKUB  dan  PKPPA  telah  berhasil menjaga kerukunan dengan model dialog antar agama yang mereka lakukan bekerjasama dengan  masyarakat  sipil,  sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Namun,  pendekatan  yang digunakan  masih  mengadopsi  satu  model  dialog  konvensional  yang  tidak  cukup melibatkan pemuka agama akar rumput. Selain itu, para aktivis dialog antar-agama hanya berurusan dengan aspek teologis dan ideologis semata daripada bekerja sama memecahkan masalah sosial. Oleh karena itu, inisiatif dialog lintas-agama di Papua harus lebih diperkuat dengan melibatkan para pemimpin agama akar rumput dan tidak hanya berkutat pada isu ideologis  dan  teologis,  yang  sudah  cukup  memadai  dilakukan.  Model  Zona  Integritas Kerukunan adalah satu upaya dialog antar-agama yang cukup baik untuk harmoni komunal dan  dapat  direplikasi  dengan  modifikasi  di  tempat-tempat  lain,  di  luar  tantangan  yang dihadapinya dalam konteks Kabupaten Jayapura. Selain itu, sudah saatnya agenda dialog antar-agama  lebih  banyak  mempengaruhi  kolaborasi  antar  umat  beragama  untuk menyelesaikan masalah sosial.

## Daftar Pustaka
Abu-Nimer, Muhammad, “A Framework for Nonviolence and Peacebuilding in Islam”. Journal of Law and Religion , Vol. 15, no.1 & 2, 2000.
, Nonviolence And Peacebuilding In Islam: Theory And Practice . Gainesville: University Press  of  Florida, 2003.
Alabbadi, Anas & Abu-Nimer, Muhammad, Hand out Training for KIFP Southeast Asia 2016 . Austria: KAICIID, 2016.
34 Pernyataan Yoku dan Toni dikutip dalam Ridwan pada buku “ Papua Kekerasan, Keadilan dan Dialog . Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022.
Al-Hamid,  Idrus.  “Islam  Politik  di  Papua:  Resistensi  dan  Tantangan  Membangun Perdamaian”. Millah , XII, no. 2, 2013.
Al-Makassary, Ridwan, Masjid dan Pembangunan Perdamaian di Indonesia . Jakarta: CSRC UIN, 2010.
, Examining Jakarta Office Mosques: Islamic Teaching Practices And Views Of Islamic Ideological Issues. Indonesian Journal of  Islam and Muslim Societies , 3(1), 2013.
, Dialog Dan Radikalisme Agama Di Tanah Papua ( Dialogue And Radicalism In The Land Of  Papua ). Jayapura: FKUB Papua, 2016.
, Insiden Tolikara Dan Jafar Umar Thalib Kontroversi Mushalla Yang “Dibakar” Dan Drama Jihad Di Tanah Papua . Jayapura: Kementrian Agama Papua, 2017.
, Islam  Transnasional  Di  Tanah  Papua:  Proyek  Jihad  Ja’far  Umar  Thalib,  Kontroversi Menara  Masjid  Sentani,  Hizbut  Tahrir  Indonesia ( Transnational  Islam  In  The  Land  Of Papua: Ja’far Umar Talib Jihad Project, Sentani Mosque Minaret Controversy, Hizb Ut-Tahrir Indonesia ). Jayapura: Majelis Rakyat Papua, 2019.
, Papua Kekerasan, Keadilan dan Dialog . Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022.
Appleby, R. S. The Ambivalence of  The Sacred . Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000. Banchoff,  T.  ‘Interreligious  Dialogue  and  International  Relations’  in  TS  SHAH,  A STEPAN,  A.  &  MD  TOFT,  (eds.), Rethinking  Religion  and  World  Affairs .  London: Oxford University Press, 2012. Bielefeldt, H. ‘Misperceptions of  Freedom of  Religion or Belief ’. Human Rights Quarterly , vol. 35, no. 1, 2013.
Bowen, J. R. Beyond Migration: Islam as a transnational public space. Journal of Ethnic and Migration Studies , 30 (5), 2004. Celso, A. N. Zarqawi’s Legacy: Al-Qaeda’s ISIS “Renegade”. Mediterranean Quarterly . 26(2), 2015.
Chauvel,  R.,  &  Bhakti,  I.  The  Papua  Conflict:  Jakarta’s  Perceptions  and  Policies. Policy Studies , (5), 2004. Coward, H. Religion and peacebuilding . Albany: State University of  New York Press, 2004. Esposito, Jhon. L, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan, 2002.
Galtung, J. & Dietrich, F. J ohan Galtung: Pioneer of Peace Research , Heidelberg: Springer, 2014. Hasan,  N. Laskar  Jihad:  Islam,  militansi,  dan  pencarian  identitas  di  Indonesia  pasca  orde  baru . Jakarta: LP3ES, 2006. Hernawan, B. J. Torture and peacebuilding in Indonesia : the case of  Papua .  Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018.
International Crisis Group. Indonesia: Communal tensions in Papua, Asia Report No. 154, 16 June, 2008
Laderach,  J.  P. Reflective  Peacebuilding:  A  Planning,  Monitoring  and  Learning  Toolkit .  Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute  for  International Peace Studies, University of Notre  Dame  and  Catholic  Relief   Services  Southeast,  East  Asia  Regional  Office, 2007.
Mandaville, P. Muslim transnational identity and state responses in Europe and the UK after 9/11: Political community, ideology and authority. Journal of Ethnic and Migration Studies: Muslims and the State in the Post-9/11 West , 35 (3), 2009.
Moshood, A.B., & Thovoethin, P.S. Insurgency and Development in Nigeria: Assessing Reintegration Efforts in the North-East, Journal of Peacebuilding & Development , 12(2), 2017.
Muridan, S. W. Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future , Jakarta: Yayasan Obor, 2010. Neufeldt, R.C. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of  Change', Peace & Change , vol. 36, no. 3, 2011.
Noor  F.A.  The  Tablighi  Jama`at  in  West  Papua,  Indonesia:  The  Impact  Of  A  Lay Missionary Movement In A Plural Multi-Religious And Multi-Ethnic Setting. In  J.  Finucane  and  R.  M.  Feener  (Eds.), Proselytizing  and  the  limits  of  religious pluralism in contemporary Asia , Singapore: Springer, 2014. Ozerdem, A., & Sung Yong, L. International Peacebuilding: An Introduction . Abingdon, Oxon: Routledge, 2015. Prickett, S. (February 1), ‘Christianophobia: A Faith under Attack’. International journal for the Study of the Christian Church . Taylor & Francis Group, 2013. Rahmat, I. Islam Indonesia Islam paripurna; pergulatan Islam pribumi dan Islam nusantara , Jakarta: Omah Aksoro dan Forum Silaturahmi Bangsa, 2017. Shah,  T,  Stepan,  A,  &  Toft,  M. Rethinking  Religion  and  World  Affairs .  London:  Oxford University Press, 2012.
Smith, J.I. ‘Models of  Christian ‐ Muslim Dialogue in America.” In Muslims, Christians, and the Challenge of  Interfaith Dialogue , by Smith, Jane I.. New York: Oxford University Press, 2012.
Tebay, N. ‘Papua, the Land of Peace’: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua. Exchange , 36, 2007. Toft, M.D. ‘Religion, Terrorism, and Civil Wars. Rethinking Religion and World Affairs’ in TS SHAH, A STEPAN, A. & MD TOFT, (eds.), Rethinking Religion and World Affairs . London: Oxford University Press, 2012.
Van Bruinessen, M. (Ed.). Contemporary Developments in Indonesian Islam . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.