Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 5 (2), 2023: 206-222 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.12389
email correspondence: andiehartop@iainkediri.ac.id Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

## Abstrak:
Tradisi  paroan  yang  berlangsung  pada  masyarakat  desa Karangnangka  kabupaten  Sumenep  Madura  telah  berjalan bertahun-tahun. Tradisi paroan yaitu kerjasama antara pemilik tanah  dan  pengelola  tanah  untuk  mengolah  tanah  dengan bercocok  tanam  yang  semuanya  ditanggung  oleh  pengelola tanah  dan  hasilnya  dibagi  berdasarkan  kesepakatan. Permasalahan muncul ketika tidak ada kesepakatan bagi hasil diawal transaksi. Pada akhirnya ketika pembagian hasil panen, pemilik  lahan  merasa  tidak  puas  sebab  bagiannya  sedikit. Penelitian  ini  berusaha  menjawab  permasalahan  tersebut dengan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  normatif analisis.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  akad mukhabarah
dan  rekayasa  legalitas  ( hilah )  sebagai  jawaban  atas permasalahan.  Hasil  penelitian  adalah Pertama ,  akad mukhabarah yang  digunakan  tidak  sah  sebab  adanya ketidakpastian  dan  ketidakjelasan  pembagian  hasil  panen ( garar ). Kedua ,  akad mukhabarah yang  batal  beralih  status menjadi  akad  ijarah  berdasarkan  rekayasa  legalitas  ( hilah ).
Ketiga , hasil panen sepenuhnya milik pengelola tanah dan bagi pemilik tanah upah standar. Maka transaksi tersebut walaupun batal tapi pemilik tanah dapat mengajukan negoisasi bagi hasil panen  dan  bagi  pengelola  tanah  harus  memberikan  bagian pemilik  tanah  sesuai  kesepakatan.  Jika  tidak  terjadi kesepakatan  maka  pemilik  tanah  dapat  mengajukan  tuntutan ke pengadilan. (The paroan tradition that has taken place in the Karangnangka village community, Sumenep Madura Regency, has  been  going  on  for  years.  The  paroan  tradition  is  a collaboration between the land owner and the land manager to cultivate the land with cultivation, all of which are borne by the land  manager  and  the  results  are  shared  based  on  an agreement.  Problems  arise  when  there  is  no  profit  sharing agreement at the beginning of the transaction. In the end, when
Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
207
dividing the harvest, the land owner was dissatisfied because his  share  was  small.  This  study  attempts  to  answer  these problems  with  a  qualitative  method  that  is  descriptive normative  analysis.  The  theory  used  is  the  theory  of mukhabarah contracts  and  legality  engineering  ( hilah )  as  an answer  to  problems.  The  results  of  the  study  are  First,  the mukhabarah contract  used  is  invalid  because  of  pressure  and unclear distribution of harvest ( garar ). Second, the mukhabarah contract  which  was  canceled  changed  its  status  to  an  ijarah contract  based  on  engineering  legality  ( hilah ).  Third,  the harvest  fully  belongs  to  the  land  manager  and  the  standard wage  for  the  land  owner.  So,  even  though  the  transaction  is canceled, the land owner can submit a negotiation for harvest sharing  and  the  land  manager  must  give  the  land  owner's share according to the agreement. If there is no agreement, the land owner can file a lawsuit in court.) Kata Kunci :
Legalitas, Mukhabarah, Paroan, Fiqih Mu’amalah.

## Pendahuluan
Dinamika  kehidupan  manusia  selalu  berkecimpung  dengan beragam  peristiwa  yang  melingkupinya.  Perbedaan  sifat  yang demikian,  sudah  merupakan  sifat  alamiah  sehingga  tidak  dapat terelakkan  dalam  keseharian  setiap  insan.  Sebagai  agama  yang membawa  misi  kemaslahatan  universal  ( rahmatan  lil  ‘alamin ),  Islam memberikan  apresiasi  besar  pada  kesulitan  yang  dihadapi  kaum muslimin dengan dengan memberikan keringanan hukum pada objek hukum  yang  dinilai  sulit.  Berbagai  kesulitan  yang  dialami  seorang muslim,  baik  dalam  konstruksi  ritual  (ibadah)  maupun  sosial ekonomi  ( mu’amalah )  akan  mendorong  diterapkannya  kemudahan hukum pada objek yang dibebankan padanya. 1
Allah  Ta’ala  telah  berfirman,  “ Allah  menghendaki  kemudahan bagimu,  dan  tidak  menghendaki  kesukaran  bagimu .”  (QS.  Al-Baqarah: 185). Secara konteks ( asbab al-nuzul ), ayat ini memberikan keringanan hukum  berupa  diperbolehkannya  berbuka  puasa  bagi  orang  sakit atau  orang  yang  sedang  melakukan  perjalanan.  Namun,  menurut kalangan mufasirin jika  ditinjau  perspektif  universalitas  teks  ( ‘umum
1 Abdul Haq dkk, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Nalar Fiqih Konseptual , (Surabaya:
Khalista, 2006), 173.

## Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
al-lafz )  dan  pesan  mendasarnya  maka  ayat  di  atas  berlaku  dalam sekala  yang  sangat  luas.  Yaitu  kemudian  itu  tidak  hanya  diberikan pada  orang  sakit  atau musafir melainkan  sebagai  semua  umat  Islam yang mengalami kesulitan. 2
Perhatian serius yang diberikan Islam terhadap aktivitas sosial ekonomi  melalui  legislasi  konsep-konsep  interaksi  sosial  dalam khazanah  fiqih  untuk  memberikan  penjagaan  dan  perlindungan terhadap  asas-asas  primer  kehidupan  tersebut.  Esensi  dari  konsep- konsep interaksi sosial ekonomi yang ditawarkan Islam bukan hanya berorientasi  pada  kalkulasi  untung  rugi.  Melainkan  konsep kehidupan yang manusiawi berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan  dan  keadilan.  Maka,  Islam  tidak  melegalkan  praktek riba  yang  menindas,  praktek  manipulasi  ( garar )  yang  merugikan, praktek  spekulasi  ( majhul )  yang  tidak  jelas  dan  praktek  perjudian ( maisir )  yang  kotor.  Islam  melandaskan  legalitas  setiap  transaksi hanya  yang  dibangun  berdasarkan  asas  saling  rela  ( taradlin )  dan dengan hati legawa ( thib al-nafs ). 3
Masyarakat  Desa  Karangnangka  Kec.  Rubaru  Kab.  Sumenep mayoritas  menjalankan  aktifitas  pengelolan  tanah  yang  sudah dilakukan  sejak  nenek  moyang.  Setiap  orang  yang  mengelola  lahan rata-rata  mengelola  dua  sampai  tiga  lahan  dan  juga  ada  yang  lebih. Lahan  yang  dikelola  biasanya  ada  dua  musim,  pada  musim  hujan mayoritas  lahan  tersebut  ditanami  padi  sebagai  simpanan  makanan pokok,  namun  ketika  musim  kemarau  lahan  itu  ditanami  berbagai macam  tanaman  tergantung  orang  yang  mengelola  lahan  tersebut,
biasanya  ketika  musim  kemarau  ditanami  cabai,  timun,  dan tembakau.
Proses  penggarapan  lahan  semua  akomodasi  baik  dari  dana, benih,  tenaga  dan  lainnya  dari  pihak  pengelola  dan  pihak  pemilik lahan hanya bermodal lahan saja. Jadi pemilik lahan hanya diam saja di rumah dan menunggu hasil dari pengelolaan tanah. Anehnya lagi, transaksi tersebut tidak ditetapkan bagian hasil panen, baik separuh, seperempat,  sepertiga  atau  lainnya.  Transaksi  ini  disebut paroan , paroan secara  umum  bisa  diartikan  bagi  dua  atau  separuh  namun yang  terjadi  dikalangam  masyarakat  Desa  Karangnangka  maksud
2 Muhamad  ibn  Ahmad  al-Qurthubi, al-Jami’  li  Ahkam  al-Quran ,  (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), III/150.
3 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi , (Kediri: Lirboyo Press, 2013), x.
Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
dari paroan tersebut bukan berarti harus bagi dua atau separuh. Tetapi bisa  sepertiga,  seperempat,  dan  seterunya.  Sehingga,  konsep  ini dalam fiqih muamalah disebut mukhabarah . Akad mukhabarah adalah  transaksi  kerja  sama  di  bidang pertanian  maupun  perkebunan  antara  pemilik  lahan  dan  pengelola, dengan  maksud  pemilik  lahan  menyerahkan  kepada  penggarap untuk  dikelola  dan  untuk  modal  ditanggung  oleh  penggarap  lahan dan  hasil  panennya  dibagi  sesuai  dengan  akad  yang  dilakukan sebelum adanya kesepakan kerja sama. 4
Permasalahan  pun  muncul  diantaranya: pertama ,  Salah  satu pemilik  lahan  (Bapak  Hasan)  mengatakan  pembagian  hasil pengelolaan  tanah  tidak  sesuai  yang  diharapkan  (perkiraan mendapatkan  5  karung  tapi  yang  diberikan  malah  kurang),  sebab pengelola  lahan  memberikan  hasilnya  dengan  kehendak  sendiri karena  diawal  transaksi  tidak  ada  ketentuan  berapa  persentase masing-masing  pihak,  padahal  benih  sebagian  dari  pemilik  lahan walaupun  sedikit.  Hal  ini  terjadi  pada  musim  hujan  yang  ditanam adalah  padi; kedua ,  Jika  pengelola  lahan  mendapatkan  hasil  yang tidak  maksimal  atau  tidak  sesuai  target  maka  pemilik  lahan  tidak mendapat  bagian  karena  pengelola  lahan  merasa  rugi  sebab  tidak sebanding  dengan  modal  yang  sudah  dikeluarkan; ketiga ,  Jika  pada musim  kemarau,  sebagaimana  diungkapkan  pengelola  lahan  (Bapak Mursamin) maka tanah akan ditanami cabai, timun dan tembakau. Di musim kemarau ini pemilik lahan tidak mendapatkan bagian karena pengelola  lahan  merasa  lahan  itu  milik  sendiri  sehingga  tidak membagi hasil panen kepada pemilik lahan.
Melihat fakta-fakta permasalahan diatas, maka fokus penelitian adalah bagaimana akad mukhabarah yang telah berlaku di masyarakat diatas  perspektif  fiqih  muamalah?  Dan  apa  yang  harus  dilakukan oleh  pemilik  tanah  dan  pengelola  tanah  sebagai  solusi  dari  akad mukhabarah tersebut?

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  ( library research ) dengan mengumpulkan data objek penelitian dan karya tulis
4 Ahmad  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fiqih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017),  34.
Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
210
ilmiah  yang  bersifat  kepustakaan. 5 Penelitian  kualitatif  menuntut peneliti untuk mengerti dengan benar sudut pandang, yang dirasakan dan  pola  pikir  orang  lain,  terutama  sebuah  fenomena  berlandaskan perspektif  komunitas  tertentu  yang  berfokus  pada  persepsi  dan pemahaman  peneliti. 6 Penelitian  berpola  fikir  induktif  dan  bersifat normatif-deskriptif. Pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum  yang  ada,  bertujuan  memberikan  penilaian  tentang  tradisi paroan  di  desa  Karangnangka  kabupaten  Sumenep  Madura perspektif fiqih muamalah. 7
Metode  deskriptif,  yaitu  dengan  menganalisis  data  yang  telah terkumpul  baik  dari  catatan,  video,  foto,  dokumen,  wawancara  dan lainnya. 8 Pendekatan  dalam  penelitian    ini    ialah  studi    kasus, pendekatan  ini  mengeksplorasi  sebuh  kasus  dari  banyak  kasus  atau sistem  yang  terikat  dilakukan  dari  waktu  ke  waktu  dan  didapatkan melalui  pengumpulan  data  yang  mendalam  dan  mendetail  dengan melibatkan  banyak  sumber-sumber  informasi  dan  konteksnya. 9 Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  tiga  tahap,  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  dan  verifikasi  data.  Reduksi  data merupakan  proses  penggolongan,  penyederhanaan,  dan  membuang data  yang  tidak  perlu  untuk  memudahkan  dalam  mengambil kesimpulan.  Sedangkan  verifikasi  data  adalah  proses  pengambilan kesimpulan  sebagai  bentuk  interpretasi  peneliti  terhadap  data  yang sudah ada. 10
Akad Mukhabarah Dalam Fiqih Muamalah Mukhabarah secara  etimologi  adalah  bentuk  masdar  yang fi’il madhinya berasal dari kata ﺧ ﺎﺑ ﺮ dan fi’il mudhari’ kata ﯾ ﺨ ﺎﺑ ﺮ yang berarti “tanah gempur” atau “lunak”. Secara terminologi adalah menggarap
5 Sutrisno  Hadi, Metologi Research ,  (Yogyakarta:  Yayasan  Penerbitan  Fakultas Psikologi UGM, 1986), 36-42.
6 Haris  Herdiansya, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Jakarta:  Salemba Humanika, 2010), 15.
7 Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 118.
8 Sulaiman  Saat  dan  Sitti  Mania, Pengantar  Metodologi  Penelitian ,  (Jakarta: Sibuku, 2018), 30-35.
9 Abdul  Manab, Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif ,  (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 70.
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) , (Bandung: Alfabeta, 2018), 15-20.
Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
tanah milik orang lain, baik berupa sawah atau ladang dengan sistem bagi  hasil  bagi  pemilik  lahan  sesuai  kesepakatan  di  awal  (boleh seperdua, sepertiga, dan seperempat). Namun, untuk biaya sama bibit tanaman ditanggung oleh penggarap lahan. 11
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  kebolehan  transaksi mukhabarah ,  al-Nawawi,  Ibn  Munzir  dan  lainnya  membolehkan transaksi mukhabarah . 12 Dasar hukum mukhabarah : ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪﺍ ﷲ ﺑﻦ ﻋ ﻤ ﺮﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨ ﱯ - ﺻ ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠ ﻴﻪ ﻭ ﺳﻠ ﻢ - ﻋﺎ ﻣ ﻞ ﺃﻫ ﻞ ﺧﻴ ﱪ ﺷ ﻄ ﺮ ﻣﺎ ﳜ ﺮ ﺝ ﻣﻨ ﻬﺎ ﻣ ﻦ ﲦﺮ ﺃﻭ ﺯﺭ ﻉ “ Dari  Ibn  Umar  sesungguhnya  Nabi  mempekerjakan  penduduk Khaibar  dengan  upah  berupa  buah  dan  tanaman  yang  dihasilkan .” HR. Bukhari. 13 Hadits lainnya adalah; “Dari Amr bin Dinar, ia mengatakan, aku berkata kepada Thawus ra, “Wahai Abu Abdurrahman, sebaiknya engkau tinggalkan mukhabarah ini, sebab para sahabat mengira bahwa Nabi saw telah melarangnya.” Lantas  Thawus  berkata:  “Wahai  Amr,  orang  yang  lebih  alim  dari mereka,  yaitu  Ibn  Abbas  telah  menceritakan  kepadaku  bahwa  Nabi tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata: ‘Seandainya salah satu dari kalian memberikan pinjaman tanah kepada saudaramu, akan lebih  baik  daripada  menarik  upeti  tertentu  kepadanya.” HR. Muslim. 14
Kedua  hadis  diatas  secara manthuq membolehkan  akad mukhabarah ,  sebagaimana  yang  dilakukan  Nabi  Saw.  Tentu  dengan rambu-rambu  tidak  melakukan  yang  dapat  menjadikan  transaksi tidak sah dan dengan tujuan tolong-menolong.
Menurut  pandangan  jumhur  ulama  baik  ulama  klasik  dan kontemporer,  rukun mukhabarah sebagai  berikut: pertama, Pemilik lahan; kedua, Pengelola  lahan  (penggarap); ketiga, Objek mukhabarah ,  yaitu
11 Sulajman Rasyid, Fiqih Islam , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 54.
12 Muhamad ibn Qasim al-Gazzi, Fath al-Qarib al-Mujib , (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2014), 107.
13 Muhamad  ibn  Ismail  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari ,  (Beirut:  Dar  Ibn  Kasir, 2002), 561.
14 Muslim ibn Hajjaj, Shahih Muslim , (Riyadl: Dar al-Salam, 2000), 678.

## Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
lahan yang bisa dimanfaatkan; keempat, Memberikan manfaat baik kepada pengelola/pemilik lahan; kelima, Ijab kabul (perjanjian). 15
Syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan rukun mukhabarah sebagai  berikut: pertama, Syarat  para  pihak  yang melakukan akad, sebagai berikut: 1) Berakal dan baligh, artinya tidak sah  akad  tersebut  ketika  dilakukan  oleh  orang  gila  atau  orang  yang kurang  waras  ataupun  anak  kecil  yang  belum baligh;  2) Orang  yang tidak murtad. Artinya, orang yang melakukan akad mukhabarah harus dilakukan oleh orang Islam. Syarat  objek  akad mukhabarah adalah  bibit  yang  bisa berkembang dan membuahkan hasil, sedangkan syarat lahan adalah; pertama, lahan  harus  layak  untuk  dijadilakan  lahan  pertanian,  jika tidak akan merugikan pihak yang mengelola dan mengandung unsur penipuan; kedua , lahan harus jelas kepemilikanny a ; ketiga, lahan harus diserahkan  sepenuhnya  kepada  pengelola  lahan. 16 Adapun  syarat masa mukhabarah harus  jelas  jangka  waktu  pengelolaan  lahan,  baik dengan musim atau jenis tanaman yang di tanam. Sedangkan syarat ijab  kabul  adalah  adanya  kesepakatan  pembagian  hasil  pengelolaan tanah.
Mekanisme  pelaksanaan mukhabarah dapat  disimpulkan  dalam beberapa hal berikut: pertama, Bagi pemilik lahan harus menyerahkan sepenuhnya  kepada  pengelola  lahan  dan  tidak  boleh  ikut  campur dalam  mengelola  tanaman  tersebut; kedua, Bagi  pengelola  harus mempunyai  kemampuan  atau  keahlian  dalam  mengelola  lahan tersbut; ketiga, Untuk pengelola lahan berhak memilih jenis bibit yang mau  ditanami; keempat, Pemilik  lahan  dan  pengelola  lahan  harus melakukan  kesepakan  mengenai  bagi  hasilnya  yang  akan  diterima kedua belah pihak; kelima, Jika terjadi penyimpangan yang dilakukan antara  kedua  belah  pihak  dapat  mengakibatkan  pembatalan  akad kerja  sama; keenam, Jika  terjadi  penyimpangan  atau  penyelewengan dari  salah  satu  pihak  dan  menjadikan  akad mukhabarah batal,  maka seluruh hasil panen menjadi milik pengelola lahan dan bagi pemilik lahan  mendapat  upah  standar  ( ujrah  misl ); ketujuh ,  Pengelola  tanah memiliki  hak  untuk  melanjutkan  perjanjian  jika  hasil  belum terkumpul  meskipun  pemilik  tanah  telah  meninggal ;  kedelapan, Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama dengan pengelola
15 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah ..., 318-322. 16 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 157.
Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
lahan  ketika  masih  belum  panen; kesembilan, Hak  pengelola  lahan dapat  dipindahkan  dengan  cara  mewariskan  bila  pengelola meninggal dunia, sampai panen; terakhir, Ahli waris pengelola lahan berhak  meneruskan  atau  membatalkan  akad  yang  dilakukan  oleh pihak yang meninggal dunia. 17 Berakhirnya akad mukhabarah disebabkan waktu perjanjian akad mukhabarah sudah  sampai  batas  waktunya  atau  adanya  pembatalan akad  dari  satu  pihak.  Para  ulama  juga  menjelaskan  transaksi mukhabarah yang  dilarang,  diantaranya  adalah: pertama, Dalam melakukan  perjanjian  tidak  boleh  salah  satu  pihak  menetukan  atau memberikan  persyaratan  target  bagi  hasil; kedua, Hanya  bagian tertentu  dari  tanah  yang  dibuat,  misalnya  bagian  utara  atau  selatan, sehingga bagian itu dipegang oleh pemilik tanah; ketiga, Apabila para pengelola  dan  pemilik  tanah  bersepakat  untuk  membagi  hasil tanahnya,  maka  salah  satu  pihak  memberikan  benih  dan  pihak  lain memberikan  alat-alat  untuk  menanam.  Misalnya,  orang  pertama menanggung  tanah,  orang  kedua  menanggung  benih,  orang  ketiga menanggung  perlengkapan  dalam  pertanian; keempat, Adanya  hasil yang  lain  (selain  yang  benih  yang  ditanami  di  lahan  tersebut)  harus dibayar oleh satu pihak terlepas dari pengembalian dari pengeluaran tanah. 18
Rekayasa Legalitas (Hilah Hukum) Dalam Transaksi Rekayasa legalitas ( hilah ) secara etimologi adalah bentuk masdar (akar kata) jamaknya adalah hiyal yang berarti kecerdikan, siasat atau tipu  daya  untuk  terbebas  dari  beban  tanggung  jawab. 19 Terminologi hilah menurut  al-Syathibi  adalah  membalikkan  sebagian  hukum- hukum  perbuatan  kepada  sebagian  lainnya  pada  sesuatu  yang nampak. 20 Tegasnya, mendahulukan perbuatan lahiriah atau mencari jalan  keluar  yang  diperbolehkan  untuk  membatalkan  hukum  syara’ dan mengubahnya dengan hukum lainnya. 21
17 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013), 241- 242. 18 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 284.
19 Elimartati, Hilah  Al-Syari’ah  Sebagai  Upaya  Dalam  Mewujudkan  Maqashid Syar’iah , JURIS : Jurnal Ilmiah Syari'ah, vol. 9 No. 1, 2010.
20 Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 446.
21 Ali Hasbalah, Ushul al-Tasyri’ al-Islami , (Cairo: Dar al-Ma’arif, 1971), 269.

## Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
Secara  implisit, hilah adalah  upaya  merubah  substansi  hukum syara’  untuk  membatalkan  hukum  syara’  lainnya  dalam mendahulukan  amalan  zahir.  Ini  adalah  cara  halus  yang  dilakukan oleh  para  ulama  /  sarjana  hukum  Islam  yang  mempunyai  keahlian khusus pada kasus-kasus tertentu. Mekanismenya adalah mengubah ungkapan  atau  transaksi muamalah dengan  tetap  memperhatikan kemaslahatan  dan  kemudlaratan  yang  timbul  dari hilah tersebut. 22 Akan  tetapi  jika  hilah  digunakan  bertujuan  untuk  menghindari hukum  syara’  yang  wajib,  sehingga  ia  terhindar  dari  kewajiban tersebut maka tidak diperbolehkan / haram. Kaidahnya adalah setiap hilah yang menghalalkan yang haram, maka hukumnya haram.
Pembagian hilah menurut  para  ulama  adalah  sebagai  berikut: pertama, Hilah  masyru’ah ,  yaitu  cara  (jalan  keluar)  yang  dibuat  untuk menghindari  sesuatu  yang  diharamkan,  atau  untuk  mencapai  yang halal,  atau  untuk  mendapatkan  hak,  atau  untuk  menghindari  / mencegah  kebatilan. Hilah ini  hakekatnya  tidak  mengubah  hukum asal dan tidak berlawanan dengan maslahah syar’iyah . Hilah masyru’ah ada 3 macam, yaitu: 1) Cara ( hilah ) salah / haram dengan tujuan yang diperbolehkan syara’. Seperti si A mempunyai hutang pada si B dan tidak ada saksi, tapi si A tidak mengakuinya. Lalu si B menghadirkan 2  saksi  palsu  untuk  bersaksi  tentang  kebenaran  hutang  tersebut; 2) Cara  ( hilah )  benar  /  halal  dengan  tujuan  yang  diperbolehkan  syara’ Seperti  jual  beli  yang  menjadikan  perpindahan  kepemilikan; 3) Cara ( hilah ) yang digunakan tidak berkaitan dengan hukum syara’. Seperti bantahan  yang  diperbolehkan  ketika  orang  sedang  berdebat, Kedua, Hilah  gair  masyru’ah / muharramah ,  yaitu  cara  (jalan  keluar)  yang dibuat  untuk  mencapai  sesuatu  yang  diharamkan,  atau  untuk merampas hak, atau untuk kebatilan atau menimbulkan syubhat . Hilah ini  hakekatnya  mengubah  hukum  asal  dan  berlawanan  dengan maslahah  syar’iyah . Hilah  gair  masyru’ah ada  3  macam,  yaitu: 1) Cara ( hilah ) salah / haram dengan tujuan yang diharamkan syara’. Seperti orang  yang  sudah  mentalak  istrinya  sebanyak  tiga  kali,  dan menginginkan  talaknya  tidak  jatuh.  Maka,  ia  mendakwa  cacatnya wali  atau  saksi  dalam  pernikahannya.  Sebab  tidak  sah  talak  dalam nikah yang fasid (rusak); 2) Cara ( hilah ) mubah tapi digunakan dengan tujuan  yang  diharamkan  syara’.  Seperti  mengadakan  perjalanan
22 Muhamad  Said  Al-Buthi, Dlawabith  al-Maslahah  fi  Syari’ah  al-Islamiyah , (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), 294-296.
Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
bertujuan  untuk  membunuh  orang  lain; 3) Cara  ( hilah )  yang  asalnya disyariatkan, tapi digunakan untuk sesuatu yang diharamkan syara’. Seperti seseorang yang ingin mewasiatkan hartanya ke ahli warisnya, lalu ia menggunakan pengakuan ( iqrar ) untuk melegalkannya . 23 Parameter (tolak ukur) hilah menurut Mohamed Fairooz Abdul Khir  adalah  sebagai  berikut: pertama,  Maqashid  al-Syariah ,  yaitu makna,  hikmah  dan  tujuan  yang  dikehendaki  syara’.  Meliputi  5 tujuan  pokok  hukum  syara’  ( al-maqashid  al-khamsah ):  memelihara agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan, dan  memelihara  harta.  Kelima maqashid  al-syariah tersebut  dapat ditinjau  dari; 1) ,  kualifikasinya  (tingkatan),  yaitu:  kebutuhan  primer
( dlaruriyat ),  kebutuhan  sekunder  ( hajiyat )  dan  kebutuhan  tersier ( tahsiniyat ).  Maka,  penerapan hilah diperbolehkan  syariat  apabila memenuhi kriteria maqashid al-syariah sesuai kategori tersebut, apalagi dalam tingkat kebutuhan primer ( dlaruriyat ) atau kebutuhan sekunder ( hajiyat ) sebab jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesusahan dan  kesulitan; 2) ditinjau  dari  prinsip  dan  nilai  seperti  prinsip keadilan,  persamaan  dan  toleransi; 3) ,  ditinjau  dari  jumlah  individu yang  terlibat  baik  tujuan,  manfaat  dan  cakupannya  yaitu: maqashid kuliyah (mencakup  suatu  daerah)  dan maqashid  juz’iyah (individu tertentu); 4) ditinjau  dari  sisi  kedudukan  dan  keadaan  mukalaf  ada dua  jenis,  yaitu maqashid  al-ashliyah yang  berkaitan  dengan  tingkat primer ( dlaruri ) dan maqashid al-taba’iyah yang berkedudukan sebagai pelengkap  saja.; kedua,  Qasd  al-mukalaf ,  yaitu  tujuan,  niat  atau  motif tersembunyi  seseorang  dalam  melakukan  tindakan  (dalam  hal  ini transaksi).    Para  ulama  berbeda  pendapat  apakah qasd  al-mukalaf dapat  mempengaruhi  keabsahan  akad  atau  tidak.  Dalam  transaksi khususnya,  alih  fungsi  akad  non-komersil  ( tabaru’ )  kepada  akad komersil  ( maliyah )  juga  masih  menjadi  perdebatan.  Yang  pasti, transaksi  yang  terdapat  indikasi  ( qarinah )  mengandung  unsur  yang dilarang syara’ seperti motif terselubung untuk mencari keuntungan dengan menggunakan akad non-komersil ( tabaru’ ) maka transaksinya tidak sah; ketiga, Wasa’il , yaitu cara atau jalan yang digunakan untuk mendatangkan  kemaslahatan  dan  menghindari  dari  kerusakan ( mudlarat ). Tolak ukur wasa’il dalam pelarangan hilah adalah teori sad al-zari’ah ,  jika wasa’il tersebut  terindikasi  bertentangan  dengan
23 Wizarah al-Auqaf, Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah , (Kuwait: Wizarah al- Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 1990), 330-331
Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
216
maqashid al-syariah maka wasa’il tersebut tidak diperbolehkan; keempat, Maslahah , rukhshah dan azimah . Maslahah yaitu manfaat, dalam hal ini adalah  manfaat  yang  bertujuan  menjaga  dan  memelihara  5  tujuan pokok  hukum  syara’  ( al-maqashid  al-khamsah ).  Sedangkan rukhshah adalah  keringanan  yang  diberikan  kepada  mukalaf  disebabkan adanya  kesusahan  ketika  melaksanakan  hukum  asal. Azimah adalah hukum asal dalam kondisi normal. 24
Sistem  Paroan  Pemanfaatan  Lahan  di  Desa  Karangnangka Kabupaten Sumenep
Bersumber  dari  keterangan  Ustad  Mualwi  seorang  tokoh masyarakat  Desa  Karangnangka,  diantara  beberapa  faktor  pemilik lahan  sehingga  mengadakan  kerja  sama  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  lahannya  adalah  ketidakmampuan  untuk  mengelola lahannya  sebab  jauh  dari  tempat  tinggal,  sulit  untuk  mengawasi tanamannya,  dan  juga  tidak  mempunyai  modal  untuk  mengelola lahannya.
Pada  musim  hujan  yang  mayoritas  lahan  ditanami  padi  ketika panen pemilik lahan mendapatkan hasil panennya namun tidak ada ketentuan  khusus  untuk  mendapatkan  berapa  hasil  panennya disebabkan  pada  awal  perjanjian  tidak  ada  kesepakatan  berapa persen yang akan diberikan walaupun sebagian benih terkadang dari pemilik  lahan.  Jadi,  perkiraan  ketika  panen  padi  mendapatkan  10 karung  namun  pemilik  lahan  mendapatkan  2  karung  karena penggarap  lahan  memberikan  hasil  panen  tersebut  dengan kehendaknya  sendiri  disebabkan  di  awal  perjanjian  tidak  ada ketentuan  berapa  persen  yang  harus  diberikan  kepada  pemilik lahan. 25 Selain  itu  menurut  penuturan  Bapak  Hasan  seorang  pemilik lahan desa Karangnangka, ketika pengelola lahan mendapatkan hasil yang tidak maksimal atau seberapa (sedikit) maka pemilik lahan tidak mendapat  bagian  karena  penggarap  lahan  merasa  rugi  dari  hasil panennya, sehingga ketika dibandingkan dengan modal yang sudah
24 Izzatul  Mardhiah,  Hilah  dalam  Produk  Pembiayaan  Syariah  (Evaluasi Skema  Akad  KPR  Murabahah  dan  Gadai  Syariah), Hayula :  Indonesian  Journal  of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.1, No.1, Januari 2017, DOI: https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.02.
25 Bapak  Mualwi  (Seorang  Tokoh  Masyarakat  Setempat), Wawancara ,  23  Mei 2023, pukul 14.00.
Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
dikeluarkan  cukup  banyak  maka  penggarap  lahan  merasa  kurang puas atas hasil penen tersebut. Dan yang terakhir, yang banyak terjadi pada  musim  kemarau  seperti  halnya  ketika  penggarap  lahan menanam  cabai,  timun  dan  tembakau  ketika  panen  pemilik  lahan tidak mendapatkan bagian karena penggarap lahan merasa lahan itu milik  sendiri  sehingga  merugikan  pemilik  lahan  sebab  tidak mendapat bagian hasil panen tersebut. 26
Jika  dianalisis  berdasarkan  fiqih  muamalah,  akad  yang digunakan  untuk  pengelolaan  tanah  tersebut  disebut  akad mukhabarah .  Dimana  pemilik  lahan  menyerahkan  pengelolaan  tanah sepenuhnya  kepada  pihak  pengelola  dengan  ketentuan  hasilnya dibagi berdasarkan persentase.
Unsur-unsur  yang  membangun  akad mukhabarah diatas  telah terpenuhi baik dari rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya akan tetapi hanya  ada  satu  syarat  yang  menjadikan  akad mukhabarah tersebut menjadi  tidak  sah  /  batal.  Yaitu  tidak  adanya  kejelasan  pembagian hasil dari pengelolaan tanah, sehingga status hasil panennya terdapat hak pemilik yang harus diserahkan. Akad mukhabarah memang rawan penipuan,  sebab  pengelola  tanah  merasa  telah  mengeluarkan segalanya  untuk  mengelola  tanah  tapi  hasil  yang  diharapkan terkadang  tidak  maksimal  dan  pemilik  lahan  hanya  bermodal  tanah saja tanpa ada andil sedikitpun dalam pengelolaan tanah. Begitu pun jika hasilnya memuaskan / melebihi target / untung besar, tetap saja pengelola tanah akan memberikan sedikit bagiannya kepada pemilik tanah  sebab  tidak  adanya  pembukuan  dan  lemahnya  posisi  pemilik tanah sebab tidak ada andil besar dalam pengelolaannya.
Maka status hasil panen yang telah dibagi tapi tidak jelas berapa pembagiannya atau yang tidak dibagi sebab pengelola tanah merasa rugi  adalah  milik  pengelola  tanah  dan  bagi  pemilik  tanah  adalah upah  standar  ( ujrah  misl ).  Sebab  benih  yang  ditanam  memang  sejak awal berasal dari pengelola tanah, sehingga hasil dari benih tersebut sepenuhnya milik pengelola tanah.
Sehingga  akad mukhabarah yang  awalnya  batal  disebabkan adanya  indikasi  ( qarinah )  bahwa  pengelola  tanah  telah  menzalimi pemilik  lahan  dengan  memakan  /  mendapatkan  harta  dengan  cara yang batil dan adanya ketidakpastian / ketidakjelasan ( garar ) dalam
26 Bapak Hasan (Seorang Warga Setempat dan Pemilik Lahan), Wawancara , 12 Mei 2023, pukul 11.00.

## Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
218
bagi  hasil  (upah/harga)  maka  berganti  status  menjadi  akad  sewa menyewa  ( ijarah )  dan  mengharuskan  pengelola  tanah  memberikan upah  standar  ( ujrah  misl )  kepada  pemilik  lahan.  Sewa  menyewa ( Ijarah )  adalah  kontrak  atas  jasa  atau  manfaat  yang  memiliki  nilai ekonomis,  diketahui,  legal  diserah  terimakan  kepada  orang  lain dengan menggunakan upah yang diketahui. 27
Bahkan  jika  benih  berasal  dari  kedua  pihak  (pengelola  dan pemilik  tanah)  maka  jika  terjadi  hal-hal  yang  menjadikan  akad mukhabarah batal,  hasil  dari  panennya  milik  kedua  belah  pihak dengan  status  akadnya  berganti  dengan  sewa  menyewa  ( ijarah ). Pergantian  status  akad  inilah  yang  dinamakan  rekayasa  legalitas ( hilah ).  Jadi,  dalam  muamalah  yang  berstatus  batal  tidak mengharuskan  kedua  belah  pihak  mengembalikan  harta  masing- masing  tapi  transaksi  tersebut  tetap  berlanjut  dengan  mengganti status akadnya sehingga tidak batal lagi. 28 Rekayasa  legalitas  ( hilah )  dari  akad mukhabarah yang  batal kepada  akad  sewa  menyewa  ( ijarah )  dengan  parameter  hilah  yaitu: maqashid al-syariah , qasd al-mukalaf , al-wasa’il dan maslahah. Penjelasan  perincian  dan  analogi hilah yang  terjadi  pada  akad mukhabarah yang  batal  adalah  sebagai  berikut: pertama ,  Pengelola tanah menyewa sebagian lahan pemilik tanah misalkan 60%, dengan upah 40% dari benihnya untuk digunakan menanam sebagian benih miliknya.  Lalu  pengelola  lahan  memberikan  50%  jasanya  untuk menanam  dan  merawat  benih  pemilik  lahan  (yang  40%  tadi)  secara gratis; kedua , Pengelola lahan menyewa sebagian lahan pemilik tanah misalkan 50%, dengan upah sebesar 50% dari benih untuk digunakan menanam  sebagian  benih  miliknya,  dan  dengan  50%  dari  jasanya untuk menanam dan merawat benih milik pemilik tanah. 29
Sehingga  yang pertama 60%  lahan  disewa  dengan  upah  40% benih  dan  50%  jasa  menanam  dan  merawat  benih  (yang  40%)  tadi secara gratis. Yang kedua 50% lahan disewa dengan upah 50% benih, dan 50% benih yang menjadi milik pemilik lahan dibayar dengan 50% jasa pengelola lahan untuk menanam dan merawatnya.
27 Mawar  Jannati  Al  Fasiri,  Penerapan  al-Ijarah  Dalam  Bermuamalah, Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 Nomor 2, 2021, 236 – 247. 28 Musthafa al-Khin dkk, al-Fiqih al-Manhaji , (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), VII/35 29 Sulaiman  al-Bujairami, Hasyiyah  al-Bujairami  ‘ala  al-Khatib ,  (Beirut:  Dar  al- Fikr, 2007), III/150-152.
Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
Dengan  siasat  diatas,  maka  pemilik  dan  pengelola  tanah  telah bekerja sama dalam kepemilikan tanaman dan manfaat lahan dengan presentase  masing-masing.  Sehingga  ketika  panen  masing-masing pihak  memiliki  hak  dengan  margin  profit  bagiannya.  Tentu  aplikasi semua  ini  harus  tetap  menjaga  syarat  dan  ketentuan-ketentuan legalitas sewa-menyewa ( ijarah ). Rukun ijarah ada  empat  yaitu ‘aqidain ( mu’jir dan musta’jir ), manfaat, upah ( ujrah ) dan ijab kabul ( shigah ). Manfaat adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad ijarah . Secara umum batasan jasa  atau  manfaat  yang  adalah  setiap  barang  yang  secara  legal dimanfaatkan,  memiliki  nilai  ekonomis,  tanpa  mengurangi  fisik, barang diketahui dan bisa diserahterimakan.
Sedangkan  upah  atas  jasa  atau  manfaat  barang  yang  disewa, dalam ijarah  ain upah  dapat  dimiliki  oleh  orang  yang  menyewakan sejak  akad  berlangsung  baik  upah  yang  ditentukan  atau  upah  yang masih  dalam  tanggungan.  Seluruh  upah  baru  dapat  dimiliki  secara permanen jika kontrak ijarah telah selesai. 30
Berakhirnya akad ijarah dengan 2 hal berikut; pertama selesainya masa kontrak baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad ijarah yang  dibatasi  dengan  waktu  atau  dengan  rampungnya  pekerjaan dalam  akad ijarah yang  dibatasi  dengan  pekerjaan  ( ‘amal ); kedua rusaknya  objek ijarah yang  ditentukan  ( ijarah  ‘ain )  secara  total  di tengah  masa ijarah seperti  menyewa  rumah  kemudian  roboh.  Akan tetapi  batalnya  akad ijarah akibat  kerusakan  objek  di  tengah  masa kontrak ini hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan  masa  kontrak  yang  telah  berjalan  tidak  batal  apabila memiliki  nilai  ekonomis  sehingga mu’jir tetap  berhak  mendapatkan persentase  dari  upah  kesepakatan  untuk  masa  kontrak  yang  tidak batal tersebut.
Maka,  tradisi paroan yang  diadakan  di  desa  Karangnangka Sumenep Madura menggunakan akad mukhabarah dan status hukum akad tersebut adalah batal / tidak sah sebab tidak adanya ketentuan pembagian  hasil  panen  antara  pemilik  dan  pengelola  lahan (transaksinya batal sebab ada gharar ).
30 Nadhira  Wahyu  Adityarani  &  Lanang  Sakti,  Tinjauan  Hukum  Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Jurnal Fundamental  Justice,  Volume  1  Nomor  2,  September  2020.  DOI: https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1

## Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
Status  akad mukhabarah yang  batal  tersebut  dapat  dialih  status menjadi  akad  yang  sah  dengan hilah menjadi  akad  sewa-menyewa ( ijarah )  sebab  dari  awal  akad mukhabarah nya  batal  (tidak  ada).
Sehingga  jika  ingin  akad  tersebut  sah  dan  harta  yang  dibagi  halal maka  pemilik  dan  pengelola  harus  bersepakat  tentang  pembagian hasil panen walaupun akad mukhabarah nya sudah berjalan.
Bagi  pemilik  tanah  yang  merasa  dirugikan  sebab  pembagian hasilnya tidak adil cukup meminta nominal upah standar ( ujrah misl ) kepada pengelola tanah dan pengelola tanah hendaknya memberikan keterangan tentang bagi hasilnya / memberikan upah standar ( ujrah misl ).
Jika  hasil  panennya  tidak  sesuai  standar  /  harapan  dan cenderung  merugi,  maka  pengelola  lahan  harus  memberikan  upah standar  ( ujrah  misl )  kepada  pemilik  lahan  sebab  dari  awal  tidak  ada kesepakatan pembagian hasil sehingga akad mukhabarah nya tidak sah. Jika  yang  ditanam  berjenis  tanaman  yang  tidak  dapat  dipanen serentak,  seperti  cabai  atau  lainnya  yang  dapat  dipanen  sepekan sekali maka bagian pemilik tanah tetap harus diberikan, baik diakhir masa  produktif  tumbuhan  atau  perpekan  sesuai  panen  atau  dapat diganti dengan barang dengan nominal yang sama.

## Penutup
Akad mukhabarah tersebut  batal  /  tidak  sah  sebab  adanya ketidakpastian  dan  ketidakjelasan  dalam  bagi  hasil  ( garar ).  Tapi walaupun akad mukhabarah tersebut batal, statusnya beralih menjadi akad  sewa-menyewa  ( ijarah )  berdasarkan  rekayasa  legalitas  ( hilah ). Sehingga  transaksi  pemanfaatan  lahan  tetap  bisa  berjalan  sampai berakhir.
Bagi  pemilik  tanah  dapat  menagih  bagi  hasil  panen  kepada pengelola  tanah  dengan  mengajukan  presentase  pembagian  hasil panen  dan  bagi  pengelola  tanah  membayarkan  bagi  hasil  panen sesuai kesepakatan. Jika pengelola tanah tidak memberikan bagi hasil sesuai  kesepakatan  /  tidak  terjadi  kesepakatan  antara  keduanya, maka pemilik tanah dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.

## Daftar Pustaka
al-Auqaf,  Wizarah, Mausu’ah  al-Fiqhiyah  al-Kuwaitiyah ,  (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 1990). al-Bujairami,  Sulaiman, Hasyiyah  al-Bujairami  ‘ala  al-Khatib ,  (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).
Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura
al-Bukhari,  Muhamad  ibn  Ismail, Shahih  al-Bukhari ,  (Beirut:  Dar  Ibn
Kasir, 2002). al-Buthi, Muhamad Said, Dlawabith al-Maslahah fi Syari’ah al-Islamiyah , (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982). al-Gazzi, Muhamad ibn Qasim, Fath al-Qarib al-Mujib , (Jakarta: Dar al- Kutub al-Islamiyah, 2014). al-Khin, Musthafa dkk, al-Fiqih al-Manhaji , (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992).
al-Qurthubi, Muhamad ibn Ahmad, al-Jami’ li Ahkam al-Quran , (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006). al-Syathibi  Ibrahim  ibn  Musa, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004). Asikin, Amiruddin dan H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). Djazuli, Ahmad, Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan  Masalah-masalah  Yang  Praktis, (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2017). Elimartati, Hilah  Al-Syari’ah  Sebagai  Upaya  Dalam  Mewujudkan Maqashid  Syar’iah , JURIS :  Jurnal  Ilmiah  Syari'ah,  vol.  9  No.  1,
2010. Hadi,  Sutrisno, Metologi  Research ,  (Yogyakarta:  Yayasan  Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986).
Hajjaj, Muslim ibn, Shahih Muslim , (Riyadl: Dar al-Salam, 2000). Haq,  Abdul  dkk, Formulasi  Nalar  Fiqih  Telaah  Nalar  Fiqih  Konseptual , (Surabaya: Khalista, 2006).
Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hasbalah, Ali, Ushul al-Tasyri’ al-Islami , (Cairo: Dar al-Ma’arif, 1971). Herdiansya,  Haris, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Jakarta:  Salemba Humanika, 2010).
Manab, Abdul, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif , (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015).
Mania,  Sulaiman  Saat  dan  Sitti, Pengantar  Metodologi  Penelitian , (Jakarta: Sibuku, 2018).
Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh  Muamalah, (Jakarta:  Kencana, 2013).
Mardhiah,  Izzatul,  Hilah  dalam  Produk  Pembiayaan  Syariah (Evaluasi  Skema  Akad  KPR  Murabahah  dan  Gadai  Syariah), Hayula :  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic
Andi Ardiyan Mustakim, Abul Khoir
222
Studies, Vol.1, No.1, Januari 2017, DOI: https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.02 . Mawar  Jannati  Al  Fasiri,  Penerapan  al-Ijarah  Dalam  Bermuamalah,
Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 Nomor 2, 2021. Nadhira  Wahyu  Adityarani  &  Lanang  Sakti,  Tinjauan  Hukum Penerapan  Akad  Ijarah  dan  Inovasi  Dari  Akad  Ijarah  Dalam Perkembangan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia, Jurnal
Fundamental  Justice,  Volume  1  Nomor  2,  September  2020.
DOI: https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1 Pelangi, Tim Laskar, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis
Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi , (Kediri: Lirboyo Press, 2013).
Rasyid,  Sulajman, Fiqih  Islam ,  (Bandung:  Sinar  Baru  Algensindo, 1994).
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Methods) ,  (Bandung: Alfabeta, 2018).
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).