Pengaruh Corporate  Governance Terhadap
Manajemen Pajak
JMSAB 429 Wastam Wahyu Hidayat * , Soehardi, Cahyadi Husadha Research Paper Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Ray a Financial Management Abstract
This  research  aims  to  determine  the  influence  of  the  number  of Commissioners,  the  percentage  of  independent  commissioners,  and  the compensation  of  the  Board  of  Commissioners  and  the  directors  on  tax management. A sample of one of the ten companies in the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange during 2014-2018 using the Purposive  sampling  method.  The  study  used  multiple  linear  regression analysis  techniques  with  SPSS  aids  (Statistical  Product  and  Service Solutions).  The  results  of  the  partial  study  showed  that  the  number  of
Commissioners (BOARD)  was positively influential in the  tax management (ETR) while the percentage of independent commissioners (INDEP) and the compensation of the BOC and the Board of Directors (COMP) did not affect the tax management (ETR).
Received: 26 Feb 2021 Accepted: 18 Jun 2021 Online: 03 Sep 2021
Keywords: Board  of  Commissioners,  independent  Commissioner,  compensation, Management tax .
Corresponding Author:
Wastam Wahyu Hidayat Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Ray a Email: Wastam.wahyu@dsn.Ubharajaya.ac.id Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 4, No. 2,  2021, pp. 429 - 440 © The Author(s) 2021 DOI: https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.323 eISSN 2655-237X
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,

## PENDAHULUAN
Pembangunan  Nasional  di  suatu  Negara  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dengan dukungan  sepenuhnya  bagi  semua  rakyatnya.  Dalam  rangka  pembangunan  nasional  maka peran  Pemerintah  senantiasa  mendorong  pendapatan  dalam  negeri  sebagai  komponen penting  untuk  menjalankan  berbagai  program  pembangunan.  Oleh  karenanya  pemerintah mencari sumber-sumber penerimaan potensial Negara. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat  berupa  penerimaan  minyak  dan  gas  (migas)  dan  penerimaan  bukan  migas  yaitu penerimaan  dari  sektor  Pajak  yang  sekarang  menjadi  tumpuan  pemerintah  dalam  sepuluh tahun  terakhir  ini.  Meski  demikian,  sampai  dengan  saat  ini  masih  banyak  permasalahan seputar  pajak,  terutama  pada  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak sehingga  rasio  pajak  tidak  mengalami  peningkatan  signifikan  meskipun  berbagai  kebijakan dan sistem sudah diperbaiki oleh pemerintah.
Setiap  perusahaan  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh  laba  dan  menimalkan  jumlah pajak  pengahasilan  yang  terutangnya.  Dilain  pihak  pemerintah  juga  sedang  mengupayakan untuk  meningkatkan  pendapatan  Negara,  salah  satunya  dari  sektor  pajak  yang  memang merupakan pendapatan Negara yang terbesar. Corporate governance menjadi sebuah isu yang menarik  di  era  globalisasi  seperti  saat  ini.  Keadaan  ini  dikarenakan  adanya  maksud  untuk membuat perusahaan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam manajemen pajak  perusahaan.  Konsep Corporate  governance merupakan  suatu  tuntutan  yang  harus dihadapi  ketika  suatu  perusahaan  telah  listing  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Dengan  kata  lain, perusahaan ahrus menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin berdasarkan tata kelola yang baik sehingga dapat menempatkan dirinya sebagai motor pengegrak ekonomi di tengah- tengah  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  menjadi  contoh  bagi  perusahaan  lainnya. Corporate  governance merupakan  tata  kelola  perusahaan  adalah  isu  sentral  dalam  sepuluh tahun  terakhir  dimana  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  s takeholder untuk  menentukan kebijakan  investiasi  dengan  memilih  perusahaan-perusahaan  yang  dikelola  secara  baik, mengacu pada berbagai standar tata kelola yang sudah ditetapkan.
Good Corporate  governance menjadi  masalah  yang  sangat  penting  dalam  rangka bagaimana  mengelola  perekonomian  serta  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  stabil  untuk masa  yang  akan  datang.  Bahkan  konsep Good Corporate  governance ini  mulai  banyak  di diskusikan  di  seminar-seminar  di  lingkungan  akademis  dan  pengusaha,  khususnya  di Indonesia  sejak  terjadinya  krisis  ekonomi  melanda  Asia  Tenggara  yang  juga  dirasakan Indonesia. Dampak dari krisis tersebut, banyak perusahaan berjatuhan karena tidak mampu mempertahankan biaya operasional perusahaan dengan beban yang makin berat. Salah satu penyebab  Indonesia  terkena  dampak  adalah  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai Indonesia selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat (Fathoni et al., 2014).
Dalam Corporate governance Dewan Komisaris merupakan bagian inti yang ditugaskan untuk  menjamin  pelaksanaan  tugas  dengan  baik  dan  membuat  strategi  perusahaan  serta mengawasi fungsi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, juga mewajibkan terlaksananya akuntabilitas perusahaan. Sedangkan Ukuran Dewan Komisaris menunjukkan berapa banyak personel  yang  menjadi  Dewan  Komisaris  dalam  suatu  perusahaan.  Jadi  banyaknya  jumlah Dewan  Komisaris  akan  sangat  berpengaruh  dalam  pengawasan  terhadap  operasional manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pada kinerja perusahaan. Presentasi Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta tidak terikat atau bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk  bertindak  independen  atau  bertindak  semata-mata  demi  kepentingan  perusahaan, (Prasasti 2011).
Pemberian konpensasi yang sesuai kepada Dewan Komisaris serta Direksi, diharapkan akan  memberikan  semangat  dalam  menjalankan  perusahaan  untuk  mengambil  strategi- strategi  yang  paling  baik  dalam  pelaksanaan  manajemen  pajak,  dengan  demikian  pemilik

## Wastam Wahyu Hidayat et al.
Corporate Governance, Tax Management.. .
perusahaan mengharapkan manajemen perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui  efesiansi  pembayaran  pajak  yang  akan  berpengaruh  pada  nilai  perusahaan  secara menyeluruh. Oleh karena itu pemberian kompensasi yang tepat kepada Dewan Komisaris serta Direksi  dapat  menjadi  salah  satu  mekanisme  penerapan  manajemen  pajak  yang  tepat, (Khairunnisa dan Nasir, 2016).
Berdasarkan  studi  Empiris  yang  dilakukan  oleh  Ganang  (2017)  disebutkan  bahwa jumlah  dewan  komisaris  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  manajemen  pajak, artinya bahwa semakin tinggi peranan Dewan komisaris dalam mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan perpajakan maka manajemen pajak dapat dijalankan dengan efektif sesuai dengan perencanaan.  Studi lainnya oleh Lestari (2016) menyimpulkan bahwa Corporate  governance ,  jumlah  Dewan  Komisaris,  presentase  Komisaris  Independen  dan Kompensasi  Dewan  Komisaris  serta  Direksi  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap manajemen pajak. Sedang hasil penelitian (Damanik, 2019) tidak sependapat bahwa, jumlah Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan alasan   kurangnya ilmu dasar dalam aktivitas bisnis perusahaan, sehingga adanya kegagalan Dewan Komisaris dalam  merencanakan  sistem  manajemen  pajak  yang  efektif.  Semakin sedikit  jumlah  Dewan komisaris akan menjalankan aktivitas yang fokus sehingga manajemen pajak yang dilakukan akan  berjalan  semakin  efektif,  sedangkan  persentase  Dewan  Komisaris  dan  Kompensasi Dewan Komisaris Independen serta Direksi berpengaruh Negatif terhadap Manajemen Pajak. Sementara penelitian Sulistya (2017) memberikan dukungan pada hubungan dewan komisaris independen  dengan  manajemen  pajak.    Berdasarkan  latar  belakang  maka  tujuan  dari penelitian  adalah:  untuk  menguji  ulang  inkonsistensi  penelitian  sebelumnya  untuk memberikan  bukti  empiris  terbaru  mengenai  pengaruh  dewan  Komisaris,  presentasi komisaris independen dan Kompensasi Dewan komisaris serta Direksi terhadap Manajemen Pajak.

## TINJAUAN TEORITIS

## Manajemen Pajak
Lestari  (2016)  memberikan  penjelasan  bahwa  memaksimalkan  pemerimaan  pajak  bagi pemerintah  melalui  perubahan  system  perpajakan  menjadi  kunci  keberhasilan  untuk memaksimalkan penerimaan pajak bagi Pemerintah. Sistem perpajakan Indonesia sekarang ini masih menggunakan sistem self assessment . Sistem self assessment adalah sistem perpajakan yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan beban pajak yang  di  hitung  oleh  wajib  pajak  sendiri.  Tujuan  dari  sistem Self  asessment adalah  “untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak bertanggung jawab atas pajak yang tertanggung, wajib pajak juga diharapkan akan lebih mamahami serta mengerti mengenai kewajiban pajaknya karena dibuat dan dihitung sendiri”.

## Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak
Dewan  komisaris  adalah  wakil  dari  para  pemegang  saham  yang  fungsinya  untuk mengendalikan  manajemen  perusahaan  dalam  menjalankan  aktivitasnya.  Sehingga  dengan jumlah dewan komisaris yang banyak maka  efektivitas fungsi pengawasan berjalan dengan sangat  baik.  Untuk  perusahaan  besar  dan  kompleks,  pekerjaan  akan  maksimal  jika  jumlah komisaris bertambah; hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan maka  akan semakin banyak  pula  penasihat  yang  dibutuhkan  (Manurung.  2016).  Beberapa  penelitian  yang dilakukan  oleh  Minnick,  Noga  (2010),  dan  Damanik  (2019)  menemukan  adanya  pengaruh positif  corporate  governance  terhadap  pengelolaan  pajak,  dimana  dewan  komisaris  dapat melambangkan corporate governance. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Bernad (2011) juga  mendukung  pernyataan  ini  bahwa  jumlah  komisaris  yang  berkontribusi  terhadap pengelolaan  pajak  perusahaan  dihitung  dengan  menggunakan  GAAP  ETR.  Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Meilinda (2013) menemukan adanya pengaruh positif jumlah komisaris terhadap pengelolaan pajak.

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
Volume 4, Nomor. 2, 2021. 429 - 440
Dewan direksi merupakan komponen utama dari tata kelola perusahaan, yang terdiri dari  beberapa  anggota  untuk  menentukan  kebijakan  dan  mengambil  keputusan  dalam perusahaan. Ada argument yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi akan memberikan bentuk manajemen yang baik bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan baik maka akan berpengaruh pada manajemen perusahaan yang baik (Yunuati & Nuraina, 2017).  Perusahaan yang  dapat  mengelolanya  dengan  baik  berarti  perusahaan  tersebut  berusaha  untuk menerapkan efisiensi pajak. Efisiensi pajak merupakan salah satu alternatif/solusi manajemen untuk  mengurangi  beban  pajak  sehingga  pendapatan/keuntungan  meningkat.  Berdasarkan hasil  penelitian,  (Lestari  &  Surya,  2015)  menunjukkan  bahwa  penerapan  tata  kelola perusahaan  yang  baik,  yaitu  dengan  adanya  dewan  komisaris,  tentunya  akan  menciptakan kinerja  yang  baik  bagi  perusahaan,  yang  dapat  dilihat  pada  rumusan  strategi  untuk menentukan pengelolaan pajak yang baik dan efektif bagi perusahaan.

## H1: Jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

## Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak
Sesuai Kep-29/PM/2004, suatu perseroan yang sahamnya dimiliki oleh publik dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perseroan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya sebanding dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham nonpengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah komisaris (Putri 2018). Ada aturan di Bursa Efek Indonesia bahwa bagi perusahaan yang  sahamnya  telah  tercatat  di  bursa  efek,  perusahaan  tersebut  harus  memiliki  30% komisaris  independen  agar  pengawasan  dapat  dilakukan  sedemikian  rupa.  Semakin  tinggi persentase  komisaris  independen,  semakin  banyak  perusahaan  memiliki  dewan  komisaris independen. Oleh karena itu, independensi juga akan semakin tinggi karena banyak yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan beban pajak akan semakin besar.
Komisaris  independen  memiliki  fungsi  pengawasan  dan  bertanggung  jawab  atas kepentingan  pemegang  saham  sehingga  komisaris  independen  akan  memperjuangkan kepatuhan  pajak  perusahaan.  Semakin  besar  jumlah  komisaris  independen  maka  semakin besar  pengawasannya  sehingga  manajemen  akan  berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan dan  transparan  dalam  menjalankan  perusahaan  untuk  meminimalkan  beban  pajak  (Fitria, 2019).  Dengan  komposisi  sebagian  besar  komisaris  independen  dalam  fungsi  pengawasan, manajemen dapat mencegah praktik kecurangan dalam pengelolaan pajak. Menurut (Lestari & Surya  2015),  kemampuan  dan  pemahaman  komisaris  independen  di  sektor  emiten  akan berpengaruh  signifikan  terhadap  persetujuan  dan  keputusan  yang  diambil.  Mengikuti tanggung  jawab  hukum  emiten  kepada  pemegang  sahamnya,  komisaris  independen  tidak boleh terburu-buru menyetujui transaksi tersebut. -transaksi atau kegiatan emiten yang secara material mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
Pengawasan  pada  pengungkapan  informasi  oleh  komisaris  independen  akan meningkatkan  kualitas  dan  luasnya  keterbukaan  informasi  oleh  manajemen  perusahaan; bahkan  proporsi  komisaris  independen  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  terhadap pengungkapan  wajib  setelah  IFRS  (Izzaty  2018).  Secara  langsung,  keberadaan  komisaris independen  menjadi  penting  karena  dalam  praktiknya  sering  ditemukan  transaksi  yang mengandung benturan kepentingan. Dengan adanya komisaris independen, semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar yang akan membentuk situasi yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  tata  kelola  perusahaan  dan  meningkatkan kapabilitasnya  sehingga  kinerjanya  memadai  dan  tentunya  mendukung  pengelolaan perpajakan. Besarnya dewan komisaris independen menggambarkan bahwa kenaikan dewan komisaris independen akan menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih efektif sehingga perusahaan  akan  melakukan  hal-hal  yang  dianggap  perlu  guna  mencapai  efektivitas  dalam kegiatan perusahaan, termasuk penetapan kebijakan terkait tarif pajak (Sulistya, 2017).

## Wastam Wahyu Hidayat et al.
Corporate Governance, Tax Management.. .
Merslythalia  dan  Lasmana  (2016)  menemukan  bahwa  komisaris  independen  tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar atau kecilnya proporsi  komisaris  independen  dalam  suatu  perusahaan  tidak  menjamin  komisaris independen dapat terhindar dari tindakan penghindaran pajak atau pengelolaan pajak. Lagi pula,  dewan  komisaris  independen  tidak  efektif  mencegah  tindakan  penghindaran  pajak. ketentuan yang ditetapkan, sedangkan pemegang saham mayoritas tetap memegang peranan vital agar kinerja dewan komisaris independen tidak meningkat.
H2:  Presentasi  dewan  komisaris  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen pajak

## Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak
Kompensasi adalah bentuk balas jasa eksekutif atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepada individu dalam organisasi. Kompensasi merupakan hak yang harus diperoleh individu karena telah  secara  sukarela  mengorbankan  waktu,  tenaga,  dan  pikirannya  untuk  menjalankan amanah  organisasi  (Manurung  2016).  Tujuan  kompensasi  adalah  untuk  menyelaraskan kepentingan  pemegang  saham  dengan  kepentingan  manajer  aset.  Kompensasi  dapat memberikan  insentif  jangka  panjang  dengan  menggunakan  insentif  opsi  saham  atau memberikan  insentif  jangka  pendek  dengan  menggunakan  kompensasi  berupa  uang. Kompensasi  akan  memotivasi  kinerja  manajemen  dalam  meminimalkan  tarif  pajak perusahaan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fahreza  juga  menemukan  bahwa  terdapat hubungan positif antara kompensasi manajemen dengan manajemen pajak perusahaan yang diukur  dengan  box  tax  gap.  Semakin  besar  kompensasi  manajemen  yang  diberikan  oleh perusahaan  maka  akan  semakin  memacu  manajemen  untuk  melakukan  manajemen  pajak untuk memperoleh penghematan beban pajak yang maksimal (Lestari, 2016). Perusahaan perlu menyelaraskan tujuan perusahaan dan pemilik sebagai tujuan awal adanya kompensasi. Dengan demikian,  motivasi pengelola dan pengawas perusahaan untuk mewujudkan  majamen  pajak  yang  baik  sehingga  tercipta  efisiensi  pembayaran  pajak  oleh manajer yang akan berdampak kepada peningkatan nilai perusahaan serta bisa memberikan keuntungan  kepada  pemegang  saham,  sebab  berhubungan  positif  dengan  peningkatan pengembalian kepada mereka (Ganang, 2017). Sejala dengan itu, Sunasih (2018) menemukan bahwa  tingginya  kompensasi  yang  diterima  oleh  eksekutif  tidak  sepenuhnya  berperan menjembatani perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer.
H3:  Kompensasi  dewan  komisaris  dan  direksi  berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen pajak

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi.
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi (obyek) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

## Teknik Pengambilan Sampel
Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling . Perusahaan yang digunakan adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014–2018.

## Teknik Pengumpulan Data dan Operasionalisasi

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang  digunakan  yaitu  metode  studi  pustaka  dan  mengkaji  data  sekunder,  berupa  laporan keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.  Manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan oleh Tax Manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi bagi perusahaan.  Pengukuran  manajemen  pajak  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  tarif pajak efektif atau yang lebih dikenal dengan Effectife Tax Rate (ETR), berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Effectife Tax Rate (ETR):
Beban Pajak Tangguhan ETR =    -----------------------------------

## Laba sebelum Pajak
Ukuran Dewan Komisaris menunjukkan banyaknya personel yang menjadi Dewan Komisaris. Banyaknya  jumlah  Dewan  Komisaris  akan  berpengaruh  dalam  pengawasan  terhadap manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pula pada kinerja perusahaan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Jumlah Dewan Komisaris (BOARD):
BOARD = ∑ Seluruh Anggota Dalam Dewan Komisaris
Dewan Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Prabowo 2014). Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Komisaris independen (INDEP) adalah:

## Jml. Dewan Komisaris Independen
INDEP = ---------------------------------------------X 100 % Jumlah Anggota Dewan Komisaris
Menurut penelitian, (Rohim 2015) kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi diukur dengan mengunakan perbandingan jumlah kompensasi yang diterima dewan komisaris dan dewan direksi selama setahun dengan jumlah penjualan perusahaan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Kompensasi yang diterima dewan komisaris dan dewan direksi (COMP) adalah:

## Jumlah kompensasi per tahun
COMP = --------------------------------------------- Jumlah penjualan per tahun

## Model Analisis
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi  linier  berganda  dengan  model regresi sebagai berikut:

## ETR = α + β1BOARD + β2INDEP + β3COMP +€
Dimana : ETR
= Manajemen Pajak α = Konstanta

## Wastam Wahyu Hidayat et al.
Corporate Governance, Tax Management.. . BOARD = Jumlah Dewan Komisaris INDEP = Persentase Komisaris Independen

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dengan melihat data yang  ada  di  laporan  keuangan  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Berikut ini adalah perincian perolehan sampel  dengan  kriteria-kriteria  yang  telah  ditetapkan  PT  Sat  Nusantara  Persada  Tbk (PTSAN), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), PT Yanaprima  Hastapersada  (YPAS),  PT  Indofood  CBP  Sukses  Makmur  Tbk  (ICBP),  PT  Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO), PT KMI Wire and Cable (KBLI), PT Sierad Produce Tbk (SIPD), PT Semen Indonesia (Persero), Tbk (SMGR), PT Star Petrochem Tbk (STAR).
Sumber  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  dengan melihat data yang ada di laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2018.  Berikut  ini  adalah  perincian perolehan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan PT Sat Nusantara Persada Tbk (PTSAN), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), PT Yanaprima Hastapersada (YPAS), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO), PT KMI Wire and Cable (KBLI), PT Sierad Produce Tbk (SIPD), PT Semen Indonesia (Persero), Tbk (SMGR), PT Star Petrochem Tbk (STAR).
Tabel 1. Deskriptif Statistik Data Penelitian
Mean Maximum Minimum Std. Dev. BOARD 3,96 7,00 2.00 1,64 INDEP 0,39 0.67 0,17 0,09 COMP 0,15 3.54 0.01 0,56 ETR 0,34 0,95 0,01 0.26 Valid N (listwise)
Sumber : olahan data SPSS
Nilai  Jumlah  Dewan  Komisaris  ( BOARD )  memiliki  nilai  terendah  atau  nilai  minimum sebesar 2,00  dan nilai tertinggi atau nilai maximum sebesar 7,00 yaitu dengan nilai rata- rata  sebesar  3,96  dan  standar  deviasi  sebesar  1,64.  Nilai  Presentase  Komisaris Independen ( INDEP ) memiliki nilai terendah atau nilai minimum sebesar 0,17 dan nilai tertinggi  atau  nilai  maximum  sebesar  0,67  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  0,39  dan standar deviasi sebesar 0,09. Nilai Kompensasi Dewan Komisaris serta direksi ( COMP ) memiliki nilai terendah atau nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai tertinggi atau nilai maximum sebesar 3,54 dengan nilai rata-rata sebesar 0,15 dan standar deviasi sebesar 0,56. Nilai Manajemen Pajak ( ETR ) memiliki nilai terendah atau nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai tertinggi atau nilai maximum sebesar 0,95 dengan nilai rata-rata sebesar 0,34 dan standar deviasi sebesar 0,26.

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
Analisis Regresi Linear Berganda.

## Table 2
Regression Analysis B Std.dev t Sg. (Constant) 0.3 0.189  1,59 .-119 BOARD (X 1 ) -0.053 1.64 -2.46 0.018 INDEF  (X 2 ) 0.6 0.09 0.202  0.0147 COMP  (X 3 ) -0.037 0.056 -0.08  0.0562 R ,405 Adj. R Square ,110 F-Statistics 3.013 Sumber : olahan data SPSS
Berdasarkan hasil table 2 Regression Analysis di atas dapat diketahui f-hitung > f-tabel yaitu 3,013 > 2,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara  bersama-sama variable Indep endent yaitu ; BOARD, INDEF dan COMP  mempunyai pengaruh  terhadap variabel dependen Effective tax rate (ETR) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.  Nilai R Square sebesar 0,110 atau 11.0 %,  artinya variabel Effective Tax Rate (ETR) dapat dijelaskan oleh variabel BOARD , INDEP , dan COMP sebesar 11.0%. Sedangkan sisanya sebesar 89.0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Persamaan regresi berganda ini di lakukan untuk menguji pengaruh  variabel  Dewan Komisaris (BOARD), Komisaris Independen (INDEP) dan Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi  (COMP)  terhadap    Manajemen  Pajak  (ETR).  Hasil  analisis  regresi  linier  berganda disajikan pada tabel 1.1 Regression Analysis Berdasarkan hasil table 1.1 Regression Analysis di bawah menunjukan bahwa regresi linear berganda menggunakan uji persamaan sebagai berikut:

## ETR  = 0.300 - 0.53BORD + 0.600INDE P – 0.037COMP + €

## Pembahasan
Dari Tabel 2 Regression Analysis dapat diketahui bahwa nilai sig dari variabel jumlah Dewan Komisaris    lebih  kecil  dari  standar  error  yang  ditetapkan  dalam  penelitian  ini  sebesar  5% (0,05), yaitu 0.018 < 0.05, hal ini menunjukan bahwa secara parsial jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak.  Peneliti menganalisa bahwa data  tersebut  menyatakan  semakin  banyak  Dewan  komisaris  yang  melakukan  pengawasan serta  melakukan  konsultasi  kepada  manajemen  perusahaan  maka  semakin  efisien  jumlah pajak  yang  akan  dibebankan  oleh  perusahaan  atau  dengan  kata  lain  manajemen  akan melakukan  pekerjaan  yang  obyektif  dan  efektif  serta  efisiensi  karena  semakin  banyaknya pengawasan  dan  kosultasi  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Komisaris.  Hasil  Penelitian  ini  juga sejalan dengan hasil penelitian, (Diana Lestari, R.Adri Satriawan Surya 2015), bahwa dewan komisaris  mempengaruhi  manajemen  pajak.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  penerapan Corporate  governance yang  baik  yaitu  adanya  dewan  komisaris  tentu  akan  menciptakan

## Wastam Wahyu Hidayat et al.
Corporate Governance, Tax Management.. .
kinerja yang baik bagi perusahaan, yang mana akan dapat dilihat dalam perumusan srategik untuk menentukan manajemen pajak yang baik dan efektif bagi perusahaan.
Sedangkan menurut peneliti,  (Zulva Yunuati, Elva  Nuraina 2017), mengatakan bahwa berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  maka  dibuktikan  bahwa  dewan  direksi  berpengaruh secara positif terhadap manajemen pajak dimana setiap perusahaan memiliki anggota dewan direksi  yang  berbeda-beda  jumlahnya,  tergantung dari  besar  kecilnya  perusahaan  tersebut. Semakin  besar  jumlah  dewan  direksi  mengindikasikan  pembagian  tugas  dan  wewenang semakin baik sehingga pengelolaan perusahaan semakin baik, salah satu bentuk pengelolaan adalah penerapan efisiensi pajak atau manajemen pajak dengan baik sesuai aturan perpajakan. Perusahaan  dengan  anggota  dewan  direksi  yang  besar  dan  saling  kerjasama  mampu mengendalikan pengaturan pajak dengan benar. Keberadaan jumlah anggota dewan direksi sangat berpengaruh dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dan menerapkan  efisiensi pajak dalam perusahaan. Dari Tabel  1.1 Regression Analysis dapat diketahui bahwa nilai sig dari variable  Presentasi Komisaris Independen lebih besar dari standar error yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 5% (0,05), yaitu 0.147 > 0.05, artinya secara parsial  Presentasi Dewan  Komisaris  Independen  tidak  berpengaruh    terhadap  Manajemen  Pajak.  Menurut pandangan peneliti  bahwa jabatan komisaris  Independen di perusahaan  Indonesia masih kurang memperhatikan kompetensi dan integritas, namun cenderung sebagai penghormatan atau  penghargaan  saja  sehingga  wawasan  dan  pengetahuan  serta  pengalaman  sebagai Komisaris  yang  independen  kurang  mampu  membaca core bisnis  perusahaan  tersebut sehingga  menyebabkan  pengawasan  yang dilakukan  terhadap  aktifitas  perusahaan    kurang maksimal.
Sejalan  dengan  hasil  penelitian,  (Sholehudin  Adi  Nugroho  2017)  yang  menyatakan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya  sekedar  memenuhi  ketentuan  formal,  sementara  pemegang  saham  mayoritas  masih memegang  kendali  penting  sehingga  kerja  dewan  komisaris  tidak  meningkat  dan  juga diperkuat oleh peneliti, (Handayaini 2017) bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan  mengapa  besarnya  proporsi  Dewan  Komisaris  Independen  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Manajemen  Pajak.  Karena,  tidak  semua  anggota  Dewan  Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen. Kemudian kemampuan  Komisaris  Independen  dalam  rangka  memantau  proses  keterbukaan  dan penyediaan  informasi  akan  terbatas  apabila  pihak-pihak  terafiliasi  yang  ada  di  perusahaan lebih  mendominasi  dan  dapat  mengendalikan  Dewan  Komisaris  secara  keseluruhan.  Serta Dewan  Komisaris  Independen  kurang  tanggap  dalam  memperhatikan  ada  atau  tidaknya tindakan tax  avoidance atau  pajak  agresif  dalam  perusahaan  sehingga  melalaikan kewajibannya kepada negara.
Dari  Tabel  2 Regression  Analysis dapat  diketahui  bahwa  nilai  sig  dari  variable Kompensasi  Dewan  Komisaris  dan  Direksi    lebih  besar  dari  standar  error  yang  ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 5% (0,05), yaitu 0.562 > 0.05, artinya secara parsial  Kompensasi Dewan  komisaris  serta  Direksi  tidak  berpengaruh  terhadap  Manajemen  Pajak.  Menurut pendapat  peneltian  bahwa  Pada  perusahaan  yang  mengelola Corporate  governance dengan baik, penyelarasan antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif melalui peningkatan kompensasi tidak berlaku. Sehingga peningkatan terhadap kompensasi direksi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak. Dengan demikian pemberian kompensasi yang tinggi terhadap direksi bukan merupakan suatu cara yang efektif dalam meningkatkan usaha

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
menajemen  pajak  dengan  memperkecil  pembayaran  pajak.  Hal  ini  disebabkan  adanya mekanisme lain yang lebih tepat diterapkan untuk mengelola manajemen pajak perusahaan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan, (Prayogo 2015) yang menunjukkan bahwa variabel kompensasi  eksekutif  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak perusahaan  dengan  alasan  bahwa  di  Indonesia,  pemberian  kompensasi  kepada  direksi  dan komisaris  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan  dengan  ikut  meningkatnya beban pajak perusahaan. Namun demikian, peningkatan kinerja ini hanya sebatas peningkatan laba  dan  efisiensi  biaya,  namun  tidak  pada  efisiensi  biaya  pajak  dan  dalam  hal  ini  juga menunjukkan sistem bonus di Indonesia kurang memotivasi para manjer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan yang agresif. Dan juga sejalan dengan penelitian, (Rohim 2015), hasil pengujian variabel Kompensasi komisaris serta direksi terhadap Manajemen Pajak (ETR) menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0.226, maka hal ini berarti bahwa Kompensasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak (ETR).

## KESIMPULAN  DAN SARAN
Kesimpulan  pada  penelitian  ini  bahwa  secara  parsial,  variabel    Dewan  Komisaris  (BOARD) berpengaruh  positif  terhadap  Manajemen  Pajak,  dan  Komisaris  Independen  (INDEP)  dan Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi (COMP) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Sedangkan secara simultan variabel Dewan Komisaris (BOARD) Komisaris Independen (INDEP)  dan  Kompensasi  Dewan  Komisaris  serta  Direksi  (COMP)  berpengaruh  terhadap Manajemen Pajak (ETR).
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu  untuk  menggunakan  perusahaan  yang  lebih banyak  tidak  hanya  perusahaan  manufaktur  saja  untuk  memberikan  hasil  yang  dapat menjelaskan  variabel  yang  digunakan  dan  untuk  para  organ  perusahaan  serta  diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai karakteristik perusahaan berupa jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak dengan upaya meminimalkan pajak terhutang serta menunjukkan  keuntungan  yang  didapat  apabila  perusahaan  melakukan  manajemen  pajak. Komisaris  Independen  harus  memperhatikan  kewajiban  dalam  menjalankan  tanggung jawabnya  dengan  benar.  Semakin  banyaknya  kepentingan  luar  membuat  komisaris independen  tidak  efektif  atau  tidak  objektif  yang  menjadikan  fungsi  pengawasan  terhadap kinerja dewan pengurus tidak berjalan dengan baik dan kurang kompeten.

## REFERENSI
Aprina, D. N., & Khairunnisa, K. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Kompensasi Bonus  Terhadap  Manajemen  Laba  (studi  Kasus  Pada  Perusahaan  Perdagangan,  Jasa,  Dan Investasi Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2014). eProceedings of Management , 2 (3).
Aprilina, V. (2019). Dapatkah CSR Disclosure dan Corporate Governance Menangkap Manajeman Laba, dan Manajeman Pajak?. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) , 4 (1), 68-81. Basuki, B. (2019). PENGARUH  KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, CAPITAL INTENSITY DAN CORPORATE  RISKTERHADAP  TAX  AVOIDANCE  (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  Sektor Industri  Barang  Konsumsi  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2013-2016).  JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 7(1).

## Wastam Wahyu Hidayat et al.
Corporate Governance, Tax Management.. .
Damanik, D. N. H., & Mu'id, D. (2019). CORPORATE GOVERNANCE, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DAN MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45 Periode 2014-2018). Diponegoro Journal of Accounting , 8 (4).
Darmawati, D., & Delfina, C. (2018, October). Pengaruh komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap kepatuhan wajib pajak. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN (pp. 927- 932).
Djuniar, L. (2019). PENGARUH PROFITABILLITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. Akuntanika , 5 (2), 67-77.
Fathoni, A. F., & Wijaya, E. Y. (2014). The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism, Financial Distress  On  Earning  Management  Behavior:  Empirical  Study  In  Property  And  Infrastructure Industry In Indonesian Stock Exchanges. Jurnal Ekonomi, 22(01), 116-131.
Fitria, G. N., & Handayani, R. (2019). Tax avoidance: studi empiris pada perusahaanmanufaktur sektor barang  konsumsi  di  indonesia. Monex:  Journal  of  Accounting  Research-Politeknik  Harapan Bersama Tegal , 8 (1), 251-267. Ganang, W. D., & Ghozali, I. (2017). Hubungan Penerapan Corporate Governance Dan Social Corporate Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis). Khairunnisa,  R.,  Nasir,  A.,  &  Ilham,  E.  (2016). Pengaruh  Kompensasi  Manajemen,  Kepemilikan Institusional, dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2011-2013) (Doctoral dissertation, Riau University).
Izzaty,  K.  N.,  &  Kurniawan,  P.  C.  (2018).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan,  Struktur  Kepemilikan  Dan Corporate  Governance  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Pengungkapan  Transaksi  Pihak  Berelasi Pasca Konvergensi Ifrs. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM , 8 (2), 215-228. Lestari, H. M., & Fidiana, F. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 4 (12).
Manurung, T. K., & Krisnawati, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016). Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi) , (1), 601- 608.
Merslythalia, D. R. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Tax  Avoidance  Studi  Empiris  Perusahaan  Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Oliviana,  A.,  &  Mu'id,  D.  (2019).  PENGARUH  GOOD  CORPORATE  GOVERNANCE  TERHADAP  TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). Diponegoro Journal of Accounting, 8(3).
Prabowo, D. A. (2014). Pengaruh Komisaris Independen, Indeendensi Komite Audit, Ukuran Dan Jumlah Pertemuan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010–2012). Accounting Analysis Journal , 3 (1). Prasasti, B., & Ardianto, J. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi, 3(1), 46-65.
Sari,  D.  A.  (2014).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Manajemen  Laba. Nuswantoro University Journal of Accounting , 1-17.
Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. JURNAL AKUNTANSI , 9 (1), 90-103.
Sari,  T.  A.  M.  (2019).  PENGARUH  KOMISARIS  ASING  DAN  DIREKSI  ASING  TERHADAP  STRUKTUR
MODAL. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) , 3 (4), 484-504.
Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi , 12 (2),
163-185.
Susilowati, H. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Leverage Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan.
Susilowati,  Y.,  Widyawati,  R.,  &  Nuraini,  N.  (2018).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity  Ratio,  Dan  Komisaris  Independen  Terhadap  Effective  Tax  Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016).
Syoraya, S., & Januarti, I. (2014). Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja  Manajerial  Dengan  Risiko  Bisnis  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). Diponegoro Journal of Accounting , 196-204.
Wahyuni, E., Sulistyo, S., & Dianawati, E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial,  Kepemilikan  Institusional,  dan  Kualitas  Audit  Terhadap  Manajemen  Pajak  (Studi Kasus  Pada  Perusahaan  Perbankan  Yang  Listing  Di  BEI  Periode  2012-2015). Jurnal  Riset Mahasiswa Akuntansi , 5 (2).
Yuniati,  Z.,  Nuraina,  E.,  &  Astuti,  E.  (2017,  October).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di BEI 2011-2015. In FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (Vol. 5, No. 1).
Yustiningarti,  N.  D.,  &  Asyik,  N.  F.  (2017).  Pengaruh  Asimetri  Informasi,  Mekanisme  Corporate Governance Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (9).

## Competing interests
The authors declare that they have no competing interests.

## Funding.
The authors received no financial support for the research and publication of this article.

## About the Authors
Dr. Wastam Wahyu Hidayat is  lecturer in Finance  Management at the Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Jakarta Raya. He holds a doctorate from Universitas Pancasila Jakarta. He has researched various issues in Finance  Management topics, especially those related to Capital Structure  and Value of the Firm  and has also been a speaker at various seminars, on Finance  Management issues.
Dr.  Soehardi  P.hD is  lecturer  in  Management  at  the  Faculty  of  Economics  and  Business, Bhayangkara  University,  Jakarta  Raya.  He  holds  a  doctorate  from  University  of  southeastern philippines.  He  has  researched  various  issues  in  Management  topics,  especially  those  related Marketing  and has also been a speaker at various seminars, on Management issues.
Cahyadi Husadha, S.E., M.M . is a lecturer at the Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Jakarta Raya, in the field of finance management.