## Formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim dan Ratifikasi
Konvensi International Labour Organization Nomor 188

## Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan
Nadiya Nurmaya 1 dan Bima Prakoso 2 nadiyanurmaya@student.ub.ac.id 1 Universitas Brawijaya 2 Universitas Jember

## Abstract
Protecting the Indonesian Fisheries Crews (ABK) is an urgent matter considering that the government has not been optimal in providing protection so far. This situation can be momentum to clarify the rights of the Indonesian Fisheries Crews (ABK). This study aimed to determine the extent of the government’s efforts in protecting Indonesian Fisheries Crews (ABK). The research method used in this study was normative juridical with the types of statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the study indicated that the Law on Protection and Placement of Indonesian Workers, the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers, and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 35/PERMEN-KP/2015 have not explicitly regulated the special protection for Indonesian Fisheries Crews. On the other hand, the weak supervision of the manning agency as a recruitment agency that initiated the occurrence of human rights violations in Indonesian Fisheries Crews has made Indonesian Fisheries Crews feel that their rights have not been optimally protected. Thus, the phenomenon of the high number of cases of modern slavery practices has become the task of the government to repair several existing mechanisms and instruments of legislation. Media Iuris Vol. 5, No. 1 Special Issue, December 2022                                             p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i1 Special Issue.38321 e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 16 August 2022; Accepted 21 October 2022; Available online 1 December 2022.
Keywords:
Indonesian Fisheries Crew; Modern Slavery; Manning Agency; Maritime Industry Tripartite Council.
Copyright © 2022 Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Pemberian perlindungan terhadap para ABK Perikanan Indonesia merupakan hal yang mendesak mengingat sejauh ini pemerintah masih belum optimal dalam memberikan perlindungan. Keadaan ini dapat menjadi momentum untuk memperjelas hak para ABK Perikanan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesai, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan PERMEN Nomor 35/PERMEN-KP/2015 belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan khusus bagi ABK Perikanan Indonesia. Disisi lain, lemahnya pengawasan terhadap manning agency sebagai biro agen perekrutan yang mengawali terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada ABK Perikanan Indonesia membuat para ABK Perikanan Indonesia merasa hak-haknya belum secara optimal dilindungi. Dengan demikian, fenomena tingginya jumlah kasus praktik modern slavery sampai saat ini menjadi tugas bagi pemerintah untuk melakukan reparasi beberapa mekanisme dan instrument peraturan perundang- undangan yang ada. Kata Kunci: Anak Buah
Kapal Perikanan Indonesia; Modern Slavery ; Manning Agency ; Dewan Tripartit Industri Maritim.
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...

## Pendahuluan
Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap kedua di dunia setelah Tiongkok. Selain itu, Indonesia juga turut aktif mengirimkan migran untuk bekerja di kapal ikan asing luar negeri. Penempatan ABK Perikanan Indonesia tertinggi di kapal asing yaitu di kapal ikan berbendera Tiongkok dan Korea Selatan. Tetapi tidak dapat dinafikan bahwa realitanya para ABK Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing terus bekerja tanpa adanya perlindungan mengakibatkan mereka mendapatkan kondisi yang tidak layak dan menjadi korban dari praktik modern slavery. Berdasarkan laporan investigasi Serikat Buruh Migran Indonesia berkelaborasi dengan Greenpeace Indonesia mengungkap ada tiga belas nama kapal ikan luar negeri yang dipayungi oleh enam manning agency (perusahaan perekrut dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia) yang berhubungan erat dengan kasus yang menimpa ABK Perikanan Indonesia. Kasus modern slavery yang dominan terjadi yaitu penipuan (deception), penahanan upah (withholding of wages), jam kerja yang berlebihan (excessive overtime), serta kekerasan fisik dan seksual (physical and sexual violence).
Hampir setiap negara di dunia telah berkomitmen untuk memberantas modern slavery melalui undang-undang dan kebijakan nasional mereka. Pemerintah memiliki peran sentral untuk dimainkan dengan memberlakukan undang-undang, menyediakan jaring pengaman bagi penduduknya, dan mengejar penjahat yang berpartisipasi dalam kejahatan keji ini. Ketiadaan aktor tunggal yang dapat mengatasi semua tantangan ini, pemerintah memerlukan dukungan dan keterlibatan sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat luas. 1 Feidrich Julius Stahl mengemukakan pendapatnya mengenai unsur dalam konsep rechtstaat, menurutnya salah satu indikator suatu negara menggunakan konsep negara hukum adalah ketika negara tersebut memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
Hadirnya praktik modern slavery yang dialami ABK Perikanan Indonesia terus menerus terjadi menimbulkan ketidaknyamanan bahkan menjadi ancaman bagi
1 Kevin Hyland, ‘Modern Slavery: A Global Phenomenon’ (2018) Global Slavery Index 2018.[18].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 121-148
para ABK Indonesia di kapal perikanan asing membuktikan bahwa kejahatan ini masih belum ditangani secara optimal walaupun telah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai legitimasi yuridis bagi perlindungan ABK Indonesia namun sampai saat ini khusus mengenai perlindungan terhadap ABK Indonesia yang berada di kapal perikanan asing masih belum diatur. Disisi lain dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia yang telah memberikan definisi tersendiri bagi ABK Perikanan, ketentuan mengenai perlindungannya hanya bagi ABK Perikanan yang bekerja di kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Padahal apabila dicermati data-data yang disajikan, praktik modern slavery yang dominan terjadi yaitu kepada ABK Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal perikanan luar negeri dan beroperasi di luar wilayah Indonesia.
Berdasarkan pemikiran tersebut, upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada ABK Perikanan Indonesia secara optimal yang dilakukan oleh negara hakikatnya merupakan bentuk usaha untuk memberikan pengamanan kepada masyarakat (social defence) agar para ABK Perikanan Indonesia yang juga merupakan masyarakat dapat terhindari dari kejahatan. 2 Dengan demikian, apabila terjadi kekerasan dan pelanggara terhadap hak masyarakat yang menimbulkan korban serta kerugian, otomatis negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. 3 Pendapat ini juga sejalan dengan teori failure of state yang menegaskan apabila terjadi tindak pidana kepada masyarakat sehingga menjadi korban, maka negara dapat dikatakan telah gagal melakukan perlindungan kepada warga negaranya serta telah melepaskan kewajiban untuk menguasai yurisdiksinya secara efektif. 4 Konsep walfare state, yaitu negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum selain
2 Hery Firmansyah, ‘Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia’ (2011) 23 Mimbar Hukum.[391].
3 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (Sinar Grafika 2010).[164].
4 Theresa Reinold, Sovereignty and the Responsibility to Protect (Routledge 2012).[7].
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
menjaga ketertiban dan keamanan. 5 Kendati negara sebagai  pelindung utama telah berupaya melaksanakan kewajibannya dalam melindungi ABK Indonesia khususnya ABK Perikanan Indonesia melalui beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, namun realitanya kaidah hukum tersebut secara substansial belum memberikan keadilan bagi para ABK Perikanan Indonesia.
Saat ini, kajian mengenai pemberian perlindungan khusus terhadap para ABK Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing dan beroperasi di luar negara Indonesia merupakan hal yang mendesak mengingat hingga hari ini negara belum juga memiliki niat yang tinggi untuk mereparasi keadaan yang sudah sedemikian memprihatinkan. Keadaan yang seperti ini dapat menjadi momentum untuk memperjelas hak-hak para ABK Perikanan Indonesia dan menyelesaikan problematika yang ada maka dibutuhkan langkah secara menyeluruh dan memberikan optimalisasi untuk mempercepat proses perlindungan hak para ABK Perikanan Indonesia melalui mekanisme formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim (Sektor Perikanan) berbasis optimalisasi perlindungan dan ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan sebagai bentuk usaha menciptakan optimalisasi hak ABK Perikanan Indonesia.

## Rumusan Masalah
1. Apa  urgensi  ratifikasi  konvensi International Labour organization Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan?
2. Bagaimana formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim berbasis optimalisasi perlindungan hak?

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif memiliki makna penelitian yang datanya bersumber dari norma-norma hukum
5 Ernst Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Cetakan 4, Pustaka Tinta Mas 1998).[28-29].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 121-148
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatar perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang- undangan , pendekatan konseptual (conseptual approach) yang dilakukan dengan melakukan  identifikasi  terhadap  prinsip  atau  doktrin  yang  telah  ada  yang kemudian memunculkan gagasan atau ide yang relevan mengenai isu yang dihadapi , pendekatan perbandingan (comparative approach) yang dilakukan dengan melakukan perbandingan mengenai konsep perlindungan ABK Perikanan di beberapa negara, dan pendekatan futuristic (futuristic approach) bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan jaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Asasi Manusia, ABK Indonesia, Lembaga Kerja Sama Tripartit, dan Konvensi Internasional terkait. Bahan hukum sekunder yaitu mencakup buku- buku, jurnal-jurnal, makalah, hasil penelitan, berita, serta artikel terkait dengan isu yang menjadi objek penelitian. 6 Sementara bahan hukum tersier merupakan sebagai pendukung dari bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Urgensi ratifikasi konvensi International Labour organization Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan
Le salut du people est la supreme loi, memiliki makna bahwa hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. 7 Berdasarkan postulat tersebut maka tujuan hukum yaitu melindungi individu dalam berhubungan dengan masyarakat
6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik (Sinar Grafika 2008).[51].
7 Eddy Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka 2014).[26].
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
agar terciptanya keamanan, tertib, dan adil. 8 Indonesia sebagai negara hukum tentunya wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bentuk perlindungan hukum tidak terbatas dalam rangka melindungi nyawa dari kejahatan, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup setiap warga negara.
Modern slavery menjadi salah satu kejahatan bersifat rahasia yang terjadi di setiap negara di dunia yang dapat ditemukan di sektor indutri petanian, perikanan, dan sebagainya. Tidak seperti perbudakan pada masa imperialisme dan kolonialisme, perbudakan saat ini atau modern slavery dilakukan dengan cara tidak terlihat atau kejahatan rahasia yang memperlakukan seseorang seperti property miliknya bertujuan untuk dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan perbudakan. 9 Perbedaan yang mendasar antara slavery dengan modern slavery adalah modus yang dilakukan, slavery dengan cara yang sederhana seperti jual beli budak sedangkan modern slavery dengan cara sistematis namun tidak terlihat seperti proses rekruitmen Anak Buah Kapal (ABK) di kapal ikan oleh manner agency . 10
Instrumen global dalam mengatur perihal perlindungan hak ABK yaitu dalam the United Nation 2030 Agenda untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals. Terdapat dua target yaitu target 8.7 dan 8.8 yang selaras dalam mencapai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing. Adapaun isi target tersebut yaitu:
8.7.   Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan
8 R Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan (Pustaka Setia 2013).[41].
9 Endah Artika Noerilita, ‘Peran Walk Free Foundation (WFF) Dalam Mengatasi Modern Slavery Di Mauritania’ (2016) 3 JOM FISIP.[22].
10 Indah Prisnasari, ‘Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2019) 2 Jurist-Diction.[481].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 121-148
penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tantara anak-anak dan pada tahun 2025 mengakhiri tenga kerja anak dalam segala bentuknya.
8.8.   Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
Salah satu hal yang menjadi tantangan besar adalah kejarahan praktik modern slavery bagi Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal di kapal ikan asing indikator ini menjadi pertanda bahwa Indonesia harus memberikan perhatian perihal perlindungan dan meminimalisir terjadinya praktik modern slavery.
Data dari Global Slavery Index 2018 memperkirakan bahwa sebanyak 1,2 juta Warga Negara Indonesia berada dalam pusaran praktik modern slavery. 11 Kasus ini banyak dijumpai pada industri perikanan. Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan jenis kapal, terdata bahwa kapal ikan menduduki urutan pertama jumlah kasus ABK Indonesia yang mengalami modern slaver y. 12 Serikat Buruh Migran Indonesia juga (SBMI) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 338 ABK Indonesia yang memberikan aduan mengenai praktik modern slavery semenjak tahun 2014 sampai dengan 2020. Sayangnya hal ini tidak ditanggapi serius karena kurangnya respon yang tegas dari pemerintah Indonesia. Padahal kunci dari keamanan negara tercermin pada keamanan individunya. 13
Berdasarkan laporan investigasi Serikat Buruh Migran Indonesia berkelaborasi dengan Greenpeace Indonesia mengungkap ada tiga belas nama kapal ikan luar negeri yang dipayungi oleh enam manning agency (perusahaan perekrut
11 Global Slavery Index, ‘Global Slavery Index, “Country Data of Indonesia”’ (2018) <https:// www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/indonesia/> accessed 15 July 2022.
12 Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, ‘Peran Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing’ (2020) <https:// kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/ pekerja-migran/PELINDUNGAN ABK INDONESIA DI KAPAL ASING.pdf> accessed 16 July 2022.
13 Puput Oktariani dan Dedik Fitra Suhermanto, ‘Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing’ (2022) 16 Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi).[106].
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, termasuk ABK Indonesia) yang berhubungan erat dengan kasus yang menimpa ABK Indonesia: praktik kerja paksa,  penahanan  upah,  kekerasan  fisik,  dan  sebagainya.  Berikut  data  yang dihimpun oleh SBMI dan Greenpeace Indonesia : 14
1. PT. Puncak Jaya Samudera bertempat di Kabupaten Pemalang, mengirimkan ABK Perikanan Indonesia ke kapal ikan luar negeri yang beroperasi di Fiji,
Hawaii, Afrika Selatan, Trinidad, Mauritius, Tonga, Samoa Amerika, dan lainnya. Nama Kapal Jumlah ABK Indonesia Kasus terkait Fu Yuan Yu No. 054 10 ABK -  Penipuan (deception) -  Penahanan gaji atau upah (withholding of wages) -  Jam kerja berlebihan (excessive overtime) Fu Yuan Yu No. 055 3 ABK -  Penipuan (deception) - Kekerasan fisik dan seksual (physical and sexual violence) -  Ancaman dan intimidasi -  Jam kerja yang berlebihan (excessive overtime) Fu Yuan Yu No. 056 2 ABK -  Penipuan (deception) - Kekerasan fisik dan seksual (physical and sexual violence) -  Intimidasi dan ancaman -  Jam kerja yang berlebihan Han Rong 353 4 ABK -  Penipuan (deception) - Kekerasan fisik dan seksual (physical and sexual violence) -  Intimidasi dan ancaman -  Fasilitas kapal yang tidak layak -  Penahanan upah (withholding of wages Han Tong 1115/ Han Tong 112 1 ABK -  Penipuan (deception) -  Intimidasi dan ancaman -  Kondisi kerja dan kehidupan yang keras
-  Penahanan upah (withholding of wages
14 Serikat Buruh Migran Indonesia dan Greenpeace Indonesia, ‘Mengungkap Perbudakan Modern Di Laut Jeratan Kotor Perbudakan Modern Di Laut’ (2020).[4-13].
Lu Rong Yuan Yu No. 30 1 ABK -  Penipuan (deception) - Kekerasan fisik dan seksual (physical and sexual violence) -  Intimidasi dan ancaman -  Penahanan dokumen (retention of identity documents) -  Penahanan upah (withholding of wages
2. PT. Bima Samudra Bahari (BSB) bertempat di Tegal, mengirimkan ABK Perikanan Indonesia ke kapal ikan luar negeri yang beroperasi di negara Samoa dan Amerika.
Nama Kapal Jumlah ABK Indonesia Kasus terkait Shin Jaan Shin 1 ABK -  Pemalsuan dokumen (buku pelaut) yang dibuat oleh BSB 3. PT. Bintang Banujaya Mandiri (BBM) bertempat di Pemalang, mengirimkan
ABK Perikanan Indonesia ke kapal ikan luar negeri yang beroperasi di
Amerika Latin, Singapura, Mauritius, Panama, Fiji, Solomon, dan Aphia.
Nama kapal Jumlah ABK Indonesia Kasus terkait Da Wang 1 ABK -  Penyalahgunaan kerentanan (abuse of vulnerability) - Kekerasan fisik dan seksual (physical and sexual violence) -  Jam kerja berlebihan (excessive overtime) -  Penahanan upah (withholding of wages) Lien Yi Hsing No. 12 2 ABK -  Penipuan (deception) -  Penahanan upah (withholding of
wages)
4. PT. Duta Samudera Bahari (DSB) bertempat di Pemalang, mengirimkan ABK Perikanan Indonesia ke kapal ikan luar negeri yang beroperasi di Kepulauan Solomon dan kapal-kapal berbendera Taiwan dan China.
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
Nama Kapal Jumlah ABK Indonesia Kasus terkait Fwu Maan No. 88 3 ABK -  Penyalahgunaan kerentanan -  Intimidasi dan ancaman -  Penahanan upah (withholding of wages)
5. PT. Setya Jaya Samudera (SJS) bertempat di Pemalang, mengirimkan ABK Perikanan Indonesia ke kapal ikan fresh  fish/longline/trawl/frozen yang beroperasi di Taiwan, Singapura, Fiji, Peru, Korea, Seychelles, Trinidad, dan
Tobago dengan kontrak selama dua tahun Nama Kapal Jumlah ABK Indonesia Kasus terkait Fu Yuan Yu No. 062 4 ABK Indonesia -  Pembatasan Gerakan (restriction of movement) -  Isolasi -  Penahanan upah (withholding of wages) -  Jam kerja yang berlebihan (excessive overtime) 6. PT. Righi Marine Internasional (RMI) berlokasi di Tegal, mengirimkan ABK

## Perikanan Indonesia ke negara Taiwan
Nama Kapal Jumlah ABK Indonesia Kasus terkait Chi Chun No. 12 1 ABK Indonesia -  Penipuan (deception)
-  Penahanan upah (withholding of wages)
Fenomena tingginya angka kasus eksploitasi ABK  Perikanan Indonesia yang terjadi di kapal ikan asing menjadi sorotan tentang bagaimana upaya negara dalam melakukan perlindungan hak bagi ABK Perikanan Indonesia sejauh ini. Walaupun Indonesia telah memiliki regulasi mengenai perlindungan hak bagi tenaga kerja, namun faktanya masih ditemukan praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada ABK Perikanan Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sebagai negara hukum maka segala aktifitas tentunya senantiasa mengacu pada hukum. Hukum menjadi pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara sesuai prinsip the rule of law, and not man , sesuai dengan pengertian nomocratie, bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh hukum,
nomos. 15 Plato mengemukakan dalam nomoi bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasar pada pengaturan (hukum) yang baik. 16 Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi setiap warga negaranya diwujudkan dalam bentuk produk hukum yang dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan melindungi setiap haknya. Negara dalam hal ini telah membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjamin terpenuhinya hak-hak para ABK Perikanan Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut apakah telah memberikan perlindungan yang optimal terhadap ABK Perikanan Indonesia akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) memberikan definisi  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia. Salah satu yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Perlindungan dan bantuan hukum yang diberikan oleh UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. 17 Tetapi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memuat secara khusus ketentuan perlindungan bagi awak kapal dan pelaut perikanan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengamanatkan sebagaimana akan diatur  dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), namun sampai saat ini masih belum ada regulasi yang mengaturnya.
2. Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UU Penempatan dan Perlindungan TKI) mendefinisikan Tenaga Kerja Indonesia yaitu setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja
15 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia (Sinar Grafika 2014).[57].
16 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Bulan Bintang 1992).[66].
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242).
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
dalam jangka waktu yang ditentukan dan menerima upah. UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tidak menyinggung sama sekali tentang penempatan dan perlindungan ABK Perikanan Indonesia. Pasal 28 UU Penempatan dan Perlindungan TKI penempatan pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri. Tetapi Keputusan Menteri sampai saat ini masih belum ada.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/PERMEN-KP/2015  tentang  Sistem  dan  Sertifikasi  Hak  Asasi  Manusia (Pemen KP No. 35/PERMEN-KP/2015) memberikan definisi Awak Kapal
Perikanan adalah setiap orang yang bekerja di atas kapal perikanan dengan menerima upah atau dalam bentuk lain. Pemen KP No. 35/
PERMEN-KP/2015 hadir untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan mengingat masih ditemukan pelanggagaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di atas kapal perikanan. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a dan b menegaskan bahwa Pemen KP No. 35/PERMEN-KP/2015 berlaku untuk a) setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, termasuk pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia; dan b) setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia  Selanjutnya Pasal 4 PERMEN KP No. 35/PERMEN-KP/2015 mewajibkan setiap pengusaha perikanan melaksanakan Sistem Hak Asasi Manusia Perikanan (Sistem HAM Perikanan) meliputi kebijakan HAM, uji tuntas HAM, dan pemulihan HAM.
Terakhir Pasal 12 PERMEN KP No. 35/PERMEN-KP/2015 mengatur mengenai penerapan sanksi administratif bagi pengusaha perikanan yang  tidak  memiliki  sertifikat  Hak  Asasi  Manusia  Perikanan  (Sertifikat
HAM  Perikanan)  atau  pengusaha  perikanan  yang  memiliki  Sertifikat HAM Perikanan tetapi melakukan pelanggaran kepatuhan HAM (human rights compliance). Pasal 4 dan Pasal 12 dapat dikatakan telah mengadopsi prinsip-prinsip panduan (guiding principles) yang dirumuskan dalam UNGP
(United Natiion Guiding Principles on Business and Human Rights), bahwa negara mengharuskan perusahaan sebagai organ khusus dari masyarakat agar turut serta menghormti Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan bisnis mereka. Tetapi PERMEN KP No. 35/PERMEN-KP/2015 perlindungannya tidak dapat diterapkan bagi ABK Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing dan juga beroperasi di luar wilayah Indonesia.
Negara mengenai hal ini telah mengatur sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya hak para ABK Perikanan Indonesia di kapal ikan asing. Hukum sebagai produk yang diciptakan oleh manusia tentu tidak dapat dipungkiri memiliki kekurangan pada substansinya. Menyadari akan hal ini menjadikan kewajiban bagi negara untuk selalu berupaya melakukan perbaikan atas hukum agar eksistensinya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 18 Selaras dengan konsep Hak Asasi Manusia yang menempatkan Negara menjadi subyek utama karena Negara adalah entitas utama yang memiliki tanggung jawab setidaknya untuk warga negaranya untuk melindungi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia. 19
Perilaku negara yang tidak memberikan perlindungan optimal kepada warga negaranya, termasuk dalam permasalahan ABK Perikanan Indonesia, dapat dikatakan negara telah gagal menerapkan konsep welfare state (negara kesejahteraan). Adapun konsep negara berideologi walfare state yaitu bertujuan demi terwujudnya kesejahteraan umum atau bestuurzorg 20 Tetapi secara substansial, belum ada regulasi yang benar-benar menegakkan keadilan bagi
18 R  Otje  Salman  S, Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah) (Refika  Aditama 2009).[44].
19 Rhona KM Smith Smith and others, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).[53].
20 Marilang Marilang, ‘Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang’ (2012) 9 Jurnal Konstitusi.[267].
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
para ABK Perikanan Indonesia. Sedangkan para ABK Perikanan Indonesia masih terus dihadapkan akan kekerasan fisik dan seksual, jam kerja yang berlebihan, intimidasi dan ancaman, dan penahanan upah. Dengan demikian, salah satu bentuk usaha dan langkah awal bagi pemerintah untuk memperbaiki aturan terkait perlindungan ABK Indonesia di kapal perikanan asing yaitu dengan melalui  ratifikasi  Konvensi International Labour Organization Nomor 188 Tahun
2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan (Konvensi ILO 188).
Selaras dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 21 Mengenai ABK Perikanan Indonesia, perlindungan hukum dimaknai untuk menjaga para ABK Perikanan Indonesia dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan perlindungan hukum bagi ABK Perikanan Indonesia adalah untuk menjamin hak-hak dan kesamaan serta perlakuan tidak diskriminatif tanpa terkecuali untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. 22 Konvensi ILO 188 secara muatan hukum memiliki perlindungan hak yang optimal bagi ABK Perikanan Indonesia di kapal perikanan asing.  Salah satu bentuk upaya dari ILO yaitu melakukan perlindungan bagi para ABK Perikanan Indonesia dari modern slavery yaitu dengan mengajak Indonesia meratifikasi  Konvensi  ILO-188.  Secara  muatan  hukum,  konvensi  ILO-188 memberikan perlindungan hak lebih bagi ABK Perikanan, yaitu antara lain:
1. Konvensi ILO-188 memberikan definisi awak kapal yaitu setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar bedasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan tetap
21 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2000).[53].
22 Bambang, Op.Cit .[263].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 121-148
pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal. Dapat dicermati bahwa konvensi ILO-188 memberikan definisi secara jelas dan tersendiri bagi awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan. Hal ini tidak digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pemberian definisi tersendiri mengenai awak kapal di kapal perikanan memberikan dampak yang luas karena memang perlu ada pembeda antara awak kapal yang bekerja di kapal perikanan dengan awak kapal yang bekerja di kapal non- perikanan. Sejauh ini jumlah kasus modern slavery yang terjadi pada ABK Indonesia lebih banyak terjadi pada ABK Perikanan Indonesia.
2. Konvensi ini sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki oleh UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU Penempatan dan Perlindungan TKI, serta Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2015 yaitu antara lain usia minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan yaitu 16 tahun, pemeriksaan medis  bagi  ABK  Perikanan  dengan  mendapatkan  sertifikat  medis,    masa istirahat minimal bagi ABK Perikanan tidak kurang dari 10 jam untuk jangka waktu 24 jam dan 77 jam untuk jangka waktu 7 hari, mekanisme pemberian upah, sarana untuk mengirimkan sebagian upah ABK Perikanan ke keluarga tanpa biaya, akomodasi dan makanan dengan ukuran dan mutu yang memadai dan dilengkapi secara wajar, perlengkapan perawatan medis dan obat-obatan di kapal, perlindungan kesehatan, serta perlindungan terhadap ABK Perikanan apabila terjadi permasalahan yang berlawanan dengan Konvensi ILO-188.
Ratifikasi  secara  hukum  dimaknai  sebagai  perbuatan  hukum  untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Indonesia dalam melakukan pengesahan suatu perjanjian internasional dapat melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden dan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Perundang-undangan) sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa perjanjian
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR adalah perjanjian internasional tertentu yang menjadi materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang.
Hal ini juga senada dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan : 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia; 3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4) Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup; dan pembentukan kaidah hukum baru. Permasalahan ABK Perikanan Indonesia yang menjadi korban dalam praktik modern slavery adalah salah satu isu yang mendesak bagi pemerintah untuk meratifikasi  ILO-188  ke  dalam  Undang-undang  sebagaimana  diamanatkan oleh Pasal 10 Ayat 1 huruf c.
Padahal  dengan  meratifikasi  konvensi  ILO-188  melalui  undang-undang menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan secara optimal bagi ABK Indonesia di kapal ikan asing.
Sayangnya, pemerintah cenderung melakukan pencangkokan dan lokalisasi norma Konvensi ILO-188 tanpa harus meratifikasi, seperti dibentuknya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait penempatan dan pelindungan awak kapal yang dimandatkan oleh UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut presepsi pemerintah, beban yang ditanggung lebih besar dari pada manfaat ratifikasi. 23
Penegasan dalam Pasal 10 huruf c nampak bahwa ratifikasi konvensi ILO- 188 memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Secara teoritis, materi muatannya
23 Totok Djoko; et a Sudiarto, ‘Lokalisasi Dan Adaptasi :  Membedah  Rencana  Ratifikasi Konvensi ILO 188 Untuk Tata Kelola Pelindungan Yang Baik ( Good Governance ) Dan HAM Pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia’ (Universitas Paramadina 2021).[20].
menjadi suatu pertimbangan dalam melakukan ratifikasi perjanjian internasional melalui  undang-undang.  Konvensi  ILO-188  telah  mengatur  hak-hak  bagi para ABK Perikanan yang merupakan hak fundamental bagi ABK Perikanan Indonesia yang mana secara keseluruhan meliputi Hak Asasi Manusia. Selain itu, dengan melakukan ratifikasi Konvensi ILO-188, negara telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan upaya yang optimal dalam hal perlindungan hak asasi setiap warga negaranya, sekaligus menunjukkan keberadaannya bahwa sebagai negara hukum, hukum menjadi alat utama bagi negara untuk mengatur kehidupan warga negaranya. 24
Tercatat sebanyak 18 negara telah meratifikasi Konvensi ILO-188 antara lain Angola, Bosnia, Kongo, Argentina, Prancis, Maroko, Lithuania, Estonia, Norwegia, Inggris, Namimbia, Senegal, Denmark, Afrika Selatan, Belanda,  Portugal, Polandia, dan Irlandia Utara. Walaupun Konvensi ILO-188 hanya mengikat bagi negara yang meratifikasi karena disebabkan belum banyak negara di dunia yang meratifikasi konvensi tersebut, tetapi tidak menjadi alasan bagi Indonesia tidak mengambil  langkah  untuk  meratifikasinya.  Indonesia  dapat  mengikuti  jejak kepemimpinan Thailand dan mengajak negara anggota ASEAN termasuk negara dengan penempatan ABK tertinggi di kapal asing melalui perjanjian bilateral untuk meratifikasi  Konvensi  ILO-188  dan  menjadikannya  suatu  hal  yang  mendesak. Adapun negara dengan ABK tertinggi di kapal asing selama periode 2013-2015 yaitu Taiwan dan Korea Selatan. 25 Oleh sebab itu, sejatinya sifat dari konvensi yang merupakan bagian dari hukum internasional juga dapat menjembatani hukum nasional ketika hukum nasional tidak dapat diimplementasikan di wilayah lain. 26
Ratifikasi  Konvensi  ILO-188  juga  dapat  memberikan  perlindungan  secara optimal bagi ABK Perikanan Indonesia dengan mengaitkannya pada dinamika politik hukum nasional. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf a UU Pembentukan
24 Tahir Azhary, Op.Cit . 25 Fadilla Octaviani, ‘Governance Perlindungan Migran Indonesia (PMI) Di Kapal Ikan Asing’ ( Indonesian Ocean Justice Initiative , 2020) <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gam- bar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/pekerja-migran/200513- Presentasi Fadilla Webinar IOJI.pdf> accessed 16 July 2022.
26 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Raja Grafindo 2014).[40].
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
Peraturan  Perundang-undangan,  ratifikasi  perjanjian  internasional  termasuk  ke dalam daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) kumulatif terbuka. Diartikan bahwa RUU pengesahannya dapat diajukan kapan saja sepanjang tujuannya untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang khusus menangani bidang legislasi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Hal demikian dapat memangkas proses perlindungan hak bagi ABK Perikanan Indonesia agar lebih optimal dibandingkan dengan membentuk RPP yang masih memiliki ketidakpastian dan begitu lama prosesnya. Berdasarkan laporan evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2014-2019, setidaknya terdapat 4 konvensi yang diajukan dalam RUU Kumulatif Terbuka. 27
Tabel 1. Daftar RUU Pengesahan Perjanjian Internasional 2014-2019 No. Judul RUU Pengusul Tahun Pen- gusulan Tahun Pengesahan Nomor 1 Konvensi Ketenagakerjaan Maritim Pemerintah 2016 2016 15/2016 2 Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bang- sa-Bangsa tentang Perubahan Iklim Pemerintah 2016 2016 16/2016 3 Konvensi Mi- namata tentang Merkuri Pemerintah 2017 2017 11/2017 4 Konvensi ASEAN tentamg Perda- gangan Orang, Terutama Perem- puan dan Anak Pemerintah 2017 2017 12/2017
27 Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Rekapitulasi Daftar RUU Yang Sudah Disetujui Menjadi UU Dalam Keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019’ (2019) <https://www.dpr.go.id/dokakd/ dokumen/BALEG-68-1956a6e54347de578e9b95de4bce1b3d.pdf> accessed 23 July 2022.
Formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim berbasis optimalisasi perlindungan hak Ketentuan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR), dan The Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Rome Statute) mengatur larangan perbudakan, larangan menyiksa atau memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi, dan larangan pemberlakukan kerja paksa. Keberadaan beberapa aturan ini menegaskan bahwa modern slavery termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan larangan internasional tentang perbudakan bersifat mutlak tanpa terkecuali mengingat setiap manusia memiliki hak asasi untuk bebas melakukan sesuatu atas kehendaknya tanpa ada ancaman maupun paksaan dari pihak lain.
John Euggie bersama timnya berhasil mengidentifikasi permasalahan utama dalam isu bisnis dan hak asasi manusia yang salah satunya mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi.  Pelanggaran ini terjadi karena peran pemerintah kurang aktif dalam mengatur kebijakan terkait penghormatan Hak Asasi Manusia oleh korporasi. 28 Kerangka yang dirancang oleh Ruggie  dalam rangka memberikan standar global dalam mencegah serta mengatasi dampak negatif dari kegiatan bisnis pada Hak Asasi Manusia dibangun atas dasar prinsip-prinsip panduan (Guiding Principles) : 1) Kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar; 2)  Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati Hak Asasi Manusia; dan 3) Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.
Laporan investigasi oleh SBMI dengan Greenpeace Indonesia di atas apabila dicermati bahwa kasus yang dominan terjadi  dalam praktik modern slavery kepada ABK Indonesia di kapal ikan asing yaitu penipuan (deception) . Penipuan (deception) dilakukan oleh manning agency merupakan permulaan yang mengawali ABK Indonesia mendapatkan kekerasan di kapal ikan luar negeri. Penipuan terhadap
28 Imam Prihandono, ‘Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis Dan HAM Di Indonesia’ [2015] ELSAM.[1].
Pemerintah
(Kementerian Luar Negeri)
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
ABK Indonesia oleh manning agency tersebut antara lain:
1. Penipuan terkait perjanjian kerja laut yaitu pekerjaan yang tidak sesuai antara di perjanjian kerja laut dengan yang sebenarnya, perbedaan nama kapal yang tercantum dalam perjanjian kerja laut dengan kapal penempatan ABK Indonesia yang akan berlayar di perairan laut di luar Indonesia, dan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja laut.
2. Perekrutan illegal.
3. Pemalsuan dokumen para ABK Indonesia.
Lemahnya pengawasan terhadap manning agency akan membuat lembaga atau biro agen awak kapal tersebut akan terus berkontribusi pada jumlah peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh ABK Indonesia di kapal ikan asing. Dengan demikian, diperlukan regulasi dan suatu lembaga yang dapat menjembatani antara kepentingan bisnis dan kepentingan Hak Asasi Manusia agar pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diakibatkan dan melibatkan korporasi,
seperti modern slavery yang diawali dari permasalahan proses rekrutmen, dapat diminimalisir.
Formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim merupakan bentuk oprtimalisasi perlindungan hak bagi seluruh ABK Indonesia termasuk ABK Indonesia di kapal perikanan asing. Dewan Tripartit Industri Maritim secara konsep mengadopsi bentuk  Organisasi  Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2008  dan  transplantasi  dari Maritime Industry Tripartite Council (MITC) di negara Filipina. Tetapi terdapat beberapa rekonstruksi dan penyesuaian konsep dalam pembentukan Dewan Tripartit Industri Maritim. Adapun mengenai Dewan Tripartit Industri Maritim berbasis optimalisasi hak perihal perlindungan bagi ABK Indonesia termasuk di kapal perikanan asing akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Dewan Tripartit Industri Maritim dapat melakukan pengawasan terhadap manning agency dan employer
Gambar 1. Mekanisme pengawasan Dewan Tripartit Industri Maritim terhadap manning agency
Skema di atas yaitu mengenai hubungan Dewan Tripartit Industri Marirtim dengan manning agency dan employer. Pertama, hubungan Dewan Tripartit Industri Marirtim dengan manning agency yaitu hubungan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan mengenai pemungutan biaya perekrutan, pengawasan terhadap kelengkapan dan keaslian dokumen-dokumen para ABK Indonesia, dan pengawasan terhadap perjanjian kerja laut. Disisi lain Dewan Tripartit Industri Maritim juga mengadakan dialog bersama dengan para ABK Indonesia, konsultasi, dan musyawarah terkait masalah ketenagakerjaan di sektor maritim khususnya ABK Perikanan Indonesia. Ketika ditemukan manning agency tidak dapat memenuhi atau melalaikan tugas dan kewajibannya sehingga berdampak terhadap praktik modern slavery kepada ABK Indonesia, maka Dewan Tripartit Industri Maritim akan memberikan teguran atau bahkan melaporkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian
Employer ABK Indonesia Pemerintah (Kementerian Luar Negeri) Dewan Tripartif Industri
Maritim Manning Agency
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri yang kemudian akan dilakukan penahanan izin bahkan blacklist ing bagi manning agency dan juga employer dari daftar akreditasi online .
Kedua, hubungan perihal pembentukan Perjanjian Kerja Laut.
Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (PERMEN Hub Nomor 84 Tahun 2013) menyatakan bahwa perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan, dipekerjakan atas segala isi Pejanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKL sampai habis masa berlaku PKL dan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.” Berdasarkan ketentuan ini, ABK Indonesia dilindungi hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam PKL. 29 Dewan Tripartit Industri Maritim dapat melibatkan notaris dalam hal bekerja sama untuk pembuatan perjanjian kerja laut. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak para ABK Indonesia tidak begitu memahami mengenai isi perjanjian kerja laut oleh pihak manning agency yang mereka tandatangani. 30
Notaris akan beperan untuk memastikan bahwa isi perjanjian kerja laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum internasional. Ini agar ABK Indonesia merasa terlindungi atas hak-hak yang dimilikinya.
Indonesia dewasa ini perlu terus berupaya mengembangkan kebijakan perihal perekrutan dan penempatan ABK Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa employer luar negeri harus memiliki hubungan yang jelas dengan manning agency. Sebelum melakukan perekrutan dan penempatan, manning agency perlu melakukan pengecekan mengenai employer dan kapal bahwa
29 Clara Indira, Fajar Sugianto and Graceyana Jennifer, ‘Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal’ (2015) 1.[11].
30 Fikry Cassidy and others, ‘Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal  (ABK)  Sektor  Perikanan  Indonesia  Yang  Bekerja  Di  Luar  Negeri’  (Fikry  Cassidy  ed,  2016) 40 <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjB- CUFBLL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xMl9TdHJhdGVnaV9QZXJsaW5kdW5nYW5fZG- FuX1BlbmFuZ2FuYW5fS2FzdXNfQW5ha19CdWFoX0thcGFsLnBkZg==> accessed 23 July 2022.
Dewan Tripartit Industri Maritim (Pusat)
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 121-148
Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri yang kemudian akan dilakukan penahanan izin bahkan blacklist ing bagi manning agency dan juga employer dari daftar akreditasi online .
Kedua, hubungan perihal pembentukan Perjanjian Kerja Laut.
Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang
Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (PERMEN Hub Nomor 84 Tahun 2013) menyatakan bahwa perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan, dipekerjakan atas segala isi Pejanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKL sampai habis masa berlaku PKL dan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.” Berdasarkan ketentuan ini, ABK Indonesia dilindungi hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam PKL. 29 Dewan Tripartit
Industri Maritim dapat melibatkan notaris dalam hal bekerja sama untuk pembuatan perjanjian kerja laut. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak para ABK Indonesia tidak begitu memahami mengenai isi perjanjian kerja laut oleh pihak manning agency yang mereka tandatangani. 30
Notaris akan beperan untuk memastikan bahwa isi perjanjian kerja laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum internasional. Ini agar ABK Indonesia merasa terlindungi atas hak-hak yang dimilikinya.
Indonesia dewasa ini perlu terus berupaya mengembangkan kebijakan perihal perekrutan dan penempatan ABK Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa employer luar negeri harus memiliki hubungan yang jelas dengan manning agency. Sebelum melakukan perekrutan dan penempatan, manning agency perlu melakukan pengecekan mengenai employer dan kapal bahwa
29 Clara Indira, Fajar Sugianto and Graceyana Jennifer, ‘Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal’ (2015) 1.[11].
30 Fikry Cassidy and others, ‘Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal  (ABK)  Sektor  Perikanan  Indonesia  Yang  Bekerja  Di  Luar  Negeri’  (Fikry  Cassidy  ed,  2016) 40 <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjB- CUFBLL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xMl9TdHJhdGVnaV9QZXJsaW5kdW5nYW5fZG- FuX1BlbmFuZ2FuYW5fS2FzdXNfQW5ha19CdWFoX0thcGFsLnBkZg==> accessed 23 July 2022.

## Dewan Tripartit
Industri Maritim (Pusat)
keduanya telah terakreditasi, terdaftar, dan terverifikasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di negara penempatan ABK Indonesia. Apabila akreditasi dan verifikasi telah dipastikan, maka manning agency dapat melaksanakan perekrutan (dengan menunjukkan SIP2MI) dan penempatan (dengan menunjukkan SIP3MI) ABK Indonesia yang memiliki sertifikasi  medis  dan  kualifikasi  untuk  bekerja  di  perusahaan  atau  kapal tersebut. ABK Indonesia yang akan diberangkatkan ke negara penempatan dengan melakukan pendataan melalui one-stop validation system terkait di negara, nama kapal, dan jenis kapal (perikanan atau non-perikanan) penempatan ABK Indonesia. Kapal yang akan berlayar nantinya harus membawa daftar awak kapal yang salinannya diberikan kepada employer dan manning agency serta dilanjutkan kepada Kementerian Luar Negeri sesuai dari ketentuan dalam Konvensi ILO-188 . Terkait monitoring terhadap ABK Indonesia di sektor maritim yang berada di luar negeri, manning agency dan employer harus memberikan laporan secara regular kepada Dewan Tripartit Industri Maritim setiap bulan mengenai kondisi dan keberadaan ABK Indonesia yang direkrut agar menghindari terjadinya pelanggan Hak Asasi Manusia atau modern slavery .

## 2. Skema tingkat kepengurusan Dewan Tripartit Industri Maritim

## Gambar 2. Tingkat kepengurusan formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim
Dewan Tripartit Industri Maritim dibentuk atas tiga wilayah kepengurusan yaitu Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Pembentukan Dewan Tripartit Industri Maritim menggunakan konsep single-bar yaitu dengan satu atap kepemimpinan bertujuan agar terpusatnya suara jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh manning agency yang berdampak pada ABK Indonesia khususnya yang berada di kapal
Dewan Tripartit Industri Maritim (Pen- gurus Provinsi) Dewan Tripartit Industri Maritim (Pengurus Daerah Kabupaten/Kota)
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
perikanan asing. Pada dasarnya konsep seperti ini juga mengadopsi dari konsep Majelis Pengawas pada Notaris. Meskipun manning agency bukan selaku pejabat hukum publik, namun pengawasannya diperlukan agar tidak menjadi lembaga yang mengawali terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada ABK Indonesia.
Dewan Tripartit Industri Maritim nantinya akan diwakilkan oleh pemerintah (dinas ketenagakerjaan), manning agency , dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang beberapa diantaranya merupakan perwakilan dari Serikat Pelaut Perikanan Indonesia (SPPI). Pemberian perwakilan dari SPPI dalam setiap wilayah agar dalam menanggulangi permasalahan yang lebih banyak terjadi pada ABK Perikanan Indonesia tepat sasaran karena sejatinya SPPI lebih benar-benar memahami  permasalahan yang mereka alami. Dewan Tripartit Industri Maritim juga akan melakukan kerja sama dengan melibatkan notaris dalam hal pembuatan PKL. Sebagaima yang telah dijelaskan di atas, banyak ABK yang bahkan belum memahami isi PKL yang mereka tandatangani sehingga berdampak pada ketidaksesuaian antara PKL dengan realita di lapangan. Notaris disini akan beperan untuk memastikan bahwa isi perjanjian kerja laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum internasional agar ABK Indonesia dan ABK Perikanan Indonesia merasa terlindungi atas hak- haknya. Perlu diingat juga bahwa pada aspek pencegahan dan remedial untuk memperkuat upaya mengatasi root casuses sejauh ini juga dibutuhkan dalam menangani kasus yang terjadi pada ABK Perikanan Indonesia. Dalam aspek pencegahan, pemerintah Indonesia dapat melaksanakan penyuluhan, edukasi, maupun kampanye secara masif kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

## Kesimpulan
Negara dalam hal ini telah membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjamin terpenuhinya hak-hak para ABK
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 121-148
Perikanan Indonesia di kapal ikan berbendera asing, tetapi tidak memberikan perlindungan secara optimal bagi ABK Perikanan Indonesia. Salah satu bentuk usaha dan langkah awal bagi pemerintah untuk memperbaiki aturan terkait perlindungan ABK Indonesia di kapal perikanan asing yaitu dengan melalui ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 Tentang  Pekerjaan  Dalam  Penangkapan  Ikan  (Konvensi  ILO  188).  Ratifikasi Konvensi ILO-188 memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Secara teoritis, materi muatannya menjadi suatu pertimbangan dalam melakukan ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang. Konvensi ILO-188 telah mengatur hak-hak bagi para ABK Perikanan yang merupakan hak fundamental bagi ABK Perikanan Indonesia yang mana secara keseluruhan meliputi Hak Asasi Manusia. Selain itu, dengan melakukan ratifikasi Konvensi ILO-188, negara telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan upaya yang optimal dalam hal perlindungan hak asasi setiap warga negaranya, sekaligus menunjukkan keberadaannya bahwa sebagai negara hukum, hukum menjadi alat utama bagi negara untuk mengatur kehidupan warga negaranya.
Manning agency sebagai biro agen perekrutan ABK Indonesia mengawali terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Lemahnya pengawasan terhadap manning agency akan membuat lembaga atau biro agen awak kapal tersebut akan terus berkontribusi pada jumlah peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh ABK Indonesia di kapal ikan asing. Formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim merupakan bentuk oprtimalisasi hak bagi seluruh ABK Indonesia termasuk ABK Indonesia di kapal perikanan asing. Dewan Tripartit Industri  Maritim  secara  konsep  mengadopsi  bentuk  Organisasi  Lembaga  Kerja Sama Tripartit yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 dan transplantasi dari Maritime Industry Tripartite Council (MITC) di negara Filipina. Tetapi terdapat beberapa rekonstruksi dan penyesuaian konsep dalam pembentukan Dewan Tripartit Industri Maritim.
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...

## Daftar Bacaan

## Buku
Asshiddiqie J, Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia (Sinar Grafika 2014).
Azhary MT, Negara Hukum (Bulan Bintang 1992).
Bambang RJ, Hukum Ketenagakerjaan (Pustaka Setia 2013).
Cassidy F and others, ‘Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri’ (Fikry Cassidy ed, 2016).
Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (Sinar Grafika 2010).
Hiariej E, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka 2014).
Hyland K, ‘Modern Slavery: A Global Phenomenon’ [2018] Global Slavery Index 2018.
Otje  Salman  S  R, Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah) (Refika Aditama 2009).
Raharjo S, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2000).
Reinold T, Sovereignty and the Responsibility to Protect (Routledge 2012).
Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Raja Grafindo 2014).
Smith RKMS and others, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) (Knut; D. Asplun ed, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).
Sudiarto  TD  et.  a.,  ‘Lokalisasi  Dan  Adaptasi :  Membedah  Rencana  Ratifikasi Konvensi  ILO  188  Untuk  Tata  Kelola  Pelindungan  Yang  Baik  (  Good Governance ) Dan HAM Pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia’ (2021) <http://repository.paramadina.ac.id/262/1/04 Paper_Ratifikasi KILO 188. pdf>.
Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Cetakan 4, Pustaka Tinta Mas 1998).
Waluyo B, Penelitian Hukum Dalam Praktik (Sinar Grafika 2008).
Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2017 (Pemerintah Indonesia).

## Jurnal
Artika Noerilita E, ‘Peran Walk Free Foundation (WFF) Dalam Mengatasi Modern Slavery Di Mauritania’ (2016) 3 JOM FISIP.
Firmansyah H, ‘UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME Di Indonesia’ (2011) 23 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 376 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16193/10739>.
Indira C, Sugianto F and Jennifer G, ‘Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal’ (2015) 1 11.
Indonesia SBMIG, ‘Mengungkap Perbudakan Moderen Di Laut Jeratan Kotor Perbudakan Modern Di Laut’.
Marilang M, ‘Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang’ (2012) 9 Jurnal Konstitusi 259 <https://jurnalkonstitusi. mkri.id/index.php/jk/article/view/922/130>.

## Oktariani  P  and  Suhermanto  DF,  ‘Upaya  ILO  Dalam  Mengatasi  Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing’ (2022) 16 Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi).
Prihandono I, ‘Kerangka Hukum Pengaturan Bisnis Dan HAM Di Indonesia’ [2015] ELSAM 1.
Prisnasari I, ‘Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2019) 2 Jurist-Diction.

## Laman
Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Rekapitulasi Daftar RUU Yang Sudah Disetujui Menjadi UU Dalam Keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019’ (2019) <https:// www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-68-1956a6e54347de578e9b95de 4bce1b3d.pdf> accessed 23 July 2022.
Index GS, ‘Global Slavery Index, “Country Data of Indonesia”’ (2018) <https:// www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/indonesia/> accessed 15 July 2022.
Indonesia KK, ‘Peran Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing’ (2020) <https:// kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/ publikasi-materi-2/pekerja-migran/PELINDUNGAN ABK INDONESIA DI KAPAL ASING.pdf> accessed 16 July 2022.
Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso: Formulasi Dewan Tripartit...
Octaviani F, ‘Governance Perlindungan Migran Indonesia (PMI) Di Kapal Ikan Asing’ ( Indonesian Ocean Justice Initiative , 2020) <https://kkp.go.id/an- component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi- materi-2/pekerja-migran/200513-  Presentasi  Fadilla  Webinar  IOJI.pdf> accessed 16 July 2022.
How to cite: Nadiya Nurmaya dan Bima Prakoso, ‘Formulasi Dewan Tripartit Industri Maritim dan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan’ (2022) Vol. 5, No. 1 Special Issue, Media Iuris.