Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher Akreditasi Sinta 5, SK. Nomor: 152/E/KPT/2023

## IMPLEMENTASI PENGAJUAN PENURUNAN PPH PASAL 25: TAHUN 2020-2024 DI INDONESIA (SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)
Noor Hasanah 1 , Maria Delastrada Rina Kolin 2 , Muhamad Noval A 3 Puji Wahono 4 , Indra Pahala 5 Universitas Negeri Jakarta, Indonesia *Corresponding Author e-mail: adn.hasya@gmail.com, delastrada26@gmail.com, muhamadnoval1406@gmail.com, wahon@unj.ac.id, Indrapahala@unj.ac.id
Article History Received: May Revised: June Published: June
Key Words: Income Tax Article 25, taxation, taxpayers
Abstract: The rules and procedures for filing income tax relief have been regulated by the  government  in  Article  25.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how  the process  of  filing  an  application  for  reduction  of  income  tax  installment  Article  25. Taxpayers  can  file  if  they  experience:  a  significant  decrease  in  income,  business losses, unexpected expenses, and certain events that cause OP taxpayers to experience financial difficulties. Although it has been regulated, problems and knowledge gaps still occur among taxpayers. This causes the potential for reduced state tax revenue and Taxpayers entitled to a decrease in Income Tax Article 25 can not take advantage of their rights. Therefore, research related to this theme is needed, to understand the applicable tax provisions and fulfill their obligations in paying Article 25 Income Tax in an orderly and timely manner. Kata Kunci: PPh pasal 25, perpajakan,  dan  wajib pajak Abstrack: Aturan dan tata cara pengajuan keringanan pajak penghasilan telah diatur pemerintah  dalam  Pasal  25.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  proses  yang  terjadi  pada  pengajuan  permohonan  pengurangan  angsuran Pajak  Penghasilan  Pasal  25.  Wajib  Pajak  (WP)  dapat  mengajukan  jika  mengalami: Penurunan pendapatan yang signifikan, kerugian usaha, pengeluaran tak terduga, dan kejadian  tertentu  yang  menyebabkan  Wajib  Pajak  mengalami  kesulitan  keuangan. Meski  sudah  diatur,  permasalahan  dan  kesenjangan  pengetahuan  masih  terjadi  di kalangan  wajib  pajak.  Hal  ini  menyebabkan  potensi  penerimaan  pajak  negara berkurang  dan  wajib  pajak  yang  berhak  atas  penurunan  PPh  Pasal  25  tidak  dapat memanfaatkan  haknya.  Maka  diperlukanlah  penelitian  terkait  tema  ini,  untuk memahami  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  dan  memenuhi  kewajiban  mereka dalam membayar PPh Pasal 25 dengan tertib dan tepat waktu.

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  tiang  dasar  sistem  keuangan  pemerintah  dan  berperan penting dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting (UU No.36 Tahun 2008). Melalui PPh, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai bidang lainnya yang menunjang kepentingan umum  (Ditjen  Pajak,  2023).  PPh  Pasal  25  merupakan  salah  satu  jenis  PPh  yang  dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak (WP) yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya (Keputusan Menteri Keuangan No.104/M.KU/2019). Pendapatan ini biasanya berasal dari gaji, upah, tunjangan, dan biaya yang diterima wajib pajak OP dari pemberi kerja (Djoko, 2020).
Aturan  dan  tata  cara  pengajuan  keringanan  pajak  penghasilan  telah  diatur  pemerintah dalam  Pasal  25  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.124/M.KU.10/2013,  Wajib  Pajak  dapat mengajukan  jika  mengalami:  Penurunan  pendapatan  yang  signifikan,  kerugian  usaha, pengeluaran  tak  terduga,  dan  kejadian  tertentu  yang  menyebabkan  Wajib  Pajak  mengalami kesulitan keuangan. Meski sudah diatur, permasalahan dan kesenjangan pengetahuan masih
terjadi di kalangan wajib pajak. Banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui atau memahami ketentuan dan tata cara klaim keringanan PPh Pasal 25 (Haryadi & Susanti, 2018). Dampaknya, penerimaan pajak negara bisa berkurang dan wajib pajak yang berhak mendapat pengurangan PPh Pasal 25 tidak bisa menggunakan haknya. Oleh karena itu, penelitian mengenai masalah ini  diperlukan  untuk  memahami  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan  memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 secara baik dan tepat waktu.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review atau SLR adalah sebuah proses mengidentifikasi, menilai dan menafsirkan semua bukti penelitian terdahulu yang ada dengan  tujuan  untuk  menyediakan  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  secara  spesifik (Kitchenham et al., 2009). Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti menafsirkan beberapa penelitian yang membahas tentang penurunan PPh pasal 25 dengan cara memilih jurnal-jurnal dan literatur ilmiah lainnya yang terkait dengan topik tersebut sebagai sumber  data  dalam  penelitian  ini.  Peneliti  juga  membuat  literature  Review  agar  dapat mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan dalam untuk mengurangi angsuran PPh pasal 25. Penelitian  ini  juga  hanya  mereview  jurnal-jurnal  yang  berhubungan  dengan  mengurangi angsurang PPh pasal 25 yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik di pemerintahan maupun swasta.

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Daftar Jurnal Sesuai Kriteria Review
Tabel 2. Artikel terkait PPh Pasal 25

## Pembahasan
Berdasarkan Hasil Review Pada 13 literatur baik dari Artikel jurnal maupun penelitian ilmiah lainnya, terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi Pengajuan Penurunan PPh Pasal 25 dapat dilakukan, tergantung kondisi internal maupun external yang terjadi. Sumber literatur yang di teliti adalah pada rentang 5 tahun terakhir yaitu di tahun 2020 – 2024, sehingga topik yang paling banyak diteliti adalah saat terjadi bencana Covid-19. Hal ini tentu sangat berdampak pada arus kas Perusahaan, badan usaha atau hamper semua jenis usaha yang dijalankan saat itu.
Dimulai  dengan  penelitian  Putri  (2020)  sebagai  literatur  ke  sebelas,  faktor  yang menyebabkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan PPh pasal 25 mengalami tidak keseimbangan  dari  tahun  ketahun  pada  tahun  2017  hingga  2019  di  lokasi  yang  ia  teliti, disebabkan  kurangnya  pengetahuan  terkait  cara  bagaimana  mengajukan  permohonan pengurangan  angsuran  PPh  Pasal  25.  Agar  Wajib  Pajak  paham  hal  tersebut  perlunya Peningkatan  penyuluhan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  disana.  Sehingga  sebelum terjadinya Covid-19 masih banyak pekerjaan rumah KPP untuk memberikan sosialiasi terkait adanya  “Pengajuan  Penurunan  PPh  Pasal  25”.  Pada  literatur  kesembilan,  pada  penelitian Widyadana, V. R. (2022) menjelaskan bahwa faktor bencana covid-19 saat itu mempengaruhi kestabilan usaha WP pribadi maupun badan, jalan keluarnya adalah terdapat insentif pajak dari pemerintah.
Artikel  pertama,  pada  tahun  2022  dimasa  Covid  berlangsung  atau  disebabkan  faktor bencana yang tidak dapat diprediksi, pemerintah melakukan bantuan insentif bagi perusahaan atau pihak yang memenuhi syarat penurunan secara umum (Putri, 2022). Kebijakan tersebut sangat baik untuk perusahaan, terbukti pada penelitian di artikel ke tujuh bahwa Pemanfaatan Insentif  Angsuran  PPh  25  berpengaruh  pada  pengeluaran  kas  setiap  bulan,  karena berkurangnya  pembayaran  Angsuran  PPh  25.  Hal  ini  membantu  melancarkan  kegiatan operasional  perusahaan  setiap  bulannya  (Pratiwi,  2023).  Artikel  kedelapan,  menyebutkan bahwa  perusahaan  yang  diteliti  memenuhi  syarat  terdampak  covid-19  dan  melakukan penyesuaian  laporannya  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44/PMK.03/2020, sehingga selama Covid-19 memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik (Hafidiah, 2021).
Artikel  ketiga,  pada  awal  covid  berlangsung  pemerintah  sudah  memperhatikan  faktor Wabah  covid-19  merupakan  bencana  yang  bisa  mempengaruhi  stabilitas  ekonomi  dan produktivitas masyarakat terutama bagi pekerja maupun pelaku usaha di Indonesia, sehingga bertahap  memberikan  kebijakan  kepada  pihak  yang  berhak  menerima  insentif  dari pengurangan  pajak  30%  hingga  50%  walaupun  berdampak  pada  capaian  penerimaan  pajak yang menurun nominalnya (Clarita, 2021). Pada artikel keempat, terdapat 2 badan usaha yang di teliti dan mendapat persetujuan penurunan pajak karena dampak Covid-19 (Andiani, 2022). Pada  artikel  kelima,  perusahaan  ini  juga  memanfaatkan  insentif  dari  pemerintah  dengan menghitung  penghematan  pajak  yang  dapat  diperoleh  di  masa  pandemi  covid-19  sehingga menjadi pendorong untuk mulai melakukan pembayaran PPh 25 secara teratur (Erari, 2022).
Faktor  ekternal  lainnya,  seperti  pada  artikel  kedua  yaitu  dari  Pihak  pemungut  sendiri mempengaruhi  atas  kepatuhan  PPh  pasal  25,  hasilnya  pemeriksaan  pajak,  sanksi  pajak  dan sosialisasi  pajak  yang  dilakukan  menunjukkan  terdapat  pengaruh  positif  dan  siginifikan (Tirani,  2020).  Artikel  keenam  ini  diteliti  juga  saat  wabah  Covid-19  di  Indonesia,  mereka menilai tentu akibat faktor eksternal tersebut cukup efektif untuk dilakukannya insentif dari pemerintah,  banyak  WP  yang  terkendala,  kesulitan  dan  belum  tahu  ada  cara  pengurangan dengan insentif tersebut karena faktor kurangnya sosialiasasi, jika sosialisasi dilakukan dengan baik  maka  implementasi  kebijakan  akan  baik  (Nabilla,  2023).  Pada  artikel  kesepuluh, perusahaan  harus  mengikuti  semua  prosedur  agar  dapat  melakukan  pengajuan,  menurut peneliti akan menjadi kendala jika kurangnya sosialisasi atau pendampingan terkait kebijakan baru tersebut (Shaumi, 2020).
Pada  literatur  ke  duabelas,  hasil  penelitian  oleh  Prahutari  (2022),  menunjukkan pengajuan permohonan PPh Pasal 25 sudah mendapat perhatian dari pemerintah terkait Insentif di  masa  covid-19,  tetapi  hanya  hampir  20%  yang  memanfaatkan  karena  wp  lainnya  tidak update informasi dan merasa proses adminitrasi yang sulit, intinya perlu sosialisasi yang lebih intens  lagi  karena  wp  badan  yang  terdampak  bencana  ini  pasti  akan  mendapatkan  insentif tersebut.  Sedangkan  pada  literatur  ke  tiga  belas  dengan  topik  yang  sama  namun  lokasi penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang berlaku  dari  tahun  April  2020  hingga  Desember  2021  dapat  dikatakan  tidak  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  jumlah  penerimaan  angsuran  PPh  Pasal  25  dikarenakan kurangnya pengetahuan mendalam terkait pengajuan permohonan PPh Pasal 25, bahwa ada insentif  namun  prosesnya  di  rasa  menyusahkan  sehingga  memilih  untuk  tidak memanfaatkannya (Afrizal, 2022).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  Pengajuan  Permohonan  Pengurangan  Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sebelum Covid-19 saja masih ada wajib pajak yang kurang mengetahui bahwa terdapat cara dalam  pengajuan  permohonan  pengurangan  PPh  pasal  25,  setelah  covid-19  dan  terdapat bantuan  Insentif  dari  pemerintah  membuat  mereka  kurang  bisa  memanfaatkan  bantuan secara  maksimal  karena  informasi  tersebut  tidak  secara  lengkap  dapat  mereka  terapkan dengan baik. Hal ini tentu saja dipengaruhi terbatasnya ruang gerak saat Covid-19 terjadi dan  tidak  semua  wajib  pajak  yang  harusnya  menerima  manfaat  itu  update  terhadap kebijakan baik tersebut yang pastinya sudah di umumkan secara online atau daring.
2. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang masih belum menjangkau setiap lapisan wajib pajak tersebut. Selain itu pemerintah seharusnya memberikan informasi dan sosialisasi terkit insentif pajak ini tidak hanya pada media masa dan media social. Tetapi lebih menyeluruh memberikan informasi karena tidak semua wajib pajak melek dan paham tentang cara pemanfaatan insentif tersebut yang dianggap rumit prosedurnya.

## Referensi
Afrizal, M. (2022). Tinjauan Penerapan Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
Andiani, L. (2022). Analisis Kebijakan Insentif PPH Final (PP. 23) Dan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Pada Wajib Pajak Badan. Jurnal Administrasi dan Bisnis, 16(1), 31-39.
Clarita, C., & Pohan, C. A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Kebon  Jeruk  Satu  Tahun  2020.  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik, 1(3), 278-293.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2023).  Panduan  Lengkap  Pajak  Penghasilan  Pasal  25.  Retrieved  from: https://pajak.go.id/id/penghitungan-angsuran-pph-pasal-25
Djoko, S. (2020). Pajak Penghasilan: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Erari,  T.  (2022).  Evaluasi  Perhitungan  Dan  Pencatatan  Angsuran  PPh  Pasal  25  Badan  pada  PT.
Getshemani  Indah  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 635-646.
Faizah, N. M. The Influence of Notice of Tax Collection and Notice of Tax Underpayment Assessment on Revenue of Income Tax Article 25 (Study at Tax Office Madya Malang Period of 2009– 2013) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Hafidiah, A., & Sumartaya, D. (2021). Implementasi angsuran PPH Pasal 25 CV RM sebagai wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 19. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(01), 09- 18.
Haryadi, B., & Susanti, D. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  Membayar  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  di  Kantor  Pajak Pratama Gresik. Jurnal Ekonomi dan Bisnis UIN Suka Subur Madiun, 12(1), 1-14.
Kitchenham,  B.,  Pearl  Brereton,  O.,  Budgen,  D.,  Turner,  M.,  Bailey,  J.,  &  Linkman,  S.  (2009).
Systematic  literature  reviews  in  software  engineering  -  A  systematic  literature  review.
Information and Software Technology, 51(1), 7–15.
https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009
Nabilla, A., & Irawan, B. (2023). Analisis Kebijakan Penurunan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid 19 Di Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan). Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(3), 321-328.
Peraturan Menteri Keuangan No. 104/M.KU./2019 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Oleh Pihak Lain Prahutari, A. M. (2022). Analisis Implementasi Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Malang Utara (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). Pratiwi,  R.  I.,  &  Rodhiyah,  R.  (2023).  Analisis  Penurunan  Tarif  Pajak  Penghasilan  Badan  Dan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran Pph 25 Pada Pt. Galvatruss Baja Jaya. Income, 4(1), 12-23.
Putri,  R.  A.  (2020).  Pengajuan  Permohonan  Pengurangan  Angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Putri, R. A. A., Gunarianto, G., & Wahyudi, U. (2022). Implementasi pengurangan pajak penghasilan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 537 tahun 2000. In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (pp. 522-527).
Setiono,  H.  F.  (2021).  Analisis  implementasi  kebijakan  pengurangan  pajak  penghasilan  pasal  25. Thesis. Depok: Universitas Indonesia.
Shaumi, A. F. (2020). Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
Shaumi, A. F. (2020). Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
Tirani, C. A., Andi, A., & Ginandjar, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kabupaten  Pandeglang.  Indonesian  Journal  of  Accounting and Business, 2(1), 20-31.
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan. Retrieved From: https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf
Widyadana,  V.  R.  (2022).  Penerapan  Implementasi  Kebijakan  Insentif  Pph  Final  (Pp.  23)  Dan Pengurangan Angsuran Pph Pasal 25 Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan  Expedisi  Barang  CV.  ABC  dan  CV.  XYZ)  (Doctoral  dissertation,  Stie Malangkucecwara).
Wulandari, A. A., Partika, I. D. M., & Suardani, A. P. (2022). Analysis of the Treatment of Income Tax Article 25 Overpayment at PT AWD. Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax, 5(1), 69-76.