## PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Gede Edi Arnawan 1 dan I Gede Surata 2
(gede.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Penyiapan  data  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B) dilaksanakan  melalui  kegiatan  inventarisasi,  identifikasi,  dan  pengolahan  data kawasan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Kegiatan  ini  sejalan  dengan  tugas  dan fungsi Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun seksi Penataan    Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota . Penelitian  ini  meneliti peranan Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/    Badan        Pertanahan      Nasional  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  bagi masyarakat di  Kabupaten Buleleng dan kendala- yang dihadapi oleh  Kementrian Agraria  dan  Tata  Ruang/    Badan        Pertanahan      Nasional  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  bagi  masyarakat  di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Peranan Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  bagi  masyarakat  di  Kabupaten Buleleng  bertkaitan  dengan  Penyiapan  Data  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B),  dan  penerbitan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  (PTP). Kabupaten  Buleleng  belum  meniliki  Peraturan  Daerah  ataupun  Peraturan  Bupati yang mengatur tentang perencanaan, penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang  (RTDR),  padahal    penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.  Sosialisasi (LP2B) di Kabupaten Buleleng belum optimal. Kerjasama dan  komunikasi  yang  lebih  intensif  antar  instansi  yang  menjadi  pemangku kepentingan  terkait  dengan  perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B) juga belum optimal.
Kata-kata Kunci:   Kementrian Agraria dan Tata Ruang/  Badan    Pertanahan Nasional, Perlindungan, Lahan Pertanian Berkelanjutan.

## PENDAHULUAN
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan  bahwa  tujuan  bernegara  adalah  “melindungi  segenap  bangsa
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  segenap  bangsa  dan  peningkatan kesejahteraan  umum  adalah  tanggung  jawab  penting  bagi  negara.  Salah  satu bentuk  perlindungan  tersebut  adalah  terjaminnya  hak  atas  pangan  bagi  segenap rakyat  yang  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  sangat  fundamental  sehingga menjadi  tanggung  jawab  negara  untuk  memenuhinya.  Penjelasan      Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan menyatakan hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal  28C  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan juga  sesuai  dengan Article  25  Universal  Declaration  of  Human  Rights  Juncto Article  11  International  Covenant  on  Economic,  Social,  and  Cultural  Right (ICESCR), yang menyatakan:
Pasal 28A
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

## Pasal 28C
1. Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  uman manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya  secara  kolektif  untuk  membangun  masyarakat,  bangsa,  dan negaranya.
Lahan  pertanian  memiliki  peran  dan  fungsi  strategis  bagi  masyarakat Indonesia  yang  bercorak  agraris  karena  terdapat  sejumlah  besar  penduduk Indonesia  yang  menggantungkan  hidup  pada  sektor  pertanian.  Lahan  tidak  saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka  pembangunan  pertanian  yang  berkelanjutan,  lahan  merupakan  sumber daya  pokok  dalam  usaha  pertanian,  terutama  pada  kondisi  yang  sebagian  besar
bidang  usahanya  masih  bergantung  pada  pola  pertanian  berbasis  lahan.  Lahan merupakan  sumber  daya  alam  yang  bersifat  langka  karena  jumlahnya  tidak bertambah,  tetapi  kebutuhan  terhadap  lahan  selalu  meningkat.  Alih  fungsi  lahan pertanian  merupakan  ancaman  terhadap  pencapaian  ketahanan  dan  kedaulatan pangan.  Alih  fungsi  lahan  mempunyai  implikasi  yang  serius  terhadap  produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur  selama  ini  kurang  diimbangi  oleh  upaya-upaya  terpadu  mengembangkan lahan  pertanian  melalui  pencetakan  lahan  pertanian  baru  yang  potensial.  Di  sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang  diusahakan  dan  sering  berdampak  pada  menurunnya  tingkat  kesejahteraan petani.  Oleh  karena  itu,  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  melalui perlindungan  lahan  pertanian  pangan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan,  dalam  rangka  meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya (Penjelasan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan).
Perlindungan  lahan  pertanian  pangan  merupakan  upaya  yang  tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan. Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan,  sedangkan  aspek  penggunaan/pemanfaatan  terkait  dengan  kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Dapat dipahami jika perlindungan  lahan  pertanian  memiliki  keterkaitan  dengan  dengan  berbagai undang-undang
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (Lembaran  Negara    Tahun  2009  Nomor  149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068) menyatakan:
Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  diselenggarakan dengan tujuan:
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
Penetapan lahan pertanian berkelanjutan diatur sebagai berikut:
1. Perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dilakukan  dengan penetapan:
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  dalam  dan  di  luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c. Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  dalam  dan  di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 18).
2. Penetapan  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan  merupakan  bagian dari  penetapan  rencana  tata  ruang  kawasan  perdesaan  di  wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Penetapan  kawasan  pertanian  pangan berkelanjutan menjadi dasar peraturan zonasi (Pasal 19).
3. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan  dalam  bentuk  rencana  rinci  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
4. Penetapan  lahan  cadangan  pertanian  pangan  berkelanjutan  merupakan bagian  dari  penetapan  dalam  bentuk  rencana  rinci  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
5. Rencana  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  nasional yang  sudah  ditetapkan  menjadi  acuan  penyusunan  perencanaan perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  provinsi  dan kabupaten/kota.  Rencana  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  provinsi  yang  sudah  ditetapkan  menjadi  acuan penyusunan  perencanaan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan kabupaten/kota.
6. Penetapan  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan  nasional  diatur dalam  peraturan  pemerintah  mengenai  rencana  tata  ruang  wilayah nasional.  Penetapan  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan  provinsi diatur  dalam  peraturan  daerah  mengenai  rencana  tata  ruang  wilayah provinsi. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  mengenai  rencana  tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Meskipun telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, namun karena lahan pertanian merupakan suatu hal dapat dialihkan kepada fungsi lain, semisal untuk kepentingan  pembangunan  perumahan.  Ada  yang  menghubungkan  perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian  dengan ketentuan Pasal 6 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960    yang  menyatakan  bahwa  “semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial”  (Ida  Ayu  Listia  Dewi  dan  I  Made  Sarjana,  2015). Alasannya,  karena  tanah  mempunyai  fungsi  sosial  maka  untuk  kepentingan masyarakat tanah dapat dialihfungsikan.
Perihal perizinan merupakan hal yang penting dalam proses peralihan lahan pertanian  kepada  fungsi  lain.  Izin  berarti  memberi  perkenaan  atas  sesuatu  yang pada dasarnya dilarang, tetapi diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang  dicantumkan  dalam  ketentuan-ketentuan  hukum.  Penolakan  izin  hanya dilakukan jika kriteria yang diterapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau karena suatu  alasan  tidak  mungkin  memberi  izin  kepada  semua  orang  yang  memenuhi kriteria.  Ini  disebut  izin  restriktif,  penguasa  dapat  menganggap  perlu  untuk menjalankan  kebijakan  izin  restriktif  dan  membatasi  jumlah  pemegang  izin (Hadjon, Philipus M. Hadjon, dkk., 2002: 2-3).
Proses  perizinan  perubahan  fungsi    tanah  pertanian  menjadi  non  pertanian dilakukan  dengan  pengajuan  permohonan  pertimbangan  teknis  pertanahan. Pertimbangan  memuat  ketentuan  dan  syarat  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah. Penerbitan pertimbangan teknis pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pertimbangan Teknis  Pertanahan  dalam  Penerbitan  Izin  Lokasi,  Penetapan  Lokasi  dan  Izin Perubahan  Penggunaan  Tanah.  Aturan  umum  mengenai  permohonan  perubahan penggunaan  tanah  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan  dan  Pengaturan  Pertanahan. Dalam ketentuan tentang perizinan perubahan fungsi  tanah pertanian menjadi non pertanian  tampak  peranan  Badan  Pertanahan  Nasional  secara  umum,  dan  Kantor Pertanahan secara khusus.
Penyiapan  data  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  merupakan amanat  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penyiapan data Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  dilaksanakan  melalui  kegiatan inventarisasi,  identifikasi,  dan  pengolahan  data  kawasan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.  Kegiatan  ini  sejalan  dengan  tugas  dan  fungsi  Bidang  Penataan Pertanahan  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  maupun  seksi  Penataan    Kantor Pertanahan  Kabupaten/  Kota,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  38  Tahun  2016 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional dan  Kantor  Pertanahan  (Direktorat  Penatagunaan  Tanah  Direktorat  Jendral Penataan  Agraria  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional, 2018: 2).
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  peranan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng?
b. Kendala-kendala  apa  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  sebagai  penelitian  hukum  empiris,  karena  yang diteliti adalah pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum mengenai peranan Lembaga  Pertanahan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng, termasuk kendala- kendala yang dihadapi dalam perlindungan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan
gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek  yang  diselidiki.  Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menghasilkan  deskripsi tentang    peranan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dalam  perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Hal  lain  yang menjadi  pertimbangan  adalah  mengingat  di  Kabupaten  Buleleng  masih  terjadi permohonan peralihan fungsi lahan pertanian.
Sumber data yang digunakan adalah sumber data perpustakaan dan sumber data  lapangan.  Dari  perpustakaan  diperoleh  data  sekunder  dan  dari  lapangan diperoleh  data  primer.  data  sekunder  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi pustaka,  sedangkan  data  primer  dikumpulkan  terutama  dengan  cara  wawancara terstruktur.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  “Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan  ‘jumlah’  (Soejono  dan  Abdurahman  H.,  2003:  26).  Penelitian  ini tidak  didasarkan  pada  data  berupa  angka-angka  dan  tidak  juga  dilakukan perhitungan matematis untuk menarik simpulan.
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai  jawaban  atas  permasalahan  (Soerjono  Soekanto,  1986:  250).    Alur pengolahan  data  seperti  ini  merupakan  alur  pengolahan  data  yang  umum dilakukan dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1   Peranan  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng  dalam Memberikan Perlindungan  Terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Bagi Masyarakat Di Kabupaten Buleleng
Pasal  1  angka  15  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  menyatakan:  “Pengaturan  zonasi  adalah ketentuan  tentang  persyaratan  pemanfaatan  ruang  sektoral  dan  ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang”. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010  mengatur    zonasi  terdiri  atas:    Arahan  peraturan  zonasi  sistem  nasional; Arahan  peraturan  zonasi  sistem  provinsi;  dan  Peraturan  zonasi  pada  wilayah kabupaten/kota. Arahan Peraturan Zonasi Kabupaten:
1. Peraturan  zona  kabupaten  merupakan  penjabaran  dari  ketentuan  umum yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten;
2. Peraturan  zonasi  kabupaten  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah kabupaten;
3. Peraturan  zonasi  kabupaten  merupakan  dasar  dalam  pemberian  insentif dan disentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten.
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Buleleng  Tahun  2013–2033 menyatakan bahwa Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng, meliputi:
a. Kawasan lindung.
b. Kawasan budidaya.
Pasal  34  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  Nomor  9  Tahun 2013 menyatakan kawasan budidaya Kabupaten Buleleng seluas seluas 89.593,67 Ha (delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh  hektar)  atau  65,59%  (enam  puluh  lima  koma  lima  puluh  sembilan  persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
b. kawasan peruntukan perikanan;
c. kawasan peruntukan pariwisata;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan permukiman;
g. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
h. kawasan peruntukan lainnya.
Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten  Buleleng,  seluas  48.741,51  Ha  (empat  puluh  delapan  ribu  tujuh  ratus empat  puluh  satu  koma  lima  puluh  satu  hektar)  terdiri  atas:  kawasan  peruntukan tanaman  pangan;  kawasan  peruntukan  hortikultura;  kawasan  peruntukan perkebunan;  dan  kawasan  peruntukan  peternakan.  Kawasan  peruntukan  tanaman pangan seluas 9.250 ha (Sembilan ribu dua ratus lima puluh hektar) terdapat di:
a. Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 554 Ha;
b. Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 1.318 Ha;
c. Kecamatan Busungbiu seluas kurang lebih 863 Ha;
d. Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 406 Ha;
e. Kecamatan Sukasada seluas kurang lebih 1.832 Ha;
f. Kecamatan Buleleng seluas kurang lebih 1.119 Ha;
g. Kecamatan Sawan seluas kurang lebih 2.652 Ha;
h. Kecamatan Kubutambahan seluas kurang lebih 506 Ha.
Luas  Kawasan  peruntukan  tanaman  pangan  di  Kabupaten  Buleleng  telah disampaikan  secara  formal  kepada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng melalui  surat  Nomor:  900/729/Bappeda  tertanggal  15  September  2015,  sebagai balasan  atas  surat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  Nomor: 20472/500-51.08/IX/2015. Luas yang disampaikan tidak berbeda dengan apa yang tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  Nomor  9  Tahun 2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Buleleng  Tahun  2013– 2033. Luasan ini tetap menjadi acuan bagi Tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Buleleng Tahunaun 2018.
Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,
menjelaskan bahwa berkenaan dengan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,  data  yang  valid  tentang  lahan  pertanian  pangan  sangat  penting. Data yang valid berdampak pada perencanaan maupun pengendalian yang efektif, termasuk  pengendalian  melalui  mekanisme  perizinan.  Hal  ini  sejalan  dengan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mengamanatkan perlunya data LP2B sebagai bahan  pertimbangan  dalam  penetapan  Kawasan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
Ketua  Tim  Penyiapan  Data  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B) Kabupaten Buleleng Tahunaun 2018,  menjelaskan bahwa dalam penyiapan data Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),  yang  kegiatannya  berupa inventarisasi,  identifikasi,  dan  pengolahan  data  kawasan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (P2B), Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jendral Penataan Agraria  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  telah menerbitkan  Buku  Tata  Cara  Kerja  Penyiapan  Data  LP2B.  Buku  inilah  yang dijadikan  acuan  pelaksanaan  kegiatan  penyiapan  data  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  di  Pusat,  di  Provinsi,  maupun  di  Kabupaten,  termasuk  di Kabupaten Buleleng.
Mekanime  pemberian  izin  perubahan  penggunaan  tanah  pertanian  menjadi non  pertanian,  diawali  dengan  dengan  permohonan  Pertimbangan  Teknis Pertanahan  (PTP)  lebih  dulu,  sebagaimana  diatur  dalam    Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.
4.2  Kendala-Kendala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  Dalam Memberikan  Perlindungan  Terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Buleleng
Pada  saat mengundangkan  Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Pemerintah  (sebagaimana dinyatakan  dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009) mengakui  bahwa  ancaman  terhadap  ketahanan  pangan  telah  mengakibatkan Indonesia  harus  sering  mengimpor  produk-produk  pangan  untuk  memenuhi
kebutuhan  dalam  negeri.  Dalam  keadaan  jumlah  penduduk  yang  masih  terus meningkat  jumlahnya,  ancaman-ancaman  terhadap  produksi  pangan  telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang.  Akibatnya  dalam  waktu  yang  akan  datang  Indonesia  membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.
Meskipun  telah  dilakukan  berbagai  upaya  untuk  melakukan  perlindungan terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),  tetapi  masih  ditemui beberapa kendala. Keberadaan kendala-kendala ini antara lain tampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi-fungsi lain yang masih terjadi. Padahal, alih fungsi  lahan  pertanian  merupakan  ancaman  terhadap  pencapaian  ketahanan  dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi  pangan,  lingkungan  fisik,  serta  kesejahteraan  masyarakat  pertanian  dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian  subur  selama  ini  kurang  diimbangi  oleh  upaya-upaya  terpadu mengembangkan  lahan  pertanian  melalui  pencetakan  lahan  pertanian  baru  yang potensial.  Di  sisi  lain,  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan  menyebabkan  makin sempitnya  luas  lahan  yang  diusahakan  dan  sering  berdampak  pada  menurunnya tingkat  kesejahteraan  petani.  Oleh  karena  itu,  pengendalian  alih  fungsi  lahan pertanian  pangan  melalui  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  merupakan  salah satu  upaya  untuk  mewujudkan  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan,  dalam  rangka meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  petani  dan  masyarakat  pada umumnya.  Hal  demikian  juga  dinyatakan  dalam  penjelasan  Umum  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009.
Direktorat  Pangan  dan  Pertanian,  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  pada  tahun  2015  telah melaksanakan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B),  dengan  mengambil  sampel  di  beberapa  daerah    diseluruh Indonesia.  Hasilnya  pelaksanaan  LP2B  dapat  dikatakan  belum  berjalan sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  disebabkan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  oleh pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  amanat  undang–undang  tersebut. Berdasarkan seluruh aspek yang dikaji, hanya ada dua aspek yang baru dilakukan,
yaitu  perencanaan  dan  penetapan  LP2B  di  dalam  RTRW  kabupaten,  dan penelitian.  Aspek  perencanaan  dan  penetapan  pun  masih  berada  pada  koridor yang  tidak  tepat  karena  ada  beberapa  kabupaten  menempatkan  LP2B  di  dalam RTRW,  seharusnya  LP2B  dan  Lahan  Cadangan  P2B  ditempatkan  di  dalam Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  (Nono  Rusono,  2015).    Sampai  saat  ini Kabupaten  Buleleng  belum  memiliki  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR), sehingga dapat dipastikan bahwa LP2B ditempatkan di dalam RTRW.
Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dalam wawancara tanggal  18 Juni 2019  menyatakan  bahwa secara  kelembagaan, personal,  maupun  sarana/prasarana  hampir  tidak  ada  kendala  bagi  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk berperan dalam memberikan perlindungan terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  bagi  masyarakat  di  Kabupaten Buleleng.  Namun  demikian,  ada  beberapa  kendala,  yang  juga  diperkirakan ditemuai oleh daerah lain, yang secara langsung berpengaruh pula terhadap peran Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dalam  melindungi  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan bagi masyarakat. Kendala-kendala tersebut antara lain:
1. Kabupaten  Buleleng  belum  memiliki  Produk  Hukum  Daerah,  berupa Peraturan  Daerah  ataupun  Peraturan  Bupati  yang  mengatur  tentang perencanaan,  penetapan  dan  perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B).  Keberadaan  Peraturan  Daerah/  Peraturan  Bupati merupakan  komitmen  Pemerintah  Daerah  untuk  secara  serius  melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Bagi Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  keberadaan  Peraturan  Daerah/ Peraturan Bupati memastikan bahwa hasil kerja Tim Penyiapan Data Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  tidak  sia-sia,  dan  menjadi  acuan dalam penataan tanah di Kabupaten Buleleng.
2. Kabupaten  Buleleng  belum  memiliki  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana Detail  Tata  Ruang  (RTDR),  padahal  sebagaimana  telah    Pasal  20  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009    menyatakan  bahwa    penetapan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  merupakan  bagian  dari  penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sosialisasi  tentang  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  di Kabupaten  Buleleng  masih  perlu  ditingkatkan  pelaksanaannya,  terutama oleh  instansi  terkait  khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  dalam  hal ini  dapat  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,
Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten  Buleleng.  Sosialisasi  yang  baik, akan  mendukung  pelaksanaan  Tugas  Tim  Penyiapan  Data  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di lapangan.
4. Kerjasama  dan  komunikasi  yang  lebih  intensif  antar  instansi  yang  menjadi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  masih  perlu  ditingkatkan,  khususnya  antara  Kantor Pertanahan  dan  Pemerintah  Daerah.  Kerja  sama  yang  baik  semisal  sangat diperlukan  dalam  Penyiapan  Data  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B) di lapangan.
Pekerjaan  Tim  Penyiapan  Data  saling  terkait  secara  sistematis.  Jika  ada bagian dari Tim  yang tidak  mendukung, akan  berpengaruh  terhadap pelaksanaan tugas anggota Tim yang lain.
Peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  sarana/  prasarana  pendukung,  termasuk sumber daya manusia, yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, meskipun  saat  ini  dirasakan  mencukupi,  ke  depan  perlu  ditingkatkan,  karena tuntutan beban pekerjaan dipastikan akan semakin meningkat. Peningkatan beban pekerjaan  itu  tentu  harus  diantisipasi.  Jika  tidak  terantisipasi  maka  dapat dipastikan  tugas  pokok  dan  fungsi  kelembagaan  tidak  sepenuhnya  dapat terpenuhi.

## D.    Simpulan
Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian yang telah dipaparkan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dalam  memberikan  perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
a. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  berperan  penting  sebagai penanggungjawab  dan  pelaksana  Penyiapan  Data  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),  yang  dilakukan  oleh  Tim  yang  dibentuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Data hasil  pelaksanaan  tugas  Tim  inilah  yang  menjadi  acuan  kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
b. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  merupakan  instansi  yang berwenang  menerbitkan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  (PTP),  yang merupakan persyaratan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain:
a. Kabupaten  Buleleng  belum  memiliki  Peraturan  Daerah  ataupun Peraturan  Bupati  yang  mengatur  tentang  perencanaan,  penetapan  dan perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B).  Bagi Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  keberadaan  Peraturan  Daerah/ Peraturan  Bupati  memastikan  bahwa  hasil  kerja  Tim  Penyiapan  Data Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B  menjadi  acuan  dalam penataan tanah di Kabupaten Buleleng.
b. Kabupaten Buleleng belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Detail  Tata  Ruang  (RTDR)  terhadap  perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan,  padahal    penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  merupakan  bagian  dari  penetapan  dalam  bentuk  rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
c. Sosialisasi  tentang  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  di Kabupaten Buleleng oleh Pemerintah Daerah belum optimal. Sosialisasi yang  baik,  akan  mendukung  pelaksanaan  Tugas  Tim  Penyiapan  Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di lapangan.
d. Kurang  tersusunnya  koordinasi  antara  pemerintah  daerah  (berkenaan perizinan)  dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  terkait  perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon, Philipus M. Hadjon, dkk. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Surabaya:  Yuridika.
Direktorat  Penatagunaan  Tanah  Direktorat  Jendral  Penataan  Agraria  Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioan. 2018. Tata Cara Kerja Penyiapan Data LP2B.
Ida  Ayu  Listia  Dewi  dan  I  Made  Sarjana.  2015.  “Faktor-Faktor  Pendorong Alihfungsi  Lahan  Sawah  Menjadi  Lahan  Non-Pertanian  (Kasus:  Subak Kerdung,  Kecamatan  Denpasar  Selatan)”. Jurnal  Manajemen  Agribisnis Vol. 3, No. 2, Oktober 2015.
Nono Rusono. 2015. Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B) .  Jakarta:  Direktorat  Pangan  dan  Pertanian, Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.