## “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda’’
Saharuddin, S.H dan Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum

## ABSTRAK
Satuan  Polisi  Pamong Praja  adalah  polisi  satuan  khusus  dalam  hal  menmelihara  dan menyelenggarakan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  menegakkan  Peraturan Daerah. Namun  dalam  hal  ini Permasalahan  yang sering muncul adalah akibat  dari aktivitas  pelaku  usaha  di  Kota  Samarinda yaitu banyaknya  reklame  yang  terpasang  di wilayah  Kota  Samarinda,  dengan  berbagai  macam  bentuk  seperti  yang  kita  jumpai  di jalan-jalan  wilayah  Kota  Samarinda  yaitu reklame  papan/neon, box  baliho,  spanduk, umbul - umbul,  videotron  dan  megatron,  yang  dipasang  di  pinggir  jalan  wilayah  Kota Samarinda.  Sehingga dalam  hal  ini  dibutuhkannya  peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja terhadap penertiban  terhadap  media-media  yang  mengganggu  ketertiban  umum  mulai pengawasan ataupun perizinan dan segala yang berkelanjutan. Oleh karenanya bagaimana Satuan  Polisi  Pamong  Praja  menyikapi kasus  seperti  ini  ataupun  peran  Satuan  Polisi Pamong  Praja  menertibkan  hal tersebut agar  tidak  mengganggu  ketertiban  umum  dan hanya mengguntungkan satu pihak dan/atau merugikan orang lain seperti masyarakat.
Kata kunci: Peran Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban dan Perizinan Pemasangan Reklame.

## ABSTRACT
Civil Service Unit is a special unit of the police in terms of maintaining and organizing peace and public order and enforce regional regulations. In this case the problem that often arises is a result of the activities of businesses in the city of Samarinda is the number of billboards installed in the city of Samarinda, in various forms as we find in the streets of  the  city  of  Samarinda in  advertisement  board  /  neon,  box  billboards,  banners, Videotron and others, which are mounted on a side street the city of Samarinda. So, in this  case the  need  for  the  role  of  Civil  Service  Police  Unit  against  any  action  against those who disturb public order media began monitoring or licensing, and all sustainable. Therefore how the civil service police unit dealing with cases like this, or the role of Civil Service Police Unit regulate it so as not to disturb the public order and the only benefit one party and / or harm to others such as the community.
Keywords: Role of Civil Service Police Unit, Control, and Installation Licensing advertisment.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Setiap  Negara  dalam  menata  dan  mengatur  sistem pemerintahannya  pasti mempunyai  cita – cita  yang  ingin  dicapai.  Cita – cita  dan  tujuan  ini  merupakan kristalisasi nilai – nilai yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan  sebagai  dasar  pijakan  dalam  melaksanakan  pembangunan  di  negaranya, karena  cita – cita  merupakan  kristalisasi  nilai – nilai  yang  di  yakini  kebenarannya maka  antara  negara  satu  dengan  negara  lainnya  tidak  sama  dalam  hal  pencapaian tujuan. Demikian juga dengan Negara Indonesia yang mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) khususnya alinea  IV  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial.  Sehubungan  dengan  adanya  kondisi  ketentraman  dan ketertiban, maka perlu di adakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu.
Undang – Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  otonomi  daera h  untuk  memberdayakan daerah  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dengan  adanya  otonomi  daerah melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  di  harapkan  daerah  dapat  lebih  kreatif dan  inovatif  mengelola  daerahnya  menuju  kesejahteraan  masyarakatnya.  Daerah berlomba – lomba membuat inovasi – inovasi dalam hal perbaikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud implementasi tata pemerintahan yang baik. Kemampuan daerah  dalam  menjabarkan  peraturan  yang  lebih  tinggi  (  Lex  Spesialis  )  juga  di dukung dengan kewenangan daerah menciptakan hukum yang baru ( Law Making ).
Kewenangan  daerah  menjalankan  urusannya  di  atur  dalam  sebuah  peraturan daerah  dan  selanjutnya  disebut  PERDA  maupun  Peraturan  Kepala  Daerah  adalah sebagai  instrumen  pengendali terhadap  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  samping kreatif dan inovatif juga mempunyai esensi kemandirian. Kondisi ketentraman dan ketertiban  umum  yang  mantap  dalam  masyarakat  akan  mendorong  terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelanggaraan pemerintahan di daerah  maupun  pelaksanaan  pembangunan  daerah,  maka  tugas  kepala  daerah  akan semakin bertambah, terutama dalam penegakan peraturan daerah, maupun Peraturan Kepala  Daerah,  dalam  penyelenggaran  ketertiban  umum  dan  ketentraman masyarakat,  maka  di  bentuklah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (  Undang – Undang Nomor  32  Pasal  148  ayat  1  tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  ).  Sesuai dengan  Undang – Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah Pasal 148 Ayat 1, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai tugas  dan fungsi  sebagai  pembantu  kepala  daerah  dalam  penegakan peraturan daerah maupun peraturan / keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat. Dengan  memperhatikan  tugas,  fungsi  dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka di tuntut untuk memperbaiki dan memyelenggarakan  berbagai  sektor  yang  masih  lemah  dengan  mempertahankan, memelihara dan meningkatakan  yang sudah mantap, melalui suatu pola pembinaan pengawasan yang tepat dan lebih konkrit bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja,
sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat.
Menyadari  bahwa  laju  pembangunan  di  masa mendatang  cenderung  terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin komplek masalahnya, maka akan  membawa  dampak  terhadap  kehidupan  masyarakat  dengan  tingkat  kebutuhan yang  cenderung  semakin  meningkat  pula  situasi  dan  kondisi  yang  semakin  maju, sangatlah diperlukan adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, profesionalisme dan sikap disiplin serta ketahanan mental  yang  tinggi,  sehingga  di  mungkinkan  terwujudnya  aparatur  Satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  mempunyai  pola  pikir  yang  cepat,  proaktif,  dan  berwibawa  di sertai dengan amal perbuatan dan pengabdian yang nyata, lebih – lebih dalam rangka pemantapan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dengan  titik  berat  pada  daerah  kota. Tantangan yang perlu di waspadai dan dijabarkan serta di kembangkan, baik dalam bentuk  kebijaksanaan  maupun  gerak  operasional  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di harapkan  dapat  mendukung  upaya  pemerintahan  daerah  untuk  meningkatkan  dan menggali  sumber  pendapatan  asli  daerah,  sehingga  menjadi modal  untuk pembangunan  yang benar – benar dapat di andalkan oleh masing – masing daerah. Kota Samarinda yang mempunyai wilayah 10 Kecamatan dan 53 Kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 1(satu) juta jiwa, dengan berbagai latar belakang etnis suku  dan  agama  serta  memiliki  aktivitas  kehidupan  masyarakat  yang  cukup meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  peningkatan  aktivitas  masyarakat  Kota  Samarinda, dapat kita lihat dari banyaknya pelaku usaha yang melakukan aktivitas usahanya di Kota  Samarinda,  dengan  meningkat  nya  aktivitas  pelaku  usaha  yang  melakukan aktivitas  usahanya  dikota  samarinda  tentu  banyak  menimbulkan  berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk mengawasi, aktifitas pelaku usaha, yang menjalankan usahanya yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Samarinda. Permasalahan  yang  muncul  akibat  dari  aktivitas  pelaku  usaha  di  Kota  Samarinda adalah  banyaknya  reklame  yang  terpasang  di  wilayah  Kota  Samarinda,  dengan berbagai  macam  bentuk  seperti  yang  kita  jumpai  di  jalan – jalan  wilayah  Kota Samarinda seperti reklame  papan/neon  box  baliho,  spanduk,  umbul - umbul, videotron  dan  megatron,  yang  dipasang  di  pinggir  jalan  wilayah  Kota  Samarinda dalam  hal  ini  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  perlu  malakukan  pengawasan  terhadap reklame tersebut, termasuk perlu dilakukan penertiban secara berkelanjutan, terhadap izin  pemasangan  reklame  di  Kota  Samarinda  denga  tujuan  agar  reklame - reklame yang  dipasang  oleh  pelaku  usaha  di  Kota  Samarinda,  sebagai  sarana,  atau  media memperkenalkan,  menganjurkan,  manawarkan  dan  memujikan  suatu  barang,  jasa atau  seseorang,  untuk  tertarik  kepada  suatu  barang,  jasa  atau  seseorang  tersebut ditempatkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  daerah  peraturan  walikota  tentang tempat  titik  pemasangan  reklame,  agar  tidak  menganggu  keindahan  /  nilai  estetika Kota  Samarinda,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  selaku  penegak  peraturan  daerah maupun peraturan / keputusan kepala daerah, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan  ketentraman  masyarakat  Kota  Samarinda,  agar  masyarakat  dapat  melakukan aktifitasnya  dengan  aman  dan  tentram.  berdasarkan  pemberitaan  di  media  cetak maupun  media  elektronik  begitu  banyak  nya  reklame  Baliho, spanduk,  umbul - umbul,  neon box yang terpasang di jalan - jalan wilayah Kota Samarinda yang begitu sembrawut dan telah menganggu keindahan/ nilai estetika kota samarinda di samping
itu  juga  akhir-akhir  ini  banyak  reklame  baliho  dan  reklame  neon  box  yang rebah akibat  tiupan  angin  kencang  karena  kontruksi  bangunan  reklame  yang  tidak  kuat sehingga mudah roboh hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk melakukan  penertiban  dan  pengawasan  secara  kontinyu /  berkelanjutan  terhadap reklame yang tidak memiliki izin dan izin reklame yang sudah lewat masa berlakunya serta titik tempat pemasangan reklame yang diperbolehkan sesuai Peraturan Walikota. Untuk  menjamin  ketertiban  umum  dan  ketentraman  di  dalam  masyarakat  Kota Samarinda, perlu dilakukan suatu pola  yang tepat agar proses penegakan Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  dan  Keputusan  Kepala  Daerah  berdaya  guna dan berhasil guna, baik untuk menjamin ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat juga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang menjadi modal  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan.  proses  penertiban reklame baik terhadap izin- izin pemasangan reklame serta izin reklame yang sudah lewat  masa  berlakunya  namun  reklamenya  masih  tetap  terpasang  belum  dilakukan pembomngkaran  atau perpanjangan izin reklame  oleh pemiliknnya perlu  dilakukan penertiban  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Samarinda  dengan  tujuan tercapainya  suatu  kondisi  Kota  Samarinda  yang  tentram  dan  tertib  serta  Kota Samarinda  yang  indah yang  mempunyai  nilai  estetika  yang  mantap  dengan tercapainya  Kota  Samarinda  yang  tertib,  tentram  dan  indah  dapat  mendorong peningkatan  aktifitas  kehidupan  masyarakat  Kota  Samarinda  guna  memenuhi kebutuhannya masing-masing. Penertiban bertujuan untuk memberi tindakan-tidakan persuasif, preventif dan refresif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala  Daerah  khususnya  Peraturan Walikota yang  mengatur  tentang  perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  yang  telah di kemukakan  pada latar  belakang  tersebut  di  atas maka dalam hal ini yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Peran Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terhadap  penertiban  reklame berdasarkan  peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2005  Tentang  Perizinan Reklame di Kota Samarinda ?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh satuan polisi pamong praja terhadap penertiban  reklame  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2005 Tentang Perizinan Reklame di Kota Samarinda ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terhadap  penertiban reklame  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2005  Tentang Perizinan Reklame di Kota Samarinda.
2. Untuk  mengetahui  kendala-kendala  apa  saja  yang  terdapat  dalam  penertiban reklame oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  berdasarkan  Peraturan  Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame di Kota Samarinda.
Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :
Sebagai sumbangan pemikiran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda agar  efektif  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dalam  penegakan
Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  Kota  Samarinda  khususnya  dalam Penertiban Reklame berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Samarinda.

## BAB II METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Sebagaimana seperti judul yang tersebut di atas maka penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana yang dimaksud yuridis normatif adalah menurut  Amirudin,  SH,  M.Hum  dan  Jainal  Asikin,  SH,  SU  suati  analisis  yuridis normatif  pada  hakikatnya  menekankan  pada  metode  induktif  sebagai  tata  kerja penunjang  analisis  normatif  terutama  menggunakan bahan-bahan  perpustakaan sebagai sumber data penelitian. 1
Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH, MA dan Sri Mamudji, SH, M.L.L penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  digunakan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. 2
2. Sumber Data
a. Bahan hukum primer adalah hokum yang terkait dengan obyek penelitian dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian meliputi: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang  Satuan  Polisi Pamong Praja
4. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2005  Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
6. Peraturan  Daerah  kota  Samarinda  Nomor  7  Tahun  2006  Tentang  Pajak Reklame
7. Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame di Wilayah Kota Samarinda
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kota Samarinda
10. Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  14  Tahun  2013  Tentang  Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
11. Peraturan  Walikota  Nomor  26  Tahun  2012  tentang  penataan  titik-titik pemasangan reklame di kota samarinda.
b. Bahan  hokum  sekunder  semua  publikasi  tentang  hokum  yang  merupakan dokumen tidak resmi publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hokum primer.
1 Amirudin dan Jainal Asikin, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grapindo Persada, Jakarta 2006 Hal. 166.
2 Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Penerbit  PT  Raja Grapindo Persada, Jakarta, Cet. VII, 2004 Hal. 13
c. Bahan hokum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer  dan  bahan  hokum  sekunder  yang  berasal  sari  kamus  dan  ekslopedia hukum.
3. Teknik Memperoleh Data
a. Studi kepustakaan
Studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen  yang  berkaitan  dengan  judul  atau permasalahan yang diambil oleh Penulis yaitu kajian informasi tertulis yang berasal  dari  berbagai  sumber  dan  publikasi  baik  itu  berupa  bahan  hukum primer maupun bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier.
b. Wawancara,  berupa  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengajukan beberapa pertanyaan langsung atau berhadapan secara fisik kepada pihak yang menjadi subjek penelitian guna mendapatkan data yang akurat.

## 4. Analisis Data
Analisa  data  ini  di  lakukan  dengan  cara  kualitatif  yaitu  mempelajari  serta menjelaskan Peraturan Walikota yang menjadi objek penelitian yang di pilih dan di himpun berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum positif yang mendasarinya.

## BAB III PEMBAHASAN
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2005  tentang  perizinan  pemasangan reklame di Kota Samarinda.
Sebagaimana diketahui dalam pasal 148 ayat 1 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong  Praja  adalah  untuk  membantu  kepala  Daerah  (Gubernur  ,  Walikota  dan Bupati)  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dalam  penegakkan  peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, oleh karena itu dengan tugas dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakkan  peraturan  daerah  serta  peraturan  kepala  daerah  di  Kota Samarinda,sudah  cukup  berperan  karena  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sudah melaksanakan  tugas  yaitu  :  membantu  Walikota  atau  Kepala  Daerah  dalam melaksanakan tugas -tugas pemerintahan di bidang penegakkan peraturan daerah dan bidang ketertiban umum  serta ketentraman masyarakat.
Dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  52  Tahun  2012  tentang  penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda; paragraf 4 Pasal 32 yaitu : bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas- tugas Kasat dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang  penegakkan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  serta pengkoordinasian tugas antar  unsur lingkup Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan menyelenggaraan kegiatan pelayanan  teknis  operasi,  pengendalian  dan  kerja  sama  sesuai  norma  standar operasional prosedur Satpol PP yang berlaku.
Pasal  38  huruf  a  pelaksanaan  kegiatan  operasional  penertiban  bekerjasama dengan instansi terkait dan  aparat penegak hukum lainnya.
Pasal 40 huruf a dan b ; perencanaan kegiatan terpadu dengan instansi lintas sektoral lainnya sehubungan dengan tugas pokok organisasi. Huruf b : penyusunan, pengelolaan dan pengkoordinasian kegiatan organisasi bersama-sama dengan seksi lainnya  sehubungan  dengan  penunjang  peningkatan  aparatur  organisasi  dengan lembaga lainnya. Dalam peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda pasal 6 yaitu:
Dalam  menjalankan  tugasnya,  penegakkan  peraturan  daerah  dan  peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah dan penyelengaraan ketertiban umum dan  ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja  agar berkoordinasi dengan instansi terkait.
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perumusan,  perencanaan,  penyusunan  program  teknis  operasional  penertiban terhadap  penertiban  reklame,  baik  izin reklame,  izin  penyelenggaraan  reklame maupun  penempatan  reklame,  harus  berkoordinasi  dan  berkerjasama  dengan instansi terekait, seperti Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Informasi Komunikasi (Koordinasi  mengenai  izin  reklame  isidentil  dan  titik  penempatannya  reklame tersebut),  dan  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota,  koordinasi  data  mengenai  izin mendirikan bangunan reklame serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu koordinasi  data  khususnya  mengenai  izin  reklame  tetap/  atau  permanen  maupun seluruh data izin- izin yang di terbitkan oleh BPPTSP.
Namun faktanya di lapangan dari hasil wawancara di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan data izin reklame dari beberapa instansi tersebut, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dalam  melaksanakan  perannya  terhadap  penertiban  reklame  masih  mengalami kesulitan khususnya penertiban izin reklame tetap/ permanen.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  penegak peraturan  daerah  dan  peraturan  daerah  agar  berhasil  secara  maksimal  dalam pelaksanaan  penertiban  reklame  tentu  dilakukan  dengan  perencanaan,  dan perumusan  lebih  awal  secara  matang  melalui  koordinasi  dengan  instansi  terkait seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, dan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kominfo. Karena penegakan peraturan daerah  dan  peraturan  kepala  daerah  tidak  lepas  dari  perencanaan  dan  perumusan dalam kegiatan operasi penertiban reklame yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan titik reklame.
Dan  dimana  peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terhadap penertiban  reklame berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2005 tentang  perizinan pemasangan  reklame  di  Kota  Samarinda  selama  ini  masih  sebatas  penertiban, reklame  jenis  baliho,  spanduk,  umbul- umbul  yang  tidak  permanen  yang  izinya hanya 2 minggu hingga 1 bulan berlakunya dan pelanggaran yang sering di temukan reklame jenis ini yaitu penempatannya salah.
Sebagaimana  peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2005  tentang  perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda pasal 7 ayat 1; dilarang menyelenggarakan reklame  : (a) Pada  persil-persil  tanah  milik  instansi  Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota samarinda, (b) Pada tempat sarana pendidikan, tempat ibadah dan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan klinik), (c) Pada persil (tanah atau
bangunan)  yang  tidak  di  kuasai  atau  di  miliki  oleh  penyelenggara  reklame  tanpa persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang  menguasai  atau  memiliki  persil  (tanah  atau bangunan)  yang  bersangkutan,  (d) Di  taman  kota,  hutan  kota,  dan  taman  sekitar monument.
Ayat 2 dilarang menempatkan atau memasang reklame papan/ billboard: (a) Di atas saluran sungai, tebing sungai/ tanggul sungai, tebing sungai/ tanggul sungai, (b) Di lapangan olah raga terbuka (terkecuali ada perjanjian khusus), (c) Di persil atau  halaman  gedung  atau  bangunan  milik  instansi  pemerintah  provinsi  atau pemerintah  kota,  (d) Jenis  tiang  yang  sebagian  atau  seluruh  papan  reklamenya berada di atas jalanan, (e) Larangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf d pasal ini, tidak  berlaku  bagi  reklame  jenis  bando  jalanan  dengan  ketinggian  minimum  5,5 meter  diukur  secara  vertikal  yang di  tetapkan  oleh  Kepala  Daerah,  (f) Jika  kaki konstruksi reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran, (g) Untuk reklame papan  yang  disinari  cahaya  atau  sinar  lampu  tidak  boleh  mengarah  atau menyilaukan pandangan pemakai jalanan.
Ayat 3 dilarang menempatkan atau memasang reklame spanduk, baliho, banner dan umbul- umbul : (a) Pada tiang- tiang listrik, telephone atau penerangan jalan umum, pada pohon, pagar taman dan pagar pembatas jalan, (b) Pada tiang- tiang traffic light, (c) Melintang jalan, (d) Jalur hijau (kecuali di pasang pada panggung reklame).
Ayat 4: dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok- tembok, pagar, pohon, tiang listrik, telephone dan sejenisnya.
Ayat 5:  dilarang  memasang  reklame  balon,  apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada daerah milik jalan (damija).
Ayat 6: disamping ketentuan pada (1) s/d (5) pasal ini penyelenggara reklame harus mengikuti ketatan : (a) Bentuk, ukuran dan kombinasi warna tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas, (b) Pemasangan tidak boleh menutup pandangan rambu lalu lintas atau traffic light.
Dalam  Bab  IX  Pasal  14  Peraturan  Walikota  Nomor  26  Tahun  2012  tentang penataan  titik  reklame  di  wilayah  kota  Samarinda  menjelaskan  bahwa  dilarang memasang  reklame  di  pohon,  tembok,  pagar,  tiang  listrik/telepon,  halaman  dan gedung/ bangunan kantor pemerintah/ TNI/Polri, sekolah atau di tempat lain yang dapat  mengotori  dan  merusak  serta  tidak  memenuhi  syarat-syarat  keindahan  dan ketertiban.
Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005 tentang perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda. Belum  dilakukan  atau  dilaksanakan  secara  optimal  karena  dari  hasil penelitian di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan penertiban terhadap kesesuaian antara izin reklame dengan lokasi yang di ijinkan oleh instansi terkait,  ijin  reklame  yang  sudah  berakhir  tetapi  belum  di  perpanjang  oleh pemiliknya  khususnya  reklame  tetap/  permanen  baik  tempat  panggung  reklame, ketinggian  reklame,  ukuran  reklame  maupun  materi  reklame  dan  warna  reklame serta  cahaya  reklame. Hal  ini  karena  disebabkan  belum  ada  koordinasi  dengan instansi  terkait  mengenai  semua  data  yang  berkaitan  dengan  perizinan  reklame, sehingga  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  hanya  berjalan  tanpa  ada  data,  dan  hanya melakukan penertiban reklame isidentil atau reklame non permanen dengan masa berlaku ijinnya hanya 2 minggu hingga 1 (satu ) bulan.
Dalam  peraturan  Walikota Nomor  15  Tahun  2005  tentang  perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda pasal 18 yaitu : Penyelenggara reklame berkewajiban :
a) Menempatkan penning atau stiker atau tanda lain yang berkaitan dengan ijin- ijin dan pelunasan restribusi dan pajak.
b) Bagi  reklame  tetap,  di  haruskan  memasang  penning  atau  stiker  atau  tanda lainnya yang terbaca dan mencamtumkan :
1. Nama penyelenggara reklame;
2. Nomor telepon penyelenggara reklame
3. Nomor surat ijin mendirikan bangunan reklame (SIMB);
4. Tanggal SIMB berakhir.
c) Memelihara benda- benda dan alat- alat yang dipergunakan untuk reklame.
d) Membongkar  reklame  beserta,  bangunan  konstruksinya  selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ijin dinyatakan berakhir atau di cabut.
e) Menanggung  segala  akibat  jika  penyelenggaraan  reklame  yang  bersangkuta menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Menurut pendapat penulis berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan peran Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terhadap  penertiban  reklame  berdasarkan  peraturan Walikota  Nomor  15  Tahun  2005  tentang  perijinan pemasangan  reklame  di  Kota Samarinda belum di laksanakan dengan maksimal, hal ini dapat di lihat di lapangan masih banyak dan bahkan tidak di lihat penning,stiker atau tanda lainnya yang di tempatkan  di  reklame  jenis  neon  box,  reklame  papan  maupun  reklame baliho permanen,  maupun  reklame  billboard  yang  mencantumkan  tentang  ijin- ijin  dan pelunasan retribusi pajak maupun tentang nama penyelenggaraan reklame, nomor telephone penyelenggara reklame, nomor surat ijinmendirikan bangunan reklame, serta tangal SIMB berakhir.
Dalam  hal  ini  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Samrinda  belum  melakukan penertiban terkait dengan tidak adanya pemasangan penning, stiker, atau tanda baca lainnya yang terbaca yang berkaitan dengan ijin- ijin dan pelunasan restribusi pajak terhadap reklame tetap /permanen, sebagaimana yang di atur dalam pasal 18 huruf a dan b peraturan Walikota Nomor 15  Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda.
Dan sampai dengan sekarang belum ada tindakan untuk melakukan penertiban, ataupun  pemanggilan  kepada  para  penyelenggara  reklame  atau  pemilik  reklame, sehubungan  dengan  tidak  adanya  penning,  stiker  atau  tanda  baca  lainnya  yang terbaca  di  setiap  reklame  neon  box,  reklame  papan,  reklame  billboard,  reklame baliho permanen yang berkaitan dengan pencantuman terhadap ijin- ijin pelunasan retribusi pajak.
Dalam  rangka  untuk penegakan  peraturan daerah  Kota  Samarinda  Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu tugas- tugas  kepala  daerah yaitu  penegak  peraturan  dan  peraturan/  keputusan  kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Oleh karena itu berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai amanat  undang-undang,  maka  terkait  dengan penertiban  ijin  reklame  harus  di lakukan secara terus menerus guna untuk terciptanya kondisi kota Samarinda tertib dan  teratur. Dengan  belum  dilakukan  penertiban  ijin  reklame  oleh  Satuan  Polisi Pamong Praja berdasarkan fakta penelitian di lapangan yaitu banyak reklame neon box,  reklame  papan,  reklame  billboard  dan  reklame  baliho  permanen  yang  tidak menempatkan/ menempelkan penning atau stiker yang menunjukkan tentang ijin- ijinnya maupun pemasangan retribusi pajak reklame tersebut yang belum di lakukan penertiban,  ataupun  pemanggilan  kepada  pemilik  reklame  terkait  dengan  hal  itu oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sebagaimana  yang  di  atur Peraturan  Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samrinda.
Disinilah  kurang efektifnya  dan  belum  maksimalnya  peran  Satuan  Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota nomor 15 tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda. Karena bila  tidak  ada  penertiban,  atau  penekanan  kepada pemilik  reklame  untuk mengindahkan  ketentuan  peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2005  tentang perijinan  pemasangan  reklame  pasal  18  yaitu  setiap  penyelenggara  reklame  atau pemilik reklame di wajibkan  di haruskan memasang penning, stiker atau tanda baca lainnya yang terbaca yang menunjukkan ijin- ijin maupun pelunasan retribusi pajak. Dikhawatirkan banyak pemilik / penyelenggara reklame yang tidak memperpanjang ijin- ijin reklamenya dan bahkan akan ada reklame yang tidak memiliki ijin karena sulit untuk mengetahui ijin reklamenya maupun reklame yang tidak memiliki ijin dengan tidak di pasangnnya stiker atau penning di reklamenya.
Berdasarkan Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148, Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk untuk membantu tugas- tugas  kepala  daerah,  dalam  bidang  penegakkan  peraturan  daerah,  dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ini merupakan tugas dan fungsi Satuan PolisiPamong Praja.
Dan berdasarkan peraturan daerah Nomor. 05 Tahun2005 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda . Bab II pasal 2 dengan peraturan daerah ini di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda dan dalam  Bab  III  pasal  3  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Samarinda  merupakan satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan pembantuWalikota dalam  menegakkan  peraturan  daerah  dan  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana pasal 4 ayat 1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota  Samarinda  mempunyai  tugas  membantu  kelancaran  tugas- tugas  kepala daerah dalam perumusan, perencanaan kebijakan Operasional program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah.
Ayat  2  dalam  menyelenggarakan  upaya    pengamanan  dan  penegakkan ketentuan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana di maksud ayat (1) di atas Satuan Polisi Pamong Praja berada dan berintegrasi  dalam sistem keamanan daerah.
Dalam pasal 5 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/ keputusan kepala daerah (Walikota) dan pelaksanaan koordinasi serta pengawasan
terhadap  masyarakat,  aparatur  atau  badan  hukum  agar  mematuhi  dan  menaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan/ keputusan Walikota.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  tugas  fungsi  dan  wewenang  Satuan  Polisi Pamong  Praja,  yaitu  penegak  peraturan  daerah  dan  peraturan/  keputusan  kepala daerah  serta  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat, sebagaimana  yang  tertulis  di  atas  Satuan Polisi  Pamong  Praja  diberi  tupoksi  dan wewenang untuk menegakkan peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005 tentang perijinan  pemasangan  reklame  serta  merumuskan,  merencanakan,  melaksanakan penertiban semua yang berkaitan dengann ijin pemasangan reklame.
Tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan peran Satuan Polisi Pamong Praja  terhadap  penertiban  reklame.  Masih  hanya  sebatas  reklame  jenis  spanduk, umbul- umbul dan balliho yang tidak permanen dengan jangka waktu ijin 2 minggu hingga 1 bulan, karena penempatan reklamenya salah . sedangkan reklame tetap/ permanen  seperti  reklame  neon  box,  ballboard,  baliho  permanen,  papan,  belum pernah  di  lakukan  penertiban  ijin  reklame,  ijin  mendirikan  reklame,  maupun kesesuaian dengan ijin lokasi yang di ajukan.
Menurut pendapat penulis belum di laksanakannya penegakkan peraturan daerah  dan  peraturan  serta  keputusan  kepala  daerah  (Walikota)  secara  optimal, khususnya  peraturan  Walikota Nomor.  15  Tahun  2005,  tentang  perijinan pemasangan reklame khususnya ketentuan pasal 15 dan pasal 18 di mana Satuan Polisi Pamong Praja belum menertibkan kesesuaian ijin lokasi yang diajukan oleh penyelenggara  reklame  atau  pemilik  reklame  serta    belum  menertibkan  reklame tetap/  permanen  yang  tidak  memasang  penning,  atau  stiker  atau  tanda  baca  lain yang terbaca  yang menjelaskan tentang masa berlaku ijin reklame dan pelunasan retribusi pajak serta identitas pemilik reklame yang  dapat kita lihat dari penning atau stiker yang di pasang di setiap reklame, sehingga semua pihak Satuan Polisi Pamong  Praja  dan  instansi  terkait  serta  masyarakat  dapat  mengawasinya  melalui penning atau setiker yang di pasang di setiap reklame  oleh pemiliknya.
Tetapi fakta di lapangan semua reklame tetap/ permanen tidak ada satupun yang memasang penning atau stiker tersebut, dan tidak ada tindakan dari  Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan ketentuan pasal 18 peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda.
Disinilah  letak  kurang  efektifnya  peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja terhadap penertiban reklame di Kota Samarinda.
B. Kendala- kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor.15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda.
Sudah  barang  tentu  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  telah  direncanakan seringkali mengalami kendala/ hambatan. Dalam penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005 tentang perijinan reklame Satuan Polisi Pamong Praja menemui hambatan dalam penertiban reklame di Kota Samarinda. adanya beberapa faktor penghambat atau kendala- kendala antara lain:
1. Dari segi sumber daya aparat atau pejabat.
Dilihat dari peran Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame tersebut belum  melakukan  koordinasi  dengan  beberapa  instansi  terkait  yang mengeluarkan  izin  reklame,  harus  melalui  perencanaan  dan  perumusan  yang mantap khususnya mengenai kerjasama terhadap pengawasan  ijin reklame di Kota Samarinda dalam rangka untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah  Kota  Samarinda  melalui  dari  sumber  pemasukan  ijin  reklame  dengan adanya  penertiban  ijin  reklame  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Samarinda  dan  instansi  terkait  melalui  koordinasi  dan  kerjasama  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing secara bersama- sama. Akan pengaruh  positif  terhadap  kesadaran  masyarakat  (pemilik  reklame)  untuk mengurus  ijin  reklamenya  yang  menjadi  sumber  pemasukan  pendapatan  asli daerah Kota Samarinda.
2. Data
Setiap lembaga, instansi harus memiliki data mengenai apa saja yang akan dilakukan atau di laksanakan, dengan adanya data tersebut dapat di rumuskan dan di rencanakan, langkah apa yang perlu di lakukan, demikian dengan Satuan Polisi  Pamong  Praja  dalam  melaksanakan  tugasnya  belum  ada  data  yang  di peroleh dari beberapa instansi terkait yang berwenang mengeluarkan semua ijin reklame  sehingga  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Samarinda  dapat merencanakan  dengan  baik  dan  terarah  terhadap  penertiban  reklame berdasarkan  peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2005  tentang  perijinan reklame Kota Samarinda. Data ini dalam beberapa tahun ini menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban ijin reklame, sehingga dalam beberapa  tahun  ini  belum  ada  Tim  gabungan  untuk  melakukan  penertiban terhadap ijin reklame.
3. Dana Operasional
Setiap  pelaksanaan  program  satuan  kerja  perangkat  daerah,  dapat  berjalan dengan lancar dan sukses sesuai apa yang di rumuskan atau di rencanakan harus ada dukungan dana operasional program kegiatan sehingga akan memperoleh atau mencapai Out Put yang maksimal tehadap suatu program atau perencanaan begitu  juga  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Samarinda  adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah Kota Samarinda, sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta keputusan Walikota, tentu dalam pelaksanaan program kegiatan penertiban reklame harus di  dukung  dengan  anggaran  dana  Operasional  kegiatan  penertiban  reklame, sehingga ini juga menjadi faktor  penghambat bila tidak ada dukungan anggaran dana operasional SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
4. Sarana dan Prasarana
Penegakkan  hukum  dalam  hal  ini  penegakkan  peraturan  daerah  dan peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah, tentu kinerja dari Satuan Polisi  Pamong  Praja  tidak  dapat  berjalan  secara  optimal  tanpa  ada  dukungan sarana dan prasarana yang menunjang. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang  optimal  harus  dibarengi  dengan  tersedianya  anggaran  dana  yang optimal juga, karena tidak dapat di fungkiri juga dalam penegakkan suatu aturan yang ada, harus di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, adapun
saran yang di butuhkan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame yaitu, seperti :
a. Mobil truk pengangkut
Sarana yang dibutuhkan sekali pada saat melakukan penertiban reklame jenis  baliho,  spanduk,  dan  umbul- umbul  yaitu  mobil  pengangkut  barang bukti, seperti mobil pengangkut sangat kurang karena jumlah reklame yang di  tertibkan  banyak  sementara  mobil  pengangkutnya  kurang,  sehingga sering dalam proses penertiban hanya mengangkut sesuai kapasitas muatan mobil truk  yang di miliki sementara masih banyak bendera  yang harus di tertibkan,  terutama  sekali  menjelang  pemilu,  pilpers,  pilgub,  dan  pilwali, dan  juga  pada  saat  menyelenggarakan  hari  ulang  tahun  mubes,  kongres, biasanya  partai  politik  maupun  organisasi  masyarakan  akan  memasang baliho,  spanduk,  dan  umbul- umbul  dalam  jumlah  besar,  dan  untuk mengatasi  kendala  tersebut,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  harus  meminta bantuan armada mobil truk dinas kebersihan Kota Samarinda.
b. Tangga
Tangga juga merupakan sarana penunjang yang dibutuhkan pada saat melakukan pebertiban reklame jenis baliho, spanduk, dan umbul- umbul. Tangga  ini  di  perlukan  untuk  menjangkau  spanduk  yang  di  pasang  di pohon- pohon  yang  tinggi  sehingga  untuk  menjangkaunya  diperlukan tangga  untuk  bisa  membukanya.  Tangga  sering  menjadi  kendala  ketika dalam melakukan penertiban bila menemukan spanduk yang dipasang di pohon  dan  di  tiang  listrik  yang  tinggi,  sehingga  Satuan  Polisi  Pamong Praja  ketika  melakukan  penertiban  reklame jenis  baliho,  spanduk,  dan umbul- umbul  menemukan  spanduk  yang  di  pasang  di  pohon  dan  tiang listrik yang sangat susah untuk di jangkau dan harus menggunakan tangga, untuk mengatasi hal ini Satuan Polisi Pamong Praja terpaksa meminjam tangga di lingkungan warga sekitar itu untuk membuka spanduk tersebut.
Berdasarkan peraturan daerah Kota Samarinda Nomor. 05 Tahun 2012 Satuan Polisi  Pamong  Praja  adalah  satuan  kerja  perangkat  daerah  sebagai  unsur pengamanan  dan  membantu  Walikota  dalam  penegakkan  peraturan  daerah keputusan  Walikota  serta  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketentraman masyarakat. Dalam mewujudkan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah cukup berupaya secara optimal namun masih ada hambatan- hambatan  yang  di  hadapai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  melakukan  tugas penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan  pemasangan  reklame.  Untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain :
1. Kelembagaan
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  disamping  sebagai  aparat  pemerintah  daerah juga  sangat  terkait  dengan  keputusan  pemerintah  pusat,  sehingga  disini kedudukan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  juga  sebagai  perekat  persatuan  dan kesatuan  bangsa,  Karena  rangka  dibidang  ketentraman  dan  ketertiban  tidak bersifat  kedaerahan  akan  tetapi  bersifat  nasional  dengan  demikian  kepanjang tanganan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang strategis
di tiap- tiap daerah dibawah komando langsung kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sumber daya manusia. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia satuan polisi pamong praja  ke  depan  seiring  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong  Praja  semakin  luas.  Untuk  itu  perlu  di  dukung  oleh  personil    polisi pamong  praja  yang  berkualitas,  professional  untuk  memenuhi  kebutuhan  di bidang tugasnya baik pada saat  recruitment maupun mengirim personil polisi pamong  praja  secara  berkala  dalam  diklat  terknis  dan  fungsional  guna peningkatan keterampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara.
3. Jaringan kerja.
Guna pencapaian sasaran-sasaran tugas suatu lembaga sangat memerlukan landasan  hukum  dan  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  lain.begitu  juga dengan satuan polisi pamong praja dalam gerak operasionalnya harus di dukung oleh peraturan-peraturan yang jelas baik dalam bentuk keputusan presiden atau peraturan  pemerintah  yang  di  jabarkan  lebih  lanjut  di  tingkat  daerah  melalui peraturan  daerah  atau  peraturan  kepala  daerah  sehingga  dalam  melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya mempunyai landasan hukum yang kuat dalam bekerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan dan penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan / keputusan kepala daerah.
4. Dana dan prasarana
Keberhasilan tugas suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa di dukung oleh Dana dan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkap dan bebantugas sehingga Dinas satuan polisi pamong praja di perlukan kelengkapan kantor,  personil  dan  mobilitas  serta  anggaran  yang  memadai  agar  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta wewenangnya bisa optimal, baik untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum satuan polisi pamong praja memberikan  penyuluhan  dan  bimbingan  kepada  pemilik  atau  penyelenggara reklame  tentang  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Walikota  guna  terciptanya Kota  Samarinda  tertib,  rapidan  tentram  serta  memiliki  pendapatan  asli  darah yang meningkat dari tahun ke tahun.
Dari uraian diatas menurut hemat Penulis belum maksimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di kota Samarinda. Ada beberapa faktor kendala  yang dihadapi antara lain  yaitu , (1) instansi terkait  yang mengeluarkan izin reklame, terutama Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP), tidak pernah mengirim data semua ijin reklame yang dikeluarkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Samarinda yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menegakkan peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah.  Dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja mengalami kesulitan untuk menertibkan ijin reklame, karena para penyelenggara reklame tidak  mengindahkan  ketentuan  Pasal  18  yaitu  setiap  penyelenggara  reklame  wajib memasang  stiker  atau  penning  disetiap  reklame  yang  mencantumkan  identitas  pemilik reklame,  maupun  masa  berlaku  ijin  reklame  tersebut  serta  tanda  lunas  pembayaran retribusi  pajak,    (2)  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  melakukan  penertiban  reklame harus didukung dengan dana operasional dalam melaksanakan kegiatan penertiban karena dana operasional merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya terhadap penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah khususnya dalam penertiban reklame di kota Samarinda, (3) kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga mengalami kendala dalam penertiban reklame isidentil yang dipasang dipohon yang tinggi perlu didukung dengan sarana dan prasarana seperti tangga, mobil pengangkut dalam melakukan penertiban reklame di kota Samarinda.

## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame di kota Samarinda masih belum efektif, hal ini karena Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban ijin reklame  maupun  penertiban  kesesuain  ijin  lokasi  pemasangan  reklame  yang dijinkan,  dan  juga  belum  melakukan  pemanggilan  terhadap  penyelenggara reklame/pemilik  reklame  yang  tidak  memasang  stiker  atau  penning  sesuai ketentuan  pasal  18  peraturan  walikota  nomor  15  tahun  2005  tentang  perijinan pemasangan reklame di kota Samarinda.
2. Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terhadap  penertiban  ijin  reklame mengalami kendala-kendala dalam penertiban ijin reklame karena terkendala tidak adanya data yang  dikirim  oleh  Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPPTSP) kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Disamping terkendala data juga tidak  adanya  stiker  ataupun  penning  yang  ditempel  disetiap  reklame  oleh penyelenggara  reklame/  pemilik  reklame  yang  dapat  menunjukkan  identitas pemilik  reklame,  masa  berlaku  ijin  reklame,  serta  pelunasan  retribusi  pajak reklame sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentnag perijinan pemasangan reklame di kota Samarinda. Dan tidak adanya kerjasama maupun koordinasi dengan beberapa instansi terkait karena disebabkan tidak  adanya  tim  gabungan  penertiban  reklame  dari  beberapa  instansi  terkait tersebut maupun dukungan dari dana operasional yang memadai.

## B. Saran- saran
1. Sebaiknya  peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terhadap  penertiban  reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005  tentang perijinan reklame seharusnya  di  lakukan  dengan optimal  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  di tentukan, hendaknya melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti  BPPTSP  (Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu),  dinas kebudayaan pariwisata dan informasi komunikasi dan dinas cipta karya dan tata kota  baik  data  mengenai  semua  yang  berkaitan  dengan  ijin  reklame  maupun perumusan dan perencanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan reklame di Kota Samarinda.
2. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya berkoordinasi dan bekerja sama dengan  instansi  terkait  dalam  melakukan  penertiban  reklame, Satuan  Polisi Pamong  Praja  seharusnya  melakukan  sosialisasi,  penyuluhan  dan  pembinaan kepada  seluruh  pemilik reklame,  serta  organisasi  kemasyarakatan,  LSM,  agar mereka  memahami  ketentuan  peraturan  Walikota  nomor  15  tahun  2005  tantan perijinan  reklame  di  Kota  Samarinda. Satuan  Polisi  Pamong  Praja  hendaknya
melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP), Dinas Cipta Karya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU :
Anak  Suryo, Tata  Cara  Mengurus  Izin  Usaha,  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, Cetakan Ke-3, 2007
Amirudin  dan  Jainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Penerbit  PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006
Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945, Jakarta 1995
Djoko  Prakoso,  SH. Proses  Pembuatan  Peraturan  Daerah,  Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ke-VII, 2005
H.Hilman  Hadi  Kusuma. Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu Hukum. CV. Mandar Maju. Bandar Lampung, Cetakan Ke-V, 2007
Maya Ananda, Seluk Beluk Reklame Dalam Dunia Perdagangan, Mutiara, Jakarta, Cetakan Ke- VII, 2006
Prajudi  Atmosudirdjo, Hukum  Administrasi  Negara, Jakarta,  Ghalia  Indonesia,
Cetakan Ke-III, 2002
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara, PT  Raja  Grafindo  Persada  Jakarta, Cetakan Ke-7, 2011
Satjipto Rahardjo dan Riduan Syahrani, Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
Soejono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-VII, 2004
Soerjono Soekanto, Pokok - Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
Tutik Titik Triwula. Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2006 Wiratno, Penghantar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2011
Zulkilpli  Umar, Drs, SH  dan  Usman  Handoyo,  SH  . Kamus Hukum Indonesia –
Internasional, Jakarta, 2010
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Hirarki Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2005  Tentang  Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame.
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame di Wilayah Kota Samarinda.
Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  16  Tahun  2005  Tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kota Samarinda.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  26  Tahun  2012  Tentang  Penataan  Titik Reklame Di Wilayah Kota Samarinda.
C. Sumber Lain :
www.sarjanaku.com.blog, Pendidikan Indonesia
www.sejarah-berdirinya-satuan-polisi-pamong-praja-di-indonesia.com .
www.perubahan-dan-pergantian-nama-polisi-pamong-praja.com.