Deviyanti., Kusumo Bintoro (2021) Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK/WBBM). Syntax Literate. 6 (6). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i6.3104 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 6, Juni 2021

## ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) MELALUI REFORMASI BIROKRASI MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)

## Deviyanti, Kusumo Bintoro
Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia Email: deviyantidasril@gmail.com, kusumo.bintoro@bakrie.ac.id

## Abstract
In  connection  with  the  many  roads  and  obstacles  in  the  community  related  to excellent service, easy, cheap, accountable and transparent need a way that is the basic  way  out.  The  purpose  of  this  research  is  to  explore  the  good  corporate governance (GCG) strategy through bureaucratic reform of Corruption-Free areas and  Clean  and  Serving  Bureaucratic  Areas  (WBK/WBBM)  and  its  inhibitory  and supporting  factors.  Moreover,  which  research  is  qualitative  descriptive  with  data collection  techniques  which  are  observations,  documentation,  documentation.  The key informants in this study are Officials and Employees of the Directorate General of  Intellectual  Property.  Analysis  techniques  in  which  descriptive  analysis  of research variables consisting of 3 variables, namely  Good Corporate Governance (GCG), Bureaucratic Reform and Integrity Zone which is to get an overview of the strategy  of  the  Directorate  of  Intellectual  Property  in  corruption-free  areas  and Clean and Serving Bureaucratic Areas (WBK/WBBM). The results showed that one of  the  supporting  factors  to  achieve  WBK  /  WBBM  is  the  leadership  factor  and organizational  culture  where  the  leadership  figure  becomes  a  role  model  or  role model  that  moves  individual  attitudes  to be  able  to  improve  performance  through task duties and functions so that the goals of the organization can swing.

## Keywords: descriptive analysis; bureaucratic reform integrity zone; WBK/WBBM

## Abstrak
Sehubungan  dengan  banyaknya  permasalahan  dan  kendala  di  tengah  masyarakat terkait dengan pemberian layanan publik yang prima, mudah, murah, akuntabel dan transparan perlu disusun sebuah kebijakan yang merupakan terobosan sebagai jalan keluar  permasalahan  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  melalui  Reformasi  Birokrasi menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani (WBK/WBBM)  dan  faktor-faktor  penghambat  serta  pendukungannya.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dokumentasi. Key  informant dalam  penelitian  ini  adalah  Pejabat  dan  Pegawai  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  terhadap variabel  penelitian  yang  terdiri  dari  3  variabel  yaitu Good  Corporate  Governance (GCG), reformasi birokrasi dan zona integritas yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menuju
Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani (WBK/WBBM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung untuk  meraih  WBK/WBBM  adalah  faktor  kepemimpinan  dan  budaya  organisasi dimana  sosok  pimpinan  menjadi  panutan  atau role model yang  menggerakan perilaku individu untuk dapat meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Kata Kunci : analisis deskriptif; zona integritas reformasi birokrasi; WBK/WBBM

## Pendahuluan
Sehubungan  dengan  banyaknya  permasalahan  dan  kendala  di  tengah  masyarakat terkait  dengan  pemberian  layanan  publik  yang  prima,  mudah,  murah,  akuntabel  dan transparan  perlu  disusun  sebuah  kebijakan  yang  merupakan  terobosan  sebagai  jalan keluar  permasalahan  tersebut.  Strategi  yang  diambil  oleh  pemerintah  adalah  dengan melaksanakan  reformasi  birokrasi  secara  terstruktur  dan  berkesinambungan  dari  pusat hingga  wilayah.  Pemerintah  dan  masyarakat  tampak  memiliki  pandangan  yang  sama tentang  pentingnya  segera  dilaksanakannya  reformasi  di  lingkungan  birokrasi  atau pemerintahan (Wardana  &  Geovani  Meiwanda,  2017) menyatakan  reformasi  birokrasi merupakan  sebuah  strategi  pemerintah  dalam  mewujudkan good  governance dengan melakukan  perubahan  dan  perbaikan  pada  sistem  penyelenggaraan  pemerintah  yang menyasar pada sisi sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan kelembagaan.
Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia diatur di dalam Peraturan Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang grand  design reformasi  birokrasi  2010-2025, dimana  seluruh  jajaran  pemerintahan  dari  pusat  hingga  daerah  telah  melaksanakan delapan  area  perubahan  yang  merupakan  ruh  dari  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  itu sendiri (Indonesia, 2010) yang terdiri dari:
1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan dan Penguatan Organisasi;
3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Penataan Sumber Daya Manusia;
5. Penataan Tata laksana;
6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dilingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia telah ditetapkan tata nilai profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif  yang  terimplementasi  dan  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi yang diemban oleh setiap ASN (Permenkumham, 2020) .
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan salah satu unit utama pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan  sebagai regulator  dalam  memastikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  sehubungan  dengan kekayaan  intelektual  turut  melaksanakan  reformasi  birokrasi  secara  utuh,  salah  satu strategi  yang  dilakukan  oleh  DJKI  untuk  menjaga  kualitas  layanan  dan  akuntabilitas
pelaksanaannya  adalah  melalui  upaya  pembagunan  zona  integritas (Indonesia,  2019) . Upaya  untuk  melakukan  hal  tersebut  dengan  melaksanakan  pada  6  area  perubahan antara  lain  pada  bidang  manajemen  perubahan,  penataan  tatalaksana,  penataan  sistem manajemen  SDM,  penguatan  pengawasan,  penguatan  akuntabilitas  kinerja  dan penguatan kualitas pelayanan publik mengacau pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan instansi pemerintah. Diharapkan pelaksanaan zona integritas  di  lingkungan  DJKI  dapat  selaras  dengan  pelaksanaan  tugas  pokok  dan kewenangan  yang  dijalankan  agar  pelaksnaan  reformasi  birokrasi  dalam  bentuk pelaksanaan zona integritas dalam mencapai WBK/WBBM dapat terwujud dan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan (Hapsari, Purnaweni, & ..., 2019) .
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  melalui  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  menuju wilayah  bebas  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih  dan  melayani  dilingkungan Direktorat  Kekayaan  Intelektual,  faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat  dan mendukung  penerapan  GCG  melalui  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  menuju  wilayah bebas  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih  dan  melayani  pada  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual?.  Hasil  penelitian  ini  akan  digunakan  sebagai  bahan  masukan kepada  pimpinan  untuk  mengambil  kebijakan  terkait  dengan  penerapan  GCG  melalui implementasi  Reformasi  Birokrasi  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  penerapan Good  Corporate Governance (GCG)  melalui  Reformasi  Birokrasi  menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan faktor-faktor penghambat serta pendukungannya.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, menurut Kirk dan Miller (Moleong,  2019) mengemukakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental  bergantung  dari  pengamatan pada manusia.
1. Definisi Operasional
Merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional variabel maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat  serta  memberikan  kemudahan  dalam  proses  variabel  penelitian (Sari,  2015) . Dapat difenisikan sebagai berikut:
Tabel 1

## Definisi Operasional
No Variabel Penelitian Definisi Indikator 1. Good Corporate Govermance Good  Corporate  Govermance (GCG)  merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guma menciptakan nilai tambah ( value added ) untuk semua stakeholder (Kaihatu, 2006) . 1. Transparan 2. Kemandirian 3. Akuntabilitas 4. Responsibilitas 5. Kewajaran ( Fairness ) 2. Reformasi Birokrasi Reformasi  Birokrasi  merupakan  salah  satu  upaya pemeritah  untuk  mencapai good  govermance . Melihat pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awa untuk mencapai kemajuan sebuah negara (Dwiyanto, 2021) . 1. Outcomes Oriented 2. Terukur 3. Efisien 4. Efektif 5. Realistik 6. Konsisten 7. Sinergi 8. Inovatif 9. Kepatuahan 10. Monitoring dan Evaluasi 3. Zona Integritas   Bahwa  untuk  mewujudkan  wilayah  bebas  dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja 1. Instrumen  Zona Integritas 2. Monitoring dan Evaluasi Sumber: Hasil penelitian Tahun 2015

## 2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Menurut (Sugiyono,  2015) sebuah  metode  pengumpulan  data  dapat  diperoleh melalui  observasi  (pengamatan),  wawancara  ( interview )  dan  dokumentasi.  menurut (Sugiyono, 2017) terdapat beberapa langkah dalam pelaksanaan sebuah analisis data yaitu  reduksi  data, display data  dan  kesimpulan  dan  verifikasi,  dapat  digambarkan sebagai berikut:
Melalui metode ini peneliti dapat mendiskripsikan secara utuh terhadap fakta- fakta  yang  terkait  dengan  implementasi  Reformasi  birokrasi  dalam  meraih WBK/WBBM di lingkungan DJKI Kementerian Hukum dan HAM.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan GCG Melalui Pelaksanaan RB Menuju WBK/WBBM
Pelaksanaan  kebijakan  reformasi  birokrasi  dilingkungan  pemerintahan  dari pusat hingga wilayah merupakan sebuah strategi prioritas untuk mendukung program pemerintah  dalam  melakukan  penataan  terhadap  sistem  penyelenggaraan kepemerintahan  sehubungan  dengan  pemberian  layanan  publik  kepada  masyarakat (Wardana  &  Geovani  Meiwanda,  2017) .  Maksud  dan  tujuan  dilaksanakannya reformasi  birokrasi  adalah  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance )  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN  ( clean  government ),  sehingga  dapat mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja  dalam  mewujudkan  pelayanan prima (Mohd Kamal, Romle, & Yusof, 2015) .
Sehubungan  dengan  pelaksanaan good  governace dimaksud  penulis  mencoba menggali informasi dengan membandingkan fakta dengan keadaan lapangan dengan cara  menggali  pendapat  responden  sehubungan  dengan  pelaksanaan  reformasi birokrasi  dalam  mewujudkan  WBK/WBBM  serta  mencari  faktor  pendukung  dan penghambatnya (Sanchia  &  Zen,  2015) .  Peneliti  melakukan  wawancara  terhadap  8 responden untuk mendapatkan data. Responden atau informan tersebut terdiri dari: 1 pimpinan tinggi madya, 1 pimpinan tinggi pratama, 1 pejabat administrator, 4 pejabat pengawas dan 1 pelaksana ( staff ). Hasil wawancara dan pembahasan terhadap good governance dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam  mencapai  WBK/WBBM dapat penulis sampaikan sebagaimana berikut:
a. Manajemen Perubahan
Seluruh  pejabat  dan  pegawai  dilingkungan  DJKI  telah  mengikuti  gerakan revolusi  mental  melalui  pelaksanaan  apel  pagi  dan  apel  sore,  melakukan absensi secara  elektronik,  melakukan  pengisian  jurnal  harian  sesuai  tugas  dan kewenangan yang dilaksanakan setiap harinya dan dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai tanpa terkecuali (Nofianti & Suseno, 2014) .
b. Penataan Tata Laksana
Telah  dilakukan  penyusunan  peta  bisnis  proses  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  dan  penyempurnaan  penyusunan standar  operasional prosedur di lingkungan DJKI, DJKI melakukan penerapan kebijakan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui Website DJKI.
c. Penataan Sistem Manajemen SDM
DJKI telah melakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pada  setiap  nama  jabatan  di  lingkungan  DJKI,  pengembangan  pegawai  berbasis kompetensi  sesuai  dengan  kebutuhan  melalui assessment  center ,  DJKI  telah menerapkan  penyusunan  Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP)  dimana  rencana  dan target kinerja yang dicapai akan di nilai oleh pimpinannya. Pengembangan karier
pegawai  dilakukan  dengan  mutasi  atau  rotasi  antar  jabatan  sesuai  dengan kebutuhan  dan  penilaian  kinerja (Khameswary,  2019) .  DJKI  menerapkan penegakan  aturan  disiplin/kode  etik/perilaku  pegawai  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
d. Penguatan Pengawasan
DJKI  telah  melakukan  sosialisasi  tentang  pengendalian  gratifikasi  dengan memasang  spanduk  dan banner larangan  gratifikasi  di  lingkungan  DJKI,  DJKI terdapat  pengelolaan  aduan  yang  langsung  dilayani  oleh  operator  DJKI  dengan call  center 152  atau  dapat  melalui  E-Mail,  Instagram,  dan  Facebook,  adanya evaluasi dan monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat.
e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
DJKI  telah  melakukan  penyusunan  dan  melakukan  penandatanganan penetapan  perjanjian  kinerja  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  tinggi,  pelaksanaan pengawasan  pimpinan  tehadap  pencapaian  kinerja  bawahan  melalui  penilaian jurnal  harian,  penyusunan  laporan  instansi  pemerintah  (LKIP)  setelah  tahun anggaran  berlalu,  penyusunan  capaian  kinerja  pertriwulan  dan  dilaksanakannya evaluasi kinerja persemester.
f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Layanan  yang  diberikan  oleh  DJKI  sudah  berbasis  online,  layanan  publik yang  diberikan  antara  lain  loket  virtual,  Iproline,  E-Saki,  dan  aplikasi  berbasis kekayaan intelektual lainnya.
2. Faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  reformasi  birokrasi  dalam mencapai  (WBK/WBBM)  dilingkungan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual adalah:
a. Faktor  pendukung  dalam  penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  pada DJKI dalam melaksanakan reformasi birokrasi menuju WBK/WBBM yaitu bahwa faktor  kepemimpinan  dan  budaya  organisasi  merupakan  faktor  yang  dominan dalam  mengimplementasi  zona  integritas  dikarenakan  sosok  pimpinan  menjadi panutan  atau role model yang  menggerakan  perilaku  individu  untuk  dapat meningkatkan  kinerja  melalui  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  sehingga  tujuan organisasi  dapat  tercapai,  selain  faktor  kepemimpinan  dan  budaya  kerja  faktor pendukung lainnya, faktor administrasi dan faktor fasilitas kerja;
b. Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  pada  DJKI  adalah  masih  adanya  kendala  bersifat  praktis  bukan  kendala strategik konsepsional (Nuryan, 2016) .

## Kesimpulan
Penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  melalui  pelaksanaan  reformasi birokrasi  untuk  menggapai  predikat  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi Bersih  dan  Melayani  (WBK/WBBM)  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual sudah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang ada:
1. Transparansi ( Transparency )
(WBK/WBBM)
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  telah  melakukan  sebuah  strategi transparansi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  dengan  penerapan teknologi,  layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  telah  berbasis  teknologi informasi  sehingga  memperkecil  tata  muka  antara  ASN  dan  pengguna  layanan serta layanan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
2. Akuntabilitas ( Accountability )
Pengelolaan  layanan  Kekayaan  Intelektual  dilakukan  bekerjasama  dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait khususnya dengan Penerimaan Negara Bukan  Pajak  dimana  setoran  PNBP  sudah  berbasis  online  yang  langsung  masuk ke kas negara
3. Pertanggungjawaban ( Responsibility )
Seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang harus dapat dikaji keabsahannya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
4. Kemandirian ( Independency )
Pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pada  Direktorat  Kekayaan  Intelektual tidak  dicampuri  oleh  intervensi  manapun  dan  adanya  kepentingan  diri  sendiri, untuk  itu  kesadaran  dan  perubahan  Mind  Set  dan  Culture  Set  Pegawai  amat diperlukan.
5. Kewajaran ( Fairness )
Bahwa  seluruh  kegiatan  dan  dilaksanakan  dalam  menunjang  program kekayaan intelektual harus memiliki kewajaran baik dalam penggunaan anggaran maupun implementasi kegiatan dilapangan Faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  dalam  penerapan Good  Corporate Governance (GCG)  melalui  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  menuju  Wilayah  Bebas Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  (WBK/WBBM)  adalah  sebagai berikut:
1. Faktor  Pendukung  dalam  Penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  pada DJKI  dalam  melaksanakan  reformasi  birokrasi  menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK/WBBM) yaitu: bahwa Faktor kepemimpinan  dan  budaya  organisasi  merupakan  faktor  yang  dominan  dalam mengimplementasi  zona  integritas  dikarenakan  sosok  pimpinan  menjadi panutan/role  model  yang  menggerakan  perilaku  individu  untuk  dapat meningkatkan  kinerja  melalui  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  sehingga  tujuan organisasi  dapat  tercapai,  selain  faktor  kepemimpinan  dan  budaya  kerja  faktor pendukung lainnya , faktor administrasi dan faktor fasilitas kerja.
2. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan  (GCG) pada DJKI adalah masih adanya kendala bersifat praktis bukan kendala strategik konsepsional sebagaimana tersebut sebagai berikut:
a. Sosok  agen  perubahan  kontribusinya  belum  terlihat  dalam  melakukan perubahan di unit kerjanya;
b. Belum seluruhnya anggota organisasi terlibat dalam pelaksanaan ZI;
c. Proses Monev belum berjalan secara optimal;
d. The Wrong Man on the wrong place ;
e. Penataan  SDM  belum  berjalan  optimal  dan  tidak  menggambarkan  perubahan kinerja secara signifikan;
f. Belum semua pimpinan unit kerja terlibat dalam SAKIP;
g. Pengaduan masyarakat belum optimal ditindaklanjuti;
h. Standar layanan dan SOP belum diterapkan secara konsisten;
i. Pelaporan  LHKPN,  LKASN  dan  gratifikasi  belum  optimal  dilaksanakan  oleh pejabat dan pegawai

## BIBLIOGRAFI
Dwiyanto, Agus. (2021). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia . Ugm Press. Google Scholar
Hapsari,  J.,  Purnaweni,  H.,  &  ...  (2019).  Implementasi  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani Di …. Dialogue: Jurnal Ilmu … . Google Scholar
Indonesia.  (2019).  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  52  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pembangunan  Z. Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Z , 1–40. Google Scholar
Indonesia,  Presiden  Republik.  (2010).  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010 Tentang  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  2010–2025. Jakarta:  Sekretariat Kabinet Republik Indonesia . Google Scholar
Kaihatu,  Thomas  S.  (2006).  Good  Corporate  Governance  Dan  Penerapannya  Di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal Of Management And Entrepreneurship) , 8 (1), 1–9. Google Scholar
Khameswary,  Indria  Kinasih.  (2019).  Good  Corporate  Governance  Dan  Kurang Efektifnya  Direktur  Independen  Di  Indonesia. Gema  Keadilan , 6 (2),  114–136.
Google Scholar
Mohd  Kamal,  Mohd  Khirul  Azwan,  Romle,  Abd  Rahim,  &  Yusof,  Muhammad Suhaimi.  (2015).  Good  Governance  And  Organization  Performance  In  Public Sector:  A  Proposed  Framework. International  Journal  Of  Administration  And Governance , 1 (4), 63–68. Googke Scholar
Moleong, Lexy J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif . Google Scholar
Nofianti, Leny, & Suseno, Novie Susanti. (2014). Factors Affecting Implementation Of Good  Government  Governance  (Ggg)  And  Their  Implications  Towards Performance  Accountability. Procedia-Social  And  Behavioral  Sciences , 164 ,  98– 105. Google Scholar
Nuryan, Iwan. (2016). Strategy Development And Implementation Of Good Corporate Governance  (Gcg)  On  Bumn  And  Bumd  In  Indonesia. Adbispreneur:  Jurnal Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi Bisnis  Dan  Kewirausahaan , 1 (2). Google Scholar
Permenkumham. (2020). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 . (1630), 1–302. Google Scholar
Sanchia,  Maria  Inez,  &  Zen,  T.  S.  (2015).  Impact  Of  Good  Corporate  Governance  In Corporate  Performance. International  Journal  Of  Management  And  Applied Science , 1 (9), 102–106. Google Scholar
Sari,  Uci  Purnama.  (2015). Arikunto,  Suharsimi.  2010.  Prosedur  Penelitian:  Suatu Pendekatan Praktik. Pt. Rineka Cipta. Mahsun. 2011. Metode Penelitian Bahasa: Tahap  Strategi,  Metode,  Dan  Tekniknya.  Jakarta:  Pt  Raja  Grafindo  Persada. Najid, Moh. 2003. Mengenal Apresiasi Prosa Fiksi. Universitas Mataram. Google Scholar
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif,  Dan  R&D. Metode  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D . Google Scholar
Sugiyono. (2017). Sugiyono, Metode Penelitian. Penelitian . Google Scholar
Wardana, Data, & Geovani Meiwanda. (2017).  Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru,  Bersih  Dan  Bermartabat. Pemerintahan,  Politik  Dan  Birokrasi . Google Scholar
Copyright holder: Deviyanti, Kusumo Bintoro (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Literate
This article is licensed under: