## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI (UPPP)

## KABUPATEN SELUMA

## R.A. Vivi Yulian Sari Neri Susanti
Program Studi Akuntansi

## Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRAK
R.A. Vivi Yulian Sari, Neri Susanti; Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Penelitian ini bertujuan untuk untukmengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajakkendaraanbermotor  (PKB)  di unit  Pelayanan  Pendapatan  Propinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma..  Jenis  penelitian  adalah penelitiandeskriktif.  Dalam  penelitian  ini  populasi  yang  digunakan  adalah  wajib  pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma,  dengansampelyaitu  30  orang  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  roda  2  (dua)  yang beralamat  di  Pasar  Tais  terdaftar  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Propinsi  (UPPP)  Kabupaten Seluma pada bulan Juli tahun 2013. metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu kuesioner. metode analisis data yang digunakan adalah rating scale. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan  menunjukan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajibannya  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  telihat  dari  posisi nilai persepsi responden terhadap faktor persepsi sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan Propinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma  dengan  total  skor  316  berada  pada  interval  308-381, kriteria setuju.

## ABSTRACT
R.A. Vivi Yulian Sari, Neri Susanti ; Factors That Influence Compliance With Taxpayers In Paying Tax On Motor Vehicles  In The Province Revenue Service Unit Of Seluma Regency This study aimed to determine the factors that influence taxpayers compliance in paying motor vehicle tax (CLA ) in Unit Revenue Services of Province ( UPPP ) Seluma District. Type of this study is descriptive study. The  population  in  this  study  is  whousedtaxpayermotor  vehicleisregisteredinthe  Unit RevenueService  of  Province  (UPPP)  SelumaDistrict,  witha  sample  of30taxpayer-wheeled  motor vehicletwo  (2) located  atTaisMarket  and  registered  inUnit  RevenueService  of  Province of(UPPP) Seluma  Districtin  July2013.The  data  collected  by  usingquestionnaire.  Data  analyzed  by  using rating scale method. Taxpayer perceptions towards tax penalties showed a significant effect on tax compliance  in  carrying  out  its  obligations  to  pay  motor  vehicle  tax  (  CLA  )  ,  is  seen  from  the position of the respondent's perception of the value of tax penalties perceptions of factors affecting tax  compliance  in  paying  taxes  on  motor  vehicles  in  Unit  Revenue  Service  of  Province(  UPPP  ) Seluma District with the total score of 316 is in the interval 308-381 , agreed criteria.

## Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

## PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. Dalam  rangka  tujuan  pembangunan  nasional,  pemerintah  melakukan  berbagai  straregi  dalam pembangunan jangka  pendek maupun pembanguanan jangka panjang.
Sebelum diadakan tax reform di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber  dana  yang  sebagian  besar  dari  sektor  minyak  dan  gas.  Namun  setelah tax  reform ,
pemerintah  menjadikan  sektor  pajak  sebagai  sumber  utama  dalam  menompang  pembiayaan pembangunan nasional.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.
Penerimaan  pajak  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  karena pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sehingga  masyarakat mempunyai  kemampuan  secara  pinansial  untuk  membayar  pajak.  Selain  itu  besarnya pemunggutan  pajak,  penambahan  wajib  pajak  dan  optimalisasi  penggalian  sumber  pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.
Peran  pajak  sebagai  penerimaan  dalam  negeri  menjadi  sangat  dominan,  namun  masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Padahal, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati  hasil-hasil  pembangunan  maka  tanggung  jawab  rakyat  terhadap  pajak  dalam pelaksanaan  pembangunan  semakin  besar.  Kesadaran  akan  tanggung  jawab  ini  menjadi  nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.
Penegakan  hukum  dalam  perpajakan  akan  mempunyai  korelasi  yang  positif  dengan kesuksesan penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten  akan  mampu  menciptakan  kepatuhan  yang  lebih  dari  wajib  pajak,  yang  bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan  perpajakan  dimaksud  untuk mencegah  tingkah  laku  yang  tidak dikendaki  sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.
Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik itu di negara  maju  maupun  di  negara  berkembang,  karena  jika  wajib  pajak  tidak  patuh  maka  akan menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran,pengelakan  dan  pelalaian pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menganut Official Assessment System ,  dimana  wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  berada  pada pemerintah ( fiskus ). Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak  menjadi tujuan dari sistem ini.
Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak.  Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan diharapkan  dapat  meningkatan  kepuasan  kepada  wajib  pajak  sebagai  pelanggan  sehingga meningkatkan  kepatuhan  dalam  bidang  pajak.  Paradigma  baru  yang  menempatkan  aparat pemerintah  sebagai  abdi  negara  dan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  harus  diutamakan  agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.
Penegakan  hukum  dalam  pajak  kendaraan  bermotor  diwujudkan  melalui  pemberian sanksi  yaitu  berupa  pengenaan  sanksi  administrasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  kepada wajib  pajak  yang  tidak  melakukan  pembayaran  sesuai  jatuh  tempo  yang  terdapat  pada  Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Berdasarkan  kewenangannya,  pajak  dapat  dibedakan  sebagai  sebagai  pajak  pusat  dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah  dan  sebagai  penompang  pembangunan  daerah  karena  pajak  daerah  merupakan  salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah  daerah  terus  berupaya  untuk  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daearah  (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  yang  menjelaskan  perbedaan  pajak  daerah  yang  dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota.
Jenis pajak yang dikelola sesuai Peraturan Pemerintah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraa Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan pajak rokok.
Unit  Pelayanan  Pendapatan  Propinsi  (UPPP)  merupakan  salah  satu  sarana  pengawasan Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  yang  memberikan  kontribusi  dalam  penerimaan  pajak negara,  secara  umum  UPPP  ini  bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  dan  pengawasan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

## TINJAUAN LITERATUR Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib yang dilalukan oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang  yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Aristanti Widyaningsih (2011:2), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang  sehingga  dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  balas  jasa secara langsung”.
Lebih lanjut, Prof. Dr. H. Rochmat Soemitra, SH dalam bukunya   Aristanti Widyaningsih (2011:2) mengemukakan “defenisi pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment“ . Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan :
1. Pajak dipungut berdasar/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanannya.
2. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontra  prestasi  individual  oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran–pengeluaran  pemerintah  yang  bila  dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment .
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.
Pemberian kewenangan untuk
mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan  kriteria-kriteria    perpajakan  yang  berlaku  secara  umum,  seyogyanya dipertimbangkan  optimalisasi  ketepatan/kepatuhan  dalam  membayar  pajak.  Untuk  itu pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pemungutan  pajak  harus  tetap  “menempatkan“  sesuai dengan  fungsinya.  Fungsi  yang  dimaksud  menurut  Aristanti  Widyaningsing  (2011:3)  dapat dikelompokan menjadi 5 (lima) yaitu :
1. Fungsi  Penerimaan  ( budgeter )  yaitu  sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukan  bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi  Mengatur  ( regulator )  yaitu  seabagi  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi  Stabilitas  yaitu  berhubungan  dengan  dengan  kebijakan  untuk  menjaga  stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi  Redistribusi  yaitu  lebih  ditekankan  unsur  pemerataan  dan  keadilan  dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam penggenaan pajak.
5. Fungsi  Demokrasi  yaitu  wujud  sistem  gotong  royong  yang  dikaitakan  dengan  tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

## Jenis-Jenis Pajak
Dalam  hukum  berbagai  perbedaan  pajak  terdapat  berbagai  jenis  pajak,  menurut Mardiasmo (2011:5) cara membedakannya dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : a. Menurut golongan :
1. Pajak langsung
Adalah  pajak  yang  harus  dipikul  sendiri  oleh  wajib  pajakdan  tidak  dapat  dibebankan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung
Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Menurut sifatnya :
1. Pajak subjektif
Adalah  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjeknya,  dalam  arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak objektif
Adalah  pajak  yang  berpangkal  pada  objeknya  tanpa  memperhatikan  keadaan  diri  wajib pajak.

## c. Menurut lembaga pemungutannya :
1. Pajak pusat
Adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk  membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak daerah
Adalah pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan gunakan untuk rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
1) Pajak  daerah  tingkat  I  (propinsi),  contoh  :  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2) Pajak daerah tingkat II (kota), contoh  : pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan.

## Tarif Pajak
Tarif  pajak  didefenisikan  sebagai  suatu  angka  tertentu  yang  digunakan  sebagai  dasar perhitungan pajak. Ada 4 (empat) macam tarif pajak (Mardiasmo,2011:9), yaitu:

## a. Tarif sebanding (proposional)
Yaitu  tarif  berupa  persentase  tetap,  terhadap  berapapun  jumlah  yang  dikenai  pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenain pajak.
b. Tarif tetap
Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
c. Tarif progresif
Yaitu  persentase  tarif  yang  digunakan  semakin  besar  bila  jumlah  yang  dikenai  pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3, yaitu :
1. Tarif progresif-progresif
Yaitu kenaikan persentase semakin besar.
2. Tarif progresif tetap
Yaitu kenaikan pesentase tetap.
3. Tarif progresif degresif
Yaitu kenaikan persentase semakin kecil.
d. Tarif degresif
Yaitu  persentase  tarif  yang  digunakan  semakin  kecil  bila  jumlah  yang  dikenai  pajak semakin besar.

## Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bengkulu  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  pajak kendaraan  bermotor,  kendaraan  bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda  dua  atau  lebih beserta  gandengannya,  yang  dioperasikan  semua  jenis  jalan  darat  dan  kendaraan  bermotor
yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage ) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage ).
Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah :
1. Kereta api.
2. Kendaraan  bermotor  yang  semata-mata  digunakan  untuk  keperluan  pertahanan  dan keamanan negara.
3. Kendaraan  bermotor  yang  dimiliki  dan/atau  dikuasai  kedutaan,  konsulat,  perwakilan negara  asing  dengan  asas  timbal  balik  dan  lembaga-lembaga  internasional  yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Menurut  Undang-undang  Nomor  18  tahun  1997  tentang  pajak  daerah  bahwa  pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor  alat  berat  dan  alat  berat  yang  tidak  digunakan  sebagai  alat  angkutan  orang  atau barang di jalan umum.
Selain pengertian pajak kendaraan bermotor ada beberapa istilah teknis penting lainnya yang telah diatur pengertiannya dalam Undang-undang dintaranya :
a. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang  digunakan  di  jalan  umum,  dan  digerakkan  oleh  perangkat  teknik  berupa motor/peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
b. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
c. Mobil  penumpang  adalah  kendaraan  bermotor  yang  dilengkapi  sebanyak-banyaknya  8 (delapan)  tempat  duduk  tidak  termasuk  tempat  duduk  pengemudi  baik  dengan  maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
d. Jenis  kendaraan  bermotor  adalah  isi  ruang  yang  berbentuk  bulat  tarak  pada  mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
e. Isi  silinder  adalah  isi  ruang  yang  berbentuk  bulat  tarak  pada  mesin    kendaraan  bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
f. Tenaga kuda ( horse power ) adalah ukuran daya kemampuan mesin.
g. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
h. Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
i. Peningkatan kendaraan bermotor yang selanjutanya peningkatan pajak kendaraan bermotor adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.
j. Tanda  pelunasan  dan  pengesahan  kendaraan  bermotor  (PPKB)  adalah  bukti  pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
k. Pemilik adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
l. Jalan umum adalah sarana jalan yang dibangun dan pemeliharaannya oleh pemerintah pusat atau daerah yang digunakan untuki lalu lintas kendaraan bermotor.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Gunadi  (2005:4),  pengertian  “kepatuhan  pajak (tax  compliance )  adalah  bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan- aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan  pemeriksaan,  investigasi  seksama,  peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi”.
Kepatuhan  pajak  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  yang  mana  wajib  pajak  patuh  dan mempunyai  kesadaran  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Menurut  Devano  dalam bukunya  Ni  luh  (2006:9),  mengemukakan  kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :
1. Wajib  pajak  memahami  dan  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi official assessment dapat dicapai apabila elemen- elemen  kunci  telah  diterapkan  secara  efektif.  Menurut  Ismawan  dalam  bukunya  Ni  Luh (2006:12) elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:
a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
d. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.
Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan material  adalah  suatu keadaan dimana wajib pajak memenuihi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Ada  beberapa  faktor-faktor  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Aristanti Widyaningsing (2011:6), antara lain:
1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu :
a. Offical assessment System
Yaitu  suatu  sistem  pemungutan  yang  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
b. Self Assessment System
Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
c. With Holding System
Yaitu  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan pemerintah  dan  bukan  wajib  pajak)  untuk  menentukan  besarnya  wajib  pajak  yang terutang oleh wajib pajak.
d. Sistem official assessment Sistem official  assessment diterapkan  perpajakan  Indonesia  dalam  membayar  pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri sistem official assessment, yaitu :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Kualitas Pelayanan Menurut Boediono dalam bukunya Ni Luh (2006:34), “pelayanan adalah suatu proses bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara-cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan hubungan  inter  personal  agar  tercipta  kepuasan  dan  keberhasilan”.  Hakikat  pelayanan umum adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan  mutu  dan  produktivitas  pelaksanaan  tugas  dan  instansi  pemerintah  di bidang pelayanan umum.
b. Mendorong upaya mengefektifitas sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum  dapat  diselenggarakan  secara  lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  (efektif  dan efisien).
c. Mendorong  tumbuhnya  kreatifitas,  prakarsa,  damn  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan serta meningkatkan  kesejahteraan masyarakat lain.
Pelayanan  yang  berkualitas  harus  dapat  memberikan  4K,  yaitu  keamanan, kenyamanan,  kelancaran  dan  kepastian  hukum.  Kualiatas  pelayanan  dapat  diukur  dengan kemampuan  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan,  dapat  memberikan  pelayanan dengan  tanggapan,  kemampuan,  kesopanan  dan  sikap  dapat  dipercaya  yang  dimiliki  oleh
aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubunngan komunikasi yang baik,  memahami  kebutuhan  wajib  pajak,  tersedianya  fasilitas  fisik  termasuk  sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.
3. Tingkat pendidikan
Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  yang berlaku.  Tingkat    pendidikan  yang  semakin  rendah  juga  akan  tercermin  dalam  masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.
4. Tingkat Penghasilan
Tingkat  penghasilan  akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak  tepat  pada  waktunya.  Kemampuan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajak terkait  erat  dengan  besarnya  penghasilan,dalam  membayar  pajak  tepat  pada  waktunya. Kemampuan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajak  terkait  erat  dengan  besarnya penghasilan,  maka  salah  satu  hal  yang  dipertimbangkan  dalam  pemungutan  pajak  adalah tingkat penghasilan.
5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Sanksi  perpajakan  diberikan  kepada  wajib  pajak  agar  wajib  pajak  mempunyai kesadaran  dan  patuh  terhadap    kewajiban  pajak.  Sanksi  perpajakan  dalam  perundang- undangan  perpajakan  berupa  sanksi  administrasi  (dapat  berupa  denda  dan  bunga)  dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Kerangka Analisis

## Gambar  1. Kerangka Analisis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat atau wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  yang  memiliki  kendaraan  roda  2  (dua)  di  Desa  Pasa  Tais  Kabupaten  Seluma.  Jumlah responden yang diambil sebanyak 30 orang. Berikut ini disajikan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ini.
1. Karakteristik responden menurut jenis kelamin

## Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Tingkat Pendidikan Frekuensi (Orang) Persentase (%) 1 2 Perempuan Laki-laki 4 26 13,33 86,67 Jumlah 30 100 Sumber : Data Penelitian 2013 Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PKB di Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi
(UPPP) Kabupaten Seluma
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak : 1. Pemahaman sistem pemungutan pajak 2. Kualitas pelayanan 3. Tingkat pendidikan
4. Tingkat penghasilan
5. Persepsi sanksi perpajakan
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  yakni  sebanyak  26  orang  atau  sebesar  86,67 persen.  Sementara  responden  yang  berjenis  kelamin  perempuan  hanya  sebesar  13,33 persen. Jumlah responden laki-laki yang lebih besar tersebut disebabkan karena kebetulan di lapangan responden laki-laki lebih banyak ditemui.

## 2. Karakteristik responden menurut umur
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
No Umur Frekuensi (Orang) Persentase (%) 1 2 3 4 < 20 Tahun 21 – 30 Tahun 31 – 40 Tahun > 40 Tahun 5 13 10 2 16,67 43,33 33,33 6,67 Jumlah 30 100
Sumber : Data Penelitian 2013
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  diketahui  bahwa  mayoritas  responden  penelitian didominasi oleh responden yang berusia antara 21 – 30 tahun yakni sebanyak 13 orang atau sebesar 43,33 persen. Urutan kedua ditempati oleh  responden dengan usia antara 31  – 40 tahun sebesar 10 orang atau sebanyak 33,33  persen. Sementara sisanya adalah responden yang  berusia  kurang  dari  20  tahun  dan  telah  berusia  di  atas  40  tahun.  Kondisi  ini  berarti bahwa wajib pajak yang membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kalangan responden dengan berbagai kalangan usia, baik muda maupun dewasa.

## 3. Karakteristik responden menurut pendidikan

## Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Frekuensi (Orang) Persentase (%) 1 2 3 4 5 Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Umum (SMU) Diploma Sarjana (S1) 2 13 12 1 2 6,67 43,33 40,00 3,33 6,67 Jumlah 30 100
Sumber : Data Penelitian 2013
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  diketahui  bahwa  mayoritas  responden  penelitian didominasi  oleh  responden  yang  memiliki  pendidikan  sekolah  menengah  pertama  yakni sebanyak  13  orang  atau  sebesar  43,33  persen.  Urutan  kedua  ditempati  oleh  responden dengan  pendidikan  sekolah  menengah  umum  (SMU)  sebanyak  12  orang  atau  sebanyak  40 persen.  Sementara  sisanya  adalah  responden  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  sekolah dasar, diploma, dan sarjana.

## Persepsi Responden Terhadap Indikator Penelitian
a. Persepsi responden terhadap pemahaman sistem pemungutan pajak. Berikut ini disajikan persepsi responden terhadap item-item yang ditanyakan tersebut.

## Tabel 4. Persepsi Responden terhadap pemahaman sistem pemungutan pajak
Sumber: Data Penelitian, 2013 Keterangan: 90     -  162   = Sangat Tidak Setuju (STS) 163   -  234   = Tidak Setuju (TS) 235   -  306  = Netral (N) 307   -  378  = Setuju (S) 379   -  450  = Sangat Setuju (SS)
Berdasarkan Tabel 4 jumlah total skor 328 menunjukkan persepsi 30 orang responden secara  rata-rata  menyatakan  setuju  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraaan  bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma adalah pemahaman sistem pemungutan pajaknya.
Dari tabel 4 selanjutnya Secara kriterium faktor pemahaman sistem pemungutan pajak dapat digambarkan pada gambar 4. Sebagai berikut:

## Gambar  4.  Interval  Jawaban  Responden  Terhadap  pemahaman  sistem  pemungutan pajak
90                       162                      234                    306                     378             450 328 Sangat Tidak            Tidak Netral               Setuju                Sangat Setuju Setuju Setuju Sumber: Data Penelitian, 2013
Pada gambar 4. di atas menunjukkan posisi nilai persepsi responden terhadap factor pemahaman  sistem  pemungutan  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Propinsi  (UPPP) Kabupaten Seluma dengan total skor 328 berada pada interval 308-381, kriteria setuju.
b. Pesepsi responden terhadap kualitas pelayanan Berikut ini disajikan persepsi responden terhadap item-item yang ditanyakan tersebut
Tabel 5. Persepsi Responden terhadap Kualitas pelayanan
No Indikator Jawaban Jumlah SS S N TS  STS 1 Apakah  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  Wajib  pajak  memperoleh Ketepatan informasi dalam perhitungan PKB-nya? 0 24 2 4 0 110 2 Apakah Wajib Pajak mengerti sistem pemungutan PKB menggunakan Official Assessment System? 0 22 4 4 0 108 3 Kesadaran  Wajib  Pajak  bahwa  melakukan kepatuhan membayar PKB adalah suatu kewajiban? 0 20 10 0 0 110 Total Skor 328 No Indikator Jawaban Jumlah SS S N TS STS 1 Fasilitas yang anda terima sudah memadai? 0 17 10 3 0 104 2 Menurut  anda,  apakah  petugas  pajak  telah menguasai teknologi yang digunakan? 0 16 14 0 0 106 3 Menurut  anda,  apakah  dengan  memberikan senyum  dan  ramah  kepada  Wajib  Pajak  dapat menenangkan suasana yang kurang kondusif? 0 22 8 0 0 112 Total skor 322
Keterangan:
90     -  162   = Sangat Tidak Setuju (STS) 163   -  234   = Tidak Setuju (TS) 235   -  306  = Netral (N) 307   -  378  = Setuju (S) 379   -  450  = Sangat Setuju (SS)
Berdasarkan Tabel 5 jumlah total skor 322 menunjukkan pesepsi 30 orang responden secara  rata-rata  menyatakan  setuju  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraaan  bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma adalah kualitas pelayanan.
Dari tabel 5 selanjutnya Secara kriterium faktor kualitas pelayanan dapat digambarkan pada gambar 5. Sebagai berikut:

## Gambar 5. Interval Jawaban Responden Terhadap Kualitas Pelayanan
90                      162                      234                     306                     378                   450 322 Sangat Tidak            Tidak Netral                Setuju               Sangat Setuju Setuju Setuju Sumber: Data Penelitian, 2013
Pada gambar 5. di atas menunjukkan posisi nilai persepsi responden terhadap faktor kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Propinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma  dengan  total skor 322 berada pada interval 308-381, kriteria setuju.
c. Persepsi responden terhadap tingkat pendidikan. Berikut ini disajikan persepsi responden terhadap item-item yang ditanyakan tersebut.
Tabel 6. Persepsi Responden terhadap tingkat pendidikan
Sumber: Data Penelitian, 2013 Keterangan: 90     -  162   = Sangat Tidak Setuju (STS) 163   -  234   = Tidak Setuju (TS) 235   -  306  = Netral (N) 307   -  378  = Setuju (S) 379   -  450  = Sangat Setuju (SS)
Berdasarkan Tabel 6 jumlah total skor 310 menunjukkan pesepsi 30 orang responden secara  rata-rata  menyatakan  setuju  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraaan  bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan Propinsi (UPPP)  Kabupaten Seluma adalah tingkat pendidikan.
No Indikator Jawaban Jumlah SS S N TS  STS 1 Latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki  Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar PKB? 0 19 6 5 0 104 2 Apakah  anda  memiliki  keahlian  dalam  bidang perpajakan? 0 23 3 3 1 108 3 Apakah  anda  mengerti  dalam  pengisian formulir? 0 10 18 2 0 98 Total Skor 310
Dari  tabel  6  selanjutnya  Secara  kriterium  faktor  tingkat  pendidikan    dapat digambarkan pada gambar 6. Sebagai berikut:

## Gambar 6. Interval Jawaban Responden Terhadap tingkat pendidikan
90                        162                     234                     306                     378                   450 310 Sangat Tidak            Tidak Netral                Setuju               Sangat Setuju Setuju Setuju Sumber: Data Penelitian, 2013
Pada gambar 6 di atas menunjukkan posisi nilai persepsi responden terhadap faktor tingkat pendidikan mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Propinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma  dengan  total skor 310 berada pada interval 308-381, kriteria setuju.
d. Persepsi responden terhadap tingkat penghasilan
Berikut ini disajikan persepsi responden terhadap item-item yang ditanyakan tersebut.
Tabel 7. Persepsi Responden terhadap tingkat penghasilan
Sumber: data penelitian,2013 Keterangan: 90     -  162   = Sangat Tidak Setuju (STS) 163   -  234   = Tidak Setuju (TS) 235   -  306  = Netral (N) 307   -  378  = Setuju (S) 379   -  450  = Sangat Setuju (SS)
Berdasarkan Tabel 7 jumlah total skor 305 menunjukkan pesepsi 30 orang responden secara  rata-rata  menyatakan  netral  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraaan  bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma adalah tingkat penghasilan.
Dari  tabel  7  selanjutnya  Secara  kriterium  faktor  tingkat  penghasilan  dapat digambarkan pada gambar 7. Sebagai berikut:

## Gambar 7. Interval Jawaban Responden Terhadap tingkat penghasilan
90                        162                      234                    306                     378                   450 305 Sangat Tidak            Tidak Netral               Setuju                Sangat Setuju Setuju Setuju Sumber: Data Penelitian, 2013
Pada gambar 7 di atas menunjukkan posisi nilai persepsi responden terhadap faktor tingkat  penghasilan  mempengaruhi  keputusan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak
No Indikator Jawaban Jumlah SS S N TS STS 1 Apakah  Wajib Pajak menyanggupi  nilai PKB yang dikenakan? 0 16 7 7 0 99 2 Kemampuan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  PKB terkait erat dengan besarnya penghasilan? 2 22 6 0 0 106 3 Besarnya  pajak  yang  dikenakan  sesuai  dengan tingkat penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak? 0 16 8 6 0 100 Total Skor 305
kendaraan  bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Propinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma dengan total skor 305 berada pada interval 235-306, kriteria netral.
e. Persepsi responden persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
Berikut ini disajikan persepsi responden terhadap item-item yang ditanyakan tersebut.
Tabel 8. Persepsi Responden persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
Sumber: Data Penelitian, 2013 Keterangan: 90     -  162   = Sangat Tidak Setuju (STS) 163   -  234   = Tidak Setuju (TS) 235   -  306  = Netral (N) 307   -  378  = Setuju (S) 379   -  450  = Sangat Setuju (SS)
Berdasarkan Tabel 8 jumlah total skor 315 menunjukkan pesepsi 30 orang responden secara  rata-rata  menyatakan  setuju  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraaan  bermotor  di  Unit  Pelayanan  Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma adalah persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
Dari tabel 8 selanjutnya Secara kriterium faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan dapat digambarkan pada gambar 8. Sebagai berikut:

## Gambar  8.  Interval  Jawaban  Responden  persepsi  wajib  pajak  terhadap  sanksi perpajakan
90                      162                       234                    306                      378                   450 315 Sangat Tidak            Tidak Netral                 Setuju              Sangat Setuju Setuju Setuju Sumber: Data Penelitian, 2013
Pada gambar 8 di atas menunjukkan posisi nilai persepsi responden terhadap faktor persepsi  wajib  pajak  terhadap  sanksi  perpajakan  mempengaruhi  keputusan  wajib  pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma dengan total skor 315 berada pada interval 308-381, kriteria setuju.

## Pembahasan
Hasil kuisioner diperoleh persepsi responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di  Unit  Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma dengan indikator penelitian terdiri dari system pemungutan  pajak,  kualitas  pelayanan,  tingkat  pendidikan,  tingkat  penghasilan,  dan  persepsi wajib pajak terhadap sanksi administrasi.
No Indikator Jawaban Jumlah SS S N TS STS 1 Apakah Wajib Pajak mengerti adanya sanksi yang dikenakan  bila  Wajib  Pajak  terlambat  dalam pembayaran PKB ? 0 25 3 2 0 113 2 Apakah  besarnya  sanksi  yang  dikenakan  telah sesuai ? 0 21 7 2 0 109 3 Apakah  petugas  pajak  menjelaskan  rincian tentang  sanksi  yang  dikenakan  oleh  Wajib  Pajak, bila  terjadi  keterlamabatan  dalam  pembayaran PKB ? 0 12 9 9 0 93 Total skor 315
Secara  rata-rata  persepsi  responden  terhadap  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPP Kabupaten Seluma  adalah  setuju  bahwa  5  (lima)  faktor  tersebut  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  UPPP  Kabupaten  Seluma  dengan  total  skor jawaban berada pada interval 308-381 dengan kriteria setuju.
Secara  rinci  persepsi  responden  terhadap  5  (lima)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPP Kabupaten Seluma dapat dilihat pada tabel 9.

## Tabel 9. Total Skor Persepsi Respoden
No Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Total Skor Kriteria 1 Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak 328 Setuju 2 Kualitas Pelayanan 322 Setuju 3 Tingkat pendidikan 310 Setuju 4 Tingkat penghasilan 305 Netral 5 Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan 315 Setuju Total Skor 316 Setuju Sumber data Penelitian, 2013 Keterangan: 90     -  162   = Sangat Tidak Setuju (STS)
163   -  234   = Tidak Setuju (TS) 235   -  306  = Netral (N) 308   -  378  = Setuju (S) 379   -  450  = Sangat Setuju (SS)
Hasil  penelitian  pada  tabel  9  di  atas  menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di  UPPP  Kabupaten  Seluma dengan  kriteria  setuju  dengan  skor  316  Urutan  nilai  tertinggi  sampai  terrendah  meliputi  : pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak (328), kualitas pelayanan (322), persepsi wajib pajak  terhadap  sanksi  perpajakan  (315),  tingkat  pendidikan  (310),  dan  tingkat  penghasilan (305). Nilai ini menunjukkan faktor di atas menurut wajib pajak di desa Pasar Tais Kabupaten Seluma  akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPP Kabupaten Seluma.
Secara  kriterium  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di  UPPP  Kabupaten  Seluma  dapat  digambarkan pada gambar 9. Sebagai berikut:
Gambar  9.    Interval  Jawaban  Responden  Terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPP Kabupaten Seluma
90                       162                      234                    306                      378                   450
305               328
Sangat Tidak         Tidak       Netral           Setuju             Sangat
Setuju       Setuju Setuju
Sumber: Data Penelitian, 2013
Pada gambar 9 di atas menunjukkan posisi nilai terendah persepsi responden terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  Unit  Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma dengan nilai 305 berada pada interval 234-306, kriteria netral dan tertinggi persepsi responden terhadap produk dengan nilai 328, berada pada interval 308-381, kriteria setuju
Untuk lebih jelas akan dibahas satu persatu tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor:

## a. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak
Kondisi ini berarti bahwa pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak merupakan faktor  penting  yang  menjadi  pertimbangan  wajib  pajak  dalam  mempengaruhi  kepatuhan dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  jika persepsi/keyakinan  wajib  pajak  terhadap  pemahaman  sistem  pemungutan  pajak  di Indonesia  yaitu Official  Assesment  System sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku sehingga  wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotornya.
Sistem official  assessment system diterapkan  perpajakan  Indonesia  dalam  membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Adapun ciri-ciri sistem official assessment system, meliputi:
1. Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  berada  pada  pemerintah ( fiskus ).
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah ( fiskus) , yaitu  melalui  Unit  Pelayanan  Propinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma  perpanjangtanganan dari kantor Dinas Pendapatan Propinsi Bengkulu.
b. Kualitas Pelayanan
Faktor  kualitas  pelayanan    memiliki  pengaruh  yang  juga  besar  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Kondisi  ini  berarti  bahwa  jika persepsi/keyakinan  konsumen  terhadap  kualitas  pelayanan  semakin  meningkat  akan menjadi pertimbangan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.
Kualitas pelayanan dapat dinilai melalui sebagai berikut :
1. Dapat  meningkatkan  mutu  dan  produktivitas  pelaksanaan  tugas  dan  instansi pemerintah di bidang pelayanan.
2. Mendorong upaya mengefektifitas sistem dan tata laksana pelayanan sehingga kualitas pelayanan dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).
3. Mendorong  tumbuhnya  kreatifitas,  prakarsa,  dimana  peran  serta  wajib  pajak  dalam pembangunan serta meningkatkan  kesejahteraan masyarakat lain.
Kualitas pelayanan dapat diartikan adanya kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat  dipercaya  yang  dimiliki  oleh  aparat  instansi  pajak  yaitu  pegawai  Unit  Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma.
c. Tingkat Pendidikan
Faktor  tingkat  pendidikan    memiliki  pengaruh  yang  juga  besar  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika  persepsi/keyakinan  wajib  pajak  terhadap  tingkat  pendidikan  semakin  tinggi  akan menjadi  pertimbangan  wajib  pajak  mengerti  prosedur  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB).
Tingkat pendidikan wajib pajak yang semakin tinggi dapat memudahkan wajib pajak memahami  prosedut  dan  ketentuan  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB).tingkat  pendidikan  yang  rendah  berpeluang  tidak  mengerti  dan  tidak  memahami adanya  ketentuan  dan  prosedur  dalam  membayar  Pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  atau adanya  sanksi  bila  terjadi  keterlambatan  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB).
d. Tingkat Penghasilan
Faktor  tingkat  penghasilan    memiliki  pengaruh  yang  juga  besar  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika  persepsi/keyakinan  wajib  pajak  terhadap  tingkat  penghasilan  semakin  tinggi  akan menjadi pertimbangan wajib pajak  dapat memenuhi kewajibannya  dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kemampuan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  terkait erat  dengan  besarnya  penghasilan  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  dapat  memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotornya tepat waktu.
e. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
Faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan  memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika persepsi/keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan semakin  tinggi  akan  menjadi  pertimbangan  wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Sanksi  perpajakan  diberikan  kepada  wajib  pajak  mempunyai  kesadaran  dan  patuh terhadap  kewajibannya  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Sanksi perpajakan yang berlaku di Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma yaitu sanksi administrasi berupa denda terhitung dari pajak yang dikenakan pada kendaraan yang dimiliki wajib pajak lewat dari jatuh tempo tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor  (STNK).  Adanya  dikenakan  sanksi  perpajakan  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  analisis    terhadap  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi  wajib  pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di bulan Juli tahun 2013 di Unit Pelayanan Pendapatan  Propinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma,  maka  ditarik  kesimpulan  secara  rata-rata persepsi  responden  terhadap  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di  UPPP  Kabupaten  Seluma menunjukkan  setuju,  ini  terlihat  dengan  skor  rata-rata  jawaban  responden  316  berada  pada interval  308-381  dalam  kriteria  setuju.  Ke  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPP Kabupaten Seluma menurut urutan nilai tertinggi sampai nilai terendah, yaitu :
1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak (328).
2. Kualitas pelayanan (322).
3. Tingkat pendidikan (315).
4. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan (315).
5. Tingkat penghasilan (305).

## Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat  disarankan  hal-hal sebagai berikut :
1. Bagi  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Propinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma  hendaknya  agar mempertahankan  tingkat  kepatuhan  wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotornya yang  sudah  ada, dan  meningkatkan  pengawasannya  kepada  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  belum patuh dengan cara melaksanakan operasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dijalan, dengan operasi tersebut wajib pajak kendaraan bermotor akan merasa terawasi dan dapat membayar pajak tepat pada jatuh tempo dan bukan membayar pajak setelah tanggal jatuh tempo.
2. Bagi  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  agar  selalu  taat  pada  peraturan  yang  berlaku,  salah satunya seperti membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya atau tepat pada tanggal jatuh tempo.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Ayu  Fatty  Ryan.  2008. Pengaruh  Pengenaan  Sanksi  Administrasi  Pajak  Kendaraan Bermotor  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pada
Samsat Kab Tangerang . Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta Program Sarjana Ekonomi Akuntansi UPN “Veteran” Jakarta.
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. 2013. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) & Struktur Organisasi UPPP Kabupaten Seluma.
Fatma  Yulianti.  2007. Analisis  Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Sanksi  Administrasi Perpajakan  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  PPH  Badan  Pasal  25  Pada  KPP  Jakarta Cilandak .  Skripsi  tidak  diterbitkan.  Jakarta  Program  Sarjana  Ekonomi  Akuntansi UPN “Veteran” Jakarta.
Gunadi.  2005. Fungsi  Pemeriksaan  Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  pajak  (Tax  Complience) . Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 No.5: 4-9
Ni Luh Supadmi. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. http:
// ejournal.unud.ac.id / abstrak / ok%20supadmi.pdf. Diunduh 7 Mei 2013.
Muhtadim. 2007. Analisis Pengaruh Penerimaan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  Pada  Samsat  Jakarta  Selatan .  Skripsi  tidak  diterbitkan.  Jakarta  Program Sarjana Ekonomi Akuntansi UPN “Veteran” Jakarta.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan . Andi Publisher. Yogyakarta.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah. Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Propinsi  Bengkulu  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Pajak Daerah Propinsi Bengkulu.
Sugiono. 2012. Metode Penelitian Bisnis . CV. Alfabeta. Bandung Sri  Rustiyaningsih.  2011. Faktor-Faktor  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak .  Skripsi  tidak diterbitkan.  Madiun  Program  Sarjanan  Ekonomi  Akuntansi  Universitas  Katolik Widya Mandala Madiun.
Widyaningsih, Aristanti. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan . Alfabeta. Bandung .