## WAJAH BARU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA MASA ORDE REFORMASI

## Umar 1

## Abstract
This article discusses how the new wajab of Islamic education at the time of the reform  order,  after  decades  of  being  in  the  government  of  the  old  order and  the new order as if the government did not give opportunities for Islamic Education to take part freely. In writing this paper using literature review approach where data and  data  sources  obtained  from  several  libraries.  The  result  is  that  the  country needs  an  endless  reformation,  not  a  democratic  euphoria,  of  all  the  elements  of society,  especially  through  education.  Because  with  education  all  will  be revitalized, education reform, especially Islamic education until now seems not to get serious attention, from the government itself, but there is no term late in doing something.
Key Word: Islamic Education, The Reform

## Pendahuluan
Reformasi  yang  terjadi  di  Indonesia  sejak  tahun  1998  dengan  ditandai tumbangnya  rezim  orde  Baru,  menumbuhkan  keberanian  masyarakat  Indonesia ingin  mempercepat  perubahan  dalam  segala  aspek  kehidupan,  tidak  luput  dunia pendidikan,  berbagai  tuntutan  disuarakan  demi  terwujudnya  pembaharuan  dan pencapaian  cita-cita.  Euforia  demokrasi  juga  sedang  marak  dalam  masyarakat Indonesai, 2 ditengah  euforia  demokrasi  tersebut  munculah  ide-ide,  pendapat, konsep  dan  gagasan  mengenai  bentuk  kebijakan  baru  yang  sangat  lama  sekali terkekang dalam hegemoni orba, demi terciptanya kehidupan  yang dicita-citakan masa mendatang.
Dunia  pendidikanpun  juga  tidak  bisa  terlepas  dari  tuntutan  reformasi, “Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi baru masyarakat Indonesia,  yaitu  suatu  masyarakat  madani  Indonesia”, 3 yang  mana  pada  orde baru  sistem  pendidikan  nasional  diatur  untuk  kepentingan  sosial  politik,  dan
1 Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri
2 H.A.R. Tilaar, Pendidikan,  Kebudayaan, dan Masyarakat  Madani Indonesia, Strategi  Reformasi Pendidikan Nasional, Cet. Pertama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.167.
3 Tilaar dalam Hujair AH. Sanaky,  Paradikma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia,  Cet. Pertama, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003, 2
menanamkan  pengaruhnya,  maka  setelah  reformasi  berlangsung,  “masyarakat” menghendaki terjadinya reformasi pendidikana juga.

## Reformasi Pendidikan
Pengertian  yang  mendasar  tentang  makna  reformasi  sangatlah  beragam, dalam  paparan  ini  penulis  mencoba  untuk  sedikit  menampilkan  arti  menurut beberapa  istilah  dan  ilmuwan,  diantaranya;  KBBI  mengartikan:  perubahan secara  drastis  untuk  perbaikan  (bid.  sosial,  politik  atau  agama)  dalam  suatu masyarakat  atau  negara. 4 Emil  Salim:  Perubahan  untuk  melihat  keperluan  masa depan.Tilaar: to  make  better  by  putting  a  stop  to  abuses  or  malpractices  or  by introducing  better  procedures. 5 Said  Agiel  Siraj:  Perubahan  terhadap  semua sistem kepemerintahan secara Totolitas. 6 Hujair: perubahan yang menghantarkan  masyarakat  menuju  masyarakat  madani  Indonesia  yang demokratis,  religius  dan  tangguh  menghadapi  tantangan  global , 7 sedang menurut  penulis:  Perubahan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  yang  dilakukan secara cepat sebagai bentuk tuntutan.
Sebagian  menganggap  bahwa  reformasi  sudah  tercapai  manakala penyelenggara  negara  yang  sudah  32  tahun  berhenti,  sehingga  bagi  mereka mundurnya Presiden Soeharto pada hari kamis, 21 mei 1998 merupakan puncak kemenangan.  Ada  yang  memandang  reformasi  sebagai  upaya  pembersihan penyakit  KKN  dan  kawan-kawan,  sehingga  identik  dengan  penciptaan pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa.  Namun  esensi  dari  pengertiannya adalah  perubahan,  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  aspek  pendidikan  dan pendidikan Islam.
Reformasi pendidikan sebenarnya sudah disuarakan sejak era pemerintahan Bj. Habibie, tetapi secara praktis baru dapat dirasakan mulai tahun 2003,  ditandai  dengn  munculnya  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003:  “Bahwa Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar
4 Departemen  Pendidikan  dan  kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1996),
5 H.A.R.  Tilaar. BeberapaAgenda  Reformasi  Pendidikan  Nasional  Dalam  Perspektif  Abad  21, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), 25
6 Said Adiel Siradj, Islam kebangsaan (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999). Hal: 126
7 Hujair  AH.  Sanaky, Paradigma  Pendidikan  Islam  Membangun  Masyarakat  madani  Indonesia, (Yokyakarta: Safria Insani Press,  2003), 117
minimal  jenjang  ppendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya, 8 walaupun  sampai saat ini janji pendidikan gratis sendiri belum dapat dirasakan masyarakat umum, meskipun  cita-cita  reformasi  sendiri  tidak  lain  adalah  membngun  masyarakat madani  Indonesia, 9 Sejak  tahun  1999  melalui  TAP  MPR  RI  pemerintah  telah menetpkan  sekolah/lembaga  pendidikan  sebagai  pusat  pemberdayaan  berbagai kemampuan  nilai  dan  sikap,  khususnya  sikap  ilmiyah,  pengusaan  IPTEK,  etos kerj, disiplin, sikap demokratis, kepriadian mantap, bermoral dan memiliki rasa tanggung jawab bermasyarakat dan berbangsa. 10
Kini  Indonesia  memasuki  era  abad  ke-21  di  era  globalisasi  dengan  tekat untuk memberikan  kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan  yang  bermutu. 11 Ini  berarti  bahwa  setiap  warga  negara  sebagai peserta  harus  dibantu  melalui  proses  pembelajaran  agar  dapat  berkembang secara  optimal  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan  kemampuannya. 12 Dan  dalam keyakinan profesional dan akademik penulis, bahwa hanya guru yang berderajat profesional,  sekurang-kurangnya  berpendidikan  dengan  kualisifikasi  S1,  yang secara profesional dan dapat melaksanakan fungsi sebagai guru/pendidik.
Yang  perlu  ditekankan  dan  diketahui  bersama,  bahwa  proses  reformasi terutama reformasi pendidikan dan pendidikan Islam sampai saat ini masih perlu diteruskan  dan  disempurnakan  hingga  benar-benar  tercapai  tujuan  “ Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”, hal  tersebut  bukan  hanya  sebuah  kata- kata atau cita-cita belaka, tetapi lebih pada sebuah paradigma.

## A. Kebijakan Politik Pendidikan di Era Reformasi
Pemerintah  dengan  berbagai  desakan  baik  luar  dan  dalam  negeri,  di  era reformasi  terus  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  untuk  membenahi  sistem yang  dianggap  tidak  memihak  pada  rakyat.  Jikalau  sebelum  reformasi
8 Departemen Penerangan, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sisdiknas
9 H.A.R.  Tilaar, Pendidikan,  Kebudayaan    dan  Masyarakat  Madani  Indonesia,  Stategi  Reformasi Pendidikan  nasional, (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya,  Yayasan  Adikarya  IKAPI  dan  Ford Foundation, 1999),168.
10 Tim  Pengembang  Ilmu  Pendidikan  FIP.UPI, Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan, (Bandung:  PT. Imperial Bhakti Utama, 2007), 17
11 Depdiknas RI, UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sisdiknas
12 Ibid
manajemen  pendidikan    di  Indonesiia  model  “sentralitas”,  tetapi  sejak  tahun 1999  dengan  adanya  otonomi  daerah,  sehingga  mutu  dan  penyelenggara pendidikan  ditangan  pemerintah  daerah,  tetapi  berbeda  dengan  Departemen Agama  (sekarang  Kementrian  Agama)  semuanya  masih  sentralitas  dari  pusat, Pendidikan Islam merupakan dualisme, disatu sisi terikat dengan pusat disisi lain harus megacu pada Diknas.

## a. BOS dan Janji Pendidikan Gratis
Salah  satu  indikator  penuntasan  program  Wajib  Belajar  9  Tahun  dapat diukur  dengan  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  SD  dan  SMP.   Pada  tahun 2005   APK  SD  telah  mencapai  115%,  sedangkan  SMP  pada  tahun  2009  telah mencapai  98,11%,  sehingga  program  wajar  9  tahun  telah  tuntas  7  tahun  lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional  Sekolah (BOS)  yang dimulai sejak  bulan Juli 2005, telah berperan secara  signifikan  dalam  percepatan  pencapaian  program  wajar  9  tahun.  Oleh karena  itu,  mulai  tahun  2009  pemerintah  telah  melakukan  perubahan  tujuan, pendekatan  dan  orientasi  program  BOS,  dari  perluasan  akses  menuju peningkatan kualitas. 13
Dewasa  ini  BOS  tidak  hanya  diberikan  kepada  siswa  sekolah  dan madrasah  saja,  tetapi  santri  pondok-pondok  pesantren  yang  memiliki  MADIN (madrasah  diniyah)  juga  mendapat  alokasi  dana  pendidikan  tersebut.  Tetapi terlepas  praktik  dilapangan,  tidak  jarang  kebijakan  sekoah/madrasah  masih memungut  siswanya  dengan  istilah-istilah  yang  baru  untuk  mengelabuhi undang-undang.  Hal  ini  tidak  jarang  terjadi  di  masyarakat  yang  masih  terputus sekolah dengan berbagai alasan, diantaranya tingginya biaya pendidikan.

## b. Tunjangan Profesi/Sertifikasi Guru dan Dosen
Program  serifikasi  baik  untuk  guru  maupun  dosen,  merupakan  kebijakan pemerintah  yang  membawa  perubahan  sektor  pendidikan  di  Indonesia,  dimana sebelum  sertifikasi,  terutama  guru  madrasah  belum  tentu  secara  rutin mendapatkan  honor,  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  biaya transfortasi  saja  kurang,  namun  setelah  sertifikasi  diterapkan,  yang  terjadi kesejahteran  guru  meningkat  drastis,  walaupun    cairnya  belum  bisa  maksimal.
13 http://bos.kemdikbud.go.id/home/about, Diakses, Jum’at 10/05/2013: 09.33.
Harapan  pemerintah  setelah  guru  ini  terpenuhi  kesejahteraannya,  sehingga  bisa konsentrasi  di  satuan  pendidikan  37,5  Jam/minggu,  maka  tidak  ada  alasan sekolah/madrasah  gurunya  kurang  maksimal  karena  masih  bekerja  sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Namun sampai saat ini masih banyaknya guru madrasah di  Indonesia  yang belum  bisa sertifikasi  guru, hal  tersebut   bukan tanpa alasan. Dari data  yang  ada memang  guru  madrasah  masih  perlu  ditingkatkan  kualitasnya.  Agar  memenuhi standar  dan  sertifikasi  yang  dibutuhkan.  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian  Agama  Nur  Syam  menjelaskan,  terdapat  hambatan  teknis  internal dari  guru  madrasah.  Yakni,  persoalan  uji  kompetensi  awal  yang  tak  dapat dipenuhi  semua  guru   madrasah.  Akibatnya  jumlah  guru  madrasah  yang bersertifikat pun sangat sedikit. Apalagi  latar belakang guru madrasah pun sangat bervariasi,  dengan  pengalaman  yang  berbeda-beda. 14 Sehingga  prosentasi  guru yang tersertifikasi belum seimbang.

## c. Peningkatan SDM Tenaga Pendidik
Peningkatan  mutu  pendidikan  baik  umum  maupun  pendidikan  Islam haruslah terlebih dahulu dengan meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidiknya, sudah  menjadi  maklum  bahwa  tenaga  pendidik  di  lembaga-lembaga  Islam  jauh dibawah  umum,  hal  ini  tentu  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  seluruh  insan pendidikan Islam untuk meningkatkan kemampuan dan potensi dirinya.
Namun  dewasa  ini  pemerintah  sangat  memberikan  motivasi  dan memberikan bantuan pendidikan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu dan  kualitasnya  dengan  melanjutkan  ke  jenjag  pendidikan  lebih  tinggi,  baik  di dalam  maupun  luar  negeri,  terlepas  masih  belum  merata  antara  pendidik  di lingkugan Kemendiknas dan Kemenag, baik lembaga yang ada di Negeri maupun Swasta.
Bentuk  peningkatan  mutu  tersebut  dengan  cara  bekerjasama  dengan  luar negeri  maupun  pemerintah  Daerah  sendiri,  sebagai  contoh  sejak  tahun  2008 Pemerintah  Propinsi  Jawa  Timur  memberikan  kesempatan  pada  Guru  Madrasah
14 Kementrian Agama RI; http://www.jpnn.com/read/2012/03/16/120852/Sertifikasi-Guru- Madrasah-Dituntaskan-Jum’at, 16 Maret 2012 , 08:15:00
Diniyah untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan biaya pendidikan ditanggung penuh oleh Pemerintah Propinsi.

## d. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite
Untuk  mengontrol  pendidikan  di  era  reformasi  pemerintah  membentuk Dewan  Pendidikan,  (DP)  merupakan  badan  yang  mewadahi  peran  serta masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan,  dan  efesiensi pengelola  pendidikandi  kabupaten/kota.  Posisi  DP  ini  independen  dan  tidak memiliki  herarkis  dengan  dinas  pendidikan  kabupaten/kota  maupun  dengan lembaga  pemerintahan  lainnya. 15 Dewan  ini  beranggotakan  maksimal  17  orang yang berasal dari beberapa unsur.
Sedangkan  untuk  menampung  dan  menyalurkan  partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah/Madrasah. 16 Keberadaan Komite sebagai wadah yang representatif, maka kehadirannya  di  lembaga  mampu  membantu  mewujudkan  peningkatan  mutu pendidikan,  pemerataan,  dan  efesiensi  dalam  pengelolaan  pendidikan  disatuan pendidikan.  Komite  Sekolah/Madrasah  merupakan  kelanjutan  BP3  ketika  orde baru.
e. Pembinaan dan Akreditasi
Pemikiran  tentang  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam  dalam  hal  ini madrasah  telah  lama  muncul  di  Indonesia,  jarak  sebelum  lahirnya  UU  No.  2 Tahun  1989  UU  tentang  sistem  Pendidikan  Nasional.  Pada  tahun  1972  telah pernah  keluar  Surat  keputusan  Presiden  No.  34  Tahun  1972  tentang  tanggung jawab  fungsional  pendidikan  dan  latihan  Pasal  33  Surat  Keputusan  tersebut berbunyi:  ruang  lingkup  pembidangan  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam melaksakan  pembinaan  pendidikan  dan  latihan  dimaksudkan  dalam  Pasal  1 Keputusan presiden ini diatur sebagai berikut:
1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab  atas pembinaan dan pendidikan umum dan kejuruan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
15 Ibid, 115
3.  Ketua  Lembaga  Administrasi  Negara  bertugas  bertanggung  jawab  atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.
Pemikiran  tentang  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Islam  dalam  hal  ini madrasah  telah  lama  muncul  di  Indonesia,  jarak  sebelum  lahirnya  UU  No.  2 Tahun  1989  UU  tentang  sistem  Pendidikan  Nasional.  Pada  tahun  1972  telah pernah  keluar  Surat  keputusan  Presiden  No.  34  Tahun  1972  tentang  tanggung jawab  fungsional  pendidikan  dan  latihan  Pasal  33  Surat  Keputusan  tersebut berbunyi:  ruang  lingkup  pembidangan  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam melaksakan  pembinaan  pendidikan  dan  latihan  dimaksudkan  dalam  Pasal  1 Keputusan presiden ini diatur sebagai berikut:
1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan umum dan kejuruan.
2.  Menteri  Tenaga  Kerja  bertugas  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
3.  Ketua  Lembaga  Administrasi  Negara  bertugas  bertanggung  jawab  atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri
Pemerintah  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  pada  lembaga  pendidikan baik  disekolah  maupun  madrasah  menyelenggarakan  Akreditasi  yang diselenggaran  oleh  BAN  S/M  yang  terdiri  dari  beberapa  unsur  untuk  menjaga independesi  dan  potensi,  pelaksanaan  akreditasi  dilakukan  lima  tahunan  dengan fisitasi untuk 8 Standar Pendidikan Nasional.

## B. Pendidikan Islam di Era Reformasi
Seiring  dengan  perjalanan  proses  reformasi,  dan  usia  orde  ini  yang  telah mencapai  15  tahun  pendidikan  Islam  juga  mengalami  banyak  perubahan,  mulai dari sistem, pembiayaan, mutu dan peningkatan tenaga pendidik, namun jika hal itu  kita  ukur  dari  potret  pendidikan  pada  masa  orde  baru,  tentu  saja  sudah  ada peningkatan  yang  signifikan.  Tetapi  apabila  kita  bandingkan  antara  sekolah dengan  madrasah  ini  akan  membawa  kita  pada  pembahasan  yang  lebih  komplek lagi.
Seiring  terus  membaiknya  mutu  dan  kualitas,  masyarakat  meminta  agar  ke depan,  madrasah  harus  mempunyai  distingsi  dan  ekselensi .“Setiap  madrasah
harus  mempunyai  kelebihan  dan  keunggulan.  Distingsi  madrasah  ini  apa,  jika dibandingkan  sekolah  atau  madrasah  lainnya?  Keunggulan  dan  ekselensi  juga seperti apa?” contoh bahwa Bupati Lamongan pernah mendapatkan penghargaan dari  salah  satu  lembaga  yang  dipimpin  oleh  Hermawan  Kertajaya  karena mewajibkan  seluruh  sekolah  dan  madrasah  untuk  belajar  Bahasa  Mandarin. “Distingsi  seperti  ini  harus  kita  fikirkan,”  ketika  ada  madrasah  yang memprogramkan hafalan 1 juz per tahun sehingga kalau 6 tahun, siswa madrasah bisa hafal 6 juz. Ini adalah distingsi,”
Nur Syam selaku Direkturat Jenderal Pendidikan Islam menegaskan bahwa Kemenag  mencanangkan  agar  madrasah  mempunyai  distingsi  dan  ekselensi  ini pada  2020.  “Kalau  sekarang  kita  masih  berkutat  pada  perluasan  akses  dan peningkatan  mutu,  tahun  2020  kita  harus  menuju  pada  distingsi  dan  ekselensi,” kata  Nur  Syam.“Ini  harus  dimulai  dari  sekarang.  Sebab  prestasi  tidak  diraih secepat kilat. Bikin perkembangan berjenjang. 17

## C. Fenomena Pendidikan Islam Era Reformasi
Salah  satu  bagian  dari  penyelenggara  negara  yang  diotonomkan  adalah pendidikan.  Gelombang  demokratisasi  dalam  pendidikan  menurut  adanya desentralisasi  pengelolaan  pendidikan.  Beberapa  dampak  dari  sentralisasi pendidikan  telah  muncul  di  Indonesia  uniformasi.  Uniformasi  itu  mematikan inisiatif dan kreativitas serta inovasi. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti  Indonesia  ini  sangat  perlu  pula  dihargai  adanya  sisi  perbedaan  itu  akan tumbuh kreativitas dan inovasi.
Selama  ini  pendidikan  Islam  terutama  kelembagaan  madrasah  secara  full dan  otonom  berada  di  bawah  pengolaan  Departema  Agama.  Dengan diberlakukannya  UU  No.  22  tahun  1999  salah  satu  bidang  yang  tidak diotonomikan  adalah  agama,  sedangkan  pendidikan  termasuk  bagian  yang diotonomikan.
17 Kementrian Agama RI; http://www.jpnn.com/read/2012/03/16/120852/Distingsi-Guru- Madrasah-Dituntaskan-Jum’at, 16 Maret 2012 , 08:15:00

## D. Problematika Pendidikan Islam Era Reformasi
a. Pemerataan Pendidikan
Apabila  reformasi  1998  memberi  amanat    kepada  setiap  pemimpin  bangsa guna  memberikan  ruang  selebar-lebarnya  kepada  anak  bangsa    diseluruh  negeri agar mendapat pendidikan yang layak dan bermutu, yang kemudian diperkuat oleh arah  GBHN  tahun  1999-2004, 18 Namun  hal  itu  seolah-olah  masih  hanya  dalam mimpi  saja,  karena  sampai  sekarang  jangankan  bicara  dari  Sabang  sampai Merauke,  Niamas  sampai  Rote,  di  Pulau  Jawa  saja  masih  banyak  si  miskin semakin jauh dari pendidikan, baik itu pendidikan Umum atau Pendidikan Agama Islam.
Pemerintah  memang  dihadapkan  dua  sisi,  disatu  sisi  telah  dituntut  untuk meratakan  akses  pendidikan,  namun  disisi  lain  pemerintah  tidak  bisa  konsisten dalam  melaksanakan  pemerataan  tersebut,  karena  tentu  tidak  semua  kebijakan pemerintah  dapat  berjalan  tanpa  persetujuan  legislatif,  tentu  partai  oposisi pemerintah tidak serta merta mempermudah apa yang digulirkan dan dijargonkan begitu saja, sementara masyarakat sangat menuntut pemerataan akses pendidikan secara merata.
Oleh  karenanya,  sudah  saatnya  bagi  pemerintah  memberikan  rumusan platform kebijakan  yang  berpihak  kepada  kaum  lemah.  Pemerintah  juga  perlu merumuskan  kebijakan  yang  komperhensif  dan  panjang  guna  memberikan  akses pendidikan  secara  adil  pada  masyarakat... 19 namun  disertai  dengan  petunjuk pelaksanaan  dan  pengawasan  yang  baik,  sehingga  dapat  berjalan  sesuai  harapan bersama.
b. Kurikulum Berubah-ubah
Kebijakan  politik  pendidikan  di  Indonesia  era  reformasi  ini,  terutama dibidang kurikulum selalu mengalami perubahan, “ketika menginjak era reformasi tahun 1998, kebijkan pendidikan mengalami perubahan, seolah pengalaman buruk masa lalu, dengan adanya pergantian kebijakan yang tidak mendidik, tidak pernah dijadikan  pelajaran  yang  berharga.  Terbukti  munculnya  Kurikulum  Berbasis Kompetensi  (KBK),    dan  terakhir  adalah  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan
18 Moh.  Yamin, Menggugat  Pendidikan  Indonesia  Belajar  dari  Paulo  Freire  dan  Ki  Hajar Dewantoro, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2009),128
19 Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa (Yogyakarta: LkiS, 2005), 123
(KTSP) 20 belum  lagi  disela-selanya  dengan  dimasukkan  Standar  Isi  dan Pendidikan Karakter, kini  dibingungkan dengan persiapan Kurikulum 2013  yang tinggal beberapa hari lagi.
Kebijakan    politik  pendidikan  setiap  ganti  menteri  pasti  ganti  kurikulum, sebagaimana  disampaikan  Agus  Nuryatno;    “setiap  perubahan  kepemimpinan, selalu  timbul  relasi  bagaimana  sebuah  konsep  baru  ditawarkan  kemasyarakat, termasuk  pendidikan  sehingga  ketika  konsep  baru  dijalankan  inipun  akan mengubah  dan  menganti  konsep  lama...” 21 Hal  ini  merupakan  fenomena  yang rutin setelah orde reformasi digulirkan.
c. Sekolah Mahal
Sejumlah  sekolah  mahal  mulai  membuka  pendaftaran  siswa  baru,  atau mendahului pendaftaran peserta didik baru (PPDB) dibeberapa tempat. Seperti SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, telah menetapkan pagu siswa baru sebanyak 252.  biaya  pendidikan  di  sekolah  ini  relatif  terjangkau.  Calon  siswa  baru  harus membeli  formulir  Rp  300.000,  yang  mereka  sebut  infaq  pendaftaran.  Kemudian, mereka merinci setiap biaya masuk dengan menyebut besaran minimal dan sudah ditetapkan.  SPP  dopatok  minimal  Rp  475.000  per  bulan,  dana  partisipasi pembangunan  (DPP)  atau  infaq  pembangunan  minimal  Rp  8  juta.  Seragam  Rp 980.000,  uang  kegiatan  siswa  Rp  1  juta,  dan  uang  komite  sekolah  Rp  20.000. Sedangkan di SD Al-Hikmah Surabaya, Sekolah dengan SPP per bulan di atas Rp 1 juta dan biaya masuk hampir Rp 20 juta ini biasanya sudah inden. "Pendaftaran kita  buka  28  Januari  -  3  Februari,  tahun  lalu  pertengahan  Januari  sudah  buka pendaftaran," 22
Biaya  pendidikan  tidak  murah  itu  diterapkan  di  lembaga  swasta  yang memiliki  daya  kompetisi  dengan  sekolah  yang  unggulan  mungkin  masih dimaklumi,  namun  apabila  hampir  semua  sekolah  negeri  menerapkan sabagaimana kebijakan dengan tanpa memberikan kesempatan siswa miskin maka akan menjadi masalah baru. Mahkamah Konstitusi membubarkan sekolah bertaraf internasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, 8 Januari 2013 lalu. Hal
20 Ibid , 42
21 M. Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, ( Yogyakarta: Resist Book, 2008), 24
22 Nuraini  Faiq  (http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2013/01/20/sekolah-mahal-mulai- buka-pendaftaran)diaksespada; Senin 20 Mei 2013.
ini  merupakan  dampak  dari  dikabulkannya  uji  materi  terhadap  Pasal  50  ayat  3 Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  mengatur  pembentukan sekolah bertaraf internasional. 23

## d. Problematika UN
Berbicara tentang evaluasi atau penilaian, sngatlah kompleks permasalahan di  negeri  ini,  penilaian  semestinya  tugas  guru  dan  lembaga,  tetapi  karena kepentingan  politik  dan  untuk  memetakan  standar  pendidikan  harus  ditentukan dari  nilai  UN  empat  mata  pelajaran,  dijenjang  SMP/MTs,  tentu  saja  ini  akan menjadi polemik tersendiri, terjadi pro dn kontra dimasyarakat, tidak sedikit siswa yang  memiliki  potensi  cukup  bagus  tetapi  menjadi  korban  dari  sistem  evaluasi yang  diselenggarakan  oleh  negara,  namun  apabila  nilai  kelulusan  diserhkan lembaga sendiri, maka mutu dan kwalitas juga tidak dapat dijadikan tolok ukur.
Kejadian  Kalimantan  Selatan  tahun  ini  untuk  persentase  angka  kelulusan yakni  99,83  persen.  Dari  data  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalsel,  disebutkan, untuk jumlah peserta UN 2012 tingkat SMA dan MA yakni 22.644 siswa dengan prosentase  99,83  lulus.  Naik  0,11  persen  dari  prosentase  kelulusan  tahun 2011.“Total Ada 103 siswa SMA, MA dan SMK yang tidak lulus ujian nasional. Bagi yang tidak lulus, bisa ikut UN tahun depan atau ikut paket C,”. 24
Ada beberapa fenomena yang unik dan menarik dari pelaksanaan UN, mulai dari  bocornya  soal  UN,  beredarkan  kunci  jawaban,  kecurangan  penyelenggara, distributor  soal  tidak  tepat  waktu  dan  masih  banyak  masalah-masalah  yang muncul  ketika  UN  dilaksanakan.  Padahal  MK  telah  memutuskan  untuk pemerintah tidak berhak menyelenggarakan Ujian Negara.

## E. Lembaga Pendidikan Islam yang Survive di Era Reformasi
Pada  masa  orde  baru  dengan  Inpres  (Instruksi  Presiden)  bupati  dan  para Kepala  Daerah  dipaksa  untuk  mendirikan  sekolah-sekolah  di  tiap-tiap  kampung, kini sekolah-sekolah yang tidak bisa bertahan akhirnya harus dimerjer, namun di
23 (http://www.tempo.co/read/news/2013/01/21/173455805/Bicarakan-RSBI-Mendikbud-Panggil- 33-Kepala-Dinas)diakseshariSenin, 20-05-2013; 10.55
24 http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/05/25/103-siswa-di-kalsel-tak- diakses Jum’at,
10/05/2013. Pukul 09.24.
era  Reformasi  ini  sekolah/madrasah  justru  bermunculanjauh  lebih  besar  dan banyak, akhirnya sekolah  yang tidak mampu bersaing mereka akan  gulung tikar. Adapun  lembaga  pendidikan  Islam  secara  struktur  Intelektual  seperti  yang  ada pada saat sekarang yaitu:
1. Pendidikan model Pondok Pesantren.
2. Pendidikan Madrasah.
3. Pendidikan umum yang bernafaskan Islam.
4. pendidikan umum yang mengajarkan mata pelajaran/kuliah agama Islam.
Dua  yang  pertama  tidak  menuntut  penjelasan.  Sementara  yang  terakhir dapat  menumbuhkan  pemahaman  yang  tumpang  tindih.  Hal  ini  muncul  sebagai bentuk  untuk  memperoleh  pendaftar  dan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Jika dipetakan  akan  tergambar  beberapa  warna  pendidikan.  Kalau  disebutkan  ada beberapa yang sampai saat ini masih bertahan cukup bagus,jenis pertama contoh : PP. Modern Gontor Ponorogo, PP Tebu Ireng Jombang, PP Az Zaitun , PP. Sido Giri Pasuruan, PP. Lirboyo Kediri dll. Jenis kedua contoh; MAN Insan Cendekia Serpong,  MTs.N  2  Malang,  beberapa  UIN  dan  IAIN  dll.  Jenis  ketiga  dapat dijelaskan  dengan  contoh:  seperti  SMP  Al-Irsyad,  SD  –  SMP  Al  Hikmah Surabaya,  dan  Universitas  Islam  Indonesia,  sementara  jenis  yang  keempat  dapat dijelaskan dengan contoh: seperti SMP PGRI, SMU Negeri dan UGM.

## KESIMPULAN
Pada prinsipnya pemahaman tentang reformasi di negeri ini sangat beragam, keberagaman tersebut  disesuaikan dengan sudut  pandang masing-masing, namun yang  perlu  digaris  bawahi,  bahwa  reformasi  adalah  cita-cita  yang  suci,  terlepas dari penyalahgunaan, termasuk reformasi bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam, yang dirasa belum terasa ada kesungguhan.
Yang  perlu  ditekankan  dan  bahwa  negeri  ini  memerlukan  reformasi  yang tidak  berakhir,  bukan  euforia  demokrasi,  dari  semua  elemem  masyarakat, terutama  melalui  pendidikan.  Karena  dengan  pendidikan  semua  akan  dapat direvitalisasi,  reformasi  pendidikan,  terutama  pendidikan  Islam  sampai  saat  ini
seolah belum mendapat perhatian yang serius, dari pemerintah sendiri, tetapi tidak ada istilah terlambat dalam melakukan sesuatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Penerangan,  Undang-undang  RI  No.  20  Tahun  2003,  Tentang Sisdiknas
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Undang-undang  RI  No.  20  Tahun  2003, Tentang Sisdikna
Nuryatno, M. Agus, Mazhab Pendidikan Kritis, ( Yogyakarta: Resist Book, 2008)
Sanaky,Hujair  AH.    Paradikma  Pendidikan  Islam  Membangun  Masyarakat Madani Indonesia,  Cet. Pertama, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003)
Siradj, Said Adiel, Islam Kebangsaan , (Jakarta:Pustaka Ciganjur, 1999).
Susetyo, Benny, Politik Pendidikan Penguasa (Yogyakarta: LkiS, 2005)
Tilaar,  H.A.R., Pendidikan,  Kebudayaan    dan  Masyarakat  Madani  Indonesia,
Stategi  Reformasi  Pendidikan  nasional, (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999)
Tim  Pengembang  Ilmu  Pendidikan  FIP.UPI, Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007)
Yamin,Moh. Menggugat Pendidikan Indonesia Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar    Dewantoro, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2009)
http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/05/25/103-siswa-di-kalsel-tak- diakses Jum’at, 10/05/2013. Pukul 09.24.
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/21/173455805/Bicarakan-RSBI- Mendikbud-Panggil-33-Kepala-Dinas)diakseshariSenin, 20-05-2013; 10.55
Kementrian Agama RI; http://www.jpnn.com/read/2012/03/16/120852/Sertifikasi- Guru-Madrasah-Dituntaskan-Jum’at, 16 Maret 2012 , 08:15:00
Nuraini  Faiq  (http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2013/01/20/sekolah- mahal-mulai-buka-pendaftaran)diaksespada; Senin 20 Mei 2013.