## Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong
Rajab Lestaluhu
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Rajablesta@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  di  Pengadilan  Agama  Sorong. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan  penetapan mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama  Sorong, Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan pendekatan  yuridis  empiris,  kemudian  tekhnik  pengumpulan  data  dengan  cara    wawancara  Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Panmud Permohonan dan studi dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang menyangkut data yang di perlukan.
Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu  secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan  hukum  Acara  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  ada  dalam  HIR  /  R.Bg.  dan  Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama  Sorong  dapat dikelompokkan menjadi (5) lima  yaitu  mendaftar ke  Kantor  Pengadilan  Agama  Sorong,  membayar  panjar  biaya  perkara,  menunggu  panggilan  sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.
Kata Kunci : Istbat Nikah, Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi  kedua  calon  suami  istri,  tetapi  juga  menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan manusia yang lainnya.  Hal  itu  dikarenakan  sesuai  dengan  kedudukan  manusia  sebagai  mahluk  sosial  yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya.  Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun  yang  bersifat  rohani.  Aturan  tata-tertib  perkawinan  sudah  ada  sejak  masyarakat sederhana  yang  dipertahankan  oleh  anggota-anggota  masyarakat  dan  para  pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata-tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.
Di  indonesia  aturan  tata-tertib  perkawinan  itu  sudah  ada  sejak  zaman  kuno,  sejak zaman  sriwijaya,  majapahit,  sampai  masa  colonial  belanda  dan  sampai  indonesia  telah merdeka.  Budaya  perkawinan  dan aturannya  yang  berlaku  pada  suatu  masyarakat  atau  pada
suatu  bangsa  tidak  terlepas  dari  pengaruh  budaya  dan  lingkungan  dimana  masyarakat  itu berada  serta  pergaulan  masyarakatnya.  Seperti  halnya  aturan  perkawinan  bangsa  indonesia bukan  saja  dipengaruhi  adat  budaya  masyarakat  setempat,  tetapi  juga  dipengaruhi  ajaran agama Islam, Hindu, Budha dan Kristen.
Di  satu  sisi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  menyatakan  pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang  yang tidak dapat membuktikan adanya  perkawinan  tersebut  dengan  jalan  Penetapan  Nikah  (Itsbat  Nikah)  dari  Pengadilan Agama,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menyatakan  “Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama” Sebagai contoh masalah isbat nikah dalam pasal 7 ayat 3d kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan bahwa itsbat nikah yang diajukan di pengadilan agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
Kehati-hatian  hakim  dalam  mengambil  sikap  terhadap  penetapan  permohonan  itsbat nikah sangat diperlukan, hal ini sebagai upaya mengantisipasi dalam pengajuan permohonan itsbat nikah atas pernikahan dibawah tangan atau praktek poligami liar diluar ketentuan yang dibenarkan.  Selain  itu  juga  hakim  perlu  mempertimbangkan  ketertiban  dalam  pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 UU perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di  Indonesia.
Dalam  hal  penetapan  permohonan  itsbat    nikah  hanya  diberlakukan  Sesuai  dengan ketentuan  dalam  KHI  pasal  7.    Namun  ternyata  permohonan  itsbat  nikah  di  Pengadilan Agama  Sorong  hampir  semua  ditetapkan  dengan  motif  pengajuan  permohonan  berbeda dengan  apa  yang  ditentukan  dalam  KHI,  walaupun  Undang-undang  dan  peraturan  sudah menegaskan  demikian  namun  sampai  sekarang  masih  banyak  dikalangan  masyarakat  kota sorong yang pernikahannya tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama walaupun kantor urusan agama di kota sorong masih dapat di jangkau oleh masyarakat.
Permasalahan  ini  merupakan  permasalahan  yang  menarik  untuk  dikaji,  dikarenakan mengingat  pada  saat  ini  banyaknya  masyarakat  kota  sorong  yang  belum  memahami pentingnya  kepastian  hukum  terutama  dalam  hal  perkawinan,    ini  dikarenakan  kurangnya kesadaran  hukum  di  masyarakat  sehingga  masih  banyaknya  ditemui  pasangan  suami  istri yang  pernikahannya  tidak  tercatat,  yang  kemudian  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  di  Pengadilan  Agama  Sorong  yang  mempunyai  kewenangan  menetapkan
permohonan  itsbat  nikah  tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis selanjutnya  merumuskan  masalah  pokok  dalam  skripsi  ini  adalah  sebagai  berikut  :  (a) Bagaimana  pelaksanaan  Itsbat  Nikah  di  Pengadilan  Agama  Sorong?  (b)  Apa  dasar Pertimbangan  Hakim  dalam  memberikan  Penetapan  Itsbat  Nikah  di  Pengadilan  Agama Sorong setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974?

## PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memberikan  Penetapan Isbat Nikah  Di  Pengadilan Agama Sorong
Setelah  diberlakukannya  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, peraturan-peraturan yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU tersebut.  UU  No.  1  Tahun  1974  merupakan  undang-undang  yang  bersifat  nasional  yang berlaku bagi seluruh warga negara indonesia baik  yang diluar negeri maupun dalam negeri. UU No. 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di indonesia.
Perkawinan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  suami,istri  dan  anak-anak.  Untuk terjamin  dan  terlindunginya  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut,  sahnya  suatu perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan perkara yang akan timbul di kemudian hari  dalam  suatu  perkawinan  tersebut,  hak-haknya  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum, bilamana  status  perkawinan  sah  menurut    Syariat  Islam  dan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia.
UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa.; (1)  Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu  (pasal  2  (1)) .;  (2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku (pasal 2(2)).
Berdasarkan  ketentuan  pasal  diatas,  dapat  di  pahami  oleh  umat  islam  di  indonesia bahwa  perkawinan  yang  sah  dan  mendapatkan  perlindugan    hukum  ialah  perkawinan  yang dilakukan  dengan  syariat  islam  yang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkaiwanan  yang dilakukan  di  hadapan  Pegawai  Pencatatan  Nikah  (PPN)  dan  dicatat  sesuai  dengan  undang- undang yang  berlaku. Sehingga suami-istri memperoleh Akte nikah (Buku Nikah).
Perkawinan  yang  hanya  dilakukan  menurut  ketentuan  syariat  islam  tanpa  dilakukan pencatatan  nikah  yang  telah  di  kehendaki  oleh  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan maka  disebut  perkawinan  di  bawah  tangan  atau  biasa  di  sebut  nikah  sirri,  Di  indonesia perkaiwan sirri tidak mendapatkan perlindungan hukum.
Nikah  di  bawah  tangan  yang  biasa  di  sebut  nikah  yang  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi  atau  nikah  sirri,  tidak  dicatatkan  pada  petugas  Pencatatan  Nikah  (PPN)  dan  tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mempunyai bukti otentik sehingga perkawinannya  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  di  dalam  Undang-undang  No.1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan yang tidak di catat.
Upaya hukum yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan hukum atau pengakuan negara  terhadap  perkawinan  yang  tidak  dicatat  yaitu  melalui  pengesahan  nikah  atau  itsbat nikah. Pengesahan  atau Itsbat nikah  merupakan  istilah  baru  dalam  fiqh  munakahat,  yang secara harfiah berarti “penetapan”, atau “pengukuhan” nikah.
Dalam  hal  ini  kompilasi  hukum  islam  membuka  kesempatan  kepada  mereka  untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang  bersangkutan  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  ikatan  perkawinannya.  Pasal  7  ayat (2)  dan  (3)  mengungkapkan  sebagai  berikut,  (Ayat  2)  dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke  Pengadilan  Agama. ; (Ayat 3) itsbat nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang berkenaan  dengan.;  (a)  Adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian.;  (b) Hilangnya  akta  nikah.;  (c)  Adanya  keraguaan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan.;  (d)  Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  undang-undang Nomor  1  tahun  1974 .;  (e) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.
Pasal  diatas  memberikan  jalan  untuk  mengajukan itsbat nikah.  Tujuan  diberikannya kesempatan  untuk  mengajukan itsbat nikah  ini  adalah  melindungi  hak-hak  para  pihak  yang terkait  dalam  perkawinan  tersebut  secara  hukum.  Pihak  Pengadilan  Agama  sendiri  dalam memberikan  penetapan  juga  harus  melalui  pertimbangan  yang  didasarkan  pada  bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan.
Dalam  hal  ini,  Kehati-hatian  hakim  dalam  mengambil  sikap  terhadap  penetapan permohonan  itsbat  nikah  sangat  diperlukan,  hal  ini  sebagai  upaya  mengantisipasi  dalam pengajuan  permohonan itsbat nikah  atas  pernikahan  dibawah  tangan  atau  praktek  poligami liar  diluar  ketentuan  yang  dibenarkan.  Selain  itu  juga  hakim  perlu  mempertimbangkan ketertiban dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 UU perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di  Indonesia.
Permohonan  pengesahan  nikah  bagi  perkawinan  yang  tidak  tercatat  yang  dilakukan pada  saat  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sepanjang  memenuhi
persyaratan,  dalam  prakteknya,  Pengadilan  Agama  mengabulkan.  Namun  demikian permohonan  pengesahan  nikah  bagi  pernikahan  di  bawah  tangan  (tidak  tercatat)  yang dilakukan pada saat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut masih dikabulkan karena berbagai kendala atau hambatan.
Dalam  hal  ini  penulis  mencermati  mengenai  tingkat  keberhasilan  permohonan pengesahan  nikah  di  Pengadilan  Agama  (dikabulkan  atau  ditolak)  sepenuhnya  menjadi kewenangan  hakim  yang  menyidangkan  perkaranya  setelah  meneliti  data  persyaratan  yang diajukan pemohon. Tentu saja disetiap Pengadilan Agama berbeda dalam member penetapan, karena  sifatnya  kasuistis.  Semua  dikembalikan  pada  hati  nurani  para  hakim  dalam  memberi rasa keadilan bagi pemohon.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat  ditarik beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut.;  (1)  Pelaksanaan Itsbat Nikah  di  Pengadilan  Agama Sorong  adalah  Prosedur  pengajuan  perkara itsbat nikah  di  Pengadilan  Agama  Sorong  serta dengan menganalisis perkata itsbat nikah yang masuk disana bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam  HIR  /  R.Bg.  dan  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Secara  keseluruhan prosedur  pengajuan  perkara itsbat nikah  yang  sudah  berjalan  di  Pengadilan  Agama  Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar  panjar  biaya  perkara,  menunggu  panggilan  sidang  dari  pengadilan,  menghadiri persidangan  dan  putusan  pengadilan.;  (2)  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  memberikan Penetapan Itsbat Nikah  di  Pengadilan  Agama  Sorong  setelah  berlakunya  UU  No.1  Tahun 1974  adalah  dalam  menetapkan  perkara  Itsbat  nikah  yang  masuk  di  pengadilan  agama sorong,  Majelis  Hakim  mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  yang  sangat  kuat  untuk menetapkan perkara itsbat nikah yang perkawinannya tidak di catat Oleh Pegawai Pencatatan nikah  (PPN)  dari  Kantor  Urusan  Agama  Setempat  walaupun  perkawinan  tersebut  terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diantaranya Majelis  Hakim    melihat  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  selama  persidangan  dan mencocokkan keterangan para saksi apakah sesuai dengan posita  (fakta hukum).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Instanbul, Mahmud Mahdi . 2010 . Bekal Pengantin . Solo: Aqwam Ali, Zainuddin, 2006. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Sinar Grafika Ali,  Achmad  dan  Wiwie  Heryani,  2012.  Asas -asas  Hukum  Pembuktian  Perdata ,  Jakarta: Kencana
Hatadimaja,  Harumiati.  2009. Hukum  Perdata  Mengenai  Hukum  Perorangan  dan  Hukum Benda , Yogyakarta: Graha Ilmu
Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum perkawinan indonesia. Bandung: Mandar Maju Komariah, 2011. Hukum Perdata . Malang: UMM Press Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sorong 2016,2017,2018 Mardani, 2011. Hukum Perkawinan Islam Di dunia islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu Nasution,  Bahder  Johan  dan  Sri  Warjiyati . 1997 .  Hukum  Perdata  Islam .  Bandung:  Mandar Maju
Salim. 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika
Syafrianto,  Dian.  2013. pelaksanaan  isbat  nikah  di  pengadilan  agama  semarang  setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 . Semarang: Skripsi R. Soeroso , 2014. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Jakarta: Kencana Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata , Jakarta: Kencana Sunggono, Bambang. 2007. Metodologi penelitian hukum . Jakarta: Rajagrafindo persada Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. 2007. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia . Yogyakarta: Gama Media
Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin , 2017 .  kepastian  hukum  perkawinan  siri  dan permasalahannya ditinjau dari undang-udang nomor 1 tahun 1974. Yogyakarta: CV. Budi Utama
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama