## PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT ON LINE
Oleh
Mas Rara Tri Retno Herryani
Fakultas Hukum Universitas Kadiri Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Email : masrara@unik-kediri.ac.id

## ABSTRACT
Sebagai lembaga keuangan dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Dalam  kegiatan    usahanya  dibidang    jasa  keuangan,  seperti pemberian  kredit. Setiap lembaga keuangan diwajibkan untuk memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Kata Kunci : kredit, kehati-hatian

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sangat beraneka ragam, dan selalu  meningkat.  Pada  sisi  lain  setiap  manusia  selalu  berusaha  untuk  memenuhi kebutuhannya, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu  yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya.  Dalam  hal  berusaha,  untuk  meningkatkan  usahanya  atau  untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk pinjaman modal inilah yang sering disebut dengan kredit.
Pemberian kredit secara on line telah menjadi  dalam era revolusi industri ke 4. Proses  tersebut  cukup  dilakukan  dengan  sarana  smartphone  maupun  laptop  yang terhubung  dengan  internet,  masyarakat  dapat  mengakses  informasi  produk  finansial melalui internet saja.
Sebelum berlakunya pemberian kredit secara on line, proses pemberian  kredit dengan  mendatangi  bank  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  produk  bank  tersebut. Pemberian kredit dapat dilaksanakan beberapa langkah, yaitu mencari bank yang bersedia memberian pinjaman, berapa besaran bunga yang ditetapkan tiap-tiap bank juga jangka waktu pinjaman dan besaran angsuran pembayaran.
Informasi  tersebut  dapat  diperoleh  secara  on  line  dengan  membuka  website pemberi  kredit, dalam  website  tersebut  akan  mendapatkan  beragam  informasi  tentang kredit  dan  bank  pemberi  kredit  juga  informasi-informasi  lain  yang  berkaitan  dengan pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan kepercayaan bank sebagai pemilik modal kepada  debitor  sebagai penerima  dana. Persyaratan  administrasi  yang  harus  dipenuhi dalam  kredit,  apabila  sudah  lengkap  pengajuannya  akan  dilanjutkan  pencairan  kredit untuk persyaratan tersebut setiap bank mempunyai persyaratan yang berbeda-beda.
Pemerintah  melalui  otoritas  keuangan  dan  perbankan  berwenang  menetapkan aturan  dan  tanggung  jawab  melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya  usaha tersebut. Oleh  karenanya,  kebijakan  pemerintah  disektor keuangan harus  diarahkan  pada  upaya mewujudkan  perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  kokoh.  Hal ini  penting  dalam pengembangan  infrastruktur  keuangan  dalam  rangka  mengatasi  kesenjangan  antara tabungan  dan  investasi  tetapi  juga  berperan  penting  dalam  memelihara  kestabilan ekonomi makro dan mikro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter. Dasar hukum dari suatu kredit, yaitu:
1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut perjanjian kredit;
2. Adanya pihak yaitu kreditur dan debitur;
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang;
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang;
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit. 1
Unsur - unsur dari pemberian kredit, yaitu :
1. Kepercayaan
2. Waktu suatu masa
3. Prestasi (objek kredit)
1 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta, h. 28

## 4. Kehati-hatian. 2
Pemberian kredit  yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain, semakin jauh pemberian kredit dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar prosentase kredit  macet.  Salah  satu hal  yang  paling  penting  dalam  pemberian  kredit  yaitu  dengan melakukan  deteksi  dini  (evaluasi  kembali)  atas  kredit  yang  diduga  akan  bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan.
Saat semua masalah ini bermunculan, maka secara otomatis akan menghambat kelancaran  operasional  perusahaan  yang  harus  di  capai.  Oleh  karena  itu,  sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur “ 5 C ” ( the five cof credit )  yaitu character,  capacity,  capital,  collateral, dan condition.  Yang  dimaksud dengan  kredit  macet;  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  nasabah  tidak  mampu membayar  lunas  kredit  bank  beserta  bunganya  dan  tidak  tepat  waktu  apa  yang  telah diperjanjikan.
Kredit  bermasalah  tidak  muncul  secara  tiba-tiba,  selalu  ada  tanda-tanda  atau indikasi awal. Satu-satunya  alasan debitor tidak  mau membayar adalah karena ia tidak punya itikad baik, inilah alasan bank harus sangat berhati-hati memberikan kredit karena waktu  yang  tersedia  untuk  mengenal  karakter  (kemauan  untuk  membayar),  bukan masalah  bisnis  (kemampuan  untuk  membayar).  Yang  sering  terjadi  adalah  manajemen perusahaan  tidak  peka  terhadap  berbagai  indikasi  awal  kredit  bermasalah  yang  sering terjadi di perusahaannya, atau, biasa jadi enggan untuk mengakuinya. Meski demikian, biasa juga karena indikasi munculnya kredit bermasalah dapat muncul dari mana saja.

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit on line.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan harus menggunakan metode penelitian yang bertujuan untuk menentukan permasalahan. metode penelitian merupakan suatu persyaratan dalam penelitian  agar  mendapatkan  hasil  sesuai  dengan  isu  yang  dikemukakan. Metode penelitian dalam penelitian ini bertipe yuridis normative.

## 4. PEMBAHASAN
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" artinya "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "Creditum" berarti kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. 3 Pemilik uang atau barang memberi kepercayaan kepada pihak  peminjam  (debitor)  untuk  menggunakan  uang  atau  barangnya  selama  waktu tertentu.  Peminjaman  ini  disertai  pula  kepercayaan  bahwa  sang  debitur  dapat mengembalikan  uang  atau  barang  yang  dipinjamkan.  Dengan  demikian  kredit  adalah pemberian  pemakaian  suatu  uang  atau  barang  kepada  orang  lain  dalam  jangka  waktu tertentu dengan bunga jaminan atau tanpa bunga jaminan dengan pemberian jasa bunga dan atau tanpa bunga.
Teori  kepercayaan  (vertrouwenstheorie)  mengajarkan  bahwa  kesepakatan  itu terjadi  pada  saat  pernyataan  kehendak  dianggap  layak  diterima  oleh  pihak  yang menawarkan. 4 Maksudnya  percaya  kepada  penerima  kredit  bahwa  kredit  yang disalurkannya  pasti  akan  dikembalikan  sesuai  perjanjian.  Sedangkan  bagi    Penerima kredit  merupakan  penerimaan  kepercayaan  sehingga  mempunyai  kewajiban  untuk membayar sesuai jangka waktu.
Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah : Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk  melaksanakan  sesuatu. 5 Dalam  bahasa  Belanda,  perjanjian  disebut  juga overeenkomst dan  hukum  perjanjian  disebut overeenkomstenrech. Hukum  perjanjian diatur dalam buku III BW ( KUHPerdata). Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan  mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
3 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, h.159
4 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman, Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung, 2001, h.75.
5 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung, 1987, h. 9.
Pemberian  kredit, prinsip  kehati-hatian  adalah  melakukan  analisis  yang mendalam  untuk  memperoleh  keyakinan  terhadap  itikad  baik,  kemampuan  dan kesanggupan calon debitor untuk membayar utangnya kembali. Unsur kepercayaan tidak terbatas  pada  penerima  kredit,  tetapi  terjaganya kepercayaan  akan  kejujuran  dan kemampuan  dalam  mengembalikan  pinjaman  itu  tepat  pada  waktunya.  dalam memberikan  kredit  kepada  debitur  harus  mempunyai  kredibilitas  atau  kelayakan  untuk memperoleh kredit.
Pemberian  kredit  secara on  line tidak  memerlukan  persyaratan  sebagaimana yang  seharusnya  dilakukan  dalam  ketentuan  perbankan.  Data  yang  diberikan  cukup sederhana dan proses analisa yang dilaksanakan tidak rumit. Apabila terjadi kredit macet, untuk  penyelesaian  kredit  macet  tersebut  tidak  ada  dokumen  yang  secara  fisik  telah ditandatangani persetujuan dilakukan secara on line. Penyelesaian yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang telah diatur dalam perbankan.
Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara debitor dengan kreditor (Bank) yang  melahirkan  hubungan hutang  piutang,  dimana  debitor  berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan demikian hubungan kredit bank berlaku ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan.
Sebelum  menyetujui  permohonan  yang  diajukan  calon  debitor  untuk mendapatkan  fasilitas  kredit,  maka  bank  akan  melakukan  analisis  secara  yuridis  dan ekonomis  terhadap  calon  debitor  untuk  menentukan  kemampuan  dan  kemauan  calon debitor tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Aspek yuridis dari suatu perjanjian kredit, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh karena itu analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh bank terhadap calon debitor meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calon debitor, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.
Aspek ekonomi, dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan  sebagai  “The  Five  C’S  of credit  analisis” terdiri  dari character,  capital, capacity,  collateral  dan  condition  of  economic. Produk  kredit merupakan  sumber
pendapatan terbesar. Namun disisi lain terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang  disalurkan  tersebut.  Melalui  analisis  yang  mendalam  yaitu  dengan  menerapkan prisip  kehati-hatian  terhadap  setiap  permohonan  kredit  yang  diterimanya  dan  harus melakukan review terhadap setiap pemberian kredit yang disalurkannya.
Prinsip  kehati-hatian  adalah  suatu  prinsip  yang  menegaskan  bahwa  dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini  agar  bank  selalu  dalam  keadaan  sehat  menjalankan  usahanya  dengan  baik  dan mematuhi ketentuan-ketentuan  dan  norma-norma  hukum  yang  berlaku  di  dunia perbankan. Kegiatan  perbankan  tidak  bisa  seluruhnya  diserahkan  kepada  mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi  sesuatu  diluar  dugaan. Kontrol  dari  Bank  Indonesia/OJK terhadap  pelaksanaan prinsip  kehati-hatian  dalam  dunia  perbankan  menjadi  salah  satu  solusi  terbaik  dalam menjaga  dan  mempertahankan  eksisitensi  perbankan,  yang  pada  akhirnya  akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat.
Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

## 1. Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
Prinsip  kerahasiaan  bank  diatur  dalam  Pasal  40  sampai  dengan  Pasal  47  A  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah  penyimpan  dan  simpanannya.  Namun  dalam  ketentuan  tersebut  kewajiban merahasiakan  itu  bukan  tanpa  pengecualian.  Kewajiban  merahasiakan  itu  dikecualikan untuk  dalam  hal-hal  untuk  kepentingan  pajak,  penyelesaian  utang  piutang  bank  yang sudah  diserahkan  kepada  badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang/  Panitia  Urusan  Piutang Negara  (UPLN/PUPN),  untuk  kepentingan  pengadilan  perkara  pidana,  dalam  perkara perdata  antara  bank  dengan  nasabah,  dan  dalam  rangka  tukar  menukar  informasi  antar bank.
2. Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
Prinsip  mengenal  nasabah  adalah  prinsip  yang  diterapkan  oleh  bank  untuk mengenal  dan  mengetahui  identitas  nasabah,  memantau  kegiatan  transaksi  nasabah termasuk  melaporkan  setiap  transaksi  yang  mencurigakan.  Prinsip  mengenal  nasabah nasabah  diatur  dalam  PBI  (Peraturan  Bank  Indonesia)    Nomor 5/23/PBI/2003  tentang
penerapan Prinsip  Mengenal  Nasabah (Know  Your  Customer  Principles)    tentang Penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penerapan prinsip  mengenal  nasabah  adalah  meningkatkan  peran  lembaga  keuangan  dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan  lembaga  keuangan  dijadikan  ajang  tindak  kejahatan  dan  aktivitas  illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.
Proses  pemberian  kredit  perlu  diperhatikan prinsip-prinsip  perkreditan  yang dikenal dengan 5 (lima) C, atau “ The Five C Of Credit Analysis ” ( Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) :
a. Character (watak)
Kredit : Atas dasar kepercayaan
Kepercayaan: Keyakinan terhadap moral watak dan sifat pribadi yang positif. Character merupakan faktor dominan.
Penilaian character : tingkat kejujuran, integritas dan itikad baik.
Character : tingkat kemauan mengembalikan kredit.
Cara mengetahui:
- Daftar riwayat hidup
- Past performance
b. Capacity (kapasitas)
Penilaian kemampuan pembayaran. Dimana hasil usaha baik yang diperoleh akan mampu membayar kredit. Pengukuran capacity dengan pendekatan :
 Past Performance : track record usaha
2. Financial : rata-rata neraca dan R/L

## c. Capital (modal)
Modal  sendiri  yang  dimiliki  (Self  Financing).  Semakin  besar  modal  sendiri,  semakin besar pula tanggung jawab dan kesungguhannya atau sebaliknya. Besar kecilnya capital: neraca perusahaan (owner equity, laba ditahan dll).
d. Collateral (jaminan)
Barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai alat pengamanan apabila usaha gagal. Sifatnya sebagai pelangkap kelayakan usaha.
Bentuk jaminan :
1. Jaminan kebendaan (fisik)

## 2. Jaminan tidak berwujud (non fisik)
Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai kredit dan aman dari aspek yuridis.
e. Condition of Economic
Analisis  terhadap  situasi  dan  kondisi  perekonomian  yang  mempengaruhi  terhadap kelancaran usaha. Pengaruh kebijakan-kabijakan pemerintah terhadap perekonomian atau usaha-usaha tertentu.penilaian dilakukan secara makro dan mikro. Bagaimana usaha yang bersangkutan saat ini dan nanti secara prospective dan potensinya.

## 5. KESIMPULAN
Prinsip  kehati-hatian  yang  dikenal  dengan  5C  atau The  Five  C  Of Credit Analysis.  Merupakan  salah  satu  asas  penting  yang  wajib  diterapkan  atau  dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian  mengharuskan pihak pemberi  kredit untuk  selalu  berhati-hati  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya, dalam  arti  harus  selalu  konsisten  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku :

## Abdulkadir  Muhammad,  Rilda  Murniati, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  Dan
Pembiayaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta, 2012.
Mariam  Darus  Badrulzaman,Sutan  Remy  Sjahdeini,  Heru  Soepraptomo, Faturrahman, Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet.
I, 2001.
Muchdarsyah  Sinungan, Dasar-Dasar  Dan  Teknik  Managemen  Kredit,  Jakarta,  Bumi Aksara, 1991.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung, 1987.
Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bandung, Citra Umbara, 2007.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Jurnal :
Heru Supraptomo, ”    Analisis  Ekonomi  Terhadap  Hukum  Perbankan” Jurnal  Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, volume 1, 1997.