## Pembangunan Partisipasi Sebagai Bentuk Demokratik Governance Dalam
Penganggaran Publik
(Studi Kasus Pada Penyusunan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013)
Ketua Hambali (1)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan
Anggota Rossa Ilma Silfiah (2)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan
Asbtraksi
Menjalankan  sistem  Demokrasi  banyak  aspek  yang  harus  diperbaiki  baik  tingkat partisipasi  masyarakat,  sistem  kerja  pemerintah,  hingga  sistem  penganggaran  keuangan didaerah.  Sejalan  dengan  disentralisasi  anggaran  didaerah  masih  banyak  yang  kurang maksimal didalam menggunakan dana secara efektif dan efisien, salah satunya bisa kita lihat dengan tingginya SILPA yang diposkan di Bank Daerah, hal ini menjadi salah satu beban  Bank  Indonesia  (BI)  untuk  selalu  memberikan  suku  bunga,  konteks  demikian menjadi ciri akan patologi penganggaran. Kondisi seperti ini bisa di atasi dengan upaya sistem partisipasi masyarakat, salah satunya optimalisasi Musrenbang.
Dalam  pelaksanaan  Musrenbang  dikabupaten  Pasuruan  berjalan  sesuai  dengan waktunya,  namun  menjadi  pertanyaan  bahwa  dengan  berjalannya  system  tersebut SILPA  masih  relative  tinggi  pertahunnya.  Penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada bagaimana  system  ditengah  budaya  patron  klien  di  pasuruan,  sehingga  menjadi  suatu hambatan yang bertujuan untuk menangani anggaran lebih.
Dalam  Penelitan  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  (case  study)  adalah pencarian  masalah  di  dalam  pelaksanaan  musrenbang  sebagai  dasar  menciptakan penyusunan anggaran yang demokratik.
Dalam  Penelitian  ini  melihat  tingginya  SILPA  menjadi  patologi  didalam  kebijakan anggaran  dikarenakan  pemertintah  belum  bisa  membelanjakan  seraca  maksimal.  SILPA ditiap  tahunnya  relative  naik,  jika  dilihat  dari  aspek  anggaran,  maka  ketidak  mampuan pemerintah  dapat  ditelusuri  atas  mekanisme  pembuatan  RKA  SKPD  yang  berasal  dari Mus  renbang  dan  musrenbang  di  kabupaten  pasuruan  masih  kurang  maksimal disebabkan  ada  kendala  oleh  budaya  dan  tingkat  pendidikan  masyarakat  pada  posisi transisi.
Dengan  mekanisme  musrenbang  justru  nilai  partisipasi  masih  hanya  sebatas kelembagaan  dan  semu.  Yang  paling  dominan  adalah  budaya  patronklien,  yang  mana masyarakat  yang  berada  pada  struktur  klien  lebih  mempercayakan  dan  atau  merasa terwakili dengan kehadiran sang patron. Hal ini justru menandakan atas kesadaran semu pada tingkatan partisipasi masyarakat pada musrenbang.
Untuk  itu  perlulah  merubah  merubah  mekanisme  musrenbang  dari  aspek kelembagaan  dan  cultural.  Untuk  aspek  kelembagaan  butuh  reformasi  administrasi musrenbang yang ide dan nilai  di jarring mulai RT/RW, dan secara tidak langsung aspek budaya  akan  ikut  sebagaimana  actor  elit  local  (sang  Patron)  yang  hadir  dalam Musrenbang tidak bebas nilai.

## Kata Kunci: Demokrasi, Anggaran dan Partisipasi
1. PENDAHULUAN Ketidak mampuan pemerintah dalam menyedot anggaran atau mengalokasikan anggaran publik untuk  publik  sebab  dimasa  reformasi ini  masih  rendah  peranan  masyarakat dalam  berpartisipasi,  meskipun  dalam kegiatan penganggaran publik menggunakan Performen Based
Bageting  yakni  anggaran  berbasis kinerja  dengan  disetiap  pelaksanaan sistem  kinerja  anggaran  merupakan sub  sistem  perencanaan  strategis  dan indikator  kinerja.  Kegiatan  dijadikan ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif  yang menggambarkan  tingkat  capaian  suatu kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam kelompok.
Kelompok
dalam performan  based  bageting  dalam
(Ritonga;2009)
mengkategorikan adanya Input, Out Put, Outcome.
Dengan adanya peranan
partisipasi masyarakat dalam penganggaran publik, merupakan suatu  hal  ihwal  akan  komitmen terhadap  azas  demokrasi,  sebab  dalam parameter  penyelanggarann  pemerintah yang  demokratis  mempunyai  prinsip adanya pertisipasi masyarakat dan trasnparasi.  Menurut  Yulia  Raemae (2006)  bahwa  dalam  UU  No  32  tahun 2004 bisa menjadi peluang dan bisa juga
menjadi ancaman, tergantung bagimana kita melihat dan menyikapinya. Karena itu pelaksanaan otonomi daerah hendaknya bertumpu pada proses tranformasi  dan  penguatan  masyarakat sebagai  pelaku  utama  pembangunan. Dengan demikian peningkatan partisipasi masyarakat sangatlah penting mengingat masyarakat memiliki kedaulatan atas sumber daya diwilayah.
Secara kelembagaan partisipasi masyarakat sudah terlembagakan dengan adanya Musrenbang baik tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten/  Kota.  sehingga  dengan adanya  musrenbang  dapat  membuat program  kegiatan  di  masyarakat  untuk membangun  Pendekatan  konsultasi  pada akar rumput (grassroot) yang telah lama dipandang  sebagai  cara  terbaik  untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis  warga,  mengembangkan  dan memelihara lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi konflik kepentingan sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan
pembangunan daerah secara berkelanjutan.  Namun  meskipun adanya  sistem  musrenbang  sebagai aspirasi  masyarakat  dalam  pembuatan kebijakan  pemerintah  yang  terencana dalam SKPD Satuan Kerja Pemerintah
Daerah tentang prioritas program yang akan  dibiayai  oleh  APBD.  Banyak daerah yang masih dalam alokasi atau pembelanjaan pembangunan masih kurang  bisa untuk membelanjakan angggaran  publik  hal  ini  terlihat  dari data laporan Lebih dari 90% penerimaan  pembiayaan  berasal  dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya,  yaitu  mencapai  Rp37 Triliun  pada  Tahun  2011,  kemudian diikuti  oleh  Penerimaan  Pinj  aman dan Obligasi Daerah sebesar 6% (Rp 2 Triliun). Pengeluaran pembiayaan
utamanya dialokasikan untuk penyertaan  modal  (investasi)  daerah sebesar  44%  (Rp  3,4  Triliun)  dan Pembayaran  pokok  utang  41%  (Rp  3,1 Triliun).  Posisi  tingginya  silpa  di  daerah yang  mencapai  90%  mendorong  di  tiap daerah  sehingga  untuk  menyimpan  di bank-bank  daerah  sehingga  dengan adanya kebijakan anggaran memberatkan  pemerintah  pusat  yang secara tidak langsung .
2. KERANGKA TEORI

## DEMOKRASI GOVERNANCE
Governanance adalah perubahan dari Government yang sejalan dengan pandangan akan adanya tata pemerintahan yang baik, dalam Rohman (2009) mengemukakan bahwa
Governance  secara  harfiah  berarti  tata pemerintahan  yang  bermakna  pengguna wewenang ekonomi, politik, dan administrasi  guna  mengelola  urusan- urusan  Negara  pada  semua  tingkat, penjelasan  UNDP  dalam  Rohman (2009) merumuskan istilah Governance dan  bukan  Government  sebagai  suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur  dan  mengelola  masalah  – masalah sosial.
Prinsip-prinsip Govermanance sejalan  dengan  adanya  demokrasi dalam pemahaman,  yakni  adanya sistem kekuatan dari rakyat atau adanya sistem kedaulatan rakyat. Seperti pendapat Miftah Toha bahwa Governance  adalah  suatu  penekanan bahwa orientasi publikksaat ini diarahkan pada kepentingan dan kekuasaan  rakyat,  implikasi  tersebut bahwa dalam penilaian pelayanan publik didasarkan pada padangan publik.
Oleh  sebab  itu  Pemerintahan yang  Demokrasi  adalah  sistem  yang terdapat kedaulatan rakyat dan memulai  adanya  dari  Rakyat,  Oleh Rakyat  dan  Untuk  Rakyat  yang  syarat partisipasi didalam penyusunan anggaran.
Keikutsertaan  masyarakat  sangat dibutuhkan
dalam sistem pemerintahan demokrasi, namun keterlibatan  ini  butuh  suatu  arah  dan bimbingan yang dilakukan leh pemerintah maupun NGO untuk
menjadikan  kesadaran  mayarakat,  karea keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan  bukan  hal  yang  secara langsung muncul dalam sistem kebijakan baik  dalam  perumusan,  formulasi maupun  implementasi  sebab  proses tersebut butuh ketrlibatan secara mental dan emosional.
Untuk dapat tumbuh dan berkembang akan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan
prasyarat dalam partisipasi, seperti yang disebutkan oleh Kotler  dalam  syafi’I  (2009)  bahwa
beberapa  prasyarat  atau  elemen  yang selalau dijumpai dalam setiap pembangunan  yaitu  tujuan  (causes) Lembaga Pengubah (Agent Of Change) dan  sasaran  yang  di  ubah  (Change Target).
Partisipasi terlaksana tergantung tingkat kesadaran individu atau kelompok yang menurut Fatah (2006) pelaksanaan partisipasi dikelompokkan kedalam 5 tingkatan;
1. Partisipasi  tanpa  mengena  ide objek  partisipasi  yang  bersangkutan berpartisipasi karena memang diperintahkan untuk ikut. Jadi disini terdapat  unsure  pemaksaan  agar seseorang ikut berpartisipasi.
2. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide dan adanya daya tarik dari objek serta adanya minat dari subjek.
3. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide itu memang baik.
4. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih detail tentang alternative pelaksanaan atau pengeterapan ide tersebut.
5. Berpartisipasi karena bersangkutan langsung memanfaatkan ide dan hasil pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarganya atau masyarakat.
Berasarkan konsep teori akan tingkatan  partisipasi  diatas  diindonesia dapat  kita  ketahui  model  konsep  akan partisipasi  pembangunan  yang  terkat proses didalamnya, dalam menampung aspirasi  dengan  berbagai  tingkatan yang mulai dari Musbang
Tingkat Desa atau kelurahan,
Musrenbang tingkat Kecamatan dengan kegiatan  temu  karya  pembangunan tingkat  kecamatan  yang  dipimpin  oleh camat  dan  dibimbng  oleh  Bapeda Kabupaten atau kota Kemudian Musrenbang Kabupaten atau kota dan dilanjutkan  ditingkat  Propinsi  yang kemudian  ditindak  lanjuti  ditingkat Konsultasi Nasional Pembangunan dengan melalui Forum Konsultasi Nasional.  Yang  program  ini  dijadikan mekanisme  penyusunan  program  yang dibiayai  oleh  APBN  dan  daftar  proyek yang telah diajukan antara sektoral dan keinginan  didaerah  dalam  buku  satuan tiga  untuk  disampaikan  kepada  DPR sebagai Lampiran Nota Keuangan.
2.2 Kedudukan Partisipasi dalam Anggaran Daerah
Partisipasi  merupakan  hal  yang menjadi pondasi awal dalam mewujudkan disentralisasi, karena dengan  adanya  kedudukan  partisipasi dalam  kebijakan  akan  mempermudah pelayanan masyarakat  sebab masyarakat kita  itu  berbagai  macam  bentuk  dan kepentingan  seperti  yang  dijelaskan oleh  Maskur  dalam  Djadijono  (2009) bahwa  dalam  desentralisasi  bertujuan untuk efisiensi sebab Pertama,
Kepentingan dan kebutuhan masyarakat amat  beragam  didaerah  yang  berbeda
dalam  sutu  Negara  Kedua,  pejabat- pejabat didaerah dipandang mempunyai informasi  yang  lebih  baik  tentang kepentingan  dan  kebutuhan  daerah dari  pada  pemertintah  ditingkat  pusat Ketiga,  pemerintah daerah lebih mampu memberikan  pelayanan  yang  beragam lebih  mudah  dari  pada  pelayanan diberikan pada pemerintah pusat.
Oleh sebab itu keberadaan partisipasi  sangat  penting  dan  butuh dalam  arah  pemerintah  sebagaimana proses  kebijakan  adanya  inpu  sebagai proses keberlangsungan proses kebijakan, mengutip  pendapat  carl  I.  Federicson (1963) “bahwa kebijakan adalah serangkaian  tindakan  yang  diusulkan seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah dalam  suatu  lingkungan tertentu dengan ancaman  dan  peluang  yang  ada  dan kebijakan  yang  diusulkan  tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi  sekaligus  mengatasi  hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuana tertentu”.  Begitu  juga  pemikiran  S. Huntington  dan  Nelson  (1994)  bahwa partisipasi  politik  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  warga  negra  biasa (privat citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah.
2.3 Peran Partisipasi dalam Anggaran Publik
Kegunaan  atau  peranan  partisipasi dalam  anggaran  mulai  te  rbangun  saat adanya  sistem  pemerintahan  otonomi yang  sejak  digulirkannya  UU  No  22 tahun  1999  dan  Peraturan  Pemerintah tahun  No  9  tahun  2000  yang  mulai memberlakukan  sistem  penganggaran berbasisi kinerja. Dalam UU No 22 tahun 1999,  mulai  mengarahkan  pada  adanya sistem yang mendorong memberdayakan masyarakat  dan  mulai  menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta
meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran  fungsi  DPRD,  sehingga  dapat mengawal akan aspirasi ditingkat pemerintahan,  hal  ini  merupakan  angis segar  akan  sistem  pemerintahan  yang demokrasi karena  DPRD  pengotimalnan peran DPRD sebagai mujud representative  kepentingan  konstituen (Rakyat).
Sejak berlakunya PP No.9 tahun 2000, merupakan  hal  ihwal  akan  berlakunya sistem  pengangaran  berbasis  kinerja, yang  dimana  adanya  dua  pandangan akan  makna  kinerja  yakni  pendapat Irwan  (2009),  bahwa  Kinerja  dalam  arti sempit  sebagai  prestasi,  tingkat  capaian dan pemernuhan. Dan secara terminology  mengaju  pada  dampak  dan tujuan  tindakan  publik,  tetapi  beberapa
hubungan  secara  subjektif  dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai suatu  hasil  dari  suatu  tindakan.  Terlepas dari pengertian tersebut sistem penganggaran kinerja memberikan sistem  anggran  yang  berdasarakan pada  analisis  kinerja  Out  Put  dan  Out Come,  dan  mempunyai  indicator  dalam melakukan  pemantauan  dan  evaluasi sehingga  dapat  terukur  akan  kinerja kebijakan di level masayarakat.
2.4 Model Penganggaran Keuangan Daerah
Model penganggaran didaerah dipengaruhi  sistem  pemerintahan  dipusat baik  secara  sistem  sentralistik  maupun desentralistik  mempunyai  model  dan sistematika jenis pengangggraan keuangan  daerah  tersendiri  dan juga dipengaruhi dinamika perkembangan manajemen sector publik.
Dalam  bentuk  penganggaran  di daerah dimasa Orde Baru menggunakan sistem incremental yang dalam mekanisme jurnalnya menggunakan lajur T, dengan berasumsi bahwa penganggaran menggunakan dana berimbang  dengan  madsud  bahwa dalam  pembutan  penganggaran  publik harus  sesuai  dengan  pendapatan  Negara, namun dalam pemaknaan berimbang ini bukan  berimbang  yang  pembelanjaan
disesuaikan dengan pendapatan namun masih ada deficit yang di tutupi dengan pinjaman  keluar  atau  ke  dalam  negeri dalam bentuk obligasi atau dana reksa.
Sejalan dengan perubahan paradigma  administrasi  di  Indonesia, berimplikasi  pada  sistem  atau  cara penganggaran  di  tingkat  daerah, dalam perubahan paradigm berpengaruh  pada  sistem  penganggran keuangan  daerah  tergolongkan  dalam dua  jenis  sistem  penganggaran  sector publik  yang  dijelaskan  oleh  Irwan (2008)  dimana  terdiri  dari  anggaran tradisional (Konvensional) dan anggaran  yang  berorientasi  pada kepentingan publik (New Publik
Management). Dalam anggaran konvensional  ditandai  oleh  jenis  Line Item  dan  Incrimental  begitu  pula dalam  sistem  kepentingan  publik NPM  ditandai  dengan  dilakukannya sistem  penganggaran  berjenis  Zero Based  Bageting, Planning Program and Bageting Sistem dan Performance Based Badgeting. Namun dalam sistem pemerintahan  Otonomi  daerah  sesuai dengan  Permendagri  Nomor  13  tahun 2006  memakai  sistem  Performance based  bageting  dimana  sistem  tersebut menekankan  adanya  idikator  untuk menilai  atau  mengevaluasi  akan  kinerja dan  hasil  program  seperti  mengutip
pendapat Irwan (2008) bahwa anggaran berbasis kinerja sangat menekankan konsep Value For Monney  yaitu  ekonomis,  efisien  dan efektif.
Oleh  Irwan  (2009)  dalam  sistem penganggaran berbasis kinerja mempunyai  komponen  rencana  kerja meliputi  Sasaran,  Program,  Kegiatan dan Indokator kinerj kegiatan.
1. Yang dimaksud sasaran adalah; sasaran yang dimuat dalam SKPD dan dokumen Perencanaan
Pembangunan daerah lainnya.
2. Program yang ditetapkan merupakan program – program yang berada dalam lingkupan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Renstra SKPD
3. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dilakukan oleh SKPD.
4. Indicator Kinerja kegiatan adalah  ukuran  kuantitatif  dan kualitatif  yang  menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, dan
indikatori  kinerja  kegiatan  yang  akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok. Tujuan menggunakan sistem Performan based bageting
pendapatWahyudi
(2010) dalam perkuliahan  pertama,  karena  selama ini  kurang  adanya  keterkaitan  anatara kebijakan  dan  program  (Plan,  Bugeting, Implematasi)  kedua,  Horizon  Anggaran Sempit (berakjangka satu tahun), ketiga, masih adanya sistem line item keempat, perlunya  menyatukan  anggaran  rutin dan  anggaran  pembangunan  kedalam Unifed Bugeting .
2.5 Urgensi Partisipasi dalam Penganggaran.
Partisipasi msayarakat sejalan dengan  proses  akuntabilitas  dalam penganggaran  baik  dimana  masyarakat berperan  aktif  dalam  segi  aspirasi  dan segi  pengawasan  dan  implemantasi Kepmendagri Nomor 17 tahun 2007.
Pentingnya partisipasi dalam penganggaran  sebagai  wujud  sebagai input  dalam  proses  kebijakan  seperti dalam  prinsip  Good  Governance  dan proses  New  Publik  Management mengedepankan  partispasi  masyarakat yang mulai ditandai adanya pergeseran dari  Government  ke  Governance merupakan  suatu  bentuk  perubahan yang mendasar akan peran pemerintahan  yang  tidak  lagi  sebagai Given  (Samudara  dalam  Dwiyanto ;2008) yang mengusasi pada masyarakat dan  juga  posisi  masyarakat  dalam pembuatan  keputusan  policy  making dalam  Dwiyanto  (2008)  bahwa
bahwa pergeseran paradigma Government  ke  Governance  pada hakekatnya  mengisayarakatkan  tentang perlunya pemerintah melibatkan berbagai  Stokeholder  ,  mengenai peran  partisipasi  juga  ditekankan adanya  pihak  masyarakat  (stokeholder) oleh  UNDP  (1997)  dalam  Dwiyanto (2008)  bahwa  tata  pemerintahan  yang baik  Good  Governance  adalah  suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara  yang  dicipatakan  bersama  oleh pemerintah,  masyarakat  madani  dan sector swasta.
3. PEMBAHASAN
SUATU

## KEBIJAKAN
PEMERINTAH UNTUK

## MENGOPTIMALKAN PAD
Kabupaten pasuruan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah baik yang renewebel dan atau unrenewebel seperti halnya sektor pertanian, sektor industri, sektor pertambangan,  sektor  kelautan,  sektor peternakan  dan  sektor  pariwisata. Kebijakan fiskal didaerah terkait potensi lokal sebagai dasar mewujudkan nilai kearifan lokal ditandai dengan adanya mengedepankan nilai partisipasi masyarakat. Sebagaimana terlihat  pada strategi pembangunan kabupaten pasuruan  berprinsip  pada  pada  nilai
pemberdayaan,  keterbukaan,  akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, efisien, efektif dan aspiratif.
Sebagaimana  dasar  kebijakan  fiskal daerah  tampak  keberhasilannya  jika melihat  kenaikan  pada  pendapatan  asli daerah  (PAD)  kabupaten  pasuruan sebagaimana  sejak  tahun  2009-20  12 kenikan mencapai hingga 95%, sebagaimana  yang  kami  sajikan  pada tabel berikut;
Keberhasilan  atas  capian  kab. Pasuruan  didalam  pendapatan  asli daerah (PAD) tidak lepas atas konsekuensi pemberlakuan otonomi kepada daerah untuk memberikan inspirasi  membuka  intensifikasi  dan ekstensifikasi terhadap peluang investor  dan  pelaku  ekonomi  lainnya masuk  ke  kabupaten  pasuruan  guna mendongkrak pendapatan daerah.
Keberhasilan akan strategi kebijakan  fiskal  pemerintah  daerah pasuruan  untuk  membangun  daereah yang  lebiha  baik  sangat  terlihat  jelas hasil didapat berdasarkan justru menjadi  awal  akan  kesenjangan  sosial yang semakin lebar berdasarkan indeks gini,  rasio  kesenjangan  sosial  hingga mencapai  4,7%  yang  artinya  adalah, dalam  pembangunan  di  kabupaten pasuruan terjadi kesenjangan sosial yang
ditandai ketidak meratanya pembangunan  sehingga  memunculkan masyarakat  marginal  atau  miskin  yang terstruktur.
Kebijakan daerah untuk meningkatkan  Pendapatan  daerah  di prioritaskan  pada  upaya  industrialisasi sebagai penyokong utama atas pertumbuhan ekonomi, Pertanian, perdagangan,  hotel  dan  restoran menjadi second prioritas.
Dari  kedua  langka  strateginya baik  intensifikasi  dan  ekstensifikasi didalam pendapatan daerah kab. Pasuruan  yang  memiliki  orientasi pada  perbaikan  system  pelayanan, mempunyaidampak  positif  terhadap penaikan penerimaan pendapatan daerah (PAD)  dari  tahun  ke  tahun,  dapat  kita lihat pada table berikut ini;
Tabel 1.2 Data Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2004 - 2008
No Kompone n Pendapata 2003 2004 2005 2006 2007 1. Pendapat 62.9 61.382 64.648 64.654. 72.066. Daerah Pajak Daerah 32.9 32.9 73.1 37.161 .151.2 88.00 37.888. 815.906 .00 38.594. 552.604 .40 40.135. 204.867 .00
Retribus i Daerah 11.7 34.0 09.1 13.443 .648.0 61.00 13.567. 851.615 .05 13.155. 485.443 .50 16.604. 795.101 .00 Ha sil BU M D Pengelol aan Kekayaa n 6.60 0.00 - 16.200. 000.00 65.050. 000.00 646.758
.691.00
Lain PAD yang sah 18.2 83.5 36.7 10.777. 792.319 .03 13.175. 503.379 .98 12.839. 199.305 .47 14.680.
000.498 .06
2. Dana Perimba ngan 471. 873. 455. 467.324 .324.07 4.00 463.843 .023.92 7.00 591.863 .992.38 9.79 697.356 .146.19 1.00
Bagi dan
Bukan 39.2 44.4 39.590. 531.215 50.071. 620.297 58.712. 788.958 62.403. 327.090 Dana Umum 398. 513. 378.252 .000.00 378.252 .000.00 455.714 .000.00 537.700 .579.20 Dana 8.98 1.70 11.500. 000.000 4.000.0 00.000. 30.570. 000.000 53.612. 900.000
Khusus Bagi 3. dan Bantua Dari Proponsi 25.1 33.7 57.4
37.981. 792.859 .00 31.519. 403.630 .00 46.872. 203.431 .00 43.639. 339.901 .00 Lain yang Sah - 20.005. 262.000 30.801. 000.000 - 2.700.0 00.000. Dana Penyeim bang - 20.005. 262.000 30.801. 000.000 - 2.700.0 00.000. Jumlah Pendapa 534. 830. 548.712 .177.74 559.292 .394.82 656.523 .279.74 772.122 .905.34 Urgensitas atas keefektifan program pemerintah guna
penanggulangan kesejangan social di Kabupaten Pasuruan harus segera  di  terespon  hal  ini  terlihat bahwa  prestasi  akan  peningkatan ekonomi growt economi kabupaten  pasuruan  relative  tinggi dari pada provinsi jawa timur yang selisih  13%,  untuk  PDRB  Jawa timur  di  Tahun  2003  -2007  berada pada  angka  6,05%  dan  untuk  PDRB kab.  Pasuruan  berada  pada  angka 6,18% dan pada tahun 2009 sampai 2013  PDRB  Kab.  Pasuruan  sudah melampui
batas
rata-rata
kebupaten/kota  se  Provinsi  Jawa timur  dimana  kenaikan  PDRB
memiliki  implikasi  positif  pada rata-rata  pendapatan  masyarakat, akan  tetapi  prosentse  penduduk miskin  semakin  bertambah  yang artinya bahwa tingkat pendapatamn perkapita masyarakat relative tinggi
B. Prioritas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Didalam pertumbuhan ekonomi dikabupaten pasuruan terdapat beberapa  sector  meliputi pada sector pertanian,  sector  pertambangan  dan penggalian, sektor industri pengolahan,  sector  listrik,  gas dan Air Minum, sector Bangunan,  Sektor  perdagangan, hotel  dan  restoran,  sector  angkutan dan  komunikasi,  sector  keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sector  jasa-jasa.  Dari  beberapa sector diatas indutri menjadi prioritas  penyumbang  akan  DPRB kabupaten  pasuruan,  yang  artinya bahwa  volume  ekonomi  kabupaten pasuruan  banyak  produk  berupa barang  yang  berasal  dari  Sektor indutri.  Dapat  kita  Berikut  ini adalah  skala  pendapatan  daerah kabupaten pasuruan pada tahun
TABEL 1.3
Volume dan Perkembangan Ekonomi
Tahun 2005-2007 (PDRB atas Dasar Harga Berlaku) N o Sektor Volume Ekonomi Perkemba ngan Struktur Ekonomi Dalam Jutaan Rupiah) % % 2005  2006  2007 200 5- 200 200 6- 200 200 5 200 6 200 7 1 Pertanian 2.086.08 9,54 2.412. 492,34 2.648. 128,17 15,6 5 9,77  26,0 7 25,7 4 24,84 2 Pertambangan & Penggalian 83.689,3 5 95.990,5 0 111.227 ,22 14,7  15,87  10,5  1,02  1,04 3 Indistri Pengolahan 2.482.73 3,78 2.943. 554,13 3.412. 360,56 18.5 6 15.93 31.0 2 31.4 1 32,01 4 Listrik dan Gas dan Air Minum 200.083, 72 220.412, 28 240.914 ,39 10,1 6 9,3 2,5  2,63  2,75 5 Bangunan 211.083, 72 220.412, 28 293.485 ,38 16,5 3 18,88  2,65  2,63  2,27 6
Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.574.55 1,87 1.859. 938,83 2.125. 310,44 13,1 3 14,26 19,6 7 19,8 5 19,94
7 Angkatan dan Komunikasi 271.360, 06 329.303, 58 366.597 ,97 21,3 5 11,33  3,39  3,51  3,44 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perus. 282.335, 67 327.529, 10 372.775 ,34 16,0 1 13,81  3,53  3,5  3,5
9 Jasa - Jasa 810.652, 89 934.877, 12 1.089. 208,48 15,3 2 16,51 10,1 3 9,98  10,22 Jumlah  8.003.35 9,37 9.371. 024,84 10.660 .007,9 17,0 9 13,75  100  100  100
Dari  data  diatas  dapat  kita  ketahui bahwa  dari  lima  sector  perkembangan ekonomi dikabupaten
pasuruan penyumbang  terbesar  adalah  industri pengolahan  dengan  3,41  trilyun  rupiah atau sekitar 32,01 % sedangkan penyumbang  terkecil  adalah  disektor pertambangan  dan  penggalian  sebesar 111,22  juta  rupiah  atau  1,046%.  Dan untuk  sector  pertanian  sebagaimana pasuruan  terkenal  dengan  lumbung padi,  berada  pada  urutan  kedua  dengan menyumbang  2,64  trilyun  atau  sebesar 24.84 % yang artinya adalah perencanaan pembangunan  kabupaten  pasuruan  lebih
kearah  industrialisasi  sebagai  prioritas pendapatan  asli  daerah  dimana  yang ditekankan adalah aspek pajak daerah.
Sebagaimana  yang  kita  lihat  bahwa pendapatan  daerah  kabupaten  pasuruan tiap  tahunnya  mengalami  kenaikan.  Di tahun  2012  mengalami  kenaikan  sebesar
15,44% mencapai Rp
1.576.301.430.638,94
dibandingkan dengan  pendapatan  daerah  tahun  2013 yang  mengalami  kenaikan  mencapai 103,81%  mencapai  realisasi  anggaran pendapatan asli Rp 1.819.738.370.147,41 dari target pendapatan daerah Rp. 1.753.021.893.936,50. C. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dengan kegiatan partisipasi pemerintah dapat meletakkan masyarakat sebagai  objek  pembangunan,  sehingga menciptakan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik,  efektif  dan  efisiensi  demikian ini mencerminkan tatanan pemerintah yang baik  good  governance  dengan  memiliki karakteristik, pertama: memberikan ruang  aktor  lembaga  non  pemerintahan untuk berperan dalam kegiatan pemerintah,  kedua:  adanya  nilai  –  nilai yang  mengandung  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bersama,  ketiga:  adanya pemerintahan yang bersih. Proses diatas tak lepas hanya untuk supaya manajemen
pembanguna mempunyai aras kan keberlanjutan, dimana proses pemberdayaan merupakan invest terhadap  kemajuan  negara  dimasa  yang akan datang.
Di dalam Musrenbang baik
ditingkatan  Desa,  Kecamatan  hingga
Kabupaten mewajibkan adanya ikut serta dalam pembangunan (pasrtisipasi)
Rahnema dalam Muluk (2007) partisipasi sebagai  “the  action  or  fact  of  parkling, heaving  or  forming  a  port  of”  dalam pengertian  ini  bersifat  transitif  atau intransitif  dapat pula bermoral atau  tidak bermoral,  kandungan  partisipasi  juga dapat  bersifat  dipaksa  atau  bebas  dan dapat  pula  bersifat  memanipulatif  atau spontan  demikian  ini  dipengaruhi  tingkat kemampuan  masyrakat  dalam  ruang publik  sebagai  wujud  partisipasi  warga negara.
D. Peranan Tokoh Masyarakat
Budaya merupakan  hasil cipta  karsa manusia  yang  sudah  mengkristalisasi didalam  struktur  masyarakat  salah satunya  kajian  didalam  penelitian  ini pada  peranan  tokoh  Masyarakat  sebagai sang  patron  dan  mayarakat  pada  umunya adalah  berada  pada  posisi  klien.  Pola hubungan  antara  kedua  peran  tersebut lebih  kental  dengan  fanatisme  klien  pada sang  patron  sehingga  apapun  ucapan  dan
tindakan  sang  patron  menjadi  panutan para klien-nya.
Hal ini terjadi sebagaimana tergambar akan  pola  interaksi  yang  diamati  oleh penelitian,  dimana  Sang  Patron  adalah Sosok  Gus  Su’adi  (sebutan  putra mahkota  sang  Kyai)  di  Pondok  Pesantren Darul  Ulum  di  desa  Bayeman  Kecamatan Pasuruan,  beliau  ini  seorang  Tokoh Masyararakat yang memiliki pengaruh di Pasuruan  yang  cukup  besar,  beberap kalang  menyebutnya  sebagai  gus  durnya pasuruan.
Suatu  ketika  pada  musin  hujan,  di beberapa  daerah  pasuruan  mengalami musibah  banjir  yang  disebabkan  luapan air  sungai  karena  adanya  pendangkalan sungai,  musibah  banjir  ini  tidak  kunjung tertangani oleh Pemkab Pasuruan sehingga  ada  perwakilan  masyarakat yang  melaporkan  ke  gus  sua’di  atas kondisi dilapangan dan seraca spontan gus su’adi  langsung  menghubungi  Bupati untuk  penanggulangan  banjir  di  beberapa kecamatan.  Alhasil  Bupatipun  langsung menginstruksikan kepada kepala dinas PU Kabupaten  untuk  segera  melakukan pengerukan sungai.
Peristiwa yang tergambarkan sebagaimana  diatas,  menggambarkan bahwa  didalam  budaya  patronklien tidak  selamanya  memiliki  dampak negative. Justru budaya patronklein akan
memudahkan komunikasi
akan kepentingan  masyarakat  di  tingkat  grass root dapat terakomodir dan lebih efektif.
E. Hambatan dan Tantangan pelaksanaan Musrenbang
Ditingkatan  desa  dapat  kita  pahami bahwa didalam kepesertaanya masih saja berkutat  pada  aspek  kelembagaan  dan ketokohan  yang  mana  dapat  kita  lihat kepesertaanya  selalu pada orang2 sama yakni dari unsure  Perwakilan RT/ RW, Tokoh  Masyarakat,  Kapala  Dusun  dan sesepuh/  mantan  kepala  desa.  Memang didalam  pendekatan  kelembagaan  dan ketokohan  sangat  efektif  sebab  budaya patronklien tersebutlah yang menjadikan Musrenbang terlaksana.
Kesulitan  yang  dialami  pemerintah didalam  menjaring  aspirasi  masyarakat sebagai modal utama pembangunan masih relative  jauh  dari  kata  sempurna,  ada  dua permasalahan didalam hambatan Musrenbang  di  Desa  pertama;  dengan mekanisme  kelembagaan  didalam  upaya mengakomodir aspirasi masyarakat terdapat hambatan atas budaya
masyarakat  kearah  patronklien  dimana keengganan  masyarakat  secara  umum untuk menyalurkan aspirasi disebabkan factor ketokohan yang relative mendominan sehingga masyarakat secara pasif sudah menganggap terwakili sehinga  boleh  dikata  keterwakilan
belum  mencerminkan  atas  kepentingan masyarakat  umum.  Kedua;  hambatan terhadap  pelaksanaan  Musrenbang  pada aspek  kelembagaan  yang  dilakukan ditingkat  desa  masih  belum  efektif,  hal demikian dapat kita lihat  bahwa masyarakat  di  kabupaten  pasuruan sudah  mengalami  tranformasi  social, dengan banyaknya saran teknogi informasi  yang  masuk  didaerah  pelosok, tingginya Angka partisipasi Kasar (APK) dan  tentunya  rendaahnya  angka  buta huruf  dimana  dari  aspek  tesebut masyarakat  sudah  memiliki  pilihan public  choice  terhadap  mekanisme  dan pelaksanaan  pembangunan  selain  itu struktur masyarakat kita, mulai terstruktur dan melembaga.
Dari dua hambatan didalam musrenbang desa diatas yakni Hambatan cultural dan hambatan social (transformasi  social  yang  berjalan) sehingga  mumunculkan  tantangan  akan penambahan  mekanisme  musrenbang desa  untuk  mengikut  sertakan  struktur pemerintahan  desa  yang  paling  bawah yakni  musyawarah  di  tingkta  RT  atau RW  sehingga  lebih  efektif  untuk menjaring aspirasi.
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan  setiap  tahunnya  yang  harus dilaksanakan pada bulan Februari yang pelaksanaanya itu tergantung kesiapan
juga ditingkat desa, dan kapan pelaksanaanya  sudah  terjadwal  oleh pemda  kab.  Pasuruan.  Yang  didalam pelaksanaanya  akan  dihadiri  oleh pemerintah  daerah,  anggota  dewan legislative  pasuruan,  Ormas  (IPNU, Fatayat,  PKK)  dan  Tokoh  Masyarakat yang dipilih untuk mewakili musrenbang.
Tantangan  yang  dihadapi  didalam pelaksanaan  musrenbang  kecamatan adalah  bagaimana  didalam  musrenbang kecamatan  tidak  hanya  musyawarah dengan  cara  dialog  argumentasi, namun seharusnya dikecamatan hanya  untuk  mengatur  anggaran  dan output atas indicator capaian disetiap  program.  Hal  ini  bila dilaksanakan  maka  secara  langsung sudah  menanamkan  akan  nilai-nilai local kearifan local
Sebagaimana pelaksanaan di
tingkat
Kabupaten sepenuhnya dipegang  oleh  pemerintahan  dimana mekanismenya  melibatkan  seluruh SKPD  yang  telah  mengklasifikasikan program yang berdasarkan hasil musrenbang  Kecamatan  sekabupaten. Program  yang  disusun  oleh  SKPD  di klasifikasikan  atas  bidangnya  masing- masing dan kemudian akan di musrenbangkan ditingkat kabupaten.
Didalam  pelaksanaan  Musrenbang Kabupaten  dihadiri  oleh  24  kecamatan se  kabupaten,  Anggota  Dewan,  dan perwakilan  beberapa  Pemerintah  Desa dan  juga  dari  perguruan  tinggi.  Didalam pelaksanaannya  peneliti  mengamati  akan mekanisme  musyawarahnya  jauh  dari akar  demokrasi  dan  jauh  dari  nilai-nilai partisipasi.  Dalam  sidang  pleno  bersifat instruktif  yang  artinya  bahwa;  didalam musrenbang kabupaten tidak ada dialog dua  arah  hanya  adanya  mekanisme sosialisasi  program  yang  dilakukan oleh  setiap  SKPD  yang  nantinya  akan menjadi RKA SKPD pada Tahun 2014.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan  Fiskal  yakni  tentang kebijakan  Anggaran  menjadi  hal  yang sangat  urgen,  dari  kebijakan  fiskalpun dapat  kita  lihat  kinerja  pemerintah daerah,  arah  kebijakan  pemerintah daerah  dan  pola  pembanguan  daerah. Pasca  reformasi  paradigma  keuangan daerah  dirubah  menjadi  performance based  bugetting  dimana  mekanisme anggaran  dibelanjakan  berdasarkan kinerja. Sehingga didalam pembelanjaan  keuangan  publik  sesuai dengan fungsi pada program – program atas nilai partisipasi.
Kabupaten  Pasuruan  pendapatan daerah  relative  naik  ditiap  tahunnya, untuk  tahun  2012  target  pendapatan daerah berada pada Rp. 164.540.940.700,43- dan realisasi melampui  mencapai  73%  yakni  pada angka  Rp.  194.858.675.370,94-  yang artinya bahwa pemerintah masih kurang bisa untuk melakukan perkiraan  yang  akurat.  Hal  ini  akan berdampak  pada  jumlah  silpa  yang relative  tiap  tahunnya  meningkat. Didalam penyumbang pendapatan daerah  relative  terbesar  adalah  dari sector industry dan indutri pertahunnya naik  hingga  2.5%  hal  ini  sebagai dampak akan usaha pemerintah menaikkan ekonomi kabupaten pasuruan.
Dari pendapatan daerah yang relative naik ditiap tahunnya juga diikuti masalah  sisa  angaran  tahun  lalu  atau SILPA dimana pertahun terdapat kenaikan,  sebagaimana  Tahun  2012 SILPA  mencapai  Rp  185.326.956,84 dan  untuk  tahun  2013  dari  total  SILPA
menembus angka Rp
262.418.451.362,62 yang memiliki asumsi  bahwa  didalam  anggaran  rentan tahun  2012-2013  terdapat  kenaikan  akan nilai SILPA tahun sebelumnya mencapai 41,60%.  Tingginya  SILPA  merupakan patologi  anggaran  hal  ini  bisa  dilihat
akan  ketidak  mampuan  pemerintah untuk  mempredeksi  pendapatan  daerah dan membelanjakan untuk modal pembangunan.  Sebagai  mana  didalam laporan DEA tentang efisiensi keuangan  daerah  pasuruan  relative berada pada efisiensi manajemen pada tahun  2007  kab.  Pasuruan  masih berada  pada  kuartal  tahun  2006-2008 berada  pada  angka  100  yang  artinya terjadi  efisisensi.  Untuk  tahun  2009 berada  pada  posisi  98,24  dan  di  tahun 2010  menurun  hingga  pada  tingkat 95,5  6.  Yang  artinya  mulai  kurang efisien didalam penggunaan anggaran.
Kekurang  maksimalan  didalam membelanjakan  keuangan  public  di daerah  juga  ditentukan  pada  makanisme partisipasi  masyarakat  dimana  partisipasi ini justru terkendala adanyan transformasi  social  yakni  pada  aspek social culture dan pendidikan masyarakat. Aspek tersebut yang menyebabkan  adanya  ruang  public yakni  aspirasi  di  Musrenbang  hanya bersifat psudopartisipation atau partisipasi semu.
Pada  aspek  social  culture  sangat begitu  dominan  didalam  membentuk partisipasi, disebabkan budaya patronklaein. Dimana sang patron tercerminkan  oleh  ketokohan  (Ustad/ Kyai, Mantan pejabat/Pejabat
Pemerintah) dan
masyarakat menganggap  sudah  terwakili  atau dorongan  watak  tidak  percaya  diri watak  minderwarder  sehingga  aras partisipasi  yang  seharusnya  diisi  oleh gagasan  –  gagasan  masyarakat  secara sendirinya terkikis oleh budaya ditengah  proses  transformasi  social yang berjalan.
Ditengah demokrasi structural yang ditandai  dengan  adanya  forum  aspirasi masyarakat juga perlu melihat bagaimana  budaya  di  pasuruan  dapat mendukung  sebuah  nilai  demokrasi ditengah  budaya  patronklien.  Sebab didalam  setiap  pelaksanaan  renbuk desa  atau  Musrenbang  masyarakat yang ikut berpartisipasi hanya sebagian  kecil  yang  hanya  diwakilkan oleh  Ketua  Ormas,  Petuah  Desa
(Mantan Kepala Desa/Mantan Kasun/Kamit Tuo/Ustadz
dan Ustadzah) yang mana di dalam mekanisme  musrenbang  terdapat  dialog sebagai  metode  untuk  menentukan  skala prioritas  untuk  mempertahankan  sebuah ide.  Hal  serupa  pun  juga  dilakukan  di tingkatan kecamatan dan kabupaten.
Sehingga perlu untuk untuk melakukan reformasi administrasi secara  makro  tentang  perubahan  atas mekanisme musurenbang yang
mengkoordinasikan  atas  jalur  structural
dan  cultural.  Gagasan  koordinasi  ini tercerminkan atas terlebaganya musrenbag  pada  level  yang  paling bawah  yakni  Tingkatan  RW  (Rukun Warga)  dengan  melibatkan  seluruah masyarakat yang secara otomatis elit-elit local akan ikut serta  untuk  menggagas suatu  program.  Yang  kemudian  dari di  tingkat  dusun  merekap  sebagai bahan musrenbang ditingkat Desa.
Pada tingkatan desa yang mengundang  seluruh  Perwakilan  dan Tokoh Masyarakat tentunya sang Patron  akan  mengusung  aspirasi  untuk dimusyawarahkan  atas  program  – program  yang  sudah  digagas  ditingkat masyarakat  paling  bawah  grass  root untuk  di  sesuaikan  dengan  topik  yang ditentukan dari pemerintah daerah sehingga  kita  bisa  mengklasifikasi atas  gagasan  dan  ide  masyarakat dengan  ketentuan-ketentuan  pemerintah kabupaten.  Hal  ini  akan  memberikan ruang idea tau gagasan yang sustainability  sebagai  kearifan  local local wisdome.
Aspirasi  atas  gagasan  ditingkat desa  akan  dilanjutkan  ke  tingkat kecamatan utuk di susun estimasi dana atas  program  yang  ditentukan  didalam musrenbang  desa  sebagai  dasar  draft RKA –SKPD sehingga ada transparansi dan tidak menjadi
musyawarah sebagai ruang perdebatan atas nilai secara subjektif.

## DAFTAR PUSTAKA
1. N. Dunn. Willian . 2003. Pengantar Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Jogjakarta. Gadjah Mada University Press.
2. Taufiq Ritonga. Irwan. 2009. Perencanaan dan Pengangaran keuangan Daerah di Indonesia.
Jogjakarta. Penerbit Sekolah Pasca
Sarjana UGM
3. Basuki. 2008. Pengantar Keuangan Daerah. Jogjakarta. Kreasi Wacana.
4. Dwiyanto. Agus. 2008. Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik. Jogjakarta. Gadjah Mada
University Press.
5. Syafi’I. Inu Kencana dan Andi Azikin. 2007. Perbandingan
Pemerintahan. Bandung. PT. Refika
Aditama
6. Maddick. Henry. 2003. Desentralisasi dalam Praktek.
Jogjakarta. Pusaka Kendi
7. Thoha. Miftha. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kotemporer.
Jogjakarta. Kencana
8. Rohman. Ainur dkk. 2009. Politik, Partisipasi dan
Demokrasi dalam Pembangunan.
Malang. Program Sekolah
Demokrasi.
9. Gunawan. Jamil dkk. 2005. Desentralisasi, Globalisasi dan
Demokrasi Lokal. Jakarta. LP3ES.
10. Djadijono. M dkk. 2006. Membangun
Indonesia dari daerah. Jakarta.
CSIS.]
11. Modul Kuliah PenganggaranPublik
Administrasi Negara Angkatan 2009.
Dosen Pengampu Dr. Wahyudi
Kumorotomo MPP dan Miftah Andhi Ikhsanto SIP. MA .
12. Surpajan dan Supatmo. 2003. Pengembangan Masyarakat. Jogjakarta
13. Hermawan, Puguh. 2013. Disentralisasi Fiskal dan Efisiensi Belanja Pemerintah di Sektor Publik.
Jurnal Ekonomi dan BisnisBrawijaya