Perkembangan dan Karakterisasi Desa-desa Pegunungan Jawa Tengah
Development and Characterization of Mountain Villages in Central Java
Andi Yoga Saputra 1,2* , Ernan Rustiadi 2,3 & Wiwiek Rindayati 4
1 Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; 2 Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, IPB University, Kampus IPB Baranang Siang, Bogor 16127, Indonesia; 3 Divisi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; 4 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : andi_yogas@apps.ipb.ac.id (Diterima: 19 Juli 2021; Disetujui: 29 Oktober 2021)

## ABSTRACT
The  characteristics  of  mountain  villages  are  very  different  from  valley  villages  and  plain villages,  but  socio-economically  and  environmentally  related  to  each  other.  This  study  aims  to analyze  the  level  of  development  of  physical  facilities  in  mountain  villages,  analyze  the  village development index based on the dimensions of village development, and analyze the components of socio-economic,  environmental,  and  developmental  characteristics  of  mountainous  villages  in Central Java. Analysis of the level of development of mountainous village physical facilities used skalogram based on PODES 2018 data, village development index based on the dimensions of village development used the Village Index (ID) calculation formula, and analysis of the characteristics of the  socio-economic,  environmental,  and  developmental  components  of  mountain  villages  used Principal  Component  Analysis  (PCA).  Results  of  the  analysis  of  the  level  of  development  of  the physical facilities of the mountainous villages show that 413 villages (67.81%) of the mountains are in the third hierarchical class (less developed). The category of village development based on the dimensions of development shows that mountain villages are included in the category of developing villages with an average value of ID 54.17. The components that best characterize the characteristics of  mountainous  villages  are  the  potential  for  the  danger  of  21.9%,  the  availability  of  secondary school education facilities, health facilities, and the village development level of 16%, the component of trade facilities 5.8. %, the component of the availability of the micro-industry is 13.25%, and the component of the availability of health facilities are 8.8%.
Keywords: mountain village, potential disaster, skalogram, underdeveloped village.

## ABSTRAK
Karakteristik desa pegunungan sangat berbeda dengan desa lembah dan desa dataran, namun secara sosial-ekonomi dan lingkungan saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat  perkembangan  fasilitas  fisik  desa  pegunungan,  menganalisis  indeks  perkembangan  desa berbasis  dimensi  pembangunan  desa,  dan  menganalisis  komponen-komponen  karakteristik  sosial- ekonomi,  lingkungan,  dan  perkembangan  desa  pegunungan  di  Jawa  Tengah.  Analisis  tingkat perkembangan  fasilitas  fisik  desa  pegunungan  menggunakan  analisis  Skalogram  berdasarkan  data Potensi Desa (PODES) tahun 2018, indeks perkembangan desa berbasis dimensi pembangunan desa
menggunakan rumus perhitungan Indeks Desa (ID), dan analisis komponen-komponen karakteristik sosial-ekonomi, lingkungan, dan perkembangan desa pegunungan menggunakan analisis Principal Component  Analysis (PCA).  Hasil  analisis  tingkat  perkembangan  fasilitas  fisik  desa  pegunungan menunjukkan  bahwa  413  desa  (67.81%)  pegunungan  masuk  dalam  kelas  hierarki  III  (kurang berkembang).  Kategori  perkembangan  desa  berbasis  dimensi  pembangunan  menunjukkan  bahwa seluruh  desa  pegunungan  termasuk  ke  dalam  kategori  desa  berkembang  dengan  nilai  rata-rata  ID 54.17.  Hal  yang  paling  mencirikan  karakteristik  desa  pegunungan  adalah  tingginya  potensi  risiko bencana  sebesar  21.9%,  tingginya  ketersediaan  fasilitas  pendidikan  sekolah  menengah,  fasilitas kesehatan,  dan  tingkat  perkembangan  desa  sebesar  16%,  komponen  fasilitas  perdagangan  sebesar 5.8%, komponen ketersediaan industri mikro sebesar 13.25%, dan komponen ketersediaan fasilitas kesehatan sebesar 8.8%.
Kata kunci: desa pegunungan, desa tertinggal, potensi bencana, skalogram

## PENDAHULUAN
Desa  berdasarkan  topografi  wilayahnya dibagi  menjadi  tiga  kategori  yaitu  desa lereng/puncak,  desa  lembah,  dan  desa  dataran (BPS, 2018). Karakteristik dari desa lereng/puncak  pegunungan  sangat  berbeda dengan  desa  lembah  dan  desa  dataran,  akan tetapi  secara  sosial-ekonomi  dan  lingkungan saling terkait satu sama lain. Apabila dilihat dari fasilitas  dasar  dan  kesempatan  kerja,  desa pegunungan  memiliki  keterbatasan  apabila dibandingkan dengan desa lembah maupun desa dataran.  Letak  geografis  desa  pegunungan menjadi salah satu penyebab kondisi sosial dan ekonomi  penduduk  desa  pegunungan  lebih rendah  dibandingkan  dengan  penduduk  desa  di dataran rendah (Zhou et al., 2018).  Keterbatasan yang dimiliki desa-desa pegunungan menjadikan wilayah  ini  perlu  upaya  tambahan  agar kesenjangan  ekonomi  antara  perkotaan  dan pedesaan dapat diatasi (Nishino, 2010).
Desa  Pegunungan  merupakan  desa  yang memiliki  tingkat  kesuburan  tanah  yang  tinggi, sehingga  cocok  untuk  dijadikan  sebagai  lokasi pengembangan  pertanian.  Pertanian  menjadi salah  satu  sumber  utama  mata  pencaharian masyarakat  yang  tinggal  di  desa  pegunungan (Zollet  &  Que, 2012).    Provinsi  Jawa  Tengah sendiri memiliki komoditas pertanian khas desa pegunungan yang menjadi penyumbang produksi  terbesar  pada  tahun  2018  yaitu  kubis dan kentang (BPS, 2019).
Secara geografis desa-desa yang berada di daerah perbukitan/pegunungan, pedalaman, dan kepulauan  sulit  untuk  dijangkau  oleh  jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, sehingga sebagian besar daerah-daerah tersebut termasuk  ke  dalam  daerah  tertinggal  (Palupi et al., 2016). Keterbatasan tersebut mengakibatkan pada masyarakat yang berada di daerah dataran tinggi  dan  masyarakat  di  sekitar  hutan  terjebak pada  kantong-kantong  kemiskinan  (Tisniwati, 2012).
Letak  desa  pegunungan  yang  berada  di ketinggian  menjadikan  wilayah  ini  memiliki fungsi pelindung bagi daerah di bawahnya. Salah satu  fungsi  penting  yang  dimiliki  oleh  desa pegunungan adalah sebagai daerah tangkapan air hujan ( catchment area ). Selain dapat memenuhi kebutuhan  air  tanah  di  wilayah  sekitar,  daerah tangkapan  air  hujan  juga  dapat  mencegah terjadinya banjir pada daerah di bawahnya (Amri & Syukron, 2014).
Desa-desa  di  Jawa  Tengah  terutama  di desa  pegunungan  merupakan  desa  yang  rentan terhadap  bencana  alam.  Risiko  bencana  alam yang  terjadi  yakni  tanah  longsor  dan  angin puting  beliung.  Tercatat  bahwa  telah  terjadi bencana  alam  di  desa  pegunungan  pada  tahun 2018 yakni tanah longsor sebanyak 381 kejadian dan  54  kejadian  angin  puting  beliung  (BPS, 2018).  Terjadinya  tanah  longsor  dapat  dipicu oleh  curah  hujan  yang  tinggi  atau  disebabkan oleh  perilaku  manusia.  Bahaya  tanah  longsor semakin  tinggi  apabila  semakin  besar  harkat kemiringan  lereng,  pelapukan  batuan,  struktur
perlapisan  batuan,  dan  tekstur  tanah  yang berpasir (Priyono et al., 2006).
Berkaitan  dengan  pembangunan  wilayah desa,  terdapat  isu-isu  strategis  pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pertama, mengenai kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat desa (kemiskinan). Kedua, terkait pembangunan sarana  dan  prasarana  di  desa  dan  kawasan perdesaan. Ketiga, keberdayaan dan kemandirian masyarakat perdesaan dimana akar dari ketidakberdayaan masyarakat desa disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  maupun  non ekonomi. Keempat yaitu tata kelola pemerintahan  desa  dan  kelembagaan.  Kelima, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Budiarto et al., 2017). Perkembangan  wilayah  di  desa-desa pegunungan  dapat  dilihat  dari  ketersediaan fasilitas  fisik  dan  kemudahan  aksesibilitas. Penelitian  ini  fokus  mengkaji  desa-desa pegunungan  di  Jawa  Tengah  dengan  melihat perkembangan  dan  karakterisasinya.  Menurut Zhou et  al. (2018),  perkembangan  desa pegunungan selalu disesuaikan dengan topografi dan kondisi hidrologi. Sehingga perlu dianalisis bagaimana karakteristik sosial-ekonomi, lingkungan,  dan  perkembangan  desa-desa pegunungan  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut,  tujuan  pada penelitian  ini  adalah  (1)  menganalisis  tingkat perkembangan  fasilitas  fisik  desa  pegunungan; (2)  menganalisis  indeks  perkembangan  desa berbasis  dimensi  pembangunan  desa;  serta  (3) menganalisis karakteristik sosial-ekonomi, lingkungan, dan perkembangan desa pegunungan di Jawa Tengah.

## METODOLOGI
Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data Potensi Desa Jawa Tengah tahun  2018  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat Statistik.  Penelitian  ini  meliputi  609  desa pegunungan  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  dimana desa-desa  tersebut  berada  di  ketinggian  >750 Mdpl.

## Analisis Tingkat Perkembangan Fasilitas Fisik Desa Pegunungan
Tingkat perkembangan wilayah dianalisis dengan menggunakan analisis hierarki perkembangan wilayah berdasarkan pada metode  skalogram,  dari  analisis  ini  diperoleh hierarki untuk masing-masing wilayah (Rustiadi et al., 2011). Metode skalogram berfungsi untuk melihat  gambaran  tingkat  perkembangan  pada suatu  wilayah  secara  administratif  berdasarkan pada  data  jarak  aksesibilitas,  jumlah  dan  jenis fasilitas  yang  diperoleh  dari  data  Potensi  Desa (Murtadho et al., 2018).
Data  yang  digunakan  dalam  analisis  ini bersumber  dari  data  PODES  (Potensi  Desa) tahun  2018  yang  terdiri  dari  variabel  jarak terhadap fasilitas tertentu (aksesibilitas) sebanyak  4  variabel  dan  69  variabel  jenis fasilitas.  Variabel  jenis  fasilitas  terdiri  atas  32 fasilitas  pendidikan,  16  fasilitas  kesehatan,  dan 21 fasilitas ekonomi.
Tahapan  analisis  skalogram  menurut Panuju & Rustiadi (2013) terdiri dari melakukan pemilihan terhadap data yang bersifat kuantitatif.  Selanjutnya  diseleksi  berdasarkan parameter  yang  ditentukan  sehingga  data  yang relevan saja yang digunakan. Tahapan selanjutnya  melakukan  penjumlahan  terhadap desa-desa  yang  terdapat  dalam  satu  kecamatan yang  sama  sehingga  didapat  adalah  Hierarki relatif kecamatan, memisahkan antara jarak dan jumlah  fasilitas,  serta  melakukan  rasionalisasi data terhadap data jarak dan fasilitas. Data jarak diinvers dengan rumus:
𝒚 = 𝟏 𝑿 𝒊𝒋 Y : variabel baru Xij : data jarak j di wilayah i
Min (I) j : Nilai minimum untuk jenis sarana ke-j.
Setelah  didapatkan  invers  terhadap  jarak kemudian  dihitung  kapasitas  pelayanan  dari fasilitas tersebut dengan rumus jumlah fasilitas j di wilayah i dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah  i.  Selanjutnya  melakukan  pembobotan terhadap  data  kapasitas  dengan  cara  data
kapasitas  j  dibagi  dengan  bobot  fasilitas  j, dengan rumus:

## 𝐈𝐢𝐣 = 𝐗𝐢𝐣𝐧𝐣 𝐗. 𝐣 𝐚𝐣
I : 1,2,……, n;
J : jumlah wilayah 1,2,……, n
Tahapan  akhir  dari  analisis  ini  adalah menyusun  nilai  indeks  perkembangan  wilayah (IPW) di masing-masing desa dengan menggunakan rumus:
𝐊 𝐢𝐣 𝐈 𝐢𝐣 − 𝐦𝐢𝐧 (𝐈) 𝐣 𝐒 𝐣 K ij :  Nilai  baku  untuk  desa  ke-i  dan  jenis
sarana ke-j I ij
:  Nilai  bobot  untuk  desa  ke-i  dan  jenis sarana ke-j
Min (I) j : Nilai minimum untuk jenis sarana ke-j S j : Nilai standar deviasi
Setelah  dilakukan  proses  pembakuan, langkah  berikutnya  yaitu  dilakukan  teknik sortasi  (pengurutan)  data  dimana  wilayah  yang mempunyai nilai yang paling besar diletakkan di barisan  atas  dan  fasilitas  yang  paling  banyak berada di kolom kiri. Pada penelitian ini analisis skalogram  dilakukan  pada  level  desa.  Hasil analisis  skalogram  berupa  IPW  tingkat  desa kemudian  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kelas Hierarki,  yaitu  Hierarki  1  (berkembang), Hierarki 2 (cukup berkembang), dan Hierarki 3 (kurang berkembang). Termasuk kelas hierarki 1 apabila  nilai  IPW  lebih  besar  daripada  nilai rataan  ditambah  standar  deviasi.  Sedangkan hierarki  2  dan  3  apabila  nilai  IPW  lebih  besar atau sama dengan nilai rataan.

## Analisis Indeks Perkembangan Desa Berbasis Dimensi Pembangunan Desa
Indeks Desa (ID) adalah hasil harmonisasi dua  indikator  pembangunan  desa  yaitu  Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks
Pembangunan Desa (IPD) (BPS, 2020). Analisis faktor dengan menghitung nilai indeks komposit satu  persatu  dimensi  pembangunan  desa menggunakan rumus perhitungan ID digunakan untuk mendapatkan dimensi pembangunan desa
di  desa-desa  pegunungan  Jawa  Tengah. Kemudian  dilakukan  proses  penghitungan  nilai indeks gabungan dari semua dimensi pembangunan tersebut. Perhitungan ini dilakukan pada data Podes 2018. Menurut Badan Pusat  Statistik  (2020),  dalam  ID  terdapat  6 (enam) karakteristik/dimensi pembangunan desa yang  dibangun  berdasarkan  indikator/variabel dari  hasil  sensus  Podes.  Keenam  dimensi pembangunan  dan  indikator  pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dimensi  Sarana  Prasarana,  terdiri  dari  4 (empat) indikator yaitu:
a. Sumber Air untuk Mandi/Cuci
b. Bahan Bakar Memasak
c. Waktu Tempuh per Kilometer ke Kantor Camat
d. Persentase Keluarga di Rumah Kumuh
2. Dimensi  Pelayanan  Dasar,  terdiri  dari  6
(enam) indikator yaitu:
a. Akses TK/PAUD
b. Akses SD/Sederajat
c. Akses SMP/Sederajat
d. Akses SMA/Sederajat
e. Akses Poskesdes/Polindes
f. Posyandu yang Aktif Bulanan
3. Dimensi Ekonomi, terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu:
a. Keberadaan Pasar Desa
b. Akses ke Bank
c. Keberadaan UMKM
d. Keberadaan Kantor POS/Perusahaan Ekspedisi
e. Keberadaan KUD/BUMDes
f. Akses Listrik
g. Keberadaan Angkutan Umum
h. Layanan Telekomunikasi
4. Dimensi  Sosial,  terdiri  dari  6  (enam) indikator yaitu:
a. Kegiatan Warga Menjaga Keamanan Lingkungan
b. Keberadaan Fasilitas Olahraga dan Ruang Publik Terbuka
c. Taman Bacaan Masyarakat
d. Musyawarah Desa
e. Konflik Sosial/Perkelahian Massal di Desa
f. Kegiatan Gotong Royong
5. Dimensi  Lingkungan,  terdiri  dari  4 (empat) indikator yaitu:
a. Sistem Pembuangan Sampah
b. Pengelolaan/Daur Ulang Sampah/Limbah
c. Fasilitas Buang Air Besar
d. Usaha Mitigasi Bencana
6. Dimensi Pemerintahan Desa, terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:
a. Kelengkapan Pemerintah Desa
b. Aset Desa
c. Fasilitas Pendukung Kantor Desa
d. Keberadaan Peta Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati atau Gubernur
Untuk  mendapatkan  nilai  ID  satu  desa, maka  dilakukan  3  (tiga)  tahapan  perhitungan dengan setiap tahapan sebagai berikut:
1. Penghitungan  skor  indikator.  Pada  tahap setiap indikator diberikan skor 1 hingga 5, dimana  skor  ini  ditentukan  berdasarkan masing-masing nilai yang didapatkan dari indikator  Podes  dalam  tabel  masing- masing dimensi.
2. Perhitungan
indeks dimensi. Penghitungan  Dimensi  Indeks  Desa dihitung
dari setiap indikator penyusunnya.  Dimensi  Indeks  Desa merupakan  rata-rata  aritmatikan  tak terimbang dari setiap indikator penyusunan  dimensi  yang  bersangkutan.
Formulasi  penghitungan  indeks  dimensi adalah sebagai berikut:
 Indeks Dimensi 1
(D1) = 𝐼 11 + 𝐼 12 +𝐼 13 +𝐼 14
4  Indeks Dimensi 2
(D2) = 𝐼 21 + 𝐼 22 +𝐼 23 +𝐼 24 +𝐼 25 +𝐼 26 6  Indeks Dimensi 3
(D3) = 𝐼 31 + 𝐼 32 +𝐼 33 +𝐼 34 +𝐼 35 +𝐼 36 +𝐼 37 +𝐼 38 8
 Indeks Dimensi 4
(D4) = 𝐼 41 + 𝐼 42 +𝐼 43 +𝐼 44 +𝐼 45 +𝐼 46 6
 Indeks Dimensi 5
(D5) = 𝐼 51 + 𝐼 52 +𝐼 53 +𝐼 54 4
 Indeks Dimensi 6
(D6) = 𝐼 61 + 𝐼 62 +𝐼 63 +𝐼 64 4
3. Perhitungan  indeks  desa.  Indeks  Desa
(ID) didapatkan dari hasil proses rata-rata geometrik  dari  setiap indikator  penyusun Indeks Desa. Penghitungan ini diformulasikan sebagai berikut: 𝐼𝐷 = (√𝐷1𝑥 𝐷2 𝑥 𝐷3 𝑥 𝐷4 𝑥 𝐷5 𝑥 𝐷6) 6 𝑥 20
Dari  hasil  formulasi  di  atas  diperoleh Indeks  Desa  dengan  skala  0  hingga  100. Selanjutnya Indeks Desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori sesuai perolehan nilai ID dengan kategori sebagai berikut (BPS, 2020):
1. Desa Sangat Tertinggal (0 sampai 34.99)
2. Desa Tertinggal (35 sampai 49.99)
3. Desa Berkembang (50 sampai 64.99)
4. Desa Maju (65 sampai 79.99)
5. Desa Mandiri (90 sampai 100)
Analisis Komponen Karakteristik Sosial- Ekonomi, Lingkungan, dan Perkembangan
Desa
Pada analisis karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan desa-desa pegunungan Jawa  Tengah  digunakan  analisis Principal
Component
Analysis (PCA). Analisis Komponen  Utama  (PCA)  adalah  teknik multivariat yang menganalisis tabel data dimana pengamatan  dijelaskan  oleh  beberapa  variabel dependen  kuantitatif  yang  saling  berkorelasi (Mishra et  al., 2017).  Secara  prinsip,  metode Principal Component Analysis (PCA) bertujuan untuk  menyederhanakan  variabel  yang  diamati dengan cara mereduksi dimensinya.
Pada  penelitian  ini  penentuan  desa-desa pegunungan mengacu kepada data Potensi Desa 2018  (BPS),  dengan  tahapan  melakukan self validation dikerjakan  sendiri  oleh  peneliti dengan  mengumpulkan  seluruh  indikator  yang kemungkinan  dapat  digunakan  untuk  menilai desa-desa  kawasan  pegunungan.  Selanjutnya dilakukan validasi dengan menggunakan metode Principal  Component  Analysis (PCA).  Metode PCA  secara  matematis  dapat  diformulasikan sebagai berikut:
PC1 = α11X1 + α12X2 + …. + α1pXp PC2 = α21X1 + α22X2 + …. + α2pXp PCn = αn1X1 + αn2X2 + …. +αnpXp Keterangan: PC1,PC2,PCn  : Principal Component ke-n dari masing-masing variabel α : Koefisien regresi dari masing- masing variabel (X1,X2,Xp) X1,X2,Xp : Variabel/indikator p : Jumlah variabel/indikator Analisis Komponen Utama (PCA) dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap sistem sosial, ekologi dan ekonomi di desa-desa pegunungan Jawa Tengah berdasarkan  data-data  yang  tersedia.  Analisis komponen  utama  merupakan  teknik  analisis multivariabel  (menggunakan  banyak  variabel) yang dilakukan untuk tujuan ortogonalisasi dan penyederhanaan  variabel  (Pratiwi  &  Harjoko, 2013).  Metode  PCA  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  perangkat  lunak  SPSS  untuk mendapatkan  tingkat  kepentingan  dari  variabel sosial, ekonomi, dan lingkungan serta perkembangan  desa.  Variabel  yang  digunakan dalam analisis PCA ini merupakan variabel yang dipilih  oleh  peneliti  yang  mencakup  dimensi sosial,  ekonomi,  lingkungan  dan  nilai  indeks perkembangan desa yang dihasilkan dari analisis skalogram.  Adapun  variabel  yang  digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel  1.  Variabel  yang  digunakan  dalam  analisis
Principal Component Analysis No Variabel Kode 1 Jumlah lembaga pendidikan TK/RA/BA X1 2 Jumlah lembaga pendidikan SD/MI X2 3 Jumlah lembaga pendidikan SMP/MTs X3 4 Jumlah lembaga pendidikan SMU/MA X4 5 Jumlah lembaga pendidikan SMK X5 6 Jumlah sarana kesehatan Puskesmas dengan rawat inap di desa/kelurahan X6 7 Jumlah sarana kesehatan Puskesmas tanpa rawat inap di desa/kelurahan X7
No Variabel Kode 8 Jumlah sarana kesehatan Puskesmas pembantu di desa/kelurahan X8 9 Jumlah Tempat praktek bidan X9 10 Jumlah Toko khusus obat/jamu X10 11 Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali X11 12 Industri mikro dan kecil barang dari kulit (tas, sepatu, sandal, dll.) X12 13 Industri mikro dan kecil dari kayu (meja, kursi, lemari, dll.) X13 14 Industri mikro dan kecil barang dari kain/tenun (kerajinan tenun, konveksi, dll.) X14 15 Industri mikro dan kecil gerabah/keramik/ batu (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, dll.) X15 16 Industri mikro dan kecil makanan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah– buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, makanan dan minuman lain, dll.) X16 17 Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran tanpa ada sistem pelayanan mandiri) X17 18 Toko/warung kelontong yang menjual bahan pangan (sembako) X18 19 Banyak kejadian Tanah Longsor 2017 X19 20 Banyak kejadian/bencana Banjir 2017 X20 21 Banyak kejadian/bencana Banjir bandang 2017 X21 22 Banyak kejadian/bencana Gempa Bumi 2017 X22 23 Banyak kejadian/bencana Angin puyung/puting beliung/topan 2017 X23 24 Banyak kejadian/bencana Kebakaran hutan dan lahan 2017 X24 25 Banyak kejadian/bencana Kekeringan (lahan) 2017 X25 26 Nilai IPD X26

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  pegunungan  merupakan  desa  yang terletak  diatas  750  Mdpl  (Istiawan,  2019). Berdasarkan  pengertian  ini  desa-desa  yang termasuk  ke  dalam  desa  pegunungan  di  Jawa Tengah  sebanyak  609  desa  yang  tersebar  di  18 kabupaten,  yakni  Kabupaten  Banjarnegara  (90 desa), Kabupaten Banyumas (15 desa), Kabupaten  Batang  (24  desa),  Kabupaten Boyolali (29 desa), Kabupaten Brebes (17 desa), Kabupaten Kendal (12 desa), Kabupaten Klaten (2 desa), Kabupaten Kudus (4 desa), Kabupaten Magelang  (66  desa),  Kabupaten  Pati  (4  desa), Kabupaten  Pekalongan  (22  desa),  Kabupaten Pemalang (16 desa), Kabupaten Purbalingga (15 desa), Kabupaten Purworejo (6 desa), Kabupaten Semarang (40 desa), Kabupaten Tegal (15 desa), Kabupaten Temanggung (116 desa), Kabupaten Wonosobo  (116  desa),  dan  Kota  Salatiga  (1 desa).
Fasilitas pendidikan merupakan penunjang  bagi  perkembangan  pendidikan  dan SDM  di  suatu  desa.  Tercatat  pada  tahun  2018 menurut  data  Potensi  Desa  di  desa-desa pegunungan Jawa Tengah sendiri terdapat 1,022 fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar, 1,422 fasilitas  pendidikan  tingkat  sekolah  menengah, dan 316 fasilitas pendidikan tingkat sekolah atas yang  tersebar  di  desa-desa  pegunungan  Jawa Tengah.
Masyarakat  desa  pegunungan  di  Jawa Tengah memiliki sumber mata pencaharian yang cukup  bervariasi,  mulai  bersumber  dari  sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri  pengolahan,  perdagangan,  jasa,  dan lainnya.  Dari  data  potensi  desa  tahun  2018 menunjukkan  bahwa  94%  sumber  penghasilan utama  masyarakat  desa  pegunungan  bersumber dari  sektor  pertanian, sektor  perdagangan  besar atau  eceran  dan  rumah  makan  sebesar  3%, industri  pengolahan  (pabrik,  kerajinan,  dll) sebesar  2%,  sektor  jasa  sebesar  0.8%,  sektor pertambangan  dan  penggalian  sebesar  0.2%, serta lainnya sebesar 0.3%.

## Perkembangan Fasilitas Fisik Desa-desa Pegunungan Jawa Tengah
Hasil  analisis  skalogram  pada  609  desa pegunungan  di  Jawa  Tengah  pada  tahun  2018 menunjukkan bahwa rata-rata nilai IPD sebesar 21.09  dengan  standar  deviasi  18.28.  Nilai  IPD tertinggi  pada  tahun  2018  berada  di  Desa Kaligentong  Kecamatan  Ampel  Kabupaten Boyolali  dengan  nilai 184.18.  Sementara  untuk nilai  IPD  terendah  desa  pegunungan  Jawa Tengah  pada  tahun  2018  berada  di  Desa Wonosido  Kecamatan  Lebakbarang  Kabupaten Wonosobo dengan nilai IPD sebesar 3.10.
Jika  melihat  dari  Hierarki  wilayahnya, desa-desa pegunungan di Jawa Tengah sebagian besar  termasuk  ke  dalam  Hierarki  III  (kurang berkembang)  yaitu  sejumlah  413  desa  atau 67.81%,  Kabupaten  Temanggung  menjadi daerah dengan desa-desa pegunungannya terbanyak  yang  termasuk  ke  dalam  hierarki  III yakni sebanyak 104 desa. Sebanyak 71 desa atau 11.9% termasuk ke dalam Hierarki I (berkembang),  Kabupaten  Magelang  menjadi daerah dengan desa-desa pegunungannya masuk ke  dalam  Hierarki  I  terbanyak  yaitu  21  desa. Sementara  terdapat  123  desa  pegunungan  atau 20.19%  termasuk  ke  dalam  hierarki  II  (cukup berkembang), Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah dengan desa-desa pegunungannya masuk ke dalam hierarki II yaitu sebanyak 33 desa.
Masih  banyaknya  desa-desa  pegunungan di  Jawa  Tengah  yang  masuk  ke  dalam  kelas hierarki  III,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa dengan  adanya  kebijakan  dana  desa,  tidak mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap ketersediaan fasilitas fisik di desa-desa pegunungan di Jawa Tengah. Yulitasari & Tyas (2020)  peningkatan  jumlah  dana  desa  yang diberikan  kepada  desa  setiap  tahunnya  perlu dilakukan evaluasi terhadap dampaknya kepada perkembangan dan pembangunan desa. Hierarki perkembangan wilayah di desa-desa pegunungan  Jawa  Tengah  tahun  2018  dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2.  Hierarki  perkembangan  wilayah  di  desa pegunungan Jawa Tengah tahun 2018 Kabupaten Hierarki I Hierarki II Hierarki III Banjarnegara 18 33 39 Banyumas 8 5 2 Batang 7 9 8 Boyolali 8 11 10 Brebes 5 2 10 Kendal 1 5 6 Klaten 0 0 2 Kudus 1 3 0 Magelang 18 24 24 Pati 2 1 1 Pekalongan 0 3 19 Pemalang 0 0 16 Purbalingga 0 1 14 Purworejo 0 0 6 Semarang 0 3 37 Tegal 0 0 15 Temanggung 1 11 104 Wonosobo 4 12 100 Jumlah 73 123 413

## Indeks Perkembangan Desa Berbasis Dimensi Pembangunan Desa
Indeks Desa adalah hasil harmonisasi dua indikator pembangunan desa yaitu IDM dan IPD (BPS,  2020).  Analisis  indeks  perkembangan desa  dengan  menghitung  nilai  indeks  komposit satu  persatu  dimensi  pembangunan  desa menggunakan  rumus  perhitungan  ID  yang digunakan untuk mendapatkan dimensi pembangunan  desa  di  desa-desa  pegunungan Jawa  Tengah.  Kemudian  dilakukan  proses penghitungan nilai indeks gabungan dari semua dimensi pembangunan tersebut. Perhitungan ini dilakukan pada data Podes 2018.
Pada  analisis ini  dilakukan  penghitungan dimensi  Indeks  Desa  dari  setiap  indikator penyusunnya.  Dari  hasil  perhitungan  tersebut kemudian  dikategorikan  menjadi  5  kelompok sesuai  dengan  perolehan  nilai  ID.  Kategori- kategori tersebut adalah Desa Sangat Tertinggal (0  hingga  34.99)  Desa  Tertinggal  (35  hingga 49.99),  Desa  Berkembang  (50  hingga  64.99),
Desa Maju (65 hingga 79.99), dan Desa Mandiri (80  hingga  100)  (BPS,  2020).  Dalam  dokumen Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  2020  hingga  2024,  kelima kategori  di  atas  dijadikan  3  (tiga)  kategori dengan  cara  menggabungkan  kategori  desa sangat  tertinggal  dan  desa  tertinggal  yang dikategorikan sebagai desa tertinggal, berikutnya kategori desa mandiri dan desa maju dijadikan satu kategori menjadi desa mandiri.
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  indeks perkembangan  berbasis  dimensi  pembangunan desa  menunjukkan  bahwa  rata-rata  nilai  indeks desa  pada  desa-desa  pegunungan  di  Jawa Tengah adalah sebesar 54.17. Nilai indeks desa menunjukkan  bahwa  terdapat  satu  desa  yang termasuk  ke  dalam  kategori  desa  sangat tertinggal dan 182 desa yang termasuk ke dalam kategori desa tertinggal.
Menurut Octavia et al. (2020) status desa sangat  tertinggal  dan  tertinggal  menunjukkan bahwa  desa  mengalami  kerentanan  yang disebabkan  karena  adanya  masalah  bencana alam,  goncangan  ekonomi,  dan  konflik  social. Sehingga  tidak  berkemampuan  mengelola potensi  sumber  daya  sosial,  ekonomi,  dan ekologi.
Desa-desa  pegunungan  di  Jawa  Tengah berdasarkan nilai indeks desanya sebagian besar termasuk  ke  dalam  kategori  desa  berkembang yakni  sebanyak  376  desa.  Desa-desa  dengan kategori  desa  berkembang  ini  memiliki  potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum  secara  optimal  pengelolaannya  untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa (Sriningsih et al., 2020).
Desa  yang  termasuk  ke  dalam  kategori desa maju pada desa-desa pegunungan berdasarkan  nilai  indeks  desanya  terdapat sebanyak  50  desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa desa  dengan  kategori  maju  di  desa-desa pegunungan  Jawa  Tengah  masih  relatif  kecil. Sehingga  upaya  mewujudkan  desa  maju  dan desa  mandiri  merupakan  tantangan  dalam pembangunan  desa.  Namun  desa-desa  tersebut dapat dijadikan percontohan bagi pembangunan desa di kawasan lain.
Tabel 3. Nilai Indeks Desa (ID) desa-desa pegunungan di Jawa Tengah tahun 2018 No Kabupaten Kategori Indeks Desa (ID) Sangat Tertinggal Tertinggal  Berkembang  Maju Mandiri 1 Banjarnegara 0 29 53 8 0 2 Banyumas 0 3 10 2 0 3 Batang 0 12 9 3 0 4 Boyolali 0 10 18 1 0 5 Brebes 0 3 13 1 0 6 Kendal 0 6 5 1 0 7 Klaten 0 0 2 0 0 8 Kudus 0 0 4 0 0 9 Magelang 0 15 44 7 0 10 Pati 0 3 1 0 0 11 Pekalongan 0 4 18 0 0 12 Pemalang 0 4 9 3 0 13 Purbalingga 0 6 9 0 0 14 Purworejo 0 3 2 1 0 15 Semarang 0 14 22 4 0 16 Tegal 0 3 12 0 0 17 Temanggung 1 36 70 9 0 18 Wonosobo 0 31 75 10 0 Jumlah 1 182 376 50 0
Komponen-komponen Karakteristik Sosial- Ekonomi, Lingkungan, dan Perkembangan
Desa
Sebelum  melakukan  analisis Principal Component  Analysis terhadap  26  variabel  yang mewakili  5  bidang  yang  ada,  yaitu  pendidikan, kesehatan,  ekonomi,  lingkungan,  dan  indeks perkembangan  desa,  maka  yang  pertama dilakukan  adalah  menguji  kelayakan  data  dan korelasi antar variabelnya dengan KMO dan Uji Bartlett.  Hasil  uji  KMO  dan  Bartlett  disajikan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Hasil uji Kaiser Meyer Olkim dan Bartlett
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.884 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1020.0000 df 325 Sig. 0.000
Berdasarkan  Tabel  4,  memperlihatkan bahwa  nilai  uji  KMO  adalah  0.884  yaitu  lebih besar dari 0.5. Dari hasil tersebut  menunjukkan
bahwa  variabel  dan  sampel  yang  digunakan memungkinkan untuk dilakukan analisis faktor. Hasil chi-square 1020.000  dengan  nilai signifikansi 0.000 menunjukkan adanya korelasi antar  variabel.  Sementara  untuk  nilai  MSA seluruh  variabel  independen  adalah  >0.5,  yang artinya variabel-variabel tersebut dapat dilakukan analisis lanjutan.
Untuk  menentukan  jumlah  faktor  yang terbentuk dapat didasarkan pada nilai eigenvalue . Nilai eigenvalue ≥ 1 yang dianggap sebagai suatu faktor (Sitinjak et al ., 2017). Dari 26 variabel yang menjadi input PCA, kemudian diperoleh  nilai cumulative dari  variabel  baru sebesar 65.99% yang menandakan variabel baru telah valid (% cumulative >65%).
Dari  Tabel  1  menunjukkan  hasil  PCA ( factor  loading )  pada  26  variabel  yang mempunyai  nilai  >0.5  terdiri  atas  8  (delapan) faktor yang meliputi:
1. Faktor  1  terdiri atas  X19,  X20,  X21,  X22,
X23, dan X25. Pada faktor 1 semua variabel bernilai  positif,  variabel-variabel  tersebut
menunjukkan  karakteristik  risiko  tinggi bencana yang terjadi di desa-desa pegunungan.
2. Faktor 2 terdiri atas X3, X4, X5, X6, X10, dan X26. Dimana variabel-variabel tersebut menunjukkan karakteristik tingginya ketersediaan  fasilitas  pendidikan  sekolah menengah,  fasilitas  kesehatan  dan  tingkat perkembangan desa-desa pegunungan Jawa Tengah.
3. Faktor  3  terdiri  atas  X17  dan  X18  yang menunjukkan  karakteristik  ketersediaan fasilitas  toko  kebutuhan  pokok,  sandang, dan papan di desa-desa pegunungan.
4. Faktor  4  terdiri  atas  X14,  variabel  ini menunjukkan karakteristik keberadaan fasilitas industri mikro kecil kain/tenun.
5. Faktor  5  terdiri  atas  X8,  variabel  ini merupakan karakteristik ketersediaan fasilitas kesehatan di desa pegunungan.
6. Faktor  6  terdiri  atas  X7,  variabel  ini menunjukkan  karakteristik  ketersediaan fasilitas kesehatan di Desa Pegunungan.
7. Faktor 7 terdiri atas X12 dan X13 variabel- variabel tersebut menunjukkan karakteristik  ketersediaan  industri  mikro dan kecil dari kulit dan dari kayu.
8. Faktor  8  terdiri  atas  X16  dan  X24.  Pada faktor  8  terlihat  nilai  X24  bernilai  negatif sedangkan  nilai  variabel  X16  positif.
Variabel  pada  faktor  8  ini  menunjukkan karakteristik  ketersediaan  industri  mikro kecil  makanan/minuman  dan  rendahnya risiko bencana kebakaran.
Tabel 5. Hasil factor loading analysis Principal Component Analysis
Variabel Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 X1 -0.038 0.424 0.468 0.275 0.290 0.211 0.021  -0.204 X2 -0.063 0.355 0.370 0.281 0.422 0.291  -0.061  -0.034 X3 -0.024 0.547 0.225 0.086 0.129 0.252  -0.071 0.061 X4 0.003 0.695 -0.033  -0.031 0.115  -0.010 0.177 0.057 X5 -0.007 0.572 0.068  -0.017  -0.108 0.084 0.019 0.174 X6 -0.009 0.584 0.206  -0.044  -0.195  -0.467  -0.170  -0.103 X7 -0.006 0.135 0.241 0.049  -0.163 0.720 -0.058 0.072 X8 -0.011  -0.002  -0.042  -0.114 0.749 -0.111 0.041  -0.065 X9 -0.045 0.452 0.041 0.475 0.102 0.134 0.033  -0.019 X10 0.000 0.550 0.205  -0.065  -0.046 0.132 0.225  -0.237 X11 -0.049 0.224 0.447 0.239 0.436 0.310  -0.113  -0.012 X12 -0.002 0.010 0.088 0.033  -0.054  -0.004 0.803 -0.111 X13 -0.013 0.184 0.077 0.222 0.236  -0.011 0.557 0.350 X14 0.000 0.001 0.013 0.832 -0.104 0.004 0.158  -0.014 X15 -0.008  -0.103 0.284 0.311  -0.057  -0.348  -0.110 0.198 X16 -0.008 0.033 0.257 0.004 0.402  -0.103 0.140 0.571 X17 0.003 0.146 0.791 0.147 0.004  -0.029 0.193 0.058 X18 0.017 0.113 0.810 -0.152  -0.008 0.097 0.024  -0.013 X19 0.991 -0.008  -0.009  -0.015  -0.010  -0.002  -0.011  -0.004 X20 0.977 -0.001  -0.005  -0.009  -0.014  -0.004 0.010  -0.009 X21 0.923 -0.017 0.003  -0.002  -0.008  -0.006  -0.004 0.004 X22 0.990 -0.013  -0.011  -0.011  -0.022  -0.008  -0.006 0.003 X23 0.987 -0.007 0.003  -0.007  -0.018  -0.009 0.018  -0.006 X24 0.003  -0.068 0.111 0.026 0.242  -0.106 0.079 -0.667 X25 0.959 -0.021  -0.005  -0.011 0.006 0.001  -0.016 0.000 X26 0.001 0.578 0.021 0.341 0.148  -0.179  -0.159 0.026
Berdasarkan  tabel  dan  uraian  di  atas, karakteristik  desa-desa  pegunungan  di  Jawa
Tengan dapat
dijelaskan berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut:
1. Tingginya potensi risiko bencana (F1).
2. Tingginya ketersediaan fasilitas pendidikan  sekolah  menengah,  fasilitas kesehatan,  dan  tingkat  perkembangan desa (F2).
3. Ketersediaan fasilitas perdagangan (F3).
4. Ketersediaan industri mikro (F4,F7,F8).
5. Ketersediaan fasilitas kesehatan (F5,F6).
Desa-desa  pegunungan  di  Jawa  Tengah memiliki  karakteristik  yaitu  tingginya  potensi risiko bencana. Menurut Murdiyanto & Gutomo (2015) daerah pegunungan merupakan salah satu daerah  yang  termasuk  rawan  terhadap  bencana alam terutama banjir bandang dan tanah longsor. Faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap bencana  tanah  longsor  yaitu  kelerengan  yang sangat curam, alih fungsi lahan dengan tanaman hortikultura yang memerlukan upaya penggemburan tanah dan mengganggu kestabilan lereng, serta curah hujan yang tinggi (Naryanto et  al., 2019).  Berdasarkan  hasil analisis  PCA  desa  dengan  karakteristik  potensi risiko  bencana  yang  tinggi  adalah  Desa Citrosono,  Kabupaten  Magelang.  Karakter  dari Desa  Citrosono  adalah  berada  pada  ketinggian 1350  Mdpl  serta  memiliki  kemiringan  lereng yang curam.
Karakteristik  desa  pegunungan  di  Jawa Tengah yang kedua adalah tingginya ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah menengah,  fasilitas  kesehatan,  dan  tingkat perkembangan  desa.  Fasilitas  pendidikan  dan kesehatan merupakan fasilitas dasar yang harus dipenuhi  oleh  pemerintah  untuk  menunjang kualitas  hidup  yang  lebih  baik  terutama  pada desa-desa pegunungan/dataran tinggi.
Berdasarkan hasil analisis PCA, salah satu desa yang  memiliki  karakteristik  tingginya  fasilitas pendidikan sekolah menengah, fasilitas kesehatan  (tempat  praktek  bidan),  dan  tingkat perkembangan  desa  adalah  Desa  Wonosobo Timur.  Desa  Wonosobo  Timur  termasuk  desa yang memiliki fasilitas pendidikan dan
kesehatan  yang  lengkap  serta  berdasarkan analisis skalogram, desa ini termasuk  ke dalam desa dengan hierarki I.
Karakteristik  desa-desa  pegunungan  di Jawa  Tengah  yang  ketiga  adalah  ketersediaan fasilitas  perdagangan.  Fasilitas  perdagangan  di desa  pegunungan  menjadi  salah  satu  fasilitas yang  dijadikan  sebagai  tempat  pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Karakteristik ini digambarkan oleh Desa Tlogopucang Kabupaten Temanggung.
Ketersediaan  industri  mikro  menjadi karakteristik desa-desa pegunungan yang keempat.  Pengembangan  industri  mikro  sangat strategis  dalam  menggerakan  perekonomian  di desa (Anggraeni et al., 2020). Industri mikro di Jawa Tengah sebagian besar bergerak di sektor pertanian,  sektor  pertanian  ini  mencakup berbagai  bentuk  usaha  yang  memanfaatkan benda-benda/barang-barang  biologis  (hidup) (Darwanto et al., 2018). Karakteristik seperti ini ditunjukkan  oleh  Desa  Candimulyo  Kabupaten Wonosobo,  Desa  Cukil  Kabupaten  Semarang, dan Desa Kaligentong Kabupaten Boyolali.
Karakteristik desa-desa pegunungan Jawa Tengah  yang  terakhir  adalah  ketersediaan fasilitas kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas  penduduk  (terutama  penduduk miskin)  pada  pelayanan  kesehatan  dasar. Ketersediaan fasilitas kesehatan pada desa-desa pegunungan memiliki nilai investasi yang tinggi bagi usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat  (Usman et  al.,  2010 ).  Karakteristik seperti  ini  digambarkan  oleh  Desa  Batursari Kabupaten  Wonosobo  dan  Desa  Jimbaran Kabupaten Semarang.

## KESIMPULAN
Hierarki  perkembangan  wilayah  di  desa- desa pegunungan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa  sebagian  besar  atau  67.81%  desa termasuk  ke  dalam  kelas  hierarki  III  (kurang berkembang).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa fasilitas  di  desa-desa  pegunungan  di  Jawa Tengah sebagian besar masih kurang berkembang. Sementara itu hanya 73 atau 11.9%
desa  saja  yang  masuk  ke  dalam  hierarki  I  dan 123 atau 20.19% desa masuk ke dalam hierarki II.
Apabila dilihat dari sisi kategori pembangunan  desa  menurut  nilai  Indeks  Desa (ID),  rata-rata  nilai  indeks  desa  sebesar  54.17. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berada di desa-desa pegunungan di Jawa Tengah masih termasuk kategori desa berkembang.
Hal  yang  paling  mencirikan  karakteristik desa pegunungan adalah tingginya potensi risiko bencana  sebesar  21.9%,  tingginya  ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah menengah, fasilitas kesehatan,  dan  tingkat  perkembangan  desa pegunungan  sebesar  16%,  komponen  fasilitas perdagangan sebesar 5.8%, komponen ketersediaan industri mikro sebesar 13.25%, dan komponen  ketersediaan  fasilitas  kesehatan sebesar 8.8%.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  K.  &  Syukron,  A.  (2014).  Analisis  Debit Puncak  Das  Padang  Guci  Kabupaten  Kaur Provinsi Bengkulu. Jurnal Fropil, 2 (2).
Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013).
Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  Melalui  Fasilitas  Pihak Eksternal  dan  Potensi  Internal. Journal Administrasi Publik (JAP) , 1 (6), 1286-1295.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Hasil Pendataan Potensi  Desa  (Podes)  Tahun  2018.  Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2019).  Provinsi  Jawa
Tengah  Dalam  Angka  2019.  Jawa  Tengah: Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2020).  Pedoman
Penyusunan Indeks Desa. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
Budiarto,  T.,  Rustiadi,  E.,  &  Dharmawan,  A.  H.
(2017). Perkembangan dan Kemandirian Desa di  Kabupaten  Bogor,  Provinsi  Jawa  Barat.
Journal Tataloka. 19 (3), 230-241.
Darwanto, Raharjo, S. T., & Setiawan, A. H. (2018).
Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  Sektor  Pertanian Berbasis Potensi Lokal. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen , 1 (2), 27-36.
Mishra,  S.  P.,  Sarkar,  U.,  Taraphder,  S.,  Datta,  S. Swain,  D.  P.,  Saikhom,  R.,  Panda,  S.,  & Laishram,  M.  (2017).  Multivariate  Statistical Data Analysis-Principal Component Analysis (PCA). International  Journal  of  Livestock Research , 7 (5).
Murdianto  &  Tri,  G.  (2015).  Bencana  Banjir  dan
Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial , 14 (2), 437-452.
Murtadho, A., Wulandari, S., Wahid, M., & Rustiadi, E.  (2018).  Perkembangan  Wilayah  dan Perubahan  Tutupan  Lahan  di  Kabupaten Purwakarta  sebagai  Dampak  dari  Proses Konurbasi  Jakarta-Bandung. Journal  of Regional and Rural Development Planning , 2 (2), 195-208.
Naryanto,  H.  S.,  Soewandita,  H.,  Ganesha,  D.,
Prawiradisastra,  F.,  &  Kristijanto,  A.  (2019). Analisis  Penyebab  Kejadian  dan  Evaluasi Bencana  Tanah  Longsor  di  Desa  Banaran, Kecamatan  Pulung,  Kabupaten  Ponorogo, Provinsi  Jawa  Timur  Tanggal  1  April  2017. Jurnal Ilmu Lingkungan , 17 (2), 272-282. Nishino, T. (2010). Present Conditions of Settlement of  Mountain  Villages  and  Viewpoints  for Regional Policy. E-journal GEO, 4 (2). Octavia, A., Gani, A., & Arief, M.  (2020). Dampak Penggunaan  Dana  Desa  terhadap  Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Journal Ilmu Ekonomi, 3 (1). Palupi, S., Ulfiah, U., Prasetyohadi. Sukapati, Y., & Fauzi,  S,  A.  (2016).  Buku  Panduan Pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  Berbasis Hak. Lakpesdam PBNU.
Panuju, D. R. & Rustiadi, E. (2013). Teknik Analisis
Perencanaan Pengembangan Wilayah. Institut
Pertanian Bogor
Pratiwi,  D,  E.  &  Harjoko,  A.  (2013).  Implementasi
Pengenalan Wajah Menggunakan PCA (Principal  Component  Analysis). Indonesia Journal  of  Electronics  and  Instrumentations Systems (IJEIS). 3 (2), 175-184.
Priyono,  K.  D.,  Priyana,  Y.  &  Priyono.  (2006).
Analisis  Tingkat  Bahaya  Longsor  Tanah  di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Universitas Muhammadiyah Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah Yayasan Pustaka Obor, 58-114.
Sitinjak,  D,  A.,  Suryawardani,  I.  G.  A.  O.,  &
Wijayanti,  P.  U.  (2017).  Analisis  Faktor- Faktor yang Menentukan Kepuasan Kerja dan Loyalitas  Karyawan. Journal  Agribisnis  dan Agrowisata , 6 (3). Sriningsih,  S.,  Astuti,  E.,  &  Ismiwati,  B.  (2020). Implementasi  PERMENDESAPDTTRANS No. 2 Tahun 2016 Terkait Status Desa di Desa Sukarara  Lombok  Tengah. Jurnal  Kompetitif Media  Informasi  Ekonomi  Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi , 6 (1), 71-81.
Tisniwati,  B.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Journal  Ekonomi  Pembangunan,
10 (1).
Usman,  S.,  Widhyarto,  D,  S.,  &  Maika,  A.  (2010). Strategi  Penciptaan  Pelayanan  Kesehatan Dasar  untuk  Kemudahan  Akses  Penduduk Desa  Miskin. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu
Politik.
Yulitasari  &  Tyas,  W.  P.  (2020).  Dana  Desa  dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. Journal of Regional and Rural Development Planning , 4 (2). 74-83.
Zhou,  Z.,  Jia,  Z.,  Wang,  N.,  &  Fang,  M.  (2018). Sustainable  Mountain  Village  Construction Adapted  to  Livelihood,  Topography,  and Hydrology:  A  Case  of  Dong  Villages  in Southeast  Guizhou,  China. Journal  of Sustainability (MDPI), 10 (4619).
Zollet,  S.  &  Qu,  M.  (2012).  Organic  Farming  and Agricultural  Landscape  Preservation  for  the Sustainable  Development  of  Uttarakhand
Mountain  Villages. Journal  of  Urban  and
Regional  Studies  on  Contemporary  India, 4 (2), 41-53 (2018).