## Kewajiban Umum Negara terkait Pencegahan
dan Penghukuman Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Telaah atas Draft Artikel ILC

## Abdul Munif Ashri
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada * Corresponding Author : abdulmunifashri@mail.ugm.ac.id
Submission : 14 November 2022 Revision : 30 Maret 2023 Publication : 15 Juni 2023

## Abstract
Crimes against humanity  is one of the most serious international crimes in  which  its  criminalization  has  taken  place  since  the  Charter  of Nürnberg International Military Tribunal was signed in 1945. But until now, no specialized international treaty dedicated to regulating many aspects  of  crime  againts  humanity.  In  2019,  the  International  Law Commission  (ILC)  concluded  a  Draft  Articles  on  Prevention  and Punishment of Crimes Against Humanity, expected to be a basis for a specialized  convention  in  the  future.  This  paper  discusses  the  State’s general obligations concerning the prevention and punishment of crime againts humanity according to ILC’s Draft Articles. This paper used the juridical-normative research method by combining the conceptual and statute approach. The result of the discussion found that there are three general forms of State obligations, i.e: (1) Obligation not to engage in acts that constitute crime againts humanity; (2) Obligation to prevent; and (3) Obligation to punish.
Keywords : crimes  against  humanity ; international  law  commission ; state obligations .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  merupakan  suatu  kejahatan internasional  paling  serius  yang  kriminalisasinya  telah  mengambil tempat sejak ditandatanganinya Piagam Tribunal Militer Internasional Nürnberg  1945.  Namun  sampai  sekarang,  belum  terdapat  suatu perjanjian  internasional  khusus  yang  didedikasikan  untuk  mengatur pelbagai  aspek  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Pada  2019,  Komisi Hukum  Internasional  (ILC)  akhirnya  merampungkan  Draf  Artikel Tentang  Pencegahan  dan  Penghukuman  Kejahatan  terhadap Kemanusiaan,  yang  diekspektasikan  menjadi  dasar  pembentukan konvensi khusus di masa mendatang. Tulisan ini mengulas kewajiban umum  Negara  berkenaan  dengan  pencegahan  dan  penghukuman kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Draf Artikel ILC. Penelitian dalam  tulisan  ini  mengandalkan  metode  penelitian  yuridis-normatif dengan perpaduan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelaahan tulisan ini menemukan bahwa terdapat tiga bentuk kewajiban  umum  Negara,  yakni:  (1)  Kewajiban  Negara  untuk  tidak melakukan  tindakan  yang  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan;  (2)  Kewajiban  untuk  mencegah;  dan  (3)  Kewajiban untuk menghukum.
Kata  Kunci: kewajiban  negara;  kejahatan  terhadap  kemanusiaan; komisi hukum internasional.

## A. Pendahuluan
Dalam  satu  tulisannya  pada  tahun  1994,  ahli  Hukum Pidana  Internasional  terkemuka,  M.  Cherif  Bassiouni merefleksikan  masalah  kesenjangan  pengaturan  dan mengargumentasikan urgensi pembentukan konvensi khusus terkait  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Memang,  pasca Tribunal  Militer  Internasional  (IMT)  Nürnberg  1945  berdiri hingga  awal  dekade  1990-an,  pelbagai  tragedi  kekejaman kembali  terulang  tanpa  penghukuman  efektif.  Piagam  dan yurisprudensi  IMT  Nürnberg  yang  menandai  kriminalisasi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
kejahatan terhadap kemanusiaan 1 nyaris ‘membeku’ menjadi norma  yang  tidak  berlaku  ( désuétude ).  Ketidakaktifan penegakan  hukum  pun  menguatkan  kritisisme  bahwa penuntutan  penjahat  perang  dan  kemanusiaan  Nazi-Jerman oleh  IMT  Nürnberg  hanyalah  “pembalasan  dendam”  oleh pemenang Perang Dunia ke-II. 2
Pengaturan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  kini tercakup  dalam  Statuta  Roma  Tentang  Mahkamah  Pidana Internasional  (ICC)  1998.  Kejahatan  tersebut  termasuk  dari empat  “kejahatan  paling  serius  yang  menjadi  perhatian masyarakat  internasional  secara  keseluruhan”,  di  samping genosida, kejahatan perang, dan agresi. 3 Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah berbagai bentuk tindakan tak manusiawi ( inhumane  acts )  –seperti  pembunuhan,  perbudakan, perkosaan, persekusi, penghilangan paksa, dan seterusnya 4 –
1 Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis (08 August 1945). Terlampir juga Charter of The International Military Tribunal .
2 M. Cherif Bassiouni. “Crimes Against Humanity: The Need for a Specialized Convention”, Columbia Journal of Transnational Law . Vol. 31, No. 3. 1994. hal. 457-458.
3 Pasal 5 The Rome Statute of The International Criminal Court (1998).
4 Terdapat  11  bentuk  tindakan  ( actus  reus )  kejahatan terhadap kemanusiaan, yang secara ringkas bisa diidentifikasi sebagai berikut:  (a)  Pembunuhan;  (b)  Pemusnahan;  (c)  Perbudakan;  (d) Pemindahan  paksa;  (e)  Perampasan  kemerdekaan  sewenang- wenang;  (f)  Penyiksaan;  (g)  perkosaan  dan  kekerasan  seksual  yang keparahannya  setara;  (h)  Persekusi;  (i)  Penghilangan  paksa;  (j) Kejahatan apartheid; (k) dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Pasal 7 Rome Statute .
yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  berskala  luas atau sistematis kepada penduduk sipil.
Norma  terkait  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  telah menyusuri perkembangan evolutif yang panjang. Paling tidak ada  dua  titik  asal-usul  kemunculannya.  Pertama,  yakni rumusan  “Klausula  Martens”  pada  Konvensi-Konvensi  Den Haag  1899  dan  1907.  Klausula  Martens  bermuatkan preskripsi  normatif  bahwa  sejauh  hukum  perang  belum lengkap dikodifikasikan, berbagai hal yang luput diatur akan tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional, yang salah satunya bersumber dari “hukum kemanusiaan”. Kedua, yaitu deklarasi bersama cetusan Britania Raya, Prancis, dan Rusia (28  Mei  1915)  yang  menyatakan  pembantaian  penduduk Armenia  sebagai  “kejahatan  terhadap  peradaban  dan kemanusiaan”. 5
Dalam hukum internasional positif kontemporer, elaborasi pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan ternyata belum dituangkan ke dalam suatu perjanjian internasional khusus. 6
Kejahatan terhadap kemanusiaan tidaklah seperti kejahatan genosida  dan  kejahatan  perang  yang  sudah  dikodifikasikan oleh  konvensi  spesifik.  Karena  memiliki  konvensi  spesifik,
5 M.  Cherif  Bassiouni. Crimes  Against  Humanity:  Historical Evolution  and  Contemporary  Application .  New  York:  Cambridge University Press, 2011. hal. 86-90.
6 Leila Nadya Sadat. “Crimes Against Humanity in the Modern Age”. American Journal of International Law Vol. 107, No. 2. 2013: hal. 340-341. doi:10.5305/amerjintelaw.107.2.0334.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
definisi  kejahatan  perang  dan  genosida  dapat  dikata  sudah memperoleh penerimaan luas. 7
Robert  Cryer  et.al  dan  Kai  Ambos  mengutarakan, pendefinisian  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  di  berbagai instrumen  internasional  tampak  inkonsisten. 8 Inkonsistensi tersebut  bisa  ditilik  pada  formulasinya  menurut  Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan  Rwanda  (ICTR).  Statuta  ICTY  menautkan  kejahatan terhadap  kemanusiaan  dengan  unsur  keterkaitan  ( nexus ) konflik  bersenjata,  sementara  pendefinisian  Statuta  ICTR menambahkan unsur serangan berskala luas atau sistematis terhadap  penduduk  sipil  dengan  dasar  diskriminatif ( discriminatory animus ). 9
Statuta  Roma  adalah  instrumen  termutakhir,  terperinci sekaligus  mencerminkan  “kodifikasi”  dan  “perkembangan progresif”  hukum  internasional  dalam  pendefinisian kejahatan  terhadap  kemanusiaan. 10 Namun  Bassiouni
7 Charles  Chernor  Jalloh.  “What  Makes  a  Crime  against Humanity  a  Crime  against  Humanity”. American  University International Law Review . Vol. 28, No. 2. 2013. hal. 382-383.
8 Robert Cryer et.al. An Introduction to International Criminal Law and Procedure , Second Edition . New York: Cambridge University Press, 2010. hal. 230; Kai Ambos. Treaties on International Criminal Law – Volume II: Crimes and Sentencing . New York: Oxford University Press, 2014. hal. 47.
9 Ibid , hal. 234-235.
10 Roger S. Clark. “History of Efforts to Codify Crimes Against Humanity: From the Charter of Nuremberg to the Statute of Rome”, dalam Leila Nadya Sadat (ed.), Forging a Convention for Crimes Against Humanity . New York: Cambridge University Press, 2011. hal. 22.
berpendapat,  pengaturan  Statuta  Roma  seharusnya  bukan menjadi  babak  terakhir.  Keparahan  tindak  kejahatan terhadap kemanusiaan seharusnya menjadi raison d’être akan perumusan  konvensi  khusus.  Lagi  pula,  masih  ada  berbagai isu  seputar  unsur-unsur  kejahatan,  hingga  persoalan penerapan  hukum. 11 Konvensi  khusus  perlu  mengatur  kerja sama  antar-Negara,  juga  kewajiban  Negara  demi  mencegah kejahatan  serius  itu. 12 Komisi  Hukum  Internasional  (ILC) melangsungkan  studi  sehubung  topik  kejahatan  terhadap kemanusiaan sejak 2013, dan kelak menghasilkan Draf Artikel bertajuk “ Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes  against  Humanity ”  (2019).  Penyusunan  Draf  Artikel ILC setidaknya bertujuan untuk menjadi dasar pembentukan konvensi khusus di masa mendatang. 13
Tulisan ini tidak  bermaksud menelaah keseluruhan Draf Artikel  ILC,  tetapi  pengkajiannya  hanya  menjurus  pada substansi kewajiban umum ( General Obligations ) Negara. Ada
11 Bassiouni memperlihatkan adanya permasalahan seputar unsur  “kebijakan  Negara”,  pemaknaan  “penduduk  sipil”,  sampai dengan  potensi  “aktor  non-Negara”  seperti  kelompok  teroris.  M. Cherif  Bassiouni.  “Revisiting  the  Architecture  of  Crimes  Against Humanity: Almost a Century in the Making, with Gaps and Ambiguities Remaining–the  Need  for  a  Specialized  Convention”,  dalam  Sadat (2011), Ibid , hal. 56-57.
12 Ibid , hal. 58. 13 International Law Commission. Draft Articles on Prevention and  Punishment  of  Crimes  Against  Humanity , With  Commentaries . United Nations, 2019. hal. 22-23,
para. 3. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7 _7_2019.pdf .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
pun pertanyaan penelitiannya, yaitu: Bagaimana pengaturan tentang kewajiban umum Negara sehubung pencegahan dan penghukuman  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  menurut Draf  Artikel  yang  telah  disusun  oleh  ILC?  Tulisan  ini mengandalkan  metode  penelitian  hukum  yuridis-normatif dengan  pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan. Pendekatan pertama diperuntukkan guna meninjau gagasan, konsep,  atau  asas-asas  seputar  kewajiban  Negara  menurut Draf  Artikel  ILC.  Sedangkan  pendekatan  kedua  digunakan untuk  menganalisis  aturan-aturan  hukum  internasional positif terkait.

## B. Pembahasan
1. Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan:  Antara Hukum  Pidana  (HPI)  dan  Hukum  HAM

## Internasional (HHAMI)
Delik  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  –yang merupakan  salah  satu  kejahatan  serius  menurut Hukum  Pidana  Internasional  (HPI) 14 –  memiliki
14 HPI didefinisikan sebagai seperangkat aturan internasional yang  ditujukan  untuk  melarang  ( proscribe )  ragam  kejahatan internasional,  sekaligus  mengenakan  kewajiban  Negara  untuk menuntut  dan  menghukum  kejahatan  tersebut.  HPI  termasuk mengatur  ihwal  persidangan  (hukum  acara)  internasional.  Antonio Cassese. International  Criminal  Law .  New  York:  Oxford  University Press,  2003.  hal. 15;  Eddy  O.S.  Hiariej. Pengantar  Hukum  Pidana Internasional . Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009. hal. 6-9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
pertautan  erat  dengan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  Internasional  (singkatan  Penulis:  HHAMI). 15
Penulis  menekankan,  HPI  dan  HHAMI  adalah  cabang atau  rezim  hukum  internasional  tersendiri.  Cabang- cabang hukum tersebut bersifat komplementer, meski mempunyai  perbedaan  dalam  bidang  penerapan, subjek, konteks, dan skema pengaturan. Bagaimanapun bila  ditinjau  dari  “pendekatan  orientasi-nilai”, perlindungan HAM jelasnya termasuk ke dalam tujuan cabang-cabang hukum itu. 16
Keterkaitan antara kejahatan terhadap kemanusiaan  dengan  HHAMI  dapat  ditinjau  melalui ilustrasi  yang  digambarkan  William  A.  Schabas. Schabas  menjelaskan,  norma  kejahatan  tersebut sebenarnya bisa dianggap sebagai implementasi norma HAM  melalui  perangkat  HPI.  Bila  norma  HHAMI berurusan  dengan  pelanggaran  atau  kekejaman  yang dilakukan  Negara  kepada  penduduknya,  norma
15 HHAMI dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan individu dan kelompok terhadap pelanggaran- pelanggaran  atas  hak-hak  yang  dijamin  secara  internasional,  juga dengan  pemajuan  atas  hak-hak  tersebut.  Thomas  Buergenthal  et.al. International Human Rights in a Nutshell , Fourth Edition . United States: West Publishing, 2009. hal. 1.
16 M. Cherif Bassiouni. “The Future of Human Rights in the Age of Globalization”. Denver Journal of International Law and Policy Vol. 40, No. 1-3. 2011-2012. hal. 24.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
kejahatan  terhadap  kemanusiaan  berfokus  pada penuntutan  (pidana)  pelaku  individual  yang melakukan  pelanggaran  tersebut. 17 Bassiouni  pun menengahkan,  beberapa  bentuk actus  reus kejahatan terhadap  kemanusiaan  yang  diatur  Pasal  7  Statuta Roma  adalah  kriminalisasi  atas  pelanggaran- pelanggaran  HHAMI.  Contohnya  seperti  perampasan kemerdekaan  sewenang-wenang,  penyiksaan,  juga penghilangan paksa. 18
Jabaran  Schabas  dan  Bassiouni  selaras  dengan catatan Antonio Cassese yang menuliskan bahwa bila di satu  sisi  norma  HPI  mengenai  kejahatan  perang bersumber  dari  Hukum  Humaniter,  norma  HPI menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan sebagian besarnya bersumber dari HHAMI. 19
Sebelum  ILC  menyusun  Draf  Artikel,  advokasi pembentukan konvensi internasional terkait kejahatan terhadap  kemanusiaan  sebenarnya  telah  diusung Crimes  Against  Humanity  Initiative (CAHI)  cetusan Whitney  R.  Harris  World  Law  Institute ,  Universitas
17 Pengutipan  tak  langsung  dari:  Bassiouni. Crimes  Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application (2011). Op.Cit ., hal. 213-214.
18 Ibid , hal. 216-217. 19 Cassese (2003), Op.Cit ., hal. 64-65.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Washington. Studi yang dilakukan CAHI menghasilkan
“ Proposed  International  Convention  for  the  Prevention and  Punishment  of  Crimes  Against  Humanity ” (2008).
Rancangan  usulan  konvensi  tersebut  mendudukkan basis  konseptual  kejahatan  terhadap  kemanusiaan secara  komprehensif  yang  relevan  ditinjau  baik  dari perspektif  HPI  maupun  HHAMI,  sebagaimana terpetik: 20
Pasal 1. Watak Kejahatan . Kejahatan terhadap kemanusiaan,  baik  yang  dilakukan  pada  masa  konflik bersenjata maupun masa damai, merupakan kejahatan menurut  hukum  internasional  yang  dengan  demikian menimbulkan  pertanggungjawaban  pidana  individu. Selain itu, Negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  sesuai  dengan prinsip  pertanggungjawaban  Negara  atas  tindakan yang salah secara internasional.
Prinsip  pertanggungjawaban  pidana  individu ( individual  criminal  responsibility )  telah  menjadi fondasi konseptual HPI. IMT Nürnberg menjadi peletak
20 Leila Nadya Sadat, “A Contextual and Historical Analysis of the  International  Law  Commission’s  2017  Draft  Articles  for  a  New Global Treaty on Crimes Against Humanity”. Journal of International Criminal  Justice Vol.  16,  No.  4.  2018.  hal.  686-688. https://doi.org/10.1093/jicj/mqy039 . Terjemahan Penulis.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
batu pertama perkembangan
konsep pertanggungjawaban  pidana  individu  berdasarkan hukum  internasional  yang  dilekatkan  kepada  orang ‘manusia’  ( natural  persons ). 21 Yurisprudensi  IMT Nürnberg  menyatakan:  “kejahatan  terhadap  hukum internasional  dilakukan  oleh manusia ,  bukan entitas abstrak , dan hanya dengan menghukum individu yang melakukan  kejahatan  tersebut,  ketentuan  hukum internasional dapat ditegakkan.” 22
Prinsip  pertanggungjawaban  pidana  individu telah diakui sebagai prinsip hukum umum, baik di aras hukum nasional maupun
internasional. 23
Pertanggungjawaban pidana individu pun sebenarnya bisa dilihat sebagai bentuk ‘individualisasi’ pertanggungjawaban atas tindakan yang terjadi secara kolektif atau sistematis.
Ambos  menekankan,  perbedaan  menyangkut atribusi pertanggungjawaban pidana menurut HPI dan
21 Pasal 25 Rome Statute . 22 Antonio  Cassese.  “Affirmation  of  The  Principles  of International  Law  Recognized  by  The  Charter  of  The  Nürnberg Tribunal”, United  Nations  Audiovisual  Library  of  International  Law (2009). hal. 2. https://legal.un.org/avl/ha/ga_95-I/ga_95-I.html .
23 M. Cherif Bassiouni. Introduction to International Criminal Law:  Second  Revised  Edition .  Leiden–Boston:  Martinus  Nijhoff Publishers, 2014. hal. 66.
hukum  pidana  nasional  patut  digariskan.  Hukum pidana  nasional  melekatkan  pertanggungjawaban kepada seseorang atas akibat konkret yang disebabkan oleh  tindakannya.  Sementara  itu,  partisipasi  maupun kontribusi seseorang dalam terjadinya kejahatan dapat terlihat jelas. Adapun HPI menciptakan tanggung jawab untuk kejahatan yang dilakukan dalam konteks kolektif dan  sistematis,  sehingga  kontribusi  individual seseorang  dalam  tindak  kejahatan  tak  selalu  tampak jelas. 24
Di  sebelah  itu,  norma  HHAMI  menggariskan kewajiban-kewajiban  Negara  terkait  penghormatan dan  penjaminan  HAM.  Negara  ditempatkan  sebagai subjek penyandang kewajiban utama. Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban  tersebut  –sebagai  halnya kewajiban-kewajiban  itu  lahir  dari  perjanjian  dan kebiasaan  internasional,  atau  juga  norma jus  cogens – kelak  menimbulkan  ‘pertanggungjawaban  Negara’, baik  karena  tindakan  secara  langsung  maupun pembiaran. 25 Ditilik  dari  yurisprudensi  badan
24 Kai Ambos. “Article 25: Individual Criminal Responsibility”, dalam Otto Triffterer & Kai Ambos (eds.), Commentary on the Rome Statute  of  the  International  Criminal  Court , 3 rd Edition .  C.H.  Beck– Baden-Baden, 2015. hal. 985.
25 Claire de Than & Edwin Shorts. International Criminal Law and Human Rights . London: Sweet and Maxwell Limited, 2003. hal. 15;
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
peradilan  internasional  di  bidang  HAM,  tertampak bahwa  HHAMI  begitu  erat  dengan  prinsip pertanggungjawaban Negara. 26
Tercontoh,  yurisprudensi  Pengadilan  HAM Antar-Amerika dalam Velásquez-Rodríguez v. Honduras
(1988)  –kasus  kejahatan  terhadap  kemanusiaan berupa  penghilangan  paksa–  menyatakan  bahwa pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran hak asasi dalam  Konvensi  HAM  Amerika  (1969)  oleh  otoritas publik  atau  orang  yang  menggunakan  posisi otoritasnya,  dapat  dilekatkan  ( imputable ) kepada Negara.  Sebagaimana  Majelis  Hakim  Pengadilan  HAM Antar-Amerika merujuk asas keberlangsungan Negara menurut  hukum  internasional,  yurisprudensi  Kasus
Velásquez-Rodríguez
menegaskan jikalau pertanggungjawaban  Negara  atas  pelanggaran  HAM
Andrey  Sujatmoko. Hukum  HAM  dan  Hukum  Humaniter .  Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hal. 210; Knut D. Asplund et.al (eds.). Hukum Hak Asasi  Manusia , Cetakan  Ketiga .  Yogyakarta:  PUSHAM  UII,  2015.  hal.
68-70.
26 Robert  McCorquodale.  “Impact  on  State  Responsibility”, dalam M. Kamminga & M. Scheinin (eds.), The Impact of Human Rights on General International Law . Oxford: Oxford University Press, 2009. hal. 238.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
bersifat  kontinu  atau  akan  tetap  eksis,  terlepas  dari adanya pergantian rezim pemerintahan. 27

## 2. Kewajiban  Umum  Negara  terkait  Pencegahan
dan Penghukuman: Pasal 3 Draf Artikel ILC
Draf  Artikel  ILC  terdiri  atas  tiga  bagian: Prembul;  15  rancangan  pasal;  dan  lampiran.  Draf Artikel itu tak menggunakan bahasa teknis perjanjian internasional  pada  umumnya,  seperti  penggunaan nomenklatur  “Negara-Pihak”.  Klausul-klausul  akhir terkait  ratifikasi,  reservasi,  keberlakuan  mengikat, hingga amandemen, juga belum dimuat. 28
Preambul  meletakkan  kerangka  konseptual, penjelasan  konteks  umum,  dan  tujuan  dari  Draf Artikel. 29 Alinea  ke-4  Preambul  mengonfirmasi larangan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai jus cogens .  Norma  tersebut  telah  diakui  dan  diterima komunitas internasional
secara keseluruhan sebagaimana tiada pengecualian yang diperkenankan, dan  substansi  normatifnya  hanya  dapat  dimodifikasi
27 Inter-American Court of Human Rights, Case of Velásquez- Rodríguez v. Honduras , Judgment of July 29, 1988 (Merits), para. 153 § 172 § 184.
28 ILC (2019), Loc.Cit . 29 Ibid , hal. 23, para. 1.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
sejauh  terdapat  norma  hukum  internasional berkarakter  serupa.  Definisi  kejahatan  terhadap kemanusiaan  menurut  Pasal  7  Statuta  Roma  pun menjadi  acuan  utama  dalam  penyusunan  Draf  Artikel ILC, sebagaimana dinyatakan alinea ke-7.
Draf Artikel ILC memuat ragam substansi, mulai dari kewajiban Negara, kriminalisasi kejahatan dalam hukum  nasional,  perlakuan  adil  terduga  pelaku, substansi terkait korban dan saksi, hingga kerja sama timbal-balik  antar-Negara  perihal  penegakan  hukum. Pasal 3 Draf Artikel ILC menjadi fokus utama tulisan ini. Bunyi draf ketentuannya ialah: 30

## Pasal 3. Kewajiban Umum.
1. Setiap  Negara  berkewajiban  untuk  tidak melakukan  tindakan  yang  merupakan  kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Setiap  Negara  berjanji untuk  mencegah  dan
menghukum  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, yang  merupakan  kejahatan  menurut  hukum internasional,  baik  yang  dilakukan  pada  saat konflik bersenjata atau bukan.
3. Tidak  ada  keadaan  luar  biasa  apapun,  seperti konflik bersenjata, ketidakstabilan politik internal atau  keadaan  darurat  publik  lainnya  yang  dapat digunakan  sebagai  pembenaran  atas  kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dari  pembacaan  Penulis,  terdapat  tiga kewajiban  umum  Negara,  yakni:  (a)  Kewajiban  untuk tidak  melakukan  (“ obligation  not  to  engage ”);  (b)
Kewajiban  untuk  mencegah;  dan  (c)  Kewajiban menghukum kejahatan terhadap kemanusiaan.

## a. Kewajiban  untuk  Tidak  Melakukan  Tindakan
yang Merupakan Kejahatan terhadap

## Kemanusiaan
Rumusan substansi Pasal 3 ayat (1) Draf Artikel ILC  tak  terdapat  dalam  perjanjian-perjanjian internasional  lainnya,  seperti  Konvensi  Tentang Pencegahan  dan  Penghukuman  Kejahatan  Genosida (Konvensi Genosida) 1948 31 dan Konvensi Menentang Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi  dan  Merendahkan
31 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948).
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023) 216
Martabat Manusia (Konvensi Anti-Penyiksaan) 1984. 32
ILC  mempertimbangkan,  substansi  kewajiban  untuk “tidak melakukan tindakan yang merupakan kejahatan terhadap  kemanusiaan”  ( acts  that  constitute  crimes against humanity ) perlu dicantumkan. ILC merumuskan formula kewajiban
tersebut, sebagaimana  entitas  Negara  –secara  konseptual– memang  tidak  melakukan  kejahatan.  Alih-alih, kejahatan hanya dilakukan oleh ‘orang’.
ILC menegaskan, walau subjek pelaku kejahatan adalah ‘orang’, tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dapat  dibebankan  ( attributable )  kepada  Negara menurut  norma  pertanggungjawaban  atas  tindakan salah  secara  internasional  ( State  internationally wrongful act ). 33 Selaku entitas abstrak, Negara memang dianggap tak bisa melakukan tindakan nyata. Namun, Negara dianggap melakukan tindakan tertentu melalui organ  maupun  individu  yang  menjalankan  otoritas. Tindakan  organ  –baik  yang  melaksanakan  fungsi kekusaan legislatif, eksekutif, yudisial, atau fungsi lain–
32 Convention  against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or Degrading Treatment or Punishment (1984).
33 ILC (2019), Op.Cit ., hal. 48-49, para. 2-5.
maupun pejabatnya, dipertimbangkan sebagai
“tindakan Negara”. 34
Ayat (1) Pasal 3 Draf Artikel ILC juga mengacu pada  yurisprudensi  Mahkamah  Internasional  (ICJ) dalam  Kasus Bosnia  v.  Serbia (2007).  Berkenaan penafsiran  Pasal  I  Konvensi  Genosida  yang  mengatur tentang  “kewajiban  pencegahan”,  Majelis  Hakim  ICJ menyatakan,  klausul a  quo turut  mengatur  larangan bagi  Negara  dalam  melakukan  genosida,  terlepas bilamana  secara expressis  verbis tidaklah  dinyatakan jikalau  Negara  memiliki  kewajiban  agar  tidak melakukan ( refrain ) kejahatan itu. 35
Berdasarkan  Komentar  Draf  Artikel  ILC, kewajiban  tersebut  memiliki  dua  unsur  umum:  (1) Negara  mengemban  kewajiban–  melalui  organ-organ atau  aparat-aparatnya–  untuk  tidak  melakukan tindakan  yang  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan;  dan  (2)  Negara  berkewajiban  untuk tidak membantu, atau mengarahkan, mengontrol atau juga memaksa, Negara lain dalam melakukan tindakan kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dengan  mana
34 Pasal 4 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful  Acts .  UN  General  Assembly  Resolution  No.  56/83  (12 December 2001); Asplund et.al (2015), Op.Cit ., hal. 76-79.
35 ILC (2019), Loc.Cit .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
kejahatan  itu  adalah  tindakan  yang  salah  secara internasional. 36
Ayat (3) Pasal 3 Draf Artikel yang menyatakan tiada keadaan luar biasa yang bisa menjadi justifikasi atas  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  mempertegas kembali bahwa larangan kejahatan itu bersifat absolut. Tiadanya  keadaan  pengecualian  yang  membenarkan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  menunjukkan karakter  memaksa norma  tersebut.  Meski  tak  serupa persis, rumusan Pasal 3 ayat (3) Draf Artikel mengikuti formulasi  Pasal  2  ayat  (2)  Konvensi  Anti-Penyiksaan, dan  Pasal  1  ayat  (2)  Konvensi  Internasional  Tentang Perlindungan  Semua  Orang  dari  Penghilangan  Paksa 2006. 37

## b. Kewajiban untuk Mencegah
Kewajiban umum yang kedua adalah berkaitan dengan  pencegahan.  Kerangka  Draf  Artikel  ILC sebenarnya  sangat  dipengaruhi  oleh  Konvensi Genosida,  dan  berupaya  untuk  mengembangkan prinsip-prinsipnya.  Draf  Artikel  ILC  tampak  memiliki
36 Ibid , hal. 49, para. 6 . 37 Ibid ,  hal.  53,  para.  20-21;  Pasal  1  ayat  (2) International Convention  for  the  Protection  of  All  Persons  from  Enforced Disappearance (2006) .
pengaturan  komprehensif  atas  kewajiban  untuk mencegah,  sebagaimana  rancangan  ketentuannya diatur khusus pada Pasal 4 berikut:
Pasal  4.  Kewajiban  Pencegahan. Setiap Negara  berjanji  untuk  mencegah  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  sesuai  dengan  hukum  internasional, melalui:
(a) langkah-langkah  legislatif,  administratif,  yudisial atau  langkah  layak  lainnya  yang  efektif  di  setiap wilayah teritorial mana pun dalam yurisdiksinya;
(b) kerjasama  dengan  Negara-Negara  lain,  organisasi antar-pemerintah  yang  relevan,  dan,  bila  sesuai,
organisasi-organisasi lainnya.
Seturut  itu,  kewajiban  untuk  mencegah memiliki dua dimensi: internal (huruf a Draf Pasal 4); dan  eksternal  (huruf b ). 38 Draf  Pasal  4  huruf b itu menggariskan,  Negara  wajib  menempuh  serangkaian langkah preventif, mulai dari langkah-langkah legislatif, administratif,  yudisial,  dan  langkah  efektif  lainnya. Rumusan  rancangan  ketentuan  itu  hampir  persis dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Konvensi  Anti-
38 Lihat:  William  A.  Schabas.  “Prevention  of  Crimes  Against Humanity”, Journal  of  International  Criminal  Justice Vol.  16,  No.  4. 2018. hal. 714-715 § 717. https://doi.org/10.1093/jicj/mqy033 .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
Penyiksaan.  Adapun,  dimensi  eksternal  berintikan preskripsi  agar  Negara  bertindak  –baik  melalui  kerja sama  antar  Negara  atau  dengan  organisasi internasional–  demi  mencegah  terjadinya  kejahatan terhadap kemanusiaan.
Terkait  dimensi  internal,  Komentar  ILC menyebutkan berbagai langkah-langkah preventif yang relevan,  seperti:  (a)  memberlakukan  hukum  dan kebijakan  nasional  untuk  membangun  kesadaran terkait  kriminalitas  tindak  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dan  mempromosikan  deteksi  dini  atas setiap  risiko  pelaksanaannya;  (b)  terus  meninjau hukum  dan  kebijakan,  serta  bila  perlu,  melakukan perbaikan;  (c)  melaksanakan  inisiatif  yang  mendidik pejabat  Pemerintah;  (d)  melaksanakan  program pelatihan bagi aparat keamanan dan pertahanan yang diperlukan  untuk  mencegah  kejahatan  terhadap kemanusiaan;  dan  (e)  jikalau  kejahatan  itu  terjadi, Negara  berkewajiban  –dengan  iktikad  baik–  untuk menyelidiki  dan  mengadili,  atau  mengekstradisi terduga  pelaku  sebagai  bagian  dari  pencegahan kejahatan.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Dimensi  eksternal  kewajiban  untuk  mencegah masih  terbilang  sebagai  isu  krusial. 39 Namun diformulasikannya  substansi  tersebut  sedikit  banyak dipengaruhi  oleh  perkembangan  konsep  intervensi kemanusiaan dan “tanggung jawab untuk melindungi”
( Responsibility to Protect , R2P). 40

## c. Kewajiban untuk Menghukum
Yurisprudensi  ICJ  pada  Kasus Bosnia  v.  Serbia (2007) memilah dua kewajiban Negara yang digariskan Konvensi Genosida, yaitu: kewajiban untuk mencegah; dan  kewajiban  untuk  menghukum.  Majelis  hakim  ICJ mengakui,  cara  paling  efektif  untuk  mencegah  adalah dengan  menghukum  pelaku  kejahatan.  Namun  kedua bentuk  kewajiban  Negara  tersebut  tetap  dapat dibedakan. 41 Pendekatan  yang  diandalkan  Majelis Hakim ICJ itu digunakan oleh ILC dalam menyusun Draf Artikel.
39 ILC (2019), Op.Cit ., hal. 59-60, para. 11.
40 Charles  C.  Jalloh.  “The  International  Law  Commission’s First Draft Convention on Crimes Against Humanity”. African Journal of International Criminal Justice Vol. 2019, No. 2. 2019. hal. 135.
41 International  Court  of  Justice,  “Application  of  the Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  of  the  Crime  of Genocide”  ( Bosnia  and  Herzegovina  v.  Serbia  and  Montenegro ),  26 February 2007, hal. 219-220, para. 425-427.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
Masih  terkait  Kasus Bosnia  v.  Serbia ,  Majelis Hakim  ICJ  mengonstruksikan  kewajiban  untuk menghukum  dengan  merujuk  Pasal  VI  Konvensi Genosida.  Pasal  tersebut pada  intinya  mengatur, seseorang  yang  disangka  menjadi  pelaku  genosida harus  diadili  oleh  pengadilan  kompeten  di  Negara tempat  kejahatan  terjadi,  atau  melalui  pengadilan pidana  internasional. 42 Kewajiban  menghukum  dapat diartikan  sebagai  kewajiban  yang  dibebankan  kepada Negara guna mengadili pelaku kejahatan serius melalui badan peradilan yang kompeten, baik nasional maupun internasional.
Diafirmasi  pula,  Prinsip-Prinsip  dan  Panduan Dasar  tentang  Hak-Hak  Pemulihan  dan  Reparasi Korban  tahun  2005  turut  menegaskan  kewajiban Negara untuk menghukum kejahatan serius, termasuk kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Paragraf  4  Prinsip- Prinsip dan Panduan menyatakan: 43
42 Ibid , para. 439-441
43 UN  General  Assembly  Resolution  No.  60/147,  “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims  of  Gross  Violations  of  International  Human  Rights  Law  and Serious Violations of International Humanitarian Law”,
A/RES/60/147 (2005), para. 4. Penulisan italic sebagai penekanan.
Dalam  kasus  pelanggaran  berat  terhadap hukum  HAM  internasional  dan  pelanggaran  serius hukum humaniter yang merupakan kejahatan di bawah hukum internasional, Negara wajib untuk menginvestigasi dan, jikalau terdapat bukti yang layak, wajib  untuk  melakukan  penuntutan terhadap  orang yang  diduga  sebagai  pelaku  pelanggaran  dan,  bila terbukti  bersalah, wajib  untuk  menghukum yang bersangkutan.  Selain  itu,  dalam  kasus-kasus  tersebut, Negara  harus,  sesuai  dengan  hukum  internasional, bekerja  sama  satu  sama  lain  dan  membantu  badan- badan  peradilan  internasional  yang  kompeten  dalam investigasi dan penuntutan pelanggaran tersebut.
Dapat  ditinjau,  unsur-unsur  utama  dari kewajiban  untuk  menghukum  terdiri  atas:  kewajiban melaksanakan investigasi; melakukan penuntutan; dan bila  terdakwa  terbukti  bersalah,  memberi  hukuman. Impunitas  –sebagai  keadaan  yang  menunjukkan ketidakmungkinan  untuk  meminta  tanggung  jawab pelaku kejahatan serius– akan terjadi manakala Negara
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
gagal  dalam  melaksanakan  kewajibannya  untuk menghukum. 44
Elaborasi  kewajiban  untuk  menghukum kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat pada Pasal 7 s.d  10  Draf  Artikel  ILC  yang  meliputi  substansi pendirian  yurisdiksi  nasional,  investigasi,  tindakan- tindakan  pendahuluan  terkait  kehadiran  terduga pelaku, dan penerapan prinsip aut dedere aut judicare .
Draf  Pasal  7  mengatur  kewajiban  Negara  agar mendirikan  yurisdiksi  dalam  ragam  skenario,  seperti manakala  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  terjadi  di wilayah  teritorialnya,  atau  pelaku  dari  kejahatan tersebut  merupakan  orang  berkewarganegaraan Negara bersangkutan, atau juga ketika terduga pelaku hadir di wilayah yang menjadi yurisdiksi hukum pidana Negara tersebut. Substansinya mencerminkan pernyataan Preambul Statuta Roma yang menegaskan bahwa  kejahatan  serius  internasional  tak  boleh  luput dari  penghukuman,  dan  penuntutan  efektif  haruslah dipastikan  dengan  mengambil  langkah-langkah  di tingkat nasional. 45
44 UN  Commission  on  Human  Rights,  “Report  of  the Independent  Expert  to  Update  the  Set  of  Principles  to  Combat Impunity”, E/CN.4/2005/102/Add.1 (08 February 2005), hal. 6-7.
45 ILC (2019), Op.Cit ., hal. 84-85, para. 1-2.
Draf  Pasal  10  mengacu  kepada  prinsip  hukum pidana internasional yang telah diakui, yakni asas “ aut dedere  aut  judicare ”  yang  diartikan  secara  literal sebagai  “kewajiban  untuk  mengekstradisi  atau menuntut”.  Prinsip aut  dedere  aut  judicare berperan krusial  dalam  upaya  internasional  pemberantasan impunitas  terhadap  berbagai  jenis  kejahatan,  sebagai halnya  prinsip  tersebut  juga  tercermin  di  berbagai konvensi. 46
Pada Kasus Belgium v. Senegal (2012), Pendapat Terpisah  Hakim  Yusuf  menyatakan  bahwa  ada  dua kategori umum terkait prinsip aut dedere aut judicare menurut  konvensi-konvensi  internasional. 47 Kategori pertama  yaitu  konvensi  yang  menekankan  kewajiban untuk mengekstradisi, sementara pengajuan penuntutan akan menjadi kewajiban hanya sepanjang terdapat  penolakan  ekstradisi.  Kategori  konvensi
46 International Law Commission. “Chapter VI: The Obligation to Extradite or Prosecute ( Aut Dedere Aut Judicare ), dalam Report of the International Law Commission on the Work of Its Sixty-Sixth Session .
United Nations, 2014. hal. 92, para, 1-2. https://legal.un.org/ilc/reports/2014/english/chp6.pdf .
47 Separate Opinion by Judge Yusuf , dalam International Court of  Justice,  “Questions  Relating  to  the  Obligation  to  Prosecute  or Extradite” ( Belgium v. Senegal ), 20 July 2012, para. 19-22; ILC (2014),
Ibid , hal. 95-95, para. 11-13.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
tersebut  mengutamakan  ekstradisi  kepada  Negara  di mana kejahatan itu terjadi.
Sementara  itu,  kategori  kedua  merujuk  pada konvensi-konvensi  yang  klausulnya  menekankan kewajiban untuk mengajukan penuntutan, sebagaimana  ekstradisi  menjadi  opsi  tersedia,  atau bersifat  wajib manakala  Negara  gagal  mengajukan penuntutan.  Contohnya:  Konvensi  Jenewa  1949; Konvensi “Pembajakan Pesawat” Den Haag 1970; dan Konvensi  Anti-Penyiksaan.  Formulasinya  adalah “ penuntutan-atau-ekstradisi ”,  atau  disebut  “Formula
Den Haag”. 48
Draf Artikel ILC mengadopsi Formula Den Haag. Betapa  pun,  kewajiban  Negara  menurut  prinsip aut dedere aut judicare tak hanya terbatas pada ekstradisi terduga  pelaku  kejahatan  kepada  Negara  lain  yang hendak  mengadakan  penuntutan,  tetapi  juga penyerahan  orang  bersangkutan  kepada  ICC  atau Tribunal  kompeten.  Negara  dibebankan  kewajiban guna mengajukan perkara kepada otoritas nasionalnya
48 Petikan alih bahasa Pasal 7 Convention for the Suppression of  Unlawful  Seizure  of  Aircraft (1970):  “Negara-Pihak  di  wilayah  di mana  terduga  pelaku  ditemukan,  jikalau  tidak  mengekstradisinya, wajib, tanpa pengecualian apapun dan terlepas apakah kejahatan itu dilakukan di wilayahnya atau tidak, untuk mengajukan kasus kepada otoritas yang kompeten untuk tujuan penuntutan.”
yang berwenang dalam melakukan penuntutan pidana. Keengganan  Negara  untuk  mengajukan  penuntutan atau  praktik  ‘persidangan  sandiwara’  jelas  tak memenuhi kewajibannya menurut rancangan Pasal 10 Draf Artikel ILC. 49

## C. Penutup
Penyusunan  Draf  Artikel  Tentang  Pencegahan  dan Penghukuman  Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan  oleh  ILC dimaksudkan  untuk  menjadi  dasar  pembentukan  konvensi khusus. Menurut Penulis, Draf Artikel tersebut mencerminkan keterkaitan erat antara cabang Hukum HAM dan Hukum Pidana Internasional. Sebab, Draf Artikel hendak mengatur isu tentang kewajiban Negara sehubung kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Hukum Pidana Internasional.
Tulisan  ini  menyimpulkan,  bahwa  seturut  Pasal  3  Draf Artikel ILC, ada tiga macam kewajiban umum Negara, yaitu: (1) Kewajiban  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang  merupakan kejahatan  terhadap  kemanusiaan;  (2)  Kewajiban  untuk mencegah;  dan  (3)  Kewajiban  untuk  menghukum.  Kewajiban pertama menetapkan larangan absolut, dengan penekanan agar Negara tak melakukan atau tak terlibat dalam tindak kejahatan terhadap  kemanusiaan.  Kewajiban  kedua  ialah  berkenaan
49 ILC (2019), Op.Cit ., hal. 92-95, para. 1-9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
dengan  keharusan  bagi  Negara  untuk  mengambil  langkah- langkah  preventif  di  berbagai  bidang  demi  memastikan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  tak  terjadi.  Kewajiban demikian  meliputi  aspek  internal,  maupun  aspek  eksternal yang  berkaitan  dengan  kerja  sama  multilateral.  Ketiga, kewajiban  menghukum  yang  mengharuskan  Negara melangsungkan  investigasi,  penuntutan,  dan  penghukuman terhadap  pelaku.  Kewajiban  itu  tak  hanya  berlaku  bagi kejahatan  di  wilayah  teritorial  Negara  bersangkutan.  Negara diandaikan  untuk  mendirikan  yurisdiksi  hukum  pidana manakala  terduga  pelaku  berada  dalam  yurisdiksinya,  atau melakukan  ekstradisi  maupun  menyerahkan  terduga  pelaku kepada ICC atau tribunal internasional kompeten.
Upaya penyusunan Draf ILC begitu signifikan demi mengisi kekosongan  atau  kesenjangan  hukum  yang  ada.  Karenanya, Majelis  Umum  PBB  perlu  segera  mencanangkan  konvensi khusus.  Pembentukan  konvensi  khusus  telah  lama diaspirasikan  ahli  Hukum  Pidana  Internasional  seperti  M. Cherif Bassiouni, dengan dasar argumen hanya demi mengatasi kekosongan  atau  kesenjangan  hukum,  tetapi  juga  untuk menjamin tak terulangnya kejahatan terhadap kemanusiaan.

## Referensi
Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War  Criminals  of  the  European  Axis (08  August 1945). https://www.un.org/en/genocideprevention
/documents/atrocity- crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf . Ambos, Kai. “Article 25: Individual Criminal Responsibility”, dalam Otto Triffterer & Kai Ambos (editor), Commentary  on  the  Rome  Statute  of  the International Criminal Court, 3rd Edition . C.H. Beck– Baden-Baden, 2015.
_______________. Treaties  on  International  Criminal  Law Volume II: Crimes and Sentencing . New York: Oxford University Press, 2014.
Articles  on  Responsibility  of  States  for  Internationally Wrongful Acts . UN General Assembly Resolution No. 56/83 (12 December 2001).
Asplund, Knut D., et.al (editor). Hukum Hak Asasi Manusia ,
Cetakan Ketiga . Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015. Bassiouni, M. Cherif. Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application . New York: Cambridge University Press, 2011.
____________________.  “Crimes  Against  Humanity:  The  Need for  a  Specialized  Convention”. Columbia  Journal  of Transnational Law Vol. 31, No. 3. 1994.
____________________. Introduction  to  International  Criminal Law:  Second  Revised  Edition .  Leiden–Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2014.
____________________.  “Revisiting  the  Architecture  of  Crimes Against Humanity: Almost a Century in the Making, with Gaps and Ambiguities Remaining–the Need for a Specialized Convention”, dalam Leila Nadya Sadat (editor), Forging  a  Convention  for  Crimes  Against Humanity .  New  York:  Cambridge  University  Press,
2011.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
____________________. “The Future of Human Rights in the Age of Globalization”. Denver Journal of International Law and Policy Vol. 40, No. 1-3. 2011-2012.
Buergenthal, Thomas, et.al. International Human Rights in a  Nutshell,  Fourth  Edition .  United  States:  West
Publishing, 2009.
Cassese,  Antonio.  “Affirmation  of  The  Principles  of
International Law Recognized by The Charter of The Nürnberg  Tribunal”.  United  Nations  Audiovisual Library of International Law (2009).
https://legal.un.org/avl/ha/ga_95-I/ga_95-I.html .
_______________. International  Criminal  Law .  New  York: Oxford University Press, 2003.
Clark, Roger S. “History of Efforts to Codify Crimes Against Humanity:  From  the  Charter  of  Nuremberg  to  the Statute of Rome”, dalam Leila Nadya Sadat (editor), Forging  a  Convention  for  Crimes  Against  Humanity . New York: Cambridge University Press, 2011.
Convention  against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or Degrading Treatment or Punishment (1984).
Convention  for  the  Suppression  of  Unlawful  Seizure  of Aircraft (1970).
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948). Cryer,  Robert,  et.al. An  Introduction  to  International Criminal  Law  and  Procedure , Second  Edition .  New York: Cambridge University Press, 2010. Hiariej, Eddy O.S. Pengantar Hukum Pidana Internasional .
Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
Inter-American Court of Human Rights. Case of Velásquez- Rodríguez  v.  Honduras .  Judgment  of  July  29,  1988 (Merits).
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006).
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
International  Court  of  Justice.  “Application  of  the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” ( Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro ), 26 February 2007.
https://www.icj-cij.org/public/files/case- related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf . International  Court  of  Justice. Separate  Opinion  by  Judge Yusuf , dalam “Questions Relating to the Obligation to
Prosecute or Extradite” ( Belgium v. Senegal ), 20 July,
2012. https://www.icj-cij.org/public/files/case- related/144/144-20120720-JUD-01-05-EN.pdf .
International  Law  Commission.  “Chapter  VI:  The
Obligation to Extradite or Prosecute ( Aut Dedere Aut Judicare ),  dalam Report  of  the  International  Law Commission  on  the  Work  of  Its  Sixty-Sixth  Session . United Nations, 2014.
https://legal.un.org/ilc/reports/2014/english/chp
6.pdf . International  Law  Commission. Draft  Articles  on Prevention  and  Punishment  of  Crimes  Against Humanity, With Commentaries . United Nations, 2019. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/ commentaries/7_7_2019.pdf .
Jalloh,  Charles  C.  “The  International  Law  Commission’s First Draft Convention on Crimes Against Humanity”. African Journal of International Criminal Justice Vol. 2019. No. 2. 2019.
_______________.  “What  Makes  a  Crime  against  Humanity  a Crime  against  Humanity”. American  University International Law Review Vol. 28, No. 2. 2013.
McCorquodale,  Robert.  “Impact  on  State  Responsibility”, dalam  M.  Kamminga  &  M.  Scheinin  (editor), The Impact  of  Human  Rights  on  General  International Law . Oxford: Oxford University Press, 2009. Sadat, Leila Nadya. “A Contextual and Historical Analysis of the International Law Com-mission’s 2017 Draft
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2  (2023)
Articles for a New Global Treaty on Crimes Against
Humanity”, Journal of International Criminal Justice
Vol. 16, No. 4. 2018.
https://doi.org/10.1093/jicj/mqy039 .
Sadat,  Leila  Nadya.  “Crimes  Against  Humanity  in  the Modern Age”. American Journal of International Law Vol 107, No. 2 (2013).
doi:10.5305/amerjintelaw.107.2.0334.
Schabas,  William  A.  “Prevention  of  Crimes  Against Humanity”. Journal of International Criminal Justice Vol. 16, No. 4. 2018.
https://doi.org/10.1093/jicj/mqy033 .
Sujatmoko,  Andrey. Hukum  HAM  dan  Hukum  Humaniter .
Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Than,  Claire  de  &  Shorts,  Edwin. International  Criminal Law and Human Rights . London: Sweet and Maxwell Limited, 2003.
The  Rome  Statute  of  The  International  Criminal  Court
(1998).
UN  Commission  on  Human  Rights.  “Report  of  the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity”, E/CN.4/2005/102/Add.1 (08 February 2005).
UN  General  Assembly  Resolution  No.  60/147.  “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and  Reparation  for  Victims  of  Gross  Violations  of International  Human  Rights  Law  and  Serious Violations  of  International  Humanitarian  Law”, A/RES/60/147 (2005).