## PELAKSANAAN SUPREMASI HUKUM DALAM RANGKA MENJUNJUNG TINGGI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DAN BERTANGGUNG JAWAB PADA LEMBAGA PERADILAN
Amiruddin Universitas Hasanuddin Makassar Email : Amiruddinlannurungshmh@gmail.com

## ABSTRACT
The  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  confirms  that  Indonesia  is  a state law. One of the important principles as a rule of law is further elaborated in the  provisions  of  Law  No.4  of  2004  concerning  judicial  power,  namely  the guarantee  of  the  implementation  of  independent  judicial  power,  free  from  the influence of other powers to administer to uphold law and justice. Law enforcement and  justice  are  the  main  functions  of  the  administration  of  justice  to  realize  the implementation of the main tasks of judicial power in the context of implementing statutory regulations as mandated by the law concerning judicial power. For the administration of judicial power to run properly and optimally, the administration of judicial power that is independent, free from the influence of other powers is an absolute requirement in the context of law enforcement and justice today. Because only with the implementation of independent judicial power, free from the influence of other powers, the new law and justice can be enforced. It would be better if in the  implementation  of  judicial  power  where  law  enforcement  does  not  have independence, freedom, and conditions with intervention, then law and justice can't be enforced and realized, following the expectations of society. For this reason, the active  role  of  all  parties  is  needed  to  support  the  administration  of  independent judicial power, free from the influence of other powers for the sake of upholding law  and  justice.  Because  in  essence,  with  the  existence  of  independence  and freedom  in  the  world  of  law  enforcement,  it  can  open  wide  space  and  provide strengthening  positions  for  judges  in  making  decisions  so  that  the  image  and authority of the court can be upheld. The implication is that the court can enforce the law on every case that is examined/tried, or in other words, the court can carry out its obligations by giving justice seekers the rights of the case submitted. In the implementation  of  the  professionalism  of  judges  in  upholding  the  law  in  court, judges are obliged to provide equal rights and treatment to justice seekers as part of fulfilling the basic principles of independent judicial power. In addition to the guarantee of an honest trial process (open to the public) and rejecting/determining legal issues submitted in the form of freedom that is owned by judges to determine how the law is related to a problem.

## Keywords: Legal Supremation. Responsible Law

## A. PENDAHULUAN
Penegakan Hukum ( law enforcement ) yang baik, berkeadilan dan bertanggung jawab  adalah  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan  suatu  negara  dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan  perlindungan  kepada  warganya.  Hal  ini  berarti  pula  ada  jaminan kepastian  bagi  rakyat,  sehingga  rakyat  merasa  aman  dan  terlindungi  hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana  mestinya  merupakan  indikator  bahwa  negara  yang  bersaangkutan belum  sepenuhnya  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  waganya. Olehnya  itu,  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  seyogiayanya  berpijak  pada semangat  “supremasi  hukum”  sebagai  spirit  dan  jiwa  dari  penegakan  hukum  itu sendiri.
Substansi dari supremasi hukum yaitu merupakan proses peningkatan kualitas nilai  yang  mengandung  makna  bahwa  dalam  berkehidupan  kebangsaan  harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang mengenai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat,  antara  lain  :  tegaknya  nilai-nilai  keadilan,  kebenaran,  kejujuran  dan kepercayaan  antara  sesama,  tegaknya  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  beradab  dan penghargaan hak-hak asasi manusia. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan.  Tidak  adanya  praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme. Kualitas  nilai-nilai  substansial  tersebut  diatas,  sangat  terkait  erat  dengan  kondisi penegakan hukum dalam masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan  dipengaruhi  pula  oleh  berbagai  faktor  yang  memberikan  kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Namun, faktor mana yang paling dominan  mempunyai  pengaruh  tergantung  pada  konteks  sosial  dan  tantangan- tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan.
Namun  kenyataannya  hal  itu  hanyalah  slogan  dan  retorika  belaka,  dalam praktik acapkali dijumpai adanya  campur tangan lembaga ekstra  yudisial lainnya tidak dapat dihindari. Akibat adanya campur tangan tersebut, membatasi kebebasan hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  sehingga  proses  peradilan  yang jujur dan tidak memihak, tidak berjalan dengan baik. Intervensi lembaga eksekutif dan lembaga ekstra yudisial tersebut terjadi dalam peradilan kasus-kasus kejahatan
politik,  misalnya  dalam  pemeriksaan  kasus-kasus  subversi  dan  penyebaran kebencian kepada pemerintah. Dan dapat pula terjadi bila pihak yang diadili adalah pejabat penting.
Dalam  praktik  untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  yang  efektif  memang tidak  mudah,  karena  ternyata  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya,  baik  faktor internal  maupun  eksternal.  Meskipun  demikian,  untuk  menciptakan  kondisi penegakan hukum yang efektif bukan sesuatu  yang tidak mungkin sepanjang ada kesungguhan dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, kalangan swasta maupun  masyarakat.  Oleh  kaena  itu,  hal  yang  mendesak  untuk  segera  dilakukan adalah melakukan pembenahan diberbagai sektor, baik dari sistemnya maupun dari faktor sumber daya manusianya, sehingga kinerja dan kualitas penegakan hukum kedepan dapat lebih memenuhi harapan masyarakat

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan artikel  ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif empiris,  yaitu  normatif  adalah  penelitian  hukum  normatif  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran).  Tegasnya penelitian  hukum  normatif  mengkaji  aturan-aturan  perundang-undangan, sedangkan  penelitian  hukum  empiris  adalah  sebuah  metode  penelitian  hukum berupaya  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.  Atau dengan kata  lain,  penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti data primer.

## C. PEMBAHASAN
Sehubungan  dengan  hal  itu,  yang  harus  mendapat  skala  prioritas  utama pembenahan,  yakni  pembenahan  dari  sisi  sumber  daya  manusianya.  Karena diantara komponen yang paling berpengaruh dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab pada lembaga peradilan, adalah sumber daya manusia. Sebab optimal tidaknya pelaksanaan penegakan hukum sangat ditentukan
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
oleh manusia yang akan menjalankan hukum (undang-undang), jika sumber daya aparatur penegak hukumnya baik, maka pelaksanaan penegakan hukum berpotensi berjalan dengan baik. Sebagaimana adagium yang mengatakan “ lebih baik memilih peraturan  yang  kurang  bagus  tetapi  pelaksanaannya  baik,  daripada  memilih peraturan  yang  bagus  tetapi  pelaksanaannya  yang  tidak  baik  “.  Dan  itu  dimana- dimana  dijumpai  banyak  proses  penegakan  hukum  yang  tidak  berjalan  secara optimal,  akibat  sumber  daya  manusia  aparatur  penegak  hukum  yang  tidak profesional dalam melakukan kegiatan kerja di bidang hukum.
Ketidak  optimalan  penegakan  hukum  diakibatkan  pelaksanaan  supremasi hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama faktor profesionalisme kinerja  aparat  penegak  hukum  turut  pula  mempengaruhi.  Dimana  secara  umum terjadi  disemua  lini  penegakan  hukum  dan  hal  yang  serupa  juga  dialami  oleh lembaga  peradilan  Indonesia,  baik  institusi  peradilan  umum  maupun  peradilan khusus penegakan hukumnya nyaris tidak pernah berjalan secara maksimal akibat kurang  profesionalnya  kinerja  aparatur  penegak  hukum  dalam  melaksanakan kegiatan kerja.
Padahal  salah  satu  indikator  untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  yang berkeadilan  dan  bertanggung  jawab  adalah  harus  ditopang  dengan  kinerja  yang profesional  disemua  ruang  institusi  hukum  terutama  lembaga  peradilan  sebagai pengayom dan tumpuan terakhir masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan sehingga  kinerja  profesional  tidak  bisa  ditawar  dan  dikonfromikan  demi terwujudnya  suatu  tatanan  penegakan  hukum yang  berkeadilan  dan bertanggungjawab  secara  menyeluruh  dan  konsisten  sesuai  harapan  masyarakat, bangsa  dan  negara  yang  berdaulat  yang  berlandaskan  konstitusi  hukum  yang merupakan  pijakan  bernegara  dalam  mengatur  segala  aktivitas  warganya sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 1 dan  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya atau tanpa adanya campurtangan dari pihak
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
manapun 2 .  Aspek  kinerja  profesional  merupakan  prasyarat  utama  yang  harus terpenuhi  jika  ingin  mengedepankan  supremasi  hukum  sebagai  panglima  untuk melindungi  dan  menjaga  stabilitas  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  Atau tegasnya  memposisikan  hukum  pada  tempat  yang  tertinggi  dari  segala-galanya. Tanpa  kesemua  itu,  mustahil  penegakan  hukum  bisa  berjalan  dengan  baik  dan efektif  untuk  tercapainya  dimensi  keadilan  yang  bertanggung  jawab  dalam kehidupan  masyarakat.  Pentingnya  penegakan  hukum  yang  profesional  karena seorang  yang  profesional  mampu  memikul  dan  melaksanakan  tanggung  jawab dengan baik kepada masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Dalam penegakan hukum misalnya, bagi aparatur penegak hukum harus mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spritual.
Tanggung  jawab  pribadi  yang  mandiri  yang  mampu  memahami  dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui pelaksanaan penegakan hukum dalam  memahami  dirinya  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif dan efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk  menunjang tugas-tugasnya.  Tanggung jawab spritual dan moral  diwujudkan  melalui  penampilan  seorang  aparatur  penegak  hukum  sebagai mahluk  beragama  yang  perilakunya  senantiasa  tidak  menyimpang  dari  norma- norma agama dan moral.
Ketika  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  profesional,    maka  masyarakat akan  dapat  merasakan  mamfaat  dan  kepastian  hukum  serta  keadilan  yang didambahkan sebagai cita-cita dari orang banyak dapat terwujud dengan sendirinya. Karena  nilai-nilai  profesionalitas  selalu  mendasari  setiap  tindakan    dengan dibarengi  tingkat  kompetensi  yang  tinggi  dalam  memandu  setiap  langkah  insan hukum. Kemudian berbasis keahlian yang cermat, tepat untuk melaksanakan suatu kegiatan  tertentu  sehingga  seorang  hakim  misalnya  dilembaga  peradilan  jika bekerja  secara  profesional  maka  tentu  tidak  diragukan  lagi  kapabilitasnya  dalam
2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
memeriksa/mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  serta  kualitas  putusan  yang dijatuhkan pun cenderung pula direspon oleh masyarakat.
Suatu  pekerjaan  profesional  menurut  Kunandar  memerlukan  persyaratan khusus, yakni :
1. Menuntut  adanya  keterampilan  berdasarkan  konsep  dan  teori  ilmu pengetahuan yang mendalam
2. menekankan  pada  suatu  keahlian  dalam  bidang  tertentu  sesuai  dengan bidang profesinya
3. Konsisten dan tepat waktu
4. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai 3
Berdasarkan uraian-uraian tersebut  maka dapat  ditarik  suatu  konklusi  bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara  sengaja  harus  dipelajari  dan  keemudian  diaplikasikan  bagi  kepentingan umum. Yang berbeda dengan pekerjaan lainnya dan bukan merupakan pekerjaan yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak  dapat  memperoleh  pekerjaan  lain, karena  suatu  profesi  memerlukan  kemampuan  dan  keahlian  khusus  dalam melaksanakan  profesinya.  Atau  dengan  kata  lain  profesi/profesionalitas  adalah suatu  keahlian  (skill)  dan  kewenangan  dalam  suatu  jabatan  tertentu  yang mensyaratkan  kompetensi  (pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan)  tertentu  secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif, Dengan demikian seorang  profesional  jelas  harus  memiliki  profesi  tertentu  yang  diperoleh  melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan secara jelas untuk membedakannya dengan kerja  biasa  (occupation)  yang  semata  bertujuan  untuk  mencari  nafkah  dan  atau kekayaan materiil duniawi.
Lebih  lanjut  Yudi  Purwanto 4 menjabarkan  profesionalitas  dalam  tiga  watak kerja  yang  merupakan  persyaratan  dari  setiap  kegiatan  pemberian  “jasa  profesi” (dan bukan okupasi) ialah bahwa, 1) Kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh
3 Kunandar,  2007. Guru  Profesionalisme  :  Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru . , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlmn 47
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil, 2) Bahwa kerja seorang profesional  itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang,  eksklusif  dan  berat,  3)  Bahwa  kerja  seorang  profesional  diukur  dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol  berupa  kode  etik  yang  dikembangkan  dan  disepakati  bersama  di  dalam sebuah organisasi profesi 4 .
Ketiga  watak  kerja  tersebut  mencoba  menempatkan  kaum  profesional (kelompok  sosial  keahlian)  untuk  tetap  mempertahankan  idealisme  yang menyatakan  bahwa  keahlian  profesi  yang  dikuasai  bukanlah  komoditas  yang hendak  diperjualbelikan  sekedar  untuk  memperoleh  nafkah,  melainkan  suatu kebajikan  yang  hendak  diabdikan  demi  kesejahteraan  ummat  manusia.  Kalau  di dalam  pengamalan  profesi  yang  diberikan  ternyata  ada  semacam  imbalan (honorarium)  yang  diterimakan,  maka  hal  itu  semata  hanya  sekedar  tanda kehormatan demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan bagi para pekerja upahan saja.
Hal itu menunjukkan bahwa kerja profesional sangat penting dan merupakan indikator  tegaknya  suatu  profesi,  bahkan  salah  satu  faktor  yang  mendukung eksisnya penegakan hukum dan terwujudnya keadilan sesuai harapan masyarakat. Apabila konteks penegakan hukum sudah sedemikian itu, maka dipandang relatif berjalan  secara  normal  karena  sudah  sesuai  dengan  koridor-koridor  hukum  dan tuntutan masyarakat yang menghendaki penegakan hukum agar selalu disandarkan pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  adil  dan  dapat  dipetanggungjawabkan (akuntabilitas).  Sehingga  dengan  demikian  pada  hakikatnya  dapat  terwujud penyelenggeraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 28
4 Yadi  Purwanto,  2007, Etika  Profesi  (Psikologi  Profetik  Perspektif  Islam), Cet.    Pertama,  PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 8.
Tahun  1999  tentang  penyelenggeraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  paktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Karena  hanya  dengan  penyelenggeraan  negara  yang  bersih,  keadilan  dapat tercapai  dan  dinikmati  oleh  masyarakat  dan  hal  itu  menjadi  tugas  dan  tanggung jawab bagi hakim sebagai penyelenggera negara mewujudkannya. Sesuai dengan amanah  Pasal  2  Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999  yang  berbunyi  bahwa penyelenggara  negara  meliputi  :  pejabat  lembaga  tertinggi  dan  tinggi  negara, menteri,  gubernur,  hakim  dan  pejabat  stategis  lainnya  yang  tugas  dan  fungsi pokonya  berkaitan  dengan  penyelengeraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implikasi  penyelenggeraan  negara  yang  bersih  di  bidang  hukum,  utamanya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi pengadilan maka dapat melahirkan birokrasi  peradilan  yang  mempunyai  akuntabilitas,  dan  kian  membuka  diri  dan ruang kepada masyarakat untuk memberikan kritikan dan kontrol terhadap jalannya proses  penegakan hukum.  Sehingga akan memudahkan tercipta kerjasama antara masyarakat dan peradilan untuk membangun kontrol yang efektif pada pelaksanaan penegakan  hukum  yang  profesional.  Tanpa  meninggalkan  akarnya  yaitu masyarakat  sebagai  subyek  hukum  pencari  keadilan,  sebab  proses  penegakan hukum dan keadilan akan mejadi hampa dan tidak berarti apa-apa bilamana tercabut dari  akarnya  (masyarakat).  Jika  terjadi  sinergi  antara  masyarakat  dan  peradilan dengan  baik  dalam  melakukan  kontrol  terhadap  pelaksanaan  penegakan  hukum, maka akan terbangun saluran komunikasi penegakan hukum yang optimal sehingga pada hakekatnya akan tercipta birokrasi peradilan yang sehat.
Sebab bagaimana mungkin peradilan bisa dianggap melahirkan suatu putusan yang  adil  jika  peradilan  tidak  sehat  dan  masyarakat  atau  pencari  keadilan  tidak menghormati putusan hakim. Dan itu hanya bisa terjadi, manakalah masyarakat pro aktif  membangun  kontrol  secara  bersama  dengan  peradilan  terhadap  kinerja peradilan  itu  sendiri  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Menurut  Anthon  F. Susanto, 5 etika, akuntabilitas, pejabat dan profesionalitas merupakan kunci utama yang  mampu  membawa  peradilan  kepada  model  pelayanan  manusia,  karena peradilan  harus  mau  memanusiakan  manusia  sebagai  manusia  dan  bukan  mesin
atau objek pasif yang rigid serta tertutup. Melalui putusannya diharapkan institusi peradilan melakukan berbagai terobosan karena hanya dengan terobosan itulah oleh Satjipto  Rahardjo  dipandang  sebagai  revolusi  pengadilan  yang  membumikan putusan-putusannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk  membumikan  putusan-putusan  peradilan  maka  harus  mengedepankan aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemamfaatan.  Sebagaimana  Bambang Sutiyoso  dan  Sri  Hastuti  Puspitasari 5 mengutip  pendapat  Gustav  Radbruch  yang menyatakan  bahwa  suatu  putusan  pengadilan  idealnya  harus  mengandung idee dasrecht ,  yaitu  aspek  keadilan  (gerechtig  keit),  aspek  kepastian  hukum ( Rechtssicher keit), dan aspek kemamfaatan ( zwechtmatig keit ). Ketiga hal tersebut harus  diupayakan  melekat  pada  suatu  putusan  secara  proporsional.  Untuk  dapat terpenuhinya suatu putusan dengan ketiga aspek tersebut, bukanlah hal yang mudah bagi hakim 6 . Suatu putusan hakim dapat saja tingkat kepastian hukumnya tinggi, akan  tetapi  belum  tentu  dirasakan  adil  dan  bermamfaat  bagi  pencari keadilan.Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu mengandung kepastian hukum tetapi  apapun  keadaannya,  idealnya  ketiga  aspek  tersebut  harus  ada  dalam  suatu putusan hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan putusan pengadilan  yang berkualitas dan proporsional agar dapat memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya kepada masyarakat dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan  citra baik lembaga peradilan.
Semakin  independen  dan  profesional  pengadilan  dalam  melaksanakan penegakan hukum  tentunya akan semakin tinggi  tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sebaliknya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam menjalankan tugasnya akan menjadi momok bagi masyarakat, yang berakibat  masyarakat  tidak  mau  berurusan  dengan  pengadilan.  Mereka  berusaha mencari  pemecahan  di  luar  pengadilan  dengan  cara-cara  yang  terkadang  berupa tindakan  menghakimi  sendiri  yang  dapat  merugikan  kepentingan  pihak  lain.  Hal
5 Anthon F. Susanto, 2004. Wajah Peradilan Kita, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama Bandung. Hlm 23 6 Bambang Sutiyoso,Dkk, 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman  di Indonesia, Cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta. Hlm 52
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
seperti  inilah  yang  justru  dikhawatirkan,  namun  bagaimanapun  masyarakat  juga tetap harus menghormati putusan-putusan yang telah dibuat oleh pengadilan.
Kendatipun  demikian  sah-sah  saja  kiranya  apabila  masyarakat  mempunyai penilaian sendiri terhadap kasus-kasus yang telah di putus oleh pengadilan, sebagai bentuk  kritik  dan  peran  aktif  masyarakat  yang  bersifat  kontrol  sosial  dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggeraan kekuasaan kehakiman di bidang peradilan.  Peran  aktif  masyarakat  tersebut,  dalam  proses  penyelenggeraan kekuasaan  kehakiman  adalah  sangat  dibutuhkan  dalam  upaya  penegakan  hukum secara  maksimal  di  era  keterbukaan  dan  reformasi  ini.  Sebab  dengan  adanya kritikan  dan  kontrol  sosial  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sebagai  bentuk pengawasan  publik  terhadap  jalannya  proses  peradilan,  maka  dapat  menguatkan lembaga  peradilan  dalam  upaya  menciptakan  sendi-sendi  penyelenggeraan kekuasaan  kehakiman  yang  ideal.  Karena  jaminan  kebebasan  dan  kemandirian hakim secara konstitusional saja tidak cukup untuk menghasilkan putusan-putusan yang  adil  dan  memenuhi  harapan  masyarakat.  Di  mana-mana  masih  kita  jumpai adanya  kekecewaan  masyarakat  dan  bentuk-bentuk  penyimpangan  lain  yang menyebabkan lembaga peradilan menjadi terseok-seok dan krisis kepercayaan dari masyarakat.
Walaupun hal itu amat sulit untuk dibuktikan tetapi secara faktual ditunjukkan oleh  fenomena  yang  terjadi,  hampir  setiap  masyarakat  yang  pernah  berurusan dengan lembaga peradilan merasakan hal yang sedemikian itu. Sementara disisi lain masyarakat  sangat  menghendaki  adanya  perbaikan-perbaikan  dan  peningkatan kualitas  pelayanan  institusi  peradilan.  Seiring  pula  adanya  tuntutan  masyarakat yang  menginginkan  lembaga  peradilan  agar  dapat  melakukan  tugas  dan wewenangnya secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Sebab jika  lembaga  peradilan  tidak  bebas  dan  mandiri  dalam  melakukan  penegakan hukum,  sudah  pasti  masyarakat  tidak  bisa  berharap  banyak  kepada  para  hakim untuk melahirkan putusan yang lebih mencerminkan perasaan hukum dan keadilan masyarakat.
Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap  penegakan  hukum  yang  dilakukan  di  muka  pengadilan.  Kekuasaan
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan  kehakiman, baik birokrat,  TNI maupun  pihak- pihak lainnya, maka proses  penyelenggeraan peradilannya dapat  berjalan dengan baik  dan  obyektif.  Demikian  pula  putusan-putusan  yang  dijatuhkan  relatif  dapat diterima  dan  lebih  adil  bagi  para  pihak  yang  berperkara.  Sebaliknya  kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri dalam proses peradilannya karena pengaruh campur tangan pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, dapat menyebabkan putusan- putusan yang dihasilkan cenderung subyektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara. Sehingga putusan-putusan akan dirasakan relatif kurang  adil  dan  merugikan  salah  satu  pihak,  yang  pada  gilirannya  menyebabkan proses penegakan hukum menjadi stagnan.
Walaupun dalam kenyataan menurut Achmad Ali 7 tujuan hukum kadang tidak dapat diwujudkan sekaligus bahkan sering terjadi benturan antara ketiganya. Dari kenyataan  seperti  ini  kemudian  lahirlah  asas  prioritas  dari  Radbruch  yang mengemukakan bahwa dalam setiap masalah urutan prioritas dalam mewujudkan tujuan  hukum  adalah  keadilan,  kemudian  kemamfaatan  dan  terakhir  kepastian hukum.  Sedangkan  Achmad  Ali  mengemukakan  pendapatnya  bahwa  dalam menetapkan urutan prioritas, akan lebih realistis jika asas yang dianut adalah asas prioritas  kasuistis  yaitu  prioritas  dalam  mewujudkan  tujuan  hukum  sangat tergantung pada kasus yang dihadapi.
Hukum  sebagai  suatu  kaidah  di  dalam  masyarakat  yang  keberadaannya merupakan seperangkat norma-norma  yang memuat anjuran, larangan dan sanksi yang  salah  satu  fungsi  pokoknya  sebagai  sarana  kontrol  sosial,  dengan  tujuan menjaga  ketertiban,  keseimbangan  sosial  dan  kepentingan  masyarakat.  Sebagai seperangkat  norma  yang  berfungsi  dan  bertujuan  demikian  itu,  maka  hukum pertama-pertama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat law in the books, memuat rancangan  hipotesis  tentang  batas-batas  perilaku  manusia  yang  boleh  dan  tidak
7 Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosopis dan Sosiologis, Cet. Kedua, PT. Gunung Agung, Tbk. Jakarta. Hlm 45
boleh  dilakukan  serta  memberi  ancaman  sanksi  apabila  ada  diantara  anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.
Pada taraf law in the books, hukum belum banyak dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat  karena  ia  belum  berjalan,  bergerak  dan  berfungsi  seperti  apa  yang dijanjikannya. Baru akan dirasakan mamfaatnya atau bahkan dirasakan dampaknya setelah  hukum  itu  ditegakkan  ditengah-tengah  masyarakat  (law  in  actions).  Oleh karena  itu  tidak  mengherankan  jika  ada  pernyataan,  bahwa  hukum  tidak  bisa disebut  sebagai  hukum,  bilamana  ia  tidak  pernah  dilaksanakan.  Oleh  sebab  itu, norma-norma  hukum  yang  berisi  anjuran,  larangan  dan  sanksi  perlu  adanya konkritisasi  dan  operasionalisasi  dengan  ditegakkannya  hukum  secara  sunguh- sungguh  terutama  oleh  penegak  hukum  bukan  justu  sebaliknya  malah  penegak hukum yang membuat penegakan hukum itu menjadi stagnan.
Pada  dasarnya  memang  penegakan  hukum  yang  ideal  dalam  rangka mewujudkan  supremasi  hukum,  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  bukan  saja unsur  penegak  hukum  akan  tetapi  dipengaruhi  pula  oleh  berbagai  komponen sebagai  faktor  yang  melingkupi 8 .  Secara  umum  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor diluar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum, meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum serta faktor  sarana  dan  prasarana.  Sedangkan  faktor  diluar  sistem  hukum  yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor politik atau penguasa negara.
Realitas  penegakan  hukum,  dalam  masyarakat  kita  yang  sedang  mengalami modernisasi  telah  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  majemuk  tersebut  yang dampaknya  dapat  terlihat  pada  kondisi  penegakan  hukum  sekarang  ini  sedang berjalan.  Namun  Faktor  penegak  hukum  merupakan  faktor  kunci,  karena  di Pundak  merekalah  terutama  beban  penegakan  hukum  diletakkan  dalam  praktik. Oleh  karena  itu,  keberhasilan  dan  kegagalan  prose  penegakan  hukum  sangat
8 Soerjono  Soekanto,2005.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Divisi Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dipengaruhi  oleh  kualitas  penegak  hukum  termasuk  mental  dan  atau  perilaku penegak hukum itu sendiri. Kemudian yang tak kalah pula pentingnya dibutuhkan kemampuan  aparatur  penegak  hukum  untuk  bertindak  secara  cermat,  tepat  dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran dan menggapai rasa keadilan. Atau setidak-tidaknya adanya rasa  keterpanggilan  nurani  yang  dimiliki  oleh  aparatur  penegak  hukum  dengan berbekal  keahlian  yang  tinggi  serta  semangat  pengabdian  dalam  melaksanakan suatu  kegiatan  kerja  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat dalam tataran penegakan hukum dan keadilan.
Satu  hal  pula  yang  sangat  mewarnai  proses  penegakan  hukum  adalah  faktor kesadaran  hukum  masyarakat  dan  perubahan  sosial,  dimana  kesadaran  hukum masyarakat  kita  masih  rendah,  baik  dikalangan  masyarakat  terdidik  maupun maupun  diseputar  masyarakat  kurang  berpendidikan,  bahkan  juga  dikalangan aparat  penegak  hukum  itu  sendiri.  Indikator  rendahnya  kesadaran  hukum masyarakat, dapat dilihat dari banyaknya tindakan main hakim sendiri yang terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya  maupun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Para pelaku kejahatan yang tertangkap basah  saat  melakukan  kejahatan  terutama  pelaku  kasus  kejahatan  kesusilaan  dan pencurian misalnya terkadang dihakimi oleh masyarakat.
Berbagai  gugatan  mainstream    penegakan  hukum  akhir-akhir  ini, sesungguhnya  merupakan  reaksi  dari  masyarakat  betapa  penegakan  hukum  di Indonesia  selama  ini  masih  cukup  memprihatinkan.  Masyarakat  tentunya menghendaki adanya perbaikan-perbaikan yang signifikan agar kualitas pelayanan dalam  bidang  penegakan  hukum  semakin  baik  dan  meningkat.  Pentingnya pelayanan hukum yang baik, oleh karena hal itu merupakan konsepsi negara hukum dan tanggung jawab dalam bernegara untuk mewujudkan rasa nyaman dan keadilan hukum  dalam  masyarakat  yang  merupakan  amanat  konstitusi  negara  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  negara Indonesia adalah negara berdasar hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum maka semua aspek kehidupan bernegara harus diatur dengan hukum.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Dalam perkembangan konsepsi  negara hukum  tersebut  sebagai  landasan dan pijakan  bernegara  dalam  bingkai  negara  hukum,  menurut 10 Ridwan  H.R.,  yang secara umum dapat dilihat 9 , diantaranya :
a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat ;
b. Bahwa  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan ;
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara) ;
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara ;
e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan  yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif ;
f. Adanya  peran  yang  nyata  dari  anggota-anggota  masyarakat  atau  warga negara  untuk  turut  serta  mengawasi  perbuatan    dan  pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah ;
g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.
Selanjutnya Ridwan HR., mengemukakan tak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bila negara  hukum  diidentikkan  dengan  keberadaan  konstitusi  dalam  suatu  negara, maka benar apa yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa  hampir  tidak  suatu  negarapun  yang  menganggap  sebagai  negara  modern tanpa menyebutkan dirinya “ Negara Berdasar Hukum “. Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara  yang mengabdikan konstitusi  sebagai  aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

## D. KESIMPULAN
Substansi  daripada supremasi hukum  adalah penegakan hukum  yang berkeadilan dan  bertanggung  jawab  sebagai  manifestasi  dari  suatu  negara  hukum  untuk mewujudkan  amanat  konstitusi  negara  yakni  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  dasar  bernegara.  Disamping  itu  pula supremasi  hukum  mengedepankan  prinsip-prinsip  seperti  tegaknya  nilai-nilai
9 Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm 23
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) dalam rangka meningkatkan kualitas nilai  termasuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme  yang  sangat  terkait  erat  dengan  kondisi  penegakan  hukum  dalam masyarakat.  Penegakan  hukum  yang  baik  adalah  merupakan  salah  satu  indikator suatu  negara  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat  bangsa  di  bidang  hukum terutama  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  warganya.  Hal  itu  berarti,  ada jaminan kepastian kepada rakyat sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak- haknya dalam menjalani kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Buku
Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosopis dan Sosiologis, Cet. Kedua, PT. Gunung Agung, Tbk. Jakarta.
Anthon F. Susanto, 2004. Wajah Peradilan Kita. Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
Bambang  Sutiyoso,  Dkk.,  2005.  Aspek-Aspek  Perkembangan  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2007.  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan,  Cet.  Pertama,  Prenada  Media Group, Jakarta.
Kunandar, 2007. Guru Profesionalisme : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ridwan  H.R.,  2006.  Hukum  Administrasi  Negara,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Divisi Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yadi  Purwanto,  2007.  Etika  Profesi  (Psikologi  Profetik  Perspektif  Islami),  Cet.
Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman