## ANALISIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG

## Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: musfirahcan@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  Analisis  Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Terhadap Pernikahan  Sirri  di  Pengadilan  Agama  Bantaeng.  Adapun  sub  masalah  yakni:  1) Bagaimana pelaksanaan persidangan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama  Bantaeng?  2)  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara itsbat  nikah?  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Permohonan  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  Bantaeng  yang  ditetapkan/dikabulkan  adalah  pernikahan  yang memenuhi  syarat  dan  rukun  pernikahan,  dan  sesuai  dengan  ketentuan  tertentu  yang berhak  untuk  mengajukan  itsbat  nikah  yang  dijelaskan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  7  ayat  (3).  Kemudian  prosedurnya  sudah  sesuai  berdasarkan  buku  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama  Buku II serta Peraturan lainnya. Namun  yang  menjadi  faktor  tingginya  permohonan  itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama Bantaeng  khususnya  pada  tahun  2019  sebesar  26,71%  dengan  jumlah  136  itsbat  nikah yang telah diputuskan yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah, sehingga pernikahan sirri sering terjadi, dan beberapa faktor lainnya.
Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pelaksanaan, Pengadilan.

## Abstract
The  main  problem  of  this  research  is  the  Analysis  of  the  Implementation  of  Itsbat Marriage on Sirri's Marriage at the Bantaeng Religious Court. The sub-problems are: 1) How  is  the  implementation  of  the  marriage  itsbat  trial  against  sirri  marriages  at  the Bantaeng  Religious  Court?  2)  How  is  the  judge's  consideration  in  resolving  the marriage  itsbat  case?  The  results  of  this  study  indicate  that  the  application  for  itsbat marriage at the Bantaeng Religious Court that is determined/accepted is a marriage that meets  the  requirements  and  pillars  of  marriage,  and  in  accordance  with  certain provisions who are entitled to apply for a marriage certificate which is described in the Compilation  of  Islamic  Law  Article  7  paragraph  (3).  Then  the  procedure  is  in accordance with the Guidebook for the Implementation of Duties and Administration of Religious  Courts  Book  II  and  other  regulations.  However,  what  is  a  factor  in  the  high application  for  marriage  itsbat  at  the  Bantaeng  Religious  Court,  especially  in  2019,  is 26.71% with a total of 136 marriage certificates that have been decided, namely the lack of public understanding about marriage registration, so that sirri marriages often occur, and several other factors.
Keywords: Implementation, Religious Courts, The Itsbat of Marriage.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  setiap  masyarakat  dalam  kehidupan  diatur  oleh hukum  itu  sendiri.  Secara  kodrati,  manusia  merupakan  makhluk  sosial  pada  dasarnya
selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Perkawinan menjadi suatu ritual kadang tidak hanya  dipandang  sebagai  peristiwa  sosial  keduniawian,  melainkan  juga  dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sudah fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan. Sejak dilangsungkan  perkawinan  akan  timbul  ikatan  lahir  bathin  antara  kedua  mempelai  dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak. 1
Dalam  peraturan  negara,  Undang-undang  perkawinan  telah  menjelaskan  definisi yaitu  “perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. 2
Ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam susunan kata undang-undang dan menyiratkan bahwa akad nikah bukan sekedar perjanjian hukum perdata, ungkapan ketaatan  dan  menjalankan  perintah  Allah  itu  melambangkan  ibadah,  yang  merupakan penjelasan atas ungkapan “Ketuhanan yang Maha Esa” di dalam undang-undang. Hal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi umat Islam pernikahan adalah kegiatan keagamaan dan oleh karena itu yang melaksanakannya telah melaksanakan ibadah.
Beberapa  pendapat  dari  Ulama  Hanafiah  “pernikahan  yaitu  akad  yang menguntungkan (menyebabkan) adanya kepemilikan untuk kesenangan secara sadar atau sengaja  terutama  kenikmatan  biologis.  Sementara  itu,  menurut  beberapa  pendapat  dari mazhab maliki pernikahan adalah sebutan (ungkapan) atau gelar untuk suatu akad yang dijalankan agar memperoleh kesenangan diri (seksual). 3
Perkawinan  merupakan  sesuatu  yang  dianjurkan  untuk  dilaksanakan  dalam  agama Islam.  Anjuran  untuk  melaksanakan  perkawinan  telah  disebutkan  dalam  beberapa  ayat Yaitu salah satunya dalam QS. Ar-Rum/30:21 مُكَنۡيَب  َلَعَجَو اَهۡ َلَِإ ْآوُنُكۡسَتِ ل اٗجََٰوۡزَأ ۡمُكِسُفنَأ ۡنِ م مُكَل  َقَلَخ ۡنَأ ٓۦِهِتََٰياَء ۡنِمَو
ِلََٰذ  ِفِ َّنِإ ًۚ ةَ ۡحَۡرَو ٗةَّدَوَّم َتَي ٖمۡوَقِ ل ٖتََٰيلَأٓ َك َنوُرَّكَف
Terjemahnya:
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 4
Berdasarkan  ayat  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pernikahan  merupakan sesuatu yang sakral dikehidupan masyarakat karena telah menjadikan perempuan sebagai
1 Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta  Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda  Agama  (Perspektif  Hukum  Islam  DAN  KUHPerdata)." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.1 (2017): 54-67.
2 Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI  Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.
3 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern ( Cet. Pertama, Yogyakarta, 2011) h. 4
4 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya Cet. Ke-18 (CV.  Darus Sunnah, Cipinang Mutiara-Jakarta Timur Tahun 2015) h.407
pasangan  bagi  laki-laki  begitu  pun  sebaliknya.  Semua  itu  untuk  mewujudkan  rasa tentram yang penuh kasih dan sayang diantara mereka.
Perkawinan  harus  dirancang  sedemikian  rupa  agar  tercapainya  keluarga  yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  yang  merupakan  sumber  hukum  materil  dari  perkawinan  di  Indonesia. Dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  pasal  2  mengatur  tentang  syarat  sah perkawinan yaitu: 5
1) Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing  masing agamanya.
2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan
Merujuk pada ketentuan pasal di atas pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dengan tujuan agar tercipta ketertiban perkawinan di masyarakat. Sesuai yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang,  untuk  menjaga  kehormatan  dan  kesucian pernikahan,  hal  ini  juga  memberikan  perlindungan  kepada  kaum  perempuan  dalam rumah  tangganya.  Dengan  adanya  pencatatan  perkawinan  kedua  pihak  memiliki  bukti autentik,  sehingga  apabila  terjadi  perselisihan  diantara  mereka  yang  menjadi  kelalaian salah  satu  pihak  agar  terwujudnya  tujuan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan warahmah, sehingga bisa melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak masing- masing.
Legalitas  suatu  perkawinan  dari  segi  hukum  perdata,  ada  jika  perkawinan  tersebut telah didaftarkan pada kantor administrasi negara yang resmi, meskipun dari segi agama pencatatan  perkawinan  hanya  berfungsi  untuk  memenuhi  administrasi  bukan  untuk menetukan  sah  atau  tidaknya  perkawinan.  Selama  perkawinan  belum  didaftarkan  maka akan  disebut  dengan  kawin  sirri  dan  dianggap  tidak  sah  menurut  ketentuan  hukum, meskipun  suami  dan  istri  telah  mematuhi  tata  cara  nikah  yang  diatur  dalam  ketentuan agama. 6
Perkawinan  yang  tidak  dicatat  atau  perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  di  Kantor Urusan Agama (KUA) disebut dengan pernikahan sirri. Dalam hukum Islam perkawinan sirri  merupakan  perkawinan  yang  sah  jika  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  dan  syarat pernikahan,  namun  tidak  mencatatnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian. 7
Itsbat  nikah  menjadi  satu-satunya  jalan  keluar  bagi  pelaku  pernikahan  siri,  itsbat nikah  memberikan  kelegalan  pernikahan  yang  belum  tercatatkan,  karna  menjadi  satu- satunya bukti autentik dalam pernikahan maka didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 memberikan  peluang  untuk  bisa  mendapatkan  akta  nikah  dengan  beberapa  syarat tertentu.
Menurut  bahasa,  isbat  nikah terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  kata isbat yang merupakan masdar  atau  asal  kata  dari atsbata yang memiliki arti  “menetapkan”  dan  “nikah”  yang berasal  dari  kata nakaha yang  memiliki  arti  “saling  menikah”.  Dengan  demikian,  kata
5 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 7 ayat (1)
6 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia:Pergulatan  antara  Negara,  Agama,  dan Perempuan, (Cet. 1, Yogyakarta, 2018) h. 79
7 Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin, Kepastian  hukum  perkawinan  siri  dan  permasalahannya ditinjau dari UU nomor 1 Tahun 1974 . (Yogyakarta Juni 2015),h. 26
isbat  nikah memiliki  arti,  yaitu  “penetapan  pernikahan”. 8 Pasal  7  Kompilasi  Hukum Islam merumuskan mengenai perkawinan yang bisa diitsbatkan yaitu
1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat Oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  ,  dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b) Hilangnya akta nikah.
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
e) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4) Yang  berhak  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  ialah  suami  atau  istri,  anak- anak Mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Berdasarkan  pasal  diatas  menjadi  dasar  hukum  hakim  dalam  memutuskan  perkara itsbat  nikah,  yang  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  perkawinan  yang  tidak tercatat,  pasal  ini  menjadi  ketentuan  yang  membolehkan  dilakukannya  itsbat  nikah dengan beberapa syarat dan batasan yang telah ditentukan. Menurut Nur Aisyah, dengan mengutip  pendapat  Atho  Mudzhar  yang  juga  mengutip  Paul  Scholten  yang  juga merupakan sarjana Belanda, hakim adalah yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya, kemudian putusan hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani, kalau  cacat  sedikit  saja,  maka  putusannya  akan  menjadi  siksaan  kepada  rasa  keadilan masyarakat. 9

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  metode kualitatif,  dimana  perolehan  informasi  melalui  wawancara  terhadap  narasumber  yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Dalam  penyusunan  karya  ini,  peneliti  memilih  lokasi penelitian di Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Bantaeng.
Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  RI  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Pelaksanaan Persidangan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B
8 Zaeni  Ayhadie,dkk, Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia (Cet.1 Depok:Rajawali Pers, 2020) h. 112
9 Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.1 (2018): 73-92
Proses  penyelesaian  perkara  pada  Pengadilan  Agama  tidak  jauh  berbeda  dengan proses berperkara pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus, hal ini disebutkan  dalam  Pasal  54  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun  2009,  yang  berbunyi: 10 “Hukum  acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang ini”.
Menurut  Bapak  H.  Erwin  Amir  Betha,  S.H,  M.H,  sebagai  Panitera  Muda menjelaskan  proses  pelaksanaan  itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Bantaeng: 11 “Itsbat nikah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Bantaeng biasanya yang mendaftar kedua pihak  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  itu  90%  terjadi.  Dan  selebihnya  biasanya  adanya permohonan  itsbat  nikah  bagi  yang  suami  atau  istrinya  telah  meninggal,  dan  adanya pihak terpelawan yang biasanya anak mereka. Perkara itsbat nikah biasanya lebih cepat dari  perkara  Gugatan.  Prosedur  pelaksanaanya  Melakukan  pendaftaran,  kemudian membayar  biaya  panjar  perkara.  (perkara  baru  terdaftar  setelah  membayar  biaya perkara).  Lalu  perkaranya  dibawa  ke  Ketua  Pengadilan  untuk  penentuan  Majelis,  lalu kemudian  masuk  ke  Ketua  Majelis  untuk  menentukan  hakimnya,  selanjutnya  Ketua Majelis  menentukan  hari  sidang  dinamakan  Penetapan  Hari  Sidang  (PHS)  dengan mengikuti sesuai dengan jadwal sidang yang ada, disebabkan karna pengaruh kurangnya Ketua  Majelis  di  Pengadilan  Agama  Bantaeng.  Interpal  waktu  dari  jadwal  sidang minimal waktu 14 hari dari tanggal pendaftaran, setelah Penetapan Hari Sidang diberikan Panitera untuk menentukan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara dan Jurusita untuk  memanggil  Para  Pihak.  Dengan  berlandaskan  Asas  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan biasanya Pendaftaran, Penentuan Majelis, dan Penetapan hari sidang dilaksanakan dalam  satu  hari.  Setelah  penetapan  hari  sidang  maka  jurusita  memberi  surat  panggilan sidang,  dan  sebelum  sidang  dilakukan  pengumuman  itsbat  nikah  agar  tidak  ada  pihak yang keberatan atas  pelaksanaan itsbat nikah tersebut, dan sidanglah pada tanggal yang telah ditetapkan”.
Menurut  Ibu  Dian  Aslamiah,  S.Sy.  sebagai  Hakim  Pratama  di  Pengadilan  Agama Bantaeng  Kelas  II  B  menjelaskan: 12 “Proses  pelaksanaan  itsbat  nikah  di  Pengadilan Agama  Bantaeng  Kelas  II  B,  prosedur  pelayanannya  sama  dengan  perkara-perkara lainnya, dengan melakukan beberapa tahap diantaranya, melakukan pendaftaran dimeja I pendaftaran (PTSP) kemudian dimeja 1 perkaranya akan diteruskan ke Ketua Pengadilan untuk menentukan Majelis Hakimnya, setelah ditentukan Majelis Hakim berkasnya akan kembali ke Meja I kemudian diberikan Ke Ketua Majelis untuk menentukan hari sidang dan  setelah  ada  hari  sidang  maka  panitera  menunjuk  Juru  sita  serta  Panitera Penggantinya, kemudian Jurusita membawa surat panggilan kepada para Pemohon untuk mengetahui  jadwal  sidang,  dan  jurusita  menjelaskan  untuk  membawa  dua  orang  saksi yang mengetahui persis atau yang hadir dalam pernikahan pada saat itu, untuk menjadi saksi  dalam  persidangan.  Saat  persidangan  pemohon  ditanya  mengenai  apa  penyebab pernikahannya  tidak  tercatat  (dalam  hal  ini  hakim  sudah  mempelajari  disurat
10 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ” dalam Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Cet. 17,Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.264
11 Erwin  Amir  Betha,  Panitera  Muda  Pengadilan  Agama  Bantaeng, Wawancara ,  Di  Pengadilan Agama Bantaeng, ( 7 April 2021).
12 Dian  Aslamiah,  Hakim  Pratama  Pengadilan  Agama  Bantaeng, Wawancara ,  Di  Pengadilan Agama Bantaeng ( 9 April 2021)
permohonan  alasan  dan  memeriksa  apakah  semua  rukun  dan  syarat  perkawinan terpenuhi),  lalu  setelah  itu  kemudian  Majelis  Hakim  memerintahkan  untuk  memanggil para  saksi  dan  kemudian  disumpah  dan  ditanyakan  kesaksian  mereka  terhadap permohonan  para  pihak  yaitu  apakah  mereka  betul  menikah  sesuai  dengan  rukun  dan syaratnya.  Perkara  Permohonan  biasanya  satu  kali  Sidang  kalau  sudah  terpenuhi  maka bisa langsung diputus. Kalau misalnya rukun dan syarat tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak mungkin mengabulkan.”
Berdasarkan dari beberapa penjelasan narasumber mengenai dari proses pelaksanaan itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Bantaeng  Kelas  II  B  dengan  secara  keseluruhan disimpulkan  bahwa  prosedur  pengajuan  itsbat  nikah  yaitu  melakukan  pendaftaran, membayar  biaya  perkara,  menunggu  panggilan  sidang,  melakukan  pengumuman  itsbat nikah, menghadiri persidangan, kemudian putusan pengadilan.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng
Banyaknya  pasangan  yang  menikah  dan  tidak  melakukan  pencatatan.  Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019 perkara itsbat nikah terbanyak kedua setelah dari kasus cerai  gugat,  jumlah  perkara  itsbat  nikah  yang  diputus  pada  tahun  2019  berjumlah  136, kemudian  pada  tahun  2020,  perkara  itsbat  nikah  lebih  sedikit  dari  sebelumnya  dengan jumlah perkara yang diputus ialah 61. Melihat dari jumlah perkara itsbat nikah yang ada pada  Pengadilan  Agama  Bantaeng  Kelas  II  B,  kemudian  peneliti  mempertanyakan penyebab tidak tercatatnya perkawinan dan alasan-alasan permohonan itsbat nikah.
Menurut  ibu  Nova  Novianta,S.H,  Hakim  Pratama  Pengadilan  Agama  Bantaeng Kelas II B, mengatakan bahwa: 13 “Sebagian besar permohonan itsbat nikah khususnya di Pengadilan Agama Bantaeng, yaitu karna faktor ketidakpahaman mereka, mereka awam dengan  hukum,  mereka  mengira  bahwa  dinikahkan  dengan  oleh  imam  desa  tanpa  ke KUA mereka anggap sudah beres dan beberapa juga menyerahkan berkas ke imam Desa dengan  harapan  imam  desa  yang  mengurus  persuratan  ke  KUA,  dan  ternyata  beberapa tahun tidak ada buku nikahnya, hampir 80% perkara itsbat nikah karna ketidakpahaman mereka”.
Kemudian  menurut  Ibu  Dian  Aslamiah,S.Sy,  Hakim  Pratama  Pengadilan  Agama Bantaeng Kelas II B, mengatakan bahwa: 14 “Di Bantaeng kan memiliki banyak desanya ada  yang  di  atas  gunung  dan  lainnya,  jadi  sepertinya  memang  faktor  ketidaktahuan  itu yang paling besar,pada saat pernikahan banyak yang hanya melapor dengan imam desa sementara imam desa terkadang tidak menyampaikan ke KUA setempat, ada juga yang karena  kawin  lari  kemudian  alasan-alasan  mengajukan  itsbat  nikah  itu  dengan kepentingan yang berbeda beda dan yang paling banyak untuk pembuatan akta kelahiran anak  mereka  karena  untuk  administrasi  kependudukan,  kemudian  yang  lain  juga  karna ingin naik haji”.
Berdasarkan  penelitian  terkait  penyebab  pernikahan  sirri  di  kabupaten  Bantaeng yaitu  faktor  kurangnya  pemahaman  atau  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat. Beberapa  hal juga menyatakan  bahwa  imam  desa  yang  tidak  memberi  pemahaman  dan atau  menyampaikan  ke  pihak  KUA  dalam  pelaksanaan  suatu  pernikahan,  yang  biasa
13 Nova  Novianta,  ,  Hakim  Pratama  Pengadilan  Agama  Bantaeng  Kelas  II  B, Wawancara ,  di Pengadilan Agama Bantaeng, (14 April 2021)
14 Dian  Aslamiah,.  Hakim  Pratama  Pengadilan  Agama  Bantaeng, Wawancara ,  di  Pengadilan Agama Bantaeng (9 April 2021)
diangkat  menjadi  imam  desa  ialah  orang  yang  memiliki  pemahaman  agama  yang  baik dan juga memiliki pengetahuan yang memadai untuk dipercayai oleh masyarakat.
Dengan  demikian,  faktor  penyebab  pernikahan  sirri  juga  menjadi  pertimbangan hakim  dalam  memutuskan  atau  menetapkan  itsbat  nikah.  Pengajuan  permohonan  itsbat nikah  dengan  tujuan  untuk  mengesahkan  perkawinan  memiliki  duduk  perkara  dan alasan-alasan  yang  berbeda.  Sehingga  penyebab  dari  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan bisa menentukan diterima ataupun ditolaknya pengesahan nikah.
Adapun pertimbangan hakim dala menyelesaikan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B yaitu:
Menurut  Ibu  Nova  Noviana,  S.H,  Hakim  Pratama  Pengadilan  Agama  Bantaeng Kelas  II  B: 15 “memang  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  sudah dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  itukan  tidak  ada  yang disebutkan tentang itsbat nikah namun kemudian di dalam KHI Pasal 7 ada persyaratan khusus  yang  bisa  pihak-pihak  mengajukan  itsbat  nikah.  Hakim  dalam  memutuskan perkara itu melihat dari sisi pandangnya seperti ini, ada pihak yang datang mengajukan itsbat nikah, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada halangan, tidak sedarah, tidak  sepersusuan,  kemudian  pernikahan  mereka  sah  secara  agama,  ada  walinya  dan walinya orang tuanya, ada saksi nikahnya, ada segala macam hanya saja karna kondisi- kondisi tertentu mungkin karena ketidaktahuan mereka sebagian besar yang datang ialah orang  yang  awam  hukum,  nah  dalam  masalah  seperti  ini  hakim  menilai    bahwa  ketika kita tidak ada halangan pernikahan dan betul-betul murni karena ketidaktahuan walaupun memang  hukum  itu  asasnya  apabila  ada  Undang-Undang  dianggap  tahu  semuanya, namun kita sebagai umat Islam yang memandang kaidah fikih bahwa kemaslahatan lebih utama  dari  pada  mereka  dengan  pernikahan  sirinya  tanpa  surat-surat  yang  memiliki dampak dengan keturunannya jadi lebih baik untuk   dikabulkan dengan mengutamakan kaidah  fikih  kemaslahatan  itu,  kemudian  apabila  ada  yang  memiliki  pandangan  nikah sirri  saja  dulu  nanti  baru  itsbatkan    dan  hakim  dalam  memeriksa  bisa  terbaca  hal-hal seperti itu, misalnya mereka yang kawin lari, kan yang seperti itu biasanya mereka yang punya  masalah,  maksudnya  ada  halangan  pernikahan  dan  mereka  mencari    cara  untuk kawin sirri, dan mereka itu kadang tidak direstui, ataukah hamil duluan,atau menikah di bawah umur. Nah dalam pemeriksaan kita menggali hal-hal seperti itu, waktu nikah ada walinya tidak, kalau misalnya dikatakan walinya dilimpahkan, maka dilimpahkan kepada siapa, apakah itu masih nasab dengan ayahnya dan betulkah ada pelimpahan saat itu, jadi kami  menggali  dari  saksi-saksi  yang  mengetahui  dan  meminta  bukti  surat  pelimpahan, jika  tidak  hanya  secara  lisan  hadirkan  yang  betul  melihat,  kalau  semua  saksi  tidak  ada yang  melihat  disuruh  hadirkan ayahnya  tapi  juga tidak  bisa maka  itu  tidak  bisa,  karena kami menitsbatkan pernikahan yang betul-betul tidak ada halangan oleh Undang-Undang dan tidak ada halangan secara agama. Jadi dengan cara seperti itu kami berusaha untuk membangun paradigma masyarakat bahwa istbat nikah itu tidak gampang”.
Bagi  umat  Islam  peradilan  agama  merupakan  bagian  implikasi  dari  pelaksanaan syariat  Islam.  Materi  hukum  perkawinan  pada  Pengadilan  Agama  menjadi  substansi dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  itu  sendiri.  Sehingga  tidak  mungkin  pengambilan
15 Nova  Noviana,  Hakim  Pratama  Pengadilan  Agama  Bantaeng  Kelas  II  B, Wawancara, di Pengadilan Agama Bantaeng ( 14 April 2021)
putusan  oleh  Badan  Peradilan  Agama  tanpa  mengacu  pada  hukum  yang  diberlakukan oleh sebuah negara. 16
Terkait analisis perkara itsbat nikah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  itsbat  nikah  yaitu  dengan memeriksa legal standing (kedudukan hukum) Pemohon dalam mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan posita, yaitu menguraikan kejadian atau peristiwa, alasan dan tujuan pengajuan itsbat nikah di dalam dasar atau dalil gugatan atau yang lebih dikenal dengan  duduk  perkara.  Selain  itu  pertimbangan  hakim  untuk  memeriksa  dan  memutus perkara itsbat nikah yaitu adanya bukti-bukti dan keterangan saksi.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Pelaksanaan pengesahan nikah/itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B,  dalam  prosesnya  sudah  sesuai  dengan  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Peradilan Agama dalam Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Hukum  Acara  Perdata yang  berlaku.  Secara  keseluruhan  pelaksanaan  itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama Bantaeng  dapat  disimpulkan  yaitu:  melakukan  pengajuan  permohonan,  membayar panjar  biaya  perkara,  menunggu  panggilan  sidang  dan  melakukan  pengumuman itsbat nikah selama 14 hari, menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal panggilan dan putusan/penetapan Pengadilan.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  pelaksanaan  putusan  atau  penetapan  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  Bantaeng  yaitu  dengan  dasar  hukum  Pasal  7  Ayat  (3)  yang menjelaskan  tentang  batasan  pengajuan  itsbat  nikah.  Kemudian  hakim  dalam memeriksa  perkara  menggunakan  dasar  hukum:  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam tentang  rukun  perkawinan  dan  Pasal  19,  20,  dan  21  tentang  wali  nikah,  Pasal  30 tentang  mahar,  dan  juga  tidak  terdapat  halangan  perkawinan  seperti  yang  telah dijelaskan  dalam  pasal  39  s/d  Pasal  44  Kompilasi  Hukum  Islam.  Selain  dari  dasar hukum  di  atas,  hakim  juga  dalam  menetapkan  perkara  itsbat  nikah  baik  yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para Pemohon, dan mempertimbangkan  Kemaslahatannya,  kemudian  mengemukakan  dalil-dalil  syar’i dalam pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.
16 Jamal  Jamil.  "Hukum  Materil  Perkawinan  di  Indonesia."  Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): 413-428.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asyhadie,  Zaeni,  Sahruddin,  dkk. Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  Di Indonesia, Depok: Rajawali Pers,2020. Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2015.
Mardani.  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam  Modern,  Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2011.
Rasyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama , Cet. 17 Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Sirin, Khaeron. Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan, Yogyakarta: Deepublish, 2018. Zainuddin  dan  Zainuddin  Afwan. Kepastian  hukum  perkawinan  siri  dan permasalahannya,  di  tinjau  dari  UU  No.  1  Tahun  1974 ,  Yogyakarta: Deepublish: CV. Budi Utama, 2015.

## Jurnal
Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri
Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN
KUHPerdata)." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum 4.1 (2017).
Jamal Jamil. "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018).
Nur  Aisyah.  "Peranan  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  Penerapan  Hukum  Islam  di Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.1 (2018).

## Wawancara
Dian Aslamiah, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, 9 April 2021. H.  Erwin  Amir  Betha,  S.H.,  M.H.  Panitera  Muda  Permohonan  Pengadilan  Agama Bantaeng, Wawancara, 7 April 2021.
Nova Noviana, S.H. Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, 14 April 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (K.H.I)
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  diubah  dengan Undang- Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  kedua diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 50   Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.