## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.189-201
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102

## DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
Muhammad Zaki Nashrul Haq 1 , Harapan Tua R.F.S 2 , Adianto 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Correspondent author: muhammad.zaki7465@grad.unri.ac.id Pekanbaru, 28291, Riau, Indonesia

## Abstract
The development of tourism in the Rupat Subdistrict is experiencing problems, this is due to the development priority in North Rupat Subdistrict because it is considered to have more potential. The limitations of the APBD in development are the reason why not all areas on Rupat Island can be developed simultaneously. So there is a need for cooperation with many parties to develop tourism. The concept of dynamic governance-based tourism development can be applied as a tourism development strategy. This study uses a qualitative descriptive method, the authors conducted interviews, observations, and secondary data references. The writer performs data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this research are tourism development in Bengkalis Regency, a strategy (thinking forward) of policy formulation is carried out as the basis for tourism development for the next 15 years. In addition, the participation of the public and the private sector in tourism development is still low. In the context of Dynamic governance in tourism development in Rupat District based on the drafting of these regional regulations it can be a reference and indicator of successful tourism development in Bengkalis Regency, especially Rupat Island. Considering that Rupat Island is a Strategic Tourism Area for Bengkalis Regency.

## Keywords: Dynamic governance, tourism development, Rupat District

## Abstrak
Pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Rupat mengalami kendala hal ini disebabkan prioritas pembangunan difokuskan pada Kecamatan Rupat Utara karena dianggap memiliki potensi lebih banyak. Keterbatasan APBD dalam pembangunan menjadi alasan kenapa tidak semua wilayah di Pulau Rupat dapat dibangun secara bersamaan. Sehingga perlu adanya kerja sama dengan banyak pihak guna membangun kepariwisataan. Konsep pembangunan kepariwisataan berbasis dynamic governance dapat diterapkan sebagai strategi pembangunan kepariwisataan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis melakukan wawancara, pengamatan serta referensi data sekunder. Penulis melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pada pelaksanaanya dilakukan perumusan satu kebijakan sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam konteks Dynamic governance dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat didasari dengan penyusunan perda tersebut dapat menjadi acuan dan indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis khususnya Pulau Rupat. Mengingat Pulau Rupat menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bengkalis.
Keywords: Dynamic Governance; Kecamatan Rupat; Pembangunan Kepariwisataan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.189-201 Muhammad Zaki Nashrul Haq.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten bengkalis memiliki luas 8.426,48 km². Kebupaten bngkalis terdiri dari bengkalis daratan yang berada di Pulau Sumatra (7 kecamatan) dan bengkalis di kepulauan (2 kecamatan di Pulau Bengkalis, dan 2 kecamatan lainnya berada di Pulau Rupat). Pada Dokummen RPJMD kabupaten Bengkalis 2021-2026 menyebutkan pusat perekonomian sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkalis berada di daratan Pulau Sumatera. Secara geografis, Kabupaten Bengkalis berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yang mana merupakan jalur pelayaran internasional melalui Selat Malaka. Sebagian lainnya, wilayah Kabupaten Bengkalis berada pada salah satu jalur ekonomi utama Pulau Sumatera. Letak wilayah tersebut dapat berimplikasi positif maupun negatif bagi Kabupaten Bengkalis tergantung bagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengatur dan mengelola sumber daya yang ada. Dilihat dari perspektif ekonomi, selain merupakan daerah kawasan pertambangan minyak Blok Rokan, Kabupaten Bengkalis memiliki potensi dan daya tarik bagi investasi lainnya seperti pada bidang perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri pariwisata.
Kabupaten bengkalis dibagi dalam empat klaster kawasan Kabupaten Bengkalis yaitu 1) Gerbang utama, yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan yang berada di Pulau Bengkalis sebagai kawasan pemerintahan dan pendidikan 2) Gerbang permata, yaitu Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Talang Muandau yang berada di daratan Pulau Sumatera sebagai kawasan industri dan perdagangan 3) Gerbang laksamana, yaitu Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, sebagai kawasan pertanian dan perkebunan, berfokus pada pengembangan industri wisata religius, pelabuhan ekspor dan impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan; dan peternakan modern, 4) Gerbang gesisir, yaitu Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata unggulan, yang mempunyai fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, kelautan, dan perikanan.
Pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat sejalan dengan ditetapkannya Pulau Rupat sebagai salah satu bagian dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2011, proses pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan melalui perencanaan perwilayahan pembangunan pariwisata yang dibagi menjadi 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Pulau Rupat merupakan salah satu dari 88 daerah lainnya yang dijadikan pemerintah sebagai KSPN.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.189-201
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102
Pariwisata merupakan salah sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbangkan domestik bruto (PDB) tahun 2017 (4.11%), 2018 (4.5%), 2019 (4.7%) dan tahun 2020 (4,1%) (Badan Pusat Statistik 2020). Dua tahun terakhir sektor pariwisata mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid-19. Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah 2021 mencatat Penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Hotel Berbintang Jumlah Kunjungan Wisman Berdasarkan Pintu Masuk menjadi proksi indikator kondisi pendapatan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; serta pajak daerah sektor wisata meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 11,42%, sedangkan pajak daerah sektor wisata mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 49,61%.
World Trade Organization (WTO) mendefinisiksn Pariwisata terdiri dari kegiatan orang-orang yang bepergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan biasa mereka selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk bersantai, bisnis dan tujuan lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dibayar dari dalam tempat yang dikunjungi. Sedangkan Smith & French (1994) dalam (Utama 2014) mendefinisikan pariwisata adalah perpindahan orang-orang untuk sementara waktu dalam jangka pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya, serta kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.
Kecamatan Rupat memiliki objek wisata alam (Pantai Ketapang dan Pantai Makeruh, wisata mangrove) dan wisata budaya (wisata etografi suku akit dan Suku Melayu). Selain itu juga terdapat potensi atraksi wisata teri zapin api. Beberapa potensi pariwisata tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan maksimal sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Lebih fokus melakukan pembangunan di Kecamatan Rupat Utara yang dianggap lebih strategis dan potensial. Infrastruktur sebagai sarana pendukung pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat masih menjadi kendala utama yang harus segera dilakukan perbaikan. Heriyanto et al (2019) menjelaskan bebeaapa titik jalan rusak sehingga sulit untuk dilalui terutama pada saat musim hujan. Air bersih juga belum tersedia secara merata, khususnya di kolasi daya tarik wisata seperti Pantai Ketapang Desa Sungai Cingam. Selain kondisi infrastruktur yang belum mendukung, perjalanan menuju Pulau Rupat membutuhkan waktu lama.
Heriyanto, et al (2019) menyimpulkan bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata sedang dan telah berjalan, namun keterlibatan tersebut sebagian besar ditunjukkan pada tahap implementasi pengembangan, sedangkan pada tahap lainnya seperti tahap perencanaan, keterlibatan partisipasi masyarakat masih sangat.

## DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.189-201 Muhammad Zaki Nashrul Haq.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat dan juga pihak swasta dalam pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Rupat.
Neo dan Chen (2007) menjelaskan bahwa dynamic adalah kondisi adanya ide, persapsi, dan perbaikan secara berkelanjutan serta respon cepat, fleksibel dan adanya inofasi. Sedangkan Governance Bhatta (2005) menjelaskan bahwa hubungan hubungan antara pemerintah dan warga negara yang memungkinkan kebijakan dan program publik dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi. Dalam konteks yang lebih luas, ini mengacu pada aturan, institusi, dan jaringan yang menentukan bagaimana suatu negara atau organisasi berfungsi. Sedangkan Dynamic Governance sebagai suatu preferensi kebijakan tata kelola pemerintahan untuk mendorong keberhasilan pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Paradigma ini digunakan karena terdapat dinamika perubahan sehingga dilakukan penyesuaian terhadap pengambilan kebijakan. Hal ini dilakukan agar kebijakan bersifat adaptif dan solutif melihat dinamika permaslahan.
Suhairi et al.,(2019) menyimpulkan bahwa implementasi program pembangunan Rumah Tidak Laik Huni (RTLH) bagi Masyraakat Berpenghasilan Rendah, mengacu pada konsep Dynamic Governance belum berjalan dengan baik. Kelemahan dari implementasi program tersebut yaitu aspek internalisasi budaya organisasi dan kapabilitas organisasi pemerintahan daerah. Oleh sebeb itu penerapan konsep Dynamic Governance dapat menjadi salah satu strategi dalam implementasi kebijakan.
Zakiah dan Suprayogi (2020) menyebutkan Konsep tata kelola pemerintahan dinamis dynamic governance dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan programnya agar kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk membenahi permasalahan yang terjadi di DAS Citarum yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari dulu sampai sekarang, tentunya masih terdapat kelebihan dan kekurangan didalamnya. Penulis mengkajinya dengan konsep tata kelola dinamis yang mengacu pada tiga dimensi utama, antara lain berpikir ke depan, berpikir lagi, dan berpikir lintas.
Dalam kontek pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat tidak lepas dari hambatan dan permasalahan yang ada. Kemampuan dinamis pemangku kebijakan diperlukan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai, perumusan strategi kebijakan dalam melahirkan ide kreatif dan inovatif. Para pihak yang terlibat dalam pengembangan ini dituntut untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan dan tren masyarakat yang berkembang saat ini, agar pariwisata di Kecamatan Rupat mempunyai daya saing dan berkelanjutan.
Makalah ini menetapkan dua rumusan yaitu; 1) Bagaimana dynamic governance dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis?, 2) Faktor apa saja yang menghambat dynamic governance dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.189-201
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102
Rupat Kabupaten Bengkalis?. Penulis menguraikan bagaimana pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat menggunakan pendekatan dynamic governance.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Gunawan (2013) menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis mendeskribsikan bagaimana pelaksanaan pengembangan pariwisata dengan paradigma dynamic governance. Lokasi penelitian adalah di kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan observasi sedangkan data sekunder yaitu data terkait kepariwisataan Kabupaten Bengkalis, Jurnal, artikel ilmiah dan data statistik. Penulis melakukan sampling secara proposif, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (Arikunto 2013).
Penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dari miles dan huberman sebagai berikut; pertama, penulis melakukan reduksi data yaitu yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Kedua, Penulis melakukan display data yaitu penyajian data secara teratur sehingga mudah untuk dianalisa. Ketiga, penulis melakukan penarikan kesimpulan/ verivikasi data. Ini adalah tahapan terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengembangan pariwisata dengan paradigma dynamic governance di kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dynamic Governance Dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupat
Salah satu tugas dari perumus suatu kebijakan dengan penerapan dynamic governance ialah dengan berpikir ke depan secara terus menerus untuk mengamati perubahan yang terjadi akibat perkembangan yang terjadi dalam lingkungan ( thinking ahead ), kemudian mereka merenungkan kembali dampak yang terjadi akibat kebijakan yang sedang diterapkan apakah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, masihkah relevan dengan perkembangan zaman (thinking again), selanjutnya mereka juga dituntut untuk mampu berpikir melintasi batas dengan cara dari orang atau daerah lain guna menambah wawasan dan memperbarui pengetahuan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam

## DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.189-201 Muhammad Zaki Nashrul Haq.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
perumusan kebijakan (thinking across). Mereka harus secara kontinu mengadopsi pemahaman, refleksi dan wawasan yang baru ke dalam program agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta perubahan lingkungan yang terjadi (Neo & Chen, 2007).
Syarif dan Utami (2018) menyatakan bahwa proses pembangunan pariwisata dikawasan resort pengelolaan hutan megunan kabupaten bantul secara praktis telah menerapkan konsep dynamic governance. Ida., Et al (2020) mereka menemukan bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan kebijakan pada pembangunan pariwisata di Kampung Kayutangan dengan konsep ideal dynamic governance. Sehingga dilakukan adopsi dynamic governance yang relvan yaitu quadruple helix . Artinya dalam penerapan suatu konsep dilakukan penyesuaian terhadap exsisting kondition .
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain: 1) Potensi Destinasi Pariwisata cukup besar, 2) Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata, 3) Kabupaten Bengkalis sebagai kota sejarah memiliki berbagai macam kawasan dan benda-benda cagar budaya, 4) Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu, 5) Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahawan pemuda, 6) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Pulau Rupat, 7) Tersedianya Dokumen RIPDA, 8) Tingginya peluang wisatawan lokal hingga mancanegara, 9) Terdapatnya warisan budaya tanpa benda (Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis 2021)
Kabupaten Bengkalis telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2035. Riparkab merupakan dokumen induk pembangunan kepariwisataan daerah yang terintegrasi dengan peraturan/dokumen lain (Riparprov, Riparnas, RPJMD, RPJDP dan Renstra) khususnya pada kebijakan pembangunan kepariwisataan. Riparkab menjadi acuan pengambilan kebijakan serta penentuan target pembangunan yang dievaluasi dalam periode 5 tahun (Wiwi Hardayati, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis 2022)
Melalui Riparkab telah dirumuskan kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis melingkupi; 1) Destinasi Pariwisata (Pembangunan perwilayahan pariwisata, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi, 2) Industri Pariwisata(Pengaturan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.189-201
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102
struktur industri pariwisata, peningkatan datya tarik wisata, peningkatan kemitraan, penciptaan kredibilitas dan tanggung jawab lingkungan), 3) Pemasaran Pariwisata (Pengembangan pasar pariwisata, pengembangan citra, pengembangan pemasaran dan promosi, dan 4) kelembagaan Kepariwisataan (penguatan organisasi, penguatan SDM, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan)
Dengan banyaknya fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Babupaten Bengkalis dan laju perubahan yang terus terjadi perlu adanya kelembagaan dinamis yang dapat beradaptasi dengan dinamika sosial. Yiqing Su (2020) pada risetnya membahas tentang hubungan antara lembaga dan pengembangan desa wisata. Perubahan dan adaptasi yang terjadi direspon melalui perumusan kebijakan/aturan kelembagaan apropriasi, ketentuan, pemantauan, dan sanksi dihasilkan dalam proses pembuatan aturan tertentu.
Dalam konteks pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis telah disusun Riparda tahun 2021-2035 sebagai induk pembangunan kepariwisataan sedangkan dalam perumusan strategi jangka menengah telah disusun rencana strategis (Renstra). Perlu kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Dampak pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi ( high level indicators ) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

## Dinamika Pembangunan Pariwisata Kecamatan Rupat
Pembangunan pariwisata di kecamatan Rupat mengalami dinamika dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi. Sehingga diperlukan kemampuan organisasi yang dinamis sebagai aspek penting dalam strategi pembangunan pariwisata (dynamic governance). Hal tersebut muncul karena adanya dorongan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin maju dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Maka pemerintah diharapkan mampu menjalankan pola thinking ahead dalam proses penyusunan suatu kebijakan atau program yang akan dilaksanakan.
Neo & Chen (2007) menjelaskan bahwa pada prinsipnya think ahead adalah cara atau kemampuan suatu lembaga/pemerintah untuk melakukan identifikasi, konsekwensi/dampak pada sektor sosial ekonomi dan juga melakukan proyeksi kebijakan sehingga dapat melakukan eksplitasi peluang dan mampu mengatasi segala resiko ancaman. Thinking ahead / berpikir ke depan merupakan salah satu kapabilitas yang perlu dimiliki organisasi/pemerintah dalam memahami gejala-gejala yang terjadi pada lingkungan yang

## DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.189-201 Muhammad Zaki Nashrul Haq.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pada masa yang akan datang, kemudian memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi di masyarakat dan menganalisis opsi-opsi investasi yang mampu melahirkan peluang masyarakat untuk memanfaatkannya dan mencegah adanya potensi gangguan yang berimplikasi pada terhambatnya keberhasilan suatu kebijakan.
Pada masa sebelumnya ada perencanaan kepariwisataan dan pembangunan citra kepariwisataan kabupaten Bengkalis oleh karenanya dirumuskan branding guna membangun citra khususnya Pulau Rupat dengan tagline “Rupat – The Longest White Sandy Beach Island. “ Rupat sebagai pulau dengan pantai pasir putih yang terpanjang”. Pengusungan tema ini menunjukkan secara nasional, kekuatan dari Kawasan Pulau Rupat secara khusus maupun Kabupaten Bengkalis secara umum adalah wisata pantai.
Untuk mendukung pengembangan pariwisata tematik Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan kluster pembangunan kepariwisataan. Kluster Rupat dan sekitarnya terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat utara memiliki pengembangan pariwisata bertema pantai. Selain itu Pulau Rupat makan ditetapkan sebagai pusat pelayanan sekunder kepariwisataan dengan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan. Sehingga dalam konteks pembangunan kepariwisataan pulau rupat merupakan kawasan strategis pembangunan kepariwisataan (KSPK) abupaten Bengkalis. Di kawasan Kecamatan Rupat terdapat daya tarik wisata unggulan menjadi prioritas pembangunan yaitu pantai ketapang. Kondisi pantai dengan pasir putih dan alam yang masih asri menjadi daya tarik objek wisata ini.
Sedangkan untuk menggali potensi daya tarik wisata pemerintah Kecamatan Rupat Bentuk kerja sama dengan Desa Makeruh dalam menggali dan mengembangkan serta mempromosikan pariwisatanya dilakukan dengan mengadakan Festival Pantai Makeruh yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2022. Dalam festival tersebut, beberapa kegiatan dilaksanakan antara lain: 1) Lomba Jong Layo, 2) Lomba Pacu Sampan, 3) Lomba Galah Panjang, 4) Lomba Lari Tapak Kuda, 5) Lomba Kaki Anggau, 6) Lomba Masak Kuliner Seafood; dan, 7) Lomba Bakiak.
Pada pelaksanaanya terdapat sederet permasalahan pembangunan kepariwisataan di Kacamatan Rupat. Pertama, kasus korupsi pada pembangunan jalan lingkar Rupat Batu panjang sepanjang 51 KM (Hidayat 2017). Sehingga proses pembangunan akses pendukung pariwisata terhambat. Kedua, abrasi di beberapa titik pantai khususnya di pantai ketapang. Hal ini menyebabkan ancaman terhadap potensi keindahan daya tarik wisata dan kerusakan alam. Ketiga, Sering terjadi banjir rob dibeberapa titik sehingga menyebabkan moblitas warga terganggu.

## Kecakapan Pembangunan Pariwisata Di Kecamatan Rupat
Perkembangan pembangunan daya tarik wisata di Kecamatan Rupat berjalan lamban. Hal

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.189-201
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102
ini karena pemerintah kabupaten Bengkalis lebih mengutamakan pembangunan di Kecamatan Rupat Utara. Isu-isu kepariwisataan, perbatasan dan abrasi lebih dominan terdengar di Kecamatan Rupat Utara. Pembangunan fasilitas pendukung seperti jalan utama, jalan menuju lokasi daya tarik wisata, toilet dan pendukung lainnya belum maksimal dikerjakan di Kecamatan Rupat.
Perlu adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait pembangunan fasilitas pendukung pariwisata. Jika melihat data Riparkab dapat di Neo & Chen (2007) menjelaskan bahwa dalam dynamic governance terdapat unsur thinking again yaitu kapasitas untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan dirumuskan suatu kebijakan ulang. Dalam kontek kebijakan pembangunan kepariwisataan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mengatakan bahwa pembangunan keperiwisataan dilaksanakan dengan rencana pembangunan kepariwisataan yang mengedepankan keunikan budaya dan alam, keanekaragaman serta kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatan wisata. Pembangunan kepariwisataan meliputi pembangunan destinasi, pemasaran, dan kelembagaan. Pemerintah daerah juga berwajib memberikan informasi kepariwisataan, keamanan dan keselamatan pada sektor pariwisata serta memberikan iklim kondusif bagi industri pariwisata.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2035. Riparkab merupakan dokumen induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten bengkalis. Dalam peraturan tersebut tertuang pembangunan kepariwisataan khususnya di objek daya tarik wisata pantai ketapang Kecamatan Rupat. Pembangunan pantai ketapang telah direncanakan pada tahun 2022 menggunakan APBD, Dana Desa dan CSR perusahaan yang beroprasi di Kabupaten Bengalis.
Pembangunan kepariwisataan tahap awal adalah pemetaan potensi daya tarik wisata baik wisata budaya, sejarah dan wisata walam. Sehingga pembangunan kepariwisataan lebih terarah. Selanjutnya melakukan skala prioritas pembangunan sarana pendukung kepariwisataan. Khususnya di Kecamatan Rupat saat ini sedang dibangun jalan lingkar menuju rupat utara dengan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat. Sedangkan untuk pembangunan destinasi pariwisata prioritas pada Kecamatan Rupat Utara. Oleh karena itu, Aulia menguraikan strateginya dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Rupat dengan skenario terpadu secara kolektif dengan beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Kota Dumai dan Kecamatan Rupat Utara. Kecamatan Rupat juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis untuk bisa membagi porsi anggaran

## DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.189-201 Muhammad Zaki Nashrul Haq.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pengembangan pariwisata di Pulau Rupat tidak hanya berfokus di Kecamatan Rupat Utara saja. Seperti pada tahun 2018 yang pernah dilaksanakan salah satu event Motocross Kelolema bertempat di Pantai Ketapang, Sungai Cingam. Kelolema pada saat itu berhasil mendatangkan pengunjung yang banyak dari luar Kecamatan Rupat, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Rupat.
Ada beberapa proses thinking again yang telah dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat berdasarkan data yang peneliti dapatkan, yaitu: 1) Memprioritaskan program bermasa untuk mengembangkan pariwisata di Kecamatan Rupat khususnya bagi yang menjadi destinasi wisata, 2) Pengajuan program motocross di Pantai Ketapang ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis; dan 3) Kerja sama dengan PT. Sumatera Riang Lestari melalui pembagian hasil tanaman kehidupan untuk pembangunan fasilitas pendukung pariwisata.
Keterbatasan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan pariwisata Pulau Rupat perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dengan swasta dan lembaga akademis. Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah merumuskan desa wisata binaan antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dan FISIP Universitas Riau. Desa wisata tersebut nantinya akan dibangun dengan pembiayaan yang berasal dari pihak kamus sendiri, swasta (CSR) dan APBD kabupaten bengkalis. Desa wisata tersebut akan didampingi selama setahun dan diperpanjang hingga menjadi desa wisata mandiri. Salah satu desa yang menjadi dampingan Di Kecamatan Rupat adalah desa Sungai Cingam.
Keterlibatan swasta melalui CSR sangat diperlukan mengingat pembangunan daerah khususnya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja. Swasta juga mempunyai tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat sekitar. Konsep pembangunan kemitraan seperti ini tertuang dalam PP No 13 Tahun 2010 tentang Kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Pemerintah Bengkalis juga membuka teterlibatan masyarakat melalui musrembang yang dilakukan oleh Kecamatan Rupat Utara. Setiap Desa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pembangunan di Rupat Utara khususnya pembangunan kepariwisataan. Untuk selanjutnya akan disampaikan pada musrembang tingkat kabupaten. Pola ini diharapkan terjadi partisipasi publik dalam merumuskan satu kebijakan. Kurniawati (2016) juga menyebut bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kota Surabaya dilakukan dengan membuka kesempatan pada E-Musrembang.
Dalam pembangunan kepariwisataan di Pulau Rupat khususnya pengembangan pariwisata Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaksanakan kegiatan studi banding pada daerah yang telah maju dalam pengelolaan pariwisata. Strategi ini bertujuan agar strategi kebijakan dapat diadopsi oleh aparatur pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. Namun dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan belum maksimalnya upaya

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.189-201
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102
adopsi strategi kebijakan terkait dengan pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yaitu; 1) minimnya sosialisasi tentang kepariwisataan adalah salah satu penghambat proses pengembangan pariwisata. 2) Kurangnya kerja sama multi sektor pembangunan pariwisata dari hulu ke hilir menyebabkan paradigma pembangunan kepariwisataan dianggap hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Olehraga. Pelaksanaan pengembangan pariwisata mpada dasarnya merupakan tanggungjawab seluruh OPD dengan fokus pembangunan masing masing.

## KESIMPULAN
Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ripparkab Bengkalis 2021 – 2035. Perda tersebut merumuskan suatu kebijakan perencanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis secara umum telah dirumuskan secara matang dari berbagai sektor dengan memperhatikan kondisi saat ini dan juga memprediksi keadaan di masa depan. Dalam konteks Dynamic governance dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat didasari dengan penyusunan perda tersebut dapat menjadi acuan dan indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis khususnya Pulau Rupat. Mengingat Pulau Rupat menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bengkalis.
Pembangunan Kepariwisataan di Pulau rupat khususnya Kecamatan Rupat oleh pemerintah kebupaten bengkalis dilakukan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi (FISIP Universitas Riau) dan juga swasta melalui dana CSR. Desa Sungai Cingam menjadi desa wisata binaan yang akan didampingi selama satu tahun dan dapat dilanjutkan kembali hingga menjadi desa wisata mandiri. Masih butuh banyak pembangunan sarana pendukung kepariwisataan di objek daya tarik wisata ini seperti; Toilet, Parkir, papan petunjuk jalan, dan perbaikan akses jalan.
Pembangunan pendukung pariwisata di kawasan ini belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena prioritas pembangunan kepariwisataan dilakukan di Kecamatan Rupat Utara. Namun pemerintah Kecamatan Rupat Melakukan trobosan dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa Makeruh menggali dan mengembangkan serta mempromosikan pariwisata dengan mengadakan Festival Pantai Makeruh yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2022. Dalam festival tersebut, beberapa kegiatan dilaksanakan antara lain: 1) Lomba Jong Layo, 2) Lomba Pacu Sampan, 3) Lomba Galah Panjang, 4) Lomba Lari Tapak Kuda, 5) Lomba Kaki Anggau, 6) Lomba Masak Kuliner Seafood; dan, 7) Lomba Bakiak

## DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.189-201 Muhammad Zaki Nashrul Haq.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI
Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi . Jakarta: PT. Rineka Cipta
Badan Pusat Statistik. Bengkalis Dalam Angka 2020 .
Bhatta, G. 2005. International dictionary of public management and governance . Armonk, N.Y: M.E. Sharpe.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2021. Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Fiskal Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Girindra, Ida Ayu Githa, et al. 2020. Pengembangan Indigeous Tourism Dengan Perspektif Dynamic Governance (Studi Pada Kampung Heritage Kayutangan Kota Malang) . Spirit Publik. Volume 15 Nomor 1, 2020. https://doi.org/10.20961/sp.v15i1.39645
Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Heriyanto, Meyzi, dkk. 2019. The Challenge of Developing Tourism for Development in Indonesia’s Coastal Areas: The Case of the Rupat Island, Bengkalis . International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World Vol. 3
Issue 3, Desember 2019 :22-36
Heriyanto, Meyzi, dkk. 2020. Community Participation in Tourism Development of Rupat Island Bengkalis District . Internasional Journal of Research in Social Scienses Vol. 37 No. 1, Juni 2020.
Hidayat, Dodi. 14 Agustus 2017. Korupsi Proyek Jalan, 6 Pejabat Bengkalis Diperiksa KPK di
Riau .https://nasional.tempo.co/read/899854/korupsi-proyek-jalan-6-pejabat- bengkalis-diperiksa-kpk-di-riau
Kurniawati, Reny Dwi. 2016. Efektivitsd Sistem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (EMusrenbang) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Miles, Matthew B. And Huberman, A. Michael. 1984. Qualitative data Analysis; A Source book of New method s. London: Sage Publication Neo, B. S., & Chen, G. 2007. Dynamic Governance. In Public Governance and the Classical- Liberal Perspective. https://doi.org/10.1093/oso/9780190267032.003.0004 Neo, Boon Siong & Chen, Geraldine 2007. Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore . Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
Nurizwan, Syarif Dan Utami Dewi. 2018. Dynamic Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Resort Pengelolaan Hutan Mangunan Kabupaten Bantul. Jurnal Natapraja Vol.6, No. 2,2018
Pemerintah Kabupaten Bengkalis.2022 . Rencana induk Pembangunan Kepariwisataan kabupaten bengkalis.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021- 2026 .

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.189-201
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.102
Suhairi et al.,2019. Dynamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Serang. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.
Utama. I Gusti Bagus Rai. 2014. Pengantar Industri Pariwisata . Yogyakarta : Deepublish Yiqing Su, Rui Li, Hui Ma, Liuzhao Huang. 2022. Adaptive change of institutions and dynamic governance of the tragedy of the tourism commons: Evidence from rural China , Journal of Hospitality and Tourism Management, Volume 53, 2022, Pages 32-49, ISSN 1447-6770, https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.08.013 .
Zakiah dan Suprayogi. 2020. Dynamic Governance Strategy in Pollution and Damage Control Patterns in the Citarum Riverside (DAS ). JURNAL ILMU PEMERINTAHAN: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 5– Nomor 2, Oktober 2020. https://doi.org/10.24905/jip.5.2.2020.56- 71