## Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata
Baihaki 1 Gusliana 2
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum,  Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia 1,2 Email: baihaki@gmail.com 1

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  membahas  Perbandingan  Hukum  Kedudukan  Ahli  Waris  Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum Kewarisan Islam  adalah Hukum  yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain. Hukum Kewarisan KUH Perdata didefinisikan dalam hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat  secara  tegas,  tetapi  para  ahli  hukum  memberikan  atau  mengemukakan  tentang  pengertian hukum kewarisan KUHPerdata.
Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Ahli Waris, Islam
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur  baik  materil  maupun  spirituil  yang  merata berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah  negara  yang  berdasar  atas  hukum  (rechtstaat)  dan  bukan  berdasar  atas  kekuasaan belaka (machtstaat), untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi  hukum  dengan  memperhatikan  kesadaran  hukum  yang  berkembang  ditengah- tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dari tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri,  walaupun  tidak  seluruh  hukum  perdata  Islam  merupakan  hukum  positif  di Indonesia,  tetapi  bidang–bidang  penting  hukum  perdata  Islam  telah  menjadi  hukum  positif. Bidang-bidang  penting  hukum  perdata  Islam  dimaksud  adalah  hukum  perkawinan,  hukum kewarisan dan hukum perwakafan.
Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting,  bahkan  menentukan  dan  mencerminkan  sistem  kekeluargaan  yang  berlaku  dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait  dengan  harta  kekayaan  dan  manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Kematian  atau meninggal dunia  adalah  peristiwa  yang pasti  akan  dialami  oleh  seseorang,  karena  kematian merupakan  akhir  dari  perjalanan  hidup  seorang  manusia.  Jika  orang  yang  meninggal  dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan  cara  apa  kita  akan  menyelesaikan  atau  membagi  warisan  yang  ditinggalkan  oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas  tentang  peralihan  harta  peninggalan,  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.
Sistem hukum perdata di Indonesia yang  bersifat pluralisme (beraneka ragam), begitu juga  dengan  belum  adanya  unifikasi  dalam  hukum  kewarisan  di  Indonesia  yang  merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu:
1. Hukum  Kewarisan  Adat.  Sistem  Hukum  kewarisan  adat  yang  beraneka  ragam,  hal  ini dipengaruhi oleh  bentuk  masyarakat  di  berbagi  daerah  lingkungan  hukum  adat  dan  sifat kekerabatan berdasarkan keturunan. Setiap sistem keturunan memiliki kekhususan dalam hukum  warisnya  yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling  berbeda.  Dalam  hukum  adat mengenal tiga sistem hukum kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu:
a. Sistem  Kewarisan  Individual,  merupakan  sistem  kewarisan  yang  menentukan  bahwa para  ahli  waris  mewarisi  secara  perorangan,  dimana  setiap  ahli  waris  mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dilingkungan masyarakat yang  memakai  sistem  kekerabatan  secara  parental.1  seperti  masyarakat  bilateral  di daerah  Jawa,  dan  juga  sebagian  masyarakat  yang  sistem  kekerabatannya  patrilineal, seperti  di  Tanah  Batak.  Sistem  Kewarisan  Kolektif,  merupakan  sistem  kewarisan  yang menentukan  bahwa  ahli  waris  mewaris  harta  peninggalan  secara  bersama-sama (kolektif)  karena  harta  peninggalan  tersebut  tidak  dapat  dibagi-bagi  pemilikannya kepada  masing-masing  ahli  waris.2  Setiap  ahli  waris  berhak  untuk  mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan kolektif ini terdapat pada masyarakat yang memakai sistem kekerabatan matrilineal, seperti di daerah Minangkabau.
b. Sistem Kewarisan Mayorat, sistem kewarisan ini menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan mayorat di daerah yang masyarakatnya bersistem kekerabatan patrilineal yang beralih-alih. Sistem mayorat ini dibedakan  menjadi  dua  yaitu:  1)  Mayorat  laki-laki,  yaitu  apabila  anak  laki-laki tertua/sulung  atau  keturunan  laki-laki  merupakan  ahli  waris  tunggal  dari  si  pewaris, misalnya  di  Lampung,  Bali.  2)  Mayorat  Perempuan,  yaitu  anak  perempuan  tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya masyarakat di tanah semendo di Sumatera Selatan.3
2. Hukum  Kewarisan  Islam.  Hukum  kewarisan  yang  lazim  disebut  dengan  Hukum  Faraid merupakan  bagian  dari  keseluruhan  hukum  Islam  yang  khusus  mengatur  dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah  meninggal  dunia  kepada  yang  masih  hidup.  Idris  Djakfar  dan  Taufik  Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah: “ Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut Faraidl . 7 Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa  bagiannya  masingmasing  Sistem  hukum  Islam  yang  lazim  disebut  dengan  hukum faraidh  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  hukum  Islam  yang  khusus  mengatur  dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum  Islam  mendefinisikan  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa
yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing-masing3  Dasar  hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur’an diantaranya dalam Firman Allah dalam  surah  An-Nisaa’:  7  yang  Artinya:  Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula) dari harta  peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bahagian yang telah ditetapkan. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Burgerlijk Wetboek).
Sistem  kewarisan  yang  tertuang  dalam  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  atau  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut sistem individual, dimana pewaris telah meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris harus segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berlaku Burgerlijk Wetboek Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut: “kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia  dan  menentukan  siapa  orangnya  yang  dapat  menerimanya.  Kewarisan  akan dilaksanakan  setelah  ada  seseorang  yang  meninggal  dunia  dengan  meninggalkan  harta kekayaan. Ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUHPerdata  mengatakan  bahwa  pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian.  Sistem kewarisan menurut KUHPerdata mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara  individual,  pokokpokok  kewarisan  yang  diatur  dalam  hukum  perdata  dapat  dilihat dalam Pasal 1066 KUHPerdata.
Berdasarkan Latar Belakang tersebut Penulis tertarik Untuk membahas “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan  Menurut  KUHPerdata”  Indikator  Perbandingan:  Bagaimanakah  Pengaturan Kewarisan  Menurut  Hukum  Islam?  Bagaimanakah  Pengaturan  Kewarisan  Menurut  Hukum KUHPerdata?  Bagaimanakah  Pengaturan  Ahli  Waris  Pengganti  Menurut  Hukum  Kewarisan Islam dan KUHPerdata? Bagaimanakah Perbandingan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan  Islam  dengan  Hukum  Kewarisan  Menurut  KUHPerdata?  Tujuan  Perbandingan: Untuk  Mengetahui  Pengaturan  Kewarisan  Menurut  Hukum  Islam;  Untuk  Mengetahui Pengaturan  Kewarisan  Menurut  Hukum  KUHPerdata;  Untuk  Mengetahui  Pengaturan  Ahli Waris  Pengganti  Menurut  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  KUHPerdata;  Untuk  Mengetahui Bagaimanakah Perbandingan Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata?

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Kewarisan Menurut Hukum Islam
Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan  beberapa  istilah  seperti:  faraidl,  Fiqih  Mawaris,  dan  lain-lain,  yang  kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukan sebagai berikut:
1. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah: Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.
2. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara’id ialah : Ilmu yng mempelajari kaidah- kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.
Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu : Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang- orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masingmasing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai
ketentuan  dan  petunjuk  Al-Qur’an,  hadist  dan  ijtihad  para  ahli  Sajuti  Thalib,  salah  seorang pendukung ajaran Hazairin mengenai kewarisan Islam bilateral menegaskan, bahwa penamaan kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan yang dianut oleh pengikut Imam Syafi’i dan beberapa ahli hukum Islam lainnya ialah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan saya atas ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  ajaran  tersebut  mengenai  soal-soal  yang menyangkut  dengan  kewarisan.  Sesungguhnya,  sepanjang  suatu  persoalan  kewarisan  telah diatur secara tegas oleh Al-Qur’an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan sistem kewarisan.
Timbulnya  dasar-dasar  pemikiran  sehingga  timbul  penggolongan  ke  sistem  patrilineal adalah apabila ajaran tersebut telah mulai memberikan penafsiran  atau interpretasi kepada ayat-ayat  Al-Qur’an,  yang  memungkinkan  untuk  ditafsirkan  secara  patrilineal.  Pokok-pokok pikiran  dalam  kewarisan  patrilineal  yaitu,  selalu  memberikan  kedudukan  yang  lebih  baik dalam  perolehan  harta  peninggalan  kepada  pihak  laki-laki.  Urutan  keutamaan  berdasarkan usbah dan laki-laki. Usbah ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan lakilaki atau patrilineal. Secara keseluruhan ahli waris berjumlah  25  yang  terdiri  dari  15  ahli  waris  laki-laki  dan  10  ahli  waris  perempuan  yang kemudian  menurut  ajaran  kewarisan  Islam  pada  umumnya  yang  bercorak  patrilineal,  ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris dzawil furud, ahli waris asabah, dan ahli waris dzawil arham. Ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu menurut ketentuanketentuan  yang  telah  diterangkan  di  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis.  Yang  dimaksud dengan  tertentu  ialah  tertentunya  jumlah  yang  mereka  terima,  yaitu  bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.
Semua bilangan ini disebutkan dalam Al-Qur’an untuk ahli waris tertentu. Mereka yang termasuk ahli waris dzawil furud ialah, ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, kakek (datuk) dan nenek. Ahli waris asabah yaitu, ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dzawil furud, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furud, atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris dzawil furud. Penamaan asabah berasal dari  kata  usbah,  yaitu  pengertian  dalam  sistem  hubungan  darah.  Kemudian  ditarik  ke pengertian  kewarisan.  Sesuai  dengan  kedudukannya  dalam  hubungan  darah,  usbah  artinya sekumpulan  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah  secara  patrilineal.  Ahli  waris  asabah dibagi menjadi tiga, yaitu asabah  binafsihi, asabah bil-ghairi dan asabah ma’al-ghairi Asabah binafsihi  adalah  ahli  waris  asabah  karena  dirinya  sendiri, bukan  karena  bersama  ahli  waris lainnya. Ahli waris asabah binafsihi ini adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak  lakilaki,  saudara  laki-laki  kandung,  saudara  lakilaki  sebapak,  paman  kandung,  paman sebapak, anak laki- laki paman kandung, dan anak laki-laki paman sebapak. Asabah bil-ghairi adalah ahli waris asabah karena bersama ahli waris lainnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan asabah bil-ghairi adalah seorang wanita yang menjadi asabah karena ditarik oleh orang laki-laki. Yang  termasuk  ahli  waris  asabah  bil-ghairi  adalah  anak  perempuan  yang  mewaris bersama dengan anak lakilaki, cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki, saudara perempuan kandung yang mewaris  bersama  dengan  saudara  laki-laki  kandung, dan  saudara  perempuan  sebapak  yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sebapak.
Asabah  ma’al-ghairi  adalah  saudara  perempuan  kandung  atau  sebapak  yang  menjadi asabah karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Yang termasuk asabah ma’al- ghairi adalah saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan anak perempuan
atau cucu perempuan dari anak laki- laki, saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama dengan  anak  perempuan  atau  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki.  Jika  ketiga  jenis  asabah tersebut diteliti, akan jelas kelihatan bahwa hanya orang laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi asabah. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu, misalnya, jelas bukan merupakan ahli waris asabah. Bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut ajaran kewarisan patrilineal hanya dipandang sebagai ahli waris dzawil  arham.  Ahli  waris  dzawil  arham,  yaitu  ahli  waris  yang  mempunyai  hubungan  darah dengan  si  pewaris  melalui  anggota  keluarga  perempuan.  Yang  termasuk  ahli  waris  dzawil arham yaitu, cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki,  anak  perempuan  paman,  paman  seibu,  saudara  laki-laki  ibu,  dan  bibi  (saudara perempuan ibu).
Dari  defisini-definisi  di  atas  dapatlah  dipahami  bahwa  ilmu  faraid  sebagai  ilmu  yang mengatur  tentang  pemindahan  dan  pembagian  harta  peninggalan  dari  seseorang  yang meninggal  dunia  kepada  orang-orang  yang  masih  hidup,  baik  mengenai  harta  yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format  perundangundangan  yang  mengatur  ketentuan  kewarisan  dipakai  sebagai  pedoman dalam  hukum  kewarisan  Islam.  Unsur-unsur  Hukum  Kewarisan  Menurut  hukum  kewarisan Islam  ada  tiga  unsur  yaitu: Pewaris  (Muwarit  Yaitu  :  Seseorang  yang  telah  meninggal  dan meninggalkan  sesuatu  yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya  yang  masih  hidup.  Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefisikan Sebagai berikut : Pewaris adalah orang yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
1. Ahli  Waris  (Warits).  Yaitu:  Orang  yang  berhak  mendapat  warisan  karena  mempunyai hubungan  dengan  pewaris,  berupa  hubungan  kekerabatan,  perkawinan  atau  hubungan lainnya. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah : Orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk menjadi ahli waris.
2. Warisan (Mauruts). Yaitu: Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

## Pengaturan Kewarisan Menurut Hukum KUHPerdata
Hukum  Perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  memakai  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata/KUH  Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda. Hukum Kewarisan  KUH Perdata didefinisikan dalam hukum kewarisan  KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut:
1. Pitlo  mengemukakan  Hukum  Waris  adalah:  Kumpulan  peraturan  yng  mengatur  hukum mengenai  kekayaan  karena  wafatnya  seseorang,  yaitu  mengenai  perpindahan  kekayaan yang  ditinggalkan  oleh  di  mati  dan  akibat  dari  hubungan  antara  mereka  dengan  mereka, maupun dalam hubun gan antara mereka dengan pihak ketiga.
2. Wirjono  Prodjodikoro,  mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, mengemukakan: Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturanperaturan yang mengatur  tentang  apakah  dan  bagaimanakah  berbagai  hak-hak  dan  kewajiban  tentng
kekayaan  seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
Menurut Pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.“ Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli  waris  masih  hidup  saat  warisan  terbuka  Unsur-unsur  Hukum  Kewarisan  KUH  Perdata Wirjono  Prodjodikoro  menyatakan  bahwa  pengertian  kewarisan  menurut  KUH  Perdata memperlihatkan  beberapa  unsur,  yaitu:  Seorang  peninggal  warisan  atau  erflater  yang  pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada. Seseorang atau  beberapa orang  ahli  waris  (erfgenaam)  yang  berhak  menerima  kekayaan  yang  ditinggalkan  itu  .  Ini menimbulkan  persoalan  bagaimana  dan  sampai  dimana  harus  ada  tali  kekeluargaan  antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris. Harta Warisan (nalatenschap), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersamasama berada.

## Pengaturan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdata
Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185. Hazairin  menyimpulkan  adanya  sistem  penggantian  dalam  hukum  kewarisan  Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali , yaitu ahli waris  karena  penggantian,  yaitu  orang-orang yang  menjadi  ahli  waris  karena  tidak  ada  lagi penghubung  antara  mereka  dengan  si  pewaris.  Para  mujtahid  terdahulu  pada  umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima  bukanlah  hak  yang  seharusnya  diterima  oleh  ahli  waris  yang  digantikannya.  Hal  ini terlihat dalam contoh dibawah ini: Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak  laki-laki  yang  digantikannya  dan  yang  menghubungkannya  kepada  pewaris.  Kakek menerima  bagian  sebagaimana  yang  didapat  oleh  ayah,  baik  sebagai  dzawil  furud  maupun sebagai ashabah. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa  hal:  Ayah  dapat  menutup  hak  kewarisan  saudara,  tetapi  kakek  dapat  mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara 1) Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga (1/3) harta menjadi sepertiga (1/3) dari sisa harta dalam masalah garawayni. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah. Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun  tetap  menerima  seperenam  (1/6),  sedangkan  ibu  kadang-kadang  menerima sepertiga (1/3) yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak. Khusus menyangkut dengan masalah  cucu,  dalam  keadaan  apapun  mujtahid  terdahulu  tetap  menempatkannya  sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki.  Berdasarkan  pendapat  diatas,  maka  cucu  yang  ayahnnya  sudah  terlebih  dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.
Sajuti  Thalib  mengemukakan  pendapat  bahwa  ahli  waris  pengganti  itu  diambil  dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh
bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan  semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat  saja dalam  bentu wasiat) dengan  si  pewaris.  Sajuti  Thalib  mendasarkan  argumentasi  atau  pendapatnya  pada  ajaran kewarisan  bilateral  menurut  Qur’an  dan  hadis  khususnya  dalam  masalah  cucu  dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut:
1. Dan  bagi  setiap  orang  kami  (Allah)  telah  menjadikan  mawali  (ahli  waris  pengganti)  dari (untuk  mewarisi)  harta  peninggalan  ibu  bapaknya  (yang  tadinya  akan  mewarisi  harta peninggalan itu).
2. Dan  bagi  setiap  orang  kami  (Allah)  telah  menjadikan  mawali  (ahli  waris  pengganti)  dari (untuk  mewarisi)  harta  peninggalan  aqrabunnya  (yang  tadinya  akan  mewarisi  harta peninggalan itu).
3. Dan  bagi  setiap  orang  kami  (Allah)  telah  menjadikan  mawali  (ahli  waris  pengganti)  dari (untuk  mewarisi  )  harta  peninggalan  tolan  seperjanjiannya  (yang  tadinya  akan  mewarisi harta peninggalan itu).
4. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.
Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya  dikenal  adanya  lembaga  bij  plaatsvervulling  atau  penggantian  ahli  waris. Sedangkan menurut ajaran Syafi’i (patrilinial) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak  laki-laki  bila  tidak  ada  anak  lakilaki  yang  bukan  ayah  dari  cucu  tersebut  masih  hidup. Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena  itu  masalah  penggantian  ahli  waris  dan  kedudukan  mereka  dapat  diketahui  melalui perluasan  maksudnya  :  pengertian  anak  diperluas  kepada  cucu,  pengertian  ayah  diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.
Dalam mengemukakan fikirannya Hazairin berbeda pendapat dengan pendapat mujtahid terdahulu bahwa cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal menempati kedudukan ayahnya dalam mendapati harta warisan kakeknya. Cara pewarisan seperti ini disebut pewarisan secara penggantian  yang  dalam  BW  disebut  pewarisan  secara  plaatsvervulling.  Garis  hukum  yang dijadikan  dasar  oleh  Hazairin  dalam  menetapkan  adanya  sistem  penggantian  dalam  hukum kewarisan Islam ialah firman Allah surat An- Nisa ayat 33 yang disebut dengan ayat mawali, yang  berbunyi:  “Wa  likullin  ja’alna  mawaaliya  mimma  taraka’lwaalidaani  walaqrabuna, wa’lladzina’aqadat ‘aima nukum, fa atuhum nasibahum”. Menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan alwaalidaani adalah penjelsan dari mawaaliya. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki- laki lain yang masih hidup. Dalam bukunya Sarai’u al Islami IV, Ja’far Ibnu Husein yang dikutip oleh  Amir  Syarifuddin  mengatakan  bahwa  Ahlu  Sunnah  membatasi  ahli  waris  kerabat  yang dikemukakan oleh golongan Si’ah kepada keturunan anak laki-laki saja. Cucu melalui anak laki- laki  menempati  kedudukan  anak  laki-laki. Bila  ia  sendirian,  ia  mengambil  semua  harta.  Bila bersama  dalam  jenis  kelamin  yang  sama,  mereka  berbagi  sama  banyak  dan  bila  berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai zul furud.

## Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum KUHPerdata
Ahli  waris  pengganti  dalam  hukum  waris  Perdata  dikenal  dengan  istilah  Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda Plaatsvervulling. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857
dihubungkan dengan Pasal 860 dan  Pasal 866.  Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa  KUH  Perdata mengenal dan mengakui adanya Plaatsvervulling atau penggantian ahli  waris.  Penggantian  memberi  hak  kepada  orang  yang  menggantikan  untuk  bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur  dalam  Pasal  841  KUH  Perdata  umpamanya  :  seorang  cucu  yang  menggantikan  orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke  bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal  beberapa  orang  anak  pewaris,  mewarisi  bersama-sama  satu  sama  lain  dalam  pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).
Dalam  garis  menyimpang,  penggantian  diperbolehkan  atas  keuntungan  anak-anak  dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi  bersama-sama  dengan  paman  atau  bibi  mereka,  maupun  bersama-sama  dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima ½ dan ½ lagi untuk saudara atau keturunannya.  Jadi dengan penggantian tempat (plaatvervulling), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang- undang  mengatakan  bahwa  dia  yang  menggantikan  tempat  akan  memperoleh  hak-hak  (dan juga  kewajiban)  dari  orang  yang  digantikannya,  jika  sekiranya  ia  tidak  meninggal  sebelum pewaris meninggal dunia.

## Perbandingan Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata
Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris, serta ada pada saat pewaris meninggal  seperti  anak  yang  menggantikan  kedudukan  ayahnya.  Mengenai  perbedaan  ahli waris pengganti menurut keduan hukum tersebut adalah
Tabel 1. Indikator Perbandingan No Hukum Kewarisan Islam Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata 1 Menurut hukum kewarisan Islam:
Bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah Anak laki- laki dan anak perempuan dari garis keturunan  laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya. Menurut hukum KUHPerdata: bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris
2
Menurut hukum kewarisan
Islam berdasarkan pendapat ahli Alsunnah Bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki- laki    yang    lain    yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhijab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laiki-laki yang terhijab untuk mendapatkan warisaan dari kakeknya
Menurut hukum KUHPerdata: bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari si pewaris (kakeknya). 3 Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahli Al- Sunnah dan Hazairin, hak yang dipeoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. atas serta dari  garis  lurus  ke samping. Menurut hukum kewarisan KUHPerdata (BW) bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris Menurut hukum kewarisan  KUHPerdata yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyamping.

## KESIMPULAN
Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain. Hukum Kewarisan KUH Perdata  didefinisikan  dalam  hukum  kewarisan  KUH  Perdata  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  tidak  dimuat  secara  tegas,  tetapi  para  ahli  hukum  memberikan  atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185.  Hazairin  menyimpulkan  adanya  sistem  penggantian  dalam  hukum  kewarisan  Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali , yaitu ahli waris  karena  penggantian,  yaitu  orang-orang yang  menjadi  ahli  waris  karena  tidak  ada  lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris sedangkan Ahli waris pengganti dalam hukum waris  Perdata  dikenal  dengan  istilah  Penggantian  tempat  yang  dalam  bahasa  Belanda Plaatsvervulling. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal  866.  Menurut  hukum  kewarisan  Islam:  Bahwa  anak  yang  menggantikan  kedudukan ayahnya adalah Anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari  garis  keturunan  perempuan  tidak  berhak  menggantikan  kedudukan  ibunya  untuk memperoleh harta dari kakeknya, sedangkan Menurut hukum KUHPerdata: bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis
keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Pitlo,  1986,  Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Belanda(Alih Bahasa M.Isa Arief, SH),PT.Intermasa, Jakarta.
Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim Sahih, 2007, Fikih Sunnah ( Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Pustaka Azzam, Jakarta.
Abta, KH. Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur, 2005, Ilmu Waris AL-Faraidl Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan, Penerbit : Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya.
Ali, H. Mohammad Daud, 1990, Asas-asas Hukum Islam (Hukun Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit : CV. Rajawali, Jakarta.
Anshori, Abdul Ghofur, 2005, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Penerbit : indonesia.
As-Shabuni, Muhammad Ali, 1995, Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis, Cetakan ke-1, Penerbit : Trigenda Karya, Bandung.
As-Shabuni, Muhammad Ali,1992, Hukum Waris Dalam Syariat Islam (Disertai Contohcontoh Pembagian Harta Waris), Cetakan Ke-2, Penerbit: CV. Diponegoro, Bandung. Budiono, A. Rachmad,`1999, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, Penerbit : P.T. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Cik  Hasan  Bisri,  1999,  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Hukum Nasional, Logos, Jakarta.
Eman  Suparman,  2005,  Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  ISLAM,  ADAT  dan  BW (Bandung : Refika Aditama, Bandung.
Hasbi  Ash-Shiddieqy,  1973,  Fiqhul  Mawaris  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  Jakarta.  Vollmar,  1989, Pengantar  Studi  hukum  Perdata  Jilid  I,  diterjemahkan  oleh  I.S.Adiwimarta  (Jakarta: PT.Rajawali Pers, Jakarta.
Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum waris Adat (Bandung : Citra Adytia Bakti, 2003, Bandung.