## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME

## Delfina Gusman
Fakultas Hukum Universitas Andalas
*Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 20/03/2023 Direvisi, 10/04/2023 Dipublikasi, 05/05/2023 Paham  konstitusionalisme  menitik  beratkan  pada  pembatasan  kekuasaan pemerintahan  melalui  pengaturan  dalam  bentuk  hukum  dasar  (konstitusi). Hukum  sebagai  ‘media’  untuk  mencapai  keadilan,  memposisikan  konstitusi menjadi  cerminan  utama  bagaimana  keadilan  diformulasikan  dalam  materi muatannya.
Kata Kunci: Keadilan; Konstitusionalisme Abstract Keywords: Justice; Constitutionalism Comprehensible  constitutionalism  puts  a  lot  of  emphasis  on  governmental restrictions through arrangements in the form of basic law. The law as media to achieve justice, positioning the constitution into a major reflection of how justice is formulated its cargo matter.

## PENDAHULUAN
Pemaknaan tentang keadilan, dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial merupakan pemaknaan  yang  bersifat  relatif  dan  realitis.  Dalam  pemikiran  para  filsuf  atau  sarjana semenjak zaman Yunani Kuno sampai sekarang, pemaknaan tentang keadilan selalu dikaitan dengan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemikiran tentang hukum” lebih tua” dari pada pemikiran  tentang  negara.  Walaupun  demikian,  dalam  peradaban  negara  modern,  hubungan antara  hukum,  negara  (kekuasaan)  dan  keadilan  merupakan  hubungan causalitas satu  sama lainnya.
Hukum  dan  keadilan  merupakan  satu  kesatuan  definisi,  hal  ini  dapat  pahami  dari bahasa latin ‘kata hukum’ dapat disamakan dengan kata ‘Ius’ yaitu bagian dari kata ‘Iustitia’ yang artinya ‘keadilan’. 1 Menurut  Moeljatno,  hukum  adalah  upaya  manusia  untuk  mencapai keadilan. 2 Selanjutnya, dalam penerapannya menurut Pascal;
…bahwa  yang  berkuasa  harus  adil  dan  sebaliknya  yang  adil  harus  berkuasa (mempunyai  wibawa).  Keadilan  perlu  dikuti,  dan  kekuasaan  perlu  ditaati.  Keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya. Namun kekuasaan tanpa keadilan akan menimbulkan tindak sewenang-wenang. Keadilan tanpa kekuasaan akan di tentang, sebab dimana- mana selalu ada orang jahat. Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Oleh karenanya keadilan dan kekuasaan   harus selalu dihubungkan.  Sebab, segala sesuatu yang adil harus kuat dan segala sesuatu yang kuat harus dijadikan adil atau diarahkan kepada yang adil 3 .
1 Eugenius Sumaryono, Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat , Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1987, YogyaSkarta. hlm 8
2 Ibid
3 Ibid
Keadilan  dalam  arti  kesebandingan 4 terkait  kontek  bernegara,  bukanlah  hal  yang sederhana. Bagaimana mengukur kesebandingan hak dan kewajiban anggota masyarakat atau warga  negara  dengan  kekuasaan.  Atau  bagaimana  kekuasaan  itu  dipetakan  agar  terciptanya kesebandingan, baik antar organ dalam kekuasaan itu sendiri maupun antar individu dengan individu ataupun kelompok maupun warga negara  dengan kekuasaan dalam negara tersebut. Dalam  negara-negara  yang  menganut  faham  demokrasi  konstitusional,  ukuran  atau standarisasi keadilan tercermin dalam materi muatan konstitusi pada masing-masing negara. Apakah  setiap  negara  yang  memiliki  konstitusi  telah  mencerminkan  nilai  kesebandingan (keadilan) atau bagaimana tingkat kesebandingan (keadilan) dalam materi muatan konstitusi tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  melalui  pendekatan  konseptual  ( Conseptual Approach ).  Pendekatan  konseptual  dilakukan  manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan yang ada, tapi beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam  ilmu  hukum. 5 Tema  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  keadilan  dan konstitusionalisme,  kajian  penelitian  dilakukan  berdasarkan  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin dalam bidang ilmu hukum terkait keadilan dan konstitusionalisme

## PEMBAHASAN
“ Isme“ Keadilan
Pemikiran  tentang  keadilan  merupakan  hasil  manusia  berfilsafat.  Kata  “filsafat  atau filosofi  berasal  dari  bahasa  Grika,  “philos”  dan  “sophes”  yang  berarti  kecintaan  pada kebijaksanaan.  Filsafat  memiliki  pengertian  yang  beragam  diantara  para  filsuf  atau  sarjana. Bertrand  Russel    menyatakan  bahwa  filsafat  merupakan  sesuatu  yang  terletak  di  antara teologi dan ilmu pengrtahuan, setiap pengetahuan yang definitif adalah tergolong science dan setiap  dogma  adalah  tergolong  pada  bidang  teologi. 6 James  Drower  menyebutkan  filsafat sebagai  suatu  cabang  yang  melakukan  penelitian  tentang  kehadiran  alam  semesta, mempelajari  pengetahuan,  bahkan  mempelajari  pula  apa  yang  dikatakan  baik  termasuk entologi,  epistemologi,  etika  dan  juga  psikologi. 7 Filsafat  dalam  arti  popular,  menurut Popikin  &  Stroll  menyatakan  bahwa  sewaktu-waktu  filsafat  dipahami  sebagai  suatu  sikap menghadapi  kegiatan-kegiatan  tertentu. 8 Filsafat  tentang  keadilan,  memiliki  arti memposisikan  pemikiran  antara  dogma  (teologi,  etikan  dan  sebagainya)  dengan  kenyataan atau pengetahun ( science ).
Nilai  ‘luhur’  keadilan  muncul  dari  sebuah  kebijaksanaan.  Dalam  ajaran kebijaksanaan/kebajikan yang dikemukakan Socrates sebagaimana yang disimpulkan Satjipto Rahardjo;
…sesuai  dengan  hakekat  manusia,  maka  hukum  merupakan  tatanan  kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi  umum. Hukum  bukanlah aturan  yang  dibuat  untuk  melanggengkan  nafsu  orang  kuat  (kontra  filsuf  Ionia),
4 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , RajaGrafindo Persada 2007, Jakarta. hlm 183
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, hlm 137
6 G.W Bawengan, Sebuah Study Tentang Filsafat , Pradnya Paramita, Jakarta 1983, hlm 7
7 Ibid , hlm 8
8 Ibid, hlm 7
bukan  pula  aturan  untuk  memenuhi  naluri  hedonisme  diri  (kontra  kaum  Sofis). Hukum,  sejatinya  adalah  tataan  objektif  untuk  mencapai  kebajikan  dan  keadilan umum. 9
Dalam pemikiran Socrates, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum sebagai tataan objektif.
Menurut Plato, kemungkinan keadilan tercapai secara sempurna apabila pengungkapan kebaikan  hanya  diterima  oleh  kaum  aristokrat.  Mereka  adalah  orang-orang  terpilih.  Karena kaum aristokrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka dibawah pemerintahan mereka  dimungkinkan  adanya  partisipasi  semua  orang  dalam  gagasan  keadilan.  Jika tercapainya keadilan secara sempurna, maka  hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang  pasti  mewujudkan  pengetahuan  dan  pengertian  terbaiknya  dalam  tindakan. 10 Seiring merosotnya  negara,  baik  kedalam  bentuk  timokrasi  maupun  dalam  wujud  oligarki, demokrasi,  ataupun  tirani,  maka  tidak  mungkin  adanya  partisipasi  semua  orang  dalam keadilan. Disinilah hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan, dapat diartikan hokum adalah instrument untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. 11
Selanjutnya,  Aristoteles  mengemukakan  konsep  keadilan  berdasarkan  analisis  ilmiah atas  prinsip-prinsip  rasional  dengan  latar  belakang  model-model  masyarakat  politik  dan undang-undang yang telah ada.  Ia menerangkan keadilan dengan ungkapan “ justice consists in treating equals equally and unequally, in propotion to their inequality ” Untuk hal-hal yang sama  diberlakukan  secara  sama,  dan  yang  tidak  sama  juga  diberlakukan  tidak  sama,  secara proposional. 12 Berikutnya  Jhon  Rawls,  ia  menyatakan  bahwa  keadilan  pada  dasarnya merupakan  prinsip  dari  kebijakan  rasional  yang  diaplikasikan  untuk  konsepsi  jumlah  dan kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional  jika  seseorang  memaksakan  pemenuhan  keinginannya  sesuai  dengan  prinsip kegunaannya, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang di peroleh oleh anggota masyarakatnya. 13

## Konstitusionalisme
Negara merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama  lainnya  untuk  mencapai  satu  kesatuan.  Dalam  negara  terdapat  unsur  masyarakat  atau rakyat,  wilayah,  pemerintah  dan  kedaulatan.  Pada  negara  yang  menganut  demokrasi konstitusional,  hubungan  unsur-unsur  tersebut  tercermin  dalam  konstitusinya.  Konstitusi sebagai peradaban bernegara merupakan sebuah proses sejarah yang panjang.
James  Bryce  mendefenisikan  konstitusi  sebagai  suatu  kerangka  masyarakat  politik (negara) yang diorganisir melalui hukum. 14 Negara konstitusional diartikan oleh C.F. Strong
9 Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generas i, Genta Publising, Yogyakarta 2013. Hlm. 30
10 Ibid . hlm 38
11 Ibid , hlm 39
12 Suteki dan Galang Taufani , Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) , RajaGrafindo Persada, Depok 2020, Hlm.99
13 Ibid Hlm. 100
14 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Diterjemaahan dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study
sebagai  negara  yang  memiliki  kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah  (rakyat),  dan  hubungan  di  antaranya. 15 Dalam  hal  memahami  konstitusi,  K.C. Wheare  mengajukan  pertanyaan,  mengapa  negara-negara  mempunyai  konstitusi  ?  mengapa kebanyakan  dari  negara-negara  itu  menempatkan  konstitusi  lebih  tinggi  daripada  hukum biasa? 16
Dalam kajian sejarah konstitusi-konstitusi modern, secara praktis konstitusi disusun dan diadopsi  karena  rakyat  ingin  membuat  permulaan  yang  baru  terkait  dengan  sistem pemerintahan.  Konstitusi  dianggap  sebagai  instrument  yang  dapat  digunakan  untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi  ( limited  government ).  Di  masing-masing  negara  berbeda  dalam  hal  batasan-batasan apa  yang  hendak  ditetapkan.  Tetapi  pada  prinsipnya,  pembatasan-pembatasan  itu  pada dasarnya atas keyakinan umum (kesepakatan) terhadap pemerintahan yang dibatasi. 17
Perkembangan  pemikiran  tentang  pembatasan  kekuasaan  pemerintahan  dalam  negara melahirkan ‘paham’ konstitusionalisme. Menurut Mc Ilwan, ada dua unsur fundamental dari paham  konstitusionalisme,  yaitu  batas-batas  hukum  terhadap  kekuasaan  yang  sewenang- wenang  dan  pertanggungjawaban  politik  sepenuhnya  dari  pemerintah  kepada  yang  di perintah. 18 Walton  H.  Hamilton  sebagaimana  dikutip  Muhammad  Junaidi,  menyatakan “ Constitutionalism  is  the  name  given  to  the  trust  which  men  repose  in  the  power  of  words engrossed on parchment to keep a government in order . Untuk tujuan to keep a government in order , diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehinggga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat di batasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. 19 Menurut Jimly Asshidiqie, terkait konstitusionalisme;
….basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan ( consensus ) di antara mayoritas  rakyat  mengenai  bangunan  yang  diidealkan  berkenaan  dengan  negara. Organisasi  negara  itu  diperlukan  oleh  warga  masyarakat  politik  agar  kepentingan mereka  bersama  dapat  dilindungi  atau  dipromosikan  melalui  pembentukan  dan penggunaan mekanisme yang di sebut negara. Kata kuncinya adalah consensus atau general agreement . Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan  negara  yang  bersangkutan,  dan  pada  gilirannya  perang  saudara  ( civil war ).  atau  revolusi  dapat  terjadi.  Hal  ini  misalnya,  tercermin  dalam  tiga  peristiwa besar  dalam  sejarah  umat  manusia,  yaitu  revolusi  penting  yang  terjadi  di  Prancis tahun  1789,  di  Amerika  pada  tahun  1776,  dan  di  Rusia  tahun  1917,  ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998. 20
Tegaknya  konstitusionalisme  di  zaman  modern  pada  umumnya  dipahami  bersandar pada tiga elemen kesepakatan ( consensus) , yaitu: 21
of Their History and Existing Form. Kerjasama Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung 2004. Hlm.15
15 Ibid , hlm 21 16 K.C.  Wheare, Konstitusi-Konstitusi  Modern ,  Penerjemah  Muhammad  Hardani.  Pustaka  Eureka, Surabaya 2003. hlm 9
17 Ibid .hlm 9-11
18 Muhammad  Junaidi, Hukum  Konstitusi  Pandangan  Dan  Gagasan  Modernisasi  Negara  Hukum , RajaGrafindo Persada, Depok 2018 hlm.192
19 Ibid
20 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia , MKRI dan PSHTN FHUI, Jakarta 2004. hlm. 21
21 Ibid
1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama ( the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government )
2. Kesepakatan  tentang  ‘ the  rule  of  law ’  sebagai  landasan  pemerintahan  atau penyelenggaraan negara (the basis of government ) 3. Kesepakatan  tentang  bentuk  institusi-institusi  dan  prosedur-prosedur  ketatanegaraan  ( the form of institution and prosedures ).
Keseluruhan kesepakatan tersebut  diatas, pada intinya menyangkut  prinsip  pengaturan dan  pembatasan  kekuasaan.  Pada  pokoknya,  prinsip  konstitusionalisme  modern  sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip “ limited government ”. 22
Apa kriteria atau indakator dari prinsip (paham) konstitusionalisme tersebut? Apa yang mendasari  kesepakatan-kesepakatan  yang  dijadikan  sandaran  tegaknya  konstitusionalisme? Apakah  setiap  negara  memiliki  konstitusi  menganut  paham  konstitusionalisme?  Prajudi Atmosudirja sebagaimana dikutip Astim Riyanto, mengemukakan:
…Para  sarjana  politik  berpendapat  bahwa  harus  dibedakan  antara  Negara berkonstitusi dan negara yang mempunyai pemerintahan konstitusional ( constitutional state, constitutional government ). Negara yang mempunyai konstitusi (mempunyai  Undang-Undang  Dasar  yang  lengkap  dan  indah)  belum  tentu mempunyai  pemerintahan  yang  konstitusional.  Pemerintahan  konstitusional  harus memenuhi  beberapa  syarat,  diantaranya  yang  terpenting:  Stabilitas  Prosedural (prosedur-prosedur kehidupan politik jangan terlampau sering berubah atau diubah- ubah,  agar  supaya  rakyat  tidak  menjadi  bingung),  Pertanggungjawaban  (= accountability=  pemerintah  harus  memberikan  pertanggungjawaban  mengenai segala  sesuatunya  kepada  rakyat),  Perwakilan  (  =  barang  siapa  menjadi  pejabat penguasa  negara  harus  bersikap  dan  melakukan  jabatannya  sebagai  wakil  yang dipercayai  oleh  rakyat  dan  tidak  sebagai  seorang  yang  berkuasa),  Pembagian kekuasaan ( = kekuasaan negara harus dibagi-bagi di antara organ-organ negara agar supaya  ada  mekanisme  saling  bantu-membantu  dan  awas-mengawasi  untuk mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan,  misalnya  kekuasaan  pelaksanaan    dan pengawasan  jangan  berada  di  satu  tangan  )  dan  Keterbukaan  (=  segala  apa  wajib atau  seharusnya  diumumkan  seluas-luasnya  agar  supaya  warga  rakyat  yang bersangkutan mengetahui segala sesuatunya yang harus diketahui). 23
Dari  pernyataan  Prajudi  Atmosudirja  diatas  dan  literatur  lainnya,  pembatasan kekuasaan  sebagai  ‘inti’  dari  paham  konstitusionalisme  bertujuan  bagaimana  sebuah konstitusi  itu  mengatur  dan  pengaturannya  berlandaskan  prinsip-prinsip  (konsep)  negara hukum  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dalam  penyelenggaraan  negara.  Secara normatif, dapat diartikan sebuah konstitusi pada suatu negara dapat dikatakan telah menganut paham  konstitualisme,  apabila  materi  muatan  konstitusi  tersebut  telah  mencerminkan  atau mengandung prinsip-prinsip (konsep) negara hukum.
Peristilahan  konsep  atau  prinsip  negara  hukum  memiliki  sejarah  tersendiri.  Negara- negara yang berlaku common law disebut system “pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan  (kehendak)  manusia  “( government  by  law,  not  by  man ),  atau  system pemerintahan yang berdasarkan rule of law, bukan rule of men . Sedangkan di negara-negara Eropa  Kontinenal  dikenal  konsep  “Negara  hukum”  ( rechtstaat ), sebagai lawan dari “negara
22 Ibid 23
23 Astim Riyanto, Teori Konstitusi , YAPEMDO, Bandung 200, hlm. 257
kekuasaan”  (machstaat).  Rechtstaat  adalah  istilah  bahasa  Belanda  yang  punya  pengertian sejajar dengan pengertian rule of law di negara-negara yang berlaku sistem Anglo Saxon. 24
Friedrich  Julius  Stahl  mewakili  kalangan  ahli  hokum  Eropa  Barat  Kontinental memberikan ciri-ciri rechtstaat sebagai berikut 25 :
1. Hak-hak Asasi Manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan ( wetmatigheid van bestuur )
4. Peradilan Administrasi dalam perselisihan
A.V. Dicey wewakili ahli hukum Anglo Saxon memberikan ciri-ciri rule of law sebagai berikut 26 :
1. Supremasi  hokum,  dalam arti  tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hokum.
2. Kedudukan yang sama didepan hokum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat
3. Terjaminannya  hak-hak  manusia  oleh  undang-undang  dan  keputusan-keputusan pengadilan
Dalam perkembangannya, konsep negara hukum klasik baik rechtstaat maupun rule of law mengalami  ‘inovasi’  sesuai  dengan  dinamika  kehidupan  masyarakat.  Seperti, International  Commission  of  Jurists pada  konferensinya  di  Bangkok  Tahun  1965,  dimana konferensi tersebut merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri Pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of law , sebagai berikut 27 :
1. Perlindungan  konstitusional,  artinya  selain  menjamin  hak-hak  individu,  konstitusi  harus pula  menentukan  cara  prosedural  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  hak-hak  yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

## Kesebandingan  (keadilan)  Negara  Dan  Manusia  Melalui  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaaan.  Sifat  hakekat  sebagai  organisasi  kekuasaan, negara  memiliki  sifat  memaksa,  monopoli  dan  mencakup  semua. Sifat  memaksa ,  negara memiliki  sifat  memaksa  dalam arti  mempunyai  kekuatan fisik  secara legal,  sarana untuk  itu adalah polisi, tentara dan sebagainya. Sifat memaksa ini bertujuan agar peraturan perundang- undangan  ditaati  dan  dengan  demikian  penertiban  dalam  masyarakat  tercapai.  Unsur  paksa dapat  dilihat  juga  pada  ketentuan  harus  bayar  pajak. Sifat  monopoli ,  negara  memiliki  sifat monopoli  dalam  menetapkan  tujuan  bersama  dari  masyarakat.  Seperti,  negara  dapat menyatakan bahwa aliran kepercayaan  atau partai  politik tertentu dilarang, karena dianggap
24 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) , Refika Aditama, Bandung 2009, hlm 2
25 Astim Riyanto, Op.cit . hlm 277
26 Ibid , hlm 278
27 Ibid , hlm 279
bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat mencakup semua, semua peraturan perundang- undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Sebab, kalau seseorang dibiarkan di luar ruang  lingkup  aktifitas  negara,  maka  usaha  negara  ke  arah  tercapainya  masyarakat  yang dicita-citakan akan gagal. 28
Disisi lain, manusia sebagai salah satu unsur negara memiliki ‘kekhususan’ tersendiri. Kekhususan  tersebut  adalah  keberadaan  manusia  sebagai  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. dimana  semenjak  dalam  kandungan  dan  ‘terlahirkan’  di  dunia,  manusia  telah  dianugrahi seperangkat hak oleh Sang Penciptanya untuk menjalani hidup dan kehidupan, yang dikenal dengan istilah hak asasi.
Dalam pandangan Jhon Locke, dalam keadaan alamiah, manusia telah mempunyai hak- hak alamiah yang dimiliki secara pribadi (hukum kodrat) berupa hak hidupnya, kesehatannya, kemerdekaannya  dan  harta  bendanya.  Pandangan  tersebut,  memberikan  ajaran  kepada manusia  bahwa  tidak  seorangpun  boleh  merugikan  manusia  lainnya  dalam  soal  hidupnya, kesehatannya,  kebebasannya,  dan  harta  bendanya. 29 Hak  asasi  berbanding  lurus  kewajiban asasi, artinya adanya kewajiban bagi siapapun baik individu, kelompok, atau bahkan negara sekalipun untuk menghormati hak asasi tiap-tiap individu.
Bagaimana kedudukan hak asasi dihadapan negara? Apakah negara boleh mengurangi atau  bahkan  meniadakan  hak  asasi  manusia  dikarenakan  negara  memiliki  sifat  memaksa, monopoli  dan  mencakup  semua?  Bagaimana  membangun  atau  menciptakan  keadilan  dalam arti  kesebandingan  antara  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  dengan  manusia  sebagai ‘penerima’ hak asasi dari Sang Penciptanya (Tuhan Yang Maha Esa).
Konsepsi  demokrasi  memberikan  landasan  dan  mekanisme  kekuasaan  berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. 30 Dalam hal hak asasi, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sederajat, artinya setiap hak yang dianugrahkan Tuhan kepada manusia satu dan manusia lainnya adalah sama. Konsekuensi dari persamaan dan keserajatan tersebut adalah adanya kewajiban (kewajiban asasi) bagi antar manusia saling menghormati hak asasi satu sama lainnya.
Paham  konstitusionalisme  ‘memposisikan’  negara  menjaga  keseimbangan  dalam  arti persamaan  dan  kesederajatan  manusia  melalui  perlindungan  hak  asasi.  Faktor  kekuasaan yang dimiliki negara merupakan jaminan untuk mengatur bagaimana perlindungan hak asasi manusia  melalui  pemenuhan,  pemajuan  maupun  penegakannya.  Ada  pun  pembatasan  hak asasi  manusia  oleh  negara  dalam  bentuk  hukum  (undang-undang)  adalah  unuk  mencapai kesederajatan  manusia  dalam  menikmati  hak  asasi  tersebut  dan  bukan  berarti  negara mengurangi  hak  asasi  individu  atau  meniadakan  tetapi  merupakan  dampak  dari  kewajiban asasi  individu  terhadap  hak  asasi  individu  lainnya.  Kesebandingan  (keadilan)  negara  dan manusia  melalui  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  Paham  konstitusionalisme  adalah kekuasaan yang dimiliki negara dalam ‘menguasai’ manusia memiliki batasan khusus, yaitu terkait  hak  asasi  manusia,  dimana  negara  hanya  bersifat  mengatur  serta  membatasi  melalui undang-undang  dalam  rangka  mencapai  persamaan  dan  kesederajatan  manusia  sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
28 Soetomo , Ilmu Negara, Usaha Nasional, Surabaya 1993. hlm 24
29 Samidjo, Ilmu Negara , ARMICO, Bandung 2002, hlm.90
30 Jimly  Asshiddiqie ,  Hukum  Tata  Negara  &  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Sinar  Grafika,  Jakarta  2011  hlm. 200
Prinsip  “Checks  and  Balances”  sebagai  wujud  keadilan  dalam  mekanisme  pembagian atau pemisahan kekuasaan.
Montesqieu dalam bukunya “ I,’Esprit des Leis ” (1748) memisahkan kekuasaan dalam tiga  cabang,  yaitu  kekuasaan  legislatif  sebagai  pembuat  undang-undang (the  legislative function ),  kekuasaan  eksekutif  yang  melaksanakan  undang-undang  ( the  executive  or administrative  function )  dan  kekuasaan  untuk  menghakimi  atau  yudikatif  ( the  judicial function ).  Menurut  ajaran  ini,  tidak  dibenarkan  adanya  campur  tangan  atau  pengaruh mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu. 31
Ivor  Jennings  dalam  bukunya  berjudul The  Law  and  Constitution membantah  Ajaran Montesqieu  yang  dinamakan Trias  Politica tersebut,  ia  menyatakan  bahwa  pemisahan kekuasaan  yang  tegas  seperti  yang  dinyatakan  oleh  montesquie  tidak  tercantum  dalam konstitusi  abad  XVIII  dari  kerajaan  Inggris  dan  tidak  pernah  berlaku  dalam  praktek  sistem pemerintahan Inggris yang parlementer. Selanjutnya Jennings memberikan pandangan terkait pemisahan  kekuasaan  ( the  separation  of  powers ),  ia  membedakan  antara  pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan formal. Adapun pun yang dimaksudnya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya  pemisahan  kekuasaan  itu  kepada  tiga  bagian  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas. 32
Ismail Sunny dalam bukunya berjudul  “pergeseran  kekuasaan  eksekutif “menyimpulkan  pemisahan  kekuasaan  dalam  arti  materil  sepantasnya  disebut separation  of powers (pemisahan  kekuasaan),  sedangkan  dalam  arti  formal  sebaiknya  disebut division  of power (pembagian  kekuasaan).  Menurut  Ismail  Sunny,  bahwa  pemisahan  kekuasaan  dalam arti materiil paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedangkan di Inggris dan Uni Soviet terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formal, dengan kata lain, di Amerika Serikat terdapat separation  of  power sedangkan  di  Inggris  dan  Uni  Soviet  terdapat division  of power . 33
Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Alwi Wahyudi, pada prinsipnya istilah pemisahan  kekuasaan  dan  pembagian  kekuasaan  memiliki  pengertian  yang  sama,  tidak  ada perbedaan  secara  substansial.  Penggunaan  istilah  pembagian  dan  pemisahan  kekuasaan  itu dalam  dua  konteks  yang  berbeda,  yaitu  konteks  yang  hubungan  kekuasaan  yang  bersifat horizontal  atau  vertikal.  Dalam  konteks  vertikal,  pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  itu dimaksudkan  untuk  membedakan  antara  kekuasaan  pemerintahan  atasan  dan  kekuasaan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian dalam  negara  federal  ( federal  state ),  atau  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah Propinsi dalam negara kesatuan ( unitary state ). 34
31 Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012, hlm. 79
32 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia , Bumi Aksara, Jakarta 2011, hlm. 11
33 Ibid , hlm 12
34 Alwi Wahyudi, Op.cit. hlm 81
Terlepas  dari  pandangan  para  ahli  diatas  terkait  peristilahan  dan  pemahaman  tentang pembagian  atau  pemisahan  kekuasaan,  hal  penting  yang  perlu  dipertanyakan  adalah bagaimana konstitusi mengatur fungsi-fungsi kekuasaan negara yang diwakili oleh legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif  tidak  menimbulkan    ‘ absolutisme’ pada  masing-masing  lembaga tersebut.Prinsip  dasar  konstitualisme  adalah  mengatur  dan  membatasi,  konstitusi  sebagai hukum  dasar  tertinggi  merupakan  cerminan  utama  untuk  keadilan,  hal  ini  merupakan konsekuensi dari hukum sebagai ‘media’ keadilan.
Dalam  arti  luas,  keterwakilan  rakyat  tidak  hanya  diartikan  diwakili  oleh  lembaga legislatif tetapi juga eksekutif dan yudikatif. Paham konstitusionalisme mengatur pembatasan agar tidak terjadinya absolutisme atau dominanisasi masing-masing cabang kekuasaan negara melalui  prinsip  atau  mekanisme checks  and  balances .  Dimana  prinsip checks  and  balances memposisikan  kesejajaran  dalam  menciptakan  kesebandingan  (keadilan)  dari  ketiga  cabang kekuasaan  negara  tersebut  sebagai  representasi  rakyat  dibidang  legislative,  eksekutif  dan yudikatif, hal tersebut harus tercerminkan dalam  materi muatan konstitusi. Artinya, masing- masing  cabang  kekuasaan  memiliki  kewenangan  ‘inti’  seperti  legislative  terkait  dengan pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap penerapan undang-undang, eksekutif menjalankan  undang-undang  dan  yudikatif  mengadili  pelanggaran  terhadap  undang-undang. Namun,  diantara  ketiga  cabang  kekuasaan  tersebut  tidak  ada  yang  absolut  atau  dominan. Mekanisme checks  and  balances memiliki  konsekuensi  terjadinya  keseimbangan kewenangan  dan  terciptanya  sistem  saling  kontrol  antar  ketiga  cabang  kekuasaan  negara tersebut.

## PENUTUP
Paham  konstitusionalisme  memiliki  makna  sebagai  prinsip  pembatasan  kekuasaan, dengan  tujuan  bagaimana  sebuah  konstitusi  itu  mengatur  dan  pengaturannya  berlandaskan prinsip-prinsip  (konsep)  negara  hukum  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dalam penyelenggaraan negara. Secara normatif, dapat diartikan sebuah konstitusi pada suatu negara dapat  dikatakan  telah  menganut  paham  konstitualisme,  apabila  materi  muatan  konstitusi tersebut  telah  mencerminkan  atau  mengandung  prinsip-prinsip  (konsep)  negara  hukum. Hukum  sebagai  ‘media’  keadilan,  memposisikan  konstitusi  sebagai  cerminan  utama  dari keadilan,  paling  tidak  ada  dua  hal  terkait  keadilan  dalam  perspektif  konstitusionalisme. Pertama ,  kesebandingan  (keadilan)  negara  dan  manusia  melalui  perlindungan  hak  asasi manusia,  pada  satu  sisi,  negara  merupakan  organisasi  kekuasaan  yang  memiliki  unsur penguasa, kekuasaan dan sifat membatasi. Disisi lain, ‘negara ada’ untuk manusia. Manusia merupakan  ciptaan  Sang  Penciptanya  (Tuhan  Yang  Maha  Esa),  dimana  semenjak  dalam kandungan  dan  ‘terlahirkan’  di  dunia,  telah  dianugrahi  seperangkat  hak  oleh  Sang Penciptanya  untuk  menjalani  hidup  dan  kehidupan,  yang  dikenal  dengan  istilah  hak  asasi. Kesebandingan  antara  negara  dan  manusia  dalam  paham  konstitusionalisme  adalah  terkait keberadaan  hak  asasi  manusia,  dimana  negara  tidak  boleh  melakukan  ‘intervensi’  atau mengurangi  dari  hak  asasi  tersebut,  tapi  diperkenankan  untuk  mengatur  (sebagai  organisasi kekuasaan)  dalam  rangka  terjadi  kesederajatan  antar  manusia  dan  lingkungannya. Kedua, Paham  konstitusionalisme  mengatur  pembatasan  agar  tidak  terjadinya  absolutisme  atau dominanisasi  masing-masing  cabang  kekuasaan  negara  melalui  prinsip  atau  mekanisme checks  and  balances.  Dimana  prinsip  checks  and  balances  memposisikan  kesejajaran  dalam
menciptakan kesebandingan (keadilan) dari ketiga cabang kekuasaan negara tersebut sebagai representasi rakyat dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi  Wahyudi,  2012 ,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pancasila  Pasca Reformasi ,  Yogyakarta : Pustaka Pelajar Astim Riyanto, 2000, Teori Konstitusi , Bandung : YAPEMDO C.F. Strong,  2004, Konstitusi-Konstitusi  Politik Modern Kajian Tentang  Sejarah &  Bentuk- Bentuk  Konstitusi  Dunia ,  Terjemaahan  dari Modern  Political  Constitution:  An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form .  Bandung : Kerjasama Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia
C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2011, Sistem Pemerintahan Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara
Eugenius  Sumaryono,  1987, Filsafat  Hukum  Sebuah  Pengantar  Singkat ,  Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
G.W Bawengan,1983, Sebuah Study Tentang Filsafat , Jakarta: Pradnya Paramita Jimly  Asshidiqie,  2004, Konstitusi  dan  Konstitusinalisme  Indonesia ,  Jakarta:  MKRI  dan PSHTN FHUI
-------------2011, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi , Jakarta: Sinar Grafika K.C.  Wheare,  2003, Konstitusi-Konstitusi  Modern ,  Penerjemah  Muhammad  Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka
Muhammad Junaidi, 2018, Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum, Depok: RajaGrafindo Persada
Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Bandung: Refika Aditama Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group Samidjo, 2002, Ilmu Negara , Bandung: ARMICO Satjipto Rahardjo, 2013, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Yogyakarta: Genta Publising
Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: RajaGrafindo Persada Soetomo, 1993, Ilmu Negara , Surabaya: Usaha Nasional Suteki  dan  Galang  Taufani,  2020 Metode  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik),
Depok : RajaGrafindo Persada