## Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pelaporan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Nita Winatasari Putri 1 , Siti Nurwahyuningsih Harahap 2*
1,2) Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Depok nita.putri22@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 1 Desember 2023 Disetujui
: 19 Desember 2023
Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRACT
This research was conducted to analyze the implementation of internal control over the financial reporting  cycle  at  the  Ministry  of  Foreign  Affairs,  especially  in  the  year  of  2022  after  all  the ministries  are  obliged  to  implement  the  Agency  Level  Financial  Application  System  referred  as SAKTI. This research used a case study methodology with a qualitative descriptive data analysis on  a  single  unit  analysis  by  using  the  Committee  of  Sponsoring  Organization  of  the  Treadway Commission Internal  Control-Integrated  Framework (COSO) theoretical framework  adjusted to PMK.17/PMK.09/2019.  The  data  collection  in  this  research  was  obtained  through  interviews, documentations and observations techniques which were processed and analyzed using the content analysis method using the Nvivo12 Pro application tool. The results show that the effectiveness of internal control plays an important role in the organization to present an accurate and accountable financial reports. The manual procedures in data recapitulation and journal record in SAKTI had an impact on the occurrence of human errors which causing the need of corrections to be made in the  following  periods.  Based  on  the  results,  it  is  concluded  that  internal  control  over  financial reporting cycle at the Ministry of Foreign Affairs has been implemented but it is still not effective, so  it  needs  some  improvements  such  as  the  need  to  digitize  manual  procedures  in  data recapitulation  and journal interconnection in SAKTI and also optimize monitoring activities for accurate and accountable financial reports in the future .
Keywords:Internal Control; Financial Reporting Cycle; SAKTI; COSO

## PENDAHULUAN
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang kemudian disebut dengan SAKTI adalah sistem  aplikasi  yang  dibuat  dan  dikembangkan  Kementerian  Keuangan  untuk  mengintegrasikan seluruh  proses  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  APBN  hingga proses  laporan  keuangan  bagi  kementerian/lembaga.  Melalui  PMK  No.  171/PMK.05/2021, Kementerian  Keuangan  mewajibkan  seluruh  kementerian/lembaga  untuk  mengimplementasikan SAKTI  sebagai  bentuk  keseragaman  dalam  pembukuan,  perekaman  transaksi  dan pertanggungjawaban  keuangan.  Dengan  diberlakukannya  SAKTI,  dukungan  terhadap  prinsip pengelolaan keuangan pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien dan efektif, akuntabel, transparan, berbasis  kinerja  serta  terintegrasi  dengan  konsep database tunggal  dapat  terlaksana  (Amriani & Iskandar, 2019).
Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) memiliki 144 satuan kerja (satker) yang tersebar pada 13 satker yang berkedudukan di Jakarta dan 131 satker perwakilan RI yang berkedudukan di luar  negeri  (Kementerian  Luar  Negeri,  2022).  Keseluruhan  satker  Kemenlu  telah  menerapkan SAKTI dalam pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Bagi satker perwakilan RI  luar  negeri  yang  memiliki  kekhususan  karena  berada  di  luar  negeri,  transaksi  keuangan dilakukan  dengan  menggunakan  mata  uang  asing  sesuai  dengan  wilayah  kerja  satker  tersebut.
SAKTI  hingga  saat  ini  baru  dapat  memfasilitasi  mata  uang  asing  dalam  bentuk  valuta  USD, sehingga  guna  menyajikan  laporan  keuangan  dalam  bentuk  rupiah  diperlukan  alat  bantu  yang berfungsi untuk mentranslasikan mata uang asing ke mata uang rupiah.
Untuk  melakukan  perhitungan  translasi  kurs,  Kemenlu  menggunakan  kartu  pengawas (karwas) untuk setiap jenis akun yang perlu disajikan dalam laporan keuangan. Karwas merupakan buku pembantu yang merekapitulasi secara manual data keuangan berdasarkan dokumen sumber yang  dimiliki  satker  perwakilan  RI  luar  negeri.  Pembuatan  karwas  hanya  dilakukan  pada  saat penyusunan laporan keuangan yaitu laporan keuangan semester I (disusun pada periode Juli tahun berjalan), laporan keuangan triwulan III (disusun pada periode Oktober tahun berjalan) dan laporan keuangan tahunan (disusun bulan Januari pada tahun berikutnya) (Menteri Luar Negeri, 2022).
Untuk  perhitungan  dan  penyajian  saldo  akun  pada  laporan  keuangan,  Kemenlu berpedoman  pada  Permenlu  No.  5  Tahun  2022  yang  membahas  mengenai  Petunjuk  Teknis Akuntansi  pada  Kementerian  Luar  Negeri  dan  Surat  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  No. S21/PB.6/2021  tentang  Kebijakan  Akuntansi  atas  Penggunaan  Kurs  Penutup  dimana  dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Luar Negeri, penyajian pos-pos aset moneter dalam bentuk valuta asing ke valuta rupiah pada laporan keuangan menggunakan kurs penutup Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang disediakan melalui publikasi Bank Indonesia (BI). Karwas dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel yang telah diformat secara spesifik yang pengisiannya diatur sesuai dengan permenlu petunjuk teknis akuntansi. Prosedur pengisian data  pada  karwas  masih  dilakukan  secara  manual  melalui  kolom-kolom  yang  telah  tersedia disesuaikan dengan data dukung yang ada yang selanjutnya diformulasi dengan rumusan yang akan menghasilkan  jurnal  dan  akan  dilakukan  perekaman  pada  SAKTI.  Dalam  Permenlu  tersebut, karwas  mencakup  karwas  aset  yang  meliputi  karwas  kas  bendahara  pengeluaran,  karwas  kas bendahara penerimaan, karwas belanja dibayar di muka, karwas piutang lainnya, karwas kas besi, karwas deposit sewa, karwas pendapatan yang meliputi karwas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Laporan Operasional (LO), dan karwas beban yang meliputi karwas transaksi akrual.
Hasil  bentukan  jurnal  dari  masing-masing  karwas  selanjutnya  direkam  dalam  SAKTI modul General  Ledger dan  Pelaporan  (GLP)  dengan  menggunakan  menu  jurnal  manual. Berdasarkan  data  awal  yang  diperoleh,  sebelum  diberlakukannya  SAKTI  di  tahun  2021, jumlah jurnal manual yang direkam oleh seluruh satuan kerja di Kemenlu berjumlah 10.053 jurnal, dan sejak penerapan SAKTI, pada tahun 2022 terdapat 13.371 jurnal manual yang dibuat oleh seluruh satuan kerja Kemenlu. Penggunaan SAKTI berpengaruh terhadap kenaikan jumlah jurnal manual yang dibuat oleh satker Kemenlu. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas data akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dari tingkat satker, Kementerian Luar Negeri memiliki  Bagian  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  (APK)  yang  bertugas  untuk  melakukan penelaahan  data  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  tingkat  kementerian  (Menteri  Luar  Negeri, 2021). Evaluasi penelaahan data dilakukan dengan membandingkan antara dari dokumen sumber yang  dapat  berupa  dokumen  resmi  seperti  data  kontrak, bank  statement ,  faktur,  kuitansi,  surat keputusan, nota dinas, dan sebagainya
Perekaman  data  transaksi  dalam  kartu  pengawas  yang  masih  mempergunakan  prosedur manual hingga perekaman jurnal manual di SAKTI berpotensi besar terhadap terjadinya kesalahan manusia  ( human  error )  yang  berdampak  kepada  salah  saji  pada  laporan  keuangan  Kementerian Luar Negeri. Salah saji dapat didefinisikan sebagai kekeliruan ( error ) yaitu ketidaksengajaan atas hilangnya  nilai  atau  pengungkapan  pada  laporan  keuangan  misalnya  kekeliruan  dalam pengumpulan atau pengolahan data terkait akuntansi, kesalahan estimasi atas perlakuan akuntansi sebagai  dampak  dari  kesalahan  persepsi  atas  suatu  keadaan,  dan  kekeliruan  dalam  menerapkan prinsip akuntansi (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Selain itu salah saji dapat didefinisikan sebagai ketidakberesan ( irregularities ) yaitu kesengajaan atas tidak adanya pengungkapan ataupun hilangnya jumlah nilai dalam laporan keuangan, dapat berupa kecurangan dan penyalahgunaan aset (Mulyani & Suryawati, 2011).
Sejak tahun 2016 hingga 2022 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  atas  Laporan  Keuangan  Kemenlu.  Meski  demikian,  dalam Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  RI  beberapa  tahun  terakhir  atas  Laporan  Keuangan Kemenlu,  masih  terdapat  kelemahan-kelemahan  dalam  pengendalian  internal  pada  proses
penyusunan laporan keuangan yang meningkatkan risiko kemungkinan adanya kesalahan penyajian pada laporan keuangan Kemenlu. Salah satunya berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap perhitungan dan penyajian saldo beberapa akun di laporan keuangan yang kurang optimal (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maksud  dilakukannya  penelitian  adalah  untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal yang telah diterapkan oleh Kemenlu atas fenomena prosedur  manual  pada  karwas  dan  penggunaan  jurnal  manual  serta  bagaimana  efektivitas  atas pengendalian  internal  yang  telah  dilakukan  oleh  Kemenlu  selama  ini.  Tujuan  dilakukannya penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengendalian  internal  atas  siklus  pelaporan  telah diterapkan Kemenlu dan menganalisis efektivitas siklus pelaporan keuangan Kemenlu.
Studi terkait dengan penelitian ini masih bersifat terbatas mengingat implementasi SAKTI untuk seluruh kementerian/lembaga baru dilakukan di tahun 2022 sehingga penelitian yang telah ada  umumnya  berfokus  pada  proses  implementasi  SAKTI  seperti  studi  yang  dilakukan  oleh (Ramdany & Yusuf Setiawan, 2021 ) terkait analisis atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dimana salah satunya juga membahas mengenai pengendalian internal pada SAKTI namun lebih berfokus pada Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian lainnya juga dilakukan  oleh  (Anwar  &  Hadi,  2022)  yang  melakukan  penelitian  terkait  dengan  implementasi SAKTI  dan  Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN)  serta  hubungannya  pada penyusunan  laporan  keuangan  kementerian/lembaga.  Sementara  pada  penelitian  lainnya, (Prabowo,  2017)  membahas  mengenai  analisis  SAKTI  dengan  menggunakan  pendekatan Technology  Acceptance  Model (TAM).  Hasil  dari  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  menunjukan  kendala-kendala  dalam  implementasi  SAKTI,  kemanfaatan  dan kemudahan  SAKTI  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dan  hubungan  implementasi  SAKTI dengan pengendalian internal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Penelitian ini diharapkan memberikan  tambahan referensi pengetahuan dan memberikan manfaat  baik  manfaat  akademis  bagi  penelitian-penelitian  selanjutnya  sebagai  pengembangan litelatur  dan  manfaat  praktis  terhadap  organisasi  sebagai  alternatif  solusi  dalam  meningkatkan efektifitas pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan Kemenlu serta bagi institusi pemerintah lainnya yang memiliki permasalahan serupa.

## STUDI LITERATUR Siklus Pelaporan dan Pengendalian Internal
SAKTI  merupakan  bentuk  dari  Sistem  Informasi  Akuntansi  yang  dikembangkan  oleh Kementerian   Keuangan dengan  konsep database tunggal  yang  berlaku secara  nasional.  SAKTI merupakan bentuk dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang merupakan sistem yang berkaitan dengan  pengumpulan,  perekaman,  penyimpanan  dan  proses  data  untuk  menghasilkan  data  dan informasi  untuk  pembuat  keputusan.  SIA  mencakup  komponen-kompenen  seperti  sumber  daya manusia (SDM), perangkat lunak, prosedur serta instruksi data, pengendalian internal, infrastruktur terkait teknologi informasi, serta langkah pengamanan. (Romney et al., 2021)
Dalam  penerapannya,  SIA  mencakup  beberapa  siklus-siklus  transaksi  yang  terbagi  atas siklus transaksi pendapatan, siklus transaksi pengeluaran, siklus transaki produksi, siklus transaksi penggajian  atau  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  serta  siklus  pelaporan.  (Romney  et  al.,  2021). Siklus pelaporan atau General Ledger and Reporting System (GLRS) merupakan siklus final dari keseluruhan siklus dalam SIA. Siklus pelaporan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penyusunan laporan keuangan yang meliputi prosedur pencatatan transaksi hingga perekaman jurnal ke buku besar yang untuk selanjutnya akan tersaji dalam laporan keuangan (Putranto, 2020).
Penerapan  SIA  mencakup  mekanisme  pengendalian  internal  yang  didefinisikan  sebagai proses dan prosedur yang telah diimplementasikan guna memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian telah terpenuhi. Salah satu kerangka kerja yang digunakan dalam pengendalian internal adalah kerangka kerja Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO)  untuk  mendefinisikan  dan  memberikan  panduan  dalam  melakukan  evaluasi  dan meningkatkan  sistem  pengendalian  internal,  serta  kewenangan  yang  diterima  atas  pengendalian internal yang termasuk dalam aturan ataupun kebijakan, dan dapat digunakan untuk pengendalian kegiatan bisnis (Romney et al., 2021).
Pengertian  pengendalian  internal  dalam  lingkup  institusi  pemerintahan  dapat  merujuk kepada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  60  Tahun  2008,  dimana  pengendalian  internal  dapat diinterpretasikan  sebagai  prosedur  integral  atas  tindakan  ataupun  aktivitas  yang  dilakukan  oleh level  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  secara  berkelanjutan  guna  memberikan  keyakinan  yang memadai  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  aktivitas  dengan  mengedepankan  prinsip efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  keuangan  negara,  keandalan  atas  laporan  keuangan, pengamanan terhadap aset negara, dan kepatuhan peraturan perundangan (“Peraturan Pemerintah No.  60,”  2008).  Selain  itu  pengendalian  internal  atas  laporan  keuangan  dapat  didefinisikan berdasarkan PMK No. 17/PMK.09/2019, dimana Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK)  merupakan  pengendalian  yang  dipersiapkan  secara  khusus  guna  memberikan  keyakinan yang  memadai  atas  keandalan  dan  kesesuaian  laporan  keuangan  yang  telah  disusun  dengan ketentuan yang berlaku yaitu standar akuntansi pemerintahan (SAP) (Menteri Keuangan, 2019).

## Teori Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  penyampaian  informasi  dan  pengungkapan  atas  aktivitas  dan kinerja finansial yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. ( Rahima BR  Purba  &  Azima  Medina  Amrul,  2017 ) .  Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  cerminan  dari pelaksanaan good government governance , yang mengharuskan adanya bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh entitas sektor publik kepada publik(Prof. Dr. Mardiasmo, 2018). Hubungan akuntabilitas dengan akuntansi sektor publik yaitu akuntabilitas menyediakan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggungjawab  dari  suatu  organisasi.  Salah  satu  bentuk  akuntabilitas  pada  sektor  publik  adalah laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilakukan entitas sektor publik.

## Kerangka Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  teori  yang  berdasar  pada  kerangka  teori  COSO  yang dijabarkan dalam pemodelan berupa 5 (lima) komponen yaitu: (COSO, 2013)
a. Lingkungan Pengendalian yang merupakan kumpulan kriteria, proses dan bentuk sebagai dasar pelaksanaan sistem pengendalian internal di semua level organisasi
b. Penilaian risiko merupakan proses yang dinamis dan repetitif saat melakukan identifikasi dan penilaian risiko sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana pengelolaan risiko untuk mencapai tujuan organisasi.
c. Aktivitas  pengendalian  dapat  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  diputuskan  melalui kebijakan serta prosedur guna meyakini bahwa mitigasi risiko telah dijalankan di seluruh level organisasi.
d. Informasi  dan  komunikasi  merupakan  hal  penting  untuk  mendukung  tercapainya  tujuan organisasi. Informasi dapat diperoleh dari pihak internal maupun eksternal organisasi untuk menghasilkan data yang relevan dan andal, sementara komunikasi merupakan proses yang berkelanjutan  dan  repetitif  untuk  menyediakan,  menyampaikan  maupun  memperoleh informasi yang diperlukan.
e. Kegiatan  pemantauan  merupakan  evaluasi  yang  dilakukan  secara  gabungan  maupun terpisah  dari  masing-masing  komponen  pengendalian  internal  guna  memastikan implementasi sistem pengendalian internal telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian sebelumnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengendalian internal  pada  institusi  pemerintahan,  (Pratama,  2021)  melakukan  penelitian  atas  kelemahan pengendalian internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan merujuk pada kesesuaian terhadap penerapan SPIP berdasar pada PP No. 60 Tahun 2008. Penelitian
lainnya juga dilakukan oleh (Suharto, 2019) yang berfokus pada pengendalian internal atas laporan keuangan  tingkat  kementerian/lembaga  dengan  melakukan  survei  untuk  mengetahui  persepsi penyusun  laporan  keuangan  untuk  melakukan  penilaian  pengendalian  internal  dengan menggunakan  metode control  self  assessment (CSA)  terhadap  penerapan internal  control  over financial reporting (ICOFR). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Awalia & Nasution, 2022) yang berfokus pada analisis pengendalian internal dan kesesuaiannya dengan PP No.60 tahun 2008 dengan  berfokus  pada  objek  penelitian  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  di  Kota Pematang  Siantar.  Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh (Ramdany  &  Yusuf  Setiawan,  2021) membahas faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan entitas pemerintah, dimana salah  satunya  mencakup  unsur  pengendalian  internal  dengan  menggunakan  kerangka  COSO, namun demikian penelitian menggunakan metode kuantitatif dan tidak hanya berfokus pada unsur pengendalian internal namun membahas faktor lainnya seperti SDM.
Dengan  melakukan  pengamatan  dan  perbandingan  atas  penelitian-penelitian  yang  telah dilakukan sebelumnya, peneliti berharap hasil analisis dari penelitian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan referensi untuk perkembangan penelitian-penelitian berikutnya.

## METODE

## Strategi Penelitian
Strategi  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  merupakan  penggunaan  strategi  studi  kasus yang merupakan metode penelitian yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman atas kasus yang terjadi di dunia nyata dan mengasumsikan bahwa pemahaman umumnya juga terkait dengan keadaan  kontekstual  yang  penting  dan  memiliki  keterkaitan  dengan  kasus  tersebut,  dimana fenomena dan konteks tidak selalu dapat dibedakan secara tajam dalam situasi dunia nyata(Yin, 2018).
Penelitian  dengan  menggunakan  strategi  berupa  studi  kasus  dilakukan  dengan mengembangkan  analisis  secara  mendalam  mengenai  suatu  studi  kasus  dari  sebuah  program ataupun  kejadian  serta  proses  yang  terbatas  oleh  aktivitas  dan  waktu.  Pengumpulan  informasi secara detail dilakukan oleh penelitian dengan menggunakan berbagai prosedur terkait yang dapat digunakan selama periode waktu berkelanjutan. ( Creswell & David Creswell, 2018) Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian penerapan pengendalian internal atas siklus pelaporan berdasarkan kerangka COSO beserta analisis implementasi pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Kemenlu sebagai objek studi kasus yang merupakan single unit analysis .

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran penjelasan yang lebih detail terkait dengan fenomena permasalahan yang terjadi  pada  objek  penelitian  (Veronika  et  al.,  2022).  Fenomena  dimaksud  berkaitan  dengan penggunaan prosedur manual untuk karwas dan penggunaan jurnal manual pada satker Kemenlu khususnya satker Perwakilan RI luar negeri. Penelitian deskriptif memberikan gambaran peristiwa untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dilakukan karena pengolahan data akan bersifat text based terhadap permasalahan sosial. Selain itu, pengamatan langsung atau observasi juga akan dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian untuk  mendapatkan  gambaran  makna  terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Penelitian  ini dimaksudkan agar dapat memberikan hasil penelitian berupa kesimpulan dari informasi yang telah didapatkan serta berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti guna melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan data secara teknis yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari  pihak  terkait  melalui  mekanisme  wawancara  semi  terstruktur  kepada  pihak-pihak  yang
berhubungan  dengan  penyusunan  laporan  keuangan  Kemenlu.  Selain  itu,  data  primer  atas penelitian ini juga diperoleh dengan melakukan penelitian atas dokumen yang berkaitan erat atau relevan  terhadap  penelitian  pada  dokumentasi  yang  tidak  terpublikasikan.  Di  samping  itu, pengumpulan  data  melalui  metode  pengamatan  langsung  atau  observasi  juga  dilakukan  oleh peneliti terhadap lingkungan penelitian. Pengumpulan data primer tersebut di atas dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam atas permasalahan penelitian. Sementara itu, pengumpulan data  sekunder  juga  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  dapat  memperoleh  tambahan  informasi  yang menunjang  dalam  pembahasan  penelitian  melalui  dokumentasi  litelatur  yang  memiliki  kaitan dengan penelitian.
Pengolahan  atas  data  yang  telah  dikumpulkan  dilakukan  menggunakan  metode content analysis dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait permasalahan penelitian berdasarkan hasil  wawancara  dengan  pihak  terkait.  Selanjutnya  berfokus  pada  hal-hal  substansional  yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap standar atau kerangka pikir yang  telah  ditetapkan,  data  hasil  wawancara,  dokumentasi  maupun  observasi  yang  diolah  dan dianalisis  kesesuaiannya  dengan  studi  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Atas  hasil analisis yang telah dilakukan, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian studi kasus ini.

## HASIL
Penelitian  ini  menganalisis  mengenai  pengendalian  internal  atas  siklus  pelaporan  dalam SAKTI  yang  diterapkan  oleh  Kemenlu  dengan  menggunakan  kerangka  COSO.  Komponen pengendalian  meliputi  hal-hal  berikut:  lingkungan  pengendalian,  penilaian  atas  risiko,  aktivitas pengendalian, informasi  serta  komunikasi dan kegiatan pemantauan.  Penelitian ini melibatkan 5 (lima) orang responden yang berkaitan dengan siklus pelaporan dan penyusunan laporan keuangan Kemenlu.  Dari  hasil  wawancara  yang  kemudian  diolah  menggunakan  Nvivo12  Pro,  dengan menggunakan word frequency untuk mengetahui kata-kata yang sering diucapkan oleh responden dan  cenderung  menjadi  perhatian  dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Hasil  transkrip wawancara melalui penggunaan metode analisis konten mempergunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan kriteria sebanyak 7 (tujuh) karakter huruf dan tiga puluh frekuensi seringnya sebuah kata yang diucapkan oleh responden. Tiga puluh kata tersebut tersaji dalam gambar 1, dimana semakin besar  ukuran  kata  yang  ditampilkan,  semakin  sering  frekuensi  kata  tersebut  diucapkan  oleh responden. 3 (tiga) kata yang paling sering diucapkan oleh responden saat menjawab pertanyaaan penelitian adalah organisasi, laporan keuangan dan informasi. Ketiga kata tersebut mencerminkan perhatian responden atas pertanyaan penelitian yang diajukan.
Gambar 1. Analisis Word Frequency Hasil Wawancara dengan Responden Sumber: Nvivo12 Pro, diolah kembali
Selain  teknik  wawancara  semi  terstruktur  yang  telah  dilakukan,  penelitian  ini  juga menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen terkait, diantaranya laporan keuangan Kemenlu tahun 2022, data daftar jurnal manual periode 2021 dan 2022, karwas serta kebijakan, peraturan, pedoman ataupun standar yang berkaitan  dengan  penelitian.  Dari  hasil  penelitian  dokumentasi  diperoleh  hasil  sebagaimana tergambar pada tabel 1. Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah jurnal manual yang
dibuat oleh satker Kemenlu pada tahun 2022 meningkat bila dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021  jumlah  jurnal  manual  yang  dibuat  sebanyak  10.507  sementara  pada  tahun  2022  sebanyak 13.371. Data tersebut juga menunjukan bahwa terdapat perbedaan periode penjurnalan antara tahun 2021 dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2021, terdapat 10 periode penjurnalan yang dilakukan oleh  satker  Kemenlu  sementara  pada  tahun  2022  terdapat  11  periode  penjurnalan  yang  juga mencakup periode Unaudited yang merupakan  periode  perbaikan  untuk melakukan  koreksi  atas transaksi  periode  sebelumnya  dan  periode Audited yang  merupakan  periode  penjurnalan  untuk mencatat transaksi koreksi BPK RI. Baik pada tahun 2021 maupun 2022, terdapat penjurnalan yang dilakukan di luar pola penjurnalan yang telah ditetapkan yaitu pada penyusunan laporan keuangan semester I (Juni), Triwulan III (September) dan Tahunan (Desember).
Tabel 1. Perbandingan Data Jumlah Jurnal Manual Kemenlu Tahun 2022 dan 2022
Sumber: Data Jurnal Manual SAKTI, diolah kembali
Teknik penelitian lainnya yang dilakukan adalah teknik observasi yang dilakukan dengan mengamati  proses  penyusunan  laporan  keuangan.  Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  saat penyusunan  laporan  keuangan  triwulan  diketahui  bahwa  apabila  terdapat  kesalahan  penjurnalan yang dilakukan pada suatu periode akan dilakukan perbaikan/koreksi pada periode berikutnya. Hal ini  dikarenakan  adanya  masa  tutup  periode  dimana  seluruh  data  transaksi  dari  seluruh kementerian/lembaga  ditutup  untuk  dapat  dikonsolidasi  dan  menghasilkan  laporan  keuangan tingkat kementerian. Masa tutup periode pada tahun 2021 belum diterapkan secara otomatis karena belum menggunakan SAKTI namun pada tahun 2022 masa tutup periode dilakukan otomatis sesuai jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Keuangan.  Oleh  karena  itu,  penjurnalan  hanya dapat dilakukan sebelum masa periode tutup buku, apabila masih terdapat penjurnalan yang belum sempat  dilakukan  maka  harus  dilakukan  pada  periode  berikutnya.  Hal  ini  yang  menyebabkan periode penjurnalan yang tidak sesuai dengan pola yang telah ditetapkan.

## PEMBAHASAN
Keseluruhan teknik pengumpulan data tersebut kemudian diolah serta dianalisis, sehingga dapat  diketahui  informasi-informasi  di  antaranya  bahwa  organisasi,  laporan  keuangan  dan informasi  menjadi  tiga  kata  yang  paling  sering  disebutkan  oleh  responden  melalui  teknik wawancara.  Ketiga  kata  tersebut  pada  prinsipnya  saling  berkaitan  satu  sama  lain,  khususnya menyangkut penelitian ini. Laporan keuangan suatu organisasi memberikan informasi yang andal, akurat  dan  berkualitas  terkait  dengan  organisasi.  Kerangka  COSO  yang  mencakup  komponen lingkungan  pengendalian menjadi  dasar untuk  pengendalian  internal  diketahui bahwa  komitmen pimpinan,  keteladanan  pimpinan,  aturan  kode  etik,  jalur  pelaporan,  struktur  organisasi  hingga pembinaan  SDM  menjadi  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  sebagai  bentuk  dari  lingkungan pengendalian  internal  yang  kondusif  sehungga  dapat  menciptakan  pengendalian  internal  yang efektif. Begitu pula dengan unsur lingkungan pengendalian telah menunjukan reaksi positif dari responden  dimana  responden  telah  mengetahui,  menerapkan  dan  menyadari  adanya  lingkungan pengendalian yang telah terbangun dengan baik.
Begitu pula dengan komponen penilaian risiko, organisasi juga memegang peranan penting untuk  dapat  mengidentifikasi  risiko  dengan  mengklasifikasikannya  sesuai  kriteria  dan  tindakan penanganan risiko yang telah ditetapkan, adanya pertimbangan potensi kecurangan, dan penetapan aktivitas pengendalian. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan responden, belum semua dari responden mengetahui mengenai penilaian risiko, kriteria risiko dan tindakan penanganan risiko. Secara garis besar beberapa responden mengetahui mengenai penilaian risiko pengendalian internal secara umum, namun untuk lingkup yang lebih kecil yaitu siklus pelaporan ataupun yang berkaitan dengan  laporan  keuangan,  responden  menyatakan  belum  mengetahuinya.  Hal  ini  menunjukkan belum adanya informasi yang tersampaikan secara menyeluruh terkait dengan penilaian risiko.
Hasil wawancara terkait dengan komponen kegiatan pengendalian menunjukkan jawaban yang positif, dimana responden telah mengetahui, memahami dan menerapkan bahwa telah terdapat pemisahan kewenangan, pembatasan hak akses dan kebijakan serta prosedur dalam hal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Menurut responden komponen kegiatan pengendalian sudah berjalan cukup efektif.
Responden juga memberikan informasi terkait komponen komunikasi dan informasi juga cukup direspon positif, dimana komunikasi dilakukan tidak hanya melalui jalur formal seperti surat, memorandum, nota dinas, berita rahasia, ataupun berita biasa namun juga dilakukan melalui jalur informal seperti menggunakan media Whatsapp, Zoom Meeting dan Googledrive . Jalur komunikasi ini  dilakukan  untuk  pertukaran  data  dan  informasi  terkait  laporan  keuangan  baik  dengan  pihak internal maupun eksternal. Pertukaran data dan informasi dengan mempertimbangkan perbedaan jarak,  waktu,  wilayah  dan  kondisi  satker  perwakilan  RI  luar  negeri  menjadikan  media  informal mengambil  peran  penting  karena  dapat  diakses  tanpa  batasan  waktu  ataupun  jarak.  Namun demikian  responden  juga  memberikan  perhatian  terhadap  keamanan  data  terutama  melalui  jalur komunikasi  informal.  Selain  itu  prosedur  manual  yang  dilakukan  atas  karwas  maupun  jurnal manual sebagai bagian dari data informasi juga menjadi perhatian karena berdampak pada potensi kesalahan human error yang mungkin terjadi.
Para responden memberikan  respon  yang  masih  perlu  menjadi  perhatian  yang  berkaitan dengan  komponen  pemantauan.  Responden  menyampaikan  bahwa  evaluasi  mandiri  belum dilakukan secara optimal, sehingga masih dilakukan berjenjang. Begitu pula dengan pemantauan dalam bentuk rekonsiliasi, meskipun telah dilakukan rekonsiliasi namun bila ditemukan kesalahan baik  atas  karwas  maupun  jurnal  manual  maka  perbaikan/koreksi  akan  dilakukan  pada  periode setelahnya.
Analisis hasil dokumentasi menunjukkan mengenai semakin bertambahnya jurnal koreksi yang  dilakukan  pada  tahun  2022,  bila  dikombinasikan  dengan  hasil  observasi  dan  wawancara terdapat  keselarasan  dalam  hal  penjurnalan  manual  dimana  bila  ditemukan  adanya  kesalahan/
human error baik pada karwas ataupun jurnal manual maka perbaikan akan dilakukan pada periode berikutnya.  Begitu  pula  bila  penjurnalan  manual  tidak  sempat  dilakukan  pada  periode  sebelum tutup buku maka akan dilakukan pada periode berikutnya. Hal ini memunculkan ketidaktertiban periode  penjurnalan.  Ketidaktertiban  dalam  penjurnalan  menunjukan  bahwa  terdapat koreksi/perbaikan  yang  dilakukan  pada  periode  berikutnya,  dalam  hal  ini  pengendalian  internal belum berjalan secara efektif karena ketidaktertiban periode penjurnalan masih muncul dari waktu ke waktu. Implementasi SAKTI yang mencakup pemisahan periode Unaudited dan Audited pada tahun  2022  membuat  perbaikan/koreksi  penjurnalan  yang  dilakukan  atas  periode  sebelumnya semakin terlihat. Hal ini menunjukkan Laporan keuangan yang belum menyajikan informasi dan data  yang  akurat  karena  masih  terdapat  perbaikan  penjurnalan  yang  dilakukan  pada  periode berikutnya. Bila dikaitkan dengan hasil wawancara dengan responden, kegiatan pemantauan belum dapat  berjalan  secara  efektif  sehingga  masih  terjadi  perbaikan/koreksi  setelah  masa  penyusunan laporan  keuangan.  Periode Audited yang  merupakan  periode  akhir  setelah  pemeriksaan  BPK menjadi  periode  final  koreksi  dan  hal  ini  menunjukan  bahwa  dalam  proses  pengendalian  siklus laporan keuangan hanya laporan keuangan Audited yang dapat menyajikan data yang akurat setelah melewati  proses  perbaikan/koreksi  dalam  satu  tahun.  Berkaitan  dengan  akuntabilitas,  laporan keuangan Audited yang  dipublikasikan  kepada  masyarakat  merupakan  dimana  akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilakukan entitas sektor publik. Laporan  keuangan Audited telah  melewati  berbagai  proses  pengendalian,  termasuk koreksi/perbaikan dari BPK untuk dapat menyajikan data serta informasi yang akurat, relevan, dan akuntabel.

## KESIMPULAN
Penelitian ini berawal dari adanya fenomena prosedur manual yang dilakukan dalam siklus pelaporan yang meliputi karwas dan perekaman jurnal serta jumlah jurnal yang direkam oleh satker perwakilan RI luar negeri yang cukup banyak setiap tahunnya.  Berdasarkan hasil analisis diatas dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Kemenlu  telah  berupaya  menerapkan  pengendalian  internal terhadap siklus pelaporan, dimana telah terdapat respon positif dari responden terhadap komponen lingkungan  pengendalian  dan  kegiatan    pengendalian,  namun tidak  demikian  dengan  komponen penilaian risiko, komunikasi dan informasi serta pemantauan, yang masih belum optimal.
Selaras  dengan  hal  tersebut,  prosedur  manual  yang  masih  dilakukan  atas  karwas  serta perekaman  jurnal  yang  jumlahnya  cukup  banyak  menimbulkan  kesalahan/ human  error yang dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaktertiban penjurnalan yang dilakukan di luar periode penyusunan laporan keuangan dan jumlah jurnal koreksi yang cukup banyak. Hal ini berpengaruh terhadap data yang tersaji pada laporan keuangan semester dan triwulan. Hanya laporan keuangan Audited yang mencakup data periode Audited yang menyajikan data final setelah koreksi/perbaikan BPK.  Perbaikan/koreksi  data  baik  koreksi  karwas  maupun  koreksi  jurnal  yang  dilakukan  pada periode  berikutnya  menunjukkan  bahwa  pengendalian  internal  atas  siklus  pelaporan  yang diterapkan belum berjalan secara efektif.
Untuk  itu,  guna  menunjang  efektivitas  pengendalian internal  atas  siklus  pelaporan  yang akan  berpengaruh  terhadap  data  yang  tersaji  pada  laporan  keuangan,  bentuk  rekomendasi  yang dapat diberikan adalah perlunya digitalisasi karwas dan interkoneksi jurnal otomatis pada SAKTI untuk  mengurangi  prosedur  manual  yang  harus  dilakukan.  Digitalisasi  karwas  dan  interkoneksi jurnal otomatis pada SAKTI akan mengurangi potensi kesalahan/ human error yang akan terjadi juga mengurangi ketidaktertiban penjurnalan yang dilakukan pada periode yang tidak seharusnya. Dengan  digitalisasi  dan  otomatisasi  sistem,  pengendalian  internal  siklus  pelaporan  dapat  lebih mudah diterapkan dan akan lebih efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Prodi Magister Akuntansi FEB-UI, Dosen pembimbing, dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## REFERENSI
Amriani,  T.  N.,  &  Iskandar,  A.  (2019).  Analisis  Kesuksesan  Implementasi  Sistem  Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 3 (1). https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409
Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi Aplikasi SAKTI dan SPAN Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Jurnal Informatika , 1 (2).
Awalia,  M.,  &  Nasution,  J.  (2022).  Analisis  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKD Kota Pematangsiantar. Jurnal Akuntansi AKTIVA , 3 (1). https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2045
COSO. (2013). Internal Control-Integrated Framework .
Creswell, J. W., & David Creswell, J. (n.d.). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches .
Kementerian  Luar  Negeri.  (2022).  Laporan  Keuangan Audited untuk  Periode  yang  Berakhir  31 Desember 2021.
Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. , Ak. , CA. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
Menteri Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Menteri Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
Menteri  Luar  Negeri.  (2021).  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  Nomor  6  Tahun  2021  tentang Organisasi dan Tata Kerja.
Mulyani,  P.,  &  Suryawati,  R.  F.  (2011).  Analisis  Peran  dan  Fungsi  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP/PP  No.60  Tahun  2008)  dalam  Meminimalisasi  Tingkat  Salah  Saji Pencatatan  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Organisasi  Dan Manajemen ,
7 (2). https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.95.2011
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. (2008). Sistem Pengendalian Intern.
Prabowo,  N.  T.  (2017).  Analisis  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI)  dengan Pendekatan Technology  Acceptance  Model . Indonesian  Treasury  Review  Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 2 (2). https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.27
Pratama,  A.  (2021).  Analisis  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintahan  dalam Siklus  Pengelolaan  Keuangan  Negara. Journal  of  Accounting,  Finance,  Taxation,  and Auditing (JAFTA) , 2 (2), 125–150. https://doi.org/10.28932/jafta.v2i2.3281
Putranto, R. B. (2020). Implementasi Mobile Application Akuntansi UKM Pada UMKM Sektor Industri Cokelat Olahan. Simposium Nasional Keuangan Negara (Issue 273).
Rahima  BR  Purba,  &  Azima  Medina  Amrul.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas
Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik , 8(1).
Ramdany,  &  Yusuf  Setiawan.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Akuntansi , 10(1).
Romney, M. B., Steinbart, P. J., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2021). Accounting Information System, 15th Edition (15th Edition). Pearson Education Limited.
Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Profesional Akuntan Publik Standar Audit 450.
Suharto,  D.  (2019).  Persepsi  Pengelola  Terhadap  Efektivitas  Pengendalian  Internal  Pengelolaan
Keuangan Negara. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 2 (3). https://doi.org/10.31685/kek.v2i3.399
Veronika  M.  W.,  Putri,  A.  M.,  &  Suci,  R.  G.  (2022).  Analisis  Implementasi  Sistem  Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penata Usaha Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. ACCOUNTIA  JOURNAL  (Accounting  Trusted,  Inspiring,  Authentic  Journal) , 6 (2).
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Sixth Edition . In SAGE Publications (Vol. 53, Issue 5).