## PENGEMBANGAN MODEL PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR
Gaspar Pera 1
1 Staff Sospol, Universitas Mulawarman, Indonesia. Jalan Pasir Balengkong, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75119.
E-Mail:

## ABSTRAK
Pengembangan  Model  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  Kehutanan, Perkebunan  dan Pertambangan di Kalimantan Timur. Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan (TJSL) yang  dapat  didefinisikan  sebagai  tanggung  jawab  moral  suatu  peusahaan  terhadap  para stakeholders-nya, terutama  komunitas  atau  masyarakat  di  sekitar  wilayah  kerja  atau  oprasionalnya.  TJSL  dapat  dipahami sebagai  komitmen  usaha  untuk  bertindak  secara  etis,  beroperasi  secara  legal  dan  berkontribusi  untuk peningkatan  ekonomi  bersamaan  dengan  peningkatan  kualitas  hidup  dari  karyawan  dan  keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Terkait dengan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan    ada  beberapa  standar  untuk  mengukur  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan, salah satunya adalah pedoman pengungkapan TJSL dengan Global Reporting Indeks dari Global Reporting Initiatives (GRI).  Pedoman  dari  GRI  ini  banyak  digunakan  sebagai benchmark oleh  para  peneliti  untuk mengukur  kebijakan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Melalui  laporan  ini,  perusahaan menunjukkan  akuntabilitas  dan  transparansinya  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Oleh  karena  itu  perlu  melihat  (1).  Apakah  perusahaan  di  Kalimantan  Timur  telah  mengimplementasikan Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  (TJSL)  yang  sesuai  dengan  standar  GRI?  (2).  Bagaimana  model pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sesuai dengan kondisi di Kalimanatan Timur?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  (1).  Mengidentifikasi  kegiatan-kegiatan  TJSL,  (2).  Mengetahui  dan menganalisis  kesesuaian  antara  pengungkapan  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan (standar  GRI)  dan  kondisi  aktual  (3).  Memformulasikan  alternatif-alternatif  strategi  dan  pengembangan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sesuai dengan kondisi Kalimantan Timur. Penelitian mengambil sample (purposive sampling) di (1). PT Surya Hutani Jaya (pengusahaan hutan/Hutan Tanaman  Industri)  (2).  PT  Gunta  Samba  (perkebunan  kelapa  sawit)  (3).  PT  Kaltim  Prima  Coal (pertambangan  batubara).  Penelitian  bersifat  eksploratif,  dengan  mengkombinasikan  metode  telaah dokumentasi  ( documentation  study )  dari  berbagai  sumber  data  sekunder  dan  metode  langsung  ( direct methods )  yaitu  pengumpulan  data  primer  dilapangan  dengan  teknik  wawancara  ( interview )  dan  observasi lapangan ( field observation ).
Secara umum hasil studi menunjukan bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada dasarnya  dilaksanakan  oleh  seluruh  perusahaan  besar  berbasis  lahan  di  Kalimantan  Timur,  khususnya  tiga perusahaan  yang  menjadi  kasus  untuk  diteliti,  untuk  PT.  Surya  Hutani  Jaya/PT.  SHJ(Hutan  Tanaman Industri); 30,57% informan menyatakan perusahaan telah menjalankan TJSL, 59,06% informan menyatakan perusahaan tidak menjalankan TJSL dan 10,36% informan menyatakan tidak tahu.
PT.  Gunta  Samba/PT.  GS  (Perkebunan  Kelapa  Sawit);  27,20%  informan  menyatakan  perusahaan  telah menjalankan TJSL, 41,68% informan menyatakan perusahaan tidak menjalankan TJSL dan 31,17% informan menyatakan  tidak  tahu,  Dan  PT.  Kaltim  Prima  Coal/PT.  KPC  (Pertambangan  Batubara);  44,80%  informan menyatakan  perusahaan  telah  menjalankan  TJSL.    44,20%  informan  menyatakan  perusahaan  tidak menjalankan TJSL dan 11,00% informan menyatakan tidak tahu.
Ketiga  perusahaan  tersebut  belum  sepenuhnya  memanfaatkan  kriteria  Global  Reporting  Initiative  (GRI). Demikian  halnya  Model  Umum  Pengembangan  Program  TJSL  yang  terdiri  dari  :  Input;  Diagnosis  dan Disain;  Referensi;  Rasionalisasi  dan  Implementasi.  Maka  dapat  diusulkan  3  (tiga)  model  pengembangan TJSL yaitu: (1) Model TJSL berbasis input dari Bawah ( Bottom-Up Model ) ; (2) Model TJSL berbasis input dari Atas ( Top-Down Model ) ; serta Model Dua Arah ( Bilateral-Matching Model ).
Dengan  demikian  hendaknya  pemerintah  dari  tingkat  pusat,  propinsi  terlebih  tingkat  kabupaten/kota  di Kalimantan  Timur  lebih  serius  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  program  TJSL  terutama  bagi  industri berbasis  lahan.    Hal  ini  dikarenakan  menyangkut  hajad  hidup  dan  masa  depan  orang  banyak,  terutama masyarakat kecil yang hidup di/dari dan pada sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh para investor skala besar;Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, perlu mempertimbangkan bahwa TJSL adalah bagian integral dari proses pembangunan Nasional/Daerah.
Kata kunci : pengembangan model, tanggun jawab sosial, lingkungan

## ABSTRACT
Model Development Program  Social  Responsibility and Corporate Environment Forestry, Plantation and mining in East Kalimantan. Social and Environmental Responsibility (TJSL) which can be defined as a Vendor moral responsibility towards their stakeholders, particularly the community around the work area or oprasionality.  TJSL  can  be  understood  as  an  attempt  commitment  to  act  ethically,  operating  legally  and contribute to economic improvement along with improved quality of life of employees and their families, the local  community  and  the  wider  community.  Related  to  the  disclosure  of  Social  Responsibility  and Environment there are some standards to measure the disclosure of social and environmental responsibility, one  of  which  is  TJSL  disclosure  guidelines  by  the  Global  Reporting  Index  of  Global  Reporting  Initiatives (GRI). The guidelines of the GRI is widely used as a benchmark by the researchers to measure the disclosure policy  of  corporate  social  responsibility.  Through  this  report,  companies  demonstrate  accountability  and transparency  in  the  implementation  of  social  and  environmental  responsibility.  Therefore  it  is  necessary  to see  (1).  Is  the  company  in  East  Kalimantan  has  implemented  a  Social  and  Environmental  Responsibility (TJSL)  in  accordance  with  the  GRI  standards?  (2).  How  to  model  the  development  of  Social  and Environmental  Responsibility  (TJSL)  in  accordance  with  the  conditions  in  East  Kalimantan? The  purpose  of  this  study  are:  (1).  Identify  the  activities  TJSL,  (2).  Know  and  analyze  the  fit  between  the disclosure of the implementation of the Social and Environmental Responsibility (GRI standards) and actual conditions (3). Formulating alternatives and developing implementation strategies Social and Environmental Responsibility in accordance with the conditions of East Kalimantan.
Research  taking  samples  (purposive  sampling)  in  (1).  PT  Surya  Hutani  Jaya  (concession  /  Industrial Plantation  Forest)  (2).  PT  Gunta  Samba  (oil  palm)  (3).  PT  Kaltim  Prima  Coal  (coal  mining).  Explorative study,  by  combining  methods  of  study  documentation  (study  documentation)  from  various  secondary  data sources  and  methods  directly  (direct  methods),  namely  in  the  field  of  primary  data  collection  by  interview (interview) and observation (field observation).
In  general,  the  study  results  showed  that  the  Program  of  Social  and  Environmental  Responsibility  (TJSL) basically implemented by all major land-based company in East Kalimantan, particularly the three companies were  to  be  the  case  to  be  investigated,  to  PT.  Hutani  Surya  Jaya  /  PT.  SHJ  (Industrial  Plantation  Forest); 30.57% of the informants said the company has been run TJSL, 59.06% of the informants said the company does not run TJSL and 10.36% of informants claimed not to know.
PT.  Gunta  Samba  /  PT.  GS  (Palm  Oil);  27.20%  of  the  informants  said  the  company  has  been  run  TJSL, 41.68%  of  the  informants  said  the  company  does  not  run  TJSL  and  31.17%  of  informants  claimed  not  to know, And PT. Kaltim Prima Coal / PT. KPC (coal mining); 44.80% of the informants said the company has been  run  TJSL.  44.20%  of  informants  stated  the  company  does  not  run  TJSL  and  11.00%  of  informants claimed not to know.
All  three  companies  are  not  fully  utilizing  the  criteria  Global  Reporting  Initiative  (GRI).  Similarly,  the General  Model  Development  TJSL  program  consisting  of:  Input;  Diagnosis  and  Design;  Reference; Rationalization  and  implementation.  It  can  be  proposed  three  (3)  models  TJSL  development,  namely:  (1) Model-based TJSL input from Down (Bottom-Up Model); (2) Model-based TJSL input from the Top (Top- Down Model); and Model Two-Way (Bilateral-Matching Model).
Thus the government should be of national, provincial  first district / city in East Kalimantan is more serious to  regulate  and  control  the  TJSL  program  especially  for  land-based  industries.  This  is  because  regarding hajad  life  and  future  of  the  people,  especially  the  smaller  communities  that  live  in  /  on  and  on  natural resources  exploited  by  large-scale  investors;  the  Government,  in  particular  the  Government  of  East Kalimantan,  it  is  necessary  to  consider  that  TJSL  is  an  integral  part  of  the  process  National  development  / Local.
Key words : model development, social responsibility, environment
1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  sumber  daya alam yang melimpah ruah, sebagian besar hutannya  adalah  hutan  hujan  tropis ( tropical  rain  forests )  yang  tidak  saja menyimpan  kekayaan  hayati  flora  yang beranekaragam,  tetapi  juga  termasuk ekosistem terkaya dan sekaligus terluas di dunia.  Luas  hutan  hujan  tropisnya diperkirakan lebih dari 1.148.400
km 2 atau  tidak  kurang  dari  114,0  juta hektar  dan  menyimpan  diantaranya  447 spesies  palm,  lebih  dari  400  spesies dipterokarpa (Dipterocarps; jenis tumbuhan  kayu  komersial  yang  paling berharga),  25.000  spesies  tumbuhan berbunga  atau  10%  tumbuhan  berbunga di  dunia,  16%  spesies  reptil  dan  ampibi, 17%  spesies  burung  dan  25%  spesies ikan  serta  masih  banyak  jenis  lainnya. Disamping  jenis  flora  dan  fauna,  maka habitatnya juga sangat beragam, sehingga dikenal  sebagai  “ Center  of  World  Mega- Biordirvesit y” (Richards, 1952; Whitmore, 1975; BAPPENAS, 2003 a;b ).. Disamping  sumber  daya  hutan, Indonesia juga dikenal memiliki kekayaan  sumberdaya  alam  terbaharui ( renewable  resources )  lainnya  seperti perikanan dan pertanian, maupun sumber daya alam tidak terbaharui ( non- renewable atau deposit  resources )  a.l. minyak,  gas  bumi  dan  mineral  lainnya, yang  tersebar  di  seluruh  kepulauan Nusantara.   Limpahan sumber daya  alam yang  tersedia  terus  menerus  ( flow resources ) sebagai contoh sinar matahari. Meskipun demikian pemanfaatannya sebagai  modal  pembangunan  seringkali mendapatkan  kritikan,  dikarenakan  tidak mengarah  pada  penghematan  maupun kelestariannya, bahkan menimbulkan dampak  negatif  yang  tidak  diharapkan bagi  lingkungan  alam  dan  lingkungan sosial (Soemarwoto, 1985; Soerjani, dkk., 1987; Ascher, 1999; FWI/GFW, 2001).
Demikian  juga  halnya  dengan Kalimantan  Timur  (Kaltim).  Provinsi dengan  luas  wilayah  129.066,44  km 2 (setelah terpisahnya Kalimantan Utara/Kaltara pada tahun 2014 yang lalu) luas  daratan  127.267,52  km 2 terletak antara  113 o 44‟  dan  119 o 00‟  bujur  timur, dan  antara  2 o 25‟  lintang  utara  dan  2 o 25‟ lintang  selatan.  Provinsi  ini  memiliki kekayaan  sumberdaya  alam  terbaharui dan  tidak  terbaharui,  dalam  arti  potensi, luas  dan  keragamannya.  Sebagaimana provinsi di Kalimantan lainnya, kekayaan ini selain menjadi menjadi ruang kehidupan  dan  sumber  penghidupan masyarakat  di  sekitarnya  secara  turun temurun  (Mubyarto,  dkk.,  1991;  1992; Sardjono, 2004 a ), sejak awal kebangunan ekonomi luar Jawa pada dasawarsa tahun 70-an  juga  menjadi  andalan  modal pembangunan Nasional dan daerah (Boer, dkk., 2004).
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  di Kaltim  (dan  juga  di  daerah  luar  Jawa lainnya)  menggunakan  sistem  konsesi atau  perizinan  dalam  bentuk  izin  usaha pemanfaatan, pengusahaan maupun penggunaan kawasan,  yang secara umum sejak  awalnya  dipercayakan  kepada  para investor skala besar. Meskipun industrialisasi  sudah  dimulai  sejak  lebih dari  empat  dasawarsa  yang  lalu,  tetapi berdasarkan  kenyataan  keluarnya  izin pemanfaatan  atau  penggunaan  sumber daya  alam  khususnya  perkebunan  kelapa sawit,  pertambangan  batu  bara  dan pemanfaatan hasil hutan meningkat tajam sejak  pemberlakuan  kebijakan  otonomi daerah  (otda)  di  awal  tahun  2001  yang lalu.  Menurut catatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber (a.l. Sardjono, dkk., 2012;  Hamzah  dan  Rosdiana,  2014; Sardjono,  2014),  untuk  sektor  berbasis lahan yang pertama, pertambangan batubara  hingga  awal  tahun  2014  telah mencapai  5,2  juta  hektar.  Total  jumlah ijin  Pertambangan  batubara  mencapai
1.419  yang terdiri atas  1.386 izin usaha pertambangan  (IUP)  dan  33  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Total produksi 204,99  juta  ton  (2011)  dengan  cadangan produksi  8,184  Milyar  ton.  Jumlah produksi yang
demikian besar
mendatangkan Royalty dan  iuran  tetap batubara  bagi  Kaltim  paling  tidak  untuk 2011  berjumlah  Rp.  4,56  Triliun. Sementara  untuk  perkebunan  kelapa sawit  (hanya  hingga  pertengahan  2012) terdapat  278  buah  perusahaan  kelapa sawit tersebar di 7 dari 10 kabupaten/kota  di  Kaltim  (tanpa  Kaltara) dengan luas izin keseluruhan sekitar 3,03 juta hektar. Berbeda dengan pertambangan batubara, perkebunan secara  umum  berada  di  luar  kawasan hutan  (meskipun  ada  juga  sebagian  izin yang terlanjur diterbitkan dalam kawasan).    Adapun  di  sektor  kehutanan, dari dengan luas total  kawasan 8,35 juta, maka  4,54  juta  hektar  telah  dibebani dengan  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan  masih  sekitar  1,04  juta  hektar IUPHHK-Hutan  Tanaman.    Berarti  total telah sekitar 66% kawasan hutan
(khususnya Hutan Produksi) telah dibebani  sekitar  90-an  pemegang  hak pemanfaatan kayu skala besar, dan hanya menyisakan  Hutan  Lindung  dan  Hutan Konservasi  yang  praktis  diutamakan fungsi perlindungannya.
Kehadiran  pengusaha  sumber  daya alam skala besar memang telah mengurangi  ruang  gerak  dan  bahkan sumber
penghidupan masyarakat
setempat  ( local  community ),  yang  dalam istilah Soetrisno (1993) disebut „ lebensraum ‟.  Bahkan menurut Sardjono (2004 a ),  kondisi  kehadiran  perusahaan  di bidang  perkayuan  justru  menimbukan subsidi ekonomi yang terbalik ( trickle-up effects ),  dimana  masyarakat  lokal  yang kehidupannya  tergantung  dari  hutan, justru harus mengorbankan ruang
hidupnya.  Kondisi  yang  ada  tidaklah berlebihan  karena  jika  merujuk  data luasan penguasaan kawasan yang disampaikan  terdahulu,  dimana  hanya untuk  tiga  kegiatan  berbasis  lahan, perkayuan,  pertambangan  batu  bara  dan kelapa  sawit,    praktis  perizinannya hampir  menghabiskan  sebagian  besar wilayah  administratif  daratan  Kaltim, meskipun  dalam  prakteknya  hanya  yang telah  berproduksi  saja  yang  benar menggunakan kawasannya.
Secara  teoritis  sosiologis  kompetisi atau  persaingan  atas  sumberdaya  alam antara  masyarakat  setempat  dan  para pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam, merupakan interaksi yang bersifat dissosiatif,  dalam  arti    negatif  dan/atau saling merugikan (Polak, 1966; Soekanto, 1990).    Jika  proses  ini  dibiarkan  terus berlangsung  dalam  taraf  lanjut  akan menjurus  pada  kontraversi  dan  konflik. Keterbatasan  atau  semakin  langkanya ketersediaan  sumber  daya  alam  yang  ada di tengah peningkatan populasi penduduk beserta kebutuhannya
merupakan pemicunya.    Kejadian  konflik  atas sumber  daya  alam  terutama  di  bidang kehutanan  sebenarnya  telah  tercermin  di awal masa reformasi 1998 hingga transisi menuju  otda  yang  diawali  tahun  2001 (Sardjono, 2004 a ; Wulan, dkk., 2004).
Sementara konflik di bidang perkebunan kelapa sawit dan
pertambangan  batubara  baru  dirasakan khususnya setelah implementasi otda (a.l. Sumardo,  dkk.,  2011;  Marino,  dkk., 2013).    Menurut  Marino,  dkk.  (2013), Pulau  Kalimantan  saja,  tahun  2012 menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  108 konflik  di  sektor  perkebunan,  28  konflik di  bidang  kehutanan,  dan  13  konflik  di sektor  pertambangan.  Konflik  secara umum terjadi dikarenakan tumpang tindih lahan usaha dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Atas  dasar  itulah,  perlu  ada pengalihan  pada  interaksi,  dari  yang bersifat  dissosiatif  menuju  yang  bersifat assosiatif atau yang saling menguntungkan, antara lain dalam bentuk kerjasama  melalui  program  pendekatan sosial-ekonomi  dan  ekologi  (Sardjono, 2004 b ).  Salah satu  yang dapat  dilakukan adalah  dengan  implementasi  Program TJSL.

## 2. METODA PENELITIAN
2.1. Tempat dan Waktu
Penelitian  dilakukan  di  Lokasi  yang dipilih untuk penelitian pengembangan  model  TJSL  ini adalah  PT  Surya  Hutani  Jaya  (HTI)
yang berlokasi di Kecamatan Sebulu, kecamatan Muara Kaman Kabupaten
Kutai  Kartanegara  dan  kecamatan Muara  Bengkal  Kabupaten  Kutai
Timur, PT Gunta Samba (perkebunan  kelapa  sawit)  berlokasi di Desa Karangan Kecamatan Kaubun  dan  di  Desa  Mio  Baru Kecamatan  Kong  Beng  Kabupaten Kutai  Timur,  serta  PT  Kaltim  Prima Coal  (pertambangan  batubara)  yang berlokasi  di  tiga  kecamatan  yaitu Kecamatan Sangata Utara, Kecamatan  Rantau  Pulung,  dan Kecamatan Bengalon Kabupaten
Kutai  Timur  Kalimantan  Timur. Pada Bulan Juni-Maret 2014.
2.2. Bahan dan Peralatan Sebagai  penelitian  kualitatif  secara umum  bahan  utama  yang  digunakan untuk  penelitian  ini  adalah  berupa produk  cetak,  disamping  sejumlah literatur, hasil-hasil penelitian,
publikasi  berupa  jurnal,  data  dari instansi pemerintah dan lain sebagainya juga kebijakan, peraturan-
perundangan  yang  berkaitan  dengan TJSL.
Adapun alat/perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kuisoner (baik untuk perusahaan masing-masing,
pemerintah  dan  masyarakat).  Kamera atau  tustel  (mengambil  obyek  yang dibutuhkan).  Handphone  (yang  dapat merekam  wawancara).  Laptop  yang dilengkapi  dengan  perangkat  lunak statistical analisis system (SAS) versi
6.4 ,  statistical  process  for  social science (SPSS) serta koneksi internet.

## 2.3. Prosedur Penelitian
Tahapan-tahapan penelitian yang
dilakukan sebagai berikut:
1. Melakukan persiapan dengan membaca literatur yang berhubungan dengan TJSL, menyiapkan  daftar  pertanyaan berdasakan standar acuan GRI,
2. Setiap  item  acuan  GRI  diberi bobot  angka  1  untuk  jawaban “Ya”  dan  angka  0  untuk  jawaban “Tidak”  agar  dapat  menjembatani data kualitatif menjadi kuantitatifsehingga  dapat  diolah secara statistic. 3. Menyiapkan, mendapatkan laporan tahunan, laporan
keuangan  (neraca  rugi  laba)  dari masing-masing  perusahaan  yang diteliti (PT Surya Hutani Jaya, PT Gunta  Samba  dan  PT  Kaltim Prima Coal).
4. Mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data primer yang diperoleh  dan  membandingkan dengan  acuan  standar  GRI  dalam hal ini bertujuan untuk menghindari subyektivitas laporan tahunan sehingga lebih objektif.
5. Memperlihatan secara visual hasil-  hasil  yang  telah  dicapai oleh  masing-masing  perusahaan agar  menjadi  semacam  bahan pembanding.
2.4. Metode Pengumpulan Data Penelitian  ini  mengkombinasikan
beberapa  teknik  pengumpulan  data  dan informasi, yaitu :
1. Wawancara.
Wawancara  merupakan  alat  untuk pengumpulan  data  (data  collection)  dan sekaligus re-checking atau  pembuktian terhadap  informasi  atau  keterangan  yang diperoleh  sebelumnya.Teknik  wawancara yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam ( in-depth interview )  adalah  proses  memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara  pewawancara  dengan  informan atau  orang  yang  diwawancarai.  Dengan atau tanpa menggunakan pedoman ( guide ) wawancara, dimana pewawancara dan  informan  terlibat  dalam  kehidupan sosial yang relative lama.
Peneliti mengunakan
teknik purpose  sampling  dalam  pengambilan sampel yaitu sampel informan ( responden  )  ditentukan  secara  langsung, dan  jumlah  sampel  responden  sebanyak 153 orang.
2. Observasi.
Beberapa  informasi  yang  diperoleh dari  hasil  observasi  dalam  penelitian  ini adalah  ruang  (tempat)  waktu,  pelaku, kegiatan,  obyek  dan  perbuatan,  kejadian atau  peristiwa.Adapun  alasan  peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan  gambaran  realistis,  perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan,  untuk  membantu  mengerti perilaku  manusia,  dan  untuk  evaluasi yaitu  melakukan  pengukuran  terhadap aspek  tertentu  (misal  perekonomian
keluarga), melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (jika diperoleh dari jawaban informan). 3. Studi Dokumen Sejumlah  besar  fakta  dan  data
tersimpan  dalam  bahan  yang  berbentuk dokumentasi,  sebagian  besar  data  yang tersedia  adalah  berbentuk  surat-surat, catatan/rekaman proses, laporan, foto dan sebagainya.Sifat  utama  data  ini  tidak terbatas  pada  ruang  dan  waktu  sehingga memberi  peluang  pada  peneliti  untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu  silam  (meskipun  dalam  penelitian ini dibatasi pada masa operasi perusahaan).Sebagai  sumber  dokumen tidak  terbatas  yang    bersifat  cetakan ( hard-copy )  milik  institusi  pemerintah atau  swasta,  akan  tetapi  juga  data  di server  dan  flashdisk,  data  tersimpan  di website dan lain-lain.
Dalam  penelitian  ini  dokumen  yang sangat  dibutuhkan  dari  perusahaan yang  diteliti  seperti  laporan  tahunan, laporan  keuangan  termasuk  laporan rugi  laba,  dokumen  dari  instansi pemerintah  misalnya  dari  dinas kehutanan,  dinas  perkebunan,  dinas pertambangan,  badan  pusat  statistic dan  instansi  lain  yang  berhubungan dengan TJSL perusahaan.
2.5. Analisis Data Analisis data kualitatif mendasarkan  diri  pada  pola  berfikir induktif.  Pada  pola  berfikir  induktif, didasarkan  pada  sejumlah  fakta-fakta empiris yang terdapat dilapangan dikonstruksikan menjadi serangkaian pola  atau  proses  tertentu  yang  bersifat lebih  spesifik  dan  khas  melalui  metode pemahaman  serta  proses  interpretasi. Oleh  karena  itu,  pada  umumnya  analisis kualitatif  ditunjukkan  untuk  membangun atau  pembentuk  konsep-konsep  atau teori-teori baru (Newman, 2003).
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut analisis  data  pada  pendekatan  kualitatif
dimulai dengan melakukan coding . Coding dilakukan dengan mengorganisasikan data-data mentah kedalam kategori-kategori konseptual dan menciptakan  tema-tema  atau  konsep- konsep  yang  kemudian  digunakan  untuk analisis  data.Aktivitas coding dilakukan dengan  dua  data  secara  simultan,  yaitu mengkategorikan data-data secara
analitik  kedalam  tema-tema  tertentu sekaligus  melakukan  penyederhanaan- penyederhanaan data (Newman, 2003) .
Terdapat  tiga  tahapan coding data kualitatif.  Yaitu open  coding,  axial coding dan selective  coding. Pada  tahap open coding, yaitu peneliti menempatkan tema-tema  dan  memberikan  kode  awal atau  label  sebagai  usaha  awal  untuk mendapatkan  data  yang  sangat  luas menjadi kategori-kategori. Setelah melakukan open coding
peneliti melakukan axial coding .Pada axial coding peneliti  mulai  mengidentifikasi dasar  atau  akar  dari  konsep  kunci  dalam analisis. Selama proses ini, peneliti mulai mempertanyakan  mengenai  sebab  dan konsekuensinya,
kondisi-kondisi interaksi, strategi dan proses serta melihat kategori atau konsep yang dapat dikelompokan. Axial coding menstimulasi pemikiran mengenai hubungan  antara  konsep-konsep  dan tema-tema  dengan  bukti-bukti  empiris. Setelah  itu,  tahap axial  coding peneliti kemudian  memasuki  tahap selective coding pada  tahap  ini  peneliti  mulai mengidentifikasi tema-tema utama, dengan  melihat  secara  selektif  kasus- kasus  yang  mengilustrasikan  tema-tema dan membuat perbandingan serta kontras- kontras  setelah  semua  data  terkumpul dengan  lengkap.  Hal  ini  dimulai  setelah sebelumnya  diperoleh  konsep-konsep yang  telah  terbangun  dengan  baik  dan mulai mengorganisasikan analisis keseluruhan (Noviatry, 2004).
Dapat  kita  membuat  langkah- langkah  analisis  data  dalam  studi  kasus sebagai berikut:
1. Mengorganisir  informasi/data  yang diperoleh.
2. Membaca  keseluruhan  informasi/data dan membuat kode.
3. Mencari, mendapatkan laporan
tahunan,  laporan  keuangan  (rugi- laba).
4. Membandingkan dengan standar acuan  GRI  (berapa  banyak  item  di implementasi).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Program TJSL PT Surya Hutani Jaya
Pada  dasarnya  perusahaan  PT. Surya  Hutani  Jaya  (SHJ)  tidak  memiliki program  TJSL  secara  khusus  di  internal perusahaannya.Kendati demikian ada departemen  tanggung  jawab  sosial  di  PT SHJ dengan tujuan utama mengantisipasi semua permintaan masyarakat disekitarnya.  Umumnya  yang  diminta warga misalnya: 1. Penyediaan  alat  berat  seperti  traktor, doser dan sebagainya untuk pembuatan dan perbaikan jalan;.
2. Penyediaan  beasiswa  bagi  anak-anak yang  orang  tuannya  kurang  mampu dan berdiam disekitar perusahaan.Hanya saja sangat disayangkan  sudah  berapa  anak  dan berapa besar jumlah biaya  yang telah dikeluarkan  untuk  beasiswa  masih dirahasiakan perusahaan;
3. Pemberian bantuan insentif bagi  guru honor,  desa  didukung  dengan  tiga orang  guru  honor,  dan  setiap  orang guru diberikan honor sebesar Rp.250.000/bulan; untuk setiap desa.
4. Pemberian  bantuan  insentif  bagi Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  dan Ketua  Dewan  Perwakilan  Desa,
masing-masing sebesar Rp. 250.000/bulan.    Insentif  ini  berlaku untuk semua desa disekitar perusahaan; Disamping itu 5. Membantu Kecamatan (misalnya
pernah  membantu  untuk  perlombaan MTQ di kecamatan Sebulu).
Program TJSL perusahaan SHJ disusun dan dievaluasi setiap tahun.  Program untuk tahun  2015  pada  saat  penelitian  ini berlangsung  sedang  disusun  dan  belum mendapat persetujuan dari pihak management perusahaan.
3.2. Program TJSL PT Gunta Samba Pada  dasarnya  sebagaimana  pada PT.  SHJ  perusahaan  ini  tidak  memiliki program  tangggung  jawab  sosial  secara khusus  di  internal  PT.  Gunta  Samba (GS). Meskipun demikian, seperti halnya PT.  SHJ,    ada  departemen  tanggung jawab  sosial  di  PT  GS  dengan  tujuan utama  mengantisipasi  semua  permintaan masyarakat disekitarnya. Permintaan
masyarakat  yang dipenuhi PT GS selama ini antara lain :
1. Minyak (solar) 300 liter/bulan;
2. Tiga  orang    guru  honorer  TK  Bunda dengan  insentif  masing-masing  guru sebesar Rp.300.000,00/bulan;
3. Tanah 1 ½ ha dari program transmigrasi dan  1  ha  sebagai  plasma  dari perusahaan,  mulai  dari  tahun  2007 dihargi  Rp.  75.000,00,  dan  tahun 2012  Rp.114.000,00  perbulan , dan tahun 2014 naik menjadi Rp.
250.000,00 /ha/bulan .
4. Penyediaan  alat  berat  seperti  traktor, doser dan sebagainya untuk pembuatan dan perbaikan jalan; 5. Pemberian  bantuan  insentif  bagi Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa masing-masing Rp.300.000/bulan, untuk semua desa disekitar perusahaan; 6. Penyediaan plasma untuk masyarakat,
hingga  saat  ini  sudah  terbangun sebanyak 1.850 ha;
7. Rumah  layak  huni  via  Pemeritah Kabupaten, yang jadi 9 buah (termasuk  dari  perusahaan  lainnya), dengan nilai pagu Rumah Layak Huni Rp.50.000.000,00/buah; 8. Guna  menanggulangi  bahaya  longsor melakukan penanaman sepadan
sungai  dengan  Kelapa  Sawit  (Sungai Galang, Galang, Kadungan)
Perlu  ditambahkan  dari  total  luas desa 2.823 ha, maka yang dikelola PT GS untuk  pengembangan  Plasma  seluas  720 ha.    Disamping  itu  masuk  dalam  plasma juga  tanah  awal  dari  transmigrasi  1 ½ ha per-Kepala Keluarga (KK). Jadi sekarang setiap  peserta  program  Plasma  rata-rata memiliki 2 ½ ha kebun sawit,mampu menghasilkan  keuntungan  Rp.625.000,00 per bulan, dikurangi transfer via koperasi Gunung Mas Rp.10.000,00 per ha, masih ada keuntungan peserta plasma Rp.615.000,00/ha/bulan

## 3.3. Program TJSL PT KPC
Berbeda  dengan  dua  perusahaan sebelumnya,  maka  program  TJSL  di  PT. Kaltim  Prima  Coal  (KPC)  lebin  terarah melalui  perencanaan  yang  lebih  lengkap substansinya. Dalam perencanaan program  tertuang  juga  Visi  program TJSL, yaitu „Produsen batubara terkemuka  Indonesia  untuk  memenuhi kebutuhan  dunia,  yang  memberikan  nilai optimal bagi
semua pemangku
kepentingan‟.    Visi  ini  selanjutnya dilengkapi dengan Misi TJSL, yaitu:. 1. Memupuk budaya yang mengutamakan kesehatan, keselamatan  dan  lingkungan  dalam segala tindakan, dengan: a. Mematuhi  peraturan  perundangan kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang berlaku; b. Berupaya tanpa henti mempromosikan  budaya  praktik
terbaik dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan dan lingkungan;
2. Memelihara  tatakelola  perusahaan yang baik dan mempromosikan perusahaan  sebagai  warga  yang  baik, meliputi:
a. Mendukung  pelaksanaan  prinsip- prinsip  transparansi,  tanggung- gugat,  tanggung-jawab,  integritas dan keadilan;
b. Peka  terhadap  falsafah  bangsa dalam kehidupan sehari-hari;
3. Menyediakan lingkungan belajar untuk mencapai keunggulandan
meningkatkan  kesejahteraan,  melalui kegiatan:
a. Mendorong
pemberdayaan
karyawan;
b. Memberikan pengakuan dan penghargaan  atas  kinerja  yang unggul;
c. Mendorong  terciptanya  hubungan yang harmonis dan dinamis;
4. Mengoptimalkan  nilai  bagi  semua pemangku kepentingan, dengan cara: a. Memaksimalkan pengembalian investasi pemegang saham;
b. Memastikan para mitra diakui dan didorong  memberikan  pencapaian lebih tinggi;
c. Mendorong terciptanya rasa memiliki, semangat kemitraan dan
dukungan  masyarakat  terhadap operasi KPC; d. Menunjukkan kepemimpinan
dalam  pengelolaan  risiko  para pemangku kepentingan; 5. Menyelenggarakan praktik pengelolaan dan operasi terbaik untuk menghasilkan  produk  dan  kinerja berkualitas   konsisten, melalui:
a. Terus-menerus  berupaya  menjadi produsen batubara yang efisien:
b. Meminimalkan kerugian;
c. Memupuk budaya perbaikan berkesinambungan.
Visi  dan  Misi  tersebut  selanjutnya dilengkapi  dengan  7  (tujuh)  Nilai  yang dianut,  yaitu:  Keunggulan;  Integritas; Transparansi;  Kegesitan;  Pemberdayaan; Kerjasama;  dan  Kepedulian.    Mengacu pada  skenario  TJSL  dan  Rencana  Paska Tambang  KPC  yang  telah  disetujui Pemerintah  pada  tahun  2011,  KPC  telah melakukan  berbagai  uji  coba  di  bidang pertanian  di  lahan  paska  tambang  dan secara  khusus  telah  memanfaatkan  lahan paska  tambang  sebagai  Percontohan Peternakan Sapi  yang telah dimulai sejak tahun  2008  sampai  sekarang.  Dalam pendampingannya  KPC  terus  mendorong masyarakat untuk terus dapat memaksimalkan  semua  potensi  lokal yang  dimilikinya,  dengan  tujuan  untuk mengurangi  ketergantungan  masyarakat terhadap berbagai sarana produksi pertanian  dari  luar  daerah,  sekaligus meningkatkan  produktifitas  masyarakat dan desa. Berikut sejumlah kegiatan pengembangan  agribisnis,  dimana  dalam pelaksanaannya  KPC  terus  mencoba mengoptimalkan keterkaitan
dan keterpaduan berbagai sektor untuk meningkatkan  kemandirian  masyarakat dan mendorong keberlanjutannya.
1. Peternakan Sapi Terpadu (PESAT)
Program  pemanfaatan  lahan  paska tambang  yang  dilakukan  sejak  tahun 2009 ini sudah memasuki masa produksi, walaupun  masih  dalam  tahapan  uji  coba. Produksi yang dihasilkan antara lain susu segar dan olahan serta penggemukan sapi dalam skala kecil.Selain kegiatan percontohan  untuk  produksi,  kegiatan utama  berupa  peningkatan  kapasitas masyarakatkhususnya di bidang peternakan  juga  menjadi  bagian  utama kegiatan di PESAT, baik berupa pelatihan secara khusus, penelitian maupun kunjungan  dalam  rangka  pengenalan  yg
dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan  dari PAUD sampai perguruan tinggi.
Tercatat  kurang  lebih  3600  orang yg berkunjung ke PESAT di  tahun 2013, dengan  berbagai  agenda.Sebanyak  2941 (81%)  dari  lembaga  pendidikan,  424 (13%)  tamu  perusahaan  dari  berbagai institusi dan 229 orang (6%) peternak.Semua  kegiatan  di  PESAT diproyeksikan  untuk  dapat  memberikan manfaat  baik  secara  pengetahuan  dan ketrampilan namun juga secara ekonomi.Jaringan dalam memenuhi kebutuhan berbagai pakan terus dibangun,  agar  ketergantungan  terhadap pakan  dari  luar  daerah  dapat  dikurangi. Produk  yang  berbahan  baku  susu  juga sudah  mulai  dilakukan  dengan  melibat beberapa  kelompok  masyarakat  untuk mengantisipasi  kenaikan  produk  susu segar di tahun 2014.
Selain  kegiatan  yang  berkaitan langsung  dengan  ternak,  tersedia  juga paket  kunjungan  yang  dikelola  oleh kelompok  pemuda  dampingan  berupa studi  lapangan  pengenalan  peternakan ditambah dengan permainan dan pemberian  hadiah  berupa  produk  susu olahan dan lain
lain.Kegiatan
peningkatan kapasitas baik berupa pelatihan dan penelitian dilakukan bekerjasama  dengan  antara  lain  Dinas Pertanian  dan  peternakan  Kabupaten Kutai  Timur,  Universitas  Mulawarman, Universitas Brawijaya, Institute Pertanian Bogor, SMK Sangkulirang, Peternak Sapi Bukit  Pelangi,  PT  YSB.PESAT  terus membenahi  diri  dengan  melengkapi berbagai fasilitas serta memperluas jaringannya,  agar  keberadaan  PESAT dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Prima Agri
Prima  Agri  yang  dibangun  KPC pada  tahun  2010  diatas  areal  seluas  4  ha di desa Kebon Agung SP7 di Kecamatan Rantau  Pulung  digunakan  sebagai  kantor
perwakilan Community Empowerment PT KPC  dan  juga  media  fasilitasi  dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
sebagai  bagian  skenario  TJSL  menuju pencapaian desa mandiri yang merupakan bagian  dari  rencana  penutupan  tambang. Prima  Agri  terus  konsisten  dalam menjalankan misinya dan fungsinya yaitu fungsi  informasi  komunikasi,  pendidikan dan pelatihan, produksi dan juga pemberdayaan
Selama  tahun  2013,  sejumlah  324 pengunjung  datang  ke  Prima  Agri  yang berasal  dari  berbagai  kalangan  dengan maksud dan tujuan yang beragam. Siswa, masyarakat, mahasiswa, pemerintah, swasta,perbankan berkunjung untuk mendapatkan informasi, edukasi, bertukar pengalaman atau sekedar wisata agro. Kegiatan  yang  dilakukan  oleh Prima Agro selama tahun 2013 berkatian dengan berbagai fungsi yang dijalankannya, yaitu: a. Fungsi  Informasi  dan  Komunikasi  - Sosialisasi program PERGIZI, Pengembangan  Badan  Usaha  Milik Desa,  beasiswa,  bulan  bakti  gotong royong, MTQ. Koordinasi dan komunikasi  terkait  berbagai  program KPC dan kegiatan desa juga
dilakukan,  yang  melibatkan  berbagai pemangku kepentingan;
b. Fungsi  Pendidikan  –  Memfasilitasi perkemahan  siswa  SMP  Rantau
Pulung, kunjungan siswa SMU Rantau Pulung, SPP-SPMA Samarinda, mahasiswa STIPER Kutai Timur,  UPTD  Pendidikan  Rantau
Pulung,  BPTP  Propinsi  Kalimantan
Timur  dan  juga  lembaga  Swadaya
Masyarakat.
c. Fungsi  Pelatihan  –  Memfasilitasi berbagai pelatihan, antara lain: pelatihan  perawatan  kebun  jeruk  dan buah naga, pelatihan membuat pestisida nabati dan MOL oleh Dosen UNMUL,  penyuluhan  perbanyakan buah naga, pelatihan budidaya jamur,
pelatihan administrasi untuk staffdesa dari pemerintah kecamatan.
d. Fungsi  Produksi  -  Dari  berbagai budidaya  yang  dilakukan  di  lahan seluas  kurang  lebih  4,0  ha,  produksi yang  dihasilkan  selama  tahun  2013 antara  lain  247  Kg  buah  Naga,  469 nanas  dan  kurang  lebih  1000  bibit buah naga.
e. Fungsi  Pemberdayaan  -  sebagai fungsi  pemberdayaan  Prima  Agri turut berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemberdayaan  masyarakat  khususnya dalam  bidang  pertanian  yang  antara lain: 1) Agribisnis Jeruk - Luasan tanaman jeruk yang masih dibudidayakan masyarakat sampai saat  inimasih  ada  sekitar  81,0  ha tersebar  di  9  Desa  di  Kecamatan Rantau  Pulung  dan  Bengalon. Penurunan  hingga  75%  dari luasan  yang  tertanam  karena  usia tanaman  yang  sudah  tua,  alih fungsi lahan ke perkebunan sawit, mati terserang hama dan penyakit serta  mati  karena  kebakaran kebun. Untuk varietas jeruk keprok borneo prima sudah mulai berproduksi.  Pemasaran  berjalan normal  dengan  tata  niaga  yang sudah terbangun ditingkat petani;
2) Agribisnis  Kakao  -  Tanaman kakao  seluas  70,0  ha  pada  tahun 2011, ternyata tidak bisa dipertahankan, karena banyak yang dialihfungsikan untuk perkebunan sawit ditambah dengan  serangan  hama  penggerek buah  kakao  yang  hebat  serta penyakit  VSD  yang  tak  dapat dikendalikan oleh petani.
3) Agribisnis  Durian  –  Kurang  lebih
2000  pohon  durian  yang  tersebar di tiga desa di Kecamatan Rantau Pulung dengan luasan sekitar 25,0
ha  masih  terawat  dengan  baik.
Produksi rata-rata100kg/pohon dengan  bobot  perbuah  antara  4-5 kg.  Tata  niaga  berjalan  normal dengan harga Rp35.000 – 40.000/kg.
4) Budidaya  padi  berbasis  SRI  -  Uji coba  budidaya  padi  berbasis  SRI dilakukan  pada  akhir  tahun  2011 di  Rantau  Pulung  dan  Bengalon. Uji coba ini memberikan berdampak positif terhadap perubahan  model  budidaya  padi yang  selama  ini  petani  lakukan karena terbukti dapat meningkatkan produktifitas secara signifikan.  Adopsi  teknologi  ini diterapkan oleh petani dari berbagai  wilayah  dengan  luasan mencapai  50,0  ha.  Peningkatan produksi mencapai 100% sementara terjadi penurunan biaya produksi sampai dengan 40%.
3.  Pengembangan  Budidaya  Tanaman
Semusim
Budidaya  tanaman  semusim  adalah budidaya  tanaman  yang  panen  sebelum satu tahun. Tanaman ini meliputi tanaman jagung,  singkong,  padi,  sayur-sayuran, dan  lainnya.  Hingga  akhir  tahun  2013, terdapat 24 kelompok tani yang mengembangkan  tanaman  semusim  di
Bengalon. Kegiatan pengembangan tanaman  semusim  ini  mampu  menyerap tenaga  kerja  non-skill,  serta  mendorong kecamatan  Bengalon  menjadi  daerah yang  mampu  mencapai  swasembada sayuran.  Beberapa  desa  telah  mampu menjadi penghasil sayuran seperti Sepaso Selatan, Sepaso Barat, dan Sepaso Induk. Khususnya  untuk  Sepaso  Barat,  saat  ini telah menjadi penghasil semangka terbesar  di  Bengalon.  Pengembangan padi  sawah  masih  terus  digalakkan  di
Sepaso Selatan tahun ini untuk meningkatkan  ketahanan  pangan  di Bengalon. Peningkatan produksi
dilakukan  dengan  menerapkan  metode SRI,  dengan  metode  ini  peningkatan produksi  mencapai  peningkatan  100% atau  sekitar  7  ton/ha  dibandingkan dengan  metode  konvesional.  KPC  juga menggandeng  STIPER  (Sekolah  Tinggi Ilmu Pertanian) Sangatta
dalam implementasi  program  ini.Selain  itu, KPC  juga  mengembangkan  kerjasama dengan  kontraktor  lokal,  PPL  pertanian tanaman  pangan  dan  pemerintahan  desa dalam pengembangan program ini. Keterlibatan lintas pemangku kepentingan  ini  diharapkan  akan  mampu mewujudkan Desa Sepaso Selatan sebagai desa yang mandiri pangan. 4. Pengembangan Tanaman Tahunan
Tanaman  tahunan  adalah  tanaman yang  masa  produksinya  setelah  umur
tanaman  lebih  dari  setahun.  Walaupun beberapa  komoditi  mengalami  pasang surut namun beberapa komoditas perkebunan baru berkembang di Bengalon.Oleh karena itu, KPC
memberikan  perhatian  khusus  terhadap pengembangan  tanaman  tahunan  ini dengan memberikan bantuan bibit kakao,
durian,  dan  jeruk  serta  pupuknya.  Pada awalnya pengembangan
pertanian bermula  dengan  pengembangan  tanaman kakao. Untuk mendukung program tersebut, kebun visitor plot kakao telah di kembangkan  di  dua  kelompok  tani  yakni kelompok  tani  Mandiri  Tepian  Baru  dan kelompok  tani  Km  86  Tepian  Langsat. Pengembangan  plot  ini  bekerja  sama dengan Puslitkoka Jember. Namun karena  penurunan  harga  yang  signifikan, perkebunan kakao menurun secara drastis. Berikut disajikan tabel perkembangan kegiatan tanaman tahunan dalam rangka TJSL di PT KPC (Tabel 1.)

## Tabel 1. Perkembangan Kegiatan Tanaman Tahunan dalam rangka TJSL di PT. KPC
No Kegiatan Waktu Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. Kakao 50 30 15 15 15 15 15  Hektare 2. Durian 20 15 15
15 15 16 16  Hektare 3. Jeruk 7 3 5 5 5 5 5  Hektare 4. Jumlah kelompok 5 3 5 5 5 5 7  Hektare 5. Jumlah anggota 50 39 40
40 40 40 50   Orang 6. Jumlah  desa  yang terlibat 2 3 3 3 3 3 4  Desa
Sumber: PT. KPC (2014)

## 5.  Pengembangan  Perikanan  Pesisir
Pantai dan Nelayan
Usaha  tambak  merupakan  kegiatan ekonomi  yang  paling  sering  dijumpai pada pesisir pantai. Usaha pengembangan perikanan  pesisir  pantai/tambak  berjalan
sejak tahun 2003 di Muara Bengalon.Karena berbagai kendala seperti  gagal  panen  karena  serangan virus,  peralihan  pekerjaan  petambak, keterampilan  teknis,  dan  kualitas  air maka  hasil  yang  didapatkan  tidak maksimal.  Di  tengah  kendala  tersebut,
KPC  memberikan  bantuan  alternatif  lain yaitu  benur  bandeng  kepada  kelompok tani/ petambak yang masih aktif.
Selain pengembangan tambak, KPC juga memberikan perhatian kepada nelayan  di  Muara  Bengalon  karena sebagian  besar  masyarakatnya  berprofesi sebagai nelayan.Dari hasil diskusi dengan enam kelompok nelayan serta pemerintahan  desa,  maka  disepakati bahwa  bantuan  yang  diperlukan  adalah jala  sebagai  alat  tangkap.  Bantuan  ini diperlukan karena sebagian besar nelayan masih  kekurangan  jala.Setelah  bantuan tersebut  digulirkan,  hasil  tangkapan berhasil  meningkat  sebanyak  40%.Selain bantuan  tersebut,  penguatan  kelompok nelayan  juga  dilakukan  melalui  diskusi, pelatihan singkat, serta bantuan perlengkapan pendukung lainnya.
6. Pengembangan Perikanan Air Tawar
Program  pengembangan  perikanan air tawar di Bengalon telah dimulai sejak tahun 2007 yangmerupakan hasil kerjasama antara KPC, Petugas Penyuluh Lapangan,  dan  kelompok  tani  setempat. Perikanan  air  tawar  mempunyai  daya tarik  ekonomi  tersendiri  karena  nilai ekonomi yang cukup tinggi serta perawatan  yang  sederhana.  Sedangkan kendala  utama  yang  dihadapi  adalah terbatasnya  pengembangan  sumber  daya manusia.
Untuk mengatasi hal tersebut, KPC mengadakan  beberapa  kegiatan  pelatihan dengan  mendatangkan  pelatih yang berpengalaman serta bekerjasama dengan Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Kutai Timur.Selain itu, PT KPC juga memberikan bantuan berupa bibit, pakan, alat  kerja,  serta  penyelenggaraan  studi lapangan.  Berikut  ini  merupakan  tabel perkembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar di PT KPC (Tabel 2).
Tabel  2. Perkembangan Kegiatan Budidaya Perikanan Air Tawar
No Kegiatan Waktu Satuan 2007 2008   2009 2010 2011 2012 2013 1. Luas lahan kolam 1 5 20 20 23 24 25  Hektar 2. Jumlah kelompok tani 2 11 32 32 33 34 35  Hektar 3. Jumlah anggota 20 110 340 360 360 360 370  Orang 4. Jumlah desa yang terlibat 2 5 9 11 11 12 12  Desa
Sumber: PT. KPC (2014)
7.

## Pengembangan Peternakan
Pengembangan  peternakan  yang dilakukan di tahun 2013 ini adalah ternak ayam  kampung  di  Sepaso  Barat.  Hingga saat  ini,  KPC  telah  mendistribusikan 3.000  ekor  anak  ayam,  pakan,  serta  alat pengendalian  flu  burung.  Studi  lapangan dan pelatihan pun juga telah dilaksanakan untuk peternak yang aktif.
Komunikasi dengan Dinas
Pertanian  dan  Peternakan  Kutai  Timur untuk  pengembangan  peternakan  ayam kampung ini juga telah dilakukan. Hal ini berdampak  sangat  positif  karena  Dinas Pertanian  dan  Peternakan  Kutai  Timur berkomitmen  untuk  memberikan  bantuan yang  lebih  besar  seperti  alat  tetas  dan induk  ayam.  Sepaso  Barat  diharapkan
menjadi  pusat  pengembangan  ayam Nunukan (ayam asli Kalimantan) di Kutai Timur.  Peternakan  unggas  ini  sangat berdampak  positif  karena  perputaran uangnya  yang  cukup  besar  dan  cepat, serta  penyerapan  tenaga  kerja  cukup tinggi. Selain peternakan ayam, peternakan  kambing  juga  dikembangkan di  Bengalon  selama  tiga  tahun  terakhir ini.  Jumlah  kambing  yang  disebar  ke petani pada akhir 2013 telah mencapai 97 ekor. Target program peternakan kambing  adalah  menjadikan  Bengalon sebagai pusat penghasil kambing di Kutai Timur pada tahun 2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelatihan budidaya kambing,  monitoring  dan  evaluasi  telah dilakukan  dengan  Dinas  Pertanian  dan Peternakan Kutai Timur.
8. Konservasi Tanaman Padi Lokal
KPC  menaruh  perhatian  terhadap pengembangan  padi  gunung,  mengingat bahwa  ketahanan  pangan  di  Kecamatan Bengalon  sangat  tergantung  dari  padi gunung.Selain  itu,  pengembangan  padi gunung juga merupakan upaya konservasi padi gunung asli yang sudah dikenal oleh masyarakat.Di tahun
2013
ini, pelaksanaan  konservasi  yang  dilakukan adalah  distribusi  benih  padi  gunung varietas lokal untuk lahan seluas 20 ha di daerah  Segading  Resettlement.Varietas yang dikembangkan adalah mayas, gedagai,  serai,  lahong,  sesat  jalan,  mas, dan kunyit.
Pengembangan  UMKM  (Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah)
Pendampingan untuk
pengembangan  berbagai  Usaha  Mikro,
Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  terus dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan
daya  saing  produk  lokal,  baik  di  industri olahan  pangan  maupun  non  pangan. Pelaku usaha sebagian besar masih dalam taraf  industri  rumahan  sehingga  untuk melebarkan  usaha  dan  meningkat  jumlah transaksi  masih  banyak  hal-hal  yang perlu  diperbaiki.  Ketersediaan  bahan baku,  standarisasi  produk,  kemasan, pemasaran  merupakan  isu  utama  yang menjadi perhatian KPC
dalam pedampingannya.  Pada  bulan  Mei  2013,
telah  diresmikan  OLSABARA  untuk merespon sejumlah isu tersebut, terutama untuk  lebih  mendekatkan  produk  kepada konsumennya.
Selain  industri  rumahan,  KPC  juga memberikan  perhatian  dan  kesempatan kepada  kontraktor  lokal  untuk  ikut  serta bekerjasama  dalam  rantai  bisnisnya.
Ketatnya  persyaratan  untuk  bekerjasama dengan KPC merupakan wadah pembelajaran bagi kontraktor lokal untuk meningkatkan  profesionalisme  mereka, khususnya  yang  berkaitan  dengan  safety dan beberapa persyaratan lainnya.
Pelaporan dan serah terima laporan merupakan  tahap  terakhir  skema  TJSL KPC.  Serah  terima  laporan  senantiasa diikuti  dengan  penandatanganan  berita acara  di  depan  masyarakat.  Publikasi acara  serah  terima  ini  dilakukan  untuk memenuhi  prinsip  pengelolaan  program TJSL yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan kedua  prinsip  tersebut  akan  membantu KPC  dan  pemerintah  daerah  dalam memperoleh kepercayaan dari para pemangku  kepentingan  di  Kecamatan Bengalon  sehingga  pengelolaan  program TJSL  di  masa  yang  akan  datang  dapat dilaksanakan  secara  efektif,  efisien  dan berkelanjutan.
Dari uraian pada Sub-bab terdahulu ada  beberapa  catatan  penting    sebagai berikut:
1. Ketiga  perusahaan  yang  diangkat sebagai  kasus  dan  sekaligus  lokasi
studi  pada  dasarnya  merupakan perusahaan  skala  besar,  untuk sektor  masing-masing,  dan  telah melakukan  kegiatan-kegiatan  yang bertujuan untuk membantu kehidupan  masyarakat.    Dipastikan bahwa  ketiga  perusahaan  tersebut menyadari  akan  substansi  Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas  pada  pasal  74 yang  memerintahkan  pelaksanaan
TJSL; 2. Akan tetapi dalam pengimplementasian TJSL terkesan  berbeda,  dimana  PT.  KPC (Pertambangan  batu  bara)  terlihat memiliki program yang lebih terencana  dan  terstruktur.    Sangat dimungkinkan hal tersebut dikarenakan  TJSL  adalah  satu- satunya  program  pembinaan  sosial yang dimiliki pada sektor pembangunan  tersebut.    Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
(tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) khususnya pada pasal  95 tertera secara jelas bahwa salah satu kewajiban perusahaan adalah untuk melaksanakan  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat setempat ; 3. Ada  kemungkinan  bahwa.  PT  SHJ
(Hutan  Tanaman  Industri)  dan PT.GS  (Perkebunan  kelapa  sawit) lebih memfokuskan tanggung jawab  sosialnya    pada  program yang  telah  dikembangkan  oleh kementrian masing-masing. Kementrian  Kehutanan  (catatan: sekarang disebut sebagai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  melalui  Permenhut  No. 39 tahun 2013 yang telah menggariskan kewajiban bagi pemegang  izin  pemanfaatan  hasil hutan untuk melaksanakan pemberdayaan  masyasrakat  melalui pola kemitraan
kehutanan.
Sementara  perusahaan  perkebunan juga  terlihat  lebih  mengutamakan pembangunan  Peraturan  Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  98  Tahun  2013  Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.  Dengan  kata  lain kebijakan  di  luar  dari  ketetapan  di atas  lebih  dipertimbangkan  sebagai „donasi‟ semata;
4. Program-program TJSL yang dikembangkan  oleh  keseluruhan perusahaan yang  diteliti  tidak secara  jelas  menunjukkan  proses yang  ditempuh,  apakah  berbasis pada  kebutuhan  masyarakat  yang perlu  didengar  aspirasinya  dalam penyusunan rancangan TJSL ataupun  merujuk  pada  program- program  pembangunan  pedesaan dari  Pemerintah.    Bahkan  kerangka yang  digariskan  oleh  GRI  tidak juga  ditampilkan  sebagai  referensi. Diduga  bahwa  hasil  diagnosis  dan disain  perusahaan  sendiri  yang mendominir  model  TJSL  yang dilaksanakan.
Berdasarkan  catatan  di  atas  dan guna mendapatkan respons dari pelaksana maupun  pengguna  dari  TJSL  tentang proses dan capaian dari program di ketiga implementasinya,  maka  dipertimbangan penting  untuk  melakukan  review  melalui observasi dan review lebih dalam.
3.4. Model Umum Pengembangan TJSL Perumusan program kegiatan TJSL hanya bisa tepat jika dikembangkan  pada  proses  yang  tepat.
Identifikasi  atas  program-program  yang ada  di  berbagai  perusahaan  (termasuk pada kasus-kasus yang diperlajari) memberi  kesan  bahwa  subyektifitas  dari pihak  perusahaan  sangatlah  besar.  Tidak mengherankan jika dari analisis data hasil
wawancara parapihak menunjukkan situasi  ketidak  tahuan  mereka  atas program TJSL yang diselenggarakan oleh masing-masing perusahaan (Sub-Bab 4.3.). Proses penyusunan
program menjadi  fokus  pembahasan  dalam  Sub- Bab  ini  dan  hasil  dari  identifikasi program serta review implementasi TJSL dari  ketiga  perusahaan  yang  diteliti, menghasilakan  berbagai  elemen  yang penting  bagi  penyusunan  model  umum pengembangan TJSL, yaitu:
i. Inputs ,    adalah  materi  yang  berasal dari  isu  yang  berkembang  secara internal  atau  eksternal  di  sasaran program (khususnya
adalah masyarakat)  yang  coba  ditangani melalui  TJSL.    Ada  input  yang  harus dilakukan  dengan  upaya  pencarian (a.l.  analisis  situasi  dan  identifikasi kebutuhan), tetapi  juga ada  yang telah tersedia  dalam  kerangka  program kegiatan  lain  yang  memungkinkan
untuk diadopsi; yang dipertimbangkan.    Inputs  ini  yang akan  didiagnosis  secara  mendalam sebagai bagian dari pendisainan program;
ii. Diagnosis  dan  Disain, adalah  proses internal dalam perusahaan yang mencermati berbagai input yang masuk  dan  menjadi  dasar  untuk memolakan rancangan
alternatif program  yang  perlu  dilakukan  dalam kerangka  TJSL.  Pada  tahapan  ini keseluruhan  peluang  program  harus tetap dibuka sesuai dengan inputs yang diperoleh.  Akan tetapi disain program
juga harus mempertimbangkan/merujuk pada kisi-kisi  teknis  maupun  legal  yang tersedia/berlaku;
iii. Referensi, adalah  berbagai  bentuk norma, standard, pedoman dan kriteria yang  bisa  digunakan  untuk  rujukan dan/atau kisi-kisi yang perlu
diperhatikan  (dan  bahkan  diikuti) dalam  rangka  pengembangan  program TJSL  perusahaan,  agar  secara  legal maupun teknis program  kegiatan  yang dikembangkan  bisa  berjalan  lancar serta  tidak  menghadapi  berbagai masalahan  ke  depan.  Indikator  GRI adalah  salah  satu  referensi,  disamping untuk  kasus  Indonesia  sangat  penting memperhatikan  peraturan  kebijakan yang berlaku; iv. Rasionalisasi, adalah  bagian  penting dari  proses  pengembangan  program guna  memilih  prioritas,  baik  karena pertimbangan obyektif maupun subyektif.  Prioritasi  adalah  upaya untuk menyesuaikan antara keinginan/harapan dan kemampuan/kenyataan; Seperti diketahui  dinamika  sosial-ekonomi dan  daya  dukung  lingkungan  harus menjadi pertimbangan dalam penetapan  program  TJSL.    Demikian juga  kapital  atau  modal  yang  dimiliki oleh pihak perusahaan; v. Implementasi, yaitu tahap pengeksekusian daripada program yang  telah  terasionalisasi,  yang  terdiri dari tahapan pengelolaan program dari perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaannya sendiri dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).    Implementasi  program didasarkan  pada  rencana  operasional (tahunan),  akan  tetapi  operasionalisasi program  TJSL  dapat  saja  merujuk pada rencana jangka menengah (biasanya 5 tahun) dan jangka panjang (20-30 tahun Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan terkait dengan kasus-kasus yang diteliti terdahulu, maka dapat
diusulkan  model  umum  yang  bisa diikuti  oleh  perusahaan  manapun (tidak  dalam  rangka  pengembangan program  TJSL  sebagaimana  disajikan pada Gambar berikut (Gambar 1).
Gambar 1.  Model Umum Pengembangan TJSL
Sebagai  Model  Umum  tentu sangat  terbuka  bagi  adanya  improvisasi ataupun  modifikasi  yang  dilakukan  oleh penggunanya,  dalam  hal  ini  adalah operator  TJSL.    Demikian  pula  ada kemungkinan pendetilan daripada
masing-masing  elemen  yang  ditampilkan pada Gambar 69 di atas.  Oleh karenanya dalam Sub-Bab selanjutnya akan disampaikan usulan model pengembangan program TJSL.
3.4.1. Usulan  Model  Pengembangan
Program TJSL
Mempertimbangakan  keseluruhan hasil penelitian serta merujuk pada Model
Umum terdahulu maka dapat diusulkan 3 (tiga)  model  pengembangan  TJSL  yaitu:
(1)  Model  TJSL  berbasis  input  dari Bawah  ( Bottom-Up  Model )  ;  (2)  Model TJSL berbasis input dari Atas ( Top-Down Model )  ;  serta  Model  Dua  Arah ( Bilateral-Matching  Model ).    Ketiganya akan  diuraikan  masing-masing  sebagai berikut:
Model  TJSL  Berbasis  Input  dari
Bawah (bottom-up model)
Inputs
Model pengembangan TJSL melalui  inputs  dari  masyarakat  setempat (dan/atau karyawan perusahaan-jika
TJSL  dimaksud  juga  mencakup  upaya peningkatan  kesejahteraan  karyawan), baik  berupa  permasalahan  yang  dihadapi dan/atau  kebutuhan.  Data  dan  informasi yang  digunakan  harus  selengkap  dan seakurat mungkin.
Menurut  hasil  pengamatan  (lihat juga Sardjono, 1995), permasalahan yang terkait  dengan  kehidupan  di  pedesaan terutama  yang  terletak  di  sekitar  hutan meliputi  lima  hal,  yaitu:  pangan,  enerji, bahan  mentah,  lingkungan  dan  sosial- ekonomi,  Masuk  dalam  aspek  sosial- ekonomi  terakhir,  tentu  saja  cukup  luas, a.l. pendidikan, kesehatan dan pendapatan/mata  pencaharian.    Akan tetapi  Sardjono  (2015)  menegaskan bahwa  pada  kondisi  dewasa  ini,  uang tunai  adalah  inti  daripada  kesejahteraan, diikuti oleh kebutuhan mendasar (pangan, pendidikan  dan  kesehatan)  serta  bahkan kesejahteraan ditinjau pada ruang kebebasan untuk mengemukakan pendapat (demokratisasi). Sementara  didasarkan  pada  Teori
Mazlow,  Sardjono  (2015)  menampilkan tingkat  kebutuhan  manusia  (meskipun terlihat  sebagai  individual)  secara  lebih
INPUTS REFERENSI DIAGNOSIS DAN DISAIN RASIONALISASI IMPLEMENTASI
umum,  yaitu  :  (1)  Aktualisasi  diri  ( self actualization );  (2)  Kepercayaan  diri (esteem); (3) Dicintai/bagian dari
kelompok  ( love/belonging );  (4)    rasa aman  ( safety );  (5)  Kejiwaan/ketenangan ( physiological). Apapun bentuk permasalahan/kebutuhan
masyarakat harusnlah  dipertimbangkan  sebagai  input yang  berharga  untuk  didiagnosis  dan pengembangan disain.

## Diagnosis dan Disain
Inputs ini selanjutnya akan didiagnosis  (bisa  saja  didahului  dengan pre-diagnosis)  oleh  pihak  perusahaan sesuai  dengan  kategori  yang  telah dikemukakan.        Dalam  hal  ini  hal  yang perlu diperhatikan adalah permasalahan/kebutuhan  tersebut  harus diidentifikasi sifatnya, a.l. perorangan/kolektif;  mendasar/tambahan; mendesak/tidak
mendesak; jangka pendek/jangka panjang dan seterusnya.
Berbasis  pada  diagnosis  maka dilakukan  pendisainan  program  TJSL yang  sifatnya  masih  berupa  daftar panjang (long-list) dari program kegiatan apa  yang  harus  dijalankan.    Meskipun demikian dalam pendisainan harus diperhatikan berbagai kisi-kisi atau rujukan  (secara  keseluruhan  disebut sebagai  referensi)  agar  yang  dikerjakan dalam  TJSL  tidak  hanya  menjawab kebutuhan  masyarakat,  akan  tetapi  juga sesuai  format  atau  tidak  bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

## Referensi
Referensi dalam rangka mendukung  proses  diagnosis  dan  disain program  TJSL  ada  beberapa,  akan  tetapi sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan terdahulu dan dalam konteks sistem yang ada di Indonesia ada dua saja yang diusulkan.  Pertama, adalah
referensi  teknis  dalam  hal  ini  ada  apa yang  ditentukan  oleh  GRI  seperti  telah ditampilkan  pada  Sub-Bab  terdahulu, dimana  pada  dasarnya  program  harus dapat diukur berdasarkankeseluruhan/sebagian indikator yang menguraikan tiga dampak:
ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial.
Sedangkan  referensi  kedua,  adalah kebijakan ataupun peraturan perundangan terkait  yang  diberlakukan  di  Indonesia, tidak  terkecuali  (dan  bahkan  sangat penting)  adalah  peraturan  kebijakan sektoral (dalam hal ini adalah kehutanan, perkebunan  dan  pertambangan).    Tanpa merujuk  pada  peraturan  perundangan dan kebijakan, maka bisa saja menimbulkan persoalan adminsitratif dan bahkan  legal  dalam  penyelenggaraan program TJSL.

## Rasionalisasi
Rasionalisasi sebagimana telah disinggung  terdahulu  ada  dua,  pertama adalah  kesesuan  dengan  kondisi  alam atau aspek biofisik wilayah, terutama jika kebutuhan  masyarakat  terkait  dengan kegiatan  berbasis  lahan  atau  sumberdaya alam misal yang sifatnya agraris kegiatan pertanian,  perkebunan  dan  sejenisnya. Seringkali  pula  bahwa  dukungan  yang diminta  pada  dasarnya  tidak  sesuai dengan  kondisi  wilayah,  dikarenakan cukup banyak masyarakat, hanya dikarenakan keinginan meniru kesuksesan  daripada  desa/masyarakat tetangga. Dalam hubungan dengan keinginan ( demands ),  perlu  dibedakan  dengan kebutuhan  ( needs ).    Sardjono  (2008) menggaris-bawahi, bahwa kebutuhan bersifat  obyektif,  terbatas,  dan  umumnya berkaitan dengan upaya mempertahankan hidup.  Sedangkan  keinginan  bersifat subyektif,  tidak  terbatas,  dan  terkait prestis sosial.
Kesesuaian  sosial-ekonomi  juga penting,  karena  program  apapun  akan terkait  dengan  implikasi  atau  dampak yang dihasilkan.  Pada wilayah yang sulit dengan  kapital  yang  rendah  misalnya, tidaklah mungkin menyelenggarakan program kegiatan yang harus mengucurkan subsidi terus-menerus, atau yang  masyarakat  tidak  siap  memperoleh dampaknya ( readiness ).  Atau pada kultur masyarakat  tebas-bakar  ( slash  and  burn agriculture), diperkenalkan  teknis  olah tanah  melalui  sarana  produksi  (saprodi), terlebih jika pra-kondisi tidak dipersiapkan. Dibeberapa tempat menyesuaikan dengan sosio-kultural kelompok  sasaran  TJSL  juga  sangat penting Rasionalisasi lainnya adalah berkaitan dengan kapasitas atau kemampuan  sumberdaya  (teknis  maupun finansial)  perusahaan  ,  hal  ini  mengingat masukan  dari  masyarakat  secara  umum menjadi  daftar  panjang    yang  tidak mungkin  dipenuhi  keseluruhannya  oleh pihak  perusahaan  .  Dengan  kata  lain harus  ada  prioritas  atau  pemilihan kegiatan  yang  paling  strategis  dari  sisi perusahaan.    Menurut  Sardjono  (2011) ada beberapa kriteria yang dapat
digunakan,  a.l.  ketersediaan  sumberdaya yang  dibutuhkan  (dana,  personal,  dan sebagainya), jangka waktu proyek (dalam hal  ini  durasi  TJSL),  kelayakan  politik, dampak  soisal,  keberlanjutan,  dampak ekologis serta juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.
Implementasi
Setelah  program  kegiatan  strategis ataupun prioritas ditetapkan, maka implementasi  dilakukan.    Berdasarkan model  umum  yang  telah  dikemukakan terdahulu,  maka  implementasi  mencakup elemen  atau  unsur  dari  pengelolaan (manajemen) seperti perencanaan ( planning ),
pengorganisasian
( organizing ),  pelaksanaan  ( actuating ), dan pengendalian. ( controling ).
Dalam  dua  dasawarsa  terakhir, pengelolaan partisipatif
sangat dianjurkan,  terlebih  model  TJSL  dari bawah  ini  berbasis  pada  input  dari kebutuhan  masyarakat..    Partisipasi  juga bagian  penting  dari  elemen  tatakelola pemerintahansuatu  institusi  (termasuk perusahaan)    yang  baik  ( good  corporate governance ).    Bahkan  Pemerintah  juga telah  mengembangkan  pola  perencanaan pembangunan  desa  secara  partisipatif (P3MD)  (Sardjono,  dkk.,  1998;  1999 b ). Semakin  luas  dan  semakin  lengkap keterlibatan  masyarakat,  maka  semakin mencerminkan keberdayaan atau kemadanian  masyarakat  ( civic  society ).
Oleh  karenanya  implementasi  TJSL  juga penting  untuk  memperhatikan  hal  ini, untuk  keseluruhan  tahapan  pengelolaan, karena juga memungkinkan TJSLberadaptasi  dengan  dinamika  yang mungkin terjadi.
Model  TJSL  Berbasis  Input  dari  Atas  (top- down model)
Inputs
Berbeda dengan TJSL yang berbasis  inpiuts  dari  persoalan  atau kebutuhan  masyarakat  lokal  ( bottom-up model )  yang  diuraikan  terdahulu,  maka untuk  yang  berbasis  dari  atas  ( top-down model )  input  diambil  dari  program-
program pembangunan pedesaan pemerintah,(Pusat; Provinsi; Kabupaten/Kota),  terutama  di  wilayah mana  perusahaan  beroperasi.  Dokumen- dokumen  perencanaan  pembangunan, baik  yang  bersifat  regional  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Tahunan)  ataupun  sektoral (Rencana  Strategis/Kerja  Sektor)  akan sangat membantu pendisainan).
Hanya  saja  pelaksanaan  program TJSL dengan proses seperti itu tidak akan
menjawab  persoalan  yang  riil  dihadapi masyarakat, meskipun
asumsinya program-program  pembangunan  tersebut ditetapkan  melalui  proses  musyawarah dari  bawah,  mulai  dari  musyawarah pembangunan  desa  (musbangdes)  hingga ke  tingkat  kabupaten/kota,  provinsi  dan nasional.Perusahaan  sepertinya  hanya bersifat mendukung implementasi program  Pemerintah,  karena  perusahaan berada  lebih  dekat  dengan  kelompok sasaran.  Oleh karenanya dinamika dalam masyarakat  tetap  menjadi  rujukan  atau perhatian dalam tahapan berikutnya

## Referensi
Pada dasarnya rujukan yang digunakan pada model dari atas tetap saja indikator  yang  diberikan  oleh  GRI  dan peraturan  perundangan  atau  kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai kisi-kisinya.    Akan  tetapi,  khususnya terkait dengan peraturan kebijakan Pemerintah,  hendaklah  dicermati  dengan baik,  terutama  pada  era  otonomi  daerah (otda),  seringkali  dijumpai  inkonsistensi antara  apa  yang  diterbitkan  oleh  Pusat dan  apa  yang  ingin  dijalankan  oleh Daerah.    Demikian  juga  apa  yang tertuang  dalam  perencanaan  regional  dan apa  yang  tercantum  dalam  kebijakan, mengingat  perencanan  sektoral  tetap mengakomodir berbagai program vertikal (dari kementrian terkait).

## Diagnosis dan Disain
Proses  diagnosis  dan  disain  dalam model TJSL berbasis input dari atas yang diusulkan  tidak  berbeda  dengan  model terdahulu  ( bottom-up  model ).  Bahkan proses  ini  bisa  menjadi  lebih  sederhana dikarenakan identifikasi isu sudah dijalankan pada saat program pembangunan  pedesaan  resmi  dilakukan dan disain program-program
pembangunan  pemerintah  pada  dasarnya bersifat standar.
Akan  tetapi  TJSL  yang  hanya menjalankan sebagaian progarm pembangunan resmi, logikanya akan sulit mencakup  keseluruhan  dari  isu  yang berkembang  di  masyarakat,  dikarenakan berbagai  hal,antara  lain  dinamika  yang cepat,  serta  preferensi  dari  sekelompok pihak  yang  mungkin  tidak  tertampung dalam program yang ditawarkan.

## Rasionalisasi
Meskipun program-program pemerintah  sudah  melalui  proses  teknis maupun adminsitratif yang cukup panjang  dan  detil,  akan  tetapi  situasi  dan kondisi  lokal  seringkali  tidak  terliput  di dalamnya mengingat secara umum program dimaksud tidak diarahkan hanya untuk  satu  wilayah  atau  bahkan  lokasi.
Oleh  karenanya  rasionalisasi  tetap  harus dilakukan  jika  program  TJSL  tidak  ingin mengalami kegagalan.
Kapasitas perusahaan memang harus  menjadi  bagian  penting  dari rasionalisasi. Dukungan perusahaan dalam implementasi program pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tidak berbarti bahwa perusahaan mengambil alih keseluruhan tanggung jawab dari institusi berwenang.    Oleh  karenanya  upaya menyelaraskan dengan bisnis utama ( core bussines )  perusahaan  adalah  salah  satu hal penting dalam proses rasionalisasi.

## Implementasi
Tahap  implementasi  pada  model TJSL  berbasis  input  dari  atas  ini  juga tidak  berbeda  dengan  model  dari  bawah. Hanya  saja  jika  yang  akan  dilaksanakan adalah  program-program Pemerintah, maka  harus  dipastikan  apakah  bersifat keseluruhan  atau  hanya  bagian  dari program,  sehingga  akan  ada  kepastian dari sisi anggaran dan juga keterselesaian daripada program itu sendiri.
Model  TJSL  Dua  Arah  (bilateral-matching model)
Usulan model pengembangan program  kegiatan  TJSL  yang  terakhir  ini sebenarnya  hanya  merupakan  kombinasi antara Model Pertama ( Bottom-Up
Model )  dan  Model  Kedua  ( Top-Down Model ),  yang  selanjutnya  dinamakan sebagai  Model  Dua  Arah  ( Bilateral Matching Model ). Dengan pula tahapannya juga merupakan penggabungan  antara  keduanya.    Hanya saja  Model  Ketiga  ini    membutuhkan kecermatan  yagn  lebih  tinggi,  dan  juga profesionalitas  manajemen  TJSL  yang lebih  dijamin.    Hal  ini  dikarenakan perusahaan  harus  memiliki  kapasitas dalam  rangka  memadukan  dua  isu  yang berbeda,  baik  tujuan  yang  akan  dicapai maupun  proses  yang  harus  dijalani. Mengkompromikan  antara  kebijakan  dan kenyataan  seringkali  membawa  pada situasi  yang  dilematis,  akan  tetapi  secara keseluruhan  akan  mencakup  aspirasi parapihak yang lebih luas.
Oleh karenanya jika memang dalam kenyataannya dalam suatu wilayah perusahaan  tidak  hanya  sebagai  „pemain tunggal‟,  membangun  kerjasama  atau kolaborasi dengan perusahaan-
perusahaan  tetangga  dalam  menjalankan program  TJSL  akan  lebih  membantu dalam  penyelesaian  persoalan  di  suatu wilayah.    Di  beberapa  tempat  proses kolaborasi semakin luas dijalankan.

## 4. KESIMPULAN
1. Program  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh perusahaan  besar  berbasis  lahan  di Kalimantan  Timur,  khususnya  tiga perusahaan  yang  menjadi  kasus untuk  diteliti,  yaitu  PT.  Surya
Hutani Jaya/PT. SHJ (Hutan Tanaman  Industri);  PT.  Gunta Samba/PT. GS (Perkebunan Kelapa Sawit);  dan  PT.  Kaltim  Prima Coal/PT. KPC (Pertambangan Batubara).    Ketiga  perusahaan tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan kriteria Global Initiative Report (GRI), yang memberikan  aspek-aspek  apa  yang dapat  menunjukkan  keberhasilan Program  TJSL  dengan  penjelasan sebagai berikut : a. Pada perusahaan Bidang Kehutanan (PT. SHJ) dan
Bidang  Perkebunan  (PT.  GS) pelaksanaan  TJSL  lebih  banyak yang  merupakan  „donasi‟  atau bantuan  untuk  suatu  kebutuhan insidental  atau  periodik  dan terkesan tidak terprogram  secara sistimatis/terarah.
Kondisi tersebut dikarenakan secara sektoral Kehutanan dan Perkebunan telah memiliki program pemberdayaan masyarakat  sendiri,  yaitu  Pola Kemitraan (Kehutanan) dan Kebun  Plasma  (Perkebunan). Sedangkan untuk PT KPC disimpulkan  memiliki  program TJSL yang lengkap dan konkrit. b. Keseluruhan  para  pihak,  baik internal  (staf  perusahaan)  dan eksternal  (Pemerintah  Daerah dan  Masyarakat  Lokal),  secara umum  memberikan  penilaian atau persepsi positif (yang menyatakan perusahaan menjalankan TJSL) secara keseluruhan  <50%.    Sisanya menyatakan  tidak  menjalankan TJSL  dan/atau  tidak  mengetahui adanya  program  tersebut,  baik dari perspektif umum, perbaikan ekonomi, perlindungan lingkungan  ataupun  pembinaan sosial kemasyarakatan; Dari hasil  analisis  terhadap  lingkup dan kualitas program TJSL yang
dijalankan oleh ketiga perusahaan,  disimpulkan  bahwa proses  yang  dijalankan  dalam penyusunan  dan  implementasi program  tidak  berjalan  optimal (kurang aspiratif
dan/atau
partisipatif).
2. Ditinjau  dari  uraian  implementasi program  TJSL  ketiga  perusahaan,
maka dapat  diketahui  tahapan  yang harus  dilalui  dalam  Pengembangan Program TJSL.  Berdasarkan hal ini dapat dikembangkan  Model Umum Pengembangan Program TJSL yang terdiri  dari  :  Input;  Diagnosis  dan Disain;  Referensi;  Rasionalisasi dan  Implementasi.  Terdapat  tiga kemungkinan pengembangan model yang dapat diadopsi berdasarkan  pertimbangan  masing- masing operator, yaitu:
a) TJSL  yang  didasarkan  pada masukan  atau  input  dari  bawah ( bottom-up  model )  yaitu  hasil inventarisasi  persoalan  konkrit serta  kebutuhan  yang  dihadapi oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran; b) TJSL  yang  didasarkan  pada masukan  atau  input  dari  atas
( top-down model ) yaitu berbasiskan pada program- program pembangunan pedesaan  yang  telah  dimiliki Pemerintah/Pemerintah  Daerah; serta c) TJSL  yang  berdasarkan  pada input  dari  bawah  maupun  dari
atas atau dari dua arah
( bilateral matching ).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ascher, W. 1999. Why Government Waste Natural  Resources,    Plocy Failures  in  Developing Countries. Baltimore/London: The John Hopkins University [2] Bappenas.    2003 a . Indonesian Biodiversity  Strategy  and Action  Plan  2002-2020 . Dokumen Nasional (National Document). Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [3] Bappenas.    2003 b . Indonesian
Biodiversity  Strategy  and
Action  Plan  2002-2020 . Dokumen Regional (Regional Document). Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [4] Boer,  C.;  M.  A.  Sardjono; Sutedjo; E. Erawan.  2004. Kajian Kebijakan Pengelolaan  Sumber  daya Alam.    Kehutanan  Kaltim pada  Awal  Era  Otonomi Daerah. Samarinda: Pemprov Kaltim dan Pusat Penelitian  Hutan  Tropis, Universitas Mulawarman [5] FWI/GFW.2001. Potret Keadaan Hutan  Indonesia .  (Portrait of  Indonesian  Forests). Bogor,  Indonesia:  Forest Watch Indonesia and Washington, D. C.: Global Forest Watch. [6] Hamzah,  H;  Rosdiana.    2014. Kajian  Penataan  Sistem Perizinan Bidang Kegiatan Pertambangan dan Perkebunan  di  Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta/Samarinda:
UKP4/Center  for  Social Forestry/ The Asia Foundation (Laporan Penelitian - Tidak Dipublikasikan) [7] Justianto,  A.    2005.    Dampak Kebijakan  Pembangunan Kehutanan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kalimantan Timur:    Suatu  Pendekatan Model Neraca Sosial Ekonomi.    Bogor  :  Institut Pertanian  Bogor  (IPB). (Disertasi  Program  Doktor – Tidak Dipublikasikan) [8] Marino,  O.;  H.  Subagiyo;  R. Alamanda. 2013. Masyarakat Sipil Mengawasi Alam.  Review Izin Industri Berbasis Lahan. Jakarta: ICEL/TAF/UKaid [9] Newman,  L.  W.,2003,  Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative  Approach  - 5 th Ed.USA Pearson Education Inc. [10] Noviatry,S. 2004 Bentuk Penerapan Tanggung Jawab  Lingkungan,  Studi Kasus Pada Sebuah Industri Perbekalan Kesehatan  Rumah  Tangga di Kawasan Industri Jabotabek Cikarang. Jakarta.PSIL. [11] Polak, J. B.A. M.  1966. Sosiologi Suatu  Pengantar  Ringkas Jakarta  Balai  Buku  Balai Buku Ihtiar. [12] Richards,  P.  W.  1952.    The Tropical Rain Forest. Cambridge: University Press. [13] Sardjono, M. A. 2008. Pembangunan dan Dampaknya pada Lingkungan  Sosial.  Materi dipersiapkan  untuk  Kursus Penyusunan AMDAL, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas  Mulawarman (PPLH Unmul), 01 Juli s/d 02 Agustus 2008 [14] Sardjono,  M.  A.  2004 a .    Mosaik Sosiologis Kehutanan. Masyarakat  Lokal,  Politik dan Kelestarian Sumberdaya.    Yogyakarta: Debut Press [15] Sardjono, M. A. 2004 b .  Relevansi Prinsip Sosial dalam Sertifikasi Guna Mengoptimalkan Kesinambungan Sumberdaya  Hutan  dan Usaha  Kehutanan.  Materi disampaikan  di  Jakarta Oktober 2004.  Samarinda: Fakultas Kehutanan Unmul/CSF [16] Sardjono,  M.  A.  2014.  Dinamika Sektor Kehutanan di Kaltim:  Tinjauan  Periode 2009-2013  dan  Perspektif ke Depan. Materi disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus  “Kajian  Peran Kehutanan dalam Pembangunan Regional dan Nasional”. Diselenggarakan oleh
BAPPENAS di Samarinda, 09 September 2014. [17] Sardjono, M. A; S. Soedirman; S.
Hardwinarto; F. Pambudhi; R. Diana; .W.W. Heranata; U. Rachmat;  B.  F.  Fallah; Makinuddin;  A.  Wijaya; D. Momo; Rahmina; Hamzah; M. Fadli; Wahyuningtyas.    2012. Strategi  dan  Rencana  Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kaltim.  Samarinda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.
[18] Soekanto,  S.    1991.    Sosiologi. Suatu  Pengantar.    Jakarta: Rajawali Press.
[19] Soemarwoto,  O.    1985.    Ekologi, Lingkungan  Hidup  dan Pembangunan.    Jakarta:
Penerbit Djambatan.
[20] Soerjani,  M;  R.  Ahmad  dan  R. Munir. 1987. Lingkungan:  Sumberdaya Alam  dan  Kependudukan dalam Pembangunan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
[21] Soetrisno,  L.  1993. Problematika Sosial  Masyarakat  Sekitar Hutan  di  Indonesia  dan Etika Pemanfaatan Sumberdaya Hutan. Dalam Sumardi, A. Setyarso,  Y.  Suranto,  H. Iswantoro  (Eds.).  1993. Norma-Norma  Kelestarian Sosial, Ekologi, dan Teknologi Pengelolaan
Sumberdaya Hutan. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada [22] Sumargo,  W.;  S.  C.  Nanggara;  F. A.  Nainggolan;  I.  Apriani. 2011. Potret Keadaan Hutan  Indonesia  Periode Tahun 2000 –  2009. Bogor: Forest Watch Indonesia [23] Whitmore,  T.C.    1975.  Tropical Rain  Forest  of  the  Far East.    Oxford:  Clarendon Press.
[24] Wulan, Y.C.; Y. Yasmi; C. Purba; C.  Purba;  E.  Wollenberg. 2004.    Analisa  Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Bogor: Center for International Forestry Research.