## Jurnal Transparansi Hukum

## PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

## Rizki Yudha Bramantyo, Fitri Windradi
Suwarno, Mashuri
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id , fithri_windradi@unik-kediri.ac.id , suwarno@unik- kediri.ac.id , Mashuri@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Pembangunan Desa berarti juga pembangunan kepada seluruh negeri. Hal ini dikarenakan bahwa  Desa  adalah  unit  administrasi  terkecil  yang  memiliki  kewenangan  luar  biasa  terhadap pembangunan manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik. Pembangunan Desa bukan hanya membangun infrasturktur fisik desa seperti jalan dan jembatan tetapi lebih dari itu pembangunan desa  mencakup  pula  pembangunan  manusia  seperti  peningkatan  skill,  peningkatan  pemahaman internet, bahasa asing, pasar online dan lian sebagainya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah  Desa  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa  dan  Badan  Perwakilan  Desa merencanakan  pembangunan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  secara  empirik  dengan  mengambil tempat  di  Desa  Wates  Kecamatan  Wates  Kabupaten  Kediri.  Berdasarkan  hasil  penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang  dirumuskan  bersama  antara  Kepala  Desa  dengan  BPD.  Selain  itu  BPD  memiliki  fungsi anggaran  untuk  merumuskan  dan  menetapkan  anggaran  dasar  dan  belanja  rumah  tangga  Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa.
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  Pemerintah  Desa  Wates  Kecamatan Wates Kabupaten  Kediri  menggunakan  model  perencanaan  pembangunan  bertipe  pertisipatif.  Adapun partisipatif  adalah  metode  perencanaan  pembangunan  yang  melibatkan  rakyat  atau  masyarakat. Biasanya pemerintah desa akan mengundang perwakilan masyarakat meliputi seluruh perwakilan golongan, ada golongan agamawan, golongan pedagang, golongan terpelajar, golongan petani dan lain sebagainya. Hasil dari musyawarah bersama itulah yang nantinya menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan Desa.
Keyword
: Pembangunan Desa , Pemerintah Desa , Partisipasional

## Jurnal Transparansi Hukum

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita, tanah air tercinta, terdiri dari gugusan pulau-pulau  dengan  kekayaan  alam  dan  keanekaragaman  hayati  maupun  budaya  yang  beraneka ragam.  Berbagai  kekayaan  alam  turut menghiasi  khasanah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Keberagaman tersebut mewarnai kehidupan masyarakat sejak dahulu kala. Masyarakat di daerah yang satu memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda dengan masyarakat di daerah lainnya. Meskipun  memiliki  latar  belakang  suku  dan  kebudayaan  yang  sama,  sering  kali  memiliki perbedaan dan keberagaman dalam memaknai kehidupan sehari-hari.
Masyarakat  Indonesia  secara  geografis  masih  memiliki  akar  persebaran  penduduk  dari dataran melayu. Secara umum berakar pada adat melayu dan memiliki kebiasaan hidup yang relatif sama.  Meskipun  begitu,  pengaruh  nenek  moyang  itu  sudah  terwarnai  oleh  perbedaan  tempat tinggal dan kesukuan. Wujud nyata dari budaya ibu melayu tersebut tercermin dari bahasa yang di gunakan  dan  menjadi  bahasa  resmi  negara  Republik  Indonesia  yaitu  Bahasa  Indonesia  yang memiliki  kosa  kata  berakar  pada  bahasa  melayu,  terlebih  lagi  karya  sastra-karya  sastra  klasik Indonesia di masa lampau.
Kehidupan sosial di Indonesia bergerak secara dinamis dan diwarnai dengan banyak sekali karya seni. Baik itu seni sastra, gerak dan sendra tari, arsitektur, olahan kuliner, cara hidup, cara makan, memilih jodoh, petuah dan nasehat-nasehat leluhur, lagu-lagu daerah bahkan hingga seni bela  diri.  Kesemuanya  itu  menjadi  warna  dalam  kebhinekaan  yang  menghiasi  kehidupan  sosial masyarakat Indonesia. Dalam kacamata internasional, Bangsa Indonesia cukup disegani terutama dari kekayaan budaya dan juga kultur masyarakat. Tak habis-habis digali, tak surut-surut didulang, kekayaan bumi nusantara mengabadi dalam gerak nafas masyarakat Indonesia.
Secara antropologi, kepulauan-kepulauan nusantara didiami oleh beraneka ragam suku dan adat  istiadat.  Meskipun  berdasarkan  sensus  penduduk  terbaru  persebaran  masyarakat  Indonesia didominasi pada Pulau Jawa, namun hal itu tidak terlalu mempengaruhi persebaran masyarakat secara keseluruhan, dikarenakan masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di pulau- pulau lain dan menjalani kehidupan dengan budaya yang berbeda dengan di Jawa. Satu hal yang pasti,  masyarakat  Indonesia  mengenal  kata  “kampung”  sebagai  kata  untuk  menggambarkan “rumah”.
Rumah dalam hal ini bukan hanya diartikan secara harfiah bermakna bangunan beratap berpintu  dan  bercendela  tempat  manusia  menjalani  kehidupannya  namun  lebih  dari  itu  yang

## Jurnal Transparansi Hukum
dimaksud dengan kampung disini adalah tempat asal, atau daerah asal atau lokasi asal. Kampung biasanya  diartikan  juga  sebagai  wilayah  lokal  sekitar  masyarakat  secana  non-formal.  Kampung adalah istilah yang menggambarkan komunalisme, dekat dengan darimana mereka berasal, tumpah darah  ibunda  saat  melahirkan  kita.  Dapat  juga  dimaknai  sebgai  wilayah  yang  bersifat  teritorial namun begitu tidak bermakna administratif.
Lain  kampung  lain  pula  desa,  meskipun  memiliki  makna  yang  hampir  sama,  namun sejatinya memiliki arti yang berbeda. Berbeda dengan definisi kampung sebagai daerah asal, desa lebih bermakna administratif. Sampai saat ini ditengah kolong kota metropolitan, diketiak gedung- gedung pencakar langit, dari pelataran mall hingga perempatan terpadat di kota desa tetap eksis dalam kehidupan administrasi kenegaraan dan kependudukan di Indonesia. Desa adalah wilayah administrasi terkecil dalam ketatanegaraan Indonesia. Kecamatan terdiri oleh beberapa kelurahan atau desa, sedangkan kelurahan atau desa terdiri dari beberapa dusun atau dukuh.
Secara  Etimologi  kata  desa  berasal  dari  bahasa  Sansekerta,  deca  yang  berarti  tanah  air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau villagediartikan sebagai “a groups  of  hauses  or  shops  in  a  country  area,  smaller  than  a  town” .  Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yangmemiliki  kewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil  perpaduan  anatara  kegiatan  sekelompok  manusia  dengan  lingkungannya.  Hasil  dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur  – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain disektiranya.
Ada nilai khusus yang membedakan antara desa dengan wilayah administratif lainnya yaitu pengakuan  atas  pertalian  darah  dan  juga  kebiasaan  hidup  masyarakat  setempat.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  salah  satu  ciri  khas  desa  adalah  masih  tampaknya  adat  istiadat  yang  berlaku disana.  Adat  istiadat  sendiri  tercipta  dari  kebiasaan-kebiasaan  hidup  bersama  yang  dilakukan secara berulang-ulang selama bertahun-tahun akhirnya ada perasaan yang kurang jika hal tersebut tidak  dilaksanakan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Kebiasaan  hidup,  cara  hidup,  pola  kerja  yang berbeda antara desa satu dengan desa yang lain mengakibatkan tiap desa di Indonesia memiliki keanekaragaman atau ciri khas yang berbeda-beda pula.
Seperti  halnya  teori  terbentuknya  pemerintahan,  hal  yang  sama  terjadi  di  desa  dimana sekelompok  manusia  hidup  bersama  dalam  kelompok  kecil  dan  saling  bekerja  sama  dalam

## Jurnal Transparansi Hukum
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari bergeraknya waktu, mereka memiliki kebiasaan yang diulang-ulang dan dinikmati bersama, misal saja kebiasaan melakukan ritual atau doa-doa sebelum memanen  hasil  bumi,  atau  di  bidang  metalurgi,  penciptaan  benda-benda  penunjang  kegiatan berbentuk khusus misalnya celurit dari Madura atau rencong dari Aceh.
Desa  dipimpin  oleh  kepala  desa  atau  acapkali  di  sebut  lurah.  Lurah  beserta  jajarannya disebut  dengan  perangkat  desa,  termasuk  didalamnya  kepala  urusan  atau  biasa  disebut  dengan Kaur.  Secara  eksekutif,  lurah  beserta  jajaran  perangkat  desa  menjalankan  pemerintahan  desa. Selain  lurah  dan  perangkat  desa,  sistem  struktur  pemerintahan  desa  diisi  pula  oleh  Lembaga Perwakilan  Masyarakat  Desa  sebagai  wujud  kepesertaan  masyarakat  desa  dalam  pemerintahan desa. Wujud nyata dari kepemimpinan dan pemerintahan tersebut tentu saja adalah pembangunan yang dirasakan mampu memudahkan dan mendukung kehidupan masyarakatnya. Pembangunan hendaknya  juga  mampu  mendukung  pertumbuhan  manusia  di  masyarakat  tersebut  antara  lain misalnya pendidikan, penataran, pengembangan teknik tertentu, penyuluhan dan lain sebagainya baik formal maupun non-formal.
Masyarakat  sebagaimana  manusia  yang  hidup  dalam  kelompok,  tentu  saja  memiliki masalah-masalah sosial baik itu kelaparan, kekurangan makanan, kekeringan, sakit serta kesulitan- kesulitan  aktivitas  lainnya.  Pembangunan  dan  kepemimpinan  yang  baik  tentu  saja  diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah sosial tersebut mulai dari hulu ke hilir, mulai ujung akar ke ujung  ranting.  Berkaca  dari  permasalah  tersebutlah  maka  peran  Kepala  Desa,  perangkat  desa hingga lembaga perwakilan masyarakat desa menjadi penting dan tak terbantahkan. Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah sebuah desa  yang terletak di arah timur  Kabupaten Kediri. Terhampar di sekitar kaki gunung kelud membuat Desa Wates memiliki udara yang sejuk dan  juga  potensi  wisata  yang  melimpah.  Masyarakatnya  hidup  dalam  harmoni  yang  tinggi, toleransi  yang  indah  dan  damai.  Namun  demikian  beberapa  kelompok  masyarakat  merasakan bahwa  pembangunan  di  Desa  Wates  masih  dapat  ditingkatkan  lagi.  Mereka  menginginkan percepatan  dalam  pembangunan  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum  dapat meningkat.

## Jurnal Transparansi Hukum

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana peran Kepala Desa, Perangkat Desa dan juga Kelompok Perwakilan Masyarakat Desa dalam merancang pembangunan di Desa Wates ?

## TEORI
Menurut Alexander Abe (2002;24- 25) perencanaan adalah berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat  diurai  beberapa  kompenen  penting,  yakni  tujuan  (apa  yang  hendak  dicapai),  kegiatan (tindakantindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa  yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan (untuk masa depan) Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. Definisi perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN),  adalah  perencanaan  sebagai  suatu  proses  untuk menentukan tindakan  masa  depan  yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Daerah.
Konsep  Pembangunan  Menurut  Simamora  (2006:67),  mengemukakan  bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya  memperoleh  kontrol  yang  lebih  terhadap  diri  mereka  sendiri.  Sedangkan  menurut Sahroni (2004:59), bahwa pembangunan adalah proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama,  adanya  input,  yaitu  bahan  masukan  konversi;  Kedua,  adanya  proses  konversi,  yaitu wahana untuk ”mengolah” bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional
Konsep Desa Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerahdaerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak tradisonal  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  system  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Dengan  demikian  desa  memiliki  hak  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengrus  rumah  tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonmi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala  desa.  Selain  itu  desa  juga  berwenang  membuat  peraturan  sendiri  yang  tertuang  dalam Peraturan  Desa.  Peraturan  Desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan desa  bertujuan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  termasuk  penciptaan  iklim  yang mendorong  tumbuhnya  prakarsa  dan  swadaya  masyarakat  desa.  Penduduk  pedesaan  adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan  dan  sekaligus  sebagai  subjek  pembangunan.  Dikatakan  sebagai  objek pembangunan,  karena  sebagian  penduduk  di  pedesaan  dilihat  dari  aspek  kualitas  masih  perlu dilakukan  pemberdayaan.  Sebaliknya  sebagai  subjek  pembangunan  penduduk  pedesaan memegang  peranan  yang  sangat  penting  sebagai  kekuatan  penentu  (pelaku)  dalam  proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.
Pembangunan  desa  merupakan  cara  dan  pendekatan  pembangunan  yang  diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun  masyarakat  di  pedesaan.  Pembangunan  desa  merupakan  kewajiban  dan  tanggung jawab  politis  negara  dalam  usaha  memecahkan  masalah  sosial  ekonomi  negara.  Otonomi  desa mempunyai  peranan  yang  strategis,  ketika  semua  sedang  mengusung  ide  pembangunan  yang berbasis  kerakyatan/masyarakat,  pemberdayaan.  Desa  adalah  basis  masyarakat  dengan  segala problematiknya.  Kemiskinan  ada  di  desa,  akan  tetapi  di  desa  pula  basis  sebagai  potensi  bisnis ekonomi,  sebagian  besar  penduduk  Indonesia  juga  tinggal  di  desa.  Dalam  kerangka  konseptual pemikiran  ini  lah,  maka  konsep  pengembangan  otonomi  desa  adalah  alternatif  yang  pantas  di evaluasi  yang  berperan  strategis  dalam  sistem  pertahanan  nasional.  Desa  memegang  peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan

## PEMBAHASAN
Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014,  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa,  yang  dimaksud  Perencanaan  pembangunan  desa adalah  proses  tahapan  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Desa  dengan  melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan

## Jurnal Transparansi Hukum
dan  pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  desa.  (Tim Penyusun  Kementrian  Desa,  PDT  dan  Transmigrasi:  2016).  Perencanaan  pembangunan  desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP  72/2005  tentang  Desa  ).  Oleh  karena itu  dibutuhkan  suatu  visi  dan cita  -  cita  bersama  yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun  secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.
Berbicara  tentang  Desa  biasanya  kita  akan  dibawa  bertamasya  dalam  lamunan  tentang masa kecil. Rumah nenek, aroma embun bercampur tanah, suara puja puji dari surau saat adzan subuh, teman-teman sepermainan dan seumuran  yang banyak dan tiada pernah  mengenal susah dan duka. Desa selalu bisa membuat kita mengenali dan menjumpai diri kita sendiri dalam banyak bentuk. Salah satunya adalah jati diri yang kita ugemi hingga dewasa ini. Desa adalah aliran air sungai  yang jernih, hewan ternak yang bersahutan, campuran aroma kotoran hewan  yang entah mengapa tidak membuat kita jijik tapi justru malah terasa aneh jika hidung kita tak menjumpai aroma  itu  di  desa.  Desa  adalah  paman  dan  bibi  yang  ramah  dan  selalu  perhatian  pada  kita, memanggil untuk mandi dan makan pagi, meski hanya sekedar telur ceplok, nasi dan kecap. Jiwa kita  menyerap  bulir-bulir  kenangan  indah,  makan  bersama  teman-teman  dan  sepupu-sepupu  di desa mewarnai masa kecil yang kelak akan menjadi sebuah kotak pandora impian yang ingin kita ulang namun tak mungkin.
Desa  adalah  Pak  Lurah,  yang  melintas  menyapa,  menanyakan  kabar  kakek  dan  paman, bertanya  tentang  apa  yang  mereka  tanam,  apa  yang  mereka  kerjakan,  apakah  listrik  mengalir lancar,  apakah  masih  sering  naik  turun  tegangan  dan  lain  sebagainya.  Seringkali  Pak  Lurah mengabarkan  tentang  bantuan  yang  diterima  dari  pemerintah,  hal-hal  yang  menghadirkan sungging senyum di kalangan masyarakat desa. Ada juga perangkat desa, bagian pengaturan aliran irigasi, Pak Jogotirto namnya. Dia berperan mengatur aliran air dan irigasi agar mengalir dengan baik, memisahkan air yang membawa sisa pupuk, kotoran hewan agar tak masuk ke kolam warga yang memelihara ternak ikan tertentu, mengalirkan air yang bersih dan jernih ke sawah yang baru menanam  padi,  termasuk  menjaga  agar  aliran  sungi  tetap  lancar.  Jogotirto  juga  berperan mengingatkan warga agar tidak menggunakan deterjen di sungai yang alirannya akan masuk ke sawah warga, juga mengingatkan warga agar tidak membuang sampah di sungai.
Pembangunan  desa  sebenarnya  bukan  hanya  membangun  fisik  desa,  mengaspal  jalan, membangun pasar dan bendungan, renovasi sekolah, puskesmas dan lain sebagainya. Fisik desa memang  penting  untuk  dibangun,  namus  secara  sosial  warga  desa  sudah  terbiasa  dengan  pola

## Jurnal Transparansi Hukum
kehidupan yang sederhana yang selama ini secara turun temurun dijalani dari generasi ke generasi berikutnya. Desa berperan tak hanya sebagai unit administrasi terkecil namun lebuh dari itu secara antropologis Desa berperan sebagai pelindung dan penyimpan identitas budaya, adat istiadat dan nilai-nilai serta norma yang di turunkan dari nenek moyang Bangsa Indonesia ini. Dimana lagi kita bisa menemukan protokoler selametan 7 bulanan bayi dalam kandungan jika bukan di desa, dimana lagi  kita  bisa  menggali  dan  berburu  kesederhanaan,  kesahajaan  gaya  hidup  jika  bukan  di  desa, gelas yang terbuat dari tanah liat itu, tiap lekuknya menceritakan pahitnya kopi sekaligus sejumput manis gula.
Pembangunan  Desa  bukan  hanya  secara harfiah  membangun  Desa  namun  lebih  dari  itu adalah membangun pola pikir dan membangun kekuatan sumber daya manusia di Desa. Alam tak akan membangun dirinya sendiri, manusialah yang mengolah alam agar dapat bermanfaat dalam kehidupannya  semaksimal  mungkin  dengan  dampak  lingkungan  seminimal  mungkin  sehingga kelestarian  alam  dapat  terjaga.  Pembangunan  Manusia  meliputi  membuka  cakrawala  pikir masyarakat  desa,  menyadari  potensi  ekonomi  desa,  memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang melimpah secara baik dan berkesinambungan, menciptakan Desa sebagai soko guru kesejahteraan masyarakat.
Banyak contoh Desa yang dikelola secara baik potensi ekonomi, kultur budaya dan juga kekayaan alamnya. Sebut saja Desa Kanyoran di Kabupaten Kediri yang dikembangkan potensi alamnya  menjadi  sentra  penghasil  durian,  adalagi  Desa  Pujon  Kidul,  Kabupaten  Malang  yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa, hamparan perbukitan berhias pepohonan pinus dan aliran  sungai  yang  bersumber  dari  balik  bebatuan  pegunungan,  menyajikan  nuansa  alam  yang sangat indah. Ditambah lagi kearifan lokal masyarakat setempat yang ramah dan sebagian besar bekerja sebagai peternak sapi perah atau petani.

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Vol.5 No.1 / Januari
2022
Komoditi  yang ditanam pun cenderung buah-buahan dan sayur-sayuran  yang menggugah selera seperti petani apel, petani strawberi, jeruk, selada air, kentang dan lain sebagainya. Masyarakat setempat bekerja sama dengan pemerintah desa menciptakan wahana hiburan untuk beristirahat dari  penatnya  kota,  mencecap  embun  pagi,  mata  air  yang  jernih,  kopi  panas  di  tengah  areal perkebunan  yang  sejuk  sungguh  menjadikan  Desa  Pujon  Kidul  menjadi  Desa  wisata  dengan potensi ekonomi yang menjanjikan.
Desa Pujon Kidul Kabupaten malang

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
2022
Selain  Desa  Pujon  Kidul  di  Kabupaten  Malang,  ada  juga  Desa  Wisata  lain  yang  tidak  hanya menghadirkan  nuansa  alam  tetapi  lebih  rapat  kepada  pendekatan  budaya  dan  sosio  kultural. Budaya  adalah  kekayaan.  Filosofi  tersebut  melekat  kuat  di  dalam  hati  kita  sebagai  Bangsa Indonesia yang memiliki pesona budaya dan kultur yang begitu berwarna.
Budaya  adalah  hasil  peradaban,  menunjukkan  kebesaran  masa  lalu  dan  juga  harapan identitas bagi generasi masa depan. Budaya adalah hasil olah pikir dan kearifan para leluhur dalam memandang arti kehidupan. Disajikan dalam tutur kata nasehat dan dongeng-dongeng serta petuah orang tua. Dalam upaya menjaga keseimbangan kehidupan, adat istiadat harus dijunjung tinggi, meskipun tetap mengalami degradasi arti dikarenakan termakan arus modernisasi. Pun demikian, generasi muda yang telah memahami makna adat dan budayanya justru akan mengikat erat cara hidup tersebut untuk dapat dijadikan sebuah kebanggaan dan identitas diri.
Sebut  saja  Batik.  Seni  melukis  diatas  kain  pakaian  yang  bukan  hanya  di  niatkan  untuk sekadar  menghias  kain.  Lebih  dari  itu  batik  memberikan  pesan,  sarana  menghadirkan  petuah kep0ada  generasi  muda  selanjutnya,  batik  juga  merupakan  lambang  strata  sosial,  batik  dilukis dengan  menghadirkan  berbagai  macam  garis  tarikan  dan  goresan  penuh  makna.  Sekar  jagat, Parang  barong,  parang  alit,  beberapa  contoh  motif  batik  yang  kemudian  berkembang  menjadi identitas Bangsa Indonesia di kancah internasional. Terlebih lagi, menjadi identitas khusus bagi orang jawa. Sehampar pulau Jawa, batik memiliki kekayaan yang luar biasa, ada batik solo, ada batik  jogja,  batik  malang,  batik  madura  bahkan  batik  pekalongan  yang  penuh  warna.  Tiap-tiap corak menggambarkan dengan tegas nuansa kehidupan kedaerahan asalnya.
Desa Pujon Kidul

## Jurnal Transparansi Hukum
2022
Desa  yang  dimaksud  tersebut  adalah  Desa  Kemiren  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Desa  Kemiren adalah Desa Adat dengan identitas Suku Osing yang masih asli mempertahankan adatistiadatnya sejak dulu. Desa Kemiren di kemas sedemikian rupa oleh generasi mudanya untuk dapat menjadi Desa tujuan wisata yang mengedepankan sisi wisata kultural dan budaya. Pengunjung akan diajak bernostalgia  dengan  bentuk  arsitektur  rumah  yang  menggambarkan  potret  rumah  masyarakat setempat  secara  asli.  Juga  cara  hidup  serta  peralatan  penunjang  kehidupan  yang  masih  sangat sederhana yang memang dilestarikan seperti adanya. Ada lesung, ada alu, ada peralatan membajak sawah dengan kerbau juga seni olahan kuliner yang diolah secara tradisional dan penuh rasa. Juga tak ketinggalan Kopi yang khas dari gunung ijen.
Pembangunan  di  Desa  Kemiren  berhasil  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  dan membuka  banyak  sekali  lapangan  pekerjaan.  Memberikan  harapan  hidup  yang  panjang  bagi generasi  muda  serta  harapan  untuk  terus  berkreatifitas  mengmbangun  desanya  sehingga  segala potensi  ekonominya  dapat  tergarap  dengan  baik  dan  memberikan  dampak  pembangunan  yang signifikan di bidang kesejahteraan masyarakat.

## Jurnal Transparansi Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Masyarakat  desa  pun  secara  umum  dapat  merasakan  hadirnya  wisatawan  baik  lokal  maupun internasional memberikan mereka harapan kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan yang lebih baik  serta  kempuan  untuk  mengembangkan  diri  mereka  masing-masing.  Kepala  Desa  secara eksekutif  merupakan  pucuk  pemimpin  formal  di  Desa.  Debantu  oleh  Perangkat  Desa  yang berperan  bagaikan  mentri  dalam  susunan  kabinet  pemerintahan  republik  mereka menjadi  ujung tombak  pembinaan  dan  pembangunan  Desa.  Kemudian  daripada  itu,  lembaga  perwakilan
Desa Adat Osing Kemiren Kab. Banyuwangi
Desa Adat Osing Kemiren Kab. Banyuwangi

## Jurnal Transparansi Hukum
2022
masyarakat  desa  berperan  sebagai  wahana  bagi  masyarakat  untuk  turut  serta  mengemukakan kebutuhannya,  keperluannya  hingga  usulan  dan  ide  yang  dimiliki.  Oleh  karena  itu  Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa itu diisi oleh perwakilan dari berbagai macam golongan masyarakat desa. Adapun diantaranya ada kelompok terpelajar atau teknokrat, ada kelompok petani, kelompok nelayan,  kelompok  pengusaha  pasir,  kelompok  agamawan,  pedagang,  tuan  tanah  dan lain sebagainya.
Sebagai  pimpinan  wilayah  administatif,  tentu  Kepala  Desa  adalah  pelaksana  dari  tiap perencanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  Desa.  Kepala  Desa  melakasanakan  peraturan desa, mengayomi warganya dan melaksanakan pelayanan administratif untuk warga masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya  Kepala Desa di bantu oleh perangkat desa, di beberapa wilayah diakuilah istilah-istilah lokal untuk perangkat desa ini. Pada beberapa wilayah ada yang disebut dengan Sekretaris Desa, ada juga istilah lokal yaitu Carik dan lain sebagainya. Terlebih daripada itu,  perangkat desa bukan hanya sekretaris desa, ada juga kepala urusan, adapun tersebut adalah Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban, ada kepala urusan kesejahteraan umum dan lain-lain. Peran  Perangkat  Desa  dilengkapi  pula  kemudian  dari  sisi  legislatif  yaitu  badan  atau  lembaga perwakilan masyarakat.

## Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Perlu diketahui bahwa ada 5 model perencanaan pembangunan secara umum yaitu yang pertama adalah :
1. Politis
Model perencanaan ini dipengaruhi oleh proses pemilihan pimpinan yang harus diusung melalui pemilihan umum. Pada saat mencalonkan diri setiap calon memberikan visi misi, sesuai  dengan  visi  misi  kendaraan  politiknya.  Jika  kendaraan  politik  itu  berupa  partai politik  maka  ketika  berkuasa  dia  akan  merencanakan  dan  melaksanakan  pembangunan sesuai dengan visi dan misi parpol yang mengusungnya tersebut. Jika kendaraan politiknya adalah sekelompok golongan masyarakat tertentu, misalnya kaum santri, kaum agamawan, kaum  pedagang,  kaum  buruh  maka  sama,  dia  akan  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan sesuai dengan alur pergerakan kaumnya tersebut.
2. Teknokrat
Perancanaan  pembangunan  dengan  model  Teknokrat  secara  sederhana  dapat  dipahami seperti  ketika  Pimpinan  wilayah  mengundang,  mengumpulkan  tenaga  ahli,  akademisi, golongan terpelajar, pemikir dan juga penasehat untuk kemudian dimintai konsep-konsep

## Jurnal Transparansi Hukum
pembangunan  sesuai  kepakarannya.  Misal  pimpinan  wilayah  hendak  mengembangkan sektor peternakan ikan, maka diundanglah seorang pakar perikanan yang terkenal dan ahli di  bidangnya,  untuk  memberikan  nasehat-nasehat  dalam  bagaimana  mengembangkan sektor ekonomi di bidang perikanan.
3. Partisipatif
Partisipatif  adalah  perencanaan  pembangunan  yang  disusun  berdasarkan  partisipasi masyarakat,  ide  gagasan  pendapat  dari  masyarakat  termasuk  nilai  ketokohan.  Biasanya diselenggarakan  dalam  sebuah  rapat  atau  forum  diskusi.  Dalam  hal  ini  dikenal  sebagai musrembangdes, musyawarah perencanaan dan pembangunan desa.
4. Top down
Penerapan paksa dari pejabat atau pemimpin kepada rakyat dalam hal ini masyarakat Desa. Metode  ini  meskipun  tampak  kurang  menyenangkan,  kurang  adil  namun  sebagai pemerintah  tetap  akan  ada  waktunya  pemimpin  menggunakan  keputusannya  untuk menentukan arah pembangunan. Biasanya kebijakan top down diambil berkaitan dengan perencanaan megaproyek akbar yang mana pimpinan daerah juga mendapatkan instruksi pelaksanaan  dari  pejabat  diatasnya.  Contoh  :  Pembebasan  lahan  megaproyek  bandara internasional Kabupaten Kediri, Pembangunan jalan tol nasional dan lain sebagainya.
5. Bottom up
Diawali  dari  bawah,  berbasis  kebutuhan  masyarakat,  perencanaan  bottom  up  biasanya hanya  terjadi  pada  ruang  lingkup  masyarakat  yang  sempit  atau  parsial,  bisa  juga  hanya dapat  menjangkau  dan  melayani  sekelompok  masyarakat  bukan  seluruhnya.  Contoh, pemasangan lampu gang, pembangunan pagar makam, pembangunan daerah tepian sungai, dimana  dampak  dari  pembangunan  hal  tersebut  hanya  dapt  dirasakan  oleh  sekelompok kecil masyarakat.

## Peran Pemerintah Desa Wates dalam pembangunan desa.
Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tokoh politik  desa,  berkewajiban  mengunjungi  dan  mengelilingi  masyarakat  dari  hari  ke  hari,  selalu bersentuhan dan dekat dengan masyarakat. Perangkat Desa seperti carik, jogoboyo (kepala dusun) berperan untuk memberikan ide , pemikiran, usulan kira-kira mirip perannya seperti mentri, dirjen, sekdes,  kaur  dan  kaur.  Kepala  Desa  atau  lurah,  memilih  dan  menetapkan  perangkat  desanya, namun khusus untuk kepala Dusun, dipilih oleh masyarakat yang tinggal di dusun tersebut. Kaur dan  sekdes  dipilih  langsung  oleh  kepala  desa  yg  pemilu  kepala  desa,  sedangkan  jika  desa  itu

## Jurnal Transparansi Hukum
berdusun  maka  kepala  dusun  setara  perangkat  dipilih  oleh  rakyat  yg  berdomisili  di  wilayah tersebut.  Lembaga  Perwakilan  Masyarakat  memiliki  fungsi  anggaran,  fungsi  pembuatan  aturan, monitoring  dan  evaluasi,  LPM  mewakili  seluruh  struktur  sosial  yang  ada  di  desa,  mewakili golongan-golongan, mewakili pemuda, pemudi, kelompok agama, kelompok pedagang, kelompok peternak, pegawai negeri, petani, tokoh adat, guru silat, guru ngaji dan lain-lain.
Pemerintah  Desa  Wates  menyelenggarakan  rapat-rapat  untuk  mencari  solusi  atas permasalahan  sosial.  Secara  umum  permasalahan  masyarakat  desa  adalah  aspek-aspek  sosial budaya desa misalnya pendapat tokoh-tokoh, desakan atau tuntutan para pengusaha, sumber daya masyarakat  yang  relatif  masih  rendah,  minat  sekolah  pemuda-pemudi  yang  rendah,  serta  juga pembangunan manusia termasuk kesusilaan, perjudian, hingga kehamilan diluar pernikahan.

## Kesimpulan
Pembangunan Desa hendaknya mampu mengantarkan masyarakat Desa kepada kehidupan yang  lebih  baik,  bukan  hanya  lebih  baik  secara  lahiriah  namun  lebih  dari  itu  lebih  baik  secara batiniah,  tenram  dan  tenang.  Anak-anak  dapat  bersekolah  dengan  baik,  dengan  standart  mutu pendidikan  yang  baik  seperti  amanah  undang-undang.  Para  pemuda  mendapat  pekerjaan  yang layak sebagai bekal meneruskan kehidupan dan cita-cita. Pemerintah Desa berperan bukan hanya sekedar  sebagai  bagian  dari  pemerintah  yang  kebetulan  bertugas  di  Desa  tetapi  lebih  dari  itu bertanggung  jawab  atas  kemajuan  dan  pembangunan  Desa.  Tentu  saja  berujung  pada  strata kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih  baik.  Parameter  yang  mudah  untuk  digunakan  antara  lain adalah, bebas buta huruf, bebas penyakit menular, bersih dan lestari.
Pemerintah  desa  selalu  menghadapi  masalah-masalah  sosial  yang  berkaitan  dengan masyarakat. Mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik. Kepala desa mengembangkan tugas mental masyrakat desa baik dalam bentuk tugas membangun mental masyarakat desa mau dalam bentuk  menumbuhkan  maupun  mengembangkan  semangat  membangun  yang  dijiwai  oleh  asas usaha bersama dan keluarga.  Kepala desa adalah sebagai penanggung jawab utama dari bidang pembanguanan dibantu oleh lembaga sosial desa. Perencanaan pembangunan didesa yang paling populer  didominasi  dengan  model  partisipatif,  yaitu  model  perencanaan  yang  memfasilitasi pendapat-pendapat masyarakat dan segala golongan yang dipimpinnya. Masyarakat di wakili oleh Lembaga  Perwakilan  Masyarakat  Desa,  disana  mereka  turut  menghadirkan  masalah  sekaligus mencari solusinya.

## Jurnal Transparansi Hukum

## DAFTAR PUSTAKA

## I. BUKU
Abe, Alexander, 2002, “Perencanaan Daerah Partisipatif”, Pondok Edukatif, Solo Manan,
Bagir. (2011). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSHK-FH UII.
Marzali, Amri. (2011). Antropologi & Pembangunan Indonesia. Jakarta: Prenada Media Grup. Ragawino, Bewa. (2010). Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat Di Indonesia. Bandung: FISIP UNPAD.
Rawl, John. (1971).Theory Of Justice. New York: Harvard University.
Sahroni, dkk. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. GTZ-USAID, Jakarta.
Simamora,  Henry.  2006.  Manajemen  Sumberdaya  Manusia.  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi YKPN.
Saptomo, Ade. (2012). Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta: PT Grasindo.
Straatford  W,  Moores  dan  Gordon  R  Woodman.  (1987).  Indigeneous  Law  and State. Dordrechts Holland: Foris Publicaton.

## II. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa