## PENINGKATAN PEMAHAMAN PERANGKAT KELURAHAN DAN KECAMATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
Ahmad Taufiq

## Abstrak
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  menjadi  sangat  penting  bagi  keberlanjutan pembangunan, tidak saja berfungsi sebagai arah namun juga sekaligus berfungsi sebagai pengendali pembangunan. Ketidakpatuhan terhadap RTRW telah menimbulkan beragam efek  pembangunan  baik  sosial  maupun  lingkungan.  Kondisi  inilah  yang  nyata  terjadi  di Kecamatan  Tembalang  Kota  Semarang.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  permukiman merupakan  salah  satu  contoh.    Perangkat  Kelurahan  dan  Kecamatan  sebagai  ujung tombak  dalam  hal  perizinan  maupun  penegakan  terkait  RTRW  memiliki  peranan  yang sangat  strategis.Oleh  karenanya  sangat  diperlukan  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan pemahaman mereka terhadap RTRW.
Kata kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, pemahaman dan kesadaran.

## 1. Pendahuluan
Dinamika  sosial  dan  ekonomi  mengakibatkan  dampak  pembangunan  yang masif  di  wilayah  Tembalang.  Pertumbuhan  perumahan  dan  pertokoan  berpotensi tidak  terkendalian.Demikian  halnya  dengan  potensi  munculnya  kemacetan.  Di wilayah  lain  yakni  di    Meteseh  terjadi  bencana  banjir  yang  tidak    saja  merugikan masyarakat  namun  juga  merusak  ekosistem  di  wilayah  tersebut.  Pada  saat  yang sama penambangan galian C juga marak terjadi di Kecamatan Tembalang. Padahal dalam  RTRW  Kota  Semarang  Kecamatan  Tembalang  bukan  merupakan  yang menjadi bagian dari kawasan pertambangan.
Kecamatan  Tembalang  juga  menjadi  salah  satu  dari  kawasan  yang  telah ditetapkan  sebagai  kawasan  resapan  air  dan  kawasan  peruntukan  pertanian tanaman pangan sehingga laju pembangunan kawasan permukiman di  wilayah ini semestinya mampu dikendalikan.
Kondisi  yang  demikian  menimbulkan  kekhawatiran  terhadap  proses pembangunan  di  Kecamatan  Tembalang  apakah  proses  tersebut  sudah  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  Kota  Semarang.  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Semarang  telah  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  No  14 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Semarang  Tahun  2011- 2031.  Kecamatan  Tembalang  merupakan  Bagian  Wilayah  Kota  VI  yang  meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas 4.420 hektar.
Perangkat  kelurahan  dan  kecamatan  merupakan  perangkat  pemerintah daerah  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  pembangunan  di  Kota  Semarang. Melalui  kelurahan  dan  kecamatan  berbagai  izin  pembangunan  seperti  dokumen keterangan  rencana  kota,  izin  mendirikan  bangunan  memperoleh  rekomendasi yang kemudian dilanjutkan dengan izin dari SKPD terkait. Perangkat kelurahan dan kecamatan juga memiliki peran strategis dalam komunikasi pembangunan dimana mereka  inilah  yang  selama  ini  mendistribusikan  informasi  pembangunan  kepada
masyarakat  di  kelurahan  masing-masing.  Atas  dasar  itulah  kemudian  pemahaman terhadap rencana tata ruang wilayah sangat penting untuk dimiliki oleh perangkat desa  dan  kecamatan  di  Tembalang.  Artikel  ini  merupakan  hasil  kegiatan pengabdian  masyarakat  pada  tahun  2015  dalam  bentuk  ceramah  dan  diskusi dengan  perangkat  kelurahan  dan  kecamatan  di  Tembalang  Kota  Semarang  yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap RTRW Kota Semarang.

## 2. Pembahasan
Tata  ruang  atau  dalam  bahasa Inggrisnya Land  use adalah  wujud  struktur ruang dan  pola  ruang  disusun  secara nasional , regional dan lokal .  Secara  nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional , yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata  Ruang  Wilayah Propinsi ,  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana  dan  sarana  yang  berfungsi  sebagai  pendukung  kegiatan sosialekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Perencanaan  tata  ruang  merupakan metode-metode yang  digunakan  oleh sektor  publik untuk  mengatur  penyebaran penduduk dan  aktivitas  dalam ruang yang  skalanya  bervariasi.  Perencanaan  tata  ruang  terdiri  dari  semua  tingkat penatagunaan  tanah ,  termasuk perencanaan  kota , perencanaan  regional , perencanaan lingkungan , rencana tata ruang nasional, sampai tingkat internasional seperti Uni Eropa .
Salah  satu  definisi  awal  perencanaan  tata  ruang  diambil  dari  European Regional/Spatial  Planning  Charter  (disebut  juga  Torremolinos  Charter),  yang diadopsi pada tahun 1983 oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas  Regional  Planning  (CEMAT),  yang  berbunyi:  " Perencanaan  tata  ruang memberikan  ekspresi  geografis  terhadap  kebijakan-kebijakan  ekonomi,  sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga  merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama ."
Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai  kaitan  erat  dengan konsep pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah telah dikembangkan  antara  lain  oleh  Sutami  pada  era  1970-an,  dengan  gagasan  bahwa pembangunan  infrastruktur  yang  intensif  akan  mampu  mempercepat  terjadinya pengembangan wilayah, juga Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.
Selanjutnya Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan  Struktur  ruang  yang  bahkan  menjadi  inspirasi  utama  bagi  lahirnya  UU No.24/1992  tentang  Penataan  Ruang.  Pada  era  90-an,  konsep  pengembangan wilayah  mulai  diarahkan  untuk  mengatasi  kesenjangan  wilayah,  misal  antara  KTI dan  KBI,  antar  kawasan  dalam  wilayah  pulau,  maupun  antara  kawasan  perkotaan dan  perdesaan.  Perkembangan  terakhir  pada  awal  abad  millennium,  bahkan, mengarahkan  konsep  pengembangan  wilayah  sebagai  alat  untuk  mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
RT RW merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan,  strategi  penataan  ruang  wilayah,  rencana  struktur  ruang,  rencana  pola ruang,  penetapan  kawasan  strategis,  arahan  pemanfaatan  ruang,  dan  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) maupun RTRW kab/kota. Tujuan RTRW merupakan arahan perwujudan visi  dan  misi  pembangunan  jangka  panjang  pada  aspek  keruangan,  yang  pada dasarnya  mendukung  terwujudnya  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan  Nusantara  dan  Ketahanan Nasional.  Dan  yang  terpenting  adalah,  RTRW  menjadi  dasar  dalam  memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang. Adapun fungsi dari RTRW itu sendiri diantaranya:
1. Acuan  dalam  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah
6. Dasar  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dalam  penataan/pengembangan wilayah  yang  meliputi  penetapan  peraturan  zonasi,  perizinan,  pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.
Sedangkan sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah:
 Terkendalinya  pembangunan  di  wilayah  propinsi  baik  yang  dilakukan  oleh pemerintah maupun oleh masyarakat
 Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya
 Tersusunnya  arahan  pengembangan  sistem  pusat-pusat  permukiman perkotaan dan perdesaan
 Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah propinsi
 Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.
Fungsi dari RTRW Propinsi adalah:
 Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah
 Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi
 Sebagai  alat  untuk  mewujudkan  keseimbangan  perkembangan  antar  wilayah propinsi dan antar kawasan/kabupaten/kota serta keserasian antar sektor
 Sebagai  salah  satu  bentuk  rumusan  kesepakatan  antara  Pemerintah  Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang struktur dan pola ruang wilayah
 Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan  ruang.
Dalam  hal  RTRW  setidaknya  terdiri  dari  tahap  perencanaan,  pemanfaatan, dan  pengendalian.Pemanfaatan  ruang  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  struktur ruang  dan  pola  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Program  pemanfaatan  ruang  disusun  berdasarkan  rencana  tata  ruang  yang telah  ditetapkan  oleh  masing-masing  pemangku  kepentingan  sesuai  dengan
kewenangannya.  Dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  program  masing-masing pemangku  kepentingan  tetap  harus  melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  untuk menciptakan  sinergi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam rencana tata ruang.
Pengendalian  pemanfaatan  ruang  merupakan  upaya  untuk  megarahkan pemanfaatan  ruang  agar  tetap  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan.  Pengendalian  pemanfaatan  ruang  dilaksanakan  melalui  peraturan zonasi,  perizinan,  pemantauan,  evaluasi,  dan  penertiban  terhadap  pemanfaatan ruang.
Penertiban  merupakan  tindakan  nyata  memberikan  sanksi  terhadap pelanggaran  rencana  tata  ruang  yang  terjadi  yang  dimaksudkan  sebagai  tindakan agar  pemanfaatan  ruang  yang  direnanakan  dapat  terwujud.  Pemberian  sanksi tersebut  dapat  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  kegiatan  sementara, penghentian  sementara  pelayanan  umum,  penutupan  lokasi,  pencabutan  izin, penolakan  atau  pembatalan  izin,  pembongkaran  bangunan,  dan/atau  pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.
Di  samping  itu,  sebagaimana  telah  disampaikan  di  atas,  dalam  rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara. Perangkat  insentif  adalah  pengaturan  yang  bertujuan  untuk  memberikan rangsangan  terhadap  kegiatan  yang  seiring  dengan  dengan  tujuan  rencana  tata ruang.  Beberapa  contoh  perangkat  insentif  yang  dapat  diterapkan  antara  lain adalah:
a. Di bidang ekonomi melalui tatacara  pemberian  kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham;
b. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air  minum,  telepon,  dan  sebagainya  untuk  melayani  pengembangan  kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.
Adapun  perangkat  disinsentif  adalah  pengaturan  yang  bertujuan  membatasi atau mengurangi  kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana.
Rencana  tata  ruang  juga  mencakup  arahan  pola  pemanfaatan  ruang  untuk kawasan-kawasan  berfungsi  lindung.  Pengaturan  arahan  pola  pemanfaatan  ruang untuk kawasan lindung dimaksudkan agar:
a. Kawasan-kawasan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan budidaya  (kawasan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan bawahannya)  tetap  terjaga  keberadaannya,  sehingga  kawasan  budidaya  dapat dioptimalkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat,  termasuk kebutuhan bagi generasi yang akan datang.
b. Kawasan-kawasan  yang  secara  spesifik  perlu  dilindungi  untuk  kepentingan pelestarian  flora  dan  fauna  (plasma  nuftah),  pelestarian  warisan  budaya bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepentingan lainnya dapat tetap dipertahankan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Sebagaimana  dalam  UU  No  23  Tahun  2014, urusan  Pemerintahan  Wajib  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  yang  berkaitan
dengan  Pelayanan  Dasar  dan  Urusan  Pemerintahan  yang  tidak  berkaitan  dengan Pelayanan  Dasar.  Menurut  Pasal  12  ayat  (1),  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
a. pendidikan;
b. pesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

## 2.1. RTRW Kecamatan Tembalang
Terkait  dengan  RTRW  Kecamatan  Tembalang,  Kecamatan  Tembalang merupakan  bagian  dari  bagian  wilayah  kota  (BWK). BWK  VI  meliputi  Kecamatan Tembalang  dengan  luas  kurang  lebih  4.420  (empat  ribu  empat  ratus  dua  puluh) hektar. Sub  pusat  pelayanan  kota  di  BWK  VI  meliputi  Kelurahan  Meteseh  dan Kelurahan Sendangmulyo.
Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK VI meliputi :
a.  pusat  lingkungan  VI.1  terdapat  di  Kelurahan  Bulusan  dengan  daerah  pelayanan Kelurahan  Tembalang,  Kelurahan  Mangunharjo,  Kelurahan  Kramas,  Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari;
b.  pusat  lingkungan  VI.2  terdapat  di  Kelurahan  Sendangmulyo  dengan  daerah pelayanan Kelurahan Kedungmundu; dan
c. pusat lingkungan VI.3 terdapat di Kelurahan Sambiroto dengan daerah pelayanan Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli.
Kecamatan  Tembalang  juga  telah  ditetapkan  menjadi  wilayah  yang  rawan bencana  dimana  sudah  disapkan  ruang  evakuasi  bencana  di  Kantor  Kelurahan Kedungmundu di Kecamatan Tembalang dan Kantor Kecamatan Tembalang.
Kecamatan  Tembalang  telah  ditetapkan  sebagai  Kawasan  resapan  air. Kawasan  rawan  bencana  gerakan  tanah  di  Kecamatan  Tembalang  meliputi  : Kelurahan  Meteseh;    Kelurahan  Bulusan;  Kelurahan  Kramas;  dan    Kelurahan Rowosari.    Kawasan  sesar  aktif  di  Kecamatan  Tembalang  terdapat  di  Kelurahan Jangli; Kelurahan Tembalang;  Kelurahan Bulusan; dan Kelurahan Kramas.
Kawasan  longsor  di  Kecamatan  Tembalang  meliputi  :  Kelurahan  Kramas; Kelurahan  Bulusan;    Kelurahan  Sambiroto;  Kelurahan  Mangunharjo;  Kelurahan Tandang;  dan  Kelurahan  Sendangguwo.  Selain  itu  Kecamatan  Tembalang  juga ditetapkan sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana angin topan. Kecamatan Tembalang  juga  telah  ditetapkan  dalam  pengembangan  kawasan  pendidikan, kawasan latihan militer, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura.

## 2.2. Pemahaman Terhadap RTRW
Dari  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  dengan  memberikan  kuesioner  kepada peserta  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yakni  perangkat  kelurahan  dan kecamatan  se  Kecamatan  Tembalang  diperoleh  hasil  bahwa  setelah  kegiatan  ini semua peserta mengetahui gambaran RTRW untuk Kecamatan Tembalang. Kondisi tersebut  meningkat  dari  sebelum  kegiatan  ini  dilaksanakan  dimana  persentase peserta yang mengetahui sebesar 63,6 persen.
Pengetahuan  tersebut  juga  diikuti  dengan  pandangan  bahwa  kondisi pembangunan  di  Kecamatan  Tembalang  pada  saat  ini  sudah  tidak  sesuai  dengan RTRW  Kota  Semarang.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  mayoritas  perangkat kelurahan  dimana  73  persen  menyatakan  bahwa  kondisi  Kecamatan  Tembalang saat  ini  tidak  sesuai  dengan  RTRW.Sedangkan  27  persen  perangkat  menyatakan bahwa kondisi saat ini masih sesuai dengan  RTRW.
Dampak yang  dirasakan  dari ketidaksesuaian  pembangunan  terhadap RTRW diantaranya  adalah  munculnya  banjir,  kemacetan,  krisis  air  bersih,  semakin berkurangnya lahan pertanian, dan pengelolaan sampaah.
Dengan  gambaran  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  telah muncul kesadaran bahwa terjadi ketidaksesuaian antara pembangunan dan RTRW yang  telah  ditetapkan.Kondisi  ketidaksesuaian  tersebut    dihadapkan  pada permasalahan:
63,6 100 36,4 0 Sebelum Sesudah
Gambar 1.1 Pengetahuan Terhadap RTRW Kota Semarang Untuk Kec Tembalang (%) Tahu
Tidak Tahu
Sangat Sesuai 0% Sesuai 27% Tidak Sesuai 73% Sangat Tidak Sesuai 0%
Gambar 1.2
Kesesuaian Kondisi Kec Tembalang Pada Saat Ini Dengan RTRW Kota Semarang
1.      Kondisi  saat  ini  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  RTRW  seperti  wilayah  yang semestinya menjadi kawasan pertanian namun berubah menjadi permukiman. Sementara  tidak  mungkin  pada  saat  ini  dilakukan  perombakan  wilayah permukiman untuk dikembalikan ke wilayah pertanian.
2.  Seringkali muncul izin-izin pemanfaatan wilayah yang langsung berasal dari atas tanpa melalui kelurahan dan kecamatan.
3.    Laju  pertumbuhan  penduduk  dan  pembangunan  di  wilayah  Tembalang  paska naiknya  kampus  Undip  dari  Pleburan  ke  Tembalang  menjadikan  perluasan lahan  permukiman semakin besar, sementara  lahan  yang terbatas menjadikan semakin berkurangnya kawasan resapan dan pertanian.

## 3. Penutup
RTRW  merupakan  dokumen  pembangunan  yang  sangat  penting  untuk dipahami  oleh  perangkat  daerah  khususnya  yang  memiliki  hubungan  langsung dengan masyarakat baik dalam aspek pengeluaran izin maupun penegakan aturan. Pemahaman  terhadap  RTRW  pada  dasarnya  sudah  dimiliki,  namun  demikian kondisi  pembangunan  yang  sudah  terlanjut  kurang  konsisten  dengan  RTRW menjadi  permasalahan  yang  muncul  di  Kecamatan  Tembalang.  Oleh  karenanya kedepan  diperlukan  konsistensi  dalam  penerbitan  izin-izin  pembangunan  dan penegakan  RTRW  sehingga  dampak  negatif  sosial  dan  lingkungan  akibat ketidakselarasan dengan RTRW tidak semakin meluas.

## Daftar Rujukan
Ahmad Yani, S.H., M.M., AK. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . (edisi revisi). Rajawali Pers. Bandung.2008. Mahmudi.
Analisis Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah . UUP AMP YKPN.Yogyakarta.2010.
Nurcholis,  Hanif, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta, Grasindo, 2007.
Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Daerah . Nusamedia. Bandung.2009 Syaukani  dkk, Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar, 2005.
Sinambela,  Mahadi  &  Azhari  S, Dilema  Otonomi  daerah  &  Masa  Depan  Nasionalisme Indonesia . Yogyakarta, Balairung & Co, 2003.
Surya  Adisubrata,  Winarna, Perkembangan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia  (Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi) . Semarang, Aneka Ilmu, 2003.
Sony  Yuwono,  dkk, Memahami  APBD  dan  Permasalahannya. Bayumedia  Publishing, Malang, 2005.