## MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Al Darmono Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi Abstrak
Menurut  perundang-undangan,  pendidikan  dasar  merupakan  jenjang pendidikan  yang  melandasi  jenjang  pendidikan  menengah.  Pendidikan  dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Madrasah Tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Adapun  yang  dimaksud bentuk lain yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B”. Pendidikan Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  dan  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  adalah  SD  dan SLTP  yang  berciri  khas  agama  Islam  yang  diselenggarakan  oleh  Departemen Agama.  Sekolah  Lanjutan  Pertama  (SLTP) adalah  bentuk   satuan  pendidikan dasar  yang  menyelenggarakan  program  tiga  tahun.  Tamatan  SLTP diprogramkan melanjutkan sekolah menengah (SMU/SMK) bagi yang mampu, dan ke dunia kerja bagi yang tidak mampu. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  pasal  51  ayat  1,  “Pengelolaan  satuan pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah dilaksanakan  berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  dengan  prinsip manajemen  berbasis  sekolah  atau  madrasah”.  Sementara  di  lapangan  antara pihak Kepala sekolah, dewan guru, dan warga sekolah lainnya secara mandiri, transparan,  dan  bertanggung  jawab  melaksanakan  program  sekolah  untuk mencapai  visi,  misi  dan  target  mutu  yang  diamanatkan  oleh  masyarakat  dan semua  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  pendidikan  di  sekolah  yang bersangkutan (stakeholders pendidikan).
Kata-kata kunci: Manajemen-berbasis-sekolah, sistem-pendidikan-nasional, peraturan perundang-undangan
A. Pendahuluan
Peradaban  manusia  terus  mengalami  kemajuan (progress)  dan  semakin kompleks  kebutuhan  yang  dihadapi.  Manusia  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari kemajuan zaman yang terus berubah. Justru sebaliknya adanya kemanuan zaman yang  dibarengi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  berkat  adanya peran  aktif  manusia.  Manusia  selain  berperan  sebagai  pencipta  sekaligus pengguna dari pada Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.
Tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, mutu  pendidikan  nasional  juga  turut  harus  ditingkatkan.  Peningkatan  mutu pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia Indonesia lebih berkualitas.
Pasca  peristiwa  reformasi  1998  semua  kebijakan  atau  aturan  tidak sepenuhnya dibuat oleh pemerintah pusat. Dengan diberlakukan otonomi daerah (desentralisasi), pemerintah di daerah mempunyai wewenang atau berhak untuk mengelola daerahnya secara mandiri.
Otonomi  (desentralisasi)  tersebut  tidak  hanya  berlaku  dalam  bidang pemerintahan  saja,  namun  juga  dalam  bidang  pendidikan.  Desentralisasi  di bidang pendidikan merupakan suatu langkah kebijakan pemerintah yang sangat penting  dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan  dengan  memberi kewenangan kepada sekolah untuk dikelola secara mandiri.
Desentralisai  pendidikan  dilaksanakan  dalam  upaya  meningkatkan kemandirian  lembaga  sekolah  untuk  mengembangkan  potensi  sekolah  dengan model  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS) sebagai bagian dari strategi Pemerintah dalam desentralisasi pendidikan bertujuan memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kekuasaan, sumber  daya  dan  dana  ke  masyarakat  tingkat  sekolah.  Dalam  menjalankan program  MBS  dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  antara  pihak  sekolah  dengan pemerintah  dan  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  terutama dalam ikut serta merencanakan manajemen sekolah, kebutuhan belajar siswa dan membuat  keputusan  pada  masalah-masalah  yang  langsung  berakibat  pada pengelolaan  sekolah  dan  belajar  siswa.  Dalam  memajukan  pendidikan,  sekolah melaksanakan  program  MBS  yaitu  penggunaan  sumberdaya  yang  berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Keterlibatan masyarakat  melalui  lembaga  Komite  Sekolah  sangat  dibutuhkan.  Di  mana masyarakat  dapat  ikut  serta  berperan  meningkatkan  mutu  pendidikan  sekolah. Pada  pendidikan  dasar  misalnya  peran  aktif  masyarakat  sangat  penting  untuk mewujudkan  pendidikan  yang  transparan,  demokratis,  dan  mandiri,  sehingga peningkatan  mutu  pendidikan  akan  dapat  tercapai  dengan  memerankan  semua pihak yang berkecimpung dalam pengelolaan sekolah tersebut.
Dalam  mengimplemetasikan  program  Manajemen  Berbasis  Sekolah  ini, pemerintah  harus  mempu  mensosialisasikan  kepada stakeholders  pendidikan  di sekolah serta kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan agar program ini mampu dipahami dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan benar.
Namun dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah bukan berarti  tidak  mengalami  hambatan  ataupun  masalah.  Sampai  saat  ini  masalah masih  banyak  yang  dirasakan  oleh  lembaga  sekolah,  sehingga  program Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  tidak  mampu  dilaksanakan  sebagaimana yang diharapkan.
B. Pendidikan Dasar menurut Peraraturan Perundang-undangan
Berdasarkan  pembukaan  undang-undang  dasar  1945  disebutkan  bahwa Bangsa  Indonesia  mempunyai  misi  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan menetapkan  hak  warga  negara  memperoleh  pengajaran  (pendidikan)  serta
kewajiban  pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pengajaran  nasional. 1 Pendidikan  merupakan  sebuah  keniscayaan  yang  harus dilaksanakan  dalam  rangka  mencerdaskan  anak  bangsa  serta  meningkatkan sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  handal.  Disamping  itu  juga  pendidikan dilaksanakan  untuk  semua  warga  negara  tanpa  membedakan  ras,  suku,  dan golongan tertentu saja.
Pada  amanat  UUD  45  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa diselenggarakan  dengan  melalui  sistem  pengajaran  nasional.  UUSPN  No  20 Tahun  2003  disebutkan  secara  jelas  bahwa  pendidikan  di  sekolah  dilaksanakan secara berjenjang. Hal ini diterangkan dalam Pasal 14 yaitu “Jenjang pendidikan formal  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan tinggi”. 2
Adapun  landasan  yang  mengatur  pendidikan  dasar  terdapat  pada  UU Sisdiknas  pasal  17  disebutkan  bahwa:  “Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang pendidikan  yang  melandasi  jenjang  pendidikan  menengah.  Pendidikan  dasar berbentuk  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  atau  bentuk  lain yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Madrasah Tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat. Adapun  yang  dimaksud bentuk  lain  yang  sederajat  dengan  SD/MI  adalah  program  seperti  Paket  A  dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B”. 3
Pendidikan dasar adalah pendidikan yang mengutamakan pengetahuan dan ketrampilan  dasar  yang  diperlukan  untuk  hidup  dalam  masyarakat  serta mempersiapkan  peserta  didik  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar (SD)  dan  3  (tiga)  tahun  di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  (SLTP)  atau satuan pendidikan yang sederajat.
Dalam  UU  Sisdiknas  pasal  11  menetapkan  bahwa  Ayat  (1)  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setia  warga  negara tanpa diskriminasi. Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya  dana  guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  warga  negara  yang berusia  tujuh  sampai  dengan  lima  belas  tahun. 4 Sebagai  konsekwensi  dari kebijakan  yang  menetapkan  bahwa  semua  anak  usia  antara  7-15  tahun  harus mengikuti pendidikan dasar tersebut, maka semua lembaga-lembaga pendidikan;
1 Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 110.
2 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 6.
3 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), 6.
4 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), 5.
termasuk lembaga pendidikan agama yang  menampung anak didik usia antara 7- 15 tahun harus menjadi bagian pendidikan dasar secara penuh.
Pada  pasal  4 ayat  (3) Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 28 Tahun 1990 tentang  Pendidikan  Dasar  yang  menetapkan  bahwa  Madrasah  Ibtidaiyah  dan Madrasah Tsanawiyah adalah SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan  oleh  Departemen  Agama. 5 Sebagai  realisasi  PP  No.  28  Tahun 1990  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  antara  lain  mengeluarkan  Surat Keputusan No. 0487/U/1992 Tahun 1992 dan No. 054/U/1993 Tahun 1993.
Dalam  kedua  SK  Mendikbud  tersebut  ditegaskan  kembali  bahwa  MI adalah  SD  dan  MTs   adalah  SLTP  yang  berciri  khas  agama  Islam  yang diselenggarakan  oleh  Departemen  Agama.  Dalam  kedua  SK  tersebut  juga ditetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama  dengan  SD/SLTP.  Ini  berarti  tidak  ada  perbedaan  lagi  antara  MI/MTs dengan SD/SLTP selain ciri khas agama Islam pada MI/MTs.
Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) adalah bentuk  satuan pendidikan dasar yang  menyelenggarakan  program  tiga  tahun.  Tamatan  SLTP  diprogramkan melanjutkan  sekolah  menengah  (SMU/SMK)  bagi  yang  mampu,  dan  ke  dunia kerja  bagi  yang  tidak  mampu.  Mendikbud  menyatakan  bahwa  pengembangan keterampilan dasar sebagai bekal peserta didik di tingkat SLTP yang akan terjun dalam kehidupan masyarakat dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan  demikian  kurikulum  SLTP  hendaknya  dirancang  sedemikian  rupa sehingga siswa tamatan SLTP telah memahaminya.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat 1, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan  menengah  dilaksanakan  berdasarkan  standar  pelayanan  minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah”. 6
Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  menyebut  MBS dengan manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Secara umun MPMBS  diartikan  sebagai  model  manajemen  yang  memberikan  otonomi  lebih besar  pada  sekolah  dan  mendorong  pengambilan  keputusan  partisipatif  yang melibatkan  secara  langsung  semua  warga  sekolah  untuk  meningkatkan  mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. 7
Kewenangan  yang  berada  pada  tingkat  sekolah  memiliki  beberapa keuntungan,  diantaranya:  kebijakan  dan  kewenangan  sekolah  membawa pengaruh  langsung  kepada  siswa,  orang  tua  dan  guru;  bertujuan  untuk memanfaatkan  sumber  daya  lokal;  efektif  dalam  melakukan  pembinaan  siswan seperti  kehadiran,  hasil  belajar,  tingkat  pengulangan,  tingkat  putus  sekolah, moral  guru  dan  iklim  sekolah;  adanya  perhatian  bersama  untuk  mengambil
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar , 2. 6 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), 16.
7 Anonim, Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah (Jakarta:  Direktorat  SLP  Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2010), 3.
keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah dan perubahan perencanaan. 8
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1, MBS didefinisikan sebagai “bentuk otonomi manajemen  pendidikan  pada  satuan  pendidikan,  yang  dalam  hal  ini  kepala sekolah  atau  madrasah  dan  guru  dibantu  oleh  komite  sekolah  atau  madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”. 9
Legalisasi  pelaksanaan  MBS  juga  termuat  dalam  peraturan  turunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang  standar  nasional  pendidikan  pasal  49  ayat  1,  “Pengelolaan  satuan pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  menerapkan manajemen  berbasis  sekolah  yang  ditunjukkan  dengan  kemandirian,  kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.
Tujuan  utama  penerapan  MBS  adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi pengelolaan  dan  meningkatkan  relevansi  pendidikan  di  sekolah,  dengan  adanya wewenang  yang  lebih  besar  dan  lebih  luas  bagi  sekolah  untuk  mengeloila urusannya sendiri. 10
Penerpan  MBS  memiliki  beberapa  keuntungan,  yaitu: pertama,  secara formal  MBS  dapat  memehami  keahlian  dan  kemampuan  orang-orang  yang bekerja  di  sekolah. Kedua,  meningkatkan  moral  guru.  Ketiga,  keputusan  yang diambil  oleh  sekolah  memiliki  akuntabilitas. Kempat,  menyesuaikan  sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah. Kelima, menstimulasi  munculnya  pemimpin  baru  di  sekolah. Keenam,  meningkatkan kualitas,  kuantitas,  dan  fleksibelitas  komunikasi  tiap  komunitas  sekolah  dalam rangka mencapai kebutuhan sekolah. 11
C. Konsep Dasar Perundang-undangan Pendidikan Dasar Secara Praktis
Penyelenggaraan  pendidikan  dasar  (Sekolah  Menengah  Pertama) menerapkan  model  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  (MBS).  Di  lapangan antara  pihak  Kepala  sekolah,  dewan  guru,  dan  warga  sekolah  lainnya  secara mandiri,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  melaksanakan  program  sekolah untuk  mencapai  visi,  misi  dan  target  mutu  yang  diamanatkan  oleh  masyarakat dan  semua  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  pendidikan  di  sekolah  yang bersangkutan ( stakeholders pendidikan). Untuk mencapai tersebut setiap sekolah (1)  merumuskan  visi  dan  misi  yang  jelas  serta  terarah  sesuai  dengan  visi,  misi dan  setandar  mutu  pendidikan  nasional.  (2)  merencanakan  dan  melaksanakan
8 Nanag Fatah, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Andira, 2000), 8-9.
9 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), 36.
10 Supriono Subakir dan Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 5-6.
11 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model,dan Aplikasi (Jakarta: Grasindo, 2005), 26.
program SMP yang telah ditetapkan. (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  program.  (4)  menyusun  laporan  dan  mengevaluasi  keberhasilan program.  (5)  Merumuskan  program  baru  sebagai  kelanjutan  dari  program  yang telah  dilaksanakan.  Untuk  mengawasi  tercapainya  program  dilakukan  kontrol melalui:  (1)  pemantauan  dan  pengawasan  internal  maupun  eksternal;  (2) transparan  manajemen;  dan  (3)  akuntabilitas  publik . 12 Penilaian  atau  evaluasi sekolah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat efisiensi dan evektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksaan kurikulum, dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan secara menyeluruh. Penilaian sekolah dapat bersifat nasional (pemerintah pusat), lokal (pemerintah daerah), dan sekolah itu sendiri  sesuai  dengan  tujuan  dan  lingkupnya  sesuai  dengan  prinsip  manajemen berbasis sekolah.

## D. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah
1) Komite Sekolah
Dewan  pendidikan  pada  tingkat  Provinsi  dan  kabupaten/kota,  serta Komite Sekolah/Madrasah atau Dewan  Sekolah  atau apapun namanya pada tingkat  satuan  pendidikan  atau  sekolah  sebagai  wadah  bagi  masyarakat membantu  penyelenggaraan  pendidikan. 13 Di  mana  peran  badan  tersebut adalah untuk menciptakan kontrol obyektif atas kebijakan pemerintah. Baik kebijakan oleh yang bberkaitan dengan wewenang yang melekat pada dewan pendidikan  apda  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota,  serta  komite sekolah/madrasah  untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  sumberdaya  dan kegiatan  sekolah  sebagaimana  kualitas  yang  diinginkan,  dan  hal  lain  yang relevan dengan fungsi tugas masing-masing.
Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3, Komite Sekolah adalah  lembaga  mandiri,  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu pelayanan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arah  dan  dukungan  tenaga, sarana  dan  prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan pendidikan. 14 Menurut  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No. 44/U/2002, bahwa komite sekolah terdiri atas unsur LSM, Orang tua Murid,
Unsur  Praktisi  Pendidikan,  Dunia  usaha  dan  Industri. 15 Mereka  menurut Kep-Men-diknas tersebut mempunyai tugas yang luas dan terhormat, Dimana Tanggungjawab  Pendidikan  terdiri  tiga  komponen  yaitu  Pemerintah,
12 Syaiful  Sagala, Manajemen  Strategik  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Pembuka  Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi  Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2007), 174.
13 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik, 246.
14 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) , 18.
15 Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  044/U/2002  Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, 2.
Masyarakat dan Orang tua Murid murid. Komite  sebagai wakil masyarakat mempunyai peranan yang penting antara lain: 16
1. Pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency)  dalam  penentuan  dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung ( supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling  agency)  dalam  rangka  transparansi  dan akuntabilitas  penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan  di  satuan pendidikan
4. Mediator  antara  pemerintah  ( mediating  agency)  dengan  masyarakat  di satuan pendidikan.
Selain mempunyai peran diatas, Komite sekolah juga berfungsi sebagai berkut:
1. Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan  kerjasama  dengan  masyarakat  (perorangan/organisasi/  dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung  dan  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  satuan pendidikan mengenai
a. Kebijakan dan program pendidikan
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
d. Kriteria tenaga kependidikan.
e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
f. Hal hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong  orangtua  dan  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat calam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Keberadaan  Komite  sekolah  mampu  membawa  banyak  perubahan sistem  Pendidikan  di  Sekolah  dengan  memerankan  orang  tua  wali  murid pihak  ketiga  yang  mendukung  peningkatan  mutu  pendidikan  pada  satuan pendidikan dengan tanpa menekan dan bertindak otoriter kepada orang tua / wali  murid  peserta  didik.  Mekanisme  bagaimana  memerankan  orang  tua  /
16 Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  044/U/2002  Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, 6.
wali  murid  dalam  berpartisipasi  meningkatkan kualitas  hasil  pendidikan  itu sebenarnya yang harus diwujudkan dalam demokratisasi bidang pendidikan.
2) Operasional Komite Sekolah
Secara operasional Komite Sekolah berpedoman pada Kep. Mendiknas No:044/U/2002  Tgl  2  April  2002  tentang  Dewan  Pendidikan  dan  Komite sekolah.  Untuk  mengawali  proses  Pembentukan  Komite  Sekolah  supaya dibentuk  panitia  persiapan  yang  anggotanya  lima  orang  dari  kalangan praktisi  pendidikan  (guru,  kepala  satuan  pendidikan,  penyelenggara pendidikan),  pemerhati  pendidikan,  (LSM  peduli  pendidikan)  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  dunia  usaha  dan  dunia  industri  dan  orang  tua siswa.  Panitia  inilah  yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk mempersiapkan  serta  melaksanakan  proses  pembentukan  Komite  Sekolah, secara demokratis, trasparan dan akuntabel.
Mekanisme  pembentukan  Komite  Sekolah  melalui  tujuh  tahapan, yaitu:
1. mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar tentang rencana  pembentukan  Komite  Sekolah.  Langkah  ini  amat  penting  agar masyarakat dapat memberikan saran dan masukan tentang apa itu Komite Sekolah, dan siapa yang cocok untuk menjadi pengurus dan anggota .
2. merumuskan  kriteria  pengurus  dan  anggota  komite  Sekolah.  Proses  ini dimaksudkan  agar  dapat  diperoleh  calon  pengurus  dan  anggota  yang berkualitas.
3. menyeleksi  calon  pengurus  dan  anggota  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditentukan.
4. mengumumkan  nama  calon  pengurus  dan  anggota  kepada  masyarakat melalui media yang relevan.
5. menetapkan daftar nama calon pengurus dan anggota, setelah nama-nama yang diumumkan tersebut tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat.
6. mengadakan  rapat  untuk  memfasilitasi  proses  pemilihan  pengurus  dan anggota Komite Sekolah secara trasparan dan demokratis.
7. mengusulkan  hasil  pemilihan  pengurus  dan  anggota  Komite    Sekolah kepada kepala Sekolah untuk diterbitkan surat keputusan.

## E. Kesimpulan
Landasan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  dijelaskan  pada  UUD  45 yaitu  pendidikan  bertujuan  untuk  mencerdaskan  bangsa,  serta  pendidikan dilaksanakan  bagi  semua  warga  Negara  Indonesia.  Lebih  lanjut  landasan pendidikan diatur dalam UU SPN No 20 Tahun 2003 yaitu dijelaskan pendidikan di  sekolah  dilaksanakan  secara  berjenjang.  Adapun  landasan  yang  mengatur pendidikan dasar terdapat pada UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 17 disebutkan bahwa: “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang  sederajat  serta  sekolah  SMP  dan  MTs,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat. Adapun  yang  dimaksud  bentuk  lain  yang  sederajat  dengan  SD/MI  adalah program  seperti  Paket  A  dan  yang  sederajat  dengan  SMP/MTs  adalah program seperti  Paket  B”.  Pendidikan  dasar  adalah  pendidikan  yang  mengutamakan pengetahuan  dan  ketrampilan  dasar  yang  diperlukan  untuk  hidup  dalam masyarakat  serta  mempersiapkan  peserta  didik  yang  memenuhi  persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
Pengelolan  pendidikan  dasar  mengacu  pada  MBS.  Untuk  dapat meningkatkan  mutu  pendidikan  dasar  dibutuhkan  peran  aktif  masyarakat  yang terbentuk  dalam  suatu  lembaga  Komite  Sekolah.  Selain  mempunyai  peran penting, Komite sekolah juga berfungsi sebagai: Pemberi pertimbangan ( advisory agency),  Pendukung  (supporting  agency),  Pengontrol  (controlling  agency),  dan Mediator antara pemerintah ( mediating agency).

## DAFTAR PUSTAKA
Fatah, Nanang. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Andira, 2000.
Keputusan  Menteri  nteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.
Nurkolis. Manajemen  Berbasis  Sekolah  Teori,  Model,  dan  Aplikasi.  Jakarta: Grasindo, 2005.
Sagala,  Syaiful. Manajemen  Strategik  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan Pembuka  Ruang  Kreativitas,  Inovasi  dan  Pemberdayaan  Potensi  Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah.  Bandung: Alfabeta, 2007.
Soedijarto. Landasan  dan  Arah  Pendidikan  Nasional  Kita.  Jakarta:  Kompas  Media Nusantara, 2008.
Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
Subakir,  Supriono,  dan  Achmad  Sapari. Manajemen  Berbasis  Sekolah.  Surabaya: Penerbit SIC, 2001.