## STANDARISASI PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT BERDASARKAN UNPAN
(United Nations Online Network in Public Administration and Finance)
UNTUK INDONESIA

## Teddy Rosady
Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin akparnasbjm@gmail.com
Abstact:. Electronic government (e-government) has accepted a considerable attention in last few years. Development of information and communication technology (ICT), especially the Internet, is considered as main driver behind egovernment initiatives. Indonesia, like other countries, can take advantages  of  e-government  initiatives,  those  advantages  such  as:  1.  to  support  the  government change towards a democratic governance practices; 2. to facilitate communication between central and  local  governments;  3.  to  improve  transparency,  control,  and  accountability  towards implementation good corporate governance; and 4. to enable transformation towards information society era. But previous research found that adoption of e-government increased in most countries but  at  the  same  time  the  rate  of  adoption  varied  from  country  to  country.  Generally,  developing counties, includes Indonesia, is lagging in e-government adoption compared to developed countries.
To  faster  the  development  of  e-government,  Presidential  Instruction  No.  3/2003,  which  contains national policy and strategy pertaining e-government development in Indonesia was introduced on July  2003.  However,  before  the  introduction  of  the  instruction,  local  governments  have  taken initiatives to develop e-government without any guideline from the central authority. Organizational and  cultural  inertia,  financial  constraints,  and  low  ICT  penetration,  lack  of  ICT  skills  are  of identified  obstacles  of  e-government  implementation.  However,  some  government  offices  have proven to eliminate degree of the obstacles with several initiatives.
In  national  level  as  well  as  in  local  level,  programs  to  increase  capacity  ICT  infrastructure  and accessibility are important to broaden coverage of the services offered by e-government. Without this, only a handful of citizens who will get benefits from e-government and hence digital divide will widen.
Keyword: Electronic government, (Central) Government, Local Government.
Abstak: .  Electronic  government  telah  mendapatkan  perhatian  banyak  dari  berbagai  pihak  pada beberapa  tahun  belakang  ini.  Pengembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK/ICT), terutama  internet,  dianggap  sebagai  penggerak  utama  dibelakang  pengembangan  e-government. Indonesia,  seperti  negara-negara  lainnya,  bisa  mengambil  keuntungan  dari  munculnya  e- government  ini,  keuntungan-keuntungan  seperti:  1.  menimbulkan  suatu  dukungan  terhadap munculnya  perubahan  pada  sebuah  pemerintahan  yang  lebih  demokratis,  2.  memfasilitasi  suatu komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, 3. untuk meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas menuju implementasi pada pengembangan tata pemerintahan yang baik, dan 4. untuk memungkinkan  transformasi  menuju  abad  masyarakat  informasi.  Namun,  penelitian-penelitian sebelumnya  mendapatkan  bahwa  tingkat  adaptasi  pengelolaan  dari  e-government  walaupun meningkat  pada  banyak  negara  tapi  menghadapi  kendala  yang  beragam  pada  masing-masingnya.
Pada  umumnya  negara-negara  berkembang,  termasuk  Indonesia,  mendapatkan  banyak  kendala dalam menerapkan e-government dibandingkan dengan negara-negara maju.
Untuk mengembangkan Electronic government dikeluarkanlah Instruksi Presiden No. 3/2003 yang memuat mengenai kebijakan nasional dan strategi pengembangan e-government di Indonesia, yang dimulai  pada  bulan  Juli  tahun  2003.  Namun  sebelum  munculnya  instruksi  tersebut,  pemerintah daerah telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan e-government tanpa ada arahan yang jelas dari otoritas pemerintah pusat. Tidak adanya budaya dan organisasi pengembangannya yang baik, kurangnya  perhatian  pada  fasilitas  finansial  yang  menunjang,  dan  rendahnya  pemahaman  akan pendayagunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menjadi  halangan-halangan  untuk implementasi dari e-government. Namun beberapa inisitif pengembangan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan swasta berupaya untuk mengatasi halangan-halangan tersebut.
Pada  tingkat  nasional  dan  daerah,  program-program  untuk  meningkatkan  infrastruktur  dan aksesbilitas  pengembangan  TIK  sangatlah  penting  untuk  memperluas  cakupan  akan  penggunaan layanan  dari  e-government,  tanpa  hal  ini,  hanya  sebagian  kecil  dari  masyarakat  yang  akan mendapatkan keuntungan dari pengembangan e-government dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mengglobal selama ini..
Kata Kunci: Electronic government, Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah.
Dengan  munculnya  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat  di  masa  sekarang,  suatu wacana  kemudian  timbul  untuk  meningkatkan  kinerja  dari  pelayanan  publik  ysng mengarah  untuk  pembentukan  suatu  bentuk  pelayanan  publik  baru  yang  berbasiskan pada pola pelayanan digital ( digital service ). Hal ini wajar karena pada dasarnya mayoritas bentuk  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakatnya  adalah  hal-hal  yang  berkaitan dengan  pengumpulan,  pengolahan,  dan  penyediaan  berbagai  data,  informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang  membutuhkan,  maka  jelas  terlihat  bahwa  teknologi  yang  paling  cocok  untuk diterapkan di sini adalah teknologi informasi.
Konsep  yang  ditawarkan  tersebut  yang  kemudian  dikenal  sebagai Electronic Government. Berbagai  definisi  yang  ada  mengenai Electronic  Government (tergantung dari  aktor  yang  bersangkutan)  memperlihatkan  sebuah  keinginan  yang  sama,  yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang  terlampau  birokratis,  menjadi  mekanisme  hubungan  interaksi  yang  jauh  lebih bersahabat.
Pengembangan Electronic Government kemudian merupakan suatu upaya untuk mengembangkan  penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  berbasis  (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui  pengembangan Electronic  Government dilakukan  kemudian  penataan  sistem manajemen  dan  proses  kerja  di  lingkungan  pemerintah  (baik  pusat  maupun  daerah) dengan  mangoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Pemanfaatan  teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu:
a. Pengolahan  data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses  kerja secara elektronis.
b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Masyarakat menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat  luas,  dapat  diandalkan  dan  terpercaya,  serta  mudah  dijangkau  secara
interaktif.  Dengan  demikian  pemerintah  harus  segera  melaksanakan  proses transformasi menuju Electronic Government .
Beberapa definisi utama yang kemudian muncul mengenai Electronic Government bisa dilihat berikut ini:
1. Bank Dunia ( World Bank ) mendefinisikan Electronic Government sebagai berikut:
Electronic  Government  refers  to  the  use  by  government  agencies  of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.
2. UNDP  ( United  Nation  Development  Programme )  dalam  suatu  kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu:
Electronic  Government  is  the  application  of  Information  and Communication Technology (ICT) by government agencies.
3. Ketika mempelajari penerapan Electronic Government di Asia Pasifik,
Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank ), mencoba mendefinisikannya sebagai berikut:
Electronic Government is the use of information and communications technology (ICT)  to  promote  more  efficient  and  cost-effective  government,  facilitate  more convenient government services, allow greater public access to information, and make government more accountable to citizens.
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi Electronic Government , yaitu masing-masing adalah:
1. Merupakan  suatu  mekanisme  interaksi  baru  (modern)  antara  pemerintah  dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan ( stakeholder ); dimana
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Mengenai  UNPAN  ( United  Nations  Online  Network  in  Public  Administration  and Finance )
Pengembangan Electronic Government di dunia dewasa ini tidak bisa terlepas dari peran  UNPAN  ( United  Nations  Online  Network  in  Public  Administration  and  Finance ) sebagai  bagian  dari  lembaga  Internasional  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB-UN). UNPAN dikelola oleh divisi untuk manajemen dan pengembangan administrasi publik dari UNDESA  ( UN  Department  of  Economic  and  Social  Affairs )  yang  berkerja  sama  dengan lembaga-lembaga  internasional  dan  institusi  regional  seluruh  dunia  dan  juga  lembaga- lembaga terkait dari PBB. UNPAN berkerja sebagai portal global untuk administrasi publik dan jaringan sejenis didunia disaat sekarang. Tujuan utamanya ialah untuk membangun kapasitas, menjembatani kesenjangan digital antara si kaya dan miskin, mempromosikan kerjasama  selatan-selatan,  dan  untuk  memberikan  akses,  proses  dan  menyebarkan informasi  yang  relevan,  terkini  melalui  teknologi  komunikasi  informasi  untuk mempromosikan sistem administrasi publik yang lebih baik.
Tujuan langsung yang ingin dicapai oleh UNPAN adalah untuk mengembangkan jaringan berdasarkan internet yang menghubungkan institusi nasional dan regional yang bertujuan  untuk  pengembangan  administrasi  publik,  dengan  demikian  pertukaran fasilitasi  informasi,  saling  berbagi  pengalaman  dan  pelatihan  pada  area  kebijakan  dan manajemen sektor publik akan terjadi.
Misi dari UNPAN adalah untuk mempromosikan dari penyebaran pembagian ilmu pengetahuan,  pengalaman-pengalaman  dan  pelatihan  di  seluruh  dunia  dengan penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  pelayanan  sipil  yang  efisien  dan administrasi  publik  yang  efektif  dan  melalui  pengembangan  kecakapan  dan  kerjasama antara negara-negara anggota, dengan suatu dorongan pada kerjasama selatan-selatan dan  komitmen  UNPAN  untuk  keunggulan  dan  integritas.  Ini  adalah  satu-satunya  jenis jaringan yang mendunia saat ini.
Untuk  pengembangan Electronic  Government sendiri,  UNPAN  telah mengeluarkan  laporan tahunan  dimana  mereka telah  melakukan  survey  peringkat  dari 191 negara anggota dari PBB, survey berdasarkan kepada index gabungan kwantitatif dari e-readiness berdasarkan  kepada  penilaian websites ,  infrastruktur  telekomunikasi  dan partisipasi sumber daya manusia (masyarakat).
Ranking e-readiness diukur  dari  hampir  100  kriteria kwantitatif  dan  kwalitatif, diatur  pada  enam  kategori  berbeda  yang  mengukur  beragam  komponen  dari perkembangan  pada  hal  sosial,  politik,  ekonomi  dan  tentu  saja  pengembangan teknologinya.
Membahas e-readiness tidak hanya pada jumlah komputer yang tersedia, koneksi jaringan atau jumlah telepon genggam yang ada pada suatu negara. Yang lebih penting lagi adalah kemampuan keahlian masyarakatnya untuk menggunakan teknologi, sistem hukum  dan  transparansinya,  dan  juga  bagaimana  pemerintah  mendorong  untuk penggunaan teknologi digital.
Dari  prinsip-prinsip  ini,  UNPAN  menyimpulkan  bahwa Electronic  Government adalah  ”sebuah  komitmen  permanen  dari  pemerintah  untuk  meningkatkan  hubungan antara warga negara dan sektor publik dengan meningkatkan penghantaran layanan yang efisien dan efektif-murah, juga pada penghantaran informasi dan pengetahuan. In adalah realisasi praktis yang terbaik yang pernah ditawarkan oleh suatu pemerintah”

## KEY SUCCESS INDICATORS UNTUK PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT
Melihat  pada  laporan  UNPAN  yang  terangkum  dari  WORLD  PUBLIC  SECTOR REPORT  2003  pada  Box  3  GUIDING  PRINCIPLES  FOR  SUCCESSFUL  E-GOVERNMENT, diperoleh Indikator-indikator untuk keberhasilan pengembangan Electronic Government yaitu dengan adanya:
1. Ketersediaan pendanaan. ( avaibility of initial funding )
2. Keahlian  dan  budaya  dari  pelayanan  masyarakat.  ( skills  and  culture  of  the  civil services )
3. Koordinasi. ( co-ordination )
4. Kerangka hukum. ( legal framework )
5. Infrastruktur informasi teknologi. ( ICT infrastucture )
6. Kepemimpinan dan komitmen politis jangka panjang.
( political leaderships and long-term political commitment )
7. Kesepakatan publik. ( public engagement )
8. Perencanaan untuk pengembangan SDM dan infrastruktur teknis.
( plans for development of human capital and technical infrastructure )
9. Monitoring  dan  evaluasi  program Electronic  Government .  ( montoring  and evaluation )
10. Privacy dan keamanan dari transaksi. ( privacy and security )
Pada  tantangan  global  saat  ini  dan  kebutuhan  untuk  menarik  investor  dan wisatawan  maka  pemerintah  daerah  perlu  lebih  serius  untuk  pengembangan E- Government di  daerahnya  masing-masing.  Pengembangan  tersebut  perlu  disesuaikan dengan visi, misi dan strategi dan program pembangunan wilayahnya, atau dengan kata lain pengembangan E-Government perlu mempunyai tujuan dan agenda yang jelas.
Analisis  Terhadap  Model  Electronic  Government  Departemen  Komunikasi Informasi Dan Teknologi
Kerangka  Konseptual  Electronic  Government  ini  merupakan  kelanjutan  serta pengkayaan  dari  berbagai  konsep  yang  telah  disusun  sebelumnya  secara  partial, sehingga  boleh  dikatakan  suatu  konsep  yang  bersifat  komprehensif  karena mendasari pada berbagai konsep pendahulunya, seperti:
1. Sistem  Manajemen  Informasi  Nasional  (SISFONAS  )  yang  disusun  oleh Lemhanas tahun 1989;
2. Kerangka  Konseptual  Nusantara-21  yang  disusun  Yayasan  Lembaga Telekomunikasi Indonesia, Mei 1998;
3. Kerangka  Teknologi  Informasi  Nasional  yang  disusun  oleh  Tim  Koordinasi Telematika Indonesia bekerjasama dengan Bappenas, Februari 2001;
4. E-Government  Online  in  Indonesia oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi melalui Information Infrastructure Development Project (IIDP) Bank Dunia, Februari 2002.
Secara umum definsi SISFONAS tidak akan pernah lepas dari definsi sistem informasi yaitu “ Pengelolaan informasi berdasarkan alur kerja/proses bisnis yang sesuai  dengan  azas  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  rangka  pencapaian  tujuan organisasi “,  sedangkan  SISFONAS  memiliki  definisi  yaitu  “ Pengelolaan informasi  diseluruh  tingkatan  pemerintah  secara  sistematis  dalam  rangka penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat “,  kedua  hal  tersebut  akan melandasi  definisi E-government sebagai  muara  dari  seluruh  inisiatif  yaitu “Penyelenggaran  pemerintahan  berbasis  elektronik  (Teknologi  Informasi)  untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju good governance “.

## SISFONAS DARI PERSPEKTIF KEY SUCCESS INDICATORS DARI UNPAN
Untuk  melihat  standar  pengembangan  keberhasilan Electronic  Government dari  Program  SISFONAS  ini  maka  dibuatlah  suatu  analisa  untuk  bisa  mengukur Program  SISFONAS  berdasarkan  Indikator  kunci  keberhasilan  ( Key  Success Indicators )  dari  UNPAN.  Penjelasan  dari  Indikator-indikator  tersebut  untuk SISFONAS bisa terlihat berikut ini:
1. Ketersediaan pendanaan. ( avaibility of initial funding )
Mengacu  kepada  Instruksi  Presiden  Nomor  03  tahun  2003  pada  lampiran empatnya mengenai Kerangka Kebijakan Anggaran Pengembangan E-Government agar anggaran yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang  baik,  sehingga  pelaksanaan  strategi  untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif.
2. Keahlian  dan  budaya  dari  pelayanan  masyarakat.  ( skills  and  culture  of  the  civil services )
Sumberdaya manusia dalam hal ini pegawai negeri sipil, menempati posisi teratas dalam kerangka konsep Suprastruktur mengingat bahwa unsur sumberdaya manusia  menjadi  penentu  akhir  dari  keberhasilan  pengembangan  suatu  sistem informasi.  Secanggih  apapun  teknologi  yang  diterapkan  dalam  suatu  sistem informasi  tidak  akan  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  tanpa  adanya sumberdaya  manusia  yang  mampu  untuk  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi yang ada.
3. Koordinasi. ( co-ordination )
Koordinasi merupakan upaya untuk mempersatukan seluruh sumberdaya sistem informasi yang ada pada setiap instansi, lembaga, kantor, dan badan usaha yang dimiliki oleh  pemerintah  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  dalam  satu  kerangka  sistem informasi yang terpadu dan menyeluruh. Tujuan utama dari rencana pembangunan ini adalah selain untuk mengkoordinasikan seluruh seluruh sumberdaya informasi yang ada
juga  untuk  mendorong  pengembangan  sistem  informasi  yang  terencana,  terintegrasi, terbuka secara efektif dan efisien pada setiap instansi, lembaga, kantor maupun badan usaha milik pemerintah ditingkat pusat dan daerah.
4. Kerangka hukum. ( legal framework )
Agar dapat memiliki legitimasi sebagai landasan hukum, maka penyusunan konsep Pengembangan Sistem Informasi Nasional harus berlandaskan  hukum yang terkait secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  yang  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi  Kementerian Komunikasi dan Informasi  dan terdiri atas: Undang- undang Dasar  1945,  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  Undang-undang  yang  terkait diantaranya  adalah:·  Undang-undang  No.  30  tahun  1999  tentang  hak  asasi manusia;· Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers;· Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.· Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Propenas  2000-2004;  Sedangkan  keputusan  presiden  yang  terkait  diantaranya adalah:·  Inpres  No.  6  Tahun  2001  tentang  Pengembangan  dan  Pendayagunaan Telematika di Indonesia; - Inpres 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government ·  Keppres  101  tahun  2001  tentang  Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara.
5. Infrastruktur informasi teknologi. ( ICT infrastucture )
Infrastruktur teknis dalam sistem informasi nasional terdiri atas tiga bagian utama yang saling terkait yaitu:- Infrastruktur jaringan – Infostruktur - Arsitektur aplikasi
6. Kepemimpinan  dan  komitmen  politis  jangka  panjang.  ( political  leaderships  and long-term political commitment )
7. Kesepakatan publik. ( public engagement )
Landasan Sisfonas ini disusun berdasar dari adanya kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan, inisiatif dari pemerintah untuk memperbaikan system informasi nasional yang  ada,  serta  keinginan  untuk  memberikan  layanan  kepada  masyarakat,  sehingga mencapai Good  Governance ,  kemudian  idealisme  tersebut  akan  dituangkan  dalam
Suprastruktur atau  i-fundamental yang  meliputi  Kepemimpinan,  Regulasi  dan  Sumber Daya Manusia sebagai landasan utama pengembangan sistem informasi nasional.
8. Perencanaan  untuk  pengembangan  SDM  dan  infrastruktur  teknis.  ( plans  for development of human capital and technical infrastructure )
9. Monitoring  dan  evaluasi  program Electronic  Government .  ( monitoring  and evaluation )
Proses monitoring di dalam SISFONAS terdapat di dalam Standar pengendalian internal sistem informasi terbagi kedalam 4 (empat) bagian yaitu:
1. Memonitor proses;
2. Menjaga kehandalan kendali internal;
3. Mendapatkan assurance independen;
4. Mempersiapkan audit independen.
Sedangkan proses Evaluasi sendiri mecakup kepada 2 (dua) parameter tolak ukur yaitu:
1. Penilaian Teknis
2. Penilaian Non Teknis
10. Privacy dan keamanan dari transaksi. ( privacy and security )

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Melihat program SISFONAS yang dijabarkan di dalam Kerangka Konseptual ( Versi 1.0 tahun 2002) dari DEPKOMINFO ini melalui suatu pedoman atau prinsip-prinsip untuk menuju keberhasilan di dalam pelaksanaan Electronic Government dari UNPAN ( United Nations  Online  Network  in  Public  Administration  and  Finance )  untuk  pengembangan Electronic  Government yang  baik  dan  benar.  Yang  kemudian  dijabarkan  melalui  suatu indikator-indikator  kunci  ( Key  Success  Indicators ) untuk  keberhasilan  pengembangan Electronic  Government .  Telaah  menyeluruh  berdasarkan  indikator-indikator  kunci tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan pendanaan. ( avaibility of initial funding )
2.. Keahlian dan budaya dari pelayanan masyarakat
3. Koordinasi
4. Kerangka hukum
5. Infrastruktur informasi teknologi
6. Kepemimpinan dan komitmen politis jangka panjang

## 7. Kesepakatan publik
8. Perencanaan untuk pengembangan SDM dan infrastruktur teknis
Melihat dari indikator-indikator kunci ( Key Success Indicators ) dari UNPAN untuk menilai Kerangka  Konseptual  SISFONAS  ini  maka  diperoleh  suatu  kesesuaian  sehingga  bisa menjadi patokan untuk pengembangan program pengembangan Electronic Government di Indonesia untuk sekarang dan nantinya.
UNPAN  ( United  Nations  Online  Network  in  Public  Administration  and  Finance ) mensyaratkan  enam  (6)  prinsip  utama  yang  menjadi  dasar  untuk  pengembangan Electronic Government di suatu negara. Yaitu:
1. Connectivity: The goalposts shift – Membuat pelayanan pemerintahan lebih mudah untuk diakses.
2. Business  environment:  Toward  a  stable  and  open  playing  field – Membuat masyarakat  bisnis  lebih  percaya  dengan  adanya  kestabilan  dan  keterbukaan pelayanan. Membangun pelayanan-pelayanan pada pilihan warga negara.
3. Social  and  cultural  environment:  The  human  factor -  Memfasilitasi  hal-hal  yang berhubungan dengan masalah sosial.
4. Legal  environment:  The  importance  of  transparency -  Memberikan  pertanggung jawaban atas layanan informasi dan pentingnya transparansi.
5. Consumer and business adoption: Technology to use – Penggunaan teknologi yang tepat.
6. Government  policy  and  vision:  The  virtue  of  commitment -  Menggunakan  sumber daya pemerintahan dengan efektif dan efisien
Untuk  itu  perlu  dilakukan  penyesuian  di  dalam  pengembangan E-Government di antaranya:
(1)   Mengingat implementasi E-Government memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak  terkait (stakeholders) ,  maka  sosialisasi  tentang E-Government harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan,
(2)   Untuk  mendukung  beroperasinya E-Government dengan  baik  diperlukan pembangunan  dan  pengembangan  infrastrukur  mulai  dari  media  interkoneksi sampai dengan komputer workstation yang kesemuanya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat,
(3)   Pengembangan  perangkat  lunak  (program  aplikasi) E-Government harus  banyak berkonsultasi kepada calon pengguna dan harus dibuat sedemikian rupa sehingga para  pengguna  mudah  untuk  mengoperasionalkan  meskipun  pengguna  tersebut tidak memahami tentang komputer,
(4)   Untuk mendukung implementasi E-Government secara berkelanjutan harus disusun rencana  pelatihan  bagi  SDM  pengelola E-Government secara  berjenjang  dan berkelanjutan  yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi,
(5)   Untuk menjamin berfungsinya perangkat keras dalam mendukung implementasi E- Government secara  berkelanjutan  diperlukan  anggaran  yang  memadai  dan beberapa orang teknisi pengelola perangkat keras yang handal,
(6)   Untuk  menjamin  agar  perangkat  lunak  yang  telah  dibuat  dapat  berfungsi  secara berkelanjutan  dan  sesuai  dengan  perubahan  kebijakan  pemerintah  maka diperlukan  beberapa  orang programmer dan  sistem  analis  untuk  memelihara perangkat lunak tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
(7)   Untuk menjaga agar database dan program aplikasi yang tersimpan di dalam server dalam kondisi siap digunakan, minimal dibutuhkan seorang administrator database yang handal dan selalu siap menjaga kemungkinan masuknya hacker dan atau virus komputer  dan  selalu  melaksanakan back  up  data secara  periodik  serta back  up program aplikasi apabila terjadi perubahan.
Langkah-langkah ini dapat ditingkatkan kepada hal-hal yang lebih canggih seperti layanan transaksi (mendaftarkan perusahaan, membayar pajak) sampai ke layanan pemilihan  umum  secara online .  Namun  untuk  mencapai  hal  ini  harus  dimulai dengan langkah kecil dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1.  Buku-Buku Dan Dokumen
Ahmadjayadi,  Chayana.  “ Peluang  dan  tantangan  E-Government  Dalam  Era  Otonomi Daerah” , Disampaikan pada Seminar Nasional “ Peluang dan tantangan E-Government Dalam Era Otonomi Daerah” Universitas Gadjah Mada – Bulaksumur – Yogyakarta – 18 September 2003.
Bryson,  John  M, Strategic  Planning  For  Public  And  Non  Profit  Organizations, Pustaka Pelajar Offset, November 1999,
Dye, R Thomas, Understanding Public Policy Seventh Edt , Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
Indrajit,  Richardus  Eko, ELECTRONIC  GOVERNMENT  Strategi  Pembangunan  dan Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi  Digital ,  Andi  Offset, Yogyakarta, 2002.
N.Dunn,  William,  2000, Analisis  Kebijakan  Publik, Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
Widodo,  Joko, GOOD  GOVERNANCE  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birokrasi, Insan Cendikia, Surabaya, 2001.
2.  Internet
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm http://www1.undp.org/egov/definition.htm http://www.unisys.com/publicsector

## 3.  Koran / Surat Kabar
WARTA EKONOMI , Kamis, 2 September 2004, Bekal Menghadapi Globalisasi
PIKIRAN RAKYAT , Senin, 26 November 2007 , Sdm Kunci Sukses “E - Goverment”
SINAR HARAPAN, Minggu, 23 Agustus 2008, “E - Gov” Lebih Terganjal Kultur ketimbang Teknologi
KEDAULATAN RAKYAT, Senin, 4 Oktober 2004, Pelayanan Publik Transparan dan Optimal .