## Pengaruh Pengetahuan Peraturan Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa
Selva Temalagi 1 , Korneles Sairatu 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan  peraturan dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada  pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Jenis  penelitian  ini  yang  digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan data melalui  kuesioner. Adapun jenis  data  dari  sumber data dari  penelitian  ini  adalah data  primer yaitu data yang diperoleh  langsung  dari  hasil  sebaran  kuesioner  sebanyak  42  responden  yang menduduki  jabatan  di  bidang  yang  berkaitan  dengan  anggaran  dalam  lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Hasil  penelitian  dengan  regresi  linier  berganda  menunjukkan  pengetahuan peraturan  dan  lingkungan  birokrasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

## Kata Kunci: Pengetahuan Peraturan, Pengadaan Barang dan Jasa

## ABSTRAC
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  knowledge  of  regulations  and  the bureaucratic  environment  on  budget  absorption  related  to  the  procurement  of goods/services in the government of the Aru Islands Regency. This type of research used is descriptive quantitative. Data collection techniques through questionnaires.
The  type  of  data from the data  source  of  this  study is primary data, namely data obtained directly from the results of the distribution of questionnaires as many as 42 respondents who occupy positions in fields related to the budget within the scope of the Government of the Aru Islands Regency.
The  results  of  the  study  using  multiple  linear  regression  showed  that knowledge  of  regulations  and  the  bureaucratic  environment  had  a  significant influence on budget absorption related to the procurement of goods/services.
Keywords: Knowledge of Regulations, Procurement of Goods and Services
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, email: selva_temalagi@yahoo.com
2 PSDKU, Universitas Pattimura, email: neles_sairatu@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Setiap  tahunnya  pemerintah  daerah  membuat  rencana  keuangan  tahunan  yang  tertuang  dalam Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD) yang  telah  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD).  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Pasal  16  (2),  APBD  terdiri  atas anggaran  pendapatan,  anggaran  belanja,  dan  pembiayaan.  Dalam  anggaran  belanja,  terdapat  proporsi belanja untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan akun belanja barang/jasa dan belanja modal serta direncanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat olpeh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran setiap tahun. Menurut IPW (2011), lebih dari 30-40 persen anggaran belanja dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa.
Masalah Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat  dari  berbagai  perspektif,  kemajuan  Kabupaten  Kepulauan  Aru  tidak dapat  dilepaskan  dari  aktivitas  tersebut.  Di  bidang  perekonomian,  pembangunan  sarana  dan  prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang / jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu,  jumlah  dana  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dalam  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  tidaklah sedikit. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah.
Permasalahan  lain  yang  terjadi  pada  penyerapan  anggaran  terkait  pengadaan  barang/jasa  yaitu adanya  kelemahan  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  yang  kemudian  direvisi  menjadi  Perpres  No.  70/2012  dengan  tujuan  untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan menyederhanakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Namun, penyerapan anggaran masih rendah dan distribusi penyerapan anggaran yang tidak proporsional sepanjang tahun. Oleh karena itu, faktor-faktor apa saja yang terindikasi mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
Pengetahuan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Love et al. 2008). Pengetahuan terkait peraturan yang berlaku dapat menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan barang/jasa (Al  Weshah  2013)  dan  pemahaman  mengenai  mekanisme  pengadaan  barang/jasa  yang  kurang  akan menghambat penyerapan anggaran (Kuswoyo 2011). Oleh karena itu, pengetahuan peraturan akan sangat memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
Birokrasi merupakan aturan pejabat (rule by officials) (Albrow 1970 dalam Jackson 1982), sebuah alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan dibuat untuk kesuksesan  dan  efisian  satuan  pelaksanaan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  tertentu (Eisentandt,  1959).  Lingkungan  birokrasi  yang  baik  akan  membuat  pelaksanaan  kegiatan  operasional menjadi lancar. Namun, jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka menghambat kinerja organisasi. Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
Peran  pemerintah  disini  dapat  dinyatakan  dalam  bentuk  mengoptimalkan    pengelolaan  potensi daerah  dan  sumber  daya  manusia  yang  memberikan  manfaat  terhadap  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat terlaksana  jika  segala  sesuatunya  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien,  tetapi  pada  kenyataannya  masih banyak  hal-hal  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  terhadap  pemerintah  untuk  peningkatan  kesejahteraan tidak dapat terpenuhi.
Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya penyerapan anggaran yang masih sering terjadi khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Terdapat beberapa SKPD yang penyerapan anggarannya masih rendah  dan  mendapat  raport  merah  yaitu  dengan  serapan  anggaran  yang  masih  dibawah  90%.  (LKPD, 2019).  Persentase  mengenai  serapan  anggaran  yang  rendah  ini  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang mengenai  anggaran,  tetapi  pada  saat  menjelang  akhir  tahun  anggaran  instansi  pemerintah  berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah.
Beberapa hal yang menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah ini seperti  adanya anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun, terbukti dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada  akhir  triwulan  III  kurang  dari  80%.  Dengan  persentase  tersebut  maka  timbul  pertanyaan,  apakah
persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 80% berarti penyerapannya tergolong sedang atau rendah. Dalam penilaian penyerapan anggaran yang proporsional atau tidak ini masih belum jelas tolok ukurnya. Maka dari itu jika ingin lebih proporsional dalam menilai penyerapan anggaran, maka perlu dilihat target penyerapan anggaran yang telah disusun di awal, apakah telah sesuai target atau tidak. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah disebabkan juga oleh adanya revisi anggaran seperti contoh penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah. (bpkp.go.id)
Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Dian Juliany (2014) tentang Pengaruh Faktor-faktor  Kontekstual  Terhadap  Persepsian  Penyerapan  Anggaran  Terkait  Pengadaan  Barang/Jasa. Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Dian  Juliany  (2014)  adalah  jumlah  variabel independen  yang  digunakan.  Pada  penelitian  Dian  Juliany  (2014)  menggunakan  3  (tiga)  variabel independen  yaitu  pengetahuan  peraturan,  komitmen  manajemen  dan  lingkungan  birokrasi  dan  variabel dependen  yaitu  penyerapan  anggaran  terkait  pengadaa  barang/jasa,  tetapi  pada  penelitian  ini  hanya menggunakan 2  (dua)  variabel  bebas  yaitu  pengetahuan peraturan  dan  lingkungan birokrasi.  Dasar  pikir penulis hanya menggunakan dua variabel ini adalah penulis ingin mengukur tingkat pengetahuan peraturan yang  dimiliki  oleh  pegawai  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  barang/jasa  serta  pengaruh lingkungan  birokrasi  SKPD  terhadap  penyerapan  anggaran  terkait  pengadaan  barang/jasa  baik  dalam lingkup SKPD maupun secara menyeluruh dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian kembali faktor-faktor  konsektual  yaitu  pengetahuan  peraturan  dan  lingkungan  birokrasi  terhadap  persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul  “ Pengaruh Pengetahuan Peraturan Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa (Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru)” . Rumusan  permasalahan  sebagai  berikut:  1) Apakah  Pengetahuan  Peraturan  berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  Kabupaten  Kepulauan  Aru?,  2)  Apakah  Lingkungan  Birokrasi  berpengaruh  terhadap penyerapan  anggaran  terkait  pengadaan  barang/jasa  pada  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Kabupaten Kepulauan Aru?
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  menguji:  1)  Pengaruh  Pengetahuan  Peraturan  terhadap penyerapan  anggaran  terkait  pengadaan  barang/jasa  pada  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Kabupaten  Kepulauan  Aru,  2)  Pengaruh  Lingkungan  Birokrasi  terhadap  penyerapan  anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru.
Adapun  kegunaan  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  :  1)  Manfaat  Teoritis,  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  implikasi  teoritis  tentang  pengetahuan  peraturan  dan  lingkungan birokrasi  terhadap  penyerapan  anggran  terkait  barang/jasa  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kepulauan  Aru.  2)  Manfaat  Praktis,  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi tambahan  kepada  Pemerintah  Darah  Kabupaten  Kepuluan  Aru  tentang  pengaruh  pengetahuan peraturan  dan  lingkungan  birokrasi  terhadap  penyerapan  anggran  terkait  barang/jasa  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  beberapa  variabel  berkaitan  dengan  judul  skripsi  ini,  adalah sebagai berikut:

## Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu
No Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian 1 Pradata, Bramastyasa Gilang (2019) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Lingkungan Birokrasi Dan Pengetahuan Peraturan Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. Temuan menunjukkan perencanaan anggaran, lingkungan birokrasi dan pengetahuan peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
Sedangkan sumber daya manusia berpengaruh positif, akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. 2 Dian Juliany (2014) Pengaruh Faktor- faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/ jasa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan dan memperbaiki penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dibutuhkan pengetahuan
peraturan pegawai pengadaan barang/jasa, perbaikan yang berkesinambungan, peningkatan komitmen dari kepala SKPD, dan lingkungan organisasi publik yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa.
3 Dian Juliani,
Dr. Mahfud Sholihin, M.Acc. (2014) Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengetahuan Peraturan, Lingkungan Birokrasi, Dan Pengawasan Keluaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen, pengetahuan regulasi, dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang / jasa. 4 Elypaz Donald Rerung (2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan pelaksanaan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten BolaangMongondow Selatan. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadappenyerapan anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten BolaangMongondow Selatan.
5 Ayuti F. Aldita, Said Muniruddin (2018) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sdm, Pemahaman Atas Sistem Akuntansi, Lingkungan Birokrasi  Dan Komitmen Organisasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Skpd Kota Langsa 1. Perencanaan        anggaran,       Kualitas SDM, Pemahaman   atas  sistem   akuntansi, Komitmen Organisasi    dan    Lingkungan Birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.
2. Perencanaan anggaran mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Langsa. 3. Kualitas Sumber Daya Manusia mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.
4. Pemahaman       atas       Sistem       Akuntansi mempengaruhi tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Lingkungan Birokrasi mempengaruhi  tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Langsa. 6. Komitmen    Organisasi    mempengaruhi tingkat Penyerapan   Anggaran  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah Kota Langsa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Jenis penelitian ini adalah penelitian  kuantitatif. Tenik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penyebaran  kuesioner.  Metode  analisis  yang  digunakan untuk  memecahkan  masalah  yang  di  angkat  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik analisa  data  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  peraturan  dan  lingkungan  birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menguraikan  mengenai  pengaruh  pengetahuan  peraturan  dan  lingkungan birokrasi  terhadap  penyerapan  anggaran  terkait  pengadaan  barang/jasa  (pada  bagian  pengadaan barang  dan  jasa  Kabupaten  Kepulauan  Aru).  Jumlah  sampel  yang  diteliti  sebanyak  42  orang pegawai. Berikut tabel karakteristik responden.
Tabel 1. Deskripsi Responden Uraian Frekuensi Persentase (%) Jenis Kelamin Pria 34 81,0% Wanita 8 19,0% Total 42 100,0% Pendidikan S1 34 81,0% S2 3 7,1% S3 0 0,0% Lainnya 5 11,9% Total 42 100,0% Lama Bekerja < 5 tahun 0 0,0% 5 - 10 tahun 1 2,4% > 10 tahun 41 97,6% Total 42 100,0% Lama Menjabat < 5 tahun 21 50,0% 5 - 10 tahun 19 45,2% > 10 tahun 2 4,8% Total 42 100,0%
Sertifikat Memiliki 28 66,7% Tidak Memiliki 14 33,3% Total 42 100,0% Jabatan PPK 11 26,2% PPTK 10 23,8% PP-SPM 10 23,8% Bendahara Pengeluaran 11 26,2% Total 42 100,0%

## Sumber : Hasil olah data, 2021
Tabel 1 dilihat dari jenis  kelamin responden, pria 34 orang (81,0%) dan wanita 8 orang (19,0%), artinya sebagian besar responden adalah pria. Berdasarkan tingkat pendidikan responden, terdapat 34 orang (81,0%) tamatan S1, 3 orang (7,1%) tamatan S2 dan 5 orang (11,9%) tamatan Diploma (D3). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sudah baik. Dilihat dari lamanya responden bekerja, kurang dari 5 tahun tidak ada, 5-10 tahun  1 orang (2,4%) dan lebih dari 10 tahun 41 orang (97,6%). Hal ini  menunjukkan  sebagian  besar  responden  telah  bekerja  selama  lebih  dari  10  tahun  sehingga menunjukkan  bahwa  responden  sudah  memiliki  pengalaman  yang  cukup  lama  dan  cukup  baik dalam bidang penganggaran. Berdasarkan tingkat jabatan responden mayoritas adalah PPK dan Bendahara Pengeluaran yang masing-masing sebanyak 11 orang atau 26,2%

## Statistik Deskriptif Variabel
Variabel  Penyerapan  Anggaran  (Y)  berjumlah  9  pernyataan  dan  Hasil  Rekapitulasi jawaban Penyerapan Anggaran dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2.
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Penyerapan Anggaran
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu- Ragu Setuju Sangat Setuju ∑ % ∑ %
∑ % ∑ % ∑ % P1 0 0 0 0 0 0 24 57,1 18 42,9 P2 14  33,3 20 47,6 8 19,0 0 0 0 0 P3 0 0 0 0 3 7,1 13 31,0 26 61,9 P4 24  57,1 18 42,9 0 0 0 0 0 0 P5 0 0 0 0 0 0 23 54,8 19 45,2 P6 0 0 0 0 0 0 17 40,5 25 59,5 P7 0 0 0 0 1 2,4 15 35,7 26 61,9 P8 23  54,8 15 35,7 4 9,5 0 0 0 0 P9 23  54,8 15 35,7 4 9,5 0 0 0 0
Sumber : Hasil olah data, 2021
Berdasarkan tabel 2 pernyataan pertama hingga pernyataan kesembilan, kesimpulan yang dapat  diambil  dari  indikator  Penyerapan  Anggaran  dimana  responden  mendominasi  menjawab setuju atas pernyataan yang diberikan yaitu dalam melakukan pengadaan barang/jasa diperlukan proses perencanaan yang sesuai dengan skala prioritas dan target yang diingin dicapai serta harus
sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  penyerapan  anggaran  dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah.
Hasil rekapitulasi jawaban pengetahuan peraturan dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3.
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Pengetahuan Peraturan
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu- Ragu Setuju Sangat Setuju ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % P1 13  31,0 19 45,2 6 14,3 4 9,5 0 0,0 P2 0 0,0 0 0,0 3 7,1 30 71,4 9 21,4 P3 1 2,4 8 19,0 9 21,4 11 26,2 13 31,0 P4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 64,3 15 35,7 P5 16  38,1 26 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 P6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 40,5 25 59,5
Sumber: Hasil olah data, 2021
Berdasarkan  tabel  3  pernyataan  pertama  hingga  pernyataan  keenam,  kesimpulan  yang dapat  diambil  dari  indikator  Pengetahuan  Peraturan  dimana  jawaban  responden  mendominasi setuju atas  pernyataan yang diberikan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tingkat  pengetahuan  terhadap  peraturan  pengadaan  barang/jasa  sangat  diperlukan  agar  dapat terlaksana dengan baik.
Hasil rekapitulasi jawaban Lingkungan Birokrasi dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4.
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Lingkungan Birokrasi
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu- Ragu Setuju Sangat Setuju ∑ % ∑ %
∑ % ∑ % ∑ % P1 10  23,8 28 66,7 2 4,8 2 4,8 0 0,0 P2 20  47,6 20 47,6 2 4,8 0 0,0 0 0,0 P3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 64,3 15 35,7 P4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 57,1 18 42,9 P5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 61,9 16 38,1 P6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 61,9 16 38,1 P7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 40,5 25 59,5 P8 0 0,0 9 21,4 2 4,8 28 66,7 3 7,1 P9 0 0,0 0 0,0 3 7,1 31 73,8 8 19,0
Sumber: Hasil olah data, 2021
Berdasarkan tabel 4 kesimpulan yang dapat diambil dari setiap jawaban responden terhadap pernyataan pada variabel lingkungan  birokrasi  adalah  prosedur  pengadaan  barang/jasa membuat system pengadaan menjadi lebih tertata rapi dan baik. Selain itu adanya koordinasi yang baik antara bawahan dan pimpinan serta ketersediaan pegawai dalam satuan kerja guna pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## Uji validitas
Uji  validitas  dilakukan  untuk  menguji  sah  atau  valid  tidaknya  item  pertanyaan  pada variabel  Penyerapan  Anggaran,  Pengetahuan  Peraturan  dan  Lingkungan  Birokrasi.  Dengan menggunakan responden yang diteliti sebanyak 42 orang, item pertanyaan akan terbukti valid jika nilai dari r hitung > r tabel . Nilai r Corrected Item-Total Correlation , sedangkan nilai r hitung dapat dilihat
pada kolom tabel dari degree of freedom (df) = n-2, maka df =40 dan tingkat kepercayaan α =0,05 diperoleh sebesar 0,2573.
Hasil  uji  validitas  instrumen  penelitian,  seperti  ditabelkan  pada  Tabel  5,  menunjukkan bahwa nilai r hitung semua instrumen penelitian lebih besar dari (0,2573). Koefisien korelasi berada pada rentang 0,263 – 0,586 dan lebih besar dari r tabel (0,2573). Semakin tinggi koefisien korelasi yang diperoleh, semakin tinggi tingkat validitas butir pertanyaan tersebut. Berdasarkan hasil uji validitas,  semua  butir  instrumen  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengukur  tiap-tiap  variabel dinyatakan valid.
Tabel. 5 Hasil Uji Validitas
No Variabel Butir Pertanyaan r hitung r tabel Keputusan 1 Penyerapan Anggaran 1 0,370 0,2573 Valid 2 0,357 0,2573 Valid 3 0,541 0,2573 Valid 4 0,427 0,2573 Valid 5 0,282 0,2573 Valid 6 0,402 0,2573 Valid 7 0,509 0,2573 Valid 8 0,340 0,2573 Valid 9 0,263 0,2573 Valid 2 Pengetahuan Peraturan 1 0,528 0,2573 Valid 2 0,279 0,2573 Valid 3 0,586 0,2573 Valid 4 0,375 0,2573 Valid 5 0,365 0,2573 Valid 6 0,284 0,2573 Valid 3 Lingkungan Birokrasi 1 0,289 0,2573 Valid 2 0,518 0,2573 Valid 3 0,277 0,2573 Valid 4 0,317 0,2573 Valid 5 0,539 0,2573 Valid 6 0,265 0,2573 Valid 7 0,385 0,2573 Valid 8 0,545 0,2573 Valid 9 0,323 0,2573 Valid Sumber : Hasil olah data, 2021
Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai r hitung dari masing-masing pernyataan kuesioner adalah lebih besar dari r tabel . Jadi, dapat disimpulkan semua pertanyaan pada variabel independen, dan variabel dependen adalah valid bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel .

## Uji Reliabilitas
Suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2016), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6.  Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

## Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .673 3
Sumber : Hasil olah data, 2021
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan angka Cronbach’s Alpha pada kolom  3 variable tersebut lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik dan uji  statistik  non-parametrik  Kolmogorov-Smirnov  (K-S).  Hasil  analisis  grafik  terlihat  pada Gambar 1 dan Gambar 2 serta hasil uji K-S terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

## Gambar 1. Histogram
Sumber : Hasil Olah Data, 2021
Berdasarkan  Gambar  1  diatas  dapat  dilihat  bahwa  histogram  menunjukkan  pola terdistribusi  normal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pola  kurva  yang  tidak  menceng  ke  kiri  ataupun menceng ke kanan sehingga dapat disimpulkan grafik histogram menunjukkan pola terdistribusi secara normal.
Melalui  analisis  grafik,  dapat  dinyatakan  bahwa  data  penelitian  ini  sudah  berdistribusi normal. Hal itu dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik-titik data yang menyebar disekitar garis  diagonal,  dimana  penyebaran  titik-titik  data  tidak  ada  yang  menjauh  dari  garis  diagonal. Untuk lebih jelasnya grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot
Sumber : Hasil Olah Data, 2021
Untuk memastikan apakah penyebaran data di sekitar garis diagonal berdistribusi normal, peneliti juga menggunakan uji normalitas data dengan melihat nilai Kolmogorov Smirnov (K-S), dengan ketentuan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05, data tidak berdistribusi normal.

## Tabel 4.8 Uji Kolmogorov-Smirnov

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 42 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.66118855 Most Extreme Differences Absolute .076 Positive .070 Negative -.076 Test Statistic .076 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Hasil Olah Data, 2021
Berdasarkan  hasil  uji  Kolmogorov-Smirnov  pada  Tabel  4.8  menunjukkan  probabilitas (Asymp sig) = 0,20 > 0,05. Dengan demikian, data pada penelitian ini berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis.

## Uji Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dengan  Scatterplot  daiam  penelitian  ini  dibantu  dengan  SPSS  23 dengan hasil sebagai berikut:

## Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)
Sumber : Hasil Olah Data, 2021 Berdasarkan  gambar  3 antara  nilai  prediksi  variabel  dependen  dengan  residualnya diperoleh  hasil  tidak  adanya  pola  yang  jelas  dan  titik-titik  menyebar  diatas  dan  dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Multikolinieritas
Pengujian  multikolinearitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  independen.  Uji  multikolinearitas  dilakukan dengan melihat nilai Tol dan nilai VIF. Data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10.
Tabel 7 Tolerance dan Nilai Variance Inflation Faktor
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 20.884 5.416 3.856 .000
Pengetahuan Peraturan .087 .149 .090 .580 .565 1.000 1.000 Lingkungan Birokrasi .191 .133 .222 1.429 .161 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Sumber : Hasil Olah Data, 2021
Berdasarkan  tabel  7  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  memiliki  nilai  Tolerance lebih besar dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model.

## Uji Hipotesis Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Dari data tabel 8 Uji Statistik t diperoleh persamaan hasil regresi linear berganda adalah sebagai berikut:
Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 20.884 5.416 3.856 .000 Pengetahuan Peraturan .087 .149 .090 .580 .565 Lingkungan Birokrasi .191 .133 .222 1.429 .161 a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Sumber : Hasil Olah Data, 2021 Hasil regresi berganda yang peneliti lakukan dalam variabel Pengetahuan Peraturan (X 1 ) dan  Lingkungan  Birokrasi  (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penyerapan  Anggaran  (Y) diketahui nilainya dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y =  a + b 1 X 1 + b 2 X 2 +c Nilai Y = 20,884 + 0,087 + 0,191
1. Pengaruh Pengetahuan Peraturan (X 1 ) seeara parsial Terhadap Penyerapan Anggaran (Y) Nilai  koefisien  regresi  Pengetahuan  Peraturan  X 1 terhadap  Penyerapan  Anggaran  adalah sebesar  0,087  (8,7%)  berarti  Pengetahuan  Peraturan  X 1 mempunyai  hubungan  terhadap Penyerapan Anggaran Y sebesar 8,7%, artinya jika ada peningkatan pengetahuan peraturan X 1 sebesar 100% maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran untuk mewujudkan Good Governance sebesar 8,7% , begitu juga sebaliknya jika penurunan pengetahuan peraturan X 1 sebesar  100%  maka  akan  menurunkan  Penyerapan  Anggaran  Y  sebesar  8,7%.  Jadi pengetahuan  peraturan  berhubungan  positif  secara  parsial  terhadap  Penyerapan  Anggaran. Hasil  ini  diperjelas  tentang  pentingnya  pengetahuan  peraturan  bagi  pegawai  dalam pemerintahan  daerah,  semakin  baik  tingkat  pengetahuan  peraturan  pegawai  terhadap pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  dalam  suatu  organisasi  maka  akan  semakin  baik penyerapan anggaran. Hasil ini juga dilihat dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan,  dimana  jawaban  responden  yang  menunjukan  setuju  tentang  berbagai  prosedur hukum yang harus di patuhi hingga menyajikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.
2. Pengaruh Lingkungan Birokrasi (X 2 ) seeara parsial Terhadap Penyerapan Anggaran (Y) Nilai  koefisien  regresi  Lingkungan  Birokrasi  X 2 terhadap  Penyerapan  Anggaran  adalah sebesar  0,191  (19,1%)  berarti  Lingkungan  Birokrasi  X 2 mempunyai  hubungan  terhadap Penyerapan Anggaran Y sebesar 19,1%, artinya jika ada peningkatan Lingkungan Birokrasi X 2 sebesar 100% maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran untuk mewujudkan Good Governance sebesar 19,1% , begitu juga sebaliknya jika penurunan Lingkungan Birokrasi X 2 sebesar  100%  maka  akan  menurunkan  Penyerapan  Anggaran  Y  sebesar  19,1%.  Jadi Lingkungan  Birokrasi  berhubungan  positif  secara  parsial  terhadap  Penyerapan  Anggaran. Hasil  ini  diperjelas  tentang  pentingnya  Lingkungan  Birokrasi  bagi  pegawai  dalam pemerintahan daerah, semakin baik Lingkungan Birokrasi dalam suatu organisasi maka akan semakin  baik  penyerapan  anggaran.  Hasil  ini  juga  dilihat  dari  jawaban  responden terhadap kuesioner  yang  diberikan,  dimana  jawaban  responden  yang  menunjukan  setuju  tentang berbagai prosedur hukum yang harus dipatuhi dalam lingkungan birokrasi agar menghasilkan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Uji t
Uji t dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan t tabel (Imam, 2011: 99) dengan ketentuan sebagai berikut:
a) H 0 diterima dan H a di tolak jika t hitung < t tabel untuk α = 0.05 b) H 0 ditolak dan H a diterima jika t hitung > t tabel untuk α = 0,05 Untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimanakah  pengaruh  Pengetahuan  Peraturan  (X 1 )  dan Lingkungan  Birokrasi  (X 2 )  terhadap  Penyerapan  Anggaran  (Y),  Maka  hasilnya  diuji  dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari tabel 9.
Tabel 9
Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 20.884 5.416 3.856 .000 Pengetahuan Peraturan .087 .149 .090 .580 .565 1.000 1.000 Lingkungan Birokrasi .191 .133 .222 1.429 .161 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Sumber: Hasil Olah Data, 2021 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t hitung untuk variabel Pengetahuan Peraturan (X 1 ) sebesar 0,580 sedangkan nilai ttabel dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta df = n-k-1 (42-3-1) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa H 0 diterima dan H a ditolak karena nilai t hitung 0,580 < t tabel 1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel Pengetahuan  Peraturan  (X 1 )  menunjukan  bahwa  variabel  tersebut  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y). Hal ini digambarkan dengan diterima nya H 0 dan ditolak nya H a serta nilai signifikasi X 1 sebesar 0,565. Karena nilai T sig > dari 0,05 = 0,565 > 0,05.
Selain itu hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t hitung untuk variabel Lingkungan Birokrasi (X 2 ) sebesar 1,429 sedangkan nilai t tabel dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta df = n-k-1 (42-3-1) = 38 adalah sebesar 1,68595. Jadi dapat disimpulkan bahwa H 0 diterima dan H a ditolak karena nilai t hitung 1,429 < t tabel 1,68595. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel
Lingkungan  Birokrasi  (X 2 )  menunjukan  bahwa  variabel  tersebut  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran (Y). Hal ini digambarkan dengan diterima nya H 0 dan ditolak nya H a serta nilai signifikansi X 2 sebesar 0,161. Karena nilai T sig > dari 0,05 = 0,161 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan birokrasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Hal ini berarti baik buruknya lingkungan birokrasi di Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Aru  tidak  mempengaruhi  penyerapan  anggaran,  sehingga variabel  lingkungan  birokrasi  tidak  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penyerapan anggaran.

## Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square )
Uji ini bertujuan untuk  menentukan  proporsi atau persentasi total  variasi dalam variabel terikat  yang  diterangkan  oleh  variabel  bebas.  Apabila  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah nilai Adjusted R Square. R Square dapat dilihat pada tabel 10 berikut:
Tabel 10
Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .239 a .057 .009 1.70325
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Birokrasi, Pengetahuan Peraturan
b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Sumber: Hasil Olah Data, 2021 Berdasarkan tabel diperoleh nilai R Square 0.057 atau 5,7%. Hasil ini berarti 5,7% variabel Pengetahuan  Peraturan  (X 1 )  dan  Lingkungan  Birokrasi  (X 2 )  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran, sedangkan sisanya 94,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  pengetahuan  peraturan  dan  lingkungan  birokrasi berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa. Besarnya kontribusi pengetahuan peraturan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil uji regresi linear berganda adalah sebesar 0,087 (8,7%) dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran  terkait  pengadaan  barang/jasa  dengan  besarnya  kontribusi lingkungan  birokrasi  terhadap  penyerapan  anggaran  terkait  pengadaan  barang/jasa  berdasarkan hasil uji regresi linear berganda adalah sebesar 0,191 (19,1%).

## REFERENSI
Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta:
UGM Press.
Abdul  Halim.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta:  Salemba Empat.
Cindy Darsana Putri. 2017. Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa  (Studi  pada  Desa  Se-Kabupaten  Karangasem).  Skripsi,  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
Haryani et al. 2011. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja: Transparansi Sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.
Harhinto,  Teguh.  2004.  Pengaruh  Keahlian  dan  Independensi  Terhadap  Kualitas  Audit  Studi Empiris. Skripsi, Universias Diponegoro, Semarang.
Keputusan Menteri PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Koeswoyo,  Freddy.  2006.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Pemakai  Software Akuntansi  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Pemakai  Software  Akuntansi  K-System  di Pulau  Jawa).  Tesis  Magister  Sains  Akuntansi  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro.
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI. Miftah Toha. (2007). Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. M. Mas’ud Said. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.
Mudrajad Kuncoro, (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4. Jakarta: Erlangga. Nyoman, I Sumaryadi. 2010. Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama. Egrinaen Mauliziska Nugraheni, dkk. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah,
Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi   Informasi,   Dan   Ketaatan Pada      Peraturan      Perundangan Terhadap    Akuntabilitas    Kinerja   Instansi    Pemerintah (AKIP). Skripsi, Universitas Riau
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  21  tahun  2011,  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Peraturan Pemerintah No.  06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  08  Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  171/PMK.05/2007  tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  91/PMK.05/2007  tentang  Bagan  Akun  Standar.  Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  No.  01/PB/2005  tentang  Jurnal  Standar.  Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  No.  24/PB/2006  tentang  Pelaksanaan  Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Nergara/Lembaga.
Putri,  Carlin  Tasya  and  Fachruzzaman,  Fachruzzaman,  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
Riska  Pratiwi.  2012.  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta
Suyatmin,  dkk.  2008.  Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  Terhadap  Lingkungan  Kerja  Akuntan Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7 (2) September.
Undang-undang Nomor l7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Undang-undang.  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  pemerintah  pusat  dan daerah.  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara.  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara.  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wahyudi,  2009.  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam  Organisasi  Pembelajaran.  Bandung: Alfabeta.