## A. Pendahuluan
Pernikahan  sejatinya  membawa  misi yang mulia yakni sebagai penyempurna agama seseorang. Pernikahan merupakan sarana pelegalan hubungan antara suami istri serta pengakuan hubungan keduanya baik secara agama maupun hukum normatif Negara. Tidak hanya itu pernikahan memberikan  makna  yang  dalam  bahwa dalam hubungan suami istri yang terjalin, mereka mempunyai satu tujuan yang sama yakni mencapai kehidupan yang bahagia, jauh dari pelanggaran dan penyimpangan. Pernikahan  menurut  Wahbah  al-Zuhaily adalah  bersetubuh,  berkumpul  dan akad,  yakni  akad  yang  telah  ditetapkan oleh Syar’i agar seorang laki-laki dapat
mengambil  manfaat  untuk  melakukan istimta’ dengan  seorang  wanita  atau sebaliknya. 1 Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang  suci,  kuat  dan  kokoh  untuk  hidup bersama secara sah antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan untuk membentuk  keluarga  yang  kekal,  santun menyantuni,  kasih  mengasihi,  tentram dan bahagia. 2
Lebih dari itu, pernikahan menyentuh pada  aspek  sosial  masyarakat,  dimana ketika dua orang menikah maka terdapat
1 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz VII, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989). H. 39
2 Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam: Suatu  Analisis  Dari  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), H. 2

## PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN SUAMI ISTRI TERHADAP TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B
KABUPATEN PONOROGO
¹ Arlinta Prasetian Dewi, ² Budi Setiawan
Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo ¹ arlinta_prasetiandewi@yahoo.com ² setiaone433@gmail.com Abstract
Ponorogo is a city that has a high rate of divorce cases. From the divorce cases, the majority of submissions come from female workers who work as migrant workers, the implication is that the wife has a far greater income than her husband giving rise to a shift in the role of husband and wife which also results in a shift in rights and obligations. Although Islam allows a wife to work (in the context of helping her husband), it is expected that the husband and wife have considered together the good and bad consequences that may arise from the decision. Income gap or income inequality between husband and wife if not interpreted wisely can have an impact on the disharmony of the relationship between the two can even reach the stage of divorce. This research will explain an analyze the effect of income inequality between husbnad and wife on the high cases of divorce in Ponorogo. For that, researcher will examine this income inequality in the view of the sociology of Islamic law in the Ponorogo community in particular and driving factors the rise of female workers in Ponorogo and things that arise when the wife’s income is greater than her husband. The paradigm of this research is used a qualitative paradigm with emphasis on case studies in teh field. The result of the research stated that income inequality where the wife has a greater income than the husband is not a main problem in divorce cases, but there are other factors as a trigger such as the inability of the husband in managing finances, the wife’s takings is only for consumptive activities and even tends to spree, the interference from the husband’s family, especially in financial matters, lack of understanding of religion, and infidelity. This hiigh financial ability of the wife ultimately makes the wife dare to sue for divorce of her husband.
Keywords: Income Gap, Divorce, Migrant Workers
penyatuan dua keluarga juga. Oleh karena itu dari sudut pandang sosiologi pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu. 3
Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas pada pemenuhan nafsu  biologis  atau  pelampiasan  nafsu seksual,  tetapi  memiliki  tujuan-tujuan penting  yang  berkaitan  dengan  sosial, psikologi dan agama. 4 Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan bahagia.harmonis dalam menggunakan hak  dan  kewajiban  anggota  keluarga, sejahtera  dalammewujudkan  terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. 5 Dalam sebuah pernikahan secara otomatis  melahirkan  kesadaran  bahwa antara suami dan istri mempunyai tanggungjawab  yang  berbeda,  perbedaan tersebut diwujudkan dengan adanya batas- batas pembagian tugas antara keduanya. Seorang istri bertugas mengurusi dan mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepas lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian yang adil maka masing- masing menunaikan tugasnya yang alami sesuai  dengan  keridloan  Ilahi,  dihormati
3 Khairuddin  Nasution, Islam  Tentang  Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan), cet. 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), H. 17.
4 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat alih bahasa, Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), H. 39.
5 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), H. 22.
oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan. 6
Pemenuhan kebutuhan jasmani untuk keluarga merupakan syarat penting sekaligus  menjadi  kewajiban  seorang suami yang harus dipenuhi. Karena itu seyogyanya laki-laki yang memutuskan akan meminang seorang wanita harus siap dengan konsekuensi ini. Bila seorang laki- laki  yang  sadar  tidak  mampu  menafkahi istrinya atau tidak membayar maharnya dan tidak memenuhi hak-hak calon istrinya yang lain maka tidak boleh dia menikah sebelum ia menjelaskan keadaannya pada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak calon istrinya. Begitu pula kalau ia karena hal menjadi lemah, tak mampu menggauli istrinya,  maka  wajiblah  ia  menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak  menyesal  kelak,  sebaliknya  sang perempuan bila ia sadar dirinya tak mampu untuk memenuhi hal-hak suaminya atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit  jiwa  atau  kusta  dan  lain-lain  maka keduanya  wajib  menerangkan  aibnya termasuk ekonomi, agama dan nasabnya. 7 Pengaruh perkembangan zaman sedikit  banyak  membuat  wanita  dengan kemampuannya mampu menduduki sektor-sektor penting di masyarakat. Wanita  kini  bekerja  di  pabrik-pabrik, pertambangan, mengarungi udara, dokter, pengacara, bidang kesusasteraan, jurnalistik,  bahkan  percaturan  politik tingkat tinggi. 8 Allah  SWT  menetapkan bahwa wanita mempunyai hak dan  kewajiban  layaknya  laki-laki, kecuali  dalam  satu  hal,  yaitu  masalah kepemimpinan dalam rumah tangga.
6 Sayyid  Sabiq, Fiqih Sunnah, alih  bahasa  Moh. Tholib, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1997) H. 18-21.
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, , H. 24.
8 Al-Thahir  Al-Hadad, Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat, alih  bahasa  M.Adib  Bisri  (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1992), H. 119.
Laki-laki  memang  fitrahnya  mempunyai kelebihan  dibandingkan  wanita.  Namun hal  ini  tidak  berarti  bahwa  setiap  laki- laki mempunyai kelebihan atas setiap wanita.  Sebab,  banyak  kejadian  dimana seorang istri lebih pintar dari suami. Sanggup melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh suami, bahkan banyak juga istri yang lebih mampu dan lebih sukses mencari rizki dibandingkan suaminya. Tentunya dalam menentukan siapa yang akan bekerja atau keikutsertaan istri dalam mencari nafkah  harus  diperbincangkan  matang antara kedua belah pihak. 9 Mengingat ada akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari keputusan tersebut. Pasangan yang mempunyai penghasilan lebih banyak cenderung ingin mendikte prioritas pengeluaran.  Berubah  sikap  menjadi sombong dan kurang menghargai perasaan pasangan. Umumnya ini terjadi jika yang berpenghasilan lebih kecil adalah suami. 10 Hal inilah yang kemudian menumbuhkan benih-benih perselisihan yang memuncak pada gugatan perceraian.
Fenomena  seperti  ini  banyak  juga terjadi  di  Kabupaten  Ponorogo.  Banyak pasangan  yang  karena  faktor  himpitan ekonomi mengajukan permohonan perceraian. Keputusan wanita untuk pergi merantau  ke  Luar  Negeri  menjadikan wanita menjadi lebih mapan secara finasial dari suaminya. Keadaan suami yang tidak mampu memikul tanggung jawab dengan mudahnya akan dijadikan alasan untuk menuntut cerai. Namun demikian ada pula kasus yang menjadikan posisi istri terzolimi seperti suami yang tidak bisa
9 Nurseffi  Dwi  Wahyuni,  “Pendapatan  Istri  Lebih Besar  Dari  Suami” , liputan6.com/bisnis diakses pada tanggal  3  Juni  2019.http://www.liputan6.com/bisnis/ read/06
10 Abdulrahman, “Menyiasati
Ketimpangan Pendapatan Suami Istri” , finance.detik.com/ perencanaan keuangan diakses pada tanggal 3 Juni 2019.http://finance.detik.com/perencanaan  keuangan/ menyiasati-ketimpangan-pendapatan-suami- istri
menjaga  tugas  dan  tanggung  jawab  dan memanfaatkan  istrinya  yang  bekerja dengan mengeksploitasi penghasilannya untuk  kepentingan  dirinya  sendiri, dengan demikian kehidupan rumah tangga menjadi bermasalah. Hal ini nyatanya menjadi perhatian khusus pemerintah Ponorogo.Pemerintah Daerah sejak tahun 2015 telah menyusun raperda tentang laranga perceraian TKW di Ponorogo, meski ini termasuk raoerda yang unik namun hal ini ditujukan untuk meminimalisir kasus perceraian yang didominasi oleh TKW.
Tujuan  utama  seorang  wanita memutuskan  untuk  menjadi  TKW  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  finansial keluarga,  sehingga  diharapkan  setelah permasalahan  finansial  tercukupi  maka keluarga dapat hidup bahagia dan sejahtera, namun ternyata tujuan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kepergian seorang istri untuk  mencari  nafkah  kemudian  malah menyebabkan timbulnya permasalahan baru yang menyebabkan keadaan keluarga terpecah. Perpecahan bisa terjadi karena banyak faktor. Kemandirian finansial yang dipunyai  wanita  seringkali  memberikan angin segar pada mereka untuk berani menuntut cerai gugat kepada suaminya. Ini juga yang terjadi di Ponorogo. Dari  latar  belakang  di  atas,  maka penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana pengaruh ketimpangan pendapatan antara suami dan istri terhadap tingginya kasus cerai gugat  yang  ada  di  Ponorogo.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan peneliti kaji lebih lanjut tentang bagaimana ketimpanga pendapatan ini dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam Pada Masyarakat  Ponorogo.  Selain  itu  peneliti juga akan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan tinginya angka TKW di Ponorogo serta hal-hal apa
saja yang akan timbul jika pendapatan istri jauh lebih besar dari pendapatan suami. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam,  namun  ini  merupakan  perbuatan yang dibenci Allah. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu’ sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak. 11 Menurut  fuqaha, khulu’ kadang dimasukkan kedalam makna  umum,  yakni  perceraian  dengan disertai  sejumlah  harta  sebagai  iwadh yang diberikan istri kepada suami untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan pernikahan,  baik  dengan  kata  khulu’ mubara’ah maupun talak. Terkadang khulu’ juga dimasukkan dalam makna khusus yaitu talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara’ah (pembebasan). 12 Khulu’ sendiri secara bahasa artinya  tanggal,  menurut  istilah  berarti perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain. Khulu’ disamakan denga talak yang dibeli oleh istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istri.
Ada beberapa hal yang menyebabkan diperbolehkannya salah satu pasangan menuntut  perceraian,  diantaranya:  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya  yang  sukar  disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena  hal  lain  diluar  kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
11 Abdul  rahman  Al-ghazali, Fiqh  Munakahat , (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) H. 220.
12 Ibn Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqh Mazdhab Syafi’i (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007). H.384.
perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang  membahayakan  pihak  lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 13 Meski  masalahan ketimpangan  finansial  tidak  dikemukaan secara  tegas  dalam  larangan  perceraian, namu akibat yang ditimbulkan dari ketimpangan tersebut menyebabkan beberapa faktor yang membolehkan untuk pasangan menuntut cerai.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Hak  dan  Kewajiban  suami  istri  telah dijelaskan dengan sangat gamblang. Suami  sebagai  Kepala  Keluarga  wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai  dengan  kemampuannya,  suami juga  diwajibkan  memberikan  pendidikan agama, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna serta  menanggung  nafkah,  kiswah, tempat  kediaman,  biaya  rumah  tangga, biaya  perawatan  dan  pengobatan  bagi istri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan. 14 Sedangkan istri mempunyai kewajiban  utama  berbakti  secara  lahir dan batin kepada suami sesuai yang disyariatkan agama serta bertugas dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. 15
Maka  sudah  jelaslah  bahwa  finansial pada dasarnya adalah kewajiban yang harus dipenuhi suami untuk keluarganya. Segala konsekuensi yang akan terjadi jika istri
13 Pasal  116  Bagian  Kesatu  BAB  XVI  Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.
14 Pasal 80 Bagian ketiga BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
15 Pasal  83  Bagian  Keenam  BAB  XII  Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

## lebih memilih bekerja seyogyanya dapat
difikirkan bersama, karena bagaimanapun perceraian menimbulkan banyak dampak negatif  ,  baik  bagi  pasangan  itu  sendiri maupun bagi anak keturunan mereka. Meski  di  satu  sisi  masalah  keduanya akan terselesaikan namun menimbulkan dampak  negatif  yang  tidak  dapat terlelakkan pada pembangunan ekonomi rumah  tangga,  rusaknya  hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan yang lebih berat adalah perkembangan psikologis anak yang akan mempengaruhi perilakunya,  kepribadian  anak  menjeadi terbelah karena harus dihadapkan dalam dua pilihan, ayah atau ibunya. 16

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  peneliti gunakan  adalah  pendekatan  kualitatif yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  yang menghasilkan  data  berupa  kata-kata, gambar,  perilaku,  mementingkan  segi proses dari pada hasil dan manusia sebagai alat atau instrumen.Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan  studi  kasus  terhadap  fenomena maraknya perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian ini dipilih atas wujud keprihatinan peneliti terhadap kasus cerai gugat yang ada, bahwa sesuai dengan data yang diperoleh menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Ironisnya Ponorogo merupakan kota santri yang seharusnya masyarakatnya jauh bisa lebih sadar terhadap hukum keluarga.
Adapun sumber data didapatkan melalui objek primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer didapatkandengan mendatangi Pengadilan Agama Ponorogo secara langsung dan melakukan wawancara  terstruktur  dengan  hakim dan  panitera  setempat  serta  wawancara dengan  sejumlah  ex  TKW  yang  bercerai
16 T.O  Ihrami, Sosiologi Keluarga (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2004), H. 161.
hal ini untuk mengetahui motivasi mereka menjadi buruh migrant.Sedangkan sumber  data  yang  sifatnya  sekunder didapatkan  melalui  dokumentasi  foto, buku referensi fiqih munakahat , jurnal,KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainnya. Sedangkan sumber data yang sifatnya  tersier  melalui  teknik snowball sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap. 17 Maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data pelengkap.  Seperti  wawancara  dengan pihak  Badan  Pusat  Statistik  daerah Ponorogo untuk mengetahui sensus penduduk Ponorogo yang bekerja sesuai dengan jenis kelaminnya.
Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan observasi, inter view  dan  dokumentasi.Dalam  obser- vasi  ini,  peneliti  terlibat  dengan  ke- giatan sehari-hari di Pengadilan untuk mengamati proses perceraian sekaligus mencari  informasi  tentang  data  yang peneliti  perlukan.  Pada  tahap  interview atau wawancara, dilakukan peneliti dengan face to face maupun yang menggunakan pesawat  telpon  atau  media  penghubung lainnya. Interaksi secara langsung lebih banyak peneliti lakukan dengan para penggugat dan tergugat selama hari sidang yakni dari Senin sampai Rabu. Data yang disampaikan hakim lewat wawancara berdasarkan laporan pertanggung jawaban Pengadilan AgamaPonorogoKelas 1B,  menjadi  rujukan  terpenting  peneliti. Wawancara pun peneliti lakukan terhadap pihak  keluarga  yang  terlibat  konflik perceraian.
Setelah memperoleh data-data sebagaimana  peneliti  kumpulkan,  maka
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015). H. 300.
selanjutnya adalah proses mengolah data-data tersebut dengan cara editing, organizing dan interpretasi data.

## C. Pembahasan
1. Ketimpangan Pendapatan Suami Dan Istri Dalam Pandangan Sosiologi Hukum Islam Pada Masyarakat Ponorogo
Dalam
Islam, kebiasaan dan kebudayaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum dan hal tersebut tidak dapat dinafikan, artinya pengaruh kebiasaan dan budaya masyarakat terhadap hukum Islam dan  ajaran  Islam  adalah  hal  yang  fitrah. Sebab hukum pada mulanya adalah bagian dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kemudian mengatur masyarakat secara mengikat dan memaksa. Lalu pada akhirnya muncullah ilmu tentang sosiologi hukum  Islam,  dimana  Islam  diamati  dan dipelajari dari segi sosiologi hukumnya atau gejala-gejala sosial hukumnya.
Sebelum  Islam  datang,  masyarakat Arab dan Non Arab tidak membolehkan wanita  memilki  harta  atau  membatasi secara  ketat  aktivitas  wanita  dalam mengelola hartanya. Para suami menguasai harta yang dimiliki istri-istri mereka secara penuh. Islam datang mengikis habis semua adat istiadat tersebut. Menetapkan bahwa  wanita  berhak  memiliki  harta sebagaimana kaum laki-laki. Mereka juga berhak menggunakan hartanya sesuai dengan ketentuan yang diizinkan syari’ah. Di dalam Islam kita mengenal harta tambahan  untuk  wanita  selain  warisan yakni  mahar  yang  menjadi  kewajiban laki-laki,  bahwa  seorang  istri  berhak mendapatkan nafkah dari suami sekalipun dia dikelilingi harta yang melimpah. 18
Islam  menetapkan  bahwa  kaum  wanita sebagaimana  laki-laki  boleh  berdagang,
18 Rasyid  Ridha, Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap, alih bahasa Luqman Junaidi (Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006), H. 40.
berbisnis,  melakukan  transaksi  jual  beli, menghibahkan atau menyedekahkan harta yang dimilikinya. Jika terjadi sengketa dengan  pihak  lain,  dalam  Islam  wanita diberi hak mempertahankan harta yang dimilikinya melalui jalur pengadilan.
19
Beberapa ulama berpendapat bahwa  wanita  diperbolehkan  untuk bekerja dengan beberapa ketentuan seperti:  menutup  aurat,  menghindari fitnah,  mendapat  izin  dari  suami,  tetap menjalankan kewajibannya di rumah dan pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki. 20 Secara konvensional, dalam  fiqh  atau  hukum  perkawinan Indonesaia, suami berkewajiban memberi nafkah  kepada  istri  dan  keluarganya. Namun pada dasarnya hal itu bukan menjadi pesan utama dari moralitas ajaran  kewajiban  memberi  nafkah.Dalam norma dasar hukum, Islam membebankan pertanggungjawaban/ kewajiban terhadap orang yang memiliki kelebihan di atas individu yang dia tanggung. Pendefisinian kewajiban  suami  untuk  memberi nafkah  mengacu  pada  segrasi  dikotomis tentang  fungsi  suami  istri  dalam  rumah tangga.  Dalam  pendekatan  fungsional ini,  setiap  anggota  dalam  institusi  sosial seperti  keluarga  misalnya,  tidak  boleh memerankan  fungsi  ganda  sementara peran  dan  fungsi  lainnya  mengalami kekosongan.
Dalam  konteks  kewajiban  menafkahi pada akhirnya terjadi pembagian tugas dan  kewajiban,  atas  dasar  sosial-kultural tertentu,  suami  dibebani  memberi nafkah  sementara  istri  ditugasi  untuk menjalankan peranan domestik.kewajiban suami dan istri tersebut mengacu pada modal/kapital sosial-kultural, dunia laki-
19 Rasyid  Ridha, Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap. H. 42.
20 Afitri  Aidah,  “Wanita  Bekerja  Dalam  Islam”, dalamislam.com diakses pada tanggal 25 Juli 2019. https://www.dalamislam.com/wanita-bekerja-dalam- islam

## laki lebih luas dan lebih menguntungkan
dibandingkan  gerak  wanita,  akibatnya laki-laki lebih mudah dalam mencari nafkah.  Atas  dasar  kemudahan  tersebut menjadi logis jika suami diberi kewajiban memberi nafkah pada keluarganya.
Dalam  pandangan  sosial,  peran manusia  bisa  saja  berubah-ubah,  artinya di dalam sebuah rumah tangga suami dan istri secara kolektif mempunyai kewajiban menafkahi  keluarganya  sesuai  dengan tingkat kemampuan masing-masing. Karena rumah tangga adalah hajat hidup bersama  yang  wajib  diperjuangkan bersama pula. 21 Maraknya  kasus  perceraian  karena ketimpangan pendapatan di Ponorogo mayoritas dialami oleh keluarga pasangan TKI.Menurut  data  BPS  terhitung  sejak 2016 Kabupaten Ponorogo menjadi penyumbang terbanyak TKI di Jawa Timur, dengan TKI laki-laki 2.388 dan perempuan 4.209  jiwa.Menurut  Abdullah  Shofwandi selaku  humas  hakim  di  PA  Ponorogo, jumlah perceraian TKI meningkat 200 % dari tahun 2017 sampai tahun 2018.Untuk tahun 2019 tercatat 1777 kasus pernikahan, 1633 adalah kasus perceraian dengan 1162 adalah kasus cerai gugat dan 471 adalah kasus talak. Dari data yang ada 70% crai gugat  adalah  dari  TKW.  Kemudahan menguruskan  perceraian  hanya  lewat seorang  pengacara  juga  menjadi  faktor maraknya cerai gugat dikalangan TKW. 22 Budaya  religi  yang  masih  rendah turut memberi sumbangsih perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri. Baik  kurangnya  komunikasi  maupun kurangnya kesadaran akan tanggungjawa masing-masing  pihak,  selain  dari  faktor utamanya yaitu ekonomi.
21 Rizha S, “Tanya jawab tentang Keluarga”, Unhas. ac.id/rhizadiakses  pada  tanggal  3  Juli  2019.  https:// www.unhas.ac.id/rhiza/tarbiyah3/qa-islam/QA189.txt.
22 Misnan Mualana, Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 9 Juli 2019
Fenomena  maraknya  perceraian karena perbedaan pendapatan sudah tidak lagi tabu pada masyarakat Ponorogo. Meski secara agama perceraian diperbolehkan tetapi ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh  Allah  SWT.  Perempuan  dengan kemandirian ekonomi memang telah membudaya di Ponorogo, banyak kantor- kantor  Pemerintahan  yang  karyawannya adalah perempuan demikian pula pertokoan-pertokoan  besar  di  Ponorogo, warung-warung  kecil,  supermarket  dan juga  tenaga  kependidikan.  Bagi  yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga pun tak luput dari usaha untuk mencapai kemandirian ekonomi dengan berbisnis online. Dorongan untuk mencapai keman- dirian ekonomi inilah yang pada awalnya memotivasi ibu rumah tangga untuk ikut  membantu  suami  mencari  nafkah. Tentunya  motivasi  lainnya  juga  ada, misalnya karena ketidakpuasan dengan penghasilan suami, tekanan dan tuntutan kehidupan,  gaya  hidup  yang  tinggi  dan lain sebagainya.
Kondisi yang terjadi pada Tenaga Kerja Wanita adalah adanya hubungan LDR ( Long Distance  Relationship) dalam  waktu  cukup lama. Hal ini membutuhkan keteguhan kedua pasangan karena tidak jarang LDR  ini  justru  mendatangkan  banyak permasalahan, seperti perselingkuhan baik dari pihak suami yang di rumah maupun istri, karena telah merasa mandiri secara financial maka istri tidak segan menggugat cerai suaminya.Pemerintah Ponorogo telah mengambil sikap atas maraknya perceraian  ini,  wacana  peraturan  daerah tentang perceraian bagi tenaga kerja luar negeripun telah dipertimbangkan adanya. Dalam kajian sosiologi Hukum Islam istri  sebagai  pencari  nafkah  nyatanya mendatangkan  banyak  manfaat,  hal  ini yang menjadi perubahan tatanan sosial masyarakat  baru,  namun  perubahan
tatanan ini masih akan tetap sesuai dengan Hukum Islam jika terjalin timbal balik diantara keduanya. Dalam kasus tenaga kerja wanita yang bekerja ke luar negeri di Ponorogo, istrilah yang menjadi tulang  punggung  utamanya,  ketika  istri menjadi pencari nafkah utama maka akan terjadi pergeseran peran dan fungsi antara suami dan istri dan itupula yang akan menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi masyarakat.
Dalam pandangan sosiologi hukum Islam  pergeseran  peran  dan  fungsi suami dan istri menyebabkan pula pada pergeseran  hak  dan  kewajiban.  Inilah yang kemudian menjadi titik persoalan yang lebih mendalam. Kedua pasangan baik suami maupun istri tidak menyadari akan adanya hal itu. Didukung dengan kurangnya  pemahaman  terhadap  agama, menjadikan permasalahan semakin rumit ssehingga memicu pada pengajuan perceraian atau perpisahan.

## 2. Faktor Penyebab Maraknya TKW
Di Ponorogo Dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Pendapatan Istri
Yang Lebih Tinggi Dari Suami Faktor ekonomi menjadi faktor penting dalam sebuah rumah tangga. Keadaan ekonomi yang tidak bisa dicukupi oleh suami kemudian mendorong istri turut andil  dalam  mencari  nafkah.  Mengambil pekerjaan di luar negeri bukanlah keputusan  mudah  bagi  seorang  wanita. Banyak  resiko  berat  yang  menghadang, mulai dari kekerasan yang mungkin dialami  di  tempat  kerja,  pelecehan seksual, kejahatan dan lain-lain. Perasaan berat berpisah dari keluarga utamanya buah hati yang mungkin saja masih balita,  serta  perasaan  takut  jika  suami berbuat  selingkuh  dan  lain  sebagainya, namun kembali lagi tuntutan ekonomi yang  membuat  wanita  kemudian  tegar dan memutuskan untuk mengambil jalan
iniagar dapat mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Menurut data BPS tahun 2015 jumlah TKI/TKW  yang  berangkat  ke  luar  negeri mencapai 4.723 orang terdiri dari 1.097 tenaga kerja laki-laki dan 3.626 merupakan tenaga  kerja  perempuan.  Menyusul  di tahun 2016 jumlah pekerjayang terdaftar adalah 6.704 orang yang terdiri dari laki- laki 2.355 orang dan perempuan 4.349 orang. 23 Diantara motivasi TKW Ponorogo untuk bekerja ke luar negeri adalah: kebutuhan finansial  yang  besar  dan  mendesak, seperti  biaya  sekolah  anak,  keinginan mandiri secara finansial tidak bergantung pada  orang  tua  maupun  mertua,  dan pendapatan suami tidak bisa cukup untuk memenuhi keinginan tersebut. Keinginan untuk membantu ekonomi keluarga  kemudian  diwujudkan  dengan menjadi TKW karena untuk mendapatkan pekerjaan di daerah asal susah, kalaupun ada  gaji  yang  ditawarkan  tidak  terlalu besar. Banyaknya PT pembawa TKW juga turut  menyumbangkan  andil,  jika  dulu masyarakat kesulitan untuk menjadi TKW sekarang keadaan itu berbalik. 24
Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi alasan utama untuk menjadi TKW.  Di  Ponorogo  untuk  mendapatkan pekerjaan minimal harus memiliki ijazah  SMA,  namun  gaji  pada  pekerjaan taraf SMA juga dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari  apalagi  beberapa  diantara  TKW ada juga yang terlilit hutang dan sulit untuk melunasinya, sebagian lagi tergiur kesuksesan TKW lainnya yang lebih dahulu berangkat. 25
23 BPS, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2016). H. 34
24 Misnan Maulana, Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 9 Juli 2019
25 Iman Nurdin, Wawancara, Kepala Desa Wonoketro, 13 November 2019.

## Keputusan untuk menjadi tenaga
migrant  wanita  tentunya  menimbulkan dampak yang tidak sedikit baik bagi individu perempuan tersebut maupun keluarga yang ditinggalkannya. Dari hasil pengamatan yang ada dampak tersebut jelas terlihat pada psikologis masing-masing pasangan dan anak. Istri yang dalam stereotype masyarakat adalah  dibawah  suami  kedudukannya, dengan pendapatannya yang lebih tinggi  menumbuhkan  sifat  kemandirian yang tidak jarang berkembang menjadi keangkuhan bahkan terhadap suaminya sendiri. Suami yang notabene dalam rumah tangga  adalah  Kepala  rumah  tangga, dengan ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadikan kepercayaan  dirinya  turun,  sehingga terkadang melampiaskan kepada hal-hal yang negative. Bagi anak yang ditinggalkan juga menyisakan permasalahan tersendiri, seperti  kekurangan  kasih  sayang  ibunya, merasa tercukupi keinginannya sehingga menggampangkan segala sesuatu yang menjadikan anak menjadi manja. Akibat lain yang terjadi jika ketimpangan pendapatan antara suami dan  istri,  dimana  pendapatan  istri lebih dominan dari pada suami yakni: kecemburuan sosial, karena tugas rumah menjadi terbengkalai jika keduanya bekerja di luar rumah, anak kurang diperhatikan karena  sibuk  bekerja,  keharmonisan  dan rasa kasih sayang keluarga berkurang karena  lebih  mementingkan  uang, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga  karena  merasa  lebih,  istri  akan bersikap seenaknya karena mampu memiliki  penghasilan  lebih  dari  suami, perselisihansuami,  istri  dan  keluarga karena menjadi buah bibir keluarga maupun  masyarakat,  perselisihan  yang berlanjut akan mengakibatkan perceraiaan karena hilangnya kepercayaan antara keduanya, menyalahgunakan kepercayaan
dan  suami  memanfaatkan  istri  yang bekerja  dan  hasilnya  untuk  berfoyah- foya,begitupun  istri  akan  bersikap  keras dan tidak patuh kepada suami.

## 3. Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo Kelas
1B Kabupaten Ponorogo.
Pengadilan Agama Ponorogo berdiri dengan payung hukumnya yakni Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58 dengan perubahan  nama  dan  wilayah  hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854No 128dan Stbl 1882 No 152. 26 Terhitung pada tahun 2018 Pengadilan Agama Ponorogo telah memprosesperkaracerai gugatsebanyak  1.902  perkara.  Ceraigugat yang disebabkan ketimpangan ekonomi sebanyak 1.430 perkara. Dan di tahun 2019 tercatat 1162 kasus cerai gugat dari 1777  perkara  perkawinan  yang  masuk ke Pengadilan Aagama dengan 70% penggugat  adalah  Tenaga  Kerja  Wanita. Mayoritas perceraian karena faktor utama ketimpangan  ekonomi  suami  dan  istri, kemudian  berkembang  kepada  faktor lain yang menyebabkan ketidakadanya keharmonisan dalam keluarga.Seperti pada  laporan  faktor-faktor  perceraian yang telah terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2018 sebagai berikut:
27 1. Faktor zina
: 26 perkara
2. Faktor mabuk  : 17 perkara 3. Faktor meninggalkan salah satu pihak :239 perkara
4. Faktor dihukum penjara : 1 perkara 5. Faktor KDRT
:18 perkara
26 Ihsan, sejarah  PA  Ponorogo ,  Pa-Ponorogo.go.id diakses  tanggal  9  Juli  2019,  http://www.pa-ponorogo. go.id/index.php/sejarah,
27 Dokumentasi  Laporan  Perceraian  Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2018 dikutip tanggal 19 Juni 2019.
6. Faktor cacat badan : 4 perkara 7. Faktor perselisihan terus menerus
: 166 perkara
8. Faktor kawin paksa
: 1 perkara 9. Faktor ketimpanganekonomi  : 1.430 perkara Faktor  yang  paling  dominan  adalah ketimpangan ekonomi yang belum tercukupi,  sehingga  berdampak  pada nafkah yang belum terpenuhi. Pendapatan ekonomi  suami  yang  kekurangan,  istri akan  berinisiatif  untuk  membantu keaadan  keluarga  lewat  ijin  suami  pergi meninggalkan rumah dan bekerja diluar daerah bahkan keluar negeri. Suami yang mengingkari kepercayaan istri dengan mudah mengeksploitasi penghasilan istri yang lebih besar dan lebih berpengaruh dalam  memenuhi  nafkah  keluarga untuk  berpoyah-poyah.  Maka  terjadilah ketimpangan pendapatan dan tugas diantara keduanya yang berakibatcerai. 28 Kurangnya ekonomi keluarga menjadi semakin memperparah hubungan rumahtangga. Pada akhirnya keluarga yang kurang keimanannya dalam agama, kurang  bertanggungjawab  dan  kurang usaha,  mengalami  stres  dalam  menjalani
28 Abdullah  Shofwandi, Wawancara ,  Pengadilan Agama Ponorogo, 9 Juni 2019.
hidup. Stres dalam masalah ekonomi mengakibatkan salah satu pihak dapat menimbulkan  faktor-faktor  perceraian sebagai  berikut:  Mabuk,  madat,  judi, meninggalkan salah satu  pihak, poligami atau  nikah  lagi  karena  ditinggal  pergi, KDRT  dan  perselisihan  terus  menerus. Walaupun  tidak  semua  faktor  yang  ada karena adanya pemicu ketimpangan ekonomi  dalam  keluarga,  tapi  kita  bisa melihat tabel laporan perkara cerai Pengadilan Agama Ponorogo di atas. Masalah  perbedaan  pendapatan  istri lebih dominan dari suami masuk dalam katagori ketimpangan ekonomi yang bisa  menjadi  faktor  utama  perceraian, tapi ada sebuah alasan tersendiri istri menggugat  cerai  suaminya.  Meskipun tidak secara pasti dapat dikatakan istri yang berpendapatan lebih dari suaminya itu sering menimbulkan percekcokan dan pertengkaran,  karena  keduanya  kurang baik  mengelola  rumah  tangga.  Faktor ketimpangan ekonomi sangat dominan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1B. 29
Berikut  beberapa  contoh  keluarga yang  bercerai  karena  factor  perbedaan
29 Abdullah  Shofwandi, Wawancara ,  Pengadilan Agama Ponorogo, 9 Juni 2019, pukul; 13.30
NO INISIAL PEKERJAAN PENDAPATAN ISTRI SUAMI ISTRI SUAMI ISTRI SUAMI 1 Y (44) M (46) TKW Hongkong Pedagang B K 2 Q (26) A (32) TKW Hongkong Wiraswasta B K 3 W(32) P (35) TKW Taiwan Petani B K 4 J (45) M (51) TKW Hongkong Swasta B K 5 T (35) K (32) TKW Hongkong Swasta B K 6 L (30) B (31) TKW Hongkong Swasta B K 7 T (44) S (45) TKW Hongkong Wiraswasta B K 8 S (29) O (31) TKW Taipe supir B K 9 S (33) S (39) TKW Taipe supir B K 10 S (29) E (32) TKW Hongkong Swasta B K NB: Nama bersifat privasi menggunakan Inisial. K = Pendapatan lebih kecil.  B = Pendapatan lebih besar. (52) = Umur.
pendapatan antara suami dan istri, ketika pendapatan istri lebih besar dan berperan dalam kehidupan nafkah keluarga: 30 Islam telah mengatur manusia dalam menentukan  pasangan  hidupnya,  yakni melihat dari kemumpunian agamanya. Hal  ini  sangatlah  ironis,  karena  faktor pemahaman agama sangat menentukan kepribadian seseorang begitu juga perlakuannya terhadap pasangan. Pernikahan  yang  didasarkan  harta, kecantikan dan nasab mempunyai batas  waktu  yang  singkat,  karena  harta, kecantikan  dan  nasab  tidak  bisa  dibawa mati. Pernikahan yang berdasakan harta membawa  kebahagian  keluarga  ketika dimasa kayanya. Dimana ketika harta itu hilang keluarga yang sebelumnya menikah dalam tujuan membentuk rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan rahmah,  menjadi  tergoyahkan  keimanan mereka karena harta. Pada saat yang sama kurangnya harta rumah tangga berdampak pada kurang nya kebutuhan. Susahnya kebutuhan yang diperoleh setiap  keluarga,  mengakibatkan  hak  dan kewajiban  suami-istri  tidak  sesuai  pada proporsi tugasnya masing-masing.
Hak  dan  kewajiban  suami-istri  yang tidak semestinya dijalankan berakibat pada ketimpangan pendapatan antara suami dan istri. Istri yang ikut berperan mencari  nafkah  keluarga,  dengan  alasan ingin membantu kehidupan rumah tangga,  harus  melalui  ijin  sang  suami. Bekerjanya  istri  memproleh  uang  demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah menyalahi aturan-aturan dan tugas keluarga, walaupun istri boleh melakukan pekerjaan diatas suami.
Pekerjaan yang diproleh istri melebihi pendapatan suami, boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi atas dasar ijin suami. Perbedaan
30 Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Januari Tahun 2018 dikutip tanggal 10 Juli 2019 pukul 19.30 WIB.
pendapatan  antara  suami  dan  istri, dimana pendapatan istri lebih dominan dan berpengaruh dalam keluarga akan berdampak pada tekanan batin dan psikologis  keduanya,  maupun  keluarga sang suami dan keluarga sang istri. Menurut  hasil  laporan  perkara  di Pengadilan AgamaPonorogoKelas 1Bkasus perceraian berjumlah 1.902 pada tahun 2018, dan 1.430 ceraigugatkarenaketimpan ganekonomi. Faktor yang paling dominan adalah  ekonomi  atau  nafkah  yang  tidak tercukupi.Ketimpangan pendapatan yang dominan adalah ketika istri bekerja diluar negeri. Hasil jerih payah istri bekerja diluar negeri demi mencari nafkah  sering  dimanfaatkan  oleh  suami. Suami berpesta pora dengan hasil kerja istri selama diluar negeri.Sehinggatimbu llahpenyebabceraikarena  suami  mabuk, anak  dirumah  tidak  diurus,  selingkuh, zina,  KDRT,  penghasilannya  belum mencukupi kebutuhan rumah tangga karena hanya memanfaatkan penghasilan istri, dan melakukan tindakan yang tidak semestinya. Pada akhirnya pihak keluarga istri mengetahui sifat suami dan menjadi buah bibir dipihak keluarga masing- masing,  dan  berakhir  pada  keinginan cerai. Permasalahan sebagaimana di atas sebenarnya dapat diatasi apabila kedua belah pihak kembali sadar akan tujuan mulia  sebuah  pernikahan,  pernikahan adalah mistaqan galidzan, yang ikatannya suci dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hukum Islam tidak melarang  istri  mencari  nafkah  selama tidak  keluar  dari  syariat  Islam,  bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan tanggung  jawabnya  sebagai  ibu  rumah tangga karena pencapaian kebahagiaan dalam keluarga sangat membutuhkan peran keduanya.Kesepadanan dalam bekerja  demi  mencari  nafkah  boleh
dilakukan istri atas ijin suami karena alasan ingin membantu meringankan keadaan suami. Tapi tentunya istri tidak boleh menyalah gunakan ijin suami dan meminta cerai dari suami karena merasa mampu mencari nafkah sendiri.
Maka  perbedaan  pendapatan  harus menjadi renungan peningkatan dan pendidikan menurut tauladan kita Rasulullah  Saw,  akan  tetapi  apabila  hal tersebut berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan  tidak  dapat  bersatu  lagi,  maka  hal tersebut yang dapat dijadikan alasan cerai sebagaimana  huruf  (f)  PP  No.  9  Th  1975, dan KHI (116).
Sesuai  dengan  firman  Allah  Swt dalam(Q.S. An-Nisa 4:34) dan hadis nabi tentang  nafkah,  menjelaskan  bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga dan seharusnya berperan penuh dalam keluarga. Karena suami adalah sebagai kepala  rumah  tangga  yang  berkewajiban memenuhi  nafkah  keluarga.  Ketika  hal tersebut tidak tercapai, istri boleh bekerja diluar atas seijin suami. Sepanjang tidak melanggar syari’at dan kepercayaan keduanya. Dalam hal ketimpangan pendapatan Islam tidak memperbolehkan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.Keduanya harus berupaya mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Ketika istri kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih , tidak seharusnya istri mengambil alih peran kepala keluarga. Wanita boleh saja bekerja diluar rumah sepanjang tidak melanggar syariat, akan tetapi bagaimanapun laki-laki tetap sebagai pemimpin rumah tangga. 31 Dengan harmonisasi yang baik walaupun keduanya berperan dalam memenuhi kebutuhan  kelaurga,  maka  akan  tercapai tujuan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawadah wa rahmah.
31 Abdullah  Shofwandi, Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 9 Juni 2018, pukul 13.30

## D. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa memang ada hubungan yang kuat antara adanya ketimpangan pendapatan suami dan istri dengan tingginya kasus cerai gugat yang ada di Kabupaten Ponorogo,  utamanya  pada  keluarga tenaga migrant wanita atau TKW. Namun demikian faktor ketimpangan pendapatan ini sejatinya bukan yang utama namun ada faktor  pemicunya,  seperti  pemahaman agama yang rendah sehingga masing- masing pasangan kurang mampu menghormati dan menghargai satu sama lain. Disamping itu ketidakmampuan suami dalam mengelola keuangan menjadikan istri merasa kerja kerasnya selama  menjadi  TKW  tidak  ada  artinya, ditambah lagi dengan campur tangan keluarga  suami  dalam  hal  keuangan, ketidakmampuan  mengurus  anak,  suami atau istri yang tergoda untuk melakukan perselingkuhan karena tidak cukup kuat mengahadapi hubungan jarak jauh dalam waktu lama menjadikan adanya pertikaian yang tidak berkesudahan. Kemandirian yang dipunyai istri pada akhirnya menjadikannya berani untuk menuntut cerai dari suaminya.
Hal tersebut dapat dihindari dengan saling  menumbuhkan  rasa  percaya, saling menghormati dan menghargai antar pasangan agar tidak terjadi kesalahfahaman.  Dalam  masa  tunggu istri  di  Luar  Negeri  hendaknya  suami dapat memproduksikan dirinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang didakan oleh Pemerintah maupun swasta untuk mengasah skill nya guna berusaha meningkatkan ekonomi keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hadad, Al-Thahir. Wanita Dalam Syariat dan  Masyarakat, alih  bahasa  M.Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
Abdulrahman,  “Menyiasati  Ketimpangan Pendapatan Suami Istri” , finance.detik. com/perencanaan  keuangan/diakses pada  tanggal  3  Juni  2019.http:// finance.detik.com/perencanaan keuangan/menyiasati-ketimpangan- pendapatan-suami-istri,
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam DI Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
Aida, Afitri “Wanita Bekerja Dalam Islam”,
dalamislam.com diakses pada tanggal 25  Juli  2019.http//www.dalamislam. com/wanita-bekerja-dalam-islam.
BPS, Kabupaten  Ponorogo  Dalam  Angka. Ponorogo:  BPS  Kabupaten  Ponorogo, 2016.

## Dokumentasi Laporan
Perceraian

## Pengadilan Agama Ponorogo bulan
Januari – Desember 2018 Tentang

## Laporan Penyebab Perceraian
Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Januari 2018 dikutip tanggal 10 Juli 2019
Ghozali,  Abdul  Rahman. Fiqh  Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
Ihrami,  T.O. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Ihsan, sejarah  PA  Ponorogo ,  pa-ponorogo. go.id/index,  diaksestanggal  9  Juli 2019.http://www.pa-ponorogo.go.id/ index.php/sejarah,
Muhammad  Azzam,  Abdul  Aziz,  Abdul Wahhab  Sayyed  Hawwas. Fiqh Munakahat alih  bahasa  Abdul  Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2009.
Nasution, Khairuddin. Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan), cet. 1. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
Ramulyo,  Idris. Hukum  Perkawinan  Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Ridha, Rasyid. Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap, alih bahasa Luqman  Junaidi.  Jakarta:  Sanabil Pustaka, 2006.
Rhiza  S,  Tanya  Jawab  Hukum  Bekerja Bagi Wanita, Unhas.ac.iddiakses pada tanggal  3  Juli  2019.  https://www. unhas.ac.id/rhiza/tarbiyah3/qa- islam/QA189.txt.
Sabiq,  Sayyid. Fiqih Sunnah, alih bahasa Moh.  Tholib.  Bandung:  PT  al-Ma’arif,
1997.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2015.
Wahyuni, Dwi dan Nurseffi. “Pendapatan Istri Lebih Besar Dari Suami” , liputan6. com/bisnisdiakses  pada  tanggal  3 Juni  2019.http://www.liputan6.com/ bisnis/read/06/pendapatan-istri- lebih-besar-dari-suami.
Zainal  Abidin  Ibn  Mas’ud, Fiqh Mazdhab Syafi’i .Bandung:  CV  Pustaka  Setia,
2007.
Zuhaily,  Wahbah. al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz VII. Damsyik: Dar al- Fikr, 1989.
-