## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR
Ni Wayan Sri Mulyani 1 , AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda 2
1 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,  E-mail: mulyaanii.srii @gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: tinirusmini@undiknas.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk:
Diterima: Terbit: Keywords: Legal Protection, Children, Violence In  this  state  of  the  Corona  virus  pandemic,  the  government provides a strategy to minimize the spread of the corona virus by maximizing  the  implementation  of  activities  from  home  and continuing to carry out physical distancing or social distancing.
Children  as  the  nation's  next  generation  are  in  fact  often mistreated  both  by  verbal  (physical)  and  non-verbal  (psychic) violence  which  is  often  carried  out  by  the  people  around  them during the Covid-19 pandemic so that children need to get legal protection.  The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  legal protection of children during the Covid-19 pandemic in Denpasar City. The method in this research uses the normative legal method and uses the types of primary legal materials and secondary legal materials, the collection techniques of document study techniques are carried out by collecting and reviewing legal materials related to  the  problems  in  this  study,  namely  Law  No.35  of  2014 concerning Child Protection, the legal material analysis technique used  is  a  qualitative  descriptive  analysis  technique.  Legal protection to prevent violence against children during a pandemic can  be  started  from  the  family  environment  where  families, especially parents need to increase knowledge in childcare during the Covid-19 pandemic and government efforts are carried out by socializing the community while legal protection is repressive for children who are victims for mistreatment of parents will receive services  in  the  form  of  counseling,  psychologist  assistance,  and legal advocacy from P2TP2A Denpasar City

## Abstrak
Kata kunci: Perlindungan  Hukum,  Anak, Kekerasan
Corresponding Author: AAA.Ngurah Tini Rusmini Gorda, E-mail: :
tinirusmini@undiknas.ac.id
Dalam  keadaan  pandemi  virus  Corona  ini  di  mana pemerintah  menyediakan  strategi  untuk  meminimalisir penyebaran  virus  corona  ini  dengan  memaksimalkan pelaksanaan  kegiatan  dari  rumah  dan  tetap  menjalankan physical  distancing atau social  distancing .  Anak  sebagai generasi  penerus  bangsa  pada  kenyataannya  masih seringkali  mendapat  perlakuan  salah  baik  dengan kekerasan  verbal  (fisik)  maupun  non  verbal  (psikis)  yang kerap  dilakukan  oleh  orang-orang  sekitarnya  pada  saat pandemi  covid-19  ini  sehingga  anak  perlu  untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak
pada  saat  pandemi  covid-19  di  Kota  Denpasar.  Metode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan  menggunakan  jenis  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  teknik  pengumpulan  teknik  studi dokumen di lakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam  penelitian  ini  yaitu  Undang-Undang  No  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak,  teknik  analisis  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  deskriptif kualitatif. Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak saat pandemi dapat dimulai dari lingkungan keluarga dimana keluarga khususnya orangtua perlu  meningkatkan  pengetahuan  dalam  hal  pengasuhan anak  saat  pandemi  covid-19  serta  upaya  pemerintah dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  terhadap  masyarakat sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif anak yang  menjadi  korban  atas  perlakuan  salah  dari  orang tuanya  akan  mendapatkan  pelayanan  berupa  konseling, pendampingan psikolog, dan advokasi hukum dari P2TP2A Kota Denpasar.

## I. Pendahuluan
Dalam  keadaan  pandemi  virus  Corona  ini  di  mana  pemerintah  menyediakan strategi untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dari rumah dan tetap menjalankan physical distancing atau social distancing .Namun,  banyak  pula  dari  mereka  yang  kehilangan  penghasilan  bahkan kehilangan  mata  pencahariannya.  Ketika  seseorang  mengalami  penurunan penghasilan atau tidak adanya pemasukan tetapi kebutuhan hidup yang harus tetap dipenuhi  maka  akan  menimbulkan  kecemasan  atau stress dalam  diri  setiap  orang khususnya  yang  telah  berkeluarga.  Anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  pada kenyataannya  masih  seringkali  mendapat  perlakuan  salah  baik  dengan  kekerasan verbal  (fisik)  maupun  non  verbal  (psikis)  yang  kerap  dilakukan  oleh  orang-orang sekitarnya pada saat pandemi covid-19 ini sehingga anak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang baru terjadi,  pada kenyataannya bila di telusuri lebih dalam masih banyak sekali kasus-kasus yang belum terlaporkan sehingga  kejahatan  terhadap  anak  dalam  rumah  tangga  ini  dapat  pula  dikatakan sebagai kejahatan yang tersembunyi ( hidden crime) . Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh  Bambang  Waluyo  dalam  buku  Victimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi, korban ialah mereka yang mendapatkan penderitaan secara jasmani maupun rohani akibat  dari  tindakan  orang  lain  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak asasi. 1 Terkait dengan hak yang diperoleh oleh anak, tugas dan kewajiban orangtua
1 Bambang Waluyo, 2018, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 6, hlm. 9
atau  wali,  keluarga  dan  Negara  telah  dituangkan  kedalam  peraturan  perundang- undangan yang ada. 2
Dilihat  dari  lingkungan  keluarga  dimana  orang  tua  khususnya  ayah  menjadi seorang  pemimpin  dan  kepala  keluarga  yang  memiliki  tanggungjawab  untuk menjaga  keluarganya  sehingga  apabila  dilihat  dari  segi  hukum  hindu  Menurut Sudharta dan Pudja yang dikutip oleh I Kadek Kartika Yasa dan IAHN Tampung Penyang dalam Sloka 3 Navano Dhyayah Manawa Dharmasastra yang menerangkan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anaknya sebelum mencapai  kedewasaan.  Yang  dimaksud  dengan  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  salah  satunya  yakni  sejak  masa  kanak-kanak  hingga  dewasa  segala kebutuhan  kesehatannya  harus  terpenuhi.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  bahwasanya seorang ayah merupakan kepala keluarga atau sebagai pemimpin dalam keluarganya sudah sepatutnya untuk melindungi anak-anaknya sama halnya dengan pemerintah yang wajib melindungi masyarakatnya. Dalam hukum postif Indonesia telah diatur mengenai  upaya untuk menjamin serta melindungi hak yang harus diperoleh anak agr dapat hidp dn terhndar dri kekrasan maupun diskrminasi.” 3
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum   hindu  maupun  hukum  yang  tertulis secara  nasional  diatas  menunjukkan  adanya  upaya  serta  perhatian  khusus  dari pemerintah terhadap hak anak di Negara ini beserta dengan perlindungannya. Di Indonesia  kasus  kekerasan  terhadap  anak  tentu  mendapat  perhatian  khusus  dari pemerintah.  Angka  terhadap  anak  yang  mengalami  kekerasan  terus  mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Dibawah  ini  merupakan  tabel  data  kasus  yang  ditangani  oleh  P2TP2A  Kota Denpasar pada tahun 2015 - 2020 :
Tabel 1.1 Data kasus dari P2TP2A Kota Denpasar
Sumber : P2TP2A Kota Denpasar, Bulan Maret 2021
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  kasus  yang  ditangani  P2TP2A  Kota Denpasar  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  angka  naik  turun  yang  tidak  dapat dipastikan. Kasus paling sedikit terjadi pada tahun 2017 yakni sebanyak 97 kasus dan paling banyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 221 kasus. Berdasarkan data diatas kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Denpasar yang ditangani oleh P2TP2A masih  kerap  terjadi  walaupun  ditengah  masa  pandemi  covid-19  ini.  Di  Kota Denpasar  kasus  yang  dilaporkan  ke  dinas  P2TP2A  Kota  Denpasar  seperti  kasus korban  berusia  14  tahun  yang  dihamili  oleh  sepupunya  sendiri,  sebulan  setelah melahirkan diperkosa oleh paman/ayah mertua. Korban berusia 11 tahun diperkosa
2 Mahmudn Kobandah, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia, (Jurnal  Hukum  Unsrat), Vol.23/No.8/Januari/2017, hlm.84
3 Juwita Arsawati, ( et.al), Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender, Vol.16, No.2 Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Undiknas Indonesia, Denpasar – Bali, hlm.238
No Tahun Jumlah Kasus 1 2015 107 2 2016 123 3 2017 97 4 2018 135 5 2019 123 6 2020 221
ayah teman beberapa kali, tidak berani melawan meski korban bisa bela diri. Korban berusia 12 tahun baru mendapat menstruasi pertama dan dicabuli ayah tiri dengan kekerasan  fisik.  Korban  berusia  13  tahun  dicabuli  tetangga  secara  fisik  dan dilecehkan secara lisan. 4
Berdasarkan data dari P2TP2A Kota Denpasar pengaduan pelaku kekerasan diantaranya  yaitu  pelajar,  ibu  rumah  tangga,  pegawai  swasta/buruh,  Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia /POLRI, pedagang /tani /nelayan.  Dilihat dari kasus diatas dan pelaksanaannya, pemerintah maupun organisasi yang memiliki tugas  dan  peran  dalam  menanggulangi  hal  tersebut  belum  memperlihatkan  akan adanya  penurunan  terhadap  kasus  anak  menjadi  korban  kekerasan  terlebih  saat pandemi ini. Maka dari itu, anak yang menjadi korban dari suatu tindak kekerasan baik verbal maupun non verbal membutuhkan jaminan hukum untuk menjaga serta melindungi hak anak dan untuk mencegah suatu tindakan yang merugikan anak saat pandemi.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,guna  mempermudah  dalam  penyelesaian masalah  sebagaimana  telah  dikemukakan  maka  penulis  mengambil  rumusan masalah sebgai brikut :
Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar ?
Tujuan  penlitian  in  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hokum  terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 di Kota Denpasar.

## 2. MetodePenelitian
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  nomatif  yang  cenderung menganalisis mengenai norma hukum. Data sekunder pada penelitian inilah yang menjadi fokus dari penelitian ini yang berpegangan terhadap informasi yang ada diinternet serta buku-buku dan artikel-artikel.
Teknik untuk pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka yang  dilakukan  dengan  cara  membaca,  melihat,  mendegarkan,  maupun  dengan melalui internet. 5
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Deskriptif-Kualitatif yaitu dalam  bentuk  menggambarkan,  menguraikan,  dan  menjelaskan  sebuah  keadaan atau  fenomena  yang  selanjutnya  diambil  kesimpulan  sesuai  dengan  pokok permasalahan. Metode pendekatan analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti  yakni  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta  literature yang masih memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. 6
4 Noviana Windri, 2020, 5 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja Terjadi di Denpasar Selama  Pandemi  Covid-19 ,  diakses  di https://bali.tribunnews.com/2020/08/28/5-kasus- kekerasan-seksual-pada-anak-dan-remajaterjadidi-denpasar-selama-pandemi-covid-19?page=3 . Pada 29 September 2020
5 Mukti Fajar dan Yulanto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.160.
6 Soejono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

## 3. Hasil DanPembahasan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar
Fenomena  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  anak  dalam  lingkup  keluarga adalah suatu fenomena global yang sudah tak asing didengar oleh masyarakat, hal ini  menandakan  kasus  yang  menimpa  anak  masih  banyak  terjadi.  Penyebab terjadinya kasus kekerasan anak salah satu faktornya yakni suami yang melakukan KDRT  terhadap  istrinya  dan  melampiaskan  kekesalan  terhadap  anak  sehingga berdampak  pada  kejiwaan  anak  karena  sering  melihat  kedua  orang  tuanya bertengkar. Pada situasi pandemi ini anak juga mendapatkan perlakuan salah dan kekerasan  psikis  maupun  fisik  yang  dilakukan  oleh  orang  terdekatnya. Perlindungan terhadap anak diberikan agar anak mendapatkan kesejahteraan dan kelak  dapat  bertanggung  jawab  dalam  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  anak perlu  mendapat  peluang  untuk  bertumbuh  berkembang  baik  secara  fisik,  psikis, ataupun  sosialnya.  Sehingga  diperlukan  perlindungan  terhadap  anak  agar  anak mendapat kesejahteraan dan terhindar dari perilaku diskriminatif.
Jaminan hukum bagi anak adalah salah satu pemenuhan dari hak-hak anak. Konvensi  hak  anak  telah  mengatur  segala  sesuatu  mengenai  hak  terhadap  anak dimana  perlindungan  khusus  berhak  diberikan  untuk  anak.  Hasil  dari peratifikasian  Konvensi  hak-hak anak  kemudian  dituangkan  ke  dlm  UU  tentang Perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis sebagaimana telah  disebutkan  didalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  agar  terlaksana dengan  maksimal  perlu  adanya  suatu  sinergitas  baik  dari  pemerintah,  Negara, keluarga  maupun  seluruh  elemen  masyarakat.  Pada  situasi  darurat  covid-19  ini perlindungan anak adalah pemenuhan hak dasar anak. Saat ini pemerintah dalam hal  ini  instansi  terkait  yang  menanggulagi  kasus  terhadap  anak  tengah menggencarkan    penyusunan  protokol  lintas  sector  terhadap  anak  yang memerlukan  perlindungan  yang  tidak  biasa  ditengah  pandemi.  Tujuan dibentuknya protokol ini agar mempercepat penanganan covid-19 pada anak. Selain itu, perlindungan terhadap anak yang bersifat non yuridis yakni dalam proses pembelajaran dari rumah sangat diperlukan. Namun, proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah ini tidak secara cepat dapat diterima dikarenakan hal ini memerlukan proses adaptasi. Terkait proses pembelajaran dari rumah tentunya dapat  menimbulkan  problematika  di  kalangan  masyarakat.  Orang  tua  yang menjadi  peran  pengganti  sebagai  pendidik  formal  di  rumah  untuk  proses pembelajaran anak selain harus menyelesaikan urusan pekerjaan kantor dari rumah ( Work From Home ) sehingga tak sedikit anak menjadi korban dari kekerasan fisik maupun  psikis  dari  kedua  orangtuanya.  Upaya  agar  anak  terhindar  dari diskriminasi maupun kekerasan adalah dengan memberikan kesejahteraan untuk anak dengan dibekali pengetahuan dan mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu harapan yang dicita-citakan oleh setiap anak hal ini juga tertuang dalam UUDNRI 1945.
Menurut  teori  Philipus,  perlindungan  hukum  preventif  memiliki  tujuan untuk  mencegah  agar  tidak  adanya  sengketa.  Upaya  pencegahan  kekerasan terhadap anak saat pandemi ini dapat dimulai dari ruang lingkup terdekat yakni keluarga. Hal yang dapat dilakukan yakni :
Pertama, Keluarga  dapat  mulai  mengatur  ulang  pengelolaan  sumber  daya  yang dimiliki  baik  fisik  maupun  nonfisik  serta  masalah  yang  dihadapi  keluarga  pada masa  pandemi  Covid-19  agar  dapat di  komunikasikan  dengan anggota keluarga lainnya.
Kedua , keluarga khususnya orangtua perlu meningkatkan pengetahuan dalam hal pengasuhan  anak  saat  pandemi  covid-19  karena  situasi  yang  dihadapi  tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya maka hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat beragam informasi yang tersedia di internet atau dapat mengikuti webinar- webinar  yang  diselenggarakan  mengenai  perlindungan  anak  sehingga  dapat memperkecil  kemungkinan  terjadinya  kekerasan  baik  psikis  atau  fisik  terhadap anak.
Ketiga, menjaga komunikasi terhadap anggota keluarga  adalah hal yang penting untuk  dilakukan  serta  menjaga  komunikasi  antara  keluarga  dengan  satuan pendidikan  selama  orang  tua  mendampingi  anak  melakukan  pembelajaran  dari rumah.
Keempat, memperkuat  peran dari  lembaga  yang  menaungi  terkait  perlindungan anak.  Lembaga  yang  terkait  berperan  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat khususnya orangtua mengenai hak-hak yang berhak untuk didapatkan oleh anak saat pandemi covid-19 ini.
Kelima, selain  keluarga  peran  dari  media  massa  juga  sangat  penting  dilakukan dengan  cara  menyebarluaskan  informasi  yang  dapat  memberikan  edukasi  yang bermanfaat bagi anak.
Sedangkan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari Kekerasan fisik/psikis, kejahatan seksual serta perlakuan salah dan penelantaran termuat  dalam  UU  No.35  Tahn  2014  tentang  perlindungan  anak  yang  secara eksplisit tertuang dalam pasal-pasal  dibawah :
Pasal 69
Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  korban  kekerasan  fisik  dan/atau  psikis  dilakukan melalui upaya :
a. Penyebarlusan _ dan _ sosialisasi _ ketentuan _ peraturan _ perundang-undangan yang _ melindungi _ anak _ korban _ tindak _ kekerasan; dan b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
Pasal 69A Perlindungan Khusus bagi anak koban kejahatan seksual dilakukan _ melalui _ upaya: a. Edukasi _ tentang _ kesehatan _ reproduksi, _ nilai agama, _ dan _ nilai _ kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan _ psikososial _ pada _ saat _ pengobatan _ sampai _ pemulihan; _ dan d. pemberian _ perlindungan _ dan _ pendampingan _ pada _ setiap _ tingkat _ pemeriksa an _ mulai _ dari _ penyidikan, penuntutan, sampai _ dengan _ pemeriksaan _ di sidang _ pengadilan.
Pasal 71 Perlindungan khusus  bagi anak koban perlakuan salah dan penelataran sebagaimana dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling,  rehabilitasi sosial, dan pendampingan  sosial.
Menurut  penulis,  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  mengenai perlindungan  anak  masih  memiliki  kelemahan  untuk  situasi  covid-19  ini  karena dalam  realita  kehidupan  para  pelaku  yang  merupakan  keluarga  korban  belum mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakannya serta masih banyak kasus yang diselesaikan dengan cara mediasi karena mempertimbangkan hak anak yakni kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga mengakibatkan tidak adanya efek jera untuk pelaku.
Kewajiban  melindungi  anak  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak bukanlah tugas sepihak melainkan menjadi tugas seluruh warga Negara. Sehingga upaya  perlindungan  anak  dan  penyelenggaraan  perlindungan  hukum  terhadap anak merupakan tanggungjawab semua pihak baik masyarakat ataupun lembaga yang  terkait.  Salah  satu  lembaga  yang  berwenang  dalam  upaya  menyelesaikan kasus  terhadap  anak  sebagai  korban  yakni  P2TP2A(Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Untuk mencegah terjadi peningkatan kasus kekerasan  terhadap  anak  selama  pandemi  di  Kota  Denpasar,  pemerintah  tetap memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi guna memberikan pemahaman  mengenai  perlindungan  anak  dan  hak-hak  yang  berhak  untuk didapatkan oleh anak.
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  P2TP2A  Kota  Denpasar  selama  pandemi covid-19 terhadap anak korban kekerasan fisik ataupun psikis yakni :
1. Konseling
2. Pendampingan psikolog
3. Advokasi Hukum
Pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Denpasar berpedoman pada Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak.  Berikut  merupakan  bagan  alur penanganan kasus kekerasan di P2TP2A Kota Denpasar pada masa pandemi covid- 19 :
Sumber : P2TP2A Kota Denpasar, Bulan Maret 2021
Gambar 4.1 Alur penganganan korban di P2TP2A Kota Denpasar.

## 4. Kesimpulan

## A. Kesimpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  guna  mencegah  terjadinya  kekerasan terhadap  anak  bukanlah  tanggungjawab  sepihak  melainkan  seluruh  elemen masyarakat dan patut dimulai dari institusi terkecil yakni keluarga yang saat ini merupakan  sebagai  garda  terdepan  yang  paling  berperan  dalam  pembentukan karakter anak agar anak mendapatkan kesejahteraan. Perlindungan hukum yang bersifat preventf atau pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga adalah keluarga  dapat  mulai  mengatur  ulang  pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki baik  fisik  maupun  nonfisik  serta  masalah  yang  dihadapi  keluarga  pada  masa pandemi  Covid-19  agar  dapat  di  komunikasikan  dengan  anggota  keluarga lainnya,  melihat  beragam  informasi  yang  tersedia  di  internet.  Sedangkan perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  ialah  upaya  penanggulangan  yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Denpasar dengan memberikan pelayanan Konseling, pendampingan psikolog, advokasi Hukum

## B. Saran
Keluarga sebagai unit terkecil adalah tempat paling aman dan sekaligus menjadi sekolah  untuk  anak  saat  pandemi  ini  sehingga  menjadikan  orangtua  sebagai pendidik  formal  atau  guru  terhadap  anak  dalam  proses  belajar  dari  rumah. Sehingga  melihat  data  dari  P2TP2A  Kota  Denpasar  maka  adapun  saran-saran yang strategis dan urgent yakni sebaiknya setiap keluarga wajib untuk memahami mengenai konvensi hak anak agar anak terhindar dari diskriminasi, diperlukan adanya  sekolah  ataupun  pembinaan  terhadap  calon  ayah  dan  ibu  sehingga diperlukan regulasi yang kuat untuk menunjang kedua hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Waluyo,B. 2018. Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan 6 Fajar, M. dan Achmad, Y. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Belajar. Yogyakarta Soekato,  S.  &  Mamudji,S.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjuan  Singkat). Rajawali Pers. Jakarta

## JURNAL
Kobandaha, M. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. (Jurnal  Hukum  Unsrat).
Vol.23/No.8/Januari/2017
Arsawati, J. ( et.al). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. Vol.16. No.2 Juni 2019. Fakultas Hukum Universitas Undiknas Indonesia, Denpasar – Bali

## INTERNET
Windri,N. 2020. 5 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja Terjadi di Denpasar Selama Pandemi Covid-19 . diakses  di https://bali.tribunnews.com/2020/08/28/5-kasus- kekerasan-seksual-pada-anak-dan-remajaterjadidi-denpasar-selama-pandemi- covid-19?page=3 . Pada 29 September 2020