## Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni
(Upaya membentuk keluarga Bahagia)
Abdul Aziz
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman
Parung Bogor Muheabdulaziz@gmail.com

## Abstract
This paper  look at the root of the source of debate and differences of view about the reality of the pattern of family relations patriarchal dichotomy of roles between men (husbands) and women (wives) in a household where the husband is the head of the family (public) and the wife is a housewife (domestic). Dichotomous family relationship patterns, resulting in injustice and gender inequality. That condition would require construction pattern of relations based on justice and gender equality, to realize a gender partnership towards a harmonious family. Construction pattern of gender relations based on justice and gender equality, realized if there is cooperation and division of roles equal and fair between husband and wife, which refers to the planning and implementation of resource management family, so family members have roles in a variety of activities (domestic, public, and community).

## Abstrak
Artikel ini menelisik akar dari sumber perdebatan dan perbedaan pandang tentang realitas pola relasi keluarga patriarkhis yang mendikotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam rumah tangga, dimana suami adalah kepala keluarga ( public ) dan isteri adalah ibu rumah tangga ( domestic ). Pola relasi keluarga yang dikotomis, mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Kondisi tersebut tentunya memerlukan konstruksi pola relasi yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga terwujud kemitraan gender menuju keluarga yang harmonis. Konstruksi pola relasi gender yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, terwujud jika ada kerjasama dan pembagian peran yang setara dan adil antara suami dan isteri, yang merujuk pada perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan).
Kata Kunci: Kesetaran Gender, Harmonis, Relasi, Kemitraan Gender

## 28

## Pendahuluan
Keluarga adalah institusi terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri dan yang merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai
hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2013:viii).
Keluarga dapat dilihat dalam arti sempit sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak mereka. Keluarga besar atau biasa disebut dengan somah adalah yaitu tugas dan tanggungjawab dipikul secara bersama- sama oleh keluarga besar. Masalah anak tidak harus diurus oleh ibunya , tetapi oleh seluruh anggita keluarga yang ramai- ramai tinggal di sebuah rumah. Sedangkan keluarga nukleur atau inti hanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak yang mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing (J. Dwi narwoko dan Bagong Suyanto, 2007: 227).
Nampaknya, masalah keluarga pada saat ini maupun di masa mendatang akan semakin kompleks karena banyak perubahan dalam masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Selain itu, tantangan yang dihadapi keluarga juga
semakin beragam. Dalam realitanya, telah terjadi perubahan sosial yang pesat sehingga menimbulkan adanya keresahan karena nilai-nilai lama yang diandalkan oleh komunitas kurang dapat dimanfaatkan lagi. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan peran yang dimainkan oleh suami istri, yang berdampak pada relasi antara suami istri dalam keluarga. (Mohammad Muslih, 2007:  4).
Konsep keluarga konvensional, memiliki struktur atau pola relasi dimana suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya (publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusah rumah tangga (domestik), yaitu mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain-lain (Ratna Megawangi, 1999: 99). Konsep pola relasi tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan ini untuk sebagian besar terkait dengan adanya tuntutan persamaan hak dan peran perempuan yang dipelopori oleh kaum feminis. Konstruksi pola relasi keluarga yang ideal pada saat ini adalah pola relasi keluarga .yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender (Siti Musdah Mulia, 2011: 114).
Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi, peran dan relasi gender dalam keluarga bahagia dan sejahtera, serta bagaimana membangun kemitraan gender ( gender  partnership ) yang setara dan berkeadilan gender melalui pembagian peran dan kerja, baik dalam
ranah publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.

## Kesetaraan Gender

## Konsep Gender
Secara umum konsep gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, dalam budaya- masyarakat dimana kita hidup; termasuk harapan-harapan yang diinginkan bagaimana harusnya menjadi perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, baik harapan atas sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunya (David Graddol dan Joan Swann, 1989: 49).
Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan (Helen Tierney (ed.), T.th: 153). Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai feminine , seperti misalnya lemah-lembut, emosional, penurut, dst. Sifat laki-laki digambarkan maskulin , seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dst. Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang
gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin ( stereotip gender ). Peran, tanggung-jawab, relasi sosial antara perempuan dan laki- laki serta semua harapan dipelajari dan disosialisasi sejak dini. Karena didapat dari cara belajar, dari budaya atau tradisi yang dianut secara turun temurun ( culturally learned  behavior ), perilaku itu disahkan oleh masyarakat sebagai budaya setempat ( culturally assigned behavior ) (Nasaruddin Umar, 2001: 33-35).
Untuk mengatasi kerancuan pemahaman tentang gender dan melaksanakan langkah-tindak mengatasi kesenjangan gender, maka konsep gender dapat diartikan pula sebagai kesenjangan kedudukan dan peran perempuan dan laki- laki, perlu dipahami secara benar karena akan memudahkan melakukan analisis gender untuk memahami akan permasalahan dari adanya kesenjangan itu sendiri dan kemudian melaksanakan langkah-tindak untuk mengatasi atau mencari solusi atas terjadinya kesenjangan tersebut. Kerancuan itu bermula dari pemahaman yang keliru tentang ‘gender’ yang sering dianggap sama dengan perempuan. Hal ini mempengaruhi pembagian sumberdaya, kekayaan, kesempatan dan lapangan kerja, pengambilan keputusan dan kekuasaan politik, dan penikmatan hak serta pemilikan harta benda, dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan dalam masyarakat yang lebih luas (Mansour Fakih, 1999: 8).
Gender kadang-kadang dianggap
sebagai sesuatu kodrati. Misalnya peran laki-laki sebagai kepala keluarga atau peran perempuan sebagai ibu rumahtangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik dan laki-laki dalam kerja publik. Dampak adanya pandangan seperti ini menimbulkan bahkan menumbuhkan asumsi yang bias gender dan/atau diskriminatif, misalnya, bahwa perempuan (terutama di pedesaan) tidak perlu mendapat pendidikan yang tinggi atau bahkan jika perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi pun, tetap dinilai lebih baik kalau lebih berkonsentrasi pada kerja yang bersifat domestik, ketimbang memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya (Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, 2008: 4-5).
Di sisi lain, ternyata dalam praktik kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak kepala keluarga yang disandang perempuan berperan dan harus bertanggung jawab atas kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya. Misalnya, perempuan yang karena bercerai atau ditinggal mati suaminya, atau perempuan yang tidak menikah tetapi mempunyai banyak anak asuh, baik dari keluarga maupun karena mengasuh anak orang lain. Perempuan yang harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga ketika suaminya, misalnya, terkena PHK atau mengalami musibah sakit atau cacat tetap (Nina Nurmila, 2013: 1).

## Prinsip Kesetaraan Gender
Berkenaan dengan terjadinya
ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, Islam dalam hal ini telah memberikan beberapa prinsip dasar tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan antara lain adalah:
“Barangsiapa yang
mengerjakan amal  saleh,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam  Keadaan  beriman, Maka  Sesungguhnya  akan  Kami  berikan kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan Sesungguhnya  akan  Kami  beri  Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” ( QS. An-Nahl/16: 97) .
Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya punya potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal diistilahkan dengan orang-orang yang “bertakwa”. Untuk mencapai derajat takwa tidak dikenal perbedaan jenis kalamin (Zakiah Darajat, 1984: 36).
Kekhususan yang diberikan Allah kepada laki-laki, karena laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, semua ini tidaklah menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama di sisi Allah SWT. Kelebihan tersebut diberikan kepada laki- laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran sosial dan publik lebih dari perempuan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan
penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya (Nasaruddin Umar, 1997: 54).
Para pakar gender sepakat bahwa peluang untuk meraih prestasi dan pengembangan diri tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan kesetaraan gender dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Namun dalam kenyataan di tengah masyarakat konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama kendala budaya yang sulit dihilangkan (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2014: 3).
Pada prinsipnya pula Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan ketrampilannya (Mansour Fakih, 2007: 151). Karena itu perempuan mampu menjadi manusia yang produktif yang setara dengan laki- laki (F.Ivan Nye, 1976: 16). Tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja/ berkarier di sektor publik, profesi apapun, jika ia menjaga kesopanan dan melindungi kesuciannya. Dalam tafsiran tradisional, laki-laki itu mempunyai superioritas atas perempuan. Para teolog hampir sepakat dalam persoalan ini.
Kemitraan Gender ( Gender Partnership )

## dalam Keluarga melalui Relasi Peran Gender
Secara lebih riil, pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender diilustrasikan oleh Harien Puspitawati, (Herien Puspitawati, 2012: 5-7) dengan istilah kemitraan gender ( gender partnership ) dalam keluarga. Menurut Herien, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: pertama , kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan (Mansour Fakih,  2007: 151-152); kedua , kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya ”tiada  dusta diantara  suami  dan  istri”  atau  ”tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik  batu”, terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya ’good governance ’ ditingkat keluarga (Nasarudin Umar, 2010: 45); ketiga , kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian,
bantuan  moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu dan (D. Sumiyatiningsih, 2014: 125-138); keempat , kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara lakilaki dan perempuan berdasarkan bentukan/ konstruksi dari budaya masyarakat; Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; Peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu/era (Herian Puspitawati, 2014).
Pola relasi gender yang harmonis harus dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaran gender.

## Keterlibatan Suami Istri dalam Kegiatan Rumah Tangga
Peran sebagai suami-istri atau ayah-ibu merupakan konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Pembagian tugas dan peran suami istri itu, biasanya dilakukan berdasarkan kompromi dengan pasangannya (Khaeruddin Nasution, 2004: 39). Sejauh mana suami terlibat dalam
kegiatan rumah tangga, tergantung dari hasil kompromi di antara pasangan suami istri tersebut.
Menurut  Nafisah  (D.  Nafisah, 2008), aspek-aspek kegiatan rumah tangga tersebut, di antaranya adalah: (a) the housekeeper role : bertanggung jawab pada kebersihan rumah, mencuci pakaian dan alat-alat makan, berbelanja dan menyiapkan makanan dan mengatur keuangan rumah tangga; (b) the provider role : bertanggung jawab pada mencari uang untuk mendukung keluarga; (c) the child-care role : merawat anak secara fisik, seperti memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan dan menjaga anak; (d) the  child  socialization role : mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, sikap-sikap, ketrampilan-ketrampilan dan perilaku yang disetujui masyarakat;
(e) he  sexual  role : bereaksi terhadap kebutuhan sexual dari pasangan; (f) the kindship role : memelihara hubungan antara keluarga dan mengunjungi sanak keluarga jika diperlukan; (g) the  recreational  role : mengorganisir kegiatan rekreasi keluarga; dan (h) the therapeutic role : mendengarkan, mau mengerti, bersimpati, membantu dan merawat anggota lain dalam keluarga.
Berkaitan dengan keterlibatan suami dalam kehidupan rumah tangga, terdapat beberapa teori (dalam Nasaruddin Umar: 2001) yang membahas peran dan keterlibatan suami dalam kehidupan rumah tangga:

## Struktural Functionalism
33 Struktural Functionalism
(Fungsionalisme Struktural) adalah madzhab arus utama ( mainstream ) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Talcott Parson. Lahirnya fungsionalisme struktural ini memperoleh dorongan besar lewat karya klasik seorang ahli sosiolog Perancis, Emile Durkheim. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan. Masing-masing struktur dalam masyarakat, seperti agama, pendidikan, struktur politik dan rumah tangga, secara terus-menerus mencari keseimbangan ( equilibrium )  dan  harmoni  (A.  Taufiq, 2009: 48-9).
Para penganut teori ini berpendapat bahwa teori struktural fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Teori struktural fungsional berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud, jika tradisi peran gender mengacu pada posisi semula. Berdasarkan teori ini, maka perbedaan status dan peran antara laki-laki dan perempuan adalah fungsional.
Dengan perbedaan ini, akan tercipta keharmonisan dan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan harus tetap dipertahankan agar tidak terjadi kegoncangan dalam masyarakat (A. Taufiq, 2009: 2009). Oleh karena itu, pola yang non normatif dianggap akan melahirkan
gejolak. Jika suami terlibat dalam urusan rumah tangga, maka akan terjadi pola yang non normatif, yaitu suami sesuai dengan sifat instrumental yang mampu bersaing, teguh, yakin pada kemampuan diri dan rasional, lebih mendukung fungsi suami untuk sukses di dunia luar rumah (Ciciek, 1996: 115).

## Conflict Theory
Berkaitan dengan gender, teori konflik  terkadang  diidentikkan  dengan teori Karl Marx. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam keluarga. Relasi suami istri tidak ubahnya seperti hubungan proletar dengan borjuis, hamba dan tuan (Siti Musda Mulia, 2003: 60).
Berbeda dengan teori fungsionalisme  struktural,  teori  konflik mengakui bahwa perbedaan adalah suatu yang dinamis. Dalam masing-masing perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat kepentingan dan kekuasaan tertentu. Kepentingan dan kekuasaan yang berbeda inilah yang akan selalu menimbulkan konflik, yang satu berusaha menguasai yang lainnya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidaklah fungsional, tetapi justru akan menimbulkan
konflik kepentingan (Ahmad Taufiq, 2009: 51).
Dengan demikian, menurut teori ini,  terjadi  konflik  antara  cinta  dan  kasih sayang dengan kekuasaan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena individu yang terlibat dalam keluarga adalah individu yang masing-masing memiliki kepribadian, minat dan tujuan yan berbeda (Siti Musda Mulia, 2003: 70). Suami merasa mendapat legitimasi kekuasaan dan istri tergantung secara keuangan dengan suami, sehingga suami mengalami konflik antara melestarikan kekuasaan dan membantu pekerjaan rumah tangga untuk membuktikan rasa cinta terhadap istri.

## Symbolic Interaction Theory
Teori ini berpandangan bahwa suami dapat menya-lahartikan gerakan atau ucapan yang diungkapkan oleh pasangan. Simbol-simbol yang tampak seringkali tidak dimengerti oleh suami, akibat komunikasi yang kurang terbuka antara pasangan. Dengan adanya berbagai peran yang disandang oleh individu, membutuhkan keterbukaan dan penyesuaian baru yang selaras dengan situasi, harapan dan kebutuhan bersama, sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam menyelesaikan tugas dalam rumah tangga (Ahmad Taufiq, 2009: 49).

## Family Systems Theory
Berdasarkan teori ini, sistem kekeluargaan yang terdapat dalam setiap
keluarga tidaklah sama, seperti dukungan istri dan masyarakat mengenai setuju atau tidaknya suami ikut serta dalam kegiatan rumah tangga. Persetujuan ini diberikan tergantung dari latar belakang budaya yang dianut istri dan masyarakat (Marentek, 1999): 37). Dalam masyarakat Jawa dianut paham patriarkis yang memihak kepada kaum laki-laki dan menekankan peranan perempuan sebagai ibu dan istri. Hal ini menghalangi suami untuk turut terlibat dalam urusan rumah tangga, karena rumah tangga merupakan wilayah istri.

## Social Exchange Theory
Dalam teori ini, segala kegiatan didasarkan atas perhitungan untung- rugi. Bantuan yang diberikan oleh suami, diperhitungkan merupakan hal yang menguntungkan atau merugikan suami. Keuntungan yang didapat tidak saja dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk cinta, persahabatan, kekuasaan, status sosial, dan lain-lain. Kerugian yang mungkin terjadi, misalnya dalam bentuk kesepian, ketakutan dan kurangnya penghargaan.
Dengan mengadakan komitmen yang harus disetujui bersama, rasa persaingan antara suami-istri dapat diatasi. Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan suami dalam rumah tangga ditentukan oleh: (a) pandangan masyarakat yaitu pantas tidaknya seorang sumi ikut terlibat dalam kegiatan rumah tangga sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan latar budaya; (b) adanya komitmen yang
harus disetujui bersama oleh pasangan suami-istri dengan cara kompromi dan saling terbuka antara pasangan tersebut dan (c) adanya sikap saling menghargai antara suami dan istri sebagai perwujudan rasa cinta (Zakiah Darajat, 1984: 22-23).
Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suami untuk terlibat dalam kegiatan rumah tangga, sebagaimana dikemukakan oleh Zakiah Darajat sebagai berikut (Zakiah Darajat, 1984: 22-23):
Waktu luang: suami cenderung lebih mengkontribusikan dirinya untuk tugas rumah tangga, bila suami memiliki tuntutan waktu untuk bekerja yang lebih sedikit, misalnya pada permulaan karir atau setelah pensiun.
Orientasi peran gender: suami yang percaya pada peran egalitarian akan menerima lebik banyak tanggung jawab untuk pengasuhan anak, persiapan makanan dan membersihkan rumah.
Pekerjaan istri: bila istri memiliki orientasi karier, maka suami akan lebih berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga, terutama bila penghasilan istri lebih besar.
Orientasi peran gender istri: bila istri semakin berorientasi ekspresif dan pakar, semakin banyak bantuan yang didapat dari suaminya.
Identitas peran gender suami: suami yang lebih ekspresif, lebih banyak membantu istrinya daripada suami
yang dominan, agresif dan tangguh secara emosional.
Dengan demikian, keluarga harmoni adalah keluarga yang dibina atas kesetaraan dan keadilan gender dengan pondasi di atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya  yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.

## Kesimpulan
Upaya membentuk keluarga sejahtera harmonis dapat dibangun melalui kemitraan gender ( gender  partnership ) yang setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja, baik dalam ranah publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam keluarga, maka dapat terwujud kesejahteraan keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.
Keterlibatan kaum perempuan pada kancah peran publik merupakan sebuah dimensi yang mewarnai sejarah kehidupan
kaum klasik. Realitas ini tampak sinergis dengan upaya agama dalam mengangkat martabat mereka berupa pemberian akses maupun dukungan untuk beraktivitas secara luas yang sama sekali tidak dijumpai pada perabadan manapun. Olehnya itu, dalam mengelaborasi persepsi sejarah mengenai posisi dan peran perempuan, maka perempuan harus melibatkan diri agar dapat membangun sebuah asumsi yang mengacu pada kerangka logis dan arif, sehingga kesetaraan dalam rumah tangga antara suami dan istri seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA
Darajat,  Zakiah. Islam  dan  Peranan Wanita . Jakarta: Bulan Bintang,
1984.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Panduan  Strategi Pengembangan  Pusat  Kegiatan Masyarakat  (PKBM)  Responsif Gender. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat- Ditjen Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal, dan Informal- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.
Djunaedi, Wawan dan Iklilah Muzayyanah. Pendidikan  Islam  Adil  Gender di  Madrasah . Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.
Fakih, Mansour. Analisis  Gender  & Transformasi  Sosial, (Yogyakarta:
PUSTAKA PELAJAR, Cet. XI, 2007.
Fakih, Mansour. Analisis  Gender  dan Transformasi  Sosial .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Graddol, David dan Joan Swann, Gender Voices. Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1989.
iciek, Farha. “Gender dalam Wacana Mutakhir” dalam Hajar Dewantoro dan Asmawi, Rekonstruksi  Fikih Perempuan. Yogyakarta: Ababil,
1996.
Irianto, Sulistyowati. Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta:
Yayasan Obor, 2008. Marentek, Sientje Abram, “Kesetaraan Gender dalam Agama” dalam Elga Sarapung dkk (Edit), Agama  dan Kesehatan  Reproduks. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda: Sudut  Pandang  Relasi  Gender. Bandung: Pustaka Mizan, 1999.
Muawanah,  Elfi Pendidikan  Gender  dan Hak  Asasi  Manusia . Yogyakarta: Teras, 2009.
Mulia, Siti Musdah. Muslimah  Sejati Menempuh  Jalan  Islami  Meraih Ridha Ilahi . Bandung: Marja, 2011.
Muslih, Mohammad. Bangunan  Wacana Gender. Ponorogo: CIOS. 2007.
Nafisah,”D. “Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”, dalam Jurnal  Studi  Gender  dan Anak, Yin Yang , Vol. 3, No. 2, Jul- Des 2008, t.k : t. p. 2008.
Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyant.
37
Sosiologi:  Teks  Pengantar  dan Terapan . Jakarta: Prenada Media, 2007.
Nurmila, Nina. Pendidikan  Gender. Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
Nye, F.Ivan. Role Structure and Analysis of The Family . California & London: Sage Library of Social research, 1976.
Puspitawati, Herian. Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga, [Online]. Tersedia: http:/ ikk.fema.ipb.ac.id/ v2/images/karyailmiah/kemitraan_ gender.pdf, Diakses pada: 1 April 2017. 2014.
Puspitawati, Herien. Gender dan Keluarga:Konsep  dan  Realita  di Indonesia. Bogor: PT IPB Press, 2012.
QS. An-Nahl/16: 97.
Sumiyatiningsih, D. ”Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis”, dalam WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 125-138, [Online]. Tersedia: http: ris.uksw.edu/ download/jurnal/kode/J00756, Diakses pada: 1 April 2017. 2014.
Taufiq,  Ahmad. Perspektif  Gender  Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut  Konteks  Relasi  Gender dalam  Keluarga. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
Tierney, Helen (ed.), Woman  Studies Encyclopedia . New York: Green Wood Press, T.th.
Umar , Nasaruddin. Argumen  Kesetaraan Gender  Perspektif  al-Qur’an . Jakarta: Paramadina, 2001.