## TINDAKAN HUKUM PENGGUNAAN PONSEL PADA OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA

## Arikha Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang E-mail : arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRAK
Pada  era  saat  ini  transportasi  merupakan  sarana  yang  umum  yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi  dinilai  dianggap  telah  menjadi  kebutuhan  yang  pokok  bagi  setiap manusia  untuk  melakukan  berbagai  aktivitas  sehari-hari  misalnya  bekerja  atau sebagai  penunjang  usaha  sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  transportasi  di  era sekarang telah menjadi jantung dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Transportasi  darat  yang  dahulu  melakukan  kegiatannya  di  tempat-tempat  tertentu namun  di  era  milenia  sekarang  telah  menjamur  dan  mulai  digemari  atau digandrungi  oleh  masyarakat  umum  yaitu  transportasi  darat  berbasis online sehingga memunculkan aktivitas penggunaan ponsel atau alat telekomunikasi yang digunakan oleh pengangkut dalam hal ini transportasi online.
Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  hukum  dengan  mempergunakan  cara pendekatan  yuridis  sosiologis.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis, karena penelitian ini dapat memberikan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan  secara  sistematis  mengenai  kenyataan  yang  ada  di  lapangan  khususnya mengenai tentang pengaturan penggunaan ponsel saat berkendara yang terdapat di dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi  dan  wawancara  serta  dengan  menggunakan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pengguna  ponsel  berbasis  aplikasi  dipermudah  dengan  adanya  layanan cepat  pemesanan  moda  transportasi online yang  disebut  ojek online yang  berbasis aplikasi.  Dengan  melakukan  pemesanan  secara online maka  secara  otomatos  akan timbul  suatu  perjanjian online diantara  kedua  belah  pihak  antara  pengemudi  dan pengguna atau penumpang.Perjanjian dalam ojek online tertera atau muncul dalam ponsel  penumpang  dan  pengemudi  sebagai  transaksi  perjalanan  yang  telah  di sepakati  keduanya.  Transaksi  elektonik  dalam  perjalanan  ojek online merupakan perjanjian  yang  saling  melekat  kepada  kedua  belah  pihak  dalam  suatu  kegiatan pengangkutan.  Dengan  melakukan  pemesanan  secara online maka  secara  otomatis akan  timbul  suatu  perjanjian online diantara  kedua  belah  pihak  antara  pengemudi dan pengguna atau penumpang.
Perjanjian  dalam  ojek online tertera  atau  muncul  dalam  ponsel  penumpang dan  pengemudi  sebagai  transaksi  perjalanan  yang  telah  di  sepakati  keduanya. Transaksi elektonik dalam perjalanan ojek online merupakan perjanjian yang saling melekat kepada kedua belah pihak dalam suatu kegiatan pengangkutan. Pelarangan penggunaan handphone atau ponsel di jalan raya saat berkendara sebagaimana yang tercantum  dalam  perundang-undangan  yakni  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tercantum dalam pasal 106 ayat (1)  yang  menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor  di  jalan  wajib  mengemudikan  kendaraannya  dengan  wajar  dan  penuh konsentrasi”  sehingga  memunculkan  kebijakan  atau  tindakan  hukum  yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu : Enginering , Education dan Enforcement .
Kata Kunci : Transportasi Online, Tindakan Hukum, UULAJ

## ABSTRACT
In  the  current  era,  transportation  is  a  common  means  used  to  transport  goods  or people from one place to another. Transportation is considered considered to have become a basic need for every human being to carry out various daily activities such as work or as a business support so that it can be said that transportation in the present era has become the heart in every activity carried out by humans. Land transportation which used to carry out its activities in certain places, but in the millennium has now mushroomed and began to be favored or loved by the general public, namely online based land transportation so as to bring up the use of cellphones or telecommunications equipment used by transporters in this case online transportation.
This  research  is  a  legal  research  using  a  sociological  juridical  approach.  The specification of this study is descriptive analytical, because this study can provide an overview and analysis, which is thoroughly systematically regarding the reality in the field, especially regarding  the  regulation  of  cellphone  use  while  driving  contained  in  legislation.  Data collection  is  done  by  conducting  observations  and  interviews  and  by  using  applicable legislation.
Application-based mobile users are facilitated by the existence of fast online booking mode  services  called  application-based  online  motorcycle  taxis.  By  making  an  online  order automatically an online agreement will arise between the two parties between the driver and user or passenger. The agreement in the online motorcycle taxi is displayed or appears on the passenger  and  driver's  cellphone  as  a  travel  transaction  that  has  been  agreed  by  both. Electronic  transactions  in  online  motorcycle  taxi  trips  are  agreements  that  are  inherent  to both parties in a transportation activity. By ordering online, an online agreement will arise automatically between the two parties between the driver and the user or passenger.
An  online  motorcycle  taxi  agreement  is  printed  or  appears  on  the  passenger  and  driver's cellphone  as  a  travel  transaction  agreed  upon  by  both.  Electronic  transactions  in  online motorcycle  taxi  trips  are  agreements  that  are  inherent  to  both  parties  in  a  transportation activity. Prohibition of using cellphones or cellphones on the road while driving as stated in the  legislation,  namely  Law  Number  22  Year  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation stated in article 106 paragraph (1) which states that "every person driving a motorized vehicle on the road must drive the vehicle properly and full of concentration "so that the emergence of policies or legal actions taken by the police is to apply the 3E method, namely: Engineering, Education and Enforcement.
Keywords: Online Transportation, Legal Action, UULAJ

## Pendahuluan
Pada  era  saat  ini  transportasi merupakan  sarana  yang  umum  yang digunakan  untuk  mengangkut  barang atau  manusia  dari  satu  tempat  ke tempat  lain.  Transportasi  dinilai dianggap  telah  menjadi  kebutuhan yang pokok bagi setiap manusia untuk melakukan  berbagai  aktivitas  sehari- hari  misalnya  bekerja  atau  sebagai penunjang  usaha  sehingga  bisa dikatakan  bahwa  transportasi  di  era
sekarang telah menjadi jantung dalam setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh manusia. Di era saat ini tidaklah susah dalam  melakukan  segala  aktivitas yang bekaitan dengan sarana transportasi apalagi dengan munculnya transportasi berbasis online yang memudahkan penggunanya dapat mengakses transportasi  dengan  cepat  tanpa mengalami kendala. Dengan demikian bahwa  transportasi  memiliki  peranan
yang  sangat  penting  dari  roda perekonomian  serta  kehidupan,  maka lalu  lintas  dan  angkutan  jalan semestinya harus mengalami perubahan  dalam  tatanan  sehingga mampu  membentuk  suatu  sistem transportasi  bertaraf  nasional  secara terpadu  dan  mampu  memberikan solusi  kemacetan  di  jalan  raya  serta mewujudkan ketersediaan transportasi  yang  aman,  nyaman  dan layak  bagi  penggunanya  yang  sesuai dengan  tingkat  kebutuhan  lalu  lintas dan  pelayanan  angkutan  yang  tertib, nyaman,  cepat,  lanncar  dan  berbiaya murah.
Transportasi  darat  yang  dahulu melakukan  kegiatannya  di  tempat- tempat  tertentu  namun  di  era  milenia sekarang  telah  menjamur  dan  mulai digemari  atau  digandrungi  oleh masyarakat  umum  yaitu  transportasi darat berbasis online sehingga memunculkan  mengenai  karakteristik moda  transportasi  darat  yang  kita kenal  dengan  perbedaan  mengenai kendaraan  pribadi  dan  kendaraan umum.  Dikatakan  kendaraan  pribadi dikarenakan kendaraan yang dioperasionalkan  hanya  untuk  orang yg  memiliki  kendaraan  tersebut sedangkan  kendaraan  umum  adalah kendaraan  yang  disediakan  untuk dipergunakan oleh masyarakat umum dengan  dasar  memungut  biaya  atau ongkos.
Zaman saat ini, terdapat fenomena  ojek  yang  cukup  menyita perhatian masyarakat dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi yang dinilai sangat meringankan atau membantu masyarakat  dalam  memerlukan  atau memenuhi  kebutuhan  serta  dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi  ini  menjawab  permasalahan transportasi  yang  ada  pada  bangsa Indonesia. Transportasi berbasis
aplikasi  ini  di  era  milenia  sekarang telah  menjadi  primadona,  hal  ini dikarenakan dari pengoperasian pemesanan  serta  mengakses  jasa transportasi dinilai memudahkan bagi para  pengguna  jasa  transportasi. Hanya  dengan  menggunakan  alat telekomunikasi  yakni gadget yang telah  dipasangi  oleh  aplikasi  jasa trransportasi  tersebut,  kita  dapat memperoleh  kemudahan  dalam  hal bertransportasi  yang  nyaman  dan lebih murah dari segi ongkos.
Fenomena  yang  muncul  diatas menarik untuk ditelisik secara mendalam,  hal  ini  dikarenakan transportasi online selain  memiliki beberapa  keunggulan  atau  kelebihan yang  diharapkan  mampu  mengatasi persoalan dari pengguna jalan namun transportasi ini ternyata juga memiliki kelemahan  atau  kekurangan  yg  perlu dikaji  lebih  mendalam  mulai  dari penggunaan terknologi berbasis aplikasi,  asuransi  yang  diberikan  oleh pengangkut kepada penumpang apabila  terjadi  evenement  serta penggunaan moda transportasi sepeda motor  yang  digunakan  sebagai  alat dari  moda  transportasi  serta  mata pencaharian dari pengangkut. Namun penulis lebih menarik untuk menelisik atau  menggali  tentang  penggunaan ponsel  atau  alat  telekomunikasi  yang digunakan oleh pengangkut dalam hal ini  transportasi online yang  terkadang tidak  sesuai  dengan  sebagai  mana mestinya.  Penulis  menyadari  hal  ini tidak  terlepas  dari  perkembangan zaman yang mengarah kepada canggihnya  kemajuan  teknologi  maka perkembangan  zaman  pun  semakin melesat maju dengan begitu cepatnya. Dengan demikian menimbulkan anggapan  bahwa  semakin  maju  dari zaman,  maka  teknologi  pun  akan semakin  berkembang  dan  canggih. Namun  hal  yang  perlu  dihindari
bahwa  penggunaan  ponsel  atau  alat telekomunikasi
yang
tidak sebagaimana  mesti  nya  dirasa  akan memunculkan rasa kecemburuan sosial  kepada  pengguna  jalan  atau pengemudi dari transportasi lain yang sama-sama  menggunakan  sepeda motor sebagai alat transportasi.
Hal  ini  dapat  dilihat  dengan maraknya  penggunaan  ponsel  yang dilakukakan oleh pengemudi transportasi online yang  dengan sengaja meletakkan alat telekomunikasi atau ponselnya di atas spedometer  dari  kendaraannya.  Hal ini  lah  yang  dapat  menimbulkan  rasa kecemburuan akan penggunaan ponsel,  bahwa  penggunaan  ponsel sangatlah dilarang oleh pihak Kepolisian  bagi  pengguna  kendaraan di  jalan  raya.  Namun  sangat disayangkan bahwa transportasi online ternyata  menggunakan  ponsel  saat berkendara,  dimana  sering  kali pengemudi  melihat  ponsel  yang ditaruhnya  pada  kendaraan  mereka yang  berguna  untuk  mengecek panggilan  orderan  ataupun  rute  dari perjalanan yang mereka tuju. Penggunaan ponsel dalam berkendara dinilai  sangatlah  membahayakan  baik bagi  pengguna  jalan  lain  maupun pengemudi yang mengendarai kendaraannya padahal larangan menggunakan ponsel atau alat telekomunikasi terkadang telah disosialisasikan  oleh  pihak  Kepolisian dengan dasar ketentuan dari Undang- Undang  No  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Pengendara kendaraan bermotor yang menggunkan alat telekomunikasi atau ponsel dapat terkena pasal 106 ayat (1) yang  berbunyi  setiap  orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya  dengan  wajar  dan penuh konsentrasi.
Berdasarkan  uraian  dari  latar belakang  yang  telah  dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang timbul  dalam  penelitian  adalah sebagai  berikut  :  Bagaimana  tindakan hukum  penggunaan  ponsel  pada  ojek online saat  berkendara  berdasarkan perundang-undangan?

## Metode Penelitian
Penelitian  tentang  “Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online
Saat Berkendara” ini merupakan  suatu  penelitian  hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis sosiologis.
Penelitian ini menggunakan spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis,  karena  penelitian ini dapat memberikan gambaran serta analisis,  yang  menyeluruh  dengan secara  sistematis  mengenai  kenyataan yang  ada  di  lapangan  khususnya mengenai tentang pengaturan penggunaan  ponsel  saat  berkendara yang  terdapat  di  dalam  perundang- undangan.
Data  yang  dikumpulkan  adalah data  yang  berhubungan  dengan Peraturan  Perundang-Undangan  yang berlaku  yakni  Undang-Undang  No  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan  serta  akan  ditinjau pula  dengan  teori-teori  di  dalam hukum pengangkutan serta pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  ditunjang  dengan  melakukan wawancara dan observasi.

## Pembahasan
Transportasi berbasis online merupakan  penggabungan  dari  segi jasa transportasi dan teknologi komunikasi.  Transportasi  berbasis aplikasi online juga dilengkapi dengan fitur Global  Positioning  System (GPS) sehingga  penggunaan  ponsel  dalam transportasi  online  menjadi  utama
dikarenakan  ponsel  digunakan  untuk melakukan  tramsaksi  dan  sekaligus untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat. Sehingga sering kali  pengemudi  menggunakan  ponsel saat  berkendara.  Sering  kali  terlihat pengemudi  transportasi  darat online menaruh  ponsel  di  atas  speedometer atau spion di kendaraannya. Peletakan ponsel  pada  speedometer  atau  spion sering  dijumpai  ketika  pengemudi berkendara  di  jalan  raya.  Hal  ini  jelas sangatlah membahayakan baik penumpang  dan    pengemudi  karena dapat  mengakibatkan  kecelakaan. Dengan  meletakkan  ponsel  di  depan maka  dapat  membuat  pengemudi sering kali melihat ponsel yang berada di  depannya  sehingga  hal  ini  dapat saja mengakibatkan hilangnya konsentrasi dari pengemudi ojek online yang  dapat  berakibat  fatal  terjadinya kecelakaan di jalan raya.
Fenomena  diatas  yang  muncul merupakan  hasil  dari  modernisasi zaman di era saat ini. Fenomena yang terjadi  merupakan  fenomena  dari perkembangan terkait antara transportasi dan telekomunikasi. Perkembangan  dari  keduanya  tidak lepas  dari  peran  perkembangan  ilmu pengetahuan  (sains)  dan  teknologi serta inovasi.
Salah
satu perkembangan  teknologi  dan  inovasi yakni  terciptanya  aplikasi  yang  dapat menghubungkan  pengguna  dengan moda  transportasi  darat online yang saat  ini  diminati  oleh  masyarakat. Pengguna  ponsel  berbasis  aplikasi dipermudah  dengan  adanya  layanan cepat  pemesanan  moda  transportasi online yang  disebut  ojek online yang berbasis aplikasi . Dengan menggunakan  aplikasi  ojek online , maka  pengguna  transportasi  tidak perlu kesulitan dalam mencari transportasi  ojek  hanya  dengan
melakukan  proses apply pengguna mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitas bepergian. Dengan  melakukan  pemesanan  secara online maka  secara  otomatis  akan timbul suatu perjanjian online diantara kedua  belah  pihak  antara  pengemudi dan pengguna atau penumpang.
Perjanjian  dalam  ojek online tertera  atau  muncul  dalam  ponsel penumpang  dan  pengemudi  sebagai transaksi  perjalanan  yang  telah  di sepakati keduanya. Transaksi elektonik dalam perjalanan ojek online merupakan  perjanjian  yang  saling melekat  kepada  kedua  belah  pihak dalam  suatu  kegiatan  pengangkutan. Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elekronik (UU ITE) menyebutkan bahwa transaksi  elektronik  adalah  perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau  media  elektronik  lainnya. Media  elektonik  yang  digunakan dalam  bertransaksi online dalam perjalanan  antara  kedua  belah  pihak adalah  ponsel.  Transaksi  perjalanan yang  tertera  di  dalam  ponsel merupakan  hasil  dari  kesepakatan antar  kedua  belah  pihak,  yang memunculkan  hak  dan  kewajiban diantara keduanya.
Kewajiban  yang  timbul  dari transaksi  elektronik  dari  pengemudi adalah  memiliki  kewajiban  dengan memulai  dari  titik  penjemputan  awal sampai dengan titik akhir seperti yang tertera  dalam  ponsel  dengan  dasar keselamatan dan pengemudi mempunyai  hak  untuk  mendapatkan royalty atau  upah  dari  setiap perjalanan  yang  telah  disepakati dalam  transaksi  elektronik.  Adapun kewajiban  dari  penumpang  ialah membayar ongkos sesuai dengan tarif yang  telah  tertera  di  ponsel  sesuai
dengan transaksi atau perjanjian online dan  penumpang  dalam  hal  ini mendapatkan  hak  istimewa  yakni sampai  di  tempat  tujuan  dengan selamat,  aman  dan  nyaman  dari pengemudi ojek online tersebut. Kedua belah  pihak  saling  bersepakat  dan mematuhi dengan segala yang muncul dalam  program  aplikasi  pemesanan dari layanan transportasi darat online . Perjanjian  yang  terdapat  dalam perjanjian  antara  pengemudi online dan  penumpang  tercantum  dalam aplikasi handphone atau ponsel merupakan  hasil  dari  kesepakatan sebagaimana  yang  sesuai  dengan konsep  dari  perjanjian  bahwa  para pihak yang mengadakan suatu perjanjian  harus  bersepakat,  setuju mengenai  hal  yang  menjadi  pokok dari  perjanjian  yang  akan  diadakan, apa yang dikehendaki oleh pihak satu, juga  dikehendaki  oleh  pihak  lain.  Hal ini  juga  sejalan  dengan  definisi  dari pengangkutan  yakni  perjanjian  timbal balik  antara  pengangkut  dengan pengirim dan/atau penumpang, dimana  pengangkut  mengikatkan  diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari  suatu  tempat  ke  tempat  tujuan tertentu  dengan  selamat,  sedangkan pengirim dan/atau penumpang mengikatkan  diri  untuk  membayar membayar angkutan. Dengan demikan  dapat  dikatakan  bahwa  sifat dari  perjanjian  ialah    terikat  antara satu dengan yang lain.
Pengangkutan darat online merupakan pengangkutan yang menerapkan  pelaksanan  perjanjian melalui  transaksi online dengan memanfaatkan  penggunaan  ponsel sebagai media atau sarana penghubung  antara  pengemudi  dan penumpang.  Oleh  karena  itu  tidaklah heran  bahwa  penggunaan  ponsel menjadi  salah  satu  aktivitas  yang
dilakukan  oleh  pengemudi online dalam hal melaksanakan pekerjaannya. Pelarangan penggunaan handphone atau  ponsel  di  jalan  raya saat  berkendara  sebagaimana  yang tercantum dalam perundang- undangan  yakni  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang tercantum  dalam  pasal  106  ayat  (1) yang  menyebutkan  bahwa  “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Larangan  penggunaan  ponsel ketika berkendara dapat  mengganggu konsentrasi
bagi pengemudi
kendaraan bermotor, hal ini bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan  keselamatan  berlalulintas kepada  setiap  orang.  Oleh  karena  itu, pihak  kepolisian  berkomitmen  untuk konsen dalam hal pencegahan penggunaan  ponsel  saat  berkendara dengan  memberikan  edukasi  atau informasi terhadap pengguna kendaraan  bermotor  akan  bahaya penggunaan  ponsel  di  jalan  raya.  Hal ini dikarenakan penggunaan ponsel di jalan raya merupakan salah satu faktor dari  dampak  terjadinya  kecelakaan  di jalan  raya.  Namun  masih  banyak pengguna  kendaraan  bermotor  sering kali  masih  melakukan  pelanggaran terkait  penggunaan  ponsel  saat berkendara,  hal  ini  dikarenakan kurangnya  kesadaran  dan  ketaatan hukum  dari  pengguna  kendaraan bahwa  dengan  menggunakan  ponsel saat  berkendara  dapat  menimbulkan kerugiaan bagi dirinya dan orang lain. Fungsi kepolisian yang berkaitan tentang tugas dan kewenangan  pihak  kepolisian  secara umum  yakni  kegiatan  pekerjaan  yang dilaksanakan  oleh  pihak  kepolisian
yang meliputi dari kegiatan pencegahan  (prventif)  dan  penegakan hukum  (represif).  Polisi  lalu  lintas merupakan  unsur  pelaksana  yang bertugas untuk menyelenggakan tugas kepolisian  yang  mencakup  penjagaan, pengaturan,  pengawalan  dan  patrol, serta  memberikan  pendidikan  kepada masyarakat  dan  dapat  melakukan rekayasa  lalu  lintas,  registrasi  dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan  lalu  lintas  dan  melakukan penegakan  hukum  yang  bertujuan untuk  menjaga  keamanan,  kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas.
Berdasarkan  kewenangan  yang diberikan  oleh  pihak  kepolisian  dapat melakukan tindakan hukum dalam hal pencegahan maupun penanganan dari penggunaan  ponsel  saat  berkendara, hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran berlalu
lintas dikarenakan menggunakan alat hubung  yang  dapat  mengakibatkan hilangnya konsentrasi dalam berkendara  di  jalan  raya.  Hal  ini sebagaimana  yang  tercantum  dalam pasal  106  ayat  (1)  yang  menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan  kendaraan  bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya  dengan  wajar  dan penuh  konsentrasi.  Pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pengemudi  dapat dikenakan  sanksi  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku yakni  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  termuat  dalam pasal 283 dengan sanksi berupa denda maksimal  Rp.  750.000  serta  kurungan 3 (tiga) bulan.
Penggunaan ponsel saat
berkendara  bahwa  yang  merupakan pelanggaran  yakni  pengemudi  yang dengan sengaja melakukan pengoperasian  suatu  alat  komunikasi
dengan  menggunakan  panca  indera yang dinilai dapat menganggu aktivitas  berkendara  sehingga  dapat menghilangkan konsentrasi dari pengemudi dalam mengendarai kendaraannya  di  jalan  raya.  Sehingga yang  menjadi  indikator  seseorang melakukan  pelanggaran  di  jalan  raya khususnya penggunaan ponsel adalah pengemudi yang melakukan pengoperasiaan  alat  telekomunikasi saat berkendara dengan menggunakan panca  indera.  Pihak  kepolisian  selaku pihak pelaksana dalam penyelenggaraan lalu lintas senantiasa memberikan  edukasi  dan  sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan sehingga  menciptakan  ketertiban  di jalan  raya  dengan  tidak  melakukan pelanggaran-pelanggaran
yang dilarang dalam lalu lintas.
Tindakan hukum yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  ialah dengan  menerapkan  cara  3E  yaitu  : Enginering , Education dan Enforcement . Penerapan  cara  pertama  dengan Engineering yakni  dengan  melakukan komunikasi  terkait  pembuatan  alat atau  benda  yang  dapat  membantu dalam hal pencegahan atau penanganan  lalu  lintas,  sehingga dalam penerapan dengan menggunakan  cara Enginering ini memunculkan kerjasama dengan pihak  lain  atau  produsen  yang  terkait dengan pembuatan kendaraan bermotor, penerapan cara kedua ialah education yakni  dengan  melakukan pemberian  pendidikan  dan  sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan
keselamatan  dalam  berlalu  lintas. Penerapan  dengan  cara education sering dilakukan oleh pihak kepolisian,  hal  ini  dikarenakan  dapat memberikan  pengetahuan  kepada masyarakat tentang keselamatan
berkendara  di  jalan  raya.  Penerapan cara  ketiga  yang  dilakukan  oleh kepolisian  ialah enforcement yakni dengan melakukan penindakan hukum  saat  terjadinya  pelanggaran lalu lintas. Penindakan hukum merupakan  tindakan  yang  diambil oleh pihak kepolisian saat bertugas di jalan raya. Penindakan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan efek dari kesalahan  yang  dilakukan  oleh pengemudi sehingga dikemudian hari tidak terulang kembali kesalahan atau pelanggaran  yang  dilakukannya  agar terciptanya  masyarakat  tertib,  taat akan  peraturan  dan  sadar  hukum. Pihak  kepolisian  selalu  melakukan koordinasi  dengan  pihak-pihak  yang terkait  dalam  upaya  pencegahan kecelakaan  di  jalan  raya  dengan membuat  kebijakan  dan  pengkajian secara menyeluruh terhadap penyebab dari  kecelakaan  tersebut.  Oleh  karena itu, penangangan dalam hal lalu lintas yang  bertujuan  dalam  pencegahan kecelakaan  di  jalan  raya  tidak  hanya dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian  namun  semua  unsur kepentingan  dapat  terlibat,  seperti masyarakat,  kepolisian  dan  lembaga lainnya  sehingga  terdapat  sinergitas antara  semuanya  dalam  menciptakan keselamatan  dalam  berkendara  di jalan  raya.  Hal  ini  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  226  Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang menyebutkan mengenai upaya pencegahan  kecelakaan  lalu  lintas dapat dilaksanakan melalui :
1. Partisipasi para pemangku kepentingan.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Penegakan hukum.
4. Kemitraan global Berdasarkan  penerapan  yang dilakukan  pihak  kepolisian  dengan cara  3E,  yakni Enginering , Education
dan Enforcement menggambarkan bahwa  pihak  kepolisian  konsen dengan  pencegahan  dan  penanganan masalah  penggunaan  ponsel  saat berkendara dengan melakukan tindakan  hukum.  Tindakan  hukum dengan  cara Enginering , Education merupakan  langkah  pengendalian atau  tindakan  yang  masuk  dalam kategori  secara   preventif.  Tindakan preventif  merupakan  suatu  tindakan pengendalian  sosial  yang  dilakukan untuk  mencegah  atau  mengurangi kemungkinan  terjadinya  hal-hal  yang tidak  diinginkan  di  masa  mendatang. Tindakan  preventif  dinilai  pula sebagai  tindakan  upaya  penanganan atau  tindakan  pencegahan  yang setidaknya berdampak untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan yang terjadi. Sedangkan tindakan Enforcement masuk  dalam tindakan pengendalian bersifat represif.  Tindakan  represif  adalah suatu  tindakan pengendalian  sosial yang  dilakukan  setelah  terjadinya suatu  pelanggaran  atau  peristiwa buruk.  Dari  penjelasan  pengertian preventif  dan  represif  di  atas,  kita dapat  mengetahui  bahwa  tujuan utumanya adalah sebagai pengendalian  sosial.  Adapun  tujuan adalah sebagai berikut :
1. Dapat sebagai pencegahan atau pengurangan  dari  terjadinya pelanggaran
2. Menjaga keamanan, keselamatan  dan  ketertiban  di masyarakat
3. Mewujudkan  keadilan  dan kenyamanan di dalam masyarakat
4. Menciptakan  dan  menegakkan hukum di masyarakat
5. Menciptakan  kesadaran  untuk pelaku  terhadap  pelanggaran yang dilakukan

## Simpulan
Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu :
Enginering , Education dan Enforcement Tindakan  hukum  dengan  cara
Enginering , Education merupakan langkah  pengendalian  atau  tindakan yang masuk dalam kategori secara   preventif.  Sedangkan  tindakan Enforcement masuk  dalam  tindakan pengendalian bersifat represif.

## Saran
1. Perlu  adanya  sosialisasi  secara berjangka  kepada  pengemudi ojek  dan  pengguna  jalan  raya tentang pelarangan penggunaan ponsel saat berkendara 2. Pihak kepolisian perlu memberikan sanksi tegas kepada  para  pengemudi  ojek online atau pengguna kendaraan yang dengan sengaja mengoperasikan ponselnya saat berkendara Daftar Pustaka Abbas
Salim, 2000, Manajemen Transportasi ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan  Niaga ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi, 2001, Metodologi  Penelitian ,  Bumi Aksara, Jakarta Christine  Kansil,  2013 ,  Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum
Dagang
Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta Timur
C.S.T.  Kansil,  2006, Modul  Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, PT.  Pradnya  Paramita, Jakarta Hasyim,  Farida,  2009, Hukum  Dagang, Sinar Grafika, Jakarta
H.M.N. Purwosutjipto , 1984, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3 Hukum Pengangkutan , Djambatan, Jakarta H.  Salim  HS,  2005, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat
diIndonesia,  Cet.  III ,  Sinar  Grafika, Jakarta
J.S.Badudu  dan  Sutan  Mohammad,
1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia , PT. Integraphic, Jakarta, Muchtaruddin  Siregar,  1990, Beberapa Masalah  Ekonomi  dan  Manajemen Pengangkutan ,  Lembaga  Penerbit FE UI, Jakarta Satjipto  Rahardjo,  1996, Ilmu  Hukum, Cet IV, PT Citra Aditya, Bandung Soerjono  Soekanto,  1984, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Universitas
Indonesia Press, Jakarta ---------------------------,  1993, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Sri Mamuji, 2006, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tingkatan, Cet ke 9 , Rajawali Press, Jakarta
Sution  Usman  Adji,  Djoko  Prakoso dan  Hari  Pramono,  1991, Hukum Pengangkutan-Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta
Wijaya  C,2009, Makalah  Perencanaan Angkutan Umum, Sipil UI Zainal  Asikin,  2016, Hukum  Dagang , Rajawali Pers, Jakarta
Rifusua,  Agus  Imam,  2010, Analisis Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Permintaan  Busway  di  DKI  Jakarta Tahun  2004-2008 .  Tesis  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia