## FENOMENA TENTARA BAYARAN DAN KEMUNGKINAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF SISTEM PERTAHANAN NEGARA
Christine Sri Marnani
Program Studi Hubungan, Fakultas Komunikasi dan Diplomasi, Universitas Pertamina christine.sm@universitaspertamina.ac.id

## Abstrak
Fenomena  penggunaan  tentara  bayaran  dalam  konflik  bersenjata  telah menjadi isu kontroversial di seluruh dunia sejak sebelum Masehi. Namun, hingga  kini  fenomena  tersebut  hingga  masih  tetap  eksis  terlebih  sejak serangan Rusia atas Ukraina tahun 2022. Fenomena global ini menimbulkan suatu pertanyaan, “bagaimana fenomena tentara bayaran dalam perspektif Sistem  Pertahanan  Negara  Indonesia?    dan  bagaimana  implikasi  dari implementasi  tentara  bayaran  dalam  perspektif  Sistem  Pertahanan  Negara Indonesia?Penelitian  ini  menggunakan  teori  Geostrategi  Indonesia, Keamanan  Nasional,  Sistem  Pertahanan  Negara,  dan  Konsep  Bela  Negara sebagai  landasan  analisis.  Peneliti  akan  menganalisis  konsep  Bela  negara dalam  Sistem  Pertahanan  Negara  Indonesia  dengan  parameter  Nilai  Dasar Bela Negara, yaitu 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan  negara,  5)  memiliki  kemampuan  awal  bela  negara.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif  berdasarkan  sumber  data  literatur. Hasil  analisis  penelitian  adalah  bahwa,  berdasarkan  Sistem  Pertahanan Negara Indonesia, kehadiran tentara bayaran belum menjadi fenomena yang signifikan  dalam  konflik  bersenjata.  Warga  negara  yang  akan  membela negaranya adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat Nilai Dasar  dalam  Bela  Negara.Implikasi  dari  penggunaan  tentara  bayara  di Indonesia adalah negara akan kehilang kendali atas kekuatan militernya.
Kata Kunci: tentara bayaran, implementasi di Indonesia, konflik bersenjata, bela negara, sistem pertahanan negara.

## PENDAHULUAN
Fenomena  tentara  bayaran  di  dunia  telah  terjadi  sejak  lama,  namun perang  Rusia-Ukraina  yang  berlangsung  sejak  24  Februari  2022 memunculkan kembali fenomena tentara bayaran yang telah berumur ribuan tahun. Sejarah penggunaan tentara bayaran dimulai pada abad ke-4 sebelum Masehi di Persia, yaitu ketika tentara bayaran  Yunani, The Ten Thousand , yang merupakan veteran perang Peloponesia melibatkan diri dalam perang saudara  di  Persia,  dan  berperang  untuk Cyrus  the  Younger yang  sedang berupaya merebut tahta kerajaan saudaranya. Selanjutnya di Italia terdapat
tentara  bayaran The  White  Company yang  terlibat  dalam  peperangan  pada tahun 1360-an (Mustaqim, 2023).
Berikutnya, di Vatikan, tentara pelindung Paus yang dugunakan saat ini  awalnya  berasal  dari  tentara  bayaran  dari  zaman renaissance bernama The  Swiss    Guard .  Di  Amerika  pada  tahun  1941,  pensiunan  penerbang pesawat  tempur US  Air  Force The  Flying  Tigers direkrut  sebagai  tentara bayaran untuk membantu China bertempur melawan Jepang. Selanjutnya di Spanyol, The  Catalan  Grand  Company yang  merupakan  veteran  perang Spanyol direkrut oleh  Kaisar Bizantium Andronicus II untuk ditempatkan di garis depan pertempuran melawan Kekaisaran Turki Ottoman pada abad ke- 10 (CNN Indonesia, 2023) .
Masih di Kekaisaran Bizantium, Kaisar Basil II menggunakan tentara bayaran dari orang Barbarian dalam peperangan,  dan merekrut para bajak laut  Viking The  Varangian  Guard menjadi  pengawalnya.  Selain  tentara bayaran  asing,  Bizantium  juga  merekrut  tentara  bayaran  lokal  dari  Armei dan  Kapadokkia  untuk  pertahanan  negara  dan  melindungi  negara  dari invasi.  Tahun  909  M  –  1171  M  di  Mesir,  Kekhalifahan    Fatimiyah  yang menganut Islam Suni juga menggunakan tentara bayaran dari Islam Syiah untuk  berperang  (Subarkah,  2023).  Selain  fenomena  penggunaan  tentara bayaran secara global, yang Peneliti deskripsikan di atas, di Indonesia, pada saat  invasi  ke  Indonesia,  Belanda  menggunakan  tentara  bayaran Korps Marechaussee  te  Voetuntuk atau Marsose dari  Prancis,  Swiss,  Belgia,  dan Afrika,  bahkan  orang-orang  Indonesia  dari  Ambon,  Jawa,  Manado  untuk mengakhiri  perlawanan  rakyat  Aceh  pada  bulan  April  1890  (Andryanto, 2022).
Penggunaan  tentara  bayaran  secara  global  berlanjut  hingga  saat  ini. Yang  paling  banyak  didiskusikan  adalah  penggunaan Blackwater oleh Amerika Serikat dalam perang Irak dan Wagner di Rusia pun  dalam perang melawan Ukraina, sehingga fenomena global ini menjadi hal yang dianggap biasa  dan  legal  digunakan,  Namun,  apakah  penggunaan  tentara  bayaran adalah  legal?  Menurut  Konvensi  Jenewa  1989,  perekrutan,  penggunaan, pendanaan,  dan  pelatihan  tentara  bayaran  adalah  ilegal  (Laws101,  n.d.).
Penggunaan  tentara  bayaran  harus  dianggap  sebagai  pelanggaran  yang sangat  memprihatinkan  bagi  semua  negara  dan  bahwa  siapa  pun  yang melakukan  pelanggaran  semacam  itu  harus  dituntut  atau  diekstradisi (United  Nations,  A/RES/44/34),  karena  tentara  bayaran  direkrut  secara khusus untuk bertempur dalam suatu konflik bersenjata; di mana mereka termotivasi  untuk  mengambil  bagian  dalam  permusuhan  yang  pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atas nama salah satu pihak dalam konflik, imbalan materi yang secara substansial  melebihi  imbalan  yang  dijanjikan  atau  dibayarkan  kepada kombatan dengan pangkat dan fungsi yang sama dalam angkatan bersenjata pihak  tersebut  (Artikel  1  Konvensi  Jenewa,  1989).  Tentara  bayaran  bukan kombatan,  sehingga  menurut  hukum  konflik  bersenjata,  tentara  bayaran tidak  memiliki  hak  dianggap  sebagai  tawanan  perang  ( prisoner  of  war ), apabila tertangkap (Triantafyllou, 2021, p. 656).
Konvensi Jenewa tidak mengakui tentara bayaran sebagai kombatan, sehingga mereka tidak memiliki hak sebagai tawanan perang. Namun kondisi ini  tidak  menyurutkan  keinginan  untuk  menjadi  tentara  bayaran. Permintaan  akan  tentara  bayaran  tidak  dapat  dibendung  dan  menjadi kebutuhan negara-negara, khususnya ketika dalam situasi perang, di mana diperlukan  banyak  sumber  daya  manusia  yang  mau  mengorbankan  jiwa raganya demi uang untuk memenangkan perang. Fenomena yang mengglobal tentang penggunaan tentara bayaran dalam perang ini, menimbulkan suatu pertanyaan,  bagaimana  di  Indonesia?  Apakah  sistem  di  Indonesia mengizinkan  adanya  penggunaan  lokal  maupun  perang.  Peneliti  akan menganalisis  kemungkinan  penggunaan  tentara  bayaran  di  Indonesia berdasarkan sistem yang berlaku di Indonesia, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.
1. Bagaimana  fenomena  tentara  bayaran  dalam  perspektif  Sistem Pertahanan Negara Indonesia ?
2. Bagaimana  implikasi  dari  implementasi  tentara  bayaran  dalam perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia?
Pada  artikel  ini,  akan  dibahas  tentang  kemungkinan  implementasi tentara  bayaran  di  Indonesia  dari  sudut  pandang  sistem  pertahanan Indonesia serta bagaimana implikasi dari implementasi tersebut. Teori yang digunakan  sebagai  dasar  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  Geostrategi Indonesia, Keamanan Nasional, Sistem Pertahanan Negara, dan Konsep Bela Negara sebagai parameter dalam menganalisis masalah.

## Literature Review
Tentara  bayaran    merupakan  sebuah  bisnis  perang  yang  selama berabad-abad  digunakan  oleh  banyak  negara  dan  menjadi  profesi  tertua kedua  di  dunia.  Penggunaan  kata  tentara  bayaran,  mengacu  pada  dua penggunaan istilah dalam memaknai tentara bayaran, 1) Mercenary dan 2) Private  Military  Company  (PMC)/Private  Military  Firm  (PMF) atau  beberapa istilah  berbeda  yang  digunakan  untuk  makna  yang  sama. Mercenary mengacu kepada sebutan individu yang   direkrut menjadi tentara bayaran oleh  institusi  tertentu  untuk  berjuang  demi  kepentingan  institusi  tersebut dengan  tujuan  mendapatkan  uang,  sedangkan  PMC/ PMF adalah  sebuah perusahaan  yang  bekerja  merekrut Mercenary dan  menempatkan  mereka pada negara atau bahkan institusi-institusi yang membutuhkan.
Definisi Mercenary adalah tentara profesional yang disewa oleh suatu negara  untuk  berperang  bagi  mereka  yang  tidak  didorong  oleh  rasa patriotisme  maupun  keharusan  angkatan  bersenjatanya,  tetapi  karena keuntungan  pribadi  (Laws101,  2020).  Kata Mercenary sendiri  berasal  dari bahasa  Latin Merces yang  berarti  upah  atau  bayaran.  Kata  upah  atau bayaran  untk  pelayan  yang  mereka  berikan  berkonotasi  pada  kejahatan, pembunuhan  dan  pengkhianatan    (Fate,  2014:  48).  Peter  W.  Singer  dalam buku The  Modern  Mercenaries karya  Mc.  Fate  (2014:31)  menyatakan  PMC sebagai “ private bussines entities that deliver to consumers a wide spectrum of  military  and  security  services,  once  generally  assumed  to  be  exclusively inside  the  public  context” yaitu  "entitas  bisnis  swasta  yang  memberikan spektrum luas dari layanan militer dan keamanan kepada konsumen.
Menurut Konvensi Jenewa 1949 Pasal 47 Protokol 1 Tambahan 1977, tentara  bayaran  adalah  orang  yang  khusus  direkrut,  baik  dari  dalam,
maupun  luar  negeri  untuk  bertempur,  terlibat  langsung  dalam  konflik senjata,  permusuhan  yang  didorong  oleh  keinginan  untuk  mendapatkan keuntungan  pribadi.  Tentara  bayaran  bukan  warga  negara  dari  salah  satu pihak  yang  berkonflik,  bukan  anggota  militer  dari  salah  satu  pihak,  tidak dikirim oleh salah satu pihak yang berkonflik untuk resmi mewakili anggota angkatan bersenjatanya. (Triantafyllou, 2021: 654).
Konvensi  Jenewa  1949  Pasal  47  Protokol  1  Tambahan  1977  tidak secara  eksplisit  melarang  penggunaan  tentara  bayaran,  namun  tidak mendukung  status  kombatan  tentara  bayaran  sebagai  tawanan  perang seperti  yang  dimiliki  oleh  tentara  sebenarnya,  sehingga  tentara  bayaran dapat diadili di negara tempat terjadinya pelanggaran berdasarkan hukum di negara tersebut (Daniati, 2020).
Penggunaan  tentara  bayaran  dalam  peperangan  suatu  negara,  tidak terlepas  dari  bagaimana  geopolitik  dan  geostrategi  sebuah  negara. Geostrategi  Indonesia  mengacu  pada  kondisi  geopolitik  yang  mempelajari hubungan  antara  faktor-faktor  geografi,  strategi,  dan  politik  suatu  negara yang  implementasinya  memerlukan  sebuah  strategi  nasional.  Secara geopolitik,  bangsa  Indonesia  memandang  dan  bersikap  terhadap  posisi geografinya  yang  tersebar  dari  Sabang  hingga  Merauke  merupakan  satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu  kesatuan  pertahanan  keamanan  (Suradinata,  2001).  Geopolitik Indonesia  dikenal  dengan  nama  Wawasan  Nusantara.  Konsepsi  Wawasan Nusantara pertama kali dituangkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 dan selanjutnya dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XI/1978 (Wahyono, 2011).
Berdasarkan  pada  cara  memandang  bangsa  Indonesia  terhadap konsep  geopolitik  tersebut,  maka  strategi  yang  harus  digunakan  untuk mecapai  tujuan  nasional  adalah  melalui  Ketahanan  Nasional.  Ketahanan Nasional terdiri atas Pancagatra  (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan) serta Trigatra, yang terdiri dari sifat-sifat alami bangsa, yakni Demografi, Geografi, dan Sumber Daya Alam (Ermaya, 2001: 3). Gatra Ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tercantum dalam
Pancagatra  adalah  upaya  mencapai  kesejahteraan  rakyat  melalui pengelolaan  sumber  daya  alam,  kondisi  geografis,  serta  jumlah  penduduk Indonesia,  sedangkan  gatra  Pertahanan  merupakan  upaya  dalam  menjaga negara  dari  ancaman  tradisional  (aktor  negara))  maupun  ancaman  non- tradisional  (aktor  bukan  negara)  yang  muncul  melalui  Ipoleksosbud, sedangkan  Gatra  Keamanan  merupakan  upaya  negara  dalam  mencapai keamanan kamtibmas nasional yang diharapkan.
Untuk  mencapai  ketahanan  nasional (National  Resilience) di  bidang pertahanan , maka upaya pemerintah dilakukan melalui Pertahanan Negara (National Defence) yang berada di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia; dan bidang Keamanan Negara (National Security ) berada di bawah Kepolisian Republik  Indonesia.  Selain  itu  terdapat  Keamanan  Publik (Public  Security) dan Keamanan Insani (Human Security) . Dalam lingkup penelitian ini, Peneliti akan  menganalisis  Pertahanan  Negara  melalui  Sistem  Pertahanan  Negara ( National Defence System).
Indonesia  memiliki  sistem  pertahanan  berdasarkan  pada  konsep Sistem  Pertahanan  Keamanan  Rakyat  Semesta  (Sishankamrata)  seperti tercantum dalam dasar berikut:
1. Amandemen  Kedua  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 Bab  XII  Pasal  30  Pertahanan  Keamanan  Negara  yang  menyatakan bahwa, ayat 1: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara.  Ayat  2:  Usaha  Pertahanan dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  Sistem  Pertahanan  dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian RI sebagai kekuatan utama  dan  rakyat  sebagai  kekuatan  pendukung.  Maknanya,  setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia harus terlibat dalam upaya pembelaan negara.
2. Undang  Undang  nomor    3  tahun  2002  yang  mengatur  tentang Pertahanan  Negara  mendeklarasikan    bahwa  pertahanan  negara merupakan      salah  satu  fungsi  Pemerintah  untuk  mencapai  tujuan nasional,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  dan  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial (Bab 1 Pasal 2 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2002). Selanjutnya dijelaskan bahwa Sistem Pertahanan Negara merupakan  sistem  yang  bersifat  semesta    (Sishankamrata)  yang melibatkan  seluruh  warga  negara,  wilayah  dan  sumber  daya  nasional lainnya  serta  dipersiapkan  secara  dini  oleh  Pemerintah  dan diselenggarakan  secara  total,  terpadu,  terarah,  dan  berlanjut  untuk menegakkan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan segenap  bangsa  dari  segala  ancaman  (Bab  1  Pasal  1  Ayat  2  UU  No  3 Tahun 2002).
Sistem pertahanan bersifat semesta berarti bahwa pertahanan negara melibatkan seluruh komponen negara termasuk seluruh rakyat serta sumber daya,  baik  sumber  daya  alam  maupun  buatan.    Komponen  pertahanan negara  terdiri  atas  Komponen  Utama  yang  terlibat  secara  fisik  langsung mempertahankan  negara  dalam  Operasi  Militer  untuk  Perang  (OMP),  yaitu Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI,  baik  Darat,  Laut,  maupun  Udara). Komponen  berikutnya  adalah  Komponen  Cadangan  atau  Komcad,  yaitu sumber  daya  nasional,  berupa  SDM,  SDB,    maupun  SDA    yang  telah dipersiapkan  dan  dikerahkan  melalui  mobilisasi  untuk  memperkuat Komponen  Utama,  Berikutnya,  Komponen  Pendukung  (Komduk)  yaitu Sumber Daya Nasional berupa SDM, SDB, dan SDA yang dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan Komponen Utama maupun Komponen Cadangan (Bab III, Pasal 8 Ayat 1,2,dan 3).
Siapa  yang  berhak  dan  berkewajiban  melaksanakan  tugas  sebagai Komcad dan Komduk? Mereka yang berhak mendapatkan pelatihan Komcad dan  terlibat  dalam  Komduk  adalah  mereka  yang  memenuhi  syarat  negara. Syarat  tersebut  termaktub  dalam  Konsep  Bela  Negara  yang  merupakan konsep  nasionalisme  bangsa  terkait  dengan  Sistem  Pertahanan  Rakyat Semesta (Sishanta). Ketentuan Sishanta dan Bela negara  diatur dalam Buku Putih Pertahanan maupun dalam Undang Undang RI nomor 3 tahun 2022 tentang Pertahanan Negara dan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 ayat 1 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Bela  Negara  adalah  tekad,  sikap,  dan  perilaku  serta  tindakan  warga negara, baik perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan  bangsa  dan  negara  yang  dijiwai  oleh kecintaannya  terhadap  Pancasila  dan  UUD  1945  dalam  menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Pemerintahan memberikan pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar  bela  negara  (Pasal  1  Ayat  2  PP  No.115  Tahun  2022).  Konsep  Bela Negara adalah konsep nasionalisme yang bersifat top down dari Pemerintah kepada rakyatnya, bersifat upaya Pemerintah untuk membangun kesadaran rakyat  dan  semangat  kebangsaan  yang  tinggi  dalam    rangka  memperkuat pertahanan  negara.  Syarat  warga  negara  untuk  terlibat  dalam  pembelaan negara adalah 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara,  5)  memiliki  kemampuan  awal  bela  negara.  (Peraturan  Menteri Pertahanan  Nomor  8  Tahun  2022 tentang  Pedoman  Pembinaan  Kesadaran Bela Negara, Pasal 5 Ayat 2).
Pada  penelitian  ini,  akan  dianalisis  fenomena  global  tentara  bayaran dalam  perspektif  Sistem  Pertahanan  Negara  Indonesia,  khususnya  terkait dengan  program  Bela  Negara  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  kepada rakyatnya untuk membangun nasionalisma rakyat terhadap negara.
Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tentara  Bayaran  dalam  Kaitan  Implikasinya  terhadap  Perdamaian Internasional oleh Erwin dan Herlina
2. Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional oleh Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliartini.
3. Bela  Negara  adalah  Roh  Sistem  Pertahanan  Keamanan  Rakyat Semesta oleh Direktorat Studi Politik dan Ideologi, Lemhanas RI.
Ketiga penelitian di atas, masing-masing membahas tentang fenomena yang  berbeda.  Penelitian  Erwin  serta  penelitian  Ni  Putu  Era  Daniati  dkk
membahas fenomena tentara bayaran secara khusus, sedangkan penelitian dari Lemhanas juga secara khusus membahas Konsep Bela Negara sebagai Sistem Pertanan Keamanan Rakyat Semesta. Ketiga penelitian tersebut tidak memiliki  kesamaan  dengan  penelitian  kami.  Penelitian  kami  justru merupakan penggabungan ketiga penelitian di atas dan bagaimana sublimasi dari pandangan internasional dalam perspektif konsep nasional.

## Landasan Pemikiran

## Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitiatif. Penelitian dengan menggunakan data sekunder dari berbagai buku, jurnal, serta  artikel  yang  dimuat  di  website  untuk  mencari  pemahaman  yang mendalam  mengapa  sebuah  fenomena  sosial  terjadi  dan  bagaimana fenomena tersebut bila diimplementasikan di lingkup tertentu. Sumber data sekunder yang utama adalah tentang fenomena penggunaan tentara bayaran atau  mercenary  di  sebuah  negara  untuk  membela  negara  tersebut  dari musuh dengan tujuan keuntungan pribadi atau uang. Fenomena yang terjadi di  hampir  seluruh  dunia  ini,  tentu  menimbulkan  pertanyaan  apakah Indonesia  mungkin  menggunakan  tentara  bayaran  dalam  perang  atau konflik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Peneliti mengimplementasikan pada sistem di Indonesia, di mana Indonesia memiliki aturan tersendiri mengenai siapa yang diizinkan untuk membela negaranya. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan parameter konsep Bela Negara untuk menganalisis fenomena tersebut.
Buku-buku  yang  Peneliti  jadikan  sumber  utama  adalah  sebagai berikut. Terkait dengan pembahasan tentara bayaran sumber utama Peneliti adalah The Modern Mercenaries karya Sean Mc. Fate (2014) yang membahas tentang keberadaan tentara bayaran dan arti mereka dalam tatanan dunia, aturan tentang penggunaan tentara bayaran dalam Konvensi Jenewa dalam buku Commentary  on  the  Aditional  Protocols  of  8  June  1977  to  the  Geneva Conventions of 12 August 1949 ,  editor  Yves  Sandoz,  dkk  (1987).  Parameter yang  digunakan  untuk  menganalisis  fenimena  tentara  bayaran,  adalah Konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang tercantum  dalam  Amandemen  Kedua  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia 1945 Bab XII Pasal 30 Pertahanan Keamanan Negara, dan Bab 1 Pasal  2  Ayat  2  UU  No.  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara,  serta menggunakan Konsep Bela Negara yang tertuang dalam  Peraturan Menteri Pertahanan  Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Pedoman  Pembinaan  Kesadaran Bela Negara.
Data  yang  Peneliti  dapatkan  dari  referensi  buku-buku  tersebut kemudian  dianalisis  dengan  dikolektifkan  dan  dilakukan  triangulasi  data apabila terdapat data yang kurang mendukung, dengan cara menggunakan referensi lain yang berkaitan. Hasil analisis ditemukan argumentasi mengapa tentara  bayaran  tidak  dapat  digunakan  di  Indonesia  berdasarkan  Konsep Bela  Negara  yang  memerlukan  persyaratan  tertentu  untuk  dapat  membela negara.

## PEMBAHASAN
Untuk  lebih  memahami  situasional  mengapa  sebuah  negara  perlu menggunakan  militer  kombatan  atau  tentara  bayaran,    Peneliti  akan memulai analisis dengan mendeskripsikan jenis ancaman sebuah negara.

## Jenis Ancaman
Tentara  bayaran  maupun  tentara  kombatan  penggunaan  utamanya adalah  untuk  menghadapi  ancaman  pertahanan  negara.  Bagi  Indonesia, ancaman negara adalah berupa ancaman militer,  ancaman nonmiliter, serta ancaman hibrida.  Ancaman militer adalah situasi atau entitas yang dapat mengancam  keamanan  suatu  negara  melalui  penggunaan  kekuatan
bersenjata.    Ancaman  militer  terhadap  Indonesia  akan  dihadapi  oleh  TNI sebagai komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, sedangkan ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian/Lembaga di luar unsur  pertahanan    sebagai  unsur  utama  dan  komponen  bangsa  yang  lain sebagai  pendukung.  Dengan  demikian,  maka  apabila  ada  situasi  negara dalam krisis di mana muncul ancaman militer, maka TNI akan tampil sebagai komponen  utama.  Sementara,  ancaman  hibrida  akan  ditangani  dengan mengimplementasikan  pola  pertahanan  militer,  di  mana  TNI  sebagai komponen  utama  dan  kekuatan  pertahanan  lainnya  sebagai  komponen pendukung sesuai eskalasi ancaman yang muncul.

## Perbedaan Tentara Bayaran dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Beberapa  parameter  yang  digunakan  adalah  dari  sisi  rekrutmen, status  hukum,  motivasi,  pelatihan,  tanggung  jawab  hukum,  dan  tugas kewajiban.

## Rekrutmen
Menurut  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  I  1977, tentara bayaran direkrut, baik  dari dalam, maupun luar negeri, untuk secara nyata terlibat secara langsung dalam pertempuran. Motivasi tentara bayaran bukan karena rasa nasionalisme maupun politik, namun demi keuntungan pribadi.  TNI    direkrut  secara  ketat  oleh  negara  dengan  mendapatkan pelatihan militer kombatan secara khusus.

## Motivasi
Motivasi  Tentara  bayaran  berjuang  adalah  untuk  mendapatkan keuntungan pribadi berupa keuntungan ekonomi, sedangkan TNI  berjuang atas dasar nasionalisme, loyalitas, dan kewajiban membela negara .

## Pelatihan
Tentara bayaran memiliki latar belakang yang beragam, tidak semua personel  tentara  bayaran  memiliki  latar  belakang  militer.  Banyak  tentara bayaran yang beratar belakang kriminal. TNI  dilatih secara ketat oleh negara mendapatkan pelatihan dengan standar yang dibutuhkan negara, pelatihan kedisiplinan, leadership , penggunaan senjata, strategi dan taktik tempur.

## Tanggung Jawab Hukum
Perlindungan  hukum  terhadap  tentara  bayaran  tidak  jelas  karena tidak  berafiliasi  pada  satu  negara  tertentu.  Meskipun  keberadaan  tentara bayaran diakui oleh Konvensi Jenewa, namun status hukum tentara bayaran tidak jelas. Tentara bayaran hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri secara  independen  serta  perusahaan  tempat  mereka  direkrut  ( PMC ). Pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  tentara  bayaran  tidak  dilindungi  oleh Konvensi Jenewa dan mereka tidak dikenai perlindungan hukum selayaknya tentara kombatan.
Anggota TNI  adalah anggota militer negara RI, status hukum mereka diatur  oleh  hukum  militer  nasional  dan  juga  oleh  hukum  perang internasional.  Pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  anggota  TNI  akan dikenai  pelanggaran  hukum  militer  nasional  serta  pelanggaran  hukum perang internasional diatur dalam Konvensi Jenewa.

## Tugas dan Kewajiban
Tugas utama tentara bayaran adalah terlibat dalam konflik bersenjata sesuai dengan kesepakatan kontrak mereka. Tentara bayaran terlibat secara langsung dalam pertempuran dalam berbagai posisi, sebagai pasukan garis depan, memberikan perlindungan, pengawasan, dan lain lain. Mereka wajib mematuhi  kontrak  dan  patuh  kepada  perusahaan  yang  mempekerjakan mereka. Dalam menjalankan kewajibannya bertempur, tentara bayaran wajib patuh  terhadap  hukum  internasional  dan  menghindari  pelanggaran  hak asasi manusia.
Kewajiban TNI dijelaskan dalam bab 3 Pasal 37 Undang Undang No 34 Tahun  2004  tentang  TNI,  yaitu  bahwa  setiap  prajurit  berkewajiban menjunjung  tinggi  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  bangsa  dan  negara untuk  melakukan  usaha  pembelaan  negara  sebagaimana  yang  termuat dalam Sumpah Prajurit (UU no 34 tahun 2004). Selanjutnya tugas TNI seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  20  ayat  1  dan  2  bahwa  tugas  TNI  adalah melaksanakan  Operasi  Militer  Perang  (OMP)  dan  Operasi  Militer  Selain Perang (OMSP).
Meskipun  penggunaan  tentara  bayaran  sebagai  mesin  perang  suatu negara banyak dilaporkan, namun berapa jumlah mereka, tidak ada laporan
yang  pasti,  karena  tentara  bayaran  bekerja  tidak  secara  jelas.  Wilayah mereka  bekerja  pun  masih  abu-abu,  karena  keberadaan  mereka  belum didukung oleh  hukum internasional yang melindungi hak mereka.
Konsep Bela Negara dalam Sistem Pertahanan Negara Indonesia .
Dalam  rangka  mengimplementasikan  sistem  pertahanan  negara, Pemerintah  mengatur  regulasi  dari  tingkat  atas  hingga  bawah    dan  secara terbuka  tercantum  dalam  Buku  Putih  Pertahanan  2015.  Bela  negara merupakan  konsep  Pemerintah  yang  digunakan  sebagai  syarat  untuk  bagi individu  yang  akan  dapat  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai warga negara dalam pertahanan keamanan.

## Buku Putih Pertahanan 2015
Secara garis besar, kebutuhan Negara akan pertahanan negara secara garis besar telah diatur dalam  dalam Buku Putih Pertahanan, di mana dalam Buku  Putih  Pertahanan  memuat  sistem,  fungsi,  dan  prinsip-prinsip  dasar pertahanan negara, serta kebijakan, strategi, postur, pembangunan sistem pertahanan negara, serta pembangunan karakter bangsa.

## Regulasi
Regulasi  terkait  dengan  pertahanan  negara  diatur  dalam  beberapa regulasi sebagai berikut:
a. Undang-Undang    Dasar  1945.    Bab  XII  pasal  30  UUD  1945  tentang Pertahanan  Keamanan  Negara  menyatakan  bahwa  1)  Setiap  warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara, 2) Usaha pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kakuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. (UUD 1945 Bab XII Pasal 30).
b. UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bab I pasal 5 hingga pasal 8 UU Pertahanan Negara menjelaskan tentang Komponen Utama, Komponen  Cadangan,  dan  Komponen  Pendukung  sebagai  inti  dalam pelaksanaan  pertahanan  negara.  Selanjutnya  pada  bab  II  pasal  2 menjelaskan tentang Hakikat Pertahanan Negara sebagai segala usaha pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada
kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
c. UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
d. Perpres No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2021-2024.
e. Renstra  UO  Kemhan  2020-2024  menjelaskan  tentang  konsep pertahanan negara pada intinya menggunakan dua komponen, yaitu TNI sebagai komponen militer dan sipil sebagai komponen nirmiliter. Oleh karena itu, strategi yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis,  yaitu  upaya  yang  memadukan  pertahanan  militer  dan nirmiliter sebagai satu kesatuan.
f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan  Kesadaran  Bela  Negara,  Pasal  5  Ayat  2  menjelaskan tentang syarat warga negara untuk terlibat dalam pembelaan negara adalah 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5) memiliki kemampuan awal bela negara.

## Analisis
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  “Bagaimana  Fenomena Tentara  Bayaran  dalam  Perspektif  Sistem  Pertahanan  Negara  Indonesia?”, Peneliti akan menganalisis fenomena global tentara bayaran dari perspektif Sistem Pertahanan Negara serta bagaimana kemungkinan implementasinya di  Indonesia.  Pembahasan  menggunakan  konsep  Bela  Negara  sebagai parameter  bagai  warga  negara    untuk  membangun  nasionalisme  terhadap negara. Konsep Nilai-Nilai Dasar dalam Bela Negara termuat dalam Peraturan Menteri  Pertahanan  Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Pedoman  Pembinaan Kesadaran  Bela  Negara  yang  menegaskan  tentang  persyaratan  yang  harus dimiliki oleh individu untuk terlibat dalam bela negara, yaitu 1) cinta tanah air,  2)  sadar  berbangsa  dan  bernegara,  3)  yakin  pada  pancasila  sebagai ideologi  negara,  4)  rela  berkorban  untuk  bangsa  dan  negara,  5)  memiliki kemampuan awal bela negara.
Persyaratan  tersebut  sebagai  parameter  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur apakah seseorang individu dapat membela negaranya seperti yang
tercantum  dalam  pasal  30  UUD  1945,  bahwa  1)  usaha  pertahanan  dan keamanan merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara, 2) tiap-tiap warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  sebagai  komponen  pendukung pertahanan dan keamanan negara membantu TNI dan Polri.

## Cinta Tanah Air
1. Sistem  pertahanan  negara  membutuhkan  rasa  “cinta  tanah  air” (nasionalisme).  Individu  dalam  tentara  bayaran  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  individu  yang  memiliki  rasa  cinta  tanah  air, seperti mesin, mereka bertempur tanpa rasa cinta, hanya demi uang
2. Tentara bayaran tidak memiliki keterikatan emosional dengan negara atau wilayah yang mereka bela. Tentara bayaran tidak memiliki rasa cinta  tanah  air  dan  tidak  memiliki  tanggung  jawab  moral  terhadap negara atau wilayah yang mereka bela.
3. Penggunaan tentara bayaran dapat menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan dan keamanan nasional. Negara harus memastikan bahwa keputusan  untuk  menggunakan  tentara  bayaran  tidak  mengancam kedaulatan dan keamanan negara.
4. Dalam  perspektif  sistem  pertahanan  negara  Indonesia,  penggunaan tentara  bayaran  harus  dipertimbangkan  dengan  matang  dan memperhatikan implikasi hukum, etika, dan keamanan nasional.

## Sadar Berbangsa dan Bernegara
1. Tentara bayaran pada umumnya berbeda bangsa dan negara dengan negara  di  mana  mereka    bekerja.  Pekerjaan  bertempur  yang  mereka jalani tanpa adanya kesadaran berjuang demi negara dan bangsa
2. Tentara bayaran direkrut secara khusus dari wilayah lokal atau luar negeri  untuk  berperang  dalam  konflik  bersenjata.  Mereka  tidak memiliki  keterikatan  emosional  dengan  negara  atau  wilayah  yang mereka bela dan tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap negara atau wilayah tersebut.
3. Sistem  pertahanan  negara  Indonesia  mewajibkan  warga  negara  yang akan  membela  negara  untuk  memiliki  kesadaran  berbangsa  dan bernegara.  Tentara  bayaran  tidak  memiliki  kesadaran  bahwa
perjuangan  mereka  demi  negara,  karena  mereka  tidak  memiliki keterikatan emosional dengan negara atau wilayah yang mereka bela.

## Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara
1. Tentara  bayaran  hanya  bekerja  sesuai  dengan  kontrak  kerja  yang disepakati, tidak ada loyalitas yang murni terhadap seorang penguasa.
2. Pancasila  sebagai  ideologi  negara  Indonesia  menekankan  pentingnya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta yakin akan Pancasila  sebagai  ideologi  negara.Tentara  bayaran  tidak  memiliki keterikatan emosional dengan negara atau wilayah yang mereka bela dan  tidak  memiliki  tanggung  jawab  moral  terhadap  negara  atau wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia.
3. Negara  Indonesia  memiliki  program  pelatihan  Bela  Negara  yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air. Tentara  bayaran  tidak  terlibat  dalam  program  ini,  sehingga  mereka tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.
4. Dalam  perspektif  sistem  pertahanan  negara  Indonesia,  kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang penting dalam membela negara. Tentara bayaran tidak dapat dikategorikan sebagai yakin pada Pancasila  sebagai  Ideologi  Negara  Indonesia  karena  mereka  tidak memiliki  keterikatan  emosional  dengan  negara  atau  wilayah  yang mereka bela dan tidak terlibat dalam program pelatihan Bela Negara.

## Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
1. Tentara  bayaran  bekerja  berdasarkan  kontrak  kerja  yang  disepakati, bukan  atas  dasar  kesetiaan  atau  pengabdian  kepada  negara.  Hal  ini berbeda  dengan  TNI  yang  memiliki  kewajiban  untuk  rela  berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
2. Tentara bayaran bekerja hanya untuk mendapatkan uang, bukan atas kesadaran rela berkorban atau kesetiaan kepada bangsa dan negara
3. Tentara  bayaran  umumnya  muncul  dalam  konteks  konflik  politik, kekuasaan,  sumber  daya  alam,  dan  kepentingan  ekonomi,  bukan untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah
Indonesia. Mereka tidak memiliki komitmen terhadap tujuan nasional Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pertahanan Negara.
4. Tentara  bayaran  sangat  tidak  mungkin  memiliki  kesadaran  bela negara, karena mereka tidak memiliki cinta tanah air, rela berkorban, dan mencintai adat dan budaya Indonesia. Hal ini menjadi perbedaan yang signifikan dengan TNI yang memiliki kesadaran bela negara yang kuat.

## Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara
Tentara bayaran tidak memenuhi seluruh unsur dalam nilai-nilai bela negara,  sehingga  tentara  bayaran  tidak  memiliki  kemampuan  untuk membela negara Indonesia atas dasar nasionalisme:
1. Bela  negara  bukan  hanya  tugas  tentara,  melainkan  tugas  seluruh warga negara.
2. Bela  negara  bisa  dilakukan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  bisa dilakukan setiap warga negara, bukan hanya anggota TNI saja.
3. Bela  negara  tidak  hanya  dalam  lingkup  senjata,  tapi  termasuk  juga pikiran  cerdas  di  semua  sektor  dan  lini  dalam  rangka  menjaga kedaulatan, martabat, dan harga diri bangsa.
4. Tentara bayaran tidak memiliki komitmen terhadap negara dan tidak bertanggung jawab dalam mempertahankan eksistensi negara.
5. Tentara  bayaran  tidak  memiliki  kewajiban  ikut  serta  dalam  usaha pertahanan dan keamanan negara seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Parameter ”Nilai-Nilai Dasar Bela Negara” menjelaskan bahwa tentara bayaran  sebagai  kelompok  individu  maupun  kelompok  yang  disewa  oleh pihak-pihak  tertentu  untuk  terlibat  dalam  konflik  bersenjata  atau  operasi militer  tidak  termasuk  dalam  kategori  individu  yang  memiliki  syarat  Nilai- Nilai  Dasar  dalam  Bela  Negara.  Tidak  terpenuhinya  syarat  tersebut,  maka penggunaan tentara bayaran oleh Pemerintah untuk dilibatkan dalam perang dengan  negara  lain  maupun  konflik-konflik  internal  tidak  dapat dilaksanakan.
Setelah  memahami  bahwa  bela  negara  hanya  dapat  dilakukan  oleh warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  Bela  Negara,  selanjutnya bagaimana  implikasi  dari  implementasi  tentara  bayaran  dalam  perspektif Sistem  Pertahanan  Negara  Indonesia?    Implikasi  ini  menjabarkan  dampak yang  ditimbulkan  apabila  dalam  pelaksanaan  bela  negara terdapat  tentara bayaran di dalamnya.
Dalam  perspektif  Sistem  Pertahanan  Negara  Indonesia,  fenomena tentara bayaran dapat memiliki beberapa implikasi sebagai berikut.
1. Ancaman terhadap kedaulatan negara : Penggunaan tentara bayaran sebagai  bagian  dalam  kekuatan  militer  negara,    dapat  mengancam kedaulatan  suatu  negara,  termasuk  Indonesia.  Tentara  asing  yang terlibat  dalam  konflik  di  wilayah  Indonesia  dapat  mengganggu stabilitas  dan  keamanan  nasional.  Kedaulatan  negara  yang  susah payah dicapai melalui perjuangan panjang akan hancur oleh campur tangan pihak asing.
2. Status  hukum: Penggunaan  tentara  bayaran  dalam  perang memberikan  masalah  hukum  bagi  negara,  karena  status  hukum tentara bayaran, meskipun diakui secara sah sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1), namun,  menggunakan  tenaga  mereka  akan  menimbulkan  masalah karena mereka tidak memiliki hak atas status kombatan atau tawanan perang.  Dalam  peperangan,  sangat  tidak  mungkin  tidak  ada pelanggaran hukum maupun hak asasi manusia.
3. Hilangnya  kendali  negara  atas  kekuatan  militer. Penggunaan tentara  asing  dalam  perang  dapat  mengakibatkan  hilangnya  kendali negara terhadap kekuatan militer. Di lapangan, tentara asing mungkin saja  bergerak  atas  inisitif  mereka  sendiri  atau  kelompok  mereka, meskipun  komando  harus  datang  dari  atas.  Dalam  hal  ini,  tentara asing  yang  seharusnya  menjadi  bagian  kekuatan  militer,  dapat sebaliknya  kontra  terhadap  negara  yang  menyewanya.  Ketika  uang sudah berbicara, maka segala kemungkinan bisa terjadi.
4. Keterlibatan  dalam  konflik  internal: Penggunaan  tentara  bayaran dalam  konflik  internal  suatu  negara,  seperti  Indonesia,  dapat
memperburuk situasi dan memperpanjang durasi konflik. Hal ini dapat menghambat upaya rekonsiliasi dan pembangunan pasca-konflik. Sistem  Pertahanan  Negara  Indonesia  hanya  melibatkan  peran  serta warga negaranya yang memenuhi persyaratan dalam membela negara, tanpa melibatkan  unsur-unsur  di  luar  negara,  seperti  tentara  bayaran  atau pasukan  asing  lainnya.  Hal  ini  adalah  bentuk  manifestasi  dari  kedaulatan negara  Indonesia  untuk  mempromosikan  nilai-nilai  kewarganegaraan  dan tanggung  jawab  sipil,  serta  menujukkan  kendali  penuh  atas  kekuatan pertahanan negara.

## KESIMPULAN
Sistem  pertahanan  negara  Indonesia  adalah  Sishankamrata berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menempatkan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  sebagai  komponen  utama dengan  dukungan  dari  komponen  cadangan  dan  komponen  pendukung. Konsep  Bela  negara  sebagai  parameter  penilaian  berdasarkan  pada Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara terdiri dari lima unsur dasar, yaitu 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3)  yakin  pada  Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  4)  rela  berkorban  untuk bangsa dan negara, 5) memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima unsur dasar  ini  menjadi  parameter  dalam  penilaian  apakah  seorang  individu memiliki kelayakan untuk membela negara Indonesia.
Dari  parameter  Nilai-Nilai  Dasar  Bela  Negara,  tentara  bayaran  tidak memiliki satu pun unsur sebagai prasyarat untuk membela negara, sehingga berdasarkan  Sistem  Pertahanan  Negara,  tentara  bayaran  tidak  dapat dikontrak oleh pemerintah Indonesia karena tidak memenuhi unsur-unsur tersebut.  Individu  yang  diizinkan  untuk  membela  negara  adalah  individu yang memiliki kelima unsur dasar tersebut, dan dipastikan mereka adalah Warga  Negara  Indonesia  saja  yang  berjiwa  patriot  dan  cinta  tanah  airnya. Implikasi pada penggunaan tentara bayaran di Indonesia justru sebaliknya, penggunaan  tentara  asing  justru  dapat  menimbulkan  negara  kehilangan kendali atas militer dan kehilangan kedaulatannya.

## Saran
Dalam menghadapi fenomena tentara bayaran, Indonesia tidak perlu melibatkan  diri  dengan  fenomena  tersebut,  namun  sebaliknya  perlu memperkuat Sistem Pertahanan Negara agar Komponen Utama, Komponen Cadangan  dan  Komponen  Pendukung  secara  nyata  dapat  berkerja  sama membela  negara.  Berdasarkan  syarat-syarat  dalam  Nilai-Nilai  Dasar  Bela Negara, penggunaan tentara bayaran tidak diperlukan di Indonesia karena sistem  pertahanan  negara  hanya  memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  persyaratan  dalam  Nilai-Nilai  dasar Bela Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 115 Tahun 2022. (2022).
https://www.kemhan.go.id/pothan/wp- content/uploads/2022/09/Perpres-Nomor-115-Tahun-2022- Lampiran-I_26_09_2022.pdf
Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor  8  Tahun  2022.  (2022).  https://www.kemhan.go.id/itjen/wp- content/uploads/2022/07/PERMENHAN-NOMOR-8-TAHUN-2022- TENTANG-PEDOMAN-PEMBINAAN-KESADARAN-BELA-NEGARA.pdf Rencana  Strategis    Unit  Organisasi  Kementerian  Pertahanan  2020-2024,
Keputusan Sekretaris Jenderal. (2021). https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20210929_45renstra -uo-kemhan-tahun-20202024-kepmenhan.pdf
Sandoz, Yves. (Eds.) (1987). Commentary on the Aditional Protocols of 8 June 1977  to  the  Geneva  Conventions  of  12  August  1949,  International Commitee of the Red Cross. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers.
Triantafyllou,  Spyridon.  (2021). Mercenary  and  Private  Military,  John  Jay College of Criminal Justice . New York, USA: Springer.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan Negara.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 . Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Diakses
melalui:
https://www.kemhan.go.id/wp- content/uploads/2022/08/BUKU-PUTIH.pdf
Wahyono.  (2011). Pemantapan  Sosialisasi  Wawasan  Nusantara  guna Mensukseskan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dalam  rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional . Jakarta: Lemhannas RI.
Abuljahat,  Miguel.  (April-Mei  2017).  Penggunaan  Jasa  Perusahaan  Militer dan Keamanan Swasta (Private  Military and Security Company) dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Internasional. Jurnal Lex Crimen , Vol 6(2).
Daniati,  Ni  Putu  Era.,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku.,  dkk.  (2020).  Status Hukum  Tentara  Bayaran  dalam  Sengketa  Bersenjata  ditinjau  dari Hukum  Humaniter  Internasional. Jurnal  Komunitas  Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum , Vol. 3(3).
Erwin, Herlina. (January 2023). Tanjungpura Law Journal , Vol. 7(1).
Suradinata, Ermaya. (2001). Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Ketahanan Nasional , Vol. 6(2).
Mustaqim,  A.  H.  (23  Juli  2023). Enam  Tentara  bayaran  Legendaris  dalam Sejarah. Sindonews.
Diakses melalui: https://international.sindonews.com/read/1158445/45/6-tentara- bayaran-legendaris-dalam-sejarah-1690096076
CNN  Indonesia.  (18  Februari  2023). Tujuh  Pasukan  Bayaran  Legendaris Dunia  yang  Sulit  Dikalahkan. CNN  Indonesia.  Diakses  melalui: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230216152313- 134-914031/7-pasukan-bayaran-legendaris-dunia-yang-sulit- dikalahkan
Subarkah, M. (14 Agustus 2023). Tentara Bayaran dalam Islan: Dari Budak Slavia  Dinasti  Fatimiyah  hingga  Legiun  Janissari .  Republika.  Diakses melalui https://news.republika.co.id/berita/rzd1tm385/tentara- bayaran-dalam-islam-dari-budak-slavia-dinasti-fatimiyah-hingga- legiun-janissari
Andryanto,  S.  D.  (8  Februari  2022). Sejarah  Panjang  Marsose,  Tentara Bayaran  Belanda  Beranggotakan  Pribumi .  Tempo.  Diakses  melalui: https://nasional.tempo.co/read/1558651/sejarah-panjang-marsose- tentara-bayaran-belanda-beranggotakan-pribumi
Legal Assistant. (15 April 2020). Are Mercenaries Legal? . Laws 101. Diakses melalui: https://laws101.com/mercenaries-legal.