## PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEMERDEKAAN PERS

## Ainun Sakinah Durhan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Hasanuddin Makassar e-mail : ainunsakinahdurhan123@gmail.com

## Aswar Tahir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Hasanuddin Makassar
e-mail : aswartahirr1@gmail.com

## ABSTRAK
Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang  sangat  penting  dalam  menciptakan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  secara demokratis yang diatur oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers akan tetapi hadirnya  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  banyak  digunakan  untuk  memidanakan  jurnalis  atau  Lembaga  Pers. Rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi Lembaga Pers atau jurnalis dalam membuat karya juralistik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  hukum  normatif,  maksud  dari penelitian hukum normatif yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga  Pemerintah  Indonesia  dan  instrumen  hukum  Pers  yang  mengandung  ketentuan terkait  kebijakan  kemerdekaan  Pers.  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari gagasan atau pemikiran yang beranjak dari pandangan dan doktrin  yang berkembang dalam ilmu  hukum  serta  menggunakan  konsep  hukum  dari  hukum  tertentu  yang  berkaitan  dengan kerangka  konseptual  kemerdekaan  pers.  Pengumpulan  data  didapatkan  dari  dokumnetasi terhadap data yang sifatnya tertulis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif  yakni  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.    Kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah  Penerapan  uu  ite  terhadap  jurnalis  atau  lembaga  pers  dapat  membuat kemerdekan  dan  kebebasan  pers  menjadi  terkekang  selain  itu  Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  juga  tidak  tepat  untuk digunakan memindanakan jurnalis yang pemberitaannya di muat oleh media.
Kata Kunci: Kemerdekaan Pers, UU ITE

## ABSTRACT
Freedom  of  the  press  is  a  manifestation  of  people's  sovereignty  and  is  a  very important  element  in  creating  national  and  state  life  in  a  democratic  manner  which  is regulated by Law  Number  40 of  1999 concerning the Press but  the presence of  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  19  of  2016  concerning  Electronic  Information  and Transactions,  widely  used  to  criminalize  journalists  or  Press  Agencies.  The  formulation  of the problem that will be discussed in this research is how the application of the Law of the Republic  of  Indonesia  Number  19  of  2016  concerning  Electronic  Information  and Transactions  on  the  freedom  of  expression  of  Press  Institutions  or  journalists  in  making
juralistic  works.  The  research  method  used  is  the  normative  legal  method,  the  purpose  of normative legal research is to put the law as a norm system building. Primary data used in this  study  are  legal  products  issued  by  Indonesian  government  agencies  and  press  legal instruments  containing  provisions  related  to  press  freedom  policy.  Secondary  data  in  this study  are  obtained  from  ideas  or  thoughts  that  depart  from  the  views  and  doctrines developed in legal science and use legal concepts from certain laws related to the conceptual framework of press freedom. Data collection is obtained from documentation of written data. The  data  analysis  conducted  in  this  study  was  qualitative,  namely  data  reduction,  data presentation, and conclusion drawing. The conclusion of this research is that the application of  uu  ite  to  journalists  or  press  institutions  can  restrict  freedom  and  freedom  of  the  press apart  from  that,  the  Republic  of  Indonesia  Law  Number  19  of  2016  concerning  Electronic Information  and  Transactions  is  also  inappropriate  to  use  as  an  act  for  journalists  whose reports are published by the media..

## Keywords: Press Freedom; UU ITE

## PENDAHULUAN
Kemerdekaan atau Kebebasan Pers  merupakan  syarat  bagi  negara  yang menganut  sistem  demokrasi    karena kebebasan  pers  menyangkut  tentang kepentingan
masyarakat dalam memperoleh  informasi  terkait  isu  di media  (Nyarwi,  2011).  Walaupun  Pers  di Indonesia  menganut  teori  normatif  pers bebas  dan  bertanggungjawab  akan  tetapi kebebasan  pers  bisa  terlaksana  setelah berakhirnya  Orde  Baru  pada  tahun  1998. Dalam  teori  pers  libertarian  (Siebert, peterson,  &  Schramm,  1956)  yang dikembangkan  menjadi  teori  pers  babas dan  bertanggungjawab  mengartikan  Pers sebagai  pilar  kekuasaan  ke  empat  yang memiliki  posisi  yang  penting  karena  pers dijadikan sebagai watchdog dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Selain  itu  pers  juga  mengawasi seluruh  kehidupan  yang  terajdi  pada masyarakat (Kovach & Rosenstiel, 2001).
Dalam  Undang  Undang  Penyiaran Tahun  2002,  dengan  tegas  disebutkan adanya  kebebasan  dan  tanggung  jawab yang  selaras  dan  seimbang.  Hal  itu  dapat disimak  dalam  konsideras  undang-undang itu  yang  berbunyi  bahwa  kemerdekaan menyampaikian pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan  hak  asasi  manusia  dalam kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara, dilaksanakan secara
bertanggung  jawab,  selaras  dan  seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan  hak  berdasarkan  Pancasila dan  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Arifin, 2011).
Ketika lembaga pers mendapatkan kemerdekaan  pasca  era  reformasi    Mei 1998 Jalaluddin Rahmad menggambarkan dunia pers Indonesia pada saaat itu seperti „kuda  lepas‟  dari  kandangnya,  melicat- lincat,  berlari  tanpa  arah  dan  mendengus kemana  saja  (Pasrah,  2008).  Jaminan terhadap  kebebasan  pers  dalam  Pasal  4 Undang-Undang  No  40  Tahun  1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran; untuk  menjamin  kemerdekaan  pers,  pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan  dan  informasi;  dan  hak  tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.
Wartawan  dan  media  lembaga penyiaran  sebagai  pelaksana  Undang Undang  No  40  Tahun  1999  tak  boleh dipidana.  Pasal  50  KUHP  secara  jelas menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk Melaksanakan ketentuan  undang-undang  ketentuan  tidak boleh dipidana. Selain mendapat
perlindungan  hukum,  wartawan  juga memiliki  hak  tolak  dalam  rangka  untuk melindungi  narasumber.  Tidak  semua profesi  memiliki  hak  semacam  ini  dan jaminian  kebebsan  pers  dipertegas  dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers pada tahun 2017.
Apabila terdapat kasus yang terkait lembaga penyiaran khususnya kasus jurnalistik  yang  diadukan  ke  kantor  polisi maka seharusnya diarahkan terlebih dahulu untuk diselesaikan ke pihak Dewan Pers,  sebagaimana  diatur  dalam  Nota Kesepahaman  antara  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dan  Dewan  Pers bagian  kedua  tentang  Koordinasi  di Bidang  Perlindungan  Kemerdekaan  Pers pasal 4 ayat  (2) :  pihak  kedua (Kepolisian Negara  Republik  Indonesia),  apabila menerima
pengaduan dugaan
perselisiha/sengketa
termasuk
surat pembaca atau opini/kolom antara wartawa/media  dengan  masyarakat,  akan mengarahkan  yang  berselih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah  secara  bertahap  dan berjenjang  mulai  dari  menggunakan  hak jawab,  hak  koreksi,  pengaduan  ke  Pihak Kesatu  (Dewan  Pers)  maupun  proses perdata.
Akan tetapi dengan hadirnya Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang mengatur teknologi informasi dan komunikasi  membuat  banyak  masyarakat bahkan  pemerintah  yang  melaporkan wartawan  dan  media  lembaga  Pers  yang menggunakan  media  siber  yang  berbasis internet sebagai medium dalam
menyampaikan berita.
Hadirnya  UU  ITE  tersebut  ternyata banyak yang dijadikan tersangka menggunakan undang-undang tersebut termasuk  jurnalis.  Ada  yang  beranggapan bahwa  UU  ITE  merupakan  perlindungan penguasa.  Bahkan  para  pemerhati  dan penggiat  demokrasi  menilai    sejumlah pasal  dalam  UU  ITE  merupakan  pasal
karet  yang  membungkang  kritik  sehingga menganggap pasal tersebut sebagai ancaman kebebasan berbicara dan berkespresi  dalam  Negara  yang  menganut Sistem  demokrasi  termasuk  Indonesia. Pasal tentang pengekang kebebasan berekspresi  dalam  UU  ITE  pihak  yang mendukung pasal  ini meminta agar publik mampu  membedakan  antara  penghinaan dan  pencemaran  nama  baik,  namun  bagi yang kontra terhadap UU ITE menyebutkan pasal pencemaran nama baik pada UU ITE definisi penghinaannya tidak jelas,  tidak  memiliki  ukuran  dan  siapapun bisa  terjerat,  walalupun  kritik  keluhan, lontaran  atau  kekesalan  (Andipate,  2016). Pasal-pasal karet dalam UU ITE ini dinilai masih  dan  akan  terus  memakan  korban, sehingga  banyak  suara-suara  yang  kritis atau  berbeda  dari  narasi  Pemerintah  saat ini kerap dibungkam lewat pasal-pasal UU ITE.
Menurut data (Safenet, 2018) tercatat 245 laporan kasus  ITE sejak 2008 hingga  2018.  Di  antaranya  ada  upaya pemidanaan  14  jurnalis  dan  7  media dengan  pasal  karet  Sehingga  UU  ITE dianggap  menjadii  jalan  pintas  bagi  pihak yang  keberatan  terhadap  karya  jurnalistik. Bahkan dalam Reporters Without Borders
Indeks  Kebebasan  Pers  Indonesia  2020 naik  ke  posisi  119  dari  124  pada  tahun sebelumnya.  Meski  naik,  posisi  Indonesia masih  jauh  di  bawah  Timor  Leste  yang berada  di  posisi  78  dan  Malaysia  101. walaupun demikian, RSF menilai Presiden Joko  Widodo  selaku  Presiden    belum memenuhi janji kampanyenya untuk menjamin  kebebasan  pers  pada  masa  lima tahun  pertama  kepemimpinannya  dan    Itu terlihat  dari  kekerasan  yang  dialami jurnalis pada selama 5 tahun terakhir. Penggunaan  pasal-pasal    dalam Undang  Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  terhadap  jurnalis terus  berlanjut.  Kasus  yang  terjadi  pada dua  jurnalis  Kendari,  Sulawesi  Tenggara. Fadli Aksar jurnalis media siber detiksultra.com    dan  Wiwid  Abid  Abadi jurnalis media siber  okesultra.com, karena
membuat  berita  terhadap  salah  satu  calon anggota  legislatif  PAN  daerah  pemilihan kota  Kendari,  selain  itu  jurnalis  di  kota Palopo, sulawesi selatan juga ikut dilaporkan  oleh    Farid  Kasim  Judas  yang merupakan putra Walikota Palopo.
Kasus diatas hanyalah sebagian kecil kasus kriminilisasi terhadap pers, sebagian besar menggunakan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2  Ujaran  kebencian  yang  mengandung unsur  SARA,  sejak  UU  ITE  di  sahkan sudah  dianggap  bermasalah  karena  dinilai dapat mencederai poin kebebasan berekspresi  sebagai Negara demokrasi.
Walaupun UU ITE sebenarnya sudah ada  sejak  Pemerintahan  Presiden    Susilo Bambang Yodoyono  namun  pada saat itu belum  marak  kasus-kasus  kriminalisasi terhadap  jurnalis  atau  lembaga  Pers menggunakan pasal UU ITE. Kriminalisasi terhadap  pers  marak  terjadi  dua  tahun belakangan ini dalam karya juralistik, oleh karena itu peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana    penerapan  UU  ITE  terhadap kebebasan berekspresi pers dalam membuat karja juralistik.

## PERUMUSAN MASALAH
Adapun  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana    penerapan  Undang  Undang nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi dan Trasakasi Elektronik terhadap kebebasan  berekspresi  Lembaga  Pers  atau jurnalis dalam membuat karja juralistik ?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  hukum  normatif,  maksud  dari penelitian
hukum normatif
yaitu
meletakkan hukum
sebagai sebuah bangunan  sistem  norma.  Penelitian  ini menelusuri  data  dengan  sifat  kualitatif. Sifat  data  seperti  ini  adalah  dalam  bentuk narasi (SJ & Bogdan, 1984).
Adapun data primer  yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  produk  hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah  Indonesia  dan  instrumen
hukum  Pers  yang  mengandung  ketentuan terkait  kebijakan  kemerdekaan  Pers.  Data primer  ini  juga  sekaligus  disebut  bahan hukum  primer,  yang  terdiri  dari  Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahunm  1945  (UUD  1945),  Undang Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  19/2016  ITE), Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers, Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  Nota Kesepahaman  antara  Dewan  Pers  dengan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2017.
Sedangkan  data  sekunder  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  gagasan  atau pemikiran  yang  beranjak  dari  pandangan dan  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum  serta  menggunakan  konsep  hukum dari hukum tertentu yang berkaitan dengan kerangka  konseptual  kemerdekaan  pers dalam  membuat  karya  jurnalistik  serta informasi yang di dapat dari media tentang kasus  jurnalis  atau  wartawan  yang  terjerat UU ITE.
Pengumpulan  data  didapatkan  dari dokumnetasi  terhadap  data  yang  sifatnya tertulis.  Analisis  data  yang  dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan  (Sugiyono,  2013).  Tehnik analisa data menggunakan teknik deskriptif kemudian diuraikan dengan teori yang ada sehingga mendapatkan kesimpulan  dan  hasil  yang  jelas  dalam pembahasan

## PEMBAHASAN Kasus  Jurnalis  atau  wartawan  yang Terjerat UU ITE
Berakhirnya  rezim  otoriter  ternyata tidak membuat berakhirnya ancaman  yang terjadi  pada  pers,  selama  masa  reformasi ancaman  terhadap  media  dan  pers  dapat timbul  dari  publik,  pejabat  publik  dan
peraturan  perundang-undangan    terutama hukum  pidana  (Atmakusumah,  2009). Walau undang-undang menjamin kebebasan  pers,  tapi  bukan  berarti kebebasan  pers  di  Indonesia  menempati peringkat  tinggi  dibanding  negara  lain. Pada  2017  misalnya,  indeks  kebebasan pers  di  Indonesia  berada  pada  urutan  124 dari  180  negara.  Menurut  lembaga international  Reporter  Sans  Frontiers (RSF) kebebasan pers di Indonesia jauh di bawah  negara  Asia,  seperti  Hongkong, Jepang, dan Timor Leste.  Aliansi Jurnalis Independen  (AJI) mencatat,  terdapat  61 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2017. Diantaranya,
30
mengalami  kekerasan  fisik  dan  13  kasus pengusiran dan pelarangan liputan. (Tempo.co, 2020).
Sebanyak  783  kasus  kekerasan  yang terjadi  pada  jurnalis  selama  15  tahun terakhir    mulai  dari  kekerasan  fisik, ancaman,  perusakan  alat,  sensor  berita, pemidanaan, pengusiran hingga intimidasi. Ditahun  2019  ada  sebanyak  58  kasus kekerasan  terhadap  jurnalis  yang  terjadi dan  di  tahun  2020  saat  ini  berjumlah  15 kasus (AJI, 2018).
Saat  ini  semakin  berat  tantangan bagi jurnlis karena  banyaknya  UU   yang tumpang  tindih  salah  satunya  UU  ITE , dalam  kasus  tersebut  ada  beberapa  yang terejerat  dengan  mengunakan    pasal  27 ayat  3  dan  28  ayat  2  ketika  orang tersinggung terhadap pemberitaan langsung  melapor  ke  pihak  kepolisian, kedua  pasal  tersebut  diangap  berpotensi mengkriminalisasi  jurnalis  dengan  adanya berita  dalam  wujud  informasi  elektronik melalui  portal  media  online  (internet) Padahal  dalam  menulis  karya  jurnalistik telah diatur oleh UU Pers dan terlebih lagi adanya  Nota  Kesepahaman  antara  Dewan Pers  dan  polri  sehinga  ketika  ada  sengeta pers  maka  terlebih  dahulu  diselesaikan  di Dewan Pers.
Kasus  pertama,  dua  jurnalis  di Sulawesi  Tenggara  yaitu    Wiwid  Abid Abadi    dan  Fadli  Askar  yang    menjadi korban UU ITE, keduanya dilaporkan oleh
calon  anggota  legislatif  yang  tidak  terima terkait  berita  yang  di  tulis  oleh  kedua jurnalis  tersebut.  Laporan  tersebut  terjadi setelah  Wiwid  dan  Fadli  memuat  berita terkait  laporan  warga  terhadap  calon anggota  legislatif  Andi  Tenri  Awaru  ke POLDA  terkait  dugaan  tindak  pidana pemalsuan surat dan administrasi kependudukan.
Wiwid  menulis    empat  berita  di portal  media  online  okesultra.com  dengan judul : (1) “Dilaporkan ke Polda Sulta atas tiga  dugaan  tindak  pidana”.  (2)  “Andi Tendri  Awaru  yang  dilaporkan  ke  polisi ternyata  calon  anggota  legislatif  Partai Amanat  Nasional  (PAN)  Kota  Kendari”.
(3)  ”Polda  sultra  masih  mencari  barang bukti  soal  kasus  andi  tenri  awaru”.  (4)  “ Polda  Sultra  sudah  panggil  Andi  tenri awaru,  Statusnya  ditetapkan  setelah  gelar perkara”.
Fadli  menurunkan  dua  berita  pada portal media online detiksultra.com dengan  judul  “Caleg  asal  kendari dipolisikan,  Diduga  tipu  kuras  harta mantan  suami”  dan  “Polda  sultra  segera tentukan  status  hukum  seorang  caleg Kendari.
Atas  laporan  Andi  tenri  awaru, Direktorat reserse kriminal khusus kepolisian  daerah  Sulawesi  Tenggara resmi melayangkan surat panggilan terhadap  kedua  jurnalis,  18  Februari  2019 pemanggilan  terhadap  kedua  jurnalis tersebut  terkait  karya  jurnalistik  yang dimuat.  Bahkan  karya  tersebut  dianggap melanggar UU ITE. namun pada kasus ini penyidik  dianggap  terlalu  terburu-buru dan  memaksakan  kasus  ini,  keputusan penyidik  menggunakan  UU  ITE  dalam sengketa  pers  dianggap  salah  alamat bahkan mengancam kebebasan pers.
Dalam hal ini kepolisian mengabaikan  Nota  Kesepahaman  antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers bagian kedua tentang Koordinasi di Bidang Perlindungan Kmerdekaan  Pers  pasal  4  ayat  (2)  :  pihak kedua (Kepolisian Negara Republik Indonesia),  apabila  menerima  pengaduan
dugaan perselisiha/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawa/media  dengan  masyarakat,  akan mengarahkan  yang  berselih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah  secara  bertahap  dan berjenjang  mulai  dari  menggunakan  hak jawab,  hak  koreksi,  pengaduan  ke  Pihak Kesatu  (Dewan  Pers)  maupun  proses perdata.
Kasus  kedua,  asal  Kabupaten  Buton Sulawesi Tenggara, karena membuat berita yang  mengkritik  kebijakan  Bupati  Buton Tengah  dalam  proyek  pembangun  jalan simpang  lima.  Tulisan  yang  di  muat  Sadli berjudul  “Abdakadabra  Simpang  lima Labungkari  Disulap  Menjadi  Simpang Empat.  Dalam  kasus  Sadli  disidangkan  di Pengadilan  Negeri  Pasarwajo  walaupun sejumlah  aktivis  dan  Pers  dari  beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara melakukan  aksi  demonstran  di  depan kantor  Kejaksaan  Negeri  (KEJARI)  dan Pengadilan  Negeri,  bahkan  dalam  aksi mereka meminta PN Pasarwajo membebaskan Sadli yang saat itu kasusnya masih  berjalan  di  PN  atas  dugaan pencemaran nama baik terhadap Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton bahkan  menurut  salah  satu  koordinator lapangaan  kasus  Sadli  merupakan  bentuk kriminaliasi  terhadap  pers  seharusnya pemberitaan  yang  dibuat  Sadli  dibawa  ke dewan  Pers  bukan  PN  karena  Sadli merupakan  jurnalis  portal  media  online Liputanpersada.com  sehingga  kasus  ini dianggap cacat hukum.
Pada  kasus  ini  Saldli  di  dakwah melanggar pasal 45 A ayat 2 pasal 28 ayat 2,  dan  pasal  45  ayat  3  jo  pasal  27  ayat  3 UU ITE Tahun 2016, dalam hal ini  hakim menilai  Sadli  terbukti  bersalah  karena menyebarkan informasi hingga menimbulkan  kebencian  di  masyarakat. Sehingga  di  jatuhkan  pidana  selama  2 tahun.
kasus  Sadli  merupakan  produk jurnalistik  sehingga  kepolisian  seharusnya mengembalikan  ke  Dewan  Pers,  namun Kepolisian mengabaikan Nota
Kesepahaman  antara  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia    dan  Dewan  Pers. Padahal  perusahaan  yang  menerbitkan berita  telah  terdaftar  artinya    media tersebut bisa dilindungi dan kasus sengketa harus diselesaikan di Dewan Pers.
Kondisi  kasus  ketiga  Muhamad Asrul jurnali portal media online berita.news    asal  Kota  Palopo  Sulawesi Selatan  terjerat  UU  ITE    karena  dianggap telah  melakukan  tindak  pidana  ujaran kebencian sehingga direjat pasal 28 ayat 2 UU  ITE  dan  pidana  penyiaran  kabar  yang menimbulkan  keonaran  yang  diatur  di pasal  14  ayat  1  KUHP  akibat  membuat tiga  berita  terkait  putra  walikota  Kota Palopo  yaitu  Farid  Kasim  Judas    dengan tema    “Putra  Mahkota  Palopo  „Dalang‟ Korupsi  PLTMH  dan  Kripik  Zaro  Rp  11 M”  yang  dimaut  pada  tanggal  10  Mei 2019,  selain  itu  Asrul  kembali  membuat berita berjudul “Aroma Korupsi
Revitalisasi  Lapangan  Pancasila  Palopo Diduga  Seret  Farid  Judas  yang  di  muat pada  tanggal  24  Mei  2019  dan  berita terakhir yang dimuat  yang berjudul “ Jilid II Korupsi Jaln Lingkar Barat 5 M , Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” yang dimuat pada  tanggal  25  Mei  2019.  Ketiga pemberitaan  inilah  yang  menjerat  Asrul sebagai tersangka dan sebelum penahanannya ditangguhkan Arsurl ditahan  selama  36  hari  di  MAPOLDA sulsel.
Kondisi  kasus  ke  empat  yaitu jurnalis  yang  bernama  Diananta  (mantan pimpinan  redaksi  Banjarhits)  yang  terjetat UU ITE karena tulisannya yang berjudul “ Tanah  rampas  Jholin,  Dayak  Mengadu  ke Polda  Sulsel”.  Polisi  juga  meminta Sukirman  mengadu  ke  dewan  pers  selaku yang berwenang menangani sengketa pers. Walaupun  kasus  ini  sedang  ditangani dewan pers namun polisi tetap melanjutkan proses penyelidikan
memanggil diananta melalui surat 2/Xi/2019  ditreskrimsus  untuk  dimintai keterangan  oleh  penyidik  pada  hari  rabu, 26 september 2019. Majelis hakim menilai karya  jurnalistik  Diananta  bermuatan
SARA dan melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE.
Akibatnya Diananta diganjar hukuman penjara selama 3 bulan 15 hari.
Dalam kasus Diananta yang sudah diselesaikan  di  dewan  pers  namun  polisi tetap  melanjutkan  padahal  kasus  yang menjerat  Dinanta  merupakan  produk jurnalistik  dan  sudah  diselesaikan  di dewan  pers  dan  rekomendasi  tersebut ditandatangani  dalam  lembar  pernyataan penilaian  dan  rekomendasi  (PPR)  Dewan Pers sehingga seharusnya sengketa pers ini telah  selesai  setelah  kumparan  melalui banjarhits.com  memuat  hak  jawab  dari Sukiman  dan  menghapus  berita  yang dipermasalahkan  namun  penyelidik  tetap melanjutkan proses
bahkan
polisi mengabaikan  puluhan  orang  di  Kal-Sel yang mengajukan penangguhan penahanan terhadap Diananta bahkan polisi
membawa kasus ini ke kejaksaan walaupun  Aliansi  Jurnalis  Independen (AJI) mendesak kejaksaan untuk mnghentikan kasus yang sudah dilselesaikaan  oleh  dewan  pers    dan membuat  kecewa  beberapa  organiasi seperti  AJI,  LBH  Pers,  SAFEnet,    IJTI, YLBHI, AMSI, FSPMI, Amnesty International Indonesia, dan Sindikasi.
Kasus  kelima  yang  terjadi  Di Semarang,  jurnalis  media  siber  Serat.id, Zakki  Amali  dilaporkan  ke  polisi  dengan menggunakan  UU  ITE  .    Serat.id  adalah media  yang  diterbitkan  Aliansi  Jurnalis Independen  (AJI)  Kota  Semarang.  Sebuah investigasi  mendalam  dilakukan  jurnalis terkait  dugaan  plagiat  Rektor  Universitas Negeri Semarang (Unnes). Mereka merilisnya dalam empat laporan dan terbit 30  Juni  2018.  Sebagai  perimbangan, Serat.id  juga  memberitakan  sanggahan pihak  Unnes  sebagai  pemenuhan  hak jawab.
Uniknya,  21  Juli  2018,  Rektor Unnes Fathur Rokhman melaporkan Zakki Amali ke Polda Jawa Tengah dengan dasar Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.  “Laporan Serat.id  itu  adalah  produk  pers  atau  karya jurnalistik.  Laporan  itu  harus  dilihat sebagai upaya pers nasional untuk
memenuhi hak konstitusional warga negara  memperoleh  informasi.  Media  ini meminta Polda Jawa Tengah menggunakan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan kasus perselisihan pemberitaan,”  ujar  Aris  Mulyawan  dari AJI Kota Semarang. AJI juga menegaskan, laporan  Serat.id  tentang  dugaan  plagiat Rektor Unnes merupakan bentuk pemenuhan  hak  konstitusional  warga untuk  memperoleh  informasi.  Hak  itu dijamin  sepenuhnya  oleh  Undang-Undang Dasar  1945  dan  diatur  dalam  UU  Pers (Sucahyo, 2019).

## Dinamika  Kemerdekaan  Pers  dengan hadirnya  UU ITE
Pers  merupakan  institusi  sosial  yang memiliki  fungsi  signifikan  yang  sering didefinisikan  sebagai  lembaga  kontrol. Fungsi  pers  itu  dapat  diwujudkan  secara maksimal  apabila  kebebasan  pers  dijamin. Pers  yang  terjamin  kebebasannya  sebagai prasyarat untuk dapat berfungsi maksimal, bertanggung  jawab  atas  semua  informasi yang  dipublikasikan  tidak  kepada  negara. Tanggung  jawab  pers,  bersifat  langsung kepada masyarakat (publik), karena tujuan utama  jurnalisme  (Pers)  adalah  untuk melayani masyarakat (Kovach &
Rosenstiel, 2001)
Jurnalis  atau  Lembaga  Pers  dapat menyampaikan  informasi  publik  yang sudah  diatur  ketentuaanya  dalam  UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada undang-undang ini dijelaskan
bahwa informasi  publik  adalah  informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan  badan  publik  lainnya yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Hadirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016, juga terdapat pasal pencemaran nama baik dan  penghinaan  di  media  digital.  Ini dijelaskan  dalam  pasal  27  UU  ITE:  “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/  atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan  dan/  atau  pencemaran  nama baik.”  Ancaman  terhadap  pasal  pidana  ini adalah  6  tahun  penjara.  Dengan  ancaman pasal  itu,  maka  pelakunya  bisa  langsung ditahan saat dalam tahap pemeriksaan oleh polisi.
Pada  kondisi  kasus  jurnalis  yang liputan atau karya jurnalistiknya diterbitkan  dalam  media  dan  dilaporkan oleh masyarakat seharusnya tidak menggunakan  UU  ITE    apalagi  sampai memidanakan  jurnalis.  Jika  setiap  hasil karya  jurnalistik  di  jerat  UU  ITE  akan menjadi  ancaman  bagi  pers  kedepannya, dan  akan  menambah  daftar  jurnalis  yang dikriminalisiasi  pengunaan  UU  ITE  yang telah memakan banyak korban kriminalisasi  termasuk  jurnalis    yang  dua tahun terakhir semakin terlihat. Hal seperti ini bisa memicu ketakutan dalam berekspresi  dan  berpendapat    terkait penguasa  karena adanya UU ITE.
Bahkan  banyak  yang  menilai  bahwa UU ITE berpotensi mengncam kemerekaan pers dan kemerdekaan berekpresi  masyarakat  padahal  memuat berita  bagian  dari  fungsi  pers  dalam melakukan  kontrol  sosial  yang  dilindungi UU no 40 tahun 1999. Karena di Indonesia jurnalis  dilindungi  oleh  UU  Pers  dan ditegaskan dengan adanya Nota Kesepahaman  antara  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dan  Dewan  Pers sehingga seharusnya diselesaikan di Dewan Pers bukan menggunakan UU ITE. Dengan  adanya  sejumlah  pasal pidana di dalam KUHP itu, munculnya UU ITE menjadi masalah baru bagi
masyarakat  termasuk  juga  wartawan  atau jurnalis.  Pemerintah  dan  DPR  memang merevisi  undang-undang  tersebut  pada tahun  2016,  akan  tetapi  yang  menyangkut pencemaran  nama  baik,  yang  di  ubah hanya  perihal  ancaman  pemidanaan  yang diturunkan  dari  6  tahun  menjadi  4  tahun, dengan perubahan tersebut maka tersangkanya  tak  bisa  langsung  ditahan seperti dalam banyak kasus sebelumnya.
Dengan  masih  banyaknya  pasal pemidanaan  yang  bisa  menyeret  jurnalis itulah  pemerintah  dan  DPR  melakukan revisi  terhadap  KUHP.  Dari  pembahasan keduanya diketahui bahwa pemerintah dan DPR  mempertahankan  sejumlah  pasal yang selama ini dikritik karena mengancam  kemerdekaan  pers,  termasuk pasal  pencemaran nama  baik (defamation ) dan  memasukkan  lagi  pasal  penghinaan terhadap  presiden  yang  sudah  dibatalkan Mahkamah  Konstitusi  tahun  2006.  Selain itu,  juga  ada  pasal  baru  soal  penghinaan terhadap  lembaga  peradilan  ( contempt  of court )
Soal pasal contempt of court terdapat dalam  Pasal  329  huruf  (d)  Rancangan KUHP  yang berbunyi  “  Mempublikasikan atau  membolehkan  untuk  dipublikasikan segala  sesuatu  yang  menimbulkan  akibat yang  dapat  mempengaruhi  sifat  tidak memihak Hakim dalam sidang pengadilan.” Pasal ini menyediakan sanksi pidana  5  tahun  penjara  bagi  yang melanggarnya.  Menurut  pengacara  publik LBH Pers Ade Wahyudin, pasal ini cukup krusial  bagi  wartawan.  Sebab,  ketika  dia meliput  di  pengadilan,  hakim  atau  pihak manapun bisa saja memperkarakan dengan alasan  bahwa  beritanya  mempengaruhi hakim (Manan, 2018).
Kontradiksi  UU  ITE  membuat lembaga Pers atau jurnalis masih ada yang dikriminalisasi  menggunakan  pasal    yang ada  pada  UU  ITE,  sebelum  pers  juga sering  dihantui  dengan  penggunaan  pasal KUHP,  hal  ini  mejadi  tumpah  tindih dengan keberadaan Undang Undang nomor  40  tahun  1999  tentang  Pers  untuk melindungi    pers  namun  disisi  lain  ada
juga  UU  yang  menjerat  pers  ke  rana pidana.  Contoh  yang  terjadi  pada  kasus diatas  Diananta  dan  Sadli  yang  harus mendekam  dipenjara  karena  membuat karya jurnalistik karena dianggap melanggar  UU  ITE.  Kebijakan  UU  yang sering  menjerat  jurnalis  ,  mungkin  bisa dikategorikan  sebagai  hukum  yang  tidak adil  bagi  pers.  Hal  tersebut  bertentangan dengan UUD 1945 merekapun beranggapan  kebebasan  pers  di  Negara Indonesia  saat  ini  sangat  terancam  sebab pers  merupakan  ancaman  bagi  penguasa ataupun  pemilik  modal  dengan  melihat kasus  diatas  pelapor  merupakan  pejabat publik yang tak terima terkait pemberitaan Menurut  Wilson  Lalengke  Ketua Umum  Pewarta  Warga  Indonesia  (PPWI) mengatakan  dalam  artikelnya  bahwa Terlepas  dari  proses  hukum  yang  sudah dan  sedang  berjalan,  patut  kita  bertanya apakah UU ITE ini berfungsi dengan benar dalam  mewujudkan  tujuan  hukum  yang ingin  dicapai?  Jika  pelanggar  sebuah peraturan  semakin  banyak  jumlahnya, maka  dapat  diduga  bahwa  aturan  tersebut gagal  ( failure ).  Dengan  kata  lain,  jika sebuah  UU  tidak  mampu  memaksa masyarakat untuk tidak melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, tidak menimbulkan  efek  jera  bagi  orang  lain, maka  UU  tersebut  mesti  dipertanyakan keabsahannya (Lalengke, 2020)
Selain  itu  Menurut    Yogi  Zul Fadhli  salah  satu  pengacara  yang  pernah meangani  kasus  pidana  yang  terjerat  UU ITE  mengatakan  bahwa  para  ahli  bahasa yang  kerap  diajukan  sebagai  saksi  ahli dalam kasus ITE, juga memiliki penjelasan berbeda tentang makna penghinaan.
Akhirnya  semua  tergantung  sepenuhnya kepada  hakim  dalam  meyakini  perkara yang  dia  tangani.  Tidak  mengherankan apabila  vonis  yang  dijatuhkan  dalam perkara-perkara  ini  beragam.  Ini  pulalah yang  mendorong  organisasi  sipil  terus berjuang  menghapus  pasal  pencemaran nama baik, dari sistem hukum di Indonesia (Sucahyo, 2019).
Indonesia  harus  mengakui  secara jujur  bahwa  Undang  Undang  nomor  40 tahun  1999  tentang  Pers  belum  bisa dikatan  sebagai  “ lex  Specialis ”  (Lesmana,
2005).  Melihat  beberapa  kasus  jurnalis yang  di  pidana  diakibatkan  oleh  UU  ITE, dapat  dikatakan  undang-undang  tersebut sering  digunakan  oleh  pejabat  publik bahkan dengan adanya pasal pada UU ITE belum  bisa  memberikan  jaminan  terhadap kebebasan berekspresi apalagi Pers memiliki  UU  Pers  namun  belum  bisa menjamin kemerdekaan pers, justru banyaknya UU yang mudah mengkriminalisasi  jurnalis  termasuk  UU ITE.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penerapan uu ite terhadap jurnalis atau lembaga  pers  dapat  membuat  kemerdekan dan  kebebasan  pers  menjadi  terkekang selain  itu  UU  ite  juga  tidak  tepat  untuk digunakan  memindanakan  jurnalis  yang pemberitaannya di muat oleh media karena Lembaga  Pers  sudah  diatur  oleh  Undang Undang  Nomor  40  tahun  1999  tentang Pers.
Jika  terdapat  aduan  ke  Kepolisian terkait  kasus  sengekta  wartawan  atau jurnalis yang karya jurnalistiknya dilaporkan oleh publik seharusnya diarahakan ke Dewan Pers untuk diselesaikan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andipate,  A.  A.  (2016). Media  dan
Demokrasi Indonesia. Jakarta:
Pustaka Indonesia.
Arifin,  A.  (2011). Sistem  Pers  Indonesia. Jakarta: Pustaka Indonesia.
Atmakusumah.  (2009). Tuntunan  Zaman Kebebasan  Pers  dan  Ekspresi. Jakarta: Spasi & VHR Book.
Hart,  H.  (1986). The  Concept  of  Law.
Oxford: Clarendon Press.
Kovach,  B.,  &  Rosenstiel,  T.  (2001). The Elements  of  Jurnalism. New  York: The Rivers Press.
Manan,  A.  (2018). Ancaman  Baru  dari Digital. Jakarta:  Aliansi  Jurnalis Independen.
Siebert,  F.  S.,  peterson,  T.,  &  Schramm, W.  (1956). Four  Theories  og  The Pers. Urbana: University of Illinois.
SJ, T., & Bogdan, R. (1984). Introduction to  Qualitative  Research  Methods: The  Search  for  Meaning. Toronto: John Willey and.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Kuantitatif  kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang  Undang  Dasar    Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Undang  Undang  Republik  Indonesia
Nomor  19  tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun (UU 19/2016 ITE) Undang Undang Republik Indonesia Nomor  40  Tahun  1999  Tentang
Pers
Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2002  Tentang Penyiaran
Undang  Undang  Republik  Indonesia
Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nota  Kesepahaman  antara  Dewan  Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Lesmana,  T.  (2005).  Kebebasan  Pers  Di Lihat  dari  Perspektif  Konflik, antara  Kebebasan  Pers  dan  Tertib Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi , 1-
14.
Mahdi,  A.  (2014).  Kebebasan  Pers  dan Hak  Publik. Jurnal  Dakwah ,  20-
31.
Nyarwi.  (2011).  Kebebasan  Pers  dan Kepentingan  Publik. Jurnal  Ilmu Komunikasi , 1-15.
Pasrah, H. R. (2008). Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam
Perspektif  Islam. Jurnal  Dakwah ,
117-136.

## Internet/Website
Lalengke, W. (2020, 01 09). UU ITE, Quo Vadis Demokrasi Indonesia . Retrieved  11  12,  2020,  from JurnalMojo.com:
http://jurnalmojo.com/2020/01/09/ uu-ite-quo-vadis-demokrasi- indonesia/ Tempo.co. (2020, September 11). Tempo.co .  Retrieved  11  12,  2020, from Nasional.Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/138
5243/dewan-pers-media-harus- menjadi-mesin-perubahan-di- masyarakat
Sucahyo,  N.  (2019,  01  24). Ecky  Lamoh: Status  Facebook  Berujung  Pasal Karet  UU  ITE .  Retrieved  11  09, 2020, from VOA Indonesia: https://www.voaindonesia.com/a/e cky-lamoh-status-facebook- berujung-pasal-karet-uu- ite/4756794.html