## P ENGARUH KEBIJAKAN NON-TARIF MEASURES (NTMs) TERHADAP EKSPOR PULP DAN KERTAS INDONESIA

## The Effect of Non-Tariff Measures (NTMs) on Indonesian Pulp and Paper Exports
Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution
Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, Indonesia
Email: rissa.hurulaini@ui.ac.id
Naskah Diterima: 05/08/2022; Naskah Direvisi: 05/01/2023; Disetujui Diterbitkan: 19/01/2023; Diterbitkan Online: 31/07/2023

## Abstrak
Non-Tariff Measures (NTMs) banyak dikenakan oleh negara tujuan utama ekspor. Kebijakan NTMs sebagian besar diterapkan dalam bentuk Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT). Komoditas Pulp dan Kertas merupakan potensi ekspor Indonesia yang menghadapi kebijakan NTMs dari negara tujuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh NTMs terhadap ekspor pulp dan kertas Indonesia di negara tujuan utama. NTMs diproksikan menggunakan variabel coverage ratio SPS dan coverage ratio TBT. Pengaruh NTMs terhadap ekspor pulp dan kertas Indonesia diestimasi dengan model gravitasi data panel yang berasal dari data perdagangan ekspor pulp dan kertas bilateral antara Indonesia dengan mitra dagang utamanya pada periode 2005-2019. Model gravitasi diestimasi dengan model fixed effects , Poisson Pseudo Maximum Likelihood, dan Hausman Taylor. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan TBT dan SPS negara tujuan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor pulp Indonesia. Tetapi kebijakan SPS dan TBT negara tujuan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor kertas Indonesia.
Kata Kunci : Ekspor, Non-Tariff Measures (NTMs), Sanitary and Phytosanitary (SPS), Trade Barriers to Trade (TBT), Pulp, Kertas

## Abstract
Non-Tariff Measures (NTMs) are likely applied by some major trading countries. The NTM policy mainly applies Sanitary and Phytosanitary (SPS) and Technical Barriers to Trade (TBT). Pulp and Paper commodities are some of Indonesia's potential exports facing NTM barriers by several major destinations’ countries. This study is aimed to evaluate the effects of NTMs on Indonesian pulp and paper export in the main destinations. NTMs are represented by the coverage ratio of SPS and the coverage ratio of TBT. The effect of NTMs imposition on pulp and paper between Indonesia and its main trade partners is estimated by using a panel data gravity model that is constructed by disaggregated data on bilateral export trade flow of pulp and paper between Indonesia and its main trade partners for the period from 2005 to 2019. A fixed effects model estimates the gravity, Poisson Pseudo Maximum Likelihood, and Hausman-Taylor models. The results indicated that the imposition of SPS and TBT of destination countries positively and significantly impacted the Indonesian export of pulp. However, the imposition of SPS and TBT of destination countries negatively and significantly impacted the Indonesian export of paper.
Keywords: Export, Non-Tariff Measures (NTMs), Sanitary and Phytosanitary (SPS), Trade Barriers to Trade (TBT), Pulp, Paper.
Jel Classification: F13; F14; F18
Pengaruh Kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) ..., Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution | 19

## PENDAHULUAN
Perkembangan praktik perdagangan internasional yang semakin terbuka  menimbulkan  berbagai  bentuk kebijakan  perdagangan  yang  bersifat restriktif. Non-tariff measurements (NTMs)  atau  kebijakan  non-tarif  menjadi alat  kebijakan  yang  penting  dalam perdagangan internasional seiring menurunnya penggunaan kebijakan tarif. Menurut WTO (2012), NTMs yang dimiliki masing-masing negara memiliki berbagai bentuk  dan  tujuan  kepentingan  berbeda yang  membuat  NTMs  sangat  sulit  untuk dievaluasi pengaruhnya terhadap kesejahteraan  sosial.  Sementara  itu, terdapat pandangan bahwa NTMs merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara global (Shepotylo, 2016).
Kesadaran publik yang meningkat terkait masalah kesehatan dan keselamatan,  mendorong  pemerintah untuk  mengatur  kualitas  dan  keamanan produk  dengan  standar  dan  teknis  yang terdapat  di  dalam  kebijakan  NTMs. Tindakan tersebut merupakan tanggapan terhadap konsumen yang memiliki tuntutan untuk mendapatkan produk yang aman,  berkualitas,  dan  proses  produksi yang  ramah  lingkungan. Annual  Report World Trade Organization (2020) menyebutkan bahwa terdapat tren
peningkatan  kebijakan  NTMs  dalam bentuk Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical  Barrier  to  Trade (TBT). Setiap  tahun  WTO  menerima  notifikasi dari  negara  anggota  yang  mengajukan kebijakan  SPS  dan  TBT.  Pada  tahun 2019  saja,  WTO  menerima  1.757 notifikasi  terkait  regulasi  SPS  dan  3.337 notifikasi terkait regulasi TBT.
Menurut  Cadot  et  al.,  (2015) kebijakan SPS seperti keamanan pangan dan  kebijakan  TBT  seperti  perlindungan lingkungan,  memiliki  dampak  restriktif atau distorsi pada perdagangan internasional.  Kebijakan  NTMs  tersebut akan  memengaruhi  arus  perdagangan dan harga produk. Meningkatnya kebijakan  restriktif,  memberikan  dampak kumulatif  bagi  pencapaian  pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan  ekonomi  (Soon  2020; Cheong, 2018). Banyak literatur menganalisis  pengaruh  NTMs  terhadap perdagangan  suatu  komoditi  dan  telah memberikan  hasil  studi  yang  beragam. NTMs  memiliki  dampak  yang  berbeda- beda terhadap suatu negara. Dampaknya tergantung  pada  faktor  komoditas  yang diperdagangkan  serta  regulasi  yang berlaku.  Akibatnya,  kebijakan  NTMs tersebut dapat memiliki efek ganda, yakni berupa  dampak  positif  dan  negatif
terhadap  kinerja  ekspor  suatu  negara (Disdier et al., 2008).
Dalam kerangka teori Melitz (2003),  NTMs  akan  meningkatkan  biaya produksi, baik untuk perusahaan domestik  maupun  asing.  Perusahaan yang  lebih  produktif  akan  mampu menghadapi persaingan di tengah peningkatan jumlah pesaing dalam pasar produk  tersebut.  Misalnya,  batasan teknologi atau sanitasi membuat perusahaan  negara  pengekspor  tidak mampu  untuk  berkompetisi,  sehingga menimbulkan kesempatan bagi perusahaan  di  negara  tujuan  untuk masuk ke dalam pasar atau sebaliknya.
NTMs dapat menimbulkan pengaruh  pada  kenaikan  harga  produk yang  disebut  dengan  biaya  kepatuhan. Akibatnya  NTMs  dapat  menciptakan tambahan biaya variabel dan biaya tetap. Dalam hal ini biaya variabel dapat berupa biaya pengadaan laboratorium, sedangkan  biaya  tetap  dapat  berupa biaya untuk meningkatkan proses produksi  seperti  peralatan,  mesin,  dan sertifikat.  Peluang  untuk  meningkatkan perdagangan  dengan  adanya  kebijakan NTMs  hanya  dapat  dimanfaatkan  oleh perusahaan yang mampu menutupi biaya kepatuhan tersebut.
Peningkatan  biaya  perdagangan merupakan akibat timbulnya biaya
kepatuhan sebagai bentuk upaya eksportir  dalam  memenuhi  persyaratan dan standar negara tujuan ekspor. Cadot et.  al.  (2015)  menyatakan  bahwa  biaya kepatuhan  NTMs  terdiri  dari  biaya penegakan aturan, seperti proses dokumen  dan  sertifikasi.  Sedangkan biaya pengadaan merupakan biaya untuk peralihan produk dari bermutu rendah ke bermutu  tinggi  untuk  memenuhi  standar NTMs. Kemudian, biaya adaptasi produksi berhubungan dengan perubahan  dalam  modal  peralatan  yang digunakan selama proses produksi untuk memenuhi standar NTMs.
Industri pulp dan kertas terkait erat dengan  industri  lain  di  hilir,  diantaranya industri  makan  dan  minuman,  industri percetakan,  serta  industri  pengemasan. Industri ini merupakan salah satu industri nasional yang memiliki daya saing kuat di pasar  global.  Industri  pulp  Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama di ASEAN  dan  peringkat  kedelapan  di dunia, sedangkan industri kertas menduduki  peringkat  ke  enam  (BBPK, 2020).  Berdasarkan  kebijakan  industri nasional  yang  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  14  tahun  2015  tentang Rencana  Induk  Pengembangan  Industri Nasional Tahun 2015-2035, industri pulp dan  kertas  merupakan  salah  satu  sektor yang mendapatkan prioritas dalam
Pengaruh Kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) ..., Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution | 21
pengembangannya. Hal tersebut didukung oleh upaya Kementerian Perindustrian  yang memasukkan  industri pulp dan kertas ke dalam kelompok sektor industri yang mendapatkan  harga  gas  kompetitif  pada Peraturan  Presiden  No.  121  tahun  2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Keunggulan  industri  pulp  dan kertas  Indonesia  terletak  pada  masa tanam bahan baku yang hanya membutuhkan  waktu  panen  selama  5 tahun,  sedangkan  negara  lain  memakan waktu 20 tahun  hingga 40 tahun (BBPK, 2020).  Kemudian,  tersedianya  lahan Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  yang dialokasikan  untuk  industri  pulp  dan kertas serta iklim tropis merupakan faktor- faktor  pendukung  tersedianya  bahan baku  dalam  jumlah  besar  sehingga memungkinkan  tanaman  dapat  tumbuh lebih cepat (Kemenperin, 2018). Kemudian keunggulan komparatif Indonesia  dalam  memproduksi  pulp  dan kertas  didukung  oleh  adanya  faktor endowment seperti  biaya  bahan  baku, biaya tenaga kerja, dan biaya energi yang relatif  lebih  murah  dibandingkan  negara lain.  Hal  tersebut  membuat  Indonesia tidak bergantung pada impor bahan baku. Kekuatan inilah yang membuat penetrasi pasar  industri  pulp  dan  kertas  Indonesia ke pasar internasional.
Walaupun  memiliki  keunggulan komperatif, industri pulp dan kertas dalam negeri  masih  menghadapi  tantangan dalam pasar internasional berupa kebijakan NTMs. Kebijakan NTMs kan berdampak pada keputusan konsumen,  yakni  negara  pengimpor dalam  membeli  produk  (Kareem,  2018; Santeramo  et  al.,  2019;  Jolley,  2020). Asosiasi  Pulp  dan  Kertas  Indonesia (APKI) menyatakan kebijakan NTMs yang berasal  dari  negara  tujuan  utama berpotensi  mengancam  kinerja  ekspor produk  pulp  dan  kertas  Indonesia. Sentimen  negatif  juga  kerap  menjadi alasan  dikenakannya  kebijakan  NTMs terhadap produk pulp dan kertas Indonesia.  Negara  tujuan  ekspor  mulai memerhatikan  kandungan  yang  terdapat dalam  produk  serta  asal-usul  proses produksi, yakni terkait dengan lingkungan seperti ecolabelling dan green production (Lin, 2019; Man, 2020; Yang, 2020). Opini negatif terhadap produk Indonesia semakin banyak terbentuk akibat kampanye  negatif  terkait  pencemaran lingkungan.  Industri  pulp  dan  kertas termasuk  dalam  kategori  industri  yang membahayakan lingkungan karena mencemari  udara,  air,  dan  tanah  (Yang, 2020).  Hal  tersebut  membuat  Indonesia memiliki  citra  negatif  dalam  pasar internasional  terkait  dengan  standar
22 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL. 17 NO. 1, JULI 2023
pengelolaan  lingkungan  pada  proses produksi.
Perkembangan  ekspor  pulp  ke beberapa negara tujuan utama, ditampilkan  pada  Grafik  1.  Dapat  dilihat bahwa ekspor pulp Indonesia didominasi tujuan  Tiongkok  sebagai  negara  yang paling  banyak  mengimpor  pulp  dari Indonesia. Nilai ekspor pulp Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2019 sebesar USD 2,02  miliar  atau  sekitar  72,6%  total  nilai ekspor pulp Indonesia ke dunia. Di antara negara-negara tujuan utama ekspor pulp tersebut  yang  mengenakan  kebijakan NTMs  pada  komoditi  pulp  Indonesia diantaranya  adalah  Tiongkok,  Jepang, Korea  Selatan,  Bangladesh,  India,  dan Vietnam.
Sedangkan Grafik 2 menunjukkan perkembangan  ekspor  kertas  Indonesia ke beberapa negara tujuan utama.  Pada tahun 2012, Jepang adalah negara yang paling  banyak  mengimpor  produk  kertas Indonesia.  Nilai  ekspor  kertas  Indonesia ke  Jepang  pada  saat  itu  sebesar  USD 622,73 Juta atau sekitar 15,8% total nilai ekspor kertas Indonesia ke dunia. Tetapi Tiongkok pada tahun 2018 menjadi tujuan utama  ekspor  kertas  Indonesia  dengan nilai ekspor tertinggi sebesar USD 607,11 Juta.  Negara  tujuan  utama  ekspor  yang memberikan  kebijakan  NTMs  baik  TBT maupun  SPS  bagi  komoditi  kertas Indonesia  adalah  Tiongkok,  Jepang,
Grafik 1.
Perkembangan Nilai Ekspor Pulp Indonesia ke Negara Tujuan Utama Tahun 2005-2019
Sumber: UN Comtrade (2022)
Grafik 2. Perkembangan Nilai Ekspor Kertas Indonesia ke Negara Tujuan Utama Tahun 2005-2019
Sumber: UN Comtrade (2022)
Korea  Selatan,  Thailand,  dan  Amerika Serikat.
Hubungan antara asimetri informasi dengan kenaikan harga diasumsikan  sebagai  berikut,  dimana suatu  negara  tidak  memproduksi  barang X  dan  memenuhi  semua  konsumsi  X melalui  impor.  Barang  impor  ini  sangat berbeda dalam segi kualitas dan keamanan.  Tetapi  karena  kurangnya informasi terkait produk tersebut, konsumen  tidak  dapat  membedakan kualitas produk tersebut. Hal ini menyebabkan uncertainty, yang menyebabkan permintaan menjadi rendah.
Pemerintah  negara  pengimpor memberikan  kebijakan  NTMs  sehingga mewajibkan produsen asing untuk memenuhi  kualitas  dengan  standar  dan persyaratan yang ada. Jika tidak, produk tidak akan diizinkan untuk dijual di dalam negara  pengimpor.  Kebijakan  terbaik yang  dapat  dilakukan  adalah  memberi label  untuk  memberikan  informasi  yang diperlukan dan memungkinkan konsumen membedakan  kualitas  suatu  produk (Fontagne, 2005). Hal tersebut menyebabkan biaya kepatuhan meningkat hingga produsen asing menaikkan  harga.  Sekarang  konsumen dapat  memastikan  bahwa  hanya  produk berkualitas  tinggi  yang  dijual  di  pasar. Total impor meningkat menjadi meskipun
biaya impor barang lebih tinggi. Kepercayaan meningkat pada impor yang lebih berkualitas menghasilkan keuntungan  kepada  konsumen  yang memiliki preferensi dalam mengutamakan kualitas,  akan  meningkatkan willingness to  pay yang  dimiliki  terhadap  produk tersebut.
Secara keseluruhan dalam kondisi ini telah terjadi peningkatan kesejahteraan konsumen dan perdagangan pada saat yang bersamaan. Hasil  sebaliknya  mungkin  pula  terjadi, yakni impor menurun. Peningkatan kepercayaan  konsumen  tidak  cukup untuk  mengatasi  biaya  kepatuhan  yang lebih tinggi.
Disimpulkan  bahwa  NTMs  dapat memberikan pengaruh pada meningkatnya biaya perdagangan. Peningkatan biaya perdagangan merupakan akibat timbulnya biaya kepatuhan sebagai bentuk upaya eksportir  dalam  memenuhi  persyaratan dan standar negara tujuan ekspor. Cadot et  al.,  (2015)  menyatakan  bahwa  biaya kepatuhan  NTMs  terdiri  dari  biaya penegakan, seperti dokumen dan sertifikasi.  Sedangkan  biaya  pengadaan merupakan biaya untuk peralihan produk dari  bermutu  rendah  ke  bermutu  tinggi untuk memenuhi standar NTMs. Kemudian,  biaya  adaptasi  produksi berhubungan  dengan  perubahan  dalam
24 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL. 17 NO. 1, JULI 2023
modal peralatan yang digunakan selama proses produksi untuk memenuhi standar NTMs.
Permasalahan yang diajukan dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana pengaruh  penerapan  kebijakan  NTMs, berupa SPS dan TBT oleh negara tujuan, terhadap  kinerja  ekspor  pulp  dan  kertas Indonesia.  Sebagian  hasil  penelitian menyatakan  bahwa  kebijakan  NTMs dapat  berpengaruh  negatif  terhadap ekspor  komoditi  (Ardiyanti  et  al.,  2018; Bratt,  2017;  Santeramo  &  Lamonaca, 2017;  Shepotylo,  2016;  Ferro  et  al., 2015).  Hal  tersebut  menimbulkan  biaya kepatuhan  yang  tidak  dapat  dipenuhi eksportir,  sehingga  memberikan  efek pada meningkatnya harga produk. Akibatnya,  efek  peningkatan  harga  tidak cukup untuk mengatasi asimetris informasi pada produk.
Tetapi sebagian penelitian lainnya menyatakan  hal  sebaliknya,  dimana kebijakan NTMs dapat mengatasi masalah  asimetris  informasi  sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen.  Hal  tersebut  disebabkan produsen  eksportir  mampu  mengatasi biaya  kepatuhan  yang  timbul  akibat persyaratan yang terdapat dalam kebijakan NTMs (Santeramo et al., 2019; Rindayati & Kristriana, 2018; Shah, 2014; Disdier  et  al.,  2008).  Jika  Indonesia
mampu  memenuhi  persyaratan  NTMs, maka ia dapat menggunakan kesempatan  ini  untuk  meningkatkan keuntungan  dan  menangkap  peluang pangsa  pasar  yang  lebih  besar  karena meningkatnya  permintaan  akan  produk yang  lebih  aman  dengan  kualitas  yang lebih baik (Munadi, 2019).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  beberapa sumber, yakni United Nations Commodity Trade,  World  Bank,  Center  d'Etudes Prospectives et d 'Informations Internationales, UNCTAD Trade Analysis and  Information  System, dan  Bank Indonesia. Data komoditi berdasarkan HS 96  untuk  komoditi  pulp  dan  kertas Indonesia  dengan  kode  HS  47  dan  48 pada HS-4 level yang diekspor ke negara tujuan.  Penelitian  ini  menggunakan  data NTMs  dari database UNCTAD  TRAINS yang dikenakan oleh negara tujuan utama ekspor  pulp  dan  kertas  Indonesia  pada keseluruhan produk ekspor HS 47 dan 48 (HS-6 level). Definisi NTMs di sini  adalah dalam  bentuk  SPS  dan  TBT  yang merupakan  agregasi  NTMs  bilateral maupun unilateral yang diberlakukan oleh negara  tujuan  ekspor.  Oleh  karena  itu, satu produk dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu NTM.
Pengaruh Kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) ..., Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution | 25
Variabel utama dalam penelitian ini adalah  variabel  NTMs  dalam  bentuk coverage  ratio SPS  dan coverage  ratio TBT (Elisabeth et al., 2020; Virginia et al., 2020;  Permata  et  al.,  2019;  Rindayati  & Kristriana,  2018;  Shah,  2014). Coverage ratio merupakan  persentase  dari  nilai produk  yang  diimpor  yang  dipengaruhi setidaknya  satu  NTM  yang  memiliki rentang  nilai  0-100.  Nilai coverage  ratio yang semakin kecil menunjukkan semakin sedikitnya cakupan produk yang terkena  kebijakan  NTMs,  sementara coverage  ratio yang  semakin  besar menunjukkan  semakin  luasnya  cakupan produk  yang  terkena  kebijakan  NTMs. Indikator  tersebut  dirumuskan  sebagai berikut:
𝐶 𝑗𝑡 = (  (𝐷 𝑘𝑡 𝑉 𝑘𝑇)  𝑉 𝑘𝑇 ) x 10 0…………..(1)
dengan:
𝐶 𝑗𝑡 :c overage  ratio negara  Indonesia ke  negara  importir  j  pada  tahun  t (%)
𝐷 𝑘𝑡 : variabel dummy yang menunjukkan  ada  atau  tidaknya NTMs pada produk pulp dan kertas pada  tahun  t  (1  =  Ada  NTMs,  0  = Tidak ada NTMs)
𝑉 𝑘𝑇 : nilai impor produk pulp dan kertas dari Indonesia ke negara importir j.
Kebijakan  NTMs  yang  dikenakan oleh negara-negara tujuan utama ekspor pulp  dan  kertas  Indonesia  dianalisis dengan  menggunakan gravity  model dengan  estimasi Fixed  Effect s  (FE). Kemudian  untuk  tetap  mempertahankan observasi arus perdagangan yang bernilai  nol  dan  mengatasi  masalah heteroskedastisitas digunakan pendekatan Poisson  Pseudo  Maximum Likelihood (PPML).  Selanjutnya  untuk mengatasi  masalah endogeinity dalam analisis  kebijakan  perdagangan  maka digunakan  pendekatan  Hausman  Taylor (HT).  Data  yang  digunakan  merupakan data  panel  selama  periode  2005-2019 pada  negara  tujuan  utama  ekspor  pulp yang mengenakan kebijakan NTMs, yakni Tiongkok,  India,  Jepang,  Korea  Selatan, Bangladesh,  dan  Vietnam.  Sedangkan pada  model  regresi  komoditi  kertas, negara  tujuan  utama  yang  diamati meliputi Tiongkok, Jepang, Korea Selatan,  Thailand,  dan  Amerika  Serikat. Oleh  karena  itu,  model  ekonometrika yang digunakan sebagai berikut:
𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃 𝑗𝑡 =  𝛽 + 𝛾𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 +𝜇 𝑗𝑡 ……………………………………...(2)
𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃 𝑗𝑡 =  𝛽 + 𝛾𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 + 𝜃𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 𝑗𝑡 + 𝛼𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 𝑗𝑡 + 𝜗𝑙𝑛𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 + 𝜌𝑙𝑛𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 + 𝜇 𝑗𝑡 ……………………………………………………………………….(3)
𝑙𝑛𝐸𝑋𝐾 𝑗𝑡 =  𝛽 + 𝛾𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 +𝜇 𝑗𝑡 ……………………………………..(4)
𝑙𝑛𝐸𝑋𝐾 𝑗𝑡 =  𝛽 + 𝛾𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 + 𝜃𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 𝑗𝑡 + 𝛼𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 𝑗𝑡 + 𝜗𝑙𝑛𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 + 𝜌𝑙𝑛𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 + 𝜇 𝑗𝑡 ………………………………………………………........................(5)
dengan:
𝐸𝑋𝑃 𝑗𝑡
:nilai  ekspor  pulp  Indonesia ke  negara  importir  j  pada tahun t (US dollar)
𝐸𝑋𝐾 𝑗𝑡
:nilai ekspor kertas Indonesia ke  negara  importir  j  pada tahun t (US dollar)
𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 :c overage  ratio SPS  negara importir  j  terhadap  pulp Indonesia pada tahun t (%)
𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 :c overage  ratio TBT  negara importir  j  terhadap  pulp Indonesia pada tahun t (%)
𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 : coverage ratio SPS negara importir  j  terhadap  kertas Indonesia pada tahun t (%)
𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 :c overage ratio TBT negara importir  j  terhadap  kertas Indonesia pada tahun t (%)
𝐺𝐷𝑃 𝑗𝑡 :Produk Domestik Bruto per
kapita dari negara importir j pada tahun t (USD/Jiwa)
𝑃𝑂𝑃 𝑗𝑡 :populasi negara importir j pada tahun t (Jiwa) 𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡
:jarak  ekonomi  Indonesia dengan  negara  importir  j (Km)
𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 :nilai  tukar  riil  negara importir  j  terhadap  Rupiah pada tahun t (Rupiah/LCU)
𝑙𝑛 : logaritma natural 𝜇 𝑗𝑡 : error term.
Salah  satu  tantangan  terbesar dalam  memperoleh  analisis  kebijakan perdagangan adanya masalah endogenitas  di  dalam  model  estimasi. Kemungkinan variabel kebijakan perdagangan mengandung reverse causality, dimana  suatu  negara  memiliki hubungan  perdagangan  bilateral  yang signifikan  dengan  mitra  dagangnya  atau pemerintah  mengenakan  NTMs  pada sektor-sektor yang memiliki peran penting bagi  konsumen  dan  produsen  domestik
Pengaruh Kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) ..., Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution | 27
(UNCTAD,  2017).  FE  mengeluarkan variabel yang konstan dengan waktu dan mengabaikan  variasi  antar  individu. Metode  Hausman  Taylor  (HT)  dapat menyelesaikan dua permasalahan tersebut dan mengatasi masalah endogenity dengan Instrumental Variable (Yotov et al, 2016). Metode ini memungkinkan  NTMs  dalam  bentuk coverage  ratio SPS  dan  TBT  menjadi
variabel  endogen time  variant dan diinstrumenkan oleh variabel time invariant endogen seperti jarak geografis. Kemudian market  size seperti  variabel populasi  menjadi  variabel time  variant eksogen dan diinstrumenkan oleh common  region sebagai  variabel time invariant eksogen (Shepotylo,  2016). Estimasi HT dengan persamaan berikut:
𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃 𝑡 =  𝛽 + 𝛼𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 1𝑡 + 𝛾𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 2𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 2𝑡 + 𝜃𝐷𝑟𝑒𝑔 1𝑡 + 𝜗𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡 2𝑡 +𝜀 1 + 𝜀 2 ……………………………………………………………………………………………….(6) 𝑙𝑛𝐸𝑋𝐾 𝑡 =  𝛽 + 𝛼𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 1𝑡 + 𝛾𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 2𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 2𝑡 + 𝜃𝐷𝑟𝑒𝑔 1𝑡 + 𝜗𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡 2𝑡 +𝜀 1 + 𝜀 2 ……………………………………………………………………………………………….(7) dengan:
𝐸𝑋𝑃 𝑡 : nilai ekspor pulp Indonesia ke negara importir j 𝐸𝑋𝐾 𝑡 : nilai ekspor kertas Indonesia ke negara importir j
𝑃𝑂𝑃 1𝑡 :populasi negara importir j
𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 2𝑡 : coverage ratio SPS pulp
𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 2𝑡 : coverage ratio TBT pulp
𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 2𝑡 : coverage  ratio SPS kertas
𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 2𝑡 : coverage  ratio TBT kertas
𝐷𝑟𝑒𝑔 1𝑡 : dummy common region 𝐷𝑖𝑠𝑡 2𝑡
:  jarak  geografi  Indonesia dengan negara importir j
Penggunaan OLS merupakan teknik  yang  banyak  digunakan  untuk memperkirakan berbagai estimasi persamaan  gravitasi.  Kelemahan  dari pendekatan OLS tidak dapat memperhitungkan arus perdagangan yang bernilai nol. Pengamatan seperti itu dikeluarkan  dari  model  OLS  karena logaritma nol tidak terdefinisi. Pendekatan Poisson  Pseudo  Maximum  Likelihood
(PPML)  digunakan  oleh  Silva  dan Tenreyro  (2011),  untuk  memperkirakan model  gravitasi  jika  terdapat  arus perdagangan  yang  bernilai  nol  dengan mengeksponensialkan  variabel  sehingga sifatnya  menjadi  non-linier.  Kemudian pendekatan  PPML  dapat  mengatasi permasalahan  heteroskedastisitas  yang dapat  menyebabkan  estimasi  biaya perdagangan dan kebijakan perdagangan
28 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL. 17 NO. 1, JULI 2023
menjadi bias dan tidak konsisten (Santeramo  et  al.,  2019).  Estimasi dengan  PPML  memastikan  hasil  yang dikeluarkan  konsisten  dengan  hasil fixed
effects (Fally,  2015;  Arvis  et  al.,  2013). Estimasi  PPML  dengan  persamaan berikut:
𝐸𝑋𝑃 𝑗𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 [ 𝛽 + 𝛾𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 ]   × 𝜇 𝑗𝑡 ……………………………………..(8) 𝐸𝑋𝑃 𝑗𝑡 =  𝑒𝑥𝑝 [ 𝛽 + 𝛾𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 + 𝜃𝐺𝐷𝑃 𝑗𝑡 + 𝛼𝑃𝑂𝑃 𝑗𝑡 + 𝜗𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 + 𝜌𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 ]  ×  𝜇 𝑗𝑡 ……………………………………………………………………………...(9) 𝐸𝑋𝐾 𝑗𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 [ 𝛽 + 𝛾𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 ]   × 𝜇 𝑗𝑡 ……………………………………(10)
𝐸𝑋𝐾 𝑗𝑡 =  𝑒𝑥𝑝 [ 𝛽 + 𝛾𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 + 𝛿𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 + 𝜃𝐺𝐷𝑃 𝑗𝑡 + 𝛼𝑃𝑂𝑃 𝑗𝑡 + 𝜗𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 + 𝜌𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 ]  ×  𝜇 𝑗𝑡 ……………………………………………………………………………..(11) dengan:
𝐸𝑋𝑃 𝑗𝑡
:nilai ekspor pulp Indonesia ke negara importir j pada tahun t (US dollar) 𝐸𝑋𝐾 𝑗𝑡 :nilai ekspor kertas Indonesia ke negara importir j pada tahun t (US
dollar)
𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 : coverage  ratio SPS  pulp negara  importir  j  Indonesia pada tahun t (%)
𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 :c overage  ratio TBT  pulp negara  importir  j  terhadap Indonesia pada tahun t (%)
𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 : coverage  ratio SPS  kertas negara  importir  j  Indonesia pada tahun t (%)
𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 :c overage  ratio TBT  kertas negara  importir  j  terhadap Indonesia pada tahun t (%)
𝐺𝐷𝑃 𝑗𝑡 : Produk Domestik Bruto per kapita dari negara importir j pada tahun t (USD/Jiwa)
𝑃𝑂𝑃 𝑗𝑡 :  populasi  negara  importir  j
pada tahun t (Jiwa)
𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 :  jarak ekonomi Indonesia dengan  negara  importir  j (Km)
𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 :  nilai  tukar  riil  negara importir  j  terhadap  Rupiah pada tahun t (Rupiah/LCU)
𝜇 𝑗𝑡 : error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Non-Tariff Measures pada Komoditi

## Pulp
Pengaruh  kebijakan  NTMs  yang semakin besar pada produk pulp Indonesia  dapat  terlihat  dari  semakin besarnya  nilai coverage  ratio .  Kebijakan SPS  pada  komoditi  pulp  diberlakukan oleh  Tiongkok  dan  India.  Namun  pada tahun 2015-2016, Tiongkok tidak mengimpor  produk  pulp  yang  terkena SPS  sehingga  nilai  ekspor  bernilai  nol. Kemudian pada tahun 2017-2019, Tiongkok kembali mengimpor produk pulp yang  memiliki coverage  ratio SPS sebesar 100% pada keseluruhan produk pulp  yang  diimpor  dari  Indonesia.  Begitu juga  dengan  India  yang  mengenakan kebijakan SPS pada produk pulp Indonesia.  Namun  pada  tahun  2016, 2018,  dan  2019  perdagangan  Indonesia ke  India  untuk  produk  pulp  bernilai  nol. Pada  tahun  2015  dan  2017, coverage ratio SPS  India  masing-masing  sebesar 100%  dan  45%.  Sedangkan  Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Vietnam tidak  mengenakan  kebijakan  SPS  pada produk pulp Indonesia.
Kebijakan  NTMs  dalam  bentuk SPS  dan  TBT  oleh  Tiongkok  terdapat dalam National Standards of the People’s Republic  of  China  -  Environmental Protection Control Standard for Imported
Solid  Wastes  as  Raw  Materials  Waste and  Scrap  of  Paper  or  Paperboard. Peraturan  A83  dan  B83  mewajibkan persyaratan sertifikasi khusus terhadap pulp yang diimpor untuk memastikan  tidak  berdampak  negatif terhadap  kesehatan  manusia  maupun lingkungan.  Kemudian  A84  dan  B84 merupakan  persyaratan  inspeksi  untuk pemeriksaan  produk  di  Tiongkok  oleh China  National  Accreditation  Service  for Conformity  Assessment (CNAS)  yang merupakan  lembaga  akreditasi  nasional Tiongkok yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi, pengujian laboratorium, dan inspeksi.
India  juga  mengenakan  kebijakan NTMs  dalam  bentuk  A84  terkait  dengan persyaratan  inspeksi  produk  pulp  yang terdapat  dalam Quarantine  Treatments and  Application  Procedures:  I.  Methyl Bromide  Fumigation .  Kemudian  B42 berkaitan dengan peraturan pengangkutan dan penyimpanan. Kegiatan pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan  zat  berbahaya  dilarang  di dalam Coastal Regulation Zone.
Peraturan  NTMs  berikutnya  adalah  B82 terkait  dengan  persyaratan  pengujian yang  mewajibkan  adanya  dokumen pergerakan dan laporan pengujian analisis  produk  pulp  dari  laboratorium. Kebijakan TBT B31 mengatur
persyaratan pelabelan, dimana pengemasan  dan  pengangkutan waste and scrap harus memastikan bahwa telah dikemas  dan  diberi  label  berdasarkan komposisi  dengan  cara  penanganan, penyimpanan,  dan  pengangkutan  sesuai dengan  ketentuan dikeluarkan  oleh Central Pollution Control Board .
Jepang  mengenakan  aturan  TBT bagi  ekspor  pulp  Indonesia  berupa  B42 tentang pengangkutan dan penyimpanan, serta  B49  tentang  produksi  atau  pasca- produksi  terkait  dengan  pengolahan  dan pembuangan waste  and  scrap .  Sama halnya  dengan  Jepang,  Korea  Selatan hanya mengenakan kebijakan TBT pada produk  pulp  Indonesia.  Peraturan  itu diantaranya adalah B31 tentang persyaratan  pelabelan,  B33  persyaratan kemasan,  B85  persyaratan  ketelusuran informasi,  B853  distribusi  dan  lokasi produk setelah pengiriman, yang mewajibkan  untuk  menyiapkan  buku catatan  impor  dan  ekspor,  transportasi, pembuangan,  dan  pengolahan pulp.

## Kebijakan  TBT  tersebut  terdapat  dalam
The Act on Transboundary Movement of Waste  and  its  Treatment dengan  tujuan untuk mempromosikan kerja sama internasional dengan mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan  oleh  perpindahan  limbah antar  negara  serta  berkontribusi  pada
pelestarian  lingkungan  dan  peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Sementara Bangladesh menerapkan peraturan TBT berupa B31, yakni  persyaratan  pelabelan  terdapat dalam Standard of Weights and Measures  Ordinance,  1982 .  Kebijakan Vietnam dalam Circular on Environmental Protection in the Import of Scraps for use as  Production  Materials mengenakan peraturan  TBT  B83  tentang  persyaratan sertifikasi.  Peraturan  ini  menegaskan bahwa waste  and  scrap yang  diimpor harus  memiliki  sertifikat  kesesuaian standar lingkungan. Kemudian peraturan B84  tentang  persyaratan  inspeksi,  dan B89 tentang penilaian kesesuaian terkait dengan  TBT  yang  tidak  ditentukan  di bagian  lain.  Aturan  itu  menegaskan bahwa  produk  harus  secara  berkala melaporkan  kepada  instansi  penerbit sertifikat  kelayakan  impor  dalam  hal ketentuan perlindungan lingkungan terkait kegiatan impor.
Non-Tariff  Measures  pada  Komoditi Kertas
Jumlah kebijakan TBT lebih banyak  daripada  jumlah  kebijakan  SPS pada komoditi kertas. Pengaruh kebijakan  NTMs  pada  produk  kertas Indonesia  yang  semakin  besar  dapat terlihat  dari  semakin  besarnya  nilai coverage ratio . Kebijakan
SPS
Pengaruh Kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) ..., Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution | 31
diberlakukan  secara  konsisten  oleh Tiongkok,  Jepang,  Korea  Selatan,  dan Thailand pada tahun 2015-2019. Amerika Serikat mengenakan kebijakan SPS pada produk  kertas  Indonesia  dimulai  pada tahun  2017  sebesar  57%  kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 62%. Sedangkan Thailand pada tahun  2015  memiliki coverage ratio SPS sebesar 96% kemudian terus mengalami penurunan  hingga  pada  tahun  2019 sebesar 80%. Sedangkan kebijakan TBT pada  komoditi  kertas  yang  diberlakukan secara  konsisten  di  Tiongkok,  Jepang, Korea  Selatan,  Thailand,  dan  Amerika Serikat  pada  tahun  2015-2019.  Nilai coverage ratio TBT Thailand memiliki nilai tertinggi  pada  tahun  2016  sebesar  96%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019  menjadi  93%  pada  produk  kertas Indonesia.  Amerika  Serikat  setiap  tahun selama tahun observasi telah mengenakan kebijakan TBT sehingga jika dibandingkan dengan coverage ratio SPS dan  TBT  Amerika  Serikat,  pengaruh kebijakan  TBT  Amerika  Serikat  lebih besar  dan  konstan  terhadap  produk kertas Indonesia dengan nilai 100%.
National  Food  Safety  Standard: Food  Contact  Paper  and  Paper  Board Materials and Articles merupakan standar yang  berlaku  untuk  semua  jenis  bahan kertas  dan  papan  kertas  serta  barang
yang digunakan untuk kemasan makanan.  Peraturan  ini  menetapkan persyaratan  keamanan  bahan  baku, batasan  zat  aditif,  indeks  higienis,  serta kertas  kemasan  makanan.  Kebijakan SPS yang dikenakan A31 terkait persyaratan  pelabelan  dan  A84  terkait persyaratan inspeksi. Kemudian kebijakan  TBT  B21  merupakan  batas toleransi  untuk  residu  atau  kontaminasi oleh zat tertentu. B22 mengatur pembatasan  penggunaan  zat  tertentu yang  dibatasi  dalam  material  kemasan makanan. Pembatasan zat yang terkandung  dalam  kemasan  makanan diatur sedemikian rupa untuk menghindari kandungan berbahaya yang mungkin berpindah ke makanan. Selanjutnya aturan B82 mengatur persyaratan pengujian. Setelah menerima  laporan  pengujian,  harus diserahkan kepada lembaga inspeksi dan karantina, yakni Administration of Quality Supervision,  Inspection  and  Quarantine of  the  People's  Republic  of  China (AQSIQ).
Dalam Ordinance for Enforcement of  the  Food  Sanitation  Act ,  Jepang mengenakan kebijakan SPS A41, kriteria mikrobiologi  di  produk  akhir  dan  A85 persyaratan ketelusuran. Kemudian kebijakan  SPS  A22,  penggunaan  zat tertentu  yang  dibatasi  dalam  makanan
32 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL. 17 NO. 1, JULI 2023
dan kemasan makanan harus memenuhi standar residu. Selanjutnya, Jepang juga mengenakan kebijakan TBT dalam Household  Goods  Quality  Labeling  Act pasal  3,  kemasan  dan  bahan  pengemas harus  memenuhi  standar  spesifikasi bahan baku dan cara produksi. Sehingga Jepang  mengenakan  kebijakan  TBT  B7 terkait kualitas, keamanan atau persyaratan  performa  produk  serta  B31 persyaratan pelabelan.
Korea  Selatan  juga  mengenakan SPS  terkait  dengan  kesehatan  manusia yang  terdapat  dalam Standards  and Specifications  for  Utensils,  Containers and  Packaging  for  Food  Products. Kebijakan  SPS  A19  mengatur  larangan atau pembatasan produk atau zat tertentu karena  alasan  SPS  pada  produk  4819. Kemudian  A21  mengatur  batas  toleransi untuk  residu  atau  kontaminasi  oleh  zat tertentu (non-mikrobiologis); A22, penggunaan  zat  tertentu  yang  dibatasi dalam  makanan  dan  material  kemasan makanan;  A31  persyaratan  pelabelan; A42,  praktik  higienis  selama  proses produksi; A64, kondisi penyimpanan dan pengangkutan,  dan  A81  persyaratan registrasi  produk.  Begitu  juga  dengan Thailand  mengenakan  TBT  kepada komoditi  kertas  diantaranya  kertas  tisu wajah,  serbet  meja,  handuk  kertas  dan tisu  toilet  yang  terdapat  dalam Types  of
Packaged Goods, Rules and Procedures for  Declaring  Quantity  of  Goods  and Maximum  Permissible  Error. Thailand mengenakan  kebijakan  SPS  A85  terkait dengan persyaratan ketelusuran. Kemudian  kebijakan  TBT  B31  juga dikenakan yang terkait dengan persyaratan pelabelan.
Amerika Serikat mengenakan kebijakan SPS A89, penilaian kesesuaian terkait dengan SPS khusus pada produk 4819.  Kemudian  kebijakan  TBT  B21 mengatur batas toleransi untuk residu zat tertentu.  Amerika  Serikat  menolak  untuk menggunakan dua bahan zat berbahaya yang  terkandung  dalam  kertas.  AS  juga tidak  lagi  memperbolehkan  penggunaan dua zat yang mengandung perfluoroalkyl dan Ammonium  bis  phosphates sebagai penolak  air  dan  minyak  pada  proses pembuatan  kertas.  Kemudian  AS  juga menerapkan  kebijakan  B31  persyaratan pelabelan,  B82,  persyaratan  pengujian, dan B85 persyaratan informasi ketelusuran yang terdapat dalam Shippers-General Requirements for Shipments and Packagings untuk melakukan  pengujian  pada  kemasan makanan  maupun  kantong  kertas  yang mengandung zat dan bahan berbahaya.
Berdasarkan uraian di atas, negara  tujuan  ekspor  pulp  dan  kertas Indonesia banyak mengenakan kebijakan
Pengaruh Kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) ..., Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution | 33
SPS  terkait  dengan  pelabelan,  inspeksi, batas toleransi untuk residu atau kontaminasi  oleh  zat  tertentu,  serta penggunaan  zat  tertentu  yang  dibatasi dalam  material  kemasan  makanan  yang berkaitan  langsung  dengan  kesehatan manusia.  Sedangkan  kebijakan  TBT, negara-negara  tujuan  ekspor  sangat memerhatikan hal-hal yang terkait dengan conformity  assessments yang mencakup persyaratan pengujian, persyaratan sertifikasi, persyaratan inspeksi,  dan  persyaratan  penelusuran informasi.  Kemudian  juga  terkait  dengan persyaratan  pelabelan  pada  produk. Kebijakan NTMs tersebut dapat mengatasi  masalah  asimetris  informasi pada  kualitas  produk  sehingga  produk yang  diperdagangkan  sudah  dipastikan merupakan  produk  yang  aman  bagi kesehatan  manusia  maupun  lingkungan. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan permintaan terhadap produk.
Analisis Hasil Estimasi Model Regresi Komoditi Pulp
Tabel 1 menampilkan hasil estimasi  dengan  ketiga  pendekatan menunjukkan  adanya  pengaruh  positif dan  signifikan  kebijakan  NTMs  terhadap arus perdagangan ekspor pulp Indonesia. Kebijakan  NTMs  dalam  bentuk  SPS  dan
TBT  yang  dikenakan  oleh  negara  tujuan utama  kepada  ekspor  pulp  Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspor (Virginia et  al.,  2020;  Shah,  2014).  Arah  dan signifikansi coverage  ratio TBT  pada pendekatan PPML dan HT juga konsisten pada  kedua  model  dan  ketiga  metode regresi sehingga mengindikasikan estimasi  yang  dihasilkan  cukup  kuat.
Pendekatan PPML yang memperhitungkan observasi arus perdagangan  yang  bernilai  nol  serta mengatasi permasalahan heteroskedastisitas, membuat perubahan pada  variabel coverage  ratio SPS  yang sebelumnya  tidak  signifikan  menjadi signifikan  dan  berkorelasi  positif  (Haq  et al., 2013). Hal ini mengindikasikan setiap peningkatan coverage ratio SPS  mampu meningkatkan  nilai  ekspor  pulp.  Hasil positif  juga  ditemukan  dalam  penelitian Rindayati & Kristriana (2018) dan Crivelli dan  Groschl  (2012),  dimana  SPS  dapat memberikan  informasi  terkait  keamanan produk  kepada  konsumen  sehingga pangsa pasar akan meningkat.
Kebijakan NTMs memberikan pengaruh  positif  dan  signifikan  pada ekspor pulp Indonesia. Hal ini disebabkan pulp  merupakan  60-65%  bahan  baku yang  dibutuhkan  oleh  industri  kertas (Guo,  2017).  Pulp  dan  kertas  saling terkait  dan  merupakan  satu-kesatuan
34 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL. 17 NO. 1, JULI 2023
yang terpadu karena pada dasarnya pulp adalah  bahan  utama  pembuatan  kertas (Ningrum,  2006).  Akibatnya  kebijakan NTMs  yang  dikenakan  pada  pulp  tidak terlalu  ketat,  jika  dibandingkan  dengan barang  akhir  seperti  kertas.  Tanpa melakukan  impor  bahan  baku  pulp, industri kertas negara tujuan ekspor tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan  industri  kertasnya  (Xu, 2017).  Alasan  ini  yang  menyebabkan kebijakan  NTMs  dalam  bentuk  SPS  dan TBT tidak menghambat atau menurunkan kinerja  ekspor  pulp  Indonesia  ke  negara tujuan utama ekspor.
Meskipun  kebijakan  seperti  ini dapat meningkatkan harga karena adanya  biaya  kepatuhan,  namun  pada akhirnya akan membantu eksportir untuk mendapatkan  keunggulan  komparatif. Hal ini dikarenakan biaya kepatuhan yang dikeluarkan  eksportir  untuk  memenuhi persyaratan NTMs mampu meningkatkan kepercayaan  konsumen  pada  kualitas ekspor  Indonesia  dengan  meminimalisir
terjadinya asimetris informasi pada produk. Kebijakan NTMs tersebut mendorong pertukaran dengan lebih baik yang  dapat  meningkatkan compability dan utilitas suatu barang. Negara-negara pengekspor akan berusaha untuk memenuhi persyaratan dari regulasi yang berlaku, sehingga produk yang diperdagangkan sudah dipastikan merupakan  produk  yang  aman  bagi kesehatan  manusia  maupun  lingkungan yang  memiliki  dampak  positif  terhadap consumer welfare (Josling, 2008). Peningkatan  kualitas  standar  produk mampu menurunkan uncertainty , meningkatkan consumer  willingness  to pay serta dapat menurunkan kemungkinan coordination  failure dalam rantai  perdagangan.  Sehingga  kebijakan NTMs  dapat  memfasilitasi  perdagangan dengan  membawa  informasi  produk impor,  dengan  asumsi  bahwa  eksportir dapat  mengatasi  persyaratan  kebijakan NTMs (Rindayati & Kristriana, 2018).
Tabel 1. Hasil Regresi FE, PPML, dan HT untuk Variabel Dependen Nilai Ekspor Pulp
Variabel  Dependen: Nilai
Ekspor Pulp
FE PPML HT Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Coverage ratio Pulp SPS ( 𝐶𝑅𝑃𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 ) 0.00359 (0.0129) 0.00254 (0.0118) 0.0218*** (4.8705) 0.0247*** (4.9905) 0.00251 (0.0129) Coverage ratio Pulp TBT ( 𝐶𝑅𝑃𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 ) 0.0937*** (0.0144) 0.0920*** (0.0145) 0.0641*** (1.0505) 0.0632*** (1.0505) 0.0929*** (0.00554) GDP per Kapita ( 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 𝑗𝑡 ) 4.500 (4.252) 0.656 (4.7509) 0.431 (0.365) Populasi ( 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 𝑗𝑡 ) 4.436 (14.82) 0.782 (0) 0.366 (1.668) Jarak Ekonomi ( 𝑙𝑛𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 ) 4.238 (3.949) 0.636 (1.607) `Nilai Tukar ( 𝑙𝑛𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 )
Dummy Common  Region ( 𝐷𝑟𝑒𝑔 1𝑡 )
Jarak ( 𝑙𝑛𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 ) -0.052 (0.171) -2.130 (2.1108) -0.0601 (0.131) 0.0820 (24.43) -0.807 (45.93) Cons 4.502*** (0.230) -65.97 (282.4) 0.926 (394.0) Observations R-Squared Prob (F-Statistic) 480 0.407 0.0000 480 0.412 0.000 480 0.000 480 0.000 480 0.000 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

## Analisis Hasil Estimasi Model Regresi Komoditi Kertas
Berbeda  dengan  hasil  estimasi yang  didapatkan  pada  komoditi  pulp, pada  Tabel  2  ketiga  pendekatan  yang digunakan  menghasilkan coverage  ratio SPS  dan coverage  ratio TBT  hanya signifikan  pada  model  PPML.  Model regresi  dengan  pendekatan  PPML, menghitung  observasi  yang  bernilai  nol, sehingga  ditemukan  bahwa coverage ratio SPS  dan coverage  ratio TBT berkorelasi negatif dan signifikan. Hal ini diperkirakan karena produk kertas
merupakan barang akhir sehingga negara  tujuan  ekspor  lebih  ketat  dalam menerapkan  kebijakan  NTMs  (Soo, 2017).  Jika  dibandingkan,  nilai  ekspor pulp  Indonesia  ke  negara  tujuan  utama lebih  besar  daripada  nilai  ekspor  kertas. Hal ini dikarenakan negara tujuan ekspor rata-rata  mampu  menghasilkan  kertas sendiri,  namun  membutuhkan  bahan baku  utama  seperti  pulp  untuk  dapat memproduksi kertas.
Dalam penelitian Dal Bianco et al. (2016), hubungan negatif kebijakan SPS dan  TBT  terhadap  ekspor  disebabkan
36 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL. 17 NO. 1, JULI 2023
biaya  kepatuhan  yang  lebih  tinggi  pada perdagangan, yaitu biaya untuk memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan oleh  negara  tujuan  ekspor.  Akibatnya NTMs dapat meningkatkan biaya produksi  suatu  produk  karena  timbulnya biaya kepatuhan terkait conformity assessment requirements bagi produsen (Cadot  et  al.,  2015).  Peningkatan  biaya tersebut  tidak  cukup  untuk  meyakinkan konsumen negara tujuan ekspor terhadap kualitas produk kertas Indonesia. Dengan kata lain kebijakan SPS dan TBT pada produk kertas yang dikenakan oleh negara tujuan tidak dapat diatasi oleh produsen Indonesia (Fugazza, 2013; Disdier et al., 2008).
Estimasi
dengan pendekatan metode FE dan HT menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi nilai ekspor kertas secara  signifikan  adalah  GDP  per kapita. GDP per kapita  menggambarkan pendapatan suatu  negara untuk membeli  barang  dan  jasa. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa
variabel GDP
per
kapita
berkorelasi  positif  dan  signifikan  sesuai dengan  penelitian  Ardiyanti  et  al. (2018) dan Shepotylo (2016) yang menjelaskan
bahwa GDP per kapita memiliki hubungan  yang  positif  pada  hubungan perdagangan bilateral. Peningkatan GDP per  kapita  negara  tujuan  ekspor  akan meningkatkan permintaan terhadap produk ekspor.
Variabel  lain  yang  berpengaruh terhadap  ekspor  kertas  adalah  populasi yang  berpengaruh  positif  dan  signifikan pada ketiga metode yang digunakan. Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  jumlah populasi di sebuah negara memengaruhi permintaan produk kertas, sehingga nilai ekspor kertas Indonesia dapat meningkat seiring  bertambah  besarnya  potensi pasar  negara  tujuan  utama  ekspor (Virginia  et  al.,  2020;  Santeramo  et  al, 2019;  Rindayati  &  Kristriana,  2018; Santeramo  &  Lamonaca,  2017).  Pada kondisi ini, Indonesia dapat memproyeksikan  peningkatan  ekspor dengan  menambah  jumlah  produksi untuk mengantisipasi peningkatan permintaan  pasar  akibat  pertumbuhan penduduk negara tujuan ekspor.

## Tabel 2. Hasil Regresi FE, PPML, dan HT untuk Variabel Dependen Nilai Ekspor Kertas
Variabel Dependen: Nilai Ekspor Kertas FE PPML HT Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Coverage  ratio Kertas SPS ( 𝐶𝑅𝐾𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 ) 0.00779 (0.0165) 0.00795 (0.0161) -0.00238*** (1.0006) -0.00656*** (1.0506) 0.00748 (0.0814) Coverage  ratio Kertas
TBT
( 𝐶𝑅𝐾𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 ) -0.00166 (0.0122) -0.00239 (0.0112) -0.0111*** (7.6007) -0.00999*** (8.3407) -0.00231 (0.0709) GDP per Kapita ( 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 𝑗𝑡 ) 2.310* (1.293) 2.690*** (1.6208) 1.818** (0.764) Populasi ( 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃 𝑗𝑡 ) 31.49** (15.26) 1.178*** (0) 26.3*** (9.500) Jarak Ekonomi ( 𝑙𝑛𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 ) -4.152*** (1.207) 0.0022 (9.1707) Nilai Tukar ( 𝑙𝑛𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 ) Dummy Common Region ( 𝐷𝑟𝑒𝑔 1𝑡 )
Jarak ( 𝑙𝑛𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 ) 2.366 (1.874) -0.0001 (3.2708) 2.386* (1.419) 121.6** (54.58) -6.85** (38.74) Cons 12.45*** (0.327) -596.6** (285.8) -1.25*** (481.4) Observations R-Squared Prob (F-Statistic) 600 0.309 0.0000 600 0.517 0.000 600 0.4802 600 0.0716 600 0.1294 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Selanjutnya pada model FE ditemukan bahwa jarak ekonomi berkorelasi negatif dan signifikan terhadap ekspor kertas Indonesia. Hal ini dikarenakan  jarak  antara  Indonesia  dan negara tujuan ekspor dapat
meningkatkan
biaya transaksi perdagangan sehingga dapat mengurangi frekuensi ekspor (Virginia et al.,  2020;  Permata  et  al.,  2019; Santeramo et al, 2019; Shepotylo, 2016; Marina et al., 2016; Inayah et al., 2015).
Pada  model  HT,  hasil  estimasi menunjukkan  bahwa  variabel  nilai  tukar riil, dummy  common  region ,  dan  jarak berpengaruh  signifikan.  Variabel dummy common  region yang  berkorelasi  positif dan  signifikan  membuktikan  bahwa negara  tujuan  ekspor  yang  berada  di kawasan Asia Tenggara dan merupakan anggota  ASEAN  memiliki  hubungan perdagangan yang lebih baik, maka nilai ekspor  kertasnya  naik  sebesar  USD 121,8.  Nilai  tukar  Rupiah  terhadap  mata
38 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL. 17 NO. 1, JULI 2023
uang negara pengimpor kertas memberikan  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  mengindikasikan  jika  terjadi depresiasi  nilai  tukar  riil  maka  akan meningkatkan nilai ekspor kertas. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Soon et al. (2020) dan Sari (2014) yang menemukan bahwa  jika nilai tukar riil meningkat atau mata uang negara pengekspor terdepresiasi maka akan  mengakibatkan harga  produk  di  negara  pengekspor menjadi lebih murah sehingga mendorong  permintaan  produk  dan meningkatkan jumlah ekspor.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  implikasi  kebijakan  NTMs terhadap ekspor pulp dan kertas Indonesia,  apakah  NTMS  akan  menjadi hambatan  atau  justru  menjadi  peluang bagi  ekspor  pulp  dan  kertas  Indonesia. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penetapan kebijakan NTMs dalam bentuk coverage ratio SPS dan TBT oleh negara tujuan  ekspor  terhadap  komoditi  pulp Indonesia berpengaruh positif dan signifikan.  Berbanding  terbalik  dengan komoditi  kertas,  penerapan  kebijakan SPS  dan  TBT  memberikan  pengaruh negatif dan signifikan. Hal ini dikarenakan pulp merupakan bahan baku dasar yang dibutuhkan setiap negara untuk memproduksi  kertas.  Sedangkan  kertas
merupakan  barang  akhir,  sehingga negara  tujuan  ekspor  lebih  ketat  dalam menerapkan  kebijakan  NTMs  tersebut. Hal  ini  membuktikan  bahwa  pengaruh penerapan  kebijakan  SPS  dan  TBT sangat  tergantung  pada  komoditi  yang diperdagangkan dan  kemampuan  dalam memenuhi persyaratan kebijakan NTMs. Kemudian,  variabel  GDP  per  kapita, populasi,  dan  nilai  tukar  riil  termasuk faktor  yang  dapat  meningkatkan  kinerja ekspor kertas secara positif dan signifikan.
Penelitian  ini  merekomendasikan Pemerintah  Indonesia  untuk  menjaga dan  mempertahankan  keberlangsungan industri pulp dan kertas dengan melakukan  negosiasi  dengan  negara tujuan  ekspor  terkait trade  facilitation guna menyederhanakan prosedur persyaratan ekspor yang berlaku. Kemudian,  Pemerintah  Indonesia  juga perlu memberikan dukungan pada proses produksi dan pengembangan daya saing produsen  Indonesia  dengan  membuat perencanaan dan memberikan konsultasi kepada produsen Indonesia terkait dengan  kendala  yang  dihadapi  untuk dapat  memenuhi  kebijakan  NTMs  pada produk  pulp  dan  kertas  yang  dikenakan oleh  negara  tujuan  ekspor.  Hal  tersebut meliputi  pengujian  bahan  baku  dan bahan pembantu, sertifikasi mutu produk,
Pengaruh Kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) ..., Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution | 39
keamanan  produk,  keselamatan,  serta jasa pelayanan sertifikasi.
Tindakan tersebut dapat membantu  eksportir  dalam  memenuhi persyaratan  NTMs  serta  mempercepat proses  dan  waktu  ekspor  ke  negara tujuan.  Hal  ini  berhubungan  dengan temuan  penelitian  yang  menunjukkan kebijakan  NTMs  berpengaruh  nyata  dan penting  bagi  ekspor  produk  pulp  dan kertas Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen FEB UI MPKP, yakni Bapak Dr. Widyono Soetjipto dan Ibu Dr. Christina  Ruth  Elisabeth  yang  telah membimbing dan memberikan masukkan dalam  penulisan  penelitian  ini.  Semoga penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi banyak pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanti, S.T., Saputri, A.S. (2018). Dampak Non-Tariff Measures (NTMs) Terhadap Ekspor Udang Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang  Perdagangan ,  Vol.  12  No.  1. Jakarta: Pusat Pengkajian Perdagangan  Luar  Negeri,  Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
Arvis, J.F & Shepherd, B. (2013) The Poisson Quasi-Maximum  Likelihood  Estimator: a  Solution  to  the  Adding  Up  Model  in Gravity  Models.  Applied  Economics Letters 20[6], 515-519.
Balai  Besar  Pulp  dan  Kertas.  (2020). Rencana  Strategis  Balai  Besar  Pulp dan Kertas 2020-2024.
Bratt,  M.  (2017).  Estimating  the  Bilateral Impact of Non-Tariff Measures (NTMs). WPS 14-01-1.
Cadot,  O.,  Munadi,  E.  &  Ing,  L.  Y.  (2015). Non-tarif  Measures  in  ASEAN:  The Way Forward. Asian Economic Papers . 14(1) pp. 16 –20.
Cheong, J., Kwak, D.W., Tang, K.K. (2018). The  Trade  Effects  of  Tariffs  and  Non- Tariff  Changes  of  Preferential  Trade Agreements. Journal  of  Economic Modelling 70.
Crivelli, P., Gröschl, J. (2012). SPS Measures and  Trade:  Implementation  Matters. Staff Working Paper ERSD, No. 2012- 05.
Dal  Bianco, A., Boatto, V.L,  Carrocilo,  F.,  & Santeramo,  F.  G.  (2016).  Tariff  and Non-Tariff Frictions in The World Wine Trade. Agric Econ , 43(1).
Disdier,  A.C,  Lionel  F.,  Mondher  M.  (2008). The Impact of Regulations on Agricultural Trade: Evidence from SPS and TBT Agreements. American Journal  of  Agricultural  Economics 90(2):336-350.
Elisabeth, C.R. (2020). Non-Tariff Measures
on Imported Intermediate Input: Empirical  Evidence  from  Indonesian Manufacturing  Sector. Int.  Journal  of Economics  and  Management 14  (2):
189-201.
Fally, T. (2015). Structural Gravity and Fixed Effects. Journal of International Economics 97(1), 76-85.
Ferro, E., Otsuki, T., Wilson, J.S. (2015). The Effect  of  Product  Standards  on Agricultural  Exports. Food  Policy 50, 68 –79.
Fontagne,  L.,  Mimouni,  M.,  Pasteels,  JM. (2005).  Estimating  the  Impact  of Environmental  SPS  and  TBT  on
International Trade. Geneva:
International  Trade  Center  (UNCTAD- WTO) Fugazza, M. (2013). The Economical Behind Non-Tariff Measures: Theoritical
Insights  and Empirical  Evidence. Geneva: UNCTAD.
40 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL. 17 NO. 1, JULI 2023
Guo,  C.  (2017).  Market  Situation  of  Waste Paper in China and the World in 2016. China Paper Newsletter (10), 71-80.
Haq,  Z.U.,  Meilke,  K.,  Cranfield,  J.  (2013). Selection  Bias  in  a  Gravity  Model  of Agrifood  Trade. Agric  Econ .  40  (2), 331 –360.
Inayah,  I.,  Rina,  O.,  Heny, K.D.  (2015).  The Analysis  of  Export  Determinant  of Indonesian Pepper in The International
Market. International Journal of Science and Research (IJSR).
Jolley, G., Khalaf, C., Michaud, G., Belleville, D. (2020).  The  Economic  Contribution of  Logging,  Forestry,  Pulp  &  Paper Mills,  and  Paper  Products:  A  50-State
Analysis. Journal  of  Forest  Policy  and Economics 115.
Josling T., Roberts D., Orden D. (2008). Food
Regulation and Trade: Towards a Safe and Open Global System. Washington
DC: Institute for International Economics.
Kareem,  F.O.,  Zarzoso,  I.M.,  Brummer,  B. (2018). Protecting Health or Protecting Imports? Evidence from EU Non-Tariff
Measures. International  Review  of
Economics and Finance 53. Kementerian Perdagangan.
(2019).
Produktifitas  Industri  Pulp  dan  Kertas. Warta Ekspor.
Kementerian Perindustrian RI. (2018).
Investasi  Baru  Industri  Kertas  dan Industri Ban.
Lin, W., Chen, J., Zheng, Y., Dai, Y. (2019). Effects  of  the  EU  Emission  Trading Scheme on the International
Competitiveness  of  Pulp  and  Paper Industry. Journal  of  Forest  Policy  and Economics 109.
Man,  Yi.,  Li,  J.,  Hong,  M.,  Han,  Y.  (2020). Energy  Transition  for  the  Low-Carbon
Pulp  and  Paper  Industry  in  China. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews 131.
Marina,  M.  &  Mulatsih,  S.  (2016).  Analisis Kinerja  Ekspor  Kertas  Indonesia  Ke Amerika  Latin. Jurnal  Ekonomi  dan Kebijakan  Pembangunan ,  pp.  87-104 Vol 5 No 2.
Melitz,  M.  (2003).  The  Impact  of  Trade  on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry
Productivity.
Econometrica, Vol. 71, No.6, pp . 1695 – 1725.
Munadi,  E.  (2019).  Indonesian  Non-Tariff Measures: Updates and Insights, in Ha Thi  Thanh  Doan  and  S.  Rosenow (eds.), Non-Tariff Measures in ASEAN- An Update . Jakarta: ERIA, pp.67─84.
Ningrum,  A.W.  (2006).  Analisis  Permintaan Ekspor Pulp dan Kertas Indonesia. IPB. Permata, S.P., & Handoyo, R.D. (2019). Non- Tariff  Measures  Impact  on  Indonesian Fishery  Export. Journal  of  Developing Economies 04 (1).
Rindayati,  W.,  &  Kristriana,  O.W.  (2018). Impact Analysis of Non-Tariff Measures (NTMs) on Indonesian Tuna Exports to Major  Destination  Countries. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 15 No. 2. Santeramo, F.G. & Lamonaca, E. (2017). The Effects of Non-Tariff Measures on Agri- Food  Trade:  A  Review  and  Meta- analysis of Empirical Evidence. Journal of Agricultural Economics.
Santeramo,  F.G.,  Lamonaca,  E.,  Nardone, G.,  Seccia,  A.  (2019).  The  benefits  of Country-Specific Non-tariff Measures in World  Wine  Trade. Journal  of  Wine Economics and Policy 8.
Silva,  J.  M.  C.  and  Tenreyro,  S.  (2011)
Further  Simulation  Evidence  on  the Performance  of  the  Poisson  Pseudo- Maximum Likelihood
Estimator.
Economics Letters 112[2], 220-222.
Sari,  A.R.  (2014).  Analisis  Pengaruh Non- Tariff Measures Ekspor Komoditi Crude Palm  Oil (CPO)  Indonesia  Ke  Negara Tujuan Ekspor Utama. Jurnal Ekonomi dan  Kebijakan  Pembanguan ,  pp.  111-
113.
Shah  A,  S.M.  Ali.  (2014).  The  Impact  of Technical Barrier to Trade on Pakistan Industry. Pakistan Science Journal 66 . Shepotylo,  O.  (2016).  Effect  of  Non-Tariff Measures  on  Extensive  and  Intensive Margins  of  Exports  in  Seafood  Trade.
Journal of Marine Policy 68; 47 –54.
Pengaruh Kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) ..., Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution | 41
Soo, K.T. (2017). Country Size and Trade in
Intermediate and Final Goods. Lancester University. Soon, B.M., Thompson, W. (2020). Non-tariff
Barrier on Chicken Imports into Russia:
Impact  on  Production,  Trade  and Prices. Journal of Policy Modeling 42.
United  Nations  Conference  on  Trade  and Development. TRAINS. (2017). The
Global  Database  on  Non-Tariff  Measures User Guide.
Virginia, A., & Novianti, T. (2020). Non-Tariff Measures  (NTMs)  and  Indonesian Natural  Rubber  Export  to  the  Main Export Destination Countries. Journal of  Developing  Economies Vol.  5  No.
1: 54-66.
World  Trade  Organization.  (2012).  World Trade Report 2012: Trade and Public Policies:  A  Closer  Look  at  Non-Tariff Measures in The 21st Century. WTO Publication.
World  Trade  Organization.  (2020).  Annual Report 2020.
Xu,  M.  (2017).  New  Demand,  Opportunity and  Situation  of  Domestic  Waste Paper  Recycling  in  China  with  New Policy and Overall Adjustment. China Paper Newsletters (5), 14-18.
Yang,  M.,  Yang,  L.,  Sun,  M.,  &  Wang,  Y.
(2020).  Economic  Impact  of  More Stringent  Environmental  Standard  in China:  Evidence  from  a  Regional Policy  Experimentation  in  Pulp  and Paper Industry. Journal of Resources, Conservation & Recycling 158.
Yotov,  Y.  (2016).  An  Advanced  Guide  to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model. WTO.