InFestasi Vol 19 No. 1 Juni 2023 Hal. 61-73

## Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan?

## The Incentives for Bleaching of Tax Penalties and Exemption of Transfer Fees for Motorized Vehicles: Relieve or Pamper?
Siti Karimah 1 Moh. Faisol 2
1,2 Universitas Wiraraja, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 18 April 2023
Revised 23 June 2023
Publish 26 June 2023

## Keywords:
Tax  Penalty  Incentives,  Fee  for  Transferring  Mo- torized Vehicles Exemptions
Corresponding Author: faisol114@wiraraja.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19801

## A B S T R A C T
The  aim  of  this  reseach  to  explore  the  perceptions  of  motor vehicle  tax- payers in utilizing tax fines and Fee for Transferring Motorized Vehicles incentives  in  Sumenep  Regency.  This  policy  reaps  pros  for  non- compliant taxpayers and cons for compliant taxpayers because the policy is given continuously. Using the case study method, the researcher con- ducted interviews with six informants. The research data  was then ana- lyzed using Miller & Huberman's qualitative data analysis.  The results of  the  study  state  that  this  policy  is  very  helpful  and  lightens  the  tax burden that should be paid for taxpayers who have tax arrears, because they are given relief from not paying tax penalties and waiver of transfer fees.  In  addition,  taxpayers  who  do  not  have  tax  dependents  think  that this policy does not provide education, justice, and even pampers taxpay- ers who are late or do not pay motor vehicle taxes. The implication of this research is  the provision  of  tax fines  and  BBNKB  exemption incentives as  an  alternative  in  increasing  taxpayer  compliance  and  regional  reve- nues, but  this is not done continuously  so  that it  creates injustice,  and contradicts the concept of suset policy.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  persepsi  wajib  pajak kendaraan  bermotor  dalam  memanfaatkan  insentif  pemutihan  denda pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Sumenep.  Kebijakan  tersebut  menuai  pro  bagi  wajib  pajak  yang  tidak patuh dan kontra bagi wajib pajak yang patuh, karena kebijakan tersebut diberikan  secara  terus  menerus.  Dengan  menggunakan  metode  studi kasus,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  enam  orang  informan. Data  hasil  penelitian  diolah  dengan  analisis  data  kualitatif  Miller  & Huberman.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  kebijakan  ini  sangat membantu dan meringankan beban pajak yang seharusnya dibayar bagi wajib  pajak  yang  memiliki  tunggakan  pajak,  karena  diberikan keringanan tidak melakukan pembayaran denda pajak serta pembebasan bea  balik  nama.  Selain  itu,  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  memiliki tanggungan pajak menganggap kebijakan ini tidak memberikan edukasi, keadilan, dan bahkan memanjakan wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Implikasi dari penelitian ini adalah pemberian  insentif  pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  BBNKB sebagai  alternatif  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  pen- erimaan  daerah,  namun  tidak  dilakukan  secara  terus  menerus  sehingga melahirkan ketidakadilan, dan bertentangan dengan konsep suset policy.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  sebagai  penggerak  otonomi  daerah  terus  melakukan  upaya  pemberdayaan daerah. Dibutuhkan langkah strategis pemerintah untuk mengembalikan ekonomi Indonesia pada kondisi normal  (Faisol  &  Rahmawati,  2022).  Salah  satunya  adalah  pengambilan  keputusan  daerah  mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri, seperti  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  (UU  No.  28  Tahun  2009)  dalam  rangka  mengoptimalkan penerimaan daerah (Suwandi & Tahar, 2015). Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama daerah (Feriyanti et al., 2015). Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi  terdiri dari lima  jenis pajak  yaitu,  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan dan  Pajak  Rokok.  Dari  lima  jenis  pajak  daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi tersebut, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan  bermotor  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  memiliki  kontribusi  terbesar  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fristylia, 2015; Safitri, 2022). Mengingat kebutuhan dan mobilitas jumlah kendaran  bermotor  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  cukup  tinggi,  bahkan  dapat  dikatakan  sebagai  salah satu  kebutuhan  primer.  Namun  kondisi  ini  tidak  selaras  dengan  semangat  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  penerimaan  daerah,  karena  masih  banyak  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sebagaimana  data  tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten Sumenep yang tersaji pada tabel 1.
Tabel 1. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep Tahun 2018 s.d 2020
Tahun Pajak Jumlah Kendaraan Bermotor Potensi Pajak (Tunggakan) 2018 10.313 1.884.791.100 2019 11.320 2.352.084.950 2020 15.454 3.776.482.550
Sumber: Kantor Samsat Kab. Sumenep, 2021
Tabel  1  memberikan  gambaran  bahwa  tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  selama  tiga  tahun terakhir  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan,  tentunya  kondisi  ini  berdampak  pada penerimaan daerah. Mengingat perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep terus bertambah, di mana pada tahun 2021 memiliki sebanyak 17.527 untuk roda dua (R2) dan sebanyak 16.626 kendaraan  bermotor  roda  empat  (R4).  Merujuk  pada  data  tahun  sebelumnya,  maka  potensi  tunggakan pajak  kendaraan  bermotor  akan  semakin  tinggi.  Jumlah  potensi  tunggakan  pajak  yang  besar  tersebut membutuhkan  solusi  agar  masyarakat  mampu  menunaikan  kepatuhan  pajaknya  dengan  baik  dan pemerintah  memperoleh  penerimaan  secara  optimal  (Ramadan  &  Afiqoh,  2018).  Jika  kondisi  tersebut dibiarkan  maka  terdapat  potensi  penerimaan  daerah  yang  hilang.  Oleh  karena  itu  salah  satu  alternatif pemerintah  daerah  (Pemprov  Jatim)  dalam  menyikapi  kondisi  tersebut  dengan  mengeluarkan  kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dengan Kepgub No 188/515/KPTS/013/2021.  Menjadi  raisonal  bahwa  lebih  baik  menanggalkan  denda  pajak  dengan alasan  untuk  memperoleh  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  jumlahnya  lebih  besar, dibandingkan  dengan  tidak  sama  sekali  memperoleh  penerimaan  tersebut  jika  tidak  diberikan stimulus  dengan  kebijakan  ini (opportunity  cost). Begitu  juga  dengan  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  tentunya  sangat  menguntungkan  bagi  pemerintah  daerah.  Secara  otomatis dengan  dilakukannya  balik  nama  akan  terdapat  pengalihan  penerimaan  pajak  ke  pemerintah daerah.  Kondisi  ini  tentunya  lebih  menguntungkan  bagi  pemerintah  daerah,  mengingat  di Kabupaten Sumenep banyak masyarakat yang memiliki daerah asal  DKI Jakarta dengan plat nomor kendaraan ”B ” dan asal Provinsi Bali dengan plat nomor kendaraan ”DK”.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, program pemutihan dilaksanakan untuk  meningkatkan  penerimaan  piutang  PKB  sebesar  Rp.  374.000.000.000  dengan  1.911.240  objek kendaraan roda dua dan roda empat di Jawa Timur pada tahun 2019 (Widajantie dan Anwar, 2020:130). Di samping itu stimulus dengan insentif pemutihan pajak juga bertujuan untuk menertibkan wajib pajak yang sudah lama belum melunasi pajak kendaraan bermotor dengan cara mengahapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut.  Keberadaan  program  insentif pajak menjadi peluang bagi wajib
pajak untuk  memanfaatkan insentif tersebut dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda dan melakukan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  tanpa  membayar  biaya  bea  balik nama.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Ramadani  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa penerapan  kebijakan  pajak  pemutihan  kendaraan  bermotor  tepat  sasaran  untuk  membantu  wajib  pajak meringankan  beban  pajaknya  dan  wajib  pajak  memanfaatkan  kebijakan  ini  untuk  membayar  tunggakan pajak.
Beberapa  penelitian  tentang  insentif  pajak  kendaraan  bermotor  telah  banyak  dilakukan.  Seperti penelitian  Ekasari  &  Akbari  (2017)  dan  Husaini  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak sangat  efektif.  Penelitian  Fristylia  (2015)  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  penerimaan  pajak sebelum dan sesudah adanya insentif pajak. Selain itu Effendi (2022); Kusumardani & Syarief (2020); dan Rismawati (2022) menyatakan bahwa insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik  nama  kendaraan  bermotor  berpengaruh  terhadap  penerimaan  daerah.  Hasil  penelitian  tersebut membuktikan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak  memiliki  nilai  yang  positif  bagi  penerimaan  daerah  dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, hal tersebut dibuktikan berdasarkan data-data kuantitatif yaitu penerimaan pajak sehingga terdapat celah karena tidak mempertimbangkan wajib pajak yang patuh dan tidak  patuh  pajak.  Bagi  masyarakat  yang  tidak  patuh  pajak  tentunya  hal  ini  memberikan  respon  yang positif,  termasuk  pemerintah  karena  menambah  penerimaan.  Sementara  bagi  wajib  pajak  yang  patuh, insentif  pajak  memberikan  respon  yang  negatif  karena  pemerintah  dianggap  kurang  menghargai  upaya melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Kebijakan tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan (Antoro et al., 2023), diibaratkan sebuah obat kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak baik jika harus diberikan secara terus menerus.
Kesenjangan  antara  wajib  pajak  yang  patuh  dan  tidak  patuh  terhadap  pembayaran  pajak  menjadi menarik  jika  dilakukan  penelitian  secara  kualitatif  yang  lebih  mengeksplorasi  pernyataan  masyarakat secara  mendalam (indepth) dalam  menanggapi  kebijakan  insentif  pemutihan  denda  pajak  kendaraan bermotor  dan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan  kontribusi  secara  teoritis  tentang  kebijakan  pemberian  insentif  denda  pajak  kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB dalam konteks kaidah keadilan. Secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi  pemerintah  daerah  atas  pemberian  kebijakan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  setiap  tahun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan konsep keadilan.

## 2. TELAAH LITERATUR
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara.  Pajak  sendiri  diartikan  sebagai  iuran  yang wajib  dibayarkan  oleh  masyarakat  kepada  negara  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  tanpa memperoleh manfaat secara langsung (Halim et al., 2020; Resmi, 2019) yang digunakan untuk pembiayaan negara guna mencapai kesejahteraan umum (Pietersz et al., 2021). Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah  tingkat  I  (provinsi)  dan  tingkat  II  (kabupaten/  kota),  hal  ini  berdasarkan  atas  implementasi keleluasaan daerah otonom (Mariana, 2010; Muin, 2014) dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (Horota  et  al.,  2017).  Ditegaskan  kembali  dengan  lahirnya  UU  PDRD  No  28  tahun  2009,  salah  satu  jenis pajak  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  adalah  pajak  kendaraan  bermotor  (Indriana  et  al., 2020).  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dikenakan  atas  kepemilikan  dan  atau  penguasaan  kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9  Tahun 2010, adapun besaran tarif pajak  kendaraan  bermotor, yaitu:  (1) 1,5%  kepemilikan  pertama  untuk  Kendaraan Bermotor  pribadi dan badan;  (2)  1,0%  untuk  Kendaraan  Bermotor  angkutan  umum;  (3)  0,5%  untuk  kendaraan  ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan Pemerintah  Daerah;  dan  (4)  0,2%  untuk  Kendaraan  Bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar.  Potensi pajak ini akan terus berlanjut mengingat, jumlah  kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat sebagai barang publik (Ermawati & Widiastuti, 2014).
Tertuang  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2009  yang  menyebutkan  bahwa “ Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  (BBNKB)  dikenakan  atas  penyerahan  hak  milik  kendaraan  bermotor  sebagai  akibat  perjanjian dua  pihak  atau  perbuatan  sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli,  tukur  menukar,  hibah, warisan,  atau  pemasukan  ke  dalam  badan  usaha ”. Objek  pajak  BBNKB  adalah  penyerahan  (berupa  jual beli,  tukar  menukar,  hibah,  warisan)  kepemilikan  kendaraan  bermotor,  baik  oleh  orang  pribadi  ataupun badan.  Termasuk  kendaraan  bermotor  beserta  gandengannya,  yang  dioperasikan  di  semua  jenis  jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage )
sampai dengan  G7 (tujuh Gross Tonnage )  (Anggoro,  2017).  Adapun besaran tarif BBNKB, yaitu: (1) Tarif BBNKB  ditetapkan  masing-masing  sebagai  berikut:  (a)  Penyerahan  pertama  sebesar  15%  (lima  belas persen); dan (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat- alat  berat  dan  alat-alat  besar  tariff  BBNKB  ditetapkan  masing-masing  sebagai  berikut:  (a)  Penyerahan pertama sebesar 0,75%; dan (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. BBNKB saat ini menjadi sasaran utama, mengingat di Daerah Kabupaten Sumenep khususnya banyak kendaraan bermotor berplat luar  daerah,  namun  lebih  dominan  digunakan  di  dalam  daerah  (Sumenep).  Hal  ini  tentunya  menjadi masalah,  karena  tidak  memberikan  kontribusi  tetapi  justru  banyak  merusak  fasilitas  yang  ada  akibat aktifitasnya di daerah.
Berdasarkan  Kepgub  No  188/515/KPTS/013/2021  menyebutkan  bahwa  pemutihan  pajak kendaraan bermotor atas denda pajak yang terutang dalam periode waktu tertentu yang seharusnya dibayarkan (terutang), kamudian dibebaskan namun tetap melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor  sebagaimana  mestinya.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memberikan  stimulus  kepada masyarakat  yang  tidak  patuh  pajak  (penunggak  pajak)  agar  tertarik  untuk  memenuhi  pembayaran pajak,  dan  akhirnya  dapat  meningkatkan  penerimaan  daerah.  Kebijakan  lainnya  pembebasan BBNKB  tentunya  berbeda  dengan  pemutihan,  di  mana  pembebasan  ini  berlaku  bagi  wajib  pajak kendaraan  bermotor  yang  menggunakan  plat  nomor  luar  daerah  seperti  ”B”  (DKI  Jakarta)  untuk beralih  ke  plat  nomor daerah  ”M”  (Madura/  Sumenep)  karena  kendaraan  tersebut  lebih  banyak digunakan  di  daerah  Sumenep.  Tentunya  merugikan  daerah  jika  tidak  dilakukan  BBNKB  karena pajak yang disetorkan diterima oleh daerah lain (seperti DKI Jakarta).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggali  makna  (Anggito  & Setiawan, 2018; Sugiyono, 2017; Rohma & Novitasari, 2022), menjelaskan fenomena (Ghony & Almansur, 2017), sikap, dan persepsi (Moleong, 2017) wajib pajak tentang kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan penghapusan BBNKB dengan studi kasus (Yin, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena berfokus pada topik, objek, waktu tertentu (Rahardjo, 2017; Rohma & Febrianti, 2022) yaitu Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Sumenep  Tahun  2022.  Untuk  memperoleh  data,  peneliti  melakukan  wa- wancara secara mendalam dengan 6 orang informan penelitian sebagaimana tersaji pada tabel 2.
Tabel 2 Daftar Informan Penelitian No. Nama (inisial) Keterangan 1 Bapak AA Pengelola Data Pelayanan Pajak (PDPP) 2 Bapak AB Operator Sistem (OPSYS) 3 Ibu AC WP-Kendaraan Bermotor Roda 2 (R2) 4 Ibu AD WP-Kendaraan Bermotor Roda 2 (R2) 5 Bapak AE WP-Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4) 6 Bapak AF WP-Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4)

## Sumber: Data diolah (2022)
Pengumpulan  data  berupa  dokumentasi  juga  dilakukan  berkaitan  dengan  bukti  pelaksaan  insentif pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pembebasan  BBNKB.  Data  yang  diperoleh  tersebut  dianalisis dengan menggunnakan analisis data kualitatif (Miles & Huberman, 1994; Rohma & Tyastutik, 2023) yang diawali (1) reduksi data, dengan melakukan pengumpulan data hasil wawancara sesuai dengan tema dan topik  yang  dibahas  termasuk  dokumentasi  berupa  gambar  yang  diperoleh  di  objek;  (2)  penyajian  data, dengan  menyusun  narasi  atas data-data  yang  sudah  dikelompokkan  berdasarkan  tema  dan  topik  sesuai dengan  kontekstual  objek  penelitian;  (3)  kesimpulan,  dibuat  atas  dasar  penjelasan  berupa  narasi/  hasil interpretasi  yang  dijadikan  sebagai  hasil  akhir  penelitian.  Selain  itu,  untuk  menjaga  kredibilitas  hasil penelitian dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode (Sugiyono, 2014).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hadirnya kebijakan terkait insentif pajak oleh pemerintah diharapkan tidak hanya dapat meningkat- kan penerimaan negara, namun juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Beragam bentuk insentif
pajak  dapat  berupa  pengurangan  tarif  pajak,  pengecualian  dari  pengenaan  pajak,  penangguhan  pajak, dan  sebagainya.  Seperti  halnya  pada  tahun  202,  Gubernur  Provinsi  Jatim  mengeluarkan  kebijakan mengenai  insentif  pajak  kendaraan  bermotor  dengan  menertibkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Nomor 188/208/KPTS/013/2021  (Tahap  I)  dan  Keputusan  Gubernur  Nomor 188/515/KPTS/013/2021 (Tahap II).  Kabupaten  Sumenep  merupakan  salah  satau  daerah  yang  telah  menerapkan  kebijakan  insentif  pajak pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  yang  dikelola  di  Kantor Samsat  Kabupaten  Sumenep.  Latar  belakang  kebijakan  ini  sebagai  upaya  meringankan  beban  pajak masyarakat di masa pandemi covid-19. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak AA berikut:
“Gubernur Provinsi  Jawa  Timur  menerbitkan  Surat  Keputusan  mengenai  kebijakan  tersebut  kemudian Surat  itu  turun  ke  Kantor  Badan  Pendapatan  Daearah  (Bapenda)  Provinsi  Jawa  Timur  kemudian  dari Bapenda disampaikan ke UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumenep dan diteruskan ke Kantor Samsat Kabupaten  Sumenep  mengenai  insentif  pajak  yang  merupakan  diskon  pajak  kendaraan  bermotor, sedangkan  pemutihan  itu  penghapusan  denda  untuk  masyarakat  yang  terkena  denda.  Baik  insentif ataupun  pemutihan  itu  keputusan  Gubernur  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  hadiah  (reward)  pada  HUT Provinsi Jawa Timur dan sebagai upaya membantu masyarakat dalam meringankan beban pajak kendaraan bermotor  di  masa  pandemi  covid-19,  karena  saat  pandemi  covid-19  banyak  masyarakat  yang  merasa terbeban i.” (Bapak AA)
“Insentif itu merupakan kebijakan discount yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinisi Jawa Timur dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik yang memiliki tunggakan  maupun  yang  tidak  agar  masyarakat  taat  bayar  pajak  terlebih  saat  masa  pandemi  covid-19 tentunya dapat membantu masyarakat, kalau pemutihan ya masyarakat tidak perlu membayar denda hanya bayar pajak pokoknya saja. Tujuannya ya sama untuk membantu masyarakat” . (Bapak AB)
Insentif  dalam  hal  ini  berupa  pengurangan  tarif  pajak  atau  pemberian  diskon  yang  diberikan  oleh Gubernur  Provinsi  Jawa  Timur  kepada  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  serta  pemutihan  berupa pembebasan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama.  Kantor  Samsat  Kabupaten  Sumenep memberlakukan insentif pajak pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kebijakan insentif pajak pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB disepakati bersama untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak di tengah wabah covid-19 mengingat ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Seperti yang diketahui, dari  sudut  pandang  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  umumnya  mengalami  kendala  seperti penundaan  pembayaran  pajak  sehingga  menyebabkan  utang  pajak  dan  denda  pajak.  Oleh  karena  itu, kebijakan  insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  bea  balik  nama  diterbitkan  guna meringankan beban pajak wajib pajak di tengah pandemi covid-19.
Pernyataan  Bapak  AA  dan  AB  menegaskan bahwa  kebijakan insentif  pajak ini dapat dimanfaatkan oleh  wajib pajak  berupa  pemberian  diskon pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama yang berarti jika wajib pajak ingin  melakukan bea balik nama kendaraan bermotornya akan dibebaskan biaya bea balik namanya, dan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sehingga terkena sanksi berupa denda  pajak,  akan  memperoleh  pemutihan  pajak.  Artinya  wajib  pajak  dibebaskan  dendanya  dan  hanya perlu  membayar  pajak  pokoknya  saja.  Tujuan  diterapkannya  kebijakan  insentif  pajak  pemutihan  denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah untuk membantu meringankan beban pajak masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19. Hal ini merupakan upaya  pemerintah  daerah  untuk  mendapatkan  penerimaan  PAD  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  yang menunggak  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor.  Adanya  kebijakan  insentif  pajak  ini  diharapkan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Pembahasan  semakin  menarik  ketika  dalam  penerapan  kebijakan  insentif  pajak  ini  tidak  ada  dana khusus untuk pelaksanaan kebijakan insentif pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, namun bergantung pada APBD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah  yang didukung oleh Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Bapak  AA  menegaskan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bukan berarti dibayar oleh APBD,  melainkan  sebagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  APBD. Implementasi  kebijakan  insentif  pajak  ini  diharapkan  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Sejalan  dengan pernyataan Bapak AA:
“ Faktor pendukung kebijakan ini salah satunya adalah adanya staf yang melayani wajib pajak itu sebanyak 57 orang ada di bagian tugas dan fungsinya masing-masing, adanya mobil samsat keliling yang menjadi sarana sosialisasi juga menjadi tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor pendukung lainnya ya  adanya  media  sosial,  pamflet,  brosur  sebagai  sarana  sosialisasi.  Kalau  faktor  penghambat  itu  ada  di wajib pajaknya yang masih tidak bayar pajak sekalipun sudah diberitahu ada kebijakan tapi masih ada yang tidak bayar, kemungkinan besar karena masalah keuangan, wajib pajak lebih memprioritaskan hal lain ”
Adanya sosialisasi dan staf yang bertugas memberikan pelayanan kepada wajib pajak diupayakan guna  mendukung  implementasi  insentif  pajak  ini,  meskipun  dalam  pelaksanaanya  terdapat  hambatan. Salah  satu  hambatannya  ialah  masih  terdapat  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pajak  dan  belum memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  masih  menjadi  tantangan tersendiri hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Samsat Kabupaten Sumenep untuk memberitahukan  tagihan  pajak  maupun  sosialisasi  kebijakan  insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  dan pembebasan bea balik nama. Sementara faktor pendukung dari kebijakan ini adalah dengan kualitas dan kuantitas  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Samsat  Kabupaten  Sumenep.  Dengan  kualitas  dan kuantitas  yang  baik  dari  staf  pelaksana  dan  petugas  yang  melayani  wajib  pajak  akan  mempercepat antrian dalam proses pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB. Kantor Samsat Kabupaten Sumenep juga menyediakan  2  unit  mobil  Samsat  Keliling  (samling)  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  penerapan kebijakan ini. Dengan adanya samling  wajib  pajak tidak perlu  datang langsung ke Kantor Samsat untuk membayar  pajak. Selain sebagai tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor, samling juga digunakan sebagai sarana sosialisasi dalam memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai kebijakan ini. Faktor pendukung lainnya yaitu sarana sosialisasi melalui media sosial, banner, pamflet dan brosur.
“Kalau dampak lebih ke po sitif semua, tidak ada kalau dampak negatifnya, kan masyarakat kalau dengar ada diskon  atau  pembebasan  denda  otomatis  masyarakat  senang  karena  bisa  membantu  masyarakat  untuk bayar  pajak,  kalau  untuk  pemutihan  masyarakat  yang  dikenai  denda  tidak  perlu  bayar  dendanya  cukup bayar pajak pokoknya saja, kalau dampak yang dirasakan pemerintah tentunya meningkatkan pendapatan pajak sehingga dapat memenuhi target.”
Penerapan  kebijakan  insentif  pajak  ini  tidak  terlepas  dari  dampak  yang  ditimbulkan  setelah pelaksanaannya.  Kebijakan  insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  memiliki  dampak  positif  yang  dirasakan  oleh  wajib  pajak  dan  pemerintah.  Bagi pemerintah  yakni  dapat  memenuhi  target  dan  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor pajak kendaraan bermotor, sedangkan bagi wajib pajak yaitu dapat membantu meringankan beban pajak yang  terutang.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Ibu  AC  dan  Bapak  AE  selaku  wajib  pajak  kendaraan bermotor yang memanfaatkan insentif pajak:
“Adanya discount untuk bayar pajak kendaraan bermotor sangat membantu terlebih ke orang -orang yang ekonominya kurang bagus atau kalangan bawah, yang awalnya saya bayar sekian ratus ribu karena saya bayar  saat  insentif  ini  berlangsung  jadi  dapat  diskon,  itu  lumayan  mengurangi  uang  yang  harus  saya bayarkan. Baik pemerintah maupun masyarakat  sama-sama diuntungkan, pemerintah akan diuntungkan karena kebijakan ini bisa dikatakan berhasil karena bisa tepat sasaran dalam membantu masyarakat ” (Ibu AC) “Menurut saya ini sangat membantu saya sekalipun saya hanya bisa memanfaatkan pemutihan dan juga sedikit  banyaknya  menyadarkan  saya  untuk  selanjutnya  taat  bayar  pajak  dan  kemungkinan  bagi  wajib pajak lainnya juga begitu, karena saat bayar juga diingatkan oleh petugasnya agar tidak telat bayar lagi, karena  tentunya  pajak  ini  kan  digunakan  untuk  pembangunan  daerah  ya  jadi  itu  juga  menguntungkan bagi pemerintah.” (Bapak AE)
Dengan  adanya  kebijakan  insentif  pajak  ini  wajib  pajak  diharapkan  dapat  memanfaatkan momentum  ini  dengan  baik.  Selain  dapat  meningkatkan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  juga  tidak sedikit  pula  wajib  pajak  yang  merasa  terbantu  dan  sadar  akan  kewajiban  perpajakannya.  S e p e r t i y a n g   disampaikan  oleh  wajib  pajak  Bapak  AE  selaku  wajib  pajak  R4  yang  memanfaatkan  pemutihan denda pajak. Insentif pajak ini dinilai dapat membantu meringankan beban pajak juga dapat mendorong
dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Jadi,  tujuan  lain  dari  diterapkannya kebijakan  ini  adalah  guna  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotor.  Semakin  luas  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya, maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  semakin  baik.  Dengan  meningkatnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  tentunya  dapat  berdampak  positif  bagi  pemasukan  pendapatan  asli  daerah  sehingga pembangunan  daerah  semakin  baik  seperti  fasilitas-fasilitas  yang  disediakan,  khususnya  fasilitas  umum yang dikelola dan dibiayai pemerintah daerah. Adapun target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2021 tersaji pada tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Target dan Realisasi PKB dan BBNKB Tahun 2021
N O Jenis pungutan Target Realisasi % 1 2 3 4 5=4/3 1 PKB 52,500,000,000 56,700,091,560 108.00 2 BBNKB 33,974,000,000 40,547,036,600 119.35 TOTAL 86,474,000,000 97,247,128,160 112.46
Sumber: Kantor Samsat Kab. Sumenep (2021)
Tabel 4. Penerimaan PKB dan BBNKB Bulan Januari-Desember Tahun 2021 No Bulan PKB (RP) BBNKB (RP) 1 Januari 4,674,847,900 3,354,356,600 2 Februari 4,085,378,250 2,618,514,000 3 Maret 4,471,411,850 3,397,970,400 4 April 4,170,134,400 4,398,420,000 5 Mei 3,602,973,000 2,954,916,200 6 Juni 4,598,691,050 3,198,911,000 7 Juli 3,912,478,010 2,171,213,500 8 Agustus 4,545,092,600 3,480,261,400 9 September 5,470,929,800 4,019,256,000 10 Oktober 4,913,325,550 3,213,704,000 11 November 5,627,802,600 3,522,650,000 12 Desember 6,627,026,550 4,216,863,500 Total 56,700,091,560 40,547,036,600

## Sumber: UPT Pengelola Pendapatan Daerah Sumenep, 2021
Terbukti  pada  tahun  2021  pencapaian  target  Pajak  Kendaraan  Bermotor  sudah  tercapai  dan melebihi  target  sebesar  Rp.  56.700.091.560,-  atau  sebesar  108,00%  dari  target  yang  ditentukan.  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun  2021  melebihi  target  sebesar  Rp. 40.547.036.600,-  atau  sebesar 119,35%. Pencapaian target tersebut, juga tidak lepas dari kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah daerah. Wajib pajak antusias untuk membayar PKB pada saat kebijakan insentif pajak berlangsung. Hal tersebut dapat dibuk- tikan  dengan jumlah penerimaan PKB dan BBNKB di setiap bulannya yang meningkat di tahun 2021 se- bagaimana pada tabel 4. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahap II yaitu bulan Desember yaitu sebesar Rp. 6.627.026.550, sedangkan untuk penerimaan PKB terendah terjadi pada tahap I yaitu bulan Mei sebesar Rp. 3.602.973.000.  Penerimaan  BBNKB  tertinggi  terjadi  pada  tahap  I  bulan  April  yaitu  sebesar  Rp. 4.398.420.000,  sedangkan  untuk  penerimaan  BBNKB  terendah  terjadi  pada  bulan  Juli  yaitu  sebesar  Rp. 2.171.213.500. Namun jika melihat masa kebijakan insentif pajak dan pemutihan denda pajak tahun 2021 yang dilaksanakan secara dua tahap (tahap I mulai 20 April-24 Juni 2021 dan tahap II mulai 9 September-9 Desember 2021), maka pada masa kebijakan insentif pajak denda pajak, jumlah penerimaan PKB dan pen- erimaan  BBNKB  mengalami  ketidakstabilan.  Akan  tetapi  jumlah  penerimaan  PKB  dan  BBNKB  tertinggi
terjadi pada saat kebijakan insentif ini berlangsung.
“Selain    dampak   positif    yang    dirasakan    dengan  bertambahnya  PAD  dari tunggakan -tunggakan  yang lama dan bagi masyarakat mengurangi biaya karena bebas denda dan ada insentif dalam pengurusan bayar pajak, tentunya ada dampak negatifnya karena terlalu sering pemutihan kadang masyarakat terlalu enteng untuk bayar pajak” (Bapak AB)
“Kalau  positifnya  sudah  sangat  jelas  ya  bisa  mengurangi  pengeluaran  untuk  bayar  pajak  dan  berharap insentif  ini  terus  diadakan,  tapi  kalau  untuk  pemutihan  kurang  setuju  karena  makin  memanjakan masyarakat  yang  telat  bayar  pajak  otomatis  masyarakat  akan  berpikir  tidak  masalah  telat  bayar  tinggal nunggu  adanya  pemutihan  yang  berarti  bukannya  sadar  tapi  makin mengentengkan  untuk  bayar  pajak, jadi itu lebih ke negat if” (Ibu AC)
Selain  pemerintah  diuntungkan  dengan  meningkatnya  penerimaan  PKB  dan  BBNKB,  dengan  ke- bijakan  insentif  pajak  ini  pendapatan  pemerintah  yang  berasal  dari  sanksi  akan  berkurang.  Penerapan pemutihan  pajak  yang  secara  rutin  setiap  tahun  membuat  wajib  pajak  terdukasi  akan  kepatuhan  pajak. Pemerintah  menerapkan  pemutihan  denda  pajak  ini  dengan  tujuan  awal  untuk  membantu  wajib  pajak dalam  meringankan  beban  pajaknya,  namun  bukan  berarti  kebijakan  ini  dijadikan  sebagai  momentum oleh wajib pajak untuk menunda membayar pajak. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan insentif ini  dapat  mengubah  pola  pikir  dan  pandangan  wajib  pajak  untuk  taat  membayar  pajak,  karena  dengan kesadaran  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  sangat  penting  dalam  membuat  wajib  pajak  patuh  untuk membayar pajak. Tidak sedikit pula masih terdapat wajib pajak yang masih menunda pembayaran pajak saat kebijakan ini berlangusng. Hal tersebut dapat disebabkan karena kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Meskipun sebagian besar wajib pajak memberikan respon positif dengan memanfaatkan kebijakan ini sebaik mungkin, akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang tidak taat membayar pajak saat kebijakan insentif  pajak  berlangsung.  Bapak  AA  menyampaikan  baha  hal  iini  disebabkan  salah  satunya  oleh masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  rendah  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Sebelumnya telah  dijelaskan  bahwa  tujuan  adanya  kebijakan  ini  selain  untuk  membantu  meringankan  beban  pajak masyarakat juga untuk menarik minat masyarakat sehingga masyarakat dapat tergugah untuk membayar pajak (Said, 2018). Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena faktanya masih ada wajib pajak yang  tidak  membayar  pajak  atau  bahkan  tidak  melunasi  tunggakan  pajaknya  saat  kebijakan  ini berlangsung.  Akan  tetapi,  secara  keseluruhan  wajib  pajak  antusias  dengan  adanya  kebijakan  ini  dan memanfaatkan kebijakan ini dengan baik.
Adapun  pelaksanaan  kebijakan  insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  bea  balik nama  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Samsat  Kabupaten  Sumenep  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut. Pertama,  sosialiasi  insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  dan pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi.  Sosialisasi  merupakan langkah  yang  utama  untuk  dilakukan  saat  ada  kebijakan  baru  yang  dikeluarkan,  karena  dengan melakukan  sosialisasi  diharapkan  masyarakat  mengetahui  kebijakan  tersebut  dan  cara  pelaksanaannya. Sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat ( door to door ), sosialisasi melalui media massa (radio dan surat kabar) dan media sosial. Bapak AA menegaskan bahwa Kantor Samsat yang di  bawah  UPT  Pengelola  Pendapatan  Daerah  Sumenep  melakukan  sosialisasi  dengan  berbagai  macam cara.  Kegiatan  sosialisasi  di  tempat  umum  seperti  pasar,  supermarket,  dan  bank  dilakukan  dengan melakukan  penyebaran  brosur  ke  masyarakat,  pemasangan  banner  dan  pamflet.  Lokasi  pasar  dipilih karena  menjadi  tempat  berkumpulnya  masyarakat  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli,  sehingga  juga tidak  sedikit  masyarakat  (penjual  atau  pembeli)  yang  menjadi  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dapat tertarik  untuk  membayar  pajak  dengan  memanfaatkan  kebijakan  insentif  pajak  PKB  dan  BBNKB  ini. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak AB, AE dan Ibu AD:
“Untuk  sosialisasi  telah  dilakukan  ke  seluruh  daerah  Sumenep  lewat  media  sosial,  media  suara  dan  juga sosialisasi langsung ke pasar, ke desa-desa, juga pemasangan spanduk, brosur di tempat umum seperti tiap perempatan jalan ” (Bapak AB)
“…saya tau program ini dari banner yang ada di jalan raya tepatnya di lampu lalu lintas, saya juga pernah menemui banner tentang kebijakan ini di pasar anom ” (Bapak AE)
“…awalnya  dari  omongan -omongan  warga  sekitar  ya,  kemudian  secara  tidak  sengaja  saya  membaca informasi ini dari banner yang di pasang di jalan raya, alfamart, dan bank” (Ibu AD)
Sosialisasi  pajak  memang  kerap  kali  dilakukan  saat  adanya  regulasi  atau  kebijakan  baru.  Sosialisasi instentif pajak ini berupa pemasangan banner, brosur dan pamflet di tempat umum, karena tempat umum merupakan  tempat  yang  terdapat  banyak  masyarakat  berkumpul  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  dan aktivitas. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan ke desa-desa yaitu petugas Kantor Samsat dan petugas UPT Pengelola  Pendapatan  Daerah  Sumenep  mendatangi  kepala  desa  di  kantor  desa  dan  juga  mendatangi langsung tempat tinggal wajib pajak ( door to door ). Sosialisasi door  to  door dilakukan  sebelum  dan  selama kebijakan ini berlangsung dengan melakukan himbauan berupa pemberitahuan kepada wajib pajak, baik untuk  wajib  pajak  yang  memiliki  tunggakan  pajak  dan  wajib  pajak  yang  masih  belum  jatuh  tempo  atau dengan kata lain wajib pajak yang waktu pembayarannya sudah hampir jatuh tempo.
Selain dengan pemasangan banner, wajib pajak juga mengetahui  kebijakan insentif pajak pemutihan denda  pajak  dan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  melalui  informasi  di  media  sosial. Kantor Samsat Kabupaten Sumenep memanfaatkan media sosial sebagai media sosialisasi secara luas. Saat ini aktivitas sehari-hari masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan adanya media sosial. Menyadari akan hal itu  Kantor  Samsat  Kabupaten  Sumenep  memanfaatkan  media  sosial  sebagai  sarana  sosialisasi  untuk memberitahu  masyarakat  umum  khususnya  masyarakat  kabupaten  sumenep  yang  menjadi  wajib  pajak kendaraan bermotor mengenai kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama  kendaraan  bermotor.  Sosialisasi  melalui  media  sosial  dilakukan  dengan  memanfaatkan  berbagai aplikasi seperti, facebook, WhatsApp, instagram dan twitter . Pada aplikasi tersebut Kantor Samsat Kabupaten Sumenep memberi berbagai informasi mengenai pajak kendaraan bermotor termasuk mengenai kebijakan insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor.  Hal  ini menunjukkan bahwa Kantor Samsat Kabupaten Sumenep telah melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Kabupaten  Sumenep,  terutama  sosialisasi  di  media  sosial.  Sosialisasi  lainnya  dilakukan  oleh  petugas Samsat Keliling (Samling) dengan melakukan himbauan berupa pemberitahuan tentang kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dengan menggunakan pengeras suara ( megaphone ).
Kedua,  prosedur  pemungutan  PKB  dan  BBNKB  melalui  kebijakan  insentif  pemutihan  pajak. Tidak ada perbedaan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB baik melalui kebijakan insentif pajak maupun saat tidak  ada  insentif  pajak  pemungutan  PKB  dan  BBNKB.  Perbedaanya  terletak  pada  wajib  pajak  yang memiliki tunggakan pajak dan terkena  sanksi administrasi berupa denda pajak, maka denda atau sanksi tersebut akan ditiadakan. Hal ini juga tersebut ditegaskan oleh oleh Bapak AA.
“Kalau prosedurnya itu sama saja deng an pembayaran PKB dan BBNKB pada biasanya yaitu menyetorkan KTP dan STNK, hanya saja wajib pajak yang terkena denda tidak perlu membayar sanksinya, untuk lebih lengkapnya  itu  ada  di  papan  informasi  di  ruang  tunggu.  Dan  untuk  pembayaran  insentif  pajak  dapat dilakukan dimana saja entah datang langsung ke Kantor Samsat atau dengan samling, dan juga dengan aplikasi e-samsat, tapi kalau BBNKB harus datang langsung ke Kantor Samsat kan harus mengurus balik namanya dan cek fisik” (Bapak AA) “Ya  untuk  syaratnya  seb enarnya  tidak  ada  karena  semua  wajib  pajak  yang  bayar  pajak  pada  saat  bulan berlakunya  pemutihan  dam  insentif  akan  mendapatkan  diskon,  untuk  yang  terkena  denda  mendapatkan pemutihan.  Ya  kalau  untuk  tata  cara  dan  syaratnya  ya  sama  aja  bisa  di  lihat  di  papan  informasi  syarat yang ada di depan kantor itu ” (Bapak AB)
Pemerintah berupaya mempermudah administrasi perpajakan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  yang  ingin  melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor dapat  dilakukan  dengan  datang  langsung  ke Kantor Samsat, Samsat Keliling, Samsat Corner, dan juga dapat secara online dengan menggunakan e-samsat. Namun untuk balik nama kendaraan bermotor, wajib pajak  melakukannya  di  Kantor  Samsat.  Persyaratan  untuk  mendapatkan  insentif  pajak  kendaraan bermotor  tidak  berbeda  dengan  persyaratan  pada  saat  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  pada umumnya.  Begitu  juga  dengan  persyaratan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  jika  wajib  pajak  yang ingin  mengubah  nama  pemilik  kendaraan  bermotor,  wajib  pajak  akan  memenuhi  persyaratan  dan prosedur  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan.  Seperti  yang  disampaikan  Bapak  AA  bahwa  untuk
membayar pajak kendaraan bermotor saat kebijakan insentif pajak pemutihan pajak kendaraan bermotor ini  berlangsung,  persyaratan  dan  prosedurnya  sama  seperti  persyaratan  dan  prosedur  saat  bayar  pajak kendaraan  bermotor  pada  umumnya  yaitu  dengan  menyetorkan  identitas  diri  (KTP,  SIM,  KK  dan PASPORT)  dan  STNK.  Persyaratan  tersebut  berlaku  bagi  semua  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  baik yang memiliki tunggakan maupun  tidak memiliki tunggakan. Untuk alur dan  prosedur bea balik nama, wajib  pajak  datang  langsung  ke  Kantor  Samsat  bersama  kendaraan  bermotornya  dengan  persyaratan STNK,  BPKB,  dan  kwitansi  jual  beli.  Pemeriksaan  cek  fisik  kendaraan  dilakukan  di  bagian  layanan  cek fisik, nomor angka dan nomor mesin. Langkah selanjutnya masuk ke layanan penomoran serta layanan PNBP untuk mengambil formulir kemudian diisi. Dilanjutkan dengan pendaftaran dan penetapan di loket 1, dan melakukan pembayaran di loket 2 serta penyerahan dan pencetakan STNK.
“…bagus sih  biasanya  kan  kalau  program  baru  itu  ada  persyaratan  baru  atau  apa,  tapi  ini  tidak,  jadi prosedur  dan  persyaratannya  sama  saja  sekalipun  saya  menunggak,  jadi  untuk  kesulitannya  tidak  ada., pelayanannya juga cukup baik perlu ngantri tapi prosesnya lumayan cepat.” (Bapak AF)
Dengan tidak adanya perbedaan persyaratan dan prosedur antara sebelum dengan saat kebijakan in- sentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  berlangsung, tentunya  membuat  wajib  pajak  tidak  mengalami  kesulitan  untuk  membayar  pajak.  Persyaratan  dan prosedur  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  melalui kebijakan  insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor tidak  terdapat  perbedaan  dengan  pemungutan  pajak.  Berdasarkan  pernyataan  dari  wajib  pajak,  dalam prosedur dan mekanisme pemungutan pajak tidak membutuhkan waktu yang lama karena Kantor Samsat Kabupaten  Sumenep  sudah  memberikan  pelayanan  yang  cukup  baik  kepada  wajib  pajak  yang  ingin membayar pajaknya.
Ketiga, ketentuan tarif insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama ken- daraan bermotor. Tarif PKB dan BBNKB telah diatur di dalam UU PDRD. Terkait insentif pajak, Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi  Jawa  Timur  No- mor  9  Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  Tarif  insentif  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama kendaraan bermotor tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/208/KPTS/013/2021 untuk Tahap I dan Tahap II tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/515/KPTS/013/2021. Ke- tentuan tarif insentif pajak kendaraan bermotor antara tahap I dengan tahap II berbeda. Pada tahun  2021 kebijakan  insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dilaksanakan secara 2 tahap dengan ketentuan tarif diskon yang berbeda yaitu pada tahap I insentif PKB untuk  R2  sebesar  15%,  R4  sebesar  5%.  Pada  tahap  II,  pemberian  diskon  atau  pengurangan  pajak  pokok kendaraan bermotor lebih besar yaitu untuk R2 sebesar 20% dan R4 sebesar  10%.
Tabel 5 Ketentuan Tarif Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan BBNKB
Tahap I dan Tahap II Tahun 2021 No. Uraian PKB BBNKB 1 Tahap I (20 April s.d 24 Juni 2021) Tarif: R2 = 15% R4 = 5% Bebas Denda Bebas BBNKB dan Bebas BBN 2 Tahap II (9 September s.d 9 Desember 2021) Tarif: R2 = 20% R4 = 10% Bebas Denda Bebas BBNKB dan Bebas BBN

## Sumber: Data diolah, 2022
Wajib  pajak  kendaraan  bermotor  R2  dan  R4  dapat  memanfaatkan  insentif  pajak  sesuai  tarif masing-masing.  Wajib  pajak  yang  mempunyai  tunggakan  pajak  akan  mendapatkan  pemutihan  atau pembebasan  denda  yang  berarti  wajib  pajak  tidak  perlu  membayar  denda/sanksi  admnistrasi,  namun tetap  membayar  pajak  pokoknya  saja.  Selain  itu  wajib  pajak  yang  ingin  mengganti  nama  kepemilikan kendaraannya  untuk  penyerahan  kedua  dan  seterusnya  dapat  memanfaatkan  kebijakan  ini  yaitu  tidak perlu membayar biaya bea balik nama, namun tetap membayar biaya lainnya seperti biaya SWKLLJ, PNBP (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak).  Penerapan  kebijakan  pembebasan  pokok  dan  sanski/denda  BBNKB
kedua  dan  seterusnya  di  wilayah  Kabupaten  Sumenep  telah  melaksanakan  kebijakan  ini  sesuai  dengan Ketetapan Gubernur dengan membebaskan biaya administrasi bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki kendaraan namun atas nama orang lain dapat mengganti kepemilikan kendaraannya tanpa membayar biaya bea balik nama kendaraan bermotor, namun tetap membayar biaya lainnya seperti biaya SWDKLLJ, STNK, dan lain-lain.
Penerapan  kebijakan  pembebasan  BBNKB  II  diharapkan  dapat  mempermudah  wajib  pajak  untuk mengubah  nama  kepemilikikan  kendaraanya,  sehingga  dapat  meminimalisir  dan  menunda  adanya peralihan  potensi  pajak  dari  segi  pajak  kendaraan  bermotor.  Kebijakan  ini  akan  lebih  mendorong  wajib pajak  Kabupaten  Sumenep  untuk  melakukan  balik  nama  kendaraan  bermotor  miliknya  yang  masih terdaftar  di  daerah/kota  lain.  Harapannya  wajib  pajak  di  Kabupaten  Sumenep  akan  melaporkan  dan membayar  pajak  kendaraan  bermotor  miliknya  di  Kabupaten  Sumenep,  bukan  di  daerah  ataupun  kota lainnya.  Selain  dapat  memanfaatkan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  wajib  pajak  juga dapat  memanfaatkan kebijakan  ini  berupa pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan  pemutihan denda pajak. Salah satu wajib pajak yang memperoleh insentif pajak kendaraan bermotor adalah Ibu AD dan  Ibu  AC,  yang  memperoleh  discount  insentif  sebesar  20%.  Wajib  pajak  yang  memanfaatkan  insentif pajak  kendaraan  bermotor  akan  memperoleh  diskon  sesuai  dengan  tarif  insentif  yang  sudah  ditetapkan oleh  Peraturan  Gubernur.  Untuk  pemutihan  denda  pajak  dapat  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  yang memiliki  tunggakan  pajak,  karena  dengan  adanya  pemutihan  denda  pajak,  wajib  pajak  yang  terkena denda pajak dibebaskan dendanya dan hanya membayar pajak pokoknya saja. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan  Gubernur  yang  telah  ditetapkan  mengenai  kebijakan  insentif  pajak  pemutihan  denda  pajak dan  pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.
Wajib  pajak  memiliki  sudut pandang tersendiri  terkait dengan  kebijakan insentif pemutihan denda pajak  dan  pembebasan  BBNKB.  Namun  demikian,  kebijakan  ini  tentunnya  memberikan  manfaat  bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki tanggungan berupa denda pajak, sehingga mereka tidak keberatan  untuk  melunasi  beban  pajaknya  tanpa  harus  membayar  denda  pajak  yang  ada.  Hal  tersebut menjadi  positif  dan  mengurangi  beban  mereka  dalam  kondisi  pandemi  covid-19.  Begitu  juga  terkait dengan pembebasan BBNKB, akan mendorong wajib pajak yang memiliki plat kendaraan bermotor luar daerah  untuk  melakukan  mutasi  ke  Kabupaten  Sumenep.  Kondisi  ini  selain  menguntungkan  dan meringankan  beban  wajib  pajak,  juga  menjadi  upaya  pemerintah  daerah  untuk  memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Insentif yang diberikan menjadi sinyal yang positif bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak tertarik untuk memanfaatkan kebijakan tersebut.Secara konsep kebijakan tersebut dibenarkan oleh kaidah sunset policy (Kesuma, 2021) , dengan tujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat dalam  bentuk  penghapusan  sanksi  pajak  dan  BBNKB  sehingga  wajip  pajak  kendaraan  bermotor termotivasi  untuk  patuh  dan  membayar  kewajiban  pajaknya  (Sos  et  al.,  2018).  Wajib  pajak  yang  telah memenuhi  kewajiban  tersebut  dapat  memulai  kewajiban  pajaknya  dari  awal  tanpa  memiliki  kewajiban sanksi  (denda),  kondisi  ini  akan  berdampak  pada  penerimaan  daerah.  Namun  demikian,  kebijakan seperti  ini  bukan  berarti  dilaksanakan  secara  teratur  setiap  tahun  ”terus - menerus” justru  tidak memberikan  edukasi  yang  baik  bagi  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dan  menunjukkan  ketidakadilan (Antoro et al., 2023).
Bagi wajib pajak yang selama ini taat dengan kewajibannya, merasa hal tersebut tidak adil dan tidak memberikan  edukasi  yang  baik  bagi  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Hal  tersebut menciderai wajib pajak yang selama ini taat dan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Menjadi sama wajib pajak yang taat dan patuh bayar pajak dengan yang sering melakukan keterlambatan bahkan tidak bayar pajak, yang pada akhirnya mereka juga memperoleh insentif denda. Seharusnya mereka yang terlambat sudah  selayaknya  mendapatkan punisment berupa  denda  pajak  supaya  di  masa  berikutnya  tidak melakukan  keterlambatan  kembali  dalam  memenuhi  kewajiban  pajanya.  Oleh  karena  itu,  harusnya pemerintah juga mempertimbangan banyak aspek bukan hanya fokus untuk mengejar penerimaan pajak yang  akan  diperoleh  melainkan  juga  memilikirkan  kondisi  sosiologis  wajib  pajak  yang  selama  ini memenuhi  kewajiban  pajaknya  tepat  waktu.  Kebijakan  yang  ada  mampu  memberikan  dampak  yang berarti bagi masyarakat, namun sescara sosiologis tidak menjadi masalah bagi wajib pajak yang lain.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan BBNKB bermanfaat bagi wajib pajak yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, karena dapat meringankan  wajib pajak dalam
memenuhi  kewajiban  pajak  kendaraan  bermotornya.  Di  samping  itu,  dengan  ketertarikan  wajib  pajak memanfaatkan kebijakan tersebut tentunya akan berdampak pada penerimaan daerah. Banyak wajib pajak yang  melakukan  pembayaran  pajak  karena  dendanya  ditiadakan  dan  wajib  pajak  yang  akan  melakukan BNKB juga merasa terbantu karena biaya lebih rendah. Namun terdapat wajib pajak yang selama ini taat dan  patuh  pajak  menganggap  kebijakan  tersebut  tidak  memberikan  edukasi  yang  baik  dan  bahkan memanjakan wajib pajak yang telat atau tidak melakukan pembayaran. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai  khazanah  keilmuan  tentang  kebijakan  insentif  pemutihan  denda  pajak  dan  pembebasan  BBNKB sebagai satu alternatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Secara empiris setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  senantiasa  dapat  dipertimbangkan  secara  komprehensif supaya  tidak  hanya  mengedepankan  satu  kepentingan  semata  yaitu  penerimaan  daerah,  namun  juga harus memahami kondisi sosiologis masyarakat. Secara praktis agar pemberian insentif pemutihan denda pajak  dan  pembebasan  BBNKB  tidak  dilakukan  secara  terus  menerus  (setiap  tahun),  melainkan pemerintah  daerah  dapat  mengambil  alternatif  lainnya  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajaknya seperti dengan penagihan dan sosialisasi yang lebih intens. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada dua kebijakan  yang  dibahas  secara  bersamaan  yaitu  kebijakan  insentif  pemutihan  denda  pajak  dan pembebasan  BBNKB,  tentunya  pembahasan  yang  diulas  tidak  fokus  pada  satu  permasalahan  walaupun kedua kebijakan tersebut merupakan satu kesatuan, namun tidak semua wajib pajak memanfaatkan kedua kebijakan tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, saran bagi peneliti selanjutnya untuk fokus mengkaji satu  kebijakan  saja,  dan  mengembangkan  penelitian  ini  di  Kabupaten/Kota  lain  dengan  harapan  akan memperoleh hasil yang berbeda, mengingat penelitian ini syarat dengan nilai (no value free) (Triyuwono, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . CV Jejak (Jejak Publisher). Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Universitas Brawijaya Press.
Antoro,  A.  F.  S.,  Susanti,  S.,  &  Muhtarom,  M.  (2023).  Menguji  Keadilan  Sunset  Policy  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  di  Provinsi  Banten). Sang  Pencerah:  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Muhammadiyah Buton , 9 (2), 288 – 302.
Effendi,  A.  (2022).  The  Effect  of  Taxes,  Incentives for  Elimination  of  Fines  and  Exemption  of  Ownership Duties on the Level of Regional Tax Revenue of West Java Province During the Covid-19 Pandemic. Jurnal Ekonomi , 11 (03), 98 – 105.
Ekasari,  L.  D.,  &  Akbari,  F.  (2017).  Tingkat  Efektivitas Penerapan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Terhadap  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Daerah  (Studi  Pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). OPTIMA , 1 (2), 74 – 86.
Ermawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2014). Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. InFestasi , 10 (2), 103 – 114.
Faisol, I A, & Rahmawati E. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. Jurnal InFestasi, 18 (1), 76-87,
DOI:https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.14616
Feriyanti,  M.,  Hermanto,  H.,  &  Suransi,  N.  K.  (2015).  Determinan  kepatuhan  pada  ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat). InFestasi , 11 (2), 171 – 185.
Fristylia,  T.  (2015).  Analisis  hubungan  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Malang: Universitas Brawijaya .
Ghony, M. D., & Almansur, F. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. edisi revisi. cet. II. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media . Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus (3rd ed.). Salemba Empat.
Horota,  P.,  Riani,  I.  A.  P.,  &  Marbun,  R.  M.  (2017).  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  rangka Otonomi  Daerah  melalui  potensi  pajak  dan  retribusi  daerah  di  Kabupaten  Jayapura. Jurnal  Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 2 (1).
Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. Profit: Jurnal Administrasi Bisnis , 14 (2), 48 – 55. Indriana,  M.,  Norsain,  M.,  &  Faisol,  M.  (2020).  Tarif  Pajak  UMKM  0  ,  5  % :  Reward  Or  Punishment ?
UMKM Tax Rates 0 , 5 %: Reward Or Punishment ? InFestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 16 (1), 88 – 100.
Kesuma, A. I. (2021). Sunset policy dan tax amnesty di Indonesia. INOVASI , 17 (3), 448 – 455.
Kusumardani,  A.,  &  Syarief,  D.  (2020).  Innovation  of  the  pad  of  the  original  income  (PAD)  through  the giving  of  incentive  motor  vehicle  taxes  (PKB)  paid  for  advanced  and  special  rates  on  the  choice  of police number as mass customization. In Advances in Business, Management and Entrepreneurship (pp. 87 – 88). CRC Press.
Mariana, D. (2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. Governance , 1 (1), 13 – 20. Miles,  M.,  &  Huberman,  M.  (1994). Qualitative  data  analysis:  An  expanded  sourcebook .  Sage  Publications. https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4lU_- wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Qualitative+data+analysis+Miller+Matthew&ots=kEWF2GTWXP& sig=5nuE4nXb5F3bXqVsFEHIpybw01U Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi) . PT Remaja Rosdakarya.
Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. Fiat Justisia , 8 (1), 69 – 79.
Pietersz,  J.  J.,  Picauly,  B.  C.,  Widaryanti,  W.,  Katili,  A.  Y.,  Ririhena,  M.  Y.,  Ferayani,  M.  D.,  Dewi,  M.  S., Faisol,  M.,  Kurniati,  N.,  Sandra,  A.,  Wicaksono,  G.,  Said,  H.  S.,  Zulma,  G.  W.  M.,  Suripto,  S.,  & Koerniawati, D. (2021). Perpajakan (Teori & Praktik). In Widina Bhakti Persada Bandung . Widina Bhakti Persada Bandung.
Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. Malang: UIN Mulana Malik Ibrahim .
1. Ramadan, G. R., & Afiqoh, N. W. (2018). Menyingkap Tabir Realitas Tax Amnesty. InFestasi , 14 (1), 11 – 22. Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (10th ed.). Salemba Empat.
Rismawati, R. (2022). The Influence of Motorized Vehicle Tax Incentives on Regional Tax Revenue of West Java Province During the Covid-19 Pandemic. Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB) , 1 (2), 64 – 70. Rohma,  F.  F.,  &  Febrianti,  A.  V.  (2022).  The  Implementation  of  Differential  Analysis  in  Ultra-Micro Manufacturing Business. Best Journal of Administration and Management , 1(2), 75-79.
Rohma,  F.  F.,  &  Novitasari,  I.  (2022).  Portrait  of  Performance  Measurements:  A  Case  Study  in  Micro Organization. Journal Of Economics, Management, and Business Research, 3(2).
Rohma,  F.  F.,  &  Tyastutik,  H.  (2023).  Urgensi  Pola  Desain  Kompensasi  Moneter  Berbasis  Kombinasi Anggaran  Dan  Piece-Rate  Untuk  Optimalisasi  Kinerja  Guru:  Studi  Pada  Institusi  Berbasis Yayasan. Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa), 3(1), 118-132. Safitri,  A.  N.  (2022). Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Tahun 2021 . Politeknik Keuangan Negara STAN.
Said, L. (2018). Implementation of tax amnesty and its impact on Indonesia economics. Reports on Economics and Finance , 4 (1), 45 – 56.
Sos, E. S. K. S., Sos, F. A. S., Si, M., & Hikmah, Y. (2018). Sunset policy and its effect on tax compliance: Case study Indonesia. International Journal of Engineering & Technology , 7 (3.25), 120 – 126. Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan  Alokasi  Belanja  Modal  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta). InFestasi , 11 (2), 118 – 136. Triyuwono, I. (2017). Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori . PT Raja Grafindo Persada. Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (11th ed.). Salemba Empat. Yin, R. K. (2015). Studi Kasus Desain & Metode . Raja Grafindo Persada.