## URGENSI IJTIHAD SAINTIFIK DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM TRANSAKSI KONTEMPORER

## Fauzi M.
Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: This  article  will  discuss  about  the  urgency  of  doing  ijtihad  scientific rational  to  address  the  legal  issues  of  contemporary  transactions  and  also  the foundation  of  the  scientific  ijtihad,  as  well  as  examples  of  scientific  diligence  in addressing  the  legal  issues  of  contemporary  transactions.  The  answer  is,  indeed, how  do  ijtihad  scientific  urgency  to  address  the  problems  of  contemporary transactions  in  the  global  era.  Al-Quran  and  al-Sunnah  as  the  primary  source  of Islamic  law  has  provided  legal  instruments  are  very  flexible  with  all  the  changing times, so that Islam is a religion that is always appropriate for all times and places, including  in  the  era  of  globalization.  So  that  it  is  no  exaggeration  if  Muslims  are always  optimistic  that  no  matter  how  great  the  development  of  contemporary transactions  in  the  era  of  globalization  will  always  be  followed  by  Islamic  law, namely  to  conduct  scientific  ijtihad  to  answer  all  the  problems  of  the  emerging contemporary transaction.
Keywords: scientific ijtihad, legal issues, contemporary transaction.
Abstrak: Artikel  ini  akan  membicarakan  tentang  rasional  urgensinya  melakukan ijtihad  saintifik  untuk  menjawab  persoalan  hukum  transaksi  kontemporer  dan  juga landasan  melakukan  ijtihad  saintifik  tersebut,  serta  contoh  ijtihad  saintifik  dalam menjawab  persoalan  hukum  transaksi  kontemporer.  Jawabannya,  memang,  betapa urgennya  dilakukan  ijtihad  saintifik  untuk  menjawab  problematika  transaksi kontemporer  pada  era  global.  Al-Qur‟an  dan  al-Sunnah  sebagai  sumber  utama hukum Islam telah  menyediakan  instrumen-instrumen  hukum  yang  sangat fleksibel dengan  segala  perubahan  zaman,  sehingga  Islam  adalah  agama  yang  senantiasa sesuai  untuk  segala  zaman  dan  tempat,  termasuk  di  era  globalisasi.  Sehingga bukanlah hal yang berlebihan jika umat Islam selalu optimis bahwa betapa pun hebat perkembangan  transaksi  kontemporer  di  era  globalisasi  akan  selalu  dapat  diikuti oleh hukum Islam, yakni dengan melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab segala problematika transaksi kontemporer yang muncul tersebut.
Kata Kunci: ijtihad saintifik, persoalan hukum, transaksi kontemporer.

## Pendahuluan
Era  globalisasi  ( the  age  of  globalization ),  dalam  beberapa  literatur dinyatakan  bermula  pada  dekade  1990 ‐ an. 1 Era  ini  ditandai,  diantaranya  dengan
1 Globalization  is  accepted  as  one  of  the  fundamental  of  the  processes  that  characterize the  contemporary  world,  a  process  leading  towards  an  increasingly  strong  interdependence
adanya fenomena penting dalam  bidang  ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih  karena  faktor  saling  membutuh ‐ kan  dan  saling  bergantung  satu  sama  lain. 2
Dunia  menjadi  seakan ‐ akan  tidak  ada  batas,  terutama  karena  perkembangan teknologi  informasi  yang  begitu  pesat.  Keadaan  yang  demikian  melahirkan banyak  peluang  sekaligus  tantangan, 3 terutamanya  dalam  hal  transaksi ( muamalah ) kepa ‐ da semua pihak, termasuk umat Islam. 4
Proses  globalisasi  diperkirakan  semakin  bertambah  cepat  pada  masa mendatang,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Colin  Rose  bahwa  dunia  sedang berubah  dengan  kecepatan  langkah  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya. Kehidupan  masyarakat  termasuk  kehidupan  hukum  dan  ekonominya  menjadi semakin kompleks. 5
Persoalan ‐ persoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulu ‐ nya tidak pernah  terbayangkan  muncul,  pada  era  globalisasi  muncul  dan  berkembang dengan  cepat.  Persoalan ‐ persoalan  dalam  bidang  muamalah  Islam  yang belakangan  muncul  misalnya  zakat  profesi,  asuransi,  praktek  perbankan elektronik, pasar modal, bursa efek, reksadana, e ‐ commerce dan lain ‐ lain. Padahal wahyu  tidak  akan  turun  lagi  karena  Rasulullah  Saw  sebagai  Rasul  terakhir  telah wafat,  dan  al ‐ Qur‟an  telah  tamat.  Sementara  tidak  semua  persoalan-persoalan hukum yang muncul kontemporeri dalam era globalisasi dijawab secara gamblang oleh  ayat ‐ ayat  al ‐ Qur‟an  dan  Hadis  Rasulullah  Saw. 6 Walaupun  sebagian persoalan ‐ persoalan  yang  muncul  kontemporeri  telah  dibincangkan  oleh  ulama
between increasingly large parts of the world. S. Parvez Manzoor, “Book Review „Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity”, Journal of Islamic Studies, Oxford: Centre for Islamic Studies, Vol. 15, No. 2, Mei 2004,  hlm. 280.
2 Jan Pronk, “Globalization: A Developmental Approach”, dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), Global Futures, Shaping Globalization, (London: Zed Books, 2001), hlm. 43. 3 Walter  Leimgruber, Between  Global  and  Local, (Aldershot  (England:  Ashgate Publishing Limited, 2004), hlm. 18 ‐ 19. 4 Abdul  Rashid  Moten,  “Modenization  and  The  Process  of  Globalization:  The  Muslim Experience and Responses”, dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (eds.), Islam in Southeast  Asia:  Political,  Social  and  Strategiec  Challenges  for  the  21st  Century, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), hlm. 231 ‐ 255.
5 Collin  Rose dan Malcolm J.  Nicholl, Accelerated Learning for the 21 st Century, (New York: Delacorte Press, 1997), hlm. 1.
6 Hasan  al ‐ Turabi, Qadaya  al ‐ Tajdid, (Khartum:  Ma„had  al ‐ Buhuth  wa  al ‐ Dirasat al ‐ Ijtima„iyyah, 1990), hlm. 50 ‐ 51.
terdahulu,  tetapi  kasus  dan  kondisinya  tidak  sama  persis,  sehingga  perlu  kajian lagi. 7 Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  ijtihad  saintifik  untuk  menjawab problematika  transaksi  kontemporer  pada  era  globalisasi, 8 sehingga  terbuktilah bahwa  Islam  adalah salihun  likulli  zaman  wa  likulli  makan (cocok  untuk  setiap zaman dan tempat).
Artikel  ini  akan  membincangkan  tentang  rasional  urgensinya  melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab persoalan hukum transaksi kontemporer dan juga landasan melakukan ijtihad saintifik tersebut, serta contoh  ijtihad saintifik  dalam menjawab persoalan hukum transaksi kontemporer.

## Pengertian Ijtihad Saintifik
Kata  ijtihad  berasal  dari  kata jahada ,  kata  ini  beserta  derivasinya  berarti “pencurahan segala kemampuan untuk  memperoleh suatu dari berbagai  urusan.” Perkataan  ini  menunjukkan  pekerjaan  yang  sulit  dilakukan  atau  lebih  dari  biasa. Secara  ringkas,  ijtihad  berarti  sungguh ‐ sungguh  atau  kerja  keras  untuk mendapatkan sesuatu. 9
Kata  ijtihad  mempunyai  makna  khusus  dalam  Islam,  yaitu  pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk memperoleh suatu hukum Syarak yang amali melalui penggunaan sumber syarak yang diakui. 10 Dalam definisi yang lain disebutkan, ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau  mujtahid  untuk  memperoleh  pengetahuan  tentang  hukum ‐ hukum  syara‟. 11
Menurut Fazlur Rahman, ijtihad: “...refers to the striving of the jurists to the point of mental exhaustion to derive principle and rules of law from evidence found in the  sacred  texts  of  sources”. 12 Sedangkan  saintifik  bermakna  menurut  atau
7 Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance, (London: Kluwer Law International, 1998), hlm. 25 ‐ 28. 8 Ridwan al ‐ Sayyid, “al ‐ Tajdid al ‐ Fiqhi  wa al ‐ Dini”, Journal al ‐ Ijtihad, Vol. 57 dan 58, Tahun ke ‐ 15, Beirut: Dar al ‐ Ijtihad, 2003, hlm. 13.
9 Muhammad  Musa  Towana, al ‐ Ijtihad:  Madha  Hajatina  Ilaihi  fi  Hadha  al ‐ ‘Asr, (Dar al ‐ Kutub al ‐ Hadithah, 1972), hlm. 97 10 Al ‐ Amidi, al ‐ Ihkam fi Usul al ‐ Ahkam, juz 3, (Kairo: Muassasah al ‐ Halabi, 1967), hlm. 204.
11 Muhammad Khudari Bek, Usul al ‐ Fiqh, (Beirut: Dar al ‐ Fikr, 1981), hlm. 367.
12 Fazlur  Rahman, Post  Formative  Developments  in  Islam, (Karachi:  Islamic  Studies, 1962), hlm. 12.
berdasar  ilmu  pengetahuan. 13 Biasanya  dihasilkan  melalui  penelitian  dengan menerap ‐ kan metode ilmiah tertentu.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  ijtihad  saintifik  merupakan suatu  upaya  pencurahan  segala  kemampuan  oleh  seorang  yang  mempunyai kelayakan  ilmiah  dengan  menggunakan  metode  ilmiah  tertentu  untuk mendapatkan  jawaban  terhadap  persoalan ‐ persoalan  kontemporer  dengan berdasarkan sumbersumber hukum yang diakui oleh Syarak.

## Posisi Teks dalam Ijtihad Saintifik
Sumber  hukum  yang  fundamental  dalam  hukum  Islam  adalah  al ‐ Qur‟an dan  al ‐ Sunnah  (teks).  al ‐ Qur‟an  diwahyukan  kepada  Muhammad  Saw  yang merupakan  Rasulullah  terakhir,  dan  syariatnya  adalah  syariat  yang  terakhir. 14
Sedangkan  al ‐ Sunnah  merupakan  penjelas  terhadap  hukum ‐ hukum  al ‐ Qur‟an, walau  terkadang  juga  menentukan  hukum  baru.  Dengan  demikian  syariat  Islam adalah syariat  yang akan berlaku hingga akhir zaman, oleh karena itu dalam teks tersebut  terkan ‐ dung  nilai ‐ nilai  dan  ajaran  yang  memungkinkannya  berlaku hingga akhir zaman.
Di  antaranya  adalah  bahwa  dalam  al ‐ Qur‟an  dan  al ‐ Sunnah  terdapat  dua jenis  hukum ‐ hukum,  yaitu:  (1)  hukum ‐ hukum qat‘iyyat yang  ditegaskan  oleh dalil, kekukuhannya tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu, tidak boleh ber ‐ ikhtilaf  terhadapnya,  tidak  boleh  ditolak  atau  diterima  berdasarkan  ijtihad semata ‐ mata.  Jenis  inilah  yang  disebut  oleh  para  pemikir  sebagai  hukum  Islam dalam makna Syariah. 15 (2) hukum ‐ hukum yang tidak ditetapkan secara jelas dan qat‘i baik  periwayatannya  maupun  artinya  (hukum zanniyyat yang  bersifat inter ‐ pretable ).  Hukum ‐ hukum  ini  dipahami  karena  adanya  isyarat  yang menunjuk  ke  arah  itu,  sehingga  timbul  perbedaan  paham,  perbedaan  sudut
13 M. Dahlan Al Barry dan Pius A. Partanto, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 688.
14 Sayyid  Hasyim  al ‐ Musawi, Manhaj  al ‐ Fiqh  al ‐ Islami, (Teheran:  Islamic  Republic  of Iran, 1997), hlm. 17 ‐ 18. 15 Mahmood  Zuhdi, Pengantar  Undang ‐ undang  Islam  di  Malaysia, Kuala  Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1997), hlm. 25 ‐ 26.
pandang, baik karena hal yang berkaitan dengan periwayatan ataupun penunjukan hukumnya.
Jenis hukum yang kedua inilah area untuk berijtihad, sehingga dari sinilah muncul penalaran, pemikiran, pen ‐ tarjih ‐ an, penelaahan, perkiraan kemaslahatan, kebaikan,  serta  perubahan  keadaan  yang  mungkin  menimbulkan  perbedaan. 16
Interpretasi  terhadap  jenis  hukum  yang  ke ‐ dua  inilah  disebut  fiqh. 17 Dalam melakukan  interpretasi  terhadap  hu ‐ kum ‐ hukum zanniyyat itu  diperlukan  suatu penalaran  ilmiah  dengan  menggunakan  metode  ilmiah  tertentu,  agar kesimpulannya  nanti  memi ‐ liki  bobot  ilmiah  yang  tinggi  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Inilah  ijtihad  saintifik  yang  diperlukan pada  era  global  saat  ini.  Akan  tetapi,  tetap  harus  diingat  bahwa  nilai  kebenaran yang  dihasilkan  tetap  bersifat  relatif,  liberal,  terbuka  untuk  diuji  dan  dikaji ulang, 18 serta terbuka untuk dikritik. 19 Berbeda dengan hukum qat„i yang bersifat mu ‐ tlak dan otoritatif.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  kedudukan  teks  dalam  ijtihad  saintifik adalah sebagai sumber hukum yang bersifat mutlak dan otoritatif, sedangkan hasil ijtihad saintifik tergolong dalam hukum fiqh yang bersifat relatif, liberal, terbuka untuk diuji dan dikaji ulang serta terbuka untuk dikritik.

## Kekuatan Hukum Hasil Ijtihad Saintifik
16 Abul A‟la Maududi, Islamic Law and Constitution, (Lahore: Islamic Publi ‐ cation Ltd., 1997), hlm. 58 ‐ 61. 17 Mahmood  Zuhdi  Abd.  Majid, Hukum  Islam  Semasa  di  Malaysia:  Prospek  dan Cabaran, Syarahan Perdana di Universiti  Malaya, Sabtu, 16 Agustus 1997, hlm. 9 ‐ 10; Juhaya S. Praja,  “Aspek  Sosiologi  dalam  Pembaharuan  Fiqh  di  Indonesia”,  dalam Epistemologi  Syara’ Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 119. 18 Untuk  melihat  lebih  jelas  ilustrasinya,  lihat  hasil  ijtihad  yang  kemudian  difatwakan tentang  penternakan  dan  konsumsi  kodok  hijau  oleh  MUI  Sumatera  Barat  yang  berbeda  dengan fatwa  MUI  Nusa  Tenggara  Barat.  Kemudian  kasus  tersebut  dikaji  lagi  oleh  MUI  Pusat  Jakarta untuk  menentukan  hukum  penternakan  dan  konsumsi  kodok  hijau.  Lihat  Nadirsyah  Hosen, “Behind  The  Scenes:  Fatwas  of  Majelis  Ulama  Indonesia  (1975 ‐ 1998)”, Journal  of  Islamic Studies, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, hlm. 166 ‐ 168. 19 Lihat  Qutb  Mustafa  Sibanu,  “Al ‐ Fikr  al ‐ Maqasidi  wa  Manahij  al ‐ Bahth  fi  al ‐ „Ulum al ‐ Ijtima „iyyah wa al ‐ Insaniyyah”, Journal  al ‐ Ijtihad, Vol.  59  dan  60, Tahun  ke ‐ 15,  Beirut:  Dar al ‐ Ijtihad, 2003, hlm. 212 ‐ 213.
Penelusuran  terhadap  sejarah tasyri‘  al ‐ islami menunjukkan  bahwa Rasulullah Saw menggalakkan umatnya untuk berijtihad. 20 Ini misalnya terungkap dalam  beberapa  hadis,  diantaranya  hadis  Mu„az  bin  Jabal.  Sewaktu  Rasul  Saw hendak  mengutus  Mu„az  bin  Jabal  r.a  untuk  menjadi  hakim  di  daerah  Yaman, beliau  sempat  berdialog  dengan  Mu„az  sebagai  berikut:  Rasulullah:  “Bagaimana (cara)  kamu  menyele ‐ saikan  perkara  jika  kepadamu  diajukan  suatu  perkara?”.
Mu„az:  “Aku  akan  putuskan  menurut  ketentuan  hukum  yang  ada  dalam al ‐ Qur‟an”. Rasulullah: “Kalau tidak kamu dapatkan dalam Kitab Allah?” Mu„az: “Aku akan putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul”. Rasulullah: “Kalau tidak (juga) kamu jumpai dalam Sunah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah?”.  Mu„az:  “Aku  akan  berijtihad  dengan  seksama”.  Kemudian  Rasulullah SAW pun mengakhiri dialognya sambil menepuk ‐ nepuk dada Mu„az seraya beliau bersabda, “Segala puji ha ‐ nya untuk Allah Swt  yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul ‐ Nya jalan yang diridai Rasul Allah”. 21
Dalam  hadis  yang  lain,  Rasulullah  Sawmemberikan  tempat  yang  mulia kepada mujtahid, walaupun ia salah dalam berijtihad. Dari „Amr bin al-„As r.a., ia mendengar  Rasulullah  Saw  bersabda  yang  artinya,  “Apabila  seorang  hakim hendak  menetapkan  suatu  hukum  kemudian  dia  berijtihad  dan  ternyata  benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian  dia  berijtihad  dan  ternyata  salah  ijtihadnya,  maka  untuknya  satu pahala”. 22
Dari dua hadis tersebut tergambar bagaimana kekuatan hukum hasil ijtihad saintifik. Ijtihad saintifik sebagai salah satu tipe ijtihad yang menerapkan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai kelayakan ilmiah, tentu masuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dalam hadis tersebut, jelas Rasulullah Saw mengakui dan membenarkan ijtihad sebagian sahabatnya sebagai hukum yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
20 Lihat  Ahmad Yaman, “Nasy‟ah al-Fiqh al-Islami  wa tatawwurihi”, Journal al-Ijtihad, Vol. 57 dan 58, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad, 2003, hlm. 19-31.
21 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, juz II, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), hlm. 268.
22 Ibid.
Oleh karena itu, secara historis, ijtihad telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad Saw, dan kemudian berkembang pada masa-masa sahabat  dan tabi„in serta masa-masa  generasi  selanjutnya hingga kini dan mendatang. 23 Bahkan justru dengan adanya ijtihad inilah ajaran-ajaran Islam dapat  senantiasa  sesuai  dengan  dinamika  perkembangan  zaman,  sehingga  di sinilah letak relevansinya ungkapan bahwa syariat  Islam itu selalu salihun likulli zaman wa likulli makan (cocok untuk setiap zaman dan tempat). 24

## Rasional Urgensi Ijtihad Saintifik
Sebagaimana  digambarkan  di  atas,  bahwa  ijtihad  saintifik  adalah  upaya pencurahan  segala  kemampuan  oleh  seorang  yang  mempunyai  kelayakan  ilmiah dengan  menggunakan  metode  ilmiah  tertentu  untuk  mendapatkan  jawaban terhadap  persoalan-persoalan  kontemporer  dengan  berdasarkan  sumber-sumber hukum  yangdiakui  oleh  Syara‟  (al-Qur‟an  dan  al-Sunnah).  Dalam  era  global, dimana  dunia  diibaratkan  sebagai  planet  yang  tidak  berbatas  ( borderless  world atau  sering  juga  disebut global  village )  karena  begitu  spektakulernya perkembangan  teknologi  informasi  (terutama  dengan  adanya  internet)  dan pengangkutan  (pesawat  terbang),  menjadikan  ijtihad  saintifik  merupakan  suatu perkara  yang  sangat  mungkin  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  mempunyai kelayakan  ilmiah  dan  kesungguhan.  Semua  yang  diperlukan  untuk  melakukan ijtihad  saintifik  sudah  tersedia,  tinggal  menunggu  kemauan  dan  kesungguhan manusia itu sendiri.
Di  sisi  lain,  selain  era  global  menjanjikan  peluang  yang  besar  pada  umat manusia,  juga  meninggalkan  persoalan  dan  tantangan,  khususnya  dalam  bidang hukum  muamalat.  Muamalat  dalam  istilah  popuper  sering  dipersamakan  dengan transaksi. 25 Muamalah  merupakan  perbuatan  dan  hubungan-hubungan  sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal
23 Mawil Izzi Dien, “Theology, Practice and Textual Interpretation in Islam”, Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 49, No. 1, London: The Islamic Cultural Centre, 2005, hlm. 5-6.
24 Muhammad  Anis  Ubadah, Tarikh  al-Fiqh  al-Islami  fi  ‘Ahd  an-Nubuwwah  wa  as- Sahabah wa at-Tabi’in, ( Mesir: Dar at-Tiba„ah, 1980), hlm. 10.
25 Mohd. Ma‟sum Billah, Modern Financial Transaction Under Syariah, (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd., 2003), hlm. 11.
tersebut  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  mereka  dengan berpandukan  syariah.  Pengertian  ini  jelas  sekali  menunjukkan  hubungan  antara transaksi  dengan  syariah.  Syariah  menjadi guideline bagi  semua  aktivitas transaksi.  Aktivitas  transaksi  yang  tidak  mengikuti  ketentuan  syariah  berarti dilarang (diharamkan). 26
Dalam kenyataannya, perkembangan transaksi baik dari segi bentuk, jenis, maupun metodenya pada era globalisasi ini berkembang sangat cepat. Persoalan- persoalan  hukum  transaksi  (muamalah)  dalam  berbagai  aspeknya  yang  dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan  cepat.  Persoalan-persoalan  dalam  bidang  muamalah  Islam  yang belakangan  muncul  misalnya  zakat  profesi,  asuransi,  praktek  perbankan elektronik, pasar modal, bursa efek, reksadana, e-commerce dan lain-lain. Padahal wahyu  tidak  akan  turun  lagi  karena  Rasulullah  Saw  sebagai  Rasul  terakhir  telah wafat,  dan  al-Qur‟an  telah  tamat.  Sementara  tidak  semua  persoalan-persoalan hukum yang muncul kontemporer dalam era globalisasi dijawab secara gamblang oleh  ayat-ayat  al-Qur‟an  dan  hadis  Rasulullah  Saw. 27 Walaupun  sebagian persoalan-persoalan  yang  muncul  kontemporer  telah  dibincangkan  oleh  ulama terdahulu,  tetapi  kasus  dan  kondisinya  tidak  sama  persis,  sehingga  perlu  kajian ulang. 28 Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  ijtihad  saintifik  untuk  menjawab problematika transaksi kontemporer pada era global, 29 sehingga terbuktilah bahwa Islam  adalah salihun  likulli  zaman  wa  likulli  makan (cocok  untuk  setiap  zaman dan tempat).
Dengan melakukan ijtihad saintifik, dimana sarana dan prasarananya telah tersedia  dengan  mudahnya  di  era  global  ini,  maka  insyaallah  problematika transaksi  kontemporer  yang  menjadi  persoalan  umat  Islam  dalam  bertransaksi secara  internasional  pada  era  global  dapat  diselesaikan  dengan  tetap  berpegang
26 Lihat  Abul  Hasan,  “Islamic  Ethical  Responsibilities  for  Bussiness  and  Sustainable Development”, Jurnal The  Islamic  Quarterly, Vol.  48,  No.  4,  London:  The  Islamic  Cultural Centre, 2004, hlm. 32-33.
27 Hasan al-Turabi, Op. Cit., hlm. 50-51.
28 Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Op. Cit., hlm. 25-28.
29 Ridwan al-Sayyid, Op. Cit., hlm. 13.
pada  ajaran  al-Qur‟an  dan  al-Sunnah. 30 Dengan  begitu,  maka  ajaran  Islam  akan tetap salihun  likulli  zaman  wa  likulli  makan, 31 sebagaimana  tujuan  utama diturunkannya  agama  Islam  sebagai  syariat  terakhir  yang  akan  berlaku  hingga akhir zaman.

## Landasan Ijtihad Saintifik
Islam  adalah  agama  yang  senantiasa  sesuai  untuk  segala  zaman  dan tempat.  Sifat  dasar  Islam  ini  didukung  oleh  instrumen-instrumen  hukum  yang menjadikannya  fleksibel  dengan  segala  perubahan  zaman.  Hal  ini  sebagaimana terlihat dalam sifat dasar hukum yang digariskan oleh al-Qur‟an yaitu ada hukum yang  bersifat qat‘iyyat dan mutasyabihat ( zanniyyat ),  di  mana  jenis  yang  kedua terbuka  untuk  diinterpretasi  sesuai ta‘lil  al-ahkam (melihat  hukum  berdasarkan „ illah )  yang  dipahami  mujtahid  akademik  dan  juga  tuntutan  zaman  serta  realitas sosial dan budaya lokal. 32
Selain  itu  terdapat  hadis-hadis,  seperti  dua  hadis  tersebut  di  atas  yang memberikan  justifikasi  untuk  berijtihad  kepada  siapa  saja  yang  berkelayakan terhadap  persoalan-persoalan  yang  muncul  (kontemporer)  yang  tidak  ditentukan hukumnya oleh al-Qur‟an dan al-Sunnah. Bahkan dua hadis tersebut menunjukkan bahwa  orang  yang  berijtihad  mendapatkan  tempat  yang  utama  dan  mulai  dalam ajaran  Islam.  Dengan  demikian  jelas  sekali,  bahwa  al-Qur‟an  dan  al-Sunnah memberikan landasan yang kuat untuk melakukan ijtihad saintifik.
Di  samping  itu,  setelah  mendalami  makna  dan  filosofi  yang  terkandung dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah,  para  ulama  menyimpulkan  bahwa  tujuan  utama
30 Felicitas Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory”, Jurnal Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 2, 2005, hlm. 187. 31 Penjelasan  lebih  lanjut  dan  beberapa  contoh  tentang  dinamika  Syari„ah  dalam menjawab  problematika  muamalah  kontemporer,  khususnya  dalam  transaksi  perbankan  modern, lihat  Mohd.  Daud  Bakar,  “Kedinamikaan  Shari„ah  dalam  Memenuhi  Tuntutan  Muamalah Perbankan  Moden”, Jurnal  Syariah, Vol.  6,  Januari  1998,  Kuala  Lumpur:  Akademi  Pengajian Islam, Bahagian Syariah, hlm. 59-72. Lihat pula Joni Tamkin bin Borhan, “Peranan dan Cabaran Ekonomi  Islam  dalam  Era  Globalisasi:  Suatu  Analisis”, Jurnal Afkar, No.  2,  Juni  2001,  Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Departemen Akidah dan Pemikiran Islam, hlm. 141-164.
32 Lihat Mahmood Zuhdi Abd. Majid, Op. Cit. , hlm. 8-12.
penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, 33 baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Hal  ini  sejalan  dengan  misi  Islam  secara keseluruhan  yang rahmatan  lil  ‘alamin. Bahkan  asy-Syatibi  dalam  al- Muwafaqat, 34 menegaskan:  “Telah  diketahui  bahwa  hukum  Islam  itu disyariatkan/diundangkan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  makhluk  secara mutlakʺ.  Dalam  ungkapan  yang  lain  Yusuf  al-Qaradawi  menyatakan:  “Di  mana ada maslahat, disanalah hukum Allah”. 35
Dua  ungkapan  tersebut  menggambarkan  secara  jelas  bagaimana  eratnya hubungan  antara  hukum  Islam  dengan  kemaslahatan.  Kemaslahatan  yang dimaksud  adalah  bersifat  dinamis  dan  fleksibel,  artinya  pertimbangan kemaslahatan  itu  seiring  dengan  perkembangan  zaman. 36 Konsekuensinya,  bisa jadi yang dianggap maslahat pada waktu yang lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang. Kemaslahatan  yang ingin diwujudkan hukum  Islam bersifat universal,  kemaslahatan  sejati,  bersifat  duniawi  dan  ukhrawi,  lahir  dan  batin, material  dan  spiritual,  maslahat  individu  dan  maslahat  umum,  maslahat  hari  ini dan esok. 37
Maslahat  menurut  al-Syawkani,  adalah  pemeliharaan  terhadap  tujuan hukum  Islam  dengan  menolak  bencana/kerusakan/hal-hal  yang  merugikan  dari makhluk (manusia). 38 Sementara menurut al-Tufi, maslahat secara urf merupakan sebab  yang  membawa  kepada  kemaslahatan  (manfaat),  sedangkan  dalam  hukum Islam, maslahat merupakan sebab  yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari„ (Allah), baik dalam bentuk ibadat maupun muamalat. 39 Sedangkan menurut al-Ghazali,  maslahat  makna  asalnya  merupakan  menarik  manfaat  atau  menolak madarat. Akan tetapi  yang dimaksud maslahat dalam hukum  Islam adalah setiap
33 Ahmad al-Risuni, Nazariyyah al-Maqasidi ‘inda al-Syatibi, Cet. II, (Riyad: al-Dar al- „Alamiyyah li al-Kuttab al-Islami, 1992), hlm. 7.
34 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 19.
35 Yusuf  al-Qaradawi, al-Ijtihad  al-Mu‘asir, (Kairo:  Dar  al-Tawzi„  wa  al-Nasyr  Al- Islamiyyah, 1994), hlm. 68.
36 Felicitas Opwis, Op. Cit., hlm. 183.
37 Yusuf  al-Qaradawi, Madkhal  lidirasah  as-  Syari'ah  al-Islamiyyah, (Kairo:  Maktabah Wahbah, t.t), hlm. 62.
38 Al-Syawkani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 242.
39 Yusdani, Peranan  Kepentingan  Umum  dalam  Reaktualisasi  Hukum:  Kajian  Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 31.
hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap  hukum  yang  mengandung  tujuan  memelihara  kelima  hal  tersebut  disebut maslahat. 40 Mengadopsi transaksi modern di era global dengan menyesuaikannya dengan  ketentuan  syariah  merupakan  suatu  bentuk  maslahat  untuk  kehidupan manusia (umat Islam).
Di  samping  itu,  para  ulama  setelah  memahami  falsafah  yang  mendasari hukum  Islam,  merumuskan  suatu  kaedah  dasar  dalam  bidang  muamalah,  yang artinya:  “Hukum  asal  mu„amalat  adalah  bahwa  segala  sesuatunya  dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah)”. 41
Di  sisi  lain,  para  fukaha  juga  merumuskan  kaedah  fiqh  yang  mengatakan yang artinya: “Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi,  dorongan,  dan  motivasi”. 42 Menurut  Ibn  al-Qayyim  kaedah  ini  sangat penting  dalam  hukum  Islam.  Tidak  mengetahui  kaedah  tersebut,  akan  terjadi kekeliruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Sebab prinsip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. 43
Landasan  lainnya  adalah  prinsip  Islam  tentang  kebebasan  untuk melakukan kontrak yang dikehendaki, asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan itu  sesuatu  yang  tidak  dilarang  oleh  syara‟.  Hadis  yang  berkaitan  dengan kebebasan  dalam  melakukan  kontrak  dan  meletakkan  syarat  dalam  kontrak diriwayatkan  oleh  al-Bukhari,  Abu  Daud  dan  al-Turmudhi,  bahwa  Nabi Muhammad  Saw  bersabda  yang  artinya:  “Orang-orang  Islam  boleh  melakukan kontrak  dengan  membuat  apa-apa  syarat  melainkan  syarat  yang  menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” 44
40 Al-Ghazali, al-Mustasfa, juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 286-287.
41 Al-Imam  Jalaluddin  al-Suyuti, Al-Asybah  wa  al-Naza’ir, cet.  1,  (Beirut:  Dar  al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1399H), hlm. 60.
42 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, juz III, cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 14.
43 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Op. Cit., hlm. 14.
44 Turmudhi, Sunan  al-Turmudhi  (al-Jami‘  al-Sahih) ,  juz  III,  (Kairo:  Maktabah  al-Babi al-Halabi, 1967), hlm. 635.
Berdasarkan  pada  hadis  tersebut,  dapatlah  dipahami  bahwa  hukum  asal dari  segala  bentuk  kontrak  dan  persyaratan  adalah  mubah.  Ini  sebagaimana pendapat mazhab Hambali  dan Maliki. Mereka  menyatakan bahwa transaksi  dan persyaratan  itu  bebas,  sehingga  tidak  ada  yang  diharamkan  kecuali  yang diindikasikan keharamannya oleh ajaran Islam, dengan dalil tegas atau qiyas. 45
Di  antara  dalil-dalil  mereka  yang  berpendapat  demikian  adalah  sebagai berikut:
1. Asal dari kontrak adalah keridaan kedua belah pihak. Konsekuensinya adalah komitmen yang mereka sepakati bersama untuk mereka. Allah Swt berfirman:
ʺHai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama  suka  diantara  kamu....ʺ. 46 Dalam  ayat  ini,  secara jelas  Allah  melarang  mengambil  harta  orang  lain  dengan  cara  batil (diharamkan), selanjutnya Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain  dengan  saling  ridha.  Yang  dipersyaratkan  dalam  kontrak  jual  beli  di dalam  ayat  ini  hanya  saling  ridha  alias  suka  sama  suka.  Ini  menunjukkan bahwa  segala  tran ‐ saksi  yang  didasari  faktor  saling  meridhai  adalah  boleh, kecuali ka ‐ lau terbukti ajaran syariat mengharamkannya, seperti jual beli babi ( khinzir ), terdapat unsur gharar.
2. Menurut  al ‐ Qur‟an,  ʺWahai  orang ‐ orang  yang  beriman,  tunaikanlah akad ‐ akad  kalian.ʺ 47 Ini  menunjukkan  bahwa  janji  atau  kontrak  itu  wajib dilaksanakan  tanpa  kecuali  dan  kontrak  itu  tidak  akan  mengikat  kecuali dilakukan dengan sah. Menurut penaf ‐ siran Muhammad Rasyid Rida, ayat itu menunjukkan  bahwa  tiap ‐ tiap  perkataan  atau  perbuatan  yang  dianggap sebagai  kontrak  ada ‐ lah  wajib  dilaksanakan  sebagaimana  diperintahkan  oleh Allah  Swt,  selama  ia  tidak  mengandung  perkara  yang  menghalalkan  yang haram dan mengharamkan yang halal. 48
45 Ibn Taymiyyah, Nazariyyah al-‘Aqd, (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.t), hlm. 226.
46 An ‐ Nisa (4): 29.
47 Al ‐ Ma‟idah (5): 1.
48 Muhammad  Rasyid  Rida, Tafsir  al-Manar, cet.  IV,  jilid  6,  (Kairo:  Matba„ah  al- Qahirah, 1986), hlm. 234.
3. Kontrak  dan  persyaratan  termasuk  soal  kebiasaan,  dan  asalnya  adalah  tidak diharamkan, karena asal dari kebiasaan adalah mubah. Allah berfirman: ”.... padahal  sesungguhnya  Allah  telah  menjelas ‐ kan  kepada  kamu  apa  yang diharamkan ‐ Nya  atasmu,  kecuali  apa  yang  terpaksa  kamu  memakannya.ʺ 49
Hukum  ini  berlaku  umum  untuk  benda  dan  perbuatan.  Hukumnya  dijadikan sebagai  standar  hukum  asli  hingga  ada  penjelasan  tentang  keharamannya. Nash  atau  dalil ‐ dalil  tegas  yang  melarang  berbagai  bentuk  aktivitas  amat sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa selain yang disebutkan keharamannya berada  dalam  kondisi  asal,  yakni  mubah. 50 Ini  juga  sesuai  dengan  prinsip, bahwa  hukum  asal  muamalat  adalah  mubah.  Ini  berbeda  dengan  perkara ibadah yang asalnya adalah haram, kecuali yang diperintahkan syara‟.
Memang ada segolongan ulama‟ (mazhab Zahiri, diantaranya Ibnu Hazm) yang berpendapat sebaliknya,  yaitu semua kontrak dan syarat-syarat adalah tidak sah  kecuali  yang  dibolehkan  oleh  nas  dan  ijma‟. 51 Akan  tetapi,  pendapat  ini dianggap sempit dan kurang sesuai dengan semangat ajaran Islam itu sendiri.
Secara  garis  besar,  para  ulama  telah  menggariskan  tentang  pembagian syarat  dalam  kontrak  menjadi  syarat  sah  dan  syarat  rusak  atau  batal.  Masing- masing dibagi menjadi tiga yaitu: 52 Pertama , persyaratan yang sah, terdiri dari:
1. Syarat  yang  menjadi  konsekuensi  perjanjian,  seperti  syarat  harus  ada  serah terima barang dan penyerahan pembayaran.
2. Syarat demi kepentingan perjanjian, seperti syarat bentuk pembayaran, seperti pembayaran cash atau hutang (tunda).
3. Syarat  yang  jelas  kegunaannya  namun  bukan  merupakan  konsekuensi perjanjian, dan juga bukan demi kepentingan perjanjian tersebut, namun juga tidak bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu. Seperti seorang penjual rumah yang meminta persyaratan untuk tetap tinggal di rumah itu selama satu bulan. 53 34
49 Al ‐ Anʹam (6):119. 50 Ibnu Taymiyyah, Op. Cit., hlm. 355
51 Ibn Hazm, al-Muhalla, jilid 8, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t), hlm. 412.
52 Lihat Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Op. Cit., hlm. 100-102.
53 Al-Kasani, Bada’i‘  al-Sana’i‘  fi  Tartib  al-Syara’i‘  , juz  5,  (Beirut:  Matba„ah  al- „Asimah, t.t), hlm. 171.
Kedua, persyaratan  yang  rusak/batal.  Persyaratan-persyaratan  yang tergolong  persyaratan yang rusak/batal adalah:
1. Persyaratan  yang  menyimpang  dari  konsistensi  untuk  melaksanakan  syarat dan  rukun  dasar  suatu  kontrak,  dan  persyaratan  yang  membuka  pada masuknya elemen riba dan gharar, dan ilegal. 54
2. Persyaratan  yang  bertentangan  dengan  konsekuensi  perjanjian.  Seperti persyaratan  bahwa  barang  yang  dijual  tidak  boleh  rugi  bila  dijual  kembali, atau agar tidak dijual lagi.
3. Persyaratan  yang  membuat  perjanjian  menjadi  tergantung.  Seperti  ucapan, ʺAku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang.ʺ

## Contoh Ijtihad Saintifik dalam Transaksi Kontemporer
Di antara contoh ijtihad saintifik yang dilakukan oleh para pakar ekonomi Islam  dan  fiqh  muamalah  baik  secara  individual  maupun  secara  kolektif  adalah tentang kasus default payment (kegagalan pembayaran) dalam produk pembiayaan Islam  di  institusi  keuangan  Islam,  seperti  perbankan  Islam.  Kejadian  kegagalan pembayaran  angsuran  baik  itu  terjadi  kerana  mungkir  bayar  atau  keterlambatan pembayaran  angsuran  oleh  pihak  nasabah  bank  Islam  yang  menerima  skim pembiayaan memang terkadang terjadi  di  bank  Islam,  sebab pada dasarnya  bank Islam  tidak  mengenakan  denda  terhadap default  payment sebagaimana  di  bank konvensional. 55 Default  payment ini  disebabkan  oleh  sikap  tidak  bertanggung jawab  para  nasabah  untuk  membayar  angsuran  tepat  pada  waktunya  di  samping terdapat  juga  sedikit  nasabah  yang  benar-benar  menghadapi  masalah  kesulitan uang sehingga gagal membayar angsuran tepat waktu. 56
Dalam  sistem  perbankan  Islam  maupun  konvensional, defaul  payment merupakan  penyebab  utama  dari  meningkatnya non  performing  financing
54 Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, jilid 2, (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 159.
55 Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, (London: Kluwer Law International, 2002), hlm. 55.
56 Nor  Azzah  Kamri  dan  Fadillah  Mansor,  “Aplikasi  Konsep al-Murabahah dalam Penawaran  Instrumen  di  Institusi  Perbankan  Islam  di  Malaysia”, Prosiding  Seminar  Kewangan Islam, API UM, Kuala Lumpur, 18 Juni 2002, hlm. 138.
(NPF). 57 Misalnya, NPF di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Malaysia pada tahun 2005 ini mencapai RM 700 juta (Rp 1.750.000.000.000,-, dengan asumsi 1 RM=  Rp  2500,-).  Suatu  jumlah  yang  sangat  fantastis,  dan  dapat  menyebabkan bangkrutnya  bank  Islam  tersebut  dan  secara  keseluruhan  bisa  menghancurkan kredibilitas  bank  Islam  dan  kepercayaan  publik  terhadap  institusi  perbankan Islam. 58 Oleh karena itu, persoalan default paymen menjadi perhatian serius para pakar  ekonomi  Islam  dan  fiqh  muamalah  baik  secara  individual  maupun  secara kolektif.  Terdapat  berbagai  pendapat  berbeda  yang  merupakan  hasil  ijtihad saintifik  para  pakar  ekonomi  Islam  dan  fiqh  muamalah  tentang  cara menyelesaikan default payment agar tidak terjebak pada riba.
Menurut  ijtihad  saintifik  Kamal  Hammad, 59 hanya  mahkamah  yang berwenang untuk memberikan hukuman terhadap nasabah default payment . Beliau menolak  dengan  tegas  hukuman  terhadap  nasabah default  payment dengan kompensasi.  Sementara  ijtihad  saintifik  Syaykh  Mustafa  al-Zarqa‟,  sebagaimana dikutip  Mohammad  Ali  Elgari et.al ,  berpendapat  bahwa  hukuman  denda  mesti diputuskan  oleh  mahkamah  tinggi  saja  dan  uang  denda  itu  mesti  dimanfaatkan untuk  kepentingan  sosial.  Bank  Syari„ah  tidak  boleh  mengambil  uang  denda tersebut,  tetapi  semua  uang  denda  itu  mesti  dimanfaatkan  untuk maslahah ‘ammah ( public interest ). 60
Sementara  ijtihad  saintifik  kolektif Islamic  Fiqh  Academy ,  mengeluarkan fatwa  bahwa  jika  nasabah  gagal  membayar  angsuran  pada  waktu  yang  telah disepakati, maka pihak bank tidak boleh mengenakan denda atau bayaran lain atas kegagalan  tersebut,  kerana  hal  itu  sama  saja  dengan  menerapkan  konsep  bunga terhadap angsuran tersebut. 61
57 Istilah  NPF  ( non  performing  financing )  untuk  bank  Islam  dan  NPL  ( non  performing loan )  untuk  bank  konvensional.  Makna  substantifnya  relatif  sama  yaitu  pembiayaan/pinjaman tidak berbayar (macet).
58 Berita Harian , 19 Oktober 2005.
59 Lihat  Muhammad  Sulaiman  al-Asyqar et.al.,  Buhuth  al-Fiqhiyyah  fi  Qadaya Iqtisadiyyah Mu‘asirah, jilid 2, cet. I, (Amman: Dar al-Nafa‟is, 1998), hlm. 866-867.
60 Mohammad  Ali  Elgari,  Mohammad  Nejatullah  Siddiqi  and  Mohammad  Anas  Zarqa, “Qanun al-Masarif-Sighah Muqtarahah li Tanzim Qita„ fi al-Masraf al-Islami”, Review of Islamic Economics , Vol. 2, No. 2, 1993, hlm. 67-97.
61 Muhammad Taqi Usmani, Op. Cit., hlm. 58.
Berkenaan dengan ijtihad saintifik ini, al-Sadiq al-Darir menyatakan setuju untuk  mengenakan  denda  terhadap default  payment dengan  syarat  jumlah  denda itu  tidak  melebihi  jumlah  hutang  nasabah. 62 Muhammad  Taqi  Usmani berpendapat  serupa,  yakni  nasabah default  payment hendaknya  membayar sejumlah  uang  kepada  institusi  kebajikan  yang  dimiliki  oleh  bank  Islam  untuk tujuan membiayai kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh syari„ah. Bank Islam tidak boleh mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Jadi uang denda itu bukan kompensasi kepada pembiayaan (bank Islam) sebagai opportunity cost , tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan. 63
Umer  Chapra  dan  Tariqullah  Khan  menyatakan  bahwa  kalau default payment tidak  dikenakan  penalti  atau  denda  maka  hal  ini  akan  menjadi  satu fenomena  dan  preseden  yang  tidak  baik  bagi  kelangsungan  ekonomi  sosial,  dan orang  yang default  payment tersebut  akan  terus-menerus  melakukan ketidakjujuran.  Hal  ini  juga  akan  memperburuk  sistem  keuangan  suatu  institusi keuangan  apalagi  kalau  nilai  kontrak  itu  sangat  besar.  Oleh  karena  itu,  Umer Chapra  dan  Khan  mengusulkan  konsep  “ Loss  Given  Default ”  (LGD)  untuk menentukan jumlah kompensasi agar bisa mengkurangkan nilai-nilai ketidakadilan  antara  pihak  nasabah  dan  bank  Islam  saat  terjadi default  payment dengan syarat jumlah kompensasi sudah disetujui oleh ulama, dalam hal ini adalah Dewan Penasehat Syari„ah Nasional. 64
Sementara  Joni  Tamkin  bin  Borhan  menyatakan  bahwa  pengenaan  ganti rugi  ( ta‘wid  mali )  menurut  penelitian  sebagian  pakar  ekonomi  Islam  adalah dibolehkan  dengan  argumen-argumen  berikut:  (1)  Di  antara  inti  hukum  Islam adalah  konsep  “penolakan  mudharat”  di  mana  setiap  mudharat  atau  kerugian mestilah  dihindari.  (2)  Praktek  riba  hanya  terjadi  dalam  hal  pertukaran  uang dengan  uang  atau  barang  ribawi  dengan  barang  ribawi.  Dalam  kasus  pengenaan bayaran ganti rugi, ia dikenakan ke atas kegagalan nasabah dalam akad pertukaran
62 Al-Sadiq  Muhammad  al-Amin  al-Darir,  “al-Ittifaq  „ala  Ilzam  al-Madin  Al-Mu„sir  bi Ta„wid Darar al-Mumatalah”, Journal of Research in Islamic Economics , Vol. 3, No.1, 1985, hlm. 111-112.
63 Muhammad Taqi Usmani, Op. Cit., hlm. 59.
64 M.  Umer  Chapra  and  Tariqullah  Khan, Regulation  and  Supervision  of  Islamic  Banks. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 2000), hlm. 89.
( mu‘awadah )  yang  melibatkan  pertukaran  antara  uang  dengan  barang  yaitu  dari jenis  dan  sifat  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini  terdapat  ijtihad  fiqhi  berhubung dengan bay‘  al-‘arbun, 65 dan  kebolehan  hangusnya  uang  deposit  karena  untuk mengganti  kerugian  penjual  menunggu  dan  tidak  memasarkan  barang  yang ditempah itu kepada pelanggan lain. Kerugian dalam kasus bay‘ al-‘arbun adalah berbentuk  kerugian  ekonomi,  sementara  kerugian  yang  ditanggung  oleh  investor dan  penabung  akibat default  payment adalah  berbentuk  kerugian  riil.  (3)  Riba selalunya  memberi  kelebihan  satu  pihak  ke  atas  pihak  lain,  sementara  bayaran ganti rugi hanya sekedar mengembalikan keadaan kerugian kepada keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak bank, kerana tujuan ganti rugi hanya sekedar memperbaiki  keadaan.  Dengan  demikian,  pengenaan  ganti  rugi  terhadap default payment adalah  dibolehkan  dengan  syarat  jumlah  ganti  kerugian  ini  ditentukan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan dalam kasus ini. 66
Dari berbagai ijtihad saintifik tentang default payment tersebut, tergambar betapa  para  pakar  dan  ilmuwan  yang  mempunyai  kelayakan  ilmiah  melakukan ijtihad saintifik sesuai dengan tingkat dan latar belakang keilmuan, keadaan sosial budaya  dan  politik,  serta  dalil-dalil  yang  dapat  mereka  kemukakan.  Hasilnya ternyata berbeda, mana yang paling tepat? Mungkin ijtihad saintifik Umer Chapra dan  Tariqullah  Khan,  serta  Joni  Tamkin  bin  Borhan  lebih  cocok  untuk menyelesaikan kasus default payment di BIMB Malaysia.

## Penutup
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  jelaslah  betapa urgennya  dilakukan  ijtihad  saintifik  untuk  menjawab  problematika  transaksi kontemporer pada era global, dengan rasional sebagaimana dikemukakan di atas. Al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam telah menyediakan
65 Bay‘ al-‘arbun adalah jual beli berdeposit, dimana seorang pembeli membeli barangan dari penjual dengan memberikan satu dirham atau lebih sebagai bayaran pendahuluan, jika ia jadi membeli  barangan  tersebut  maka  wang  itu  dikira  sebagai  bahagian  bayaran  terhadap  harga barangan,  akan  tetapi  jika  ia  tidak  jadi  membelinya,  maka  uang  itu  menjadi  milik  penjual.  Lihat Ibn  Qudamah, Al-Mughni  Wa  al-Syarh  al-Kabir ,  jilid  4,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-„Arabi,  1972), hlm. 58.
66 Joni  Tamkin  bin  Borhan,  “Isu-isu  Syariah  Dalam  Sistem  Perbankan  Islam”, Jurnal PEMIKIR, Oktober-Disember 2001, hlm. 115-116.
Instrumen-instrumen  hukum  yang  menjadikannya  fleksibel  dengan  segala perubahan  zaman,  sehingga  Islam  adalah  agama  yang  senantiasa  sesuai  untuk segala  zaman  dan  tempat,  termasuk  di  era  globalisasi.  Ini  sesuai  dengan pernyataan  bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum  yang salihun  likulli  zaman  wa likulli  makan .  Pernyataan  tersebut  memiliki  landasan  teoritis,  historis  maupun empiris yang kuat. Sehingga bukanlah hal yang berlebihan jika umat Islam selalu optimis  bahwa  betapa  pun  hebat  perkembangan  transaksi  kontemporer  di  era globalisasi  akan  selalu  dapat  diikuti  oleh  hukum  Islam  yakni  dengan  melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab segala problematika transaksi kontemporer yang muncul tersebut.

## 39

## Bibliografi
Abdul  Rashid  Moten,  “Modenization  and  The  Process  of  Globalization:  The Muslim Experience and Responses”, dalam K.S.  Nathan dan Mohammad Hashim  Kamali  (eds.), Islam  in  Southeast  Asia:  Political,  Social  and Strategiec  Challenges  for  the  21st  Century, Singapura:  Institute  of Southeast Asian Studies, 2005.
Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, juz II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
Abul  A‟la  Maududi, Islamic  Law  and  Constitution. Lahore:  Islamic  Publication Ltd., 1997.
Abul  Hasan,  “Islamic  Ethical  Responsibilities  for  Bussiness  and  Sustainable Development”, Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 48, No. 4, London: The Islamic Cultural Centre, 2004.
Ahmad al-Risuni, Nazariyyah al-Maqasidi ‘inda al-Syatibi, cet. II, Riyad: al-Dar al-„Alamiyyah li al-Kuttab al-Islami, 1992.
Ahmad  Yaman,  “Nasy‟ah  al-Fiqh  al-Islami  wa  tatawwurihi”, Journal  al-Ijtihad, Vol. 57 dan 58, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad, 2003.
Al-Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, juz 3, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967.
Al-Ghazali, al-Mustasfa, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Al-Imam  Jalaluddin  al-Suyuti, Al-Asybah  wa  al-Naza’ir, cet.  1, Beirut:  Dar  al- Kutub al-„Ilmiyyah, 1399H.
Al-Kasani, Bada’i‘  al-Sana’i‘  fi  Tartib  al-Syara’i‘, juz  5,  Beirut:  Matba„ah  al- „Asimah, t.t.
Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Al-Syawkani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
Al-Sadiq  Muhammad al-Amin  al-Darir,  “al-Ittifaq „ala  Ilzam  al-Madin  al-Mu„sir bi  Ta„wid  Darar  al-Mumatalah”, Journal  of  Research  in  Islamic Economics , Vol. 3, No.1, 1985.
Berita Harian, 19 Oktober 2005.
Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Accelerated Learning for the 21 st Century. New York: Delacorte Press, 1997.
Fazlur Rahman, Post Formative Developments in Islam. Karachi: Islamic Studies,
1962.
Felicitas Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory”, Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 2, 2005.
Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance, London: Kluwer Law International, 1998.
Hasan al-Turabi, Qadaya al-Tajdid, Khartum: Ma„had al-Buhuth wa al-Dirasat al- Ijtima„iyyah, 1990.
Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, I‘lam  al-Muwaqqi‘in  ‘an  Rabb  al-‘Alamin, juz  III, cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
Ibn Hazm, al-Muhalla, jilid 8, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.
Ibn Qudamah, Al-Mughni  wa al-Syarh al-Kabir , jilid  4, Beirut:  Dar al-Kutub  al- „Arabi, 1972.
Ibn Taymiyyah, Nazariyyah al-‘Aqd, Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.t. 41
Jan  Pronk,  “Globalization:  A  Developmental  Approach”, dalam Jan  Nederveen Pieterse  (ed.), Global  Futures,  Shaping  Globalization, London:  Zed Books, 2001.
Joni  Tamkin  bin  Borhan,  “Isu-isu  Syariah  Dalam  Sistem  Perbankan  Islam”,
Jurnal PEMIKIR, Oktober-Desember, 2001.
Juhaya S. Praja, “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia”, dalam Epistemologi  Syara’  Mencari  Format  Baru  Fiqh  Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Mahmood Zuhdi, Pengantar  Undang-undang Islam di  Malaysia, Kuala Lumpur:
Penerbit Universiti Malaya, 1997.
Mahmood  Zuhdi  Abd.  Majid, Hukum  Islam  Semasa  di  Malaysia:  Prospek  dan Cabaran, Syarahan Perdana, Universiti Malaya, Sabtu, 16 Agustus 1997. Mawil Izzi Dien, “Theology, Practice and Textual Interpretation in Islam”, Jurnal The  Islamic  Quarterly, Vol.  49,  No.  1,  London:  The  Islamic  Cultural Centre, 2005.
Mohd.  Daud  Bakar,  “Kedinamikaan  Shari„ah  dalam  Memenuhi  Tuntutan Muamalah  Perbankan  Moden”, Jurnal  Syariah, Vol.  6,  Januari  1998, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Bahagian Syariah, 1998.
Mohd.  Ma‟sum  Billah, Modern  Financial  Transaction  Under  Syariah, Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, 2003.
Muhammad Anis Ubadah, Tarikh al-Fiqh al-Islami fi ‘Ahd an-Nubuwwah wa as- Sahabah wa at-Tabi’in, Dar at-Tiba„ah, 1980.
Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  Ibn  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid  wa Nihayah al-Muqtasid, jilid 2, Beirut: Dar al-Qalam, 1988.
Muhammad Khudari Bek, Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
Muhammad  Musa  Towana, al-Ijtihad:  Madha  Hajatina  Ilaihi  fi  Hadha  al-‘Asr,
Dar al-Kutub al-Hadithah, 1972.
Muhammad  Rasyid  Rida, Tafsir  al-Manar, cet.  IV,  jilid  6,  Kairo:  Matba„ah  al-
Qahirah, 1986.
Muhammad  Taqi  Usmani, An  Introduction  to  Islamic  Finance. London:  Kluwer Law International, 2002.
Muhammad  Sulaiman  al-Asyqar, et.al.,  Buhuth  al-Fiqhiyyah  fi  Qadaya Iqtisadiyyah Mu‘asirah, jilid 2, cet. I, Amman: Dar al-Nafa‟is, 1998.
M.  Umer  Chapra  and  Tariqullah  Khan, Regulation  and  Supervision  of  Islamic Banks, Jeddah:  Islamic  Research  and  Training  Institute  and  Islamic Development Bank, 2000.
M.  Dahlan  Al  Barry  dan  Pius  A  Partanto, Kamus  Ilmiah  Populer, Surabaya: Arkola, 1994.
M.  Umer  Chapra  and  Tariqullah  Khan, Regulation  and  Supervision  of  Islamic Banks. Jeddah:  Islamic  Research  and  Training  Institute  and  Islamic Development Bank, 2002.
Nadirsyah  Hosen,  “Behind  The  Scenes:  Fatwas  of  Majelis  Ulama  Indonesia (1975-1998)”, Journal  of  Islamic  Studies, Vol.  15,  No.  2,  Mei  2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies, 2004.
Nor Azzah Kamri dan Fadillah Mansor, “Aplikasi  Konsep al-Murabahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia”, Prosiding Seminar Kewangan Islam, API UM, Kuala Lumpur, 18 Juni 2002. 43
Qutb Mustafa Sibanu, “Al-Fikr al-Maqasidi wa Manahij al-Bahth fi al-„Ulum al- Ijtima „iyyah wa al-Insaniyyah”, Journal al-Ijtihad, Vol. 59 dan 60, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad, 2003.
Ridwan al-Sayyid, “al-Tajdid al-Fiqhi wa al-Dini”, Journal al-Ijtihad, Vol. 57 dan 58, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad, 2003.
Sayyid Hasyim al-Musawi, Manhaj al-Fiqh al-Islami, Teheran: Islamic Republic of Iran, 1997.
S.  Parvez  Manzoor,  “Book  Review  „Islam  in  the  Era  of  Globalization:  Muslim Attitudes  Towards  Modernity  and  Identity”,  Johan  Meuleman  (ed.) London: Routledge Curzon, 2002.
Turmudhi, Sunan  al-Turmudhi  (al-Jami‘  al-Sahih) ,  juz  3,  Kairo:  Maktabah  al- Babi al-Halabi, 1967.
Walter  Leimgruber, Between  Global  and  Local, Aldershot  (England):  Ashgate Publishing Limited, 2004.
Yusdani, Peranan  Kepentingan  Umum  dalam  Reaktualisasi  Hukum:  Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi, Yogyakarta: UII Press, 2000. Yusuf  al-Qaradawi, al-Ijtihad  al-Mu‘asir, Kairo:  Dar  al-Tawzi„  wa  al-Nasyr  al- Islamiyyah, 1994.
Yusuf  al-Qaradawi, Madkhal  lidirasah  as-  Syariʹah  al-Islamiyyah, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.