## PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI NEGERI HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH
COASTAL AND MARINE RESOURCES MANAGEMENT BASED LOCAL WISDOM AT THE HARUKU VILLAGE IN CENTRAL MALUKU DISTRICT
Saiful * , Angela Ruban
Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura *Corresponding author: Saiful.fish07@gmail.com Diterima: 25 Oktober 2021; Disetujui: 09 November 2021

## ABSTRAK
Kearifan lokal merupakan suatu nilai budaya yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Maluku dan diakui keberadaannya.  Seperti sasi  yang  masih  menjadi  bentuk  kearifan  lokal  yang  digunakan  sebagai  pedoman pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku. Kearifan lokal ( sasi) merupakan suatu  pengetahuan  pengelolaan  sumberdaya  alam  berbasis  sistem  adat  yang  secara  turun  temurun  telah digunakan oleh masyarakat Negeri Haruku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi alasan penerapan sasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Negeri Haruku. Penelitian dengan metode deep interview dan secara terstruktur melalui quisioner sehingga dapat memberikan informasi tentang  bentuk – bentuk  pengelolaan  yang  berbasis  pada  kearifan  lokal.  Penerapan  sasi  sebagai  sistem pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  di  Negeri  Haruku  karena sasi  memiliki  fungsi  pemantauan, pengawasan  dan  penegakan  hukum.  Sehingga  target  keberlanjutan  sumberdaya  alam  tetap  terjaga,  dan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Sasi, Pengelolaan Sumberdaya Berkelanjutan.

## ABSTRACT
Local wisdom is a cultural value that cannot be separated from the life of the Maluku people and acknowledged existence. Such as sasi is still a form of local wisdom used as a management guideline and coastal and marine resources management in Haruku villages. Local wisdom ( sasi) is a knowledge of natural resource management based  on  customary  systems  that  have  been  used  for  generations  by  the  people  of  Haruku  villages.  This research aims to identify the factors that are the reasons for applying sasi in the coastal and marine resources management  in  Haruku  villages.  This  research  uses  deep  interview  methods  and  structures  through questionnaires to provide information about forms of management based on local wisdom. The application of sasi as a coastal and marine resource management system in Haruku villages because sasi has the function of monitoring,  supervision,  and  law  enforcement.  So,  the  target  for  the  sustainability  of  natural  resources  is maintained and impacts the economic improvement of the community.
Keywords : Local Wisdom, Sasi, Sustainable Resource Management.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di  Indonesia  membutuhkan  suatu  bentuk pengelolaan  yang  tepat  sehingga  kelestarian sumberdaya  tetap  terjaga  untuk  generasi mendatang. Namun  pada kenyataanya konsep pengelolaan yang masih diterapkan cenderung bersifat  government  based  management  yang di  artikan  sebagai  otoritas  dan  dominasi pemerintah  pusat  dalam  memegang  control atas sumberdaya alam yang ada.
Konsep pengelolaan tersebut menempatkan  pemerintah  pusat  sebagai pengambil keputusan tertinggi dan cenderung bersifat  sentralistik,  sehingga  berdampak terhadap  peran  komunitas  lokal  yang  mulai tereduksi dan berujung pada pola pengelolaan yang  tidak  efisien,  konflik  kepentingan, penangkapan  berlebihan,  rusaknya  ekosistem dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Satria 2007 bahwa pengelolaan yang sentralistik akan  berdampak  kepada  lemahnya  aturan    - aturan yang di buat karena tidak terinternalisasi dalam masyarakat dengan baik dan memerlukan biaya transaksi yang sangat besar untuk  pelaksanaan  dan  pengawasan,  sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum.
Mengacu  pada  Undang-undang  No  31 Tahun  2004  tentang  perikanan  Pasal  2 menyebutkan  bahwa,  “pengelolaan  perikanan dilakukan  berdasarkan  asas  manfaat,  keadilan,
kemitraan pemerataan keterpaduan, keterbukaan,  efisisensi  dan  kelestarian  yang berkelanjutan”.  Kemudian  dalam  Pasal  6
Undang-undang No 31 Tahun 2004 menyebutkan  “pengelolaan  perikanan  untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum  adat  dan/atau  kearifan  lokal  serta memperhatikan  peran  serta  masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 60 merupakan bagian penting dalam Undang Undang Perikanan yang mengatur  hak  masyarakat  dalam  pengelolaan Sumber Daya Perairan masyarakat memiliki hak akses maupun hak pengelolaan (Satria, 2009).
Jika  merujuk  pada  undang – undang tersebut  konsep  pengelolaan  sumberdaya pesisir  dan  laut  lebih  tepat  kepada  konsep pengelolaan  sumberdaya  berbasis  masyarakat, dengan memfungsikan kembali adat kebiasaan masyarakat  setempat  dalam mengelola sumberdaya mereka yang secara turun-temurun telah  ada  dan  efektif  dilakukan  pada  wilayah tersebut  yang  biasa  disebut  dengan  kearifan lokal, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan lokal pun lebih efektif dan semakin kuat  karena  dilakukan  oleh  masyarakat  secara lembaga,  Salah  satu  contoh  pengelolaan sumberdaya  berbasis  masyarakat  ialah  sasi  di Maluku.
Sasi  (kearifan  lokal)  merupakan  suatu larangan  yang  sudah  di  lakukan  secara  turun
temurun  oleh  masyarakat  untuk  menjaga  atau melindungi  sumberdaya  alam  baik  di  darat maupun di laut (Widarmanto, 2018). Maksudnya ialah penerapan sasi oleh masyarakat bertujuan agar kualitas dan kelestarian sumberdaya alam tetap  terjaga.  Jika  kesadaran  tersebut  dapat ditingkatkan,  maka  hal  tersebut  akan  menjadi suatu kekuatan yang besar dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
Sasi    juga  memberlakukan  sanksi  sosial bila terjadi penyimpangan terhadap aturan sasi.
Sanksi  yang  diberikan  bertujuan  untuk membantu  penegakan  hukum  secara  efektif. Saat  melakukan  buka sasi,  seluruh  masyarakat desa  bersama-sama  menentukan  jenis  alat tangkap  dan  cara  yang  digunakan  untuk menangkap sumberdaya perikanan yang disasi. Misalnya:  penangkapan  moluska  dengan menggunakan  tangan  saat  menyelam,  dan penangkapan  ikan  menggunakan  jaring,  atau tidak  diperkenankan  menggunakan  alat tangkap  yang  merusak  seperti  bom,  obat  bius dan lain-lain.
Sejauh mana peran kearifan lokal tersebut dalam mewujudkan sumberdaya pesisir dan laut yang  lestari,  kita  harus  mengenal  pemahaman tersebut, serta berbagai praktek keberhasilannya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  berbagai  faktor  pendorong, tekanan, dan implikasinya terhadap penerapan pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut
dengan  model  kearifan  lokal  studi  kasus  di Negeri Haruku.

## MATERI DAN METODE
Lokasi  tersebut  dipilih  secara  purposive (sengaja)  dengan  pertimbangan  keterwakilan dari  penerapan  kearifan  lokal  sebagai pedoaman pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut  di  beberapa  Negeri  di  Kabupaten  Maluku Tengah.  Penelitian  ini  pada  dasarnya menggunakan  teknik  pengambilan  sampel secara purposive sampling. Penentuan responden dengan metode purposive sampling didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan tertentu  yang  diambil  berdasarkan  tujuan penelitian (Yin, 2000).
Penentuan  responden  untuk  menggali informasi tentang ragam  bentuk kearifan lokal berkaitan  dengan  aktivitas  penangkapan masyarakat nelayan adalah para key informant seperti tokoh masyarakat, kepala kewang, tokoh adat serta masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung.  Untuk  memudahkan  penggalian informasi  dan  konfirmasi  dilakukan  pula  FGD (Focus
Group
Discussion) dengan menggunakan metode analisis kesejarahan, dan peta sumberdaya alam secara partisipatif, tabel mata pencaharian dan sebagainya (Singarimbun M. dan S. Effendi, 1989)
Data  hasil  wawancara  dan  pengamatan ditulis  dalam  suatu  catatan  lapangan  yang
terinci kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.  Untuk  memperoleh  data  yang akurat,  maka  dibuat  catatan  lapangan  yang selanjutnya  disederhanakan/  disempurnakan dan diberi kode data dan masalah. Pengkodean data  berdasarkan  hasil  kritik  yang  dilakukan, data  yang  sesuai  dipisahkan  dengan  kode tertentu  dari  data  yang  tidak  sesuai  dengan masalah  penelitian  atau  data  yang  diragukan kebenarannya.    Data  yang  diperoleh  dianalisis secara  komponensial  (componetial  analysis) dengan melalui tiga tahap:
Tahap  pertama,  analisis  data  kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data kasar dari catatan lapangan.  Dalam prosesnya, dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan data  yang  tidak  memenuhi  kriteria  eksklusif- inklusif.  Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampel tersusun.  Reduksi data dilakukan dengan cara membuat  ringkasan  data,  menelusuri  tema tersebar,  dan  membuat  kerangka  dasar penyajian data.
Tahap  kedua,  penyajian  data,  yaitu penyusunan  sekumpulan  informasi  menjadi pernyataan  yang  memungkinkan  penarikan kesimpulan.  Data disajikan dalam bentuk teks naratif,  mulanya  terpencar  dan  terpisah  pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasikan  menurut  tema  dan  kebutuhan analisis.
Tahap  ketiga,  análisis,  melalui  penyajian data  kualitatif  berdasarkan  permasalahan penelitian dan FGD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  di  Negeri  Haruku  telah memiliki  kearifan  lokal  dalam  upaya  untuk melestarikan  sumber  daya  alam,  yang  disebut hukum  adat sasi.  Sasi  menurut  pengetahuan masyarakat  Negeri  Haruku  adalah  “larangan” yang  bersifat  melindungi  dalam  batas  waktu tertentu.  Terdapat  4  (empat) sasi  yang  di lakukan di Negeri Haruku yakni sasi hutan, sasi dalam negeri, sasi sungai dan sasi laut.
Prinsip  manajemen sasi  didukung  oleh hukum adat yang telah ada dari turun temurun. Aturan  itu  ditegakkan  karena  masyarakat menganggap  ketersediaan  sumber  daya  alam, terutama  di  pulau-pulau  kecil  sangat  terbatas, sementara  itu  kebutuhan  masyarakat  terus meningkat. Luasnya perairan Maluku membuat perikanan menjadi sektor utama yang memiliki peran  penting  sebagai  pendorong  utama pembangunan  ekonomi  di  wilayah  ini.  Sampai saat  ini  melimpahnya  sumber  daya  laut  masih mampu  dikelola,  dijaga,  dan  dimanfaatkan dengan tepat (Persada, 2018).
Sasi  memiliki  aturan  dan  prosedur  yang harus diterapkan, dengan melakukan peemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan, agar  keseimbangan  sumberdaya  alam  tetap terjaga,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  oleh
generasi  berikutnya. Sasi  dapat  memiliki  nilai hukum, karena memiliki norma dan aturan yang berkaitan dengan cara, kebiasaan, perilaku yang mengandung unsur etika dan norma (Persada, 2018).  Dengan  demikian  aturan  adat sasi memiliki fungsi secara ekologi dan fungsi secara sosial-ekonomi.

## Sistem Pelaksanan Sasi di Negeri Haruku
Pelaksanaan sasi di Negeri Haruku di atur dan  diawasi  oleh  Kewang  yang  terdiri  dari seorang kepala Kewang dan beberapa anggota Kewang  sebagai  bawahannya  yang  diangkat secara adat melalui masyarakat. Kepala Kewang diangkat atau ditentukan berdasarkan keturunan (adat), sedangkan anggota kewang di angkat dari masyarakat terutama mereka yang memiliki dusun dalam petuanan Negeri Haruku serta  disetujui  melalui  suatu  musyawarah  adat yang berlangsung di rumah adat (Baeleo).
Lembaga  kewang  dan sasi  di  Negeri Haruku sudah ada berabad-abad lamanya dan berjalan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.  Kewang  melaksanakan  fungsi  dan tugasnya berdasarkan adat.  Walaupun  sebagai lembaga adat yang bersifat kegotongroyongan masyarakat  tradisional  dan  tidak  di  beri  upah oleh  pemerintah,  selama  melaksanakan tugasnya untuk melestarikan lingkungan hidup, kewang  tetap  aktif  mengawasi,  melindungi daratan,  daerah  pesisir  dan  laut,  melarang penebangan  pohon  di  sekitar  sungai  dan
dengan radius 100 meter, melarang penebangan  pohon  bakau  dipantai,  melarang sementara  pengambilan  hasil-hasil  hutan,  dan laut.  Dengan  adanya  pengawasan  tersebut, maka  pemanfaatan  sumberdaya  alam  seperti kayu, kelapa, pasir, batu karang, dan ikan akan terkendali. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam akan menghindari eksploitasi sumberdaya alam.
Faktor Pendorong, Tekanan dan Implikasinya Dalam  Penerapan  Kearifan  Lokal  Sebagai Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut.
Dalam penerapan sasi yang dilakukan oleh masyarakat  Negeri  Haruku  tentunya  di  landasi oleh berbagai faktor dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek,  sehingga sasi digunakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir  dan  laut  di  Negeri  Haruku.  Hasil wawancara  dengan  kepala  kewang  Negeri Haruku  menjelaskan  bahwa  selain  faktor kepercayaan  dan  budaya  yang  telah  ada  sejak dahulu,  penerapan sasi  di  Negeri  Haruku  juga didorong  oleh  adanya  kerusakan  ekosistem mangrove,  dan  terumbu  karang  akibat  pola pemanfaatan  berlebihan  dan  cenderung merusak oleh masyarakat, sehingga perlu suatu aturan yang disepakati bersama dan mengikat untuk mengontrol pola pemanfaatan sumberdaya  pesisir  dan  laut  agar  sumerdaya tetap terjaga sampai generasi mendatang.
Beberapa  faktor  pendorong  adanya penerapan sasi  di  Negeri  Haruku  terdiri  dari faktor internal dan eksternal diantarnya:
1.  Faktor Internal
a.  Sejarah/Budaya Pengelolaan Lokal yang telah ada sejak dahulu
b.  Tingkat Homoginitas masyarakat
c.  Tuntutan kebutuhan ekonomi
d.  Kerusakan  ekosistem  mangrove  dan
terumbu karang
2.  Faktor Eksternal
a.  Lemahnya  pengawasan  dan  penegakan hukum dari intitusi terkait
b.  Bentuk  pengelolaan  yang  masih sentralisasi/terpusat kepada pemerintah pusat
c.  Tidak  adanya  keterlibatan  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya
d.  Sifat laut yang terbuka (open acces) dan milik bersama (common property).
Selain  faktor  pendorong  perlu  adanya faktor – faktor  pendukung  dalam  penerapan sistem sasi  sebagai  model  pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga mencapai target  keberlanjutan  sumberdaya  pesisir  dan laut  (Gambar  1).  Faktor – faktor  pendukung tersebut  diantaranya,  faktor  kelembagaan (kewang), sanksi adat, batas wilayah, dan aturan
Gambar 1. Bagan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku

## Kelembagan (Kewang)
Lembaga  kewang  di  Haruku  sudah  ada berabad-abad  lamanya  dan  berjalan  secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Secara harfiah  kewang  sebagai  lembaga  adat  yang berfungsi  sebagai  pelaksana  sistem sasi  di Negeri  Haruku  sangat  berperan  penting. Kewang  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya berdasarkan  adat.  Kewang  menjalankan  fungsi secara  kelembagaan  untuk  mengawasi,  dan melindungi sumberdaya alam, dan memberikan
sanksi  kepada  pelanggar  aturan  agar sumberdaya hutan, pesisir dan laut tetap lestari.

## Sistem Aturan
Tidak ada aturan tertulis dan baku dalam penerapan Sasi  di  Negeri  Haruku.  Namun masyarakat sudah mengetahui dan memahami mengenai  aturan  adat  tersebut  saat  buka Sasi ataupun  saat  tutup Sasi.  Aturan  Sasi  yang diterapkan  yakni,  pada  saat  tutup Sasi masyarakat hanya boleh melintas di area yang di Sasi,  tidak  diperbolehkan  mengambil

## Faktor Pendorong
1. Internal
• Sejarah/Budaya
• Tingkat Homoginitas masyarakat
• Tuntutan ekonomi
• Kerusakan ekosistem pesisir dan laut
2. Eksternal
• Lemahnya pengawasan intitusi terkait
• Bentuk pengelolaan yang sentralisasi/terpusat
• Tidak adanya keterlibatan masyarakat
• Sifat laut yang open acces dan common property

## Faktor Pendukung
1. Kelembagaan/Kewang
2. Aturan
3. Sanksi
4. Batas wilayah
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku

## SASI
Aktivitas pemantauan,
pengawasan, dan penegakan hukum
Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut Berkelanjutan
1. Keberlanjutan ekologi
2. Peningkatan Ekonomi
3. Kelestarian budaya/adat
Input
Input
Proses Output
sumberdaya  di  wilayah sasi  tersebut.  Saat dimulai penutupan Sasi, maka saat itulah aturan Sasi  diberlakukan,  aturan  berakhir  ketika  telah diumumkan  bahwa  sudah  saatnya  buka Sasi.
Apabila  ada  warga  yang  melanggar  akan
diberikan sanksi. Pengambilan keputusan yang melanggar aturan, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah yang berhak menentukan hukuman yang didapat oleh pihak yang melanggar.
Tabel 1. Mekanisme Buka dan Tutup Sasi di Negeri Haruku No Tutup sasi Buka sasi 1 Terdapat  pengumuman  yang  diberikan  oleh kepala  kewang  ke  masyarakat,  bahwa  akan segera  dilakukan  tutup Sasi.  Masyarakat  di Negeri  tersebut  dan  diluar  diharapkan mengetahui  dan  mematuhi  segala  peraturan yang  ada.  mematuhi  aturan  yang  sudah ditetapkan. Membuka Sasi  dilakukan  sama  seperti halnya tutup Sasi,  yaitu  dengan diadakannya  pengumuman  bahwa  akan segera  dilakukan  buka Sasi.  Diadakan pertemuan antara kewang, pemangku adat, dan masyarakat.
2 Diadakan  pertemuan  terlebih  dahulu,  yakni musyawarah antar kepala marga (soa), tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  dan  beberapa perwakilan masyarakat lainnya untuk menetapkan kesepakatan  bahwa  sudah  waktunya  tutup Sasi.
Musyawarah  dilakukan  terlebih  dahulu untuk  kesepakatan  buka Sasi,  selanjutnya kesepakatan  yang  sudah  disepakati diumumkan  dari  kepala  kewang  dan disebarkan dari mulut ke mulut.
3 Pada saat tutup Sasi, diadakan upacara  adat.
Upacara  yang  dilakukan  berupa  ditiupnya tahuri  dan  bunyi  totobuang  dari  kepala kewang, sebagai peresmian bahwa tutup Sasi sudah  dilakukan.  Periode  tutup Sasi
tergantung dari kesepakatan yang ditetapkan, biasanya    dilakukan  selama  6  bulan,  9  bulan dan 1 tahun.
Acara pembukaan Sasi sama halnya seperti saat tutup Sasi. Hasil dari Sasi diambil oleh seluruh lapisan masyarkat Negeri. Buka Sasi biasanya  berlangsung  3  (tiga)  sampai  7 (tujuh) hari, tergantung kesepakatan.

## Sistem Sanksi
Sanksi  dalam Sasi  yang  diberlakukan terkait  pengelolaan  sumber  daya  berbasis masyarakat  adalah  jika  ada  warga  masyarakat yang  melanggar  aturan  tersebut  maka  ada hukuman.  Mekanisme  pemberian  sanksi
terhadap para pelanggar tergantung kesepakatan  yang  telah  di  buat  kewang  dan masyarakat  dalam  musyawarah  adat  di  Baileo (rumah adat), hukuman dapat berupa kegiatan fisik,  denda,  atau  alat  tangkapnya  diambil. Kegiatan  fisik  misalnya,  untuk  pihak  yang
melanggar,  dia  harus  mengangkat  batu  untuk gereja  atau  membayar  denda.  Hal  ini  tidak hanya berlaku untuk Sasi, jika ada nelayan dari luar  mengambil  ikan  atau  biota  lautnya  di kawasan  yang  di Sasi  maka  akan  diberikan sanksi  tersebut  karena  belum  ada  peraturan tertulis  yang  dibuat.  Beberapa  sanksi  yang diberlakukan jika didapati ada yang melanggar saat diadakannya tutup Sasi.

## Batas Wilayah
Batasan  wilayah  daerah  yang  diatur dalam Sasi di Negeri Haruku adalah seluruh batas wilayah pesisir dan laut di area Negeri,
dengan  batasan – batasan  yang  telah  di tetapkan dan di tandai menggunakan tanda batas tanda alam (natural sign) seperti daun kelapa  muda  yang  dianyam  menyerupai ikan dan didalamnya di gantung hasil – hasil hutan yang ada di Negeri Haruku, kemudian ditancapkan ke perairan pada batas wilayah yang  di Sasi.  Dengan  ditancapnya  tanda alam  tersebut  seluruh  masyarakat  Negeri Haruku  telah  mengetahui  bahwa  wilayah tersebut  telah  di Sasi  tanpa  perlu  adanya informasi seperti papan pelarangan.
Gambar 2. Peta Kawasan Sasi Laut di Negeri Haruku

## Dampak Sasi

## Penerapan suatu kebijakan dengan aturan
– aturan  dan  sanksi  dalam  suatu  komunitas masyarakat  pasti  memiliki  dampak. Arti  kata Dampak  menurut  (Hosio,  2007),  adalah perubahan nyata pada tingkahlaku atau sikap yang  dihasilkan  oleh  keluaran  kebijakan. Kebijakan Sasi  yang  di  terapkan  di  Negeri Haruku  memilki  dampak  terhadap  berbagai aspek diantaranya:
Aspek Ekologi Secara umum, pengertian ekologi adalah suatu ilmu  yang  mempelajari  tentang  hubungan timbal  balik  antara  organisme  dengan lingkungan  hidupnya. Sasi  yang  diterapkan sangat  berpengaruh  terhadap  aspek  ekologi karena sistem sasi dapat melindungi kelestarian suatu ekosistem.
Tabel 2. Presentasi Mangrove yang di tebang
Mangrove yang di tebang Jumlah responden Presentase % Ya 0 0,00 Tidak 30 100,00 Jumlah 30 100,00 Tabel 3. Presentasi TK yang rusak akibat bom dan penambangan Kerusakan TK akibat bom dan penambangan TK Jumlah responden Presentasi % Ya 0 0,00 Tidak 30 100,00 Jumlah 30 100,00
Tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  100 persen tidak ada mangrove yang ditebang dan terumbu  karang  yang  rusak.  Menurut  hasil wawancara, masyarakat Negeri Haruku tidak lagi menebang  mangrove  untuk  kebutuhan  kayu bakar dan menangkap ikan dengan menggunakan  bom  maupun  mengambil terumbu  karang,  tetapi  menggunakan  jaring atau  jala  ikan  ada  juga  yang  mencari  ikan dengan memancing.

## Aspek Ekonomi
Kearifan lokal sasi di Negeri Haruku sangat
memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.  Menurut  hasil  wawancara  dengan responden,  sistem sasi  ini  sangat  memberikan kontribusi,  karena  tidak  semua  wilayah  pesisir yang  di Sasi  maka  nelayan  masih  bisa melakukan penangkapan meskipun sedikit jauh dari  perkampungan,  namun  jika Sasi  dibuka
maka aktivitas penangkapan dilakukan didepan perkampungan  dan  hasil  tangkapan  juga banyak, sampai – sampai hasil tangkapan saat buka sasi lebih banyak.
Tabel 4. Tingkat Produksi Nelayan pada saat tutup sasi dan buka sasi Tingkat produksi Presentasi Produksi % Pada saat tutup sasi 36,00 Pada saat buka sasi 64,00 Jumlah 100,00
Table  diatas  menjelaskan  bagaimana tingkat  produksi  nelayan  pada  saat sasi diberlakukan,  sehingga  penerapan sasi  di Negeri Haruku sangat mempengaruhi   ekonomi masyarakat Negeri Haruku.
Aspek Sosial
Masyarakat  Negeri  Haruku  masih mempertahankan dan melakukan hukum atau aturan sasi sampai  sekarang  karena masyarakat  masih  beranggapan  bahwa melalui  aturan sasi tersebut  maka  hasil semakin  banyak  yang  terkumpul  karena berapapun pendapatan yang diperoleh akan digunakan  untuk  kebutuhan  hidup  sehari- hari.  Dari  penjelasan  ini  dapat  dikatakan bahwa  hasil  perikanan  bukan  hanya  melihat produksinya sebagai peningkatan kebutuhan ekonomi  keluarga  tetapi  juga  melihat manfaatnya  untuk  keperluan  lain  yaitu
pendidikan, kesehatan yang juga merupakan bagian dari manfaat sosial.

## KESIMPULAN
Sasi merupakan kearifan lokal yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat  di  Negeri  Haruku.  Kearifan  lokal sebagai bentuk dari strategi pengelolaan telah lama  dilakukan  masyarakat  Negeri  Haruku sebagai  upaya  mempertahankan,  melindungi dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Sasi  merupakan  bentuk  kearifan  lokal yang  harus  dipertahankan  karena  dapat melindungi  wilayah  dan  kelangsungan  sumber daya  alamnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan  dan  analisis  yang  telah  dilakukan sebelumnya  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut:  (1)  Terdapat  4  empat  proses pelaksanaan sasi  di Negeri Haruku diantaranya sasi  hutan,  sasi  sungai,  sasi  dalam  negeri  dan sasi  laut,  (2)  Sistem  sasi  memiliki  fungsi pemantauan,  pengawasan  dan  penegakan hukum  sehingga  berperan  penting  terhadap keberlanjutan  pengelolaan  sumberdaya  pesisir dan laut, (3) Sasi memberikan dampak yang baik terhadap  aspek  sosial,  ekonomi  dan  ekologi. Dampak  terhadap  aspek  sosial,  dampak terhadap  aspek  ekonomi  adalah  peningkatan produksi  dan  pendapatan  sedangkan  aspek ekologi yaitu pelestarian sumberdaya alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Gaspersz, E. J. 2018. “Pemetaan Kearifan Lokal Budaya  Sasi  Di  Negeri  Haruku  Dan Negeri Kailolo, Pulau Haruku, Kabupaten  Maluku  Tengah” dalam Seminar  Nasional:  Pemetaan  Kearifan
Lokal Budaya Sasi di Negeri Haruku dan Negeri Kailolo. 107-116.
Hosio,  J.  E.  2007. Kebijakan  Publik  dan Desentralisasi , dalam <http://digilib.unila.ac.id/11476/4/BAB
%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>  di akses 19 Agustus 2021.
Kissya,  Eliza,  1993. Sasi  Aman  haruku-Ukui , Sejati, Jakarta
Latuconsina,  H.  2009. Eksistensi  Sasi  Laut dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan  Berbasis  Komunitas 2018.  Lokal  di  Maluku. Jumal Manajemen Sumberdaya Perairan TRITON Vol. 5 (1): 63-71.
Persada,  N.P.R.,  Mangunjaya,  F.M.,  &Tobing,
I.S.L.  2018. Sasi  sebagai  Budaya Konservasi  Sumber  Daya  Alam  di Kepulauan Maluku , Jurnal dan Budaya Ilmu, Vol. 41, No.59, Juli 2018.
Satria,  A.  2007. Sawen  Instituion,  local knowledge  and  myth  in  fiheries management  in  Nort  Lombok , Indonesia. Fishers’  knowledge  in fisheries  science  and  management. UNESCO. Paris.
Singarimbun,  M.  dan S.  Effendi.  1989. Metode Penelitian Survai . Jakarta: LP3ES.
Suhartini.  2009. “Kajian  Kearifan  Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan” dalam Seminar Nasional: Kajian Kearifan Lokal. 206-218.
Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan.  Penerbit.  Citra  Umbara.
Bandung.
Widarmanto,  N. 2018. “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan”. Balai  Riset  Pemulihan  dan  Konservasi Sumberdaya Ikan. 13 (1): 18-26.
Yin,  R.K.  2000. Studi  Kasus:  Desain  dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.