## Kapasitas Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Melalui Pendistribusian Jaminan Hidup Dan Isian Hunian Tetap Masyarakat Desa Berastepu
Septiana Br Sembiring 1) ; Rudi Kristian P. M 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) septianasmb@gmail.com ; 2) rudimanurung@usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Peristiwa  yang  ditimbulkan  oleh  gejala  alam  maupun  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan  manusia dapat  disebut  bencana  ketika  manusia  yang  terkena  dampak  oleh  peristiwa  itu  tidak  mampu  untuk menanggulanginya  (Nurjanah  dkk,  2013:  13).  Gunung  Sinabung  merupakan  salah  satu  dari  beberapa gunung  di  Indonesia  yang  aktif  dan  menunjukkan  aktivitas  vulkanik.  Lokasi  Gunung  Sinabung  secara administratif  termasuk  dalam  daerah  Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara.  Dalam  PerBup  Karo tahun  2018,  sejak  letusan  pertama  pada  27  Agustus  2010,  Gunung  Sinabung  mengeluarkan  erupsi secara  aktif  dan  pada  tahun  2013  status  Gunung  Sinabung  naik  ke  level  awas  dan  berdasarkan rekomendasi vulkanologi penduduk 21 Desa dan 2 Dusun si sekitaran Gunung Sinabung di ungsikan ke 24  titik  posko  pengungsian  yang  ada  di  Kabupaten  Karo.  Bencana  Gunung  Sinabung  tentunya membutuhkan  perhatian  dan  peran  dari  pemerintah,  bukan  hanya  pemerintah  pusat  tetapi  juga pemerintah  daerah  dan  jajarannya.  Dalam  kondisi  ini  pemerintah  harus  bisa  mengambil  langkah  yang tepat  untuk  menyelesaikan  masalah  bencana  gunung  Sinabung  dengan  sebaik-baiknya  agar  dapat mengurangi dampak atau resiko bagi masyarakat dan dapat segera memberikan bantuan pemulihan bagi masyarakat.  Keterlibatan  Dinas  Sosial  dalam  penanggulangan  bencana erupsi gunung  Sinabung  cukup

## ARTICLE HISTORY
Received [115 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [19 Desember 2022

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  bagaimana  kapasitas Dinas  Sosial  dalam  penanggulangan  erupsi  Gunung  Sinabung  melalui  pendistribusian jaminan  hidup  dan  isian  hunian  tetap  masyarakat  desa  Berastepu.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  melalui  pengumpulan data  seperti  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian  di  lapangan,  peneliti  menemukan  bahwa  kapasitas  Dinas  Sosial  dalam penanggulangan  bencana  erupsi  Gunung  Sinabung  melalui  pendistribusian  jaminan hidup dan isian hunian tetap masyarakat desa Berastepu belum maksimal. Dinas Sosial telah  mendistribusikan  bantuan  bagi  masyarakat  Desa  Berastepu,  namun  masih terdapat  masalah  dilihat  dari  indikator  sumber  daya  manusia  yang  belum  maksimal dimana  latar  belakang  pendidikan  pegawai  tidak  sesuai  dengan  penempatan  jabatan, kemudian  sarana  dan  prasarana  khususnya  ruangan  kerja  yang  belum  memberikan kenyamanan  bagi  pegawai,  dan  indikator  manajemen  organisasi  khususnya pengumpulan  informasi  belum  maksimal  dimana  terdapat  tertinggalnya  sebagian  data masyarakat sehingga mengakibatkan terlambatnya pendistribusian bantuan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  and  describe  how  the  capacity  of  the  Social  Service  in overcoming  the  eruption  of  Mount  Sinabung  through  the  distribution  of  life  insurance and  the  filling  of  permanent  housing  for  the  people  of  Berastepu  village.  The  method used is a descriptive method with a qualitative approach through data collection such as interviews, observations, documentation,  and literature studies. The results of research in  the  field,  researchers  found  that  the  capacity  of  the  Social  Service  in  disaster management  of  the  Mount  Sinabung  eruption  through  the  distribution  of  life  insurance and the filling of permanent  housing for the berastepu village community has not been maximized.  The  Social  Service  Office  has  distributed  assistance  to  the  people  of Berastepu Village, but there are still problems seen from human resource indicators that have  not  been  maximized  where  the  employee's  educational  background  is  not  in accordance with the placement of positions, then facilities and infrastructure, especially work  rooms  that  have  not  provided  comfort  for  employees,  and  organizational management  indicators,  especially  information  collection,  have  not  been  maximized where there is a lag in some community data so that  resulting in late distribution of aid.

## KEYWORDS
Capacity, Disaster, Disaster Management.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
penting  perannya  karena  menangani  masalah  sosial  masyarakat  korban  bencana  yaitu  memberikan bantuan  jaminan  sosial  dan  bantuan  isi  hunian  tetap.  Sesuai  dengan  tugasnya,  Dinas  Sosial  telah melaksanakan pendistribusian jaminan hidup dan isian hunian tetap khususnya bagi masyarakat relokasi mandiri yaitu masyarakat yang berasal dari Desa Kuta Tonggal, Desa Gamber, Desa Gurukinayan, dan Desa Berastepu. Berdasarkan data dari Dinas Sosial juga diketahui telah diberikan  1.657 KK untuk isian hunian  tetap  dan  sebanyak  5.102  jiwa  untuk  jaminan  hidup  bagi  masyarakat  yang  ikut  dalam  relokasi mandiri. Namun  masih terdapat masalah  mengenai penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung oleh Dinas Sosial yaitu terlambatnya bantuan Jadup dan Huntap bagi sebagian masyarakat. Seperti yang diterbitkan oleh (orbitdigitaldaily.com, 2021) menuliskan bahwa bantuan stimulan usaha tani dan bantuan pendampingan  sosial  ekonomi  seperti  bantuan  isian  rumah  dan  jatah  hidup  (jadup)  juga  belum  pernah diterima sejak penyerahan rumah pada tahun 2019, dan juga di setujui oleh beberapa masyarakat Desa Berastepu  yang    menyatakan  bahwa  mereka  belum  menerima  bantuan  tersebut  sampai  saat  ini. Sehingga  untuk  melihat  lebih  jelas  mengenai    kapasitas  Dinas  Sosial  dalam  penanggulangan  bencana erupsi  gunung  Sinabung  maka  sesuai dengan  yang  dikatakan  oleh  Fiszbein  (1997:  1031)  bahwa  untuk mengetahui kapasitas suatu organisasi dapat melalui tiga dimensi yaitu tenaga kerja, sarana prasarana, dan juga manajemen organisasi.

## LANDASAN TEORI

## Kapasitas Organisasi
Milen  (2004:  12)  merumuskan  pengertian  kapasitas  sebagai  kemampuan  individu,  organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus menerus. Vangermeersch  (1998:  21)  menyatakan  bahwa  kapasitas  organisasi    dilihat  sebagai  kemampuan  dari organisasi untuk menciptakan nilai dimana kemampuan tersebut berasal dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Ingraham (dalam  Bryan, 2011: 8) juga  menyatakan bahwa kapasitas organisasi berkaitan  dengan  sejauh  mana  organisasi  mampu  memiliki  sumber  daya  yang  tepat  ditempat  dan diwaktu  yang  tepat,  dengan  kata  lain,  organisasi  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan dimana organisasi itu berada.
Dari  beberapa  pengertian  kapasitas  organisasi  yang  telah  diungkapkan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi merupakan kemampuan atau potensi sebuah organisasi dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  sebaik-baiknya    menggunakan  berbagai  sumber  daya  dan keterampilan yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, anggaran, teknologi, sarana, dan prasarana.

## Model Kapasitas Organisasi Fiszbein
Dalam  melihat  sebuah  kapasitas  organisasi, terdapat  dimensi-dimensi  yang  digunakan  menurut Fiszbein:
1.  Labor,  a  key  dimension  of local  government  capacity  is the  quality of its  staff,  which  we  view  as  a function  of  their  skill  and  knowledge  as  well  as  of  the  way  such  skill  are  utilized  within  the  local bureaucratic structure, to which we will refer as staff professionalization. It is the combination of skills and profesionalization that determine staff quality.
2.  Capital, most public sector activities require the use of capital in addition to labor. High quality labor could become ineffective when, for example, working in run-down buildings or without access to the necessary equipment.
3.  Technology, this third dimension of local capacity consists of the government ’s internal organization and  management  style.  This  dimension  includes  aspects  related  to:  structure  and  distribution  of functions  and  responsibilities  within  the  organization:  management,  planning,  decision-making  and control and evaluation functions; and information gathering, processing and distribution.

## Bencana
UNDP  (dalam  Adiyoso,  2018:  20)  memberikan  definisi  bencana  merupakan  fenomena  yang terjadi  karena  komponen-komponen  ancaman  dan  kerentanan  bekerjasama  secara  sistematis  yang didorong  oleh  pemicu  sehingga  menyebabkan  terjadinya  resiko  bencana  pada  komunitas.  Dikatakan sebagai  bencana  apabila  manusia  tidak  dapat  menanggulanginya.  Menurut  Pery  (dalam  Kusumasari 2014: 5) menyatakan bencana sebagai kejadian tidak rutin yang terjadi ketika masyarakat atau subsistem masyarakat yang lebih besar terganggu secara sosial dan mengalami kerugian secara fisik.
Berdasarkan  dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  bencana  adalah  segala kejadian  atau  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  manusia  yang  berupa  kerugian  fisik  maupun kerugian  non-fisik  baik  disebabkan  oleh  alam  maupun  non-alam.  Bencana  juga  merupakan  segala peristiwa yang datang secara tiba-tiba sehingga manusia tidak dapat merencanakan penanggulangannya dengan baik.

## Penanggulangan Bencana
Manajemen bencana atau penanggulangan bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana  beserta  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  bencana,  terutama  resiko  bencana  dan bagaimana  menghindari  risiko  bencana  (Nurjanah  dkk,  2013:  42).  Manajemen  bencana  sangat diperlukan agar dapat mengurangi dampak dari adanya bencana sehingga bencana akan dapat dikelola dengan  lebih  baik  untuk  meminimalisir  kerugian  fisik  maupun  materi.  Selanjutnya    pengertian penanggulangan  bencana  menurut  Nurjanah  dkk  (2013:  25)  menyatakan  bahwa  Penanggulangan bencana atau manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan pada sebelum,  saat,  dan  sesudah  terjadi  bencana  yang  bertujuan  untuk  mencegah  kehilangan  jiwa, mengurangi  penderitaan  manusia,  memberi  informasi  masyarakat  dan  pihak  berwenang  mengenai resiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Berdasarkan  pengertian  manajemen  bencana  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen  bencana adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  meminimalisir  akibat  dari  adanya  sebuah  bencana  agar  tidak menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  bagi  manusia.  Majemen  bencana  sangat  diperlukan  untuk menghadapi  sebuah  bencana,  sesuai  dengan  yang  dikatakan  dalam  Nurjanah  dkk  (2013:  39)  bahwa besarnya bencana tergantung dari perbedaan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan  karakteristik  mengenai  bidang  tertentu,  baik  berupa  keadaan,  permasalahan,  sikap,  pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat. Menurut Moleong (20016: 6) penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentu kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  penting  dalam  sebuah  penelitian,  karena penelitian  mempunyai  tujuan  utama  yaitu  salah  satunya  mendapatkan  data.  Maka,  peneliti  harus  bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan  data  harus  ditangani  secara  serius  agar  memperoleh  hasil  yang  sesuai.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  pengumpulan  data  primer    yaitu data  diperoleh  langsung  di  lokasi  penelitian  dan    teknik  pengumpulan  data  sekunder  yaitu  dilakukan dengan beberapa cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah  daerah  yang  perannya cukup  penting  dalam  penanggulangan  bencana  erupsi  Gunung  Sinabung.  Dinas  Sosial  bertugas  untuk memberikan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  korban  bencana  erupsi  Sinabung  mulai  dari  tahap  pra bencana  hingga  tahap  pasca  bencana.  Dengan  adanya  bantuan  sosial  bagi  korban  bencana  maka diharapkan  dapat  mendukung  penanggulangan  bencana  erupsi  Gunung  Sinabung dan  hal ini  bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan bagi masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi  sesuai  dengan  kebutuhan  dasar  minimal  melalui  pemulihan  kondisi  sosial  setelah  terjadinya bencana.
Untuk  melaksanakan  tugas  organisasi  dengan  baik  maka  diperlukan  kapasitas  organisasi  yang baik  juga,  oleh  karena  itu  untuk  melihat  kapasitas  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  dalam  mendukung penanggulangan  bencana  dapat  dilihat  dari  dimensi  penilaian  kapasitas  organisasi  menurut  Fiszbein yaitu dari tenaga kerja, sarana prasarana, dan manajemen organisasi.

## Tenaga Kerja
Variabel  pertama  dan  utama  penilaian  kapasitas  menurut  Fiszbein  adalah  tenaga  kerja, kapasitas  organisasi  sangat  dipengaruhi  oleh  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  organisasi. Sumber  daya  manusia  merupakan  penentu  bagi  berjalannya  kegiatan  organisasi  semakin  baik  kualitas staff  maka  semakin  baik  pula  kinerja  organisasi  karena  segala  aspek  dalam  organisasi  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  ahli  dalam  bidangnya  masing-masing.  Kapasitas  tenaga  kerja  ini  dapat ditinjau dari kualitas sumber daya manusia berupa keterampilan dan pengetahuan pegawai, selanjutnya selain  dari  segi  kualitas,  tenaga  kerja  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  juga  dapat  ditinjau  dari  segi kuantitas.
Dari  segi  Kualitas,  Dinas  Sosial  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  agar pendistribusian  bantuan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Fiszbein  (1997)  menyatakan  bahwa untuk  melihat  kapasitas  pegawai  dapat  dilihat  dari  kemampuan  dan  keterampilan  pegawai  dalam organisasi. Selanjutnya ditambahkan oleh Raharjo (2012) yang menyatakan bahwa kualitas SDM dalam organisasi  dapat  ditentukan  dari  pendidikan  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  pegawai  dalam organisasi. Maka dapat dikatakan bahwa untuk melihat kualitas sumber  daya manusia dalam organisasi dapat dinilai dari kemampuan dan pendidikan pegawai.
Berdasarkan  penelitian  dilihat  bahwa    latar  belakang  pendidikan  pegawai  Dinas  Sosial Kabupaten Karo sebagian besar  tidak sesuai dengan jabatan atau penempatan kerja, khususnya dalam bidang  yang  menangani  bantuan  kepada  korban  bencana.  Selanjutnya  dari  segi  kuantitas,  kuantitas pegawai  juga  cukup  penting  dalam  organisasi  untuk  menjalankan  tanggungjawab  organisasi.  Dengan tercukupinya jumlah pegawai tentunya akan dapat membuat pegawai melakukan pekerjaan dengan lebih maksimal.  Untuk  mengetahui  mengenai  kuantitas  pegawai  Dinas  Sosial  penulis  melakukan  wawancara dengan  oleh  Bapak    Indra  Sebayang  S.H  selaku  sekretaris  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  yang menyatakan  bahwa  kuantitas  pegawai  Dinas  Sosial  masih  belum  memadai  khususnya  untuk  kerja lapangan, dan hal tersebut juga didukung oleh pendapat Ibu Sondang Julia Nova, SE sebagai kepala sub bagian  umum  dan  kepegawaian  Dinas  Sosial  dan  oleh    Ibu  Elly  Br  Perangin-angin,  SP  sebagai  Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Berdasarkan  observasi  peneliti  melihat  dan  mendengarkan  bahwa  kuantitas  sumber  daya manusia  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  dapat  dikatakan  memang  masih  belum  cukup  secara keseluruhan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketersediaan  pegawai  dalam  mengisi  jabatan    struktur  organisasi Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo,  dimana  terdapat  adanya  dua  jabatan  dalam  struktur  organisasi  yang belum  terisi  saat  ini  yaitu  jabatan  kepala  seksi  pemberdayaan  keluarga,  kelembagaan  sosial  dan komunitas  adat  terpencil  dan  jabatan  kepala  seksi  kepahlawanan,  keperintisan,  kesetiakawanan  sosial. Namun  khusus  dalam  penanganan  bantuan  jaminan  hidup  dan  isi  hunian  tetap  masyarakat  korban bencana yaitu di bidang perlindungan dan jaminan sosial dilihat bahwa kuantitas sumber daya manusia di bidang  tersebut  sudah  dapat  dikatakan  memadai  dimana  setiap  jabatan  dalam  bidang  tersebut  sudah ditempati  oleh  masing-masing  pegawai.  Selanjutnya  pegawai  juga  dibantu  oleh  adanya  TAGANA  atau taruna siaga bencana yang saat ini di Dinas Sosial Kabupaten Karo berjumlah 60 orang.

## Capital (Sarana dan Prasarana)
Sarana  dan  prasarana  dalam  organisasi  juga  tidak  kalah  penting,  Fiszbein  menyatakan  bahwa sebagian  besar  aktivitas  sektor  publik  selain  tenaga  kerja  yang  berkualitas,  ketersediaan  sarana  dan prasarana juga sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang dan mendukung pegawai untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien karena pada dasarnya fungsi sarana dan prasarana adalah untuk memudahkan atau dapat menyederhanakan pekerjaan pegawai.
Dinas Sosial Kabupaten Karo sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang  penting  bagi  masyarakat  khususnya  dalam  penanggulangan  bencana  harusnya  memiliki
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memudahkan pekerjaan pegawai dan juga dapat memberi rasa nyaman bagi pegawai dan juga masyarakat yang berkepentingan.
Berdasarkan  observasi  peneliti  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  peneliti  melihat  dan mendengarkan  bahwa  peralatan  Dinas  Sosial  sudah  cukup  lengkap  di  mana  sudah  tersedia  berbagai peralatan  dan  perlengkapan  yang  diperlukan  untuk  menunjang  kinerja  pegawai,  khususnya  juga  dalam penanganan jaminan hidup dan isian hunian tetap dilihat sudah baik terkait peralatan seperti laptop untuk menginput  data  calon  penerima  bantuan,  selanjutnya  ruangan  untuk  melaksanakan  pelayanan  bagi masyarakat  juga  sudah  cukup  nyaman,  juga  kondisi  ruangan  yang  bersih  dan  dilengkapi  dengan tanaman  hias  yang  berguna  untuk  menambah  rasa  nyaman  bagi  masyarakat.  Selanjutnya  untuk prasarana seperti gedung dan ruangan dinilai memang sesuai dengan pernyataan pegawai bahwa masih kurang  maksimal  untuk  memberikan  rasa  nyaman  bagi  para  pegawai  dilihat  dari  ruangan  yang  kurang luas.

## Technology (Organisasi Internal dan Manajemen Organisasi)
Dimensi  ketiga  dari  peniliaian  kapasitas  organisasi  menurut  Fiszbein  adalah  organisasi  internal dan  manajemen  organisasi.  Untuk  melihat  kapasitas  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  dalam mendistribusikan  bantuan  jaminan  hidup  dan  isian  hunian  tetap  masyarakat  korban  bencana  salah satunya  adalah  dengan  melihat  bagaimana  organisasi  internal  dan  manajemen  organisasi  yang  ada  di Dinas Sosial, dimana untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi, distribusi fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi dan untuk manajemen organisasi dapat dilihat dari perencanaan, evaluasi, dan pengumpulan informasi, pengolahan, dan distribusi.
Pertama,  struktur  organisasi,  untuk  melihat  dan  mengetahui  struktur  organisasi  di  Dinas  Sosial Kabupaten Karo apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Karo No 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo No  04 Tahun 2017, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Bapak Indra Sebayang, SH sebagai sekretaris Dinas Sosial Kabupaten  Karo  menyatakan  bahwa  struktur  organisasi  Dinas  Sosial  sudah  sesuai  dan  mengikuti peraturan yang berlaku.
Kedua,  distribusi  fungsi  atau  distribusi  tugas  pegawai.  Distribusi  fungsi  dan  tanggungjawab instansi pemerintah daerah Kabupaten Karo diatur dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 Tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Uraian  Tugas  Dinas  Daerah  Kabupaten  Karo.  Untuk  mengetahui bagaimana  distribusi  fungsi  dan  tanggungjawab  pegawai  Dinas  Sosial  maka  peneliti  melakukan wawancara  dengan  beberapa  informan  seperti  Bapak  Indra  Sebayang,  SH  sebagai  sekretaris  Dinas Sosial Kabupaten Karo, menyatakan bahwa  semua pegawai sudah diberikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatannya masing-masing.
Ketiga, perencanaan, Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling dasar dan terpenting karena perencanaan  dinilai  sebagai langkah awal  yang akan  menentukan langkah-langkah  selanjutnya. Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  sebagai  salah  satu  instansi  pemerintah  daerah  yang  ikut  berpartisipasi dalam penanggulangan bencana Gunung Sinabung tentunya membutuhkan perencanaan yang baik agar bantuan  tersebut  dapat  didistribusikan  dengan  baik.  Untuk  hal  ini,    peneliti  melihat  dan  mendengarkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan perencanaan dengan baik dengan melakukan rapat dengan pihak- pihak  yang  terkait  seperti  pemerintahan  desa  dan  pihak  bank  untuk  membicarakan  mengenai  tugas masing-masing.
Keempat,  evaluasi,  Evaluasi  atau  dikenal  dengan  penilaian  kinerja  pegawai  dalam  organisasi publik  merupakan  hal  yang  penting  dalam  pengembangan  dan  produktivitas  pegawai.  Dinas  Sosial Kabupaten Karo sebagai instansi pemerintah juga memerlukan evaluasi atau penlilaian kinerja pegawai. Dalam  hal  ini  peneliti  melihat  dan  mendengarkan  bahwa  pegawai  Dinas  Sosial  setiap  tahunnya melakukan  evaluasi  kinerja  pegawai  yang  disebut  dengan  sasaran  kerja  pegawai.  Para  pegawai  dinilai langsung oleh atasannya sesuai dengan jabatannya. Pegawai akan menyerahkan penilaian diri dan jika sesuai  maka  akan  disetujui  atasan  dan  jika  tidak  dianggap  sesuai  maka  atasan  akan  memberitahukan dan  direkomendasikan  untuk  melakukan perbaikan.  Evaluasi  atau  penilaian ini  menurut  peneliti  mampu
memberikan dorongan  kepada  pegawai  untuk  melakukan  tugasnya  dengan  baik  karena  akan  dilakukan penilaian atas kinerjanya setiap akhir tahun.
Kelima,  pengumpulan  informasi,  pengolahan  dan  distribusi,  Dalam  pendistribusian  jaminan  hidup dan isian hunian tetap masyarakat korban bencana khususnya masyarakat Desa Berastepu memerlukan kontribusi  dari  pihak  lain  seperti  pemerintahan  desa.  Dinas  Sosial  memerlukan  informasi  mengenai jumlah masyarakat korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial berupa jaminan hidup dan  isian  hunian  tetap  untuk  segera  dilakukan  rekomendasi.  Pengumpulan  dan  pengolahan  informasi sangat penting dalam proses pengajuan bantuan bagi masyarakat karena informasi mengenai data calon penerima  harus  didapatkan  dengan  tepat  agar  tidak  terjadi  tidak  meratanya  pendistribusian  bantuan kepada masyarakat. Dalam hal ini, diketahui bahwa  Dinas Sosial dalam pengumpulan data mengalami kendala mengenai jumlah korban bencana yang  mengakibatkan sebagian masyarakat korban bencana erupsi  gunung  Sinabung  khususnya  masyarakat  desa  Berastepu  belum  mendapatkan  bantuan  jaminan hidup dan isian hunian tetap sampai sekarang. Adanya kendala tertinggalnya sebagian data masyarakat desa  Berastepu  pada  pengusulan  pertama  mengakibatkan  belum  terdistribusinya  bantuan  tersebut hingga  saat  ini.  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  harus  mengulangi  proses  pengusulan  mulai  dari  tahap pertama  bagi  masyarakat  korban  bencana  termasuk  juga  masyarakat  desa  Berastepu  yang  tertinggal pada  pengusulan  sebelumnya.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan  terdapat  masyarakat  yang  belum menerima bantuan sampai saat ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo mengenai kapasitas Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana melalui pendistribusian jaminan hidup dan isi hunian tetap masyarakat Desa Berastepu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Labor (Tenaga Kerja)
Kapasitas  sumber  daya  manusia  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  masih  belum  cukup  maksimal khususnya  dalam  hal  kualitas  sumber  daya  manusia,  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan  pegawai masih belum sesuai dengan penempatan jabatan sehingga kinerja pegawai dalam organisasi kurang maksimal dan efektif.
2. Capital ( Sarana dan Prasarana)
Kapasitas  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karo  dalam  hal  sarana  dan  prasarana  belum  maksimal.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  keadaan  ruang  kerja  yang  belum  memberikan  rasa  nyaman  bagi  pegawai  untuk melakukan tugas dengan baik.
3. Technology (Organisasi Internal dan Manajemen Organisasi)
Pada  indikator  ini  dapat  dinilai  dari  organisasi  internal  yaitu  struktur  organisasi  dan  distribusi  fungsi dan  tanggungjawab  dalam  organisasi,  selanjutnya  manajemen  organisasi  yaitu  perencanaan, evaluasi, dan pengumpulan informasi, pengolahan, dan distribusi.  Kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Karo  dalam  indikator  technology  ini  khususnya  pengumpulan  informasi  masih  belum  cukup  baik karena terdapat masalah dalam pengumpulan informasi terkait jumlah calon penerima bantuan korban bencana  yang  mengakibatkan  sebagian  masyarakat  desa  Berastepu  belum  mendapatkan  bantuan jaminan hidup dan isi hunian tetap sampai saat ini.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh  peneliti,  maka  peneliti  memberikan saran sebagai berikut:
1.  Berkaitan  dengan  SDM,  untuk  meningkatkan  kapasitas  organisasi,  selanjutnya  diharapkan  adanya peningkatan  standar  kualitas  persyaratan  CPNS  khususnya  dalam  hal  kesesuaian  latar  belakang pendidikan dengan jabatan pegawai agar pegawai lebih maksimal dalam organisasi.
2.  Berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana,  diharapkan  adanya  penambahan  dan  pembaruan  fasilitas agar  memberikan  kenyamanan  bagi  pegawai  dan  masyarakat,  karena  sarana  dan  prasarana merupakan hal penting dalam menunjang kinerja pegawai.
3. Berkaitan  dengan  organisasi internal dan  manajemen  organisasi,  Dinas  Sosial  diharapkan  lebih  teliti dalam pengumpulan dan pengolahan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam jumlah masyarakat korban bencana penerima bantuan jaminan hidup dan isian hunian tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyoso, W. (2018). Manajemen bencana pengantar & isu-isu strategis. Jakarta: Bumi Aksara. bnpb.go.id. Definisi bencana. Diakses pada 19 April 2021, dari https://bnpb.go.id/definisi-bencana Bryan, T, K. (2011). Exploring the dimensions of organizational capacity for local social service delivery organizations using a multi-method-approach .
Christensen,  R,  K.  (2008). Capacity  for  public  administration:  analysis  of  meaning  and  measurement. Public Administration and Development. Vol 28 (4), 265-279.
Fiszbein, Ariel. (1997). The emergence of local capacity: lessons from Colombi a. Word Development , vol. 25 (7), 1029-1043.
Kaplan, A. (1999). The developing of capacity . Community Development Resource Association. karokab.go.id. Hanya 21 Desa dan 2 Dusun yang direkomendasikan untuk diungsikan. Diakses pada 26 April  2021,  dari  https://www.karokab.go.id/id/covid-19/107-gunung-sinabung/status-tanggap- darurat-erupsi-gunung-sinabung/1494-hanya-21-desa-dan-2-dusun-yang-direkomendasikan- untuk-diungsikan
Khambali, I. (2017). Manajemen penanggulangan bencana. Yogyakarta: Andi Offset. kompas.com.  (2020). Gunung  sinabung  erupsi,ini  sejarah  letusannya  dalam  5  tahun  terakhir. Diakses pada  28  April  2021,  dari  https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/161500865/gunung- sinabung-erupsi-ini-sejarah-letusannya-dalam-5-tahun-terakhir-?page=all#page2
Kusumasari, B. (2014). Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal. Yogyakarta. Gava Media. Milen, A. (2004). Pegangan dasar pengembangan kapasitas. (diterjemahkan secara bebas). Yogyakarta: Pembaruan.
Moleong, L, J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nurjanah.,  Sugiharto,  R.,  Kuswanda,  D.,  BP,  Siswanto.,  Adikoesoemo.  (2013). Manajemen  bencana. Bandung: Alfabeta.
orbitdigitaldaily.com.  (2021). Bantuan  pemerintah  untuk  pengungsi  sinabung  diduga  tidak  sesuai  juknis. Diakses  pada  21  April  2021,  dari  https://www.orbitdigitaldaily.com/bantuan-pemerintah-untuk- pengungsi-sinabung-diduga-tidak-sesuai-juknis/
Peraturan Bupati Karo No 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati Karo No 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.
Raharjo, M, D. (2012). Intelektual, intelegensia, dan perilaku politik bangsa. Bandung: Mizan.
Soeprapto,  Riyadi  MS.  (2010). The  capacity  building  for  local  government  toward  good  governance. World Bank.
Solong, A., Asri, Y. (2021). Kajian teori organisasi dan birokrasi dalam pelayanan publik . Yogyakarta: CV Budi Utama.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana..
Vangermeersch,  M,  R.  (1998). Total  capacity  management  optimizing  at  the  operational,  tactical,  and strategic levels . New York: CRC Press.