Zawawi dan Widiastuti, Tinjauan Perpajakan Atas Transaksi ... ISSN : 1412-5366 e-ISSN
: 2459-9816

## TINJAUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PEMANFAATAN MUSIK PADA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF: STUDI PADA WAHANA MUSIK INDONESIA
Fafa Zawawi 1
Email: fafa.zahwy@gmail.com
Budiasih Widiastuti 2
Email: budiwiddd@gmail.com

## Abstract
Music  is  a  work  of  intellectual  property  and  art  that  can  become  a national  potential  that  must  be  protected.  As  technology  develops, bush  communities  are  close  to  music  in  their  daily  lives  for entertainment,  industry, commercial  and  education.  And  also  makes music  or  songs  more  quickly  known  in  the  ears  of  listeners  thereby increasing its utilization. The creator or owner of the right to use the music has the right attached to it to get compensation for the use of copyright and / or related rights or commonly known as royalties. The creator  or  right  owner  must  be  a  member  of  the  Collective Management Institute (LMK) to be able to obtain economic rights in the form of royalties so that only LMK, the representative of the creator or right owner, collect and distribute royalties. LMK as a non-profit entity receives income in the form of fees or commissions for the total income received from the beneficiaries. Of course, income from the use of music has been deducted by income tax article 23 and can be used as a tax credit with annual income tax payable. The question arises as to who exactly the income is attributed to and who is entitled to the tax credit,  as  well  as  how  the  taxation  aspects  of  the  distribution  of royalties to the creator or right holder so that in an effort to support effective tax administration and on the basis of justice.
Keywords:    Royalty  Income  Tax,  Collective  Management  Institute,

## Music Utilization

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman etnis, suku, bangsa, agama dan budaya  memiliki kekayaan seni dan budaya yang menjadi potensi nasional yang harus  dilindungi.  Karya  intelektual  dan  kekayaan  seni  dapat  meningkatkan kesejahteraan  bagi  masyarakat  dan  negara  dibidang  perdagangan  maupun  industri
1 Corresponding author: Politeknik Keuangan Negara STAN, Bintaro Jaya Sektor 5, Tangerang Selatan
2 Politeknik Keuangan Negara STAN, Bintaro Jaya Sektor 5, Tangerang Selatan
sehingga dilindungi dengan undang-undang. Salah satu  karya seni  dimaksud adalah musik dan/atau lagu.
Masyarakat  Indonesia  sangat  dekat  dengan  musik  dalam  kesehariannya  baik untuk  menjadikannya  sebagai  hiburan,  industri,  komersil,  maupun  edukasi. Perkembangan teknologi secara menyeluruh  berpengaruh pada industri musik saat ini dengan digitalisasi musik yang membuat semakin merambah luas dan semakin dekat di  telinga  pendengar,  sehingga  setiap  orang  atau  pihak  tertentu  dapat  lebih  mudah untuk memanfaatkan musik seperti streaming melalui spotify, joox, ituns dan youtube . Dan  juga  dengan  teknologi  tersebut  membuat  lagu  semakian  cepat  dikenal  dan booming  di  telinga  pendengan  sehingga  banyak  memunculkan  cover/membawakan ulang lagu/musik dan pemutaran ditempat umum atau usaha.
Pencipta atau pemilik hak atas pemanfaatan musik tersebut memiliki hak yang melekat  kepadanya  untuk  mendapatkan  kompensasi  atas  pemanfaatan  hak  cipta dan/atau  hak  terkait  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  royalti.  Mengingat  besarnya potensi masa depan musik sehingga suatu platform digital senantiasa dikembangkan agar para pencipta lagu atau pemilik hak bisa memonitor pemanfaatan karya-karyanya baik yang diputar di internet maupun lainnya, termasuk perhitungan pendapatan dan pajak yang harus dibayar.
Pemerintah dan berbagai pihak terkait senantiasa berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan musisi dengan mendukung suasana bisnis yang maju, adil, dan kondusif dengan  hadirnya  Undang-undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta  yang bertujuan untuk melindungi hak pembuatan lagu atau musik dalam mendistribusikan karya, penjualan, atau pemanfaatan lainnya.
Diatur  dalam  undang-undang  tersebut  diantaranya  salah  satu  ciptaan  yang dilindungi adalah ciptaan lagu atau musik. Dan disebutkan bahwa setiap pemilik hak cipta  harus  menjadi  anggota  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK)  untuk mendapatkan hak ekonomi termasuk diantaranya royalti. Keberadaan LMK dipandang sangat  penting  membantu  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  atau  pemilik  hak  terkait mendapatkan royalti dari ciptaan atau produk hak terkait. LMK menjadi wakil dengan kuasa  yang  diberikan  untuk  memungut  royalti  para  pencipta  atau  pemilik  hak  atas karya-karya yang telah di publikasikan, dimana karya yang telah terpublikasi tersebut diberbagai tempat akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan komersilnya seperti  karaoke,  pemutaran  di  cafe  atau  mungkin  membawakan  lagu  tersebut  untuk live perform .
Penulis  ingin  mengetahui  aspek  perpajakan  yang  terjadi  dalam  transaksi pemanfaatan musik dan kaitannya   dalam pemungutan royalti  serta pendistribusian royalti  kepada  para  pencipta  atau  pemilik  hak  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Manajamen  Kolektif.  Lebih  lanjut  juga  mengetahui  aspek  perpajakan  yang  terjadi untuk mewujudkan administrasi pajak yang efektif dan berdasarkan prinsip keadilan.

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 2.1 Pemanfaatan Musik
Karya  lagu  atau  musik  merupakan  ciptaan  utuh  yang  terdiri  dari  unsur  lagu atau melodi, syair atau lirik, termasuk notasinya, sehingga dalam arti bahwa lagu atau musik  tersebut  adalah  suatu  kesatuan  karya  cipta.  Pencipta  musik  atau  lagu  adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan  musik  atau  lagu  berdasarkan  kemampuan  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (Hendra 2003)
Lembaga  Manajemen  Kolektif  memiliki  peran  penting  untuk  melakukan pengelolaan  royalti  hak  cipta  bidang  lagu  dan/atau  musik  yang  masing-masing mempresentasikan  dari  keterwakilan  kepentingan  pencipta  dan  kepentingan  pemilik hak  terkait.  Dengan  demikian  maka  Lembaga  Manajeme  Kolektif  memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial (Respati et al. 2016)
Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu  ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan    peraturan  perundang- undangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan Pemegang Hak Cipta sendiri merupakan pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 ayat 4). Lagu dan/atau musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh UU Hak Cipta (Pasal 10) dan timbul didalamnya hak yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak ekonomi dan  hak  moral.  Untuk  mendapatkan  Hak  Ekonomi  setiap  pencipta,  pemegang  hak cipta, pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat mendapatkan imbalan wajar berupa royalti atas pemanfaatan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (Pasal 87).  Penggunaan secara  komersial  maksudnya  adalah  pemanfaatan  atas  ciptaan  dan/atau  produk  Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan berbagai sumber atau berbayar (Pasal 1 ayat 24).
Dengan demikian hanya LMK yang dapat melakukan pemungutan royalti atas pengguaan hak cipta dan hak terkait secara komersial. Pengguna hak cipta dan terkait untuk  dapat  memanfaatkannya  harus  membuat  perjanjian  dengan  Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas pemanfaatan tersebut. Izin yang diberikan dalam bentuk lisensi yang merupakan izin tertulis yang diberikan  oleh  Pemegang  Hak  Cipta  atau  Pemilik  Hak  Terkait  kepada  pihak  lain (dalam hal ini dilakukan oleh LMK) untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau  produk  Hak  Terkait  dengan  syarat  tertentu.  (Pasal  1  ayat  20).  Lembaga Manajemen  Kolektif  atas  royalti  yang  dikumpulkan  hanya  dapat  menggunakannya sebagai  dana  operasional  paling  banyak  20%  dari  jumlah  keseluruhan  yang dikumpulkan setiap tahunnya. Dan untuk  5 tahun pertama sejak berdiri  LMK dapat menggunakan  paling  banyak  30%  dari  keseluruhan  royalti  yang  dipungut  setiap tahunnya (pasal 91).

## 2.2 Pengertian Pajak
Pengertian Pajak berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Setiap  warga negara  memiliki  kewajiban  tersebut  sepanjang  sudah  memenuhi  syarat  objektif  dan subjektif dalam perpajakan.
Pajak  Penghasilan  secara  sifat  merupakan  jenis  pajak  subjektif  dimana pengenaan pajaknya melekat pada keadaan subjek yang bersangkutan sehingga PPh merupakan  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  berkenaan  dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak Pajak Penghasilan  adalah  segala  sesuatu  yang  mempunyai  potensi  untuk  memperoleh penghasilan  dan  menjadi  sasaran  untuk  dikenakan  Pajak  Penghasilan  (Waluyo  and Ilyas 2014, 75).

## 2.3 Pemungutan Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011,  2)  agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan hambatan  atau  perlawanan,  maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi  syarat diantaranya:
1. Pemungutan  pajak  harus  adil,  dikenal  sebagai  syarat  keadilan,  adil  menurut Undang-undang berarti mengenakan pajak secara keseluruhan dan merata, dan melihat  kemampuan  masing-masing.  Sedangkan  adil  dalam  pelaksanaannya yaitu  memberikan  hak  kepada  WP  untuk  upaya  hukum  pajak  dengan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.
2. Pemungutan  pajak  berdasarkan  Undang-undang  (Syarat  yuridis),  yaitu pemungutan pajak sebagaiman diatur dalam Pasal 23 ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menjunjung keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis), yaitu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.
4. Pemungutan  pajak  harus  efisien,  disebut  juga  syarat  finansiil,  sebagaimana pajak  sebagai  fungsi budgetair, sehingga biaya  pemungutan  pajak  harus ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem  pemungutan  yang  sederhana.  Sistem  yang  sederhana  untuk memudahkan  dan  mendorong  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2011, 3) terdapat beberapa teori untuk menjelaskan atau menjustifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak kepada masyarakat, diantaranya:
1. Teori Asuransi Negara  melindungi  keselamatan  jiwa,  harta  benda,  hak-hak  rakyatnya.  Oleh karena itu rakyat  harus  membayar pajak sebagaiaman seperti premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.
2. Teori Kepentingan Pemberian  beban  pajak  kepada  rakyat  didasarkan  pada  kepentingan,  seperti perlindungan  kepada  seorang  warga  negara.  Semakin  besar  kepentingan seorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul Beban  pajak  setiap  orang  harus  sama  beratnya,  artinya  pajak  harus  dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang sehingga untuk mengukur daya pikul tersebut dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:
a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti Dasar yang menjadikan adil dalam pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat  dengan negaranya. Sebagai warga negara  yang berbakti, rakyat  harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak  berarti  menarik  daya  beli  dari  rumah  tangga  masyarakat  untuk  rumah tangga  negara.  Kemudian  negara  akan  menyalurkan  kembali  kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.
Rosdiana (2018, 158) menjelaskan dalam rangka pemungutan pajak terdapat beberapa  asas  yang  harus  diperhatikan  dalam  mendesain  sistem  pemungutan  pajak, diantaranya asas equity, revenue productivity, ease of administration, dan Neutrality . 1. Asas Equity merupakan pemungutan pajak dilakukan harus sebanding dengan kemampuan  membayar  WP  dan  menerima  manfaat  yang  sesuai  dari  negara. Asas Keadilan mencakup: Horizontal Equity , berarti bahwa Wajib Pajak yang memiliki  penghasilan  atau  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  sama dikenakan  pajak  yang  sama  juga.  Dan Vertikal  Equity ,  berarti  bahwa  Wajib Pajak  yang  berbeda  penghasilan  atau  tambahan  tambahan  kemampuan ekonomis maka akan diberikan perlakuan pajak yang berbeda pula.
2. Asas  Revenue  Productivity Adalah  lebih  mementingkan  kepentingan pemerintah  dalam  menghimpun  dana  melalui  pajak  dari  masyarakat  untuk membiayai kegiatan atau pengeluaran pemerintah.
3. Sedangkan untuk Asas Ease of administration yang terdiri dari asas certainty, efficiency, conveniece of payment, dan simplicity . Asas certainty , artinya harus ada  kepastian  kepastian  dalam  pemungutan  pajak  mengenai  objek  pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pengenaan pajak. Asas efficiency ,  artinya  pajak  dikatakan  efisien  jika  biaya  kewajiban  perpajakan yang  dikeluarkan  oleh  WP  rendah.  Asas convience  of  payment ,  adalah pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi ternyaman Wajib Pajak  Asas Simplicity ,  artinya  ketentuan  dan  peraturan  dalam  pemungutan  pajak  harus lebih jelas dan mudah dipahami oleh WP.
4. Dan  terakhir  yaitu  Asas Neutrality, Artinya  suatu  sistem perpajakan harus dapat  menghilangkan  terjadinya  distorsi  dalam  perilaku  konsumsi  dan produksi  oleh  masyarakat.  sehinggga  kewajiban perpajakan harus  dapat mendorong kebijakan investasi dan membantu untuk menarik investor lainnya untuk melakukan investasi.
Salah  satu  bentuk  pelunasan  pajak  di  Indonesia  untuk  tahun  berjalan  adalah dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan, banyak ketentuan yang mengatur tentang pelunasan pajak tahun berjalan untuk PPh diantaranya yaitu PPh 21, 22, 23, 15, dan final 4 ayat 2.

## 2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23
Salah  satu  bentuk  pelunasan  pajak  pada  tahun  berjalan  adalah  dengan mekanisme with  holding  tax salah  satunya  pelunasan  tersebut  yaitu  sebagaimana tercantum dalam  Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh pasal 23 menurut Resmi (2013, 327) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh  Wajib  Pajak  (orang  pribadi  atau  badan)  dalam  negeri  dan  Bentuk  Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
PPh  Pasal  23  dilakukan  pemotongan  atas  penghasilan  yang  dibayarkan, disediakan  untuk  dibayarkan,  atau  telah  jatuh  tempo  pembayarannya  oleh  badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,  atau  perwakilan  perusahaan  luar  negeri  lainnya  kepada  Wajib  Pajak  dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dengan tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah,  penghargaan,  bonus,  dan  sejenisnya  selain  yang  telah  dipotong  Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e. Dan tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain yang dikenakan PPh secara final, dan atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21.  Untuk  jasa  manajemen  berdasarkan  Surat  Edaran  Dirjen Pajak No. SE 35/PJ/2010 merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Sedangkan untuk  jasa lain  diantur lebih lanjut dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Dengan Teknik pengumpul data berupa penelitian keputakaan dilakukan dengan cara membaca dan  mempelajari sejumlah literatur  antara lain undang-undang  dan aturan pelaksanaannya, buku perkuliahan, jurnal, artikel dan berbagai sumber lainnya untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dan penelitian lapangan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Melalui  kualitatif deskriptif  ini  penulis  ingin  memberikan  gambaran  mengenai  permasalahan  yang sedang  diteliti.  Peneliti  ingin  menggambarkan  tentang  kegiatan  terkait  pemanfaatan musik  dan  proses  bisnis  pada  LMK  dalam  memungut  dan  mendistribusikan  royalti, dan  kegiatan  pelaksanaan  pemunuhan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  khususnya pemotongan PPh 23 atas penghasilan yang timbul dari pemanfaatan musik. Kemudian dilakukan  analisis  pemungutan  pajak  sehubungan  pemanfaatan  musik  atas kesesuaiannya dengan syarat , teori dan asas-asas pemungutan pajak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Pemanfaatan Musik pada LMK
Lembaga  Manajemen  Kolektif,  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI) berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  memiliki wewenang untuk memungut dan mendistribusikan royalti atas penggunaan hak cipta untuk  dan atas nama  anggotanya berdasarkan surat  kuasa yang telah diberikan oleh anggota. Untuk dapat dilindungi dan mendapatkan hak ekonominya (royalti), pencipta harus mendaftarkan diri menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif  dalam hal ini contohnya  WAMI  disertai  dengan  melampirkan  surat  kuasa  kepada  LMK  untuk membuat perjanjian dan memungut royalti untuk dan atas nama anggota.
Pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik yang menjadi objek pemungutan royalti oleh WAMI yaitu perlindungan hak cipta terkait peforming right yang dimiliki oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  atau  menggunakan  dan/atau
memperdengarkan karya cipta musik didepan publik. Contoh pemanfaatan hak cipta untuk  kepentingan  komersil  diantaranya  pemutaran  atau  penggunaan  lagu  dan/atau musik pada kafe, restoran, klub malam, bar, tempat rekreasi, mall, toko, pusat olahraga karaoke, seminar atau bazar, tv,  radio, media sosial, serta digital platform dsb. Para pengguna untuk dapat memanfaatkan hak cipta atas musik harus mendapatkan izin dan membayar  royalti  kepada  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (WAMI)  dan  penerbitan lisensi  tersebut  dilakukan  pemungutan  PPN  oleh  WAMI  dari  total  royalti  yang dibayarkan  dalam  permohonan  lisensi.  besarnya  royalti  mengikuti  tarif  yang  telah disahkan oleh Menkumham  dengan mekanisme lump-sump, berdasarkan  perolehan, atas  variabel  lain  yang  telah  ditentukan.  Dari  pembayaran  kepada  WAMI,  pihak pembayar  atau  pemanfaat  memotong  PPh  23  kepada  WAMI  atas  jumlah  seluruh royalti  yang  dibayarkan.  Setelah  menggunakan  atau  memanfaatkan  hak  cipta  atas musik pihak pemanfaat malaporkan realisasi penggunaan lagu yang nantinya menjadi dasar  analisis  WAMI  untuk  menghitung  jumlah  royalti  yang  menjadi  hak  anggota. Dalam jangka waktu tertentu WAMI mendistribusikan royalti yang telah dikumpulkan kepada  anggota  setelah  dikurangi  biaya  operasional  WAMI  (20%),  dalam pendistribusian  royalti  tersebut  WAMI  memotong  PPh  23  atas  jumlah  royalti  yang menjadi  hak  anggota  dan  memberikan  surat/pemberitahuan  pendistribusian  royalti kepada anggotanya berikut bukti pemotongan PPh 23.

## 4.2 Aspek Perpajakan atas Pemanfaatan Musik
Pemanfaatan karya cipta musik menjadi objek pemungutan oleh LMK adalah terkait performing  right yaitu    penggunaan  lagu  atau  musik  di  tempat  umum, contohnya karaoke, panggung segala jenis event, restoran, kafe, ranah publik lainnya termasuk penampilan di media publik atau social media. Adapun imbalan yang didapat dari pemanfaatan tersebut berupa royalti. Royalti merupakan salah satu jenis tambahan kemampuan  ekonomis  atau  penghasil  yang  menjadi  objek  Pajak  Penghasilan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh, bahwa penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  Luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk konsumsi ata menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam  bentuk  apapun  termasuk  diantaranya  poin  h.  Royalti  atau  imbalan  atas penggunaan hak.
Royalti  jika  dilihat  dari  sumbernya  merupakan  jenis  penghasilan  yang  dari pemanfaatan  modal  yang  berupa  aset  tidak  bergerak  yakni  hak  cipta.  Sistem pemungutan  atas  royalti  dilakukan  dengan with  holding  system ,  yakni  wewenang pemungutan  pajak  berada  pada  pihak  ketiga.  Pembayaran  royalti  merupakan  objek pajak  penghasilan  yang  pengenaannya  dilakukan  dengan  mekanisme  pemotongan sebagaiman Pasal 23 UU PPh dengan tarif 15% dari jumlah bruto pembayaran royalti. Atas royalti disetorkan ke negara melalui pemotongan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan  saat  melakukan  pembayaran  dalam  hal  ini  adalah  badan  pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.
Dalam  praktik  perpajakan  umumnya  transaksi  pembayaran  royalti  tidak  ada permasalahan selama ini karena dilakukan antara pemilik hak dengan pengguna hak. Namun sebagai upaya perlindungan terhadap hak cipta melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta,    pemilik  hak  cipta  tidak  dapat  langsung  menagih  royalti  atas penggunaan  hak  cipta  miliknya  melainkan  harus  melalui  Lembaga  Manajemen
Kolektif. Dan atas pembayaran royalti tersebut, dilakukan pemotongan PPh 23 oleh pembayar royalti dalam hal merupakan Wajib Pajak Pemotongan.
Ketentuan  pajak  di  Indonesia  tidak  mengatur  perlakuan  PPh  atas  royalti pemanfaatan  hak  cipta  terkait  karya  cipta  musik  dalam  hal  perjanjian  lisensi  dan pembayaran royalti dilakukan kepada pihak lain bukan langsung kepada pemilik hak. Dan  atas  pertimbangan-pertimbangan  terkait  konsep  transaksi  pembayaran  royalti dengan  demikian  dilakukan  pemotongan  PPh  23  atas  pembayaran  royalti  dari Pemanfaat  kepada  LMK  dan  pendistribusian  royalti  dari  LMK  kepada  anggotanya. Karena  pengenaan  PPh  23  atas  royalti  dikenakan  saat  transaksi  pemanfaatan  oleh pemanfaat dan pendistribusian royalti kepada anggota, kita perlu mengetahui apakah transaksi tersebut dikategorikan sebagai pembayaran royalti yang dipotong PPh 23.
Pengertian  Royalti  dalam  penjelasan  Pasal  4  ayat  1  UU  PPh,  menyebutkan bahwa royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan  apa  pun,  baik  dilakukan  secara  berkala  maupun  tidak,  sebagai  imbalan salah  satunya  atas  Penggunaan  atau  hak  menggunakan  hak  cipta  di  bidang kesusastraan,  kesenian,  atau  karya  ilmiah,  pada  penjelasan  tersebut  tidak  dijelaskan juga  apakah  transaksi  royalti  langsung  kepada  pemilik  hak  atau  melalui  lihak  lain seperti LMK. Menurut Brian J Arnold yang dikutip dari (Darussalam, Hutagaol dan Septriadi  2010)  bahwa  pembayaran  40sset40y  dilakukan  atas  penggunaan  40sset (40sset tak berwujud) dan bukan dari pengambilan 40sset itu sendiri.
Pemanfaatan hak cipta sebagaimana dalam OECD Commentaries 2010 on art 12, pada paragraf 13.1, dikatakan bahwa pembayaran yang dilakukan untuk perolehan hak  secara  parsial  atas  hak  cipta  (tanpa  pemindahtangan  sepenuhnya)  akan menimbulkan  royalti  di  mana  pertimbangannya  adalah  untuk  pemberian  hak  untuk menggunakan suatu program jika dilakukan tanpa lisensi menjadi suatu pelanggaran hak cipta. Dengan demikian pembayaran yang dilakukan atas hak cipta yaitu hak untuk mereproduksi,  mendistribusikan,  memodifikasi,  dan  menampilkan  secara  publik. Sedangkan  konteks  tersebut  dalam  kegiatan  pemanfaatan  karya  cipta  musik diantaranya  mereproduksi,  mendistribusikan  karya  cipta  musik  seperti  penggunaan digital streaming platform, memodifikasi, dan menampilkan secara publik diantaranya diputar  atau  didengarkan  ditempat-tempat  umum  atau  publik  dapat  mendengarkan. Seperti pemutaran di kafe, hotel, restoran, medsos, konser dll.
Dengan demikian atas dasar beberapa pertimbangan diatas, menurut peneliti untuk  mengetahui  apakah  transaksi  yang  terjadi  dalam  pemungutan  royalti  oleh Lembaga Manajemen Kolektif  (WAMI) dari Pemanfaat atas transaksi pemanfaatan musik dapat dikategorikan sebagai pembayaran royalti. Terdapat beberapa indikator yang  membuat  transaksi  tersebut  dikategorikan  sebagai  pembayaran  royalti diantaranya:
1. Adanya hak cipta yang digunakan yaitu hak cipta atas karya cipta musik yang dimilik oleh anggota WAMI;
2. Adanya pemberian lisensi  kepada Pemanfaat  oleh WAMI dalam rangka izin untuk  menggunakan  hak  cipta  terkait  dengan  hak  pengumuman.  Sejauh  ini tidak ada ahli ataupun ketentuan dalam peraturan perpajakan yang mengatur bahwa lisensi ataun izin harus diberikan oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak  cipta,  sehingga  ketika  diberikannya  izin  menggunakan  atau  yang  kita ketahui  diberikannya  lisensi  untuk  memakai  hak  atau  menggunakan  maka syarat ini terpenuhi;
3. Adanya penggunaan atau pemanfaatan hak cipta atas karya cipta musik secara komersil. Dalam UU Hak Cipta penggunaan hak cipta yang dikenakan royalti adalah penggunaan yang dilakukan secara komersial.
4. Adanya  pembayaran  atau  pemberian  imbalan  dari  Pemanfaat  kepada  LMK. Pembayaran  royalti  atas  pemanfaatan  musik  dihitung  berdasarkan  tarif  yang telah diputuskan oleh menteri terkait dan substansi dari pembayaran itu sendiri sebagai kompensasi dari penggunaan hak cipta.
Dengan demikian atas pembayaran royalti (baik pembayaran oleh pemanfaat maupun distribusi royalti) dikenakan pajak dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari total jumlah bruto atas royalti yang dibayarkan sehubungan dengan penggunaan hak cipta suatu karya cipta musik.
WAMI berdasarkan Laporan Keuangan yang di sampaikan ke publik, untuk tahun  laporan  yang  dipublikasi  pada  website  yaitu  ditahun  2016,  status  Pajak Penghasilan Tahunan Badannya Lebih Bayar cukup signikan dikarenakan ada jumlah PPh  23  yang  menjadi  kredit  pajak  cukup  besar.  Lebih  bayar  timbul  karena  dalam mekanisme pemungutan royalti ini WAMI hanya mendapatkan bagian porsi 20% dari total royalti yang dikumpulkan namun oleh Pemanfaat dilakukan pemotongan PPh 23 sebesar 15% dari total royalti yang dibayarkan. Jika dengan demikian maka status SPT Tahunan Badan WAMI akan terus Lebih Bayar. WAMI juga memotong PPh 23 saat melakukan  pendistribusian  royalti  kepada  WAMI  sejumlah  15%  dari  royalti  yang menjadi  hak  anggota  (80%  dari  total  royalti).  Jika  dilihat  dari  mekanisme  umum perpajakan  atas  royalti,  atas  transaksi  yang  secara  substansi  sama  yaitu  royalti pemanfaatan hak cipta musik, dilakukan pemotongan pajak dua kali.
Jika  dilihat  dari  asas-asas  pemungutan  pajak  yang  perlu  diperhatikan  untuk mendesain sistem pemungutan pajak, sebagaimana dalam buku Rosdiana dan Irianto (2012,  158)  kurang  memenuhi  beberapa  asas,  diantaranya  Asas equity atau  asas keadilan , karena antara LMK dan anggota memiliki kemampuan ekonomis yang  tidak sama  karena  LMK  hanya  mendapatkan  bagian  20%  namun  dipotong  atas  100%. Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  atas  praktik  yang  berdasarkan  proses  bisnis LMK, secara substansi penghasilan akhir yang anggota LMK terima dipotong PPh 23 dua kali Dari segi perpajakan juga menjadi kurang efektif karena menyebabkan salah satu  pihak  lebih  bayar  (LMK)  dan  disatu  sisi  (pencipta  atau  pemilik  hak)  menjadi kurang bayar yang seharusnya dapat mengkreditkan pajaknya secara utuh  dari yang seharusnya. Untuk asas ease of administration yang terbagi beberapa asas seperti asas certainty menyatakan PPh 23 atas pemanfaatan musik belum memenuhi asas kepastian karena belum diatur apabila pemungutan royalti dilakukan oleh pihak lain. Kemudian untuk asas eficiency menyatakan pemungutan pajak PPh 23 atas royalti pemanfaatan musik kurang efisien karena terjadi dua kali pemungutan PPh dengan Dasar Pengenaan Pajak yang sama juga yakni penghasilan bruto tidak dengan nominal lain meskipun biaya yang dikeluarkan pencipta atau musisi untuk menghasilkan karya cukup besar. Sesuai  dengan  asas  pengorbanan,  pencipta/pemilik  hak  cipta/hak  terkait  hanya mendapatkan kredit pajak atas transaksi ini dengan jumlah yang lebih sedikit dari pada LMK padahal atas penghasilan tersebut secara substansi umum sebenarnya menjadi hak  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta/  hak  terkait.  Dan  asas neutrality yang menyatakan    pajak  tidak  boleh  membuat  distorsi  ekonomi  dalam  suatu  negara,  dan harus  bersifat  netral.  Atas  pemungutan  pajak  tidak  mempengaruhi  keputusan masyarakat  atau  pengguna  untuk  menggunakan  musik,  dan  juga  tidak  boleh mempengaruhi  keputusan  produsen  musik  untuk  menghasilkan  karya  cipta  musik.
Untuk membangun minat karya cipta musik khususnya bidang kebudayaan diperlukan insentif  dari  pemerintah  untuk  meningkatkan  minat  bagi  musisi  atau  pencipta  lagu terhadap musik tradisional dan musik daerah di Indonesia, yang saat ini didominasi oleh musik budaya lain seperti korea maupun barat, sehingga dapat membawa angin segar  bagi  peningkatan  keragaman  dan  kesadaran  atas  kebudayaan  sendiri  terutama menjadi identitas daerah atau bangsa.
Dari  segi  syarat  pemungutan  menurut  Mardiasmo  (2011)  diantaranya  atas syarat keadilan kurang memenuhi karena pengenaan pajak tidak melihak kemampuan masing-masing pihak. Namun jika melihat teori yang mendukung pemungutan pajak atas teori daya pikul berdasarkan dua pendekatan:
1. Unsur  subjektif,  yaitu  melihat  besarnya  penghasilan  atau  kekayaan  yang dimiliki seseorang. Dalam fokus pembahasan yang penulis bahas, pemotongan PPh 23 tidak memenuhi teori daya pikul ini karena atas penghasilan LMK yang haknya  hanya  20%  mendapatkan  pemotongan  dari  100%  dengan  demikian kredit  pajak  yang  ada  akan  melibihi  dari  pajak  yang  seharusnya  terutang. Berbeda dengan para pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi pemilik hak sebenarnya mendapatkan kredit pajak atas 80% dari total penghasilannya. Dengan demikian kurang sesuai dengan teori ini.
2. Unsur  Subjektif,  yaitu  melihat  besarnya  kebutuhan  materiil  yang  dimiliki. Pencipta yang merupakan orang pribadi memiliki beban atas tanggungan dan juga biaya untuk membuat karya lagu/musik diantaranya energi, skill, dan juga peralatan produksi rekaman lagu.
Dengan demikian atas teori daya pikul ini terkait pemungutan pajak dari royalti yang timbul dari pemanfaatan musik, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari Wajib  Pajak.  Sehingga  WP  dapat  membayar  pajak  sesuai  dengan  kemampuan  atau daya pikulnya.
Sehingga berdasarkan uraian diatas, peneliti beranggapan dalam pemungutan PPh 23 atas royalti  terkait pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersil secara umum belum memenuhi asas pemungutan pajak. Belum adanya ketentuan detail yang mengatur  tentang  perpajakan  royalti  dari  musik  ini  membuat  perlakuan  perpajakan menjadi kurang efektif dan efisien. Diperlukan pengkajian ulang atas pengenaan pajak royalti yang didapatkan pemanfaatan karya cipta musik atau lagu. Pengkajian ulang tersebut  untuk  menghasilkan  mekanisnya  yang  terbaik  sehingga  tercipta  keadilan antara  LMK  dan  Pencipta  dengan  pengenaan  pajak  yang  sesuai  dengan  porsi keuntungannya atau kemampuan ekonomis yang didapat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  atas  aspek  perpajakan  dalam  transaksi  pemanfaatan musik  dan/atau  lagu  pada  Lembaga  Manajemen  Kolektif,  penulis  menyimpulkan bahwa  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI)  sebagai  Lembaga  Manajemen  Kolektif berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  merupakan satu-satunya  yang  berwenang  untuk  memungut  dan  mendistribusikan  royalti  atas penggunaan hak cipta untuk dan atas nama anggotanya berdasarkan surat kuasa yang telah  diberikan  oleh  anggota  sehingga  untuk  mendapatkan  royalti  atas  pemanfaatan musik/lagu di depan publik untuk komersil, pencipta harus mendaftarkan diri menjadi anggota  LMK  dalam  hal  ini  contohnya  WAMI.  WAMI  memberikan  izin  dengan penerbitan  lisensi  dan  pemanfaat  membayar  jumlah  royalti  yang  harus  dibayar berdasarkan  tarif  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  serta  memotong  PPh  23  (jika
merupakan  WP  Pemotong)  atas  royalti  dengan  tarif  15%.      Dalam  jangka  waktu tertentu  WAMI  mendistribusikan  royalti  yang  telah  dikumpulkan  kepada  anggota setelah  dikurangi  biaya  operasional  WAMI  (20%),  dalam  pendistribusian  royalti tersebut WAMI memotong PPh 23 atas jumlah royalti yang menjadi hak anggota dan memberikan  surat/pemberitahuan  pendistribusian  royalti  kepada  anggotanya  berikut bukti pemotongan PPh 23.
Ketentuan  pajak  di  Indonesia  tidak  mengatur  perlakuan  PPh  atas  royalti pemanfaatan  hak  cipta  terkait  karya  cipta  musik  dalam  hal  perjanjian  lisensi  dan pembayaran royalti dilakukan kepada pihak lain bukan langsung kepada pemilik hak. dan  atas  pertimbangan-pertimbangan  terkait  konsep  transaksi  pembayaran  royalti dengan  demikian  dilakukan  pemotongan  PPh  23  atas  pembayaran  royalti  dari Pemanfaat kepada LMK dan pendistribusian royalti dari LMK kepada anggotanya.
WAMI  sebagai  LMK  dengan  mekanisme  pemungutan  ini,  berdasarkan Laporan  Keuangan  yang  di  sampaikan  ke  publik  ditahun  2016,  status  Pajak Penghasilan Tahunan Badannya Lebih Bayar cukup signikan dikarenakan jumlah PPh 23  yang  menjadi  kredit  pajak  cukup  besar.  Lebih  bayar  timbul  karena  dalam mekanisme pemungutan royalti ini WAMI hanya mendapatkan bagian porsi 20% dari total royalti yang dikumpulkan namun oleh Pemanfaat dilakukan pemotongan PPh 23 sebesar 15% dari total royalti yang dibayarkan. Jika dengan demikian maka status SPT Tahunan Badan WAMI akan terus Lebih Bayar. WAMI juga memotong PPh 23 saat melakukan  pendistribusian  royalti  kepada  WAMI  sejumlah  15%  dari  royalti  yang menjadi  hak  anggota  (80%  dari  total  royalti).  Jika  dilihat  dari  mekanisme  umum perpajakan  atas  royalti,  atas  transaksi  yang  secara  substansi  sama  yaitu  royalti pemanfaatan  hak  cipta  musik,  dilakukan  pemotongan  pajak  dua  kali.  Sehingga pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi pemanfaatan musik secara umum kurang memenuhi teori dan asas-asas pemungutan pajak.
Saran  yang  penulis  sampaiakan  yaitu  untuk  menanggulangi  permasalahan diatas  dan  untuk  keseragaman  dengan  mengatur  secara  khusus  perlakuan  Pajak Penghasilan atas transaksi pemanfaatan hak cipta dari karya cipta musik dan/atau lagu dengan  menerbitkan  peraturan,  kebijakan  atau  panduan  khusus  oleh  otoritas  pajak. Dengan  demikian  diatur  perlakuan  pajak  atas  penghasilan  yang  timbul  dari pemanfaatan hak cipta, khususnya karya cipta lagu dan atau musik, dengan mekanisme pemotongan pajak atas royalti yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik hak cipta baik  dengan penentuan besaran DPP, tarif dan/atau mekanisme lainnya. untuk mengisi  kekosongan  peraturan  pajak  ini  dan  menghindari  status  Lebih  Bayar  yang semakin  besar  pada  SPT  Tahunan  Badan  khususnya  untuk  Lembaga  Manajemen Kolektif, Wahana Musik Indonesia (WAMI) sebagai salah satu Lembaga Manajemen Kolektif  di  Indonesia  dapat  mengajukan  Surat  Keterangan  Bebas  Pemotongan  dan Pemungutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hendra, T. A. 2003. Hak Cipta Musik atau Lagu. Jakarta: UI Fakultas Hukum . Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, tentang Pengesahan  Tarif  Royalti  untuk  Pengguna  yang  Melakukan  Pemanfaatan Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016, tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-50/PJ/1994, tentang Penunjukan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Negeri  Tertentu  sebagai  Pemotong  Pajak Penghasilan Pasal 23
Mardiasmo, M. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi .
OECD Commentaries. 2010.  Commentaries  on  The  Articles  of  The  Model  Tax Convention. OECD.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2011,  tentang  P enghitungan  Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  PER-21/PJ/2014,  tentang Perubahan  PER- 01/PJ/2011  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Pembebasan  dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh oleh Pihak Lain.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  SE-35/PJ/2010,  tentang Pengertian  Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 UU PPh Resmi, S. 2013. Perpajakan; Teori dan Kasus.
Respati,  Y.  S.  D.,  E.  Susilowati,  and  S.  Mahmudah.  2016.  Implementasi  Lembaga Manajemen  Kolektif  Nasional  (Lmkn)  Sebagai  Collecting  Society  Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Journal 5 (2):1-16.
Rosdiana, H. 2018. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008,  tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahuun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009,  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Waluyo, D., and W. B. Ilyas. 2014. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan.