## Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan  Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Rina Sulistyowati 1 , Rita Nataliawati 2
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia rinasulistyowati59@gmail.com 1 , nataliarita588@gmail.com 2
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 29 Maret 2022 Disetujui : 3 April 2022 Dipublikasi
: 3 April 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  accountability,  transparency  and  community  participation  in financial  management  at  the  Mojoranu  Village  Fund,  due  to  cases  of  misappropriation  of  village funds  carried  out  by  village  officials.  The  reason  for  this  is  the  low  transparency  and  lack  of community  participation  in  the  management  of  village  funds,  which  have  a  big  influence  when compared  to other  sources  of  village  income  funds  in  terms  of  village  development.  This  research method  is  a  qualitative  method,  with  data  analysis  techniques  using  qualitative  descriptive techniques  by  reducing  data,  displaying  data  and  drawing  conclusions  (verification).  The  results showed  that,  in  Mojoranu  village  the  financial  management  of  village  funds  at  the  administrative stage  was  in  accordance  with  the  format  contained  in  the  2014  Permendagri  attachment  which included:  Draft  Budget  (RAB),  general  cash  book,  tax  assistant  cash  book  and  book  bank  and realization  reports.  Meanwhile,  technically,  the  administration  of  Mojoranu  village  in  terms  of receipts,  expenditures,  recording  and  accountability  of  finances  is  based  on  the  2014  Minister  of Home  Affairs  Regulation.  So  this  study  shows  that  the  accountability  of  financial  management  of Mojoranu  village  funds  is  appropriate.  The  transparency  of  the  management  of  Mojoranu  village funds  is  not yet  fully  transparent,  while  community  participation in  development  planning  such  as meetings  is  good.  Community  participation  in  the  implementation  of  development  is  good. Community participation in supervision is still lacking. Meanwhile, participation in the evaluation stage was quite good.
Keywords : Accountability, transparency, community participation and financial management of village funds.

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2019, terjadi Kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa.  Penyebabnya  adalah  rendahnya  transparansi  dan  kurangnya  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  memiliki  pengaruh  besar  jika  dibandingkan  dengan sumber  dana  pendapatan  desa  yang  lain  dalam  hal  pembangunan  desa  (Zakariya,  2019). Adanya  tindak  korupsi  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  Mojoranu  Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebesar Rp 200 juta lebih. Dalam investigasinya ditemukan diduga  tilap  dana  desa  artinya  kepala  desa  Mojoranu  telah  menyalahgunaan  wewenang jabatannya yang mengakibatkan kerugian negara (Detiknews 2019). Kasus yang sama yang dilakukan  oleh  kepala  desa  yakni  Kepala  Desa  Glagahwangi,  Kecamatan  Sugihwaras  dan Kepala  Desa  Sumberejo,  Kecamatan  Trucuk,  Bojonegoro.  Keduanya  terbukti  menilap  dana desa  ratusan  juta  rupiah.  Hal  ini  merupakan  akibat  dari  terabaikannya  transparansi  dan partisipan  dalam  penyusunan  serta  pengawasan  anggaran.  Penyerapan  dana  desa  menjadi prioritas  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Tetapi  di  sini,
pemberdayaan  masyarakat  masih  belum  sepenuhnya  terserap,  karena  masih  fokus  pada pembangunan  infrastruktur.  Permasalahan  yang  ditemui  adalah  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  keuangan  tidak  transparan  dan  partisipasi  masyarakat  masih  kurang.  Hal  ini pentingnya  dilakukan  kajian  tentang  pengelolaan  keuangan  dana  desa  yang  transparan. (Satria  dan  Tumbel,  2017)  menyatakan  bahwa  partisipasi    setiap  desa  diperlukan  untuk mencapai  pembangunan  desa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  itu  sendiri.  Tingkat partisipasi  setiap masyarakat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan desa. Partisipasi  masyarakat  tidak  hanya  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  program pembangunan,  tetapi  masyarakat  juga  terlibat  dalam  mengidentifikasi  masalah  dan  potensi yang  ada  di  masyarakat.  Tanpa  keterlibatan  masyarakat,  setiap    pembangunan  desa  akan gagal.  Dalam  bentuk  apapun,  partisipasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  setiap individu  untuk  berpartisipasi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  pembangunan desa  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kegiatan  gerak lainnya.  Keterlibatan  masyarakat  desa  Mojoranu  bervariasi  baik  intensitas  maupun bentuknya.  Jika  dilihat  dari  segi  intensitasnya,  masyarakat  desa  Mojoranu  ada  yang partisipasinya  sangat  rendah,  ada  pula  yang  sangat  tinggi.  Dari  segi  bentuknya,  ada  yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran,ide ada pula dalam bentuk materi maupun uang tunai. Beberapa riset tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang hasilnya menunjukan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa tidak maksimal digunakan, sehingga berdampak pada (a) masyarakat desa tidak  mengerti substansi dana desa sehingga dalam penggunaan dana  desa dianggap  masih  rendah  (b)  desa  belum  bisa  memprioritaskan  penggunaan  anggaran  secara tepat  dan  (c)  Kebijakan  program  penganggaran  tidak  terencana  dan  tersusun  berdasarkan kebutuhan dan tipologi desa yang sesungguhnya, (Alfasadun et al. , 2018).
Penelitian  sebelumnya  terkait  pengelolaan  keuangan  belum  efektif  dilaksanakan  karena (Hanifah  dan  Sugeng,  2015)  menunjukkan  bahwa  dari  segi  pencatatan  akuntansinya  masih perlu  pembinaan  dan  pelatihan  lebih  lanjut  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  aturan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Kendala  utamanya  pelatihan  perangkat  desa  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  dinilai  masih  belum  optimal  sehingga  perlu  perhatian khusus  dari  aparatur  desa  secara  berkala.  Hasil  penelitian  sesuai  dengan  (Alfasadun et  al. , 2018) menunjukkan bahwa pada tahap penataan administrasi, bendahara desa tidak memiliki keterampilan  yang  cukup  untuk  menggunakan  aplikasi  sistem.  Sedangkan  hasil  penelitian transparansi    pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  (Kisnawati, Astini  dan Oktaviani, 2018) menunjukkan bahwa pemerintah desa wajib memasang publikasi anggaran desa, baik itu  dari  dana  desa  maupun  alokasi  dana  desa.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan keuangan.

## STUDI LITERATUR
Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu No. Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur Variabel Penelitian Hasil Penelitian 1 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan  Masyarkat  Di Desa  Sumobito  (Studi  Kasus Transparansi  dan  Akuntabilitas, partisipasi  Pengelolaan  Dana Desa Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pengelolaan  keuangan desa  belum  sepenuhnya  berjalan baik  sesuai  Permendagri  Nomor
113  tahun  2014  dan  Perbup Pekalongan tahun 2015.
No. Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur Variabel Penelitian Hasil Penelitian Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)
(Pebrianti, 2021)
2 Akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan  alokasi  dana  desa (add) di desa bubunan, kecamatan
seririt, kabupaten buleleng. (Putra, Sinarwati dan Wahyuni, 2017) 1. Akuntabilitas 2. Transparansi Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan  dana  Alokasi  Dana Desa  di  Desa  Bubunan  secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung  prinsip  transparansi, partisipasi dan responsif . Pelaksanaan pembangunan mengacu  pada  skala  prioritas, kondisi, situasi masyarakat. Dalam mewujudkan transaparansi pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  pihak  desa Bubunan  memberikan  informasi kepada masyarakat melalui musyawarah  desa dan  juga melalui  pemasangan  baliho  yang memuat  informasi  Alokasi  Dana Desa  untuk  setiap  rancangan program yang dilaksanakan untuk  mendukung  aktivitas  Desa Bubunan. 3 Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa Manikliyu  Kecamatan  Kintamani Kabupaten Bangli) (Suarnata, Atmaja dan Sulindawati, 2017) 1. Partisipasi Kurangnya partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan alokasi  dana  desa  di  Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten  Bangli  disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai ADD kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, kesibukan masyarakat  dan  politik.  Selain ada  penyebab  juga  ada  kendala yang  di  hadapi  seperti  sumber daya  manusia  yang  kurang, kurangnya pembinaan dalam mengelola ADD, koordinasi yang  kurang  baik,  dan  keadaan alam di desa 4 Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan  keuangan  dana  desa (studi kasus desa candirejo kecamatan  pringapus  kabupaten semarang)
(Dewi dan Adi, 2019)
1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi
Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk atau pengumuman  saat  musyawarah mengenai  detail  keuangan  dana
No. Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur Variabel Penelitian Hasil Penelitian desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi.penerapan akuntabilitas Desa Candirejo melibatkan  masyarakat  dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Partisipasi  masyarakat  di  Desa Candirejo  berjalan  dengan  baik sehingga  manfaat  dana  desa langsung  bisa  dirasakan  oleh masyarakat. Kehadiran masyarakat  dalam  musyawarah merupakan  kesempatan  untuk dapat  memberikan  usulan-usulan dan menyalurkan aspirasi masyarakat  agar  apa  yang  telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan. 5.  Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengelolaan Dana  Desa:  Studi  di  Kampung Margorukun Distrik Oransbari (Wuriasih, 2021) 1. Akuntabilitas finansial, 2. Transparansi 3. Partisipasi Masyarakat Hasil penelitian menunjukan bahwa  secara  simultan  variabel pendapatan,  jumlah  tanggungan, dan  harga  premi,  berpengaruh signifikan sedangkan secara parsial  hanya  varibel  jumlah tanggungan  yang  berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa pelayanan kesehatan  BPJS  di  Puskesmas Wosi.

## Sumber: diolah peneliti, 2022

## Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2017. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN).  Peruntukan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Menurut  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Kepala  Desa  adalah  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  dan  mewakili  Pemerintah  Desa  dalam  kepemilikan kekayaan miliki desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh  PTPKD  (Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa)  yang  dipilih  scara  langsung oleh  beliau.  PTPKD  berasal  dari  Sekretaris  Desa,  Kepala  Seksi,  dan  Bendahara.  Sekretaris desa  berfungsi  sebagai  koordinator  pelaksanaan  teknis  pengelolaan  keuangan  dan  memiliki tugas  menyusun  dan  melaksanakan  APBDes,  melakukan  pengendalian  terhadap  kegiatan yang  menggunakan  biaya  APBDes,  serta  melakukan  verifikasi  dan  menyusun  laporan tanggung  jawab  bukti–bukti  penerimaan  dan  pengeluaran  APBDes.  Tugas  Kepala  Seksi
adalah sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan bidang yang diberikan. Dalam hal ini masing- masing  kepala  seksi  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyusun  rencana  kegiatan, berkoordinasi  dengan  lembaga  masyarakat  desa  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut, melakukan  pengeluaran,  menjadi  koordinator  dalam  pelaksaan  kegiatan,  dan  melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta juga menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran pelaksanaan  kegiatan  kepada  kepala  desa.  Tugas  menerima,  membayar  atau  menyetor  serta menyimpan,  dan  mempertanggungjawabkan  penerimaan  pendapatan  desa  dan  pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah tugas atau kewajiban bendahara.

## Akuntabilitas
Menurut  (Mardiasmo,  2018)  akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  atas keberhasilan  maupun  kegagalan  dalam  melaksanakan  sebuah  misi  organisasi  serta  adanya kewajiban  untuk  melaporkannya.  Pertanggungjawaban  dilakukan  media  yang  akan dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas adalah lembaga yang sudah diberi wewenang dalam mengelola  sumber  daya  masyarakat  harus  melakukan  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas adalah  prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa  proses  penganggaran  mulai dari  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan  masyarakat.  Masyarakat  tidak  hanya  memiliki hak  untuk  mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi  juga  berhak  untuk  menuntut pertanggungjawaban  atas  rencana  ataupun  pelaksanaan  anggaran  tersebut  (Mardiasmo, 2018).

## Transparansi
Transparansi  yang  dipaparkan  oleh  (Sabarno,  2007)  adalah  satu  aspek  dasar  untuk mewujudkan  penyelenggara  pemerintahan  yang  baik.  Untuk  mewujudkan  sistem pemerintahan  yang  baik  bagi  masyarakat  perlu  adanya  keterbukaan  dan  kemudahan  akses serta  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintah  untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya. (Dwiyanto, 2014) menyatakan bahwa transparansi merupakan sebuah wadah penyediaan informasi mengenai pemerintahan bagi  masyarakat  dan  menjamin  kemudahan  memperoleh  informasi  akurat  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat.  Berdasarkan  dari  dua  pengertian  transparansi  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  transparansi  merupakan  keterbukaan  dalam  pemberian  informasi,  baik itu  terkait  informasi  kebijakan  maupun  informasi  keuangan  untuk  menjamin  akses  bagi masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  tersebut.  Dalam  transparansi  yang  dilakukan pemerintah, media massa memiliki peran yang sangat penting didalamnya. Media massa juga sebagai  wadah  komunikasi  untuk  masyarakat  yang  berfungsi  untuk  menjelaskan  berbagai informasi  yang  relevan,  serta  mengamati  berbagai  kegiatan  pemerintah  dan  perilaku  yang tidak  sesuai  aturan  dari  aparat  birokrasi.  Namun  media  juga  membutuhkan  kebebasan  pers dalam proses pelaksanaan tugas sebagai media untuk masyarakat, kebebasan pers berfungsi untuk terbebas media dari intervensi pemerintah maupun kepentingan bisnis Wiranto (2012). Konsekuensi yang akan dihadapi oleh pemerintah karena adanya asas keterbukaan ini adalah kontrol  yang  berlebihan  oleh  masyarakat  desa,  karena  itu  upaya  pembatasan  keterbukaan informasi  itu  harus  ada,  dimana  pemerintah  harus  teliti  dalam  memberikan  informasi  yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu, sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik  untuk  informasi  apa  saja  yang  bisa  diberikan  dan  kepada  siapa  informasi  itu  akan diberikan. Untuk itu hal ini dilakukan agar bisa menjaga semua informasi menjadi konsumsi publik, karena tidak semua informasi bisa diketahui oleh publik.

## Partisipasi Masyarakat
Menurut  pendapat  Adisasmita  (20120)  indeks  pembangunan  desa  adalah  seluruh usaha pembangunan  dan pertumbuhan yang terencana yang dilakukan suatu negara, bangsa dan  pemerintahan  agar  terciptanya  pembinaan  bangsa.  Dalam  konsep  pembangunan  ada  2 syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  menciptakan  usaha  pembinaan  bangsa  adalah:  1)  adanya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk melakukan usaha tersebut. 2) adanya keterarahan  dan  kesinambungan  pelaksanaan  yang  dilakukan  supaya  tujuan  dari pembangunan  dapat  tercapai.  Dari  2  syarat  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  dasarnya pembangunan  itu  punya  tujuan  mejadikan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  yang  sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis. Baroka et al (2015)  berpendapat  dalam  bukunya  yang  berjudul  Indeks  Pembangunan  Desa  bahwa pembangunan  pedesaan  merupakan  pembangunan  yang  berkonsep  dan  berlandaskan perdesaan  serta  memperhatikan  kearifan  lokal  dan  budaya  yang  sudah  ada.  Karakteristik sosial,  budaya,  struktur  demografi  dan  geografis  serta  kelembagaan  desa  yang  dimiliki masyarakat  pedesaan  dapat  dijadikan  sebagai  sikap  yang  dapat  melestarikan  kearifan  lokal kawasan  pedesaan.  Namun  pada  umumnya  masyarakat  masih  terkendala  dengan  masalah kesejahteraan (kemiskinan) juga kekurangan ketersediaan akses dan infrastruktur pelayanan desa.  Pembangunan  desa  dilakukan  untuk  menekan  tingkat  kesenjangan  pertumbuhan wilayah  perdesaan  dengan  perkotaan  yang  akibat  dari  pembangunan  ekonomi  yang  lebih cenderung kepada bias perkotaan. Pembangunan desa dapat dijadikan solusi untuk perubahan kesenjangan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

## METODE
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. (Moleong, 2018) mengatakan bawaha pada penelitian kualitatif terdapat empat metode untuk mengumpulkan  data  penelitian    yaitu    keterangan,  observasi,  wawancara  dan  catatan  yang bersifat naratif, bukan dalam bentuk angka. Sehingga peneliti mendeskripsikan pengelolaan dana  desa di  desa Mojoranu kecamatan Dander. Jenis pendekatan studi kasus penelitian ini digunakan  untuk  memahami  sebuah  peristiwa  yang  telah  terjadi  dengan  mengumpulkan berbagai  informasi  yang  kemudian  diolah  agar  masalah  dapat  terselesaikan  Satori(2009). Riset  ini  menekankan  pentingnya  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  di  desa Mojoranu  kecamatan  Dander  kabupaten  Bojonegoro.  Sumber  data  penelitian  ini  terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh  langsung  dari  hasil  wawancara  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  seperti  Kepala Desa  Mojoranu,  Bendahara  Desa,  Kaur,  Kasi,  pemuka  masyarakat  desa  Mojoranu  dan beberapa warga desa Mojoranu. Berikut data spesifikasi informan;.
Sementara data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari kantor desa Mojoranu berbentuk dokumen. Data tersebut berupa laporan pengelolaan dana desa Mojoranu. Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  pertama  observasi,  peneliti  melakukan wawancara terhadap pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dana desa Mojoranu secara  konteks.  Kedua,  peneliti  melakukan  wawancara  secara  langsung  dengan  informan yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  desa.  Ketiga  dokumentasi.  Studi  kasus  pada penelitian  ini  yaitu  pedoman  wawancara  yang  tepat  digunakan  dalam  panduan  wawancara yang tidak terstruktur. Dari hasil wawancara ini, diharapkan peneliti memperoleh data yang lengkap  dan  valid,  karena  hasil  wawancara  tergantung  pada  pewawancara  yang  menjadi penggerak tanggapan pemberi informasi. Selain itu, dokumen diperoleh peneliti sebagai data berupa  artikel,  gambar  dan    catatan  lain  dari  internet,  dokumen  dari  kantor  desa  Mojoranu, BPS  provinsi  Jawa  Timur.  Dalam  hal  ini,  peneliti  menggunakan  metode  ini  untuk
mengumpulkan data tentang profil desa Mojoranu, struktur organisasi pengelolaan dana desa, konsep  dana  desa,  data  pengetahuan  kegiatan  formal  dan  informal  yang  terkait  dengan pengelolaan    Dana  Desa  Mojoranu.  Analisis  data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian ini yaitu teknik analisis model Miles dan Huberman. Proses analisis data terdapat  tiga aliran kegiatan  secara simultan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Teknik analisis data yang digunakan  peneliti untuk mereduksi data, menyajikan data, dan  menarik  kesimpulan.  Memeriksa  keabsahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini agar dapat dipercaya sebagai acuan bagi peneliti. Guna mencapai reliabilitas pada penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah menurut Moleong (2019) yaitu dengan memperluas observasi  artinya  peneliti  kembali  ke  lapangan,  mengamati,  mewawancarai  kembali partisipan, sumber data yang ditemui yang lama maupun baru.
Tabel 2 Data Spesifikasi Informan Kelompok Informan Posisi / Peran dalam Organisasi Nama Perangkat Desa Kepala Desa Purba Sekretaris Desa (PLT) Lucky Bendahara Desa Layla Kaur Perencanaan Ahmad Kepala Dusun Darta Kasi Kesejahteraan Fahrul Kasi Pemerintahan Elisa Kasi pelayanan Santika Kaur TU dan Umum Erchan BPD Anggota Mada RT Ketua RT. 05 Jihadi Ketua RT. 16 Setiawan Wakil Perempuan Kader PAUD Sari Kader PKK Ety Poktan Ketua Suwito Tokoh Pendidik KS SDN Mojoranu II Rasmi

## HASIL

## Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Berdasarkan hasil laporan penerimaan dana desa Mojoranu, di tahun 2018 desa Mojoranu memperoleh  bantuan  dana  desa  dari  pemerintah  pusat  sebesar  Rp.  694.626.300,00.  Pada tahap pertama sebesar 20% tertanggal 27 Februari 2018 dengan nominal Rp. 138.925.260,00, pada tahap kedua sebesar 40% tertanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 277.850.520,00, dan pada tahap ketiga sebesar 40% tertanggal 14 Nopember 2018 senilai Rp. 277.850.520,00. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Pak Ahmad sebagai kaur perencanaan desa Mojoranu, ada 2 unsur pengunaan dana desa  yang diterima oleh tiap-tiap desa yaitu, (1) pembangunan fisik dan (2) Pemberdayaan Masyarakat.
Adapun  mekanisme  pengelolaan  dana  desa  Mojoranu  mengacu  pada  aturan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten  Bojonegoro.  Hal  tersebut  sama  yang  dikatakan  Bu Elisa  selaku  Kasi  pemerintahan  desa  Mojoranu,  bahwa  segala  peraturan  pengelolaan  dana desa tersebut diatur oleh pemerintah kabupaten.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.819

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dan  pengamatan  peneliti  di  lapangan, peneliti melihat bahwa ada beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa di desa Mojoranu, diantaranya adalah:
1. Perencanaan
Berdasarkan  keterangan  dari  Pak  Antok  bahwa  dalam  perencanaan  dana  desa  langsung mengadakan  rapat  atau  musyawarah  dengan  masyarakat  desa  dan  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa.  Setelah  diadakan  musrembang,  Kades  Mojoranu membuat  permohonan  penyaluran  dana  desa  yang  diajukan  kepada  Bupati  Bojonegoro yang melalui camat dengan besaran sesuai hasil dari musyawarah tersebut.
2. Penatausahaan
Menurut  penjelasan  bendahara  desa  Mojoranu  (Hida),  menyatakan  bahwa  proses penatausahaan  diawali  dengan  pemindahan  buku  dari  rekening  kas  daerah  Bojonegoro kemudian  di  akhir  ke  rekening  kas  desa  Mojoranu.  Kemudian  beliau  juga  melanjutkan bahwa rekening tersebut menjadi rekening satu-satunya di desa Mojoranu.
Dalam  menjalankan  sistem  penatausahaan  dana  desa,  desa  Mojoranu  menggunakan  tiga buku untuk memudahkan dalam pencatatan yaitu pemasukan dan pengeluaran dari dana desa tersebut.  Buku  tersebut  berupa  Buku  Kas  Umum,  Buku  Kas  Pembantu  Pajak,  serta  Buku Bank. Hasil temuan peneliti adalah sebagai berikut:
a. Buku kas umum
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bu  Layla  selaku  Kaur  Keuangan/ bendahara  desa  Mojoranu  menyatakan,  bahwa  buku  ini  menjadi  buku  induk  dalam mengetahui  alur  transaksi  keuangan  desa.  Dalam  buku  tersbut  menjelaskan  secara keseluruhan pengeluaran maupun pemasukan dana desa secara tunai maupun kredit.
b. Buku Kas Pembantu Pajak
Dalam  buku  tersebut  merupakan  buku  kas  yang  dipakai  oleh  desa  Mojoranu  untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Menurut Layla, buku ini memudahkan desa dalam mengatur keuangan yang berkaitan dengan pajak . c. Buku bank
Buku  tersebut  merupakan  buku    yang  dipakai  oleh  desa  Mojoranu  untuk  mengetahui penerimaan  dan  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan  Bank.  Menurut  Layla,  buku  ini membantu desa dalam mengatur keuangan yang berkaitan dengan uang bank .
3. Sistem Pencairan dan Pelaporan Dana
Rekening  Kas  Desa  (RKD)  digunakan  oleh  pemerintah  desa  yang  berkaitan  dengan semua  pemasukan  dan  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  desa.  Oleh  karena  itu  system keuangan  desa  menjadi  terpusat.  Dalam  pencairan  dana  yang  ada  di  RKD  maka  wajib ditandatangani oleh Kades dan Bendahara desa/ Kaur Keuangan.
Menurut  penuturan  kepala  urusan  pemerintahan,  bahwa  setelah  dana  sudah  masuk dalam  RKD,  PPKD  melaksanakan  kegiatan  dan  membuat  surat  permintaan  pembayaran (SPP).  Dengan  RPP  menjadi  dasar  bagi  bendahara  desa  untuk  menyusun  Rencana Penggunaan  Dana  (RPD)  untuk  meminta  rekomendasi  pencairan  anggaran  dari  kecamatan. Wawancara dengan bendahara desa (Layla):
Setelah mendapatkan rekomendasi dari kecamatan Dander, bendahara dan kepala desa mencairkan  anggaran  dari  RKD  kas  bendahara  desa  sesuai  dengan  SPP  yang  dibuat  oleh PPKD. Adapun nanti terdapat sisa anggaran, maka akan dimasukkan ke dalam SILPA
Pelaporan  dana  desa  itu  sebetulnya  dalam  penyampaian  informasi  APBDesa  tidak terpisahkan, tetapi perbedaan dengan dana-dana yang lain adalah dalam laporan khusus. Ibu Layla selaku Kaur keuangan juga menjelaskan demikian:
Sesuai  dengan  Laporan  realisasi  dana  desa  Mojoranu  terlampir  yang  telah  disampaikan pada bulan Juli 2019 sesuai dengan aturan pemerintah, yang mana untuk pelaporannya juga sudah dilaporkan pada Januari 2019.
Penatausahaan  yang  dilaksanakan  desa  Mojoranu  adalah  dengan  membuat  buku  kas umum,  buku  bank  dan  buku  kas  pembantu  pajak  yang  disesuai  dengan  Surat  Permintaan Pembayaran  (SPP).  Adapun  gambar  pencatatan  SPP  yang  akan  dicatat  ke  dalam  buku  kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak.
Berdasarkan hasil observasi yang ada di lapangan, seluruh yang berkaitan dengan penatausahaan juga dilakukan oleh Bendahara Desa Mojoranu. Meskipun bendahara desa di desa mojoranu ini masih tergolong baru tapi sudah memahami tentang penatausahaan, dan sebelum menggunakan siskeudes bendahara juga dikirim untuk bimtek/pelatihan siskeudes.

## Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu
Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  kebebasan  setiap  orang  untuk  mendapatkan informasi  tentang  peraturan/  penyelenggaraan  pemerintahan.  Informasi  yang  berhak diperoleh masyarakat mulai  dari tahap perencanaan, pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban. Pelaporan berdasarkan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Mereka yang membutuhkan informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum  dapat  memperoleh  secara  lansung. Pemerintah  desa  Mojoranu  akan  selalu  memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan pemerintahan, berikut pula keterangan dari kaur pemerintahan (Elisa):
Berdasarkan  penjelasan  dari  informan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  desa Mojoranu  dalam  hal  transparansi,  selalu  menempatkan  bukti/  dokumen  desa  sebagai  bukti umum.  Informasi  yang  berkaitan  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  disampaikan melewati situs web desa Mojoranu, papan pengumuman yang ada di depan kantor desa dan penyampaian informasi juga dilakukan oleh perwakilan tiap ketua dusun maupun ketua RT.
Pemerintah  desa  Mojoranu  melakukan  usaha  Komunikasi  melalui  media  agar  masyarakat mendapatkan  informasi  yang  berkaitan  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan.  Tujuan maupun  sasaran  komunikasi  dapat  tercapai  apabila  sebuah  komunikasi  dapat  dilakukan secara  efektif.  Tetapi  web  desa  masih  kurang  update  karena  kendala  tenaga  IT.  Berikut merupakan penjelasan dari kades:
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  beberapa  anggota  masyarakat  desa Mojoranu,  mereka  mengaku  jarang  sekali  mengakses  web  yang  telah  disediakan.  Mereka beralasan bahwa yang ditampilkan di web hanya menu yang sama. Seperti hasil wawancara dengan Ketua RT. 05, salah satu warga desa Mojoranu:
Untuk  menguatkan  bukti  tersebut,  peneliti  melakukan  pengamatan  pada  website  desa Mojoranu  dengan  alamat  kantor  desamojoranu.blogspot.com.  Peneliti  melihat  bahwa pemerintah desa Mojoranu sudah berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang  desa  mereka,  akan  tetapi  pemerintah  desa  Mojoranu  belum  memberikan  informasi secara maksimal tentang laporan dana desa mereka. Terlihat di dalam website mereka hanya terdapat  laporan  satu  periode  saja.  Sedangkan  bentuk  laporannya  adalah  gambar  dengan resolusi  yang  rendah,  sehingga  peneliti  tidak  bisa  membaca  secara  jelas  tentang  laporan penggunaan dana desa tersebut.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu
Dari hasil wawancara serta pengamatan peneliti di lapangan peneliti menemukan bahwa masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa.  Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tahapan perncanaan hingga tahap evaluasi hasil pembangunan. 1. Tahapan Pengambilan Keputisan dalam Perencanaan
Keikutsertaan/  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  program  dana  desa  memiliki peran yang terpenting  dalam suatu perencaan. Dalam perencanaan ini, tahap kegiatan yang dilaksanakan  berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang  meliputi  musyawarah,  dilaksanakan  di kantor desa untuk membahas dan menentukan perencaan pembangunan yang akan dilakukan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut dihadiri oleh Kades, Sekdes, semua Kaur dan Kasi serta BPD, tokoh masyarakat beserta perwakilan masyarakat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Mada  selaku  kepala  BPD  desa  Mojoranu  menyatakan bahwa  dalam  rapat  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  melibatkan  unsur  masyarakat. Beberapa unsur desa diundang dalam rapat tersebut.
Dari  data  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  ada  yang  tidak  bisa  hadir seluruhnya  hanya  sebagian  dari  undangan  yang  bisa  hadir  dalam  proses  perencanaan pembangunan dalam program dana desa, karena peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam program tersebut agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancer dan sesuai dengan  kebutuhan/  keinginan  masyarat.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan  Bapak  Jihadi ketua RT 05 juga mengakui bahwa tidak semua datang di rapat tersebut.
2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  program  pembangunan  infrastuktur  dengan  memanfaatkan dana  desa yang  mana  masyarakat melakukan  secara swakelola serta  diberikan fasilitas  oleh pemerintah desa, setelah tap perencanaan selesai da nada dana untuk pengalokasian kegiatan pembangunan  maka  dilakukan  tap  selanjutnya,  yaitu  tahap  pelaksanaan.  Level  partisipasi dalam  tahap  implementasi  adalah  tingkatan  dalam  partisipasi  dan  merupakan  keaktifan masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  pembangunan  yang  direncanakan  sebelumnya,  yaitu mulai  dari  pertemuan  (rapat),  membentuk  kelompok  pelaksana,  sampai  dengan  proses pembangunan yang direncanakan dalam rapat sebelumnya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  banyak  yang  ikut  serta  dan  aktif  dalam tiap program kegiatan dana desa khusunya mereka yang pengangguran. Adapun masyarakat yang  beralasan  macam-macam,  karena  mereka  yang  mempunyai  pekerjaan  utama  seperti pegawai negeri sipil, Swasta, Dagang ataupun petani, itu tidak diwajibkan. Hasil wawancara dengan kaur penatausahaan:
3. Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan)
Dalam hal pengawasan ini, pada umumnya masyarakat desa Mojoranu belum sepenuhnya terlibat.  Disini  masyarakat  hanya  tahu  bahwa  dana  desa  untuk  pembangunan  infrastruktur dan kalau pembangunan sudah selesai masyarakat ikut menikmati. Kalau untuk pengawasan secara  detail  bersama  perangkat  dan  BPD,  masyarakat  jarang  dilibatkan,  di  desa  Mojoranu masyarakat  diberikan  untuk  memberikan  saran  dan  kritik  terhadap  pemerintah  desa dibandingkan  keikutsertaan  dalam  melakukan  pekerjaan  fisik  yang  ada  di  lapangan. Masyarakat desa khususnya yang tinggal  diperumahan yang sebagian besar adalah pegawai ikut serta melakukan pemantauan kinerja dan hasil kerja serta menikmati hasil pembangunan secara  bersama.  Berdasarkan  pengakuan  dari  kader  paud  dan  poktan  mengatakan  bahwa masyarakat  desa  Mojoranu  diberikan  hak  untuk  memberikan  evaluasi  program  kerja  desa Mojoranu.
Hal  yang  menarik  dalam  pengawasan  adalah  karena  adanya  perbedaaan  persepsi  antara perangkat  dan  masyarakat,  dimana  menurut  persepsi  perangkat  menyatakan  bahwa  warga yang  tinggal  di  perumda  yang  kebanyakan  pegawai,  mereka  sangatlah  aktif  dalam memberikan  saran  dan  kritik.  Sedangkan  menurut  persepsi  masyarakat  menyatakan  bahwa masyarakat hanya nurut apa yang menjadi program pemerintah desa.
4. Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan
Desa  Mojoranu  yang  mana  dalam  setiap  rapat  evaluasi  banyak  yang  aktif  memberikan
saran, tanggapan dan masukan. Masyarakat juga aktif dalam melaksanakan evaluasi terhadap pemerintah  desa,  karena  pemerintah  desa  selalu  mengadakan  rapat  evaluasi  secara  rutin. Menurut hasil wawancara dengan Kasun:

## PEMBAHASAN

## Analisis Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu
Tahapan  perencanaan  yang  dilaksnakan  desa  Mojoranu  sudah  berdasarkan  Pemendagri Nomor  113  tentang  pedoman  pembangunan  desa  tentang  pedoman  tentang  penyusunan pendapatan  dan  belanja  desa.  Keaktifan  masyarakat  dapat  meningkat  dengan  cara menerapkan system musyawarah. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik desa diberikan hak yang berupa anggaran serta kewenangan penuh.
Selain  itu,  dalam  tahap  perencanaan  baik  menyususn  maupun  mengevaluasi  program kerjanya  pemerintah  desa  Mojoranu  sudah  melaksanakan  dengan  cukup  baik,  hal  tersebut dapat  dilihat  dalam  kegiatan  musyawarah  yang  diadakan  di  desa  maupunk  kegiatan musrenbang  yang  akan  menghasilkan  keputusan  yang  harus  dilakakukan  terlebih  dahulu yaitu skala prioritas dalam pembangunan.
Dalam  hal  penatausahaan,  desa  Mojoranu  sudah  sesuai  Permendagri  tahun  2014  yang mana  dalam  pelaksanaan  penatausahaan  sudah    benar,  dalam  hal  ini  penatausahaan  yang dilakukan  oleh  bendahara  desa/  kaur  keuangan  wajib  mencatat  semua  pemasukan  dan pengeluaran  kas  serta  melakukan  penutupan  buku  secara  tertib  setiap  akhir  bulan.  Guna membantu  dalam  pencatatannya,  maka  bendahara  desa  wajib  membuat  huku  kas  umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Hal ini juga berdasarkan Peraturan Bupati nomor 9 tahun  2017  pada  bab  9  pasal  14  bahwa  “setiap  pemasukan  dan  pengeluaran  dana  harus dicatat  ke  dalam  buku  kas  umum  dank  as  pembantu  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan, secara teknik.”
Dalam hal laporan dan pencairan, peneliti melihat bahwa sistem pencairan dan pelaporan telah  sesuai  Sulistyo  (2006)  yang  menjelaskan  bahwa,  Kades  harus  menyampaikan  laporan realisasi  pelaksanaan  terhadap  Bupati/  walikota  yang  berupa  laporan  semester  kesatu  yang berupa laporan realisasi APB desa serta disampaikan terakhir bulan Juli tahun berjalan serta laporan akhir tahun yang disampaikan terakhir bulan Januari tahun berikutnya.

## Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mojoranu
Di  desa  Mojoranu  dalam  pelaksanaan  transparansi  pengelolaan  dana  desa  masih  masih kurang/  belum  adanya  publikasi  yang  bekerjasama  dengan  media  yang  berkaitan  dengan proses  pelaksanaan  dan  penggunanaan  keuangan  secara  rinci,  masih  belum  ada  laporan secara  berkala  tentang  pendayagunaan  sumberdaya  alam  yang  digunakan  untuk perkembangan  proyek  agar  bisa  diakses  secara  langsung  oleh  masyarakat,  dan  laporan realisasi  yang  dengan  mudah  bisa  diakses  oleh  umum.  Hanya  dengan  adanya  laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  yang  diperlihatkan  kepada  masyarakat desa  dengan  menggunakan  papan  pengumuman  yang  dipasang  di  depan  kantor  Balai  Desa. Selain  itu  juga  dsampaikan  pada  waktu  musrenbang,  terdapat  pada  laporan  realisasi  dan laporan pertanggungjawaban realisasi pada pelaksanaan dana desa yang disampaikan kepada Bubati/ Walikota melalui Camat.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  pada  website  desa  Mojoranu  dengan  alamat kantordesamojoranu.blogspot.com, peneliti melihat bahwa pemerintah desa Mojoranu sudah berusaha  untuk  memberitahukan  kepada  masyarakat  mengenai  informasi-informasi  tentang desa  mereka,  akan  tetapi  pemerintah  desa  Mojoranu  belum  memberikan  informasi  secara maksimal  tentang  laporan  dana  desa  mereka.  Terlihat  di  dalam website mereka  hanya terdapat  laporan  satu  periode  saja.  Sedangkan  bentuk  laporannya  adalah  gambar  dengan
resolusi  yang  rendah,  sehingga peneliti  tidak  bisa  membaca  secara  jelas  tentang  laporan penggunaan dana desa tersebut.
Hal  ini  perlu  ditingkatkan  oleh  desa  Mojoranu  dalam  meningkatkan  transparansi  desa mereka  adalah  dengan  meningkatkan  aksesbilitas  agar  masyarakat  dengan  mudah  dalam mendapatkan  informasi  yang  diperlukan,  misalnya  adalah  dengan  meningkatkan  akses website .  Informasi  bukan  sekedar  tersedia,  tetapi  harus  relevan,  terbaruhi,  dan  dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Selain itu, dengan adanya transparansi yang benar-benar transparan  akan  memperkecil  tingkat  korupsi  di  kalangan  pejabat  khususnya  pejabat pemerintahan.

## Analisis  Partisipasi  Masyarakat  dalan  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  di  Desa Mojoranu
Dalam  hal  tahapan  perencanaan  untuk  pengambilan  keputusan  masyarakat  sudah dilibatkan  di  dalamnya  terkait  rencana  program  pembangunan  dana  desa  meskipun  hanya perwakilan dan tingkat kehadiranpun hanya sebagian dari 60 undangan. Kinerja pemerintah desa  Mojoranu  sudah  berusaha    semaksimal  mungkin  dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat walaupun nanti dalam pelaksanaannya bertahap.
Menurut data yang ada di lapangan daapat dijelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya merasa  dihargai  dan  senang  ketika  mereka  dilibatkan  dalam  tahap  pengambilan  keputusan, karena  mereka  juga  sebagai  anggota  masyarakat  yang  diikutkan  dalam  proses  perencanaan pembangunan.  Jadi  kesimpulannya  adalah  masyarakat  sudah  terlibat  dalam  tahap pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  propram  pembangunan  yang bersumber  dari  dana  desa  meskipun  hanya  perwakilan  dan  meskipun  tingkat  kehadiranpun hanya  sebagian  saja.  Kinerja  pemerintah  desa  Mojoranu  sudah  berusaha  maksimal  dalam menyerap aspirasi masyarakat walaupun nanti dalam pelaksanaannya bertahap.
Dari  hasil  penelitian  pelaksanaan  kegiatan  program  pembangunan  infrastruktur  yang memanfaatkan  dana  desa,  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  cara  swakelola dan diberikan fasilitas oleh pemerintah desa, setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan pembangunan, maka dapat dilanjutkan pada tahap pelaksanaan.
Level  partisipasi  yang  terdapat  pada  tahap  implementasi  adalah  hasil  pembangunan yang  merupakan  tingkatan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  hasil  yang didapatkan dari kegiatan pembangunan desa, yakni berupa pemanfaatan hasil pembangunan desa  baik  itu  infrastruktur  ataupun  pemberdayaan.  Manfaat  pembangunan  yang  dirasakan masyarakat  di  desa  Mojoranu  ini  adalah  pembangunan  infrastruktur  yang  berupa pembangunan  jalan  lingkungan  desa,  pembangunan  gorong,  talut/  tlengsengan,  bangunan penunjang pendidikan PAUD, dan pembangunan sarana kesehatan.
Level  partisipasi  pada  tahap  evaluasi  dari  hasil  pembangunan  adalah  tingkatan keikutsertaan  masyarakat  untuk  menilai  keberhasilan  dari  hasil  pembangunan  yang menggunakan dana bersumber dari dana desa di desa Mojoranu. Tujuan dari penilaian hasil pembangunan infrastruktur ini adalah untk melihat sampai berapa jauh tujuan/ sasaran yang diinginkan  oleh  masyarakat  desa  Mojoranu  dapat  terwujud.sama  dengan  pada  tahap pengawasan,  begitu  juga  yang  terjadi  pada  tahap  evaluasi,  seperti  tidak  dapat  dipungkiri kalau budaya memberikan kritik, saran dan masukan sudah melekat di Indonesia.
Hasil  dan  pembahasan  memuat  jawaban  atas  pertayaan  penelitian,  disajikan  dalam bentuk  diskusi/dialogis.  Apabila  ada  tabel  atau  gambar,  disajikan  beserta  interpretasi  atas tabel dan gambar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
pengelolaan  keuangan  dana  desa  yakni  pengelolaan  yang  berdasarkan  asas  transparansi, akuntabel,  partisipasif  serta  dilaksanakan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Proses penatausahaan  desa  Mojoranu  dikatakan  akuntabel,  dan  sudah  menggunakan  sistem keuangan  desa.  Dari  segi  transparansi  untuk  desa  Mojoranu  menurut  persepsi  masyarakat belum  sepenuhnya  transparan,  karena  belum  adanya  kemudahan  untuk  masyarakat  dalam mengakses  laporan dana desa yang mana  informasi dari  web juga tidak update, masyarakat tidak  dilibatkan  secara  langsung  dalam  hal  pengawasan.  Sedangkan  menurut  persepsi perangkat  desa  sudah  dilakukan  secara  transparan  karena  laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDes  dan  laporan  realisasi  sudah  diberitahukan  kepada  seluruh masyarakat melalui forum pada waktu musrenbang dan tertera pada papan pengumuman.
Partisipasi  masyarakat  di  dalam  perencanaan  pembangunan  menurut  persepsi  perangkat misalnya  rapat,  masyarakat  sudah  dilibatkan  karena  sudah  diundang,  sedangkan  menurut persepsi  masyarakat  yang  hadir  dalam  rapat  tidak  semua  masyarakat  yang  diundang  dapat hadir  karena  kesibukan  masing-masing.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan  menurut  persepsi  perangkat  sudah  menggunakan  swakelola.  Sedangkan menurut  persepsi  masyarakat  dalam  peaksanaan  masyarakat  khususnya  yang  menganggur dilibatkan dalam hal pelaksanaan, meskipun ada beberapa masyarakat yang beralasan dengan pekerjaaannya  dan  kesibukan  masing-masing.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pemanfaatan menurut persepsi perangkat maupun masyarakat sama, yaitu masyarakat merasakan hasil dari adanya  pembangunan  yang  bisa  dirasakan  manfaatnya  dan  digunakan  untuk  kepentingan bersama  dalam  masyarakat.  Sedangkan  menurut  persepsi  perangkat  mengenai  partisipasi dalam tahapan evaluasi, masyarakat sangat aktif untuk memberikan saran dan kritik terutama warga perumnas. Menurut persepsi masyarakat mengenai partisipasi dalam tahapan evaluasi, masih  terdapat  beberapa  masyarakat  yang  tidak  hadir  dalam  rapat-rapat  evaluasi  program khususnya warga dusun tetapi aspirasi masyarakat sudah terwakili.

## REFERENSI
Adisasmita,  Rahardjo.  2010.  Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan.  Yogyakarta:Penerbit  Graha Ilmu.
Alfasadun et al. (2018) “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” Prosiding , (2017). Barokah,  et  al.  2015.  Indek  Pembangunan  Desa  2014  :  Tantangan  Pemenuhan  Standar  Pelayanan Minumum Desa. Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik 2018.
Dewi,  D.  E.  dan  Adi,  P.  H.  (2019)  “Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Candirejo  Kecamatan  Pringapus Kabupaten Semarang),” JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA , 3(02). doi: 10.29040/jie.v3i02.595.
Dwiyanto,  A.  (2014)  “Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.”  hal.  190–219.
Tersedia pada: http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/mewujudkan-good- governance-melalui-pelayanan-publik (Diakses: 31 Maret 2022).
Hanifah, S. I. dan Sugeng, P. (2015) “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),” Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 4(8). Https://news.detik.com/berita-jawa-timur/korupsi  dana  desa  kades  bojonegoro  dijebloskan  penjara 2019
Kisnawati,  B.,  Astini,  Y.  dan  Oktaviani,  R.  N.  (2018)  “Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar,” Jurnal Valid , Vol. 15(1), hal. 1-10Kisnawati, B., Astini, Y. dan Oktaviani, R. N. Mardiasmo  (2018) Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Diedit  oleh  Yogyakarta.  Andi. Tersedia
pada:
https://www.google.co.id/books/edition/Otonomi_Manajemen_Keuangan_Daerah/6_BBEAAA QBAJ?hl=id&gbpv=1.
Moleong, L. J. (2018) Metodologi Penelitian Kualitatif. Pebrianti,  G.  M.  (2021) Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarkat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito) . STIE PGRI Dewantara Jombang. Tersedia pada: http://repository.stiedewantara.ac.id/2481/ (Diakses: 31 Maret 2022).
Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetepan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Putra,  I.  P.  A.  S.,  Sinarwati,  N.  K.  dan  Wahyuni,  M.  A.  (2017)  “Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Bubunan,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten Buleleng,” JIMAT (Jurnal Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8(2).  doi: 10.23887/JIMAT.V8I2.12270.
Sabarno,  H.  (2007) Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa :  Untaian  Pemikiran Otda . Sinar Grafika.
Satria, O. : dan Tumbel, M. (2017) “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung  Satu  Kecamatan  Tareran  Kabupaten  Minahasa  Selatan,” Jurnal  Ilmu  Politik , 6(1).
Satori D, Komariah A. Metedologi penelitian kualitatif. Bandung Alf 2009 Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Edisi PPertama. UPP STIM YKPN, Jakarta Suarnata,  I.  W.  A.,  Atmaja,  A.  T.  dan  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.  (2017)  “Kurangnya  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Manikliyu Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli),” JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha , 8(2). doi: 10.23887/JIMAT.V8I2.11232.
Sulistyo-Basuki.  2006.  Metode  Penelitian.  Jakarta  :  Wedatama  Widya  Satra  dan  Fakultas  Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
Wuriasih,  A.  (2021)  “Akuntabilitas  Finansial,  Transparansi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari,” JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies , 4(2), hal. 8–14. doi: 10.36883/JFRES.V4I2.59. Wiranto, Tatang. (2012). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. (online). (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web:http://www/depkominfo.go.id.
Zakariya,  R.  (2019)  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi  Dana  Desa:  Mengenali Modus  Operandi,” INTEGRITAS:  Jurnal  Antikorupsi ,  6(2),  hal.  263–282.  doi: 10.32697/integritas.v6i2.670.