## PROBLEMATIKA HUKUM PERUSAHAAN DALAM IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA TERKAIT PENDIRIAN PT UMK

## Devi Elora
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dvelora.unla@gmail.com

## ABSTRAK
Implementasi  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja/UU  CK)  yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020, hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan.  Dalam  catatan  kritis  peneliti,  UU  Cipta  Kerja  yang  disahkan  DPR  pada  5  Oktober  2020 tersebut, setidaknya menyisakan persoalan krusial pada aspek hukum perusahaan. Aspek hukum yang dimaksud  adalah  Perseroan  Terbatas  (PT),  dimana  diatur  dalam  PP  Nomor  8  Tahun  2021  yang ditetapkan  pada  2  Februari  2021,  untuk  mendirikan  PT  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  sebagai ketentuan lebih lanjut dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP tentang Pendirian PT UMK untuk  mempermudah  pelaku  usaha  dalam  melakukan  investasi,  UU  Cipta  Kerja  telah  mengubah, menghapus,  dan  menetapkan  pengaturan  baru  dalam  beberapa  undang-undang.  Salah  satu  fokus pembahasan yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan pendirian PT yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Kata Kunci: UU Cipta Kerja, PT UMK, Investasi, Hukum Perusahaan

## ABSTRACT
Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Job Creation/UU CK) which was signed  by  President  Joko  Widodo  on  November  2,  2020,  still  leaves  a  number  of  problems.  In  the critical note of this research, the Job Creation Law which was passed by the DPR on October 5, 2020, at least leaves a crucial issue in the legal aspects of the company. The legal aspect in question is a Limited Liability Company (PP), which is regulated in PP Number 8 of 2021 which is stipulated on February 2, 2021 to establish PT Micro and Small Enterprises (UMK) as a further provision of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. PP concerning the Establishment of PT UMK to facilitate business actors in making investments, the Job Creation Law has amended, deleted, and stipulated new arrangements in several laws. One of the focus of the discussion regulated in the Job Creation Law is the simplification of the establishment of PT which was previously regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT).
Keywords : Job Creation Law, PT UMK, Investment, Company Law

## PENDAHULUAN
Perkembangan industri pada era globalisasi seperti saat ini sangat menunjang bagi para produsen atau perusahaan untuk tumbuh dengan cepat, baik perusahaan besar maupun industri mikro  yang  mengakibatkan  para  produsen  atau  perusahaan  saling  berlomba  meningkatkan jumlah  produksi  yang  mereka  hasilkan  agar  dapat  memenuhi  keinginan  pasar. Keberlangsungan  suatu  perusahaan  tidak  terlepas  dari  unsur-unsur  pendukungnya  di  mana salah satunya dengan mendirikan badan hukum PT UMK.
Berdasarkan UU Cipta Kerja, pelaku usaha yang ingin mendirikan PT di bawah tahun 2019 harus melakukan penyesuaian dengan mengikuti peraturan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja dan UU PT serta PP 8 tahun 2021 agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS).
Untuk  membahas  tentang  hukum  perusahaan,  maka  perlu  diketahui  dulu  apa  yang dimaksud  perusahaan.  Purwosutjipto  (1983)  menyebutkan  bahwa  perusahaan  adalah keseluruhan  perbuatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus,  bertindak  keluar,  untuk
mendapatkan penghasilan, dengan cara menperniagakan barang-barang menyerahkan barang- barang atau mengadakan perjanjian perdagangan 1 .
Menurut  undang-undang  tentang  perdagangan  pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perorangan  warga  negara  Indonesia  atau  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  usaha  yang berbantuk badan hukum atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan dan  berkedudukan  dalam wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  melakukan  usaha  di  bidang perdagangan.
Sedikit  berbeda dengan difinisi pelaku usaha  yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja dan  PP  8  tahun  2021.  Kalau  sebelumnya,  di  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 (UUPT),  PT  didefinisikan  sebagai  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  UUPT serta peraturan pelaksanaannya. PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau bagi PT yang mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga  penyimpanan  dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Seiring berjalannya waktu, melalui UU Cipta Kerja juga turunannya PP 8 tahun 2021, definisi  PT  diubah  menjadi  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal dua orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut.  Salah  satunya  adalah  PT  yang  memenuhi  kriteria  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil. Dengan begitu, setiap orang dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Selain itu, berbeda dengan  PT  pada  umumnya,  proses  pendirian  PT  untuk  usaha  mikro  dan  kecil  tidak membutuhkan  akta  pendirian,  tetapi  cukup  menggunakan  surat  pernyataan  pendirian  yang menggunakan bahasa Indonesia.
Mengenai  cara  memperoleh  status  Badan  Hukum  PT,  pendirian  PT  dimulai  melalui pembuatan  akta  pendirian  yang  isinya  memuat  anggaran  dasar  dan  keterangan  lain  yang berkaitan dengan pendirian PT. Memiliki akta pendirian bukan berarti PT telah mendapatkan status badan hukum. Jika sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum  pada  tanggal  terbitnya  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  (Menkumham), mengenai pengesahan badan hukum PT.
Maka  setelah  adanya  UU  Cipta  Kerja,  PT  memperoleh  status  badan  hukum  setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Yang menarik di sini, terkait pendirian PT, adalah soal jumlah modal. UUPT mewajibkan jumlah modal dasar  untuk mendirikan PT minimal sejumlah Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Kewajiban ini dinilai masih terasa berat bagi sebagian kalangan pelaku usaha yang akan mendirikan PT untuk menunjang kegiatan usahanya.
Untuk  itulah,  kemudian  pemerintah  menegaskan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan kemudahan berusaha, UU Cipta Kerja, PP 8 tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan prosedur  dan  syarat  pendirian  PT  di  tahun  2021  dengan  cara  menghapus  aturan  besaran minimal  modal  dasar  dan  menggantinya  dengan  ketentuan  yang  mengatur  bahwa  besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
Semakin fleksibelnya ketentuan modal pendirian PT membawa angin segar bagi pelaku usaha yang terkendala batasan minimal ketika akan mendirikan PT. UU Cipta Kerja ini juga
1 https://kabarnotariat.id/2021/02/26/hilangnya-peran-notaris-dalam-pendirian-pt-umkm/
telah mengubah mengenai ketentuan terkait modal perseroan. Modal dasar  perseroan terdiri atas  seluruh  nilai  nominal  saham.  Perseroan  wajib  memiliki  modal  dasar  perseroan,  modal ditempatkan dan  modal disetor  minimal  25%  dari  modal  dasar pasal  4  angka  1 PP 8  tahun 2021).
Namun  untuk  PT  UKM  besaran  modal  tersebut  ditentukan  berdasarkan  keputusan pendiri perseroan (pasal 4 angka 2 PP 8 tahun 2021), sedangkan di dalam UU PT disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setoran modal minimal harus ada, artinya tidak cukup hanya surat pernyataan dan disampaikan pada saat mendaftarkan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum PT ke Kemenkumham dalam 60 hari sejak akta pendirian, dan sejak pernyataan pendirian PT perseorangan. ( Pasal 4 ayat 2 PP 8 tahun 2021).
Selanjutnya,  UU  Cipta  Kerja,  PP  8  tahun  2021,  juga  menentukan  bahwa  perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.  Hal  tersebut  diatur  berbeda  di  dalam  UU  PT  yang  menyatakan  perseroan memperoleh  status  badan  hukum  pada  tanggal  diterbitkannya  keputusan  Menteri  mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
Dalam hal pengesampingan ketentuan PT didirikan oleh dua orang atau lebih, Pasal 109 (Angka 2) UU Cipta Kerja, PP 8 tahun 2021 dan Pasal 7 Ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. UU PT mengatur bahwa ketentuan pendirian PT harus dua orang atau lebih tidak berlaku  bagi  persero  yang  seluruh  sahamnya  dimiliki  oleh  negara  atau  perseroan  yang mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga  penyimpanan  dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Melalui UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut ditambah dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dan  perseroan  yang  memenuhi  kriteria  untuk  usaha Mikro dan Kecil, didirikan oleh WNI dan sudah berusia 17 tahun ( pasal 6 angka 2 PP 8 tahun 2021).
Dari ketentuan umur ini apa dasar pertimbangan pemerintah, apakah usia dewasa dalam berusaha dan dapat melakukan tindakan sendiri di depan hukum, mengingat ketentuan umur 18 tahun baru dapat membuat akta otentik dihadapkan notaris sebagaimana ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris ( UUJN Nomor 30 tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014).
RUU  Cipta  Kerja  memiliki  permasalahan-permasalahan  krusial  apabila  ditinjau  dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan. Menyadari ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan,  peneliti  berpendapat  hal  tersebut  tidak  boleh  mengabaikan  prinsip pembangunan berkelanjutan ( sustainable development). Persoalan over-regulated dan over-lapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya  sekitar  500  aturan  turunan,  sehingga  berpotensi  melahirkan hyper-regulated yang kompleks. Proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif.
Dari  pemaparan  tersebut,  peneliti  melihat  masih  banyak  terjadi  problematika  dalam implementasi UU Cipta Kerja terutama terkait ketentuan PT UMK.

## PEMBAHASAN
Secara substansi masih ditemukan berbagai persoalan pada UU Cipta Kerja. Walaupun ada perubahan-perubahan substansi pengaturan beberapa bidang terdapat moderasi pasal yang terlihat maju, namun pada bidang-bidang tertentu masih sangat problematik

## Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
Ada empat isu di dalam bidang  ini yang meliputi: a.  Kemudahan  Investasi.  Pertama, terkait  dengan  keberlanjutan  investasi ( investment sustainability )  ada  beberapa  hal:  UU  Cipta  Kerja  memberikan  kemudahan  investasi  yang begitu  luas,  hanya  saja  patut  dipertanyakan  jaminan  dan  kepastiannya  dalam  menarik investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudahan yang diberikan tidak diiringi adanya  jaminan  keberlanjutan  investasi. Kedua, terkait  dengan  perubahan  pengaturan perbankan  syariah,  UU  Cipta  Kerja  mengubah  pengaturan  ketentuan  batas  maksimum kepemilikan dalam  rumusan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah dalam Pasal 79 UU CK. Perubahan pasal berdampak adanya kekosongan hukum ( rechtsvacuum ) yang mengatur batas maksimum  kepemilikan  bank  umum  syariah  oleh  warga  negara  asing.  Hal  ini  berpotensi warga negara asing dapat menguasai kepemilikan bank syariah umum sepenuhnya . Selain itu rumusan batasan maksimum kepemilikan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal berpotensi menimbulkan konflik atau tumpang tindih kewenangan antara BI dengan OJK.
b.  Tata  Ruang. UU  Cipta  Kerja,  mendorong  percepatan  dan  perluasan  investasi  dan pertumbuhan  ekonomi  tanpa  mempertimbangkan  aspek  pembangunan  berkelanjutan, khususnya abai dalam memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi. Hal ini dapat dilihat dengan sembilan langkah perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang,  sebagai  berikut: pertama, penghapusan  izin  pemanfaatan  ruang; kedua, penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan  strategis  kabupatan  serta  penataan  ruang  kawasan  perdesaan; ketiga, sentralisasi perizinan  dan  kelembagaan; keempat ,  pengaburan  hubungan  Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis  (KLHS) dan Rencana Detail  Tata Ruang (RDTR); kelima, penyelesaian tumpang tindih  tata  ruang  dengan  izin  maupun  kawasan  hutan  yang  menggunakan  pendekatan pragmatis  (penyesuaian  dan  bahkan  pemutihan)  alih-alih  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian ( precautionary  principle ); keenam, penghilangan  kriteria  kawasan  hutan  minimal  30%; ketujuh, penambahan satu  kriteria untuk  melakukan  peninjauan kembali  tata ruang kurang dari  5  (lima)  tahun,  yakni  adanya  “perubahan  kebijakan  nasional  yang  bersifat  strategis”. Penambahan kriteria ini sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk  peraturan  perundang-  undangan  sebagaimana  dalam  kriteria  yang  lain; kedelapan, pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; kesembilan, perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil yang berpotensi menyulitkan  pembuktian  dan  pengenaan  sanksi  atas  pelanggaran  dan  kejahatan  dalam penataan ruang.
c. Kehutanan. RUU Cipta Kerja menimbulkan dua persoalan besar yang mengubah karakter dasar  dari  Undang-Undang  Kehutanan,  yaitu  meninggalkan  semangat  resolusi  konflik  dan upaya konservasi sumber daya hutan. Pertama , munculnya ketentuan “daerah yang strategis” yang akan diprioritaskan dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan dengan tujuan untuk membuka ruang investasi sebesar- besarnya. Kedua , adanya perubahan yang menghilangkan batasan  30%  luaskawasan hutan dari DAS, pulau atau wilayah administrasi provinsi. Hal ini diikuti dengan dihilangkannya peran DPR dalam memberikan persetujuan untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan  (infrastruktur jalan  raya,  waduk/bendungan, pertambangan, dll). Kedua hal di atas selama ini merupakan instrumen yang melindungi sumber daya hutan dari eksploitasi yang eksesif.
d. Lingkungan Hidup. Ada beberapa isu kritis di dalam UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup. Pertama, UU  ini  mengabaikan  prinsip  kehati-hatian  ( precautionary  principle )  yang digunakan  sebagai  pedoman  utama  dalam  pemanfaatan  SDA  dan  perlindungan  lingkungan
2021-10-04
dengan  mengubah  konsep  Izin Lingkungan  yang  sebelumnya  ada  di  UUPPLH  menjadi ‘persetujuan’ lingkungan. Meskipun menjadi prasyarat perizinan berusaha, posisi persetujuan lingkungan diformulasikan dengan tidak tegas. Dengan penghapusan “izin lingkungan” maka mekanisme  gugatan  administratif  pun  dihapuskan.  Meskipun,  terdapat  penguatan  konsep bahwa kepatuhan lingkungan  ( environmental  compliance ) dapat  menjadi  alasan  pembatalan perizinan  berusaha.  Penyediaan  akses  informasi  bagi  masyarakat  secara  transparan,  serta penguatan  kelembagaan  pengendalian  lingkungan  hidup tingkat  Pusat  dan  daerah,  menjadi mendesak untuk dilakukan. Kedua , konsep perizinan berbasis risiko dituangkan di dalam UU Cipta Kerja tanpa ada perincian maupun penjelasan yang detil. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian, selain isu kelembagaan dan permasalahan  korupsi,  akan  menjadi  tantangan  terbesar  dalam  penerapannya.  Terkait  isu lingkungan  hidup,  inventarisasi  sumberdaya  alam  beserta  rencana  pemanfaatan  dan pencadangannya  sangat  diperlukan.  Hal  ini  signifikan  untuk  pemetaan  risiko  secara menyeluruh  dan  terpadu  pada  penentuan  kebijakan,  rencana, dan  program  dari  sektor-sektor yang saling terkait. Ketiga, perubahan definisi tanggung jawab mutlak ( strict liability ) untuk korporasi  yang  mengubah  orientasi  atas  prinsip  ini  sehingga  sumir  perbedaannya  dengan liability based on fault dan berpotensi melemahkan akses masyarakat atas keadilan. Keempat, reduksi secara signifikan akses masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan  rencana  kegiatan  yang  akan  berdampak  terhadap  lingkungan.  Misalnya  di dalam penyusunan  AMDAL,  dimana  cakupan  masyarakat  oleh  UU  Cipta  Kerja  didistorsi  sebatas sebagai “masyarakat yang terdampak langsung”. Unsur masyarakat yang lebih luas yang juga mempunyai  kepentingan terhadap kelestarian  lingkungan seperti perguruan  tinggi  dan  LSM dihapuskan.

## Ketenagakerjaan
Secara  umum,  terdapat  beberapa  masalah  krusial  pada  Bab  Ketenagakerjaan  UU Cipta  Kerja. Pertama, hilangnya  ketentuan  batas  waktu  maksimal  dalam  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT). Kedua, dihapuskannya  frasa  “kebutuhan  hidup  layak”  sebagai rujukan  penghitungan  upah  minimum  yang  berdampak  pada  bergesernya  konsep perlindungan  pengupahan  secara  luas. Ketiga ,  dihapuskannya  pembatasan  jenis  pekerjaan yang  dapat  dilakukan  dengan  alih  daya  ( outsourcing ) . Keempat, pergeseran  paradigma pemutusan  hubungan  kerja  menjadi  lebih  mudah  karena  dibuka  kemungkinan  PHK  hanya melalui pemberitahuan pengusaha ke pekerja tanpa didahului dengan perundingan. Kelima, RUU  Cipta  Kerja  juga  sangat  mengurangi  control  negara terhadap hubungan kerja, karena banyaknya hal yang dikembalikan  pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu PKWT dan hak istirahat panjang yang bisa disepakati dalam perjanjian kerja. Secara sosiologis-empiris,  pengaturan  seperti  ini  sangat  merugikan  pekerja  karena  ketimpangan antara pekerja dan pengusaha membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam melakukan perundingan dua arah secara berkeadilan. Keenam , UU Cipta Kerja tidak ramah dengan  penyandang  disabilitas  yang  berposisi  sebagai  pekerja.  UU  ini  memberikan ketidakadilan bagi pekerja yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja yang kemudian  dengan  mudah  diPHK.  Pengaturan  ini  kontraproduktif  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dengan demikian, RUU Cipta Kerja juga tidak menyelesaikan masalah-masalah krusial yang memang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan, seperti ketiadaan pekerja informal seperti pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, atau pekerja yang berada dalam hubungan kerja tidak standar, dan banyak lagi catatan kekurangan lainnya. Revisi  parsial  yang  dilakukan  oleh  RUU  Cipta  Kerja  terhadap  Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menimbulkan masalah-masalah baru yang berdampak buruk terhadap
2021-10-04
perlindungan pekerja. Kesimpulannya, RUU Cipta Kerja tidak menunjukkan adanya peran dan kehadiran negara sehingga telah melenceng dari konsepsi hubungan industrial Pancasila.

## Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMK-M
Pertama, UU  Cipta  Kerja  menekankan  adanya  basis  data  tunggal  dan  pengelolaan terpadu  usaha  mikro  dan  kecil  dimana  kewenangan  koordinasi  dan  evaluasi  pengelolaan terpadu  UMK  dalam  penataan  klaster  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat.  Upaya sentralisasi  ini  tidak  sesuai  dengan  asas  desentralisasi  yang  dianut dalam  ketatanegaraan Indonesia. Kedua, terkait  dengan  status  Perseroan,  UU  Cipta  Kerja  mengatur  pengecualian pendirian Perseroan untuk  UMK  dimana  untuk  UMK  dapat  dirikan  oleh  1  (satu)  orang  dan pendiriannya  cukup  berdasarkan  surat  pernyataan  pendirian  yang  dibuat  dalam  Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan kondisi umum di mana pendirian Perseroan didirikan dengan akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia.  Selain  itu,  UU  Cipta  Kerja mengubah  aturan  batas minimum  modal  dasar  yang  tidak  lagi  ada  batasan  minimumnya.  Pengaturan  ini  berpotensi mengakomodasi  kerentanan  terhadap  ketidakmampuan  memberikan  jaminan  kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana  kepentingan  pelunasan  piutang  kreditur.  Apalagi  ada  pengaturan  batas  minimum pendirian  pendiri  perseroan  UMK  yang  hanya  boleh  satu  kali  setiap  tahunnya,  bukan  batas minimum pendirian per individu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru, yakni resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban  terbatas ( limited liability ) perseroan.
a. Kemudahan Berusaha
Fokus  pembahasan  dalam  konteks  kemudahan  berusaha  adalah  dalam  bidang perpajakan. Perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang terdapat pada UU  CK  memiliki dampak  positif  dan  negatif.  Perubahan  positif  dapat  dilihat  dari:
1) Adanya  pengaturan  yang  meletakkan  kesetaraan  perlakuan  pajak  antara  subjek pajak  badan,  terutama  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas,  Perkumpulan,  dan Koperasi;
2) adanya  pengaturan  tentang  pengkreditan  Pajak  Masukan  yang  ditemukan  saat pemeriksaan  pajak,  sehingga  dapat  meminimalisir  sengketa  antara  Wajib  Pajak dan  Fiskus;  dan  3)  adanya  pengaturan  tentang  besaran  sanksi  administrasi berdasarkan  suku  bunga  acuan  yang  berlaku,  sehingga  sesuai  dengan  prinsip fairness dan tujuan untuk menciptakan deterrent effect terhadap Wajib Pajak. Sebaliknya,  beberapa  pengaturan  yang  problematik  adalah  sebagai  berikut. Pertama, terkait  dengan  UU  PPh,  penerapan  asas  nasionalitas  dalam  penentuan  subjek  pajak  tidak memiliki tujuan lain selain untuk mempersulit warga negara Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri untuk mencabut status subjek pajak dalam negerinya; dan untuk memberikan fasilitas perpajakan  yang  eksesif  bagi  warga  negara  asing  yang  menjadi  subjek  pajak  dalam  negeri. Pengaturan  ini  menimbulkan reverse  discrimination terhadap  warga  negara  Indonesia  dan berpotensi  mempermudah  masuknya  tenaga  kerja  asing  ke  Indonesia,  sehingga  menambah kompetisi dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Kedua , terkait dengan perubahan UU PPN,  UU CK hanya mengatur tentang pengecualian hasil pertambangan batu bara sebagai Barang Kena Pajak (BKP), padahal ada  banyak  jenis barang  hasil tambang dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Artinya, tujuan untuk mencapai kesetaraan belum tercermin dalam pengaturan negative list dalam perubahan UU PPN di UU CK. b. Dukungan Riset dan Inovasi
2021-10-04
Beberapa catatan penting terkait pengaturan riset  dan inovasi di dalam UU Cipta Kerja adalah  sebagai  berikut: Pertama, ketidakkejelasan  tentang  mengapa  riset  dan  inovasi diperlukan dan  apa tujuan kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara dan atau para pemangku kepentingan yang relevan. Kedua, ketidakjelasan siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan  riset  dan  inovasi  yang  didukung  oleh  negara.  Tanpa  kepastian  pengaturan  tentang siapa saja  yang terlibat dalam kegiatan  riset dan inovasi, dapat dipastikan kegiatan ini tidak akan  pernah  terselenggara  dengan  baik dan  mencapai  hasil  optimal,  bahkan  gagal. Ketiga, ketidakjelasan  bagaimana  hak  dan kewajiban para  pemangku  kepentingan dalam  upaya  riset dan inovasi. Tanpa kepastian hak dan kewajiban para pihak; maka program riset dan  inovasi sulit  mendapatkan  dukungan  dan  bahkan  tidak  akan  terlaksana  dengan  optimal. Keempat, ketidakjelasan  tentang  mekanisme  pelaksanaannya.  Tanpa  kejelasan  tentang  mekanisme pelaksanaan  riset  dan  inovasi;  rumusan  tentang  dukungan  riset  dan  inovasi  dalam  RUU  ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Harus ada kejelasan dan kepastian bagaimana dukungan para pihak terhadap kegiatan riset dan inovasi yang ditetapkan. Kelima, ketidakjelasan peran institusi yang relevan seperti perguruan tinggi, Dewan Riset Nasional dan institusi lain yang relevan dengan  kegiatan  riset  dan  inovasi.  Kejelasan  peran  institusi  sangat  penting  untuk memastikan sinergi  di  antara pemangku kepentingan, termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan.

## c. Pengadaan Tanah
Ada  empat  poin  utama  terkait  pengaturan  sektor  pertanahan  dalam  UU  Cipta  Kerja. Pertama, substansi pertanahan yang dimuat dalam Bab VIII Bagian Keempat (Pasal 125-147) UU Cipta Kerja (UU) terbukti tidak “menyederhanakan” regulasi karena UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai UU asalnya tidak dirujuk untuk dirubah/ dihapus. Rumusan disusun dengan cara  menyalin  substansi  dalam  RUU  Pertanahan  yang  ditunda  pembahasannya  pada  23 September  2019  karena  permasalahan  krusial  yang  belum  diperoleh  jalan  keluarnya. Penambahan  rumusan  dalam  UU  justru  menambah  kerumitan  substansinya. Kedua, penyusunan pengaturan pertanahan dilandasi skenario besar untuk membuka peluang investasi melalui perolehan tanah yang relatif mudah untuk  pelaku usaha. Untuk itu, maka dibentuklah Badan  Bank  Tanah  yang  akan  menyediakan  tanah  dan  membantu  memberikan  Kemudahan Perizinan  Berusaha/Persetujuan.  Kedudukan  Hak  Pengelolaan  (HPL)  sebagai  “fungsi” dirombak  menjadi  “hak”  karena  dijadikan  alas  hak  bagi  pihak  ketiga  untuk  menjalankan usahanya dengan memperoleh Hak Atas Tanah di atas HPL. Hak Guna Bangunan (HGB) di atas  HPL  dijadikan  primadona  karena  mayoritas  jenis  pembangunan  untuk  investasi memerlukan  alas  hak  berupa  HGB.  Walaupun  HGB  belum  berakhir,  dapat  diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak setelah diperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ketentuan ini berpeluang  untuk diajukan  pengujian di Mahkamah Konstitusi. Secara  khusus  WNA  dan Badan  Hukum  Asing  diperkenankan  memiliki  apartemen/sarusun  yang  tanah-bersamanya berstatus  HGB.  Sayangnya  skenario  ini  disusun  dengan  melanggar/bertentangan  dengan Putusan MK, TAP MPR IX/2001, UUPA, dan Nawacita khususnya program kelima. Di sisi lain,  penyebutan  Reforma  Agraria  (RA) sebagai  salah  satu  tujuan  Bank  Tanah  tak  ada dampaknya terhadap redistribusi tanah pertanian. Ideologi Bank Tanah tak kompatibel dengan tujuan  RA.  Di  samping  rancu,  ketentuan  ini  berpotensi  melemahkan  pelaksanaan  RA sebagaimana  diatur  dalam  Perpres  No.86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria. Ketiga, penyusunan lima RPP pelaksanaan UU berpotensi semakin menambah ketidakpastian hukum karena  substansi  pertanahan dalam  UU  bertentangan  dengan  UU  asalnya  (UUPA)  beserta aturan  pelaksananya  yang  masih  berlaku  sepenuhnya. Keempat, peraturan  pertanahan  yang ada dapat digunakan untuk mendukung investasi. Perbaikan dapat dilakukan seperlunya, tanpa harus  memperkenalkan  peraturan  baru  yang  bermasalah  dalam  UU.  Untuk  mendorong
investasi  yang  wajib  dilakukan  adalah  memberikan  pelayanan  pertanahan  yang  lebih profesional, bersih dan bertanggungjawab.

## Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
Ketentuan Administrasi Pemerintahan secara khusus  diatur  di  dalam  BAB  XI  UU Cipta  Kerja  yang  di dalamnya  diatur  Pasal  174  mengenai kewenangan dan Pasal 175 yang merubah UU 30/2014. Pengaturan mengenai kewenangan pada Pasal 174 didasari pada kondisi obesitas regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron antara Pemerintah (Presiden, Menteri dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah. Keinginan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan  obesitas  regulasi  yang  pada  tataran  implementatif  menimbulkan  banyak kesulitan termasuk untuk investasi, haruslah diapresiasi. Namun, singkatnya pengaturan terkait kewenangan Presiden dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 174 yang juga tidak disertai adanya penjelasan,  menimbulkan  kekhawatiran  tentang  hilangnya  eksistensi  desentralisasi. Desentralisasi  menekankan  pentingnya  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepadanya.  Dalam  desentralisasi, idealnya Pemerintah Pusat tetap memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan  kebijakan daerah, namun pengawasan ini tidak dalam kapasitas mengintervensi.
Ada beberapa perubahan  yang dilakukan UU Cipta Kerja terhadap UU Administrasi Pemerintahan yang diantaranya mengenai diskresi, keputusan elektronik dan ketentuan fiktif positif. Terkait diskresi, dengan menghilangkan syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang sebelumnya ada di UU 30/2014, UU Cipta Kerja telah membuka  lebar  keran  diskresi.  Meskipun  hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  teori,  yang dikhawatirkan adalah hal tersebut dapat dipahami secara a contrario bahwa boleh melakukan diskresi  secara  ‘serampangan”  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-  undangan. Penguatan  kedudukan  keputusan  elektronik  melalui  UU  Administrasi  Pemerintahan sebenarnya  memberikan  kemudahan  dalam  hal  publikasi  dan  transparansi  informasi  kepada masyarakat,  karena  dapat  dilakukan  pengunggahan  melalui  media  elektronik.  Namun, keputusan elektronik mempunyai kerentanan  keamanan  terhadap adanya perubahan, sistem autentifikasi, dan permasalahn teknis lainnya.
Perubahan  pengaturan  mengenai  Fiktif  Positif  didalam  UU  Cipta  Kerja,  di  satu  sisi harus  diapresiasi  karena  menunjukkan  keinginan  pemerintah  untuk  melayani  masyarakat dengan  lebih  cepat.  Namun,  disisi  lain  pemendekan  waktu  untuk  berlakunya  fiktif  positif menjadi  5 hari  akan  menjadikan  permasalahan  tersendiri  pada  tataran  praktis.  Selain  itu, dihilangkannya ketentuan mengenai penetapan PTUN justru menghilangkan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadikan makin berlarutnya administrasi. Ini karena pejabat yang tidak mengeluarkan  keputusan  dalam  5  hari,  yang  sebelumnya  dipaksa  untuk  mengeluarkan keputusan  melalui  penetapan  TUN,  menjadi  tidak  memiliki  paksaan  hukum  untuk mengabulkan atau mengeksekusi permintaan warga negara.

## Penerapan Sanksi Pidana
Bila  merujuk  pada  paradigma  hukum  pidana  modern  yang  berorientasi  pada  keadilan korektif,  keadilan  rehabilitatif  dan  keadilan  restoratif,  UU  Cipta  Kerja  telah  sesuai  dengan paradigma  tersebut.  Keadilan  korektif  berkaitan  dengan  sanksi  terhadap  kesalahan  pelaku, keadilan rehabilitatif lebih pada perbaikan terhadap kesalahan, sedangkan keadilan restoratif menitikberatkan  pada  pemulihan  terhadap  korban  yang  terdampak  dari  kesalahan  pelaku. Sayangnya  paradigma  hukum  pidana  moderen  tersebut  tidak  diikuti  oleh  penormaan  yang sesuai sehingga rentan untuk diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak memberikan kepastian hukum, multi interpretasi dan diskriminatif.

## PENUTUP Simpulan Penelitian
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  bidang-bidang  yang  masih  sangat  bermasalah  adalah bidang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha khususnya yakni: a) persyaratan Investasi;  b)  tata  ruang;  c)  kehutanan;  d)  lingkungan  hidup),  ketenagakerjaan,  pertanahan, dukungan riset dan inovasi pidana.
Bidang-bidang ini memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Bidang-bidang  yang relative  sudah ada perubahan adalah bidang Kemudahan, Perlindungan, dan  Pemberdayaan  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK-M),  kemudahan berusaha (perpajakan), pertanahan, dan penerapan Sanksi (sanksi pidana). Walaupun demikian terhadap ketiga bidang ini tetap ada persoalan-persoalan substansi yang masih harus atur lebih lanjut.
Terdapat  perubahan  substansi  yang  tidak  terlalu  signifikan  dilihat  dari  bidang-bidang yang selama ini menjadi sorotan, yaitu bidang-bidang yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat,  terutama  masyarakat  yang  rentan  dan  marginal.  UU  Cipta  Kerja  memberikan perhatian  pada  bidang-bidang  yang  memudahkan  investasi  dengan  penekanan  pada  aspek ekonomi.  Namun  UU  Cipta  Kerja  meninggalkan  aspek  lingkungan  dan  sosial.  Upaya menguatkan aspek ekonomi yang tidak memikirkan dimensi keadilan sosial dan berkelanjutan akan memberi dampak semakin terjadinya kesenjangan sosial, kerentanan sosial, dan ekploitasi termasuk eksploitasi sumber daya alam.

## Saran Penelitian
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Adanya  keterlibatan  semua  pihak,  baik  Presiden  dan  DPR,  wujud  tanggungjawab karena menghasilkan UU yang bermasalah secara substansi.
2. Keterlibatan publik yang lebih luas untuk mewacanakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi maupun MK dalam porsinya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Riyanto, 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta. Permana, Y, dan Pradiptyo, R, 2020, Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Risiko di UU Cipta Kerja , DOI: 10.13140RG.2.2.12415.76965
Rondinelli,  Dennis  A,  Implementing  decentralization  programmes  in  Asia:  a  comparative analysis: Summary, Public Administration & Development (pre-1986); Jul-Sep  1983; 3, 3; ABI/INFORM Global
Scott,  James  C.,  1998, Seeing  Like  a  State:  How  Certain  Schemes  to  Improve  the Human Condition Have Failed , Yale University Press, New Haven & London. Shavell, S. 1980, Strict Liability versus Negligence, The Journal of Legal Studies , Vol. 9, No. 1 (Jan., 1980), pp. 1-25
Suprayitno,  Bambang; Pradiptyo,  Rimawan. Journal  of  Advanced  Research  in  Law  and Economics; Craiova Vol. 8, Iss. 5(27),  (Fall 2017): 1467-1483 Peter Mahmud Marzuki. 2008.Penelitian Hukum.Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52 Abdulkadir  Muhammad.  2004.  Hukum  dan  Penelitian  Hukum.Cet.  1.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti. Hal. 52 Ronny Hanitjo Soemitri, Op.cit.,hlm.98. Riyanto Adi, 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, hlm. 57 Burhan Ashofa,Metode Penelitian Hukum,Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59 Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. Hal. 251-252 https://kabarnotariat.id/2021/02/26/hilangnya-peran-notaris-dalam-pendirian-pt-umkm/
https://rosita.staff.uns.ac.id/2010/07/23/definisi-dan-ruang-lingkup-hukum-perusahaan/