## Volume 13, Number 1, 2022

## DINAMIKA WARGA NEGARA INDONESIA  KETURUNAN TIONGHOA
DI SURABAYA TAHUN 1966-1980

## Andya  Sabila
Prodi  Ilmu  Sejarah,  Jurusan  Pendidikan  Sejarah,  Fakultas  Ilmu  Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta andya.sabila2015@student.uny.ac.id

## Abstrak
Kebijakan asimilasi merupakan upaya pemerintah Orde Baru untuk menghilangkan sifat eksklusivisme Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan kebijakan asimilasi selama tahun 1966-1980 serta dampak yang ditimbulkan terhadap WNI keturunan Tionghoa di Surabaya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi  empat  tahapan,  antara  lain:  pengumpulan  sumber-sumber  sejarah  yang relevan  (heuristik),  penilaian  terhadap  kredibilitas  sumber-sumber  yang  telah didapat  (verifikasi/kritik  sumber),  penafsiran  berbagai  sumber  yang  telah diverifikasi  (interpretasi),  dan  penulisan  hasil  rekonstruksi  sejarah  secara kronologis  (historiografi).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  kebijakan asimilasi dikeluarkan pemerintah Orde Baru pasca terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  homogen. Pelaksanaannya  sudah  diikuti  oleh  sebagian  besar  WNI  keturunan  Tionghoa  di Surabaya dengan banyaknya jumlah mereka yang telah menghilangkan unsur-unsur ke-Tionghoaannya  secara  sukarela,  terutama  ganti  nama.  Namun,  penerapan kebijakan  asimilasi  belum  sepenuhnya  efektif  dalam  mengatasi  permasalahan sosial. Hal tersebut terjadi karena kebijakan asimilasi masih sebatas usaha ideologis beberapa tokoh dalam pemerintahan Orde Baru.
Kata Kunci : WNI Keturunan Tionghoa, Surabaya, Asimilasi.

## Abstract
The  policy  of  assimilation  was  an  attempt  by  the  New  Order  government  to eliminate the exclusivism behavior of Indonesian citizens of Chinese descent. This study aims to understand how the process of implementing the policy of assimilation during 1966-1980 and the impact it had on Indonesian citizens of Chinese descent in  Surabaya.  This  writing  uses  historical  research  methods  which  include  four stages, including: collecting relevant historical sources (heuristics), assessing the credibility  of  the  sources  that  have  been obtained  (source verification/criticism), interpreting  various  verified  sources  (interpretation),  and  writing  the  results  of historical reconstruction in chronological order (historiography). The result of this research  indicate  that  the  assimilation  policy  was  issued  by  the  New  Order government  after  the  event  of  October  1,  1965  in  order  to  create  homogeneous Indonesian  society.  The  implementation  has  been  followed  by  the majority  of Indonesian citizens of Chinese descent in Surabaya with a large number of them having voluntarily removed their Chinese identities, especially in changing names.
However,  the  implementation  of  the  policy  of  assimilation  has  not  been  fully effective in overcoming  social problems. This happened because it was still limited to the ideological efforts of several figures in the New Order government.
Keywords: Indonesian Citizens of Chinese Descent, Surabaya, Assimilation.

## PENDAHULUAN
Pada  awal  tahun  1960-an,  kehidupan  orang  Tionghoa  Warga  Negara Indonesia (WNI) secara keseluruhan hampir sama sulitnya dengan orang Tionghoa Warga  Negara  Asing  (WNA).  Akan  tetapi,  kedudukan  hukum  mereka  di  masa selanjutnya sudah dianggap lebih jelas karena status kewarganegaraannya. Adapun pemilihan opsi menjadi WNI  merupakan wujud kesetiaan mereka terhadap negara. Namun, mereka masih dihadapkan pada anggapan umum bahwa orang Tionghoa memilih menjadi WNI karena didasari alasan oportunisme semata.
Permasalahan  ini  kemudian  menjadi  dasar  dari  banyak  perbedaan pandangan politik yang terjadi di antara WNI keturunan Tionghoa. Pendukung ide integrasi menghendaki diakuinya etnis  Tionghoa  sebagai suatu suku tersendiri dan menolak  penghilangan  identitas  budaya  leluhur.  Namun, setelah  peristiwa  1 Oktober 1965, aktivitas pendukung integrasi dibekukan oleh pihak militer karena diduga  terlibat  dalam  peristiwa  tersebut.  Di  lain  pihak,  pendukung  asimilasi berpendapat bahwa permasalahan orang  Tionghoa WNI hanya dapat diselesaikan dengan  menjadikan  mereka  sebagai  orang Indonesia  “asli”  dan  menghilangkan identifikasi terhadap budaya khasnya. Melalui Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB),  para  asimilasionis  mendapat  kepercayaan  dari  pemerintah  Orde  Baru untuk mengatasi  masalah orang Tionghoa WNI yang pada saat itu sedang dilanda masa krisis dan sentimen rasial pasca peristiwa 1 Oktober 1965 (Sukisman, 1975: 68).
Gagasan  asimilasi  diwujudkan  dengan  upaya  penghilangan  sifat-sifat eksklusif seperti  ganti nama, pelarangan menggunakan bahasa Cina secara lisan dan tertulis,  serta  penutupan  sekolah  dan  organisasi.  Selanjutnya,  pasca  pelaksanaan kebijakan  asimilasi,  pemerintah  menghimpun  WNI  keturunan  Tionghoa  untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang didominasi etnis non-Tionghoa. Akan tetapi  dalam  perkembangannya,  kebijakan  asimilasi  hanya  ditujukan  bagi  WNI
keturunan asing beretnis Tionghoa saja.  Kondisi tersebut kemudian menimbulkan perasaan dilematis bagi mereka. Di satu sisi, ingin tetap mempertahankan identitas ke- Tionghoaan-nya, tetapi juga sekaligus ingin menunjukkan loyalitas pada negara Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan  pokok  yang  dihadapi  WNI keturunan Tionghoa terlihat pada persoalan persepsi pemerintah terhadap identitas nasional mereka.  Hal  tersebut  kemudian  berpengaruh  pada  penetapan  kebijakan yang sifatnya  asimilatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses  pelaksanaan  dan  dampak  kebijakan  asimilasi  pada  1966-1980  yang diterapkan pada WNI keturunan Tionghoa khususnya di Surabaya.

## METODE PENELITIAN
Di  dalam  penelitian  sejarah  ini  menggunakan  metode  sebagai  proses menganalisis  peristiwa  masa  lampau  secara  kritis.  Ada  empat  tahapan  yang dilakukan,  di  antaranya  heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi. Pertama,  Heuristik  merupakan  pencarian  data  yang  mencakup  informasi  terkait dengan  penulisan  sejarah  sesuai  dengan  topik  penelitian  yaitu  dinamika  WNI keturunan  Tioghoa  di  Surabaya.  Penulis  mengumpulkan  berbagai  sumber  yang relevan  di  berbagai  tempat  antara  lain  Perpustakaan  Kolese   Ignatius,  Dinas Kearsipan Jawa Timur, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Langkah kedua adalah kritik sumber sebagai pemilihan data yang relevan secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama dengan menguji keabsahan dan  kebenarannya.  Ketiga,  interpretasi adalah    tahap  menafsirkan  hasil pengumpulan  sumber-sumber  yang  telah  didapat.  Keempat,  historiografi merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan (eksposisi) yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah (Helius Sjamsuddin, 2007: 11).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Dikeluarkannya Kebijakan Asimilasi
1. Keadaan Sebelum Tahun 1966
Memasuki  awal  kemerdekaan,  pemerintah  Republik  Indonesia  mulai memperhatikan  status  kewarganegaraan  rakyatnya,  termasuk  keturunan  bangsa asing.   Pada  masa  pemilihan  kewarganegaraan  yang  berakhir  pada  27  Desember 1951, Departemen Kehakiman memperkirakan lebih dari 390.000 orang Tionghoa yang  lahir  di  Indonesia  menolak  kewarganegaraan  Indonesia  (Dawis,  2013:  25). Sementara  itu,  orang  Tionghoa  kelahiran  Indonesia  yang  tidak  menanggalkan kewarganegaraan Indonesia, dianggap sebagai warga negara Indonesia dan RRT. Pada  bulan  Desember  1951,  secara  keseluruhan  tercatat  ada  102.363  penduduk keturunan  Tionghoa  yang  mendiami  Kotapraja  Surabaya  ( Pewarta  Soerabaia ,  8 Januari 1951).
Dalam  menghadapi  persoalan  status  kewarganegaraan  yang  berdampak pada aspek kehidupan sosial-politik mereka, langkah awal yang dilakukan adalah membangun  identitas nasional  ke  Indonesiaan  mereka.  Di  Surabaya,  didirikan sebuah  kelompok  yang  bercorak nasionalis  bernama  Persatuan  Warga  Negara Indonesia Turunan Tionghoa (Perwitt) pada Maret 1953. Nama kelompok tersebut cenderung menggunakan nama berbahasa Indonesia sebagai bentuk penghilangan sikap eksklusivitas.
Pada tahun yang sama, pemerintahan Presiden Sukarno menugaskan Urusan Peranakan Bangsa Asing (UPBA) untuk mengatasi permasalahan WNI keturunan Tionghoa.  UPBA  menganjurkan  wacana  gagasan  asimilasi  golongan  peranakan demi tercapainya bangsa yang homogen. Gagasan tersebut dicetuskan mengingat masih banyak Tionghoa WNI yang masih bertingkah laku seperti orang Tionghoa asing  (Idi,  2019:  100). Akan  tetapi,  anjuran  ide  asimilasi  ini  tidak  disetujui  oleh Siauw Giok Tjhan, anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) karena berlawanan dengan  jiwa  UUD  1945.  Hal tersebut  kemudian  mendorong  pendirian  Badan Permusyawaratan  Kewarganegaraan   Indonesia  (Baperki)  pada  13  Maret  1954. Kelompok  ini  mendapat  banyak  dukungan  dari WNI  Tionghoa  karena membantu dalam mengatasi upaya pemerintah yang hendak  mempersulit kehidupan mereka, seperti   pelaksanaan  RUU  Kewarganegaraan  yang  baru dan  keharusan  memiliki Surat  Tanda  Kewarganegaraan  Indonesia  (STKI).  Selain  itu,  Baperki  juga mendirikan beberapa cabangnya di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur.
Sementara  itu  pada  Maret  1957,  para  penguasa  militer  daerah  melarang Tionghoa WNI belajar di sekolah-sekolah Tionghoa. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar mereka tidak terpengaruh propaganda ideologi asing. Di Surabaya, anak-anak  WNI  yang  semula  belajar  di  sekolah  Tionghoa  kemudian  pindah  ke sekolah-sekolah nasional seperti Sekolah Baperki dan Sekolah Yayasan Pendidikan dan  Pengajaran  Indonesia  (YPPI)  (Yang,  Wawancara  di  Surabaya,  7  September 2020).
Memasuki  masa  demokrasi  terpimpin,  pemerintah  RI  dan  RRT  berupaya menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan.  Pada 15 Desember 1960, dilakukan pertukaran ratifikasi antara kedua negara tersebut yang memberi kesempatan untuk memilih salah satu kewarga negaraan Indonesia atau Tiongkok dalam jangka waktu dua tahun.
Setelah masa opsi kewarganegaraan selesai pada 20 Januari 1962, jumlah orang  Tionghoa  yang  memilih  WNI  mengalami  penurunan  karena  adanya hambatan  dalam  masalah  birokrasi.  Berdasarkan  catatan  penduduk  Kotapraja Surabaya  pada  November  1960,  dari  jumlah  total  132.193  orang  hanya  terdapat 61.482  orang  yang  memilih  opsi sebagai  WNI.  Angka  tersebut  lebih  rendah dibandingkan orang Tionghoa asing yang berjumlah 70.711 orang (Ashari, 2005: 1).Adapun  menurut  data  Biro  Pusat  Statistik  pada  1973,  jumlah  terbesar  orang Tionghoa asing di Jawa Timur yang terkonsentrasi di kota Surabaya adalah 132.181 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu kota di mana Tionghoa asing berdiam, di situ juga merupakan tempat konsentrasinya Tionghoa WNI (Tan, 1979: xiii).
Setelah resmi ditetapkan sebagai WNI secara hukum, orang Tionghoa masih dituntut  untuk  perasaan  untuk  menjadi  satu  bagian  dari  bangsa  Indonesia (Sukisman,  1975:  67).  Oleh  karena  itu,  pasca  opsi  kewarganegaraan,  mereka dituntut  untuk  membedakan  dirinya  dengan  Tionghoa  asing.  Hal  tersebut mendorong  tokoh-tokoh  dari  kalangan  Tionghoa  WNI  untuk  mencari  jalan pemecahan  masalahnya.  Namun,  di  antara mereka  terdapat  perbedaan  pandangan yang kemudian menjadi dasar pertikaian politik  orang Tionghoa pada awal tahun 1960-an.

## 2. Antara Dua Paham: Asimilasi dan Integrasi
Secara  teknis,  sudah  tidak  ada  lagi  orang Tionghoa  di  Indonesia  yang memiliki dua kewarganegaraan. Namun, Tionghoa WNI masih harus menghadapi anggapan  umum  bahwa  mereka  memilih  opsi  WNI  hanya  karena  alasan oportunisme. Dalam mengatasi hal ini, para asimilasionis semakin  gencar untuk mengampanyekan konsep asimilasi  dengan tujuan homogenisasi kepada Tionghoa WNI.
Untuk  menjadikan  aktivitas  asimilasi  menjadi  lebih  terorganisir  dan menandingi  eksistensi  Baperki,  didirikan  Lembaga  Pembinaan  Kesatuan  Bangsa (LPKB) pada 10-12 Maret 1963. Sebagai upaya memperluas penyebaran gagasan asimilasi,  LPKB  pusat  membentuk  cabang  di  tingkat  daerah.  Pada  25  Februari 1964, LPKB Daerah Tingkat I Jawa Timur diresmikan di rumah gubernur di Jalan Pemuda  7,  Surabaya  (Departemen  Penerangan, 1964:  103).  Pertemuan  tersebut mengangkat  J.E.  Sahetapy,  S.H.,  seorang  akademisi  dari  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga sebagai ketua LPKB Tingkat I Jawa Timur dan  Letnan Ir. Kwik  Kian  Djien  dari  Angkatan  Laut  sebagai  ketua  LPKB  Tingkat  II  cabang Surabaya.
Pergerakan aktivitas politik LPKB  yang semakin masif kemudian mendapat tanggapan dari Siauw Giok Tjan. Di dalam Konferensi  Pleno  Pusat  ke-II  Baperki pada 27-30  Agustus  1964  di  Surabaya,  Siauw berpendapat bahwa perhatian utama pada Tionghoa WNI bukan masalah asmilasi total dengan cara ganti nama atau pernikahan  campur, melainkan yang lebih penting adalah melawan sisa-sisa imperialisme dan feodalisme ( Trompet Masjarakat , 29 Agustus 1964).
Setahun  kemudian,  sentimen  terhadap  WNI  Tionghoa  kembali  memanas. Negara  dihadapi masa krisis politik pasca Peristiwa 1 Oktober 1965. Gelombang aksi semakin merebak hingga menimbulkan seruan anti Tionghoa lantaran adanya tuduhan ikut campur  pemerintah Tiongkok. Kejadian tersebut lantas menciptakan pendapat  umum  bahwa  semua  orang  Tionghoa  di  Indonesia  adalah  penganut komunisme  (Sukisman,  1975:  68).  Oleh  sebab  itu,  pihak  militer  membekukan aktivitas  politik  organisasi- organisasi  Tionghoa  WNI,  termasuk  Baperki.  Hal tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran jika konflik rasial semakin meluas.
Pada 7 Desember 1965, Jenderal A.H. Nasution menanggapi pembubaran Baperki dan  tugas-tugas  yang  dilakukan  LPKB  pasca  Peristiwa  1  Oktober  dalam kunjungannya  ke  Surabaya.  Jenderal  Nasution  berpendapat  bahwa  LPKB  diberi tugas  untuk mengintegrasikan  Tionghoa  WNI  ke  dalam  berbagai  bidang  guna tercapainya  kesatuan  bangsa.  G-V  KOTI  dan  Kompartemen  Hubra  juga mengeluarkan  instruksi  kepada  LPKB  Pusat  dan  daerah  untuk  membantu Penguasa  Pelaksanaan  Peperangan  Daerah  (Pepelrada)  setempat  dalam penyelesaian masalah  pembubaran Baperki ( Liberty , No. 641 Th XIII, 18 Desember 1965).
Pasca  dibubarkannya  Baperki,  LPKB dapat  melanjutkan  perjuangannya tanpa  khawatir dengan adanya penolakan dari  kelompok yang tidak sepaham. Pada kurun  waktu  pergantian  rezim,  LPKB  menjadi lembaga  yang  berperan  penting dalam  membantu  pemerintah  merumuskan  berbagai  kebijakan  penyelesaian masalah Tionghoa WNI. Sampai akhir tahun 1965, gelombang aksi anti Tionghoa belum juga surut. Oleh karena itu, pada akhir 1965 dan awal 1966,  LPKB memiliki tugas  untuk  memberikan  pengertian  kepada  WNI  keturunan  Tionghoa tentang pentingnya menunjukkan sikap setia  kepada negara.
B. Pelaksanaan dan Dampak Kebijakan Asimilasi (1966-1970)
1. Peraturan Ganti Nama: Asimilasi Sebagai Kebijakan Resmi Orde Baru
Sejak  awal  kemunculan  gerakan  asimilasi,  wacana  tentang  pelaksanaan ganti nama telah dijadikan sebagai sarana untuk mempercepat proses asimilasi bagi Tionghoa  WNI.  Gagasan  tersebut  mendapat  dukungan  dari  pemerintah  Presiden Sukarno  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  No.  4/1961  tentang  prosedur perubahan  dan  penambahan  nama.  Namun,  prosedur  dalam  UU  tersebut  tidak banyak diikuti karena prosesnya rumit.
Pada  masa  rezim  Presiden  Soeharto,  pemerintah  kembali  mengeluarkan kebijakan ganti  nama  melalui  Keputusan  Presidium  Kabinet  No.  127/U/Kep. 12/1966 pada 27 Desember 1966. Kebijakan ganti nama yang baru ini ditawarkan dengan  prosedur  yang  lebih  mudah.  Para  pemohon  tidak  perlu  mengurus  ke pengadilan  dan  mengumumkan   dalam  Berita  Negara,  tetapi cukup  mendaftarkan
diri ke kantor kabupaten atau walikota sesuai daerah tempat tinggal. Di samping itu, biaya yang dikenakan relatif lebih  terjangkau yakni tidak lebih dari Rp25,-.
Kebijakan  ganti  nama  yang  berlaku  bagi  Tionghoa  WNI  di  Surabaya diturunkan  sesuai  pengumuman  No.  2/Komad/1967  pada 20 Januari 1967 1967 ( Liberty , No. 699 Th. XV, 28 Januari 1967). Pengajuan ganti nama  dilakukan di kantor  LPKB  Kotamadya  Surabaya  di  Jln.  Pemuda,  5.  Dengan  tujuan  untuk menghindari adanya praktik percaloan, LPKB kotamadya Surabaya  menegaskan bahwa mereka merupakan  satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang dalam mengurusi pelaksanaan ganti nama di Surabaya.
Adapun  prosedur  ganti  nama  dilakukan  dengan  menyalin  surat  bukti kewarganegaraan Indonesia yang dirangkap tiga untuk suami dan istri ( Liberty , No. 700 Th. XV, 4 Februari 1967).  Salinan tersebut dilegalisir ke Pengadilan Tinggi yang berada di Jln. Sumatra, 42 dan Pengadilan Negeri di Jln. Arjuno, 16. Setiap anggota keluarga harus mengisi formulir rangkap tiga  dan menyertakan pas foto. Untuk  anak-anak berusia di bawah 18 tahun, mereka tidak perlu mengisi  formulir sendiri  tetapi  ikut  dengan orang tua. Sementara itu, bagi anak-anak yang tidak termasuk dalam surat bukti kewarganegaraan Indonesia milik orang tuanya harus menyalin  akta  kelahiran  rangkap  tiga  yang  telah  dilegalisir.  Setelah  prosedur penggantian nama selesai, mereka harus menunggu dalam waktu tiga bulan  hingga nama yang baru sah untuk digunakan hingga seterusnya.
Sehubungan dengan pelaksanaan ganti nama di Surabaya, majalah Liberty mengeluarkan  rubrik  khusus  yang  terbit  pada  4   Februari  1967.  Rubrik  tersebut bertajuk Tjatatan2 Tentang Ganti Nama yang disediakan sebagai ruang untuk tanya jawab seputar pelaksanaan Keppres No. 127. Di dalam rubrik tersebut dijelaskan tentang  prosedur  ganti  nama  yang  berkaitan  dengan  berbagai  macam  urusan kedudukan  hukum  dan sipil.  Selain  itu,  rubrik  tersebut  juga  membahas tentang referensi nama Indonesia yang diambil dari nama keluarga/marga ( she ), pengaruh daerah tempat tinggal, dan nama pahlawan. Rubrik tersebut berada di bawah asuhan M.F. Liem Hok Liong yang merupakan wakil pimpinan majalah Liberty dan ketua LPKB Jawa Timur.
Pada  bulan  Maret,  LPKB  Jawa  Timur  dan  Kotamadya  Surabaya
mengeluarkan  siaran  pers  mengenai  beberapa  hal  baru  dalam  pelaksanaan  ganti ( Liberty , No. 705 Th. XV, 11 Maret 1967). LPKB menegaskan bahwa pelaksanaan ganti  nama  bagi  WNI  keturunan  Tionghoa  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan persoalan  politik  seperti  masalah G30S,  Baperki,  DI/TII,  PRRI/PERMESTA, dan sebagainya. Di samping itu, ada peraturan baru yang berkaitan dengan adanya Tionghoa asing di dalam suatu keluarga WNI. Dalam hal  ini, mereka tetap tidak diperbolehkan  untuk ikut pelaksanaan ganti nama.
Pada  perkembangan  selanjutnya, pelaksanaan  ganti  nama  menimbulkan masalah baru  bagi  pejabat-pejabat  pemerintah  daerah  karena  harus  mengubah dokumen-dokumen penting yang harus disesuaikan dengan penggantian nama baru. Sebagai pemecahan masalah tersebut, dalam suatu rapat pada 25 Maret, para camat di  kotamadya  Surabaya  bersama  walikota  membuat  keputusan  untuk  memberi tanda khusus dengan menulis nama lama di belakang nama baru baru ( Liberty , No. 711  Th.  XV,  22  April  1967).  Penulisan   dengan  cara  tersebut  dilakukan  untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen lainnya.
Akan  tetapi,  beberapa  Tionghoa  WNI  di  Surabaya  tidak  setuju  dengan keputusan tersebut karena mereka sudah dengan kerelaan hati menghilangkan nama Tionghoa-nya. Hal ini sudah mereka lakukan sesuai dengan tujuan ganti nama yang dicanangkan  oleh  pemerintah  sebagai  sarana  mempercepat  proses  asimilasi  dan membedakan diri dari orang Tionghoa asing. Berdasarkan hal ini, Walikota/KDH kotamadya  Surabaya,  Letkol  Soekotjo,  mencabut  keputusan  pencantuman  nama lama di belakang nama baru pada 29 April ( Liberty , No. 715 Th. XV, 20 Mei 1967). Keputusan  tersebut  merupakan  tindak  lanjut  dari  keputusan  Menteri  Dalam Negeri pada 5 April yang memutuskan tidak memberi catatan apa pun di belakang nama  baru.  Setelah  itu,  Walikota  Soekotjo  menyatakan  bahwa  bagi  yang  sudah terlanjur  mencantumkan  dua  nama, diharapkan  mengurus  perubahan  ke  kepala lingkungan setempat.
Setelah  pelaksanaan  kebijakan  ganti  nama  resmi  ditutup,  masih  ada Tionghoa WNI yang mengganti namanya dengan prosedur sesuai UU No. 4/1961. Menurut  data  awal  tahun  1968  terdapat  61.730  orang  dari  jumlah  keseluruhan 131.335  orang  yang  telah  mengikuti  kebijakan  ganti  nama  (Dewi,  2013:  85-86).
Sebagian  dari  mereka  ada  yang  menggunakan  dua  nama, yakni  nama  resmi (Indonesia) dan tidak resmi (Tionghoa) (Suryadinata, 2010: 87).
Tionghoa  WNI  di  Surabaya  dari  generasi  yang  lahir  setelah  tahun  1965 hampir  semuanya  memiliki  nama  Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  orang  tua mereka sudah menggunakan nama Indonesia. Selain itu, juga terdapat alasan karena mereka punya inisiatif mengganti namanya sendiri saat sudah berusia 18 tahun. Hal ini biasanya dilakukan karena mereka mendapatkan nama depan yang baru setelah pindah  ke  agama  Katolik  atau  Kristen  Protestan,  kemudian  nama  belakangnya diikuti dengan nama Indonesia yang dipilihnya  sendiri (Yangkono, Wawancara di Sidoarjo, 10 September 2020).
Namun, sebagian besar dari Tionghoa WNI tetap mempertahankan identitas terpisah  karena  Presiden  Soeharto  menawarkan  kesempatan  untuk  melestarikan identitas etnik Tionghoa di bawah ideologi  negara Pancasila (Suryadinata, 2010: 3). Pada umumnya,  mereka  yang tidak mengganti namanya sudah berusia lanjut karena  sudah  dikenal  dengan  nama  Tionghoa-nya.  Di  samping  itu,  masyarakat keturunan Tionghoa merupakan penganut paham patrilinear, di mana laki-laki yang akan menurunkan marga kepada keturunannya.

## 2. Pelarangan  Unsur  Ke-Tionghoaan Sebagai  Tindakan  Anti  Pengaruh Asing
Peristiwa  1  Oktober  1965  menandai  aksi  anti Tionghoa  yang  meluas  ke berbagai  daerah  termasuk  di  Jawa  Timur.  Terdapat  anggapan  yang  ditujukan kepada Tionghoa WNI bahwa mereka dituduh memiliki loyalitas ganda karena ke- Tionghoaan  dan  status  WNI.  Akibatnya,  mereka  dituntut  untuk  menyatakan kesetiaan pada negara dan ikut mengutuk  intervensi RRT dalam masalah politik di Indonesia.
Oleh sebab itu, pihak militer bersama LPKB mengadakan serangkaian rapat umum   kesetiaan  dan  kampanye  indoktrinasi  yang  dimulai  pada  bulan  Februari- April 1966. Pada 14 Februari-5 Maret, LPKB Jawa Timur  mengadakan kampanye indoktrinasi  bagi  470  eks  mahasiswa  Universitas  Res  Publica Surabaya  yang terbukti  tidak  terlibat  dalam organisasi massa yang dilarang Pepelrada Jawa Timur ( Surabaya Post , 20 Februari 1966).
Bersamaan  dengan  pelaksanaan  tersebut,  juga  dilakukan  berbagai demonstrasi  yang  diorganisir  para  kesatuan  pemuda.  Pada  9-10  Maret,  Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) melakukan penyerangan terhadap Kantor Berita Hsinhua ,  Konsulat Jendral  Tiongkok,  dan  kantor  Perwakilan  Dagang Tiongkok.  Situasi  yang  semakin  tidak  kondusif  menyebabkan  ditutupnya  Kantor Berita Hsinhua di Jakarta pada 25 Maret.
Gelombang demonstrasi yang semakin meningkat berakibat pada keluarnya berbagai  larangan  dan  pembatasan  aktivitas  orang  Tionghoa  baik  WNI  maupun asing.  Pada  akhir  bulan  Maret  dan  awal  April,  sekolah-sekolah  Tionghoa  mulai diambil alih berbagai kesatuan aksi. Gerakan yang dilakukan berbagai kesatuan aksi kemudian  mendapat  dukungan  dari  pihak  militer.  Selanjutnya,  militer mengeluarkan perintah untuk menutup semua sekolah-sekolah Tionghoa termasuk di Jawa Timur. Pada 28 Maret, semua sekolah Tionghoa di Surabaya sudah berada di  bawah  pengawasan  Komando  Distrik  Militer   (Kodim)  ( Suluh  Indonesja  Edisi Jogjakarta ,  No. 97 Th I, 4 April 1966).
Pada  12  April,  ribuan  pelajar berkumpul  di  markas  sementara  KAPPI Surabaya  di  Jl.  Yos  Sudarso,  9.  Aksi  tersebut  Kristen  Protestan.  Aksi  massa kemudian bergerak menuju tiga tempat, yakni gedung organisasi P3CH, kediaman Dr. Tjoa Sik Ien, dan sebuah toko di jalan Slompretan, 104 ( Berita Yudha , 14 April 1966). Sesudah itu, dilakukan long march ke berbagai sekolah Tionghoa di sekitar kota  Surabaya.  Massa  melakukan  aksi  corat-coret  di  dinding  sekitar  bangunan sekolah  yang  bertuliskan slogan-slogan  mengenai  protes  terhadap  pemberitaan Radio  Peking,  penutupan  sekolah  asing  untuk  jadikan  sekolah  nasional,  serta meminta RRT untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri.
Pada  18  April,  Pepelrada  Jawa  Timur  mengeluarkan  keputusan  untuk sementara menutup semua sekolah Tionghoa di Jawa Timur ( Suluh  Indonesia ,  19 April 1966). Bagian Informasi Pelaksana Dwikora Jawa Timur mengatakan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalannya revolusi.
LPKB  Jawa  Timur  dan  Kotamadya  Surabaya  juga  mengeluarkan pernyataan yang ditujukan pada masyarakat Tionghoa, baik WNI maupun asing di
Jawa Timur ( Angkatan Bersendjata , 14 April 1966). Pernyataan tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara orang Tionghoa dengan masyarakat umum. Sehubungan dengan penutupan sekolah dan organisasi Tionghoa, kejadian tersebut merupakan tindakan spontan rakyat Indonesia sebagai bentuk pertentangan diikuti para  pelajar Tionghoa  WNI yang tergabung dalam himpunan pelajar Katolik dan dalam upaya campur tangan RRT terhadap urusan dalam negeri.
Semangat anti RRT semakin berkobar saat puluhan ribu Tionghoa WNI di Surabaya berkumpul dalam suatu rapat umum kesetiaan pada 23 April ( Surabaya Post ,  23  April  1966).  Rapat  umum  kesetiaan  tersebut  menghasilkan  beberapa pernyataan   yang  mengutuk  segala  bentuk  keterlibatan RRT  dalam  urusan  dalam negeri  dengan  memutus  hubungan  diplomatik,  memboikot  Radio  Peking,  dan mengambil  alih  segala  dominasi asing  khususnya  di  bidang  ekonomi.  Selain  itu, mereka  juga  menyambut  baik  pembubaran  Baperki  dan  mendesak pemerintah untuk membubarkannya secara resmi.
Selain  menutup  sekolah  Tionghoa,  pemerintah  juga  membatasi penggunaan  bahasa  dan  aksara  Cina  secara  lisan  dan  tertulis.  Gagasan  tersebut dibicarakan dalam konferensi pertama LPKB  Jawa Timur pada 15-17 November. Hasil keputusan tersebut salah satunya mengenai pemberlakuan papan nama khusus bagi  masyarakat  Tionghoa.  Tionghoa  asing  diwajibkan  menggunakan   berawarna biru,  dan  tidak  ada  aturan  yang  berlaku  bagi  WNI,  asalkan  tidak  menggunakan huruf Cina. Berdasarkan laporan majalah Liberty pada 4 Februari, kebijakan papan nama sudah dilaksanakan dengan baik di Kotamadya Surabaya ( Liberty , M.F. Liem
Hok Liong, “Realisasi Papan Nama”, No. 700 Th. XV, 4 Februari 1967).
Demikian pula, Tionghoa WNI diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam  percakapan  sehari-hari.  Dampak  dari  pelarangan  menggunakan  aksara Tionghoa  dalam  cetakan  maupun  percakapan  tersebut,  menyebabkan  sebagian besar  Tionghoa  WNI  yang  lahir  sesudah  tahun  1966  hanya  dapat  berbicara, menulis,  dan  membaca  dengan  bahasa  Indonesia  (Aimee  Dawis,  2013:  29).  Hal tersebut juga terjadi di Surabaya yang dalam percakapan sehari-hari, kebanyakan dari  mereka  sudah  menggunakan  bahasa  Indonesia  dengan  dialek  Jawa  khas Suroboyoan (Liem Tiong Yang, Wawancara di Surabaya, 9 September 2020).
Pada akhir tahun 1966,  posisi Angkatan Darat semakin kuat. Hal tersebut berdampak  pada  kecenderungan  penguasa-penguasa  militer  daerah  untuk menentukan kebijakannya sendiri-sendiri. Oleh karena hal itu, pada 18 November, ketua G-V KOTI mengeluarkan instruksi kepada para komandan  militer di provinsi agar mengikuti kebijakan  resmi pemerintah pusat.
Namun, instruksi tersebut tidak  dijalankan  oleh  Pepelrada  Jawa  Timur. Pada  31  Desember,  Pangdam  VII  Brawijaya,  Mayjend  Soemitro,  mengeluarkan keputusan- keputusan yang mulanya ditujukan kepada Tionghoa asing dan stateless mengenai masalah perdagangan dan penggunaan bahasa Cina. Namun, Tionghoa WNI  juga  banyak  terkena  dampaknya.  Lebih  lanjut  pada  awal  1967,  Pepelrada Jawa  Timur  mengeluarkan  kebijakan  untuk  menutup  semua  klenteng  yang memiliki unsur ajaran Tao dan Konghucu di Jawa Timur.  Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses integrasi sosio-kultural dan memutuskan kaitan dengan negeri leluhur (Setiono, 2008: 989). Keputusan tersebut melarang perayaan tahun baru  Imlek  dan  Cap  Go  Meh  serta  sembahyang  di  klenteng  bagi Tionghoa  WNI. Namun, kebijakan tersebut menjadi rancu karena hanya dikeluarkan secara tersirat dan tidak ada peraturan resmi tertulis.
Pernyataan  Mayjend  Soemitro  tentang  berbagai  larangan  yang  ditujukan kepada umat  Konghucu mendapat dukungan dari M.F. Liem Hok  Liong  (Basuki Soedjatmiko).  Liem  menuliskan  pendapatnya  dalam  majalah Liberty yang menganjurkan  agar  semua  klenteng  di  Jawa  Timur  menghapus  tanda-tanda kebudayaan asing pada bangunannya. 1 Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh  salah satu  penganut  ajaran  Konghucu  dan  tokoh  gerakan  asimilasi  di  Surabaya,  Oen Tjhing Tiauw. Menurut Oen, tulisan Liem merupakan bentuk penghinaan terhadap penganut  agama  Konghucu  dan  tidak  sesuai  dengan  Keppres  No.  1  Tahun  1965 yang melarang ujaran kebencian pada agama tertentu.
Pada  perkembangan  selanjutnya, kehidupan  Tionghoa  WNI  beragama Konghucu  di  Surabaya  semakin  terdesak.  Hal  ini  membuat  beberapa  beralih  ke agama  lain  seperti  Buddha,  Katolik,  Kristen  Protestan,  dan Islam.  Semakin
1 Siaran pers tidak bertanggal dalam arsip LPKB (Coppel, 1994: 207-208).
pesatnya  perpindahan  agama tersebut disebabkan oleh ditutupnya sekolah- sekolah Tionghoa.  Sebagian  besar  dari  mereka  lebih  memilih  sekolah-sekolah  yayasan Kristen Protestan dan Katolik seperti Santa Maria, Kanisius, Petra, dan sebagainya ( Surabaya Minggu , minggu ke-III Oktober 1982).  Di  salah satu sekolah swasta di Surabaya yang murid-muridnya sebagian besar dari golongan Tionghoa, data tahun 1966 menunjukkan ada 40% yang beragama Protestan dan 9% beragama Katolik (Coppel,  1994:  209-211).  Pada  1968,  presentase  tersebut  semakin  bertambah menjadi 50% untuk Protestan dan 14% untuk Katolik.
C. Pasca Pelaksanaan Kebijakan Asimilasi (1970-1980)
1. Peranan Organisasi-organisasi Terbaur
Pada awal 1970-an, dampak pelaksanaan kebijakan asimilasi menimbulkan terciptanya  pola  hubungan  antara  pemerintah  dengan  Tionghoa  WNI.  Hal tersebut  dapat dilihat  dari  beberapa  Tionghoa  WNI  yang  aktif dalam  kegiatan politik  rezim  Orde  Baru.  Selebihnya,  juga  sudah  tidak  ada  kekuatan  yang menghalangi kebijakan asimilasi.
Setelah  melakukan  stabilisasi  politik  pada  permulaan  tahun  1970, pemerintah  Orde  Baru  mulai  fokus  pada  persoalan  ekonomi.  Pada  periode  ini, Tionghoa  WNI  banyak  memberi  dukungan  dan  legitimasi  terhadap  program percepatan  pembangunan  ekonomi.  Sejak  kemenangan  Partai  Golongan  Karya (Golkar)  pada  Pemilu  1971,  beberapa  Tionghoa  WNI  yang  terdiri  dari cendekiawan dan pengusaha dimobilisasi untuk masuk ke dalam politik pemeritah.
Dalam  rentang  waktu  1973-1974  terjadi  serentetan  aksi  yang  menentang kebijakan  Orde  Baru  dalam  hal  ekonomi  pembangunan.  Aksi  kemudian berkembang menjadi  isu  rasialis  dengan  adanya  penjarahan  bangunan  milik masyarakat  Tionghoa.  Inisiden  tersebut  dianggap  sebagai  akibat  dari  dominasi keturunan Tionghoa dalam perekonomian  negara.
Awal tahun 1977  menandai  dimulainya pola kegiatan politik seperti yang dilakukan  LPKB  karena  didorong  rasa  kekhawatiran  beberapa  bekas  anggota kelompok tersebut. Insiden pada 1974 ditakutkan akan meluas menjadi sentimen anti  Tionghoa.  Oleh  sebab  itu,  pada  18  Juli  1977,  Departemen  Dalam  Negeri
menyelenggarakan  konferensi  nasional  di  Jakarta  yang  dihadiri  Tionghoa  WNI. Forum  tersebut  membahas  mengenai status  hukum  Tionghoa  WNI  yang  masih banyak diragukan oleh masyarakat umum maupun pemerintah. Pada 18 Oktober, Departemen  Dalam  Negeri  mengabulkan  permintaan  forum  dengan  dibentuknya Badan  Komunikasi  Penghayatan  (Bakom  PKB)  untuk membantu  peningkatan usaha-usaha asimilasi.
Untuk  melaksanakan  proses  pembauran  itu,  Bakom  PKB  didukung  para anggotanya  yang  merupakan  tokoh  masyarakat dan  cendekiawan  dari  berbagai etnis, afiliasi politik, dan agama. Usaha-usaha yang dilakukan Bakom PKB adalah melakukan berbagai  kegiatan  seperti  penelitian  ilmiah,  seminar,  lokakarya,  dan lainnya.  Hingga  tahun  1979,  Bakom  PKB  telah  memiliki  beberapa  cabang  yang tersebar  di  beberapa  daerah.  Di  Jawa  Timur,  Bakom  PKB  diketuai  oleh  Lukas Widiyanto. Beberapa tokoh asimilasi Tionghoa WNI juga turut bergabung menjadi pengurus, salah satunya M.F. Basuki Soedjatmiko.
Sepanjang tahun 1980-an,  Bakom PKB Jawa Timur dan Kotamadya Surabaya menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan usaha asimilasi di segala bidang. Pada 22-26 November 1982, diadakan Pekan Komunikasi dengan metode  seminar dan lokakarya di Surabaya ( Surabaya Minggu , “Pembauran Lewat Sekolah-Sekolah”,  Minggu  ke-III,  Oktober  1982).  Dalam  acara  ini,  F.X. Wibiksana,  Ketua  Bakom  Kotamadya  Surabaya,  menyoroti  tentang  penggunaan istilah  “ pri ”  dan  “ non  pri ”  yang  lebih  baik  tidak  diucapkan  baik  dalam  lisan maupun tertulis. Pembedaan ini menjadikan hambatan dalam program asimilasi.
2. Permasalahan Status Hukum dan Hak Sipil
Sejalan  dengan  pelaksanaan  usaha  kebijakan  asimilasi,  pada  akhir  tahun 1970-an, Tionghoa WNI di Surabaya  dihadapkan  dengan permasalahan mengenai status hukum dan sipil mereka. Sebelumnya, dalam konferensi pertama LPKB Jawa Timur  pada 15-17  November  1966,  mereka  telah  menuntut   dihapusnya  prosedur catatan sipil peninggalan masa kolonial ( Liberty , No. 695 Th. XIV, 31 Desember 1966).  Namun, pada akhir 1970-an, tuntutan mereka belum juga direalisasikan oleh pemerintah Orde Baru.
Pada 1977, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52/1977 yang
mengatur  pembedaan  dalam  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Cacah  Jiwa  yang menyebutkan  apakah  pemegangnya  warga  negara  asli  atau  keturunan  asing (Charles,  1994:  296).  Pelaksanaan kebijakan  tersebut  mendapat  tanggapan  dari berbagai  Tionghoa  WNI  di  Surabaya  yang  merasa  tersinggung  karena  secara de jure mereka sudah memiliki status WNI.
Memasuki  awal  1979,  kantor  Kejaksaan  Negeri  di  seluruh  daerah mengadakan  pendaftaran  ulang  bagi  warga  keturunan  asing,  termasuk  WNI. Namun,  dalam  pelaksanaannya  terdapat  penyimpangan  yang  terkait  dengan prosedur. Tionghoa WNI harus menjawab formulir yang berisi banyak pertanyaan, serta menunjukkan akta kelahiran dan surat bukti kewarganegaraan. Demikan pula ada biaya yang cukup besar untuk dikeluarkan.
Sementara  itu,  Tionghoa  WNI  di  Surabaya  dapat  terbebas  dari  urusan pendaftaran  ulang  itu  karena  terdapat  Surat  Kawat  yang  ditandatangani  Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud pada 18 Agustus 1970 ( Tempo , 10 Februari 1979). Surat Kawat itu menyatakan bahwa WNI keturunan asing yang lahir di Indonesia tidak perlu membuktikan akta kelahirannya.
Selanjutnya,  pemerintah  mengeluarkan  Surat  Bukti  Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) yang diatur dalam Inpres No. 2 pada 31  Januari  1980.  SBKRI dikeluarkan  sebagai  penjamin  kepastian  hukum  bagi  Tionghoa  WNI  yang sebelumnya  tidak  memiliki  bukti  kewarganegaraan  RI.  Namun,  prosedur permohonan  SBKRI  di  Surabaya  masih   terdapat  penyimpangan  yang  dilakukan pihak  birokrasi. Mereka mengalami kesulitan dalam mengurus pembayaran uang perwarganegaraan karena  terdapat  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  ( Sinar Harapan , 30 Juli 1980). Akibatnya, mereka mengeluhkan bahwa pelayanan publik baru diberikan dengan baik apabila disertai dengan uang.
Sejak  pemberlakuan  SBKRI,  Bakom  PKB  Jawa  Timur  semakin  aktif mengadakan  berbagai  penyuluhan  tentang  pentingnya  Tionghoa  WNI  dalam memiliki  dokumen  tersebut.  Selain  itu,  Bakom  PKB  juga  masih  membahas permasalahan asimilasi yang belum sepenuhnya dilakukan oleh Tionghoa WNI di Surabaya.  Hal-hal  tersebut  di  antaranya penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam pergaulan, serta masuk ke sekolah negeri dan organisasi sosial.
Di  lain  pihak,  masalah  penyimpangan  dalam  usaha  asimilasi  mendapat tanggapan  dari  beberapa  Tionghoa  WNI  di  Surabaya.  Hal  tersebut  disampaikan pada  1982  dalam  suatu  pertemuan  antara  Gubernur  Jawa  Timur,  Soenandar Prijosoedarmo dan Hardjo  Soetikno ( Surabaya Minggu , Minggu ke-III  September 1982). Sebagai Tionghoa WNI, Hardjo merasa pemerintah perlu menghapus istilah “keturunan Tionghoa”. Istilah tersebut mempersulit  pelayanan  catatan  sipil,  izin usaha, dan mendaftar sekolah karena selalu ditanyakan nama Tionghoa-nya.
Adapun  kritik  terhadap  program  Bakom  PKB  juga  disampaikan  M.F. Basuki Soedjatmiko.  Ia  berpendapat  bahwa  persoalan  asimilasi  Tionghoa  WNI sebaiknya tidak diselesaikan secara politis, melainkan dengan pendekatan kultural ( Suara  Indonesia ,  24  September  1982).  Walaupun  demikian,  Bakom  PKB Surabaya  memberi  pernyataan  bahwa  tidak  ada  masalah  yang  menyangkut asimilasi di kota Surabaya ( Surabaya Minggu , Minggu ke-II Februari 1983). Hal tersebut  dibuktikan  dengan  semakin  banyak  perkawinan  campur  yang  tercatat dalam  Kantor Catatan Sipil. Sementara itu, dalam masalah pendidikan, di Surabaya tidak ada batasan terhadap Tionghoa WNI untuk masuk ke sekolah-sekolah umum. Terlebih,  mereka lebih  banyak  masuk  ke  sekolah  yang  didominasi  keturunan Tionghoa  atas  dasar    kemauan  sendiri  dengan  pertimbangan  yang  lebih menguntungkan.

## KESIMPULAN
Berbagai  kebijakan  asimilasi  turut  berperan  dalam  melahirkan  beberapa generasi  Tionghoa  WNI  di  Surabaya  yang  sudah  terputus  dengan  ikatan  negara leluhurnya. Mereka dapat lebih mudah berbaur dan diterima dalam masyarakat luas. Namun,  sebagian  tidak  mengikuti  dan  sepaham  dengan  gagasan  tersebut  karena adanya  politik  rasialistik.  Hal  tersebut  mengakibatkan  mereka  mengalami  krisis identitas  yang  berkepanjangan.  Adapun  pemerintah  tetap  memberi  label  istilah “Warganegara  Keturunan Tionghoa”  maupun  “non  pribumi”  dalam  berbagai kesempatan resmi maupun tidak resmi. Kendati telah mengikuti sejumlah kebijakan asimilasi,  Tionghoa  WNI  di  Surabaya  masih  merasa  bingung  dengan  penerapan kebijakan  asimilasi  pemerintah  Orde  Baru  yang  belum  mampu  mengatasi
permasalahan sosial mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Koran dan Surat Kabar
Angkatan  Bersendjata.  “Himbauan  LPKB  Jawa  Timur  terhadap  Warga  Negara Cina di Jawa Timur”. 14 April 1966.
Berita Yudha. “Kemarahan Pelajar KAPPI Menggeledah Gedung P3CH”. 14 April 1966.
Liberty. “Hasil Konkerda LPKB Djawa Timur”. No. 695, Th. XIV. 31 Desember 1966.
Liberty. “Beberapa Hal Baru Mengenai Ganti Nama”.  No. 705 Th. XV. 11 Maret 1967.
Liberty. “Nama Lama Dibelakang Nama Baru”. No. 711 Th. XV. 22 April 1967.
Liberty.  “Djendral  Nasution  Tentang  LPKB  &  Baperki”.  No.  641  Th  XIII.  18 Desember 1965.
Liberty. “Pertimbangan2 dalam Memilih Nama”. No. 699 Th. XV. 28 Januari 1967.
Liberty.  M.F.  Liem  Hok  Liong,  “Realisasi  Papan  Nama”.  No.  700  Th.  XV.  4 Februari 1967.
Liberty. “Tjatatan2 Tentang Ganti Nama”, No. 700 Th. XV. 4 Februari 1967.
Liberty, “Anda Tanja, Kami Djawab: Nama Lama dan Nama Baru”. No. 715 Th. XV. 20 Mei 1967.
Pewarta Soerabaia . “Djumlah Penduduk Surabaia”. 8 Januari 1951.
Suluh Indonesja Edisi Jogjakarta. “Sekolah Tionghwa Di Bawah Kodim di S’bj”. No. 97 Th. I. 4 April 1966.
Suluh Indonesia. “Semua Sekolah Tionghwa di Jawa Timur Sementara Ditutup”.
19 April 1966.
Surabaya Minggu. “Di Kotamadya Surabaya Tak Ada Masalah Bagi Pembauran”. Minggu ke-II Februari 1983.
Surabaya Minggu. “Pembauran Lewat Sekolah2”. Minggu ke-III Oktober 1982.
Surabaya  Minggu.  “Masalah  Pembauran  Siapa  yang  Bersalah”.  Minggu  ke-III

## September 1982
Surabaya  Post.  “Sumpah  Kesetiaan WNI  Tionghoa  Kepada  Indonesia”.  23  April 1966.
Surabaya  Pos.  “470  Eks  Mahasiswa  Universitas  Res  Publica  Diindoktrinasi”.  20 Februari 1966.
Tempo. “Juga Keturunan Arab”. 10 Februari 1979.
Trompet Masjarakat. “Dari Konperensi Baperki”. 29 Agustus 1964.

## Buku
Dawis,  Aimee.  2013. Orang  Tionghoa  Indonesia  Mencari  Identitas .  Jakarta:
Gramedia.
Departemen  Penerangan. 1964. Assimilasi Dalam Rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa . Jakarta: Departemen Penerangan R.I.
Charles, A. Coppel. 1994. Tionghoa Indonesia   Dalam Krisis . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Idi, Abdullah . 2019. Politik Etnisitas Hindia-Belanda: Dilema dalam Pengelolaan Keberagaman Etnis di Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Mely,  G.  Tan.  Tanpa  tahun. Golongan  Etnis  Tionghoa  di  Indonesia .  Jakarta:  PT Gramedia.
Setiono, Benny G. 2008. Tionghoa dalam Pusaran Politik , Jakarta: TransMedia.
Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak.
Suryadinata,  Leo.  2010. Etnis  Tionghoa  dan Nasionalisme  Indonesia .  Jakarta: Kompas.
Sukisman, W.D. 1975. Masalah Cina di Indonesia . Jakarta: Bangun Indah.

## Skripsi
Ashari, Rudy.  2005. “Dwikewarganegaraan Peranakan Tionghoa Surabaya Tahun
1950-1962”. Skrips i.  Surabaya: UNAIR.
Dewi,  Yunita  Retno  Kusuma.  2013.  “Pelaksanaan Kebijakan  Ganti  Nama  WNI (Warga  Negara  Indonesia)  Tionghoa  1959-1968”. Skripsi .  Surabaya: UNESA.

## Wawancara
Liem  Tiong  Yang.  Wawancara  di  Surabaya.  9  September 2020.
Steven  Yangkono.  Wawancara  di  Sidoarjo.  6  September 2020.