## URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Urgency of Class of Prisoners in the Correctional Institution
Rahmat Hi. Abdullah Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada email: abdullahrahmat05@gmail.com

## abstract
In  the  new  system  of  coaching  inmates,  inmate  treatment  is  applied  as  a subject  as  well  as  the  object.  The  subjects  here  as  similarities,  parallels, equally  as  human  beings,  are  equal  as  creatures  of  God,  both  as  a  specific creature, capable of thinking and able to make decisions. As objects because basically  there  is  no  difference  in  the  coaching  position,  the  difference  in coaching  and  not  as  human  beings.  Based  on  the  information,  the classification  of  prisoners  according  to  the  correctional  objectives  with regard  to  the  guidance  and  upbringing.  Guidance  and  education  will  be maximized  if  no  classification  of  prisoners.  For  example,  the  classification of  inmates  by  age.  Prisoners  who  are  still  children  or  aged  under  18  years (correctional  education  of  children),  coaching  and  education  in  contrast  to older  age.  They  got  special  treatment  and  should  be  fostered  in  children's prisons.
Keywords: Inmates, Correctional Institutions, Classification

## abstrak
Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai  subyek  sekaligus  obyek.  Subyek  di  sini  sebagai  kesamaan, kesejajaran,  sama-sama  sebagai  manusia,  sama-sama  sebagai  makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu  membuat  keputusan.  Sebagai  obyek  karena  pada  dasarnya  ada perbedaan  kedudukan  dalam  pembinaan,  perbedaan  dalam  pembinaan  dan bukan  sebagai  manusianya.  Berdasarkan  keterangan  tersebut  maka penggolongan  narapidana  yang  sesuai  dengan  tujuan  pemasyarakatan berkaitan dengan bimbingan dan didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana. Sebagai contoh penggolongan narapidana  berdasarkan  umur.  Narapidana  yang  masih  anak-anak  atau  usia di bawah 18 tahun (anak didik pemasyarakatan), pembinaan dan didikannya berbeda  dengan  usia  yang  lebih  tua.  Mereka  mendapat  perlakuan  khusus sehingga harus dibina dalam lapas anak.
Kata kunci:, Narapidana, Lembaga Permasyarakatan, Penggolongan

## A. Pendahuluan
Dalam  rangka  pembaharuan  sistem  dan  pelaksanaan  pidana,  maka istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah  penjara  diganti  menjadi  lembaga  pemasyarakatan.  Demikian  pula dalam  hal  perlakuan  terhadap  narapidana  mengalami  perubahan  dari pembalasan  menjadi  pembinaan.  Oleh  karena  pembinaan  narapidana berdasarkan  sistem  pemasyarakatan  bertujuan  agar  narapidana  menjadi warga masyarakatan yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Berkembangnya  peradaban  manusia  membawa  pengaruh  yang  besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, perkembangan ini terjadi antara lain dengan terjadinya  pergeseran  paradigma.  Pergeseran  paradigma  dalam  hukum pidana mulai dari peradaban (aliran) klasik, aliran modern, aliran neo klasik dan  aliran  perlindungan  masyarakat.  Pergeseran  paradigma  tersebut menyebabkan  terjadinya  pergeseran  tentang  konsep  dasar  pemidanaan.  Hal ini  disebabkan  adanya  tuntutan  perkembangan  peradaban  manusia sebagaimana tersebut di atas.
Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan  itu  cenderung  dimulai  dari  konsepsi  yang  bersifat  menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Di indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini  nampak  dengan  adanya  penggantian  istilah  penjara  menjadi  istilah pemasyarakatan.  Penggantian  ini  dimaksudkan  agar  pembinaan  narapidana berorientasi  pada  tindakan  yang  lebih  manusiawi  dan  disesuaikan  dengan kondisi  narapidana.  Rumah  penjara  yang  dulunya  sebagai  wadah  bagi narapidana  yang  merupakan  warisan  pemerintahan  kolonial  Belanda dianggap  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat Indonesia.
Pidana  penjara  merupakan  salah  satu  sanksi  pidana  pokok  yang diterapkan di Indonesia. Pidana pokok yang lain adalah pidana denda, pidana kurungan  dan  pidana  mati.  Pidana  penjara  dilakukan  di  Lembaga pemasyarakatan.  Di  lembaga  pemasyarakatan,  para  narapidana  akan  dibina dan  diharapkan  setelah  habis  masa  hukumannya,  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan menjadi orang baik.
Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  tempat  yang  sangat  berpengaruh terhadap  pembinaan  para  narapidana  dan  bagaimana  narapidana  setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Karena saat ini sering terdengar bahwa lembaga  pemasyarakatan  adalah  sekolah  tinggi  ilmu  kejahatan.  Narapidana yang  dipenjara  dalam  lembaga  pemasyarakatan  akan  belajar  melakukan
kejahatan  dengan  level  lebih  tinggi  dan  dengan  perencanaan  yang  lebih matang  dengan  narapidana  lainnya.  Dimungkinkan  setelah  keluar  dari lembaga pemasyarakatan akan mengulangi kejahatan (residivis).
Pembinaan  narapidana  adalah  sebuah  sistem.  Sebagai  suatu  sistem, maka  pembinaan  narapidana  memunyai  beberapa  komponen  yang  bekerja saling  berkaitan  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Sedikitnya  ada  empat  belas komponen  yaitu:  falsafah,  dasar  hukum,  tujuan,  pendekatan  sistem, klasifikasi,  pendekatan  klasifikasi,  perlakuan  terhadap  narapidana,  orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan Pembina/pemerintah 1 .
Dalam  sistem  baru  pembinaan  narapidana,  perlakuan  narapidana diterapkan  sebagai  subyek  sekaligus  obyek.  Subyek  di  sini  sebagai kesamaan,  kesejajaran,  sama-sama  sebagai  manusia,  sama-sama  sebagai makhluk  Tuhan,  sama-sama  sebagai  makhluk  yang  spesifik,  yang  mampu berfikir  dan  mampu  membuat  keputusan.  Sebagai  obyek  karena  pada dasarnya  ada  perbedaan  kedudukan  dalam  pembinaan,  perbedaan  dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya 2 .
Perbedaan  dalam  pembinaan  salah  satu  contohnya  adalah  dengan penggolongan  narapidana.  Penggolongan  narapidana  mempermudah  proses pembinaan  karena  sering  kali  pembinaan  bukan  dari  pembina  tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana.
Di  Indonesia  terdapat  penggolongan  lembaga  pemasyarakatan,  yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika  dan  Lapas  untuk  tindak  pidana  berat  seperti  yang  ada  di Nusakambangan  Cilacap.  Namun  tidak  di  semua  daerah  di  Indonesia memunyai lapas-lapas khusus. Biasanya daerah yang tidak memunyai lapas khusus contohnya untuk narapidana anak, maka akan dititipkan di lapas anak di daerah lain yang paling dekat.
Berdasarkan latar belakang di atas maka  penulis tertarik terhadap isu hukum,  yaitu:  1)  alasan  yang  menyebabkan  adanya  penggolongan narapidana; dan 2) penggolongan narapidana tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan  akan  terpenuhi.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis, yaitu dengan menelaah bahan sekunder seperti buku ilmiah maupun undang- undang dan lain-lain.

## B. Pembahasan
1. Dasar Penggolongan Narapidana
Sifat  pidana  penjara  dimaksudkan  melukiskan  watak  masing-masing jenis pidana agar dapat dibedakan antara pidana penjara dengan sifat pidana
1 C.I. Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana , (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 5.
2 Ibid , hlm. 19.
lain, misalnya pidana mati, hukuman membayar bunga dan ganti rugi dalam utang  piutang.  Usaha  untuk  menyoroti  terhadap  kedirian,  peranan  dan manfaat pidana penjara dimaksudkan untuk melukiskan agar tida kehilangan sifat  dasarnya  sebagai  suatu  pidana  sekalipun  menerima  pengaruh perkembangan  keadaan kriminologis dan sosiologis yang ada di sekitarnya, bahkan  dari  pengaruh  tersebut  juga  dapat  mengarahkan  perlakuannya  agar memunyai  hasil  guna  dan  daya  guna  bagi  upaya  ketertiban  hukum  serta kesejahteraan masyarakat.
Pidana  penjara  merupakan  jenis  sanksi  pidana  yang  paling  banyak ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  pidana  selama  ini.  Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96 %),  baik  dirumuskan  secara  tunggal  maupun  dirumuskan  secara  alternatif dengan  jenis-jenis  pidana  lainnya. 3 Hal  ini  membuktikan  bahwa  pidana penjara  masih  merupakan  salah  satu  sanksi  yang  menjadi  primadona  oleh perumus  undang-undang  dalam  setiap  perumusan  sanksi  dalam  peraturan perundang-undangan dengan harapan bahwa hal itu dapat menimbulkan efek penjeraan.
Bahkan  pelaksanaan  pidana  penjara  tercermin  dalam  pembaharuan hukum  pidana  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Bambang  Poernomo. 4
Pertama ,  pidana  tetap  menjadi  pidana  dan  berorientasi  ke  depan  melalui usaha  ke  arah  pemasyarakatan,  sehingga  tidak  hanya  sekedar  pidana perampasan  kemerdekaan  akan  tetapi  mengandung  upaya-upaya  bersifat baru  yang  dirumuskan  sepuluh  butir  prinsip  pemasyarakatan. Kedua , pelaksanaan  pidana  penjara  dengan  sistem  pemasyarakatan  sebagai  tujuan harus  memperhatikan  aspek  perbuatan  melanggar  hukum  dan  aspek manusianya  sekaligus  menunjukkan  dengan  dasar  teori  pemidanaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus memperlakukan narapidana  sebagai  manusia  sekalipun  telah  melanggar  hukum. Ketiga , pengembangan  pelaksanaan  pidana  penjara  dengan  sistem  pemasyarakatan dengan  segala  kelemahannya,  bukanlah  untuk  mencari  jalan  keluar  dengan menghapus  pidana  penjara  dan  perlakuan  cara  baru  terhadap  narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal. Keempat ,  sistem  pemasyarakatan  sebagai  proses  melibatkan hubungan  interrelasi,  interaksi  dan  integritas  antara  komponen  petugas, penegak  hukum  yang  menyelenggarakan  proses  pembinaan,  dan  komponen masyarakat beserta budaya yang ada di sekitarnya dengan segala potensinya untuk  berperan  serta  membantu  pembinaan  sesuai  dengan  sepuluh  prinsip
3 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 71
4 Syaiful Bahri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia , (Yogyakarta: Total  Media, 2009), hlm. 80.
pemasyarakatan. Kelima ,  pemasyarakatan  sebagai  metode  memunyai  tata cara  yang  direncanakan  untuk  menyelenggarakan  pembinaan/bimbingan tertentu  bagi  kepentingan  masyarakat  dan  individu  narapidana  yang bersangkutan  melalui  upaya-upaya  remisi,  asimilasi,  integrasi,  cuti pre- release  treatment ,  lepas  bersyarat, after  care dan  program  pendidikan, latihan,  keterampilan  yang  realisasinya  menjadi  indikator  dari  pelaksanaan pidana  penjara  dengan  sistem  pemasyarakatan. Keenam ,  upaya  pembinaan terpidana,  berupa  remisi  dan  cuti,  seharusnya  dikembangkan  lebih  efektif, karena  bukan  sekedar  pemberian  kelonggaran  pidana  dengan  kemurahan hati,  melainkan  sebagai  indikator  awal  pembaharuan  harus  dimanfaatkan sedemikian  rupa  agar  narapidana  menyadari  makna  pembinaan  melalui sistem pemasyarakatan. Ketujuh , pokok pikiran pembaharuan pidana penjara yang  diterapkan  dengan  sistem  pemasyarakatan  belum  didukung  oleh kekuatan hukum undang-undang.
Pelaksanaan  pidana  penjara  dan  perlakuan  cara  baru  terhadap narapidana,  dijalankan  dengan  pembinaan  melalui  proses  penahapan  baik proto type dua purpose dan proto type multy purpose sejak narapidana telah mencapai  tingkat  pengawasan  minimum  ( munimum  security ). 5 Dilihat  dari segi  keamanan  dan  pembinaan  terhadap  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  serta  untuk  menjaga  pengaruh  negatif  yang  dapat berpengaruh  terhadap  narapidana  lainnya  maka  penting  untuk  adanya penggolongan narapidana.
Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  menentukan  bahwa  dalam  rangka  pembinaan  terhadap narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dilakukan  penggolongan  atas dasar: 6 a. umur;
b. jenis kelamin;
c. lama pidana yang dijatuhkan;
d. jenis kejahatan; dan
e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Penempatan  seorang  tahanan  pada  prinsipnya  jika  dilihat  dari  aspek pengamanan  seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  sangatlah berpengaruh  terhadap  privasi  tahanan  tersebut,  maka  semakin  longgar kesempatan  yang  diberikan  pada  suatu  tahapan  pengamanan  biasanya tahanan tersebut semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya. Dengan semakin lama orang ditahan pada suatu penjara tertentu maka akan semakin  berpengaruh  di  penjara  tersebut  karena  semakin  lama  seseorang tahanan  menjadi  tahanan,  maka  biasanya  pengawasan  terhadap  dirinya
5 Aruan  Sakidjo,  Bambang  Poernomo, Hukum  Pidana  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana Kodifikasi , (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 85.
6 Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
semakin  berkurang  dan  oleh  banyak  tahanan  kelonggaran  pengawasan tersebut  dianggap  bahwa  yang  bersangkutan  cukup  memunyai  pengaruh. Oleh sebab itu penempatan tahanan berdasarkan penggolongan sebagaimana disebutkan di atas penting dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan  ketertiban  dalam  lingkungan  Rumah  Tahanan  (RUTAN)  dan  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
Sistem  pemasyarakatan  dan  peraturan  standar  minimum  bagi perlakuan  terhadap  narapidana  menganut  filosofi  penghukuman  yang diwarnai  pendekatan  rehabilitatif,  yaitu  pendekatan  yang  menganggap pelaku  pelanggar  hukum  sebagai  pesakitan  dan  karenanya  harus disembuhkan. Dalam hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “ treatment ”. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan  penjahat,  sehingga  tujuan  dari  sanksi  bukanlah  menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.
Melalui  sistem  pemasyarakatan  ini  pembinaan  yang  dilakukan terhadap  narapidana  lebih  bersifat  manusiawi  dengan  tetap  menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk  menempatkan  narapidana  sebagai  sunjek  di  dalam  proses  pembinaan dengan  sasaran  akhir  mengembalikan  narapidana  ke  tengah-tengah masyarakat  sebagai  orang  yang  baik  dan  berguna  (resosialisasi).  Proses tersebut  salah  satunya  dapat  dilihat  dalam  upaya  penggolongan  narapidana sebagai ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem  pemasyarakatan.  Jadi  dapatlah  dikatakan  bahwa  ide  adanya penggolongan  narapidana  sebagaimana  ditentukan  Pasal  12  UU  No.  12 Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan  adalah  untuk  individualisasi  pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana.
Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal  12  UU  No  12  Tahun  1995  memang  perlu,  baik  dilihat  dari  segi keamanan  dan  pembinaan  serta  menjaga  pengaruh  negatif  yang  dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan  penempatan  narapidana  yang  bersangkutan  hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda, misalnya lapas anak, lapas pemuda, lapas dewasa. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan  penetapan  narapidana  yang  bersangkutan  dipisahkan  antara lapas laki-laki dan lapas wanita.
Penggolongan  berdasarkan  lama  pidana  yang  dijatuhkan,  terdiri  dari: (1) narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama  satu  tahun;  (2)  narapidana  dengan  pidana  jangka  sedang,  adalah narapidana  yang  dipidana  paling  singkat  satu  tahun  dan  paling  lama  lima tahun;  dan  (3)  narapidana  dengan  pidana  jangka  panjang,  yaitu  narapidana yang dipidana di atas lima tahun.
Dengan adanya pengelompokkan ini maka pembinaan yang dilakukan harus  melihat  dari  segi  lamanya  pidana,  sehingga  pantas  pembina  dapat memberikan program pembinaan yang tepat sesuai dengan lama pidana yang dijalani oleh narapidana tersebut. Jenis kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik  ide  individualisasi  dalam  pembinaan  narapidana.  Untuk  itu  di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan  jenis  kejahatannya,  seperti  narkotika,  pencurian,  penipuan, penggelapan,  pembunuhan  dan  lain-lain.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghilangkan prisonisasi 7 atas narapidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman  Samosir,  memang  harus  diakui  bahwa  di  dalam  penjara  terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu tepengaruh oleh nilai-nilai yang  hidup  di  penjara  seperti  kebiasaan-kebiasaan  dan  budaya  di  penjara tersebut. 8 Selanjutnya  Tongat  mengatakan  upaya  ini  dilakukan  atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas  kakap  dengan  para  penjahat  semula. 9 Adapun  tujuannya  mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana  lainnya,  maupun  bentuk  pemerasan  terlebih-lebih  prisonisasi. Untuk  itu  maka  narapidana  ditempatkan  dalam  ruangan  yang  berbeda-beda sesuai  dengan  jenis  kejahatan  yang  mereka  lakukan.  Berdasarkan  jenis kejahatan  ini  maka  dilakukan  pembinaan  yang  sesuai  dengan  narapidana agar  dapat  mengembalikan  narapidana  menjadi  manusia  yang  baik  dan berguna.
Kalau  dilihat  dari  Pasal  12  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  ini,  maka  narapidana  ditempatkan  dan  dibina  berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat  tercapai.  Namun,  dalam  pelaksanaanya,  tidak  sesuai  dengan  isi  Pasal 12  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UU  No.  12  Tahun  1995  tersebut, karena  jumlah  narapidana  melebihi  kapasitas  sehingga  penempatan narapidana  berdasarkan  umur,  jenis  kejahatan,  dan  lamanya  pidana  tidak dapat  terwujud.  Demikian  juga  dalam  hal  pembinaan  narapidana,  tidak dipisah-pisahkan  antara  narapidana  narkotika  dengan  narapidana  pencurian maupun yang lainnya, sehingga bentuk dan cara pembinaannya sama untuk seluruh narapidana. Hal ini dilakukan karena diantaranya dana yang tersedia sangat minim, jumlah petugas yang melakukan pembinaan juga terbatas, dan peralatan  yang  tersedia  untuk  melakukan  pembinaan  juga  terbatas.  Dengan
7 Prisonitation (Prisonisasi)  adalah  istilah  yang  digunakan  oleh  TP.  Morris  dalam  bukunya yang  berjudul  “ Pentoville ”  (1963)  untuk  menggambarkan  tingkah  laku  nyata  narapidana yang  bertujuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  penjara  namun  sebenarnya mereka menolak untuk mentaati aturan.
8 Suwarto,  Jurnal  Equality,  Vol.  12  No.  2  Agustus  2007,  Ide  Indivudualisasi  Pidana  Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan.
9 Ibid.
demikian  pembinaan  narapidana  berdasarkan  Pasal  12  UU  No.  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  tidak  dapat  dilaksanakan,  sehingga  tujuan pembinaan  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan  tidak  dapat  dilaksanakan, sehingga  tujuan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan  tidak terwujud.
Untuk  itu  pembinaan  narapidana  harus  disesuaikan  dengan karakteristik narapidana atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan/ ditingkatkan  untuk  menampung  jumlah  narapidana,  agar  penempatan narapidana  sesuai  dengan  isi  Pasal  12  tersebut,  seperti  narapidana  yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, dan  narapidana  pencurian  dalam  satu  ruangan,  demikian  juga  dengan narapidana  lainnya,  sehingga  tidak  bercampur  baur.  Begitu  juga  dalam  hal pembinaan  narapidana,  yakni  pembinaan  narapidana  khusus  narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan,  dan  lain-lain,  sehingga  bentuk  dan  cara  pembinaannya disesuaikan dengan jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal ini  dilakukan  agar  pembinaan  itu  benar-benar  disadari  dan  dimengerti  oleh narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai.
Untuk  mencapai tujuan  tersebut,  tidak  terlepas juga  dari  kualitas  dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta peran serta masyarakat/pihak swasta.
2. Tujuan Pemidanaan dan Tujuan Pemasyarakatan dalam

## Penggolongan Narapidana
Pidana  penjara  dapat  mengandung  sifat  ganda  yaitu  sebagai  sanksi pidana dapat dirasakan tidak enak bagi yang terkena yang menunjukkan sifat dasar  yang  statis,  dan  dalam  pelaksanannya  tumbuh  berbagai  variasi  dalam memasuki  falsafah  pembinaan  ( treatment  philosophy )  yang  menunjukkan sifat yang dinamis dan atau plastis 10 .
Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  warga binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara pembinaan yang  merupakan bagian akhir dari sistem  pembinaan dalam tata peradilan pidana 11 .
Pada  Tahun  1963,  konsep  pemasyarakatan  diajukan  oleh  menteri kehakiman, Sahardjo, yaitu:
a. singkat  tujuan  penjara  ialah:  pemasyarakatan,  yang  mengandung  makna bahwa  tidak  hanya  masyarakat  yang  diayomi  terhadap  diulanginya
10 Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana  Penjara  dengan  System  Pemasyarakatan ,
(Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 73.
11 Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
perbuatan  jahat  oleh  terpidana,  melainkan  juga  orang-orang  yang  telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia; dan b. pidana  penjara  di  samping  menimbulkan  rasa  derita  pada  terpidana karena  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  membimbing  agar  terpidana bertobat,  mendidik  agar  supaya  dia  menjadi  anggota  masyarakat sosialisme yang berguna 12 .
Lembaga  pemasyarakatan  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan 13 .
Dalam  rangka  pembinaan,  lembaga  pemasyarakatan  terdapat penggolongan narapidana berdasarkan:
a. umur;
b. jenis kelamin;
c. lama pidana yang dijatuhkan; dan
d. kriteria  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  perkembangan pembinaan 14
John  Howard  memperjuangkan  perhatian  terhadap  perlakuan narapidana  dengan  manusiawi,  juga  usaha-usaha  untuk  memberikan  arti yang  sebenarnya  dari  pemidanaan  adalah  membina  para  narapidana  agar setelah  habis  masa  pidananya,  dapat  kembali  ke  masyarakat  dengan  lebih baik.  Pembinaan  yang  dilakukan  meliputi  pembinaan  fisik  dan  mental, pendidikan umum, kesehatan, dan lain sebagainya 15 .
Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu: 16
a. setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
b. menjadi  manusia  yang  berguna,  berperan  aktif  dan  kreatif  dan  kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
c. mampu  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

## a. Penggolongan Narapidana Berdasarkan Tujuan Pemidanaan
Teori pemidanaan dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan kejahatan 17 .
12 Susanto, Kriminologi , (Yogyakarta: Genta Publisher, 2011), hlm. 111.
13 Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
14 Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
15 C.I. Harsono Hs, Op.Cit. , hlm. 46.
16 Ibid. , hlm. 47.
17 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan Pidana ,  (Bandung:  Alumni,
2010), hlm. 12.
Sedangkan  dalam  teori  relative,  pidana  sebagai  sarana  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat.  maka  teori  ini  juga  disebut  teori perlindungan  masyarakat.  Pidana  bukan  sekedar  pembalasan  tetapi memunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  bermanfaat,  oleh  karena  itu  teori  ini juga disebut teori tujuan ( utility teori) 18 .
Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Selain itu teori relatif memunyai tujuan penjatuhan pidana yang salah satunya adalah memperbaiki sikap agar bisa menjadi orang baik.
Tujuan  pemidanaan  menurut  Rancangan  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana adalah: 19
a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
b) memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta
d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Bentuk  dari  memasyarakatkan  terpidana  dengan  penggolongan narapidana  yang  sesuai  memudahkan  pembina  lapas  melakukan  pembinaan agar  bisa  menjadi  orang  yang  lebih  baik.  Sebagai  contoh  penggolongan berdasarkan  lama  pidana  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  tindak  pidananya akan  menghapus  bahwa  lapas  adalah  sekolah  tinggi  ilmu  kejahatan.  Dalam hal  ini  penggolongan  yang  sesuai  adalah  penggolongan  berdasarkan  masa pidana dan jenis kejahatan.
Penggolongan  narapidana  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  umur  juga bisa  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Contohnya pelecehan seksual dan penganiayaan.

## b. Penggolongan Narapidana Berdasarkan Tujuan Pemasyarakatan
Berdasarkan  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang terdapat dalam Pasal 54, tujuan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
1) orang  yang  tersesat  harus  diayomi  dengan  memberikan  bekal  hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2) penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
3) rasa  tobat  tidak  dapat  dicapai  dengan  cara  menyiksa,  tetapi  dengan bimbingan;
4) negara tidak berhak membuat seorang terpidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat apabila dibandingkan dengan sebelum masuk penjara;
18 Ibid, hlm. 16.
19 Pasal 54 RUU KUHP.
5) selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  narapidana  (warga  binaan) harus  dikenalkan  kepada  masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat;
6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar mengisi  waktu  atau  hanya  diperuntukan  bagi  kepentingan  lembaga  atau negara, tetapi ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara;
7) bimbingan  dan  didikan  harus  berdasarkan  azas  terkandung  dalam pancasila;
8) tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus  diberlakukan  sebagai  manusia, walaupun  tersesat  tetapi  tidak  boleh  ditunjukan  bahwa  dia  sebagai penjahat;
9) narapidana hanya dijatuhi hilang kemerdekaan; dan
10) sarana  fisik  lembaga  pemasyarakatan  saat  ini  merupakan  salah  satu hambatan dalam pelaksanaan pidana dengan sistem pemasyarakatan.
Dalam tujuan pemasyarakatan beberapa poin menyebutkan bimbingan dan terdapat juga kata didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana. Sebagai contoh penggolongan narapidana berdasarkan umur. Narapidana yang masih anak-anak atau usia di bawah 18 tahun  (anak  didik  pemasyarakatan),  pembinaan  dan  didikannya  tentu berbeda  dengan  usia  yang  lebih  tua.  Mereka  mendapat  perlakuan  khusus sehingga harus dibina dalam lapas anak.

## C. Penutup
Berdasarkan dari uraian di atas, maka ide individualisasi pidana dalam pembinaan  narapidana  termasuk  narapidana  wanita  dengan  sistem pemasyarakatan  sebenarnya  sudah  merupakan  suatu  realita,  sebagai  hasil akhir  perkembangan  hukuman  penjara  dalam  perkembangan  hukum  pidana modern,  dan  Indonesia  sudah  memulainya  di  akhir  tahun  1960-an. Sedangkan dari segi dasar hukum, Indonesia telah mengundangkan Undang- Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah menjadi hukum positif dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan,  yakni  mengembalikan  narapidana  ke  tengah-tengah masyarakat  menjadi  manusia  yang  baik  dan  berguna  dan  tidak  mengulangi tindak pidana sehingga dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab.
Penggolongan narapidana yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan berkaitan dengan bimbingan dan didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana. Sebagai contoh penggolongan narapidana  berdasarkan  umur.  Narapidana  yang  masih  anak-anak  atau  usia di bawah 18 tahun (anak didik pemasyarakatan), pembinaan dan didikannya berbeda  dengan  usia  yang  lebih  tua.  Mereka  mendapat  perlakuan  khusus sehingga harus dibina dalam lapas anak.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi,  2010, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Yogyakarta: Genta Publishing. Bahri, Syaiful, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia , Yogyakarta: Total Media. Hs,  C.I.  Harsono,  1995, System  Baru  Pembinaan  Narapidana ,  Jakarta: Djambatan. Muladi dan Arief: Barda Nawawi, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni. Poernomo,  Bambang,  1986, Pelaksanaan  Pidana  Penjara  dengan  System Pemasyarakatan , Yogyakarta: Liberty.
Sakidjo,  Aruan,  dan  Poernomo,  Bambang,  1990, Hukum  Pidana  Dasar Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Kodifikasi ,  Yogyakarta:  Ghalia Indonesia. Susanto, 2011, Kriminologi , Yogyakarta: Genta Publisher. Suwarto,  Jurnal  Equality,  Vol.  12  No.  2  Agustus  2007,  Ide  Indivudualisasi
Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan.

## Undang-Undang
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.