Pendahuluan Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting  dari  suatu  pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan  dan  penciptaan lapangan kerja  yang  dapat  dicapai  melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui  redistribusi  pendapatan.  Hal ini  dilandasi  pada  teori trickle-down effect yang  dikembangkan  pertama kali  oleh  Arthur  Lewis  (1954)  dan diperluas Ranis dan Fei (1968). Teori
trickle-down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan  berbagai  peluang  ekonomi  yang pada  gilirannya  akan  menumbuhkan berbagai  kondisi  demi  terciptanya
distribusi  hasil-hasil  pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa
pertumbuhan  ekonomi  akan  diikuti oleh  aliran  vertikal  dari  penduduk kaya  ke  penduduk  miskin  yang terjadi  dengan  sendirinya.  Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan  penduduk  kaya  terlebih dahulu,  dan  kemudian  pada  tahap selanjutnya  penduduk  miskin  mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhaan  ekonomi  yang  telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penuruan angka kemiskinan merupakan  efek  tidak  langsung  oleh adanya  aliran  vertikal  dari  penduduk kaya  ke  penduduk  miskin.  Hal  ini berarti  juga  bahwa  kemiskinan  akan berkurang  dalam  skala  yang  sangat
Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan  Di Provinsi Jambi

## Ahmad Soleh
STIE Muhamammadiyah Jambi

## Abstract
The growing number of poor population is still a major problem from the Government  and  it  is  a  very  difficult  problem  to  overcome.  This  is  because  it  is affected  by  a  high  population  growth  without  the  availability  of  supported employment  in  addition  also  influenced the  low  HUMAN  RESOURCES  from  the society.  In  percentage  of  visible  existence  of  decrease  in  the  number  of  poor population but in the amount of an increase in the poor population. On the basis of it then this research aims to analyze the two things are pretty important in this poverty  reduction  efforts  among  them;  (1)  how  much  poverty  level  happened  in the  provinces  of  Jambi  and  (2)  the  policy  strategy  for  what  could  be  applied  in lowering poverty levels.
In  analyzing  this  problem  used  two  approaches  namely  quantitative  and qualitative  methods  to  explain  the  results  of  analysis  to  make  it  more  clear  and easy to understand. The results showed that the number of poor population in the province of Jambi was still not stable (fluctuating) with amount still average more than 8 percent of the total population. As for the strategies that can be applied in reducing poverty can be done in a way; new economic development, microfinance institutions, and competency-based education.
Keywords: Poverty, the poverty reduction Strategy.
kecil  bila  penduduk  miskin  hanya menerima  sedikit  manfaat  dari  total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi  ini  dapat  membuka  peluang terjadinya  peningkatan  kemiskinan sebagai  akibat  dari  meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk  kaya  dibanding  penduduk miskin.  Pertumbuhan  ekonomomi, kemiskinan dan pengangguran merupakan    suatu  masalah  yang sangat  serius  di  Indonesia  saat  ini, secara  teori  rendahnya  pertumbuhan ekonomi  memberikan  dampak  yang negatif terhadap tingkat pengangguran  dan  kemiskinan  di suatu  negara.  Berdasarkan  data  yang ada, jumlah pengangguran dan kemiskinan  di  Indonesia  mengalami penurunan  setiap  tahunnya.  Namun meski  jumlah  pengangguran  dan kemiskinana  mengalami  penurunan, jumlah  pengangguran  dan  penduduk miskin  masih  cukup  besar,  sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah mengalami kegagalan. Demikian halnya yang terjadi padda pemerintahan Provinsi Jambi, dimana  tingkat  kemiskinan  masih tinggi  dan  masih  tersebar  diseluruh Kabupaten  dan  Kota  di  provinsi  ini. Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi menunjukkan bahwa persentase tingkat  kemiskinan  dalam  3  tahun terakhir mangalami kenaikan. Dimana  jumlah  penduduk  miskin mengalami  peningkatan  sebesar  8,8 persen  pada  tahun  2015,  8,4  persen pada tahun 2016 dan 8,1 persen pada tahun  2017  atas  dasar  permasalahan tersebut maka penulis ingin menganalisa tentang (1) berapa besar tingkatan  kemiskinan  daerah  untuk Provinsi  Jambi;  dan  (2)  Strategi  apa
yang tepat dalam pengentasan kemiskinan tersebut.
Tinjauan Pustaka

## Konsepsi Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok  orang,  laki  laki  dan perempuan,  tidak  terpenuhi  hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan  yang  bermartabat.  Cara pandang  kemiskinan  ini  beranjak dari  pendekatan  berbasis  hak  yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik  laki-laki  maupun  perempuan, mempunyai  hak-hak  dasar  yang sama  dengan  anggota  masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan  ekonomi,  tetapi juga  kegagalan  pemenuhan  hak-hak dasar  dan  perbedaan  perlakuan  bagi seseorang  atau  sekelompok  orang, laki-laki  dan  perempuan,  dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan Absolut Pada dasarnya konsep kemiskinan  absolut  ini  bermaksud memberi indikator mengenai keadaan  perekonomian  suatu  daerah yang sebagian penduduknya
mendapatkan  nafkah  yang  hanya dapat  dipakai  untuk  memenuhi  taraf kehidupan  minimum  (Komaruddin,
1991).  Konsep  ini  memberi  arti bahwa kemiskinan
absolut berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan  dasar  minimum  agar seseorang  dapat  hidup  layak.  Jika seseorang  mempunyai  pendapatan dan  tidak  dapat  dipakai  untuk memenuhi
kebutuhan dasar minimum,  maka  orang  tersebut dikatakan miskin. Tingkat pendapatan  minimum  sering  disebut juga  garis  batas  kemiskinan.  Konsep ini acapkali
dipakai untuk
menentukan tingkat pendapatan minimum yang dapat dipakai seseorang untuk memenuhi kebutuhannya  akan  makan  pakaian dan  perumahan  yang  diharapkan mampu menjamin kehidupannya
(Todaro,  1989).  Sayogyo  (1971), misalnya, menggunakan tingkat konsumsi  ekuivalen  beras  per  kapita sebagai  indikator  kemiskinan.  Dia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi  beras  di  daerah  pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan,  apabila  seseorang  hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang  dari  240  kg  per  kapita  per tahun,  maka  yang  bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan  untuk  daerah  perkotaan ditentukan  sebesar  ekuivalen  360  kg beras per kapita per tahun.

## Kemiskinan Relatif
Konsep  kemiskinan  absolut di  atas  telah  mernbicarakan  kriteria yang  dapat  menentukan  apakah seseorang  atau  kelompok  tertentu dapat  dikategorikan  miskin  atau tidak.  Pada  prinsipnya,  orang  yang sudah  mempunyai  pendapatan  dan pendapatannya  dapat  dipakai  untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum,  maka  yang  bersangkutan dikatakan  tidak  miskin.  Namun demikian  banyak  ahli  berpendapat bahwa walaupun pendapatan seseorang  sudah  mencapai  tingkat kebutuhan dasar minimum,tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitamya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaaan  miskin  (Todaro,  1989  dan Komaruddin, 1991). Konsep kemiskinan  relatif  biasanya  bersifat dinamis,  Sehingga  kemiskinan  akan selalu  ada.  Kriteria  ini  akan  nampak bila kita mengamati distribusi pendapatan masyarakat.

## Konsepsi Kemiskinan Perkotaan
Kemiskinan perkotaan mempunyai  fenomena  multi  dimensi meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan  penduduk  miskin perkotaan  tinggal  di  pemukiman yang  kumuh  dan  padat  sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan  dasar  dan  kesempatan kerja.Selain itu juga kurang mendapatkan  perlindungan  sosial dan  jaminan  keamanan  pribadi. Tekanan  kemiskinan  yang  melanda diperparah dengan rendahnya kesadaran  warga  untuk  hidup  sehat semakin memperburuk kualitas lingkungan.  Berdasarkan  dimensi kemiskinan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, penduduk miskin perkotaan  memiliki  ciri  kemiskinan yang  paling  menonjol  di  antara karakteristik kemiskinan secara keseluruhan  (kemiskinan  perkotaan dan pedesaan) yaitu penduduk miskin kota rentan terhadap kemiskinan dan kemiskinan dari segi non-pendapatan  dengan  penjelasan berikut:  (1)  Penduduk  miskin  kota rentan terhadap kemiskinan (kerentanan);  (2)  Kemiskinan  dari segi non-pendapatan (multi- dimensi); (3) Pemberdayaan sumberdaya manusia; (4) Peningkatan  aset  dasar  masyarakat miskin; (5) Penciptaan dan pengembangan pasar; dan (6)
Penciptaan  tata  kelola  pemerintahan yang baik

## Indikator Kemiskinan
Untuk  mengetahui  jumlah angka  kemiskinan  dapat  digunakan lima    versi  indikator  kemiskinan, sebagai berikut:
a. Versi  Bank  Dunia;  kemiskinan diukur secara ekonomi berdasarkan  penghasilan  yang diperoleh  orang  miskin  adalah mereka yang berpendapatan maksimal UU$ 2 per hari b. Versi International Labour Organization  (ILO);  Yaitu  orang miskin di pedesaan jika pendapatan maksimal US$ 0,8. c. Versi BKKBN yang mendefinisikan kemiskinan dengan 5 indikator 1) Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya,  2)  Seluruh  keluarga tidak  mampu  makan  dua  kali sehari, 3) Seluruh anggota keluarga tidak mempunyai pakaian  berbeda  untuk  di  rumah, bekerja,  sekolah  dan  berpergian,
4) Bagian terluas rumahnya terdiri atas  tanah,  5)  tidak  mampu membawa  keluarga  jika  sakit  ke sarana kesehatan. d. Versi Dinas Kesehatan menambahkan kriteria tingkat akses pelayanan kesehatan pemerintah,  ada  anggota  keluarga yang  putus  sekolah  atau  tidak, frekuensi  makan  makanan  pokok per  hari  kurang  dari  dua  kali  dan kepala keluarga mengalami pemutusan  hubungan  kerja  atau tidak. e. Versi BPS mendefinisikan miskin berdasarkan tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 kalori/kapita/per hari dan kebutuhan  minimal  non  makanan (sandang,  papan,  kesehatan,  dan pendidikan). Disamping itu secara ekonomi BPS menetapkan penghasilan  Rp.  175.324,-  per bulan sebagai batas miskin perkotaan  dan  Rp.  131.256,-  di pedesaan
Metode Dalam penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dan
kuatitatif  dengan  menggunakan  data sekunder  yang  bersumber  dari  BPS Provinsi  Jambi  dan  artikel  artikel lainnya yang terkait.
Model Estimasi Garis Kemiskinan Bila  agregat  data  konsumsi, penghasilan  atau  data  non-moneter sudah  didapatkan,  maka  langkah berikutnya  adalah    menetapkan  satu atau  lebih  garis  kemiskinan (poverty line). Garis  kemiskinan  adalah  titik pemisah  antara  miskin  dan  tidak miskin, bisa berupa indikator moneter,  misal  tingkat  konsumsi tertentu,  atau  non-moneter,  misal tingkat  literasi.  Penggunaan  garis kemiskinan  ganda  dapat  membantu membedakan  tingkat  kemiskinan. Umum  dipergunakan  adalah  garis kemiskinan relatif dan garis kemiskinan absolut. Indeks Keparahan Kemiskinan : Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2)  memberikan  gambaran mengenai  penyebaran  pengeluaran diantara  penduduk  miskin.  Semakin tinggi  nilai  indeks,  semakin  tinggi ketimpangan  pengeluaran  diantara penduduk miskin.

## Hasil

## Analisis Jumlah Penduduk Miskin
Kemiskinan  bisa  dikatakan sebagai  indikasi  gagalnya  kebijakan ekonomi  suatu  daerah.  Disisi  lain, kemiskinan justru dapat mencerminkan  dampak  sampingan dari tumbuh berkembangnya perekonomian Provinsi Jambi. Ketika  ekonomi  Provinsi  Jambi tumbuh menggeliat maka ada kemungkinan meningkatnya urbanisasi  dari  daerah  daerah  lain. Keterbatasan  yang  melekat  pada pelaku urbaniasi, akan terimbas pada terjadinya kemiskinan pada kelompok  tersebut.  Dua  kondisi inilah sebagai indikasi awal terjadinya  kemiskinan  di  Provinsi
Jambi.  Berdasarkan  untuk  lebih jelasanya  dapat  dilihat  pada  tabel
jumlah kemiskinan di Provinsi Jambi di bawah ini Tabel 1 Jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi tahun 2010-2017 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase PendudukMiskin 2010 260,50 8,40 2011 251,90 7,9 2012 270,20 8,28 2013 268,50 8,41 2014 281,75 8,39 2015 300,71 8,86 2016 289,81 8,41 2017 286,55 8,19 Sumber: Kota Jambi Dalam Angka 2018 Fluktuasi  peningkatan  atau penurunan  jumlah  penduduk  miskin di Provinsi Jambi merupakan fenomena  menarik.  Secara  struktur ekonomi,  perekonomian  Provinsi Jambi ditompang oleh sektor perdagangan,  industri,  pertanian  dan jasa-jasa.  Berarti,  terbuka  peluang bagi  penduduk  untuk  melakukan aktivitas  ekonomi  secara  lebih  luas. Namun  demikian  ada  beberapa  hal yang dapat menjelaskanhal ini, yaitu:
1. Peningkatan  angka  kemiskinan di  Provinsi  Jambi  tidak  terlepas dari  tingginya  angka  imigrasi. Ketidak mampuan sektor ekonomi dalam menyerap migrasi  masuk  dalam  lapangan kerja  berdampak  pada  tingkat pendapatan  mereka  sehingga berujung pada kemiskinan. 2. Meningkatnya angka kemiskinan  di  Provinsi  Jambi dapat juga menggambarkan kemampuan sektor ekonomi dalam peyediaan lapangan kerja.
Rendahnya  kemampuan  daya serap  tenaga  sektor  ekonomi  di
Provinsi  Jambi  disebabkan  oleh dua  hal,  antara  lain:  (a)  adanya
kecederungan  sektor  industri atau  sektor  ekonomi  lainnya bersifat  capital  intensive  (padat modal)  sehingga  lebih  rendah kemampuan  dalam  penyerapan tenaga kerja. (b) Semakin bergerak majunya aktivitas ekonomi  Kota  Jambi  maka terjadi pergerakan akan kebutuhan  spesifikasi  tenaga kerja. Hal ini yang tidak mampu diikuti  oleh  tenagakerja  yang tersedia.

## Garis Kemiskinan
Garis kemiskinan
merupakan  batas  pendapatan  yang harus  dimiliki  penduduk  perkapita perbulan  guna  menetapkan  status kategori  penduduk  miskin.  Bila pendapatan  penduduk  diatas  garis tersebut, maka penduduk tidak dapat dikategorikan penduduk miskin. Bila pendapatan  penduduk  dibawah  atau sama dengan garis kemiskinan  maka penduduk  tersebut  masuk  kategori penduduk  miskin.  Deskripsi  tentang perkembangan  garis  kemiskinan  di Provinsi  Jambi  dimuat  pada  tabel dibawah ini.
Tabel 2 Garis Kemiskinan Kota Jambi 2010-2017 Tahun Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) 2010 253 335 2011 258 888 2012 273 267 2013 307 885 2014 329 181 2015 343 935 2016 371 875 2017 389 596 Sumber: Hasil Data Olahan Susenas tahun 2017 Paparan data diatas memperlihatkan  peningkatan  garis kemiskinan  yang  bergerak  searah dengan  peningkatan  harga  barang  di Provinsi  Jambi.  Peningkatan  harga tersebut  berkaitan  dengan  inflasi  di Provinsi  Jambi  yang  masih  dalam kategori tinggi dan terus meningkat.

## Indeks  Kedalaman  dan  Keparahan Kemiskinan
Sejalan  dengan  peningkatan garis  kemiskinan,  maka  Indeks kedalaman kemiskinan dan kepatahan  kemiskinan  juga  terus meningkat.  Pada  tahun  2005,  indeks kedalaman kemiskinan hanya sebesar 0,73 dan kemudian meningkat menjadi  1,52  pada  tahun  2012  atau meningkat  sebesar  102,22  selama  7 tahun  atau  setara  pula  dengan peningkatan 15,46% pertahun. Sedangkan  indeks  keparahan  tahun 2005  hanya  sebesar  0,15  dan meningkat  menjadi  0,44  pada  tahun 2012 atau terjadi peningkatan sebesar 193,33% selama 7 tahun atau juga  secara  rata-rata  meningkat sebesar  27,62%  pertahun.  Deskripsi tentang perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan  selama  tahun  2005-2012 dimuat pada tabel di bawah ini. Tabel 3 Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2010- 2017 Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2010 0,92 0,29 2011 1,02 0,23 2012 1,37 0,44 2013 1,12 0,26 2014 1,12 0,23 2015 1,43 0,35 2016 1,47 0,37 2017 1,28 0,29 Sumber: Hasil Data Olahan Susenas tahun 2017 Paparan  Tabel  3  diatas memperlihatkan peningkatan fenomenal  yang  terjadi  pada  tahun 2011  dan  2012  dimana  terjadi kenaikan  indeks  kedalaman  dan keparahan  kemiskinan.  Berarti  di tahun  2012  terjadi  peningkatan  yang sejalan  dengan  peningkatan  garis
kemiskinan di Provinsi Jambi. Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Jambi  di  tahun  2012  masih  berada diatas  indeks  kedalaman  kemiskinan Provinsi Jambi. Analisis  Kebijakan  Pengentasan Kemiskinan Kebijakan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dalam  rangka  mengentaskan kemiskinan  dan  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  sangat  diperlukan campur  tangan  dari  pemerintah  baik dalam  bentuk  kebijakan  dan  strategi yang  bertujuan  mempermudah  dan menyederhanakan proses pengentasan    kemiskinan.  Disinilah kunci  dan  peran  pemerintah  dalam menghilangkan  permasalahan  dan mengentaskan kemiskinan, dalam hal ini  ada  dua  macam  kebijakan  yang tepat guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi diantaranya adalah:

## Strategi Lintas Pelaku
Inti  dari  strategi  ini  adalah meningkatkan  kapasitas  pendapatan penduduk  miskin.  Jika  pendapatan penduduk  miskin  meningkat  maka secara otomatis tingkat kesejahteraan penduduk  miskin  akan  berkurang.
Upaya  ini  dilakukan  dengan  cara meningkatkan produktifitas penduduk miskin dengan mengembangkan usaha ekonomi mikro  yang  didukung  oleh  bantuan modal  dalam  bentuk  kredit  yang berasal dari perbankkan sebagai hasil dari  kerjasama  pemerintah  dengan pihak perbankan.
Melalui bantuan tersebut maka  usaha  mampu  tumbuh  dan menciptakan kesempatan kerja. Semakin  tinggi  kesempatan  kerja yang  ada  maka  akan  lebih  cepat proses pengentasan kemiskinan. Selain  dalam  bentuk  bantuan  usaha, pemerintah  juga  harus  memberikan dorongan  terhadap  penduduk  miskin dalam hal pengurangan beban ekonomi yang bisa diberikan berbentuk  bantuan  langsung  dan tunai hal ini bertujuan untuk meningkatkan  kemampuan  ekonomi pada  saat  mereka  balum  mulai berproduksi.  Strategi  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  adalah melalui pemberian perlindungan sosial  kepada  masyarakat  miskin. Jika  hal  ini  dapat  dilaksanakan dengan baik maka upaya
pengentasan  kemiskinan  di  Kota Jambi ini akan lebih cepat terlaksana dan  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Jambi  ini  akan  teratasi.  Strategi  ini dapat  terlihat  pada  Gambar  1 dibawah ini.

## Gambar 1
Strategi Lintas Pelaku dalam Pengentasan Kemiskinan
Strategi intervensi ini merupakan  stategi  mendasar  yang sangat  penting  dalam  mengurangi tingkat  kemiskinan,  karena  dengan strategi ini dapat mempersiapkan apa yang  seharusnya  dilakukan  dan kapan  strategi  yang  tepat  dapat diambil. Dalam strategi ini intervensi yang  dilakukan  dibagi  dalam  tiga kelompok umur.
Kebijakan Terobosan Untuk Pengentasan Kemiskinan

## Model  Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru
Strategi  ini  dilakukan  dengan cara  membentuk  kawasan  baru ( regrouping ) dan realokasi penduduk miskin  melalui  penciptaan  kawasan baru  atau  kawasan  ekonomi  baru. Kawasan  tersebut  dibangun  untuk mengubah  kawasan  kumuh  dengan penduduk  miskin  menjadi  kawasan baru  dengan  penduduk  yang  menuju sejahtera,  seperti  kawasan  penduduk miskin  pada  kawasan  kumuh  di Jakarta.
KKB TEKNIS KEUANGAN Program Pemerintah: -PNPM (KemenPU) -P4K (KemenPertanian) -BDS (Kemen. Kop-UMKM) -PEMP (Kemen.KelautanPerikanan) -KUBE (KemenSosial) -UPPKS (BKKBN) LembagaKeuanganmelaluilayananKUR KOMITEPENANGGULANGANKEMISKINANPERKOTAAN BHINEEKA TUNGGAL IKA UUD 1945 PANCASILA RPJMPemKot Jambi

## Gambar 2

## Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru untuk Pengentasan Kemiskinan
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  telah  mendorong  masyarakat menjadi konsumtif dan meningkatnya  kesenjangan  sosial antar  golongan  ekonomi.  Akibatnya, tabungan  rendah  dan  ketahanan sosial ekonomi juga menjadi  rendah.
Gaya hidup konsumtif rentan terhadap masyarakat menengah kebawah untuk menjadi miskin. Oleh karena  itu,  diperlukan  kebijakan menahan perilaku konsumtif menjadi perilaku  menabung  pada  lembaga keuangan  yang  mudah  diakses, seperti  lembaga  keuangan  mikro, (LKM)  khusus  untuk  golongan ekonomi bawah.
LKM  perkotaan  tersebut akan  membantu  penduduk  perkotaan
yang  rentan  terhadap  kemiskinan untuk  menabung  dan  mendapatkan dana  kredit  mikro.  Untuk  itu,  LKM dapat pula menjalin kerjasama dengan  perbankan  yang  memiliki layanan  kredit  mikro  seprti  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dan  Bank Umum yang memiliki jejaring layanan  kredit  usaha  mikro.  Melalui skema  layanan  kredit  mikro  oleh perbankan,  maka  akan  terjalin  usaha yang  saling  menguntungkan  dengan LKM  yang  anggotanya.  Mayoritas penduduk miskin. Ada terjadi mobilisasi  dana  si  sekitar  penduduk miskin  yang  mendorong  mereka lebih  produktif.  Deskripsi  yang  detil tentang skema
pengembangan lembaga  mikro  untuk  pengentasan kemiskinan  perkotaan  dimuat  pada gambar dibawah ini
Dokelola oleh SKPD Khusus Realokasi Regrouping Dukungan Infrastruktur Dukungan Komoditas Unggulan dan Pembiayaan KAWASAN EKONOMI BARU Penduduk Miskin pada Daerah Tertinggal/ Kawasan Miskin Keberlanjutan Pembiayaan dan Pembinaan Lapangan min. 5 tahun Penduduk Sejahtera/Kaya dan Daerah Baru  Tumbuh Kembang

## Gambar 3

## Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perkotaan (LKMP) untuk Pengentasan Kemiskinan
Model  Pengembangan  Lembaga Pendidikan Berbasis Kompetensi Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia penduduk miskin diperlukan. Namun peningkatan kompetensi tersebut tidak cukup hanya melalui pendidikan gratis dan wajib belajar 9 tahun.  penduduk  miskin  harus  diberi pendidikan yang memiliki kompetensi untuk bekerja dan berusaha  yang  mampu  mengubah kehidupannya.  Oleh  karena  itu, putra-putri  penduduk  miskin  harus diberi jaminan memperoleh pendidikan  yang  memberi  mereka kompetensi untuk bekerja dan berusaha. Pendidikan tersebut adalah
SMK  (Sekolah  Menengah  Kejuruan)
dan  Politeknik  D3  yang  memberi bekal  putra-putra  penduduk  miskin untuk  menciptakan  lapangan  kerja sendiri  atau  terampil  bekerja  pada dunia usaha.
Bila putra-putri penduduk miskin sudah terampil dan mandiri  maka  akan  berdampak terhadap ekonomi keluarga penduduk miskin. Peningkatan pendapatan putra-putri tersebut akibat  mereka  terampil  dan  mandiri akan meningkatkan pula kesejahteraan keluarganya atau menjadikan keluarganya tidak miskin lagi.  Deskripsi  lebih  detil  tentang kebijakan  pengembangan  lembaga pendidikan  SMK  dan  Politeknik untuk pengentasan kemiskinan dimuat pada gambar berikut ini.

## LKMP
BPR Dana Untuk Pengaman Sosial dan Investasi Dana Masyarakat/
Swasta/Investor Pemegang Saham Manajeman BANK UMUM LKMP LKMP Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi Peningkatan
Pendapatan Masyarakat
Pola Konsumtif (MPC
Tinggi)
Tabungan & Ketahanan Sosial rendah (Miskin)

## Gambar 4 Pengembangan Lembaga Pendidikan Berbasis Kompetensi
SIMPULAN Paparan tentang analisis kemiskinan,  strategi  dan  kebijakan pengentasan  kemiskinan  di  Kota Jambi  memerlukan  perhatian  yang lebih serius dari semua pihak. Trend jumlah  penduduk  miskin  Provinsi Jambi cenderung meningkat. Kendati  pun  secara  relative  tidak terlihat  adanya  indikasi  menurun dari  persentase  jumlah  penduduk miskin.  Kondisi  ini  diperkuat  oleh meningkatnya besaran garis
kemiskinan    dan  indeks  kedalaman serta keparahan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2003. Program Pengentasan Kemiskinan,  Kantor  Menko Kesra, Jakarta _______2004. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Kantor Menko Kesra, Jakarta. _______2003.  Laporan  Pendataan Keluarga  Propinsi  Jambi, BKKBN, Propinsi Jambi. _______Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Jambi, Jambi _________2001. laporan Pembangunan Manusia 2001 menuju Konsesus Baru,  BPS,  Bappenas,  BPS Provinsi Jambi _________2000 Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan    Provinsi Jambi 2004 – 2009 Bappeda, BPS Provisi Jambi Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Provinsi Jambi. Girsang, W. (2009). Strategi Pengentasan  Kemiskinan  di Pulau Kecil di Propinsi
Maluku. Agrikultura , 20 (3).
Irmanelly,  I.,  &  Soleh,  A.  (2013). Analisis Sektor Unggulan dan Hubungannya dengan Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal  Development ,
1 (1), 15-43 Rahayu,  Y.  (2018).  ANALISIS PENGARUH INDEKS
Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi Pengembangan
Sektor-sektor
Ekonomi Potensial Peningkatan Daya Serap TK yang
Kompetensi/ TK Ahli
Diserap dari Luar Provinsi
Jambi Politeknik D3 sederajat Berbasis Kompetensi Daerah • PemKot Jambi • PTN/PTS Kolaborasi • PemKot Jambi • PTN/PTS
• Swasta TK sesuai kebutuhan Pasar Peningkatan Pendapatan Masyarakat
PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB PER KAPITA,  DAN  JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK  MISKIN  DI PROVINSI JAMBI. EKONOMIS: Journal of Economics and Business ,
2 (1), 165-174.
Ratih,  D.,  &  Sondarika,  W.  (2017).
ANALISIS  POTENSI  DESA DITINJAU  DARI  SOSIAL BUDAYA KESENIAN TRADISIONAL RONGGENG GUNUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA (Studi kasus  di  desa  Ciulu  Kec. Banjarsari  Kab.  Ciamis  Jawa Barat). Jurnal  Artefak , 4 (2),
161-166. Remi Soemitro Sutyastie dan Tjiptoherijanto prijono, (2002);  ” Kemiskinan  dan Ketidakmerataan di Indonesia” ,Edisi  Indonesia – Inggris, Rineka Cipta,jakarta. Soleh,  Ahmad.,  (2012); Analisis Pertumbuhan  Ekonomi  dan
Kesenjangan  Pembangunan
Ekonomi  Antar  Region  Di Indonesia  Tahun  2001-2010 . Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan (JEPP) Volume:04.No.03.
Todaro, M.P., (1998); Pembangunan Ekonomi  di  dunia  ketiga , Edisi keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.