http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DAGANG ANTARA PEMILIK USAHA DAN KARYAWAN UMKM BRONSU/BRONSUGAR
Absonia Mebi Yunika Putri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya absoniamebi1@gmail.com

## Abstrak
Transaksi dagang melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai transaksiyang memiliki karakteristik  khusus  yang  melibatkan  para  pihak  lintas  yuridiksi  tanpa  harusbertemu  fisik,  sangat diperlukan  pelindungan  hukum  bagi  konsumen.  Melalui  metodepenelitian  yuridis  normatif,  tulisan  ini mengkaji  pelindungan  konsumen  dalam  transaksidagang  melalui  sistem  elektronik  dan  penyelesaian sengketanya. Hasil penelitian menunjukanpelindungan terhadap konsumen pada transaksi dagang melalui sistem  elektronik  belumdapat  dilakukan  secara  optimal  karena  pengaturannya  masih  tersebar  dalam beberapaUndang-Undang (UU) yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di samping itu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu menjangkau pelindungankonsumen dalam transaksi dagang  secara  elektronik  secara  keseluruhan,  khususnya  dalamhal  para  pihak  memiliki  perbedaan yurisdiksi.  Sedangkan  dalam  hal  sengketa  konsumen,para  pihak  dapat  menempuh  jalur  pengadilan maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  kesepakatanpara  pihak,  namun  alternatif  penyelesaian  sengketa  secara online  dapat  dilaksanakan  secarapenuh.  Penelitian  ini  menyarankan  kepada  pemerintah  untuk  segera membentuk  PeraturanPemerintah  tentang  transaksi  dagang  melalui  sistem  elektronik  dan  mengatur mengenaipenyelesaian sengketa secara online.
Kata kunci: pelindungan hukum; konsumen; transaksi dagang

## Abstract
Trade  transactions  through  electronic  systems  in  Indonesia  continue  to  grow.  As  a  transaction  that  have  special characteristics that involve parties across jurisdictions without having to meet physically, legal protection is needed for consumers. Through the method normative juridical research, this paper examines consumer protection in transactions trade through electronic systems and dispute resolution. The results of the study show protection for consumers in trade transactions  through  electronic  systems  has  not  yet  can  be  done  optimally  because  the  settings  are  still  scattered  in several  Laws  (UU)  that  require  implementing  regulations.  In  addition,  Law  no.  8  of  1999  concerning  Consumer Protection has not been able to reach protection consumers in electronic trading transactions as a whole, especially in the parties have different jurisdictions. Meanwhile, in the case of consumer disputes, the parties can take the court or out  of  court  according  to  the  agreement  parties, but  alternative  online  dispute  resolution  can  be  implemented  online full.  This  research  suggests  to  the  government  to  immediately  form  a  regulation  Government  regarding  trade transactions through electronic systems and regulates online dispute resolution.
Keywords: legal protection; consumer; trade transactions

## Pendahuluan
Saat  globalisasi  ekonomi  terjadi,  batas-batas  wilayah  suatu  negara  akan  semakin  kabur sehingga  menimbulkan  ketertarikan  antar  ekonomi  nasional  dengan  ekonomi  internasional. Globalisasi  ekonomi  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  negatif.  Pengaruh  positif  globalisasi dalam  bidang  ekonomi  akan  memberikan  peluang  produk  negeri  ke  pasar  internasional  secara kompetitif, sedangkan pengaruh negatif globalisasi ekonomi adalah membuka peluang masuknya produk  luar  negeri  ke  dalam  pasar  nasional.Globalisasi  sebagai  akibat  pesatnya  kemajuan  di bidang  transportasi  dan  komunikasi  ternyata  menimbulkan  semakin  besarnya  ketergantungan antar  bangsa,  kemudian  juga  timbulnya  tingkat  kompentensi  yang  semakin  tajam.  Persaingan yang semakin keras membawa tuntutan pada kualitas produk dan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.  Dalam  pandangan  dunia  bisnis,  globalisasi  tidak  hanya  sekedar  berdagang  di  beberapa negara  di  dunia,  tetapi  berdagang  di  seluruh  dunia  dengan  cara  baru,  yang  menjaga keseimbangan  antara  kualitas  produksi  dengan  kebutuhan  khas  yang  bersifat  lokal  dari konsumen,  cara  baru  ini  dipengaruhi  oleh  saling  ketergantungan  antar  bangsa  yang  saling meningkat,  berlakunya  standarstandar  dan  kualitas  baku  internasioanal,  melemahnya  ikatan-
ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasioanal, melemahnya  ikatan-ikatan  nasional  dibidang  ekonomi  dan  peranan  informasi  sebagai  kekuatan baru.1Sebagai  contoh  di  Indonesia,  produk  elektronik  asal  China  saat  ini  mulai  mendapatkan kepercayaan  masyarakat.  Hal  ini  karena  produk-produk  asal  China  sudah  mulai  menunjukan kualitasnya  dan  mampu  bersaing  dengan  beberapa  merk  dagang  yang  lain.  Seiring  dengan meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  produk  asal  China,  Midea  Electronics  sebagai salah satu produk keluaran China, yakin hingga akhir 2013 ini mampu terus meningkatkan jumlah penjualannya. Untuk produk Midea sendiri, pihaknya memprediksi penjualan elektronik hingga akhir tahun ini bisa tumbuh sebesar 18 persen, bahkan pada 2014 pihaknya tetap optimis mampu tumbuh  hingga  22  persen.  Bukan  hanya  China,  Indonesia  yang  masih  belum  tergolong  negara maju,  tidak  kalah  tertinggal.  Banyak  produk  ternama  didunia  mempercayakan  Indonesia  untuk memproduksi  sebagian  bahkan  seluruh  produk  mereka.  Hal  ini  tentu  saja  membanggakan, terutama  di  saat  banyak  orang  Indonesia  menginginkan  serta  mempercayai  produk  luar  negeri yang  di  anggap  lebih  baik,  ternyata  orang  luar  negeri  mempercayai  produk  Indonesia  sebagai buatan yang terbaik dan mereka memilih negara kita untuk memproduksi barang dan benda yang namanya  sudah  mendunia.  Dan  berikut  7  (tujuh)  produk  Indonesia  yang  mendunia,  adalah sebagai berikut:3 1. Seragam NATO;
2. Boneka barbie;
3. Airbridge bandara;
4. Knalpot mercedes benz;
5. Radio magno;
6. Alat pembasmi kanker otak;
7. Sepeda polygon.
Manajemen dunia usaha dalam menghadapi kompetensi global bukan merupakan hal yang dianggap enteng, justru menuntut pihak-pihak yang terlibat mencurahkan kinerja yang baik dan solid, jika kondisi ini tidak terwujud, maka pengusaha kita akan tertinggal oleh derap langkahnya pengusaha  ditingkat  nasioanal  maupun  internasional.  Dunia  usaha  sebagai  penggerak  utama ekonomi  yang  handal  dan  sehat,  perlu  di  kembangkan  “competitive  advantage”  disamping  itu harus  didukung  oleh  pemerintahan  yang  baik.  Pemerintah  baik  yang  dimaksud  adalah pemerintahan yang telah melaksanakan prinsip-prinsip “good governance” serta didukung pula oleh  lembaga  dan  pranata  hukum  yang  baik  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  baik pula.(Mansyur & Rahman, 2016).
Indonesia  sebagai  negara  hukum  kesejahteraan  senantiasa  mempunyai  citacita  luhur sebagaimana  di  kemukakan  dalam  pembukaan  UUD  1945  diatas.  Salah  satu  bentuk  langkah kongkrit  dalam  melaksanakan  cita-cita  luhur  yang  menjadi  amanah  negara  adalah  melindungi segenap  atau  seluruh  warga  negaranya  dari  perbuatan  tidak  baik  yang  bisa  saja  merugikan rakyatnya.  Hukum  perlindungan  konsumen  merupakan  upaya  hukum  untuk  melindungi konsumen  (warga  negara)  dari  perbuatan  curang  oknum  pelaku  usaha  baik  dari  dalam  negeri maupun  dari  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  hukum  perlindungan  konsumen  merupakan  upaya kongkrit  yang  dilakukan  oleh  negara  dan  pemerintah  untuk  melindungi  konsumen  (warga negara)  sebagaimana  amanah  dari  konsepsi  negara  hukum  kesejahteraan  yang  termuat  dalam amanah  konstitusi  UUD  1945.Salah  satu  konsideran  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1999,  isu perlindungan konsumen  merupakan  suatu  hal yang  ada  keterkaitan  ekspansi  dunia  usaha  yang
menglobal.  Semakin  terbukanya  pasar  nasional  sebagai  akibat  globalisasi  ekonomi  harus  tetap menjamin  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  serta  kepastian  atas  mutu,  jumlah,  dan keamanan  barang  dan  atau  jasa  yang  diperoleh  di  pasar.  Untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta  menumbuhkembangkan  sikap  pelaku usaha yang bertanggung jawab Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih belum menunjukan adanya keberpihakan dan terakomodasinya keluhan-keluhan konsumen. Lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan
Konsumen  ternyata  telah  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  bisnis  global  dan  pelaku  usaha nasional  untuk  menjual  produksinya  yang  unsafe  dan  understandard.  Kondisi  ini  semakin diperburuk  dengan  lemahnya  dan  tidak  memadainya  pendidikan  konsumen  terhadap  akibat buruk  dari  penggunaan  barangbarang  yang  tidak  aman  dan  dibawah  standar.  Oleh,  karena  itu semua  pihak  menginginkan  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen  yang  sebaik- baiknya.Semestinya korporasi harus mewujudkan perlindungan konsumen sebagai strategi untuk menarik  simpati  konsumen  termasuk  agar  produk  yang  di  hasilkan  dapat  diterima  oleh konsumen.  Apa  yang  terjadi  selama  ini  di  Indonesia  justru  bertolak  belakang  dari  idealisme tersebut,  setiap  kali  kita menyaksikan  tindakan-tindakan korporasi  yang  melanggar  hukum  dan merugikan  rakyat  banyak  korporasi  (pengusaha)  hampir  selalu  tidak  tersentuh  oleh  hukum, banyak kasus yang telah terjadi seperti kasus biskuit beracun, kasus ajinomoto, kasus keracunan obat,  dan  lain-lain,  yang  jelas-jelas  telah  mencuat  kepermukaan,  namun  terkesan  birokrasi pemerintah  membiarkan  dalam  arti  tidak  mengambil  tindakan  terhadap  korporasi  yang merugikan masyarakat, bahkan membantah, tidak mengklarifikasi, menutupi, kurang bukti atau seakan-akan mengambil tindak namun tidak ada kelanjutannya.
Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan  terhadap  masyarakat  (konsumen),  karena  dengan  dilaksanakannya  penegakan hukum  perlindungan  konsumen  maka  dampak  hukum  bagi  korporasi  (pelaku  usaha)  sebagai produsen  akan  berhati-hati  akan  resiko  hukum,  secara  tidak  langsungkorporasi-korporasi  akan berusaha  untuk  meningkatkan  kualitas  mutu  produksinya.  Tingkah  laku  orang  di  masyarakat akan  berorientasi  kepada  berbagai  hal  dan  patokan.  Sulit  diterima  bahwa  tingkah  laku  orang dalam  masyarakat  itu  bebas,  melainkan  sebaliknya  didisiplinkan  oleh  pembatasanpembatasan. Oleh Parsons dikatakan bahwa tingkah laku seperti tersebut tunduk kepada suatu skema tertentu yang disebut sebagai relational scheeme. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan mutu  produksi  nasional  adalah  dengan  memberlakukan  standardisasi  nasional,  memberikan tanggung  jawab  kepada  pelaku  usaha  (produsen)  untuk  senantiasa  menjaga mutu  produksinya, dan  menegakan  hukum  perlindungan konsumen  dalam meningkatkan mutu  produksi  nasional. Penegakan  hukum  perlindugan  konsumen  harus  dipahami  secara  holistik  dan  komprehensif mulai  dari  upaya  hukum  preventif  seperti  penyuluhan  kepada  masyarakat  sampai  kepada pemberlakuan standardisasi nasional terhadap mutu produksi dan penegakan hukum represif di muka peradilan dan pemberian sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum.
Kesadaran pelaku usaha dalam standardisasi mutu produksi senantiasa ditaati oleh pelaku usaha sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sangat diharapkan karena standardisasi mutu adalah  acuan  atau  pedoman  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  menjaga  sifat  mutu  produksi  yang unsafe dan understandard, sebagaimana diketahui bahwa barang yang unsafe dan understandard dapat  membahayakan  masyarakat  (konsumen)Standardisasi  pada  hakikatnya  merupakan
larangan  dan  kewajiban  kepada  pelaku  usaha,  konsep  larangan  dalam  standardisasi  mutu produksi  adalah  larangan  memproduksi  suatu  prodak  dengan  kualitas  yang  tidak  baik  atau dibawah standar dan konsep kewajiban adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memproduksi suatu  prodak dengan  kualitas yang  baStandardisasi mutu  produksi  sebagai  standar  etika  dalam perlindungan  konsumen  menimbulkan  pertanyaannya,  seberapa  efektifkah  sosialisasi  dan pendidikan etika kepada para pelaku usaha sedangkan pelaku usaha dalam dunia usaha adalah mencari  keuntungan;  pada  persoalan  perlindungan  konsumen  sangat  susah  jika  hanya mengharapkan nurani dari pelaku usaha. Pesan-pesan moral dalam etika bisnis seperti kejujuran, keadilan,  itikad  baik  harus  diaktualisasikan  dalam  sebuah  kebijakan  yang  harus diindahkan.Standar  meningkatkan  keunggulan  kompetitif  dan  kualitas  kehidupan  bangsa, standar menjadi alat yang berdaya guna untuk mengarahkan perubahan positif dengan spesifikasi terperinci untuk membuka pasar global, menciptakan lingkungan yang dapat mendukung bisnis, memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Daya  dukung  standar  produksi  dari  pasar  global  dan pertumbuhan ekonomi tidak lain dipengaruhi oleh prilaku konsumen yang menginginkan produk yang  tidak  berbahaya  yaitu  produk  yang  mendukung  keamanan,  kesehatan,  keselamatan,  dan kelestarian  lingkungan.Budaya  mutu  perlu  diciptakan  baik  dikalangan  konsumen,  masyarakat pada umumnya dan juga dunia usaha sedemikian sehingga kesadaran akan mutu tersebut akan mampu menciptakan perlindungan pasar domestik yang kuat atas inisiatif masyarakat dan dunia usaha.  penerapan  SNI  yang  saat  ini  lebih  banyak  digerakan  oleh  pemerintah  melalui pemberlakuannya  secara  wajib  didalam  regulasi  tekhnis  berbasis  SNI,  perlu  digerakkan  kearah penerapan SNI secara sukarela, dan kesadaran masyarakat untuk memilih produk berstandar SNI, karena  keunggulan  kompetitif  dari  produkproduk  bertanda  SNI.Dengan  standardisasi  mutu produksi  paham  akan  kepastian  batas  mutu  atau  kualitas  yang  diterima  pasar,  sedangkan konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk, sehingga publik dilindungi dari segi keamanan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungannya
Pada  dasarnya  ada  hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  hubungan  yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang harus di emban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban konsumen kepada pelaku usaha.Tanggung jawab pelakusa usaha dalam perlindungan konsumen dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:
1. Kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha;
1. Pemenuhan hak-hak konsumen;
2. Standardisasi mutu produksi.
Kegiaatan yang dilarang kepada pelaku usaha secara garis besar adalah larangan terhadap perbuatan yang tidak boleh menciderai kualitas barang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf  (a)  yang  meliputi  standar  yang  dipersyaratkan,  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  ukuran, takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran, proses pengolahan dan lain sebagainya.Pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK  adalah hak konsumen  mendapatkan  produk  yang  baik  sehingga  pelaku  usaha  harus  memberikan  produk yang berkualitas. Ada hubungan sebab akibat antara aspek kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha  dan  pemenuhan  hak  konsumen,  jika  pelaku  usaha  telah  mampu  mengindahkan  kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha maka secara otomatis hak-hak konsumen telah terpenuhi; oleh
karena  itu,  kegiatan  yang  dilarang  kepada  pelaku  usaha  dan  hakhak  konsumen  merupakan hubungan  sebab  akibat  dari  hak  dan  kewajiban.  Antara  kegiatan  yang  dilarang  kepada  pelaku usaha  dan  hak-hak  konsumen  merupakan  aktualisasi  konkrit  dari  hak  dan  kewajiban  pelaku usaha dan konsumen.Manfaat standardisasi mutu produksi bertujuan untuk menetapkan kualitas mutu yang baik dengan menetapkan atau menentukan kualitas minimum yang harus diproduksi, kualitas minimum tersebut seyognya telah berkualitas namun hanya ditekankan pada aspek apa yang  tidak  boleh  melewati  ambang  batas  yang  ditetapkan  atau  ditentukan  pada  level  dibawah mutu atau kualitas. Oleh karena itu, standardisasi  itu semata-mata adalah upaya untuk menjaga kualitas  atau  mutu  produksi  sehigga  jaminan  mutu  produksi  dapat  dirasakan  oleh konsumen.Kegiatan  yang  dilarang  kepada  pelaku  usaha,  pemenuhan  hak-hak  konsumen  dan standardisasi mutu  produksi dalam  menjamin  mutu  produksi  bukan  merupakan  pilihan-pilihan yang  bersifat  parsial  atau  terpisah  namun  merupakan  satu  kesatuan  yang  integral  yang  harus dijalankan  secara  bersamasama  karena  hal-hal  tersebut  merupakan  sebab  akibat  dari  hak  dan kewajiban pelaku usaha.
Perkembangan  transaksi  dagang  melalui  sistem  elektronik  (e-commerce)  di  Indonesia berkembang  pesat  dengan  jumlah  pengguna  internet  yang  terus  mengalami  kenaikan  secara signifikan. Berdasarkan survei Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada  tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 yang  tercatat mencapai 132,7 juta jiwa. Berdasarkan  wilayah, lebih dari  separuh atau 58,08 persen  pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 berada di Pulau Jawa, 19 persen berada di Sumatera, 7,97 persen di Kalimantan, 5,63 persen  berada  di  Bali  dan  Nusa  Tenggara,6,73  persen  berada  di  Sulawesi,  serta  2,49  persen  di Maluku  dan  Papua.  Jika  didasarkan  pada  wilayah  kabupaten/kota,  sebagian  besar  yaitu  72,41 persen  pengguna  internet  berada  di  kawasan  perkotaan,  49,49  persen  berada  di  kawasan  rural- urban,  dan  sisanya  48,25  persen  berada di  kawasan  rural.Besarnya  jumlah  pengguna  internet  di Indonesia  berdampak  pada  semakin  berkembangnya  transaksi  dagang  yang  dilakukan  dengan menggunakan media  internet. Nilai transaksi melalui situs jual  beli online sangat fantastis. Bank Indonesia mencatat sepanjang  2015, nilai transaksi di  e-commerce Indonesia mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp45,50 triliun (asumsi rupiah Rp13.000 per dolar AS).
Transaksi  melalui  sistem  elektronik  yang  memungkinkan  para  pihak  (pelaku  usaha  dan konsumen) untuk bertransaksi tanpa harus saling bertatap muka dan cukup dengan komunikasi melalui  media  elektronik,dapat  menjadi  pasar  yang  sangat  potensial  karena  konsumen  dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen (pelaku usaha) di seluruh penjuru dunia dengan biaya yang relatif murah.Melihat besarnya potensi yang dihasilkan dari transaksi berbasis elektronik  ini,  memicu  pemerintah  untuk  mendukung  pengembangan  e-commerce  di  Indonesia. Pada akhir tahun 2016, melalui Paket Kebijakan RI XIV, pemerintah mendorong untuk membuat peta jalan (roadmap) industri e-commerce dengan harapan Indonesia bisa menjadi negara digital ekonomi  terbesar  di  Asia  Tenggara  pada  2020.  Pada  tahun  2017,  pemerintah  menerbitkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019 (selanjutnya disebut Road Map E-commerce 2017-2019) untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia  secara  efisien  dan  terkoneksi  secara  global.  mencakup  program:  a.  pendanaan;  b. perpajakan; c. pelindungan konsumen; d. pendidikan dan sumber daya manusia; e. infrastruktur
komunikasi;  f.  logistik;  g.  keamanan  siber  (cyber  security);  dan  h.  pembentukan  Pesatnya perkembangan  e-commerce  juga  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  konsumen,  yaitu kecenderungan  pelaku  usaha  memposisikan  konsumen  pada  posisi  tawar  yang  lemah.  Secara garis besar, dapat  diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul berkenaan dengan hak-hak konsumen  dalam  transaksi  e-commerce,Kelima  faktor  tersebut  berdampak  pada  peningkatan pengaduan  e-commerce  di  YLKI,  yang  sebelumnya  pada  tahun  2015  sebanyak  77  kasus  atau sebesar 7,48 persen,7mengalami peningkatan pada tahun 2016, dengan menduduki urutan ketiga dari  total  pengaduan  sebanyak  781  pengaduan  lewat  surat/datang  langsung  dan  10.038 pengaduan  lewat  telepon.  Bahkan  Pada tahun  2017,  data  YLKI  menyebutkan  peringkat  pertama pengaduan  ke  YLKI  diduduki  oleh  e-commercedengan  peningkatan  sebanyak  8  persen  dari pengaduan  tahun  sebelumnya  (2016),  yaitu  berjumlah  101  pengaduan.Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) secara yuridis baru mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi yang dilakukan  secara  konvensional/tradisional,  sedangkan  pelindungan  konsumen  dalam  transaksi menggunakan  sistem  elektronik  belum  sepenuhnya  dapat  merujuk  pada  UU  Perlindungan Konsumen. Pengaturan transaksi secara elektronik kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-UndangPenelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pelindungan  hukum  terhadap  konsumen  e-commercedan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam e-commerce. Secara teoritis penelitian  ini  berguna  untuk  menambah  ilmu  pengetahuan  hukum  ekonomi,  khususnya  yang berkaitan  dengan  pelindungan  konsumen  dan  penyelesaian  sengketa  e-commerce.  Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan terkait e-commerce dan praktisi hukum dalam menangani perkara transaksi e-commerce.Beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan beberapa peneliti terdahulu antara lain:
1. Penelitian  tentang  ”Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen  dalam  Jual  Beli Melalui  Internet  (Kajian  Terhadap  Pemberlakuan  Transaksi  Elektronik  dan  Perlindungan Hukum)”  oleh  Presly  Prayogo.  Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan  bagaimana  proses pelaksanaan,  hambatan  serta  cara  mengatasi  hambatan  dalam  jual  beli  melalui  internet  dan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  jual  beli  tersebut.  Analisis  yang dilakukan  peneliti  mengacu  pada  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, sebelum dilakukan perubahan.
2. NN Werdhyasari menulis tesis dengan judul Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku E- commerce  Lintas  Negara  di  Indonesia.  Fokus  analisisnya  pada  kedudukan  konsumen  dalam perjanjian baku e-commerce lintas negara di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan  kepada  konsumen  dalam  hal    terjadi  sengketa  dengan  pelaku  usaha.  Tesis  ini ditulis  pada  tahun  2012  sehingga  hanya  memfokuskan  kajiannya  pada  UU  Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
3. Asep  Rohendi  meneliti  tentang  “Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  E-commerce Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional,” yang dimuat dalam jurnal Ecodemica. Vol III. No. 2 September 2015. Pembahasan yang dikemukakan khusus mengupas pelindungan data pribadi sebagai salah satu bagian dari pelindungan konsumen  e-commerce. Dasar acuan peraturan yang digunakan adalah UU No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen dan UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic  Commerce  1996.Pada  prinsipnya  ketiga  penelitian
tersebut  memiliki  perbedaan  dengan  Penelitian  tentang  Pelindungan  Konsumen  dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik, karena penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  analisis  yaitu  UU  ITE  yang  telah diperbarui  (Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU No. 7 Tahun 2014  tentang  Perdagangan yang  tidak disinggung dalam  ketiga  penelitian  tersebut.  Kebaruan lainnya  adalah  digunakannya  Peraturan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2017  tentang  Peta JalanSistem  Perdagangan  Nasional  Berbasis  Elektronik  (Road  Map  E-commerce)  Tahun  2017- 2019 sebagai bahan analisis.

## Metode
Penelitian  tentang  Pelindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Dagang  Melalui  Sistem Elektronik ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Guna  mendukung  dan  memperjelas  data sekunder dalam penelitian  ini dilakukan wawancara dengan narasumber  Pemilik usaha tersebut yang  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analistik,  yaitu  menggambarkan  atau  memaparkan  secara tepat  bentuk  pelindungan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi  dagang  melalui sistem elektronik dengan mendasarkan pada kaidah, norma, asas-asas dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian  yang  telah  dijabarkan  dalam  pertanyaan  penelitian  untuk  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  dengan  mengintepretasikan,  menguraikan,  menjabarkan  dan  menyusun  data  secara sistematis logis sesuai dengan tujuan  penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Jawa Timur (Kab Blitar).

## Hasil Dan Pembahasan Pelindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik
Istilah  transaksi  dagang  melalui  sistem  elektronik  merupakan  istilah  yang  terdapat  dalam UU  Perdagangan  sebagai  padanan  dari  istilah  transaksi  dagang  secara  elektronik  atau  e- commerce.  Menurut  Laudon,  e-commerce  adalah  suatu  proses  membeli  dan  menjual  produk- produk  secara  elektronik  oleh  konsumen  dan dari  perusahaan  ke  perusahaan  dengan  komputer sebagai  perantara  transaksi  bisnis.  Sedangkan  Triton  memberi  pengertian  e-commerce  sebagai perdagangan  elektronik  dimana  baik  pembeli  maupun  penjual  melakukan  transaksi  dagangnya melalui elektronik pada jaringan internet. Selaras dengan pengertian tersebut, praktik transaksi e- commerce  di  Indonesia  mengacu  pada  seperangkat  regulasi  antara  lain  UU  ITE  dan  UU Perdagangan.Regulasi  penyelenggaraan  e-commercemengacu  pada  UU  ITE,  yang  mengatur transaksi  elekronik.  Hal  ini  sesuai  dengan  definisi  transaksi  elektronik  yang  diatur  dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) UU ITE, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut Laudon and Laudon sebagaimana dikutip oleh Didi Achjari, dalam e-commerce setidaknya  terdapat  3  komponen  yaitu  adanya:  proses  penjualan  maupun  pembelian  secara elektronik, adanya konsumen atau perusahaan, dan jaringan penggunaan komputer secara on-line untuk  melakukan  transaksi  bisnis.  Dengan  demikian  transaksi  dagang  melalui  sistem elektronikmerupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan perangkat elektronik, sehingga masuk dalam ruang lingkup transaksi elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka  24  UU  Perdagangan,  transaksi  dagang  melalui  Sistem  Elektronik  didefinisikan  sebagai
perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat elektronik.Kedudukan transaksi  dagang  dalam  hukum  Indonesia  terletak  dalam  bidang  hukum  perdata  sebagai subsistem  dari  hukum  perjanjian  yang  diatur  Buku  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).  Jika  dilihat  dari  pengertian  transaksi  dagang  melalui  sistem  elektronik  sebagai perdagangan  yang  transaksinya  dilakukan  melalui  serangkaian  perangkat  dan  prosedur elektronik, maka transaksi dagang melalui sistem elektronik memiliki kesamaan subjek dan objek dengan  transaksi  dagang  pada  umumnya  (konvensional),  namun  menggunakan  sarana  atau prosedur  elektronik.  Sebagai  konsekuensinya  transaksi  dagang  elektronik  perjanjian  dalam KUHPerdata. Dalam hukum perjanjian berlaku asas bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak menimbulkan  hak  dan  kewajiban  sekaligus  berlaku  sebagai  undangundang  yang  harus  ditaati oleh  para  pihak  dalam  kontrak.  Dengan  demikian  pelaksanaan  dari  perjanjian  harus  dilakukan dengan itikad baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata.Transaksi e-commerce memiliki  karakteristik  khusus,  yaitu:  a.  Transaksi  tanpa  batas  geografis;  b.  Transaksi  anonim (antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  tidak  perlu  bertemu  secara  fisik  dan  dalam  kondisi tertentu pelakuusaha tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya yang ditentukan menggunakan alat pembayaran tertentu (kartu kredit); c. Produk digital dan non digital  seperti  software  komputer,  musik  dan  produk  lainnya  yang  bersifat  digital  dapat dipasarkan  melalui  internet  dengan  cara  mendownload  secara  elektronik.  d.  Obyek  transaksi dapat  berupa  barang  tidak  berwujud  seperti  data,  software  dan  ide-ide  yang  dijual  melalui internet. Berdasarkan karakteristik tersebut, dalam implementasinya konsumen e-commercerawan terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian. Untuk dapat melindungi konsumen e-commerce, maka  hak-hak  konsumen  e-commerceharus  dipenuhi,  baik  oleh  negara  maupun  pelaku  usaha, karena  pemenuhan  hak-hak  konsumen  tersebut  akan  melindungi  kerugian  konsumen  dari berbagai  aspek  dan  melekat  pada  setiap  konsumen.  Dalam  hal  ini  negara  memiliki  kewajiban untuk melindungi konsumen e-commerce baik secara preventif maupun represif melalui regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.
Pelindungan hukum diperlukan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam rangka  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia.Di  samping  itu  pelindungan  hukum  juga  diperlukan sebagai upaya untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilainilai atau kaidah- kaidah  yang  menjelma  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam pergaulan  hidup  antar  sesama  manusia.etiono,  Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum),  Surakarta: Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret,  2004,  hal.  3.Muchsin, Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  di  Indonesia,  sebagaimana  dikutip  oleh Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hal. 11-30.Terkait dengan hak konsumen  dan pelindungannya, Peter Cartwright mengemukakan teori  Paternalistik  sebagai  justifikasi  bagi  negara  untuk  melakukan  pelindungan konsumen.Menurut  Peter,  intervensi  negara  diperlukan  seiring  dengan  semakin  kompleksnya permasalahan  yang  dihadapi  konsumen,  sehingga  pemerintah  perlu  mengambil  kebijakan intervensi  untuk  mengatasi  potensi  yang  merugikan  konsumen.  Intervensi  dilakukan  agar keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan Perwujudan hukum  yang  bersifat  paternalistik  dimaksudkan  untuk  mencegah  kerugian  yang  dialami
konsumen  akibat  perjanjian  yang  merugikan  konsumen.  Teori  ini  sesuai  dengan  tujuan pelindungan  hukum,  yaitu  melindungi  subjek-subjek  hukum  melalui  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Menurut  Muchsin,  pelindungan  hukum dapat  bersifat  preventif  dan  represif.  Pelindungan preventif  merupakan  pelindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Pelindungan  preventif  ini  terdapat  dalam  peraturan perundangundangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan ramburambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  suatu  kewajiban.  Sedangkan  pelindungan hukum  represif  sebagai  bentuk  pelindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran.  Di  Indonesia  hak  konsumen  untuk  memperoleh  data  dan/atau  informasi  secara benar,  jelas  dan  jujur  diatur  secara  tegas  dijamin  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen.  Seperti diketahui Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen menentukan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
h. Hak  untuk  mendapatkan  konpensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak  lainnya  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundangundangan.Dalam implementasinya, pelindungan preventif yang diberikan oleh undangundang sebagai langkah pencegahan  terhadap  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen,  belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Perorangan  yang  sulit  dideteksi  identitasnya  secara  akurat  sehingga  menimbulkan permasalahan  pada  pasca-transaksi  seperti:  barang  tidak  dikirim,  penjual  "menghilang",  alamat penjual  tidak  jelas,  akun  tidak  aktif,  dan  nomor  kontak  tidak  bisa  dihubungi.  Kondisi  tersebut menunjukan,  regulasi  yang  tersedia  dalam  penyelenggaraan  transaksi  dagang  melalui  sistem elektronik  belum  sepenuhnya  ditaati  oleh  pelaku  usaha,  sehingga  berdampak  pada  munculnya penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dampak lain yaitu terjadinya kasus: non-delivery of goods ordered(barang yang dipesan tidak dikirim); long delivery delays (lamanya keterlambatan  pengiriman  barang);  slow  reimbursement  deposit  or  amounts  paid  (lambatnya penggantian  uang  muka  atau  seluruh  jumlah  yang  telah  dibayarkan);  dan  inadequate  nature  of good delivered (barang pesanan tidak sesuai dengan gambar atau keinginan konsumen). Praktik penipuan  atau  kecurangan  pada  transaksi  dagang  elektronik  dapat  terjadi  karena  konsumen kurang hati-hati dalam melakukan transaksinya atau karena perbuatan oknum pelaku usaha yang memanfaatkan kemampuan penguasaan teknologi seperti internet. Masih banyak konsumen yang kurang memahami teknologi sistem informasi, khususnya mengenai e-commerce yang merupakan bidang multidisipliner yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi,
pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia; bidang-bidang bisnis seperti pemasaran,  pembelian  dan  penjualan,  penagihan  dan  pembayaran,  dan  manajemen  jaringan distribusi; dan aspek-aspek hukum seperti information privacy, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.

## Kesimpulan
Perdagangan  melalui  sistem  elektronik  mempunyai  dua  sisi  yang  berbeda,  di  satu  sisi memberikan  peluang  dan  berbagai  kemudahan,  namun  di  sisi  lainnya  memberikan  dampak negatif berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dialami oleh konsumen. Hasil analisis menunjukkan  bahwa  Pemerintah  melalui  kebijakan  di  bidang  perdagangan  dan  pelindungan konsumen  telah  memberikan  pelindungan  kepada  konsumen  transaksi  dagang  melalui  sistem elektronik baik secara preventif maupun represif. Secara preventif telah dikeluarkan program dan kegiatan pemerintah di bidang pelindungan konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik antara lain dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Road Map E-commerce2017-2019 yang salah satunya menyiapkan program perlindungan konsumen e-commerce. Meskipun belum maksimal, pelindungan hukum secara represif yang diberikan kepada konsumen transaksi dagang melalui  sistem  elektronik,  sudah diatur dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait, secara parsial. Artinya pada tataran regulasi, peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dagang elektronik di Indonesia telah mengatur tentang substansi pelindungan konsumen, namun belum  secara  komprehensif  mengatur  pelindungan  konsumen  dalam  transaksi  dagang  melalui sistem  elektronik.  Beberapa  ketentuan  peraturan  perundangundangan,  khususnya  UU  ITE  dan UU  Perdagangan  telah  memberi  ruang  pengaturan  mengenai  transaksi  dagang  melalui  sistem elektronik,  tetapi  ketentuan  tersebut  bersifat  umum,  belum  mengatur  secara  spesifik  dan komprehensif  sehingga  memerlukan  peraturan  lebih  lanjut  sebagai  peraturan  pelaksananya. Sedangkan UU Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau seluruh pegaturan pelindungan hukum konsumen  transaksi  dagang  elektronik yang memiliki  karakteristik  lintas  negara,  karena ruang  lingkup  pelindungan yang  diberikan  terbatas  pada  yurisdiksi  negara Republik  Indonesia. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa transaksi dagang melalui sistem elektronik, UU ITE dan UU Perdagangan telah menetukan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi dagang melalui sistem  elektronik  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  penyelesaian  di  pengadilan  atau penyelesaian  di  luar  pengadilan. Secara prinsip  penyelesaian  sengketa  transaksi dagang melalui sistem elektronik tidak berbeda dengan penyelesaian  sengketa transaksi dagang yang dilakukan secara  konvensional.  Perbedaan  hanya  terletak  pada  media  yang  digunakan.  Namun,  meski rambu utama penyelesaian sengketa telah diatur dalam UU, tetapi pengaturan secara teknis belum tersedia sehingga menyulitkan dalam tahapan implementasinya. Hal ini menjadi salah satu alasan konsumen  enggan  menyelesaikan  sengketanya  melalui  jalur  hukum  baik  litigasi  maupun  non- litigasi dengan pertimbangan biaya dan prosesnya yang tidak sederhana.

## Daftar Pustaka
Prayogo,  Presly.  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen  dalam  Jual  Beli  Melalui  Internet (Kajian Terhadap Pemberlakuan.
Syafriana, Rizka. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Jurnal De Lega Lata. Vol. I. No. 2. Juli - Desember 2016.
Saifuddin dan Riza LI. “Perlindungan Hak-Hak Konsumen”. Supremasi Hukum. Vol. 3. No. 1. Juni 2014. Rohendi,  Asep.  “Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  E-commerce  Perspektif  Hukum  Nasional  dan Hukum Internasional”. Ecodemica. Vol III. No. 2 September 2015.
Nasution, AZ. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Media. 2002. (Mansyur & Rahman, 2016)