## TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
Oleh Agnes Maria Janni Widyawati Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## Abstrak
Pada  era  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  saat  ini,  banyak  bermunculan berbagai  macam  produk  barang/pelayanan  jasa  yang  dipasarkan  kepada  konsumen ditanah  air,  baik  melalui  promosi,  iklan  maupun  penawaran  barang  secara  langsung. Jika  tidak  berhati  hatidalam  memilih  produk/barang/jasa  yang  diinginkan,  konsumen hanya  akan menjadi  objek eksploitasi  dari pelaku usaha  yang tidak bertanggungjawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.
Apabila  sampai  terjadi  kerugian  yang  dideritakonsumen  akibat  barang  yang dihasilkan produsen, maka konsumen dapat mengambil tindakan dengan caramenggugat produsen. Untuk dapat menggugat, seorang konsumen harus dapat membuktikan secara jelas  bahwa  pengusaha  pabrik  bertanggungjawab  terhadap  produksinya  yang merugikan.
Sesuai  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata  agar  gugatan  konsumen  dapat  diterima  oleh Hakim maka ia harus membuktikan:
1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
2. Adanya kerugian
3. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
4. Adanya kesalahan
Seorang  konsumen  atau  pembeli  yang  merasadirugikan  dapat  mengambil  tindakan dengan  mengembalikan  barang  yang  dibelinya  kepada  penjual  dan  menuntut  kembali harga pembelian atau ia tetap memiliki barang itu dan menuntut pengembalian sebagian harganya  atau  produsen  bertanggungjawab  atas  barang  –  barang  produksi  yang  cacat yang  menimbulkan  kerugian  pada  pembeli  atau  konsumen,  sampai  si  penjual  atau produsen mengganti semua kerugian yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.
Menurut Pasal 19 UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  /atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan  /  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara.
Kata Kunci : Tanggungjawab produsen, konsumen barang

## ABSTRACT
In the current era of globalization and free trade, many kinds of goods /service products are  being  marketed  to  consumers  in  the  country,  both  through  promotions, advertisements  and  direct  product  offerings.  If  you  are  not  careful  in  choosing  the desired product/goods/services, consumers will only be the object of exploitation from irresponsible  business  actors.  Without  realizing  it,  consumers  receive  so  much goods/services that they consume.
If there is a loss suffered by consumers due to the goods produced by the producer, the consumer can take action by suing the producer. To be able to sue, a consumer must be
able  to  prove  clearly  that  the  factory  entrepreneur  is  responsible  for  its  harmful production.
In  accordance  with  Article  1365  of  the  Civil  Code  so  that  consumer  claims  can  be accepted by the Judge, he must prove:
1. There are acts that violate the law
2. There is a loss
3. Causal relationship between actions and losses
4. There is an error
A consumer or an adverse buyer can take action by returning the item he bought to the seller  and  claiming  the  purchase  price  again  or  he  still  owns  the  item  and  demands  a return  of  some  of  the  price  or  the  producer  is  responsible  for  the  goods  which  are defective that cause harm to the buyer or consumer, until the seller or producer replaces all losses that are equal to the losses incurred.
According to Article 19 of Law No. 8/1999 concerning Consumer Protection, Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or loss of consumers  due  to  consuming  goods  and/or  services  produced  or  traded.  The compensation  can  be  in  the  form  of  a  refund  or  replacement  of  similar  or  equivalent items.
Keywords :  Responsibility of Manufactures, Consumers of Goods
A. Pendahuluan
Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan
manusia, oleh karenanya menjadi harapan  bagi  semua  bangsa  di  dunia untuk  dapat  mewujudkannya.  Tanggal 20  April  1999,  Indonesia  memiliki istrumen  hukum    yang  integratif  dan komprehensif  yang  mengatur  tentang perlindungan  konsumen  yaitu  dengan diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. 1 Pengaturan  perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan :
a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen 1 Rachmadi Usman, 2000, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta,hlm.195
yang mengandung unsur keterbukaan akses dan
informasi,  serta  menjamin kepastian hukum
b. Melindungi kepentingan konsumen  pada  khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek  usaha  yang    menipu dan menyesatkan
e. Memadukan
penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan
konsumen  dengan  bidang- bidang  perlindungan  pada bidang- bidang lain. 2
Perlindungan  konsumen  yang dijamin  oleh  Undang  Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  adalah  adanya  kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu  meliputi  segala  upaya  berdasarkan
hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan  pilihannya  atas  barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan  atau  membela  hak- haknya  apabila  dirugikan  oleh  perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.
Perlindungan terhadap konsumen  dipandang  semakin  penting, mengingat  makin  pesat  dan  lajunya ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas  dan  efisiensi  produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai sasaran  usaha.  Dalam  rangka  mengejar dan  mencapai  kedua  hal  tersebut, akhirnya  baik  langsung  atau  tidak langsung,  konsumenlah  yang  pada
2 Husni Syawali, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen , PT. Mandar Maju, Bandung
umumnya  akan  merasakan  dampaknya. Dengan  demikian,  upaya-upaya  untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap
kepentingan konsumen  merupakan  suatu  hal  yang penting  dan  mendesak    untuk  segera dicari  solusinya,  terutama  di  Indonesia mengingat  sedemikian    kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.
Berdirinya  yayasan  Lembaga Konsumen  di  Indonesia  adalah  untuk melindungi  para  konsumen  terhadap barang- barang produksi yang dihasilkan  oleh  kaum  produsen.  Ini merupakan  kemajuan  di  Indonesia, bahwa  kaum  konsumen  sudah  mulai sadar  untuk  mempergunakan  haknya sebagai konsumen.
Kaum  konsumen  ingin  sekali mempertahankan  hak  –  haknya  antara lain  hak  untuk  memilih,  hak  atas informasi,  hak  untuk  didengar,  hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen.
Jangan  sampai  para  konsumen hanya dipermainkan belaka oleh produsen  terhadap  barang  –  barang yang  dihasilkan,  seolah  –  olah  kaum konsumen  mau  tidak  mau  harus membeli dengan reklame yang baik dan muluk  –  muluk.  Dengan  demikian
kedudukan  kaum  konsumen  adalah lemah.
Kalau  barang  –  barang  yang dihasilkan  oleh  produsen  benar  –  benar baik  mutunya  dan  memenihi  syarat maka tidaklah menjadi masalah. Namun apabila barang – barang yang dihasilkan itu  tidak  memenuhi  syarat  hingga menimbulkan  kerugian  bahkan  sampai membahayakan jiwa, maka akan menjadi persoalan yang besar.
Untuk  memasarkan  barang  – barang  yang  murah  harganya  maka beberapa  produsen  mengurangi  mutu dan menghasilkan barang – barang yang kurang memenuhi syarat, tujuan pokoknya  adalah  mencari  untung  yang sebesar  –  besarnya.  Kaum  konsumen yang  selalu  dirangsang  dengan  iklan dan  iklan  yang  bertubi  –  tubi  mereka umumnya  berpenghasilan  rendah  dan pengetahuan  tentang  barang  –  barang juga  rendah,  mereka  sadar  atau  tidak sadar  membeli  barang  –  barang  itu secara  besar  –  besaran  pula.  Akhirnya kaum konsumenlah yang menjadi korban  dari  barang  –  barang  yang bermutu  rendah  dan  kadang  –  kadang sampai menimbulkan kerugian terhadap kesehatan  badan  dan  barang  lainnya. Kaum produsen yang harus bertanggungjawab tentang hal itu.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaiman  tindakan  konsumen terhadap produsen yang memasarkan  barang  –  barang yang menimbulkan kerugian ?
2. Bagaimana tanggung jawab produsen  terhadap  barang  – barang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen ?

## C. Pembahasan
Masalah perlindungan konsumen  semakin  gencar  dibicarakan. Permasalahan  ini  tidak  akan  pernah habis  dan  akan  selalu  menjadi  bahan perbincangan  di  masyarakat.  Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.Hak konsumen yang diabaikan  oleh  pelaku  usaha  perlu dicermati  secara  seksama.  Pada  era globalisasi  dan  perdagangan  bebas  saat ini,  banyak  bermunculan  berbagai macam  produk  barang/pelayanan  jasa yang  dipasarkankepada  konsumen  di tanah  air,  baik  melalui  promosi,  iklan, maupun penawaran barang secara langsung.Jika  tidak  berhati-hati  dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan,  konsumen  hanya  akan
menjadi  objek  eksploitas  dari  pelaku usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab. Tanpa  disadari,  konsumen  menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.
Perkembangan perekonomian, perdagangan,  dan  perindustrian  yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan  yang luar biasa kepada  konsumen  karena  ada  beragam variasi  produk  barang  dan  jasa  yang bias dikonsumsi. Perkembangan globalisasi  dan  perdagangan  besar didukung  oleh  teknologi  informasi  dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak  yang  sangat  bebas  dalam  setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.
Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana  memilih  barang,  tetapi  jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut  pada  kesadaran  semua pihak,  baik  pengusaha,  pemerintah maupun  konsumen  itu  sendiri  tentang pentingnya  perlindungan  konsumen. Pengusaha  menyadari  bahwa  mereka harus  menghargai  hak-hak  konsumen, memproduksi  barang  dan  jasa  yang berkualitas, aman untuk  digunakan atau dikonsumsi,  mengikuti  standar  yang
berlaku,  dengan  harga  yang  sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang  berkaitan  dengan  berpindahnya barang  dan  jasa  dari  pengusaha  ke konsumen.  Pemerintah  juga  bertugas untuk  mengawasi  berjalannya peraturan serta  undang-undang  tersebut  dengan baik.
Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk
meningakatkan  martabat  dan  kesadaran konsumen,  dan  secara  tidak  langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan  kegiatan  usahanya dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab. Yang  perlu  disadari  oleh  konsumen adalah  mereka  mempunyai  hak  yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan  konsumen  sehingga  dapat melakukan  sosial  kontrol  terhadap perbuatan  dan  perilaku  pengusaha  dan pemerintah.  Dengan  lahirnya  undang- undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan.
Menurut Pasal 1 UU No.8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen
yang  dimaksud  dengan  pelaku  usaha adalah  setiap  orang  perseorangan  atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melainkan  kegiatan  dalam  wilayah hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi. Sedangkan konsumen adalah pihak yang mempunyai kebutuhan akan suatu barang,  yang  mempunyai  kewenangan sendiri dalam memutuskan untuk membeli/  tidak  membeli  barang  yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhannya. 3
Produsen  adalah  pihak  yang mentransformasikan,  masukan,  berupa bahan penolong, dan lain – lain melalui proses  yang  menggunakan  teknologi tertentu, menjadi keluaran berupa barang jadi, untuk memenuhi/memuaskan kebutuhan
masyarakat atau konsumen. 4
Kelangsungan  dan  pertumbuhan  usaha produsen  itu  dapat  dicapai  jika  mereka mampu menyediakan barang yang dapat
3 Ibid
4 Kumnal Djamil, Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, disajikan dalam Temu Wicara Nasional Perlindungan Konsumen, di Yogyakarta , Desember 1991, hlm.2.
memenuhi  kebutuhan  konsumen  dan diterima konsumen.
Hubungan produsen dan konsumen  merupakan  suatu  hubungan dalam  rangka  ketergantungan  antara satu  terhadap  yang  lainnya.  Meskipun demikian keduanya melakukan hubungan dimaksud dengan latar belakang  yang  tidak  sama.  Konsumen melakukan  kontak  dengan  produsen karena didorong untuk memenuhi kebutuhannya  baik  untuk  waktu  yang relatif  panjang  atau  pendek.  Sedangkan produsen  melakukan  kontak  dengan konsumen adalah dalam rangka mencapai  suatu  sasaran  tertentu  yang sudah  direncanakan  secara  maksimal, yaitu  dalam  rangka  mencapai  tujuan perusahaan,  dimana  tujuan  perusahaan adalah  keuntungan  ekonomi  dengan suatu  pencapaian  tingkat  produktivitas dan efisiensi tertentu.
Hubungan  antara  produsen  dan konsumen dapat terjadi berdasarkan dua kemungkinan kontak, yaitu :
1. Kontak secara langsung
Hal  ini  dapat  terjadi  pada produk barang atau jasa yang secara  langsung  dipasarkan oleh pembuat/ pengrajin dengan cara  yang sederhana. Jarak  antara  produsen  dan
konsumen dekat tanpa
melalui sistem distribusi yang rumit dan sistem pemasaran  yang  terencana. Hal ini dapat dideteksi dengan  produk  –  produk sederhana pada lapisan bawah, misalnya pada produk  bahan  makanan  atau jasa tertentu. Apabila
produsen  tidak  berprestasi  / berprestasi  tidak  sempurna  / baik  mengenai  kualitas  jasa, konsumen  dengan  segera dapat  mengadakan  tindakan
langsung sesuai dengan
situasi maupun kondisi setempat. Penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat.
2. Kontak secara tidak langsung Hal  ini  dapat  terjadi  pada produk  barang  –  barang pabrikan  atau  pada  produk yang bersifat massal. Distribusi  dan  pemasaran barang massal dilakukan
berdasarkan  pada  saat  kita distribusi dan sistem pemasaran yang tepat sasaran bahkan dengan rekayasa  tertentu.  Produsen
dengan  kemampuan  yang tinggi disertai oleh management,  distribusi  dan pemasaran yang baik berupaya mencapai konsumen  dengan  harapan berdasarkan perencanaan
yang  baik.  Konsumen  dapat memperoleh barang atau jasa harus melalui rangkaian mata  rantai  sehingga  sulit dapat segera diketahui dimana  letak  kesalahannya,
apakah memang pada produsen,  apakah  ada  pada salah  satu  dari  sekian  mata rantai  yang  tersedia,  dan sampai  seberapa  jauh  letak kesalahannya.
Meskipun demikian  terdapat  satu  hak utama yang patut mendapatkan  kajian  lebih seksama, ialah sampai seberapa jauh konsumen sadar bahwa sebagian haknya  telah  dilanggar  oleh pihak  lain  dan  bagaimana cara  menegakkan  hak  –  hak tersebut  serta  kepada  siapa konsumen dapat mempertahankannya.
Dengan adanya hubungan  antara  produsen dan konsumen tersebut, tidak menutup  kemungkinan  akan timbulnya  suatu  pihak  yang dirugikan.  Biasanya  hal  ini banyak dialami oleh konsumen. Karena susunan produksi semakin rumit dan masyarakat sulit untuk mengetahui bahaya – bahaya dari produksi yang dipergunakan.  Maka  dari  itu hendaknya  kaum  produsen lebih dahulu harus mengetahui  tentang  cacat  – cacat yang ada pada produksinya. Ini berarti
bahwa  ia  harus  mencegah atau membatasi bahaya yang merugikan masyarakat. Pengusaha pabrik harus berhati  –  hati  sekali  seperti yang  diminta  oleh  umum atau masyarakat.
Apabila  sampai  terjadi kerugian yang diderita konsumen  akibat  barang  – barang yang dihasilkan produsen,  maka  konsumen
dapat  mengambil  tindakan
dengan cara menggugat produsen. Untuk dapat menggugat, seorang konsumen harus dapat membuktikan  secara  jelas bahwa pengusaha pabrik bertanggung  jawab  terhadap produksinya yang merugikan. Bentuk-bentuk tanggung jawab
pelaku  usaha  dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :
a. Contractual liability
Tanggung  jawab  perdata  atas dasar  perjanjian  atau  kontrak dari  pelaku  usaha  atas  kerugian yang  dialami  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal
terdapat  hubungan  perjanjian  ( privity  of  contract  )  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet,  maka  tanggung  jawab pelaku  usaha  di  sini  didasarkan pada contractual liability (pertanggungjawaban
kontraktual).  Berkaitan  dengan contoh  kasus  pada  program investasi BCA-Bersama.com, bentuk tanggung jawabnya adalah melalui contractual liability. b. Product liability
Tanggung jawab
perdata
terhadap produk secara langsung
dari  pelaku  usaha  atas  kerugian yang  dialami  konsumen  akibat menggunakan produk yang dihasilkan.  Pertanggungjawaban produk tersebut  didasarkan pada
Perbuatan Melawan Hukum (tortius  liability).  Unsur-unsur dalam tortius liability antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum,  kesalahan,  kerugian  dan hubungan kasualitas antara
perbuatan melawan hukum
dengan  kerugian  yang  timbul. Jadi,  Product  liability  dalam  hal
tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract
)  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen, tanggung jawab pelaku  usaha  didasarkan  pada product liability atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan  ini  terdapat  dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  yang menyatakan pelaku usaha
bertanggung  jawab  memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran  dan/atau  kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
c. Professional liability
Dalam  hal  terdapat  perjanjian (privity  contract  )  antara  pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi  pelaku  usaha  dalam  hal ini  sebagai  pemberi  jasa  tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang
didasarkan  pada  iktikad  baik, tanggung  jawab  pelaku  usaha didasarkan pada
pertanggungjawaban  profesional ini menggunakan tanggung jawab  langsung  (strict  liability) dari  pelaku  usaha  atas  kerugian yang  dialami  konsumen  akibat memanfaatkan atau
menggunakan jasa yang
diberikannya.  Sebaliknya  ketika hubungan  perjanjian  (  privity  of contract  )  tersebut  merupakan prestasi  yang  terukur  sehingga
merupakan perjanjian hasil, tanggung  jawab  pelaku  usaha didasarkan pada pertanggungjawaban  profesional yang  menggunakan  tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak  (contractual liability)  dari  pelaku  usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.
d. Criminal Liability
Pertanggungjawaban pidana dari pelaku  usaha  sebagai  hubungan antara  pelaku  usaha  dengan negara.  Dalam  hal  pembuktian, yang dipakai  adalah pembuktian terbalik  seperti  yang  diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Perlindungan  Konsumen,  yang menyatakan  bahwa  pembuktian terhadap  ada  atau  tidaknya unsure  kesalahan  dalam  kasus pidana,  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  19 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  yaitu kerusakan,  pencemaran  dan/atau
kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung  jawab  pelaku  usaha, tanpa  menutup  kemungkinan dalam  melakukan  pembuktian. Jadi  ,  kedudukan  tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen  harus  disertai  pula analisis  mengenai  siapa  yang semestinya  dibebani  tanggung jawab  dan  sampai  batas  mana pertanggung jawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung  jawab  atas  suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi  oleh  perusahaan  atau industri, dalam pengertian yuridis  lazim  disebut  sebagai product liability.
Secara  umum  prinsip  tanggung  jawab dibedakan menjadi 5, yaitu:
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan  kesalahan  (liability based  on  fault).  Kalau  yang digugat  tidak  terbukti  maka tergugat  bebas,  harus  dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan  kesalahan  tergugat. Pada  pasal  1365  BW  yang berbunyi “tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang  lain.  Mewajibkan  orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti  kerugian  tersebut.”
Dalam pasal  ini terdapat unsur  - unsur sebagai berikut:
a. Adanya perbuatan
b. Adanya unsur kesalahan
c. Adanya kerugian yang
diderita
d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan
kerugian. 2. Prinsip praduga selalu bertanggung  jawab/pembuktian terbalik (presumption of liability). Tergugat
selalu
dianggap  bertanggung  jawab sampai  dia  dapat  membuktikan bahwa  dia  tidak  bersalah.  Jadi beban  pembuktian  ada  pada  si tergugat.
3. Prinsip  praduga    tidak  selalu bertanggung jawab (presumption of  non  liability).  Prinsip  ini hanya  dikenal  dalam  lingkup transaksi  konsumen  yang  sangat terbatas dan pembatasan
demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Sebagai contoh pada hukum pengangkutan pada bagasi  atau  kabin  tangan,yang didalam  pengawasan  konsumen sendiri.
4. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak (strict liability). Biasanya prinsip ini  diterapkan  karena  beberapa hal, diantaranya:
a. Konsumen  tidak  dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanyakesalahan  dalam suatu  proses  produksi dan distribusi yang kompleks
b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya,  misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya
c. Asas  ini  dapat  memaksa produsen  lebih  berhati-
hati.  Prinsip  ini  bisa digunakan untuk menjerat  pelaku  usaha (produsen  barang)  yang memasarkan  produknya yang merugikan konsumen (product liability). Product liability  dapat  dilakukan berdasarkan tiga hal: a) Melanggar jaminan, misalnya  khasiat tidak sesuai janji b) Ada unsur kelalaian (negligence), misalnya lalai memenuhi standar pembuatan  obat yang baik c) Menerapkan tanggung  jawab mutlak (strict liability)
5. Prinsip  pembatasan  tanggung jawab  (limitation  of  liability). Contoh  dari  prinsip  ini  adalah dalam  hal  cuci  cetak  film,  bila film yang dicuci itu hilang maka
konsumen  hanya  dibatasi  ganti kerugiannya  sebesar  sepuluh kali lipat dari harga aslinya.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam hal transaksi dalam hukum perlindungan  konsumen  ada  3  macam, yaitu:
1. Tanggung jawab atas informasi
Tanggung  jawab  atas  informasi ini  meliputi  tanggung  jawab informasi  atas  iklan  di  internet (webvertizing), bisa juga tanggung  jawab  atas  informasi atas kontrak elektronik, dan juga atas upaya
penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
2. Tanggung jawab atas produk Tanggung  jawab  atas  produk disini yaitu pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan  ganti  rugi.  Ganti rugi yang bisa dikenakan terhadap  pelaku  usaha  misalnya, kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau diperdagangkannya.
3. Tanggung jawab atas keamanan
Tanggung  jawab  atas  keamanan yaitu  pelaku  usaha  wajib  untuk menjaga  keamanan  konsumen pada  saat  konsumen  melakukan transaksi,khususnya pada jaringan transaksi yang
dilakukan secara elektronis. Pada transaksi ini harus
mempunyai  kemampuan  untuk menjamin keamanan dan kehandalan arus informasi. Perlu diperhatikan untuk pihak
merchat perlu menyediakan
jaringan  sistem  yang  cukup memadai untuk mengontrol
keamanan transaksi.
Agnes  M.  Toar  mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab produsen untuk  produk yang  dibawanya  ke  dalam  peredaran, yang  menimbulkan  atau  menyebabkan kerugian  karena  cacat  yang  melekat pada  produk  tersebut.  Tanggung  jawab itu dapat bersifat kontraktual ( perjanjian  )  atau  berdasarkan  Undang- Undang (gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum ). 5
5 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta,hlm. 65
Dasar gugatan untuk bertanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya: 6
1. Pelanggaran jaminan
2. Kelalaian
3. Tanggung jawab mutlak
Pelanggaran  jaminan  berkaitan
dengan jaminan pelaku usaha ( khususnya produsen bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat.  Pengertian  cacat  bisa  terjadi dalam  konstruksi  barang,  desain,  atau pelabelan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan kelalaian adalah apabila si pelaku usaha yang digugat itu gagal  menunjukkan, ia cukup berhati – hati dalam
membuat,menyimpan, mengawasi, memperbaiki,  memasang  label  atau mendistribusikan suatu barang.
Pasal 19 ayat 1 UUPK
merumuskan tanggung jawab produk ini dengan  menyatakan  “Pelaku  usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  dan  /  atau  jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Dengan demikian untuk menggugat terhadap pertanggungjawaban produk yang
6 Ibid
merugikan  harus  mempunyai  dasar hukum.
Sesuai  dengan  Pasal  1365  KUH Perdata,  agar  gugatan  konsumen  dapat di  terima  oleh  hakim  maka  ia  harus membuktikan. 7
1. Adanya perbuatan yang
melanggar hukum
2. Adanya kerugian
3. Hubungan kausal antara
perbuatan dan kerugian
4. Adanya kesalahan
Tetapi  kemungkinan  dari  yang dirugikan  atau  konsumen  untuk meminta  penggantinya  sangat  sulit.
Supaya
dapat mempertanggungjawabkan  kerugian atas  barang  –  barang  produksinya kepada  produsen  dengan  jalan pertanggungjawaban  resiko,  yaitu pengusaha pabrik bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan  dari  cacatnya  barang produksi  yang  dipasarkan,  tidak peduli  apakah  ia  sendiri  atau  orang lain  di  bawah  tanggungannya  yang melakukan  perbuatan  melanggar hukum,  dengan  kata  lain  orang harus  bertanggungjawab  terhadap kerugian  yang  diakibatkan  oleh
7 Purwahid Patrik, 1986, Kapita Selekta Hukum Perdata, FH UNDIP Semarang, hlm.21
barang yang ada di bawah pengawasannya.
Seorang konsumen atau pembeli yang merasa dirugikan dapat mengambil tindakan dengan mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual dan menuntut  kembali  harga  pembelian atau ia tetap memiliki barang itu dan menuntut  pengembalian  sebagian harganya atau
produsen bertanggung  jawab  atas  barang  – barang  produksi  yang  cacat  sampai menimbulkan kerugian pada pembeli  atau  konsumen,  sampai  si penjual  atau  produsen  mengganti semua  kerugian  yang  setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.
Kerugian  –  kerugian  tersebut dapat  timbul  karena  kesalahan  – kesalahan  dalam  hal  konstruksi, pembuatan, pemasangan, pengawasan, intruksi dan lain – lain atau  dapat  juga  karena  persaingan diantara  para  produsen.  Karena mereka berkepentingan agar produksinya  segera  dapat  dipakai dan dibeli oleh konsumen.
Persaingan inilah yang
kemudian  menimbulkan  iklan  – iklan  TV,  radio,  internet  dan  lain  – lain.  Akibatnya  dari  persaingan  ini
kemudian kaum pengusaha berlomba  –  lomba  memasarkan barang  –  barang  yang  murah harganya  dan  dapat  dibeli  oleh konsumen.  Hal  tersebutlah  yang kemudian  konsumen  atau  pembeli menggugat  dan  meminta  ganti  rugi atas  semua  yang  ia  derita  atas pemakaian  barang  –  barang  yang dihasilkan produsen.
Bagaimanapun  juga  produsen atau  para  penjual  yang  menjual  lagi barang  –  barang  yang  dihasilkan
dari produsen tetap bertanggungjawab  terhadap  segala kerugian dari konsumen yang mempergunakan  barang  –  barang itu, kecuali dalam produksi jasa.
Kaum produsen harus hati – hati dalam memproduksi barangnya karena  mereka  tidak  akan  pernah bisa  mterlepas  terhadap  tindakan hukum  yang  ada,  sehingga  betul  – betul kaum konsumen dapat terlindungi hak – hak nya dan segala kepentingannya. Produsen yang sadar  memasarkan  barang  –  barang produksi  yang  cacat  ia  bertanggung jawab  terhadap  kerugian  tersebut, apabila itu benar benar terjadi. Yang  dimaksud  dengan  barang  – barang  yang  cacat  yaitu  apabila
barang  itu  dipakai  secara  normal sesuai dengan tujuannya akan membahayakan  terhadap  orang  itu atau  barang  –  barang  milik  orang lain.
Sedangkan yang dimaksud dengan  barang  –  barang  yang merupakan hasil dari produsen, hasil dari  pekerjaan  orang,  termasuk  di sini barang – barang cairan atau gas dapat dimintakan tanggung jawabnya apabila terdapat kekeliruan dalam susunan campuran dan pengepakannya.
Untuk dapat menentukan tanggung  jawab  dari  produsen terhadap  barang  –  barang  yang cacat, perlu diketahui sebab – sebab dari  cacat  itu,  apakah  terdapat kesalahan dalam pembuatannya yaitu  :  apakah  sebelumnya  sudah cukup  diadakannya  penyelidikan  – penyelidikan, apakah mengenai konstruksinya, pembuatannya, pemasangannya,  pencampurannya, dan  pengawasannya  sudah  cukup baik,  apakah  kesalahan  instruksinya dipasarkan  tanpa  petunjuk  yang cukup, bagaimana pula cara pengangkutannya dan
pemakaiannya sudah memenuhi syarat. 8
Apabila tidak terdapat kesalahan –  kesalahan  seperti  tersebut  di  atas maka  seorang  produsen  tidak  perlu khawatir  akan  adanya  cacat  pada barang – barang produksinya. Tetapi apabila terdapat kesalahan dari salah satu  hal  seperti  yang  tersebut  diatas terhadap  barang  –  barang  produksi yang kemudian menimbulkan kerugian  kepada  orang  lain,  maka pengusaha  atau  produsen  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut, tetapi apabila akibat pemakaian  konsumen  yang  salah hingga  menimbulkan  kerugian  itu bukan tanggung jawab dari
produsen. Apabila produsen telah mengadakan penawaran –
penawaran  melalui  iklan  dengan memuji  –  muji  barang  produksinya berarti  ia  telah  menjamin  mutu  dan kualitasnya  yang  akhirnya  ternyata tidak sebagaimana mestinya ia harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  – kerugian  yang  ditimbulkan  dan dapat  dianggap  bersalah  melakukan perbuatan  melawan  hukum.  Oleh karena  itu  kaum  produsen  harus
8 Ibid
berhati  –  hati,  kalau  sampai  terjadi bahwa  barang  –  barang  yang diproduksinya cacat dan
menimbulkan  kerugian  maka  itu adalah resiko dari produsen. Apabila pihak produsen menganggap  dirinya  tidak  bersalah dan  tidak  ada  cacat  atas  barang  – barang  produksinya  maka  produsen harus  dapat  membuktikan  bahwa cacatnya itu bukan karena kesalahannya  atau  orang  lain  yang di bawah perintahnya atau kegagalannya  itu  bukan  karena kesalahannya,  atau  dengan  kata  lain adanya pembalikan beban pembuktian.
Bentuknya  pertanggungjawaban produsen atas barang – barang  yang cacat  yang  menimbulkan  kerugian dapat berupa : 9
1. Menerima pengembalian  barang dan  mengembalikan harga pembelian.
2. Mengembalikan sebagian harga
barang karena barang tetap  menjadi  milik pembeli.
9 Ibid hal 20
3. Mengganti  kerugian yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan Hal  –  hal  tersebut  diatas dilakukan oleh produsen sebagai pertanggungjawaban produk. Sedangkan arti dari pertanggungjawaban produk sendiri adalah pertanggungjawaban dari produsen  yang  menghasilkan barang  –  barang  produksi  yang cacat yang menimbulkan
kerugian  kepada  orang  atau barang lain. Sedangkan menurut Pasal  19  UU  No.8  /  1999  , Pelaku Usaha bertanggung jawab  memberikan  ganti  rugi atas kerusakan, pencemaran, dan
/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara. Hal – hal yang seharusnya  dilakukan  produsen untuk
menghindar dari
timbulnya  kerugian  kalau  perlu produsen wajib memberitahukan tentang  keadaan  dari  barang, sifat –  sifatnya  dan  cara
pemakaian dan bahaya – bahaya yang  dapat  ditimbulkan  kepada konsumen. Agar konsumen nyata  –  nyata  mendapatkan perlindungan  sebagaimana  yang diharapkan.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
1. Apabila  sampai  terjadi  kerugian yang  diderita  konsumen  akibat barang – barang yang dihasilkan produsen, maka konsumen dapat mengambil tindakan dengan cara menggugat produsen. Bukti
– bukti yang dibutuhkan konsumen agar dapat menggugat produsen adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian, hubungan kausal antara perbuatan  dan  kerugian,  adanya kesalahan.
2. Bentuk pertanggungjawaban produsen  atas  barang  yang menimbulkan  kerugian  adalah menerima  pengembalian  barang
dan mengembalikan harga
pembelian, mengembalikan
sebagian  harga  barang  karena barang  tetap  menjadi  milik pembeli atau mengganti
kerugian  yang  setimpal  dengan kerugian yang ditimbulkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kumnal Djamil, 1991, Upaya Pemerintah  Dalam  Mewujudkan Perlindungan Konsumen , Disajikan    Dalam  “  Temu WICARA Nasional Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta,  tanggal  11  s/d  13 Desember. Purwahid Patrik, 1986, Kapita Selekta Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNDIP ,
Semarang.
R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian ,
Intermasa, Jakarta.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrodudibio, 1979, Kitab  Undang  –  Undang
Hukum Perdata , Pradnya
Paramita, Jakarta.
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan
Konsumen  Indonesia ,  Grasindo,
Jakarta.
Wukir Prayitno, 1987, Hukum Perlindungan Konsumen , Fakultas Hukum UNTAG,
Semarang.
Yusuf  Shofie,  2000, Perlindungan Konsumen  dan  Instrumen  –
Instrumen Hukumnya , Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Rachmadi  Usman,  2000, Hukum Ekonomi  Dalam  Dinamika ,  Djambatan, Jakarta, hlm.195.
Husni Syawali,  2000, Hukum Perlindungan Konsumen , PT. Mandar Maju, Bandung.
Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang    Perlindungan
Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.