Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 33-38| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2794.33-38

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KABIN DALAM PERJANJIAN WAKTU TERTENTU (PKWT) PT GARUDA INDONESIA
Anastasia, Ida Ayu Putu Widiati, A.A Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia anastasiavalentine14@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id, laksmidewii29@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan awak kabin sangat dibutuhkan dalam suatu penerbangan untuk melayani penumpang pesawat, tidak terkecuali  dengan  Garuda  Indonesia  sebagai  salah  satu  penerbangan  milik  BUMN  yang  berusaha  memberikan keselamatan penerbangan dalam bidang transportasi udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  pada  awak  kabin  Garuda  Indonesia  homebase  Denpasar  dan mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  pramugari  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  pada  awak kabin  Garuda  Indonesia  homebase  Denpasar.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  empiris. Penelitian  empiris  dilakukan  terhadap  keadaan  nyata  pada  masyarakat  atau  lingkungan  sekitar  dengan  tujuan untuk  menemukan  fakta-fakta  atau  permasalahan  hukum  yang  ada.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  pada  awak  kabin  PT  Garuda  Indonesia  homebase Denpasar erat hubungannya dengan ketenagakerjaan antara pekerja dengan perusahaan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT Garuda Indonesia diatur dalam Peraturan Perusahaan. Secara umum tentang perlindungan terhadap  pekerja  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Sikap keterbukaan upah terhadap awak kabin pasti akan berdampak positif pagi kesejahtraan karyawan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja, Awak Kabin, Garuda Indonesia

## Abstract
The  existence  of  cabin  crew  is  very  much  needed  in  a  flight  to  serve  airplane  passengers,  including  Garuda Indonesia as one of the state-owned airlines that tries to provide flight safety in the field of air transportation. This study aims to determine the implementation of the Specific Time Work Agreement (PKWT) on the cabin crew of Garuda Indonesia homebase Denpasar and to find out the legal protection for flight attendants in the Fixed Time Work Agreement (PKWT) on the cabin crew of Garuda Indonesia homebase Denpasar. This type of research is empirical research. Empirical research is carried out on the real situation in the community or the surrounding environment with the aim of finding facts or existing legal problems. The results showed that the implementation of the Fixed Time Work Agreement (PKWT) on the cabin crew of PT Garuda Indonesia homebase Denpasar is closely  related  to  employment  between  workers  and  companies.  Fixed  Term  Work  Agreement  (PKWT)  at  PT Garuda Indonesia is regulated in Company Regulations. In general, the protection of workers has been regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The attitude of open wages to cabin crew will definitely have a positive impact on the welfare of employees in the morning.
Keywords: Legal Protection, Work Agreement, Cabin Crew, Garuda Indonesia

## I. PENDAHULUAN
PT  Garuda  Indonesia  menggunakan  sistem  vendor  yang  bekerja  sama  dengan  perusahaan  lain  dan perusahaan  tersebut  disebut  anak  perusahaan  PT  Garuda  Indonesia.  Untuk  pekerja  pada  anak perusahaan PT Garuda Indonesia yang tidak tetap mengandalkan tenaga kerja outsourcing. Sementara, untuk  tenaga  kerja  kontrak  di  dalam  PT  Garuda  Indonesia  disebut  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT). Penyebab adanya 2 sistem dalam pekerjaan yaitu terdapat suatu faktor perekonomian yang berkembang  dengan  pesat  yang  menuntut  perusahaan  agar  dapat  memberikan  suatu  pelayanan  yang lebih  baik,  akan  tetapi  disamping  itu  perusahaan  juga  dituntut  untuk  dapat  membrikan  harga  yang semurah-murahnya  dengan  mendapat  keuntungan  yang  lebih  besar.  Maka  dari  itu  kebanyakan perusahaan  yang  terpaksa  harus  mengubah  sistem  manajemennya  agar  sistem  tersebut  bisa  berjalan lebih efisien dan efektif.
Dengan  perubahaan  sistem  manajemen  tersebut,  dalam  produksi  perusahaan  menjadi mengeluarkan  biaya  yang  lebih  kecil  yaitu  dengan merubah  sistem  pekerja menjadi  pekerja  kontrak yang  pekerja  tersebut  diborongkan  oleh  pihak  lain  yang  menyediakan  jasa  tersebut,  kontrak  yang waktunya  continue  atau  dengan  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  yang  selanjutnya  disebut
sebagai PKWT. Akan tetapi, dengan mempergunakan sistem tersebut perusahaan harus bisa memenuhi kewajibannya yaitu memberikan hak yang sebagaimana mestinya yang telah diatur didalam undang- undang  ketenagakerjaan  disebutkan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja,  yaitu  bahwa dalam  undang-undang  tersebut  dikatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapat  pekerjaan  dan menghidupi  diri  dengan  layak  untuk  kehidupannya.  Undang-undang  tersebut  berkaitan  dengan perlindungan yang diberikan untuk setiap orang agar mendapat perkekonomian yang layak dan tidak mendapat tindakan diskriminasi dari pihak-pihak tertentu di suatu perusahaan.
Dalam undang-undang ketenagakerjaan juga disebutkan mengenai setiap orang mempunyai hak untuk dapat bekerja dengan penghasilan yang layak untuk kehidupannya serta tidak dipandang sebelah mata serta diperlakukan dengan seadil-adilnya tanpa mengurangi haknya. Artinya disini antara salary dan  prestasinya  yang  diberikan  perusahaan  balance  atau  seimbang  serta  layak  untuk  pekerja  dan perusahaan  juga  tidak  boleh  mendiskriminasi  ataupun  bertindak  yang  seadil-adilnya  terhadap  setiap pekerja ( Asshiddiqie, 2013 ). Karena di Indonesia ini banyak perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja kontrak atau PKWT tetapi tidak memenuhi hak-hak yang telah diatur di dalam UUK, kebanyakan perusahaan tersebut hanya memberikan gaji atau upah kerja dan tidak tahu menahu atau tidak memperhatikan mengenai hak lainnya yang telah diatur didalam UUK.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dengan  maksud  untuk  membentuk suatu tenaga kerja yang berkualitas sehingga para pekerja bisa ikut serta mengembangkan perusahaan agar  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  termasuk  keluarganya  semakin  meningkat  untuk  mencapai harkat  dan  martabatnya  sebagai  pekerja.  Agar  hak  sebagai  seorang  pekerja  terjamin  tanpa  adanya perbedaan  antara  pekerja  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dan  tidak  ada  diskriminasi  terhadap  para pekerja ( Tunggal, 2009 ). Yang sering terjadi yaitu adanya perjanjian mengenai perburuhan yang artinya perjanjian tersebut dibuat antara pekerja dengan majikannya yang dengan perjanjian tersebut pekerja mengikatkan  dirinya  kepada  majikan  bahwa  ia  akan  menjalankan  segala  perintah  dari  majikannya, majikan  akan  memberikan  kehidupan  yang  layak  untuk  pekerja  serta  dengan  keluarganya  sebagai pekerja  dan  majikan  yang  baik  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  mereka  sepakati  ( Wahyudi  dkk, 2016 ).
Kebanyakan  suatu  perusahaan  membutuhkan  pekerja  tetap  yang  bisa  menjalankan  pekerjaan pokok dalam kegiatan produksi perusahaannya ( Fithriatus, 2016 ). Pada PT Garuda Indonesia sendiri dilihat  dari  track  record  mengenai  pemberian  hak  kepada  tenaga  kerja  kontrak  dan  PKWT  sendiri pernah bermasalah, permasalahannya yaitu pada tahun 2010 dan tahun sebelum sebelumnya, sebelum pihak  kementrian  BUMN  dan  pihak  jajaran  pimpinan  PT  Garuda  Indonesia  memperbaiki  dan menertibkan sistem yaitu mengenai waktu dipekerjakannya tenaga kontrak dan PKWT tersebut telah melebihi batas yang ditetapkan oleh UUK, dan seketika menimbulkan protes dan demo para karyawan atau pekerja kontrak dan PKWT menuntut haknya untuk dijadikan sebagai tenaga kerja tetap pada PT Garuda Indonesia.
Pada kenyataanya sering terjadi perbuatan yang menyimpang dari ketentuan perundang- undangan yang berlaku mengenai perjanjian kerja. Penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sering  terjadi  yaitu  pelaksanaan  perjanjian  kerja  yang  tidak  memenuhi  kebutuhan  pokok  terhadap lapangan  pekerjaan  dan  suatu  perusahaan  yang  tidak  dapat  merekrut  seorang  pekerja  yang  tidak dibutuhkan  dalam  kegiatan  pokok  perusahaannya,  karena  Kebanyakan  perusahaan  membutuhkan pekerja tetap yang bisa menjalankan pekerjaan pokok dalam kegiatan produksi perusahaannya.
Sejumlah penelitian yang serupa dan relevan pernah dikaji diantaranya, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah (S. K. Sari, 2011), di  samping  itu  penelitian  serupa  lainnya  tentang  perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003 ( Sari, Budiartha, & Arini, 2020 ),  selanjutnya  penelitian  yang  membahas  tentang  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Panji Dananjaya ( Setiawan, 2011 ).
Dari uraian di atas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  pada  awak  kabin  PT  Garuda  Indonesia  dan  mengetahui  bentuk perlindungan hukum bagi awak kabin dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT Garuda Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berkaitan dengan hukum dan perilaku manusia. Dalam memperoleh data yang akurat, peneliti berperan sebagai “key instrument” yang terjun langsung ke lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Pendekatan  yuridis  sosiologis adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  nyata  yang  terjadi  di  masyarakat  atau  di lapangan dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau permasalahan yang ada, dan menuju pada identifikasi, dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua berbentuk yaitu data primer dan data sekunder, 1) Data primer, Data primer adalah data yang terdiri atas hasil wawancara langsung dari narasumber dan responden. Wawancara ini dilakukan dengan informan di lapangan serta suatu pedoman yang berkaitan dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  2)  Data  Sekunder,  Data  sekunder  adalah  sumber  data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti  yang  telah  ada,  atau  arsip  baik  yang  dipublikasikan  maupun  yang  tidak  dipublikasikan  secara umum, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder termasuk juga literatur, kamus, beserta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian  ini  juga  dilakukan  observasi  dan  wawancara  langsung  dengan  mendatangi  PT  Garuda Indonesia Homebase Denpasar dan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas dan mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip- arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak PT Garuda Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada awak kabin Garuda Indonesia homebase Denpasar  erat  hubungannya  dengan  ketenagakerjaan  antara  pekerja  dengan  perusahaan.  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  di  Garuda  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Perusahaan.  Peraturan Perusahaan adalah suatu pedoman penentuan syarat- syarat kerja dan kondisi kerja sebagai salah satu sarana  untuk  mewujudkan  hubungan  industrial.  Bahan  hukum  yang  diteliti  adalah  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  Awak  Kabin  Reguler,  No:  Garuda/JKTID/90752/PKWT/Reg/11  dalam  PKWT  ini terdapat  12  pasal  yang  mengikat  antara  pekerja  dan  perusahaan  yang  akan  dianalisis  berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sayangnya, menurut ( Amalia, Ginting, Agusmidah, &  Yefrizawati,  2017;  Shalihah,  2016 )  bahwa  penerapan  perjanjian kerja  waktu  tertentu (PKWT)  dalam  hubungan  kerja  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada penelitian lain, diungkap bahwa  ketidaksesuaian  yang  dimaksud  adalah  karena  dalam  penerapan  perjanjian  tersebut  masih melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang yaitu mengenai PKWT yang seharusnya wajib dibuat dalam bentuk tertulis atau dicatatkan melainkan dibuat secara lisan ( Kusuma & Wairocana, 2014 ). Selain itu juga dikarenakan masih banyaknya penyimpangan aturan tentang PKWT yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Wijayanti, 2018 ). Hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  kebutuhan  dari  kedua  belah  pihak  yaitu  pekerja  dan perusahaan untuk mengakomodir tujuan perusahaan. Dimana pekerja sebagai pencari kerja memerlukan pekerjaan  dan  perusahaan  sebagai  pembuka  lapangan  kerja  sebagai  pihak  yang  mempekerjakan. Hubungan kerja merupakan salah satu bentuk hubungan hukum, akan tetapi di dalam hubungan kerja terdapat karakteristik tersendiri yang membedakan dengan hubungan-hubungan hukum yang lainnya.
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  pada  perjanjian  kerja  yang  menjadi  bahan  hukum penelitian yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Awak Kabin Reguler, No: Garuda/JKTID/90752/PKWT/REG/11  dibuat  secara  tertulis  oleh  pihak  perusahaan,  hal  ini  sesuai dengan pasal 57 ayat (1) yang menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, sedangkan PKWT tertuang dalam pasal 56 ayat (1) yang menyatakan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Ayat (2) menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dalam ( Gultom, 2018 ) disebutkan bahwa proses  pengadaan  pilot  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  terdapat  di  PKP.  Misalnya, penerimaan pilot dengan status PKWT yang tidak sesuai dengan PKP Pasal 5 dan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 59 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No.KEP.100/ MEN/VI/2004 mengenai ketentuan PKWT.
Pada perjanjian kerja yang dilakukan oleh Garuda Indonesia sebagai pihak Pertama dan awak kabin sebagai pihak Kedua. Pada pasal 1 ayat (1) menyatakan “Pihak Kedua bersedia bekerja pada Pihak Pertama  sebagaimana  Pihak  Pertama  bersedia  menerima  Pihak  Kedua  bekerja  sebagai  awak  kabin berstatus hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”. Dari penjelasan pasal diatas maka dapat dilihat perjanjian kerja dapat saja sebelum 2 (dua) tahun berakhir karena seperti yang tercantum paling lama 2 (dua) tahun perjanjian kerja ini berlaku. Hal ini sejalan dengan pasal 56 ayat (1) dan (2).
Dalam perjanjian kerja yang disepakati oleh Garuda Indonesia dan awak kabin terdapat 2 (dua) pasal  yang  menyatakan  mengenai  berakhirnya  hubungan  kerja  yaitu  pasal  7  ayat  2  (dua)  yang menyatakan “Seandainya dalam masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan sebagai awak kabin sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama, maka hubungan kerja Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berakhir serta perjanjian ini putus dengan sendirinya”. Dalam pasal di atas dinyatakan bahwa awak kabin harus memiliki kompetensi seperti yang disyaratkan oleh Garuda Indonesia  selaku  pemberi kerja.  Persyaratan  disini  seperti kompetensi  awak  kabin mengenai  standar servis  yang  dimiliki  oleh  perusahaan,  penampilan,  dan  softskill  lainnya  yang  mendukung  pekerjaan sebagai  awak  kabin.  Hal  tersebut  menjadi  sangat  penting  untuk  menjaga  citra  maskapai  di  mata penumpang  sehingga  nantinya  tidak  terjadi  penurunan  penumpang  yang  diakibatkan  oleh  pelayanan yang kurang maksimal oleh awak kabin sehingga dapat merugikan perusahaan. Sedangkan pasal yang menyatakan  berakhirnya perjanjian  kerja terdapat juga  di  pasal  8  yang menyatakan  “Pihak  Pertama akan  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  kepada  Pihak  Kedua  apabila  Pihak  Kedua  melakukan pelanggaran  disiplin  tingkat  II  atau  tingkat  III  berdasarkan  ketentuan  disiplin  Pihak  Pertama”.  Pada pasal ini tidak dituangkan secara jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin, tetapi diatur didalam  Peraturan  Perusahaan.  Peraturan  Perusahaan  bisa  saja  berubah  setiap  tahunnya  atau  setiap periode, jadi dengan adanya pasal ini tidak jelas Peraturan Perusahaan yang mana yang nantinya akan menjadi  rujukan  apabila  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  awak  kabin.  Sebaiknya  dicantumkan penggunaan Peraturan Perusahaan yang menjadi rujukan karena perjanjian kerja yang dibuat berlaku selama 2 (dua) tahun. Untuk menghindari perbedaan penafsiran sebaiknya dicantumkan dengan jelas rujukan  tahun  berapa  yang  digunakan  karena  apabila  terjadi  perbedaan  penafsiran  tahun  maka  yang digunakan adalah tahun Peraturan Perusahaan yang ada dalam perjanjian kerja tersebut. Perjanjian kerja waktu terbatas pada dasarnya tidak dapat diterapkan untuk semua jenis pekerjaan, ada suatu pekerjaan yang  memang  tidak  bisa menggunakan  perjanjian tersebut.  Pekerjaan  yang  dapat  diterapkan  dengan perjanjian  tersebut  yaitu  suatu  pekerjaan  yang  sifatnya  sementara,  pekerjaan  yang  bisa  diselesaikan dengan waktu yang singkat, pekerjaan produksi yang masih dalam tahap percobaan ataupun pekerjaan- pekerjaan  sambilan  yang  sifatnya  freelance  atau  sementara  waktu.  Karena  Kebanyakan  suatu perusahaan  membutuhkan  pekerja  tetap  yang  bisa  menjalankan  pekerjaan  pokok  dalam  kegiatan produksi perusahaannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dengan awak kabin yaitu pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Pihak Kedua bersedia bekerja pada Pihak Pertama sebagai mana Pihak Pertama bersedia menerima Pihak Kedua bekerja sebagai pegawai awak kabin berstatus hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”. Perjanjian kerja yang dilakukan dapat diperpanjang kembali tetapi dengan adanya perjanjian kerja yang baru maka perjanjian kerja yang sebelumnya akan gugur dengan sendirinya demi hukum.
Dalam undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa suatu perusahaan yang menggunakan jasa awak kabin harus mengikuti ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, apabila suatu perusahaan  diketahui  tidak  memenuhi  aturan  tersebut  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  maka perusahaan  yang  bersangkutan  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  seusai  dengan  yang  ditentukan  oleh aturan  tersebut.  Dalam  undang-  undang  ketenagakerjaan  menyatakan  “Perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.
Ketentuan  yang  disebutkan  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  untuk  pekerja  awak  kabin menggunakan  sistem  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  artinya  dalam  pekerjaan  sebagai  awak  kabin sistem perjanjian tersebut sangat tepat untuk diterapkan karena posisi sebagai awak kabin tidak boleh mengambil  pekerjaan  lain  yang  memang  tidak  bagiannya,  artinya  disini  sebagai  awak  kabin perlindungannya  sangat  terjamin  dengan  adanya  sistem  perjanjian  tersebut.  Dengan  demikian  maka berdasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ketenagakerjaan bahwa seorang yang bekerja di bagian awak kabin akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang bukan
lagi waktu tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa ada hal menyimpang yang terjadi terhadap ketentuan dari undang-undang ketenagakerjaan karena tidak jelasnya pekerjaan dari seorang awak kabin dan tidak sesuai dengan posisinya sebagai awak kabin. Dalam uraian diatas terlihat bahwa penelitian ini berkaitan kurangnya  pengawasan  terhadap  ketentuan  dari  undang-undang  ketenagakerjaan  oleh  pemerintah sehingga  masih  adanya  perbuatan  menyimpang.  Pentingnya  upah  yang  diterima  oleh  seorang  awak kabin  sehingga  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  setiap  pekerja/buruh mempunyai hak unduk mendapat upah penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya jumlah upah yang  diterima  seorang  awak  kabin  bisa  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kebutuhan pokok dari keluarga atau seorang awak kabin tersebut.
Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  tidak  bisa  disamakan dengan upah sedemikian yang diterima oleh awak kabin, karena disini upah yang diberikan berdasarkan atas  perjanjian  waktu  tertentu  bukan  perjanjian  waktu  tidak  tertentu,  disini  terlihat  bahwa  adanya perbuatan menyimpang dari suatu perusahaan bahwa seorang awak kabin bekerja tidak sesuai dengan perjanjian dan upahnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijalankannya. Bahwa awak kabin harus memiliki kompetensi seperti yang disyaratkan oleh Garuda Indonesia selaku pemberi kerja. Persyaratan disini  seperti  kompetensi  awak  kabin  mengenai  standar  servis  yang  dimiliki  oleh  perusahaan, penampilan, dan softskill lainnya yang mendukung pekerjaan sebagai awak kabin. Hal tersebut menjadi sangat  penting  untuk  menjaga  citra  maskapai  di  mata  penumpang  sehingga  nantinya  tidak  terjadi penurunan  penumpang  yang  diakibatkan  oleh  pelayanan  yang  kurang  maksimal  oleh  awak  kabin sehingga  dapat  merugikan  perusahaan.  Dengan  melakukan  pekerjaan  berdasarkan  atas  waktu  tidak tertentu yang sifatnya sementara, dan hanya melakukan pekerjaan pelengkap, maka suatu perusahaan mempunyai hak untuk mengatur sendiri sistem pengupahan terhadap pekerjanya.
Suatu  pekerjaan  yang  dikerjakan  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  sifatnya  hanya  pelengkap, sehingga beban pekerjaan dengan pekerjaan pokok yang dilakukan oleh pekerja tetap berbeda. Maka pentingnya  perlindungan  yang  diberikan  kepada  awak  kabin  mengingat  perusahaan  yang  sudah melakukan  perbuatan  menyimpang  dari  ketentuan.  Yang  saat  ini  awak  kabin  hanya  mendapatkan upahnya  beberapa  persen  saja  dimana  upah  tersebut  tidak  cukup  untuk  biaya  penghidupannya melainkan  hanya  habis  untuk  digunakan  sebagai  biaya  oprasionalnya  saja.  Perjanjian  kerja  waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu tidak bisa disamakan dengan upah sedemikian yang diterima oleh awak kabin, karena disini upah yang diberikan berdasarkan atas perjanjian waktu tertentu bukan perjanjian waktu tidak tertentu, disini terlihat bahwa adanya perbuatan menyimpang dari suatu perusahaan bahwa seorang awak kabin bekerja tidak sesuai dengan perjanjian dan upahnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijalankannya. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Maulinda, Dahlan, & Rasyid (2016) bahwa  seharusnya  upah  yang  diberikan  sesuai  dengan  yang  telah  mereka  kerjakan.  Terlihat bahwa tidak jelasnya mengenai ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu sehingga adanya perbuatan- perbuatan  menyimpang  yang  masing  sering  terjadi,  sehingga  perlunya  pengawasan  lebih  ketat  lagi untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja khususnya pekerja awak kabin.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari penjelasan pendahuluan sampai dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu: 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada awak kabin PT. Garuda Indonesia dengan perjanjian “Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Awak  Kabin  Reguler,  No: Garuda/JKTID/90752/PKWT/REG/11”  sudah  sesuai  dengan  Undang-  Undang  N0.13  Tahun  2003 tentang ketenagakerjaan. 2) Perlindungan hukum dalamPerjanjian Waktu Tertentu (PKWT) pada awak kabin PT Garuda Indonesia dengan perjanjian “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Awak Kabin Reguler, No: Garuda/JKTID/90752/PKWT/REG/11” sudah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

## 2. Saran
Dalam  hal  ini  PT  Garuda  Indonesia  seharusnya  mencantumkan  pasal  pada  Undang-Undang  No.13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  khususnya  untuk  awak  kabin  yang  belum  tertuang  di  dalam perjanjian  kerja  seperti  pada  pasal  81  sehingga  awak  kabin tidak  mengetahui  hak  yang  bisa  mereka dapatkan pada saat terjadinya kesepakatan kerja. Harapan kedepannya hal ini dapat dicantumkan pada
perjanjian  kerja  bukan  hanya  ada  di  dalam  Peraturan  Perusahaan  saja.  Perlindungan  terhadap  upah sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hal ini harus  di  pertahankan  agar  perjanjian  kerja  yang  dibuat  antara  awak  kabin  dan  Garuda  Indonesia menguntungkan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, A., Ginting, B., Agusmidah, & Yefrizawati. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian. USU Law Journal , 5 (1). Asshiddiqie, J. (2013). Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Fithriatus,  S.  (2016).  Implementasi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dalam  Hubungan  Kerja  di Indonesia. Jurnal Selat , 4 (1), 70–100. Gultom, T. (2018). Serikat Pekerja dan Asosiasi Pilot Garuda Bersatu. APG Magazine , XLIII .
Kusuma,  A.  A.,  &  Wairocana,  G.  N.  (2014).  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Karyawan  Kontrak mengenai  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Tidak  Dicatatkan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 pada CV. Wijaya Steel. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 2 (1), 1689–1699.
Maulinda, R., Dahlan, & Rasyid, M. N. (2016). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 18 (3), 337–351.
Sari, N. P. N. E., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 124–128. Sari, S. K. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di CV. Shofa Marwah (Universitas Sebelas Maret Surakarta).
Setiawan, M. A. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Panji Dananjaya (Universitas Sebelas Maret Surakarta).
Shalihah, F. (2016). Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) dalam Hubungan Kerja di Indonesia.
Jurnal Selat , 4 (1). Tunggal, H. S. (2009). Himpunan Peraturan Ketenagakerjaan . Wahyudi dkk. (2016). Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Sinar Grafindo. Wijayanti,  R.  (2018).  Effectiveness  of  Legal  Protection  on  Employees/Labours  in  a  Fixed-Term  Employment Contract in Golden Tulip Bay View Hotel & Convention-Bali. Jurnal Hukum Prasada , 5 (2), 90–99.