## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG OLEH BADAN  PERTANAHAN NASIONAL

## Nur Triaji Antasena
Kantor Notaris Ahmad Hidayat Jl. Raya Sladi Kejayan Pasuruan email: triajinotpasmil@gmail.com

## Abstrak
Hak  Milik  atas  tanah  sifatnya  turun  temurun,  dan  mempunyai  sifat terkuat, namun bagaimana jika sertifikat yang kita miliki hilang, apakah hak kita  juga  akan  hilang.  Hal  ini  akan  penulis  bahas  dalam  bagaiman  proses penerbitan  sertipikat  pengganti  yang  hilang  oleh  kantor  Pertanahan Kabupaten  Pasuruan  dan  Hambatan  apa  yang  terjadi  dalam  pengurusan sertifikat pengganti tersebut. Hasil penelitian jika  sertifikat yang kita miliki tersebut  hilang  dapat  mengajukan  permohonan  penerbitan  sertifikat pengganti  oleh  Kantor  Pertanahan  dengan  prosedur  dan  syarat-syarat  yang telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Akan  tetapi  dalam penerbitan  sertifikat  pengganti  banyak  kendala  yang  di  hadapi  yaitu  selain waktunya yang panjang juga keterbatasan  suberdaya manusianya dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam pendaftaran yang serba online yang baru diberlakukan di kantor pertanahan seluruh Indonesia. Jalan keluar adanya  pemangkasan  prosedur  dalam  penerbitannya  sehingga  tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak berbelit belit.
Kata Kunci: penerbitan sertipikat pengganti,  hilang

## Abstract
Property  rights  over  land  are  hereditary,  and  have  the  strongest nature, but what if the certificate we have is lost, will our rights be lost. This will  be  discussed  by  the  writer  in  how  the  issuance  process  of  the  lost certificate  by  the  Pasuruan  Regency  Land  Office  and  the  obstacles  that occur in arranging the replacement certificate. The results of the study if the certificate  that  we  have  is  lost  can  submit  a  request  for  the  issuance  of  a replacement certificate by the Land Office with the procedures and terms set by  the  legislation.  However,  in  the  issuance  of  substitute  certificates  there are  many  obstacles  faced,  namely  in  addition  to  the  long  time  also  the limitations of human resources from the land office of Pasuruan Regency in the  all-online  registration  that  was  only  implemented  in  the  land  offices throughout  Indonesia.  The  way  out  is  the  pruning  of  procedures  in publishing so that it does not require a long time and is not complicated. Keywords: issuance of substitute certificate, lost

## PENDAHULUAN
Perihal sertifikat   pengganti kerena hilang atau rusak termuat dalam Pasal 57  ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997  yang isinya: (1)  Atas  permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  sertifikat    baru  sebagai pengganti  sertifikat    yang  rusak,  hilang,  masih  menggunakan  blangko sertifikat    yang  tidak  digunakan  lagi,  atau  yang  tidak  diserahkan  kepada pembeli lelang dalamsuatu lelang eksekusi.
Bardasarkan  bunyi  pasal  diatas  memang  tidak  mudah  bagi  Kantor Pertanahan    begitu  saja  untuk  mengeluarkan  sertifikat  pengganti  atas sebidang  tanah  yang  telah  bersertifikat.  Ada  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  mendapat  kembali  sertifikat    atas  tanah  tersebut,  karena dikhawatirkan adanya sertifikat  ganda terhadap sebidang tanah yang sama.
Di  dalam  menerbitkan  sertifikat    pengganti,  biasanya  Kantor Pertanahan  akan  melakukan  peninjauan  lokasi    ( verlap )  dan  melakukan pengukuran  ulang  untuk  memastikan  bahwa  keadaan  tanah  tersebut  masih seperti yang tertera dalam buku tanah dan foto copy sertifikat  dari pemohon jika masih ada berkas yang terdahulunya.
Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  hal  ini  sangat  berhati-hati  dalam mengeluarkan sertifikat pengganti. Namun bukan suatu masalah yang sangat berat,  jika  ada  pihak  yang  mengalami  kehilangan  sertifikat  dan  ingin mengurus  kembali  tanahnya  untuk  memperoleh  sertifikat    pengganti. Asalkan  dia  memiliki  keinginan  yang  besar  untukmengurus  kembali tanahnya, dan mampu membuktikan terlebih dahulu kalau tanahnya tersebut adalah  benar-benar  haknya,  dan  memenuhi  segala  syarat-syarat  yang  telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Berdasarkan  uraian  itu,  maka  penulis  merumuskan  masalah  sebagai berikut:  1)  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  pengganti  yang  hilang  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan    dan  2)  hambatan  dan  upaya  apa yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  atas penerbitan  sertifikat  hak atas tanah  pengganti yang hilang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  salah  satu  bentuk  komonikasi antara  ilmuan.  Cara melakukan  komonikasi  ilmiah  yang  baik  dan  cermat  tidak  akan  dapat dikuasai  secara  tiba-tiba,  diperlukan  latihan  secara  sistematis  disertai penguasaan  ilmu  yang  tepat. 1 Dalam  penelitian  ini  jenis  yang  digunakan adalah  yuridis  empiris.    Dan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang
1 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2006), hal. 26-30.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
sosiologis  dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan  nyata. 2 Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis  data primer dan sekunder. Data primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  pertama yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Data  sekunder adalah  data-data  yang  diperoleh  dari  buku-buku  sebagai  data  pelengkap sumber  data  primer.  Sumber  data  sekunder  penelitian  ini  adalah  data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, peraturan  perundang-undangan,  hasil  penelitian  dan  sebagainya.Dalam penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  adalah sumber  data  yang  disuguhkan  dalam  bentuk  dua  parameter  “abstrak”, misalnya:  banyak-sedikit,  tinggi-rendah,  tua-muda,  panas-dingin,  laba- nirlaba. 3

## PEMBAHASAN
Pengertian sertifikat  terdapat di dalam  Peraturan Pemerintah Nomer 24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  pasal  31  ayat  (1)  yang  berbunyi sebagai  berikut:  sertifikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat  didalamnya,sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai dengan  data  yang  ada  dalamsurat  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang bersangkutan.  Selanjutnya  pengertian  sertifikat    terdapat  dalam  Bab  I Ketentuan  Umum    pasal  1  poin  3  yang  menyatakan  sertifikat  adalah  tanda bukti  hak  yang  dimaksud  dalam  Pasal  19  Undang-undang  Pokok  Agraria . Adapun  pengertian  sertifikat  dalam  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, bahwa sertifikat adalahmerupakan surat  tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

## Penerbitan  Sertifikat      Hak  Atas  Tanah  Pengganti  Yang  Hilang  Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
Penerbitan  atau  prosedur  sertifikat  hak  atas  tanah  pengganti  yang hilang  oleh  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten  Pasuruan,  haruslah  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Akan  tetapi  dalam  hal  penerbitan  sertifikat pengganti  telah  di  atur  oleh  peraturan  perundang-undangan    seperti  yang telah penulis uraikan di atas, yaitu di atur dalam pasal 57  ayat (1) Peraturan
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal.51.
3 Sukandarrumidi, Op.Cit , hal,  45-47.

## PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG
OLEH BADAN  PERTANAHAN NASIONAL (Nur Triaji Antasena)
Pemerintah  nomer  24  tahun  1997  yang  menyatakan  bahwa    atas permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  sertifikat  baru  sebagai  pengganti sertifikat  yang  rusak,  hilang,  masih  menggunakan  blanko  sertifikat  yang tidak  digunakan  lagi,  atau  yang  tidak  diserahkan  kepada  pembeli  lelang dalam suatulelang eksekusi.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah pasal 138  yang berbunyi sebagi berikut:
a) Penerbitan  sertifikat  pengganti  karena  hilang  didasarkan  atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertifikat.
b) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan  letak  tanah  yang  bersangkutan  atau  Kepala  Seksi Pengukuran  dan  Pendaftaran  Tanah  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.
Serta  dalam    Keputusan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  10  Tahun  1993  (KepmenAgraria  No.10/1993)  Pasal  1 huruf  d,  menyatakan  bahwa Penggantian  sertifikat  adalahpenggantian sertifikat lama dengan sertifikat baru.
Adapun  prosedur  yang  harus  dilalui  di  dalam  penerbitan  sertifikat yang  hilang  di  kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  adalah  sebagai berikut :

## a. Surat Tanda Lapor Kehilangan Dari Kepolisian Setempat
Langkah  pertama  yang  harus  Anda  lakukan  adalah  melaporkan perihal kehilangan sertifikat  tanah Anda tersebut ke pihak yang  berwenang, dalam  hal  ini  kepolisian.  Di  sejumlah  wilayah,  laporan  ke  Polsek  sudah cukup, namun ada wilayah  yang mengharuskan minimal laporan ke Polres. Saat melapor, sebutkan nomor sertifikat , lokasi tanah, dan atas nama siapa tanah  tersebut.Petugas  kepolisian  akan  memeriksa  kelengkapan  berkas laporan.  Biasanya  petugas  akan  meminta  surat  pengantar  dari  kelurahan setempat  sebagai  dasar  laporan.  Pihak  kepolisian  juga  mungkin mensyaratkan agar kehilangan sertifikat tersebut diumumkan di media cetak lokal dan nasional serta media elektronik. Akan tetapi langkah pemasangan pengumuman  ini  biasanya  dilakukan  oleh  Kantor  pertanahan,  atas  biaya pemohon.Setelah  itu  akan  dikeluarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP) yang nantinya dibawa ke Kantor pertanahan setempat.

## b. Pemblokiran Sertifikat  Tanah
Jika terdapat jeda waktu yang cukup lama antara kejadian hilangnya sertifikat  tanah dengan keluarnya BAP sebagai dasar pemblokiran sertifikat, misalnya  lebih  dari  1  bulan,  hal  ini  dapat  diatasi  dengan  langsung mengirimkan  surat  permohonan  pemblokiran  sertifikat    tanah  ke  Kantor

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pertanahan  setempat  pada  saat  sertifikat    diketahui  hilang  dengan menceritakan  kronologi  kejadian.Untuk  memblokir  sertifikat    tanah,  juga diperlukan  dokumen  seperti  fotokopi  sertifikat    tanah  yang  dimaksud  serta identitas  pemilik  sertifikat    untuk  melengkapi  surat  blokir  yang  ditujukan kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  setempat.Setelah  surat  blokir  sudah diterima  pihak  Kantor  Pertanahan    dan  sudah  dicatatkan  di  buku  tanah, maka  sertifikat    tanah  Anda  pun  sudah  aman,  tidak  ada  pihak  lain  yang dapat  melakukan  proses  apa  pun  terhadap  tanah  Anda  hingga  ada permohonan sertifikat  pengganti.

## c. Mengurus  Penggantian  Sertifikat    Tanah  ke  Kantor  Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Setelah  membuat  surat  keterangan  kehilangan  sertifikat    tanah  di Kantor Polisi, BAP tersebut di bawa ke kantor pertanahan setempat untuk di tindak lanjuti atas permintaan penerbitan sertifikat.

## d. Permohonan
Permohonan  dilakukan  oleh  pemegang  hak.  Di  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa:
1) Atas  permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  sertifikat    baru  sebagai pengganti  sertifikat    yang  rusak,hilang,  masih  menggunakan  blangko sertifikat    yang  tidak  digunakan  lagi,  atau  yang  tidak  diserahkankepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
2) Permohonan  sertifikat    pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) hanya  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  namanya  tercantum  sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihaklain yang merupakan  penerima  hak  berdasarkan  akta  PPAT  atau  kutipan  risalah lelang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  dan  Pasal  41,  atau  akta sebagaimana  dimaksud  Pasal  43  ayat  (1),  atau  surat  sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.”
Melampirkan sertifikat  rusak yang bersangkutan sebagaimana bunyi Pasal  137  ayat  (1)  Permen  Agraria3/1997,  bahwa    permohonan  penerbitan sertifikat  pengganti karena rusak atau karena masih menggunakan blangko sertifikat    lama  dapat  diajukan  oleh  yang  berkepentingan  dengan melampirkan sertifikat  atau sisa sertifikat  yang bersangkutan.

## e. Pemeriksaan Atau Verifikasi Oleh BPN
Pemeriksaan  atau  Verifikasi  oleh  Kantor  Pertanahan  sesuai  dengan isi  Pasal  3  Kepmen  Agraria  10/1993  yang  berbunyi  bahwa    dalam melaksanakan  penggantian  sertifikat,  Kepala  Kantor  Pertanahan  wajib memeriksa  sertifikat    lamayang  bersangkutan,  dengan  mencocokkannya terhadap  buku  tanah,  surat  ukur/gambar  situasi,  peta-peta,  warkah  dan

## PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG
OLEH BADAN  PERTANAHAN NASIONAL (Nur Triaji Antasena)
daftar-daftar  isian  lain  yang  bersangkutan  dengan  sertifikat    tersebut  yang ada padaKantor Pertanahan yang bersangkutan.

## f. Terkait Surat Ukur/Gambar Situasi
Terkait Surat Ukur/Gambar Situasi Berlaku ketentuan sesuai dengan isi Pasal 5 KepmenAgraria 10/1993 yang berbunyi: 1) Dalam  penggantian  sertifikat    lama  yang  sudah  ada  Surat Ukur/Gambar Situasinya, tidak perludilakukan pengukuran, pemetaan  danpembuatan  Surat  Ukur/Gambar  Situasi  yang  baru,
sepanjang  SuratUkur/Gambar  Situasi  yang  lama  masih  memenuhi syarat teknis
2) Surat  Ukur/Gambar  Situasi  yang  merupakan  bagian  sertifikat    baru adalah  Salinan  dari  SuratUkur/Gambar  Situasi  lama  yang  dibuat pada blangko Surat Ukur/Gambar Situasi baru dan diberi nomoryang baru.”
Artinya dokumen yang dimaksud, sepanjang masih memenuhi syarat teknis,  maka  tidak  perlu  pembuatansurat  ukur/gambar  situasi  ulang,  begitu juga sebaliknya.

## g. Penggantian  Sertifikat    Dicatat  Pada  Buku  Tanah  Yang Bersangkutan
Penggantian  sertifikat    dic  tat  pada  buku  tanah  yang  bersangkutan Pasal  57  ayat  (4)  PP  24/1997  berbunyi (4)  Penggantian  sertifikat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dicatat  pada  buku  tanah yangbersangkutan.
Dengan  catatan  bahwa  sertifikat    yang  lama  ditahan  dan dimusnahkan,  sesuai  dengan  isi  Pasal  58  PP24/1997,  bahwa  dalam  hal penggantian  sertifikat    karena  rusak  atau  pembaharuan  blangko  sertifikat, sertifikat  yang lama ditahan dan dimusnahkan.

## h. Penerbitan Sertifikat  Pengganti
Berlaku  ketentuan  Pasal  139  PermenAgraria  3/1997,  bahwa perubahan  nomor  sertifikat    yang  lama  ( rusak )dengan  sertifikat   yang  baru (pengganti ).Apabila  dalam  jangka  waktu  satu  bulan  atau  30  hari  sejak pemasangan pengumuman di media cetak tidak ada pihak yang mengajukan keberatan  atas  pembuatan  sertifikat    pengganti,  atau  ada  pihak  yang mengajukan  keberatan  namun  keberatannya  terbukti  tidak  beralasan  atau tidak  mendasar,  maka  Kantor  Pertanahan  akan  menerbitkan  sertifikat pengganti.

## i. Waktu Yang Diperlukan
Berdasarkan peraturan-peraturan terkait yang ada, tidak ada batasan waktu  yang  tegas  terkait  berapalama  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  proses penggantian  sertifikat  ,  dimulai  sejak  permohonan  sampaidengan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
penerbitan. Informasi bahwa waktu proses pengurusansertifikat  yang hilang adalahsekitar 2 sampai 3 bulan.
Setelah  semuanya  dilalui  maka,  selanjutnya  dimasukkan  ke  kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan  langkah sebagai berikut :
1. Syarat-syarat  yang  telah  dipenuhi  oleh  pemohon  sertifikat pengganti  hak  atas  tanahmaka  pemohon  dapat  mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti hakatas tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.
2. Pemohon  sertifikat  pengganti  hak  atas  tanah  datang  ke
KantorPertanahanKabupaten Pasuruan dengan membawa dokumen-dokumen  yang  telah  dijelaskanpada  poin  persyaratan tersebut diatas, lalu diserahkan keloket II (petugasteknis).
3. Petugas  teknis  di  loket  II  akan  melakukan  penelitian  terhadap dokumen-dokumen,  dan  apabila  sudah  lengkap  akan  diberikan tanda terimadokumen.
4. Setelah dokumen dibukukan akan diteruskan kekasubsi Pendaftaran Hak
5. KasubsiPendaftaranHakakanmempelajari,mendisposisikandan menyerahkan kepada  petugas pelaksana.
6. Dan selanjutnya petugas pelaksana membuat konsep pengumumanberdasarkandokumen-
dokumendarisubseksipendaftaranhak,dandiserahkan  kembali  ke kasubsi pendaftaran hak.
7. Selanjutnya  setelah  meneliti  kasubsi  pendaftaran  hak  memaraf ataskonseppengumuman  tersebut  dan  diserahkan  kepada  seksi survei, pengukuran danpemetaan.
8. Selanjutnya  kepala  seksi  survei,  pengukuran  dan  pemetaan, meneliti  ataskonsep  pengumuman  tersebut  dan  memberikan  paraf, kemudian selanjutnyadikirim kepada kepala kantor.
9. Setelah  diteliti  oleh  kepala  kantor,  kepala  kantor  menandatangani konseppengumuman  tersebut,  kemudian  konsep  pengumuman tersebutdiumumkanpada  media  masa  setempat,  kantor  kelurahan, dan  pada  kantor  pertanahan  itusendiri.  Dan  apabila  dalam  jangka waktu  30  hari  kerja  pengumuman  tersebutada  yang  konplin
(keberatan) atau ada  yang   mengaku dirinya  yang mempunyai hak atas  tanahtersebut,  dan  alasan  tersebut  cukup  beralasan  setelah diteliti dilapangan
olehpetugas kantor pertanahan, makapermohonan  sertifikat  pengganti  tersebutditunda  sampai  ada

## PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG
OLEH BADAN  PERTANAHAN NASIONAL (Nur Triaji Antasena)
penyelesaian melalui putusan pengadilan negeri setempat. 4 Dan jika dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak ada yang
mengajukankeberatan  atas  pengumuman  penerbitan  sertifikat pengganti  hak  atas  tanahmaka  Kantor  Badan  Pertanahan  dapat melanjutkan pembuatan sertifikatpengganti hak atas tanah tersebut melalui petugas pelaksana. 5
10. Petugas  pelaksana  akan  melakukan  pinjaman  warkah  asli, kemudian  menelitiwarkah,  membuat  konsep,  salinan  surat  ukur, membuat  sertifikat  baru,membuat  berita  acara,  membuat  catatan pada  buku  tanah  dan  dokumen-dokumen  tersebut  lalu  diserahkan kepada kasubsi pendaftaran hak.
11. Kasubsi pendaftaran hak meneliti dan memberi paraf pada konsep sertifikat,buku tanah, berita acara dan salinan surat ukur, kemudian dokumen-dokumentersebut  diserahkan  kepada  seksi  survei, pengukuran dan pemetaan.
12. Kepala  seksi  survei,  pengukuran  dan  pemetaan  memberikan  paraf padakonsep  sertifikat,  buku  tanah  dan  salinan  surat  ukur/gambar situasi,  kemudiandokumen  tersebut  diserahkan  kepada  kepala kantor.
13. Kepala  kantor  memberi  tandatangan  pada  sertifikat,  buku  tanah, berita acaradan salinan surat ukur/gambar situasi.
14. Kemudian  petugas  pelaksana  akan  melakukan  pembukuan  dan dokumen-dokumen  tersebut  akan  dikirim  keloket  IV  (petugas  tata usaha)  dan  mencatatpada  buku  khusus  penerimaan  sertifikat,  lalu memberikan  sertifikatpengganti  hak  atas  tanah  tersebut  kepada pemohon atau orang yang diberikankuasa oleh pemohon.
Demikianlah    syarat-syarat,  prosedur  dan  langkah-langkah  yang harus  di  jalani  oleh  pemohon  dalam  rangka  penerbitan  sertifikat  pengganti karena  hilang  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  sampai  dengan terbitnya sertifikat pengganti oleh pemohon.
Setelah  prosedur  yang  dilalaui  semuanya  maka,  akan  terbitlah sertifikat pengganti  yang secara hukum kekuatan dari serifikat pengganti ini tidak berbeda dengan serifikat pada umumnya.
Penerbitan  sertifikat  pengganti  harus    mengandung  3  (tiga)  yaitu sebagai berikut:
4 Wawancara  dengan    Warinius  Kogoyar  SH.  Sub  Seksi  Penetapan  Hak  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Pada  tanggal  25  Januari  2019  Jam  09.00  WIB  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan .
5 Wawancara dengan Selamet Wahypono. Sub Seksi Pemeliharaan Hak Tanah Dan pembinaan  PPAT  pada  tanggal    21  Januari  2019  jam  10.00  WIB  di  Kantor  Pertahan Kabupaten Pasuruan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
(1) Asas Kepastian Hukum ( Rechtmatigheid ). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
Dalam  penerbitan  sertifikat  pengganti  yang  hilang  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  adalah  ingin  memberikan kepastian  secara  hukum  bahwa  tanah  yang  diterbitkan  sertifikat pengganti  tersebut  adalah    secara  hukum  adalah  milik  pemohon. Yang  dibuktikan  baik  secara  yuridis      bisa  dipertanggung jawabkan dihadapan hukum bahwa sertifikat tersebut adalah syah milik  pemohon  hal  tersebut  harus  dibuktikan  dilapangan  dengan mengecek  langsung  fisik  yang  ada.    Hal  ini  harus  sesui  dengan Pasal  32  ayat  (1)    Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 yang  isinya  :“  Sertifikat  merupakan    surat  tanda  bukti  hak  yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat    mengenai  data  fisik dan  data  yuridis  yang  termuat  didalamnya,  sepanjang  data  fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur  dan  buku  tanah  yang  bersangkutan.”  Dalam  hal  yang berkenaan kepastian hukum dalam penerbitan sertifikat pengganti harus sesuai dengan pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa :
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik Indonesia  menurutketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan peraturan pemerintah
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak tersebut;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku sebagai alat
d. Pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negaradan  masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomi sertakemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan MenteriAgraria.
4. Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang bersangkutandengan  pendaftaran  termasuk  dalam  ayat  (1)  di atas,  dengan  ketentuanbahwa  rakyat  tidak  mampu  dibebaskan dari pembayaran biaya-biayatersebut.
(2) Asas keadilan hukum ( gerectigheit ). Asas ini meninjau dari sudut filosofis,  dimana  keadilan  adalah  kesamaan  hak  untuk  semua orang di depan pengadilan.

## PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG
OLEH BADAN  PERTANAHAN NASIONAL (Nur Triaji Antasena)
Artinya  bahwa    kalau  kita  kaitkan  dengan  penertbitan  sertifikat pengganti  karena  hilang,  maka  dalam  prosedurnya  harus diumumkan  telebih  dahulu      sebelum  penerbitan  sertifikat penggantinya  baik  melalui  media  massa  maupun  melalui  papan pengumuman  dikelurahan  tempat  di  mana  sertikat  tersebut  itu hilang serta ditempel di papan pengumuman di kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan, jika dalam 30 hari tidak ada yang keberatan maka akan diterbitkan sertifikat penggantinya, akan tetapi jika ada pihak yang keberatan dengan sertifikat tersebut, baik pihak Bank yang  menyatakan  bahwa  sertifikat  tersebut  masih  di  Bank  tapi dinyatakan  hilang,  atau  memang  betul  hilang  tapi  ada  pihak  lain yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut adalah miliknya, maka penerbitan  sertifikat  pengganti  tersebut  akan  di  tunda  sampai adanya  keputusan  pengadilan  siap  yang  berhak  atas  tanah tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  kepastian  hukum  karena siapapun  yang  mengalami  seperti  hal  tersebut  baik  itu  pejabat maupun tidak maka harus mendapatkan perlakuan yang sama dan prosedur yang sama sesuai dengan setandart operasional (SOP).
(3) Asas  kemanfaatan  hukum  ( zwechmatigheid atau doelmatigheid
atau utility ).
Kalau  kita  kaitkan  dengan  penerbitan  sertifikat  pengganti  karena hilang  oleh  kantor  pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  adalah mempunyai  manfaat  secara  hukum  artinya  bahwa  penerbitan sertifikat  pengganti  selain  mempunya  tujuan  untuk  mempunyai kepastian  hukum  juga  mempunyai  manfaat  buat  pemegang sertifikat  tersebut  yaitu  sebagai  bukti  kepemilikan atas  suatu  hak atas  tanah.  Dengan  demikan  dengan  adanya  prosedur  penerbitan sertifikat  pengganti  karena  hilang  maka  membawa  manfaat  buat orang  yang  mempunyai  hak  sehingga  tidak  menimbulkan hilangnya  hak  seseorang    di  mata  hukum  dan  mempunyai kepastian hukum.
Penerbitan  sertikat  pengganti  kalau  kita  analisis  dari  sisi pembuktiannya,  maka  suatu  hak  apapun  harus  bisa  dibuktikan  dan dipertanggung  jawabkan.  Hal  ini  akan  berkenaan  dengan  kepastian kepemilikan akan suatu hak.
Menurut Sudikno  Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut: 6
6 Andi  Sofyan, Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar ,    Yogyakarta, Kencana,2014, hlm,  242.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
a) Kata membuktikan  dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat  mutlak,  karena  berlaku  bagi  setiap  orang  dan  tidak memungkinkan  adanya bukti-bukti lain.
Artinya  bahwa  dalam  prosedur  penerbitan  sertifikat  pengganti karena  hilang  di  kantor  pertanahan  Kabupaten  Pasuruan    haruslah sesuai dengan bukti-bukti secara yuridis dan pengecekan dilapangan baik  dengan  pengukuran  ulang  atau  dengan  bukti-bukti  yang  lain yang  menyatakan  bahwa  sertifikat  tersebut  adalah  hak  milik pemohon.
b) Kata membuktikan dalam  arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan  kepastian,  hanya    saja  bukan  kepastian  mutlak melainkan  kepastian  yang  nisbi  atau  relatif,    sifatnya  yang mempunyai tingkatan- tingkatan:
1. Kepastian yang didasarkan  atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime .
2. Kepastian yang didasarkan atas  pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.
3. Kata  membuktikan  dalam  arti    yuridis,  yaitu  pembuktian  yang memberi  kepastian  kepada    hakim  tentang  kebenaran  suatu peristiwa yang terjadi.
Dalam penerbitan sertifikat pengganti di kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan, jika dalam perjalannanya atau masih tahap pengum uman baik yang dilakukan melalui media massa maupun dengan penempelan ada yang keberatan maka  penerbitan di batalkan adan akan dilakukan penerbitan kembali setelah adanya putusan pengadilan.
Dari  hasil  penelitian  penerbitan  sertifikat  pengganti  karena  hilang oleh  kantor  pertanahan  Kabupaten  Pasuruan    dan  di  analisis  dengan  teori kepastian  hukum  serta  teori  pembuktiana,    dapat  di  tarik  suatu  kesimpulan bahwa dalam penerbitan sertifikat pengganti harus memenuhi persyaratandan  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, hal ini menjadi penting karena berkenaan kepastian hukum  atas  suatu  hak  seseorang  dalam  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang harus  dibuktikan  baik  sercara  yuridis  maupun  secara  faktual  dilapangan akan tetapi pihak pemohon pada dasarnya tetap dirugikan baik secara materi maupun secara waktu pemohon dirugikan.

## Hambatan  Dan  Upaya  Apa  Yang  Dilaksanakan  Oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Atas Penerbitan  Sertifikat  Hak Atas Tanah  Pengganti Yang Hilang
Hambatan  yang  dialami  oleh  pemohon  dalam  pengurusan  sertifikat pengganti di Kabupaten Pasuruan penulis membagi 2  bagian yaitu sebagai berikut;
1. Hambatan  dari  pihak    kantor  Pertanahan    Kabupaten  Pasuruan    antara lain  sebagai berikut :

## PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG
OLEH BADAN  PERTANAHAN NASIONAL (Nur Triaji Antasena)
a) Kurangnya  sumber  daya  manusia  (SDM).  Dalam  hal  ini  tenaga ahlidi  bidang  pertanahan,  yang  menangani  perihal  penggantian sertifikat  pengganti  mulai  dari  seksi  survei,  pengukuran danpemetaan  sangatlah  minim.  Yang  dalam  pelaksanaanya  ini banyak  dibutuhkan  tenaga  ahli  yang  sesuai  bidangnya  karena volume  pekerjaan  dalam  bidang  tersebut  selalu  meningkat. Diharapkan  keseimbangan  antara  jumlah  tenagaahli  dengan  tugas yang  harus  diselesaikan  sehingga  dapat    mempercepat  proses penertiban sertifikat pengganti atas tanah.
b) Setiap  tahunnya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  selalu meninggalkan berkas-berkas permohonan yang belum diselesaikan karena pengurusan sertifikat pengganti karena hilang membutuhkan  waktu  yang  agak  lama  ketimbang  pengurusan sertifikat  lainnya  sehingga  menyebabkan  menumpuknya  tugas yang tidak terselesaikan. Dan menjadi hutang pekerjaan buat tahun berikutnya.  Padahal  secara  teori  penerbitan  sertifikat  pengganti karena hilang hanya membutuhkan waktu 3 bulan.
c) Serta  kurangnya  koordinasi  antara  pemohon  hak  dan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  dalam  menentukan  waktu  untu melaksanakan  proses  pengukuran  kembali    dan  penetapan  batas- batas  bidang  tanah,  sehingga  dapat  menghambat  dalamproses penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah.
2. Adapun  Faktor  Penghambat  Dari  Pihak  Pemohon    tentang  proses  dan prosedur  permohonan  penggantian  sertifikat  pengganti  adalah  sebagai berikut :
a) Masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  prosedur pelaksanaan  permohonan  pengajuan  penggantian  sertifikat pengganti karena hilang  karena tidak adanya papan petunjuk yang pasti, sehingga menjadi penghambat.
b) Tidak  adanya  partisipasi  pegawai  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Pasuruan  dalam  membantu  pemohon,  khususnya  pemohon  yang tak tahu melacak berkas melalui pin (kode) dengan sistemkomputerisasi.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  atau kelemahan  pengawai  dalam  tehnologi  komputerisasasi  yang sekarang serba online.
c) Waktu  yang  diperlukan  dalam  pengurusan  sertifikat  yang  hilang oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  sangatlah  panjang dan membutuhkan bianya yang tidak sedikit.
Demikianlah  penulis  merumuskan  hambatan  yang  di  temui dilapangan dalam pengurusan sertifikat pengganti karena hilang oleh Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan.Dan  adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  dalam  hal  tersebut,  mengarahkan semua  pengawai  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  agar  belajar komputerisasi  yang  baru  ditetapkan  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan  BPN pusat dalam hal peralihan dan pendaftaran hak atas tanah secara online.

## KESIMPULAN
Prosedur  dalam  penerbitan  sertifikat  pengganti  karena  hilang  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  adalah    memakai    peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  sertifikat  yang  hilang  oleh pemohon  karena  antara  prosedur  sertifikat  yang  hilang  pemohon  dengan prosedur  penerbitan  sertifikat  pengganti    karena  hilang  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan  adalah  sama  dan  tidak  ada  bedanya. Sehingga  Kantor  Pertanahan  secara  moril  juga  bertanggung  jawab  atas hilangnya  suatu    surat  kepemilikan  seseorang  sampai  terbit  kembali sertifikat  penggantinya,  sehingga  pemegang  secara  hukum  mempunyai kepastian dalam kepemilikan haknya tersebut. Akan tetapi  secara ekonomis pihak pemohon merasa dirugikan karena nantinya jika tanah tersebut di jual maka  akan  jatuh  harganya  karena  dalam  sertifikat  tersebut  ada  tulisan sertifikat pengganti.
Adapun  hambatan  dalam  pengurusan  sertifikat  pengganti  karena hilang  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasuruan    adalah  selain kurangnya tenaga ahli di bidang tersebut, kurangnya SDM yang menguasai tehnologi komputerisasi, dan waktu yang dibutuhkan terlalu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sukandarrumidi,  2006, Metodologi  Penelitian:  Petunjuk  Praktis  untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Andi  Sofyan,  2014, Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar ,    Yogyakarta: Kencana.

## Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996,  tentang  HakTanah  Beserta  Benda- Benda yang Berkaitan dengan TanahTanggungan Atas tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

## PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG
OLEH BADAN  PERTANAHAN NASIONAL (Nur Triaji Antasena)
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  atau  Kepala  Badan  PertanahanNasional Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN  No.3  Tahun  1999  tentang Pelimpahan  Kewengan  Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.