## STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH

## Nona Kumala Sari
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Jln. Sambu No. 64 Medan e-mail: nona27kumalasari@gmail.com
Abstract :  School-based  education  management  is  an  implementation  of  regional autonomy policy. If the autonomy policy requires the region concerned to administer and  manage  independently,  then  so  does  education.  In  this  case  the  School  which becomes  the  lowest  organizational  structure  is  given  the  authority  to  manage  and manage their own resources. Implementation of MPBS is expected to trigger equity, and  accelerate  the  improvement  of  the  quality  of  national  education.  So  that  each region  can  compete  to  improve  the  quality  of  the  institution.  Of  course  in  the implementation of achievement of success depends on the ability of school leaders in planning, implementing, and oversee all resources owned.
Keywords : Strategi, Manajemen, Pendidikan, Sekolah.

## PENDAHULUAN
Sejak  bergulirnya  reformasi  pada tahun  1998,  terlah  terjadi  banyak  perubahan di  segala  sendi  kehidupan  masyarakat  dan berbangsa  di  Negara  ini.  Salah  satu  sendi kehidupan itu ialah pendidikan. Dunia pendi- dikan  mengalami  banyak  perubahan,  salah satu  di  antara  perubahan  tersebut  adalah mengenai  pengelolaan  pendidikan.  Pengelo- laan  pendidikan  sebelum  reformasi  cen- derung  bersifat  sentralistik,  artinya  segala pengelolaan  ditentukan  oleh  pemerintah pusat,  mulai  dari  recruitment  SDM,  pem- biayaan,  sampai  pada  pengawasan  juga diatur  oleh  pusat,  sedangkan  daerah  dalam hal ini hanya melaksanakannya saja.
Namun  setelah  reformasi,  bahkan sampai  saat  ini  pengelolaan  penddikan  ber- ubah menjadi desentralistik, maksudnya cen- derung  pengelolaan  menjadi  hak  dan  tang- gung  jawab  daerah  masing-masing,  bahkan lebih spesifik lagi menjadi hak dan tanggung jawab  sekolah.  Sebenarnya  tujuan  ini perluasan  dari  kebijakan  otonomi  daerah, yang  pada  dasarnya  menghendaki  pening- katan  kualitas  dan  percepatan  pencapaian tujuan  pembelajaran  terhadap  sesuatu  yang dikelola (dalam hal ini pendidikan).
Menurut  Mulyasa  (2003:  13)  Tujuan dari  MPBS  adalah  meningkatkan  efisiensi,
mutu,  dan  pemerataan  pendidikan.  Pening- katan Efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat  dan  penyederhanaan  birokrasi. Peningkatan  mutu  diperoleh  melalui  par- tisipasi  orang  tua,  Kelenturan  penegelolaan sekolah,  peningkatan  profesionalisme  guru, adanya  hadiah  dan  hukman  sebagai  kontrol, serta  hal  lain  yang  dapat  menumbuh kembangkan  suasana  kondusif.  Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan  peduli,  sementara  yang  kurang  mampu dakan menjadi tanggung jawab pemerintah .

## PRINSIP  DAN  ESENSI  MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH
Dalam  upaya  memberikan  pema- haman  terhadap  kajian  dalam  bagian  ini, sngat mendasar bla diantarkan dengan uraian pengertian  manajemen,  Kata  manajemen berasal dari bahasa Latin, Yaitu dari asal kata manus yang  berarti  tangan  dan agere yang berarti  melakukan.  Kata-kata  itu  digabung menjadi  kata  kerja manager ,  yang  artinya menagani. Managere diterjemahkan  ke dalam  bahasa  inggris  dalam  bentuk  orang yang melakukan kegiatan manajemen, akhirnya, management diterjemahkan  ke
dalam  bahasa  indonesia  menjadi  manajemen atau pengelolaan. (Mesiono, 2017: 5).
Secara istilah manajemen ialah proses pendayagunaan  sumber  saya  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pen- dayagunaan  melali  tahapan  proses  yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,  dan  pengawasan.  (Bafadal, 2004:  2).  Hal  yang  sama  juga  dikemukakan oleh  Hasibuan  dalam  bukunya Manajemen Sumber  Daya  Manusia bahwa  manajemen ialah  ilmu  dan  seni  mengatur  proses  peman- faatan  sumber  saya  manusia  dan  sumber- sumber  lainnnya  secara  efektif  dan  efisien untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  (Hasibuan, 1995, 8).
Dalam  kaitannya  dengan  pendidikan maka  secara  sederhana  manajemen  pendi- dikan dapat diartikan sebagai proses pengaturan  dan  pemanfaatan  sumber  daya yang  terdapat  di  dalam  unsur  pendidikan dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Unsur-unsur  tersebut  meliputi pendidik,  peserta  didik,  kurikulum,  pem- biayaan,  sarana  dan  prasarana,  dan  sebagai- nya.
Disebut  berbasis  sekolah  karena memang  manajemen  pendidikan  ini  ber- dasarkan kepada penegelolaan yang atur oleh sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan.  Secara rinci  Sagala  (2009:  87)  menjelaskan  Mana- jemen  pendidikan  Berbasis  sekolah  (MPBS) sebagai  suatu  bentuk  pengaturam  dimana kekuasaan  pengambilan  keputusan  sekolah bergeser  dari  pemerintah  pusat  bukan  ke pemerintah  daerah,  tetapi  kesekolah  sendiri sebagai  tempat  yang  paling  dekat  dengan proses belajar mengajar.
Implementasi  MPBS  bukan  untuk MPBS  itu  sendiri,  melainkan  merupakan sarana  untuk  melakukan  perubahan  dan sekolah  berani  untuk  berubah  walalupun sekolah  akan  berhafapan  dengan  birokrasi yang cenderung tidak mau berubah.
Implementasi  MPBS  yang  difokuskan  pada prinsip  partisipasi,  transfaransi,  kreativitas, inovasi  dan  akuntabilitas  dakan  melahirkan sekolah yang semakin fleksibel, dalam wujud sekolah  akan  makin  mudah  memberikan tanggapan  terhadap  gejala-gejala  dan  prob-
lem sekolah maupun kefiatan elajar mengajar yang  muncul,  muncullah  penataan  sekolah melalui konsep MPBS yang siartikan sebagai wujud  dari  reformasi  pendidikan  yang meredesain dan memodifikasi struktur pemerintah ke sekolah dengan pemberdayaan sekolah  meningkatkan  kualitas  pendidikan nasional. (Sagala, 2004: 35)
MPBS  pada  prinsipnya  bertumpu pada  sekolah  dan  masyarakat  serta  jauh  dari birokrasi yang sentralisttis. MPBS berpotensi untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, pemerataan,  efisiensi  serta  manajemen  yang bertumpu  di  tingkat  sekolah.  Sekolah  dalam hal  ini  menjadi  lembaga  mandiri  dalam menetapkan  kebijakannya,  tetapi  memiliki jaringan  kerja  dengan  berbagai  pihak  yang dapat  meningkatkan  mutu  kinerja  mana- jemennya. (Siahaan, dkk, 2006: 31).
Menurut  Sagala  (2009:  88)  pada prinsipnya  model  manajemen  pendidikan berbasis  sekolah  adalah  reformasi  mana- jemen  sekolah  dilakukan  untuk  memperoleh kewajiban ( responsibility ), wewenang ( authority ),  profesionalisme,  dan  tanggung jawab  ( accountability )  yang  tinggi  juga transparansi  untuk  meningkatkan  kinerja sekolah.  Reformasi  manajemen  sekolah dapat  mengenal  perubahan  dan  memiliki kekuasaan  dan  mengoptimalisasi  sumber daya  sekolah  untuk  memenuhi  harapan pihak-pihak  yang  berkepentingan  antara  lain peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik,  guru, masyarakat,  pemerintah,  lapangan  kerja,  dan sebagainya.  sejalan  dengan  prinsip  tersebut, sekolah memiliki kewenangan untuk menetapkan  sumber  pelajaran,  fasilitas  dan alat  pelajaran  yang  diperlukan  seperti  buku sumber  atau  textbook  mata  pelajaran  yang akan  di  pakai.  realisasi  gagasan  penerapan model  MPBS  akan  melahirkan  sikap kepemilikan  ( ownership )  pada stakeholders terhadap sekolah, sikap kepemilikan.

## KARAKTERISTIK  MANAJEMEN  PEN- DIDIKAN BERBASIS SEKOLAH
Setiap  sekolah  tentu  akan  memiliki ciri khas atau karakteristiknya sendiri, dalam konteks  manajemen  pendidikan  pendidikan di  Indonesia  sebelum  kebijakan  desentra-
lisasi  pemerintahan,  beberapa  sekolah  di indonesi (dengan jumlah yang sedikit) sudah melaksanakan  model  manajemen  berbasis sekolah  (MPBS).  Sekolah-sekolah  dengan jumlah  yang  sedikit  ini,  disebut  sebagai pelopor.  Dalam  perkembangannya  walaupun secara  kuantitati  jumlah  sekolah  yang menerapkan  MPBS  amat  sedikit  sebenarnya sekolah tersebut cukup hebat. Kepala sekolah yang  menerapkan  MBS  tersebut  juga termasuk  berani  kalau  kita  melihat  keadaan lingkungan  dan  paradigma  sistem  mana- jemen  pendidikan  saat  itu  yang  menerapkan paradigm  birokratik.  Berdasarkan  penga- laman  jumlah  sekolah  di  indonesia  ternyata, proses MPBS ini termasuk baru di Indonesia.
Perlu  diketahui  bahwa  penerapan MPBS  merupakan  langkah  koreksi  peme- rintah terhadap kelemahan sistem penyeleng- garaan  pendidikan  sentralistik.  Pengalaman penertapan Model MPBS di Amerika Serikat menurut  Edward  E.  Lawler  (1994)  ternyata fapat meningkatkan kualitas belajar- mengajar,  disebabkan  adanya  mekanisme yang  lebih  efektif  dan  lebih  cepat  dalam pengabilan keputusan, memberikan dorongan semanagat  kinerja  baru  sebafai  motivasi berprestasi  para  kepala  sekolah  dalam melakukan tugasnya sebagai manajer sekolah.  Di  nergara-negara  amju  selain Amerika  seperti  Inggris,  Selandia  baru,  dan sebgainya  penerapan  model  MPBS  ini bukanlah  hal  yang  baru  dan  hasilnnya  dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Menurut  Sagala  (2009:  93)  Karak- teristik  MPBS  dari  segi  penyelenggaraanya, dilaksanakan  dalam  beberapa  model,  yaitu model  (1)  peningkatan  peranan  guru  ;  (2) Peningkatan  wawasan  pengelolaan  penga- jaran  melalui  studi  penelitian  dan  kajian pustaka;  dan  (3)  penyamaan  visi  dari  semua pihak  dalam  proses  perubahan  untuk memfokuskan  arah  baru  merealisasikan penyelenggaraan  program  dan  kegiatan dengan sistem MPBS. Penerapan MPBS-nya pun  dapat  dilakukan  pada  tiga  tingakatan yaitu  penuh  (tinggi),  tingkat  menengah (sedang),  dan  minimal  (rendah).  Model MPBS menurut Eric Digest (1995) mengem- ban  dua  dimensi  pemahaman  (1) the  gover-
nance  reform  in  school  management yaitu menyangkut  reformas  manajemen  sekolah, yang  menyangkut  pentinnya  membangun otonomi  sekolah  untuk  merespon  aspirasi stakeholder-nya;  dan  (2) an  overall  push  for curriculum  and  instructional  reform yaitu menyangkut reformasi pengembangan kurikulum  dan  pengajaran,  yaitu  pengem- bangan inovasi dalam proses belajar mengajar.
Ciri  lain  dari  MPBS  ini  adalah perubahan  sistem  penyelenggaraan  per- sekolahan  yang  berubah  dari  sistem  yang bersifat  birokratis  dan  hirarkis  menjadi demokratis.  Dikatakan  berifat  demokratis karena  keputusan  yang  berkaitan  dengan manajemen persekolahan tidak hanya ditentukan oleh sekolah dan satuan atasannya saja,  tetapi  juga  oleh  masyarakat  sebagai pengguna jasa sekolah tersebut. Dengan kata lain  dengan  hadirnya  MPBS  ini  akan memperluas  peran  serta  masyarakat  dalam meberikan  kontribusi  terhadap  terseleng- garanya  pendidikan.  Di  samping  itu  agar masyarakat  memiliki  akses  yang  luas terhadap berbagai kebijakan sekolah, sehingga berbagai gagasan masayarakat yang dapat  menumbuhkembangkan  sistem  mana- jemen persekolahan dapat ditampung sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat pengguna jasa pendiidkan. (Siahaan, dkk. 2006: 70).

## STRATEGI  IMPLEMENTASI  MANA- JEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH
Ada  beberapa  strategi  yang  bisa diimplementasikan  untuk  manajemen  pendi- dikan berbasis sekolah di antaranya: (1) pem- berian  otonomi  sekolah;  (2)  meningkatkan partisipasi  aktif  masyarakat;  (3)  Proses pengambilan keputusan yang demokratis; (4) Kepemilikian transparansi, dan akuntabilitas; (4)  Target  Pencapaian  Kinerja  Sekolah. Untuk  penjelasan  rinci  dapat  diperhatikan  di bawah ini:
1. Pemberian Otonomi Sekolah
Siahaan,  dkk  (2006:  123-124)  men- jelaskan  bahwa  penyelenggaraan  sekolah dalam  konteks  manajemen  pendidikan  ber- basis  sekolah  bertujuan  untuk  memberikan
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, ISSN :1829-8419
otonomi  yang  luas  kepada  sekolah.  Dengan otonomi itu, setiap sekolah diharapka mampu meningkatkan  pengelolaan  sekolah  sehingga meningkatkan  partisipasi  sekolah  dalam upaya  perbaikan  kinerjanya.  Kinerja  itu mencakup  kinerja  guru,  siswa,  orang  tua siswa  maupun  masyarakat.  Manajemen  pen- didikan berbasis sekolah memberikan kesem- patan  kepada  sekolah  dalam  mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
Pada tataran implementasinya pegelo- laan  sekolah  dengan  prinsip  profesionalisme dan otonomi pengelolaan agar dapat mening- katkan mutu pendidikan berbasis sekolah dan merespon  inovasi.  Hal  ini  penting  meng- giring pada berfikir analisis kritis dan budaya mutu  konstekstual.  Sekolah  yang  berdaya akan  mampu  memberikan  respon  konsteks- tual  seudia  dengan  oriwntasi  pembangunan daerah,  aspirasi  masyarakat  dan  para pengguna lulusan pendidikan. Artinya perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan  disekolah  selalu  memperhatikan aspirasi  yang  berkembang  di  daerah  itu. Dengan  demikian  pemberdayaan,  otonomi, dan  kemandirian  dalam  manajemen  sekolah bagian  dari  gerakan  jaminan  mutu  dan akuntabilitas  untuk  menumbuhkembangkan budaya peduli mutu.
Sagala menjelaskan agar MPBS dapat terlaksana  dengan  baik  maka  dalam  hal otonomi  sekolah,  perlu  dilakukan  hal-hal seperti  redesain  organisasi  pendidikan,  dan proses  perubahan  sebagai  proses  belajar. Dalam  hal  ini  maksudnya  adalah  keman- dirian  sekolah  dala  meredesain  atau  memo- difikasi struktur pemerintah ke sekolah untuk pemberdayaan  sekolah  dalam  meningkatkan kualitas  pendidikan  nasional.  Pemberdayaan memiliki  potensi  yang  esar  dalam  men- ciptkanan kepala sekolah, guru, dan pengelola  sistem  pendidikan  yang  lebih profesional. Manajemen sekolah enyesuaikan diri  terhadap  deregulasi  aturan,  transparansi, dan  akuntabilitas  sehingga  terjadi  perubahan sikap  dan  perilaku  pimpinan  jajajran  birok- rasi  pendidikan  di  pemerintahan,  sekolah maupun masyarakat. (Sagala, 2009: 98)

## 2. Meningkatkan  Peran  Aktif  Masya- rakat
Yang  dimaksud  dengan  masyarakat dalam  hal  ini  ialah  bisa  dalam  berbentuk perseorangan,  kelompok,  organisasi,  komite, perusahaan, yayasan dan sebagainya. Kemitraan  antara  sekolah  dan  masyarakat akan  dapat  dilakukan  jika  (1)  adanya pemahaman  dan  persepsi  yang  sama  antara pemerintah kabupaten/kota dinas pendidikan, dan  sekolah  tentang  pola-pola  kemitraan dengan  pihak  yang  berkepentingan;  (2) Adanya  lingkungan  yang  kondusid  bagi masayarakat  khususnya  pengusaha  secara kelembagaan  maupun  individu  melakukan kemitraan  dengan  institusi  pendidikan;  (3) terbukanya  kesempatan  bagi  swasta  dan masyarakat  sekolah;  (4)  Pemberdayaan potensi  satuan  pendidikan  dan  potensi masyarakat  melakukan  kemitraan;  dan  (5) peraturan/kebijakan  yang  mendorong  ter- ciptanya  kemitraan  pemerintah-swasta  dan masyarakat  dengan  sekolah,  Dari  beberapa alternative pemecahan masalah, suatu pendekatan  kemitraan  dengan  pihak  ketiga merupakan  sebuah  alternative  yang  dapat direncanakan  dan  dilakukan  oleh  pihak sekolah. (Sagala, 2009: 99)
Menurut  Siahaan  (2009:  128-129) ada  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan untuk melibatkan masyarakat baik secar aktif maupun proaktif dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan: - Menghimpun  masyarakat  yang  peduli dengan pendidikan melalui komite sekolah
- Memilih dan menentukan anggota komite sekolah  yang  memiliki  pandangan  yang luas tentang pendidikan
- Menjadikan  komite  sekolah  sebagai tempat  masyarakat  berhimpun,  mem- berikan  masukan  dan  bantuan  baik  yang bersifat  material  atau  apa  saja  yang memungkinkan semakin efektifnya manajemen sekolah dala mencapat tujuan pendidikan.
- Setiap  keputusan  yang  diambil  mana- jemen  sekolah  dalam  konteks  pelibatan masyarakat,  dilakukan  secara  bersama- sama dengan pengurus komite sekolah
- Memberikan  kesempatan  kepada  komite sekolah  untuk  mencari  dana,  mitra  dan berbagai kepentingan sekolah.
Adapun  manfaat  dari  peran  serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendi- dikan  adalah  (1)  meningkatkan  reputasi ( image )  sebagai  organisasi  yang  baik;  (2) meningkatkan visibility organisasi di lingkungan  sekitar;  (3)  saling  melengkapi dan  menutupi  kekurangan  dan  keterbatasan; (4)  meningkatkan  motivasi  karyawan;  (5) terdapat kontrol eksternal dari masyarakat.
3. Proses  Pengambilan  Keputusan  Yang Demokratis
Karena manajemen ini sifatnya desentralisasi,  maka  pengambilan  keputasan yang  sifatnya  individual  sangatlah  bertolak belakang  dengan  cita-cita  MPBS.  Sifat desantralisasi  menghendaki  asas  musya- warah, dan pertimbangan dari berbagai pihak saat  pengambilan  keputusan.  Jika  pada sentralisasi  segala  keputusan  datangnya  dari pusat, dan sekolah hanya tinggal meng- amini saja, maka tentulah tidak sejalan dengan cita- cita  bangsa  yang  mengingkan  asas  demok- ratis dalam praktik kehidupan berbangsa.
Demokrasi  bukan  sekedar  terletak pada  ada  atau  tidaknya  aturan  menyangkut tentang sistem, prosedur, atau struktur dalam suatu  pemerintahan  secara  baku  saja.  Tetap juga  harus  mencakup  pengakuan  nilai  dan fungsi manusia. demokrasi memberi harapan setiap  potensi  individu  memperoleh  layanan yang  memadai,  Sehingga  peserta  didik  tidak sekedar  bertambah  besar  secara  fisik,  tetapi lebih  dari  itu.  Mereka  mampu  mengamati dan  mengembangkan  pribadinya  dengan penuh  inovasi,  kreativitas,  kritis,  dan  pro- duktif.  Sistem  pendidikan  yang  demokratis akan  dapat  lebih  memberikan  perhatiab  dan partisipasi  yang  besar  kepada  setiap  elemen dalam  memajukan  bidang  pendidikan.  Oleh karena  itu  kepala  sekolah  yang  efektif  dan profesional  adalah  yang  mampu  mengem- bangkan  sikap  demokratik  sebagai  pemim- pin. (Sagala, 2009: 107).
4. Kepemilikian Transparansi,
dan
Akuntabilitas
Transparansi  dapat  diartikan  sebagai upaya  sekolah  yang  menganut  keterbukaan
dalam  manajemen  organisasinya.  Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan seabagai bentuk pertanggungjawaban  sekolah  dalam  mereali- sir  programnya  dan  rogram  itu  dapat  diper- tanggungjawabkan  kepada  ublik  yang  me- manfaatkan seluruh jasa-jasanya.
Bentuk  transparansi  yang  dilakukan manajemen  sekolah  adalah  sikap  sekolah yang  terbuka  dalam  melaporkan  program sekolaj  dan  sistem  penilaian  atau  evaluasi yang  dilakukan  secara  objektif.    Manajemen pendidikan  berbasis  sekolah  mensyaratkan agar  setiap  sekolah  memenuhi  prinsip  trans- paransi  dan  akuntabilitas.  Kedua  prinsip  ini menjadi kelengkapan sekolah yang menerap- kan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Sekolah-sekolah  didorong  untuk  menganut prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam manajemennya.
walaupun pada dasarnya MPBS sifat- nya  desentralisasi  dan  dikelola  penuh  oleh pihak  sekolah  namun  bukan  berarti  meng- hilangkan  bentuk  pertanggungjawaban  seko- lah kepada pemerintah. tetapi penataan ulang fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab dari seluruh  stakeholders  sekolah  seperti  peserta didik,  guru,  kepala  sekolah,  warga  sekolah lainnya,  orang  tua,  masyarakat  termasuk bisnis,  dan  pemerintah.  melainkan  bergerak kea  rah  penyeimbangan  kembali  struktur kekuasaan,  oenciptaan  birokrasi  yang  kecil dan  efektif.  Transfer pengambilan  keputusan dan  sumbernyadaya  dari  kontrol  pemerintah ke  institusi  sekolah  diarahkan  pada  akun- tabilitas,  sekolah  harus  pula  tetap  bergerak pada  koridor  kebijakan  umum  pemerintah pusat  berkaitan  dengan  standar  nasional pendidikan.
5. Target Pencapaian Kinerja Sekolah
Kinerja  memiliki  posisi  penting  dala manajemen  dan  organisasi,  karena  keber- hasilan  dalam  melakukan  pekerjaan  sangat ditentukan  oleh  kinerja  (Stephen  P.  Robins, 1994:  231).  Hal  ini  berarti  jika  seseorang bekerja  dalam  organisasi  atau  dalam  hal  ini sekolah, maka kinerjanya merupakan serang- kaian  perilaku  dan  kegiatan  secara  individu sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi. Kinerja  merupakan  suatu  fungsi  dari  moti-
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, ISSN :1829-8419
vasi  dan  kemampuan.  (Syafaruddin  dan Anzizhan, 2017: 160)
Menurut  Imam  Wahyudi  sebagai- mana  terdapat  dalam  Syafaruddin  dan Anzizhan,  (2017:  160)  ada  tiga jenis kriteria kinerja, yaitu:
- Kriteria  berdasarkan  sifat,  yaitu  me- musatkan  diri  pada  karakteristik  pribadi seseorang  karyawan  seperti  loyalitas, keandalan,  kemampuan  berkomunikas, dan keterampilan memimpin
- kriteria  berdasarkan  perilaku,  yaitu  ber- fokus  pada  bagaimana  pekerjaan  itu dilaksanakan;
- kriteria  berdasarkan  hasil,  yaitu  berfokus pada apa  yang  telah  dicapai  atau  dihasil- kan
Pada  dasarnya  setiap  sekolah  ber- keinginan  untuk  meningkatkan  kinerja  pen- didik  dan  karyawannya.  mengenai  pendidik dan  karywan  di  sebuah  lembaga  pendidikan, tentu yang paling mengetahui kinerja mereka adalah  orang  terdekat,  yakni  kepala  sekolah. Oleh  karena  itu  jika  pendidikan  dalam penyelenggaraanya bersifat sentralisasi, maka  kepala  sekolah  tak  mampu  banyak berbuat  disebabkan  karena  tak  mampu mengambil  banyak  keputusan  sebab  di dahului oleh kebijakan pusat. Sedangkan jika Bersifat  desentralisasi,  maka  kepala  sekolah memiliki  keleluasaan  dalam  membina  dan meningkatkan  kinerja  pendidik  dan  karya- wan yang ada di lembaga tersebut. Termasuk dalam  hal ini  penyusunan  visi  dan  misi,  dan rencana  strategis  baik  jangka  pendek, menengah, maupun jangka panjang.
PELUANG  DAN  TANTANGAN  YANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN BER-

## BASIS SEKOLAH
Peluang dan tangtangan biasanya ber- langsung  secara  beriringan  dalam  mana- jemen organisasi. Tinggal lagi apakah hal itu dapat  teridentifikasi  secara  utuh  atau  tidak, tergantung  kepada  manajemen  organisasi melakukan analisisnya Analisis untuk mengetahui  peluang  dan  tantangan  bukanlah hal  mudah  untuk  dilakukan,  apalagi  jika sumber daya manusia yang tersedia, terutama
top  leader -nya  tidak  memiliki  kemampuan untuk  melakukannya.  untuk  lebih  jelas peluang dan tantangan akan dijelaskan secara terpisah, seperti yang terlihat di bawwah ini:
1. Peluang
Peluang yang dihadapi pada dasarnya cukup  besar.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari keinginan  pemerintah  memberikan  otonomi yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  dan sekolah dalam memenuhi kebutuhnya sebaga bagian  dari  dierapkannya  otonomi  pendi- dikan  dan  otonomi  sekolah.  Reformasi pendidikan mengharuskan diterapkannya otonomi  pendidikan,  otonomi  pendidikan berarti  otonomi  yang  diberikan  kepada sekolah untuk mengurus dirinya sendiri tanpa harus  keluar  dari  koridor  sistem  pendidikan nasional.
Pada  saat  bersamaan,  dengan  adanya otonomi  sekolah  maka  peluang  bagi  setiap sekpala  sekolah  untuk  dapat  enjalankan msinya  dapat  terealisir  tanpa  harus  ter- gantung  dan  terikat  secara  birokratis  dengan satuan  atasannya,  Hal  ini  adalah  peluang yang  memungkinkan  setiap  kepala  sekolah, terutama  kepala  sekolah    berstatus  negeri untuk  mengembangkan  kreativitasnya  secara inovatif dengan inisiatif yang tinggi.
Peluang  terbesar  yang  diperoleh dengan  diterapkannya  manajemen  pendi- dikan berbasis sekolah, adalah karena masya- rakat  melalui  komite  sekolah  dapat  diman- faatkan  untuk  mencari  pemecahan  masalah. Walaupun  disadari  bahwa  pengurus  komite sekolah belumlah secara utuh dan mendalam memahami  apa  yang  dimaksud  dengan manajemen  pendidikan  berbasis  sekolah. Namun, Komite Sekolah dapat dimanfaatkan untuk menyetujui dan memberikan rekomen- dasi terhadap perencanaan sekolah, sekaligus memudahkan sekolah untuk merealisirnya.

## 2. Tantangan
Tantangan  yang  dihadapi  dalam menerapkan  manajemen pendidikan  berbasis sekolah,  pada  dasarnya  bersifat  beragam namun  terkait  erat  dengan  isu  aktual mengenai  pendidikan  saat  ini.  Isu  aktual yang  berkaitan  dalam  konteks  pendidikan, menjadi  isu  yang  telah  mempengaruhi  opini masyarakat  tentang  pendidikan.  Isu-isu  itu
umpamanya antara lain tentang desentralisasi pendidikan,  otonomi  sekolah  dan  otonomi kepala sekolah.
Terkait  dengan  otonomi  pendidikan yang  menjadi  tantangan  dalam  penerapan Manajemen  Pendidikan  berbasis  Sekolah. Dunia pendidikan pada saat ini telah meman- faatkan  kebijakan  desentralisasi  pendidikan, sebagai  upaya  untuk  mendorong  terciptanya pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan setempat.  Pengelola  dan  penanggung  jawab pendidikan menjadi tertantang untuk meningkatkan kinerjanya dengan menjadikan desentralisasi  pendidikan  sebagai  modal dasar  dalam  mengoprasionalkan  manajemen persekolahan
Kemudian  terkait  dengan  diberlaku- kannya  otonomi  sekolah,  sebagai  karek- teristik  utama  dalam  MPBS,  hal  ini  juga menjadi  tantangan  sebab  dengan  diberlaku- kannya  otonomi  sekolah,  telah  merubah dinamika  sekoalh  secara  menyeluruh.  Per- sonil  sekolah  telah  terlibat  secara  aktif bahkan  proaktif  dalam  menentukan  berbagai kebijakaan  untuk  kepentingan  sekolah.  Apa- lagi  dengan  terlbatnya  masyarakat  yang memiliki  akses  ke  sekolah,  seperti  adanya komite sekolah uang secara langsung terlibat
dalam berbagai kebijakan sekolah, walaupun keterlibatan itu masih bersifat proporsional.

## PENUTUP
Banyak fenomena yang menunjukkan bahwa  manajemen  sentralistik  memiliki kegagalan  dalamm  meningkatkan  mutu  pen- didikan,  bahkan  hal  ini  terjadi  di  Negara manapun.  Itulah  yang  disadar  oleh  bangsa ini, sehingga bergulirlah isu tentang perubahan  dari  sentralisasi  menjadi  desan- tralisasi.  Dan  pola  penerapannya  di  lembaga pendidikan  dikenal  dengan  istilah  Mana- jemen pendidikan berbasis sekolah.
Secara konsep memang model mana- jemen  ini  sangatlah  di  unggulkan,  namun tentu  saja  keberhasilan  itu  tidaklah  diukur secara satu komponen saja, melainkan secara sistem.  Keunggulan  konsep,  tentunya  harus sebanding dengan keunggulan dalam implementasi.  Dalam  hal  implementasi tentunya  MPBS  harus  sesuai  dengan  yang dicita-citakan secara teori, diantaranya peningkatan  kualitas,  pemerataan,  trans- paransi  dan  akuntabilitas,  serta  yang  tak kalah  pentingnya  adalah  percepatan  dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bafadal, Ibrahim, Manajemen Perlengkapan Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Hasibuan, Melayu S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Mesiono, Manajemen Pendidikan Raudhatul Athfal (RA), Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Mulyasa, E., Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Rosdakarya, 2002.
Robbins, Stephen P., Management: Concepts and Practice, New Jersey: Prentice Hall, 1984.
Sagala,  Syaiful  Sagala, Kemampuan  Profesional  Guru  dan  Tenaga  Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2009.
Siahaan,  Amiruddin,  dkk, Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Sekolah ,  Ciputat:  Quantum Teaching, 2006.
Syafaruddin  dan  Anzizhan, Psikologi  Organisasi  dan  Manajemen ,  Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2017.