## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 2, November 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200 DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3959

## PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DI KABUPATEN MERAUKE
THE ROLE OF DRUG AND FOOD SUPERVISORY AGENCY ON THE CIRCULATION OF TRADITIONAL MEDICINE IN MERAUKE DISTRICT
Zegovia Parera 1 ,  Salvadoris Pieter 2 , Herry Hendri Fernando Mote 3 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: z3goviap4rera@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: salvadorispieter@gmail.com 3 Fakultas Hukum Universitas Musamus Email: herryhendri06@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  obat  tradisional  telah  sering  dikonsumsi  dan  dipergunakan  oleh  masyarakat Indonesia.  Demikian  pula  dengan  Sarang  Semut  (Myrmecodia)  merupakan  tanaman endemic  yang  ditemukan  di  Papua,  Indonesia.  Tanaman  ini  biasa  menempel  pada  dahan atau batang tumbuhan lain yang lebih besar, batangnya menggelembung  dan di dalamnya banyak terdapat ruang atau rongga kecil yang dihuni semut. Manfaat sarang semut di Papua sudah  lama  digunakan  sebagai  obat  tradisional  pedalaman  Papua  salah  satunya  di Kabupaten  Merauke.  Begitu  juga  dengan  Lumpur  Manis  sebutan  lumpur  dari  Merauke, yang  dikenal  masyarakat  sebagai  obat  alami  warisan  turun  menurun  Orang  Suku  Marind. Lumpur ini dalam bahasa lokal disebut ndave. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  dalam  melakukan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  semata-semata  untuk melindungi  hak-hak setiap konsumen. Pengawasan yang dilakukan BPOM yaitu Pre Market (pengawasan  pendahuluan  yang  dilakukan  sebelum  suatu  produk  beredar  di  masyarakat) dan  pengawasan  Post  Market  (pengawasan  yang  dilakukan  setelah  produk  beredar  di masyarakat).  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  dalam  menghadapi  perederan  obat  tradisional  yang  belum memiliki  izin  edar  dan  izin  produksi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian Hukum  Empiris,  selain  mengkaji  hukum  secara  teoritis  atau  normatif,  juga  akan  mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan berbagai peraturan Perundang- undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Seyogyanya badan pengawas obat dan  makanan  dalam  memberikan  pengawasan  terhadap  peredaran  obat  tradisional  yang belum  memiliki  izin  edar  dan  izin  produksi  harus  diperketat  dan  melakukan  pengecekan rutin disetiap daerah kabupaten atau kota.
Kata kunci: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Obat Tradisional

## Abstract
The  existence  of  traditional  medicine  has  often  been  consumed  and  used  by  the  people  of  Indonesia. Likewise,  Ants  Nest  (Myrmecodia)  is  an  endemic  plant  found  in  Papua,  Indonesia.  This  plant  is
usually attached to the branches or stems of other larger plants, the stems are swollen and there are many small spaces or cavities inhabited by ants. The benefits of ant nests in Papua have long been used as traditional medicine in the interior of Papua, one of which is in Merauke Regency. Likewise with the Manis  Mud,  which  is  called  the  mud  from  Merauke,  which  is  known  to  the  public  as  a  natural medicine inherited from the Marind Tribe. This mud in the local language is called ndave. The role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in carrying out its duties, functions and authorities is solely to protect the rights of every consumer. The supervision carried out by BPOM is Pre Market (preliminary supervision carried out before a product is circulated in the community) and Post Market supervision (supervision carried out after the product is circulated in the community). The purpose of this  study  is  to  determine  the  role  of  the  Food  and  Drug  Supervisory  Agency  in  dealing  with  the circulation of traditional medicines that do not have distribution and production permits. The type of research used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it  will  also  examine  the  law  in  its  implementation.  The  results  of  the  study  show  various  laws  and regulations, government regulations and regional regulations. It is appropriate that the drug and food supervisory agency in providing supervision over the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution permits and production permits must be tightened and carry out routine checks in every district or city.
Keywords: Food and Drug Supervisory Agency; Traditional medicine;

## Pendahuluan
Salah  satu  komponen    kesehatan  yang  sangat  penting      ialah tersedianya      obat.  Sebagai      pelayan  kesehatan  masyarakat.  Obat  biasa digunakan  untuk  menyelamatkan      jiwa,      memulihkan      dan  memelihara kesehatan.  Dalam    pelayanan  kesehatan    obat    menjadi    hal    yang    sangat penting   karena obat diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Masalah  kesehatan  merupakan  masalah  yang  sangat  serius  di  setiap negara,  baik  negara  maju  maupun  sedang  berkembang.  Karena  Negara memiliki  kewajiban  kepada  rakyatnya  untuk  menyediakan  layanan kesehatan  dan  menetapkan  aturan-aturan  hukum  yang  terkait  dengan kepentingan perlindungan kesehatan. Untuk mencapai kesembuhan jasmani dan rohani dari suatu penyakit, tidak bisa lepas dari suatu pengobatan yang optimal  dan  benar.  Namun  apabila  obat  yang  diedarkan  oleh  pihak  yang ditunjuk oleh Undang-Undang berhak mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan  sudah  tentu  obat  tersebut  tidak  dapat  digunakan  dalam proses  penyembuhan.  Karena  mungkin  saja  obat  tersebut  tidak  memenuhi standar  racikan  obat,  kadaluarsa  dan  aturan  pakai.  Obat  seperti  ini  apabila digunakan  dapat  menimbulkan  penyakit  baru  bagi  penggunanya  bahkan dapat menimbulkan kematian.
Prinsip back    to    nature banyak diterapkan    oleh    masyarakat    saat ini, hingga  dalam  hal  kesehatan mereka lebih memilih   obat   herbal (obat tradisional) daripada   obat   kimia.   Oleh   karena   itu, banyak produk obat tradisional bermunculan    saat    ini    yang    memiliki khasiat bermacam- macam, mulai dari obat tradisional untuk penyakit  ringan  sampai penyakit berat.
Di Indonesia, jamu atau obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus  karena  merupakan  warisan  budaya  di  bidang  kesehatan.  Pasal  1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 menyebutkan, Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran  dan  bahan-bahan  tersebut,  yang  secara  turun  temurun  telah digunakan  untuk  pengobatan,  dan  dapat  diterapkan  sesuai  dengan  norma yang  berlaku  dimasyarakat.  Hal  ini  berarti,  mutu  dan  keamanan  obat tradisional  harus  dilakukan  sejak  awal  proses  pembuatan  obat  tradisional, mulai  dari  pemilihan  dan  penggunaan,  seluruh  proses  produksi  sampai produk- produk yang beredar dimasyarakat mempunyai kualitas yang baik, agar  setiap  warga  negara  dapat  hidup  layak  dan  untuk  menjamin kesejahteraan.
Jamu atau herbal sebenarnya merupakan obat tradisional leluhur yang dari  dulu  sudah  terbukti  khasiatnya,  tetapi  penyimpangan  dalam pemasarannya  dengan  tidak  melabelkan  ke  BPOM  dapat  mengakibatkan berkurangnya perlindungan konsumen terhadap obat itu sendiri. Salah satu kesenjangan yang terjadi disini banyak masyarakat di Indonesia khususnya, yang masih percaya mengonsumsi obat berbahan herbal atau alami.
Indonesia  memiliki  berbagai  jenis  tanaman  obat  yang  banyak digunakan dalam pengobatan tradisional atau alternatif. Salah satu tanaman obat  adalah  spesies  sarang  semut (Myrmecodia)  Myrmecodia  Tuberosa  Jack.
(M.Tuberosa) dipercaya memiliki zat aktif yang dapat berfungsi sebagai obat M.  therosa merupakan  tanaman  endemic  yang  ditemukan  di  Papua, Indonesia.
Sarang  semut  sebenarnya  bukanlah  rumah  semut  asli.  Sarang  semut merupakan  sejenis  tumbuhan  epifit  dengan  nama  latin Myrmecodia .  Istilah Myrmecodia berasal  dari  bahasa  Yunani myrmekodes yang  berarti  "mirip semut" atau "dikerumuni semut". Tanaman ini biasa menempel pada dahan atau batang tumbuhan lain yang lebih besar, batangnya menggelembung dan di  dalamnya  banyak  terdapat  ruang  atau  rongga  kecil  yang  dihuni  semut.. Manfaat  sarang  semut  Papua  asli  sudah  lama  digunakan  sebagai  obat tradisional pedalaman Papua salah satunya di Kabupaten Merauke.
Manfaat  sarang  semut  Papua  asli  biasa  dikonsumsi  dengan  meminum air  rebusan  atau  ekstraknya.  Oleh  masyarakat  Merauke,  tanaman  ini digunakan  sebagai  obat  herbal  alternatif  untuk  mengobati  maag,  wasir, mimisan,  sakit  punggung.  Ruam  kulit,  alergi,  gangguan  asam  urat,  stroke, masalah jantung koroner. TBC, tumor, hepatitis, rematik, dan diare. Tanaman ini  juga  dipercaya  dapat  digunakan  sebagai  obat  untuk  menyembuhkan kanker.
Demikian  pula  dengan  Lumpur  Manis.  Begitu  sebutan  lumpur  dari Merauke, Papua, yang dikenal masyarakat sebagai obat alami warisan turun menurun Orang Suku Marind. Lumpur ini dalam bahasa lokal disebut ndave Ia  lumpur  tak  sembarang  lumpur.  Keberadaan  lumpur  ini  ditandai  warga berada  pada  lokasi  dengan  ciri-ciri  tertentu . Cara  mendapatkan  lumpur manis hanya bisa di daerah rawa cukup luas dan yang paham lokasi paling tepat adalah perempuan.  Lokasi paling bagus bila masih ada batang pohon tertancap di tepian rawa. Biasa ditemukan di kayu roboh. Tetapi, tak semua lumpur  dekat  kayu  roboh  mengandung  lumpur  manis  ini  dan  tidak sembarangan tanah bisa diambil.
Warga biasa mengambil lumpur lalu bungkus dengan kulit kayu (orang Kampung Wasur sebut kayu bus), atau melaluica sp . Lumpur dibawa pulang ke  kampung  dan  dijemur  terlebih  dahulu.  Setelah  kering,  dipotong-potong sesuai  selera  biasa  kotak-kotak  lalu  dimasukkan  dalam  kemasan  plastik. Lumpur  mereka  jual  perbungkus  Rp1.000-an.  Sejak  dulu,    leluhur  suku Marind  sudah  mengenal  lumpur  ini sebagai  obat  diare.  Meskipun  bernama lumpur manis, tetapi rasanya tidak manis.
Selama ini, konsumsi lumpur manis ini tak pernah ada dampak buruk pada  pasien,  tetapi  tidak  bisa  dikonsumsi  banyak.  Kala  makan  lumpur manis, harus dibarengi minum banyak air putih agar tidak susah buang air besar.  Uniknya,  lumpur  ini  juga  dipercaya  bisa  memperlancar  buang  air besar.  Kala  diare,  makan  lumpur  buat  meredakan,  saat  sembelit  berfungsi melancarkan buang air besar.
Ada  juga  lumpur  lain  yang  bisa  dimakan  disebut tolwo ,  dan mbewen . Keduanya dikenal sebagai obat cacing dan mbewen dianggap lebih berkhasiat. Bila  sakit  perut  mendadak,  makan mbewen maka  dipercaya  penderita cacingan  pasti  akan  sembuh.  Penduduk  suku  Marind,  mempunyai  potensi alam dan kearifan lokal yang sangan kaya dan luar biasa banyak manfaatnya, termasuk  lumpur  manis  yang  diyakini  bisa  untuk  obat  diare    tetapi  obat tradisional ini perlu ada penelitian dan pengawasan dari BPOM untuk tahu kandungan  tanah  tersebut  sehingga  dinyatakan  layak  untuk  digunakan sebagai obat bagi masyarakat.
Pengawasan  terhadap  obat  dan  makanan  yang  beredar  di  pasaran seharusnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Standar yang  ditetapkan  oleh  BPOM  jelas  ditetapkan  bahwa  obat  dan  obat Tradisional  yang  kadaluarsa  dan  tidak  memiliki  izin  edar  tidak  boleh  di perdagangkan.  Bahkan  makanan,  minuman  dan  obat-obatan  yang  dijual bebas wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Hal ini untuk melindungi masyarakat  dari  bahaya  mengkonsumsi  obat  dan  obat  Tradisional.  Maka peredaran obat dan obat Tradisional jelas menjadi tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual, yang semestinya wajib mematuhi aturan dan tidak
mencari  keuntungan  dengan  menjual  obat  dan  obat  Tradisional  yang membahayakan kesehatan manusia.
Beredarnya  obat  dan  obat  Tradisional  yang  tidak  memiliki  izin  edar tidak  lepas  dari  tanggung  jawab  Pemerintah.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  08  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  masyarakat  wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu mendapatkan informasi dan  keamanan  terhadap  obat  dan  obat  Tradisional  yang  dapat  dibeli  di pasaran.  Karena  jika  masyarakat  mengkonsumsi  obat  dan  obat  Tradisional yang  kadaluwarsa  dan  palsu  tentu  akan  sangat  membahayakan  kesehatan. Banyaknya kasus peredaran obat dan obat Tradisional berdasarkan pantauan Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  karena  lemahnya pengawasan  dibidang  standarisasi  mutu  barang,  lemahnya  produk perundang-undangan,  akan  menjadikan  konsumen  negara  dunia  ketiga menjadi  sampah  berbagai  produk  yang  dinegara  maju  tidak  memenuhi persyaratan untuk dipasarkan 1 .
Perlindungan  konsumen  pada  saat  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari kegiatan  perdagangan.  Dalam  kegiatan  perdagangan  ini  diharapkan menimbulkan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  pelaku  usaha  dan konsumen.  Di  Indonesia  saat  ini  perlindungan  konsumen  mendapat perhatian  yang  cukup  baik  karena  menyangkut  aturan  untuk  menciptakan kesejahteraan  rakyat.  Dengan  adanya  keseimbangan  dan  ketertiban  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  menciptakan  rakyat  yang  sejahtera  dan makmur.  Pada  saat  ini  tugas  negara  yang  utama  adalah  melindungi  rakyat dari  sisi  negatif  industrialisasi,  membetulkan  kesalahan-kesalahan  pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi  asing  telah  menjadi  bagian  pembangunan  ekonomi  Indonesia, dimana  ekonomi  Indonesia  juga  berkaitan  dengan  ekonomi  dunia. Persaingan  internasional  juga  dapat  membawa  implikasi  negative  bagi konsumen. Perlindungan konsumen sendiri berarti jaminan yang seharusnya didapatkan  oleh  para  konsumen  atas  setiap  produk  bahan  makanan  yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.
Kesenjangan  diatas  menunjukkan  bahwa  perlindungan  konsumen mengenai  produk  obat  herbal  atau  tradisional  yang  tidak  terdaftar  oleh BPOM sangatlah perlu untuk ditindak lanjuti, sebab banyak konsumen yang tidak  memperhatikan  kandungan  apa  saja  yang  ada  dalam  kemasan  obat tersebut. Oleh sebab itu kepercayaan antaranya pelaku usaha dengan badan hukum  yang  bergerak  dalam  mengawasi  produk  tersebut  sangatlah dibutuhkan  untuk  keselamatan  konsumen  itu  sendiri.  Dalam  ketentuan
1 Husni Syawali, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, 2000, hal.63.
undang-undang  memberikan  kebebasan  kepada  para  pelaku  usaha  untuk memproduksi  apapun  jenis  barang  yang  akan  diperdagangkan.  Selain  itu peran BPOM dalam melindungi konsumen sebelum produk itu beredar juga sangatlah  penting.  Akan  tetapi  dalam  kegiatan  jual  beli  suatu  produk  obat herbal  juga  tak  lepas  dari  berbagai  macam  permasalahan  antara  lain terdapatnya obat tradisional yang illegal dan belum terdaftar BPOM. Hal ini menjadi  permasalahan  yang  serius  karena  hak  keselamatan  konsumen tersebut menjadi berkurang.
Dengan  demikian  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  produk  obat  tradisional  kemasan  yang  belum  terdaftar  BPOM. Sehingga  penulis  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul  “ PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DI KABUPATEN MERAUKE”

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang    masalah    diatas  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  peran  badan  pengawas  obat  dan  makanan  terhadap peredaran obat yang belum mempunyai izin edar?
2. Apa sajakah hambatan -hambatan   badan pengawas obat dan makanan dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  obat  tradisional  di kabupaten merauke

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Merauke,  Provinsi  Papua. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Hukum  Empiris,  selain mengkaji  hukum  secara  teoritis  atau  normatif,  juga  akan  mengkaji  hukum dalam pelaksanaannya.
Metode  penetapan  sampel  adalah  secara  Purposive  Sampling    yaitu pengambilan informan secara sengaja dan informan yang digunakan adalah mereka yang benar-benar paham dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang  valid  dan  mengetahui  masalah  secara  mendalam  mengenai permasalahan yang diteliti
Metode  pengumpulan  data    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  a.  Wawancara  dengan  mendatangi  narasumber  dan  responden,  dan melakukan  tanya  jawab  langsung,  tipe  pertanyaannya  teratur  dan terstruktur.  b.  Dokumentasi  dengan  mengumpulkan  data-data  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Analisis  Data  primer  dan  data  sekunder, dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  landasan  teori  dalam menjelaskan  fenomena  yang  ada,  atau  data  dan  informasi  yang  diperoleh
disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menguraikan,  menggambarkan,  dan menjelaskan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya  dengan penelitian.

## Pembahasan

## Gambaran Umum Wilayah Distrik Merauke
Distrik  Merauke  termasuk  wilayah  geografis  Kabupaten  Merauke yang  merupakan  wilayah  bagian  selatan  dari  Provinsi  Papua.  Distrik Merauke merupakan ibukota Kabupaten Merauke.
Distrik  Merauke  terletak  antara  140  060  –140  080  Bujur  Timur  dan 70  70  –80  40  Lintang  Selatan.  Distrik  Merauke  memiliki  luas  640,91  km2 atau  3  persen  dari  luas  wilayah  Kabupaten  Merauke.  Distrik  Merauke memiliki 11 kelurahan : Bambu Pemali, Seringgu Jaya, Mandala, Muli, Maro, Karang  Indah,  Rimba  Jaya,  Kelapa  Lima,  Samkai,  Kamahedoga,  dan Kamundu. Dan 5 kampung : Bokem, Nasem, Nggolar, dan Wasur. Kampung Wasur  merupakan  wilayah  yang  terluas,  yaitu  mencapai  505,99  km2  atau 30,96  persen,  sedangkan  Kelurahan  Bambu  Pemali  merupakan  wilayah terkecil  yang  hanya  mencapai  3,62  km2  atau  0,22  persen  dari  luas  wilayah Distrik Merauke.
Distrik Merauke dibatasi oleh bebrapa distrik dan Negara tetangga. Di sebelah  utara  berbatasan  dengan  Distrik  Sota,  sebelah  timur  berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatsan dengan Distrik Naukenjerai, dan  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Distrik  Semangga.  Distrik  Merauke merupakan  dataran  rendah  yang  memiiki  ketinggian  5  sampai  dengan  20 meter di atas permukaan laut.
Jumlah  penduduk  Distrik  Merauke  berdasarkan  data  dari  BPS  tahun 2019  sebanyak  101.784  jiwa  yang  terdiri  atas  51.637  laki-laki  dan  50.147 perempuan.  Seperti  kondisi  kota  pada  umumnya  dimana  hunian  terpadat berada  di  pusat  kota.  Distrik  Merauke  merupakan  jantung  Kabupaten Merauke  dan  Kelurahan  Rimba  Jaya  merupakan  hunian  terpadat  dengan tingkat kepadatan mencapai 19. 741 jiwa per km persegi. Sedangkan tingkat kepadatan  terendah  berada  di  Kelurahan  Bambu  Pemali  dengan  jumlah penduduk 7.955  jiwa per km persegi.

## Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Yang Belum Mempunyai Izin Edar
Dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen  maka  perlulah  diberlakukan  perlindungan  hukum  bahkan  sejak proses produksi. Proses produksi ditekankan yakni dengan penerapan Cara Pembuatan  Obat  Tradisionan  yang  Baik  (CPOTB).  CPOTB  menekankan dalam  proses  produksi  yakni  dengan  penjamin  mutu  dari  campuran  dan
komposisi obat tradisional yang diproduksi. Penjamin mutu yang dilakukan dari  pemilihan  bahan  baku  dengan  standar  yang  telah  ditentukan, selanjutnya  dalam  proses  peramuan  bahan  baku  yang  akan  menjadi  obat tradisional, dan proses pengemasan yang dilakukan secara higienis. Sehingga produk  obat  tradisional  yang  diproduksi  memiliki  kualitas  yang  baik  dan memang berkhasiat untuk dikonsumsi.
Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  dimaksud  dengan  Obat  adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi  atau  menyelidiki  sistem  fisiologi  atau  keadaan  patologi dalam rangka penetapan diagnosis,  pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 2
Salah  satu  bentuk  ketegasan  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  produsen  adalah  dengan  penarikan  kembali  produk  yang  telah dipasarkan  hal  ini  dilakukan  karena  tidak  dipenuhi  syarat  mutu  kualitas produk  yang  dipasarkan  ke  masyarakat.  Hal  tersebut  tentunya  sekaligus sebagai  bentuk  ketegasan  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  BPOM  untuk melindungi  hak  konsumen  dari  bentuk-bentuk  kecurangan  yang  dilakukan oleh produsen.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  adalah  sebuah  lembaga  di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.  Dalam  melaksanakan  tugas  Pengawasan  Obat  dan  Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:
a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan,  khasiat/manfaat  dan  mutu,  serta  pengujian  obat  dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Melakukan  intelijen  dan  penyidikan  di  bidang  pengawasan  Obat  dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
c. Pemberian  sanksi  administratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sesuai  dengan  amanat  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden,
BPOM menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan  kebijakan  nasional  di  bidang  pengawasan  Obat  dan Makanan.
b. Pelaksanaan  kebijakan  nasional  di  bidang  pengawasan  Obat  dan Makanan.
2 Hadi Mulyansyah, Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberantas Tindak  Pidana  Peredaran  Obat  Keras  Di  Sarana  Yang  Tidak  Memiliki  Keahlian  Dan Kewenangan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Di Provinsi Riau. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016
c. Penyusunan  dan  penetapan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
d. Pelaksanaan  Pengawasan  Sebelum  Beredar  dan  Pengawasan  Selama Beredar.
e. Koordinasi  pelaksanaan  pengawasan  Obat  dan  Makanan  dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
g. Pelaksanaan  penindakan  terhadap  pelanggaran  ketentuan  peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
h. Koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan,  dan  pemberian  dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
i. Pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  tanggung jawab BPOM. 3
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas obat dan makanan  dalam  wilayah  regional,  BPOM  memiliki  beberapa  program kegiatan pengawasan yakni:
1) Pre-market merupakan  pengawasan  pendahuluan  yang  dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat. Tahapan yang dilakukan antara  lain;  sertifikasi,  registrasi  dan  distribusi  produk.  Pre  market diantaranya  dilakukan  saat  pelaku  usaha/importer  mengurus pendaftaran  di  BPOM  dan  saat  pemeriksaan  kelengkapan  dan keabsahan  dokumen  dan  barang  di  pintu  gerbang  pelabuhan  atau bandara yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai.
2) Post-market merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  sestelah  suatu produk  beredar  di  masyarakat.  Pengawasan  ini  dilakukan  dengan melakukan inspeksi ke pasar, supermarket maupun toko retail lainnya untuk  mengambil  sampel  obat  tradisional  yang  dicurigai  berbahaya bagi masyarakat dan kemudian diuji laboratorium. 4
Dalam sistem ini, BPOM membagi kegiatan pengawasan dalam tujuh (7) kategori, antara lain sebagai berikut:
1) Regulasi  adalah  Pengawasan  yang  dilakukan  BPOM  dilakukan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam melakukan pengawasan Obat BPOM mengacu kepada UU Kesehatan.
2) Standarisasi  adalah  mengenai  takaran  zat-zat  yang  digunakan  dalam pembuatan  makanan  maupun  ukuran  spesifik  bentuk  daripada  obat tradisional tersebut.
3 Peran BPOM Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, Diakese pada: https://jdih.pom.go.id Diakses pada: 15 Juni 2021
4 Nurhayati,  2009,  “Efektivitas  Pengawasan  Badan  Obat  dan  Makanan”,  Jurnal  Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, h. 213
3) Registrasi  adalah  tahapan  dimana  produk-produk  yang  telah  selesai produksi  akan  diberikan  nomor  untuk  menyatakan  bahwa  produk tersebut telah memenuhi standar pembuatan.
4) Inspeksasi adalah penyuluhan yang dilakukan ke pasar, swalayan atau retail  -  retail  lainnya  secara  berkala  guna  memeriksa  obat  tradisional yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan.
5) Sampling  adalah  kegiatan  pengambilan  contoh  obat  tradisional  yang dicurigai berbahaya yang kemudian akan diujikan ke laboratorium.
6) Public  warning adalah  pernyataan  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  BPOM apabila  ditemukan  obat  tradisional  yang  dapat  membahayakan kesehatan maupun keselamatan konsumen.
7) Layanan konsumen dibuat dengan tujuan untuk menerima aduan oleh konsumen  agar  nantinya  konsumen  dapat  merasa  aman  dan  nyaman dalam mengkonsumsi produk-produk obat tradisional.
Dalam  prosedur  yang  diterapkan  oleh  BPOM,  terkait  dengan pengawasan dalam proses post-market , didasarkan yakni dengan:
a. Pengawasan Produksi dan Distribusi
Dalam  pengawasan  produksi,  setelah  produsen  memperoleh  izin produksi,  maka  BPOM  melakukan  pengawasan  dengan  memeriksa proses produksi langsung ke lokasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa  produksi  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  standar  yang diterapkan,  dalam  pemeriksaan  ini  minimal  dilakukan  setahun  sekali namun jika ditemukan penyimpangan dalam implementasi baik CPOTB maupun GMP nya maka pemeriksaan dilakukan secara intensif hingga produsen melakukan perbaikan pada kegiatan produksinya.
Dalam  pemeriksaan  sarana  distribusi  BPOM  melaksanakan pemeriksanaan  langsung  yang  dilakukan  dengan  metode  sampel  acak yang  pada  sarana  distribusi  yang  ada  di  wilayah-wilayah  produksi. Dalam  pemeriksaan  ini,  jika  ditemukan  obat  tradisional  berbahaya maka BPOM akan menindak dengan melakukan pemberian peringatan kepada pemilik sarana distribusi hingga melakukan penyitaan produk yang diduga berbahaya/ dilarang. 5
b. Pemeriksaan sampling
Dalam  melakukan  pengawasan  di  sarana  distribusi  BPOM  juga melakukan  pembelian  produk  pada  saat  melakukan  pengawasan/ pemeriksaan  langsung  dilapangan  guna  pemeriksaan  sampling, pengujian  sampling  dilakukan  di  laboratorium  BPOM.  Terhadap  hasil pemeriksaan  yang  diketemukan  mengandung  BKO  atau  tidak memenuhi  standar  yang  ada,  maka  BPOM  akan  mengambil  tindakan
5 Miru,  A.,  &  Yodo,  S.  (2004).  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. Retrieved from https://catalogue.nla.gov.au/ Record/3544735
tegas  berupa  teguran,  peringatan  dan  penarikan  produk  yang diedarkan.
c. Pengawasan iklan
Pengawasan  iklan  merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh BPOM  dalam  mengawasi  iklan  yang  dilakukan  oleh  produsen  dalam memasarkan  produknya. 6 Pada  dasarnya  iklan  yang  dilakukan  harus sesuai  dengan  produknya  baik  manfaatnya,  komposisinya  maupun visual yang disajikan baik dalam kemasan atau dalam media masa dan elektronik. Dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan dengan cara melihat pada kemasan produk dan media masa maupun elektronik.
d. Public warning Public  warning merupakan  produk  BPOM  dalam  memberikan informasi  mengenai  obat  dan  makanan  melalui  website  BPOM  RI terkait  informasi  baik  mengenai  produk  apa  saja  yang  memiliki  izin edar,  produk-produk  ilegal,  maupun  berita  seputar  kegiatan  BPOM diseluruh wilayah indonesia.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  pengertian  tentang perlindungan  konsumen  yaitu  segala  upaya  untuk  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Menurut AZ. Nasution, mengartikan bahwa perlindungan konsumen sebagai  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  dan melindungi  konsumen  dalam  hubugan  dan  masalahnya  dengan  para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Nasution menambahkan hukum perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  dari  hukum  konsumen  yang memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  bersifat  mengatur,  dan  juga mengandung  sifat  yang  melindungi  konsumen. 7 Konsumen  adalah  setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Menurut  Sidabalok,  Perlindungan  Konsumen  adalah  keseluruhan peraturan  dan  hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur  upaya  untuk  menjamin  terwujudnya  perlindungan  hukum terhadap  kepentingan  konsumen.  Menurut  Shidarta,  Perlindungan Konsumen  adalah  suatu  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum yang  dapat  mengatur  hubungan  dan  salah  satu  masalah  antara  berbagai
6 ibid
7 Ahmad  Zuhairi,  2016,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  &  Problematikanya,  Jakarta:  GH Publishing, hlm. 17
pihak  satu  sama  lain  yang  saling  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa konsumen didalam suatu pergaulan hidup. 8
Perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk menggambarkan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen dalam  usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dari  hal-hal  yang merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Perlindungan  konsumen  mempunyai cakupan  yang  luas,  meliputi  perlindungan  konsumen  terhadap  barang  dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibatakibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.8 Dalam  penelitian  ini  konsumen  yang  dimaksud  adalah  konsumen  yang memakai,  menggunakan  dan  mengkonsumsi  obat  tradisional  yang mengandung  bahan  kimia  obat  berbahaya,  tidak  sesuai  dosis  dan  takaran yang dibuat oleh pelaku-pelaku usaha curang atau tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan lebih.
Asas  Perlindungan  Konsumen  Berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Pasal  2,  menyebutkan  bahwa  asas  perlindungan konsumen ada 5 asas, yaitu:
1) Asas Manfaat.
2) Asas Keadilan.
3) Asas Keseimbangan.
4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.
5) Asas Kepastian Hukum. 9
Hak-hak Konsumen berdasarkan Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:
a) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
b) Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
d) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
e) Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen.  Hak untuk  diperlukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
8 Pengertian konsumen https://dosenpintar.com diakses pada : 2 September 2021
9 Happy  Susanto,2008,  Hak-Hak  Konsumen  Jika  Dirugikan,  Jakarta:  Transmedia  Pustaka, hlm. 17-18
f) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
g) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya 10
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Loka  Balai  Pengawas Obat  dan  Makanan    mengenai  izin  edar  obat  tradisional  di  Kabupaten Merauke,  diperoleh  penjelasan  bahwa  LOKA  POM  di  Kabupaten  Merauke sudah  melakukan  pengawasan  sesuai  prosedur  terhadap  peredaran  Obat Tradisional Sesuai  Permenkes  No 007 tentang Registrasi Obat Tradisional, pasal  2  ayat  (1)  obat  tradisional  yang  diedarkankan  di  wilayah  Indonesia wajib memiliki izin edar, pada ayat (2) izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diberikan  oleh  Kepala  Badan,  pada  ayat  (3)  pemberian  izin  edar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  melalui  mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan.
Berdasarkan  Permenkes  No.006  Tahun  2012  tentang  Industri  dan Usaha  Obat  Tradisional  pada  pasal  2  ayat  (1)  obat  tradisional  hanya  dapat dibuat  oleh  industri  dan  usaha  di  bidang  obat  tradisional,  pada  ayat  (2) industri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas:  IOT  dan  IEBA, pada ayat (3) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: UKOT, UMOT, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong.
Adapun  mekanisme  registrasi  produk  kuasi  masih  mengacu  pada regulasi  obat  tradisional.  Obat  Kuasi  adalah  sediaan  yang  mengandung bahan  aktif  dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan.
Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan izin edar obat tradisional yaitu :
a. Peraturan Menteri Kesehatan No.006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
1) Bentuk Industri dan Usaha Obat Tradisional
b. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun 2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
1) Jenis perizinan berusaha UKOT dan UMOT
2) Persyaratan untuk memperoleh sertifikat izin berusaha UKOT dan UMOT
3) Tata cara penerbitan izin berusaha UKOT dan UMOT
10 Haerandi,  marilang,  2020.  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Obat  Tradisional  Ilegal. Jurnal Universitas Islam Negri Makasar. Vol 2 Nomor 1. Hlm. 9
c. Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik Indonesia  Nomor  :  HK.00.05.41.1384 tahun  2005  tentang  Kriteria  dan Tata  Laksana  Pendaftaran  Obat  Tradisional,  Obat  Herbal  Terstandar dan  Fitofarmaka.    Pada  peraturan  ini  terdapat  beberapa  hal  yang diatur antara lain:
1) Jenis  pendaftar  yang  dapat  mendaftarkan  obat  tradisional  dalam Negeri, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
2) Kategori pendaftaran
3) Tata  laksana  pendaftaran  (termasuk  jenis  dokumen  yang dipersyaratkan)
4) Larangan
d. Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.007  tahun  2012  tentang  Registrasi Obat  Tradisional.  Pada  peraturan  ini  terdapat  beberapa  hal  yang diatur antara lain:
1) Peraturan terkait dengan Izin Edar
2) Bentuk Sediaan dan Jenis tumbuhan yang dilarang
3) Tata Cara Registrasi
e. Peraturan Badan POM No.26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi  secara  Elektronik  Sektor  Obat  dan  Makanan. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
1) Persyaratan memperoleh izin edar
2) Tata cara penerbitan izin edar
3) Masa berlaku izin edar dan
4) Pengawasan
f. Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik Indonesia  Nomor  HK.00.05.4.2411  tahun  2004  tentang  Ketentuan Pokok  Pengelompokan  dan  Penandaan  Obat  Bahan  Alam  Indonesia. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
1) Pengelompokan Obat Bahan Alam Indonesia
2) Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia
3) Kriteria Jamu, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
Namun  untuk  Obat  Tradisional  Sarang  Semut  dan  Lumpur  Manis, LOKA POM di Merauke belum mendapat Laporan Permohonan pengurusan Izin Edar dari pelaku usaha yang memproduksi kedua jenis Obat Tradisional ini.  Dan  sampai  saat  ini  masih  tetap  melakukan  pendampingan  terhadap masyarakat agar bisa lebih paham akan aturan dan prosedur pengurusan Izin produksi Obat Tradisional dan peredarannya di Kabupaten Merauke.
Sehingga  tidak  menimbulkan  pertanggungjawaban  hukum  ataupun perbuatan  melawan  hukum  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan  obat tradisional  yang  belum  terdaftar  yang  bisa  saja  berujung  pada  terjadinya tindak  pidana. Tindak  Pidana  adalah  suatu  perbuatan  pidana  yang  Dapat
dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran,  baik  yang  disebut  dalam  KUHP  maupun aturan perundang-undangan lainnya. 11
Hambatan-Hambatan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Dalam Memberikan  Pengawasan  Terhadap  Peredaran  Obat  Tradisional  Di Kabupaten Merauke
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Badan  POM  dalam  pengawasan terhadap  peredaran  obat  tradisional  yang  mengandung  bahan  kimia  ada  2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.
1. Hambatan Internal meliputi:
a. Keterbatasan  kendaraan  di  LOKA  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di kabupaten  sehingga  menjadikan  kinerja  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan tidak maksimal. Armada Kendaraan yang terbatas ini tentu mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan dari LOKA Pengawas Obat  dan  Makanan,  apalagi  ditambah  dengan  wilayah  kerja  yang sangat luas, sehingga akan berpengaruh pada intensitas pengawasan yang rendah ataupun lingkup pengawasan produk yang lebih sempit.
b. Pengawasan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  yang  dilakukan secara  berkala  dan  acak,  sehingga  sering  disalah  gunakan  oleh pengusaha  untuk  mengambil  kesempatan  untuk  memasukkan produk  ke  masyarakat  pada  periode  saat  tidak  dilakukan pengawasan.
2. Hambatan Eksternal meliputi:
a. Kurang ketatnya sistem pengawasan
b. Kurang  dipatuhinya  persyaratan-persyaratan  peredaran  obat tradisional  yang  belum  memiliki  izin  edar  karena  tidak  jelasnya informasi pada produk obat tradisional tersebut.
c. Masih  rendahnya  kesadaran  hukum  konsumen  untuk  melakukan pengaduan  atau  laporan  kepada  pemerintah  ataupun  lembaga perlindungan konsumen.

## Kesimpulan
Peran  BPOM  dalam  melakukan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya semata-semata  untuk  melindungi  hak-hak  setiap  konsumen.  Pengawasan
11 Mulyadi  Alrianto  Tajuddin  dan  Salvadoris Pieter,  2021,  Urgensi Informed  Consent Anatar Dokter  Dengan  Pasien  Terhadap  Pembuktian  Tindak  Pidana  Malpraktik  ,  Jurnal  Widya Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2, hal. 33.
12 Marmi, Etika Profesi Bidan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2014, hal. 102-103
yang  dilakukan  BPOM  yaitu  pengawasan  Pre-Market  (pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat) dan  pengawasan  Post-Market  (pengawasan  yang  dilakukan  setelah  produk beredar  di  masyarakat).    Dalam  pengawasan-pengawasan  yang  dilakukan masih  belum  berjalan  secara  maksimal  karena,  kurangnya  tenaga  kerja  dan pengecekan obat tradisional disetiap daerah masih dilakukan secara berkala jadi  pelaku  usaha  mudah  dalam  melakukan  peredaran  obat  tradisional mengandung bahan kimia berbahaya.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  dan mendukung sehingga penulisan jurnal ini dapat di selesaikan.

## Daftar Pustaka
Buku
Husni  Syawali.  (2000).  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Mandar  Maju,  , hal.63.
Miru,  A.,  &  Yodo,  S.  (2004).  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Jakarta:  PT Raja  Grafindo  Persada.  Retrieved  from  https://catalogue.nla.gov.au/ Record/3544735
Ahmad Zuhairi, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya, Jakarta: GH Publishing.
Happy  Susanto.  (2008),  Hak-Hak  Konsumen  Jika  Dirugikan,  Jakarta:
Transmedia Pustaka.

## Jurnal
Hadi Mulyansyah, Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberantas  Tindak  Pidana  Peredaran  Obat  Keras  Di  Sarana  Yang Tidak  Memiliki  Keahlian  Dan  Kewenangan  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Di  Provinsi  Riau. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016
Haerandi,  marilang,  2020.  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Obat Tradisional Ilegal. Jurnal Universitas Islam Negri Makasar. Vol 2 Nomor 1.
Mulyadi  Alrianto  Tajuddin  dan  Salvadoris  Pieter,  2021,  Urgensi Informed Consent Anatar  Dokter  Dengan  Pasien  Terhadap  Pembuktian  Tindak Pidana Malpraktik , Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2, hal. 33. Nurhayati, 2009, “Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Syafrina  Maisusri,  2016  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Peredaran  Obat  Impor  Yang  Tidak  Memiliki  iIzin  Edar  Oleh  Penyidik
Pegawai  Negri  Sipil  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Di Pekanbaru”, Vol III Nomor 2, JOM Fakultas Hukum.

## Internet
Peran  BPOM  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan”,  Diakese  pada: https://jdih.pom.go.id Diakses pada: 15 Juni 2021
Pengertian  konsumen  https://dosenpintar.com  diakses  pada  :  2  September 2021