## KESIAPAN PUSAT LAYANAN KESEHATAN (PLK) B UNAIR MENGHADAPI AKREDITASI KLINIK PRATAMA

## THE READINESS OF AIRLANGGA HEALTH CARE CENTERS (AHCC) B FACED ACCREDITATION FOR
FIRST LEVEL CLINICS
Putri Ayu Anggraeny, Ernawaty Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya E-mail:puteput@gmail.com

## ABSTRACT
PLK B Unair is one of the first level clinic that owned by Airlangga University in cooperation with Social Security  Agency  of  Health  (BPJS).  As  mandatory  by  act,  PLK  B  Unair  should  start  to  prepare  to  reach accreditation for first level clinics to realizing quality assurance for health services.  This study aimed to know the early  achievement  of  accreditation  assessment  in  accordance  with  the  guidelines  Health  Ministerial  Regulation No. 46/2015. This was descriptive observational study with cross sectional design The documents were traced to identify  the  completeness  according  the  instrument,  and  interviewed  was  did  to  know  some  procedures.  The results showed that the achievement there is only 51% of all elements assessment in accreditation standards for the readiness of PLK to faced acreditation. Research recomendation leading to the formation of the team for the preparation of accreditation.
Keywords: accreditation, first level clinics, quality assurance, accreditation standards

## PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia sebagai  salah  satu  kebutuhan  dasar  hidup  yang selayaknya  dijamin  oleh  Negara  sesuai  Undang- Undang RI Nomor 40 Tahun 2004.Maka Pemerintah menyelenggarakan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat  dan  menunjuk  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara  program.BPJS  Kesehatan  bertujuan untuk  mewujudkan  terselenggaranya  pemberian jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang layak  bagi  setiap  peserta  dan  atau  keluarganya (Humas BPJS Kesehatan, 2013).
Di era JKN, pelayanan kesehatan dilakukan  secara  berjenjang  dimulai  dari  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai Penyedia  Pelayanan  Kesehatan  (PPK)  tingkat pertama yang akan melayani pasien BPJS Kesehatankemudian  dirujuk  ke  fasilitas  kesehatan tingkat selanjutnya jika membutuhkan.  Humas  BPJS
Kesehatan  (2016)  menjelaskan  sistem  rujukan tersebut  menyebabkan  FKTP  menjadi  gerbang utama  peserta  BPJS  Kesehatan  dalammengakses pelayanan  kesehatan.Keadaan  tersebut  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  setiap  FKTP  untuk mempertahankan mutu pelayanan kesehatannya.Oleh  karena  itu,  menurut  informasi Hukormas  BUK  Kemenkes  RI  (2015)  menetapkan bahwa  indikator  mutu  pelayanan  kesehatan  yaitu akreditasi.Akreditasi diperlukan dengan tujuan meningkatkan  mutu  sehingga  semua  FKTP  yang bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  khususnya memiliki  mutu  yang  bisa  diunggulkan  dan  mampu memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dan  sesuai standar.
Pusat Layanan Kesehatan (PLK) Universitas  Airlangga  (Unair)  merupakan  klinik pratama  yang  berada  di  bawah  naungan  Unair.PLK Unair  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  sesuai  SK yang  ditetapkan  yaitu  untuk  memfasilitasi  melayani dan advokasi pemeliharaan kesehatan dan
kebugaran civitas akademika.SK tersebut menunjukkan  PLK  Unair  awalnya  hanya  melayani mahasiswa  kemudian  melayani  seluruh  civitas akademika  dan  masyarakat  umum.Sejak  tanggal  1 Nopember  2014,  dua  (2)  klinik  pratama  PLK  Unair, yaitu  PLK  B  dan  PLK  C  bekerjasama  dengan  BPJS Kesehatan  sebagai  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama  (FKTP).  Penamaan  klinik  B  dan  C berdasarkan  lokasi  klinik  yang  terletak  di  Kampus  B dan  C  Unair.Saat  ini,  PLK  Unair  melayani  pasien peserta  BPJS  Kesehatan  dan  juga  pasien  non peserta BPJS Kesehatan.
Laporan  kunjungan  PLK  Unair  (2015) menunjukkan  jumlah  peserta  BPJS  Kesehatan  yang terdaftar  di  PLK  B  Unair  terhitung  sejak  tahun  2015 terlihat peningkatan pada setiap bulannya.
Peningkatan ini tentunya seiring dengan visi dari PLK Unair  yaitu  menjadi  FKTP  milik  Perguruan  Tinggi yang  terbaik  di  Indonesia.  Mewujudkan  visi  tersebut tentunya  menjadikan  PLK  B  Unair  harus  senantiasa mengupayakan  penjaminan  mutu  dalam  pemberian pelayanan  kesehatan.  Upaya  penjaminan  mutu tersebut  dapat  dilakukan  dengan  mengikutsertakan PLK  B  Unair  dalam  akreditasi  klinik  pratama.  Oleh karena  itu  berdasarkan  diseminasi  hasil  uji  coba implementasi akreditasi klinik pratama oleh Kemenkes RI hingga tahun 2015 serta dalam rangka upaya  penjaminan  mutu  maka  penelitian  ini bertujuan  mengetahui  kesiapann  awal  PLK  B  Unair dalam  menghadapi  akreditasi  klinik  pratama  yang dapat  dijadikan  acuan  bagi  PLK  B  Unair  sebelum akreditasi.

## PUSTAKA
Klinik Pratama
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan upaya  pelayanan  kesehatan,  baik  berupa  upaya promotif,  preventif,  kuratif  maupun  rehabilitatif  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  atau masyarakat.  Pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama yaitu pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter  dan  dokter  gigi  di  puskesmas,  puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama,  klinik  umum  di  balai/lembaga  pelayanan kesehatan,  dan  rumah  sakit  pratama  (Permenkes Nomor 1 Tahun 2012)
Organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia  jika  dilihat  dari  pengelolanya  terdiri  dari pemerintah  dan  swasta,  organisasi  yang  dikelola pemerintah  antara  lain  puskesmas,  rumah  sakit  dan balai  kesehatan  sedangkan  yang  disediakan  swasta antara lain klinik, praktik dokter, praktik bidan, rumah sakit bersalin, rumah sakit, apotek, serta laboratorium swasta (Maharani, 2009).Klinik pratama menurut  penjelasan  tersebut  diketahui  merupakan salah  satu  organisasi  pelayanan  kesehatan  yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
Permenkes  Nomor  46  Tahun  2015  tentang Akreditasi  Puskesmas,  Klinik  Pratama,  Tempat Praktik  Mandiri  Dokter,  dan  Tempat  Praktik  Mandiri Dokter  Gigi  menjelaskan  bahwa  Klinik  Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan  dengan  menyediakan  pelayanan medik  dasar  baik  umum  maupun  khusus.  Klinik pratama merupakan salah satu bentuk dari FKTP.
Akreditasi menurut Permenkes Nomor 46 Tahun 2015
Akreditasi  merupakan  proses  pengamatan yang  dilakukan  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang berpartisipasi  untuk  memenuhi  kriteria  dan  standar akreditasi  yang  telah  ditentukan.  Akreditasi  ini dilaksanakan oleh lembaga akreditasi yang professional.Tujuan  utama  akreditasi  adalah  untuk pembinaan  peningkatan  mutu,  kinerja  melalui perbaikan  yang  berkesinambungan  terhadap  sistem manajemen,  sistem  manajemen  mutu  dan  sistem penyelenggaraan  pelayanan  klinis,  serta  penerapan manajemen  risiko  dan  bukan  sekedar  penilaian mendapatkan sertifikat akreditasi.
Berdasarkan  beberapa  pustaka  lainnya akreditasi  merupakan  kompetensi  suatu  lembaga dalam melakukan kegiatan berupa pengakuan formal yang  diberikan  oleh  badan  akreditasi  terhadap kesesuaian  tertentu.Akreditasi  merupakan  kegiatan yang  mengkaji  semua  hal  sebagai  bagian  dari proses.Hal  yang  dikaji  berkaitan  dengan  struktur yang  ada  didalamnya  (Poerwarni  dan  Evie,  2006) Tujuannya untuk peningkatan standar yang berkelanjutan  dan  berkesinambungan  (Accreditation Commision  for  Health  Care,  2016).Hasil  penelitian Shaw  et.  al  (2014)  pada  73  rumah  sakit  di  Eropa menunjukkan bahwa akreditasi berpengaruh terhadap  manajemen  mutu  dari  pelayanan  yang diberikan.  Akreditasi  sangat  berkaitan  utamanya dalam hal kepemimpinan klinis dan sistem keselamatan pasien.
Secara ringkas, dapat disimpulkan akreditasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan  untuk  mendapatkan  pengakuan  formal
terhadap  pencapaian  suatu  standar.Pencapaian tersebut  utamanya  berupa  peningkatan  mutu  dan kinerja yang berkesinambungan.Status yang ditetapkan sesuai dengan pencapaian dari organisasi pelayanan kesehatan tersebut.
Permenkes  Nomor  46  Tahun  2015  adalah kebijakan  yang  menyusun  standar  dan  instrumen penilaian  akreditasi  Klinik  dalam  menyediakan pelayanan klinis tingkat pertama kepada masyarakat.Pada  pasal  3  dan  4  dijelaskan  bahwa Klinik  Pratama  wajib  terakreditasi  yang  dapat dilakukan  setiap  3  (tiga)  tahun.Penetapan  status akreditasi  merupakan  hasil  akhir  survey  akreditasi oleh  surveyor  dan  keputusan  rapat  lembaga independen  penyelenggara  akreditasi.Penetapan tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat akreditasi.Status Akreditasi Klinik Pratama terdiri dari (1)  Tidak  terakreditasi;  (2)  Terakreditasi  dasar;  (3) Terakreditasi madya; dan (4) Terakreditasi paripurna.
Standar  akreditasi  Klinik  Pratama  disusun dalam  4  Bab,  yaitu  :  Bab  I  Kepemimpinan  dan Manajemen Klinik (KMK); Bab II Layanan Klinis yang Berorientasi  Pasien  (LKBP);  Bab  III  Manajemen Penunjang  Layanan  Klinis  (MPLK)  dan  Bab  IV Peningkatan  Mutu  Klinis  dan  Keselamatan  Pasien. Masing-masing  dari  bab  tersebut  memiliki  beberapa standar  yang  terdiri  dari  kriteria  dan  elemen penilaiannya masing-masing.
Bab I  mengenai  Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK) ini terdiri atas enamstandar kriteria  dan  tersusun  atas  29  kriteria  yang keseluruhan berjumlah 122 elemen penilaian. Setiap elemen  penilaian  dalam  bab  ini  merujuk  pada  hal terkait  teknis  dari  klinik.  Standar tersebut  antara lain
persyaratan  pendirian  dan  perijinan,  ketenagaan, tata  kelola,  hak  dan  kewajiban  penggunana pelayanan,  kontrak  pihak  ketiga  serta  pemeliharaan sarana dan prasarana.
Bab  II  mengenai  Layanan  Klinis  yang Berorientasi  pasien  (LKBP)  terdiri  atas  10  standar yang  terbagi  ke  dalam  34  kriteria.Jumlah  seluruh elemen  penilaian  dari  kriteria  tersebut  adalah  151 elemen.  Standar  akreditasi  dalam  bab  ini  mengenai standar  akan  pelayanan  dari  pendaftaran  hingga pemulangan dan tindak lanjut.
Bab III standar akreditasi mengenai Manajemen  Penunjang  Layanan  Klinis  (MPLK)  yaitu sebanyak  tujuh  dengan  jumlah  kriteria  sebanyak  35 kriteria.Keseluruhan elemen penilaian berjumlah 172 elemen.  Standar  dalam  akreditasi  ini  mengenai pelayanan  penunjang  yang  ada  di  klinik  hingga  tata kelolanya,  baik  peralatan  maupun  sumberdaya  lain yang dimiliki.
Bab  IV  mengenai  Peningkatan  Mutu  Klinis dan  Keselamatan  Pasien  terdiri  dari  4  standar dengan  jumlah  kriteria  sebanyak  12.  Keseluruhan elemen dalam bab ini terdiri atas 58 elemen. Adapun standar  dalam  bab  ini  meliputi  perencanaan, monitoring  serta  evaluasi  terkait  mutu  layanan  klinis dan keselamatan.
Penjaminan Mutu
Penjaminan mutu (quality assurance) merupakan  konsep  yang  bertujuan  mewujudkan terjaminnya  mutu  pelayanan  kesehatan  secara berkesinambungan  berdasarkan  standar  yang  telah ditetapkan.  Pencapaiannya  lebih  ditekankan  pada proses  pelayanan  yang  sesuai  dengan  standar
sehingga mencegah terjadinya pelayanan yang tidak memenuhi standar. Penjaminan mutu yang berkesinambungan  dapat  terlaksana  jika  diterapkan sistem  mutu  dalam  pengelolaan  organisasi  yang baik.  Keadaan  tersebut  membuat  organisasi  akan berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  bahkan melebihi standar. Keadaan tersebut karena berfokus pada  kepuasan  pelanggan  internal  dan  eksternal (Bustami,  2011).Penjaminan  mutu  merupakan  salah satu  bentuk  peningkatan  kualitas  pelayanan.Alat yang  digunakan  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan  tersebut  terdiri  atas  berbagai  macam tergantung pada organisasi  pelayanan  tersebut. Alat peningkatan  yang  digunakan  antara  lain  akreditasi dan  Sistem  Manajemen  Mutu  ISO  9000.  Akreditasi sendiri  merupakan  alat  yang  menekankan  pada struktur  (Maharani,  2009).Budaya  safety  juga menjadi  aspek  penting  karena  menurut  Budiharjo (2008)  budaya  ini  menggambarkan  pelayanan  yang diberikan  dan  merupakan  salah  satu  upaya  dalam penjaminan  mutu.Budaya  ini  bukan  hanya  sebatas slogan  melainkan  secara  strategis  dikaitkan  dengan sistem sosialisasi, strategi SDM, teknologi, pelatihan- pelatihan dan keteladanan.
Cable (1998) dalam Bustami (2011) mengungkapkan  kunci  mengenai  mutu  pelayanan kesehatan  yaitu  berpikir  secara  sistem,  pendekatan saintifik, kerjasama tim, kepemimpinan serta peningkatan  mutu  berkelanjutan.  Bustami  (2011) menjelaskan  berdasarkan  pengalamannyaada  6  hal yang  dapat  dicapai  dalam  penjaminan  mutu.. Pencapaian  tersebut  adalah:  (1)  pemeriksaan menjadi  lebih  teliti,  (2)  penggunaan  sarana  dan  alat menjadi  lebih  baik,  (3)  pengobatan  akan  lebih  tepat
dan  hemat,  (4)  infomasi  untuk  pasien  akan  lebih memadai,  (5)  pelayanan  yang  diberikan  menjadi lebih  ramah  dan  simpatik  sehingga  kepercayaan pasien  meningkat,  (6)  hasil  akan  lebih  efektif  dan efisien.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan kuantitatif. Rancangan penelitian ini menurut waktunya adalah desain cross sectional.
Pengambilan  data  dilakukan  di  Klinik  PLK  B  Unair pada Februari-Maret 2016.
Instrumen yang digunakan adalah Permenkes No. 46 tahun 2015 sebagai pedomandengan observasi dan wawancara.Observasi dilaksanakan dengan panduan
assessment
dan telusur dokumen.Dokumen  yang  ditelusur  sesuai  dengan masing-masing  elemen  penilaian  dari  standar akreditasi.Dokumen  yang  dimaksud  secara  garis besar dibagi atas dua bagian yaitu dokumen internal dan  eksternal.Dokumen  internal  tersebut  berupa kebijakan,  pedoman,  Standar  Operasional  Prosedur (SOP), sedangkan dokumen eksternal yaitu
peraturan
perundangan
dan beberpa pedoman.(regulasi) eksternal yang
berlaku.Pengambilan data dengan wawancara dilaksanakan untuk mendukung dalam mengklarifikasi telusur terhadap dokumen yang tidak diketahui.Wawancara dilakukan pada petugas PLK B Unairyaitu  pelaksana  bagian  sumber  daya  manusia, admin dan paramedik.
Analisis data dilakukan dengan memberikan skor  pada  setiap  elemen  yang  memiliki  makna
berdasarkan  pedoman  yaitu  0  (tidak  terpenuhi),  5 (terpenuhi  sebagian)  dan  10  (terpenuhi).Keseluruan pencapaian  skor  berdasarkan  standar  akreditasi dikategorikan  dalam  persentase  yaitu  <20%  tidak terpenuhi,  21-79%  terpenuhi  sebagian  dan  >80% terpenuhi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengecekan atas elemen penilaian dilakukan  untuk  mengetahui  kesiapan  klinik  PLK  B Unair  menghadapi  akreditasi  klinik  pratama.Tabel  1 di  bawah  menjelaskan  secara  ringkas  hasil pencapaian  kesiapan  awal  PLK  B  Unair  dalam menghadapi  akreditasi  klinik  pratama  tahun  depan (2017).  Standar  akreditasi  yang  disusun  dalam empatbab  terdapat  394elemen  penilaian  dengan skor pencapaian saat ini 2.020dari total keseluruhan skor 3.940. Pencapaian saat ini rata-rata keseluruhan  standar  sebesar  51%,termasuk  dalam kategori terpenuhi sebagian.
Standar  akreditasi  yang  memiliki  elemen  terbanyak terdapat padaBab II Layanan Klinis yang Berorientasi
Pasien (LKBP) sebanyak 127 elemen penilaian.Jumlah  elemen  paling  sedikit  yaitu  58 elemen penilaian adalah standar akreditasi pada Bab IV Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien. Bab  IV  memiliki  jumlah  elemen  yang  paling  sedikit harusnya memiliki persentase pencapaian yang lebih tinggi  karena  probabilitas  yang  harus  dicapai  lebih sedikit  tetapi  pencapaiannya paling  rendah yaitu 3% yang dikategorikan tidak terpenuhi.
Tabel 1. Hasil  Pencapaian  PLK  Unair  B  pada  Februari  2016    dalam  Menghadapi  Akreditasi  Klinik  Pratama menurut Permenkes No. 46 Tahun 2015
BAB Standar Akreditasi Jumlah Elemen Penilaian Jumlah Skor Per elemen Skor Pencapaian Per bab Persentase Pencapaian Per bab I Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK) 122 1.220 930 76% II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) 151 (Opsional 24) 1.270 755 59% III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) 172 (Opsional 85) 870 320 37% IV Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien 58 580 15 3% Total Pencapaian 394 3.940 2.020 51%
Keterangan : (*) opsional, penilaian tidak dilakukan pada elemen tersebut dan tidak terhitung pada penilaian.
Standar kriteria  Bab I terdiri atas 6 standar,
dan keseluruhan hasil pencapaian yaitu dikategorikan  terpenuhi  sebagian.  Saat  pengecekan masih terdapat dokumen yangbelum tersedia  ataupun  belum  dapat  dipastikan  apakah dokumen  tersebut  sudah  ada  ataukah  memang belum  dibuat  oleh  PLK  B  Unair.Standar  yang ditentukan  pada  bab  ini  mengenai  hal-hal  teknis dalam  manajemen  klinik,  secara  legalitas  klinik belummemenuhi dokumen dan syarat-syarat tersebut.  Bab  ini  menggambarkan  kondisi  internal dan  fisik  dari  klinik  yang  akan  mempengaruhi mutunya.  Mutu  tersebut  dapat  dilihat  dari  kepuasan pasien  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya Widiastuti N. M et. al (2015) menunjukkan dari empat jenis FKTP yang ada kepuasan terendah khususnya dimensi mutu penampilan fisik (tangible) dimiliki oleh klinik pratama jika dibandingkan dengan puskesmas, klinik  pemerintah  dan  praktik  dokter  pada  era  JKN saat ini.
Pencapaian  elemen  terendah  pada  bab  ini yaitu standar kontrak pihak ketiga dimana pencapaiannyahanya  sebesar  33%.Pencapaian  ini
dikategorikan terpenuhi sebagian atau masih banyak dokumen penunjang yang belum dimiliki.Hal ini tentu sangat berdampak secara langsung pada manajemen klinik karena kontraktersebut merupakan salah  satu  dokumen  internal  yang  berperan  untuk menjamin  penyelenggaraan  pihak  ketiga  memenuhi standar  yang  ditetapkan.  Keadaan  ini  belum  sesuai dengan  pendapat  Bustami  (2011)  dalam  upaya penjaminan mutu yaitu pencapaiannya lebih ditekankan  pada  proses  pelayanan  yang  sesuai dengan  standar  sehingga  mencegah  terjadinya pelayanan  yang  tidak  memenuhi  standar  karena pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  kepuasan pasien.
Pencapaian pada standarbabII yaitu Layanan  Klinis  yang  Berorientasi  Pasien  (LKBP). Dimana  terdapat  dua  standar  kriteria  yang  tidak dinilai  karena  termasuk  dalam  kriteria  opsional yaitumengenai  (1)  makanan  dan  terapi  nutrisi;  (2) pemulangan  dan  tindak  lanjut.Kriteria  ini  opsional sebab dalam pedoman tidak mewajibkan ketersediaannya.PLK B Unair saat ini memang tidak menyediakan  layanan  rawat  inap  sehingga  standar
tersebut  tidak  termasuk dalam  penilaian.Pencapaian terendah  yaitu  pada  standar  pendidikan  kesehatan dan  konseling  kepada  pasien/keluarga.Hal  ini dikarenakan  karena  belum  ada  tenaga  khusus  yang memberikan  pendidikan  kesehatan  dan  konseling serta belum adanya dokumen dan bukti dokumentasi pelaksanaan pelayanannya.
Elemen  penilaian  dalam  standar  kriteria  di Bab  II  mengenai  serangkaian  proses  pelayanan  di klinik,  .Bustami  (2011)  mengungkapkan  salah  satu pencapaian dalam penjaminan mutu yaitu pemeriksaan menjadi lebih teliti. Pencapaian terhadap setiap elemen akan menunjukkan ketelitian dari  manajemen  dan  pelayanan  yang  diberikan. Ketelitian  yang  dimaksud  disini  adalah  ketepatan pelayanan  yang  diberikan  dan  kesesuaian  dengan standar  yang  ditentukan.Penjaminan  mutu  sendiri berupaya  untuk  mencapai  bahkan  melebihi  standar yang ditentukan.
Hasil pencapaian Bab III mengenai
Manajemen Penunjang Layanan Klinis.yaitu kelengkapan dokumen dan pemenuhan atas elemen
penilaian tersebut dikategorikan terpenuhi sebagian.Jumlah  elemen  penilaian  yang  belum terpenuhi  cukup  besar  sehingga  perlu  mendapat perhatian  khusus  dalam  persiapan  akreditasi. Pencapaian rendah dikarenakan PLK B Unair belum menyediakan  beberapa  pelayanan  yang  dijadikan standar  kriteria  sedangkan  standar  kriteria  yang opsional hanya dua yaitu (1) pelayanan laboratorium;  (2)      radiodiagnostik.  Hal  tersebut karena dalam pedoman pelayanan bukan merupakan pelayanan  penunjang  yang  wajib  dimiliki oleh klinik.
Beberapa  elemen  dalam  bab  ini  juga  tidak memiliki  skor  atau  tidak  terpenuhi.  Elemen  tersebut meliputi lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan  hukum,  regulasi  dan  perijinan.Hasil wawancara  menunjukkan  Klinik  selama  ini  tidak pernah melakukan kegiatan maupun pelayanan yang tidak  mengindahkan  lingkungan  tetapi  diakui  belum menyediakan  dokumen  terkait  hal  tersebut  sebagai bukti pelaksanaannya. Kondisi ini dapat dihubungkan dengan  penelitian  sebelumnya  Greenfield  (2011) mengenai motivasi sumber daya untuk terlibat dalam proses  akreditasi  dipengaruhi  peran  para  manajer melalui  berbagai  pendekatan  tertentu  sehingga sumber  daya  mau  terlibat  aktif  khususnya  dalam pendokumentasian  dokumen  yang  dibutuhkan.  Kita ketahui  bahwa  dalam  proses  akreditasi  hal  yang paling dibutuhkan adalah pendokumentasian dokumen yang baik terlebih dahulu kemudian melihat implementasinya.  Jika  sumber  daya    di  klinik  belum memiliki motivasi yang tinggi maka proses akreditasi akan sulit memiliki pencapaian yang tinggi.
Bab  IV  mengenai  Peningkatan  Mutu  Klinis dan Keselamatan Pasien, hasil penilaiannya sebesar 3% atau dikategorikan tidak terpenuhi.Jika dilihat dari persentasenya, jumlah elemen penilaian yang belum terpenuhi  sangat  besar.Hasil  tersebut  menunjukkan bahwa  klinik  belum  menjalankan  standar  mengenai keselamatan pasien begitu pula dengan kelengkapan dokumennya.
Pencapaian  terendah  berada  pada  standar di  bab  ini.  Penyebabnya  sama  dengan  standar lainnya  yaitu  klinik  belum  memiliki  beberapa dokumen penunjang yang menjadi bukti pelaksanaannya.  Klinik  sebaiknya  memprioritaskan
standar  dalam  bab  ini  sesuai  dengan  kunci penjaminan  mutu  pelayanan  kesahan  oleh  Cable (1998)  dalam  Bustami  (2011),  antara  lain  berpikir secara sistem, pendekatan saintifik, serta peningkatan  mutu  berkelanjutan.Hal  lain  yang menjadi perhatian bahwa bab ini mengenai mutu dan keselamatan pasien yang biasanya menjadi keunggulan dari fasilitas kesehatan untuk memperoleh  penilaian  yang  baik  di  masyarakat sesuai  dengan  Budiharjo  (2008)  menyatakan  dalam penelitiannya  bahwa  keselamatan  pasien  besar pengaruhnya  terhadap  citra,  tanggung  jawab  sosial, moral serta kinerjanya.
Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatan  pencapaian  dalam  hal  keselamatan pasien  salah  satunya  dengan  pengelolaan  budaya organisasi yang efektif utamanya safety culturesesuai  dengan  penelitian  Budiharjo  (2008) agar  budaya  ini  bukan  hanya  sebatas  slogan melainkan  secara  strategis  dikaitkan  dengan  sistem sosialisasi,  strategi  SDM,  teknologi,  pelatihan- pelatihan dan keteladanan.
Secara Keseluruhan standar rata-rata pencapaiannya  termasuk  dalam  kategori  terpenuhi sebagian.Penilaian  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa  dari  seluruh  standar  pendokumentasian dokumen  banyak  yang  belum  tersedia.Akreditasi tidak hanya melihat pencapaian atas standar tertentu tetapi  secara  keseluruhan.  Hal  utama  yang  perlu diketahui  bahwa  akreditasi  klinik  sama  halnya dengan akreditasi rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkesinambungan  sehingga  sangat  diperlukan komitmen  bersama  dari  seluruh  sumberdaya  yang
terdiri  dari  berbagai  macam  professional  (Poerwani, 2006)

## SIMPULAN
Pencapaian  PLK  Unair  B  dalam  persiapan akreditasi klinik secara keseluruhan dari 394 elemen penilaian,  pencapaian  saat  ini  dengan  skor  2.020 dalam  persentase  sebesar  51%  atau  dikategorikan terpenuhi sebagian. Pencapaian terendah yaitu pada standar  akreditasi  peningkatan  mutu  klinis  dan keselamatan  pasien.Pencapaian  belum  maksimal dikarenakan  hampir  seluruh  dari  elemen  penilaian yang  belum  dimiliki  adalah  ketersediaan  dokumen pendukung.  Namun  dengan  adanya  penilaian  awal ini  masih  memungkinkan  untuk  dikembangkan pencapaiannya menjadilebih besar sebelum pelaksanaan  akreditasi,  mengingat  ini  adalah penilaian pertama kali menggunakan dasar Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,  Klinik  Pratama,  Tempat  Praktik  Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
Persiapan  menghadapi  akreditasi  klinik yang  dapat  disarankan  yaitu  klinik  sebaiknya membentuk  tim  yang  khusus  mempersiapkan  dan melengkapi  seluruh  dokumen  penunjang  yang dibutuhkan untuk akreditasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Accreditation  Commission  for  Health  Care,  Inc. (2016).What is Accreditation?fromhttp://www.achc.org/getting -started/what-is-accreditation.
Budiharjo,  Andreas.  (2008).  Pentingnya  Safety Culture di Rumah Sakit, Upaya meminimalkan Adverse  Events.  Jurnal  Manajemen  Bisnis, Volume 1, Nomor 1.
Bustami.  (2011).  Penjaminan  Mutu  Pelayanan Kesehatan &Akseptabilitasnya.Jakarta :
Penerbit Erlangga.
Greenfield,  David.  Marjorie  Pawsey  &  Jeffrey Braithwaite. 2010. What Motivate professional to  engage  in  the  accreditation  of  healthcare
organizations?.International
Journal for Quality  in  Health  Care  1011:  Volume  23,
Number 1.
Humas  BPJS  Kesehatan.(2013).  Sejarah  Perjalana Jaminan  Sosial  di  Indonesia.Retreived  from http://bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2 013/4. Last Accesed 11 May 2016.
Humas  BPJS  Kesehatan.  (2016).  Pahami  Lebih
Dalam  tentang  Sistem  Rujukan  Berjenjang dan  Pola  Pembayaran  BPJS  Kesehatan  ke Faskes.Siaran Pers. Retrieved From: https://www.bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/588c8bcc 7941c2b6d0187435dbcaba61.pdf. Last
Accesed 28 July 2016
Hukormas  BUK  Kemenkes  RI.  (2015).  Diseminasi
Hasil  Uji  Coba  Implementasi  Akreditasi Puskesmas Di Propinsi Jawa Timur Dan Nusa Tenggara
Timur.Retrieved
from:http://www.yankes.kemkes.go.id/read- dirjen-buk-benahi-sistem-rujukan-yang- tersendat-642.html.  Last  Accesed  28  July 2016
Maharani,  C.  (2009).Sistem  manajemen  mutu  ISO
9000  sebagai  alat  peningkatan  kualitas organisasi pelayanan kesehatan.Jurnal
Kesehatan Masyarakat, 5(1). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
PLK  Unair.  (2015).  Laporan  Kunjungan  PLK  Unair 2015. Surabaya : Universitas Airlangga
Poewarni,  S.K.  and  Sopacua,  E.,  (2006).  Akreditasi Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah  Sakit.  Buletin  Penelitian  Sistem Kesehatan, 9(3 Jul).
Shaw,  Charles  D.,  et  al.  (2014).  The  effect  of certification  and  accreditation  on  quality management  in  4  clinical  services  in  73 European  hospitals.International  journal  for quality in health care: mzu023.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40
Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional
Widiastuti  N.M.,  N.M  Sri  Nopiyanti.,  Nangku
Karmya.(2015).  Perbedaan  Kepuasan  Pasien Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  Empat Jenis Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama.Publich Health and Preventive Medicine Archieve, Volume 3, Nomor 2.