## PERDA SYARI’AH DAN KONFLIK SOSIAL
(Implikasi penerapan Perda  No. 4  tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadlan terhadap
Hubungan antar Agama di Kota Banjarmasin)
Siti Tarawiyah (IAINBanjarmasin, Jl.A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70234 email: tara_mtp@yahoo.com)

## Abstrak:
Tulisan  ini  sebagai  refleksi  kreatif  penulis  dalam  memotret dinamika sosial di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan terkait lahirnya  Perda  No.  4  tahun  2005  tentang  Perubahan  atas Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada  Bulan  Ramadlan  terhadap  Hubungan  antar  Agama. Sebagai  implikasi  politik  diberlakukannya  otonomi  daerah, maka  pemerintah  daerah  mempunyai  ‘kewenangan’  untuk membuat  peraturan  daerah  (perda)  termasuk  Perda  Syari’ah. Penelitian  lapangan  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  kerangka  teori  konflik  Karl Marx  dan  Ralf  Dahrendorf.  Temuan  menarik  dari  tulisan  ini adalah  munculnya  perda  syar’iah  (Perda  Ramadlan)  tersebut menimbulkan  pro-kontra,  karena  cenderung  dijadikan  alat memperkuat  kekuasaan,  politisasi  agama,  dan  diskriminasi etnis  minoritas,  sehingga  sangat  berpotensi  mengundang konflik, yakni konflik vertikal (antara masyarakat versus aparat) dan konflik  horizontal (masyarakat  mayoritas versus minoritas) dan  yang  lebih  tragis  lagi  berdampak  negatif  pada  hubungan antar  agama.  Secara  prinsip  Perda  Ramadlan  secara  substantif tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  hubungan antar  agama  di  Banjarmasin,  terbatasnya  akses  ekonomi kalangan  pedagang.  Meski  demikian,  masyarakat  Banjarmasin dalam  mensikapi  Perda  Ramadlan  tersebut  tidak  anarkhis artinya masih mensikapi secara arif dan damai.
Kata Kunci: Perda Ramadlan, konflik vertikal, dan konflik horisontal

## Abstract:
This  article  is  creative  reflection  of  social  dynamic  in Banjarmasin city, South Kalimantan relating the release of Perda (local official regulation) No. 4. Tahun 2005 of alteration on the
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
previous  Perda  No.  13  Tahun  2003  of  activities  prohibition during Ramadlan (fasting month) toward inter-religion relations. As the political implication of local-government autonomy, local government  has  “authority”  to  establish  Perda  including syari’ah  Perda.  This  is  a  field  study  that  apply  a  qualitative approach  using  theoretical  framework  of  Karl  Marx  and  Ralf Dahrendorf.  The  research  findings  show  that  the  release  of syari’ah  perda  causes  pro  and  anti.  It  seems  become  a  tool  to strengthen  the  power,  religious  politicization,  and  minority ethnic descrimination. It can cause conflicts; a horizontal conflict -minor against major  society; a  vertical  conflict  -society against government. It  gives  bad  impact  toward  religion  relations.  The perda  of  ramadlan  does  not  substantively  contribute  a significant  impact  on  the  religious  relationship  in Banjarmasin. On  the  other  hand,  Banjarmasin  people  do  not  react  it anarchically, they even perform wise and peaceful attitude.
Key Words: Perda Ramadlan , vertical conflict, and horizoantal conflict.

## Pendahuluan
Sejak  digulirkannya  otonomi  daerah  (Otoda)  lewat  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2004,  telah  memberikan  kesempatan pemerintah  daerah  menjabarkan    batas-batas  kewenangan,  asas-asas pembentukan  peraturan-peraturan  daerah  (perda)  dan  membangun wacana  pengauatan  demokratisasi.  Di  sisi  lain,  otonomi  mulai memicu banyak persoalan baru, mulai dari konflik pusat-daerah, soal pembagian “kue pembangunan” yang tidak merata, lahirnya raja-raja kecil  yang  lebih  otoriter  dari  pusat,  hingga  konflik  internal  yang berkaitan  dengan  pemekaran,  SARA,  atau  dikebirinya  hak-hak minoritas karena pembuatan kebijakan daerah yang tidak partisipatif.
Salah  satu  isu yang  mengundang   konfrontatif  massa  sebagai dampak  dari  otonomi  daerah  adalah  banyaknya  produk  hukum pemerintah  daerah  yang  bernuansa  agama  atau  yang  kerap  dikenal dengan  Perda  Syari’ah. 1 Produk-produk  hukum  tersebut  memicu
1 Berdasarkan  laporan  Komnas  Perempuan,  terdapat  150  perda  yang  dibuat  oleh pemerintah  daerah  di  seluruh  Indonesia  yang  sebagian  besar  berlatar  belakang agama  dan  berpotensi  memicu  diskriminasi  kelompok.  Di  antaranya,  terdapat  28 perda  yang  dikategorisasikan  kriminalisasi  terhadap  perempuan,  21  perda  yang

## Siti Tarawiyah
banyak  pro-kontra,  yang  menurut  beberapa  kalangan  menjadi  alat memperkuat  kelas  dan  golongan  tertentu,  politisasi  agama, diskriminasi terhadap golongan minoritas bahkan berpotensi memicu kriminalitas  terhadap  perempuan.  Pada    masyarakat  yang  lebih pluralistik,  bagi  sejumlah  pakar,  perda  syari’ah  adalah  potensi konflik 2 yang  harus  diwaspadai,  karena  ia  menyangkut  kepentingan mayoritas-minoritas yang sangat sensitif.
Kota  Banjarmasin,  sebagai  ibukota  propinsi  yang  memiliki heterogenitas  etnis  dan  agama  yang  jauh  lebih  kaya  dari  kabupaten lainnya, pelaksanaan  Perda  N0.4  tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  No. 13 tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan  Ramadlan  ini  melahirkan  konflik  yang  lebih  kompleks ketimbang berbagai  daerah lainnya  di Kalimantan Selatan  yang  juga memberlakukan Perda yang serupa. 3
Beberapa  daerah  lain  di  Kalimantan  Selatan  seperti  Hulu Sungai  Utara  dan  Kabupaten  Banjar  yang  memberlakukan  Perda Ramadlan  hanya  mengalami  problem    sekitar  penanganan  warung sakadup 4 muslim  yang tidak terlampau berarti. Namun, Satpol PP di
dikategorikan  melakukan  kontrol  terhadap  tubuh  perempuan,  9  perda  termasuk pembatasan  terhadap  komunitas  tertentu,  dan  sebanyak  82  perda  dibuat berlandaskan  moralitas  dan  agama.  Lihat  Tim  Pemantau  Komnas  Perempuan,  Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia (Laporan  terbatas  Untuk  Kalangan  Sendiri) ,  (Jakarta:  Komnas  Perempuan,  2009),  hlm. 93-105. 2 Pada  masyarakat  yang  pluralistik,  konflik  antara  masyarakat  dan  kekuasaan cenderung  mudah  terjadi  karena  adanya  pembuatan  kebijakan  yang  tidak partisipatif. Lihat Khamami Zada, Prakarsa Pedamaian: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial , (Jakarta: PP Lakpesdam NU, 2009).  Serangkaian kekerasan yang terjadi selama ini di Indonesia, merupakan bagian dari   cermin ketidakpuasan golongan kecil atau minoritas  atas  kesenjangan  sosial  politik  yang  terjadi,  lihat:  Abdul  Moqsith  Gazali, Prakarsa  Perdamaian ,  http://www.lakpesdam.or.id/publikasi/197/inisiatif-perda maian-meredam-konflik-agama-budaya-tashwirul-afkar-22 . Perda  Syari’ah  adalah satu  bentuk  kebijakan  yang  memberikan  fasilitas  lebih  banyak  terhadap  golongan mayoritas.
3 Selain  Kota  Banjarmasin,  dua  Kabupaten  lainnya  di  Kalimantan  Selatan,  yaitu kabupaten  Banjar  dan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  memiliki  Perda  yang  sama tentang aturan melakukan aktivitas dibulan Ramadlan.
4 Warung Sakadup adalah istilah yang populer di Kalimantan Selatan untuk menyebut warung-warung yang buka secara diam-diam pada bulan Ramadlan.
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
Kota  Banjarmasin,  dalam  melaksanakan  Perda  Ramadlan    bukan hanya  menghadapi  muslim,  namun  juga  golongan  non-muslim  dan banyaknya  para  pendatang  dari  luar  daerah  yang    berstatus  musafir yang  merasa  aktifitasnya  terhambat  dengan  adanya  perda  tersebut. Setiap bulan Ramadlan,  Satpol PP selalu bentrok dengan masyarakat muslim  dan  non-muslim  yang  memiliki  warung  makan,  café  dan restoran.  Konflik  yang  terjadi  sangat  beragam,  mulai  dari  perang mulut,  kekerasan  fisik  hingga  merebaknya  kasus  suap  menyuap antara  aparat  dengan  korban  penertiban. 5 Kondisi  yang  sangat berbeda  jika  dibandingkan  dengan  penerapan  Perda  yang  sama didaerah lain yang masyarakatnya cenderung lebih homogen. 6
Keberadaan  perda  ini  pada  masyarakat  plural,  bukan  hanya disinyalir  membatasi  hak-hak  minoritas,  namun  juga  berpotensi membangun  sentimen  dari  kalangan  minoritas  terhadap  kaum mayoritas  di  Banjarmasin, 7 serta  berdampak  pada  hubungan  antar
5 Beberapa  laporan menunjukkan  bahwa sebagian  besar pemilik depot yang  terkena dampak dari Perda Ramadlan ini adalah golongan minoritas non-muslim yang setiap Ramadlan  selalu  berkonflik  secara  fisik  dengan  aparat  Satpol  PP  karena  mereka membuka  warung  makan  dan  restoran  miliknya.  lihat  Banjarmasin  Post,  Kembali Makan Korban , 13 Oktober  2004, hlm. 14.  Beberapa korban yang  tertangkap tangan sedang makan dan minum di warung ,  dijalan dan sedang merokok ditempat umum adalah non muslim yang terkena operasi Yustisi Perda Ramadlan. Lihat Banjarmasin Pos,    Perda  Ramadlan  Lemah,  23  Oktober  2004,  hlm.  6.  Selain  dalam  bentuk  bentrok fisik,  konflik  yang diakibatkan  oleh penerapan perda  ini  juga ditemukan  berbentuk suap  menyuap  antara  pemilik  café  dan  rumah  makan  yang  semuanya  adalah keleompok  minoritas  dengan  petugas  agar  tidak  diciduk.  Lihat  Banjarmasin  Pos, Kasus Sogok Ditelisik , Sabtu, 23 Oktober 2009. 6 Perda yang berkaitan dengan  aktivitas di bulan Ramadlan sebenarnya juga terdapat di 2 Kabupaten lainnya di Banjarmasin, yaitu  Perda Kab. Banjar No.10/2001 tentang membuka restoran, warung,  rombong dan yang  sejenisnya serta makan dan minum atau merokok ditempat umum pada bulan Ramadlan, dan Perda  Kab. Hulu Sungai Utara  No.32/2003  tentang  Ramadlan.  Namun,  konflik  yang  ditimbulkan  dari penerapn Perda tersebut hanya bersifat internal muslim, dan tidak pernah ditemukan berkaitan  dengan  non-musllim.  Lihat  Perda  Banjarmasin  Pos,  Ramadlan  di  Amuntai Tetap  Dilanggar ,  Minggu,  24  Oktober  2009;  Banjarmasin  Pos,  Buka  Sakadup  dihukum Penjara , Sabru, 27  September 2003; Banjarmasin  Pos, Hormatilah  Ramadlan,  Jum,at, 14 Nopember  2003;  dan  Serambi  Ummah  (Banjarmasin),  Syariat  Islam  di  Kab.  Banjar Dipertanyakan , 07 April 2005. 7 Berdasarkan  laporan  Wanti  Maulidar,  pemantau  asal  Aceh  untuk  Komnas Perempuan di  Banjarmasin  menyebutkan,  ia  pernah  diperlakukan  tidak  sopan  oleh seorang  penganut  Hindu  ketika  sedang  melakukan  wawancara  dengan  seorang

## Siti Tarawiyah
agama dan sangat berkemungkinan dapat memicu konflik yang lebih besar.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  hendak  melihat bagaimana  efektifitas  Perda  Ramadlan  pada  masyarakat  yang pluralistik  serta  dampaknya  terhadap  hubungan  antar  umat beragama  di  kota  Banjarmasin    dan  diharapkan  dapat    dijadikan bahan  refleksi  terhadap  munculnya  berbagai  kemungkinan  konflik untuk  kemudian  dapat  diambil  langkah-langkah  antisipatif  oleh pihak-pihak terkait.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  basis pada riset lapangan. Data yang di dapatkan di lapangan akan menjadi data  primer  melalui  teknik  wawancara,  indepth  interview  dan  hasil pengamatan  dengan  menggunakan  teknik  snow  ball  untuk mendapatkan  data  yang  lebih  mendalam  dan  komperhensif.  Data primer  ini  akan  dilengkapi  dengan  data  sekunder  yang  didapatkan dari  media  massa  dan  sumber  lainnya  yang  terkait.  Analisis    dalam penelitian ini  menggunakan kerangka  sosiologi dalam  teori konflik yang dikembangkan oleh Marx dan Ralf Ralf Dahrendorf yang lazim digunakan untuk menganalisa hubungan antar agama serta beberapa kerangka  teori  lain  yang  berkaitan  dengan  hubungan  negara  dan masyarakat sipil yang dikembangkan oleh Gramsci.
Dinamika  Hubungan  antar  Agama  di  Kota  Banjarmasin:  Konflik Damai versus Konflik Anarkhis Masyarakat  Kalimantan  Selatan  (Kalsel)  adalah  masyarakat yang  sangat  terbiasa  bergaul  dan  berhubungan  sangat  baik  antar umat  beragama.  Kondisi  ini  telah  terjadi  sejak  berpuluh  tahun  yang lalu, bahkan  hubungan ini terjadi bukan hanya pada sektor ekonomi,
ummat Hindu lainnya di Vihara Jenaya Jl. Gatot Subroto Banjarmasin, karena orang tersebut  mencurigai  pemantau  adalah  misionaris  atau  sejenisnya  yang  sedang mengumpulkan  informasi  dan  data  untuk  kepentingan  sendiri.  Lainnya,    Salah seorang    pemilik  warung  makan,  Ny.  Igin,  seorang  minoritas  yang  kerap  terlibat konflik  fisik  setiap  tahun  pada  bulan Ramadlan  dengan  Satpol  PP mengungkapkan rasa  antipatinya  dengan  muslim  dan  pemerintah  daerah  yang  ada  karena    ia  nilai munafik  dan    membuat  Perda  yang  mematikan  usahanya.  Lihat  Wanti  Maulidar, Pemenuhan Hak-hak Konstitusi Perempuan di Era Otonomi Daerah: Laporan Terbatas untuk Kalangan Sendiri , (Jakarta: Dokumentasi Komnas Perempuan, 2009), hlm. 82.
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
namun  juga  telah  menjadi  bagian  dari  budaya    dan  berasimilasi dalam bentuk-bentuk kepercayaan.
Bentuk-bentuk relasi antar agama, seperti saling mengunjungi dalam setiap perayaan hari raya dan upacara kematian adalah bentuk yang umum ditemukan pada masyarakat ini, semisal asimilasi dalam bentuk kepercayaan dengan cara ikut mengambil bagian dalam ritual agama  lain  merupakan  bukti  menyatunya  masyarakat  Kalimantan Selatan  tanpa  batasan  budaya  dan  agama.  Meski  begitu,  kondisi  ini tidak  menafikan  munculnya  konflik  dan  gesekan  antar  golongan, setidaknya bisa dibuktikan ditemukannya beberapa panggilan “jelek” atau  stigma  buruk  oleh  satu  golongan  kepada  golongan  yang  lain serta pembatasan pembauran pendidikan dan kerja antar golongan.
Kenyataan  di  atas  sesuai  dengan  model  teori  konflik Dahrendrof  dan  yang  menggabungkan  kesenjangan  ekonomi, kekuasaan  dan  ideologi  sebagai  pemicu  konflik,  sehingga  dengan diterbitkannya Perda Ramadlan yang dikeluarkan pemerintah daerah diakui  telah  membangun  sikap  pesimisme  minoritas  terhadap masyarakat muslim, sikap kecemburuan sosial serta munculnya sikap ‘anarkhis’.
Sebenarnya  sikap  pesimisme  minoritas  terhadap  Islam  dan sikap  kecemburuan  terhadap  pemerintahan  daerah  telah  terjadi sebelum Perda Ramadlan dikeluarkan, misalnya perasaan
diberlakukan diskriminasi oleh pemerintah daerah atau muslim yang terlalu  arogan  sebagai  mayoritas.  Namun,  pada  batas-batas  tertentu, konflik  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  perda  ini,  semaksimal mungkin  disikapi  oleh masing-masing pihak dengan cara yang lebih damai. 8 Berdasarkan hasil pengamatan penulis,  konflik di atas tidak
8 Hal ini  tampaknya berkaitan  secara  langsung bahwa  sebagian  besar yang menjadi sasaran diskriminasi pelaksanaan Perda Ramadlan adalah etnis China, yang dikenal memiliki  kemampuan  untuk  secara  kreatif  menemukan  bentuk-bentuk  usaha alternatif  serta  perilaku  mereka  yang  secara  signifikan  tidak  pendendam sebagaimana  layaknya  masyarakat  pribumi  semisal  Dayak  atau  Madura.  Sehingga konflik-konflik  anarkis  sangat  sulit  muncul  dalam  kasus  ini.  Berdasarkan  study  R. Tockary  tentang  perilaku  etnis  di  Indonesia,  etnis  China  dikenal  memiliki kemampuan  me-manage  konflik  dengan  lebih  damai  dan  bersimilasi    dengan  cepat terhadap budaya setempat. Lihat. R. Tockary, “Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis di  Indonesia”,  dalam  Konflik  Komunal  di  Indonesia  Saat  Ini,  ed.  W.A.L  Stokhof  dan Murni  Djamal,  (Leiden-Jakarta:  Indonesian  Netherlands  Cooperation  In  Islamic Studies  (INIS)  Universitait  Leiden  dan  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  (The  Center  For

## Siti Tarawiyah
berkaitan  langsung  dengan  lahirnya  Perda  Ramadlan  namun  yang terjadi  konflik  turunan  dari  konflik  utamanya,  yaitu    pembatasan akses-akses  ekonomi  karena  lahirnya  Perda  ini.  Alasan  ekonomi, tampaknya  adalah  alasan  paling  krusial  yang  memungkinkan pecahnya  konflik  dalam  bentuk-bentuk  anarkis  yang  terbatas. Perlawanan  Ny.  Igin  dan  Nony    contohnya,    yang  diekspresikan secara anarkis,  menjelaskan bagaimana persoalan distribusi ekonomi yang  senjang  memungkinkan    timbulnya    model  konflik    anarkis semacam itu.

## Management Konflik  Damai sebagai Pilihan Utama
Bahwa  Perda  Ramadlan  melahirkan  beberapa  persoalan benturan dalam hubungan antar agama dan pemerintah dengan kelas minoritas,  adalah  sesuatu  yang  kerap  terjadi.  Salah  satu    model pesimisme  lama yang ditemukan pada  kalangan minoritas     berkisar tentang  isu  halal  haram  makanan  yang  dimasak  oleh    kalangan Chinese 9 , atau pun stigma jelek yang dilekatkan oleh golongan Chinese terhadap  cita  rasa  suku  Banjar  yang  rendahan.  Ketika  Perda Ramadlan  dikeluarkan,  isu  ini  merebak  lagi,  namun hanya semacam pengulangan dari   isu sebelumnya. Sama halnya bagaimana mereka menanggapi  berbagai  kebijakan  pemerintah  sebelumnya  maka  yang muncul sifat pesimisme.
Hanya  saja,  pesimisme  yang  paling  tinggi  adalah  pesimisme yang berkaitan dengan keterbatasan akses-akses ekonomi masyarakat
Languages and Cultures) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003) hlm. 55 9 Kecemberuan terhadap etnis China tampaknya adalah hal yang umum terjadi pada terhadap  masyarakat  pribumi  sejak  lama.    Kalangan  China  telah  menjadi    sasaran tekanan    dan  kecemberuan  hanya  karena  sebagian  dari  mereka    terlihat  berhasil secara  ekonomi    dan  menikmati  kekayaan  mereka.  Sejak  masa  penjajahan,  pada tahun 1740 , di bawah perintah Gubernur Jenderal Adrian Valckneir, tentara Belanda membunuh tidak kurang dari 10.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak Cina dalam beberapa  hari.  Selama  pendudukan  Jepang,  orang-orang  ina  juga  menjadi  obyek penyiksaan   dan  tindakan  perlakan penghinaan   sebagai gema dari konflik –konflik Jepang d daratan Cina. Lama setelah itu, masyarakat setempat kemudian melakukan tindakan  brutal    melebihi  tentara  Jepang  sendiri.Termasuk  pembununuhan    secara brutal  orang-orang  Cina  di  Tangerang    karena  mereka  dianggap  kafir  dan  orang asing.    Lihat  Denys  Lombard,  Nusa  Jawa  Silang  Budaya,  vol.3,  (Jakarta:  Gramedia, 1996)
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
minoritas  ketika  bulan  puasa  datang,  anjloknya  pendapatan  para pemilik  rumah  makan  dan  warung  makanan  adalah  kondisi  yang tidak terbantahkan  sebagai akibat dikeluarkannya  Perda Ramadlan, namun  stakehokders  berusaha  mengatasinya  dengan  cara-cara  yang lebih  damai.  Para  pedagang  yang    tidak  bisa  berjualan  ketika Ramadlan  misalnya,  sebagian  merumahkan  para  pekerjanya,  untuk menekan pengeluaran, atau pun mencoba beralih dengan fokus untuk membuat  kue  kering  dan  roti    untuk  keperluan  lebaran.    Beberapa pedagang  lainnya  yang  tidak  bisa  berkompromi,  memilih  berjualan diam-diam  dan  hanya  melayani  pelanggan  tetapnya,  ketika  mereka tertangkap, beberapa mencoba mengatasinya dengan cara
memberikan  suap  kepada  petugas  untuk  menghindari  bentrok  fisik yang lebih besar. Bentrok fisik  hanya terjadi ketika kedua belah pihak telah berada pada titik yang sudah tidak bisa dikompromikan. 10
Jika  merujuk  pada  teori  konfliknya    Marx  yang  meletakkan empat  tahap preposisi 11 hingga mencapai  pecahnya konflik  anarkis
10 Yang dimaksud dengan posisi di mana kedua belah pihak telah sampai pada titik yang sudah tidak bisa dikompromikan adalah bahwa, menurut pihak Nony, ia tidak puya sumber-sumber usaha alterative selain membuka depotnya, sedangkan ia harus membayar  cicilan  depot  pada  bank    serta membayar    para  pekerjanya yang    justru menjelang  lebaran  ,  selain  gaji,  ia  juga  harus  membayar  THR  untuk  mereka.  Maka tidak  ada  jalan  lain  selain  membuka  depotnya  dengan  akses  yang  terbatas  dan sesekali  harus  membayar  petugas    operasi.  Bagi  kalangan  Satpol  PP,  Nony  sudah sangat  maksimal  diberi  kelonggaran  dan  peringatan.  Tiga  tahun  terakhir  depot  ini adalah langganan pelanggar operasi,  mereka juga sudah memperingatkan beberapa kali,  bahkan  mengundangnya  untuk  bertemu  tatap  muka  untuk  sosialisasi,  namun tetap juga membandel  hingga akhirnya harus di garuk juga.
11 Menurut  Wallase  Allison,  konflik  secara  umum  memiliki  akar  yang  sama,  yaitu adanya kepentngan berbagai pihak yang berusaha direalisasikan, “power” yang tidak terdistribusi secara tidak merata serta ideologi yang dipandang sebagai senjata yang dipergunakan oleh satu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas pihak yang lain. Sehingga  melahirkan  tahapan  konflik  yang  dapat  semakin  berkembang  berdasakan karakter  masyarakat.  Proposisi  pertama,  proposisi  ini  secara  langsung  mengikuti asumsi Marx bahwa, “di dalam semua struktur sosial, distribusi kekuasaan yang tak merata  pasti  akan  menimbulkan  konflik kepentongan  antara  mereka yang  memiliki kekuasaan  dan  mereka  yang  tidak  memiliki  kekuasaan”.  Menurut  Marx  kesadaran akan konflik kepentingan dapat menyebabkan mereka lemah mulai mempertanyakan keabsahan  pola-pola  distribusi  sumber-sumber  yang  ada  sekarang.  Proposisi  kedua, proposisi  ini  menerangkan  dengan  jelas  tentang  adanya  kesadaran  segmen-segmen yang lebih  lemah akan kepentingan-kepentingan kolektif mereka,  sehingga semakin besar  kemungkinannya  mereka  mempertanyakan  keabsahan  distribusi-distribusi

## Siti Tarawiyah
pada  masyarakat,  maka  masyarakat  Banjarmasin  hanya  memasuki tahap  preposisi  kedua  dalam  merespon  konflik.  Masyarakat minoritas,  ketika  menyadari  keterbatasan  akses  ekonomi  karena adanya  diskriminasi kekuasaan,  tidak melanjutkannya pada  tahapan mengorganisir    diri  dan memulai  konflik  yang  lebih  terbuka.  Ketika menyadari  posisi  mereka  subordinat,  mereka  hanya  menerimanya sebagai bagian dari konsekwensi minoritas, dan berusaha memenuhi ketimpangan akses tersebut lewat sumber-sumber alternatif lain.
Deskripsi  di  atas  senyawa  dengan  laporan  Paramadina tentang pola-pola konflik keagamaan sepanjang 1990-2008
menunjukkan bahwa sebanyak  832 insiden konflik keagamaan yang terjadi  di  Indonesia,  sekitar  duapertiga  dari  keseluruhan  insiden mengambil bentuk aksi damai, sedangkan sepertiga lainnya terwujud dalam  bentuk  aksi  kekerasan. 12 Khusus  menyangkut  responden Muslim,  survei Saiful  Mujani  tahun  2007  tentang  “dapatkah  Muslim bertetangga  dengan  non-Muslim?”  Mayoritas  yang  amat  besar  dari responden  (91,7  %)  menjawab  “ya”  dan  sejumlah  6,3  %  menjawab “tidak”.  Jika  dibandingkan  dengan  Amerika,  pertanyaan  yang  mirip ternyata  menunjukkan  tingkat  toleransi  di  Indonesia  lebih  tinggi. Survei  Gallup  Poll 13 menunjukkan  sebanyak  22  %  orang  Amerika menyatakan  bahwa  mereka  tidak  ingin  menjadikan  Muslim  sebagai tetangga.
Bahwa  konflik  adalah  sesuatu  yang  nyata  dalam  masyarakat suatu  hal  yang  tidak  terhindarkan.  Pecahnya  berbagai  konflik  yang bersifat  anarkis  saat  ini,  setidaknya  menunjukkan  bahwa
yang  tidak  merata  dengan  cara  terang-terangan  terhadap  segmen-segmen  deminan suatu  sistem.  Proposisi  ketiga,  subordinate  semakin  sadar dan  memulai  konflik  secara terang-terangan  terhadap  dominant.  Proposisi  ini  dipecah  menjadi  tiga  anak proposisi sebagai berikut; (1) subordinate mengorganisir diri dan memulai konflik, (2) subordinate mengorganisir  dan  mencetuskan  konflik,  (3)  subordinate  mengorganisir diri dan memprakarsai konflik. Proposisi Keempat, pada proposisi ini segmen-segmen dominant dan segmen-segmen subordinate semakin terpolarisasi. Semakin keras suatu konflik maka akan semakin besar perubahan struktural suatu sistem dan redistribusi sumber-sumber.  Lihat,    Ratna  Punggeti,    Teori  Konflik:  http://www.soros.org /initiatives/hesp/news/carti_20090728 12 Ihsan Ali Fauzi, et al.,  Pola-pola Konflik Keagamaan 1990-2008, Laporan Terbatas untuk Kalangan Sendiri , (Jakarta: Paramadina, 2009), hlm. 14 13 Gallup  Poll,  The    Gallup  Coexist  Index  2009:  A  Global  Study  of  Interfaith  Relations, (USA: Coexist Foundation, 2009), hlm. 83
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
heterogenitis  di  Indonesia  suatu  kondisi  yang  harus  dikelola  secara serius.  Namun,    kompilasi  temuan  ini  setidaknya  menunjukkan bahwa  masyarakat  Banjamasin  pada  khususnya  dan  masyarakat Indonesia secara umum,  memiliki kemampuan dalam memanagemet konflik dengan cara-cara yang lebih damai.

## Peran Aparat dalam Menghadapi Konflik.
Sejarah  tentang  kacau  balau  dan  runyamnya  konflik  di Indonesia  karena  kegagalan  aparat  negara  di  lapangan  dan  sejarah juga  mencatat  posisi  aparat  kerapkali  menjadikan  konflik  semakin memanas  tidak  terkendali.  Demikian  pula  temuan-temuan  dalam kasus  pelaksanaan  Perda  Ramadlan  di  Banjarmasin  penting  untuk menjadi  bagian  dari  pertimbangan  dalam  menarik  kesimpulan tentang kinerja aparat negara dalam berbagai konflik.
Pada  kasus  pelaksanaan  perda  Ramadlan  di  Banjarmasin, komponen  aparat  mengambil    posisi  yang  sangat  strategis  dalam mengawal  Perda  ini.  Dalam  banyak  temuan,  sepanjang  perda diberlakukan  ditemukan  beberapa  perilaku  aparat  yang  sangat kooperatif  dalam  rangka  membangun  susasana  ramadlan  yang kondusif bagi semua pihak.
Dalam rangka menghindari kasus salah tangkap dan kelalaian di  lapangan misalnya, para aparat  menurunkan  intel terlebih  dahulu yang  mereka  sebar  dalam  beberapa  titik  yang  dinilai  sensitif  terjadi pelanggaran. Mereka  juga memaksimalkan  tahapan sosialisasi  untuk menyebarkan  informasi  dan  meminimalisir  pelanggaran,  seperti melakukan  pengumuman  di  jalan-jalan  dengan  menggunakan pengeras  suara  selama  beberapa  hari,  undangan  tatap  muka  untuk dialog  kepada  para  pemilik  rumah  makan,  terutama  kepada  para pemilik rumah makan yang pernah  terjaring   operasi. Hal  ini,  meski tidak  pernah diatur  secara khusus  dalam   mekanisme  Perda, mereka melakukan  inisiatif  kebijakan  lapangan  agar  dapat  meminimalisir konflik dan mengamankan proses operasi.
Selain melakukan usaha-usaha  inisiatif  untuk meminimalisir pelanggaran,  para  aparat  ini  bahkan  melakukan  beberapa  kebijakan yang    terkesan  bertentangan  dengan  ketentuan  Perda,  agar  Perda berjalan  lebih  adil  terhadap  pihak-pihak  tertentu.    Misalnya,  dengan memberikan  pengecualian  terhadap  daerah-daerah  buruh  atau terminal  dengan  membiarkan  warung-warung  tetap  buka  dan

## Siti Tarawiyah
melayani pembeli. Bahkan, ketika beberapa kali mereka menggerebek warung dan  menemukan  buruh  yang sedang makan,  para aparat  ini tidak menangkapnya, namun hanya memberikan arahan-arahan agar kegiatan  makan  dan  minum  mereka,  dilakukan  ditempat-tempat yang tertutup. Padahal dalam aturan Perda, tidak pernah ditemukan pengecualian  terhadap  aktifitas  buruh  dan  terminal  dalam  melayani aktivitas makan minum di tempat umum.
Selain berkaitan  dengan upaya-upaya aparat  lapangan  dalam mengatasi ketimpangan dan kekakuan mekanisme perda, ditemukan juga  sikap  aparat  yang  sangat  toleran  terhadap    masyarakat  kecil. Pada  sisi-sisi  tertentu,  mereka  sebisa  mungkin  membantu meminimalisir  kerugian  para  pelanggar  perda. 14 Kepekaan  terhadap kebutuhan  lapangan  dan  kemampuan  aparat  dalam  mengayomi masyarakat  terlihat  sangat  nyata,  meskipun  mereka  tidak  dapat melakukannya  dengan  maksimal  karena  harus  melaksanakan mekanisme  perda  dilapangan.  Di  sini  sangat  terlihat  sisi-sisi dilematisme aparat antara melaksanakan kewajiban dan menjalankan nurani kemanusiaannya.
Dalam  hal  ini,  peran  aparat  masih  sangat  strategis  dalam meminimalisir  berbagai  kendala  dan  kekakuan  pelaksanaan  perda dilapangan,  bahkan,  aparat  yang  bekerja  dilapangan  terlihat    sangat memahami  kondisi  riil  masyarakat  dan  mengambil  kebjakan- kebijakan “sepihak” diluar mekanisme perda yang lebih kondisional.
Menanggapi  laporan  beberapa  lembaga  seperti  Setara Institute 15 dan  Komnas    Perempuan 16 tentang  tindakan  kekerasan
14 Pada satu kasus, para petugas Satpol PP memergoki seoang perempuan tua penjual rujak gendong di bulan Ramadlan. Ketika mengetahui aparat datang, dagangannya ia tinggalkan  dan  mencoba  mengelak  bahwa  ia  pemilik  bahan  dagangan  tersebut. Karena  bersikeras  tidak  mengaku,  aparat  membawa  serta  bakul  rujak  yang ditinggalkannya serta perempuan tersebut. Ketika  sampai di kantor,  perempuan  tua itu  baru  megaku  bahwa  dagangan  itu  adalah  miliknya.  Pada  tahap  persidangan, Satpol  hanya  membawa  sepotong  buah  sebagai  barang  bukti,  ia  tidak  membawa keseluruhan  dagangan  perempuan  tersebut  ke  kantor  pengadilan.  Karena  apabila semua  barang  tersebut  dibawa,  akan  menjadi  barang  sitaan  negara.  Ketika persidangan  telah  selesai    maka  barang  tersebut  diberikan  lagi  kepada    pemiliknya agar mereka bisa berjualan lagi pasca penangkapan tersebut.
15 Berdasarkan  laporan  ini,  ditemukan  bahwa    tingkat  intoleransi  di  masyarakat maupun ditubuh negara, melalui aparat negara semakin menguat, dan kebalikannya, toleransi  semakin  melemah  dengan  mendasarkan  pada  indikator  semakin
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
dan  intoleransi aparat negara yang semakin menguat   dalam banyak kasus  kekerasan  atas  nama  agama  di  Indonesia,  tampaknya  harus dikaji  ulang  secara  komprehensif,  dengan  menganalisis  fungsi  dan peran komponen negara; ekskutif, legislatif dan yudikatif.
Namun,  berdasarkan  banyak  pengalaman,  memposisikan aparat  dalam  konflik  memang  sangat  sensitif  dan  harus  dilakukan dengan hati-hati. Ketika mencermati konflik di Ambon, Suparlan dan Budi  Santoso  (1999)  menemukan  bahwa    konflik  etnis  disana diperparah    oleh  komitmen  yang  lemah  dari  aparat  keamanan, ketidakberdayaan  hukum dan   ketidak mampuan  dalam   penerapan hukum.    Aparat  keamanan  yang  seharusnya  melindungi    anggota masyarakat hanya membuat   kondisi  menjadi  lebih  buruk,  memihak secara  langsung  dan  tidak  langsung  kepada  para  pelanggar  hukum dan para pelaku tindak kejahatan. 17

## Mempertanyakan Intervensi Negara
Bagi  aparat  Satpol  PP  melaksanakan  penegakan  perda Ramadlan  posisi  mereka  sangat  dilematis  terhadap  para  pedagang kecil.  Beberapa  aturan  perda    cenderung  mengacaukan    tatanan norma dan hubungan sosial masyarakat Banjarmasin yang heterogen. Sehingga  mereka  membuat  kebijakan  baru  yang  cenderung bertentangan  dengan  mekanisme  perda  agar  pelaksanaannya dilapangan, menjadi lebih kondusif dan tidak memicu konflik.
Penegakan  Perda  Ramadlan  yang  pada  awalnya  dilakukan sebagai  langkah  untuk  menekan  tingkat  kriminalitas  dan meningkatkan  kualitas  keberagamaan  masyarakat  Muslim  yang
meningkatnya  jumlah  peristiwa  kekerasan  dalam  masyarakat.  Lihat  laporan  Setara Institute  dalam  Setara  Institute,  Intoleransi  Masyarakat  dan  Retriksi  Negara  dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia , (Jakarta: Setara Institute, 2008), hlm. XII. 16 Berdasarkan  laporan  ini,  ditemukan  bahwa  kekerasan  kerap  diperkuat    dengan adanya sikap aparat yang mengarah  pada tindak pelanggaran HAM,  intimidasi dan kekerasan  pada  masyarakat.  Lihat,  Komnas  Perempuan, Atas  Nama  Otonomi  Daerah: Pelembagaan  Diskriminasi  dalam  Tatanan  Negara-Bangsa  Indonesia ,  (Jakarta:  Komnas Perempuan, 2009), hlm. 84-85. 17 Syaraf  Ibrahim  Alqadrie,  “Faktor-faktor  Penyebab    Konflik  Etnis,  Identitas  dan Kesadaran  Etnis  serta  Indikasi  ke  Arah  Proses  Disintegrasi  di  Kalimantan  Barat”, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat ini , ed. W.A.L Stockholf dan Murni Djamal, (Jakarta: INIS dan PBB, 2003), hlm. 109.

## Siti Tarawiyah
didorong oleh kelompok-kelompok yang disebut oleh Irfan Noor dkk sebagai  kelompok  sosial  fundamental,  belakangan  kemudian dimanfaatkan  sebagai  bagian  dari  kampanye untuk  menarik  simpati masyarakat Muslim yang jumlahnya mayoritas di Banjarmasin untuk kepentingan-kepentingan  politis  menjelang  Pilkada. 18 Karena berangkat  dari  kepentingan  sesaat,  maka  tidak  mengherankan  jika perda  ini  tidak  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  dalam kehidupan  sosial  dan  keberagamaan  masyarakat,  meskipun  juga tidak menimbulkan dampak buruk yang serius.
Jika  mendasarkan  pada  teori  Gramsci    bahwa  negara  adalah sebuah  institusi  yang  merupakan  hasil  dari  hubungan  sosial masyarakat  politis  dan  masyarakat  sipil. 19 Maka  penegakan  Perda Ramadlan  masih  timpang dalam melibatkan masyarakat sipil, ketika ia  hanya  melibatkan  kepentingan  dan  suara  satu  golongan  serta mengabaikan  golongan  yang  lain.  Dalam  hal  ini,  teori  negara  ideal milik  Gramsci  tidak  ditemukan.  Namun,    pada  kasus  ini,  posisi negara  terhadap  masyarakat  lebih  tepat  dijelaskan  dengan  teori negaranya Marx  yang menyebut negara sebagai alat   ditangan kaum borjouis untuk mempertahankan kepentingannya. Negara, dalam hal ini  ia  posisikan  sebagai  suprastruktur  yang  menghegemoni masyarakat  lemah  bersama-sama  dengan  ideologi,  hukum,  agama dan  filsafat 20 untuk  memberikan  legitimasi  hegemoni  bagi  kelas  atas terhadap masyarakat kelas bawah.
Kasus  salah  kaprahnya  penegakan  hukum  yang  tidak  linear dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  memang  kerap terjadi. 21 Penegakan  hukum  yang  dilakukan  negara,  ternyata  lebih
18 Irfan Noor, et al., Peta Problem Penerapan Syari’at  Islam di Kalimantan Selatan; Laporan Terbatas untuk Kalangan Sendiri (Banjarmasin:  LK3 , 2005), hlm. 43-48. 19 Roger Simon, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 6.
20 Franz  Magnis-Suseno,  Pemikiran  Karl  Marx  dari  Sosialisme  Utopis  ke  Perselisihan Revisionisme , (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 76-80. 21 Pada beberapa kasus di daerah lain, seperti pada awal pelaksanaannya di Maluku, Undang-undang  pemerintahan  desa    No.  5/79  ditentang  oleh  sejumlah  intelektual Ambon  dan  oleh  pensiunan    pegawai  pemerintah.  Mereka  mengemukakan  bahwa “hukum  adat  adalah  hukum  untuk masa  depan  mereka” dan    menganggap  bahwa pemerintah  Provinsi  Maluku  tidak  mampu  untuk  menyesuaikan  Undang-Undang No. 5/79 tersebut dengan hukum adat. Lihat Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, Adat-istiadat  dan  Pengaruhnya  bagi  Peneyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Maluku , Kertas  Kerja,  (Maret  1995),  hlm.  6.  Berkaitan  dengan  hal  yang  sama,  Tri  Ratnawati
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
bersifat  intervensi  terhadap  masyarakat  sipil,  ketimbang  sebagai usaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.

## Kesimpulan dan Saran-saran
Dari  pembahasan  di atas,  dapat  disimpulkan sebagai  berikut: Pertama ,  Perda  Ramadlan  secara  substantif  tidak  memberikan dampak  yang  signifikan  dalam  hubungan  antar  agama  di Banjarmasin. Dampak-dampak yang memicu konflik yang lebih besar dan  harus  ditangani dengan  serius dalam   Perlaksanaan Perda  ini  di lapangan  terbanyak  berkaitan  dengan  keterbatasan  akses  ekonomi kalangan  pedagang yang  tidak dapat  mencari  sumber-sumber  usaha alternatif ketika Perda ini dilaksanakan.
Kedua , meski berada pada posisi intervensi negara, masyarakat Kalimatan  Selatan  pada umumnya  menyikapi berbagai kendala  dan gesekan  antar  agama  dan  intervensi  negara  dengan  cara-cara  yang lebih  damai.  Namun,  tidak  adanya  dampak  yang  signifikan  dalam masyarakat atas kasus penerapan Perda Ramadlan ini di Banjarmasin, bukan  karena  Perda  ini  memberikan  solusi  bagi  kehidupan keagamaan  masyarakat  muslim,  namun    lebih  dikarenakan masyarakat  Banjarmasin  lebih  menyukai  cara-cara  damai  dalam menghadapi konflik yang ditimbulkannya.
Ketiga ,  di  tengah  keharusan  aparat  satpol  PP    dalam menjalankan  dan  mengamankan  pelaksanaan  perda  hingga menimbulkan  sikap-sikap yang anarkis, ditemukan  sikap-sikap yang sangat  humanis  dan  arif  dalam  menyikapi  berbagai  kendala pelaksanaan perda di lapangan.
Keempat ,  bahwa    pembuatan  hukum  di  Kalimantan  Selatan tidak  dilakukan  secara  serius  dan  mendalam  serta  tidak  melibatkan secara  maksimal  keseluruhan  komponen  masyarakat  yang  ada. Dampaknya,  produk  hukum  ini  tidak  memberikan  dampak  positif
menemukan  bahwa  Meskipun  terdapat  oposisi  dari  pendukung  hukum  adat, pemerintah  provinsi  akhirnya  memutuskan  untuk  melanjutkan  implementasi undang-undang  No.  5/79.  Sebagai  putra  daerah,  pegawai  pemerintah  yang  berasal dari  Ambon  menghadapi  dilema    dalam  mempertahankan  loyalitas  lokal.  Lihat  Tri Ratnawati,  “Mencari  Kedamaian  Di  Maluku:  Suatu  Pendekatan  Historis  Politis”, dalam  Konflik  Komunal di  Indonesia  Saat  ini,  ed.  W.A.L  Stockholf  dan  Murni  Djamal, (Jakarta-Leiden:  INIS dan PBB, 2003), hlm.12.

## Siti Tarawiyah
yang  signifikan  serta  terlihat  lebih  bersifat  intervensi  ketimbang menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  terdapat  beberapa  saran, yaitu:  Pertama,  berdasar  laporan  oleh  beberapa  lembaga  tentang bahwa semakin meningkatnya tindak kekerasan atas nama agama di Indonesia baik oleh masyarakat maupun aparat, harus dipertanyakan kembali dan  dilihat  secara  lebih  komperhensif  dan mendalam  untuk mendapatkan simpulan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua ,  agar  dilakukan  penanganan  yang  lebih  serius  dalam menangani  dampak-dampak  yang  berkaitan  dengan  akses  ekonomi akibat  pelaksanaan  Perda  Ramadlan  sehingga  tidak    menimbulkan ekses konflik yang semakin membesar.
Ketiga ,  diperlukan  adanya  keseriusan  pihak  eksekutif  dan legislatif dalam menggodok  perundangan-undangan, terutama yang berkaitan  dengan  kehidupan antar agama.  Termasuk  sangat  penting melibatkan  secara  inensif  pihak-pihak  yang  terkait  seperti Kementerian  Agama  agar  benturan  dalam  masyarakat  yang pluralistik  ini  tidak  kemudian  berkembang  menjadi  konflik  yang bersifat anarkis.
Keempat ,  ke  depan,  perlu  adanya  riset  yang  lebih  mendalam berkaitan  dengan  karakter  berhubungan  antar  agama  masyarakat Indonesia  yang  khas.  Terutama  pada  masyarakat-masyarakat tradisional  yang  belum  terjamah  modernitas,  seperti  masyarakat pegunungan  yang  hidup  berdampingan  dengan  berbagai  agama, untuk  dapat  melihat  dan  memetakan  watak  dan  bakat  khas pluralisme masyarakat Indonesia. Wallâh a’lam bi al-shawâb.

## Daftar Pustaka
AG,  Muhaimin.  Konflik  Sosial  Bernuansa  Agama  di  Indonesia.  Jakarta:
Balitbang Depag RI, 2003.
Alqadrie,  Syaraf  Ibrahim.  “Faktor-faktor  Penyebab    Konflik  Etnis, Identitas  dan  Kesadaran  Etnis  serta  Indikasi  ke  Arah  Proses Disintegrasi  di  Kalimantan  Barat”, dalam  Konflik  Komunal  di Indonesia  Saat  ini ,  ed.  W.A.L  Stockholf  dan  Murni  Djamal. Jakarta: INIS dan PBB, 2003.
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
Fauzi,  Ihsan  Ali  dan  Mujani,  Syaiful.  Gerakan  Kebebasan  Sipil:  Studi Advokasi Kritis atas Perda Syari’ah. Jakarta: Paramadina, 2008.
Fauzi, Ihsan Ali, et al.,  Pola-pola Konflik Keagamaan 1990-2008, Laporan Terbatas untuk Kalangan Sendiri . Jakarta: Paramadina, 2009.
Ideham,  M.  Suriansyah.  Sejarah    Banjar.  Banjarmasin:    Balitbangda Kalsel, 2003.
Komnas  Perempuan,  Atas  Nama  Otonomi  Daerah:  Pelembagaan Diskriminasi  dalam  Tatanan  Negara-Bangsa  Indonesia .  Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
Lembaga  Kebudayaan Daerah  Maluku,  Adat-istiadat  dan  Pengaruhnya bagi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Maluku ,  Kertas  Kerja, (Maret 1995)
Liddle, William L.  “Menjawab Tantangan Masa Reformasi”,  Kompas,
8 Juni 2000.
Lombard,  Denys.  Nusa  Jawa  Silang  Budaya,  vol.3.  Jakarta:  Gramedia,
1996)
Magnis-Suseno,  Franz.  Pemikiran  Karl  Marx  dari  Sosialisme  Utopis  ke Perselisihan Revisionisme . Jakarta: Gramedia, 1999.
Mas’oed,  Mohtar.  Negara, Kapital dan Demokrasi.  Edisi  II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Maulidar,    Wanti.  Pemenuhan  Hak-hak  Konstitusi  Perempuan  di  Era Otonomi Daerah: Laporan Terbatas untuk Kalangan Sendiri. Jakarta: Dokumentasi Komnas Perempuan, 2009.
Muhadjir,  Noeng.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1998
Noor, Irfan,  et  al.,  Peta Problem Penerapan Syari’at   Islam di Kalimantan Selatan; Laporan  Terbatas  untuk  Kalangan  Sendiri  (Banjarmasin: LK3 , 2005.
Poll, Gallup. The  Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith
Relations . USA: Coexist Foundation, 2009.
Ratnawati,  Tri.  “Mencari  Kedamaian  Di  Maluku:  Suatu  Pendekatan Historis Politis”, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat ini, ed.

## Siti Tarawiyah
W.A.L  Stockholf  dan  Murni  Djamal.  Jakarta-Leiden:    INIS  dan PBB, 2003.
Salampessy,  Zairin dan   Hussein,   Thamrin.  Ketika Semerbak  Cengkeh
Tergusur Asap Mesiu. Jakarta: Tapak Ambon, 2001.
Salim, Hairus, et al. Amuk Banjarmasin. Jakarta: YLBHI, 1997
Setara  Institute,  Intoleransi  Masyarakat  dan  Retriksi  Negara  dalam Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di  Indonesia;  Laporan Terbatas untuk Kalangan Sendiri. Jakarta: Setara Institute,  2008.
Simon,  Roger.  Gagasan-gagasan  Politik  Gramsci.  Yogyakarta:  Kanisius,
2000.
Sjamsudin, Helius. Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Suparlan,  Parsudi,  “Kerusuhan  Sambas”,  Jurnal  Polisi  Indonesia, Volume 2, No. 2 (2000).
Tim  Pemantau  Komnas  Perempuan,  Atas  Nama  Otonomi  Daerah:
Pelembagaan  Diskriminasi  dalam  Tatanan  Negara-Bangsa  Indonesia (Laporan  terbatas  Untuk  Kalangan  Sendiri) .  Jakarta:  Komnas Perempuan, 2009.
Tim  Peneliti  LIPI,    Bara  dalam  Sekam:  Identifikasi  Akar  Masalah  dan Solusi  atas  Konflik-Konflik  Lokal  di  Aceh,  Maluku  Papua  dan  Riau.
(Bandung: Mizan, 2001).
Tockary,  R.  “Catatan  Singkat  Tentang  Konflik  Etnis  di  Indonesia”, dalam  Konflik  Komunal  di  Indonesia  Saat  Ini,  ed.  W.A.L  Stokhof dan  Murni  Djamal.  Leiden-Jakarta:  Indonesian  Netherlands Cooperation  In  Islamic  Studies  (INIS)  Universitait  Leiden  dan Pusat  Bahasa  dan  Budaya  (The  Center  For  Languages  and Cultures) Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah  Jakarta, 2003.
Zada,  Khamami.  Prakarsa  Pedamaian:  Pengalaman  dari  Berbagai  Konflik Sosial . Jakarta: PP Lakpesdam NU, 2009)

## Media Massa
Banjarmasin Post, Kembali Makan Korban, 13 Oktober  2004
Perda Syari’ah dan Konflik Sosial
Banjarmasin Pos,  Perda Ramadlan Lemah, 23 Oktober 2004.
Banjarmasin Pos, Kasus Sogok Ditelisik, Sabtu, 23 Oktober 2009.
Banjarmasin  Pos,  Ramadlan  di  Amuntai  Tetap  Dilanggar,  Minggu,  24
Oktober 2009
Banjarmasin  Pos, Buka Sakadup dihukum  Penjara,  Sabtu, 27 September
2003
Banjarmasin Pos, Hormatilah Ramadlan, Jum’at, 14 Nopember 2003
Serambi  Ummah  (Banjarmasin),  Syariat  Islam  di  Kab.  Banjar Dipertanyakan , 07 April 2005.

## Website
Ghazali,  Abdul  Moqsith.  “Prakarsa  Perdamaian”:  http://www. lakpesdam.or.id/publikasi/197/inisiatif-perdamaian-meredam- konflik-agama-budaya-tashwirul-afkar-22
Zubir,  Zuryawan  Isvandiar,    “Tinjauan  Konflik  Sosial  Ambon Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx”: http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/2008/05/23/t injauan-konflik-sosial-ambon-berdasarkan-teori-konflik-karl- marx/. Agung, “Pilkada Langsung dan Teori Konflik”: http://lebahmuda.multiply.com/journal/item/10/Pilkada_La ngsung_dan_Teori_Konflik Punggeti, Ratna. Teori Konflik: http://www.soros.org
/initiatives/hesp/news/carti_20090728