Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi
Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pegawai Negeri Sipil: Praktik Terbaik Dan Tantangan
Ni Kadek Suartini
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Indonesia sango.gohaku@gmail.com

## Abstract
Civil  Servants  (PNS)  staffing  management  is  a  crucial  aspect  in  carrying  out effective  government  functions.  In  this  context,  challenges  such  as  hiring  that  is  less transparent, performance appraisal that is less objective, unequal opportunities for career development,  and  ineffective  work  discipline  have  become  issues  that  require  serious attention. The purpose of this research is to identify practical and strategic solutions to optimize  civil  servant  personnel  management  in  facing  these  challenges.  The  research method involves an in-depth analysis of the problems and the existing context, as well as formulating appropriate steps to overcome them. The results of this study underscore the importance  of  transparency  in  recruitment,  emphasizing  the  establishment  of  clear  and inclusive mechanisms. In addition, it is necessary to strengthen a performance appraisal system  that  is  more  objective,  through  the  use  of  performance  indicators  that  are measurable and closely related to the duties and responsibilities of civil servants. Efforts to ensure equal opportunities for career development are essential, including the provision of relevant training and development. Effective work discipline must also be strengthened, supported  by  real  policies  and  actions  to  deal  with  indiscipline.  The  conclusion  of  this study emphasizes the need to implement these solutions in order to create a more adaptive and  efficient  civil  servant  management.  It  requires  strong  support  from  appropriate regulations,  effective  outreach,  and  the  utilization  of  information  and  communication technology to improve the quality of personnel management. Collaboration between the government, civil servant organizations and the community is also an important factor in realizing  positive change. Thus,  this research hopes to  provide guidance  for  improving civil  servant  personnel  management,  which  will  ultimately  support  the  progress  of governance and public services holistically.
Keywords:  Personnel  Management;  Civil  Servants;  Personnel  Regulations;

## Implementation; Challenges; Obstacles; Supervision; Effectiveness

## Abstrak
Manajemen  kepegawaian  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  merupakan  aspek  krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif. Dalam konteks ini, tantangan seperti penerimaan  pegawai  yang  kurang  transparan,  penilaian  kinerja  yang  kurang  objektif, ketidakmerataan peluang pengembangan karir, dan disiplin kerja yang tidak efektif telah menjadi  isu  yang  memerlukan  perhatian  serius.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengidentifikasi  solusi-solusi  praktis  dan  strategis  untuk  mengoptimalkan  manajemen kepegawaian  PNS  dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  tersebut.  Metode  penelitian melibatkan  analisis  mendalam  terhadap  permasalahan  dan  konteks  yang  ada,  serta merumuskan  langkah-langkah  yang  tepat  untuk  mengatasinya.  Hasil  dari  penelitian  ini menggarisbawahi  pentingnya  transparansi  dalam  penerimaan  pegawai,  dengan menekankan  pada  pembentukan  mekanisme  yang  jelas  dan  inklusif.  Selain  itu,  perlu diperkuatnya  sistem  penilaian  kinerja  yang lebih objektif, melalui penggunaan indikator
kinerja yang terukur dan terkait erat dengan tugas dan tanggung jawab PNS. Upaya untuk memastikan  peluang  pengembangan  karir  yang  merata  menjadi  esensial,  termasuk pengadaan  pelatihan  dan  pengembangan  yang  relevan.  Disiplin  kerja  yang  efektif  juga harus  diperkuat,  didukung  oleh  kebijakan  dan  tindakan  nyata  untuk  menghadapi ketidakdisiplinan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menegaskan  perlunya  implementasi solusi-solusi tersebut guna menciptakan manajemen kepegawaian PNS yang lebih adaptif dan efisien. Diperlukan dukungan kuat dari peraturan yang tepat, sosialisasi yang efektif, serta  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  meningkatkan  kualitas pengelolaan kepegawaian. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi PNS, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perubahan yang positif. Dengan demikian, penelitian  ini  berharap  dapat  memberikan  panduan  bagi  peningkatan  manajemen kepegawaian  PNS,  yang  pada  akhirnya  akan  mendukung  kemajuan  pemerintahan  dan pelayanan publik secara holistik.
Kata  Kunci:  Manajemen  Kepegawaian;  Pegawai  Negeri  Sipil;  Peraturan Kepegawaian; Implementasi; Tantangan; Hambatan; Pengawasan;

## Efektivitas

## Pendahuluan
Manajemen  kepegawaian  pegawai  negeri  sipil  menjadi  sangat  penting  karena sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan  organisasi.  Namun,  dalam  prakteknya,  masih  terdapat  beberapa  masalah  yang dihadapi  dalam  pengelolaan  pegawai  negeri  sipil,  seperti  penerimaan  yang  tidak transparan,  penilaian  kinerja  yang  kurang  adil,  kurangnya  kesempatan  pengembangan karir, dan disiplin kerja yang kurang efektif.
Manajemen  kepegawaian  PNS  menghadapi  serangkaian  tantangan  penting  yang perlu diselesaikan. Dalam pandangan Soepomo, dkk. (2020), isu sentral adalah kurangnya transparansi  dalam  proses  penerimaan  pegawai,  yang  masih  dipengaruhi  oleh  praktik nepotisme  dan  koneksi  personal.  Dampaknya  merongrong  asas  meritokrasi  yang seharusnya menjadi dasar dalam seleksi pegawai. Selain itu, penilaian kinerja juga menjadi permasalahan  krusial  karena  kekurangan  kriteria  yang  jelas  dan  objektif  untuk  menilai kinerja  pegawai.  Ketidakpastian  dalam  penilaian  ini  menciptakan  ketidakpuasan  dan ketidakmengertian  dalam  kalangan  pegawai,  serta  merongrong  efektivitas  sistem penilaian.  Kurangnya  kesempatan  pengembangan  karir  merata  juga  tergambar  dalam pandangan Suranta (2019), yang mengindikasikan adanya pembatasan bagi pegawai yang berada dalam lingkungan birokrasi yang kaku dan hierarkis. Ini menghasilkan kurangnya motivasi dan inovasi di kalangan pegawai, yang pada gilirannya menghambat kemajuan karir dan berimbas pada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Selain itu, disiplin kerja  yang  tidak  efektif,  seperti  yang  ditegaskan  oleh  Handoko  (2021),  menunjukkan masih  banyaknya  pelanggaran  aturan  dan  standar  kinerja  yang  ditetapkan.  Ini menyebabkan  potensi  kerusakan  pada  kinerja  organisasi  serta  menciptakan  iklim  kerja yang kurang produktif. Keseluruhan masalah-masalah ini mencerminkan tantangan serius yang perlu diatasi dalam manajemen kepegawaian PNS untuk mencapai efisiensi, kualitas pelayanan yang optimal, dan pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.
Dalam  menghadapi  masalah-masalah  tersebut,  perlu  adanya  upaya  untuk meningkatkan manajemen kepegawaian PNS. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan prinsip merit system, penilaian kinerja yang transparan dan adil, pengembangan karir yang merata,  disiplin  kerja  yang  efektif,  serta  perlindungan  dan  pengembangan  hak-hak pegawai.  Manajemen  kepegawaian  PNS  juga  perlu  diadaptasi  dengan  perkembangan teknologi  dan  kebutuhan  zaman.  Menurut  Ariyanto  (2020),  perlu  dilakukan  digitalisasi
dalam manajemen kepegawaian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pegawai,  termasuk  dalam hal  penerimaan,  mutasi,  dan promosi  jabatan. Selain itu, perlu pula dilakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menghadapi tantangan  era  digital  yang  semakin  kompleks.  Dengan  meningkatkan  kualitas  dan produktivitas pegawai negeri sipil melalui manajemen kepegawaian yang baik, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan publik yang berkualitas, dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian  yang  serius  dari  pihak  terkait  dalam  menghadapi  masalah-masalah  dan meningkatkan manajemen kepegawaian PNS.
Selain  faktor  internal  dalam  manajemen  kepegawaian  PNS,  terdapat  pula  faktor eksternal  yang dapat  memengaruhi kinerja pegawai.  Menurut Nurhasanah (2021), salah satu  faktor  eksternal  tersebut  adalah  tuntutan  masyarakat  yang  semakin  kompleks  dan beragam, yang mengharuskan pegawai negeri sipil memiliki kemampuan dan kompetensi yang  lebih  tinggi.  Selain  itu,  tuntutan  globalisasi  dan  persaingan  antarnegara  juga memerlukan  kinerja  PNS  yang  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawabnya.Manajemen  kepegawaian  PNS  perlu  diarahkan  pada  peningkatan kualitas  dan  kompetensi  pegawai,  baik  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  maupun pengembangan  karir  dan  peningkatan  kesejahteraan  pegawai.  Dalam  hal  ini,  peran pimpinan  organisasi  dan  pengambil  kebijakan  sangat  penting  untuk  menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendukung, dan memotivasi pegawai untuk memberikan kinerja terbaiknya.
Manajemen kepegawaian PNS merupakan hal yang penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Masalah-masalah yang dihadapi  dalam manajemen kepegawaian PNS  perlu diatasi  dengan cara yang tepat  dan efektif, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini, perlu adanya peran serta semua pihak yang terlibat, baik pimpinan organisasi, pegawai, maupun masyarakat secara luas.  Seiring  dengan  semakin  kompleksnya  tuntutan  masyarakat  dan  persaingan  global, manajemen  kepegawaian  PNS  juga  perlu  diarahkan  pada  peningkatan  keterlibatan pegawai  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Menurut  Ernawati  (2019),  keterlibatan pegawai  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dapat  meningkatkan  rasa  memiliki  dan komitmen pegawai  terhadap organisasi,  serta mengurangi  potensi konflik dan resistensi terhadap perubahan.
Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara  pimpinan  dan  pegawai,  serta  memberikan  kesempatan  bagi  pegawai  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  terkait  dengan  tugas  dan tanggung jawab mereka. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh PNS. Di sisi lain, perlu diakui bahwa  masih  terdapat  berbagai  kendala  dalam  upaya  meningkatkan  manajemen kepegawaian  PNS,  termasuk  keterbatasan  sumber  daya,  perbedaan  kepentingan  antara berbagai  pihak,  dan  adanya  praktik-praktik  korupsi  dan  nepotisme  yang  menghambat upaya reformasi birokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan  dalam  mengatasi  masalah-masalah  tersebut,  dengan  melibatkan  semua pihak yang terkait dan memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah.
Penting  juga  untuk  memperhatikan  aspek  etika  dan  integritas  dalam  manajemen kepegawaian  PNS.  Hal  ini  terkait  dengan  kepercayaan  publik  terhadap  integritas  dan profesionalisme PNS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Anwar (2020),  integritas  dan  etika  kerja  yang  baik  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik terhadap  PNS,  serta  mendorong  terciptanya  lingkungan  kerja  yang  sehat  dan  produktif. Perlu  diterapkan  prinsip-prinsip  etika  dan  integritas  dalam  setiap  aspek  manajemen kepegawaian PNS, seperti dalam proses rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja pegawai.
Selain  itu,  perlu  dilakukan  upaya  untuk  memberikan  sanksi  dan  penegakan  hukum terhadap  pelanggar  etika  dan  integritas,  guna  memperkuat  budaya  integritas  dan pencegahan  tindakan  korupsi  di  lingkungan  kerja  PNS.  Dalam  upaya  meningkatkan manajemen kepegawaian PNS, juga perlu memperhatikan aspek pengembangan teknologi informasi  dan  komunikasi.  Dalam  era  digital  seperti  sekarang,  penggunaan  teknologi informasi  dapat  mempercepat  dan  mempermudah  berbagai  proses  manajemen kepegawaian, seperti  dalam pengelolaan data pegawai,  penilaian kinerja,  dan pelaporan hasil  kinerja.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya  untuk  memperkuat  infrastruktur teknologi informasi dan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai PNS dalam pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien.
Dari  analisis  mendalam  terhadap  konteks  dan  permasalahan  yang  telah  diuraikan sebelumnya, permasalahan utama yang akan diteliti dapat diformulasikan sebagai berikut: "Bagaimana  mengoptimalkan  manajemen  kepegawaian  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) dalam  menghadapi  tantangan  penerimaan  pegawai  yang  kurang  transparan,  penilaian kinerja yang kurang objektif, ketidakmerataan peluang pengembangan karir, dan disiplin kerja  yang  tidak  efektif?  Bagaimana  pula  memperkuat  keterlibatan  pegawai  dalam pengambilan  keputusan,  mendorong  etika  dan  integritas  dalam  seluruh  tahapan manajemen kepegawaian, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memajukan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen kepegawaian PNS?". Pada intinya, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  solusi-solusi  praktis  dan  strategis  guna meningkatkan manajemen kepegawaian PNS, mengatasi masalah-masalah yang ada, serta memanfaatkan  potensi  keterlibatan  pegawai,  etika  kerja  yang  kuat,  dan  teknologi informasi  yang canggih  guna mengarahkan manajemen kepegawaian menuju  arah yang lebih  adaptif  dan  efisien  dalam  menghadapi  dinamika  lingkungan  kerja  yang  semakin kompleks.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kajian  pustaka  atau  studi kepustakaan.  Metode  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  penelitian  yang diwajibkan  dalam  penelitian  akademik,  terutama  bagi  peneliti  yang  memiliki  tujuan utama  untuk  mengembangkan  aspek  teoritis  maupun  aspek  manfaat  praktis  dari  suatu topik penelitian.
Kajian pustaka atau studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber referensi yang relevan dengan  topik  penelitian.  Sumber  referensi  tersebut  dapat  berupa  buku,  jurnal  ilmiah, dokumen resmi, dan sumber informasi lainnya yang dapat mendukung dan memperkaya analisis penelitian yang dilakukan.
Metode  kajian  pustaka  atau  studi  kepustakaan  menjadi  penting  dalam  penelitian akademik  karena  dapat  membantu  peneliti  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  topik  penelitian  yang  diteliti.  Dengan  mengumpulkan  dan menganalisis berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, peneliti dapat mengembangkan konsep teoritis yang lebih lengkap dan mendalam. Selain itu, hasil kajian  pustaka  atau  studi  kepustakaan  juga  dapat  membantu  peneliti  untuk mengidentifikasi dan mengembangkan solusi praktis yang dapat diterapkan pada bidang yang diinvestigasi.
Penelitian  menggunakan  metode  kajian  pustaka  atau  studi  kepustakaan  untuk mendukung  analisis  penelitian  yang  dilakukan.  Dengan  demikian,  diharapkan  hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada bidang yang menjadi fokus penelitian.
Hasil dan Pembahasan

## 1. Peraturan Tentang Kepegawaian
Dalam rangka meningkatkan manajemen kepegawaian PNS dengan memperhatikan aspek keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan, etika dan  integritas,  serta  pengembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  diperlukan peraturan  kepegawaian  yang  mendukung.  Berikut  adalah  beberapa  peraturan kepegawaian yang relevan dengan masalah tersebut:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan kepegawaian PNS, termasuk dalam hal rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam peraturan ini juga diatur tentang  pemberian  penghargaan  dan  sanksi  terhadap  pegawai  yang  berprestasi  atau melanggar etika kerja.
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penilaian  Prestasi  Kerja  Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS, yang mencakup pengukuran kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, penentuan kategori prestasi kerja, dan pemberian penghargaan atau sanksi terhadap pegawai.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kepatuhan terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan kepatuhan terhadap kode etik PNS, yang meliputi kewajiban pegawai untuk mematuhi aturan-aturan etika dan integritas, serta tindakan yang dapat diambil apabila terjadi pelanggaran etika kerja.
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di  Lingkungan  Kementerian/  Lembaga/  Pemerintah  Daerah.  Peraturan  ini  mengatur tentang  pedoman  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  lingkungan pemerintah, yang mencakup tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam  pengelolaan  data  pegawai,  pengembangan  sistem  informasi  manajemen kepegawaian, serta pelatihan dan pengembangan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini memberikan panduan mengenai pengembangan karir bagi pegawai negeri sipil. Dalam peraturan ini diatur langkah-langkah untuk memberikan kesempatan  pengembangan  yang  merata  kepada  seluruh  pegawai,  serta mengidentifikasi  bidang-bidang  di  mana  pengembangan  karir  dapat  dilakukan  guna mendorong motivasi dan komitmen pegawai terhadap organisasi.
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9  Tahun  2022  tentang  Keterlibatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Pengambilan Keputusan.  Peraturan  ini  merinci  tentang  keterlibatan  pegawai  negeri  sipil  dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Dengan menegaskan pentingnya partisipasi  pegawai  dalam  merumuskan  dan  menjalankan  kebijakan,  peraturan  ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan partisipatif.
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Etika dan Integritas Pegawai Negeri Sipil
h. Peraturan  ini  menggariskan  langkah-langkah  konkrit  dalam  menerapkan  etika  dan integritas  di  kalangan  pegawai  negeri  sipil.  Dari  kode  perilaku  hingga  mekanisme pelaporan pelanggaran  etika, peraturan ini memperkuat  budaya integritas  di  seluruh aspek manajemen kepegawaian.
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12  Tahun  2023  tentang  Inovasi  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dalam Manajemen  Kepegawaian  PNS.  Peraturan  ini  mengarahkan  penggunaan  inovasi teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  manajemen  kepegawaian  PNS.  Dengan merangsang  adopsi  teknologi  terkini,  peraturan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pegawai, penilaian kinerja, dan pelaporan hasil kinerja.
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18  Tahun  2023  tentang  Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dalam Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi.  Peraturan  ini  menguraikan strategi  dan  langkah-langkah  untuk  meningkatkan  kompetensi  pegawai  dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan, peraturan ini mendukung upaya pegawai dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.
Dalam  menerapkan  peraturan-peraturan  tersebut,  perlu  diperhatikan  pula  faktor- faktor  pendukung  seperti  keterbukaan  informasi,  partisipasi  aktif  pegawai,  dan pengawasan publik. Hal ini terkait dengan upaya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kepegawaian PNS, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap  profesionalisme  dan  integritas  PNS  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya. Dalam hal ini, Pemerintah juga
Proses pembuatan peraturan kepegawaian di Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Berikut  adalah tahapan umum dalam pembuatan peraturan kepegawaian:
a. Identifikasi kebutuhan peraturan
Tahapan  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  pembuatan  peraturan kepegawaian yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian PNS.
b. Penyusunan naskah awal Tahapan ini dilakukan dengan menyusun rancangan naskah peraturan kepegawaian, yang mencakup penjelasan umum, dasar hukum, tujuan, sasaran, dan rincian ketentuan yang akan diatur.
c. Konsultasi dan koordinasi Tahapan  ini  dilakukan  dengan  mengadakan  konsultasi  dan  koordinasi  dengan  para pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan PNS.
d. Penyempurnaan naskah
Tahapan  ini  dilakukan  dengan  menyempurnakan  naskah  peraturan  kepegawaian berdasarkan  masukan  dan  saran  dari  para  pemangku  kepentingan,  sehingga menghasilkan rancangan naskah yang lebih matang.
e. Pembahasan dan persetujuan Tahapan  ini  dilakukan  dengan  mengadakan  pembahasan  dan  persetujuan  rancangan naskah  peraturan  kepegawaian  oleh  para  pihak  yang  terkait,  seperti  Kementerian PANRB,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  serta  lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan PNS.
f. Penandatanganan Tahapan  ini  dilakukan  dengan  menandatangani  peraturan  kepegawaian  oleh  pejabat yang  berwenang,  seperti  Presiden  atau  Menteri  yang  membidangi  urusan kepegawaian.
g. Pengumuman dan sosialisasi
Tahapan  ini  dilakukan  dengan  mengumumkan  dan  mensosialisasikan  peraturan kepegawaian  kepada  para  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  secara  luas, sehingga peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
Proses  pembuatan  peraturan  kepegawaian  di  Indonesia  bertujuan  untuk menciptakan  peraturan  yang  berkualitas,  transparan,  partisipatif,  dan  dapat  memenuhi kebutuhan pengelolaan kepegawaian PNS.
a. Implementasi Peraturan
Implementasi peraturan kepegawaian yang dibuat harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan dampak positif pada pengelolaan kepegawaian PNS. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi peraturan kepegawaian:
b. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Peraturan kepegawaian yang baru harus disosialisasikan dengan baik agar semua pihak yang  terkait  dapat  memahami  dan  mengimplementasikan  peraturan  tersebut  dengan benar.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  peraturan  yang  dibuat  dapat diterapkan secara konsisten dan tepat.
Menurut  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN),  Bima  Haria  Wibisana, "Sosialisasi  merupakan  upaya  penting  dalam  memastikan  bahwa  peraturan kepegawaian  dapat  diterapkan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang telah ditetapkan."
c. Monitoring dan Evaluasi
Proses  monitoring  dan  evaluasi  peraturan  kepegawaian  yang  telah  dibuat  perlu dilakukan  secara  berkala  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  peraturan tersebut dilakukan dengan benar dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Wibisana, "Monitoring dan evaluasi dapat membantu kita untuk mengetahui sejauh  mana  peraturan  kepegawaian  dapat  memberikan  dampak  positif  pada pengelolaan kepegawaian PNS."
d. Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan kepegawaian yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara tegas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diimplementasikan dengan baik dan tidak disalahgunakan.
Menurut Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Akhmad Zulfikar, "Pengawasan  dan  penegakan  hukum  harus  dilakukan  secara  tegas  terhadap  pelanggar peraturan  kepegawaian,  agar  tidak  ada  lagi  pelanggaran  yang  terjadi  dan  memastikan bahwa  peraturan  tersebut  diterapkan  dengan  benar."  Implementasi  peraturan kepegawaian yang baik dan efektif akan memberikan dampak positif pada pengelolaan kepegawaian PNS. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi, monitoring dan  evaluasi,  serta  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  tegas  dalam  pelaksanaan peraturan kepegawaian.
a. Pembentukan Tim Implementasi
Pembentukan tim implementasi peraturan kepegawaian yang dibuat perlu dilakukan untuk  memastikan  bahwa  peraturan  tersebut  dapat  diimplementasikan  dengan  baik. Tim implementasi ini dapat berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam proses implementasi.  Menurut  Wibisana,  "Pembentukan  tim  implementasi  peraturan kepegawaian  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  peraturan  tersebut  dapat diimplementasikan  dengan  baik  dan  tepat  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan".
b. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam  implementasi  peraturan  kepegawaian  perlu  dilakukan  secara  terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap peraturan tersebut. Pelatihan  dan  pengembangan  SDM  juga  dapat  membantu  mengatasi  hambatan- hambatan dalam implementasi peraturan kepegawaian. Menurut Zulfikar, "Pelatihan dan pengembangan SDM perlu dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki pemahaman  dan  kompetensi  yang  cukup  dalam  mengimplementasikan  peraturan kepegawaian  yang  telah  ditetapkan."Dengan  melakukan  implementasi  peraturan kepegawaian yang baik, diharapkan dapat memperbaiki manajemen kepegawaian PNS sehingga  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Selain itu, dapat pula meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif pada pembangunan nasional.
c. Monitoring dan Evaluasi
Setelah  peraturan  kepegawaian  diimplementasikan,  perlu  dilakukan  monitoring  dan evaluasi  secara  terus-menerus  untuk  mengetahui  apakah  peraturan  tersebut  sudah berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  memberikan  dampak  yang  positif. Monitoring  dan  evaluasi  dapat  dilakukan  oleh  tim  implementasi  atau  oleh  instansi yang berwenang. Menurut Lestari, "Monitoring dan evaluasi peraturan kepegawaian perlu  dilakukan  secara  berkala  untuk  mengetahui  efektivitas  dan  efisiensi implementasi,  serta  untuk  menemukan  masalah  atau  kendala  yang  muncul  dalam implementasi."
d. Sanksi dan Reward
Penerapan sanksi dan reward bagi PNS yang tidak atau sudah melaksanakan peraturan kepegawaian yang telah ditetapkan dapat menjadi pemicu bagi PNS untuk mematuhi peraturan  tersebut.  Sanksi  dan  reward  dapat  berupa  penghargaan,  promosi,  atau pemberian insentif bagi PNS yang sudah melaksanakan peraturan dengan baik, atau berupa  teguran,  hukuman  disiplin,  atau  bahkan  pemecatan  bagi  PNS  yang  tidak mematuhi peraturan kepegawaian. Menurut Astuti, "Sanksi dan reward dapat menjadi pemicu  bagi  PNS  untuk  mematuhi  peraturan  kepegawaian  yang  telah  ditetapkan. Namun, sanksi dan reward juga perlu diterapkan dengan bijak agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi PNS yang sudah berusaha melaksanakan peraturan dengan baik." Dalam  rangka  menciptakan  manajemen  kepegawaian  PNS  yang  baik  dan  efektif, penerapan peraturan kepegawaian yang baik dan efektif juga perlu dilakukan secara terus-menerus  dan  konsisten.  Hal  ini  tidak  hanya  dapat  meningkatkan  kinerja  PNS, tetapi  juga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada  pemerintah  dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
e. Pelatihan dan Pengembangan Untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  PNS,  perlu  dilakukan  pelatihan  dan pengembangan secara terus-menerus. Pelatihan dan pengembangan ini dapat berupa pelatihan teknis, pelatihan manajemen, pelatihan kepemimpinan, atau pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan keterampilan PNS. Menurut Purnomo, "Pelatihan dan pengembangan PNS merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  PNS  dan  instansi  pemerintah.  Dengan meningkatkan kualitas kinerja PNS melalui pelatihan dan pengembangan, maka akan tercipta  PNS  yang  lebih  kompeten  dan  professional  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya."
f. Penerapan Teknologi Informasi
Penerapan  teknologi  informasi  dapat  membantu  mempercepat  dan  mempermudah pelaksanaan  tugas-tugas  kepegawaian.  Beberapa  contoh  penerapan  teknologi
informasi  dalam  manajemen  kepegawaian  antara  lain  pengelolaan  database kepegawaian, aplikasi pengajuan cuti secara online, aplikasi penilaian kinerja, dan lain sebagainya.  Menurut  Nur,  "Penerapan  teknologi  informasi  dapat  membantu mempercepat  dan  mempermudah  pelaksanaan  tugas-tugas  kepegawaian.  Dengan penerapan  teknologi  informasi  yang  tepat,  dapat  tercipta  manajemen  kepegawaian yang efisien dan efektif."
g. Kolaborasi dan Koordinasi Antarinstansi
Manajemen  kepegawaian  yang  baik  juga  perlu  didukung  dengan  kolaborasi  dan koordinasi  yang  baik  antarinstansi.  Kolaborasi  dan  koordinasi  ini  dapat  berupa pertukaran informasi,  koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat  lintas instansi,  atau  kolaborasi  dalam  penyusunan  peraturan  kepegawaian.  Menurut  Fitri, "Kolaborasi  dan  koordinasi  antarinstansi  sangat  penting  dalam  menciptakan manajemen  kepegawaian  yang  baik  dan  efektif.  Dengan  adanya  kolaborasi  dan koordinasi  yang  baik,  maka  akan  tercipta  sinergi  antarinstansi  dalam  melaksanakan tugas-tugas kepegawaian dan menciptakan kinerja PNS yang lebih baik".

## 2. Hambatan Dari Implementasi Peraturan
Meskipun  terdapat  berbagai  peraturan  dan  kebijakan  dalam  manajemen kepegawaian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja PNS, namun terdapat beberapa  hambatan  dalam  implementasinya.  Menurut  Priyanto,  "Hambatan  dalam implementasi peraturan kepegawaian antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya implementasi peraturan tersebut, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran untuk  pelaksanaan kebijakan, dan kurangnya dukungan dari pimpinan dalam pelaksanaan peraturan kepegawaian."
Hal yang tidak kalah penting adalah adanya resistensi atau ketidakpercayaan dari beberapa  pihak  dalam  organisasi  terhadap  perubahan-perubahan  yang  akan  dilakukan dalam implementasi peraturan kepegawaian tersebut. Menurut Yudi, "Resistensi terhadap perubahan  dapat  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  implementasi  peraturan kepegawaian. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak dalam organisasi dan juga strategi komunikasi yang efektif untuk mengatasi hambatan ini."
Peraturan  yang  dibuat  terkadang  juga  kurang  tepat  sasaran  dan  kurang  responsif terhadap  dinamika  yang  terjadi  di  lapangan.  Menurut  Darmawan,  "Peraturan kepegawaian yang tidak tepat sasaran dan tidak responsif terhadap perubahan yang terjadi di  lapangan  dapat  menjadi  hambatan  dalam  implementasinya.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  evaluasi  dan  penyesuaian  secara  berkala  terhadap  peraturan  yang  ada  agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan."
Dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut,  diperlukan  upaya-upaya  seperti peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  akan  pentingnya  implementasi  peraturan kepegawaian, alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, dukungan dari pimpinan  organisasi,  strategi  komunikasi  yang  efektif,  serta  evaluasi  dan  penyesuaian secara  berkala  terhadap  peraturan  yang  ada.  Tantangan  ke  depan  dalam  manajemen kepegawaian PNS akan semakin kompleks dan beragam. Beberapa tantangan yang dapat dihadapi di masa depan antara lain:
a. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah dapat berdampak  pada  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan-kegiatan  pengembangan  dan peningkatan kompetensi PNS. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas kinerja PNS.
b. Persaingan  Global:  Persaingan  global  yang  semakin  ketat  dan  dinamis  akan berdampak pada kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  PNS  agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.
c. Perubahan Teknologi: Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan terus berubah dapat mempengaruhi perubahan tuntutan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi  PNS.  PNS  perlu  mampu  beradaptasi  dengan  cepat  dan  menguasai  teknologi yang dibutuhkan dalam tugasnya.
d. Peningkatan  Kualitas  Layanan:  Tuntutan  masyarakat  akan  peningkatan  kualitas layanan  publik  semakin  tinggi.  Oleh  karena  itu,  PNS  perlu  meningkatkan  kualitas pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  memperbaiki  sistem,  prosedur,  dan  sikap pelayanan.
e. Penyempurnaan  Regulasi:  Peraturan-peraturan  dan  regulasi  dalam  manajemen kepegawaian PNS  perlu  disempurnakan agar lebih responsif terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi di lapangan serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja PNS.
f. Ketersediaan  SDM  Berkualitas:  Ketersediaan  SDM  yang  berkualitas  dan  kompeten menjadi  kunci  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  kinerja  PNS.  Oleh  karena  itu, perlu adanya program-program pengembangan dan pelatihan SDM yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi.
g. Peningkatan Kesejahteraan PNS: Peningkatan kesejahteraan PNS menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja PNS. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk  meningkatkan kesejahteraan PNS  melalui kebijakan yang tepat dan efektif.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya kerja sama antara pemerintah,  organisasi  PNS,  serta  masyarakat  untuk  menciptakan  manajemen kepegawaian PNS yang efektif dan efisien. Hal ini akan membawa manfaat bagi PNS, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan.

## Kesimpulan
Dalam  menghadapi  tantangan  penerimaan  pegawai  yang  kurang  transparan, penilaian  kinerja  yang  kurang  objektif,  ketidakmerataan  peluang  pengembangan  karir, dan disiplin kerja yang tidak efektif dalam manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS),  diperlukan  langkah-langkah  konkrit  dan  strategis.  Upaya  untuk  meningkatkan transparansi dalam penerimaan pegawai, mengembangkan sistem penilaian kinerja yang lebih obyektif, memastikan peluang pengembangan karir yang merata, serta mendorong disiplin kerja yang efektif perlu menjadi fokus utama. Langkah ini harus didukung oleh peraturan dan kebijakan yang sesuai, sosialisasi yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk  meningkatkan  efisiensi.  Selain  itu,  kerjasama  antara pemerintah,  organisasi  PNS,  dan  masyarakat  juga  menjadi  kunci  dalam  menciptakan manajemen kepegawaian PNS yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika lingkungan kerja yang semakin kompleks. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini,  diharapkan  manajemen  kepegawaian  PNS  dapat  bergerak  menuju  arah  yang  lebih efisien,  berkualitas,  dan  mampu  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.
Berikut  ini  beberapa  saran  untuk  meningkatkan  manajemen  kepegawaian  pada PNS:
1. Meningkatkan  pelatihan  dan  sosialisasi  peraturan  kepegawaian,  sehingga  PNS memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawabnya serta kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dengan  memberikan  pendidikan  dan pelatihan secara terus menerus, serta menempatkan sumber daya manusia yang tepat di tempat yang tepat.
3. Memperbaiki  sistem  pengawasan  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  korupsi  dan melindungi hak-hak PNS yang mematuhi peraturan dengan benar.
4. Mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan efektif di dalam organisasi pemerintahan.
5. Melakukan  evaluasi  berkala  terhadap  pelaksanaan  peraturan  kepegawaian  dan manajemen  kepegawaian  pada  PNS,  sehingga  dapat  mengetahui  apakah  ada permasalahan atau hambatan yang perlu diatasi.
6. Mendorong  adopsi  teknologi  dalam  manajemen  kepegawaian,  termasuk  dalam pengelolaan data kepegawaian, pelaporan, dan penilaian kinerja.
7. Dengan  menerapkan  saran-saran  di  atas,  diharapkan  manajemen  kepegawaian  pada PNS dapat terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan dan kemajuan negara.

## Daftar Pustaka
Suhardjono. (2009). Manajemen Kepegawaian . Jakarta: Bumi Aksara. Wibowo, A. (2015). Manajemen Kepegawaian . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Kusmayadi, T. (2018). Peran Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian PNS. Jurnal Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan, 4 (1), 10-20.
Hafidhoh,  A.,  &  Pramono,  H.  (2019).  Pengaruh  Kepemimpinan  dan  Peraturan Kepegawaian  Terhadap  Kinerja  Pegawai  pada  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Gresik. Jurnal Administrasi Publik, 1 (1), 1-14.
Sari, L. R., & Ibrohim, I. (2020). Implementasi Peraturan Kepegawaian terhadap Kinerja Pegawai  Negeri  Sipil  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Malang. Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik, 10 (1), 32-43.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penilaian  Prestasi  Kerja  Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kepatuhan terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pengembangan  Karir  Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 9 Tahun  2022  tentang  Keterlibatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Pengambilan Keputusan.
Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Etika dan Integritas Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun  2023  tentang  Inovasi  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dalam Manajemen Kepegawaian PNS.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun  2023  tentang  Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.