FUNGSI PROSPEKTUS DALAM PERJANJIAN WARALABA

## Yogabakti Adipradana Setiawan
Universitas Achmad Yani E-mail: d_21yoga@yahoo.com

## Abstract :
This research constitutes normative legal research. The type of the research is vague norm, and the approaches applied are statute approach and conceptual approach. The characteristic of the research is prescriptive,  and  the  legal  resources  are  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  resources  which  are obtained  library  research.  The  said  legal  resources  which  have  been  collected  are  processed  and analyzed qualitatively, so the researcher finds out the problem solving and the conclusions.
From the results of the research and the discussion on the issues being studiedit can be concluded that firstly, the franchise prospectus is an obligation which must be submitted by the franchisor to the prospective franchisee. The position of this prospectus is separated from the Agreemnt because there is no sanction if he/she does not show it (if this subjective requirement is not fulfilled the legal consequece thereto is "revocable"). Secondly, the registration of the prospectus is related with the unability to conduct registration or publication of the said franchise agreement. Thus, it causes the invalidity tle legal action expected by by the parties to the third party, so the parties can not justify the relationship of the pacties with the third party .
Keywords: Function, Prospectus, Franchise Agremment.

## Abstrak :
Kegiatan  waralaba  sebagai  bentuk  usaha  banyak  mendapat  perhatian  para  pelaku  bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan  kepada  golongan  ekonomi  lemah  untuk  berusaha,  ini  berarti,  franchise  dapat  memberikan kesempatan kerja, pemerataan dan juga menciptakan lapangan kerja masyarakat .
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terhadap  permasalahan  yang  diangkat  setidaknya  dapat ditarik  beberapa  kesimpulan.  Pertama,  Prospektus  waralaba  merupakan  kewajiban  yang  harus diserahkan oleh pemberi waralaba kepada calon penerima waralaba. Prospektus ini terpisah posisinya dengan  perjanjian  karena  tidak  ada  sanksi  bila  tidak  menunjukkan  (jika  syarat  subyektif  ini  tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah “dapat dibatalkan”). Kedua, pendaftaran prospektus berkaitan dengan tidak dapat dilakukannya pencatatan atau publikasi atas perjanjian waralaba tersebut. Dengan demikian, mengakibatkan tidak berlakunya perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak terhadap pihak  ketiga,  sehingga  para  pihak  tidak  dapat  mendalilkan  hubungan  di  antara  para  pihak  terhadap pihak ketiga.
Kata kunci : Fungsi, Prospektus, Perjanjian Waralaba

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang dengan  cepat.Ruang  lingkup  bidang  hukum ini  cakupannya  begitu  luas.  Hubungan- hubungan  dagang  yang  sifatnya  lintas  batas banyak  mencakup  banyak  jenisnya,  dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual  beli  barang  atau  komoditi  (produk- produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga  hubungan atau  transaksi dagang yang kompleks.
Kompleksnya  hubungan  atau  transaksi dagang  internasional  ini  paling  tidak disebabkan  oleh  adanya  jasa  teknologi (khususnya  teknologi  informasi)  sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung  dengan  cepat.  Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi,  dewasa  ini  para  pelaku  dagang tidak perlu  mengetahui atau mengenal siapa rekanan  dagangnya  yang  berada  jauh  di belahan  bumi  lain.  Hal  ini  tampak  dengan lahiranya transaksi-transaksi yang disebut e- commerce .
Ada  berbagai  motif  atau  alasan mengapa negara atau subyek hukum (pelaku dalam  perdagangan)  melakukan  transaksi internasional.Fakta yang sekarang ini terjadi adalah  perdagangan  internasional  sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi  makmur,  sejahtera  dan  kuat.Hal  ini
sudah  banyak  terbukti  dalam  sejarah perkembangan dunia.
Esensi  untuk  bertransaksi  dagang  ini adalah  dasar  filosofinya.Telah  dikemukakan bahwa  berdagang  ini  merupakan  suatu ʺkebebasan fundamentalʺ ( fundamental freedom ). 1 Dengan  kebebasan  ini,  siapa  saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang.Kebebasan ini tidak boleh dibatasi  oleh  adanya  perbedaan  agama, suku,  kepercayaan,  politik,  sistem  hukum, dan lain-lain.
Adapun pengertian umum dari perdagangan  internasional  adalah  kegiatan- kegiatan  perniagaan  dari  suatu  Negara  asal yang  melintasi  perbatasan  menuju  suatu Negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan  untuk  melakukan  perpindahan barang,  jasa  dan  modal  tenaga  kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang. 2
Istilah franchise menurut  S.  Muharam menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat,  khususnya  masyarakat  bisnis Indonesia.  Istilah  ini  kemudian  menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya.  Karena  perhatian  itu  maka istilah franchise dimodifikasi  dengan  istilah waralaba.  Istilah  waralaba  diperkenalkan pertama  kali  oleh  Lembaga  Pendidikan  dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai
1 Huala Adolf. 2002. Hukum Ekonomi Internasional ; Suatu  Pengantar .  Cet.3.  Jakarta  : Rajawali Pers, Bab.I.
2 Hadi  Prayitno  dan  Budi  Santoso.  1996. Ekonomi  Pembangunan .  Cet.I.  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, hlm.257.
padanan  istilah franchise .  Waralaba  berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung),  maka  waralaba berarti  usaha  yang memberikan  laba  lebih/istimewa.  Lebih lanjut  S.  Muharam  mengatakan  waralaba digambarkan  sebagai  perpaduan  bisnis ʺbesarʺ  dan  ʺkecilʺ,  yaitu  perpaduan  antara energi  dan  komitmen  individual  dengan sumber daya dan kekuatan sebuah perusahaan besar.
Waralaba  adalah  suatu  pengaturan bisnis dimana sebuah perusahaan ( franchisor )  memberi  hak  pada  pihak independen  ( franchisee )  untuk  menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan peraturan  yang  ditetapkan  oleh franchisor . Franchisee menggunakan  nama, goodwill , produk  dan  jasa,  prosedur  pemasaran, keahlian,  sistem  prosedur  operasional,  dan fasilitas penunjang dari perusahaan franchisor .  Sebagai  imbalannya franchisee membayar royalti (biaya pelayanan manajemen)  pada  perusahaan franchisor seperti yang diatur dalam perjanjian waralaba.
Dalam rangka meningkatkan pembinaan  usaha  waralaba  di  seluruh Indonesia maka perlu mendorong pengusaha nasional  terutama  pengusaha  kecil  dan menengah  untuk  tumbuh  sebagai  pemberi waralaba nasional yang handal dan mempunyai  daya  saing  di  dalam  negeri  dan luar  negeri  khususnya  dalam  rangka memasarkan  produk  dalam  negeri.  Oleh
karena  itu  dibutuhkan  peranan  pemerintah (negara)  dalam  menatakelola  waralaba. 3
Pemerintah  memandang  perlu  mengetahui legalitas  dan  bonafiditas  usaha  pemberi waralaba  baik  dari  luar  negeri  dan  dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi  usaha  yang  dapat  dimanfaatkan secara  optimal  oleh  usaha  nasional  dalam memasarkan  barang  dan/atau  jasa  dengan waralaba.  Disamping  itu,  pemerintah  dapat memantau dan menyusun data waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, pemberi waralaba sebelum  membuat  perjanjian  waralaba dengan penerima waralaba, harus menyampaikan  penawaran  waralaba  kepada pemerintah  dan  calon  penerima  waralaba. Disisi  lain,  apabila  terjadi  kesepakatan perjanjian  waralaba,  penerima  waralaba harus  menyampaikan  perjanjian  waralaba tersebut kepada pemerintah.
Kegiatan  waralaba  ( franchise )  sebagai bentuk  usaha  banyak  mendapat  perhatian para  pelaku  bisnis,  dikarenakan  dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan  perekonomian  dan  memberikan kesempatan  kepada  golongan  ekonomi lemah  untuk  berusaha,  ini  berarti, franchise dapat memberikan kesempatan kerja, pemerataan  dan  juga  menciptakan  lapangan kerja  masyarakat.  Bidang  atau  sektor  yang sering dilakukan dengan cara franchise yaitu bidang  minuman  (Coca  Cola),  makanan
3 Satjipto Rahardjo. 1978. Permasalahan Hukum Di Indonesia . Bandung : Alumni, hlm.13.
(Mc.  Donald’s  dan KentuckyFried  Chiken ), Perhotelan  (Hyatt,  Ibis,  Natour  Garuda), restoran,  pendidikan, fast  food dan  lain sebagainya. 4 Sering  disebut-sebut  bahwa franchise merupakan The hottest business in the  world, 5 betapa  tidak,  dengan  konsep bisnis  ini,  orang  dapat  langsung  dengan sekejap  berkibar  di  bidang-bidang  bisnis tertentu  yang  merek,  paten  atau  sistem bisnisnya sudah sangat populer bukan saja di Indonesia  bahkan  di  seluruh  dunia,  padahal untuk  mempopulerkan  merek,  paten  atau sistem  bisnis  tadi  memerlukan  waktu puluhan  tahun.Namun  tidak  sedikit  juga yang  gagal,  dengan  konsep  bisnis franchise ini, seorang franchisee (penerima franchise ) dapat langsung numpang popularitas produk dan  merek  orang  lain  tanpa  perlu  harus mengembangkannya sendiri produk tersebut. Perjanjian  waralaba  merupakan  salah  satu aspek  perlindungan  hukum  kepada  para pihak.  Jika  salah  satu  pihak  melanggar  isi perjanjian  waralaba,  maka  pihak  yang  lain dapat  menuntut  pihak  yang  melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.

## B. Rumusan Masalah
Bertitik  tolak  dari  uraian  dalam  latar belakang  permasalahan  di  atas,  maka perumusan  masalahnya  adalah  :  Mengapa
4 Deden  Setiawan.  2007.  ʺFranchise  Guide Series-Ritelʺ. Harian Dian Rakyat , hlm.13.
5 Bambang  Tjatur  Iswanto.  2007. Perlindungan Hukum  Terhadap  Franchise  Dalam  Perjanjian Franchise  di  Indonesia .  Tesis  Program  Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Dipenegoro, Semarang.
prospektus pemberi waralaba wajib untuk di daftarkan?  Dan  Bagaimana  akibat  hukum bagi  penerima  waralaba  apabila  propektus penawaran  waralaba  tidak  didaftarkan  / tidak diberikan?

## PEMBAHASAN

## PROSEDUR PENDAFTARAN PROSPEKTUS PEMBERI WARALABA
Waralaba  merupakan  hak  khusus  yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan Perjanjian  Waralaba  (Pasal  1  butir  1  PP 42/2007  jo  Pasal  1  butir  1  Permendag 31/2008 jo Pasal I Permendag 57/2014). Pemberi Waralaba yang ingin mendaftarkan waralaba wajib untuk melakukan pendaftaran
Prospektus
Waralaba  sebelum  membuat  perjanjian waralaba  dengan  Penerima  Waralaba,  yang akan  diikuti  dengan  penerbitan  Surat  Tanda Pendaftaran  Waralaba  ("STPW")  (apabila seluruh  persyaratan  yang  akan  diuraikan selanjutnya  telah  dipenuhi  oleh  Pemberi Waralaba).
Setelah Pemberi Waralaba memperoleh STPW,  maka  Pemberi  Waralaba  dapat melakukan  Perjanjian  Waralaba  dengan Penerima Waralaba

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PROSPEKTUS WARALABA
Undang-undang  tentang  perlindungan konsumen  tidak  melarang  perjanjian  baku, ini berarti bahwa pada prinsipnya undangundang tentang perlindungan konsumen  tidak  melarang  pelaku  usaha untuk  membuat  perjanjian  baku  yang memuat klausula baku atas setiap perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau  jasa,  selama  dan  sepanjang perjanjian  baku  dan/atau  klausula  baku tersebut  tidak  mencantumkan  ketentuan sebagaimana  dilarang  dalam  pasal  18  ayat (1),  serta  tidak  berbentuk  sebagaimana dilarang  dalam  pasal  18  ayat  (2)  undang- undang tentang perlindungan konsumen. 6
Ketentuan  pasal  18  undang-undang perlindungan  konsumen  atas,  larangan penggunaan perjanjian baku dikaitkan dengan  dua  hal,  yaitu  isi  dan  bentuk penulisannya,  dari  segi  isinya  dilarang menggunakan perjanjian baku yang memuat klausula-klausula yang tidak adil, sedangkan dari  segi  bentuk  penulisannya,  klausula- klausula itu harus dituliska dengan sederhana,  jelas  dan  terang  sehingga  dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh para pihak.  Undang-undang  mewajibkan  pelaku usaha untuk segera menyesuaikan perjanjian baku  yang  dipergunakan  dengan  ketentuan undang-undang,  jika  dalam  kenyataannya masih  tetap  dipakai  perjanjian  baku  yang
6 Ibid
tidak  sesuai  dengan  ketentuan  diatas,  akibat hukumnya adalah batal demi hukum, artinya bahwa  klausula  itu  dianggap  tidak  ada, karena  itu  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
Menurut
Gunawan
Widjaja menyebutkan  Larangan  dan  persyaratan tentang  penggunaan  perjanjian  baku  diatas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan  para  pihak  setara/seimbang berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak dan  mencegah  kemungkinan  timbulnya tindakan  yang  merugikan  para  pihak  karena faktor  ketidaktahuan,  kedudukan  yang  tidak seimbang  dan  sebagainya  yang  mungkin dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pihak  untuk memperoleh keuntungan. 7
Sehingga perlindungan bagi para pihak dalam waralaba berupa Kesetaraan kedudukan antara pemberi dan penerima waralaba.

## URGENSI PENDAFTARAN PROSPEKTUS WARALABA
Perjanjian  franchise  merupakan  salah satu  bentuk  perjanjian  yang  terdapat  di  luar KUH  Perdata  atau  biasa  disebut  dengan kontrak  innominaat  atau  termasuk  dalam bentuk  perjanjian  tak  bernama.  Timbulnya kontrak  ini  karena  adanya  asas  kebebasan berkontrak  sebagaimana  tercantum  dalam pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata.  Kontrak
7 Gunawan Widjaja, dkk, Hukum tentang Perlindungan Konsumen ( Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 2003) , Hal 57
innominaat merupakan kontrak yang timbul, tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat dan  bersifat  khusus.  Artinya  bahwa  kontrak innominaat  ini  berlaku  terhadap  peraturan yang  bersifat  khusus  sebagaimana  yang tercantum dalam berbagai peraturan perundangan  yang  mengaturnya.  Dari aspek atau  segi  pengaturannya,  kontrak  ini  dapat digolongkan  menjadi  3  macam  :  kontrak innominaat  yang  telah  diatur  secara  khusus dan dituangkan dalam bentuk undangundang dan  atau  telah  diatur  dalam  pasalpasal tersendiri,  kontrak  innominaat  yang  telah diatur  dalam  peraturan  pemerintah,  kontrak innominaat yang belum ada undangundangnya di Indonesia. 8
Tonggak kepastian hukum akan format waralaba  di  Indonesia  dimulai  pada  tanggal 18  Juni  1997,  yaitu  dengan  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997  yang  kemudian  implementasinya dituangkan dalam SK Menperindag No. 259 tahun 1997.
Peraturan  Pemerintah  No.  42  tahun 2007 tentang waralaba berlaku efektif mulai tanggal 24 Juli 2008. Perusahaan yang telah memenuhi ketentuan tentang kriteria waralaba  dapat  melakukan  pendaftaran usaha  waralabanya,  bagi  pihak  Pewaralaba (franchisor) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran prospektus penawaran waralaba, sedangkan bagi
8 Salim, H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, 2005, hal. 4
terwaralaba (Franchisee) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran perjanjian waralabanya  sesuai  dengan  Permendagri No.12  tahun  2006  tentang  Ketentuan  dan Tata  cara  Penerbitan  STPUW.  Perjanjian waralaba berisi nama dan alamat para pihak, jenis  Hak  Kekayaan  Intelektual,  kegiatan usaha,  hak  dan  kewajiban,  bantuan  dan fasilitas,  wilayah  usaha,  jangka  waktu, kepemilikan, penyelesaian sengketa dan tata cara  perpanjangan.  Pewaralaba  diharuskan untuk  membuat  prospektus  berisi  data identitas,  legalitas  usaha,  sejarah  kegiatan usaha, struktur organisasi, laporan keuangan dua  tahun  terakhir,  jumlah  tempat  usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban  pemberi  waralaba  dan  penerima waralaba.
Perkembangan  hukum  perjanjian  saat ini  diwarnai  oleh  semakin  tipisnya  tabir pemisah  antara  dua  sistem  hukum  besar yaitu  common  law  dan  civil  law.  Dinamika hubungan  bisnis  yang  melibatkan  para pelaku  bisnis  antar  Negara  telah  membawa dampak  perkembangan  hukum  kontrak perjanjian yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktek kebiasaan. 9 Kebutuhan  utama  para  pelaku bisnis waralaba adalah perlindungan terhadap  hak-hak  para  pemainnya.  Di  AS misalnya, ada Uniform Franchising Offering
9 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008,hal. 7-8
Circular  (UFOC)  yang  disahkan  oleh International Franchising Association. UFOC  berisi  23  item  yang  menyangkut keterbukaan, seperti sejarah dan pengalaman perusahaan,  faktor  finansial  (biaya-biaya yang  diperlukan untuk  menjadi  Franchisee), hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak, laporan  keuangan  yang  telah  diaudit,  daftar Franchisee, dokumen kontrak, bukti transaksi,  serta  informasi-informasi  lain diantaranya  program  pembiayaan,  teritori, merek  dagang  dan  provisi  transfer,  serta perpanjangan  kerjasama.  Substansi  UFOC ini  kemudian  menjadi  acuan  Franchise Disclosure  Document  di  Indonesia  yang  di tuangkan dalam bentuk Prospektus penawaran waralaba.
Disclosure  agreement  yang  tertuang dalam  prospectus  penawaran  waralaba  ini tentunya  membawa  akibat  hukum  bagi  para pihak  dalam  waralaba,  baik  bagi  franchisor maupun  bagi  Franchisee.  Akibat  hukum yang  timbul  berkaitan  erat  dengan  aspek kerahasiaan  dari  pihak  franchisor.  Karena harus  disampaikan  kepada  calon  investor, aspek kerahasiaan dari Prospektus Penawaran Waralaba
tentu sulit
dipertahankan.  Itu  sebabnya,  Franchisor harus menjaga keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan. Keseimbangan yang  dimaksud  disini  adalah  keseimbangan pada  proses  dan  mekanisme  pertukaran  hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. Hakikat suatu perjanjian adalah
mewujudkan  pertukaran  hak  dan  kewajiban secara  adil  (fairness).  Dengan  demikian ketidakseimbangan  hasil  dapat  diterima sebagai  sesuatu  yang  fair  apabila  proses pertukaran  hak  dan  kewajiban  berlangsung secara proporsional. Makna asas proporsionalitas  adalah  asas  yang  mengatur pertukaran  hak  dan  kewajiban  para  pihak sesuai dengan proporsi atau bagiannya, yang meliputi  seluruh  proses  kontrak,  baik  pada tahapan  pra  kontraktual,  pembentukan kontrak  maupun  pelaksanaan  kontrak  / perjanjian tersebut.
Franchising merupakan perjanjian yang melibatkan  dua  pihak,  pemegang  hak  atas standar serta system eksploitasi barangbarang  dan  jasa-jasa  yang  disebut franchisor, sedangkan pihak yang diberi hak untuk  menggunakan  standar  serta  system eksploitasi yang dinamakan franchisee. 10
Perlindungan  terhadap  serta  tata  cara pemberian  confidential  information  dan know  how  (dalam  Franchise  Disclosure Document)  dari  pihak  franchisor  kepada franchisee diatur dalam perjanjian franchisenya.  Disini  berarti  berhadapan dengan  perlindungan  atas  dasar  kontraktual. 11 Franchise  Agreement  atau  perjanjian waralaba  adalah  kontrak  tertulis  antara franchisor dan Franchise. Perjanjian waralaba  menjelaskan setiap  hal  yang boleh
10 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Huku Acara Perdata, Penerbit Alumni, Bandung, 1992 hal. 152
11 ibid , hal. 170
dan  tidak  boleh  dilakukan.  Perjanjian tersebut  mencantumkan  kewajiban  dan tanggungjawab setiap pihak serta memberikan  detil  yang  penting  tentang hubungan  antara  penerima  waralaba  dengan pemberi waralaba.
Sehingga urgensi pendaftaran prospektus waralaba ialah pemaknaan Uniform  franchise  Offering  Circular/  FDD dalam  PP  No.42  tahun  2007  tentang waralaba  dan  Permendagri  No.  31/  2008 adalah  sebagai  prasyarat  utama  dalam Perjanjian  Waralaba  di  Indonesia.  Peraturan Pemerintah  No.  42  tahun  2007  mengatur bahwa  prospectus  penawaran  waralaba merupakan  kewajiban  pemberi  waralaba terhadap  penerima  waralaba.  Rumusannya terdapat pada Pasal 7.

## HUBUNGAN  HUKUM  PARA  PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA
Pada  umumnya  perjanjian  tidak  terikat pada  suatu  bentuk  tertentu,dapat  dibuat secara  lisan  dan  ada  dibuat  tertulis,  maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabilah terjadi suatu perselisihan.Dengan demikian, bentuk tertulis tidak hanya  semata-mata  merupakan alat  pembuktian  saja,  tetapi  syarat  adanya perjanjian. 12 Perjanjian adalah sumber perikatan  yang  terpenting,  sebab  memang yang  paling  banyak  perikatan  itu  timbul
12 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Penerbit Alumni, hlm 18.
karena adanya perjanjian-perjanjian. 13 Untuk sahnya  persetujuan-persetujuan  diperlukan empat syaratyaitu :
1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebal yang halal
Sistem  bisnis  dengan  hak  khusus  yang disebut  waralaba  ini  hanya  dapat  dilakukan apabila  ada  perjanjian  antara  pemberi waralaba.Pemberi  waralaba  adalah  “orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang memberikan  hak  untuk  memanfaatkan dan/atau menggunakan  waralaba yang dimilikinya  kepada  penerima  waralaba”, sedangkan penerima waralaba adalah “orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang diberikan  hak  oleh  pemberi  waralaba  untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki penerima waralaba”. 14
Menurut  Juajir  Sumardi  perjanjian waralaba  adalah  suatu  perjanjian  yang diadakan antara franchisor dengan franchisee, dimana pihak franchisor memberikan  hak  kepada  franchisee  untuk memproduksi  atau  memasarkan  barang  dan atau  jasa  dalam  waktu  dan  tempat  tertentu yang  disepakati  di  bawah  pengawasan franchisor,  sementara  franchisee  membayar sejumlah  uang  tertentu  atas  hak  yang
13 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, hlm 32.
14 Ibid hlm 159.
diperolehnya. 15 Hadi Setia Tunggal menyebutkan  bahwa  perjanjian  waralaba adalah suatu perjanjian yang mendokumentasikan hubungan hukum tentang kewajiban yang ada antara franchisor dan franchisee. 16
Perjanjian  waralaba  tersebut  sedapat mungkin harus dibuat dalam bahasa
Indonesia,  namun  jika  memakai  bahasa asing, maka harus ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia.Perjanjian waralaba menurut  pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perjanjian  waralaba  paling  sedikit  harus memuat:
a. Nama dan alamat para pihak;
b. Jenis hak kekayaan intelektual; c. Kegiatan usaha;
d. Hak dan kewajiban para pihak; e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan  dan  pemasaran  yang  diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
f. Wilayah usaha; g. Jangka waktu perjanjian; h. Tata cara pembayaran imbalan; i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j. Penyelesaian sengketa dan; k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutus perjanjian.
15 Darmawan Budi Suseno, 2007, Sukses Usaha Waralaba, Yogyakarta: Cakrawala, 2007, hlm 1.
16 Hadi Setia Tunggal, 2006, Dasar-Dasar Perwaralabaan, Jakarta: Harvindo, hlm 34.
Di  samping  itu  perjanjian  waralaba juga  diperbolehkan  untuk  dibuat  ketentuan tentang  pemberian  hak  bagi  pemberi waralaba  untuk  menunjukan  terwaralaba lain,  dengan  ketentuan  bahwa  penerima waralaba  harus  memiliki  dan  menjalankan sendiri  paling  sedikit  satu  tempat  usaha tersebut. 17
Setiap  waralaba  masuk  ke  dalam  suatu perjanjian kontraktual dengan para penerima waralaba. Isi kontrak bisa terdapat perbedaan  dalam  berbagai  hal,  seperti jumlah  modal  yang  dibutuhkan,  pelatihan yang diberikan, kemampuan bantuan manejerial, dan bersama wilayah franchises. 18
Jadi  melihat  pada  pasal  1  ayat  (6) Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia
No.12/M-DAG/PER/3/2006
menyatakan  bahwa  “perjanjian  waralaba adalah  perjanjian  tertulis  antara  pemberi waralaba dengan penerima waralaba utama”. Perjanjian waralaba/franchises dapat memuat  klausula  pemberian  hak  bagi penerima  waralaba  utama  untuk  membuat perjanjian waralaba lanjutan.Sedangkan jangka  waktu  perjanjian  waralaba  antara pemberi waralaba dengan terwaralaba utama berlaku  paling  penting  sedikit  10  (sepuluh) tahun.  Jangka  waktu  perjanjian  waralaba antara  penerima  waralaba  utama  dengan
17 Ibid
18 Pandji Anoraga dan H.djoko Sudantoko, 2002, Op Cit hlm 240.
penerima  waralaba  lanjutan  berlaku  paling sedikit 5 (lima) tahun.

## AKIBAT  HUKUM  BAGI  PENERIMA PROSPEKTUS  WARALABA  APABILA
PROSPEKTUS  PENAWARAN  WARA- LABA TIDAK DIDAFTARKAN .
Bisnis waralaba yang melibatkan adanya  dua  pihak  yaitu  pemberi  waralaba dan  penerima  waralaba  mengakibatkan adanya  hubungan  hukum  antara  keduanya. Pihak  franchisor  dibebani  kewajiban  untuk menyampaikan semua informasi yang relevan tentang perusahaannya sehingga atas dasar  bahan  itu  pihak  franchisee  dapat mempertimbangkan dengan sungguh- sungguh  apakah  ia  akan  terjun  dalam  usaha franchise  itu  ataukah  tidak.  Bahan-bahan informasi itulah yang dinamakan disclosures. 19
Di Indonesia, pengaturan tentang informasi disclosure diatur dalam PP No. 42 tahun  2007  (pasal  7),  yang  selanjutnya dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomer 31/MDAG/ PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.  Permendag  31/2008  ini  antara lain  mengatur  tentang  kewajiban  pemberi waralaba  (franchisor)  untuk  menyerahkan Prospektus  Penawaran  Waralaba  kepada calon  penerima  waralaba  paling  lambat  2 minggu sebelum perjanjian waralaba ditandatangani.  Permendag  31/2008  juga
19 Setiawan, Op. Cit. hal. 173
mengatur tentang kewajiban pemberi waralaba  dan  penerima  waralaba  untuk mendapatkan surat ijin bernama Surat Tanda Pendaftaran  Waralaba  (STPW).  Pemberi waralaba (franchisor) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba.  Sedangkan  penerima  waralaba (franchisee)  wajib  memiliki  STPW  dengan mendaftarkan  perjanjian  waralaba.  STPW berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun. 20
Ketentuan  pasal  11  PP  No.  42/  2007 yang  mewajibkan  penerima  waralaba  untuk mendaftarkan prospektus perjanjian waralaba, dan bukannya mewajibkan pemberi  waralaba,  kemungkinan  didasari pertimbangan untuk membagi beban kewajiban  antara  kedua  pihak  secara  adil. Sebagaimana  diketahui,  pemberi  waralaba selaku pemilik HAKI juga diwajibkan untuk mendaftarkan  HAKI  dan  Perjanjian  Lisensi HAKI kepada Ditjen HKI. Pemberi waralaba  juga  diwajibkan  mendaftarkan prospectus  penawaran  waralaba  kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, jika  pemberi  waralaba  masih  ditambah  lagi dengan  kewajiban  untuk  mendaftarkan perjanjian  waralaba,  maka  hal  ini  terasa kurang  adil.  Bagaimanapun  juga,  dalam perjanjian  waralaba,  kedua  belah  pihak adalah  mitra  usaha  yang  mempunyai kedudukan hukum yang setara. 21
20 Iswi Hariyani, Serfianto, Op. Cit., hal. 6
21 I bid ., hal. 67-68
Jadi  penerima  waralaba  wajib  memiliki STPW  dengan  mendaftarkan  perjanjian waralaba.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tidak dapat dilakukannya pencatatan atau publikasi atas perjanjian waralaba tersebut.

## AKIBAT  HUKUM  BAGI  PENERIMA WARALABA APABILA PROPEKTUS
Hal-hal  yang  perlu  dilakukan  secara yuridis  dalam  rangka  tertib  hukum  tentang Franchise adalah  sebagai  berikut 22 : pendaftaran Franchise, prinsip Disclosure, dibutuhkan Asosiasi Franchise yang tangguh,  Kode  Etik Franchise , Guidelines tentang Kontrak Franchise Peraturan Pemerintah  No.  42  tahun  2007  tentang waralaba  memberikan  pengaturan  bahwa perusahaan  yang  telah  memenuhi  ketentuan tentang  kriteria  waralaba  dapat  melakukan pendaftaran  usaha  waralabanya,  bagi  pihak Pewaralaba (franchisor) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran prospektus  penawaran  waralaba,  sedangkan bagi  terwaralaba (Franchisee) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran perjanjian waralabanya  sesuai  dengan  Permendagri No.12  tahun  2006  tentang  Ketentuan  dan Tata  cara  Penerbitan  STPUW.  Perjanjian waralaba berisi nama dan alamat para pihak, jenis  Hak  Kekayaan  Intelektual,  kegiatan usaha,  hak  dan  kewajiban,  bantuan  dan fasilitas,  wilayah  usaha,  jangka  waktu,
22 Munir Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini Tinjauan Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.169-172
kepemilikan, penyelesaian sengketa dan tata cara  perpanjangan.  Pewaralaba  diharuskan untuk  membuat  prospektus  berisi  data identitas,  legalitas  usaha,  sejarah  kegiatan usaha, struktur organisasi, laporan keuangan dua  tahun  terakhir,  jumlah  tempat  usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban  pemberi  waralaba  dan  penerima waralaba.  PP  yang  baru  ini  mengatur  denda dan  sanksi  administratif  yang  berlaku  bagi pewaralaba yang tidak mendaftarkan prospektusnya  dan  bagi  terwaralaba  yang tidak mendaftarkan perjanjian waralabanya. Ketentuan  pasal  11  PP  No.  42/  2007 yang  mewajibkan  penerima  waralaba  untuk mendaftarkan  perjanjian  waralaba,  dan bukannya  mewajibkan  pemberi  waralaba, kemungkinan  didasari  pertimbangan  untuk membagi  beban  kewajiban  antara  kedua pihak  secara  adil.  Sebagaimana  diketahui, pemberi waralaba selaku pemilik HAKI juga diwajibkan  untuk  mendaftarkan  HAKI  dan Perjanjian  Lisensi  HAKI  kepada  Ditjen HKI.  Pemberi  waralaba  juga  diwajibkan mendaftarkan prospectus penawaran waralaba  kepada  instansi  yang  berwenang. Dengan  demikian,  jika  pemberi  waralaba masih  ditambah  lagi  dengan  kewajiban untuk  mendaftarkan  perjanjian  waralaba, maka hal ini terasa kurang adil. Bagaimanapun juga, dalam perjanjian waralaba,  kedua  belah  pihak  adalah  mitra
usaha  yang  mempunyai  kedudukan  hukum yang setara. 23
Jadi  pemberi  waralaba  wajib  memiliki STPW  dengan  mendaftarkan  Prospektus Penawaran  Waralaba  jika  prospektus  tidak diberikan  maka  penerima  waralaba  tidak bisa mendaftarkan perjanjian wralaba.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap permasalahan  dalam  tesis  ini,  maka  dapat dikemukakan  suatu  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Prospektus waralaba merupakan kewajiban  yang  harus  diserahkan  oleh pemberi waralaba kepada calon penerima waralaba. Prospektus ini terpisah posisinya  dengan  perjanjian  karena  tidak ada  sanksi  bila  tidak  menunjukkan  (jika syarat subyektif  ini  tidak terpenuhi  maka akibat hukumnya adalah “dapat dibatalkan”).  Apabila  tidak  tercapai konsensus  atau  kesepakatan  padahal pemberi  waralaba  telah  memberikan disclosure  document dan  ternyata  calon penerima  waralaba  hanya  menginginkan data rahasia tersebut untuk
mengembangkan  usahanya  sendiri  dan menimbulkan kerugian pada pihak pemberi  waralaba  dalam  hal  pemasaran produknya maka calon pemberi waralaba dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar  wan  prestasi  atau  gugatan  dapat
23 I bid ., hal. 67-68
diajukan  atas  dasar  perbuatan  melanggar hukum.  Inilah  perlindungan  hukum  bagi pemberi waralaba dengan batalnya negosiasi  yang  dilakukan  oleh  penerima waralaba  sebelum  perjanjian  waralaba terjadi (pra kontraktual).
2. Dalam  PP  No.  42  tahun  2007  (pasal  7), yang  selanjutnya  dijabarkan  lebih  lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomer  31/MDAG/  PER/8/2008  tentang Penyelenggaraan  Waralaba.  Permendag 31/2008  ini  antara  lain  mengatur  tentang kewajiban pemberi  waralaba ( franchisor)
untuk menyerahkanm Prospektus Penawaran Waralaba kepada calon penerima  waralaba  paling  lambat  2 minggu  sebelum  perjanjian  waralaba ditandatangani.  Permendag  31/2008  juga mengatur  tentang  kewajiban  pemberi waralaba  dan  penerima  waralaba  untuk mendapatkan  surat  ijin  bernama  Surat Tanda  Pendaftaran  Waralaba  (STPW). Pemberi  waralaba  ( franchisor) wajib memiliki  STPW  dengan  mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba. Sedangkan penerima waralaba
( franchisee) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian waralaba.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tidak dapat  dilakukannya  pencatatan  atau publikasi atas perjanjian waralaba tersebut.
Dengan demikian, mengakibatkan tidak berlakunya
perbuatan  hukum  yang  dikehendaki  oleh
para  pihak  terhadap  pihak  ketiga, sehingga para pihak tidak dapat mendalilkan  hubungan  di  antara  para pihak terhadap pihak ketiga. Jika ternyata prospektus yang diajukan pendaftarannya ditolak/tidak  diterima,  maka  hal  ini  tidak menjadikan  batalnya  perjanjian  waralaba yang  dibuat,  dengan  syarat  para  pihak telah menyatakan hal ini dalam perjanjian.  Pembatalan  hanya  dapat dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang  dapat membuktikan  dirinya  secara  sah  menjadi pemegang  hak  atas  merek  dari  objek yang diwaralabakan.
Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahn dalam tesis ini adalah sebagai berikut :
1. Perlu penyempurnaan peraturan waralaba yang mengatur tentang franchise disclosure  document atau  prospektus waralaba  di  Indonesia  dalam  bentuk Peraturan Menteri Perdagangan.
2. Dalam  aturan  terkait  diberikan  sanksi bagi  pemberi  waralaba  yang  tidak mendaftar  kan  prospektusnya  pun  begitu juga bagi penerima waralaba.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata).
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  16  Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1997 Nomor 49).
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  42  Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 90).
Adolf,  Huala.  2002. Hukum  Ekonomi Internasional ; Suatu  Pengantar .
Cet.3. Jakarta : Rajawali Pers.
Abdul  Kadir,  Muhammad.  ,  1982  Hukum Perikatan. Bandung: PT. Alumni. Badrulzaman,  Mariam  Darus.  2005. Aneka Hukum Bisnis . Bandung : Alumni. Fuady,  Munir.  1994. Hukum  Bisnis  Dalam Teori  dan  Praktek .  Buku  Kedua.
Bandung : Citra Aditya Bakti. ---------  2007. Hukum  Kontrak ( Dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis ).  Bandung
: PT. Citra Aditya Bakti.
H. S., Salim. 2003. Hukum Kontrak . Jakarta : Sinar Grafika.
Khairandy, Ridwan. 2000. Perjanjian Franchise  sebagai  Sarana  Alih Teknologi .Jakarta  :  Pusat  Studi Hukum  UII  Yogyakarta  bekerja sama  dengan  Yayasan  Klinik HAKI.
Naihasy,  Syahrin.  2005. Hukum  Bisnis ( Business Law ). Yogyakarta : Mida Pustaka.
Prayitno,  Hadi  dan  Santoso,  Budi.  1996.
Ekonomi Pembangunan . Cet.I.
Jakarta : Ghalia Indonesia.
Rahardjo,  Satjipto.  1978. Permasalahan Hukum  Di  Indonesia .  Bandung  :
Alumni.
Satrio, J. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang  Lahir  dari  Perjanjian.  Buku I. Cet.I.Bandung  :  PT.  Citra  Aditya
Bakti.
Simatupang,  Richard  Burton.  2003. Aspek
Hukum  Dalam  Bisnis .  Jakarta  :
Rineka Cipta.
Sutedi.  Adrian.,  2008  Hukum  Waralaba.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Syahrani,  Riduan.  2004. Seluk-Beluk  dan
Asas-Asas Hukum Perdata . Cet.III.
Bandung : Alumni.
Azwar,  Tengku  Keizerina  Devi.  2005.
Perlindungan Hukum Dalam Franchise . Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan. Iswanto, Bambang Tjatur. 2007. Perlindungan  Hukum  Terhadap Franchise Dalam Perjanjian Franchise  di  Indonesia .  Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro,
Semarang.
Setiawan,  Deden.  2007.  ʺFranchise  Guide
Series-Ritelʺ. Harian Dian Rakyat .