## Kepercayaan Politik Mahasiswa Santri terhadap Kiai dalam Perspektif Psikologi Perkembangan
Pengantar 1 Peran kiai dalam sistem sosial masyarakat  Madura  tidak  hanya  sebagai pemimpin  agama,  namun  juga  menjadi pemimpin  politik.  Keberadaan  kiai  sebagai tokoh  politik  dapat  dilihat  dengan  nyata  pada pimpinan pemerintahan empat kabupaten yang ada di Madura. Tiga Kabupaten dipimpin oleh
Korespondensi  mengenai  artikel  ini  dapat  dilakukan dengan  menghubungi: Taufiqurrahman,  S.Psi.,  MA. Fakultas  Psikologi  Universitas  Merdeka  Malang.  Jl. Terusan  Raya  Dieng  62-64,  Malang,  (0341)  578820. Email: chonktopik@gmail.com
Bupati  yang  notabene  adalah  kiai,  yakni Kabupaten  Bangkalan,  Pamekasan,  dan Sumenep.  Satu  Kabupaten  lainnya,  yakni Sampang  menempati  posisi  sebagai  Wakil Bupati.  Keberhasilan  Kiai  menduduki  pucuk pemerintahan  tersebut  merupakan  hasil kemenangan politik dalam pemilihan langsung yang  diselenggarakan  di  Kabupaten  masing- masing.
Fakta tersebut seolah menegaskan bahwa kiai  tidak  hanya  berperan  sebagai  tokoh (pemimpin)  agama,  tetapi  juga  berperan

## Abstract
This  Research  with  the  phenomenological  approach  aimed to  understand  meaning  of  political  trust of mahasiswa  santri and  knowing  the  psychological  processes  underlying,  by  describe  meaning  of relationship between mahasiswa santri and Kiai in the social system in pesantren as the basis of political relationships  that  occur  in  it.  This  study  used in-depth  interviews  to  collect  data  from  5  respondents. Collection  of  respondents  used snow-ball technique.  The  validity  of  our  results  used the  intersubjective validity. The results showed that students’ political trust against Kiai was the form of identification  based on paternalistic interpersonal relationships. Paternalism bring political inklusivisme that is strengthened by the judge of competency consistency and performance of kiai as political leaders.
Keywords: political trust, identification, interpersonal relationships, political inklusivisme

## Abstrak
Penelitian  dengan  pendekatan  fenomenologi  ini  bertujuan  untuk  memahami  pemaknaan  kepecayaan politik mahasiwa dan mengetahui proses-proses psikologis yang mendasarinya dengan melihat pemaknaan hubungan mahasiwa satri dengan kiai dalam sistem sosial yang ada di pesantren sebagai basis hubungan politik  yang  terjadi  di  dalamnya.  Penelitian  ini  menggunakan  wawancara  yang  mendalam  untuk mengumpulkan  data  dari  5 responden.  Pengumpulan responden  dengan  menggunakan  teknik snow-ball. Validitas  hasil  penelitian  dengan  menggunakan intersubjective  validity .  Hasil  penelitian  memperlihatkan bahwa kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai merupakan bentuk identifikasi yang didasarkan pada  relasi  interpersonal  yang  paternalistik.  Paternalisme  melahirkan  inklusivisme  politik  dalam kelompok  yang  dikuatkan  oleh  penilain  terhadap  konsistensi  kompetensi  dan  performansi  kiai  sebagai pemimpin politik.
Kata kunci: kepercayaan politik, identifikasi, relasi interpersonal, inklusivisme politik

## Taufiqurrahman
Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang
Fathul Himam
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
sebagai tokoh (pemimpin) politik. Keberadaan kiai  sebagai  tokoh  politik  tidak  lepas  dari modal sosial yang dimilikinya. Sebagai ulama dalam  konteks  sosio-kultural masyarakat Madura  kiai  mempunyai  pengaruh  dan kekuasaan  informal  yang  besar  (Mansurnoor, 1990).  Bahkan,  kiai  bisa  lebih  berpengaruh dari  pejabat  pemerintah.  Pejabat  pemerintah, terutama  bagian  bawah,  hanya  berfungsi sebagai pejabat administrasi (de Jonge, 1989).
Modal  sosial  paling  nyata  yang  dimiliki kiai  adalah  keberadaan  pesantren,  dimana  kia merupakan pemimpin pesantren. Dalam sistem pendidikan pesantren, kiai merupakan legitimate  authority .  Kiai  sebagai  pemegang otoritas  yang  sah  di  pesantren  mendapat penegasan  secara  doktrinal  dari  kitab Ta’lim Muta’alim .  Salah  satu  doktrin  tersebut, misalnya kiai adalah penguasa ilmu yang harus dihormati  dan  dimuliakan  santri-santrinya yang  sedang  menjadi  hamba-hamba  ilmu. Bentuk  penghormatan  dan  pemuliaan  ini adalah  mengikuti  perintah  dan  permintaannya (Dhofier,  1982).  Kiai  sebagai  otoritas  dalam sistem  sosial  dalam  budaya  pesantren merupakan  jaringan  kultural  yang  terbangun sejak lama dalam konteks kesejarahan Islam di Indonesia  mengidentifikasi  antara  santri  dan kiai  terdapat  sebuah  pola relasi  emosional layaknya tradisi feudal (Geertz, 1983).
Pola relasi
emosional dengan menempatkan kiai sebagai legitimate authority
dalam  budaya  pesantren  tersebut  merupakan modal  sosial  yang  dimiliki  kiai  untuk mendapatkan kepercayaan politik dari
santrinya. Misztal menyatakan bahwa kepercayaan  (politik)  terkait  dengan  konsep modal  sosial, civil  society dan social cooperation . Syarif (2007) dalam
penelitiannya  memperlihatkan  politik  santri masih  beorientasi  pada  kepatuhan  terhadap kiai  yang  mempertahankan  pesona  sebagai sosok religious-charismatic melalui  simbol- simbol  kapatuhan  yang  dibingkai  nilai  moral agama  dalam  mempertahankan  kepatuhan satrinya.  Dalam  hal  ini  Zakiah  dan Faturochman  (2004)  juga  menyebutkan kepercayaan yang kuat kaum santri, khususnya di kalangan  NU,  terhadap kiainya  seolah-olah sebagai bentuk kepercayaan buta.
Kepercayaan  politik  terhadap  kiai  yang lahir  dari norma  kepatuhan dengan  sendirinya menjadi  tuntutan  bagi  semua  santri,  termasuk santri  yang  menempuh  pendidikan  di perguruan  tinggi  yang  dalam  konteks penelitian  ini  disebut  sebagai  mahasiswa santri.  Seperti  mahasiswa  pada  umumnya, mahasiswa santri rata-rata berusia 18-24 tahun. Dalam perspektif psikologi perkembangan usia tersebut  dikategorikan  sebagai tahapan remaja akhir.  Mönks,  Knoers,  dan  Haditono  (2001) menyatakan  awal  masa  remaja  dimulai  12 tahun  dan  remaja  akhir  dimulai  sekitar  umur 18 tahun sampai 24 tahun.
Sebagai  satu  fase  dalam  proses perkembangan,  tahapan  remaja  seringkali disebut  sebagai  masa  transisi  dari  masa  anak- anak ke masa dewasa. Fase transisi ini ditandai hasrat  untuk  melepaskan  pengaruh  otoritas yang sebelumnya determinan dalam hidupnya.
Monks, dkk. (2001)  menjelaskan  bahwa remaja  diliputi  penuh  dengan  cita-cita  akan kehidupan  yang  bebas,  mandiri  lepas  dari ikatan rumah dan lingkungannya.
Kecenderungan  remaja  untuk  bersikap otonom tersebut tidak lepas dari perkembangan  pemikiran  remaja  yang  dalam perspektif  psikologi  perkembangan  kognitif diklasifikasikan  oleh  Piaget  sebagai  tahapan operasional  formal.  Tahapan  ini  ditunjukkan oleh  kemampuan  untuk  berpikir  abstrak  yang ditandai  dengan  kemampuan  individu  untuk melakukan penalaran hipotetik-deduktif (Papalia dkk, 2010). Mereka juga peka tentang politik  dan  sikap  mereka  terhadap  aturan- aturan perilaku  juga  berbeda  dari  yang  ada pada  anak-anak  yang  lebih  muda  usianya. Ketika  seorang  remaja  berpendapat  bahwa aturan tertentu yang telah digariskan tidak bisa dijalankan, ia cenderung mengusulkan perubahan (Salkind, 2004).
Menjadi  mahasiswa  bagi sebagian  besar remaja akhir dalam masyarakat modern adalah pilihan untuk mendukung kemampuan berpikirnya.  Dalam  hal  ini,  Montgomery  dan Cote  (2003)  menjelaskan  bahwa  perguruan tinggi  merupakan  jalur  penting  menuju kedewasaan.  Perkuliahan  dapat  menjadi periode penemuan intelektual dan
pertumbuhan pribadi, terutama dalam keterampilan  verbal  dan  kuantitatif,  berpikir kritis, serta penalaran moral.
Hasrat  untuk  bebas  dan  mandiri  dalam kehidupannya  yang  disangga  cara  berpikir hipotetik-deduktif,  bertolak  belakang  dengan
lingkungan mahasiwa santri  di pesantren yang menuntut  kepatuhan  (sebagai  norma)  kepada otoritas  (kiai).  Kontradiksi  tersebut  menjadi dasar  pemikiran  dalam  penelitian  ini  yang ditujukan  untuk  mengetahui  bagaimana pemaknaan  kepercayaan  politik  mahasiswa santri terhadap kiai.

## Kepercayaan Politik
Rotterr  (1980)  dan  Luhman  (1988) mengartikan  kepercayaan  sebagai  harapan seseorang  terhadap  orang  lain  dan  sistem sosial.
Miller dan Rempel (2004)
mendefinisikan  kepercayaan  sebagai  sejumlah pengharapan kognitif dan emotif terhadap apa yang  akan  terjadi  dimasa  depan.  Scanzoni (1979)  mendeskripsikan  kepercayaan  sebagai bentuk  harapan  seseorang  untuk  menata  dan menyerahkan  aktivitas  kepada  orang  lain dengan  mengharapkan  kepuasan.  Mayer  dkk (1995)  menyebutkan  faktor  dari  kepercayaan; kemampuan ( ability ), kebajikan ( benevolence ), dan integritas ( integrity ).
Merujuk  pada  ulasan  tentang  konsep kepercayaan  di  atas,  maka  pada  dasarnya kepercayaan  politik  tidak  berbeda  dengan kepercayaan  pada  umumnya.  Kepercayaan politik dalam konseptualisasinya menfokuskan pada  keterkaitan  politik  berserta  variannya dengan kepercayaan. Seperti dalam penjelasan Miztal  (2001)  bahwa  kepercayaan  politik dapat  diartikan  sebagai  kepercayaan  individu terhadap  komponen-komponen  sistem  politik yang berlaku saat ini.
Kepercayaan  politik  terjadi  jika  warga menilai  insitusi  pemerintahan,  pembuat kebijakan  dan/atau  pemimpin  politik  mampu menepati  janji  politiknya,  efesien,  adil,  dan jujur  (Blind,  2006).  Citrin  (1974)  menyebut kepercayaan  politik  sebagai  bentuk  evaluasi kualitas etis dari pimpinan politik, bukan sitem politik. Zhang dan Wang (2010) menerangkan kepercayaan  politik  kepada  pemerintah ditentukan  oleh  kesesuaian  kebijakan  yang dihasilkan  dengan  harapan  masyarakat  secara umum.
Miztal  (2001 menjelaskan  keperayaan terkait dengan konsep modal sosial, masyarakat sipil, dan kerjasama sosial. Putnam (1993) mendefinisikan  modal  sosial  sebagai suatu nilai mutual trust (kepercayaan)  antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal  sosial  merupakan institusi  sosial yang  melibatkan jaringan ( networks ), norma-norma ( norms ),  dan kepercayaan sosial ( social trust ) yang mendorong kolaborasi sosial  (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.
Prusak  dan  Cohen  (2001)  menjelasakan modal  sosial  sebagai  setiap  hubungan  yang terjadi  dan  diikat  oleh  suatu  kepercayaan ( trust ), kesaling pengertian ( mutual
understanding ),  dan  nilai-nilai  bersama ( shared  value )  yang  mengikat  anggota kelompok  untuk  membuat  kemungkinan  aksi bersama  dapat  dilakukan  secara  efisien  dan efektif.  Bourdieu (1986) menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan  yang didapatkan seseorang di
dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial  tertentu  (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu). Partha dan Ismail  (1999)  mendefinisikan  modal  sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma  yang  membentuk  kualitas  dan kuantitas  hubungan  sosial  dalam  masyarakat dalam  spektrum  yang  luas,  yaitu  sebagai perekat  sosial  ( social  glue )  yang  menjaga kesatuan  anggota  kelompok  secara  bersama- sama.
Schyn  &  Koop  (2010)  menjelaskan politik  sangat  terkait  dengan  modal  sosial, karena  memang dunia  politik  tidak  bisa dipisahkan  dari  dunia  sosial. Modal sosial dengan  sendirinya dapat bertransformasi menjadi modal politik.   Hick dan Misra (1993)  menjelaskan  bahwa  modal politik adalah pemberian  kekuasaan/sumber  daya untuk  merealisasikan hal-hal  yang  dapat mewujudkan kepentingan.

## Kiai dan Politik
Keterlibatan  kiai  dalam  praktik  politik bukanlah  tema  baru  dalam  konfigurasi kehidupan  bernegara di  Indonesia.  Pada zaman  penjajahan  Belanda  banyak  kiai  yang berperan  sebagai  pemimpin  gerakan  anti penjajahan  (Kurasawa,  1993).  Peristiwa penentangan  sosial-politik  terhadap  penguasa kolonial, menurut laporan pemerintah Belanda sendiri,  dipelopori  oleh  para  kiai  sebagai pemuka  agama,  para  haji  dan  guru-guru  ngaji (Kartodirdjo, 1981).
Fadhillah  (2007)  menyebutkan  bentuk dan  orientasi  aktifitas  politik  kiai  dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama , tipe budaya  politik  kiai  pesantren  parokial (apathies ). Kedua, budaya politik kiai sebagai patisipan  pasif. Ketiga ,  budaya  politik  kiai partisipan,  yaitu  kiai  pesantren  yang  berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik.
Dalam  area  penelitian  ini,  kiai  tidak hanya  sebagai  ulama  yang  mengajarkan agama.
Dalam
masyarakat
Madura
mempunyai pengaruh dan kekuasaan informal yang  besar  (Mansurnoor,  1990).  Kiai  bisa lebih  berpengaruh  dari  pejabat  pemerintah. Pejabat  pemerintah,  terutama  bagian  bawah, hanya  berfungsi  sebagai  pejabat  administrasi (De Jonge, 1989).
Dalam  lingkungan  pesantren,  selain sebagai  ulama  yang  mengajarkan  agama kepada  santri,  kiai  merupakan  pemilik sekaligus pemimpin.
Sehingga santri mengidentifikasi  kiai sebagai figur yang penuh  kharisma dan wakil atau pengganti orang  tua (Mufid,  1993). Kiai adalah model ( uswah ) dari  sikap dan tingkah  laku  santri.
Proses sosialisasi dan interaksi yang berlangsung di pesantren  memungkinkan santri melakukan imitasi terhadap sikap dan tingkah-laku kiai. Santri juga dapat mengidentifikasi kiai sebagai figur ideal sebagai penyambung silsilah keilmuan para ulama pewaris  ilmu masa kejayaan Islam di masa lalu (Wahid, 1988).
Peran  kiai  sebagai  tokoh  agama  dan pempimpin  pesantren  merupakan  bentuk
modal  sosial  bagi  kiai.  Boudieu  (1986) menjelaskan  modal  hubungan  sosial  yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan yang bermanfaat.
Raffo  dan  Revees  (2000)  juga  menjelaskan bahwa  modal  sosial  terkait  erat  dengan komunitarianisme, dengan pandangan romantisnya  tentang  ikatan  lokal  dan solidaritas berbasis tradisi.
Syarif  (2007)  melakukan  penelitian dengan  pendekatan  fenomenologi  tentang dinamika politik kiai dan santri dalam pilkada Pamekasan  menemukan;  pertama,  formula politik kiai yang digunakan dalam mempertahankan  otoritas  kepemimpianannya terhadap  santri  bertumpu  pada  dua  kekuatan yaitu; traditional dan charismatic domination . Dari perilaku politik santri tersebut ditemukan tiga  tipologi  politik  santri  yaitu  :  santri  patuh mutlak,  santri  patuh  semu,  dan  santri prismatic .

## Mahasiswa Santri Perspektif Psikologi Perkembangan
Seperti  mahasiswa  pada  umumnya, mahasiswa santri rata-rata berusia 18-24 tahun. Dalam  perspektif  psikologi  perkembangan usia  tersebut  dikategorikan  sebagai  tahapan remaja  akhir.  Monks  dkk  (2001)  menyatakan awal masa remaja dimulai 12 tahun dan remaja akhir dimulai sekitar umur 18 tahun sampai 24 tahun.  Santrock  (2003)  menyebutkan  remaja dimulai  dari  usia  sekitar  10-13  tahun  yang disebut  remaja  awal  dan  berakhir  usia  18-22 tahun yang disebut remaja akhir.
Menurut  Mönks  dkk  (2001)  remaja secara mental tidak suka lagi asal menurut atau patuh  pada  orang  tua.  Remaja  dimasa  ini diliputi penuh dengan cita-cita akan kehidupan yang  bebas,  mandiri  lepas  dari  ikatan  rumah dan  lingkungannya.  Steinberg dan  Silverberg (1986) ada empat proses perkembangan kemandirian  remaja,  yaitu: de-idealized , authority figure as people , non-dependency , dan Individuated.
Piaget  mengkategorikan  tahap  remaja sebagai  tahapan  operasional  formal  yang ditandai oleh kemampuan untuk mempertimbangkan  berbagai  kemungkinan pemecahan  masalah  atas  suatu  masalah. Mereka  juga  peka  tentang  politik  dan  sikap mereka  terhadap  aturan-aturan  perilaku  juga berbeda  dari  yang  ada  pada  anak-anak  yang lebih  muda  usianya.  Ketika  seorang  remaja berpendapat  bahwa  aturan  tertentu  yang  telah digariskan  tidak  bisa dijalankan,  ia cenderung mengusulkan perubahan (Salkind, 2004).
Bagi  remaja,  perkuliahan  dapat  menjadi
periode penemuan intelektual dan
pertumbuhan pribadi, terutama dalam keterampilan  verbal  dan  kuantitatif,  berpikir kritis,  serta  penalaran  moral  (Montgomery  & Cote,  2003).  Pengalaman  perguruan  tinggi dapat  mengarah  ke  perubahan  fundamental dalam  cara  berpikir  mahasiswa  (Fischer  dan Pruyne,  2003).  Mahasiswa  memiliki  cara berpikir  mereka  bergerak  maju  dari  kekakuan ke  fleksibelitas  dan  akhirnya  ke  berbagai komitmen  yang  dipilih  secara  bebas  (Perry, 1970)
Secara  keseluruhan  perspektif  teoritik yang  diuraikan  sebelumnya  dapat  dijadikan kerangka  konsep  dalam  membangun  rumusan permasalahan  penelitian  ini  yang  dirumuskan dalam grand tour question yaitu  bagaimana makna  pengalaman  kepercayaan  politik mahasiswa santri kepada kiai?
Untuk  memperdalam grand tour question tersebut  maka  dijabarkan  sub- pertanyaan  sebagai  berikut:  1)  bagaimana dinamika  psikologis  (pemaknaan)  relasi kepatuhan santri dengan kiai sebagai basis etis dari  kepercayaan  politik santri  terhadap  kiai?; 2) bagaimana dinamika psikologis pengalaman  individu  sebagai  pemberi kepercayaan  politik  kepada  kiai  dalam menyalurkan (berpartisipasi) hak-hak (aspirasi) politiknya?

## Metode
Penelitian ini
menggunakan pendekatan fenomenologi yang disebut Giorgi (1970)  sebagai phenomenological  psychology yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  deskripsi yang  akurat  dari pengalaman  hidup  manusia. Pendekatan  ini  sangat  mengedepankan  apa yang  dialami  langsung  dari  seseorang (first- hand  experience). Mengikuti  metode  filsafat fenomelogi yang dirumuskan Husserl, Moustakas  memberikan  pejelasan  tentang beberapa  proses  inti  dalam  penelitian fenomenologi  : epoche,  phenomenological reduction, imaginative variation , dan synthesis of meanings and essences (Moustakas, 1994).
Responden Penelitian
Responden dipilih dengan menggunakan prosedur purposive  sampling dan  diperoleh dengan cara snow-ball, yaitu melalui referensi dari  seorang  relasi/teman  atau  responden  ke responden  yang  lain,  dan  seterusnya.  Jumlah responden yang berkisar antara 3 (tiga) sampai 10  (sepuluh)  ini  dirasa  sudah  cukup  karena telah memenuhi persyaratan metodologi untuk penelitian fenomenologi (Dukes, 1984).
Sesuai  dengan  tema  penelitian  ini, responden  dalam  penelitian  ini  adalah mahasiswa  yang  studi  di  beberapa  perguruan tinggi dan tinggal di pondok pesantren (santri) dalam  wilayah  Kabupaten  Pamekasan,  yang dalam penelitian ini disebut sebagai
mahasiswa santri.
Instrumen Pengumpulan Data Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan  metode  wawancara  mendalam (in-depth interview ). Moustakas  (1994) mengemukakan  bahwa  wawancara  dapat dilakukan  dalam tiga  bentuk yaitu  wawancara informal,  pertanyaan  terbuka,  dan  wawancara yang berpedoman pada pertanyaan peneliti.

## Prosedur Analisis Data
Moustakas (1994) menyajikan salah satu model  analisis  data  fenomenologi  yaitu modifikasi  dari Van Kaam yakni;  pendaftaran dan  pengelompokkan  Awal    ( Horizonalizing ), melakukan  reduksi  dan  eliminasi  untuk menentukan  komponen  pembentuk (Invariant Constituents) ,  membangun  sebuah Individual Textural  Description tentang  pengalaman
untuk membangun sebuah Individual Structural  Description tentang  pengalaman yang dijelaskan dengan Imaginative Variation, mebangun sebuah Textural-Structural Description tentang arti dan esensi pengalaman  sehingga  dihasilkan  sebuah
Composite Description yang mewakili kelompok secara keseluruhan.

## Teknik Verifikasi
Validasi akhir dilakukan dengan melakukan intersubjective  validit y  yaitu pengujian  kembali (testing  out) pemahaman peneliti dengan pemahaman responden melalui interaksi sosial yang timbal balik (back - and - forth ) (Creswell, 1993).

## Hasil
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai  merupakan  bentuk  identifikasi  terhadap kiai.  Identifikasi  disini  merujuk  pada  konsep konformitas  dalam  psikologi  sosial  dimana identifikasi  dikonsepsikan  sebagai  puncak kompromi  dan  kepatuhan  mahasiswa  santri yang  memposisikan  diri  sebagai  anggota kelompok  terhadap  kiai  yang  ditempatkan sebagai pimpinan kelompok.
Secara  terperinci  komponen  pembentuk ( invariant  constituent )  fenomena  identifikasi dapat dideskripsikan secara tekstural ( tekstural description )  yang  juga  disertai  dengan penjelasan (deskripsi) struktural berikut ini.
Responden Memiliki Latar Belakang Keluarga Santri
Semua  responden  menyatakan  dirinya sebagai  keluarga  santri,  dimana  ada  anggota keluarga  yang  juga  pernah  dan  sedang mengenyam  pendidikan  pesantren.  Keluarga merupakan  lingkungan  sosial  pertama  dan utama  bagi  responden  untuk  bersosialisasi. Keluarga sendiri berada di dalam sistem sosial yang  memiliki  nilai-nilai  budaya  yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Pengataman  yang  dilakukan  peneliti terhadap  keluarga  santri  di  Pamekasan memperlihatkan  santri-santri  yang  sedang menempuh  pendidikan  (mondok) di pesantren berasal  dari  keluarga  yang  anggota  keluarga lainnya,  terutama  orang  tuanya  juga  pernah menempuh  pendidikan  di  pesantren.  Dengan demikian, belajar di pesantren merupakan nilai budaya  pada  sebagian  orang  tua  dalam masyarakat Madura (Pamekasan) yang ditransmisikan kepada anak-anaknya.
Kebutuhan  dan  Tuntutan  Belajar  Agama  di Pesantren
Selain  peran  keluarga,  responden menyatakan  masuk  pesantren  juga  karena keinginannya  sendiri  yang  didasarkan  pada kebutuhan  untuk  belajar  ilmu  agama,  serta tuntutan  (kewajiban)  dari  agama  itu  sendiri. Kebutuhan  dan  tuntutan  belajar agama dirasakan  oleh  responden  terpenuhi  melalui kajian-kajian kitab keagamaan yang diselenggarakan  di  pesantren  yang  diajarkan oleh  kiai  dan  ustadz.  Namun  antara  kiai  dan
ustadz  memiliki  posisi  yang  berbeda  dalam penilaian  responden.  Ustadz  bagi  responden pada  dasarnya  juga  santri  yang  lebih  senior dan  lebih  pintar  daripada  santri  lainnya  dan juga  masih belajar  ilmu agama (kitab) kepada kiai.
Deskripsi  tersebut dapat  dijelaskan sebagai  deskripsi  motivasi  responden  masuk dan  tinggal  di  pesantren  dan  dapat  dilihat sebagai konteks yang melatari hubungan sosial antara  santri  dan  kiai  yang  terjadi  di lingkungan  pesantren  termasuk  pola  interaksi yang berlaku di dalamnya.

## Makna Relasi Interpersonal dengan Kiai
Hubungan sosial yang dijalin responden  dengan  kiai  merupakan  hubungan yang  bertujuan  untuk  belajar  agama  sehingga dapat  dimaknai  sebagai  relasi  interpersonal. Dalam  penelitian  ini  relasi  interpersonal tersebut  dapat  dilihat  dari  pemaknaan responden  yang  secara  seragam  menilai  kiai adalah  guru  yang  mengajarkan  beragam  ilmu keagamaan melalui kajian-kajian kitab keagamaan yang diselenggarakan di pesantren. Selain  sebagai  guru,  kiai  dianggap  responden sebagai  pengganti orang tua  selama tinggal di pesantren.  Pemaknaan  terhadap  kiai  tersebut merupakan  persepsi  interpersonal  yang  secara bersamaan  responden  juga  merumuskan konsep  dirinya  sebagai  santri  yang  memiliki kewajiban untuk selalu hormat dan taat kepada kiai.
Dari rumusan pemaknaan interpersonal terhadap  kiai  dan  konsep  diri  tersebut
menjelaskan
bagaimana responden memerankan  diri  sebagai  murid  dan  kiai diperankan  sebagai  guru  dalam  konteks pembelajaran  ilmu  keagamaan  di  pesantren. Walaupun  dalam  prakteknya  tidak  hanya  kiai yang  mengajarkan  ilmu  kegamaan  dalam pengajian  kitab,  namun  bagi  responden  kiai merupakan  otoritas  tunggal  dalam  ilmu keagamaan dengan predikatnya sebagai ulama. Sehingga  dapat  dijelaskan  makna  relasi interpersonal  responden  dengan  kiai  adalah relasi  murid dan  guru,  dalam hal ini  kiai juga dapat  disebut sebagai  pemimpin dalam  sistem pembelajaran di pesantren.
Kepemimpinan  kiai  di  pesantren  juga dapat dilihat dari peran kiai sebagai pengganti orang  tua  bagi  responden  selama  tinggal  di pesantren.    Sebagai  penganti  orang  tua,  kiai disebut  responden  sebagai  pengasuh,  dimana dalam  sistem  oragnisai  sosial  di  pesantren pengasuh  secara  strukural  menempati  posisi paling  tinggi.  Sruktur  sosial  yang  dilandasi oleh nilai moral untuk hormat dan taat kepada kiai  sebagai  pemimpin  menunjukkan  struktur sosial  yang  terbangun  di  pesantren  bersifat paternalistik.

## Dinamika Interaksi dengan Kiai
Intensitas  pertemuan  responden  dengan kai  hanya  terjadi  pada  saat  pengajian  kitab dengan  kiai  sebagai  pengajarnya  dan  tidak pernah  melakukan  percakapan  langsung dengan  kiai.  Karena  dalam  interaksi  sosial  di pesantren hal itu tidak biasa terjadi.
Dalam  interaksi  pembelajaran,  tugas responden sebagai pembelajar hanya mendengarkan  dan  menyimak  apa  yang disampaikan  oleh  kiai  dan  tidak  pernah bertanya  pada  kiai  tentang  apa  yang  tidak dipahami.  Tiga  ragam  alasan  yang  mucul; pertama,  tidak  ada  sesi  (waktu)  tanya  jawab. Kedua, responden merasa apa yang disampaikan  oleh  kiai  sudah  jelas  dan  bisa dipahami dengan baik. Ketiga, responden tidak memiliki  keberanian  untuk  bertanya  kepada kiai.
Pola  interaksi  yang  dijalani  responden tersebut  menandakan  ekspresi  sikap  submisif yang  ditunjukkannya  dengan  menyatakan bahwa  responden  sebagai  santri  merasa canggung  dan  tidak  wajar  serta  kurang  etis melakukan percakapan dengan kiai. Percakapan  antara  responden  dengan  kiai terjadi  hanya  jika  kiai  yang  berinisiatif  atau menginginkannya.  Selain  sikap  submisif, interaksi  yang  dijalani  responden  dengan  kiai juga  tidak  disertai  oleh  perilaku  asertif  yang dinyatakan responden dengan ketidakberaniannya untuk menanyakan kepada kiai tentang apa yang tidak dipahaminya pada saat pengajian kitab.
Dinamika  interaksi  yang terjadi  tersebut menjadi  varian  yang  menguatkan  sikap paternalisme  responden  dalam  menjalin  relasi interpersonal  dengan  kiai  di  pesantren. Paternalisme dalam struktur sosial di pesantren dengan  sendirinya  menjadi  modal  sosial  bagi kiai.  Modal  sosial  yang  terbentuk  melalui peran  kiai  yang  ditempatkan  sebagai
pemimpin  yang  disertai  oleh  nilai-nilai  yang mewajibkan  untuk  dihormati  dan  ditaati  oleh responden sebagai santri.

## Pengalaman Dukungan Politik terhadap Kiai
Dalam  kehidupan  politik,  responden menyalurkan  aspirasi  politiknya  kepada  kiai. Pada  waktu  pemilihan  umum  kepala  daerah (Pemilukada)  Pamekasan  ada  tiga  pasang calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  yang  maju untuk  mengikuti  pemilihan  yang  salah  satuya berasal  dari  kalangan  kiai.  Sebagai  santri, responden  memberikan  dukungan  politiknya terhadap calon yang berasal dari kalangan kiai. Bentuk  dukungan  yang  diberikan  adalah dukungan  langsung  dan  tidak  langsung. Dukungan  langsung  diberikan  responden dengan  menggunakan  hak  pilihnya  dengan memilih calon yang berasal dari kalangan kiai.
Dukungan tidak langsung yang diberikan oleh  responden  terhadap  pencalonan  kiai menjadi  bupati  adalah  dengan  berpartisipasi atau  turut  serta  menggalang  dukungan  untuk kiai.  Penggalangan  dukungan  yang  dilakukan responden  adalah  mengajak  keluarga  dan teman-teman  dekatnya  dengan  mengajak mereka  mengikuti  kampanye,  berdiskusi  dan melalui SMS.
Penilaian  terhadap  Kiai  sebagai  Pemimpin Politik
Kepercayaan  politik  responden  yang diimplementasikan  dalam  bentuk  dukungan politik  yang  diberikan  kepada  kiai  juga  tidak lepas  dari  penilaian  responden  terhadap
kompentensi  dan  performansi  kiai  sebagai pemimpin  politik.  Kompetensi  kiai  sebagai pemimpin  politik  terlihat  dari  atribusi responden  terhadap  keterlibatan  kiai  dalam politik praktis. Sedangkan  performansi merupakan bentuk evaluasi resonden terhadap kinerja kiai selama menjabat bupati.
a) Kompetensi kiai sebagai pemimpin politik
Predikat  ulama  yang  disandang  kiai merupakan potensi yang mampu menjadikan  kiai  memiliki  kompetensi sebagai  pemimpin  politik  yang  diyakini akan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama.  Sehingga  kiai  dapat  menjadi pemimpin  politik  yang  dapat  memberikan contoh perilaku yang baik bagi masyarakat.
Selain  keteladanan  tersebut,  sebagai ulama  menurut  responden  kiai  juga memiliki kompetensi lainnya untuk menjadi pemimpin  politik. Pertama ,  nilai-nilai agama  yang  menjadi  basis  karakter kepemimpinan  kiiai  dalam  pandangan responden kiai akan membawa kemaslahatan  ummat. Kedua ,  pandangan tersebut  didukung  oleh  rekam  jejak  kiai sebagai  pemuka  agama  yang  sering memberikan  ceramah  kegamaan  pada masyarakat luas sehingga kiai  dinilai dekat (terutama)  dengan  masyarakat  kecil. Ketiga , sebagai tokoh agama, kiai memiliki jaringan  luas  termasuk  dengan  kalangan pemerintahan  sehingga  kiai  diyakini mengetahui  tata  kelola  pemerintahan  dari jaringannya  tersebut. Keempat ,  ditengah stigma  politik  kotor  dalam  praktek  politik
selama  ini,  kiai  mampu  berpolitik  yang beretika  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada dalam ajaran agama.
b) Performansi kiai sebagai pemimpin politik
Performansi  kiai  sebagai  pemimpin politik  dilihat  oleh  responden  dari pencapaian-pencapain yang telah dilakukan kiai  selama  menjabat  Bupati. Pertama ,  di bidang  pemerintahan  kiai  dapat  mengelola pemerintahan  dengan  baik. Kedua, di bidang  pendidikan  kiai  memiliki  perhatian terhadap pengembangan pendidikan.
Ketiga, pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan  selama kiai menjabat. Keempat, selama  kiai  menjabat Bupati menurut responden ada usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deskripsi penilaian performansi tersebut  menunjukkan  kiai  sebagai  pemimpin politik  (Bupati)  bagi  responden  telah menjalankan  tugas-tugas  atau  tanggung jawabya  dengan  baik.  Penilaian  ini  selaras dengan  penilaian  terhadap  kompetensi  kiai sebagai  pemimpin  politik  yang  diuraikan sebelumnya. Dengan demikiaan, bagi responden  ada  konsistensi  antara  kompetensi
dan  performansi  kiai  sebagai  pemimpin politik. Penilaian terhadap konsistensi kepemimpinan  politik  kiai  tersebut  menjadi penguat  bagi  responden  dalam  memberikan kepercayaan politiknya.

## Kategorisasi Kelompok dalam Politik
Responden  yang  menempatkan  kiai sebagai  pemimpin  kelompoknya  secara
otomatis  dalam  kancah  politik  pun  responden mengkategorikan  kiai  sebagai  pemimpin politik  dalam  kelompoknya  sedangkan  dari kalangan  yang  bukan  kiai  dikategorikan sebagai  bukan  kelompok  politiknya  ( political outgroup ). Kategorisasi tersebut menghasilkan sikap  mengunggulkan  kelompoknya  ( ingroup favoritism )  yang  berujung  pada  inklusivisme dengan  menganggap  kiai  sebagai  pemimpin politik  akan  selalu  lebih  baik  dari  pemimpin politik yang bukan dari kalangan kiai.

## Reaksi Emosi terhadap Kemenangan Politik
Tercapainya  harapan  politik  dengan kemenangan  politik  yang  ditandai  oleh keberhasilan  kiai  meraih  jabatan  politik sebagai  bupati  menghasilkan  emosi  yang menyenangan  bagi  responden  berupa  rasa senang,  puas  dan  bangga.  Reaksi  emosi responden  tersebut  merupakan  konsekuensi dari  kepercayaan  politik  yang  memiliki  unsur harapan  di  dalamnya.  Responden  yang memberikan kepercayaan politik yang diimplementasikan  dalam  bentuk  dukungan politik memiliki harapan agar kiai memenangi pemilihan politik yang diselenggarakan.

## Diskusi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan intersubjective  validity secara  konsisten kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai  dalam  penelitian  ini  diketahui  sebagai hasil  identifikasi. Kelman (1958) menjelaskan identifikasi sebagai puncak dari kompromi dan kepatuhan  terhadap  pemimpin.  Identifikasi
mahasiswa santri merupakan dampak pengaruh sosial melalui
hubungan interpersonal  dengan kiai di  pesantren. Relasi interpersonal  yang  menempatkan  kiai  sebagai pemimpin  kelompok  dan  mahasiswa  santri menempatkan diri sebagai anggota kelompok.
Sebagai  anggota  kelompok  dalam struktur  sosial  di  pesantren,  responden menempatkan  dirinya  pada  posisi  sub-ordinat dalam pola relasi yang dijalaninya dengan kiai, sedangkan  kiai  ditempatkan  pada  posisi superior.  Mahasiwa  santri  yang  berada  pada posisi  sub-ordinat  diikat  oleh  norma  yang mewajibkannya untuk hormat dan taat kepada kiai. Dalam perspektif psikologi perkembangan  Santrock  (1996)  menjelaskan bahwa  struktur  kekuasaan  orang  dewasa menempatkan  remaja  dalam  posisi  submisif, yang  membatasi  pilihan  mereka,  mendorong timbulnya ketergantungan. Padavic dan Ernest (1994)  menyebutkan  bahwa  hormat  dan  taat yang  melandasi  hubungan  tersebut  disebut sebagai hubungan yang paternalistik.
Kewajiban untuk hormat dan taat kepada kiai merupakan fenomena identifikasi responden  terhadap  kiai  dalam  pemaknaan relasi  interpersonalnya  yang  cenderung paternalistik  merupakan  bentuk  modal  sosial bagi  kiai.  Boudieu  (1986)  menjelaskan modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan yang bermanfaat.  Raffo  dan  Revees  (2000)  yang menyebutkan  modal  sosial  terkait  erat dengan komunitarianisme, dengan
pandangan romantisnya tentang ikatan lokal dan solidaritas bebasis tradisi.
Fenomena identifikasi responden terhadap kiai yang menjadi modal sosial dalam kancah  politik  bagi  kiai  merupakan  fenomena yang  menjelaskan  dinamika  kepercayaan politik  responden  terhadap  kiai.  Penjelasan tersebut  menurut  Dirks  dan  Ferrin  (2002) merupakan  penjelasan  dari relationship-based perspective . Perspektif ini melihat kepercayaan  politik  yang  didasarkan  oleh relasi  interpersonal  responden  dengan  kiai dalam  kelompok  ( ingroup ).  Kepercayaan politik  berdasarkan relasi dalam  kelompok ini memiliki  konsekuensi  munculnya  kategori kelompok atau sosial dalam batas ingroup dan outgroup .  Pola  katetegorisasi  sosial  tersebut menciptakan sikap inklusivitas dalam kelompok yang ditunjukkan dengan menyatakan  kiai  yang merupakan  pimpinan dari  kelompoknya  sebagai  calon  bupati  yang lebih  baik  daripada  calon  lain  yang  bukan berasal dari kalangan kiai ( ingroup favoritism ).
Selain relationship-based  perspective,
Dirks  dan  Ferrin  (2002)  juga  merumuskan character-based  perspective untuk  melihat pemaknaan  kepercayaan  politik  responden kepada kiai. Dengan perspektif ini kepercayan politik  responden  dilihat  melalui  penilaian terhadap konsistensi kompetensi dan performansi  kiai  sebagai  pemimpin  politik. Zhang  dan  Wang  (2010)  menjelaskan kepercayaan  politik  kepada  pemerintah ditentukan  oleh  kesesuaian  kebijakan  yang
dihasilkan  dengan  harapan  masyarakat  secara umum.
Kecenderungan  responden  yang  tidak
(berpikir) kritis dalam memberikan kepercayaan  politiknya karena  sebagai  remaja dalam konsep  identitas  yang  dirumuskan Marcia  (1980)  bahwa  responden  sebagai mahasiswa  santri  memiliki  status  identitas: foreclosure (komitmen tanpa krisis).

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  secara  spesifik mendeskripsikan  dinamika  psikologis  yang mengkonstitusi kepercayaan politik mahasiswa santri  terhadap  kiai.  Kepercayaan  politik mahasiswa  santri  terhadap  kiai  merupakan bentuk  identifikasi  mahasiswa  sanri  terhadap kiai.
Deskripsi  dinamika  identifikasi  dalam pemaknaan  relasi  interpersonal  mahasiswa santri  dengan  kiai  yang  ditransformasikan menjadi kepercayaan politik dapat
disimpulkan sebagai berikut.
Hubungan  interpersonal  yang  dijalin mahasiwa  santri  dengan  kiai  bersifat paternalistik, dimana mahasiswa santri menempatkan  diri  sebagai  anggota  kelompok memiliki  kewajiban  untuk  hormat  dan  taat (sebagai  nilai  etis)  kepada  kiai  yang ditempatkan  sebagai  pemimpin  kelompok yang  berimbas  pada  pola  interaksi  yang dijalani responden yang cenderung menunjukkan  prilaku  submisif  dan  tidak asertif.
Perilaku  sumbmisif  dan  tidak  asertif mahasiswa  santri  dalam  perspektif  psikologi perkembangan  merupakan  kosekuensi  dari pengaruh  kiai  yang  sangat  kuat  sebagai otoritas dalam struktur sosial di pesantren.
Hubungan  yang  paternalistik  tersebut dengan  sendirinya  menjadi  modal  sosial  bagi kiai  untuk  mendapatkan  kepercayaan  politik dari  mahasiwa  santri  yang  termanivestasikan dalam bentuk dukungan politik.
Kepercayaan  politik  dihasilkan  dari identifikasi  mahasiswa  santri  terhadap  kiai memiliki konsekuensi adanya kategori kelompok dalam batas ingroup-outgroup yang berimplikasi  pada  inklusivisme  yang  ditandai dengan  sikap  mengunggulkan  kelompok ( ingroup  favoritism ),  yakni  kiai  yang ditempatkan  sebagai  pemimpin  kelompok dalam  struktur  sosial  di  pesantren  dianggap pemimpin  politik  yang  lebih  baik  daripada pemimpin  politik  yang  bukan  dari  kalangan kiai.
Kepercayaan politik yang dihasilkan dari identifikasi  tersebut  dikuatkan  oleh  penilaian responden  terhadap  konsistensi  kompetensi dan  performansi  kiai  sebagai  pemimpin politik.
Identifikasi sebagai fenomena psikologis dalam  kepercayaan  politik  mahasiswa  santri terhadap  kiai  dalam  perspektif  psikologi perkembangan menunjukkan mahasiswa santri sebagai remaja akhir memiliki status identitias: foreclosure (komitmen tanpa krisis).

## Kepustakaan
Blind,  Peri  K.  (2006). Building  trust  in government  in  the  twenty-first  century: Review  of  literature  and  emerging issues. Disampaikan  pada  7 th Global Forum  on  Reinventing  Government Building  Trust  in  Government,  Vienna Austria, 26-29 June.
Bourdieu,  P.  (1986).  The  forms  of  capital.  In John  G.  Richardson. Handbook  of Theoryand Research for the Sociology of Education .  New  York:  Greenwood Press.
Citrin,  J.  (1974).  Comment:  The  political relevance  of  trust  in  government. The American  Political  Science  Review,
68 (3), 973-988.
Creswell,  J.  W.  (2003). Research  design: Qualitative,  quantitative,  and  mixed methods
approach.
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. De  Jonge,  H.  (1989). Madura  dalam  empat zaman: Pedagang, perkembangan ekonomi dan Islam . Jakarta: Gramedia.
Dhofier,  Z.  (1982). Tradisi  pesantren; Studi tentang  pandangan  hidup  kiai .  Jakarta: LP3ES.
Dirks,  K.T.  &  Ferrin,  D.  L.  (2002)  Trust  in leadership:  Meta-analytic  finding  and implication  of  research  and  practice. Journal  of  Applied  Psychology, 71  (3),
500-507.
Dukes, S. (1984). phenomenological methodology  in  the  human  science. Journal  of  Religion  and  Health, 23  (3), 197-203.
Fadhillah,  A.  (2007).  Budaya  politik  kiai pedesaan,  studi  kasus  di  kabupaten Lamongan, Al-Qolam, 24 (1), 37-54.
Fischer, K. W. & Pruyne, E. (2003). Reflective thinking in adulthood. In J. Demick & C. Andreoletti  (Eds.). Handbook  of  Adult Development. Newyork: Plenum Press.
Geertz,  C.  (1981). Abangan,  santri,  priyayi dalam  masyarakat  Jawa (A.  Mahasin,
Pengalih bhs.). Jakarta: Pustaka Jaya. Giorgi, A. (1970). Toward phenomenologically  based  research  in psychology. Journal of
Phenomenological Psycology, 1, 75-98.
Hicks,  A.  M.  &  Misran,  L.  (1993).  Political resources  and  the  growth  of  welfare  in affluent  capitalist  democracies,  1960- 1982. The  American  Journal  of Sociology 99, 668-710.
Kartodirdjo, S.  (1984). Pemberontakan  petani Banten  18 88  (Alih  bahasa  oleh  Hasan Basari). Jakarta: Dunia Pustaka jaya.
Kelman, H.C. (1958). Compliance,
identification,  and  internalization:  Three processes  of  attitude  change. The Journal of Conflict Resolution, 2 (1), 51- 60.
Kurasawa,  (1993). Mobilitas  dan  kontrol sosial : Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945 ( Alih Bahasa oleh  Hermawan  Sulistyo).  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Luhman,  N.  (1988).  Familiarity,  confidence, trust:  Problems  &  alternatives.  In  D. Gambetta, Trust:  Making  and  Breaking Cooperative Relations. Cambridge, MA: Oxford University Press.
Mansurnoor,  I.  A.  (1990). Islam  in  an Indonesian  word  ulama  of  Madura . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Marcia,  J.  E.  (1980).  Identity  in  adolescence. In  J.  Kroger  (Ed.), Handbook  of adolescent  psychology .  New  York: Wiley.
Mayer, R. C., Davis, J. H. & Schoorman, F. D. (1995).  An  integrative  model  of organizational trust. Academy of Management Review, 20 , 709–734.
Miller, P. J. E. & Rempel, J. K. (2004). Trust and  partner-enhancing  attributions  in close  relationships. Personality  and
Social  Psychology  Bulletin,  30 (6),  695- 705.
Misztal,  B.  (2001).  Trust  &  cooperation:  The democratic  public  sphere. Journal  of Sociology, 37 (4), 371-386.
Mönks, F. J., Knoers, A. M. P. & Haditono, S. R.  (2001). Psikologi  perkembangan: Pengantar  dalam  berbagai  bagiannya . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Montgomery,  M.  J.  &  Cote, J.  E.  (2003).
College  as  a  transition  to  adulthood.  In G.  R.  Adams  and  M.  D.  Berzonsky (eds.) Blackwell Handbook of
Adolescence .  Malden  MA  :  Blackwell Publishing.
Moustakas,  C.  (1994). Phenomenological research  method. Thousand  oaks, California: Sage Publications, Inc.
Mufid,  (1993). Pesantren  dalam  sistem pendidikan nasional . Jakarta: INIS.
Padavic,  I.  &  Ernest,  W.  R.  (1994). Paternalism  as  a  component  of managerial  strategy. Social  Science Journal, 31 (4), 389-405.
Papalia,  D.,  Old,  S.W.  &  Feldman,  R.  D. (2010). Human development . New York: Mc Graww Hill.
Partha, D. & Ismail, S. (1999). Social capital a multifaceted  perspective .  Washington DC: The World Bank.
Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years:
a scheme . New York: Holt, Rinehart and Winston.
Prusack,  L.  &  Cohen,  D.  (2001).  How  to invest  in  social  capital, Harvard Business Review, 79 (6), 87-93.
Putnam,  R.  D.  (1993).  The  prosperous community:  social  capital  and  public life. The American Prospect, 4 (13), 11-
18.
Raffo,  C.  &  Revees,  M.  (2000).  Youth transition and social exclusion:
development  in  social  capital  theory. Journal of Youth Studies, 3 (2), 147-166
Rotter,  J.  B.  (1980). Interpersonal  trust, trustworthiness & gullibility . New York: Holt, Rinehart & Winston.
Salkind,  N.J.  (2004). An  Introduction  to theories  of  human  development .  New Delhi: Sage Publication.
Santrock,  J.  B.  (2003). Adolescence: Perkembangan  masa  remaja  edisi keenam Alih  Bahasa:  Achmad  Chusairi dan Juda Damanik. Jakarta: Erlangga.
Scanzoni,  J.  (1979).  Social  exchange  and behavioral  interdependence.  In  R.  L. Burgess  &  T.L.  Huston, Social Exchange  in  Developing  Relationships. New York: Academic Press.
Schyns,  P.  &  Koop,  C.  (2010).  Political distrust and social capital in Europe and the  USA. Social  Indicators  Research ,
96, 145–167
Steinberg,  L. & Silverberg, S. B. (1986). The vicissitudes  of  autonomy  in  early adolescence. Child  Development ,  57,
841–851.
Syarif,  Z.  (2007). Dinamika  politik  kiai  dan santri  dalam  pilkada  Pamekasan. Disertasi,  tidak  diterbitkan,  IAIN  Sunan Ampel, Surabaya.
Wahid,  A.  (1988).  Pesantren  sebagai subkultur.  Dalam  Dawam  Rahardjo (Ed.), Pesantren  dan  Pembaharuan .
Jakarta: LP3ES.
Zakiah, L. & Faturrochman ( 2004).
Kepercayaam  santri  pada  kiai. Buletin Fakultas Psikologi UGM, 12 (1) , 33-43.
Zhang, Q. & Wang, E. (2010). Local political trust,  the  antecedents  an  effect  on earthquake victim’s choice for allocation of  resource. Social  Behavior  and Personality , 38 (7), 929-940.