Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Ekowisata (Studi di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)
Oleh:

## Auradian Marta

## Abstract
This  study  departs  from  the  problems  in  the  development  of  the  Taman  Nasional  Bukit Tigapuluh  (TNBT)  in  the  region  Indragiri  Hulu  Riau  Province  namely  the  destruction  of ecosystems and inadequate infrastructure. This study seeks to examine the government's strategy in  the  development  of  the  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT).  The  research  method  in this  study  using  kualititatif  approach.  This  study  showed  that  in  the  development  of  theTaman Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT)  includes  planning,  utilization  and  control  is  not  running optimally. Synergy and cooperation between government agencies such as the Taman Nasional Bukit  Tigapuluh  (TNBT),  the  Regional  Government  of  Riau  Province,  Local  Government Indragiri upstream has not gone well so that the development of eco-tourism area is likely to be slow.

## Keywords: ecotourism, government strategy, the development

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  permasalahan  dalam  pengembanganTaman  Nasional  Bukit Tigapuluh (TNBT) di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yakni rusaknya ekosistem dan  infrastruktur  yang  tidak  memadai.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengkaji  strategi pemerintah dalam pengembangan Taman Nasional Bukittiga Puluh  (TNBT). Metode penelitian dalam  kajian  ini  menggunakan  pendekatan  kualititatif.  Penelitian  ini  diperoleh  hasil  bahwa dalam  pengembangan  Taman  Nasional  Bukittiga  Puluh  (TNBT)  meliputi  perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian belum berjalan dengan optimal. Sinergitas dan kerjasama antara instansi pemerintah seperti Balai Taman Nasional Bukittiga Puluh (BTNBT), Pemerintah Daerah Provinsi  Riau,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indragiri  hulu  belum  berjalan  dengan  baik sehingga pengembangan daerah ekowisata tersebut cenderung lambat.
Kata kunci: ekowisata, strategi, pemerintah, pengembangan

## A. Latar Belakang Masalah
Pengembangan potensi ekowisata di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah sejak tahun  2002.  Pengembangan  ekowisata  ini  semakin  dipertegas  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, di Suaka  Margasatwa,  Taman  Nasional,  Taman  Hutan  Raya  dan  Taman  Wisata  Alam.  Ekowisata dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata  di  Daerah  adalah  kegiatan  wisata  alam  di  daerah  yang  bertanggungjawab  dengan memperhatikan  unsur  pendidikan,  pemahaman,  dan  dukungan  terhadap  usaha-usaha  konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
Potensi ekowisata di Indonesia sangat menjanjikan dengan berbagai daerah tujuan wisata. Salah satu objek wisata tersebut adalah Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang berada di wilayah Provinsi  Riau  dan  Provinsi  Jambi.  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT)  secara  resmi dibentuk  pada  tahun  1995  melalui  SK.  Menteri  Kehutanan  yang  merupakan  penggabungan kawasan  Hutan  Lindung  (HL)  di  wilayah  Provinsi  Riau  dan  Jambi  serta  alih  fungsi  sebagian kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  di  wilayah  Riau  (SK  Menhut  Nomor  539/Kpts- II/1995).
Kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  memiliki  luas  lahan  144.223  hektar  yang terletak  dalam  2  (dua)  wilayah  provinsi  yakni  Provinsi  Riau  dan Provinsi  Jambi  dan  4  (empat) wilayah  kabupaten  (yaitu:  Indragiri  Hulu,  Indragiri  Hilir,  Tebo  dan  Tanjung  Jabung  Barat). Berikut  ini  pembagian  wilayah  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT)  dalam  beberapa wilayah:
Tabel 1 Pembagian Luas Wilayah Kawasan TNBT di Dalam Wilayah Kabupaten di Provinsi Riau dan Jambi Provinsi Kabupaten Luas (Ha) Proporsi (%) Riau Indragiri Hulu 81.223 56.4 Indragiri Hilir 30.000 20.8 Jambi Tebo 23.000 15.9 Tanjung Jabung Barat 10.000 6.9 144.223 100

## Sumber data: RPJP TNBT 2011-2021
Pengembangan  kawasan  TNBT  di  wilayah  Kabupaten  Indragiri  Hulu  menarik  untuk dikaji  dikarenakan  lahan  yang  lebih  luas  dibandingkan  daerah  lain  dan  di  wilayah  kawasan tersebut  terdapat  suku  asli  yakni  suku  Talang  Mamak.  Hal  ini  menjadi  karakteristik  tersendiri dalam  upaya  pengembangan  kawasan  TNBT.  Fenomena  yang  terjadi  dalam  pengembangan kawasan ekowisata Taman Nasional Bukit Tigapuluh di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yakni sebagai  berikut:
1. Persepsi masyarakat bahkan pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan TNBT yang menghambat pembangunan karena tidak dapat dimanfaatkan sumber dayanya.
2. Intensitas perambahan hutan dan perburuan liar sering terjadi yang mengakibatkan ekosistem di Taman Nasional Bukit Tigapuluh terganggu.
3. Infrastruktur  yang  mendukung  kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  tidak  mencukupi dan tidak terpelihara dengan baik

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  fenomena  yangtelah  dipaparkan  di  atas  dapat  dirumuskan  pertanyaan penelitian  yakni  bagaimana  strategi  pemerintah  dalam  pengembangan  Taman  Nasional  Bukit Tiga Puluh di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau?

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  strategi pemerintah  dalam  pengembangan  Taman  Nasional  Bukit  Tiga  Puluh  di  wilayah  Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

## D. Konsep Teoritis

## 1. Ekowisata
Konsep  ekowisata  mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Ekowisata  adalah suatu  bentuk  wisata  yang  bertanggungjawab  terhadap  kelestarian  area  yang  masih  alami, memberi  manfaat  secara  ekonomi  dan  mempertahankan  keutuhan  budaya  bagi  masyarakat setempat. Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and improved  the  well  being  of  local  people (Hadi,  2007). Ecotourism adalah  kegiatan  perjalanan wisata  yang  dikemassecara  profesional,  terlatih,  dan  memuat  unsur  pendidikan,  sebagai  suatu sektor/usaha  ekonomi,  yang  mempertimbangkan  warisan  budaya,  partisipasi  dan  kesejahteraan penduduk  lokal  serta  upaya-upaya  konservasi  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  (Nugroho, 2004).  Ekowisata tidakdapat dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab (Fandeli dan Mukhlison, 2000).
Selanjutnya  Hadi  (2007)  menyatakan  bahwa  prinsip-prinsip  ekowisataadalah meminimalkan  dampak,  menumbuhkan  kesadaraan  lingkungandan  budaya,  memberikan pengalaman positif baik kepada turis ( visitors )maupun penerima ( host ) dan memberikan manfaat dan  keberdayaanmasyarakat  lokal.  Prinsip  pengembangan  ekowisata  menurut The  Ecotourism Society (Eplerwood, 1999) yakni sebagai berikut:
a. Mencegah  dan  menanggulangi  dampak  dari  aktivitas  wisatawan  terhadap  alam  dan  budaya, pencegahan  dan  penanggulangan  disesuaikan  dengan  sifat  dan  karakter  alam  dan  budaya setempat.
b. Pendidikan konservasi lingkungan
c. Pendapatan langsung untuk kawasan
d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
e. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan
f. Menjaga keharmonisan dengan alam
g. Mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat
h. Daya dukung lingkungan

## 2. Good governance
Governance  menurut  UNDP  adalah  “ the  exercise  of  political,  economic,  and administrative  authority  to  manage  a  nation’s  affairat  all  levels  and  means  by  which  states promote  social  cohesion,  integration,  and  ensure  the  well  being  of  their  population ” ("Kepemerintahan  adalahpelaksanaan  kewenangan  dibidang  ekonomi,  politik,  dan  administrasi untuk  mengelola  berbagai  urusan  Negara  pada  setiap  tingkatan  dan  merupakan  instrument kebijakan  Negara  untuk  mendorong  terciptanya  kepaduan  sosial,  integrasi,  dan  menjamin kesejahteraan  masyarakat”).  Berdasarkan  defenisi  ini, governance mempunyai  tiga  kaki  ( three legs ) yaitu:
1. Economic  governance meliputi  proses  pembuatan  keputusan  ( decision  making  processes ) yang memfasilitasi terhadap equity , poverty , dan quality of live .
2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
3. Administrative  governance adalah  sistem  implementasi  proses  kebijakan  (Sedarmayanti,
2003: 5).
Oleh  karena  itu  institusi  dari  governance  meliputi  tiga  domain  yaitu state (negara  atau pemerintah), private  sector (sector  swasta  atau  dunia  usaha)  dan society (masyarakat)  yang saling  berinteraksi  dan  menjalankan  fungsinya  masing-masing.  State  berfungsi  menciptakan lingkungan  politik  dan  hukum  yang  kondusif,  provate  sector  menciptakan  pekerjaan  dan
pendapatan,  sedangkan  society  berperan  postif  dalam  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  politik termasuk menagajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.
Selanjutnya Governance dapat  diartikan  sebagai  mekanisme,  praktek  dan  tata  cara pemerintahan  dan  warga  mengatur  sumber  daya  serta  memecahkan  masalah  masalahpublik. Dalam konsep governance , pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor  yang  menentukan.  Implikasi  peran  pemerintah  sebagai  pembangunan  maupun  penyedia jasa  layanan  dan  infrastruktur  akan  bergeser  menjadi  bahan  pendorong  terciptanya  lingkungan yang  mampu  memfasilitasi  pihak  lain  di  komunitas. Governance menuntut  redefinisi  peran negara,  dan  itu  berarti  adanya  redefinisi  pada  peran  warga.  Adanya  tuntutan  yang  lebih  besar pada  warga,  antara  lain  untuk  memonitor  akuntabilitas  pemerintahan  itu  sendiri  (Helifah  Sj Sumarto, 2003:1-2)
Menurut  OECD  dan  World  Bank, good  governance sinonim  dengan  penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab,  sejalan  dengan  demokrasi  dan pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi  yang  langka  dan  pencegahan korupsi,  baik  secara  politik  maupun  administrative,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta penciptaan legal  and political  framework bagi  tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP  mendefenisikan  good  governance  sebagai  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat ( society ) (Sedarmayanti, 2003:6-7)

## E. Motode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  termasuk  kedalam  kategori  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan
antarfenomena  yang  diselidiki  (Nazir,  2005).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah melaksanakan wawancara dan penelusuran dokumen. Wawancara dilakukan kepada  aktor  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Taman  Nasional  Bukittiga  Puluh  (TNBT)  yakni Balai  Taman  Nasional  Bukittiga  Puluh,  representasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indragiri Hulu dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) secara spesifik dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan bekerjasama dengan pelbagai pihak.Perencanaan pengembangan  TNBT  telah  disusun  dengan  telah  terdokumentasinya  Rencana  Pengelolaan Jangka  Panjang  (RPJP)  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  tahun  2011-2021.  Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebelumnya yakni  Tahun 1997  –  2021  yang  telah  disusun  oleh  konsultan  PT  Prakarsa  Indah  Consultant,  sesuai  dengan Surat  Perjanjian  (SPK)  No.1650/SBKSDA-I/III-I/1997  tanggal  13  Januari  1997  pada  awalnya menjadi landasan pengembangan kawasan TNBT. Namun, karena masih terdapat kelemahan dan dinamika dalam pelaksanaannya maka RPJP ini direvisi.
Pengembangan  kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  dilakukan  dengan  terlebih dahulu  membagi  kawasan  tersebut  kedalam  beberapa  wilayah  resort  pengelolaan  seperti  dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 1

## Luas dan Panjang Batas Kawasan TNBT Berdasarkan Wilayah Resort Pengelolaan
Seksi Resort Luas (Ha) Panjang Batas (Km) I Lubuk Mandarsah 14.168 64 Suo-suo 18.832 57 Total I 33.000 121 II Lahai 34.365 46 Siambul 38.417 38 Talang Lakat 12.370 28 Keritang 26.071 35 Total II 111.223 147 Total I + II 144.223 368
Sumber data: RPJP TNBT, 2014
Pembagian  kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT)  pada  awalnya  dibagi  atas  5 (lima)  zona  1  (satu)  areal enclave .  Zonasi  TNBT  sesuai  dengan  kriterianya  telah  ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi  Alam No: 17/Kpts/12J- V/2001. Zonasi TNBT tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 2 Pembagian Zonasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)
No. Wilayah Kerja Luas (Ha) Keterangan 1 Zona Inti 60.000  Rencana  areal  enclave adalah  Desa  Sanglap yang  berada  di  daam (barat  daya)  kawasan TNBT 2 Zona Rimba 45.958 3 Zona Pemanfaatan Intensif 2.300 4 Zona Pemanfaatan Tradisional 9.690 5 Zona Rehabilitasi 8.700 6 Areal enclave* 1.050 Total 127.968*

## Sumber data:RPJP TNBT, 2014
Keterangan: *) Luas areal enclave belum disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen PHKA **) Luas setelah temu gelang.sesuai dengan setelah di tata batas
***) SK  Dirjen  PKA  No.  17/Kpts/DJ-V/2001  tanggal  06  Februari  2001,  sesuai  dengan  SK  penunjukkan  TNBT  tahun 1995.
Sampai  saat  ini  zonasi  TNBT  belum  ditetapkan,  sementara  itu  berdasarkan  hasil  analisis  dan kajian lapangan diketahui penunjukkan zonasi TNBT sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
1. Luasan penunjukkan zonasi tidak sesuai dengan luas penetapan TNBT.
2. Pembagian zona tidak sesuai  dengan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri  Kehutanan
No 56 tahun 2006 tentang Zonasi Taman Nasional.
3.  Sebagian  zona  yang  ada  di  peta  penunjukkan  zonasi  terutama  zona  pemanfaatan  tradisional luasan dan letaknya tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Data dari hasil survey di lapangan yang  dilakukan  oleh  tim  dari  BTNBT  menunjukkan  perladangan  berpindah  yang  dilakukan masyarakat di dalam kawasan sudah meluas dari zona yang peruntukannya (BTNBT 2006).
4. Jalan-jalan bekas HPH di dalam kawasan yang merupakan bagian dari zona rehabilitasi sudah tertutupi/ditumbuhi vegetasi dan bukan lagi berupa areal terbuka.
Berdasarkan  hal  tersebut  Balai  TNBT  menetapkan  zona  indikatif  kawasan  sebagai berikut:
Tabel 3 Pembagian Zonasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) No. Wilayah Kerja Luas (Ha) Persentase (%) 1 Zona Inti 79.601 55.2 2 Zona Rimba 51.247 35.5 3 Zona Pemanfaatan 2.643 1.8 4 Zona Rehabilitasi 1.651 1.1 5 Zona Khusus 9.081 6.3 Total 144.223 100
Sumber data:RPJP TNBT, 2014
Pengembangan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) secara normatif telah tertuang dalam kebijakan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tigapuluh tahun 2011-2021 dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:
1. Pengelolaan TNBT diarahkan pada aktivitas yang mengarah kepada kelestarian TNBT sebagai penyangga  kehidupan  masyarakat  sekitar  TNBT  dengan  didukung  oleh  kemantapan kelembagaan.
2.  Mempertahankan  kawasan  TNBT  dalam  tata  ruang  nasional,  provinsi  dan  kabupaten/kota sebagai penyeimbang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung.
3.  Tetap  terus  mengupayakan  langkah  kreatif  agar  TNBT  berfungsi  optimal  sebagai  penyedia jasa lingkungan bagi  para pihak dalam bentuk jasa lingkungan air, flora fauna, wisata alam, dan penyerap serta penyimpan karbon.
4.  Mengupayakan  kawasan  TNBT  memiliki  dayaguna  yang  nyata,  akan  diupayakan  ragam aktivitas yang memanfaatkan kawasan TNBT sebagai wahana penelitian dan pendidikan dan penerapan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan teknologi).
5. Mengimplementasikan kawasan TNBT sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui berbagai komunikasi  dan  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  agar  kawasan  TNBT  menjadi center point pembangunan wilayah.
6.  Mempertimbangkan  potensi  ekosistem  dan  kedudukan  secara  geografis,  akan  diupayakan kawasan TNBT menjadi basis ( core ) manajemen 4 DAS utama yaitu, DAS Pengabuan, DAS
Batanghari, DAS Indragiri dan DAS Reteh.
7. Mengupayakan pengelolaan TNBT yang berbasiskan pengelolaan ekosistem yang sangat luas, optimalisasi  pemanfaatan  potensi  hidrologi  untuk  menghasilkan  hasil  hutan  ikutan  berupa energi listrik dan pengelolaan habitat serta dinamika populasi harimau sumatera.
8.  Mengembangkan  pengelolaan  TNBT  menuju  tatanan  bisnis  konservasi  yang  seluas-luasnya antara lain wisata alam, penangkaran dan budidaya, dan IPTEK.
9. Dengan pertimbangan luasnya kawasan, beragamnya potensi, dan kompleksitas problematika pengelolaan  kawasan,  arah  pengelolaan  kawasan  difokuskan  kepada  peningkatan  kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola sebagai antisipasi kendala sulitnya mendapat tambahan SDM, tidak tercukupinya sarana prasarana pengelolaan, dan sulitnya biaya manajemen.
Namun,  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  kawasan  TNBT  ini  adalah  tidak semua  kebijakan  yang  telah  direncanakan  dapat  dilaksanakan.  Kegiatan  yang  dilakukan  yaitu sebagai berikut:
1. Survey potensi obyek wisata alam di kawasan TNBT secara menyeluruh
2. Mengusulkan  secara  bertahap,  menjalin  kerjasama  dengan  Pemda  dan  mitra  kerja  untuk pembenahan sarana dan prasarana wisata alam
3. Mengembangkan upaya promosi melalui leaflet, booklet, poster, kalender, pameran, website , pusat informasi, kunjungan kesekolah dan lain-lain.
4. Mencoba mengadakan festival tradisi masyarakat talang mamak sebagai event promosi wisata
5. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan bantuan usaha ekonomi pengembangan jasa dan sarana wisata alam.
6. Pembentukan kelompok Sadar Wisata Rantau Salo

## 7. Meningkatkan pelayanan pengunjung bekerja sama dengan pihak lain
Khusus  mengenai  pelibatan  dan  peran  serta  masyarakat,  Balai  Taman  Nasional  Bukit Tigapuluh telah menginisiasi terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Rantau Salo Dusun Lemang Desa  Rantau  Langsat  Kecamatan  Batang  Gansal  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Kelompok  sadar wisata  ini  telah  terbentuk  sejak  11  Oktober  2012  namun  terdapat  beberapa  perubahan  dari susunan pengurus sehingga baru dapat  diformalkan oleh  Kepala Desa melalui  Surat  Keputusan Nomor:  02/SK/RTL/IV/2013.  Berdasarkan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah TanggaKelompok Sadar Wisata Rantau Salo pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tujuan jangka panjang Kelompok Sadar Wisata adalah  meningkatkan  kualitas masyarakat  dalam pemanfaatan jasa lingkungan di  bidang wisata alam untuk  peningkatan ekonomi masyarakat,  konservasi  dan penyelamatan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh”.
Oleh karena itu, untuk membantu kelompok sadar wisata tersebut Balai Taman Nasional Bukit  Tigapuluh  melakukan  pembinaan  dengan  bentuk  memberikan  pelatihan.Pelatihan  kepada Kelompok Sadar Wisata Rantau Salo dilakukan pada tanggal 5 s/d 8 April 2013 dan pada tanggal 16  s/d  19  September  2014.Materi  pembinaan  berbeda  setiap  tahunnya  yakni  pada  tahun  2013
dengan  materi  binaan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan,  pengelolaan  administrasi  organisasi  dan pembukuan serta interpretasi dan pemanduan. Selanjutnya materi  yang disampaikan pada tahun 2014  yakni  evaluasi    kinerja    organisasi  Kelompok  Sadar  Wisata  Rantau  Salo,  pembekalan kebijakan  dan  rencana  pengembangan  wisata  alam  TNBT  dan  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  dan praktek  penataan  sarana  dan  objek  daya  tarik    wisata.Pelatihan  bagi  kelompok  sadar  wisata  ini dilakukan secara bersama-sama oleh Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.
Bentuk  kerjasama  BTNBT  dengan  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  Budaya  dan  Pariwisata Kabupaten  Indragiri  Hulu  lain  yang  dilakukan  dalam  rangka  pengembangan  kawasan  TNBT adalah dengan melaksanakan Festival Batang Gansal yang isinya adalah berbagai atraksi budaya dan perlombaan guna mempromosikan potensi TNBT. Festival ini telah dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014. Festival Batang Gansal pada tahun  2014  ini  akan  diadakan  pada  tanggal  14-16  November  2014.  Promosi  potensi  wisata TNBT selain dalam bentuk festival juga diperkenalkan melalui media elektronik seperti website dengan membuat paket wisata baik paket wisata untuk kawasan camp granit maupun wisata alam dan budaya di Desa Rantau Langsat.
Pengembangan  adalah  suatu  proses  ataucara  menjadikan  sesuatu  menjadi  maju,  baik, sempurna,  dan  berguna.  Suwantoro  menyebutkan  beberapa  bentuk  produk  pariwisata  alternatif yang  berpotensi  untuk  dikembangkan,  yaitu:  Pariwisata  budaya  ( cultural  tourism ),  ekowisata ( ecotourism ),  pariwisata  bahari  ( marine  tourism ),  pariwisata  petualangan  ( adventure  tourism ), pariwisata  agro  ( agrotourism ),pariwisata  pedesaan  ( village  tourism ),  gastronomi  ( culinary tourism ), pariwisata spiritual ( spiritual tourism )dan lainnya (Suwantoro, 1997:88-89).
Pengembangan ekowisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalianekowisata.Perencanaan  Pengembangan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  ini dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.Usaha pengembangan TNBT ini telah direncanakan dengan baik dengan dibuatnya Rencana Pengelola Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tigapuluh Tahun 2011-2021.
Perencanaan  kepariwisataan  di  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT)  telah memenuhi syarat-syarat dalam perencanaan kawasan pariwisata menurut Paturusi yakni sebagai berikut:
1. Logis, bisa dimengerti dan sesuaidengan kenyataan yang berlaku.
2. Luwes (fleksibel) dan tanggap mengikuti dinamika perkembangan.
3. Objektif, didasari tujuan dan sasaran yang dilandasi pertimbangan yang bersistem dan ilmiah.
4. Realitas,  dapat  dilaksanakan,  memiliki  rentang  rencana:  jangka  panjang,  menengah  dan pendek.
Rencana  Pengelola  Jangka  Panjang  (RPJP)  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT)  sangat kompleks dengan menyusun kebijakan  yang didasarkan terlebih dahulu melalui analisis SWOT terhadap  isu-isu  strategis  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  TNBT.Kebijakan  yang  tertuang dalam  RPJP  tersebut  juga  sudah  cukup  memadai  dengan  memberikan  fokus  terhadap  aspek perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian dan pengawasan serta pengendalian kawasan TNBT.
Kebijakan pengembangan wilayah Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)  dilakukan oleh  Balai  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh,  Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  Pemerintah Provinsi  Jambi.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Balai  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh (TNBT)  sebagai leading  sector dalam  pengembangan  kawasan  yang  didasarkan  atas  hasil analisis SWOT adalah dengan rincian sebagai berikut:
1. Inventarisasi Sumber Daya Alam
2. Pengukuhan kawasan
3. Penatagunaan Kawasan ke dalam Zona atau Blok
4. Perlindungan dan Pengawasan Kawasan
5. Pengawetan Keanekaragaman Hayati
6. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam
7. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan
8. Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga
9. Pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan
10. Peningkatan dan peran serta pemberdayaan masyarakat
11. Peningkatan koordinasi dan integrasi
12. Pengelolaan data base potensi kawasan
13. Pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusahaan jasa lingkungan

## 14. Perencanaan dan strategi pendanaan
Kelemahan  pengembangan  kawasan  TNBT  ini  terletak  pada  koordinasi  dan  kerjasama yang belum berjalan dengan baik antara pihak Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (BTNBT) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola TNBT ini namun dapat bepartisipasi dalam mengembangkan kawasan TNBT. Untuk itu  perlu  dijalin  komunikasi  yang  intens  dan  sinergitas  program  sehingga  pengembangan kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  dapat  dilaksanakan  secara  berkelanjutan  yang berbasiskan  atas  kebutuhan  masyarakat.  Pembagunan    pariwisata    berkelanjutan    berbasis masyarakat  dikemukakan  oleh  Natori  menekankan  yakni:  1)  terpeliharanya  mutu  dan berkelanjutan  sumber  daya  alam  dan  budaya,  2)  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal,
3)  terwujudnya  keseimbangan  antara  sumber  daya  alam  dan  budaya,  4)  kesejahteraan masyarakatlokal serta kepuasan wisatawan (Natori Masahito, 2001).
Saat  ini  pengambangan  dan  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  berbasis  masyarakat belum  optimal  dilaksanakan  karena  pemanfaatan  terhadap  potensi  sumber  daya  alam  TNBT belum dirasakan oleh masyarakat dan budaya masyarakat yang masih suka berladang berpindah menyebabkan terganggunya pelestarian  alam di  kawasan TNBT.Hal  ini tentu  saja bertentangan dengan prinsip ekowisata yang salah satunya adalah konservasi sumber daya alam.
Pengembangan  yang  dilakukan  idealnya  secara  teknis  dibuat  dalam  bentuk  Tim Koordinasi Ekowisata Provinsi dan Kabupaten sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku  ekowisata  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.Pelaku  ekowisata  tersebut  adalah  pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang bergerak dibidang swasta.Dengan demikan perlu adanya perencanaan pariwisata daerah dalam  hal  ini TNBT dengan berkoordinasi dengan Balai  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh.Perencanaan  ekowisata  tersebut  termasuk  didalamnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
Selanjutnya  untuk  pemanfaatan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT)  perlu mendapatkan  perhatian  serius  yakni  dikomponen  pengelolaan,  pemeliharaan,  pengamanan  dan penggalian potensi baru.Pemanfaatan TNBT dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama antar pemerintah  daerah  yang  melingkup  wilayah  TNBT  yakni  Provinsi  Riau  dan  Provinsi Jambi.Kerjasama antar daerah ini dapat dilakukan dengan membuat nota kesepahaman sehingga menjadi dasar kerja pemerintah daerah.
Pengendalian  Taman  Nasional  Bukit  Tigapulu  dilakukan  terhadap  fungsi  kawasan, pemanfaatan  ruang,  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  kesesuaian  spsesifikasi  kontruksi dengan  desain  teknis  dan  kelestarian  ekowisata.Pengendalian  ini  secara  intensif  dilakukan  agar
pemanfaatan  dari  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT)  dapat  terus  dirasakan  oleh pengunjung.
Pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dapat dilakukan oleh pihak swasta dengan memberikan modal atau investasi.Kemitraan dengan pihak swasta ini perlu dijalin dengan memberian beberapa insentif atau kemudahan bagi investor apabila menanamkan modalnya di Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Insentif atau kemudahan tersebut dapat dilakukan dengan cara meringankan pajak dan retribusi daerah dan percepatan pemberian izin.

## G. Kesimpulan
Strategi  pengembangan  Taman  Nasional  Bukittiga  Puluh  (TNBT)  melalui  perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal. Pengembangan TNBT belum melibatkan  pelbagai  pihak  dan  masih  bersifat  sektoral.  Sinergitas  antara  Balai  Taman  Nasional Bukittiga  puluh,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indargiri Hulu,  pihak  swasta  dan  masyarakat  masih  lemah  dalam  pengembangan  Taman  Nasional Bukittiga  Puluh.  Hal  ini  menyebabkan  permasalahan  dalam  pengembangan  TNBT  tidak  dapat diselesaikan dengan baik.

## H. Daftar Pustaka
Buku
Damanik, J. dan Weber, H.F. 2006. Perencanaan Ekowisata dari Teori keAplikasi . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Eplerwood, M., 1999. Successfull Ekotourism Business. The right Approach . World Ecotourism Conference. Kota Kinibalu Sabah
Fandeli,C.  dan  Nurdin,  M.  2005. Pengembangan  Ekowisata  Berbasis  Konservasi  di  Taman Nasional . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Nazir, M. 2005. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia
Nugroho, I. 2004. Ecotourism . Malang: Universitas Widya Gama..
Sedarmayanti.  2003. Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik)  dalam  rangka  Otonomi Daerah  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan  Efisien  melalui  Restrukturisasi  dan Pemberdayaan . Bandung: Mandar Maju.
Sumarto,  Hetifah  Sj.  2004. Inovasi,  Partisipasi,  dan  Good  Governance .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2010  tentang  Pengusahaan Pariwisata Alam, di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengembangan Ekowisata di Daerah