## COOPERATIVE FARMING DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI DI PROVINSI BALI

## I Made Mahadi Sanatana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Denpasar kdkdk @.d.d..d.
Abstrak -  Kemiskinan  mayoritas  ditemukan  pada  masyarakat  yang  penduduknya menggeluti  pekerjaan  di  sektor  pertanian.  Pemerintah  telah  melakukan  beberapa terobosan untuk meningkatkan kinerja para petani, baik yang bersifat on farm mau- pun  program  yang  mencakup  nilai  tambah  pada off-farm. Namun  hasilnya  tetap tidak efisien dan tidak efektif. Permasalahan utama dari semua itu adalah lemahnya sistem pengelolaan usahatani, yang masih dilakukan secara individu. Implikasi dari sistem pengelolaan individualis pada petani gurem adalah sulitnya mereka beranjak dari  subsistensi.  Secara  riil  mereka  tetap  berada  pada  kondisi  yang  lemah  ( pow- erless )  dalam  segala  hal.  Seperti  dalam  penguasaan  lahan,  informasi,  penyediaan modal,  pengadaan  sarana  produksi  pertanian,  pengadaan  tenaga  kerja,  pemasaran, pengolahan,  dan  sebagainya.  Masalah  dari  pembangunan  pertanian  bukan  pada perangkat  teknologinya,  tetapi  struktur  kelembagaannya  dalam  masyarakat  pedes- aan, yang menentukan apakah teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif atas  distribusi  pendapatan,  aspek  kelembagaan  akan  tetap  berperan  penting  dalam pembangunan pertanian,  maka diperlukan  usaha khusus pemberdayaan  petani yang antara lain dapat dilakukan melalui c ooperative  farming.
Kata kunci : pemberdayaan petani, kelompok tani, pengelolaan usahatani, c ooper- ative farming
Abstract -  Poverty  is  found  in  the  majority  of  people  whose  inhabitants  work  in the  agricultural  sector.  The  government  has  made  some  policy  to  improve  the  per- formance  of  farmers,  both  those  that  are  on  farm  and  programs  that  include  added value to off-farm. But the results remain inefficient and ineffective. The main prob- lem of all that is the weakness  of the farm management system,  which is still done individually.  The  implication  of  the  individualist  management  system  for  small- holders  is the difficulty  of moving from  subsistence.  In real terms they remain  in a weak  condition  (powerless)  in  everything.  As  in  land  tenure,  information,  capital provision,  procurement  of  agricultural  production  facilities,  procurement  of  labor, marketing,  processing,  and  so  on.  The  problem  of  agricultural  development  is  not the technological device, but the institutional structure in rural communities, which determines whether the technology has a negative or positive impact on income dis- tribution, institutional aspects will continue to play an important role in agricultural development,  so a special effort to empower farmers  is needed, among others done through cooperative  farming.
Keywords :  Farmer empowerment, farmers, farm management, cooperative farm- ing
1. Latar Belakang
Kemiskinan    mayoritas      ditemu- kan  pada  masyarakat  yang  penduduknya menggeluti pekerjaan di  sektor pertanian. Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2017, yang menunjukkan bahwa 32,88 persen rumah tangga miskin di Indonesia adalah rumah tangga pertani- an. Sisanya lagi sebesar  39,18 persen be- rasal  dari mereka yang tidak bekerja,  dan 27,94  persen  berasal  dari  penduduk  yang bermata  pencaharian  bukan    pertanian. Hal  ini  terkait  dengan  pendapatan  petani dan buruh tani yang rendah dibandingkan upah di sektor lainnya. Upah rata-rata bu- ruh tani per hari pada tahun 2012 sebesar Rp. 40.302, sedangkan upah rata-rata bu- ruh  bangunan  yaitu  sebesar  Rp.  65.148. Selain rendah, upah buruh tani secara riil menurun  sebesar  1,72  persen  pada  tahun 2012, dibandingkan tahun 2011 (Bap- penas, 2014).
Pemerintah  telah  melakukan  beber- apa terobosan untuk meningkatkan kinerja para petani, misalnya program intensifika- si,  baik  yang  hanya  bersifat  on  farm  sep- erti  program  Bimbingan  Masal  (BIMAS) pada tahun 1965, Intensifikasi Masal (IN- MAS) pada tahun 1968 yang disempurna- kan menjadi Intensifikasi Khusus (INSUS) pada tahun 1979, SUPRA INSUS pada ta- hun 1984, Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) pada tahun 2002, maupun program yang  mencakup  nilai  tambah  pada  off- farm seperti Intesifikasi Berwawasan Ag- ribisnis  (INBIS).  Namun  hasilnya  tetap tidak efisien dan tidak efektif. Permasala- han utama dari semua itu adalah lemahn- ya sistem pengelolaan usahatani, tegasnya pengelolaan  usahatani  masih  dilakukan secara individu atau tercecer.
Implikasi dari sistem pengelolaan in- dividualis pada petani gurem adalah sulit- nya mereka beranjak dari subsistensi. Se- cara riil mereka tetap berada pada kondisi yang lemah (powerless) dalam segala  hal.
Seperti dalam penguasaan lahan, informa- si,  penyediaan  modal,  pengadaan  sarana produksi pertanian, pengadaan tenaga ker- ja, pemasaran, pengolahan, dan sebagain- ya. Seperti halnya informasi (atau inovasi) yang terkait dengan pertanian, bagi petani itu merupakan kebutuhan yang bersifat di- namis.  Namun  pada  kenyataannya,  tidak semua  individu  memiliki  kemampuan untuk  mengakses  informasi  yang  dibutu- hkannya.  Media  komunikasi  atau  sumber informasi  yang  jumlahnya  terus  men- ingkatpun  tidak  senantiasa  menyediakan informasi  yang  dibutuhkan  oleh  petani. Sementara  penyuluh  pertanian  yang  dulu disanjung  petani  dan  berperan  sebagai ujung  tombak  pencapaian  swasembada beras berada dalam kondisi tidak berdaya (powerless) juga.  Begitu  juga  dengan  ak- ses petani kecil terhadap modal, pasar, sa- rana produksi pertanian, dan sumber-sum- ber produktif lainnya tetap lemah.
Diposisikannya  petani  kecil  dalam relasi kemitraan pun tetap tidak membuat mereka  berdaya.  Meskipun  Undang-Un- dang  Kemitraan  Nomor  9  Tahun  1995 sudah  diberlakukan,  dan  dengan  tegas menyebutkan  bahwa  kemitraan  adalah kerjasama  antara  usaha  kecil  dengan  us- aha  menengah  atau  dengan  usaha  besar dengan memperhatikan prinsip saling me- merlukan,  saling  memperkuat,  dan  saling menguntungkan. Namun, seringkali petani kecil  dirugikan  karena  modus  eksploitasi dari  pengusaha.  Hasil  penelitian  Teguh Kismantoroadji  (2003)  tentang  kemitraan petani sayuran menunjukkan bahwa kemi- traan ditandai dengan dominannya konflik dan ketergantungan, disebabkan cara pem- bayaran,  perlakuan  mendikte,  penentuan harga jual dan keuntungan secara sepihak oleh pihak inti, dan sebagainya.
Kehadiran pengusaha agribisnis pada kenyataannya juga tidak mengangkat petani  kecil.  Kecenderungannya  mereka muncul  sebagai  penguasa  baru  dalam  se- gala hal, hingga memperbesar  kesenjan-
gan dengan lapisan petani kecil. Sekalipun terjadi  transpormasi  informasi  dari  petani lapisan  atas  kepada  kelas  petani  lainnya, namun  petani  kecil  tetap  tidak  mendapat- kan  surplus,  karena  proses  tersebut  ber- jalan lamban (Rivera et.al., 1991).
Menghadapi  persaingan  yang  se- makin ketat di era globalisasi dan suramn- ya peluang reformasi agraria (land reform) secara  adil,  maka  petani  tidak  dapat  lagi hanya mengandalkan cara-cara lama, teta- pi dituntut untuk terus meningkatkan daya saing,  baik  sisi  penawaran (supply  side) maupun  sisi  permintaan (demand  side) . Oleh  karena  itu  mereka  yang  mayoritas berlahan sempit dan tercecer harus bersatu dalam  satu  ikatan  kerjasama  pengelolaan yang  kuat.  Jika  tetap  tidak,  maka  sudah dapat  dipastikan  mereka  akan  tersingkir dari persaingan yang semakin ketat di era globalisasi, bahkan menurut Sa’id dan In- tan  (2001)  tidak  menutup  kemungkinan petani kita akan menjadi penonton di neg- eri sendiri.
Sinaga dan White (1980) mengatakan bahwa  yang  menjadi  masalah  dari  pem- bangunan  pertanian  bukan  pada  perangkat teknologinya,  tetapi  struktur  kelembagaan- nya  dalam  masyarakat pedesaan,  yang me- nentukan  apakah  teknologi  itu  mempunyai dampak  negatif  atau  positif  atas  distribusi pendapatan.  Hal  yang  sama  disampaikan oleh  Mubyarto  (1994),  yang  dengan  tegas mengatakan bahwa aspek kelembagaan akan tetap berperan penting dalam pembangunan pertanian,  maka  diperlukan  usaha  khusus pemberdayaan petani yang antara lain dapat dilakukan melalui cooperative farming. Atas  dasar  pemikiran  itu,  maka  menarik untuk  dianalisis  bagaimana  sesungguhnya keragaan  model cooperative  farming ,  dan apa dampak model cooperative farming ter- hadap keberdayaan petani.
2. Kajian Teori
Cooperative  farming dapat  didefin- isikan sebagai model usaha tani dimana
sejumlah  areal  pertanian  yang  dikelola secara  kolektif,  baik  berdasarkan  ikatan famili,  kelompok  tani,  ataupun  ikatan kelompok  lainnya,  yang  merupakan  has- il  penggabungan  pengelolaan  lahan  yang dimiliki oleh anggotanya untuk mencapai skala  ekonomis  dalam  pengelolaannya (Sa’id  dan  Intan,  2000).  Melalui  model cooperative  farming petani  dapat  den- gan  mudah  mengakses  sumberdaya  yang diperlukan  untuk  mengoptimalkan  usa- hataninya.  Petani  tidak  perlu  memikirkan bibit,  modal untuk  membayar tenaga  ker- ja, bibit unggul, pupuk, dan pasar. Secara teknis  teknologi,  pertanian  modern  dapat diimplementasikan  secara  optimal,  dan keseragaman  pola  tanam    yang    berper- an  dalam  mengendalikan  hama  penyakit. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  kelom- pok  dalam  menerapkan  metode  partisipa- tif  dalam  merencanakan,  mengorganisir, melaksanakan,  dan  mengontrol  aktivitas usahatani.  Kondisi  ini  sangat  dirasakan oleh  para  petani  kecil  terutama  yang  ber- status sebagai penyakap.
Tujuan  jangka  panjang  cooperative farming  menurut  Fakih  (2003)  adalah mewujudkan  suatu  usaha  pertanian  yang mandiri  dalam  artian  berbasis  komunitas, berdaya  saing,  berkelanjutan,  efektif  dan efisien  melalui  pengelolaan  usahatani  se- cara  ekonomis,  kolektif  dan  partisipatif. Model ini mirip dengan sistem Agribisnis Berbasis Komunitas sebagaimana di ung- kapkan oleh Sitorus (2001), dimana prin- sip  dari  pengembangannya  adalah  mem- bangun  keterpaduan  dan  kemandirian pengambilan keputusan bersama.
Instrumen  utama  yang  menjadi kekuatan  dalam  model  cooperative  farm- ing  adalah  kelembagaan,  yaitu  peratur- an-peraturan  hasil  kesepakatan  bersama dan  institusi  kelompok  tani  sehamparan. Helmi  (1997)  menyatakan  bahwa  konsep kelembagaan bisa dipahami secara berbe- da  oleh  berbagai  orang.  Untuk  itu  pent- ing terlebih dahulu memahami arti dari
kelembagaan.  North  (1990)  mendefinisi- kan  kelembagaan  sebagai  kerangka  kerja di mana interaksi diantara manusia terjadi. Lebih jauh ia membedakan antara kelem- bagaan (institusi) dan organisasi. Menurut- nya, organisasi memberikan struktur bagi interaksi  manusia  berdasarkan  kerangka kelembagaan  yang  dibuat.  Ada  beberapa alasan pokok mengapa kelembagaan men- jadi kekuatan utama dalam model cooper- ative farming ini:
1. Kelembagaan adalah alat untuk mem- fasilitasi  kegiatan  bersama  (connect- ed  action)  dalam  mencapai  kemajuan sosial  ekonomi  dalam  pembangunan (Brinkerhoff dan Goldsmith, 1992).
2. Kelembagaan  membentuk  pola  inter- aksi di antara manusia dan hasil-hasil yang  bisa  dicapai  oleh  ndividual  da- lam proses interaksi tersebut (Ostrom, 1992).
3. Kelembagaan  dapat  meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari se- jumlah input (masukan tertentu),  atau sebaliknya dapat menurunkan efisiensi hingga  seseorang  harus  bekerja  lebih keras untuk mencapai hasil yang sama (Ostrom, 1992).
4. Kelembagaan membentuk perilaku in- dividu  melalui  dampak  insentif  yang ditimbulkannya (Ostrom, 1992).
Di antara insentif yang dimaksudkan oleh  Ostrom  adalah  insentif  material  da- lam bentuk uang atau barang dan insentif lainnya  seperti  kondisi  kerja  yang  lebih baik,  terbentuknya  hubungan  sosial  yang menyenangkan,  dan  perasaan  keikutser- taan dalam kegiatan penting dan berskala besar.
Paling  tidak  terdapat  empat  perha- tian  pokok  yang  perlu  ditekankan  dalam penguatan  kelembagaan  usahatani  pedes- aan,  yaitu  terkait  kelembagaan  alih/trans- fer  teknologi,  keuangan  dan  permodalan usahatani,  produksi/usaha  tani,  dan  pe- masaran  hasil  (Sudaryanto  dan  Agustian, 2003). Penguatan kelembagaan pedesaan
harus  memiliki  makna  peningkatan  daya saing usahatani. Menurut Lauer (Pranadji, 2006) bahwa isu penting dari kelembagaan adalah  tata  nilai  yang  menghidupkan kelembagaan. Jika kelembagaan ekonomi diisi oleh tata nilai maju (mengalami pen- ingkatan)  maka  dipastikan  daya  saing ekonomi (usahatani) yang digerakkan oleh kelembagaan  ekonomi  desa  akan  tinggi dan berkelanjutan, dan sebaliknya.

## 3. Pembahasan

## Cooperative Farming
Pada umumnya petani telah terbiasa teknologi asli pedesaan yang berkembang secara  evolusi  dan  memerlukan  waktu yang  lama.  Resistensi  terhadap    teknolo- gi  baru  lebih  besar  apabila  petani  belum memahami, membuktikan, dan  memprak- tekannya sendiri. Pemahaman bagi petani adalah  pembuktian  secara  empiris,  tanpa harus  mengetahui  bagaimana  proses,  se- bab  akibat  atau  hubungan  dengan  faktor lain  dan  petani  sering  mengadopsi  te- knologi  secara  parsial,  tahap  demi  tahap. Oleh  karena  itu,  peranan  lembaga  yang menjembatani alih teknologi  antara  peng- hasil teknologi dengan pengguna teknolo- gi merupakan hal yang paling krusial.
Proses transfer teknologi diharapkan dapat  ditingkatkan  dengan  adanya  BPTP di  seluruh  Indonesia.  Dengan  kehadiran lembaga  tersebut  maka  jaringan  peneli- tian  dan  pengkajian  pertanian  akan  dapat langsung ditujukan pada pengguna. Secara ideal, identifikasi kebutuhan teknologi us- ahatani  bagi  petani  dilakukan  sebelum proses  penyusunan  teknologi  dilakukan, sehingga dapat diperhatikan faktor teknis, budaya, sosial dan ekonomi pengguna.
Namun,  pendekatan  kelembagaan dengan menerapkan alih/transfer teknolo- gi  tidak  boleh  dilakukan  secara  koersif. Kebijakan-kebijakan  teknis  yang  didasar- kan  pada  tuntutan  teknologi  secara  nega- tif  berpengaruh  terhadap  kemerataan  dan kesempatan berpartisipasi masyarakat
yang  selama  ini  dijamin  oleh  norma  so- sial  dan  tata  peraturan  setempat  sebagai suatu  kelembagaan  lokal  (Suradisastra, 2006). Tantangan yang paling berat dalam mengembangkan  sistem  usaha  tani  yang mampu  untuk  diadopsi  dan  dilaksanakan oleh  petani  adalah  memaksa  petani  un- tuk  melaksanakan  sistem  pertanian  yang sudah  ditentukan  karena  (Pannell,  1999). Petani  cenderung  memiliki  pola  pikir yang menjadi budaya dalam bertani, yaitu menghindari  kegagalan  yang  akan  meng- hancurkan  kehidupan  mereka  dan  bukan berusaha  memperoleh  keuntungan  besar dengan  cara  bertani  mengambil  resiko (Soetomo, 2008). Keinginan untuk meng- hindari  resiko  dialami juga oleh petani  di Bali, petani muda cenderung menghindari resiko  yang  akan  berpengaruh  terhadap kehidupannya.  Dalam  hal  penggunaan pupuk  organic,  petani  muda  lebih  meng- hindari  resiko  beralih  ke  penggunaan  pu- puk  organik  dalam  usahataninya  karena hasilnya  yang  jauh  lebih  rendah  diband- ingkan menggunakan pupuk kimia (Sana- tana, 2018).
Aspek  kelembagaan  pembiayaan/ permodalan  usahatani  merupakan  hal penting  khususnya  bagi  kegiatan  usaha tani.  Para  petani  harus  senantiasa  dapat mempersiapkan modal setiap awal musim tanam,  sebagian  besar  petani  pedesaan lemah  dalam  permodalan.  Dengan  de- mikian, walalupun adopsi teknologi men- datangkan  keuntungan  yang  tinggi,  teta- pi  karena  tidak  tersedianya  modal  maka adopsi  tidak  bisa  dilakukan.  Berbagai kelembagaan kredit masih diperlukan dan ditingkatkan layanannya.
Sejumlah  kredit  pernah  dikucurkan pemerintah  untuk  sektor  pertanian,  yaitu Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Setelah  era  KLBI,  pemerintah  menyedi- akan  permodalan  bagi  petani  yang  dike- nal dengan kredit program, seperti Kredit Usaha  Tani  (KUT),  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan En-
ergi  (KKP-E),  Kredit  Usaha  Mikro  dan Kecil  (KUMK),  dan  Program  Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Dengan jumlah sebanyak itu, kredit program belum mam- pu  memenuhi  permodalan  seluruh  petani di  Indonesia.  Kredit  program  seringkali gagal  karena  kurang  adanya  pendampin- gan usaha yang memadai, akibatnya petani kembali  mengalami  masalah  akibat  lili- tan  hutang  yang  baru.  Hal  ini  terkait  erat dengan  sistem  persyaratan  dan  prosedur yang sulit, suku bunga tinggi, dan periode pembayaran yang tidak sesuai bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan suatu  metode dan prosedur baru yang bisa memudahkan akses petani terhadap modal.
Kelembagaan dalam usahatani yang penting  lainnya  adalah  pemasaran  dan sistem  harga  dari  output  usahatani.  Per- anan lembaga yang ada  telah berjalan  se- cara  baik  dan  efisien,  namun  sistem  har- ga  yang  terjadi  kurang  menguntungkan petani.  Pada  saat  panen  raya  terutama  di sentra-sentra  produksi,  harga  gabah  jatuh terkadang  jauh  di  bawah  harga  dasar (floor price). Sehingga perlu adanya upaya khusus untuk mengatasi permasalahan ini yang hampir setiap tahun terjadi.
Berdasarkan  definisi cooperative farming yang  telah  dikemukan  di  atas, maka kegiatan Kelompok Tani yang telah lama  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia mirip dengan ciri-ciri cooperative farming . Bedanya, dari segi pengelolaannya belum terintegrasi  dalam  suatu  sistem  manaje- men,  seperti  halnya  sistem  pengelolaan yang  tersirat  dalam cooperative  farming . Masing-masing  anggota  kelompok  tani yang  memiliki  lahan  biasanya  mengelola lahannya  secara  sendiri-sendiri,  sehingga walaupun  mendapat  bantuan  pengadaan input,  teknologi,  informasi,  dan  modal melalui  kelompok  taninya,  tetapi  tetap skala  ekonomis  usahataninya  sulit  untuk dicapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan lahan-lahan yang telah terfragmentasi yang dimiliki oleh
masing-masing  anggota  Kelompok  Tani dalam  suatu  sistem  Manajemen  Usaha Kelompok Tani Terpadu (Setiawan, 2008).

## Mekanisme Lahirnya model
Cooperative Farming Lahirnya cooperative  farming sen- yatanya  sebagai  akibat  dari  kurang  dan tidak  terlayaninya  kebutuhan  lemba-  ga- lembaga  pelayanan  yang  ada.  Akibat- nya,  petani,  selaku  pihak  yang  dibebani untuk  mencapai  ketahanan  pangan,  tidak mendapatkan  informasi  yang  efektif  dan memadai  untuk  memenuhi  kebutuhann- ya  dan  menyelesaikan  permasalahan-per- masalahan yang dihadapinya.
Model cooperative farming merupa- kan  model  pemberdayaan  petani  melalui kelompok, dengan melakukan rekayasa so- sial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Rekayasa  sosial  dapat  dilakukan  dengan penguatan kelembagaan tani, penyuluhan, dan  pengembangan  sumber  daya  manu- sia.  Rekayasa  ekonomi  dilakukan  dengan pengembangan  akses  permodalan  untuk pengadaan  sarana  produksi  (saprodi)  dan akses  pasar.  Rekayasa  teknologi  dapat dilakukan  dengan  pencapaian  kesepaka- tan  teknologi  anjuran  dengan  kebiasaan petani.  Terakhir,  rekayasa  nilai  tambah dilakukan  melalui  pengembangan  usaha off farm yang terkoordinasi secara vertikal dan horizontal (Nuryanti, 2005).
Koordinasi secara vertikal dan hori- zontal akan melibatkan banyak stakehold- er yang  diwadahi  suatu  kemitraan  dalam penerapan  model cooperative  farming (gambar  1). Stakeholder yang  dapat  dili- batkan  dalam  penerapan  model  cooper- ative  farming  adalah  petani,  swasta,  dan pemerintah. Petani akan bertindak sebagai anggota  sekaligus  pengelola.  Sebagai  an- ggota,  petani  harus  berpartisipasi  secara aktif  dalam  perencanaan  usaha on-farm dan off-farm , serta menyepakati teknologi yang  akan  dilaksanakan  dan  menerapkan teknologi tersebut. Pihak swasta sebagai
penanam  modal/investor    melalui    jal- inan  kemitraan cooperative  farming dari sub-sistem hulu sampai hilir. Sebagai mi- tra sub-sistem hulu,  pihak swasta menan- amkan  modalnya  dengan  menyediakan sarana produksi pertanian, yaitu benih, pu- puk, dan obat-obatan untuk berusaha tani. Sebagai mitra sub-sistem hilir, pihak swas- ta bertanggung jawab sebagai penampung produksi dan mitra pemasaran. Sementara pemerintah  akan  bertindak  sebagai  fasili- tator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan,  penyusunan  strategi  usaha, introduksi teknologi terapan spesifik loka- si yang efisien, pengadaan modal, saprodi, dan  alsintan  (alat  dan  mesin  pertanian), serta  fasilitator  dalam  proses  pemasaran hasil (Nuryanti, 2005).
Gambar 1 Rancang Bangun Model Coop- erative Farming (Nuryanti, 2005)
Namun  fakta  dilapangan,  banyak hambatan  yang  mengakibatkan  model  di atas  tidak  terlaksana  dengan  baik.  Teru- tama  dari  sisi  sumber  daya  petani,  yang memiliki  tingkat  pendidikan  yang  masih rendah  sehingga  sangat  susah  apabila diberlakukan  suatu  sistem  manajemen dalam proses bertaninya. Belum lagi mo- nopoli  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta dalam  kemitraan.  Kehadiran  pengusaha agribisnis  pada  kenyataannya  juga  tidak mengangkat  petani  kecil.  Kecenderun- gannya mereka muncul  sebagai  penguasa baru dalam segala hal, hingga memper-
besar  kesenjangan  dengan  lapisan  petani kecil. Sekalipun terjadi transformasi infor- masi dari petani lapisan atas kepada kelas petani  lainnya,  namun  petani  kecil  tetap tidak  mendapatkan  surplus,  karena  pros- es tersebut berjalan lamban (Rivera et.al., 1991). Disitulah pemerintah muncul untuk melaksanakan  perannya  sebagai  fasilita- tor, sehingga pihak swasta dapat memban- tu petani meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan pendapatannya yang secara tidak  langsung  meningkatkan  pendapatan perusahaan  yang  bergabung  dalam  kemi- traan itu.

## Mekanisme  Kerja  Cooperative Farming
Model cooperative  farming yang direkomendasikan  oleh  para  pakar  dan petani pada dasarnya memiliki mekanisme yang  hampir  sama  dengan  model estate farming dan corporate  farming .  Namun demikian, mekanisme kerja dari coopera- tive farming lebih bersifat perpaduan atau sinergi antara mekanisme konseptual den- gan  mekanisme  sosial  hasil  kesepakatan. Secara  riil,  mekanisme  kerja cooperative farming adalah sebagai berikut (Setiawan, 2002):
1. Kelompok  tani  sehamparan  merupa- kan  lembaga  milik  dan  kepercayaan bersama petani sebagai lembaga yang memayungi petani anggota kelompok. Petani  adalah  anggota  kelompok  dan sekaligus berperan sebagai pihak yang mengusahakan  lahan  usahataninya, mereka  harus  sadar  dan  patuh  atas kesepakatan-kesepakatan bersama.
2. Cooperative  farming didirikan  oleh petani  melalui  musyawarah  mufakat antara  para  anggota  dengan  memper- hatikan  aspirasi  dan  aspek  sosial  bu- daya setempat.
3. Cooperative  farming dipimpin  oleh seorang tokoh  tani atau ketua kelom- pok tani yang dipercaya oleh anggot-
anya dan memiliki profesionalisme. Ia dipilih oleh petani anggota kelompok tani dan didampingi oleh seorang sar- jana professional.
4. Pengelolaan  lahan  dilakukan  oleh masing-masing petani anggota kelom- pok  tani  dan  tidak  diserahkan  kepada suatu lembaga agribisnis lainnya.
5. Perencanaan  pengelolaan  dan  pen- galokasian sumberdaya usahatani ter- masuk teknologi yang akan diterapkan dibuat dan disepakati secara partisipa- tif  berdasarkan  kepada  aturan-aturan yang  telah  direkomendasikan  para ahliatau  institusi  dan  disinergikan dengan pengalaman petani atau peng- etahuan lokal.
6. Dalam cooperative  farming ,  kelom- pok  tani  juga  bekerjasama  dengan kelembagaan-kelembagaan  pertanian setempat,  termasuk  dengan  kelem- bagaan  desa,  Dinas  Pertanian,  dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
7. Pada tahap awal cooperative farming , kelompok  melakukan  beberapa  lang- kah  preventif,  seperti  penyeleksian dan  pembatasan  anggota  kelompok. Hal  ini  ditujukan  untuk  mengefektif- kan  pengelolaan  pada  tahap  prakon- disi,  dan  mencegah  masuknya  petani yang  bias  orientasi.  Secara  sosial  hal ini ditujukan pula untuk mendidik dan menanamkan  kepercayaan  kepada petani  yang  belum  menjadi  anggota kelompok.
8. Pelaksanaan,  pengawasan,  dan  eval- uasi  dilakukan  secara    partisipatif dan  intensif,  hal  ini  ditujukan  untuk mencegah  terjadinya  penyimpangan dan  pengendalian  dini  permasala- han-permasalahan teknis di lapangan.
9. Dana  awal  yang  digulirkan  di  dalam kelompok  pada  mulanya  merupakan dana  pinjaman  dengan  tingkat  bunga rendah,  dan  sebagian  merupakan  hi- bah atau dana stimuli dari  pemerintah
daerah.
Menurut  Simatupang  (2002),  usaha pertanian pada umumnya bersifat constant return to scale yang berarti biaya rata-ra- ta bersifat  konstan artinya tidak  berhubu- ngan  dengan  volume  produksi  usahatani. Kalaupun  ada,  skala  ekonomi  terdapat pada  aktivitas  di  luar  usahatani  seperti pemasaran  dan  pengolahan  hasil.  Hal  ini terjadi  karena  teknologi  pertanian  pada umumnya netral scale. Teknologi biologis (benih) dan kimiawi (pupuk dan pestisida) bersifat  divisible  (terbagikan  sampai  sat- uan  terkecil)  sehingga  dapat  diterapkan secara  optimal  baik  pada  usahatani  kecil maupun pada usahatani besar.
Beberapa  mekanisme  kerja  yang bersifat  sosiologis,  ekonomis,  dan  teknis dalam cooperative  farming yang  telah berhasil  diterapkan  pada  kelompok  tani adalah sebagai berikut:
1. Semua  kebutuhan  usahatani  anggota disediakan  oleh  kelompok  tani  dan anggota  diharuskan  mengalokasikan semua sumberdaya yang telah disedia- kan  tersebut.  Harapannya  pengelolaan usahatani dapat berjalan optimal.
2. Alokasi  sarana  produksi  pertanian  di- haruskan  tepat  waktu,  tepat  guna,  dan tepat  jumlah.  Untuk  itu  pendistribu- siannya dikelola oleh kelompok secara tepat pula.
3. Secara  teknis,  sistem  pengairan  dan pengendalian  hama  penyakit  juga dikelola secara kolektif.
4. Pemasaran  hasil  usahatani  semuanya dikelola oleh kelompok.
5. Pembayaran  pinjaman  (kredit)  dilaku- kan oleh kelompok melalui mekanisme pemotongan hasil penjualan.
Peranan Cooperative Farming Berbicara  tentang  peranan  c oop- erative  farming secara  sosial,  ekonomi, teknis,  dan  kelembagaan  sesungguhnya tidak berbeda dengan Kelompok Tani di
Taiwan, Thailand, Malaysia, dan India. Di Banglades terdapat organisasi irigasi yang mengelola air tanah, ternyata berhasil mel- akukan fungsi bisnis yang mencakup usa- ha perkreditan, pemasaran hasil pertanian, pengadaan  sarana  produksi  dan  penye- waan mesin-mesin pertanian.
Di beberapa negara  lain, organisasi petani seperti kelompok tani dan perhim- punan petani pemakai air  banyak yang sudah mampu berperan dalam banyak hal. Di Malaysia dan Thailand  yang pemeber- dayaan kelompok dan pemuda  taninya telah dilakukan sejak tahun 1992, telah ada kelompok tani yang mampu  berper- an dalam kegiatan ekonomi  seperti:  pen- gadaaan saprotan, perkreditan, pemasaran hasil-hasil pertanian, pengolahan  pasca panen, dan pemberian pelayanan penyulu- han pertanian. Begitu pun di Gujarat India terdapat organisasi petani yang mengelola irigasi yang mampu melakukan  kegiatan bisnis, seperti pengadaan sarana pro- duksi pertanian, perkreditan, pemasaran hail-hasil pertanian, pengolahan pasca pa- nen, dan pemberian penyuluhan pertanian.
Peranan cooperative  farming  sesung- guhnya tidak hanya  dalam pengelolaan usahatani dan pemasaran  hasilnya saja, tetapi juga mampu menumbuhkan  kaum perempuannya  (ibu-ibu  tani).  Melalui cooperative farming ibu-ibu juga  bisa melakukan pengembangan ekonomi  mel- alui pengembangan agroindustri, seperti membuat makanan ringan, menjual  beras dalam kemasan-kemasan khusus, dan ikut serta mengelola lumbung. Secara riil, co- operative farming cukup berperan  dalam pemberdayaan usahatani petani (Candra,
2001).
Secara  sosial,  keberadaan coopera- tive farming juga berperan dalam mening- katkan komunikasi antara petani dan den- gan  pihak-pihak  luar,  seperti  para  bandar beras,  para  mahasiswa  yang  melakukan kunjungan dan penelitian, dan perusa-
haan  sarana  produksi  pertanian.  Melalui cooperative  farming posisi  tawar  dan  ak- ses  anggota  menjadi  lebih  kuat,  sehingga mereka tidak menjadi bulan-bulanan pen- gusaha saprotan, tengkulak, dan peminjam modal liar.
Secara ekonomi, keberadaan cooper- ative  farming berperan  dalam  penyediaan modal kerja, sarana produksi pertanian, bi- bit,  dan  sebagainya  yang  dapat  diperoleh dengan  harga  lebih  murah  dan  mudah. Pemasaran hasil produksi ditampung oleh kelompok dan dijual pada saat harga men- guntungkan.  Posisi  tawar  petani  menjadi meningkat karena pengambilan keputusan harga  ditentukan  secara  bersama-sama  di dalam  musyawarah  kelompok.  Adanya lumbung  menumbuhkan  kesadaran  petani untuk menyimpan atau menabungkan hasil panennya dalam bentuk  gabah. Penjualan hasil  dalam  bentuk  beras  oleh  kelompok memberikan  keuntungan  kepada  petani dengan  selisih  keuntungan  Rp.  300,-  per kilogram  gabah  dibandingkan  dengan penjualan dalam bentuk gabah. Penjualan dengan sistem kolektif juga meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan dan transfor- tasi.
Secara teknis, pengelolaan usahatani anggota  berjalan  optimal,  segala  kebutu- han dan permasalahan dapat  diselesaikan. Berdasarkan  kesepakatan  kelompok,  set- iap petani dapat dengan mudah mendapat- kan  pinjaman  modal  dan  sarana  produksi pertanian. Pola tanam dapat berjalan tepat waktu  (serempak)  karena  pelaksanaann- ya  berada  dibawah  komando  kelompok. Dengan demikian serangan hama dan pen- yakit  dapat  ditekan.  Kekurangan air pada musim kemarau dapat diantisipasi dengan pompanisasi  yang  murah,  karena  meng- gunakan  mesin  pompa  milik  bersama (kelompok). Secara riil, optimalisasi pen- erapan  teknologi  budidaya  dan  ketepatan dalam  aspek  lainnya  telah  meningkatkan hasil  panen  padi  petani  per  hektar,  yakni
dari rata-rata 4.7 ton per hektar meningkat menjadi  5.5  ton  sampai  6  ton  per  hektar (Candra, 2001).
Secara  kelembagaan,  adanya  pe- layanan  yang  meyakinkan  dari coopera- tive farming telah mendorong petani untuk patuh atas kesepakatan kelompok. Kelom- pok  yang  jaringannya  dengan  lembaga desa cukup erat, juga dapat dengan efektif dalam mengkomunikasikan jadwal tanam, pertemuan petani tingkat desa, dan dalam pengendalian  hama  penyakit  tanaman. Hubungan kelompok dengan dinas terkait dan  pihak-pihak  terkait  lainnya,  baik  ter- kait  dengan  modal,  sarana  produksi  per- tanian,  maupun  pasar  juga  terjalin  cukup erat . Hadirnya sarjana pendamping sedik- it banyak dirasakan oleh para petani. Kare- na  disamping  aktif  dan komunikatif,  juga dapat membenahi administrasi kelompok, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Ru- mah Tangga (AD/ART), pembukuan,  dan badan hukum. Hal tersebut sesuai dengan hasil  penelitian  pada  gapoktan  Simantri, dimana  hubungan  komunikasi  interper- sonal  antar  petani  dalam  satu  kelompok, dengan  anggota  gapoktan  Simantri  lainn- ya,  dan  dengan  tenaga  pendamping  serta pemerintah  mempengaruhi  pembentukan sikap  dari  petani  dalam  melaksanakan adopsi  teknologi  yang  diterapkan  pada program Simantri sehingga mempengaru- hi kesempatan kerja yang diperoleh dalam gapoktan Simantri (Sanatana, 2018).

## Dampak  Cooperative  Farming terhadap Keberdayaan Petani
Keberdayaan  sebenarnya  dapat  dili- hat dari dua sisi, yaitu keberdayaan jangka pendek  dan  jangka  panjang.  Secara  kon- septual  keberdayaan  yang  dikehendaki oleh  sebuah  upaya  pemberdayaan  (em- powerment)  adalah  kedua-duanya,  hanya penekanannya  lebih  kepada  yang  jangka panjang  (Chambers  et.al.,  1993).  Keber- dayaan  jangka  pendek  biasanya  terwu-
jud  oleh  karena  adanya  stimuli,  misalnya bantuan  dana  KUT  dan  sebagainya.  Ke- berdayaan  jangka  panjang  adalah  keber- dayaan  dalam  bentuk  kemauan,  kemam- puan,  kesanggupan,  kematangan,  dan kesiapan  masyarakat  untuk  mandiri,  baik dalam mengembangkan, memenuhi, mau- pun  menyelesaikan  permasalahan-per- masalahan yang dihadapinya (Adimihard- ja, 1999).
I  nti  dari  pemberdayaan  adalah  bahwa dalam  melakukan  pembangunan  pedes- aan  dan  pembangunan  pertanian,  pen- gelola  program  pembangunan  tersebut harus  mempunyai  kemampuan  bersikap membiarkan masyarakat tani menentukan sesuatu  yang  mereka  kehendaki  dengan cara-cara yang mereka anggap baik. Pada model pendekatan pembangunan yang de- mikian,  manajemen  partisipatif  merupa- kan  hal  penting  yang  harus  diusung  oleh kelembagaan-kelembagaan  yang  terjun ke  pedesaan.  Kelembagaan  diyakini  akan mempengaruhi  bentuk  perilaku  dan  pola kegiatan terorganisasi yang muncul dalam kaitan dengan pembangunan pertanian.
Model  cooperative  farming  sesung- guhnya berangkat dari perspektif pertanian yang  bersifat  melibatkan  mayoritas  kaum tani (egalit) sebagai subyek, yang memu- nginkan akses mereka terhadap nilai tam- bah komoditas agribisnis di hulu dan hilir serta di pertanian primer sendiri mengala- mi peningkatan. Dalam sistem cooperative farming salah satu sumbangan yang paling penting  dari  petani  adalah  modal  sosial berupa jejaring sosial yaitu kelompok tani sehamparan, disamping sumbangan modal ekonomi,  modal  alami,  dan  modal  sosial lainnya.  Kelompok  tani  merupakan  wa- dah  pengikat  yang  memungkinkan  setiap petani  memetik  manfaat  berupa  tindakan kolektif  yang  menjamin  ketepatan,  kes- erempakan  dan  keterpaduan  aplikasi  te- knologi dan manajemen agribisnis modern dalam  usahatani.  Potensi  kelompok  tani dalam pembangunan pertanian  tanaman
pangan  dan  hortikultura  akan  memegang peranan yang sangat besar.
Pendekatan cooperative        farm- ing pun  menghadirkan  warna  baru  atas kelembagaan  pedesaan,  seperti  dengan hadirnya  tenaga  pendamping (commu- nity  organizer) ,  kredit  lunak,  kelompok tani  sehamparan,  dan  sebagainya  (Sa’id dan  Intan,  2001).  Beberapa  lembaga  ke- uangan  seperti  BRI,  BPR,  Bank  Mandiri, dan  Bank  Bukopin  turut  serta  mengucur- kan  berbagai  skim  kredit  kepada  petani. Kehadiran  kelembagaan  keuangan  for- mal semakin menambah pembendaharaan kelembagaan-kelembagaan  keuangan  non formal yang sudah lebih dulu eksis dalam masyarakat (Setiawan, 2008).
Beberapa dampak cooperative farm- ing atas  keberdayaan  petani  yang  bersi- fat jangka pendek adalah: 1) Petani dapat melaksanakan  dan  menerapkan  teknologi usahatani  secara  optimal;  2)  Petani  dapat mengapresiasikan  atau  menyalurkan  as- pirasinya,  kebutuhan  dan  permasalahann- ya dalam komunikasi kelompok; 3) Posisi tawar  petani  meningkat,  karena  mampu secara partisipatif terlibat dalam pengam- bilan  keputusan  dan  penentuan  harga;  4) Akses petani terhadap informasi dan sum- berdaya  produktif  lainnya  meningkat, seperti  terhadap  informasi  harga,  sarana produksi pertanian, dan modal  pinjaman; 5) Petani terhindar dari kecurangan-kecu- rangan  para  tengkulak,  bandar,  dan  para penjual sarana produksi pertanian liar, ka- rena  segala  sesuatu  sudah  disepakati  dan diselesaikan melalui kelompok.
Sedangkan dampak cooperative farming atas  keberdayaan  petani  dalam jangka  panjang  adalah  pemasaran  hasil dan  pengelolaan  hasil  melalui  kelompok tani.  Satu  hal  yang  dapat  terjaga  keber- lanjutannya  adalah  keberdayaan  ekonomi dalam  bentuk  agroindustri  makanan  rin- gan  yang  karena  keterkaitannya  dengan ketersediaan  bahan  baku  di  tingkat  lokal memungkinkan untuk tetap berdiri dan
dikembangkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  tampak bahwa  model cooperative  farming dalam penerapannya  dapat  secara  efektif  mem- berdayakan petani melalui kelompok tani. Kendala keterbatasan modal dapat diatasi melalui kemitraan kerja. pencapaian target efisiensi  usahatani  dapat  dilakukan  mel- alui keterpaduan kegiatan penyediaan sap- rodi,  pola  tanam  yang  serentak,  keserag- aman  teknologi,  pascapanen  terpadu,  dan pemasaran yang terorganisasi. Hak priba- di masing-masing petani atas kepemilikan lahan  tidak  terusik  dengan  tidak  adanya konsolidasi lahan.
Cooperative farming secara langsung telah  memberdayakan  lembaga  tani  yang ada,  yaitu  kelompok  tani,  mengembang- kan  kualitas  SDM  melalui  penyuluhan tentang  pentingnya  kemitraan,  kesepaka- tan  dan  kebersamaan.  Selain  itu,  jalinan kerjasama  yang  terintegrasi  secara  verti- kal  dan  horizontal  dengan  pihak  swasta, dengan  fasilitator  pemerintah  telah  mam- pu mengurangi  cara-cara koordinasi  yang bersifat top-down dan sentralistik. Pemer- intah  memfasilitasi  petani  dengan  pem- berdayaan secara bottom-up dan terdesen- tralisasi, sehingga lebih mengenai sasaran utama,  yaitu  mengembangkan  kualitas SDM petani. Petani akan secara aktif ter- libat  di  setiap  kegiatan  dan  mempunyai sense  of  belonging  yang  tinggi  akan  ke- berhasilan  usaha  kelompoknya  karena organisasi  tersebut  berasal/  beranggota- kan mereka sendiri, dikelola oleh mereka sendiri, dan keberhasilannya akan diambil manfaatnya untuk mereka sendiri. Tujuan akhirnya,  rantai  pemasaran  menjadi  pen- dek dan lebih efisien, sehingga petani dap- at memperoleh harga yang sesuai dan pen- dapatannya meningkat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian pada gapoktan Si- mantri di Provinsi Bali, dimana petani ga- poktan Simantri turut berperan aktif dalam membuka akses pasar dengan membentuk Asosiasi Simantri Bali yang mengumpul-
kan  dan  menjual  produk  pupuk  organik hasil olahan petani anggota Simantri (San- atana, 2018).

## 4. Simpulan
Model Cooperative  farming lahir sebagai  bentuk  reaksi  dan  kritik  petani atas  model estate  farming dan corporate farming yang    berbasis    kapital,    swas- ta,  dan  maksimalisasi  keuntungan,  yang jelas-jelas  bertentangan  dengan  konsepsi pemberdayaan (empowerment) dan  prin- sip-prinsip  pengembangan  masyarakat (community  development) .  Karena  mod- el cooperative  farming lahir  secara  so- sial,  maka  mekanisme  kerjanyapun  dib- angun  atas  dasar  pendekatan  partisipatif dengan  tetap  mensinergikannya  dengan konsep-konsep  manajemen  modern  yang didapat  dari  sarjana  pendamping (Com- munity Organizer) . Hadirnya model coop- erative farming memberikan peran sosial, ekonomi,  teknis,  dan  kelembagaan  yang sangat  besar  terhadap  petani,  keluarga petani  dan  masyarakat  pada  umumnya. Dengan  demikian  potensi  pengembangan cooperative  farming sebagai  alternatif strategi  pemberdayaan  petani  Indonesia yang  rata-rata  berlahan  sempit  dan  ber- modal kecil sangat terbuka lebar.
Keunggulan model cooperative farming dibandingkan model estate farm- ing dan corporate farming intinya karena berbasis masyarakat, sehingga segala ses- uatu  manfaatnya  mengalir  kepada  petani kembali, tidak kepihak swasta. Para petani yang  sebagian  besar  berstatus  penggarap pun  bisa  tetap  terlibat,  melakukan  aktiv- itas,  dan  tidak  kehilang  matapencahari- annya.  Model  cooperative  farming  lebih bersifat  memberdayakan  petani,  keluarga, dan  mengembangkan  masyarakat  seki- tarnya. Hal ini dicirikan dengan kentalnya nuansa  demokratis,  partisipatif,  transpar- an,  dan  menjunjung  akuntabilitas  dalam setiap  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi kegiatan-kegiatan kelompok.
Dampak pengembangan model cooperative  farming atas  keberdayaan petani,  keluarga  petani  dan  masyarakat sekitarnya  jelas  sangat  besar  sekali,  baik terhadap  aspek  ekonomi,  sosial,  maupun kelembagaan.  Secara  ekonomi  pendap- atan petani meningkat, kesadaran untuk
menabung  baik  dalam  bentuk  uang  mau- pun  gabah  tumbuh,  kesadaran  memba- yar  pajak  juga  meningkat,  dan  berkem- bangnya agroindustri. Secara sosial akses petani atas berbagai sumberdaya produktif meningkat,  posisi  tawar  petani  mening- kat, partisipasi petani dalam pengambilan berbagai keputusan meningkat, dan komu- nikasi petani dengan petani dan pihak lain- nya juga meningkat. Secara teknis produk- tivitas  usahatani  petani  pun  meningkat. Secara  kelembagaan,  kemampuan  petani dalam  pembuatan  keputusan,  peraturan, administrasi dan aspek legal pun mening- kat.

## 5. Rekomendasi
Karena  model cooperative  farming tidak jauh berbeda dengan model kelompok tani,  maka  perlu  dijaga  konsistensi  model tersebut  agar  jangan  berakhir  seperti  nasib ribuan kelompok tani di Indonesia yang han- ya tinggal nama saja.
Pengembangan  model cooperative farming perlu  dilakukan  secara  partisipatif, artinya jangan digeneralisir langsung oleh pe- merintah ke seluruh pelosok, karena kondisi sosial  budaya  masyarakat  setempat  sangat berpengaruh, dan  jangan terjebak dalam  pe- numpukan modal kapital dan intervensi ber- lebihan, karena kelompok bisa terjebak dalam model rekayasa sosial (social enginering).

## Referensi
Adimihardja, K. (1999). Petani, Merajut Tr- adisi  Era  Globalisasi. HUP,  Bandung Aliansi  Organis Indonesia.  2010.  Sub- sidi Pemerintah dan Bantuan Donor :  Jebakan  Ketergantungan.  Majalah Petani, Juni-Agustus 2010 Bappenas.  2014. Analisis  Rumah  Tangga, Lahan, dan  Usaha Pertanian di Indo- nesia : Sensus Pertanian 2013. Jakarta : Direktorat Pangan dan Pertanian Bap- penas
Chambers,  R.,  Pacey,  A,  and  Thrupp,  L.A.
(1989). Farmer First: Farmer Innova- tion  and  Agricultural  Research .  Lon- don: Intermediate Technology Publica- tions
Candra. 2001. Studi Kemungkinan Pener- apan  Sistem  Corporate  Farming . Skripsi. Bandung : Unpad Krismantoroadji, Teguh. 2003. Kajian Pem- berdayaan Petani Sayuran Melalui Kemitraan . Disertasi. Bandung : Unpad Mubyarto. 1994. Pengantar Ekonomi Perta- nian . Jakarta : LP3ES Nuryanti, S., 2005. Cooperative Farming un- tuk  Peningkatan  Pendapatan  Petani, Bogor:  Pusat  Penelitian  dan  Pengem- bangan Sosial Ekonomi Pertanian Bo- gor. Tabloid Sinar Tani. 29  Juni–5 juli 2005.
Pannell,  D.J.  1999. Social  and  Econom- ic  Challenges  in  the  Development  of Complex Farming System. Agroforest- ry System. 45 : 393-409
Rivera,  W.M.,  and  Gustafson,  D.J.  1991. Agricultural  Extension:  Worldwide Institutional  Evolution  and  Forces  for Change. Amsterdam: Elsevier Science Publishing Sanatana, I  Made Mahadi. 2018. Peran Pe- merintah,  Sumber  Daya  Petani,  Dan Modal  Sosial  Terhadap  Kinerja  Pro- gram  Simantri  Dalam  Menciptakan Kesempatan Kerja Dan Kesejahteraan Petani Di Provinsi Bali . Disertasi. Bali: UNUD Sa’id, E  dan Intan,  H. 2000. Pembangunan Agribisnis . Bogor : IPB Setiawan, Iwan. 2002. Strategi Pember- dayaan Komunikasi Petani . IPB, Bogor Setiawan, Iwan. 2008. Collective Farming Sebagai Alternatif Strategi Pember- dayaan  Petani  (Suatu  Kasus  di  Desa Rancakasumba  Kabupaten  bandung). Laporan Penelitian. Bandung : UNPAD Simatupang,  P.  2002. Reformasi  Agraria Menuju  Pertanian  Berkelanjutan:  Ko- mentar  Terhadap  Makalah  Profesor Mubyarto. Jurnal  Ekonomi  Rakyat.  1 (8): 1-2\
Sinaga and White (1980). P roblem of Institu- tional Agriculture in Indonesia . Jakarta : UI
Suradisastra, Kedi. 2006. Revitalisasi Kelem- bagaan  untuk  Percepatan  Pembangu- nan  Sektor  Pertanian  dalam  Otonomi Daerah. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 4, Desember 2006 : 282- 314