## Daftar Isi

## Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 20 No. 3 Tahun 2018
Halaman Pengantar Redaksi iii Topik: Akses dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Lokal di Kabupaten Manokwari 297 Robert Siburian
Strata Sosial dan Partisipasi Masyarakatdalam Program Pembangunan Berbasis
Komunitas: Studi Kasus PNPM/RESPEK di Kabupaten Merauke 313

## Paulus Rudolf Yuniarto
Menancapkan Tiang-Tiang “Kayu Besi”: Adat dan Siasat Para Elit di Kabupaten
Teluk Bintuni, Papua Barat 329 I Ngurah Suryawan
Language and Religion: The Use Of Language In Christian Liturgy in Some Border
Areas of Indonesia 347 Fanny Henry Tondo The Invention of Territories and Hopes in The Era Of Ecotourism in West Papua 361

## Hatib Abdul Kadir
Papua dalam Media: Analisis Framing Pemberitaan Otonomi Khusus di Papua Barat 375

## Efa Rubawati
Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan,

## Cahyo Pamungkas & Devi Triindriasari
Kehidupan Orang Asli Papua di Distrik Tiom Setelah Pemekaran Kabupaten
Lanny Jaya 407

## Yannice Luma Marnala Sitorus

## Tinjauan Buku:
Papua Dari Masa Ke Masa: “Zaman Batu” Hingga Masa Kini 425 Anggy Denok Sukmawati dan Ketahanan Orang Asli Papua 391

## PENGANTAR REDAKSI
Lintasan sejarah Papua yang sarat dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi, dari fase kolonial  hingga  reformasi  Indonesia,  telah  menjadi  potret  lengkap  dari  sebuah  wilayah  pinggiran, perbatasan,  dan  pedalaman  diperlakukan  oleh  kekuasaan.  Kekuasaan  yang  ada  bukan  hanya kekuasaan  atas  nama  negara,  tetapi  juga  kekuasaan  atas  nama  kekuatan  di  luar  negara.  Perusahaan tambang seperti Freeport dan perusahaan logging yang tersebar di berbagai daerah ikut berperan aktif dalam “memiskinkan” dan “menyejahterahkan” kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini  belum  ditambah  dengan  relasi  kuasa  dan  tarik  menarik  berbagai  kepentingan  antara  negara  dan pihak-pihak di luar negara yang didukung oleh kekuatan negara lain. Hampir semua problema sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, serta ekonomi, politik, dan keamanan semuanya ada di sana.
Wilayah  Papua  yang  membentang  luas  itu  sesungguhnya  telah  memenuhi  tiga  klasifikasi wilayah  “marginal”,  yaitu  pinggiran,  pedalaman,  dan  perbatasan.  Tiga  klasifikasi  daerah  itu  yang hendak  diperjuangkan  pengentasannya  oleh  Presiden  Joko  Widodo,  dan  menawarkan  kesejahteraan sosial  ekonomibagi  masyarakat  Papua.  Melalui  pembangunan  jalan  Trans-Papua  sepanjang  4.000 kilometer, pembangunan pedesaan dan permukiman, pembenahan kawasan perbatasan, penghilangan disparitas harga yang tinggi atas kebutuhan pokok dan BBM, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan  adalah  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  dan  meningkatkan  akses  kehidupan  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  Papua.  Pembangunan  infrastruktur  dan  dilanjutkan  dengan  prioritas pembangunan  sumber  daya  manusia  digenjot  selama  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo. Harapannya,  kerentanan,  kemiskinan,  dan  lemahnya  daya  saing  masyarakat  Papua  dibandingkan masyarakat  di  provinsi  lain  di  masa-masa  sebelumnya  dapat  dikurangi  jaraknya,  dan  bahkan  bisa dihilangkan.  Upaya  serius  Pemerintah  Indonesia  itu  seolah  ingin  mendorong  bangunan  imaji  bahwa keberhasilan  pembangunan  Papua  menjadi totem  phrase  toto keberhasilan  Indonesia  secara keseluruhan.
Namun,  realitasnya,  “pembangunan”  yang  selama  ini  dilakukan  masih  kurang  maksimal menyentuh  semesta  rakyat  Papua.  Bahkan,  muncul  kekhawatiran  bahwa  pembangunan  infrastruktur secara  besar-besaran  di  bumi  Cendrawasih  di  satu  sisi  akan  menghilangkan  berbagai  identitas kebudayaan  kelompok-kelompok  etnik  di  dalamnya.  Di  sisi  lain,  masyarakat  lokal  hanya  akan menjadi  penonton  dari  arus  globalitas  yang  dibawa  secara  bersama  seiring  pembangunan infrastruktur.  Pertanyaannya,  bagaimana  kontestasi  ruang-ruang  lokalitas  dengan  globalitas  dalam akses,  identitas  dan  partisipasi  sosial  budaya  masyarakat  seiring  pembangunan  infrastruktur  wilayah Papua?  Permasalahan  ini  dijawab  dengan  lugas  oleh  beberapa  tulisan  yang  disajikan  dalam  Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) edisi khusus tahun 2018.
Dari  keseluruhan  tulisan  yang  ada,  dapat  dipetakan  limatema  permasalahan  yang  diangkat oleh  tulisan-tulisan  yang  terbit  pada  JMB  Vol.20  No.  3  Tahun  2018  ini. Pertama ,  permasalahan tentang  dinamika  dan  partisipasi  sosial  budaya  dalam  proses  pembangunan.  Aspek  ini  terlihat  pada tiga  tulisan.  Tulisan  pertama  berjudul  “Akses  dan  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutanpada  Masyarakat Lokaldi Kabupaten Manokwari”, yang ditulis oleh Robert Siburian. Tulisan ini memberikan gambaran tentang hutan yang menjadi pusat gravitasi kebudayaan di satu sisi dan pusat livelihood system di sisi lain.  Untuk  kedua  fungsi  tersebut,  setiap  anggota  masyarakat  berkewajiban  menjaga  hutan  adatnya. Sayangnya  tarik  menarik  kepentingan  dengan  perusahaan  pun  jelas  terlihat  pada  fase perkembangannya.  Tulisan  kedua  berjudul  “Strata  Sosial  dan  Partisipasi  Masyarakatdalam  Program Pembangunan  Berbasis  Komunitas:  Studi  kasus  PNPM/RESPEK  di  Kabupaten  Merauke”.  Paulus Rudolf  Yuniarto  berusaha  menjelaskan  bahwa  kelompok  strata  sosial  pada  lapisan  masyarakat  atas (elit  kampung  dan  pengurus)  mendominasi  jalannya  program—dari  tingkat  perencanaan  hingga implementasi  program—dan  menjadi  perwakilan  harapan-harapan  yang  muncul  dari  kelompok lapisan bawah (marga kecil/kelompok perempuan/non-elit). Lapisan bawah masyarakat yang sebagian besar masih bekerja berburu (meramu) tidak mudah ikut berpartisipasi memberikan usulan atau kerja, kecuali  di-imingi  imbalan  sejumlah  uang.  Akhirnya,  kegiatan  PNPM/Respek  pun  hanya  sekadar mendukung kekuasaan kelompok elitenya. Tulisan ketiga yang berkesesuaian dengan tema ini adalah
“Menancapkan  Tiang-Tiang  ‘Kayu  Besi’:  Adat  dan  Strategi  Para  Elit  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni, Papua Barat” yang ditulis oleh I Ngurah Suryawan. Ia menjelaskan relasi kuasa kelompok elite yang berusaha  mendorong  dan  menjaga  partisipasi  anggota  kelompoknya  untuk  pembangunan  dan pemertahanan atas hak-hak ulayatnya.
Kedua ,  tema  pemenuhan  hak  ekonomi  sosial  budaya  ditengah  keterbatasan  akses.  Tema tulisan  ini  diisi  oleh  Fanny  Henri  Tondo  tentang  pemakaian  bahasa  dalam  liturgi  Kristen  pada beberapa  daerah  perbatasan,  menjadi  ulasan  menarik  tentang  pemenuhan  hak  sosial  masyarakat  di wilayah  perbatasan  seperti  Papua.  Penggunaan  bahasa  daerah  pada  khutbah  dan  nyanyian  koor, sebagai  rangkaian  dari  ibadah  yang  bersifat  transenden,  merupakan  bukti  bahwa  masyarakat  adat masih diperkenankan dalam penggunaan bahasa ibunya.
Sementara  tema ketiga tentang  Infrasturuktur:  Antara  Pembangunan  dan  Ancaman Kepunahan  Keragaman  Identitas,  diisi  oleh  Hatib  Abdul  Kadir  dengan  tulisan  “Invensi TeritorialdanHarapan  di  Era  Ekoturisme  di  Papua  Barat”,  menjelaskan  bahwa  ranah  bawah  dalam merespons  status  dan  kebijakan  baru  berkenaan  dengan  konservasi  alam.  Masyarakat  Raja  Ampat menciptakan  teritorinya  masing-masing  berdasarkan  memori  mereka  tentang  tempat  nenek  moyang. Tujuannya  adalah  bukan  saja  untuk  merawat  alam  dan  tradisi,  tetapi  yang  tak  kalah  penting  adalah agar mereka terintegrasi dengan pasar.
Untuk  menunjang  pemahaman  tentang  Papua  secara  mendalam,  yang  muncul  dalam  tema keempat tentang  kontestasi  kebudayaan  lokal  versus  global  Pra  dan  Pasca  Pembangunan,  secara umum  dapat  diberikan  jawabannya  melalui  tulisan  “Papua  dalam  Media:Analisis  Framing Pemberitaan  Otonomi  Khusus  di  Papua  Barat”.  Tulisan  ini  memaparkan  konstruksi  realitas  yang dilakukan oleh media, menggunakan analisis framing Robert N. Entman terhadap Radar Sorong dan Antara  Papua  Barat .  Konstruksi  realitas  Papua  dalam  media  terhadap  pemberitaan  otonomi  khusus terjadi karena faktor kepentingan ekonomi dan politik, hegemoni media dan rezim representasi serta pengaruh strukturasi dalam sebuah institusi media.
Tema kelima yang tidak kalah menarik adalah strategi sosial budaya pemertahanan beragam identitas kebudayaan. Tema ini secara utuh dibahas dua tulisan. Tulisan Cahyo Pamungkas dan Devi Triindriasari melalui “Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik  Identitas, Tata Kelola Pemerintahan, dan  Ketahanan  Orang  Asli  Papua”  adalah  salah  satu  tulisan  yang  mengangkat  tema  tersebut. Walaupun tulisan ini terlihat “politik”, tetapi di dalamnya dipenuhi dengan data dan analisis mengenai eksistensi  dan  kontestasi  dari  identitas  kebudayaan.  P enggunaan  politik  identitas  dalam  pilkada  di Papua memperkuat atau memperlemah tata kelola pemerintahan dan ketahanan orang asli Papua pada masa  mendatang.  Setelah  Otsus,  identitas  kesukuan  menguat  kembali  mengalahkan  ke-Papua-an dalam ranah baru politik lokal.Sebagai akibatnya, Pemilu ditempatkan sebagai strategi dan siasat elite untuk memperebutkan sumber daya daripada membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan ketahanan orang asli Papua.
Argumen yang diangkat dalam tulisan Cahyo dan Devi tersebut semakin terang ketika tulisan “Kehidupan  Orang  Asli  Papua  di  Distrik  Tiom  Setelah  Pemekaran  Kabupaten  Lanny  Jaya”  yang ditulis  oleh  Yannice  Luma  Marnala  Sitorus  disajikan.  Menurut  amatannya,  ada  perubahan  sosial, budaya  dan  ekonomi  orang  asli  Papua  di  Tiom  setelah  9  tahun  pembangunan  yang  intensif  di  sana, khususnya  sejak  pemekaran  Kabupaten  Lanny  Jaya  dari  Kabupaten  Jayawijaya  pada  tahun  2008. Sayangnya,  sampai  sekarang  mereka  belum  berada  pada  tingkat  peradaban  yang  setara  dengan kelompok  masyarakat  pendatang  di  sana.  Pembangunan  di  sana  masih  belum  banyak  meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua terutama yang berada di wilayah pegunungan tengah di Papua.
Delapan  tulisan  yang  mengisi  lima  tema  di  atas  telah  menyimpulkan  bahwa  dengan pembangunan  yang  ada  sebenarnya  telah  menghasilkan  perubahan  yang  cukup  baik  dari  fase sebelumnya. Namun, pembangunan itu belum secara maksimal meningkatkan kesejahteraan dan akses kesejahteraan, walaupun di sisi lain ada penguatan dalam politik identitasnya. Akhirnya, tema utama edisi  khusus  Papua:  akses,  identitas  dan  partisipasi  sosial  budaya  ditutup  dengan  baik  oleh  Anggy Denok  Sukmawati  yang  memberikan  resensi  buku From  ‘Stone-Age’  to  ‘Real-Time’  Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities karyaMartin Slama dan Jenny Munro (ed.). Buku ini secara umum  menyoroti beberapa masalah yang muncul di Papua yang masuk ke dalam wilayah
Indonesia,  khususnya  pada  aspek-aspek  akses  kesejahteraan,  pelemahan  dan  penguatan  politik identitas,  dan  keterlibatan  orang  Papua  sendiri  dalam  proses  pembangunan  yang  ditawarkan  oleh negara dan aktor lainnya. Pada akhirnya, membahas Papua beserta kebudayaannya tidak pernah bisa habis dan tidak bisa berada pada satu titik kesimpulan yang sama.
M. Alie Humaedi

## Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 20 No. 3 Tahun 2018

## AKSES DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN PADA MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN MANOKWARI

## Robert Siburian
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI robertsdes1970@gmail.com

## Abstrak
Hutan  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  lepas  dari  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Papua, khususnya  masyarakat  di  Kabupaten  Manokwari.  Sebagai  bagian  dari  masyarakat  tradisional,  hutan menjadi tempat hidup, tempat mencari makan, tempat bermain, dan tempat belajar. Dengan kata lain, hutan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus tempat terjadinya proses sosial budaya.  Agar  manfaat  itu  terwujud  seiring  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  pengelolaan  sumber daya  hutan,  akses  masyarakat  lokal  terhadap  sumber  daya  hutan  menjadi  penting.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal dapat mengambil manfaat dari hutan melalui partisipasi mereka mengikuti  program  pemerintah  dan  mereka  juga  bsia  menerima  sejumlah  kompensasi.  Pengetahuan ekologi  tradisional  tentang  sumber  daya  hutan  harus  dilakukan  secara  terus  menerus  agar  kawasan hutan  tetap  terjaga.  Tulisan  in  akan  mengangkat  hubungan  antara  hutan  dan  masyarakat  tersebut, praktik  pengetahuan  ekologi  tradisional,  dan  akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  hutan  yang dapat memberi pendapatan pada mereka.
Kata Kunci: Akses, Sumber Daya Hutan, Masyarakat Adat, Kearifan Lokal.

## STRATA SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS: STUDI KASUS PNPM/RESPEK DI KABUPATEN MERAUKE

## Paulus Rudolf Yuniarto
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia rudolfyuniarto@gmail.com

## Abstrak
Studi  strata  (sosial/ekonomi)  masyarakat  dan  hubungan  antarstrata  dalam  kegiatan  pembangunan berbasis  komunitas  jarang  dilakukan.  Studi  ini  perlu  dilakukan  karena  memberikan  pembelajaran penting tentang: (1) Tata cara dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik; (2) Asal  pengetahuan  sumber-sumber  kekuasaan;  dan  (3)  Saling  keterkaitan  aktor  didalamnya.  Hasil penelitian  dalam  kegiatan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Rencana  Strategis Pembangunan  Kampung  (RESPEK)  pada  kelompok  masyarakat  suku  asli  Papua  di  Kabupaten Merauke  (Suku  Yei  dan  Suku  Marind-anim)  memperlihatkan  bahwa  strata  sosial  pada  lapisan masyarakat  atas  (elit  kampung  dan  pengurus)  mendominasi  jalannya  program–dari  tingkat perencanaan  hingga  implementasi  program–dan  menjadi  perwakilan  harapan-harapan  yang  muncul dari  kelompok  lapisan  bawah  (marga  kecil/kelompok  perempuan/non-elit).  Lapisan  bawah masyarakat  yang  sebagian  besar  masih  bekerja  berburu  (meramu)  tidak  mudah  ikut  berpartisipasi memberikan  usulan  atau  kerja,  kecuali  di-imingi  imbalan  sejumlah  uang.  Oleh  karena  itu,  para pelaksana  program  yang  menjalankan  dan  menguasai  dana  bantuan  kemudian  mengadopsi  pola ‘berbagi uang, berbagi ruang’ dalam menjalankan program kegiatan. Demi menghindari perselisihan dengan  kelompok  masyarakat  lain–yang  notabene  masih  satu  kerabat/marga–pengurus  mengambil jalan tengah dengan mengambil posisi mendekati para elit kampung dan pendamping program untuk menyerap  ide  dan  dana  program.  Dampak  ikutan  dari  pola  ini  adalah  sulit  terwujudnyapenguatan kapasitas masyarakat pada seluruh strata sosial yang ingin dicapai oleh program PNPM/RESPEK.
Kata Kunci: Partisipasi, Strata Sosial, Pemberdayaan Masyarakat.
MENANCAPKAN TIANG-TIANG “KAYU BESI”:

## ADAT DAN SIASAT PARA ELIT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PAPUA BARAT

## I Ngurah Suryawan
Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua ngurahsuryawan@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini mendiskusikan bagaimana “adat” dijadikan sebagai modal sosial untuk kontestasi ekonomi politik  oleh  para  elit  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni.  Konteks  yang  melatarbelakanginya  adalah  relasi masyarakat lokal–khususnya komunitas Sebyar–dengan perusahaan BP (British Petrolium) . Imajinasi tentang  tiang-tiang  “kayu  besi”  yang  menjadi  simbol  pondasi  rumah  masyarakat  di  kampung- kampung, kini mulai terlihat rapuh. Transformasi sosial tersebut pada awalnya terjadi saat masyarakat menyerahkan  tanahnya  ke  perusahaan.  Ketergantungan  kehidupan  ke  depan  menjadi  sesuatu  yang mutlak  saat  sumber-sumber  penghidupan  ekonomi  telah  hilang.  Artikel  ini  berargumentasi  bahwa wacana  tentang  masyarakat  adat  menyeret  berbagai  macam  kepentingan,  terkhusus  adalah  para  elit masyarakat  adat  itu  sendiri  untuk  kepentingan  ekonomi  politiknya.  Menyandarkan  pada  dinamika yang  terjadi  pada  satu  bagian  dari  masyarakat  adat  Teluk  Bintuni,  artikel  ini  meyakini  bahwa perlahan-lahan  tiang-tiang  kayu  besi  yang  menjadi  pondasi  solidaritas  sosial  mulai  rapuh. Kerapuhannya tergerogoti oleh pragmatisme yang dipentaskan oleh para elit dan kemudian ditiru oleh masyarakatnya sendiri.
Kata Kunci: Adat, Modal Sosial, Elit, Transformasi, Solidaritas Sosial, Pragmatisme

## LANGUAGE AND RELIGION: THE USE OF LANGUAGE IN CHRISTIAN LITURGY IN SOME BORDER AREAS OF INDONESIA

## Fanny Henry Tondo
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI fhtondo@yahoo.com

## Abstract
In sociolinguistic perspective, the language use could be studied in various domains. One of them is religious  domain.  The  use  of  language  in  religious  practice,  in  this  case  Protestant  Christianity  in areas where the research location is relatively uniform from one place to another. Bahasa Indonesia (BI)  is  the  dominant  language  in  all  liturgy  elements.  In  six  areas  studied  Indonesian  hegemony  is very  strong,  not  only  on  state  activities  and  education,  but  also  on  religious  activities,  especially Protestant Christianity. Meanwhile, local languages fill only a few liturgical elements within a limited scope,  i.e.  at  'sermons'  and  'chants  and  choirs'.  In some  cases,  however,  the  use  of  local languages can occur during most of these religious occasions, for example in the ceremony of thanksgiving (new gratefulness  of  the  rice).This  paper  aims  to  explain  the  language  use  in  Christianity,  especially  in some  churches  in  some  border  areas  of  Indonesia  namely  in  Alor  (East  Nusa  Tenggara),  South Sorong  (West  Papua),  Halmahera  (North  Maluku),  Nunukan-Sebatik  (North  Kalimantan),  Enggano (Bengkulu), and Banda Aceh (Aceh). The data provided is based on the field researches during 2005 –  2014  (for  the  areas  of  Alor,  South  Sorong,  Halmahera,  dan  Nunukan-Sebatik)  and  it  has  been enriched  by  related  current  secondary  data.  Meanwhile,  on  Enggano  and  Banda  Aceh  use respectively the data collected in 2015 and 2016.
Keywords: language, sociolinguistics, religion, Christianity liturgy, church, border area.

## THE INVENTION OF TERRITORIES AND HOPES IN THE ERA OF ECOTOURISM IN WEST PAPUA

## Hatib Abdul Kadir
Departemen Antropologi, Universitas Brawijaya hatibabdulkadir@ub.ac.id

## Abstract
This  paper  examines  people  from  the  bottom  in  responding  new  policies  on  nature  conservation. They create their own territory based on the memories about their ancestors. The goal to preserve the nature and culture is even to be more integrated to the market exchanges. The research is conducted in  Raja  Ampat.  A  new  kabupaten  that  defines  their  entire  area  as  a  protected  place  from  natural exploitation. This approach is different from the previous treatment to nature of Raja Ampat. To earn cash means to destroy the forest. Rather, through ecotourism, the project expects to give a hope to the people. While preserving the nature, people even can get economic advantage. This paper is based on an ethnographic account. I hiked to the several important spots that also become the place of local people's ancestor. The aim was to get to know people's interaction with the nature and animals. Also, their social relations with other family clan and international NGO's.
Keywords: ecotourism, nature conservation, territory, memory of place, bird watching

## PAPUA DALAM MEDIA: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA BARAT

## Efa Rubawati
Universitas Airlangga, Surabaya – Indonesia rubawatiefa@gmail.com

## Abstrak
Konstruksi  realitas  masyarakat  Papua  dalam  media  menghadirkan  sebuah  realitas  yang  dianggap sebagai  realitas  sebenarnya.  Realitas  media  tidak  sepenuhnya  relevan  dengan  realitas  sebenarnya. Framing mempengaruhi  pemberitaan  permasalahan  yang  sama,  seperti  otonomi  khusus  di  Papua Barat. Tulisan ini memaparkan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media, menggunakan analisis framing Robert N. Entman terhadap Radar Sorong dan Antara Papua Barat . Hasilnya menunjukkan Radar Sorong menekankan bahwa otonomi khusus di Papua Barat perlu dievaluasi, sedangkan Antara Papua  Barat cenderung  mendukung  penerapan  otonomi  khusus,  meskipun  dengan  penekanan  pada skema  baru.  Konstruksi  realitas  Papua  dalam  media  terhadap  pemberitaan  otonomi  khusus  terjadi karena  faktor  kepentingan  ekonomi  dan  politik,  hegemoni  media  dan  rezim  representasi,serta pengaruh strukturasi dalam sebuah institusi media.
Kata kunci: konstruksi realitas, framing , media, Papua.
PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA 2018:

## POLITIK IDENTITAS, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DAN
Cahyo Pamungkas & Devi Triindriasari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia cahyopamungkas@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  sekarang  ini  sedang  menghadapi  gelombang  politik  identitas,  baik  di  Pusat  maupun  di daerah.  Selama  ini,  pemilihan  kepala  daerah  sering  menjadi  arena  politik  identitas,  baik  oleh kelompok  yang  dominan  maupun  yang  tersubordinat,  terutama  dengan  menggunakan  isu  agama. Kebanyakan pengamat politik identitas memfokuskan kajian pada penggunaan isu agama dalam ranah Pilkada, seperti yang terjadi di DKI pada tahun 2017. Berbeda dengan studi-studi tersebut, artikel ini mengkaji  penggunaan  identitas  etnik  dalam  Pilkada  serentak  di  Provinsi  Papua  pada  tahun  2018. Tujuan  yang  bersifat  konseptual  dari  penelitian ini  adalah  sejauh  mana  penggunaan  politik  identitas dalam  pilkada  di  Papua  memperkuat  atau  memperlemah  tata  kelola  pemerintahan  dan  ketahanan orang  asli  Papua  pada  masa  mendatang.  Sumber  data  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  pengamatan, wawancara,  diskusi  kelompok  terpumpun  di  Jayapura  pada  bulan  Mei  dan  Juni  2018  serta  studi pustaka.  Argumen  yang  dibangun  dalam  artikel  ini  adalah  politik  identitas  sudah  melekat  pada pengalaman orang Papua pada masa kolonial, Orde Baru, maupun Otonomi Khusus. Setelah Otonomi Khusus,  identitas  kesukuan  menguat  kembali  mengalahkan  ke-Papua-an  dalam  ranah  baru  politik lokal.  Sebagai  akibatnya,  Pemilu  lebih  ditempatkan  sebagai  strategi  dan  siasat  elit  untuk memperebutkan  sumber  daya  daripada  membangun  tata  kelola  pemerintahan  dan  meningkatkan ketahanan orang asli Papua.
Kata Kunci : Politik Identitas, Pemilihan Gubernur, Tata Kelola, Ketahanan, Integrasi Nasional.

## KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK TIOM SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN LANNY JAYA

## Yannice Luma Marnala Sitorus
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – USTJ nala_ustj2006@yahoo.co.id

## Abstrak
Pembangunan  di  era  otonomi  khusus  Papua  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  orang  asli  Papua dan sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan dalam pembangunan ini difokuskan pada sumber daya yang berasal dari luar Papua, terutama pada dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Sumber daya  yang  berasal  dari  dalam  Papua,  seperti  modal  sosial  dan  budaya  orang  asli  Papua  yang cenderung  diabaikan.  Setelah  sembilan  tahun  pelaksanaan  ternyata  masih  belum  meningkatkan kesejahteraan  orang  asli  Papua  khususnya  di  wilayah  pegunungan  tengah  di  Papua.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan  menggunakan  metode  kualitatif  (analisa  deskriptif). Studi dilakukan pada orang asli Papua di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, salah satu kabupaten di  daerah  pegunungan  tengah.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  mulai  ada  perubahan  sosial,  budaya dan  ekonomi  orang  asli  Papua  di  Tiom  setelah  pembangunan  yang  intensif  di  sana  atau  sejak pemekaran Kabupaten Lanny Jaya dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008. Pada sisi lain orang asli  Papua  masih  belum  berada  pada  tingkat  peradaban  yang  setara  dengan  kelompok  masyarakat pendatang di sana.
Kata kunci: Orang Asli Papua, Sumber Daya, Peradaban

## KETAHANAN ORANG ASLI PAPUA