## Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan
Perda APBD Kota Sorong No.32 Tahun 2014
A. Ardi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : ardihadras12@gmail.com

## Abstrak
Untuk  mengetahui  apakah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Sorong  telah  melaksanakan  fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD Kota Sorong dengan baik atau belum. Untuk  mengetahui  hambatan/kendala  dihadapi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam melaksanakan fungsi, pengawasan tersebut. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan atau kendala yang timbul sebagai akibat dari pelaksannaan fungsi pengawasan. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah  tentang APBD oleh DPRD.
Kata  kunci  : Fungsi  Pengawasan  DPRD  Terhadap  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong mutlak menuju pemerintahan yang bersih dari KKN.

## PENDAHULUAN
Reformasi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  telah dilaksanakan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia/MPR  RI  sebanyak  4 (empat) kali sejak 1999-2002 diharapkan membawa perubahan dan semangat baru  dalam rangka penyelenggaraan  ketatanegaraan  dan  pelaksanaan  sistim  pemerintahan  yang  lebih  demokratis, transparansi,  akuntabilitas,  guna  mewujudkan  pembangunan  nasional  yang  adil  dan  merata  ke- seluruh daerah.
Otonomi daerah bukan merupakan kebijakan yang baru dalam sistim ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena telah ditegaskan didalam pasal 18 ayat (1) dan ayat  (2)  UU  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  perubahan  sistim  penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  sejak  UU  nomor  5  tahun  1974  tentang  pokok-pokok pemerintahan daerah,  kemudian diubah dengan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah kemudian UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sampai pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yakni dari sistim Sentralisasi ke-sistim Desentralisasi, telah membawa perubahan yang pundamental. Demikian pula kedudukan dan  independensi  DPRD    memiliki  keleluasaan  dan  kekuatan  dalam  menjalankan  fungsi  dan kewenangannya  serta  diharapkan  menjadi  lembaga  perwakilan  rakyat  yang  benar-benar mendengar,  menerima  dan  mampu  memperjuangkan  aspirasi  atau  kehendak  rakyat  kepada
pemerintah guna mensejahterakan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesiadari Sabang sampai Merauke.
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  lebih  baik,  maka  partisipasi  aktif masyarakat  sangat  dibutuhkan  didalam  perumusan  dan  pembentukan  peraturan  daerahmelalui wakil-wakilnya  dilegislatif  yang  dipercaya  untuk  membawa  aspirasi  masyarakatsebagai  dasar untuk  perumusan,  pembahasan  penetapan  peraturan  daerah  dan  perundang-undangan sertakebijakan-kebijakanstrategis  pembangunan  daerah  Dalam  hal  pembuatan  peraturan  daerah pentingnya partisipasi masyarakat menurut :
Bagir Manan ,“Bahwa ajaran negara kesejahteraan (Versorgingsstaat atau welfare state), mengandung  esensi  bahwa  negara  atau  pemerintah  memikul  beban  dan  tanggungjawab dankewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum (public welfare atau social justice).  ini dibebankan kepada badan kekuasaan negara yang diberikan amanat oleh konstitusi. Termasuk  didalamnya  adalah  lembaga  legislatif  (DPR)  yang  dalam  kedudukannya  sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.”
Untuk mensejahterakan segenap Rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun1945 pada alinea ke-empat yang berbunyi“Maka disusunlah  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia,  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan perdamaian abadi dan  keadilan  sosial  dan  seterusnya,  maka  pemerintah  bersama  lembaga  perwakilan  rakyat  baik ditingkat  pusat  maupun  di  daerah,  diharapakan  dapat  melaksanakan  pembangunannasional disegala  bidang  dengan  modal  kekayaan  alam  yang  melimpah  untuk  mewujudkannegara hukum/negara kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. Melalui otonomi daerah yang telah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerahyang pada inti pelaksanaan-nya adalah adanya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa dan peranserta masyarakat dalam memajukan daerahnya sesuai cita-cita bersama.
Berkaitan  dengan  otonomi  daerah  maka  diharapkan  DPRD  dan  pemerintah  daerah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan saling memberikan penguatan sehingga otonomi daerah dapat meniupkan angin segar bagi kemajuan daerah. Dasar pertimbangan undang-undang
ini  menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  otonomi  daerah  diperlukanuntuk  lebih  menegaskan prinsip demokrasi, dan meningkatkan peran serta masyarakat.
Begitupulah bunyi pasal 1 butir h UU Nomor 32 tahun 2004 bahwa otonomi daerah akan mampu membawa perubahan positif yang signifikan dari sistim pemerintahan sentralistik ke sistim pemerintahan desentralisasi yang mengakomodir kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  daerah  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakatdan  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  bunyi  pasal  1  UU  Nomor  22 tahun 1999 ini merupakan perubahan mendasar atas pasal 1 butir c UU Nomor 5 tahun 1974tentang pemerintahan daerah didalam UU ini otonomi daerah hanya ada kata mengatur, sedangkan bunyi pasal 1 UU Nomor 22 tahun 1999 terdapat kata mengatur dan mengurus.
Undang-Undang otonomi daerah menegaskan bahwa keberadaan pemerintah daerahbukan hanya mengatur tetapi juga mengurus kepentingan masyarakat daerah.Otonomi daerah harus dapat memberikan  arah  bagi  keleluasaanpenyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pembinaan kemasyarakatandan  pembangunan  secara  menyeluruh,  dengan  menggali  dan  memanfaatkan potensi  Sumber  Daya  Alam  dan  penerimaan  pajak  serta  sumber  pendapatan  lainnya  digunakan sebesar-besarnya untukkemakmuran rakyat di daerah. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat  dalam  rangka  percepatan  pembangunan  daerah  menurut C.F.  StrongbahwaAsas  Desentralisasiadalahpelimpahankewenangan  /  urusan  pemerintahan  dari pemerintah pusat sebagai tingkat atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan.
Azas desentralisasi ini merupakan sistim penyelenggaraan pemerintahan dititik beratkan kepada  daerah  kabupaten/kota  sehingga  daerah  kabupaten/kota  memiliki  keleluasaan  untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah. Hal ini sesuai Ketetapan MPR Nomor  XV/  MPR/1998  tentang  penyelenggaraan  otonomi  daerah  sebagai  berikut: “Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  dilaksanakan  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas, nyata  dan  bertanggungjawabkepada  daerah  secara  proporsional  yang  diwujudkan  dengan pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan,  serta perimbangan  keuangan  Pusat  dan  Daerah.  Penyelenggaraan  otonomi  daerah  juga  dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah
yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai”.
Berkaitan dengan otonomi daerah urusan pemerintah pusat diatur dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan pemerintah pusat meliputi:(1) Politik Luar Negeri; (2) Keamanan, (3). Pertahanan; (4)Yustisia/hukum; (5) Moneter dan fiskal nasional; dan (6) Urusan Agama. Kewenangan diluar semua itu adalah kewenangan/urusan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya, terdapat pembagian urusan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.  Sesuai  pasal  14  UU  No.  32  tahun  2004,  urusan  rumah  tangga  daerah  wajib  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  meliputi;  (1)  Perencanaan  dan  pengendalian pembangunan  daerah;  (2)  Perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengawasan  tata  ruang;  (3) Penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat;  (4)  Penyediaan  sarana  dan prasarana  umum;  (5)  Bidang  kesehatan;  (6)  Bidang  Pendidikan;  (7)  Penangggulangan  masalah sosial;  (8)  Bidang  ketenagakerjaan;  (9)  Pengembangan  Koperasi  dan  UKM;  (10)  Lingkungan Hidup;(11)Pelayanan  Pertanahan;(12)  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil;  (13)  Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;  (14) Administrasi Penanaman Modal;  (15) Pelayanan dasar lainnya; dan (16)Urusan wajib lainnya yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.
Sedangkan  urusan  pilihan  adalah  urusan  pemerintahan  daerah  yang  secara  nyata  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  keunggulan  daerah.  Menurut  Wolhoff,dalam Negara  Kesatuanseperti  Indonesia  kekuasaan  tidak  terbagi,  pada  dasarnya  seluruh  kekuasaan dikendalikan  pemerintah  pusat,sehingga  peraturan  sentrallah  yang  menentukan  bentuk  dan susunan  daerah  otonom.  Selanjutnya  wolhoff  juga  mendefenisikan  Asas  desentralisasi sebagaibentuk  penyerahan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri menurut inisiatif /prakarsa sendiri (otonom).
Penyerahan kewenangan dimaksud merupakan wujudkedaulatan rakyatsecara demokrasi dimana  hak  rakyat  daerah  diberikan  ruang  gerak  lebih  luas  untuk  berpartisipasi  dalam merencanakan,  merumuskan,  peraturan-peraturan  dan  menentukan  urusan  rumah  tangga pemerintahan daerah sendiri, serta mengevalusi kebijakan-kebijakan pemerintah secara langsung maupun melalui para wakilnya di lembaga legislatif /DPRD.
Hal  tersebut  diatas  diperkuat  oleh  Wahyu  Kumorotomo(1996:112),  berpendapat  bahwa “diera  otonomi  daerah  seperti  saat  sekarang  ini  yang  dibutuhkan  adalah  partisipasi  masyarakat secara aktif  ikut menentukan kebijakan menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri”.
Dalam  hubungan  dengan  diatas,menurut  Huntington  dan  Nelson,  Bahwa  “Partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum diartikan sebagai kegiatan politik warga negara sipil (Private Citizen) yang bertujuan untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pemerintah”.
Dalam  rangka  terbukanya  ruang  sosial  politik  yang  diwakili  oleh  lembaga perwakilanrakyat  daerah  dengan  pemerintah  daerah  sesuai  UU  nomor  32  tahun2004  tentang pemerintahan  daerah  maka   ditegaskan  bahwa  pemerintah  daerah adalahkepala  daerah  bersama Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah/DPRD membina kerjsama yang harmonis dalam menjalankan tugas  dan  fungsi  masing-masing.  Berkaitan  dengan  hubungan  partai  politik  dengan  anggota legislatif,  menurut  R.H.Saltouw  yang  dikutip  oleh  Moh.Kusnardi  dkk,  Dalam  Ilmu  Negara, hal.267,”Bahwa anggota legislatif dari partai politik dan utusan daerah yang diwakilinya untuk mewakili  masyarakat  dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan,  peraturan  daerah,  pengawasan  perda,  pengawasan  anggaran,  dan pengawasan kebijakan lainnya”.Lebih lanjut Moh.Kusnardi katakana, bahwa partai politik sebagai suatu susunan  golongan pelaku  politik  aktif terorganisir dalam persamaan ideologis/ kehendak dan  bertindak  sebagai  suatu  kesatuan  politik  dengan  penggunaan  kekuasaan  memberikan  suara bertujuan  merebut  kekuasaan,  mengawasi  pemerintahan,  dan  memperjuangkan  aspirasi  serta kehendak rakyat tanpa kecuali.
Berdasarkan  pendapat  diatas,  disimpulkan  bahwa  perlunya  penguatan  fungsi  dan wewenang para legislatif  yang lahir dari partai politik untuk mewakili rakyat  yang memilihnya sehingga  kebijakan-kebijakan  penguasa  untuk  kemaslahatan  rakyat  banyak  dapat  diakomodir. Diera  reformasi  saat  ini  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kotasebagai  lembaga legislatif  daerah  yang  dipilih  oleh  masyarakat  daerah  diharapkan  memiliki  kemampuan  dengan modal pendidikan, pengalaman, pemahaman sistim politik dan niat yang baik untuk menjalankan fungsi-fungsi  dan  peranannya  dengan  bermitra  dengan  kepala  daerah  dan  pendekatan  dengan masyarakatuntuk menjaring asmara, menerima serta memperjuangkan / menyalurkan  kehendak masyarakat kepada pemerintah, kepada pihak lain yang ada hubungannya, dan memfasilitasi bagi pihak-pihak yang bermasalah. Peluang untuk itu dibukakan pintu lebar oleh UU Nomor 22/1999, dalam pasal 22 butir c,d, dan e secara tegas dinyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk membina kehidupan demokrasi.
DPRD  mempunyai  fungsi  pengawasan/mengontrol  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan peraturan perundang-undangan lain serta kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
agar  dapat  berjalan  sesuai  ketentuan  dan  harapan  masyarakat.  DPRD  juga  berhakmemberikan pendapat  atau  pertimbangan  dalam  pembahasan,  perumusan  dan  penetapan  peraturan  daerah sertakebijakan-kebijakan pemerintah dengan skalah prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan  partisipasi dan aspirasi masyarakat.
Disamping  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan,  DPRD  juga mempunyai  peranan  atau  tugas  lainnya  yang  bersifatdarurat  yang  tidak  terencana  tetapi  sama pentingnya  dengan  tugas  lainnyaseperti  menerima  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat (Asmara).  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  dan  wewenangnya  sering  mendapatkan  tanggapan beragam dimasyarakat, apakah benar atau tidak, tentu diakui bahwa berbagai keberhasilan yang telah  diukir  oleh  legislatif  kita,  tetapi  dibalik  keberhasilan  itu,  juga  masih  ada  kelemahan- kelemahanbaik disengaja atau tidakdisengaja, sebagai manusia biasa tentunya terdapat kekurangan dan  kehilapanyang  sudah  barang  tentu  menjadi  salah  satufaktor  yang  menyebabkanhal  tersebut terjadi.;(1)  Apakah  DPRD  telah  melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap  Pelaksanaan perda.tentang APBD Kota Sorong Nomor 32 tahun 2014 dengan baik ?; (2) Kendala atau hambatan apasaja yang dihadapiDPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut ?

## PEMBAHASAN

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (23)  tentang tatatertib DPRD Kota Sorong pada Bab I ketentuan umum  bahwa  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Kota  Sorong  yang  ditetapkan  dengan peraturan daerah.
Penguatan  kapasitas  anggota  DPRD  dalam  manunaikan  fungsi  dan  tugasnya  termasuk fungsi penganggaran hendaknya perlu memperhatiakan semua aspek yang termasuk didalamnya. Fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  anggaran  perlu  secara  tegas  dan  ketat  adanya akuntabilitas transparansi anggaran, anggota DPRD hendaknya perlu pengenalan dan penyesuaian terhadap  kompleksitas  kebijakan  penyusunan  anggaran  daerah.Terhadap  peningkatan  PAD diarahkan  kepada  sumber  daya  anggaran  daerah  dengan  melalui  suntikan  investasi  di  daerah. DPRD  sebagai  manipestasi  dari  rakyat  yang  mendukungnya  di  daerah  dan  sebagai  mitra  kerja pemerintah  hendaknya  melakukan  terobosan  dalam  pengelolaan  APBD.  Kebijakan  baru  dalam
proses penganggarandi DPRD hendaknya berdasarkan dua syarat umum, Pertama bahwa dalam penyusunan  anggaran  perlu  memperhitungkan  kepentingan  partai  politik  dan  kepentingan kelompok  masyarakat  pendukung  melalui  proses  pemilu  legislasi,  hal  ini  dimaksudkan  bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran daerah terlihat dengan wakilnya di parlemen.
Kedua, DPRD perlu memahami/menguasai rumus mengenai kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan pembangunan dan  penggunaan anggaran di daerah. tanpa kapasitas itu sulit bagi Dewan untuk menilai dan mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, misalnya :

## Perda sebagai dasar fungsi penganggaran dan pengawasan bagi DPRD,
Peraturan daerahjuga merupakan produk hukum atau kebijakan di daerah, melalui perda pemerintah  menetapkan  program  pembangunan  dalam  rangka  peningkatan  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Kemudian  program  pembangunan  merupakan  acuan  bagi pembuatan legislasi(pembentukan peratuan daerah). Selain merupakan produk hukum, Perda juga merupakan  bentuk  kontrak  DPRD  dengan  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraanrakyat  daerah.  Dalam  menetapkan  program  pembangunan  daerah,  perda  juga merupakan pedoman dan acuan mutlak sehingga pembangunan berjalan sesuai  yang ditetapkan dalam perda tersebut. Dari ketiga fungsi DPRD, fungsi legislasi merupakan fungsi utamakarena fungsi legislasi  berkaitan erat dengan fungsi lainnya dan kedua fungsi yang lain bersumber pada fungsi  legislasi.  Pelaksanaan  fungsi  anggaran adalah  pelaksanaan  fungsi  legislasi demikan  pula pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan penerapan fungsi pengawasan pelaksanaan perda yang dalam  bentuk  APBD  yang  diawali  dengan  Rancangan  peraturan  Daerah  tentang  APBD  (RUU APBD).  Perda disusun berkaitan langsung dengan fungsi penganggaran, karena masing-masing mata  anggaran  harus  memperhitungkan  kepentingan  yang  telah  diatur  oleh  perda  denga  skala prioritas  program  pembangunan  yang  disepakati  bersama  pemerintah  daerah.  Pengelolaan keuangan  daerah  adalah  bagian  penting  dari  pelaksanaan  APBD  yang  ditetapkan  dengan  perda Kabupataen/Kota  sebagaimana  diatur  dalam  PP  Nomor  105/2000  tentang  pengelolaan  dan pertanggungjawaban Keuangan Negara dimana didalamnya disebutkan tentang ketentuan pokok pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya  diatur  dengan  peraturan  daerah  Pasal  14    (2) Peraturan Pemerintah nomor 105/2000 berbunyi bahwaPeraturan daerah mengatur tentang garis besar  prosedur  penyususnan  APBD,  kewenangan  kepala  daerah  dan  DPRD,  prinsip-prinsip
pengelolaan  kas  daerah,  Pengelolaan  keuangan  daerah,  Tata  cara  pengadaan  barang  dan  jasa, prosedur  pinjaman  daerah,  prosedur  pertanggungjawaban  dan  hal-hal  lain  yang  relevan  dengan pengelolaan keuangan daerah. Proses penyusunanAPBD dengan pendekatan kinerja memuat dua hal pokok; (a) Standar Pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan setiap  komponen kegiatan  yang  bersangkutan;  (b)  Bagian  pendapatan  APBD  membiayai  belanja  administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan.
Pendekatan dimaksudkan diatas pada dasarnya penyesuaian program pembangunan yang telah disepakati antara DPRD dengan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Agar pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam APBD benar-benar sesuai kebutuhan daerah DPRD wajib melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan anggaran sampai pada tahap evaluasi, selanjutnya agar APBD dapat tersusun dan terlaksana tepat sasaran serta tepat waktu, DPRD dapat mengarahkan penyusunan APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan  materi  sebagai  berikut  ;  (a)  APBD  disusun  dengan  pendekatan  kinerja; (b)  Dalam menyususn  APBD,  penganggaran  pengeluaran  harus  didukung  kepastian  adanya  penerimaan dalam  jumlah  yang  cukup;  (c)  Jumlah  pendapatan  yang  dianggarkan  dalam  APBD  merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai; (d) Jumlah anggaran belanja yang disiapkan dalam APBD merupakan  batas  tertinggi  untuk  setiap  jenis  belanja;  dan  (e)  Perkiraan  sisa  lebih  perhitungan APBD  tahun  sebelumnya  dicapai  sebagai  saldo awal  pada  APBD  tahun  berikutnya.  Sedangkan realisasi  sisa  lebih  perhitungan  APBD  tahun  lalu  dicatat  sebagai  saldo  awal  pada  perubahan APBD.
Fungsi  Anggaran Anggaran  Daerahadalah  suatu  dokumen  yang  memuat  perkiraan penerimaan  dan  pengeluaran  serta  rincian  kegiatan-kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang berasal dari pemerintah dalam jangka waktu satutahun anggaran. Jumlah penerimaan dan pengeluaran daerah direncanakana dengan cara berimbang untuk tahun anggaran daerah yang bersangkutan.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  kemampuan  pemerintah  mengelola  anggaran  sehingga tidak terjadi defisit anggaran maka peranan DPRD sangat menentukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.  Secara umum yang dimaksud dengan fungsi anggaran (Badget) DPRDadalah fungsi perencanaan, penyusunan, dan perumusan anggaran (keuangan) dalam rangka pembiayaan pembangunan  serta  pembiayaan  semua  kebijakan  pemerintah  dalam  kurun  waktu  satu  periode tertentu melalui APBD bersama dengan kepala daerah.
Defenisi  anggaran  menurut  ahli: Menurut  Ahmad  Helmy  Fuady,  (Dalam  memahami anggaran publik,:2002 hal.10) bahwa anggaran adalah penyertaan tentang perkiraan penerimaan dan  pengeluaran  yang  diharapkan  dimasa  yang  akandatang  dan  realisasinya  dimasa  yang  lalu. Anggaran berdampak bagi segenap aspek kehidupan masyarakat yang sangat berkepentingan dari proses  pelaksanaan  anggraran.  Oleh  sebab  itu  pengawasan  anggaran  Keuangan  Daerah  sangat penting bagi DPRD.
Makna anggaran dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama secara Etimologis anggaran berasal  dari  bahasa  Belanda,  “Bergrooting”  yang  berarti  mengirakan  kemudian  Bahasa  Inggris “Budget” Bahasa Perancis “Boungette” yang berarti Tas pinggang yang terbuat dari kulit binatang dan digunakan untuk menyimpan surat-surat anggaran oleh Menteri Keuangan.
Dalam Bahasa Indonesia Anggaran berasal dari kata “Anggar” yang berarti “kira-kira atau perkiraan”. Kedua dalam arti dinamis, anggaran adalah sebagai berikut : (1) Rencana keuangan yang  menterjemahkan  sumber-sumber  yang  tersedia  untuk  memenuhi  aspirasi  atau  kehendak masyarakat guna pembiayaan pembangunan menuju penciptaan kehidupan masyarakat yang lebih baik;  (2)  Rencana  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  program  pembangunan  dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya agar kehidupan masyarakat lebih baik;(3) Proses  penentuan  alokasi  sumber-sumber  ekonomi  untuk  setiap  program  dan  aktifitas  dalam bentuk satuan nilai uang . Sistem penyususnan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau disebut Anggaran kinerja. Kinerja harus mencerminkan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik (Mardiasmo,2002 : 105).
Selanjutnya  Fungsi kedua DPRD adalah fungsi anggaran (Budget) adalah fungsi  DPRD bersama  kepala  daerah  dalam  merencanakan  penyusunan  anggaran  (keuangan)  daerah  melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah/APBD tiap periode anggaran yang daijukan dalam bentuk Raperda  selanjutnya  dibahas  dan  mendapat  persetujan  bersama;  (4)  Prinsip-prinsip  Anggaran; Menurut  Word  Bank  (1998),  prinsip-prinsip  pokok  dalam  anggaran  dan  manajemen  keuangan daerah adalah sebagai berikut; (a) Komprehensip dan disiplin; (b) Pleksibilitas; (c) Terprediksi; (d) Kejujuran; (e) Informasi; dan (f) Tranparansi dan akuntabillitas
Kemudian  Fungsi  anggaran  menurut  UU  Nomor  22/2003  pasal  77  huruf  b  penjelasan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa yang dimaksud dengan fungsi anggaran  DPRD  adalah“fungsi  DPRD  Kabupaten/Kota  bersama  pemerintah  daerah  untuk
menyusun  dan  menetapkan  APBD,termasuk  di  dalamnya  untuk  pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan wewenang DPRD Kabupaten /Kota.
Dalam  pengertian  lain  fungsi  anggaran  adalah  fungsi  DPR  untuk  menyusun  dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah dan apabila RAPBD tersebut  telah  disetujui  dan  disahkan  bersama,maka  menjadi  Peraturan  Daerah  (perda).  Fungsi anggaran  merupakan  fungsi  kedua  dari  fungsi  DPR  dan  DPRD  karena  anggaran/keuangan merupakan  posisi  sentral  dalam  rangka  pembiayaan  penyelenggaraan  pembangunan  disemua sektor baik skala nasional maupun daerah.
Fungsi penganggaran oleh Dewan merupakan salah satu fungsi penyusunan dan penetapan APBD,  dalam  menjalankan  fungsi  dan  kewajibannya  DPRD  terikat  secara  aktif,  proaktif,  dan bukan reaktif dan sebagai leditimator usulan   APBD ajuan pemerintah daerah. fungsi anggaran perlu perhatian penuh, mengingat makna pentingnya anggaran sebagai berikut ; (1) APBD sebagai fungsi kebijakan fiscal  ( fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi; (2) APBD sebagai fungsi insvestasi daerah; (3) APBD sebagai fungsi manajemen pemerinthana daerah , perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan ).
Pengawasan Keuangan Negara : Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga penyelenggaraan program pemerintah dilaksanakan cenderung kurang hemat dan  kurang  efesien,  maka  pengawasan  hendaknya  ditingkatkan.  Pengawasan  bukan  hanya mencakup penggunaan anggaran dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, melainkan juga pengawasan  terhadap  kehematan  dayaguna  dan  hasil  guna    program  pembangunan  Pemerintah agar  berjalan  sesuai  ketentuan.  Menurut  Poerwadarminta  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia pengawasanadalah  bentuk  pemeriksaan  atau  pengontrolan  dari  pihak  yang  lebih  tinggi kedudukannya  kepada  pihak  yang  lebih  rendah  dibawahnya.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan dalam  suatu  waktu  yang  telah  ditentukan  serta  dapat  mengetahui  kelemahan-kelemahan  atau kesulitan dalam pelaksanaan sehingga perlu dilakukan suatu tindakan perbaikan demi tercapainya tujuan  semula.  Salah  satu  teknik  pengawasan  yang  sering  dilakukan  adalah  pemeriksaan,  yaitu untuk menilai apakah hasil pelaksanaan telah sesuai dengan yang seharusnya, dan sekaligus dapat mengidentifikasi  adanya  penyimpangan  atau  hambatan-hambatan  sekaligus  mencari  jalan penyelesaian  dari  hambatan  tersebut.  Tujuan  pengawasan  bukan  untuk mencari-cari  siapa  yang salah dan siapa yang benar akan tetapi mengamati apa yang sedang terjadi dan membandingkan
apa  yang  seharusnya  terjadi  sehingga  secepatnya  mengambil  tindakan  perbaikan.  Sebenarnya tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Dalam kondisi sehari hari sering terjadi penyimpangan atau penyelewengan oleh oknum tertentu  hal  terjadi  karena  disengaja  untuk  mendapatkan  manfaat  atau  keuntungan  pribadi  atau golongan  tertentu,  ada  pula  terjadi  penyimpangan  karena  keadaan  memaksa  dihadapi  (force majeure)atau kondisi dilapangan tidak sesuai rencana sebelumnya. Agar pelaksanaan pengawasan dapat  dijadikan  sebagai  suatu  alat(instrumen)  yang  efektif,  maka  harus  memperhatikan  kriteria sebagai  berikut;  (1)  Apa  yang  akan  diawasi  (  objek  yang  perlu  diawasi  ); (2)  Mengapa  perlu pengawasan; (3)  Dimana  dan  bagaimana  dilakukan  pengawasan,  dan  siapa  yang  melaksanakan pengawasan itu; (4) Pengawasan yang dilaksanakan hendaknya bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan fragmatis.
Apabila  diaplikasikan  dengan  pengawasan  keuangan  negara,  maka  dapat  simpulkan sebagai berikut ; (1) Objek dari penggawasan keuangan negara bukan hanya menitikberatkan pada sektor anggaran belanja saja, tetapi juga dari segi anggaran pendapatan Negara(APN), (pajak dan penerimaan non pajak); (2) Pengawasan keuangan negara diartikan sebagai usaha yang bersifat terus-menerus untuk mengetahui apakah aktifitas-akifitas yang menyebabkan pengeluaran Negara idak  menyimpang  dari  ketentuan  yang  telah  digariskan; (3)  Maksud  dilaksanakan  pengawasan keuangan  negara  agar  pengeluaran-pengeluaran  negara  (Pengeluaran  Pemerintah  Pusat)  dan penerimaan Negara benar-benar berjalan semestinya.
Dari  segi  sifatnya  pengawasan  dibedakan  antara  pengawasan  preventif  dan  pengawasan refresif.Pengawasan  preventif  adalah  pengawasan  yang  berorientasi  pada  aspek  pencegahan jangan  terjadi  kesalahan  atau  penyimpangan  dikemudian  hari,  sedangkan  pengawasan  bersifat refresif adalah upaya memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang telah terjadi sehingga tidak terulang kembali dikemukdian hari.
Dalam  konteks  seperti  inilah  DPRD  harus  mampu  memperbaiki  prosedur  dan  system pengawasan yang lebih ketat, perlunya duduk bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk menyepakati ruang lingkup tugas fungsi dan kewenangan masing-masing sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari.
Pengawasan diera otonomi daerah menjadi sangat penting karena dalam penyelenggaraan sistim  pemerintah  daerah  telah  diberi  kekuasaan  seluas-luasnya  oleh  pemerintah  pusat  untuk mengatur  urusan  kepentingan  daerahnya,  termasuk  beberapa  pelimpahan  kewenangan  kepada pemerintah daerah sekaligus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
Hal dimaksud erat kaitannya dengan penggunaan anggaran dalam rangka pengembangan proses  politik  demokrasi  dan  sistem  ketatanegaraandiberbagai  negara  di  dunia  karena  dengan pengawasan diharapkan dapat menjamin terwujud dan efektifnya akuntabilitas publik diberbagai lembaga  pemerintahan  bahkan  disektor  swasta  sekalipun.Pengawasan  dilaksanakan  adalah pemeriksaan,  yakni  kegiatan  menilai  apakah  hasil  pelaksanaan  sebenarnya  telah  sesuai  dengan seharusnya sekaligus mengidentifikasi adanya penyimpangan atau hambatan.
Maka tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dan melaporkan kepada  pimpinan  apabila  terdapat  penyimpangan  atau  hambatan  dan  secepatnya  mengambil tindakan perbaikan yang dianggap mendesak.
Tipe-tipe  Pengawasan dalam  ilmu  manajemen  dikenal  ada  tiga  macam  antara  lain;  (a) Tipe  pengawasan  pendahuluan  (feedforward  control) Tipe  pengawasan  seperti  ini dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya masalah-masalah atau penyimpangan dari standar yang ada atau dari tujuan memungkinkan adanya koreksi sebelum suatu tahap tertentu kegiatan atau  renana  diselesaikan;  (b) Tipe  pengawasan  Current Tipe  pengawasan  semacam  ini merupakan  proses  dimana  aspek  tertentu dari  suatu  prosedur  harus  disetujui,  atau syarat-syarat tertentu dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan dilanjutkan atau pada aspek sarana, peralatan  guna  menjamin  ketepatan  terlaksananya  biaya  tenaga  kerja,  biaya  penjualan,  laba, pendapatn  penjualan  dan  sebgainya  kegiatan; (c) Tipe  pengawasan  umpan  balik  (feedback control) Tipe  pengawasan  ini  menakar  hasil-hasil  dari  suatu  kegiatan  yang  diselesaikan. Pengawasan semacam ini bersifat mengukur yang dilakukan setelah kegiatan selesai.
Tahap-tahap proses pengawasan dibedakan menjadi 5 (lima tahap) antara lain : Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang digunaakan sebagai patokan untuk penialian hasil-hasil ; (1) Standar-standar fisik, meliputi kualitas barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas suatu produk; (2) Standar-standar moneter, yang ditujukan dalan rupiah dan mencakup biaya  tenaga  kerja,  biaya  tenaga  penjualan,  labah,  pendapatan  penjualan  dan  sebagainya; (3) Standar-standar  waktu, meliputi  kecepatan  suatu  produksi  atau  batas  waktu  suatu  pekerjaan yang harus diselesaikan.
Pentingnya  pengawasan adalah  hal  mutlak  bagi  setiap  organisasi.  Ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  pengawasan  semakin  penting  antara  lain  sebagai  berikut: (a)  Perubahan lingkungan  organisasi Berbagai  perubahan  dalam  lingkungan  organisasi  secara  terus-menerus tak dapat dihindari, dengan pengawasan yang efektif, organisasi mampu menghadapi tantangan atau  memanfaatkan  kesempatan  yang  diciptakan  perubahan-perubahan  yang  terjadi; (b) Peningkatan kompleksitas organisasi; Semakin besar suatu organisasi semakin kompleks pula kegiatan atau aktifitas organisasi tersebut, sehingga memerlukan pengawasan  yang lebih formal dan  ketat; (c)  Kesalahan-kesalahan; Apabila  bawahan  tidak  pernah  membuat  suatu  kesalahan atau  kekeliruan,  manajer  dapat  melakukan  pengawasan,  tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa banyak  juga  suatu  organisasi  melakukan  suatu  penyimpangan  atau  kesalahan,  maka  sistem pengawasan  memungkinkan  manajer  dapat  mendeteksi  kesalahan  atau  penyimpangan  sebelum menjadi parah.
Maksud  dan  Tujuan  Pengawasan ;  (1)  Maksud  pengawasan  menurut  Situmorang  dan  Juhir (1994 :22) adalah untuk : (a) Mengetahui jalannya pekerjaan atau kegiatan apakah lancar sesuai atau  tidak; (b)  Memperbaiki  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pegawai/karyawan  dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali; (c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan terarah dan sesuai perencanaan sebelumnya; (d) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan  dengan  yang  ditetapkan  dalam  perencanaan  standar;  dan (e)  Untuk  membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.; (2) MenurutRachman (1994 : 22 ), yaitu;  (a)  Untuk  mengetahui  apakah  segala  sesuatu  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan  sebelumnya; (b)  Untuk  mengetahui  apakah  segala  sesuatu  berjalan  sesuai  dengan instruksi  serta  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan;  (c)  Untuk  mengetahui  apakah  kelemahan- kelemahan  atau  kesulitan-kesulitan  dan  kegagalan-kegagalannya,  sehingga  dapat  diadakan perubahan  untuk  memperbaiki  serta  mencegah  pengulangan  perbuatan  yang  salah; (d)  Untuk mengetahui  apakah  sesuatu  berjalan  secara  efesien  dan  apakah  dapat  diadakan  perbaikan- perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efesiensi yang lebih besar.
Tujuan  pengawasan  menurut  : (A)Maman  Ukas  (  2004  :  337  )  adalah  sebagai  berikut  : (1) Mensuplai  pegawai-pegawai  manajemen  dengan  informasi-informasi  yang  tepat,  telitih  dan lengkap  tentang  apa  yang  akan  dilaksanakan;  (2)  Memberi  kesempatan  kepada  pegawai  dalam meramalkan  secara  telitih  rintangan-rintangan  yang  akan  mengganggu  produktifitas  dan mengambil langkah-langkah secara tepat untuk menghapus atau mengurangi gangguan-gangguan
yang  terjadi; (3)  Setelah  kedua  hal  tersebut  telah  dilaksanakan,  kemudian  para  pegawai  dapat mempermuda menentukan langkah  terakhir  dalam  mencapai  produktifitas  kerja  yang  maksimal serta pencapaian yang memuaskan dari hasil-hasil yang diharapkan.; (B) Menurut Situmorang dan Juhir (1994:26)“bahwa tujuan diadakan pengawasan adalah; (1) Agar tercipta aparat yang bersih dan  beribawa  yang  didukung  oleh  sistem  manajemen  pemerintahan  yang  berdaya  dan  berhasil guna  serta  ditunjang  oleh  partisipasi  masyarakat  yang  konstruktif  dalam  wujud  pengawasan masyarakat  (  Sosial  control  );  (2)  Agar  terselenggara  tertib  adminnistrasi  dilingkungan  aparat pemerintah dan disiplin kinerja yang baik; (3) Adanya keleluasaan dalam melaksanakan kegiatan, timbulnya  budaya  malu-malu  dalam  diri pribadi aparat,  serta  adanya  rasa  bersalah  dan  berdosa untuk berbuat yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.
Lebih  lanjut  Situmorang  mengemukakan  bahwa  tujuan  secara  langsung  pengawasan adalah: (1) Menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, kebijakan dan perintah; 2. Menertibkan koordinasi setiap kegiatan atau pekerjaan’
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas baarang atau jasa yang aihasilkan;dan
5. Menumbuhkan  dan  membina  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kepemimpinan  dalam organisasi”.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  baik  penelitian  kepustakaan maupun penelitian empiris/sosiologis dan pengamatan yang mendalam terhadap objek penelitian, ditemukan fakta/data, kemudian menghubungkan data/fakta yang satu dengan fakta/data lainnya, menganalisis data-data/fakta-faktatersebut  yang diperoleh baik  hasil pengamatan maupun hasil wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kota Sorong maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai  berikut  :  (1)  Bahwa  dengan  otonomi  daerah  sejak  tahun  1999  sampai  sekarang  telah mampu  membawa  perubahan  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  kesejahteraan  rakyat  dan semakin memberdayaan DPRD termasuk DPRD Kota Sorongdalam rangka melaksanakan fungsi- fungsinya terutama fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda Angaran APBD Kota Sorong periode  2014-2019,  dan  pengawasan  kebijakan  pemerintah  daerah,  pengawasan  pelaksanaan keputusan  kepala  daerahserta  pengawasan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  lainnya  agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan dalam Perda; (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan  pengawasan  terhadap  perda  tentang  APBD  Kota  Sorong,  maupun  pengawasan kebijakan  pemerintah  daerah  bahwa  dalam  menjalankan  pungsinya  mengalami  beberapa  faktor pemghambat/kendala  antara  lain  ;  (a)  Masih  ada  anggota  DPRD  Kota  Sorong  yang  kurang memahami batasan-batasan dan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan; (b) Adanya
perbedaan persepsi diantara anggota DPRD terhadap tugas dan wewenang sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan kurang optimal; (c) Masih ada anggota DPRD yang berpendidikan SLTA; (d) Masih  ada  anggota  DPRD  yang  belum  berpengalaman;  (e)  Sumber  daya  manusia  yang  masih terbatas  untuk  menunjang  pelaksanaan  fungsi-fungsi  DPRD  termasuk  fungsi  pengawasan;  (f) Tidak  tersedianya  fasilitas  jaringan  pengawasan  yang  memadai;  (f)  Peraturan  perundang- undangan cenderung berubah-ubah, penegakan hukumdan keadilan yang masih lemah;

## DAFTAR PUSTAKA
A H. Birch, dalam Sirajuddin dkk, Legislative Drafting, YAPPIKA, Malang Corruption Watch, 2006, Cet, I,58
Djodjosoekarto Agung dkk, Membangun Kapasitas Penganggaran DPRD , Sekretariat Nasional ADEKSI, (Jakarta : November 2004), hal 1
Hadari  Nawawi, Metode  Penelitian  Bidang  Sosial ,  Gajah  Mada  University  Prers,  Yogyakarta, 1991.
Hungtington P.Samuel, Gelombang Demokrasi ke Tiga , Pustaka  Grafitti, Jakarta, 1991.
John Naisbitt, Global Paradox , William Company Inc, 1994.
Kaelan  H  dkk, Pendidikan  Kewarganegaraan  Perguruan  Tinggi ,  Paradigma,Yogyakarta,  2007, Edisi 1 hal-64.
Kusnardi Moh dkk, Ilmu Negara , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, Cetakan ke-6.
Manan Bagir , Teori dan Politik Konstitusi , Cet, Kedua, (FK UI Press : Yogyakarta 2004), 142 Mardiasmo, Otonomi Manajemen Keuangan Daerah , Andi, Yogyakarta,2002, hal ,219.
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , Bina Aksara, Jakarta, 2007.
Meriam, Wesbter Online Dictionary 1991
Ridwan, Hukum  Administrasi  Di  Daerah ,  FH  UII  Pers,  Yogyakarta,  2009,Cet.Pertama,  hal,51.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Panduan  Pemasyarakatan UUD tahun 1945 dan TAP MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011, edisi ke 10, hal. 86-87.
Samsul Ignatius, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD , (Jakarta: ADEKSI, hal,70.
Sirajuddin dkk, Legislative Drafting , YAPPIKA, Malang, 2006, Cetakan ke 1.
Sarjen T. Lyman, Aspirasi Pemerintahan di Indonesia Studi Sosio Legal Konstitutie,1956 - 1959 Grafitti , Jakarta, hal- 9.
Sanit Arbi, Perwakilan Politik di Indonesia , Rajawali Press,Jakarta,1990;
Surachmad Winarno, Dasar-dasar dan tehnik Research Survey , LP3S, Jakarta,1991;
Situmorang Juhir, Tujuan Pengawasan (1994:22)
Syaukani,    Gaffar  Afan  dan  M.  Riyaas  Rasyid, Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan ,  (  Pustaka  -- Pelajar kerjasama dengan PUSKAP ; Yogyakarta, 2002, hal, 244 – 245.
_______________Fungsi  Kontrol  Masyarakat  terhadap  Legsilati,  eksekutif,  dan  Yudikatif ,  (Makalah Forum tatapmuka Tingkat Nasional, Kosgoro: Cipanas, 28 Juli 2002), hal 1-2
______________Undang-Undang Nomor 22/2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
______________Undang-Undang Nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum.
______________ Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004,  Tentang  Pemerintahan  Daerah pasal  45 (Kewajiban DPRD),
______________Fokusmedia ,Bandung,2004, Cetakan ke-1.
T Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, Yogyakarta, 1984, hal, 359.
Ukas Manan, Tujuan Pengawasan,(2004 : 337 )
_______________Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  tahun  2004  tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD.
_______________Peraturann Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah .