## Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa Bambang Widodo Umar

## Abstrak :
Proses reformasi telah menimbulkan harapan masyarakat meningkat begitu tinggi dalam kehidupan bernegara. Muncul persepsi bahwa reformasi merupakan kemenangan rakyat terhadap penguasa, yang hal itu menimbulkan dorongan dalam masyarakat untuk melakukan koreksi di segala bidang pembangunan. Namun karena koreksi tidak mendapat tanggapan yang memadai bahkan seperti tidak dihiraukan, mulai muncullah tindakan-tindakan radikal dalam masyarakat sebagai upaya untuk mendapat perhatian dari penguasa. Masa kini, dalam aliran politik, istilah radikal dan radikalisme dikaitkan dengan suatu “paham” sebagai pandangan hidup, dimana radikalisme dijadikan sebagai suatu ideologi. Maraknya tindakan radikal dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat sangat mungkin menjadi penyebab sekaligus konsekuensi timbulnya disintegrasi masyarakat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini tindakan radikal dan intoleransi dimungkinkan tumbuh secara sumbur. Antagonisme antara peran polisi dengan munculnya radikalisme dan intoleransi mejadi problem institusi.  Perlu diwaspadai bahwa perubahan sikap masyarakat yang intoleransi ke sikap radikal jika tidak didekati secara persuasif justru dapat menimbulkan ketakutan dan memperbesar kecurigaan ke arah tidak obyektifnya tindakan polisi. Untuk mengatasi hal ini, kontrak- kontrak horisontal antar warga dalam proses demokratis sangat memadai. Sebab dalam perspektif positivis, negara itu memiliki hak untuk mengintervensi civil liberties demi stabilitas keamanan masyarakatnya, karena negara tak lain daripada pencerminan kepentingan civil society .
Kata Kunci : Polisi, Radikalisme, Intoleransi, Disintegrasi
* Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, Staf  Pengajar Departemen Kriminologi - FISIP Universitas Indonesia
Hari ke hari tersaksikan berbagai ekspresi masyarakat antara lain dalam bentuk radikalisme dan intoleransi mewarnai dinamika pembangunan. Jika hal itu dibiarkan berkembang secara liar, tidak menutup kemungkinan akan berjalan menuju disintegrasi bangsa. Dalam hal ini bukan hanya bidang politik, ekonomi, dan hukum yang menjadi masalah, lebih jauh pranata sosial bisa tidak berfungsi secara wajar, sehingga masyarakat pun tak terjaga keutuhannya.
Dalam ilmu sosial, munculnya radikalisme dan intolerasi memiliki latar belakang yang cukup luas. “Unintended consequences”, adalah konsep yang menjelaskan blueprint pembangunan yang tidak terpola secara wajar. Berbagai penyimpangan, misalnya soal kemiskinan dalam kesenjangan sosial, lalu dilemparkan sebagai masalah sosial-budaya. Pada hal kebijakan yang ditetapkan oleh para aktor tidak tepat. Melemparkan masalah dalam bidang sosial budaya menunjukkan hal itu ada kaitannya dengan aneka ragam fenomena dalam kehidupan masyarakat (Freidman John, 2005 : 115).
Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa
Selama reformasi 1998 hingga kini pun, pembangunan sarana dan prasarana fisik yang berjalan dengan pesat, namun percepatan pembangunan tidak diimbangi dengan pemerataan hasil pemabngunan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang kian hari kian terakumulasi pada ketidak puasan masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menjadi awal sikap toleran masyarakat mulai terganggu akibat dari efek yang ditimbulkan keadaan tersebut, yaitu munculnya kondisi deprivasi ekonomi pada lapisan masyarakat bawah.
Proses reformasi telah menimbulkan harapan masyarakat meningkat begitu tinggi dalam kehidupan bernegara. Muncul persepsi bahwa reformasi merupakan kemenangan rakyat terhadap penguasa, yang hal itu menimbulkan dorongan dalam masyarakat untuk melakukan koreksi di segala bidang pembangunan. Namun karena koreksi tidak mendapat tanggapan yang memadai bahkan seperti tidak dihiraukan, mulai muncullah tindakan-tindakan radikal dalam masyarakat sebagai upaya untuk mendapat perhatian dari penguasa. Dari sini muncul alternatif radikalisme berkembang dalam masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut, cara pengendalian masyarakat yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam bentuk kekerasan dan paksaan justru menimbul efek balik dalam masyarakat yang mengadopsi cara kekerasan untuk mememangkan tujuan yang mereka inginkan.
Untuk memenangkan tujuan yang diinginkan muncullah kelompok-kelompok identitas berupa organisasi massa, baik yang berbasis kedaerahan maupun keagamaan. Kemunculan kelompok-kelompok identitas ini membawa pengaruh kurang baik dalam masyarakat. Mereka terlihat mulai melakukan provokasi, intimidasi, hingga perlakuan kasar terhadap kelompok identitas lain karena terjadi persinggungan dalam mencapai tujuan. Akibat
dari kondisi ini sikap toleran dalam masyarakat yang sebelum tidak ada masalah berubah menjadi sikap intoleran karena harapan mereka saling berbenturan.
Tulisan ini hendak menunjukkan ada perbedaan cara pandangan radikalisme dan intoleransi dihadapkan pada ”terorisme” dengan radikalisme dan toleransi dihadapkan pada ”disintegrasi bangsa”. Pandangan pertama lebih bersifat politis, sedangkan yang kedua bersifat sosial. Kedua masalah tersebut secara tidak langsung perlu mendapat atau menjadi perhatian dalam tugas kepolisian.

## Radikal dan Radikalisme
Sebenarnya pengertian radikal merupakan konsep yang netral, atau tidak bersifat melecehkan ( pejarotive ). Dari pengertian yang netral tersebut berubah ke arah negatif, ketika istilah itu sering dikaitkan dengan tindakan- tindakan yang tidak baik. Orang akan menangkap dalam pikiran negatif setelah mendengar kata radikal, bayangannya adalah kekerasan, bom, pembunuhan sadis dan lain-lain. Ini terjadi karena kebanyakan media sering menggunakan kata radikal ketika menyampaikan berita-berita kekerasan hingga terpola dalam pikiran bahwa radikal itu negatif (Suparlan Parsudi,  1999 : 3).
Masa kini, dalam aliran politik, istilah radikal dan radikalisme dikaitkan dengan suatu “paham” sebagai pandangan hidup, dimana radikalisme dijadikan sebagai suatu ideologi. Paham ini disertai pula dengan aksi-aksi kekerasan yang konotasinya berbasis “agama” termasuk aksi “terorisme”. Kemudian istilah itu berkembang dikaitkan dengan usaha pemberantasan dan pencegahan terorisme, sehingga muncul istilah turunannya yaitu deradikalisasi, sebagai upaya untuk memutuskan rantai radikalisme, yang bertolak dari asumsi bahwa pemicu terorisme adalah radikalisme.
Istilah radikal dan radikalisme juga muncul
Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa
dalam ilmu-ilmu sosial merujuk pada kehidupan masyarakat, di mana sebuah kelompok melalui suatu gerakan menginginkan adanya perubahan dengan melakukan “tekanan” ( preasure ) untuk mencapai pembaruan dalam hal penghapusan monopoli, redistribusi hak milik, restrukturisasi perdagangan, pembatasan pasar, dan kebebasan berusaha dalam perkembangan ekonomi (merujuk secara ahistoris). Hal ini terlembaga dari sejumlah organisasi sosial yang menyebutkan dirinya sebagai “kelompok ekstrem”. Sejalan dengan hal itu, munculnya gerakan sosial dari kalangan aktivis yang mengoreksi ketimpangan- ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara.
Dengan demikian tindakan radikal dan radikalisme itu bisa tumbuh dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Perubahan tindakan radikal dari tanpa paksaan ke paksaan terjadi secara persuasif ke koersif. Dalam hal ini perlu dibedakan antara paksaan fisik dengan paksaan simbolik. Umumnya orang memahami perubahan dilakukan dengan cara paksaan fisik, biasanya dalam bentuk penindasan, penekanan, penganiayaan, pengusiran dan lain- lain, tetapi melupakan bahwa paksaan ada juga yang dilakukan secara simbolik, misalnya melalui intervensi, provokasi, labeling, stigmatisasi, orasi bersifat agitatif, termasuk hate speech yang merangsang terjadinya paksaan fisik.
Persoalannya ialah dalam konteks pembangunan, dominasi pemerintahan pusat cenderung menggerus nilai-nilai kearifan lokal sementara pertumbuhan nilai- nilai baru yang bersifat lebih nasional tidak dapat segera diimbangi, atau setidaknya memperkecil ketegangan-ketegangan atas alokasi pembangunan yang timpang tersebut. Selanjutnya yang terjadi adalah terbentuknya ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat, hal ini secara diam-diam mengecewakan masyarakat daerah termasuk para aktor yang tidak berani bersuara. Karena semua berbau
pusat sebagai acuan, maka kemajuan daerah pun tergantung pada pemerintah pusat, bukan karena upayanya sendiri. Lebih jauh lagi kondisi ini membentuk struktur sosial yang dipusatkan. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya kekecewaan masyarakat lokal, yang sifatnya terpendam, namun lama-lama melahirkan sifat radikal maupun intolerasi dalam pembangunan nasional.

## Toleran dan Intoleransi
Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman, juga mengasihi tanpa pandang bulu siapa orangnya, dari mana latar belakangnya, siapa orang tuanya, atau di mana ia dilahirkan. Dari pengertian itu tercermin suatu kehidupan yang saling tegur sapa, saling tersenyum, saling membantu, dan saling tolong menolong. Relasi dalam kehidupan seperti itu akan saling menguatkan baik dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil, ini idealnya (Suparlan Parsudi,  1999 : 5).
Seiring dengan perkembangan masyarakat dua istilah itu melembaga lewat media yang ada. Jika dulu toleransi merupakan tindakan yang selalu digadang-gadang sebagai fondasi persatuan dan kesatuan bangsa bahkan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, kini tiba-tiba kata “intoleransi” muncul dalam masyarakat seakan- akan menjadi masalah besar. Beredar isu dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak ada toleransi atau lemah dalam penerapannya, masyarakat terkotak-kotak dalam kelompok etnis, agama maupun budaya. Toleransi dikatakan hanya sebagai kebohongan, pernyataan ini sangat mencengangkan. Kalau dikatakan melemah mungkin saja, tapi kalau dikatakan sebagai kebohongan hal itu bertentangan dengan realita yang ada. Namun itulah kenyataan yang muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini.
Munculnya istilah intoleransi dalam masyarakat dimungkinkan karena maraknya
Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa
sikap saling benci, saling tidak memahami, iri hati, tidak mau mengalah, mementingkan kepentingan golongannya sendiri berkembang atau dikembangkan dalam masyarakat. Pada hal jika mau melihat ke belakang, sebenarnya sudah lama di negeri ini berlangsung toleransi dalam kehidupan. Tidak perlu jauh-jauh kita cari bukti. Di sekolah dalam satu kelas mayoritas bukan orang Indonesia asli. Ada keturunan Jawa, keturunan Ambon, keturunan Minang, keturunan Aceh, keturunan Bali, keturunan Dayak bahkan ada juga keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan Eropa dan Malaysia. Bukan hanya dari segi suku mereka itu berbeda, dari segi intlektual juga berbeda. Ada yang ber IQ tinggi, ada yang belum mampu berkomunikasi dengan baik dan ada yang masih harus mendapat perhatian khusus.
Terdapat tindakan ekstrem yang dapat menimbulkan sikap intoleransi dalam masyarakat antara lain, beberapa tempat maksiat dirazia oleh oknum-oknum dari ormas tertentu. Juga pada saat bulan puasa, masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai penutupan warung oleh oknum satuan keamanan tertentu. Seorang nenek penjual nasi di Sawangan sampai hampir pingsan ketika tiba-tiba warungnya ditutup oleh aparat dari satuan keamanan tertentu dan merampas semua dagangan yang ada. dengan alasan ada larangan berjualan di bulan itu. Tindakan itu justru menyakitkan hati, meskipun tidak salah, ini bukan tindakan partisipatif atau normatif. Namun perlu difikirkan secara jujur, mengapa mereka sampai melakukan hal itu. Sangat mungkin aparat yang berwenang tidak melakukan penertiban atau tidak melaksanakan tugas secara optimal sehingga ada warga masyarakat yang berani melanggar aturan karena selama itu tindakannya yang salah dibiarkan.
Tidak hanya contoh kecil tersebut. Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya alam sering menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat dimana
sumber daya alam itu dikelola. Ironisnya justru masyarakat setempat yang jadi sasaran penertiban, bukan pejabat atau perusahaan yang beroperasi. Pada hal kesalahannya terletak pada kebijakan yang ditetapkan atau perusahaan yang tidak mengikuti tatacara usaha yang benar. Hal ini juga menjadikan sikap toleran di dalam masyarakat berubah menjadi intoleransi karena merasa disalahkan. Selain itu tindakan aparat yang berlebihan dalam pengamanan, merasa berkuasa dan bertindak seenaknya, justru menambah kuat tumbuhnya sikap radikal dan intoleransi dalam masyarakat.
Dari kondisi ini dapat dipahami betapa pentingannya toleransi dalam kehidupan bernegara dalam masyarakat majemuk. Apalagi suatu bangsa memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, agama, seperti Indonesia.

## Disintegrasi Bangsa
Analisis tentang ”disintegrasi masyarakat” adalah beda dengan analisis tentang ”disintegrasi bangsa”. Disintegrasi masyarakat terjadi apabila pranata suatu sistem sosial tidak berfungsi secara benar sehingga pranata tersebut tidak mampu menjaga keutuhan masyarakat. Sedangkan disintegrasi bangsa mengacu pada keinginan dari kelompok-kelompok masyarakat atnik yang hendak memisahkan diri dari ikatan kebangsaan yang terwujud dalam gerakan separatis (Sardjono Jatiman, 1999). Intinya disintegrasi bangsa terletak pada masalah ”ketidakadilan” dalam pembagian sumberdaya ( scarce resources ) dalam masyarakat.
Maraknya tindakan radikal dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat sangat mungkin menjadi penyebab sekaligus konsekuensi timbulnya disintegrasi masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen, tersimpan di dalam dirinya berbagai perbedaan yang secara laten menjadi potensi perpecahan apabila tidak dikelola secara baik
Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa
dan benar. Dalam kondisi masyarakat seperti ini tindakan radikal dan intoleransi dimungkinkan tumbuh secara sumbur.
Hal ini bisa terjadi melalui dorongan sikap ekstrem, memunculkan tindakan yang di dalamnya tersimpan niat untuk melakukan perubahan dengan cara paksa terhadap tatanan ekonomi disertai pula dengan ancaman terhadap keselamatan jiwa, raga, dan harta benda yang dinyatakan oleh pelaku merupakan suatu tindak pidana. Sejalan hal itu ada pula tindakan radikal dan intoleransi yang muncul karena seseorang melihat ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan yang menghasilkan ketidakberdayaan rakyat kecil. Bila hal itu tidak dikelola secara benar dan independen maka keteraturan sosial tak akan terwujud dan masyarakat akan semakin terpecah-pecah.
Tindakan radikal dan intoleransi memang merupakan perilaku yang ada di dalam masyarakat. Namun hal itu lahir dan tidak lepas dari kebijakan maupun strategi yang dilaksanakan pemerintah khususnya dalam mengelola masyarakat, karena pemerintah diberi lejitimasi dan tanggungjawab untuk itu. Jika cara dan pelaksanaannya tidak benar, maka akan lahir berbagai ketidak puasan masyarakat dan hal itu akan melemahkan atau membuat disfungsionalisasi pranata sosial yang ada. Akibat dari situasi ini masyarakat mengalami deprivasi dalam berbagai bidang kehidupan yang mendorong timbulnya disintegrasi masyarakat.
Dalam hal ini apabila faktor yang mendorong timbulnya disintegrasi masyarakat sudah mengarah pada ketidakadilan, maka yang selanjutnya terjadi adalah disintegrasi bangsa sebagai akumulasi frustasi kolektif dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan implementasinya yang dinilai selalu mengesampingkan kepentingan rakyat kecil, di sisi lain memanjakan kepentingan golongan masyarakat tetentu (Sardjono Jatiman, 1999
: 11). Perlu dipahami bahwa disintegrasi masyarakat bukan merupakan gejala sosial yang terpisah dengan disintegrasi bangsa (memang analisisnya sendiri-sendiri), melainkan proses berkesinabungan dalam pengelolaan ”pembangunan” (ekonomi) yang tidak selaras dengan pengelolaan ”keadilan sosial”.

## Peran Polisi
Adalah cukup sulit menerapkan peran polisi untuk menghadapi radikalisme dan intoleransi yang menjurus ke arah disintegrasi bangsa. Dalam hal ini polisi lebih utama untuk melakukan pencegahan daripada penindakan karena belum terjadi tindak pidana. Dan seandainya sudah terjadi dalam bentuk tindak pidana, penyidikannya juga perlu melakukan kejian secara mendalam sehingga tepat dalam menetukan tersangkanya. Menghadapi masalah disintegrasi masyarakat yang mengarah pada disintegrasi bangsa ada resep dari Satjipto Rahardjo (1998), “perpolisian bukan lagi menyembuhkan orang yang sudah sakit malaria, melainkan mencari sarang nyamuk dan membasminya”. Meskipun bukan suatu teori pendapat ini dapat dijadikan pedoman bagi polisi untuk menganalisa sarang munculnya radikalisme dan intoleransi dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Sarang nyamuk itu kemungkinan bisa di masyarakat umum, tapi bisa juga di lingkungan kekuasaan.
Mengatasi masalah itu, bagi polisi akan lebih arif jika dilakukan secara akademis dengan berpedoman pada petunjuk kepolisian, juga mendalami apa yang menjadi latar belakang mengapa sampai ada warga masyarakat yang bertindak radikal dan inoleransi baik terhadap negara maupun terhadap warga masyarakat lainnya. Di sini kemampuan polisi perlu dibangun melalui prespektif yang obyektif, benar, dan wajar dalam koridor pikiran yang jernih dan independen dengan cara menghilangkan prasangka buruk dari masalah munculnya
Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa
radikalisme dan intoleransi. Hal ini disebabkan karena di dalam kehidupan bernegara masih terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan yang belum diatasi secara tepat oleh pemerintah. Karena itu untuk menghadapi masalah radikalisme dan intoleransi tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian sendiri apalagi jika mengandalkan tindakan represif. Hakekanya, toleransi akan bersemi jika kemakmuran dikelola secara berkeadilan, melalui kehadiran berbagai fihak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalahnya.
Sudah saatnya negeri ini tidak mengandalkan kelompok sebagai pusat kekuasaan. Dalam dinamika Polri yang berlangsung saat ini jangan sampai kepolisian terjebak pada fungsinya yang seharusnya sebagai alat penegak hukum dijadikan alat kepentingan politik praktis. Ada dorongan dari kelompok tertentu yang menyatakan mumpung polisi sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam menghadapi radikalisme dan intoleransi di masyarakat menggunakan cara yang tegas dan keras sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Hal ini perlu dipertimbangkan secara masak. Dilema yang melekat pada peran polisi adalah ciri arcanum dari kelembagaanya. Menghadapi redikalisme dan intoleransi ia bekerja dalam ruang publik namun juga menembus ruang privat untuk kepentingan mencari infromasi bagi kelompok tertentu. Aksi ini dalam mereproduksi kekuasaannya justru bisa menghilangkan rasa aman seseorang ataupun sekelompok orang yang belum tentu mereka itu terkait dengan permasalahannya.
Kesulitan untuk penerapan fungsi kepolisian itu berkaitan dengan menyuguhkan peringatan dini, yaitu bagaimana kemampuan polisi mendeteksi adanya radikalisme dan intoleransi di masyarakat tanpa melakukan intervensi ke ruang privat, sebab intervensi ke ruang publik tidak bisa dilakukan melalui wilayah privat. Untuk itu kebutuhan akan hal-hal yang bersifat rahasia ditembus melalui agen-agen yang mencari
informasi di luar kepolisian. Hal itu disebabkan tindakan polisi bisa melampaui hak-hak dari individu. Penyadapan, pembukaan surat tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan intervesi ke dalam wilayah privat. Di sinilah perlu kehati-hatian, bukan mengandalkan pada kekuasaan.
Dari gambaran tersebut, persoalan fungsi kepolisian adalah terletak pada balance (keseimbangan) penerapan peran kepolisian dalam kehidupan bernegara (tidak boleh memihak kepada siapapun, namun ada kebijakan pemerintah).  Dalam keadaan seperti ini polisi diperbolehkan mengintervensi wilayah privat demi keamanan dalam negeri (UU Nomor 15 Tahun 2003). Sementara itu paradigma keamanan dalam negeri yang bercirikan partikularistis (perspektif positivis) beranggapan bahwa hak kolektif polisi seperti national self determination mendapat prioritas sama dengan hak-hak individu, pada hal paradigma hak-hak asasi itu berciri universalistis dengan mengacu pada hak-hak yang diwakili oleh seluruh umat manusia di dunia.
Antagonisme antara peran polisi dengan munculnya radikalisme dan intoleransi mejadi problem institusi. Dalam UUD 1945 tercantum baik hak-hak sipil maupun asas kedaulatan rakyat, kontradiksi fungsi dan peranan polisi ini terletak di sana, tetapi tidak berarti bahwa di dalam praktek hal itu tak terpecahkan. Dalam praktek polisi bisa saja memilih salah satu kutub yang menguntungkan. Karena itu paradigma keamanan dalam negeri tampaknya saja membela totalitas dan imparsialitas, namun sebenarnya cermin kepentingan partikular dan parsial, yakni kepentingan elit penguasa.
Dalam kondisi ini masyarakat yang merasa terancam keamanannya akan kembali ke alam state of nature, yang menurut Thomas Hobbes (1998 : 98) ini merupakan bentuk perjuangan mempertahankan diri. Dalam
Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa
memperjuangkan hak-haknya tersebut adalah wajar jika masyarakat dapat bersikap intolaransi meskipun belum tentu perjuangannya berhasil. Namun perlu diwaspadai bahwa perubahan sikap masyarakat yang intoleransi ke sikap radikal jika tidak didekati secara persuasif justru dapat menimbulkan ketakutan dan memperbesar kecurigaan ke arah tidak obyektifnya tindakan polisi . Kecenderungan ini dapat dirasakan sebagaimana kondisi masyarakat akhir-akhir ini.
Untuk mengatasi hal ini, kontrak- kontrak horisontal antar warga dalam proses demokratis sangat memadai. Sebab dalam perspektif positivis, negara itu memiliki hak untuk mengintervensi civil liberties demi stabilitas keamanan masyarakatnya, meskipun kebijakan yang diambil belum tentu tepat. Dengan demikian, negara tak lain daripada pencerminan kepentingan civil society . Di sini kebebasan individu menjadi sangat sentral. Keamanan dalam negeri diperoleh tidak dengan intervensi, melainkan dengan menjamin hak- hak sipil. Oleh karena itu penerapan fungsi kepolisian mengandung the condition of imposible dari aplikasi legislasi : equality dan individual autonomy.

## Pustaka
Dieter Evers, Hans and Tilman, Schiel. 1998. Kelompok-Kelompok Strategis. (edt Taufik Abdullah). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Freidman, John. 2005. Empowerment: The Politics of Alternative Development, Cambridge, Mass: Black Well Publisher.
Jatiman, Sardjono. 1999. Disintegrasi Masyarakat ditinjau dari Segi Antropologi Budaya, Sosiologi Hukum dan Psikologi Massa. Makalah Seminar. Jakarta.
Naisbitt, John. 2000. Mega Trends. Nicolas Brealey Publishing Ltd. London.
Prasetyo, Teguh. 2015. Keadilan Bermartabat. Nusa Media. Bandung.
Rahardjo, Satjipto. 1998. Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya. Makalah Seminar. PSK FH UNDIP. Semarang.
Suparlan, Parsudi. 1999. Kekerasan dan Potensi Disintegrasi Masyarakat. Makalah Seminar. Jakarta.
Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar. Jakarta.
Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa