## PERSEPSI MASYARAKAT GAMPONG MEE PANGWA KECAMATAN TRIENGGADENG TENTANG

## MEDIASI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT
Oleh: Israr Hardiyadi & Khairun Nisak

## Abstrak
Penyelesaian  kasus  pidana  secara  umum  tidak  mengenal  adanya mekanisme mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau  lebih dikenal  dengan  sebutan restoratif  justice. Bagi orang  dewasa  akan diberlakukan sesuai  dengan  sistem  peradilan  pidana  pada  umumnya. Berbeda halnya  dalam konteks  Aceh  yang  membolehkan  perkara  pidana  ringan  yang dilakukan orang dewasa  diselesaikan  secara  mediasi.  Qanun  No 9  Tahun  2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.
Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  mediasi  terhadap  perkara  pidana  di lakukan  setelah  adanya pelaporan  dari  para  pihak,  mediasi  dilakukan  oleh Keuchik, Tuha  Peut dan Teungku  Imuem sebanyak  dua  tahap  yaitu  pertemuan secara  terpisah  dengan  para pihak  untuk  mediasi  tahap  awal,  tahap  selanjutnya para  pihak  dipertemukan  untuk memperoleh  solusi  dari  mediasi  yang  dilakukan. Hampir semua masyarakat di kecamatan Trienggadeng setuju, merasa mudah dan bisa  menerima  hasil keputusan  yang  dihasilkan  dari  proses  mediasi  dan masyarakat  merasa  sangat terbantu  dengan  adanya  proses  mediasi  yang  ada  di gampong karena  prosesnyalebih  mudah  dan  waktu  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan dengan proses di kepolisian.
Kata Kunci: Mediasi-Pidana-Peradilan Adat

## A. Profil  Wilayah  dan  Masyarakat  Kecamatan  Trienggadeng  Serta  Profil Peradilan Adat di Kecamatan Trienggadeng
Kecamatan  Trienggadeng  adalah  sebuah  kecamatan  yang  masuk  dalam wiayah/kabupaten  Pidie  Jaya.  Kecamatan  Trienggadeng  memiliki  27 gampong (desa),  yaitu  sagoe,  Mee  Puduek,  Mesjid  Puduek,  Tuha,  Ruseb,  Dee,  Deah Tumanah, Panton Raya, Tampui, Keude Trienggadeng, Raya, Paya, Meue, Mesjid Trienggadeng,  Tungkluet,  Matang,  Rawasari,  Dayah  Ujong  Baroh,  Peulandek Teungoh, Peulandek Tunong, Mee Pangwa, Kuta Pangwa, Meucat, Deah Pangwa, Cot Lheue Rheng, Cot Makaso dan Buloh. 1
Jarak  pusat  Kecamatan  Trienggadeng  dengan  pusat  ibu  kota  Pidie  Jaya adalah 8 Km. Kecamatan Trienggadeng luasnya adalah 46,78 ha/m. Sebelah utara berbatasan  dengan  Selat  Malaka,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan Meureudu  dan  Kecamatan  Bandar  Baru, sebelah  timur  berbatasan  dengan Kecamatan Mereudu, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pante Raja dan Bandar  Baru.  Jika  dilihat  berdasarkan  ketinggian  di  atas  laut  menurut gampong, setiap gampong di  Kecamatan  Trienggadeng  memiliki  ketinggian  yang  berbeda- beda  dengan  ketinggian  minimum  sebesar  1m  di  atas  permukaan  laut.  Yaitu Gampong  Cot  Makaso,  serta  ketinggian  maksimum  sebesar  42  m  di  atas permukan  laut  yaitu Gampong Dayah  Tumanah. 2 Jumlah  penduduk  Kecamatan Trienggadeng  pada  tahun 2017  adalah  20.587  jiwa.  Dari  keseluruhan  tersebut
1 Wawancara dengan Sekretaris Camat Trienggadeng pada tanggal 04 Juli 2017.
2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017.
terdapat  10.475  perempuan  dan  10.112  berjenis  kelamin  laki-laki. 3 Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 : Jumlah Gampong dan Penduduk Kecamatan Trienggadeng tahun 2017
No Nama Desa Jumlah KK Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan Jumlah Total 1 Sagoe 479 785 819 1604 2 Mee Puduek 226 323 375 700 3 Mesjid Puduek 294 473 507 980 4 Tuha 143 263 313 576 5 Ruseb 115 233 253 486 6 Dee 85 155 171 326 7 Deah Tumanah 230 502 529 1031 8 Panton Raya 100 174 195 369 9 Tampui 234 505 513 1018 10 Keude Trienggadeng 160 301 357 658 11 Raya 176 405 381 786 12 Paya 166 418 420 838 13 Meue 407 798 827 1625 14 Mesjid Trienggadeng 155 296 297 593
3 Data yang diperoleh dari kantor camat Kecamatan Trienggadeng.
15 Tungkluet 208 430 412 842 16 Matang 509 128 126 254 17 Rawasari 196 471 483 954 18 Dayah Ujong Baroh 178 363 337 700 29 Peulandek Tunong 140 280 324 604 20 Peulandek Teungoh 115 213 217 430 21 Mee Pangwa 187 491 522 1013 22 Kuta Pangwa 104 292 263 555 23 Meucat 113 296 297 593 24 Deah Pangwa 418 790 841 1631 25 Cot Lheh Rheng 195 434 411 845 26 Cot Makaso 92 174 180 354 27 Buloh 56 117 105 222 Jumlah 100 10.112 10.475 20.587
Sumber Data: kantor Camat Trienggadeng tahun 2017
Berdasarkan pendidikan
keseluruhan masyarakat Kecamatan Trienggadeng  ada  yang  tidak  tamat  SD  yaitu  sejumlah  2.598  orang,  yang  tamat SD dan SMP sebanyak 2.598, yang tamat SMA sebanyak 1.436 orang, yang tamat perguruan  Tinggi  sebanyak  491  orang.  Dalam  kaitan  ini,  di  wilayah  kecamatan Trienggadeng terdapat sarana pendidikan umum  yaitu dari TK sampai SMU dan sekolah agama yaitu dari RA sampai MAN.
Di  Kecamatan  Trienggadeng  Terdapat  13  unit  Sekolah  Dasar  dengan jumlah  guru  sebanyak  275  dan  jumlah  murid  sebanyak  1.744  orang  dan  3  unit Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah guru sebanyak 74 orang dan murid sebanyak 671 orang. Pendidikan  Sekolah Menengah Pertama 4 unit dengan jumlah murid 639 dan jumlah guru 114 orang dan 2 madrasah tsanawiyah dengan jumlah guru 92  orang  dan  jumlah  murid  sebanyak  713  orang,  1  unit  Sekolah  Menegah  Atas dan 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah murid total keduanya 407 orang  dan  jumlah  guru  sebanyak  97  orang. Serta  satu  unit  Madrasah  Aliyah dengan jumlah guru 29 orang dan jumlah murid 260 murid. 4
Kecamatan  Trienggadeng  mempunyai  sarana  peribadatan  yaitu  8  mesjid yang terletak di gampong Peulandok Teungoh, Dayah Teumanah, Mesjid Puduek, Mesjid  Trienggadeng,  Kuta  Pangwa,  Deah  Pangwa  dan  Keude  Trienggadeng, sarana  peribadatan  lainnya  adalah Meunasah dan  balai  pengajian  dengan  jumlah masing-masing adalah sebanyak 50 Meunasah dan 38 balai pengajian.
Masyarakat  Trienggadeng  pada  umumnya  bekerja  sebagai  petani,  karena potensi  penunjang  ekonomi  terbesar  masyarakat  Trienggadeng  berasal  dari tanaman  bahan  pangan,  yaitu  padi.  Luas  tanam  padi  di  kecamatan  Trienggadeng adalah  1.079  hektar  dengan  luas  tanam  terbesar  di  Gampong  Deah  Tumanah, yaitu  sebesar  99  hektar.  Sedangkan  luas  tanam  palawija  kacang  kedelai  di Kecamatan  Trienggadeng  adalah  seluas  118  hektare  dengan  rata-rata  produksi sebesar 8,1 ton/hektar.
4 Badan Pusat Statistik Pidie Jaya Tahun 2017.
Dalam kehidupan sosial, masyarakat Trienggadeng bisa dikatakan sangat baik, betapa tidak hubungan persaudaraan satu sama lain sungguh erat. Sikap terbuka dan ramah tamah selalu melekat pada setiap perilaku masayarakat sehari- hari. Sehingga berbagai permasalahan yang ada di gampong dapat terselesaikan dengan cepat. Adat dan istiadat gampong masih ditaati oleh masyarakat gampong di seluruh Kecamatan Trienggadeng. 5
Mengenai aparatur pelaksanaan adat, kecamatan Trienggadeng mempunyai Tuha Peut sejumlah 27 orang, Keujruen Blang sebanyak 27 orang, Peutua Seunebok 5 orang, Pawang Laot 45 orang dan 1 orang Haria Peukan yang bertugas sebagai penjaga ketentraman dan keamanan dalam masyarakat adat. 6 Perangkat Peradilan Adat gampong, terdiri atas Keuchik, sebagai ketua, Sekretaris gampong, sebagai  Panitera, Imeum  Meunasah sebagai  anggota, Tuha Peuet, sebagai  anggota, Teungku  Seumebeut,  tokoh  adat  atau  cendikiawan  lainnya  di gampong selain Tuha  Peuet  gampong sesuai  dengan  kebutuhan.  Pada  tingkat Mukim terdiri  atas Imeum  Mukim,  sebagai  ketua, Sekretaris Mukim,  sebagai Panitera, Tuha  Peuet  Mukim,  sebagai  anggota, Ulama,  tokoh  adat/cendikiawan lainnya, selain Tuha Peuet Mukim sesuai dengan kebutuhan.
5 Wawancara dengan Ishak, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 04 Juli 2017.
6 Data diperoleh dari kantor Camat Trienggadeng.
B. Proses  Mediasi  Kasus  Pidana  dalam  Peradilan  Adat  di Gampong Mee Pangwa Kecamatan  Trienggadeng
Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik atau sengketa, baik konflik vertikal maupun horizontal. Pola penyelesaian koflik dalam masyarakat  Aceh  dikenal  dengan  pola  penyelesaian  adat gampong.  Pola  ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber dari Al- Qur’an dan Sunnah.
Pegangan suci umat Islam ini, mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar  rumah tangga,  antar masyarakat bahkan antar negara. 7
Proses  penyelesaian  sengketa  yag  terjadi  dalam  masyarakat  sangat ditentukan  oleh  para  aparatur gampong yang  terlibat  di  dalamnya.  Khususnya Keuchik sebagai pemimpin di tingkat gampong, yang memiliki peran bukan hanya sebagai  pengelola  administrasi  dan  manajemen  pemerintahan gampong,  tetapi juga  berperan  untuk  menjaga  ketertiban  dan  kedamaian  dalam  kehidupan masyarakat.
Perangkat  adat  seperti Keuchik, Tuha  Peut  gampong maupun mukim adalah  pihak  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  dan  mareka bertanggungjawab  agar penyelesaian  sengketa  tersebut  tidak  menimbulkan kerugian bagi  para pihak,  tetapi  berupaya  secara  maksimal  agar  tercapainya perdamaian.  Setidaknya  para  pemimpin peradilan  adat  memiliki  tanggungjawab utama yaitu melaksanakan proses peradilan, memutuskan dengan adil, melindungi
7 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional..., hlm. 251.
hak  para  pihak,  mencatat  proses  dan keputusan serta medokumentasikan dokumen. 8
Di  Kecamatan  Trienggadeng  terdapat  beberapa  kasus  yang  terjadi,  kasus yang  pertama  terjadi  pada  tahun  2014,  yaitu  kasus  pencemaran  nama  baik  yang dilakukan  seorang  warga  terhadap  beberapa  warga  lainnya.  Penyelesaian perkaranya  dilakukan  secara  adat  di Meunasah.  Pelaku  pencemaran  nama  baik diberi sanksi dengan membayar 50 sak semen sebagai bentuk top meunale, semen yang dibayarkan ditujukan untuk pembagunan Meunasah gampong. Kasus kedua terjadi  di tahun  2015  yaitu  masalah  perkelahian  antar  warga  yang  diawali  oleh pertengkaran  atau  perkelahian  antara  anak-anak  mareka,  yang  selanjutnya didamaikan  oleh  aparatur gampong tanpa  membayar  denda  sama  sekali,  mareka hanya membawa beuleukat dan dipeusijuek. Selanjutnya, kasus perkelahian antara dua  pemuda  yang  diselesaikan  di  kepolisian  tetapi  atas  nama gampong,  hal tersebut  dilakukan  karena  para  pihak  tidak  mau  menyelesaikannya  di Meunasah dan  karena  apabila  diselesaikan  di  Meunasah  dikhawatirkan  akan  terjadi kericuhan.  Dari  semua  kasus  yang  ada  hanya  satu  kasus  yang  tidak  berhasil diselesaikan di gampong karena para pihak tidak dapat menerima keputusan yang diberikan oleh aparatur gampong, kemudian kasus tersebut diselesaikan di kantor polisi yang berujung dipenjaranya tersangka penganiayaan. 9
Berdasarkan  data  kasus  di  atas,  dalam  proses  penanganan  perkara  lebih banyak  dilaksanakan  pada  peradilan  adat  gampong,  yang  melibatkan  aparatur
8 M.  Ridha  dkk, Peumat  Jaroe:  Proses  Mediasi  Menuju  Harmoni  dalam  Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017), hlm. 195.
9 Wawancara dengan Abdullah, salah satu Tuha Peut Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 05 November 2016.
gampong yang terdiri dari Tuha Peut, Imuem Meunasah, Sekretaris gampong dan tokoh masyarakat atau tokoh adat. Keikutsertaan semua pihak aparatur gampong dimaksudkan untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah secara cepat.
Dalam kasus tertentu  yang dikhawatirkan akan  memunculkan ketegangan dan kericuhan pada saat berlangsungnya proses mediasi, maka aparatur gampong akan  melibatkan  aparat  kepolisian  dalam  hal  ini  meminjam  kantor  Polsek Trienggadeng  sebagai  tempat  untuk  melaksanakan  mediasi  supaya kericuhan yang akan muncul dapat diminimalisir. 10
Dalam  peradilan  adat    di  Kecamatan  Trienggadeng,  setiap  sengketa  atau perselisihan  yang  dilakukan  semuanya  tidak  terlepas  dari  hukuman  baik  berupa nasehat,  teguran,  denda,  pencabutan  gelar  adat  ataupun  dikucilkan  dalam masyarakat  setempat.  Secara  umum proses  peradilan  adat  di gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng adalah sebagai berikut:
1. Para  pihak  yang  merasa  dirugikan  melakukan  pelaporan,  pelaporan  bisa disampaikan  oleh  para  pihak  kepada  kepala  dusun, Tuha  Peut ataupun kapada Keuchik,  tetapi  ada  juga  dalam  beberapa  kasus  para  pihak melaporkannya  kepada ureung  tuha (bukan  aparatur gampong,  tetapi dituakan  dan  dianggap  mengerti  oleh  masyarakat). Hal  ini  menerangkan bahwa dalam hal pelaporan para pihak boleh melaporkan kepada siapa saja perkara  atau  masalah  yang  mareka  hadapi,  tidak  mesti  harus  dilaporkan kepada keuchik saja.  Bisa  saja  para  pihak  melaporkannya  kepada  orang
10 Wawancara  dengan  M. Yusuf, Keuchik  Gampong Mee  Pangwa Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 07 Juli 2017.
yang  dipercayainya  di  dalam  gampong  tersebut  yang  dianggap  dapat memberi solusi dari apa yang dihadapi oleh para pihak.
2. Apabila  sengketa  yang  terjadi  dilaporkan  kepada ureung  tuha dan  jika kasus  yang  dimaksud  merupakan  kasus  yang  ringan  maka ureung  tuha tersebut  akan  mencoba  memediasi  antara  para  pihak  yang  bersengketa, apabila  para  pihak  setuju  dan  dapat  menerima  hasil  mediasi  maka  kasus tersebut akan selesai.
3. Jika  kasusnya  dilaporkan  langsung  kepada Keuchik atau  perangkat gampong lainnya seperti Tuha Peut, maka keuchik dan aparatur gampong akan  melakukan  pertemuan  terkait  masalah  tersebut dan  membicarakan mengenai  penyelesaian  dan  langkah-langkah  yang  akan  ditempuh    dari permasalahannya.
4. Setelah Keuchik dan  aparatur gampong melakukan  musyawarah  dan menyusun jadwal pemanggilan para pihak untuk melakukan sidang, maka untuk  langkah  pertama sebelum  sidang  dilakukan, para  pihak  secara terpisah  akan  dipanggil  untuk  ditanyai  mengenai  bagaimana  duduk perkaranya.  Biasanya  tempat  yang  digunakan  untuk  melakukan musyawarah awal ini adalah di rumah para pihak ataupun di rumah Tuha Peut. Kepada  pihak  yang  melaporkan biasanya  yang  dibahas  pada pertemuan awal ini adalah bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi, siapa saja  yang  melihat  ataupun  mendengar  kejadian  tersebut,  siapa saja  yang terlibat di dalamnya.
5. Dengan  adanya  informasi  awal  ini  maka  para  aparatur gampong akan mengetahui  apa  yang  sebenarnya  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  ini, kemudian aparatur gampong akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak  yaitu  dengan  menjumpai  para  pihak  di  rumahnya  masing-masing. Imuem Meunasah dibantu oleh Tuha Peut akan memberi nasehat kepada para  pihak  serta  menawarkan  solusi  untuk  berdamai.  Biasanya  nasehat yang diberikan oleh Imuem.
6. Meunasah berupa mengingatkan bahwa pertengkaran antar sesama sangat tidak  disukai  oleh  Allah,  alangkah  lebih  mulia  jika  kita  sesama  hamba Allah  saling  menyambung  tali  silaturahmi  bukan  malah  memutuskannya. Setelah  itu Tuha  Peut akan  menanyakan  kepada  para  pihak  apa  yang mareka inginkan dari mediasi tersebut. Setelah melakukan mediasi secara terpisah  antara  para  pihak aparatur gampong akan  mempertemukan  para pihak  untuk  menanyakan  apakah  mareka  menerima  hasil  yang  diperoleh dari mediasi tahap awal.
7. Setelah  para  aparatur gampong melakukan  mediasi, apabila  kesepakatan damai  belum  juga  didapatkan maka  sekretaris gampong akan  melakukan pemanggilan  kepada  para  pihak,  pemanggilan  yang  dilakukan  oleh sekretaris gampong bisa  dalam  bentuk  tertulis  maupun  mendatangi langsung  ke  kediaman  para  pihak  untuk  melakukan  pemanggilan  sidang sesuai  dengan  waktu  dan  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  aparatur gampong,    biasanya  sidang  peradilan  adat  tingkat gampong dilakukan  di Meunasah. Dikarenakan  kasus-kasus  yang  ditangani  oleh  aparatur
gampong merupakan  kasus  yang  sifatnya  bukan  aib  bagi  para pihak  atau bukan  kasus  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  terhadap  anak  dan perempuan  maupun  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak,  maka persidangan  yang  dilakukkan  bersifat  terbuka  untuk  umum.    Biasanya pada  saat  sidang  peradilan  adat  dilakukan,  masyarakat  sekitar  yang mengetahui  adanya  persidangan  akan  datang  dan  menyaksikan  jalannya persidangan tersebut.
8. Apabila  hasil  yang  didapat  dari  mediasi  berupa  persetujuan  para  pihak untuk  berdamai,  maka  selanjutnya  akan  ditentukan  waktu  dan  tempat untuk melakukan peusijuek.
9. Pada  saat  persidangan, Keuchik memimpin  persidangan  dan  dibantu  oleh aparatur gampong lainnya,  juga  dibantu  oleh Imuem  Meunasah dan sekretaris gampong sebagai  Panitera.  Pada  persidangan  awal  pemimpin sidang  akan  mempersilahkan  para  saksi  untuk  menyampaikan keterangannya berdasarkan apa  yang mareka ketahui. Dilanjutkan dengan keterangan  yang disampaikan oleh pihak pelapor maupun pembelaan dari pihak  yang terlapor.  Jika  keterangan  yang  disampaikan  para  pihak  dan saksi-saksi  terlalu  panjang  dan  lama  misalnya  dalam  kasus  pencemaran nama  baik  yang  dilakukan  salah  seorang  warga  terhadap  beberapa  warga lainya,  karena  dalam  kasus  ini  saksi  yang  dimintai  untuk  memberikan keterangannya lebih dari empat orang saksi, baik itu saksi korban maupun saksi  yang  melihat  secara  langsung  kejadian  tersebut,  maka  sidang  akan ditutup  dan  dilanjutkan  pada  waktu  yang  telah  ditentukan,  biasanya  dua
malam setelah sidang ditunda, karena kebanyakan sidang tingkat gampong yang  dilakukan  di  Kecamatan  Trienggadeng    adalah  pada  malam  hari, dilaksanakan  pada  malam  hari  karena  semua  aparatur  desa  dan  semua pihak  yang  terlibat  dapat  hadir  dan  tidak  mengganggu  pekerjaan  mareka masing-masing.
10. Pada  sidang  selanjutkan  akan  dilanjutkan  dengan  keterangan  yang  belum selesai pada sidang pertama. Setelah majelis sidang mendengarkan semua keterangan  baik  dari  saksi  maupun  para  pihak,  maka Keuchik akan memberikan  tanggapan  teradap  perkara  yang  terjadi,  setelah  itu Keuchik mempersilahkan  anggota  majelis  sidang  untuk  memberikan  tanggapan lanjutan  tentang  perkara  tersebut.  Kemudian  majelis  sidang  melakukan musyawarah  untuk  menentukan  putusan  damai.  Jika  putusan  damai  tidak diterima maka para majelis hakim akan memberikan alternatif lainnya dan sidang  dilanjutkan  pada  waktu  yang  lain,  sambil  menunggu  keputusan dengan  melakukan  musyawarah  di  luar  sidang  dengan  para  pihak  yang tidak menerima putusan damai yang disampaikan oleh majelis sidang.
11. Setelah para  pihak  menerima  putusan  yang  diperoleh  dari  hasil musyawarah,  maka keuchik akan  membacakan  keputusan  sidang  pada sidang  selanjutnya.  Misalnya  putusan  yang  diperoleh  berupa  para  pihak terlapor  harus  membayar  denda  terlebih  dahulu  baru  kemudian  pihak pelapor mau melakukan perdamaian.
12. Setelah  semua  pihak  telah  setuju  untuk  berdamai,  maka  akan  ditentukan waktu untuk melaksanakan putusan damai dan melakukan acara Peusijuek.
13. Pada saat melakukan pesijuek para pihak harus membawa beulukat (ketan putih)  masing-masing  satu  piring  lengkap  dengan tumpoe atau ue  mirah dan  satu ciriek air  teh  atau  kopi.  Selanjutnya  pihak  terlapor  yang dikenakan denda akan membayarkan dendanya kepada aparatur gampong, kemudian  dilanjutkan  dengan  acara peumat  jaroe atau  bersalaman  dan prosesi peusijuek para pihak oleh Imuem Meunasah dan makan beulukat bersama. 11
Dari  rentetan  proses  peradilan  adat  yang  telah  penulis  sebutkan  diatas proses mediasi yang dilakukan oleh aparatur gampong terletak pada point nomor 4  dan  nomor  5,  apabila  setelah  dimediasi  para  pihak  belum  sepakat  untuk berdamai  maka  proses  peradilan  akan  dilanjutkan,  akan  tetapi  tetap  saja  yang diinginkan  oleh  para  aparatur  gampong  hasil  terakhir  dari  proses  peradilan  ini adalah damai. 12 Dari hal diatas dapat dilihat perbedaan antara peradilan adat dan mediasi,  mediasi  merupakan  salah  satu  proses  yang  terdapat  dalam  mediasi, setelah mediasi tak terwujud baru dilanjutkan dengan peradilan adat.

## C. Persepsi Masyarakat di gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Tentang Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat
Beberapa  tokoh  masyarakat  dan  masyarakat  kecamatan  Trienggadeng yang  penulis  jumpai  terkait  proses  mediasi  perkara  pidana  dalam  peradilan  adat memberikan  tanggapan  yang  beragam  terkait  hal  ini,  salah  satunya  adalah Teungku Marzuki  yang  merupakan Imuem  Meunasah  gampong Mee  Pangwa
11 Wawancara  dengan M.  Yusuf, Keuchik  Gampong Mee  Pangwa  Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 07 Juli 2017.
12 Wawancara dengan Muhammad Yamin, salah satu Tuha Peut Gampong Mee Pangwa, pada tanggal 08 Juli 2017.
mengatakan bahwa hampir semua dari sengketa  yang terjadi di masyarakat  yang telah  diselesaikan  di gampong melalui  proses  mediasi dapat  diterima  oleh  para pihak, baik itu berupa sanksi maupun memperbaiki hubungan mareka  yang telah rusak  akibat  bersengketa,  sesuai  dengan  anjuran  yang  disampaikan  oleh  aparatur gampong pada saat mediasi berlangsung. 13
Menurut  Bakhtiar  salah  satu  warga gampong Mee  Pangwa, pelaksanaan mediasi di Gampong Mee  Pangwa  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada, kasus-kasus  yang  dimediasi sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  dibuat  yaitu kasus-kasus  yang  diselesaiakan  merupakan  kasus  yang  berskala  kecil,  misalnya penganiayan ringan, pencurian ringan dan lain sebagainya. Sepertinya masyarakat mengerti  tentang  adanya  kewenangan  aparatur gampong untuk  menyelesaikan sengketa  skala  kecil  tersebut,  hal  itu  dibuktikan  dengan  tidak  langsung dilaporkannya  kepada  polisi  apabila  ada  sengketa  maupun  permasalahan  yang terjadi  di  dalam  masyarakat,  masyarakat  lebih  memilih  melaporkan  kepada aparatur gampong untuk dapat segera diselesaikan tanpa melalui kepolisian yang dianggap terlalu lama untuk memperoleh keputusan. 14
Hasil  keputusan  yang  diperoleh  dari  proses  mediasi  dapat  memberi kepuasan  bagi  kami  para  pihak  yang  bersengketa,  karena  keputusan  yang diberikan  bukan keputusan  mutlak  atau  keputusan  sebelah  pihak  dari Keuchik maupun  aparatur gampong lainnya,  melainkan  keputusan  yang  kami  setujui bersama  yang  sifatnya  lebih  kekeluargaan.  Oleh  karena  itu,  kami  akan  dengan
13 Wawancara dengan Teungku Marzuki, Imuem Menasah Gampong Mee Pangwa pada tanggal 07 Juli 2017.
14 Wawancara dengan Bakhtiar, salah seorang masyarakat Gampong Mee Pangwa pada tanggal 09 juli 2017.
senang hati menjalankan dan mematuhi putusan sebagaimana yang dihasilkan dari proses mediasi. 15
Ainun  salah  seorang  warga  yang  merupakan  pihak  terlapor  dalam  kasus pencemaran  nama  baik,  mengatakan  bahwa  mediasi  yang  dilaksanakan  di gampong merupakan jalan  terbaik  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang dia hadapi,  hasil  keputusan  yang diberikan  membuat  hubungannya para  pihak  yang bersengketa  menjadi  membaik  sehingga  sengeketa  yang  terjadi  tidak berkepanjangan.  Denda  yang  diberikanpun    dapat  menjadi  pembelajaran  untuk saya kedepannya supaya dapat menjaga perkataan ketika berbicara dan menyadari bahwa  nama  baik  seseorang  itu  mahal  harganya,  sehingga  hal  seperti  ini  tidak terjadi  lagi,  denda  yang  dikenakan  sebagai  sanksi  juga  merupakan  kesepakatan antara kami para pihak yang berkasus. 16
Menurut Sufriyati selaku orang tua dari pemuda yang terlibat perkelahian, proses  mediasi  lebih  bermamfaat  dibandingkan  diselesaikan  di  kepolisian,  jika dikepolisian yang  tebukti  bersalah  hanya  dipenjara  yang  sama  sekali  tidak berguna bagi anak saya selaku pihak yang terluka berat, dan hal itu akan membuat kami  selalu  bermusuhan  dengan  pihak  yang  satu  lagi.  Tetapi  dengan  adanya mediasi, luka yang dialami oleh anak saya maupun yang dialami oleh pihak yang satu  lagi  akan  diobati  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  kami  diskusikan  bersama
15 Wawancara dengan Rahma wati, salah seorang pihak yang bersengketa pada tanggal 09 Juli 2017.
16 Wawancara dengan Ainun salah seorang pihak yang bersengketa pada tanggal 09 Juli 2017.
baik  itu  membayar  biaya  pengobatan  bagi  yang  terluka  sampai  sembuh  atau memberikan uang sejumlah yang telah disepakati. 17
Sayam yang  disepakati  dari  hasil  mediasi  berguna  sebagai  bentuk gantoe darah,  atau  sebagai  pengganti  terhadap  darah  yang  keluar  disebabkan  oleh perkelahian dan  cara  ini  merupakan  cara  yang  sudah  dipraktekkan  secara turun menurun  dalam  masyarakat  Trienggadeng.  Apabila  seseorang  melukai  badan orang lain dan membuat darahnya keluar, sejauh ini masyarakat masih menerima proses  pemaafan  dan  diikuti  dengan sayam berupa  membawa  sehelai  kain  putih dan  sejumlah  uang  pada  saat  yang  terluka  hendak  di peusijuek. Kain  putih  yang dibawa  tersebut  diikat  dikepala  orang  yang  hendak  di peusijuek yang  bermakna bahwa  darah  yang  keluar  dari  si  terluka  dianggap  tidak  pernah  terjadi,  dengan demikian para pihak tidak akan mengungkit masalah ini dikemudian hari. 18
Dari  semua  responden  yang  penulis  wawancarai  hanya  ada  satu  orang masyarakat  yang juga merupakan korban penganiayaan  ringan di Gampong Mee Pangwa  yang  kurang  setuju  dengan  adanya  mediasi.  Menurutnya  mediasi  yang dilakukan  di gampong tidak dapat  memberi  efek  jera  bagi pelaku  kejahatan, karena  denda  yang  diberikan  tidak  begitu  berat  sehingga pelaku  menganggap gampang  hukuman  tersebut  dan  akan  mengulangi  kejahatan  yang  sama dikemudian  hari.  Menurutnya  pula,  upaya  damai  yang  ditawarkan  oleh  aparatur gampong tidak  akan  berjalan  dengan  baik,  bisa  jadi  didepan  para  aparatur gampong kami  akan  bermaafan,  tetapi  dibelakang  mareka  tetap  akan  bermasam
17 Wawancara dengan Sufriyati, orang tua anak yang terlibat perkelahian pada tanggal 08 Juli 2017.
18 Wawancara dengan Hj Ainsyah, tokoh Masyarakat Gampong Mee Pangwa pada tanggal 11 Juli 2017.
muka,  pemaafan  yang  dilakukan  hanya  untuk  dinampakkan  di  depan  aparatur gampong tanpa  dijalankan  dalam  keseharian,  karena  maaf  yang  seperti  itu  tidak sepenuhnya keikhlasan dari hati masing-masing. 19
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, hampir semua masyarakat di kecamatan  Trienggadeng  setuju,  merasa  mudah  dan  bisa  menerima  hasil keputusan  yang  dihasilkan  dari  proses  mediasi  dan  masyarakat  marasa  sangat terbantu  dengan  adanya  proses  mediasi  yang  ada  di  gampong  karena  prosesnya lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan  dengan  proses  di  kepolisian. Persepsi  masyarakat  terhadap  kasus- kasus di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2: Persepsi Masyarakat gampong Mee pangwa Kecamatan Trienggadeng terhadap Mediasi Perkara pidana
Perkara Keterangan Pencemaran nama baik Selesai tingkat gampong Perkelahian Selesai tingkat gampong Pertengkaran Selesai tingkat gampong Penganiayaan ringan Berlanjut ke kepolisian
19 Wawancara dengan Mutia salah satu korban penganiayan, pada tanggal 11 Juli 2017.

## 3.4. Eksistensi Kesepakatan Mediasi Pidana di gampong Mee Pangwa

## Kecamatan Trienggadeng
Masyarakat  di gampong Mee  Pangwa kecamatan  Trienggadeng  pada umumnya  lebih  menyenangi  dan  merasa  lebih  mudah  untuk  menyelesaikan perkara  yang  terjadi  diantara  mareka  melalui  proses  mediasi  pidana  dalam peradilan adat, selain cepat, biaya  yang dikeluarkan untuk beracara tidak banyak dan  hasil  yang  diperoleh  pun  tidak  merugikan  siapapun  karena  putusan  yang dihasilkan  berupa  kesepakatan  bersama  antar  pihak,  aparatur  yang  ikut  serta dalam  penyelesaiannya  hanya  berfungsi  sebagai  mediator  atau  oarang  yang menengahi antar keduanya . 20
Sejauh  ini  belum  satupun  kasus  persengketaan  yang  telah  masuk  ke gampong untuk diselesaikan  masuk  ke  tingkat  mukim guna  untuk  dilanjuti atau sebagai  bentuk  banding karena  belum  tuntas  di gampong,  itu  berarti  masyarakat percaya  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  aparatur gampong dan  setuju  dengan keputusan  dan  saran  damai  yang  diberikan  oleh  aparatur  adat gampong. masyarakat  merasa  puas  dengan  mediasi  yang  mareka  tempuh  secara kekeluargaan  yang  berakhir  dengan  membaiknya  hubungan  kedua  pihak  yang bersengketa,  bahkan  setelah  kejadian  ini  berakhir  hubungan  mareka  akan bertambah akrab. 21
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparatur gampong menambah keyakinan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mediasi dan menerima  setiap  hasil  yang  diperoleh  dari  mediasi  tersebut.  Meskipun  ada
20 Wawancara dengan  Mukhtaruddin , Imuem Mukim Pangwa pada tanggal 09 Juli 2017.
21 Wawancara dengan Ishak , Camat Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 12 juli 2017.
beberapa masyarakat mungkin kurang suka dengan penyelesaian seperti ini karena bagi mareka polisi lebih berhak menyelesaikan setiap sengketa dan hukuman dari polisi  dianggap  lebih  setimpal  dibandingkan  dengan  keputusan  secara  adat  yang lebih mengedepankan rasa kekeluargaan.
Sejauh  ini  masyarakat  lebih  memilih  permasalahan  mareka diselesaikan secara adat dibandingkan dengan melaporkannya kepada polisi. Apabila ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat masih bisa diselesaikan di gampong maka polisi akan  menyarankan  untuk  menyelesaikannya  di gampong baru  setelah  kasusnya tidak selesai di tingkat gampong dan mukim  polisi yang akan menanganinya.
DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (legal  theory)  dan  Teori  Peradilan (judicialprudence), Jakarta: Kencana, 2009
Abi Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah, Sunan Tirmizi
Ahmad  Rifai, penemuan  hukum  oleh  hakim  dalam  prespektif  hukum  progresif,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Abdurrahman  Fathoni, Metodelogi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005.
Agus  Budi  Wibowo, Tueng  Bila  dalam  Masyarakat  Aceh, Banda  Aceh:  Balai Pelestarian Sejarah, dan Nilai Tradisional, 2009.
Asnawi Muhammad Salam, Aceh Antara Adat dan Syariat (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh), Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
Badruzzaman  Ismail, Sistem  Budaya  Adat  Aceh  dalam  Membangun Kesejahteraan, Banda Aceh:Buboen Jaya, 2013.
Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Gunawan  Widjaja, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Lilik  Mulyadi, Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Bandung: PT. ALUMNI, 2015.
Mansari,  Restorative  Justice  Pergeseran  Orientasi  Keadilan  dalam  Penanganan Kasus anak, 2016,
Majelis  Adat  Aceh, Pedoman  Umum  Adat  Aceh  (Peradilan  dan  Hukum  Adat) Edisi III, (Banda Aceh: MAA, 2008).
Marlina, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restroaktif  Justice  Dalam Hukum Pidana, Medan: USU Pres, 2010.
Mohammad  Jamin, Peradilan  Adat  Pergeseran  Politik  Hukum,  Perspektif
Undang-undang Otonomi khusus Papua, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
Muhammad  Nas, Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan  Syariat  Islam  dalam Hukum Islam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012
Muhammad  Umar, Peradaban  Aceh  (tamaddun)  I, Banda  Aceh: Buboen Jaya, 2006.
M.  Ridha  dkk, Peumat  Jaroe:  Proses  Mediasi  Menuju  Harmoni  dalam Masyarakat Aceh, Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017.
Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh
Rachmadi Usman, Pilihan Sengketa Di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Rusjdi  Ali  Muhammad,  Khairizzaman, Konstelasi  Syariat  Islam  di  Era  Global Cetakan kedua, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.
Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  Dan  Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
Takdir  Rahmadi, Mediasi  penyelesaian  sengketa  melalui  pendekatan mufakat,
Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Qanun no 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi Papua.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Anak.
Surat  keputusan  bersama  antara  Gubernur  Aceh,  kepala  kepolisian  daerah  Aceh dan  ketua  Majelis  Adat  Aceh,  tentang  penyelenggaraan  peradilan  adat gampong atau nama lain di Aceh.