## KEWENANGAN  BARU MAHKAMAH  KONSTITUSI  INDONESIA
Oleh: Bayu  Lesmana Taruna

## Abstract
Constitutional  Court's presence in the Indonesian state administration s1t57sm i, orcler to reform state affairs  which menutut lav enforcement in a fair and  democratic about  the constitution.  In general,  society or justitiabellen who feel their  human rights have been violated  by the law expect to benefit  by the existence of the Constitutional Court.  Further development of the Constitutional Court has managed to provide protectionfor the constitutional  rights  of citizensfrom any violation  of laws provisions.
Nevertheless, the constitutional  court has weaknesses. Constitutional Court only has the authority to test the validity of the laws against the Constitution, and not be able to test the implementation or application of the regulations. Therefore the Constitutional  Court can not examine  these  cases  o concrete constitutional  authority the Court  examined the constitutionality of a Konstiusi only legislation  that  abstract. The Constitutionql Court does not have to check the cases involving violalions of constitutional rights  of individuals  lhrough a mechanism  known as a constitutional complaint.
Keywords:  Constitulional Court's,  Constitutional Rev iew, const itutional  Complain

## Pendahuluan
Point penting dari hasil kegiatan beberapa amandemen  konstitusi yang pernah dilakukan adalah pengakuan lahirnya  lembaga Mahkamah
Konstitusi  dalarn
system
ketatanegaraan Indonesia Yang berwenang untuk melaksanakan  fungsi uji konstitusionalitas. Kehadiran
Mahkamah Konstitusi (MK) di
Indonesia telah  menjadikannya sebagai salah satu bagian  penting dari objek hukum  tata negara  Indonesia.
Perubahan fundamental Yang terjadi  setelah dilakukannYa amandemen  terhadaP UUD 1945
tersebut adalah berubahnya struktur
dan  mekanisme kerja lembaga-lembaga negara dalam  sistem ketatanegaraan
Indonesia, yakni sistem yang bercorak vertical-hierakis  menjadi horizontal-
hierakis. Dalam sistem lama, Yakni sistem yang  bercorak vertical hierakis itu, lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
disusun secara vertikal dan  bertingkat dengan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) berada di struktur dan kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.  Sebaliknya dalam sistem sekarang, maka  cara seperti itu sudah ditinggalkan. Sistem yang berlaku sekarang masing-masing lemabga
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain. Demikian hal juga dengan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi saat ini tidak dapat dipisahkan dengan  ide awal pembentukan Mahkamah  Konstitusi itu sendiri, karena ada konteks yang  tidak dapat dinafikan begitu  saja ketika berbicara tentang Mahkamah Konsitusi. Karenanya  sangat untuk mempelajari sejarah pertumbuhan eagasan  atau  ide yang melatarbelakangi lahirnya  Mahkamah  Konstitusi.  Id; pembentukan  Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi pengujian Undang-Undang yang dikaitkan dengan kervenangan Mahkamah  Agung OaLm sejarah pembentukan negara kita (Assiddiqie ,2004. b: 4). Melihat pendapat yang dikemukakan di atas,  dengan demikian sagasan pernbentukan Mahkamah Konstitusi setidaknya di dorong oleh tiea alasan: pertama, Bertambahnva .iumlah lembaga negara Oon bertambahnya ketentuan sebagai akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antar lernabaganegara menjadi semakin banyak.  Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MpR kepada supremasi konstitusi, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang supremasi  kekuasaan yang berwenang menyelesaikan  sengketa antarlembaga negara. Oleh karena itu, dipertukan lembaga yang  netaral untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Kedua, Sebagai  konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratios  yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukan bahwa suatu keputusan yang demokratis  tidak selalu sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku. Oleh  karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menguji konstitusioonalitas UU terhadap UUD.  Ketiga, Ada kasus aktual  yang terjadi di Indonesia pada saat  itu,  yaitu pemakzulan (impeachmenr) presiden Abdurahman Wahid  dari kursi kepresidenannya  oleh MPR pada siding istimewa  MpR tahun 2001.  Kasus ini mengilhami tercetusnya pemikiran  untuk mencari cara agar ada mekanisme  hukum  yang membingkai proses pemberhentian Presiden  dan/atau Wakil presiden yang tidak didasarkan atas  alasan politis semata. Untuk  itu, disepakati keperluan akan adanya suatu lembaga yang berkewajiban menailai pelanggaran hukum  yang dilakukan oleh presiden dan/atau Wakil presiden, yang dapat menyebabkan presiden  dan/atau Wakil Presiden dapat  diberhentikan sebelum habis rnasa jabatannya.
Mahkamah Konstitusi adalah institusi  baru  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Institusi ini diadakan setelah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar lg45 (UUD 1945), yakni Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan  "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang
l J u rnal  Legalitas- y, LT N ^,
berada di bawahnya dalam  lingkungan peradilan  urnum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan  militer,
lingkungan  peradilan tata  usaha  negara, dan  oleh sebuah
Mahkamah
Konstitusi".
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 24 UUD 1945, dapat dikatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi merupakan  salah satu pelaku  kekuasaan  kehakiman  di samping Mahkamah Agung dan  badan- badan peradilan  lainnya. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,
Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh
Pasal24 ayat(2), Pasal 24c, dan diatur lebih lanjut dalam UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Uraian di atas menunjukkan pengertian  bahwa  ada perbedaan  yang mendasar  antara ruang lingkup yang terkandung dalam Pengertian kekuasaan kehakiman  sebelum dan sesudah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sebelurn amandemen, tampak  bahwa pengertian kekuasaan  kehakirnan diartikan terbatas
pada  upaya  menegakkan hukum dan keadilan  atas masalah-masalah yang
tercakup dalam empat lingkungan peradilan  (Peradilan  Umum, Peradilan
Ir{iliter, Agama, Dan Peradilan Tata Usaha  Negara).
Tugas, Fungsi Dan Mahkamah Konstitusi
Dalam ketentuan
tahun 2003, disebutkan
Kewenangan
UU No 24 bahwa tugas
dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah  menangani perkara ketatanegaraan atau  perkara  konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi (UUD  1945) agar dilaksanakan  secara  bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita
demokrasi.
Menurut Abdul Latief (2009:
103), Mahkamah Konstitusi berfungsi menegakkan konstitusi untuk mewujudkan negara  hukum yang demokratis.  Negara  hukum demokratis adalah  negara hukum  yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa pengawasan. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum  yang adil dan demokratis, kedaulatan atau
kekuasaan  negara di dalamnya harus
tunduk pada hukum, lembaga-lembaga
negara yang  ada harus selalu saling mengawasi satu sama lain, sehingga
pemusatan  kekuasaan pada satu lembaga atau individu  adalah larangan
yang mutlak dalam  negara  hukum.
Mengacu pada pengertian  fungsi
Mahkamah  Konstitusi  tersebut di atas,
maka Abdul Latief  (2009: menyatakan
Mahkamah  Konstitusi  dapat dikatakan menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai  lembaga  pengawal  konstitusi, sebagai  penawar konstitusi, penegak
demokrasidan penjaga hak asasi manusia.  Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan
empat  kewenangan dan satu kewajiban yang dapat dipandang  sebagai suatu
kewenangan  sebagaimana ditentukan
Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945.
berupa
Konstitusi  sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintah negara 1'ang stabil dan juga merupakan  koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan  oleh tafsir ganda  terhadap konstitusi.  Karena itu sebagai  penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitu;i merupakan penafsir tertinggi  konstitusi (Mukti Fajar, 2006:  I l9).
Pasal  24C ayat (l) dan  ayat (2) UUD 19455 dan pasal l0 ayat (1) dan a1'at (2) UU No. 24/2003 tentang \{ahkamah Konstitusi mengatur tentang wewenang Mahkamah Konstitusi. pada intinya Mahkamah Konstitusi  memiliki empat  kewenangan dan  satu kewajiban.
Keberadaan Mahkamah
( l) Mahkamah
Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan  terakhir  yang putusannya bersifat final  untuk:
a. Menguji
undang_undang terhadap UUD 1945; b. Memutus  sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD I945; c. Memutus pembubaran partai politik;dan
d. Memutus  persetisihan tentang hasil pemilihan umum
(2) Mahkamah  Konstitusi wajib memberikan  putusan atas pendapat DPR bahwa  presiden  dan/atau  Wakil Presiden diduga telah melakukan
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau  perbuatan tercela. danlatau tidak lagi memenuhi syarat sebagai  presiden  dan/atau Wakil Presiden  sebagaimana dimaksud dalam uuD 1945. Kalau diperhatikan secara seksama,  keseluruhan kewenangan yang  dimiliki  oleh Mahkamah Konstitusi itu, dalam arti luas sesungguhnya bisa dikembalikan kepada upaya menjaga tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Hubungan  Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pertanyaannya kemudian,  bagaimanakah hubungan Mahkamah  Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pasal 24A ayat (l) UUD 1945 menyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang_undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang_undang.
Ketentuan ini secara implisit menunjukkan maksud pembentuk UUD untuk memberikan peran kepada Mahkamah Agung sebagai penegak hukum dan keadilan tertinggi untuk persoalan yang lebih merupakan persoalan hukum sehari-hari.
Pemisahan  wewenang judicial review dan constitutional review pada sebuah lembaga Mahkamah  Konstitusi, yang lepas dari lembaga Mahkamah Agung, merupakan suatu bentuk turnal Legalitas y"L 3 NrJ
kerinduan dari seluruh rakyat Indonesia atas hukum yang adil, adanya kepastian hukum, dan dijaminnYa hak-hak
konstitusional mereka. Jika u'ewenang pengujian dan fungsi the interpreter of constitution ini diserahkan kepada
Mahkamah Agung, dikhawatirkan kerinduan itu tidak segera daPat
terobati, sebab tradisi yang  berkembang sebelumnya, Mahkamah  Agung identik dengan penumplnan Pe\a'm, \a:n jamak  dengan perilaku-perilaku  korup, yang  banyak  melibatkan person-person dalam institusi  ini.
Akibatnya, apabila wewenang menguji  tersebut  dipaksakan berada di
Mahkamah  Agung, maka yang  muncul kemudian malah Pelanggengan kejumbuhan hukum yang sudah mengakar terlalu  lama. Oleh karenanya, tepatlah kiranya pembagian kekuasaan  kehakiman ke dalam dua lembaga  peradilan, Mahkamah  Agung dan  Mahkamah  Konstitusi. Mahkamah Agung berfungsi untuk memutus
perkara-perkara  kasasi dan melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah  undang- undang terhadap undang-undang,
sedangkan  Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi
uji
konstitusion alitasl constitut ional review, yang terkait dengan penegakkan konstitusi  sebagai hukum dasar.
Dengan  demikian Mahkamah
Konstitusi  berfungsi  sebagai the guardian and the interPreter of constitution.
Sesuai kewenangan
untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang
kewenangannya  diberikan oleh UUD,
Mahkamah Konstitusi  menjadi lembaga
penyeimbang sesuai  dengan prinsip check and balances. Sedangkan lewat kewenangan menguji UU terhadaP
UUD, Mahkamah Konstitusi menjadi penJamln terpenuhinya hak
\u:,:\>\rs>\\\\>N\>u\s\\s
melindungi warganegara dari UU buatan legistator Yang daPat menimbulkan kerugian konstitusional
(Fickar  Hadjar, 2003:  3).
Kewenanga n C o nst it ut io nal Rev iew Istilah constitutional review terdiri  dari  dua  kata, Yakni constitutional berarti undang-undang
dasar (Pramadya Puspa, 1979: 244),
dan review bermakna tinjauan atau peninjauan (John M. Echols dan
Hassan Shadily,  1997: 141).  Perpaduan kedua kata menjadi constitutional review merupakan istilah  teknik  yuridis yang bermakna  peninjauan terhadap
konstitusional atau penirtjauan  terhadap
Undang-Undang  atas Undang-Undang
Dasar (Latief, et al, 2009: l0).
Gagasan mengenai  pelembagaan/
institusionalisasi sebuah lembaga
Peradilan Tata Negara  {constitutional court), tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan
terhadap hak-hak  konstitusional warga
negara, yang acapkali  terancam oleh kesewenang-wenangan Pemerintah berkuasa. Upaya  inilah yang
Jurnal Legalitas Vol. 3 No.2
perkembangan pemikiran dari gagasan tentang: Pertama,  negara hukum dalam pengertian rule of law. Kedua,  prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Ketiga,  upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Kolaborasi  ketiga lde dasar kemuctian dikembangkan dalam sebuah konsep constitutional  review, sebagai jawaban kebutuhan adanya suatu pemerintahan  modern  yang  demokratis.
Sehubungan  dengan hal tersebut, apabila penggunaan istilah
constitutionol review ditelaah lebih lanjut melalui pendekatan sejarah hukum  dan  perbandingan hukum. Oleh karena itu, apabila mempersoalkan constitutional review juga harus dibedakan dengan istilah judicial rev iew atau t oe ts ingsre c ht.
Pentingnya
menjelaskan constitutional  review terhadap judicial review atau betsingsrecht, karena keduanya  rnempunyai persamaan  dan perbedaan yang mendasar. Salah  satu p€rsamaannya, karena kedua istilah dimaksud merupakan kegiatan pengujian  terhadap suatu regulasi. Sedang luas  dan ruang lingkup obyek 1'ang akan diuji, berbeda  antara satu dengan yang lain.
Ada  dua alasan pokok membedakan constitutional review dengan j udic ial rev i ew,sebagai berikut: Periama,  Constitutional review selain
dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannva. Kedua, Dalam konsep judicial ,rri", terkait  pula pengertian yang lebih luas objeknya,  misalnya  mencakup soal Iegalitas  peraturan di bawah UU terhadap UU, sedangkan constitutional review hanya menyangkut pengujian konstitusionalitas,  yaitu  terhadap UUD (Assiddiqie,2005: 3). Melihat  kondisi demikian terdapat sedikitnya dua tugas pokok dan  fungsi  (tupoksi) dari pengembangan model constitutional review. Pertama, adalah untuk menjamin adanya  sebuah  perimbangan atau hubungan yang sinergis yang menjadi refleksi dari berjalannya system demokrasi  antara tiga cabang kekuasaan yang ada, eksekutil legislatif, dan yudikatif. Mekanisme  ini dimaksudkan agar ketiga cabang kekuasaan yang  ada tidak berjalan secara timpang, atau  ada dominasi oleh satu cabang kekusaan yang satu terhadap  cabang kekuasaan yang lain, semisal praktek-praktek executive heavy atau legislative heavy yang kerap melanda  Indonesia. Kedua, adalah sebagai sebuah upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yang telah dijamin konstitusionalitasnya oleh konstitusi (UUD), dari perilaku absolute pemegang kekuasaan, yang dapat berakibat pada
selanjutnya
"constitutional konstitusional.
Konsepsi
melahirkan konsepsi review" atau pengujian
ini lahir sebagai buah
turnal Legalitas VoL j No.2
dikebirinya/dilanggarnya hak-hak fundamental warga  negara.
lde constitutional  review Pada kelanjutannya tumbuh dengan masih seiring dengan menguatnya semangat penegakkan konstitusi sebagai grondnormlhigest norm atau hukum
dasar  tertinggi, yang artinya segala
peraturan perundang-undangan yang
berada dibawahnYa tidak boleh
beftentangan  dengan  aPa Yang sudah diatur dalam  konstitusi,  semua norma hukum negara haruslah konsonan dengan norma-llorma konstitusi'
Konstitusi  menjadi perwujudan dari konsepsi negara hukum baik rechtsstaat  maupun  the rule of lm'v, di mana  negara tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan semata
(absolutism elntachtstaat), tetapi didasarkan atas hukum, Yang dijawantahkan sekaligus disimbolkan dalam suatu konstitusi, sebagai  bentuk kontrak sosial  warga negara dengan negara.
Konstitusi meruPakan bentuk pelirnpahan  kedaulatan rakyat (the
sovereignty of the PeoPle) kePada
negara, melalui konstitusilah rakyat
merelakatr  pemberian  sebagian hak- haknya kepada  negara' Oleh karena itu,
konstitusi harus  senantiasa dikawal dan dijaga,  sebab sefflua bentuk penyimpangan  kekuasaan, baik oleh
pemegang kekuasaan  mauPun aturan
hukum di bawah konstitusi terhadap
konstitusi, merupakan ujud pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

## Bertolak dari PemberdaYaan
kewenangan  mengatur Yang termuat
dalam  Pasal 86 UU Nomor 24 Tahun
2003, sehingga diterbitkan berbagai
regulasi yang  bersifat mengatur, Salah
satu di antaranya diaplikasikan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi  (PMK) Nomor
06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-undang, sebagai hukum formil
dan di dalamnya diatur secara tata cara
dan prosedur pelaksanaan
constitutional review  dalam rangka perlindungan terhadaP hak-hak
konstitusional warga negara
sebagaimana dimaksud Pasal 26, 27 dan  28 UUD.NRI. 1945 juncto Pasal 5l
ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.
Aplikasi dan imPlementasi
terhadap wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas Mahkamah  Konstitusi yang dijamin undang-undang,  tidak semudah membalikkan  kedua belah telapak tangan  karena akan
diperhadapkan berbagai faktor yang
berpengaruh (ius contituendum, das
sein).
Kewenangan mengujl
(Constitutional  Review) yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Mahkamah
Konstitusi meliputi seluruh produk
legislative yang merupakan perangkat
Hukum  dalam sistem politik dibawah
Undang-Undang Dasar (Assiddiqie,
2005: 44). OlehnYa, jika terdaPat
undang-undang Yang bertentangan
dengan UUD 1945 adalah  tugas Para hakim konstitusi untuk melakukan
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
--- Selanjutnya
kewenangan Mahkamah Konstitusi vung iluli. dalam  pasal 24C ayat (l) UUD.NRI. 1945 juncto pasal 12 ayat (l) lrurriu UU. Nomor 4 Tah uu No +8 tahun-jilriTl,,;::ris ayat (l) huruf  a UU. Nomor  2a Tahun 2003, tidak dapat diasumsikan ,**, I.elbaSa tertinggi negara. Walaupun .0"1, segi sejarah  hukum dik;;;;, ?"11" kewenangan yang demikian dahulu ada Permusyaw  ururun R"il:l r,pil',jl; setelah diadakan amandemen,"ri"J"o Undang-Undang Dasar W4i kewenangan dimaksud ,..u.u konstitusional didelegasikan kepaaa Mahkamah Konstitusi.
. Hal ini penting dimaklumi, karena eksistensi Mahkamah l(unrriiuri diharapkan menjadi O"r;;;;; konsrirusi (UUD NRI 1945). ,uri"i uau wewenang lain dari Mahkamah Konstitusi  yang  lebih  bersifat r;;il; sebagaimana dimaksud  dalam puru'f Si UU. Nomor 24 Tahun  2003,  berbunyi Mahkamah  Konstirusi  aupui ,"ngui* lebih tanjut hat_hat yang aipertiian bagi kelancaran pelaksun*n tugu, aun wewenangnya m,
Undang ini.
enurut Undang-
. Wewenang mengatur yang diberikan kepada Mahtamat Ko";;;r; tersebut, dimaksudkan  agar Mahkamah Konstitusi dapat lebih  pro_aktif mengisi kemungkinan  adanya kekurangan aiau KeKosongan dalam  hukum  acara yang
telah diatur secara limitatif dalam  pasal 26 sampai  dengan  pasal g5 UU N;;;; 24 Tahun 2003. OIeh ku."nu ;;;, berbagai regulasi yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi ,"k"Ou. ,;;;; menutupi kekosongan hukum acara terutama  dalam memeriksa, *"nguJiii dan memutuskan perkara-0".f."*"r** berkaitan dengan persoalan constitutional  review.
Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa baik terhadap kewenangan absolut ,uffi kewenangan  mengatur  yang  diberikan kepada  Mahkamah  Konstitusi tidak diharapkan  Mahkamah Konstitusi menjadi super body. Akan t"t"p; kewenangan-kewenangan itu diberikan kepada  Mahkamah Konstitusi Aalam lngka penegakan hukum *Uugui "itui bakal dari suatu negara  hukum. Sebagaimana telah  diuraikan di atas maka setidaknya kita telah sedikitnya mendapat pemahaman tentang frofil  dari Mahkamah Konstitusi  pada umumnya, di mulai dari sejak lahirnya lembaga i,ri uu;;;; dengan tugas,  flungsi dan-kew";il; yang dirniliki sr cons titution,r,", irffuyrJ"ff:ilffX dengan judicial review. Sesuai  dengan judul tulisan ini, maka fokus uta-ma dalam analisa tulisan ini ,"U"nu.nyu adalah ide mengakomodasi mekanisrie constitutional camplain sebagai salah satu kewenangan baru dari Mahkamah Konstitusi.
Saat ini harus diakui bahwa Mahkamah Konstitusi sudah membawa
Pengujian (C ons t i tut iona I Rev i ew).
turnat tegatiiasfit  s Nii

## perubahan dalam kehiduPan
ketatanegaraan kita, namun  demikian perkembangan hukum yang begitu pesat menghendaki lembaga
Mahkamah Konstitusi untuk selalu
tanggap  terhadap  berbagai persoalan
yang  muncul yang ada hubungannya dengan konstitusional.
Salah  satu isu besar yang saat ini berkembang adalah mengenai  perlunya
mekanisme  constitutional complain
dalam Mahkamah Konstitusi. Selama ini tentang mekanisme constitutional complain  belum diatur dalam undang- undang Mahkamah  Konstitusi. Dengan kaia  lain terhadap mekanisme constitutional complain  tidak dikenal sebagai salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi.
Tuntutan  Perlunya Constitutional Complaint Dalam MK. Perkembangan sistem
ketatanegaraan dewasa ini yang begitu pesat, menyebabkan setiaP warga negara mulai mengerti  tentang mana yang menjadi  hak dan kewajibannya  di dalam konstitusi. Berdasarkan kenyataan dan pengalaman Yang dialami oleh mantan  hakim  konstitusi yakni Laica  Marzuki  (2008; 28-29),
yang menyatakan  bahwa cukup banyak surat  pengaduan  dan warga perorangan
yang masuk Ke Mahkamah  Konstitusi'
Surat pengaduan tersebut kemudian
ditindak  lanjuti dengan jawaban bahwa
penanganan  pengaduan Perorangan berada di luar kewenangan  Mahkamah
Konstitusi.

## Berdasarkan hasil konferensi
Hakim Konstitusi se Asia Yang diselenggarakan di Jakarta pada  tanggal l4 Juli 2010, maka timbulah  ide untuk mengadopsi sistem konstitusional komplain. Hal ini sesuai  dengan apa
yang  dikatakan  oleh  Ketua Mahkamah
Konstitusi yakni Mahfud MD, Yang pada intinya sangat setuju dan sependapat untuk mengadopsi sistem
konstitusional Komplain.
Menurut Mahfud MD, ide untuk mengadopsi konstitusional kompalin,
karena pengalaman dari beberaPa
negara di Asia yang sudah berhasil
menerapkan sistem  demikian. Sebagai
contaoh dari negara Asia yang berhasil denan  sisitem  konstitusional  komplain adalah  negara Korea. Selain itu lebih
lanjut Mahfud MD memyatakan  bahwa kebanyakan pengadilan di Indonesia
banyak sekali putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum  tetap atau inkracht, tapi  sulit untuk daPat
dilaksanakan.
Hal ini dapat dilihat dalam
berbagai  kasus yang terjadi dalam
bidang hukum pertanahan.  Kebanyakan kasus-kasus di bidang pertanahan yng melibatkan sengketa
antara
penguasa/pemerintah dengan rakyat,
pada kondisi tertentu pihak rakyatlah yang  banyak dirugikan. Realitas yang
tidak dapat dibantah bahwa pemerintah
atau penguasa enggan melaksanakan
putusan  pengadilan yang nyata-nyata
sudah mempunyai  kekuatan hukum tetap. Dalam posisi  demikian maka dengan adanya ide mengadoPsi
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
konstitusional  komplain, rakyat bisa mengajukan  konstitusional komplein tersebut.
Dibandingkan dengan praktek yang terjadi di beberapa  negara lain, posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan dan punya cara sefta instrumen yang disediakan oleh negara memaksa  agar putusan pengadilan yang sudah mempunyai  kekuatan hukum tetap  atau inkracht dapat dilaksanakannya.
Banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa perlunya mekanisme  konstitusional komplain. Menurut Abdul  Latief gagasan memunculkan
mekanisme konstitusional komplain harus ditanggapi dengan positif oleh Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya kehadiran mekanisme  konstitusional komplain lambat laun  akan menciptakan kesadaran kepada masyarakat  untuk mempertahankan diri  di hadapan hukum  ketika  hak-hak dasar  ditanggar. Dengan dernikian berbagai kebijakan yang menyentuh ranah publik dan warga negara biasa  dengan sendirinya akan  mempunyai kepekaan terhadap perlindungan dan pemenuhan basic rights atau fundamental rights bagi setiap masyarakat.
Meskipun pengujian hak-hak warga negara  secara individu (constitutional complaint) belum dimungkinkan dalam Mahkamah Konstitusi yang sekarang, tetapi

## sebagai  permulaan
perkembangan
Mahkamah Konstitusi  pada sisi the guardian of constitution sudah ekuivalen dengan semangat negara hukum  yang demokratis.
Berdasarkan kenyataan
Mahkamah Konstitusi  hanya sebatas pada komplain mengenai legislatif review yaitu produk undang-undang.
Terdapat  kelemahan bahwa suatu tindakan hukum pemerintah maupun peraturan  kebijakan  pemerintah dapat melakukan  pelanggaran  hak-hak dasar warga negara. Meskipun suatu peraturan  perundang-undangan sudah sesuai  dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dan materinya sesuai  dengan  peraturan di atasnya, terdapat kemungkinan peraturan tersebut melanggar hak-hak dasar warga  negaranya.
Dengan demikian kehadiran mekanisme  konstitusional komplain diperlukan jika ada seorang warga negara yan  ingin mengadukan pelanggaran hak-hak  konstitusionalnya oleh  tindakan atau kelalaian pejabat negara an tidak ada lagi yang dapat ditempuh.
Beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang  kiranya patut diajukan sebagai salah satu wujud  dari praktek  konstitusional komplain yang sudah mulai dipraktekan, walaupun belum diatur  dalam UU Mahkamah Kostitusi.  Contoh kasus yang paling sederhana adalah kasus pembunuhan aktifis Hak Asasi  Manuisia  (HAM) yakni Munir  yang menempatkan
L --l- Jurnal Legalitas Vot 3 No. 2

## I
Pollycarpus sebagai terdakwa utama dalam pembunuhan tersebut. Kasus pembunuhan  yang  dituduhkan kepada
Pollycarpus  tersebut, apabila diamati
secara cermat  dengan menggunakan logika hukum yang berlaku di
Indonesia, kiranya tidak benar dan tepat dasar hukum  yang digunakan.
Kondisi demikian,  aPabila sistem hukum kita mengenal dan menerapkan konstitusional komplain, maka
terdakwa PollycarPus daPat menggunakan mengajukan
konstitusional  komplain.
Contoh kasus lain adalah  Perkara dengan nomor 133/PUU-VLI|2009
tentang permohonan Pengujian materiil terhadap  Pasal 32 ayat (l) butir c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi(UU KPK) oleh
Chandra  Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Chandra dan
Bibit
mempermasalahkan  Pasal 32 UU KPK karena dapat dengan mudah memberhentikan pimpinan KPK.
Permohonan ini diajukan dengan tujuan
agar KPK sebagai  lembaga  independen tidak lagi bisa diintervensi. Dalarn permohonannya, Candra, dan Bibit, serta Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan  dijatuhkannya putusan sela (provisi). Putusan sela tersebut dimohonkan  Pemohon Lgar Hakim
Mahkamah Konstitusi memerintahkan polisi  dan .jaksa tidak melanjutkan perkara, dan Presiden tidak menerbitkan peraturan mengenai pemberhentian tetap pejabat  pimpinan
KPK yang diduga melakukan pidana selama  belum dijatuhi hukuman  tetap. Selanjutnya Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam putusannYa mengabulkan  sebagian permohonan provisi  (sela) terhadap permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) hurufc UU
Nornor  30 Tahun  2002 tentang  Komisi
Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi (UU KPK). Mahkamah Konstitusi meminta Presiden agar tidak memberhentikan secara tetap kedua
Pemohon  apabila dalam penyelidikan Polri  terkait  kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyuapan menjadikan kedua komisioner KPK tersebut sebagai terdakwa. Putusan sela tersebut dibacakan oleh 8 orang hakim Mahkamah Konstitusi  dipimpin oleh
Mahfud MD. Menurut  Mahfud MD, putusan sela tersebut  dijatuhkan untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon. "Putusan sela merupakan putusan sementara sebelum putusan akhir yang  berguna melindungi hak warga Negara.
Penulis  berpendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan selanYa terhadap  permohonan yang diajukan oleh Bibit dan Chandra tersebut sudah meletakkan  dasar yang  baru, di mana hak konstitusional warga negara bisa diajukan di persidangan uji materi  di
Mahkamah  Konstitusi. Mahkamah
Konstitusi juga dinilai konsisten dan proporsional dalam menyelenggarakan sebuah putusan. Biasanya  putusan sela
Mahkamah Konstitusi hanya digunakan
Jurnal Legalilas Vol.3 No.2
dalam perkara sengketa kewenangan terkait  pemilihan  umum.
Masih banyak lagi contoh kasus Misalnya SKB Tentang Ahmadiyah, Pengujian UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan lain sebagainya yang kiranya  tidak mungkin akan diuraikan satau persatu dalam tulisan ini, tapi paling tidak  dari dua contoh kasus ini kita dapat belajar atau mendapat pemahaman bahwa sesungguhnya walaupun konstitusional komplain belum diatur sebagai kewenangan baru dalam Mahkamah Konstitusi, tapi dalam praktek sudah mulai  ada tanda-tanda untuk mengakomodasinya dalam UU Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus tersebut  yang telah diuraikan di atas  kiranya tepat apabila dikatakan bahwa kasus-kasus tersebut merupakan salah satu  pintu  yang dapat mengarahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan konstitusional komplain. Artinya  dari kasus Pollycarpus dan Bibit dan Chandra tersebut  ada pelanggaran konstitusional yang  terjadi, tetapi ada instrumen hukum untuk menyelesaikannya.
Dalam UUD 1945  dan UU  No 24 tahun 2003, tidak mengatur tentang konstitusional komplain. Untuk itu kiranya segera dipikirkan untuk memasukan sistem konstitusional komplain.
Dalam perkembangan berikutnya terutama  dengan  putusan perkara nomor 133/PUU-VII12009 tentang
pengujian Pasal  32 ayat (l) huruf c UU Nomor 30 Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  pidana  Korupsi yang diajukan  oleh Bibit dan Chandra, coba  dijadikan  dasar oleh yusril lhza Mahendra untuk mengajukan permohonan putusan sela dalam pengajuan permohonan pengujian pasal 22 ayat (l) huruf d UU Kejaksaan dengan Pasal I dan pasal 2gD ayat (l) UUD 1945 soal masa jabatan Jaksa
Agung.
Dalam permohonannya yusril lhza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi atau sela agar Kejaksaan menghentikan atau menunda penyidikan perkara korupsi  biaya akses Sistem  Administrasi  Badan Hukum (Sisminbakum) yang melibatkan dirinya hingga ada  putusan uji materi ini. Termasuk  mencabut pelaksanaan surat pencekalan dirinya yang ditandatangani oleh Jaksa Agung
Hendarman  Supanji.
Meskipun  dalam  ketentuan pasal 63 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan  putusan provisi atau sela lranya  bisa dijatuhkan terhadap  perkara
yang
menyangkut serrgketa kewenangan  antarlembaga  negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Namun, alasan yusril lhza Mahendra tetap  mengajukan permohonan tersebut karena  Mahkamah Konstitusi sudah pernah menjatuhkan putusan provisi dalam perkara Bibit dan Chandra yang bisa dijadikan yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum.
t I Jurnal Legalilas  Vol. 3 No. 2
Terkait dengan dua Permohonan pengujian  materil  yang masing-masing diajukan oleh Bibit dan Chandra dan yang diajukan oleh Yusril lhza
Mahendra, menurut pendapat penulis
terdapat perbedaan antara kedua kasus
tersebut. Perkara yang diajukan oleh
Yusril thza Mahendra di Mahkamah
Konstitusi  sifatnYa abstrak Yang menyangkut Undang-Undang. Sementara di sisi lain penyidikan yang
dilakukan oleh Kejaksaan itu bersifat
kongkrit. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus yang dialami oleh Bibit
dan  Chandra.
Dengan  demikian aqa Yang dilakukan oleh Mahkamah  Konstitusi dengan  menolak  permohonan putusan provisi atau sela yang  diajukan oleh Yusril  lhza Mahendra, Penulis sependapat dengan langkah tersebut.
Pada intinya bahwa dengan adanYa
pengujian  permohonan menYangkut putusan  sela,  secara inflisit terkandung
makna bahwa Mahkamah  Konstitusi sudah mulai masuk ke wilaYah mekanisme konstitusional  komplain.
Pada  akhimYa  kebutuhan akan adanya suatu mekanisme konstitusional komplain makin nYata setelah terjadinya suatu  kasus Yang berhubungan dengan  hak-hak dasar warga negara dan dapat  dikategorikan hak asasi manusia dalam menjalankan suatu  agama  dan keYakinan'

## Penutup
Reformasi hukum di Indonesia diawali dengan mengamandemen
Undang-Undang Dasar  Tahun 1945,
yang menyebabkan terjadinYa perubahan  ketatanegaraan  secara  besar- besaran, terutama  terhadaP badan- badan  kelengkapan  negara dalam suatu
negara hukum, yang antara lain
lahirnya Mahkamah  Konstitusi. Secara
normatif-konstitusional keberadaan Mahkamah Konstitusi diberi
kompetensi absolut  mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir Yang putusannya bersifat final, untuk
menguj i undang-und  ang (c onst itut ional review) terhadap Undang-Undang
Dasar. Dalam kehidupan berbangsa  dan bernegara,
Kompetensi absolut
dimaksud diberikan kepada  Mahkamah
Konstitusi dengan Pertimbangan membuka pintu bagi kemungkinan
pengujian produk-produk  legislasi oleh
lembaga yudisial sekaligus untuk
menyeimbangkan kinerja demokrasi
dan  nomokrasi.
Negara hukum tidak sekedar
dipahami sebagai suatu negara yang
mengakui  bahkan  mengklaim telah
memiliki syarat-syarat normatif, lagi pula tidak  diukur  dari ada atau tidak terpenuhinya  unsur-unsur kategorikal;
seperti  supremasi hukum (supremacy of low), persamaan dalam hukum
(equality  before of the /aw), proses
hukum  yang adil (due process of law),
peradilan  bebas dan tidak memihak
(independence and impartiality  of
judiciary), dan lain sebagainYa.
Pada hakekatnYa Mahkamah
Konstitusi dalam fungsinya melakukan review untuk constitutional
Jurnal Legalilas VoL 3 No.2
meningkatkan kontrol apabila ternyata dalam pembuatan Undang-Undang, lembaga Iegislatif  telah menyimpang dari politik hukum konstitusi. Substansi putusan-putusan Mahkamah  Konstitusi berkaitan  langsung  dengan pemberian arah kepada politik hukum undang- undang di Indonesia. Dengan dernikian dapat dikatakan bahwa Mahkmah Konstitusi mempunyai peran yang sangat signifikan  untuk mengarahkan politik hukum undang-undang agar tidak nrenyimpang dari Undang_ Undang  Dasar.
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga  peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat  dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan  sebagai salah satu wujud mengawal Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam  rangka mewujudkan cita-cita  negara hukunr dan negara demokrasi  yang adil dan makmur untuk
memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berlrak dan berwenang dalam melakukan pengujian undang_ undang terhadap Undang_Undang Dasar 1945 mempunyai tanggung jar.vab besar  terhadap hal ini, oleh karenanya Mahkamah  Konstitusi harus tetap didorong dan diberi semangat untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut.
Perlu diadopsi mekanisme konstitusional komplain dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia terutama dalam hal pengaturan hukumnya, sehingga Mahkamah Kosntitusi tidak terbelunggu atau terbatas pada kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang_ Undang Dasar 1945. Untuk itu perlu diberi tambahan  kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi  untuk rnenguji peraturan undang-undang yang melanggar hak konstitusi warga  negara, rvalaupun harus diikuti  juga dengan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar I 945 r Jurnal Legalitas Vot. 3 No.
Asshiddiqie, Jimly, 2004. a, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,
Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia dan Pusat Studi Hukum  Tata Negara
Fakultas Hukum  Universitas Indonesia,  Jakarta.
2004. b, Setahun Mahkamah  Konstitusi: Reflelai Gagasan  Dan
Penyelenggaraan, Serta Setangkup Harapan. Refleksi Satu Tahun Mahkamah
Konstitusi:  Menjaga Denyut  Kontitusi, Cetakan Pertama. Konstitusi Press. Jakarta.
2005, Model-model  Penguiian  Konstitusional di berbagoi negara,
Konstitusi Press Jakarta.
Echols, John M. dan  Hassan shadily, 1997,  Kamus Inggris - Indonesia;  An
English - Indonesian Dictionary, Gramedia,  Jakarta
Fajar, Abdul Mukti, 2006, Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi,
Konstitusi Press. Jakarta.
Hadjar,  A. Fickar dkk., 2003,  Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan  undang-
undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan,  Jakarta
Latif, Abdul, H., 2009,  Fungsi Mahkamah Konstitusi (upaya Mewuiudkan
Negara Hukum Demolcrasi) Yogyakarta,  Total Media.
Latif, Abdul, Muhammad syarif Nuh, Hamza Baharuddin, H. Hasbi Ali dan
Said Sampara.,  2009,  Buku Aiar: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total

## Media, Yogyakarta.
Laica Marzuki, Pengaduan Konstitusional (SConstitutional  Complaint):
Sebuah Gagasan Cita  Hukum,  Kumpulan  Tulisan  Refleksi Satu Tahun Mahkamah
Konstitusi. Jakarta. Konstitusi Press, 2004
Puspa, Yan  Pramadya,1979, Kamus  Hukunt, Aneka Semarang'
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2