## Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sumber Cahaya Mega Berkah
Sitti Muliana 1 , Indah Puspita Sari 2 1, 2 STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
1 muliana200785@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  pajak  pertambahan nilai  (PPN)  yang  dilakukan  oleh  PT  Sumber  Cahaya  Berkah  berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data  kuantitatif  yakni  data  penyetoran  pajak  yang  terdapat  pada  SPT Tahunan.  Data  dianalisis  menggunakan  analisis  secara  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dasar  pengenaan  PPN  perusahaan  masih merujuk  pada  UU  No.  42  tahun  2009  yakni  sebesar  10%.  Perusahaan  juga memperoleh  kompensasi  atas  kurang  bayar  yang  dibebankan  ke  periode pajak  setelahnya.  Perusahaan  membayar  denda  keterlambatan  pelaporan sebesar 2%pada beberapa periode yang disebabkan oleh adanya pembetulan yang membutuhkan waktu.

## ABSTRACT
This research aims to analyze the application of value-added tax (VAT) carried out by  PT  Sumber  Cahaya  Berkah  based  on  applicable  taxation  laws.  The  type  of  data used is quantitative data, namely tax  payment data  contained in the Annual SPT. Data  were  analyzed  using  descriptive  analysis.  The  research  results  show  that  the basis for imposing VAT on companies still refers to UU No. 42 tahun 2009, namely 10%. The company also receives compensation for underpayments that are charged to  subsequent  tax  periods.  The  company  paid  late  reporting  fines  of  2%  in  several periods due to corrections that took time.
.
Volume 8 Nomor 2
Halaman 200-208 Makassar, Desember 2023 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 4 Desember 2023 Tanggal Revisi 10 Desember 2023 Tanggal diterima 12 Desember 2023
Kata kunci: Perpajakan, PPN, Akuntansi Dagang
Keywords :
Taxation, VAT, Trade Accounting
Mengutip artikel ini sebagai: Muliana, S. dan Sari, I. P. 2023. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sumber Cahaya Mega Berkah. Tangible Jurnal, 8, No. 2, Desember 2023, Hal. 200-208. https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.430.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No  42  tahun  2009  terkait  PPN  Atas  Barang  dan  Jasa  serta Pajak  Penjualan  Barang  Mewah  yakni  perubahan  ketiga.  UU  ini  bertujuan  untuk memberikan  keadilan  dan  keamanan  hukum  bagi  negara  dan  masyarakat  dengan struktur  perpajakan  yang  lebih  sederhana  untuk  memperbaiki  kesalahan  UU sebelumnya.  Pada  bulan  April  2010,  perubahan  UU  No  42  tahun  2009  terkait  (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah mulai berlaku.
Kewajiban membayar pajak langsung, tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga dibebankan secara langsung kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun keluarga. Sedangkan suatu peristiwa atau transaksi yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain, yang diduga sebagai pihak terakhir yang terkena dampak  penerapan  pajak,  terjadi  akan  mengakibatkan  pengenaan  pajak  tidak
langsung.  Salah  satu  pajak  tidak  langsung  yaitu  (PPN)  dimasukkan  sebagai  pajak konsumsi  di  sektor  bea  cukai.  Secara  umum,  (PPN)  ialah  pajak  yang  dipungut  atas nilai tambah suatu barang atau jasa setelah proses produksi, dan nilai tambah tersebut menjadi dasar penghitungan (PPN).
Selisih  antara  pajak  keluaran  dan  pajak  masukan  yang  tarifnya  ditetapkan sebesar  10%  dari  BKP  dan  JKP  yang  diberikan  atau  diterima,  digunakan  untuk menghitung  besarnya  PPN  yang  harus  dibayar.  Untuk  mencegah  pembuatan  faktur pajak  palsu  untuk  memungut  PPN  dari  pelanggan,  maka  mulai  tanggal  1  Juli  2016, PKP di seluruh Indonesia wajib membuat nota atau faktur pajak secara elektronik (e- faktur).  Faktur  pajak  yakni  penagihan  pajak  bagi  pihak  yang  dikenakan  pajak  yang dapat  dikreditkan  sebesar  total  pajak  yang  terutang.  Landasan  pemungutan  (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur pajak yang dibuktikan dengan bukti transaksi penyerahan (BKP) atau JKP.
Berdasarkan UU perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, telah ditetapkan metode pemungutan pajak self-assessment , dimana orang pribadi mendaftarkan dirinya sebagai  wajib  pajak  dan  kemudian  menentukan,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri pajak  yang  terutang.  Dengan  diterapkannya Self  Assessment  System ,  Wajib  Pajak diyakini akan mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perUUan perpajakan terkait.
Adapun  penelitian  terdahulu  yaitu  skripsi  Annisa  (2019)  dengan  judul penelitian  “Analisis  Penerapan  Perhitungan  dan  Pelaporan    (PPN)  pada  PT.  Multi Guna  Rejeki”.  Hasil  penelitian  tersebut  bahwa  perhitungan  dan  pelaporan  PPN terutang telah sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 terkait
Menurut  hasil  penelitian  kedua Indrawati, Jonathan,  Tamarah (2019) yang berjudul  “Analisis  Penerapan  Perhitungan  dan  Pelaporan    (PPN)  pada  PT.  Tabalong Sakti Di Samarinda” diperoleh kesimpulan bahwa pencatatan PPN sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 dengan tarif yang diterapkan 10% adapun dalam perhitungan PPN yang  dilaksanakan  PT.  Tabalong  Sakti  pada  tahun  2016  ada  kesalahan  dalam kompensasi  lebih  bayar  sebelumnya, dan  untuk  penyetoran  dan  pelaporan  pada  PT. Tabalong Sakti terdapat keterlambatan penyetoran  dan pelaporan pada PT. Tabalong Sakti sehingga menyebabkan sanksi berupa denda di KPP.
Menurut  hasil  penelitian  ketiga  Fitriani  (2020)  yang  berjudul  “Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan pada PT Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo”. Ditetapkan  output  yang  lebih  besar  dibandingkan  input  selama  tahun  2019  dan  hal tersebut  sesuai  dengan  UU  No  42  tahun  2009,  namun  terdapat  keterlambatan  dalam melakukan  penyetoran  dalam  rangka  melaksanakan  kewajibannya;  akibatnya perusahaan  dikenakan  sanksi  administratif  sebesar  2%,  dan  dalam  melaksanakan pelaporan selama tahun 2019 terdapat ketidaktaatan pada peraturan perpajakan.

## TINJAUAN LITERATUR

## 1. Objek
Pajak  Pertambahan  Nilai  dikenakan  atas:  (a)  Penyerahan  Barang  Kena  Pajak didalam  Daerah  Pabean  yang  dilakukna  pengusaha.  (b)  impor  BKP.  (c)  penyerahan JKP  yang  dilakukan  pengusaha  di  Daerah  Pabean.  (d)  menggunakan  BKP  Tak Berbentuk yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dari luarnya. (e) Memanfaatkan JKP dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean. (f) PKP mengekspor  BKP yang berwujud dan tidak berwujud.(Waluyo 2013).

## 2. Faktur
Prastowo  (2016)  dalam  Hakim  dkk  (2019)    menjelaskan  faktur  pajak  adalah bukti  pungutan  pajak  yang  dibuat  PKP  yang  melakukan  penyerahan  BKP  atau  JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa faktur pajak adalah bukti  pungutan  pajak  yang  dibuat  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

## 3. Tarif dan Perhitungan
Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  menurut  ketentuan  Undang-undang  RI  Tahun 2000  pasal  7  adalah  :  (a).  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  10%.  (b).  Tarif  Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen). (c). Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan  setinggi-tingginya  15%.  d.  Pajak  Pertambahan  Nilai  untuk  pabrikan  yaitu  10% untuk perhitungan pajak keluarannya
Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena  pajak.  Penerimaan  jasa  kena  pajak  atau  import  barang  kena  pajak  (pajak masukan). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukkan,  maka  selisihnya  merupakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukkan yang  dapat dikreditkan  lebih  besar  dari  pajak keluaran,  maka  selisihnya  merupakan kelebihan  pajak  yang  dapat  dikompensasikan  pada  masa  pajak  berikutnya. (Darmayanti 2012).

## 4. Penyetoran PPN
Pasal 15A ayat 1 UU No 42 tahun 2009 menyebutkan penyetoran sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  9  ayat  (3)  harus  dilaksanakan  sebelum  surat  pemberitahuan masa dikirimkan dan paling lambat pada akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak. (a)  Saat  Penyetoran.  Apabila  tanggal  15  bulan  berikutnya  jatuh  pada  hari  libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. PPN yang terutang dan terutang dalam satu masa pajak harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.. (b) Tempat Pembayaran/Penyetoran  (Kantor pos dan giro, Bank-bank Pemerintah, Bank pembangunan  daerah,  Bank  devisa,  Bank  lain  yang  penerima  setoran  pajak,  Kantor badan Bea Cukai untuk impor tanpa LKP (c) Sarana Pembayaran, Pembayaran pajak dilaksanakan dengan mempergunakan E-BILLING di aplikasi DJP.

## 5. Pelaporan PPN
Pasal  15A  ayat  2  UU  No  42  tahun  2009  menyebutkan,  surat  pemberitahuan masa  pajak  harus  dikirimkan  paling  lambat  pada  hari  terakhir  bulan  berikutnya setelah masa pajak berakhir. (a) Saat Pelaporan, Pada akhir bulan setelah berakhirnya masa  pajak,  KPP  harus  melaporkan  PPN  yang  dipungut.  Pelaporan  wajib dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur.  Pelaporan  dikirimkan  ke  KPP  apabila  wajib  pajak  terbukti  yakni  PKP  atau terdaftar  di  sana..  (b)  Sarana  Pelaporan,  telah  mengalami  perubahan  baru  berkat pemanfaatan  teknologi  informasi;  Oleh  karena  itu,  telah  dikembangkan  aplikasi komputer  untuk  sistem  administrasi  perpajakan  berupa  e-SPT  dan  e-Filing  untuk
mempermudah  wajib  pajak  dan  meningkatkan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  hal penyampaian pajak (Fadhrlurrahmah dkk., 2018).

## 6. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Pasal 1 UU Perpajakan No 42 tahun 2009 berpendapat jika Pajak Masukan ialah apa  yang  seharusnya  dibayar  sehubungan  dengan  pembelian  dan/atau  penerimaan JKP,  pemanfaatan  Barang  Tidak  Berbentuk  dari  luar  Daerah,  pemanfaatan  JKP  dari luar  Daerah.  Daerah  Pabean,  dan/atau  impor  Barang.  Sedangkan  pajak  produksi terutang  dan  harus  dibayar  oleh  pihak  yang  melakukan  penyerahan.  Menyediakan JKP, mengekspor barang fisik, mengekspor barang tidak berbentuk, atau mengekspor JKP.

## 7. Pembetulan Faktur Pajak
Menurut Syafri (2019), pihak yang menerbitkan faktur pajak dapat menerbitkan faktur  pajak  pengganti  guna  memperbaiki  Faktur  Pajak  yang  rusak,  salah  isi,  atau salah  tulis  sehingga  tidak  memuat  informasi  yang  lengkap,  jelas,  dan  benar.  , sebagaimana  dirinci  dalam  PER  No  24/PJ.,  2012  tata  cara  penerbitan  faktur  pajak pengganti.:  (a)  Apabila  faktur  pajak  rusak,  tidak  lengkap,  atau  penulisannya  tidak benar, penjual atau penyedia JKP membuat faktur pajak baru atas permintaan pembeli atau penerima atau atas inisiatif sendiri. (b) Selain dengan membuat faktur pajak baru, faktur pajak yang salah isi atau salah penulisannya tidak dapat diperbaiki dengan cara dihapus, dicoret, atau dengan cara lain apa pun. (c) Sesuai dengan kode dan No seri faktur  pajak  yang  diberikan,  faktur  pajak  pengganti  diterbitkan  dan  didistribusikan dengan  cara  yang  sama  seperti  faktur  pajak  pada  umumnya..  (d)  Faktur  pajak pengganti  yang  diisi  dengan  informasi  yang  benar  dan  disampaikan  bersamaan dengan  faktur  pajak  yang  rusak,  tidak  lengkap,  atau  salah  isi.  (e)  Faktur  pajak  tetap menggunakan  No  seri  yang  sama  dengan  faktur  pajak  penggantinya.  Sementara  itu, tanggal pembuatan faktur pajak baru dimasukkan pada kolom yang sesuai. (f) Stempel berisi  kode  faktur  pajak,  No  seri,  dan  tanggal  faktur  pajak  yang  diperbarui  harus dicantumkan pada faktur pengganti. (g) Apabila diterbitkan faktur pajak baru, maka SPT masa PPN pada masa pajak terjadinya kesalahan faktur pajak harus diperbaiki.. (h)  Dengan  memberikan  total  dan/atau  informasi  yang  sebenarnya  atau  sebenarnya setelah  penggantian,  Faktur  Pajak  Pengganti  dilaporkan  dalam  SPT  masa  PPN  pada masa pajak yang sama dengan pelaporan Faktur Pajak Pengganti. (i) Kode dan No seri faktur  pajak  pengganti  harus  dicantumkan  pada  kolom  yang  ditunjuk  pada  saat melaporkan  faktur  pajak  pengganti  SPT  Masa  PPN.  Sepanjang  SPT  masa  PPN  yang dilaporkan faktur pajak penggantinya masih dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku,  maka  dapat  diterbitkan faktur pajak pengganti.

## 8. Koreksi Fiskal
Pohan  (2014)  berpendapat  jika  koreksi  fiskal,  yang  dapat  menghasilkan penyesuaian positif atau negatif, yakni pendekatan rekonsiliasi yang digunakan untuk menghilangkan perbedaan antara pelaporan keuangan bisnis dan peraturan perUUan perpajakan.

## 9. Sanksi dalam PPN
a. Penalti atas keterlambatan setoran. Bunga dinilai sebesar 2% per  bulan untuk
waktu penuh, terhitung sejak tanggal jatuh tempo, untuk setiap keterlambatan pembayaran.
b. Sanksi  Keterlambatan  Pelaporan.  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan  SPT melebihi batas waktu akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.-.

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  yang menjelaskan  penerapan  pajak  pertambahan  nilai  pada  PT.  Sumber  Cahaya  Mega Berkah.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif  yang  bersumber  dari  data sekunder yakni SPT, rekapan pajak, dan laporan perpajakan lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dibahas beserta rumusan masalah yang dituangkan pada bab pendahuluan.  Penerapan  perhitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan  (PPN)  yakni rumusan  permasalahan  yang  perlu  dikaji  dan  dianalisis.  Penelitian  dipusatkan  pada penjualan barang yang dilakukan oleh PT. Sumber Cahaya Mega Berkah. Harga jual digunakan dalam perhitungan DPP yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Cahaya Mega Berkah.

## Perhitungan
Mengetahui  berapa  besarnya  pajak  yang  terutang  dan  harus  dibayarkan  ke kantor  pelayanan  pajak  yakni  tujuan  utama  penghitungan  PPN  pada  suatu perusahaan. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di PT. Sumber Cahaya Mega Berkah ialah sistem penilaian mandiri ( self-assessment ) yang mempunyai kemampuan untuk  mengetahui  berapa  total  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan terkait.
Tarif  PPN  yang  digunakan  oleh  PT  Sumber  Cahaya  Mega  Berkah  adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP  untuk semua jenis (BKP), sesuai dengan UU No  42  tahun  2009  pasal  7  ayat  1.  PPN  yang  terutang  ialah  ditentukan  dengan mengalikan DPP  dengan tarif PPN 10% (atau 0% untuk ekspor barang).

## Tabel 1: Pajak Keluaran Selama Tahun 2021 (Rupiah)
No. SPT Masa Pajak Penjualan Penjualan (Pembetulan) DPP PPN 10% DPP PPN 10% 1. JANUARI 11.810.983.673 1.181.097.416 11.810.983.673 1.181.097.416 2. FEBRUARI 9.328.694.043 932.868.848 9.328.694.043 932.868.848 3. MARET 1.114.016.174 1.111.400.574 1.114.016.174 1.111.400.574 4. APRIL 9.561.813.647 956.180.841 9.561.813.647 956.180.841 5. MEI 8.641.648.619 864.164.464 865,375,794 (1,211,330) 6. JUNI 10.670.802.565 1.067.079.189 10.670.802.565 1.067.079.189 7. JULI 9.160.695.005 916.069.252 9.160.695.005 916.069.252 8. AGUSTUS 9.213.108.263 921.309.993 9.213.108.263 921.309.993 9. SEPTEMBER 9.835.667.581 983.566.002 9.835.667.581 983.566.002 10. OKTOBER 11.059.102.093 1.105.909.384 11.059.102.093 1.105.909.384 11. NOVEMBER 10.728.741.496 1.072.873.357 10.728.741.496 1.072.873.357 12. DESEMBER 8.613.994.878 861.398.696 861.415.094 (16,398) Total 119.739.268.037   11.973.918.016 119.751.542.531 11.975.145.744 Sumber: PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, 2023
Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa PT. Sumber Cahaya Mega Berkah melakukan pembetulan pada masa Mei dan Desember karena adanya penjualan yang terlambat  belum  dilaporkan  sehingga  penerbitan  faktur  pajak  juga  terlambat.  Hasil pembetulan  SPT  pada  masa  Mei  dan  Desember  menunjukkan  koreksi  fiskal  positif yang  dimana  pembetulan  tersebut  dilaksanakan  dan  memiliki  perubahan  pada kenaikan total PPN terutang.

## Penyetoran

## 1. PPN Masukan
PT.  Sumber  Cahaya  Mega  Berkah  harus  membayar  PPN  masukan  atas  suatu BKP  atau  JKP,  yang  kemudian  dijelaskan  untuk  menjadikan  pajak  masukan  sebagai suatu  cara  pengkreditan  pajak  keluaran  dalam  masa  pajak  yang  sama  untuk menentukan  sisa  pajak  yang  terutang.  Pajak  masukan  dalam  suatu  masa  pajak dikreditkan  dengan  pajak  keluaran  dalam  masa  pajak  yang  sama,  sesuai  UU  No  42 tahun 2009 pasal 9 ayat 2.

## Tabel 2: Pajak Masukan Sebelum Pembetulan Selama Tahun 2021
No. SPT Masa Pajak Penjualan Penjualan (Pembetulan) DPP PPN 10% DPP PPN 10% 1. JANUARI 12.256.821.293 1.225.682.122 12.256.821.293 1.225.682.122 2. FEBRUARI 10.054.042.561 1.005.404.247 10.054.042.561 1.005.404.247 3. MARET 9.842.652.677 984.265.262 9.842.652.677 984.265.262 4. APRIL 9.360.359.957 936.035.965 932.509.597 3.526.368 5. MEI 8.525.121.946 852.512.187 8.525.121.946 852.512.187 6. JUNI 9.882.612.870 988.261.279 9.882.612.870 988.261.279 7. JULI 7.559.384.576 755.938.438 7.559.384.576 755.938.438 8. AGUSTUS 8.111.649.088 811.164.881 8.111.649.088 811.164.881 9. SEPTEMBER 8.085.669.498 808.566.929 8.085.669.498 808.566.929 10. OKTOBER 9.105.671.023 910.567.083 9.105.671.023 910.567.083 11. NOVEMBER 10.444.196.929 1.044.419.688 10.444.196.929 1.044.419.688 12. DESEMBER 6.862.501.850 686.250.148 6.862.501.850 686.250.148 Total 110.090.684.268 11.009.068.229 11.005.541.861
Sumber: PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, 2023
Pembetulan  SPT  PPN  terjadi  karena  adanya  faktur  pajak  retur  yang sebelumnya  telah  dilaporkan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP).  Sehingga  terjadi koreksi  fiskal  positif  yang  dimana  faktur  pajak  retur  perusahaan  berpotensi mengurangi  pajak  masukan  untuk  dikreditkan  pajak  keluaran  sehingga  utang  pajak bertambah dengan status kurang bayar.

## 2. Kompensasi
Adanya  perbedaan  nilai  pajak  keluaran  dan  pajak  masukan  mengharuskan perusahaan  menghitung  selisih  antara  keduanya.  Pajak  keluran  lebih  besar dibandingkan  pajak  masukan  mengakibatkan  perusahaan  harus  menyetor  ke  kas negara sedangkan jika pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran maka, kelebihan nilai tersebut dapat dikompensasi kemasa pajak setelahnya.  Sesuai UU No 42  tahun  2009  pasal  9  ayat  9,  pajak  masukan  yang  dapat  dikreditkan  tetapi  belum digabungkan  dengan  pajak  keluaran  pada  masa  pajak  yang  sama  dapat  dikreditkan pada  masa  pajak  berikutnya  paling  lambat  tiga  bulan  berikutnya.  akhir  masa  pajak sebelumnya.

## Tabel 3: Kompensasi Tahun 2021 (Rupiah)
Bulan SPT PPN (Pajak Keluaran) SPT PPN (Pajak Masukan) Kompensasi Lebih/Kurang Bayar 1 1.181.097.416 1.225.682.122 (44,584,706) (44,584,706) 2 932.868.848 1.005.404.256 (72.535.399) (117,120,105) 3 1.111.400.574 984.265.262 10,015,207 4 956.180.841 942.509.597 23.671.244 5 865.375.794 852.512.187 12.863.607 6 1.067.079.189 988.261.279 78,817,910 7 916.069.252 755.938.438 160,130,814 8 921.309.993 811.164.881 110,145,112 9 983.566.002 808.566.929 174,999,073 10 1.105.909.384 910.567.083 195,342,301 11 1.072.873.357 1.044.419.688 28,453,669 12 861.415.094 686.250.148 175,164.946 Total 11.975.145.744 11.005.541.861 (117.120.105) 852.483.778
Sumber: PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, 2023

## Pelaporan
Surat pemberitahuan harus dikirimkan paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak, sesuai UU No 42 tahun 2009 Pasal 15A ayat 2. Konsekuensinya, pada saat membayar (PPN). Contohnya disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Selama Tahun 2021 Periode Tgl Pelaporan Pembetulan 1  Pembetulan 2 Kesesuaian dengan UU No.42 Tahun 2009 Januari 26/02/2021 25/06/2021 28/07/2021 Tidak Sesuai Februari 26/03/2021 25/06/2021 28/07/2021 Tidak Sesuai Maret 28/04/2021 28/07/2021 Sesuai April 27/05/2021 28/07/2021 28/09/2021 Tidak Sesuai Mei 26/06/2021 30/07/2021 Tidak Sesuai Juni 30/07/2021 Sesuai Juli 28/08/2021 Sesuai Agustus 28/09/2021 Sesuai September 29/10/2021 Sesuai Oktober 29/11/2021 Sesuai November 31/12/2021 Sesuai Desember 31/01/2022 31/03/2022 Tidak Sesuai Sumber: PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, 2023
Berdasarkan temuan penelitian tahun 2021, tabel tersebut menunjukkan bahwa PT. Sumber Cahaya Mega Berkah pernah mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai yaitu pada masa Januari dan Februari dikarenakan PT.  Sumber  Cahaya  Mega  Berkah  melakukan  pembetulan  1  dan  2    serta  pada  masa Maret  dan  April    melakukan  pembetulan  1  atas  kesalahan  dalam  penginputan  data customer sehingga terjadi pembetulan atas faktur pengganti untuk perubahan alamat dan  NPWP  karena  pelaporan  ini  dilakukan  melewati  batas  akhir  bulan,  akibatnya
keterlambatan  dalam  pelaporan  yang  dilakukan  PT.  Sumber  Cahaya  Mega  Berkah sehingga  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  denda  sesuai  undang-undang  yang berlaku sebesar Rp500.000. Sedangkan masa April pada pembetulan 2 status pelaporan kurang bayar dikarenakan ada pembetulan pada pajak masukan sehingga perusahaan dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  denda  sesuai  undang-undang  sebesar  2%  dari jumlah pajak terutang. dan untuk masa Mei dan Desember melakukan pembetulan 1 pada  pajak  keluaran  sehingga  status  pelaporan  kurang  bayar  sehingga  perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai  Undang-undang sebesar 2% dari jumlah pajak terutang.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PT.  Sumber  Cahaya  Mega  Berkah  telah  melakukan perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebesar  10%  sesuai  dengan  undang-undang nomor 42 tahun 2009, melakukan kompensasi jika terdapat pajak masukan yang lebih besar  dibanding  pajak  keluaran  dan  penyetoran  jika  terjadi  sebaliknya,  sedangkan untuk  pelaporan  sering  mengalami  keterlambatan  penyampaian  SPT  masa dikarenakan sering melakukan pembetulan.  Hal  tersebut  menyebabkan  perusahaan terkena denda keterlambatan pelaporan sebesar 2%.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmayanti, Novi  (2012).  Analisis  Perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Jurnal Manajemen & Akuntansi Vol 1 No. 3 Universitas Widyagama. Malang
Direktorat Jenderal Pajak (2013). Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta.
(2009).  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  Dan  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jakarta.
Fadhlurrahmah  Santoso.,  Jullie  J.  Sondakh.,&  Natalia  Y.T  Gerungai  (2018).  Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PY.  Emigas  Sejahtera.  Jurnal  Riset  Akuntansu  Going  Concern  Vol  13  No.  4 Universitas Samratulangi. Manado
Hakim Lukman., Sabil., Setio, Amin Lestiningsih., & Puji Dwiyatmoko Widodo (2019). Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan. Jurnal SIKAP Vol.4 No. 1 Universitas Sangga Buana, Bandung.
Haris,  Aldie  Mandey  (2013).  Analisis  Akukntansu  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado Jurnal EMBA Vol 1. Univesitas Sam Ratulagi, Manado.
Indrawati  A,  Jonathan  R,  Tamarah  Fitri  (2019).  Analisis  Penerapan  Perhitungan  dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Tabalong Sakti Samarinda.
Pohan, Chairil. A. (2014). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Mitra Wacana Media.
Syafri,  Noer.  (2019).  Analisis  Pembetulan  SPT  Masa  PPN  di  PT.  Multi  Cargo. Universitas Airlangga.
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.