## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104

## HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG
Stefanus Ngebi PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Victor Emanuel PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELINBING RESORT MELAWI
Gadion PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN  JAMINAN DI CU  KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG Tri Minarti

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SINTANG
Sugianto

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 10 Nomor 1 Halaman 1 - 57 Sintang Maret 2022 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1- 57
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum. Chief Editor :
Dr. Redin, S. H.,  M. H
Managing Editor : Michell Eko Hardian, S. H., M. H Editors : Kartika Agus Salim, S. H., M. H Tri Minarti, S. H,. M. H Stefanus Ngebi, S. H., M. H Reviewers : Dr. Redin, S. H., M. H Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H English Language Advisors: Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd Asisten Editor dan Publikasi : Florensius Tijan, S. Kom Susana Titin Sumarni, S. Sos Mutia Lestari, S. Pd Rosnayeti, S. Sos Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Dicetak di Percetakan Kurnia
DAFTAR ISI

## PERAHU
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1-55
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775-1104

## HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG
Stefanus Ngebi............................................................................................................................... 1-10

## PERLINDUNGAN  HUKUM  MOTIF  KAIN  TENUN  IKAT  DAYAK  KABUPATEN  SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Victor Emanuel ............................................................................................................................ 11-23

## PENANGANAN TINDAK PIDANA  ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING RESOR MELAWI
Gadion .......................................................................................................................................... 24-34

## PENYELESAIAN  WANPRESTASI  PERJANJIAN  KREDIT  KELOMPOK  PRODUKTIF DENGAN  JAMINAN DI CU  KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG
Tri Minarti .................................................................................................................................... 35-47

## PERAN  SERTA  MASYARAKAT  DALAM  TERTIB  BERLALU  LINTAS  (STUDI  KASUS  DI KEPOLISIAN RESOR SINTANG
Sugianto ....................................................................................................................................... 48-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum  yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  10  Nomor  1,  Maret  2022  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  : Hak  Perdata  Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung  Dalam  Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor  Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum  Motif Kain Tenun  Ikat Dayak Kabupaten  Sintang  Menurut  Undang  -  Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,Penanganan  Tindak  Pidana  Aborsi  Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok  Produktif  Dengan  Jaminan  Di  Cu  Keling  Kumang  Di  Kabupaten  Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dan  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG
Stefanus Ngebi
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang Email : stefanus_ngebi007@yahoo.co.id

## Abstract
Earth is god’s gift of earth. The Land is a vital for human being as sources of human welfare, life and happiness. The rupiah rose to Rp.9,310/9,329 per  dollar  in  the  Jakarta  interbank  spot  market on  Tuesday  morning  as  investors  bought  the local unit.  It  creates  a  wide  range  of  needs  both in  individual  and  in  group,  both  for  offices  or institutions,  provide  fertility  in  the  economic needs  of  food  and  clothing.  People  should  live in land and building. Therefor, land ownership is important aspect as means to create an ownership of land certificate. the legality of land ownership is necessary in the light of a valid evidence. The only way to prove land ownership of every society is using land certificate. This study is designed in the  form  of  juridical  sociological  approach.  The nature of this study is a descriptive analysis that describes  thoroughly  the  systematic  objects  of the subject matter. A deed of land issued by the National lands Agency (BPN).
Keywords: civil rights, Land certificates

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia mengalami pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  maju  baik dibidang pertanian,  industri  dan lainnya, dengan adanya  perkembangan  kemajuan  dimasyrakat menimbulkan  berbagai  macam  kebutuhan  baik secara  individu  maupun  secara  kelompok, kebutuhan  tersebut  dapat  berupa  kebutuhan ekonomi  yang  berupa  kebutuhan  sandang  dan pangan, selain itu masyarakat juga membutuhkan tempat  untuk  menetap  atau  tempat  tinggal  salah satunya adalah kepemilikan tanah dan bangunan. Dengan adanya kepemilikan tanah atau sebidang tanah  dan  bangunan  diatasnya  maka  masyarakat dapat  melakuakan  pengukuran  serta  melakukan pengurusan untuk dapat membuat sertivikat tanah dengan cara pemecahan dari sertifikat yang sudah ada,  hal  tersebut  agar  legalitas  dari  kepemilikan tanah,  dalam  kepemilikan  tanah  tentunya dibutuhkan dengan adanya sebuah bukti yang sah, hal  tersebut  untuk  dasar  dari  setiap  masyarakat dalam memiliki bukti dari kepemilikan sebidang tanah  salah  satunya  adalah  sertifikat.  Sertipikat tanah  sebagai  surat  keterangan  tanda  bukti kepemilikan  atas  sebidang  tanah  atau  pemegang hak  atas  sebidang  tanah,  serta  yang  berlaku
sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Dengan terbitnya  sertifikat  hak  atas  tanah  sudah menerangkan  bahwa  seseorang  mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut.
Dengan  adanya  penerbitan  sertifikat tanah  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  maka  keabsahan  dari  pemilik tanah  untuk  menguasai  dapat  terlaksana. Pemecahan  sertifikat  tanah  yang  dilakukan oleh  masyarakat  adalah  untuk  mendapatkan kepastian  hukum.  Untuk  dapat  memecahkan sertifikat  tanah  induk  dijadikan  beberapa sertifikat  perlu  adanya  pengukuran  ulang yang dilakukan antara pemilik tanah sertifikat induk dengan pemilik tanah yang didalamnya, sehingga dalam membuat sertifikat yang baru perlu adanya dasar dari sertifikat  yang sudah ada.
Pemecahan sertifikat  dilakukan oleh Badan  Pertanahan  Nsional  (BPN)  setelah usulan  dari  pemilihnya,  hal  ini  supaya  dapat melakukan  terkait  dengan  pengukuran  serta mengetahui  batas-batas  tanah  yang  akan disertifikatkan,  pengukuran  ulang  tersebut didasari  atas  pengajuan  dari  pemilik  tanah supaya pemecahan tanah dapat dilaksanakan. Dengan  adanya  sertifikat  induk  dari  pemilik tanah  sebelumnya  maka  dapat  dilakukan pengukuran  kembali  dari  kepemilikan  tanah tersebut,  serta  untuk  mengetahui  batas-batas dari penerbitan pemecahan sertifikat induk.
Menurut    M.    Yamin    Lubis    dan Abd.  Rahim  Lubis  dalam  Buku  Pendaftaran
Tanah  menyebutkan  bahwa  Pentingnya kepastian  hukum  dalam  pendaftaran  tanah untuk  menjamin  perlindungan  hukum  bagi masyarakat,  artinya  masih  di  anggap  tidak ada kepastian hukum dari adanya pendaftaran tanah  di  negara  ini,  sebab  Sertifikat  belum menjamin  sepenuhnya  hak  atas  tanah seseorang. 1
Berdasarkan  penjelasan  pada  uraian latar  belakang  diatas  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  suatu  penelitian  yang berjudul:”  “  Hak  Perdata  Masyarakat  Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang.”

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Yuridis Sosiologis  yaitu pendekatan masalah melalui penelitian  hukum  dengan  fakta  yang  ada pada  instansi  yang  bersangkutan  ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang  ditemui  dalam  penelitian 2 Dengan metode  pendekatan  terhadap  Penyelesaian Pembuatan  Sertifikat  Tanah  dengan  Cara Pemencahan  Serifikat  oleh  Masyarakat artinya  penulis  mencari  secara  langsung  dan mendapatkan data dari kelompok masyarakat dan menyesuaikan dengan peraturan- peraturan  hukum yang dipergunakan.
Sifat penelitian ini adalah Deskriptif
1 M. Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis,
2008, Hukum  Pendaftaran  Tanah ,  Mandar  Maju,  Bandung, hlm. 178 2 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneli- tian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta, 2006
analisis, yaitu suatu penelitan yang menggambarkan  secara  menyeluruh  dari sistematis  obyek  dari  pokok  permasalahan. 3
Peneliti  akan  menganalisa  serta  menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulan  serta  memberikan  gambaran tentang  Penyelesaian  Pembuatan  Sertifikat Tanah  dengan  Cara  Pemencahan  Serifikat oleh Masyarakat. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder.
Data  valid  tidak  diperoleh  begitu saja, akan  tetapi  harus  menggunakan  teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data  dapat  dilakukan  dengan  interview (wawancara),  kuesioner  (angktet),  observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. 4
Dalam  proses  interview  ada  dua  pihak yang menepati kedudukan yang berbeda satu pihak sebagai pencari informasi dan satu pihak lagi  disebut  informan/responden. 5 Dengan cara  ini  peneliti  melaksanakan  komunikasi langsung  dengan  sumber  data  (responden) melalui  wawancara  (interview)  langsung terhadap  sumber  data,  adapun  yang  menjadi sumber data adalah :
1. Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Sintang
2. Pegawai  Negeri  Badan  Pertanahan Nasioanal Kabupaten Sintang
3 Bambang Waluyo, 1991 Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, sinar grafika,  hal: 122
4 Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Cetakan  ke-17.  Bandung: Alfabeta.
3. Masyarakat  yang melakukan pemecahan sertifikat
4. Pemilik sertifikat induk/utama
Bahan  Hukum  Primer  adalah  semua ketentuan  yang  ada  berkaitan  dengan  pokok pembahasan,  bentuk  Buku-buku  Hukum mengenai pertanahan, dan ketentuan- ketentuan  tentang  peraturan-peraturan  yang berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah  yang terjadi  pada  masyarakat.  Bahan  hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dalam penelitian seperti :
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Pokok Agraria
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  diantaranya, pendapat-pendapat  para  sarjana,  dan  jurnal termasuk  dokumen  penelitian.  Bahan  hukum Tertier yaitu Kamus bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kamus Hukum untuk menunjang bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.
Populasi  adalah      keseluruhan objek  penelitian  dengan  cirri  sama.  Populasi dapat  berupa  orang,  benda,  kejadian  kasus- kasus,  waktu  dan  tempat,  dengan  sifat  atau ciri  sama. 6 Dalam  penelitian  ini,  peneliti
litian Hukum , Jakarta, Ghalia hal ; 47
mengambil  populasi  yaitu  masyarakat  di wilayah  Kabupaten  Sintang  yang  melakukan pendaftaran  pemecahan  sertifikat  tanah. Sampel  adalah  merupakan  bagian  dari populasi,  yang  menjadi  sumber  data  dalam penelitian  ini.  Adapun  teknik  penggambilan sampel  dalam  penelitian  proposal  ini  adalah menggunakan  bentuk  Purposive  Sampling (sampel  bertujuan),  yaitu  memilih  orang- orang  tertentu  karena  dianggap  mewakili populasi,  sebagai  mana  dikatakan  Hadari Nawawi  tentang  Purposive  sampling  adalah :  “Dalam  teknik  ini  pengambilan  sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel  tidak  dipersoalkan  sebagaimana didalam  accidental  sampling.  Perbedaannya terletak  pada  pembatasan  sampel  dengan hanya  mengambil  unit  samling  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Dengan  kata  lain unit  sampel  yang  dihubungi  sesuai  dengan kriteria-kriteria  tertentu  yang  ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 7
Sehubungan  dengan  itu,  maka peneliti  telah  mengambil  sampel  sebagai berikut :
1) Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang
2) 10  orang  masyarakat  yang  melakukan pemecahan sertifikat
Dalam penelitian ini analisis data  yang  diperguunakan  analisis
tan Hukum , P.T raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm : 118
kualitatif  adalah  suatu  cara  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif analitis  yaitu  yang  dinyatakan  oleh rsponden  secara  tertulis  atau  lisan seerta  tingkah  laku  yang  nyata,  yang diiteliti  dan  dipelajari  sebagai  Sesutu yang utuh, 8
Maksudnya  adalah  data  yang diperoleh  disusun  secara  sistematis kemudian  dianalisa  secara  kualitatif agar  kejelasan  masalah  yang  akan dibahas, data yang diperoleh baik studi dilapangan  maupun  studi  dokumen pada  dasarnya  merupakan  data  yang dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan  sistematis,  selanjutnya  dianalisis (dikelompokan, digolongkan sesuai  dengan  karakteristik),  untuk memperoleh  penyelesaian  masalah dalam proposal skripsi ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif,  yaitu  proses  awal  dari proposisi-proposisi  khusus  (sebagai hasil  pengamatan)  dan  berakhir  pada suatu  kesimpulan  (pengetahuan  baru) berupa asas umum.

## PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Peneltian

## Kabupaten Sintang terletak di bagian
7 Hadari  Nawawi,  1997 Metode  Peneli- tian Bidang Sosial , Gajah Mada University Press, Yokyakar- ta, hlm : 167
8 Ronny Hanitijo Soemitro, 1983 Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia, ha :93.
wilayah  timur  Provinsi  Kalimantan  Barat yang  dilalui  oleh  garis  Khatulistiwa  dengan Ibu  kotanya  Sintang,  terletak  di  antara  1 o 05’
Lintang  Utara  dan  0 o 46’  Lintang  Selatan serta 110 o 50’ Bujur Timur dan 113 o 20’ Bujur Timur.  Secara  geografis  batas  administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu : a. Utara: berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
b. Selatan:  berbatasan  dengan  Provinsi
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
c. Timur:  berbatasan  dengan  Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
d. Barat:  berbatasan  dengan  Kabupaten

## Melawi, Sanggau dan Sekadau.
Sedangkan tekstur tanahnya sebagian besar  terdiri  dari  jenis  tanah  latosol  seluas 1.016.606  hektar  (46,99%)  dari  luas  wilayah Kabupaten,  tanah  podsolik  seluas  928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar  (8,04%)  dan  jenis  tanah  yang  paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan  memiliki  kelembaban  udara  yang  cukup tinggi,  Sintang  memiliki  curah  hujan  yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 236,76 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2011  terjadi  pada  bulan  Nopember,  yaitu
mencapai 375,80 milimeter dengan hari hujan sebanyak  19  hari.  Sedangkan  rata-rata  curah hujan  terendah  terjadi  pada  bulan  Juli  yaitu hanya mencapai 78,10 milimeter dengan hari hujan sebanyak 8 hari. Kecepatan angin pada tahun 2011 setiap bulannya berkisar antara 1,5 knots  per  jam  sampai  dengan  2,6  knots  per jam.  Adapun  penyinaran  matahari  berkisar antara  32  persen  sampai  dengan  79  persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55,8  persen.  Sedangkan  rata-rata  temperatur udara berkisar antara 26,60 o C sampai dengan 27,40 o C.  Temperatur  udara  terendah  sebesar 22,60 o C  dan  temperatur  udara  tertinggi mencapai  33,10 o C.  Kecamatan  Dedai  salah satu  Kecamatan  yang  terdapat  diwilayah Kabupaten  Sintang  dengan  jumlah  20  Desa dan luas wilayah 69.410 Km² atau 3,21 % dari total wilayah Kabupaten Sintang. 9
Desa  Dujung  Kayu  merupakan desa  yang  terdapat  diwilayah  Kecamatan Ketunggau Tengah dengan luas Desa 6600 ha, dengan daerah dataran rendah dan perbukitan, Desa Kayu Dujung mempunyai 3 Dusun dan 6 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 460 Kepala  Keluarga,  dengan  rata-rata  pekerjaan masyarakat adalah petani dan perkebunan.
Adapun Desa Kayu Dujung
mempunyai  batas-batas  wilayah  sebagai berikut:
Sebelah utara : Desa Nanga Kantuk ,Kec.

## Empanang
Sintang, 2019
Sebelah Selatan
: Desa Padung
Kumang, Kec.Ketungau Tengah Sebelah Barat
: Desa Raden
Jaya,Kec.Ketungau Tengah
Sebelah Timur : Desa Keling Panggau, Kec.Empanang Orbitasi (Jarak dari Pusat pemerintahan Desa) Struktur  organisasi  Desa  Kayu Dujung  dalam  kepemerintahan  desa  dapat dilihat dalam bagan berikut ini:
1. Hak  perdata  masyarakat  Desa  Kayu
Dujung dalam menyelesaikan pemecahan sertifikat tanah di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Sintang .
Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung Kecamatan  Ketungau  Tengah  merupakan salah  satu  masyarakat  yang  mendambakan keabsahan      kepemilikan        tanah        dengan alat  bukti  sertifikat,  hal  ini  dapat  terlihat dari  beberapa  warga  masyarakat  bersama dengan  perangkat  Desa  untuk  melakukan pengukuran lahan tanah dengan tujuan untuk mendapatkan alat bukti kepemilikan sertifikat tanah dari Negara dalam hal ini ialah Kantor Pertanahan  Nasional  (BPN),  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kayu  Dujung  menyampaikan  bahwa  minat masyarakat  dalam  memperoleh  sertifikat sebagai  alat  bukti  kepemilikan  tanah  cukup tinggi,  hal  ini  terlihat  dengan  adanya  upaya masyarakat  untuk  membuat  dan  mengukur lahan   perumahan    maupun    lahan    kosong (perkebunan)  supaya  apabila  masyarakat
telah  mendapatkan  sertifikat  maka  akan lebih  mudah  untuk  menjual  maupun  sebagai alat  bukti  kepemilikan  yang  sah  dalam kepemilikan lahan. 10
Sertifikat  merupakan  alat  bukti  sah secara  hukum  terkait  dengan  kepemilikan sebidang  tanah.  Dengan  terbitnya  sertifikat hak  atas  tanah  udah  menerangkan  bahwa seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut.  Selain  sebagai  tanda  kepemilikan yang sah, sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  atas kepemilikan sebidang tanah, dapat dibuktikan di  depan  pengadilan  bahwa  sertifikat  tanah yang  dipersengketakan  tersebut  adalah  tidak benar atau tidak sah. Dengan kata lain bahwa sertifikat  merupakan  tolak  ukur  dari  setiap masyarakat  dalam  kepemilikan  sebidang tanah.
Berdasarkan hasil wawancara peniliti  dengan  salah  satu  warga  masyarakat di  Desa  Kayu  Dujung  mengatakan  bahwa dalam  proses  pengurusan  sertifikat  tanah adalah  dengan  melakukan  pengukuran  ulang yang  melibatkan  perangkat  desa  dan  akan diterbitkan  surat  keterangan  kepemilikan Tanah  (SKT)  surat  tersebut  sebagai  dasar untuk  mengajukan  pembuatan  sertifikat  di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. 11
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  salah  satu  perangkat
10
Hasil wawancara penulis dengan kepala desa  Kayu  Dujung  Kecamatan  Ketungau  tengah  Kabupaten Sintang 11 Hasil wawancara penulis dengan warga masyarkat  desa  Kayu  Dujung  Kecamatan  Ketungau  tengah
Desa  Bapak  Dunggau  mengatakan  bahwa perangkat  desa  akan  memenuhi  persyaratan yang diperlukan oleh warga masyarakat, salah satunya  adalah  blangko  untuk  pengukuran lahan  atau  pun  dilibatkan  dalam  pengukuran tanah,  pengukuran  tanah  dilakukan  dengan melibatkan  masyarakat  yang  masing-masing dalam batas tanah tersebut. 12
Berdasarkan  hasil  pangan  tersebut dapat  peneliti  sampaikan  bahwa  untuk melakukan  pendaftaran  pembuatan  sertifikat tanah perlu adanya kerja sama antara perngkat desa  dan  masyarakat  hal  ini  terlihat  dengan dilakukan  pengukuran  ulang  maupun  untuk menyiapkan kebutuhan  yang diperlukan oleh masyarakat.
Selain  itu  peneliti  juga  berdialog dengan  perangkat  Desa  mengatakan  bahwa untuk  tanah  yang  sudah  bersertifikat  karena akan  dipecahkan  oleh  pemilik  lahan,  maka akan  dilakukan  pengukuran  ulang  sesuai dengan  bidang  tanah  yang  akan  dipecahkan, pemecahan  sertifikat  tanah  tersebut  tidak  perlu lagi untuk dibuat surat keterangan tanah akan tetapi  dari  pemilik  tanah  sebagai  sertifikat induk  akan  memberikan  sertifikat  tersebut untuk dipecahkan dikantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang. 13
Peneliti  menanyakan  dengan  salah satu warga masyarakat di Desa Kayu junjung Kabupaten Sintang
terkait syarat pemecahan sertifikat tanah yang dilakukan dengan beberapa syarat yaitu:
1. Sertifikat asli
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
3. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK) pemohon. 14
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan pengamatan  peneliti  dilapangan dengan warga  msyarakat  atas  nama  Bapak  Dunggau mengatakan bahwa Proses pemecahan sertifikat   atas    nama    pribadi    dilakukan di  lapangan  dan  di  lembaga  pertanahan. Setelah  melakukan  pendaftaran  berkas  dan pemohon mendapatkan tanda terima, petugas yang  bertanggung  jawab  atas  pengukuran akan  pergi  ke  lokasi  dengan  didampingi pemilik  atau  kuasanya.  Selanjutnya,  petugas akan  menggambar  hasil  pengukuran  dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan. Tahapan  berikutnya  adalah  penerbitan  surat ukur untuk tiap-tiap bidang yang dipecahkan. Surat  ukur  ini  ditandatangani  kepala  seksi pengukuran dan pemetaan.
2. Faktor penghambat hak perdata masyarakat Desa  Kayu  Dujung  dalam  menyelesaikan pemecahan  sertifikat  tanah  di  Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang
12 Hasil wawancara penulis dengan Perang- kat desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau tengah Kabupat- en Sintang
13 Hasil wawancara penulis dengan
Perangkat desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah
Kabupaten Sintang 14
Hasil wawancra penulis dengan warga masyarakat  Desa kayu Dujung Kecamatan ketungau Tengah Kabupten Sintang.
Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor  24  tahun  1997  menyebutkan tentang  sertifikat.  Seperti  kita  ketehui sertifikat  tanah  adalah  tanda  bukti  hak yang kuat bagi pemilik atau pemegang hak atas  tanah  di  Indonesia.  Pembuatan  dan pengeluaran  sertifikat  tanah  merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  Yentang  Pendaftaran Tanah,  yang  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas tanah. Di samping itu dengan dilaksanakan pendaftaran tanah secara tertib dan teratur diharapkan  adanya  suatu  administrasi  dan inventarisasi  pertahanan  yang  tertib  dan teratur  pula  di  Indonesia.Berdasarkan dengan  hasil  wawancara  dan  pengamatan peneliti  dengan  perangkat  Desa  Kayu Dujung  Bapak  Amos  mengatakan  bahwa untuk  setiap  warga  mayarakat  dalam kepengurusan  sertifikat  tanah  baik  balik nama  kepemilikan,  pembuatan  sertifikat sampai  dengan  pemecahan  sertifikat  adalah sebagai  dasar  dari  warga  masyarakat dalam  tetib  administrasi,  karena  bukan hanya mengurus dari administrasi kependudukan saja yang harus tertib, akan tetapi  kepemilikan  tanah  pada  dasarnya juga harus tertib administrasi, hal tersebut untuk    keabsahan    dalam    kepemilikan
tanah. 15 Berdasarkan  hasil  penelitian
peneliti dengan Bapak Hermanus mengatakan bahwa kendala dalam melakukan mengurus  sertifikat  tanah  baik pemecahan maupun membuat baru adalah, letak  Desa  dan  kantor  Kabupaten  cukup jauh, ditambah lagi kondisi jalan dan cuaca sehingga  untuk  mengurus  administrasi dari  persyaratan  pembuatan  sertifikat  dan pemecahan  sertifikat  menjadi  terkendala, hal ini ditambah juga dengan pelaksanaan pengukuran lahan  kembali yang dilakukan oleh  pegawai  kantor  pertanahan  akan merlukan proses yang lama sehingga untuk dapat  menyelesaikan  dari  pembuatan sertifikat  maupun  pemecahan  sertifikat memerlukan  waktu  yang  cukup  lama. 16
Berdasarkan  hasil  wawancara  penelitian peneliti dengan bapak Dunggau Perangkat Desa mengatakan bahwa dalam mengurus sertifikat masyarakat memang memerlukan waktu  yang  cukup  lama,  bukan  berarti kurangnya biaya dari pembuatan sertifikat tersebut  akan  tetapi  dikarenakan  faktor cuaca  yang  mempengaruhi  kondisi  jalan dan menyebabkan jarak tempuh dari Desa Ke Kabupaten menjadi terganggu. 17
Untuk  dapat  melaksanakan  pemechan sertifikat oleh warga masyarakat
15 Hasil wawancara penulis dengan perang- kat Desa kayu Dujung Kecamatan ketungau Tengah Kabupat- en Sintang.
16 Hasil wawancara peneliti dengan warga masyarakat Desa kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah Kabupten Sintang.
17 Hasil  wawancara  peneliti  dengan perangkat  Desa  Kayu  Dujung  Kecamatan  ketungau  Tengah Kabupaten Sintang.
diharuskan menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan pemecahan terutama sertifikat yang asli dari pemegang sertifikat,  serta  pengukuran  ulang  dari pejabat  yang  berwenang,  atau  pegawai Badan  pertanahan  Nasiona  kabupaten, dan  berkas-berkas  yang  pendukung  salah satunya adalah letak tanah tersebut mudah dijangkau oleh kendaraan atau tidak hal ini berpengaruh dengan waktu pembuatan dan pemecahan sertifikat yang dilakukan. 18
Dari beberapa pendapat atau informasi diatas  Peneliti  sampaikan  faktor  yang mempengaruhi dari hak perdata masyarakat dalam  pemecahan  sertifikat  tanah  adalah upaya masyarakat melakukan pengarsipan dan  menyelesaikan  administrasi  dari kepemilikan dan pemecahan sertifikat oleh karena kondisi geografis daerah dan upaya melaksanakan  pengukuran  ulang  oleh pejabat yang berwenang memelukan waktu yang  lama,  hal  tersebut  sesuai  dengan Azas  sederhana  dimaksudkan  bahwa ketentuan-ketentuan  pokok  dan  prosedur pendaftaran  tanah  mudah  dipahami  oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama pemegang  hak  atas  tanah.  Bahkan  dalam praktek  selalu  disediakan  informasi  yang cukup  bagi  yang  memerlukannya  di Kantor Pertanahan apabila ada  yang ingin mendaftarkan tanahnya.
18 Hasil  wawancara  peneliti  dengan perangkat Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

## SIMPULAN
Bahwa      Hak        Perdata        Masyarakat Desa  Kayu  Dujung  dalam  Menyelesaikan Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan  Nasional,  sebagai  perlindungan hukum  dari  masyrakat  dalam  kepemilikan tanah  dan  bersertifikat.  Bahwa  faktor penghambat  hak  perdata  masyarakat  dalam menyelesaikan  pemecahan  sertifikat  tanah  di Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah dikarenakan  adanya  syarat  yang  belum memadai  terutama  berkas-berkas  sebagai dasar  dalam  kepengurusan  sertifikat  tanah maupun pemecahan sertifikat tanah

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  peneliti sampaikan diatas maka Penulis menyarankan bahwa  dalam  hak  perdata  masyarakat  Desa Kayu  Dujung  kecamatan  ketungau  tengah Kabupaten      Sintang      dapat      diperhatikan oleh  pemerintah  terutama  pemerintah  Desa dalam  membantu  melengkapi  administrasi pemecahan  sertifikat  tanah  dan  untuk Pemerintahan  kabupaten  agar  membantu masyarakat  dalam  pengukuran  ulang  sebagai dasar  dari  pemecahan  sertifikat  yang  dilakukan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Achmad  Chomzah,  2002,  Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta Abu  Daud  Busroh,  1983,  Asas-Asas  Hukum Tata  Negara,  Ghalia  Indonesia, Jakarta
Boedi  Harsono,  2005,  Hukum  Agraria Himpunan  (Jakarta: Djambatan
Bambang Sugono, Metode penelitan Hukum,
raja Grafindo, Persada, Jakarta
Hasan  Wargakus  umah.  1992.  Hukum
Agraria:Buku  Panduan  Mahasiswa.
Jakarta. Gramedia Pustaka
Hadari  Nawawi,  1997  Metode  Penelitian
Bidang Sosial, Gajah Mada
University Press, Yokyakarta
M. Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis, 2008,
Hukum  Pendaftaran  Tanah,  Mandar
Maju, Bandung
Mariati Zendrato, Pendaftaran Tanah
(Pemahaman  Tentang  Perlindungan
Hukum  Dan  Kepastian  Hak  Atas
Tanah)
Ronny  Hanitijo  Soemitro,1983,  Metode
Penelitian  Hukum,  Jakarta,  Ghalia
Indonesia
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,1990.  Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  jurimetri,
Jakarta Ghalia Indonesi
Soemitro Ronny H, 1983, Metode Penelitian
Hukum, Jakarta, Ghalia
Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan
Hak Atas Tanah,cet,2,  Jakarta,
kencana

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Dasar  1945  Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959 Kitab  Undang-Undang  Hukum   Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Pokok Agraria Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  59 Tahun  1997

## INTERNET
ttps://jagokata.com/arti-kata/sertifikat.html diakses hari Selasa Tanggal 14 April