Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara)
Chynthia Angelina Medan , Indonesia chynthiaangelinaa@gmail.com
Janice Medan , Indonesia janiceyangg@hotmail.com Christalia Clarina Medan , Indonesia Christaliaclarina5@gmail.com Wina Wira Fanjaya Medan, Indonesia Fanjayawinawira@gmail.com
Jesisca Medan , Indonesia Jessicajes18@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) terhadap  Belanja  Modal  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera  Utara.  Sampel  dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan metode  purposive  sampling.  Analisis  data  untuk  penelitian  ini  menggunakan  regresi  linear berganda dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil pengujian  secara parsial  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sementara itu Pertumbuhan  Ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Secara  Simultan Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
Kata  Kunci  :  Pertumbuhan  Ekonomi,  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran,  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

## I. P ENDAHULUAN
Sejak  berlakunya  undang-undanag tentang otonomi daerah di Indonesia, masing- masing  daerah  diberikan  kewenangan  besar dalam mengelola pemerintahan termasuk juga dalam  pengelolaan  keuangan  masing-masing daerah  tersebut.  Semangat  dari  otonomi daerah  ini  juga  diberikan  agar  daerah  dapat mengelola keuangannya sendiri, salah satunya adalah  keleluasaan  mencari  sumber-sumber pendpaatan  dalam  membiayai  pengeluaran daerah itu sendiri.
Dikutip  dari  (Simorangkir,  2017) ,
Bapak  Boediarso  Teguh  Widodo  selaku Dirjen  Perimbangan  Kementerian  Keuangan menyatakan  bahwa  pengalokasian  APBN  ke daerah  tidak  mengikuti  pengelolaan  yang efektif  dan  efisien,  sehingga  anggaran  yang dikirimkan  ke  daerah  di  setiap  tahun  makin meningkat.  Mulai  dari  peluncuran  program fiskal  pada  tahun  2000  sebesar  Rp.81  triliun hingga saat ini telah mencapai Rp.766 triliun, dan alokasi anggaran belanja juga mengalami kenaikan sebesar 12 kali  lipat dengan  jumlah Rp.93  triliun  hingga  mencapai  Rp.1.097 triliun.  Artinya  kenaikan  belanja  APBN  dan kiriman  anggaran  ke  daerah-daerah  tidak
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
mengikuti  pengelolaan  yang  efektif  dan efisien.  Negara  harus  segera  membuat transformasi  pengelolaan  keuangan  negara karena  pengelolaan  APBN  dan  APBD  masih memiliki  waktu  untuk  diperbaiki  sehingga dapat  lebih  tepat  dan  benar.  Hal  ini  terjadi karena  meningkatnya  belanja  pegawai  lebih tinggi dari limit belanja modal, simpanan pada bank  yang  makin  meningkat  setiap  tahunnya dan peningkatan
layanan publik
negara.Contohnya  di  Balikpapan  memiliki akses  air  bersih  sebesar  98%  sedangkan  di Papua hanya terdapat 4% saja, di Aceh hanya mendapat  15  banding  100  ribu  orang  tenaga kesehatan  dan  di  Kupang  hanya  1,4  banding 100  ribu  orang  yang  dilayani  tenaga kesehatan.  Lebih  buruknya  lagi  terdapat  361 dari  542  kepada  daerah  yang  terlibat  kasus korupsi,  diantaranya  terdapat  18  gubernur, 343 bupati/walikota, jaringan korupsi terbesar yaitu pada pengadaan konstruksi bangunan.
Setelah dijalankannya undang- undang  otonomi  daerah  selama  16  tahun, ternyata  masih  banyak  daerah  yang  belum mandiri  dalam  pengelolaan  keuangannya. Pemerintah  daerah  mengharapkan  dana  yang seimbang  untuk  membantu  keuangan  daerah karena  kondisi  keuangan  daerah  yang  sangat bergantung  dengan  dana  bantuan  keuangan pusat.  Menurut  data  Kementrian  Keuangan, jumlah  dana  transfer  bke  daeerah  sebagai bagian dari bantuan keuangan pusat ke daerah mengalami  kenaikan  di  ssetiap  tahunnya. Peningkatan ini memang bisa saja diakibatkan oleh  meningkatnya  kebutuhan  belanja  di daerah, tetapi  jika dilihat dari semangat awal otonomi  daerah,  ketergantungan  daerah kepada  pusat  sampai  saat  ini  dalam  hal pendanaan  belanja  daerah  tidak  lagi  menjadi tujuan utama otonomi daerah.
Alokasi belanja modal di daerah akan dipengaruhi  kenaikan  ekonomi  suatu  daerah, jika  kenaikan  ekonomi  stabil  maka  daya  beli masyarakat  juga  baik  sehingga  pendapatan dari  sektor  pajak  daerah  ataupun  retribusi daerah  akan  jauh  lebih  baik.  Kenaikan ekonomi  yang  baik  di  suatu  daerah  akan menarik  investor  untuk  menginvestasikan dananya yang akan meningkatkan penyerapan tenaga  kerja,  pajak  dan  retribusi  serta perputaran modal didaerah tersebut yang akan menyebabkan multiflier effect terhadap ekonomi  di  daerah  tersebut.  Untuk  itu  setiap pemerintah  daerah  harus  menjaga  stabilitas
ekonomi di daerahnya agar tingkat pertumbuhan  ekonomi  semakin  meningkat yang  akan  berakibat  terhadap  ekonomi  di daerah tersebut.
Efek ganda yang disebabkan ekonomi  yang  meningkat akan  menyebabkan masyarakat  menggunakan  penghasilan  yang ada untuk belanja kepada pelaku-pelaku usaha dan dari belanja tersebut akan dikenakan pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  bentuk-bentuk penghasilan lain yang dirasakan oleh masyarakat.  Pendapatan  asli  di  daerah merupakan pendapatan murni dari pengelolaan  keuangan  daerah  yang  harus dipenuhi daerah akan leluasa dalam mengelola belanja.  Pendapatan  daerah  salah  satu  cara pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan fiskal  di  daerah.  Pendapatan  daerah  yang tinggi  dapat  menghindari  ketergantungan daerah  terhadap  pusat  melalui  bantuan- bantuan keuangan pemerintah kota.
Salah satu bantuan keuangan pemerintah pusat ke daerah atau sering disebut dana  keseimbangan  adalah  dana  alokasi umum. Dana alokasi umum diberikan kepada daerah  untuk  mengatasi  ketimpangan  urusan pajak di daerah, agar daerah yang mendapatkan  pendapatan  daerah  yang  tinggi dapat  mensubsidi  daerah  yang  pendapatan daerahnya  rendah.  Dana  alokasi  umum digunakan  untuk  belanja  umum  di  daerah seperti belanja pegawai. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana alokasi umum dari pusat sampai sekarang masih sangat tinggi, sehingga pemerintah pusat mencari formula yang tepat dalam  menghitung  kebutuhan  dana  alokasi umum untuk daerah, agar tidak ada lagi daerah yang  tidak  maksimal  dalam  mencapai  target pendapatan asli daerahnya.
Dalam pengelolaan keuangan daerah secara khusus  mengelola  belanja, pemerintah daerah  dalam  mengelola  belanja  sering  tidak efisien dan tidak efektif, sasaran belanja yang tidak terukur dan outcome yang tidak tercapai. Pengelolaan  belanja  yang  tidak  efisien  dan efektif tersebut seringkali menyisakan banyak anggaran  diakhir  tahun.  Perhitungan  jumlah belanja  yang  tidak  tepat,  adanya markup harga,  penyelesaian  pekerjaan  diakhir  tahun yang  tidak  selesai  atau  bahkan  penyusunan anggaran yang tidak berbasis kinerja menyebabkan anggaran yang berlebih diakhir tahun.  Anggaran  ini  dapat  bermanfaat  untuk tahun anggaran tahun selanjutnya tetapi dalam
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  harus  dianggarkan  terlebih  dahulu dalam akun belanja pembiayaan, tetapi APBD sering  digunakan  untuk  keperluan  pegawai dibandingkan belanja modal yang merupakan pembelanjaan yang dapat dialokasikan kepada masyarakat.  SiLPA  yang  banyak  juga mengindikasikan  pengelolaan  anggaran  yang tidak  baik  dari  pemerintah  daerah  tersebut, karena anggaran telah diatur sesuai kebutuhan pemerintah  daerah  untuk  tahun  anggaran tersebut.  Hal  ini  juga  berdampak  terhadap pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  terhadap pelayanan publik yang tidak tercapai.

## II. T INJAUAN
P USTAKA Teori Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Dengan  semakin  banyaknya  sumber dana  yang  dihasilkan  oleh  daerah-daerah, dengan  ini  dapat  meningkatnya  penghasilan dari daerah-daerah yang seharusnya mengikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada  daerah  tersebut.  Jika  pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk
membangun  daerah  yang  diberikan  dalam berbagai bentuk untuk keperluan masyarakat. (Wertanti & A.A.N.B, 2013)
H 1 :  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh terhadap Belanja Modal
Teori  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Belanja Modal
Pendapatan  asli  daerah  memiliki pengaruh  terhadap  belanja  modal  terbukti bahwa  perubahan  dalam  pendapatan  daerah yang  mengakibatkan  perubahan  belanja modal. (Juniawan & Suryantini, 2018)
H 2 :  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh terhadap Belanja Modal
Teori Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Dengan  adanya  dana  alokasi  umum, maka  biaya  belanja  modal  akan  semakin tinggi.  Dana  alokasi  umum  akan  memenuhi kebutuhan  dasar  layanan  umum,  sehingga pendapatan  asli  daerah  akan  memberikan konstribusi  (dana)  dengan  jumlah  yang  besar terhadap pertambahan belanja modal.
(Ningsasra, 2016)
H 3 :  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Teori  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal
SiLPA  yang  dikenal  sebagai  sisa lebih pembiayaan anggaran harus lebih mahir dalam  meningkatkan  pengadaan  berbagai prasarana  dan  sarana  yang  dilakukan  untuk kepentingan publik. SiLPA memiliki indikator yang  membayangkan  efesiensi  pengeluaran pemerintah  dan  akan  terbentuk  jika  terjadi kelebihan pada APBD. Jika biaya neto positif, maka  pendapatan  lebih  besar  dibandingkan pengeluaran. (Kusumawardani, 2018)
H 4 :  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN

## 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  kuantitatif  sebagai pendekatan  penelitian.  Kuantitatif  diartikan sebagai  landasan  filsafat positivisme, yang bertujuan untuk meneliti populasi dan sampel, data-data  yang  bersifat statistic yang  dapat menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan. Sedangkan  jenis  penelitian  dalam    penelitian ini  bersifat  deskriptif.  Deskriptif  diartikan sebagai penelitian yang bukan membandingkan  satu  varibel  dengan  sampel melainkan  mencari  hubungan  antar  variabel satu dengan variabel lain. (Sugiyono, 2012)
3.2. Populasi
Populasi  merupakan  objek  dan subjek yang terdapat kualitas dan karakteristik yang telah disusun oleh peneliti dan dipelajari untuk disimpulkan (Sugiyono, 2012). Populasi yang  akan  diambil  oleh  peneliti  yakni  data tahunan  yang terdapat  pada tahun 2014-2017 dengan  mengambil  laporan  keuangan  APBD sejumlah  33  Kota  /  Kabupaten  di  Sumatera Utara.
3.3. Sampel Sampel merupakan total jumlah yang
diambil  dari  populasi  yang  menggunkan teknik sampel jenuh. Sugiyono (2012), sampel
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
jenuh  digunakan  sebagai  penentuan  sampel yang  sudah  di  tentukan  dalam  populasi. Jumlah  sampel  yang  digunakan  sebanyak  33 Kota / Kabupaten dengan perhitungan 33 x 4 periode (laporan tahunan) sehingga diperoleh sebanyak 132 data.
3.4 Identifikasi Penelitian Dalam penelitian ini terdapat variabel  1  variabel  dependen  dan  4  variabel independen.Variabel dependen
dalam penelitian  ini  adalah  belanja  modal  (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian  ini  adalah  Pertumbuhan  Ekonomi (X 1 ),  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 2 ),  Dana Alokasi  Umum  (X 3 )  dan  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (X 4 ).
Teknik Analis Data
Analisis  statistik  untuk  pengujian hipotesis  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu
melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan uji normalitas data, multikolinieritas, heterokesdasitas, dan autokorelasi.
Pengujian hipotesis menggunakan  uji  koefisien  determinasi  (R 2 ), uji  secara  simultan  (F)  dan  uji  secara  parsial (t).

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
Data  dalam  penelitian  ini  berjumlah 33 kota dan kabupaten  yang ada di Sumatera Utara  dimana  selama  4  periode  yaitu  pada tahun 2014 sampai tahun 2017 dengan jumlah data  penelitian  sebanyak  132  data.  Berikut hasil olah data dari sampel  dilihat dari statistik deskriptif yaitu:

## Tabel 3.1 STATISTIK DESKRIPTIF Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PE 132  4.11 7.67 5.2850 .55534 PAD 132  10298059000 1739756924000 128854383717.54 270795434464.637 DAU 132  250589805000 1611940995000 618239734080.01 287646845992.010 SILPA 132  -64357000 376281581501 87741801629.97 66748236983.589 BM 132  45065315458 997475993000 246097268803.50 157052497288.845 Valid N (listwise) 132
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019
Nilai  min  Pertumbuhan  Ekonomi adalah sebesar 4,11 yang diperoleh Kabupaten Batubara  pada  tahun  2015  dan  tahun  2017.
Nilai maks Pertumbuhan Ekonomi
memperoleh  nilai  7,67  yang  diperoleh Kabupaten Deli Serdang di tahun 2014. Nilai keseluruhan Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Kabupaten  di  Sumatera  Utara  tahun  2014- 2017  adalah  5,2850.  Nilai  standar  deviasi Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,55534.
Nilai  min  Pendapatan  Asli  Daerah adalah sebesar Rp10.298.059.000 yang diperoleh  Kabupaten  Nias  Barat  di  tahun 2014.  Nilai  maks  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  sebesar  Rp1.739.756.924.000  yang diperoleh Kota Medan pada tahun 2017. Nilai keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten  di  Sumatera  Utara  tahun  2014-
2017  adalah  Rp128.854.383.717,54.  Nilai standar  deviasi  Pendapatan  Asli  Daerah adalah Rp270.795.434.464,637.
Nilai  min  Dana  Alokasi  Umum adalah  sebesar  Rp250.589.805.000  yang diperoleh Kabupaten Nias di tahun 2016. Nilai maks  Dana  Alokasi  Umum  adalah  sebesar Rp1.611.940.995.000  yang  diperoleh  kota Medan di tahun 2015. Nilai keseluruhan Dana Alokasi  Umum  Kota  dan  Kabupaten  di Sumatera  Utara  tahun  2014-2017  adalah Rp618.239.734.080,01.  Nilai  standar  deviasi
Dana Alokasi Umum adalah
Rp287.646.845.992,010.
Nilai  min  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran adalah sebesar minus Rp64.357.000 yang  diperoleh  Kabupaten  Nias  Selatan  di
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
tahun 2016. Nilai maks Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar
Rp376.281.581.501  yang  diperoleh  kota Medan di tahun 2015. Nilai keseluruhan Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran  Kota  dan Kabupaten  di  Sumatera  Utara  tahun  2014- 2017  adalah  Rp87.741.801.629,97.  Nilai standar  deviasi  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran adalah Rp66.748.236.983,589.
Nilai  min  Belanja  Modal  adalah sebesar  Rp45.065.315.458  yang  diperoleh Kabupaten  Nias  Selatan  di  tahun  2016.  Nilai maks Belanja Modal adalah sebesar
Rp997.475.993.000  yang  diperoleh  kota Medan  di  tahun  2017.  Nlai  rata-rata  Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2014-2017 adalah Rp246.097.268.803,50.  Nilai  standar  deviasi Belanja Modal adalah Rp157.052.497.288,845. 4.2. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Dalam  uji  ini  bertujuan  untuk menguji apakah variable pengganggu memiliki distribusi normal, uji yang digunakan  adalah  analisis  grafik  dan  analisis statistik.

## Analisis Grafik

## Gambar 3.1 Uji Normalitas Histogram Setelah Transformasi
Berdasarkan  Gambar  III.1,  hasil residual data telah menunjukkan residual data telah  menunjukkan  data  berdistrbusi  normal karena  kurva  normal  membentuk  lonceng sempurna  serta  sebagian  besar  data  telah berada di dalam kurva normal.

## Gambar  3.2  Uji  Normalitas  P-P  Plot Setelah Transformasi
Berdasarkan  Gambar  III.2,  hasilnya menyerupai  titik-titik  yang  mendekati  garis diagonal  sehingga  dapat  dikatakan  data terdistribusi normal. Untuk itu harus melakukan  analisis  secara  statistic  untuk mengetahui apakah data tersebut benar-benar telah bersifat normal.
4.3. Analisis Statistik
Uji  Statistik  yang  digunakan  untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non  parametik Kolmogrov-smirnov (K-S). Dimana apabila  nilai signifikan >0,05 berarti data  berdistribusi  normal,  dan  jika  nilai signifikan <0,05 berarti tidak normal.
Tabel 3.2 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov Setelah Tranformasi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 125 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation .29410290 Most Extreme Differences Absolute .045 Positive .045 Negative -.045 Kolmogorov-Smirnov Z .502 Asymp. Sig. (2-tailed) .962 a. Test distribution is Normal b. Calculated from data Berdasarkan Tabel III.2, hasilnya menunjukkan  nilai signifikan 0,962 > 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hasil Kolmogorov Smirnov telah berdistribusi normal.
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Uji Multikolinearitas
Tujuan dari Uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Jika model regresi tersebut bagus maka tidak akan terjadi korelasi antar variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen.
Tabel 3.3 Uji Multikolinearitas Setelah transformasi Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) LN_PE 1.000 1.000 LN_PAD .376 2.663 LN_DAU .363 2.757 LN_SILPA .919 1.088 a.Dependent Variable : LN_BM
Nilai tolerance untuk  variabel  PE (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 1,000 , PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  sebesar  0,376  ,
DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  sebesar  0,363 dan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran)  sebesar  0,919  yang  berarti  tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance lebih besar 0,10 sedangkan nilai VIF variabel PE  (Pertumbuhan  Ekonomi)  sebesar  1,000  , PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 2,663 , DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  sebesar  2,757  , SILPA  (Sisa  Lebih  Perhitungan  Daerah) sebesar  1,088  yang  berarti  tidak  terjadi multikolinearitas  karena  nilai  VIF  berada  di bawah  atau  lebih  kecil  dari  10.  Dengan demikian  hasil  uji  multikolinearitas  tidak terjadi  regresi  antar  variabel  independen Pertumbuhan  Ekonomi  ,  Pendapatan  Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
Uji Autokolerasi Pada penelitian ini, uji yang digunakan adalah uji Durbin-Watson .  Ada  5  keputusan  dalam pengambilan keputusan Durbin-Watson : 1. Jika 0 < d < dl, maka terdapat autokorelasi positif
2. Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak dapat diambil kesimpulan terdapat autokorelasi positif
3. Jika  4-dl  ≤  d  ≤  4-dl,  maka  terdapat autokorelasi negative
4. Jika  4-du  ≤  d  ≤  4-dl,  maka  tidak  dapat diambil  kesimpulan  terdapat  autokorelasi
negatif
5. Jika  du  <  d  <  4-du,  maka  tidak  ada autokorelasi  positif  atau  negatif  (Ghozali,
2009) Tabel 3.4 Model Summary b Model Durbin-Watson 1 2.113 a. Predictors: (Constant),  LN_SILPA,
LN_PE, LN_PAD, LN_DAU
b. Dependent Variable: LN_BM
Hasil  uji Durbin-Watson menunjukkan nilai  sebesar  2,113;  sedangkan  dalam  tabel DW  untuk  “k”=4  (variabel  bebas,  tidak termasuk variabel terikat) dan N=132 bernilai dl (batas bawah) = 1,6539 dan du (batas atas) =  1,7786;  4-dl  =  2,3461  dan  4-du  =  2,2214. Dengan  melihat  kriteria  pada  pedoman Durbin-Watson maka  nilai  du<dw<4-du  atau 1,7786<  2,113  <  2,2214.  Dapat  disimpulkan tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif.
Uji Heteroskedastisitas
Data  yang  bagus  dan  normal  tidak akan  mengalami  heteroskedastisitas.  Untuk mengukut apakah data tersebut tidakmengalami  heteroskedastisitas  adalah dengan  menggunakan  varian error  terms . Dalam penelitian ini digunakan metode chart (Diagram  Scatterplot) yang  jika  titik-titik membentuk  sebuah  pola maka  terjadi heteroskedastisitas,  sedangkan  jika  titik-titik membuat  sebuah  pola  yang  menyebar  diatas dan  di  bawah  0  pada  sumbu  Y  maka  tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Gambar  III.3  Uji  Heteroskedastisitas Setelah Transformasi
Berdasarkan  Gambar  III.3,  hasilnya  terlihat bahwa titik-titik  menyebar acak tersebar baik di  atas  maupun  dibawah  nol  (0)  pada  sumbu Y,  tidak  terkumpul  disatu  tempat,  sehingga pada grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa
Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
tidak terjadi Heteroskedastisitas. Tabel III.5 Uji Glejser setelah tranformasi Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standardize d
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1
(Constan
t) .816  1.330 .614 .54 1 LN_PE -.004 .157 -.003 -.02 8 .97 7 LN_PAD .038 .029 .197 1.34 5 .18 1 LN_DAU -.029 .067 -.065 -.43 6 .66 3 LN_SILP A -.030 .023 -.123 -
1.30 7 .19 4 a. Dependent Variable: ABS_RES2Hasil  Uji  Glejser  pada  tabel III.5  diatas  menunjukkan  nilai  signifikan dari variabel independen PE (Pertumbuhan Ekonomi)  sejumlah  0,977  lebih  besar 0,05  ,  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah) sejumlah  0,181  lebih  besar  0,05  ,  DAU (Dana  Alokasi  Umum)  sejumlah  0,663 lebih  besar  0,05  dan  SILPA  (Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran)  sejumlah  0,194 lebih  besar  0,05.  Dengan  demikian  dari hasil uji glejser dapat  diambil kesimpulan tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.
Hasil Analisis Data Penelitian Metode Penelitian Pengujian  ini  menggunakan  analisis  regresi berganda.  Model  regresi  yang  digunakan adalah:
Tabel 3.6 Persamaan Regresi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 62805422404.511 56461921482.994 1.112 .268 Pertumbuhan Ekonomi 331445040.727 10312874942.168 .001 .032 .974 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran .310 .091 .132 3.400 .001 Pendapatan Asli Daerah .343 .030 .592  11.325 .000 Dana Alokasi Umum .178 .029 .326 6.198 .000 a.Dependent Variable: Belanja Modal
Belanja  Modal  =  62805422404.511  +  331445040.727 Pertumbuhan Ekonomi + 0,310 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran + 0,343 Pendapatan Asli Daerah + 0,178 Dana Alokasi Umum
1. Nilai Konstanta (a) = 62805422404.511
Nilai (a) menunjukkan apabila variabel bebas yaitu Pertumbuhan  Ekonomi,  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  bernilai konsta,  maka  nilai  Dana  Alokasi  Umum  sebesar  = 62805422404.511
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X 1 ) = 331445040.727 Koefisien regresi ini menunjukkan setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar satu, maka Belanja Modal mengalami kenaikan sejumlah 331445040.727 dengan perkiraan variabel lain dianggap tetap.
3. Variabel  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (X 2 )  = 0,310
Koefisien  regresi  ini  menunjukkan  bahwa  setiap Sisa  Lebih  Anggaran  sebesar  satu,  maka  Belanja Modal mengalami kenaikan sejumlah 0,310 dengan perkiraan variabel lain dianggap tetap.
4. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X 3 ) = 0,343
Koefisien  regresi  ini  menunjukkan  bahwa setiap  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar satu,  maka  Belanja  Modal  mengalami kenaikan sejumlah 0,343 dengan perkiraan variabel lain dianggap tetap.
5. Variabel Dana Alokasi Umum (X 4 ) = 0,178 Koefisien  regresi  ini  menunjukkan  bahwa setiap  Dana  Alokasi  Umum  sebesar  satu, maka Belanja Modal  mengalami kenaikan sejumlah  0,178  dengan  perkiraan  variabel lain dianggap tetap.
Koefisien Determinasi Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  untuk menerangkan  variabel  dependen  (Y).  Jika koefisien determinasi mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel independen  (X)  lebih  besar  terhadap  variabel dependen (Y).
Tabel 3.7
Uji Koefisien Determinasi Model Summary b
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .916 a .840 .834  63893857934.04992 2.249
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum,
Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable : Belanja Modal
Berdasarkan  Tabel  IV.7  dilihat  bahwa  besarnya  nilai Adjusted  R 2 adalah  0,834.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 83,4%  variasi  variabel  Belanja  Modal  (Y)  dapat dijelaskan  oleh  variabel  variasi  Pertumbuhan  Ekonomi
(X 1 ),  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (X 2 ), Pendapatan Asli Daerah (X 3 ) dan Dana Alokasi Umum (X 4 ) sedangkan sisanya sebesar (100% - 83,4% = 16,6%) merupakan variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.
Pengujian Secara Simultan (Uji F)
Uji  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan apakah  semua  variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Tabel III.8 Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 2712710799134928700000000.000 4  678177699783732200000000.000  166.121  .000 b Residual 518467985375462400000000.000 127 4082425081696554000000.000 Total 3231178784510391000000000.000 131 a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  Tabel  IV.8  di  atas  maka disimpulkan nilai F hitung sebesar 166,121.
Pada derajat bebas 1 (df 1 ) = k -1 = 4-1 = 3, dan derajat bebas 2 (df 2 ) = n-k-1 = 33-4-1 = 28, dimana ; n = jumlah sampel , k = jumlah variabel , maka nilai f tabel pada taraf kepercayaan signifikasi 0,05 adalah 2,70.
Maka  hasilnya  adalah  F hitung 166,121  >  F tabel 2,70  dengan  tingkat  signifikan  0,000.  Karena  F htiung > F tabel dan  signifikasi  <  0,05  maka  H 0 ditolak  artinya secara  bersamssn  Pertumbuhan  Ekonomi,  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan
Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap Belanja  Modal  pada  Studi  Kasus  pada Pemerintah  Kota  /  Kabupaten  di  Sumatera Utara.
Pengujian Secara Parsial (Uji T) Uji ini menujukkan bahwa seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen .
Tabel 3.9
Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 1  (Constant) 62805422404.511 56461921482.994 1.112 .268 Pertumbuhan Ekonomi 331445040.727 10312874942.168 .001 .032 .974 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran .310 .091 .132 3.400 .001 Pendapatan Asli Daerah .343 .030 .592 11.325 .000 Dana Alokasi Umum .178 .029 .326 6.198 .000 a. Dependent Variable: Belanja Modal
Nilai t tabel untuk belanja modal 0,05 pada derajat bebas n = 33 adalah 2,03452. Dengan
demikian hasil dari Uji t dapat dijelaskan sebagai berikut :
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182
1. Hasil  perhitungan  uji  t    diperoleh  nilai  t  hitung Pertumbuhan  Ekonomi  0,032  <  t tabel  2,03452 dengan  nilai  0,974  >  0,05  maka  H 0 diterima artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus  pada  Pemerintah  Kota  /  Kabupaten  di Sumatera Utara.
2. Hasil  perhitungan  uji  t  diperoleh  nilai  t  hitung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 3,400 > t tabel 2,03452  dengan  nilai  0,001  <  0,05  maka  H 0 ditolak artinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus  pada  Pemerintah  Kota  /  Kabupaten  di Sumatera Utara.
3. Hasil  perhitungan  uji  t  diperoleh  nilai  t  hitung Pendapatan Asli Daerah 11,325 > t tabel 2,03452 dengan  nilai  0,000  <  0,05  maka  H 0 ditolak artinya  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi  Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.
4. Hasil  perhitungan  uji  t  diperoleh  nilai  t  hitung Dana  Alokasi  Umum  6,198  >  t  tabel  2,03452 dengan  nilai  0,000  <  0,05  maka  H 0 ditolak artinya artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus  pada  Pemerintah  Kota  /  Kabupaten  di Sumatera Utara.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  pengujian  dihasilkan bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  tidak  berpengaruh terhadap Belanja Modal karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan pendapat (Nova, 2017) , dikarenakan pemerintah daerah mengalokasikan  dana  dalam  bentuk  anggaran belanja  modal  dalam  APBD  untuk  menambah  aset tetap.  Upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik,  pemerintah  daerah  harus  mengubah komposisi  belanjanya,  karena  selama  ini  kurang produktif dalam belanja rutinnya,
Berdasarkan  hasil  pengujian  dihasilkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal,  karena  nilai t hitung lebih  besar  dari  nilai  t tabel dengan  nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan  pendapat  (Engkos,  2017)  dan  (Mahmudi, 2010),  bahwa  “apabila  terjadi  sisa  anggaran  pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak akan hangus,  tetapi  dapat  digunakan  sebagai  sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam SiLPa” Berdasarkan  hasilpengujian  dihasilkan bahwaPendapatan Asli Daerah berpengaruh
terhadap  Belanja  Modal,  karena  nilai  t hitung lebih besar  dari  nilai  t tabel dengan  nilai  signifikan  lebih kecil  dari  0,05.  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian (Saptaningsih, 2009), karena Pendapatan Asli  Daerah  merupakan  sumber  pendapatan  yang diperoleh  dari  daerah  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah.
Berdasarkan  hasil  pengujian  dihasilkan bahwa  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap Belanja  Modal,  karena  nilai  t hitung lebih  besar  dari nilai  t tabel dengan  nilai  signifikan  lebih  kecil  dari 0,05.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat (Pradita,  2013),  yang  mengemukakan    bahwa semakin tinggi Dana  Alokasi Umum yang diterima daerah  maka  akan  semakin  tinggi  belanja  modal yang akan dibelanjakan.

## V. K ESIMPULAN DAN S ARAN
Kesimpulan Kesimpulan  yang  kami  peroleh  adalah  sebagai berikut:
1. Pertumbuhan  Ekonomi  tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
2. Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal
3. Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  secara signifikan terhadap Belanja Modal
4. Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal

## Saran
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel  X  terhadap  Y.  Dari  hasil  penelitian  ini terdapat  1  variabel  yang  tidak  berpengaruh  yaitu Pertumbuhan  Ekonomi.  Bagi  pemerintah  kota  dan kabupaten,  agar  terus  meningkatkan  jumlah penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  karena pengaruhnya sangat mempengaruhi Belanja Modal. Bagi  akademisi  untuk  menambah  variabel  lain dalam  melakukan  penelitian  yang  sejenis  atau menggunakan variabel moderasi.

## Daftar Pustaka
Engkos,  K.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  (SiLPA)  terhadap  Anggaran Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Kota Banjar. Jurnal  Universitas  Galuh  Ciamis , 13-32.
RISET & JURNAL AKUNTANSI Volume 4 Nomor 1, Februari 2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Ghozali,  I.  (2009). Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
Juniawan  ,  M.  A.,  &  Suryantini,  N.  S.  (2018). Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  terhadap Belanja  Modal  Kota  dan  Kabupaten  di Provinsi  Bali. Jurnal  Manajemen  Unud , 1255-1281.
Kusumawardani,  I.  (2018).  Pengaruh  PAD,  DAU,
DAK,  SiLPA  dan  Pertumbuhan  Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2010- 2015. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah .
Mahmudi.  (2010). Manajemen  Keuangan  Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Ningsasra,  Y.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli
Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap
Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal (Studi  Empiris  pada  Kab/Kota  Sumatera bagian  Tengah  tahun  2009-2013). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang .
Nova, R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja  Modal  (Studi  Empiris  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah
Tahun 2014). Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta .
Pradita,  R.  R.  (2013).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja  Modal  di  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal Universitas Negeri Surabaya .
Saptaningsih, S. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Alokasi  Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. Akmenipa UPY .
Simorangkir, E. (2017, November 22). detik finance . Retrieved  November  22,  2017,  from detikcom: https://m.detik.com/finance/berita- ekonomi-bisnis/d-3737927/kemenkeu- pengelolaan-anggaran-di-daerah-belum- efektif
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Wertanti,  I.  G.,  &  A.A.N.B,  D.  (2013).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  pada  Belanja Modal  dengan  PAD  dan  DAU  sebagai model moderasi. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 567-584.