## Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim
The Law of Choosing a non-Muslim leader
Sippah Chotban Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: Sippahchotban@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 17
Februari 2018

## Revisi I
20 Maret 2018

## Revisi II
17 April 2018 Disetujui 24 Mei 2018
Beragam istilah yang digunakan dalam al-Quran dalam memaknai kepemimpinan  diantaranya:  khalifah,  imam,  sulthan,  malik,  ulil amri,  dan  waly.  Pengistilahan  tersebut  digunakan  dalam  konteks dimana kepemimpinan berlaku.
Pemimpin  harus  adil,  amanah,  bermusyawarah  dan  menegakkan amr al-ma`ruf wa nahy mungkar.
Hukum  memilih  pemimpin  non  muslim  diisyaratkan  dalam  al-
Qur`an  salah  satunya  dalam  QS.al-Maidah/5:  51.  Sedangkan beberapa  ulama  berpendapat  haram  memilih  pemimpin  Non- Muslim. Ada beberapa ulama yang memberikan kelonggaran/moderat  dengan  memberikan  syarat  ketika  dalam keadaan  darurat  maka  dibolehkan.  MUI,  memberikan  fatwanya bahwa  memilih  pemimpin  Non-Muslim  adalah  hukumnya  haram, kecuali dalam keadaan daraurat.

## Kata Kunci : Kepemimpinan perempuan, Non Muslim
Various  terms  used  in  the  Qur'an  in  interpreting  the  leadership include:  caliph,  priest,  sulthan,  malik,  ulil  amri,  and  waly.  Such terminology is used in the context in which the leadership applies. Leaders  must  be  fair,  trustworthy,  deliberate  and  enforce  amr  al- ma`ruf wa nahy munk.
The law of choosing non-Muslim leaders is hinted at in the Qur'an one  of  them  in  QS.al-Maidah  /  5:  51.  While  some  scholars  argue haram  chooses  non-Muslim  leaders.  There  are  some  scholars  who grant  a  concession  /  moderate  opinion  by  providing  a  condition when  in  an  emergency  it  is  acceptable.  MUI,  gave  his  fatwa  that choosing  a  non-Muslim  leader  is  illegitimate,  except  in  a  state  of duty.
Keywords: woman leadership, Non-Muslims.
Sippah Chotban

## A. PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  wahyu,  bagi  setiap  Muslim  menjadi  kerangka  acuan paripurna  untuk  seluruh  kehidupannya.  Islam,  dengan  demikian  merupakan  sebuah agama  penyatu  yang  lengkap  ( a  relegion  of  Complete  integration ). 1 Dalam konteksejarah,  untuk  pertama  kalinya  kita  melihat  ajaran  mengenai  pembangunan manusiamelalui  integrasi  yang  utuh  dengan  dirinya  sendiri,  dengan  masyarakat, denganalam  semesta,  dan  bahwa  integrasi  ini  berdasarkan  atas  adanya  Allah  SWT: TuhanYang  Maha  Esa  dalam  seluruh  eksistensinya. 2 Sehingga  sejatinya  persoalan politik  dan  Agama  merupakan  pembahasan  yang  saling  terkait  dan  utuh  ketika  kita memperbincangkan Islam dan Politik.
Salah satu konsep ajaran yang ada dalam Islam adalah mengenai pemimpin dan memilih  pemimpin.  Islam  memberikan  kriteria  yang  harus  dimiliki  untuk  menjadi pemimpin.  Kriteria  tersebut  digariskan  oleh  Islam  mengingat  amanah  menjadi  seorang pemimpin sangatlah berat, di satu sisi. Di sisi lain, menjadi pemimpin juga merupakan amalan yang paling tinggi pahalanya, jika pemimpin tersebut sukses dalam memimpin.
Sehingga  kepemimpinan  adalah  unsur  yang  tidak  bisa  dihindari  dalam  hidup ini.Sudah  merupakan  ﬁtrah  manusia  untuk  selalu  membentuk  sebuah  komunitas.Dan dalam  sebuah  komunitas  selalu  dibutuhkan  seorang  pemimpin.  Pemimpinadalah  orang yang  dijadikan  rujukan  dalam  komunitas  tersebut.  Pemimpin  adalahorang  yang memberikan visi dan tujuan.
Sehingga  demikian  kebaradaan  pemimpin  sangat  dibutuhkan  dalam  sebuah komunitas  tertinggi  yakni  Negara.  Dalam  konteks  Indonesia,  memilih  pemimpin diwujudkan  dalam  sebuah  system  demokrasi.  Dalam  hal  pemiliihan  kepala  daerah tingkat  kabupaten,  dilaksanakan  dalam  kurung  waktu  satu  periode  yakni  lima  tahun diadakan  pemilihan  bupati.  Pada  tingkat  di  atas  dari  itu,  yakni  provinsi  diadakan pemilihan  gubernur  dalam  jangka  waktu  yang  sama.  Pada  tingkat  nasional  diadakan pemilihan  presiden  untuk    memimpin  Negara,  pemilihan  di  atas  diperuntukkan  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pokok  pada  lembaga  eksekutif.  Selanjutnya  juga diadakan  pemilihan  pada  lembaga  legislative  juga  diadakan  pemilihan  untuk  memilih wakil rakyat yang akan diduduk dilembaga tersebut (DPR, DPRD, DPD).
Dalam  konteks  demokrasi,  MUI  memberikan  fatwa  terkait  dengan  haramnya golput,  sehingga  diharapkan  pada  setiap  ummat  Islam  memberikan  suara  pada pemilihan  tersebut.  Pada  konstitusi  yang  ada  di  Indonesia,  kita  diperhadapkan  pada beragam  calon  pemimpin  yang  telah  memiliki  kualifikasi  untuk  mencalonkan  dirinya pada  pentas  demokrasi.  Latar  belakang  keagamaan  yang  beragamam  pada  calon tersebut,  dan  dalam  konteks  demokrasi  memunculkan  pertanyaan  apakah  hukumnya memilih pemimpin non muslim dalam syariah Islam.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan library  research  (penelitian  pustaka)  yakni menelah  berbagai  referensi  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis.
1 Hakim  Mohammad  Said, Moralitas  politik:  Konsep  mengenai  Negara ,  dalam  A.E.  Proyono (ed), Islam Pilihan Peradaban, (Cet. I; Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884), h. 72
2 Hakim  Mohammad  Said, Moralitas  politik:  Konsep  mengenai  Negara ,  dalam  A.E.  Proyono (ed), Islam Pilihan Peradaban, h. 72
Metode pengumpulan bersumber dari : 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh diperoleh  dari  berbagai  literatur  yang  terkait  dengan  permasalahan.,  2.  Data  Sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang.
Data  yang  berhasil  diperoleh  atau  yang  berhasil  dikumpulkan  selama  proses penelitian  baik  itu  data  primer  dan  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

## C. PEMBAHASAN

## KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM
Kebutuhan  dan  kehadiran  seorang  pemimpin  adalah  wajib.  Hal  ini  karena, pemimpin  merupakan  hal  yang  sangat  final  dan  fundamental.  Ia  menempati  bangunan yang  tertinggi  dalam  komunitas  suatu  masyarakat,  ia  memiliki  peranan  yang  strategis dalam  pengaturan  pola  ( manhaj )  dan  gerakan  ( harakah ).  Kecakapannya  dalam memimpin  akan  mengarahkan  ummatnya  kepada  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yakni kejayaan  dan  kesejahteraan  ummat  dengan  iringan  ridho  Allah  swt.  Terminologi kepemimpinan dalam Islam merujuk pada kata khalîfah, amîr, uli al-amri, imâm, sultân dan mulk.
Istilah  pertama,  Khalifah.  Kata  Khalifah  disebut  sebanyak  127  kali  dalam  al- Qur’an, yang maknanya berkisar diantara kata kerja: menggantikan, meninggalkanatau kata  benda  pengganti  atau  pewaris,  tetapi  ada  juga  yang  artinya  telah  “menyimpang” seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam. 3 Sedangkan dari perkataan khalf yang  artinya  suksesi,  pergantian  atau  generasi  penerus,  wakil,  pengganti,  penguasa– yang terulang sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an – lahir kata khilafah. Kata ini menurut keterangan Ensiklopedi  Islam, adalah istilah  yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti kepemimpinan. 4
Istilah kedua, Imam . Dalam al-Qur’an, kata imam terulang sebanyak 7 kali dan kata  aimmah  terulang  5  kali.  Kata  imam  dalam  Al-Qur’an  mempunyai  beberapa  arti yaitu,  nabi,  pedoman,  kitab/buku/teks,  jalan  lurus,  dan  pemimpin. 5 Konsep  imam  dari beberapa  ayat  (QS.  al-Furqan:74,  al-Anbiya:  73,  al-Baqarah:  124,  dan  al-Qashash:  4) menunjukkan  suami  sebagai  pemimpin  rumah  tangga  dan  juga  nabi  Ibrahim  sebagai pemimpin  umatnya.  Konsep  imam  di  sini,  mempunyai  syarat  memerintahkan  kepada kebajikan  sekaligus  melaksanakannya.  Dan  juga  aspek  menolong  yang  lemah sebagaimana yang diajarkan Allah, juga dianjurkan.
Istilah  Ketiga, Ulu  al-Amri .  Istilah Ulu  al-Amri oleh  ahli  Al-Qur’an,  Nazwar Syamsu,  diterjemahkan  sebagai functionaries ,  orang  yang  mengemban  tugas,  atau diserahi  menjalankan  fungsi  tertentu  dalam  suatu  organisasi. 6 Hal  yang  menarik
3 M. Dawam  Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci , (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2002), h. 349.
4 M. Dawam  Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci , h. 357.
5 Said  Agil  Husin  Al-Munawar, Al-Qur’an  Membangun  Tradisi  Kesalehan  Hakiki ,  (Cet.  I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 197-199.
6 M. Dawam  Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci , h. 466.
Sippah Chotban
memahami konsep uli al-Amri ini adalah keragaman pengertian yang terkandung dalam kata  amr.  Istilah  yang  mempunyai  akar  kata  yang  sama  dengan  amr  yang  berinduk kepada  kata  a-m-r,  dalam  Al-Qur’an  berulang  sebanyak  257  kali.  Sedang  kata  amr sendiri disebut sebanyak 176 kali dengan berbagai arti, menurut konteks ayatnya. 7 Kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan),  perkara,  sesuatu,  keputusan  (oleh  Tuhan  atau  manusia),  kepastian  (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagaia tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan. 8
Sulthan, akar  kata  ini  adalah sin-lam-tha` dengan  makna  pokok  yakni “kekuataan  dan  paksaan”  kata sulthan dalam  al-Qur`an  dipergunakan  sebagai kekuasaan,  kekutaan  memaksa,  alasan,  bukti  dan  ilmu  pengetahuan. 9 Penggunaan  kata sultan  untuk  makna  pemimpin  tersebut  berkonotasi  sosiologis,  karena  ia  berkenaan kemampuan  untuk  mengatasi  orang  lain.Sehingga  jelaslah  bahwa  kata  tersebut  lebih relevan dengan konsep kemampuan dari pada konsep kewenangan (otoritas). 10
Sedangkan, kata mulk. Mengandung makna pokok “keabsahan dan kemampuan” sehingga  konsep  kepemimpinan  dalam  makna  kata  ini  dengan  sifat  umum  dan berdimensi  pemilikan.  Bertolak  dari  defenisi  diatas  bahwa  kata malik tidak  hanya bermakna kekuasaan tetapi juga bermakna kepemilikan. Sehingga jika dikaitkan dengan kekuasaan  politik,  berimplikasi  sebagai  pemimpin  sebagai  pemberian  Tuhan kepadanya. 11 Sehingga  kata  mulk  ini  sekiranya  tidak  relevan  dipergunakan  dalam konteks kepemimpinan politik.
Disamping  itu,  al  Quran  juga  menyebutkan  kata qawwa>mah  sebagai  makna pemimpin,  kata  tersebut  menunjukkan  rasa  tanggung  jawab  penuh  laki-laki  terhadap wanita. Hal inilah yang menjadikan laki-laki didaulat menjadi pemimpin bagi wanita. Qawwa>mah memiliki makna selalu bekerja sehingga mengisyaratkan bahwa di dalam perkerjaan tersebut terdapat kesusahan. 12
Selain itu al-Qur`an juga menggunakan kata Wilayah yang juga dapat bermakna memerintah,  menguasai,  menyayangi  dan  menolong  (pembahasan  ini  akan  dibahas khusus pada sub bab selanjutnya).
Kemudian dalam Al-Qur’an menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain: amanah, adil, syura (musyawarah), dan amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an al-munkar .
1. Amanah
Kamus  kontemporer  (al-‘Ashr),  kata  amanah  diartikan  dengan  kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya). 13 Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi
7 M. Dawam  Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci , h. 466.
8 M. Dawam  Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci , h. 466.
9 Muhammad Ibrahim Ismail, Mu`jam al-Alfazh wa al-A`lam al-Qur`aniyat (al-Qahirat: Dar al- Fikr al-Arabi, t.th), h. 274.
10 Abdul  Muin  Salim, Fiqh  SIyasah:  Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur`an (Cet.  III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 159-160.
11 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur`an , h. 160-162. 12 Muhammad  Mutawally  al- Sha’ra>wi>, Tafsi>r  al- Sha’ra>wi> ,  Vol  4  (  Kairo  :  Mat}a> bi’  Akhba>r  al - Yaum, 1997), h. 2193.
13 Atabik  Ali  &  Ahmad  Zuhdi  Mudlor, Kamus  Kontemporer  Arab  Indonesia ,  (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, tt), h. 215.
Rasul. Ada sebuah ungkapan “kekuasan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan  penuh  amanah”.amanah.  Amanah  dalam  hal  ini  adalah  sikap  penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai. 14 Mengenai amanah ini Allah swt berfirman dalam QS. Ahzab/33:72.
اَّنِإ اَن ۡض َرَع َةَناَمَ ۡلۡٱ ىَلَع ِت ََٰو ََٰمَّسلٱ َو ِض ۡرَ ۡلۡٱ َو ِلاَب ِجۡلٱ اَهَلَمَح َو اَهۡنِم  َنۡقَف ۡشَأ َو اَهَنۡلِم ۡحَي نَأ  َنۡيَبَأَف ن ََٰسنِ ۡلۡٱ هَّنِإ ۥ
ٗلٗو هَج ا ٗمو لَظ َناَك ٧٢
Terjemahnya:
Sesungguhnya  Kami  telah  mengemukakan  amanat  kepada  langit,  bumi  dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir  akan  mengkhianatinya,  dan  dipikullah  amanat  itu  oleh  manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. 15
Dalam  menjalankan  amanah  kepemimpinan,  oleh  sebab  itu  seorang  pemimpin harus  cerdas  ( fathanah ).  Agar  pemimpin  dapat  menjalankan  amanah,  maka  pemimpin harus didukung dengan bekal ilmu pengetahuan dan hidayah dari Allah. Pengajarannya bisa  lewat  hidayah  yang  merupakan  anugerah  dari  Allah,  juga  bisa  melalui  ilmu pengetahuan.
2. Adil
Dalam  bahasa  kontemporer,  keadilan  di  atas  lebih  dikenal  dengan  istilah supremasi  hukum.  Pemimpin  yang  baik  dan  bagus  adalah  pemimpin  yang  dapat menegakkan  hukum  kepada  siapapun  walaupun  itu  adalah  anaknya  sendiri.  Namun alangkah  menyedihkan  ketika  kita  melihat  realitas  bangsa  kita  sebagai  bangsa  yang mayoritas  beragama  Islam.  Kita  melihat  hukum  dipermainkan  sedemikian  rupa, Hukum bahkan berharga sangat mahal. 16 Allah swt memerintahkan untuk berbuat adil bagi pemimpin dalam QS ash-Shad/38: 26.
دۥ واَدََٰي
ََٰن ۡلَعَج اَّنِإ يِف  ٗةَفيِلَخ  َك ِض ۡرَ ۡلۡٱ َف م ك ۡحٱ َن ۡيَب ِساَّنلٱ ِب ِ قَحۡلٱ ِعِبَّتَت  َلٗ َو َٰى َوَهۡلٱ ِليِبَس نَع  َكَّل ِض يَف هَِّللٱ َّنِإ َنيِذَّلٱ ِليِبَس نَع َنوُّل ِضَي َِّللٱ َم ۡوَي ْاو سَن اَمِب ُۢ ديِدَش  ٞباَذَع  ۡم هَل ِباَس ِحۡلٱ ٢٦
Terjemahnya:
Hai  Daud,  sesungguhnya  Kami  menjadikan  kamu  khalifah  (penguasa)  di  muka bumi,  maka  berilah  keputusan  (perkara)  di  antara  manusia  dengan  adil  dan janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu,  karena  ia  akan  menyesatkan  kamu  dari jalan  Allah.  Sesungguhnya  orang-orang  yang  sesat  darin  jalan  Allah  akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. 17

## 3. Syura (Musyawarah)
Al-Qur’an  dengan  jelas  menyatakan  bahwa    seseorang  yang  menyebut  dirinya pemimpin    wajib  melakukan  musyawarah  dengan  orang  yang  berpengetahuan  atau orang  yang  berpandangan  baik. 18 Sebagaimana  Firman  Allah  SWT  surat  Asy Syura’/42:38
14 Said Agil Husin Al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki , , h. 200.
15 Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya (Cet. III; Jakarta: Syamil Qur`an, 2014), h. 427.
16 Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia , h. 190.
17 Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya , h. 454.
18 Veithzal Rivai, Kiat Memimpin Abad ke-21 , (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo. 2004), h. 7
Sippah Chotban
َنيِذَّلٱ َو ْاو باَجَت ۡسٱ ْاو ماَقَأ َو  ۡمِهِ ب َرِل َة َٰوَلَّصلٱ ۡم ه  ر ۡمَأ َو َنو قِفن ي  ۡم هََٰن ۡق َز َر اَّمِم َو  ۡم هَنۡيَب  َٰى َرو ش
٣٨
Terjemahnya:
Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarat antara  mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezeki  yang  Kami berikan kepada mereka. 19

## 4. amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an al-munkar
Prinsip  keempat,  amr  ma’ruf    nahi  munkar,  yaitu  “suruhan  untuk  berbuat  baik serta  mencegah  dari  perbuatan  jahat.”  Istilah  itu  diperlakukan  dalam  satu  kesatuan istilah,  dan  satu  kesatuan  arti  pula,  seolah-olah  keduanya  tidak  dapat dipisahkan. 20 Ma’ruf diartikan sebagai  segala perbuatan  yang mendekatkan diri kepada Allah;  sedangkan  munkar  ialah  segala  perbuatan  yang  menjauhkan  dari  pada-Nya. Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  prinsip  kepemimpinan  amr  ma’ruf  dan  nahi munkar  sangat  ditekankan  oleh  Allah  karena  dari  prinsip  ini  akan  melahirkan  hal-hal yang akan membawa kebaikan pada suatu kepemimpinan. Sebagai dalam QS. al-Hajj/22 : 41.
َنيِذَّلٱ يِف  ۡم هََّٰنَّكَّم نِإ ۡرَ ۡلۡٱ ِض ْاو ماَقَأ َة َٰوَلَّصلٱ ْا  وَتاَء َو َة َٰوَك َّزلٱ ِب ْاو  رَمَأ َو ِفو  رۡعَمۡلٱ ِنَع ْا ۡوَهَن َو ِرَكن مۡلٱ ِ َّ ِلل َو ةَبِق ََٰع ِرو م  ۡلۡٱ ٤١
Terjemahnya:
(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,  menyuruh berbuat ma´ruf  dan  mencegah  dari  perbuatan  yang  mungkar;  dan  kepada  Allah-lah kembali segala urusan. 21
Selanjutnya Al-Mawardi dalam Kitabnya,  yang  memberi perhatian pada  sistem tata negara memberikan syarat-syarat yang harus dimiliki pemimpin (imamah/khalifah), yakni  antara  lain:  1).  Adil  dalam  bertindak.  2).  Memiliki  keluasan  ilmu  dan  mampu berijtihad.  3).  Sehat  jasmani,  yang  dengannya  ia  dapat  melakukan  tindakan-tindakan dalam  kepemimpinan.  4).  Sehat  organ  tubuh  (tidak  cacat).  5).  Pengalaman kepemimpinan.  6).  Memiliki  keberanian  untuk  melindungi  negara  dan  melawan musuh. 22 Selanjutnya  menurut  al-Mawardi,  seperti  dikutip  Bakir  Ihsan  bahwa kepemimpinan  politik  yang  kuat  harus  didasarkan  pada  aspek  spiritual.  Ia  tidak  bisa mengandalkan  aspek  akalsemata.  Oleh  karena  itu  setiap  persoalan  yang  menyangkut kepemimpinan dan kekuasaan, selain berdasarkan pada petunjuk-petunjuk rasional, juga membutuhkan petunjuk ajaran agama. 23 Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin selain ia harus cakap dan pandai, ia juga harus berpegang pada nilai-nilai agama.
19 Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya , h. 487.
20 M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci , h. 219.
21 Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya , h. 337 22 Al-Mawardi, al-Ahkam  al-Sulthaniyyah:  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan  Negara  dalam Syariat Islam , pent. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 6
23 A.  Bakir  Ihsan,  “Referensi  Pemikiran  Politik  NU”,  dalam  Jurnal Refleksi:  Jurnal  Ilmu-ilmu Ushuluddin , vol. XI, No 2, 2009, h. 170

## HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM ISLAM
1. Al-Qur`an
َّلٗ ِذ ِخَّتَي َني ِرِف ََٰكۡلٱَنو نِم ۡؤ مۡلٱ ِنو د نِم َءٓاَيِل ۡوَأ َنيِنِم ۡؤ مۡلٱ َن ِم  َسۡيَلَف  َكِلََٰذ  ۡلَعۡفَي نَم َو َِّللٱ يِف ْاو قَّتَت نَأ ٓ َّلِٗإ ٍء ۡيَش م ك  رِ ذَح ي َو ٗةَٰىَق ت ۡم هۡنِم َّللٱ هَسۡفَن ۥ ىَلِإ َو ري ِصَمۡلٱِهَّللٱ ٢٨
Terjemahnya:
Janganlah  orang-orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi pemimpin  dengan  meninggalkan  orang-orang  mukmin.  Barang  siapa  berbuat demikian,  niscaya  lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah,  kecuali  karena  (siasat) memelihara  diri  dari  sesuatu  yang  ditakuti  dari  mereka.  Dan  Allah memperingatkan  kamu  terhadap  diri  (siksa)-Nya.  Dan  hanya  kepada  Allah kembali(mu). 24
اَهُّيَأََٰٓي يِذَّلٱ َن ْاو ذ ِخَّتَت  َلٗ ْاو نَماَء َدو هَي ۡلٱ َو َٰٓى َر ََٰصَّنلٱ هَّنِإَف  ۡم كنِ م م هَّل َوَتَي نَم َو  ه  ضۡعَب   ءٓاَيِل ۡوَأ  ۡم ه ضۡعَب  ََۘءٓاَيِل ۡوَأ ۥ َّنِإ   ۡم هۡنِم ََّللٱ يِد ۡهَي  َلٗ
َني ِمِل ََّٰظلٱَم ۡوَقۡلٱ ٥١
Terjemahan:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan  Nasrani  menjadi  pemimpin-pemimpin(mu);  sebahagian  mereka  adalah pemimpin  bagi  sebahagian  yang  lain.  Barangsiapa  diantara  kamu  mengambil mereka  menjadi  pemimpin,  maka  sesungguhnya  orang  itu  termasuk  golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 25
Selain tiga ayat di atas, masih banyak lagi ayat lainnya yang bernada penolakan pemimpin  non-muslim,  yaitu:  al-Maidah:  57,  al-Mumtahanah:  1,  al-Mujadalah:  22,  al- Nisâ:  141  dan  144,  al-Anfâl:  73,  al-Taubah:  71,  al-Taubah:  8,  Ali  Imrân:  100  dan 118.Ayat-ayat  ini  yang  mendasari  beberapa  ulama  klasik  hingga  kontemporer melakukan  penolakan  pemimpin  non  muslim.  Diantara  penafsir  dan  ulama  yang  tegas menolak  pemimpin  non  muslim  adalah:  al-Jashâsh,  al-Zamakhsyarî, 26 al-Alûsi,  al- Arabî,  Ibn  Kathîr, 27 al-Qurtubî,  Wahbah  Zuhaili,  al-Thaba’thaba’î,  al-Mawardî,  Abdu al-Wahab Khalâf, Taqîyu al-Dîn Nabhanî dan lain-lain. 28
Kata َءاَيِل ْوَأ( auliya` ) adalah bentuk plural dari يلو( waliy ) yang bertaut erat dengan konsep  wala’  atau  muwalah  yang  mengandung  dua  arti:  pertama,  pertemanan  dan aliansi;  kedua  proteksi  atau  patronase  (dalam  kerangka  relasi  patron-klien).  Dalam
24 Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya , h.53.
25 Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya , h. 117.
26 Lihat  penafsiran  al-Zamakhsyari  dalam  menafsirkan  surah  al-Maidah  ayat  51  dalam al- Kasysyâf  ‘An  Haqâiqi  Ghamâmi  al-Tanzîl  wa  ‘Uyûn  al-Aqawîl  fî  Wujûh  al-Ta’wîl ,  vol.  2  (Riyadh: Maktabah ‘Abikan, 1998), h. 249
27 Lihat  penafsiran  Ibn  Kathîr  dalam  menafsirkan  surah  Ali  Imran  ayat  28,  100  dan  118  yang menjelaskan larangan melilih pemimpin yang kafir dan menjalin hubungan dengan mereka. Abu Fidâ al- Hâfid ibn Kathîr, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm , Vol 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2011), h. 325, 351 dan 359.
28 Mujar Ibn Syarif, “Memilih Presiden Non Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAIN Antasari, Vol II nomer 1 Tahun 2009, h. 92- 93.
Sippah Chotban
kamus  lisanul  arab,  kata  waliy  berarti  shiddiq(teman)  dan  an-nashir(penolong). 29 Kemudian dalam terjemahan the holy qur’an yang ditulis oleh Abdullah yusuf Ali, kata auliya diartikan friends(teman). 30
Menurut  riwayat  dari  Ibnu  jarir  Ayat  ini  diturunkan  ketika  Al-hajjaj  bin  amr, ka’ab bin al-asyraf , ibnu abil haqiq dan qais bin zaid(golongan yahudi)  tinggal berbaur bersama  orang-orang  anshar  untuk  mengganggu  keislaman  mereka  dan  menjadikan mereka  murtad.  Maka  Rifa’ah  ibnul  mundzir,  Abdullah  bin  Zubair,  dan  sa’id  bin Hatsamah  berkata  kepada  mereka  :  Jauhilah  orang  yahudi  itu  dan  janganlah  tinggal bersama mereka agar mereka tidak membuat kalian keluar dari agama kalian. Kemudian turunlah ayat ini. 31 Ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang Islam pada waktu itu untuk  waspada  ketika  berelasi  dengan  orang  yahudi  atau  kafir,  ini  dikarenakan  orang kafir  pada  waktu  itu  sangat  memusuhi  Islam.  Sehingga  dikhawatirkan  bergaul  dengan mereka akan menjadikan orang-orang muslim murtad.
Menurut  Fakhruddīn  ar-Rāzī  dalam  tafsirnya,  menjadikan  orang-orang  kafir sebagai  ‘sekutu’  (muwālāt  al-kāfir)  mengandung  tiga  pengertian.  Pertama,  meridhoi kekufuranmereka, dan ini jelas dilarang, karena merestui kekufuran itu kufur (ar-riḍā bil kufrikufrun).  Kedua,  bergaul  dengan  mereka  secara  baik  (al-muʿāsyarah  al-jamīlah)  di dunia  sesuai  kenyataan,  dan  ini  tidak  dilarang.  Ketiga,  berpihak  atau  condong  kepada mereka (ar-rukūn ilayhim), mengulurkan bantuan (al-maʿūnah), mendukung mereka (al- muẓāharah),  dan  membela  kepentingan  mereka  (an-nuṣrah),  dan  ini  tindakan  pun dilarang (manhiyyun ʿanhu), kendati tidak membuat pelakunya kafir. 32
Kata awliyāʾ atau wali-wali itu berarti dua hal: yaitu, memberikan dukungan dan pembelaan jika lafaznya dibaca walāyah (dengan fathah), dan menyerahkan mandat atau memberi kekuasaan jika lafaznya dibaca wilāyah (dengan kasrah). 33 Maka secara politis dan geografis, muwālatul kuffār tidak hanya berarti menjalin kerjasama atau beraliansi, tetapi juga menyerahkan “wilayah” kita kepada orang kafir.
2. Pendapat Ulama Lara ngan Memilih Pemimpin Non Muslim
Mengacu  kepada  ayat-ayat  tersebut,  al-Jas}s}a>s}  misalnya  memberikan  catatan bahwa  dalam  ayat  ini  (QS.  ‘Ali  Imran:  28)  dan  ayat -ayat  lain  yang  isinya  senada dengannya ada petunjuk bahwa dalam hal apapun orang ka ﬁ r tak boleh berkuasa atas (umat)  Islam. 34 Atas  dasar  keyakinan  serupa  itu,  al-Jashshash  tidak  hanya  tak membolehkan  umat  Islam  mengangkat  non-Muslim  sebagai  kepala  negara,  tapi  juga tak  boleh  melibatkan  non-Muslim  dalam  segala  urusan  umat  Islam,  sekalipun  ada
29 Muhammad ibn Manzhur, Lisanul I`rab , Juz 8(Beirut: dar al-Shadir, 1968),: نب دممح  برعلا ناسل
رداص راديرصلما يقيرفلأا روظنم نب مركم - تويرب juz 8, h. 826. 30 Yusuf Ali, Abdullah, The Holy Quran, Text, Translation and Comentary (Lahore: Muhammad Ashraf, 1938), h.224.
31 Wahbah  az-Zhuhaili, Tafsir  al-Manar  Fi  al-Aqidah  wa  Syar`iyah  Wa  al-Manhaj juz 3(Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma`asyir, t.th): يليحزلا ىفطصم نب ةبهو جهنملاو ةعيرشلاو ةديقعلا يف رينملا ريسفتلا
: رشانلا رصاعملا ركفلا راد – قشمد , h. 198. 32 Fakhruddīn  ar-Rāzī, Tafsīr  al-Kabīr ,  juz  7,  jilid  3,  (Cet.  I;  Dār  al-Fikr  Beirut  1425/2005), h.1603-1604
33 Ar-Rāghib al-Iṣfahāni, Mufradāt Alfāẓ al-Qurʾān (Cet. I; Dār al-Qalam Damaskus, 1412/1992), h. 885.
34 Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi al-Jas}s}a>s}, Ah}ka>m al- Qur’a>n (Cet. II; Kairo: Maktabah wa Mathba’ah Abd ar -Rahman Muhammad, t.t), h. 290.
pertalian  darah  dengannya.  Karena  itu,  seorang  pria  non-Muslim,  menurut  dia,  tidak punya hak untuk mengurus prosesi pernikahan putra kandungnya yang Muslim karena alasan beda agama. 35 \
Senada dengan al- Jashshash Ibnu ‘Arabi menyatakan, ayat -ayat tersebut berisi ketentuan  umum  bahwa  seorang  Mu’min  tidak  boleh  mengambil  orang  ka ﬁ r  sebagai pemimpinnya,  sekutunya  untuk  melawan  musuh,  menyerahkannya  suatu  amanat,  dan atau menjadikannya sebagai teman kepercayaan. 36
Sejalan dengan pendapat Ibnu ‘Arabi di atas, Ibn Katsir menyatakan, ayat-ayat tersebut merupakan larangan Allah kepada hamba-Nya yang beriman, berteman akrab dengan  orang-orang  ka ﬁ r  dan  atau  menjadikannya  sebagai  pemimpinnya,  dengan meninggalkan  orang-orang  yang  beriman.  Sebab  jelas  hal  ini  merupakan  perwujudan cinta  kasih  umat  Islam  terhadap  non-Muslim.  Siapa  saja  di  antara  umat  Islam  yang membangkang  terhadap  Allah  dengan  mengasihi  musuh-musuh-Nya  dan  memusuhi para  kekasih-Nya,  tegas  Ibnu  Katsir,  akan  mendapatkan  siksa-Nya. 37 Kecuali  bila  di beberapa  negara  dan  dalam  beberapa  kesempatan  tertentu  seorang  (Muslim)  takut terhadap kejahatan orang-orang Ka ﬁ r, maka ia diberi dispensasi untuk ber-taqiyyah di hadapan mereka secara zahirnya saja, tidak dalam batin dan niatnya.
Ibnu  Katsir  mendukung  pendapatnya  dengan ﬁ rman  Allah  dalam  (QS.  al- Nah}l/16:  106):  yang  didukung  oleh  hadis  yang  diriwayat  Imam  Bukhari  yang bersumber dari Abu Darda, yangberbunyi sebagai berikut, Sesungguhnya kami (sering) tersenyum  di  hadapan  beberapa  kaum,  sedangkan  (sebenarnya)  hati  kami mengutukinya. 38
Ibnu Katsir menyetujui larangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam,  disamping  didasarkan  pada  beberapa  ayat  Al- Qur’an,  sebagaimana  disinggung sebelum ini, juga didasarkan pada hadis riwayat Imam an- Nasa’i yang bersumber dari mujahid,  yang  berbunyi: Janganlah  kamu  mencari  penerangan  dari  api  orang-orang Musyrik. 39
Kemestian  menolak  presiden  non-Muslim  menurut  Wahbah  az-Zuhaili,  juga didasarkan  pada  hadis  marfu’  yang  ditakhrij  oleh  at -Turmudzi,  al-Hakim,  dan  at}- T{abrani,  yang  berbunyi: Allah  swt.  berfirman:  Demi  kekuasaan-Ku  tidak  akan mendapat rahmat-Ku seseorang yang tidak mencintai kekasih-Ku dan tidak memusuhi musuh-musuh-Ku. 40
Az-Zamakhsyari  dan  al-Baid}a>wi  menambahkan  satu  hadis  lagi,  yakni  hadis yang  diriwayatkan  oleh  ahl  al-Sunan  (at-Turmudzi,  an- Nasa’i,  Abu  Dawud,  dan  Ibn Majah)  yang  berbunyi: Aku  lepas  hubungan  dengan  setiap  Muslim  yang  berada  di bawah  kekuasaan  orang-orang  Musyrik.  Nabi  ditanya,  ya,  Rasul  Allah,  mengapa (demikian)? Nabi bersabda: (Sebab) api (kekuatan) keduanya sulit teridenti ﬁ kasi. 41
35 Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi al-Jas}s}a>s}, Ah}ka>m al- Qur’a>n , h. 290.
36 Abu  Bakr  Muhammad  ibn  Abdillah  Ibn  Arabi, Ah}ka>m  al- Qur’a>n (Cet.  II;  Beirut:  Dar  al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1988), h. 138-139. 37 Ibnu Kas\i>r ad-Dimasyqi, Tafsi>r al- Qur’a>n al -Az}i>m (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 439.
38 Ibnu Kas\i>r ad-Dimasyqi, Tafsi>r al- Qur’a>n al -Az}i>m, h. 439.
39 Ibnu Kas\i>r ad-Dimasyqi, Tafsi>r al- Qur’a>n al -Az}i>m, h. 439.
40 Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsi>r al-Muni>r ﬁ al- ’Aqi>dah wa asy - Syari>‘ah wa al -Manhaj , h. 59.
41 Muh}ammad ‘Abduh dan Rasyi>d R id}a>, Tafsir al- Qur’an al -Hakim (Tafsir al-Mana>r), (Cet. VI; Beirut : Da>r al- Ma>‘rifah, t.t), h. 429.
Sippah Chotban
Dilarangnya  umat  Islam  mengangkat  non-Muslim  sebagai  pemimpinnya, menurut al-Zamakhsyari adalah logis mengingat orang-orang Kafir adalah musuh umat Islam,  dan  pada  prinsipnya  memang  tak  akan  pernah  mungkin  bagi  seseorang  untuk mengangkat  musuhnya  sebagai  pemimpinnya.  Bila  umat  Islam  mengangkat  orang- orang Ka ﬁ r sebagai pemimpinnya, hal tersebut berarti umat Islam seolah memandang bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ka ﬁ r itu baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhai keka ﬁ ran berarti seseorang telah Ka ﬁ r. 42
Seraya menyadur pendapat Thabathaba’i, H.M. Mujar Ibnu Syarif menegaskan bahwa  mengangkat  orang-orang  ka ﬁ r  sebagai  pemimpin  umat  Islam  justru  lebih berbahaya daripada keka ﬁ ran kaum ka ﬁ r dan kemusyrikan kaum musyrik. Kaum ka ﬁ r itu,  lanjut  Thabathaba’i,  adalah  musuh  umat  Islam,  dan  bila  musuhitu  telah  diambil sebagai teman, maka kala itu ia telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih  sulit  untuk  dihadapi  ketimbang  musuh  yang  nyata-nyata  berada  di  luar lingkungan  umat  Islam.  Hal  ini,  tegas  Thabathaba’i,  tidak  boleh  terjadi,  sebab  bila tidak, maka umat Islam akan mengalami kehancuran. 43
Prof.  Hamka  Dalam  Tafsir  al-Azhar  menjelaskan,  wajib  bagi  kita  mengambil pemimpin dari orang muslim. Allah memberi peringatan dengan tegas bahwa memilih orang kafir menjadi pemimpin adalah perangai kelakuan orang munafik. Pada ayat ini ditegaskan  kepada  orang-orang  beriman  agar  tidak    mengambil  orang  kafir  sebagai pemimpin.    Ini  dikarenakan  mereka  tidak  percaya  kepada  tuhan,  dan  keingkaran mereka  kepada  tuhan  dan  peraturan-peraturan  tuhan  akan  menyebabkan  rencana kepemimpinan mereka tidak tentu arah. 44
Abu  Tholib  Khalik  mengutip  bahwa,  di  kalangan  umat  Islam  yang  tergolong paling  keras  menolak  presiden  non-Muslim  adalah  Sayyid  Qut}b.  Lebih  dari  itu  ia bahkan berpendapat, sekedar menolong dan atau mengadakan perjanjian persahabatan dengan  non-Muslim  saja,  utamanya  dengan  kaum  Yahudi  dan  Nasrani,  umat  Muslim tidakdiperbolehkan  melakukannya.  Memilih  pemimpin  non  Muslim  berarti memberikan kepercayaan dan loyalitas, hal ini berbeda dengan toleransi (muamalah bi al-Hasan).  Sayyid  Qut}ub  menolak  dengan  tegas  paham  yang  bernuansa  sekuler atheistik yang mendukung kerjasama dan saling menolong dengan ahli kitab. 45
Sedangkan  Ibnu  Taimiyah  berpendapat  bahwa  sistem  merupakan  hal  penting, tetapi  yang  terpenting  adalah  seseorang  yang  menduduki  jabatan  kekuasaan  harus memenuhi persyaratan, pertama, memperoleh dukungan mayoritas umat dalam Islam ditentukan dengan  konsultasi  dan  bai’at. Kedua    memenangkan  dukungan  dari kalangan Ahl  asy-Syaukah 46 atau  unsur  pemegang  kekuasaan  dalam  masyarakat  dan
42 Az-Zamakhsyari, Al- Kasysya>f ’an H{aqa>’iq at - Tanzi>l wa ‘Uyu>n al -Aqa>wil ﬁ Wuju>h at- Ta’wi>l (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mus}t}afaal-Ba>bi al-H{alabi wa Auladuh, 1392 H/1972 M), h. 422.
43 Mujar Ibn Syarif, “Memilih Presiden Non Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAIN Antasari, Vol II nomer 1 Tahun 2009, h. 98.
44 Hamka. Tafsir Al-azhar juz II (Singapura: Pustaka Nasional, 1999), h. 412.
45 Abu  Tholib  Khalik,  “Pemimpin  Non  Muslim  dalam  Persfektif  Ibnu  Taimiyah”dalam Jurna Analisis PPKFakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol XIV nomor 1 Tahun 2014, h. 67.
46 Ahl  asy-Syaukah  adalah  sekelompok  orang  yang  berpengaruh  dan  menyatakan  kesetiaan kepada  imam  yang  diangkat,  konsep    Ahl  al-Syaukah  ditawarkan  Ibn  Taimiyah  dalam  rangka ketidaksetujuannya  dengan  lembaga  Ahl  al-Halli    wa  al-Aqdi  yang  ditawarkan  al-Mawardi  dan  al- Baqillani.
ketiga, memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya 47 dengan sikap yang jujur, amanah,  adil,  maka  seorang  pemimpin  akan  mampu  memberikan  kemaslahatan bersama  kepada  rakyatnya.Atas  dasar  alasan  semacam  itu,  maka  sangat  wajar  jika kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan  statement  yang sangat “berani”, yakni  “lebih baik  dipimpin  oleh  pemimpin  kafir  yang  adil,  daripada  dipimpin  oleh  pemimpin muslim  yang  dzalim”.  Sebab,  orang  yang  dapat  diangkat  menjadi  pemimpin  adalah orangyang  memiliki  kekuatan  dan  integritas, 48 mampu  berbuat  adil  dan  memiliki komitmen  yang  kuat  terhadap  kemakmuran  rakyat  yang  ia  pimpin  terlepas  dari  latar belakang keimanannya.
S ebaliknya  beberapa  pemikir  muslim  “liberal”  memberikan  jawaban  serta memposisikan  diri  berseberangan  dengan  ulama  penentang  pemimpin  non  muslim. Mereka  antara  lain:  Mahmud  Muhammad  Thaha,  Abdullah  Ahmed  al- Na’im,  Thariq al-Bishri,  Asghar  Ali  Enginer,  Abdu  al-Rahman  al-Kawaqibi,  Muhammad  Said  al- Asmawi.  Menurut  al-Asmawi,  sebagaimana  dikutip  Mujar,  ayat  larangan  pemilih pemimpin non muslim adalah ayat Madaniyah yang bersifat temporer. Saat turun ayat tersebut, umat Islam sedang berperang. Ketika dalam sebuah negara tidak ada perang antara muslim dengan non muslim, maka ayat tersebut bisa tidak diterapkan. 49
Al-Maududi  menyatakan  bahwa  semua  jabatan  pemerintah-an  terbuka  bagi kaum  dzimmi,  kecuali  sedikit  jabatan  kunci  semisal  kepala  negara  dan  majelis permusyawaratan.  Kaum Muslim tidak dibenarkan merampas hak-hak mereka selama tidak  bertentangan  dengan  perintah  syariat  Islam.  Dengan  kata  lain  hanya  orang Islamlah  yang  mempunyai  hak  untuk  menduduki  jabatan  kepala  negara  dan  majelis syura,  karena  jabatan  tersebut  akan  menjadi  penentu  lahirnya  kebijakan-kebijakan kunci  dalam  tatanan  pemerintahan. 50 Namun  untuk  posisi  dan  kedudukan  lainnya, semisal  badan  administrasi  negara,  maka  kaum  minoritas  non-Muslim  berhak mendudukinya sesuai prosedur dan aturan dalam negara Islam tersebut. 51
3. Fatwa tentang Memilih Pemimpin Non Muslim
Terkait  dengan  memilih  pemimpin  non-Muslim  NU  melalui  Bahtsul  Masa`il mengeluarkan fatwa pada Muktamar NU XXX yang dilaksanakan di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21-27 November 1999 tentang Hukum Memilih Pejabat dari Kalangan Non-Muslim adalah:
1. Pertanyaan:  Bagaimana hukum  orang  Islam  menguasakan  urusan  kenegaraan kepada orang non Islam?
2. Jawaban: Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam, kecuali dalam keadaan dharurat, yaitu:
47 Ahmad Sukardja, Fikih Siyasah , dalam  Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.  (Cet. ke-4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 211. Baca juga, Mutawalli,  “Aktualisai  Maslahah dalam Politik Islam Persepektif Ibn Taimiyah”.  Makalah tidak diterbitkan, Mataram, 2012). h. 12.
48 Taimiyah,  Ibn.  As-Siya>sah  asy- Syar‘iyyah  fi  Is}la>h}  ar - Ra>‘i>    wa  ar - Ra>‘iyyah.  (Beirut:  Dar  al - Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 22-23.
49 Mujar Ibn Syarif, “Memilih Presiden Non Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”,  dalam Jurnal  Konstitusi PPK  Fakultas  Syariah  IAIN  Antasari,  Vol  II  nomer  1  Tahun  2009,  h. 103-105.
50 Abu  al-A’la  Maududi, Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam .  Terj.  Bambang  Iriana  Djaja Atmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 321.
51 Rasyid  Al-Ghanusyi, H{uqu>q  al-Muwa>t}anah:  H{uqu>q  Ghair  al-Muslim  fi>  al- Mujtama’  al - Isla>mi ( Virginia: Ma’had al -Alam li>al-Fikr al-Isla>mi, 1993), h. 73.
Sippah Chotban
(1)  Dalam  bidang-bidang  yang  tidak  bisa  ditangani  sendiri  oleh  orang    Islam secara langsung atau tidak langsung karena factor kemampuan,
(2)  Dalam  bidang-bidang  yang  ada  orang  Islam  berkemampuan  untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat,
(3)  Sepanjang  penguasaan  urusan  kenegaraan  kepada  non-Islam  itu  nyata membawa manfaat. 52
Sedangkan  Muhammadiyah  melalui  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dalam sidangnya pada hari Jum’at, 12 Zulkaidah 1430 H / 30 Oktober 2009 seputar Memilih Partai  Politik  dan  Calon  Legislatif  butir  3  memberikan  syarat  bahwa  calon  pemimpin yang  harus  dipilih  adalah  Islam,  dengan  mengutip  al-Qur`an  Surah  al-Maidah/5  ayat 51. 53
Sementera itu, MUI dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 tentang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum.
1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2.  Memilih  pemimpin  dalam  Islam  adalah  kewajiban  untuk  menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam  Islam  menghajatkan   syarat-syarat  sesuai  dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4.  Memilih  pemimpin  yang  beriman  dan  bertakwa,  jujur  ( siddiq ),  terpercaya ( amanah ),  aktif  dan  aspiratif  ( tabligh ),  mempunya  kemampuan  ( fathonah) ,  dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5.  Memilih  pemimpin  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  disebutkan dalam  butir  4  (empat)  atau  tidak  memilih  sama  sekali  padahal  ada  calon  yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram . 54

## Kesimpulan
1. Dalam  al-Qur`an  beragam  istilah  yang  diberikan  untuk  memaknai  kata pemimpin  diantaranya:  Khalifah,  imam,  sulthan,  malik,  ulil  amri,  dan  waly. Pengistilahan  tersebut  karena  Allah  swt  membicarkan  konteks  dimana kepemimpinan tersebut diberlakukan. Selanjutnya dalam Islam, kepemimpinan merupakan  hal  fundamental,  sehingga  seorang  pemimpin  harus  adil,  amanah, bermusyawarah dan menegakkan amr al-ma`ruf wa nahy mungkar.
2. Hukum  memilih  pemimpin  non  muslim  diisyaratkan  dalam  al-Qur`an  salah satunya  dalam  QS.al-Maidah/5:  51.  Selanjutnya  beberapa  ulama  mengatakan haram memilih pemimpin Non-Muslim. Ada beberapa ulama yang memberikan kelonggaran/moderat dengan memberikan syarat ketika dalam keadaan darurat maka dibolehkan. MUI, memberikan fatwanya bahwa memilih pemimpin Non-
52 Salah Mahfud, Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU 1926-2004 (Cet. III;Kudus:Khalista, 2007), h. 211.
53 Armansyah, Fatwa Majelis
Tarjih Muhammadiyah: Kepemimpinan.
https://arsiparmansyah.wordpress.com/2016/10/12/fatwa-majelis-tarjih muhammadiyah-kepemimpinan/ di akses tanggal 31 Desember 2016.
54 Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), h .  867.
Muslim  adalah  hukumnya  haram.  Namun  keterlibatan  kaum  kafir dzimmi dalam  pemerintahan  dibolehkan  pada  posisi  yang  strategis  seperti  pemimpin maupun majelis syura.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, Muh}ammad . dan Rid}a>,  Rasyi>d. Tafsir al- Qur’an al -Hakim (Tafsir al-Mana>r), Beirut : Da>r al- Ma>‘rifah, t.t .
Al-Ghanusyi,  Rasyid. H{uqu>q  al-Muwa>t}anah:  H{uqu>q  Ghair  al-Muslim  fi>  al- Mujtama’ al-Isla>mi, Virginia: Ma’had al -Alam li>al-Fikr al-Isla>mi, 1993.
Ali,  Atabik.&  Mudlor,  Ahmad  Zuhdi. Kamus  Kontemporer  Arab  Indonesia ,
Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, tt.
al-Iṣfahāni, Ar-Rāghib. Mufradāt Alfāẓ al-Qurʾān , Dār al-Qalam Damaskus, 1412/1992. al-Jas}s}a>s}, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi. Ah}ka>m al- Qur’a>n , Kairo:  Maktabah wa Mathba’ah Abd ar -Rahman Muhammad, t.t.
Al-Mawardi,  Imam. al-Ahkam  al-Sulthaniyyah:  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan
Negara dalam Syariat Islam , pent. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2007.
Al-Munawar,  Said  Agil  Husin. Al-Qur’an  Membangun  Tradisi  Kesalehan  Hakiki , Jakarta: Ciputat Press, 2002.
al- Sha’ra>wi>,  Muhammad  Mutawally . Tafsi>r  al- Sha’ra>wi> ,  Vol  4, Kairo  :  Mat}a>bi’ Akhba>r al-Yaum, 1997.
al-Zamakhsyari, al-Kasysyâf  ‘An  Haqâiqi  Ghamâmi  al-Tanzîl  wa  ‘Uyûn  al-Aqawîl  fî Wujûh al-Ta’wîl , vol. 2, Riyadh: Maktabah ‘Abikan, 1998.
Armansyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Kepemimpinan. https://arsiparmansyah.wordpress.com/2016/10/12/fatwa-majelis-tarjih muhammadiyah-kepemimpinan/ di akses tanggal 31 Desember 2016.
ar-Rāzī,Fakhruddīn. Tafsīr al-Kabīr , juz 7, jilid 3, Dār al-Fikr Beirut 1425/2005.
az-Zhuhaili,  . Tafsir  al-Manar  Fi  al-Aqidah  wa  Syar`iyah  Wa  al-Manhaj juz  3,
Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma`asyir, t.th: ةبهو جهنملاو ةعيرشلاو ةديقعلا يف رينملا ريسفتلا
يليحزلا ىفطصم نب : رشانلا رصاعملا ركفلا راد – قشمد , h. 198.
Hamka. Tafsir Al-azhar juz II, Singapura: Pustaka Nasional, 1999.
Ibn  Arabi,    Abu  Bakr  Muhammad  ibn  Abdillah. Ah}ka>m  al- Qur’a>n ,  Beirut:  Dar  al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1988 .
ibn Katshîr, Abu Fidâ al-. Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm , Vol 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 2011.
Ihsan, A. . “Referensi Pemikiran Politik NU”, dalam Jurnal Refleksi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin , vol. XI, No 2, 2009.
Ismail,  Muhammad  Ibrahim. Mu`jam  al-Alfazh  wa  al-A`lam  al-Qur`aniyat, al-Qahirat: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya , Jakarta: Syamil Qur`an, 2014.
Sippah Chotban
Khalik,  Abu  Tholib.“Pemimpin  Non  Muslim  dalam  Persfektif  Ibnu  Taimiyah”dalam Jurna Analisis PPKFakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol XIV nomor 1 Tahun 2014.
Mahfud,  Salah. Solusi  Hukum  Islam:  Keputusan  Muktamar,  Munas  dan  Konbes  NU 1926-2004, Kudus:Khalista, 2007.
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 , Jakarta: Erlangga, 2011.
Manzhur, Muhammad ibn. Lisanul I`rab , Juz 8Beirut: dar al-Shadir, 1968,: دممح  برعلا ناسل
رداص راديرصلما يقيرفلأا روظنم نب مركم نب - تويرب
.
Maududi,  Abu  al-A’la. Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam .  Terj.  Bambang  Iriana Djaja Atmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
Mohammad  Said,  Hakim. Moralitas  politik:  Konsep  mengenai  Negara ,  dalam  A.E.
Proyono (ed), Islam Pilihan Peradaban, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884.
Mutawalli,  “Aktualisai  Maslahah  dalam  Politik  Islam  Persepektif  Ibn  Taimiyah”. Makalah tidak diterbitkan, Mataram, 2012.
Raharjo, M. Dawam. Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci , Jakarta: Paramadina, 2002.
Rivai, Veithzal. Kiat Memimpin Abad ke-21 , Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
Salim,  Abdul  Muin. Fiqh  SIyasah:  Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur`an Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Sukardja,  Ahmad. Fikih  Siyasah ,  dalam    Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam.  ,  Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
Syarif, Mujar Ibn. “Memilih Presiden Non Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum  Islam”,  dalam Jurnal  Konstitusi PPK  Fakultas  Syariah  IAIN  Antasari,
Vol II nomer 1 Tahun 2009.
Taimiyah, Ibn. As-Siya>sah asy- Syar‘iyyah fi Is}la>h} ar - Ra>‘i>  wa ar - Ra>‘iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
Yusuf  Ali,  Abdullah, The  Holy  Quran,  Text,  Translation  and  Comentary ,  Lahore: Muhammad Ashraf, 1938.