Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam
Angga Syahputra*) , Khalish Khairina Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id , khalishkhairina@iainlhokseumawe.ac.id *Correspond Author

## Abstract
One of the investments that people are interested in today is Cryptocurrency. This is a form of investment that occurs due to advances in the world of technology that are felt by the community without  exception  also  for  Muslims.  Conventional  investment  is  defined  as  having  broad benefits and impacts on the country's economy. However, Islam clearly provides various limits in investing. In order for investment to be recognized in Islam, there are four aspects that must be owned, namely: material/financial aspects, halal aspects, social and environmental aspects and  divine  aspects.  For  this  reason,  this  research  will  describe  in  detail,  whether cryptocurrencies meet these aspects or not. In answering these problems, the researcher used a descriptive qualitative approach with valid secondary data sources. This research results that none of the four aspects can be fulfilled from cryptocurrency, both material/financial aspects, halal aspects, social and environmental aspects as well as divine aspects.
Keywords: Cryptocurrency; investment; Islamic economy

## Abstrak
Salah  satu  investasi  yang  tengah  diminati  masyarakat  saat  ini  adalah Cryptocurrency. Ini merupakan bentuk investasi yang terjadi akibat kemajuan dunia teknologi yang dirasakan oleh masyarakat  tanpa  terkecuali  juga  bagi  umat  Islam.  Investasi  konvensional  dimaknakan memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian negara. Namun, Islam secara jelas memberikan berbagai batasan dalam berinvestasi. Agar investasi diakui dalam Islam, ada empat aspek  yang  harus  dimiliki,  yaitu:  aspek  material/finansial,  aspek  halal,  aspek  sosial  dan lingkungan serta aspek Ilahi. Untuk itu penelitian ini akan menguraikan secara rinci, apakah cryptocurrency memenuhi aspek tersebut atau tidak. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang valid. Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak ada satu pun dari keempat aspek yang dapat dipenuhi dari cryptocurrency ,  baik  aspek  material/finansial,  aspek  halal,  aspek  sosial  dan  lingkungan maupun aspek Ilahi.
Kata Kunci: Cryptocurrency; investasi; ekonomi Islam
.

## PENDAHULUAN
Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi surplus dana,  saat  ini  tengah  sibuk  mencari investasi yang tepat agar dana yang dimiliki dapat  memberikan profit. Saat  ini  berbagai jenis  investasi  baru  tengah booming menyikapi  permintaan  pasar  yang  semakin meningkat. Belum lagi pada era revolusi 4.0 yang membawa masyarakat pada dunia baru, termasuk  ekonomi  di  dalamnya  (Huda  & Hambali,  2020).  Salah  satu  investasi  yang tengah  digandrungi  masyarakat  saat  ini adalah Cryptocurrency.
Perkembangan  zaman  menyebabkan kegiatan  ekonomi  dan  bentuk  uang  menjadi terus  berubah  dari  waktu  ke  waktu  setelah logam mulia seperti emas digunakan sebagai bahan utama alat pembayaran, cek, dan uang kertas juga digunakan sebagai alat pembayaran  dan  dianggap  sebagai  uang. Dengan  adanya  globalisasi  ekonomi  dunia, kebutuhan  masyarakat  akan  kecepatan, kenyamanan, dan keamanan transaksi keuangan yang semakin meningkat, sehingga mudah  dan  diperlukan  sistem  pembayaran yang  efisien.  Dalam  penggunaan  sistem elektronik, dua hal dasar perlu: dipertimbangkan. Pertama, teknologi adalah penemuan  manusia  yang  akan  memiliki kelemahan  teknis  sistem.  Kedua,  teknologi juga  memiliki  ketidakpastian  dalam  hal jaminan hukum (Yonifia, 2021).
Teknologi  yang  semakin  canggih dapat  mempengaruhi  bentuk  pembayaran sistem  ekonomi  yang  berdampak  pada kehidupan  masyarakat  saat  ini.  Di  zaman modern, manusia akan lebih suka menggunakan sistem pembayaran elektronik daripada  sistem  pembayaran  tunai,  karena kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  sistem pembayaran  elektronik.  Dari  fenomena  ini, orang  membuat  kripto  sebagai  mata  uang baru.
Kemajuan besar-besaran dalam dunia teknologi  yang  dirasakan  oleh  masyarakat tanpa  terkecuali  juga  bagi  umat  Islam (Nouruzzaman, Wahab, & Habbe, 2021). Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan dan interaksi  dalam  dunia  sosial  atau  ekonomi. Perubahan  implementasi  ini  tergambar  jelas
dengan  perubahan  pola  dan  minat  investasi masyarakat  dari  post-tradisional  (deposito, properti,  emas,  reksa  dana,  obligasi  dan saham)  menjadi  bentuk  investasi  yang diminati  oleh  komunitas  digital  yaitu investasi cryptocurrency (Davis  &  Marx, 2021).
Cryptocurrency sering  juga  dikenal dengan istilah “uang digital”.
Cryptocurrency adalah  sebuah  teknologi yang  berbasis blockchain yang  sering digunakan  sebagai  mata  uang  digital.  Peran dan fungsi mata uang digital ini sama dengan mata uang lainnya. Hanya saja cryptocurrency tidak  memiliki  bentuk  fisik layaknya mata uang konvensional, melainkan  hanya  sebuah block data  yang diikat  oleh hash sebagai  validasinya (Bhiantara, 2018).
Fenomena  investasi cryptocurrency beberapa  tahun  terakhir  ini  semakin mengemuka.  Meski  rumor  yang  beredar tentang cryptocurrency sebagai  investasi beresiko tinggi, atau investasi yang dilarang dalam Islam juga tersebar di berbagai media elektronik,  tidak  menghalangi  investor  baru untuk bergabung (Hairudin, Sifat, Mohamad, &  Yusof,  2020). Cryptocurrency seolah menjadi  solusi  alternatif  permasalahan keuangan  di  masyarakat,  khususnya  bagi generasi millennial dan generasi Z (i-gen) di negeri ini.
Tentu saja hal di atas sangat potensial untuk  pengembangan cryptocurrency tetapi juga  akan  menjadi  malapetaka  bagi  umat Islam  jika  ternyata cryptocurrency dilarang dalam Islam dan tidak menutup kemungkinan  banyak  umat  Islam  akan bergabung  dalam  investasi  aset  digital  ini. Islam  merupakan  agama  yang  fleksibel, dinamis  dan  adaptif  dengan  perkembangan zaman, namun karakteristik tersebut tentunya memiliki batasan etika dan memiliki prinsip bahwa  nilai-nilai  dalam  ajaran  Islam  harus menjadi landasan dasar dalam setiap aktivitas manusia,  terutama  dalam  aktivitas  ekonomi atau muamalah masyarakat (Yusuf & Bahari, 2015).
Cryptocurrency telah  muncul  dan berkembang selama dekade terakhir. Namun
keberadaannya  masih  diperdebatkan  dari segi fungsi, regulasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pro (Oziev & Yandiev, 2017) dan kontra (Bakar, Rosbi, & Uzaki, 2017) tentang keberadaan cryptocurrency dalam keuangan sistem, baik konvensional maupun Islam, masih terjadi di berbagai  negara  di  seluruh  dunia.  Hal  ini tidak  terlepas  dari  pertanyaan  yang  muncul apakah cryptocurrency berfungsi  sebagai uang  atau  komoditas?  Selain  itu,  belum adanya  lembaga  resmi  yang  bertanggung jawab dan mengatur sirkulasi cryptocurrency serta  tidak  adanya  yang  mendasari  asetnya turut menjadi masalah lain.
Dalam  ekonomi  Islam,  uang  adalah alat  tukar  dan  alat  unit  hitung.  Tapi  uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan  seperti  barang  dan  jasa ekonomi, sehingga uang tidak identik dengan modal  dan  tidak  boleh  dianggap  sebagai modal  (Rosia,  2018).  Sebagai  media pertukaran, uang tidak dapat disimpan. Uang harus terus mengalir, berputar dan bersirkulasi  di  dalam  masyarakat  untuk digunakan  dalam  kegiatan  ekonomi.  Oleh karena  itu,  konsep  uang  dalam  ekonomi Islam  adalah  aliran  konsep,  bukan  menjadi konsep stok (Huda N. , 2017)
Investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana praktek ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.  sedari  masih  muda.  Investasi  sendiri mendapat legitimasi di dalam Islam. Hal ini terlihat  dari  banyaknya  anjuran  investasi  di dalam Alquran, seperti pada QS. al-Baqarah: 261, QS. an-Nisa: 9, QS. Yusuf: 46-49, QS. Lukman: 34 dan QS. al-Hasyr: 18. Investasi adalah  bagian  dari  Fikih  Muamalah,  maka hukum  dasarnya  adalah  boleh,  kecuali  ada dalil  yang  melarangnya  (Djazuli,  2006). Hukum  asal  di  atas  tentunya  bukan  serta merta  membolehkan  secara  luas  berbagai investasi,  tentunya  semua  investasi  dalam Islam harus sesuai tegak dan sejalan dengan syariat.
Dalam berinvestasi, umat Islam tidak diperbolehkan secara asal/sembarangan menginvestasikan hartanya. Islam memandangan  bahwa  investasi  merupakan
bagian integral dari kegiatan bisnis. Sedangkan dalam konteks maqashid syariah, investasi merupakan cara lain dalam mencari rezeki.  Oleh  karenanya,  menjadi  wajib sebagai sarana menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud, karena tanpa bekerja tidak akan  mungkin  memiliki  harta  dan  uang (Sahroni & Karim, 2016).
Investasi secara konvensional dimaknakan  memiliki  manfaat  dan  dampak yang  luas  bagi  perekonomian  negara. Namun,  Islam  secara  jelas  memberikan berbagai  batasan  dan  panduan  dalam berinvestasi.  Tidak  pula  semua  investasi yang  dibenarkan  dalam  hukum  positif, menjadi diperbolehkan dalam Islam (Pardiansyah  E.  ,  2017).  Agar  investasi diakui  dalam  Islam,  ada  empat  aspek  yang harus  dimiliki  dalam  investasi  tersebut (Chair,  2015):  1)  Aspek  material  atau finansial.  Artinya  investasi  hendaknya memiliki  manfaat  finansial  yang  kompetitif dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. 2)  Halal.  Investasi  dalam  Islam  harus terhindar dari bidang, prosedur dan zat yang subhat atau  haram.  Sebab  investasi  yang tidak  halal  akan  membuat  pelakunya  pada sikap  dan  tindakan  yang  destruktif  baik secara  individu  maupun  secara  sosial  dan tindakan  ini  sama  sekali  tidak  ada pembenaran  dalam  Islam.  3)  Aspek  sosial dan  lingkungan.  Artinya  investasi  tersebut harus  memiliki  dampak  yang  positif  bagi masyarakat  dan  lingkungan  sekitar,  baik untuk  masa  sekarang  maupun  masa  dan generasi  yang akan datang.  4)  Aspek Ilahi. Artinya  investasi  haruslah  mengharapkan ridha  Allah  Swt.,  dimana  investasi  harus dilakukan  dalam  rangka  mencapai  ridha Allah Swt.
Berdasarkan  kriteria  di  atas,  peneliti akan  melakukan  kajian  mendalam  terkait cryptocurrency ,  sehingga  nantinya  akan didapatkan bagaimana kedudukan cryptocurrency sebagai  investasi  dalam ekonomi Islam.

## LITERATURE REVIEW
Aspek Cryptocurrency Sesuai  Syariat Islam
Perbedaan  uang  digital  dengan  uang  kertas dan koin adalah sumber uang kertas dan uang koin  berasal  dari  bank  sentral  suatu  negara dan  diakui  secara  internasional.  Sedangkan uang elektronik dikeluarkan oleh pihak yang dikenal dan tidak dikenal. Uang digital tidak tunduk pada hukum dan peraturan internasional,  oleh  karena  itu  banyak penyelundup menggunakan uang digital. Hal ini dilakukan karena mereka dapat membuat transaksi  di  luar  bank  dan  sulit  dilacak  dan dipantau.  Nilai  mata  uang  ini  fluktuatif  dan bervariasi  dalam  waktu  singkat  secara drastis. Uang digital ini banyak dipengaruhi oleh  pasar  dan  sebagian  memang  sengaja dipengaruhi  oleh  nilainya.  Sedangkan  nilai uang  kertas  dipengaruhi  oleh  kekuatan ekonomi  suatu  negara  dan  jauh  lebih  stabil dari pada uang digital (Franco, 2015). Uang digital ini pada dasarnya hanyalah perangkat lunak  komputer  yang  diubah  menjadi  objek nilai yang berarti perangkat lunak komputer dijadikan sebagai uang.
Uang  adalah  bukti  kepemilikan, bahwa pemerintah berhutang kepada pemilik uang  berupa  emas  yang  disimpan  di  Bank Sentral. Jumlah uang yang tersedia didukung oleh  jumlah  emas  yang  dapat  ditukar  setiap saat. Cryptocurrency merupakan  peristiwa ketika  Amerika  tidak  lagi  mendukung  uang yang  dicetaknya  dengan  emas,  negara  lain akan menirunya dan lambat laun akan terjadi inflasi  dan  resesi  ekonomi  dunia  (al-Aun, 1986).  Inilah  peristiwa  yang  terbesar  dalam sejarah  ekonomi  dunia.  Para  ekonom  telah memperingatkan tentang bahaya dari tindakan  seperti  itu,  tetapi  Amerika  Serikat lah yang membuat banyak mata negara yang buta akan kebenaran. Suara-suara menentang tindakan  itu  lemah.  Dalam  dunia  Islam  pun tidak  ada  lagi  suara  para  ahli  hukum  yang mengomentari peristiwa-peristiwa yang sangat  berbahaya  bagi  perekonomian  umat Islam.  Artinya kekayaan akan dikuasai oleh pihak-pihak  tertentu  yang  kuat  dan  akan menguasai  semua  sektor  perekonomian
dunia  dan  juga  terkait  dengan  masalah ekonomi yang dihadapi dunia (Ayub, 2013)
Bitcoin dan uang digital lainnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebab uang  yang  diterbitkan  haruslah  berasal  dari negara,  dan  mendapat  pengawasan  dalam standar nilai yang dijamin oleh negara dalam transaksi.  Uangnya  juga  harus  di- backup oleh  emas,  sedangkan  uang  hanya  terbatas pada angka-angka yang diikat oleh pemerintah  yang  menjamin  uang  dapat ditukar dengan emas. Bitcoin yang merupakan hasil pengembangan dari cryptocurrency adalah komoditas yang tidak diketahui  dan  tidak  aman  yang  rentan terhadap  penipuan,  dan  berbagai  bentuk kejahatan, seperti penyelundupan, pencucian uang  dan  lain-lain. Bitcoin tidak  jauh  dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  alam negara lain. Oleh karena itu disarankan untuk tidak membelinya sebab terdapat dalil syar’i (hukum  Islam)  yang  melarang  jual  beli barang  yang  tidak  jelas  dan  penuh  dengan penipuan (Fatarib & Sali, 2020).
Resiko Cryptocurrency sebagai Investasi
Penasihat  Keuangan  dan  Direktur  Moneter dan  Departemen  Pasar  Modal  IMF,  Tobias Adrian  menyatakan  bahwa cryptocurrency memiliki  resiko  buruk  terhadap  sistem keuangan. Sebagai aset digital, cryptocurrency sangat  fluktuatif  dan  dapat dengan mudah disalahgunakan untuk transaksi  yang  dapat  dilakukan  lintas  batas negara (Aditiasari, 2018). Artinya, cryptocurrency dapat  digunakan  oleh  siapa saja  untuk  bertransaksi  di  berbagai  pelosok tanah air.
Di sisi lain, transaksi cryptocurrency sulit  dilacak.  Dikhawatirkan  ini  akan meningkatkan beberapa tindakan pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung  jawab,  seperti  penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan narkoba, penyelundupan, dan tindakan ilegal lainnya.  Berdasarkan  resiko  berbahaya  ini, tentunya terdapat pro dan kontra dari negara- negara  di  dunia  terhadap  keberadaan
cryptocurrency .  Beberapa  negara  mengakui cryptocurrency sebagai  mata  uang  legal, tetapi  beberapa  negara  menganggapnya sebagai  mata  uang  ilegal.  Beberapa  negara yang mengakui cryptocurrency sebagai mata uang  tender  yang  sah  adalah  Jepang, Singapura,  Spanyol,  Swiss,  Inggris,  Belgia, Brunei  Darussalam,  dan  beberapa  negara lainnya.  Sementara  itu,  negara-negara  yang mengakui cryptocurrency sebagai komoditas termasuk  Brasil,  Prancis,  Belanda,  Selandia Baru,  Norwegia,  Swedia,  Thailand,  Turki, dan  Zimbabwe. Cryptocurrency juga  diakui secara hukum sebagai properti oleh sejumlah negara, termasuk Australia, Polandia, Amerika  Serikat,  Austria,  Kanada,  Jerman, dan Filipina (Nizar, 2018).
Di  Indonesia, cryptocurrency masih diakui sebagai komoditas namun tidak diakui sebagai  mata  uang  yang  sah.  BI  (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)  masih  melarang  penggunaan cryptocurrency sebagai sebuah media pertukaran.  BI  berkoordinasi  dengan  OJK, BAPPEBTI  (Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi),  dan  instansi  lainnya untuk  memastikan  larangan  menggunakan cryptocurrency di semua keuangan transaksi di  Indonesia.  Kepala  Pusat  Transformasi Program BI, Onny Widjanarko, menegaskan BI  melarang  penggunaan cryptocurrency dalam  sistem  pembayaran  untuk  mencegah kerugian  yang  akan  berdampak  pada stabilitas  sistem  keuangan.  Selain  itu, larangan  ini  memberikan  dan  menjamin perlindungan  bagi  konsumen  di  Indonesia. Lebih-lebih lagi, cryptocurrency juga rentan untuk digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme (Idhom, 2018).
Sementara  itu,  Oni  Sahroni,  salah seorang  ahli  dan  pakar  Fikih  Muamalah  di Indonesia,  mengungkapkan  pendapatnya tentang cryptocurrency dalam diskusi kelompok  terfokus  yang  diadakan  oleh Republika  pada  25  Januari  2018.  Oni menyimpulkan  dua  hal  tentang  mata  uang kripto.  Pertama, cryptocurrency bukanlah mata uang. Karena, jika melihat definisinya, mata  uang  harus  diterima  oleh  masyarakat dan  diakui  oleh  pihak  berwenang.  Oleh
karena  itu  ketentuan sharf (pembayaran) tidak berlaku di sana karena cryptocurrency bukan  mata  uang.  Kedua,  ada  unsur ketidakjelasan (gharar) dalam cryptocurrency . Secara pribadi, Oni melihat cryptocurrency sebagai dasar yang tidak ada aset dan harga yang tidak terkendali dan tidak jelas (Noor & Pratiwi, 2018).
Dalam  perspektif  keuangan  Islam, cryptocurrency tidak  sesuai  dengan  fungsi uang  yang  seharusnya  menjadi  media pertukaran  dan  unit  hitung. Cryptocurrency saat  ini  melakukan  fungsi  penyimpan  nilai yang tidak dikenali dan dilarang oleh sistem keuangan  Islam. Cryptocurrency digunakan sebagai  komoditas  dan  menurut  sistem keuangan Islam, uang tidak dapat digunakan sebagai komoditas. Faktanya, cryptocurrency menghargai  manfaat  di dalamnya.  Namun,  nilai mudharat di dalamnya  juga  banyak.  Oleh  karena  itu, cryptocurrency dapat  diterima  oleh  sistem keuangan  Islam  jika  dapat  menghilangkan mudharat ini  dan  memang  memberikan manfaat  nilai  sesuai  dengan  fungsinya sebagai uang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, teknologi cryptocurrency dapat dikembangkan  lebih  lanjut  sehingga  dapat menghilangkan peluang untuk praktek ilegal yang  terkait  dengan  penggunaannya.  Salah satu resiko paling signifikan dari cryptocurrency adalah sangat mungkin untuk disalahgunakan, karena mereka anonim atau pseudonim .  Selanjutnya,  otoritas  moneter diharapkan  dapat  lebih  inovatif  dalam mengembangkan  teknologi cryptocurrency , karena  akan  lebih  menarik  bagi  pengguna dengan  berbagai  keuntungan  di masa  depan (Prasetiyo & Janah, 2022).
Pandangan Ulama Tentang Cryptocurrency Sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency sama  dengan  uang  karena menjadi  alat  tukar  dan  dapat  diterima  di masyarakat,  standar  nilai  dan  alat saving. Namun,  kebanyakan  ulama  menolaknya
sebab banyak pula di masyarakat umum yang berpendapat cryptocurrency
mendapat penolakan di banyak negara (Majelis Ulama Indonesia, 2022).
Beberapa  ulama  (ulama  Islam)  tidak mengomentari  hukum  uang  digital  ini  dan beberapa  mengizinkannya  (Zain,  2018). Uang digital dipandang sebagai alat transaksi yang  berharga  dan  itu  sama  seperti  uang logam  dan  kertas  yang  diisyaratkan  oleh Khalifah Umar bin Khatab yang melegalkan penggunaan kulit unta sebagai uang. Namun, dia  khawatir  bahwa  unta  akan  punah  jika kulitnya  terus  digunakan  sebagai  bahan untuk  menghasilkan  uang.  Mereka  juga berpendapat jika uang elektronik ini diproses sesuai  dengan  uang  kertas  yang  diakui  oleh masyarakat internasional, penggunaannya di bawah  aturan  hukum,  maka  penggunaannya akan  dianggap  legal  (Zhao,  2015).  Apalagi jika  uang  digital  ini  dijamin  dengan  emas atau  harta  benda  lainnya,  maka  tentu  akan diperbolehkan penggunaannya. Namun, para ahli  ini  tidak  pernah  menyuarakan  jaminan uang dengan emas dan dampaknya terhadap perekonomian dunia yang selama ini menjadi kendala  dalam  pembentukan  hukum  (Team of Universiti Utara Malaysia, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Hamin  menunjukkan  bahwa  teknologi bitcoin dengan blockchain memang  dapat diakui  sebagai  teknologi  revolusioner  yang sangat  baik,  tetapi  penggunaannya  sebagai instrumen  investasi  mengandung  unsur maytsir (taruhan)  dan  sebagai  instrument bisnis  transaksinya  mengandung  unsur gharar . Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi (Hamin, 2020).
Para  ekonom  dan  ulama  Muslim  telah sepakat  bahwa  uang  adalah  masalah terminologi  sebagaimana  diriwayatkan  oleh Saidina  Umar  ibn  Khattab.  Artinya  segala sesuatu yang beredar sesuai dengan kegunaannya  dan  menjadi  penerimaannya dapat  dikatakan  uang.  Namun  mengingat harga cryptocurrency yang sangat berfluktuatif mengundang berbagai pendapat ulama.  Dalam  Islam  ada  empat  syarat  harta (Nur Azizah & Irfan, 2020):
1. Zatnya dapat dipegang;
2. Dapat  disimpan  dalam  waktu  lama  dan zatnya tidak berubah;
3. Bermanfaat dan tidak memiliki mafsadat;
4. Sebagian  masyarakat  berpendapat  harta seperti  emas,  perak,  mobil,  saham  dan lain-lain.
Dari  kategori  di  atas,  maka cryptocurrency tidak memenuhi kriteria yang ada.
Majelis  Ulama  sendiri  telah  sepakat dan  menegaskan  bahwa bitcoin sebagai investasi  hukumnya gharar ,  karena  hanya sebagai alat spekulasi bukan investasi, hanya sebagai alat permainan untung-rugi, bukanlah sesuatu investasi yang menghasilkan. Lebih jauh MUI memandang cryptocurrency tidak memiliki aset pendukungnya (underlying  asset), harga yang tidak dapat dikontrol dan keberadaannya  tidak  ada  yang  dapat menjamin secara resmi (IDX, 2021).

## METODE PENELITIAN
Dalam menjawab kedudukan cryptocurrency apakah  sebagai  investasi  dalam  ekonomi Islam atau tidak termasuk, peneliti menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif deskriptif. Dimana dalam penelitian ini akan diuraikan  mulai  dari  dasar,  perkembangan dan  standar  investasi  dalam  ekonomi  Islam sehingga  nantinya  akan  terjawab  persoalan yang ada dalam cryptocurrency.
Guna  melengkapi  hasil  penelitian, peneliti  menggunakan  data  sekunder  yang valid  yang  didapatkan  dari  sumber  rujukan dasar hukum Islam seperti Hadis Rasulullah Saw.  dan  pendapat  para  ulama.  Sumber sekunder  lainnya  juga  didapat  dari  jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu serta website terpercaya.

## KONSEP DASAR

## Cryptocurrency
Cryptocurrency berasal dari kata kriptografi yang  bersumber  dari  bahasa  Yunani  yang berarti tulisan tersembunyi (Rosen, Shier, & Goddard,  2018).  Ini  memiliki  arti  harfiah ilmu menulis rahasia. Crypto adalah rahasia atau  tersembunyi,  sedangkan  grafi  adalah menulis  (Conradie  &  Goranko,  2015).  Jadi,
kriptografi  adalah tulisan  rahasia  atau  tanda tangan  rahasia,  tanda  tangan  digital  (Ausop &  Aulia,  2018).  Secara  ilmiah,  kriptografi adalah  titik  temu  antara  Sains,  Matematika, Ilmu  Komputer,  dan  Listrik  Rekayasa. Algoritma  enkripsi  komputasi  dirancang dengan  asumsi  bahwa  akan  menjadi  anti- hacking karena tujuan menggunakan kriptografi adalah untuk keamanan (Ausop & Aulia, 2018). Penggunaan aplikasi ini sudah lama digunakan di ATM, komputer password dan  perdagangan  elektronik. Sekarang  kriptografi  digunakan  sebagai kunci  rahasia  untuk  uang  virtual bitcoin dalam  teknologi blockchain. Kriptografi bekerja  pada  dasar  dari  algoritma  enkripsi yang  dibuat  khusus  yang  digunakan  untuk memvalidasi dan verifikasi transaksi (Ausop & Aulia, 2018).
Penggunaan cryptocurrency telah menjadi  sangat  populer  di  negara-negara seperti  Jepang,  Swedia,  popularitasnya bahkan melebihi uang kertas yang membutuhkan pencetakan biasa dan banyak upaya  untuk  menyebarluaskannya.  Dunia telah beralih ke era digital, sebagaimana uang telah dicetak dalam bentuk digital atau dalam bentuk  elektronik  yang  disimpan  pada komputer, tetapi dilindungi dengan cara yang rumit dan tidak dapat dipalsukan seperti uang fisik.  Seperti  halnya  fisik,  uang  digital  juga memiliki jenis, seperti Dolar, Pounds, Riyal, Yen dan lain-lain dan memiliki banyak jenis, yang  paling  terkenal  adalah Bitcoin , Lightcoin,  Ethereum dan  lainnya.  Namun kebanyakan  dari  jenis  tersebut  tidak dilindungi oleh uang, baik itu uang fisik atau emas dan perak. Hanya ada penggantian mata uang perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan uang digital ini. Para pihak terkait dengan uang digital ini berjanji untuk  membelinya  dan  menukarnya  dengan uang sungguhan atau objek. Di sinilah letak perbedaan  antara  jaminan  dan  tanggung jawab  dan  perjanjian  dapat  dijual  (diubah) (Campbell-Verduyn, 2018).
Menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAPPEBTI), cryptocurrency ,  atau  aset kripto  adalah  komoditas  tidak  berwujud
berupa  aset  digital,  yang  menggunakan kriptografi,  jaringan peer-to-peer, dan  buku besar yang didistribusikan untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan transaksi aman tanpa bantuan pihak  luar  (Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi, 2019).
Cryptocurrency merupakan  dasar untuk menjadikan mata uang digital yang ada saat  ini  yang  dikenal  dengan  nama bitcoin dan  sebagainya  sebagai  alat  pembayaran sebagaimana  halnya  uang  lainnya. Bitcoin merupakan  uang  digital  yang  berbasiskan cryptography (Darmawan, 2014) .

## Uang dalam Pandangan Islam
Secara  etimologi,  dalam  bahasa  Arab  uang berasal  dari  kata naqdu-nuqud,  an-naqdu artinya  lebih  baik  dari  dirham,  tunai. Sedangkan  dalam  literatur  fikih  disebut dengan tsaman dan nuqud (Aulia,  2021) . Menurut Imam al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang  merupakan  media  simpan  yang digunakan  manusia.  Sedangkan  menurut Ibnu  Taimiyah,  uang  merupakan  alat  tukar dan alat ukur nilai (Iqbal, 2012).
Uang  didefinisikan  secara  berbeda dalam ekonomi Islam dibandingkan ekonomi Barat.  Sistem  ekonomi  Islam  berhasil memadukan  etika  dan  ekonomi,  sedangkan sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis memisahkan  keduanya  (Daly  &  Frikha, 2016).  Tidak  terkecuali  jika  melihat  fungsi uang  dalam  memediasi  perdagangan  barang (Ikeda  &  Hamid,  2018).  Insentif  yang berorientasi  pada  uang  menjadi  penyebab krisis  moral  dan  mendorong  perilaku  tidak etis  terhadap  lingkungan  atau  masyarakat (Ebrahimi  &  Yusoff,  2017).  Ketertarikan pada  uang  membawa  nafsu  kapitalisme  di atas  norma-norma  esensial.  Islam  mengenal dan mengantisipasi budaya Barat yang kaya akan prinsip sekularisme, namun implementasinya  tidak  mengabaikan  etika dalam  perekonomiannya.  Sedangkan  Barat hanya  mengenal  maksimalisasi  keuntungan, Islam  dapat  menemukan  keseimbangan antara keuntungan dan berbagi dengan yang membutuhkan (miskin). Selanjutnya, praktek
bisnis  Islam  tidak  mengenal  pemisahan antara kebutuhan fisik untuk keuntungan dan kebutuhan spiritual (untuk Tuhan).
Tabel 1. Perbedaan Criptocurrency dan Uang
Kertas Aspek Cryptocurrency Uang Kertas Bentuk Digital Digital dan fisik Sistem Desentralisasi Sentralisasi Penerbitan Siapa saja dapat berpartisipasi Pemerintah Penggunaan Terbatas Tidak terbatas Nilai instrinsik - - Sumber nilai Kepercayaan komunitas Pemerintah

## Sumber: Alami Institute, 2021
Uang  berkaitan  langsung  dengan kegiatan  ekonomi  masyarakat  dan  memiliki fungsi  material  (alat  tukar,  unit  hitung, penyimpan  nilai)  dan  aspek  religiusitas ketika digunakan dalam kegiatan amal saleh, seperti membayar zakat, warisan dan qurban. Dalam  hal  ini  uang  tidak  hanya  dilihat  dari segi materi tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban agama. Uang digunakan  tidak  hanya  untuk  mewakili kepemilikan  barang  orang  lain  tetapi  juga sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kewajiban agama  (zakat,  infaq,  shadaqah)  (Imamia, Suman, Multifiah, & Manzilati, 2021).
Lebih  jauh  dalam  ekonomi  Islam, uang  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat diterima  secara  umum  dan  diterbitkan  oleh lembaga  keuangan  yang  berwenang  sebagai media  pertukaran  dan  pengukur  serta penyimpan nilai. Salah satu unsur terpenting dari  sifat  atau  fungsi  uang  adalah  nilainya yang stabil (Ichsan, 2020).

## Investasi dalam Ekonomi Islam
Islam  bukan  hanya  ajaran  yang  berbicara tentang beribadah kepada Allah Swt. semata, tetapi  juga  berbicara  tentang  semua  aspek kehidupan  termasuk  ekonomi  (Budiyanti, Aziz,  Palah,  &  Mansyur,  2020).  Dalam bahasa  Arab,  investasi  dikenal  dengan istitsmar yang  artinya  menghasilkan  dan
bertambah jumlahnya (Inayah, 2020). Investasi  menurut  Islam  adalah  penanaman modal  untuk  bidang  usaha  tertentu  yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip  syariah,  baik  untuk  objek  maupun prosesnya (Pardiansyah E. , 2017). Kegiatan investasi  menurut  syariah  dapat  berkaitan dengan  kegiatan  perdagangan  atau  kegiatan usaha  dimana  kegiatan  usaha  tersebut  dapat berupa bisnis yang terkait dengan produk/aset  atau  layanan,  tetapi  yang  pasti adalah  aktivitas  investasi  harus  terkait dengan  aktivitas  berbasis  syariah  (Rohman, 2018).
Menurut  ekonomi  Islam,  investasi adalah bagaimana menempatkan dana dengan  mendapatkan  keuntungan  dengan cara  dan  berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam (Budiyanti,  Kosasih,  &  Az-Zahra,  2021). Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah  investasi  yang  halal  dan  tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maitsir (Inayah, 2020). Di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam kegiatan  investasi  berbasis  syariah  mulai dikembangkan,  dimana  kegiatan  investasi tersebut  mengintegrasikan  nilai-nilai  Islam dengan  melakukan  proses  seleksi  dalam menyeleksi  instrumen  investasi  (Syafrida, Aminah, & Waluyo, 2014).
Saat  ini,  ada  banyak  jenis  investasi yang  beredar,  seperti:  berinvestasi  di  sektor keuangan dan non-keuangan. Namun, investor perlu memperhatikan kehalalan dan kemanfaatan  investasi,  baik  dalam  prinsip- prinsip  Islam  atau  hanya  menawarkan keuntungan  tetapi  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip Islam (Hefner, 2010). Investor, khususnya Muslim, perlu mengetahui  bahwa  tidak  semua  jenis investasi diperbolehkan dalam Islam, seperti investasi kegiatan yang mengandung penipuan, kebohongan, atau unsur-unsur lain yang  dilarang  dalam  Islam  (Parhan,  Faiz, Karim, & Tantowi, 2020).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Cryptocurrency sebagai uang virtual di dunia maya saat ini berkembang pesat di era digital.
Cryptocurrency menggunakan desentralisasi sistem database dengan tipe jaringan peer-to- peer dan open source kriptografi yang tidak bergantung pada otoritas pusat, seperti: bank sentral  atau  lembaga  resmi  lainnya.  Salah satu  pemicu  munculnya cryptocurrency adalah globalisasi ekonomi dan bisnis di era digital  yang  menuntut  kemudahan  dalam pembayaran transaksi melalui alat pembayaran  nontunai  atau  digital  untuk publik.  Dengan cryptocurrency ,  transaksi bisnis  dapat  lebih  cepat,  mudah,  dan  dapat memangkas biaya karena transaksi dilakukan online tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti bank.  Lebih-lebih  lagi,  kemajuan  teknologi digital  yang  luar  biasa  juga  mendukung pengembangan cryptocurrency (Prasetiyo & Janah,  2022).  Namun,  kemajuan  teknologi yang  terdapat  pada cryptocurrency perlu ditelisik  lebih  dalam  lagi,  apakah  ini  sesuai dengan  investasi  dalam  ekonomi  Islam  atau tidak.  Untuk  itu  peneliti  akan  membahas empat aspek yang harus ada dalam investasi ekonomi  Islam  yang  dikaitkan  dengan cryptocurrency.

## 1. Aspek Material Atau Finansial
Cryptocurrency dalam  perkembangannya masih  terhalang  di  Indonesia.  Hal  ini disebabkan  Bank  Indonesia  selaku  otoritas moneter  di  Indonesia,  belum  mengakui keberadaan cryptocurrency .  Bank  Indonesia bahkan melarang penggunaan bitcoin (bagian  dari  mata  uang cryptocurrency) , sebab  bukan  merupakan  alat  pembayaran yang  sah  di  Indonesia.  Sebagaimana  yang dituliskan  pada  Pasal  1  Ayat  1  UU  No.  7 Tahun  2011  yang  menyebutkan  bahwa, “Mata  uang  adalah  uang  yang  dikeluarkan oleh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Selain itu, hingga  saat  ini  secara  hukum  positif, keberadaan cryptocurrency juga  masih membingungkan  karena  tidak  memiliki klasifikasi yang jelas, antara disebut sebagai mata uang atau hanya sebagai komoditas.
Dari  sisi  aset, cryptocurrency tidak memiliki  aset  yang  mendasari (underlying asset), tidak juga dalam pengawasan Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK),  sehingga  tidak
aman/tidak  ada  jaminan  keamanan  atas investasi  ini.  Nilai cryptocurrency sendiri naik/turun  berdasarkan  hukum  kebutuhan dan penawaran pasar (Ausop & Aulia, 2018).
Dengan  kata  lain, cryptocurrency tidak  memenuhi  syarat  investasi  dalam ekonomi Islam dari aspek material/finansial, sebab dalam aspek material/finansial terdapat fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pelaporan.

## 2. Halal
Cryptocurrency masih sangat identik dengan spekulasi  yang  tinggi.  Misalnya  saja  pada bitcoin yang  memiliki  volatalitas  harga  dan ketidakstabilan  yang  tinggi.  Sehingga  ini menyebabkan  unsur gharar di  dalamnya (Umam, Wardhana, & Hany, 2020). Sejalan dengan  Majelis  Ulama  Indonesia,  Mufti Agung  Mesir  telah  merilis  pernyataan  pada Januari  2018  yang  menyatakan  bahwa cryptocurrency tidak  boleh  diperdagangkan (ALJAZEERA, 2018).
Jika cryptocurrency dikatakan sebagai  uang,  maka  syarat  ini  juga  tertolak. Sebab salah satu syarat uang adalah nilainya stabil.  Sebuah  benda,  dapat  dikatakan sebagai uang jika memenuhi kriteria berikut (Kusuma,  2019):  diterima  dan  diketahui, nilainya  stabil,  mudah  dibawa,  tahan  lama, dapat dibagi-bagi dan kontinuitas.
Perlu  dicatat  bahwa  pentingnya cryptocurrency sebagai mata uang atau tidak, adalah pada penerapannya pada perdagangan mata uang. Mata uang harus diperdagangkan dengan  transaksi spot dengan  mata  uang yang  sama  atau  berbeda,  dan  tidak  ada penambahan yang diperbolehkan saat diperdagangkan  dengan  mata  uang  yang sama (ALAMI Institute, 2021).
Selain itu tidak adanya legalitas yang diberikan  negara  terhadap cryptocurrency membuat aktivitasnya dalam ekonomi Islam jatuh  pada  haram  (Hidayat,  2018).  Ini disebabkan kewajiban mengurusi iqtishadiyah termasuk pada penerbitan mata uang  baru  dan  legalitas  investasi  adalah kewenangan negara.
Aspek  kehalalan  merupakan  kunci penting  dalam  setiap  kehidupan  umat Muslim. Begitu pun dalam kaitannya dengan investasi  dan  ekonomi  Islam,  halal  menjadi syarat  mutlak.  Adanya  unsur  haram  pada kegiatan investasi, baik zat maupun prosedur kegiatannya  maka  akan  menjadikan item tersebut  tertolak  menjadi  investasi  dalam ekonomi  Islam  (Rahman,  Muhaini,  & Ubaidillah, 2021).

## 3. Aspek Sosial dan Lingkungan
Investasi  dalam  ekonomi  Islam  tidak terpisahkan  dengan  filantropi  atau  sering dikenal  dengan Islamic  Social  Finance. Artinya  kehadiran cryptocurrency harus mampu memberikan dampak perubahan bagi lingkungan.
Bank  Indonesia  sendiri  pernah  me- remind para  pengguna cryptocurrency atau pihak-pihak  yang  bermain bitcoin untuk berhenti menggunakan dan berinvestasi pada mata  uang  virtual  ini.  Peredaran  dan volatilitas  nilai  tukar bitcoin yang  semakin tinggi akan membahayakan stabilitas moneter,  sistem  keuangan  dan  sistem pembayaran  di  Indonesia. Padahal  stabilitas sistem  keuangan  memegang  peran  yang sangat  penting  untuk  menjaga  stabilitas perekonomian (Bank Indonesia, 2022).
Dari  segi  stabilitas  sistem  keuangan, tingginya  volatilitas cryptocurrency akan menyebabkan teori gaya  gravitasi. Jika bola diangkat  dengan  tinggi,  maka  saat  terjatuh akan  sakit  sekali  rasanya.  Pola  ini  dapat menyebabkan  krisis  moneter  karena  ada bubble. Jika hal ini terjadi maka masyarakat secara umum yang akan terkena dampaknya (Saputra, 2018). Di lain negara Bank sentral Arab  Saudi  dan  UEA  memperingatkan warganya tentang resiko perdagangan bitcoin tetapi  belum  memberlakukan  larangan langsung.
Lain  lagi  halnya  dari  segi  arbitrase, hal  ini  juga  akan  sulit  dilakukan.  Sebab transaksi cryptocurrency dapat  dilakukan dari  negara  lain.  Ini  tentunya  sangat membahayakan  pengguna.  Diluar  aspek hukum, karena cryptocurrency saat ini hanya menambahkan  sedikit  nilai  terhadap  sektor
riil,  itu  belum  selaras  dengan  tujuan  moral dan  etika  Islam  dalam  perspektif  khusus  ini (ALAMI Institute, 2021).
Sifat  kripto  yang  sangat  spekulatif, sangat berhubungan dengan pencucian uang dan kejahatan, dan  terdapat  kesulitan dalam memahami siapa sebenarnya yang berada di balik  proyek  tertentu  semuanya  menambah situasi  dimana  kebanyakan  orang  harus menghindari  mata  uang  kripto  (Vynck, 2022). Besarnya mudharat dalam cryptocurrency jika dibiarkan tentunya tidak akan  memberikan  dampak  yang  baik  pada aspek  sosial  dan  lingkungan,  malah  akan merusak tatanan yang sudah ada.
Ada beberapa diskusi seputar penggunaan cryptocurrency untuk  kegiatan ilegal  seperti  perjudian,  narkoba,  dan pencucian uang. Kritik terhadap bitcoin juga berpendapat  bahwa bitcoin bukan  alat pembayaran yang sah karena tidak didukung oleh pemerintah mana pun yang menetapkan nilainya dan mempertahankan standar peraturan,  dan  oleh  karena  itu  dianggap sebagai  perdagangan  berspekulasi.  Apalagi secara Islami, penggunaan suatu barang yang dianggap  halal  untuk  tujuan  yang  haram tidak membuat barang aslinya menjadi halal (Hussain, 2021).

## 4. Aspek Ilahi
Dalam aspek ini investasi  hakikatnya hanya mengharapkan  ridha  Allah  Swt.  Sebagai instrumen investasi, tidak terpenuhinya poin 1-3 maka membuat aspek ke empat ini turut tidak terpenuhi, sebab Ridha Allah Swt. akan turut  serta  dalam  kegiatan  investasi  jika ketiga aspek awal tersebut terpenuhi.
Spekulasi yang tinggi dalam cryptocurrency, dalam  ekonomi  Islam membuat investasi ini mengandung maytsir, karena  sifatnya  untung-untungan.  Bank Indonesia  bahkan  menyebutnya  sebagai gambling transaction. Sehingga penggunaan cryptocurrency sebagai  investasi  dalam ekonomi Islam adalah haram lighairihi atau haram  karena  faktor  luar (gharar dan maytsir).
Pihak-pihak  yang  masih  meragukan keharaman cryptocurrency sebagai investasi
maupun penggunaan transaksi bisnis, paling tidak cryptocurrency harus diberi status/label syubhat.  Syubhat adalah  setiap  apa  yang tidak  eksplisit  apakah  haram  atau  halal  dan tindakan ini harus ditinggalkan. Hal ini juga sejalan dengan Hadis Nabi Saw.
“Barangsiapa  yang  berhati-hati  terhadap syubhat ,  maka  ia  telah  menjaga  agama  dan kehormatannya.  Jika  melakukan syubhat, maka  jatuhlah  agama  dan  kehormatannya.” Menahan  diri  dari  tindakan syubhat adalah bentuk  kehati-hatian  dan  hidup  sederhana (sikap wara’ ) (Ausop & Aulia, 2018) .

## KESIMPULAN
Dari empat aspek kriteria di dalam ekonomi Islam, aspek material/finansial, aspek kehalalan, aspek sosial/lingkungan dan aspek Ilahi dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency tidak  termasuk  investasi dalam  ekonomi  Islam.  Tidak  ada  satu  pun dari keempat aspek yang dapat dipenuhi dari cryptocurrency . Dari aspek material/finansial, cryptocurrency tidak dapat memenuhi fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pelaporan. Dari aspek kehalalan cryptocurrency sangat identik dengan spekulasi yang tinggi (maytsir) dan ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Selain itu  tidak  adanya  legalitas  yang  diberikan negara  terhadap cryptocurrency membuat aktivitasnya dalam ekonomi Islam jatuh pada haram. Dari aspek sosial/lingkungan dimana sifat  kripto  yang  sangat  spekulatif  dan berhubungan  dengan  pencucian  uang  serta kejahatan, maka akan sulit dalam memahami siapa sebenarnya yang berada di balik proyek tertentu  tersebut. Mudharat yang  besar tentunya  tidak  akan  memberikan  dampak yang baik pada aspek sosial dan lingkungan, malah  hal  ini  akan  menjadi  perusak.  Tidak terpenuhinya  ketiga  aspek  di  awal  maka membuat  aspek  ke  empat  ini  turut  tidak terpenuhi  (aspek  Ilahi),  sebab  Ridha  Allah Swt. akan turut serta dalam kegiatan investasi jika ketiga aspek awal tersebut terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditiasari,  D.  (2018). IMF  Ungkap  Bahaya Cryptocurrency . Retrieved from https://finance.  detik.com/moneter/d- 3979293/imf-ungkap-bahaya- cryptocurrency
ALAMI  Institute.  (2021,  Desember  28).
Cryptocurrency  in  Islam:  Asset, Money, or Something Else? Retrieved from https://alamisharia.co.id/institute/en/l
earn/cryptocurrency-menurut-islam al-Aun, A. U. (1986). Tijarah Iliktruniyah Fi Al-Umlat Ad-Dauliyah
Wa
Ahkamuha Fi Fiqh al-Islami.
Yordania: Jami’ah al-Urdun.
ALJAZEERA.  (2018,  April  8). Islam  and cryptocurrency,  halal  or  not  halal?
Retrieved from https://www.aljazeera.com/economy/ 2018/4/8/islam-and-cryptocurrency- halal-or-not-halal
Aulia,  M.  (2021).  Uang  Elektronik,  Uang Digital  (Cryptocurrency)  dan  Fatwa DSN-MUI  No.116  Tentang  Uang Elektronik. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan  Ekonomi  Islam,  5 (1),  15-32. doi:https://doi.org/10.33511/almizan. v5n1.15-32
Ausop,  A.  Z.,  &  Aulia,  E.  S.  (2018).
Teknologi  Cryptocurrency  Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. Jurnal Sosioteknologi , 17 (1), 19.
doi:http://dx.doi.org/10.5614%2Fsos tek.itbj.201
Ayub,  M.  (2013). Understanding  Islamic Finance. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi.  (2019). Ketentuan  Teknis
Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset Kripto  di Bursa  Berjangka  Nomor  5 Tahun 2019. Jakarta: Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka
Komoditi.
Bakar, N. A., Rosbi, S., & Uzaki, K. (2017).
Cryptocurrency Framework Diagnostics  from  Islamic  Finance Perspective:  A  New  Insight  of Bitcoin System Transaction. International Journal of Management Science and Business Administration,
4 (1), 19-28.
Bank Indonesia. (2022). Pengantar Stabilitas Sistem  Keuangan  dan  Peran  Bank Indonesia . Retrieved from https://www.bi.go.id/id/fungsi- utama/stabilitas-sistem- keuangan/ikhtisar/default.aspx
Bashayarah, H. H. (2010). Siyasah Tadakhul ad-Daulah  fi  Suq  as-Sil’ah  wa  al- Khidmat  fi  al-Iqtishad  al-Ilami.
Amman:  Dar  Imaduddin  li  an-Nasyr wa Tauzi’.
Bhiantara, I. B. (2018). Teknologi Blockchain  Cryptocurrency  di  Era Revolusi  Digital. Seminar  Nasional
Pendidikan Teknik Informatika
(SENAPATI) , 9 , pp. 173-177.
Budiyanti,  N.,  Aziz,  A.  A.,  Palah,  & Mansyur, A. S. (2020). The Formulation  of  The  Goal  of  Insan Kamil as a Basis For The Development  of  Islamic  Education Curriculum. IJECA  (International Journal of Education and Curriculum Application),  3 (2),  81-90.  doi:DOI: https://doi.org/10.31764/ijeca.v3i2.2 252
Budiyanti,  N.,  Kosasih,  A.,  &  Az-Zahra,  S.
A.  (2021).  Sharia  Investment  in
Islamic Economic Principles. Fitrah, 7 (1), 119-132. doi:https://doi.org/10.24952/fitrah.v7
i1.3679
Campbell-Verduyn, M. (Ed.). (2018). Bitcoin
and beyond: Cryptocurrencies,
Blockchains and Global Governance, RIPE  Series  in  Global  Political Economy  . (London  ;  New  York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Chair,  W.  (2015).  Manajemen  Investasi  Di Bank  Syariah. Iqtishadia:  Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 2 (2), 203.
doi:https://doi.org/10.19105/iqtishadi a.v2i2.848
Conradie, W., & Goranko, V. (2015). Logic and Discrete Mathematics: A
Concise  Introduction. Chichester,
West  Sussex,  UK;  Hoboken,  NJ, USA: John Wiley & Sons Inc.
Daly,  S.,  &  Frikha,  M.  (2016).  Islamic finance: Basic principles and contributions in financing economic.
Journal  of  the  Knowledge Economy,
7 (2), 496-512. doi:https://doi.org/10.1007/s13132- 014-0222-7
Darmawan,  O.  (2014). Bitcoin  Mata  Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom.
Davis,  T.  C.,  &  Marx,  P.  W.  (2021). The
Routledge Companion to Theatre and Performance Historiography.
Routledge: Taylor & Francis Group.
Djazuli,  A.  (2006). Kaidah-Kaidah  Fikih:
Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana.
Ebrahimi, M., & Yusoff, K. (2017). Islamic Identity,  Ethical  Principles  and Human Values. European Journal of Multidisciplinary  Studies,  2 (6),  325-
336.
doi:
https://doi.org/10.26417/ejms.v6i1.p 325-336
Fatarib,  H.,  &  Sali,  M.  A.  (2020).
Cryptocurrency and Digital Money In
Islamic Law: Is it Legal? Jurisdictie,
11 (2), 237-261. doi:https://doi.org/10.18860/j.v11i2. 8687
Franco,  P.  (2015). Understanding  Bitcoin: Cryptography, Engineering and Economics,  Wiley  Finance  Series. Chichester,  West  Sussex,  United Kingdom: Wiley.
Hairudin,  A.,  Sifat,  I.  M.,  Mohamad,  A.,  & Yusof,  Y.  (2020).  Cryptocurrencies:
A survey on acceptance, governance and  market  dynamics. International Journal  of  Finance  &  Economics . doi: https://doi.org/10.1002/ijfe.2392
Hamin,  D.  I.  (2020).  Crypto  Currensi  Dan
Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. JAMBURA: Jurnal Ilmiah
Manajemen  dan  Bisnis,  3 (2),  127- 139.
Hefner,  R.  W.  (2010).  Expressing  Islam:
Religious  Life  and  Politics  in Indonesia.  (G.  Fealy,  &  S.  White, Eds.) Journal  of  Islamic  Studies , 479–482.
Huda,  N.  (2017). Ekonomi  Pembangunan Islam. Jakarta: Prenada Media.
Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan
Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. Jurnal  Manajemen dan  Bisnis:  Performa,  17 (1),  72-84,
https://doi.org/10.29313/performa.v1 7i1.7236.
Hussain,  S.  (2021,  Agustus  4). What  is cryptocurrency  and  is  it  halal?
Retrieved from
https://www.qardus.com/news/what- is-cryptocurrency-and-is-it-halal
Ichsan,  M.  (2020).  Konsep  Uang  Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Profetika,
21 (1), 27-38. doi: https://doi.org/10.23917/profetika.v2 1i1.11646
Idhom, A. M. (2018). BI Ajak OJK-Bappebti Perluas Jangkauan
Larangan
Transaksi  Bitcoin .  Retrieved  from https://tirto.id/  bi-ajak-ojk-bappebti- perluasjangkauan-larangan- transaksi-bitcoin-cDix
IDX. (2021, Mei 4). Menilik Bitcoin Haram atau  Halal,  Ini  11  Catatan  MUI . Retrieved
from https://www.idxchannel.com/econo mics/menilik-bitcoin-haram-atau- halal-ini-11-catatan-mui
Ikeda,  K.,  &  Hamid,  M.  N.  (2018).
Applications  of  blockchain  in  the financial  sector  and  a  peer-to-peer global  barter  web. Advances  in
Computers, 111 , 99-120.
doi:https://doi.org/10.1016/bs.adcom .2018.03.008
Imamia,  T.  L.,  Suman,  A.,  Multifiah,  &
Manzilati, A. (2021). Islamic Paradigm  of  Money:  Interconnected Dimensions. Revista  CEA,  7 (15). doi:https://doi.org/10.22430/242231 82.1873
Inayah,  I.  N.  (2020).  Prinsip-Prinsip
Ekonomi  Islam  Dalam  Investasi Syariah. Jurnal  Ilmu  Akuntansi  dan Bisnis Syariah, 2 (2), 89-100.
doi:https://doi.org/10.15575/aksy.v2i 2.9801
Iqbal,  I.  (2012).  Pemikiran  Ekonomi  Islam tentang uang, harga dan pasar. Jurnal Khatulistiwa  LP2M  IAIN  Pontianak,
2 (1), 1-15.
Kusuma,  T.  (.  (2019).  The  Perspective  of Islamic  Law On Cryptocurrency  For Commodity  Future  Exchange  in Indonesia. International  Conference on  Language,  Education,  Economic and Social Science , 1 , pp. 275-293.
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2022,  Pebruari 10). Investasi  Kripto  Halal  Atau Haram?  Ini  Kata  MUI .  Retrieved from
https://finance.detik.com/fintech/d- 5936581/investasi-kripto-halal-atau- haram-ini-kata-mui
Manan, M. A. (1997). Ekonomi Islam, Teori dan  Praktek. Yogyakarta:  Dana
Bhakti Prima Yasa.
Mansur,  A.  (2009).  Konsep  Uang  dalam
Perspektif Ekonomi Islam dan
Ekonomi  Konvensional. Al-Qanun,
12 (1), 155-79.
doi:https://doi.org/10.15642/alqanun.
2009.12.1.155-179
Mujahidin,  A.  (2007). Ekonomi  Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nizar, M. A. (2018). Kontroversi Mata Uang
Digital. In Bunga Rampai Disruptive Mindset  Sektor  Jasa  Keuangan (p. 173). Bogor: IPB Press.
Noor, A. F., & Pratiwi, F. (2018). Pro Kontra Uang Digital: Kasus Bitcoin . Retrieved from
https://www.republika.co.id/berita/n asional/newsanalysis/18/01/27/p35h
um440-pro-kontra-uang-digital- kasus-bitcoin
Nouruzzaman, A., Wahab, A., & Habbe, A.
H. (2021). Cryptocurrency in Islamic Economic Principles. Dinasti International  Journal  of  Education Management  and  Social  Science, 3 (2),
233-239.
doi:https://doi.org/10.31933/dijemss. v3i2
Nur  Azizah,  A.  S.,  &  Irfan,  I.  (2020).
Fenomena  Cryptocurrency  Dalam
Perspektif  Hukum  Islam. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum, 1 (1), 62-80. doi:https://doi.org/10.24252/shautun
a.v1i1.12424
O’Sullivan  et  al,  A.  (2003). Economics:
Principles  in  Action. Needham:
Prentice Hall.
Oziev,  G.,  &  Yandiev,  M.  (2017).
Cryptocurrency from Shari’ah Perspective. Rochester,  NY  :  Social Science Research Network. doi:doi:10.2139/ssrn.3101981
Pardiansyah,  E.  (2017).  Investasi  dalam
Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan  Teoritis  dan  Empiris. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam, 8 (2), 337-373. doi:https://doi.org/10.21580/economi ca.2017.8.2.1920
Pardiansyah,  E.  (2017).  Investasi  Dalam
Perspektif Ekonomi Islam:
Pendekatan  Teoritis  Dan  Empiris.
Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam,
8 (2), 337-373. doi:https://doi.org/10.21580/economi
ca.2017.8.2.1920
Parhan, M., Faiz, A., Karim, A., & Tantowi, Y.  A.  (2020).  Internalization  Values of  Islamic  Education. International Journal of Psychosocial Rehabilitation,  24 (8),  14778-14791.
doi:10.37200/IJPR/V24I8/PR281455
Pracoyo, T. K., & Pracoyo, A. (2007). Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia.
Jakarta: Grasindo.
Prasetiyo,  L.,  &  Janah,  U.  R.  (2022).
Cryptocurrency  As  Money:  Islamic Monetary  System  Perspective. Al- Tahrir, 22 (1), 71-94.
Rahman, M., Muhaini, A., & Ubaidillah, H.
(2021). Bitcoin Sebagai Alat Investasi:  Analisis  Hasil  keputusan
Bahtsul  Masail  Ma’had  Aly  Hasyim
Asy’ari  Tebuireng  tahun  2018 tentang  Bitcoin. Madinah:  Jurnal Studi Islam, 8 (2), 143-159.
Rohman,  M.  M.  (2018).  Tinjauan  Umum Tentang Investasi Syariah. Al-Mizan:
Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam,
2 (1),
31–51.
doi:https://doi.org/10.33511/almizan. v2n1.31-51
Rosen,  K.  H.,  Shier,  D.  R.,  &  Goddard,  W.
(2018). Handbook  of  Discrete  and Combinatorial Mathematics (Second ed.). Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Rosia, R. (2018). Pemikiran imam al-ghazali
Tentang Uang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (1), 14-27.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4
i01.161
Sahroni,  O.,  &  Karim,  A.  A.  (2016).
Maqhashid  Bisnis  &  Keuangan Islam:  Sintesis  Fikih  Dan  Ekonomi.
Jakarta: Rajawali Press.
Saputra, E. (2018). Dampak Cryptocurrency Terhadap  Perekonomian  Indonesia. Seminar  Nasional  Royal  (SENAR) (pp.  491-496  ).  Kisaran,  Asahan, Sumut:  STMIK  Royal  –  AMIK Royal.
Syafrida,  I.,  Aminah,  I.,  &  Waluyo,  B.
(2014). Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan  Konvensional  Di  Pasar Modal Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu  Ekonomi  Syariah,  6 (2),  195–
206. doi:10.15408/aiq.v6i2.1230
Team  of  Universiti  Utara  Malaysia.  (2017).
Cryptocurrency Framework Diagnostics  From  Islamic  Finance Perspective:  A  New  Insight  Of Bitcoin System. International
Journal Of Management Science And Business Administration, 4 (1), 19-28. doi:https://doi.org/10.18775/ijmsba.1 849-5664-5419.2014.41.1003
Umam, A. K., Wardhana, O. H., & Hany, I.
H. (2020). Dinamika Cryptocurrency dan Misi Ekonomi Islam. An-Nisbah: Jurnal  Ekonomi  Syariah,  7 (2),  366-
386.
doi:https://doi.org/10.21274/an.v7i0
2.3366
Vynck,  G.  D.  (2022,  Maret  8). Washington Post. Retrieved from Islam has a rich tradition  around  finance.  Crypto  is prompting new questions:
https://www.washingtonpost.com/tec hnology/2022/03/08/bitcoin-crypto- islam-haram/
Yonifia, I. (2021). Conception of Money and Cryptocurrency in Islamic Economic Dimension. Talaa: Journal of Islamic
Finance, 1 (2), 121-132. doi:https://doi.org/10.54045/talaa.v1i 2.343
Yusuf, M. Y., & Bahari, Z. B. (2015). Islamic corporate  social  responsibility  in Islamic  banking:  Towards  poverty alleviation. Ethics,  Governance  and Regulation in Islamic Finance, 73 .
Zain,  M. F.  (2018). Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian
Hukum Islam, 12 (1), 119-132. doi:https://doi.org/10.24090/mnh.v1
2i1.1303
Zhao, Y. (2015). Cryptocurrency Brings New Battles  into  the  Currency  Market.
Retrieved from https://doi. org/10.2313/net-2015-03-1_13