## Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi

## Trido Saputro
Mantan diplomat Indonesia di Mesir
Abstract: This article examines how soft  power run as diplomatic strategy.  The writer takes Indonesia and Egypt as the object of the study. Indonesia used soft power strategy to face some accidents  while  the  Arab  Spring  happened  in  Egypt,  when  some  Indoensian  students  are arrested because they are alleged involved in a forbidden organization. This strategy came into effect without many problems. Meanwhile, Egypt after Gamal Abdel Nasser also tends to use soft power strategy to show their interest, internally and internationally.
Kata Kunci: Indonesia; Mesir; Diplomasi; Soft Power

## Pendahuluan
Pada  umumnya  orang  menganggap  bahwa  dunia  diplomasi  merupakan  sesuatu  yang selalu  berkaitan  dengan  kepentingan  politis  antar  Negara.  Anggapan  ini  ada  benarnya  dan mungkin juga tidak sepenuhya benar seperti itu karena diplomasi tidak hanya untuk kepentingan ke luar saja tetapi juga untuk kepentingan ke dalam. Kadang juga orang menilai betapa sulitnya peranan para diplomat yang mengemban tugas demi kepentingan negara- nya. Di sisi lain juga orang  bertanya,  apakah  benar  diplomasi  adalah  upaya  atau  cara  untuk  saling  menipu  atau membohongi  pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang  lain  demi  “kepentingan”  tersebut?  Dan bagaimana sebenarnya diplomasi itu dijalankan? Serta mengapa pula harus ada diplomasi?
Mari  kita  simak  secara  saksama  apa  itu  yang  dinamakan  diplomasi.  Sebagai  seorang mantan  diplomat  yang  pernah  mengalami  langsung  di  lapangan,  yang  melihat,  merasakan, menggeluti,  dan  bergaul  secara  langsung  dengan  peristiwa  di  negara  akreditasi,  penulis kemudian  menganalisis  secara  matang  sampai  dapat  dijadikan  sebagai  produk  diplomasi. Memang memer- lukan suatu strategi khusus supaya produk diplomasi itu terhindar dari suatu kesalahan fatal yang berakibat dapat meruntuhkan suatu negara. Yang menjadi salah satu contoh nyata  yang dialami penulis adalah selama tiga tahun sepuluh  bulan  bertugas sebagai seorang diplomat di Mesir, yaitu salah satu negara yang sangat berpengaruh di Timur Tengah dan Afrika. Apa sebenarnya yang terjadi pada negara tersebut pada akhir-akhir ini dan selama pemerintahan Mesir dipegang oleh Presiden Hosni Mubarak?

## Soft Power Indonesia terhadap Mesir: Studi Kasus pada Arab Spring
Mesir mengalami masa sulit di segala bidang akibat “Revolusi 25 Januari,” yaitu  ketika pemerintahan  Hosni  Mubarak  jatuh.  Peristiwa  demi  peristiwa berlangsung  cukup  cepat dan  sulit  diduga.  apabila  kita  lihat  ke  belakang, jatuhnya  pemerintahan  Presiden  Hosni Mubarak    adalah    karena    terakumu-  lasinya      kekecewaan      rakyat      Mesir      terhadap pemimpinnya    yang   sangat mengekang  kehidupan   mereka.  Selama   ini   mereka  kurang terperhatikan, dan   mereka   menganggap   presidennya   hanya   mementingkan   kerjasama dengan pihak luar negeri khususnya negara-negara Eropa dan Amerika demi pencitraan di luar negeri dan demi kepentingan para pejabat pembantunya, kroni-kroninya dan keluarganya. Hal inilah  yang  menjadi  salah  satu  pemicu  kemarahan      rakyatnya      yang      hingga      pada antiklimaksnya   yaitu   revolusi, walaupun  kita  menganggapnya  dan  menyebutnya  sebagai reformasi  peme- rintahan.
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Berkaitan  dengan  diplomasi,  bahwa  seorang  pemimpin  memang  dituntut  harus mempunyai strategi diplomasi ke dalam dan diplomasi ke luar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehancuran  pemerintahan  Presiden  Hosni  Mubarak,  dapat  dikatakan  sebagai  kegagalan diplomasi ke dalam. Dalam hal ini, banyak hal yang mungkin dilupakan oleh seorang pemimpin negara  atau  kurangnya  respon  pemimpin  terhadap  kehendak  rakyatnya  sehingga  dapat menimbulkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpinnya yang tidak peduli dengan situasi dan kondisi  yang  dirasakan  oleh  rakyatnya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dari  situ  muncullah permasalahan  demi  perma-  salahan  yang  pada  awal  mulanya  hanya  pada  skala  kecil,  namun semakin lama semakin menumpuk menjadi skala besar dan semakin kronis yang sewaktu-waktu tanpa disadari dapat berubah menjadi bencana politik yang sulit untuk dibendung. Oleh sebab itu,  di  sini  pentingnya  diplomasi.  Dan  sebenarnya  diplomasi  merupakan  senjata  ampuh  bagi perdamaian atau dapat dikatakan sebagai peredam konflik.
Kegagalan  pemerintah  Mesir  dalam  melakukan  diplomasi  ke  dalam  sangat  berkaitan dengan sejarah pemerintah Mesir itu sendiri. Bagaimana peme- rintah Mesir memelihara “ soft power”  atau  kekuatan  perangkat  lunaknya  yang  dimiliki  Mesir  selama  ini,  apakah  berjalan secara  berkeadilan  atau  bahkan  sebalknya.  Hal  yang  dapat  dicermati  di  dalam  kehidupan masyarakat  Mesir  sebetulnya  sangat  banyak  yang  dapat  dimanfaatkan,  tetapi  sumber  daya manusia maupun sumber daya lainnya kurang dimanfaatkan secara maksimal sehingga terkesan salah urus.
Kekuatan  politik,  ekonomi,  pendidikan,  budaya  dan  pariwisata  sebagai  ke-  kuatan perangkat lunak atau “soft power” kurang sekali diberdayakan. Pemerintah Mesir lebih berkutat pada  kekuatan  militer  yang  digunakan  untuk  menakut-nakuti  rakyatnya  sendiri  di  bawah undang-undang  daru-  ratnya  yang  dikenal  sebagai  “Emergency  Law”  di  bawah  pengawasan ketat  oleh  perangkat  pengamanan  Negara  yang  bernama  “State  Security”.  Hal  inilah  yang menjadi momok rakyat Mesir dimana hanya rasa takut saja yang dirasakan rakyat Mesir dalam kehidupan sehari-hari. Semua institusi yang ada baik yang lokal maupun internasional selama berdomisili  di  Mesir  akan  berada  di  bawah  pengawasan  “State  Security”  tersebut,  apalagi organisasi- organisasi yang berbau politik akan selalu diawasi secara lebih ketat lagi sehingga sangat membatasi ruang gerak mereka.
Betapa  pemerintah  Mesir  membatasi  ruang  gerak  masyarakatnya  sendiri  dalam melakukan  aktivitasnya  sehari-hari  karena  setiap  langkah  mereka  selalu  diawasi  oleh  State Security  yang setiap  saat dapat melakukan penang- kapan terhadap siapa pun  yang dianggap membahayakan  negara.  Dalam  melakukan  pengawasan,  State  Security  atau  lebih  dikenal  SS oleh banyak kalangan selalu menempatkan agennya di mana-mana. Agen ini berasal dari orang- orang yang direkrut dari setiap keluarga yang mempunyai anak laki- laki yang harus memasuki wajib  militer  Dapat  dibayangkan  betapa  banyaknya  agen  di  Mesir  yang  berasal  dari  seorang laki-laki  dari  setiap  kepala  keluarga  (KK).  Demikian  pula  apabila  SS  mencurigai  seseorang kemudian menangkapnya, prosedur pertama yang dilakukan adalah mela- kukan pengurungan di  sel  bawah  tanah  dan  melakukan  interogasi  dengan  menggunakan  alat  stroom.  Hal  ini dilakukan biasanya untuk kasus-kasus yang berbau politik. Sementara itu, untuk kasus kriminal biasanya dibawa dengan  mobil penjara, kemudian ditempatkan di penjara sekelas Polsek dan selalu dipindah-pindah dari Polsek yang satu ke Polsek yang lain dalam kurun waktu yang tidak tentu. Di luar penjara saja mereka merasa ter- penjara, apalagi di dalam sel penjara mereka lebih tersiksa lagi.
Sebuah  pengalaman  menarik  yang  dapat  diambil  dari  situasi  tersebut  di  atas  adalah ditangkapnya seorang mahasiswa Indonesia yang dicurigai oleh SS sebagai orang yang diduga
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
terlibat  sebuah  organisasi  terlarang,  yaitu  Ikhwanul  Muslimin  (IM),  di  mana  pada  proses awalnya  yaitu sebelum diinte-rogasi dimasukkan  terlebih dahulu ke dalam sel penjara  bawah tanah,  kemudian  dari  pihak  rekan-rekannya  yang  tergabung  dalam  organisasi  mahasiswa Indonesia  di  Mesir  yaitu  Persatuan  Pelajar  dan  Mahasiswa  Indonesia  (PPMI)  melakukan kunjungan untuk pembelaan terhadap maha- siswa yang ditangkap SS tersebut.
Para mahasiswa PPMI yang diantar oleh petugas SS di ruang tahanan sangat terperanjat melihat  kondisi  yang  ada  di  ruang  tahanan  tersebut  karena  rekannya  berada  dalam  satu  sel berukuran  3  x  3  m  persegi  bersama  dengan  sekitar  30 orang  dan  rata-rata orang  Mesir  yang berbadan  besar-besar dibandingkan dengan orang Indonesia,  mereka  juga hanya  mengenakan celana dalam  saja. Begitu pengapnya suasana di sel bawah tanah tersebut yang  mengesankan begitu  tersiksanya  mereka  padahal  mereka  belum  diproses  interogasi.  Dapat  dibayangkan sendiri bagaimana mereka menja- lani proses interogasi, seperti yang penulis ceritakan di atas bahwa mereka akan mengalami siksaan fisik yaitu dengan menggunakan alat stroom. Namun dengan  berbagai  cara  dan  kecerdikan  para  mahasiswa  Indonesia  dalam  upaya  membebaskan rekannya  tersebut,  yang  pada  intinya  pihak  PPMI  menyampaikan  kepada  aparat  keamanan bahwa anak tersebut sedang mengalami gangguan jiwa, maka pada akhirnya mahasiswa tersebut dibebaskan dari sel bawah tanah oleh SS.
Beberapa tahun kemudian peristiwa serupa berulang kembali, yaitu pada suatu hari kami mendapat informasi dari PPMI bahwa terdapat empat orang mahasiswa Al Azhar asal Indonesia ditangkap  oleh  SS  di  tempat  pemon-  dokannya  di  sekitar  pemukiman  penduduk  Nasr  City, Kairo.  Keempat  maha-  siswa  tersebut  diduga  terlibat  kelompok  terlarang  di  Mesir  yaitu kelompok  Ikhwanul  Muslimin.  Tempat  pemondokan  mereka  digeledah,  kemudian  aparat  SS menyita CPU computer dan sebuah gambar tokoh pemimpin Hamas Palestina, yang ketika itu memang  sedang  hangat-hangatnya  perang  Gaza  yang  melibatkan  perang  antara  Palestina melawan Israel. Alasan penyitaan gambar tokoh Hamas tersebut karena tokoh tersebut pernah menjadi  anggota  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir.  Sementara  pemerintah  Mesir  sangat  antipati terhadap kelompok ikhwanul Muslimin (IM) karena peme- rintah Mesir sudah menetapkan IM sebagai organisasi terlarang.
Singkat  cerita,  keempat  mahasiswa  Indonesia  tersebut  dibawa  oleh  aparat  keamanan Mesir dan tidak diketahui mereka akan dibawa ke mana karena para aparat keamanan tersebut tidak menyebutkan asal kesatuan mereka. Kemudian pada siang harinya petugas dari KBRI atas perintah Duta Besar melakukan penelusuran ke setiap unsur keamanan di Mesir  namun tidak menemukan  titik  terang  sama  sekali  tentang  keberadaan  para  mahasiswa  yang  ditahan. Demikian pula pada hari kedua, kami juga tidak memperoleh keterangan apapun, bahkan semua akses dari pihak aparatur  keamanan yang dikenal secara pribadi pun menon-aktifkan selulernya, sehingga kami benar-benar kehilangan jejak.
Melihat kondisi tersebut akhirnya kami mendatangi lembaga Intelijen ter- tinggi di Mesir yang  sangat  ditakuti  dan  disegani  di  semua  kalangan  baik  militer  maupun  sipil,  dengan melaporkan kejadian tersebut di atas dengan sejujur-jujurnya kepada instansi tersebut, bahkan pihak  KBRI  menawarkan  bantuan  mencarikan  target  yang  sebenarnya  dan  sanggup menyerahkan yang dianggap target kepada aparat keamanan Mesir apabila target tersebut benar- benar  melakukan  kesalahan  dan  dianggap  membahayakan  Mesir.  Alasan  ini  dipergunakan semata-mata untuk melindungi WNI yang sedang dalam kesulitan yang kebetulan menyangkut masalah hukum negara setempat. Di samping itu, kami juga menyatakan dengan meyakinkan sesuai  dengan  hasil  konfirmasi  di  tempat  kejadian,  bahwa  aparat  keamanan  Mesir  tersebut sebenarnya salah tangkap.
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Pihak Intelijen tertinggi tersebut akhirnya  menyambut dengan  baik segala sesuatu  yang disampaikan  oleh  pihak  KBRI  dan  pihaknya  berjanji  untuk  menindaklanjuti  laporan-laporan dari  pihak  KBRI  tersebut.  Apa  gerangan  yang  terjadi  setelah  kami  memasukkan  laporan kejadian  tersebut?  Tanpa  disangka-sangka  esok  paginya  sekitar  pukul  05.00  waktu  setempat kami  mendapat  laporan  dari  PPMI  bahwa  keempat  mahasiswa  Indonesia  tersebut  sudah dibebaskan  oleh  aparat  keamanan  sekitar  pukul  03.00.  Peristiwa  ini  memang  sangat  di  luar dugaan karena cara pembebasannya pun agak unik, yaitu dilepaskan atau dibebaskan dengan cara  didrop  di  suatu  tempat  di  sekirar  kawasan  Nasr  City  yang  letaknya  tidak  jauh  dari pemukiman  penduduk  tempat  mereka  tinggal.  Akhirnya  dengan  rasa  syukur  mereka  dapat kembali  ke  pemondokannya  walaupun  keadaannya  masih  terlihat  trauma  atas  penangkapan tersebut.
Pihak  KBRI  pun  selanjutnya  menggali  keterangan  dengan  melakukan  wa- wancara terhadap keempat mahasiswa tersebut tentang bagaimana keempat mahasiswa  tersebut  sampai ditangkap    aparat    keamanan    Mesir.    Menurut  keterangan    mereka    bahwa    beberapa    hari sebelum  kejadian  mereka  keda- tangan tamu laki-laki Mesir yang dikenal oleh salah satu dari empat maha- siswa. Sebenarnya tamu tersebut adalah teman lama dari salah satu maha- siswa di  tempat  itu.  Selanjutnya  mereka  berbincang-bincang  biasa  seperti percakapan sehari-hari di kampus. Waktu berselang lebih dari satu minggu, maka  terjadilah  semacam  penggerebegan di    tempat    itu    yang    dilakukan  aparat  keamanan  Mesir  sekitar  pukul  02.00  ketika  para mahasiswa sedang tertidur  lelap.  Salah  satu  dari  aparat  keamanan  menanyakan  salah  satu nama  yang  dianggap  target,  kemudian  dijawab  oleh  salah  satu  mahasiswa bahwa   target tersebut   memang   tinggal   di   tempat   tersebut   tetapi   yang bersangkutan  sedang  tidak ada  di  tempat  dan  diinformasikan  bahwa  yang bersangkutan  sedang  ke  luar  kota  mengantar tamunya  mengunjungi  salah satu  tempat  wisata  di  Sinai.  Atas  jawaban  tersebut  para  aparat keamanan merasa tidak puas dan kemudian mengobrak-abrik tempat pemondokan dan menyita beberapa barang seperti CPU computer dan sebuah gambar poster salah  satu  tokoh  perjuangan Palestina.  Hal  ini  dilakukan  karena  aparat keamanan akan mengambil dan meneliti isi dari CPU tersebut, sedangkan gambar poster tokoh Palestina tersebut adalah pernah menjadi anggota dari IM yang dari sejak lama sebagai kelompok terlarang di Mesir. Oleh sebab itu, atas dasar hal tersebut pihak keamanan Mesir merasa patut melakukan penangkapan terhadap siapa pun yang  mendukung  perjuangan  kelompok  IM.  Kemudian  bagaimana  kisah  selanjutnya  setelah mereka  dibawa  oleh  aparat  keamanan  dan  bagaimana  pula  nasib  mereka  ketika  ditahan  di markas keamanan Mesir. Ternyata sejak mereka digiring pun mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, antara lain yaitu diperlakukan secara kasar dengan dipukul, ditendang dan salah satu  mahasiwa  terkena  pukulan  popor  senjata  jenis  AK-47  yang  dibawa  aparat  keamanan, sampai  dinaikkan  ke  dalam  sebuah  mobil  tahanan  yang  berjeruji  dan  mereka  masing-masing ditutup matanya dengan kain hitam dan dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui.
Setelah sampai di tempat tujuan, mereka hanya dapat menyaksikan adanya beberapa ruang tahanan, kemudian mereka ditempatkan di salah satu ruang tahanan, kemudian diadakan proses interogasi  dengan  cara  memanggil  satu  persatu  dari  mereka  ke  satu  ruangan  khusus.  Seperti biasanya seperti  yang penulis katakan di atas bahwa proses interogasi  yang aparat keamanan lakukan  adalah  dengan  cara  menggunakan  alat  stroom.  Demikianlah  yang  dialami  oleh  para mahasiswa sehingga sangat wajar kalau mereka meng- alami trauma karena selama salah satu di  antara  mereka  sedang  diproses  interogasi,  mereka  yang  menunggu  giliran  diinterogasi mendengar dengan jelas teriakan dan rintihan kawan mereka yang sedang menjalani interogasi
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sehingga secara psikologis sangat mengganggu kejiwaan mereka dan rasa takut yang luar biasa pada diri mereka selama menanti giliran untuk diinterogasi.
Bagaimana  pun  ini  semua  menjadi  pelajaran  bagi  kita  semua,  betapa  kita  tidak  bisa meremehkan begitu saja negara lain di mana kita sedang bertugas atau pun sedang melakukan studi dan lain-lain kepentingan untuk selalu menaati hukum yang berlaku di negara tersebut atau negara akreditasi. Sesungguhnya pula bahwa hubungan negara yang satu dengan lainnya dalam kaitan  dengan  urusan  diplomasi,  ada  semacam  istilah  yang  berlaku  imbal  balik  yang  disebut sebagai azas reciprocal. Azas ini diberlakukan untuk kesamaan perlakuan antar diplomat dari segi-segi kepentingan sarana dan prasarana maupun personilnya, sebagai contoh apabila negara kita mempunyai hubungan diplomatik dengan suatu negara lain, masing-masing negara tentunya menempatkan perwakilannya di antara negara tersebut dengan perlakuan yang seimbang, baik penempatan personilnya maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Pelajaran  selanjutnya  adalah  melakukan  pembinaan  kepada  semua  Warga  Negara Indonesia (WNI) di negara akreditasi, untuk tidak menganggap remeh hukum yang berlaku di negara  yang  kita  tempati  dan  tidak  meng-  anggap  tempat  itu  sebagai  kampung  halamannya sendiri sehingga melu- pakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi setiap WNI  hendaknya  mempelajari  terlebih  dahulu  hukum  yang  berlaku  di  negara  yang  akan  kita singgahi  untuk  beberapa  waktu  lamanya  serta  karakteristik  negara  tersebut,  agar  kita  dapat dengan mudah mengantisipasi segala sesuatu yang akan kita hadapi. Termasuk pula di dalamnya tentang etika pergaulan di semua tempat, baik resmi maupun tidak resmi. Hal-hal inilah yang sekiranya kita perlu perhatikan karena hal ini pulalah yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang.
Kembali kepada permasalahan hubungan kediplomatikan berkaitan dengan peran seorang diplomat  yang tugasnya  lebih  banyak  mempengaruhi dan  menggalang orang-orang setempat, agar orang-orang tersebut dapat mem- bantu dalam segala hal. Demikian pula para counter part yang  terkait  de-  ngan  tugas-tugas  kita  juga  harus  dimanfaatkan,  salah  satunya  adalah  makan siang atau makan malam bersama atau menyalurkan hobby yang sama agar dari masing-masing pendekatannya dapat diperoleh nilai tambah di dalam pergaulan antar diplomat yang tentunya sangat  berguna  dalam  hal  sharing  informasi  dan  hal-hal  lain  yang  disesuaikan  dengan kepentingan negara masing-masing.
Sedangkan  hal-hal  lain  yang  perlu  dan  harus  dikembangkan  adalah  mening-  katkan hubungan  diplomatik  itu  sendiri  sesuai  dengan  misi  yang  diemban oleh  para  diplomat  di mana  pun  berada.  Atas  nama  negara,  para  diplomat harus dapat  menciptakan sesuatu agar citra negara kita tetap berkibar dan lebih  dihargai  oleh  negara  lain.  Sebagai  suatu  pengalaman yang  sangat menarik  di  Negara  Mesir  pada  pertengahan  tahun  2010  yang  lalu,  KBRI Kairo    menyelenggarakan    peringatan    63    tahun    hubungan    diplomatik    RI    –  Mesir. Kelihatannya  memang  agak  janggal  karena  menurut  kebiasaan  bahwa  peringatan-peringatan yang  bersejarah  itu  dilakukan  ketika  usia  50  tahun atau 60 tahun yang sifatnya jatuh pada angka-angka genap. Namun sebagai seorang diplomat, Bapak Duta Besar Indonesia untuk Kairo yang  ketika  itu  dijabat  oleh  Abdurrahman    Mohammad  Fachir,  seorang  diplomat    karir  dari Kementerian Luar Negeri, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan membuat  ide  yang sangat  unik,  semata-mata  demi  lebih  meningkatkan hubungan  emosional  antara  Indonesia dengan  Mesir.  Maka,  diselenggara- kanlah Peringatan 63 Tahun Hubungan Diplomatik RI – Mesir.
Peringatan ini dinilai memang sangat luar biasa dan tidak main-main. semua dipersiapkan dengan  matang  demi  suksesnya  acara  tersebut.  Panitia  yang  sudah  dibentuk  bekerja  keras
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dengan tugas masing-masing antara lain menyiapkan pembuatan buku tentang hubungan RI – Mesir,  yang sum- bernya dikumpulkan dari  fakta-fakta sejarah  yang sangat sulit untuk dicari dokumennya, yang tidak saja diambil dari arsip nasional di Indonesia, melainkan juga sumber- sumber kearsipan di Mesir dan beberapa arsip dari mass media setempat. Fakta-fakta sejarah itu pun dikumpulkan sejak periode presiden pertama Indonesia Soekarno dan presiden Mesir Gamal Abdl Naser hingga sekarang. Pengumpulan data ini berlangsung kira-kira satu tahun lamanya. Namun berkat ketekunan para panitia, maka tercipta- lah sebuah buku berjudul “Jauh di Mata Dekat  di  Hati”.  Penamaan  judul  buku  ini  tercipta  dari  hasil  konsultasi  kepada  Bapak  Hasan Wirayudha, Menteri Luar Negeri saat itu, kemudian beliau menyarankan buku tersebut diberi judul seperti tersebut, ketika beliau berkunjung ke Kairo, Mesir.
Acara  peringatan  persahabatan  Indonesia  –  Mesir  pun  akhirnya  digelar  dengan menampilkan beberapa pertunjukan yang banyak melibatkan kolaborasi kesenian Indonesia dan Mesir  yang  disuguhkan  secara  profesio-  nal  sehingga  dapat  membangkitkan  emosional  para undangan yang mayo- ritas orang Mesir. Para undangan juga dihadirkan dari para pejabat peme- rintah  Mesir,  tokoh-tokoh  politik  senior  di  era  Presiden  pertama  Mesir,  keluarga-keluarga mantan  presiden  Mesir,  para  agamawan  Mesir,  para  pengusaha  Mesir,  serta  para  pelajar  dan mahasiswa Mesir. Di dalam acara itu juga ditampilkan slide- slide hubungan Indonesia – Mesir. Singkatnya  mereka  merasa  puas  atas  penyelenggaraan  tersebut  karena  mereka  juga  sebagai orang  Mesir  tidak  begitu  mengikuti  perkembangan  hubungan  persahabatan  ini,  apalagi memonitor secara terus menerus sehingga pada akhir acara banyak orang Mesir  yang tertarik minatnya  untuk  belajar  bahasa  Indonesia  dan  ingin  berkunjung  ke  Indonesia,  bahkan  ingin belajar di Indonesia.
Bergulirnya  minat  dari  beberapa  tamu  yang  hadir tidak  lain  adalah  upaya  menginovasi peningkatan  hubungan  diplomatik  yang  dirancang  oleh  perwakilan  Indonesia  di  Kairo. Demikian  pula  paska  pertunjukan  peringatan  63  tahun  hubungan  Indonesia  –  Mesir,  KBRI menjadi  sangat  disibukkan  dengan  kerjasama-kerjasama  baru,  khususnya  di  bidang  sosial budaya, pendidikan dan perdagangan. Dengan demikian semakin jelas terlihat hasil dari bentuk- bentuk  diplomasi  yang  berhasil  diciptakan  oleh  KBRI  Kairo.  Demikian  pula  pelayanan masyarakat terutama di bidang kekonsuleran yang menangani masalah pelayanan visa, juga ikut andil  di  dalam  mempererat  hubungan  RI  –  Mesir  tersebut  yaitu  dengan  menciptakan  suatu sistem pelayanan cepat pelayanan visa dengan nama “One Day Service”. Sistem ini disambut baik dan sangat antusias masyarakat Mesir dengan makin mening- katnya kunjungan wisata dari Mesir ke Indonesia.
Bidang-bidang   kerjasama   seperti   tersebut   di   atas   menyiratkan   semakin meningkat sejak  tahun  2011  yang  lalu,  seperti  kerjasama  di  bidang  sosial budaya terjadi pertukaran kunjungan misi kesenian kedua negara, kemudian di   bidang   pendidikan   diadakan   program pertukaran   mahasiswa   antar mahasiswa  Indonesia dengan   mahasiswa  Mesir. Selain   itu masih di  bidang pendidikan,  bahwa  KBRI Kairo  juga  mengadakan  kursus  bahasa  Indonesia bagi  orang  asing  khususnya  untuk  orang  Mesir  secara  cuma-cuma  dan  bagi  mereka  yang mengikuti  kursus  tersebut  apabila  prestasinya  sangat  memuas-  kan  akan  diberikan  beasiswa untuk mengikuti kuliah di Indonesia, khusus- nya di perguruan tinggi yang membuka kerjasama tersebut, seperti Univer- sitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Universitas Sebelas Maret, Solo.
Tidak  kalah  ramainya  di  bidang  perdagangan,  di  mana  banyak  pengusaha  Mesir  yang berminat  membeli  beberapa  jenis  komoditi  ekspor  dari  Indo-  nesia,  seperti  ban  mobil,  accu mobil,  CPO,  sabun  mandi,  sabun  cuci,  mie  instant,  furniture  dan  peralatan  yang  terbuat  dari
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
plastik, serta masih ba- nyak lagi jenis yang masih belum terinfokan dan masih dalam taraf nego- siasi.
Itulah  kira-kira  dampak  suatu  upaya  diplomasi  yang  dipersiapkan  secara  matang  dan berstrategi, sehingga KBRI mendapatkan nilai tambah sebagai penggalang pemasukan devisa negara melalui komoditi-komoditi tersebut. Dengan demikian pekerjaan para diplomat menjadi mudah  apabila  sistem  penggalangannya  mencapai  sasaran  dengan  benar.  Oleh  sebab  itu, keberha- silan ini harus tetap terjaga dan terpelihara agar pendapatan Negara kita semakin besar. Dampak dari kegiatan ini semua menyiratkan bahwa pada intinya Mesir sudah jatuh hati pada Indonesia.

## Strategi Diplomasi Mesir di dalam dan di Luar Negeri
Kembali  kepada  permasalahan  dalam  negeri  Mesir  yang  rakyatnya  masih  merasa terbelenggu  oleh  undang-undang  darurat  atau  Emergency  Law,  membuat  rakyat  Mesir menginginkan adanya reformasi. Keinginan adanya reformasi ini berjalan agak lamban, namun demikian keinginan-keinginan itu tetap digulirkan dengan wacana-wacana proses demokratisasi melalui  mass  media  setempat  untuk  memberikan  pelajaran  berharga  kepada  seluruh  rakyat Mesir. Wacana-wacana tersebut rupanya semakin berkembang dari waktu ke waktu, kemudian meningkat  menjadi  pembicaraan  di  ranah  public  dengan  semakin  maraknya  dialog-dialog umum,  diskusi-diskusi  dan  semi-  nar-seminar  yang  melibatkan  berbagai  unsure  sehingga wacana  seputar  keinginan  adanya  reformasi  semakin  disambut  positif  oleh  rakyat  Mesir. Berbeda  halnya  dengan  sikap  pemerintah  Mesir  melihat  adanya  gejala-gejala  dari  aktivitas masyarakat  saat  ini  yang  menginginkan  adanya  reformasi,  justru  pihak  pemerintah  semakin mengetatkan  peraturan-peraturan  dan  mempertahankan  undang-undang  darurat.  Pihak pemerintah mulai memo- nitor siapa gerangan di balik semua ini, namun demikian pemerintah Mesir  mulai  mengadakan  tindakan  antisipatif  terhadap  kelompok  yang  dianggap  sangat potensial  mengganggu  dan  mengusik  keberadaan  undang-undang  darurat  Mesir.  Kelompok tersebut tidak lain adalah Ikhwanul Muslimin yang saat itu menjadi kelompok oposisi terbesar di Mesir.
Dalam upaya sedikit meredam bergulirnya wacana-wacana reformasi, peme- rintah  Mesir mulai  melakukan   reformasi  politik  yang  dilakukan  Presiden Mubarak  melalui  amandemen konstitusi    (2005    dan    2007)    telah    membawa  perubahan    sistem    pemilu    presiden    dari referendum  menjadi  pilpres  multi kandidat,  namun  pihak  oposisi  justru  terus  melancarkan kritikan  terhadap pemerintah,  khususnya  kepada     National  Demokratic  Party  (NDP)  yang merepresentasikan mayoritas wakil rakyat di perlemen (Majlis Sha’ab) atas berbagai  kebijakan antara    lain    adalah    larangan    pembentukan    dan    aktivitas  partai-partai  berbasis  agama, ditetapkannya prasyarat kandidat independen dalam   pemilihan   presiden   (pilpres)   harus mendapatkan   dukungan   250 anggota  yang  dipilih  dalam  Majelis  Rakyat,  Dewan  Syura dan  Dewan  local (yang didominasi NDP), diadopsinya sistem proporsional partai dalam pileg yang   mempertegas   pengucilan   sejumlah   kekuatan   politik   seperti   IM, dikuranginya pengawasan   judicial   terhadap   pemilu   dengan   membentuk komisi pengawasan khusus yang  terdiri  dari  dua  hakim  dan  mantan  pejabat  pemerintah,      kemudian      tetap memberlakukannya      UU      keadaan      darurat  (Emergency  Law),  serta  pemberian  wewenang tanpa batas kepada presiden.
Dalam    konteks    ini,    mengemukanya    wacana    skenario    pewarisan    kekuasaan  sejak penunjukkan  Gamal  Mubarak  (putra  Presiden  Hosni  Mubarak)  sebagai  ketua      Komite Kebijakan   NDP   hingga   dua   tahun   terakhir   (2009-2010) semakin  mempertajam  perbedaan
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
visi  antara  pemerintah  dengan  oposisi mengenai kegamangan proses suksesi kepemimpinan pasca Mubarak. Di sisi lain, perbedaan sikap antar partai dan kelompok oposisi dalam berbagai isu  politik  turut  andil  dalam  terciptanya  kondisi  kekeruhan  pentas  politik  Mesir  yang    selalu merugikan    pihak    oposisi    alih-alih    mencapai    kemajuan    dalam  mendorong  proses demokratisasi di Mesir.
Menjelang digelarnya pemilu legislative di Mesir terlihat suasana yang kurang bergairah, sebab  pemerintah  Mesir  melalui  aparat  keamanannya  justru  semakin  arogan.  Banyak  tokoh oposisi  yang  ditangkap  tanpa  sebab  dan  tidak  tahu  kesalahannya.  IM  yang  sudah  merubah paradigmanya  menjadi  paradigm  baru,  yaitu  terlibat  dalam  aktivitas  parlemen,  melakukan pengabdian kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam system politik yang berlaku di Mesir, namun  pemerintah  Mesir  tidak  menghentikan  kebijakan  represif  dan  restriksi  yang  semakin menegaskan  upaya  pengucilan  pemerintah    terhadap    IM    dari    kehidupan    politik.    Aparat keamanan  senantiasa melakukan  penahanan  dengan  berbagai  dalih  terhadap  para  anggota dan para tokoh IM, sejak Deklarasi Partisipasi IM dalam pileg 2010.
Dalam kasus ini terlihat semakin jauh jurang pemisah antara IM dan partai- partai  lain yang  mewakili  masyarakat  Mesir  dengan  pihak  pemerintah, sehingga ketika pemilu Mesir digelar pun (13/11/2010) tingkat turnout  nya sangat  rendah,   yaitu  hanya   mencapai  5%   - 15%  saja.  Dalam  hal  ini  keme- nangan hanya diraih oleh NDP saja dengan perolehan 87% kursi parlemen. Keberhasilan   ini   justru   disambut   dengan   pemboikotan   partai   oposisi, khususnya  IM  dan  partai  Wafd  sehingga  membuat  pemerintah  terancam krisis  kredibilitas dan   legitimasi   baik  dari  parpol   maupun   masyarakat  luas khususnya karena  melihat dari turnout tersebut.
Gelombang  pro  reformasi  menjadi  lebih  menyebar  ke  seluruh  komponen-  komponen masyarakat yang ada di Mesir dan semakin terasa bahwa per- alihan kekuasaan yang dipastikan akan  segera  mewarnai  kehidupan  politik  Mesir,  menyusul  kepergian  presiden  Mubarak  ke Jerman untuk menjalani operasi kandung empedu telah menjadi indikasi awal proses peralihan tersebut.  Diprediksi  kuat  bahwa  presiden  Mubarak  tidak  akan  sanggup  lagi  menjalankan pemerintahan dalam satu atau dua tahun setelah menjalani operasi.
Tekanan kekuatan oposisi pro reformasi terus giat menyuarakan aman- demen konstitusi dan pencabutan UU Darurat dengan berbagai kendala yang menantang skenario reformasi, baik kendala konstitusi maupun mobi- litas akar rumput untuk mendukung agenda reformasi ketika menghadapi  jalan  buntu.  Kebijakan  pemerintah  Mesir  juga  tetap  mengadopsi  kebijakan membatasi  partisipasi  IM  dalam  kehidupan  politik  Mesir.  Namun  demikian  kelompok  pro reformasi yang dimotori oleh Mohammed El Baradei (mantan Sekjen IAEA) yang kembali ke Mesir, bersama IM dan kelompok oposisi lainnya bergabung dalam wadah National Association far Change (NAC) terus menerus menggelindingkan upaya reformasi dan berhasil menciptakan opini public tentang perubahan dan  menarik elemen dan anggota baru dalam upaya  menekan pemerintah  untuk  melakukan  perubahan.  Kampanye  pengumpulan  tanda  tangan  sebagai dukungan  terhadap  tujuh  tuntutan  reformasi,  antara  lain  adalah  Penghapusan  UU  Darurat, Pemberdayaan  Lembaga  Peradilan  dalam  mengawasi  seuruh  prosesi  pemilu,  dilibatkannya organisasi  sipil  di  tingkat  local  maupun  internasional  dalam  pemantauan  pemilu,  serta dibukanya kesempatan yang sama untuk semua kandidat dalam berkampanye di media publik. Upaya  ini  ternyata telah  menarik  semua  kalangan  dan  menunjukkan  interaksi  nyata  di  ruang publik Mesir.
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Meluasnya    tuntutan    rakyat    terhadap    reformasi    sosial    dan    politik    seiring  dengan berhasilnya Revolusi Tunisia  dalam mengakhiri kekuasaan presiden Zine  El  Abidine  Ben  Ali telah    memicu    semangat    reformasi    di    Mesir.    Ke-  lompok    oposisi    segera    menyeru pemerintah  pada  20/01/2011  untuk  mela- kukan reformasi  demi mengantisipasi terulangnya Revolusi  Tunisia,  namun  tidak    segera    mendapat    respon    serius    dari    pemerintah    hingga bergulirnya Revolusi 25 Januari.
Sesungguhnya  menjelang  Revolusi  25  Januari,  Mesir  sempat  menyaksikan gejolak sektarianisme  dengan  terjadinya  aksi  pengeboman  gereja  St.  Mark dan St. Peter di  Prop. Alexandria,  Mesir  pada  malam  Tahun  Baru  2011  yang  memakan  banyak  korban  dan menimbulkan ekses dan gesekan antara warga Muslim dengan Koptik. Bagi banyak pengamat, aksi-aksi  sektarian  meraja-  lela  di  Mesir  setelah  pemerintah  gagal  melakukan  reformasi politik  dan merupakan   suatu   bentuk   rekayasa   untuk   mengadu   domba   antar   umat beragama  sebagai  pengalihan  isu  sentral  yang  sedang  berkembang.  Namun  pengalihan perhatian  ini  pun  ternyata  tidak  berpengaruh  sama  sekali  bagi seluruh kalangan di Mesir, rakyat  Mesir  justru  lebih  terilhami  oleh  gerakan  Revolusi  rakyat  Tunisia  yang  berhasil menumbangkan  rezim  Ben  Ali  setelah  kememerintah      selama      20      tahun.      Gelombang demonstrasi   “Yaoum   Al Ghadab” atau hari kemarahan digelar di Kairo   dan beberapa kota besar di Mesir  berlangsung  pada  Jum’at  25  Januari  2011.  Dan  oleh  berbagai  pihak, demo hari  kemarahan  ini  telah  melampaui  semua  prediksi,  setelah  sebe- lumnya  banyak  pihak meregukan    patisipasi    warga    Mesir    karena    sejumlah  aksi    protes    sebelumnya    hanya dicetuskan   lewat  Facebook,  namun  aktivitas riil di  jalanan sangat berbeda engan aktivitas dunia maya. Ternyata insiden 25   Januari   telah   membuktikan   sebuah   upaya   serius   dan menunjukkan  keinginan  warga  Mesir  yang  sangat  kuat  untuk  melakukan  reformasi  politik hingga   berhasil   menorehkan   sejarahnya   dalam   mengakhiri   kekuasaan Presiden Hosni Mubarak setelah 30 tahun memerintah.
Setelah memakan ratusan korban jiwa menyusul digunakannya pendekatan represif aparat keamanan,  pendekatan  persuasive  Presiden  Hosni  Mubarak  tidak    mampu    meredakan gelombang  unjuk  rasa  yang  semakin  memuncak hari  demi  hari.  Akhirnya  setelah  18  hari digelarnya  Hari  Kemarahan,  Pre- siden Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari 2011 dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata (Supreme Council of The  Armed  Force/SCAF)  yang  diketuai  oleh  Panglima  Angkatan  Bersenjata,  Marsekal Mohammad Hussein Tantawy.
Begitulah  sebuah  gambaran  nyata  tentang  bagaimana  pun  atau  sekuat  apa  pun  orang bahkan  Negara  kalau  melupakan  “soft  power”  nya  akan  segera  menanggung  risiko  kerugian yang  tak  ternilai.  Apalagi  ini  baru  melakukan  pemeliharaan  “soft  power”  di  tingkat  urusan dalam  saja,  yang  nota  bene  masih  lebih  banyak  orang  lain  yang  dapat  membantu  untuk kepentingan urusan dalam dibandingkan dengan urusan luar yang lebih sulit pena- nganannya karena lebih mempertaruhkan kedaulatan Negara. Kemudian bagaimanakah selanjutnya Negara Mesir dalam  melakukan  hal strategis dalam  memelihara  “soft power” nya untuk urusan  luar negerinya. Mari kita lihat bersama tentang salah satu contoh hal strategis yang sempat dilupakan oleh Negara Mesir di bawah ini.
Hubungan  luar  negeri  Mesir  sebenarnya  sangat  potensial  apabila  dilihat  dari perkembangan sejarahnya. Mesir telah menjadi barometer segala aktivitas kehidupan di dunia Arab, Afrika dan Timur Tengah. Bila kehidupan politik di Mesir mengalami chaos, hal ini akan segera memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial, politik dan keamanan di kawasan. Mesir memiliki pengaruh terbesar di kawasan Timur Tengah dengan berbagai elemen
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
“soft power” yang dimilikinya. Mesir antara lain memiliki asset peradaban, posisi dan bobot demografis  di  jantung  bangsa  Arab,  kemudian  kebesaran  Al  Azhar  sebagai  sebuah  institute keagamaan terke- muka di dunia Islam, di samping memiliki eksistensi di jantung benua Afrika, memiliki tenaga ahli dan penelitian  mutakhir di kawasan Arab, kepemimpinan intelektual dan budaya, serta eksperimen kebebasan tertua di dunia Arab.
Pengaruh    Mesir    semakin    mengkristal    di    dunia    Arab    pada    dekade    50-an  ketika melecut    kebijakan    luar    negeri    independen    yang    memperjuangkan  bangsa    Arab    dan kebijakan  dalam  negeri  yang  berawal  dari  rencana  pem- bangunan ambisius dan membela kesetaraan sosial yang merupakan simbol revolusi   Mesir   1952.   Namun   demikian,   selama dekade   terakhir   kepe- mimpinan  Mubarak,  asset  ini  terkikis  oleh  sejumlah  faktor  yang berhu-  bungan  dengan  struktur  kediktatoran  di  bawah  rezim  pemerintah  yang  tidak  ingin menyerahkan sentralitas pengelolaan proses politik, dan tidak menya- dari  problematika  besar bahwa    menyerang    elemen-elemen    “soft    power”  internal    Mesir    untuk    memaksakan kontrolnya  akan mengikis  peluang  “soft power” di luar negeri. Akhirnya, peran Mesir di Timur Tengah menghadapi persaingan  dengan  sejumlah  Negara  termasuk  Turki,  Iran,  dan  bahkan Negara  kecil  seperti  Qatar.  Kemudian  peran  Mesir  pun  dalam  memediasi konflik  antara Fatah  dan  Hamas,  serta  upaya  menstabilkan  Sudan  dan mendorong   perdamaian   Arab- Israel   telah   tertantang   dan   berhadapan dengan negara-negara lain di kawasan.
Di  sisi  lain,  peran  luar  negeri  Mesir  di  kawasan  telah  menurun  setelah  me-  nguatnya persepsi yang berkembang bahwa Mesir sibuk dengan urusan dalam negeri dan Mesir berada dalam  momen  ketidakpastian  di  dalam  negeri  termasuk  belum  adanya  kemauan  serius  untuk peralihan kekuasaan secara damai dan hal ini berarti tidak dapat mengagendakan untuk mela- kukan proaktif dalam suatu Negara besar.
Dalam fase ini, Mesir tidak memiliki visi yang dapat dikomunikasikan ke seluruh kawasan ini.  Tidak  cukup  bagi  Mesir  hanya  mengurusi  perdamaian,  ia  harus  menambahkan  agenda moderasi  dalam  negeri,  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi.  Hal  ini  tidak  mudah  untuk menggulirkan perdamaian di kawasan ini, tetapi bukan suatu hal yang meyakinkan bagi Mesir untuk  mendukung  perdamaian,  sementara  melecehkan  aktivis  oposisi  di  dalam  negeri.  Pada dasarnya, Mesir masih dapat menggunakan beberapa instru- men budaya, sosial kemasyarakatan untuk mendukung kekuatan-kekuatan lunaknya di kawasan.
Ada  hal  menarik  dan  unik  untuk  mendapat  perhatian  khusus  yang  berkaitan  dengan hubungan luar negeri Mesir dengan Negara-negara di hulu sungai Nil atau yang terkenal disebut sebagai Nile Basin Issue (isu Nile Basin). Sebetulnya pengaruh Mesir di negara-negara lembah sungai  Nil  telah  terbangun  selama  berabad-abad  khususnya  dalam  dua  abad  terakhir,  baik melalui kerjasama ekonomi dan politik langsung di abad ke XIX yang bertolak dari visi yang memandang Sudan dan Afrika sebuah daerah vital bagi Mesir. Namun hal ini semakin terkristal pada  pasca  era  Republik,  ketika  Presiden  Gamal  Abdel  Nasser  mengadopsi  filosofi  yang menganggap Afrika sebagai salah satu daerah sentral Mesir, dan mengembangkan secara kuat hubungan diplomatik dan eksistensinya di Afrika. Nasser mencanangkan programnya melalui sejumlah kementerian dan diplomasi  Mesir, serta ekspor dan impor di Sub Sahara Afrika. Di samping itu Mesir mengambil kebijakan menerima mahasiswa Afrika di perguruan-perguruan tunggi di Mesir dengan biaya yang ringan, dan memberi dukungan terhadap lembaga- lembaga keilmuan  seperti  Lembaga  Keimuan  Afrika,  dan  memotivasi  studi-  studi  keAfrikaan  melalui dukungan  terhadap  Institute  Study  Afrika.  Namun  pasca  Nasser,  kebijakan  Presiden  Anwar Sadat  berubah  dan  mengarah  pada  upaya  menjalin  persahabatan  dengan  AS  dan  Barat,  serta berdamai  dengan  Israel.  Akibatnya,  negara-negara  Arab  memutuskan  hubungannya  dengan
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Mesir, Negara-negara Islam menjauh, dan negara-negara Afrika tidak mengacuhkan Mesir dan sebaliknya.  Pada  dekade  70-an,  Mesir  menutup  diri  dengan  anggapan  membangun perekonomian bebas, dan eksperimen demokrasi yang pada akhir era Sadat berujung pada akhir yang menyakitkan yang berupa penangkapan seluruh spectrum oposisi.
Setelah  itu,  Hosni  Mubarak  mengambil  kebijakan  yang  berbeda  yaitu  meng-  adopsi prinsip untuk “tidak melewati tapal batas Mesir” dan tidak memberi peluang untuk konflik apa pun  hasilnya  positif  atau  negative.  Akhirnya,  hubungan  Mesir  dengan  Negara-negara  Afrika hanya simbolis dan seremonial, dan kekosongan kepemimpinan benua Hitam segera diisi oleh kekuatan-kekuatan lain di benua Afrika.
Sebelumnya,  Mesir  memiliki  asset  dalam  mendukung  kekuatan  pembebasan  dalam  era kemerdekaan  di  banyak  Negara  Afrika,  namun  asset  telah  disia-  siakan,  dan  upaya  yang dilakukan  oleh  Mesir  dalam  mengutuk  upaya  nega-  ra-negara  hulu  sungai  Nil  sebaiknya diarahkan pada meninjau ulang penyebab kegagalan diplomasi Mesir selama beberapa dekade dalam  mem-  bangun  warisan  historis  kuat  yang  dilakukan  oleh  peran  Mesir  di  Afrika,  dan memberikan perhatian  mendalam dan  sumber daya  yang  lebih  besar  dalam  memperbaiki apa yang telah terjadi.
Pada fase ini,  titik kulminasi terpuruknya hubungan Mesir – Afrika terlihat jelas   dalam pertemuan   Sharm   El-Syeikh,   Mesir   pada   15/04/2010   yang berakhir  dengan  walk  out- nya  delegasi  7  (tujuh)  Negara  Hulu  sungai  Nil. Dalam  perkembanannya,  lima  Negara Hulu    Nil    menandatangani    secara  sepihak    The    Nile    Basin    Cooperation    Framework Agreement  (NBCFA)  pada 14/05/2010  di  Entebe,  Uganda.  Basin  Nil  adalah  sumber  air bersama  dari sungai   Nil   antara   10  negara,   yaitu  Kenya,  Uganda,   Tanzania,   Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Eritrea, Sudan dan Mesir.
Dalam  konteks  ini,  sejumlah  analis  telah  menyatakan  bahwa  pengaruh  Mesir  di  Afrika pupus. Namun demikian, mantan direktur Al-Nasr Co., Moham- med Ghanem (pebisnis ekspor- impor  Mesir)  tetap  meyakini  bahwa  waktu  tidak  terlalu  terlambat  untuk  memperbaiki,  jika keinginan politik pemerin- tahan Mesir benar terwujud, di samping strategi serta orientasi politik Mesir telah mengalami revisi.
Selain  itu,  berbagai  perkembangan  di  Negara  Basin  Nil  pasca  revolusi  Janu-  ari membentuk  sebuah  tantangan  bagi  pemerintahan  transisi  di  Mesir. Penandatanganan “Nile Basin Cooperation Framwork Agreement” (NBCFA) oleh  5  di  antara  10  negara  Lembah Nil  telah  menciptakan  sebuah  realitas dan  tantangan  baru  terhadap  keamanan  nasional Mesir  dengan  implikasi hilangnya   hak   privillage   Mesir   atas   air   sungai   Nil   termasuk hak   veto terhadap  setiap  pembangunan  proyek  di  aliran  sungai  Nil  di  luar  wilayah Mesir.
Realitas tersebut dianggap sebagai  faktur pertama  yang akan dibayar oleh Mesir akibat kebijakan  penanganan  rezim  sebelumnya  terhadap  isu  paling  kritis  yang  dihadapi  oleh Keamanan  Nasional  Mesir  yang  telah  mengikis  wibawa  dan  peran  Mesir  di  Afrika  dan dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Meskipun  Burundi  disebut-sebut  akan mendukung  inisiatif  Presiden  Mubarak  untuk  mengakhiri  krisis  Nil  dan  Burundi  tidak  akan mengambil  sikap  apa  pun  yang  merugikan  Mesir,  serta  mengharapkan  untuk  dapat mengekspresikannya  melalui  dialog  antar  negara-negara  Lembah  Nil  untuk    menyelesaikan krisis  distribusi  ulang  air  sungai  Nil  untuk  kemasla- hatan  bersama,  dan  Burundi  secara resmi  menandatangani  NBCFA  pada 28/02/2011 sehingga akan memudahkan  bagi penetapan kesepakatan baru tersebut.  Setelah  penandatanganan  itu,  kesepakatan  distribusi  ulang  air sungai  Nil  berpotensi  besar  terealisasi,  berdasarkan  UU  Internasional  yang  berlaku    bahwa
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
minimal    6    dari    Negara    Nile    Basin    harus    menandatangani  sebuah  kesepakatan  sebelum ditetapkan.
Di  sisi  lain,  perkembangan  hubungan  Sudan  Utara  –  Sudan  Selatan  pasca  referendum menunjukkan  terjadinya  pemisahan  Utara  –  Selatan.  Hal  ini  menjadi  tantangan  baru,  meski Kamal  Ali  Muhammad,  Menteri  Sumber  Daya  Air  dan  Irigasi  Sudan  mengatakan  bahwa pemisahan tersebut tidak membatasi kesepakatan kuota air dengan jatah air di antara keduanya, dan  menekankan  bahwa  kuota  air  kedua  wilayah  itu  akan  dibagi  rata  sebagai-  mana  letak geografis yang sama-sama dilalui aliran sungai Nil Putih.
Dalam  upaya  antisipasi,  pemerintah  Mesir  menandatangani  MoU  bersama pemerintah Sudan  Selatan  pada  30/03/2011  dalam  bidang  sumber  daya  air  dan  proyek  pembangunan  di Sudan Selatan.
Ada   tantangan    lain    yang    lebih    riil    terlihat    dalam    kebijakan    pemerintahan  Addis Ababa   yang   telah   memulai   persiapan   pembangunan   bendungan terbesar  di  Nil  Biru  di kawasan    perbatasan    Ethiopia-Sudan,    sambil    mene-  gaskan    bahwa    Ethiopia    akan membangun    PLTA    yang    mampu    memasok  6000      megawatt      (MW)      energi      listrik. Bendungan   yang   akan   dibangun tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 17 milyar mete kubik air per tahun. Disebutkan bahwa dampak negative bendungan Ethiopia yang dapat menampung  6  milyar  kubik  air  adalah  terhambatnya  saluran  air  ke  Mesir, serta  berdampak negative  terhadap  aspek  lingkungan  khususnya  sekitar aliran sungai Nil. Bendungan tersebut juga  akan  mengancam  areal  pertanian  seluas    1    juta    feddan    di    lembah    Delta    Nil. Pembangunan  bendungan  juga akan mengakibatkan susutnya volume air danau Nasr dari 120 milyar  meter  kubik  menjadi  75  meter  kubik  dengan  berkurangnya  20%  energy  listrik  yang dihasilkan oleh bendungan Aswan di Mesir.
Dalam  situasi  yang  keruh  tersebut  Melez  Zenawi,  Perdana  Menteri  Ethiopia,  dalam pidatonya  di  depan  anggota  parlemen  Ethiopia  memberikan  peri- ngatan  terhadap  Mesir dan  Eriteria  pada  05/04/2011,  yang  antara  lain menyampaikan  bahwa  Eriteria  dan  Mesir telah    melanjutkan    upaya    mereka  untuk      mengacaukan      Ethiopia,      atas      dukungannya terhadap      “Mujahideen  Youth  Movement”  (MYM)  di  Somalia  dan  kelompok  pemberontak Ethiopia seperti “Front for the Liberation of Uganda” (FPLU).
Untungnya, Uganda tetap memilih sikap untuk mendukung hak Mesir. Presiden Uganda, Yoweri  Museveni  dalam  pertemuannya  dengan  delegasi  Mesir    pada    06/04/2011 menyampaikan    statementnya    yang    menyinggung  bahwa  negaranya  tidak  akan  mencederai krisis Mesir dalam hal jatah kuota air   sungai   Nil.   Cara   diplomasi   perlu   digunakan   dalam menangani      hal  tersebut,  dan  Uganda  tidak  akan  menandatangani  konvensi  Entebe  sebelum berunding  dengan  negara-negara  Nile  Basin  untuk  menghentikan  pelak- sanaan konvensi itu.
Dalam  kerangka  konflik  Nil,  sebelumnya  pada  16/03/2011  Dewan  Tinggi Angkatan Bersenjata menugaskan pemerintah untuk menyerahkan rencana program  penanaman  invesasi dan  kerjasama  dengan  Negara-negara  Basin Nile  dalam  berbagai  bidang  ,  antara  lain pertanian,  pengelolaan  air,  listrik dan  transportasi  sebagai  upaya  pemanfaatan  sungai  Nil bagi  penduduk Negara Basin Nile dengn proyek kerjasama.
Dr.  Hussein  Al  Atfi,  Menteri  Sumber  Daya  Air  dan  Irigasi  terkait  perkem- bangan isu  air  sungai  Nil  pada  10/04/2011  menegaskan,  visi  futuristic terhadap isu air sungai Nil dibuka pentingnya dialog, komunikasi dan kerja- sama dengan Negara-negara Basin Nile dalam berbagai  bidang seperti eko-  nomi,  politik,  sosial  dan  budaya,  serta  keterbukaan  kepada
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Benua    Afrika  yang  telah  dimulai  dengan  kunjungan    PM  Dr.  Essam  Sharaf  ke  Sudan  pasca revolusi.
Upaya  strategis  lainnya  yaitu  melalui  bidang  pendidikan,  di  mana  pada 11/04/2011 di kantor pusat Al Azhar, Mesir, Syeikh Al Azhar Ahmad Tayeb bertemu  dengan  Menlu  Mesir, Nabil  Al  Arabi,  membicarakan  berbagai  hal terutama peran Al Azhar dalam Negara-negara Basin Nil untuk memperbaiki hubungan  yang  selama  ini  merenggang  akibat  konflik  sungai Nil.  Dalam pertemuan  tersebut  Al  Arabi  meminta  agar  Al  Azhar  menambah  beasiswa bagi mahasiswa  yang berasal dari 9 negara Basin Nil yang sedang belajar di Institusi Al Azhar dengan  berbagai disiplin, di samping  mendirikan sekolah- sekolah  dan Islamic  center  serta beasiswa  di  Negara-negara  Basin  Nil,  dan juga mengirim ratusan da’I pada bulan Ramadhan.
Pemerintah Mesir menekankan bahwa Mesir akan menyambut baik segala bentuk solusi dan  upaya  untuk  mengakhiri  krisis  yang  dialami  Mesir  dengan  Ethiopia  dan  Negara-negara Basin  lainnya,  sambil  berharap  agar  dapat  melakukan  negosiasi  ulang  terhadap  “Nile  Basin Coopration Framework Agreement” yang telah disepakati oleh negara-negara Basin Nil kecuali Mesir dan Sudan.
Dalam rangka upaya diplomasi tersebut, pada 29/04/2011, Delegasi Diplo-  masi Publik Mesir untuk Penyelesaian Konflik Air Sungai Nil yang menyer- takan 40 tokoh politik Mesir melakukan  kunjungan  ke  Addis  Ababa.  Dalam  kunjungan    tersebut          ditegaskan    bahwa Ethiopia    sama    sekali    tidak    akan  merugikan      kepentingan      Mesir.      Dan      Bendungan “Millenium”   yang   akan  dibangun  tidak  akan  mengurangi  kuota  jatah  Mesir.  Dalam konteks  ini ditegaskan,   pendirian   Dam   pembangkit   tenaga   listrik   di    Ethiopia   atau Uganda  tidak  berimbas  negative  terhadap    kuota  jatah  Mesir  dan  Sudan, karena  jumlah kuota  air  yang  dating  dari  Negara-negara  Basin  Nil  bagian selatan  sekitar  16%  dan  14% dari  Ethiopia  melalui  Nil  Biru  dan  sebagian besar (70%) berasal dari sungai Atbara sebelah utara kota Khartoum.
Upaya  diplomasi  Mesir  pasca  revolusi  ini  setidaknya  telah  menunjukkan indikasi positif  ke  arah  peningkatan  kerjasama  dengan  Negara  Basin  Nil.  Hal  ini  kemudian ditindaklanjuti dengan adanya kunjungan PM Ethiopia, Meles Zenawi pada 16/05/2011 dengan mengadakan pertemuan di Kairo bersama para pejabat tinggi Mesir seperti Jenderal Mohammad Hussein Tantawi dan PM Mesir, Dr. Essam Sharaf untuk membicarakan perihal pemanfaatan air  Nil.    Hasilnya    adalah    berbagai    kontrak    kerjasama    yang    ditandatangani    oleh  kedua Negara,  antara  lain  di  bidang  Sumber  Daya  Air  dan  Pengairan, Kesehatan,  Pertanian, serta  penambahan  beasiswa  dan  program  pelatihan untuk Negara-negara Basin Nil.
Demikianlah upaya diplomasi Mesir dalam salah satu urusan luar negerinya yang hanya mengurusi  masalah  air  sungai  Nil  dengan  Negara  lain  begitu  peliknya  dan  penuh  dengan berbagai  tantangan  dan  pengorbanan  yang  memang  harus  dilakukan  untuk  menutup  dan menebus segala kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan strategi diplomasi luar negerinya di masa rezim lama. Namun begitu arifnya pemerintahan transisi ini untuk segera melakukan tindakan  cepat  dalam  rangka  memperbaiki  manajemen  pemerin-  tahannya  demi  masa  depan negaranya. Apabila tidak segera melakukan tin- dakan cepat, niscaya Mesir akan menjadi bulan- bulanan  negara  lain  mana-  kala  kondisi  Mesir  sedang  dalam  keadaan  lemah  dengan permasalahannya  di dalam negeri.
Selain  permasalahan  air  sungai  Nil,  Mesir  masih  mempunyai  permasalahan  lain  yaitu peran  Mesir  dalam  isu  Palestina.  Apabila  kita  telusuri  sejarah  pemerintahan  Mesir  sejak penandatanganan perjanjian damai “Camp David” dengan Israel, Mesir tampak tidak menyadari dan cenderung menyia-nyiakan kekuatan lunak (soft power) yang telah dimilikinya. Walau- pun
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
perjanjian itu sendiri tidak mengancam posisi Mesir tersebut dengan berbagai alasan yang secara taktis dapat dimengerti. Namun peran regional dan peran aktif Mesir dalam memperjuangkan isu rakyat Palestina meng- alami kemunduran. Hal ini terlihat dengan absennya Mesir bahkan sikap  kerasnya  terhadap  kehadiran  sipil  Internasional  dalam  adegan  bantuan  kemanusiaan mendukung  Gaza.  Mesir  telah  mengambil  sikap  menunda  dalam  mengutuk  penyerangan Armada  Kebebasan  (Freedom  Flotilla)  dan  pembunuhan  warga  sipil.  Sikap  politik  ini sebelumnya  juga  tercermin  dalam  menyikapi  perang  Juli  2006  antara  Hizbullah  dengan kekuatan Zionis Israel yang termasuk bidang bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.
Pasca  “Revolusi  25  Januari”  perubahan  situasi  dalam  negeri  Mesir  berpe- ngaruh secara  dastis  dalam  kebijakan  luar  negeri  Mesir,  khususnya  terkait dengan isu Palestina dan blockade Gaza. Menlu Mesir, Nabil Al Araby pada 29/04/2011   menegaskan   bahwa   Mesir segera   akan   mengambil   langkah untuk   meringankan   blockade   Gaza,   dan   Mesir   tidak akan    membiarkan perbatasan  Rafah  (daerah  perbatasan  dengan  Gaza)  terblokade,  dan kepu- tusan menutup pintu perbatasan dengan Gaza dikatakan sangat memalukan. Di  samping itu  beliau   juga   mengkritik  kebijakan  blockade  tersebut  atas dasar  HAM  Internasional. Baginya,  Mesir  memiliki  tanggungjawab  moral untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, serta  mendorong  masyarakat  Internasional    untuk  menekan  Israel  mencabut  blockade. Kemudian  kebijak-  an    ditutupnya    perbatasan    dengan    Gaza    akhirnya    diubah.    Pejabat Palestina  dari  Hamas  diijinkan  untuk  melakukan  perjalanan  ke  Rafah.  Penyeberangan perbatasan  juga  telah  kembali  dibuka  stelah  ditutup  selama  sebulan  sejak peristiwa 25 Januari meskipun masih membatasi 300 orang per hari.
Bagi Mesir, alasan mendukung blockade didasari oleh sentimen anti-Hamas. Mesir   tidak ingin   dilempari   tanggung   jawab oleh   Israel   dan   AS   atas tindakan-tindakan Hamas, di samping manuver Israel untuk melemparkan isu Gaza ke pangkuan Mesir.  Di  sisi  lain,  peran mediasi Mesir  sukses mendamaikan Hamas dan Fatah hingga mereka sepakat untuk menghilang- kan semua perbedaan dan perselisihan  yang ada sejak berkuasanya Hamas di  Gaza  pada  2007. Pihak   Intelijen  Mesir   yang memediasi  rekonsiliasi   ini  menyatakan  bahwa  dialog  sudah mencapai  titik  kesepahaman  termasuk  di dalamnya mengenai penetuan jadwal pemilu.
Para  pengamat  dan  peneliti  dari  Al  Ahram  Center  for  Politic  and  Strategic  Studies (ACPSS) salah satunya berpendapat bahwa kebijakan politik Mesir ini benar-benar merupakan sebuah  kebijakan  yang  independen  dari  pihak  Kemenlu  Mesir.  Dan  Menilai  bahwa  rezim Mubarak dulunya selalu mengekor pada kebijakan AS dan Israel mengenai Palestina. Demikian pula tanggapan dari pihak IM dalam kasus Palestina, bahwa pemerintah yang akan datang agar dapat mengkaji ulang Perjanjian Camp David dengan Israel. Dalam opini mingguannya di media Mesir,  Ketua  IM,  Dr.Mohammad  Badie  mengatakan  bahwa  tahapan  berikutnya  masyarakat Mesir perlu bersatu dan bersikap tegas dan mengkaji ulang perjanjian Camp David. Kemudian menyeru  pemerintah  untuk  memutus  suplay  gas  alam  ke  zona  industri  Israel.  Dalam hubungannya  dengan  blockade  Gaza,  IM  akan  mene-  ruskan  perjuangannya  menekan pemerintah  untuk  membuka  perbatasan  rafah  yang  menghubungkan  dengan  wilayah  Gaza dalam upaya untuk meng- akhiri isu pengamanan perbatasan.
Penuturan-penuturan di atas, dari mulai isu sosial politik dalam negeri Mesir, isu kuota air sungai  Nil  sampai  kepada  isu  blockade  Gaza,  jelas-jelas  sarat  dengan  unsur  diplomasi  yang sangat berperan dalam membangun karakter bangsa untuk tidak saling bermusuhan. Diplomasi digunakan  bukan untuk melumpuhkan  lawan,  melainkan  memberikan  manfaat kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan tertentu maupun mempunyai kepentingan yang sama dan untuk kemaslahatan semua pihak, serta saling menguntungkan satu sama lain.
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Dalam kasus Mesir dapat kita lihat cerminan  permasalahan  yang sebenarnya semuanya dapat  segera  diatasi  dengan  diplomasi,  bukan  dengan  menyalah-  gunakan  diplomasi  yang akhirnya diplomasi menjadi hilang maknanya dan berubah menjadi taktik dan tipu daya, bahkan dalam sedikit guyonan politik dapat kita  katakan menjadi  hilang auranya, karena sudah tidak lagi  mewakili  bangsa  dan  negaranya,  melainkan  sudah  dipolitisir  mewakili  pribadinya.  Dan penyebabnya adalah bahwa seseorang yang semakin memiliki kedu- dukan yang tinggi biasanya sifat  arogansinya  akan  muncul  dan  lupa  tentang  jati  dirinya,  seolah-olah  yang  dia  kerjakan merupakan  hasil  kerja  pribadinya,  padahal  yang  dia  kerjakan  merupakan  amanat  hati  nurani rakyatnya.

## Penutup
Kita baru saja melihat carut marutnya kepemimpinan suatu negara, di mana pemimpinnya lupa menggunakan diplomasi sebagai tongkat penyelamat jalannya negara ke arah tujuan yang lebih  baik,  melainkan terperosok ke jurang  yang  dalam, sehingga untuk menapakinya  lagi ke atas daratan keselamatan memerlukan energi ekstra dan menciptakan tongkat yang lebih kuat lagi  untuk  meniti  kembali  menuju  kehidupan  ke  daratan  yang  lebih  menjanjikan.  Begitulah anekdot tongkat sebagai perumpamaan bagaimana seharusnya kita menggunakan diplomasi. Di sini kita mendapat suatu pelajaran berharga dari apa yang namanya diplomasi. Maka dari itu, sebe- lum kita menggunakan diplomasi sebaiknya kita mengenal jati diri kita terlebih dahulu, dilanjutkan  dengan  mengenal  lingkungan  di  sekitar  kita,  memelihara  asset  yang  kita  miliki, menata dan menjaga ketiganya tersebut, kemudian memanfaatkannya semaksimal mungkin agar diplomasi dapat mengantarkan dan mewujudkan suatu kedamaian dan keadilan.
Mari kita sedikit melihat sebuah teori tentang diplomasi yang ditulis oleh mantan Menteri Luar  Negeri  di  era  Presiden  Soeharto,  yaitu  Menlu  Ali  Alatas  yang  sangat terkenal  di  dunia internasional  dan  juga  sangat  disegani  dan  dikagumi  oleh  kalangan  diplomat  dunia. Persoalannya  bukan  karena  beliau  orang  pandai,  tapi  beliau  pandai  mengemas  sesuatu  yang diamanat- kan kepadanya oleh Presiden RI kala itu. Bagaimana pun berat tugas itu, tapi beliau dapat  mengemban  tugas tersebut  dengan  melakukan  berbagai  strategi  yang  dikehendaki  oleh pemimpin Negara. Beliau tidak pernah memanfaat- kan amanat ini untuk kepentingan pribadi, sehingga  dalam  segala  macam  event  apa  pun  tidak  pernah  muncul  kata-kata  Ali  Alatas Statement, yang ada adalah Indonesian Government Statement.
Beberapa  catatan  pengalaman  yang  beliau  torehkan  dalam  tulisannya  yang  merupakan beberapa pengalaman di dunia diplomatiknya selalu mengesan- kan para pembacanya, disertai dengan bahasa yang santun dan begitu sangat bermaknanya ulasan-ulasan beliau, sehingga apa- apa yang  menjadi sepak terjangnya di dunia diplomatic sangat perlu diteladani oleh diplomat mana  pun,  terlebih  oleh  para  diplomat  kita  saat  ini  di  mana  banyak  hal  yang  sangat  perlu diperbaiki dalam rangka hubungan diplomatic dengan Negara lain, utamanya dengan tetangga dekat kita saat ini yaitu Malaysia yang persoalan- nya selalu semakin bertambah, namun upaya penyelesaiannya selalu berbelit-belit seolah-olah tidak ada satu menteri pun yang dapat menga- tasinya sehingga presiden terpaksa turun tangan. Maka di sinilah diperlukan seorang diplomat yang andal dalam mengatasi permasalahan di bidangnya.
Salah satu cuplikan dari kumpulan pidatonya yang berjudul “A Voice for a Just Peace” (2001), dalam pengantarnya dikatakan:
For the business of the diplomat is peace. Peace in the immediate heigh- bourhood and in the global neighbourhood. He may have been told by his superiors or those who trained him for the job that his mission is to promote and defend the national interest. But in the final analysis
Trido Saputro, Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
the highest national interest is peace. When a diplomat is negotiating a political settlement, pro- moting trade and investment, arguing foor transfer of technology, proposing cultural exchange, or event just attending a diplomatic reception, he is chipping into shape one little brick for the efidece of peaca. That little brick may be all that he gets his hands on throughout his career, but if  he  is  dedicated to  his  vocation  and  has  imagination,  he  may  be  privileged  whit  a  personal vision of the grande edifice of peace that is the object of his toils.
Secara umum terjemahannya sebagai berikut:
Bahwa bisnis diplomat adalah perdamaian. Perdamaian dengan nega- ra-negara tetangga dan di lingkungan global. Dia mungkin telah dipe- rintahkan oleh pimpinannya atau orang-orang yang  melatihnya  bah-  wa  misinya  adalah  untuk  mempromosikan  dan  mempertahankan kepentingan  nasional,  tetapi  pada  analisis  akhir,  kepentingan  nasional  yang  tertinggi  adalah perdamaian. Ketika seorang diplomat menego- siasikan penyelesaian politik, mempromosikan perdagangan dan investasi, berargumentasi untuk transfer teknologi, mengajukan per- tukaran budaya, atau bahkan hanya menghadiri resepsi diplomatik, dia sedang berusaha membuat batu bata  kecil  untuk  bangunan  perdamaian.  Mungkin  hanya  batu  bata  kecil  itu  yang  bisa  dia dapatkan selama karirnya, tetapi jika berdedikasi terhadap pekerjaannya dan memiliki imajinasi, dia  mungkin  diistimewakan  dengan  visi  personal  dari  bangunan  perdamaian  yang  menjadi obyek kerja kerasnya.
Demikian dalamnya makna kata-kata dan kalimat beliau dalam ulasan kata pengantarnya ini, yang mencerminkan betapa pentingnya seorang diplomat dalam mengangkat kepentingan nasionalnya,  walaupun  baru  sedikit  yang  didapat  di  dalam  pergaulan  diplomatiknya,  namun dengan dedikasi dan kerja kerasnya dapat menciptakan suatu petunjuk penting bagi perdamaian dan  kepentingan  nasional  sebagaimana  yang  diamanatkan  dan  diharapkan  oleh  pimpinan negaranya.
Demikianlah sekelumit tentang diplomasi, di mana diplomasi juga memer- lukan landasan strategis  yaitu  dengan  menggunakan  cara  membuka  kunci-  kunci  perangkat  lunak  yang  kita miliki dan bernilai strategis, kemudian memeliharanya dengan baik dan dilakukan secara terus menerus sebagai modal utama bagi kepentingan nasional dan internasional untuk masa kini dan masa depan kehidupan bangsa.***

## Bibliografi
Diamond, Louise & John W. McDonald. 1996. Multi-Track diplomacy: A System Approach to Peace Third Edition. New York: Kumarian Press.
Ding, Sheng. 2014. Chinese Soft Power and Public Diplomacy: An Analysis of China’s New Diaspora Engagement Policies in the Xi Era. The East Asia Institute.
Djelantik, Sukawarsini.2008. Diplomasi Antara Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu Rachmawati, Iva. 2016. Diplomasi Publik. Yogyakarta: Cakpulis Roy. S.L.. 1991. Diplomasi. Jakarta: Rajawali Press
Sayama,  Osamu.  2016.  China’s  Approach  to  Soft  Power  Seeking  a  Balance  between Nationalism, Legitimacy and International Influence. Royal United Services Institute Shoelhi,  Mohammad.  2015.  Komunikasi  Lintas  Budaya  dalam  Dinamika  Komunikasi Internasional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Suryakusumo, Sumaryo. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta: STIH IBLAM.