## PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XIII/2015 TERHADAP HUKUM HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR

## Lolita, Tiza Yaniza
Universitas Tanjungpura e-mail : lolita@hukum.untan.ac.id, tizayaniza@hukum.untan.ac.id,

## ABSTRAK
Kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri  kemungkinan  perkawinan  campur  menjadi  lebih  besar.  Dalam  rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan secara hukum ini  tentu  harus  dicarikan  jalan  keluar.  Terutama  agar  pasangan  kawin  campur  yang telanjur  tidak  membuat  Perjanjian  Perkawinan,  dapat  memiliki  aset  tidak  bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agaria yang melarang orang asing memiliki  hak  milik  atas  tanah  dapat  terakomodir.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk  mengetahui  pengaturan  harta  kekayaan  pelaku  kawin  campur  yang  diperoleh dalam  perkawinan  sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015,  subtansi  dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.

## Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Campur, Harta Kekayaan

## ABSTRACT
In practice, intermarriage occurred before the internet era spread, it is undeniable that the possibility  of  intermarriage  is  greater.  In  order  to  meet  household  needs,  especially  for assets in the form of immovable objects. The husband or wife who are foreign nationals are not  allowed  to  have  ownership  rights  to  immovable  objects  in  Indonesia.  Legally,  this problem  must  be  found  a  way  out.  Especially  so  that  intermarried  couples  who  have  not entered into a Prenuptial Agreement can legally own immovable assets in Indonesia. At the same time, the basic provisions of Agrarian which prohibit foreigners from owning property rights  to  land  can  be  accommodated.  The  decision  of  the  Constitutional  Court  Number 69/PUU-XIII/2015 addresses this legal issue. The purpose of this study is to determine the arrangement  of  the  assets  of  intermarriage  actors  obtained  in  marriages  before  the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, the substance and influence of
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
the Constitutional Court's decision. This research uses normative legal research methods. This research is descriptive which aims to describe something at a certain time.

## Keywords : Marriage, Mixed Marriage, Wealth

## PENDAHULUAN
Dunia tanpa batas yang tercipta dengan luasnya jaringan internet, sangat memungkinkan pertemuan  manusia  antar  negara  antar  benua  secara  online.  Misalnya  saja  Indonesia,  yang  tak sedikit  warganya  melakukan  perkawinan  campur  dengan  warga  negara  lain.  Meskipun  kawin campur  pada  praktiknya  telah  terjadi  sebelum  era  internet  merebak,  tak  dapat  dimungkiri kemungkinan  perkawinan  campur  menjadi  lebih  besar  dengan  besarnya  kesempatan  berelasi antara  lelaki  dan  perempuan  melalui  media  online.  Perkawinan,  menurut  Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. 1
Perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir/  jasmani,  melainkan  juga  unsur  batin/ rohani yang mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia terkait erat dengan adanya keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orangtua.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi terkait dengan pemeliharaan anak, maka suami istri, selain secara rohani wajib saling mencintai, juga memerlukan keberadaan harta benda secara materiil. Dalam lapangan hukum kekayaan, harta benda perkawinan terdiri dari harta bawaan suami/ istri sebelum perkawinan yaitu hadiah yang diperoleh sebelum perkawinan, berada  di  bawah  pengawasan  dan  pemilikan  masing-masing  pihak,  sepanjang  tidak  ditentukan lain, dan harta bersama, yaitu yang diperoleh dalam perkawinan, yang dalam konsep perkawinan dan  lapangan  hukum  harta  kekayaan  menjadi  milik  bersama,  tidak  menjadi  masalah  sepanjang suami istri keduanya adalah warga negara Indonesia.
Hal ini terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di  Indonesia.  Kesulitan  timbul  bila  pasangan  suami  istri  memiliki  kemampuan  finansial  yang cukup  baik,  berkeinginan  membeli  aset  berupa  rumah  atau  tanah,  baik  untuk  dimiliki  saja  atau untuk usaha. Otomatis pasangan tersebut terkendala untuk membeli aset, karena aset tersebut akan menjadi harta bersama.
Kondisi ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan solusi Perjanjian Perkawinan. Undang- undang  Perkawinan  sendiri  mengatur  tentang  Perjanjian  Perkawinan.  Pada  waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut memang tersangkut. Pada saat perkawinan mungkin saja hal ini tidak terpikir oleh para pihak, mengingat biaya untuk membuat perjanjian perkawinan juga tidak murah.
Permasalahan  secara  hukum  ini  tentu  harus  dicarikan  jalan  keluar.  Terutama  agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agaria yang melarang orang asing  memiliki  hak  milik  atas  tanah  dapat  terakomodir.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
1 Vide Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
69/PUU-XIII/2015  menjawab  isu  hukum  ini.  Apa  substansi  putusan  ini  dan  apa  pengaruhnya dalam hukum harta kekayaan, menjadi penekanan pembahasan dalam penelitian ini.
Berdasarkan  hal-hal  yang  dituangkan  dalam  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik mengkaji secara  yuridis  peraturan terkait  yang mampu  menjawab isu  dan permasalahan hukum perkawinan dan harta kekayaan pelaku kawin campur, dalam penelitian yang berjudul: “Pengaruh Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  Terhadap  Hukum  Harta Kekayaan yang Diperoleh Dalam Perkawinan Bagi Pelaku Kawin Campur.”

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, beberapa rumusan masalah yang dapat dikemukakan peneliti adalah:
1) Bagaimana  pengaturan  harta  kekayaan  pelaku  kawin  campur  yang  diperoleh  dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2) Apa substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
3) Apa pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap hukum harta kekayaan bagi pelaku kawin campur?

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  hukum  normatif,  meskipun    terdapat  pula  penelitian  ke lapangan,  karena  aspek  yang  diteliti  tetap  terkait  dengan  norma. 2 Penelitian  bersifat  deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu, 3 Menurut Bambang Sunggono penelitian hukum normatif mencakup:
1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
4) Penelitian Sejarah Hukum.
5) Penelitian Perbandingan Hukum.
6) Penelitian terhadap perkara In Concreto .
7) Penelitian terhadap investarisasi hukum positif. 4
Dalam penelitian ini, yang paling tepat adalah penelitian hukum normatif terkait dengan asas- asas  hukum.  Yaitu  asas-asas  hukum  yang  terkait  dengan  lapangan  hukum  harta  kekayaan  dan perkawinan.

## B. Pendekatan Masalah
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  yang dipandang  paling  tepat  untuk  menjawab  permasalahan.  Selain  penelitian  dalam  ruang  lingkup hukum  adat,  penelitian  hukum  dalam  level  dogmatik  hukum  atau  penelitian  untuk  keperluan praktik hukum  tidak dapat lepas dari pendekatan perundang-undangan. 5 Pendekatan perundang-
2 Catatan bahan pekuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM oleh  Nurhasan Ismail. 2008. Tidak dipublikasikan.
3 Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 8-9.
4 Bambang Sunggono. 1997. Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal l13.
5 Pieter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta. Hal 96.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
undangan merupakan keharusan untuk digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 6 Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 7
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan karena hendak membahas berbagai peraturan perundang-undangan terkait hukum  harta kekayaan dan hukum  perkawinan. Pendekatan ini hendak menjawab rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga.

## C. Bahan-Bahan Hukum
Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh berbagai dokumen yang  relevan.  Dalam  penelitian  kepustakaan  ini,  data  yang  diperoleh  adalah  data  sekunder, 8 yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat, 9 antara  lain  meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berbagai aturan terkait dengan harta kekayaan dan perkawinan.
2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum  primer, 10 meliputi:  buku-buku  hukum,  khususnya  yang  terkait  dengan  harta kekayaan  dan  perkawinan,  jurnal,  hasil  seminar,  makalah,  artikel  yang  ada  kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik yang versi cetak maupun daring/ online .
Data  sekunder  juga  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan.  Yaitu  dengan  mendatangi kantor-kantor  notaris  yang  pernah  mengeluarkan  perjanjian  nikah  setelah  keluarnya  putusan MK  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini,  serta  Mahkamah  Konstitusi  selaku  pihak  yang mengeluarkan keputusan.
D. Prosedur Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum
Seperti  telah dijelaskan sebelumnya pengumpulan bahan-bahan pertama-tama dilakukan melalui  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  terutama  dilaksanakan  di  Pontianak, Kalimantan Barat.
Bahan-bahan hukum diperoleh melalui alat pengumpulan data berupa studi dokumen, untuk mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 11 Studi Dokumen adalah
6 Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing, Malang. Hal 302.
7 Pieter Mahmud Marzuki. Op. Cit. Hal 93.
8 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Lihat Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hal 12.
9 Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 103.
10 Burhan Ashshofa. Loc. Cit.
11 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 70.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
alat  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  data  tertulis. 12 Karena  penelitian  ini  adalah penelitian normatif, maka sumber bahan hukum  yang  utama adalah dokumen-dokumen, seperti yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Studi  dokumen  lanjutan  dilakukan  untuk  mengumpulkan  bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.
Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan juga berupa studi dokumen, yaitu ke kantor- kantor  notaris  di  Jakarta  yang  pernah  mengeluarkan  perjanjian  kawin  setelah  berlakunya Keputusan  MK  Nomor  69/PUU-XIII/2015  ini,  dan  ke  pihak  Mahkamah  Konstitusi  yang mengeluarkan putusan ini.

## E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Terhadap  hasil  penelitian  ini,  dilakukan  analisis  secara  mendalam  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  telah  diperoleh,  kemudian  dihubungkan  dengan  teori  yang  digunakan,  untuk menjawab  permasalahan  yang  diajukan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  namun  tidak  hanya menyajikan informasi yang bersifat deskriptif  belaka, tetapi di dalamnya juga menganalisis dan mengkaji informasi yang diperoleh dari sumber baru dan menghubungkan dengan sumber-sumber lainnya. 13
Peter Mahmud dalam bukunya Penelitian hukum menyebutkan langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah  tersebut  antara  lain  mengidentifikasi  fakta  hukum  dan  mengeliminir  hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan- bahan hukum yang relevan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu  hukum,  memberikan  preskripsi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dibangun  di  dalam kesimpulan. 14
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitif, yaitu memahami data dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan data yang diperoleh selama penelitian secara sistematis. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif  sehingga  pendekatan  secara  kualitatif  lebih  memudahkan  dalam  mengkontruksi, menganalisa, serta menyimpulkan data yang diperoleh.
12 Ibid. Hal 21.
13 Beberapa langkah dalam metode penelitian ini diambil dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh Diah Apriani Atika Sari dalam tesis yang berjudul  “Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu ( Integrated Coastal Zone Management ) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo”, pada Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, 2008.
14 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hal 171.

## PEMBAHASAN

## A. ANALISIS  PENGATURAN  HARTA  KEKAYAAN  KAWIN  CAMPUR  YANG DIPEROLEH  DALAM  PERKAWINAN  SEBELUM  ADANYA  PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa 15 Perjanjian  perkawinan  merupakan  suatu  bentuk perjanjian  yang  mengatur  tentang  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  dan  lainnya.  Perjanjian perkawinan ( prenupital agreement ) sebagaimana diketahui  tentang peraturan harta kekayaan calon suami dan calon istri.  Pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya,  yaitu  suatu  perjanjian  antara  calon  suami  dan  calon  istri  untuk  mengatur  harta kekayaan  pribadi  yang  dibuat  menjelang  perkawinan,  serta  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah.
Manusia  dalam  menjalani  kehidupan  sehingga  dalam  hal  perkawinan  tidak  hanya melakukan  perkawinan  sesama  orang  Indonesia  tetapi  juga  dengan  orang  bukan  orang Indonesia  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan  mengatur  terhadap perkawinan campuran.
Perkawinan yang dilaksanakan mempunyai akibat  selain  tentang anak hal lainnya adalah masalah    harta  dalam  perkawinan. 16 Untuk  mengatur  agar  dalam  hal  harta  kekayaan  dalam perkawinan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka dalam Undang- Undang Perkawinan mengatur tentang diperbolehkannya perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh  para pihak dalam hal ini suami-istri yang akan melaksanakan perkawinan,  bebas menentukan  bentuk  hukum  yang  dikehendaki  atas  harta  kekayaan  yang  menjadi  objeknya. Calon suami-istri dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan  sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas. 17
Ketentuan  tentang  perjanjian  kawin  diatur  dalam  Pasal  29  Undang  Undang  Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan. Dengan perjanjian kawin inilah apabila perkawinan campuran yang  dilakukan  tersebut  dapat  menghindarkan    permasalahan  dikemudian  hari.  Hal  ini dikarenakan  adanya  peraturan-peraturan  lainnya  yang  mempunyai  hubungan  dengan perkawinan berkaitan dengan kebangsaan seseorang (kewarganegaraan).
Adapun perjanjian kawin sebelum  adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 adalah sebagai berikut:
15 Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
16 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
17 Soetojo Prawirohamidjojo, Op. cit., hal 58
1. Tentang Perjanjian Perkawinan adalah:
1) Mengatur tentang Perjanjian Perkawinan
2) Isi  perjanjian  perkawinan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum,  agama  dan kesusilaan.
3) Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kehendak kedua pihak.
4) Waktu  dibuat  Perjanjian    perjanjian  perkawinan  dibuat  sebelum  perkawinan  dan dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung.
5) Kepemilikan status tanah dan bangunan istri untuk suami kewarganegaraan asing istri tidak dapat membeli atau memiliki tanah dan bangunan di Indonesia.
B. ANALISIS  SUBSTANSI  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR.  69/PUU- XIII/2015
Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret  2016  terjadi  perubahan  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  perjanjian  perkawinan, putusan  tersebut  atas  permohonan  seorang  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan perkawinan  campuran,  yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan.  Seiring  waktu  berjalan  pasangan  tersebutpun  bermaksud  untuk  membeli rumah/rumah susun, akan tetapi karena peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada UUPA dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya WNI saja yang bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia.
Oleh  karena  itu  kemudian  pasangan  perkawinan  campuran  tersebut  mengajukan permohonan  constitutional  review  (pengujian  konstitusional)  ke  Mahkamah  Konstitusional kerana tela merasa dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA,  Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3),  ayat  (4),  ayat  dan  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya atas permohonan demikian itu MK berpendapat dalam pertimbangan hukumnya  menyebutkan  bahwa:  Tegasnya,  ketentuan  yang  ada  saat  ini  hanya  mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam  kenyataannya  ada  fenomena  suami-istri  yang  karena  alasan  tertentu  baru  merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan.
Selama  ini  sesuai  dengan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  perjanjian demikian  itu  harus  diadakan  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  harus  diletakkan  dalam suatu  akta  Notaris.  Perjanjian  Perkawinan  ini  mulai  berlaku  antara  suami  dan  istri  sejak perkawinan  dilangsungkan.  Isi  yang  diatur  di  dalam  Perjanjian  perkawinan  tergantung  pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan, adapun terhadap bentuk  dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya bagi pasangan yang membuat perjanjian perkawinan (sesuai dengan hukum “kebebasan berkontrak”).
Seperti  pada  pasal  Perjanjian  Perkawinan,  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan,  yaitu  pada    Pasal  29  ayat  (1),  perjanjian  perkawinan,    sejak  perkawinan dilangsungkan,    dalam  Pasal  29  ayat  (3),  dan  perjanjian  perkawinan,  selama  perkawinan berlangsung, yaitu  dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dengan demikian, perjanjian perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Putusan MK yang demikian itu, akan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  sejak  setelah  diucapkan  dihadapan  sidang terbuka untuk umum, 18 yang berarti bahwa, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (final and binding). Akibat hukum Putusan MK di atas yang mengabulkan permohonan Pemohon ialah batal  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  terhadap  suatu  norma  hukum  yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  berdasarkan  amar  Putusan  MK  di  atas inkonstitusional  bersyarat,  sehingga  putusan  yang  demikian  itu  menciptakan  suatu  keadaan hukum  baru  (dekclaratoir  constitutif)  yang  dalam  hal  ini  MK  sebagaimana  disebut  oleh  Hans Kelsen  sebagai  negatif-legislator,  sehingga  Putusan  MK  tersebut  sama  dengan  perintah konstitusi.  Adapun  kekuatan  hukum  dari  Putusan  MK  terdiri  dari  kekuatan  hukum  mengikat, kekuatan  hukum  pembuktian,  dan  kekuatan  hukum  eksekutorial.  Kekuatan  hukum  mengikat pada  Putusan  MK  tidak  hanya  mengikat  pihak-pihak  berperkara  (interpartes),  tetapi  juga mengikat  dan/atau  ditujukan  bagi  semua  warga  negara,  lembaga/pejabat  negara  dan  badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (erga omnes). Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut  Putusan  MK  juga  mengikat  bagi  Notaris  selaku  yang  memiliki  wewenang  (pejabat) dalam pembuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas Kependudukan wewenang (pejabat) dalam pembuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan  Agama  (KUA)  selaku  pejabat  yang  memiliki  wewenang  untuk  mencatatkan  akta perjanjian perkawinan tersebut.
Namun  demikian  terkait  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sepanjang perkawinan harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyata masih terdapat hambatan- hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, ini terjadi karena ternyata  ada  pejabat  kantor  catatan  sipil  yang  hanya  berpegang  pada  petunjuk  teknis  terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  perihal  pencatatan  perkawinan  dan  pencatatan  perjanjian  perkawinan  tersebut. Hambatan tersebut terjadi oleh karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan  pencatatan  perkawinan  tersebut  tidak  terdapat  kolom  mengenai  perjanjian perkawinan. 19
Demikian juga terhadap pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung  tentunya  akan  menghadapi  hambatan  yang  sama  sepanjang  belum  ada  ketentuan baru yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri Dalam Negeri harus segera  mengeluarkan  peraturan  terkait  dengan  pencatatan  perjanjian  perkawinan,  termasuk mengenai  pencatatan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sepanjang  perkawinan,  yang  segera
18 Indonesia, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
19 Alwesius, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2017.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang  dibuat  pada  saat  perkawinan  berlangsung  maka  tentunya  pencatatannya  belum  dapat dilakukan, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut belum dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku dianatara para pihak. 20

## C. ANALISIS  PENGARUH  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR.  69/PUU- XIII/2015
Adapun pengaruh hukum atas Putusan Mahkamah Kosntitusi No. 69/PUU-XIII/2015 adalah  terjadinya  pemisahan  harta  yang  sebelumnya  menjadi  harta  bersama  menjadi  harta masing-masing para pihak dan terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yang disusun oleh MKRI ternyata memiliki 3 masalah yang sangat penting. Pertama, pertimbangan sehubungan  pengujian  UUPA  mengandung  falasi  karena  menyamakan  hal  yang  berbeda, yaitu status perkawinan WNI dan klasifikasi mengenai siapa yang bisa menjadi WNI. Kedua, MKRI  banyak  tidak  memberikan  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang  diputuskan  dan diformulasikan dalam Petitumnya, khususnya sehubungan dengan penafsiran terhadap Pasal 29  ayat  (1),  Pasal  29  ayat  (3)  dan  Pasal  29  ayat  (4)  UU  Perkawinan.  Ketiga,  MKRI  tidak mempertimbangkan  dampak  dari  perubahan  karakteristik  perjanjian  perkawinan.  Masalah lainnya dalam Putusan MKRI No. 69/PUU-XIII/2015 adalah pemisahan pertimbangan antara pengujian  terhadap  UUPA  dan  UU  Perkawinan.  Dalam  konteks  ini  MKRI  memutus  rantai hubungan antara pengaruh perkawinan terhadap kepemilikan terhadap hak atas tanah. Dengan melakukan ini, Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 kurang berhasil.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Adapun  perjanjian  kawin  sebelum    adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015 adalah sebagai berikut:
1. Tentang Perjanjian Perkawinan adalah:
1) Mengatur tentang Perjanjian Perkawinan
2) Isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
3) Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kehendak kedua pihak.
4) Waktu  dibuat  Perjanjian    perjanjian  perkawinan  dibuat  sebelum  perkawinan  dan dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung.
5) Kepemilikan  status  tanah  dan  bangunan  istri  untuk  suami  kewarganegaraan  asing  istri tidak dapat membeli atau memiliki tanah dan bangunan di Indonesia.
2. Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  dapat  ditempuh  (final  and  binding).  Akibat  hukum
20 Ibid.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Putusan  MK  di  atas  yang  mengabulkan  permohonan  Pemohon  ialah  batal  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh Pemohon,  oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  Pasal  29  ayat  (1),  (3),  dan  (4)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  berdasarkan  amar  Putusan  MK  di  atas inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (dekclaratoir constitutif) yang dalam hal ini MK sebagaimana disebut oleh Hans Kelsen  sebagai  negatif-legislator,  sehingga  Putusan  MK  tersebut  sama  dengan  perintah konstitusi. Adapun kekuatan hukum dari Putusan MK terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum mengikat pada  Putusan  MK  tidak  hanya  mengikat  pihak-pihak  berperkara  (interpartes),  tetapi  juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (erga omnes).
3. Adapun pengaruh hukum atas Putusan Mahkamah Kosntitusi No. 69/PUU-XIII/2015  adalah terjadinya pemisahan harta yang sebelumnya menjadi harta bersama menjadi harta masing- masing para pihak dan terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yang disusun oleh  MKRI  ternyata  memiliki  3  masalah  yang  sangat  penting.  Pertama,  pertimbangan sehubungan  pengujian  UUPA  mengandung  falasi  karena  menyamakan  hal  yang  berbeda, yaitu status perkawinan WNI dan klasifikasi mengenai siapa yang bisa menjadi WNI. Kedua, MKRI  banyak  tidak  memberikan  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang  diputuskan  dan diformulasikan dalam Petitumnya, khususnya sehubungan dengan penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat  (4) UU Perkawinan. Ketiga, MKRI tidak mempertimbangkan dampak dari perubahan karakteristik perjanjian perkawinan.

## Rekomendasi
Dari uraian kesimpulan diatas, peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan  sehingga  dapat  mengetahui  hak-hak  dan  kewajiban  yang  menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.
2. Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-VIII/2015,  seharusnya Kementrian  Hukum  dan  HAM  menerbitkan  semacam  surat  edaran  terkait  pelaksanaan tugas notaris selaku Pejabat Umum yang bertugas membuat surat perjanjian perkawinan dan  menerbitkan  akta  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- VIII/2015.
3. Khusus  terkait  pencatatan  pelaporan  perjanjian  perkawinan  di  Catatan  Sipil,  telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam  Negeri  Nomor  472.2/5876/DUKCAPIL tanggal  19  Mei  2017 yang  ditujukan kepada semua kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota di
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
seluruh  Indonesia,  yang  mengatur  bahwa  Dukcapil  sebagai  instansi  pelaksana  atau  Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana akan dibuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan, sedangkan atas akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain namun perjanjian  perkawinannya  dibuat  di  Indonesia,  pelaporannya  dibuat  dalam  bentuk  surat keterangan  perlu  diberikan  sosialisasi  agar  pasangan  perkawinan  campur    dapat memahaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati.  2008. Hukum  Perikatan:Penjelasan  Makna  Pasal  1233  Sampai Pasal 1456 BW . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Sunggono. 1997. Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta. Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.
Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta. Johnny  Ibrahim.  2007. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Cetakan  Ketiga. Bayumedia Publishing, Malang.
Pieter  Mahmud  Marzuki.  2007. Penelitian  Hukum. Edisi  Pertama  Cetakan  Ketiga.  Kencana, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamujdi.  2012. Penelitian  Hukum  Normatif .  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Suharnoko. 2009. Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus . Kencana Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Diah Apriani Atika Sari. 2008. “Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu ( Integrated Coastal Zone Management ) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo”. Tesis pada Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.
Nurhasan  Ismail.  2008.  Catatan  bahan  pekuliahan  Seminar  Desain  Penelitian,  Magister  Ilmu
Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM. Tidak dipublikasikan.