## The Influence of AKP Party on Turkey’s State Identity during Erdogan Administration

## Pengaruh Partai AKP terhadap Identitas Negara Turki pada
Masa Kepemimpinan Erdogan
Agus Haryanto, Saras Ikhia Maulida, & Arief Bakhtiar Darmawan Universitas Jenderal Soedirman

## ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan pengaruh partai Adelete Ve Kalkinma Partisi (AKP) terhadap identitas negara (state identity) Turki pada tahun 2002-2018. Penelitian ini fokus kepada perubahan yang dilakukan AKP terhadap identitas negara Turki pada tahun 2002-2018. 2002 yang merupakan awal pemerintahan Turki dibawah AKP, serta dibatasi pada tahun 2018 yang merupakan batas penulis dalam meneliti dikarenakan keterbatasan waktu, mengingat AKP dan Erdogan masih memerintah sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan konsep state identity oleh Maxym Alexandrov yang merekonseptualisasikan state identity agar lebih komprehensif. Penulis juga menggunakan teori peran (role theory) untuk melihat peran kelompok AKP dalam kebijakan luar negeri Turki. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, AKP berhasil membentuk state identity baru yang mendasarkan pada nilai-nilai sejarah, budaya dan sosialisasi masyarakat Turki. Namun, conservative democratic ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. AKP menggunakan strategi politik populisme, yang mana ia memiliki ruang untuk ideologi lain dalam ideologi conservative democratic, yaitu Islamisme. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dalam dan luar negerinya, rezim Erdogan menjadi pemerintahan yang otoriter ke dalam, namun Islamis ke  luar. Turki mencoba untuk menjadi pemimpin regional dan mengambil peran dalam komunitas negara-negara Islam. Erdogan dianggap memanfaatkan demokrasi sebagai batu loncatan untuk membentuk negara Islam.
Kata kunci: Adelete Ve Kalkinma Partisi, identitas negara, Erdogan, teori peran, Turki
This study explains the influence of Adelete Ve Kalkinma Partition (AKP) party on Turkish state identity in 2002-2018. This research focuses on the changes made by the AKP to Turkish state identity in 2002-2018. 2002 which was the beginning of the Turkish government under the AKP, and was limited to 2017 which was the author’s boundary in research due to time constraints, considering that the AKP and Erdogan still governed until now. This research uses the concept of the state identity approach by Maxym Alexandrov who reconceptualizes the state identity to be more comprehensive. The authors also use role theory to see the role of the AKP group in Turkish foreign policy. This type of research is qualitative research. Based on the results of the research, the AKP succeeded in forming a new state identity based on the historical, cultural and socialization values   of Turkish society. However, conservative democratic is not in accordance with what was previously expected. The AKP uses a political strategy of populism, where it has room for other ideologies in conservative democratic ideology, there is Islamism in it. This can be seen from various internal and foreign policies, Erdogan’s regime became an authoritarian government inward, but Islamists came out. Turkey tries to become a regional leader and take a role in the community of Islamic countries. Erdogan is considered to use democracy as a springboard to form an Islamic state.
Keywords: Adelete Ve Kalkinma Partisi, Erdogan, role theory, state identity, Turkey
Ambisi Turki yang terus berupaya meningkatkan peran dan pengaruhnya di tingkat regional dan global terus mendapat perhatian para akademisi (Süsler 2019). Turki merupakan negara dengan presentasi penduduk Muslim sekitar lebih dari 98% dari total populasi (Pew Research Center 2011). Selama dua dekade terakhir, Adalete Ve Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan dan Recep Tayyip Erdoğan  memberikan  harapan  bagi  Islam  dan  demokrasi  dalam  agenda  reformasi Turki (Kirişci & Sloat 2019). Ketika terjadi Arab Spring, Turki bahkan dianggap sebagai model bagi negara-negara Timur Tengah tentang bagaimana negara berpenduduk mayoritas Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan dalam satu negara moderat. Selain Eropa, Turki di bawah Erdoğan juga semakin menanamkan pengaruh di Timur Tengah ( Özpek & Yaşar 2018; Aslan 2016; Carley 1995).
Perkembangan  Turki di  bawah  Erdoğan  saat  ini  menampilkan  perubahan  perlahan dari negara sekuler di bawah Ataturk. Sebagai negara Republik Demokratik Sekular, Perdana Menteri Turki menduduki peran sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara yang berpegang pada tatanan demokrasi terbatas dengan berlandaskan ideologi sekularisme Ataturk. Turki menjadi negara independen yang lepas  dari  kekuasaan  Kekaisaraan  Ottoman  pada  tahun  1923  dan  bertranformasi menjadi  negara  yang  berkiblat  ke  Barat  untuk  menjadikan  Turki  sebagai  negara industri dengan identitas sekular modern ( Central Intelligence Agency 2019).
Kemal  Ataturk  menjabat  sebagai  presiden  mulai  29  Oktober  1923  (Zurcher  2003, 160-2). Kemal Ataturk membawa banyak perubahan di Turki. Ataturk membubarkan warisan peninggalan Kesultanan Ottoman, seperti membubarkan institusi-institusi keagamaan,  mengganti  huruf-huruf  Arab  dengan  Latin,  melarang  penggunaan fez (topi khas orang Turki) dan pakaian yang identik dengan Islam di tempat umum, serta memberikan hak-hak kaum perempuan agar setara dengan laki-laki (Wallerstein 2016). Rezim Kemal Ataturk kemudian berubah menjadi rezim otoriter dengan sistem satu partai, yaitu Partai Rakyat Republik (PRR) atau Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sebagai  satu-satunya  partai  politik  yang  memegang  kekuasaan.  Sejak  tahun  1925, Ataturk mengeluarkan berbagai kebijakan hukum dan peradilan untuk membungkam oposisi, sampai akhirnya pada tahun 1931 Turki mengumumkan sebagai penganut satu partai (Zurcher 2003, 176-9).
Perubahan  terjadi  pada  rentang  waktu  1945-1950.  Turki  perlahan  menuju  negara yang lebih demokratis. Di dalam negeri, Turki memiliki beragam masalah domestik, seperti masyarakat pedesaan tidak mengalami standar kehidupan dan ketidakpuasaan generasi  muda  pada  rezim  CHP  dan  Inonu.  Ismet  Inonu  akhirnya  mengizinkan liberilasasi politik dan pembentukan oposisi (Zurcher 2003, 206-7). Di luar negeri, faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan Turki adalah kemenangan Amerika Serikat (AS) dalam Perang Dunia II. Kemenangan AS yang membawa nilai demokrasi membuat Turki condong ke Barat (Zurcher 2003, 208-9).
Meski demikian, ideologi sekularisme Ataturk yang dipegang militer Kemalis terus memojokkan partai yang dianggap membahayakan sekularisme, terutama partai yang membawa ideologi Islam. Pada tahun 1997, dalam peristiwa yang disebut 28 February Process, militer Kemalis memaksa Perdana Menteri Necmettin Erbakan yang berasal dari partai Islam untuk mundur dari jabatan. Pada tahun 1998, Mahkamah Konstitusi Turki  juga  membubarkan  Refah  Party yang dipimpin Erbakan dengan tuduhan pemisahan agama dan politik. Peristiwa 28 February Process membagi politik Islam
menjadi dua faksi, yaitu faksi tradisionalis dan reformis. Faksi tradisionalis mendukung penghapusan larangan yang diberlakukan pada Erbakan daripada mendukung agenda demokratisasi.  Sementara  itu,  faksi  reformis  lebih  memilih  sisi  politik  yang  peka terhadap Islam daripada politik Islamis, dengan menggunakan bahasa demokrasi dan hak asasi manusia. Para reformis yang mengaku sebagai demokratik konservatif inilah yang mendirikan Partai AKP pada tanggal 1 Agustus 2001 (Bashirov & Lancaster 2018, 3; Cinar 2006, 473-4). Dalam perjalanannya, Partai AKP terus menghadapi ketegangan tersendiri dengan kelompok sekularis (Dagi 2006, 88).
Pemilihan umum tahun 2002 membawa perubahan baru dalam negara ini. AKP memenangkan  pemilihan  mutlak  dengan  menduduki  340  kursi  dari  550  kursi  di parlemen. Hal tersebut berdampak pada menurunnya peran militer, yang mewarisi ideologi  Ataturk,  dalam  perpolitikan  Turki.  Penelitian  ini  berusaha  menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana partai AKP mempengaruhi identitas negara Turki pada rentang waktu 2002-2018. Penulis beragurmen bahwa kemenangan Partai AKP pada pemilihan umum Turki tahun 2002 berdampak besar bagi kondisi domestik negara tersebut. Hal itu membuat AKP kembali memperoleh kemenangan pada parlemen di pemilihan umum selanjutnya. Perubahan yang dilakukan AKP pada kondisi dalam negeri Turki turut berpengaruh terhadap politik luar negeri Turki yang kemudian berimbas pada munculnya perubahan terhadap identitas negara Turki yang baru. Perubahan identitas negara terjadi melalui dominasi partai AKP yang membawa identitas sebagai partai democratic conservative yang kemudian berpengaruh besar pada kedua dimensi masyarakat dan elit politik yang kemudian membentuk identitas negara baru bagi Turki sebagai negara yang lebih demokratis namun konservatif dan mengikis dominasi sekularisme yang telah lama ada semenjak 1923. Hal itu berdampak pula  pada  kebijakan  baik  nasional  maupun  kebijakan  luar  negeri  yang  kemudian memperkuat identitas baru Turki.

## Konsep Identitas Negara sebagai Kerangka Analisis
Sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan konsep identitas negara yang dipaparkan  oleh  Maxym  Alexandrov.  Alexandrov  (2003)  berusaha  menjelaskan identitas dengan menggabungkan berbagai pendekatan konstruktivis yang selama ini tidak seragam dan memberikan peran kepada identitas negara sebagai alat interaksi strategis  antarnegara.  Alexandrov  membuat  grafik  argumen  dari  Alexander  Wendt, pendekatan konstruktivis konvensional, serta konstruktivis kritis untuk menjelaskan posisi identitas negara dalam disiplin hubungan internasional.
Pertama,  Alexandrov  (2003,  38-39)  menjelaskan  definisi  identitas  menurut Alexander Wendt dengan asumsi bahwa negara sebagai kesatuan aktor”. Dari situ, Wendt mendefinisikan identitas sebagai pemahaman diri oleh negara dan pandangan terhadap kepentingan dan tindakan negara. Kedua, identitas membentuk kepentingan negara, dan pada gilirannya akan memandu tindakan negara. Ketiga, perubahan identitas  bisa  terjadi  ketika  identitas  lama  ditinggalkan  dan  identitas  baru  dipilih. Di  sini  Wendt  mengasumsikan  nilai-nilai  tertentu  yang  menjadi  dasar  bagi  pilihan tersebut. Kepentingan dihasilkan dari identitas, tetapi identitas dipilih karena minat atau nilai tertentu. Gambar di bawah ini memperlihatkan alur pendekatan tersebut.

## Gambar 1. Pendekatan Teoritis terhadap Konsep Identitas Negara
Sumber: Alexandrov 2003, 38
Pada gambar di atas, Alexandrov menjelaskan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang mencakup semua hubungan kausal yang signifikan secara teoritis. Garis dengan warna hitam tebal menunjukan pandangan dari Wendt mengenai bagaimana identitas negara terbentuk oleh adanya kondisi politik, budaya dan norma yang dipengaruhi pula oleh norma dan sistem internasional yang kemudian saling mempengaruhi terhadap pandangan dari aktor selain negara dan sistem internasional. Identitas negara yang tercipta dari hal-hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap kepentingan negara yang kemudian membentuk tindakan negara atau kebijakan luar negerinya. Sementara pandangan konstruktivis konvensional lainnya yang digambarkan dengan garis  panah  dengan  garis  tipis  hanya  menjelaskan  bahwa  identitas  negara  dapat membentuk kepentingan negara dan kebijakan luar negeri. Panah dengan garis putus- putus menggambarkan mengenai pandangan dari para kritikal konstruktivis bahwa identitas negara turut dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri negara dan pandangan dari aktor internasional yang saling mempengaruhi.
Alexandrov  membagi  identitas  negara  menjadi  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  internal dan eksternal. Dimensi internal mengacu pada representasi dan keyakinan yang dipegang oleh elit dan masyarakat umum dalam negara itu sendiri, sedangkan dimensi eksternal mengacu pada representasi dan keyakinan tentang negara di antara para elit dan publik di negara-negara lain. Secara umum representasi domestik cenderung lebih  positif,  namun  representasi  eksternal  dapat  mencakup  baik  positif  maupun negatif.  Terlebih  dengan  adanya  penyebaran  komunikasi  secara  global  tidak  dapat menghindari  intervensi  eksternal  dalam  dimensi  domestik  dari  identitas  negara (Alexandrov  2003,  39).  Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana  dimensi internal, yaitu AKP sebagai partai berkuasa, membentuk identitas negara dengan mengakomodasi dimensi eksternal dan mempengaruhi kepentingan serta kebijakan luar negeri Turki.
Dalam mempengaruhi kepentingan dan tindakan negara, identitas negara tidak dapat
bertindak sendiri, melainkan dibutuhkan adanya proses state identity politics atau politik identitas negara, agar dapat membentuk artikulasi kebijakan dan kepentingan yang aktual. Politik identitas negara akan mengarahkan pada berbagai upaya oleh perwakilan negara dan aktor politik lainnya untuk memperkuat, melemahkan, atau mendefinisikan  kembali  representasi  saat  ini  dari  negara  dan  keyakinan  tentang perilaku yang tepat, untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara dan hubungan dengan negara lain. Dalam arti sempit, politik identitas negara mempengaruhi identitas  negara.  Ini  berarti  hubungan  sederhana  dari  kebijakan  tertentu  dengan identitas negara, yaitu yang berarti menyajikan kebijakan negara itu sebagai ekspresi representasi negara yang diterima dan keyakinan tentang perilaku yang sesuai harus dianggap sebagai bagian politik identitas negara. Para pelaku politik dari kedua dimensi, sama-sama dapat mempengaruhi kedua dimensi tersebut (Alexandrov 2003, 40).

## Dimensi Internal dan Eksternal dalam Kebijakan Luar Negeri Turki pada Masa AKP Berkuasa
Sebagaimana  pendekatan  teoritis  yang  ditunjukkan  oleh  Alexandrov  (lihat  Gambar 1), identitas negara terbentuk dari faktor domestik atau dimensi internal dan faktor internasional atau dimensi eksternal. Fokus domestik dalam penelitian ini adalah Partai AKP dan para pemimpin atau tokoh pendukungnya. Sementara fokus internasional tulisan  ini  adalah  ide  sekularisme  Eropa  dan  pemihakan  terhadap  isu-isu  Islam  di kawasan Timur Tengah. Hal inilah yang nantinya berpengaruh terhadap pergeseran identitas negara Turki.
Dalam dimensi internal, terdapat beberapa poin penting yang memengaruhi identitas negara Turki. Poin penting yang pertama adalah Adalete Ve Kalkinma Partisi (AKP). Partai AKP didirikan pada tanggal 14 Agustus 2001. Para pendiri AKP diantaranya adalah Recep Tayyip Erdogan, Ahmert Aktas, Ali Aydin Dumanoglu, Ali Ihsan Arslan, Ayse Bohurler, Binali Yildirim, Alaatin Buyukkaya, Ali Babacan, dan tokoh lainnya. Para  pemimpin  AKP  masuk  kedalam  politik  melalui  National  Outlook  Movement pro-Islam  dari  Erbakan,  yang  terhubung  dengan  berbagai  partai  dengan  ideologi Islam,  seperti  National  Order  Party  (Mili  Nizam  Partisi),  National  Salvation  Party (Mili Selamet Partisi), Welfare Party (Refah Partisi) dan Virtue Party (Fazilet Partisi) (Sus 2012, 222). Meskipun merepresentasikan identitas Muslim kosmopolitan dan menganggap  jaringan  Islam  sebagai  instrumen  mobilisasi  politik,  namun  mereka menyangkal memiliki keterlibatan dengan agenda Islam Erbakan.
Erdogan dan para penggagas berdirinya AKP merupakan faksi reformis, sebagai akibat adanya peristiwa 28 February Process yang membuat munculnya dua faksi dari kubu politik  Islam  menjadi  faksi  reformis  dan  tradisionalis.  Identitas  baru  yang  dibawa oleh AKP seolah-olah menjadi jawaban atas kejenuhan masyarakat akan militer dan ideologi  Kemalis  yang  justru  berfokus  pada  usaha  menghilangkan  ancaman  dari oposisi sekularisme dibandingkan dengan mendengarkan keinginan rakyat dan hanya berfokus pada ideologi yang tidak sesuai dengan identitas masyarakat. AKP memilih fokus untuk mengkampanyekan pesan-pesan moderat, damai, reformis dengan berdiri di  atas  platform bread and democracy ,  serta  menjanjikan  untuk  memprioritaskan masalah-masalah material rakyat (Cinar 2006, 473).
Konstitusi AKP menggambarkan Republik “sebagai akuisisi paling penting dari bangsa Turki” dan menegaskan bahwa “kehendak bangsa adalah satu-satunya kekuatan yang menentukan”. Partai AKP “mempertimbangkan kehendak bangsa, aturan hukum, alasan sains, pengalaman, demokrasi, hak dan kebebasan fundamental, dan moralitas  sebagai  referensi  utama  dari  konsepsi  pemerintahannya”.  AKP  mengakui dan menghormati semua hak asasi manusia, seperti memiliki keyakinan, gagasan, ras, bahasa, hak berekspresi, hak berserikat, dan hak untuk hidup yang berbeda. Mereka menganggap bahwa keragaman bukan sumber diferensiasi, tetapi “kekayaan budaya kita yang memperkuat solidaritas kita”. AKP percaya bahwa “kemauan nasional dapat berdaulat hanya ketika hak-hak politik secara bebas dilaksanakan, dan, pada gilirannya, bebas  dari  hak  politik  hanya  bisa  diwujudkan  dalam  masyarakat  demokratis  yang pluralis dan partisipatif”. AKP juga menekankan kebebasan berekspresi untuk semua orang dan hak untuk hidup sesuai dengan keyakinan seseorang. Negara seharusnya tidak  mendukung  atau  menentang  keyakinan  atau  pemikiran  apapun,  dan  jaminan dari pemahaman ini adalah prinsip-prinsip konstitusional mengenai sekularisme dan persamaan di hadapan hukum (Çağliyan‐İç ener 2009).
AKP  melihat  demokrasi  sebagai  sebuah  proses  yang  membangun  dan  memajukan dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. AKP memiliki konsep politik bahwa kehendak rakyat adalah sumber utama legitimasi. Sejak 2002, AKP telah menyelesaikan reformasi legislatif yang ditetapkan dalam programnya, yang kemudian memperluas supremasi hukum untuk mengembangkan demokrasi dan hak asasi manusia dan untuk memperluas kebebasan politik guna mencapai standar demokrasi yang maju. Dengan  ide  tersebut,  semenjak  pemilihan  umum  tahun  2002,  AKP  memenangkan pemilihan mutlak dengan menduduki 340 kursi dari 550 kursi di parlemen.
Ada setidaknya tiga hal yang membantu para pendiri AKP dalam upaya pembangunan partai. Pertama, mendapat dukungan dari sebagian besar mantan perwakilan dari Partai Fazilet, partai yang didirikan Erbakan sebelum membuat Saadat Party. Kepemimpinan AKP memenuhi segala aspek adaptasi partai politik, yaitu pemimpin yang handal, organisasi partai yang dinamis, adaptasi garis ideologis dan arah partai untuk menyesuaikan diri dengan pergeseran opini publik, dapat memilih strategi dan taktik yang jelas, dan rekrutmen aktivis partai yang bekerja untuk memperluas basis sosial partai. AKP menjanjikan hal-hal yang dapat menarik dukungan dari kalangan liberal dan konservatif dengan menyerukan jenis partai politik baru, menjanjikan reformasi politik dan ekonomi yang luas, keanggotaan di Uni Eropa, dan menyelesaikan masalah Siprus. Gunter Verheugen, seorang Komisioner Uni Eropa menyebut reformasi cepat di bawah pemerintahan AKP ini sebagai revolusi kedua Turki setelah pendirian negara Republik oleh Ataturk (Cinar 2006, 470).
Poin penting kedua yang memengaruhi identitas negara adalah ide dan tindakan para pemimpin dan tokoh pendukung AKP. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika aktor tersebut memiliki posisi yang dominan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Di sini penulis memamparkan tiga tokoh utama Turki yang memiliki pengaruh kuat dalam perpolitikan dalam negeri semenjak AKP berkuasa, yaitu Recep Tayyip Erdogan, Fethullah Gulen, dan Ahmet Davutoglu. Ketiga tokoh tersebut merupakan tiga tokoh penting yang berkaitan dengan kepemimpinan AKP.
Pertama, kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Erdogan merupakan Perdana Menteri
Turki periode 2003-2014 dan P residen Turki sejak 2014 sampai sekarang. Kepribadian Erdogan  merupakan  kunci  untuk  memahami  banyak  kebijakan  dari  pemerintah AKP yang sering dianggap kontroversial (Yilmaz & Bashirov 2018). Menurut analisis Gorener dan Ucal (2011), dalam hal kemampuan mengendalikan peristiwa, Erdogan cenderung  menghadapi  masalah  dengan  tegas,  dan  jika  perlu  dengan  paksaan.  Hal ini membuat Erdogan mendominasi pengambilan keputusan dan mengatur struktur pengambilan keputusan yang tersentralisasi kepada dirinya. Dalam hal kompleksitas konseptual,  Erdogan  jarang  melihat  sesuatu  dengan  kompleks.  Erdogan  lebih cenderung melihat dunia sebagai hitam dan putih, yang berarti Erdogan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas. Dampak lainnya, Erdogan akan memilih penasehat atau orang dekat yang berpikiran sama dan menghindari pemikiran out of the box . Nilai ketidakpercayaan terhadap orang lain juga tinggi dalam diri Erdogan. Erdogan melihat lingkungan sekitar berbahaya dan mengancam, sehingga selalu bersikap waspada terhadap apapun dan siapa pun.
Kedua, Fethullah Gulen. Gulen merupakan ulama kharismatik dan pemimpin gerakan Hizmet (atau gerakan Gulen). Gerakan Hizmet merupakan kelompok individu muda yang mendukung adanya demokratisasi di Turki. Gulen merupakan sarjana Muslim yang sejak usia muda sudah mempromosikan perdamaian dunia dengan menganjurkan dialog-dialog  antar  budaya  dan  lintas  agama,  mengajarkan  nilai-nilai  universal manusia dan memberitakan mengenai Islam moderat. Anggota-anggotanya tersebar di berbagai lembaga negara dengan berbagai posisi, namun begitu Hizmet menjaga jarak dengan politik aktif dan partai politik. Ideologi yang dibawa Gulen mudah diterima oleh logika masyarakat, ditambah dengan banyaknya sekolah-sekolah yang didirikan kelompok ini di berbagai negara. Hizmet juga memiliki alat media sendiri.

## Dalam awal pendirian AKP sampai berhasil memasuki pemerintahan, kelompok
Hizmet merupakan pendukung AKP. Namun, Hizmet berubah menjadi musuh ketika pada tahun 2013 terjadi ketegangan di antara dua kelompok ini. Waktu itu, Erdogan berusaha  untuk  mencalonkan  diri  menjadi presiden. Erdogan menganggap Gulen beserta kelompok Hizmet merupakan musuh terbesar karena sering melakukan kritik, apalagi dengan tidak adanya kepastian kelompok tersebut untuk mendukung kepemimpinannya. Gulen sendiri menganggap bahwa Erdogan semakin otoriter dan memiliki agenda tersembunyi. Dalam interpretasi Gulen, AKP dan Erdogan memilih bentuk  Islam  Wahabi  untuk  mengkonsolidasikan  kekuatan  politik  mereka  (Dogan 2018, 97). Untuk mengamankan dirinya, Erdogan mengambil langkah agresif dengan berperang melawan Gulen dan simpatisannya agar dapat mencapai pemerintahan super-presidennya. Erdogan menuduh gerakan Gulen telah melakukan teror dan kemudian menyita properti mereka, menutup sekolah, memberhentikan ratusan ribu dari pekerjaan mereka, menempatkan ribuan dari mereka di penjara termasuk wanita dan anak-anak serta lansia (Dogan 2018, 60).
Ketiga, Ahmet Davutoglu. Davutoglu merupakan penasehat Erdogan dari tahun 2003- 2009, yang kemudian diangkat menjadi menteri luar negeri pada periode 2009-2014. Davutoglu lantas menjadi perdana menteri pada tahun 2014, sampai mengundurkan diri  pada  tahun  2016.  Posisi-posisi  tersebut  membuat  kebijakan  luar  negeri  Turki sejak era AKP berkuasa tidak bisa dilepaskan dari sosok Ahmet Davutoglu. Davutoglu memperkenalkan kebijakan politik luar negeri yang mendasarkan diri pada pandangan strategic depth . Menurut pandangan tersebut, Turki berada pada posisi geopolitik yang strategis di antara kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Balkan, Kaspia, Mediterania,
serta Laut Hitam. Turki bisa mengambil peran penting dan strategis di semua regional tersebut, untuk kemudian menjadi pemain penting di level global. Davutoglu menolak pandangan bahwa Turki bisa menjadi jembatan antara Islam dan Barat. Pandangan tersebut seolah-olah membawa Turki sebagai alat kepentingan strategis bagi negara lain. Alih-alih menjadi jembatan kepentingan negara lain, Turki harus menjadi negara yang pro-aktif melalui potensi soft power yang dimilikinya sejak era Ottoman, yaitu mempromosikan resolusi konflik dan kerja sama ekonomi regional (Grigoriadis 2010, 4-5).
Untuk  mengimplentasikan  strategi  menjadi  kekuatan  global,  Turki  setidaknya harus memformulasikan lima prinsip utama (Ananicz 2015, 17-18). Pertama, untuk mendapatkan legitimasi global, Turki harus menjadi negara yang demokratis. Kedua, Turki  harus  menjalankan  aturan zero  conflicts  with  neighbours . Ketiga, Ankara harus  mengembangkan  kerja  sama  yang  lebih  dalam  dengan  negara  di  kawasan. Keempat, Turki harus mengembangkan kebijakan multidimensional, misalnya tidak menggantungkan diri dengan satu aktor internasional. Kelima, Turki harus menjadi negara yang pro-aktif dalam arena global, misal dengan mengikuti sebanyak mungkin forum internasional.
Dalam dimensi eksternal, dua poin penting yang dibahas dalam tulisan ini adalah sekulerisme Eropa dan Islam Timur Tengah. Pertama, sekulerisme Eropa merupakan pijakan  Turki  ketika  negara  ini  berdiri  tahun  1923.  Sejak  saat  itu,  Turki  sering dipandang  sebagai  negara  yang  memiliki  konflik  identitas  antara  sekulerisme  dan Islam. Secara politik, sekulerisme berarti pemisahan antara agama dan politik. Secara ide, sekulerisme memandang agama dan keperceyaan sebagai konstruksi manusia. Apapun maknanya, sekulerisme Eropa muncul sebagai solusi dari perang agama di Eropa. Semenjak berdiri sebagai sebuah republik, Turki selalu berusaha untuk masuk dalam komunitas Eropa yang memiliki peradaban sekuler. Sebagaimana mayoritas negara-negara Eropa menganut sekulerisme, Kemal sebagai pemimpin republik yang pertama membawa Turki menganut sekulerisme yang melekat dengan ide-ide progresif, proyek modernisasi, dan berupaya membawa Islam menyesuaikan diri dengan abad ke-21 (Yavuz 2019, 4). Dengan kata lain, sekulerisme Turki mengidentifikan tiga kata kunci, yaitu progresif, modern, dan nasionalis.
Kedua, kedekatan Turki dengan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah. Jika Eropa lekat dengan peradaban sekuler, maka kawasan Timur Tengah lekat dengan peradaban  Islam.  Melalui  Kerajaan  Ottoman,  Turki  merupakan  pemain  regional yang penting di kawasan Timur Tengah pada masa lalu. Kedekatan Turki dan Timur Tengah berdasarkan faktor sejarah dan geografi sangat kuat (Murinson 2006, 952). Ketika Republik Turki berdiri, arah politik luar negeri Turki berpijak ke Eropa. Hal ini merupakan konsekuensi dari keinginan Turki untuk mendapatkan status sebagai negara Eropa. Namun, arah tersebut sedikit demi sedikit berubah menjelang Perang Dingin berakhir. Pada tahun 1980-an, Perdana Menteri Turgut Ozal melakukan transformasi politik dan ekonomi yang membawa Turki untuk membuka ekonominya kepada pasar yang baru, termasuk Timur Tengah (Almuedo 2011). Turki menyadari bahwa relasi dengan Timur Tengah merupakan hal yang signifikan untuk mengamankan pasokan sumber daya energi, terutama setelah kriris minyak pada tahun 1973. Turki juga perlu untuk memainkan peran di Timur Tengah untuk menyelesaikan isu Kurdi di bagian selatan (Aydin Çakir & Arikan Akdağ 2016).
Dengan Iran dan Irak, Turki bekerja sama untuk memperkuat pengembangan sektor energi  dan memberantas  pemberontak  Kurdi.  Dengan  Israel, meskipun  Turki telah mengakui Israel sejak tahun 1949, Turki sering mengecam Israel mengenai masalah Gaza. Perdana Menteri Erdogan bahkan pernah melakukan walkout dalam  Forum Davos  2009  karena  masalah  agresivitas  Israel  di  wilayah  Gaza.  Setelah  peristiwa itu, Hamas mengucapkan penghormatan atas sikap Erdogan (Aslan et al. 2016). Mengenai Arab Spring, negara-negara Arab mulai harus memikirkan kembali model pemerintahan yang bisa bertahan lama. Selama ini, gerakan Islam di negara-negara Arab  melihat  AKP  sebagai  model  kemenangan  politik  Islam.  Turki  di  bawah  AKP dianggap populer, terutama karena kemajuan ekonomi dan kestabilan politik yang ada di dalamnya. Dalam sebuah jajak pendapat yang diadakan di Mesir, 54% responden memilih Turki sebagai model negara mayoritas Islam yang lebih baik daripada Arab Saudi, Iran, Tunisia, Maroko, dan Malaysia (Barkey 2012).
Di bawah pemerintahan AKP, kedua dimensi internal dan eksternal tersebut mempertajam  identitas  negara  Turki.  Faktor  berkuasanya  AKP  dan  pengaruh  dari ide dan tindakan para pemimpin dan tokoh AKP di atas membuat perubahan dalam kebijakan luar negeri Turki. Turki yang sebelumnya fokus pada Eropa memperluas idenya sebagai pemain regional yang kemudian bisa beranjak menjadi pemain global. Dalam  level  regional,  Turki  memainkan  peran  penting  di  kawasan  Timur  Tengah. Turki  menjadi  yang  terdepan  dalam  membela  Palestina.  Turki  bahkan  dipercaya menjadi  penengah  konflik  antara  Suriah  dan  Israel  pada  tahun  2009.  Dalam  level global, ide Davutoglu menarik minat negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Dalam pidatonya pada tahun 2009, Turki membuka tujuh kedutaan besar baru, sementara akan membuka 27 kedutaan besar lainnya pada tahun 2010, yang mana sebagian besar dibuka  di  negara-negara  Afrika  dan  Amerika  Latin.  Davutoglu  bahkan  menyatakan mimpinya bahwa Turki akan menjadi negara anggota penuh Uni Eropa pada tahun 2023 (Grigoriadis 2010, 8-9). Namun, mundurnya Ahmet Davutoglu pada tahun 2016 menciptakan ketidakpastian politik di Turki dan NATO karena saat itu Eropa tengah membutuhkan bantuan untuk mengendalikan krisis migrasi, sementara Amerika Serikat  yang  juga  tengah  membangun  sekutu  untuk  melawan  ISIS.  Tapi  Davutoglu mengatakan bahwa ia akan tetap loyal dan bergabung dengan AKP, serta tidak akan melakukan kritik terhadap Erdogan.

## Pengaruh AKP terhadap Perubahan Identitas Negara Turki
Pembahasan pada bagian ini fokus pada pengaruh AKP dalam perubahan identitas negara Turki. Dalam dimensi internal yang mengacu pada representasi dan keyakinan para elit dan masyarakat Turki, AKP membawa Turki kepada penerimaan ide modernitas yang melekat pada sekulerisme dan memperkuat nilai-nilai lokal yang melekat dengan Peradaban Ottoman sekaligus. Dalam waktu yang bersamaan, AKP dan para pemimpinnya tidak meninggalkan dimensi eksternal yang melihat Turki sebagai  model  negara  mayoritas  Islam  di  kawasan  Timur  Tengah  meskipun  terus berusaha masuk dalam komunitas Eropa.
Partai AKP merupakan partai conservative democratic yang memulai demokratisasi di Republik Turki. Pengertian conservative democratic dari para pengamat ialah bahwasanya masyarakat Turki dapat menerima modernitas sepenuhnya, namun
harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang ada. Dalam hal ini, nilai-nilai lokal yang dimiliki Turki ialah peninggalan masa Ottoman yang masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Turki, yaitu nilai-nilai Islam (Yilmaz & Bashirov 2018, 1822-3). Apalagi Turki merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. AKP dengan conservative democratic -nya menerapkan reformasi demokrasi yang signifikan dan mulai meredam konflik-konflik internal Turki dengan cara penguatan kontrol sipil atas militer, penguatan hak asasi manusia, perlindungan kaum minoritas, serta kebebasan berkespresi, berserikat, dan berkumpul (Aydin & Çakir 2007, 2-3).
Munculnya ide conservative democratic yang dibawa oleh AKP merupakan respon atas keresahan masyarakat terhadap pemerintahan sekuler dan otoriter Turki. Peristiwa pada  bulan  Februari  1997  merupakan  awal  mula  pendorong  ide  yang  dibawa  AKP. Keputusan militer Kemalis untuk memaksa Perdana Menteri Necmettin Erbakan untuk mundur dan keputusan Mahkamah Konstitusi Turki untuk membubarkan Refah Party yang dipimpin Erbakan membawa pengaruh besar pada kritik terhadap sekulerisme Turki.
Elit Kemalis merumuskan bahwa republik baru Turki mendasarkan diri sebagai negara bangsa dan negara sekuler dengan gaya sekulerisme Prancis yang agresif, yang bertujuan untuk mengurangi Islam sebagai keyakinan pribadi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, mengingat penduduk Turki mayoritas merupakan  Muslim  dan  merupakan  bekas  wilayah  kerajaan  Islam  Ottoman,  yang akhirnya menimbulkan banyak permasalahan dalam negara ini semenjak berdirinya Republik Turki. Menurut Gole, sekulerisme di Turki tidak netral dan bebas dari kekuasaan. Kebijakan sekuler diadopsi dan diimplementasikan oleh negara otoriter dan sekulerisme terus memberi makan hegemoni politik dan budaya para elit yang berorientasi ke Barat (Özpek & Yaşar 2018, 3). Segala perubahan negara dan masyarakat dipaksakan dari atas oleh pemerintah dan kemungkinan untuk memperdebatkan kebijakan dan kritik terhadap pemerintah sangat terbatas.
Menurut penulis, Ataturk mengikuti norma dan sistem internasional pada saat itu dimana agama dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Maka untuk mempertahankan bangsanya, salah satu jalan yang diambil ialah sekulerimse. Namun, Ataturk  menjadi  lebih  ambisius  dan  menjadi  pemimpin  otoriter.  Sekulerisme  yang diadopsi bukan atas dasar sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Turki.  Hal  itu  kemudian  menimbulkan  berbagai  masalah.  Bahkan  Turki  mendapat julukan the sick man of Europe .
AKP membawa perubahan baru dalam perpolitikan Turki. AKP mengakui bahwa mereka merupakan partai conservative democratic dan menyangkal memiliki agenda-agenda  yang  berhubungan  dengan  Islam  (Yavuz  2009,  2).  Alih-alih  terang- terangan  membawa  agenda  Islam,  AKP  mempromosikan  serta  menjanjikan  hal-hal yang bersifat universal, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kemajuan ekonomi. Keputusan AKP menggunakan conservative democratic ialah untuk mengambil jalan tengah  dari  permasalahan  yang  sebelumnya  terjadi,  seperti  pembubaran  partai- partai yang dianggap mengancam ideologi sekular Ataturk, salah satunya partai yang didirikan  Erbakan,  yaitu  Partai  Refah.  Akademisi  seperti  Yasin  Aktay  berpendapat bahwa conservative democratic merupakan satu identitas yang memungkinkan AKP menyesuaikan lanskap perpolitikan Turki dimana partai dengan identitas Islam dilarang. Belajar dari Erbakan, dibandingkan menunjukkan bahwa mereka merupakan
partai  yang  berbeda,  Erdogan  justru  berusaha  menunjukan  bahwa  mereka  sama seperti partai lainnya, seperti Partai Demokrat (Yavuz 2009, 2-3).
Kemenangan AKP dalam pemilihan umum tahun 2002 membawa conservative democratic masuk kedalam sistem pemerintahan Turki. Hal ini sesuai dengan konsep identitas negara menurut Alexandrov, bahwa dalam mempengaruhi kepentingan dan tindakan negara, identitas negara tidak dapat lepas dari adanya proses politik identitas negara, agar dapat membentuk artikulasi kebijakan yang aktual. Dalam prosesnya, AKP menggunakan strategi politik populisme, yang didefinisikan pula sebagai ideologi yang melekat pada ideologi lain dan kemudian dibentuk oleh mereka sesuai dengan konteks sejarah dan sosial ekonomi. Dalam hal ini, AKP membawa Islamisme dalam ideologi conservative democratic . Kemenangan AKP secara berturut-turut dan bertahan dari 2002  sampai  saat  ini  menunjukan  bahwa conservative democratic diterima oleh masyarakat. Politik identitas yang dibawa AKP dibentuk oleh karakter sosial budaya Turki dan memiliki gaya politik dinamika lokal Turki. Ini menunjukan bahwa AKP dapat merepresentasikan dan memegang keyakinan yang ada pada masyarakat serta kelompoknya.
Faktor kemenangan AKP yang tidak dapat diabaikan adalah keterlibatan aktor-aktor yang dapat membantu dalam mobilisasi politik, seperti Gulen dan para pengikutnya. Gerakan Gulen atau yang biasa disebut Gerakan Hizmet membantu AKP pada awal tahun 2000-an dalam memobilisasi masyarakat. Gerakan ini memiliki banyak pengaruh di Turki karena Hizmet memiliki media, anggota yang tersebar dalam lingkungan pemerintah, serta sedikit banyak terlibat dalam perekonomian Turki. Namun, sikap Erdogan yang mulai dianggap otoriter membuat Gulen dan pengikutnya meninggalkan  Erdogan  karena  perbedaan  pandangan  politik.  Politik  Islam  rezim Erdogan mulai terlihat semenjak ia mencalonkan diri sebagai presiden. Gulen tidak sependapat dengan Islam politik yang dibawa Erdogan dan memilih untuk menjaga jarak dengan politik praktis. Sifat kepemimpinan Erdogan yang tidak menerima kritik dan menganggap mereka yang tidak memiliki pandangan yang sama dianggap sebagai musuh semakin memperkeruh hubungan kedua pihak. Erdogan bahkan bersikap agresif dengan memenjarakan para pengikut Gulen.
Özpek & Yaşar (2018) menilai populisme berperan penting dalam pemerintahan AKP untuk memobilisasi masyarakat. Populisme memiliki ruang lingkup lokal dan dalam konteks  spesifik,  serta  memberikan  dimensi  moral  biner  pada  konflik  politik  atau ideologi yang secara umum memanifestasikan dirinya sebagai “kita lawan mereka”, orang melawan elit atau musuh asing dan memobilisasi massa untuk tujuan politik tertentu. AKP mengadvokasi nilai-nilai universal seperti demokrasi, peradaban, hak asasi manusia dan tujuan keanggotaan Uni Eropa untuk merusak pengaruh militer dan sekuler terhadap politik. Namun, setelah pengaruh militer atas politik hilang, wajah asli AKP muncul.
Kebijakan  dalam  negeri  yang  otoriter  dan  kebijakan  luar  negeri  yang  Islamis memperlihatkan  bahwa  kebijakan  dari  awal  periode  2000-an  didasarkan  pada pragmatisme  daripada  komitmen  terhadap  nilai-nilai  universal.  Seperti  yang disampaikan  Dogan  (2018,  60),  Erdogan  bertindak  agresif  terhadap  Gulen  dan simpatisannya yang dituduh telah melakukan teror dengan menyita properti mereka, menutup sekolah-sekolah, memberhentikan ratusan ribu orang dari pekerjaan mereka, serta menempatkan mereka dipenjara, termasuk para wanita, anak-anak, dan lansia.
Kebijakan luar negeri yang Islamis dapat dilihat atas respon Turki terhadap konflik Sudan tahun 2003 ketika kelompok etnis minoritas melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Omar al-Bashir. PBB melaporkan setidaknya 300.000 orang terbunuh dan  lebih  dari  2,5  juta  orang  mengungsi  akibat  konflik  tersebut.  Hal  itu  membuat Presiden Sudan, Omar  al-Bashir  dicari  oleh  International  Criminal  Court  (ICC). Erdogan  memberikan  pembelaan  terhadap  Bashir  dengan  mengatakan  bahwa “seorang Muslim tidak akan melakukan genosida, dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut” (The Times of Israel, 2017). Erdogan juga semakin gencar dengan isu Palestina yang merupakan isu utama kawasan Timur Tengah. Dalam keberpihakan Turki kepada Palestina, Erdogan mengambil kesempatan dalam pertemuan World Economic  Forum  yang  diselenggarakan  di  Davos,  Switzerland  pada  29  Januari 2009  untuk  secara  langsung  mengecam  Israel  melalui  Presiden  Israel  Shimon Peres.  Erdogan  menuduh  Israel  melakukan  genosida  terhadap  warga  Palestina  dan menganggap tindakan Israel sebagai tindakan yang tidak beradab. Dalam pertemuan tersebut, Erdogan diberi waktu 12 menit oleh pembawa acara untuk menyampaikan sanggahannya terhadap Shimon Peres yang berujung kekecewaan Erdogan terhadap acara tersebut, yang dinilainya tidak adil dalam memberikan kesempatan berbicara. Akhirnya, Erdogan memilih untuk walkout dari sidang. Kepulangannya ke Ankara disambut besar-besaran oleh masyarakat Turki yang menganggapnya sebagai pahlawan dan pemimpin dunia. Ketika Amerika Serikat melalui Donald Trump secara tiba-tiba mengakui secara sepihak Yerussalem merupakan ibukota dari Israel, Turki menyerukan agar negara-negara yang tergabung dalam Organization of the Islamic Conference (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar segera menyatakan dan mengakui bahwa Yerussalem merupakan ibukota negara Palestina. Hal itu diutarakan Erdogan dalam KTT Luar Biasa OKI yang diadakan di Istnabul pada 13 Desember 2017 (Siregar 2017).
Di sini terlihat adanya pergeseran identitas negara di Turki. Seperti yang pernah dikatakan oleh Günter Verheugen (2004), AKP telah melakukan revolusi kedua, yang mana  revolusi  pertama  merupakan  revolusi  yang  dilakukan  oleh  Ataturk.  Menurut Wendt,  situasi  perubahan  identitas  terjadi  ketika  identitas  lama  ditinggalkan  dan identitas  baru  dipilih,  dengan  asumsi  bahwa  ada  nilai-nilai  tertentu  yang  menjadi dasar bagi pilihan tersebut. Artinya, identitas baru hadir secara paralel dengan nilai atau kepentingan yang baru. Masyarakat Turki mengalami hal ini dalam masa pembentukan negara baru, yaitu Republik Demokratik Sekular. Kemal Ataturk bersama dengan Dewan Keamanan Nasional membentuk identitas negara Turki yang baru, yang hadir dari nilai dan kepentingan baru dengan ideologi sekularisme.
Kepemimpinan AKP membawa revolusi kedua dengan identitas negara yang berbeda dari ide Ataturk. Turki kembali mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan membawa  nilai-nilai  konservatif  asli  Turki  ke  dalam  politik  yang  demokratis.  Ide conservative democratic yang dibawa AKP membawa nilai dan kepentingan yang berbeda dari sekularisme Ataturk. Identitas tersebut muncul dari 28 February Process yang kemudian membentuk konsepsi peran nasional yang merupakan produk sejarah, ingatan  dan  sosialisasi  masyarakat  Turki.  Ide  itu  dibentuk  oleh  karakteristik  sosial budaya Turki dan memiliki gaya politik yang telah dibentuk oleh dinamika lokal Turki, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat umum dan kalangan elit.

## Simpulan
AKP pada masa pemerintahan Erdogan membawa pengaruh bagi pergeseran identitas negara Turki. Pada masa pemerintahan Ataturk, terdapat kritik yang berkaitan dengan identitas Turki sebagai negara republik sekuler. Gagasan negara-bangsa yang diadopsi dianggap sebagai akar penyebab masalah-masalah di Turki. Menjadi anggota sah komunitas politik bergantung pada penerimaan makna budaya dan politik Turki yang diperkenalkan oleh Kemalisme. Kewarganegaraan berbasis identitas pada masa Ataturk dianggap sebagai masalah keamanan nasional. Militer turut berperan besar dalam menjaga ideologi ini (Özpek & Yaşar 2018, 3). Oleh sebab itu, penarikan militer dari ruang politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memasukan kelompok-kelompok identitas sosial yang sebelumnya tidak dianggap ke dalam tren dan nilai-nilai global. Hal inilah yang kemudian dilakukan pada masa pemerintahan AKP. AKP berusaha meminimalisir serta mencoba menghilangkan kendali penuh militer atas politik.
AKP berhasil membentuk identitas negara baru yang mendasarkan pada nilai-nilai sejarah, budaya, dan sosial masyarakat Turki. Namun, conservative democratic ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. AKP menggunakan strategi politik populisme, dimana ia memiliki ruang untuk ideologi lain dalam ideologi conservative democratic ,  yaitu  Islamisme.  Hal  ini  terlihat  dari  berbagai  kebijakan dalam dan luar negeri rezim Erdogan yang cenderung menjadi pemerintahan otoriter ke dalam tetapi Islamis ke luar. Dalam politik luar negeri, Turki mencoba untuk menjadi pemimpin  regional  dan  mengambil  peran  dalam  komunitas  negara-negara  Islam. Hal ini membuat Erdogan dianggap memanfaatkan demokrasi sebagai batu loncatan untuk membentuk negara Islam. Untuk dapat mempertahankan kekuasaannya lebih lama, Erdogan dan AKP menghadapi tantangan yang tidak ringan.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Ananicz,  Szymon,  2015. Alone in Virtue: The “New Turkish” Ideology in Turkey’s Foreign Policy . Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich.
Carley, Patricia, 1995. Turkey’s Role in the Middle East . Washington, D.C.: United States Institute of Peace .
Dagi,  Ihsan  D,  2006.  “The  Justice  and  Development  Party:  Identity,  Politics,  and Discourse of Human Rights in the Search for Security and Legitimacy”, dalam Yavuz, H. (ed.), 2006. The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti . Salt Lake City: Utah University Press.
Wendt, Alexander,  1999. Social Theory of International Relations .  New  York:
Cambridge University Press.
Zurcher, Erik-jan, 2003. Turkey: A Modern History . Leiden: I. B. Tauris.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Alexandrov, Maxym, 2003. “ The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis”, Journal of International Development and Cooperation , 10 (1) : 33-46.
Aslan, Davut H. et al., 2016. “Turkey’s Foreign Policy and the Middle East under AKP Rule (2002-2012)”, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula , 48 (3): 5-24.
Aydin Çakir, Aylin & Gül Arikan Akdağ, 2016. “An empirical analysis of the change in Turkish foreign policy under the AKP government”, Turkish Studies, 18 (2): 334-357.
Çağliyan‐İçener, Zeyneb, 2009. “ The Justice and Development Party’s Conception of ‘ Conservative Democracy’: Invention or Reinterpretation?”, Turkish Studies, 10 (4): 595-612.
Cinar, Menderes, 2006. “Turkey's Transformation Under the AKP Rule”, The Muslim World , 96 (3): 469-486.
Dogan, Recep, 2018. “ Political Islam (The Justice and Development Party in Turkey) Versus the Gulen Movement” , Journal of Social Science Studies , 5 (2 ): 89-105 .
Gorener, Aylin Ş. , Ucal, Melten Ş.,  2011. “ The  Personality  and  Leadership  Style  of Recep Tayyip Erdogan. Implication for Turkish Foreign Policy” , Turkish Studies,
12 (3) : 357–381.
Murinson, Alexander, 2006. “ The strategic depth doctrine of Turkish foreign policy ”, Middle Eastern Studies, 42 (6 ) , 945-964 .
Özpek, Burak Bilgehan & Nebahat Tanrier Yaşar, 2018. “Populism and foreign policy in Turkey under the AKP rule”, Turkish Studies, 19 (2): 198-216.
Yavuz , M. Hakan, 2019.  “Understanding Turkish secularism in the 21th century: a contextual roadmap”, Southeast European and Black Sea Studies , 19 (1): 55-78.
Yilmaz, Ihsan & Bashirov, Galib, 2018. “The AKP after 15 years: emerging of Erd oganism in Turkey”, Third World Quarterly, 39 (9): 1812-1830.

## Artikel Daring
Central Intelligence Agency, 2019. “CIA World Factbook-Middle East: Turkey” [daring]. Dalam https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/tu.html [diakses pada 25 Juni 2019].
Kirişci, Kemal & Amanda Sloat, 2019. “The rise and fall of liberal democracy in Turkey: Implications for the West” [daring]. Dalam https://www.brookings. edu/wp-content/uploads/2019/02/FP_20190226_turkey_kirisci_sloat.pdf [diakses 14 Oktober 2019].
Pew Research Center, 2011. “Table: Muslim Population by Country” [daring]. dalam https://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/ [diakses pada 27 Juni 2019].
Siregar, L iston P., 2017. “ Presiden Erdogan Serukan OKI Mengakui Yerusalem sebagai ibukota Palestina”, BBC Indonesia, 13 Desember, [daring]. Dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42324904 [diakses 25 Juni 2019] .
The Times of Israel, 2017. “Wanted for genocide, Sudan leader welcomed by Erdogan at Jerusalem summit ” , Times of Israel, 13 Desember, [daring]. Dalam https:// www.timesofisrael.com/wanted-sudan-leader-attends-turkeys-islamic- summit/ [diakses 26 Juni 2019].
Verheugen, Günter, 2004. “Turkey and the EU towards December 2004”, European Commission [daring]. Dalam http://europa.eu/rapid/press-release_ SPEECH-04-309_en.htm [diakses 20 Mei 2019].
Wallerstein, Immanuel, 2016. “Turkey and Erdoğan: Rise and Fall?” [daring]. Dalam https://www.iwallerstein.com/turkey-and-erdogan-rise-and-fall/ [diakses 25 Juni 2019].

## Lain-lain
Aydin, Senem & Ruşen Çakir, 2007. “Political Islam in Turkey”, Center of European Policy Studies , No. 265, April.
Barkey, Henri J., 2012. “The Evolution of Turkish Foreign Policy in the Middle East”,
TESEV Foreign Policy Programme, No. 1, July.
Grigoriadis, Ionnais N., 2010. “The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy”, Hellenic Foundation for European & Foreign Policy, No. 8 , April.
Süsler, Buğra. 2019. “ Turkey: An Emerging Middle Power in a Changing World? ”, LSE Ideas Strategic Update , May.