AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERBUATAN PEMBOBOLAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

## Surya Dewangga Putra
MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA suryadewangga1606@gmail.com
Abstract : The rapid development of information technology provides many opportunities for business actors to open businesses in the field of  financial  technology,  making  similar  industries  increasingly  mushrooming  in  the  country.  The  growth  of  the  financial technology sector is undeniable also due to the fact that fintech offers a variety of financial services and really helps the community to run the economy more effectively and efficiently. Legal rules regarding financial technology business actors have been regulated in laws and regulations, especially in regulations from financial services authorities where P2PL technology-based lending and borrowing services must be licensed. In fact, what happens in the field is that many online loan companies carry out their business activities without going through the proper mechanism so that it is detrimental to consumers because if they violate they cannot be prosecuted. Through a press conference, the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs Mahfud MD said that if you borrow on an illegal online loan platform, you don't have to pay. This statement gives a little question mark that is it true that applying for a loan through an illegal online loan application does not need to be paid is in accordance with the applicable laws and regulations. This research is a descriptive analytical research, namely research that aims to provide a concrete picture of the state of the object or problem under study. The method used in this research is normative juridical which will examine problems using statutory regulations.
Keywords : fintech, online loans, illegal, legitimacy.
Abstrak : berkembang  pesatnya  teknologi  informasi  memberikan  sangat  banyak  peluang  bagi  pelaku  usaha  untuk  membuka  usaha  di bidang financial teknology membuat industri serupa semakin menjamur di tanah  air. Pertumbuhan sektor  financial teknology tidak bisa dipungkiri juga disebabkan oleh fakta bahwa fintech menawarkan berbagai layanan keuangan dan sangat membantu masyarakat untuk menjalankan perekonomian secara lebih efektif dan efisien. Aturan hukum mengenai pelaku usaha financial technology sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam peraturan dari otoritas jasa keuangan dimana layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi P2PL haruslah berizin. Pada kenyataannya dilapangan yang terjadi adalah banyak  perusanaan pinjaman online  yang  melakukan  kegiatan  usahanya  tanpa  melalui  mekanisme  yang  seharusnya  sehingga merugikan  konsumen  karena  jika  melakukan  pelanggaran  tidak  bisa  ditindak.  Melalui  pers  konferens,  Menteri  Kementerian Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  jika  meminjam  di  platform  pinjaman online  ilegal  tidak  perlu  membayar.  Pernyataan  ini  memberikan  sedikit  tanda  tanya  bahwa  apakah  benar  jika  melakukan pengajuan  pinjaman  melalui  aplikasi  pinjaman  online  ilegal  tidak  perlu  dibayar  adalah  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan  gambaran  yang  kongkrit  tentang  keadaan  objek  atau  masalah  yang  diteliti.  Metode  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana akan mengkaji permasalahan menggunakan peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : fintech, pinjaman online, ilegal, keabsahan .

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  telah  mengubah  kehidupan  masyarakat  pada  saat  ini  dalam  skala  global maupun  nasional  khususnya  pada  sektor  ekonomi  menyangkup  bidang  industri  dan  perdagangan.  Oleh berkembangnya  teknologi  tersebut  telah  memngubah  kebiasaan  masyarakat  yang  dahulunya  dilakukan secara konvensional namun pada era teknologi seperti sekarang ini sudah dilakukan secara digital. Dampak
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
dari  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengubah  gaya  hidup  masyarakat  Indonesia. Perubahan  pola  hidup  terjadi  di  segala  bidang,  baik  bidang  sosial,  budaya,  ekonomi  maupun  bidang lainnya. 1
Dengan berkembangnya teknologi informasi, hal  ini secara efektif memberikan  peluang besar  bagi industri fintech (financial technology) Indonesia yang sedang berkembang menjadi lebih menjanjikan. Atas berkembangnya  industri  fintech  berimbas  pada  penggunaan  teknologi  khususnya  pada  sektor  finansial yang  semakin  masif  khususnya  dalam  jasa  pinjaman  online  dalam  hal  ini  Fintech  Peer  to  Peer  Lending (P2PL).  Pertumbuhan  perusahaan  fintech  yang  masif  juga  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  fintech menawarkan  berbagai  layanan  keuangan  dan  sangat  membantu  masyarakat  untuk  menjalankan perekonomian secara lebih efektif dan efisien terutama di bidang keuangan. 2
Proses  pemanfaatan  teknologi  finansial  ini  hadir  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dimana ditandai dengan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran,  seperti  Penyelenggara  Payment  Gateway,  Penyelenggara  Dompet  Elektronik,  dan Penyelenggara  Penunjang  lain,  seperti  perusahaan  penyedia  teknologi  pendukung  transaksi  nirkontak (contactless),  termasuk  dalam  hal  ini  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Finansial (Fintech  PeerTo-Peer  Lending).  Keberadaan  kredit  online  sebagai  salah  satu  bentuk  financial  technology (fintech)  merupakan  dampak  dari  kemajuan  teknologi,  seringkali  pemberian  kredit  dilakukan  dengan persyaratan yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan kovensional seperti bank  sehingga  menyebabkan  keberadaan  kredit  online  semakin  diminati  masyarakat. 3 Pinjaman  online dapat  dinilai  sangat  cocok  dengan  potensi  pasar  khususnya  di  Indonesia  dikarenakan  meskipun  belum keseluhan masyarakat memiliki akses keuangan perbankan namun dalam hal penggunaan teknologi tidak kalah  dengan  negara  maju  yang  dapat  dilihat  dari  kepemilikan  telepon  pintar  yang  dimiliki  mayoritas masyarakat. 4 Akses teknologi yang cukup tinggi di Indonesia menjadi alasan mengapa tidak mengherankan bila  pertumbuhan  pinjaman  online  semakin  pesat  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  data perusahaan  fintech  lending  berizin  dan  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  per  5  Agustus  2020 sebanyak 158 perusahaan. 5
1 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), h. 1.
2 Farah Margaretha, “Dampak Elektronic Banking Terhadap  Kinerja Perbankan  Indonesia”, (Jakarta:  Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, 2015), h. 514-516.
3 Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM vol.11, no.3, 2020, hal.354
4 Thomas Arifin, “Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175.
5 “Perusahaan  Fintech  Lending  Berizin  Dan  Terdaftar  Di  OJK,”  accessed  September  1,  2020, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/FINTECH TERDAFTAR DAN BERIZIN PER 5 AGUSTUS 2020.pdf
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Banyaknya  pemberi  pinjaman  online  meningkatkan  kemungkinan  orang  akan  tergiur  dengan program  yang  ditawarkan,  meskipun  suku  bunga  pinjaman  online  mereka  lebih  tinggi  daripada  bank. Tumbuh  pesatnya  praktik  bisnis  pinjaman  online  (P2P  Lending)  ini  juga  disebabkan  oleh  potensi masyarakat  Indonesia  sendiri  yang  menjadi  pasar  yang  cukup  besar  bagi  Praktik  bisnis  pinjaman  online. Namun  meningkatnya  pengajuan  pinjaman  online  menimbulkan  permasalahan  bagi  pengguna  layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran.
Kehadiran  Fintech  P2P  Lending  pada  sektor  hukum  menuai  berbagai  persoalan  hukum  serius terkait dengan perlindungan hak konsumen sebagai debitur dan kreditur. Sebagaimana data yang dihimpun dari  beberapa  media,  peneliti  menyajikan  pelbagai  polemik  atau  problematika  dalam  penyelenggaraan Fintech berbasis P2P Lending yang terjadi pada para debitur (borrower) dimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Jakarta  dan  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  menerima  banyak  aduan  yang  telah merugikan dan meresahkan masyarakat pengguna layanan pinjam-meminjam online (Fintech Peer To Peer Lending). Salah satunya ialah mengenai maraknya praktik rentenir online, maupun proses penagihan utang Fintech P2P Lending terhadap debitur selaku konsumen secara intimidatif yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan  dimana  di  Indonesia  jelas  dijamin  Hak  Asasi  Manusia  sesuai  amanat  ketentuan  Pasal  28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilakukan oleh Pelaku Layanan Jasa Keuangan  Fintech  P2P  Lending  yang  dalam  hal  ini  Perusahaan  platform  Fintech  P2P  Lending  selaku kreditur, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan.
Kehadiran fintech ilegal yang meresahkan masyarakat ini meskipun nyatanya merugikan konsumen yang  dilihat  dari  tata  cara  penagihan  dan  kedudukan  hukumnya  ilegal,  namun  kehadirannya  yang  ilegal tersebut pada saat ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang mengambil keuntungan. Terdapat berita pada harian  online  JagoanGadget.com  dengan  judul  “Cara  Bobol  Pinjaman  Online  Ilegal,  ini  Modus  Pemain Pinjol”.  Terdapat  okmum  tertentu  yang  memanfaatkan  kedudukan  illegal  atas  aplikasi  pinjaman  online tersebut  dengan  cara  melakukan  pinjaman  sebanyak-banyaknya  yang  kemudian  tidak  dilakukan pembayaran yang biasa disebut “pemain pinjol”. Parahnya, sebagian besar dari mereka menggunakan data diri  orang  lain  untuk  melakukan  pinjaman  tersebut  dengan  cara  mengganti  data  KTP  milik  oranglain denggan  foto  oknum  yang  melakukan  pinjaman.  Disebutkan  dalam  harian  online  tersebut  bahwa  Alasan pertama adalah karena memang Aplikasi Pinjaman Online Ilegal tidak terdaftar dan memiliki OJK, selaku lembaga yang mengawasi layanan keuangan di Indonesia. Jadi bisa  dibilang bobol Pinjaman Online Ilegal bukanlah  sebuah  tindak  pidana  ataupun  perdata.  Ditambah  lagi  Kominfo  pun  pernah  menghimbau masyarakat untuk meminjam di Aplikasi Pinjaman Online Ilegal dan tidak usah dibayar. Karena keberadaan aplikasi semacam ini ilegal dan sangat meresahkan.
Terdapat pula berita pada harian online news.detik.com dengan judul “Beli data di Telegram, 2 pria bobol Aplikasi pinjol 1,5 m”. Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria inisial UA dan SM yang mencatut
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
ribuan  data  KTP  warga.  Ribuan  data  KTP  yang  telah  didapatkan  itu  kemudian  didaftarkan  di  aplikasi pinjaman  online  (Pinjol).  Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Yusri  Yunus  mengatakan  dua  pelaku tersebut  membeli  ribuan  data  KTP  itu  lewat  aplikasi  Telegram.  Keduanya  membeli  ribuan  data  tersebut seharga Rp 7,5 juta. "Pertama-tama dia membeli data dulu dengan foto selfie pegang KTP seseorang lewat akun Telegram yang ada. Dia DPO akun Telegram Raha. Masih kami profiling akunnya. Kemudian akun ini dikenal oleh UA melalui akun Facebook. Dia beli harga Rp 7,5 juta untuk status dan data pribadi berupa selfie  bagi  pemegang  KTP,"  kata  Yusri  di  Polda  Metro  Jaya.  Menurut  Yusri,  setelah  pelaku  mendaftarkan data KTP yang telah dibeli di aplikasi pinjaman  online, pelaku kemudian melakukan pembelian sejumlah barang lewat aplikasi jual-beli online. Sejak beraksi dari Juni 2021 tercatat ada 150 data fiktif yang berada di aplikasi  pinjol.  Sejauh  ini  ada  150  data  transaksi  menggunakan  KTP  orang  lain  yang  tercatat  di  aplikasi pinjol. Pihak pinjol pun sudah melakukan pengecekan ke pemilik KTP dan memastikan pemilik asli KTP tersebut  tidak  pernah  melakukan  transaksi  yang  dilakukan  kedua  pelaku  tersebut.  Bedasarkan persamasalahan tersebut maka menjadikan  suatu dilematis tersendiri bahwa jika suatu aplikasi pinjaman online yang merupakan aplikasi pinjaman online ilegal apakah melegalkan  oknum-oknum tersebut untuk melakukan  pembobolan  terhadap  aplikasi  tersebut.  Maka  pada  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai analsis hukum terhadap permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  (khusus)  data  sekunder,  yaitu  metode  hukum  preskriptif  yang dilakukan  melalui  penelusuran  kepustakaan  yang  telah  mencari  peraturan  perundang-undangan,  temuan, jurnal ilmiah, temuan, dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkap berbagai upaya hukum  terkait  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  kelompok  minoritas  Indonesia.  Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persamaan di depan hukum kelompok minoritas Indonesia dan peraturan terkait lainnya.
Sedangkan  untuk  tekhnik  pengumpulan  data  bagi  kegiatan  ini  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan. 6 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  dasar  pemikiran  (filosofis,  hukum, ekonomi) dan berbagai informasi mengenai pelaksanaan perlindungan etnis minoritas di Indonesia. Buku- buku,  karya  ilmiah  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  akan  digunakan  sebagai bahan  hukum  sekunder.  Pengumpulan  data  juga  dilengkapi  dengan  artikel  hukum  atau  artikel  akademik lainnya  dari  internet  yang  dapat  mendukung  keutuhan  data  dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya,  kami  akan menganalisis  secara  kualitatif  data  dari  hasil  survei  ini.  Artinya,  analisis  data  perpustakaan  secara  rinci, komprehensif,  dan  komprehensif.  Penggunaan  teknik  analisis  kualitatif  didasarkan  pada  pertimbangan
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian HUkum Normatif. Suatu Tingkat Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), Hlm.29.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
bahwa data yang dianalisis beragam dan berbeda satu

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

## A. Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Oleh Fintetch Ilegal
Fintech  adalah  merupakan  bentuk  perkembangan  atas  bentuk  keuangan  digital  dalam  aktifitas bisnis  dan  instrumen  keuangan  yang  merupakan  pembaharuan  melibatkan  ekosistem  digital.  Salah  satu jenis jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang cukup populer saat ini yakni model layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/ Fintech P2P Lending yang cukup berpengaruh terhadap roda perekonomian  di  Indonesia  memungkinkan  terjadinya  peningkatan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Sejatinya, Fintech memiliki beberapa bentuk pelayanan yang ditawarkan, meliputi; Pembayaran (Digital Wallets, P2P Payment), Investasi (Equity Crowdfunding, P2P Lending), Pembiayaan (Crowdfunding, Microloans,Credit Facilities),  Asuransi  (Risk  Management),  Lintas-Proses  (Big  Data  Analysis,  Predicitve  Modelling),  dan Infrastruktur (Security). 7
Dasar  hukum  penyelengaraan  Fintech  dalam  sistem  pembayaran  di  Indonesia  diatur  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  Tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial.  Fintech  (Financial  Technology),  sebagaimana  ketentuan Pasal  1  angka  1  Bab  I  Ketentuan  Umum  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI  Tahun  2017, didefinisikan sebagai “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru,  serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem keuangan, dan/atau efesiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. 8
Dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan  lembaga  jasa  keuangan  berbasis  teknologi  informasi, Otoritas Jasa Keuangan  sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia telah menetapkan peraturan  secara  rinci  yang  mengatur  profil  penyelenggara  maupun  pengguna  melalui  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pada tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 15 Agustus 2018.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  membatasi  penyelenggaraan  Fintech  P2P  Lending  melalui  badan hukum  Indonesia  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  dan/atau  koperasi  dengan  syarat  pada  saat pendaftaran  penyelenggara  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  dan/atau  koperasi  wajib  memiliki  modal sendiri  paling  sedikit  Rp.  1  Miliar.  Penyelenggara  yang  telah  berizin  dan  terdaftar  resmi  di  Otoritas  Jasa
7 Nofie  Iman,  Financial  Technology  dan  Lembaga  Keuangan  Keuangan,  (Yogyakarta:  Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), h. 6-7.
8 Pasal  1  angka  (1)  Bab  I,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Fintech (Financial Technology)
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Keuangan dan wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp. 2,5 Miliar. Sejatinya, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur batas maksimum total pemberian  pinjaman  dana  sebesar  Rp.  2  Miliar.  Penyelenggara  yang  telah  terdaftar  wajib  menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib  menyampaikan laporan  berkala secara elektronik kepada Otoritas Jasa  Keuangan yaitu berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.
Pesatnya  pertumbuhan  praktik  pinjaman  online  (P2P  lending)  juga  disebabkan  oleh  potensi masyarakat  Indonesia  yang  cukup  besar  bagi  Praktik  bisnis  pinjaman  online.  Banyaknya  masyarakat Indonesia yang tidak bankable membuat sebagian besar masyarakat beralih ke pinjaman online ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Regulasi bisnis finansial teknologi yang ada masih memberi kesempatan bagi  perusahaan  untuk  memilih  tidak  mendaftar  ke  OJK. Sejak  Januari  2018  hingga  April  2019,  Satuan Tugas Waspada Invenstasi OJK telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (peer to peer lending) tak berizin. Perusahaan tersebut dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Melihat  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat  terkait  dengan  Praktik  bisnis  pinjaman  online (P2P  Lending)  ilegal  seperti  penagihan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dilakukan  sudah merupakah  permasalahan  sendiri  yang  harus  diselesaikan,  namun  masalah  tidak  hanya  berhenti  disitu. Hadirnya  fintech  ilegal  juga  dimanfaatkan  oleh  oknum  tertentu  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan melakukan pinjaman online kepada aplikasi pinjaman online dan kemudian tidak dibayar. Peminjaman itu juga diperperah dengan digunakannya identitas palsu untuk dapat mengelabui penyedia aplikasi pinjaman online ilegal bahkan juga terkadang melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online yang legal.
Berbicara  terkait  dengan  pinjaman  online  maka  tidak  lebas  dari  perjanjian  atau  kontrak. Sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2PL), dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perjanjian/kesepakatan perdata dalam bentuk dokumen elektronik antara kreditur dengan debitur melalui wadah platform yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara Financial Technology  berbasis  Peer  To  Peer  Lending. Perjanjian  pada  umumnya  dilakukan  dengan  membuat kesepakatan  yang  dilakukan  secara  langsung  antara  para  pihak  yang  akan  saling  mengikatkan  diri  satu sama  lain,  akan  tetapi  bentuk  perjanjian  dalam  kegiatan  Fintech  P2PL  dilakukan  secara  online  melalui teknologi  informasi  menggunakan  koneksi  internet,  sehingga  perjanjian  tersebut  berbentuk  perjanjian elektronik  yang  dituangkan  dalam  dokumen  elektronik.  Pembuatan  perjanjian  elektronik  dalam penyelenggaraan Fintech P2PL ini dilakukan tanpa harus bertemunya para pihak atau bertatap muka secara langsung.  Hal  demikian  memberikan  kemudahan,  terutama  kemudahan  akses  bagi  para  pihak  yang  akan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
menggunakan layanan Fintech P2PL.
Untuk  mengkaji  keabsahan  mengenai  perjanjian  antara  pelaku  pembobolan  pinjaman  online  yang ada secara ilegal maka perlu mengkaji mekanisme dalam perjanjian elektronik.pada ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  menyebutkan  bahwa  “Transaksi  elektronik  yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. 9 Namun pengikatan para pihak atas kontrak elektronik  yang  dibuat  adalah  tidak  serta  merta,  harus  dilakukan  pengkajian  terkadap  keabsahan perjanjiannya  menurut  pasal  1320  kitab  undang-undang  hukum  perdata.  Pada  dasarnya,  perjanjian elektronik  memiliki  kesamaan  dengan  perjanjian  pada  umumnya.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  elektronik dikatakan  sah  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dengan  catatan memenuhi  beberapa  ketentuan  syarat-syarat  sah  dalam  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek).  Keabsahan  perjanjian  terhadap aplikasi  pinjaman  online  ilegal  tersebut  harus  didasarkan  pada  4  point  penting  dalam  pasal  1320  kitab undang-undang  hukum  perdata  yaitu  kesepakatan,  kecakapan  para  pihak,  suatu  hal  tertentu,  dan  suatu sebab yang halal.
Kesepakatan  para  pihak  yang  mengikatkan  diri  agar  kontrak  atau  perjanjian  dianggap  sah,  maka para  pihak  harus  sepakat  terlebih  dahulu  terdapat  pada  segala  hal  yang  ada  pada  perjanjian.  Kesamaan kehendak saja tidak akan menciptakan perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga harus ada pernyataan  kehendak.  Pernyataan  kehendak  tersebut  harus  merupakan  yang  bersangkutan  menghendaki timbulnya  hubungan  hukum.  Kehendak  tersebut  harus  dimengerti  oleh  pihak  lawan,  sehingga  kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas, yaitu pernyataan kehendak diberikan  secara  eksplisit  dengan  cara  lisan,  tertulis,  atau  dengan  tanda  tertentu.  Pernyataan  kehendak secara  tertulis  dapat  dilihat  dari  adanya  tanda  tangan  para  pihak.  Selain  itu,  pernyataan  kehendak  dapat pula dinyatakan secara diam-diam. Hal tersebut tercermin pada sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. dari point tersebut dapat dilihat bahwa ada kesepakatan antara para pihak yang setuju untuk dilakukan  perjanjian  hutang  piutang  melalui  aplikasi  pinjaman  online  yang  dilakukan  melalui  kontrak elektronik.  namun  atas  adanya  kesepakatan  saja  belum  cukup  untuk  mengesahkan  suatu  perjajian. Diperlukan 3 syarat lainnya dipenuhi agar perjanjian dapat sah dimata hukum karena sifat dari pasal 1320 kitab  undang-undang  hukum  perdata  ini  adalah  kumulatif  dan  bukan  alternatif  sehingga  keseluruhan syaratnya harus dipenuhi.
Dalam  syarat  mengenai  kecakapan  para  pihak,  Cakap  merupakan  syarat  umum  dalam  melakukan
9 Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
perjanjian,  guna  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  secara  sah,  yakni  harus  sudah  dewasa,  sehat  akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.” Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) tidak menentukan siapa saja  yang  termasuk  kategori  tidak  cakap  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian  secara  spesifik,  akan  tetapi menentukan secara negatif terhadap siapa-siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.
Orang  yang  tidak  cakap  tersebut  adalah  orang  yang  belum  dewasa,  mereka  yang  di  bawah pengampuan  dan  semua  orang  yang  dilarang  Undang-Undang  untuk  membuat  suatu  perjanjian.  Berbeda dari perjanjian pada umumnya, dikarenakan perjanjian e-commerce hanya menggunakan media elektronik berupa telepon pintar maka perjanjian tersebut dibuat tanpa harus mempertemukan para pihak. Perjanjian pada  umumnya  terjadi  ketika  terdapat  kesepakatan  di  antara  kedua  belah  pihak.  Kesepakatan  juga merupakan salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. 10 Jika para pihak dalam hal ini pihak pemberi pinjaman (kreditur) yaitu pihak penyedia aplikasi pinjaman online adalah pihak yang tidak  jelas  siapa  dan  perusahaannya  sebagai  badan  hukum  agar  dapat  menjadi  subyek  hukum  masih dipertanyakan ataupun tidak ada maka perjanijan tersebut menyalahi syarat subyektif  pasal 1320 angka 2 kitab undang-undang hukum perdata. Tidak dipenuhinya pasal 1320 angka 2 kitab undang-undang hukum perdata tidak membuat serta merta perjanjian menjadi batal namun batalnya perjanjian tersebut haruslah dimohonkan kepada pengadilan.
Syarat  ketiga  adalah  suatu  hal  tertentu,  Suatu  hal  tertentu  dalam  perjanjian  ialah  barang  yang dijadikan  objek  tertentu  dalam  suatu  perjanjian.  Menurut  ketentuan  Pasal  1333  KUHPerdata  (Burgerlijk Wetboek),  bahwa  “barang  yang  menjadi  objek  suatu  perjanjian  harus  tertentu,  setidak-tidaknya  harus ditentukan  jenisnya,  sedangkan  jumlahnya  tidak  perlu  ditentukan  asalkan  dapat  ditentukan  atau diperhitungkan.”  Selanjutnya,  dalam  ketentuan  Pasal  1334  Ayat  1  KUHPerdata  (Burgerlijk  Wetboek) ditentukan  bahwa  “barang-barang  yang  baru  akan  ada  kemudian  hari  juga  dapat  menjadi  objek  suatu perjanjian.”  Sementara,  pada  ketentuan  Pasal  1334  Ayat  2  KUHPerdata  (Burgerlijk  Wetboek)  bahwa “barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek  suatu  perjanjian,  meskipun  dengan  kesepakatan  orang  yang  akan  meninggal  dunia  dan  akan meninggalkan  barang-barang  warisan  tersebut.”  Kemudian,  dalam  ketentuan  Pasal  1332  KUHPerdata (Burgerlijk  Wetboek)  ditentukan,  bahwa  “barang-barang  yang  dapat  dijadikan  objek  perjanjian  hanyalah barang yang dapat diperdagangkan.” Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa obyek perjanjian adalah tidak
10 Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
menyalahi  syarat  mengenai  suatu  hal  tertentu  karena  yang  diperjanjian  adalah  suatu  yang  jelas  yaitu perjanjian hutang piutang.
Syarat  keempat  adalah  suatu  sebab  yang  tidak  dilarang/  suatu  sebab  yang  halal.  Kausa  halal dimaksud  adalah  kausa  hukum  yang  ada  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Jika  objek  dalam  suatu  perjanjian  illegal  atau  bertentangan  dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam ketentuan Pasal  1335  jo.  1337  KUHPerdata  (Burgerlijk  Wetboek)  menyatakan  bahwa  “suatu  kausa  dinyatakan terlarang  jika  bertentangan  dengan  UndangUndang,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.”  Suatu  kausa dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang-Undang,  apabila  kausa  dalam  perjanjian  yang  bersangkutan isinya bertentangan dengan ketentuan UndangUndang yang berlaku.  Dari penjelasan tersebut jelas dapat dilihat  bahwa  perjanjian  pengkreditan  yang  dilakukan  oleh  kreditur  selaku  penyedia  aplikasi  pinjaman online adalah menyalahi syarat obyektif pasal 1320 angkat 4 kitab undang-undang hukum perdata sehingga membuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
Batal  demi  hukumnya  perjanjian  tidak  menghilangkan  kewajiban  dari  para  pihak  untuk mengembalikan apa yang sudah diberikannya dalam hal ini pada perjanjian hutang piutang maka debitur memiliki  kewajiban  untuk  mengembalikan  dana  yang  dipinjamkan  kepadanya  tanpa  membayar  bunga. Pada intinya jika suatu perjanjian batal demi hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan apa yang  sudah  diserahkan  sebagai  presatsi  atas  perjanjian  tersebut  haruslah  dikembalikan  kepada  si  yang berhak.

## B. Analisis Perbuatan Pembobolan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal
Perbuatan pinjaman online seperti yang sudah diutarakan diatas tidak selamanya menjadi perbuatan perdata,  namun  kadangkala  bisa  mengandung  unsur  pidana.  Pada  harian  online  news.detik.com  dengan judul “Beli data di Telegram, 2 pria bobol Aplikasi pinjol 1,5 m”. Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria inisial  UA  dan  SM  yang  mencatut  ribuan  data  KTP  warga.  Ribuan  data  KTP  yang  telah  didapatkan  itu kemudian  didaftarkan  di  aplikasi  pinjaman  online  (Pinjol).  Perbuatan  dalam  berita  tersebut  adalah perbuatan pidana dimana terdapat unsur penipuan didalamnya seperti yang dinyatakan pada pasal 35 junto pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  yaitu  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” 11 Juga terdapat pada pasal 378 Kitab
11 Pasal 35 junto pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  menyebutkan  bahwa  “Barangsiapa  dengan  maksud  hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” 12
Permasalahan  hukum  pidana  pada  kasus  dalam  harian  online  tersebut  menjadi  timbul  adalah disebabkan  oleh  penggunaan  identitas  palsu  namun  pelaporan  atas  perbuatan  tersebut  menjadi  sulit dilakukan  karena  dalam  hal  ini  salah  satu  pihak  yang  dirugikan  yaitu  penyedia  aplikasi  pinjaman  online adalah  pihak  yang  juga  melakukan  pelanggaran  terehadap  undang-undang  dalam  hal  ini  melakukan penyediaan jasa pinjam meminjam secara ilegal. Pelaporan atas perbuatan pidana penipuan tersebut dapat dilakukan  oleh  pihak  lain  yang  dirugikan  yaitu  pihak  yang  data  dirinya  digunakan  untuk  melakukan pinjaman online di aplikasi ilegal tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat diusut.
Sebenarnya  meskipun  pihak  yang  melakukan  pembobolan  atas  pinjaman  online  ilegal  adalah menggunakan  data  diri  pribadi  juga  merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  perbuatan  melawan  hukum dilihat  atas  dasar  mens  rea/niat  dari  pelaku  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  pidana.  Jika  pelaku melakukan  pembobolan  pinjaman  online  pada  lebih  dari  satu  aplikasi  pinjaman  online  maka  menyalahi pasal  379a  yang  berbunyi  “Barangsiapa  membuat  pencahariannya  atau  kebiasaannya  membeli  barang  - barang  dengan  maksud  supaya  ia  sendiri  atau  oranglain  mendapat  barang  -  barang  itu  dengan  tidak melunaskan  sama  sekali  pembayarannya,  dihukum  penjara  selama  -  lamanya  empat  tahun.”. 13 Pasal  379  a KUHP  sebagai  salah  satu  pasal  sisipan  telah  mangatur  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  bagi  pelaku yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan cara berutang, dengan maksud  sengaja  tidak  akan  membayar  lunas  barang  tersebut.  Pengaplikasian  pasal  ini  cukup  rumit dikarenakan  delik  pada  pasal  ini  perlu  pembuktian  yang  khusus,  yaitu  seberapa  banyak  korban  yang diutangi oleh pelaku dengan cara yang serupa.
yang  cukup  meresahkan  adalah  kedua  belah  pihak  adalah  sama-sama  pelaku  perbuatan  melawan hukum.  suatu  permohonan  pemrosesan  suatu  peristiwa  pidana  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  tentang apakah peristiwa pidana tersebut merupakan delik aduan ( Klacht Delicten ) atau delik biasa ( Gewone Delicten ). Menurut  Lamintang,  Delik  aduan  merupakan  tindak  pidana  yang  hanya  dapat  dituntut  apabila  ada pengaduan  dari  orang  yang  dirugikan. Sedangkan delik  biasa  adalah  tindak  pidana  yang  dapat  dituntut tanpa  diperlukan  adanya  suatu  pengaduan 14 Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa terhadap permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti
12 Pasal 378 Kitab Undang-Undang HUkum Pidana
13 Pasal 179a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
14 P.A.F Lamintang, 2014, Dasar Dasr HUkum PIdana di Indonesia, Jakarta, h-217.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
oleh  yang  berwajib  (dalam  hal  ini  pemerintah  yang  diwakili  oleh  polisi,  kejaksaan,  dan  hakim)  apabila didahului  dengan  pengaduan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan,  sedangkan  permohonan  pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik biasa dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan  pengaduan  terlebih  dahulu.  Pada  kasus  ini  peristiwa  pidananya  merupakan  delik  aduan  sehingga perlu adanya pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan agar dapat ditindaklanjuti lebih jauh oleh pihak yang berwajib.
Perbuatan pembobolan aplikasi pinjaman online ilegal adalah merupakan bentuk pebuatan melawan hukum sehingga aparat penegak hukum seharusnya melakukan kontrol soasial dan melakukan penegakan hukum yang lebih kepada para pelaku (pembobol dan juga penyedia aplikasi) dengan cara dibentuk satuan tugas khusus penanganan fintech ilegal tersebut. Diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk dapat turut serta dalam mengawasi dan memperbaiki kesalahan yang merupakan penyimpangan hukum tersebut. 15

## KESIMPULAN
Pengikatan  para  pihak  atas  kontrak  elektronik  yang  dibuat  adalah  tidak  serta  merta,  harus dilakukan pengkajian terkadap keabsahan perjanjiannya menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata.  Perbuatan  melakukan  usaha  pinjaman  online  melalui  aplikasi  fintech  adalah  merupakan pelanggaran atas peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi  Informasi  (Fintech  P2PL)  sehiingga  syarat  obyektif  perjanjian  yang  termuat  dalam  pasal  1320 kitab  undang-undang  hukum  perdata  menjadi  tidak  terpenuhi  sehingga  perjanjian  menjadi  batal  demi hukum.
Perbuatan pembobolan menggunakan identitas palsu adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur pada  pasal  35  junto  pasal  51  ayat  (1)  undang-undang  nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dan merupakan perbuatan  pidana  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. meskipun  pihak  yang  melakukan  pembobolan  atas  pinjaman  online  ilegal  adalah  menggunakan  data  diri pribadi juga merupakan perbuatan melawan hukum Jika pelaku melakukan pembobolan pinjaman online pada lebih dari satu aplikasi pinjaman online maka menyalahi pasal 379a.
15 Zul Afiff Senen, “Rekonseptulisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice”, Jurnal Lex Reaissan Vol.6 no.2, 2021, hal.271
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, . Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia . (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005)
Subekti, 1995, Aneka Perjanjian , Citra Aditya Bakti, Bandung
P.A.F Lamintang, 2014, Dasar Hukum Pidana Di Indonesia , Jakarta
Thomas Arifin, .Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018),
Zul  Afiff  Senen,  “ Rekonseptulisasi  Penegakkan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Dan  Korban  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice ”, Jurnal Lex Reaissan Vol.6 no.2, 2021, hal.271
Yuliana Primawardani, “ Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ”, Jurnal HAM vol.11, no.3, 2020, hal.354
Farah Margaretha, “ Dampak Elektronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia ”, (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, 2015), h. 514-516.

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Peraturan  OJK  nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis  Teknologi Informasi (Fintech P2PL)