ISSN Online: 2808-1676 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana:

## Studi Kasus di Kepulauan Selayar
Asruddin 1 , Sufirman Rahman 2 , Azkari Razak 3
1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia . E-mail: asruddin@gmail.com
2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia . E-mail: sufirmanrahman@yahoo.co.id
3 Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia . E-mail: askari.razak@umi.ac.id

## Artikel History
Received: May 29, 2024; Revised: June 17, 2024; Accepted: June 17, 2024;
DOI:
https://doi.org/10.46870/j hki.v5i1.961

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to:  (1)  assess  the  need  for  restorative  justice  to  be applied  as  soon  as  possible  in  criminal  law  enforcement;  and  (2)  assess  how restorative  justice  is  regulated  when  it  comes  to  its  use  as  a  substitute  for  case resolution.  This  study  employs  a  descriptive  qualitative  methodology  and  an empirical law-based research strategy. Data analysis is done using the findings from informant  interviews.  The  findings  demonstrated  that:  (1)  Essentially,  the  Selayar District Attorney's Office's use of restorative justice in the law enforcement process during the settlement of criminal cases can bring justice to the litigants—that is, the criminals,  the  victims,  and  any  interested  parties.  Proportionality  justice,  which offers  a  balance  of  interest  recovery  between  the  criminal  and  the  victim,  is  the context  of  justice  within  the  framework  of  the  restorative  justice  approach.  The victim receives compensation for the losses he sustained as a result of the acts of the offender,  and  the  offender  is  returned  to  his  pre-crime  rights  and  no  longer considered a former offender. Within the jurisdiction of the Selayar Islands District Attorney's  Office,  a  number  of  factors,  including  legal  substance,  legal  structure, legal  culture,  and  facilities  and  infrastructure,  have  a  significant  impact  on  the restorative justice.

## Keywords: Restorative Justice; Criminal Law; Law Enforcement.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk:  (1)  menilai  perlunya  keadilan  restoratif diterapkan  sesegera  mungkin  dalam  penegakan  hukum  pidana;  dan  (2)  menilai bagaimana  keadilan  restoratif  diatur  dalam  penggunaannya  sebagai  pengganti penyelesaian  perkara.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  deskriptif dan  strategi  penelitian  berbasis  hukum  empiris.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  temuan-temuan  dari  wawancara  dengan  para  informan.Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Pada  dasarnya,  penggunaan  keadilan  restoratif oleh Kejaksaan Negeri Selayar dalam proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara  pidana  dapat  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  berperkara,  yaitu pelaku  tindak  pidana,  korban,  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Keadilan proporsionalitas,  yang  menawarkan  keseimbangan  pemulihan  kepentingan  antara pelaku  dan  korban,  merupakan  konteks  keadilan  dalam  kerangka  pendekatan keadilan  restoratif.  Korban  menerima  kompensasi  atas  kerugian  yang  dideritanya sebagai  akibat  dari  tindakan  pelaku,  dan  pelaku  dikembalikan  ke  hak-haknya sebelum  kejahatan  dan  tidak  lagi  dianggap  sebagai  mantan  pelaku  kejahatan.  Di wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri  Kepulauan  Selayar,  beberapa  faktor  seperti
substansi  dan  budaya  hukum,  serta  sarana  dan  prasarana  sangat  dipertimbangkan dalam penerapan konsep keadilan restoratif.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Hukum Pidana; Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN
Mengambil  sikap  keadilan  restoratif  dalam  menangani  perkara  pidana  memberikan perspektif alternatif dalam memahami dan menangani tindak pidana. Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dimaknai sebagai serangan terhadap orang, masyarakat, dan hubungan antar  pribadi,  yang  pada  dasarnya  memiliki  makna  yang  sama  dengan  hukum  pidana  pada umumnya. Berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini, dalam metode keadilan restoratif, negara  bukanlah  korban  utama  dari  kejahatan.  Sebagai  akibatnya,  kejahatan  membebankan kewajiban  untuk  memperbaiki  hubungan  yang  dirugikan  oleh  tindakan  ilegal  tersebut. Keadilan, di sisi lain, diyakini sebagai proses penyelesaian masalah yang muncul dalam kasus- kasus pidana, di mana partisipasi korban, masyarakat, dan pelaku menjadi sangat penting dalam upaya  memperbaiki,  menebus  kesalahan,  dan  menjamin  keberlanjutan  dari  upaya-upaya tersebut. Perspektif ini telah memunculkan pemahaman baru tentang hukum pidana, khususnya yang  berkaitan  dengan ius  puniendi negara  dan  fungsinya  sebagai ultimatum  remedium . 1 Keadilan  dalam  Islam  harus  mewujudkan  tujuan  pemberlakuan  hukum  yang  biasa  disebut maqashid syariah. Agar tercipta kemaslahatan bagi umat manusia dan bagi umat islam secara khusus. 2
Model  keadilan  restorative  bukanlah  hal  yang  sepenuhnya  baru  dalam  praktik  di Indonesia.  Sebagai  cerminan  dari  institusi  dalam  konsep  kebangsaan  Indonesia,  masyarakat sebenarnya  sudah  menggunakan  praktik  penyelesaian  sengketa  secara  non-adversarial  atau  di luar sistem peradilan pidana. Meskipun bertentangan dengan hukum, kenyataan menunjukkan bahwa  konflik  dalam  masyarakat  Indonesia  biasanya  tidak  diselesaikan  di  pengadilan. Masalah-masalah  kecil  seperti  kenakalan  anak,  pencurian  kecil-kecilan,  bahkan  penganiayaan dan  pemerkosaan  dapat  diselesaikan  oleh  lembaga  musyawarah,  baik  dengan  atau  tanpa keterlibatan pihak yang berwenang.
Sepanjang  tahun  2022,  sebanyak  276.507  kasus  kejahatan  dilaporkan  oleh  Kepolisian Republik  Indonesia.  Dibandingkan  dengan  257.743  kasus  pada  tahun  sebelumnya,  angka  ini meningkat 7,3%. Satu kejahatan terjadi setiap dua menit dan dua detik. Ada 31,6% kejahatan di negara ini yang terjadi setiap jam. Informasi di bawah ini berkaitan dengan tingkat kejahatan di Indonesia antara tahun 2016 dan 2022:
1 Kai Ambos, “Punishment without a Sovereign? The Ius Puniendi Issue of International Criminal Law: A First Contribution towards a Consistent Theory of International Criminal Law,” Oxford Journal of Legal  Studies 33, no. 2 (2013): 293–315, https://doi.org/10.1093/ojls/gqt005.
2 Rafid, Noercholish. "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam." Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1.1 (2022).hlm. 11

## Grafik. 1 Tingkat Kejahatan di Indonesia 2016-2022 3
Berdasarkan  data  tersebut,  meskipun  angka  kejahatan  tinggi  bukan  berarti  jumlah pengungkapan  kasus  juga  tinggi.  Menurut  informasi  yang  di  dapat  oleh  peneliti  diketahui bahwa jika rata-rata kemampuan polisi mengungkap kasus kejahatan hanya 11,8% hal tersebut setara  dengan  15.908  kasus  yang  terungkap.    Berikut  data  jumlah  kejahatan  di  Kepulauan Selayar Selama Tahun 2023.
Grafik 2. Jumlah Jenis Kejahatan 2023 4
Grafik 2. Diagram Batang Jenis Kejahatan 2023 5
3 Data diolah dari Kepolisian Republik Indonesia 2016-2022.
4 Data diolah dari PUSIKNAS BARESKRIM Kepolisian Republik Indonesia 2024.
Grafik diatas menunjukkan perbandingan jumlah kasus kejahatan sepanjang tahun 2023 di  Kepulauan  Selayar  berdasarkan  jenis  kejahatan.  Grafik  tersebut  menunjukkan  total  kasus untuk setiap jenis kejahatan: (1) Theft (Pencurian): 280 kasus; (2) Assault (Penyerangan): 218 kasus; (3) Burglary (Pembobolan): 145 kasus; dan (5) Vandalism (Vandalisme): 92 kasus.
Setelah  peneliti  mengkonfirmasikan  dengan  petugas  kepolisian  terungkap  bahwa tidak  semua  perkara  pidana  yang  tersisa  tersebut  diupayakan  untuk  di  lanjutkan.  Disamping alasan  yang  memang  diatur  oleh  KUHAP  seperti  kurangnya  alat  bukti,  dalam  delik  aduan dinyatakan bahwa pengaduan dicabut kembali atau berdasarkan hasil penyilidikan ternyata hal tersebut  bukan  perkara  pidana.  Terdapat  sejumlah  alasan  lain  yang  merupakan  mekanisme  di luar  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku.  Upaya  perdamaian  merupakan  salah  satu contoh yang baik. Namun karena upaya tersebut merupakan upaya di luar sistem, maka statistik kepolisian tidak merekam hal tersebut.
Kerangka  hukum  yang  diadopsi  oleh  suatu  negara  menentukan  bagaimana  prinsip- prinsip keadilan restoratif diimplementasikan di sana. Penerapan keadilan restoratif tidak dapat dipaksakan jika sistem hukumnya bertentangan. Oleh karena itu, memasukkan konsep keadilan restoratif  ke  dalam  arsitektur  hukum  suatu  negara  merupakan  suatu  hal  yang memungkinkan. Dalam  rangka  memberikan  keadilan,  kejelasan,  dan  keuntungan  hukum,  sebuah  negara  dapat tetap  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif  bahkan  jika  negara  tersebut  tidak mematuhinya. 6 Khususnya  di  Kepulauan  Selayar,  penegakan  hukum  masih  memiliki  sejumlah masalah yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus kriminal yang melibatkan  anggota  masyarakat.  Masyarakat  di  negara  ini  belum  merasakan  keadilan  yang diharapkan  dari  penegakan  hukum.  Selain  itu,  diketahui  bahwa  korban  tidak  banyak  diatur dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  korban  terkadang cenderung  diabaikan  atau  dilupakan,  mengingat  penekanan  dari  sistem  ini  lebih  banyak  pada pelaku  kejahatan.  Melindungi  hak-hak  korban  pada  dasarnya  terkait  dengan  penegakan  hak asasi manusia. 7
Untuk  menjamin  hak-hak  mereka  ditegakkan,  korban  membutuhkan  perlindungan. Karena  hak-hak  korban  belum  mendapatkan  perlindungan  yang  maksimal  dalam  sistem peradilan  pidana  Indonesia  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengungkapkan urgensi penerapan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana di  Kab.  Selayar  dan  pengaturan  penerapan  keadilan  restoratif  yang  difungsikan  sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, penegak hukum, dan masyarakat setempat. Data primer dari beberapa responden jaksa dikumpulkan.  Sementara itu, data  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  tematik  untuk  mengidentifikasi  pola  dan  tema utama terkait penerapan keadilan restoratif di Kepulauan Selayar.
5 Data diolah dari PUSIKNAS BARESKRIM Kepolisian Republik Indonesia 2024.
6 M Tech Student et al., “The Application Of Restorative Justice As An Alternative To Settle The Crime Of Theft,” Frontiers in Neuroscience 14, no. 1 (2021): 1–13.
7 Hambali  Thalib  et  al.,  “Verification  Through  the  Electronic  Media  (Teleconference)  on  the  Court  in Criminal Judicial System,” ADRI International Journal Of Law and Social Science 1, no. January 2017 (2017): 1– 9. Vol-3, Issue-5, 2017 ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penerapan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana di Kepulauan Selayar
Meskipun  keadilan  restoratif  adalah  sebuah  konsep  penghukuman,  namun  konsep  ini tidak  terbatas  pada  hukuman-hukuman  yang  nyata  dan  formal  yang  terdapat  dalam  hukum pidana.    Meskipun  demikian,  definisi  keadilan  restoratif  dari  Bagir  Manan  masih  sejalan dengan gagasan bahwa keadilan  - yaitu keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat  - harus diutamakan  dalam  konsep  pemidanaan.  Inilah  sebabnya  mengapa  istilah  keadilan  terpadu menekankan gagasan ini. 8
Prinsip Perdamaian yang Adil, atau keadilan yang didasarkan pada keharmonisan antara pelaku, korban, dan masyarakat, merupakan ciri khas keadilan restoratif. Prinsip ini didasarkan pada  gagasan  bahwa  keadilan  dan  perdamaian  pada  dasarnya  saling  terkait.  Keadilan  tanpa perdamaian  adalah  bentuk  baru  dari  penganiayaan  atau  penindasan,  dan  perdamaian  tanpa keadilan adalah penindasan.
Disebut  sebagai  etika  perdamaian  yang  adil  atau  prinsip-prinsip  perdamaian  yang adil karena keadilan restoratif menggunakan ide-ide dasar untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan,  memberikan  kesempatan  kepada  korban  dan  pelanggar  untuk  berpartisipasi  dalam proses  penyembuhan,  dan  memberikan  tanggung  jawab  kepada  masyarakat  dan  pengadilan untuk  menegakkan  ketertiban  umum  dan  perdamaian  yang  adil.  Tujuan  yang  harus  dicapai melalui upaya kolaboratif dengan semua pihak yang terlibat 9 Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  Kepala  Kejaksaan  Kepulauan  Selayar Hendra Syarbaini 10 bahwa:
“Kejaksaan  sudah  berperan  aktif  dalam  penegakan  hukum  di  kabupaten  selayar  mulai  dari Upaya preventif melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), program penyuluhan hukum ke desa-desa,  maupun  upaya  represif  melalui  mekanisme  penuntutan  sesuai  dengan  hukum positif.”
Kerangka hukum lain yang mengatur keadilan restoratif sudah ada. Untuk memberikan kepastian kepada petugas kepolisian dalam bekerja, polisi didorong untuk membuat peraturan keadilan  restoratif  sebagai  tanggapan  atas  tingginya  jumlah  kasus  yang  diselesaikan  di  luar pengadilan  melalui  upaya  perdamaian.  Dalam  kapasitasnya  sebagai  mitra  masyarakat,  polisi telah  mengembangkan  prosedur  dan  taktik  untuk  menangani  kasus-kasus  kriminal  yang ditangani  di  desa.  Dalam  hal  keadilan  restoratif,  tugas  dan  fungsi  Bhabinkamtibmas  adalah memediasi dan memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  bapak Hendra Syarbaini 11
“Melakukan mediasi yang dihadiri oleh tersangka, korban, dan tokoh Masyarakat, memastikan keinginan dari masing – masing pihak serta berupaya secara persuasive dan proporsional agar perdamaian dapat tercapai.”
Lanjut, menurut bapak Hendra Syarbaini 12
8 Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hal. 4
9 Sefriani,  Urgensi  Rekonseptualisasi  dan  Legislasi  Keadilan  Restoratif  di  Indonesia,  Jurnal  Rechts Vinding Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, hal 279
10 Hendra Syarbaini, Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar, wawancara, tanggal 24 April 2024
11 Hendra Syarbaini, Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar, wawancara, tanggal 24 April 2024
12 Hendra Syarbaini, Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar, wawancara, tanggal 24 April 2024
“tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  Kejaksaan  dalam  menerapkan  pendekatan  keadilan restoratif  dalam  penanganan perkara  penganiayaan  yaitu  terdapat  3  faktor  yaitu:  1)  Provokasi dari  pihak  ketiga  yang  biasanya  berasal  dari  anggota  keluarga  korban,  yang  membuat  korban yang  tadinya  sudah  melunak  kembali  ingin  melanjutkan  perkara  ke  tahap  persidangan;  2) Permintaan ganti rugi / uang pengobatan yang tidak masuk akal dari korban / keluarga korban terhadap  pelaku  hingga  mencapai  puluhan  juta  rupiah;  dan  3)  Saksi  –  saksi  yang  terkadang enggan  untuk  hadir  karena  stigma  enggan  berurusan  dengan  hukum,  sehingga  terkadang memerlukan Upaya ekstra dengan mendatangi langsung yang bersangkutan. ”
Dalam  rangka  menjaga  kondisi  masyarakat  dan  menegakkan  rasa  keadilan  dengan mengutamakan pembinaan, petugas kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  penerapan  keadilan restoratif bertujuan untuk mengabaikan hukum positif. Sebaliknya, hal ini mempertimbangkan keadaan dan situasi di lapangan.
Lanjut, sebagaimana yang disampaikan Bapak Hendra Syarbaini 13 bahwa:
“Penerapan Restorative  justice dilakukan  secara  selektif  sesuai  dengan  PERJA  no  15  tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Selain apa yang diuraikan dalam pasal 109 KUHAP, penyidik  dapat  menghentikan  penyidikan  (SP3)  berdasarkan  pernyataan  perdamaian  antara korban  dan  pelaku  yang  dicantumkan  dalam  surat  pernyataan,  di  mana  pada  saat  itu  kasus tersebut  dianggap  ditutup.  Jika  SP3  tersebut  digugat,  pemohon  dapat  melakukannya  melalui proses hukum praperadilan atau melalui pengaduan masyarakat kepada pimpinan. Jika Hakim Pengadilan  Negeri  Selayar  mengabulkan  permohonan  tersebut,  maka  surat  pernyataan perdamaian akan dicabut dan berkas perkara akan dilanjutkan.
Kemudian, Jaksa Herawaty 14 mengungkapkan bahwa:
“ Penerapan sistem keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dilakukan  berdasarkan  laporan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  bahwa  ada  perkara  tindak  pidana yang  akan  diselesaikan  melalui  alternatif  keadilan  restoratif,  bahwa  dalam  pertemuan perdamaian  tersebut  telah  terjadi  kesepakatan  antara  korban dan  pelaku  tindak  pidana dengan melampirkan  notulen  pertemuan  perdamaian,  akta  perdamaian,  dan  nota  pendapat  Jaksa Penuntut Umum.”
Kepala Seksi Penindakan pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar (Jaksa Awaluddin 15 ), menjelaskan bahwa:
“Jaksa  Penuntut  Umum  sangat  berperan  penting  sebagai  fasiliatator  untuk  tercapainya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korban dimana dalam proses perdamaian dengan langkah  dan  kewenangan  yang  didasari  dengan  Peraturan  Kejaksaan  tentang Restorative Justice ,  adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  adalah  sebagai  berikut  :1)  Syarat  untuk dilakukan  alternatif  penyelesaian  melalui Restorative  justice terlebih  dahulu  sudah  terpenuhi; 2)  Pemanggilan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dan  korban;  3)  Dilakukan  proses  musyawarah antara para pihak yaitu pelaku tindak pidana/ Korban, keluarga pelaku tindak pidana/ Korban, Saksi dan orang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut; 4) Pelaku mengakui kesalahannya dan  bersedia  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan  yang  telah dilakukannya;  5)  Penuntut  Umum  memfasilitasi  proses  perdamaian  berdasarkan  peraturan
13 Hendra Syarbaini, Kepala Kejaksaan Kepulauan Selayar, wawancara, tanggal 24 April 2024
14 Herawati, Kepala Seksi Narkotika, wawancara, tanggal 24 April 2024
15 Awaluddin, Kepala Seksi Penindakan, wawancara tanggal 24 April 2024
Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  dengan  tanpa  adanya  tekanan,  paksaan,  ataupun  intimidasi dari siapapun.”
Jaksa Awaluddin 16 menambahkan bahwa:
“untuk  kepentingan  penegakan  hukum,  Penuntut  Umum  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  dengan  memperhatikan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  kode  etik  sesuai  pasal  34A  Undang-Undang  Kejaksaan. Sesuai  prinsip  diskresi  yang  diatur  dalam  pasal  139  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  yaitu  setelah  Penuntut  Umum  menerima  kembali  hasil penyidikan  yang  lengkap  dari  penyidik,  maka  Penuntut  Umum  segera  menentukan  apakah berkas  perkara  itu  sudah  memenuhi persyaratan  untuk  dapat  atau  tidak  untuk dilimpahkan  ke pengadilan.  Dimana  pengaturan  kewenangan  ini  dilakukan  tanpa  mengabaikan  prinsip  tujuan penegakan  hukum yang meliputi  tercapainya  kepastian  hukum,  rasa  keadilan  dan  manfaatnya sesuai dengan prinsip Restorative justice yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia.”
Jaksa Penuntut Umum Irmansyah 17 selanjutnya mengungkapkan:
“Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  salah  satu  asas  yang  digunakan  adalah  asas  keadilan.  Jika  dilihat  melalui perspektif  asas  keadilan  melalui  tata  cara  perdamaian  dan  proses  perdamaiannya.  Dalam  tata cara  perdamaian  diatur  dalam  pasal  7  yaitu  Penuntut  Umum  menawarkan  upaya  perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasiyang mana Penuntut  Umum  memberitahukan  maksud  dan  tujuan  serta  hak  dan  kewajiban  korban  dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaiandan dalam hal  upaya  perdamaian  diterima  oleh  korban  dan  tersangka  maka  dilanjutkan  dengan  proses perdamaian.Bahwa  dalam  tata  cara  perdamaian  dilakukan  dengan kemauan dari  pihak korban maupun pelaku tanda ada paksaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban korban dan tersangka sehingga  keadilan  tercapai  bagi  kedua  belah  pihak.  Dan  proses  perdamaian  diatur  di  dalam pasal  9  dimana  proses  perdamaian  dilakukan  dengan  tanpa  adanya  tekanan,  paksaan,  ataupun intimidasi  dari  siapapun  secara  sukarela,  yang  berarti  bahwa  adanya  persetujuan  dari  pihak korban  maupun  pihak  pelaku  dalam  upaya  perdamaianuntuk  mencapai  sebuah  kesepakatan yang  tidak  merugikan  kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini  keadilan  tercapai  untuk  kedua  belah pihak,  yang  mana  di  pihak  pelaku  telah  terpenuhi  kewajibannya  untuk  memulihkan  dan mengganti  kerugian  korban  dansebaliknya  pihak  korban  juga  telah  terpenuhi  hak  nya  untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan ke keadaan semula”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif dikeluarkan oleh  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  sebagai  alternatif  dari  cara-cara  tradisional  dalam menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban  hukum,  keadilan,  dan  kebenaran  berdasarkan  hukum  dengan  tetap  memperhatikan norma-norma agama, kepatutan, dan kesusilaan.
Selanjutnya menurut Jaksa Dian Angraeni 18 bahwa:
“dalam hal proses perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana telah tercapai kemudian dibuatlah kesepakatan secara tertulis di depan Penuntut Umum sebagaimana yang telah diatur dalam  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  pasal  10  yaitu  dalam  hal  kesepakatan  perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.  Sehingga  dengan  demikian  terpenuhilah  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  yang
16 Awaluddin, Kepala Seksi Penindakan, wawancara tanggal 24 April 2024
17 Irmansyah, Jaksa Penuntut Umum, wawancara tanggal 24 April 2024
18 Dian Angraeni, Jaksa, wawancara tanggal 24 April 2024
berarti keadilan tercapai. Bahwa adil itu bukan berarti harus sama dengan yang lain melainkan bahwa adil itu adalah terpenuhinya antara hak dan kewajiban.”
Tabel 1: Data Perkara Tindak Pidana yang Diselesaikan
Melalui Restorative justice Tahun 2022 Tahun Pasal Jumlah Perkara 2022 Pasal 362 KUHP 5 Pasal 351 Ayat (1) KUHP 11 Pasal 363 Ayat (2) KUHP 3 Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 3 Pasal 368 Ayat (1) KUHP 1 Pasal 310 Ayat (1) KUHP 1 Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP 1 Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 1 Pasal 374 KUHP 1 Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3 Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP 4 Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1 Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1 Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP 1 Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang 1 Pasal 284 Ayat (1) ke-1b KUHP 1 Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP 1 Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 5 Pasal 289 KUHP 2 Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3 Pasal 263 Ayat (2) KUHP 1 Pasal 335 Ayat (1) KUHP 1 Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 1
Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 11 Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 4 Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 5 Jumlah 73

## Sumber Data : Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, 2022
Masyarakat  Kepulauan  Selayar  telah  merespon  dengan  sangat  baik  terhadap  sistem keadilan  restoratif  alternatif  yang  telah  digunakan  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  pidana. Sejak sistem ini diberlakukan di bawah yurisdiksi Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, telah terjadi penurunan jumlah kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, dari 73 kasus di tahun  2022  menjadi  47  kasus  di  tahun  2022.  Hal  ini  berarti,  jika  dibandingkan  dengan  tahun 2023,  terdapat  26  kasus  lebih  sedikit,  atau  61%  lebih  sedikit,  yang  diselesaikan  melalui keadilan restoratif pada tahun 2022.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar sudah berada pada konsep keadilan restorative di mana ini terlihat dari peningkatan yang cukup signifikan dari perkara yang diselesaikan melalui keadilan  restoratif  dalam  kurun  waktu  dua  tahun  terakhir.  Penggunaan  alternatif  keadilan restoratif  oleh  Kejaksaan  dalam  penyelesaian  perkara  telah  memberikan  harapan  kepada masyarakat  untuk  mendapatkan  kembali  rasa  keadilan  sehingga  mereka  dapat  hidup  dengan tenang dan harmonis kembali. Hal ini dikarenakan rasa keadilan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi  oleh  penyelesaian  perkara  yang  selama  ini  ditangani  melalui  proses  persidangan  di pengadilan.
Konsep  keadilan  restoratif  memang  merupakan  sebuah  konsep  yang  dapat  berfungsi sebagai akselerator asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Namun menerapkan prinsip restoratif Keadilan  bukan  berarti  menghapuskan  pidana  penjara  pada  kasus-kasus  tertentu  yang menimbulkan  kerugian  massal  dan  berkaitan  dengan  harga  nyawa  seseorang,  jadi  kurungan tetap bisa digunakan. 19
Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa  urgensi  penerapan  keadilan restorative mendukung  teori  pemidanaan  dan  teori  tujuan hukum.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aertsen  (2011) 20 ; Dewantary  (2016) 21 ; Hutahaean  (2013) 22 ;  dan  Gabbay  (2015) 23 yang  mengatakan  bahwa keadilan  restoratif  dapat  menjadi  alternatif  yang  lebih  humanis  dan  rehabilitatif  serta  dapat menunjukkan  bahwa restorative  justice dapat  lebih  efektif  dalam  mencapai  tujuan-tujuan melalui pemulihan dan rekonsiliasi daripada melalui hukuman tradisional.

## Faktor-faktor dalam Penerapan Keadilan Restoratif

## 1) Faktor Substansi Hukum
19 Janur, Nur Akifah, Abdul Rahman, and Ardiansyah Ardiansyah. "Misperception of the Implementation of the Principle of Restorative Justice to the Crime of Rape." Al-'Adl 16.2 (2023): 178-189.
20 Aertsen,  Ivo,  Daniela  Bolívar,  and  Nathalie  Lauwers.  " Restorative  justice  and  the  active  victim: exploring the concept of empowerment ." Temida 14.1 (2011): 5-19.
21 Dewantary,  Zenny  Rezania.  "Keadilan  Restoratif  Dan  Pembatasan  Diversi  Pada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Veritas et Justitia 2.2 (2016): 303-326.
22 Hutahaean,  Bilher.  "Penerapan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  anak." Jurnal  Yudisial 6.1 (2013): 64-79.
23 Gabbay,  Zvi  D.  " Justifying  restorative  justice:  A  theoretical  justification  for  the  use  of  restorative justice practices ." J. Disp. Resol . (2005): 349.
Jelas  terlihat  bahwa  peraturan  tersebut,  yang  didasarkan  pada  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020,  menekankan  pada  perjanjian  perdamaian  antara pelaku dan korban dan bagaimana hukum mengakui keberadaan perjanjian perdamaian sebagai kontrak yang mengikat ketika menerapkan keadilan restoratif. Contoh lainnya adalah Peraturan Jaksa  No.  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan.  Pembatasan  penerapan  keadilan restoratif  didasarkan  pada  teori  keadilan  restoratif.  Jika  demikian,  maka  prosesnya  hanya sebatas  menjalankan  tugas-tugas  prosedural,  sehingga  mustahil  untuk  mencapai  keadilan  dan kebenaran, terutama kebenaran materiil.
Aturan yang mengedepankan legislasi progresif yang dikenal sebagai keadilan restoratif ini  juga  dipandang  sebagai  substansi  hukum  yang  dikembangkan  untuk  menyingkirkan pemikiran  positivistik  yang  ketat.  Ketika  kasus-kasus  pidana  diselesaikan  melalui  keadilan restoratif, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang adil yang mengutamakan pengembalian pada keadaan sebelum terjadinya  kejahatan  daripada  pembalasan.  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Jaksa  Agung Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 4 tentang Penghentian Penuntutan.
Sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, JPU dapat menghentikan penuntutan dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  berikut:  a)  kepentingan  korban  dan  kepentingan hukum  lain  yang  dilindungi;  b)  menghindari  stigma  negatif;  c)  menghindari  pembalasan;  d) respon  dan  keharmonisan  masyarakat;  dan  e)  kesusilaan,  kesopanan,  dan  ketertiban  umum. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan faktor- faktor  berikut  ini  dalam  melakukan  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif:  a)  Subyek, obyek,  kategori,  dan  ancaman  tindak  pidana;  b)  Latar  belakang  tindak  pidana;  c)  Latar belakang tindak pidana; d) Latar belakang tindak pidana; e) Ketertiban umum. Sejarah tindak pidana; c) Berat ringannya tindak pidana;
Sebuah  regulasi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  adalah  Peraturan  Jaksa  Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengizinkan  jaksa  untuk  melakukan  hal  tersebut.  Strategi  peradilan  pidana  yang  dikenal sebagai  keadilan  restoratif  saat  ini  sedang  populer  di  beberapa  negara.  Dengan  berfokus  pada solusi  yang  saling  menguntungkan,  menyoroti  bagaimana  kerugian  korban  ditebus,  dan menekankan bahwa korban memaafkan pelaku, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan  perdamaian  bagi  korban  dan  pelaku  tindak  pidana.  Sistem  peradilan  pidana dirancang dengan mempertimbangkan penegakan hukum secara normatif.
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Suhandi 24 mengungkapkan bahwa:
“dalam penerapan keadilan restorarif sesuai Peraturan KejaksaanNomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tentunya dalam pelaksanaannya perlu didukung  dengan kebijakan  pimpinan yang  sifatnya  melengkapi  yang  digunakan  sebagai acuan bagi pimpinan satuan kerja dan penuntut umum terkait pelaksanaan penerapan keadilan restoratif sebagai  alternatif  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  juga  sebagai  optimalisasi  dalam sosialisasi, konsolidasi, percepatan dan penyeragaman dalam pelaksanaan penerapan restorative justice sebagai  alternatif  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana.  Sehingga  kemudian diterbitkan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  Nomor  01/E/EJP/02/2022 Tentang  pelaksanaan  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Dalam  surat edaran  ini  berisi  syarat  untuk  menghentikan  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  dan proses  permintaan  persetujuan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  yang dijadikan acuan mengenai teknis pelaksanaan keadilan restoratif di satuan kerja Kejaksaan RI di seluruh  Indonesia.  situlah  Jaksa  diminta  untuk  benar–benar  jeli  apakah  sebuah  perkara  layak diajukan  ke  pengadilan.  Intinya  kita  harus  menjaga  harmoni  di  tengah  masyarakat.  Karena  ini barang baru, saya minta agar teman-teman Jaksa meningkatkan keterampilan dan kapasitas untuk
24 Jaksa Suhandi, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, wawancara, tanggal 24 April 2024
melakukan  mediasi  dan  sebagai  fasilitator  dalam  masyarakat,  Yang  paling  penting  adalah bagaimana Jaksa -Jaksa di lapangan menggunakan hati nuraninya ketika melihat satu perkara.”
Dalam wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Laode Fariadin 25 bahwa:
“Kejaksaan  Agung  dalam  hal  ini  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umumterus  melakukan sosialisasi  dalam  upaya  memberikan  pemahaman  kepada  para  Jaksa  di  seluruh  satuan  kerja mulai  tingkat  Kejaksaan  Tinggi,  Kejaksaan  Negeri  dan  Cabang  Kejaksaan  Negeri  terkait penanganan perkara tindak pidana melalui alternatif keadilan restoratif dengan mengeluarkan Surat  Edaran  Jampidum  Nomor  01/E/EJP/02/2022  tentang  Pelaksanaan  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana  Umumini  sebagai  pemberitahuan dan  acuan  bagi pimpinan  satuan  kerja  dan penuntut umum  terkait  pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif.  Dimana tujuan  dari  Surat  Edaran  ini  adalah  sebagai  acuan  untuk  optimalisasi  dalam  sosialisasi, konsolidasi,  percepatan  dan  penyeragaman  dalam  pelaksanaan  penghentian  penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.Jaksa selaku penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk menentukan  akan  melimpahkan  atau  tidak  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 139 KUHAP dan ketentuan Pasal 14 huruf h dan I KUHAP yaitu kewenangan Jaksauntuk menutup perkara sehingga Jaksa harus mengerti dan memahami tentang konsep restorative justice.”

## 2) Faktor Kultur Hukum
Implementasi  keadilan  restoratif  juga  dipengaruhi  oleh  budaya  hukum.  Masyarakat yang memiliki sedikit pengetahuan tentang keadilan restoratif cenderung menjadi yang paling berpengaruh  dan  kadang-kadang  dapat  menyebabkan  hambatan  dalam  praktik  keadilan restoratif  karena  mereka  akan  sering  berargumen  bahwa  pembalasan  adalah  tindakan  yang lebih tepat untuk pelaku kejahatan.
Dalam wawancara penulis dengan Jaksa Akbar 26 , Kepala Seksi Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar bahwa:
“dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif keadilan restoratif yang dilakukan terkadang mengalami kendala ketika proses mediasi yang dilakukan dimana ketika masyarakat masih  saja  ada  yang  mengedepankan  sisi  emosional  dengan  mengharap  adanya  balasan  yang setimpal  terhadap  pelaku.  Selain  itu,  terkadang  pula  masih  ada  saja  masyarakat  yang  masih sulit  untuk  memberikan  maaf  apabila  ada  kerugian  yang  didapatkandan  berharap  adanya pembalasan  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Namun,  sejauh  ini  lebih  banyak  masyarakat  yang merespon baik hadirnya alternatif penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.”
Lebih lanjut Karena keadilan dalam budaya hukum Indonesia didasarkan pada hati nurani dan  tidak  dapat  dilihat  dalam  hukum,  budaya  hukum  ini  mengedepankan  perdamaian  untuk membangun  kembali  rasa  damai  daripada  menekankan  pembalasan.  Budaya  hukum  yang berbasis  nilai-nilai  luhur  ini  merupakan  produk  negara.  Oleh  karena  itu,  elemen  kunci  dalam penerapan keadilan restoratif yang efektif adalah budaya hukum.

## 3) Faktor Sarana dan Prasarana
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  memiliki  perhatian  terhadap  hal  ini,  dan  salah satu  cara  yang  mereka  lakukan  adalah  dengan  menyediakan  ruang  untuk  penerapan  keadilan restoratif.  Sarana  dan  prasarana  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  keberhasilan  penerapan konsep  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif  dalam  penyelesaian  perkara  pidana.  Kejaksaan Agung  Republik  Indonesia  telah  mencapai  kemajuan  yang  signifikan  di  beberapa  daerah  di Indonesia dengan didirikannya rumah keadilan restoratif.
25 Jaksa Laode Fariadin, Jaksa Penuntut Umum, wawancara tanggal 24 April 2024
26 Jaksa Akbar, Kepala Seksi Orang dan Harta Benda, wawancara tanggal 24 April 2024
Masyarakat  dapat  bertemu  dan  mendengar  langsung  tujuan  dari  tokoh  agama,  tokoh adat, dan tokoh masyarakat di rumah keadilan restoratif. untuk mempertemukan prinsip-prinsip ini  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  ditegakkan  yang  berfungsi  sebagai panduan  untuk  pilihan  keadilan  restoratif.  Sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Jaksa  Agung Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif, rumah keadilan restoratif berfungsi sebagai tempat mediasi untuk kasus-kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terkait.
Dalam  rangka  mengawal  kebijakan  penerapan  keadilan  restoratif  yang  berbasis  nilai- nilai kearifan lokal dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling melengkapi antara Hukum  Nasional  dan  Hukum  Adat,  maka  dukungan  sarana  dan  prasarana  menjadi  faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan forum. Agar setiap permasalahan hukum yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan melalui mediasi sebelum dibawa ke pengadilan, maka jaksa  berperan  sebagai  fasilitator  dalam  proses  mediasi  yang  juga  melibatkan  tokoh masyarakat, pos kamling, dan pemerintah setempat (RT/RW).
Pengaturan  penerapan  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif  penyelesaian  kasus  tindak pidana  mendukung  teori  keadilan,  teori  kepastian  hukum  dan  teori restorative  justice .  Hal tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Akbar  (2024) 27 ;  Diliyanto  (2022) 28 ; Karim  (2021) 29 ;  dan Zarkasi  (2022) 30 yang  mengatakan  bahwa  praktik restorative  justice terintegrasi  dengan  baik  dalam  sistem  hukum  yang  ada  dan  dilaksanakan  dengan  cara  yang memberikan  kepastian  hukum  kepada  semua  pihak  yang  terlibat  baik  pada  kasus  yang  yang berfokus pada rehabilitasi maupun rekonsiliasi.
Dengan  demikian,  Komitmen  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  memprioritaskan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.  Dengan  demikian,  Kejaksaan  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  untuk meningkatkan  kinerjanya,  khususnya  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  keadilan restoratif  di  wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri  Kepulauan  Selayar.  Selain  itu,  penggunaan restorative  justice juga  diharapkan  dapat  mengurangi  tingkat  kepadatan  di  lembaga pemasyarakatan  dengan  memberikan  solusi  yang  lebih  berorientasi  pada  pemulihan  daripada hukuman.

## KESIMPULAN
Penerapan keadilan restoratif di Kepulauan Selayar terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang lebih humanis dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini. proses penegakan hukum Kejaksaan Negeri Selayar dalam menyelesaikan perka- ra pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak  yang  berperkara,  yaitu  pelaku  tindak  pidana,  korban,  dan  keluarga  korban  atau pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan  perkara  tersebut.  Konteks  keadilan dalam  para- digma keadilan restoratif adalah keadilan proporsionalitas, yang menjamin keseimbangan pem- ulihan kepentingan bagi pelaku dan korban. Hak-hak pelaku akan dipulihkan, dan ia tidak lagi dianggap sebagai pelaku sebelumnya, sementara korban akan mendapatkan pemulihan atas ke- rugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku.
27 Akbar,  Hafiz  Prasetia.  "Comparative  Study  of  Restorative  Justice  Application:  Evaluation  of  the Practise in Indonesia and Scotland." Jurnal Litbang Polri 27.1 (2024): 74-87.
28 Diliyanto, Deddi, Gatot Dwi  Hendro Wibowo Amiruddin, and Lalu  Parman. "Restorative justice as a model for termination of criminal prosecutions." Journal of positive school psychology 6.10 (2022): 220-236.
29 Karim.  "Criminal  Problem  Solving  Model  Through  Restorative  Justice  Approach." Košická Bezpečnostná Revue 11.1 (2021): 36-44.
30 Zarkasi,  Moch  Fauzan,  Nur  Azisa,  and  Haeranah  Haeranah.  "Implications  of  Renewal  System  of Criminal  Justice  Based  on  the  Principles  of  Restorative  Justice  on  The  Role  of  Probation  and  Parole Officer." Khazanah Hukum 4.1 (2022): 29-44.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penggunaan  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif dalam penyelesaian perkara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar antara lain substansi  hukum,  struktur  hukum,  budaya  hukum,  serta  sarana  dan  prasarana.  Adapun rekomendasi  adalah  diperlukan  peningkatan  pelatihan  bagi  penegak  hukum  dan  sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai  manfaat  keadilan  restoratif.  Selain  itu,  kebijakan  yang mendukung penerapan keadilan restoratif perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutannya.

## REFERENSI
Aertsen,  Ivo,  Daniela  Bolívar,  and  Nathalie  Lauwers.  " Restorative  justice  and  the  active victim:  exploring  the  concept  of  empowerment ."  Temida  14.1  (2011):  5-19. https://doi.org/10.2298/TEM1101005A
Akaseh,  Naima,  Hambali  Talib,  A.  Muin  Fahmal,  and  Nasrullah  Arsyad.  “The  Nature  of Restorative  justice in  the  Perspective  of  the  Settlement  of  Traffic  Accidents.” IOSR Journal  of  Humanities  And  Social  Science 26,  no.  1  (2021):  9–14. https://doi.org/10.9790/0837-2608040914
Akbar,  Hafiz  Prasetia.  "Comparative  Study  of  Restorative  Justice  Application:  Evaluation  of the  Practise  in  Indonesia  and  Scotland." Jurnal  Litbang  Polri 27.1  (2024):  74-87. https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.227
Ambos,  Kai.  “Punishment  without  a  Sovereign?  The  Ius  Puniendi  Issue  of  International Criminal  Law:  A  First  Contribution  towards  a  Consistent  Theory  of  International Criminal  Law.” Oxford  Journal  of  Legal  Studies 33,  no.  2  (2013):  293–315. https://doi.org/10.1093/ojls/gqt005.
Andi  Asrul  Sani,  Lauddin  Marsuni,  dan  Askari  Razak.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Peraturan DaerahProvinsi  Sulawesi  Selatan:  Studi  Kasus  Pada  Bapemperda  DPRD  Provinsi Sulawesi Selatan.” Journal of Lex Generalis (JLS) 4, no. 2 (2022): 404–17. Apong Herlina dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Atilola,  Olayinka,  Gbonjubola  Abiri,  Eniola  Adebanjo,  and  Bolanle  Ola.  “The  Cross-Cutting Psychosocial  and  Systemic  Barriers  to  Holistic  Rehabilitation,  Including  Educational Re-Engagement,  of  Incarcerated  Adolescents:  Realities  in  and  Perspectives  from Africa.” International  Journal  of  Educational  Development 81,  no.  December  2020 (2021): 102335. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102335.
Azhar  Arsyad,  A.  Muin  Fahmal  dan  Askari  Razak.  “Implikasi  Hak  Angket  DPRD  Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan Daerah: Studi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.” Journal of Lex Generalis (JLS) 3, no. 10 (2022): 404–17.
Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang  Dilakukan  oleh  Anak  Melalui  Pendekatan Restorative  justice Di  Polrestabes Makassar.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3(10),  1726–1742.  http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1152/1293
Damren, Samuel C. “Restorative Justice: Prison and the Native Sense of Justice.” Journal  of Legal Pluralism and Unofficial Law 34, no. 47 (2002): 83–111. https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756564.
Dewantary,  Zenny  Rezania.  "Keadilan  Restoratif  Dan  Pembatasan  Diversi  Pada  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak." Veritas  et Justitia 2.2 (2016): 303-326. https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2269 Dignan,  J. Understanding  Victims  and  Restorative  Justice. McGraw-Hill  Education  (UK)., 2004.
Diliyanto,  Deddi,  Gatot  Dwi  Hendro  Wibowo  Amiruddin,  and  Lalu  Parman.  "Restorative justice as a model for termination of criminal prosecutions." Journal of positive school
psychology 6.10
(2022):220-236.
https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/12960/8410 Flora,  Henny  Saida.  “Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Ubelaj 3, no. 2 (2018): 142–58.
Fortunita, F., Azizi, N. R., Maharif, M. D., Devi, A., Cleoney, C., Astari, D. A., ... & Rumah, P. P. Pedoman Hukum Acara Pidana. Penerbit Pustaka Rumah C1nta., 2020.
Gabbay,  Zvi  D.  " Justifying  restorative  justice:  A  theoretical  justification  for  the  use  of restorative justice practices ." J. Disp. Resol . (2005): 349. https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1495&context=jdr Gumz,  Edward  J.,  and  Cynthia  L.  Grant.  “Restorative  Justice:  A  Systematic  Review  of  the Social  Work  Literature.” Families  in  Society 90,  no.  1  (2009):  119–26. https://doi.org/10.1606/1044-3894.3853
H.  Syaharuddin  Nawi. Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empris . Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014.
Hambali,  Azwad  Rachmat.  “Penegakan  Hukum  Melalui  Pendekatan Restorative  justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.” Kalabbirang Law Journal 2, no. 1 (2020): 69– 77. https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang36.
Hambali,  “Penegakan  Hukum  Melalui  Pendekatan Restorative  justice Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana.” http://jurnal.ahmar.id/index.php/kallabirang
Hamid, A, and H  Hasbullah. “The Implementation of Criminal Sanctions as Ius  Puniendi: A Case Study of Entrepreneurs Paying below the Minimum Wage in Indonesia.” Journal of  Research  in  Business  and  Social  Science  … 10,  no.  4  (2021):  535–48. http://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1259%0Ahttp://ssbfnet.com/ojs/ind ex.php/ijrbs/article/download/1259/936.
Husen,  La  Ode,  Said  Sampara,  Sufirman  Rahman,  and  Sarifuddin  Umar. “Independence  and Accountability,  Supreme  Court  In  The  Implementation:  The  Power  Of  Judgment  in Indonesia.” Imperial  Journal  of  Interdisciplinary  Research 3,  no.  5  (2017):  1976- 1981.
Husen,  La  Ode,  Sufirman  Rahman,  Said  Sampara,  and  Nasrullah  Arsyad.  “The  Enforcement Of  Ethics  Of  State  Officials  In  The  Indonesian  Legal  System.” Imperial  Journal  of Interdisciplinary Research (IJIR) 3, no. 5 (2017): 1684–89.
Hutahaean,  Bilher.  "Penerapan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  anak." Jurnal Yudisial 6.1 (2013): 64-79. https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119
Janur,  Nur  Akifah,  Abdul  Rahman,  and  Ardiansyah  Ardiansyah.  "Misperception  of  the Implementation of the Principle of Restorative Justice to the Crime of Rape." Al-'Adl 16.2 (2023)
Johnstone, G., & Van Ness, D. Handbook of Restorative Justice. Routledge., 2013. Karim.  "Criminal  Problem  Solving  Model  Through  Restorative  Justice  Approach." Košická Bezpečnostná Revue 11.1 (2021): 36-44. https://doaj.org/article/1e17c60b62ed4804947632617ca143d7
Miriam  Liebman. Restorative  Justice:  How  It  Works .  Jessica  Kingsley  Publishers,  London, 2007.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Rev.  Ed) .  Bandung :  PT  Rosdakarya.: Bandung : PT Rosdakarya., 2013.
Ness,  Daniel  W.  Van.  “Enhancing  Criminal  Justice  Reform,  Including  Restorative  Justice.” Eleventh  United  Nations  Congress  on  Crime  Prevention  and  Criminal Justice ,  2005. https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4767/dan_van_ness_final_pa per.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Peleg-Koriat,  Inbal,  and  Dana  Weimann-Saks.  “The  Role  of  Proneness  to  Guilt  and  Shame Among  People  in  Custody  in  Promoting Restorative  justice Processes.” Criminal
Justice
and
Behavior 48, no. 7 (2021): 999–1017.
https://doi.org/10.1177/0093854820980506.
Priyatno,  Dwija. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia .  PT  Refika  Aditama, Bandung, 2006.
Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods). CV.  Social  Politic  Genius (SIGn)., 2017.
Rafid,  Noercholish.  "Nilai  keadilan  dan  Nilai  Kemanfaatan  pada  Jarimah  Qisas  dan  Diyat dalam Hukum Pidana Islam." Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1.1 (2022).
Rahman, Sufirman, and Nurul Qamar. Etika Profesi Hukum . Pustaka Refleksi, Makassar, 2014. Rato,  Dominikus,  R  Muhamad  Ibnu  Mazjah,  Moh  Rosyid,  and  Dan  Lina.  “Majalah  Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021,” n.d.
Razak,  Askari. Hukum  Otonomi  Suatu  Kajian  Dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik. Yogyakarta, Rangkang Education, 2010.
Razak,  Askari,  A  Sakti  R  S  Rakia,  and  A  Darmawansya.  “Konstitusionalitas  Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia.” Justisi 8, no. 3 (2022): 177–97.
Rijal, M., Rahman, S., & Baharu, B. (2020). Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Di  Kepolisian  Resort  Kota  Besar Makassar. The Juris, 4(2), 87–101. http://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/112/89
Ruslan Renggong, S. H. Hukum Pidana  Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar KUHP Edisi Revisi . Prenada Media., 2021. https://books.google.co.id/
Sarifuddin  Umar.  Husen,  La  Ode,  Said Sampara,  and  Sufirman  Rahman, “Independence and Accountability,  Supreme  Court  In  The  Implementation:  The  Power  Of  Judgment  in Indonesia,” Imperial Journal of Interdisciplinary Research 3, no. 5 (2017): 1976-1981. https://www.onlinejournal.in/
Soedjono  dan  H.  Abdurrahman. Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2003.
Student,  M  Tech,  Rahul  Richa  Kumar,  R  Eviewers  C  Omments,  Ajit  Prajapati,  Track-  A Blockchain, A I Ml, Prof Santosh N Randive, et al. “The Application Of Restorative justice As An Alternative To Settle The Crime Of Theft.” Frontiers in Neuroscience 14, no. 1 (2021): 1–13.
Thalib, Hambali, Sufirman Rahman, Muslim Mamulai, and Hardianto Djanggih. “Verification Through  the  Electronic  Media  (Teleconference)  on  the  Court  in  Criminal  Judicial System.” ADRI International Journal Of Law and Social Science 1, no. January 2017 (2017): 1–9. Vol-3, Issue-5, 2017 ISSN: 2454-1362, https://www.onlinejournal.in/ Thalib,  Hambali,  Sufirman  Rahman,  and  Abdul  Haris  Semendawai.  “The  Role  of  Justice Collaborator in Uncovering Criminal Cases in Indonesia.” Diponegoro Law Review 2, no. 1 (2017): 27. https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.27-39
Zaenal  Arifin,  A.  Muin  Fahmal  dan  Askari  Razak.  “Fungsi  Pengawasan  DPRD  Terhadap Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Gubernur:  Suatu  Studi  Di  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan.” Journal of Lex Generalis (JLS) 3, no. 8 (2022): 404–17. Zaidan, M. A. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika., 2022. Zarkasi, Moch Fauzan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. "Implications of Renewal System of  Criminal  Justice  Based  on  the  Principles  of  Restorative  Justice  on  The  Role  of Probation and Parole Officer." Khazanah Hukum 4.1 (2022): 29-44.
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/17354/6930 Zulfa,  Eva  Achjani. Keadilan  Restoratif .  Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2009.