## PERSAINGAN, GESEKAN, DAN PERTUMBUHAN PARIWISATA:

## STUDI KASUS KINAHREJO

## Andeka Rocky Tanaamah
Fakultas Pascasrjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana atanaamah@staff.uksw.edu

## Titi Susilowati Prabawa
Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana

## Neil Semuel Rupidara
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

## Abstract
Tourism  is  a  potential  economic  sector  that  contributes  to  more sustainable  economic  growth.  Not  only  focusing  on  economic  growth, tourism  has  also  been  proven  in  improving  livelihoods  as  well  as increasing  benefits  for  local  communities.  Tourism  can  however  be  a field  of  rivalry  or  tension  in  the  society.  This  article  aims  to  analyse rivalry  and  clash  happen  among  tourism  actors  and  other  elements  of the society in Kinahrejo, also with government, which is caused by the growth  of  tourism  in  Kinahrejo.  Emerging  dark  tourism  in  Kinahrejo has stimulated the growth of relevant businesses.  However,the growth of tourism has also led to competition and friction in the management of local resources. This study looks at three forms of friction that occur in the management of Kinahrejo tourism assets. First, friction between the  tourism  actors  in  Kinahrejo  caused  by  the  desire  to  control  the tourism resources. Second, friction between tourism business and stone sand  mining  business,  caused  by  the  lucrative  offer  of  income.  Third, friction  with  the  government  related  to  the  relocation  policy  of  the people  of  kinahrejo  to  a  safer  place  and  avoid  the  eruption  of  Mount Merapi.  Completion  of  friction  is  done  by  optimizing  the  role  of  the community association in facilitating relationships between the various groups involved in tensions.
Keywords  :  Persaingan,  Gesekan,  Pertumbuhan  Pariwisata,  Kinahrejo, Paguyuban

## Pendahuluan
Pariwisata  merupakan  sektor  ekonomi  yang  potensial  menyumbang pada  pertumbuhan  ekonomi  secara  lebih sustainable.  Studi  Balaguer  dan Cantavella-Jordá  (2002)  di  Spanyol  memberi  bukti  kontribusi  pariwisata dalam  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dalam  jangka  panjang.  Kontribusi pariwisata  tersebut  dibuktikan  signifikan  terutama  pada  konteks  negara- negara  berpendapatan  rendah  ke  menengah,  sebagaimana  temuan  studi Eugenio-Martin,  Morales,  dan  Scarpa  (2004)  di  Amerika  Latin.  Topangan sektor  pariwisata  pada  pertumbuhan  itu  misalnya  tampak  pada  kasus Mauritius  sebagai  negara  dengan  perekonomian  berbasis  pertanian  yang kemudian  memasukkan  sektor  pariwisata  ke  dalam  model  pertumbuhan ekonominya  dan  beralih  dari  negara  berpendapatan  rendah  ke  menengah (Durbarry,  2004).  Pariwisata  karenanya  dipandang  sebagai  katalis pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah,  termasuk  bagi  masyarakat  lokal seperti di daerah-daerah pertanian yang relatif tertinggal (Briedenhann dan Wickens, 2004). Tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata telah  terbukti  dalam  meningkatkan  mata  pencaharian  dan  dapat meningkatkan  kemanfaatan  lokal  melalui  pengembangan  prioritas  mata pencaharian (Ashley, 2000).
Namun, pertumbuhan yang terjadi di sektor pariwisata bersifat tidak tanpa  masalah.  Pariwisata  dipandang  juga  merupakan  sebuah  lokasi  konflik atau  gesekan  sosial.  Ini  cukup  lazim  terjadi  misalnya  di  daerah  pariwisata baru di mana mudah terjadi kompetisi atas pemanfaatan ruang, sumber daya, dan  kepentingan-kepentingan  (Dredge,  2010).  Kehadiran  atau  eksklusivitas area  pariwisata  dapat  menyebabkan  persaingan  bisnis  berbasis  ruang  dan sumber  daya  yang  sama  sehingga  dapat  mendorong  konflik,  baik  di  dalam maupun  antar  masyarakat,  juga  antara  masyarakat  dengan  pemerintah (Ashley, 2000; Asikin, 2014; Yang et al. 2013). Studi Fallon (2001) misalnya, menunjukkan  terjadinya  konflik  antara  masyarakat  lokal  dengan  PT  Sinar Lombok Indah (perusahaan pariwisata) yang didukung oleh pemerintah dan militer  pada  era  Soeharto,  akibat  adanya  hak  istimewa  yang  diperoleh perusahaan  tersebut  dalam  pembebasan  lahan.  Konflik  itu  berdampak  pada tertundanya pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Studi Mbaiwa dan Stronza  (2010)  di  Bostwana  juga  menunjukkan  terjadinya  konflik  dalam
pengelolaan bisnis pariwisata, termasuk konflik dalam komunitas berkenaan dengan  monopoli  sumberdaya  pariwisata dengan menyingkirkan  suku  yang lainnya.
Kehadiran  pariwisata  di  Dukuh  Kinahrejo,  Yogyakarta  pasca  erupsi Gunung  Merapi  tahun  2010  tampak  menggambarkan  kedua  dimensi  yang telah  dijelaskan  di  atas,  yakni  sisi  pertumbuhan  serta  sisi  persaingan  dan gesekan  sosial.  Pariwisata  Kinahrejo  bertumbuh  cepat  paska  erupsi  Merapi itu dan telah menjadi salah sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat, di  samping  sektor  agraris  sebagai  basis  tradisionalnya.  Namun  di  tengah pertumbuhannya  itu,  pariwisata  Kinahrejo  juga  menimbulkan  sejumlah permasalahan, baik internal dalam sektor pariwisata maupun dengan bidang lainnya. Motif dan keinginan untuk menguasai sumber daya pariwisata telah menimbulkan  persaingan  di  antara  pelaku-pelaku  usaha  pariwisata Kinahrejo.  Di  samping  itu,  eksploitasi  sumber-sumber  daya  pariwisata yang didorong  keinginan  untuk  mendapatkan  manfaat  atau  keuntungan  yang lebih  tampak  mengganggu  pihak-pihak  lain  yang  juga  memanfaatkan sumber-sumber  daya  sejenis  untuk  aktivitas  ekonomi  yang  lain.  Dampak tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan antara para pelaku pariwisata maupun  dengan  pihak  lain  akibat  singgungan  akan  eksploitasi  sumberdaya pariwisata.  Artikel  ini  akan  mengkaji  persaingan  dan  gesekan  yang  muncul di tengah fenomena pertumbuhan pariwisata di Kinahrejo, Yogyakarta.
Temuan  empiris  dalam  studi  ini  menunjukkan  adanya  kompleksitas dalam  menggambarkan  ketegangan  antar  pihak,  baik  di  antara  para  pelaku usaha  pariwisata,  antara  mereka  dengan  pelaku  usaha  lain,  serta  antara mereka  dengan  pemerintah.  Untuk  menyajikan  temuan-temuan  empiris  di Bagian  3,  artikel  ini  akan  menyajikan  terlebih  dahulu  dimensi  teoritis berkenaan  dengan  topik  yang  diteliti  (Bagian  2).  Bagian  Diskusi  dan Kesimpulan  akan  menutup  artikel  ini.  Berikut  disajikan  tinjauan  pustaka yang relevan dengan tema fokus analisis dalam artikel ini.

## Tinjauan Pustaka
Pariwisata kini dapat disebut sebagai primadona ekonomi yang baru. Balaguer  dan  Cantavella-Jordá  (2002)  memandang  bahwa  pariwisata merupakan sektor dominan bagi perekonomian dunia dan merupakan salah satu  penyedia  lapangan  kerja  terbesar  di  banyak  negara.  Pariwisata  juga menstimulasi  dan  mendorong  terjadinya  investasi  ekonomi,  meningkatkan
permintaan  perjalanan  luar  negeri,  serta  meningkatkan  keamanan  dalam negeri  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  yang  tersedia  (Inskeep,  1991). Pariwisata  berperan penting  dalam  meningkatkan pendapatan yang reliable guna  meningkatkan  status  ekonomi  masyarakat  lokal  (Inskeep,  1991; Mbaiwa & Stronza, 2010; Melita & Mendlinger, 2013).
Adanya  manfaat  yang  diperoleh  menyebabkan  masyarakat  terlibat dalam  bisnis  pariwisata  dan  menjadikannya  sebagai  basis  pengembangan penghidupan.  Partisipasi  ini  mendorong  masyarakat  untuk  menggunakan sumber-sumber  daya  pariwisata  dan  dan  berkontribusi  pada  peningkatan perekonomian  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh    Geriya  (1995) berkaitan  dengan  peran  pariwisata  dalam  mengembangkan  kebudayaan lokal, Antara (2000) dan Sutawa (2012) berkenaan dengan dampak pariwisata pada  perekonomian  Bali,  Jomehpour  &  Ahmadi  (2011)  dalam  studinya berkenaan  dengan  dampak  pariwisata  pada  mata  pencaharian  pendesaan  di Baraghan Village, François Vellas (2011) dalam kajiannya mengenai dampak tidak  pariwisata  dari  sisi  analisis  ekonomi,  maupun  UNWTO  (2013) berkenaan  dengan  pariwisata  berkelanjutan  untuk  pembangunan,  telah memperlihatkan  kontribusi  positif  yang  ditimbulkan  oleh  pariwisata  pada berbagai sektor.
Namun,  keterlibatan  lebih  banyak  pihak  dan  karenanya berkembangnya  dinamika  usaha di  sektor  pariwisata  juga memiliki  dimensi lain dan dapat bersifat negatif, yakni mendorong terjadinya konflik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ashley  (2000)  menunjukkan  bahwa keinginan  untuk  menguasai  sumberdaya  pariwisata  telah  menyebabkan terjadinya  konflik  antara  masyarakat  lokal  dengan  pengusaha  yang disebabkan  karena    pengambilan  aset  pertanian  dan  lahan  pengembalaan, serta  menutup  akses  terhadap  sumber  mata  air.  Hal  senada  juga  terlihat dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fallon  (2001),  terkait  konflik  antara pengusaha besar dan pengusaha lokal di Lombok.
Yang et al., (2013) dalam penelitian di Uyghur melihat bahwa adanya konflik  dalam  kelompok  atau  komunitas  menyebabkan  ketegangan  yang melibatkan  antar  individu  maupun  antar  komunitas.  Ketegangan  tersebut dapat  mengakibatkan  dua  hal  yaitu:  1)  Semakin  meningkatkan  ketegangan dan  berujung  pada  konflik  yang  semakin  besar  antar  individu  maupun komunitas; 2) Ketegangan dapat menyebabkan terjadinya persatuan diantara individu  maupun  kelompok.  Hal  ini  juga  terlihat  dalam  penelitian  yang dilakukan  Mbaiwa  &  Stronza  (2010)  di  Okavango,  Walpole  &  Goodwin
(2000) di Taman Komodo Indonesia, Sutawa (2012) di Bali, Asikin (2014) di Gili  Trawangan  Lombok,  merupakan  sebahagian  kecil  dari  berbagai penelitian  yang  menunjukkan  adanya  konflik  yang  melibatkan  antar individu dan komunitas pembangunan pariwisata.
Dalam pengembangan pariwisata maka dalam proses pengembangan tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan sebagai aset. Oleh karena itu, Djajadiningrat dkk (1997) menyampakan bahwa lingkungan merupakan aset  penting  dalam  pengembangan  pariwisata.  Swarbrooke  (1999)  lebih menekankan pada keberlanjutan dengan memperhatikan unsur lingkungan, sosial,  dan  ekonomi.  Rogers  &  Collins  (2001)  menekankan  pada  aspek ekologis,  Ahn  et  all.,  (2002)  terkait  dengan  kualitas  hidup  dan  kepuasan pengunjung,  Gunn  (1980)  dan  Vehbi  (2012)  menekankan  pada penghormatan  akan  keseimbangan  antara  lingkungan  dan  pengelolaan pariwisata.  Penelitian-penelitian  tersebut  menekankan  bahwa  lingkungan merupakan aset penting dalam keberlanjutan pengembangan pariwisata.
Eksploitasi  sumberdaya  alam  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada lingkungan. Hal ini juga berpotensi mengganggu Aktivitas pariwisata karena lingkungan  yang  sehat  dan  estetis  dapat  mendorong  terjadinya pengembangan pariwisata. Persoalan manfaat ekonomi menjadi pertarungan antara  kelompok  yang  pro  dengan  penambangan  maupun  kelompok  yang kontra  dengan  penambangan.  Oleh  karena  itu,  ekternalitas  pariwisata  akan dapat terhindarkan apabila lingkungan sebagai aset terjaga dan dilestarikan. Avci  et  al.  (2010)  menemukan  bahwa  Kerusakan  lingkungan  akan  menjadi permasalahan bagi masyarakat berpandapatan rendah.
Özkaynak  et  al.,  (2012)  menyatakan  bahwa  Penolakan  terhadap Autonomous People’s Assembly (AVA) di Amerika Latin, disebabkan karena resiko  yang  ditimbulkan  dari  proyek  tersebut  terhadap  pengunaan  sianida dan  sumber  mata  air  pada  masyarakat  lokal  (seperti  persoalan  keamanan, resiko  kesehatan,  prostitusi,  dan  ledakan  populasi,  dan  lingkungan). Masyarakat  lokal  berpendapat  bahwa  akibat  program  tersebut  dapat menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang  dapat  mempengaruhi  kegiatan ekonomi  mereka  baik  secara  tradisional  seperti  ke  hutan  dan  pertanian maupun pariwisata.
Konflik  dalam  pengelolaan  aset  pariwisata  juga  disebabkan  oleh lemahnya  peran  pemerintah,  maupun  kecemburuan  masyarakat  akan pengelolaan pariwisata yang lebih berorientasi pada investor (Asikin, 2014). Zeppel  (2010)  menilai  nilai  konflik  sosial  dan  konflik  interpersonal  terjadi
berkenaan  dengan  batas  wilayah,  penggunaan  lahan,  dan  kehadiran  taman rekreasi.  Asikin  (2014)  dalam  studinya  di  Gili  Trawangan,  melihat  bahwa konflik  pertanahan  yang  berlarut  dapat  mengganggu  proses  pengembangan pariwisata di Lombok.
Terdapat  berbagai  pemaknaan  yang  memotivasi  kepentingan terhadap eksploitasi lingkungan yang menjadi akar permasalahan terjadinya konflik.  Avci  et  al.  (2010)  menganalisis  faktor-faktor  serta  pilihan  bahasa yang digunakan oleh kelompok yang melawan atau mendukung perdebatan tersebut. Penilaian bahasa muncul sebagai akibat keterlibatan berbagai aktor berkenaan  dengan  berbagai  isu  yang  diangkat  berkenaan  dengan  konstalasi ekonomi,  politik,  dan  sosial.  Bahasa community  life  and  livelihood (kehidupan masyarakat dan mata pencaharian), as a source and requirement for  livelihood  (sumber  kebutuhan  untuk  penghidupan)  menjadi  fokus pertentangan dalam konflik eksploitasi lingkungan.
Walton  &  Barnett  (2007)  Mengungkapkan  konflik  yang  terjadi    di negara  berkembang  yang  disebabkan  karena  degradasi  lingkungan. Berdasarkan kasus di Papua New Guinea, maka konflik antara pemilik tanah dan tambang Tolukama Gold Mine disebabkan oleh tiga hal yaitu ; 1) konflik di  negara  berkembang  tidak  hanya  disebabkan  oleh  degradasi  lingkungan, namum  lebih  karena  persoalan  distribusi  pendapatan  dari  dampak  yang ditimbulkan dari lingkungan yang terdegradasi; 2) Respon mereka terhadap masalah  lingkungan    yan  disebabkan  oleh  tambang  dilakukan  melalui strategi  resistensi  dengan  melibatkan  tindakan  kolektif  sebagai  kelompok pemilik  tanah.  Bekerjsama  dengan  LSM.  Dialog  merupakan  sarana  untuk menghindari  konflik  antara  pemilik  lahan  dan  tambang;  3)  proses penyelesaian  dengan  mengunakan  strategi  resistensi  dan  tidak  semata menyandarkan  pada  kepentingan  ekonomi  semata,  namun  lebih  pada keutuhan kosmologi lingkungan.
Baiquni  &  Rijanta  (2007)  yang  melihat  adanya  kerakusan  atau ketamakan  terhadap  hasrat  keinginan  memonopoli  sumberdaya  pariwisata. Okazaki (2008) memandang bahwa konflik terjadi akibat adanya kebutuhan dan  kepentingan  di  antara  pemangku  kepentingan.  Terjadinya  kompetisi yang  berujung  pada  konflik  dalam  masyarakat  disebabkan  oleh  perbedaan tujuan dan misi yang berbeda.
Reed (1997) melihat bahwa konflik memiliki relasi yang kuat dengan kekuasaan.  Mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan  pada  masyarakat Quamish  Kanada,  relasi  kekuasaan  memiliki  peranan  yang  besar  dalam
perencanaan pariwisata berbasis masyarakat. Relasi tersebut terimplementasi dalam  tiga  arena,  yaitu  pembangunan  yang  merangsang  pertumbuhan ekonomi,  kebijakan  alokasional  yang  berkenaan  dengan  pelayanan  publik yang diberikan oleh pemerintah, dan organisasi yang berkenaan dengan isu siapa  yang  membuat  keputusan  pada  komunitas  dan  siapa  yang bertanggungjawab.
Baiquni & Rijanta (2007) memperkenalkan sistem memancing di air keruh  ( profit  taking),  di  mana  mereka  memanfaatkan  konflik  untuk memperoleh  keuntungan  di  atas  penderitaan  orang  lain  dengan  cara menghancurkan reputasi dan usaha pesaingnya.
Yang  et  al.  (2013)  memandang  bahwa  ketegangan  antar  individu yang  disebabkan  oleh  dampak  langsung  pariwisata  didasari  oleh  faktor seperti perilaku, demografi, dan sosio kultural. Tekanan yang ada berdampak pada  perubahan  perilaku  dan  perubahan  sikap  pada  individu  dalam hubungannya  dengan  yang  lain.  Terjadi  perubahan  perilaku  dan  dan  sikap berakibat pada penurunan tekanan itu sendiri. Tekanan antar pribadi dengan dikendalikan  langsung  akibat  dampak  pariwisata.  Perubahan  perilaku  dan sikap yang terjadi  pada setiap individu dapat terjadi karena adanya tekanan untuk  melakukan  perubahan  akibat  dampak  pariwisata.  Peluang  pariwisata sebagai  sumber  pendapatan  menyebabkan  terjadinya  ketegangan  diantara individu dalam masyarakat sehingga mendorong masyarakat tersebut untuk mengejar keuntungan lebih.
Kreiner et al. (2015) melihat bahwa dalam pengembangan pariwisata yang  berfokus  pada  komunitas,  maka  pengembangan  tersebut  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  konflik  sosial.  Pada  umumnya  konflik yang  terjadi  disebabkan  karena  adanya  perselisihan  mengenai  kepentingan, nilai, dan tujuan yang didukung dengan oleh kepentingan stakeholder yang berbeda.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  komunitas  etnis  dan  pengembang  luar selalu  mendasarkan  kepentingan  tersebut  pada  manfaat  ekonomi,  terkait pemanfaatan  sumber  daya  yang  terbatas.  Persoalan  utama  konflik  dalam pariwisata berkenaan dengan persoalan budaya dan manfaat ekonomi.
Yang  et  al.,  (2013),  menyarankan  bahwa  pemerintah  harus  melihat konflik sosial yang melekat dalam  pengembangan pariwisata secara objektif. Pemerintah harus memiliki pemahaman terkait sifat dan potensi konflik agar dapat  membedakan  antara  realitas  dari  unrealitas  konflik  sehingga  dapat menyelesaikan  ketegangan  yang  ada.  Peran  pemerintah  dalam  mengatasi
konflik  yang  disebabkan  oleh  dampak  pariwisata  sangatlah  penting  guna mendapatkan penyelesaian terhadap konflik-konflik tersebut.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  ingin  menggali  pemahaman  tentang  persaingan  dan gesekan  akibat  pertumbuhan  pariwisata  sebagai  mata  pencaharian  baru  di Kinahrejo. Kinahrejo berada di Desa Umbulhardjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten  Sleman  dengan  luas  42  Ha 2 dan  jumah  penduduk  261  jiwa. Kinahrejo berada ± 4,5 Kilometer2 dari puncak gunung Merapi. (Pemerintah Kabupaten  Sleman,  2016).  Penelitian  ini  menggali  lebih  dalam  mengenai permasalahan yang timbul akibat persaingan dan gesekan baik antara pelaku usaha  dalam  pengelolaan  aset  pariwisata  maupun  antar  masyarakat  dalam memanfaatkan  sumberdaya  Gunung  Merapi.  Gesekan  yang  terjadi  juga berkenaan  dengan  pemerintah  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  untuk melakukan  relokasi.  Konstruksi  pengetahuan  tentang  persaingan  dan gesekan  yang  ditimbulkan  oleh  kehadiran  pariwisata  sebagai  mata pencaharian  baru  dibangun  dengan  melihat  realitas  masyarakat  dalam mengembangkan  mata  pencaharian  di  tengah  kerentanan  erupsi  (Glesne, 1999; Nelson et al. 1992).
Data yang diperoleh dengan pendekatan natural melalui percakapan apa adanya (Denzin & Lincoln, 2005) dan bebas dari setingan atau intervensi peneliti maupun pihak lain (Carey, 2008). Tehnik etnografi digunakan dalam penelitian  ini  guna  menangkap  pengalaman  masyarakat  Kinahrejo  dalam mengelola  persaingan  dan  gesekan  yang  disebabkan  oleh  pertumbuhan pariwisata  (Maanen  1995,  Hancock  2006,  Schutt  2015,  Creswell  2013). Pengamatan  secara  langsung  atas  aktivitas  masyarakat  di  Kinahrejo  juga dilakukan,  dengan  terlibat  langsung  dalam  aktivitas  yang  relevan  dengan situasi  masyarakat.  Pengamatan  itu  menyangkut  juga  upaya  masyarakat membangun  relasi  dalam menjaga  keberlangsungan  pariwisata  sebagai mata pencaharian baru.
Analisis tematik atas data dilakukan melalui pengembangan matriks tema-tema  yang  berkenaan  dengan  pertumbuhan  pariwisata  pasca  erupsi. pengalaman  erupsi,  dan  ketertarikan  wisatawan  ke  Kinahrejo  guna mengunjungi  makam  Mbah  Maridjan  yang  berdampak  pada  pertumbuhan pariwisata.  Kehadiran  pariwisata  menjadi  pemicu  persaingan  dan  gesekan. Hasil  analisis  matrik  membangun  tema  lain  seperti  gesekan  pelaku  usaha
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVI No. 1, 2017: 22-46
dengan  penambang  pasir  serta  gesekan  dengan  pemerintah  kabupaten berkenaan  dengan  pengelolaan  pariwisata  sebagai  sumber  mata  pecaharian baru.  Hasil  analisis  yang  diperoleh  menurut  Tracy  (2013)  perlu diinterpretasikan dengan mengacu pada kontruksi pengetahuan dalam kajian literatur  tentang  pertumbuhan  pariwisata  menjadi  mata  pencaharian,  dan disisi lain menjadi potensi persaingan dan gesekan di masyarakat Kinahrejo.
Erupsi Merapi, Mbah Maridjan, dan Pertumbuhan Pariwisata
Fenomena  erupsi  Gunung  Merapi  tahun  2010  berdampak  pada kerusakan  berbagai  aset  dan  sumber  mata  pencaharian  masyarakat Kinahrejo.  Bu  Panut  menuturkan  bahwa  harta  benda  seperti  rumah  dan ternak  serta  usaha  yang dimiliki  yang  telah  dikumpulkan  selama  bertahun- tahun  hilang  dalam  sekejab.  Pak  Mitro  terpaksa  harus  kehilangan  usaha penginapan yang menjadi sumber mata pencaharian, Bu Giyem yang lari ke pengungsian  dengan  hanya  pakaian  di  badan.  Lain  pula  cerita  Bu  Manto, dimana ia harus kehilangan rumah, harus pindah ke Huntap yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan Pak Prayitno kehilangan rumah dan sapi perah yang menjadi sumberdaya penghidupannya.
Kehilangan  aset  dan  mata  pencaharian  membawa  derita  kepedihan pada  masyarakat  Kinahrejo.  Selama  5  bulan  mereka  harus  tinggal  di pengungsian  dan  menggantungkan  hidupnya  pada  uluran  tangan  atau sumbangan  orang.  Pak  Prayitno  tidak  dapat  mengelola  lahan  pertanian akibat  tingginya  suhu  awan  panas.  Ternak  yang  dimiliki  mati.  Kalaupun tidak  mati,  ternak  tersebut  cacat  yang  berdampak  harga  jual  rendah.  Bu Panut, usahanya yang sudah rata dengan tanah, sedangkan pak Mitro hanya dengan  tatapan  nanar  memandang  usaha  penginapan  yang  atap  dan  kasur- kasur yang dimiliki hangus terbakar.
Kehadiran  wisatawan  yang  datang  Ke  Kinharejo  telah  membuka peluang  mata  pencaharian  bagi  para  narasumber.  Dua  bulan  paska  erupsi Gunung  Merapi  mulai  tampak  kehadiran  pengunjung  yang  datang berbondong-bondong ke Kinahrejo, Pak Mitro menuturkan:
“Waktu  dulu  itu  uang  seperti  sampah,  awal-awal  kan  banyak  yang datang.  Wah  ngeri  pak,  pada  saat  naik,  kendaraan  itu  ndak  bisa  naik karena saking padatnya. Kalau bis kan dak bisa naik sampai atas, karena jalannya  kan  press.  Hanya  kendaraan  mobil  yang  mutar.  kalau  bis  di bawah. Kalau saya dan istri saya bawa kardus, kalau mau main, saya bisa
bangun  rumah  yang  mewah.  Sungguh  pak,  karena  saking  banyaknya tamu yang datang. Uang itu tinggal plung-plung saja.”
Cerita  pak  Mitro  diamini  oleh  Bu  Panut  yang  menyatakan  pada awalnya  sangat  ramai  dan  sampai  macet.  Tingkat  keramaian  digambarkan oleh Bu Panut dengan kehadiran para penjual seperti terlihat sebagai berikut:
“Oh  dulu  malah  banyak  sekali,  bareng-bareng  tapi  kan  sekarang  jadi makin, dulu kan pertama ya hallah remene sekali. Jadi yang jualan juga banyak sekali”.
Kehadiran  wisatawan yang  ingin  memenuhi  rasa  keinginantahuannya telah mendorong pertumbuhan pariwisata di Kinahrejo. Kehadiran berbagai objek-objek  pariwisata  berkaitan  erat  dengan  erupsi  seperti  acara  Labuhan, Jathilan,  Uyon-Uyon.  Tempat  Meninggalnya  Mbah  Maridjan,  Bungker, Museum,  Batu  Wajah  Manusia,  Kali  Adem,  Sungai  Gendol,  ex  Bumi Camping Gladaksari, Batu Gajah, Mata Air Panas Sungai Kuning.
Pertumbuhan  pariwisata  di  Kinahrejo  telah  mendorong  hadirnya berbagai  pekerjaan  pada  masyarakat  Kinharejo.  Pak  Suyanto  mengawali dengan  usaha  ojek  untuk  mengantarkan  pengunjung  ke  rumah  Mbah Maridjan  dengan  tarif  sekali  antar  Rp.  20.000,-  Bu  Panut  memilih  untuk menjual  air  minum  dan  aneka  makanan  ringan  di  pinggir  jalan.  Bu  Giyem memilih belajar motor guna bisa menarik ojek.
Daya  tarik  erupsi  juga  disebabkan  karena  kehadiran  Mbah  Maridjan sebagai  tokoh  yang  dikenal  sebagai  juru  kunci  gunung  Merapi  yang  turut menjadi korban pada tanggal 26 Oktober 2010. Pengakuan akan peran Mbah Maridjan  sebagai  yang  menarik  wisatawan untuk  berkunjung ke  Kinahrejo, tercermin  dalam  pengakuan  partisipan.  Bu  Manto  dan  Pak  Prayitno  yang menyatakan  bahwa  banyak  wisatawan  yang  datang  ke  Kinahrejo  karena ketokohan dan melihat lokasi kematian dan kuburannya.
Pertumbuhan  pariwisata  telah  mendorong  para  narasumber  untuk mengkonversi  aset  rumah  tangga  ke  pariwisata.  Misalnya  Bu  Manto  yang sebelumnya  menggantungkan  mata  pencaharian  pada  usaha  ternak  sapi, beralih ke sektor rumah makan dan membuka usaha las-lasan. Pak Suyanto mengandalkan pada usaha ojek dan menjadi pencari penumpang (sales), Pak Mitro  mengembangkan  usaha  ojek,  jip,  pencari  penumpang,  serta memanfaatkan  tanah  bekas  huniannya  untuk  disewakan  sebagai  lapangan parkir  dengan  tarif  Rp.  1,600,000,00.-.  Bu  Panut  tetap  mempertahankan rumah  makan  serta  penyewaan  jip  dan  kamar  mandi,  Pak  Mitro  tetap
mempertahankan usaha penginapan serta mengembangkan usaha persewaan jip dan trail.

## Persaingan dan Gesekan dalam Pengelolaan Pariwisata
Pariwisata  sebagai  sumber  mata  pencaharian  telah  mendorong terjadinya  gesekan-gesekan  diantara  masyarakat  Kinahrejo.  Para  partisipan menyampaikan  bahwa  gesekan-gesekan  tersebut  hadir  sebagian  bentuk adanya persaingan dalam pengelolaan aset pariwisata tersebut.

## Membentuk Kelompok Baru
Pada paguyuban Jeep awalnya hanya terdapat satu wadah kelompok. Ketidakpuasan  terhadap  sistem  pengelolaan  dan  pembagian  jatah  tarikan telah  mendorong  terjadinya  perpecahan  pada  kelompok  tersebut.  Menurut Bu Giyem, adanya tawaran untuk mengelola sendiri usaha telah mendorong tindakan  para  pelaku  usaha  dalam  kelompok  jeep  untuk  secara  diam-diam mempengaruhi  anggota  kelompok  guna  membentuk  kelompok  baru.  Kalau pada awalnya hanya terdapat kelompok 86 Jeep Tour Community (86 MJTC), maka  sampai  saat  ini  di  Kinahrejo  telah  berkembang  menjadi  5  kelompok dengan total armada 125 unit.

## Permainan Harga dan Rebutan Penumpang
Dampak persaingan tampak melalui permainan harga atau tarif sewa. Menurut  pak  Mitro,  persaingan  tidak  dilakukan  secara  diam-diam  tanpa sepengetahuan paguyuban atau pelaku usaha yang lainnya. Hal ini dilakukan melalui  penurunan  harga  sewa  yang  dilakukan  melalui  negosiasi  langsung sehingga terjadi kesepakatan di luar harga yang ditetapkan oleh paguyuban. Permainan  harga  pada  umumnya  terjadi  pada  saat  pelayanan  dilakukan  di luar hari libur maupun pada hari sabtu atau hari minggu. Menurut Bu Panut, kunjungan  pada  hari-hari  biasa  di  luar  hari  libur  dan  sabtu  minggu menyebabkan  terjadinya  rebutan  penumpang  maupun  persaingan  diantara para pelaku pariwisata.
Rebutan  penumpang  dapat  berujung  pada  penurunan  tarif  di antara para  pelaku  usaha  di  Kinahrejo.  Para  pelaku  usaha  tidak  segan-segan menurunkan  tarif  melalui  negosiasi  khusus  antara  pengojek  dan  wisatawan dengan  perantara  calo.  Pak  Prayitno  mengakui  bahwa  para  pengojek  tidak segan-segan untuk menurunkan tarif ojeknya tanpa diketahui oleh pengojek yang lainnya.  Adapun gambarannya sebagai berikut: misalnya nilai awalnya
berkisar  antara  35  –  40  ribu  rupiah,  dimana  hasil  negosiasi  tinggal  10  ribu rupiah.
Pelanggaran Terhadap Aturan Main dan Kesepakatan
Para  partisipan  juga  melihat  bahwa  aturan  main  dan  kesepakatan yang  dikembangkan  dalam  paguyuban  Jeep  menyebabkan  ketidakleluasaan dalam  mengembangkan  mata  pencaharian.  Adanya  batasan  akan kepemilikan  jeep  perkeluarga  menjadi  persoalan  bagi  mereka.  Guna menyiasati hal tersebut, maka mereka mencari celah lewat pengatasnamaan kepemilikan  jeep  pada  anggota  keluarga.    Pak  Mitro  menuturkan  bahwa setiap  keluarga  dibatasi  1  unit  kendaraan  sebagai  basis  usaha  dalam  bisnis lava  tour.  Namun  dalam  kenyataan,  terdapat  keluarga  yang  memiliki  2-3 jeep.
Keberadaan aturan dan kesepakatan tidak lagi menjadi pedoman bagi para pelaku usaha yang berdampak pada adanya kecemburuan antar pelaku bisnis pariwisata di Kinahrejo. Menurut Pak Mitro, semua aturan main pada masing-masing paguyuban sudah ada, namun persoalanya adalah sejauhmana para  pelaku  mematuhi  aturan  tersebut.  Seperti  yang  terlihat  dalam penuturan berikut:
“Aturan sudah ada pak, kalau dulu gini pak: 1) sudah  punya trill ndak boleh ngojek; 2) sudah punya jip ndak boleh ngojek, trill harus di lepas, ndak  boleh  nyales  (calo  Penumpang).  Sekarang  gimana  pak,  sudah punya  jip,  masih  ngojek,  masih  nyales,  coba?  Gimana  pak,  aturan rusak..rusak  semua.  Saya  malu  pak,  saya  sudah  beli  jip,  ya  sudah.  Saya beli  lembu..lembu  sapi  itu,  trus  saya  cari  rumput,  itu  saja.  Saya  malu pak, nanti dibilang sudah orang tua, tapi ndak bisa jadi  contoh. Sering pak,  waktu  saya  ngobrol-ngobrol,  pas  waktu  jaga  di  atas  itu  pak,  ya ngomong ngomong tentang itu. Aturan gimana ? katanya dulu itu, kalau sudah  punya  trill,  ndak  boleh  ngojek,  kalau  sudah  beli  jip  ndak  boleh ngojek,  trillnya  harus  di  lepas.  Sekarang  ini  gimana,  saya  bilang  gitu, kan  harus  merata.  bisa  beli  jip,  bisa  ngojek,  bisa  nyales.  Skarang  ini gimana?  saya  bilang gitu.  Sekarang  sudah  bisa  nyales, bisa  ngojek,  beli jip, gimana itu? Saya ngguyu”.
Penerapan  aturan  yang  tidak  konsisten  mendorong  para  partisipan untuk mengkomunikasikan dengan para pelaku usaha lainnya. Ada harapan bahwa  para  pelaku  usaha  kembali  pada  aturan  main  yang  telah  disepakati. Hal  ini  mendorong  para  partisipan  seperti  Pak  Mitro  untuk mengkomunikasikan  aturan  main  dan  mengajak  para  pelaku  usaha  untuk patuh pada aturan main.

## Penyelesaian Terhadap Persaingan dan Gesekan
Proses  penyelesaian  terhadap  berbagai  permasalahan  yang ditimbulkan  akibat  persaingan  dan  gesekan  perlu  menjadi  perhatian  dalam pengelolaan  aset  pariwisata  Kinahrejo.  Para  partisipan  memandang  bahwa persaingan dan gesekan merupakan hal yang dapat mengganggu relasi antar para pelaku bisnis pariwisata. Hal ini mendorong mereka untuk tidak secara terbuka  menyatakan  bahwa  terdapat  persaingan  dan  gesekan  dalam pengelolaan  pariwisata  di  Kinahrejo.  Kalaupun  terdapat  persaingan  atau gesekan, maka hal itu cukup di simpan dan dirasakan di bathin tanpa perlu dipertentangkan.  Namun  apabila  terdapat  persaingan  dan  gesekan  yang muncul  di  permukaan,  maka  mereka  mempercayakan  pada  kelompok  atau peguyuban  sebagai  wadah  pernyelesaian  persaingan  dan  gesekan  tersebut. Misalnya  dalam  kasus  penurunan  tarif  secara  diam-diam  pada  paguyuban ojek wisata, dimana penyelesaian kasus dilakukan dalam paguyuban tersebut dengan mengembangkan nomor antrian.
Para  partisipan  menjelaskan  bahwa  biasanya  persoalan-persoalan yang  ada diselesaikan  dalam  pertemuan  bulanan  yang  diselenggarakan  oleh internal  kelompok  atau  paguyuban  maupun  antar  paguyuban.  Gambaran tersebut  menunjukkan  bahwa  pengoptimalan  peran  paguyuban  dilakukan oleh  masyarakat  Kinahrejo  guna  menghindari  adanya  persaingan  yang berpotensi  mengundang  gesekan.  Misalnya  pada  kasus  penginapan,  Pak Mitro mengungkapkan bahwa: “kalau ada masalah baru melibatkan pertama itu pak dukuh, kalau pak dukuh ndak bisa ngatasi, itu pak lurah, kalau pak lurah ndak bisa ngatasi baru nanti kepolisian sektor (Polsek)”.

## Usaha Pariwisata Versus Usaha Tambang Pasir
Gesekan  juga  hadir  berkenaan  dengan  kepentingan  pengelolaan antara  pariwisata  dan  tambang  pasir.  Adanya  peluang  pendapatan  yang cukup  menggiurkan  dari  bisnis  tambang  pasir  telah  menarik  minat masyarakat  untuk  terlibat  dalam  bisnis  tersebut.  Harga  jual  satu  truk  pasir antara Rp. 500 ribu  - Rp. 800 ribu 1 merupakan peluang perbaikan ekonomi bagi  masyarakat.  Para  partisipan  mengakui  bahwa  pendapatan  dari  bisnis tambang  pasir  dan  batu  lebih  menjanjikan  dibandingkan  dengan mengembangkan usaha pendapatan lainnya.
1 http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609_majalah_merapi_pasir , diakses tanggal 11 Februari 2016
Di  sisi  lain,  eksploitasi  berlebihan  dapat  berpotensi  menganggu pertumbuhan  pariwisata Kinahrejo.  Adanya aktivitas  truk  pasir yang  sering lalu  lalang  pada  jalan  tersebut  menyebabkan  kerusakan  jalan.  Aktivitas penambangan juga melewati poros jalan kinahrejo yang juga merupakan jalur utama  pariwisata.  Pak  Prayitno  menyatakan  bahwa  lalu  lintas  truk  pasir  di Kinahrejo  menyebabkan  jalan  rusak  dan  berlubang.  Pak  Mitro mempersoalkan  siapa  yang  bertanggungjawab  akibat  kerusakan  yang ditimbulkan  mengingat  selama  ini  pembangunan  dan  perbaikan  jalan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
Aktivitas  tambang  pasir  juga  telah  mengganggu  ketenangan  dan kenyamanan  masyarakat  Kinahrejo.  seperti  pernyataan  Bu  Panut  sebagai berikut:
“…Wah  kalau  malem  saya  ndak  bisa  tidur  mendengarkan  begok  itu. Tiap  siang  malam  nggak  berhenti  ya  Alloh  berisik  glondangan (glondangan dalam bahasa jawa benturan antara batu dan bak truk dari besi)  saking  banyaknya  disitu  suara  begok.  Situ  Begok  ….situ  begok sana  begok  ya  Alloh.  Istirahatnya  kalau  jam  12.  Nanti  jam  dua  lanjut lagi.  Ya  Alloh...warga  sampai  protes.  warga  disinikan  menolak  begok. Soalnya  to  mas,  itu  merusak..ya..merusak  gimana  gitu....Jurangnya  itu dalemnya  berapa  ratus  meter  sampai  bisa  rata  ya  itu  biarpun  yang disana  mengelola  itu  biarpun  ndak  begokin  tempatnya  anu  tanahnya sendiri juga”.
Kepentingan untuk menjadikan usaha pariwisata sebagai sumber mata pencaharian  berhadapan  dengan  usaha  tambang  pasir  dan  batu  di  sisi  lain. Para  partisipan memandang  bahwa kedua  usaha  tersebut  merupakan sektor ekonomi  sebagai  basis  pendapatan  bagi  mereka.  Namun  ketika  proses penambangan dilakukan dengan tidak mempertimbangkan dampak terhadap usaha  pariwisata,  maka  hal  ini  menimbulkan  perlawanan  dan  protes  para pelaku  usaha  pariwisata.  Hal  ini  berujung  penolakan  warga  Kinahrejo terhadap  aktivitas  penambangan  pasir  yang  menggunakan  alat  berat. Keberatan  warga  Kinahrejo  ditunjukkan  melalui  penyebaran  spanduk sebagai bentuk protes dan keberatan terhadap aktivitas penambangan  pasir. Berdasarkan  penuturan  pak  Prayitno,  protes  tersebut  disampaikan  kepada pemerintah  desa  yang  kemudian  diteruskan  ke  Pemerintah  Kabupaten Sleman.  Protes  dan  keberatan  yang  dilakukan  warga  para  pelaku  usaha pariwisata  terhadap  usaha  pasir  di  respon  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sleman melalui razia yang dilakukan pada penambang ilegal dan penggunaan
alat  berat.  Salah  satu  razia  tersebut,  nampak  pada  saat  kami  melakukan pengamatan lapangan pada tanggal 28 Mei 2015. Bersama Pak Prayitno, pada hari  itu  kami  menemukan  banyak  truk  pasir  yang  tidak  beroperasi  karena ada razia dari pemerintah Kabupaten Sleman.
Gesekan dengan Pemerintah: Dilema Mempertahankan Usaha Pariwisata
Paska  erupsi  tahun  gunung  Merapi  2010,  Pemerintah  Kabupaten Sleman memandang bahwa dukuh Kinahrejo merupakan wilayah yang tidak aman  untuk  ditinggali  oleh  masyarakat.  Posisi  Kinahrejo  yang  semula merupakan  salah  satu  Desa  Wisata  hilang  dari  masterplan  pengembangan pariwisata  Kabupaten  Sleman.  Kinahrejo  ditetapkan  sebagai  daerah  yang berada pada kategori Kawasan Rawan Bencana III 2 tahun 2015.
Berdasarkan  diskusi  dengan  Ibu  Wulan  selaku  Kepala  Bagian Perencanaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, keputusan Kinahrejo sebagai  wilayah  KRB  III  didasarkan  pada  itikad  untuk  melindungi  dan memberikan  rasa  aman  pada  masyarakat  agar  terhindar  dari  bahaya  erupsi Merapi.  Kebijakan  tersebut  diimplementasikan  pada  tahun  2015  melalui peraturan  Bupati  Kabupaten  Sleman  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025. Perda yang diterbitkan tidak lagi mengakomodasi  Desa  Wisata  Kinahrejo  dalam  perencanaan  tujuan  wisata. Hal  ini  berdampak  pelarangan  akan  adanya  aktivitas  atau  kegiatan  di Kinahrejo.
Kebijakan  pemerintah  telah  menjadi  titik  awal  gesekan  antara masyarakat  Kinahrejo  dengan  pemerintah.  Adanya  kepentingan  pariwisata sebagai  mata  pencaharian  baru  bagi  masyarakat,  bertentangan  dengan kepentingan  pemerintah  untuk  memberikan  rasa  aman.  Masyarakat Kinahrejo  juga  memandang  bahwa  perhatian  Pemerintah  Kabupaten  tidak memiliki  kepedulian  dan  terkesan  menganaktirikan  masyarakat  Kinahrejo. Hal  ini  nampak  dalam  pendapat  Pak  Suyanto  yang  menyatakan  bahwa karena  adanya  kebijakan  yang  menempatkan  Kinahrejo  masuk  dalam
2 Berdasarkan  informasi  dari  badan  Geologi  Kementrian  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral, maka  Kawasan  rawan  bencana  III  adalah  kawasan  yang  sering  terlanda  material  letusan berupa  aliran  lava,  hujan  abu  lebat,  lontaran  batu  (pijar),  kemungkinan  awan  panas  dan  gas racun. Dimana hal ini dibedakan menjadi dua bagia nyaitu : 1) Kawasan yang sering terlanda aliran massa terdiri atas aliran lava, kemungkinan awan panas dan gas racun; 2) Kawasan yang sering terlanda material lontaran, berupa: lontaran batu (pijar), dan hujan abu (lebat). (sumber : http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/470-g-peut-sagoe? start=3 , diakses tanggal 20 Oktober 2016)
Kawasan Rawan Bencana III, maka pemerintah cenderung menganaktirikan dan  tidak  memperhatikan  masyarakat  Kinahrejo  terutama  yang  berkaitan dengan mata pencaharian.
Para  partisipan  mencurigai  bahwa  ada  motif  kepentingan  lain  yang menunggangi  pemerintah  berkenaan  dengan  kehadiran  kebijakan menempatkan  Kinahrejo  dalam  Kawasan  Rawan  Bencana  III.  Akibat  akan hal tersebut terdapat 17 KK dari 98 KK yang memutuskan untuk bertahan di Kinahrejo.  Kecurigaan  tersebut  tergambar  dalam  penuturan  Pak  Mitro sebagai berikut:
“Ya  itu,  saya  curiga.  Bangunan  dirobohkan  besok  dibangun  sama pemerintah, gitu loh. Ada yang mau ngambil untung karena jalur wisata pak,  dari  jaman  dulu.  Dari  dulu  sudah  banyak  yang  ngincar.  Terkenal Mbebeng  sama  tempatnya  Mbah  Maridjan.  Tiap  hari  libur,  sabtu minggu,  ramai  pak.  Perkempingan  itu  luar  biasa.  Dekat  itu  lho,  ada bungker,  diatas  ada  lapangan  tempat  kemping  dan  tempatnya  Mbah Maridjan. ramai sekali pak”.
Pertentangan dengan pemerintah menyebabkan masyarakat Kinahrejo secara swadaya mengembangkan fasilitas pariwisata Kinahrejo.
Pengembangan  infrakstruktur  jalan  ke  lokasi  wisata  dilakukan  dengan mengandalkan  hasil  retibusi  guna  memperbaiki  infrasktruktur  pariwisata, seperti jalan, penerangan, maupun pembenahan terhadap objek-objek wisata yang  ada.  Pembenahan  infrastuktur  juga  tertolong  dengan  adanya  material pasir dan batu dari Gunung Merapi, sehingga biaya yang dikeluarkan hanya untuk tukang dan semen.
Kegigihan  masyarakat  telah  mendorong  Pemerintah  Sleman  untuk mengijinkan  masyarakat  mengelola  pariwisata  Kinahrejo  dengan  syarat masyarakat  harus  menata  lokasi  pariwisata  tersebut.  Masyarakat  Kinahrejo diperkenankan  untuk  berusaha  dan  beraktivitas  untuk  mengembangkan mata pencaharian. Melalui fasilitasi Pemerintah Desa Umbulharjo, diperoleh kesepakatan  yang  tertuang  dalam  surat  perjanjian.  Adapun  kesepakatan tersebut memperbolehkan masyarakat untuk berusaha namun dengan syarat tidak  boleh  kembali  mendiami  Wilayah  Kinahrejo.  Secara  lengkap kesepakatan  itu  nampak  sebagai  berikut  :  1)  yang  boleh  mengembangkan usaha di  Kinahrejo  harus masyarakat di  sekitar  Kinahrejo;  2)  retribusi  yang diperoleh dibawah koordinasi Desa Umbulharjo dan tidak ada setoran untuk Pemerintah  Kabupaten  Sleman;  3)  peran  pemerintah  tidak  dalam  kapasitas mengelola  kawasan  namun  hanya  membina  dan  melakukan  pendataan.
Perjanjian  antara  pemerintah  Kabupaten  Sleman  dan  kepala  Desa Umbulharjo  menjadi  landasan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  pariwisata yang ada di Kinahrejo.
Adanya surat perjanjian tidak membuat pemerintah daerah melepaskan tanggungjawabnya.  Ibu  Wulan  menyampaikan  bahwa  dalam  rangka pembinaan maka beberapa pelatihan diberikan kepada masyarakat Kinahrejo untuk mengembangkan kemampuan/skills, terutama yang berkenaan dengan aktivitas  lava  tours.  Adapun  beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah antara lain : 1) Pelatihan Offroader dengan mendatang Offroader berpengalaman  untuk  melatih  supir-supir  lava  tours  di  Kinahrejo  agar menjadi  supir-supir  yang  handal;  2)  Pemerintah  juga  melakukan  penataan terhadap  rute  lava  tour  guna  menjamin  agar  aktivitas  lava  tours  dapat terpantau;  3)  Penataan  terhadap  standar  mobil/jeep  yang  dipergunakan dalam kegiatan pariwisata di Kinahrejo 3 .

## Diskusi
Erupsi  Merapi  tahun  2010  telah  menghilangkan  seluruh  aset  mata pencaharian masyarakat Kinahrejo. Tidak hanya harta benda, erupsi tersebut juga  telah  merenggut  nyawa  Mbah  Maridjan  yang  merupakan  juru  kunci Gunung Merapi. Kehadiran wisatawan yang begitu massif untuk melihat dan mempelajari  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  erupsi  dan  lokasi  kematian Mbah Maridjan telah mendorong pertumbuhan berbagai usaha pariwisata di Kinahrejo.  Sejalan  dengan  Stone  (2006)  maka  fenomena  kehadiran wisatawan  dapat  dipandang  sebagai  fenomena dark  tourism.  Dimana  para wisatawan  secara  khusus  melakukan  perjalananan  ke  Kinahrejo  untuk membangun  pengetahuan  mengenai  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  Erupsi Merapi (M. Foley & Lennon, 1996).
Kehadiran wisatawan telah mendorong pertumbuhan berbagai usaha pariwisata sebagai pengganti usaha pertanian dan peternakan yang pada saat itu  tidak  dapat  diandalkan.  Berawal  dari  mengantar  wisatawan  ke  lokasi kematian  Mbah  Maridjan,  maka  lambat  laun  usaha-usaha  tersebut bertumbuh  dan  menjadi  sektor  usaha  yang  dapat  diandalkan  sebagai  mata pencaharian.  Pariwisata  Kinahrejo  telah  menjadi  sektor  penting  dalam
3 Penataan dilakukan oleh pemerintah mengingat banyak jeep yang dipandang liar dan tidak sesuai dengan standar yang ada. Disisi lain, penataan tersebut menjadi penting setelah terjadi kasus kecelakaan jeep yang melibatkan pejabat Kabupaten Sleman.
mengembangkan  mata  pencaharian  dan  perekonomian  masyarakat Kinahrejo.  Pendapat  tersebut  sudah  dinyatakan  oleh  Briedenhann  & Wickens  (2004),  dimana  pariwisata  Kinahrejo  menjalankan  peran  sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari usaha lava tour (jeep dan trail),  ojek,  rumah  makan,  penginapan,  retribusi  dan  parkir,  serta  kerajinan maupun  souvernir.  Kehadiran  pariwisata  di  Kinahrejo  telah  membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat seperti supir jeep, tukang ojek, pekerja dirumah makan, dan sebagai anggota kelompok retribusi dan parker.
Persoalannya  sebagai  aset  mata  pencaharian  pariwisata  Kinahrejo telah  menjadi  sentra  gesekan,  kami  mendapatkan  ada  tiga  gesekan  yang menyertai pertumbuhan pariwisata.
Pertama,  gesekan  antar  pelaku  usaha  pariwisata  Kinahrejo.  Dimana gesekan  ini  terjadi  akibat  keinginan  untuk  menguasai  dan  memonopoli sumberdaya pariwisata. Persaingan antar pelaku bisnis pariwisata berdampak pada  gesekan  diantara  mereka.  Berkaca  pada  pengalaman  Namibia  (Ashley, 2000)  maka  keinginan  untuk  menguasai  dan  memonopoli  sumberdaya pariwisata  menjadi  penyebab  terjadi  gesekan  antar  pelaku  usaha  di Kinahrejo.  Persaingan  dilakukan  melalui  permainan  tarif  dalam  rebutan penumpang. Terdapat beberapa keluarga yang memiliki jeep lebih dari satu yang  melanggar  kesepakatan  dan  aturan  main  tentang  kepemilikan. Sedangkan  pada  penginapan  terjadi  melalui  pengunaan  ilmu  hitam  dan upaya untuk saling menjatuhkan pelaku usaha penginapan lainnya.
Keinginan  untuk  menguasai  sumberdaya  pariwisata  yang  ada didasarkan oleh sifat kepentingan individualis dalam diri para pelaku bisnis pariwisata. Hal ini mendorong mereka untuk menggunakan berbagai upaya dalam  mensiasati  aturan  yang  ada.  Kepentingan  individualis  ini  yang  oleh Baiquni  &  Rijanta  (2007) dipandang  sebagai  sifat  ketamakan dan  kerakusan dengan  menghalalkan  secara  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Berbagai siasat dikembangkan agar usaha yang dijalankan dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Pada konteks inilah penguasaan akan aset pariwisata terbangun  dari  adanya  sifat  ketamakan  tersebut  sebagai  bangunan  sifat individualistis.
Motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi mendorong mereka untuk mengembangkan isu-isu yang dapat merusak nama dan usaha pelaku usaha yang lainnya termasuk didalamnya menggunakan ilmu hitam. Sejalan dengan  Baiquni  &  Rijanta  (2007),  kami  melihat  bahwa  adanya  sifat  untuk
mencari  keuntungan  sendiri  dengan  mengorbankan  orang  lain  menjadi penyebab akan adanya gesekan pada pelaku bisnis pariwisata di Kinahrejo.
Gesekan  juga  terjadi  yang  disebabkan  oleh  karena  adanya  rasa ketidakadilan  dan  distribusi  pendapatan  yang  tidak  merata  dalam menjalankan  usaha  tersebut.  Temuan  pada  kasus  perpecahan  jeep diindikasikan karena anggota merasa bahwa dalam sistem pengelolaan belum transparan dan ada ketidakcocokan dalam pengelolaan tersebut. Perpecahan itu  dijuga  disebabkan  karena  adanya  keinginan  untuk  mengelola  sendiri usaha jeep yang dikembangkan dalam pariwisata.
Komunitas  pariwisata  Kinahrejo  memiliki  peran  penting  dalam meminimalisir adanya persaingan dan gesekan dalam pengelolaan pariwisata. Paguyuban pariwisata Kinahrejo memiliki peran penting dalam menentukan tarif  dalam  dalam  bisnis  pariwisata  di  Kinahrejo.  Paguyuban  merupakan media  atau  sarana  bagi  anggota  kelompok  untuk  mendiskusikan  persoalan atau  permasalahan  dalam  pengelolaan  bisnis  pariwisata  Kinahrejo.  Diskusi- diskusi  yang  kami  lakukan  dengan  para  narasumber  membuktikan  bahwa ketika  mereka  mengalami  masalah  akibat  adanya  persaingan  atau  gesekan maka hal tersebut di bawa dalam pertemuan paguyuban guna mencari solusi terhadap  permasalahan  yang  terjadi.  Meskipun  terdapat  narasumber  yang tidak  puas  akan  peran  paguyuban,  namun  masyarakat  Kinahrejo  masih menempatkan  paguyuban  sebagai  media  untuk  mengatasi  masalah  dan gesekan akibat persaingan yang terjadi.
Kedua,  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tidak  hanya  usaha  pariwisata yang  menjadi  sentra  mata  pencaharian  masyarakat  Kinahrejo.  Kehadiran usaha penambangan pasir dan batu menjadi alternatif mata pencaharian yang cukup  menjanjikan.  Tawaran  harga  jual  pasir  yang  berkisar  Rp.  500.000- Rp.800.000  telah  memancing  masyarakat  Kinahrejo  yang  tergiur  dengan harga jual pasir. Kehadiran material pasir dan batu yang berlimpah menjadi daya tarik baru untuk mengembangkan usaha tersebut.
Adanya  perbedaan  pandangan  antar  kepentingan  kelestarian lingkungan  sebagai  modal  utama  pariwisata  dan  tawaran  pendapatan  yang menggiurkan,  menimbulkan  gesekan-gesekan  dalam  masyarakat  Kinahrejo. Kondisi  tersebut  mempertegas  temuan  Avci  et  al.,  (2010)  berkaitan  dengan argumentasi  pembenaran  terhadap  usaha  tambang  pasir.  Kehidupan masyarakat dan mata pencaharian serta kebutuhan untuk penghidupan telah menjadi  senjata  bagi  mereka  yang  tetap  mempertahankan  usaha penambangan pasir.
Keinginan untuk mendapatkan keuntungan telah mendorong mereka untuk  melakukan  ekspoitasi  berlebihan  tanpa  memikirkan  keberlanjutan lingkungan.  Sejalan  dengan  Özkaynak  et  al.,  (2012)  eksploitasi  berlebihan terhadap  pasir  dan  batu  dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha pariwisata di Kinahrejo. Gesekan- gesekan  antar  pelaku  usaha  pariwisata  dan  tambang  pasir  tersebut  dapat berujung  pada  perbedaan  tujuan  dan  kepentingan  antar  pemangku kepentingan  di  Kinahrejo  (Sofield  1996,  Okazaki  2008).    Gesekan  yang timbul  disebabkan  karena  pelaku  usaha  pariwisata  memandang  bahwa kehadiran  usaha  pasir  dan  batu  dapat  mengancam  keberadaan  pariwisata sebagai  sumber  mata  pencaharian.  Kondisi  tersebut  yang  juga  dilihat  oleh Ashley  (2000)  berkenaan  dengan  terancamnya  lahan  pertanian  masyarakat yang  subur  akibat  hadirnya  pariwisata  di  Namibia.  Demikian  juga  dengan Vehby,  (2012)  yang  memandang  bahwa  gesekan  terjadi  karena  tidak memperhatikan  keseimbangan  antara  tambang  pasir  yang  berdampak  pada eksploitasi  lingkungan  dan  persinggungannya  dengan  pariwisata  sebagai mata pencaharian.
Disisi lain, temuan Yang et al., (2013) dapat menjadi landasan dalam pemetaan  gesekan  sosial  terkait  pengelolaan  usaha  pariwisata  dan  tambang pasir. Gesekan disebabkan karena adanya perubahan perilaku dan perubahan sikap  masyarakat  Kinahrejo  terkait  kepentingan  dalam  pengelolaan sumberdaya sebagai dampak erupsi Merapi tahun 2010. Adanya keuntungan yang diperoleh dari bisnis menyebabkan terjadinya ketegangan antar pribadi yang  berujung  pada  gesekan  antar  pribadi.  Pilihan  akan  mata  pencaharian usaha  pariwisata  atau  usaha  tambang  pasir  berujung  terjadinya  perpecahan diantara masyarakat Kinahrejo dengan masyarakat lainnya.
Ketiga,  Dalam  hubungannya  dengan  pemerintah  maka  persoalan utama  yang  mendasari  gesekan  adalah  terkait  kepentingan  akan penyelamatan  warga  dari  erupsi  Merapi  dan  mempertahankan  pariwisata sebagai  mata  pencaharian.  Perebutan  klaim  terhadap  sumberdaya  menjadi titik pangkal dari kehadiran gesekan dalam sebuah realitas masyarakat sosial (Coser,  1986).  Demikian  juga  dalam  pandangan  Yang  et  al.,  (2013),  yang melihat  bahwa  adanya  kepentingan  terhadap  pengelolaan  aset  mendorong terhadinya  gesekan  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Kami  memandang bahwa  terjadi  perebutan  klaim  antara  masyarakat  yang  mempertahankan pariwisata Kinahrejo sebagai mata sumber pecaharian, dan pemerintah yang telah  menetapkan  Kinahrejo  sebagai  Kawasan  Rawan  Bencana  telah mendorong  terjadinya  gesekan.  Kekukuhan  pemerintah  pada  kebijakan
tentang  Kawasan  Rawan  Bencana  III,  telah  menyebabkan  ketidakpedulian akan persoalan hidup masyarakat Kinahrejo.
Dilain pihak, kepentingan relokasi yang digalakkan oleh pemerintah telah  membawa  kecurigaan  pada  masyarakat  Kinahrejo  akan  adanya kepentingan  pemilik  modal  yang  ikut  mendompleng.  Perkembangan pariwisata Kinahrejo dicurigai telah menarik para pemodal untuk menguasai aset  pariwisata  Kinahrejo.  Hal  ini  disebabkan  karena  Kinahrejo  memiliki potensi kunjungan wisatawan yang tidak pernah sepi, apalagi pada hari libur, sabtu,  dan  minggu.  Isu-isu  tersebut  hidup  kalangan  masyarakat  Kinahrejo yang  menyebabkan  adanya  ketakutan  kehilangan  akan  aset-aset  yang dimiliki.
Belajar dari temuan yang disampaikan oleh Yang et al., (2013), maka gesekan  menyebabkan  kemandirian  serta  menyiapkan  masyarakat  untuk mampu  menghadapi  situasi  yang  mengancamnya.  Adanya  ketegangan  yang terjadi  antara  masyarakat  Kinahrejo  dan  pemerintah  telah  membangun ikatan  komunitas  yang  kuat  pada  pelaku  pariwisata  Kinahrejo.  ketegangan yang  berujung  pada  ketiadaan  perhatian  dari  pemerintah  menyebabkan masyarakat  Kinahrejo  semakin  mandiri  dalam  mengelola  sumberdaya pariwisata.  Gesekan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  Kinahrejo  telah membangun boundary  yang  kuat  yang  melepaskan  diri  dari  sekat-sekat ketergantungan pada pihak lain.
Gesekan  bisa  terhindarkan  apabila  dalam  pengembangan  pariwisata Kinahrejo  terbangun  atas  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan wisatawan (Yang et al., 2013).  Adanya  kebersamaan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  Kinahrejo sebagai  basis  kerjasama  dalam  menjadikan  pariwisata  sebagai  basis  mata pencaharian  masyarakat  Kinahrejo.  Ketidakmampuan  pemerintah  dalam menjamin  keberlanjutan  penghidupan  masyarakat  Kinahrejo  dapat diantisipasi  dengan  memanfaatkan  potensi  pariwisata  yang  ada,  tanpa mengorbankan  tujuan  pemberian  perlindungan  masyarakat  dari  erupsi Gunung Merapi.

## Penutup
Fenomena  erupsi  Merapi  tahun  2010  telah  menarik  perhatian  dan daya  tarik  masyarakat  luas  akan  dampak  dari  letusan  tersebut.  Dampak erupsi  tersebut  telah  menjadi  peluang  berkembangnya dark  tourism  di
Kinahrejo. Kehadiran wisatawan telah menstimulasi pertumbuhan pariwisata Kinahrejo  melalui  kehadiran  berbagai  usaha-usaha  seperti  lava  tour,  ojek, rumah makan, retribusi dan parkir, dll.
Pertumbuhan  pariwisata  sebagai  mata  pencaharian  diperhadapkan diikuti oleh persaingan dan gesekan yang ditimbulkan baik antar masyarakat maupun dengan pemerintah. Penelitian ini menemukan tiga persoalan yang dapat  berujung  terjadinya  gesekan  dalam  pengelolaan  sumberdaya pariwisata.  Adapun  gesekan  tersebut:  1)  adanya  keinginan  untuk memonopoli sumberdaya pariwisata melalui permainan harga dan tarif, adu domba  antar  pelaku  pariwisata,  fitnah  dan  penggunaan  ilmu  hitam,  serta ketidakcocokan masalah pengelolaan aset pariwisata; 2) gesekan antar usaha pariwisata  dan  usaha  penambangan  pasir  batu,  dimana  gesekan  tersebut terjadi  karena  tawaran  pendapatan  yang  menggiurkan  pada  usaha  tambang pasir  dan  batu;  3)  gesekan  dengan  pemerintah  yang  berkenaan  dengan kebijakan  relokasi  warga  Kinahrejo  ke  tempat  yang  lebih  aman    dan terhindar dari erupsi Gunung Merapi.
Persaingan  dan  gesekan  dalam  pengelolaan  usaha  pariwisata  di Kinahrejo dapat diselesaikan dengan penempatan paguyuban sebagai wadah tempat  penyelesaian  antar  pelaku  pariwisata.  Paguyuban  juga  menjalankan peran  untuk  memfasilitasi  masyarakat  guna  menyelesaikan  gesekan  yang timbul  dengan  usaha  tambang  pasir  dan  batu.  Dalam  perannya  terhadap permasalahan dengan pemerintah, maka paguyuban melakukan komunikasi dengan  pemerintah  desa  agar  difasilitasi  dengan  pemerintah  Kabupaten Sleman.

## Daftar Pustaka
Ahn,  B.  Y.,  Lee,  B.  K.,  &  Shafer,  C.  S.  (2002).  Operationalizing  sustainability  in regional  tourism  planning:  An  application  of  the  limits  of  acceptable  change framework. Tourism Management , 23 (1), 1–15. https://doi.org/10.1016/S0261- 5177(01)00059-0
Antara,  M.  (2000).  Dampak  pengganda  usaha  kecil  sektor  pariwisata  terhadap pertumbuhan  perekonomian  bali:  suatu  pendekatan  model  input-output. OJS Universitas Udayana , 618 (1), 1–24.
Ashley, C. (2000). The impacts of tourism on rural livelihoods: Namibia’s experience. Sustainable Livelihood , 128 (5), 1–34.
Asikin,  Z.  (2014).  Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  Pada  Kawasan  Pariwisata
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVI No. 1, 2017: 22-46
Lombok  (Studi  Kasus  Tanah  Terlantar  di  Gili  Trawangan  Lombok). Jurnal Dinamika Hukum , 14 (654), 239–250.
Avci, D., Adaman, F., & Özkaynak, B. (2010). Valuation languages in environmental conflicts:  How  stakeholders  oppose  or  support  gold  mining  at  Mount  Ida,
Turkey. Ecological Economics , 70 (2), 228–238. https://doi.org/
10.1016/j.ecolecon.2010.05.009
Baiquni, M., & Rijanta, R. (2007). Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Dalam  Era  Otonomi  dan  Transisi  Masyarakat. Bumi  Lestari  Journal  of
Environment , 7 (1). Retrieved from http://ojs.unud.ac.id/index.php
/blje/article/viewFile/2414/1642
Balaguer, J., & Cantavella-Jordá, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: the {Spanish} case. Applied  Economics , 34 (7), 877–884. https://doi.org/10.1080/00036840110058923
Briedenhann,  J.,  &  Wickens,  E.  (2004).  Tourism  routes  as  a  tool  for  the  economic development  of  rural  areas-vibrant  hope  or  impossible  dream? Tourism Management , 25 (1), 71–79. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00063-3
Carey,  J.  W.  (2008). Communication  as  Culture,  Revised  Edition:  Essays  on  Media and  Society (Revised  Ed).  Routledge:  Routledge  Taylor  &Francis  Group. Retrieved from http://books.google.it/books?id=N2aRAgAAQBAJ
Coser,  R.  L.  (1986).  Cognitive  structure  and  the  use  of  social  space.  In Sociological Forum (Vol. 1, pp. 1–26). Springer.
Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approaches . Research  design  Qualitative  quantitative  and  mixed methods approaches . https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). Handbook of Qualitative Research (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.
Djajadiningrat,  S.  T.,  Mantik,  Wibawa,  F.  A.,  Kusumaatdmaja,  M.  S.,  &  Sarwono.
(1997). Pengantar ekonomi lingkungan . Jakarta: LP3S.
Dredge,  D.  (2010).  Place  change  and  tourism  development  conflict:  Evaluating public interest. Tourism Management , 31 (1), 104–112. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.01.004
Durbarry, R. (2004). Tourism and economic growth : the case of, 10 (4), 389–401.
Eugenio-Martin, J., Morales, N., & Scarpa, R. (2004). Tourism and economic growth in  Latin  American  countries:  a  panel  data  approach. Papers.Ssrn.Com . Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=504482
Fallon,  F.  (2001).  Conflict,  power  and  tourism  on  Lombok. Current  Issues  in
Tourism , 4 (6), 481–502. https://doi.org/10.1080/13683500108667899
François Vellas. (2011). The Indirect Impact Of Tourism: An Economic Analysis.
Geriya,  I.  W.  Pariwisata  dan  dinamika  kebudayaan  lokal,  nasional,  global :  bunga rampai antropologi pariwisata (1995). Cetakan 1. Denpasar, Bali : Upada Sastra, [1995]. Retrieved from https://search.library.wisc.edu/catalog/ 999853407402121
Gunn, C. A. (1980). Tourism planning. Crane Russak.
Hancock, B. (2006). An Introduction to Qualitative Research Au t hors. Qualitative Research , 4th , 504. https://doi.org/10.1109/TVCG.2007.70541
Inskeep,  E.  (1991). Tourism  planning:  an  integrated  and  sustainable  development approach . Van Nostrand Reinhold.
Jomehpour,  M.,  &  Ahmadi,  S.  (2011).  Effect  of  Tourism  on  Sustainable  Rural
Livelihoods (Case Study: Baraghan Village - Savojbolagh County), 9–14.
Kreiner,  N.  C.,  Shmueli,  D.  F.,  &  Ben  Gal,  M.  (2015).  Understanding  conflicts  at religious-tourism sites: The Baha’i World Center, Israel. Tourism Management Perspectives , 16 , 228–236. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.04.001
M.  Foley,  &  Lennon,  J.  J.  (1996).  “Jfk  and  dark  tourism  –  a  fascination  with assassination,.” International Journal of Heritage Studies , 2 (4).
Maanen,  J.  Van.  (1995).  Chapter  1  An  end  to  innocence:  the  ethnography  of ethnography. In J.  Van Maanen (Ed.), Representation in ethnography (pp. 1– 35). Thousand Oaks: Sage Publications.
Mbaiwa, J. E., & Stronza, A. L. (2010). The effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana. Journal of Sustainable Tourism ,
18 (5), 635–656. https://doi.org/10.1080/09669581003653500
Melita,  A.,  &  Mendlinger,  S.  (2013).  The  Impact  of  Tourism  Revenue  on  the  Local Communities’  Livelihood:  A  Case  Study  of  Ngorongoro  Conservation  Area, Tanzania. Journal of Service Science and Management , 2013 (March), 117–126. https://doi.org/10.4236/jssm.2013.61012
Nelson,  C.,  Treichler,  P.  A.,  &  Grossberg,  L.  (1992).  Cultural  Studies:  An Introduction. Cultural Studies , 1–16.
Okazaki,  E.  (2008).  A  Community-Based  Tourism  Model:  Its  Conception  and  Use.
Journal of Sustainable Tourism , 16 (5), 511. https://doi.org/10.2167/jost782.0
Özkaynak,  B.,  Labajos,  B.,  Arsel,  M.,  Avcı,  D.,  Carbonell,  M.  .,  Chicaiza,  G.,  …
Krisshna, V. . (2012). Mining conflicts around the world. Ejolt , 7 (7), 198.
Pemerintah  Kabupaten  Sleman.  (2016).  Sebaran  Data  Penduduk  Kawasan  Rawan Bencana III dan II Gunung Merapi.
Reed,  M.  G.  (1997).  Power  Relations  and  Community-  Based  Tourism  Planning. Annals  of  Tourism  Research , 24 (3),  566–591.  https://doi.org/10.1016/S0160- 7383(97)00023-6
Rogers, M. F., & Collins, Y. M. J. (2001). The future of Australia’s country towns . (M. F.  Rogers  &  Y.  M.  J.  Collins.,  Eds.).  Centre  for  Sustainable  Regional
Communities, La Trobe University.
Schutt, Russel, K. (2015). Investigating the Social World: The Process and Practice of Research (Eighth). Boston: University of Massachusetts Boston.
Sofield, T. H. B. (1996). Anuha Island resort, Solomon Islands: a case study of failure. Tourism and Indigenous Peoples. , 176–202.
Stone,  P.  R.  (2006).  A  Dark  Tourism  Spectrum :  Towards  a  Typology  of  Death  and Macabre Related Tourist Sites , Attractions and Exhibitions, 54 (2), 145–160.
Sutawa,  G.  K.  (2012).  Issues  on  Bali  Tourism  Development  and  Community
Empowerment  to  Support  Sustainable  Tourism  Development. Procedia Economics  and  Finance , 4 (Icsmed),  413–422.  https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(12)00356-5
Swarbrooke, J. (1999). sustainable tourism management. Cabi.
Tracy,  S,  J.  (2013). Qualitative  research  methods:  Collecting  evidence,  crafting analysis, communicating impact . UK: John Wiley & Sons.
UNWTO.  (2013).  Sustainable  Tourism  for  Development,  1–227.  Retrieved  from http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/Resource/bookshop/ Crouch_modelDestnComp-web.pdf
Vehbi,  B.  O.  (2012). A  Model  for  Assessing  the  Level  of  Tourism  Impacts  and Sustainability of Coastal Cities . INTECH Open Access Publisher.
Walpole, M. J., & Goodwin, H. J. (2000). Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research , 27 (3), 559–576. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00088-2
Walton,  G.,  &  Barnett,  J.  (2007).  The  Ambiguities  of  “Environmental”  Conflict: Insights from the Tolukuma Gold Mine, Papua New Guinea. Society & Natural Resources , 21 (1), 1–16. https://doi.org/10.1080/08941920701655635
Yang, J., Ryan, C., & Zhang, L. (2013). Social conflict in communities impacted by tourism. Tourism Management , 35 , 82–93. https://doi.org/10.1016/ j.tourman.2012.06.002
Zeppel,  H.  (2010).  Managing  Cultural  Values  in  Sustainable  Tourism:  Conflicts  in Protected  Areas. Tourism  and  Hospitality  Research , 10 (2),  93–115.
https://doi.org/10.1057/thr.2009.28