Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020)

## ANALISIS TENTANG TANTANGAN INFORMAL TERHADAP PERATURAN PELABELAN NUTRISI DI WORLD TRADE ORGANIZATION
Hartana, Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : hartana_palm@yahoo.com,bagus.prema@undiksha.ac.id

## Abstrak
Pola makan yang buruk dan malnutrisi merupakan kontributor utama beban penyakit global. Pada 2017, 10–12 juta kematian disebabkan oleh faktor risiko makanan, termasuk konsumsi garam, gula, dan lemak trans berlebih . Penderitaan manusia yang disebabkan oleh penyakit ini sangat  akut  di  negara  berpenghasilan  rendah  dan  menengah  di  mana  kekurangan  gizi  yang tinggi terjadi bersamaan dengan meningkatnya tingkat kelebihan gizi, obesitas, dan penyakit tidak  menular  terkait.  Misalnya,  para  sarjana  telah  mengidentifikasi  bagaimana  tindakan pemerintah  untuk  mengatasi  penyakit  gizi  dirusak  oleh  retorika  neoliberal  melalui  tuntutan kebebasan  individu,  tanggung  jawab  pribadi  untuk  kesehatan,  dan  regulasi  minimal  untuk mempertahankan  daya  saing  ekonomi.  Tipe  penulisan  yang  digunakan  dalam  penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum  normatif. Metode penelitian hukum  normatif adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Studi eksperimental telah secara konsisten menunjukkan 'efek pembingkaian' pada  sikap  dan  prioritas  politik,  seperti  ketika  orang  menolak  proposal  kebijakan  ketika disajikan dengan efek negatifnya dan mendukungnya ketika disajikan dengan efek positif yang setara. Penelitian juga menunjukkan bahwa argumen yang memunculkan seruan normatif dan ideologis  bisa  sangat  persuasif  .  Daya  tarik  diskursif  ini  menempati  peringkat  di  antara  alat paling berpengaruh yang dapat dimanfaatkan oleh para aktor untuk membentuk keputusan dan agenda kebijakan
Kata Kunci : Gizi, Norma Hukum, Penyakit Global, Penderitaan Manusia

## Abstract
Poor diet and malnutrition are major contributors to the global burden of disease. In 2017, 10–12 million deaths were caused by dietary risk factors, including excess consumption of salt, sugar and trans fats. The human suffering caused by these diseases is especially acute in low- and  middle-income  countries  where  high  malnutrition  coexists  with  increasing  rates  of overnutrition,  obesity, and related non-communicable diseases. For example, scholars have identified  how  government  actions  to  tackle  disease  nutrition  is  undermined  by  neoliberal rhetoric  through  demands  for  individual  freedom,  personal  responsibility  for  health,  and minimal regulation to maintain economic competitiveness. The type of writing used in writing this research is the normative legal research method. The normative legal research method is a  method  that  examines  law  from  an  internal  perspective  with  the  object  of  research  being legal  norms.  Experimental  studies  have  consistently  demonstrated  a  'framing  effect'  on political attitudes and priorities, such as when people reject a policy proposal when presented with  its  negative  effect  and  support  it  when  presented  with  an  equivalent  positive  effect.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Research also shows that arguments that evoke normative and ideological appeals can be very persuasive. This discursive appeal ranks among the most influential tools actors can leverage to shape policy decisions and agendas.

## Keywords : Nutrition, Legal Norms, Global Diseases, Human Suffering

## PENDAHULUAN
Pola makan yang buruk dan malnutrisi merupakan kontributor utama beban penyakit global  (Lim  et  al.,  2012).  Pada  2017,  10–12  juta  kematian  disebabkan  oleh  faktor  risiko makanan,  termasuk  konsumsi  garam,  gula,  dan  lemak  trans  berlebih  (Afshin  et  al.,  2019). Penderitaan manusia yang disebabkan oleh penyakit ini sangat akut di negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) di mana kekurangan gizi yang tinggi terjadi bersamaan dengan meningkatnya tingkat kelebihan gizi, obesitas, dan penyakit tidak menular terkait (NCD).
(Perez-Escamilla  et  al.,  2018).  Penyakit-penyakit  ini  juga  mahal  untuk  diobati  dan, seperti  halnya  kemiskinan  dapat  meningkatkan  risiko  gizi  buruk,  harus  dibayarpengobatan mendorong jutaan rumah tangga ke dalam kemiskinan setiap tahunnya (Jan et al., 2018; Mahal et  al.  2010).  Namun,  skala  tantangan  terhadap  kesehatan  dan  kemakmuran  global  yang ditimbulkan  oleh  penyakit  terkait  pola  makan  sama  sekali  tidak  dapat  dihindari,  karena serangkaian  tindakan  dapat  efektif  dalam  mencegahnya  (WHO  2017).  Banyak  yang membutuhkan peran kuat pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang menargetkan pendorong  struktural  gizi  buruk,  termasuk  lingkungan  makanan  tidak  sehat  yang  ditandai dengan banyaknya makanan murah dan tidak sehat (Swinburn et al., 2011). Ada pengakuan internasional yang semakin besar akan perlunya menerapkan langkah-langkah tersebut (PBB 2018). Namun, tindakan pemerintah hingga saat ini masih lamban, tidak memadai, dan tidak merata,  terutama  di  LMICs  (WHO  2020).  Memang,  ahli  gizi  sering  mengamati  bahwa menerapkan intervensi struktural untuk mengatasi lingkungan makanan yang tidak sehat penuh dengan  tantangan  politik  (Baker  et  al.,  2018).  Dengan  demikian,  para  sarjana  semakin memperhatikan  proses  politik  dan  dinamika  kekuasaan  yang  membentuk  implementasi kebijakan gizi. Misalnya, para sarjana telah mengidentifikasi bagaimana tindakan pemerintah untuk  mengatasi  penyakit  gizi  dirusak  oleh  retorika  neoliberal  melalui  tuntutan  kebebasan individu,  tanggung  jawab  pribadi  untuk  kesehatan,  dan  regulasi  minimal  untuk mempertahankan daya saing ekonomi. 1

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  dikaitkan  dengan  suatu  pendekatan (sistematis) untuk mempelajari suatu subjek atau sasaran penelitian guna menemukan solusi yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  mengandung  validitasnya.  Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan konsisten yang melibatkan analisis dan konstruksi,  Sugiyono  menjelaskan  bahwa  metode  penelitian  adalah  metode  ilmiah pengumpulan  data  dengan  tujuan  mendeskripsikan,  membuktikan,  mengembangkan,  dan menemukan  informasi,  teori,  dan  pemahaman,  memecahkan,  dan  mengantisipasi  masalah dalam  keberadaan  manusia  (Wijayanti,  2022  :  33).  Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  sesuatu  atau  beberapa  gejala  hukum tertentu  dengan  jalan  menganalisis.  Penelitian  hukum  disamping  itu  juga  mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan
1 Avni, Shlomit, Filc, Dani, Davidovitch, Nadav, 2015. “Asosiasi medis Israel wacana tentang ketidakadilan kesehatan. Soc. Sains. Kedokteran 144, 119 – 126.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permaslahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  yang bersangkutan (Ali, 2021).
Tipe  penulisan  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum  maupun doktrin  hukum  untuk  menjawab  persoalan  hukum  yang  sedang  dihadapi.  Penelitian  hukum normatif  (legal  research)  biasanya  hanya  merupakan  studi  dokumen,  yakni  menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  kepustakaan  (Muhaimin,  2020  :  47). Jenis  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  kajian serta analisis terhadap adanya norma konflik terkait.
Apa yang banyak disadari oleh penelitian ini adalah bahwa bingkai, narasi, dan daya tarik ideologis yang ditampilkan dalam wacana politik dapat berdampak kuat pada apakah dan bagaimana campur tangan pemerintah (Avni et al.
2015).  Pengaruh  diskursif  terhadap  kebijakan  ini  biasanya  kurang  terlihat dibandingkan  faktor-faktor lain, seperti bukti mengenai  manfaat  atau biaya suatu  kebijakan, tetapi  ketidakjelasan  memungkiri  ketidakkonsekuenan.  Studi  eksperimental  telah  secara konsisten  menunjukkan  'efek  pembingkaian'  pada  sikap  dan  prioritas  politik,  seperti  ketika orang menolak proposal kebijakan ketika disajikan dengan efek negatifnya (misalnya peraturan menyebabkan  peningkatan  pengangguran  sebesar  5%)  dan  mendukungnya  ketika  disajikan dengan efek positif yang setara ( misalnya peraturan menopang 95% pekerjaan) (Chong dan Druck man 2007). Penelitian juga menunjukkan bahwa argumen  yang memunculkan seruan normatif dan ideologis bisa sangat persuasif (Feinberg dan Willer 2015; Kidwell et al. 2013). Daya  tarik  diskursif  ini  menempati  peringkat  di  antara  alat  paling  berpengaruh  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  para  aktor  untuk  membentuk  keputusan  dan  agenda  kebijakan  (Schmidt 2010). Untuk memahami proses politik dan dinamika kekuasaan yang membentuk kebijakan gizi,  penting  untuk  menilai  bagaimana  intervensi  dijelaskan  dan  diperebutkan  dalam  forum yang berbeda, dan bagaimana berbagai sumber kekuasaan dimobilisasi dalam artikel ini.
Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  bisa  dibilang  merupakan  salah  satu  forum paling  penting  yang  kurang  dipelajari  di  mana  berbagai  kebijakan,  termasuk  peraturan  gizi, telah dibahas dalam beberapa dekade terakhir (Barlow et al., 2018; Thow et al., 2017). WTO adalah organisasi antar pemerintah atau organisasi yang mengoordinasikan aturan perdagangan antara 164 anggotanya (WTO 2020). Selain mengurangi pajak perdagangan ('tarif'), anggota WTO setuju untuk mengikuti aturan yang terkait dengan tindakan non-tarif (yang mencakup 'hambatan  teknis  perdagangan'). 2 Ini  karena  biaya  perdagangan  dapat  diciptakan  oleh perbedaan peraturan antar negara bagian, seperti peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan lingkungan makanan yang sehat. Misalnya, WHO merekomendasikan pelabelan nutrisi pada makanan kemasan (WHO 2013). Ini memberikan informasi nutrisi sekilas tentang makanan di tempat penjualan (Jones et al., 2019). Namun, pelabelan nutrisi dapat menimbulkan biaya  perdagangan  non-tarif  jika  produsen  harus  mematuhi  persyaratan  yang  berbeda  di yurisdiksi yang berbeda (Thow et al., 2017). Oleh karena itu, pelabelan nutrisi berada di bawah kewenangan Perjanjian WTO tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan, 'Perjanjian TBT' (WTO 2015).
2 Nike, 2012. Memahami promosi kesehatan dalam iklim neoliberal dan pembuatannya warga negara yang sadar kesehatan. Kritik. Pub. Kesehatan 22 (1), 99 – 105.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## HASIL DAN PEMBAHASAN Narasi neoliberal: individualisasi penyebab gizi buruk
Anggota WTO menentang keputusan untuk menerapkan kebijakan pelabelan nutrisi dan  fitur  desain  mereka  dengan  memajukan  narasi  neoliberal  yang  memperjuangkan  faktor penentu individu dari gizi buruk sambil meremehkan peran produk makanan dan profil nutrisi tidak  sehat  dari  makanan  kemasan.  Ada  lima  argumen  utama  yang  digunakan  untuk membangun  narasi  ini.  Argumen  tersebut  dikutip  bersama  dan  untuk  mendukung  argumen teknis  yang  mengutip  aturan  TBT,  termasuk  yang  mengklaim  bahwa  tindakan  tersebut menimbulkan biaya perdagangan yang 'tidak perlu' dan yang mempertanyakan dasar pemikiran atau legitimasi tindakan tersebut, seringkali dengan mengacu pada kekhawatiran tentang basis bukti yang mendukung ukuran.
Pertama, anggota menyoroti peran yang dimainkan individu dan kebiasaan atau gaya hidup mereka dalam menyebabkan penyakit diet. Misalnya, perwakilan Brasil mengomentari proposal pelabelan Chili dengan menyatakan hal itu  obesitas disebabkan oleh “gaya hidup dan kebiasaan buruk” (G/TBT/M/62).
Kedua,  anggota  WTO  menyoroti  peran  konteks  pola  makan  individu  dalam menentukan  hubungan  antara  konsumsi  makanan  olahan  dan  penyakit.  Salah  satu  contoh pembingkaian ini terjadi ketika seorang pejabat dari AS berpendapat bahwa proposal pelabelan Peru “gagal mempertimbangkan total  asupan makanan atau jumlah dan frekuensi konsumsi makanan”  (G/TBT/M/73).  Seorang  perwakilan  dari  Kosta  Rika  juga  berpendapat  bahwa peraturan pelabelan yang diusulkan Uruguay menyesatkan dan membingungkan karena gagal memperhitungkan  bagaimana  “konteks  diet  secara  keseluruhan  itu  apa  yang  benar-benar penting  dalam  menginformasikan  dan  mengedukasi  konsumen  tentang  nutrisi  yang  menjadi perhatian kesehatan masyarakat” (G/TBT/W/613).
Ketiga,  anggota  WTO  meremehkan  risiko  makanan  dan  bahan  olahan  dengan mempertanyakan  bahayanya,  sambil  menyiratkan  bahwa  pengaturan  atau  moderasi  diri individu relatif penting. Misalnya, pada tahun 2013 seorang pejabat AS menantang peraturan pelabelan  yang diusulkan Peru dengan menyatakan bahwa tidak pantas menggunakan pesan yang memperingatkan individu tentang produk  'tinggi' nutrisi tertentu  karena  "makanan  apa pun dapat dimakan dalam jumlah sedang sebagai bagian dari diet sehat secara keseluruhan" (G /TBT/M/61).
Keempat,  anggota  WTO  juga  menyarankan  agar  proposal  pelabelan  secara  keliru memilih makanan sebagai penyebab penyakit gizi. Misalnya, komentar tertulis Mex ico tentang rancangan  undang-undang  Chili  menyatakan  bahwa  menggunakan  istilah  'buruk'  pada  label dapat  mengarahkan  konsumen  untuk  “menganggap  bahwa  non-penyakit  menular  seperti obesitas  disebabkan  oleh  konsumsi  makanan  tertentu”  (G/  TBT/W/429).  Perwakilan Guatemala juga mempertanyakan proposal pelabelan Ekuador dengan menyatakan bahwa hal itu “mengutamakan makanan sebagai satu- satunya penyebab masalah” (G/TBT/M/66).
Terakhir,  para  anggota  menekankan  manfaat  nutrisi  dari  makanan  yang  telah ditetapkan sebagai 'tidak sehat' menurut skema pelabelan nutrisi. Misalnya, pada tahun 2007 seorang  pejabat  AS  secara  tidak  resmi  menentang  skema  pelabelan  lampu  lalu  lintas  yang diusulkan  Thailand  dengan  menyatakan  bahwa  “dia  khawatir  bahwa  makanan  dalam  daftar tersebut  akan  dicap  buruk  padahal  makanan  ini  dapat  menjadi  bagian  dari  diet  sehat” (G/TBT/M  /45).  Seorang  pejabat  AS  juga  menantang  skema  pelabelan  yang  diusulkan Indonesia  pada  tahun  2013  dengan  menyatakan  bahwa  “gula,  natrium  dan  lemak  …  juga merupakan komponen penting dari diet sehat” (G/TBT/M/60). 3
3 Babb, Sarah L., Alexander, E Kentikelenis, 2017. Lembaga keuangan internasional sebagai agen neoliberalisme. Dalam: Dalam Buku Pegangan SAGE tentang Neoliberalisme. Publikasi SAGE , Thousand Oaks.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## Menggugat  dan  menegaskan  kesesuaian  dengan  teori,  nilai,  dan  keyakinan  ekonomi neoliberal
Artikel  anggota  WTO  tentang  proposal  pelabelan  nutrisi  menampilkan  pernyataan yang  menegaskan  atau  menentang  legitimasi  normatif  kebijakan  anggota  berdasarkan kesesuaiannya  dengan  teori,  nilai,  dan  keyakinan  ekonomi  neoliberal.  Ada  tiga  pernyataan seperti itu. Pertama, anggota WTO menyetujui apa yang mereka lihat sebagai prinsip luas yang tercermin dalam kebijakan pelabelan nutrisi: pendekatan individual untuk memperbaiki pola makan  yang buruk dengan menargetkan peningkatan informasi konsumen dan memperbaiki pilihan,  gaya  hidup,  dan  kebiasaan.  Misalnya,  pada  tahun  2007  seorang  pejabat  Uni  Eropa menyatakan dukungan untuk tujuan pemerintah Thailand “meningkatkan informasi konsumen tentang  fakta  gizi”  (G/  TBT/M/42).  Seorang  pejabat  Kosta  Rika  selanjutnya  mengomentari proposal Uruguay dengan menyatakan bahwa mereka “mendukung semua program pelatihan, pendidikan  dan  informasi  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki  kebiasaan  makan  penduduk” (G/TBT/M/  64).  Dalam  kedua  kasus  tersebut,  para  anggota  WTO  ini  kemudian  mengkritik ruang lingkup dan rancangan langkah-langkah yang diusulkan.
Kedua,  anggota  WTO  mengutip  kerugian,  inefisiensi,  dan  ketidakadilan  intervensi negara. Salah satu manifestasi dari argumen ini mengutip  kemungkinan konsekuensi negatif dari intervensi negara untuk nutrisi dan kesehatan, yang mencerminkan keyakinan neoliberal bahwa intervensi negara adalah pendekatan yang berbahaya dan tidak efisien untuk mencapai tujuan sosial. Misalnya, seorang perwakilan Kosta Rika secara informal menentang proposal pelabelan Peru dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut berisiko “berkontribusi besar pada peningkatan pasokan informal produk makanan dan minuman yang tidak diproduksi di bawah standar  kesehatan  yang  diketahui”  (G/TBT/M/66  ).  Para  anggota  selanjutnya  berkomentar tentang  ketidakadilan  intervensi  negara,  yang  mencerminkan  keyakinan  neoliberal  bahwa intervensi  negara  itu  jahat.  Pada  tahun  2013,  seorang  perwakilan  AS  berpendapat  bahwa peraturan yang diusulkan Indonesia akan “memposisikan makanan tertentu secara tidak adil di mata  konsumen”  (G/TBT/M/  60).  Yang  lain  menyatakan  bahwa  kebijakan  "berprasangka", seperti  yang  dinyatakan  di  atas  dalam  komentar  Guatemala  tentang  proposal  Ekuador,  atau bahwa  menandai  bahan-bahan  tertentu  tingkat  tinggi  "menjelekkan"  atau  "menstigmatisasi" produk tertentu, seperti yang diperdebatkan oleh AS dalam komentar mereka tentang nutrisi Thailand dan Chili pelabelan proposal kebijakan (G/TBT/M/45; G/TBT/M/61). 4
Dalam studi ini kami mengidentifikasi bahwa wacana Komite TBT tentang kebijakan pelabelan  nutrisi  FOP  interpretatif  yang  diusulkan  oleh  Thailand,  Chili,  Indonesia,  Peru, Ekuador, Bolivia, dan Uruguay, 2007–2019, menampilkan serangkaian kerangka non- teknis, narasi,  dan  normatif.  klaim.  Anggota  WTO  memobilisasi  asumsi  dan  keyakinan  neoliberal untuk  memperjuangkan  pendapat  individual  tentang  penyebab  gizi  buruk,  kebijakan  sanksi yang  berakar  pada  perubahan  tingkat  individu,  dan  menentang  inefisiensi,  kerugian,  dan ketidakadilan dari peraturan yang diusulkan anggota. Pola wacana ini konsisten di seluruh HIC dan LMIC. Anggota WTO HIC juga membingkai ulang tujuan kebijakan anggota LMIC untuk fokus  pada  faktor  penentu  individu  gizi  buruk  dan  intervensi  berorientasi  pasar,  sekali  lagi mengacu  pada  asumsi  neoliberal  melalui  pernyataan  ini.  Anggota  HIC  WTO  selanjutnya menekan  negara-negara  lain  untuk  mengadopsi  desain  dan  proses  kebijakan  yang  selaras dengan yang telah mereka adopsi atau sukai.
Apa implikasi pola wacana di WTO ini bagi pemahaman kita tentang proses politik yang  membentuk  atau  menumbangkan  kebijakan  pelabelan  nutrisi,  dan  sumber  kekuasaan
4 Atkinson, Rob, 2000. “Narasi kebijakan: konstruksi masalah perkotaan dan kebijakan perkotaan dalam wacana resmi pemerintah Inggris 1968–1998. Kritik. Soc. Pol. 20 (2), 211–232.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang  dimobilisasi  dalam  proses  ini?  Ada  banyak  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  bingkai, narasi,  dan  seruan  normatif  dapat  memiliki  pengaruh  kuat  pada  agenda,  prioritas,  dan keputusan politik, terutama jika bingkai, narasi, dan daya tarik normatif seperti neoliberalisme, dan diangkat oleh aktor yang kuat secara ekonomi (Carstensen dan Schmidt 2016; Chong dan Druckman  2007;  Kidwell  et  al.  2013).  Kami  mengidentifikasi  serangkaian  seruan  yang mengundang ideologi neoliberal untuk menggugat proposal pelabelan nutrisi di WTO.
Anggota  berpenghasilan  tinggi  juga  menggunakan  klaim  non-teknis  tertentu  untuk melobi  tujuan dan desain kebijakan  yang mereka sukai.  Oleh karena itu  wacana TBT dapat berfungsi  sebagai  alat  yang  tidak  mencolok  di  mana  kebijakan  pelabelan  nutrisi  di  LMICs dibentuk, dilemahkan, atau berpotensi ditumbangkan oleh kekuatan yang kuat. anggota WTO berpenghasilan tinggi, dan oleh ideologi neoliberal yang kuat.
Prinsip-prinsip  neoliberal  telah  memenuhi  ruang  kebijakan  secara  lebih  luas  dan artikel  TBT  ini  mungkin  hanya  mencerminkan  kenyataan  ini.  Namun,  artikel  TBT  dapat berfungsi  untuk  lebih  menormalkan  dan  melegitimasi  retorika  dan  pendekatan  kebijakan neoliberal anggota. Selain itu, hampir setiap negara secara global sekarang menjadi anggota WTO, dan mereka yang mengamati kekhawatiran yang diangkat terkait tindakan anggota lain di  Komite  TBT  kemungkinan  besar  akan  mempertimbangkan  komentar  tersebut  saat merancang kebijakan mereka sendiri. Wacana neoliberal tentang sifat yang ditampilkan dalam artikel  TBT  berfungsi  lebih  luas  untuk  mendesosialisasikan  penyebab  gizi  buruk  dan mendepolitisasi  masalah  kesehatan  yang  ditimbulkannya,  karena  pola  makan  yang  buruk menjadi  masalah  pribadi  yang  diharapkan  oleh  individu,  bukan  pemerintah.  alamat  (Carter 2015; Chaufan dan Saliba 2019; Manis 2018). Oleh karena itu, wacana TBT dapat berpengaruh dalam mencegah anggota mengusulkan intervensi struktural dan sebagai alternatif mendorong mereka  untuk  fokus  pada  faktor  penentu  pola  makan  buruk  pada  tingkat  individu,  dan/atau untuk memprioritaskan kebijakan yang memerlukan peraturan negara wajib yang relatif kecil.
Kemungkinan ini didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa klaim yang diajukan di Komite TBT sebelumnya dikaitkan dengan perubahan kebijakan, termasuk ruang lingkup tindakan yang sedang dipertimbangkan (Barlow et al., 2018; Wijkstrom dan McDaniels 2013).

## PENUTUP Kesimpulan
Prinsip-prinsip  neoliberal  telah  memenuhi  ruang  kebijakan  secara  lebih  luas  dan artikel  TBT  ini  mungkin  hanya  mencerminkan  kenyataan  ini.  Namun,  artikel  TBT  dapat berfungsi  untuk  lebih  menormalkan  dan  melegitimasi  retorika  dan  pendekatan  kebijakan neoliberal anggota. Selain itu, hampir setiap negara secara global sekarang menjadi anggota WTO, dan mereka yang mengamati kekhawatiran yang diangkat terkait tindakan anggota lain di  Komite  TBT  kemungkinan  besar  akan  mempertimbangkan  komentar  tersebut  saat merancang kebijakan mereka sendiri. Wacana neoliberal tentang sifat yang ditampilkan dalam artikel  TBT  berfungsi  lebih  luas  untuk  mendesosialisasikan  penyebab  gizi  buruk  dan mendepolitisasi  masalah  kesehatan  yang  ditimbulkannya,  karena  pola  makan  yang  buruk menjadi  masalah  pribadi  yang  diharapkan  oleh  individu,  bukan  pemerintah.  alamat  (Carter 2015; Chaufan dan Saliba 2019; Manis 2018). Oleh karena itu, wacana TBT dapat berpengaruh dalam mencegah anggota mengusulkan intervensi struktural dan sebagai alternatif mendorong mereka  untuk  fokus  pada  faktor  penentu  pola  makan  buruk  pada  tingkat  individu,  dan/atau untuk memprioritaskan kebijakan yang memerlukan peraturan negara wajib yang relatif kecil.
Kemungkinan ini didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa klaim yang diajukan di Komite TBT sebelumnya dikaitkan dengan perubahan kebijakan, termasuk ruang lingkup tindakan yang sedang dipertimbangkan (Barlow et al., 2018; Wijkstrom dan McDaniels 2013).
Yang pasti, klaim non-teknis yang kami identifikasi menyertai seruan teknis-hukum pada aturan TBT, dan aturan TBT dapat membentuk ruang lingkup dan konten wacana non-
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
teknis.  Sebagai  contoh,  Anggota  dapat  menentang  konsistensi  usulan  pelabelan  anggota dengan teori ekonomi neoliberal (seperti yang kami ilustrasikan) karena mereka menganggap argumen  tersebut  konsisten  dengan  'semangat'  aturan  WTO:  untuk  mengurangi  biaya perdagangan, mempromosikan perdagangan dan, pada  akhirnya, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, seperti yang dicatat Lencucha dalam analisis mereka tentang perselisihan WTO tentang tembakau, anggota WTO dapat membuat klaim non-teknis untuk mencoba dan memperkuat  argumen  teknis-hukum  mereka  dan  untuk  memberi  makna,  yaitu,  untuk membuatnya beresonansi (Lencucha et al. .2016). Dengan demikian, argumen non-teknis dapat membantu membuat argumen teknis mengenai kebijakan nutrisi menjadi persuasif. Poin-poin ini  menggarisbawahi  pentingnya  argumen  non-teknis  untuk  memahami  bagaimana  proses WTO membentuk kebijakan pelabelan nutrisi.

## Saran
Artikel  ini  memberikan  wawasan  bagi  komunitas  kesehatan  masyarakat  mengenai tanggapan terhadap tantangan perdagangan informal. Biasanya ada dua kesimpulan kebijakan yang muncul dari studi yang menilai bagaimana peraturan TBT digunakan untuk menggugat kebijakan  nutrisi:  peraturan  harus  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan kewajiban  teknis  yang  disyaratkan  dalam  Perjanjian  TBT  untuk  mengurangi  kemungkinan tantangan informal, dan peraturan TBT dan kewajiban perdagangan lainnya harus ditegakkan dan  dirancang  dengan  cara  yang  memberikan  ruang  yang  memadai  untuk  implementasi kebijakan nutrisi yang efektif.
Namun, dengan mengungkap klaim non-teknis yang diajukan untuk secara informal menantang  kebijakan  pelabelan  nutrisi  di  Komite  TBT,  penelitian  kami  menyoroti  bahwa perbaikan teknis terhadap rezim perdagangan global atau rancangan kebijakan mungkin tidak memadai,  terutama  di  mana  anggota  WTO  mendukung  gagasan  neoliberal.  dan  karenanya mudah dibujuk oleh wacana WTO. Untuk mengatasi tekanan diskursif di WTO secara efektif, kemungkinan  akan  diperlukan  untuk  mengembangkan  wacana  tandingan  yang  kuat  yang melibatkan  dan  secara  efektif  menentang  bingkai,  wacana,  dan  ideologi  yang  kuat  yang digunakan di  Komite TBT  – dan kepentingan  yang mereka wakili.  . Strategi  yang mungkin efektif  dalam  hal  ini  termasuk  penyelarasan  proposal  pelabelan  nutrisi  dengan  retorika neoliberal, misalnya dengan mengutip biaya ekonomi dan inefisiensi dari penundaan regulasi

## DAFTAR PUSTAKA
Afshin, Ashkan, et al., 2019. Efek kesehatan dari risiko diet di 195 negara: analisis sistematis untuk studi beban penyakit global 2017. Lancet 393 (10184), 1958–1972. Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Allen, Luke N., 2020. Penentu komersial kesehatan global. Buku Pegangan Global Kesehatan
1–37.
Atkinson,  Rob,  2000.  “Narasi  kebijakan:  konstruksi  masalah  perkotaan  dan  kebijakan perkotaan dalam wacana resmi pemerintah Inggris 1968–1998. Kritik. Soc. Pol. 20 (2), 211–232.
Avni, Shlomit, Filc, Dani, Davidovitch, Nadav, 2015. “Asosiasi medis Israel wacana tentang ketidakadilan kesehatan. Soc. Sains. Kedokteran 144, 119–126.
Babb,  Sarah  L.,  Alexander,  E  Kentikelenis,  2017.  Lembaga  keuangan  internasional  sebagai agen  neoliberalisme.  Dalam:  Dalam  Buku  Pegangan  SAGE  tentang Neoliberalisme. Publikasi SAGE , Thousand Oaks.
Case: Coal Mining Industry). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 161-175.
Hartana,  H.  (2017).  PROSES  MEMBENTUK  PERUSAHAAN  BARU  DALAM
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
PELAKSANAAN  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DI  SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. Perspektif , 22 (2), 142-165
Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. Pandecta Research  Law Journal , 12 (2), 111-134.
Hartana,  H.  (2020).  IMPLICATION  OF  GROUP  COMPANY  EXPANSION  TO MONOPOLY PRCTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector  Viewed  from  Indonesian  Laws  and  Regulations. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 520-526.
Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG  NO.  40  TAHUN  2007  TENTANG  PERSEROAN Membaca. Soc. Hukum Keadilan 2 (2), 188–214. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Nike, 2012. Memahami promosi kesehatan dalam iklim neoliberal dan pembuatannya warga negara yang sadar kesehatan. Kritik. Pub. Kesehatan 22 (1), 99–105.
Nurhayati, B. R. (2017).  Constitutional  Basis  for  the  Civil  Rights  of  Illegitimate Children.
Pattimura Law Journal , 1 (2), 118-130.
Nurhayati,  B.  R.  (2017).  Status  Anak  Luar  Kawin  dalam  Hukum  Adat  Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (2), 92-100.
Nurhayati,  B.  R.,  &  Purwanto,  I.  H.  (2021).  Juridical  Study  in  The  Application  of  the  Law About  Foster-Child  Adoption  in  Indonesia  by  Foreign  Nationals. Media Komunikasi FPIPS , 20 (1), 51-55.
PBB,  2018.  Deklarasi  Politik  Pertemuan  Tingkat  Tinggi  Ketiga  Majelis  Umum  tentang Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Tidak  Menular.  A/73/L.2.  Jenewa, Swiss: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Stone, Deborah A., 1989. Cerita kausal dan pembentukan agenda kebijakan. Polit. Sains.P.104 (2), 281–300.
Sweet, Elizabeth, 2018. “'Seperti kamu gagal dalam hidup': utang, kesehatan, dan subjektivitas neoliberal.Soc. Tahu Kedokteran 212, 86–93.
Swinburn, Boyd, et al.,  2011. Pandemi obesitas global: dibentuk oleh penggerak global dan lingkungan setempat. Lancet 378 (9793), 804–814.
TERBATAS. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 233-243
Thomson,  Michael,  Alexander,  Kentikelenis,  Stubbs,  Thomas,  2017.  Struktural  program penyesuaian  berdampak  buruk  pada  populasi  yang  rentan:  tinjauan  naratif sistematis  tentang  pengaruhnya  terhadap  kesehatan  anak  dan  ibu.  Pub. Kesehatan Rev. 38, 13.
Thorsen, Dag  Einar,  2010.  Tantangan  neoliberal.  Apa  itu  neoliberalisme?  Penghinaan. Thow,  Anne-Marie,  et  al.,  2017.  Pelabelan  nutrisi  adalah  masalah  kebijakan  perdagangan:
pelajaran dari analisis masalah perdagangan tertentu di organisasi perdagangan dunia. Promosi Kesehatan . Int. 33 (4), 561–571.
Townsend,  Belinda,  2020.  Bagaimana  kerangka  kebijakan  memungkinkan  atau  membatasi inklusi  determinan  sosial  kesehatan  dan  ekuitas  kesehatan  dalam  agenda kebijakan perdagangan? Kritik. Pub. Kesehatan 30 (1), 115–126.
Townsend,  Belinda,  et  al.,  2019.  Bagaimana  penegasan  aktor  dengan  kekuatan  asimetris
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
otoritas  dalam  penetapan  agenda  kebijakan?  Kajian  klaim  otoritas  oleh  aktor kesehatan dalam kebijakan perdagangan. Soc. Sains. Kedokteran 236, 112430. Verduin, Patricia, Agarwal, Sanjiv, Waltman, Susan, 2005. Solusi untuk obesitas: perspektif dari industri makanan. Saya. J.Clin. Nutr. 82 (1), 259S–261S.
WHO,  2013.  Rencana  Aksi  Global  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Tidak  Menular 2013-2020. Organisasi  Kesehatan Dunia, ” Jenewa, Swiss.  Diakses tanggal  1 September 2018. http://apps.who.int/ iris/bitstream/10665/94384/1/97 89241506236_eng.pdf.
Wijayanti, L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. Metodologi Penelitian Pendidikan, 36.