## TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT KELALAIANNYA DALAM MENDAFTARKAN AKTA WASIAT
Oleh:
Siti Aqidatur Rizqiyah Email : ririsriskiyah@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta  otentik  juga  mempunyai  kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan pada Pasal 16 ayat (1)  huruf j  UUJN yaitu untuk membuat  daftar akta yang  berkenaan  dengan  wasiat menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta  setiap  bulan,  dan  juga  notaris  mempunyai kewajiban  untuk  mengirimkan  daftar  akta  wasiat  atau  daftar  nihil  yang  berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang  kenotariatan  dalam  waktu  (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulan berikutnya,  serta  mencatat  dalam  repertorium  tanggal  pengiriman  daftar  wasiat  pada setiap  akhir  bulan.  Pada  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  diperlukannya  tanggungjawab  notaris  agar  dalam  menjalankan tugasnya  tidak  lalai  untuk  mendaftarkan  akta  wasiat,  sehinggah  tidak  merugikan  ahli warisnya. penulisan ini dikaji menggunakan teori tanggung jawab hukum.
Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Akta wasiat, Daftar Pusat Wasiat

## Abstract
Notaries as public officials who make authentic deeds also have an obligation in carrying out their  positions,  namely  in  Article  16  paragraph  (1)  letter  i  and  in  Article  16  paragraph  (1) letter j of the UUJN, namely to make a list of deeds relating to wills according to the order in which the deed is made each year. month, and also the notary has the obligation to send a list of wills or a list of nil deeds relating to wills to the Central List of Departmental Wills whose duties and responsibilities are in the notarial field within (five) days in the first week of each following  month,  and  record  in  the  repertory  the  date  of  delivery.  list  of  wills  at  the  end  of each month. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are the need for a notary's responsibility so that in carrying out his duties he is not negligent to register a will, so that it does not harm his heirs. This writing is studied using the theory of legal responsibility.
Keywords: Authority of Notary, Testament, List Of Will Centers

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Sebuah  kehendak  terakhir  atau  akta wasiat  ( Testament )  pada  umumnya  me- rupakan  suatu  pernyataan  dari  kehendak seseorang  agar  dilaksanakan  sesudah  ia meninggal  dunia.  Isi  dari  kehendak terakhir  tersebut  ditentukan  dengan  jelas dalam  Pasal  921  kitab  Undang-Undang hukum  Perdata  yang  selanjutnya  disebut KUH Perdata, yang berbunyi:
Untuk menentukan besarnya legitieme portie ,  pertama-tama  hendaknya  di- jumlahkan semua harta yang ada pada waktu  si  pemberi  atau  pewanis  me- ninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah  barang-barang  yang  telah dihibahkan  semasa  ia  masih  hidup, dinilai  menurut  keadaan  pada  waktu meninggalnya  si  penghibah  akhirnya; setelah  dikurangkan  utang-utang  dan seluruh  harta  peninggalan  itu,  di- hitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian  warisan  yang  dapat  mereka tuntut,  sebanding  dengan  derajat  para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong  apa  yang  telah  mereka terima  dan  yang  meninggal,  pun sekiranya  mereka  dibebaskan  dan perhitungan kembali.
Menurut  KUH  Perdata  terhadap pembagian  harta  kekayaan  yang  penting ialah  pembatasan  mengenai  porsi  me- nurut  undang-undang  atau legitieme
portie yaitu  bagian  tertentu  dari  harta kekayaan  seseorang  yang  atas  itu  be- berapa  waris  menurut  Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang
disebut para legitimaris , karena itu orang yang  mewariskan  tidak  mempunyai  pe- murbaan  atau  tidak  diperbolehkan  me- netapkan  sesuatu  yang  bebas  atas  benda itu. 1
Wasiat  ( Testament )  juga  merupakan perbuatan  hukum  yang  sepihak.  Terkait Hal  ini  erat  hubungannya  dengan  sifat “ herroepelijkheid ”  (dapat  dicabut)  dari ketetapan  wasiat  itu.  Terkait  itu  wasiat tidak  dapat  dibuat  oleh  lebih  dari  satu orang  karena  akan  menimbulkan  ke- sulitan  apabila  salah  satupembuatnya akan  mencabut  kembali  wasiat.  Hal  ini seperti  ternyata  dalam  Pasal  930  KUH Perdata,  yang  menyatakan  bahwa:  Tidak- lah  diperkenankan  dua  orang  atau  lebih membuat  wasiat  dalam  satu  akta  yang sama,  baik  untuk  keuntungan  pihak  ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.
Ketetapan  dalam  wasiat  ( Testament ) memiliki  2 (dua)  ciri, yaitu dapat dicabut dan  berlaku  berhubung  dengan  kematian seseorang. 2 Bagi  ketetapan  kehendak yang  memiliki  dua  ciri  itu  maka  bentuk Testamen t adalah syarat mutlak.
Surat wasiat agar mempunyai kekuatan pembuktian  yang  sempurna  maka  harus
1 R.  Subekti  Dan  R.  Tjitrosudibio, KUH  Perdata, (Jakarta,  PT.  Pradnya  Paramita,  Cetakan  Ke-27, 1995) h. 239
2 Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter , (Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  Cetakan  Ke-1, 1982) h. 4
dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang yaitu  notaris  sebagaimana  pada  Pasal  15 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  yang  selanjutnya  disebut UUJN, berikut kewenangan notaris yaitu :
Notaris  berwenang  membuat  akta otentik  mengenai  sebuah  perbuatan, peranjian,  dan  penetapan  yang  di- haruskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan  atau  yang  dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  men- jamin  kepastian  tanggal  pembuatan akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse, salinan dankutipan akta,
semuanya  itu  sepanjang  pembuatan akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang.
Berdasarkan  dengan  kewenangan notaris  tersebut  notaris  juga  mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  i  dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yaitu untuk  membuat  daftar  akta  yang  ber- kenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan waktu  pembuatan  akta  setiap  bulan,  dan juga  notaris mempunyai kewajiban untuk mengirimkan  daftar  akta  wasiat  atau daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  Depar- temen yang tugas dan tanggung jawabnya di  bidang  kenotariatan  dalam  waktu (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap bulan  berikutnya,  serta  mencatat  dalam
repertorium  tanggal  pengiriman  daftar wasiat  pada  setiap  akhir  bulan. 3 Apabila dalam  menjalankan  jabatannya  notaris lalai  untuk  mendaftarkan  akta  wasiat  ter- sebut  maka  notaris  akan  dikenai  sanksi sebagaimana  pada  pada  Pasal  16  ayat (11)  yaitu  berupa  peringatan  tertulis, pemberhentian  sementra,  pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan  tidak  hormat  selain  itu  juga  no- taris  dapat  dituntut  oleh  pihak  yang dirugikan  yaitu  dituntut  terkait  dengan pengantian biaya, ganti rugi dan bunga.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas,  sehingga  kesimpulan  permasalahan dalam  penulisan  ini  yaitu,  Bagaimana Tanngung  jawab  notaris  jika  lalai  dalam mendaftarkan  akta  wasiat.  Hasil  penelitian ini  secara  teoritis  harus  memberikan  sum- bangan  gagasan  kepada  hukum  secara umum  dan  khususnya  pada  notaris  dalam membuat  surat  wasiat.  Adapun  tujuan dalam  penulisan  ini  yaitu  untuk  men- jelaskan bahwasannya notaris harus berhati- hati  dalam  menjalankan  jabatannya  se- hingga  tidak  menimbukan  permasalahan  di kemudian hari.
3 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan Notaris , (Jakarta, Erlangga,1982) h. 237- 238.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian  yang digunakan dalam penulisan  ini  yaitu  tipe  penelitian  yang bersifat  yuridis  normatif (legal  research), yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif. 4 Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan  cara  mengkaji  berbagai  aturan hukum yang bersifat formil seperti undang- undang,  peraturan-peraturan  serta  literatur yang  berisi  konsep-konsep  teoritis  yang kemudian  dihubungkan  dengan  permasala- han  yang  akan  diuraikan  pada  pembahasan penulisan  tesis  ini  yaitu  tanggung  jawab notaris  apabila  lalai  mendaftarkan  akta wasiat.

## PEMBAHASAN
Notaris  dalam  menjalankan  jabatan- nya  mempunyai  kewenangan  yaitu  mem- buat  akta  wasiat  dan  mempunyai  tangung jawab  untuk  mendaftarkan  wasiat  dan melaporkan  akta  wasiat  yang  sudah  dibuat dihadapannya  ke  daftar  pusat  wasiat  hal tersebut  dijelaskan  pada  Pasal  16  ayat  (1) huruf  i  UUJN.  Berbicara  mengenai  tang- gung  jawab,  purnadi  purbacakara  mem- berikan  pendapat  bahwa  tanggung  jawab
4 Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah  Metode Penulisan dan Penelitian Hukum (Fakultas  Hukum Universitas Jember, 2012), h. 34-35.
hukum  bersumber  atau  lahir  atas  peng- gunaan  fasilitas  dalam  penerapan  ke- mampuan  tiap  orang  untuk  menggunakan hak  atas  melaksanakan  kewajibannya.  Se- lanjutnya  dinyatakan  setiap  pelaksanaan kewajiban  dan  setiap  penggunaan  hak  baik dilakukan  secara  tidak  memadai  maupun yang  dilakukan  secara  memadai  pada dasarnya  tetap  harus  disertai  dengan  per- tanggungjawaban,  demikian  pula  dengan pelaksanaan kekuasaan. 5
Seorang  notaris,  dalam  menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch  menyatakan  bahwa  profesi adalah  suatu  masyarakat  moral  (moral community)  yang  memiliki  cita-cita  dan nilai-nilai  bersama.  Kelompok  profesi  me- miliki  kekuasaan  sendiri  dan  tanggung jawab  khusus.  Sebagai  profesi,  kelompok ini  mempunyai  acuan  yang  disebut  Kode Etik  Profesi.  Pelanggaran  terhadap  jabatan notaris  pada  akhirnya  akan  menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi,  baik  itu  bertanggung  jawab  secara administrasi  maupun  mengganti  kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab  secara  pidana  apabila seorang  notaris  melanggar  kitab  undang- undang  hukum  pidana  yang  selanjutnya disebut  KUHP  dalam  melaksanakan  tugas dan jabatannya.
5 Purnadi  Purbacakara, Perihal  Kaidah  Hukum, (Bandung, Citra Aditya, 2010) h. 37
Begitu  juga  dengan  profesi  notaris yang  memerlukan  tanggung  jawab  baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhada  norma-norma  hukum  positif  dan kesediaan  untuk  tunduk  pada  kode  etik profesi,  bahkan  merupakan  suatu  hal  yang wajib  sehingga  akan  memperkuat  norma hukum  positif  yang  sudah  ada. 6 Per- tanggungjawaban  harus  mempunyai  dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum  bagi  seseorang  untuk  menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat  melahirkan  kewajiban  hukum  orang lain  untuk  memberi  pertanggungjawaban- nya. 7 Dasar dalam memenuhi pertanggung- jawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang  dilakukan  orang  lain,  sehingga  per- tanggungjawaban  tidak  akan  terjadi  tanpa diikuti  oleh  perbuatan.  Secara  umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:
1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu prinsip  yang  menyatakan  bahwa  sese- orang  baru  dapat  dimintakan  per- tanggungjawabannya  secara  hukum  jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. 2. Prinsip  praduga  untuk  selalu  bertang- gungjawab (presumption  of  liability), yaitu  prinsip  yang  menyatakan  tergugat selalu dianggap bertanggungjawab
6 Liliana Tedjosaputro Op.Cit , h. 4
7 Titik  Triwulan  Dan  Shinta  Febrian, Perlindungan Hukum  Bagi  Pasien (  Jakarta,  Prestan  Pustaka, 2010) h. 48
sampai ia  dapat membuktikan,  bahwa ia tidak  bersalah,  jadi  beban  pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu bertanggungjawab (presumption of nonliability), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan  dari  prinsip  praduga  untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat  selalu  dianggap  tidak  ber- tanggung  jawab  sampai  dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak (strict liability), dalam  prinsip  ini  menetapkan kesalahan  tidak  sebagai  faktor  yang menentukan,  namun  ada  pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, missal- nya keadaan force majeur.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation  of  liability) , dengan  adanya  prinsip  tanggung  jawab ini,  pelaku  usaha  tidak  boleh  secara sepihak  menentukan  klausula  yang merugikan  konsumen,  termasuk  mem- batasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. 8
Sementara  itu  Abdulkadir  Muhammad menyatakan  bahwa  dalam  teori  tanggung- jawab  dalam  perbuatan  melanggar  hukum
8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia ( Jakarta, PT. Grasindo, 2000) h. 58
(tort  liability) dibagi  menjadi  beberapa teori, diantaranya :
1. Tanggungjawab  akibat  perbuatan  me- langgar  hukum  yang  dilakukan  dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat  harus  sudah  melakukan  per- buatan sedemikian rupa sehingga merugikan  penggugat  atau  mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab  akibat  perbuatan  me- langgar  hukum  yang  dilakukan  karena kelalaian (negligence  tort  lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar  hukum  tanpa  mempersoalkan kesalahan  (stirck  liability),  hal  ini  di- dasarkan  pada  perbuatannya  baik  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja,  artinya meskipun  bukan  kesalahannya  tetap harus  bertanggungjawab  atas  kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 9
Pada  UUJN  sudah  dijelaskan  bahwa apabila notaris dalam menjalankan jabatan- nya  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka notaris  harus  bertanggungjawab  dengan cara  dikenakan  sanksi  atau  dijatuhi  sanksi.
9 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan Indonesia (Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,  2010)  h. 503
Menurut  Philipus,  sanksi  merupakan  alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan  oleh  penguasa  atau  pihak pembuat  peraturan  sebagai  reaksi  terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. 10
Adapun  sanksi  yang  dapat  diberikan kepada notaris dapat berupa sanksi perdata, sanksi  administrasi,  sanksi  pidana,  kode etik  jabatan  notaris  atau  kombinasi  saksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  maupun sekarang  UUJN  dan  kode  etik  jabatan notaris. Pada praktik, suatu tindakan hukum atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh notaris  sebenarnya  dapat  dijatuhi  sanksi administrasi  atau  perdata  atau  kode  etik jabatan,  tetapi  kemudian  ditarik  atau  di- kualifikasikan  sebagai  suatu  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  notaris. 11 Dengan demikian  notaris  sebagai  pejabat  publik harus  bertanggung  jawab  terhadap  akta yang  diperbuatnya,  baik  itu  pertanggung- jawaban  secara  administrasi,  atau  per- tanggungjawaban  perdata  jika  terbukti didalam  akta  notaris terdapat  tindak  pidana yang dilanggar.
A. Pertanggungjawaban Administrasi
Notaris Tanggungjawab
notaris secara administrasi  dapat  di  lihat  dari  Undang
10 HabibAdjie, Op.Cit., h. 200
11 HabibAdjie, Op.Cit., h. 120
Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  adalah  sangat  erat  kaitannya dengan  tugas  dan  pekerjaan  notaris.  Selain untuk  membuat  akta  otentik,  notaris  juga ditugaskan  dan  bertanggungjawab  untuk melakukan  pendaftaran  dan  mengesahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan. Tanggugjawab  administrasi  notaris  akan muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.
Pertanggungjawaban  notaris  secara administrasi  dapat  dimintakan  melalui lembaga/organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban  pidana  dan  perdata yang  harus  dilakukan  melalui  pengadilan. Walaupun  demikian,  pengadilan  melalui amar  putusannya  dapat  meneruskannya kepada  organisasi  notaris  untuk  menindak- lanjuti  putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pengadilan.  Dengan  artian,  apabila  dalam putusan  pengadilan  menyatakan  notaris terbukti bersalah, maka selanjutnya putusan itu  dapat  dijadikan  dasar  oleh  organisasi notaris untuk meminta pertanggungjawaban notaris secara administrasi walaupun notaris  sudah  dijatuhi  hukuman  untuk  ber- tanggung jawab secara pidana atau bertanggung jawab secara perdata.
Menentukan adanya suatu per- tanggungjawaban administrasi notaris, yaitu harus  adanya  perbuatan  notaris  tersebut
yang  dapat  dihukum  atas  perbuatannya yang  telah  melanggar  unsur-unsur  yang secara  tegas  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014.  Akta  otentik  dapat  dikualifikasikan telah  melanggar  syarat  administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan  ketentuan  Pasal  38,  39  dan  40 UUJN.  Ruang  lingkup  tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan  dengan  kebenaran  materil, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yakni:
1. Tanggung  jawab  notaris  secara  perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana terhadap  kebenaran  materil  dalam  akta yang dibuatnya.
3. Tanggung  jawab  notaris  berdasarkan PJN (UUJN) terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung  jawab  notaris  dalam  men- jalankan  tugas  jabatannya  berdasarkan kode etik notaris. 12
Pertanggungjawaban notaris dapat dilakukan  dengan  cara  menjatuhkan  atau memberikan notaris berupa sanksi adminis- tratif untuk mempertanggung-jawabkan pelanggaran  yang  telah  dilakukannya.
12 Nico. Tanggung  Jawab  Notaris  Selaku  Pejabat Umum, (Yogyakarta, Center  For  Documentation And Studies Of Bussiness Law, 2013) h. 21
Secara  garis  besar  sanksi  administratif dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  macam yaitu: 13

## 1. Sanksi Reparatif
Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran  tata  tertib  hukum.  Dapat berupa  penghentian  perbuatan  terlarang, kewajiban  perubahan  sikap/tindakan  se- hingga tercapai keadaan semula yang di- tentukan,  tindakan  memperbaiki  sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contoh- nya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah  dan  pembayaran  uang  paksa yang ditentukan sebagai hukuman tambahan.
2. Sanski Punitif
Sanksi  yang  bersifat  menghukum,  me- rupakan beban tambahan. Sanksi hukuman  tergolong  kedalam  pembala- san,  dan  tindakan  preventif  yang  me- nimbulkan  ketakutan  kepada  pelanggar yang  sama  atau  mungkin  pelanggar- pelanggar lainnya, sebagai contoh sanksi teguran keras.
3. Sanski Regresif
Sanksi  regresif  sebagai  reaksi  atas  suatu ketidaktaatan,  dicabutnya  hak  atas  se- suatu  yang  diputuskan  menurut  hukum, seolah-olah  dikembalikan  kepada  ke- adaan  hukum  yang  sebenarnya  sebelum keputusan hukum diambil.
13 Habib Adjie (II), Op. Cit , h. 106-107
Philipus  M.  Hadjon  dan  H.D.  van wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan sanksi administrasi meliputi: 14
1. Paksaan pemerintah (bestuurdwang)
Paksaan  pemerintah  sebagai  tindakan- tindakan  yang  nyata  dari  penguasa  guna mengakhiri  suatu  keadaan  yang  dilarang dari  penguasa  dan  guna  mengakhiri suatu  keadaan  yang  dilarang  oleh  suatu kaidah  hukum  administrasi  atau  (bila masih)  melakukan  apa  yang  seharusnya ditinggalkan  oleh  para  warga  negara karena  bertentangan  dengan  undang- undang.
2. Penarikan kembali yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
Sanksi  yang  digunakan  dengan  men- cabut  atau  menarik  kembali  suatu  ke- putusan  atau  ketetapan  yang  mengun- tungkan,  dengan  mengeluarkan  keteta- pan  baru.  Sanksi  seperti  ini  diterapkan dalam  hal  terjadi  pelanggaran  terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan  pada  penetapan  tertulis  yang telah  diberikan,  juga  terjadi  pelanggaran undang-undang  yang  berkaitan  dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.
3. Pengenaan denda administratif
Sanksi  pengenaan  denda  administratif ditujukan  kepada  mereka  yang  melang- gar  peraturan  perundang-undangan  ter- tentu, dan kepada si pelanggar dikenakan
14 Habib Adjie (I), Op. Cit , h. 212-213
sejumlah  uang  tertentu  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,  kepada  pemerintah  di- berikan  wewenang  untuk  menerapkan sanksi tersebut.
4. Pengenaan  uang  paksa  oleh  pemerintah

## (dwangsom)
Sanksi  pengenaan  uang  paksa  oleh pemerintah  ditujukan  untuk  menambah hukuman  yang  pasti,  di  samping  denda yang  telah  disebutkan  dengan  tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Korelasi  terhadap  teori  pertanggung- jawaban administrasi notaris karena melakukan  pelanggaran  Pasal  16  ayat  (1) huruf  j  UUJN  yang  menyatakan  bahwa dalam  menjalankan  kewajibannya  notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana yang  dimaksud  dalam  huruf  I  atau  daftar nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke pusat  daftar  wasiat  pada  kementrian  yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang  hukum  dalam  waktu  5  lima  hari pada  minggu  pertama  dalam  setiap  bulan- nya.  Akibat  dari  pelanggaran  yang  dilaku- kan  oleh  notaris  tersebut,  maka  notaris harus  bertanggungjawab  secara  adminis- trasi.  Menurut  UUJN  sanksi  administratif terdiri dari 5 (lima) sanksi yaitu:
1. Teguran lisan
Teguran  lisan  merupakan  peringatan pertama  yang  diberikan  oleh  majelis pengawas kepada notaris yang melanggar  kode  etik  atau  UUJN  yang
masih dalam kategori pelanggaran ringan  dalam  hal  ini  tidak  merugikan pihak lain akibat perbuatannya dan tidak menyangkut pelanggaran substansi dalam pembuatan akta otentik.
2. Teguran tertulis.
Teguran  tertulis  dapat  berupa  tindak- lanjut  dari  teguran  secara  lisan  apabila notaris  tidak  mengindahkan  teguran tersebut.  Walaupun  tanpa  didahulukan oleh teguran lisan, notaris dapat langsung  diberikan  teguran  tertulis apabila  melakukan  pelanggaran  yang dikualifikasikan  sebagai  pelanggaran yang  telah  menyangkut  substansi  pem- buatan akta otentik. Salah satu kualifikasi  pemberian  teguran  tertulis kepada  notaris  yakni  perbuatannya  telah melanggar mekanisme dalam pembuatan akta  otentik.  Walaupun  perbuatannya tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak (orang  yang  menggunakan  jasa  notaris), bukan berarti notaris tersebut tidak dapat diberikan sanksi teguran tertulis. Demikian  juga  jika  perbuatannya  me- nimbulkan  kerugian,  maka  sudah  sangat tepat apabila teguran tertulis ini menjadi batas  minimal  yang  dikenakan  kepada notaris  yang  telah  melanggat  kode  etik dan/atau UUJN.
3. Pemberhentian sementara.
Sanksi pemberhentian sementara dijatuhi kepada notaris apabila sifat pelanggaran- nya  berat  tetapi  masih  dapat  dipertim-
bangkan  perbuatannya  tersebut  atau tidak  mengindahkan  dan  tidak  meng- hormati  ketentuan  kode  etik  profesi  dan UUJN  atau  bilamana  setelah  men- dapatkan  sanksi  berupa  peringatan  keras masih  mengulangi  melalukan  pelang- garan  kode  etik  profesi.  Sanksi  pem- berhentian  sementara  diberikan  kepada notaris yang dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberian sanksi pemberhentian sementara dilakukan  dengan  dasar  pertimbangan berat  atau  ringannya  pelanggaran  yang dilakukan serta akibat dari perbuatannya. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan,  notaris  diberi  kesempatan untuk  membela  diri  dihadapan  majelis pengawas  secara  berjenjang  mulai  dari Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis Pengawas  Wilayah  sampai  Majelis Pengawas  Pusat  untuk  didengar  pem- belaannya,  tujuan  pembelaan  tersebut dapat  dijadikan  sebagai  dasar  per- timbangan  untuk  memberikan  sanksi pemberhentian sementara kepada notaris.  Notaris  dalam  proses  pailit  atau penundaan kewajiban pembayaran urang atau berada dibawah pengampuan, dapat diberhentikan  sementara  waktu  dari jabatannya  sampai  keadannya  sudah pulih  sebagaimana  semula.  dan  dapat diangkat  kembali  menjadi  notaris  oleh Menteri  setelah  dipulihkan  haknya. Sedangkan  pemberhentian  sementara
waktu  karena  melakukan  perbuatan tercela  atau  melakukan  pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan berlaku  paling  lama  3  (tiga)  sampai dengan  6  (enam)  bulan  dan  dapat diangkat  kembali  menjadi  notaris  oleh Menteri  setelah  masa  pemberhentian sementara berakhir.
4. Pemberhentian dengan hormat
Notaris  berhenti  atau  diberhentikan  dari jabatannya dengan hormat menurut Pasal 8  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris :
a. meninggal dunia
b. telah  berumur  65  (enam  puluh  lima) tahun  dan  dapat  diperpanjang  selama 2  (dua)  tahun  dengan  mempertim- bangkan  kesehatan  yang  bersang- kutan.
c. permintaan sendiri
d. tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau jasmani  untuk  melaksanakan  tugas jabatan  notaris  secara  terus  menerus lebih  dari  3  (tiga)  tahun.  Ketidak- mampuan  secara  rohani  dan/atau jasmani  secara  terus  menerus  dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.
e. merangkap  jabatan  dengan  tidak  ber- status sebagai pegawai negeri, pejabat negara,  advokat,  atau  tidak  sedang memangku  jabatan  lain  yang  oleh
undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
5. Pemberhentian tidak hormat.
Notaris  diberhentikan  dengan  tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul  Majelis  Pengawas  Pusat  apabila melanggar  ketentuan  Pasal  12  dan  13 UUJN, yaitu dikarenakan :
a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap
b. berada  dibawah  pengampuan  secara terus-menerus  lebih  dari  3  (tiga) tahun
c. melakukan perbuatan yang merendah- kan kehormatan dan martabat jabaran notaris
d. melakukan  pelanggaran  berat  ter- hadap kewajiban dan larangan jabatan
e. dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  penjara  5 (lima) tahun atau lebih.
Notaris  diberhentikan  dengan  tidak hormat  oleh  Menteri  karena  dijatuhi pidana  penjara  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena  me- lakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau  lebih.  Atas  dasar  putusan penghukuman  dari  pengadilan,  maka
majelis pengawas menyampaikan putusan  tersebut  kepada  Menteri sebagai  dasar  untuk  memberhentikan notaris.  Tidak  tertutup  kemungkinan yang  bersangkutan  bisa  mengajukan gugatan  Pengadilan  Tinggi  Usaha Negara  atas  keputu  pemberhentian sebagai  notaris.  Bersesuaian  dengan tingkat  kesalahan  yang  telah  di- perbuamnya.  Semakin  berat  kesala- han  dan  akibat  dari  perbuatannya, maka  akan  semakin  berat  pula  sanksi yang  akan  dijatuhkan  oleh  mejelis pengawas. Walaupun demikian, notaris  tetap  diberikan  hak  untuk membela  dirinya  dihadapan  majelis pengawas.

## B. Pertanggungjawaban Perdata Notaris
Pada  KUH  Perdata  juga  mengatur tanggungjawab  hukum  secara  perdata.  Per- tanggungjawaban  itu  muncul  dari  undang- undang (sebagai perbuatan melawan hukum)  maupun  dari  perjanjian-perjanjian, sebagaimana  juga  dengan  KUH  Perdata  di negara-negara  lain  dalam  sistem  hukum Eropa  Kontinental.  Dengan  demikian, model tanggung jawab hukum yang muncul akibat  perbuatan  melawan  hukum  menurut KUH Perdata adalah:
1. Tanggungjawab  dengan  unsur  kesalahan (kesengajaan  dan  kelalaian),  sebagai- mana  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata.
2. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khusunya  unsur  kelalaian,  sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggungjawab  mutlak  (tanpa  kesala- han)  dalam  arti  yang  sangat  terbatas ditemukan  dalam  Pasal  1367  KUH- Perdata.
Meskipun  pengaturan  perbuatan  me- lawan  hukum  KUH  Perdata  hanya  dalam beberapa Pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi  di  negara-negara  yang  menganut sistem  Eropa  Kontinental  lainnya.  Tetapi kenyatannya  di  lapangan  menunjukan, bahwa  gugatan  perdata  yang  ada  di pengadilan  dinominasi  oleh  perbuatan melawan  hukum,  di  samping  tentunya gugatan  wanprestasi  kontrak.  Karena  itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana  pengaturan  hukum  dan  teori- teori  yuridis  tentang  perbuatan  melawan hukum  dan  prakteknya,  khususnya  yang terjadi di pengadilan. 15
Mariam  Darus  Badrulzaman  dalam RUU  Perikatan  berusaha  untuk  merumus- kan  makna  perbuatan  hukum  secara lengkap sebagai berikut:
1. Suatu  perbuatan  hukum  yang  me- ngakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya atau  kelalaiannya  menerbitkan  kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
15 Munir Fuady Op.,Cit, h. 2
2. Melanggar  hukum  adalah  tiap  perbuatan yang  melanggar  hak  orang  lain  atau bertetangan  dengan  kepatutan  yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan  terhadap  pribadi  atau harta benda orang lain. 16
Pertanggungjawaban  perdata  sangat erat  kaitannya  dengan  perbuatan  melawan hukum  dan  pengganti  kerugian  akibat perbuatan  yang  telah  dilakukan  seseorang. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, yang  merupakan  kiblatnya  hukum  perdata di  Indonesia,  termasuk  kiblat  bagi  hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum,  mengatur  kerugian  dan  ganti  rugi dalam  hubungannya  dengan  perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut: ganti rugi khusus dan ganti rugi umum.
Ketentuan  tentang  ganti  rugi  yang umum ini diatur dalam KUH Perdata dalam bagian  keempat  dari  buku  ketiga,  mulai Pasal  1234  KUH  Perdata  sampai  dengan Pasal  1252  KUH  Perdata.  Selain  ganti  rugi umum  yang  diatur  mulai  Pasal  1234  KUH Perdata,  KUH  Perdata  juga  mengatur  ganti rugi  khusus,  yakni  ganti  rugi  khusus  ter- hadap kerugian yang timbul dari perikatan- perikatan  tertentu.  Dalam  hubungan  deng ganti  rugi  yang  terbit  dari  suatu  perbuatan melawan  hukum,  selain  dari  ganti  rugi
16 Theodorus  M  Tuanakotta, Menghitung  Kerugian Keuangan  Negara  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi (Jakarta, Salemba Empat, 2009) h. 72
dalam  bentuk  yang  umum,  KUHPerdata juga  menyebutkan  pemberian  ganti  rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: 17
1. Ganti  rugi  untuk  semua  perbuatan melawan  hukum  (  Pasal  1365  KUH Perdata)
2. Ganti  rugi  untuk  perbuatan  yang diperbuat  oleh  orang  lain  (  Pasal  1366 KUH  Perdata  dan  Pasal  1367  KUH
Perdata)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUH Perdata)
4. Ganti  rugi  untuk  pemilik  gedung/ bangunan  yang  ambruk  (Pasal  1369 KUH Perdata)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan  oleh  orang  yang  dibunuh (Pasal 1370 KUH Perdata)
6. Ganti  rugi  karena  orang  terluka  atau cacat  anggota  badan  (Pasal  1371 KUHPerdata).
7. Ganti  rugi  karena  tindakan  penghinaan (Pasal  1372  sampai  dengan  Pasal  1380
KUH Perdata).
KUH  Perdata  tidak  secara  tegas  atau bahkan  tidak  mengatur  secara  rinci  tentang ganti  rugi  tertentu,  atau  tentang  salah  satu aspek  dari  ganti  rugi  maka  hakim mempunyai  kebebasan  untuk  menerapkan ganti  rugi  tersebut  sesuai  dengan  asas kepatutan,  sejauh  hal  tersebut  memang
17 Munir Fuady (I) Op. Cit ,h. 137-138
dimintakan  oleh  penggugat.  Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran  kata  rugi,  biaya  dan  bunga tersebut  sangat  luas  dan  dapat  mencakup hampir  segala  hal  yang  bersangkutan dengan  ganti  rugi.  Bentuk  dari  ganti  rugi terhadap  perbuatan  melawan  hukum  yang dikenal oleh hukum  adalah sebagai berikut: 18
1. Ganti rugi nomimal.
Jika  adanya  perbuatan  melawan  hukum yang  serius,  seperti  perbuatan  melawan hukum  yang  mengandung  unsur  ke- sengajaan,  tetapi  tidak  menimbulkan kerugian  yang  nyata  bagi  korban,  maka kepada  korban  dapat  diberikan  sejumlah uang  tertentu  sesuai  dengan  rasa keadilan  tanpa  menghitung  berapa  se- benarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi kompensasi
Ganti  rugi  kompensasi  (compensatory damages)  merupakan  ganti  rugi  yang merupakan  pembayaran  kepada  korban atas  sebesar  kerugian  yang  benar-benar telah  dialami  oleh  pihak  korban  dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena  itu  ganti  rugi  ini  disebut  ganti rugi actual.
3. Ganti rugi penghukuman Ganti rugi penghukuman ( punitive damage )  merupakan  suatu  ganti  rugi dalam  jumlah  besar  yang  melebihi  dari
18 Ibid , h. 134-135
jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya  jumlah  ganti  rugi  tersebut dimaksudkan  sebagai  hukuman  bagi pelaku.  Ganti  rugi  penghukuman  ini layak  diterapkan  terhadap  kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis.
Ganti  rugi  dalam  peraturan-peraturan terhadap  pihak  yang  dirugikan  karena suatu  perbuatan  melawan  hukum,  yang kebanyakan  disalurkan  melalui  proses perdata.  Perbuatan  melawan  hukum dapat  terjadi  karena  kesengajaan  dan karena  kelalaian.  Dalam  hal  ini  diminta kehati-hatian  dalam  melakukan  suatu perbuatan  atau  tindakan,  begitu  juga terhadap  notaris  yang  sedang  menjalan- kan profesinya. 19 Notaris sebagai profesi yang  tugasnya  atau  kewenangannya diberikan  oleh  undang-undang,  seharus- nya  menggunakan  prinsip  kehati-hatian untuk  menghindarkan  dari  kesalahan ataupun  kelalaian  yang  bisa  saja  terjadi. Ketika  notaris  salah  ataupun  lalai  dalam menjalankan jabatannya dengan melang- gar  peraturan  perundang-undangan  yang telah  ada,  maka  sepatutnya  notaris  ber- tanggung  jawab  atas  kesalahan  maupun kelalaiannya.
Pasal  1365  KUHPerdata  mengatur tentang  perbuatan  melawan  hukum  yang berbunyi,  tiap  perbuatan  melanggar  hukum
19 Oemar Seno  Adji , Herzeining Ganti  Rugi, Suap, Perkembangan Delik, (Jakarta, Erlangga, 1981)  h.
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  untuk  mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur yang terkandung  didalam  Pasal  1365  KUHP- erdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige  daad) sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan; Perbuatan tersebut  melawan  hukum;  Adanya  ke- salahan dari pihak pelaku; Adanya kerugian bagi  korban  dan  Adanya  hubungan  klausal antara perbuatan dengan kerugian.
Kelalaian  dalam  melakukan  suatu perbuatan  adalah  ketika  seseorang  tidak melakukan  suatu  perbuatan.  Dengan  sikap demikian  pada  hakikatnya  dia  telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat  dan  melakukan  suatu  perbuatan. Seorang  pelaku  perbuatan  melawan  hukum (dengan  unsur  kelalaian),  agar  dapat  di- mintakan  pertanggungjawabannya  secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu  kewajiban  ( duty ),  yakni  kewajiban kehati  hatian  yang  merupakan  untuk bertindak  hati-hati  ( duty  of  care )  terhadap orang  lain,  dan  kewajiban  kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga men perbuatan kelalaian tersebut. 20
20 R  Wirjono  Prodjodikoro  , Perbuatan  Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata , ( Bandung, Mandar Maju 2000) h. 28
Melihat  ada  tidaknya  hubungan  kausal antara  perbuatan  kerugian,  ada  dua  teori yang menjelaskannya, yaitu: 21
1. Teori  Conditio  Sine  Qua  Non  dari  Von

## Buri
Menurut  teori  ini,  suatu  akibat  yang ditimbulkan  oleh  berbag  peristiwa  tidak dapat  ditiadakan  untuk  adanya  akibat. Berbagai peristi tersebut merupakan satu kesatuan  yang  disebut  sebab.  Ajaran teoris  berpendapat  bahwa  semua  syarat yang  tidak  mungkin  ditiadakan  un  ada- nya  akibat  adalah  senilai  dan  dianggap setiap syarat adalah sebab.
2. Teori Adequate Veroorzaking dari Vries
Menurut  teori  ini,  suatu  syarat  merupa- kan  sebab  jika  menurut  sifatnya  pada umumnya sanggup menimbulkan akibat.
Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat  saja  melakukan  kesalahan  dalam proses  pembuatan  akta  otentik,  akibat  dari kesalahan  itu  notaris  harus  bertanggung- jawab  dalam  hal  ini  bertanggungjawab secara perdata apabila para pihak dirugikan oleh  perbuatan  notaris  tersebut.Salah  satu ciri  khas  manusia  adalah  kewajiban  untuk bertindak  hati  hati  dalam  pergaulannya antar  sesama  manusia.  Begitu  juga  profesi hukum  khusunya  notaris,  prinsip  kehati- hatian juga seharusnya dikedepankan dalam menjalankan  jabatannya.  Kecermatan  dan
21 R.  Setiawan  , Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, ( Bandung, Bina Cipta, 1989) h. 25
ketelitian  notaris  dalam  membuat  akta otentik berpengaruh terhadap nilai kekuatan pembuktian akta tersebut.
Terkait  itu,  adanya  unsur  kewajiban kehati-hatian  merupakan  syarat  agar  sese- orang  dapat  dikatakan  telah  melakukan suatu kesalahan yaitu merupakan kewajiban untuk  bersikap  tindak  kehati-hatian  ter- hadap  korban  dengan  tingkat  keperdulian seperti  seandainya  jika  manusia  normal yang  wajar  akan  melakukan  dalam  situasi yang  serupa.  Pertanggungjawaban  perdata sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  84 UUJN,  sebelumnya  juga  telah  di  atur  di dalam  Pasal  60  PJN.  Adapun  syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  meminta  pertang- gungjawaban perdata notaris dalam mengganti kerugian, biaya yang timbul dan bunga akibat kesalahan notaris dalam pem- buatan akta otentik adalah:
1. Mengenai  hal-hal  yang  secara  tegas ditentukan oleh PJN.
2. Jika  suatu  akta  karena  tidak  memenuhi syarat-syarat  mengenai  bentuk  ( gerbrek in  de  vorm), dibatalkan  di  muka pengadilan  atau  hanya  berlaku  sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.
3. Dalam  hal  dimana  menurut  ketentuan- ketentuan  dalam  Pasal  1365,  1366,  dan 1367  KUHPeradata  terdapat  kewajiban untuk membayar ganti kerugian. 22
22 Habib Adjie (II) , Op., Cit, h. 104
Pertanggungjawaban  perdata  seperti sebagaimana  dijelaskan  di  atas  merujuk kepada  Pasal  60  PJN  dan  dalam  Pasal  84 UUJN,  berkaitan  dengan  harus  terpenuhi- nya aspek formal akta notaris mengenai: 23
1. Kepastian  hari,  tanggal,  bulan,  tahun, dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa) yang menghadap notaris
3. Tanda tangan yang menghadap
4. Salinan  akta  tidak  sesuai  dengan  minuta akta
5. Salinan  akta  ada,  tanpa  dibuat  minuta akta
6. Minuta  akta  tidak  ditandatangani  secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan.
Terkait  itu  untuk  melihat  akta  notaris, notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang  harus  dinilai  benar  berkata  seperti yang  disampaikan  yang  dituangkan  dalam akta  tersebut.  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  hanya  bersifat  formal  seperti yang  disebutkan  dalam  Yurisprudensi Mahkamah  Agung,  Putusan  MA  No.702K/ Sip/1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki  dan  dikemukakan  oleh  para pihak  yang  menghadap  notaris  tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki materil hal- hal  yang  dikemukakan  para  penghadap notaris.
23 Ibid
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal 16 ayat (1) huruf (J) UUJN dapat dijadikan alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti rugi dan bunga kepada notaris. Selanjutnya Pasal 16 ayat (9) menyatakan jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  (m)  tidak  terpenuhi,  maka  akibat hukum  terhadap  pelanggaran  tersebut berakibat  akta  tersebut  mempunyai  pem- buktian sebagai akta di bawah tangan. 24 Kelalaian  dalam  melakukan  suatu perbuatan  adalah  ketika  seseorang  tidak melakukan  suatu  perbuatan.  Dengan  sikap demikian  pada  hakikatnya  dia  telah  me- lawan  hukum,  sebab  semestinya  ia  harus berbuat  dan  melakukan  suatu  perbuatan. Seorang  pelaku  perbuatan  melawan  hukum (dengan  unsur  kelalaian),  agar  dapat dimintakan  pertanggungjawabannya  secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu  kewajiban  yakni  kewajiban  kehati hatian  yang  merupakan  untuk  bertindak hati-hati terhadap orang lain, dan kewajiban kehati-hatian  tersebut  dilanggar,  sehingga menyebabkan kelalaian tersebut. 25
Berdasarkan  teori  yang  sudah  dijelas- kan  oleh  Abdulkadir  Muhammad  teori tanggung  jawab  dalam  penulisan  ini  yaitu Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  me- langgar  hukum  yang  dilakukan  karena
24 Tan Thong Kie, Op. Cit , h. 641
25 R  Wirjono  Prodjodikoro  , Perbuatan  Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata , ( Bandung, Mandar Maju 2000) h. 28
kelalaian (negligence  tort  lilability), di- dasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang  berkaitan  dengan  moral  dan hukum yang  sudah  bercampur  baur (interminglend). Tanggung  jawab  notaris menganut  prinsip  tanggung  jawab  akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian yang didasarkan pada  konsep  kesalahan.  Adapun  prinsip tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan harus  memenuhi  4  syarat  yaitu:  adanya perbuatan;  adaya  unsur  kesalahan;  adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan  kausalitas  antara  kesalahan  dan kerugian
Kesalahan  merupakan  unsur  dimana akan  ada  sebuah  tanggung  jawab  untuk seorang  notaris  jika  dalam  pelaksanaan jabatannya  notaris  melakukan  kesalahan yang  menyebabkan  kerugian  bagi  para pihak yang melakukan sedang menggunakan jasanya.

## KESIMPULAN
Tanggung  jawab  notaris  jika  lalai mendaftarkan akta wasiat merupakan tanggung  jawab  substantif,  yaitu  notaris harus  mengirimkan  laporan  surat  wasiat yang  dibuat  dihadapannya  kepada  Daftar Pusat  Wasiat  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notarisyang menyebutkan  bahwa  mengirimkan  daftar akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  i atau  daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan
wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada  minggu pertama setiap bulan berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fanny  Levia,  Arni  Agustin, Tanggung Gugat  Notaris  Dalam  Pelaksanaan PendaftaranWasiat Secara Online, 2017,  Surabaya:  Universitas Airlangga
G.H.S.  Lumban  Tobing,  1982, Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga
Habib  Adjie.  2008. Sanksi  Perdata  dan Administratif Terhadap Notaris
Sebagai  Pejabat  Publik. Bandung: Refika Aditama.
Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah Metode  Penulisan  dan  Penelitian Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas Jember, 2012.
Purnadi Purbacakara, 2010, Perihal Kaidah Hukum, Bandung: Citra Aditya
R  Wirjono  Prodjodikoro,  2000, Perbuatan Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari Sudut  Hukum  Perdata  , Bandung: Mandar Maju.
Tan  Thong  Kie.  1994. Serba-Serbi  Praktek Notaris. Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van
Hoeve.
Titik  Triwulan  Dan  Shinta  Febrian,  2010,
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien
Jakarta: Prestan Pustaka

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan
Notaris

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Siti  Aqidatur  Rizqiyah adalah  maha- siswa Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.