Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN DI TINJAU DARI ASPEK KESEHATAN DAN HUKUM
Oleh Mirwansyah mirwansyah.mh@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai M. Lutfi m.lutfi1964@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Naskah Diterima
: 18 Mei 2022
Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

## Abstrak
Kejahatan konsumen ( consumer fraud ) merupakan kejahatan white collar crimer sangat banyak terjadi jika dibandingkan dengan kejahatan jalanan ( street crime ). Hanya saja kejahatan konsumen berkarakteristik, sehingga akibatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, kecuali melibatkan konsumen secara masal seperti isu adanya  lemak  babi  pada  produksi  makanan  dan  minuman.  Sekalipun  para konsumen merasa dibohongi, akan tetapi mekanisme hukum untuk menegakkan haknya  tidak  cukup  tersedia  karena  prosedur  yang  berbelit-belit,  time consuming,  dan  biaya  yang  mahal.  Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  sesungguhnya kejahatan  konsumen  itu  adalah  suatu  jenis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  badan  hukum  baik  dilakukan  dengan  sengaja  atau  tidak  dan tindakan  tersbut  sudah  sangat  jelas  bertentangan  dengan  hukum  membawa dampak  kerugian  kepada  para  konsumen  sebagai  pemakai  dari  suatu  produk barang maupun jasa. Bertolak dari pemikiran di atas pada dasarnya aspek hukum publik dan hukum perdata tersebut mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk  melindungi  kepentingan  konsumen.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  a.  Bagaimana  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Makanan  dan Minuman  di  Tinjau  dari  Aspek  Kesehatan  dan  Hukum?  b.  Bagaimana  Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Konsumen? Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yaitu  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  melalui  pendekatan  empiris  yang dilakukan  dengan  cara  mengadakan  penelitian  langsung  di  lapangan.  Adapun jenis data yang  digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Bersumber dari  Data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan  terhadap  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  serta  primer  adalah  sumber data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini baik berupa data sekunder maupun data primer, peneliti  melakukan  2  (dua)  kegiatan  yang  umum  dilakukan  dalam  penelitian hukum  yaitu  :  studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Setelah  data  terkumpul  diolah dengan  langkah-langkah  sebagai  berikut  :  seleksi  data.  klasifikasi  data,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
sistematisasi  data,  Setelah  data  dikumpulkan  dan  diolah,  kegiatan  selanjutnya adalah analisis data.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Undang-Undang  Nomor.  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  memberikan  prioritas  terhadap  hak-hak  konsumen  terutama tentang  hak  atas  kesehatan.  Hak  konsumen  atas  kesehatan  tersebut  tercapai antara  lain  jika  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  yang  aman,  sehat,  dan tidak  mengandung  bahan  yang  berbahaya  bagi  tubuh  manusia.  Selain  itu  upaya untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  kepada  konsumen  Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 3 disebutkan bahwa  mengenai  pengamanan  makanan  dan  minuman  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 21, yaitu: (1). Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan (2). Setiap makanan dan  minuman  yang  dikemas  wajib  diberi  tanda  atau  label  yang  berisi:  a.  bahan yang  dipakai;  b.  komposisi  setiap  bahan;  c.  tanggal,  bulan,  dan  tahun kadaluwarsa;  d.  ketentuan  lainnya.  (3).  Makanan  dan  minuman  yang  tidak memenuhi  ketentuan  standar  dan  atau  persyaratan  kesehatan  dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan,  ditarik  dari  peredaran,  dan  disita  untuk  dimusnahkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun  demikian  dalam  prakteknya  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai  faktor,  antara  lain:  yang  berkaitan  dengan  struktur  hukum,  substansi hukum,  budaya  hukum  dan  aparatur  birokrasi.  Secara  garis  besar  kendala  atau hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  UUPK  adalah:  karena  tingkat kesadaran  konsumen  akan  haknya  masih  rendah;  rendahnya  pendidikan konsumen;  belum  ada  pihak  yang  menyentuh  bagaimana  mempersiapkan konsumen  Indonesia  menghadapi  pasar  bebas;  masih  lemahnya  pengawasan dibidang  standardisasi  mutu  barang;  lemahnya  produk  perundang-undangan; persepsi    pelaku  usaha  yang  keliru  dengan  perlindungan  konsumen  akan menimbulkan  kerugian.  Adapun  saran  yang  bisa  diberikan  yakni  sesegera mungkin dilakukan revisi terhadap UUPK yang ada, hukum yang akan dibentuk adalah hukum yang responsif, yang dapat mengakomodir masalah-masalah yang timbul,  masukan-masukan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  perlindungan hukum  konsumen  dan  kepastian  lingkup  perlindungan  konsumen  dan  aparat penegak  hukum  harus  benar-benar  serius  dalam  mengawasi,  memproses  dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan ukuman/sanksi  yang  tegas  dan  setimpal  agar  menimbulkan  efek  jera  bagi  yang melakukan pelanggaran.
Kata  Kunci  :  Perlindungan,    Kejahatan  Konsumen,    Kesehatan  dan Hukum.

## Abstract
Consumer crime (consumer fraud) is a white-collar crime that occurs very much when compared to street crime. It's just that consumer crime is characterized, so that the consequences cannot be felt directly, unless it involves mass consumers such as the issue of the presence of lard in food and beverage production. Even
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
if consumers feel they have been lied to, there are not enough legal mechanisms to  enforce  their  rights  due  to  complicated,  time  consuming,  and  expensive procedures.  If  examined  further,  consumer  crime  is  actually  a  type  of  crime committed  by  a  person  or  legal  entity,  whether  intentionally  or  not,  and  this action is clearly contrary to the law and has an impact on consumers as users of a  product  or  service.  Starting  from  the  above  thinking,  basically  the  aspects  of public  law  and  civil  law  have  the  same  role  and  opportunity  to  protect  the interests  of  consumers.  Based  on  the  description  of  the  background  of  the problem  that  has  been  described  above,  the  authors  need  to  examine  and conduct  further  research  on  "Legal  Protection  of  Consumer  Crimes  Against Food  and  Beverage  in  Review  From  Health  and  Legal  Aspects."  The  problem can be formulated as follows: a. How is Consumer Protection Against Food and Beverage  Seen  from  Health  and  Legal  Aspects?  b.  What  are  the  Forms  and Factors that Cause Consumer Crime?
This  study  uses  qualitative  research  methods,  namely  research  procedures  that produce  descriptive  data  through  an  empirical  approach  carried  out  by conducting  direct  research  in  the  field.  The  types  of  data  used  consist  of secondary  data  and  primary  data.  Sourced  from  secondary  data  through literature  study  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary  legal  materials  and  primary  is  a  source  of  data  obtained  directly  from field  studies.  To  obtain  the  data  needed  in  this  study,  both  secondary  and primary  data,  the  researcher  conducted  2  (two)  activities  that  are  commonly carried out in legal research are: literature study and field study. After the data is  collected,  it  is  processed  with  the  following  steps:  data  selection.  data classification, data systematization, After the data is collected and processed, the next activity is data analysis.
The results showed that Law No. 36 of 2009 concerning Health gives priority to consumer  rights,  especially  regarding  the  right  to  health.  Consumers'  rights  to health are achieved, among others, if they consume food and beverages that are safe, healthy, and do not contain ingredients that are harmful to the human body. In  addition,  efforts  to  ensure  legal  certainty  to  consumers,  Law  No.  8  of  1999 concerning  Consumer  Protection  in  Article  3  it  is  stated  that  regarding  the security  of  food  and  beverages  as  stated  in  Article  21,  namely:  (1).  Food  and beverage  security  is  carried  out  to  protect  the  public  from  food  and  drink  that does  not  meet  the  provisions  regarding  health  standards  and/or  requirements (2).  Every  packaged  food  and  drink  must  be  marked  or  labeled  containing:  a. materials used; b. the composition of each ingredient; c. expiry date, month, and year; d. other provisions. (3). Food and beverages that do not meet the standard provisions and/or health requirements and/or endanger health as referred to in paragraph (1) are prohibited from being circulated, withdrawn from circulation, and  confiscated  to  be  destroyed  in  accordance  with  the  provisions  of  the prevailing laws and regulations.
However,  in  practice,  legal  protection  for  consumers  still  causes  various problems.  These  problems  are  influenced  by  various  factors,  including:  those related  to  the  legal  structure,  legal  substance,  legal  culture  and  bureaucratic apparatus.  Broadly  speaking,  the  obstacles  or  obstacles  faced  in  the implementation  of  the  UUPK  are:  because  the  level  of  consumer  awareness  of
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
their rights is still low; low consumer education; no one has touched on how to prepare Indonesian consumers for the free market; still weak supervision in the field of standardization of the quality of goods; weak products of legislation; The wrong perception of business actors with consumer protection will cause losses. The  suggestions  that  can  be  given  are  as  soon  as  possible  a  revision  of  the existing UUPK is made, the law that will be formed is a responsive law, which can  accommodate  problems  that  arise,  community  inputs  related  to  consumer legal  protection  and  certainty  of  the  scope  of  consumer  and  law  enforcement protection.  law  enforcers  must  be  really  serious  in  supervising,  processing  and resolving  any  violations  that  occur  by  giving  strict  and  appropriate punishments/sanctions in order to create a deterrent effect for those who commit violations.
Keywords: Protection, Consumer Crime, Health and Law.

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  IPTEK  telah  memperluas  ruang  gerak  transaksi  barang  dan/atau  jasa yang ditawarkan. Suatu sisi hal ini bermanfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa terbuka lebar dari aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa bisa terpenuhi sesuai yang diingikan dengan kebutuhan dan kemampuan  konsumen.  Fenomena  tersebut  berakibat  ketidakseimbangnya kedudukan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  dan  lagi-lagi  konsumenlah yang  berada  pada  posisi  lemah  dan  ini  bisa  dirasakan  dalam  beberapa  produk barang yang dihasilkan oleh industri barang dan jasa disadari atau tidak adanya keganjilan, misal semakin berkurangnya berat dari isi kemasan produk makanan, jika  dihitung  dalam  skala  lebih  luas,  maka  akan  terlihat  nilai  keuntungan  yang fantastis  yang  diperoleh  produsen  dengan  mengurangi  sedikit  saja  dari  berat kemasan  produknya  tersebut.  Konsumen  menjadi  objek  aktivitas  bisnis  untuk meraup keuntungan oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan  perjanjian  standar  yang  merugikan  konsumen.  Faktor  utama  yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih  rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  rendahnya  pendidikan konsumen.  Masyarakat  luas  sebagai  konsumen  sudah  seharusnya  diberikan perlindungan  karena  seringkali  tidak  berdaya  dalam  menghadapi  kegiatan perdagangan sehari-hari, tanpa adanya suatu upaya hukum yang memadai.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Oleh  karena  itu  Undang-Undang  Pelindungan  Konsumen  serta  Undang-Undang Kesehatan dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  untuk  melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen diatur beberapa hak dari konsumen yang meliputi 1 :
a. Hak  atas  kenyaman,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  yang  sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak  atas  atas  informasi  yang benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak utnuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk  dipelakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. Hak  utnuk  mendapatkan  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Hal  yang  sama  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan menyatakan  lebih  lanjut  pengamanan  makanan  dan  minuman  diatur  dalam ketentuan Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 sebagaiberikut 2 :

## Pasal 109
Setiap  orang  dan/atau  badan  hukum  yang  memproduksi,  mengolah,  serta mendistribusikan  makanan  dan  minuman  yang  diperlakukan  sebagai makanan  dan  minuman  hasil  teknologi  rekayasa  genetik  yang  diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

## Pasal 110
Setiap  orang  dan/atau  badan  hukum  yang  yang  memproduksi  dan mempromosikan  produk  makanan  dan    minuman  dan  /atau  yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang
1 Sentosa  Sembiring,  Pasal  4    Himpunan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Penerbit Nuansa Aulia,Bandung, 2006, hlm.12.
2 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009,  Pasal 109 – Pasal 112
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
menggunakan  kata-kata  yang  mengecoh  dan/atau  yang  disertai  klaim  yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Pasal 111
1) Makanan  dan  minuman  yang  dipergunakan  untuk  masyarakat  harus didasarkan pada standar dan /atau persyaratan kesehatan.
2) Makanan  dan  minuman  hanya  dapat  diedarkan  setelah  mendapat  izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Setiap  makanan  dan  minuman  yang  dikemas  wajib  diberitanda  atau lebel yang berisi :
a.  Nama produk;
b.  Daftar bahan yang digunakan;
c.  Berat bersih atau isi bersih;
d.  Nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi  atau  memasukkan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
e.  Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
6)  Makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut  izin  edar  dan  di  sita  untuk  dimusnahkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 112
Pemerintah  berwenang  dan  bertanggungjawab  mengatur  dan  mengawasi produksi,  pengolahan,  dan  pendistibusian  makanan,  dan  minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.
Telah  diketahui  secara  seksama  bahwa  sesungguhnya  kejahatan  konsumen
( consumer  fraud )  sangat  banyak  terjadi  jika  dibandingkan  dengan  kejahatan jalanan ( street crime ). Hanya saja kejahatan konsumen berkarakteristik, sehingga akibatnya  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung,  kecuali  melibatkan  konsumen secara  masal  seperti  isu  adanya  lemak  babi  pada  produksi  makanan  dan minuman.  Sekalipun  para  konsumen  merasa  dibohongi,  akan  tetapi  mekanisme hukum  untuk  menegakkan  haknya  tidak  cukup  tersedia  karena  prosedur  yang berbelit-belit,  time  consuming,  dan  biaya  yang  mahal.  Pasar  yang  menawarkan kompetisi  sehat  telah  ternoda  dengan  semakin  pudarnya  unsur  etika  dalam berbisnis, penipuan, serta strategi dagang yang tidak fair.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  sesungguhnya  kejahatan  konsumen  itu  adalah  suatu jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum baik dilakukan dengan  sengaja  atau  tidak  dan  tindakan  tersbut  sudah  sangat  jelas  bertentangan dengan  hukum  membawa  dampak  kerugian  kepada  para  konsumen  sebagai pemakai  dari  suatu  produk  barang  maupun  jasa,  oleh  karena  yang  melakukan kejahatan  konsumen  biasanya  adalah  produsen,  pemasok,  distributor,  agen, penjual eceran atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan pruduksi dan distribusi barang dan/atau jasa maka jelas sekali bahwa kejahatan konsumen itu merupakan  kejahatan  white  collar  crimer.  Dalam  kaitan  ini  konsumen  perlu dilindungi  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  disebutkan  Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.
Terkait  dengan  dengan  ketentuan  di  atas  jelas  bahwa  setiap  orang  pada  suatu waktu  dalam  posisi  tunggal/sendiri  maupun  berkelompok  bersama  orang  lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa  tertentu.  Keadaan  yang  universal  ini  pada  beberapa  sisi  menunjukkan adanya  berbagai  kelemahan  pada  konsumen  sehingga  konsumen  tidak mempunyai  kedudukan  yang  aman.  Dengan  demikian,  upaya-upaya  untuk memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap  kepentingan  konsumen merupan suatu hal yang urgen dicari solusinya.
Sekurang-kurangnya  terdapat  beberapa  alasan  pokok  mengapa  konsumen  perlu dilindungi,  sebab  pada  dasarnya  melindungi  konsumen  sama  artinya  dengan melindungi  seluruh  bangsa  dan  warga  negara  selain  melahirkan  manusia- manusia  yang  sehat  rohani  dan  jasmani  serta  berkualitas.  Seperti  diketahui berlaku prinsif hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggungjawab yang diperbuatnya. Setiap orang yang  mengalami  kerugian,  berhak  mengajukan  tuntutan  kompensasi/ganti  rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan itu. Kompensasi tersebut menurut Pasal
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
19  ayat  (2)  UUPK  berupa 3 :  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dibandingkan  bidang-bidang  lainnya  sektor  kesehatan  merupakan  sektor  yang relatif  lebih  lengkap  pengaturannya  dalam  melindungi  konsumen  karena  setiap orang  berhak  atas  kesehatan.  Departemen  Kesehatan  sebenarnya  memiliki rambu-rambu pengaman yang relatif lebih lengkap dalam melindungi konsumen. Departemen  ini  mempunyai  lembaga  tersendiri  yang  mengawasi  peredaran  dan penggunaan  obat  (termasuk  obat  tradisional),  makanan,  kosmetika,  dan  alat kesehatan.
Tugas  demikian  dibebankan  kepada  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Obat  dan Makanan  (Ditjen  POM).  Pada  Pasal  1    angka  1  Undang-Undang  Nomor  36
Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dinyatakan  bahwa  :  Kesehatan  adalah  keadaan sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spritual  maupun  sosial  yang  memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Bertolak  dari  pemikiran  di  atas  pada  dasarnya  aspek  hukum  publik  dan  hukum perdata tersebut mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan  konsumen.  Berpangkal  tolak  pada  uraian  latar  belakang  masalah tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Makanan  dan  Minuman  di
Tinjau dari Aspek Kesehatan dan Hukum?
2. Bagaimana Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Konsumen?
3 Ibid, Pasal 19 ayat (2), Hlm.19.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  di  lakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis normatif  yang  artinya  pendekatan  yang  lebih  menitikberatkan  dengan  cara menelaah  kaedah-kaedah,  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang  berhubungan dengan masalah yang di bahas. Adapun data yang di gunakan dalam menunjang penelitian  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang  di  dapat  dari bahan-bahan  perpustakaan,  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  teori-teori  yang  ada  dalam  literatur  yang  berkaitan  dengan perlindungan  hukum    kejahatan  konsumen  terhadap  makanan  dan  minuman  di tinjau dari aspek kesehatan dan hukum.
Selain  data  sekunder  peneliti  mempergunakan  data  empiris  dengan  cara mengamati  sikap  dan  prilaku  masyarakat  terhadap  perlindungan  hukum kejahatan  konsumen  terhadap  makanan  dan  minuman  di  tinjau  dari  aspek kesehatan  dan  hukum.  Tindaklanjut  dari  pengumpulan  dan  pengolahan  data, dilakukan  analisis  data  secara  kualitatif  yaitu    dengan  memberikan  arti  dan kemudian  diuraikan  dengan  kalimat  perkalimat  secara  jelas  serta  dihubungkan untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada  untuk  ditarik  kesimpulan  dan memberkan saran terhadap permasalahan yang dibahas.

## III. PEMBAHASAN
1.  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Makanan  dan  Minuman  di
Tinjau dari Aspek Kesehatan dan Hukum.
Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen  berdasarkan  asas-asas yang  terdapat  pada  UUPK  sebagaimana  termuat  pada  Pasal  2  UUPK menyebutkan  “perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan,  serta keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  serta  kepastian  hukum”.
Di  dalam  penjelasan  Pasal  2  UUPK  menyebutkan  perlindungan  konsumen
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  5  (lima)  asas  yang  relevan dalam pembagunan nasional, yaitu:
1. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberi  manfaat sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secra keseluruhan.
2. Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan  secara  maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepeda konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antar kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha,  dan  pemerintah  dalam  arti  materiil maupun spirituil.
4. Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  atas  kesamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas  kepastian  hokum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Secara  umum  dikenal  ada  empat  hak  dasar  konsumen,  yaitu:  hak  untuk mendapatkan keamanan ( the right to safety ), hak untuk mendapat informasi ( the right to be informed ), hak untuk memilih ( the right to choose ) dan akhirnya hak untuk  didengar  ( the  right  to  be  heard )  Sedangkan  hak  konsumen  yang  harus dilindungi berdasarkan UUPK adalah:
a. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
c. hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak  unduk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
h. hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Sedangkan Kewajiban konsumen adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK adalah:
a. meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
c. meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan informasi;
e. kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f. meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan konsumen.
Secara  umum  dikenal  ada  empat  hak  dasar  konsumen  yang  harus  dilindungi, yaitu:  hak  untuk  mendapatkan  keamanan  ( the  right  to  safety ),  hak  untuk mendapat  informasi  ( the  right  to  be  informed ), hak  untuk memilih  ( the  right  to choose ) dan akhirnya hak untuk didengar ( the right to be heard ).
Pola  peredaran  makanan  yang  semakin  luas,  pola  konsumsi  yang  bergeser  ke makanan  yang  siap  dikonsumsi  dan  mudah  didapat.  Berkat  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  pengolahan  pangan  yang  semakin  maju,  makanan  sehat  dapat dihasilkan dalam jumlah yang besar dengan daya tahan yang lama melalui proses
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
pengawetan secara fisika atau kimia yang berupa penambahan pengawet. Selain itu untuk penampilan yang lebih baik dalam bentuk, warna tekstur dan lain-lain, maka  ditambahkan  zat  adiktif  lainnya  seperti  pengemulsi,  pengempal,  zat pewarna,  zat  pengawet,  dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka harus  disadari  bahwa  dalam  penerapan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  ini terdapat kemungkinan terjadinya hal yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen. Kondisi kesehatan dan keselamatan produk makanan bagi konsumen  adalah  sesuatu  yang  pokok.  Hanya  saja  disadari  atau  tidak, penghargaan  seseorang  terhadap  hal  tersebut  berbeda-beda.  Hal  ini  tergantung pada  tingkat  pendapatan  atau  kepedulian  konsumen  itu  sendiri.  Karena  di Indonesia  mayoritas  penduduknya  masih  dalam  keadaan  rentan  baik  dari  segi ekonomi  maupun  sosial,  maka  arti  penting  dari  kondisi  kesehatan  dan keselamatan  produk  makanan  masih  kurang  diperhatikan,  diperlukan  adanya upaya  perlindungan  terhadap  masyarakat  (konsumen)  baik  dari  pemerintah, pihak  konsumen  itu  sendiri  bahkan  pihak  pelaku  usaha  (produsen)  untuk mematuhi  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  dan  untuk  menjamin kesehatan dan keselamatan produknya yang beredar di pasaran.
Undang-Undang  Nomor.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  memberikan prioritas  terhadap  hak-hak  konsumen  terutama  tentang  hak  atas  kesehatan.  Hak konsumen  atas  kesehatan  tersebut  tercapai  antara  lain  jika  mengkonsumsi makanan  dan  minuman  yang  aman,  sehat,  dan  tidak  mengandung  bahan  yang berbahaya  bagi  tubuh  manusia,  kewajiban  untuk  mencantumkan  label kadaluwarsa  dapat  dilihat  dalam  pengaturan  Bab  V  Tentang  Upaya  Kesehatan Bagian Keempat Mengenai Pengamanan Makanan dan Minuman Pasal 21, yaitu:
1) Pengamanan  makanan  dan  minuman  diselenggarakan  untuk  melindungi masyarakat  dari  makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi  ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan;
2) Setiap  makanan  dan  minuman  yang  dikemas  wajib  diberi  tanda  atau  label yang berisi:
a. bahan yang dipakai;
b. komposisi setiap bahan;
c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
d. ketentuan lainnya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
3) Makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  standar  dan  atau persyaratan  kesehatan  dan/atau  membahayakan  kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilarang  untuk  diedarkan,  ditarik  dari  peredaran, dan  disita  untuk  dimusnahkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen (UUPK) menjelaskam bahwa:
1) Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang dan/atau jasa yang:
a. tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang tersebut;
c. tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan,  dan  jumlah  dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan,  atau  kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  atau  keterangan  barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan, gaya,  mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana pernyataan “halal”, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
i. tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat barang, ukuran berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal  pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha, serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus dipasang/dibuat;
j. tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang dalam Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2) Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dilarang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  serta  wajib menariknya dari peredaran.
Disamping  itu  juga  pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  sediaan pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar,dengan/atau  tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
Sejalan dengan UUPK  tersebut diatas, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009
Tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan)  memberi  prioritas  terhadap  hak-hak konsumen  juga  nampak  pada  undang-undang  ini,  terutama  tentang  hak  atas kesehatan.  Hak  konsumen  atas  kesehatan  tersebut  tercapai  antara  lain  jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, sehat, dan tidak mengandung bahan  yang  berbahaya  bagi  tubuh  manusia,  kewajiban  untuk  mencantumkan label  kadaluwarsa  dapat  dilihat  dalam  pengaturan  Bab  V  Tentang  Upaya Kesehatan  Bagian  Keempat  Mengenai  Pengamanan  Makanan  dan  Minuman Pasal 21, yaitu:
1)  Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan
2)  Setiap  makanan  dan  minuman  yang  dikemas  wajib  diberi  tanda  atau label yang berisi:
a.  bahan yang dipakai;
b.  komposisi setiap bahan;
c.  tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
d.  ketentuan lainnya.
3). Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilarang  untuk  diedarkan,  ditarik  dari peredaran,  dan  disita  untuk  dimusnahkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  disebutkan  diatas,  terdapat
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Hal mana dinyatakan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan,  peredaran  hingga  tiba  di  tangan  konsumen.  Agar  keseluruhan mata  rantai  tersebut  memenuhi  persyaratan  keamanan,  mutu,  dan  gizi  pangan, maka  perlu  diwujudkan  suatu  sistem  pengaturan,  pembinaan  dan  pengawasan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
yang efektif di bidang keamanan, mutu, dan gizi pangan dalam bentuk Peraturan
Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

## 2. Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Konsumen
Indonesia  telah  telah  meratifikasi  Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization  (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia)  yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of  Intellectual Property Rights (Persetujuan  TRIPs)  dan  telah  membentuk  Undang-Undang  Nomor.8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Sebagai  konsekuensinya  tentu berkomitmen  dalam  pelaksanaanya  akan  selalu  memperhatikan  perlindungan konsumen.  Namun  demikian  dalam  prakteknya  perlindungan  hokum  terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan.
Permasalahan  tersebut  dipengaruhi  berbagai  faktor,  antara  lain:  yang  berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi.
Secara  garis  besar  kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan
UUPK adalah:
1) Tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah;
2) Rendahnya pendidikan konsumen;
3) Belum  ada  pihak  yang  menyentuh  bagaimana  mempersiapkan  konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas;
4) Masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang;
5) Lemahnya produk perundang-undangan;
6) Persepsi  pelaku  usaha  yang  keliru  dengan  perlindungan  konsumen  akan menimbulkan kerugian selain itu  mungkin konsumennya yang belum cerdas atau belum merasa dia punya hak.
7) Pemerintah, apabila ada pengaduan itu  bisa bertele-tele proses persidangannya, .
Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalah  tersebut,  maka  perlu  dicarikan solusi,  antara  lain  prasyarat-prasyarat  apa  yang  harus  dipenuhi  agar  era perdagangan bebas bagi konsumen di Indonesia menjadi anugerah, justru bukan sebaliknya  menjadi  musibah.  Langkah  yang  ditempuh,  antara  lain  sebagai berikut :
1.  Perdagangan  didasarkan  pada  prinsip  pelaku  usaha  dan  konsumen
sama-sama  membutuhkan,  dan  saling  ketergantungan  satu  sama  lain
baik  dalam  waktu  yang  singkat  maupun  waktu  yang  lama  untuk  itu dibutuhkan perlindungan hukum yang seimbang.
2.  UUPK  ini  dirumuskan  dengan  mengacu  pada  filosofi  pembangunan nasional,  yaitu  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang berlandaskan  pada  falsafah  kenegaraan  Republik  Indonesia  yaitu
Pancasila dan UUD 1945.
3.  Melakukan  revisi  terhadap  UUPK  yang  ada  dengan  senantiasa memperhatikan  kepentingan  pelaku  usaha  dan  konsumen  secara seimbang, mengakomodir kepentingan nasional dan internasional.
Piranti  hukum  yang  melindungi  konsumen  tidak  dimaksudkan  untuk mematikan  usaha  para  pelaku  usaha,  tetapi  justru  sebaliknya perlindungan  konsumen  dapat  mendorong  iklim  berusaha  yang  sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
4.  Aparat  penegak  hukum  harus  benar-benar  serius  dalam  mengawasi,
memproses  dan  menyelesaikan  setiap  pelanggaran  yang  terjadi  dengan memberikan hukuman/sanksi yang tegas dan setimpal agar
menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.
5.  Hukum  yang  dibentuk  adalah  hukum  yang  responsif,  sehingga  dapat mengakomodasi  masalah-masalah  yang  timbul,  mmasukan-  masukan masyarakat  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  dan  kepastian
lingkup perlindungan konsumen.

## IV. PENUTUP
Terhadap  hal  di  atas,  dapat  ditarik  dua  simpulan  untuk  menjawab  rumusan masalah  yang  ada . Pertama p entingnya  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  adalah untuk  mencegah  timbulnya  masalah  dikemudian  hari  karena  setiap  orang baik  sendiri  maupun  secara  bersama-sama  dalam  keadaan  apapun  pasti menjadi  konsumen  untuk  suatu  produk  barang  atau  jasa  tertentu.  Secara umum  ada  empat  hak  dasar  konsumen  yang  harus  dilindungi,  yaitu:  hak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
untuk  mendapatkan  keamanan  ( the  right  to  safety ),  hak  untuk  mendapat informasi ( the right to be informed ); hak untuk memilih ( the right to choose )
dan
akhirnya  hak  untuk  didengar  ( the  right  to  be  heard ).  Perlindungan  hukum terhadap  konsumen  dapat  dilakukan  pada  saat  sebelum  terjadinya  transaksi (no  conflict/pre  purchase)  dan/atau  pada  saat  setelah  terjadinya  transaksi ( conflict/post  purchase ).  bahwa  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen  perlu  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian, kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.
Tujuan  perlindungan  konsumen  menurut  Pasal  3  UUPK  adalah: meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi  diri;  mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara menghindarkannya  dari  akses  negative  pemakaian  barang  atau  jasa; meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut  hak-haknya  sebagai  konsumen;  menciptakan  perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsure  kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan  informasi;  menumbuhkan kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga  tumbuh  sikap  yang jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  berusaha; meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan, dan  keselamatan  konsumen.  Kedua  dalam  prakteknya  perlindungan  hokum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan.
Permasalahan  tersebut  dipengaruhi  berbagai  faktor,  antara  lain:  yang berkaitan  dengan  struktur  hukum,  substansi  hukum,  budaya  hukum  dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya  masih  rendah;  rendahnya  pendidikan  konsumen;  belum  ada  pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi  pasar  bebas;  masih  lemahnya  pengawasan  dibidang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
standardisasi mutu barang; lemahnya produk perundang-undangan; persepsi pelaku  usaha  yang  keliru  dengan  perlindungan  konsumen  akan menimbulkan kerugian.
Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 ayat  (1)  huruf  a  dan  g  serta  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Pasal  109  sampai  dengan  Pasal  112  dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi
Pangan, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999
Tentang  Label  dan  iklan  pangan,  dan  Pasal  3  dan  Pasal  4  Permenkes  No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang makanan kadaluwarsa dan keputusan Dirjen  POM  No.  02591/B/SK/VIII/1991  Tentang  Perubahan  Lampiran Permenkes  No.  180/MEN.KES/PER/IV/1985.  Keseluruhan  peraturan perundang-undangan ini dalam pengaturannya terdapat ketentuan-ketentuan yang secara langsung telah dilanggar oleh pelaku usaha tersebut.
Dari  kesimpulan  yang  telah  di  uraikan  diatas,  dapatlah  diberi  saran  bahwa
Saran  pertama  Hendaknya  sesegera  mungkin  dilakukan  revisi  terhadap UUPK  yang  ada,  dimana  didalamnya  diatur  keseimbangan  antara kepentingan  pelaku  usaha  dan  konsumen  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan  nasional  dan  juga  harus  mengakomodir  kepentingan internasional.  Krdua  hendaknya  hukum  yang  akan  dibentuk  adalah  hukum yang  responsif,  yang  dapat  mengakomodir  masalah-masalah  yang  timbul, masukan-masukan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum konsumen  dan  kepastian  lingkup  perlindungan  konsumen.dan  yang  tidak kalah  pentingnya  aparat  penegak  hukum  harus  benar-benar  serius  dalam mengawasi,  memproses  dan menyelesaikan  setiap pelanggaran  yang  terjadi dengan  memberikan  ukuman/sanksi  yang  tegas  dan  setimpal  agar menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abbas,  Nurhayati,  2011,  Tanggung  Jawab  Produk  Terhadap  Konsumen  Dan Implementasi Pada Produk Pangan. AS Publishing, Makassar. Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur Fauzan.2012, Metode Penelitian Kualitatif.
Ar-ruzz Media. Yogyakarta.
Gosita,  Arif,  1993,  Masalah  Korban  Kejahatan,  CV.  Akademika  Pressindo, Jakarta,
Hamzah,Andi 2007, Hukum dan Penegakan Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. Hartono,Sri Redjeki, 2000,  Kapita Selekta Hukum Ekonomi. CV.Mandar Maju,
Bandung.
Kartika  Sari.Elsi,  2005,    Hukum  Dalam  Ekonomi.  PT.  Gramedia  Widia  sarana Indonesia, Jakarta.
Moeleong,  Lexy  J,  2010,    Metodologi  Penelitian  Kualitatif.    PT.  Remaja
Rosdakarya. Bandung.
Sembiring, Sentosa, 2006,  Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Terkait,  Penerbit  Nuansa Aulia, Bandung
Soekanto,Soerjono,  2006,    Sosiologi  Suatu  Pengantar.  PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Sasongko,  Wahyu,  2007,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan Konsumen. Universitas lampung, Bandar Lampung. Shidarta. 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. PT. Gramedia Widia sarana, Jakarta.
Tri  Siwi  Kristiyanti,  Celina,  2008,  Hukum  Perlindungan  Hukum,Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2001  Tentang  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label, Pangan Olahan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang  Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan