## ANALISIS DISCLOSURE PERANAN JAMINAN TERHADAP PEMAKAIAN JASA KREDIT PADA PT PEGADAIAN SYARIAH
Ustman Usmanrabe89@gmail.com

## Wilis Indah Sekartaji
Fakultas Ekonomi Universitas Madura

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  role  disclosure  of  the  guarantee  on  the  use  of credit  services  PT  Pegadaian  Syariah.  This  research  was  carried  out  PT  Pegadaian Syariah  cabang  Pamekasan.  This  method  of  research  is  descriptive  qualitative  with  the type of qualitative data. The informants used were the employees of the pawnshop and the pawnshop  customer.  Data  collection  techniques  used  in  the  form  of  observation  data, interviews, and documentation. From the results of the analysis obtained is the disclosure of  the  role  of  collateral  greatly  affect  the  size  of  the  credit  service,  which  amount  is determined from the collateral that has been assessed. But PT Pegadaian Syariah has not fully  run  Ar-Rahn  in  sharia,  the  disclosue  of  this  guarantee  role  is  the  spearhead  in running the pawn business.  PT Pegadaian  Syariah makes a guarantee to  assess the loan funds to be disbursed, regardless of the function of the guarantee in Islam. PT Pegadaian Syariah  does  not  provide  an  ijarah  (save  deposit  box)  to  the  customer,  to  withdraw  the administrative fee / as the cost of goods deposit.
Keywords: Disclosure, guarantee, Ar-Rahn

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disclosure peranan dari jaminan terhadap pemakaian jasa kredit PT Pegadaian Syariah. Penelitian ini dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah cabang Pamekasan. metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis data  kualitatif.  Informan  yang  digunakan  adalah  pegawai  pegadaian  dan  nasabah pegadaian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa  data  hasil  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  analisis  yang  didapat  adalah  disclosure  peranan jaminan  sangat  mempengaruhi  besar  kecilnya  dalam  mendapatkan  jasa  kredit,  yang jumlahnya ditentukan dari jaminan yang telah ditaksir. Tetapi PT Pegadaian Syariah belum sepenuhnya menjalan Ar-Rahn secara syariah, disclosue peran jaminan ini menjadi  ujung tombak dalam menjalankan bisnis gadai. PT Pegadaian Syariah menjadikan jaminan untuk menilai pinjaman dana yang akan dikeluarkan/ dicairkan, tanpa melihat fungsi dari jaminan dalam Islam. PT Pegadaian Syariah tidak memberikan akad ijarah/sewa ( save deposit box) kepada nasabah, untuk menarik biaya administrasinya/ sebagai biaya penitipan barang.
Kata kunci: Disclosure , Jaminan, Ar-Rahn
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018

## PENDAHULUAN
Keadaan Indonesia sebagaimana kita ketahui sedang mengalami kesulitan ekonomi yang berimbas pada sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula sulitnya perkembangan suatu  usaha dikarenakan kurangnya modal.  Untuk mengatasi hal tersebut dicari jalan keluar yaitu berupa pinjaman kepada lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank  yang menyediakan jasa layanan kepada masyarakat berupa pinjaman uang untuk mengatasi permasalahan tersebut.
PT. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa  kredit  pada  masyarakat  dan  sebagai  satu-satunya  perusahaan  di  Indonesia  yang menyelenggarakan  bisnis  gadai  dan  sarana  pendanaan alternative yang  telah  ada  sejak lama  dan  banyak  dikenal  masyarakat.  Manfaat  utama  yang  diperoleh  nasabah  yang meminjam  dari  PT  Pegadaian  Syariah  adalah  ketersediaan  dana  dengan  dengan  prosedur yang  relatif  lebih  sederhana  dan  dalam  waktu  yang  lebih  cepat  terutama  apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Tujuan utama PT Pegadaian Syariah adalah untuk mengatasi  agar  masyarakat  yang  membutuhkan  uang  tidak  jatuh  ketangan  rentenir  yang bunganya  sangat  mencekik.  Untuk  itu  PT  Pegadaian  Syariah  memberikan  jasa  pelayanan berupa pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang pada PT Pegadaian  Syariah  bukan  saja  karena  prosedurnya  yang  mudah  dan  cepat,  akan  tetapi karena  biaya  yang  dibebankan  lebih  ringan  jika  dibandingkan  dengan  para  pelepas  uang atau rentenir, bahkan bisa tanpa biaya jika kita tidak menyewa Save Deposite Box . Hal ini sesuai dengan dengan slogan PT Pegadaian “mengatasi masalah, tanpa masalah”.
Jika  seseorang  membutuhkan  dana  sebenarnya  dapat  diajukan  keberbagai  sumber dana,  seperti  meminjam  uang  ke  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya.  Akan  tetapi, kendala  utamanya  adalah  prosedurnya  yang  rumit  dan  memakan  waktu  yang  relatif  lebih lama.  Kemudian  disamping  itu,  persyaratan  yang  lebih  sulit  untuk  dipenuhi  seperti dokumen  yang  harus  lengkap,  membuat  masyarakat  mengalami  kesulitan  untuk memenuhinya.  Begitu  pula  dengan  jaminan  yang  diberikan  harus  barang-barang  tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan pada bank.
Namun  di  PT  Pegadaian  Syariah  begitu  mudah  dilakukan,  masyarakat  cukup datang  ke  kantor  PT  Pegadaian  Syariah  terdekat  dengan  membawa  jaminan  barang berharga,  maka  uang  pinjaman  pun  dalam  waktu  singkat  dapat  terpenuhi.  Keuntungan lainnya  yang  didapat  dengan  meminjam  uang  di  PT  Pegadaian  Syariah  adalah  pihak  PT Pegadaian Syariah tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu  bertolak  belakang  dengan  pihak  perbankan  yang  harus  dibuat  serinci  mungkin tentang  penggunaan  uangnya.  Begitu  pula  dengan  sanksi  yang  diberikan  relatif  ringan, apabila  tidak  dapat  melunasi  dalam  waktu  tertentu,  sanksi  yang  paling  berat  adalah jaminan  yang  disimpan  akan  dilelang  untuk  menutupi  kekurangan  pinjaman  yang  telah diberikan.
PT  Pegadaian  Syariah  turut  serta  dalam  membangun  kesejahteraan  masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha mikro dan kecil dalam mengatasi permasalahan financial nya.  PT  Pegadaian  Syariah  memberikan  sejumlah  pinjaman  modal  kepada  para nasabahnya dengan syarat barang berharga sebagai jaminan, seperti emas dan surat BPKB. Dengan  memberikan  jaminan  sebagai  syarat  meminjam  modal,  maka  nasabah  akan mendapatkan  sejumlah  pinjaman  uang  yang  disesuaikan  dengan  kisaran  barang  yang menjadi  jaminan.  Pelayanan  jasa  kredit  di  PT  Pegadaian  Syariah  yang  diberikan  kepada masyarakat pelunasannya dilakukan dengan jangka waktu tertentu atas dasar hukum gadai yang  pengembaliannya  dilakukan  dengan  membayar  uang  pinjaman  dan  sewa Save Deposit Box.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola BUMN guna meningkatkan efisiensi  dan  produktifitas  pada  PT  Pegadaian  Syariah  untuk  memasyarakatkan  PT
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,

## Mei 2018
Pegadaian  Syariah  nampaknya  membuahkan  hasil,  kenyataannya  menunjukkan  bahwa minat  dari masyarakat  untuk  memakai  jasa kredit  semakin meningkat,  sebab prosedurnya mudah, cepat dan murah sehingga sangat membantu untuk golongan masyarakat menengah ke  bawah.  Dan  peranan  PT  Pegadaian  Syariah  merupakan  lembaga  perkreditan  yang mampu memberikan layanan pinjaman uang dengan waktu relatif singkat untuk membantu masyarakat.  Sesuai  dengan  tujuan  pokoknya  yang  tertuang  dalam  peraturan  pemerintah nomor 10 tahun 1990, yaitu turut melaksanakan dan menunjang program pemerintah dalam bidang ekonomi.
Sampai  saat  ini  PT  Pegadaian  Syariah  terus  tumbuh  dan  berkelanjutan  dengan pencapaian  yang  kian  membaik  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2016  PT  Pegadaian  Syariah telah  mimiliki  ribuan  outlet  yang  tersebar  diseluruh  Indonesia.  Seiring  dengan  kinerja perekonomian yang terus membaik serta pesatnya peningkatan masyarakat kelas menengah kebawah,  permintaan  kredit  di  Indonesia  terus  tumbuh  didukung  oleh  peningkatan kepercayaan  konsumen.  Ditengah  ketatnya  persaingan  bisnis  lembaga  keuangan  di Indonesia  diharapkan  PT  Pegadaian  Syariah  mampu  memperoleh  laba  dengan  maksimal dan  terus  menjadi  lembaga  keuangan  yang  dipercaya  dan  menjadi  pilihan  utama  bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal.
Bagi  PT  Pegadaian  Syariah  yang  kegiatan  utamanya  menyalurkan  kredit dibutuhkan  suatu  kebijakan  operasional  agar  kredit  yang  disalurkan  tersebut  tepat  pada sasarannya,  yaitu untuk  memenuhi  kepuasan nasabah. Untuk itu penulis perlu melakukan analisis  tentang  peranan  jaminan  sebagai  salah  satu  syarat  pemakaian  jasa  kredit  dan mengangkat  judul tentang Analisis Disclosure Peranan Jaminan terhadap  Pemakaian Jasa Kredit pada PT Pegadaian Syariah.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibentuklah rumusan masalahnya yaitu  bagaimana  prosedur  dalam  pemakaian  jasa  kredit  PT  Pegadaian  Syariah,  dan bagaimana disclosure peranan jaminan terhadap pemakaian jasa kredit pada PT Pegadaian Syaraiah.
Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengetahui  prosedur pemakaian jasa kredit PT  Pegadaian  Syariah.  Kedua,  mengetahui disclosure peranan  dari  jaminan  terhadap pemakaian jasa kredit PT Pegadaian Syariah.
Kontribusi  yang  diberikan  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  3  (tiga)  bagian: Kontribusi  penelitian,  memberikan  tambahan  pengetahuan  mengenai disclosure peranan dari jaminan pada PT Pegadaian Syariah untuk memperoleh layanan berupa jasa kredit dan barang-barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminanan. Kontribusi praktik, dalam konteks  ini  penerapan  hasil  penelitian  tidak  hanya  mengetahui  suatu  fenomena  (gadai), tetapi  juga  memahami  suatu  fenomena  baik  secara  empiris,  maupun  secara  intuisi  agar memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  berupa  praktik  muamalah  pada  usaha Ar-Rahn yang  sesuai  dengan  Islam.  Kontribusi  kebijakan  berupa  peran  dari  jaminan  pada  sistem gadai,  hal  ini  menjadi  perhatian  kepada  pengelola  usaha  gadai  untuk  menjadi  standar operasional  dalam  merumuskan  konsep  jaminan  dan  pemakaian  jasa  kredit  dalam  suatu informasi  akuntansi.  Demikian  juga  pada  manajemen  perlu  mempertimbangkan  sistem gadai  yang  dianjurkan  oleh  Islam,  karena  pada  jaminan  dan  pemberian  jasa  kredit  sering terjadi kesalahan sehingga melakukan transaksi tidak sesuai degan syariat Islam.

## TINJAUAN TEORITIS Prosedur Kredit
Kebijakan dan prosedur pemberian kredit merupakan pertahanan kedua ( the second line of defence ) dalam pemberian kredit. Kebijakan kredit memuat berbagai ketentuan yang digunakan  sebagai  panduan  para  pejabat  kredit,  sehingga  dalam  pelaksanaan  tugasnya selalu mematuhi filosofi umum pemberian kredit.

## Mei 2018
Sedangkan  prosedur  kredit  merupakan  gabungan  antara  sistem  operasional  dan pengawasan  kredit  yang  bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  semua  penyimpangan  atau pengecualian  terhadap  kebijakan-kebijakan  umum  perkreditan  telah  mendapat  perhatian dari  manajemen.  Prosedur  ini  meliputi  prosedur  persetujuan  pemberian  kredit, reviewer pinjaman, dan sebagainya.
Kebijakan  dan  prosedur  kredit  dapat  dibuat  berdasarkan  skala  kredit,  misalnya kredit  koperasi  kredit  menengah  dan  kredit  kecil.  Atau  dibuat  per  jenis  kredit,  misalnya kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif, kredit ekspor-impor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan agar setiap pejabat mempunyai pedoman yang standar dan tertulis dalam melakukan kegiatan pemberian kredit (Suhardjono, 2003).

## Jaminan
Istilah  jaminan  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda,  yaitu zekerheid atau cautie.  Zekerheid atau cautie ,  mencakup  secara  umum  cara-cara  kreditur  menjamin dipenuhinya  tagihannya,  disamping  pertanggung  jawab  umum  debitur  terhadap  barang- barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca didalam  pasal  1  angka  23  Undang-Undang  no  10  tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  no  7  tahun  1992  tentang  perbankan.  Agunan  adalah  jaminan  tambahan diserahkan  nasabah  debitur  kepada  bank  dalam  rangka  mendapatkan  fasilitas  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Kontruksi  jaminan  yaitu  untuk  mendapatkan  fasilitas  dari  bank.  Hadisoeprapto (1984)  berpendapat  bahwa  jaminan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  kreditur  untuk menimbulkan  keyakinan  bahwa  debitur  akan  memenuhi  kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
Kedua  definisi  jaminan  yang  telah  dijelaskan  di  atas;  pertama,  berfokus  pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur; kedua, wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang  (jaminan  materiil);  dan  ketiga,  timbulnya  jaminan  karena  adanya  perikatan  antara kreditur dan debitur.
Istilah  yang digunakan oleh Bahsan (2007) adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan  adalah  segala  sesuatu  yang  diterima  kreditur  dan  diserahkan  debitur  untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan karena, (1) telah lazim digunakan dalam ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan- penyebutan,  seperti  hukum  jaminan,  lembaga  jaminan,  jaminan  kebendaan,  jaminan perorangan,  hak  jaminan  dan  sebagainya.  (2)  telah  digunakan  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan  tentang  lembaga  jaminan,  seperti  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.
Hukum  jaminan  dalam  perspektif  Islam  atau  yang  tercantum  dalam  Al-Qur’an diakui  sebagai  Ar-Rahn  sebagai  akad  jaminan.  Ar-Rahn  adalah  harta  yang  dijadikan jaminan agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, apabila dia gagal melunasinya. Ar-Rahn disyariatkan dalam Islam Al-Qur’an surat Al-baqarah 283 yang artinya:
“ Jika  kalian  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara  tunai), sementara  kalian  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada barang tangguhan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018

## Transaksi Gadai Syariah
Sebenarnya  gadai  syariah  atau  dengan  sebutan  Ar-Rahn  ini  merupakan core business dari  Perum  Pegadaian  (Syariah),  Pegadaian  Syariah  beroperasi  berdasarkan payung hukum pada Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 dan landasan hukum Al Qur’an  dan  Al  Hadist.  Landasan  ini  kemudian  diperkuat  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  no  25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002  yang  menyatakan  bahwa pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang  dalam  bentuk  rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.
1.    Ketentuan Umum :
 Murtahin  (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan  Marhun  (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin  kecuali seizin  Rahin,  dengan tidak mengurangi nilai  marhun  dan  pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti  biaya  pemeliharaan perawatannya.
 Pemeliharaan  dan  penyimpanan  marhun  pada  dasarnya  menjadi  kewajiban  rahin, namun  dapat  dilakukan  juga  oleh  murtahin,  sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
 Besar  biaya  administrasi  dan  penyimpanan  marhun  tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 Penjualan marhun
1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya
2. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
3. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik  rahin  dan  kekurangannya  menjadi kewajiban rahin.
2. Ketentuan Penutup
 Jika  salah  satu  pihak  tidak  dapat  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  diantara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya .
Operasi  pegadaian  syariah  menurut  Istutik  (2011)  digambarkan  hubungan  antara nasabah dan entitas pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:
1. Nasabah  (Rahin)  mengadaikan  barang  (marhun)  kepada  pegadaian  syariah (Murtahin)  untuk  mendapatkan  pembiayaan  dan  kemudian  pegadaian  syariah menaksir  nilai  marhun  untuk  dijadikan  dasar  dalam  memberikan  besarnya pembiayaan.
2. Pegadaian  syariah  dan  nasabah  menyetujui  transaksi   gadai  (rahn)  dengan  akad Qard (pinjaman) untuk pembiayaan dan akad Ijarah untuk biaya penitipan barang.
3. Pegadaian  syariah  sesuai  kesepakatan  juga  dapat  menerima  biaya  pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah
4. Nasabah menebus marhun yang digadaikan saat jatuh tempo.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2010)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
Sedangkan  kualitatif  menurut  Sugiyono  (2011)  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

## Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  di  PT  Pegadaian  Syariah  Pamekasan,  peneliti menggunakan  data  informan  yang  bekerja  di  Pegadaian  Syariah  dan  para  nasabah/ mitranya. Data informan ini dipilih karena merupakan pelaku yang berhubungan langsung dengan  pegadaian  berupa  pemberi  jaminan  dan  penerima  jaminan,  serta  pemakai  jasa kredit di pegadaian syariah.
Pengambilan  sampel  menggunakan  kriteria  sebagai  acuan  untuk  menentukan  para informan.  Kriteria  informan  yaitu  (1)  Pimpinan  Pegadaian  dan  pegawai  pegadaian,  (2) nasabah/mitra, (3) memiliki pengetahuan pegadaian syariah. Kriteria informan no 2, dapat menjadi  pemberi  informasi  yang  bermanfaat  karena  sebagai  pihak  yang  terlibat  langsung dalam  transaksi  di  pegadaian  syariah.  Ia  dapat  menjadi  bagian  dari triangulasi data. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel  yang digunakan dalam penelitian ini terlihat dalam tabel 1.

## Tabel 1 Profil Informan
No Identitas* Profesi* Jabatan 1. Agus Pengelola pegadaian Bekerja 4 tahun sejak 2012 2. Dedi Pegawai pegadaian Bekerja 2 tahun sejak 2014 3. Fatimatul Nasabah/ Mitra Pengguna jasa kredit sejak 2014 4. Zubaidi Nasabah/ Mitra Pengguna jasa kredit sejak 2015
*Identitas dan profesi tidak disamarkan

## Metode Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2010) mengatakan data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan . Untuk memperoleh jenis data primer diperlukan teknik wawancara dan observasi langsung yang bersifat partisipasi peneliti dapat  langsung mengamati  perilaku, sikap, dan keadaan informan. Data sekunder menurut  Sekaran  (2006)  adalah  mengacu  pada  informasi  yang  dikumpulkan  dari  sumber yang  telah  ada.  Tersedianya  data  sekunder  berupa  dokumen  memudahkan  jalannya penelitian.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018

## Uji Kredibilitas Data
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara,  berbagai  waktu.  Dengan  demikian  terdapat triangulasi sumber  data,  teknik  pengumpulan  data,  dan  waktu . Tiap  triangulasi  ini digambar sebagai berikut:

## Gambar 1 Triangulasi Sumber Data
Pengelola Pegadaian
Nasabah/mitra
Pegawai Pegadaian

## Gambar 2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Wawancara                                                              Observasi
Dokumentasi
Gambar 3

## Triangulasi Waktu
Siang Sore

## Pagi
Triangulasi  sumber  data  untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan  cara mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber.  Sebagai  contoh  untuk menguji  kredibilitas  data  tentang  gaya  kepemimpinan  seseorang,  maka  pengumpulan  dan pengujian  data  yang  telah  diperoleh  dilakukan  oleh  pegawai  pegadaian,  pengelola pegadaian  yang  memberikan  tugas  kepada  pegawai  pegadaian,  dan  nasabah/mitra pegadaian yang terlibat langsung dalam transaksi di pegadaian syariah.
Triangulasi  teknik  pengumpulan  data  untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan dengan  cara  mengecek  data  kepada  sumber  yang  sama  dengan  tenik  yang  berbeda. Misalnya  data  diperoleh  dengan  wawancara,  lalu  dicek  dengan  observasi,  dan dokumentasi.  Bila  dengan  tiga  teknik  pengujian  kredibilitas  data  tersebut  menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semaunya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.
Triangulasi  waktu  juga  sering  mempengaruhi  kredibilitas  data.  Data  yang dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  di  pagi  hari  pada  saat  narasumber  masih  segar, belum  banyak  masalah,  akan  memberikan  data  yang  lebih  valid  sehingga  lebih  kredibel.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1,

## Mei 2018
Untuk  itu  dalam  rangka  pengujian  kredibilitas  data  dapat  dilakukan  dengan  cara melakukan  pengecekan  dengan  wawancara,  observasi,  atau  teknik  lain  dalam  waktu  atau situasi yang berbeda.

## Teknik Analisis Data
Model  tahapan  analisis  data  ini  yaitu,  (1)  Data Reduction, yaitu  memilih  hal-hal yang  pokok  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya.  Dengan demikian  data  yang  telah  direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya,  dan  mencarinya bila diperlukan. (2) Data Display, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan  data.  Dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian  data  bisa  dilakukan  dalam bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart, dan  sejenisnya.  Yang paling sering digunakan  untuk  menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks  yang  bersifat  naratif.  (3) Conclusion  Drawing/  Verification, langkah  ketiga  ini dilakukan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan yang  dikemukakan  pada  tahap  awal  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten saat  peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  (Sugiyono,  2011).  Kemudian  peneliti menggunakan persepsi informan untuk meverifikasi berdasarkan regulasi PSAK 107 akad ijarah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Proses Taksiran Jaminan
Ketika jaminan dikaitkan dengan jasa kredit pada jenis usaha gadai, maka jaminan ini  sebagai  alat  untuk  memberi  kepercayaan  kepada  kreditur  kepada  debitur.  Dari  daftar jaminan  nasabah  yang  paling  sering  digadaikan  yaitu  berupa  perhiasan  emas.  Hal  ini diperoleh dari daftar-daftar jaminan gadai dari nasabah PT Pegadaian Syariah Pamekasan periode  2014-2015  dan  disertakan  penjelasan  mengenai  taksiran  dan  uang  pinjaman dengan contoh perhitungan perhiasan emas.
Dari daftar barang jaminan nasabah, untuk mengetahui nilai karatase yang terdapat pada sebuah perhiasan yang digadaikan oleh nasabah sebagai barang jaminan yaitu dengan memasukkan perhiasan ke dalam alat bantu yang biasa disebut oleh bagian penaksir yaitu air uji (air kimia).
“Perhiasan emas dimasukkan ke dalam air uji (air kimia), yaitu H2SO4 dan NaOH  dengan  perbandingan  2:3,  ini  untuk  perhiasan  murni  emas.  Apaila perhiasan  yang  ada  permatanya,  permatanya  ini  saya  taksir  dengan  ilmu kira-kira, karena contohnya saja cincin yang ada permatanya saya taksir dan saya  lepas  terlebih  dahulu  permatanya  kan  tidak  mungkin”  (pengelola pegadaian-Agus).
Agus  menjelaskan  proses  selanjutnya  yaitu  emas  kemudian  ditimbang  untuk melihat berapa gram berat perhiasan emas tersebut. Setelah perhiasan emas telah diketahui berapa  karatase  dan  beratnya,  oleh  bagian  penaksir  kemudian  dikalkulasi  berapa  nilai taksiran. Untuk menghitung nilai taksiran ada patokan tersendiri yang diberikan oleh pusat, nilai  patokan  tersebut  selalu  berubah-ubah  setiap  tahun,  setiap  bulan,  bahkan  dalam  satu minggu  tidak  jarang  berubah  hingga  2-3  kali  tergantung  pada  naik  dan  turunnya  harga emas dunia pada saat itu. Ia mengatakan:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018
“Menaksir  perhiasan  itu  memang  sudah  ada  patokan  yang  diberikan  oleh pusat, kita tidak bisa memastikan harga taksiran emas 24 karat untuk besok atau beberapa hari kedepan, karena nilai patokan ini terus berubah naik dan turun mengikuti harga emas dunia, dan apabila nilai patokan ini  esok akan berubah  maka  siang  atau  sore  hari  dihari  itu  akan  ada  pemberitahuan  di sistem kami” (Pengelola pegadaian-Agus).
Kemudian  untuk  menghitung  besarnya  nilai  taksiran  yang  didapat,  oleh  PT Pegadaian  Syariah  memiliki  rumus  tersendiri.  Tabel  patokan  taksiran  yang  digunakan yaitu:

## Tabel 2
Patok Taksiran Golongan Kisaran Taksiran Patokan Taksiran A Rp. 50.000 – 1.000.000 95% B Rp. 1.050.000 – 5.000.000 92% C Rp. 5.100.000 – 20.000.000 92% D Rp. 20.100.000 -
(Sumber: Buku Saku Pegadaian)
Setelah  menghitung  nilai  taksiran  dari  suatu  perhiasan  emas  kemudian  bagian penaksir menghitung jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Adapun untuk menghitung uang pinjaman digunakan rumus sebagai berikut:

## Uang pinjaman = taksiran x patokan taksiran
Prosedur  yang  diberlakukan  oleh  PT  Pegadaian  Syariah  dalam  memberikan  uang pinjaman yang diterima oleh nasabah memang berada dibawah nilai taksiran atau dibawah harga pasar yang sesungguhnya. Untuk memberikan uang pinjaman PT Pegadaian Syariah menggunakan  rumus  dalam  perhitungannya  atau  uang  pinjaman  dapat  diberikan  sesuai dengan keinginan nasabah itu sendiri. Seperti yang dikutip dari penjelasan Agus bahwa:
“Untuk masalah uang pinjam ini dihitung dengan menggunakan rumus, atau dari  permintaan  nasabahnya  sendiri  asalkan  yang  diminta  tetap  berada dibawah dari jumlah taksiran kami” (Pengelola Pegadaian-Agus)
Misalnya ditaksir satu perhiasan emas berupa cincin 20 karat dengan berat 2,6 gram tanpa  permata  nilai  taksirannya  adalah  sebesar  Rp.  1.433.619  dan  PT  Pegadaian  Syariah dapat  mengeluarkan  uang  pinjaman  sejumlah  Rp.  1.000.000,  sebenarnya  nasabah  dapat menerima  uang  pinjaman  hingga  sebesar  Rp.  1.300.000  asalkan  tetap  beradda  dibawah nilai  taksiran,  akan  tetapi  dengan  tingkat  kebutuhan  yang  tidak  begitu  mendesak  nasabah dapat meminjam modal dibawah dari nilai uang pinjaman yang sudah ditetapkan oleh PT Pegadaian  Syariah.  Dan  sebaliknya  apabila  didapati  seorang  nasabah  yang  memiliki kebutuhan  dana  yang  sangat  mendesak  maka  dapat  dipertimbangkan  untuk  mendapat pinjaman  yang  nasabah  inginkan  dari  perhitungan  92%  naik  hingga  94%  dengan  catatan tetap  berada  dibawah  nilai  taksiran  dengan  syarat  pihak  pegadaian  mengenal  baik  akan track record nasabah tersebut disertai aktifnya seorang nasabah yang sering keluar masuk untuk menggadaikan barang berharga miliknya.
Apabila  nilai  taksiran  dan  jumlah  uang  pinjaman  sudah  ditentukan  oleh  pegawai pegadaian, dan dapat disepakati oleh nasabah dengan melengkapi  persyaratan pendukung
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018
lainnya  maka  nasabah  akan  dikenakan  biaya  administrasi  yang  besarnya  ditentukan  oleh golongan  yang  sudah  ditentukan  oleh  PT  Pegadaian  Syariah,  seperti  dikutip  dari pernyataan informan berikut ini;
“Biaya administrasi diperoleh dari kisaran golongan yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat PT Pegadaian Syariah” (Pengelola Pegadaian-Agus).
Berikut ini adalah tabel golongan kisaran pinjaman untuk mendapatkan perhitungan biaya administrasi:
Tabel 3
Kisaran Pinjaman Rubrik Kisaran Pinjaman Biaya Administrasi A Rp. 100.000 – 500.000 Rp. 2.000 B Rp. 550.000 – 1.000.000 Rp. 8.000 B2 Rp. 1.050.000 – 2.500.000 Rp. 15.000 B3 Rp. 2.550.000 – 5.000.000 Rp. 25.000 C1 Rp. 5.100.000 – 10.000.000 Rp. 40.000 C2 Rp. 10.100.000 – 15.000.000 Rp. 60.000 C3 Rp. 15.100.000 – 20.000.000 Rp. 80.000 D Rp. 20.100.000 - Rp. 100.000
(sumber : buku saku pengenalan produk pegadaian, 2009)
Pada penjelasan diatas telah dijelaskan oleh bagian pengelola pegadaian mengenai proses  untuk  mengetahui  nilai  karatase  emas  hingga  sampai  dengan  menentukan  berapa biaya  administrasi  yang  akan  dibebankan  kepada  nasabah.  Setalah  mewawancarai pengelola  pegadaian,  peneliti  juga  mewawancarai  nasabah  pegadaian  dengan  pertanyaan yang  sama,  diketahui  nama  nasabahnya  yaitu  Fatimatul  dan  Zubaidi.  Dari  dua  orang tersebut  menyatakan  mereka  tidak  mengetahui  bagaimana  proses  untuk  menilai  karatase emas  yang  mereka  gadaikan.  Mereka  mengungkapkan  bahwa  dapat  mengetahui  nilai taksiran  setelah  diberi  bukti  berupa  kwitansi  surat  gadai  yang  diberikan  pihak  PT Pegadaian  Syariah.  Hal  ini  dituturkan  oleh  Fatimatul  dan  Zubaidi  selaku  nasabah pegadaian:
“Tidak  mengetahui  bagaimana  prosesnya,  tapi  nanti  dapat  bukti  berupa kertas dan dikasih tahu oleh bagian kasir akan dapat jumlah uang pinjaman senilai berapa. Jadi saya taunya setelah dapat surat dari pegawai pegadaian. Untuk mengetahui jumlah taksiran dari karatase  emas saya juga tidak tahu, tergantung harga emas sekarang. Bagaimana prosesnya saya juga tidak tahu. Yang  saya  biasa  lakukan  itu,  dapat  uangnya  tergantung  dari  sini,  nanti tinggal  terima  akan  dapat  berapa.  Dan  biaya  administarsi  saya  tidak  tahu pasti,  mungkin  tergantung  dari  banyaknya  uang  yang  dipinjam”  (Nasabah/ Mitra-Fatimatul).
“Saya  tidak  tahu,  tapi  saya  tahunya  setelah  dapat  bukti  kwitansi.  Untuk mengtahui jumlah taksiran, saya juga tidak tahu proses taksiran. Bagaimana prosesnya,  tidak  tahu  juga.  Dan  biaya  administrasi  yang  ditanggung,  saya tidak tahu, semuanya tahu dari bukti transaksi” (Nasabah/ Mitra-Zubaidi).

## Mei 2018

## Disclosure Jaminan terhadap Jasa Kredit
Selain  memberikan  kemudahan  dalam  proses  pelayanan,  PT  Pegadaian  Syariah juga  memberikan  keleluasaan  kepada  nasabah  dalam  hal  jaminan  kredit.  Mereka  dapat menggunakan  berbagai  macam  barang  yang  dianggap  berharga  mulai  dari  perhiasan, barang  elektronik,  BPKB,  dan  lain  sebagainya.  Keleluasaan  ini  mendapat  respon  yang positif dari para nasabah. Selama mereka membawa jaminan, maka proses pencairan dana dapat  dilakukan  dengan  cepat.  Ini  terbukti  dari  jawaban  nasabah  Fatimatul  dan  Zubaidi yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini.  Fatimatul  menyatakan  dengan  memiliki perhiasan emas pencairan dana tidak membutuhkan waktu lama.
“Banyak  keperluan,  misalnya  keperluan  mendadak  seperti  sakit  dan  kita hanya  memiliki  perhiasan  emas.  Di  Pegadaian  Syariah  tidak  memerlukan waktu  lama  untuk  pencairan  dananya.  Saya  pribadi  selalu  membawa perhiasan  emas,  namun  dulu  saya  pernah  menggunakan  jaminan  BPKB sepeda motor. ” (Nasabah/ Mitra-Fatimatul).
“Sebab, di Pegadaian Syariah proses cairnya yang mudah juga cepat asalkan ada barang jaminan” (Nasabah/ Mitra-Zubaidi).
Sangat  jelas  dari  uraian  di  atas  memperlihatkan  adanya  kemudahan  dalam memperoleh jasa kredit bagi nasabah yang membawa jaminan pada PT Pegadaian Syariah. Informan juga mengatakan bahwa jasa kredit  yang dicairkan oleh pegadaian memerlukan disclosure tentang  jaminan  yang  di  terima  oleh  pegadaian.    Peneliti  memerhatikan  setiap dana  yang  keluar/cair  mengacu  dari  taksiran  pengelola  pegadaian  mengenai disclose jaminan yang dibawa oleh nasabah.
Untuk  disclosure  jaminan  yang  akan  jatuh  tempo,  maka  pegawai  pegadaian  akan mengingatkan  kepada  nasabah  sebelum  jatuh  tempo  dengan  mengirimkan  pesan  singkat kepada  nasabah.  Ini  berguna  untuk  mengingatkan  nasabah.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh pegawai pegadaian:
“Seminggu  sebelum  jatuh  tempo  aka  nada  peringatan  beruapa  sms  kepada nasabah, jika belum ada respon untuk melunasi maka 2-3 hari kedepan diberi peringatan  melalui  telpon,  jika  belum  juga  ada  respon  positif  dari  nasabah, maka  pihak  pegadaian  akan  mendatangi  rumah  nasabah  sesuai  dengan alamat  yang tercantum pada data  yang tertera di  pegadaian sekaligus untuk memberi  tenggat  waktu  kepada  nasabah  untuk  melunasi  dana  pinjaman sebelum  dilakukan  lelang  barang  jaminan.  Tenggat  waktu  yang  diberikan selama 15 hari. Apabila barang sudah dilelang maka hasil lelang digunakan untuk menutupi pinjaman nasabah. jika ada kelebihan dari hasil lelang, maka sisanya dikembalikan lagi untuk nasabah” (Pegawai Pegadaian-Dedi)
Peneliti  menelusuri  pernyataan disclosure jaminan  dalam  PSAK  107  akad  ijarah, mengenai Ar-Rahn yang  menjelaskan  bagaimana  jaminan  dalam  islam  dan  sistem  jasa kredit.  Hal  itu  tidak  ditemukan  dalam  transaksi  gadai  yang  syariah  pada  PT  Pegadaian Syariah. PT Pegadaian Syariah hanya mewajibkan disclosure jaminan untuk mendapatkan jasa  kredit  dengan  adanya  biaya  administrasi.  Pengelola  pegadaian  tidak  menjelaskan kepada  nasabah  untuk  melakukan  sewa save  deposit  box untuk  kemanan  barang  yang digadaikan  atau  jaminan.  Operasi  pegadaian  syariah  menggambarkan  hubungan  antara nasabah  dan  entitas  pegadaian  yaitu,  Pertama  nasabah  menggadaikan  barangnya  kepada pihak  pegadaian  syariah  untuk  mendapat  pembaiyaan,  kemudian  pegadaian  syariah menaksir  nilai  barang  jaminan  sebagai  dasar  untuk  besarnya  pembiayaan.  Kedua, pegadaian  syariah  dan  nasabah  menyetujui  transaksi  gadai  dengan  pinjaman  untuk
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018
pembiayaan  akad  ijarah  untuk  biaya  penitipan  barang.  Ketiga,  pegadaian  syariah  sesuai kesepakatan  juga  dapat  menerima  biaya  pemeliharaan,  penjagaan  dan  biaya  penaksiran yang  dibayar  pada  awal  transaksi  oleh  nasabah.  Keempat,  nasabah  menebus  barang jaminan yang digadaikan saat jatuh tempo.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  hasil  selama  penelitian,  analisis  data  dan  pembahasan,  dapat  diambil kesimpulan bahwa:  Pertama, barang jaminan  yang dibawa nasabah harus ditaksir terlebih dahulu  untuk  mengetahui  kadar  karatase  emas  dan  untuk  mendapatkan  nilai  perhitungan jumlah  taksiran  beserta  uang  pinjaman  yang  didapat,  nilai  taksiran  diperoleh  dari  patok taksiran  yang  selalu  berubah  mengikuti  harga  emas.  Kedua,  barang-barang  jaminan memang  menjadi  syarat  utama  untuk  mendapatkan  pelayanan  jasa  kredit  pada  PT Pegadaian  Syariah,  sehingga  bisa  dengan  cepat  mendapat  pinjaman  dana,  serta  menilai berapa  besar  uang  pinjaman  yang  akan  diterima  oleh  nasabah,  beserta  biaya administrasinya. Ketiga, barang jaminan yang tidak ditebus akan mendapat peringatan dari pegawai  PT  Pegadaian  Syariah  satu  minggu  sebelum  masa  jatuh  tempo  melalui  pesan singkat,  lalu  apabila  peringatan  ini  tidak  mendapatkan  respon  maka  pihak  pegadaian melakukan  peringatan  kedua  yaitu  dengan  menghubungi  nomor  nasabah  dan  mendatangi rumah yang tertera pada data nasabah. Jika nasabah juga belum merespon, maka pegadaian akan melelang jaminan tersebut,  apabila perolehan dana barang  yang dilelang lebih besar dari  dana  pinjaman  atau  kredit,  maka  pihak  pegadaian  akan  mengembalikan  sisa  hasil lelang kepada nasabah.
PT  Pegadaian  Syariah  belum  sepenuhnya  menjalan Ar-Rahn secara  syariah, disclosue  peran  jaminan  ini  menjadi  ujung  tombak  dalam  menjalankan  bisnis  gadai.  PT Pegadaian  Syariah  menjadikan  jaminan  untuk  menilai  pinjaman  dana  yang  akan dikeluarkan/  dicairkan,  tanpa  melihat  fungsi  dari  jaminan  dalam  Islam.  PT  Pegadaian Syariah  tidak  memberikan  akad  ijarah/sewa  ( save  deposit  box) kepada  nasabah,  untuk menarik biaya administrasinya/ sebagai biaya penitipan barang. Maka pihak PT Pegadaian Syariah  meminjamkan  dana  dan  mengembalikan  secara  berlebih  yang  itu  dilarang  dalam Islam. Sebagaimana  yang dijelaskan di  PSAK 107 akad ijarah, operasi  pegadaian syariah menggambarkan  hubungan  antara  nasabah  dan  entitas  pegadaian  yaitu,  Pertama  nasabah menggadaikan  barangnya  kepada  pihak  pegadaian  syariah  untuk  mendapat  pembaiyaan, kemudian pegadaian syariah menaksir nilai  barang jaminan sebagai  dasar untuk  besarnya pembiayaan.  Kedua,  pegadaian  syariah  dan  nasabah  menyetujui  transaksi  gadai  dengan pinjaman  untuk  pembiayaan  akad  ijarah  untuk  biaya  penitipan  barang.  Ketiga,  pegadaian syariah sesuai kesepakatan juga dapat menerima biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran  yang  dibayar  pada  awal  transaksi  oleh  nasabah.  Keempat,  nasabah  menebus barang jaminan yang digadaikan saat jatuh tempo.

## Saran
Diharapkan  PT  Peagdaian  Syariah  terus  tumbuh  dan  berkembang  memberikan pelayanan  yang  terbaik,  yang  sesuai  syariah  untuk  masyarakat  Indonesia.  Supaya senantiasa  berada  dalam  jasa  pelayanan  kredit  yang  mempermudah  nasabahnya.  Dan mampu menciptakan produk-produk inovatif dalam sektor pembiayaan mikro sehingga PT Pegadaian semakin berperan sebagai solusi masyarakat khususnya pengusaha skala mikro dalam memperoleh modal.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018
Untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan  mampu  memberi  apresiasi  pada  PT Pegadaian Syariah, dengan cara memilih tema-tema yang lebih menarik untuk menjadikan acuan bagi masyarakat dan tentunya untuk perkembangan pegadaian.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 1, Mei 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Bahsan, M. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hadisoeprapto,  Hartono,  1984.  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  Dan  Hukum  Jaminan, Liberty, Yogyakarta.
Istutik,  2011.  Transaksi  Gadai  Syariah,  Menggunakan  PSAK  Syariah  yang  mana?.  Di dapat di http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2011/10/15/transaksi-gadai-syariah- menggunakan-psak-syariah-yang-mana/ diakses t anggal (2 April 2018)
Moleong,  J.L.  2010.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Penerbit  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Sekaran,  U.  2006.  Research  Methods  for  Business  :  A  Skill  Building  Approach.  PT Jakarta: Elex Media Komputindo.
Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  R&D.  Penerbit  Alfabeta,
Bandung.
Suhardjono.  2003.  Manajemen  Perkreditan  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Penerbit  UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
---------  Al-Qur’an.  1971.  Al-Qur’an  dan  Terjemahan.  Kerjasama  Departemen Kementerian  Agama  dengan  Lembaga  Percetakan  Al-Qur’an  Raja  Fahd,  Arab Saudi.
--------- Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian. 2009.
--------- Fatwa Dewan Syariah Nasional. No 25/DSN-MUI/III/2002
--------- PSAK Syariah. 2017. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.