## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021: 87 – 94 ISSN. 2477-5088 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN CIBODAS KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG
Aramita Dinah Idelia, Yusmedi Yusuf, Irvan Arif Kurniawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Email: 1701010028@students.unis.ac.id; yusmedi@unis.ac.id; iakurniawan@unis.ac.id

## ABSTRAK
Permukiman  kumuh  termasuk  salah  satu  persoalan  yang  telah  ditemui  dan  dapat dirasakan  pada  berbagai  kota-kota  di  Indonesia.  Program  yang  telah  dikeluarkan Pemerintah Indonesia adalah program KOTAKU yang pembentukannya sebagai upaya untuk  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  secara  nasional.  Kelurahan  Cibodas masuk  pada  satu  dari  kelurahan  di  Indonesia  yang  menerima  program  KOTAKU. Penelitian  dilakukan  dengan  analisis  metode  kualitatif  yang  hasilnya  berupa  data deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi  program  KOTAKU  di Kelurahan Cibodas pada dimensi komunikasi (communication) sudah terkomunikasikan dengan  baik  melalui  musyawarah  perencanaan  pembangunan,  rapat  pertemuan  antar implementor  dan  sosialisasi.  Dalam  dimensi  sumber  daya  (resources)  kemampuan implementor  yang  baik  dengan  peningkatan  melalui  pelatihan-pelatihan,  juga  fasilitas pendukung  sarana  prasarana  untuk  memudahkan  jalannya  program  dan  anggaran melalui  Bantuan  Pemerintah  kepada  Masyarakat  (BPM)  dan  swadaya.  Pada  dimensi sikap  pelaksana  atau  disposisi  (disposition)  terdapat  komitmen  yang  berpengaruh optimal melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) menghasilkan transparansi dengan adanya kegiatan  Launching  Bantuan  Pemerintah  kepada  Masyarakat  (BPM)  dan pertanggungjawaban  dengan  pembuatan  Lembar  pertanggungjawaban  (LPJ)  dan  audit kelembagaan  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  serta  pada  dimensi  struktur birokrasi  (bureaucracy  structure)  terdapat  Standart  Operating  Procedure  (SOP)  waktu tiga bulan kerja dan pembagian tugas antar pelaksana program.

## Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Kota Tanpa Kumuh

## A. PENDAHULUAN
Pusat  permukiman  disertai  kegiatan  masyarakat  masuk  pada  bagian    kota  di Indonesia  yang  pertumbuhannya  berkembang  secara  pesat  sehingga  menimbulkan dampak bagi berbagai aspek-aspek kehidupan. Salah satu aspek yang berdampak yaitu munculnya  permukiman  kumuh  di  perkotaan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  pada perkembangannya, kota tidak terlepas dari urbanisasi (Ray, 2017) banyaknya penduduk yang  bertambah  hingga  adanya  pembangunan  yang  semakin  rapat  dan  permukiman yang  semakin  padat.  Permukiman  kumuh  juga  disebabkan  karena  urbanisasi  yang menimbulkan  pertumbuhan  penduduk  menjadikan  masyarakat  secara  bersamaan membangun  tempat  tinggal  karena  kebutuhan  tempat  tinggal  yang  tidak  sepadan
dengan  perencanaan  kota  untuk  melaksanakan  pembangunan  di  permukiman  yang memenuhi syarat dan memadai (Uddin, 2018).
Permukiman  kumuh  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman.  Sebagai  upaya  pengurangan permukiman  kumuh,  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR)  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh  yang  kemudian  tercipta  Surat Edaran Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh yang menjadi dasar dari implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di seluruh daerah Indonesia.
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  dijalankan  dengan  berbagai  kegiatan dalam kawasan kumuh dengan pembangunan dalam infrastruktur sehingga tercapainya pengentasan  pada  permukiman  kumuh  perkotaan,  penanganan  tercapai  tanpa menghadirkan  masalah  kumuh  baru  maka  mampu  menjadikan  kualitas  lingkungan tinggal  masyarakat  dalam  mewujudkan  kota  yang  produktif  layak  huni  serta berkelanjutan.
Pemerintah  Kota  Tangerang  menerbitkan  Surat  Keputusan  (SK)  Walikota Tangerang No. 663 tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang kumuh di wilayah Kota Tangerang. Dalam SK tersebut terdapat 27 Kelurahan yang merupakan  penerima  program  termasuk  Kelurahan  Cibodas.  Pengimplementasian program  didasarkan  dengan  terdapat  kawasan  kumuh  yang  disebabkan  karena permukiman yang belum layak. Permasalahan tersebut disebabkan karena infrastruktur yang  kurang  memadai  yang  menimbulkan  wilayah  yang  kumuh,  lingkungan  yang dipenuhi genangan air  dan  ketidakteraturan  bangunan. Permasalahan  lainnya  didasari atas  lokasi  yang  dipenuhi  dengan  kepadatan  penduduk  yang  menempati  wilayah Kelurahan  Cibodas  serta  kondisi  tipologi  wilayah  menimbulkan  padatnya  bangunan yang terpusat di sebelah timur kelurahan.
Implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas ini mengarahkan  terhadap  penciptaan  permukiman  dengan  hasil  pengurangan  terhadap kekumuhan  dan  meningkatkan  aspek  infrastruktur.  Upaya  dalam  keberhasilan implementasi di lakukan oleh implementor dan masyarakat dengan disertai penggunaan anggaran.  Tujuan  dalam  penelitian  untuk  mengetahui  implementasi  program  Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas.

## Kebijakan Publik
Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye (Agustino, 2016:15) berupa “ What governments do , why they do it , and what difference it makes ”. Artinya ialah pekerjaan yang oleh dikerjakan Pemerintah dimana pekerjaan ini menghasilkan sesuatu atau “what difference  it  makes”  dan  memiliki  tujuan  dalam  melakukan  penyelesaian  masalah, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

## Implementasi
Berdasarkan  pandangan  dari  Anderson  (Agustino,  2016:127)  mengemukakan bahwa  implementasi  kebijakan  ialah  keseluruhan  cakupan  dalam  penerapan  kebijakan
yang  didalamnya  terdapat  proses  kerjasama  beragam  aktor,  tahapan,  teknik  kerja, organisasi  sebagai  cara  untuk  tercapainya  suatu  tujuan  program.  Menurut  Gordon (Mulyadi,  2015:24)  bahwa  didalamnya  berisi  kegiatan  yang  bertujuan  untuk merealisasikan suatu program.

## Model Implementasi Kebijakan
Pengembangan  model  implementasi  kebijakan  menurut  George  C.  Edward  III memiliki  perspektif  top  –  down  (Agustino,  2016:136–141)  Dalam  melihat  penentuan keberhasilan dalam implementasi kebijakan menurut Edward III ditentukan oleh empat indikator, meliputi :
1. Communication
Untuk  mencapai  tujuan  dari  suatu  implementasi  kebijakan  publik,  diperlukan komunikasi  karena  sangat  menentukan  terciptanya  keberhasilan.  Dalam  komunikasi terdapat  informasi yang  ditujukan  untuk memberi  pemahaman  terkait  isi,  arah,  tujuan serta kelompok sasaran kepada pihak yang terlibat sehingga seluruhnya mampu untuk mempersiapkan dengan benar.
2. Resources
Sumber daya ialah salah satu hal yang dapat menjadi pengaruh atas keberhasilan suatu  kebijakan.  Staf  berperan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  sebab  manusia ialah  sumber  daya  utama,  termasuk  Informasi  tentang  cara  pelaksanaan  kebijakan  dan wewenang  dalam pelaksanaan suatu  kebijakan yang  diatur secara politik,  kewenangan ialah  legitimasi  atau  otoritas  untuk  para  pelaksana.  Dalam  implementasi  kebijakan, faktor  penting  yang  diperlukan  juga  ialah  fasilitas  fisik  sebab  suatu  implementasi kebijakan  tidak  akan  berhasil  jika  tidak  ada  fasilitas  pendukung  seperti  sarana  dan prasarana.
3. Disposition
Dalam melakukan pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan, disposisi termasuk satu  dari  faktor  penentu.  Para  pelaksana kebijakan harus mengetahui hal-hal yang perlu dikerjakan dan harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut jika implementasi suatu kebijakan ingin berjalan secara efektif.
4. Bureaucracy Structure
Sebagai pengarah ke yang lebih baik, struktur birokrasi terdapat dua karakteristik didalamnya, yaitu menciptakan Standar Operating Procedures (SOP) yang menciptakan kemungkinan  untuk  para  pelaksana  kebijakan  dalam  melakukan  kegiatan  setuap  hari yang sesuai pada penetapan standar minimum yang ada dan melaksanakan fragmentasi sebagai penyebaran tanggung jawab pada berbagai kegiatan, program maupun aktivitas yang sesuai dengan masing-masing bidang pada beberapa unit kerja.

## B. METODE
Dalam mencapai penelitian yang terarah, metode kualitatif deskriptif digunakan karena  metode  kualitatif  relevan  dengan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memahami serta menggali  data melalui  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi. Informan  dalam
penelitian  terdiri  dari  Koordinator  Kota  Tangerang,  Koordinator  Badan  Keswadayaan Masyarakat (BKM) Madani Kelurahan Cibodas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Madani  Kelurahan  Cibodas,  Lurah  Kelurahan  Cibodas,  Kepala  Seksi  Ekonomi Pembangunan  Kelurahan  Cibodas,  RT,  RW  dan  masyarakat  Kelurahan  Cibodas. Analisis  data  dilakukan  dengan  reduksi  data  dan  untuk  keabsahan  data  melalui triangulasi  dimana  penggunaannya  dengan  cara  menggabungkan  sumber  data  dan teknik  pengumpulan  data  (Sugiyono,  2017:241).  Triangulasi  dilakukan  melalui triangulasi  sumber  dengan  melakukan  pengecekan  topik  yang  sama  kepada  berbagai sumber

## C. HASIL DAN DISKUSI
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kelurahan  Cibodas  telah terealisasikan  sehingga  menghasilkan  pengurangan  terhadap  wilayah  kumuh  dan meningkatkan  pembangunan  pada  infrastruktur.  Pengimplementasian  program  ini didukung oleh Koordinator Kota Tangerang, Tim Fasilitator, Lurah Kelurahan Cibodas, Badan  Keswadayan  Masyarakat  (BKM)  Kelurahan  Cibodas,  Kelompok  Swadaya Masyarakat  (KSM)  Kelurahan  Cibodas,  RT,  RW  dan  masyarakat  Kelurahan  Cibodas. Dalam  tahapan  implementasi  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  ini  diawali dengan  tahap  perencanaan  berupa  sosialisasi  dan  kegiatan  tracking  atau  pengukuran yang dilakukan untuk sinkronisasi data baseline yang dilanjutkan dengan perencanaan dengan menyusun  dokumen Rencana Penataan Lingkungan  Permukiman  (RPLP)  hasil dari  sosialisasi  serta  musyawarah  perencanaan  pembangunan  dan  melakukan  survey titik lokasi yang akan dilakukan pembangunan. Adapun pelaksanaan program ini telah membangun  drainase,  jalan  lingkungan  dan  bangunan  hunian  di  wilayah  kumuh Kelurahan  Cibodas.  Setelah  pelaksanaan  telah  dilakukan,  terdapat  keberlanjutan program  dengan  pemeliharaan  oleh  masyarakat  dengan  pembentukan  Kelompok Pemanfaatan dan (KPP) yang dibentuk oleh RT di setiap wilayah yang sudah dilakukan pembangunan.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  beserta  observasi,  berikut  hasil  implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas:
1. Communication
Communication merulakan  salah  satu  dimensi  yang  berpengaruh  terhadap pelaksanaan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  yang  berhasil  karena  menurut Miller  (Mulyana,  2013)  komunikasi  adalah  pemberi  informasi  berupa  sumber  yang dengan  sadar  memiliki  niat  untuk  memberi  pengaruh  pada  perilaku  penerima. Sebagaimana  yang  diungkap  oleh  Edward  III  (Agustino,  2016)  bahwa  indikator komunikasi  berupa  penyampaian  informasi  diperlukan  penyampaian  informasi  yang baik sehingga menghasilkan implementasi yang baik.
Dalam  pelaksanaan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kelurahan Cibodas,  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  para  implementor  sudah  terkomunikasikan dengan baik karena telah berjalannya 3 (tiga) elemen dari dimensi komunikasi tersebut. Dengan  berjalannya  indikator  komunikasi  yaitu  penyampaian  atau  transmisi (transmission)  informasi  tentang  program  KOTAKU  dibuktikan  dengan  diawali pelaksanaan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (musrenbang)  bersama
masyarakat  yang  menghasilkan  hasil  rencana  pembangunan  pada  wilayah  kumuh Kelurahan  Cibodas.  Selain  itu,  komunikasi  antar  implementor  yang  dilakukan  berupa sosialisasi dilakukan setiap tiga kali dalam satu bulan dan rapat pertemuan setiap lima kali dalam satu bulan.
Pada  kejelasan  informasi  (clarity)  yang  diberikan  oleh  implementor  secara komprehensif  yang  dilakukan  dengan  berbagai  upaya  bukan  hanya  mengumpulkan masyarakat dalam suatu forum namun secara langsung menemui masyarakat ke tempat tinggalnya untuk memberikan informasi bahwa akan diberlakukannya pembangunan di sekitar  lingkungan  masyarakat.  Selain  itu,  kejelasan  informasi  juga  dilakukan  melalui pemasangan banner program yang masyarakat dapat lihat setiap harinya.
Dalam pemberlakuan konsistensi informasi (consistency) yang dilaksanakan oleh implementor  dibuktikan  dengan  pelaksanaan  rapat  pertemuan  antar  pihak  yang  rutin dijalankan dengan lima kali pertemuan dalam satu bulan untuk membahas pelaksanaan pembangunan  dan  pelaksanaanya  dilanjutkan  dengan  implementor  setiap  sore  hari mengawasi  jalannya  pembangunan  dan  membahas  persiapan  pembangunan  seperti material  yang  akan  digunakan,  tahapan  pembangunan  yang  akan  dilakukan  untuk keesokan harinya sehingga setiap proses pembangunan yang  dilakukan  dapat  berjalan sesuai prosedur, tidak melenceng, dan pengerjaan yang dilakukan dapat efektif. Seiring berjalannya komunikasi dengan baik, adanya penerimaan secara terbuka yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  ditandai  oleh  tidak  adanya  penolakan  dari masyarakat  untuk  melaksanakan  pembangunan  di  lingkungan  masyarakat  dan implementor  yang  turut  berkoordinasi  dan  berupaya  bersama  dalam  menciptakan pengurangan  terhadap  kawasan  kumuh  di  Kelurahan  Cibodas.  Dengan  pelaksanaan komunikasi  yang  baik,  jelas  dan  konsisten,  maka  memberikan  efek  pada  kemudahan penyelenggaraan dan pencapaian keberhasilan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Resources
Resources menunjuk  perihal  sumber  daya  aparatur,  anggaran  yang    digunakan serta  dari  segi  memadainya  staf  dalam  program,  kemampuan-kemapuan  staf  sebagai penunjang tugasnya dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program. Sumber daya merupakan hal penting yang dibutuhkan setiap pelaksanaan program demi terciptanya keberhasilan program yang sedang berjalan.
Sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  implementor  dalam  program  Kota  Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah memadai karena setiap tingkatan pada pelaksanaan program ini  telah  diisi  dengan  implementor  mulai  dari  tingkat  Kota  hingga  pada  tingkat Kelurahan.  Kemudian,  seluruh  implementor  program  memiliki  kemampuan  maupun keahlian  yang  sesuai  dengan  tugas  yang  dijalani.  Terdapat  penugasan  tenaga  ahli  dari Koordinator  Kota  Tangerang  untuk  Kelurahan  Cibodas  sebagai  pendamping  dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Ditambah dengan pelatihan bagi implementor  program  seperti  Pelatihan  Dasar  Fasilitator  maupun  Pelatihan  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM).  Dengan  kata  lain,  keahlian  dan  kemampuan  tersebut berdampak  pada  kualitas  kinerja  dari  pelaksanaan  program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) mampu teralisasikan dengan maksimal.
Ditambah  dengan  adanya  fasilitas pendukung  yang memadai  untuk  membantu
implementor dalam meringankan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh pelaksana dan  membantu  mendorong  keberhasilan  pelaksanaan  program.  Fasilitas  pendukung tersebut  berupa  mobil  derek  yang  digunakan  untuk  memudahkan  dalam  pemindahan material u-ditch untuk pembangunan fisik infrastruktur sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan tertata dan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Pada  sumber  daya  anggaran  program  KOTAKU  ini  berasal  dari  APBD  Kota Tangerang dalam bentuk pemberian Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) dan swadaya.  Anggaran  tersebut  merupakan  hasil  dari  usulan  musrenbang  yang  disetujui oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang  untuk  pengentasan  kumuh.  Anggaran  tersebut digunakan  dalam  pelaksanaan pembangunan  infrastruktur  pada  wilayah  di setiap RW dan RT di Kelurahan Cibodas yang masuk pada kawasan kumuh.

## 3. Disposition
Dalam  keberhasilan  implementasi  program  diperlukan  suatu  sikap  pelaksana atau disposisi yang dapat menentukan terlaksananya program dengan maksimal. Maka diperlukan suatu efek disposisi yang bukan hanya kemampuan yang ditonjolkan dalam diri  implementor  program  namun  sebuah  komitmen  atau  keinginan  untuk  masuk terlibat dalam pengerjaan program juga perlu untuk tumbuh dalam pola pikir pelaksana program.  Aspek  dalam  sikap  pelaksana  ini  menimbulkan  efek  disposisi  yang berpengaruh  terhadap  berjalannya  program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU).  Efek disposisi berkaitan dengan penerimaan, pemahaman dan intensitas tanggapan terhadap kebijakan.
Hasil  dari  pelaksanaan  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kelurahan Cibodas ini terdapat kesesuaian dengan tujuan program. Penumbuhan suatu kesadaran pada implementor melalui komitmen terlihat pada rasa ingin untuk menjalankan tugas disetiap tingkatan melalui surat perjanjian kerja (SPK) dan memberi pemahaman bahwa setiap  tugas  yang  dilakukan  oleh  implementor  memberikan  manfaat  yang  positif  bagi masyarakat  luas.  Hal  tersebut  memiliki  efek  yang  besar  dengan  bertumbuhnya komitmen  yang  tinggi  untuk  pelaksanaan  program  di  setiap  diri  pelaksana.  Ditambah dengan pemberlakuan pengawasan-pengawasan, monev dan pelaksanaan audit.
Secara  signifikan  hasil  dari  setiap  dukungan  yang  diberikan  oleh  implementor menunjukkan  sikap  yang  positif  dengan  munculnya  intensitas  tanggapan  terhadap program  yang  dijalankan  dengan  tetap  berkomitmen  yang  tinggi  dengan  transparansi atau  keterbukaan  kepada  seluruh  masyarakat.  Transparansi  ini  dilakukan  dengan pelibatan  masyarakat  dalam  setiap  proses  dalam  pelaksanaan  program  yang  masuk dalam  keterbukaan anggaran  yang  digunakan.  Implementor  secara  langsung membuat kegiatan  launching  Bantuan  Pemerintah  kepada  Masyarakat  (BPM)  yang  mengundang masyarakat Kelurahan Cibodas dan pembuatan papan proyek yang menunjukan rincian anggaran pembangunan.
Tanggung jawab ditunjukan dengan adanya rembug warga tahunan (RWT) dan audit untuk kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Madani. Hal tersebut menjadi  suatu  bukti  atas  adanya  keinginan  implementor  untuk  menciptakan  suasana yang  dinamis  sehingga  secara  parsial  menunjukan  bahwa  implementasi  padaindikator sikap pelaksana atau disposisi berpengaruh secara optimal.
4. Bureaucracy Structure
Keselarasan  suatu  organisasi  dengan  mekanisme  yang  dijalankan  dalam implementasi  program  berkaitan  dengan  struktur  birokrasi.  Dalam  struktur  birokrasi, Dalam  struktur  birokrasi  terdapat  Standard  Operational  Procedure  (SOP)  yang digunakan  sebagai  proses  optimalisasi  ketersediaan  waktu  sehingga  adanya keseragaman  aktivitas-aktivitas  implementor.  Hal  tersebut  berdampak  pada meningkatnya  fleksibilitas  antar  pihak  pada  peraturan  yang  diterapkan.  Pelaksanaan pembangunan  diwajibkan  hanya  pada  jangka  waktu  kerja  3  bulan  dengan  mekanisme pencairan  dana  anggaran  yang  diberikan  Pemerintah  Kota  Tangerang  kepada  Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Madani Kelurahan Cibodas yang kemudian dari BKM ada  pencairan  dana  kepada  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  Madani  Kelurahan Cibodas untuk selanjutnya kepada masyarakat penerima manfaat.
Pelaksanaan  SOP  tersebut  berdampak  positif  bagi  tiap  unit  pelaksana  program yang mana terdapat pada tingkat Kota oleh Koordinator Kota Tangerang. Untuk tingkat Kelurahan  terdapat  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  dan  Kelompok  Swadaya Masyarakat  (KSM).  Dalam  pelaksanaan  program  di  Kelurahan  Cibodas,  Badan Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  bertugas  untuk  memfasilitasi  dan  menjadi  motor penggerak penggunaan bantuan pemerintah kepada masyarakat (BPM) dalam program Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  sehingga  adanya  kerjasama  dari  BKM,  Pemerintah Kelurahan  Cibodas  dan  masyarakat  secara  bersama  menggerakan  masyarakat  dalam membangun wilayah Kelurahan Cibodas pada setiap proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga  masyarakat  merasa  memiliki  hasil  pembangunan  yang  kemudian  akan dipelihara  dengan  baik.  Pada  pelaksana  kegiatan,  Badan  Keswadayaan  Masyarakat (BKM)  melalukan  pembentukan  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  untuk menjalankan  pembangunan  sesuai  arahan  dari  BKM  tingkat  RW  dan  RT  dalam pembelanjaan dan mengatur pada tingkat RW dan RT.
Dampak  dari  adanya  struktur  birokrasi  ini  terlihat  bahwa  adanya  keseragaman aktivitas yang menjadikan pelaksana program pada tingkat Kota yaitu Koordinator Kota Tangerang  melakukan  monitoring  di  tingkat  Kelurahan  yang  menunjukan  garis koordinasi yang jelas dan terarah antar pelaksana program sehingga secara parsial pada aspek struktur birokrasi sudah direalisasikan sesuai pada mekanisme yang ada.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  telah  terciptanya  keberhasilan implementasi  program  KOTAKU  di  Kelurahan  Cibodas  ditandai  dengan berlangsungnya  sosialisasi  yang  dilaksanakan  secara  berkala  ditambah  dengan keterlibatan  masyarakat  dalam  usulan  pembangunan  pada  kegiatan  musyawarah perencanaan pembangunan  (musrenbang)  bersama  implementor  dan  koordinasi  antar implementor  di  setiap  tingkatan  yang  memiliki  kemampuan  serta  keahlian  yang memadai dengan dibekali pelatihan-pelatihan khusus implementor. Program KOTAKU dilaksanakan oleh implementor yang berkomitmen untuk menjalankan tanggungjawabnya  karena  telah  diberlakukan  surat  perjanjian  kerja  (SPK)  dan pemasangan papan proyek anggaran pada titik lokasi pembangunan maka munculnya
transparansi dengan pembuatan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat tentang anggaran yang  akan  digunakan  serta  pemberian  tanggung  jawab  yang  diemban  dengan  audit kepada BKM dan pembutan lembar pertanggungjawaban (LPJ).

## Saran
1. Diperlukan  pemberian  pemahaman  secara  terstruktur  dan  rutin  bahwa  apabila pembangunan  telah  selesai,  masyarakat  saling  bersinergi  dalam  pemeliharaan sehingga pemanfaatan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Diperlukan  peningkatan  pengawasan  pada  implementor  dan  masyarakat  ada antisipasi terhadap resiko kesalahan pada program yang berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik : Bandung: Alfabeta. Kelurahan Cibodas. (2019). Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Tangerang Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2018). (Petunjuk  Pelaksanaan Program  KOTAKU  Tingkat  Kelurahan/Desa  (Juklak-2).  Jakarta:  Direktoral  Jenderal Cipta Karya.
Mulyadi, D. (2015). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Alfabeta.
Nurhasanah.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Program  KOTAKU  (Kota  Tanpa  Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP), 58(1), 58–70. https://doi.org/10.33474/jisop Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  No.  20  Tahun  2016 Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman Kumuh
Permata  Sari,  A.  C.  (2018).  Analisis  Implementasi  Pembangunan  Partisipatif  dalam Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Studi  Komparatif : Desa Bligo Kecamatan Candi  dan  Desa  Jiken,  Kecamatan  Tulangan,  Kabupaten  Sidoarjo,  Jawa  Timur.
Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi , 14 (2), 57. https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.452 Ray,  B.  (2017).  Quality  of  life  in  selected  slums  of  Kolkata:  a  step  forward  in  the  era  of pseudo-urbanisation. Local Environment , 22 (3).
https://doi.org/10.1080/13549839.2016.1205571
Sari,  Indri  Diah.,  H.  Hardilina.,  &  H.  Pardi.  (2019).  Implementasi  Program  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  di  Kelurahan  Dalam  Bugis  Kecamatan  Pontianak  Timur  Kota
Pontianak. PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(4). https://doi.org/10.26418/PUBLIKA.V8I4.2515
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Uddin,  N.  (2018).  Assessing  urban  sustainability  of  slum  settlements  in  Bangladesh: Evidence  from  Chittagong  city. Journal  of  Urban  Management , 7 (1). https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.03.002
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman