## IMPLEMENTASI LEGISLASI BENIH DALAM MENSUKSESKAN SWASEMBADA PANGAN

## Valeriana Darwis
Peneliti di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian E-mail: valerianadrwis@yahoo.co.id
Abstract : Seed  has  an  important  role  to  increasing  the  productivity  of    food  crops and has has a lot of legislation issued by the government relating to seed. However, to date there are no known legislation from local government (PEMDA) on seed (specific location). At the current stage, the existing local legislation on seed was based on the initial legislation from the central government especially Cultivation Act No. 12/1992 and Government Legislation No.44/1995. To date the most important institution based on  the  existing  legislation  on  seed  is  BPSBTPH  (Seed  Control  and  Certification Services  Agency  for  Food  Crops  and  Horticulture).  BPSBTPH  has  a  function  to control  and  be  responsible  in  seed  production,  from  procurement,  distribution  and trading  activities.  To  optimize  their  role  and  function  the  BPSBTPH  should:  (1) develop policy for agricultural enterprises or farmers who have been used un-labelled seed; (2) participate in supervising new seed products from other agencies; (3) more focus  on  supervising  duties  and  less  pressure  on  achieving  target  in  production  that was set by local government.
Keywords : Implementation and Legislation Seed
Abstrak  : Benih  mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam  meningkatkan produktivitas  tanaman  pangan  dan  sudah  banyak  legislasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah yang berhubungan dengan perbenihan. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah  tidak  pernah  membuat  peraturan  perbenihan  spesifik  lokasi,  yang  ada  hanya meneruskan  kebijakan  dari  pusat  khususnya  Undang  Undang  Budidaya  nomor  12 tahun  1992  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  tahun  1995  tentang  pembenihan tanaman.  Dalam  implementasi  legislasi  benih  institusi  yang  berperan  sangat  besar adalah  BPSBTPH.  Tugas  lembaga  ini  selain  melakukan  pengawasan  juga bertanggungjawab terhadap produksi benih, baik dari segi pengadaaan, penyaluran dan perdagangan.  Agar  tugasnya  menjadi  optimal  maka  disarankan  BPSBTPH  (1) mempunyai kebijakan bagi perusahaan  atau petani yang tidak mempergunakan benih tidak bersertifikat, (2) ikut mengawasi benih yang dikeluarkan oleh lembaga lain, (3) lebih fokus pada tugas pengawasan benih dan tidak dibebani oleh target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Kata Kunci : Implementasi dan Legislasi Benih

## PENDAHULUAN
Legislasi  merupakan  faktor  awal  dalam mensukseskan  kebijakan  yang  dijalankan  oleh pemerintah. Menurut Suprahtomo (2012) posisi legislasi  dalam  kebijakan  adalah  mendukung, mengawal proses mengamankan hasil pemerintah  dan  pembangunan.  Legislasi  juga ada di perbenihan yang secara umum diarahkan
untuk  memberdayakan  para  pelaku  usaha dalam  industri  benih  agar  mampu  bersaing  di dalam  negeri  maupun  pasar  internasional. Kemajuan  industri  perbenihan  diharapkan dapat  meningkatkan  kinerja  sektor  pertanian karena  benih/bibit  merupakan  input  yang peranannya sangat signifikan dalam menentukan produktivitas usahatani.
Peraturan  perundangan  -  undangan perbenihan  yang  ada  sampai  saat  ini,  antara lain:  (i)  Keppres    Nomor  27/1971  tentang Badan  Benih  Nasional  (BBN);  (ii)  Peraturan Pemerintah  Nomor  22  tahun  1971  tentang pendirian  Perum  Sang  Hyang  Seri;  (iii)  Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174 tahun 1971  tentang  pembentukan  Dinas  Pengawasan dan  Sertifikat  Benih;  (iv)  Undang-Undang Nomor  12/1992,  tentang  Sistem  Budidaya Tanaman; (v) Undang-Undang Nomor 29/2002, tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); (vi)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44/1995, tentang Pembenihan Tanaman; (vii) PP 13/2004 tentang penggunaan varietas asal untuk pembuatan  varietas  turunan    esensial;  (viii)  PP 14/2004  tentang  syarat  dan  tatacara  pengalihan pembuatan varietas turunan dan penggunaan yang dilindungi  oleh  pemerintah;  (ix)  Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  37/2006,  tentang Pengujian,  Penilaian,  Pelepasan  dan  Penarikan Varietas;  (x)  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  38/2006,  tentang  Pemasukan  dan Pengeluaran  Benih, dan (xi)  Peraturan Menteri Pertanian    Nomor  39/2006,  tentang  Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina (Nugraha, 2004;  Hidayat,  2006;  Sayaka, et  al ,  2006; Suyamto, 2011).
Dalam rangka revitalisasi perbenihan dan perbibitan,  Kementerian  Pertanian  dalam  lima tahun  mendatang  mencanangkan  kegiatan sebagai berikut: (1) Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah;  (2) Melindungi,  memelihara  dan  memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan  varietas  unggul  lokal;  (3) Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman;  (4)  Memberdayakan  penangkar  dan produsen benih berbasis lokal; (5) Meningkatkan peran  swasta  dalam  membangun  industri perbenihan/perbibitan;  (6)  Membangun  industri perbenihan  dengan  arah  sebagai  berikut:  (i) Kemandirian  industri  benih  nasional  yang mencakup  kemandirian  produksi  benih  dan industri  varietas;  (ii)  Kemandirian  penyediaan benih  berbasis  kawasan;  (iii)  Industri  benih berbasis komunitas; (iv) Riset berbasis perbenihan (Kementerian Pertanian, 2010a).
Peran  benih  unggul  dan  bermutu  dalam peningkatan  produktivitas  sudah  disadari  oleh pemerintah  sejak  lama.  Oleh  karena  benih menjadi  salah  satu  faktor  utama  dalam
meningkatkan  produktivitas  dan  produktivitas juga mempengaruhi akan keberhasilan pemerintah  dalam  mewujudkan  swasembada pangan.  Dengan  penjelasan  tersebut  maka tulisan ini bertujuan ingin melihat implementasi beberapa legislasi perbenihan, dampak penerapan kebijakan perbenihan serta permasalahan implementasi perbenihan.

## METODOLOGI
Swasembada  pangan  terkait  erat  dengan  dua sisi,  yaitu  sisi  ketersedian/produksi  dan  sisi permintaan.  Kajian  ini  difokuskan  untuk mengkaji  dari  sisi  ketersedian  komoditas  padi, jagung  dan  kedelai.  Dari  sisi  ketersediaan, peningkatan  produksi  komoditas  pertanian masih  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan pertanian. Dalam rangka mendorong peningkatan  produksi,  pemerintah  memberikan dukungan fasilitasi dengan peraturan perundangan-undangan.
Implementasi peraturan  perundangan-undangan  dilakukan oleh  kementerian  /  lembaga  terkait  dan pemerintah daerah, dalam bentuk program yang lebih operasional.
Penelitian  dilakukan  pada  tahun  2012 dengan  pemilihan  lokasi  berdasarkan  :  (i) Sentra  produksi  padi,  jagung  dan  kedelai;  dan (ii) Kedudukan/tempat institusi yang mengeluarkan dan terkait dengan implementasi peraturan  perundangan  benih  dan  pupuk. Berdasarkan  kriteria  tersebut  maka  provinsi yang terpilih adalah Jawa Barat dan di provinsi ini  ada  Balai  Penelitian  Padi  (BB  Padi), Provinsi  Jawa  Timur  dan  di  provinsi  ini  ada Balai  Penelitian  Kacang-kacang  dan  Umbi- umbian  (Balitkabi),  Provinsi  Sulawesi  Selatan dan di Provinsi ini ada Balai Penelitian Jagung.
Data  dan  informasi  yang  digunakan mencakup  data  dan  informasi  sekunder  dan primer. Data primer dikumpulkan langsung dari responden, yakni seluruh pemangku kepentingan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan legislasi  sarana  produksi  yang  mendukung swasembada  pangan,  serta  kelompok  sasaran penerima  manfaat  legislasi  (kelompok  tani). Data  tersebut  diperoleh  melalui  wawancara mendalam dalam diskusi kelompok. Wawancara  mendalam  ( indepth  interview ) merupakan  wawancara  yang  dilakukan  secara intensif kepada informan, sehingga terelaborasi beberapa  elemen  dalam  jawaban  informan,
yakni  opini,  nilai-nilai  ( values ),  motivasi, pengalaman-pengalaman maupun perasaan informan. Dalam wawancara mendalam, peneliti memperhatikan jawaban verbal maupun respon-respon non verbal dari informan. Cakupan data primer terdiri atas data kuantitatif (jawaban pertanyaan semi terstruktur dalam kuesioner) dan data kualitatif (data penjelas dari fenomena yang diamati) dari seluruh responden (Indraningsih et al. 2012). Data  sekunder  diperoleh  dari  instansi, seperti  Bappenas,  Biro  Hukum  Sekretariat Jenderal  Kementerian  Pertanian,  Direktorat Jenderal  Tanaman  Pangan,  Direktorat  Jenderal Prasarana  dan  Sarana  Pertanian  (Ditjen  PSP), Dinas  Pertanian  Provinsi  dan  Kabupaten,  Biro Hukum  Bappeda  Provinsi  dan  Kabupaten, Badan  Pengawasan  dan  Sertifikasi  Benih, Komisi  Pengawas,  dan  serta  instansi  lain  yang terkait.  Data-data  yang  sudah  terkumpul dianalisis  dengan  mempergunakan  analisis deskriptif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  permasalahan  yang  terkait  dengan kinerja sistem dan kelembagaan benih (Nurmanaf, et.  al .  2003),  antara  lain:  (i) struktur  industri  dan  produksi  benih  di  nilai tidak kondusif dalam menciptakan sistem usaha dan  pasar  yang  sehat,    (ii)  konsekuensinya adalah tingkat harga yang tinggi sehingga tidak terjangkau  oleh  sebagian  besar  petani  yang direfleksikan  oleh  tingkat  partisipasi  dan penggunaan  benih  berkualitas  (berlabel)  yang sangat rendah,  (iii)  efektivitas sistem  distribusi yang  lemah  karena  benih  tidak  selalu  tersedia dipasaran  saat  petani  membutuhkan,  (iv)  tidak tersedianya  benih  di  lapangan  karena  resiko pemasaran  yang  tinggi  sepenuhnya  ditanggung oleh  pengecer,  (v)  faktor  eksternal  yang  ikut berpengaruh terhadap ketersediaan dan penggunaan  benih,  adalah  masih  relatif rendahnya  tingkat  efisiensi  dan  diversifikasi industri benih serta kinerja ekonomi perberasan yang  kurang  kondusif  bagi  pemanfaatan  benih berkualitas.
Benih  berkualitas  yang  dimaksud  adalah benih  bersertifikat.  Dalam  pertanian  modern benih  seringkali  berperan  sebagai delivery mechanism yang  menyalurkan  keunggulan teknologi kepada clients (petani dan konsumen
lainnya) (Rachman et al . 2002). Sertifikat/label pada  benih  padi  yang  biasanya  dikeluarkan oleh  Balai  Pengawasan  dan  Sertifikat  Benih (BPSB)  merupakan  jaminan  terhadap  tingkat kualitas  benih  padi  (Sarjana  dan  Rohman, 2012).  Namun  demikian,  penggunaan  benih padi bersertifikat di tingkat petani masih belum banyak  digunakan.  Secara  keseluruhan  jumlah petani  padi  yang  menggunakan  benih  unggul bersertifikat  hanya  sekitar  30-40  persen  dan sisanya  merupakan  benih  sendiri  yang  dipilih dari  hasil  panen  sebelumnya  dan  ditangani sama  dengan  cara  penggunaan  hasil  untuk konsumsi (Rachman et al. 2002).
Berdasarkan  sistem  formal  perbenihan nasional,  varietas  unggul  yang  baru  dilepas (BS), yang dihasilkan oleh Puslitbang Komoditas  diteruskan  oleh  Direktorat  Benih untuk  disebarkan  ke  BBI,  yang  selanjutnya diperbanyak untuk menghasilkan FS. Benih FS tersebut  kemudian  diperbanyak  oleh  BUMN (Perum  SHS/PT  Pertani),  penangkar  swasta, BBU dan BBP yang masing-masing memproduksi SS atau ES. Hal ini memungkinkan  perlunya  perhatian  terhadap kelembagaan perbenihan jika ingin memperbaiki produktivitas padi di setiap sentra produksi,  sebab  kelembagaan  yang  kuat  dapat menunjang
pembangunan pertanian (Sudaryanto  dan  Pranadji,  2006,  Suradisastra, 2006 dan Syahyuti, 2003).

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBENIHAN
Peraturan atau kebijakan tentang benih mengacu  kepada  Undang  -  Undang,  kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Kementerian. Sementara  pemerintah  kabupaten  atau  kota tidak pernah membuat peraturan atau kebijakan tentang benih. Ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi diantaranya adalah: (i) kebijakan benih  umumnya  dimasukan  dalam  kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti kegiatan SLPTT, CBN dan  BLBU.  (ii)  Pemerintah  daerah  kurang begitu  respon  dengan  benih  terutama  untuk padi, jagung dan kedele. (iii) Belum ada aturan main yang jelas mana yang menjadi tanggungjawab  pusat  dan  tanggungjawab daerah dalam hal industri benih.
Implementasi  Kebijakan  Benih  Tanaman Padi di Provinsi Jawa Barat Kebijakan perbenihan di Jawa Barat
dilaksanakan  oleh  Balai  Pengawasan  dan Sertifikasi  Benih  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura (BPSBTPH),
sementara pelaksanaan kegiatan/program perbenihan dilaksanakan  di  Dinas  Pertanian  Provinsi Bandung. BPSBTPH belum membuat kebijakan  benih  tanaman  pangan  spesifik provinsi, yang ada sekarang masih meneruskan kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh pemerintah  pusat,  terutama  mengacu  pada Undang-Undang  Budidaya  Nomor  12  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  44.  Kedepannya ada  kebijakan  yang  di  inisiasi  oleh  Dinas Pertanian  Provinsi  dalam  menseragamkan benih untuk Provinsi Jawa Barat dan kebijakan ini  akan  dikeluarkan  akhir  tahun  2012.  Benih yang akan diseragamkan diminta oleh Provinsi Jawa Barat ke Balai Besar Padi (BB Padi). BB Padi  mencari  varietas  berdasarkan  galur  murni yang  cocok  dengan  kondisi  Jawa  Barat  secara keseluruhan.  Dari  hasil  kajian  BB  Padi ditemukan  3  jenis  varietas  yaitu  :  Pakuan, Parahyangan  dan  Pasundan.  Sementara  itu varietas yang menjadi ciri khas Jawa Barat dan diusahakan  untuk  dipatenkan  adalah:  varietas Pandan Wangi.
BPSBTPH Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2002  dan  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  53  Tahun  2002,  dengan  tugas  pokok dan  fungsi  di  bidang  pelayanan  Pengawasan Mutu  dan  Sertifikasi  Benih  Tanaman  Pangan dan  Hortikultura  serta  Informasi  Perbenihan Padi,  Palawija  dan  Hortikultura.  Selain  itu lembaga  ini  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  fasilitasi  penyediaan  benih unggul  bermutu  guna  mendukung  peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis pertanian.
BPSBTPH berfungsi juga sebagai lembaga  penilai  calon  produsen-pedagang benih  dan  penyalur-pedagang  benih.  Selain mengajukan permohonan dalam bentuk formulir,  ada  juga  penilaiannya.  Penilaian produsen-pedagang  benih  antara  lain:  (1) mempunyai  pengetahuan  cukup  tentang  cara menghasilkan  benih  bermutu;  (2)  mempunyai pengetahuan  cukup  tentang  cara  penyimpanan benih;  (3)  menguasai  unit  pengolahan  benih
untuk  pengeringan,  pembersihan,  pengepakan; (4)  menguasai  atas  gudang  tempat  penyimpan benih  dan  (5)  jujur  dan  bersedia/selalu memenuhi  peraturan  perbenihan  yang  berlaku. Sementara  untuk  penyalur-pedagang  benih yang dinilai adalah: (1) mempunyai pengetahuan  cukup  tentang  cara  menghasilkan benih  bermutu;  (2)  menguasai  atas  tempat menjual benih dan (3) jujur dan bersedia/selalu memenuhi peraturan perbenihan yang berlaku.

## Implementasi  Kebijakan  Benih  Tanaman Kedelai di Provinsi Jawa Timur
Unit  Pelaksana  Teknis  Pengawasan  dan Sertifikasi  Benih  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura  (UPT  PSBTPH)  Provinsi  Jawa Timur  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah Nomor  31  Tahun  2000,  yang  diperbaharui dengan  Perda  Nomor  9  Tahun  2008  dan kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  1  dan  16  tahun 2002,  yang  diperbaharui  dengan  Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2008 tentang Dinas Pertanian  Provinsi  Jawa  Timur  dan  ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
Berdasarkan  peraturan  Gubernur  Jawa Timur  Nomor  128  tahun  2008,  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  Pertanian  Provinsi  Jawa  Timur. UPT  Pengawasan  dan  Sertifikasi  Benih Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Provinsi Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  UPT  yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih secara laboratorium, pengawasan peredaran, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
Kebijakan perbenihan yang dilaksanakan di  Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  lanjutan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah  pusat.  Kebijakan  khusus  yang dikeluarkan  untuk  spesifik  lokasi  adalah Keputusan  Gubernur  Nomor  154  tahun  1989 tentang  Forum  Perbenihan  Provinsi  Jawa Timur. Forum ini merupakan wahana koordinatif,  konsultatif  dan  informatif  antara instansi  pemerintah  selaku  badan  pembina  dan pengawas  usaha  pertanian  maupun  swasta selaku  badan  yang  bergerak  dalam  pengadaan, penyaluran / perdagangan benih, guna
membahas dan menyelesaikan berbagai masalah  yang  timbul  yang  menyangkut  bidang pengadaaan  dan  penyaluran  benih  maupun harga benih.

## Implementasi  Kebijakan  Benih  Tanaman Jagung di Provinsi Sulawesi Selatan
Balai  Pengawasan  dan  Sertifikasi  Benih Tanaman  Pangan  dan  Hortikutura  (BPSBTPH) Provinsi  Sulawesi  Selatan  lokasinya  berada  di Kabupaten  Maros.  Institusi  ini  berdiri  sesuai dengan  Surat  Keputusan  Gubernur  Sulawesi Selatan  Nomor  265  Tahun  2001,  tanggal  26 November 2001 tentang Pembentukan
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Balai  Pengawasan dan  Sertifikasi  Benih,  maka  kedudukan BPSBTPH  menjadi  Unit  Pelayanan  Teknis (UPTD)  pada  Dinas  Pertanian  Tanaman Pangan.
Tugas  pokok  UPTD  BPSBTPH  adalah: Melaksanakan  sebagian  tugas  teknis  Dinas Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dibidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan  dan  hortikultura.  Adapun  fungsi lembaga ini adalah : (i) melaksanakan penilaian kultifar  dan  klon  penetapan  pohon  induk tanaman  hortikultura  tahunan,  perencanaan perbenihan  dan  sertifikasi benih.  (ii)  pengujian benih  secara  laboratorium,  (iii)  pengawasan mutu  dan  peredaran  benih,  (iv)  pengembangan teknologi  mutu  benih  dan  (v)  ketatausahaan balai/administrasi.  Selain  itu  BPSBTPH  juga ikut  berperan  dalam  mendukung  penyediaan benih  melalui  kegiatan  pelayanan  sertifikasi dan  pengawasan  mutu  benih  kepada  produsen yang  menyediakan  benih  untuk  pelaksanaan kegiatan  Peningkatan  Produksi  Beras  Nasional (P2BN),  Cadangan  Benih  Nasional  (CBN), SLPTT  serta  Program  Provinsi  Over  Stock beras  2  juta  ton  dan  produksi  jagung  1,5  juta ton.  Secara  khusus  BPSBTPH  Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengeluarkan kebijakan khusus  tentang  perbenihan  komoditi  jagung. Kebijakan yang dijalankan sekarang merupakan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan oleh pusat.
Pelaksanaan Kebijakan Perbenihan di Tingkat Penangkar
Penangkar  Benih  Padi  di  Kabupaten Subang Dalam menangkar benih langkah yang pertama dilakukan  adalah  melaporkan  ke  BPSB Kabupaten Subang, kemudian BPSB
melanjutkan  dengan  kegiatan  pemantauan. Pemantuan dimulai pada saat kegiatan pemilihan  areal  tanam,  kemudian  dilanjutkan pada pengawasan pertumbuhan benih pada saat padi  berumur  15  hari,  30  hari,  60  hari  dan  10 hari  sebelum  panen.  Setelah  panen  benih tersebut dijemur, dikipas dan kemudian petugas mengambil  beberapa  benih  padi  untuk  di  uji dengan  metodologi  yang  sudah  baku.  Setelah 20  hari  sertifikat  keluar  dan  penangkar  harus mengeluarkan  biaya  label  (labeling)  per bungkus  (5  kg).  Untuk  label  biru  dikenakan biaya Rp. 200 perbungkus dan label unggu Rp. 300 perbungkus.
Penangkar  ini,  pada  awalnya  merupakan penangkar  binaan  PT.  Pertani  dan  sekarang mengusahakan  benih  secara  berkelompok dengan  nama  kelompok  taninya  adalah  K3. Tahun  ini  kelompok  K3  menangkar  varietas Situ Bagendit seluas 25 ha, Cidenok 0,5 ha dan Mekonga  seluas  7,5  ha.  Situ  bagendit umumnya  dipasarkan  ke  luar  Pulau  Jawa, karena varietas ini sangat cocok di lahan tadah hujan.
Secara keseluruhan benih yang dihasilkan  per  hektar  rata-rata  80–90  ton permusim.  Benih  tersebut  dipasarkan  ke  PT. Pertani  sebanyak  30  persen,  50  persen  ke sesama  penangkar  lokal  atau  petani  dan  20 persen  ke  kios  tani.  PT  Pertani  biasanya membayar  2  sampai  3  hari,  penangkar  atau petani  umumnya  membayar  langsung  dan  ke kios  pembayaran  dengan  cara  barter  dengan pupuk.  Benih  yang  dijual  rata-rata  Rp.  6.000 per  kilogramnya.  Kemudian  benih  tersebut dijual  berkisar  Rp.  7.000  sampai  Rp.  8.000 perkilogramnya.

## Penangkar  Benih  Kedelai  di  Kabupaten Pasuruan
Salah  satu  penangkar  lokal  di  Kabupaten Pasuruan  umumnya  mengusahakan  benih kedele setiap tahun seluas 10 ha dan meningkat menjadi 25 ha apabila ada kegiatan atau proyek dari  Dinas  Pertanian  setempat  seperti  kegiatan SLPTT  Kedelai.  Benih  yang  dihasilkan umumnya  di  beli  oleh  petani  sekitarnya  dan benih  yang  dihasilkan  untuk  proyek  akan
dipergunakan  oleh  petani  yang  masuk  CPCL kegiatan.  Dalam  memproduksi  benih  satu hektar dibutuhkan benih 40 kg, pupuk phonska 150  kg  dan  petroganik  500  kg.  Benih  yang dihasilkan  dalam  satu  hektar  sebanyak  1,8  ton dan  benih tersebut  dijual  seharga  Rp.6.700  per kg.  Berdasarkan  pengalaman  penangkar  benih yang  disertifikat  dengan  yang  tidak  disertifikat sama  saja  mutunya,  malah  benih  yang disertifikat  apabila  tidak  ada  proyek  justru mengalami  kerugian.  Hal ini  disebabkan  untuk menjadi  benih  bersertifikat  dibutuhkan  waktu paling cepat 20 hari, sementara usia kadaluarsa benih tersebut berkisar 1 sampai 2 bulan. Selain itu benih yang bersertifikat dijual dengan harga Rp.  11.000  per  kg  sementara  benih  tidak bersertifikat hanya Rp. 7.000 per kgnya.

## Penangkar  Benih  Jagung  di  Kabupaten Maros
Penangkar  melakukan  kerjasama  dengan  PT SHS  dalam  menangkar  jagung  hibrida.  Bentuk kerjasamanya  adalah  PT  SHS  memberikan benih  jagung  varietas  SHS  ke  penangkar dengan  jumlah  dalam  satu  hektar  sebanyak  16 kg  dan  biaya  pemeliharaan  sampai  panen sebanyak  Rp.  5  juta.  Setelah  itu  penangkar harus menjual seluruh produksinya ke PT SHS. Dalam  satu  hektar  dapat  dihasilkan  benih sebanyak  2,5  ton  dan  dibeli  oleh  perusahaan seharga  Rp.  10.000  perkilogram.  Benih  yang dihasilkan  penangkar  tidak  boleh  dijual  ke orang  lain,  karena  bisa  diperkarakan.  Dan selama  proses  penangkaran  jagung  tersebut diawasi  oleh  petugas  BPSBTPH.  Penangkar tidak mengetahui varietas apa yang ditangkarkan,  proses  sertifikasinya  karena menjadi  tugas  dari  perusahaan  dan  berapa harga jualnya.
Pengalaman  menjadi  penangkar  sudah sejak  tahun  1997  dan  kondisi  sekarang membina  3  kelompok  di  tiga  desa  dengan
luasan  150  hektar.  Dalam  satu  tahun  jagung ditanam dilokasi ini sebanyak dua kali dan satu kali untuk tanaman padi. Dalam perkembangannya petani yang menanam jagung  hibrida  mengalami  peningkatan  setiap tahun.  Hal  ini  disebabkan  pendapatan  bertani jagung  lebih  menguntungkan  mempergunakan jagung  hibrida  dibandingkan  jagung  komposit. Perbedaan  yang  nyata  terjadi  pada  hasil produksinya (Tabel 1)
Adapun  input  yang  dipergunakan  baik untuk  jagung  komposit  dan  hibrida  dalam  satu hektar  adalah  :  pupuk  Urea  300  kg  (Rp. 1.900/kg), Npk Phonska 250 kg (Rp. 2.300/kg) dan pupuk organik 500 kg (Rp. 500/kg). Jagung hibrida dan komposit yang dihasilkan diperuntukan  untuk  pakan  ternak.  Kelompok tani  juga  melakukan  pembelian  ke  anggota kelompok jagung pipilan seharga Rp. 2.100/kg. Jagung  tersebut  kemudian  diolah  menjadi pakan  ternak  dengan  biaya  pengolahan  Rp. 200/kg.  Kemudian  pakan  tersebut  dijual  ke peternak dengan harga Rp. 2.600/kg.

## DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PERBENIHAN
Benih  yang  digunakan  petani  di  Indonesia berasal  dari  dua  sistem  perbenihan,  yaitu:  (i) perbenihan  formal  (sumber  benih  bersertifikat) dan  (ii)  perbenihan  informal  (sumber  benih tidak  bersertifkat).  Adapun  ciri-ciri  dari  sektor perbenihan formal (sumber benih bersertifikat): (i)  produksi  dan  pemasaran  terencana;  (ii) penggunaan  varietas  dengan  nama  yang  jelas dan  berasal  dari  sumber  yang  diketahui;  (iii) benih dipasarkan dalam kemasan teridentifikasi dengan informasi mutu yang jelas; (iv) terdapat mekanisme  pengendalian  mutu  yang  jelas, produksi;  (v)  pemasaran  dilakukan  oleh lembaga yang terlibat dalam sistem perbenihan secara  berkelanjutan;  (vi)  karakteristik  petani
Tabel 1. Usahatani Penangkaran Jagung
Uraian Jagung Hibrida Jagung Komposit Benih 20 kg 25 kg Produksi (pipilan) 9 - 10 ton 7 - 8 ton Harga jual 2.100/kg 2.100/kg Biaya Produksi 5.000.000 5.000.000 Sumber : Data Primer Diolah, 2012
(produsen  dan  pengguna  benih)-nya,  antara lain:  berorientasi  komersial,  banyak  di  antara mereka  memiliki land  holding cukup  luas  (> 0,5  ha),  preferensi  dan  akses  terhadap  VUB sangat  tinggi,  tingkat  penggunaan  benih bersertifikat cukup tinggi (umumnya penggunaan  benih  bersertifikat  setiap  musim sampai  3  musim  sekali),  biasa  menjual  gabah pada saat panen.
Sementara  ciri-ciri  sektor  perbenihan informal  (benih  tidak  bersertifikat):  (i)  benih yang digunakan adalah hasil panen sendiri atau barter dari petani lain; (ii) proses produksi dan pemasaran benih tidak memiliki ciri-ciri seperti sektor formal (perencanaan yang jelas, pengendalian mutu formal dll); (iii) karakteristik  petaninya:  tanam  VUL  (VU  yang dilepas  <  th  2000),  akses  ke  sumber  informasi teknologi  & VUB  rendah, menggunakan  benih
tidak  bersertifikat  (atau  benih  bersertifikat dengan seed  replacement  rate sangat  rendah), banyak yang subsisten, biasa menyimpan gabah (tidak  biasa  menjual  gabah  saat  panen),  dan luas pengelolaan lahan kecil (< 0,5 ha).
Menurut  Nugraha  dkk.  (2007)  petani yang mempergunakan benih bersertifikat hanya 40  %  sementara  sisa  adalah  petani  yang mempergunakan  benih  tidak  bersertifikat  (non formal). Sebagai bandingannya petani di negara lain  yang  mempergunakan  benih  bersertifikat  : India 13,5 persen, Pakistan 5 persen, Bangladesh  4  persen,  Vietnam  8  persen,  New Zealand  cereals  30  persen,  U.S.A  gandum  10 persen  7.  Sementara  pemakaian  benih  berlabel di  Indonesia  rata-rata  dalam  satu  tahun  untuk tanaman  padi  22,02  persen  (Tabel  2),  tanaman jagung  7,04  persen  (Tabel.3)  tanaman  kedele 2,80 persen (Tabel 4).
Tabel 2. Perkembangan Luas Panen Padi Berdasarkan Penggunaan Benih
Tahun Luas Panen (Ha) Berlabel Tidak Berlabel ha (%) ha (%) 1996 11550045 2232252 19,33 9317793 80,67 1997 11126396 2562959 23,03 8563437 76,97 1998 11716499 2445960 20,88 9270540 79,12 1999 11963204 2356055 19,69 9607149 80,31 2000 11793475 2250442 19,08 9543033 80,92 2001 11499997 3069239 26,69 8430758 73,31 2002 11521166 1945375 16,89 9575791 83,11 2003 11488034 2490796 21,68 8997238 78,32 2004 11922974 3058007 25,65 8864967 74,35 2005 11818913 3214913 27,20 8604000 72,80 Rataan 11640070 2562600 22,02 9077471 77,98
Sumber : Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Direktorat Perbenihan. 2007
Tabel 3. Perkembangan Luas Panen Jagung Berdasarkan Penggunaan Benih
Tahun Luas Panen (ha) Berlabel Tidak Berlabel ha (%) ha (%) 1996 3685459 349929 9,49 3335530 90,51 1997 3301795 235649 7,14 3066146 92,86 1998 3815919 264092 6,92 3551827 93,08 1999 3456357 139366 4,03 3316991 95,97 2000 3500318 163710 4,68 3336608 95,32 2001 3285866 236292 7,19 3049574 92,81 2002 3126833 74421 2,38 3052412 97,62 2003 3355511 376707 11,23 2978805 88,77 2004 3356914 334519 9,97 3022395 90,03 2005 3597875 253811 7,05 3344064 92,95 Rataan 3448285 242849 7,04 3205435 92,96
Sumber : Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Direktorat Perbenihan. 2007
Menurut Nurasa.T dan B. Sayaka (2009) ada  beberapa  alasan  mengapa  petani  mau mempergunakan benih bersertifat dan beberapa alasan kenapa petani tidak mau mempergunakan  benih  bersertifikat.  Alasan yang  mau  mempergunakan  benih  bersertifikat antara  lain  :  (i)  produksinya  lebih  tinggi,  (ii) pendapatannya  lebih  besar,  (iii)  frekuensi penggunaannya bisa 2 kail tanam dalam setahu. Sedangkan alasan petani tidak mau mempergunakan benih bersertifikat antara lain : (i)  tidak  ada  jaminan  produktivitasnya  akan tinggi,  (ii)  mutunya  tidak  berbeda jauh  dengan yang  tidak  bersertifikat,  (iii)  harganya  lebih mahal  dan  (iv)  petani  kurang  akses  terhadap benih bersertifikat tersebut.
Pentingnya  pemakaian  benih  berlabel dalam meningkatkan produktivitas beras menjadi  perhatian  khusus  Dinas  Pertanian Provinsi  Jawa  Barat.  Oleh  karena  itu  pemda setempat sudah membuat road map
meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat  dengan  rata-rata  produktivitas perhektarnya 6,5 ton pada tahun 2011 ; 6,68 ton pada tahun 2012 dan 6,83 ton pada tahun 2012 (Tabel  5).  Produsen  benih  kedele  di  Jawa Timur  dihasilkan  oleh  kebun  sendiri,  kebun milik pemerintah kabupaten/provinsi, PT Pertani, PT SHS dan Pihak Swasta. Secara total benih  yang  dihasilkan  pada  tahun  1996 sebanyak  1.088  ton  meningkat  menjadi  7.055 ton pada tahun 2011 (Tabel 6).

## Permasalahan Implementasi Perbenihan
Dalam  implementasi  pelaksanaan  peraturan  di bidang  benih  di  provinsi  contoh  masih ditemukan  berbagai  permasalahan  (secara ringkas ditampilkan pada Lampiran 1).
Permasalahan  ditemui  di  Jawa  Barat,  antara lain:

## Tabel 4. Perkembangan Luas Panen Kedele Berdasarkan Penggunaan Benih
Tahun Luas Panen (ha) Berlabel Tidak Berlabel ha (%) ha (%) 1996 1277736 15526 1,22 1262210 98,78 1997 1118140 16373 1,46 1101767 98,54 1998 1094262 17671 1,61 1076591 98,39 1999 1151079 17810 1,55 1133269 98,45 2000 824484 17676 2,14 806808 97,86 2001 678848 24521 3,61 654327 96,39 2002 544522 22233 4,08 522290 95,92 2003 526796 37736 7,16 489060 92,84 2004 565155 41615 7,36 523540 92,64 2005 621335 24250 3,90 597085 96,10 Rataan 840236 23541 2,80 816695 96,59
Sumber : Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Direktorat Perbenihan. 2007
Tabel 5.Peningkatan Produktivitas Melalui Penggunaan Benih Bersertifikat di Jabar
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. 2012
Tahun Sasaran Tanam (ha)
Benih Bersetifikat Benih Non Sertifkat Jumlah (ton) Rataan Produkt ivitas Varietas Tingkat Pengguana n (%) Luas (ha) Produkti vitas (ton/ha) Pro duksi (ton) Luas (ha) Produktiv itas (ton/ha) Pro duksi (ton) 2011 1888243 74 1355165 7,00 9486153 526078 6,00 3156470 3156470 6,50 Inpari 4 ,6,7,10,13 Mekongga, Ciherang 2012 1862431 77 1431255 7,25 10376601 431175 6,10 2630169 2630169 6,68 Inpari 4,6,7,10,13 Mekongga, Pakuan Pasundan, Parahyangan 2013 1843806 80 1509324 7,50 11319929 334482 6,15 2057067 2057067 6,83 Inpari 4,6,7,10,13 Mekongga, Pakuan Pasundan, Parahyangan
Tabel 6. Perkembangan Produksi Benih Kedele di Jawa Timur 2011 menurut  Produsen (ton)
Tahun Produsen Kebun Provinsi Kebun Kab/Pusat PT. Pertani PT. SHS Swasta Jumlah 96/97 35 - 29 634 390 1.088 97/98 32 - 8 371 36 448 98/99 36 - 186 592 156 970 99/00 75 - 109 581 299 1.064 2000 20 - 43 396 254 713 2001 22 - - 77 128 228 2002 59 - - 64 80 203 2003 38 - - 228 166 432 2004 11 1 - 100 110 222 2005 54 1 2 196 229 481 2006 38 11 - 85 369 503 2007 52 117 226 396 1770 2.562 2008 65 502 518 1.516 2.795 5.396 2009 104 675 233 541 4778 6.331 2010 51 842 960 721 5.24 7.815 2011 62 780 367 1.233 4.593 7.055 Sumber : Laporan Tahunan UPT PSBTPH 2011
 Dalam  pengembangan  varietas,  sebelum dikembangkan,  varietas  tersebut  sudah melaui  proses  pelepasan  varietas  Tim Pelepasan  Varietas  Kemtan,  tetapi  dalam kenyataannya  banyak  varietas  yang  belum dilepas  tetapi  varietas  tersebut  sudah berkembang  di  masyarakat  atau  sudah diperjualbelikan.  Kondisi  ini  disebabkan oleh  banyaknya  pemulia  lokal  atau  petani- petani  kreatif  yang  menangkarkan  varietas. BPSBTPH  tidak  mempunyai  aturan  yang jelas  untuk  membina  dan  menindaklanjuti dalam  mekanisme  yang  legal.  Apabila  ini dibiarkan tentu akan menyebabkan permasalahan  terutama  dalam  masalah kualitas  benih,  hama  penyakit,  penurunan produktivitas,  sejarah  benih  itu  sendiri (kemurnian)  serta  petani  tidak  tahu  mau meminta  pertanggungjawabannya  kepada siapa apabila mau komplain.
 Dalam  prakteknya  sertifikasi  tidak  hanya dilakukan  oleh  BPSBTPH,  tetapi  juga  oleh produsen  benih,  contohnya  PT  SHS  juga bisa  melakukan  sertifikasi.  Walaupun  benih berasal dari PT SHS, apabila ada permasalahannya,  petani  protesnya  tetap  ke BPSBTPH.
 BPSBTPH  dibentuk  berdasarkan  Perda Nomor 5 Tahun 2002, Pergub Jabar Nomor 113 Tahun 2009 dan Nomor 50 Tahun 2010 serta Kepgub Jabar  Nomor  22  Tahun  2003.
BPSB  berada  dibawah  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala  Dinas Pertanian  Tanaman  Pangan  Provinsi  Jawa Barat. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah  SDMnya  semakin  lama  semakin berkurang  dan  kondisi  sekarang  tinggal  80 orang untuk seluruh provinsi.
 Dengan  adanya  otonomi  daerah,  maka struktur BPSBTPH juga mengalami perubahan.  Sebelumnya  struktur  organisasi internal  berdasarkan  kelembagaan  sekarang berdasarkan  komoditi.  Artinya  satu  orang menjalankan  fungsi  BPSBTPH  mulai  dari awal  pemeriksaan  areal  tanam  calon  benih, pengawasan pertumbuhan vegetatif, generatif sampai  pada  saat  mau  panen  serta pengambilan  sample  uji  benih  yang  akan disertifikasi.  Kondisi  ini  secara  efisien sudah  benar  tetapi  tidak  efektif,  hal  ini disebabkan hasil pemeriksaannya tidak akan optimal  karena  dilakukan  satu  orang  dan sangat lemah dalam fungsi kontrolnya.
 Sebaiknya  kepala  BPSBTPH  adalah  orang teknis,  tujuannya  agar  terjadi  masalah dilapangan akan lebih mudah mengeluarkan kebijakan aplikatif.
 BPSBTPH  selain  diberi  tugas  sebagai lembaga pengawas juga dibebani pengadaan benih.  Kondisi  ini  bisa  menyebabkan  bias fungsi  BPSB  tersebut,  hal  ini  terutama terjadi  pada  petugas  benih  tanaman  (PBT).
Tugas  PBT  yang  seharusnya  mengawasi mutu  benih  akan  ragu-ragu  menindak penangkar  yang  mutu  benihnya  jelek, apabila  disandingkan  dengan  target  waktu dan jumlah benih yang harus diadakan.
 PPNS tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal  ini  karena  tidak  adanya  petugas  khusus yang  menangani  penyelidikan  benih  serta tidak tersedianya dana operasional.
Permasalahan  ditemui  di  Jawa  Timur,    antara lain adalah:
 Peningkatan volume pelayanan pengawasan mutu  dan  sertifikasi  benih  setiap  tahunnya cukup  besar  tetapi  belum  ada  perimbangan dengan  jumlah  tenaga  yang  tersedia, khususnya  Pengawas  Benih  Tanaman  di setiap  kabupaten/kota  dan  Satgas  yang semakin tahun berkurang.
 Implementasi  peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  39  Tahun  2006  tentang  produksi, sertifikasi  dan  peredaran  benih  bina,  belum berjalan  dengan  baik  terutama  berkaitan dengan  ijin  produksi  benih  yang  sudah menjadi kewenangan bupati/walikota.
 Ketentuan  perundangan  tentang  tarif  biaya jasa  pemeriksaan  lapangan  dan  pengujian sudah tidak sesuai dengan biaya operasional yang ada.
 Standarisasi  peralatan  laboratorium  dan sarana  prasarana  mendesak  untuk  dapat dilaksanakan  dalam  rangka  optimalisasi pelayanan  dan  jaminan  mutu  pengujian benih yang standar pada setiap laboratorium.
 Perlunya peningkatan mutu SDM pengawasan benih tanaman melalui pelatihan  dan  pendidikan  dalam  rangka kompetensi dan profesionalisme.
 Tugas pelayanan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap  penggunaan  dan  peredaran  benih non  sertifikasi  cukup  besar,  diperlukan upaya penanganan yang intensif oleh PPNS;
 Kebutuhan  potensial  benih  kedele  cukup banyak,  tetapi  ketersediaan  benih  sumber sangat  terbatas,  sehingga  ditempuh  langkah kebijakan  untuk  melakukan  pemurnian varietas.  Hambatan  pemurnian  varietas disebabkan  karena  calon  benihnya  banyak yang  tidak  terkuasai,  produsen  benih  ragu- ragu  dalam  penguasaan  calon  benih  karena
resikonya  sangat  besar,  banyak  calon  benih tidak  lulus  campuran  varietas  lain,  daya tumbuh  dan  kadar  air.  Untuk  itu  sangat diperlukan  deregulasi  peraturan  perbenihan agar  benih  tersedia  dalam  jumlah  yang cukup  tetapi  mutuh  benih  tetap  dijaga  dan dikawal  sesuai  dengan  iklim  dan  tingkat permasalahan di daerah.
 Permasalahan  utama  dalam  produksi  benih kedele adalah penyediaan di musim penghujan,  rata-rata  benih  yang  dipanen pada bulan Januari-Febuari tidak lulus kadar air  dan  daya  tumbuh.  Dari  uji  coba  hasil panen brangkasan dimusim hujan seringkali sudah tidak memenuhi standar daya tumbuh 80  persen  sebelum  benih  diolah,  disamping itu  produsen  juga  membutuhkan  dana  yang sangat besar untuk penguasaan calon benih.
Permasalahan  ditemui  di  Sulawesi  Selatan antara lain adalah:
 Perlu  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  baik  dalam  menganalisis  maupun pelaksanaan tugas pengawasan benih.
 Kurangnya  petugas  pengawasan  benih dilapangan  akibat  pensiun  atau  mutasi  ke pemerintah daerah kabupaten.
 Kurangnya  dukungan  sarana  dan  prasarana terutama  dalam  pengembangan  metode maupun  pelatihan  pelayanan  sertifikasi dilapangan dan pengujian benih di laboratorium.
 Belum seluruh areal penangkaran yang telah disertifikasi  dapat  diopkup  menjadi  benih sehingga  diperlukan  kemitraan/keterlibatan produsen  swasta/  kelompok  tani  dalam  hal penguasaan hasil penangkaran.
 Modal  yang  dimiliki  oleh  penangkar  masih terbatas,  mengakibatkan  belum  seluruh calon  benih  dapat  diolah  menjadi  benih sehingga diperlukan penguatan modal terutama  penangkar  yang  telah  mampu memproduksi benih bermutu secara kontinyu dan profesional.
 Perencanaan  kebutuhan  benih  bermutu  dari varietas  unggul  belum  disusun  berdasarkan kebutuhan  tiap  musim  tanam,  sehingga belum sepenuhnya sesuai sasaran (jenis/varietas, jumlah, lokasi dan waktu).
 Fasiltas yang dimiliki oleh produsen swasta maupun  kelompok  tani  masih  terbatas,
sehingga perkembangan kapasitas produksinya agak lambat.
 Alur perbanyakan benih yang telah ditetapkan belum optimal mendukung pengembangan  sistem  perbenihan.  Sistem perbenihan perlu ditata sesuai alur perbanyakan disetiap wilayah.
 Penyediaan  benih  sumber  (padi,  jagung, kedelei) belum berkelanjutan, sesuai kebutuhan  (jumlah,  varietas  dan  waktu tanam) penangkar

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pemerintah  Daerah  tidak  ada  yang  membuat legislasi  khusus  perbenihan  tingkat  provinsi atau kabupaten. Sampai sekarang pemda hanya meneruskan  kebijakan  perbenihan  berdasarkan Undang-undang  Budidaya  nomor  12  tahun 1992  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman.
Untuk meningkatkan
produktivitas
diperlukan benih yang bermutu dan benih yang bermutu  harus  melalui  proses  sertifikasi. Pentingnya sertifikasi juga dituangkan pemerintah  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  39/2006  tentang  Produksi,  Sertifikasi dan  Peredaran  Benih  Bina.  Tetapi  dalam prakteknya  yang  mempergunakan  benih  padi bersertifikat  tidak  sampai  50  persen,  benih kedelai bersertifikat tidak sampai 10 persen
Lembaga  yang  melakukan  sertifikasi  di daerah adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura (BPSBTPH).  Selain  melakukan  sertifikasi lembaga  ini  juga  melakukan  proses  penilaian calon  produsen,  penyalur  dan  pedagang  benih. Dengan  tupoksi  seperti  ini  maka  tugas BPSBTPH  sangat  strategis,  karena  selain melakukan
pengawasan juga bertanggungajawab  dalam  pengadaan  benih  di daerah.
Benih  juga  dapat  diadakan  oleh  para penangkar  dengan  mengajukan  permohonan menjadi  penangkar  ke  BPSBTPH.  Kemudian benih  yang  dihasilkan  disertifikasi  melalui pengajuan  oleh  penangkar  itu  sendiri  atau melalui produsen benih ke BPSBTPH.

## Saran
Agar  perbenihan  bisa  lebih  optimal  dalam mewujudkan swasembada pangan, maka fungsi BPSBTPH  ditingkatkan  lagi  khususnya  dalam: (i) kebijakan pemberian sangsi kepada produsen  benih  yang  memperjualbelikan  benih sebelum  dilakukan  sertifikasi,  (ii)  lebih difokuskan  kepada  tugas  pengawasan  dan jangan lagi dibebani tugas target produksi, (iii) BPSBTPH  juga  diberi  tugas  ikut  mengawasi benih yang dikeluarkan oleh lembaga lain yang sama-sama  bisa  mengeluarkan  sertifikasi,  (iv) masih  dibutuhkan  tenaga  untuk  mengganti tenaga  yang  pensiun  dan  meningkatkan keahlian tenaga yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat,  J.  R.  2006.  Konsepsi  Revitalisasi Sistem  Perbenihan  Tanaman. Iptek Tanaman Pangan Vol 1 No. 1. November 2006. P 163-181.
Indraningsih,  K.I.  2012.  Kajian  Legislasi Penyuluhan Pertanian  Mendukung Swa- sembada  Pangan. Makalah  disampaikan pada  seminar  proposal  Operasional PSEKP  2012.  Bogor  21-22  Februari 2012.
Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis  Kementerian  Pertanian  Tahun
2010-2014. Jakarta.
Nugraha,S.U.2004.  Legislasi,  Kebijakan,  dan Kelembagaan  Pembangunan  Perbenihan. Perkembangan  Teknologi  TRO  VOL.
XVI, No. 1.
Nugraha,  U.S.,  Sri  Wahyuni,  Aan  A.  Daradjat, Husin  M.  Toha,  dan  Ade  Ruskandar. 2007. Model  Pengembangan  Sistem
Perbenihan Untuk Akselerasi Diseminasi Varietas Unggul Baru: dengan
penekanan  pada  Benih  Padi.  Draft Proposal,  2007 .  Balai  Besar  Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi
Nurmanaf,  A.R.,  I.W.  Rusastra,  V.  Darwis,  Y. Marisa  dan  J.  Situmorang.  2003.
Evaluasi  Sistem  Distribusi  Benih  dan Pupuk  dalam  Mendukung  Ketersediaan dan  Stabilitas  Harga  di  Tingkat  Petani .
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Nurasa.T,  dan  B.  Sayaka.  2009.  Pengaruh
Subsidi  Benih  Terhadap  Produktivitas
Padi  di  Jawa  Timur. SOCA  Vol  9  No  1 . Fakultas Pertanian Universitas Udayana
Rachman,B.,  I.W.  Rusastra  dan  K.  Kariyasa. 2002. Sistem  Pemasaran  Benih  dan Pupuk  dan  Pembiayaan  Usahatani . Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Sarjana  dan  E.  Rohman.  2012.  Kinerja Pelaksanaan  BLBU  Dalam  Mendukung Pengembangan  Pengelolaan  Tanaman Terpadu  Padi  Sawah  di  Kabupaten Grobogan. Prosiding Seminar Internasional Universitas Sebelas Maret. Sayaka, B., K. Kariyasa, T. Nurasa, Waluyo, Y. Marisa. 2006. Analisis Sistem Perbenihan  Komoditas  Pangan  Dan Perkebunan  Utama .  Pusat  Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Sudaryanto.  T  dan  T.  Pranadji.  2006. Transformasi Kelembagaan Untuk
Percepatan  Adopsi  Inovasi  Teknologi Pertanian Pada Masyarakat Papua. Dalam  J.    Limbongan,  M.  Syukur,  A. Malik, A.W. Rauf, M. Nggobe,
Prosiding  Seminar  Nasional.  Kerjasama BPTP  Papua  dan  Pemda  Provinsi Papua. 24-25 Juli 2006.
Suradisastra.  K.  2006.  Strategi  Pemberdayaan Kelembagaan  Petani. Forum  Penelitian Agro  Ekonomi.  Vol  26  No.  2  Desember 2006.
Suprahtomo.  2012.  Pembahasan  Proposal
Penelitian Kajian legislasi dalam Mendukung Swasembada Pangan.
Makalah  disampaikan  pada  seminar proposal  Operasional  PSEKP  2012. Bogor 21-22 Februari 2012 .
Suyamto. 2011. Revitalisasi Sistem Perbenihan
Tanaman Pangan. Iptek Tanaman
Pangan Vol. 6 No. 1 – 2011. p 1-13.
Syahyuti.  2003.  Bedah  Konsep  Kelembagaan. Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian . Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor