Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
Oleh:

## Carissa Christiana

## Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
carissachristiana09@gmail.com
Volume 20 Nomor 3 Januari 2023: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article History Submission: 07-11-2022 Revised: 14-12-2022 Accepted: 06-01-2023 Published: 29-01-2023

## ABSTRACT
Purpose writing this journal is as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law,  University  of  Surabaya.  Practical  purpose  of  this  study  was  intended  to  determine  the  legal protection to consumers against PT. PLN (Persero) in the utilization or the use of electricity in terms of Law No. 8 Year 1999 Results of studies addressing that, PT. PLN has not given legal protection to consumers  PT.  PLN  who  have  been  harmed  in  the  utilization  of  electrical  services.  PT.  PLN  in carrying  out  his  duties  as  less  electricity  provider  to  provide  information  to  consumers  about  their rights  in  the  usage  of  electricity  services  so  as  to  cause  harm  to  consumers.  In  resolving  disputes between PT. PLN to consumers can be resolved through the public courts or through the Consumer Dispute  Settlement  Body  (BPSK)  in  accordance  with  the  legislation  (BFL).  Legal  protection  of consumer electrical services such compensation has not been done by PT. PLN, given PT. PLN has done  a  power  outage  that  caused  a  loss  in  consumer  electrical  services.  The  nest  is  dictated  For consumers who are harmed can use peaceful means before using legal remedies through the judiciary as a last resort in resolving disputes.
Keywords: Law Protection; Against Consumers; Electrical Services Utilization.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  sebagai  suatu  syarat  untuk  kelulusan  dan  mendapatkan  gelar  Magister Kenotariatan  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya.  Tujuan  Praktis  dari  penulisan  jurnal  ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  PT.  PLN  (Persero)  dalam pemanfaatan  atau  penggunaan  listrik  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999.  Hasil penelitian menujukan bahwa, PT. PLN belum memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen PT.  PLN  yang  telah  dirugikan  dalam  pemanfaatan  jasa  listrik.  PT.  PLN  dalam  melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa listrik kurang memberikan informasi kepada konsumen tentang hak- hak  nya  dalam  penggunaan  jasa  listrik  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  kepada  konsumen. Dalam  menyelesaikan  sengketa  antara  PT.  PLN  dengan  konsumen  dapat  diselesaikan  melalui peradilan  umum  ataupun  melalui  Badan  Penyelesaikan  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UUPK). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa listrik seperti  pemberian  ganti  rugi  belum  dilakukan  oleh  PT.  PLN,  mengingat  PT.  PLN  telah  melakukan pemadaman listrik  yang menyebabkan  kerugian pada  konsumen  jasa listrik.  Adapun sarang yang di ungkapkan adalah  Bagi konsumen yang  dirugikan dapat  menggunakan upaya  damai terlebih dahulu sebelum  menggunakan  upaya  hukum  melalui  lembaga  peradilan  sebagai  upaya  terakhir  dalam menyelesaikan sengketa.
Kata Kunci:  Perlindungan Hukum; Terhadap Konsumen; Pemanfaatan Jasa Listrik.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik

## A. PENDAHULUAN
Pentingnya  energi  listrik  bagi  masyarakat  dapat  ditunjukkan  dengan  besarnya  penggunaan listrik  oleh  masyarakat  baik  itu  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  maupun  industri  dan  perdagangan. Tentunya  hal  ini  akan mempengaruhi produksi barang dan jasa. Hal lainnya yang tak kalah penting sehubungan  dengan  fungsi  listrik  ini  adalah  kemajuan  teknologi  komunikasi  maupun  informatika yang turut memperluas arus gerak arus transportasi barang dan jasa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga listrikan yang saat ini telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  ketenagalistrikan,  sektor ketenagalistrikan di Indonesia berada dibawah penguasaan negara yang dikelola dan dijalankan oleh PT.  PLN  (Persero).  Struktur  PT.  PLN  (Persero)  ini  adalah  terintegrasi  secara  vertikal,  yang  berarti bahwa PT. PLN (Persero) menguasai pembangkitan, tranmisi dan distribusi listrik di seluruh wilayah Indonesia. 1 Penempuhan  model  pengelolaan  tenaga  listrik  semacam  ini  didasarkan  pada  harapan pemerintah  agar  industri  ketenagalistrikan  yang  transparan,  efisien,  andal  dan  ramah  lingkungan dapat  tercipta  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  juga  meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun pada praktiknya, harapan pemerintah tersebut masih jauh dari kenyataan. Pentingnya keberadaan tenaga listrik justru disertai dengan munculnya beragam masalah yang melingkupi sektor ketenagalistrikan  di  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  masalah  pemadaman  listrik  yang  sering  terjadi dari  tahun  ke  tahun.  Padamnya  listrik  secara  otomatis  mematikan  berbagai  aktivitas,  terutama  bagi masyarakat  perkotaan.  Pada  era  yang  modern  ini  yang  mengedepankan  peralatan  serba  elektronik membuat  masyarakat  menjadi  sangat  tergantung  dengan  listrik.  Terjadinya  pemadaman  listrik  ini dilatarbelakangi oleh adanya krisis pasokan energi listrik. Berbagai kasus pemadaman lsitrik bergilir adalah bukti nyata bahwa krisis energi listrik benar-benar terjadi. Banyaknya pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero) yang tersebar di berbagai pelosok tanah air tidak mampu lagi memasok kebutuhan konsumen yang  semakin hari semakin meningkat.
Pada  tahun  2013  hingga  tahun  2014,  pemadaman  listrik  terjadi  di  wilayah  Kota  Medan  dan sekitarnya,  Sumatera  Utara.  Pihak  PT.  PLN  (Persero)  mengklaim  bahwa  pemadaman  listrik  terjadi disebabkan  cadangan  kelistrikan  yang  ada  di  daerah  ini.  Dimana,    listrik  yang  ada  di  Sumut  hanya 1.400 megawatt (MW), sementara untuk kebutuhan mencapai 1650 MW. PT. PLN dalam mengatasi pemadaman  ini,  pihaknya  terpaksa  harus  menyewa  genset  berkapasitas  150    MW  untuk  menambah pasokan  listrik  yang  ada  di  Sumut.  Oleh  karena  itu  dilakukan  pemadaman  secara serentak  sehingga
1 Sudaryatmo, op. Cit , h. 85.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
terjadi    ini  kerugian  bagi  konsumen  listrik.  Telah  banyak  keluhan  dari  berbagai  konsumen  rumah tangga maupun konsumen yang memiliki usaha yang menyatakan bahwa sejumlah barang elektronik dan  peralatan  rumah  tangga  yang  menggunakan  listrik  menjadi  rusak  dan  usaha  juga  kian  merugi akibat  sering  padamnya  aliran  listrik  PT.  PLN.  Akibat  pemadaman  listrik  itu  sejumlah  sektor  vital mengalami kerugian. Seperti sektor investasi dan industri yang terpukul dan kacau, sektor usaha kecil dan  menengah  lumpuh,  di  sektor  rumah  tangga  atau  perkantoran  banyak  peralatan  elektronik  yang rusak,  serta  terganggunya  pelayanan  publik. 2 "Ini  adalah  bukti  dari  kinerja  jelek  Manajemen  PLN Wilayah  Sumut,  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  profesional,  serta  seringnya  terjadi  pemadaman listrik,"  kata  Ketua  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  Sumatera  Utara,  Abubakar Siddik di Medan. 3

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penulisan  ini,  maka  metode penelitian  yang  digunakan  berupa  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  Metode  penelitian  yang menggunakan  Pendekatan  hukum  yuridis  normatif  ini  merupakan  pendekatan  dengan  berdasarkan norma-norma  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat  serta  mempunyai  konsekuensi hukum yang jelas, dan dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam  penelitian    ini.  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah “Statute Approach ” dan “ Conceptual Approach” . Statute Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Conceptual  Approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara membahas  pendapat  para  magister  sebagai  landasan  pendukung.  Penulisan  jurnal  ini  menggunakan bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari  inventarisasi,  dan  selanjutnya  bahan  hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang  dibahas  yaitu  tentang  perjanjian  penggunaan  nuklir  dengan  tujuan  damai,  serta  pada  akhirnya bahan-bahan  hukum  tersebut  disistematisasikan.  Pada  langkah  analisis,  guna  memperoleh  suatu jawaban  maka  akan  digunakan  penalaran  deduktif,  serta  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip  tanggung  jawab  merupakan  hal  yang  penting  dalam  hukum  perlindungan  konsumen. Dalam  setiap  kasus  pelanggaran,  khusunya  pelanggaran  terhadap  hak  konsumen  diperlukan  sikap
2 “Listrik Sering Padam, PLN Hingga Presiden Digugat di PN Medan”,  www.Detik.com, 17 Juli 2013.
3 “Sering Mati Lampu, Manajemen PLN Sumut Dipertanyakan”,  www.Republika.com, 16 Juni 2014.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
kehati-hatian  dalam  menganalisis  pihak  mana  yang  harus  bertanggung  jawab  dan  seberapa  jauh tanggung  jawab  dapat  dibebankan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait.  Pada  kasus  ini  konsumen  telah dirugikan  akibat  adanya  pemadaman  listrik  tersebut  yang  menyebabkan  konsumen  mengalami kerugian baik materiil dan non materiil. Menurut Keppres RI Nomor  104 Tahun 2003, Pasal 3 ayat (2)  jo  Kepmen  ESDM  Nomor:  1616K/36/Men/2003,  Pasal  6  (Ayat)3  :  Apabila  standar  mutu pelayanan  pada  suatu  sistem  kelistrikan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  khususnya  berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan/atau kesalahan pembacaan meter tidak dapat dipenuhi, maka  Perusahaan  Perseroan  (PERSERO)  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  wajib  memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
Berdasarkan  keppres  Nomor  104  Tahun  2003  sebagai  upaya  PT.  PLN  agar  terdorong  terus menerus melakukan perbaikan dan bagi konsumen ada acuan norma untuk menuntut hak-hak mereka yang telah dirugikan akibat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. PLN selaku pelaku usaha yang berdasarkan pada UUPK bahwa konsumen mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi oleh pelaku usaha. Harus dipahami ganti rugi menurut norma itu bukan hanya soal nominal atau besaran ganti  ruginya  saja,  tetapi  PT.  PLN  berfungsi  sebagai  penyedia  jasa  tenaga  listrik  harus bertanggungjawab atas kinerja pelayanan yang merugikan masyarakat hal ini sesuai dengan ketentuan UU  No.  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan  maupun  peraturan-peraturan  lainnya  yang menyangkut ketenagalistrikan.
Pasal  28  UU  No.  30  Tahun  2009  mengemukakan  pemegang  izin  usaha  penyediaan  tenaga listrik wajib :
a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan  yang berlaku;
b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
Selain kewajiban yang dimiliki PT. PLN terdapat pula hak yang dimiliki konsumen. PT. PLN dalam hal ini harus mengerti mengenai hak-hak dari konsumen sebagaimana yang ditentukan Pasal 4 UUPK  diantaranya  hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi  barang dan/atau  jasa  serta  hak  atas  informasi  yang  benar  dan  jujur  mengenai  kondisi  tenaga  listrik  yang sering  mengalami  pemadaman  dan  hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhan  konsumen  akibat padamnya  listrik  tersebut.  Dalam  kasus  ini,  PT.  PLN  tidak    dapat  memenuhi  kewajiban  sebagai pelaku  usaha  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  7  UUPK.  Karena  pelaku  usaha  yakni  PT.  PLN

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
tidak  dapat  memberikan  informasi  yang  jelas,  benar  dan  jujur  mengenai  perbaikan  yang  dilakukan oleh  PT.  PLN  sehingga  membuat  konsumen  menjadi  resah.  Perbaikan  terhadap  pelayanan  jasa ketenagalistrikanpun  sangat  minim  dilakukan.  Bahkan  dengan  adanya  kebutuhan  energi  listrik  yang semakin  meningkat,  ketersediaan  layanan  ketenagalistrikan  belum  dapat  mengimbanginya.  Seperti yang  terjadi  selama  ini,  mutu  pelayanan  yang  diberikan  PT.  PLN  kepada  konsumennya  menjadi rendah.
Secara  hukum,  konsumen  yang  telah  dirugikan  sebagai  akibat  dari  perbuatan  pihak  lain berhak  mendapatkan  ganti  rugi  sesuai  dengan  Pasal  7  UUPK.  Selain  itu  didalam  Pasal  7  huruf  f UUPK  pelaku  usaha  juga  mempunyai  kewajiban  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang  diperdagangkan.  Pada  UUPK  ada  batasan  waktu  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada konsumen,  ganti  rugi  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  batasan  waktu  tersebut  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat 3).
Pada kasus pemadaman listrik tidak memungkinkan konsumen mendapatkan ganti rugi yang sesuai  pada  ketentuan  Pasal  7  UUPK.  Karena  pemadaman  tersebut  terjadi  terus-menerus  hingga melebihi  jangka  waktu  yang  ditetapkan  UUPK.  Sehingga  peraturan  yang  ada  di  UUPK    tentang pemberian  ganti rugi tidak  berlaku  pada  kasus pemadaman  listrik,  tetapi  mengacu pada  Keppres  RI Nomor    104  Tahun  2003,  Pasal  3  ayat  (2)  jo  Kepmen  ESDM  Nomor:  1616K/36/Men/2003,  dalam Pasal  6  dinyatakan  apabila  standar  mutu  pelayanan  rendah,  maka  PLN  wajib  mengurangi  tagihan konsumen 10% dari biaya beban dan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
Sebagai  konsumen,  masyarakat  berhak  melakukan  upaya  hukum  menuntut  ganti  kerugian akibat pemadaman listrik. Pada ketentuan Pasal 19 UUPK, menentukan bahwa PT. PLN bertanggung jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Mengonsumsi dalam hal ini memakai  atau  menggunakan  barang  dan/atau  jasa.  Masyarakat  konsumen  listrik  yang  menderita kerugian  akibat  pemadaman  dapat  menuntut  ganti  rugi  pada  PT.  PLN,  meliputi  kerugian  materiil maupun  immateriil.  Konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  PT.  PLN  atas  dasar perbuatan  melanggar  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Melalui  instrumen  ini,  konsumen  dihadapkan  pada  beban  pembuktian,  karena  harus membuktikan unsur-unsur :

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
1. adanya perbuatan melanggar hukum;
2. adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha;
3. adanya kerugian yang dialami konsumen;
4. adanya  hubungan  kasual  antara  suatu  perbuatan  melanggar  hukum  dengan  kerugian  yang dialami konsumen. 4
Mengenai  unsur  perbuatan  perbuatan  melanggar  hukum  dalam  hal  ini  dapat  diasumsikan, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha karena bertentangan dengan hukum yang berlaku  yang  terdapat  dalam  ketentuan  UUPK  tentang  perbuatan  yang  dilarang  pelaku  usaha,  hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
Mengenai usur kesalahan, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat memberikan informasi yang jelas  kepada  konsumen  sesuai  dengan  kewajiban  pelaku  usaha  yang  terdapat  pada  Pasal  7  UUPK serta Pasal 25 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfataan Tenaga Listrik tantang kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yakni PT. PLN. Pelaku usaha  tidak  dapat  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang- undangan.
Adanya kerugian sebagai salah satu unsur Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, di mana yang  dimaksud  dengan  kerugian  adalah  berkurangnya  atau  hilangnya  nilai  sesuatu  barang  sehingga menyebabkan  berkurangnya  atau  hilangnya  kepuasan  seseorang  atas  barang  tersebut.  Dalam  hal  ini masyarakat  sebagai  konsumen  pengguna  jasa  listrik  menderita  kerugian  materiil,  karena  harus mengeluarkan  biaya  tambahan  dalam  kebutuhan  rumah  tangga  maupun  aktivitas  lainnya  akibat penggunaan  jasa  listrik  tersebut.  Selain  kerugian  materiil,  masyarakat  sebagai  konsumen  juga menderita  kerugian  imateriil,  karena  konsumen  merasa  kecewa  disebabkan  listrik  yang  mengalami pemadaman  berkepanjangan.  Adanya  hubungan  kasual  antara  perbuatan  melanggar  hukum  dengan kerugian berarti setiap kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha karena kesalahan atau kelalaiannya.
Dalam  melakukan  gugatan  konsumen  dapat  memilih  upaya  hukum  secara  secara  individual maupun secara gugatan class action (gugatan kelompok). Gugatan secara individual yang diatur Pasal 46  ayat  (1)  huruf  a  UUPK,  bahwa  scara  personal  gugatan  seorang  konsumen  atau  ahli  waris  yang dirugikan  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  konsumen  yaitu BPSK  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  UUPK  atau  melalui  peradilan  di  lingkungan  peradilan umum.
4 Yusuf Shofie, op. Cit , h. 214.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
Sedangkan  upaya  hukum  class  action  (gugatan  kelompok)  merujuk  pada  UUPK  dan  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Gugatan class action  pada  intinya  adalah  gugatan  perdata  yang  diajukan  sejumlah  orang  sebagai  perwakilan  kelas yang  mewakili  kepentingan  mereka,  sekaligus  mewakili  korban-korban  lainnya  yang  juga  sebagai korban. Ketentuan class action diatur dalam Pasal 46 UUPK Ayat 1 huruf b, gugatan kelompok atau class  action  harus  diajukan  konsumen  yang  benar-benar  dirugikan  dan  dapat  dibuktikan  secara hukum, salah satu di antaranya adalah bukti transaksi pembayaran tagihan listrik.
Gugatan class action akan lebih efektif dan efisisen dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang  merugikan  secara  serentak  atau  sekaligus  massal  terhadap  orang  banyak.  Artinya  gugatan  ini mencakup kepentingan orang banyak yang mempunyai kesamaan kepentingan dan diharapkan lebih praktis  dari  pada  gugatan  individual  dan  tidak  perlu  setiap  orang  turut  serta  dalam  proses  gugatan. Gugatan ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen ketenagalistrikan yang merasa hak-haknya dirugikan oleh  PT.  PLN  selaku  Pemegang  Kuasa  Usaha  Ketenagalistrikan  di  Indonesia,  karena  pemadaman listrik  yang  sporadic  dan  tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu  yang  dapat  mengakibatkan  rusaknya berbagai  perlatan  rumah  tangga  dan  lain-lain.  Gugatan  class  action  harus  diajukan  oleh  konsumen yang  benar-benar  dirugikan  dan  dapat  dibuktikan  secara  hukum.  Masyarakat  yang  hak-hak  nya sebagai  konsumen  pengguna  jasa  listrik  dirugikan  oleh  PT.  PLN  dan  kerugian  tersebut mengakibatkan  kerusakan  serta  dapat  dibuktikan  maka  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  class action.  Gugatan  class  action  juga  dapat  diwakilkan  kepada  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI),  pada  kasus  pemadaman  listrik  ini  YLKI  telah  turun  tangan  dalam  menangani  masalah  ini. Dalam gugatan YLKI berindak untuk dirinya sendiri, juga sekaligus mewakili masyarakat konsumen listrik lainnya yang menjadi korban dan mengalami kerugian.
Dasar hukum gugatan perbuatan melanggar hukum pada PT. PLN secara class action maupun secara individu adalah :
-  Pertama ,  Pasal  25  ayat  3  PP  Nomor  5  Tahun  2005  tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan Tenaga Listrik, disebutkan :
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dalam menyediakan tenaga listrik wajib memberikan pelayanan  yang  baik,  menyediakan  tenaga  listrik  dengan  mutu  dan  keandalan  yang  baik, memberikan  perbaikan  apabila  ada  gangguan  tenaga  listrik,  bertanggung  jawab  atas  segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
- Kedua , Pasal 28 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan, bahwa : PT. PLN wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
- Ketiga , Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2011 Pasal 16 :
PT.  PLN  wajib  memberikan  pengurangan  tagihan  listrik  kepada  konsumen  sebesar  10%  dari Biaya Beban atau Rekening Minimum dan diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan melebihi 10% di atas nilai tingkat mutu pelayanan yang ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan :
a. gangguan;
b. jumlah gangguan;
c. kecepatan perubahan daya tegangan rendah;
d. kesalahan pembacaan Kwh meter;
e. waktu koreksi kesalahn rekening.
- Keempat , Pasal 11 ayat 2 PP Nomor 5 tahun 2005 menyebutkan :
Pemegang  Kuasa  Usaha  Ketenagalistrikan  harus  menjamin  kecukupan  pasokan  tenaga  listrik  di dalam masing-masing daerah usahanya.
-  Kelima ,  menurut  Pasal  19  ayat  1  UUPK  mengatakan  bahwa  :    Pelaku  usaha  bertangung jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
-  Keenam ,  menurut  Pasal  4  UUPK    mengatakan  bahwa  :  Hak  konsumen  hak  atas kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa,  selanjutnya pada  huruf  c  menyatakan  hak  konsumen  adalah  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Sehubungan dengan gugatan class action, dikenal pula asas beban pembuktian terbalik yaitu, dimana  yang  harus  melakukan  beban  pembuktian  terlebih  dahulu  adalah  pelaku  usaha  sehubungan dengan berbagai macam keluhan konsumen. Hal tersebut diatur pada Pasal 28 UUPK : “pembuktian terhadap ada  tidaknya  unsur kesalahan  dalam  gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud  Pasal 19,  Pasal  22  dan  Pasal  23  merupakan  beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tanpa  menutup kemungkinan  bagi  jaksa  untuk  melakukan  pembuktian”.  Selain  itu  ditentukan  pula  dalam  Pasal  28 UUPK  bahwa  “pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  gugatan  ganti  rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 2, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”. Dalam pembuktian terbalik ini, unsur kesalahan atau kelalaian tidak lagi menjadi kewajiban

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
konsumen  untuk  membuktikannya,  tetapi  menjadi  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  membuktikan ketidaklalainnya.  Pada kasus ini pelaku usaha yakni PT. PLN dianggap lebih mengetahui apa yang sebenarnya  terjadi  dan  mengetahui  gangguan-gangguan  akibat  pemadaman  listrik  sehingga merugikan konsumen. Pihak pelaku usaha harus mampu membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki suatu kesalahan maupun kelalainnya. Dalam ketentuan Pasal 23 UUPK  dikatakan bahwa dalam hal pelaku  usaha  yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi  tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi atas  tuntutan  konsumen,  dapat  digugat  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Banyaknya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen  yang  dilakukan  oleh  PT.  PLN, konsumen  berhak  menuntut  kompensasi  kepada  PLN.  Konsumen  juga  dapat  mengajukan  gugatan apabila  benar-benar  dirugikan  dan  dapat  dibuktikan  secara  hukum,  salah  satunya  adalah  bukti transaksi.  Melihat  Pasal  45  Ayat  UUPK,  maka  dimungkinkan  bagi  konsumen  untuk  menuntut  PT. PLN adalah sebagai berikut :
(1) Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
(3) Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
(4) Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  gugatan memalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Dalam penyelesaian kasus pemadaman listrik oleh PT. PLN dapat dilakukan melalui peradilan umum  dan  di  luar  peradilan  umum.  Berdasarkan  Pasal  48  UUPK  menentukan  bahwa  penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  45  di  atas.  Berdasarkan  pasal  tersebut  konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan  jiwanya, atau harta bendanya dalam pemanfaatan jasa  tenaga  listrik  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  PT.  PLN  melalui  peradilan  umum  ataupun melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Menurut  Az.  Nasution,  sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tentang  produk konsumen barang

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
dan/atau  jasa  konsumen  tertentu. 5 Sedangkan  menurut  Sidharta,  bahwa  sengketa  konsumen  adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. 6
Konsumen  yang  dirugikan  oleh  PT.  PLN    atas  kerugian  yang  dialami  disamping menggunakan upaya melalui peradilan umum dapat juga diselesaikan di luar peradilan umum. Pasal 45  ayat  (4)  UUPK  menyebutkan,  jika  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  jika  upaya  itu  dinyatakan  tidak berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh  para  pihak  yang  lain  yang  bersengketa.  Ini  berarti, penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  tetap  dibuka  setelah  para  pihak  gagal  menyelesaikan  sengketa mereka di luar pengadilan. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada Pasal 47 UUPK. Lembaga yang menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  hal  ini  diatur  pada  Pasal  49  ayat  (1)  UUPK,  bahwa  : “pemerintah  membentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  Daerah  Tingkat  II  untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan”.  Sedangkan  tugas  dan  wewenangnya  diatur dalam Pasal 52 UUPK.
Adapun yang berhak melakukan  gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam Pasal 46 Ayat 1 UUPK, yaitu :
(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  yang  memenuhi  syarat,  yaitu berbentuk  badan  hukum  atau  yayasan,  yang  dalam  anggaran  dasarnya  menyebutkan dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut  adalah  untuk  kepentingan perlindungan  konsumen  dan  telah  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  anggaran dasarnya.
d. pemerintah  dan/atau  instansi  terkait  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau dimanfaatkan  mengakibatkan  kerugian  materi  yang  besar  dan/atau  korban  yang  tidak sedikit.
(2) Gugatan  yang  diajukan  oleh  sekelompok  konsumen,  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya  masyarakat,atau  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,  huruf  c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
5 Az. Nasution, op. Cit , h. 221.
6 Sidharta, op. Cit , h. 165.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kerugian  materi  yang  besar  dan/atau  korban  yang  tidak sedikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lebih  lanjut  penjelasan  Pasal  45  ayat  (2)  menguraikan:  “penyelesaian  sengketa  konsumen sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  ini  tidak  menutup  kemungkinan  penyelesaian  damai  oleh  para pihak  yang  bersengketa”.  Yang  dimaksud  dengan  penyelesaian  secara  damai  adalah  penyelesaian yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  tanpa  melalui  pengadilan  atau  badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Pasal 47 UUPK mennyebutkan:  “Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  barang  dan/atau  jasa  menegnai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali kerugian  yang  diderita  konsumen”.  UUPK    dalam  Pasal  52  tentang  tugas  dan  wewenang  BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.
Berdasarkan    uraian  diatas  bahwa  lemahnya  posisi  konsumen  jasa  kelistrikan  di  Indonesia, adalah imbasnya dari atmosfir perlindungan konsumen di Indonesia  yang juga masih lemah. Masalah perlindungan konsumen yang dihadapi selama ini terutama karena tidak adanya keseimbangan posisi konsumen  dan  pelaku  usaha,  sehingga  untuk  menciptakan  kesimbangan  tersbut  diperlukan pemberdayaan  konsumen  dengan  cara  menegakkan  hak-hak  konsumen  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  usaha  apa  pun  yang  dilakukan  dalam rangka  perlindungan  konsumen  ini  tidak  lepas  dari  penegakan  peraturan  tentang  perlindungan konsumen.  Mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen,  konsumen  berhak  memilih  upaya  hukum hukum yang dapat dilakukan konsumen pengguna jasa listrik apabila dirugikan oleh PT.PLN dalam pemanfaatan  jasa  tenaga  listrik.  UUPK  sendiri  telah  mengatur  apabila  konsumen  memilih menyelesaikan sengketanya melalui peradilan umum ataupun melalui Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen  (BPSK).  Tetapi  UUPK  belum  mengatur  tentang  bentuk  ganti  kerugian,  UUPK  hanya mengatur  upaya  penyelesaian  sengketa.  Sedangkan  Undang-Undang  Ketenagalistrikan  maupun Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  tentang  ketenagalistrikan  telah  mengatur  dengan  jelas  tentang hak-hak konsumen pengguna jasa listrik maupun bentuk ganti kerugian PT. PLN terhadap konsumen pengguna jasa listrik yang mengalami pemadaman listrik tersebut.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Simpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  permasalahan  jurnal  ini,  maka  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. PT.  PLN  belum  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  PT.  PLN  yang  telah dirugikan dalam pemanfaatan jasa listrik.
2. PT.  PLN  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  penyedia  jasa  listrik  kurang  memberikan informasi  kepada  konsumen  tentang  hak-hak  nya  dalam  penggunaan  jasa  listrik  sehingga  dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen.
3. Dalam  menyelesaikan  sengketa  antara  PT.  PLN  dengan  konsumen  dapat  diselesaikan  melalui peradilan umum ataupun melalui Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen (BPSK) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UUPK).
4. Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  jasa  listrik  seperti  pemberian  ganti  rugi  belum dilakukan  oleh  PT.  PLN,  mengingat  PT.  PLN  telah  melakukan  pemadaman  listrik  yang menyebabkan kerugian pada konsumen jasa listrik.

## b. Saran Tindak Lanjut
Setelah menarik kesimpulan, maka saya mengajukan saran sebagai berikut :
1. Hendaknya  PT.  PLN  memberikan  informasi  kepada  konsumen  apabila  akan  melakukan pemadaman listrik. Sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.
2. Bagi  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggunakan  upaya  damai  terlebih  dahulu  sebelum menggunakan  upaya  hukum  melalui  lembaga  peradilan  sebagai  upaya  terakhir  dalam menyelesaikan sengketa.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul  Halim  Barkatullah, Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Kajian  Teoritis  dan  Perkembangan Pemikiran) , Nusa Media, Bandung, 2008. Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta 2006. Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, 1998. Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika,Jakarta, 2008. F. Suryatmo, Dasar-Dasar Tenaga Listrik, PT. Citra Adhiyatsa, 2002.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani ,  Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen, Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,   Bandung, 2006.
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakkan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013. WEBSITE www.detik.com tanggal 17 Juli 2013 www.medanbagus.com tanggal 20 September 2013 www.metrotvnews.com tanggal 20 September 2013 www.opini.co.id tanggal 10 Juni 2013 www.republika.com tanggal 16 Juni 2014