## Artikel

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua
Umirul Ham 1* and Hielda Octaviani 1
1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada
* Korespondensi : umirul.ham@mail.ugm.ac.id
Abstract: Papua gets a position as a region with special autonomy status with the aim of providing welfare  and  justice  based  on  Law  no.  21  of  2001  and  renewed  again  by  Law  no.  2  of  2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province and amendments to Perpu Number 1 of 2008. This paper aims to find out how the  Human  Development Index  (HDI)  can improve  welfare  in  Papua through  special  autonomy policies. . This study uses a literature review research method or literature study, which contains theories relevant to research problems to analyze related to the Otsus policy in Papua to improve welfare through increasing HDI. The type of data used in this study is secondary data, with data taken  from various  books  and  scientific  papers  related to  asymmetric  decentralization and  other materials sourced from the internet. The results of the study found that the Human Development Index (HDI) contained 3 main indicators, namely health indicators, education levels and economic indicators. This measurement uses three basic dimensions, namely: a long and healthy life (a long and  healthy  life),  knowledge  (knowledge),  and  a  decent  standard  of  living  (decent  standard  of living) has not increased significantly and Papua remains as an area with The lowest HDI of the average of 34 provinces in Indonesia.
Keywords: Special Autonomy, Welfare, Human Development Index
Abstrak: Papua  mendapatkan  kedudukan  sebagai daerah  dengan  status  otonomi khusus  dengan bertujuan  untuk  memberikan  kesejahteraan  dan  keadilan  berdasarkan  Undang-undang  No.  21 Tahun 2001 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  dan perubahan atas Perpu Nomor 1 tahun 2008. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  di  Papua  melalui kebijakan otonomi khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian untuk menganalisis terkait dengan kebijakan Otsus di Papua dapat meningkatkan  kesejahteraan melalui peningkatan IPM. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, dengan data  yang diambil dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan desentralisasi asimetris serta bahan lain  yang  bersumber  dari  internet.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  terdapat  3  indikator  utama,  yaitu  indikator  kesehatan,  tingkat  pendidikan  dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living) tidak terlalu meningkat secara signifikan dan Papua tetap berada sebagai daerah dengan IPM paling rendah dari rata-rata 34 Provinsi di Indonesia.
Keywords: Otonomi Khusus, Kesejahteraan, Indeks Pembangunan

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua

## 1. Pendahuluan
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  di  Papua  melalui  kebijakan  otonomi  khusus. Seperti  yang  diketahui  bahwa  Papua  mendapatkan  kedudukan  sebagai  daerah  dengan status  desentralisasi  asimetris  dan  pemberlakuan  dari  desentralisasi  asimetris  salah satunya adalah daerah yang memiliki SDA yang tinggi dengan bertujuan agar memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dan daerah, tetapi timbul sebuah pertanyaan mengapa  Papua  tetap  memiliki  Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  rendah?.  Sehingga diharapkan  dalam  penulisan  ini    mampu  menjawab  terkait  pertanyaan  tersebut  dengan melihat  dampak dari  kebijakan  otonomi  khusus  di Papua  apakah  mampu meningkatkan IPM untuk kesejahteraan di Papua. Kebijakan otonomi khusus yang muncul dari kebijakan desentralisasi merupakan sebuah bagian yang muncul dari bentuk tuntutan reformasi pada tahun  1999.  Sejak  diberlakukannya  desentralisasi  dan  dibagikannya  otonomi  daerah, masyarakat lokal memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik.  Dalam  perkembangannya  selama  lebih  1  tahun,  individu  dan  kelompok masyarakat  lokal  menemukan  eksistensinya  dalam  konstelasi  politik  lokal  di  wilayah mereka masing-masing (Fachruddin, 2016). Salah satu aspek yang penting dalam otonomi daerah merupakan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan,  penggerakan,  dan  pengawasan  dalam  pengelolaan pemerintah  daerah  dalam  penggunaan  sumber  daya  pengelolaan  dan  memberikan pelayanan yang prima bagi publik (Widjaja, 2008).
Aniek dan agung (Juliarini & Hatmoko, 2020), dalam penelitiannya pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di tanah Papua mengungkapkan bahwa  diantara  kedua  provinsi  yang  ada  di  Papua,  otonomi  khusus  memiliki  arah hubungan yang positif dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Setiap penambahan dana  Otsus  Papua  memberikan  pengaruh  kepada  indeks  pembangunan  manusia,  IPM Papua  mengalami  peningkatan,  meskipun  peningkatan  tersebut  sangat  kecil.  Hal  ini disebabkan  oleh  faktor  geografis,  demografi,  sosiologi,  maupun  kebijakan  pemerintah daerah setempat. Setiap penambahan yang diterima oleh provinsi tersebut meningkatkan IPM sebesar 0,001, sementara di Provinsi Papua Barat meningkatkan IPM 0,002.
Wiwie  (Iryanti  et  al.,  2014),  melakukan  studi  penelitian  tentang  dampak  otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua di distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan otonomi khusus  terhadap  kesejahteraan  orang  asli  Papua  cukup  berdampak  terhadap  orang  asli Papua,  dikarenakan  berdasarkan  hasil  analisis  data  menunjukkan,  (1)  koefisien  regresi dampak otonomi khusus terhadap kesejahteraan orang asli Papua adalah skala 0,689. (2) koefisien korelasi otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua sebesar 0,345 dan koefisien determinasi sebesar 0,119 atau 11,9%. Supriyatin dan Pabendon (Supriytin; Pabendon, 2018), dalam penelitian yang dilakukan terhadap analisis dampak pelaksanaan otonomi khusus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika.  Menunjukkan  hasil  bahwa  rata-rata  pelaksanaan  otonomi  khusus  yang  ada  di Papua terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua di Kabupaten Mimika adalah 54;37%. Artinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua di kabupaten Mimika sudah cukup baik.
Dalam sebuah kajian yang dikutip dari Pasific Pos.com tentang perkembangan IPM Papua selama 10 tahun menjelaskan bahwa IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pada dasarnya IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat ( a long and healthy life ), pengetahuan ( knowledge ), dan standar hidup layak (decent  standard  of  living).  IPM  sendiri  merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk melihat  perkembangan  pembangunan  dalam  jangka  panjang.  Untuk  melihat  kemajuan

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua
pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.
Papua dalam perkembangannya diberikan sebuah kebijakan oleh Pemerintah dengan daerah  sebagai  status  otonomi  khusus  dengan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001  dan diperbaharui  kembali  dengan  UU  No.  2  Tahun  2021  tentang  perubahan  Kedua  atas Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua ini di latar belakangi oleh faktor belum berhasilnya Pemerintah dalam memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak- hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatinkan. Malahan, sebagian di antara mereka masih hidup di zaman batu. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaran hak-hak  asasi  manusia  dan  pengingkaran  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  (Iryanti  et al., 2014).
Undang-undang  No.  2  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada pasal 1 angka 2    menyatakan  bahwa  Otonomi  Khusus  adalah  kewenangan  khusus  yang  diakui  dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Pemberlakuan otonomi khusus kepada Papua dengan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun  2001 tidak  lahir  begitu  saja, melainkan  sebagai  suatu  fokus  dari  produk  sejarah, dimana  Undang-undang  ini  lahir  sebagai  upaya  penyelesaian  konflik  dalam  konteks penegakan  hukum,  HAM  dan  Demokrasi.  Undang-undang  ini  dijadikan  sebagai  jalan keluar  untuk  menciptakan  ketenangan  bagi  rakyat  Papua  yang  ingin  merdeka  dan melepaskan  diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  yang  sebelumnya rakyat  Papua  menggunakan  sebuah  tindakan  kekerasan  atau  separatis  untuk  mencapai tujuannya  yaitu  menuntut  kemerdekaannya  dari  Negara  Indonesia  sehingga  kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan istimewa untuk Papua yaitu dijadikan sebagai daerah  dengan  status  otonomi  khusus  agar  Papua  dapat  mengatur  dan  mengelola kepentingannya berdasarkan aspirasi dari masyarakat.
Undang-undang  tentang  otonomi  khusus  untuk  Papua  ini  juga  sekaligus  dijadikan sebagai sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat yang  ada  di  Papua  dengan  bersifat  adil.  Dalam  peningkatan  kesejahteraan  untuk masyarakat itu sendiri penulis akan melihatnya dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang  ada  di  Papua  melalui kebijakan  otonomi  khusus yang  dijalankan  oleh  Pemerintah Provinsi.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Papua  berdasarkan  data  dari  (Badan Pusat  Statistik,  2021b)  pada  tahun  2021  Papua  memiliki  nilai  IPM  sebesar  60,62  yang lebih rendah daripada nilai IPM rata-rata di Indonesia dari 34 Provinsi yaitu 72,29. IPM merupakan  indikator  penting  untuk  mengukur  bagaimana  tingkat  kesejahteraan masyarakat  atau  keberhasilan  dalam  upaya  membangun  kualitas  hidup  manusia masyarakat/penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu  indikator  kesehatan,  tingkat  pendidikan  dan  indikator  ekonomi.  Pengukuran  ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang  layak.  Ketiga  indikator  tersebut  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Selain  juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  seperti ketersediaan  kesempatan  kerja,  yang  pada  gilirannya  ditentukan  oleh  banyak  faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.
Dana  Otonomi  khusus  untuk  Papua  sebesar  8,5  triliun  untuk  tahun  2022,  dikutip dalam  artikel  berita  (Masitoh,  2021b)  pengalokasian  dana  otonomi  khusus  untuk Papua dibagi  menjadi  dua  pengalokasian,  yaitu  untuk  dana  Otsus  Spesific  Grant  akan dianggarkan  sebesar  Rp  4,72  triliun.  Nantinya  dana  tersebut  akan  digunakan  untuk membiayai urusan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk dana  Otsus  Block  Grant  akan  dianggarkan  sebesar  Rp  3,78  triliun.  Dana  tersebut  akan

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua
digunakan  untuk  pembangunan,  pemeliharaan,  dan  pelaksanaan  pelayanan  publik, peningkatan  kesejahteraan  Orang  Asli  Papua  (OAP), penguatan  lembaga  adat,  serta  hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.
Pengalokasian  dana  Otsus  untuk  Papua  yang  sebesar  itu  seharusnya  dapat meningkatkan  kesejahteraannya  melalui  IPM  namun  telah  beberapa  tahun  Papua  tetap berada diperingkat terakhir dari 34 Provinsi di Indonesia, maka masalah tersebutlah yang telah menjadi kefokusan pemerintah untuk dapat meningkatkan IPM yang ada di Papua melalui  kebijakan  dari  otonomi  khusus.  Diketahui  bahwa  Papua  merupakan  kepulauan yang  besar  dan  memiliki  sumber  kekayaan  alam  yang  melimpah  namun  sangat memprihatinkan  karena  dari  sumber  kekayaan  tersebut  tidak  dikelola  dengan  baik sehingga Papua masih saja mengalami kesenjangan sosial dari masyarakatnya, sehingga berdasarkan latar belakang di atas yang membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia di  Papua  berdasarkan  kebijakan  dari  otonomi  khusus  untuk  kesejahteraan  masyarakat, maka  penulis  menentukan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  bagaimana  Papua meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM dari kebijakan otonomi khusus.

## 2. Metode Penelitian
Metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  kajian  pustaka  atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian untuk menganalisis terkait dengan kebijakan Otsus di Papua dapat meningkatkan kesejahteraan melalui  peningkatan  IPM.  Dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis mengapa Papua menjadi Provinsi dengan IPM rendah  meski memiliki SDA yang tinggi. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan desentralisasi asimetris serta bahan lain yang bersumber dari internet.

## 3. Studi Literatur
3.1 Otonomi khusus
Istilah  Otonomi  Khusus  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  kata  "otonomi"  dan  "khusus." Istilah  "otonomi"  dalam  Otonomi  Khusus  haruslah  diartikan  sebagai  kebebasan  bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih  besar  untuk  berpemerintahan  sendiri,  mengatur  penegakan  hukum  dan  ketertiban masyarakat,  mengatur  dan  mengelola  segenap  sumber  daya  yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan  nasional  (Mayalibit,  2013).  Otonomi  khusus  merupakan  kekhususan  yang diperoleh  oleh  daerah-daerah  yang  memiliki  sentimen  kesejarahan  yang  membedakan dengan  daerah  lain,  sentimen  kesejarahan  ini  kemudian  diikuti  oleh  rasa  loyalitas  yang tinggi pada divisi sosial dalam suatu teritorial secara kuat (Yosmardin dan Ramses, 2008). Pada  dasarnya  otonomi  khusus  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  Provinsi Papua merupakan sebuah kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kewenangan  yang  diberikan  ini berarti pula, kewenangan untuk memerdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat  Papua  termasuk  memberikan  peran  yang  memadai  bagi  orang-orang  asli Papua.  Otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua  sendiri  diberikan  melalui  Undang-undang No.  21  Tahun  2001  dan  diperbaharui  kembali  dengan  UU  No.  2  Tahun  2021  tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan perubahan atas Perpu Nomor 1 tahun 2008.
Menurut  Supriyatin  dan  Tharsisius  (Mayalibit,  2013) Otonomi  Khusus  bagi Papua harus diartikan secara benar, jelas, dan tegas sejak awal karena telah terbentuk berbagai

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua
pemahaman/persepsi  yang  berbeda-beda  bahkan  negatif  mengenai  Otonomi  Khusus  di kalangan  rakyat  Papua.  Pengalaman  pahit  yang  dialami  oleh  rakyat  Papua  dalam  masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, yang juga memperlakukan daerah Papua sebagai suatu  daerah  otonomi,  telah  membuat  rakyat  Papua  sudah  tidak  percaya  lagi  terhadap Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Otonomi khusus bagi Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Papu untuk mengatur  masyarakat  sesuai  prakarsa  masing-masing  berdasarkan  aspirasi  dari masyarakat  Papua.  Pemberian  kewenangan  tersebut  dilakukan  agar  penyelenggaraan pembangunan  Papua  dapat  memenuhi  rasa  keadilan,  mempercepat  tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia (HAM) Papua, khususnya masyarakat adat Papua.
Kebijakan  dari  otonomi  khusus  tentunya  memiliki  dampak  yang  sangat  signifikan bagi  Papua,  menurut  Iryanti  tentang  dampak  dari  kebijakan  otonomi  khusus  ialah pengaruh  yang  kuat  yang  mengakibatkan  keadaan  positif  atau  negatif  mengenai  suatu kebijakan  otonomi  khusus  dimana  adanya  kewenangan  yang  diberikan  pusat  kepada daerah  untuk  mengurusi  daerahnya  guna  lebih  meningkatkan  kemandirian  daerahnya, memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  hak  -  hak  dasar  orang  asli  Papua  serta pemberdayaannya  secara  strategis  dan  mendasar,  mengadakan  partisipasi  rakyat  dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan, membangun dan mengarahkan masyarakat untuk mengelola kekayaannya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di daerah Papua (Adam et  al.,  2019)  Dampak  kebijakan  ini  ditujukan  kepada  keberlangsungan  kehidupan masyarakat yang mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk itu di buatnya keputusan ini  yaitu  suatu  kebijakan  yang  di  rasa  mampu  membantu  membenahi  kehidupan masyarakat Asli Papua yang mencakup di dalamnya berbagai bentuk dampak kebijakan otonomi  khusus  ini  yaitu  bentuk  regulatory  ,  bentuk  distributive  dan  bentuk  constituent (Iryanti et al., 2014).
Papua  sebagai bagian  Negara  Republik  Indonesia telah  diberikan  Otonomi  Khusus berdasarkan  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001  dan diperbaharui  kembali  dengan  UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan perubahan atas Perpu Nomor 1 tahun 2008. Alasan otonomi khusus adalah bahwa pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam Tanah  Papua  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  guna  meningkatkan  standar  hidup penduduk pribumi. Akibatnya terjadi kesenjangan yang cukup besar antara Papua dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu tujuan Otonomi Khusus adalah untuk membantu Papua dan warga Papua menikmati standar hidup serta kesempatan seperti daerah lainnya di Indonesia Juliarini, 2020 (dalam Worl Bank & Australia Indonesia Patnership 2009).
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2021  Pemerintah  akan  menyalurkan dana  Otonomi  Khusus  untuk  Papua  sebesar  8,5  triliun  yang  akan  dialokasikan  untuk kesejahteraan di Papua, pengalokasian dana otonomi khusus untuk Papua dibagi menjadi dua pengalokasian, yaitu untuk dana Otsus Spesific Grant akan dianggarkan sebesar Rp 4,72  triliun.  Untuk  dana  Otsus  Block  Grant  akan  dianggarkan  sebesar  Rp  3,78 triliun(Peraturan Pemerintah RI, 2021).
3.2. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  sebuah  penjelasan  mengenai bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil  pembangunan  dalam  memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM pertama kali diperkenalkan oleh United National Devolopment Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara  berkala  dalam  laporan  tahunan  Human  Development  Report  (HDR).  Indeks Pembangunan Manusia sendiri dibentuk oleh (tiga) dimensi dasar: pertama, umur panjang dan hidup sehat. Kedua, pengetahuan. Ketiga, standar hidup layak. Pada dasarnya IPM,

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua
merupakan  suatu  indikator  penting  untuk  mengukur  keberhasilan  dalam  upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM juga dapat menentukan peringkat  atau  level  pembangunan  di  suatu  wilayah.  Bagi  Indonesia  sendiri  IPM merupakan  data  strategis  karena  selain  sebagai  ukuran  kinerja  pemerintah,  IPM  juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). (Badan Pusat Statistik, 2021b).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living) (Fani, 2020).
1) Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir  (UHH)  yaitu  jumlah  tahun  yang  diharapkan  dapat  dicapai  oleh  bayi yang  baru  lahir  untuk  hidup,  dengan  asumsi  bahwa  pola  angka  kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.
2) Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama  Sekolah.  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  adalah  rata-rata  lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
3) Standar  hidup  yang  layak  digambarkan  oleh  pengeluaran  per  kapita disesuaikan,  yang  ditentukan  dari  nilai  pengeluaran  per  kapita  dan  paritas daya  beli  (purchasing  power  parity).  IPM  dihitung  berdasarkan  rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran.
Penghitungan  ketiga  indeks  ini  dilakukan  dengan  melakukan  standardisasi  dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks (Fani, 2020). Luasnya wilayah,  keberagaman  kekayaan  alam,  dan  keindahan  yang  dimiliki  tanah  Papua  tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Menurut BPS (2017), Provinsi Papua memiliki kepadatan  penduduk  sebesar  10  jiwa/km2  pada  tahun  2015.  kepadatan  penduduk  ini sungguh  bertolak  belakang  dengan  Pulau  Jawa  yang  memiliki  kepadatan  penduduk sebesar 19.872 jiwa/km2 pada tahun yang sama. Rendahnya kepadatan penduduk di Papua dipercaya sebagai salah satu faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan SDA yang ada. Selain itu, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Provinsi Papua juga dapat menjelaskan alasan Provinsi Papua masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia (Alfiantsyah, Sultan; Prasetya, n.d.)

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Kebijakan Otonomi Khusus Papua
Undang-undang  No.  2  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada pasal 1 angka 2    menyatakan  bahwa  Otonomi  Khusus  adalah  kewenangan  khusus  yang  diakui  dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Undang-undang  Nomor  21  tahun  2001  telah  mengamanatkan  Papua  menjadi  daerah dengan status Otonomi khusus kemudian diubah dalam Perpu Nomor 1 tahun 2008 dan diperbaharui  kembali  dengan  UU  No.  2  Tahun  2021  tentang  perubahan  Kedua  atas Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua. Alasannya adalah bahwa “pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam tanah Papua belum dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan standar hidup penduduk secara optimal guna meningkatkan standar hidup penduduk pribumi, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara Papua dengan daerah-daerah lainnya, seta pelanggaran hak-hak dasar penduduk Papua”. Oleh karena itu tujuan Otonomi Khusus adalah untuk membantu Papua

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua
dan  warga  Papua  menikmati  standar  hidup  serta  kesempatan  seperti  daerah  lainnya  di Indonesia (World Bank & Australia Indonesia Patnership 2009).
Kebijakan otonomi khusus di Papua akan memiliki dampak dan memiliki pengaruh yang  kuat  untuk  mengakibatkan  keadaan  positif  atau  negatif  mengenai  suatu  kebijakan otonomi khusus dimana adanya kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengurusi  daerahnya  guna  lebih  meningkatkan  kemandirian  daerahnya,  memberikan pengakuan  dan  penghormatan  hak  -  hak  dasar  orang  asli  Papua  serta  pemberdayaannya secara  strategis  dan  mendasar,  mengadakan  partisipasi  rakyat  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  pemerintahan,  membangun  dan  mengarahkan  masyarakat untuk  mengelola  kekayaannya  sebagai  upaya  memenuhi  kebutuhan  dasar,  dan mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  khususnya  di  daerah  Papua. Dampak  kebijakan  ini  ditujukan  kepada  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  yang mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk itu dibuatnya keputusan ini yaitu suatu kebijakan yang dirasa mampu membantu membenahi kehidupan masyarakat Asli Papua yang mencakup di dalamnya berbagai bentuk dampak kebijakan otonomi khusus ini yaitu bentuk regulatory , bentuk distributive dan bentuk constituent (Iryanti, 2014). Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  realisasi  dari  kebijakan  otonomi  khusus  di Papua  akan  berfokus  kepada  kesejahteraan  masyarakat,  dikutip  dari  media  Online kemnkeu.go.id  bahwa  “Sinergi  pemerintah  pusat  dan  daerah  terus  dilakukan  untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik agar dapat menyejahterakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen pemerintah ini diwujudkan melalui RUU Perubahan Kedua Undang-undang  (UU)  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  (Otsus)  Papua yang telah disetujui DPR pada Rapat Paripurna, Pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU  Nomor  21  tahun  2001  ini  merupakan  upaya  bersama  yang  merupakan  wujud komitmen  Pemerintah,  DPR  RI,  dan  juga  DPD  RI  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Tito  Karnavian  sebagai  perwakilan  pemerintah” (www.kemenkeu.go.id).  Artinya  bahwa  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat  dan  daerah  adalah  semata-mata  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di Papua.
Namun  pendapat  lain  dari  Anggota  Panitia  Khusus  (Pansus)  Otsus  Papua  DPR  RI Guspardi  Gaus  yang  dikutip  dari  media  online  dpr.go.id  menyatakan  bahwa  “dana pemerintah  pusat  yang  dikucurkan  untuk  Papua  (Papua  dan  Papua  Barat)  belum berpengaruh  signifikan  dalam  berbagai  sektor  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan mengatasi  kesenjangan  di  tanah  Papua.  Artinya  sudah  lebih  Rp  1000  triliun  dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Tetapi kenyataannya belum berhasil menciptakan percepatan pembangunan Papua dalam berbagai sektor” (Panitia Khusus DPR-RI, 2021).
Pendapat di atas telah menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua melalui kebijakan otonomi khusus mengalami banyak permasalahan, dan permasalahan yang paling krusial dialami oleh Papua adalah percepatan pembangunan dalam berbagai sektor, sehingga kemudian hal  tersebutlah  yang  menyebabkan  tingkat  kesejahteraan  yang  terjadi  di  Papua  sedikit lamban. Masalah lain yang dialami oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua  adalah  terkait  masalah  tentang  konflik  yang  masih  saja  sering  terjadi  di  Papua, dikutip dari bem.feb.ugm.ac.id menyatakan bahwa “Konflik yang membunuh belasan jiwa di  Distrik  Nduga,  Papua  pada  akhir  tahun  2018  menjadi  ‘alarm’  pemerintah  dalam membangun Provinsi Papua. Dengan membawa pola pikir mengenai pembangunan yang mayoritas  difokuskan  pada  perbaikan  infrastruktur  penunjang  kegiatan  ekonomi, masyarakat  adat  Papua  merasa  ‘termarjinalkan’.  Pihak-pihak  yang  tidak  puas,  seperti OPM (Operasi Papua Merdeka), muncul karena didorong oleh kecemburuan sosial akibat ketimpangan dan diskriminasi antara pembangunan di wilayah timur dan barat. Menurut budayawan  Selo  Sumarjan,  sejatinya  pembangunan  Papua  harus  mengutamakan

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua
pembangunan  dalam  sisi  kemanusiaan,  namun  tidak  melupakan  aspek-aspek  fisik  yang akan dibangun secara beriringan”(Alfiantsyah, Sultan; Prasetya, n.d.).
Permasalahan-permasalahan  yang  dialami  Papua  dalam  sejarahnya  sebagai  daerah dengan  status  otonomi  khusus  sangat  memprihatinkan  dilihat  dari  banyaknya  kasus tentang  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  di  sana,  hal  tersebut  dipicu  oleh  kecemburuan sosial  yang  terjadi  sehingga  menyebabkan  konflik  karena  pembangunan  yang  tidak merata. Hal tersebut diakibatkan karena lokasi geografis yang dimiliki Papua sangat luas sebesar  319.036  km²  atau  hampir  tiga  kali  luas  Pulau  Jawa.  Kemudian  hal  tersebutlah menjadi kefokusan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan di Papua.
Permasalahan  di  atas  terkait  dengan  Kebijakan  Otonomi  Khusus  di Papua,  penulis akan berfokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk kemudian dapat melihat pencapaian  kesejahteraan  yang  ada  di  Papua  dalam  Sudut  pandang  IPM  yang  telah menjadi prioritas Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua.

## 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  terdapat  3  indikator  utama,  yaitu  indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi  dasar,  yaitu:  yaitu  umur  panjang  dan  hidup  sehat  ( a  long  and  healthy  life ), pengetahuan  ( knowledge ),  dan  standar  hidup  layak  ( decent  standard  of  living ).  Ketiga indikator tersebut  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain. Selain  juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  seperti  ketersediaan  kesempatan  kerja, yang  pada  gilirannya  ditentukan  oleh  banyak  faktor,  terutama  pertumbuhan  ekonomi, infrastruktur  dan  kebijakan  pemerintah.  Ketiga  indikator  dari  IPM  ini  akan  mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan di Papua melalui kebijakan Otonomi khusus.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2021  Pemerintah  akan  menyalurkan dana  Otonomi  Khusus  untuk  Papua  sebesar  8,5  triliun  yang  akan  dialokasikan  untuk kesejahteraan di Papua, pengalokasian dana otonomi khusus untuk Papua dibagi menjadi dua pengalokasian, yaitu untuk dana Otsus Spesific Grant akan dianggarkan sebesar Rp 4,72 triliun. Untuk dana Otsus Block Grant akan dianggarkan sebesar Rp 3,78 triliun. Dikutip dari media online nasional.kontan.co.id tentang penyaluran dana otsus untuk Papua dari pemerintah berdasarkan UU No. 2 tahun 2021 menyatakan bahwa “Pemerintah akan menyalurkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat. Penyaluran dana otsus tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2021. Pada UU tersebut, pemerintah bersama DPR sepakat untuk menaikkan plafon dana otsus Papua. Dana untuk otsus Papua dan Papua Barat ini akan dianggarkan sebesar Rp 8,5 triliun dalam Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  2022,  naik  12,6%  dibandingkan dalam  outlook  APBN  2021  sebesar  Rp  7,6  triliun.  Selain  itu,  Pada  UU  tersebut, penggunaan dana otsus Papua berbasis pada kinerja. Anggaran sebesar 1,25% dari plafon DAU  tersebut  ditujukan  untuk  pendanaan  pendidikan,  kesehatan,  dan  pemberdayaan ekonomi masyarakat. Besaran untuk belanja pendidikan paling sedikit sebesar 30% dan belanja  kesehatan  20%,  juga    sebagai  informasi  pada  tahun  2022,  pemerintah  akan menganggarkan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD)  sebesar  Rp  770,4  triliun” (Masitoh, 2021)
Penyaluran  dana  otsus  ini  seharusnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan  di  Papua melalui peningkatan IPM berdasarkan kebijakan dari otsus. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua  merilis  secara  umum,  pembangunan  manusia  Papua  terus  mengalami  kemajuan selama periode 2010 hingga 2019, akan tetapi pada tahun 2020 IPM Papua menurun dari 60,84 pada tahun 2019 menjadi 60,44 pada tahun 2020. Pertumbuhan pada periode 2019- 2020  turun  sebesar  -0,66  persen  dan  di  tahun  2021  60,62 yang  artinya  bahwa  selama  2 tahun  IPM  Papua  terus  menurun,  walaupun  di  periode  2020-2021  naik  sebanyak  0,18 persen tetapi tetap mengalami penurunan dari periode 2019. Pada dasarnya IPM dibentuk

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua
oleh  tiga  dimensi  dasar  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.

## 4.2.1 Umur Panjang Dan Hidup Sehat (A Long And Healthy Life)
Angka  harapan  hidup  didefinisikan  sebagai  rata-rata  perkiraan  banyak  tahun  yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Dikarenakan untuk memiliki umur panjang, haruslah seseorang  memiliki  kesehatan  yang  lebih  baik.  Pembangunan  manusia  memperluas pilihan-pilihan  manusia  dengan  masyarakat  berumur panjang. Proksi  umur  panjang  dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia merupakan indikator harapan hidup saat lahir (Gabrela et al., 2020).
Angka harapan hidup tersebut digunakan untuk mencerminkan usia. Maksimum yang diharapkan  seseorang  untuk  dapat  bertahan  hidup.  Pada  dasarnya,  angka  harapan  hidup merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mengukur panjang umur. Panjang umur seseorang  berkaitan  dengan  seberapa  jauh  masyarakat  atau  negara  dalam  penggunaan sumber daya yang ada dan tersedia dalam usaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya.  Selama  periode  2016  hingga  2021,  Papua  berhasil  meningkatkan  umur harapan  hidup  saat  lahir  sebesar  1,2,  meskipun  peningkatan  tersebut  ada,  namun  hal tersebut belum terlalu signifikan. Pada tahun 2020 tingginya angka umur harapan hidup di Papua berada pada 65,79 tahun dan kemudian pada tahun 2021 hanya memiliki 66,14 yang  artinya  pada  tahun  2021  angka  harapan  hidup  di  Papua  meningkat  sebesar  0,35. berikut tabel 1 yang menunjukkan data umur panjang dan hidup sehat dari 2016-2021:
Tabel 1. Umur panjang dan hidup sehat dari tahun 2016-2021
No Tahun Jumlah 1. 2016 65,12 Tahun 2. 2017 65,14 Tahun 3. 2018 65,36 Tahun 4. 2019 65,65 Tahun 5. 2020 65,79 Tahun 6. 2021 66,14 Tahun
Tabel  di  atas  menggambarkan  bahwa  angka  harapan  hidup  setiap  tahunnya meningkat dan telah menunjukkan bahwa untuk fasilitas kesehatan yang telah diberikan oleh Pemerintah cukup signifikan bagi masyarakat Papua karena dari fasilitas kesehatan tersebut masyarakat dipermudah dalam mengontrol kesehatan mereka. Dikutip dari media kompas.com  menyatakan  bahwa  “pada  dasarnya  seseorang  dapat  bertahan  hidup  lebih lama jika masyarakatnya bisa hidup lebih lama jika manusia tersebut sehat. Apabila dia merasa  sakit,  maka  dia  harus  mengatur  untuk  membantu  mempercepat  kesembuhan dengan  cara  datang  ke  fasilitas  kesehatan  sehingga  dapat  bertahan  hidup  lebih  lama” (Pratama, 2020). Dikarenakan hal tersebutlah, pembangunan manusia belum berhasil atau sukses  apabila  pemanfaatan  sumber  daya  masyarakat  tidak  diarahkan  pada  pembinaan kesehatan  agar  dapat  mencegah  warga  meninggal  lebih  awal  dari  yang  seharusnya. Sehingga kemudian kefokusan pemerintah di tahun selanjutnya agar dapat memanfaatkan sumber dana dari otsus untuk kembali meningkatkan fasilitas kesehatan lagi di Papua.

## 4.2.2 Pengetahuan (Knowledge)
Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)  yaitu  membangun  SDM  pekerja  keras  yang  dinamis,  produktif,  terampil, menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  didukung  dengan  kerja  sama  industri  dan

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua
talenta  global.  Arah  pembangunan  SDM  tersebut  merupakan  satu  dari  tujuh  agenda pembangunan  nasional  2020-  2024  yaitu  meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak  generasi  penerus  bangsa  yang  sehat,  cerdas,  adaptif,  inovatif,  terampil,  serta berkarakter (Badan Pusat Statistik, 2021b).
Indeks  Pembangunan  Manusia  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  unsur  dari  Ilmu Pengetahuan  dari  masyarakatnya.  Pengetahuan  dalam  hal  ini  merupakan  tingkat pendidikan  yang  merupakan  unsur  yang  paling  mendasar  dari  pembangunan  manusia. Martabat  manusia  akan  jauh  lebih  meningkat  jika  manusia  tersebut  memiliki  tingkat pengetahuan yang memadai. Bahkan pada dasarnya tingkat pengetahuan yang tinggi akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan karena masyarakat bisa memanfaatkan sumber  daya  alam  secara  signifikan.  Pembangunan  manusia  sendiri  belum  berhasil mencapai kata baik apabila tingkat pengetahuan belum memadai. Dimensi pengetahuan pada  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dibentuk  oleh  dua  indikator  yang  saling mempengaruhi,  yaitu  Harapan  lama  sekolah  dan  rata-rata  lama  sekolah.  Dua  indikator inilah  yang  kemudian  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Berikut  tabel  yang menunjukkan  data  pendidikan  di  Papua  berdasarkan  dua  indikator  HLS  dan RLS  tahun 2016-2021(Badan Pusat Statistik, 2021a):
1) Harapan lama sekolah
Tabel 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) No Tahun Harapan lama sekolah (HLS) 1. 2016 10.23 2. 2017 10.54 3. 2018 10,83 4. 2019 11,05 5. 2020 11,08 6. 2021 11,11
Selama periode 2016 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah di Papua telah meningkat sebesar  0,88  per  tahun.  Meningkatnya  Harapan  Lama  Sekolah  menunjukkan  semakin banyak penduduk yang bersekolah. Bahkan pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Papua  telah  mencapai  11,11  yang  berarti  bahwa  penduduk  memiliki  peluang  untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMA kelas 2.
2) Rata-rata lama sekolah
Table 3 . Rata-rata Lama Sekolah (RLS) No Tahun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 1. 2016 6,15 2. 2017 6,27 3. 2018 6,52 4. 2019 6,65 5. 2020 6,69 6. 2021 6.76

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua
Rata-rata Lama Sekolah di Papua selama tahun 2016-2021 meningkat sebesar 0,61. Pada  tahun  2021  mencapai  sebesar  6,76.  Tabel  di  atas  juga  telah  menunjukkan  bahwa indikator pendidikan di Papua berdasarkan data dari BPS antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah setiap tahunnya cukup meningkat, namun hal tersebut ternyata tidak menunjukkan  bahwa  IPM  Papua  dapat  menyaingi  provinsi-provinsi  lain  di  Indonesia, pasalnya  bahwa  indikator  pendidikan  Papua  tetap  berada  paling  bawah  dari  rata-rata pendidikan provinsi di Indonesia dari 34 provinsi. Harapan lama sekolah rata-rata dari 34 provinsi  adalah  sebanyak  13,08  dan  angka  rata-rata  lama  sekolah  dari  34  provinsi sebanyak 8,10.
Data  tentang  tingkat  penyelesaian  pendidikan  menurut  jenjang  pendidikan SD/SMP/SMA  juga  telah  menunjukkan  bahwa  Papua  adalah  daerah  yang  tingkat pendidikannya  paling  rendah  dari  34  provinsi  di  Indonesia,  berikut  tabel  jenjang pendidikan periode 2016-2021 Papua dan rata-rata dari 34 Provinsi di Indonesia:
Tabel 4. Jenjang Pendidikan dari Rata-rata 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021
No Tahun Papua Indonesia SD SMP SMA SD SMP SMA 1. 2016 56,66 54,82 35,69 93,88 83,76 57,47 2. 2017 74,18 57,85 33,82 95,25 84,74 57,71 3. 2018 71,83 57,19 29,56 94,68 57,19 61,84 4. 2019 73,07 59,31 27,44 95,48 85,23 58,33 5. 2020 78,40 65,75 30,92 96,00 87,89 63,95 6. 2021 78,43 66,06 32,95 97,37 88,88 65,94
Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk Papua paling rendah dari rata-rata tingkat pendidikan di 34 provinsi, walaupun tingkat pendidikan Papua di tahun 2021 cukup tinggi dari tahun sebelumnya namun hal tersebut ternyata tidak berpengaruh kepada peningkatan IPM Papua yang termasuk Provinsi paling rendah di Indonesia.

## 4.2.3 Standar Hidup Layak (Decent Standard Of Living)
Dimensi  dasar  pembangunan  manusia  yang  terakhir  adalah  standar  hidup layak. Indikator standar hidup layak dapat dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi: pertama, jumlah yang bekerja. Kedua, jumlah pengangguran terbuka. Ketiga, jumlah dan persentase  penduduk  miskin.  Keempat,  PDRB  riil  per kapita.  Untuk  mengukur  dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal sebagai real GDP per capita adjusted.
Standar  hidup  yang  layak  digambarkan  oleh  pengeluaran  per  kapita disesuaikan,  yang  ditentukan  dari  nilai  pengeluaran  per  kapita  dan  paritas  daya  beli (purchasing  power  parity). Pada  tahun  2020, pengeluaran  per  kapita  masyarakat  Papua sebesar Rp. 6.954 juta per tahun. Nilai tersebut turun  -5,21% dibandingkan tahun 2019. Pada  dasarnya  penurunan  ini  disebabkan  adanya  pandemi  covid-19  sehingga  terjadi pembatasan  sosial  yang  berdampak  pada  lesunya  sektor  ekonomi  hingga  pemutusan hubungan  kerja  (PHK).  Berkurangnya  pendapatan  tersebut  membuat  masyarakat mengurangi konsumsi dan di sisi lainnya banyak masyarakat yang membatasi konsumsi atau menabung untuk menghindari penularan covid-19. Pada tahun 2021 dimensi standar hidup layak pada Provinsi Papua sebesar 6,955 juta rupiah atau hanya naik sebesar seribu rupiah dibandingkan tahun 2020 (Fani, 2020)
Berikut  data  yang menunjukkan standar  hidup  layak  yang  ada  di  Papua  dari  tahun 2016-2021 berdasarkan pendapatan per kapita dari data BPS :

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua
Tabel 5. Standar Hidup Layak Tahun 2016-2021 Berdasarkan Pendapatan Perkapita
No Tahun Jumlah 1. 2016 6.637,00 2. 2017 6.996,00 3. 2018 7.169,00 4. 2019 7.336,00 5. 2020 6.954,00 6. 2021 6.955,00
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  standar  hidup  layak  berdasarkan  pendapat  per kapita di Papua memperlihatkan bahwa pada tahun 2020-2021 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018-2019, walaupun di tahun 2021 pendapatan per kapita naik sebesar seribu rupiah di kala pandemi Covid-19 yang meningkat, namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa peningkatan IPM melalui indikator standar hidup layak di Papua meningkat dalam konteks  kesejahteraan  setiap  tahunnya  berdasarkan  uraian  di  atas.  Standar  hidup  layak berdasarkan pendapatan per kapita ini juga ternyata Papua tetap mendapatkan posisi paling akhir dibandingkan dengan pendapatan per kapita rata-rata di Indonesia dari 34 provinsi.
Berikut tabel standar hidup layak dari rata-rata 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2021 berdasarkan pendapatan per kapita dari data BPS:
Tabel 6. Standar Hidup Layak Dari Rata-rata 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021
No Tahun Jumlah 1. 2016 10.420,00 2. 2017 10.664,00 3. 2018 11.059,00 4. 2019 11.299,00 5. 2020 11.013,00 6. 2021 11.156,00
Sumber : Data Badan Pusat Statistik (rata-rata standar hidup layak di Indonesia tahun 2016-2021)
Pendapatan per kapita rata-rata untuk 34 provinsi di atas sangat jauh bedanya dengan pendapatan  per  kapita  yang  dimiliki  oleh  Papua  khususnya  pada  tahun  2021  rata-rata provinsi mendapatkan sebesar 11.156,00 sedangkan untuk Papua sebesar 6.955,00, selisih pendapatan  per  kapita  tersebut  sekitar  4.201  yang  menunjukkan  bahwa  Papua  masih sangat rendah di bandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia. Sehingga hal tersebut yang  menjadi  perhatian  khusus  bagi  pemerintah  untuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di  Papua  melalui  peningkatan  IPM  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2 tahun 2021 dengan pengalokasian dana sebesar 8,5 triliun.

## 4. Kesimpulan
Papua merupakan daerah yang mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status desentralisasi asimetris. Undang-undang No.21 tahun 2001 telah mengamanatkan Papua menjadi daerah dengan status Otonomi khusus kemudian diubah dalam Perpu Nomor 1 tahun 2008 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kebijakan otonomi khusus di Papua akan memiliki dampak dan memiliki pengaruh yang kuat untuk kebijakan otonomi khusus di mana adanya kewenangan yang diberikan oleh  pusat  terhadap  daerah.  Dampak  kebijakan  ini  ditujukan  kepada  keberlangsungan

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua
kehidupan masyarakat yang mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk pembuatan kebijakan untuk membantu membenahi kehidupan masyarakat asli Papua. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua  melalui  kebijakan  otonomi  khusus  mengalami  banyak  permasalahan,  dan permasalahan  yang  paling  krusial  dialami  oleh  Papua  adalah  percepatan  pembangunan dalam  berbagai  sektor,  sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  tingkat  kesejahteraan  yang terjadi di Papua sedikit lamban.
Indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  terdapat  tiga  indikator  utama,  yaitu  indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi  dasar  yaitu:  pertama,  umur  panjang  dan  hidup  sehat  dimana,  Panjang  umur seseorang  berkaitan  dengan  seberapa  jauh  masyarakat  atau  negara  dalam  penggunaan sumber daya yang ada dan tersedia dalam usaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya.  Selama  periode  2016  hingga  2021,  Papua  berhasil  meningkatkan  umur harapan  hidup  saat  lahir  sebesar  1,2,  meskipun  peningkatan  tersebut  ada,  namun  hal tersebut belum terlalu signifikan. Pada tahun 2020 tingginya angka umur harapan hidup di Papua berada pada 65,79 tahun dan kemudian pada tahun 2021 hanya memiliki 66,14 yang  artinya  pada  tahun  2021  angka  harapan  hidup  di  Papua  meningkat  sebesar  0,35. Kedua  indikator  pendidikan  di  Papua  berdasarkan  data  dari  BPS  antara  harapan  lama sekolah dan rata-rata lama sekolah setiap tahunnya cukup meningkat, namun hal tersebut ternyata tidak menunjukkan bahwa IPM Papua dapat menyaingi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Walaupun tingkat pendidikan di Papua ditahun 2021 cukup tinggi namun, hal tersebut  tidak  berpengaruh  pada  peningkatan  IPM  Papua.  Ketiga,  standar  hidup  layak dimana Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Papua sebesar Rp. 6.954 juta per  tahun.  Nilai  tersebut  turun  -5,21%  dibandingkan  tahun  2019,  sedangkan  pada 2021dimensi  layak  hidup Papua  mencapai  6,955 juta  rupiah  dengan  peningkatan  hanya sebesar  seribu  rupiah.  Ketiga  indikator  tersebut  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  indikator  tersebutlah  yang  sangat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  indeks  pembangunan  manusia.  Dari  data-data  tersebut  bisa  disimpulkan bahwa  Papua  masih  sangat  rendah  dibandingkan  dengan  Provinsi-provinsi  lain  yang berada  di  Indonesia.  Sehingga  hal  tersebut  menjadi  perhatian  khusus  bagi  pemerintah untuk peningkat kesejahteraan masyarakat di Papua melalui peningkatan IPM berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 dengan pengalokasian dana sebesar 8,5 triliun.

## Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di
Papua

## Referensi
1. Adam, A. F., Jusuf, A. P., & Saragih, D. P. (2019). The power of identity and communal networks of Papua. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 343 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012209
2. Alfiantsyah, Sultan; Prasetya, O. B. (n.d.). Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyrakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi Sosial . BEM FEB UGM.
3. Badan Pusat Statistik. (2021a). [Metode Baru] Harapan lama Sekolah (Tahun). 2020-2021 .
4. Badan Pusat Statistik. (2021b). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Tahun 2021 .
5. Fani. (2020). Perkembangan IPM Papua Selama 10 Tahun . Pasific Pos.Com.
6. Gabrela, P. P., Ratna, M., & Budiantara, I. N. (2020). Pemodelan Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Menggunakan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 8 (2). https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.44281
7. Masitoh, S. (2021). Dana otonomi Khusus Papua akan dibagi menjadi dua, berikut rincinnya .
8. Panitia Khusus DPR-RI. (2021). Dana Otsus Papua Belum Efektif Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua . Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. Pratama, C. D. (2020). Indeks Pembangunan Manusia: Konsep dan Dimensinya . Kompas.Com.
10. Gabrela, P. P., Ratna, M., & Budiantara, I. N. (2020). Pemodelan Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Menggunakan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 8 (2). https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.44281
11. Iryanti, W. S., Pangkey, M., & Londa, V. (2014). Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal Administrasi Publik , 2 (3), 107–119.
12. Juliarini, A., & Hatmoko, A. W. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Tanah Papua. Simposium Nasional Keuangan Negara , 335–355.
13. upriytin; Pabendon, T. (2018). Analisis Dampak Pelaksanaan Otonomi Khusus Terhdap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Mimika (p. 97). STIE Jambatan Bulan Timika.