___________________ Korespondensi penulis: e-mail: amir_msp@unmus.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.13.1.2021.103-110
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKANPERIKANAN INDONESIA Volume 13 Nomor 2 November 2021 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi Kementerian RISTEK-BRIN: 85/M/KPT/2020
Eksistensi Perempuan …….. Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pantai Payum Kabupaten Merauke (Amir, A., et al)

## EKSISTENSI PEREMPUAN PESISIR MARIND IMBUTI PADA REHABILITASI HUTAN MANGROVE DI PANTAI PAYUM KABUPATEN MERAUKE

## EXISTENCE OF MARIND IMBUTI COASTAL WOMEN IN MANGROVE FOREST REHABILITATION IN PAYUM BEACH, MERAUKE REGENCY
Astaman Amir* 1 , Modesta Ranny Maturbongs 1 dan Andrias S. Samusamu 2
1 Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Musamus,Jl. Kamizun Mopah Lama, Kabupaten Merauke, Papua 99600
2 Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan SDM KP, KKP Teregistrasi I tanggal: 16 Desember 2020; Diterima setelah perbaikan tanggal: 31 Januari 2022;
Disetujui terbit tanggal: 11 April 2022

## ABSTRAK
Pelestarian hutan mangrove masih sering mengalami hambatan yaitu adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat pesisir khususnya kaum pria yang harus membagi waktu untuk bekerja mencari nafkah dan melakukan kegiatan pelestarian hutan mangrove. Melihat kondisi tersebut, ibu rumah tangga di wilayah pesisir mulai menunjukkan eksistensinya dalam mengaktualisasikan peran sosialnya dalam rangka pelestarian hutan mangrove. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat eksistensi wanita pesisir dalam melakukan pelestarian hutan mangrove di pesisir Pantai Payum yang terletak di Kabupaten Merauke. Pengambilan sampel data penelitian menggunakan teknik purposive sampling . Data yang dikumpulkan dengan cara obeservasi langsung di lokasi kajian, wawancara mendalam ( deep interview ) dengan teknik analisis kualitatif dan Focus Group Discussion (FGD). Eksistensi wanita pesisir Marind Imbuti dalam pengelolaan willayah pesisir telah ditunjukkan pada tahap perencanaan yang secara aktif memberikan masukan dan saran dalam teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove Pantai Payum secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaanya, peran wanita pesisir tidak terbatas pada penanaman bibit mangrove saja. Wanita pesisir juga berperan dalam menyiapkan konsumsi untuk keluarganya yang terlibat dalam rehabilitasi hutan mangrove. Pada tahapan evaluasi ini wanita Marind Imbuti juga memberikan penilaian terhadap apa yang mereka lihat dan rasakan pada pelaksanaan kegiatan penanaman hutan mangrove. Keterlibatan wanita pesisir Marind Imbuti dalam pengelolaan wilayah pesisir telah memperilihatkan eksistensinya pada tahap perencanaan, pelaksaan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan mangrove.
Kata Kunci: Wanita Pesisir; Marind Imbuti; Rehabilitasi Mangrove; Pantai Payum; Merauke

## ABSTRACT
The conservation of mangrove forests is still often hampered by the limited time owned by coastal communities, especially men who have to divide their time to work for a living and carry out mangrove forest conservation activities. Based on these conditions, homemakers in coastal areas began to show their existence in actualizing their social roles in the context of mangrove forest rehabilitation. This study examines the presence of coastal women in rehabilitating mangrove forests on the Coast of payum, Merauke Regency. A sampling of research data using the purposive sampling technique. Data were collected utilizing observation and in-depth interviews with qualitative analysis techniques. Marine Imbuti coastal women in the management of coastal areas have been shown at the planning stage to actively provide input and advice in the technical implementation of sustainable rehabilitation of the mangrove forest of pay Coast. In practice, the role of coastal women is not limited to planting mangrove seedlings. Coastal women also play a role in preparing food for their families involved in mangrove forest rehabilitation. At this evaluation stage, Marind Imbuti women also assessed what they saw and felt in implementing mangrove forest planting activities. Marine Imbuti’s
involvement in coastal area management has shown its existence in the planning, implementation and evaluation stages of mangrove forest rehabilitation activities.
Keywords: Coastal Woman; Marind Imbuti; Mangrove Rehabilitation; Payum Beach; Merauke

## PENDAHULUAN
Wilayah pesisir merupakan ekosistem transisi yang dipengaruhi daratan dan lautan, yang mencakup beberapa ekosistem. Lebih lanjut, Widiastuti et al. (2018), menjelaskan bahwah wilayah pesisir pantai merupakan bagian dari lingkungan hidup yang memiliki sumber daya dan jasa lingkungan sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia, salah satunya adalah ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove adalah sebutan untuk komunitas tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut pantai, tidak terpengaruh oleh iklim, tanah tergenang air laut, tanah berlumpur atau liat, tidak memiliki strata tajuk, pohon-pohon dapat mencapai tinggi 30 m. Umumnya, hutan ini didominasi oleh Rhizophora sp ., Avicennia sp ., Ceriops sp ., dan Bruguiera sp. Hutan mangrove terdiri dari beberapa zonasi, jenis Avicennia sp. umumnya berada di zona terdepan dan diikuti oleh beberapa jenis campuran terutama Rhizophora spp. dan Ceriops spp . terdapat pada zona tengah, Xylocarpus spp ., dan Hiriteria littoralis sering dijumpai di zona bagian belakang. Zonasi ini bervariasi antar pantai, sesuai dengan karakteristik pantai seperti bentuk pantai, panjang pantai, ada tidaknya sungai disekitarnya, kondisi substrat, dan perilaku pasang surut (Faisal, 2012).
Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan laut. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan ( nursery ground ) berbagai macam biota perairan dan teresterial, penahan abrasi pantai, amukan angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, meminimalisir intrusi air laut dan logam berat, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis yang tinggi seperti sebagai penyedia makanan, minuman, obat-obatan, kayu, alat dan teknik penangkapan ikan, budidaya, pendidikan, dan ekowisata pesisir (Pramudji, 2001; Sofian et al ., 2012; Setiawan, 2013; Riwayati, 2014; Jumaedi, 2016; Milah, 2016; Sulistyawati, 2017; Fridiarty, 2017; Julaikha & Sumiyati, 2017; Wijayanti et al ., 2018). Jika Fungsi ekonomis dari hutan mangrove dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan akan sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Triyanti & Susilowati (2019), dengan mengelola ekosistem pesisir sebagai ekowisata pesisir dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pem bangunan nasional dan
kesejahteraan Masyarakat. Fungsi ekologis dan fungsi ekonomis hutan mangrove dapat diniliakan secara ekomomi (economic valuation) . Nilai ekonomi hutan mangrove di pesisir pantai Kabupaten Merauke sebesar Rp. 231.344.656.759,00 (Widiastuti et al ., 2016).
Kesadaran berbagai kalangan akan pentingnya ekosistem mangrove semakin meningkat. Kesadaran ini membutuhkan waktu dan tentunya didasari oleh penyadartahuan melalui bukti-bukti atau pencapaian yang m enguntungk an secara ek onom i dari pemanfaatan ekosistem mangrove (Sulistyawati, 2017). Selain pemanfaatan sumber dayanya, ekosistem tersebut juga menyediakan jasa lingkungan yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem pesisir dan laut. Pelestarian ekosistem mangrove yang masih sehat dan utuh merupakan upaya paling penting karena nilai ekonomi dan ekologinya sangat tinggi. Namun dalam prakteknya, pelestarian hutan mangrove masih sering mengalami hambatan. Hambatan yang dihadapi adalah adanya keterbatasan waktu yang dim iliki oleh m asyarakat pesisir khususnya kaum pria yang harus membagi waktu untuk bekerja mencari nafkah dan melakukan kegiatan pelestarian hutan mangrove. Pengertian mayarakat pesisir dijelaskan lebih lanjut oleh Wahyono et al. (2013), merupakan karakteristik masyarakat yang direpresentasikan sebagai kaum nelayan, yang sumber kehidupannya tergantung dari sumberdaya alam sekitarnya, yaitu perairan pesisir.
Melihat kondisi tersebut, ibu rumah tangga di wilayah pesisir mulai menunjukkan eksistensinya dalam mengaktualisasikan peran sosialnya dalam rangka pelestarian hutan mangrove. Menurut Probosiwi (2015), perempuan akan mampu bertahan hidup dan menjalankan fungsi atau peran sosialnya dengan baik jika didukung oleh suatu kebijakan yang mengarusutamakan gender. Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu rumah tanggga untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Peran ini lebih mengarah pada proses sosialisasi dari pada ibu rumah tangga. Tingkat peranan itu berbeda-beda disebabkan oleh budaya dan kondisi alam setempat sehingga kaum wanita harus mengadakan pilihan yang mantap dengan m engetahui kem am puannya. Kenyataanya, menunjukkan makin banyak tugas rangkap yaitu, sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus juga sebagai wanita karir (Mosser, 1999).
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat eksistensi wanita pesisir dalam melakukan pelastarian hutan mangrove di pesisir Pantai Payum, yang terletak di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelestarian hutan mangrove yang berperspektif gender. Penelitian ini dilakukan di pesisir Pantai Payum, Kabupaten Merauke, pada Bulan November sampai dengan Desember 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita pesisir Kampung Payum. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria wanita pesisir yang dijadikan responden adalah wanita pesisir pelaku rehabilitasi hutan mangrove di pesisir Pantai Payum. Jumlah responden sebanyak 10 orang yang diambil berdasarkan kebutuhan informasi penelitian. Adapun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah terkait eksistensi wanita pesisir Kampung Payum dalam kegiatan rehabilitasi Hutan Mangrove yang dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam ( deep interview ). Focus Group Discussion (FGD) dilakukan pada tahap perencanaan untuk mengetahui peran dan kontribusi para wanita di pesisir Pantai Payum. Topik yang didiskusikan adalah rehabilitasi hutan mangrove dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir. FGD dihadiri oleh 5 orang wanita pesisir dan 5 orang pria perwakilan kelompok rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Kampung Payum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis kualitatif. Teknik ini bertujuan mendeskripsikan eksistensi wanita pesisir dalam pelestarian hutan mangrove.

## BAHASAN
Wanita pesisir merupakan salah satu subjek pengelola sumber daya pesisir baik dalam proses pengelolaannya maupun penerima manfaatnya agar terciptanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dapat dicapai melalui proses pendidikan, karena dalam kehidupan masyarakat masih terdapat banyak nilai-nilai dan praktek budaya yang menghambat keadilan serta kesetaraan gender tersebut (Sum ar, 2015). Berdasarkan model SWOT yang dikembangkan oleh Mardiah & Zulhaida (2018), dapat disimpulkan bahwa, tingkat pendidikan yang setara antara perempuan dan laki-laki merupakan suatu aspek dari dimensi kekuatan yang dimiliki perempuan, untuk mewujudkan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Menurut Fridiarty (2017), tantangan yang tim bul dari upaya pengembangan potensi wanita pesisir dalam hal pengelolaan m angrove adalah, m enum buh
kembangkan jiwa entrepreneur bagi kaum wanita tersebut. Pengelolaan sumberdaya pesisir di pesisir Pantai Payum mendukung adanya keterlibatan wanita pesisir yaitu, kontribusinya baik berupa pemikiran dan tenaga dengan memposisikan peran, kedudukan dan kesempatan yang sejajar dengan laki-laki. Hal ini telah sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan agar setiap lembaga pemerintah memasukkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam setiap tahapan kegiatan pembangunannya, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Tujuan dari PUG yang merupakan komitmen nasional maupun internasional ini adalah agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan berpartisipasi serta memiliki kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan sehingga pada akhirnya dapat m engurangi ataupun m em persem pit kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan. Pada tingkat internasional, kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki telah diatur dalam konvensi, CEDAW ( Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women ) yang terdiri atas pembukaan dan tiga puluh artikel yang mendefinisikan tentang bagaimana jenis-jenis diskriminasi terhadap perempuan sehingga jelas sekali bahwa konvensi ini dibentuk untuk m em berantas segala bentuk ketidaksetaraan yang ada antara perempuan dan laki- laki (Rahminita, 2017).
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedom an Um um Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang sangat penting karena dapat menjadi upaya untuk menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Sehingga antara perempuan dengan laki- laki sama-sama mempunyai akses untuk dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan
Pengelolaan wilayah pesisir di Pantai Payum merupakan wujud kesadaran masyarakat pesisir terhadap pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam pelaksanaanya, kegiatan rehabilitasi hutan mangrove ini akan mengalami kendala yaitu adanya keterbatasan waktu, tenaga dan pemikiran kaum pria dalam melakukan pekerjaan utama mereka dalam mencari nafkah dengan melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Melihat hal tersebut, wanita pesisir Pantai Payum memperlihatkan eksistensinya dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Eksistensi Perempuan …….. Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pantai Payum Kabupaten Merauke (Amir, A., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.13 No.2 November 2021:
Wanita pesisir mulai menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove.
Partisipasi m erupakan proses aktif yang inisiatifnya diambil oleh komunitas, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) sehingga mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Keterlibatan seperti ini merupakan partisipasi yang paling ideal karena mengarah pada tumbuhnya kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung pada orang lain (Saribanon & Pranawa, 2008).
Partisipasi m asyarak at dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Sumardjo & Saharudin, 2003). Andreeyan (2014), mengungkapkan bahwa, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Pratisti et al., (2012), ada beberapa faktor utama yang secara khusus mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan konservasi yaitu; persepsi perempuan terhadap dirinya sendiri, status sosial, dan persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan.
Partispasi wanita pesisir dalam pengelolaan willayah pesisir adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh wanita pesisir Pantai Payum. Salah satu fokus kegiatannya adalah rehabilitasi hutan mangrove. Partisipasi wanita pesisir Pantai Payum dalam rehabilitasi hutan m angrove adalah
keikutsertaanya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Partisipasi wanita pesisir ini tentunya merupakan suatu hal yang dinamis yang dapat dirangkai dengan konteks aktual yang terjadi bukan saja secara lokal, dalam hal ini wilayah pesisir Pantai Payum, namun juga dapat disesuaikan dengan konteks global. Millah (2016) mengemukakan bahwa, dalam konteks perubahan iklim yang terjadi secara global, partisipasi wanita pesisir dapat dilihat pada suatu pendekatan adaptasi yang meliputi, kegiatan konservasi hutan mangrove, pembuatan ekowisata mangrove, dan penguatan soft skill ( Capacity building ) melalui pelatihan-pelatihan diservikasi tanaman mangrove.

## Eksistensi wanita pesisir dalam perencanaan
Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan- keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut, berarti ada em pat elem en dasar perencanaan yaitu: Merencanakan berarti memilih, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan perencanaan untuk masa depan (Conyers, 1994; Munir, 2002).
Eksistensi wanita pesisir dalam pengelolaan willayah pesisir telah ditunjukkan pada tahap perencanaan. Wanita pesisir terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam menentukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang akan dilaksanakan. Wanita pesisir secara aktif berdiskusi memberikan masukan dan saran dalam teknis pelaksanaan kegiatan yaitu penyediaan dan perawatan bibit mangrove, waktu pelaksanaan penanaman mangrove, lokasi penanaman, jumlah bibit yang akan ditanam dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
Gambar 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion Rehabilitasi Hutan Mangrove. Figure 1. Implementation of the Focus Group Discussion on Mangrove Forest Rehabilitation.
Perencanaan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun daerah dengan berdasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut. Artinya dalam sebuah proses perencanaan, lem baga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, pembiayaan, dan kualitas sumberdaya yang ada di wilayah tersebut (Widodo, 2006). Perencanaan yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove sejauh ini belum disinergikan antar para pihak terkait sehingga sistem kebijakan yang terbentuk tidak sinkron satu sama lain serta arahan pola pembiayaan yang kurang terstruktur, akibatnya pengelolaan hutan mangrove kurang maksimal dan berkelanjutan (Huda, 2008). Menurut Muhsimin et al., (2018), sinergitas berupa koordinasi antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove merupakan salah satu indikator sensitif yang perlu mendapat perhatian sehingga ekosistem tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan. Perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove dapat mencapai hasil maksimal jika dimulai dengan diskusi perencanan pengelolaan dengan para pihak yang memiliki komitmen serius terkait keberlanjutan ekositem mangrove (Warpur, 2018).

## Eksistensi wanita pesisir dalam pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha- usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses
rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Syukur, 1987). Strategi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove pada tahapan pelaksanaan diantaranya yaitu memanfaatkan potensi yang ada dengan melakukan penanaman mangrove, membentuk kawasan hutan lindung konservasi hutan mangrove agar kawasan hutan mangrove tetap terjaga dan lestari, memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan mangrove dan manfaat yang didapat oleh masyarakat (Utomo et al ., 2017).
Keterlibatan wanita nelayan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat dilihat dari kontribusi tenaga, pikiran, waktu bahkan material yang disumbangkan wanita nelayan terhadap pengelolaan lingkungan pesisir (Suyoto & Anggrani, 2016). Menurut Suhardin (2016), berdasarkan perbedaan gender, secara kodrati kaum wanita mem iliki tingkat kepedulian terhadap lingkunagn yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, peran wanita pesisir Kampung Payum sangat terlihat, mereka bertugas untuk menyediakan bibit mangrove untuk ditanam. Hutan mangrove yang ada di Kampung Payum secara alami telah menyediakan bibit mangrove dengan jenis Rhizophora Sp, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkam uang untuk membeli bibit mangrove dari pihak lain. Mereka hanya perlu mencari dan mengumpulkan bibit mangrove tersebut kemudian melakukan perawatan hingga bibit mangrove siap untuk ditanam di lokasi penanaman.
Gambar 2. Penyediaan dan Perawatan Bibit Mangrove. Figure 2. Provision and Care of Mangrove Seeds
Eksistensi Perempuan …….. Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pantai Payum Kabupaten Merauke (Amir, A., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.13 No.2 November 2021:
Pratisti et al., (2012) mengemukakan bahwa, peran perempuan pada tahapan pembibitan mangrove sangat dibutuhkan dan dapat dikategori pada skala penting dalam suatu siklus konservasi mangrove. Pencarian bibit mangrove oleh wanita pesisir ini dilakukan agar para pria dapat fokus pada pekerjaan utama mereka dalam mencari nafkah. Setelah dilakukan pencarian dan perawatan bibit mangrove, wanita pesisir akan membawa bibit tersebut ke lokasi rehabilitasi mangrove dengan cara dijunjung dan berjalan kaki secara beramai-ramai. Setibanya di lokasi penanaman, seluruh masyarakat pesisir termasuk wanita pesisir melakukan pemasangan ajir, penggalian lubang tanam dan penanaman bibit mangrove. Permasalahan yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung adalah ketidak pahaman mereka mengenai jarak tanam yang ideal untuk melakukan penanaman bibit mangrove, sehingga sering kali bibit yang telah ditanam dicabut kembali untuk disesuaikan jarak tanamnya. Dalam pelaksanaanya, peran wanita pesisir tidak terbatas pada penanaman bibit mangrove saja. Wanita pesisir juga berperan dalam menyiapkan konsumsi untuk keluarganya yang terlibat dalam rehabilitasi hutan mangrove.
Kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan merupakan wujud dari adanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pesisir akan manfaat hutan mangrove. Anggota kelompok telah mengetahui manfaat mangrove baik dari ekonomi dan ekologi. Manfaat ekonomi yang dirasakan adalah mangrove sebagai tempat tinggal biota laut. Manfaat ini dirasakan oleh masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan yang biasanya mengambil ikan dan kepiting disekitar mangrove. Manfaat ekologi yang dirasakan adalah dengan adanya m angrove masyarakat dapat terhindar dari bencana alam karena dahulunya pernah terjadi bencana alam yaitu banjir rob yang merugikan masyarakat (Alfiandi et al., 2019). Hal ini diperlukan untuk menurunkan degradasi hutan mangrove (Roy et al., 2013).

## Eksistensi wanita pesisir dalam Evaluasi
Menurut Scriven dalam Wirawan menjelaskan model Evaluasi Berbasis Tujuan adalah setiap jenis evaluasi berdasarkan pengetahuan dan direferensikan kepada tujuan-tujuan program, orang atau produk. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanan Pemantauan Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Responsive Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan, evaluasi harus didasarkan pada hasil pemantauan dan secara teknis evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditentukan, sehingga dapat
diketahui apakah tujuan masih dapat dicapai, serta apakah perkembangan kegiatan berjalan lebih cepat atau terlambat dari jadwal yang ditetapkan.
Untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan penanaman mangrove tercapai atau tidak, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian tujuan yang telah direncanakan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penanaman mangrove yang telah dilakukan, yang dimana hasil evaluasi tersebut akan dijadikan landasan untuk kegiatan berikutnya agar lebih baik. Pada tahapan evaluasi ini wanita pesisir telah dapat bersuara memberikan penilaian terhadap apa yang ia lihat dan rasakan pada pelaksanaan kegiatan penanaman hutan mangrove. Hal ini dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan pada kegiatan penanaman hutan mangrove dimasa yang akan datang. Dalam menilai hal tersebut, wanita pesisir melakukan observasi terhadap hasil akhir kemudian m elakukan perbandingan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan evaluasi kegiatan.
Model Evaluasi Berbasis Tujuan secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Model evaluasi ini memfokuskan pada pengumpulan informasi yang bertujuan mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan. Jika suatu program tidak mempunyai tujuan yang bernilai, maka program tersebut merupakan program yang buruk. Tujuan merupakan tujuan yang akan dicapai, pengaruh atau akhir dari yang akan dicapai program (Wirawan, 2011).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Keterlibatan wanita pesisir Marind Imbuti dalam pengelolaan wilayah pesisir telah memperlihatkan eksistensinya pada tahap perencanaan, pelaksaan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan mangrove.

## Rekomendasi
Kom pentensi wanita Marind Imbuti dalam pengelolaan wilayah pesisir harus ditingkatkan oleh akademisi, pemerintah dan pihak terkait lainnya guna m em epertahankan eksistensinya dalam memepertahankan keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir Pantai Payum, Kabupaten Merauke sebagai aspek penting dari sisi
kearifan local dalam konsep rehabilitasi dan konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiandi D., Rommy Q., dan Indra G.F. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. Jurnal Sylva Lestari . 7 (1): 30 -41.
Andreeyan R. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pem bangunan di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 2 (4): 1938-1951.
Conyers, Diana. (1994). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fridiarty Lelly. (2017). Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat wanita mangrove pesisir pantai Nagalawan. Prosiding. Sem inar Nasional Pengabdian Masyarakat LPM UNIMED 2017. ISBN 978-602-50131-0-2: 251-253.
Huda Nurul. (2008). Strategi kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. TESIS. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro.
Semarang: 99p.
Julaikha Siti & Sumiyati Lita. (2017). Nilai ekologis ekosistem hutan mangrove. Jurnal Biologi Tropis. Vol. 17 (1): 23-31.
Jumaedi Slamet. (2016). Nilai manfaat hutan mangrove dan faktor-faktor penyebab konservasi zona sabuk hijau (Greenbelt) menjadi tambak di wilayah pesisir Kota Singk awang Kalim antan Barat. Sosiohumaniora. Vol. 18 (3): 227-234.
Mardiah Ainun & Zulhaida. (2018). Penerapan kesetaraan gender dalam pengembangan karir karyawan. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender. Vol. 17 (1): 80-95.
Millah Ahmad Sihabul. (2016). Gerakan ekofeminisme perempuan Muslimah pesisir dalam adaptasi perubahan iklim di Surabaya Jawa Timur. An-Nur Jurnal Studi Islam. Vol. VIII (1): 63-88.
Muhsimin, Santoso Nyoto, hariyadi. (2018). Status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Silvikultur Tropika. Vol. 09 (1): 44-52.
Munir. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi . NTB: Bappeda.
Pramudji. (2001). Ekosistem hutan mangrove dan peranannya sebagai habitat berbagai fauna aquatik. Oseana. Vol. XXVI (4): 13-23.
Pratisti Cahyani, Saksono Hery, Suadi. (2012).
Partisipasi perempuan dalam konservasi manrove di desa Pasar Banggi Kabupaten Rembang. Jurnal Perikanan ( Journal of Fisheries Scinces ). Vol. XIV (1): 32-45.
Probosiwi Ratih. (2015). Perempuan dan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. Vol. 3 (1): 41- 56.
Rahminita Siti Hediati. (2017). Implementasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan korelasinya terhadap ketidaksetaraan gender di Cina. Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 16 (1): 41-46.
Riwayati. (2014). Manfaat dan fungsi hutan mangrove bagi kehidupan. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera. Vol. 12 (24): 17-23.
Roy AKD., Alam K., dan Gow J. (2013). Community Perceptions of State Forest Ownership and Management: A Case Study Of The Sundarbans Mangrove Forest In Bangladesh. Journal Environmental Management. (117): 141-149.
Saribanon, N., Pranawa, S. (2008). Strategi dan Mekanisme Perencanaan Sosial Partisipatif dalam Pengelolaan Sampah Permukiman Berbasis Masyarakat di DKI Jakarta. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. 4 (2): 337-353.
Setiawan Heru. (2013). Status ekologi hutan mangrove pada berbagai tingkat ketebalan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. Vol. 2 (2): 104-120.
Sofian Achmad, Harahab Nuddin, Marsoedi. (2012).
Kondisi dan manfaat langsung ekosistem hutan mangrove Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. El-Hayah. Vol. 2 (2): 56-63.
Suhardin. (2016). Pengaruh perbedaan jenis kelamin dan pengetahuan tentang konsep dasar ekologi terhadap kepedulian lingkungan. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. Vol. 14 (1): 17-132.
Sumar Warni Tune. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang Pendidikan. Musawa. Vol. 7 (1): 158-182.
Sulistyawati Rini. (2017). Hutan mangrove dan pemberdayaan perempuan Kamoro. USAID: 1-3. h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / u rl?s a =t &s o ur ce =we b&r ct =j&ur l=h tt p s: // / www.lestari-indonesia.org/wp-content/uploads/ 2017/03/USAID_LESTARI-CeritaDariLapangan- Hutan_mangrove_dan_Pemberdayaan_Perempuan.pdf & v e d = 2 a h U K E w j y Z L u 3 s 7 p A h V 5 4 H M B H Q J e A o w Q F j A A e g Q I B B A B&usg=AOvVaw2YSV3yHcuX7eEZcBkr9bSd. Diunduh pada, 23 Mei 2020, pukul 20:45 WIB .
Sumardjo dan Saharudin. (2003). Metode - Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat .
Bogor: IPB press.
Suyoto, R.S., Anggraini, O. (2016). Partisipasi Wanita Nelayan dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul. Jurnal Media Wisata. 14(2): 471 – 482
Syukur, Abdullah. (1987). Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan” . Ujung Pandang: Persadi.
Triyanti,Riesti. dan Indah Susilowati. (2019).Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan Di Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 9 No. 1 Juni 2019:
23-35
Utomo Bekti, Budiastuti sri, Muryani Chatarina. (2017). Strategi pengelolaan hutan mangrove di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol. 15 (2): 117- 123.
Wahyono,A., M. Imron dan I. Nadzir. (2013). Kapasitas Adaptif Masyarak at Pesisir Menghadapi Perubahan Iklim : Kasus Pulau Gangga, Minahasa Utara. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 3 No. 2: 133-134
W arpur Mak lon, Kalor Jhon D., Rum biak Kristhopholus, Paiki Kalvin, Wanimbo Efray, Hamuna Baigo, Mandey Vera K. (2018). Penerapan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan di Holte Camp kota Jayapura. Jurnal Acropora Ilmu Kelautan dan Perikanan Papua. Vol. 1 (1): 1-6.
Widiastuti,M.M.D., G.Samderubun dan T. Arifin.
(2018). Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai Di Pantai Nasai – Kabupaten Merauke. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 8 No. 1: 13-26
Widiastuti,M.M.D., N.N. Ruata dan T Arifin. (2016). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan, Vol. 11 No. 2: 147 - 159
Widodo, Tri. (2006). Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah) . Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
W ijayanti Sri Hapsari, Herm awan Francisca, Ram awati Yussi. (2018). Pem berdayaan perempuan pantai Beting dalam pengolahan dodol mangrove. Jurnal pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita. Vol. 2 (1): 6-13.
Wirawan. (2011). Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks). Jakarta: Rajagrafindo Persada Rajawali Pers.