## KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
Edy Zaputra * , Universitas Andalas, Indonesia Emeraldy Chatra , Universitas Andalas, Indonesia Ernita Arif , Universitas Andalas, Indonesia

## PENDAHULUAN
Komunikasi memiliki peran tak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bagaimana manusia  memahami  dan  merespons  hal-hal  yang  terkait  dengan  lingkungan  hidup  yang  sangat beragam (Bungin, 2006 ; Kadarisman, 2019 ). Lingkungan, yang terdiri dari unsur abiotik dan biotik, memiliki aspek abiotik meliputi tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi, serta aspek biotik  yang  mencakup  tumbuhan,  hewan,  manusia,  dan  mikroorganisme  (Littlejohn  &  Foss, 2012 ; Kadarisman, 2019 ).  Ilmu  yang  mempelajari  hubungan  lingkungan  adalah  ekologi  atau  ilmu lingkungan, yang merupakan cabang dari biologi (Kadarisman, 2019 ).
Menurut Chisholm, Indonesia menghadapi masalah serius dalam hal lingkungan, khususnya kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  yang  menyebabkan  pencemaran  udara  bahkan  hingga  ke negara  tetangga  seperti  Malaysia  dan  Singapura.  Salah  satu  kebiasaan  yang  berkelanjutan  di masyarakat  Indonesia  adalah  membuka  lahan  dengan  cara  membakar,  yang  telah  berlangsung bertahun-tahun (Rachmatullah & Ha, 2019 ). Dampaknya yang nyata, terutama dari karhutla, bukan hanya berdampak pada penurunan oksigen dari hutan yang terbakar, tetapi juga menghasilkan asap beracun  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  manusia.  Indonesia  merupakan  negara  dengan  tingkat deforestasi tertinggi di dunia, mencapai sekitar 680.000 hektar per tahun (Flor & Cangara, 2018 ). Masalah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sudah berlangsung sejak tahun 1997, di mana  eksploitasi  lingkungan  telah  berlangsung  selama  hampir  22  tahun.  Dampak  kerusakan lingkungan  yang  diakibatkan oleh  pembakaran hutan  dan  lahan  sangat  merugikan,  termasuk  asap yang  membahayakan  kesehatan  pernapasan  manusia.  Meskipun  terdapat  beberapa  tahun  ketika Provinsi Riau terbebas dari kebakaran hutan dan lahan seperti pada tahun 2007, 2008, 2016, 2017, dan

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
Indonesia faces significant challenges concerning deforestation, with forest and  land  fires  emerging  as  a  prominent  contributor  to  deteriorating  air quality  and  subsequent  health  concerns,  notably  evident  in  Riau  Province where  these  fires  are  recurrent.  This  study  endeavors  to  scrutinize  the Environmental  and  Forestry  Service  of  Riau  Province's  environmental communication strategies aimed at preventing forest and land fires and to unravel  the  underlying  motives  guiding  these  communication  efforts. Employing a qualitative methodology and a phenomenological approach to examine environmental communication as a mechanism for forest and land fire  prevention,  the  study  adopts  an  interpretive  phenomenological  data analysis  approach.  Findings  from  the  research  elucidate  that  DLHK  Riau Province employs patrolling and awareness campaigns to communicate the legal  prohibition  of  forest  burning,  supplemented  by  supervision  and engagement  with  companies  situated  in  fire-prone  regions.  Moreover,  the provision of forest plant seeds seeks to counteract the expansion of oil palm plantations.  The  study  highlights  challenges  faced  by  DLHK  in  conducting effective  environmental  communication  due  to  budget  constraints  and geographical barriers to reaching remote communities. It further underscores the motivation behind environmental communication, rooted in operational and  technical  guidelines,  particularly  pertinent  in  Riau  Province,  where extensive peatlands necessitate specialized management and intervention.
Received Revised Accepted Published 28/03/2023 04/04/2023 11/04/2023 21/08/2023

## KEYWORDS
Environmental communication; phenomenology; forest and land fires; mitigation.
CITATION (APA 6 th Edition)
Zaputra, E., Chatra, E., & Arif, E. (2023). Komunikasi Lingkungan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (2), 324-330.
*CORRESPONDENCE AUTHOR edyzaputra@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.6926
Komunikasi Lingkungan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2018,  namun  tahun-tahun  tertentu  seperti  2014  dan  2015  menjadi  tahun-tahun  puncak,  bahkan mencapai status bencana nasional dan tanggap darurat kabut asap (Yusuf et al., 2019 ).
Perubahan fungsi hutan yang mengakibatkan karhutla, terutama terkait lahan gambut, belum sepenuhnya  dapat  diatasi  oleh  pemerintah,  terlihat  dari  masih  berlanjutnya  pembakaran  hutan. Faktor risiko yang tinggi terhadap kebakaran termasuk konversi hutan menjadi tanaman komoditas seperti  karet  dan  kelapa  sawit,  serta  eksploitasi  hutan  alam  yang  mengubah  struktur  tumbuh- tumbuhan  dan  meningkatkan  potensi  penyebaran  api.  Data  menunjukkan  bahwa  hutan  sekunder yang telah terganggu oleh pembalakan memiliki risiko lebih tinggi terbakar. Dampak dari kebakaran tidak hanya terbatas pada asap, tetapi juga merusak ekosistem hutan, mempengaruhi hewan liar dan tumbuhan,  serta  memicu  kelangkaan  spesies.  Implikasinya  yang  kompleks  jika  pembakaran  hutan terus berlanjut setiap tahun (Yuferdiansyah, 2021 ; Dopler et al, 2022 ).
Sukma Yeni Budiarti, Staf Analisis Lingkungan Hidup, menggarisbawahi pentingnya tindakan pencegahan karhutla yang dilakukan di Provinsi Riau pada tahun 2019. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak mereka berperan serta dalam pencegahan dan memadamkan api menjadi langkah utama (Wawancara, 13 Maret 2020). Observasi awal terhadap komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengungkapkan upaya mereka dalam mendorong  masyarakat  peduli  api  serta  memberikan  informasi  mengenai  pencegahan  dan pemadaman api saat terjadi kebakaran hutan. Sosialisasi ini dilakukan di berbagai tempat di provinsi tersebut selama setahun pada tahun 2019.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berperan penting dalam pengendalian dan pencegahan masalah lingkungan, terutama karhutla. Fokusnya meliputi pengendalian perubahan iklim  dan  upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Melalui  komunikasi  lingkungan, pemerintah berupaya melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran hutan terjadi setiap tahun. Pentingnya perubahan pola pikir masyarakat terhadap lingkungan diilustrasikan melalui komunikasi yang efektif dan konseptual. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat dan kelompok- kelompok di dalamnya, menjadi kunci untuk mengurangi praktik membakar hutan dan lahan serta mendorong inovasi dalam penggarapan lahan yang lebih berkelanjutan.
Pusat  Pengendalian  Pembangunan  Ekoregion  Sumatera,  dalam  lingkup  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan,  memberikan  data  mengejutkan  tentang  kualitas  udara  di  Provinsi  Riau  pada September  2019.  Beberapa  daerah,  seperti  Rumbai  Kota  Pekanbaru,  Minas  Kabupaten  Siak,  Kota Dumai,  dan  Kabupaten  Rokan  Hilir  Libo,  menghadapi  kualitas  udara  berwarna  gelap/hitam  yang sangat  berbahaya.  Kabupaten  Bengkalis  Kota  Duri  dan  Kota  Pekanbaru  memiliki  kualitas  udara berwarna  kuning  yang  juga  tidak  sehat.  Di  sisi  lain,  sebagian  provinsi  lain  di  Pulau  Sumatra menunjukkan  kualitas  udara  baik,  kecuali  Provinsi  Riau  yang  memiliki  kualitas  udara  sangat berbahaya berwarna hitam/gelap.
Banyak  daerah  di  Provinsi  Riau  mengalami  indeks  kualitas  udara  yang  mencemaskan.  Asap dari kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi pada musim kemarau menjadi penyebab utama, dengan  campur  tangan  manusia  dalam  pembukaan  lahan  sebagai  faktor  kunci.  Pemerintah  telah berusaha  mengatasi  masalah  ini,  tetapi  permasalahan  lingkungan  masih  berlarut-larut.  Muncul pertanyaan  kritis  mengenai  efektivitas  upaya  pemerintah  dan  pelaku  terkait  dalam  menangani kebakaran  hutan  dan  lahan.  Suara  yang  mempertanyakan  apakah  Riau  "terbakar"  atau  "dibakar" semakin  mengemuka.  Masyarakat  Riau,  khususnya  mahasiswa,  berupaya  mendorong  pemerintah untuk menangani akar permasalahan ini melalui perwakilan daerah dan Gubernur.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  merupakan  ancaman  serius  bagi  lingkungan  dan  kehidupan manusia,  terutama  di  wilayah-wilayah  seperti  Provinsi  Riau  yang  memiliki  kondisi  ekologi  yang rentan terhadap kebakaran. Fenomena ini terjadi secara periodik pada musim kemarau dan memiliki dampak  negatif  yang  luas,  termasuk  kerusakan  lingkungan,  hilangnya  habitat,  serta  dampak kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Berbagai upaya mitigasi telah dilakukan untuk mencegah
kebakaran ini, dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan strategi komunikasi yang efektif.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Sitorus  dan  Hidayat  di  Kabupaten  Bengkalis,  Provinsi  Riau, menyoroti  strategi  mitigasi  kebakaran  hutan  dan  lahan  dengan  melibatkan  masyarakat  setempat. Melalui  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  mengungkapkan  upaya  pemberdayaan  masyarakat dalam membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA). Kolaborasi dengan PT. Pertamina RU II juga dilakukan untuk menciptakan inovasi sumur hydrant , pembangunan embung air,  serta  penggunaan  lahan  kosong  untuk  pertanian  nanas  dan  Arboretum  Gambut.  Hasil  ini mengindikasikan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dan sinergi antar-sektor dalam mitigasi risiko kebakaran, sambil memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Sitorus & Hidayat, 2020 ).
Namun,  meskipun  berbagai  upaya  telah  dilakukan,  tantangan  dalam  mengatasi  kebakaran hutan dan lahan tetap ada. Salah satu hal yang  perlu diperhatikan adalah optimalisasi komunikasi bencana.  Rohayati  dan  Alhidayatillah  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  meskipun  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau telah melakukan komunikasi bencana secara optimal, masih terdapat faktor-faktor lain seperti kesalahan manusia dan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi  efektivitasnya.  Oleh  karena  itu,  ada  kebutuhan  untuk  terus  memperbaiki  dan memperkuat  aspek  komunikasi  dalam  upaya  mengurangi  kabut  asap  yang  berulang  setiap  tahun (Rohayati & Alhidayatillah, 2020 ).
Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana perilaku komunikasi masyarakat dapat berdampak  pada  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Sukartik  dan  Nurdin  mengungkapkan bahwa perilaku masyarakat dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti penggunaan media massa, pemahaman pesan keislaman tentang lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa pesan-pesan keislaman memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan pencegahan karhutla,  dan  pemberdayaan  masyarakat  juga  berpotensi  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi mereka dalam upaya pencegahan (Sukartik & Nurdin, 2017 ).
Pentingnya komunikasi lingkungan juga menjadi sorotan dalam mengembangkan kelestarian hutan. Herutomo dan Istiyanto menjelaskan bahwa kelestarian hutan dapat terjaga melalui partisipasi masyarakat yang didasarkan pada komunikasi lingkungan. Melalui konsep hutan sosial, masyarakat dapat  memiliki  rasa  kepemilikan  yang  tinggi  terhadap  hutan  dan  ikut  serta  dalam  menjaga  fungsi ekologi  dan  ekonomi  hutan.  Pentingnya  komunikasi  lingkungan  dalam  hal  ini  tercermin  dalam pendekatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat, yang memiliki dampak positif terhadap upaya menjaga kelestarian hutan (Herutomo & Istiyanto, 2017 ).
Meskipun  upaya-upaya  tersebut  telah  dilakukan,  tantangan  dalam  pencegahan  kebakaran hutan dan lahan masih tetap ada. Saqinah dan Nasution (2019) meneliti strategi komunikasi Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Provinsi  Riau  dalam  mencegah  kebakaran.  Meskipun strategi komunikasi telah dirancang dengan baik, kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi. Studi ini menunjukkan bahwa pemilihan komunikator, penentuan audiens, jenis pesan, dan media komunikasi yang digunakan juga berperan dalam keberhasilan upaya pencegahan (Saqinah & Nasution, 2019 ). Dalam menghadapi permasalahan kompleks seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, strategi yang melibatkan partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan komunikasi yang efektif menjadi  kunci  utama  dalam  mencapai  tujuan  kelestarian  lingkungan  (Karmila, 2022 ).  Dengan memahami pengalaman dari penelitian-penelitian sebelumnya, kita dapat memperkuat pendekatan dan strategi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah yang rentan seperti Provinsi Riau.
Penelitian ini berfokus pada komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam rangka pencegahan karhutla. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman komunikasi dalam upaya pencegahan tersebut.
Komunikasi Lingkungan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
Walaupun  telah  ada  tindakan  pencegahan,  pembakaran  hutan  dan  lahan  masih  terus  terjadi, merugikan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa komunikasi lingkungan dalam  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  memiliki  tujuan  untuk  menyampaikan  kebijakan, peraturan, dan larangan yang berkaitan dengan pelestarian hutan serta konsekuensi kerusakan dan dampak  yang  dihasilkan.  Komunikasi  ini  harus  sesuai  agar  tujuan  kebijakan  dapat  tercapai  dan berkontribusi  pada  perubahan  perilaku  dan  sikap  masyarakat  terhadap  lingkungan.  Pendekatan fenomenologi  digunakan  untuk  memahami  lebih  dalam  interaksi  antara  Dinas  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Provinsi  Riau  dengan  pemangku  kepentingan  serta  masyarakat  dalam  upaya pencegahan karhutla. Penelitian ini mengangkat isu lingkungan dari perspektif komunikasi, di mana komunikasi  dianggap  sebagai  sarana  penting  dalam  menyampaikan  informasi  mengenai  isu lingkungan dan tindakan pencegahan. Dalam kerangka fenomenologi, kebenaran ditemukan melalui pengalaman  langsung  (Fiske, 2014 ).  Dalam  kajian  ini,  kami  berupaya  menjawab  pertanyaan: Bagaimana  komunikasi  lingkungan  dalam  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  dikaji  melalui pendekatan fenomenologi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau?

## METODE
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu mencari makna,  pemahaman,  pengertian, verstehen tentang  suatu  fenomena,  kejadian,  maupun  kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau  sekaligus  dan  kemudian  mengolahnya,  melainkan  tahap  demi  tahap  dan  makna  disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir (Sugiyono, 2014 ; Willig & Rogers, 2017 ). Menurut Creswell  peneliti  kualitatif  lebih  memperhatikan  proses  daripada  hasil  dan  juga  menganggap kualitatif sebagai alat utama dalam mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti harus terjun kelapangan  melakukan  observasi  (Bungin, 2006 ).  Penelitian  kualitatif  mengumpulkan  data  di lapangan di mana para partisipan mengalami masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut. Peneliti  kualitatif  mengumpulkan  informasi  berbicara  secara  langsung  dengan  masyarakat  dan menyaksikan  mereka  berperilaku  dan  bertindak  dalam  lingkungan  mereka.  Dalam  lingkungan alamiah  ini,  para  peneliti  melakukan  interaksi  secara  langsung  sepanjang  waktu  (Creswell, 2016 ). Dalam penelitian ini fenomena komunikasi lingkungan pencegahan karhutla peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yang mana fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, menafsirkan  arti  fenomena,  peristiwa,  dan  hubungan  dengan  orang-orang  dalam  situasi  tertentu (Yusuf, 2014 ;  Nurdin, 2016 ;  Hamzah, 2020 ).  Penelitian  ini  menggunakan  fenomenologi  sebagai pendekatan  penelitian  dan  menggunakan  teori  fenomenologi  Alfred  Schutz  (Schutz, 1970 )  untuk mendalami motif sebagaimana dengan tujuan penelitian dan menggunakan teori DPR (Dialog Publik Relations) untuk pembahasan ilmu komunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti mendapatkan hasil penelitian dari menganalisis pengalaman komunikasi lingkungan secara fenomenologi Schutz dengan melakukan tipifikasi data, memilah data berdasarkan kategori-kategori yang  peneliti  dapatkan  sesuai  dengan  rumusan  masalah  penelitian  yaitu  menganalisis  pengalaman komunikasi  lingkungan.  Kemudian  menyaring  data  menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis sehingga memunculkan tema-tema hasil olahan transkrip dari subjek penelitian kemudian baru mendapatkan tema pokok.
Pencegahan kebakaran hutan  dan lahan sesuai  dengan surat peraturan daerah (perda) yang sudah berlaku dan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Riau. Sehingga DLHK dalam melaksanakan tugas pencegahan hanya sesuai dengan peraturan serta anggaran yang telah disediakan, yang mana anggaran memiliki keterbatasan sesuai dengan hasil rapat APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Riau. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena bentuk tanah untuk Provinsi Riau  di  atas  rata-rata  berjenis  gambut  yang  sangat  sering  terjadi  kebakaran  sehingga  memiliki
penanganan  yang  khusus  untuk  menekan  tingkat  kebakaran  dengan  cara  menghimbau  dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan tanah gambut.
Dalam melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan DLHK melakukan dalam dua cara pertama sosialisasi, kegiatan ini memiliki ragam dan bentuk mulai dari jumlah kegiatan yang dilakukan  terbatas  karena  anggaran.  Untuk  kegiatan  kedua  yaitu  patroli  yang  mana  kegiatan  ini sebagai upaya peninjauan ke daerah-daerah yang memiliki tingkat rawan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya pencegahan DLHK menyurati Kantor camat kemudian  camat  mengundang  seluruh  desa  yang  terdekat  untuk  menghadiri  undangan  yang diberikan  DLHK.  Camat  mempersiapkan  segala  kebutuhan  baik  lokasi  kegiatan  sosialisasi,  peserta sosialisasi.  Setelah  itu  DLHK  memberikan  undangan  kepada  instansi  terkait  TNI  dan  Polri  serta pejabat daerah sebagai pemateri tambahan. Dalam hal sosialisasi yang bertindak sebagai komunikator bukan hanya DLHK melainkan instansi-instansi yang terkait yang diberikan undangan hal ini juga bergantung dengan anggaran yang tersedia. Untuk durasi kegiatan sosialisasi biasanya satu hari dari jam 09:00 sampai 16:00 WIB, DLHK sebagai pemateri hanya berdurasi 40 sampai 60 menit. Jumlah sosialisasi yang dilakukan DLHK pada tahun 2021 sekitar 5 kali di 5 kabupaten daerah yang berbeda dan  1  sampai  2  kali  per  tiap-tiap  UPT  KPH.  Untuk  komunikan  atau  masyarakat  desa  rata-rata berjumlah 20 orang lebih setiap kegiatan.
Kegiatan  kedua  yang  dilakukan  DLHK  terkait  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan mengunjungi desa-desa yang memiliki daerah rawan titik api untuk dilakukan pendataan dan ditinjau menghimbau  secara  langsung  dan  menjumpai  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  daerah  rawan tersebut  untuk  menjaga  lahannya  dan  melakukan  tindak  pemadaman  apabila  terjadi  kebakaran. Patroli ini biasanya dilakukan dalam musim kemarau dan jumlah tim yang dibentuk paling 2 sampai 3 orang untuk mengunjungi daerah rawan tersebut.
Peneliti menemukan hampir seluruh daerah rawan kebakaran itu memiliki dasar tanah yang gambut, yang mana untuk mengelola tanah ini memiliki perlakuan khusus, berbeda dengan tanah yang bersifat mineral, seperti tanah pada umumnya. Tanah gambut jika dilihat dari kasat mata seperti serpihan kayu yang berukuran kecil dan memiliki kedalaman yang bervariasi serta memiliki kadar air yang banyak ketika dalam keadaan basah. Permasalahan pada umumnya ketika pada musim kemarau tanah gambut akan memiliki kandungan gas dan sangat mudah untuk terbakar dan sangat sulit untuk dipadamkan.  Lahan  di  daerah  rawan ini  yang  dilakukan  tindak  pencegahan  kebakaran  oleh  DLHK karena akan sangat berpotensi terjadinya kebakaran.
Dalam  pengelolaan  tanah  gambut  sendiri  pemerintah  berupaya  untuk  mengubah  tren masyarakat yang pada umumnya untuk ikut-ikutan menanam kelapa sawit yang mana selama ini kita mengetahui bahwa kelapa sawit bukan tanaman produktif tutupan lahan atau lebih singkatnya bukan tanaman  hutan.  Hal  ini    di  beberapa  daerah  belum  memiliki  titik  terangnya  keinginan  dari pemerintah  dan  keinginan  dari  masyarakat  yang  menginginkan  tanaman  produktif  yang  memiliki hasil.    Dalam  beberapa  wilayah  tertentu  seperti  daerah  Siak,  Pelalawan,  dan  Meranti  terdapat beberapa  perusahaan  yang  mengelola  hutan  untuk  diproduksi.  Perusahaan-perusahaan  tersebut diawasi oleh DLHK selaku pemerintah sebagai salah satu bentuk tindak pencegahan kebakaran hutan dan  lahan  yang  dilakukan  secara  berkala  terkait  dengan  tindak  pencegahan  dan  juga  tindak penanggulangan kebakaran untuk di lokasi sekitar perusahaan. DLHK menghimbau dan membangun komunikasi  dengan  perusahaan  terkait,  perusahaan  diwajibkan  untuk  melaporkan  kesiapan  dan persiapan alat yang dimiliki apabila seandainya terjadi kebakaran hutan, karena  untuk perusahaan yang radius jarak 5 km sampai 6 km merupakan wilayah tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kebakaran.
Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh DLHK masyarakat mengharapkan adanya bantuan kepada  mereka  yang  mana  hal  tersebut  dapat  membantu  mereka  secara  ekonomi  karena  rata-rata
Komunikasi Lingkungan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
masyarakat  yang  berada  di  daerah  rawan  gambut  hanya bekerja  sebagai  petani  dan  berkebun  saja. Adanya insentif sebagai pengganti waktu yang mereka berikan untuk mengikuti kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Keinginan masyarakat seperti ini sudah diadakan oleh DLHK meskipun dengan  jumlah  hanya  sedikit  karena  untuk  pemberian  bantuan  anggaran  yang  memang  terbatas. DLHK menghimbau dan membangun komunikasi dengan perusahaan terkait, perusahaan diwajibkan untuk  melaporkan  kesiapan  dan  persiapan  alat yang  dimiliki  apabila  seandainya  terjadi  kebakaran hutan, karena untuk perusahaan yang radius jarak 5 km sampai 6 km merupakan wilayah tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kebakaran.
Berdasarkan  pengalaman  komunikasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  terkait pencegahan  kebakaran  hutan  lahan  peneliti  mendapatkan  sebuah  bentuk  pola  tahapan  Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam melakukan komunikasi lingkungan sebagai upaya tindak pencegahan.
Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan sangat beragam, mulai dari jenis tanah gambut yang apabila dalam musim kemarau menjadi kering akan sangat mudah terbakar. Kemudian membuka lahan dengan cara dibakar, karena memang dengan dibakar merupakan salah satu cara dan strategi yang mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Kemudian adanya konflik lahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri, konflik yang di maksud belum adanya daerah perbatasan desa yang masih  definitif  yang  mana  salah  satu  pihak  akan  mengklaim  bahwa  wilayah  atau  daerah  lahan kepunyaan desanya. Lahan-lahan seperti yang sering terjadi kebakaran. Ada juga beberapa lahan yang terbakar  namun  ketika  dicari  siapa  pemiliknya  itu  banyak  yang  tidak  diketahui,  setelah  terbakar biasanya  akan  ada  yang  menanam  di  lahan  tersebut.  Terakhir  yang  paling  sulit  itu  mengenai  tren menanam  kelapa  sawit,  yang  mana  masyarakat  memiliki  tanah  yang  luas  menanam  kelapa  sawit karena  sawit  merupakan  100%  tanaman  produktif  namun  tidak  bagus  untuk  tutupan  lahan  hutan sehingga  mempengaruhi  cuaca  menjadi  panas  apabila  dalam  lahan  tersebut  dibuka  dalam  jumlah yang sangat besar seperti yang terjadi sekarang saat ini.

## SIMPULAN
Pengalaman komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait  pencegahan  kebakaran  hutan  lahan  terdapat  dua  cara  yang  pertama  melakukan  sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan kebakaran. daerah rawan ditentukan oleh jenis tanah yang  ada  di  suatu  daerah  tersebut  kemudian  adanya titik hotspot (panas)  di  daerah  tersebut.  Cara yang  kedua  melakukan  patroli  ke  desa-desa  yang  sudah  ditentukan  berdasarkan  kriteria  meninjau secara  langsung  di  lokasi  terjadinya  titik  api  atau hotspot .  melarang  masyarakat  untuk  membuka lahan  dengan  dibakar,  memberikan  pengetahuan  terkait  pengelolaan  tanah  gambut,  dampak  dan bahaya kebakaran, memberitahu masyarakat terkait peraturan-peraturan dalam mengelola hutan dan lahan.  DLHK  bukan  hanya  melarang  untuk  di  beberapa  tempat  diberikan  bantuan  bibit  tanaman hutan  untuk  pengelolaan  lahan  gambut.  DLHK  Provinsi  Riau  memiliki  kendala  dalam  melakukan upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  dari  segi  keterbatasan  anggaran  dalam  melakukan kegiatan  pencegahan,  ragam  pendidikan  masyarakat  menjadikan  kesulitan  dalam  pemilihan  kata dalam  menyampaikan  informasi,  adanya  migrasi  masyarakat  yang  sudah  mengikuti  kegiatan pencegahan menjadikan pesan yang disampaikan tidak tepat sasaran, profesi masyarakat yang bekerja harian  sebagai  petani  atau  berkebun  untuk  meluangkan  waktu  mengikuti  kegiatan  pencegahan, kemudian jarak tempuh untuk daerah kepulauan dalam menjangkau kegiatan pencegahan kebakaran, terakhir  menginginkan  penegakan  hukum  yang  jelas  kepada  pelaku  pembakaran  hutan  dan lahan. Motif pencegahan yang dilandasi oleh Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang sudah ditetapkan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau serta memiliki tanah berjenis gambut yang cukup luas sehingga dibutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaan tanah gambut untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

## REFERENSI
Bungin, B. (2006). Sosiologi komunikasi: Teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Creswell, J.W. (2016). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dopler, D., Juita, E., & Ulni, A. Z. P. (2022). Analisis Spasial Kebakaran Hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Multidisiplin Indonesia , 1 (3), 772-796. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.71 .
Fiske, J. (2014). Pengantar Ilmu Komunikasi. Edisi ke-3 . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Flor, A. G. & Cangara, H. (2018). Komunikasi Lingkungan: Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan melalui Strategi Komunikasi . Jakarta: Prenada Media Group.
Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan. Malang: CV.
Literasi Nusantara Abadi.
Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 20 (1), 1-13. https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165 . Kadarisman, A. (2019). Komunikasi Lingkungan: Pendekatan Sustainable Development Goals SDGs dan Corporate Sosial Responsibility CSR . Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Karmila, L. (2022). Manajemen Komunikasi Bencana dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Sumatera Selatan. AT-TANZIR: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam , 13 (2), 121-136. https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i2.1220 .
Littlejohn, S. W., & Foss, K. A.. (2012). Teori Komunikasi Theories of Human Communication . Jakarta: Salemba Humanika.
Nurdin. (2016). Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Rachmatullah, A., & Ha, M. (2019). Examining high- school students’ overconfidence bias in biology exam: a focus on the effects of country and gender. International Journal of Science Education , 41 (5), 652-673. https://doi.org/10.1080/09500693.2019.1578002 .
Rohayati, R., & Alhidayatillah, N. (2020). Optimalisasi Komunikasi Bencana dalam Mengurangi Kabut Asap di Provinsi Riau. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study , 6 (1), 1-10. https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2865 .
Saqinah, N. W., & Nasution, B. (2019). Strategi komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 6 (2), 1-12.
https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/24846 . Schutz, A. (1970). Alfred Schutz on phenomenology and social relations . (Vol. 360). Chicago: University of Chicago Press.
Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020, November). Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. In International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS) , 1 (1). http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8283 . Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT. Alfabeta. Sukartik, D., & Nurdin, N. (2017). Perilaku Komunikasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Desa Bebas Api (Fire Free Village) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Jurnal Dakwah Risalah , 28 (2), 115-124. http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v28i2.6224 . Willig, C., & Rogers, W. (2017). The SAGE Handbook of qualitative research in psychology . (Vols. 1-0). SAGE Publications Ltd, https://doi.org/10.4135/9781526405555 .
Yuferdiansyah, H. (2021). Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Perubahan Tutupan Lahan di Kecamatan Kerumutan. Doctoral dissertation , Universitas Islam Riau.
Yusuf, A., Hapsoh, H., Siregar, S. H., & Nurrochmat, D. R. (2019). Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Dinamika Lingkungan Indonesia , 6 (2), 67-84. http://dx.doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84 . Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan . Jakarta: Prenada Media Group.
© Edy Zaputra, Emeraldy Chatra, & Ernita Arif | 2023