## POLITIK
HUKUM BIDANG PANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN

## KETAHANAN PANGAN INDONESIA
FOOD LAW POLITICS AND ITS IMPLEMENTATION IN

## REALIZING INDONESIAN FOOD SECURITY
Muhammad Amin a , Rukmana Amanwinata b , I. Gde Pantja Astawa c

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  dalam  upaya  pembangunaan  ketahanan  pangan sekaligus  menjaga  kelestarian  hutan  dituntut  dapat  menjalankan perannya menjadi pilar sekaligus dasar dari keberadaan hukum dan sekaligus penggerak hukum itu sendiri jangan sampai negara malah menjadi pusat masalah dari keberadaan hukum yang diciptakannya, sehingga  pengaturan  mengenai  pangan  menjadi  tidak  memiliki kepastian  dan  kejelasan.  Identifikasi  masalah  adalah:  apakah  politik hukum  bidang  pangan  dan  implementasinya  sudah  berhasil mewujudkan  ketahanan  pangan  Indonesia.  Bagaimana  konsep  yang tepat  tentang  politik  hukum  bidang  pangan  dan  implementasinya yang  dapat  mewujudkan  ketahanan  pangan  Indonesia.  Metode pendekatan  menggunakan  yuridis  normatif.  Teknik  pengumpulan data yang adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapatnya beberapa hal yang  harus  menjadi  bahan  pertimbangan  guna  menyempurnakan aturan yang ada. Penyempurnaan tersebut dapat dilihat dari Pasal 2, 4,
14, 17, 36, 123, 124 dan Pasal 132 Undang-Undang Pangan. Dilain sisi, dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan Pasal; 1 dan Pasal 4. Implementasi yang dapat dilihat dari keberhasilan ketahanan pangan adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Banten  yang  telah  ada  peraturan  daerahnya.  Selain  itu,  adanya community  development  dan  membanguan  platform  ketahanan pangan  yang  akan  menjadikan  penguatan  database  pangan  yang komprehensif.
Kata kunci: politik hukum; implementasi; ketahanan pangan.
a Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar 68 Bandung, email: Muhammadamin.unpas@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: rukmana@gmail.com
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: i.gde@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 16 Oktober 2021
Artikel diterbitkan:
30 November 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v3i1.714
Halaman Publikasi:
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Indonesian efforts to develop food security while preserving forest sustainability is required to be able carry out role as a pillar as well as basis of the existence of law and driving force of law, center of the problem of existence of law it creates, so that regulations regarding food become uncertain and clarity. Identification  of  problem  are:  whether  legal  politics  and  implementation  has  succeeded  in  realizing Indonesia's food security. How is right concept of legal politics and implementationcan realize Indonesian food security. Approach method uses normative juridical. Data collection technique is document study. Data  analysis  method  is  normative  qualitative.  Conclusion  are  several  things  must  be  taken  into consideration in order perfect existing rules. Improvement can be seen from Articles 2, 4, 14, 17, 36, 123, 124 and Article 132 of the Food Law. In other side, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry; 1 and Article 4. The implementation that can be seen from success of food security is in Provinces of South Sumatra  and  Banten  which  already  have  regional  regulations.  In  addition,  there  is  community development and building a food security platform that will strengthen a comprehensive food database.
Keywords: legal politics; implementation; food security.

## PENDAHULUAN
Pangan  merupakan  hak  yang  paling  asasi  bagi  manusia 1 .  Oleh  karena  itu, pangan diatur dalam Al-quran yang mengidentifikasikan bahwa pangan merupakan hal  yang  penting  dalam  hidup  dan  kehidupan  manusia.  Pengaturan  dal  Al-quran tersebut dapat dilihat dalam Q.S Al-Quraisy ayat (3-4) yang menyatakan:
“Maka hendaklah mereka menyembah Tu han Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah  memberi  makanan  kepada  mereka  untuk  menghilangkan  lapar  dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
Ayat Al-Quran di atas mengarahkan pada kesejahteraan dan stabilitas kemanan. Hal  tersebut  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  penguatan  ketahanan  pangan sebagai  dasar  terciptanya  kesejahteraan  rakyat  dan  stabilitas  kemanan  Negara.  Hal tersebut  sangat  realistis  untuk  dikatakan  karena  pangan  merupakan  hal  yang fundamental bagai kehidupan manusia termasuk didalamnya sebuah Negara, dengan adanya ketahanan pangan maka kesejahteraan dan kemanan dapat tercipta. Urgensi ketahanan  pangan  merupakan  hal  yang  patut  untuk  dimohinkan  (diminta)  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa serta  patut  pula  untuk disyukuri  dengan  jalan menjalankan ibadah  yang  sungguh-sungguh  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  member keamanan  dan  berbagai  rejeki. 2 Dari  sisi  kenegaraan,  ketahanan  merupakan  sektor yang  paling  strategis,  hal  ini  dapat  diketahui  tiada  satupun  Negara  yang  dapat melakukan pembangunan secara optimal sebelum pembangunan ketahanan pangan tercipta. 3
1 Bambang Hendro (2010), Sunarminto, Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional , Yogyakarta: BPFE, hlm 53
2 M. Quraish Shihab, (2006), Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an Volume 15 , Jakarta: Lentera Hati, hlm. 636.
3 Siti Aisyah, Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Kesehatan komunitas Indonesia Vol 16 no 2 September  2020,  hlm  179.  Accessed  online  from:    http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jkki/article/view/2576. [Acessed Desember, 07, 2021]
Keberadaan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan merupakan salah satu urgensi dari  sebuah Negara untuk dapat menciptakannya. Hal  tersebut dilatar belakangi  ketahanan  pangan  suatu  Negara  dapat  mempengaruhi  segala  aspek kehidupan bernegara seperti ekonomi, politik sosial bahkan budaya. Oleh karena itu, tindakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat oleh Negara merupakan sebuah isu global bukan hanya isu sebuah Negara semata dan mendorong lahirnya kebijakan- kebijakan pangan dari sebuah pemerintahan 4 .
Ketahanan  pangan  di  Indonesia  dengan  mendasarkan  pada  Data  dan  Sistem Informasi  Pertanian  Kementerian  Pertanian  dapat  dikatakan  mulai  membaik  pada 2016  yang  dapat  dilihat  dari  indeks  ketahanan  pangan  Indonesia  yang  posisinya berada  di  atas  Thailand 5 .  Hal  tersebut  dilatar  belakangi  pada  periode  2015-2019 pembangunan  ketahanan  pangan  mencatatkan  menorehkan  hasil  positif  mengenai ketahanan pangan serta gizi nasional Indonesia. Hal tersebut pula dapat dilihat dari peringkat  ketahanan  pangan  Indonesia  yang  didasarkan  pada Global  Food  Security Index 6 tahun  2019,  yang  pada  tahun  2015  berada  pada  posisi  74  dari  113  negara, sedangkan  pada  tahun  2019  berada  pada  posisi  62.  Membainya  posisi  Indonesia tersebut disebabkan oleh ketersediaan, keterjangakauan serta keamanan dan kualitas pangan.  Selain  itu,  naiknya  posisi  Indonesia  pada  penilaian  GFSI  disebabkan  oleh pertumbuhan  sebesar  3,1  point  dari  aspek  ketersediaan  pangan,  dan  5,2  point  dari aspek  keterjangkauan  pangan 7 .  Pertumbuhan  di  bidang  pangan  tersebut  menurut penulis  harus  pula  didukung  oleh  ketersediaan  lahan  pertanian  sehingga  akan berhubungan dengan konsep reforma agrarian yang dialamnya mengatur menganai penataan, penguasaan dan hal yang tidak dapat dilupakan adalah hubungan hukum antara manusia dengan tanah atau lahan 8 .
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan tidak akan  terwujud  ketika  ketersediaan  lahan  yang  berkelanjutan  tidak  tersedia 9 .  Hal tersebut pula menuntut ketersediaan lahan untuk pertanian berkelanjutan yang sangat luas,  konsekuensinya  adalah  penggunaan  lahan  hutan 10 pun  semakin  tidak  dapat
4 Didit Hendriawan, (2016), Kedaulatan Pangan Maritim, Dinamika dan Problematika , Jakarta: Beta, hlm 2
5 “Kementan  Klaim  Ketahanan  Pangan  RI  Lebih  Baik  Dari  Thailand”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-4092006/kementan-klaim-ketahanan-pangan-ri-lebih-baik-dari-thailand,  diakses  pada  tanggal  20  Januari 2020
6 Global Food Security adalah Indeks Ketahanan Pangan Global yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit New York yang memberikan informasi tentang situasi ketahanan pangan dan gizi di 113 negara, mencakup situasi ketahanan pangan di tingkat nasional menurut indikatornya dan ranking ketahanan pangan dan gizi tiap negara secara relatif terhadap negara lainnya
7 Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024 , 2019, hlm 8
8 Maria SW Sumarjono, (2008), Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm.
95
9 Wahyu, BUMN Pangan, (2017), Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan , Jakarta: Swadaya, hlm 10
10 Hutan adalah suatu lahan atau kawasan luas yang didalanya dihuni banyak tanaman atau pepohonan dan hewan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Salim H.S, (2006), Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 38
dihindari.  Oleh  karena  itu  keberadaan  hutan  harus  selalu  dijaga  keberadaan  dan kelestariannya 11 .
Kebijakan  Hukum  dalam  Bidang  Pangan  tampak  digariskan  dalam  Undang- Undang  No.  18  Tahun  2012  tentang  Pangan.  Berdasarkan  UU  a  quo,  kemudian ditetapkan ataupun dikeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang pangan, baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan/ Keputusan Menteri, maupun yang ada  hubungannya  dengan  Kebijakan  dalam  bentuk  Peraturan  ataupun  Keputusan Menteri yang terkait dengan bidang pangan.
Salah satu objek dari pembangunan pangan adalah lahan hutan yang dijadikan produksi pangan yang biasanya dilakukan dengan penggunaan  konsep perhutanan sosial  dan  kemitraan  kehutanan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan  Perhutanan  Sosial.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan  Perhutanan  Sosial,  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  dapat diberikan kepada Perseorangan, kelompok tani hutan, koperasi.
Adanya  aturan  tersebut  dilakukan  sebagai  penataan  hutan,  sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Tata  Hutan  Dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Serta  Pemanfaatan  Hutan  Di  Hutan Lindung  Dan  Hutan  Produksi,  yang  menyatakan  bahwa  Tata  Hutan  dilaksanakan pada setiap unit KPHL dan/atau unit KPHP oleh kepala KPH. Pelaksanaan Tata Hutan meliputi  inventarisasi  Hutan,  perancangan  Tata  Hutan,  penataan  batas  dalam  unit pengelolaan  Hutan,  pemetaan  Tata  Hutan  dan  partisipasi  para  pihak  melalui konsultasi publik.
Penataan hutan dilakukan pada tingkatan pusat yang dilakukan oleh menteri dan tingkatan daerah provinsi yang dilakukan oleh gubernur 12 . Ditingkatan provinsi dilakukan inventarisasi hutan yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Hutan yang hak tersebut  dilaksanakan  oleh  oleh  KPH 13 dengan  tanggungjawab  menyelenggarakan pengelolaan Hutan, meliputi 14 :
1. Melaksanakan tindakan perencanaan dan pengelolaan hutan
2. Tindakan pengorganisasian
3. Tindakan pengendalian serta Pengawasan hutan
11 Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, (2011), Hukum Kehutanan di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 1
12 Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Kehutanan
13 Pasal  10  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Kehutanan
14 Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021

## Dilain sisi, KPH memiliki tugas dan fungsi
15 :
1. Penyusunan  rencana  pengelolaan  Hutan  jangka  panjang  serta  rencana pengelolaan Hutan jangka pendek sebagai wujud tindakan pengelolaan hutan
2. Koordinasi  yang  dilakukan  dengan  pemegang  Perizinan  Berusaha  serta berkoordinasi  dengan  pemegang  persetujuan  penggunaan  dan  Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial. Koordinasi yang dilakukan mengenai pengelolaan kehutanan.
3. Memfasilitasi  dan  mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan  pada  lingkup lingkungan hidup dan kehutanan, yang didalamnya meliputi:
a. Penginventarisasian,  Pengukuhan  Penatagunaan  Kawasan  dan  pengurusan rencana Kehutanan
b. Melaksanakan  tindakan  rehabilitasi  Hutan  dan  melaksanakan  tindakan reklamasi
c. Pemanfaatan atau penggunaan lahan hutan
Tindakan-tindakan tersebut di atas mendapatkan rintangan berupa permsalahan terutama permasalahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, yang menyatakan bahwa:
“Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang terdiri atas:
a. tidak  tumpang-tindih  dengan  keberaclaan  Perizinan  di  bidang  kehutanan; dan
b. tumpang- tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan”
Aturan  tersebut  mengidentifikasikan  tidak  bersinerginya  antara  sau  aturan dengan  aturan  yang  lainnya.  Salah  satu  contohnya  dalam  keberadaan  peraturan daerah  untuk  pengelolaan  hutan  sosial  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  86 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial.  Sampai  saat  ini,  belum  ada peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan hutan sosial.
Hal  ini  tentunya  menjadi  preseden  bagi  pengusaha  dilain  sisi  banyak  aturan yang melegalkan pengelolaan hutan sosial, namun sisi lainnya, aturan pelaksana di daerah tidak ada. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi pengusaha kehutanan yang  memanfaatkan  lahan  hutan  untuk  dijadikan  objek  penghasil  pangan  di Indonesia.  Dengan  kata  lain,  bagaimana  penguatan  pangan  nasional  atau
15 Pasal 123 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
pembangunan ketahanan pangan Indonesia dapat terbentuk apabila kegiatan usaha dalam bidang pangan tidak memiliki payung hukum yang pasti.
Adanya sinergitas aturan dalam hal ini dalam suatu perda pada dasarnya sesuai dengan pembagian Peraturan negara ( staatsregelings ) atau keputusan dalam arti luas ( besluiten )  dapat  dibagi  dalam  3  (tiga)  kelompok  yakni wettelijk  regeling (peraturan perundang-undangan), beleidsregels (peraturan  kebijaksanaan),  dan beschikking (penetapan) 16 yang satu sama lainnya harus bersinergi.
Sebagaimana  diketahui,  dengan  mengingat  arti  pentingnya  keberadaan  suatu perda, maka pada dasarnya keberadaan suatu perda tidak akan dapat dilepaskan dari keberadaan otonomi daerah 17 . Hal yang sangat wajar untuk dikatakan bahwa perda mengikuti  keberadaan  otonomi  daerah  karena  dengan  adanya  perda  menunjukan adanya kemandirian suatu daerah otonom dalam mengurusi daerahnya. Kemandirian tersebut memiliki arti bahwa daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya.  Kewenangan  tersebut  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  daerah  untuk menentukan  kebijakan  pengurusan  daerah  dalam  sebuah  aturan  yang  selanjutnya disebut peraturan daerah 18 .
Permasalahan  lain  selain  keberadaan  perda,  permasalahan  mengenai keberadaan  Hutan  Produksi  Terbatas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka 10 Peraturan  Pemerintah  Nomor  104  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan  yang pada intinya menyatakan bahwa status Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan negara. Oleh karena itu, pengalihan status hutan menjadi lahan perkebunan adalah pengalihan status tanah pengelolaan menjadi Hak  Guna  Usaha  yang  nantinya  dalam  kasus  yang  peneliti  teliti  menjadi  lahan pertanian, sebagaimana cara-cara penguatan ketahanan pangan yang terdapat dalam Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  81/Permentan/OT.140/8/2013  Tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. Namun  hal  yang  perlu  di  perhatikan  dari  ketentuan  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  81/Permentan/OT.140/8/2013  Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah prakata “tanah bekas kawasan hutan”  dalam  definisi  lahan  pengganti.  Hal  ini  menurut  peneliti menimbulkan permasalahan mengingat konsep dasar dari keberadaan hutan adalah pelestarian dan perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 41
16 I Gde Pantja Astawa, (2008), Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia , Bandung: Alumni, hlm 32, dapat juga dilihat dalam Diani Kesuma, Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal  Selisik,  Volume  7,  Nomor  1,  Juni  2021,  hlm  135.  Accessed  online  from: http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/2431/1347/.  [Acessed  November,  01, 2021]
17 I  Gede  Pantja  Astawa  dan  Inna  Junaenah  (2011) ,  Indeks  Otonomi  Daerah:  Tawaran  Titik  Temu  Negara  Hukum  dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran), Bandung: Rosda-PSKN-HTN FH Unpad, hlm.531
18 I Gde Pantja Astawa, (2009), Problematika Otonomi Daerah di Indonesia , Bandung: Alumni, hlm 294
Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  berisikan  peran  serta  masyarakat  dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Berbicara masalah sinergitas aturan perundang-undangan maka berbicara pula mengenai politik hukum. Politik hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arah  kebijakan  pemerintah  atau  negara  mengenai  arah  pengaturan  hukum  dalam rangka ketahanan pangan, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa salah satu perwujudan dari politik hukum ketahanan pangan di  antaranya  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  dilihat  dari pengatura  Politik  Hukum  Kedaulatan  Pangan  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 tahun  2012  tentang  Pangan  atau  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan  Menjadi  Undang-Undang  yang  pada  kenyataannya  memiliki disharmonisasi  pengaturan.  Selain  kedua  aturan  tersebut,  tidak  menutup kemungkinan  adanya  aturan  lain  yang  tidak  bersinergi  satu  sama  lainnya.  Hal  ini menuntut  adanya  perbaikan  hukum  atau  pelaksanaan  hukum  dalam  penanganan pangan di wilayah Indonesia.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  menemukan  dan menginventarisasikan permasalahan yang timbul dari politik hukum bidang pangan dan  implementasinya  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  Indonesia  serta menemukan  dan  merumuskan  konsep  yang  tepat  tentang  politik  hukum  biadang pangan dan Implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  mengidentifikasikan  masalah  yaitu  yang pertama apakah politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan  ketahanan  pangan  Indonesia?  Kedua,  bagaimana  konsep  yang  tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  dalam  penyusunan  jurnal  ini  dilakukan  dengan  cara deskriptif  analitis  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  digambarkan  dengan  dikaji  dan  dianalisis.  Metode  yang  digunakan  dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis data sekunder yaitu didalamnya mengkaji keberadaan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga  melatar  belakangi  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dilakukan  secara kepustakaan dan lapangan. Dilain sisi, analisis data yang dipergunakan penulis adalah
analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  suatu  analisis  data  yang  peolehannya  diwujudkan berupa kalimat bukan berupa angka statistik.

## PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Hukum Bidang Pangan dalam Ketahanan Pangan
Sebagaimana diketahui pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling  mendasar.  Hal  yang  sangat  wajar  ketika  penulis  mengatakan  hal  tersebut karena pangan merupakan kebutuha “perut” bagi manusia. Artinya keadaan ketika “perut” manusia terisi maka pemikiran ataupun tindakan positif pun kemungkinan dapat  terwujud.  Hal  sebaliknya,  ketika  kenutuha  “perut”  tidak  terpenuhi  maka pemikiran  dan  tindakan  negative  pun  akan  terujud.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari banyaknya  tindakan  jahat  terjadi  didasarkan  karena  tidak  terpenuhinya  kebutuhan “perut” pangan manusia. Oleh karena itu kebutuhan dan ketersediaan pangan harus selalu dijaga ketersediaanya.
Keadaan  pentingnya  atau  prioritasnya  pangan  maka  ketahanan  pangan merupakan hal yang logis untuk diwujudkan. Oleh karena itu hamper semua Negara yang ada di dunia memprioritaskan ketahanan pangan bagi kesejahteraan rakyatnya. Contoh kongkrit pangan sebagai prioritas suatu Negara adalah penggunaan pangan sebagai senjata politik oleh Amerika Serikat dengan mengatakan ” food is a weapon, it is now  one  of  the  principal  tools  on  our  negotiating  kit .” 19 Food  is  a  weapon merupakan propaganda  Amerika  Serikat  dalam  menguasai  suatu  daerah  yang  tidak  memiliki ketahanan  pangan.  Adanya  determinasi  ekonomi  dalam  hal  ini  pangan  maka  akan menimbulkan keuntungan-keuntungan ekonomi yang signifikan.
Dilain  sisi,  ketahanan  pangan  dilakukan  oleh  Indonesai  yang  notabenenya memiliki  luas  wilayah  yang  luas  dan  lahan  pertanian  yang  luas  pula  termasuk didalamnya hutan yang luas pula. Berbagai kebijakan mengenai pangan dikeluarkan baik pada tingkatan pusat mupun daerah. Selain iti koordinasi dan sinergisitas antara pusat dan daerah pun selalu dijaga guna membebtuk sistem ketahanan pangan yang komprehensif.
Mengkaji sejarah arti pentinya pangan, sebagaimana mengetahui konsep food is a weapon dari Amerika Serikat, pada dasarnya Presiden RI Soekarno telah menyatakan sikapnya  atas  arti  pentingnya  pangan  dan  ketahanan  pangan,  hal  tersebut  dapat diketahui dari pandangan beliau yang menyatakan bahwa 20 :
19 George McGovern, (1975), World, Hunger, Health, and Refugee Problem , Washiington: U.S Government Printing Office, hlm 337
20 Departemen Pertanian Republik Indonesia, (2009), Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia , Jakarta: BKP Deptan, hlm 3
”…, apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahkan mengenai soal  mati- hidupnya  bangsa  kita  di  kemudian  hari….  Oleh  karena,  soal  yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat.”
Pernyataan tersebut merupakan peryataan menunjukan bahwa posisi strategis pangan dalam tata kehidupan bernegara yang wajib untuk diperhatikan dan tentunya diurus  dengan  mengeluatkan  kebijakan-kebijakan  berupa  peraturan  perundang- undangan  mengenai  pengan.  Tahun  1996  Indonesia  membentuk  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang mengatur segala aspek mengenai pangan. Aturan  tersebut  kemudian  direvisi  dan  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2012  tentang  Pangan.  Hal  tersebut  menunjukan  konsern  Negara  dalam menguusi dan mengatur pangan di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menunjukan konsertn Negara dalam pengurusan pangan yang tertuang dalam tujuan keberadaan undang- undang  tersebut  yaitu  ketersediaan,  kecukupan,  keamanan,  kemandirian  pangan. Dilain  sisi  akses  terhadap  pangan  pun  menjadi  tujuan  lainnya.  Dilain  sisi, kesejahteraan dan kemakmuran petani pun menjadi prioritas lainnya dari keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Hal  yang merupakan  terobosan  lahirnya Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012 tentang  Pangan  adalah  adanya  badan  pangan  nasional.  Hal  yang  sangat  wajar pembentukan  badan  tersebut  harus  dilakukan  mengingat  pada  dasarnya  masalah pangan merupakan masalah multisektor yang ditangani oleh berbagai instansi yang rentan menimbulkan disharmonisasi aturan bahkan disinkronisasi antar lembaga.
Disharmonisasi  aturan  perundang-undangan  ataupun  dissinkronisasi  antara lembaga merupakan hal yang wajar bagi Negara berkembang karena pada dasarnya dan pada umumnya Negara berkembang berorientasi pada pembentukan peraturan perundangan  sebanyak  mungkin  (mungkin  dapat  dikatakan  sebagai  wujud eksistensinya)  tanpa  memikirkan  efek  dari  aturan  yang  dibuat.  Banyaknya  aturan dapat menimbulkan disharmonisasi karena antara satu aturan lain dalan lainnya ada kemungkinan tidak saling terhubung satu dan lainnya. Dengan kata lain, aturan yang satu berdiri sendiri dengan aturannya tersebut tanpa melihat aturan lainnya. Kondisi ini lah yang terjadi pada pengaturan pangan di Indonesia
Dilihat dari sisi aturan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai undang-undang terakhir mengenai pangan di Idonesia, penulis masih menemukan  pasal-pasal  yang  harus  direvsi  atau  setidaknya  dikoreksi.  Pasal-pasal tersebut diantaranya:
1. Pasal 2
Adanya diskursus mengenai norma dan asas dan hal tersebut merupakan hal yang berbeda, namun dalam ketentuan ini norma dan asas dipersamakan.

## 2. Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan pangan tidak dimuat dalam penjelasan umum, padalah mendasarkan Petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketentuan tersebut  harus  dicantumkan  dalam  penjelasn  umum.  Hal  ini  tentunya  untuk menjelaskan secara tegas dan terang
3. Pasal 4
Sama  dengan  argumentasi  penulis  pada  ketentuan  Pasal  3,  tujuan penyelenggaraan  pangan  tidak  dimuat  dalam  penjelasan  umum,  padalah mendasarkan Petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketentuan tersebut  harus  dicantumkan  dalam  penjelasn  umum.  Hal  ini  tentunya  untuk menjelaskan secara tegas dan terang
4. Pasal 14
Hal  yang  sangat  “mengherankan”  bagi  penulis  mengingat  amanat  ketentuan pasal ini adalah tindakan impor apabila kekurangan pangan terjadi. Hal pertama yang  ingin  penulis  utarakan  adalah  tindakan  impor  tersebut  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  6.  Hal  yang  kedua  adalah,  pembentukan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  adalah  sebagai  representasi Negara dalam penguatan pangan. Oleh karena itu apabila ada tindakan impor maka secara logis keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  tidak  berfungsi  atau  setidaknya  tidak  maksimal.  Hal  ketika  keadaan kekurangan  pangan  terjadi  maka  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  perluasan produksi  pangan  dengan  penggunaan  lahan-lahan  tidak  produktif  (termasuk hutan) untuk dijadikan lahan pertanian. Namun ketika hal tersebut terjadi maka aturan-aturan  yang  diperintahkan  atau  tidak  ada  harus  dibuat  dengan  sistem penguatan  pangan  dan  sistem  penggunaan  lahan  yang  jelas  dan  tegas.
Harmonisasi baik aturan ataupun lembaga pun harus terjadi
5. Pasal 17
Ketentuan ini berisi mengenai perlindungan bagi petanai. Hal yang dikritisi dari aturan  ini  adalah  harus  adanya  perlindungan  tegas  dan  jelas  mengenai perlindungan  yang  diberikan.  Etimologi  perlindungan  yang  ada  jangan multitafsir karena pada dasarnya perlindungan yang diberikan pada para petani akan berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan pada pengusah. Hal ini lah yang tidak diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan ini.
6. Pasal 36
Pada  dasarnya  ketentuan  ini  bersinergi  dengan  ketentuan  Pasal  14.  Adanya redaksi  “dan/atau  tidak  dapat  diproduksi”  menjadikan  celah  hukum  untuk
menjadikan  impor  sebagai  salah  satu  tindakan  yang  legal  untuk  kebutuhan pangan. Hal ini pula menunjukan ketidakkonsistenan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
7. Pasal 123
Peneliti  asing  mendapatkan  fasilitas  dan  perlindungan  atas  hak  kekayaan intelektual  dari  hasil  penelitiannya  di  dalam  negeri  dengan  objek  dari  dalam negerai (Indonesia) hal ini menjadi hal yang ironi dikarenakan:
a. Banyak  ilmuan  pertanian  atau  pangan  di  Indonesia  yang  dapat diberdagagunakan
b. Perlindungan  tanpa  syarat-syarat  yang  jelas  menunjukan  adanya pengkredilan  bagi  warga  Negara  Indonesia  karena  lebih  memprioritaskan warga Negara asing ketimbang warga negaranya sendiri
c. Adanya  pengakuan  hak  kekeyaan  intelektual  menunjukan  bahwa  hak ekonomi  dari  objek  Indonesia  dapat  diekploitasi  oleh warga  Negara  asing. Hal ini seolah mencerminkan “warga asing menjadi raja, sedangkan waraga negaranya menjadi pembantu/pelayan di negaranya sendiri”
8. Pasal 124
Ketentuan  pasal  iini  sedan  dengan  pasal  123.  Oleh  karena  itu  harus  direvisi bahkan dicabut.
9. Pasal 132
Penyidikan  bidang  pangan,  penyidik  Polri,  PPNS.  Sebaiknya  ketentuan  yang berhubungan  dengan  hukum  acara  diletakan  setelah  ketentuan  materiilnya (ketentuan pidana).
Dilain  sisi,  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, yang harus direvisi adalah:
1. Pasal 1
Dengan adanya putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012 maka ketentuan Pasal 1 Angka  6 harus  dirubah  redaksinya  menjadi  “Hutan  adat  adalah  hutan  yang berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat”.  Hal  tersebut  merupakan konsekuansi  lahirnya  putusan.  MK.  Nomor  35/PUU-X/2012.  Hal  ini  untuk melindungi  keberadaan  hutan  adat  yang  pada  sebelumnya  hutan  adat  dapat diekploitasi oleh Negara.
2. Pasal 4
Ketentuan  pasal  ini  terutama  Pasal  4  ayat  (3)  pada  dasarnya  telah  dibatalkan dengan adanya Putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012. Penguasaan lahan adat oleh  Negara  harus  memperhatikan  masyarakat  adat.  Dengan  kata  lain  pada dasarnya sebelum lahirnya Putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012 lahan hutan milik  masyarakat  adat  dapat  diekspolitasi  oleh  Negara.  Hal  yang  jauh  dapat
terjadi  adalah  pada  dasarnya  hutan  menjadi  milik  Negara  yang  dapat diekspolitasioleh  Negara  hanya  dengan  pertimbangan  ekonomi  semata  tanpa memikirkan lingkungan sekitar baik itu masyarakat adat, lingkungan kawasan huta, bahkan hutannya itu sendiri.
Namun demikian, ada beberapa daerah di Indonesia yang berhasil melakukan tindakan  berdasarkan  peraturan  yang  ada  diantaranya  adalah  Provinsi  Sumatera Selatan.
Provinsi Sumatera Selatan telah dapat mengakomodir sistem ketahanan pangan dengan  produk  kebijakan  ketahanan  pangan  yang  dibuatnya  seperti  Peraturan Gubernur  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Pembentukan  Dewan  Ketahanan  Pangan (berdasarkan  Perpres  Nomor  112  Tahun  2020,  Peraturan  Gubernur  tersebut dibubarkan per tanggal 26 November 2020 dan sekarang dibentuk kembali melalui SK Pokja Ketahanan Pangan) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal  di  Sumatera  Selatan.  Kebijakan  tersebut  bersinergi  dengan  Dinas  Ketahanan Pangan dengan mengoptimalkan UMKM sebagai garda terdepan ketahanan pangan Sumatera Selatan.
Selain  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Provinsi  Banten  juga  memiliki  sistem ketahanan pangan yang baik. Hal tersebut dapat diketahui dengan kebijakan Privinsi Banten dalam menjaga ketahanan pangan dengan melakukan tindakan:
1. Penjagaan atas produksi pangan
2. Adanya pengawasan terhadap distribusi pangan
3. Melakukan koordinasi berupa kerjasama yang didasari oleh rasa tanggungjawab dengan  perhutani  untuk  melakukan  pembukaan  lahan  baru  untuk  dijadikan lahan pertanian dengan sistem tumpang sari
4. Tool equipment bagi produksi pertanian yang selalu terjaga
5. Sosialisasi Good Agriculture Practices (GAP) dan standardisasi sebagai langkah kongrit mewujudkan ketahanan pangan
6. Memfasiliasti permodalan petani dengan perbankan
7. Pembentukan  BUMD  sebagai  langkah  memperkuat  ketahanan  pangan  di wilayah Banten.

## Konsep yang Tepat tentang Politik Hukum Bidang Pangan  dan Implementasinya yang dapat Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia
Pangan  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah:
”Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun
tidak  diolah  yang  diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman  bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”
Hal  yang  harus  diperhatikan  berdasarkan  ketantuan  di  atas  adalah,  pangan bukanlah  beras  semata,  namun  produk  perhutanan,  peternakan,  perikanan  daln lainnya yang disebut dalam ketentuan di atas merupakan pangan. Dengan demikian paradigm pangan hanya sebatas beras merupakan paradigma yang keliru dan harus diluruskan.
Paradigma  tersebut  pula  didukung  oleh langkah-langkah  Negara  yang hanya memprioritaskan pengemabangan pangan pada sector beras semata. Dilain sisi, pada dasarnya  dengan  jumlah  17,504  pulau  yang  tersebar  dari  Sabang hingga  Marauken maka potensi kelautan yang luasnya 2/3 dari luas negara Indonesia yaitu seluas 3,544 juta km2 merupakan sumber pangan yang tidak ada habisnya.
Pembangunan sektor kelautan Indonesia diprediksi sekitar USD1.338 miliar per tahun (Data Estimasi KKP, 2020). Hal tersebut didukung oleh 11 sektor pendukung seperti:
1. Sektor perikanan (tangkap) sebesar USD20 miliar
2. Sektor perikanan (budi daya) sebesar USD210 miliar
3. Sektor industri/pengolahan sebesar USD100 miliar
4. Sektor industri bioteknologi sebesar USD180 miliar
5. Sektor energi dan sumber daya mineral (garam) sebesar USD210 miliar
6. Sektor pariwisata sebesar USD60 miiar
7. Sektor transportasi sebesar USD30 miliar
8. Sektor industri dan jasa maritim sebesar USD200 miliar
9. Sektor coastal forestry sebesar USD8 miliar
10. Sektor sumber daya wilayah pulau-pulau kecil sebesar USD120 miliar
11. Sektor sumber daya nonkonvensional ebesar USD200 miliar 21 .
Dilain sisi, dari besarnya potensi perikanan tersebut, tersimpan fakta menarik, yaitu  adanya  impor  perikanan  dan  undang  yang  menempati  urutan  ke  67  dari  97 komoditas impor nonmigas yang dilakukan oleh Indonesia. Langkah impor tersebut dalam empat tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 2.25% 22 .
21 KPP,  H.  (2020,  Agustus  20).  News.  Retrieved  from  Kementerian  kelautan  dan  perikanan  Republik  Indonesia: https://kkp.go.id/artikel/22637-menteri-edhyoptimis-sektor-kelautan-dan-perikanan-bisa-jadi-andalan-ekonomi- nasional.
22 Kemendag.  (2021).  Perkembangan  Impor  non  migas  Indonesia.  Retrieved  from  Portal  Statistik  Kementerian Perdagangan  Republik  Indonesia:  https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-import-origins- country.
Kenaikan  impor  ikan  dan  udang  tersebut  disinyalir  dikarenakan  Kekurangan pasokan ikan dan udang. Hal ini tentunya merupakan ironi tersendiri mengingat laut yang  luas  dan  bertebarannya  tambak  ikan  dan  udang  di  Indonesia.  Ada  beberapa alasan yang melatarbelakangi Indonesia mengimpor ikan, yaitu 23 :
1. Adanya  sifat  musiman  pada  tangkapan,  sedangakn  disisi  lain  konsumsi  ikan terus berlangsung
2. Disparitas  produksi  ikan yang notabenenya berada diluar pulau jawa  dengan pengkonsumsi di wilayah pulau jawa
3. Impor  ikan  dipicu  oleh  kurangnya  infrastruktur  dan  sarana  transportasi antarwilayah Indonesia
4. Tidak dilengkapi dengan cold storage di wilayah produksi ikan
5. Masih maraknya pencurian ikan (illegal fishing)
6. Mentalitas pengusaha yang hanya mencari keuntungan semata
7. Lemahnya penegakan hukum.
Langkah  untuk  memaksimalkan  potensi  kelautan,  khususnya  dalam  sektor perikanan  yang  dimiliki  dan  menekan  kenaikan  trend  impor,  diperlukan  adanya penyusunan  grand  design  dalam  sektor  perikanan  yang  dapat  melibatkan  semua pihak  yang  memiliki  kompetensi,  seperti  pelaku  usaha  di  hulu  dan  hilir  sektor perikanan, para akademisi, para pemikir, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain menetapkan model  pembangunan yang dianut, cetak biru perlu memetakan semua faktor  yang  dibutuhkan  untuk  mendorong  sektor  perikanan,  yakni  infrastruktur, kelembagaan, pembiayaan, dan pemasaran. Di bagian hulu, cetak biru perikanan perlu mengatur jenis ikan yang tidak boleh diekspor, jenis ikan yang harus diprioritaskan untuk  industri  dalam  negeri,  dan  jenis  ikan  yang  diprioritaskan  untuk  konsumsi masyarakat Indonesia. Untuk menopang industri perikanan dan melindungi nelayan dalam negeri, perlu diatur mekanisme, jenis, dan volume impor ikan.
Ketahanan  pangan  sebagai  konsep  bukanlah  sebatas  mencukupi  kebutuhan pangan nasional, namun diarahkan mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan 24 . Oleh  karena  itu,  hal  yang  perlu  disikapi  dari  permasalahan  pangan  adalah  amanat Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  memerintahkan  agar  peraturan pelaksanaannya sebagai perintah delegasi kewenangan untuk dibentuk paling lama 3 (tiga)  tahun  setelah  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  diundangkan. Penggunaan kata ”... harus ...” dalam Pasal 150 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi,  ”Peraturan pelaksanaan Undang -Undang ini  harus telah ditetapkan
23 Ibid
24 Miyasto, Strategi  Ketahanan  Pangan  Nasional  guna  Meningkatkan  Kemandirian  dan  Daya  Saing  Ekonomi  dalam  Rangka Ketahanan  Nasional ,  Jurnal  Kajian  Lemhannas  RI,  Edisi  17  Maret  2014,  hlm  18.  Accessed  online  from: http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/151. [Acessed Desember, 07, 2021]

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 3, Nomor 1, November 2021
paling  lambat  3  (tiga)  tahun  sejak  Undang- Undang  ini  diundangkan,”  mempunyai makna  bahwa  peraturan  pelaksanaan  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan prasyarat untuk merealisasikan keseluruhan dari amanat  undang-undang.  Tanpa  adanya  aturan  pelaksanaan,  tentu  banyak  terjadi kekosongan hukum yang menjadikan pelaksanaan undang-undang tidak optimal.
Delegasi  kewenangan  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2012  sebagai  akibat  dari  perubahan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  sampai sekarang  belum  ditindaklanjuti  masih  ada  tiga  delegasi  kewenangan  yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan satu delegasi kewenangan terkait dengan pembentukan lembaga pangan yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden yang merupakan delegasi kewenangan yang  diamanatkan  langsung  oleh  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan.
Tiga delegasi kewenangan dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai akibat dari  perubahan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  tersebut,  berdasarkan  Pasal  185  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 peraturan pelaksanaan itu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Adapun delegasi kewenangan untuk membentuk lembaga pangan diatur dalam Pasal 126 sampai Pasal 128. Pembentukan lembaga  pangan  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 mengisyaratkan betapa seriusnya persoalan tata kelola pangan yang sampai saat ini masih carut marut.
Banyaknya  instansi  yang  menangani  pangan  mulai  dari  pertanian,  termasuk peternakan  dan  perkebunan;  kelautan  dan  perikanan;  industri  terkait  pengolahan pangan;  perdagangan;  kesehatan  dan  kementerian  terkait  lain  yang  dikoordinatori oleh kementerian yang berbeda- membuat kebijakan tata kelola pangan amburadul, tidak terarah, dan merugikan, baik bagi produsen pangan maupun konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal  128  dan  Pasal  151  mengamanatkan  pembentukan  badan  pangan  yang mempunyai  otoritas  kuat  untuk  mengoordinasikan,  mengatur,  dan  mengarahkan lintas kementerian/sektor dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan.
Pada dasarnya ketahanan pangan akan berhasil apabila pola pikir pemerintah bisa  berubah.  Pangan  sebagai  kebutuhan  dasar  (basic  needs),  aspek  pangan mempunyai  peran  yang  sangat  besar  bagi  kehidupan  suatu  bangsa.  Ketersediaan pangan  yang  lebih  kecil  dibandingkan  kebutuhannya  dapat  menciptakan ketidakstabilan ekonomi.
Berbagai  gejolak  sosial  dan  politik  dapat  terjadi  jika  ketahanan  pangan terganggu, karena ketahanan pangan merupakan salah satu ancaman perang modern. Kondisi  pangan  yang  kritis  bahkan  dapat  membahayakan  stabilitas  ekonomi  dan stabilitas  nasional.  Langkah  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  perlu penguatan Community Development. Selain itu, pemerintah perlu
membangun platform ketahanan pangan untuk mendapatkan database pangan yang akurat.  Hal  Inilah  yang  harus  dilakukan  pemerintah  agar  ketahanan  pangan  bisa tercapai terutama dalan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan politik hukum bidang pangan  dan  implementasinya  sudah  berhasil  mewujudkan  ketahanan  pangan Indonesia adalah terdapatnya beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan guna menyempurnakan aturan yang ada. Penyempurnaan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 17, Pasal  36, Pasal  123, Pasal 124 dan Pasal  132. Dilain sisi, dalam Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan Pasal;  1  dan  Pasal  4.  Implementasi  yang dapat dilihat dari keberhasilan ketahanan pangan adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Banten yang telah ada peraturan daerahnya. Adanya Peraturan Daerah itulah yang menjadi inti keberhasilan adanya ketahanan pangan. Konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, pada dasarnya ketahanan pangan akan berhasil apabila pola pikir pemerintah bisa berubah. Pangan sebagai kebutuhan dasar (basic needs), aspek  pangan  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  bagi  kehidupan  suatu  bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan  ekonomi.  Langkah  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  perlu penguatan Community Development . Selain itu, pemerintah perlu
membangun platform ketahanan pangan untuk mendapatkan database pangan yang akurat.  Hal  Inilah  yang  harus  dilakukan  pemerintah  agar  ketahanan  pangan  bisa tercapai terutama dalan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh,  maka  saran  yang  terdapat  dalam penulisan ini adalah sesegera mungkin pemerintah derah membuat Peraturan Daerah untuk  memaksimalkan  kebijakan  ketahanan  pangan  seperti  adanya  dukungan institusional dengan mengikutsertakan petani tidak hanya sebagai penerima pasif tapi juga aktif sebagai perencana program. Selain itu saran selanjutnya adalah pemerintah
harus  membangun  platform  ketahanan  pangan  yang  dapat  dijadikan  dasar  adanya tindakan bahkan kebijakan ketahanan pangan yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, (2011), Hukum Kehutanan di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta.
Bambang Hendro Sunarminto, (2010). Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional , Yogyakarta: BPFE.
Didit  Hendriawan,  (2016), Kedaulatan  Pangan  Maritim,  Dinamika  dan  Problematika ,
Jakarta: Beta.
George McGovern, (1975), World, Hunger, Health, and Refugee Problem , Washiington: U.S Government Printing Office.
I  Gde  Pantja  Astawa,  (2008), Dinamika  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan  di Indonesia , Bandung: Alumni.
_______________, (2009), Problematika Otonomi Daerah di Indonesia , Bandung: Alumni.
_______________, dan Inna Junaenah (2011) , Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran), Bandung: Rosda-PSKN-HTN FH Unpad.
Maria  SW  Sumarjono,  (2008), Tanah  dalam  Perspektif Hak  Ekonomi,  Sosial dan  Budaya, Jakarta: Kompas Gramedia.
M. Quraish Shihab, (2006), Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an Volume 15 , Jakarta: Lentera Hati.
Salim H.S, (2006), Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika. Wahyu, BUMN Pangan, (2017), Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan , Jakarta: Swadaya.

## Jurnal
Siti Aisyah, Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Kesehatan komunitas  Indonesia, Vol  16  no  2  September  2020,  Accessed  online  from:
http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jkki/article/view/2576. [Acessed
Desember, 07, 2021].
Diani Kesuma, Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Selisik, Volume 7, Nomor 1, Juni 2021. Accessed online from:
http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/2431/ 1347/. [Acessed November, 01, 2021].
Miyasto, Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya  Saing  Ekonomi  dalam  Rangka  Ketahanan  Nasional, Jurnal  Kajian

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
Lemhannas RI, Edisi 17 Maret 2014. Accessed online from: http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/151. [Acessed
Desember, 07, 2021].

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang N0. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021  tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

## Sumber Lain
Badan  Ketahanan  Pangan  Kementrian  Pertanian/Sekretariat  Dewan  Ketahanan
Pangan, Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024 , 2019, hlm 8.
Departemen  Pertanian  Republik  Indonesia,  (2009), Satu  Dasawarsa  Kelembagaan
Ketahanan Pangan di Indonesia , Jakarta: BKP Deptan, hlm 3. Kemendag. (2021). Perkembangan Impor non migas Indonesia. Retrieved from Portal Statistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-import-origins- country.
“Kementan  Klaim  Ketahanan  Pangan  RI  Lebih  Baik  Dari  Thailand”,
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4092006/kementan-klaim- ketahanan-pangan-ri-lebih-baik-dari-thailand,  diakses  pada  tanggal  20  Januari 2020.