## Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi
Rida Ristiyana 1* , Anna Sofia Atichasari 2 , Ridha Indriani 3
1,2,3) Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
1) rristiyana@unis.ac.id, 2) asatichasari@unis.ac.id , 3) ridha.indriani21@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 23 November 2023 Disetujui
: 8 Desember 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  Incentives,  Digitalization  and  Tax  Volunteers  on Taxpayer  Compliance  with  Service  Quality  as  a  moderating  variable.  This  type  of  research  is quantitative  where  researchers  use  primary  data  with  data  collection  techniques  through questionnaires. The research population is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) who live  in  Tangerang  City.  The  sampling  technique  used  simple  random  sampling,  with  a  total sample  of  393  respondents.  The  data  analysis  method  uses  Partial  Least  Square  (PLS)  using SmartPLS  3.0  software.  The  results  of  this  research  simultaneously  show  that  incentives, digitalization and tax volunteers have an effect on taxpayer compliance, then the research results partially show that incentives, tax volunteers and service quality have a positive and significant effect  on  taxpayer  compliance,  while  digitalization  has  no  effect  on  taxpayer  compliance.  Most MSMEs  experience  difficulties  in  implementing  the  digitalization  system,  even  though  facilities have been improved, there are still many people who do not utilize these facilities, because errors often  occur  in  the  tax  digitalization  system  which  makes  taxpayers  find  it  difficult  to  carry  out digital-based administration systems and it can be said that access and the use of technology for registration, payment and reporting is still low. The MRA test results show that service quality is unable  to  moderate  the  influence  of  incentives,  digitalization  and  tax  volunteers  on  taxpayer compliance.
Keywords: Digitalization, Service Quality Incentive,  Taxpayer Compliance, Tax Volunteers.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  komponen  utama  dalam  penerimaan  pendapatan  negara.  di  indonesia, pajak  berperan  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  dan  belanja  karena  merupakan  sumber utama penghasilan negara, Perpajakan adalah pembayaran yang dilakukan oleh masarakat kepada negara.  Hanya  negara  yang  memiliki  hak  untuk  memungut  biaya  yang  diatur  dalam  undang  - undang perpajakan. Sifat perpajakan adalah wajib. Masyarakat wajib menyerahkan setengah dari penghasilannya kepada negara (Irham et al., 2023). Berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak di Indonesia.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia
Tahun Target (Triliun) Realisasi (Triliun) Capaian (%) 2017 Rp 1.283,57 Rp 1.343,52 89,4% 2018 Rp 1.424 Rp 1.315,9 92% 2019 Rp 1.577,6 Rp 1.332,1 84,4% 2020 Rp 1.404,5 Rp 1.285,2 89,24% 2021 Rp 1.229,6 Rp 1.231,87 100,19% 2022 Rp 1.784 Rp 2.034,5 114% Sumber : (BPS, 2023)
Berdasarkan tabel 1 mengenai realisasi penerimaan pajak di indonesia, pada tahun 2018 dan 2019  realisasi  tidak  mencapai  targetnya.  Pada  tahun  2020  realisasi  penerimaan  pajak  tidak mencapai  target  dikarenakan  terjadinya  pandemi  covid-19  yang  memberikan  dampak  pada perekonomian indonesia, khususnya UMKM yang mana pada hasil LIPI bahwa 94,69% UMKM mengalami  penurunan  penjualan  (Nugroho,  2020).  Tetapi  pada  tahun  2021  –  2022  pajak mengalami  peningkatan  yang  positif,  akan  tetapi  hal  ini  tidak  menjadi  kesenangan  semata, pemerintah terus melakukan upaya untuk menjalin komitmen serta komunikasi yang baik antara otoritas pajak dengan wajib pajak (Qurrota Aini et al., 2022).
Pasca  terjadinya  pandemi  covid  –  19  Dirjen  pajak  memberikan  insentif  pajak  berupa penurunan  tarif  pajak  Penghasilan  Final  (PPh)  sebesar  0,5%  yang  diatur  pada  PP  No.55  Tahun 2022, akan tetapi sebagian pelaku UMKM masih belum memanfaatkan insentif pajak (Yulistiani et al., 2022).
Saat terjadinya pandemi covid – 19 wajib pajak sering kali melakukan keterlambatan dalam membayar  atau  melaporkan  perpajakannya  (Anggraini  &  Setiawati,  2022).  Hal  ini  disebabkan karena  wajib  pajak  kurang  memahami  sistem  perpajakan  dengan  baik  dan  sistem  administrasi terbaru serta minimnya edukasi baik karena kondisi pandemi maupun dari kantor pajak itu sendiri (Utari et al., 2020). Reformasi sistem digital yang kurang dmanfaatkan dengan baik, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan teknologi internet (Darmayasa et al., 2020). Oleh karena itu dirjen pajak melibatkan masyarakat non otoritas untuk membantu dalam program relawan pajak untuk mencapai  kesadaran  wajib  pajak,  kepuasan  wajib  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Upaya meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dibutuhkan  kualitas  pelayanan  yang  baik  terhadap  wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik akan membangun  nilai yang baik dalam diri wajib pajak dan hal  ini  akan  membuat  wajib  pajak  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  terhadap  fiskus,  sehingga mampu mencapai kepatuhan wajib pajak (Yadinta et al., 2018).
Penelitian  terkait  insentif,  digitalisasi,  relawan  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sudah  diadakan  sebelumnya  dengan  hasil  penelitian  yang  masih inkonsisten.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Andreansyah  &  Farina,  2022) menyatakan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  positif    dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Berbeda  dengan  penelitian  (Linawati,  2022)  menyatakan  bahwa  insentif  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  terkait  digitalisasi  yang  pernah  dilakukan  oleh  (Qurrota  Aini  et  al.,  2022) menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh positif & signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh  (Pernamasari & Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa  digitalisasi  tidak  berpengaruh   terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Darmayasa  et  al.,  2020)  dan  (Dwianika  &  Sofia,  2019)  menunjukan  bahwa variabel  relawan  pajak  berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitian  terkait  dengan  kualitas  yang  pernah  dilakukan  oleh  (Yadinta  et  al.,  2018)  memiliki temuan  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  akan  tetapi  temuan  ini  berbanding  tebalik  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Safitri  &  Silalahi,  2020)  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  merepliikasi  dari  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Qurrota  Aini  et  al.,  2022)  dengan  judul  penelitian  pengaruh  kebijakan insentif pajak dan digitalisasi administrasi  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependen dengan menambahkan relawan pajak dan variabel moderasi yaitu kualitas pelayanan dengan objek penelitian UMKM di kota tangerang.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kembali pengaruh insentif, digitalisasi dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi (studi kasus pada pelaku UMKM Kota Tangerang)

## KAJIAN LITERATUR Teori Planned Behaviour (TPB)
Theory of Planned Behavior merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991,  teori  ini  suatu  pengembangan  teori  sebelumnya  yaitu  Theory  of  Reasoned  Action.  Pada Reasoned  Action  Theory  dijelaskan  bahwa  perilaku  seseorang  didorong  oleh  dua  hal,  sikap perilaku dan norma subjektif (Andriana, 2020).

## Teori Atribusi
Teori  Atribusi  dikemukakan  pertama  kali  oleh  Heider  pada  tahun  1958.  Pada  teori  ini mengasumsikan bahwa seseorang mencoba untuk menentukan mengapa seseorang melalukan apa yang  mereka  lakukan  (Fitria  et  al.,  2022).  Pada  teori  ini  perilaku  seseorang  akan  ditentukan dengan  atribusi  internal  akan  ditentukan  oleh  sifat,  karakter  dan  sikap  dari  suatu  individu, sedangkan atribusi eksternal dipengaruhi oleh suatu keadaan.

## Teori Slippery Frame Work
Teori slippery slope framework pertama kali diperkenalkan oleh Enrich Kirchler pada tahun 2007. Pada  teori  ini  menunjukan  bahwa  wajib  pajak  akan  cenderung  patuh  jika  mereka  mempercayai otoritas pajak untuk memantau dan mencegah penggelapan pajak  (Hakim et al., 2017).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  berarti  bahwa  wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan perpajakannya secara sukarela atau kepatuhan berdasarkan paksaan (Darmayasa et al., 2020). Indikator kepatuhan wajib pajak (Dahrani et al., 2021) antara lain; Mendaftarkan diri; Menghitung pajak leh wajib pajak; Membayar pajak; Pelaporan dilakukan wajib pajak.

## Kualitas Pelayanan
Kondisi  dinamis  yang  berpengaruh  pada  sebuah  produk,  jasa,  manusia,  proses  dsn  lingkungan memenuhi  dan  melebihi  harapan.  Kualitas  pelayanan  diberikan  dirjen  pajak  akan  sangat menentukan  keefektivitas  peraturan  perpajakan  karena  pemerintah  akan  memiliki  reputasi  yang baik  apabila menyangkut  pembaharuan  teknis,  efisein  dan  efektif  (Sulistyorini, 2019).  Indikator kualitas pelayanan yaitu (Puspanita et al., 2020) ;  Reliability (keandalan); Assurance (Jaminan); Tangible (Nyata); Empathy (Empati); Responsiveness (Daya Tanggap).

## Insentif
Insentif  pajak  merupakan  sebuah  keringanan  atau  kompensasi  yang  dapat  meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa sektor. Pemberian insentif oleh pemerintah kepada pelaku UMKM dengan pengurangan tarif dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan PP No.55 Tahun 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Andreansyah & Farina, 2022) dan (Widodo, 2018).

## Digitalisasi
Digitalisasi  Perpajakan  merupakan  sebuah  perubahan  atau  pembaharuan  yang  dilakukan  oleh Dirjen  Pajak  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak,  Dirjen  pajak melakukan  perubahan  dalam  sistem  administrasi  perpajakan  yang  diharapkan  oleh  pemerintah untuk  membawa  dampak  pelayanan  yang  memudahkan  wajib  pajak  dalam  melakukan pendaftaran,  penyampaian,  pelaporan  dan  pembayaran  pajak  dengan  efisien  (Anggraini  & Setiawati, 2022).

## Relawan Pajak
Relawan  pajak  merupakan  sebuah  program  yang  dibuat  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam rangka untuk mengedukasi perpajakan melalui pihak ketiga. Relawan Pajak atau dikenal sebagai Renjani akan membantu wajib pajak untuk melakukan sosialisasi, edukasi tentang pelayanan dan pemahaman pajak bagi para wajib pajak. Pemerintah terus berharap dengan adanya program yang
diciptakan  oleh  Dirjen  Pajak  akan  membantu  wajib  pajak  dalam  kesadaran  perpajakannya. (Darmayasa et al., 2020).
Perumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut : H1  :  Insentif, Digitalisasi dan Relawan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak H2  :  Insentif Bepengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak H3  :  Digitalisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak H4  :  Relawan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajk H5  :  Kualitas  Pelayanan  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
H6  :  Kualitas  Pelayanan  Memoderasi  Dengan  Memperkuat  Pengaruh  Insentif  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H7  :  Kualitas  Pelayanan  Memoderasi  Dengan  Memperkuat  Pengaruh  Digitalisasi  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
H8  :  Kualitas  Pelayanan  Memoderasi  Dengan  Memperkuat  Pengaruh  Relawan  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## METHOD
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  (Sekaran  &  Bougie,  2017).  Pengukurannya menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  kuesioner  yang  disebarkan.  Desain  penelitian menggunakan metode survey. Populasi pada penelitian ini yaitu pelaku UMKM Kota Tangerang sebanyak  22.539    (Kemenkopukm,  2023).  Dengan  sampel  sebanyak  393  pelaku  UMKM  Kota Tangerang menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2020). Teknik penelitan yang digunakan yaitu teknik  simple  random  sampling.  Skala  yang  digunakan  dalam  instrument  penelitian  yaitu  skala likert  (Sekaran  &  Bougie,  2017).  Analisis  data  yang  digunakan    dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.0.

## HASIL

## Analisis Outer Model
Validitas Konvergent & Diskriminan Berikut ini adalah hasil analisis validitas konvergent dan validitas cross loading.
Tabel 2 . Hasil Analisis Validitas Konvergent & Validitas Cross Loading Item Insentif Digitalisasi Relawan Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Kualitas Pelayanan X1.1 0.818 X1.2 0.862 X1.3 0.827 X1.4 0.856 X1.5 0.828 X1.6 0.812 X1.7 0.785 X1.8 0.821 X2.2 0.830 X2.3 0.878 X2.5 0.897 X2.6 0.921 X2.7 0.902 X3.1 0.873 X3.2 0.862 X3.3 0.841 X3.4 0.829 X3.7 0.800
Sumber : Data  diolah (2023)
Hasil validitas konvergent dan validitas diskriminan melihat nilai cross loading merupakan nilai loading  factor harus  lebih  besar  dari  0.7.  Berdasarkan  hasil  pada  tabel  2,  hasil  validitas konvergen dan diskriminan dengan 27 indikator memiliki nilai loading factor > 0,70 yang dapat disimpulkan bahwa keseluruhan konstruk dinyatakan valid.
Validitas Diskriminan
Tabel 3. Hasil Analisis Validitas Diskriminan AVE.
Fornell-Larcker Criterion Efek Modera si X1*Z Efek Modera si X2*Z Efek Modera si X3*Z Kepatuh an WP Kualitas Pelayan an Insent if Digitalis asi Relaw an Pajak Efek Modera si X1*Z 1.000 Efek Modera si X2*Z 0.372 1.000 Efek Modera si X3*Z 0.520 0.481 1.000 Y -0.163 -0.025 -0.120 0.852 Z -0.351 -0.174 -0.330 0.232 0.812 X1 -0.118 0.015 -0.158 0.252 0.315 0.826 X2 -0.016 -0.183 -0.124 0.171 0.292 0.323 0.886 X3 -0.175 -0.134 -0.289 0.269 0.410 0.429 0.467 0.842
Sumber : Data primer yang diolah (2023)
Berdasarkan  pada  tabel  3,  menjelaskan  bahwa  secara  diagonal  adalah  nilai  kuadrat  AVE, sedangkan nilai dibawahnya adalah korelasi. Dikatakan nilai kuadrat AVE lebih tinggi dari nilai korelasi dapat dikatakan model hasil analisis validitas diskrimanan AVE telah valid.
Reliabilitas
Tabel 4 . Hasil Analisis Reliabilitas Composite Reliability Insentif 0.945 Digitalisasi 0.948 Relawan Pajak 0.924 Kepatuhan Wajib Pajak 0.930 Kualitas Pelayanan 0.885 Sumber : Data primer yang diolah (2023)
Berdasarkan tabel 4, menunjukan bahwa nilai composite reliability masing – masing variabel yaitu insentif,  digitalisasi,  relawan  pajak,  kepatuhan  wajib  pajak  dan  kualitas  pelayanan  memiliki  nilai  > 0.70, sehingga seluuruh konstruk dinyatakan reliabel.
Y1 0.761 Y3 0.883 Y4 0.898 Y5 0.890 Y7 0.822 Z1 0.790 Z2 0.857 Z3 0.807 Z4 0.792

## Analisis Inner Model
Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 5 . Hasil Koefisien Determinasi (R 2 ) R-Square Kepatuhan Wajib Pajak 0.318
Sumber : Data diolah (2023)
Hasil  pada  tabel  5,  menunjukan  nilai  R-Square  didapatkan  sebesar  0.318,  sehigga  dapat disimpulkan bahwa model ini termasuk kedalam kriteria lemah.
Uji Signifikasi Simultan (Uji f)
Tabel 6 . Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) f-Hitung f-tabel 55.783 8.534
Sumber : Data  diolah (2023)
Uji  signifikansi  simultan  dapat  dikatakan  berpengaruh  apabila  f-hitung  >  f-tabel. Berdasarkan  tabel  6  f  hitung  55.783  >  f  tabel  8.534  maka  dinyatakan  insentif,  digitalisasi  dan relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Uji Hipotesis
Tabel 7 . Hasil Uji Hipotesis T Statistics P Values Insentif → Kepatuhan WP 2.273 0.023 Digitalisasi → Kepatuhan WP 0.607 0.544 Relawan Pajak → Kepatuhan WP 6.295 0,000 Kualitas Pelayanan → Kepatuhan WP 2.707 0.007 Sumber : Data primer yang diolah (2023)
Pengujian  Hipotesis  menunjukan  nilai  t-statistik  2.273  >  1,96  dan p-value 0.023  <  0.05  dapat dikatakan H 2 diterima
Pengujian  Hipotesis  menunjukan  nilai  t-statistik  0.607  <  1,96  dan p-value 0.554  >  0.05  dapat dikatakan bahwa H 3 ditolak
Pengujian  Hipotesis  menunjukan  nilai  t-statistik  6.295  >  1,96  dan p-value 0.000  <  0.05  dapat dikatakan H 4 diterima
Pengujian  Hipotesis  menunjukan  nilai  t-statistik  2.707  >  1,96  dan p-value 0.007  <  0.05  dapat dikatakan H 5 diterima Moderated Regression Analysis
Tabel 8. Hasil MRA Sampel Asli (O) T Statistic P -Values Efek Moderasi 1 -> Y -0,068 1,346 0,178 Efek Moderasi 2 -> Y 0,039 0,759 0,448 Efek Moderasi 3 -> Y 0,037 0,624 0,533 Sumber : Data  diolah (2023)
Pengujian Hipotesis menunjukan nilai t-statistik 1.328 < 1,96 dan p-value 0.184 > 0.05 dapat H 6 dikatakan ditolak
Pengujian  Hipotesis  menunjukan  nilai  t-statistik  0.749  <  1,96  dan  p-value  0.454  >  0.05  dapat dikatakan H 7 ditolak Pengujian Hipotesis menunjukan nilai t-statistik 0.621 < 1,96 dan p-value 0.534 > 0.05 dapat H 8 dikatakan ditolak

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Insentif, Digitalisasi, dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  dari    pengujian  uji  signifikansi  simultan  (uji  F)  menunjukan  bahwa  secara  simultan insentif, digitalisasi dan relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak denga nilai f- hitung  55.738  >  f-tabel  8.534.  Hipotesis  pertama  (H1)  diterima.  Pemberian  insentif,  digitalisasi dan  relawan  pajak  memberikan  kemudahan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria et al., 2022),  (Ermanis  et  al.,  2021)  dan  (Sareta  &  Kewo,  2022)  yang  menyatakan  bahwa  pengaruh insentif  dan  digitalisasi  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  penelitian  yang dilakukan  (Darmayasa  et  al.,  2020)  dan  (Dwianika  &  Sofia,  2019)  menyatakan  bahwa  relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Insentif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil dari  pengujian uji hipotesis (H2) dengan memiliki nilai t-statistik 2.273 > 1,96 dan p- value  0.023  <  0.05.  Maka  hipotesis  diterima.  Insentif  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada pelaku UMKM untuk memudahkan UMKM dalam membayar pajak, dengan penurunan tarif PPh final  dengan  diterbitkannya  Peraturan  pemerintah  No.55  Tahun  2022,  akan  memberikan keringanan  kepada  pelaku  UMKM  untuk  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Pada  tahun 2022  tingkat  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat  sebesar  83,01%  dari  tahun  2020  sebesar 77,63%.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yobelia  &  Kristanto, 2020),  (Andreansyah  &  Farina,  2022),  (R.  K.  Putri,  2022),  dan  (Fitria  et  al.,  2022)  yang menunjukan bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan.

## Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  (H3)  memiliki  nilai  t-statistik  0.607  <  1,96  dan  p-value 0.544  >  0.05.  Maka  hipotesis  ditolak.  Sistem  digitalisasi  sebuah  sistem  yang  disiapkan  oleh Dirjen  pajak  untuk  membantu  wajib  pajak  untuk  memudahkan  dalam  melakukan  pendaftaran, pembayaran dan pelaporan. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan kemudahan yang diberikan oleh  Dirjen  Pajak  kepada  pelaku  UMKM.  Sebagian  besar  pelaku  UMKM  merasakan  kesulitan dalam  melakukan  sistem  digitalisasi,  walaupun  dengan  ditingkatkannya  fasilitas  masih  banyak masyarakat yang kurang memanfaatkan fasilitas tersebut, dikarenakan sering kali terjadinya eror pada  sistem  digitalisasi  pajak  yang  membuat  wajib  pajak  merasa  sulit  untuk  melakukan  sistem administrasi  berbasis  digital  dan  dapat  dikatakan  bahwa  akses  dan  penggunaan  teknologi  untuk pendaftaran,  pembayaran  dan  pelaporan  masih  rendah.  Pada  tahun  2021  rasio  kepatuhan  wajib pajak tengah naik sebesar 84% sedangkan pada tahun 2022 terjadinya penurunan rasio kepatuhan wajib  pajak  sebesar  83,01%  yang  menyebabkan  penerimaan  negara  juga  ikut  turun  dan  wajib pajak  tidak  mempertimbangkan  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  Dirjen  Pajak.  Berdasakan  hasil penelitian ini dari kuesioner yang telah disebar menunjukan sebagian besar pelaku UMKM masih kurang  memahami  sistem  administrasi  berbasis  digital.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  (Pernamasari  &  Rahmawati,  2021),  (Damayanti  &  Amah,  2018),  (Haryanti  et  al., 2022),  (Hartiwi  et  al.,  2020)  dan  (Tambun  et  al.,  2020)  menunjukan  bahwa  digitalisasi  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  dari    pengujian  uji  hipotesis  (H4)  memiliki  nilai  t-statistik  6.295  >  1,96  dan  p-value 0.000  <  0.05.  Maka  dapat  dikatakan  hipotesis  diterima.  Relawan  pajak  sebuah  upaya  yang dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan  sosialisasi,  edukasi  dan  pemahaman.  Dengan banyaknya  kegiatan  edukasi  kepada  pelaku  UMKM  relawan  pajak  akan  membantu  pelaku UMKM  dalam  menyelesaikan  kewajiban  perpajakannya  dan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak meningkat. Dengan adanya sistem relawan pajak sendiri dari pelaksanaan baik undang – undang ataupun sistem administrasi terbaru akan terbantu jika memiliki kegiatan sosialisasi dan edukasi yang  dilakukan  oleh  relawan  pajak.  Dengan  bantuan  dari  relawan  pajak  sendiri  memberikan dampak  positif  bagi  pelaku  UMKM  dimana  dengan  adanya  relawan  pajak  dapat  memudahkan pelaku  UMKM  dan  fiskus  untuk  memberikan  eduikasi  yang  baik  bagi  pelaku  UMKM  dalam
menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Darmayasa  et  al.,  2020)  dan  (Dwianika  &  Sofia,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  relawan pajak memiliki pengaruh positif dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kualitas pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil dari  pengujian uji hipotesis (H5) memiliki nilai t-statistik 2.707  > 1,96 dan p-value 0.007  <  0.05.  Maka  hipotesis  diterima.  Dalam  rangka  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak, pemerintah  terus  melakukan  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  prima  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  diharapkan  dengan  peningkatakn  kualitas  pelayanan  untuk  wajib  pajak khususnya  kepada  pelaku  UMKM  untuk  terus  meningkatkan  kepatuhan  kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sendiri salah satunya dengan menurunkan  tarif  pajak  final,  sistem  administrasi  berbasis  digitalisasi  dan  bantuan  dari  relawan pajak.  Pemerintah  terus  berupaya  memberikan  pelayanan  yang  optimal,  memberikan  sebuah jaminan  kepercayaan  masyarakat  untuk meningkatkan  kewajiban  perpajakan  dengan  melakukan kemudahan perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Agustina, 2020), (Artawaman, 2020), (Syafira & Nasution, 2021), (Pratama & Mulyani, 2019) dan  (Yadinta  et  al.,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Insentif  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan Kualitas  Pelayanan  Sebagai Variabel Moderasi
Hasil dari  pengujian uji hipotesis (H6) memiliki nilai t-statistik 1.328  < 1,96 dan p-value 0.184  >  0.05.  Maka  hipotesis  ditolak.  Saat  terjadinya  masa  pandemi  covid–19  maka  akan menyebabkan  turunnya  tingkat  produktivitas  untuk  pelaku  UMKM  dan  juga  akan  menurunkan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  maka  dari  itu  pemerintah  terus  melakukan  peningkatakan pelayanan  dengan  keadaan  terjadinya  pandemi  covid  –  19  selama  tahun  2019,  untuk memperbaikinya  pasca  pandemic,  pemerintah  memberikan  kemudahan  untuk  para  pelaku UMKM  untuk  mendukung  peningkatakn  perekonomian  indonesia  dengan  memberikan  insentif pajak  berupa  penurunan  tarif  pajak  sebesar  0,5%  dan  diteribikannya  PP  No.55  Tahun  2022, dengan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dirjen  Pajak  tidak  serta  merta  memberikan dampak  yang  baik  kepada  pelaku  UMKM.  Berdasarkan  jawaban  responden  sesuai  dengan penyataan  “penetapan  tarif  pajaktanpa  melihat  penghasilan  untung  atau  rugi  dapat  merugikan wajib  pajak”  walaupun  dengan  di  lakukannya  peningkatan  kualitas  pelayanan  akan  tetapi  hal tersebut  tidak  membuat  wajib  pajak  menjadi  puas  dan  sebagian  pelaku  UMKM  masih  tidak berniat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya dan dengan penetapan tarif pajak sendiri pelaku UMKM  takut  akan  kerugian  dalam membayar  pajak.  Maka  dapat  dikatakan  Kualitas  pelayanan tidak dapat memoderasi pengaruh insentif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Digitalisasi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kualitas  Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi
Hasil  dari    pengujian  uji  hipotesis  (H7)  memiliki  nilai  t-statistik  0.749  <  1,96  dan  p-value 0.454  >  0.05.  Maka  dapat  dikatakan  kualitas  pelayanan  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh digitalisasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Digitalisasi  merupakan  sebuah  layanan  yang ditunjukan  kepada  wajib  pajak agar  memudahkan  dalam melakukan  pendaftaran,  pelaporan  dan pembayaran tanpa harus mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak. Dirjen pajak memberikan akses mudah kepada wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan layanan yang terus dilakukan, tetapi pada temuan penelitian ini kualitas pelayanan tidak dijadikan pertimbangan antara digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang belum mampu memoderasi pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, Berdasarkan jawaban responden  sesuai pernyataan “saya kesulitan saat pertama kali menggunakan sistem digitalisasi” sebagian besar pelaku UMKM yang belum memahami kualitas pelayanan yang diberikan secara menyeluruh, pelaku UMKM juga belum mengerti dalam melaporkan dan menghitung pajak  dan kurangnya  sosialisasi  mengenai  sistem  administrasi  perpajakan  melalui  sistem  digital  dan
kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajibannya  walaupun  kualitas  pelayanan terus ditingkatkan oleh dirjen pajak untuk memudahkan wajib pajak.

## Pengaruh  Relawan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kualitas  Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi
Hasil dari  pengujian uji hipotesis (H8) dengan memiliki nilai t-statistik 0.621  < 1,96 dan p- value 0.534 > 0.05. Maka dapat dikatakan kualitas pelayanan tidak dapat memoderasi pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Relawan pajak merupakan sebuah pelayanan yang diberikan  oleh  Dirjen  pajak  kepada  wajib  pajak  khususnya  pelaku  UMKM    untuk  membantu dalam  mengedukasi  dan  mensosialisasikan  bahwa  penting  untuk  melakukan  pembayaran  pajak dan  membantu  wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajibannya  menggunakan  sistem administrasi  berbasis  digital  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  dengan  relawan  pajak pemerintah  terus  melakukan  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  pemerintah  terus mendengar saran yang diberikan oleh wajib pajak dengan ditingkatkan kualitas pelayanan, akan tetapi  pada  hasil  penelitian  ini  kualitas  pelayanan  tidak  menjadi  pertimbangan  antara  relawan pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  jawaban  responden  sebagian  pelaku  UMKM masih belum mengenal relawan pajak, dengan meningkatkan kualitas pelayanan akan tetapi tidak memberikan sosialisasi yang baik kepada pelaku UMKM, sebagian pelaku UMKM masih belum mengenal  baik  dari  relawan  pajak  dan  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  menyelesaikan kewajiban pajaknya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  yaitu  secara  simultan  insentif,  digitalisasi  dan  relawan pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Secara  parsial  insentif  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem digitalisasi sebuah sistem yang disiapkan oleh Dirjen pajak untuk membantu wajib pajak untuk memudahkan dalam melakukan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan. Akan tetapi  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  kemudahan  yang  diberikan  oleh  Dirjen  Pajak  kepada  pelaku UMKM.  Sebagian  besar  pelaku  UMKM  merasakan  kesulitan  dalam  melakukan  sistem digitalisasi,  walaupun  dengan  ditingkatkannya  fasilitas  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang memanfaatkan  fasilitas  tersebut,  dikarenakan  sering  kali  terjadinya  eror  pada  sistem  digitalisasi pajak  yang  membuat  wajib  pajak  merasa  sulit  untuk  melakukan  sistem  administrasi  berbasis digital  dan  dapat  dikatakan  bahwa  akses  dan  penggunaan  teknologi  untuk  pendaftaran, pembayaran  dan  pelaporan  masih  rendah.  Relawan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signfikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  rangka  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak,  pemerintah  terus melakukan  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  prima  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  diharapkan  dengan  peningkatakn  kualitas  pelayanan  untuk  wajib  pajak  khususnya  kepada pelaku  UMKM  untuk  terus  meningkatkan  kepatuhan  kewajiban  perpajakannya.  Hasil  uji  MRA kualitas pelayanan tidak memoderasi pengaruh insentif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan  tidak  memoderasi  pengaruh  digitalisasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  kualitas pelayanan tidak dapat memoderasi pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI
Andreansyah,  F.,  &  Farina,  K.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Jesya,  5(2),  2097–2104. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796
Andriana,  N.  (2020).  Kepatuhan  Bendahara  Desa  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 3(2), 20–28.https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737
Anggraini, D. T., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Manfaat Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid- 19.  PROSPEK:  Prosiding  Pendidikan  Ekonomi,  16–24.bps.  (2023).  Realisasi  Pendapatan
Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. Badan Pusat Statistik.
https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html
Dahrani,  D.,  Sari,  M.,  Saragih,  F.,  &  Jufrizen,  J.  (2021).  Model  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi pada  Wajib  Pajak  yang  Melakukan  Usaha  di  Kota  Medan).  Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak, 21(02), 379–389.https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513
Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Jurnal  Kajian  Akuntansi,  4(2),  208. https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949
Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan  Wajib  Pajak  Pada  Masyarakat  Urban?  (Studi  Pada  Tax  Centre  Universitas
Pembangunan Jaya). Keberlanjutan, 4(2), 1176.
https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1176-1191 Fitria,  R.,  Fionasari,  D.,  &  Puspitasari,  D.  P.  (2022).  Pengaruh  Kebijakan  Insentif  Pajak,
Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal IAKP, 3(2), 139–150.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hakim,  Z.,  Handajani,  L.,  &  Inapty,  B.  A.  (2017).  Voluntary  Tax  Compliance  Wajib  Pajak Perusahaan  Perhotelan:  Determinan,  Kepercayaan  Dan  Kekuasaan  Legitimasi.  Jurnal Akuntansi, 21(2), 253. https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.198
Irham,  A.,  Pramukty,  R.,  &  Eprianto,  I.  (2023).  Literature  Review  Pengaruh  Pemahaman Peraturan Perpajakan Umkm Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2(1), 1–14.
kemenkopukm. (2023). Jumlah UMKM Kota Tangerang.
UMKM.Depkop.Go.Id.http://umkm.depkop.go.id/
Linawati,  R.  E.  P.  (2022).  Analisis  Pemberian  Insentif  Pajak  Daerah  Bagi  UMKM  Di  Kota Tangerang Selatan. Journal of Applied Business Administration, 2.
Nugroho,  A.  E.  (2020).  Survei  Kinerja  UMKM  di  Masa  Pandemi  Covid  -  19.  Lipi.Go.Id. http://lipi.go.id/berita/survei kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071
Pernamasari,  R.,  &  Rahmawati,  S.  N.  (2021).  Analisis  Penerapan  Modernisasi  Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Kembangan  Jakarta.  Jurnal  Akuntansi,  Keungan,  Pajak  Dan  Informasi (JAKPI), 1(1), 77–97.
Puspanita,  I.,  Machfuzhoh,  A.,  &  Pratiwi,  R.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2, 71–78.
Qurrota Aini, N., Nurhayati Prodi Akuntansi, N., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung, U. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1), 341–346. Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan  Dan  Penerapan  Sistem  E-Filling  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Sosialisasi Perpajakan
Sebagai
Pemoderasi.
Jurnal Akuntansi Dan Pajak,
20(2).https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis  (A.  N.  Hanifah  (ed.);  6th  ed.). salemba  Empat.Sugiyono.  (2020).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (Sutopo (ed.); 2nd ed.). ALFABETA.cv.
Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan).  Accounthink :  Journal  of  Accounting  and  Finance,  4(2),  732–745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202
Utari,  G.  A.  K.  D.,  Datrini,  L.  K.,  &  Ekayani,  N.  N.  S.  (2020).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Tabanan.  Jurnal  Riset  Akuntansi Warmadewa, 1(1), 34–38. https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1542.34-38
Widodo,  J.  (2018).  Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, 1–9. Yadinta, P. A. F., Suratno, & Mulyadi, J. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan,
Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 5(02), 201–212.https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186
Yulistiani,  V.,  Yusup,  M.,  Saepul  Rahman,  R.,  Mia  Lasmaya,  S.,  &  Pasundan,  S.  (2022). Pengaruh  Insentif  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Masa  Pandemi Covid-19  (Studi  pada  salah  satu  KPP  di  Kota  Bandung).  Acman:  Accounting  and Management Journal, 2(1), 20–30.