## Analisis Pengaruh Hakikat Ipteks Dalam Pandangan Islam Terhadap Kepatuhan Para Pejabat Daerah
Wa Ode Suharni 1 , La Ode Muhammad Arham 2 , Ratna 3 , Junaid Gazalin 4 , Oksahili 5 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton Email: suharnivivo9@gmail.com 1 , arhamode108@gmail.com 2 , maryamjora301220@gmail.com 3 , junaidgazalin@gmail.com 4 , oksahili11@gmail.com 5
Article History: Received: 01 Juli 2024 Revised: 20 Juli 2024 Accepted: 23 Juli 2024 Abstract: Di era modern, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) berkembang dengan sangat cepat, dan perkembangan ini berdampak besar pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pemerintahan. Para pejabat daerah, sebagai pemimpin lokal, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep hakikat iptek sangat penting dalam Islam untuk mengarahkan tindakan dan keputusan pejabat daerah. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan fenomenologi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif agama tentang kemajuan ipteks dan bagaimana hal itu dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam. Analisis ini mencakup karya ilmiah dan beberapa situs web yang terkait dengan ipteks dan Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat ipteks dalam pandangan Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seberapa baik para pejabat daerah mengikuti ajaran agama. Hakikat ipteks juga memainkan peran penting dalam membimbing tindakan dan keputusan mereka. Para pejabat yang memahami hakikat ipteks cenderung mengambil keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan sesuai dengan ajaran agama. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang hakikat ipteks memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, ada berbagai variabel yang memengaruhi tingkat kepatuhan pejabat daerah terhadap ajaran agama. Keyakinan yang kuat terhadap prinsip-prinsip agama dapat membantu pejabat membuat keputusan yang sesuai dengan agama mereka. Pendidikan agama juga penting untuk meningkatkan pemahaman pejabat tentang prinsip-prinsip agama mereka sehingga mereka dapat memperkuat komitmen mereka terhadap ajaran agama mereka.
Keywords: Iptek, Islam, Kepatuhan, Pejabat Daerah
PENDAHULUAN Di era modern, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) berkembang dengan sangat cepat dan memiliki dampak besar pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai pemimpin di tingkat lokal, para pejabat daerah harus mampu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2946
beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memanfaatkannya secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat (Ngafifi, 2014). Dalam konteks Islam, konsep hakikat iptek memainkan peran penting dalam membimbing tindakan dan keputusan para pejabat daerah. Meskipun agama memberikan pedoman yang jelas, variabel lain seperti tekanan eksternal, budaya, dan elemen institusional dapat memengaruhi seberapa patuh pejabat daerah (Nurul Wathoni, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hakikat ipteks dalam Islam dapat memengaruhi kepatuhan pejabat daerah terhadap garis ajaran agama di tengah dinamika sosial dan budaya yang ada. Di sisi lain, iptek juga dapat memungkinkan penyalahgunaan dan penyimpangan norma agama dan moral. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hakikat ipteks dalam pandangan Islam dapat memengaruhi kepatuhan pejabat daerah terhadap garis ajaran agama.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari di seluruh dunia. Para pejabat daerah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah di Indonesia. Namun, ada nilai-nilai agama yang harus dijunjung tinggi, termasuk Islam (Bauto, 2014). Penelitian ini berangkat dari kenyataan ini dan menyelidiki bagaimana pandangan Islam tentang Iptek berdampak pada kepatuhan pejabat daerah terhadap ajaran agama. Pertanyaan utama yang melatari penelitian ini adalah bagaimana perkembangan teknologi informasi (Iptek) berdampak pada perilaku pejabat daerah untuk tetap mengikuti ajaran Islam? Teknologi dianggap sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan. Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa Iptek bersifat netral. Penggunaannya dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada niat dan cara pandang pelakunya. Para pejabat daerah memikul tanggung jawab yang sangat besar menurut hukum Islam. Mereka harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan nilai-nilai agama dan aturan hukum yang berlaku. Al-Quran dan Hadits adalah sumber utama bagi setiap muslim, termasuk pejabat daerah. Kedua memiliki prinsip keadilan, etika, dan moralitas yang harus diterapkan.
Pandangan Islam tentang Iptek tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif. Islam mengakui bahwa Iptek merupakan anugerah Allah SWT yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW memuat banyak ayat dan hadis yang mendorong umat Islam untuk mempelajari dan mengembangkan Iptek. Namun, Islam juga menegaskan bahwa Iptek harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Iptek tidak boleh menjadi alat untuk menindas, mengeksploitasi, atau merusak alam semesta. Dalam perspektif Islam, hakikat IPTEK dapat menjadi pedoman untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab para pejabat daerah dengan penuh integritas dan amanah. Iptek dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat, efisien, dan adil, dan juga dapat membantu mereka mengelola sumber daya daerah dengan optimal. Tetapi iptek tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menyimpang dari agama. Dalam menjalankan tugas mereka, para pejabat daerah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan tidak tergoda oleh kekayaan, tahta, atau kekuasaan.
Sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, Islam memiliki ajaran yang luas dan berlaku untuk semua orang. tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, tetapi juga memberikan pedoman untuk hidup di dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) adalah salah satu elemen penting dalam ajaran Islam. Banyak ayat dan hadits dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mendorong orang untuk
belajar dan memanfaatkan alam semesta untuk kebaikan manusia (Irzawati, 2010). Namun, nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang luhur harus digunakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa para pemangku jabatan di daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk membuat keputusan dan membuat kebijakan. Ini adalah bagian penting dari kepemimpinan dan pemerintahan. Oleh karena itu, memahami secara menyeluruh tentang hakikat Ipteks dalam perspektif Islam sangat penting bagi pejabat daerah agar mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ajaran agama. Pejabat daerah memainkan peran penting dalam administrasi. Mereka diyakini dapat mengelola sumber daya daerah dengan baik dan efisien, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan utama daerah adalah pajak. Pembangunan daerah bergantung pada kemampuan pejabat memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan terhadap ajaran agama sangat penting bagi pejabat daerah yang memiliki tugas besar untuk mengatur dan memimpin masyarakat. Kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pejabat daerah harus didasarkan pada pertimbangan spiritual dan kepatuhan terhadap ajaran agama selain pertimbangan rasional dan ilmiah. Meskipun iptek memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat dan negara, seringkali terjadi perdebatan tentang sejauh mana pemahaman tentang iptek dapat memengaruhi perilaku dan kepatuhan seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Hal ini sangat penting bagi para pejabat daerah, terutama karena mereka memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan berkeadilan sesuai dengan agama mereka.

## METODE PENELITIAN
P enelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan fenomenologi. Analisis sumber pustaka Islami mencakup karya ilmiah dan beberapa situs web yang terkait dengan ipteks dan Islam. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif agama tentang kemajuan ipteks dan bagaimana hal itu dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yang sistematis untuk memahami hubungan kompleks antara konsep iptek dalam Islam dan praktik keagamaan di tingkat lokal. Pengumpulan data ini dilakukan melalui: Situs web: Situs web resmi lembaga-lembaga Islam yang memberikan informasi tentang hakikat Iptek dalam pandangan Islam dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pejabat, buku dan artikel ilmiah: Karya akademik yang mempelajari fenomena dari berbagai sudut pandang. laporan penelitian (Sumarni, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat ipteks dalam pandangan Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seberapa baik para pejabat daerah mengikuti ajaran agama. Hakikat ipteks juga memainkan peran penting dalam membimbing tindakan dan keputusan mereka. Para pejabat yang memahami hakikat ipteks cenderung mengambil keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang hakikat ipteks memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pejabat bervariasi dalam tingkat kepatuhan mereka; beberapa sangat patuh pada prinsip agama mereka saat membuat keputusan, sementara yang lain cenderung melanggar prinsip agama mereka. Faktor-faktor seperti tekanan dari luar, budaya organisasi, dan kepentingan politik dapat memengaruhi tingkat kepatuhan para
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pejabat. Untuk meningkatkan kepatuhan, para pejabat daerah harus memahami bagaimana ipteks dilihat oleh Islam dan bagaimana ia dapat diintegrasikan dengan nilai- nilai Islam agar menjadi alat kehidupan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan ajaran agama (Wakidi & Musnandar, 2022).

## Hasil Penelitian
1) Nilai-nilai Islam dalam Implementasi Kebijakan Pejabat daerah yang memahami konsep teknologi Islam cenderung mengimbangi nilai-nilai teknologi dengan ajaran agama. Mereka melihat teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil mempertahankan nilai moral dan etika agama.
a) Konsep Teknologi yang Dianut oleh Islam: Teknologi Islam merujuk pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini berarti bahwa teknologi harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia tanpa bertentangan dengan syariat Islam.(Qadhi,
2023)
b) Menjaga Keseimbangan Antara Kemajuan dan Nilai Moral: Pejabat daerah yang memahami konsep teknologi Islam tidak terjebak dalam kemajuan semata; mereka menyadari bahwa kemajuan tanpa moralitas dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, mereka berusaha menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan penerapan nilai-nilai moral dan etika Islam.
c) Meningkatkan Kemakmuran Sosial: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari penerapan kebijakan yang berbasis nilai-nilai Islam. Masyarakat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan menangani berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2) Pendidikan Agama dan Kepatuhan
Tingkat pendidikan agama pejabat daerah seringkali memengaruhi seberapa patuh mereka terhadap ajaran agama. Pejabat yang secara teratur mengikuti pendidikan agama dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam cenderung lebih patuh terhadap prinsip-prinsip agama dalam kebijakan dan tindakan mereka.
a) Pemahaman yang Lebih Baik: Pendidikan agama membantu pejabat daerah untuk memahami makna dan konteks ajaran Islam dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerapkan nilai-nilai agama secara lebih tepat dan kontekstual dalam kebijakan dan tindakan mereka. Kesadaran Moral yang
b) Tinggi: Pendidikan agama dapat meningkatkan kesadaran moral dan etika pejabat daerah. Pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam dapat mendorong mereka untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan keadilan, yang sejalan dengan nilai-nilai agama.
c) Komitmen yang Kuat: Pejabat daerah yang mengikuti pendidikan agama secara rutin umumnya memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Komitmen ini dapat memotivasi mereka untuk secara aktif mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan dan tindakan mereka.
d) Pengetahuan tentang Konteks Lokal: Pendidikan agama yang baik sering mempertimbangkan budaya dan konteks lokal tempat pejabat daerah bekerja.
Hal ini memungkinkan mereka untuk menerapkan ajaran Islam dengan hati-hati terhadap kebutuhan dan prinsip masyarakat lokal.
3) Pengaruh Pengalaman dan Konteks Sosial
Kepatuhan pejabat daerah terhadap ajaran agama dalam kebijakan dan tindakan mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Prasojo & Kurniawan, 2008). Faktor-faktor internal mengacu pada karakteristik dan keyakinan pribadi pejabat daerah, sedangkan faktor eksternal mengacu pada lingkungan dan konteks sosial di mana mereka beroperasi.
Faktor Internal a) Pengalaman Praktis: Pejabat daerah yang memiliki pengalaman dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari cenderung lebih terinternalisasi dengan nilai-nilai agama. Hal ini membuat mereka lebih mudah untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan tindakan mereka.
b) Keimanan dan Keyakinan: Semakin kuat keimanan dan keyakinan pejabat daerah terhadap ajaran agama, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh terhadap ajaran tersebut dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai Moral dan Etika: Pejabat daerah dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat, seperti kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas, lebih cenderung untuk menggunakan nilai-nilai tersebut dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka, yang selaras dengan ajaran agama.
c) Nilai-nilai Moral dan Etika: Pejabat daerah dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat, seperti kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas, lebih cenderung untuk menggunakan nilai-nilai tersebut dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka, yang selaras dengan ajaran agama.
d) Motivasi dan Komitmen: Pejabat daerah yang memiliki motivasi dan komitmen tinggi untuk menerapkan ajaran agama dalam pekerjaannya akan lebih proaktif dalam mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan dan tindakan mereka.
Faktor Eksternal a) Konteks Sosial: Pejabat daerah yang tinggal di lingkungan di mana nilai-nilai agama dominan cenderung lebih merasakan tekanan sosial untuk patuh terhadap ajaran agama. Tekanan ini dapat berasal dari masyarakat, keluarga, atau bahkan atasan mereka.
b) Tingkat Religiusitas Masyarakat: Tingkat religiusitas masyarakat di suatu daerah juga dapat memengaruhi kepatuhan pejabat daerah. Semakin tinggi tingkat religiusitas masyarakat, semakin besar pula harapan masyarakat terhadap pejabat daerah untuk menunjukkan ketaatannya terhadap agama.
c) Keberadaan Pemimpin Agama: Kehadiran pemimpin agama yang disegani dan berpengaruh di masyarakat dapat mendorong pejabat daerah untuk lebih patuh terhadap ajaran agama. Pemimpin agama dapat memberikan nasihat, kritik, dan arahan kepada pejabat daerah terkait dengan penerapan nilai-nilai agama dalam kebijakan dan tindakan mereka.
d) Aturan dan Regulasi: Adanya aturan dan regulasi yang mendukung penerapan nilai-nilai agama dalam pemerintahan dapat mendorong pejabat daerah untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
lebih patuh terhadap ajaran agama dalam kebijakan dan tindakan mereka (Ruhana, 2015).
Penelitian ini menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai agama ke dalam proses pengambilan keputusan publik dapat membantu legitimasi dan penerapan kebijakan yang lebih etis dan bertanggung jawab dalam administrasi pemerintahan daerah.Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pejabat daerah tentang hakikat IPTEKS dalam pandangan Islam dan mendorong mereka untuk menggunakan IPTEKS untuk melakukan tugas mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama.

## Pembahasan

## Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan para Pejabat Daerah dalam Garis
Ajaran Agama
Kepatuhan para pejabat daerah dalam garis ajaran agama merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bermoral. Salah- satu temuan utama dari penelitian ini adalah terdapat beberapa factor yang memengaruhi kepatuhan pejabat daerah terhadap ajaran agama. Faktor pertama adalah faktor pribadi seperti keyakinan agama dan nilai-nilai pejabat sangat penting dalam menentukan sejauh mana mereka mengikuti ajaran agama mereka. Keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai agama dapat membantu pejabat membuat keputusan yang sesuai dengan agama (Veenhoven, 1991). Selain itu, keadaan sosial dan budaya seseorang sangat berpengaruh. Tekanan sosial atau dukungan kelompok agama tertentu dapat mendorong pejabat daerah untuk mengikuti ajaran agama untuk mempertahankan legitimasi dan dukungan publik, menurut teori sosiologis. Pendidikan agama juga penting untuk meningkatkan pemahaman pejabat tentang prinsip-prinsip agama yang mereka anut, sehingga mereka dapat memperkuat komitmen mereka terhadap kepatuhan terhadap ajaran agama (Weber, 2015). Di samping faktor-faktor personalsosial dan individu, faktor-faktor institusional seperti konsistensi dan keyakinan institusi agama juga menjadi penentu. Institusi agama yang memiliki otoritas dan mekanisme yang jelas untuk menyampaikan ajaran agama dapat mempengaruhi bagaimana pejabat daerah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tekanan politik atau insentif keuangan tertentu dapat membuat pejabat daerah mengabaikan atau memilih untuk tidak mengikuti ajaran agama saat membuat keputusan politik, menurut teori politik(Johnson, 2010).
Prinsip-prinsip Ipteks dalam Pandangan Islam Menurut perspektif Islam, ada prinsip-prinsip yang penting untuk dipahami dan diterapkan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). IPTS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dipandang sebagai alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mewujudkan misteri ciptaan Tuhan. Karena Islam adalah agama yang mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, prinsip-prinsip yang mendasari IPTS digunakan. Menurut Islam, beberapa prinsip utama Ipteks adalah:
a) Tauhid (Keesaan Tuhan) Islam mengatakan bahwa Allah SWT, Pencipta alam semesta, adalah sumber semua pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan ipteks harus selalu disertai dengan kesadaran bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dan akan kembali kepada-Nya.
b) Keseimbangan (Al-Tawazun) Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan ipteks. Ipteks harus dibuat untuk kebaikan umat manusia dan tidak boleh menyebabkan kerusakan atau bahaya.
c) Kebermanfaatan (Al-Maslahah) Dalam pandangan Islam, ipteks harus membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia. Semua jenis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan harus dihindari. Kebebasan Berpikir Islam mendorong umat-umatnya untuk berpikir kritis, inovatif, dan maju dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Cari ilmu meskipun di negeri Cina, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi mobilitas dan kemajuan Ipteks.
d) Akhlak Mulia: Islam mengajarkan pentingnya akhlak mulia seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Ipteks harus digunakan dengan cara yang moral dan etika.
e) Kemaslahatan Umat: Tujuan utama dari pengembangan ipteks dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua manusia, tanpa mengira suku, agama, atau ras mereka.
Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam melihat Ipteks sebagai cara untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan, sambil mempertahankan keseimbangan antara dunia dan akhirat (Anwar, n.d.).

## Hubungan antara Ipteks dan Ajaran Agama
Hubungan antara Iptek dan ajaran agama sering dipandang sebagai hubungan yang berlawanan. Di satu sisi, Iptek dianggap sebagai alat yang dapat membantu manusia untuk meningkatkan kehidupannya di dunia. Di sisi lain, ajaran agama dianggap sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat melindungi manusia dari bahaya Iptek. Agama adalah sebuah keyakinan yang mengandung standar objektif. Sedangkan, IPTEKS adalah bidang ilmu pengetahuan yang terus berkembang tentang berbagai bidang yang mungkin bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ipteks dianggap sebagai kebutuhan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia dan membantu orang lebih dekat dengan Allah. Terdapat tiga paradigma hubungan antara agama dan IPTEKS, yaitu:
a) Paradigma Sekuler: Paradigma ini melihat IPTEKS dan agama sebagai hal yang berbeda. Paradigma ini memandang agama dan IPTEKS tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain karena agama tidak menghilangkan eksistensinya; sebaliknya, agama hanya berfungsi untuk mengatur hubungan pribadi manusia dengan Tuhan.
b) Paradigma Sosialis: Paradigma ini lebih ekstrem daripada paradigma sekuler karena menganggap agama tidak ada dan tidak ada hubungannya dengan IPTEK. IPTEK dapat berjalan secara independen dan bebas dari agama.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
c) Paradigma Islam: Paradigma ini berpendapat bahwa agama berfungsi sebagai dasar dan mengontrol kehidupan. Aqidah Islam adalah dasar dari semua bidang ilmu pengetahuan. Dalam pengembangan IPTEKS, akidah Islam harus digunakan sebagai dasar untuk nilai-nilai moral dan etika.

## Analisis Pengaruh Terhadap Kepatuhan Para Pejabat Daerah
Analisis pengaruh terhadap kepatuhan para pejabat daerah adalah topik yang sangat relevan dan kompleks. Para pejabat daerah dalam hal ini harus mempertimbangkan hukum Syariah Islam saat menggunakan ipteks untuk memastikan bahwa itu tidak melanggar ajaran agama. Pemahaman tentang iptek dari perspektif Islam dapat berdampak besar pada bagaimana para pejabat daerah mengikuti ajaran agama mereka. Sebagai contoh, para pejabat daerah dapat menggunakan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang terkandung dalam agama mereka sebagai landasan untuk membuat keputusan dan bertindak dalam menjalankan tugas pemerintahan. Begitu pula, pengetahuan tentang etika dan moralitas yang diperoleh dari pendidikan internasional dapat membentuk karakter dan integritas para pejabat daerah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut (Wati, 2017) .
Kepatuhan dan Pejabat Daerah Membangun Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pejabat daerah menjadi tolok ukur seberapa baik masyarakat mempercayai pemerintah. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas.
a. Hubungan antara Kepatuhan Pejabat dan Akuntabilitas Akuntabilitas pejabat daerah berarti mereka harus bertanggung jawab atas kinerja mereka kepada publik. Ini berarti mereka harus jelas kepada publik tentang operasi mereka dan penggunaan anggaran mereka.
1) Kepatuhan merupakan syarat untuk akuntabilitas. Pejabat daerah yang tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan tidak dapat bertanggung jawab atas kinerja mereka.
2) Akuntabilitas dan kepatuhan saling memperkuat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika pejabat daerah patuh dan akuntabel.
b. Manfaat Kepatuhan dan Akuntabilitas Pejabad Daerah: 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
2) Mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang;
3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun pemerintahan yang bersih dan jujur.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas, kepatuhan dan akuntabilitas pejabat daerah sangat penting. Dengan meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas, pejabat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

## c. Upaya Meningkatkan Kepatuhan dan Akuntabilitas Pejabat Daerah:
Upayah meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas pejabat daerah merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, antara lain:
1. Penguatan regulasi dan kelembagaan
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
3. Penguatan sistem pengendalian internal
4. Peningkatan kapasitas pejabat daerah
5. Penegakan hukum yang tegas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

## 6. Peran serta masyarakat
Meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas pejabat daerah membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan berbagai upaya di atas, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah dapat menjadi lebih baik dan berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

## Tantangan dan Solusi Dalam Implementasinya Ipteks Terhadap Kepatuhan Para Pejabat Daerah
Implementasi Iptek (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kesenian) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pejabat daerah terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah sering menghadapi banyak tantangan. Namun, implementasi Iptek (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kesenian) memang membawa banyak manfaat. Tapi ada beberapa masalah yang harus diatasi saat melakukannya. Berikut adalah beberapa masalah penting dan solusi yang dapat dipertimbangkan.
1. Pejabat Daerah Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Manfaat Iptek untuk Tugas dan Fungsi Banyak pejabat daerah belum menyadari dan memahami manfaat iptek untuk mendukung tugas dan fungsi mereka. Akibatnya, mereka kurang termotivasi untuk mengadopsi dan memanfaatkan iptek dalam pekerjaan mereka. Solusinya:
a) Meningkatkan pemahaman dan pelatihan tentang manfaat teknologi informasi bagi para pejabat daerah.
b) Memberikan contoh nyata dari keberhasilan implementasi teknologi informasi di daerah lain.
c) Menciptakan budaya belajar dan berinovasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dengan meningkatkan kepatuhan pejabat pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik, implementasi iptek dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi saat menerapkannya. Diharapkan Iptek dapat menjadi alat yang berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan kepatuhan pejabat daerah. Ini akan memungkinkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Kepatuhan agama para pejabat daerah sangat penting untuk membangun
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pemerintahan yang bersih, adil, dan bermoral. Studi ini menemukan bahwa ada sejumlah variabel yang memengaruhi kepatuhan pejabat daerah terhadap ajaran agama. Keyakinan yang kuat terhadap prinsip-prinsip agama dapat membantu pejabat membuat keputusan yang sesuai dengan agama mereka. Pendidikan agama juga penting untuk meningkatkan pemahaman pejabat tentang prinsip-prinsip agama mereka sehingga mereka dapat memperkuat komitmen mereka terhadap kepatuhan terhadap ajaran agama mereka. Bagaimana pejabat daerah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari- hari dapat dipengaruhi oleh institusi agama yang memiliki otoritas dan mekanisme yang jelas untuk menyampaikan ajaran agama. Semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya harus dihindari. Kebebasan Berpikir Islam mendorong orang-orangnya untuk berpikir kritis, melakukan sesuatu yang baru, dan maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ipteks harus digunakan dengan cara yang moral dan etika. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam melihat Ipteks sebagai cara untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan sambil mempertahankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Seringkali orang menganggap ajaran agama dan iptek bertentangan satu sama lain. Di satu sisi, iptek dianggap sebagai alat yang dapat meningkatkan kehidupan manusia di dunia, dan di sisi lain, ajaran agama dianggap sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat melindungi manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh Iptek. Salah satu definisi agama adalah sebuah keyakinan yang terdiri dari norma-norma objektif. Namun demikian, ada beberapa masalah yang harus diatasi saat menerapkannya. Memungkinkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih baik, diharapkan Iptek dapat menjadi alat yang berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan kepatuhan pejabat daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Anwar, Y. N. (n.d.). PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA SUKABUMI JUNI 2022 . Bauto, L. M. (2014). PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA . 23 .
Irzawati, Z. (2010). SUMBER BELAJAR DAN MANFAATNYA MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR’AN . Johnson, L. (2010). ERIC - ED510220—The 2010 Horizon Report, New Media Consortium,
2010 . https://eric.ed.gov/?id=ED510220 Ngafifi, M. (2014). KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN POLA HIDUP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi , 2 (1). https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616 Nurul Wathoni, L. M. (2018). INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM DAN SAINS . Perpustakaan Nasional. Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia . Qadhi, D. Y. (2023). In The sirah of the prophet a contemporary and original anaiysis . British Librari Cataloguing. Ruhana, A. S. (2015). IMPLEMENTASI REGULASI PENYIARAN AGAMA DI KOTA MAKASSAR. Dialog , 38 (2), 131–144. https://doi.org/10.47655/dialog.v38i2.39
Sumarni, T. (2017). SCIENTIFIC LEARNING:

## KONSEP
IPTEK DAN KETERPADUANNYA DALAM AL-QUR’AN .
Veenhoven, R. (1991). APA PsycNet . https://psycnet.apa.org/record/1991-21318-001 Wakidi, & Musnandar, A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dan Implementasinya dalam Menumbuhkembangkan Karakteristik Islami Peserta Didik.
DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran , 1 (3), 303–311. https://doi.org/10.54259/diajar.v1i3.972
Wati, R. (2017). PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU STUDI KASUS PADA JABATAN PENELITI DAN PERENCANA DI BAPPEDA PROVINSI BENGKULU . 11 . Weber, M. (2015). Max Weber: Bureaucracy, Formal Rationality and the Modern Hospital | SpringerLink . https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137355621_8