VARIABEL PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA DAERAH, INVESTASI, KURS, DAN KRISIS EKONOMI DALAM PEREKONOMIAN JAKARTA 1987-2017
Oleh:
Yurianto
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
Email:
yuribpsdm@gmail.com

## ABSTRACT
The  economy  of  Jakarta  is  the  largest  contributor  to  the  national  economy,  and greatly  affects  the  national  economy.  The  research  objective  is  to  identify  the variables of economic growth, regional spending, investment, exchange rates and to identify the effects of regional spending variables, investment, exchange rates, and  the  economic  crisis  on  economic  growth.  This  study  uses  descriptive- quantitative analysis and multiple linear regression methods. The economic growth of Jakarta in the 1987-2017 period tends to increase. The 1998 economic crisis has corrected economic growth. The ratio of direct expenditure to total expenditure and investment has a positive and significant effect on economic growth. Exchange rate depreciation  has  a  negative  relationship  with  economic  growth.  The  economic crisis has a negative effect on economic growth. It was recommended to the TAPD (Regional Government Budget Team) Jakarta to allocate more direct expenditure than indirect expenditure
Keywords: Expenditure, Constructive, Exchange Rate, Economic Growth

## ABSTRAK
Perekonomian  Jakarta  penyumbang  terbesar  ekonomi  nasional,  dan  sangat memengaruhi  perekonomian  nasional.  Tujuan  penelitian  adalah  mengidentifikasi variabel pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, investasi, kurs dan mengidentifikasi  pengaruh  varaiabel  belanja  daerah,  investasi,  kurs,  dan  krisis ekonomi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif-kuantitatif  dan  metode  regresi  linier  berganda.  Pertumbuhan  ekonomi Jakarta  periode  1987-2017  cenderung  meningkat.  Krisis  ekonomi  1998  telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja langsung terhadap total belanja dan  investasi  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Depresiasi  nilai  tukar  mempunyai  hubungan  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Direkomendasikan  kepada  TAPD  (Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah) Jakarta  agar  mengalokasikan  belanja  langsung  lebih  besar  dari  belanja  tidak langsung.
Kata kunci: belanja, konstruktivistik , kurs, pertumbuhan ekonomi

## A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2007  tentang  Pemerintahan Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dinyatakan  bahwa  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta dengan  kedudukannya  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia memiliki  fungsi  dan  peran  yang  penting  dalam  mendukung  penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks perekonomian, DKI  Jakarta  menjadi  kontributor  terbesar  terhadap  ekonomi  nasional.  Ini mengandung  arti  bahwa  perekonomian  Ibu  Kota  sangat  berpengaruh  terhadap perekonomian nasional.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang lazim digunakan dalam  keberhasilan  pembangunan  daerah  sehingga  pencapaian  pertumbuhan ekonomi  yang  stabil  dan  berkelanjutan  menjadi  salah  satu  tujuan  pembangunan daerah. Menurut penelitian (Ginting & Dewi, 2013) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude pengaruh tersebut  relatif  tidak  besar.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  (Widada  et  al., 2014) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran dipengaruhi  variabel  belanja  pemerintah,  infrastruktur,  dan  tenaga  kerja  secara positif dan signifikan.
Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi penting dalam pembangunan daerah  dan  kenerjanya  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  termasuk  dalam  hal  ini besarnya belanja daerah pada APBD. Menurut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun, 2003)  bahwa  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  oleh  kepala satuan  kerja  pengelola  keuangan  daerah  pada  pemerintah  daerah  selaku  pejabat pengelola APBD. Pada level operasional pada penyusunan APBD, dibentuk TAPD (Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah)  sesuai  dengan  amanat  (Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 13, 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Adapun tugasnya adalah menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. Artinya bahwa  penyusunan  APBD  menjadi  penting  dalam  menentukan  besarnya  alokasi belanja daerah. Alokasi belanja daerah pada APBD menentukan laju pertumbuhan ekonomi.
Selain besarnya anggaran belanja daerah, hasil penelitian (Pridayanti, 2014) menyatakan bahwa variabel nilai tukar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Variabel  lain  yang  berpengaruh  terhadap  perekonomian daerah  dan  sering  dikaji  oleh  para  peneliti  perekonomian  adalah  peran  variabel investasi. Menurut (Wahyuni et al., 2014) bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonom  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali. Sejalan hal ini, penelitian (Sari & Fakhruddin, 2016) bahwa investasi sumber daya manusia  dan  pengeluaran  pemerintah  baik  secara  parsial  maupun  simultan berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Ini  menyimpulkan bahwa investasi merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penelitian  (Fajri,  2016)  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak dipengaruhi secara signfikan oleh belanja modal di provinsi-provinsi di Sumatera. Berbeda  dengan  Fajri,  (Natalia  et  al.,  2019)  menemukan  bahwa  dengan menggunakan metode  analisis regresi berganda hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  dipengaruhi  variabel belanja  modal.  Mendasarkan  pada  penelitian  tersebut  di  atas,  selanjutnya bagaimana  perilaku  variabel–variabel  tersebut  terhadap  perekonomian  Jakarta. Untuk  mengetahui  perilaku  tersebut  diperlukan  kajian  pengaruh  vaiabel  tersebut terhadap perekonomian Jakarta dengan mengkhususkan pada periode 1987 sampai dengan 2017.
Sejalan dengan hal  ini maka menjadi  penting untuk  melakukan identifikasi faktor  -faktor  yang  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  DKI  Jakarta.  Hal  ini mengingat  perekonomian  Jakarta  penting  dalam  perekonomian  nasional.  Dengan mencermati uraian di atas tampaknya sangat penting untuk mengkaji beberapa isu penting  dan  strategis,  yaitu  bagaimana  perilaku  variabel  pertumbuhan  ekonomi, belanja  daerah,  investasi,  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  dan  krisis ekonomi  1998  pada  perekonomian  Jakarta  pada  periode  1987-2017,  bagaimana pola  hubungan  kausatif  antara  kelima  variabel  tersebut,  faktor-faktor  apa  yang memengaruhi  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  pada periode tahun 1987-2017.
Sejalan  dengan  kondisi  ini  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi, belanja daerah,  investasi,  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  (IDR/USD), mengidentifikasi dan menganalisis variabel rasio belanja langsung daerah terhadap total  belanja  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  DKI  Jakarta  periode  1987-2017, mengidentifikasi  pengaruh  variabel  investasi,  kurs,  dan  krisis  ekonomi  1998 terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta periode 1987-2017

## B. KAJIAN PUSTAKA
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Salah satu  teori  pertumbuhan  ekonomi  neo-klasik  adalah  Model  Solow-Swan  (1956) dalam  (Kurniawan  et  al.,  2015)  yang  menggunakan  variabel  pertumbuhan penduduk,  akumulasi  kapital, knowledge atau the  effectiveness (eksogen),  dan besarnya output yang saling berinteraksi sebagai variabel penjelas. Dalam Model ini masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. Waktu tidak masuk dalam fungsi produksi secara langsung, tetapi hanya melalui output (Y), capital (K), labor (L) dan knowledge atau the effectiveness tenaga kerja (A). Konsep ini diformulasikan sebagai berikut.
𝒀(𝒕)   =  𝑭 [ 𝑲(𝒕), 𝑳(𝒕), 𝑨(𝒕) ]
Secara  ringkas  dikatakan  bahwa  dengan knowledge yang  baik  akan meningkatkan produktivitas faktor input. Proses produksi akan semakin efisien dan faktor input akan lebih produktif. Dengan demikian knowledge dapat meningkatkan aktivitas  perekonomian  dan  akhirnya  akan  mendorong  pembangunan  daerah.  Ini menunjukkan bahwa akumulasi kapital dan tenaga kerja akan efisien, efektif dan produktif seiring  berjalannya waktu  sepanjang kualitas dan kuantitas knowledge - nya bertambah. Ini menunjukkan bahwa faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penentu kebijkan pembangunan daerah menjadi mendesak. Pelatihan, pendidikan dan pendampingan menjadi salah satu solusi penting dalam hal ini. Untuk mengimplementasikan hal ini  diperlukan  anngaran  yang  memadai.  Alokasi  belanja  yang  menucukupi, memadai  dan  tepat  sasaran  menjadi  kunci  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.
Berkaitan  dengan  alokasi  belanja,  kebijakan  alokasi  belanja  modal berpengaruh positif terhadap investasi swasta. Artinya alokasi belanja modal yang tepat  akan  mendorong  investasi.  Analog  dengan  pemikiran  di  atas  maka  belanja rutin  dan  belanja  pembanngunan  akan  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif terhadap  aktivitas  perekonomian  daerah.  Kemampuan  belanja  daerah  Jakarta diuraikan  pada  APBD  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  APBD  merupakan Anggaran  Pendapatan,  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  pada  dasarnya  adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  disetujui  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  APBD  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah. Yang dimaksud dengan tahun anggaran APBD adalah masa satu tahun, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun bersangkutan. Secara ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  besarnya  APBD  dapat  dijadikan  tolak  ukur keberhasilan daerah dalam menggerakan potensi perekonomian daerahnya.
Menurut  (Zuhroh,  2018)  anggaran  daerah  dapat  digunakan  ukuran  akan besarnya belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini dalam istilah Permendagri no  13  tahun  2006  dikenal  dengan  belanja  tidak  langsung  dan  belanja  langsung. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  besarnya  belanja  ini  sangat  menentukan  aktivitas perekonomian suatu daerah. Besarnya belanja pemerintah merupakan implementasi peran pemerintah daerah dalam mendorong kegiatan perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.  Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat menentukan dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi.
Di  sisi  lain,  faktor  keuangan  merupakan  aspek  esensial  dalam  mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemerintah Daerah pada  umumnya  tidak  dapat  melaksanakan  fungsinya  dengan  efektif  dan  efisien tanpa biaya yang memadai untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pamuji (2003) dalam (Mangkuwinata & Ikhsan, 2014) bahwa  kemampuan  keuangan  merupakan  faktor  utama  untuk  mengetahui kemampuan  daerah  dalam  mengurus  rumah  tangganya.  Artinya  dengan  kondisi keuangan  yang  kuat  maka  belanja  daerah  akan  meningkat  dan  selanjutnya  akan berdampak  pada  perekonomian  daerah.  Kemampuan  keuangan  DKI  Jakarta tergambar dari nilai APBD-nya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 1.
Struktur APBD Provinsi DKI Jakarta, 2006-2020 (Milyar Rupiah) . No Subyek 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pendapatan 56.944.378  62.517.744  65.809.932  74.997.497  82.195.994 2 Belanja 56.973.170  61.821.923  75.093.831  77.857.610  79.610.435 a) Belanja Langsung 30.805.897  35.113.383  41.012.395  44.562.631  44.935.297 b) Belanja Tidak Langsung 26.167.273  26.708.540  34.081.436  33.294.979  34.675.138 5 Penerimaan Pembiayaan 5.748.790 9.305.831  17.452.307  11.895.000 5.760.154 6 Pengeluaran Pembiayaan 5.719.998  10.001.652 8.168.408 9.034.887 8.345.713 7 Total APBD 62.693.168  71.823.575  83.262.239  86.892.497  87.956.148 Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020
Berdasarkan pada Tabel 1, tampak bahwa pendapatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada  akun  belanja  langsung.  Ini  menunjukkan  bahwa  ada  kecenderungan  bahwa kenaikan pendapatan daerah diikuti dengan kenaikan belanja langsung. Dalam hal ini  penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran  pembiayaan  selama  periode  2016 sampai  dengan  2020  nilainya  bervariasi.  Penerimaan  pembiayaan  nilai  tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp17,45 triliun dan penerimaan pembiayaan terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp5,748 triliun. Pada pengeluaran pembiayaan tertinggi  terjadi pada tahun 2017,    yaitu sebesar Rp10,00 tirliun dan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp5,719 triliun.
Mengingat APBD adalah dokumen publik maka proses penentuan besarnya pendapatan dan alokasi belanja dituntut untuk memenuhi prinsip governance , yaitu transparan,  akuntabel.  responsibel,  indepdenden  dan fairness .  Berkaitan  dengan perencanaan  pembangunan  daerah,  penjelasan  Sekretaris  Daerah  Pemeirntah Provinsi  DKI  Jakarta  (Republika.co.id.,  2019)  bahwa  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta berusaha menjadi pemerintahan yang good governance , terbuka, transparan dan akuntabel. Pada setiap tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 diproses secara professional, transparan dan  terbuka.  Untuk  APBD  tahun  2020,  penyusunannya  telah  melalui  sejumlah prosedur  yang  berpedoman  pada  Permendagri  Nomor  33  Tahun  2019  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.  Dokumen  juga  dipublikasikan  melalui  Portal http://bappeda.jakarta.go.id. Portal tersebut dapat diakses secara terbuka dan dapat diunduh secara bebas oleh publik.
Menurut  penelitian  (Nugraheni,  2016)  bahwa  penyusunan e-budgeting mempunyai  peran  yang  strategis.  Pada  aktivitas  penyusunan  anggaran  dengan e- budgeting Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  terbantu  terutama  dalam mengefisiensikan  realisasi  APBD.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  proses penyusunan  APBD  di  DKI  Jakarta  cukup  transparan  dan  akuntabel  dan  dapat dipertanggungjawabkan setiap tahapannya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  bahwa  APBD  terdiri  dari pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan.  Ketiga  komponen  ini  saling  berkaitan  dan menentukan besarnya APBD suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah berkepentingan  untuk  melihat  rincian  masing  masing  komponen  APBD tersebut. Besarnya  APBD  adalah  penjumlahan  total  pendatapan  dan  penerimaan pembiayaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah total belanja daerah ditambah pengeluaran  pembiayaan.  Dengan  demikian  besarnya  belanja  sangat  tergantung besarnya  pendapatan.  Semakin  besar  pendapatan  akan  semakin  besar  dana  yang dapat dialokasikan untuk belanja guna pembangunan daerah.
Belanja  mempunyai  peran  penting  dalam  memengaruhi  perekonomian daerah. Selain besar belanja maka semakin besar Produk Domestik Regional Bruto daerah  tersebut.  Jumlah  belanja  daerah  akan  sangat  terganutng  dari  jumlah pendapatannya.  Menurut  Nurain  dan  ABgio  2019  bahwa  besarnya  belanja berpaengaruh positf terhadap pertumbuahan ekonomi (Nuraini & Mudakir, 2019). Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  sanga  berkepnatingan  mementukan  aloakskai belankak akerna pemeirntah derah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga dapat memengaruhi tingkat belanja agreagat daerah. Dengan  demikian  isu  utama  dalam  penyusunan  APBD  adalah  bagaimana alokasi belanja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika alokasi belanja tepat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini penting karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah (Tumangkeng, 2018). Ini artinya bahwa perekonomian daerah akan berkembang jika pertumbuhan ekonomi daerah  tersebut  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  stabil  dan berkelanjutan.
Selain  variabel  investasi,  peran  kurs  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  juga signifikan dan unik.  Hal ini sesuai  dengan hasil  penelitian (Ismanto  et  al., 2019) bahwa variabel kurs mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi penting. Di Indonesia sejak Agustus 1997, pemerintah memutuskan untuk mengganti sistem kurs mengambang terkendali ( managed floating exchange rate system )  menjadi  sistem  kurs  mengambang  bebas  ( free  floating  exchange  rate system ). Menurut (Arifin & Mayasya, 2018) bahwa nilaI tukar rupiah terhadap dolar AS banyak dipengaruhi faktor fundamental dan non-fundamental. Yang termasuk faktor fundamental adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar serta  arus  kapital  serta  posisi  neraca  pembayaran.  Sementara  faktor  non- fundamental  antara  lain  faktor  keamanan  politik,  stabilitas  dalam  negeri  dan ketentraman masyarakat.
Menurut  (Harahap,  2013),  secara  historis  krisis  nilai  tukar  yang  terjadi  di Indonesia  tahun  1997  dimulai  dari  didevaluasinya  mata  uang  Bath,  Thailand.
Dalam krisis ini dampaknya cukup serius terhadap nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika.  Kisaran  tersebut  berubah  cukup  dinamis  dari  kisaran  Rp2.600  sampai dengan  Rp14.900.  Akibat  dari  situasi  ini  adalah  para  pelaku  usaha  yang menggunakan  dolar  Amerika  mengalami  tantangan  dalam  memenuhi  kewajiban- kewajiban luar negeri yang jatuh tempo. Selain itu, juga dalam hal aktivitas impor bahan  baku  untuk  produksi.  Pada  situasi  ini  juga  ditandai  dengan  turunnya  laju inflasi. Pada tahun 1996 sebelum krisis inflasi hanya 6,47% menjadi 11,05% pada tahun  1977,  dan  meningkat  menjadi  77,6%  pada  tahun  1998  dan  inflasi  turun menjadi 15% pada tahun 2000.
Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi telah terbukti mendorong percepatan proses globalisasi termasuk globalisasi ekonomi. Karena hal ini, krisis keuangan menjadi lebih sering terjadi dan cepat  menyebar ke daerah atau negara lain. Krisis ekonomi yang terjadi berpengaruh langsung terhadap indikator ekonomi termasuk  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  penelitian  (Raz  et  al.,  2012)  bahwa selama  krisis  ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  Asia  Timur  termasuk Indonesia  yang  sebelum  krisis  pertumbuhan  ekonominya  relatif  cepat  menjadi negara  yang  pertumbuhan  ekonominya  menjadi  negatif.  Pertumbuhan  ekonomi nasional yang seperti ini tentu memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jakarta.

## C. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif ( descriptive research ). Sedangkan  analisisnya  menggunakan  deskriptif-kuantitatif.  Selanjutnya  analisis data  dilakukan  dengan  metode  regresi  linier  berganda  yang  membahas  studi ketergantungan  antara  variabel  dependen  dengan  variabel  independent  (Gujarati, 2013).  Ini  dimaksudkan  untuk  memperkirakan  dan/atau  memprediksi mean (populasi) atau nilai rata-ratanya terhadap nilai yang telah diketahui atau tetap (dari sampel). Adapun vaariabel yang digunakan meliputi
1. Pertumbuhan  ekonomi  adalah  nilai  kenaikan  output/perubahan  nilai  riil berdasarkan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan.
2. Rasio belanja barang modal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasio alokasi belanja langsung yang terdiri dari belanja modal dan belanja barang dan  jasa  terhadap  total  belanja,  yaitu  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
a. Kelompok  belanja  tidak  langsung  adalah  belanja  yang  dianggarkan tidak  terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan.
b. Kelompok  belanja  langsung  adalah  belanja  yang  dianggarkan  terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
c. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam  kegiatan pemerintahan, seperti  dalam bentuk  tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap.
d. Belanja Barang dan Jasa adalah adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran  pembelian/pengadaan  barang  yang  nilai  manfaatnya kurang  dari  12  bulan  dan/atau  pemakaian  jasa  dalam  melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
e. Belanja  total  adalah  penjumlahan  seluruh  belanja  yaitu  belanja langsung dan belanja tidak langsung.
3. Nilai  investasi  adalah  total  nilai  kegiatan  penanaman  modal  baik  langsung maupun tidak dengan harapan dapat mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam penelitian ini didekati dengan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yaitu pengeluaran untuk barang modal  yang  mempunyai  umur  pemakaian  lebih  dari  satu  tahun  dan  tidak merupakan barang konsumsi.
4. Nilai  kurs  adalah  nilai  tukar  mata  uang  rupiah  terhadap  dolar  Amerika Serikat. Menurut (Mankiw, 2015) nilai tukar atau sering dikenal dengan kurs antara  dua  negara  adalah  tingkat  harga  yang  disepakati  penduduk  kedua negara untuk saling melakukan perdagangan.
5. Dummy  variabel  adalah  variabel  kualitatif  yang  telah  dikodekan  dan memiliki  kuantifikasi  dari  variabel  kualitatif  dengan  mempertimbangkan model  yakni  model intercept , slope ,  dan  Kombinasi  (Rahmadeni  & Dayusmar, 2017) . Dalam hal ini kajian ini digunakan untuk menggambarkan dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Dalam hal ini tahun 1998 = 0 Lainnya =1
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber.  Penelitian  ini  menggunakan  data  series  untuk periode tahun 1987-2017. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI  Jakarta,  SKPD/UKPD  yang  ada  di  lingkungan  pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta, dan Bank Indonesia. Secara terinci data dimaksud adalah sebagai berikut.
Tabel 2.
Belanja, Investasi, PDRB dan Kurs di DKI Jakarta Periode 1987 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1987 - 1992 72,9 51,1 698,1  292,486.9 477,643.9 2,235.5 1993 - 1997 184,9 181,1 1.736,7  352,868.9 628,761.5 2,730.2 1998 206,6 184,7 2.050,2  268,165.5 595,419.0 8,025.0 1999 333,6 324,9 3.310,0  275,104.4 593,703.8 7,100.0 2000 - 2005 1.754,2  2.450,5 8.988,7  285,357.2 704,050.2 9,586.7 2006 - 2010 5.635,0  4.220,4  17.896.0  427,375.9 960,225.3 9,556.0 2011 - 2017  11.807,4  9.637,6  38.715,6  593,027.5  1,381,392.6  11,561.1
Keterangan : (1) Tahun; (2) Belanja Barang/tahun (Milyar Rupiah); (3) Total Modal/tahun (Milyar Rupiah); (4) Total Belanja/tahun (Milyar Rupiah); (5) Investasi/tahun (Triliun Rupiah); (6) PDRB/tahun (Triliun Rupiah); (7) Kurs (Rp/$US)
Sumber: data diolah dari berbagai sumber, 2020 .
Dalam  penelitian  ini  model  yang  diajukan  untuk  mengetahui  variabel- variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
𝑃𝐸𝑅𝑇 𝐸𝐾𝑡 =   𝛽 0 +   𝛽 1 𝑅𝑀𝐷𝐿 1𝑡 +    𝛽 2 𝐼𝑁𝑉 2𝑡 +    𝛽 3 𝐾𝑈𝑅𝑆 3𝑡 +    𝛽 4 𝐷98  +   𝑢 𝑡 dimana t =  1, 2, 3, .. t
PERT_EK t =  Perumbuhan ekonomi (persen) β 0 = Konstanta RMDL t =  Rasio belanja barang, jasa, dan modal terhadap total belanja INV t = Nilai investasi (miliar rupiah) KURS t =  Kurs Rp terhadap USD D98 =  dummy krisis ekonomi 1998 (1998-1999=1, 0=lainnya)
Konstanta  (β 0 )  dalam  persamaan  regresi  linier  merupakan  nilai  variabel dependen Y ketika semua peubah X i bernilai nol atau tidak mengalami perubahan. Dengan  kata  lain  konstanta  merupakan  perpotongan  antara  sumbu  variabel dependen dalam  hal  ini  adalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  sumbu  variabel independen dalam hal ini adalah belanja daerah, investasi dan nilai kurs.
Selanjutnya untuk Uji Asumsi guna mendapatakan model yang baik selain uji statistik, juga dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam  penelitian  ini  meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Uji  Keberartian  Model  dilakukan  dengan  pendekatan  melihat  koefisien determinasi (R 2 ), overall test (uji F), dan partial test (uji t). Nilai R 2 menunjukan berapa  besar  variasi  dari  semua  variabel  bebas  dapat  menjelaskan  varaibel  tidak bebasnya.  Dalam  hal  ini  seberapa  besar  variasi  varabel  rasio  belanja  barang  dan modal, nilai investasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.
Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama sama digunakan uji F (F test ). Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  dan  untuk  menguji  apakah  model regresi  yang  ada  signifikan  atau  tidak  signifikan.  Sementara  uji  t  statistik  untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Perekonomian DKI Jakarta
Pembangunan  di  DKI  Jakarta  selama  ini  menunjukkan  hasil  yang menggembirakan  yang  ditandai  dengan  membaiknya  berbagai  indikator pembangunan.  Data  empiris  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  DKI Jakarta cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 3.

## PDRB Rata-rata Per Tahun dan
Petumbuhan Ekonomi Periode 1987- 2017
TAHUN PDRB RATA- RATA/TAHUN PERTUMBUHAN 1987 - 1992 477,643.9 7.96% 1993 - 1997 628,761.5 7.55% 1998 595,419.0 -21.20% 1999 593,703.8 -0.29% 2000 -2005 704,050.2 4.90% 2006 - 2010 960,225.3 5.68% 2011 - 2017 1,381,392.6 5.82% Sumber: data diolah, 2020
Pada  periode  1987-1992  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  per  tahun mencapai  7,96  persen.  Pada  saat  krisis,  pada  tahun  1998  pertumbuhan  ekonomi minus  21,20  persen  dan  pada  1999  ekonomi  Jakarta  mulai  membaik  walaupun masih  pada  angka  negatif,  yaitu  minus  0,29  persen.  Sementara  sejak  tahun  2000 pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta relatif stabil di sekitar 5 persen. Mencermati  fenomena  pertumbuhan  ekonomi  yang volatile ini  tentunya memengaruhi perekonomian Jakarta secara keseluruhan. Agar fenomena ini dapat diketahui secara utuh maka diperlukan pengetahuan yang memadai terutama bagi para  ASN  yang  bertugas  sebagai  salah  satu  penyusun  utama  kebijakan  umum APBD.

## Perkembangan Belanja Daerah
Berbeda dengan era sebelumnya bahwa pada era otonomi daerah, yatu pasca 1998  bahwa  kebijakan  alokasi  belanja  ini  diperoleh  melalui  proses  pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Prosesnya pelibatan ini dilalui dengan cara proses politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up (Undang-Undang Nomor 25 Tahun, 2004). Hal ini  didasarkan  karena  kebijakan  pengeluaran  pemerintah  merupakan  kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi kepentingan masyarakat.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  daerah  diperlukan  dana  yang relatif  besar.  Kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  pembangunan  daerah direpresentasikan oleh besarnya alokasi belanja daerah. Dalam hal belanja daerah bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi alokasi belanja yang utama adalah menyediakan  prasarana  seperti  pendidikan,  kesehatan,  prasarana  transportasi  dan sebagainya.
Dalam pembangunan daerah dibutuhkan belanja yang cukup besar. Besarnya belanja pembangunan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sangat tergantung  dari  besarnya  tingkat  pendapatan  daerah.  Berdasarkan  data  empiris bahwa jumlah belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dan  peningkatan  ini  cukup  signifikan.  Peningkatan  ini  dikarenakan  jumlah pendapatan daerah cenderung meningkat.
Data  empiris  menunjukkan  bahwa  pada  periode  1987-2017  belanja Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  terus  mengalami  kenaikan,  kecuali  pada  tahun 2008 dan 2014. Ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  cenderung  meningkat.  Anggaran  belanja  tersebut  digunakan  untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan fisik. dan pembangunan non-fisik  di  wilayah Provinsi  DKI Jakarta. Secara terinci data belanja pada tabel berikut.
Tabel 4. Rerata Belanja Barang, Belanja Modal, dan Total Belanja Periode 1987- 2017 (Milyar Rupiah) TAHUN RERATA PER TAHUN BELANJA BARANG RERATA BELANJA MODAL RERATA TOTAL BELANJA 1987 - 1992 72.9 51.1 698.1 1993 - 1997 184.9 181.1 1,736.7 1998 206.6 184.7 2,050.2 1999 333.6 324.9 3,310.0 2000 -2005 1,754.2 2,450.5 8,988.7 2006 - 2010 5,635.0 4,220.4 17,896.0 2011 - 2017 11,807.4 9,637.6 38,715.6 Sumber: data diolah, 2020
Dilihat jenis belanjanya, data empiris menyatakan bahwa terjadi perubahan drastis  pada  alokasi  belanja  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sejak  tahun  2002. Perubahan drastis terjadi pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sebelum tahun 2002, belanja lainnya memiliki porsi terbesar dalam alokasi belanja Pemprov DKI Jakarta. Namun sejak tahun 2002, belanja barang dan jasa serta belanja modal mengalami peningkatan tajam. Baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal mempunyai  porsi  masing-masing  sekitar  20  persen  dari  total  belanja.  Sementara untuk belanja lainnya hanya mempunyai alokasi sekitar 10 persen dari total belanja. Mengingat  dinamika  perekonomian  yang  memengaruhi  pendapatan  daerah dan besarnya pendapatan daerah akan  memengaruhi jumlah daerah belanja maka pencermatan  dan  pengkajian  terhadap  perekonomian  menjadia  penting. Berdasarkan  data  empirik  tampak  bahwa  kecenderungan  belanja  daerah  terus meningkat  tetapi  apakah  hal  ini  memengaruhi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi daerah. Ini mungkin menjadi pertanyaan mendasar dan perlu menjadi perhatian bagi semua  pemangku  kepentingan  proses  penyusunan  APBD  DKI  Jakarta,  termasuk para ASN DKI Jakarta.

## Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika
Penyebab terjadinya fluktuasi nilai  tukar rupiah terhadap  dolar berasal  dari berbagai  faktor  baik  yang  teknis  ekonomi  maupun  non-teknis.  Faktor-faktor tersebut  antara  lain  jumlah  uang  beredar,  harga,  suku  bunga,  kondisi  politik, kebijakan pemerintah, isu pembangunan dan lain-lain.
Berdasarkan data empiris menyatakan bahwa nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika  Serikat  cenderung  terdepresiasi.  Data  empiris  berikut  menyampiakan perkembangan nilai tukar rupiah terhadao dolar amreinteka serikat periode 1987 – 2017.
Tabel 5. Nilai Kurs Rupiah Terhadap US Dolar Periode 1987 - 2017
TAHUN KURS Rata-rata Rp/ $ US 1987 - 1992 2,235.5 1993 - 1997 2,730.2 1998 8,025.0 1999 7,100.0 2000 -2005 9,586.7 2006 - 2010 9,556.0 2011 - 2017 11,561.1 Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan Tabel 1, bahwa nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung meningkat, rupiah terdepresiasi. Jika pada periode 1987-1992 nilai kurs pada kisaran Rp2.235,5 per satu dolar Amerika Serikat pada tahun 1998 dan 1999 kurs meningkat menjadi Rp8.025 dan Rp7.100 per dolar Amerika Seriktar berturut- turut. Selanjutnya pada periode tahun 2011-2017 kurs pada kisaran Rp11.561 per dolar Amerika Serikat.
Walaupun  demikian,  mata  uang  rupiah  dalam  keadaan  yang  relatif  stabil karena proyek pembangunan dan aktivitas ekonomi di Jakarta tetap berjalan dengan lancar walaupun beberapa hal memerlukan penyesuaian. Volatilitas nilai mata uang rupiah ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan free floating exchange rate system, yaitu sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali.
Berkaitan  dengan  melonjaknya  kurs  sejak  tahun  1997  merupakan  isu  yang perlu  dibahas.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  terdepresiasinya  kurs  sejak pertengahan  tahun  1997  antara  lain  adalah  tidak  stabilnya  perekonomian  mitra dagang dan bisnis, faktor inflasi yang tinggi, utang publik, kondisi stabilitas politik dan stabilitas cadangan devisa.
Hal  ini  berdampak  pada  terdepresiasinya  nilai  tukar  adalah  kinerja pertumbuhan  ekonomi.  Bagaimana  hubungan  nilai  tukar  dengan  pertumbuhan ekonomi. Dengan kurs yang terdepresiasinya mendorong tingkat inflasi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat bahwa pada masa krisis ekonomi tahun 1998 tingkat inflasi Jakarta  cukup  tinggi.  Jika  tingkat  inflasi  meningkat  dan  bisnis  terganggu  serta investasi terdampak sehingga masyarakat tidak suka memiliki uang tunai, karena nilai  uang  riil  yang  dipegang  menjadi  semakin  rendah.  Jika  demikian mengakibatkan  daya  beli  masyarakat  menjadi  rendah.  Keadaan  seperti  ini mendorong  para  produsen  tidak  tertarik  untuk  melakukan  produksi  sebab  hasil produksi kurang diterima pasar. Akibat selanjutnya adalah hasil produksi pun turun. Pada gilirannya dengan tingkat produksi yang menurun maka tingkat pertumbuhan ekonomi terdampak dan cenderung untuk menurun.
Sama  dengan  variabel  belanja  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi,  variabel kurs  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  juga  mempunyai  volatilitas  yang  tinggi.  Ini mengingat  bahwa  variabel  kurs  sangat  dipengaruhi  oleh  variabel  luar  negeri  dan dalam  negeri.  Pengalaman  untuk  mengelola  nilai  kurs  menjadi  penting  dalam konteks  ini.  Untuk  itulah  diperlukan  pengetahuan  khusus  berkaitan  dengan karakteristik perekonomian Jakarta terutama para penentu pembangunan ekonomi Jakarta.

## Pergerakan Nilai Investasi di Jakarta
Dalam  penelitian  ini,  untuk  variabel  jumlah  investasi  di  Jakarta  digunakan dengan pendekatan nilai  PMTB. Data empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai investasi di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini menunjukan bahwa iklim investasi di DKI Jakarta sangat kondusif. Nilai investasi di DKI Jakarta periode 1987-2017 adalah sebagai berikut.
Tabel 6. Nilai Investasi Periode 1987 – 2017 (Triliun rupiah) TAHUN Investasi Rerata Per Tahun 1987 - 1992 292,486.9 1993 - 1997 352,868.9 1998 268,165.5 1999 275,104.4 2000 -2005 285,357.2 2006 - 2010 427,375.9 2011 - 2017 593,027.5 Sumber: data diolah, 2020
Berdasarkan Tabel di atas, tampak bahwa nilai investasi di DKI Jakarta terus mengalami  peningkatan.  Ini  menunjukkan  bahwa  Jakarta  merupakan  salah  satu daerah tujuan investasi yang menarik. Hal ini merupakan kerja semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota pro investai.
Dalam perekonomian, investasi merupakan faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perilaku investasi dan faktor yang memengaruhi tingkat  investasi  sangat  komplek  dari  yang  sifatnya  teknik  maupun  non-teknis. Untuk itulah dalam kasus perekonomian Jakarta perlu pendekatan yang tepat. Bagi penyusun  kebijakan  ekonomi  termasuk  ASN  DKI  Jakarta  hal  ini  perlu  dikuasi dengan  profesional.  Salah  satu  pendekatan  yang  relevan  adalah  dengan  model pembelajaran  konstruktivistsik.  Alsanya  adalah  bahwa  pendekatan  pembelajaran ini  mendasarkan  pada  pengalaman  peserta  pelatihan  dalam  mengkontruksi pengetahuan. Sementara para ASN cukup banyak pengalaman dalam isu investasi sehingga pendekatan model konstruktivistik menjadi salah satu model pendekatan yang tepat.

## Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta
Determinan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sangat variatif. Dalam kajian ini determinan pertumbuhan ekonomi didekati dengan faktor ekonomi, yaitu rasio belanja daerah, nilai investasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Rasio  belanja  didekati  dengan  formula  dengan  rasio  belanja  antara  jumlah belanja barang dan jasa, ditambah belanja modal terhadap total belanja (RMDL t ). Nilai investasi dalam hal ini didekati dengan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan  selanjutnya dilambngkan dengan  INV t (Nilai  investasi  dalam  miliar rupiah). Selanjutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang pada prinsipnya adalah nilai rupiah per 1 dolar Amerika Serikat (KURS t ). Selanjutnya untuk  melihat  pengharuh  krisis  ekonomi  tahun  1998  didekati  dengan  variabel Dummy  (D98).  Dalam  hal  ini  digunakan  untuk  tahun  1998-1999=1  sementara selain tahun tersebut =0.
Untuk  mengetahui  determinan  yang  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS Versi 16. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.
PERT_EK t =  6,448 + 0,049 RMDL t * + 0,00000721 INV t ** - 0,001 KURS t ** - 21,732 D98 **
R 2 -adj = 0,912 DW = 1,942 F-sig  = 0,000 * signifikan pada α 10% ** signifikan pada α 5%
Hasil selengkapnya ada pada Lampiran.1.
Hasil estimasi tersebut selanjutnya dilakukan pengujian berdasarkan kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika. Berdasarkan kriteria ekonomi, hasil estimasi parameter  persamaan  tersebut  sesuai  secara  teori  dan  dapat  dipertanggung- jawabkan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda dan besaran nilai estimasi parameter yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen yang merupakan variabel penjelas.
Selanjutnya digunakan kriteria statistik untuk menguji persamaan yang telah disusun. Nilai koefisien determinasi (R 2 ) dari persamaan yang disusun cukup tinggi yaitu  0,912.  Ini  menunjukkan  bahwa  variabel-variabel  penjelas  (RMDL,  INV, KURS,  dan  D98)  yang  digunakan  dalam  persamaan  tersebut  91,2  persen  dapat menjelaskan keragaman variabel pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.
Sementara probabilita statistik uji-F yang dihasilkan untuk menguji apakah variabel-variabel  penjelas  yang  digunakan  berpengaruh  nyata  terhadap  variabel dependennya bernilai 0,000. Ini berarti variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam  model  secara  bersama-sama  berpengaruh  nyata  terhadap  pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.
Uji parsial setiap variabel menggunakan statistik uji-t untuk menguji apakah suatu variabel penjelas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependennya atau tidak. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5 persen variabel nilai investasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan krisis ekonomi  1998  signifikan  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  DKI
Jakarta.  Sementara  rasio  belanja  barang  dan  modal  signifikan  memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 10 persen.
Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan model yang baik.  Uji  asumsi  tersebut  meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  uji homoskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji-uji tersebut menunjukkan model yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan asumsi-asumsi secara teroritis.
Proses  mekanistis  dalam  konteks  identifikasi  variabel  yang  memengaruhi pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  menjadi  penting  untuk  dicermati.  Dengan mengetahui  secara  menyeluruh  dan  komprehensif  tentang  proses  ini  maka  akan memudahkan  penyusun  kebijakan  untuk  menyusun  kebijakan  yang  tepat  dan menjadikan  pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  lebih  tinggi.  Proses  transformasi pengetahuan  tentang  proses  identifikasi  faktor  yang  memengaruhi  pertumbuhan ekonomii  kepada  para  penyusun  kebijakan  menjadi  kebutuhan  guna  penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang kondusif.

## Interpretasi Model
Langkah selanjutnya dalam hal ini adalah penjelasan dan interpretasi model sebagaimana telah diuraikan di atas. Hasil analisis yang di representasikan dengan model dan hasil perhitungan adalah sebagai berikut.
PERT_EK t = 6,448 + 0,049 RMDL t * + 0,00000721 INV t ** - 0,001 KURS t ** - 21,732 D98 **
Dalam hal ini variabel rasio belanja barang dan jasa dan modal terhadap total belanja dalam analisis mempunyai koefisien 0,049 dan hubungannya positif serta mempunyai signifikansi α 10 persen. Ini mempunyai pengertian bahwa hubungan positif  RMDL  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  DKI  Jakarta.  Nilai  koefisien 0,049 menunjukkan bahwa peningkatan RMDL sebesar 1 persen cateris paribus , akan  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  DKI  Jakarta  sebesar  0,049 persen.
Variabel  Investasi  dan  dalam  hal  ini  koefisien  variabel  investasi  (INV) didekati dengan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mempunyai tanda sesuai teori yaitu positif dan signifikan pada level 5 persen. Kondisi ini mempunyai pengertian  bahwa  terdapat  hubungan  positif  peningkatan  investasi  terhadap peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  DKI  Jakarta.  Nilai  koefisien  0,00000721 menunjukkan  bahwa  peningkatan  Investasi  sebesar  Rp1  triliun ceteris  paribus , akan  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  DKI  Jakarta  sebesar  0,007 persen.
Dalam  konteks  investasi,  jumlah  investasi  yang  masuk  ke  Jakarta  tentu dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  baik  yang  sifatnya  global,  regional  maupun nasional.  Hal  ini  mengingat  bahwa  Jakarta  merupakan  pusat  aktivitas perekonomian nasional,  pusat  aktivitas bisnis dan keuangan internasional.  Untuk itulah diperlukan analisis yang komprehensif dan holistik untuk mengenali faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Hasil  analisis  variabel  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat (KURS)  dalam  analisis  ini  diperoleh  hasil  sesuai  dengan  konsep  ekonomi. Koefisien  variabel  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  (KURS) mempunyai tanda sesuai teori ekonomi, yaitu negatif dan signifikan pada α = 5%.
Hal ini mempunyai pengertian bahwa terdapat hubungan negatif variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di  DKI  Jakarta  dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,001.  Hal  ini  seperti  yang ditunjukkan  oleh  hasil  penelitian  (Syamsuyar  &  Ikhsan,  2017)  bahwa  nilai  tukar rupiah  terhadap  dolar  yang  direpresntasikan  dengan  rupaiah  per  dolar  Amerika Serikat  pengaruhnya  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Selanjutnya  ditemukan  juga  bahwa  perubahan  sistem  nilai  tukar  mengambang terkendali ke sistem nilai tukar mengambang  yang bebas menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya  variabel  krisis  ekonomi  tahun  1998  yang  direpresentasikan dengan variabel dummy (D98) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.  Dalam  hal  ini  tingkat  signifikansinya  adalah  5  persen.  Dengan  kata  lain bahwa krisis ekonomi tahun 1998 yang dimulai di pertengahan 1997 dan puncaknya pada  tahun  1998  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  penurunan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.

## Krisis Ekonomi dalam Perekonomian Jakarta
Data  empiris  membuktikan  bahwa  krisis  tahun  1997  telah  meruntuhkan pondasi  perekonomian  nasional.  Dalam  waktu  kurang  dari  satu  tahun  nilai  tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis dan menembus nilai sekitar Rp15.000  per  1  dolar  AS.  Hal  ini  membawa  implikasi  cukup  luas.  Hutang pemerintah dan swasta menjadi tinggi dan mendorong permintaan agregat domestik terus  menurun  sampai  dengan  pertengahan  1998.  Akibat  lainnya  adalah  jumlah pengangguran  meningkat  dan  mencapai  sekitar  14,1  juta  orang.  Aspek  lain  dari krisis  ekonomi  ini  adalah  menandakan  bahwa  struktur  perekonomian  Indonesia masih belum kokoh. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Sari dan Fakhruddin (2016) bahwa krisis tahun 1997-1998 sangat memengaruhi nilai tukar, suku bunga, rasio pembayaran utang, dan inflasi.
Krisis  ekonomi  Jakarta  sangat  terpengaruh  dampaknya.  Pertumbuhan ekonomi  terkontraksi,  inflasi  juga  membumbung  tinggi.  Kondisi  demikian memengaruhih  pendapatan  daerah.  Dengan  pendapatan  daerah  yang  semkian menurun  karena  lesunya  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis  mengakibaatkan  jumlah belanja daerah juga mernurun. Perekonomian Jakarta sangat dipengaruhi stabilitas perekonomian  nasional  secara  keseluruhan.  Pada  masa  stabil  dan  normal perekonomian Jakarta kecenderungannya lebih tinggi dari perekonomian nasional. Hal  ini  sebagaimana  juga  dikemukaan  oleh  Menteri  PPN.Kepala  Bappenas (Bappenas.go.id, 2019) (Bappenas.go.id, 2019) bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir selalu tumbuh cukup jauh di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ini merupakan prestasi dan sangat membantu perekonomian  nasional,  terlepas  dari  hal  tersebut  bahwa  pada  masa  krsisis pertumbuhan ekonomi Jakarta di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Sejalan dengan fenomena magnitude laju pertumbuhan ekonomi, magnitude laju inflasi juga searah. Jika masa krisis laju inflasi Jakarta cenderung lebih rendah dari laju inflasi tingkat nasional. Sementara jika dalam kondisi normal dan stabil laju tingkat inflasi Jakarta cenderung lebih tinggi dibanding tingkat inflasi nasional. Magnitude dari  arah  pergerakan  indikator  perekonomian  makro  Jakarta  dan
nasional  menjadi  salah  satu  informasi  yang  sangat  berharga  dalam  perencanaan pembangunan baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup pembangunan daerah. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu masukan bagi pemutus kebijakan dalam menyusun kebijakan.

## E. SIMPULAN
Pertumbuhan  ekonomi  di  DKI  Jakarta  pada  periode  1987-2017  cenderung pada  pergerakan  yang  positif.  Krisis  ekonomi  tahun  1998  dan  1999  telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi Jakarta. Berdasarkan perhitungan bahwa pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Jakarta minus 21,20 dan tahun 1999 minus 0,29 persen. Sejak tahun 2000 sampai 2017 pertumbuhan ekonomi Jakarta di kisaran 5 persen.
Rasio  belanja  barang,  jasa  dan  modal  terhadap  total  belanja  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan investasi secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  DKI  Jakarta.  Sementara  depresiasi  nilai  tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam perekonomian Indonesia mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.  Dalam hal variabel krisis ekonomi ditemukan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Krisis  ekonomi  secara  nasional  telah  berpengaruh  langsung  terhadap perekonomian Jakarta. Jika dalam masa krisis pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya jika pada masa normal dan  stabil  laju  pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  lebih  tinggi  dibanding  dengan  laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepada  TAPD  (Tim  Aggaran  Pemerintah  Daerah)  yang  dipimpin  oleh Sekretaris  Daerah  agar  mengalokasikan  belanja  daerah  dengan  proporsi  belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Selain itu, kepada TAPD juga agar menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola investasi daerah  untuk  memberikan  iklim  yang  kondusif  dalam  investasi.  Untuk implementasi  hal  ini  diperlukan  ASN  DKI  Jakarta  yang  berkualitas  agar pembangunan  ekonomi  Jakarta  tepat  sasaran  dan  lebih  berkualitas  terutama berkaitan dalam penyusunan APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, S., & Mayasya, S. (2018). Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat. Jurnal Ekonomi-Qu , 8 (1), 82–96. Bappenas.go.id. (2019). Musrenbangprov DKI Jakarta: Menteri Bambang Dorong Perekonomian DKI Jakarta Lebih Tinggi dengan Investasi . Bappenas.go.id. Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi- provinsi  di  Sumatera. Faculty  of  Economics  and  Business,University  of Jambi , 5 (1), 29–35.
Ginting,  A.  M.,  &  Dewi,  G.  P.  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Pertumbuhan  Sektor  Keuangan  Terhadap  Pengurangan  Kemiskinan  Di Indonesia  (  The  Influence  of  Economic  Growth  and  Financial  Sector  on Poverty Alleviation in  Indonesia ). Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 4 (2), 117–130. Gujarati,  N.  D.  (2013). Basic  Econometrics (5th  ed.).  International  Edition  Mc Graw Hill.
Harahap,  S.  R.  (2013).  Deteksi  Dini  Krisis  Nilai  Tukar  Indonesia:  Identifikasi Periode  Krisis  Tahun  1995  –  2011. Economics  Development  Analysis Journal , 2 (4), 318–328.
Ismanto, B., Rina, L., & Kristini, M. A. (2019). Pengaruh Kurs Dan Impor Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  PERIODE  TAHUN  2007-  2017. Ecodunamika , 3 (2).
Kurniawan, D., Pamuji, T., & Hayati, T. N. (2015). Penerapan Model Solow-Swan Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak. Media Ekonomi Dan Manajemen. , 30 (1), 68–71.
Mangkuwinata,  &  Ikhsan,  S.  M.  (2014).  Analisis  Penerimaan  Dan  Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. Jurnal Kebangsaan , 3 (6), 24–34. Mankiw, N. G. (2015). Macroeconomics (9th ed.). worth publisher. Natalia,  N.  D.  A.,  Rumate,  V.  A.,  &  Tolosang,  K.  D.  (2019).  Pengaruh  Belanja Modal  dan  Belanja  Sosial  Pemerintah  terhadap  Pertumbuhan  Eekonomi  di Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (3), 97–106. Nugraheni,  L.  K.  (2016).  Analisis  Proses  Penyusunan  E-Budgeting  Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie .
Nuraini,  R.,  &  Mudakir,  B.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Keterbukaan  Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Asean Tahun 2007 – 2017). Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 (2), 20–35. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13.  (2006). Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Pridayanti,  A.  (2014).  Pengaruh  Ekspor,  Impor,  dan  Nilai  Tukar  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2002-2012. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya , 2 (2). Rahmadeni,  &  Dayusmar,  D.  (2017).  Analisis  Produksi  Hasil  Perkebunan  di Kabupaten  Kampar  dengan  Menggunakan  Dummy  Variable. Jurnal  Sains Matematika Dan Statistika , 3 (1), 64–69.
Raz,  A.,  Indra.,  T.  P.  K.,  Artikasih.,  D.  K.,  &  Citra,  S.  (2012).  Krisis  Keuangan Global Dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisa Dari Perekonomian Asia Timur.
Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 37–56.
Republika.co.id.  (2019). Pemprov  DKI  Janji  Transparansi  RAPBD  2020 https://nasional.republika.co.id/berita/pz7oil282/pemprov-dki-janji- transparansi-rapbd-2020 .
Https://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Pz7oil282/Pemprov-Dki-Janji- Transparansi-Rapbd-2020.
Sari,  P.  K.,  &  Fakhruddin.  (2016).  Identifikasi  Penyebab  Krisis  Moneter  Dan Kebijakan Bank Sentral  Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) , 1 (2), 377–388. Syamsuyar,  H.,  &  Ikhsan.  (2017).  Dampak  Sistem  Nilai  Tukar  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah , 2 (3), 414–422. Tumangkeng,  S.  (2018).  Analisis  Potensi  Ekonomi  Di  Sektor  Dan  Sub  Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (1), 127–138. Undang - Undang Nomor 17 Tahun. (2003). Tentang Keuangan Negara . Undang  -  Undang  Nomor  25  Tahun.  (2004). Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Wahyuni,  G.  A.  P.,  Sukarsa,  M.,  &  Yuliami,  N.  (2014).  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Udayana , 3 (8), 458–477.
Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  Hasil  Pemekaran  Di  Indonesia. Jurnal  Manajemen Pembangunan Daerah , 6 (2), 1–15.
Zuhroh, L. H. (2018). Analisis Pengaruh Aset Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto  Di  Koridor  Utara  Selatan  Provinsi  Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi , 2 (2), 241–250.

## Lampiran. 1. Hasil Output SPSS Regression
Variables Entered/Removed(b)
Model Variables Entered Variables Removed Method 1 D98, KURS, INV, RMDL(a)
.  Enter a All requested variables entered. b Dependent Variable: PERT_EK

## Model Summary(b)
Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson 1 ,961(a) ,923 ,912 1,41086 1,942
a Predictors: (Constant), D98, KURS, INV, RMDL
b Dependent Variable: PERT_EK ANOVA(b) Model Sum of Squares  df  Mean Square F Sig. 1  Regression 623,983 4 155,996  78,370  ,000(a) Residual 51,753  26 1,991 Total 675,737  30
a Predictors: (Constant), D98, KURS, INV, RMDL
b Dependent Variable: PERT_EK Coefficients(a) Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 6,448 ,781 8,256  ,000 RMDL ,049 ,029 ,189 1,709  ,099 ,240 4,166 INV 7,21E- 006 ,000 ,210 2,700  ,012 ,485 2,061 KURS -,001 ,000 -,541 -5,049  ,000 ,257 3,896 D98 -21,723 1,569 -,822 - 13,846 ,000 ,836 1,197 a Dependent Variable: PERT_EK

## Collinearity Diagnostics(a)
Model  Dimension  Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant)   RMDL  INV  KURS  D98 1 1 3,813 1,000 ,01 ,00 ,00 ,00 ,00 2 ,980 1,972 ,00 ,00 ,00 ,00 ,81 3 ,138 5,257 ,42 ,03 ,01 ,14 ,01 4 ,040 9,741 ,53 ,04 ,98 ,08 ,03 5 ,029 11,557 ,05 ,92 ,01 ,78 ,15
a Dependent Variable: PERT_EK
Residuals Statistics(a) Minimum  Maximum  Mean  Std. Deviation  N Predicted Value -17,4897 8,8609  5,7199 4,56064  31 Residual -5,19756 2,06874  ,00000 1,31344  31 Std. Predicted Value -5,089 ,689 ,000 1,000  31 Std. Residual -3,684 1,466 ,000 ,931  31 a Dependent Variable: PERT_EK
Lampiran. 2. Belanja, Investasi, Kurs DKI Jakarta Periode 1987- 2017
TAHUN Belanja Barang (Milyar Rp) Belanja Modal (Milyar Rp) Total Belanja (Milyar Rp) Investasi (Triliun Rp) PDRB (Triliun Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%) KURS (Rp/US $) 1987 30.6 10.2 337.8 173,314.2 321,510.5 1,661.7 1988 32.0 22.7 395.5 187,761.6 342,772.7 6.20% 1,740.9 1989 41.9 27.8 476.7 229,598.0 376,152.4 8.87% 1,820.0 1990 47.8 44.6 594.0 258,056.0 411,721.9 8.64% 1,901.0 1991 92.7 69.8 770.4 290,559.3 449,089.8 8.32% 1,992.0 1992 119.7 80.7 916.1 323,145.7 486,972.0 7.78% 2,062.0 1993 122.1 99.5 1,104.5 324,105.8 530,315.1 8.17% 2,110.0 1994 145.9 141.6 1,399.6 323,597.6 575,960.2 7.93% 2,200.0 1995 199.9 187.4 1,806.7 350,166.6 629,331.8 8.48% 2,308.0 1996 226.1 240.1 2,081.1 391,051.0 686,570.7 8.34% 2,383.0 1997 230.4 236.9 2,291.6 375,423.7 721,629.8 4.86% 4,650.0 1998 206.6 184.7 2,050.2 268,165.5 595,419.0 -21.20% 8,025.0 1999 333.6 324.9 3,310.0 275,104.4 593,703.8 -0.29% 7,100.0 2000 383.6 323.0 3,997.9 266,776.4 619,429.6 4.15% 9,595.0 2001 1,080.1 2,194.9 6,856.7 238,438.4 648,644.4 4.50% 10,400.0 2002 1,352.7 3,152.9 8,754.2 243,180.1 680,371.1 4.66% 8,940.0 2003 2,173.1 2,754.1 10,382.6 330,472.0 716,451.9 5.04% 9,465.0 2004 2,607.8 2,872.2 11,493.3 300,601.2 756,947.2 5.35% 9,290.0 2005 2,927.9 3,406.0 12,447.6 332,675.0 802,457.1 5.67% 9,830.0 2006 3,444.0 4,209.3 15,175.5 342,377.7 850,169.5 5.61% 9,020.0 2007 5,382.6 4,251.3 17,284.1 400,694.1 904,916.3 6.05% 9,419.0 2008 5,255.7 2,581.6 15,956.5 460,365.9 961,314.4 5.87% 10,950.0 2009 6,773.2 4,816.6 19,511.1 454,598.5 1,009,543.0 4.78% 9,400.0 2010 7,319.6 5,243.1 21,552.9 478,843.2 1,075,183.5 6.11% 8,991.0 2011 8,341.8 7,316.3 26,423.6 512,541.4 1,147,558.2 6.31% 9,068.0 2012 11,685.9 8,784.4 33,541.2 575,221.8 1,222,527.9 6.13% 9,670.0 2013 12,641.4 10,696.0 38,301.5 583,200.7 1,296,694.6 5.72% 11,708.8 2014 12,624.4 10,411.1 37,798.6 601,887.0 1,373,389.1 5.58% 11,879.5 2015 10,633.8 10,244.0 41,585.0 607,162.1 1,454,345.8 5.57% 11,879.5 2016 13,062.7 8,965.5 45,920.0 616,589.6 1,539,376.7 5.52% 13,307.3 2017 13,662.1 11,045.7 47,439.2 654,590.0 1,635,855.8 5.90% 13,414.4