## Penerapan Fungsi Anggaran Dalam Optimalisasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2023
Yogi Michael Matondang 1 , Rizka Amila 2 Politeknik Keuangan Negara STAN 1,2 4132220046_yogi@pknstan.ac.id 1 , 4132220034_mila@pknstan.ac.id 2
*penulis korespondensi
Keywords: Budget Function, Fertilizer Subsidy, Optimization

## ABSTRACT
Since 2023, several policies related to fertilizer subsidies have  changed.  Starting  from  reducing  the  types  of subsidized  fertilizers  to  two,  namely  Urea  and  NPK,  to changing the fertilizer subsidy budgeting scheme where the allocation of the amount of fertilizer  is determined after setting a definitive  ceiling  based on  Farmer  Land Spatial  Data.  This  means  that  performance-based budgeting is not applied to the fertilizer subsidy budget. This then raises the issue of optimization. This  issue is important because the nominal subsidy budgeted for in 2023  is  the  same  as  in  2022  even  though  the  types  of subsidized  fertilizers  have  decreased.  There  is  the potential for idle funds to become a source of fraud. This study examines the application of the budget function to fertilizer subsidies in 2023 using a mathematical model. The type of data is quantitative data and the data source are from government budget document and regulations. Based on the results of this study it is concluded that: 1) The fertilizer subsidy allocation set by the government for 2023 has not optimized the entire subsidy budget. 2) The government can optimize the 2023 fertilizer subsidy budget with several schemes that increase the allocation of subsidized fertilizers. In addition, optimization can be carried out  by  allocating  more of the fertilizer subsidy budget for other types of fertilizer provided that the need for NPK and Urea fertilizers is fulfilled.

## Kata  Kunci:  Fungsi  Anggaran,
Subsidi Pupuk, Optimalisasi.

## ABSTRAK
Sejak  tahun  2023,  beberapa  kebijakan  terkait  subsidi pupuk mengalami perubahan. Mulai dari berkurangnya jenis pupuk yang disubsidi menjadi dua yaitu pupuk urea dan  NPK,  hingga  berubahnya  skema  penganggaran subsidi pupuk dimana alokasi jumlah pupuk ditetapkan setelah  penetapan  pagu  definitif  berdasarkan  Data Spasial  Lahan  Petani.  Artinya  penganggaran  berbasis kinerja tidak diterapkan  pada anggaran subsidi pupuk. Hal ini kemudian menimbulkan isu optimalisasi. Isu ini menjadi  penting  karena  nominal  subsidi  yang
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207
dianggarkan pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 meskipun  jenis  pupuk  yang  disubsidi  menjadi berkurang.  Akibatnya  terdapat  potensi  dana idle yang dapat  menjadi  sumber  fraud.  Penelitian  ini  mengkaji tentang penerapan fungsi anggaran pada subsidi pupuk tahun  2023  dengan  menggunakan  model  matematika. Jenis  datanya  adalah  data  kuantitatif  dan  sumber datanya berasal dari dokumen penganggaran, peraturan, dan  laporan  terkait.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini disimpulkan  bahwa:  1)  Alokasi  subsidi  pupuk  yang ditetapkan  pemerintah  untuk  tahun  2023  belum mengoptimalkan  seluruh  anggaran  subsidi.  2) Pemerintah  dapat  mengoptimalkan  anggaran  subsidi pupuk  tahun  2023  dengan  beberapa  skema  yang menambah alokasi pupuk subsidi. Selain itu, optimalisasi dapat dilakukan dengan mengalokasikan lebih anggaran subsidi pupuk untuk jenis pupuk lainnya dengan syarat kebutuhan pupuk NPK dan Urea sudah tercukupi.
JEL CLASSIFICATION: H61
How to cite : Matondang, Y.M., Amila, R. (2023). Penerapan Fungsi Anggaran Dalam Optimalisasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2023, 7(2), 43-58.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## PENDAHULUAN
Subsidi  pupuk  sebagai subsidi  dengan  anggaran  terbesar dalam  APBN  kerap  mengalami permasalahan. Seringkali  jumlah pupuk subsidi  tidak dapat menjawab kebutuhan pupuk subsidi untuk petani dalam negeri. Pada tahun 2022 yang lalu, pemerintah menganggarkan subsidi pupuk sebesar Rp25.276,6 miliar untuk 5 jenis pupuk dengan 70 komoditas. Namun hal  ini  menimbulkan  permasalahan  kecukupan  persediaan  pupuk  subsidi.  Melansir  dari CNN Indonesia, kebutuhan pupuk subsidi untuk tahun 2022 sebesar 25 juta ton. Namun pemerintah  hanya  mengalokasikan  9,1  juta  ton  saja.  Karenanya,  pemerintah  kemudian mengubah target subsidi pupuk dan skema penganggaran subsidi pupuk pada tahun 2023.
Berbeda dengan subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2022, subsidi pupuk dalam RAPBN 2023 dialokasikan hanya kepada petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, diluar petani peternakan dan perikanan budidaya, yang telah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam e-RDKK saja. Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2023 disebutkan lebih lanjut bahwa alokasi pupuk bersubsidi difokuskan pada 2 jenis pupuk yakni pupuk Urea dan NPK, dan untuk komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat. Artinya hanya ada 9 komoditas pertanian yang akan mendapatkan  subsidi  pupuk  di  tahun  2023  dari  sebelumnya  70  komoditas  berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas strategis pertanian. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Meskipun subsidi pupuk kini diberikan  hanya  untuk  2  jenis  pupuk  saja,  namun  anggaran  subsidi  pupuk  dalam  APBN 2023 tidak mengalami perubahan. Besarnya anggaran tetap sebesar Rp25.276,6 miliar.
Skema  penganggaran  subsidi  pupuk  juga  mengalami  perubahan  untuk  tahun  2023. Dalam  Permentan  Nomor  10  Tahun  2022  disebutkan  bahwa  skema  penetapan  alokasi pupuk  bersubsidi  pada  tingkat  pusat  dilakukan  setelah  pagu  definitif  anggaran  subsidi pupuk  telah  ditetapkan.  Alhasil,  rencana  anggaran  pupuk  untuk  tahun  2023  disamakan dengan anggaran pupuk tahun 2022. Alokasi kemudian didasarkan pada Data Spasial Lahan Petani. Namun jika Data Spasial  Lahan Petani  belum tersedia, digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi kemudian akan dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, provinsi, dan sebaran bulanan. Alokasi ini kemudian ditetapkan dengan  keputusan  kementerian  teknis  terkait.  Dalam  hal  ini,  alokasi  jumlah  pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023. Artinya penganggaran yang dilakukan tidak berdasarkan rencana pemenuhan kebutuhan pupuk di tahun  2023.  Skema  penganggaran  subsidi  pupuk  dengan  cara  seperti  ini  menyebabkan munculnya  sejumlah  masalah  karena  tidak  sesuai  dengan  konsep  teori  penganggaran berbasis kinerja ( performance based budgeting ).
Masalah optimalisasi anggaran akan muncul jika alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan ternyata tidak mengoptimalkan seluruh anggaran subsidi. Apalagi target pupuk subsidi saat ini  hanya  diberikan  untuk  2  jenis  pupuk.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  kelemahan perencanaan  jika  penganggaran  subsidi  dilakukan  tidak  berbasis  kinerja.  Apabila  pagu definitif  ditetapkan  terlebih  dahulu  sebelum  jumlah  alokasi  pupuk  maka  dapat menyebabkan  kelebihan  atau  kekurangan  dana  subsidi  pupuk.  Dalam  hal  terjadi kekurangan anggaran subsidi pupuk, kekurangan pupuk subsidi untuk petani akan terjadi
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207
sebagaimana  tahun-tahun  sebelumnya.  Namun  jika  terjadi  kelebihan  anggaran  subsidi pupuk,  maka  ini  akan  menjadi  pemborosan  ataupun  menjadi  dana idle yang  berpotensi fraud oleh instansi yang berwenang. Artinya penerapan anggaran tidak optimal.
Studi ini bermaksud untuk memberi gambaran kondisi kesenjangan anggaran subsidi pupuk  dengan  alokasi  pupuk  yang  ditetapkan  sebagai  akibat  tidak  diterapkannya penganggaran berbasis kinerja ( performance based budgeting ). Atas hal tersebut, penulis bermaksud  memberikan  solusi  optimalisasi  pupuk  menggunakan  fungsi  anggaran  untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul.

## TINJAUAN LITERATUR

## 1. Teori Penganggaran Publik
Anggaran  digunakan  untuk  menghubungkan  tugas-tugas  yang  harus  dilaksanakan dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya (Surianti, 2015).    Dengan  adanya  penganggaran,  organisasi  dapat  membatasi  pengeluaran  yang sepadan  dengan  penerimaannya  dan  menjaga  keseimbangan  agar  pengeluaran  tidak melebihi batas atas yang telah ditetapkan (Surianti, 2015). Di sektor publik, penganggaran tersebut  memiliki  aspek  teknis  maupun  politik  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor seperti  situasi  ekonomi,  opini  publik,  berbagai  tingkat  pemerintahan,  kelompok kepentingan, pers, dan politik (Surianti, 2015).
Di Indonesia sendiri, dokumen anggaran digunakan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L)  yang  berisi  informasi  akuntansi  dan  disajikan  dalam  bentuk  Rencana  Kerja  dan Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  (RKA-K/L)  dan  Dokumen  Isian  Pelaksanaan Anggaran  (DIPA).  Informasi  akuntansi  tersebut  memuat  perencanaan,  penganggaran, evaluasi,  dan  pelaporan  (Aristiowati,  2015).  Penggunaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh setiap  unit  pemerintah  harus  dapat  dipertanggungjawabkan,  yang  ditunjukkan  dengan pencapaian kinerja dan penggunaan dana sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik  (Biswan  &  Grafitanti,  2021).  Penyusunan  dokumen  Rencana  Kerja  dan  Anggaran (RKA) serta DIPA di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023  tentang  Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran,  serta  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

## 2. Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran  berbasis  kinerja  merupakan  salah  satu  pendekatan  penyusunan anggaran  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  tahun  2023  tentang Penyusunan  Rencana Kerja  dan Anggaran. Dengan begitu, seluruh penyusunan anggaran kementerian dan lembaga, termasuk anggaran subsidi pupuk, seharusnya disusun dengan pendekatan  penganggaran  berbasis  kinerja.  Penganggaran  berbasis  kinerja memperhatikan  keterkaitan  antara  pendanaan  dan  kinerja  yang  diharapkan  dengan memperhatikan efisiensi. Dengan berorientasi pada output dan outcome sebagai indikator utamanya, penganggaran berbasis kinerja ini akan sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategis yang dimiliki oleh organisasi (Nainggolan, 2016). Penganggaran berbasis kinerja menurut  Bastian  (2010)  memiliki  kelebihan  antara  lain  adanya  pelimpahan  wewenang, mendorong  unit  kerja  untuk  mengajukan  dan  menilai  anggaran  berdasarkan  kenyataan,
memudahkan  dalam  proses  perencanaan,  serta  meningkatkan  optimalisasi  alokasi  dana secara efisien.

## 3. Penelitian Terdahulu
Penganggaran  berbasis  kinerja  membutuhkan  basis  data  dan  informasi  yang  kuat untuk diterapkan (Lorenz, 2012). Hal ini menjadi isu utama yang muncul saat penganggaran berbasis kinerja coba diterapkan dalam anggaran subsidi pupuk. Basis Data Spasial Lahan Petani maupun SIMLUHTAN sampai saat ini masih kurang lengkap. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.
Penelitian Heliaantoro & Juwana (2018) menemukan bahwa pupuk subsidi masih tidak optimal dari segi pendataan, penganggaran, maupun pengawasan. Salah satu penyebabnya adalah  data  usulan  RDKK  untuk  alokasi  anggaran  masih  kurang  memadai.  Hal  ini  juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zulaiha, et al. (2018) menemukan bagaimana kebutuhan pupuk yang ada pada RDKK tidak dijadikan dasar oleh pemerintah dan juga DPR dalam  menetapkan  besarnya  anggaran  subsidi  pupuk.  Padahal  RDKK  memuat  data kebutuhan pupuk petani. Hal ini menyebabkan adanya potensi ketidaktepatan penentuan alokasi  pupuk  subsidi.  Penelitian  Kurniawan  &  Widarti  (2021)  menyoroti  pentingnya dilakukan  sosialisasi  e-RDKK  kepada  petani  di  Kubu  Raya  karena  keterbatasan pemanfaatan RDKK oleh petani menyebabkan basis data pada RDKK menjadi tidak andal. Susila (2010) dalam penelitiannya menemukan adanya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pupuk. Selain itu terdapat juga bias sasaran/target yang menjadi masalah utama  dalam  subsidi  pupuk  di  Indonesia.  Penelitian  lain  oleh  Suryana,  dkk.  (2016) menemukan bahwa masih sering ditemukan keluhan terkait produksi dan distribusi pupuk yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Kendala serupa juga dikemukakan oleh Azis & Dja’far (2016) bahwa sistem distribusi pupuk dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya  di  setiap  daerah.  Distribusi  pupuk  seperti  ini  mengakibatkan  beberapa daerah memiliki jumlah pupuk yang berlebih sedangkan di daerah lain justru mengalami kekurangan. Tidak hanya pada level daerah, inefisiensi penyaluran pupuk ini juga terjadi di level  petani  (Azis  &  Dja’far,  2016).  Kelemahan  basis  data  dan  informasi  menyebabkan sulitnya  penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  untuk  anggaran  subsidi  pupuk. Pemerintah kemudian menetapkan alokasi anggaran pupuk untuk tahun 2023 disamakan dengan dengan tahun 2022.

## 4. Kesenjangan dalam Literatur
Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas bagaimana kelemahan basis data dan informasi membuat penganggaran berbasis kinerja tidak diterapkan pada anggaran subsidi pupuk.  Masalah  yang  sama  juga  ditemukan  dalam  anggaran  subsidi  pupuk  tahun  2023. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas penganggaran subsidi pupuk tahun 2023 meskipun terdapat beberapa perubahan dalam kebijakan subsidi pupuk di tahun ini. Penelitian ini secara khusus akan mengisi kesenjangan dalam literatur-literatur sebelumnya  dengan  memberikan  gambaran  mengenai  tingkat  optimalisasi  anggaran subsidi  pupuk  tahun  2023.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  memberi  upaya  yang  dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah optimalisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2023.  Upaya  optimalisasi  dilakukan  dengan  pendekatan  penerapan  fungsi  anggaran. Pendekatan ini belum ada pada penelitian-penelitian terdahulu. Pendekatan ini memiliki
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207
kelebihan karena tingkat optimalisasi dapat diukur dengan pendekatan yang terukur dan aplikatif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif.  Tujuan  penelitian dengan  pendekatan  deskriptif  adalah  untuk  memperoleh  gambaran  atas  suatu  kejadian, orang, ataupun situasi yang ada (Saunders, et al., 2019). Penelitian dilakukan atas anggaran subsidi pupuk tahun 2023 dengan maksud menggambarkan masalah optimalisasi anggaran pupuk terhadap rencana jumlah alokasi pupuk karena tidak diterapkannya penganggaran berbasi kinerja. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data.  Data  yang  dikumpulkan  berasal  dari  Buku  II  Nota  Keuangan  dan  RAPBN  Tahun Anggaran 2023, Permentan Nomor 10 Tahun 2022, Kepmentan Nomor 734 Tahun 2022, dan Laporan Keuangan PT Pupuk Kaltim tahun 2021.
Untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  atas  hal  tersebut,  teknik  yang  digunakan dalam  melakukan  analisis  data  ialah  melakukan literature  review ,  pengumpulan  data, tabulasi,  penyusunan  model  matematika,  analisis,  dan  penarikan  kesimpulan. Literature review dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan kerangka berpikir yang menyeluruh mengenai konsep penganggaran dan optimalisasi anggaran. Selanjutnya dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Tabulasi, peneliti menggunakan data alokasi jumlah pupuk subsidi tahun 2023, data Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  pupuk  subsidi  tahun  2023,  dan  data  laporan keuangan PT Pupuk Kaltim tahun 2021 untuk menghitung biaya produksi pupuk subsidi. Data diperoleh dari Permentan yang mengatur subsidi pupuk tahun 2023.
2) Menyusun fungsi anggaran (M) dan fungsi alokasi pupuk (T).
3) Melakukan eliminasi fungsi anggaran dan fungsi alokasi pupuk.
4) Mencari  titik  potong  dan  menentukan  kuadran  titik  potong  untuk  menentukan tingkat optimalisasi anggaran subsidi pupuk terhadap jumlah alokasi pupuk.
Teori  fungsi anggaran  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  teori  produksi  dan  teori  konsumsi (Dumairy, 2012). Pada teori produksi, fungsi anggaran digunakan sebagai batas maksimal kemampuan seorang produsen membeli dua macam masukan (faktor produksi) atau lebih, berkenaan dengan dana yang tersedia dan harga masing-masing masukan. Sedangkan pada teori konsumsi, fungsi anggaran digunakan sebagai batas maksimal kemampuan seorang konsumen  dalam  membeli  dua  macam  keluaran  atau  lebih,  berkenaan  dengan  jumlah pendapatannya dan harga masing-masing keluaran.
Dalam penelitian ini, karena objek yang dihitung yaitu anggaran subsidi yang diberikan oleh  pemerintah,  maka  topik  ini  akan  masuk  ke  dalam  teori  produksi.  Adapun  model matematika fungsi anggaran sebagai berikut:
M = x . Px + y . Py
Keterangan: M : jumlah dana produsen
x : jumlah masukan X y : jumlah masukan Y Px : harga X per unit Py : harga Y per unit
Dengan membandingkan fungsi anggaran subsidi dan fungsi volume pupuk, kita dapat mengetahui kombinasi terbaik dari jenis pupuk yang disubsidi agar dapat memenuhi target alokasi  pupuk  bersubsidi  sekaligus  mengoptimalkan  anggaran  subsidi  yang  telah ditentukan. Batas-batas tersebut juga akan menentukan apakah dua fungsi tersebut dapat terpenuhi secara bersamaan atau masih ada yang perlu ditingkatkan, baik dalam alokasi pupuk maupun penggunaan anggaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Angka dalam APBN
Berdasarkan  Buku  II  Nota  Keuangan  RAPBN  2023,  pemerintah  akan  memberikan alokasi  dana  untuk  subsidi  pupuk  sebesar  Rp25.276,6  miliar.  Berbeda  dengan  subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2022, subsidi pupuk dalam RAPBN 2023 dialokasikan hanya untuk 2 jenis pupuk yakni pupuk Urea dan NPK. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Dalam  Permentan  Nomor  10  Tahun  2022  tersebut  disebutkan  bahwa  penetapan alokasi  pupuk  bersubsidi  pada  tingkat  pusat  dilakukan  setelah  pagu  definitif  anggaran subsidi pupuk telah ditetapkan. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022  tentang  Penetapan  Alokasi  dan  Harga  Eceran  tertinggi Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  Tahun  Anggaran  2023  menetapkan  jumlah  alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 sebesar 9.013.706 ton pupuk subsidi. Dalam peraturan ini juga  diatur  mengenai  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  untuk  masing-masing  jenis  pupuk subsidi.
Dalam  hal  anggaran  subsidi  masih  tersedia  setelah  alokasi  pupuk  urea  subsidi  dan pupuk  NPK  subsidi  telah  dipenuhi,  maka  sisa  lebih  anggaran  subsidi  pupuk  dapat dialokasikan  terhadap  jenis  pupuk  lainnya  apabila  diperlukan  untuk  peningkatan kebutuhan  produksi.  Namun  alokasi  untuk  jenis  pupuk  lainnya  dapat  dilakukan  jika kebutuhan dalam negeri pupuk Urea dan NPK sudah tercukupi.

## 2. Perilaku Variabel-Variabel terhadap Angka APBN
Salah satu dasar perhitungan besarnya anggaran subsidi dalam APBN adalah realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Dengan data rata-rata harga penjualan pupuk dan Harga Eceran  Tertinggi  (HET),  akan  diperoleh  nilai  subsidi  per  kg  jenis  pupuk.  Dengan  hasil perhitungan  variabel  tersebut,  pemerintah  dapat  menyusun  anggaran  yang  tepat  untuk ditetapkan dalam APBN 2023.
Penyusunan  anggaran  untuk  program  subsidi  dihitung  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan  realisasi  pada  tahun  berjalan,  salah  satu  unsur  yang  menjadi  dasar pertimbangan yaitu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan sebagai salah satu variabel lain  yang  dapat  mempengaruhi  angka  dalam  APBN  secara  teori  akan  mengubah  nilai anggaran  subsidi.  Namun,  meskipun  terdapat  kebijakan  baru  terkait  jenis  pupuk  yang disubsidi dan juga penerima pupuk tersebut semakin sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ternyata anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk program subsidi pupuk tetap sama, yaitu Rp25.276,6 miliar.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207
Namun, dengan total anggaran yang sama, alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah  mengalami  penurunan  yang  semula  9.118.237  juta  ton  dan  1.870.380  liter pupuk organik cair pada tahun 2022, menjadi 9.013.706 ton pada tahun 2023. Penurunan jumlah  alokasi  pupuk  bersubsidi  ini  yang  akan  ditelaah  lebih  lanjut  oleh  peneliti  untuk mengetahui apakah pemerintah sudah mengoptimalkan anggaran subsidi pupuk yang telah ditetapkan dalam APBN.

## 3. Model Matematika
Melalui  variabel-variabel  di  atas,  peneliti  menggunakan  model  matematika  fungsi penganggaran  untuk mengetahui  apakah  jumlah  pupuk subsidi  yang  dialokasikan  sudah mengoptimalkan  anggaran  yang  ada  dalam  RAPBN  2023.  Model  matematika  fungsi penganggaran memiliki rumus sebagai berikut:
M =  X . Px + Y . Py
Keterangan:
M = Jumlah anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN 2023 X = Jumlah pupuk urea subsidi Y = Jumlah pupuk NPK subsidi Px = Besarnya subsidi pupuk urea per kg
Py = Besarnya subsidi pupuk NPK per kg
Dalam  hal  ini,  besarnya  subsidi  pupuk  urea  per  kg  dihitung  dengan  mengurangkan harga jual pupuk urea non subsidi dengan harga eceran tertinggi pupuk urea subsidi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
734/KPTS/SR.320/M/09/2022  tentang  Penetapan  Alokasi  dan  Harga  Eceran  tertinggi Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  Tahun  Anggaran  2023.  Sedangkan  besarnya  subsidi pupuk  NPK  per  kg  dihitung  dengan  mengurangkan  harga  jual  pupuk  NPK  non  subsidi dengan harga eceran tertinggi pupuk NPK  subsidi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  734/KPTS/SR.320/M/09/2022  tentang  Penetapan Alokasi  dan  Harga  Eceran  tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  Tahun  Anggaran 2023.
Sementara  model  matematika  untuk  jumlah  alokasi  pupuk  subsidi  tahun  2023 dirumuskan sebagai berikut:

## T = X + Y
Keterangan: T = Jumlah pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk tahun 2023 X = Jumlah pupuk urea subsidi
Y = Jumlah pupuk NPK subsidi
Kedua  fungsi  tersebut  dapat  dieliminasi  untuk  mendapatkan  kombinasi  jumlah  pupuk subsidi  per  masing-masing  jenis  pupuk  yang  mengoptimalkan  anggaran  subsidi  pupuk dalam APBN 2023 namun tetap memenuhi target alokasi pupuk subsidi tahun 2023.
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
734/KPTS/SR.320/M/09/2022  tentang  Penetapan  Alokasi  dan  Harga  Eceran  tertinggi Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  Tahun  Anggaran  2023  menetapkan  jumlah  alokasi
pupuk bersubsidi tahun 2023 sebagai tercantum dalam tabel 1. Dalam penelitian ini, pupuk NPK biasa dan pupuk NPK formula khusus kakao digabungkan dalam satu kategori yang sama yaitu pupuk NPK untuk menyederhanakan model matematika.
Dalam  kepmentan  ini  juga  diatur  mengenai  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  untuk masing-masing jenis pupuk yang ditunjukkan oleh tabel 2. Sebagaimana disebutkan di atas, pupuk  NPK  biasa  dan  pupuk  NPK  formula  khusus  kakao  akan  dikelompokkan  menjadi pupuk NPK biasa yang kemudian dalam penelitian ini nanti disebutkan sebagai pupuk NPK. Oleh  karena  itu,  dalam  menghitung  besarnya  subsidi  pupuk  NPK  yang  diberikan,  harga eceran  tertinggi  (HET)  yang  digunakan  untuk  kedua  jenis  pupuk  NPK  ini  adalah  harga eceran tertinggi (HET) dari pupuk NPK biasa senilai Rp2.300 per kg.
Untuk  mengetahui  besarnya  subsidi  pupuk  per  kg,  harga  pupuk  non  subsidi dikurangkan dari harga eceran tertinggi. Harga jual pupuk non subsidi tentunya berbeda- beda  oleh  masing-masing  produsen  pupuk  yang  ditunjuk  oleh  PT.  Pupuk  Indonesia (Persero). Oleh karena itu peneliti menggunakan harga jual rata-rata per kg oleh PT. Pupuk Kaltim pada tahun 2021.
PT Pupuk Kaltim adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual amoniak, pupuk Urea, dan pupuk UPK untuk pasar dalam negeri maupun pasar dalam negeri. Untuk pasar dalam  negeri,  tercatat  dalam  laporan  keberlanjutan  PT  Pupuk  Kaltim  2021,  wilayah pemasarannya meliputi ⅔ bagian dari wilayah Indonesia yaitu wilayah timur Indonesia dan sebagian besar wilayah Jawa Timur dan Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat. PT Pupuk Kaltim  ditunjuk  oleh  PT  Pupuk  Indonesia  (persero)  untuk  pengadaan  dan  penyaluran pupuk  bersubsidi  untuk  sektor  pertanian.  Oleh  alasan  tersebut,  peneliti  menggunakan harga rata-rata per kg pupuk  non-subsidi sebagai dasar untuk mencari besarnya subsidi pupuk  karena  peneliti  menganggap  PT  Pupuk  Kaltim  akan  menggambarkan  penjualan pupuk  non  subsidi  di  wilayah  Indonesia.  Berdasarkan  data  pada  laporan  keuangan konsolidasian  dan  laporan  tahunan  PT  Pupuk  Kaltim,  diperoleh  data  sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3 dan tabel 4.
Berdasarkan  data-data  tersebut  dapat  diperoleh  nilai  subsidi  masing-masing  pupuk non subsidi dengan mengurangkan harga rata-rata pupuk non subsidi per kg dengan harga eceran tertinggi (HET) pupuk non subsidi per kg. Diperoleh nilai subsidi masing-masing pupuk subsidi sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 5. Atas data-data tersebut maka dapat disusun model matematika untuk anggaran subsidi pupuk tahun 2023 dan jumlah pupuk subsidi tahun 2023 sebagai berikut:
2.454,90x + 2.651,09y = 25.276.600.000.000……….(1) x + y = 9.013.706.000……….(2)
Kedua  persamaan  tersebut  kemudian  dieliminasi  untuk  menemukan  nilai  x  dan  y  yang mana nilai x dan y ini adalah titik potong yang merupakan kombinasi jumlah pupuk urea subsidi  dan  jumlah  pupuk  NPK  subsidi  yang  akan  menyerap  seluruh  anggaran  pupuk subsidi tahun 2023.
2.454,90x + 2.651,09y = 25.276.600.000.000……….(3) 2.454,90x + 2.454,90y = 22.127.739.630.627……….(4)
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207
Atas hasil eliminasi kedua persamaan tersebut, diperoleh nilai y adalah 16.050.055.402 dan x adalah -7.036.349.402. Hasil eliminasi menunjukkan nilai x yang negatif yang berarti titik potong terletak pada kuadran 2 sumbu x dan y. Hal ini tidak mungkin terjadi karena jumlah pupuk subsidi tidak bisa bernilai negatif. Selanjutnya dilakukan pendekatan grafik sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.
Persamaan 2.454,90x + 2.651,09y = 25.276.600.000.000 akan memotong sumbu X di titik  (0;  9.534.417.919)  dan  akan  memotong  sumbu  Y  di  titik  (10.296.386.818;  0). Sedangkan  persamaan  x  +  y  =  9.013.706.000  akan  memotong  sumbu  X  di  titik  (0; 9.013.706.000)  dan  akan  memotong  sumbu  Y  dititik  (9.013.706.000;  0).  Berdasarkan gambar 1,  bisa dilihat bahwa grafik persamaan fungsi jumlah pupuk subsidi tahun  2023 berada  di  bawah  grafik  persamaan  fungsi  anggaran  subsidi  pupuk  tahun  2023.  Artinya jumlah pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk tahun 2023 berada di bawah jumlah  pupuk  subsidi  yang  sebenarnya  dapat  diadakan  dengan  anggaran  sebesar Rp25.276,6  miliar.  Atau  dengan  kata  lain,  dengan  anggaran  sebesar  Rp25.276,6  miliar, pemerintah dapat mengalokasikan jumlah pupuk subsidi lebih dari 9.013.706.000 kg pupuk untuk tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa alokasi pupuk subsidi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun  Anggaran  2023    belum  mengoptimalkan  seluruh  anggaran  subsidi  pupuk  dalam APBN  2023.  Temuan  ini  mengkonfirmasi  teori  penganggaran  berbasis  kinerja.  Integrasi output  yang  ingin  dicapai  dengan  alokasi  anggaran  dilakukan  untuk  mencapai  efisiensi. Namun ketika output dialokasikan setelah anggaran ditetapkan seperti kasus pupuk subsidi tahun 2023, terdapat isu optimalisasi yang muncul.
Pemerintah  memilih  untuk  mengalokasikan  9.013.706.000  kg  pupuk  untuk  tahun 2023. Dari jumlah ini, melalui kepmentan tersebut, pemerintah menetapkan 5.570.330 ton untuk pupuk urea dan 3.443.376. ton untuk pupuk NPK. Jika nilai ini dimasukkan kedalam persamaan  fungsi  anggaran  2.454,90x  +  2.651,09y  =  25.276.600.000.000,  maka  total anggaran yang akan terserap adalah sebesar Rp22.803.302.796.840. Artinya terdapat sisa anggaran  subsidi  pupuk  sebesar  Rp2.473,3  miliar.  Lebih  anggaran  subsidi  pupuk  ini ditunjukkan oleh area berwarna merah pada gambar 2.
Lebih  anggaran  subsidi  pupuk  tersebut  dapat  dioptimalkan  pemerintah  dengan sejumlah skema.  Pemerintah  dapat memilih untuk  mengalokasikan  lebih  banyak  subsidi pupuk urea dan NPK apabila dalam tahun berjalan terjadi penambahan kebutuhan pupuk urea  dan  NPK.  Apabila  pemerintah memilih untuk  menggunakan  lebih  anggaran  subsidi tersebut untuk pupuk urea dan NPK tanpa menambah anggaran subsidi pupuk untuk tahun 2023,  maka  pemerintah  dapat  menerapkan  beberapa  skema  berikut  ini. Pertama, optimalisasi  dapat  dilakukan  dengan  menggeser  garis  jumlah  pupuk  subsidi  sampai persamaan baru memotong garis fungsi anggaran. Besarnya kenaikan alokasi pupuk dapat disesuaikan sepanjang titik potong baru yang terbentuk ada pada kuadran 1 sumbu x dan sumbu y. Adapun fungsi persamaan penambahan pupuk pupuk subsidi harus memenuhi persamaan sebagai berikut:
2.454,90x’ + 2.651,09y’ = 25.276.600.000.000……….(5) x’ + y’ = 9.013.706.000 + P……….(6) dimana:
Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207
P = Jumlah penambahan alokasi pupuk subsidi X’ = Jumlah pupuk urea subsidi setelah penambahan jumlah alokasi pupuk Y’ = Jumlah pupuk NPK subsidi setelah penambahan jumlah alokasi pupuk
Dengan  penambahan  tersebut,  garis  persamaan  fungsi  produksi  akan  bergeser  ke  arah kanan  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  gambar  3.  Jika  pemerintah  ingin  mengoptimalkan seluruh anggaran subsidi pupuk tahun 2023, pemerintah dapat memilih titik potong baru sebagai kombinasi jumlah pupuk urea subsidi dan pupuk NPK subsidi yang baru. Kedua , jika  jumlah  kebutuhan  nyata  dari  pupuk  urea  subsidi  dan  pupuk  NPK  subsidi  tidak digambarkan oleh titik potong baru tersebut, pemerintah dapat memilih kombinasi pupuk urea subsidi dan pupuk NPK subsidi pada titik-titik yang tidak melampaui area saat garis persamaan fungsi anggaran subsidi pupuk di bawah garis persamaan fungsi jumlah pupuk subsidi yang baru dan tidak melampaui saat garis persamaan fungsi jumlah pupuk subsidi yang baru di bawah garis persamaan fungsi anggaran subsidi pupuk. Namun skema ini tentu belum mengoptimalkan anggaran subsidi pupuk yang ada. Pemerintah dapat mengalihkan sisa lebihnya untuk pengadaan jenis pupuk lain yang tidak mendapatkan subsidi. Ketiga , sebagaimana yang disebutkan dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, apabila anggaran  subsidi  pupuk  masih  tersedia  setelah  dialokasikan  terhadap  jenis  pupuk  urea subsidi  dan  pupuk  NPK  subsidi  dan  dibutuhkan  jenis  pupuk  lain  untuk  peningkatan kebutuhan  produksi,  lebih  anggaran  subsidi  pupuk  2023  juga  dapat  dialokasikan seluruhnya untuk penyediaan jenis pupuk lain.
Ketiga  skema  tersebut  adalah  skema-skema  yang  dapat  dipilih  pemerintah  untuk mengoptimalkan  anggaran  subsidi  pupuk  untuk  tahun  2023.  Pemerintah  dapat  memilih skema pertama dan kedua apabila kebutuhan pupuk Urea dan NPK dalam negeri ternyata lebih  tinggi  dari  alokasi  yang  sudah  ditetapkan.  Hal  ini  kerap  terjadi  pada  tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan skema ketiga dapat digunakan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran  subsidi  pupuk  ketika  ternyata  kebutuhan  pupuk  Urea  dan  NPK  dalam  negeri sudah  terpenuhi.  Penambahan  alokasi  subsidi  pupuk  dapat  dilakukan  tanpa  harus menambah anggaran subsidi dalam APBN 2023. Hal ini akan menjawab permasalahan dana idle atau munculnya potensi fraud dengan skema penganggaran subsidi pupuk tahun 2023.

## KESIMPULAN
Dengan  menggunakan  model  matematika  fungsi  penganggaran,  dapat  disimpulkan bahwa  alokasi  pupuk  bersubsidi  tahun  2023  sebesar  9.013.706.000  kg  masih  belum mengoptimalkan anggaran  Rp 25.276,6 miliar. Artinya, terdapat sisa lebih anggaran subsidi pupuk  ketika  pemerintah  mengalokasikan  9.013.706.000  kg  pupuk  subsidi.  Masalah  ini terjadi karena tidak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja dalam anggaran subsidi pupuk tahun 2023 sebagai akibat dari kelemahan basis data yang ada dalam RDKK ataupun SIMLUHTAN.  Anggaran  ditetapkan  mendahului  alokasi  kebutuhan  jumlah  pupuk  subsidi tahun  2023.  Namun  pemerintah  dapat  mengoptimalisasi  lebih  anggaran  ini  untuk menjawab  isu  kekurangan  pupuk  subsidi  yang  mungkin  muncul  dalam  tahun  berjalan. Lebih anggaran ini juga dapat digunakan untuk menambah pupuk subsidi apabila terjadi penambahan luas lahan  pertanian  yang melebihi hitungan awal pemerintah  sehubungan dengan  kelemahan  data  yang  digunakan  dalam  perhitungan  penetapan  alokasi  pupuk
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207
subsidi. Dengan anggaran tersebut, pemerintah dapat menaikkan batas alokasi pupuk, baik untuk  jenis  urea  maupun  jenis  NPK  agar  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dapat  diserap secara  optimal  untuk  memenuhi  kebutuhan  pupuk  dalam  negeri.  Penambahan  jumlah alokasi pupuk dapat menyesuaikan dengan kondisi pada tahun berjalan.
Namun  apabila  kebutuhan  subsidi  untuk  pupuk  urea  dan  pupuk  NPK  dirasa  cukup, pemerintah juga dapat menggunakan sisa lebih anggaran subsidi pupuk untuk jenis pupuk lainnya sepanjang keadaan yang diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata  Cara  Penetapan  Alokasi  dan  Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor Pertanian pasal 2 angka 5 terpenuhi. Optimalisasi ini penting untuk mencegah terjadinya dana idle yang berpotensi menjadi fraud .

## Saran
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih terkini agar perhitungan optimalisasi dapat lebih akurat. Akurasi perhitungan akan meningkat secara khusus apabila terdapat data harga produksi dan alokasi produksi pupuk Urea dan NPK tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristiowati, I. (2015). Evaluasi Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Accounting and Business Information Systems Journal, 2(2).
Azis, A. D. Y., & Dja’far, A. (2016). Neraca Ketersediaan Pupuk; Perbaikan Sistim Distribusi Dan  Efisiensi  Penggunaannya  Untuk  Mendukung  Program  “Pajale.”.  In  Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 3: 1112-1117.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan  Studi  Implementasi  Penganggaran  Sektor  Publik.  Jurnal  Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 35-56.
Dumairy. 2012. Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
Heliaantoro, & Juwana, H. (2018). Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi dalam Kaitannya dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2), 37–65.
Kementerian  Keuangan.  (2023).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  62  Tahun  2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Kementerian  Pertanian.  (2022).  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  10  Tahun  2022 tentang  Tata  Cara  Penetapan  Alokasi  dan  Harga  Eceran  Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi Sektor Pertanian.
Kementerian Pertanian. (2022). Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023.
Kementerian Keuangan. 2022. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
Kurniawan,  H.  M.,  &  Widarti,  S.  (2021).  Sosialisasi  E-RDKK  Pupuk  Bersubsidi  Pada Kelompok  Tani  Di  WKPP  Desa  Kuala  Dua  Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu Raya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen, 1(1), 30-39.
Lorenz, C.  (2012). The  genesis of  performance  budgeting.  In The  Impact  of Performance Budgeting on Public Spending in Germany’s Laender (pp. 27-53). Wiesbaden: Gabler Verlag.
Nainggolan,  A.  (2016).  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  dan  Upaya  Mewujudkan  Good Government Governance. Jurnal Ilmiah METHONOMI, 2(1).
Peraturan  Pemerintah.  (2023).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran.
Pupuk Kaltim. (2021). Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020.
Pupuk Kaltim. (2021). Laporan Tahunan 2021: Pertumbuhan yang Tangguh dan Stabil. Surianti,  M.,  &  Dalimunthe,  A.  R.  (2015).  The  implementation  of  Performance  Based Budgeting in Public Sector (Indonesia case: A literature review). Research Journal of Finance and Accounting, 6(12), 198-210.
Suryana, A., Agustian, A., & Yofa, R. D. (2016). Policy alternatives on subsidized  fertilizer distribution for food farmers. Analisis Kebijakan Pertonian, 14(1), 35-54.
Susila, W. R. (2010). Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. Jurnal Litbang Pertanian, 29(2), 43–49.
Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., & Sanim, B. (2018). Kinerja Subsidi Pupuk di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 4(2).
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207

## LAMPIRAN
Gambar 1. Grafik Persamaan Fungsi 1 dan 2
Gambar 2. Lebih Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2023
Gambar 3. Pergeseran Garis Jumlah Pupuk Subsidi sebagai Akibat dari Penambahan Alokasi Pupuk Subsidi.
Tabel 1. Jumlah Alokasi Pupuk Subsidi Tahun 2023
Jenis Pupuk Subsidi Jumlah Pupuk Urea 5.570.330 Pupuk NPK 3.232.373 Pupuk NPK Formula Khusus Kakao 211.003 Total 9.013.706 Catatan: dalam ton Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022  tentang  Penetapan  Alokasi  dan  Harga  Eceran  tertinggi
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023
Tabel 2. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Tahun 2023 Jenis Pupuk Subsidi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea Rp2.250 per kg Pupuk NPK Rp2.300 per kg Pupuk NPK Formula Khusus Kakao Rp3.300 per kg Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
734/KPTS/SR.320/M/09/2022  tentang  Penetapan  Alokasi  dan  Harga  Eceran  tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.43-58) e-ISSN: 2581-1207
Tabel 3. Penjualan Pupuk Urea Non Subsidi PT Pupuk Kaltim tahun 2021
Jenis Pupuk Non Subsidi Nilai Penjualan Pupuk Urea Sektor Industri Rp1.295.297.000.000 Pupuk Urea Sektor Perkebunan Rp4.511.499.000.000 Total Penjualan Pupuk Urea Rp5.806.796.000.000 Jumlah Penjualan Pupuk Urea Non Subsidi 1.234.202.000 kg
Harga rata-rata pupuk urea non subsidi per kg
Rp4.704,90
Sumber:  Laporan  Keuangan Konsolidasian PT  Pupuk Kalimantan Timur  tahun  2021 dan Laporan Tahunan PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2021
Tabel 4. Penjualan Pupuk NPK Non Subsidi PT Pupuk Kaltim tahun 2021
Jenis Pupuk Non Subsidi Nilai Penjualan Pupuk NPK Rp765.458.000.000 Jumlah Penjualan Pupuk NPK Non Subsidi 1.234.202.000 kg
Harga rata-rata pupuk NPK non subsidi per kg
Rp4.951,09
Sumber:  Laporan  Keuangan Konsolidasian PT  Pupuk Kalimantan Timur  tahun  2021 dan Laporan Tahunan PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2021
Tabel 5. Nilai Subsidi Berdasarkan Jenis Pupuk Subsidi
Jenis Pupuk Subsidi Nilai Subsidi per kg Pupuk Urea Rp2.454,90 Pupuk NPK Rp2.651,09