Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat
Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, v Sanksi Pajak dan v Kesadaran v Wajib Pajak v terhadap v Kepatuhan Wajib Pajak
Adelia Nitasari 1* , Siti Nurlaela 2 , Purnama Siddi 3
1,2,3) Universitas Islam Batik Surakarta
1) adelianitasari1@gmail.com , 2) laela191921@gmail.com , 3) purnamasiddi.1104@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 7 Februari 2023 Disetujui : 14 Februari 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
The  research  aims  of  it  study  was  to  determine  how  individual  taxpayer  compliance  at  KPP Pratama Karanganyar is impacted by a variety of tax service, education level, tax knowledge, tax sanction and taxpayer awareness. The m population m in this m study m were 98.936 individual m taxpayers registered m at the m KPP Pratama Karanganyar. It sampling technical used to  proporsional  random  sampling,  calculated  using  the  slovin m formula  in  order  to m obtain m a sample m size  of  100  respondents.  Source  of  data  is w primary w data w through w questionnaires.  In addition, the data analysis w technique w used w multiple linear w regression w analysis. The results w of this  study w indicate w that  the  of  tax w knowledge,  tax  sanction  and  taxpayer  awareness  has of w taxation effect w individual w taxpayer w compliance. Mean while, the quality of tax service and the level of education cannot effect on individual taxpayer compliance.
Keywords:  quality  of  tax  service;  education  level;  tax  knowledge;  tax  sanction;  taxpayer awareness; individual taxpayer w compliance

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  menarik  sumber  pendapatan  negara  dari  berbagai  zona  seperti  zona dalam negeri atau zona luar negeri. Proses pengumpulan pendapatan negara dari dalam pemerintah disebut  sebagai  pajak.  Sedangkan  proses  pengumpulan  pendapatan  negara  dari  luar  pemerintah yaitu  sebagai  zona  eksternal  semacam  pinjaman  luar  negeri.  Menurut  (Mardiasmo,  2018) pengertian  pajak  (UU  No.16  Tahun  2009)  merupakan  pembayaran  yang  berupa  wajib  yang diberikan ke pemerintah oleh w wajib pajak w orang pribadi maupun badan dan tidak menggantikan atau menggunakan langsung kebutuhan pemerintah dan untuk kenyamanan warga negara.
Penerimaan perpajakan yaitu penunjang signifikan bagi penerimaan nasional di Ghana. Situasi ini memungkinkan pemerintah untuk terus berinvestasi dalam infrastrukturnya yang berkembang pesat sekaligus meningkatkan standar hidup penduduknya. Mobilitas pendapatan pajak di Ghana terkena dampak negative akibat berkurangnya norma kepatuhan pajak. Menurut (Okpeyo, Musah dan  Gakpetor,  2019)  ketidakpatuhan  pajak  merupakan  masalah  yang  menantang  bagi  negara berkembang seperti Ghana.
Di Kenya, sumber utama pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang dikumpulkan, diikuti oleh sumber lain seperti hibah dan pinjaman. Kesenjangan perpajakan dan kekurangan anggaran menyebabkan  ketergantungan  pada  hibah  dan  pinjaman  untuk  menutup  pendapatan  belanja. Dampak tantangan ini adalah negara-negara berkembang dan pinjaman tersebut terdiri dari utang antarbangsa dan utang daerah.
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
Dirjen Pajak didesak guna mengembangkan rencana dalam menumbuhkan wajib pajak untuk bertindak  etis  ketika  menyetor  pajaknya.  Hal  ini  berlaku  selama  pandemi  Covid-19  karena pentingnya pajak di Indonesia. Terdiri dari upaya dalam pengembangan kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak.
Kualitas pelayanan merupakan bagaimana konsumen mendapatkan apa yang mereka inginkan (Rusydi, 2017). Peneliti di Indonesia (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022), (Wahyuni, 2021) serta Peneliti di Ghana (Susuawu, Ofori-Boateng dan Amoh, 2020) dari penelitian menghasilkan kepatuhan  WP  dipengaruhi  oleh  kualitas  pelayanan  pajak.  Namun  peneliti  (Octavia,  2021) menghasilkan kualitas pelayanan pajak tidak berdampak pada kepatuhan WP.
Langkah  lainnya,  berfokus  ke  tingkat  pendidikan.  Pendidikan  didefinisikan  sebagai  upaya sungguh-sungguh  dan  proses  pembelajaran  yang  memastikan  siswa  secara  aktif  membangun keagamaan,  mendisiplinkan,  berbudi  pekerti,  mencerdaskan,  juga  keahlian  yang  dibutuhkan seseorang,  penduduk,  dan  bangsa  negara  (Depdiknas,  2003).  Kepatuhan  WPOP  dipengaruhi dengan  adanya  tingkat  pendidikan  pada  WP  (Anggraini  dan  Pravitasari,  2022).  Sedangkan (Fahiroh, 2022) dan (Ananda, Putra dan Dicriyani, 2022) tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pada kepatuhan WPOP.
Faktor  selanjutnya,  pengetahuan  perpajakan  yaitu  kesanggupan  setiap  wajib  pajak  untuk menafsirkan serta mengartikan tata tertib peraturan pajak sesuai dengan UU juga keuntungan dari pajak yang diperoleh dari kehidupan masyarakat (Rahayu, 2017). Peneliti di Kenya (Muturi dan Abdul, 2022), (Alkhatib, Hamad dan Hermas, 2020) di Palestina dan di Indonesia oleh (Wibowo, Nurlaela  dan  Chomsatu,  2022),  (Maria  dan  Nurlaela,  2021),  (Fahiroh,  2022)  membuktikan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Akan tetapi, peneliti (Octavia, 2021), (Wahyuni, 2021) dan (Bayu Sata, Samrotun dan Siddi, 2022) yang w menunjukkan w bahwa pengetahuan perpajakan w tidak mempengaruhi pada kepatuhan WP.
Sanksi  perpajakan  adalah  jaminan/tanggungan  bahwa  keputusan  aturan  UU  Pajak  (hukum perpajakan) akan dipatuhi/ditaati/diikuti (Mardiasmo, 2011). Penelitian (Octavia, 2021), (Setiawan, Budiono dan Ningsih, 2021), (Anggraini dan Pravitasari, 2022) dan (Wahyuni, 2021) menjelaskan bahwa  sanksi  perpajakan  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  WP.  Berbeda  (Wibowo,  Nurlaela  dan Chomsatu,  2022)  dan  (Bayu  Sata,  Samrotun  dan  Siddi,  2022)  menyatakan  kepatuhan  wajib pajak w orang pribadi tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.
Berdasarkan KBBI, kesadaran yaitu keadaan sadar atau paham atau keinsafan (KBBI, 2023) Kesadaran  adalah  keadaan,  sedangkan  pajak  yaitu  pungutan  pada  rakyat  ke  kas  Negara berlandaskan  UU  yang  berlaku.  Kesadaran  tinggi  yang  dimiliki  WP  mampu  meningkatkan kepatuhan pajak (Rahayu, 2017). (Maria dan Nurlaela, 2021) bersama dengan (Setiawan, Budiono dan Ningsih, 2021) telah membuktikan bahwa kesadaran WP mempengaruhi kepatuhan WP. Di sisi  lain,  peneliti  (Wibowo,  Nurlaela  dan  Chomsatu,  2022),  (Fahiroh,  2022)  dan  (Bayu  Sata, Samrotun  dan  Siddi,  2022)  menyatakan  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berdampak  positif  pada kepatuhan WP.
Pemerintah  harus  melakukan  upaya  yang  komprehensif  serta  berkelanjutan  demi menumbuhkan rasa kepatuhan wajib pajak dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan perbedaan hasil penelitian diatas, ketertarikan peneliti hendak melaksanakan penelitian berjudul:  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  Pengetahuan  Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Temuan peneliti (Maria dan Nurlaela, 2021) menjelaskan kepatuhan WP di Pemkot Surakarta dipengaruhi oleh sikap, kesadaran dan pengetahuan WP. Peneliti (Bayu Sata, Samrotun dan Siddi, 2022)  terbukti  sistem  perpajakan,  sikap  WP  dan  pemeriksaan  atau  audit  perpajakan  memiliki pengaruh  pada kepatuhan WP UMKM di Kota Surakarta. Sebaliknya, adanya pengetahuan pajak, insentif  pajak,  pelayanan  pegawai  pajak,  kesadaran  pajak,  denda  dan  sanksi  UU  pajak  menjadi faktor  ketidak  naiknya  kepatuhan  WP  UMKM  di  kota  Surakarta.  Namun,  secara  keseluruhan variable-variabel  tersebut  menjadi  faktor  terjadinya  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota Surakarta.
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
Menurut temuan penelitian (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022) menunjukkan kepatuhan WPOP  di  KPP  Pratama  Surakarta  dipengaruhi  oleh  kualitas  pelayanan  dan  pengetahuan perpajakan. Sebaliknya, variabel kesadaran, sanksi, sosialisasi dan insentif menjadi faktor ketidak naiknya kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surakarta. Peneliti di Kenya (Muturi dan Abdul, 2022) kepatuhan pajak oleh WPOP dipengaruhi oleh adanya WP yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi.  Kompleksitas  system  pajak  dan  karakteristik  WPOP  di  Kenya  mampu  mempengaruhi kepatuhan pajak.
Peneliti (Ananda, Putra dan Dicriyani, 2022) mengungkapkan bahwa motivasi, sosialisasi dan tingkat pendidikan terbukti tidak dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP. Sedangkan, kepatuhan WPOP  meningkat  dengan  adanya  WP  yang  memiliki  tingkat  penghasilan  dan  pengetahuan perpajakan.
Menurut temuan (Anggraini dan Pravitasari, 2022) sanksi pajak menunjukkan nilai positif pada kepatuhan  WPOP.  Tingkat  pendidikan  dan  pendapatan  telah  terbukti  memiliki  pengaruh  positif pada  kepatuhan  WPOP.  Temuan  (Alkhatib,  Hamad  dan  Hermas,  2020)  pembahasan  literatur sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif pada variabel pengetahuan dan etika perpajakan pada kepatuhan pajak di Palestina.
Ada  hubungan  yang  cukup  besar  antara  sosialisasi  dan  pengetahuan  pajak  pada  kepatuhan WPOP  menurut  (Tanjung  dan  Pratama,  2020).  Kepatuhan  WPOP  secara  simultan  dipengaruhi variabel sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Peneliti (Susuawu, Ofori-Boateng dan Amoh,  2020)  membuktikan  kepatuhan  WP  UKM  berdampak  positif  dengan  adanya  kualitas pelayanan pajak (perseptif, reliabilitas, tenggang rasa dan jaminan).
Peneliti  (Kristanto  dan  Viliona,  2021)  kompleksitas  pajak  tidak  mempengaruhi  kepatuhan pajak. Variabel moderasi aspek tertentu dari kebudaya domestik, atas aspek seperti maskulinitas, individualis, penghindaran ketidakpastian, power distance dan indulgence dapat memperkuat tidak adanya  pengaruh  antarakompleksitas w pajak w dengan w kepatuhan w pajak.  Dan  budaya  dalam negeri dengan aspek jangka pendek yang berorientasi pada norma juga tidak mengurangi hubungan antara kompleksitas pajak dan kepatuhan pajak. Peneliti (Fahiroh, 2022) pengetahuan perpajakan terbukti  mempengaruhi  pada  kepatuhan  WP.  Namun,  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  memiliki pengaruh pada variabel tingkat pendidikan dan kesadaran pajak.
Peneliti (Hassan et al. , 2022) kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan positif serta signifikan pada ancaman hukuman dan pembelajaran serta pendidikan. Menurut (Octavia, 2021) secara parsial kepatuhan WP berdampak negative dengan adanya ekonomi, kualitas pelayanan seta pengetahuan pajak.  Secara  parsial  kepatuhan  WP  berdampak  positif  dengan  adanya  sanksi  perpajakan  serta sistem e-filing.
Kepatuhan WPOP di KPP pratama Sidoarjo Utara terbukti tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan (Wahyuni, 2021). Sementara, kualitas pelayanan yang diberikan dan sanksi perpajakan atas keterlambatan pembayaran di KPP Pratama Sidoarjo Utara berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan  WP.  Peneliti  (Setiawan,  Budiono  dan  Ningsih,  2021)  menerangkan  kesadaran  WP, pelayanan petugas dan sanksi perpajakan menjadi faktor naiknya kepatuhan WPOP.

## Hipotesis Penelitian
Pengaruh w Kualitas w Pelayanan w Pajak w terhadap w Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kualitas  pelayanan  adalah  bagaimana  konsumen  mendapatkan  apa  yang  mereka  inginkan (Rusydi, 2017). Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kemenkeu, pelayanan yaitu pemberian fasilitas yang mencakup menanggapi kebutuhan pelanggan dengan sepenuh hati, sekaligus terbuka, efisien, tepat dan terjamin (Febri, 2020).
Pelayanan dengan sepenuh hati, sekaligus terbuka, efisien, tepat dan terjamin dari Dirjen Pajak menjadi  daya  tarik  khusus  wajib  pajak  yang  ingin  membayar  pajaknya.  Dalam  memenuhi kewajiban  pajaknya  pelayanan  yang  diberikan  tidak  hanya  berhubungan  dengan  petugas  pajak, melainkan juga w sarana w dan w prasarana w serta w segala kegiatan yang membantu wajib pajak. Nilai integritas, transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi oleh aparatur pajak untuk membangkitkan  keyakinan  WP  terhadap  institusi.  Wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya tidak akan ragu dan bingung bila sudah memiliki keyakinan. Hal ini menjadi pendapat ada w dugaan bahwa w kualitas w pelayanan w pajak w berpengaruh w terhadap w kepatuhan w WP.
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
Peneliti (Susuawu, Ofori-Boateng dan Amoh, 2020), (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022), (Setiawan,  Budiono  dan  Ningsih,  2021)  dan  (Wahyuni,  2021)  membuktikan  kepatuhan  WP dipengaruhi  oleh  kualitas  pelayanan  pajak.  Akan  tetapi  peneliti  (Octavia,  2021)  membuktikan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan  WP. Berdasarkan keterangan di atas,hipotesis 1 dapat disimpulkan sebagai berikut : H1: Kualitas w Pelayanan Pajak w berpengaruh w terhadap w Kepatuhan w Wajib  Pajak  Orang Pribadi.

## Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pendidikan  didefinisikan  sebagai  upaya  sungguh-sungguh  dan  proses  pembelajaran  yang menguatkan  anak  didik  secara  aktif  membangun  keagamaan,  mendisiplinkan,  berbudi  pekerti, mencerdaskan,  juga  pengetahuan  yang  dibutuhkan  dirinya,  masyarakat,  dan  bangsa  negara (Depdiknas, 2003).
Tingkat pendidikan, mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Individu atau warga negara yang tingkat pendidikannya lebih tinggi memudahkan untuk memahami informasi dan praktik ke dalam  kehidupan  seharinya  (Kakunsi,  Pangemanan  dan  Pontoh,  2017).  Peneliti  (Anggraini  dan Pravitasari, 2022) menunjukkan tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan WPOP.
Sebagaimana  (Fahiroh,  2022)  dan  (Ananda,  Putra  dan  Dicriyani,  2022)  tingkat  pendidikan tidak  mempengaruhi  pada  kepatuhan  WP.  Berdasarkan  keterangan  di  atas,  hipotesis  2  dapat disimpulkan sebagai berikut :
H2: Tingkat Pendidikan berpengaruh i terhadap i Kepatuhan i Wajib Pajak i Orang i Pribadi.
Pengaruh i Pengetahuan i Perpajakan i terhadap i Kepatuhan i Wajib i Pajak Orang Pribadi
Pengetahuan  perpajakan  yang  dimaksud  dengan  pengetahuan  perpajakan  yaitu  kesanggupan setiap  WP  dalam  menafsirkan  lalu  mengartikan  tata  tertib  perpajakan  yang  sesuai  UU  serta keuntungan dari pajak yang memiliki manfaat bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Studi yang telah dilakukan oleh (Muturi dan Abdul, 2022), (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022), (Maria dan  Nurlaela,  2021),  (Alkhatib,  Hamad  dan  Hermas,  2020),  (Tanjung  dan  Pratama,  2020)  dan (Fahiroh,  2022)  menunjukkan  kepatuhan  WP  berdampak  positif  dengan  adanya  pengetahuan perpajakan.
Berbeda  dengan  peneliti  (Octavia,  2021),  (Wahyuni,  2021)  dan  (Bayu  Sata,  Samrotun  dan Siddi,  2022)  yang  menunjukkan  kepatuhan  WP  tidak  berdampak  positif  dengan  adanya pengetahuan  perpajakan.  Berdasarkan  keterangan  di  atas, hipotesis  3  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
H3: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sanksi Pajak adalah jaminan untuk keputusan peraturan UU perpajakan (hukum perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Di Indonesia penerapan sanksi yang tegas bagi penggelapan pajak sebagai isu krusial yang penting sebagai akibat langsung dari  penerapan Self Assessment  System yang  digunakan  dalam  pengambilan  pajak.  Pemerintah  telah  menyusun pedoman aturan dalam UU perpajakan untuk memastikan bahwa implementasi pengumpulan pajak tidak acak, tepat sasaran dan terukur, serta mencapai tujuan yang diharapkan.
Denda pajak resmi untuk mewujudkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Saragih, 2013). Peneliti (Octavia, 2021), (Setiawan, Budiono dan Ningsih, 2021), (Anggraini dan Pravitasari, 2022) dan (Wahyuni, 2021) menunjukkan kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.
Sebagaimana (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022) dan (Bayu Sata, Samrotun dan Siddi, 2022)  menunjukkan  kepatuhan  WPOP  tidak  dipengaruhi  pada  sanksi  pajak.  Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 4 dapat disimpulkan sebagai berikut : H4: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Pengaruh i Kesadaran i Wajib Pajak i terhadap i Kepatuhan i Wajib Pajak i Orang i Pribadi Berdasarkan  KBBI,  kesadaran  yaitu  keadaan  mengerti  atau  paham  atau  keinsafan  (KBBI, 2023).  Kesadaran  adalah  keadaan,  tetapi  pajak  adalah  pungutan  pada  rakyat  untuk  kas  Negara berlandaskan  UU  yang  berlaku.  Kesadaran  tinggi  yang  dimiliki  WP  mampu  meningkatkan kepatuhan pajak (Rahayu, 2017).
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
Peneliti  (Maria  dan  Nurlaela,  2021)  dan  (Setiawan,  Budiono  dan  Ningsih,  2021)  kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh kesadaran WP. Berbeda dengan (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022), (Fahiroh, 2022) dan (Bayu Sata, Samrotun dan Siddi, 2022) menunjukkan kepatuhan WPOP tidak dipengaruhi  oleh  kesadaran  WP.  Berdasarkan  keterangan  di  atas,  hipotesis  5  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
H5: Kesadaran I Wajib Pajak I berpengaruh I terhadap I Kepatuhan I Wajib Pajak I Orang Pribadi.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran digambarkan seperti gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE
Metode penelitian kuantitatif digunakan peneliti ini. Variabel dependen peneliti ini kepatuhan wajib  pajak P orang P pribadi  (Y)  dan  variabel  independen  kualitas  pelayanan  pajak  (X 1 ),  tingkat pendidikan (X 2 ), pengetahuan perpajakan (X 3 ), sanksi pajak (X 4 ) dan kesadaran wajib pajak (X 5 ). Data primer digunakan dalam penelitian ini.
Metode  penelitian  menggunakan proporsional  random  sampling .  Pembagian  (kuesioner  atau angket)  melalui google  form diberikan  pada  responden  yaitu  WPOP P yang P terdaftar P di  KPP Pratama Karanganyar. Ukuran variabel dengan skala Likert 1 sampai 5.
Populasi  yaitu  98.936  WPOP  yang P terdaftar di  KPP  Pratama  Karanganyar  pada  tahun  2022. Sampel sebanyak 100 WPOP. Analisis data menggunakan uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 25.

## HASIL

## Deskripsi Data Responden
Dalam penelitian ini W berjumlah P 100 responden WPOP di KPP Pratama Karanganyar. Seluruh (kuesioner  atau  angket)  penelitian  telah  dijawab  lengkap  dan  layak  untuk  dianalisis.  Rincian mengenai pengisian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Daftar Pengiriman Kuesioner Keterangan Jumlah Persentase Jumlah kuesioner i yang i disebarkan Jumlah kuesioner i yang i kembali Jumlah kuesioner i yang i tidak i kembali Jumlah kuesioner i yang i tidak i layak 100 100 0 0 100% 100% 0% 0%
Sumber : Data diolah 2023
Kualitas Pelayanan Pajak (X 1 )
Tingkat Pendidikan
(X 2 )
Pengetahuan
Perpajakan (X 3 ) Sanksi Pajak (X 4 ) Kesadaran Wajib Pajak (X 5 )
Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Y)
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
Uji Validitas Tabel 2. Uji Validitas Variabel Keterangan R Hitung R Tabel Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak P Orang Pribadi (Y) Y.1 B Y.2 B Y.3 B Y.4 B Y.5 B Y.6 B 0,647 N 0,718 N 0,657 N 0,714 N 0,729 N 0,751 N >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 Valid N Valid VN Valid VN Valid VN Valid VN Valid VN Kualitas  Pelayanan  Pajak (X1) X1.1 W X1.2 W X1.3 W X1.4 W X1.5 W X1.6 W 0,724 N 0,752 N 0,815 N 0,764 N 0,677 N 0,779 N >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 Valid N Valid N Valid N Valid N Valid N Valid N Pengetahuan Perpajakan (X3) X3.1 W X3.2 W X3.3 W X3.4 W X3.5 W X3.6 W 0,723 N 0,809 N 0,687 N 0,613 N 0,723 N 0,759 N >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 Valid N Valid N Valid N Valid N Valid N Valid N Sanksi Pajak (X4) X4.1 W X4.2 W X4.3 W X4.4 W X4.5 W X4.6 W 0,793 N 0,846 N 0,803 N 0,822 N 0,814 N 0,846 N >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 >0,1966 Valid N Valid N Valid N
Valid N
Valid N Valid N Kesadaran  Wajib  Pajak (X5) X5.1 W X5.2 W X5.3 W X5.4 W X5.5 W X5.6 W 0,716 0,757 N 0,773 N 0,760 N 0,778 N 0,828 N >0,1966 M >0,1966 M >0,1966 M >0,1966 M >0,1966 M >0,1966 M Valid N Valid N
Valid N Valid N
Valid N Valid N
Sumber : Data diolah 2023
Bersumber pada tabel 2 hasil menunjukkan bahwa nilai R hitung pada semua variabel independen dan dependen lebih besar dari nilai R tabel. Sehingga, seluruh pertanyaan adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha Nilai Kritis Keterangan Kepatuhan WPOP Kualitas Pelayanan Pajak Pengetahuan Perpajakan Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak 0,791 U 0,845 U 0,813 U 0,901 U 0,857 U >0,60 U >0,60 U >0,60 U >0,60 U >0,60 U Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Sumber : Data diolah 2023
Bersumber  pada  tabel  3  menunjukkan  nilai Cronbach's  Alpha pada  semua  variabel  >  0,60, dengan demikian instrument penelitian sudah reliabel.
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tabel 4. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov I Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.55785211 Most Extreme Differences Absolute .070 Positive .070 Negative -.044 Test Statistic .070 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d Sumber : Data diolah 2023
Bersumber tabel 4 menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,200. Disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Kualitas Pelayanan Pajak .520 1.924 Tingkat Pendidikan .920 1.087 Pengetahuan Perpajakan .316 3.163 Sanksi Pajak .407 2.460 Kesadaran Wajib Pajak .411 2.433 Sumber : Data diolah 2023
Bersumber pada tabel 5 seluruh variabel pada nilai tolerance > 0,10 dan seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10, maka model regresi tidak terjadi masalah multikolonieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig. Signifikansi  Ket Kualitas Pelayanan Pajak Tingkat Pendidikan Pengetahuan Perpajakan Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak 0,704 0,443 I 0,261 I 0,108 I 0,686 >0,05 I >0,05 I >0,05 II >0,05 I >0,05 I
Bebas heteroskedastisitas I
Bebas heteroskedastisitas I Bebas heteroskedastisitas I Bebas heteroskedastisitas I Bebas heteroskedastisitas I
Sumber : Data diolah 2023
Bersumber  pada  tabel  6  hasil  uji  heteroskedastisitas  bahwa  Sig.  >  Signifikansi,  sehingga koefisiensi  parameter  pada  variabel independen  bernilai  signifikansi  >  0,05,  berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510

## Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 7. Model Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 4.787 1.730 2.767 .007 Kualitas Pelayanan Pajak .040 .069 .046 .588 .558 Tingkat Pendidikan .004 .277 .001 .014 .989 Pengetahuan Perpajakan .390 .092 .425 4.239 .000 Sanksi Pajak .214 .071 .267 3.017 .003 Kesadaran Wajib Pajak .175 .077 .198 2.256 .026 Sumber : Data diolah 2023
Bersumber  pada  tabel  7 I di  atas I persamaan  regresi  linier  berganda  diperhitungkan  sebagai berikut:
Y= 4,787 + 0,040 X 1 – 0,004 X 2 + 0,390 X 3 + 0,214 X 4 + 0,175 X 5 + e
1. Nilai konstanta sebesar 4,787 artinya adanya pengaruh pada variabel independent dan variabel dependen. Kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran WP bernilai 0, maka nilai kepatuhan WPOP sebesar 4,787.
2. Nilai  koefisien  regresi  variabel  kualitas  pelayanan  pajak  (X 1 )  memiliki  nilai  positif  sebesar 0,040 artinya setiap naik 1% maka kepatuhan WPOP mengalami kenaikan sebesar 0,040.
3. Nilai  koefisien  regresi  variabel  tingkat  pendidikan  (X 2 )  memiliki  nilai  positif  sebesar  0,004 artinya setiap naik 1% maka kepatuhan WPOP mengalami kenaikan I sebesar I 0,004.
4. Nilai  koefisien  regresi  variabel  pengetahuan  perpajakan  (X 3 )  memiliki  nilai  positif  sebesar 0,390 artinya setiap naik 1% maka kepatuhan WPOP mengalami kenaikan sebesar 0,390.
5. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X 4 ) memiliki nilai positif sebesar 0,214 artinya setiap naik 1% maka kepatuhan WPOP mengalami kenaikan sebesar 0,214.
6. Nilai koefisien regresi kesadaran WP (X 5 ) memiliki nilai positif sebesar 0,175 artinya naik 1% maka kepatuhan WPOP mengalami kenaikan sebesar 0,175.
Kelayakan Model (Uji F)
Tabel 8. Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 563.527 5 112.705 44.095 .000 b Residual 240.263 94 2.556 Total 803.790 99 Sumber : Data diolah 2023
Bersumber  pada  tabel  8  semua  variabel  independent  mempengaruh  variabel  dependen  yaitu F hitung (44,095) > F tabel (2,310) dan probabilitas 0,000.
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
Uji Hipotesis (Uji t)
Tabel 9. Uji Hipotesis Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 4.787 1.730 2.767 .007 Kualitas Pelayanan Pajak .040 .069 .046 .588 .558 Tingkat Pendidikan .004 .277 .001 .014 .989 Pengetahuan Perpajakan .390 .092 .425 4.239 .000 Sanksi Pajak .214 .071 .267 3.017 .003 Kesadaran Wajib Pajak .175 .077 .198 2.256 .026 Sumber : Data diolah 2023
Bersumber pada tabel 9 pada uji t diambil dengan rumus ( α/2; n-k-1 ) = (0,05/2 ;100-5-1)= 0,025; 94 maka t tabelnya adalah 1,985 diuraikan meliputi : 1. Variabel X1 memperoleh nilai t hitung =0,588 > t tabel =1,985 dan Sig. 0,558 < 0,05, simpulannya variabel X1 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
2. Variabel X2 memperoleh nilai t hitung =0,014 > t tabel =1,985 dan Sig. 0,989 < 0,05, simpulannya variabel X2 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
3. Variabel X3 memperoleh nilai t hitung =4,239 > t tabel =1,985 dan Sig. 0,000 < 0,05, simpulannya variabel X3 berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
4. Variabel X4 memperoleh nilai t hitung =3,017 > t tabel =1,985 dan Sig. 0,003 < 0,05, simpulannya variabel X4 berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
5. Variabel X5 memperoleh nilai t hitung =2,256 > t tabel =1,985 dan Sig. 0,026 < 0,05, simpulannya variabel X5 berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
Uji Koefisien Determinasi
Tabel 10. Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .837 a .701 .685 1.599 Sumber : Data diolah 2023
Bersumber tabel 10 besarnya adjusted r square sebesar 0,685. Mengartikan variasi dari variabel independent pada variabel kepatuhan WPOP sebesar 68,5%. Sedangkan tersisa 28,7% memperjelas pada komponen yang tidak diteliti.

## PEMBAHASAN

## Pengetahuan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Bersumber  pada  tabel  9,  memperlihatkan  bahwa  kualitas  pelayanan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  WPOP.  Sesuai  temuan  (Octavia,  2021)  membuktikan  kepatuhan  WP  tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Berbeda peneliti (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022), (Susuawu,  Ofori-Boateng  dan  Amoh,  2020),  (Wahyuni,  2021)  dan  (Setiawan,  Budiono  dan Ningsih, 2021) menunjukkan hasil kepatuhan WP dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh perbedaan jawaban responden.
Diharapkan  bahwa  peningkatan  kualitas  pelayanan  pajak  akan  memberikan  pengaruh  positif pada kepatuhan WP. Jadi ketika kepuasan WP meningkat, maka kepatuhan WP juga meningkat. Akan tetapi, pelayanan yang menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi dan akuntabilitas tidak
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
mampu  menumbuhkan  kepatuhan.  Apabila  wajib  pajak  mendapatkan  pelayanan  pajak  kurang optimal, sehingga memberati WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Petuga pajak hanya memberikan  pengarahan  melalui  media  massa,  radio  dan  televisi,  padahal  wajib  pajak  juga membutuhkan  pengarahan langsung,  namun  hanya  diberikan  pada  saat  wajib  pajak mengajukan pertanyaan langsung kepada petugas pajak pada saat melapor. Akibatnya dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan tidak optimal.

## Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Bersumber pada tabel 9, memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Hal yang sama ditemukan (Fahiroh, 2022) dan (Ananda, Putra dan Dicriyani, 2022)  tingkat  pendidikan  tidak  mempengaruhi  pada  kepatuhan  WP.  Namun  berbeda  dengan (Anggraini  dan  Pravitasari,  2022)  telah  terbukti  kepatuhan  WPOP  dipengaruhi  pada  WP  yang memiliki  tingkat  pendidikan  tinggi.  WP  yang  berpendidikan  tinggi,  maka  lebih  mudah  dalam menyerap informasi, paham peraturan perpajakan yang berlaku.
WP yang diwajibkan secara hukum untuk melakukan pembayaran kewajibannya secara teratur, mereka akan mempercayai bahwa kepatuhan itu tidak sulit. Namun demikian, peningkatan tingkat pendidikan  tidak  dapat  menjamin  peningkatan  pada  kepatuhan  WPOP.  Karena  WP  dengan pendidikan tinggi akan memiliki waktu untuk menyerap dan memahami peraturan pajak, terdapat kemungkinan lebih besar WP yang tingkat pendidikan lebih tinggi terlibat dalam penggelapan pajak dalam pelaporannya.

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Bersumber pada tabel 9, memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Hal yang sama ditemukan (Muturi dan Abdul, 2022), (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022), (Maria dan Nurlaela, 2021),(Alkhatib, Hamad dan Hermas, 2020), (Tanjung dan Pratama, 2020) dan (Fahiroh, 2022) menunjukkan kepatuhan  WP dipengaruhi oleh  pengetahuan perpajakan.
Berbeda  (Octavia,  2021),  (Wahyuni,  2021)  dan  (Bayu  Sata,  Samrotun  dan  Siddi,  2022)  yang menunjukkan kepatuhan WP tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. WP yang memiliki pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi langsung pada  kepatuhan WP. Jika  WP mendapat informasi yang lebih tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi, keuntungan serta kemudahan saat membayar kewajiban pajaknya, hingga WP akan lebih mampu menyelesaikan kewajibannya.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Bersumber pada tabel 9, memperlihatkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Sama hal ditemukan (Octavia, 2021), (Setiawan, Budiono dan Ningsih, 2021), (Anggraini dan  Pravitasari,  2022)  dan  (Wahyuni,  2021)  menunjukkan  kepatuhan  WPOP  dipengaruh  pada sanksi perpajakan. Namun berbeda dengan  (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022) dan (Bayu Sata,  Samrotun  dan  Siddi,  2022)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  WPOP  tidak  dipengaruhi  oleh sanksi pajak. Padahal WP akan merasa berat karena ada sanksi pajak untuk membayar pajaknya. Sesuai  teori  atribusi  penyebab  eksternalnya  ialah  sanksi  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  WP  akan dikenakan denda jika tidak membayar tagihan pajaknya, maka mampu mempengaruhi kepatuhan WP.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Bersumber  pada  tabel  9, memperlihatkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Sejalan dengan peneliti (Maria dan Nurlaela, 2021) dan (Setiawan, Budiono dan Ningsih, 2021). Namun berbeda dengan (Wibowo, Nurlaela dan Chomsatu, 2022), (Fahiroh, 2022) dan  (Bayu  Sata,  Samrotun  dan  Siddi,  2022)  menyatakan  kesadaran  wajib  pajak  tidak mempengaruhi kepatuhan WP.
Apalagi  luas  informasi  WP,  semakin  bagus  kepatuhannya.  Setelah  wajib  pajak  mengetahui dengan baik tentang peraturan yang ada serta sanksi perpajakan, WP akan memenuhi kewajibannya dengan baik karena WP memahami apa yang perlu dilakukan untuk kepatuhan WP.
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510

## KESIMPULAN
Diambil kesimpulan variabel kualitas pelayanan pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Karanganyar; Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Karanganyar. Pada penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  berfokus  pada  WPOP  di  KPP  Pratama  Karanganyar,  lalu hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk diterapkan pada KPP yang lain. Sehingga, hasil uji koefisien determinasi kepatuhan WPOP dapat dijelaskan 68,5% oleh ke lima variabel independen dan sisanya 31,5% dijelaskan oleh komponen yang tidak diteliti.
Peneliti selanjutnya yang ingin menggeneralisasi hasil mereka harus menganalisis banyak KPP Pratama yang terletak di Jawa Tengah. Rekomendasi ini berdasarkan pada temuan penelitian ini serta  keterbatasannya.  Diharapkan  peneliti  selanjutnya  dapat  memasukkan  lebih  banyak  factor kajian seperti sosialisasi pajak, tarif pajak, dan lain-lain.

## REFERENSI
Alkhatib,  A.  A.,  Hamad,  M.  Z.  dan  Hermas,  M.  D.  (2020)  “The  Impact  of  Tax  Ethics  and Knowledge on Tax Compliance among Palestinian Taxpayers,” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 10(6). doi: 10.6007/ijarbss/v10-i6/7305.
Ananda, D., Putra, C. dan Dicriyani, M. (2022) “Pengaruh motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama denpasar timur,” 4(1), hal. 287–299.
Anggraini, Y. N. dan Pravitasari, D. (2022) “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) , 6(1), hal. 212–227.
Bayu Sata, M., Samrotun, Y. C. dan Siddi, P. (2022) “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 9(01), hal. 28– 40. doi: 10.35838/jrap.2022.009.01.03.
Depdiknas (2003) Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional .
Fahiroh, J. luluk (2022) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara),” E-Jra , 11(09), hal. 84– 92.
Febri, E. (2020) Nilai-Nilai Kementerian Keuangan . Tersedia
pada: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13364/Nilai-Nilai-Kementerian-Keuangan.html.
Hassan, N. S. A. et al. (2022) “Enhancing Tax Compliance in Malaysia: Does Tax Learning and Education  Matter?,” …  Education  Journal , 15(1), hal. 18–29. Tersedia pada: http://ojs.upsi.edu.my/index.php/IBEJ/article/view/6280.
Kakunsi, E., Pangemanan, S. dan Pontoh, W. (2017) “Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna,” Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12(2), hal. 391–400. doi: 10.32400/gc.12.2.17771.2017.
KBBI (2023) Kamus Besar Bahasa Indonesia . Tersedia pada: http://kbbi.web.id/pusat (Diakses: 7 Januari 2023).
Kristanto, A. B. dan Viliona (2021) “Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kultur Nasional Memiliki Peran?,” Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah , 4(x).
Mardiasmo (2011) Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Andi.
Owner: v Riset v & v Jurnal v Akuntansi e –ISSN v : v 2548-9224 | p–ISSN v : 2548-7507
Volume 7 Nomor 3, Juli 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510
Mardiasmo (2018) Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Yogyakarta: Andi.
Maria, M. P. dan Nurlaela, S. (2021) “Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal IAKP , 2(2), hal. 170–182.
Muturi, J. K. dan Abdul, F. (2022) “Social Economic Attributes and Tax Compliance by Individual Taxpayers  in  Kenya,” International  Journal  of  Current  Aspects  in  Finance,  Banking  and Accounting , 4(1), hal. 123–136. doi: 10.35942/ijcfa.v4i1.232.
Octavia,  T.  (2021)  “Pengaruh  Ekonomi,  Kualitas  Pelayanan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan, dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Era Pandemi Covid-19,” 1(1).
Okpeyo, E. T., Musah, A. dan Gakpetor, E. D. (2019) “Determinants of Tax Compliance in Ghana: The  Case  of  Small  and  Medium  Tax  Payers  in  Greater  Accra  Region,” Journal  of  Applied Accounting and Taxation Article History , 4(1), hal. 1–14. Tersedia pada: https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAAT/article/view/935.
Rahayu, S. K. (2017) Perpajakan Indonesia konsep & aspek formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rusydi, M. (2017) Customer Excellence . Diedit oleh Nur Aedi. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Saragih, S. F. (2013) “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.”
Setiawan, F. C., Budiono, K. dan Ningsih, W. F. (2021) “The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Officer Service and Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Taxpayer Service Offices Pratama Jember,” 3(2), hal. 70–84.
Susuawu,  D.,  Ofori-Boateng,  K.  dan  Amoh,  J.  K.  (2020)  “Does  Service  Quality  Influence  Tax Compliance  Behaviour  of  Smes?  A  New  Perspective  From  Ghana,” International  Journal  of Economics and Financial Issues , 10(November), hal. 50–56. doi: 10.32479/ijefi.10554.
Tanjung,  R.  dan  Pratama,  N.  P.  (2020)  “Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara,” Jurnal Akuntansi , 53(9), hal. 1689–1699.
Wahyuni,  A.  A.  (2021)  “Pengaruh  Pengetahuan,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara,” 2, hal. 162–165. doi: 10.46821/ekobis.v2i2.243.
Wibowo,  A.  S.,  Nurlaela,  S.  dan  Chomsatu,  Y.  (2022)  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi,” Owner , 6(2), hal. 1304–1317. doi: 10.33395/owner.v6i2.681.