INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3166-3181 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services (GATS)
Valentina Ekaristi Samosir 1 ✉
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Email: ekaristi.valentina@yahoo.com 1 ✉
Abstrak
Prinsip  Perlakuan  yang  sama  diatur  pada  Article  II  GATS  yang  menetapkan  bahwa  setiap  negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakukan yang tidak berbeda (no less favourable) kepada masing – masing negara. Prinsip Perlakuan yang sama tersebut kemudian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal namun Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  membuat pengecualian  terhadap  prinsip  perlakuan  yang  sama  yaitu  menciptakan  suatu  hak  istimewa  bagi negara tertentu yang akan mengganggu hubungan dagang masing – masing negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan penanaman modal bagi investor asing di Indonesia menurut ketentuan hukum nasional yang berlaku dan tentang bagaimana prinsip perlakuan sama yang disepakati dalam General Agreement On Trade In Services (GATS).  Hasil penelitian atas rumusan masalah pertama ini menunjukan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) bertentangan yang mana hal ini dapat menimbulkan kerancuan dari berbagai pihak investor asing yang mendasarkan tindakannya pada peraturan yang berlaku tersebut, dan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi para investor asing. Lalu hasil penelitian atas rumusan masalah yang kedua juga telah menunjukan bahwa Pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment atau perlakuan yang sama bagi penanam  modal  asing  dengan  menerapkan  prinsip  tersebut  di  dalam  Undang-undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Kata kunci: Penanaman Modal Asing; Hak Istimewa; GATS

## Abstract
The principles of health care are regulated by Article II of the GATS, which states that member countries must quickly and unconditionally comply with the actions of those who are not good enough for each country. The principle of equality of treatment in Banjur is regulated in Article 6 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 regarding capital investment. Article 6 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 regarding Capital Investment in Ngawe, with the exception of the principle of treatment of sing. padha. that is, denying special rights to the country will disrupt trade relations between the countries. The issue of this committee is part of the application  of  capital  investment  for  foreign  investors  in  Indonesia  according  to  national  legal institutions  and  agreed  principles  of  care  in  the  General  Agreement  on  Trade  In  Services  (GATS). Asiling  panaliten  wants  to  formulate  the problem  of  kapisan  nedahaken  bilih  pranatcara  Article  6 paragraph (2) menika jumbuh kaliyan provisions of Article 6 paragraph (1) and Article 4 paragraph (2). Conflicting articles can cause confusion among various foreign investors who adhere to regulations. little one, and don't guarantee legal certainty to foreign investors. Salajengi also asiling panaliten wants to comply with the formulation of the problem of ingkang kaping kalih menika ugi nedahaken bilih The Indonesian government also does not follow the principles of Non-Discrimination and National Treatment and equality for foreign investors and also applies the principles of Law Number 25 of 2007 regarding Investment.
Keywords: Foreign Investment; Special Rights; GATS

## PENDAHULUAN
Penanaman  modal  baik  oleh  investor  asing  maupun  investor  dalam  negeri  telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjang sukses dan berlangsungnya pembangunan  di  Indonesia  khususnya  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  umum  dan peningkatan taraf hidup rakyat. Berdasarkan sumber pembiayaannya, investasi merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua  macam,  yaitu:  investasi  yang  bersumber  dari  investor  asing  dan  investasi  yang bersumber  dari  investor  dalam  negeri  (Sitorus,  2013).  Secara  umum  investasi  atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi  (natural  person)  maupun  badan  hukum  (juridical  person)  dalam  upaya  untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. (Dyah dan Suratman, 2015). Sementara itu, pengertian penanaman modal berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,  baik  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal  asing  untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal juga ditegaskan bahwa undang - undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman  modal  langsung  di  semua  sektor.  Investasi  secara  langsung  selalu  dikaitkan dengan  adanya  keterlibatan  secara  langsung  pemilik  modal  untuk  melakukan  kegiatan usaha atau terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan modal serta bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Secara langsung melakukan kegiatan usaha mengandung  pengertian  bahwa  investor  mendirikan  perusahaan  atau  badan  usaha  di Indonesia.  Hal  ini  sejalan  dengan  pengertian  penanaman  modal  sebagaimana  diatur  di dalam Pasal 1 Angka 1 UU 25/2007 bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
Terdapat 4 (empat) unsur-unsur dalam penanaman modal yaitu: Adanya kegiatan menanam modal, Adanya investor atau penanam modal sebagai subjek penanam modal, Adanya kegiatan usaha yang dilakukan dan Adanya wilayah tertentu melakukan penanaman modal  yaitu  pada  wilayah  Indonesia  (kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang  -  undang). Mengenai pengaturan penanaman modal asing sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, namun sekarang sudah dicabut dan digantikan dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1967 tidak merumuskan pengertian penanaman modal asing dan hanya menentukan bentuk penanaman modal asing yang dianut (Harjono, 2012
Menurut  The  World  Bank,  terdapat  2  (dua)  syarat  untuk  menentukan  unsur penanaman modal “asing” sehingga dapat dikategorikan menjadi Penanaman Modal Asing atau  Investasi  Asing  yaitu:  kewarganegaraan  (nationality)  dan  tempat  kedudukan  usaha (residence).  Hulman  Panjaitan  dalam  Dhaniswara  K.Raharjo  (2012)    tentang  pengertian penanaman modal asing atau investasi asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di  dalamnya  terdapat  unsur  asing  (foreign  element).  Menurut  Penulis,  ada  beberapa kelebihan  dari  pengaturan  mengenai  penanaman  modal  asing  dalam  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  dibandingkan  undang  -  undang sebelumnya yang mengatur tentang PMA yaitu diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan  andil  dalam  alih  teknologi,  alih  keterampilan  manajemen,  dan  membuka lapangan kerja baru. Dewasa ini sangatlah penting pembukaan lapangan kerja untuk negara berkembang,
Melihat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Namun mengenai penerapan perlakuan yang sama terhadap para investor masih belum jelas  kepastian  hukumnya.  Dari  kelebihan-kelebihan  tersebut  menurut  Penulis  perlu
mengkaji prinsip perlakuan yang sama yang dianut di Indonesia yang merupakan salah satu kelebihan  penanaman  modal  di  Indonesia.  Karena  telah  diatur  sebagaimana  Pasal  6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Perlakuan yang sama dan  tidak  membedakan  asal  negara  adalah  asas  perlakuan  pelayanan  nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
Menurut  kesepakatan  perdagangan  internasional  terkait  penanaman  modal  sejak Putaran Uruguay 1986 – 1994. Peraturan Nasional Negara anggota di bidang penanaman modal  tidak  dibenarkan  bertentangan  dengan  kesepakatan – kesepakatan  perdagangan internasional  yang  terkait  dengan  penanaman  modal.  Pada  Article  II  GATS  menetapkan bahwa setiap negara anggota harus dengan segera dan tapa syarat memberikan perlakukan yang tidak berbeda (no less favourable) kepada jasa – jasa negara lain dibandingkan dengan perlakukan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya. GATS memiliki prinsip – prinsip  yang  berhubungan  dengan  perlakukan  sama,  antara  lain,  Non-Discrimination Principle (selanjutnya disebut NDP) adalah merupakan salah satu prinsip dasar dari sistem WTO  dalam  bidang  penanaman  modal  dan  National  Treatment  Principle  (selanjutnya disebut  NTP)  sebenarnya  memiliki  beberapa  hubungan  yang  sama,  hal  ini  dapat  dilihat karena  NDP  dan  NTP  merupakan  bagian  dari  Fair  and  Equitable  Treatment  Standard (selanjutnya disebut FET). Hal ini dapat dilihat dari pendapat Muhammad Iqbal Hasan yang menyatakan  bahwa Penerapan Hukum FET dari seluruh  perjanjian investasi  internasional yang  dimiliki  Indonesia,  FET  komitmen  dengan  formulasi  yang  berbeda-beda,  sehingga implikasi  dan  konsekuensi  hukumnya  juga  akan  berbeda.  Selanjutnya  seluruh  perjanjian tersebut  juga  memiliki  provisi  most  favoured  nation  (selanjutnya  disebut  MFN),  dimana negara  tidak  boleh  memberikan  perlakuan  kepada  investor  asing  di  wilayahnya  dengan perlakuan yang kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan kepada investor negara lain (non party) (Hasan, 2019).
Dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Penanaman  Modal  ditegaskan  bahwa pemerintah memberi perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari  negara  manapun  yang  melakukan  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Perlakuan  sama  tersebut  di  sisi  lain seperti dikesampingkan oleh undan - undang penanaman modal di Indonesia karena ada kesempatan  perlakuan  yang  berbeda  bagi  penanam  modal  dari  suatu  negara  yang memperoleh hak istimewa
Selanjutnya substansi Prinsip Perlakuan Yang Sama dapat dilihat dalam Pasal 7 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang pada intinya berbunyi bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan peralihan  hak  kepemilikan  penanam  modal,  kecuali  dengan  undang  -  undang.  Namun apabila terjadi tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) diatas, maka Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya  sesuai  ketentuan  harga  pasar.  Substansi  ini  juga  dikenal  dengan  istilah expropriation/ nationalization.
Kemudian  apabila  dilihat  substansi  mengenai  national  treatment  menurut  penulis terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi bahwa dalam  menetapkan  kebijakan  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Selain itu juga mengenai Fair and Equitable  Treatment  (FET)  merupakan  baseline  perlindungan  investasi  dianggap  sebagai perlakuan yang paling penting di dalam perjanjian dan salah satu bagian dari FET adalah non diskriminasi (NDP), yang juga merupakan elemen NTP dan Most Favoured Principle (MFN).  Prinsip  MFN  adalah  salah  satu  elemen  yang  fundamental  dalam  sistem  WTO. Berdasarkan  MFN,  Negara  penerima  modal  (host  country)  harus  memberikan  perlakuan kepada penanam modal  dari  sebuah  negara asung, sama  seperti  perlakukan yang telah mereka berikan kepada penanam modal negara asing lainnya (Zainuddin, 2013). Maka dari itu  sifat  FET  yang  terkesan  “satu  pasal  untuk  semua”  semakin  kental  dengan  kenyataan bahwa banyak Bilateral Investment Treaty (selanjutnya disebut BIT) yang mengatur FET pada article Promotion and Protection. Namun demikian FET adalah absolute standard dan NTP dan NDP adalah relative standard.25 Adapun secara lebih jelas pengaturan mengenai NDP dan  NTP  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  nasional  Indonesia  akan dijelaskan dalam artikel ini.
Dasar pemikiran dalam perjanjian internasional dimana perlunya diterapkan prinsip non-diskriminasi  adalah  karena  negara  penerima  modal  (host  countries)  menggunakan alasan - alasan hukum yang sah dalam memberikan perlakuan berbeda kepada penanam modal  asing.  Peneilitian  ini  dilakukan  guna  menganalisis  Prinsip  Perlakukan  Sama  Yang Disepakati dalam General Agreement on Trade In Services (GATS) Dalam Prinsip Penanaman Modal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (disebut juga penelitian hukum doktrinal),  artinya  suatu  penelitian  yang  bertumpu  pada  peraturan  perundangan  yang ditunjang  dengan  studi  kepustakaan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan  putusan  pengadilan  serta  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Penulis  menggunakan  Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dan Kitab Undang-  Undang  Hukum  Perdata,  dan  Pendekatan  yang  digunakan  penyusun  adalah pendekatan peraturan perundang - undangan (Statute Approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PENERAPAN PENANAMAN MODAL BAGI INVESTOR ASING DI INDONESIA MENURUT KETENTUAN HUKUM NASIONAL YANG BERLAKU
Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah tindakan penanaman modal untuk melakukan usaha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal internasional, baik yang menggunakan dana asing maupun tidak. Baik perusahaan bermodal penuh  maupun  perusahaan  patungan  yang  melibatkan  investor  dalam  negeri.  Hal  ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh perseorangan asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang menanam modal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha, baik dengan modal asing penuh maupun dengan modal asing. Di Indonesia, modal asing joint venture mengacu pada kemitraan antara investor internasional dan investor Indonesia, dimana kepemilikan saham oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan investor Indonesia harus menyediakan modal minimal 5%.
Bentuk hukum badan hukum penanaman modal asing telah diatur secara tegas dalam Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. Penanaman modal asing harus dilakukan melalui pendirian Perseroan Terbatas (PT PMA). Menurut  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal, penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas yang menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh  hukum.  Adapun  Dasar  Hukum  dari  Penananam  Modal  Asing  di  Indonesia  adalah Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), Peraturan Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2015 Tentang  Pedoman  Dan  Tata  Cara  Izin  Prinsip  (IP)  Penanaman  Modal.  Peraturan  kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tatacara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
Bab 7 Menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, semua  kategori  atau  jenis  usaha  berhak  untuk  melakukan  kegiatan  penanaman  modal, kecuali yang secara tegas dilarang atau memenuhi kriteria tertentu. Menurut Pasal 12 ayat (2) peraturan perundang-undangan no. 25 Tahun 2007, bidang usaha yang dilarang untuk ditanami adalah Industri senjata, amunisi, bahan peledak, dan peralatan militer; dan Bidang usaha  yang  secara  khusus  dinyatakan  tertutup  oleh  peraturan  perundang-  undangan. Ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  jumlah  bidang  usaha  yang  tertutup  semakin berkurang dan sebagian besar terbatas pada bidang usaha yang berkaitan dengan industri keamanan  dan  pertahanan.  Namun,  sektor  saluran  telekomunikasi  tidak  termasuk  di dalamnya. Sedangkan bidang-bidang usaha yang tertutup atau terbuka yang mempunyai persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, disusun dalam suatu daftar berdasarkan standar klasifikasi bidang-bidang usaha di Indonesia. Standar tersebut antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Standar Klasifikasi Industri Internasional (ISIC).
Penerapan empat prinsip utama, yaitu peraturan yang melarang penggunaan batasan kuantitatif, penurunan tingkat tarif dan hambatan perdagangan lainnya, norma perlakuan nasional  (TN),  dan  prinsip  negara  yang  paling  disukai  (NFN).  Perjanjian  Umum  tentang Perdagangan  Jasa  (GATS)  tahun  1994,  dan  selanjutnya  Perjanjian  Perdagangan  Global tentang  Perdagangan  yang  ditetapkan  oleh  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  pada tahun  1995,  menetapkan  bahwa  organisasi  atau  entitas  internasional  yang  mendorong liberalisasi  dan  perdagangan  bebas,  sesuai  dengan  tujuan  mereka.  Tujuannya,  akan memberikan  keuntungan  bagi  semua  negara  anggota,  termasuk  Negara  Berkembang Kepulauan Kecil (SIDS). Dua dari empat pilar yang dijelaskan sebelumnya mencakup prinsip perlakuan Most-Favored-Nation (MFN) dan perlakuan adil (fair treatment/NT), yang biasa disebut dengan prinsip non-diskriminasi.
Prinsip  non-diskriminasi  bertujuan  untuk  mencegah  perlakuan  tidak  adil  di  pasar domestik,  mendorong  keseragaman  dalam  perdaganganinternasional,  meningkatkan
efektivitas  perdagangan  internasional,  menstabilkan  sistem  pasar  bebas,  dan  mungkin menurunkan biaya dalam kerangka pasar bebas. Selain itu, hal ini memungkinkan negara- negara  kecil  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  negara-negara  maju  secara  ekonomi, yang sering kali memberikan bantuan besar dalam kolaborasi mereka.
Prinsip Perlakukan Sama Yang Disepakati dalam General Agreement on Trade In Services (GATS) Dalam Prinsip Penanaman Modal di Indonesia
Perjanjian  Umum  tentang  Perdagangan  Barang  dan  Jasa  (GATS)  adalah  organisasi internasional yang mengatur dan menetapkan aturan perdagangan barang dan jasa global. Badan  ini  beroperasi  melalui  metode  multilateral  dan  bertanggung  jawab  untuk menetapkan kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur sektor ini. Tujuan utama dari  Perjanjian  Umum  tentang  Perdagangan  Jasa  (GATS)  adalah  untuk  menyediakan kerangka kerja yang kuat dan dapat diandalkan untuk mengatur perdagangan internasional, menjamin  penerapan  standar  yang  adil  dan  tidak  memihak  bagi  semua  negara  yang terlibat.9  Tujuannya  adalah  untuk  merangsang  ekspansi  ekonomi  dengan  memberikan jaminan yang dapat ditegakkan atas janji-janji pemerintah dan memfasilitasi perdagangan dan kemajuan melalui proses liberalisasi langkah demi langkah. Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) secara umum berlaku untuk semua sektor jasa, kecuali untuk dua kasus tertentu. Menurut Pasal 1 ayat (3) General Agreement on Trade in Services (GATS), tidak termasuk jasa yang dilakukan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Layanan ini disediakan  atas  dasar  non-komersial  dan  tanpa  bersaing  dengan  pemasok  lain.  Contoh ilustrasinya mencakup rencana jaminan sosial dan layanan publik lainnya, seperti kesehatan atau pendidikan, yang ditawarkan tanpa persyaratan berbasis pasar.
Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) menetapkan dalam Pasal II bahwa negara-negara anggota berkewajiban untuk segera dan tanpa syarat memberikan layanan atau  pemasok  layanan  dari  semua  negara  anggota  lainnya  dengan  perlakuan  yang  adil, sesuai  dengan  prinsip  Most-Favored-  Nation  (MFN).  Setara  dengan  perlakuan  yang diberikan kepada jasa dan penyedia jasa sejenis dari negara lain, tanpa adanya kerugian. Hal ini berkaitan dengan batasan mendasar dalam pembentukan perjanjian preferensial antar perusahaan  anggota  di  setiap  sektor,  serta  tindakan  timbal  balik  yang  membatasi keuntungan mengakses mitra dagang yang memberikan perlakuan serupa. Pengecualian dapat ditetapkan dengan menggunakan pengecualian Pasal II. Sebelum penandatanganan Perjanjian,  pengecualian  tersebut  dapat  diminta  oleh  individu.  Ketentuan  pengecualian tambahan dibatasi pada anggota yang baru diterima atau, bagi anggota yang sudah ada, dengan pengecualian sesuai dengan ayat 3 Pasal IX Perjanjian WTO. Evaluasi komprehensif
terhadap setiap pengecualian diperlukan, dengan jangka waktu maksimum yang disarankan adalah sepuluh tahun. Selain itu, berdasarkan pemenuhan persyaratan tertentu, Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) memberikan entitas anggota kemampuan untuk berpartisipasi dalam perjanjian integrasi ekonomi dan membangun pengakuan timbal balik terhadap standar peraturan, sertifikat, dan metrik serupa.
Selain  diharuskan  untuk  mengungkapkan  semua  tindakan  yang  biasanya  relevan, anggota  GATS  diharapkan  untuk  membentuk  titik  kontak  nasional  yang  bertugas menanggapi  permintaan  informasi  dari  anggota  lainnya.  Kewajiban  tambahan  yang biasanya berlaku mencakup penerapan tindakan disipliner yang dirancang untuk mengawasi operasi  monopoli  dan  pemasok  eksklusif,  selain  pembentukan  mekanisme  peninjauan administratif dan banding.
Sesuai  dengan  prinsip  perlakuan  nasional,  setiap  individu  wajib  untuk  tidak berpartisipasi dalam kegiatan diskriminatif yang memberikan perlakuan istimewa terhadap layanan rumah tangga atau penyedia layanan. Tanggung jawab utamanya adalah menjaga kerahasiaan mengenai perubahan hukum atau faktual apa pun terhadap kondisi persaingan yang  memberikan  keunggulan  kompetitif  pada  sektor  jasa  di  masing-masing  negara anggota.  Perluasan  perlakuan  nasional  pada  sektor  tertentu  dapat  dilakukan  dengan memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Berdasarkan kebijakannya sendiri, individu dapat mengubah cakupan sektoral dan isi substantif komitmen mereka. Oleh karena itu, komitmen-  komitmen  ini  sering  kali  mencerminkan  tujuan  kebijakan  dan  keterbatasan negara  secara  keseluruhan,  yang  mencakup  banyak  sektor.  Negara-negara  lain  telah mengadopsi peraturan  perlakuan nasional dan  akses  pasar untuk  lebih  dari 120 dari 160 layanan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, sementara beberapa negara anggota telah membatasi penjadwalan layanan mereka menjadi sejumlah kecil. Kewajiban tambahan timbul karena adanya komitmen tertentu mengenai berbagai hal, termasuk kewajiban untuk mengkomunikasikan  langkah-langkah  baru  yang  diterapkan  yang  berdampak  signifikan terhadap  perdagangan  dan  larangan  terhadap  pembatasan  pembayaran  dan  transfer internasional.
Beberapa prinsip dalam GATS adalah Most Favored Nation yang juga dikenal sebagai prinsip  non-diskriminasi.  Konsep Most  Favored  Nation  (MFN)  merupakan  prinsip  dasar dalam  Perjanjian  Umum Perdagangan  Jasa (GATS).  Persyaratan  tersebut  di  atas  bersifat langsung dan otomatis, tanpa syarat apa pun. Ketentuan mengenai prinsip Most Favored Nation dalam ketentuan General Agreement on Trade in Services (GATS) diatur dalam Pasal II ayat  1. Dimana setiap Anggota diwajibkan untuk segera dan tanpa syarat memberikan sikap  terhadap  penyedia  layanan  dan  fasilitas  Anggota  lain  yang  setidaknya  sama
menguntungkannya dengan kepedulian yang diberikan kepada penyedia layanan serupa di negara lain. Gagasan Most Favored Nation (MFN) berkaitan dengan manfaat yang diberikan kepada suatu negara tertentu, yang mewajibkan pemberian perlakuan yang sama kepada semua  negara  lainnya.  Perjanjian  Umum  tentang  Perdagangan  Jasa  (GATS)  mewajibkan negara-negara anggota untuk memastikan peluang yang adil bagi barang-barang jasa dan penyedia jasa, sejalan dengan prinsip Most Favored Nation. Konsep Most Favored Nation mencakup jaminan perlakuan yang adil bagi semua mitra dagang di antara negara-negara anggota.  Menurut  Perjanjian  Umum  tentang  Perdagangan  Jasa  (GATS),  jika  suatu pemerintah mengizinkan perusahaan asing untuk terlibat dalam industri tertentu, negara tersebut diharuskan menawarkan peluang yang sama kepada pengusaha berbasis jasa dari negara anggota lainnya.
Gagasan ini mengharuskan pemerintah menahan diri untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam memberikan layanan dan memperlakukan penyedia layanan dari negara lain. Pembedaan apa pun antara jasa dan penyedia jasa dari negara asing yang berbeda merupakan  pelanggaran  terhadap  Perjanjian  Umum  tentang  Perdagangan  Jasa  (GATS). General Agreement on Trade in Services (GATS) menerapkan prinsip Most Favored Nation yang berarti setiap tindakan diskriminatif yang dilakukan suatu negara anggota terhadap pemasok jasa luar negeri dianggap melanggar GATS, kecuali ada pengecualian sementara terhadap hal tersebut. aturan. Prinsip Bangsa Yang Paling Difavoritkan.
Sebelum  penerapan  Perjanjian  Umum  tentang  Perdagangan  Jasa  (GATS),  negara- negara yang menginginkan perlakuan istimewa terhadap negara tertentu dapat secara resmi mendokumentasikan  pengecualian  yang  diberikan  sesuai  dengan  prinsip  Most  Favored Nation.  Sebagai  elemen  penting  dalam  Perjanjian  Umum  Perdagangan  Jasa  (GATS), pelaksanaan  perjanjian  GATS  diatur  oleh  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  berkaitan dengan pengecualian-pengecualian ini. Selain itu, setelah perjanjian ini mulai berlaku, setiap pengecualian lebih lanjut yang diakui akan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam ayat 3 Pasal IX Kesepakatan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
Pengecualian terhadap penerapan prinsip Most Favored Nation terdapat pada Pasal II ayat  3  General  Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS)  dan  Pasal  XIII  ayat  1  GATS. Berdasarkan  Pasal  II  ayat  3  General  Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS),  prinsip perlakuan Most Favored Nation dapat dikecualikan dalam konteks perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara tetangga, sebagaimana ditentukan oleh kedekatan regionalnya. Fasilitas-fasilitas ini dapat ditawarkan untuk memfasilitasi pertukaran jasa yang diproduksi dan  dikonsumsi  dalam  batas-batas  lokal.  Sebaliknya,  Layanan  Artikel  yang  ditawarkan bersama  dengan  lembaga  pemerintah  merupakan  layanan  non-komersial  yang  tidak
disediakan secara kompetitif dengan satu atau lebih penyedia layanan.
Selanjutnya adalah prinsip National Treatment. Gagasan perlakuan nasional (national treatment)  juga  dianut  oleh  GATS  dalam  mengatur  regulasi  perdagangan  jasa.  Asas perlakuan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal XVII ayat (1) peraturan terkait “In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that  it  accords  to  its  own  like  service  and  service  suppliers .”  Prinsip  Perlakuan Nasional mengamanatkan bahwa setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap  layanan  dan  penyedia  layanan  dari  negara  anggota  lainnya,  seperti  halnya terhadap layanan atau penyedia layanan dari negaranya sendiri. Penerapan prinsip National Treatment  dalam  General  Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS)  berbeda  dengan penerapannya  dalam  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  (GATT).  Berbeda  dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang pada umumnya menganut prinsip National  Treatment,  General  Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS)  mempunyai implementasi prinsip ini yang lebih terbatas dan tidak universal. Penerapan prinsip Perlakuan Nasional dalam Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (GATS) dibatasi pada negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang telah membuat komitmen khusus pada sektor jasa pilihan mereka. Kewajiban di atas seringkali dibentuk berdasarkan persyaratan, kualifikasi, dan batasan tertentu yang dijelaskan dalam Jadwal Kewajiban (SoC).
Pembatasan penerapan prinsip Perlakuan Nasional biasanya mencakup kriteria seperti persyaratan kewarganegaraan atau tempat tinggal bagi para eksekutif, kewajiban investasi modal  tertentu  dalam  bisnis  lokal,  pembatasan  pembelian  tanah  dari  penyedia  layanan asing, penyediaan subsidi khusus dan manfaat pajak khusus untuk perusahaan dalam negeri. penyedia  layanan,  dan  penerapan  pembatasan  modal  dan  operasional  pada  penyedia layanan asing.
Ada  perbedaan  diantara  penerapan  prinsip Most  Favored  Nation  dan  National Treatment berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, Most Favored Nation (MFN) adalah prinsip yang mewajibkan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota perjanjian  internasional, tanpa membedakan negara  asal  produk atau  layanan  yang  diperdagangkan.  Prinsip  ini  juga  berlaku  dalam  konteks  penanaman modal, yang mewajibkan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor asing, tanpa membedakan negara asal investor. Prinsip ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM).  emberian perlakuan yang sama kepada penanam modal asing berdasarkan prinsip MFN mencakup
berbagai  aspek,  antara  lain Pemberian  izin  penanaman  modal,  Pemberian  fasilitas penanaman modal, Pemberlakuan pajak dan bea cukai.
Pemberian perlindungan hukum, Prinsip MFN diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) pada Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Pemerintah  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  penanam  modal  dalam negeri  dan  penanam  modal  asing,  termasuk  perlakuan  khusus  dan/atau  fasilitas  yang diberikan  kepada  penanam  modal  asing  oleh  negara  lain.” Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) secara tegas menganut prinsip MFN. Hal ini dapat dil ihat juga dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa: “Setiap penanam modal asing berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan penanam modal asing lainnya, tanpa membedakan negara asalnya.” Ketentuan ini berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada investor asing dari satu negara tertentu daripada investor asing dari negara lain. Prinsip MFN sangat penting  dalam  menarik  investasi  asing  ke  Indonesia.  Investor  asing  akan  lebih  berminat untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  jika  mereka  yakin  bahwa  mereka  akan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
Prinsip National Treatment bertujuan untuk mencegah perlakuan diskriminatif di pasar dalam  negeri,  untuk    membangun  koordinasi  perdagangan  internasional,  untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, untuk menstabilkan sistem pasar bebas, dan dalam pengecilan persentase dalam kerangka biaya-biaya (cost) pasar bebas, dan untuk mengurangi biaya lainnya serta membiarkan negara-negara kecil mendapatkan keuntungan dari kehadiran negara negara maju yang acapkali dalam perjanjian kerja sama antar negara memberikan bantuan yang istimewa pula. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) secara tegas menganut prinsip  NT. Hal ini dapat dilihat  dari ketentuan  Pasal  6  UUPM  yang  menyatakan  bahwa: “Pemerintah  memberikan  perlakuan yang  sama  kepada  semua  Penanam  Modal  yang  berasal  dari  Negara  manapun  yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Ketentuan ini berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh memberikan perlakuan yang  lebih  menguntungkan  kepada  investor  dalam  negeri  daripada  investor  asing,  atau sebaliknya. Mengenai prinsip NT dalam peraturan penanaman modal diatur dalam Pasal 7 UUPM, yaitu: Pemerintah tidak mengizinkan nasionalisasi atau pengambilalihan hak milik penanaman  modal  kecuali  menurut  undang-undang.  Dalam  hal  pemerintah  melakukan tindakan atas nama kebangsaan, maka sistem Penanaman Modal terhadap Perlakuan adil diatur dalam Pasal 8 Ayat (5) yang artinya tidak dikurangi ketentuan yang jelas tertulis pada
Ayat  (1): “Otoritas  pemerintahan  negara  untuk  meberlakukan  ketentuan  peraturan Perundang-undangan  yang  mewajibkan  pelaporan  pelaksana an  transfer  dana.”  “Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” “Pelaksanaan  hukum  yang  melindungi  hak  kreditor  dan  pelaksanaan  h ukum  untuk menghindari kerugian Negara.”
Prinsip National Treatment berpotensi untuk meminimalisir pertentangan antar pelaku Penanam  Modal  Asing  (PMA)  yaitu  Pemerintah  Negara  asal,  Pemerintah  Negara  tuan rumah/negara  asal  dan  Penanam  modal  karena  prinsip  ini  akan  memberikan  jaminan keamanan  terutama  bagi  penanam  modal.  Lebih  lanjut,  bagi  Negara  penerima  modal prinsip ini memungkinkan mereka memberlakukan aturan yang sama mengikatnya terhadap Investor asing dan domestik. Apabila Investor asing melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia maka mereka mereka akan dijerat dengan hukum yang berlaku tanpa adanya keistimewaan tertentu.
Prinsip NT adalah untuk mencegah diskriminasi  pada  pasar domestik, menciptakan harmonisasi  perdagangan  internasional,  meningkatkan  efisiensi  dalam  perdagangan internasional, menstabilkan sistem pasar bebas, serta dapat mengurangi biaya-biaya dalam rangka pasar bebas serta memungkinkan negara kecil untuk turut mendapatkan manfaat (benefit) dari keberadaan negara-negara maju.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Penerapan Penanaman Modal  bagi Investor Asing  di Indonesia menurut ketentuan hukum nasional yang  berlaku  dapat  dilihat  melalui  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  yaitu  khususnya  pada  Pasal  5  ayat  (2)  mengenai  bentuk  hukum perusahaan  penanaman  modal  asing  wajib  berbentuk  PT.  Selanjutnya  melalui  ketentuan Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.  Adapun  bidang  usaha  yang  dinyatakan  tertutup  dan  dilarang  yaitu  produk senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang. Indonesia menerapkan prinsip perlakuan yang sama terhadap seluruh penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam  modal  asing  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  nasional,  menjamin kepastian  hukum,  kepastian  berusaha  dan  keamanan  berusaha  bagi  seluruh  penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2)dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Namun ada pengecualian pada Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan adanya perlakuan sama tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian di Indonesia, maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) (conflicting).
Hal  ini  dapat  menimbulkan  kerancuan  dari  berbagai  pihak  investor  asing  yang mendasarkan  tindakannya  pada  peraturan  yang  berlaku  tersebut,  dan  tidak  menjamin adanya kepastian hukum bagi para investor asing. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment atau perlakuan yang sama bagi penanam modal  asing  dengan  menerapkan  prinsip  tersebut  di  dalam  Undang-undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Indonesia menerapkan Prinsip Non-Diskriminatif dan  National  Treatment  dalam  Kasus  Pengadaan  Mobil  Nasional  Indonesia  dengan menjalani  putusan  yang  mewajibkan  Pemerintah  Indonesia  mencabut  semua  Keputusan Presiden  beserta  Peraturan  lainnya  yang  terkait  dengan  persyaratan  kandungan  lokal. Prinsip  Most  Favoured  Nation  (MFN)  yang  dikenal  juga  dengan  prinsip  non  diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar yang termuat dalam perjanjian GATS yang berkaitan dengan perdagangan jasa. Prinsip ini diatur dalam Pasal II ayat (1) GATS tentang perlakuan MFN  atau  non  diskriminasi  (Most  Favoured  Nation  Treatment)  pada  perdagangan  jasa dalam  kerangka  WTO.  Setiap  negara  anggota  harus  dengan  segera  dan  tanpa  syarat memberikan  perlakuan  yang  tidak  berbeda  (no  less  Favourable)  diantara  pemasok  jasa (service providers) dari negara satu dengan negara lainnya. Penerapan prinsip ini berlaku terhadap  sektor-sektor  jasa  yang  meliputi  jasa  perhubungan  udara,  jasa  finansial, perpindahan  manusia  serta  telekomunikasi.  Namun  pada  pelaksanaannya,  prinsip  MFN dapat dikecualikan dengan menerapkan kebijaksanaan menyimpang yang terus menerus dipantau  oleh  pengawasan  CTS  (Council  for  Trade  in  Services).  Penyimpangan  ini,  lebih lanjut  diatur dalam Pasal II ayat (2) GATS  dan banyak dimanfaatkan  oleh  negara-negara berkembang  untuk  melindungi  sektor  jasa  dalam  negeri.  Sebenarnya  Prinsip  MFN memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perdagangan internasional karena aturan- aturan  ini  akan  menjadi  pedoman  bagi  negara-negara  dalam  melakukan  kegiatan perdagangan dibidang jasa. Bagi Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota WTO, mau tidak mau terlibat untuk menjalankan ketentuan- ketentuan GATS. Ini memberikan dampak bagi perindustrian dan perekonomian dalam negeri yang bergerak di sektor jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Anna Rokhmatussa’dyah  dan  Suratman.  (2015).  Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal,  Sinar Grafika, Jakarta, p.3
Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian,  Peranan,  dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 82.
Dhaniswara K. Harjono. (2012). Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Buku Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 140.
Dwi Cesaria Sitorus. (2013). Analisis Yuridis Prinsip Hukum Perlakuan Sama Kepada Investor Domestik  dan  Investor  Asing  Yang  Melakukan  Kegiatan  Penanaman  Modal  di Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Volume 2 Nomor 1, p.2
Eduardus,  Tandelilin,  Analisis  Investasi  dan  Manajemen  Risiko,  Edisi  Pertama,  BPFE, Yogyakarta, 2001
Elli  Ruslina.  (2012).  Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  Dalam  Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi Vol. 9 No.1, Jakarta, p 75
Henry Campbell. (1968). Black’s Law Dictionary, ed. 4, St.Paul, Minn: West Publishing, p. 970 I Dewa Gede Atmadja dan Inyoman Putu Budiartha, Teori teori hukum, Setara Press, Malang,
2018, hal. 205-206.
M.  Sornarajah.  (2004).  The  International  Law  on  Foreign  Investment,  Second  Edition. Cambride: Cambridge University Press, hal. 7.
Mochar Kusumatmadja. (1996). Investasi di Indonesia Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay, Jurnal Hukum No. 5 Vol 3, p.4
Muhammad Iqbal Hasan. (2019). Perjanjian Investasi Internasional, Standar Perlakuan Adil dan Layak (Fair and Equitable Treatment Standard), Rajawali Pers, Jakarta, p.24.
Salim HS dan Budi Sutrisno. (2008). Hukum Investasi di Indonesia, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, p.175

## Jurnal dan Publikasi Lainnya
Mahmul  Siregar,  “UUPM  dan  Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan Internasional  dan Penanaman Modal,”http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091 -hukum-
dagang
Muchammad Zaiddun, “Keterkaitan PrinsipPrinsip Hukum Antara Penanaman Modal Asing dengan Perdagangan
Internasional,”
http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091- hukum-dagang internasional/hk
638, terakhir diakses tanggal 20 Maret 2013.
Tristantyo,  Rajendra  Wisnu,  Analisis  Perilaku  Herding  Berdasarkan  Tipe  Investor  dalam Kepemilikan Saham, Jurnal Manajemen Keuangan, 2014
Erizka Permatasari, Baru! Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia, sebagaimana diakses pada link Baru! Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia (hukumonline.com) tanggal 16 Oktober 2023

## Peraturan Perundang-undangan
Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara 1967 Nomor 33
Republik  Indonesia,  Pasal  1  Angka  (3),  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 7 Ayat (2).
Pasal 6-8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,
Pasal 7 Ayat (2).