1

## PEMERINTAHAN DEMOKRASI PERSFEKTIF MASYARAKAT TOMANURUNG KEDATUAN LUWU
Oleh: Syamzan Syukur Email : zansyukur@yahoo.com

## Abstract:
This  paper  reveals  that  the  public  administration of Tomanurung at Kedatuan Luwu that appeared in the XI-XV century has  been  implementing  democracy model  of government.  Despite the  model  of  that democratic government was not exactly  same  with  democracy right now,  but  it's  interesting  that  people  in  the  government  as supporting traditional communities have been able to devise a  system  of  government  where  the  people  have  a  hand  in determining the model or system of government. Supporting community  has  reached  the  stage  of  thinking  that  people have  the  right communities in  making  decisions  that  can change  their  lives  through  the representation  of  all  groups. Community of Tomanurung at Kedatuan  Luwu  without  the outside  influences  hase  dispensing  system  of  democratic governance.  Democracy  interpreted  to  allow  citizens  to participate,  either  directly  or  through  representatives  in formulating  and  developing  the  system  of  government. So, democracy of kedatuan  Luwu  take  the  last  model  of democracy that democracy is understood to allow citizens to participate through representatives.
Keywords: Governance, Democracy, perspective, Tomanurung,
Kedatuan Luwu

## A. Pendahuluan
Menurut Andi Ima Kusuma, 1 bahwa Kedatuan Luwu sebagai salah satu kerajaan  yang  tua  di  Nusantara,  tetapi  disayangkan  karena  kerajaan  atau kedatauan ini belum diberi ruang dalam buku-buku sejarah Nasional Indonesia. Padahal,  bangsa  Eropa,  seperti  Belanda  dan  Perancis  telah  membicarakan  dan
1 Andi  Ima  Kusuma,  “Sistem  Perkawinan  Adat  Luwu  yang  Relevan  dalam Transformasi Kebudayaan Nasional” dalam Iwan Sumantri (ed.), Kedatuan Luwu Persfektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi (edisi ke 2,  T.t: Jendela Dunia, 2006), h. 304.
2
memublikasikan  dalam  beberapa  karya-karya  ilmiah  mengenai  kebesaran  dan kejayaan kedatuan ini. 2
Kebesaran  Kedatuan  Luwu  sudah  pernah  dipublikasikan  oleh  seorang pujangga  Keraton  Majapahit  pada  karya  kesusastraannya  yang  termasyhur “ Negarakertagama ” yang ditulis  pada tahun 1365, 3 yang  menyebutkan  Luwu sebagai sebuah negeri. 4 Sumber ini dianggap sebagai sumber tua tentang Luwu. Semua  tempat    yang  disebutkan  dalam  sumber  Jawa  kuna  tersebut,  seperti Bantaeng,  Luwu,  Makassar, dan  Selayar  dapat  diidentifikasikan  terletak  di Sulawesi  Selatan, 5 dan  Luwu  merupakan  satu-satunya  Kerajaan  Bugis  yang populer dengan sebutan “Kedatuan Luwu.”
Deretan  catatan  sejarah  kebesaran  Luwu,  yang  bahkan  dipandang sebagai the  best  actor bagi  kerajaan-kerajaan  Bugis-Makassar  melalui    I  La Galigo,  Kedatuan  ini  juga    menampilkan  sejarah  yang  menarik pada  zaman Lontara  atau  zaman  Tomanurung,  yaitu  sebuah  pemerintahan  yang  dapat dikategorikan pemerintahan demokratis.
Pemerintahan  demokratis  yang  ditampilan  Kedatuan  Luwu  pada  zaman Lontara  memang  tidak  sama  persis  dengan  sistem  pemerintahan demokrasi sekarang, tetapi dapat dikatan bahwa pemerintahan demokratis Kedatuan Luwu dan  pemerintahan  Kerajaan  Bugis-Makassar  pada umumnya    pada  zaman
2 D.F  Van  Braam  Morris  sebagai  seorang  Gubernur  Celebes  telah  membuat  laporan mengenai    Luwu.  Laporan  tersebut  dibuat  pada  tahun  1888,  berjudul    “Het  Landschap Loewhoe,  Getrokken  Uit  een  Rapport  Van  Den  Gonvezneur  Van  Celebes,  Deen  her.”  Salah satu  informasi  yang  diberikan  laporan  tersebut  mengenai    Kedatuan  Luwu  sebagai  sebuah Kerajaan  Tertua  di  Sulawesi  Selatan.  Laporan  Morris  tersebut  sudah  tersimpan  di perpustakaan Nasional dan oleh Tim Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan    Direktorat  Jenderal    Kebudayaan  Sulawesi  Selatan  sudah ditransfer  ke  dalam  bahasa  Indonesia.  Selengkapnya  Lihat  Ham  Mappasasad, Kerajaan Luwu, Menurut  Catatan  D.F.    Van  Morris ,  Ujungpandang:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  Balai Kajian  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional,
1992/1993.Lihat  juga  Yunus  Hafids,  “Kerajaan  Luwu (Menurut  Catatan  D.F.  Van  Braan Morris),”  dalam  Iwan  Sumantri  (ed.), Kedatuan  Luwu,  Persfektif  Arkeologi,  Sejarah  dan Antropologi , edisi ke 2,  T.p: Jendela Dunia, 2006. Karya ilmiah lain yang menginformasikan tentang  Kedatuan  Luwu  adalah Boegineesche  Christomathie sebanyak  tiga  jilid  yang  ditulis oleh B.F Matthes, seorang Missionaris Kristen yang diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah Celebes  pada tahun 1848 dan tinggal di Celebes selama kurang lebih 30 tahun. Matthes  telah  berhasil  mengumpulkan  kurang  lebih  20  bagian Lontara  I  La  Galigo dan menurut  penilaiannya  bahwa  lontara  tersebut  merupakan  hasil  karya  dari  seorang cendekiawan  yang  memiliki  citarasa  yang  tinggi  dengan  bahasa-bahasa  pilihan.  Lihat  B.F. Matthes, Boegineesche  Christomathie  I ,  (Amsterdam:  Tweede  Deel,    1972),  h.  3.  Seorang Perancis  yang juga memberikan perhatian terhadap kebesaran dan kejayaan Kedatuan Luwu adalah Christian Pelras. Lihat Christian Pelras, The Bugis (T.t : Blackwell Publisher, 1996).
3 Th. G. Pegeaud, Java in the Fouteenth Century, A Study in Cultural History , ( Vol.
III; The Hague: Martinus Nijhoff, 1960), h. 17.
4 Mattulada, Latoa: Suatu  Lukisan  Analisi  Antropologi  Politik Orang  Bugis (Ujungpandang: Hasanuddin University press, 1995), Cetakan ke-2, h. 402 . Lihat Muhammad Yamin, Gadjah Mada Pahlawan Poersatuan Noesantara , (Jakarta: Balai Pustaka, 1948), h. 52.  Lihat  juga  Th.  Pigeaud, Java …,h.  17.  Selanjutnya  Lihat,  Slamet  Muljono, Menudju
Poentjak    Kemenangan  Sedjarah  Keradjaan  Majapahit, (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1965),    h. 49.
5 Th. G. Pigeaud, Java …,  h. 17.
3
tomanurung  sedang  meracik  model  pemerintahan  demokratis dan inilah  yang menarik  dari  zaman  pemerintahan  ini,  dimana  masyarakatnya,  sebagai masyarakat  tradisional    memiliki  pandangan  bahwa  raja  merupakan  wakil tuhan  di  bumi  tetapi  masyarakat  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam menentukan  sistem  kebijakan  pemerintahan.  Tulisan  ini  akan  akan menguraikan bagaimana sistem pemerintahan demokrasi Kedatuan Luwu pada zaman tomanurung.

## B. Sejarah Lahirnya pemerintahan Tomanurung
Jauh  sebelum periode  Tomanurung  atau  periode  Lontara  (periode sejarah),  masyarakat  Luwu  mengenal  zaman  I  Lagaligo  yaitu  zaman pemerintahan  para  dewa  dari botinglangi (langit)  dan  dari peretiwi (dunia Bawah)  karena  para  dewa-dewa  yang  memerintah  di ale  kawa (dunia  tengah) kembali  ke  tempatnya  masing-masing.  Sehingga  pada  akhir  periode  Galigo, dikisahkan  rakyat  tidak  mempunyai  raja  lagi,  maka  terjadilah  kekacauan (chaos)  yang  disebut  dengan  masa sianrebale (homo  homoni  lupus). Mereka hidup  dalam  kelompok-kelompok  dengan kepala  kelompok  masing-masing yang disebut dengan anang. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling  bermusuhan  dan  saling  bunuh-membunuh.  Zaman  ini,  oleh  Pelras disebut  dengan  zaman  anarkis  atau  kekacauan. 6 Zaman  tersebut  berlangsung cukup  lama, kurang  lebih pitu pariama (mungkin  yang  dimaksud  tujuh generasi  atau  tujuh  puluh  tujuh  tahun). 7 Selama  masa sianrebale,  sistem kelembagaan  masyarakat  Luwu  yang  disebut anang, macet.  Terjadi kekosongan  kekuasaan.  Ciri  masyarakat  ini  adalah  anarkis,  tanpa  aspirasi, tanpa  adat,  tanpa hokum, dan  tanpa  peradilan.  Antara  satu  kelompok  dengan kelompok  lainnya  saling  menerkam.  Konflik  yang  berlarut-larut  ini menyadarkan  masyarakat  Luwu  makin  jauhnya  mereka  dari  tujuan kemanusiaan.  Masyarakat  Luwu  kemudian  sadar  akan  perlunya  menciptakan perdamaian  yang  kekal  di  antara  masyarakat  kaum  (anang).  Saat  itulah,
6 Christian  Pelras, The  Bugis …,  h.  95.  Lihat  juga,  Andi  Zainal  Abidin  Farid, Capita Selecta …, h. 20.
7 Berdasarkan Lontara ,  Mattulada  menggambarkan  bahwa  setelah  para  penguasa keturunan dewa kembali ke negeri para dewa, maka timbullah masa kacau,  karena ketiadaan penguasa langit di atas  bumi,  Masyarakat manusia  menjadi kacau  balau. Rakyat hidup liar dan  saling  bunuh membunuh.  Pemimpin-pemimpin  anang  (kaum)  kembali  berpecah  belah memperebutkan    pimpinan/kekuasaan  dalam  kaumnya.  Mereka  tak  mampu  menciptakan persatuan    dan  perdamaian  antara  kaumnya,  seperti  yang  telah  dilakukan    pemimpin  atau penguasa    dari  langit.  Dalam  keadaan  demikian,  mereka  rindu  pada    kedamaian  dan ketentraman.  Mereka  sangat  mengharapakan    datangnya  pemimpin    atau  penguasa  yang dapat  menghimpun  seluruh  kaum  yang  saling  bermusuhan,  yaitu  pemimpin    yang  lebih tangguh  dari  pada  kepemimpinan  anang.    Kondisi  seperti  tersebut  dikenal  pula  dalam masyarakat  Jawa,  sehingga  dikenallah  konsep  Ratu  Adil    bagi  masyarakat  Jawa.  Dalam kondisi  seperti  digambarkan  di  atas,  mereka  lalu  menemukan tomanurung (orang  yang turun), maka dibuatlah perjanjian antara mereka  yaitu antara tomanurung dan orang biasa. Dengan  demikin,  pada  periode  Lontara,  manusia  biasa  sudah  mulai  memegang  peranan penting.  Lihat  Mattulada, Latoa …,  h.  180.  Tokoh tomanurung masih  dianggap  berasal  dari dunia  atas  dan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  manusia  pada  umumnya (manusia bumi)
4
menurut  naskah Lontara,  datang  seorang  tokoh  yang  bijaksana  bernama Simpurusiang. 8 Karena  itulah  periode  pasca chaos ini  disebut  dengan  periode tomanurung dengan tokohnya  bernama  Simpurusiang.  Dalam  bahasa  Bugis, “simpurusiang”  mengandung  makna  “pengikat  yang  kuat  dan  tidak  putus - putus”.  Pemberian  nama  ini,  mungkin  didasarkan  atas  tujuan  kehadirannya yaitu  sebagai  pengikat  atau  pemersatu  bagi  masyarakat  Luwu  dan  atau  bagi kelompok-kelompok yang bertikai. Informasi tentang kehadiran tomanurung di Kedatuan  Luwu  dapat  disamakan  dengan  sejarah  kerajaan-kerajaan  Bugis- Makassar pada umumnya pra kehadiran tomanurung (zaman kekacauan/sianre bale). Kondisi masyarakat dalam keadaan kacau dan bercerai berai. Karena itu, mereka  mencari  tokoh  yang  dapat  mempersatukan  masyarakat yang  telah bercerai-berai  dan  dalam  keadaan  kacau  (chaos).  Setelah  melalui  pencarian yang panjang, maka ditemukanlah  orang yang mereka perlukan  yaitu seorang tomanurung 9 (orang  turun  )  dan  mereka  sepakat  menjadikannya  raja  melalui suatu  “perjanjian  bersama”  yaitu  antara tomanurung dengan  wakil-wakil rakyat. 10
Menurut  persfektif  masyarakat  Luwu, Tomanurung artinya  orang  yang turun  dari  langit  atau  kayangan. Disebut  demikian    karena  umumnya Tomanurung tidak  diketahui  berita  kedatangannya  terlebih  dahulu,  tiba-tiba muncul dan kehadirannya memang sedang ditunggu-tunggu untuk
8 Anonim, Lontara  Manurunge  ri  Luwu ,  kepunyaan  M.Ali  Sewe.  Luwu  (t.th).  Kopi lontara  ini  tersimpan  juga  di  Arsip  Nasional  RI  Wilayah  Propinsi  Sulawesi  Selatan  di Makassar,  Rol 14, 20, h. 15.
9 Anonim, Lontara  Attoriolong ,  Kepunyaan  yayasan  Kebudayaan  Sulawesi-selatan, (t.th),  h.  34.  Copy  Lontara  ini  juga  tersimpan  pada  Arsip  Nasional    RI  Wilayah  Propinsi Sulawesi  Selatan  di  Makassar,    Rol  13,  17,  h.  34.  Tomanurung  bagi  masyarakat  Bugis- Makassar  dianggap  sebagai  penyelamat,  pemersatu  dan  pelanjut  kehidupan  kerajaan.  Lihat Hadi  Mulyono  dan  Abd  Muthalib, Sejarah  Kuno  Sulawesi-selatan ,  (Ujungpandang:  Suaka Peninggalan sjarah dan Purbakala Sulawesi-selatan, 1979), h.  15.
10 Berikut  ini  akan    diberikan  contoh  dialog persepakatan  antara  tomanurung Matasilompo’e dengan wakil-wakil rakyat di Kerajaan Bone:
Rakyat: Anginlah engkau dan kami daun kayu, Kemana engkau berembus, kesana kita serta,
Kehendakmu menjadi kehendak kami pula, Apa nian titahmu, kami junjung, Perintahkanlah, kami penuhi,, Mintalah kami, (dan) kami memberimu, Engkau menyeru, kami datang, Terhadap anak istri kami, yang engkau cela, Kamipun (akan) mencelanya, Akan tetapi pimpinlah kami, kearah ketentraman, kesejatraan dan perdamaian. Tomanurung: Kami menjunjungnya, keatas batuk kepala kami, Janjimu (hai) orang banyak, Kami tempatkan dalam rumah ke-emasan, Kemuliaan janjimu,
Ketika ini engkau bersatu padu, Menerima kami,  sebagai raja-mu. Lihat Mattulada, Latoa …, h.382-383.
5
memperbaiki  keadaan  yang  sedang  kacau. 11 Karena  itu, tomanurung bagi masyarakat  Luwu  dan Bugis-Makassar  pada  umumnya  dianggap  sebagai penyelamat, pemersatu dan pelanjut kehidupan kerajaan. 12
Oleh masyarakat pendukungnya, kehadiran tomanurung masih dianggap sebagai  keturunan  dewa  dan  juga  masih  dihubungkan  dengan  unsur-unsur mitos  yang  lain,  seperti  alat-alat  perlengkapan  yang  dibawanya  yang    disebut arajang atau kalompoang.    Dengan  demikian,  semuanya  belum  terlepas  dari faktor yang bersifat supernatural. Menurut Hamid Abdullah, arajang berfungsi “simbolik”  yang  maksud  sebenarnya  adalah  untuk  m emperkuat  kewibawaan tomanurung dalam kehidupan masyarakat. 13
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  setelah  tokoh tomanurung menjadi pemimpin  masyarakat  melalui  proses  persepakatan,  maka  unsur-unsur  mitos yang  menyertai  kedatangan tomanurung telah  berakhir.  Periode  selanjutnya sudah  menyangkut  kehidupan  manusia  yang  bersifat  realistis. Tomanurung dengan  rakyat  yang  dipimpinnya  telah  diikat  oleh  suatu  perjanjin  bersama antara tomanurung dengan  wakil-wakil  rakyat.  Mattullada  menyifatkan perjanjian  serupa  dengan  ap a  yang  disebut  Catlin  semacam  “ governmental contract .” 14 Istilah  yang  lebih  ekstrim  lagi  digunakan  oleh  Hamid  Abdullah dengan istilah “ social contract .” 15
Cukup  disayangkan  memang  bahwa,  tidak  ditemukannya  keterangan dari Lontara tentang  bunyi  kesepakatan  atau  perjanjian  bersama  antara tomanurung di  Kedatuan  Luwu  dengan  wakil-wakil  rakyat  (anang),  seperti yang  digambarkan  dalam  kisah tomanurung di  Kerajaan  Bone  dan  juga Kerajaan Gowa. Tetapi, penulis  menilai bahwa perjanjian bersama tersebut di Kedatuan  Luwu,  justru  lebih  bersifat  konkrit.  Analisis  penulis  ini  didasarkan
11 Kerajaan-kerajaan  Bugis-Makassar pada  umumnya masing-masing  mempunyai tokoh    Tomanurung ,  seperti  Kerajaan  Luwu  dengan  tokoh  Simpurusiang,  Kerajaan  Gowa tokoh  tomanurungnya  adalah  seorang  putri  (raja  putri)  dan  tomanurung  di  Kerajaan  Bone bernama  Matasilompo’E, tokoh tomanurung ,  seperti juga  dengan  mahluk-mahluk  lainnya yang  berasal  dari  dunia  atas,  dianggap  oleh  masyakat  Bugis-Makassar,  memiliki  berapa karakteristik  yang membedakannya  dengan  manusia  yang  berasal  dari  bumi. Tomanurung dianggap memiliki kekuatan “supranatural” dan diperlengkapi pula dengan  benda keramat yang mempunyai daya kemampuan yang melebihi  benda hasil ciptaan manusia biasa dibumi.
12 Lihat  Hadimulyono  dan  Abd  Muttalib, Sejarah  Kuno  Sulawesi  Selatan , (Ujungpandang: Suaka Peninggalan Sejarah  dan Purbakala Sulawesi Selatan, 1979), h. 15.
13 Hamid Abdullah, Manusia Bugis …, h. 69.
14 Mattulada mensifatkan perjanjian tersebut sebagai governmental contract , karena sesuai  dengan  kenyatan  bahwa  apa  yang  kemudian  terjadi,  bahwa  perjanjian  tersebut  telah berkembang  menjadi  suatu  sistem  pemerintahan  dan  menjadi  pola  tetap  dalam  kehidupan kelompok pemimpin dan anggota masyarakat yang dipimpinnya. Perjanjian itu telah menjadi semacam    undang-undang  dan  aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  kedua  belah  pihak  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lihat Mattulada, Latoa…,  h. 383.
15 Hamid  Abdullah  menyebut  perjanjian  kesepakatan  tersebut  dengan  istilah  “ social contract ”  dengan  pertimbangan  bahwa  manusia-manusia  Bugis-Makassar  itu  baik  dari kelompok  penguasanya  (raja)  maupun  dari  kelompok  rakyatnya,  pada  kenyatannya  telah mengikat diri dalam suatu kontrak sosial untuk bersama-sama membangun  masyarakat atau Negara yang tujuannya untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Lihat Hamid Abdullah, Manusia Bugis …, h. 84.
6
pada keberadaan “ Pakkatenni Ade ’” (Pemegang Adat) dan “ Ade’ Asera ” (adat Sembilan)  yang  dibentuk  oleh  Simpurusiang  (tokoh  tomanurung). 16 Pakkatenni  Ade’ merupakan  Badan  penyelenggara  pemerintahan  sedangkan Ade’ Asera adalah Dewan adat yang mengawasi pemerintahan yang dilakukan oleh  raja. 17 Menurut  hemat  penulis, Pakkatenni  ade ’ dan Ade’  Asera yang dibentuk pada masa Simpurusiang, sebetulnya merupakan hasil dari perjanjian bersama  tersebut.  Ini  dibuktikan  bahwa  Dewan  Adat  yang  mengawasi pemerintahan yang disebut Ade’ Asera merupakan  wakil dari semua golongan, tidak  terkecuali  golongan  minoritas, 18 mereka  merupakan  representasi  dari rakyat, Ini berarti bahwa Ade  Asera merupakan nama bagi Dewan Perwakilan Rakyat  yang  dibentuk  oleh  Simpurusiang.  Dengan  demikian,  bahwa  zaman tomanurung pertama  ini  sudah  ada  usaha  untuk  membawa  negara  (state)  ini pada pemerintahan yang lebih baik dengan melibatkan wakil-wakil dari semua golongan  dalam  pemerintahannya,  atau  dengan  kata  lain  dalam  periode pemerintahan Simpurusiang, konsep demokrasi  mulai diracik untuk  mengatasi keadaan homo  homini  lupus.  Karena  itu  tidak  berlebihan  kalau  penulis menganggap  Simpurusiang    sebagai  peletak  dasar-dasar  pemerintahan Kedatuan  Luwu.
Berangkat dari pemikiran ini, maka wajarlah kalau tokoh Simpurusiang dirindukan oleh masyarakat yang sedang kacau dan sianre bale. Konsep seperti ini di temukan pula pada masyarakat Jawa, yang disebut Ratu Adil. 19
Kemampuan  dan  kharisma  yang  dimiliki  oleh  Simpurusiang  membawa masyarakat  kepada  kehidupan  yang  lebih  damai,  sehingga  oleh  masyarakat Luwu, Simpurusiang dianggap sebagai tokoh tomanurung.
Dengan  demikian,  kalau  kita  melakukan  reinterpretasi  secara  analitis mengenai tomanurung, maka tomanurung (orang yang turun dari tempat yang tinggi)  oleh  masyarakat  Bugis-Makassar,  dimaknai  dengan  orang  yang memiliki  pandangan  lebih  luas  dan  maju  serta  menguasai  semua  aspek-aspek kepemimpinan  yang  diperlukan  masyarakat  pada  masa  itu.  Seperti  yang
16 A.  Karim  Daeng  Marala, Demokrasi  Sesudah  Sawerigading (Makassar: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1951), h. 6.
17 A. Karim Daeng Marala, Demokrasi…, h. 6. 18 Dalam  Ade’  Asera  golongan  yang  mewakili  imigran  (pendatang)  yang  dipercaya sebagai orang-orang  yang  ikut  dengan  Sawerigading  ke  Luwu  dalam  pengembaraannya disebut  Bate-bate  Tellu.  Bate-bate  Tellu  terdiri  atas:  Matoa  Lalentonro  mewakili  golongan imigran  dari  Bone,  Matoa  Wage,  mewakili  imigran  yang  berasal  dari  Wajo  dan  Matoa Cenranae,  mewakili  golongan  yang  berasal  dari  Cendrana.  Ini  menunjukkan  bahwa pemerintahan Simpurusiang juga memberi perhatian bukan hanya pada penduduk pribumi tetapi juga bagi kaum pendatang (kelompok minoritas).
19 Gerakan  Ratu  Adil  atau mesianistis yaitu  suatu  gerakan  yang  menghendaki  suatu perubahan mutlak, suatu gerakan yang menunjuk penolakan secara mutlak terhadap tatanan masyarakat yang telah ada dan merindukan kembalinya jaman keemasan pada masa lampau. Lihat R.Z. Leirissa, Sejarah Nasional Indonesia IV , (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),  Cetakan keempat,  h.  306-307.  Walaupun  gerakan  Ratu  Adil  muncul  sebagai  gerakan  yang  menolak kehadiran  bangsa  Eropa,  tetapi  harapan  pendukung  gerakan  ini  sama  dengan  harapan masyarakat Luwu  yang merindukan kehadiran  tokoh yang dapat mengatasi keadaan kacau balau ( sianre bale ).
7
disebutkan oleh Andi Anton Pangeran, 20 bahwa tomanurung dianggap sebagai simbol suatu ideal type dari kepemimpinan politik (political leadership) dalam budaya politik masyarakat Luwu tradisional.
Meskipun  mungkin  badan-badan  pemerintahan  yang  dibentuk  tersebut belum  sepenuhnya    berfungsi  dan  mungkin  hanya  bersifat  semu,    tapi  paling tidak,  unsur-unsur  demokrasi  sudah  lahir.    Menurut    Hamid  Abdullah,  bahwa kehadiran tomanurung bagi  masyarakat  Bugis-Makassar  yang  diawali  dengan ikrar atau kesepakatan antara tomanurung dengan wakil rakyat, di mana isi dari perjanjian itu  yang paling penting adalah unsur “demokrasi” yang merupakan jiwa  dan  semangat  dari  perjanjian  itu. 21 Dan  inilah  sebetulnya  yang  menarik dari  peristiwa  tersebut,  di  mana  telah  lahir  unsur-unsur  demokrasi  sebagai landasan  dalam  membentuk  suatu  pemerintahan atau  dengan  kata  lain melibatkan rakyat dalam menentukan sistem pemerintahan. Lebih lanjut Hamid Abdullah menyebutkan, ini merupakan suatu yang “unik” terjadi dalam sejarah sosial dan politik yang pernah terjadi di Indonesia. 22 Maka tidaklah berlebihan bila  dikatakan,  bahwa  lahirnya  penjanjian  dan  penyerahan  kekuasaan  itu  telah memperlihatkan  suatu  bukti sejarah  bahwa  masyarakat Sulawesi Selatan sejak periode  awal    telah  membentuk  suatu  organisasi  sosial (social  organisation) atau  negara  (state),  di  mana  unsur  demokrasi  telah  merupakan  landasan berpikir  dan  berbuat  untuk  kepentingan    semua  manusia  yang  hidup  dalam negara  tersebut.  Kendati  unsur  demokrasi  itu    masih  dalam  bentuk  awal  dan masih  bersifat  sederhana  dan  bahkan  belum  terealisasi  sepenuhnya,  tetapi  ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena pada periode inilah demokrasi sedang  “diracik”  untuk  membawa  sebuah  negara  ( state)  pada  keadaan  yang lebih  baik.  Masyarakat  Bugis-Makassar  tanpa  mendapat  pengaruh  dari  luar, telah  melahirkan  atau  menciptakan  suatu  sistem  politik    atau  pemerintahan yang bersifat demokrasi. 23

## C. Pemerintahan Demokrasi Tomanurung
Kisah  tragis  periode  pemerintahan  para  Dewa  (periode  Galigo)  adalah kisah  keruntuhan    dan  sirnanya  kehidupan  politik    awal  kedatuan  Luwu. Kehidupan  umat  manusia    di  wilayah  kekuasaannya    digambarkan  bagaikan kehidupan  ikan  di  laut  yang  saling  memangsa,  seperti  yang  disebutkan  dalam ungkapan  Bugis  “ sianre  bale  tau’e ” .  Ungkapan  ini  merupakan  simbol pernyataan  bahwa  tidak  ada  lagi  kehidupan  pemerintahan.    Periode  ketiadaan
20 Andi  Anton  Pangerang,  Landasan  Kultural  Bagi  Civil  Society:  Persfektif  Budaya Luwu,”  dalam    Moh.  Ali  Fadillah  dan  Iwan  Sumantri  (ed.), Kedatuan  Luwu:  Persfektif Arkeologi,  Sejarah  dan  Antropologi ,  (Makassar:  Lembaga  Penerbitan  Universitas Hasanuddin, 2000), Cetakan pertama, h. 66.
21 Hamid  Abdullah, Manusia  Bugis  Makassar:  Suatu  Tinjauan  Historis  terhadap Pola  Tingkah  laku  dan  Pandangan  Hidup  Manusia  Bugis-Makassar (Jakarta  :  Inti  Idayu Press, 1985), Cetakan pertama, h. 78
22 Hamid Abdullah, Manusia Bugis-Makassar …., h. 78.
23 Hamid Abdullah, Manusia Bugis-Makassar …., h. 78.
8
kepemimpinan  itu  yang  ditandai  dengan    sirnanya  kehidupan  awal  (periode Galigo)  mendasari  pemikiran  para  sejarawan  memandang    terbentuknya pemerintahan  baru  Kedatuan  Luwu    yaitu  dengan  tampilnya  Simpurusiang. Periode  ini  merupakan  sejarah  kedatuan  itu  secara  tersendiri.  Meskipun    tidak dapat  disangkal,  bahwa    kisah  sakral  kehidupan  pemerintahan  awal (pemerintahan dewa-dewa), belum hilang secara penuh.
Dalam konsepsi pembentukan pemerintahan dengan konsep tomanurung, menggambarkan  kehadiran  tokoh  pembentukan  kedatuan
(kerajaan) secara religius magis dengan tokohnya Simpurusiang. Datu Luwu ini diriwayatkan  menikah  dengan  seorang  putri  yang  bernama  Patiangjala,  yang bergelar  Toppoe  ri  Busa  Empong,  dianggap  sebagai  putri  Sawerigading  dan We  Cudai, 24 pasangan  yang  telah  diturunkan  ke  dunia  tengah  selama  tujuh generasi.  Kisah  sakral  ini,  sesungguhnya  juga  masih  merupakan  proses legitimasi atas tokoh yang berhasil    mengakhiri proses chaos. Itulah sebabnya kehadiran  dan  tampilannya  menjadi  pemimpin  yang  disakralkan,  akan  tetapi bersifat  profan  dalam  kedudukan  kekuasaannya.  Dan  itupulah  sebabnya kepadanya  diemban  tugas  untuk  melindungi  segenap  kaum  dan  memelihara keluhuran tanah Luwu  dengan tidak  mengambil harta rakyatnya kecuali yang wajib diberikan untuk kepentingan pemerintahan. 25
Merujuk kepada teori pembentukan Negara, 26 bahwa pada masa paling awal,  bentuk  negara  kaum  adalah monarki.  Dalam  sistem  ini  pergantian  dan perubahan  pemegang  kedaulatan  berlangsung  menurut  garis  keturunan.  Raja memegang  semua  cabang-cabang  kekuasaan  yang  ada,  membuat  undang- undang,  melaksanakan  dan  menguji  pelaksanaan  undang-undang,  termasuk menjadi  pemimpin  tentara.  Dalam  sejarahnya,  kewenangan  pemerintahan monarki ternyata  tidak  mendapat  legitimasi  dari  rakyat.  Pada  taraf  tertentu monarki diperhadapkan dengan kepentingan  rakyat  yaitu dengan  membangun tatanan  formal  legalistik.  Meskipun  demikian,  ada  kesan  tatanan  formal- legalistik  yang  dibangun  oleh  kaum  aristokrat masih  bersifat  semu  atau terkesan masih diskriminatif terhadap rakyat. Pada masa klasik  Hindu/Budha, kemauan  politik    (polical  will)  aristokrat  seperti  itu  memang  sudah  tampak dalam  bentuk  aturan  hukum,  lembaga  peradilan,  dan  pejabat  yang  mengawasi pelaksanaan konstitusi, seperti ditemukan pada prasasti yang berkaitan dengan penetapan sima. 27 Akan  tetapi  infrastruktur  hukum  pada  prasasti    terkesan
24 Dalam I  La  Galigo dijelaskan  bahwa    We  Cudai  (istri  Sawerigading)  merupakan seorang  putri yang berasal dari Cina. Lihat R.A Kern, I La Galigo …, h. 259.
25 Mattulada, Sejarah  Masyarakat  dan  kebudayaan  Sulawesi  Selatan (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 29.
26 Kata monarki berasal  dari  bahas  Latin, monarchia yang  artinya the  rule  of  one . Pengertian monarki tersebut    bermakna  peraturan    atau  penguasaan  oleh  satu  orang  yang juga memegang kedaulatan  tertinggi. Secara bebas monarki kadang-kadang diterjemakhan kerajaan,  kekaisaran,  kesultanan  atau  raja,  kaisar  dan  sultan  saja.  H.  Sitanggang, Filasafat dan Etika Pemerintahan , (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 132.
27 RB Slametmuljana, Perundang-undangan Majapahit , (Jakarta: Bharata, 1967), h.
54.
9
masih  bertendensi    memperkuat  legitimasi    raja  dari  pada  melindungi  rakyat atau  dengan  kata  lain  belum  hilang perlakuan  diskriminatif  terhadap  rakyat. Raja  adalah  wakil  dewa,  sehingga  raja  masih  dianggap  tidak  dapat  berbuat salah dan titah raja dianggap setara dengan hukum.
Pada  periode  datu  ke-12  We  Tenrirawe  (1581-1611),  terjadi  perubahan besar  dalam  sistem pemerintahan  Kedatuan  Luwu.  Penulis  berkesimpulan, bahwa  pada  masa tomanurung pertama  sampai  datu  Luwu  ke-11  Datu Maningoe  ri  Bajo  (1551-1581),  badan  pemerintahan Pakkatenni  Ade’ dan Ade’Asera tidak  banyak  berfungsi  atau  dengan  kata  lain  pemerintahan  yang dibangun di atas landasan demokrasi belum berjalan secara maksimal; dimana kebijakan  pemerintah  (raja)  belum  sepenuhnya  memberi  keberpihakan  pada rakyat,  pemerintah  belum  sepenuhnya  memberikan  perlindungan  kepada rakyatnya, dan atau rakyat belum  mendapat hak yang pantas dari raja, sampai datangnya periode Datu ke-12 yang bernama We Tenrirawe (1581-1611). Datu ke-12 ini dikenal menjalankan pemerintahannya dengan memberikan perhatian yang layak dan pantas buat rakyatnya; seperti yang digambarkan pada falsafah yang  menjadi  konstitusi  pemerintahan  Kedatuan  Luwu,  antara  lain,  sebagai berikut:
1. “Puang temma bawang pawing ata tenri bawang pawang ” 28 (raja tidak boleh sewenang-wenang  dan  rakyat  tidak  boleh  disewenang-wenangi).  Maksud dasar  hukum  tersebut  di  atas, dititik  beratkan  pada  sikap  adil  penguasa. Seorang  pengusa  tidak  boleh  bertindak  sewenang-wenang  terhadap  rakyat, sebab  kendatipun  rakyat  itu  adalah ata (abdi),  namun  rakyat  tetap  berhak untuk diperlakukan secara adil.
2. “ Puang  mappattutu ata  ripattutu ” 29 (raja  mendengar  aspirasi  rakyat  dan rakyat harus menjelaskan aspirasinya). Konstitusi tersebut dimaksudkan agar seorang  hakim    yang  bertugas  memeriksa  terdakwa,  haruslah  benar-benar menjalankan  tugasnya  sebagai  hakim,  yaitu  sebelum  menjatuhkan  vonis, maka perkara tersebut, terlebih dahulu diteliti secara cermat. Seorang hakim berkewajiban  memeriksa  terlebih  dahulu  dalam  rangka  mencari  kebenaran. Undang-undang di atas dijabarkan pula dalam Lontara 30 yang menyebutkan bahwa seorang hakim  yang tidak  menjalankan tugasnya secara professional akan  merusak  negeri  dan  melemahkan  kerajaan.  Lebih  lanjut Lontara 31 menjelaskan, ada empat jenis hakim, tiga diantaranya dapat merusak negeri dan  hanya  satu  yang  memperbaiki  negeri,  yaitu, pertama,  jika  membuat keputusan atas dasar kebencian yakni melampiaskan kemarahan pribadinya, sehingga  masaalah  yang  ditanganinya  merugikan  pihak  yang  benar, kedua,
28 Sanusi  Daeng  Mattata, Luwu  dalam …,  h.  66.  Lihat  juga  Andi  Anton  Pangeran, “Upacara    ‘Ripasekko  Pajung  Pulaweng”  (Penobatan  Pajung  Pulaweng).”  (Ujungpandang: Panitia Pelaksana Pagelaran Budaya Luwu, 1993), h. 9.
29 Sanusi Daeng Mattata, Luwu Dalam …, h. 66-67, Lihat juga Andi Anton Pangeran, “Upacara …,” h. 9.
30 Petta Benteng, Lontara Wajo 1 , Pemilik naskah  Muh. Salim,  Makassar,  (t.th), h.
21.
31 Petta Benteng, Lontara Wajo …, h. 21.
10
hakim  yang  membuat  keputusan  dengan  dasar  kegembiraan,  yaitu  hakim yang  menerima  sogokan, ketiga,  hakim  yang  membuat  keputusan  dengan dasar  perasaan  iba,  yaitu  hakim  yang  bermaksud  melindungi  dengan dasar keluarga,  sehingga  ia  membenarkannya  dan keempat,  hakim  yang mempertimbangkan kebenaran kedua belah pihak yang berperkara.
3. “ Puang  temmakketteni  sulo  ata  tenriappaketenni  sulo ” 32 (raja  tidak
memegang rakyat seperti obor, rakyat tidak dipegang seperti obor). Maksud dasar hukum tersebut, yakni penguasa harus mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keadaan rakyatnya, sebab kemakmuran rakyat, berarti kemakmuran kerajaan.  Sebaliknya,  kesengsaraan  rakyat  berarti  kesengsaraan  kerajaan. Dengan  demikian,  antara  penguasa  dan  rakyat  tidak  dapat  dipisahkan. Penguasa berkuasa tetapi tetap mempunyai batas-batas kekuasaan. Demikian juga  rakyat,    mempunyi  hak-hak  yang  harus  dihormati  oleh  raja,  sehingga penguasa harus mengetahui batas-batas kekuasaannya.
Berdasarkan konstitusi pemerintahan Kedatuan Luwu sebagaimana yang telah  disebutkan  di  atas,  maka  penulis  berkesimpulan,  bahwa  pada  zaman pemerintahan  Datu  We  Tenrirawe  (1581-1611),  Kedatuan  Luwu  mengalami suatu revolusi. Dan inilah yang menarik dari pemerintahan ini, bahwa Datu We Tenrirawe  sebagai  seorang  datu  perempuan,  berhasil  melakukan  revolusi membawa  Kedatuan  Luwu  menjadi  negara  (state)  yang  sebelumnya  bersifat monarki  parlemen meningkat  menjadi  pemerintahan  yang  bersifat monarki konstitusional. 33
Penulis  menganggap  bahwa  masa  datu  perempuan  ini  sebagai  sebuah revolusi,  karena  pemerintahan  lahir  dan  dibangun  dengan  landasan  demokrasi yang  ditandai  dengan  adanya  perjanjian  kerja  sama  antara tomanurung (Simpurusiang)  dan wakil-wakil rakyat. Namun, merujuk kepada  bunyi dasar- dasar hukum atau undang-undang pemerintahan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa  sebelum  Datu  Etenriawe  (1581-1611),  demokrasi  belum  berjalan
32 Sanusi  Daeng  Mattata, Luwu  dalam …  ,  h.  67.  Lihat  juga  Andi  Anton  Pangeran, “Upacara…,” h. 9.
33 H.Sitanggang membagi perkembangan monarki ke dalam tiga sistem ; 1) Monarki absolut , ialah sistem kerajaan yang seluruh kekuasaan pemerintahan  berada ditangan raja. Pengaturan yang dilakukan oleh raja  dengan sistem ini  lebih bersifat keinginan sendiri  dari pada menjalankan  pemerintahan. Tidak  ada  aturan  atau kekuasaan  yang dapat membatasi kekuasaannya,  2) Monarki  parlementer ialah  bentuk  pemerintahan    kerajaan  yang pelaksanaan  kekuasaan    tidak  dipertanggung  jawabkan  kepada  raja,  tetapi  mentri-mentri yang  bertanggung  jawab  kepada  parlemen.  Dalam  sistem  monarki  parlementer,  raja  hanya bersifat simbol   kebanggaan bersama  atas nilai-nilai sejarah bangsa  yang antara lain dikenal dengan  istilah  “raja  tidak  dapat  berbuat  salah  .“  3) Monarki  konstitusi merupakan  bentuk lanjutan    dari monarki  parlementer .  Dengan  sistem  ini  kekuasaan  raja  telah  punya  batas; segala  sesuatu  harus  mengikuti  ketentuan  hukum.  Raja  hanya  boleh  berbuat  apa  yang perbolehkan  oleh  hukum.    Lihat  H.  Sitanggaang, Filasafat  dan  .......... ,  h.  133-136.  Dengan demikian,  jika  teori  di  atas  dihubungkan  dengan  perkembangan  Kedatuan  Luwu,  maka periode Galigo menjalankan  sistem  pemerintahannya  bersifat monarki  absolute ,  periode Simpurusiang  sampai  Maningo  ri  Bajo  (1551-1581)  dengan  sistem  pemerintahan monarki parlementer dan  periode  Datu  Etenriawe  (1581-1611)  menjalankan  pemerintahan  dengan sistem monarki  konstitute . Monarki  konstitute adalah  bentuk  kerajaan  yang  kekuasaan rajanya  dibatasi  oleh  ketentuan-ketentuan  dan  atau  undang-undang  dasar.  Lihat  Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, h. 590.
11
sepenuhnya,  atau  dengan  kata  lain  pemerintahan  masih  bercorak monarki parlementer , di mana masih melekat anggapan “raja tidak dapat berbuat salah,” sehingga dengan image seperti itu, maka masih memberi peluang kepada pihak kerajaan  untuk  memperlakukan  rakyat  secara  sewenang-wenang dan  tidak melibatkan  rakyat  dalam  pemerintahan.  Kemungkinan  besar,  rakyat  telah mengalami  kejenuhan  bahkan  mungkin  muncul  gerakan-gerakan  kecil  dari rakyat.  Memang penulis tidak menemukan referensi  yang  memberikan informasi  mengenai  gerakan-gerakan  yang  muncul dari  masyarakat  akibat mandeknya  pemerintahan  demokrasi  yang  dinginkan  rakyat,    tetapi kemungkinan  untuk  itu  bisa  saja  terjadi  sampai  pada  masa  Datu  Etenriawe (1581-1611),  yang  mau  tidak  mau,  pihak  kerajaan  harus  bekerja  keras  untuk melakukan suatu perubahan yang dapat dirasakan secara langsung olek rakyat. Penulis  menduga,  bahwa  inilah  yang  melatar  belakangi,  lahirlahnya  konstitusi baru Kedatuan Luwu, seperti yang disebutkan di atas.
Pada  masa  Datu  Etenriawe  (1581-1611),  dikenal  seorang  negarawan dan  cendekiawan  yang  banyak  memberikan  perhatian  terhadap  kondisi kedatuan.  Dia  bernama  Tociung.  Tociung  banyak  memberikan  ide-ide  atau buah  pikiran  dan  pesan-pesan  kepada  kedatuan/pemerintah  yang  bertujuan untuk  memelihara  kelangsungan  kerajaan,  sehingga  kedatuan terhindar  dari kehancuran. 34 Berdasarkan  buah  pikiran  dan  pesan-pesan  dari  Tociung,  maka lahirlah  hukum  dasar  pemerintahan  Kedatuan  Luwu  yang  berpihak  kepada rakyat.  Menurut  Tociung,  agar  kerajaan  dapat  bertahan  dan  hidup  terus,  maka kedatuan  harus  pandai menyesuaikan  diri  dengan  perubahan-perubahan  yang telah  menjadi  kenyataan;  kedatuan  harus  menyesuaikan  diri  dengan  aspirasi rakyat, untuk itu, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam kedatuan. 35
Ide-ide  dan  pemikiran  Tociung 36 sangat  membantu  pemerintahan zaman Datu We Tenrirawe, Karena itulah Tociung mendapat gelar “ To Accana Luwu ” 37 (cendekiawan Luwu).
34 Lontarak buah pikiran Tociung dapat dilihat pada, Anonim, Lontara Hukum Adat dan  Pesan-pesan ,  Kepunyaan  H.  Andi  Pabbareng,  Wajo  (t.th.),  h.  2-6.  Kopi  Lontara  ini tersimpan juga di Arsip Nasional  RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 1,6, h. 2-6. Lontara ini juga sudah diterjemahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan  Judul Pappasenna  To  Maccae  ri  Luwu  si  Bawa  Kajao  Lali’dong    ri  Bone (Ujungpandang: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo),
h. 25-33.
35 Anonim, Lontara  Hukum Adat  dan  Pesan-pesan …,  h.  2-9.  Lihat  juga  Anonim, Lontara  Bunga  Rampai  Lontara  Wajo ,  Pemilik  A.  Patongai.  Wajo  (t.th)  Kopi  Lontara  ini tersimpan di  Arsip Nasional  RI  Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di  Makassar Rol 41,  21. Lihat juga Sanusi Daeng Mattata, Luwu dalam …, h. 66.
36 Ide-ide dan pemikiran Tociung  ( To  Accana   Luwu ),  untuk waktu yang  lama telah menjadi  pedoman  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  di  Kedatuan  Luwu.  Pemikirannya bahka menembus jauh ke daerah-daerah sekitarnya, antara lain ke Kerajaan Soppeng (salah satu  Kerajaan  Bugis).  Pemikiran To  Accana    Luwu ini  dipelajari,  dikaji,  dihayati  dan disyaratkan  untuk  terwujud  dalam    praktek    kehidupan  terutama  oleh  raja  dan  kaum bangsawan  Luwu  dan  Soppeng.  Seorang    raja  Soppeng  yang  bernama  La  Basok  To Akkarangeng  (Datu Soppeng ke-9), sebelum dilantik  menjadi raja Soppeng, Secara khusus melakukan  perjalanan  berkunjung  ke  Tanah  Luwu,  ke  kediaman To  Accana  Luwu ,  guna memperoleh bekal yang berupa pengajaran dan pendidikan  mengenai berbagai aspek dalam kehidupan, terutama dalam hal pengaturan masyarakat dan kerajaan. Pemikiran To Accana
Berangkat  dari  kondisi  yang  dialami  Kedatuan  Luwu,  seperti  pada uraian di atas, maka dasar yang menjadi pegangan para cerdik pandai Kedatuan Luwu untuk merumuskan persyaratan bagi seseorang putra mahkota yang dapat mewarisi dan memegang kendali politik  kedatuan, yaitu sebagai berikut:
1. Melempukpi (memelihara kejujuran)
2. Makkeda tongeppi (selalu berkata benar)
3. Maegettengpi (teguh pada pendirian yang benar)
4. Malelengpi (mawas diri)
5. Masempopi (bermurah hati)
6. Manyameng kininnawapi (memelihara sikap peramah)
7. Waranipi (memelihara keberanian)
8. Temmapasilaingeppi (tidak pilih kasih). 38
Hasil  rumusan  tersebut  diatas,  memang  sangat  ideal  bagi  seorang pemimpin  atau  raja. Dan  di  dalam  menjalankan  kepemimpinan  atau pemerintahan, baik kerajaan ataupun Negara, maka kriteria-kriteria tersebut di atas  sejatinya  dimiliki  dan  diterapkan  atau  oleh  seorang  pemimpin. Persyaratan-persyaratan tersebut di atas, dapat berlaku kapan dan di mana saja.

## D. Kesimpulan
Beradarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pada  akhir  periode  Galigo,  masyarakt  Luwu  tidak  mempunyai  raja  lagi, maka terjadilah kekacauan (chaos), yang disebut dengan masa sianrebale (homo  homoni  lupus). Zaman  tersebut  berlangsung  cukup  lama, diperkirakan tujuh  generasi  atau  tujuh  puluh  tujuh  tahun. Selama  masa sianrebale, sistem kelembagaan masyarakat macet dan terjadi kekosongan kekuasaan. Ciri masyarakat ini adalah anarkis, tanpa aspirasi, tanpa adat, tanpa  hukum  dan  tanpa  peradilan.  Antara  satu  kelompok  dengan kelompok lainnya saling menerkam.
2. Konflik  yang  berlarut-larut pada  masa sianrebale, menyadarkan masyarakat  Luwu  makin  jauhnya  mereka  dari  tujuan  kemanusiaan.
Masyarakat  Luwu  kemudian  sadar akan  perlunya  menciptakan perdamaian  yang  kekal  di  antara  masyarakat  kaum  (anang).  Saat  itulah datang  seorang  tokoh yang  disebut tomanurung (orang  yang  turun) bernama Simpurusiang. Dalam bahasa Bugis, “ S impurusiang”
Luwu seperti  yang diturunkan kepada  La Basok, sangat besar pengaruhnya,  mempedomani berbagai  aktivitas  kehidupan  kenegaraan  dan  kemasyarakatan  di  Kerajaan  Soppeng. Pengetahuan To Accana Luwu mengenai keadaan masyarakat dan karakter  manusia Luwu serta  keadaan  masyarakat  dan  karakter  manusia  Soppeng  beserta  lingkugan  alam  dan lingkungan sosialnya, menyebabkan pemikiran itu menjadi relevan  sebagai pegangan dalam pengaturan  Negara  dan  masyarakat.  Dengan  demikian  Pemikiran To  Accana  Luwu telah menembus batas-batas wilayah kerajaan tempat To Accana melakoni  kehidupannya.   Lihat Anwar  Ibrahim,  “Negara  Kesejahteraan    dalam  Pemikiran  Maccae  ri  Luwu”  dalam  Iwan Sumantri (ed), Kedatuan Luwu …, h. 263.
37 Sanusi Daeng Mattata, Luwu dalam …, h. 69.
38 Anwar Ibrahim, Sulesana, Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2003), h. 46.
mengandung  makna  “pengikat  yang  kuat  da n  tidak  putus- putus”. Pemberian  nama  ini, mungkin  didasarkan  atas  tujuan  kehadirannya  yaitu sebagai pengikat atau pemersatu bagi masyarakat Luwu.
3. Pemerintahan  tomanurung  diawali  dengan  ikrar,  perjanjian  atau kesepakatan  antara tomanurung dengan  wakil  rakyat.    Dan  inilah  yang menarik  dari  pemerintahan  ini,  yaitu  pemerintahan  di  jalankan berdasarkan kesepakatan dengan wakil-wakil rakyat atau dengan kata lain pemerintahan  dibangun  di  atas  landasan  demokrasi  dengan  melibatkan rakyat  dalam  menetukan  sistem  pemerintahan,  walaupun  dalam perjalannya pemerintahan demokratis ini belum berjalan secara maksimal.
4. Pada  zaman  pemerintahan  Datu  We  Tenrirawe  (1581-1611),  Kedatuan Luwu  mengalami  suatu  revolusi yaitu  dari  pemerintahan  yang bersifat monarki  parlemen meningkat menjadi  pemerintahan  yang  bersifat monarki konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Karim  Daeng  Marala, Demokrasi  Sesudah  Sawerigading (Makassar:  Departemen  Pendidikan  dan kebudayaan, 1951), h. 6.
Andi Anton  Pangeran, “Upacara    ‘Ripasekko Pajung  Pulaweng” (Penobatan  Pajung Pulaweng).”,Ujungpandang: Panitia Pelaksana Pagelaran Budaya Luwu, 1993.
Andi Anton Pangerang, Landasan Kultural Bagi Civil Society: Persfektif Budaya Luwu,” dalam  Moh.
Ali  Fadillah  dan  Iwan  Sumantri  (ed.), Kedatuan  Luwu:  Persfektif  Arkeologi,  Sejarah  dan
Antropologi, Cet. Pertama, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2000.
Andi  Ima  Kusuma,  “Sistem  Perkawinan  Adat  Luwu  yang  Relevan  dalam  Transformasi  Kebudayaan Nasional”  dalam  Iwan  Sumantri  (ed.), Kedatuan  Luwu  Persfektif Arkeologi,  Sejarah  dan Antropologi, edisi ke 2, Cet. Pertama, T.t: Jendela Dunia, 2006.
Anonim, Lontara  Attoriolong,  Kepunyaan  yayasan  Kebudayaan  Sulawesi-selatan,  (t.th),  h.  34.  Copy
Lontara  ini  juga  tersimpan  pada  Arsip  Nasional    RI  Wilayah  Propinsi  Sulawesi  Selatan  di Makassar,  Rol 13, 17, h. 34.
Anonim, Lontara Manurunge ri Luwu, kepunyaan M.Ali Sewe. Luwu (t.th). Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar,  Rol 14, 20, h. 15.
Anwar Ibrahim, Sulesana, Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2003.
B.F. Matthes, Boegineesche Christomathie I, Amsterdam: Tweede Deel,  1972.
Christian Pelras. Lihat Christian Pelras, The Bugis, T.t : Blackwell Publisher, 1996.
H. Sitanggang, Filasafat dan Etika Pemerintahan, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1998.
Hadi Mulyono dan Abd Muthalib, Sejarah Kuno Sulawesi-selatan, Ujungpandang: Suaka Peninggalan sejarah dan Purbakala Sulawesi-selatan, 1979.
Ham  Mappasada, Kerajaan  Luwu:  Menurut  Catatan  D.F.    Van  Morris,  Ujungpandang:  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat Jenderal  Kebudayaan  Balai  Kajian Sejarah  dan  Nilai Tradisional, 1992/1993.
Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah laku dan
Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar, Cet. Pertama, Jakarta : Inti Idayu Press, 1985.
Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisi Antropologi Politik Orang Bugis (Ujungpandang: Hasanuddin University press, 1995), Cetakan ke-2,
Mattulada, Sejarah  Masyarakat  dan  kebudayaan  Sulawesi  Selatan (Ujungpandang:  Hasanuddin University Press, 1998), h. 29.
Muhammad Yamin, Gadjah Mada Pahlawan Poersatuan Noesantara, Jakarta: Balai Pustaka, 1948
R.A  Kern, I  La  Galigo:  Cerita  Bugis  Kuno,  diterjemahkan  oleh  La  Side  dan  Sagimun  M.D,  Cetakan ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
R.Z. Leirissa, Sejarah Nasional Indonesia IV, Cet. Pertama, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
RB Slametmuljana, Perundang-undangan Majapahit, Jakarta: Bharata, 1967.
Sanusi Daeng Mattata, Luwu dalam Revolusi, Makassar : Bhakti baru, 1964
Slamet  Muljono, Menudju  Poentjak    Kemenangan  Sedjarah  Keradjaan  Majapahit, Jakarta:  Balai Pustaka, 1965.
Th.  G.  Pegeaud, Java  in  the  Fouteenth  Century,  A  Study  in  Cultural  History,  Vol.  III;  The  Hague:
Martinus Nijhoff, 1960.
Yunus Hafid, “Kerajaan Luwu (Menurut Catatan D.F. Van Braan Morris),” dalam Iwan Sumantri (ed.), Kedatuan  Luwu,  Persfektif  Arkeologi,  Sejarah  dan  Antropologi,  edisi  ke  2,    T.p:  Jendela Dunia, 2006.