## DINAMIKA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

## Syahrul Mubarak Subeitan
Fakultas Syariah,  Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: syahrul.subeitan@iain-manado.co.id
Nurlaila Isima
Fakultas Syariah,  Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: nurlaila.isima@iain-manado.co.id
Muhamad Sauki Alhabsyi Fakultas Syariah,  Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia Email: habsyisauqi@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  mengenai  dinamika  pengangkatan  anak  di  Indonesia  melalui suatu  analisis  dari  pengaturan  anak  angkat  beserta  implementasinya,  baik  ditinjau dalam hukum Islam, maupun aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan dalam  tulisan  ini,  yaitu  untuk  mengetahui  pengaturan  pengangkatan  anak  di Indonesia,  serta  memahami  implementasi  dari  aturan  tersebut.  Hasil  dari  tulisan  ini menemukan  bahwa  pengaturan  pengangkatan  anak  di  Indonesia  tidak  hanya dibutuhkan  dalam  menjamin  suatu  kejelasan  dan  kepastian  tentang  pengangkatan anak,  akan  tetapi  diperlukan  dalam  menjamin  kepentingan  calon  anak  angkat, jaminan  atas  kejelasan,  kepastian,  keamanan,  keselamatan,  pemeliharaan  dan pertumbuhan  bagi  anak  angkat,  sehingga  pengangkatan  anak  dapat  memberikan peluang  pada  anak  untuk  hidup  lebih  sejahtera,  serta  dalam  kompilasi  hukum  Islam (KHI),  solusi  yang  diberikan  untuk  memenuhi  hak  anak  angkat  tersebut  adalah dengan jalan wasiat wajibah.
Kata kunci: Anak Angkat; Kompilasi Hukum Islam; Wasiat Wajibah.

## PENDAHULUAN
Pengangkatan  anak  atau  anak  angkat  berkembang  di  Indonesia  sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “ adoption ”  yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam bahasa  Indonesia  menjadi  “adopsi”  yang  berarti mengangkat  anak orang lain untuk  dijadikan  anak  sendiri  dan  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  anak  kandung (Rahajoekusumah, 1980). Pengangkatan anak juga sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pelaksanaannyapun berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak telah memegang peran yang kontroversial dan ambigu dalam imajinasi sosial banyak budaya. Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial, hukum dan ekonomi yang kompleks yang telah ada dalam  satu  bentuk  atau  lainnya  di  sebagian  besar  masyarakat  sejak  sejarah  kuno (Kutty, 2014).
Implementasi pengangkatan anak pada masyarakat Indonesia dapat ditemukan bahwa ketentuan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan praktiknya. Hal demikian dapat  dilihat  dalam  penelitian  Mutasir  tentang  dampak  hukum  pengangkatan  anak pada  suatu  daerah. Mutasir  menerangkan  bahwa pelaksanaan  pengangkatan  anak  di desa Terantang, Riau, menurut hasil penelitiannya bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan  hukum  adat  mengenai  pengangkatan  anak  tanpa  ada  pengesahan  dari pengadilan.  Selain  itu,  proses  pengangkatan  anak  dilakukan  hanya  antara  orang  tua kandung  dengan  pihak  keluarga  yang  akan  mengangkat  anak  tersebut  bersepakat dalam melaksanakan pengangkatan anak. Bukti dalam proses tersebut dibuat dengan suatu  perjanjian  tertulis  yang  menunjukkan  status  anak  dari  orang  tua  kandung kepada  orang  tua  angkat.  Lebih  lanjut  dalam  surat  yang  dibuat  oleh  para  pihak menyatakan  bahwa  anak  yang  sudah  sah  diangkat  tersebut  tidak  boleh  diungkit- ungkit  lagi  tentang  status  anak  angkat  tersebut,  apalagi  sesuatu  hal  yang  tidak diharapkan akan sampai kepada anak tersebut di kemudian hari (Mutasir, 2017).
Selain penelitian di atas, terdapat sebuah penelitian dari Nurul Ayu Tri Ulfiah yang  mengungkap  alasan-alasan  terhadap  pengangkatan  anak  di  Gowa,  Sulawesi Selatan.  Di  antara  alasan  pengangkatan  anak  di  Gowa,  yaitu:  sebagaimana  alasan pada umumnya, “karena belum memiliki keturunan atau baru memiliki seorang anak saja”, dan alasan  yang tidak mungkin disampaikan di muka sidang pengadilan tetapi mampu  meyakinkan  hakim  di  dalam  permohonan  pemohon  untuk  mengangkat seorang  anak,  yaitu  untuk  mendapatkan  tunjangan  gaji  bagi  calon  orang  tua  angkat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Ulfiah, 2017).
Walaupun  kasus  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengangkatan  anak  tidak ditetapkan oleh pengadilan, tetapi ada juga keluarga yang melalui pengadilan dengan
mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak.  Dari  kasus-kasus  di  atas  juga  dapat disimpulkan bahwa orang tua  yang ingin  mengangkat  anak, tidak melalui  atau tidak ditetapkan oleh pengadilan karena dianggap hal tersebut kurang penting dibandingkan dengan mengurus anak tersebut ketika sudah menjadi anak angkatnya.  Hal ini dapat dikatakan  bahwa  masyarakat  tersebut  masih  belum  faham  mengenai  pentingnya hukum.  Mereka  masih  menganggap  bahwa  hal  tersebut  tidak  penting,  padahal pemahaman  mengenai  adanya  status  anak  angkat  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan merupakan  hal  yang  penting  demi  kejelasan  status,  kesesuaian  administrasi,  bahkan demi kepentingan anak ke depan. Dinamika inilah  yang menjadi pembahasan dalam tulisan  ini  untuk  mengkaji  aturan  pengangkatan  di  Indonesia,  serta  memahami implementasi dari aturan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  yang  lebih menitikberatkan  pada  analisis  terhadap  aturan  mengenai  pengangkatan  anak  di Indonesia,  serta  implikasi  dari  aturan  tersebut.  Adapun  jenis  data  yang  digunakan adalah  jenis  data  kajian  pustaka  yang  penulis  dapatkan  dari  berbagai  sumber  atau referensi  yang  terkait,  baik  dari  jurnal  maupun  buku.  Metode  tersebut  untuk mendapatkan  sebuah  hasil  dalam  penelitian  ini  yang  diolah  secara  deskriptif- kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengangkatan Anak dalam Substansi Islam
Pengangkatan anak dalam Islam disebut dengan “Tabanni” . “ Tabanni” dalam tradisi masyarakat Arab kerap kali sering terjadi dan bukan menjadi sesuatu hal yang baru.  Hal  ini  juga  pernah  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  sebelum  masa kenabiannya  saat  mengadopsi  Zaid  bin  Haritsah.  Setelah  diangkat  oleh  Nabi  SAW., penamaan  Zaid  bin  Haritsah,  Zaid  anaknya  Haritsah,  diganti  dengan  nama  Zaid  bin Muhammad,  Zaid  anaknya  Muhammad.  Hal  tersebut  diumumkan  oleh  Nabi Muhammad  SAW  di  depan  kaum  Quraisy  dan  berkata: “Saksikanlah  bahwa  Zaid, aku  jadikan  anak  angkatku,  ia  mewarisiku  dan  akupun  mewarisinya”. Dengan perkataan  Nabi  SAW.  seperti  itu,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sikap  Nabi  SAW. tersebut  merupakan  gambaran  kondisi  pada  masyarakat  saat  itu  yang  menjadikan Zaid  sebagai  anak  dari  Nabi  SAW.,  sehingga  pada  saat  itu  para  sahabat  memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad (Harun, 1996). Namun setelah Nabi SAW. diutus  menjadi  Rasul,  turun  wahyu  yang  membahas  masalah  tersebut,  termasuk wahyu  yang  membahas  persoalan  waris-mewaris  yang  diperuntukkan  kepada  ahli waris dengan hubungan nasab maupun perkawinan. Dengan turunnya wahyu tersebut,
panggilan Zaid bin Muhammad kembali lagi menjadi Zaid bin Haritsah. Wahyu yang dimaksud  termaktud  di  dalam  QS.  Al-Ahzab  (33)  ayat  4,  5  dan  40  (Kutty,  2014). Berikut adalah terjemahan dari ayat-ayat tersebut:
“Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  buah  hati  dalam rongganya;  dan  Dia  tidak  menjadikan  istri-istrimu  yang  kamu  zhihar  itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu  (sendiri).  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  dimulutmu saja.  dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia  menunjukkan  jalan yang  benar  (Ayat  4).  Panggilah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan  jika  kamu  tidak  mengetahui  bapak-bapak  mereka,  Maka  (panggilah mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula-maulamu.  dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada  dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.  dan  adalah  Allah  Maha Pengampun  lagi  Maha  Penyayang  (Ayat  5).  Muhammad  itu  sekali-kali bukanlah  bapak  dari  seorang  laki-laki  di  antara  kamu  (Maksudnya:  Nabi Muhammad  SAW.  bukanlah  ayah  dari  salah  seorang  sahabat,  karena  itu janda  Zaid  dapat  dikawini  oleh  Rasulullah  SAW.,  tetapi  Dia  adalah Rasulullah  dan  penutup  nabi-nabi.  dan  adalah  Allah  Maha  mengetahui segala sesuatu (Ayat 40).”
Berdasarkan ayat di atas maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Islam tidak  membenarkan  pengangkatan  anak  tersebut  disamakan  dengan  anak  kandung. Artinya  status  anak  angkat  tetaplah  menjadi  anak  angkat,  namun  dalam  sebuah anggapan  bahwa  anak  angkat  seakan-akan  menjadi  anak  kandung.  Meskipun demikian,  dalam  sistem  hukum  Islam  bahwa  anak  angkat  tidak  memutuskan hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat  dan  orang  tua  kandungnya,  hal  tersebut dimaksudkan  agar  menjaga  hak  waris  dari  para  ahli  waris  dan  tidak  jatuh  di  tangah orang-orang  yang  tidak  berhak.  Meskipun  dalam  hukum  Islam  bahwa  anak  angkat bukan termasuk ahli waris, namun hukum  Islam tidak sama sekali menutup peluang anak  angkat  untuk  mendapatkan  bagian  harta  dari  orang  tua  angkatnya  yang  dalam pembahasan selanjutnya akan dikaji dari perspektif hukum positif di Indonesia.

## Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia
Aturan pengangkatan anak di Indonesia sejatinya sudah tertuang dari berbagai aturan  yang  ada,  seperti  pada  aturan  UU  No.  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak,  dengan  beberapa  Pasal  yang  menyinggung  terkait  pengangkatan  anak,  yaitu: pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal
12.  Beberapa  intisari  dari  pasal  tersebut  bahwa  “pengangkatan  anak  dilakukan menurut  adat  dan  kebiasaan  dengan  mengutamakan  kepentingan  anak  untuk kepentingan  kesejahteraan  anak  dan  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  diluar  adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”
Setelah  aturan  di  atas,  Mahkamah  Agung  juga  mengambil  andil  dengan mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung    RI  No.  6  Tahun  1983  yang menerangkan  bahwa  “pengangkatan  anak  harus  terlebih  dahulu  mengajukan permohonan  pengesahan/pengangkatan  kepada  Pengadilan  Negeri  di  tempat  anak yang akan diangkat tersebut tinggal”. Namun setelah muncul UU No. 7 Tahun 1989 jo.  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan  Agama,  penyelesaian  permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan agama yang dianut, yaitu agama Islam.
Berdasarkan  dua  pengadilan yang  mengeluarkan  suatu  penetapan pengangkatan anak di atas, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, masing- masing  dari  dua  pengadilan  tersebut  memiliki  dampak  hukumnya.  Di  Pengadilan Agama menafsirkan berdasarkan hukum Islam bahwa pengangkatan anak merupakan suatu  peralihan  tanggung  jawab  dari  orang  tua  kandung  kepada  orang  tua  angkat dalam pemenuhan nafkah, pendidikan dan kebutuhan bagi si anak, namun tidak akan memutus  hubungan  nasab  si  anak  dengan  orang  tua  kandungnya,  dengan  begitu angkat  angkat  tersebut  bukan  ahli  waris  dari  orang  tua  angkatnya,  tetapi  ahli  waris dari orang tua kandunganya. Sedangkan pada Pengadilan Negeri, status anak angkat sama  dengan  anak  kandung,  sehingga  anak  angkat  tersebut  mendapat  warisan  dari orang tua angkatnya (Sari et al., 2018).
Kemudian  aturan  lain  yang  membahas  mengenai  pengangkatan  anak,  yaitu UU  No.  23  Tahun  2002 jo. UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak. Adapun  pembahasan  mengenai  pengangkatan  anak  terdapat  pada  pasal  39  sampai dengan  pasal  41.  Adapun  pasal  40  menegaskan  bahwa  “orang  tua  angkat  wajib memberitahukan  kepada  anak  angkatnya  mengenai  asal  usul  dan  orang  tua kandungnya dengan catatan bahwa si  anak sudah siap mendengarkan dan menerima semua dari apa yang akan disampaikan kepada si anak”.
Selanjutnya di dalam peraturan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya  berdasarkan  keputusan  atau  penetapan  pengadilan”.  Lebih  lanjut,  aturan
tersebut  juga  dijelaskan  di  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
Selain  aturan-aturan  tersebut,  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  sebagai  aturan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara orang- orang yang beragama Islam tersebut tercantum di dalam “Pasal 171 huruf (h) bahwa anak  angkat  merupakan  anak  yang  dalam  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari, biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari  orang  tua  asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.” Setelah mendapatkan penetapan  dari  pengadilan,  hal  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  Kantor  Catatan  Sipil untuk mengeluarkan surat yang berupa akta kelahiran sebagai bukti dalam mengurus administrasi si anak.
Melihat  berbagai    aturan  di  atas,  secara  tidak  langsung  sebagai  pemenuhan dari  kebutuhan  masyarakat  untuk  memberi  peluang  pengangkatan  anak  sesuai prosedur  yang  ada.  Dari  berbagai  peraturan-peraturan  tersebut  juga  dapat  dipahami bahwa  peraturan  mengenai  pengangkatan  anak  ini  bertujuan  untuk  melindungi, mensejahterakan dan menjamin kebetuhan bagi si anak.

## Wasiat Wajibah sebagai Solusi Hak Anak Angkat
Mesir  sebagai  suatu  negara  di  antara  beberapa  negara  Muslim  yang  melirik masalah wasiat  dengan  mengundangkan wasiat  wajibah dalam Pasal  76-79  Undang- Undang  Nomor  71  Tahun  1946  tentang  Wasiat.  Beberapa  poin  penting  di  dalam aturan tersebut, di antaranya (Mahmood, 1972):
1. Cucu  yatim  yang  dimaksud  dalam  UU  Kewarisan  Mesir  merupakan  cucu  laki- laki atau cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Ada perbedaan  dalam  hal  pembagian  bagi  keturunan  anak  laki-laki  dan  anak perempuan.  Keturunan  anak  perempuan  hanya  diberikan  kepada  generasi pertamanya, sedangkan bagi keturunan anak laki-laki diberikan kepada generasi ke  bawahnya  tanpa  batas.  Jika  berkumpul  cucu  laki-laki  dan  cucu  perempuan dalam satu waktu pembagian, maka prinsip 2:1 tetap berlaku;
2. Batas pemberian harta dalam pelaksanaan wasiat wajibah  adalah tidak melebihi sepertiga  (1/3)  bagian  dari  harta.  Jika  ada  cucu  yang  sudah  menperoleh  wasiat dari jalur biasa, maka sebagain cucu yang lain tetap mendapatkan bagian masing- masing dengan tetap mematuhi aturan wasiat, yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan harta.
3. Apabila  kakek  atau  nenek  dari  cucu  yatim  tersebut  sudah  memberikan  wasiat biasa atau hibah  yang  nilainya seperti dengan  wasiat wajibah, maka cucu  yatim tersebut  tidak  lagi  memperoleh  wasiat  wajibah.  Apabila  wasiat  yang  dibagikan lebih  dari  1/3  bagian,  maka  sisanya  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak, sedangkan  jika  wasiat  yang  dibagikan  kurang  dari  1/3  bagian,  maka  harus digenapkan dengan jalan wasiat wajibah.
4. Wasiat wajibah lebih didahulukan dari wasiat biasa. Apabila hal tersebut  urgen, jumlah  wasiat  biasa  yang  diberikan  harus  menyesuaikan  dengan  pemberian wasiat wajibah.
Berbeda  konsep wasiat  wajibah  di  Mesir  melalui  Pasal  76-79 UU Mesir  No. 71 Tahun 1946  yang diperuntukkan bagi cucu yatim untuk mendapatkan harta waris dari  kakek  atau  neneknya,  di  Indonesia  sendiri  konsep  wasiat  wajibah  diperuntukan kepada  anak  angkat  maupun  orang  tua  angkat  yang  tertuang  di  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 (Subeitan, 2020). Adapun konsep wasiat wajibah Mesir  jika  dilihat  dari  aturan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  dapat  dijumpai dengan  aturan  konsep  “ahli  waris  pengganti”  yang  lebih  difokuskan  kepada penjaminan bagi  cucu  yatim.  Pertanyaan muncul mengapa  Indonesia  lebih  memilih konsep  “ahli  waris  pengganti”  ketimbang  konsep  “wasiat  wajibah”  sebagai  konsep untuk menjamin kewarisan bagi cucu yatim? Menurut Euis Nurlaelawati, Guru Besar Hukum  Keluarga  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  bahwa  “persoalan  anak  angkat dan orang tua angkat tidak dapat diselesaikan dengan konsep “ahli waris pengganti”, karena  ahli  waris  sendiri  dalam  sistem  kewarisan  Islam  memberikan  syarat  bahwa harus  ada  hubungan  nasab”  (Nurlaelawati,  2003).  Dengan  demikian,  KHI  lebih mengkoordinir  konsep  “ahli  waris  pengganti”  diperuntukan  kepada  cucu  yatim, sedangkan  konsep  wasiat  wajibah  diperuntukan  bagi  anak  angkat  dan  orang  tua angkat.
Wasiat  wajibah  di  Indonesia  yang  dimaknai  dengan  wasiat  wajibah  yang diperuntukan  oleh  anak  angkat  atau  orang  tua  angkat  tentunya  tidak  terlepas  dari kebiasaan  masyarakat  Indonesia  dalam  pengadopsian  anak.  Adopsi  sendiri  dapat dilihat dari dua pengertian, yaitu: (Utomo, 2003)
1. “Mengambil  anak  orang  lain  dengan  tidak  memberi  status  anak  kandung kepadanya”  untuk  diasuh  dan  dididik  dengan  rasa  kasih  sayang,  penuh perhatian  dan  diperlakukan  oleh  orang  tua  angkatnya  sebagaimana  anaknya sendiri.
2. “Mengambil  anak  orang  lain  dengan  memberi  status  anak  kandung kepadanya”, sehingga anak angkat  tersebut  dapat menggunakan nasab orang
tua  angkatnya  dan  dapat  mewarisi  harta  peninggalannya,  serta  hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.
Melihat  kedua  pengertian  di  atas,  KHI  mengartikan  bahwa  adopsi  atau pengangkatan pada pengertian yang pertama, yaitu anak angkat tetaplah anak angkat dan bukan anak kandung. Oleh karena itu, dalam suatu wawancara di kalangan para ulama  di  Indonesia  pada  saat  pengumpulan  dalam  perumusan  KHI,  tidak  ada  satu ulamapun yang bisa menerima ketentuan status anak angkat menjadi ahli waris yang telah  dijelaskan  dalam  nash-nash  hukum  Islam  dan  kitab-kitab  fikih  terdahulu (Harahap,  2005).  Hal  tersebut  tertuang  di  dalam  KHI  Pasal  171  huruf  h  (ketentuan umum)  bahwa  “anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam  hal  pemeliharaan  untuk hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.
Lebih lanjut mengenai aturan wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia  secara  mutlak  tercantum  di  dalam  KHI  Pasal  209  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  anak  dan  orang  tua  angkat,  yang  memang  bukan  dari  kalangan ahli waris, akan mendapatkan wasiat wajibah yang kadarnya, yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta warisan anak dan orang tua angkatnya. Secara rinci mengenai hal tersebut dapat  dilihat  dari  konsep  wasiat  wajibah  di  Indonesia  yang  dilatarbelakangi  sebagai berikut: (Bisri, 1999)
1. Sumber  hukum  yang  disandarkan  berdasarkan  sumber  primer  hukum  Islam, yaitu  Al-Qur’an  dan  Hadis,  dilengkapi  dengan  sumber  yang  diambil  dari kitab-kitab fiqih, wawancaran kepada para ulama, yurisprudensi maupun studi fenomena atau studi banding
2. Sumber  hukum  di  Indonesia,  seperti  Undang-undang  maupun  Peraturan Perundang-undangan. Contoh dari sumber hukum tersebut adalah UU No. 22 Tahun  1946 jo. UU  No.  32  Tahun  1954  dan  UU  No.  1  Tahun  1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Selain hukum  Islam  yang menjadi  sumber hukum  di  Indonesia, hukum  barat dan  hukum  adat  juga  dipakai  dengan  suatu  pembaharuan  sesuai  dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia.
Adapun  ketentuan  dari  pasal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  suatu pembaruan  hukum  keluarga  Islam  yang  juga  dapat  dikatakan  sebagai  solusi  yang diberikan  kepada  masyarakat  di  Indonesia  dalam  menjawab  persoalan  mengenai warisan,  dalam  hal  ini  wasiat  wajibah,  yang  sering  menjadi  pranata  sosial  di masyarakat  akan  adanya  pengadopsian  anak  atau  mengangkat  anak.  Meskipun
demikian,  beberapa  di  kalangan  praktisi  maupun  ahli  hukum,  serta    akademisi  yang sering  mempertanyakan  pasal  tersebut  datangnya  dari  mana  dan  kenapa  konsep wasiat  wajibah  hanya  diperuntukan  kepada  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat.  Hal inilah yang bisa menjadi bahan kajian secara historis selanjutnya.
Melihat  fenomena  di  atas  mengenai  anak  angkat,  maka  sama  halnya  dengan ketentuan dari nash-nash hukum Islam dan kitab-kitab fiqih bahwa peran anak angkat bukanlah  sebagai  ahli  waris  yang  memperoleh  warisan  dari  si  pewaris,  namun  anak angkat dapat memperoleh bagian harta dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Peran anak angkat dalam hal wasiat wajibah mengambil andil bagi orang tua angkatnya,  bukan  hanya  dari  segi  pemeliharaan  biaya  hidup  dan  keperluan  anak angkatnya,  juga  pemeliharaan  anak  angkat  kepada  orang  tua  angkatnya  dalam menjaga harkat dan martabat orang tua angkatnya sebagaimana yang tertera di dalam KHI  Pasal  171  huruf  h  (ketentuan  umum). Dengan  ketentuan  Pasal  tersebut,  maka pemberian  harta  kepada  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  dapat  diperoleh  dengan jalan  wasiat  wajibah  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  KHI  Pasal  209  bahwa “terhadap  anak  angkat  atau  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya atau anak angkatnya”.
Kehadiran  dalam  aturan-aturan  di  atas dapat  dikategorikan sebagai  ketentuan yang  bersifat  dinamis,  karena  mengakomodir  hubungan  antar  keluarga,  walaupun sebatas  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat.  Peran  KHI  di  atas  sangat  penting  dalam penentuan  hukum  bagi  masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat sebagai alat bantu ijtihad bagi hakim-hakim di Pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara  baru.  Dengan  demikian,  KHI  merupakan  suatu  terobosan  yang  bercirikan budaya lndonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pengangkatan  anak  yang  dimaknai  dengan  mengadopsi  atau  mengangkat  seorang anak dari orang tua lain untuk dijadikan sebagai anak, bahkan menjadikan status anak tersebut  sebagai  anak  kandung  dan  kemudian  anak  angkat  tersebut  mendapatkan warisan  dari  orang  tua  angkatnya  dengan  jalan  wasiat  wajibah.  Adapun implementasinya  pada  masyarakat  Indonesia  berbeda-beda,  dalam  pengangkatan anak,  ada  yang  melalui  pengadilan  dengan  mengajukan  permohonan  pengangkatan anak, dan  ada juga  yang tanpa melalui pengadilan, baik  Pengadilan Agama maupun Pengadilan  Negeri.  Kedua  pengadilan  tersebut  memiliki  akibat  hukum  masing- masing.  Di  Pengadilan  Agama,  nasab  anak  yang  diangkat  tersebut  tidak  akan
berpindah ke orang tua angkatnya. Sedangkan di Pengadilan Negeri, hak anak angkat sama seperti anak kandung. Selain itu, dengan perkembangan dinamika hukum waris Islam di Indonesia, anak angkat berhak mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui solusi wasiat wajibah.

## REFERENSI
Bisri,  C.  H.  (1999). Kompilasi  Hukum  Islam  dan  peradilan  Agama  dalam  Sistem Hukum Nasional . Logos Wacana Ilmu.
Harahap,  Y.  (2005). Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  No.  7 Tahun 1989 (II). Sinar Grafika.
Harun, N. (1996). Ensiklopedia Hukum Islam . Ichtiar Baru Van Hoeve.
Kutty,  F.  (2014).  Islamic  Law  and  Adoptions. Valparaiso  University  Law  School Legal Studies Research Paper Series , 1–44.
Mahmood,  T.  (1972). Family  Law  Reform  in  the  Muslim  World .  The  New  India Press.
Mutasir.  (2017).  Dampak  Hukum  Pengangkatan  Anak  pada  Masyarakat  Desa Terantang  Kec.Tambang  Kabupaten  Kampar  Ditinjau  dari  Hukum  Islam. An- Nida’: Jurnal Pemikiran Islam , 41 (2), 173–192.
Nurlaelawati, E.  (2003).  The Debate on Muslim Family  Law Reforms  in  Indonesia: the Case of Representation of Heirs and Obligatory Bequest. Al-Jami’ah , 41 (2), 250.
Rahajoekusumah, D. (1980). Kamus Belanda-Inggris . Rineka Cipta.
Sari, Yusnita, N., & Cahyaningsih, D. T. (2018). Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat setelah Pengangkatan Anak melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Privat Law , 6 (2), 265–270.
Subeitan,  S.  M.  (2020).  Wasiat  Wajibah  dan  Implementasinya  terhadap  Hukum Keluarga di Indonesia. Comparativa , 1 (2), 76–94.
Ulfiah, N. A. T. (2017). Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa) .  UIN Alauddin.
Utomo,  S.  B.  (2003). Fiqih  Aktual:  Jawaban  Tuntas  Masalah  Kontemporer .  Gema Insani Press.