Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi  pasar.  GCG   berkaitan   erat dengan   kepercayaan   baik   terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun  terhadap  iklim  usaha  di  suatu negara  (Boediono  dalam  KNKG,  2006).
Penerapan  GCG  didorong  oleh  adanya dua  tujuan yaitu  penerapan Good
Corporate  Citizenship dan  kepentingan penguatan perusahaan dan perekonomian. Penerapan Good Corporate Citizenship karena pengelolaan perusahaan mulai bergeser titik perhatiannya   bukan  hanya  keuntungan untuk pemegang saham yang diutamakan namun  juga  kepentingan  pihak  lain ( stakeholder )  yang  terkait  perusahaan. Sejak tahun 1960 an sampai dengan 1970
an, di  Amerika Serikat terjadi pergeseran tersebut  disebabkan  tantangan-tantangan stakeholder  sebagai  berikut  (Lawrence  et al., 2005) :
1. Advokasi konsumen yang
diperlopori  oleh  Ralph  Nader, melawan industry otomotif AS untuk memproduksi  kendaraan  yang  lebih aman,  minta  produk  yang  aman, informasi  yang  akurat  dan  harga yang kompetitif.
2. Aktivis  lingkungan  pada  peringatan hari  bumi  yang  pertama  tahun  1970 menyerukan agar perusahaan bertanggung  jawab  atas  kualitas udara dan air. 3. Aktivis anti perang Vietnam menuntut  industry  militer  untuk mengganti  produk  mereka  dari
Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan

## Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance
Oleh : Arif Nugroho Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya E-mail : Ariyul_8784@yahoo.com

## ABSTRACT
Implementation  of  Good  Corporate  Governance  (GCG)  driven  by  two  objectives :the  implementation  of Good Corporate  Citizenship  and the interests  strengthening  of the company  and  economy.Attention  employee  relationship   with  companies   that  implement good  corporate   governance   with  two  objectives:1.  Employee  have  the  benefit  of  the company  is  growing.  Employee  need  income  for  survival  and  self-  actualization  of  the company.  Because  it  requires  continuity  of  income  for  their  livelihoods,  they  also  need employee  who  have  continuity  of  work  where  continuity  of  their  business.  2.  Employee have  an  interest  in  the  fulfillment  of  the  rights  of  employee.  Labor  as  a  factor  of production  need  to  be  treated  well  and  secure  their  rights  in  accordance  with  the Act  in force, so that the industrial relations that occur going well.
Employee  and  Labor  Union  in  GCG  implementation  can  act  as  a  responsible wishetlblower,   which  is intended only for the betterment  of the company,  not for personal interest or a certain group or competitor companies. Besides as wishetlblower also play an active  role  in  the  creation  and  implementation  of  the  Perjanjian   Kerja  Bersama  (PKB) with  respect  to  internal  and  external  conditions,   so  there  is  always  harmony  between the employer / company management in order to progress.
Key  Word  :  Good  Corporate  Governance  (GCG),  Employee,  Labor  Union,  Wishetlblower, Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

## A. PENDAHULUAN
senjata  menjadi  produk-produk  yang cinta damai.
4. Kelompok Afrika  –  Amerika membuat   gerakan   hak-hak  sipil untuk  mengakhiri   praktek-  praktek diskriminatif dalam perekrutan,
promosi dan pelatihan karyawan.
5. Kelompok wanita menuduh bisnis telah mempraktekan bias gender dan diskriminasi
6. Para  pekerja  tanpa  membedakan  ras dan jenis kelamin mendorong kondisi kerja yang lebih aman. 7. Masyarakat  memprotes  pemakaian material  yang  beracun  untuk  alat transportasi dan pembangunan
pembangkit energy listrik  memakai nuklir.
Kepentingan   penguatan   perusahaan dan perekonomian karena krisis ekonomi   suatu  negara  dapat  disebabkan oleh  pengelolaan  usaha  yang  tidak  benar atau  sebaliknya,  yaitu  pengelolaan ekonomi yang  tidak  benar  juga menyebabkan   suatu  perusahaan   juga mengalami  krisis.  Kasus  krisis  ekonomi di Indonesia tahun 1998 yang berkepanjangan  dan  menjadi  krisis multidemensi  disebabkan  karena  kurang hati-hatinya  pengelolaan  hutang  swasta luar  negeri  sehingga  menjadi  permainan spekulan valuta asing. Krisis perekonomian   di Amerika  Serikat  tahun 2008 karena kurang kehati-hatian penerapan  manajemen  resiko  kredit tingkat korporasi sehingga   menyebabkan perekonomian   Amerika   menjadi   krisis. Krisis   perekonomian   di  zona  Eropa disebabkan  oleh defisit  fiscal yang dilaksanakan oleh pemerintahan beberapa zona  Eropa  yang  menyeret  dunia  usaha mengalami  krisis  karena  menurunnya permintaan  yang  bersamaan  dengan menurunnya daya beli masyaraka Penerapan Corporate   Citizenship yang   tidak   baik   dan   adanya   krisis perekonomian  menjadi  korban  utama adalah  pekerja.  Pada  tataran corporate citizenship yang  tidak  baik,  pekerja biasanya  dapat  tidak  diberikan  hak- haknya dan dieksploitasi
untuk kepentingan  perusahaan  sepihak.  Pada
waktu krisis ekonomi, penelitian Kurniati dan  Yanfitri  (2010)  menemukan  bukti empiris   akan   meningkatkan   industri yang  keluar  dari  industri  (tutup  usaha), sedangkan  perusahaan  baru  berdiri  yang masuk  ke  industri  relatif sedikit.
Meningkatnya  perusahaan  yang  tutup atau   menurunkan   tingkat   produksinya akan   timbul   gelombang   pemutusan hubungan  pekerja. Memperhatikan korban   utama   adalah   pekerja,   maka penerapan  GCG harus  menjadi perhatian pekerja. Penerapan GCG disamping bermanfaat  bagi  pekerja  juga  bermanfaat bagi  perusahaan.  Perusahaan yang melaksanakan   GCG  dengan  baik  secara tidak  langsung  juga  melaksanakan Good Corporate  Citizenship. Berdasarkan penelitian  menunjukan  bahwa 81% konsumen  lebih  cenderung untuk membeli   barang   dari   perusahaan    yang melaksanakan G ood Corporate
Citizenship ,   meskipun   harga   dan kualitas   produk   sama   dengan   pesaing. Survey   tahun   2002  terhadap  25.000 orang  di  23  negara  menunjukan  bahwa Corporate  Citizenship memiliki  dampak lebih   pada   persepsi public tentang perusahaan dibandingkan dengan kualitas  merek   atau  fundamental   bisnis (Lawrence  et al.,  2005).  Mukhopadhyay et   al. (2012)   menemukan   bukti empiris bahwa  beberapa  penelitian  pada  negara maju dan berkembang
telah menyimpulkan perusahaan yang menerapkan  GCG  akan  memiliki  kinerja keuangan  yang  lebih  baik.  Penerapan GCG  yang  baik  pada  perusahaan  telah menyebabkan : 1. Peningkatan akses terhadap pendanaan eksternal yang mengakibatkan peningkatan efisiensi karena pengetahuan investor meningkat  terkait   dengan  strategi perusahaan. 2. Biaya modal yang lebih rendah 3. Peningkatan kinerja  operasional dengan  pengelolaan yang  lebih efisien dan  alokasi asset lebih baik. 4. Kinerja keuangan dan nilai perusahaan tinggi seperti yang terlihat
dalam:
• Peningkatan Economic  Value Added (EVA).  Berdasarkan penelitian
Credit  Lyonnais  Asia tahun 2001  pada  100  negara  berkembang menunjukan bahwa perusahaan yang menerapkan   GCG   yang   baik memiliki   EVA   8%   lebih   tinggi dari   rata-rata   EVA  perusahaan  di negara tersebut.
• Peningkatan Profitabilitas. Penelitian dari ABN  /  AMRO  di  Brasil menunjukkan  bahwa  perusahaan yang  menerapkan  GCG  yang  baik memiliki  P  /  E  rasio  lebih  tinggi 20%, ROE 45% lebih tinggi, margin bersih  76%  lebih  tinggi.   Penelitian Brown  dan Caylor  dari Universitas Georgia State pada tahun 2004 menunjukkan bahwa perusahaan  yang  menerapkan   GCG dengan   baik   memiliki   ROI   18,7% dan  ROE   23,8%   lebih   tinggi dibandingkan dengan yang menerapkan GCG tidak baik.
• ROA yang tinggi.  Penelitian Sung Je Byun  dari  Universitas  Columbia pada  tahun  2006  menyimpulkan bahwa perusahaan dengan GCG yang baik  memiliki  ROE  lebih  tinggi  dan lebih   baik  ROA   dan   ROC   pula. ROE   perusahaan   yang   GCG   baik adalah   14,35%  sedangkan  untuk perusahaan  tingkat  GCG  bawah adalah   9,20%.  ROA  perusahaan dinilai  GCG  baik  sebesar  4.81%
dibandingkan  dengan  3,46%  untuk perusahaan  GCG  berbasis  bawah.
ROC  pada perusahaan yang menerapkan    GCG   baik   sebesar 10,26% dibandingkan yang melaksanakan  GCG  tingkat  bawah dengan nilai ROC sebesar 6.69%.
• Nilai Perusahaan dan Kinerja Saham yang  tinggi.  Penelitian  McKinsey tahun  2002  di  berbagai  negara termasuk  Eropa  Timur,  Afrika  dan Asia  menunjukan   bahwa  investor akan  bersedia  membayar  premi saham  yang  lebih  tinggi  berskisar sampai  30-40%  untuk  perusahaan yang dikelola dengan baik. Pola yang
sama seperti penelitian Grandmont et al pada tahun 2004 di Amerika Lain, Afrika,  Eropa  Timur  dan  Timur Tengah  dengan  hasil  bahwa  investor akan  member  premi  lebih  dari  segi harga  dibandingkan  arus  kas,  harga dibandingkan  pendapatan,  harga dibandingkan  EBITDA  dan  harga dibandingkan  dengan  nilai  buku. Penelitian  Metrick  et  al  terhadap 1500  perusahaan  besar  di  Amerika
Serikat  menemukan   bukti   empiris bahwa GCG yang unggul mempengaruhi dampak yang signifikan terhadap nilai pasar saham dan  memiliki  tingkat  pengembalian yang  tinggi  kepada  pemegang saham.  Perusahaan  yang  memiliki GCG  yang  baik  memiliki  tingkat pertumbuhan penjualan yang pesat   dan   lebih   menguntungkan dibandingkan    yang  memiliki  GCG tidak baik.
• Mengurangi  volatilitas  harga  saham.
Penelitian Brown dan Caylor menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki  GCG  yang  baik  memiliki volatilitas  saham  lebih  rendah  5,6% dari rata-rata.
• Mengurangi risiko krisis dan skandal perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan  dengan  baik  GCG akan menerapkan system manajemen   resiko   yang efektif dan hal tersebut menyebabkan perusahaan  lebih  siap  pada  waktu menghadapi krisis. Penelitian Derwall  dan Vervijmeren menyimpulkan  bahwa,  perusahaan dengan  GCG  yang  baik  memiliki resiko   yang   lebih   rendah   dan mengakibatkan   pemilik   saham   dan pemberi   pinjaman  bersedia  untuk memberikan  modal  dengan  biaya yang lebih rendah.
Memperhatikan penerapan GCG membuat perusahaan beroperasi lebih baik dan  menguntungkan,  maka  kesejahteraan pekerja  juga  terjaga  dan  kesinambungan bekerja juga teramankan.
Dari  uraian  latar   di  atas,  maka peneliti merumuskan permasalahan
tentang  bagaimanakah  partisipasi  pekerja dalam  pelaksanaan Good  Corporate Governance yang meliputi;
1. Partisipasi pekerja dalam penerapan
GCG untuk pemenuhan hak-hak pekerja
2. Partisipasi pekerja dalam penerapan
GCG untuk kemajuan perusahaan

## B. Azas Good Corporate  Governance
Indonesian   Institut   of   Corporate Governance (IIGC)   dalam   Suranta   dan Midiastuty  (2005)  memberi  pengertian GCG  adalah  suatu  proses  dan  struktur yang  diterapkan  dalam  menjalankan perusahaan  dengan  tujuan  utama  utama untuk  meningkatkan  nilai  pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan  kepentingan  stakeholder yang  lain. Forum  for Corporate Governance    in   Indonesia (FCGI) dalam  Suranta    dan  Midiastuty    (2005) memberikan  pengertian  GCG  sebagai seperangkat  peraturan  yang  menetapkan hubungan  antara  pemegang  saham, pengurus,  kreditur,  pemerintah,  karyawan serta  para  pemegang  kepentingan  intern dan  ekstern  lainnya  sehubungan  dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) merumuskan asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi    serta    kewajaran    dan kesetaraan  diperlukan  untuk  mencapai kesinambungan usaha  ( sustainability )
perusahaan dengan memperhatikan pemangku  kepentingan  ( stakeholders ). Penjelasan  secara  detail  asas  GCG  yang sudah  dirumuskan  oleh  KNKG  seperti dibawah ini.
1. Transparansi ( Transparency ) a. Prinsip Dasar Untuk  menjaga  obyektivitas  dalam menjalankan   bisnis,   perusahaan   harus menyediakan  informasi  yang  material  dan relevan  dengan  cara  yang  mudah  diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan  harus  mengambil  inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah  yang  disyaratkan  oleh  peraturan perundang-undangan,  tetapi  juga  hal  yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang  saham,  kreditur  dan  pemangku kepentingan lainnya.
b. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Perusahaan harus menyediakan informasi  secara  tepat  waktu, memadai,  jelas,  akurat  dan  dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh  pemangku  kepentingan  sesuai dengan haknya.
2. Informasi  yang  harus  diungkapkan meliputi,  tetapi  tidak  terbatas  pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,
susunan  dan  kompensasi  pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan   saham   oleh   anggota Direksi dan anggota  Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya  dalam  perusahaan  dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,  sistem  dan  pelaksanaan GCG   serta  tingkat   kepatuhannya, dan   kejadian   penting   yang   dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 3. Prinsip  keterbukaan   yang  dianut oleh  perusahaan   tidak  mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan  kerahasiaan  perusahaan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  rahasia  jabatan,  dan  hak- hak pribadi. 4. Kebijakan  perusahaan  harus  tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan   kepada  pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas ( Accountability )

## a. Prinsip Dasar
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya secara  transparan  dan  wajar.  Untuk  itu perusahaan  harus  dikelola  secara  benar,
terukur  dan  sesuai  dengan  kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain.
Akuntabilitas   merupakan   prasyarat   yang diperlukan   untuk   mencapai  kinerja  yang berkesinambungan.
b. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Perusahaan harus menetapkan rincian  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  organ  perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras  dengan  visi,  misi,  nilai-nilai perusahaan  (corporate  values),  dan strategi perusahaan. 2. Perusahaan   harus   meyakini   bahwa semua   organ   perusahaan   dan semua karyawan  mempunyai kemampuan  sesuai  dengan  tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 3. Perusahaan harus memastikan adanya  sistem  pengendalian  internal yang  efektif  dalam  pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan   harus   memiliki   ukuran kinerja   untuk   semua   jajaran perusahaan   yang  konsisten   dengan sasaran   usaha   perusahaan,   serta memiliki   sistem   penghargaan   dan sanksi  (reward  and  punishment system).
5. Dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya,  setiap  organ perusahaan  dan  semua  karyawan harus  berpegang  pada  etika  bisnis dan  pedoman  perilaku  (code  of conduct) yang telah disepakati.
3. Responsibilitas ( Responsibility )
a. Prinsip Dasar
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan  tanggung  jawab   terhadap masyarakat   dan   lingkungan   sehingga dapat   terpelihara   kesinambungan  usaha dalam  jangka  panjang  dan  mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
b. Pedoman Pokok Pelaksanaan
1. Organ  perusahaan  harus  berpegang pada  prinsip  kehati-hatian  dan memastikan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran  dasar  dan  peraturan perusahaan (by- laws). 2. Perusahaan   harus   melaksanakan tanggung   jawab   sosial   dengan antara lain peduli  terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan  terutama  di  sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan  dan  pelaksanaan  yang memadai.
4. Independensi ( Independency )
a. Prinsip Dasar
Untuk  melancarkan  pelaksanaan asas  GCG,  perusahaan  harus  dikelola secara  independen  sehingga  masing- masing  organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi  dan  tidak  dapat  diintervensi oleh pihak lain.
b. Pedoman Pokok Pelaksanaan
1. Masing-masing   organ   perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi  oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh
kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan ( conflict of interest ) dan dari  segala  pengaruh  atau  tekanan, sehingga  pengambilan  keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing   organ   perusahaan harus   melaksanakan   fungsi   dan tugasnya   sesuai  dengan  anggaran dasar  dan  peraturan  perundang- undangan, tidak saling mendominasi dan  atau  melempar  tanggung  jawab antara satu dengan yang lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness )
a. Prinsip Dasar
Dalam  melaksanakan  kegiatannya,
Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014, halaman 56-73
perusahaan harus senantiasa memperhatikan  kepentingan  pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan
asas kewajaran dan kesetaraan. b. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Perusahaan    harus    memberikan kesempatan    kepada    pemangku kepentingan untuk  memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan  serta  membuka  akses terhadap  informasi  sesuai  dengan prinsip  transparansi  dalam  lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan   yang   setara   dan   wajar kepada pemangku  kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 3. Perusahaan harus memberikan kesempatan   yang   sama   dalam penerimaan   karyawan,  berkarir  dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,
agama,  ras,  golongan,  gender,  dan kondisi fisik.
Menurut   Barnhart   dan Rosentein dalam Lastanti  (2005)  mekanisme  GCG dibagi   duakelompok.   Pertama   berupa internal   mechanisms seperti   komposisi dewan   direksi/komisaris,  kepemilikan manajerial  dan  kompensasi  eksekutif. Kedua external  mechanisms seperti pengendalian  oleh  pasar  dan level  debt financing .
Untuk  mencapai keberhasilan
dalam jangka  panjang,  pelaksanaan  GCG perlu  dilandasi  oleh integritas yang tinggi. Oleh  karena  itu  diperlukan Code  of Conduct yang  dapat  menjadi  acuan  bagi organ   perusahaan   dan   semua   karyawan dalam   menerapkan   nilai-nilai   dan   etika bisnis  sehingga  menjadi  bagian  dari budaya perusahaan. KNKG (2006) merumuskan  prinsip-prinsip  dasar  yang harus dimiliki oleh perusahaan : 1. Setiap  perusahaan  harus  memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral
perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. 2. Untuk  dapat  merealisasikan  sikap moral  dalam  pelaksanaan  usahanya, perusahaan  harus  memiliki  rumusan etika  bisnis  yang  disepakati  oleh organ perusahaan dan semua karyawan.  Pelaksanaan  etika  bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan  manifestasi  dari  nilai- nilai perusahaan. 3. Nilai-nilai  dan  rumusan  etika  bisnis perusahaan  perlu  dituangkan  dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
Pedoman  pokok  pelaksanaan  yang sudah  dirumuskan  oleh  KNKG  (2006) seperti diuraikan dibawah ini.

## 1. Nilai-Nilai Perusahaan
1. Nilai-nilai    perusahaan    merupakan landasan    moral    dalam    mencapai visi    dan    misi  perusahaan.   Oleh karena   itu, s e b e l u m merumuskan    nilai-nilai perusahaan, perlu  dirumuskan  visi  dan  misi perusahaan. 2. Walaupun  nilai-nilai  perusahaan pada  dasarnya  universal,  namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan   dengan   sektor   usaha serta   karakter   dan   letak   geografis dari  masing- masing perusahaan.
3. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.

## 2. Etika Bisnis
1. Etika  bisnis  adalah  acuan  bagi perusahaan  dalam  melaksanakan kegiatan  usaha  termasuk  dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. 2. Penerapan  nilai-nilai  perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan  mendukung terciptanya budaya perusahaan.
3. Setiap  perusahaan  harus  memiliki rumusan  etika  bisnis  yang disepakati  bersama  dan dijabarkan
lebih lanjut dalam pedoman perilaku.

## 3. Pedoman Perilaku
a. Fungsi Pedoman Perilaku
1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika  bisnis  dalam  melaksanakan usaha  sehingga  menjadi  panduan bagi  organ  perusahaan  dan  semua karyawan perusahaan; 2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah  dan  donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan  terhadap  perilaku  yang tidak etis. b. Benturan Kepentingan 1. Benturan kepentingan adalah keadaan   dimana   terdapat   konflik antara kepentingan  ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis  pribadi  pemegang  saham, angggota  Dewan  Komisaris  dan Direksi, serta karyawan perusahaan; 2. Dalam  menjalankan tugas  dan kewajibannya, anggota  Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan  ekonomis  perusahaan diatas  kepentingan  ekonomis  pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya; 3. Anggota  Dewan Komisari  dan Direksi  serta  karyawan  perusahaan dilarang  menyalahgunakan   jabatan untuk  kepentingan  atau  keuntungan pribadi,   keluarga   dan  pihak-pihak lain; 4. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan  tidak  diperkenankan ikut serta; 5. Pemegang  saham  yang  mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat
Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) sesuai  dengan  keputusan  yang diambil  oleh  pemegang  saham  yang tidak mempunyai benturan kepentingan; 6. Setiap  anggota  Dewan  Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang  pengambilan  keputusan diharuskan  setiap  tahun  membuat pernyataan  tidak  memiliki  benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan  telah  melaksanakan  pedoman perilaku  yang  ditetapkan  oleh perusahaan.
c. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi 1. Setiap   anggota   Dewan   Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan   dilarang  memberikan atau  menawarkan  sesuatu,  baik langsung  ataupun  tidak  langsung, kepada  pejabat  negara  dan  atau individu yang mewakili mitra bisnis,
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; 2. Setiap   anggota   Dewan   Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang  menerima sesuatu  untuk  kepentingannya,   baik langsung  ataupun  tidak  langsung, dari  mitra  bisnis,  yang  dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; 3. Donasi  oleh  perusahaan  ataupun pemberian  suatu  aset  perusahaan kepada  partai  politik  atau  seorang atau  lebih  calon  anggota  badan legislatif  maupun  eksekutif,  hanya boleh  dilakukan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Dalam  batas  kepatutan  sebagaimana ditetapkan  oleh  perusahaan,  donasi untuk amal dapat dibenarkan; 4. Setiap  anggota  Dewan  Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan  diharuskan  setiap  tahun membuat pernyataan
tidak memberikan  sesuatu  dan  atau
menerima  sesuatu  yang  dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan.
d. Kepatuhan terhadap Peraturan
1. Organ  perusahaan  dan  karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan  perundang-  undangan  dan peraturan perusahaan; 2. Dewan Komisaris harus memastikan    bahwa    Direksi    dan karyawan perusahaan melaksanakan  peraturan  perundang- undangan dan peraturan perusahaan; 3. Perusahaan harus melakukan pencatatan  atas  harta,  utang  dan modal  secara  benar  sesuai  dengan prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum.
e. Kerahasiaan Informasi
1. Anggota  Dewan  Komisaris  dan Direksi,  pemegang  saham  serta karyawan  perusahaan  harus  menjaga kerahasiaan  informasi  perusahaan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  peraturan  perusahaan  dan kelaziman dalam dunia usaha;
2. Setiap   anggota   Dewan   Komisaris dan   Direksi,   pemegang   saham serta  karyawan perusahaan  dilarang menyalahgunakan   informasi   yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada informasi  rencana  pengambil-alihan, penggabungan  usaha  dan  pembelian kembali saham;
3. Setiap  mantan  anggota  Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan, serta pemegang    saham    yang    telah mengalihkan    sahamnya,    dilarang mengungkapkan  informasi yang menjadi  rahasia  perusahaan   yang diperolehnya   selama  menjabat  atau menjadi pemegang saham di perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan  dan  penyidikan  sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan,  atau  tidak  lagi  menjadi rahasia milik perusahaan. f. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor 1. Dewan   Komisaris   berkewajiban untuk  menerima   dan  memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran  terhadap  etika  bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang- undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu; 2. Setiap  perusahaan  harus  menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap  individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran   terhadap   etika   bisnis, pedoman  perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanannya,  Dewan  Komisaris dapat  memberikan  tugas  kepada komite yang
membidangi pengawasan implementasi GCG.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Ditinjau  dari  jenis  datanya  pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  secara holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah (Moleong, 2007:6).
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah  deskriptif.  Penelitian  deskriptif yaitu  penelitian  yang  berusaha  untuk menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada sekarang berdasarkan data-data.
1. Sumber Data Penulis  juga  melakukan  telaah pustaka,  yaitu  mengumpulkan  data  dari barbagai  sumber  informasi  yang  terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sumber informasi  yang  dimaksud  dapat  berupa
buku,  jurnal,  koran,  dan  sumber  informasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.
2. Teknik pengumpulan Data Dokumen  dan  arsip  mengenai berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian  merupakan  salah  satu  sumber data  yang  penting  dalam  penelitian. Dokumen  yang  dimaksud  dapat  berupa dokumen  tertulis,  gambar/foto.  Data statistik,  laporan  penelitian  sebelumnya, tulisan-tulisan  ilmiah  merupakan  dokumen penting  yang  perlu  ditelusuri  untuk memperkaya data yang dikumpulkan.
3. Teknik Analisa Data Proses  analisis  data  dilakukan  pada waktu bersamaan dengan
proses pengumpulan  data  berlangsung.  Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni: (1) reduksi  data,  (2)  sajian  data,  dan  (3) penarikan kesimpulan ataupun verifikasi.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perusahaan dalam beroperasi membutuhkan  faktor  produksi  yang  salah satunya  adalah  pekerja.  Proses  optimasi yang  dilakukan  oleh  manajemen  terhadap faktor-faktor  produksi  akan  menghasilkan barang  jasa  yang  kemudian  akan mendatangkan  penjualan  dan  keuntungan bagi  perusahaan.  Pekerja  sebagai  faktor produksi dan perusahaan sebagai pengguna, ada hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. Perhatian karyawan hubungannya dengan perusahaan  yang  melaksanakan  GCG dengan baik ada dua hal yaitu : 1. Pekerja memiliki kepentingan perusahaan   mengalami   kemajuan. Pekerja   membutuhkan  penghasilan untuk  kelangsungan  hidup  dan aktualisasi  dirinya  dari  perusahaan. Karena membutuhkan kesinambungan  penghasilan  untuk kesejahteraannya, maka pekerja juga membutuhkan tempat   bekerja   yang memiliki kesinambungan kelangsungan  usahanya.  Perusahaan
yang sehat, memiliki penjualan yang bertumbuh,  profit  yang  cukup  untuk proses  pengembangan  dan  jalannya pengelolaan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang  berlaku  merupakan  harapan karyawan,  karena  perusahaan  yang demikian  memiliki  kelangsungan hidup yang panjang. Memperhatikan hal  tersebut,  maka  perusahaan  yang menerapkan  GCG  yang  baik  juga merupakan harapan karyawan, karena  GCG  yang  baik  juga merupakan salah satu pilar kelangsungan   usaha   dalam   jangka panjang   yang   akan  menjamin kelangsungan penghasilannya. 2. Pekerja memiliki kepentingan pemenuhan hak-hak pekerja.  Pekerja sebagai factor produksi membutuhkan  diperlakukan  dengan baik dan terjamin hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga hubungan  industrial  yang  terjadi berjalan  dengan  baik.  Pemenuhan hak-hak  dalam  Perjanjian  Kerja Bersama (PKB) dan kebebasan untuk berserikat   dan  berkumpul   dapat terpenuhi dengan  baik  jika perusahaan menerapkan GCG dengan baik pula.

## 1. Partisipasi Pekerja Dalam Penerapan GCG Untuk Kemajuan Perusahaan
Pekerja  di  perusahaan  yang  sudah diseleksi sesuai dengan pengetahuan, skill dan network yang  dibutuhkan  untuk bekerja  sesuai  tanggungjawab  masing- masing disetiap fungsi organisasi perusahaan diharapkan dapat melaksanakan  pekerjaan  tersebut  dengan baik sehingga dapat mencapai  tujuan dan target  di  setiap  fungsinya   yang  akhirnya membawa   keberhasilan   untuk mencapai tujuan  besar  perusahaan  yaitu  untuk mendapatkan keuntungan.
Code  of  Conduct dapat  sebagai arah  perilaku  seluruh  organ  perusahaan
dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan  tersebut.  Pedoman  perilaku mencakup  panduan  tentang  benturan kepentingan,  pemberian  dan  penerimaan hadiah  dan  donasi,  kepatuhan  terhadap peraturan,  kerahasiaan  informasi,  dan pelaporan  terhadap  perilaku  yang  tidak etis dapat sebagai penjaga agar perusahaan dapat sebagai good corporate citizenship .
Aktivitas  untuk  melaksanakan perihal  benturan  kepentingan,  pemberian dan  penerimaan  hadiah  dan  donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasian organisasi merupakan pedoman  perilaku  yang  mengarah  ke internal  diri  pekerja.  Aktivitas  ketaatan terhadap hal-hal tersebut merupakan suatu keterlekatan  sebagai  komitmen  pribadi untuk melaksanakan terkait dengan diri sendiri.  Sedangkan  aktivitas  tentang pelaporan  terhadap  perilaku  yang  tidak etis  merupakan  aktivitas  ke  eksternal yang  mengandung  berbargai  resiko  yang biasanya  dihindari  oleh  pekerja.  Survey yang  dilakukan  oleh Institute  of  Business Ethics (2007)  menyimpulkan  bahwa  satu di  antara  empat  karyawan  mengetahui kejadian  pelanggaran,  tetapi  lebih  dari separuh  (52%)  dari  yang  mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu (KNKG,
2008).  Meskipun  banyak  pekerja  y a n g diam   tidak   melaporkan   perilaku   tidak etis,   namun  pelaporan   dari   karyawan tentang perilaku tidak
etis menempatkan    tempat    yang   teratas. Berdasarkan   penelitian   dari Association of  Certified   Fraud   Examiners (2002) informasi   dari  pekerja  menempatkan kedudukan teratas yaitu 26,3%, penemuan tidak  sengaja  18,8%, internal  audit 18,6%, internal  controls 15,4%, external audit 11,5%,  informasi  dari  pelanggan
8,6%,  informasi  dari  pihak  tidak  dikenal 6,2%,  informasi  dari  vendor/supplier
5,1%  dan  keputusan  dari  penegakan hukum sebanyak 1,7% (Lembaga Pengembangan Fraud Auditing, 2010). Memperhatikan  begitu  sentralnya peran  pekerja  untuk  membuka  suatu perilaku  tidak  etis  maka  pemberdayaan
pekerja  sebagai  pelapor  pelanggaran ( whistleblower ) sangat diperlukan.
Pembentukan Whistleblowing  System menjadi  mutlak  dibutuhkan.  Kesadaran untuk pelaksanaan GCG dengan baik dan pembentukan Whistleblowing  System merupakan  itikad  dari  Komisaris  dan Direksi,  jika  tidak  ada  kemauan  maka akan  menyebabkan  benturan  antara pekerja dengan Manajemen. Bagi organisasi  yang  menjalankan  aktivitas usahanya  secara  etis, Whistleblowing
System merupakan    bagian   dari   sistem pengendalian,    namun   bagi   organisasi yang tidak  menjalankan  aktivitas usahanya  dengan  tidak  etis,  maka
Whistleblowing  System dapat  menjadi ancaman. KNKG (2008) merumuskan
beberapa   manfaat   dari   penyelenggaraan Whistleblowing System yang baik antara lain adalah:
• Tersedianya cara penyampaian informasi  penting  dan  kritis  bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
• b.    Timbulnya   keengganan   untuk melakukan   pelanggaran,   dengan semakin   meningkatnya  kesediaan untuk  melaporkan terjadinya
pelanggaran,   karena   kepercayaan terhadap   sistem  pelaporan  yang efektif;
• Tersedianya  mekanisme  deteksi dini
( early warning system ) atas kemungkinan   terjadinya  masalah akibat suatu pelanggaran;
• Tersedianya kesempatan untuk menangani   masalah   pelanggaran secara   internal   terlebih  dahulu, sebelum  meluas  menjadi  masalah pelanggaran yang bersifat publik;
• Mengurangi  risiko  yang  dihadapi organisasi,  akibat  dari  pelanggaran baik  dari  segi  keuangan,  operasi, hukum,  keselamatan  kerja,  dan reputasi;
• Mengurangi  biaya  dalam  menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
• Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan
(stakeholders), regulator, dan
masyarakat umum; dan
• Memberikan masukan kepada organisasi  untuk  melihat  lebih  jauh area  kritikal  dan  proses  kerja  yang memiliki  kelemahan  pengendalian internal,  serta  untuk  merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. Dalam Whistleblowing  System harus dibuatkan   kriteria  dengan  jelas  apa  yang disebut  pelanggaran  dan  perlindungan kepada  pelapor  pelanggaran.  KNKG (2008)  merumuskan  yang  dimaksud dengan  ”pelanggaran”  adalah  perbuatan yang  melanggar   peraturan   perundang- undangan; peraturan/standar industri terkait   dan   peraturan  internal  organisasi, serta  dapat  dilaporkan.  Termasuk  dalam aktivitas pelanggaran  antara lain adalah:
1. Melanggar    peraturan   perundang- undangan,    misalnya   pemalsuan tanda
tangan, korupsi,
penggelapan, mark-up ,  penggunaan narkoba, perusakan barang.
2. Melanggar pedoman etika perusahaan,   misalnya   benturan kepentingan,   pelecehan,   terlibat dalam  kegiatan  masyarakat  yang dilarang.
3. Melanggar  prinsip  akuntansi  yang berlaku umum
4. Melanggar   kebijakan   dan   prosedur operasional   perusahaan,   ataupun kebijakan,   prosedur,  peraturan  lain yang dianggap perlu oleh perusahaan. 5. Tindakan  kecurangan  lainnya  yang dapat menimbulkan kerugian finansial  ataupun  non- finansial 6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja
Sistem   Pelaporan   Pelanggaran yang   baik  memberikan   fasilitas   dan perlindungan ( whistleblower protection ) sebagai berikut:
1. Fasilitas  saluran  pelaporan  (telepon, surat,  email)  atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia; 2. Perlindungan   kerahasiaan   identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor
memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi  pelapor.  Walaupun diperbolehkan,  namun  penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas,  tidak   direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi  untuk  tindak  lanjut  atas pelaporan; 3. Perlindungan  atas  tindakan  balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan  dari  tekanan,  dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan,  gugatan  hukum,  harta benda, hingga tindakan fisik.
Perlindungan   ini   tidak   hanya untuk   pelapor   tetapi   juga   dapat diperluas hingga ke  anggota keluarga pelapor; 4. Informasi  pelaksanaan  tindak  lanjut, berupa  kapan  dan  bagaimana  serta kepada  institusi  mana  tindak   lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan  secara  rahasia  kepada pelapor  yang lengkap identitasnya.
Perlindungan  di  atas  tidak  diberikan kepada  pelapor  yang  terbukti  melakukan pelaporan  palsu  dan/atau  fitnah.  Pelapor yang  melakukan  laporan  palsu  dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan-perusahaan  yang  telah mempunyai dan
menerapkan
Whistleblowing  System seperti PT
Nusantara  Turbin  dan  Propulsi,  PT. Telkom,  Pertamina,  United  Tractors,  dan Astra Group.  Pelaksanaan  teknis  sistem Whistleblowing   System di   PT.   Telkom dan   Pertamina  dilakukan  oleh  pihak ketiga secara outsourcing. Untuk ilustrasi penerapan Whistleblowing
System , diuraikan  secara  ringkas  penerapan  di Pertamina  sebagai  berikut  (Samendawai et  al.  (2011).  Beberapa  hal  penting  yang menjadi topik di dalam sistem Whistleblowing  System di  Pertamina adalah sebagai berikut:
1. korupsi;
2. kecurangan;
3. confl ict of interest ;
4. code of conduct ; dan
Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014, halaman 56-73

## 5. peningkatan kedisiplinan
Sistem  ini  merupakan  salah  satu bagian  yang  dibangun  dalam  rangka pelaksanaan  Pertamina Clean ,  yang ditujukan untuk membangun atau menciptakan  etika  bisnis  yang  baik  di lingkungan   Pertamina.   Inisiator   dari Whistleblowing System ini   adalah   direksi Pertamina. Namun demikian yang menjadi pelaksana  sistem  ini  adalah  pihak  ketiga. Sistem whistleblower yang  dibangun  oleh Pertamina  merupakan  komplementer  atau pelengkap dari mekanisme kontrol perusahaan   yang   telah   ada.   Pelaporan diusahakan dilakukan menggunakan sistem   kontrol  internal  yang  berlaku selama ini, baru jika memang tidak tersedia mekanismenya,  maka  dapat  melalui Whistleblowing  System ini.Prinsip-prinsip Whistleblowing  System di  Pertamina adalah sebagai berikut:
• Cepat  dan  tepat,  maksudnya  adalah penanganan adanya laporan terhadap pelanggaran, korupsi, dan lain-lain di Pertamina  harus  ditangani  dengan cepat dan tepat.
• Komunikatif,  maksudnya  Pertamina harus  melakukan komunikasi terhadap  pelapor  terkait  dengan perkembangan laporannya.
• Rahasia,  maksudnya  semua  laporan yang  masuk  ke  system  ini  adalah bersifat  rahasia,  termasuk  identitas
pelapor akan dirahasiakan. • Akurat,   maksudnya   penanganan yang dilakukan   terkait   dengan   hal- hal   yang akurat   bukan berdasarkan asumsi atau analisa pribadi tertentu.
• Itikad  baik,  maksudnya  bahwa pelapor  harus  memiliki  itikad  yang baik dan bukan berdasarkan dendam atau  orientasi  tertentu  pelapor  untuk melaporkan pelanggaran seseorang. • Proteksi,  maksudnya  semua  orang yang melaporkan pelanggaran- pelanggaran  atau  kecurangan  di Pertamina  akan  dilindungi  oleh Pertamina. • Tidak  ada  diskriminasi,  maksudnya semua  orang  dapat  melaporkan  dan tidak  ada  diskriminasi  penanganan atas laporan-laporan tersebut. Sedangkan informasi yang
disyaratkan   untuk   pengajuan   laporan harus   memuat   5W ( what,  when,  where, who  ,why ),  dan  1H  (how).  Bentuk  dan Mekanisme Pelaporan di Pertamina dapat bermacam-macam,   bisa  berbentuk  pesan singkat  melalui  telepon  seluler,  telepon, surat, email,  kotak  surat,  situs,  dan  fax. Setelah   ada   laporan   tersebut,   pihak Pertamina   akan mengirimkan pin kepada pelapor.  Pin  ini  selanjutnya  digunakan pelapor  untuk  mengecek  perkembangan pelaporannya. Pertamina akan menindaklanjuti laporan dengan melakukan pencarian data dan investigasi. Selanjutnya   penanganannya   ada dua,  yaitu  bisa  dilakukan  dengan menerapkan   sistem  kontrol   internal yang   sudah   ada   dan   bisa   juga dilakukan   oleh   pihak   ketiga   yang khusus  menangani
Whistleblowing System di  Pertamina.   Lebih   lanjut dijelakan   oleh   sumber   dari  Pertamina, jika  yang  melakukan  kesalahan  berposisi di  bawah  jajaran  direktur,  maka  yang bertanggung   jawab   untuk   menangani adalah  direksinya.  Sementara  jika  yang melakukan  kesalahan  adalah  berposisi  di atas  direktur,  tetapi  di  bawah  komisaris, maka  tanggung  jawab  penanganannya dilakukan oleh komisaris.
Hal  lainnya  yang  penting  adalah mengenai  ukuran  nilai  atau  dapat  tidak

## Gambar 1 Typical Whistleblowing System PT
Pertamina Arif Nugroho, Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance 67
dianggapnya seseorang melakukan kesalahan. Pengalaman Pertamina menyatakan  bahwa  ukuran  tersebut ditentukan  sendiri  oleh  perusahaan  atau organisasi  itu  sendiri.  Sejauhmana  nilai tersebut  dianggap   penting   atau   harus ditegakkan,   juga   tergantung   dari perusahaan   atau   organisasi  tersebut. Pertamina  sendiri  menggunakan  ukuran etika   bisnis   dan code   of   conduct dari perusahaan   sendiri.   Batasan   ini   tidak ditentukan   lebih   dahulu   sebelum   ada Whistleblowing  System ,  namun  dapat dilaksanakan  secara  bersamaan.  Karena ini  juga  untuk  membangun  etika  bisnis yang  baik  dan  lingkungan  kerja  yang kondusif.
Dalam Whistleblowing  System yang dibangun  oleh  Pertamina,  ada  sanksi  yang diberikan  kepada   terlapor   jika   terbukti melakukan   kesalahan   atau   pelanggaran.
Sanksi-sanksi tersebut  dapat  berupa pemutusan hubungan kerja, turun golongan pangkat,  surat  peringatan,  teguran  lisan. Sementara  untuk  reward  terhadap  pelapor, Pertamina  tidak  memberikannya  karena perusahaan  kuatir  jika  pemberian reward dijadikan  motivasi whistleblower ,  bukan untuk  kepentingan  pengembangan  dan kemajuan perusahaan.
Berikut  tabel  jumlah  sanksi  dan jenisnya  dalam Whistleblowing  System yang berlaku di Pertamina :
Informan dari Pertamina mengakui   bahwa   masih  banyak  hal yang  menjadi tantangan  penerapan Whistleblowing  System di  Pertamina. Tantangan tersebut sebagai berikut:
1. Perubahan  pimpinan.  Perubahan  di tingkat  pimpinan  dapat  menjadi masalah  ketika  pimpinan  yang  baru tidak  memiliki  komitmen  untuk menyelenggarakan good  corporate governance .
2. Komitmen  pimpinan  tingkat  atas untuk  selalu  fokus  dalam  pembinaan dan penegakan disiplin. Jika komitmen  untuk  ini  masih  kuat  di pimpinan   tingkat   atas,   maka pelaksanaan  dan penerapan sistem ini akan  berhasil  dan  bahkan  akan meningkatkan prestasi kerja perusahaan.
3. Tindaklanjut  hasil  investigasi  baik dari  laporan Whistleblowing  System atau audit internal.
1. Partisipasi Pekerja Dalam Penerapan GCG Untuk Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam perusahaan merupakan hal yang  terkompleks.  Sumber  daya  manusia yang  merupakan  satu  dari  empat  faktor produksi  lainnya  selain  peralatan/mesin, dana  dan  manajemen   karena   berisi manusia   yang memiliki   kehendak   maka mengakibatkan   memiliki   kecenderungan tersendiri.   Jika   pengelolaan   SDM   baik maka   dapat  sebagai   alat   manajemen untuk   mencapai   perusahaan   dan   jika pengelolaan   tidak   baik   dapat  sebagai penghambat  manajemen  dalam  mencapai tujuan. Tanggungjawab perusahaan terhadap pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut (Untung 2012) : 1. Lapangan kerja dan kompensasi yang dapat  meningkatkan  kualitas  para karyawan. 2. Kondisi  kerja  yang  mencerminkan penghargaan  perusahaan  terhadap kesehatan dan martabat manusia 3. Komunikasi   yang   lancar   atas

## Grafik 1
Tindak Lanjut Sanksi Pembinaan Hasil
Whistleblowing System PT Pertamina
Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014, halaman 56-73
segala   yang   dicapai   perusahaan dan   adanya   transparansi  prestasi yang dihasilkannya.
4. Respon  yang  aktif  dengan  saran  dan kritik  atas  nasihat  konstruktif  dari para  tenaga  kerja  dan  menjadikan saran  tersebut  sebagai  acuan  penting bagi pengambilan keputusan manajer perusahaan.
5. Negosiasi  antar  pihak  yang  terjadi konflik   sehingga   dapat   disalurkan sesuai  dengan proporsinya dan dapat berfungsi untuk mengefektifkan perusahaan. 6. Perlindungan  yang  layak  bagi keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja  sehingga  para  pekerja  dapat memberikan kontribusi optimal dalam jangka panjang. 7. Dorongan konstruktif bagi pengembangan dan  kemampuan keahlian yang  optimal sesuai dengan potensi yang tersedia. 8. Respek   atas   terjadinya   tambahan pengangguran pada setiap keputusan yang dilakukan perusahaan. Perlindungan   pekerja   sudah   diatur
di berbagai peraturan perundang- undangan   seperti dalam   Undang-Undang No.   13   Tahun   2003   beserta   aturan turunannya.    Kewajiban   dari  pengusaha untuk  mematuhi  ketentuan  yang  ada. Hubungan antara  pengusaha  dengan
pekerja  dituangkan dalam  Perjanjian Kerja  Bersama  (PKB).  PKB  adalah perjanjian
yang  merupakan  hasil perundingan  antara  serikat  pekerja  dengan pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat kerja,  hak  dan  kewajiban  kedua  belah pihak.
Untuk  mendapatkan  hak-haknya pekerja yang maksimal dibutuhkan komunikasi secara intens dengan pengusaha. Komunikasi tersebut mulai dari perencanaan, implementasi dan monitoring secara   berkala.   Untuk   memperjuangkan hak-haknya   pekerja   dapat   membentuk Serikat   Pekerja.  Keberadaan   Serikat Pekerja   sangat   penting   mulai   dari perencanaan waktu perundingan perjanjian   PKB,   monitoring   pelaksanaan
PKB,   advokasi   kepada   pekerja   dan mewakili pekerja  jika ada permasalahan. Perundingan dalam PKB merupakan  pintu  awal  dari  pekerja  yang diwakili Serikat Pekerja untuk melaksanakan  GCG  dalam  perusahaan dengan  memperhatikan  segala  aspeknya. Perundingan  PKB  harus  memenuhi  aspek
GCG  baik  dalam  proses  perundingannya maupun  hasil-hasil perundingannya. Saling   pemahaman   antara   pengusaha dengan   pekerja   dalam   serikat  pekerja sangat  dibutuhkan.  Aspek  yang  perlu diperhatikan  oleh  pekerja  dan  serikat pekerja  dalam  perundingan  PKB  dengan memperhatikan aspek GCG adalah sebagai berikut.
1. Transparansi ( Transparency ) Kewajiban pengusaha untuk mengungkapkan  informasi   yang  meliputi, tetapi   tidak  terbatas  pada,  visi,  misi, sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi  pengurus,  pemegang  saham pengendali,  kepemilikan  saham  oleh anggota  Direksi  dan  anggota  Dewan Komisaris  beserta  anggota  keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem  manajemen risiko,  sistem pengawasan   dan  pengendalian   internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya,  dan  kejadian  penting  yang dapat mempengaruhi kondisi  perusahaan.  Informasi  yang sudah  disampaikan  tersebut  menjadi pijakan dalam perundingan  PKB.  Dengan memperhatikan   informasi   yang   ada terutama   kondisi   keuangan  pekerja  dan serikat pekerja serta manajemen perusahaan  dapat  melaksanakan  optimasi terhadap  kesejahteraan  pekerja  dengan tetap memperhatikan hak pemegang saham dan  hak  perusahaan  untuk  selalu  tumbuh dengan terjaganya keuntungan.
2. Akuntabilitas ( Accountability ) Pekerja  adalah  alat  perusahaan untuk  mencapai   tujuannya.  Tujuan  dapat tercapai jika seluruh pekerja melaksanakan tugas  disetiap  fungsi  dengan  baik  sesuai dengan job  description dan  rencana  kerja
beserta  anggaran  yang  ditetapkan.  Dalam perundingan  Perja  Bersama  (PKB)  harus dimasukan system penghargaan dan sanksi ( reward and punishment system ). Pemahaman  oleh  pekerja  dan  serikat pekerja  tentang  penghargaan  dan  sanksi terhadap  organ  perusahaan  dan  karyawan harus   dipahami   dengan   baik.   Penerapan penghargaan   dan   sanksi   untuk   organ perusahaan  seperti  Direksi  dan  Komisaris adalah Pemegang Saham, sedangkan untuk pekerja  adalah  pengusaha  yang  diwakili oleh  manajemen.  Penghargaan  dan  sanksi untuk  pekerja  perlu  dimasukan  dalam PKB.  Kekuatan  pekerja  dalam  serikat pekerja  diberbagai  negara  sangat  kuat. Tawar-menawar   upah  banyak  ditentukan oleh  Serikat  Pekerja.  Tabel  1  merupakan penelitian  OECD    menunjukan  berbagai prosentase  pekerja  yang  terlindungi  posisi tawar menawar kolektif yang dilaksanakan oleh Serikat Pekerja (Mankiw, 2007).
Perundingan  PKB  juga  harus menyangkut  penerapan  etika  bisnis  dan pedoman  perilaku  ( code   of   conduct ) yang   telah   dibuat   oleh   perusahaan. Dengan   masuknya   etika   bisnis   dan pedoman perilaku masuk dalam PKB akan memperkuat  komitmen  pekerja  dalam melaksanakan  GCG  dan  merupakan perikatan  yang  harus  dilaksanakan  oleh kedua belah pihak.

## 3. Responsibilitas ( Responsibility )
Perundingan PKB harus berkomitmen  untuk    mematuhi  peraturan perundang-undangan  serta  melaksanakan tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan  sehingga  dapat  terpelihara kesinambungan usaha  dalam  jangka panjang  dalam  melaksanakan good corporate  citizen .  Sehubungan  dengan
PKB  terkhusus  menyangkut  perjanjian kerja maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan   yang   menyangkut ketenaga  kerjaan  dan  keselamatan  kerja menjadi  acuan  pokok.  Pekerja  dan Serikat Pekerja memperjuangkan terpenuhinya  hak-hak  sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memahani segala keterbatasan perusahaan,  jika  hak-hak  minimal  sudah
terpenuhi  dengan  baik  dan  pemenuhan hak-hak pekerja akan diperjuangkan secara bertahap  sesuai  dengan  kemampuan perusahaan.

## 4. Independensi ( Independency )
Perundingan  PKB  untuk  saling menghormati dan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi  oleh  pihak  lain.  Pemahaman antara  pengusaha  dengan  pekerja/serikat pekerja bahwa perusahaan tempat tumbuh bersama dan keduanya saling membutuhkan  akan  melahirkan  sikap untuk  memudahkan  perundingan  dengan hasil  yang  menguntungkan  kedua  belah pihak.  Independensi  serikat  pekerja  dari pengaruh  pihak  luar  yang  memiliki kepentingan  diluar  pekerja  di  perusahaan sejauh  mungkin  untuk  dihindarkan. Perjuangan  pekerja  dan  serikat  pekerja dapat  ditunggangi   pihak   lain   untuk kepentingan   pihak   luar   atau   oknum dalam  perusahaan  untuk kepentingan pribadi dan akan
merugikan   baik   perusahaan   maupun pekerja  secara  jangka panjang.
Tabel 1

## Prosentase Pekerja Yang Terlindungi
Posisi Tawar Menawar Kolektif N o . N e g a r a % 1 A m e r ik a   S e r ik a t 1 8 2 J e p a n g 2 3 3 K a n a d a 3 8 4 I n gg e r is 4 7 5 S w is s 5 3 6 S e la n d ia   Ba r u 6 7 7 S p a n y o l 6 8 8 Be la n d a 7 1 9 N o r w e g ia 7 5 1 0 P o r t ug a l 7 9 1 1 A u s t r a lia 8 0 1 2 S w ed ia 8 3 1 3 Be lg ia 9 0 1 4 J e r m a n 9 0 1 5 P e r a n c is 9 2 1 6 F in la n d ia 9 5 1 7 A u s t r ia 9 8
Sumber : Presentasi Ir Waluyo Direktur Pertamina
Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014, halaman 56-73
5. Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness ) Perundingan PKB harus dilaksanakan  dalam  kesetaraan  antara pengusaha dengan
pekerja/serikat pekerja.   Hasil   perundingan harus memuat   kesempatan   yang  sama  dalam penerimaan  karyawan,  berkarir  d a n m e l a k s a n a k a n tugasnya  s e c a r a profesional t a n p a membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)
yang   sudah   disyahkan   oleh   instansi berwenang  merupakan  perikatan  antara pengusaha  dan  pekerja  yang  harus dipatuhi bersama. Pada tahap implementasi  PKB  tetap  berpegang  pada azas GCG yang ada. Dimungkinkan pada tahap  implementasi  ada  kesenjangan dengan  perjanjian  yang  dibuat  karena asumsi-asumsi  yang  dibuat  pada  waktu perundingan sudah berubah karena factor- faktor  eksternal.  Pengusaha/Manajemen berdasarkan    asas   transparansi    dalam GCG   dapat    menjelaskan    penyebab perubahan dan  dampaknya  kepada perusahaan serta proses antisipasi perusahaan  terhadap  perubahan  tersebut. Pekerja   dan   Serikat   Pekerja   dapat menilai   tingkat   transparansi   tersebut untuk   membuat  pemahaman  bersama, apakah  tidak  terpenuhinya  isi  perjanjian PKB  karena  tidak  ada  itikad  baik  dari manajemen atau   memang   kondisi diluar   kendali   manajemen.
Jika
ternyata   tingkat  transparansi  rendah  dan reliability-nya  juga  rendah,  sedangkan tidak  terpenuhinya  isi  perjanjian  karena itikad  tidak  baik  manajemen,  maka pekerja  dan  Serikat  Pekerja  dapat memperjuangkan  sesuai  dengan  saluran yang  ada  sesuai  dengan  asas-asas  GCG. Namun jika tingkat transparansi baik dan tidak  terpenuhi  isi  perjanjian  karena kondisi force major dan jika dilaksanakan akan  membahayakan kelangsungan perusahaan   maka   saling  pemahaman untuk   mengubah   isi   dari  perjanjian
dalam PKB mutlak harus dilakukan.
Berdasarkan  penelitian  Anggraini (2012)  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor yang  dapat  memicu  terjadinya  konflik ketenagakerjaan antara  Manajemen
dengan  Serikat  Pekerja  secara  umum adalah menyangkut jaminan kesejahteraan para  karyawan  dan  diterapkannya  pola kepemimpinan  yang tidak sesuai  dengan nilai  atau  prinsip   GCG.   Konflik   dapat pula  timbul  karena  rendahnya  kualitas para  pengurus  Serikat  Pekerja  mengenai etika berorganisasi, kebijakan pemerintah yang tidak seimbang dan lebih mendukung  Serikat  Pekerja,  timbulnya pergeseran  kebutuhan  terhadap  eksistensi dari organisasi Serikat Pekerja.
Keterbukaan   antara  pengusaha dan  pekerja  dalam  hubungan   industrial dan  penerapan  GCG   secara   bersama membawa kemanfaatan bagi perusahaan. Kemanfaatan yang diperoleh  perusahaan  jika  pengelolaan SDM sesuai dengan GCG adalah sebagai berikut (Effendi, 2009) : 1.   Suasana  kerja  menjadi  kondusif  dan tenang   karena   terbinanya   hubungan yang harmonis  antara  sesama karyawan  serta  antara  karyawan dengan manajemen. 2.   Kinerja perusahaan meningkat, karena karyawan  lebih  kreatif  dan  inovatif dalam bekerja, sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan.
3.    Terhindar   dari   praktek   korupsi, kolusi   dan   nepotisme   (KKN)   yang sangat   merugikan  perusahaan  karena segala  kebijakan  atau  keputusan ditetapkan  secara  transparan  dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi prinsip keadilan. 4. Daya   saing   perusahaan   akan meningkat, karena memiliki karyawan yang andal dan professional. A. KESIMPULAN DAN

## REKOMENDASI
Penerapan Good Corporate
Governance (GCG) didorong oleh adanya
dua tujuan  yaitu penerapan G o o d Corporate  Citizenship d a n kepentingan  penguatan  perusahaan  dan perekonomian. Asas-asas G C G yang terdiri dari transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraann dalam implementasinya dibutuhkan  peran  semua  pihak  juga termasuk pekerja. Perhatian  karyawan  hubungannya dengan  perusahaan  yang  melaksanakan GCG dengan baik ada dua hal yaitu : 1. Pekerja memiliki kepentingan perusahaan   mengalami   kemajuan. Pekerja   membutuhkan  penghasilan untuk  kelangsungan  hidup  dan aktualisasi  dirinya  dari  perusahaan. Karena membutuhkan kesinambungan  penghasilan  untuk kesejahteraannya, maka pekerja juga membutuhkan   tempat  bekerja  yang memiliki kesinambungan kelangsungan  usahanya.  Pekerja memiliki  kepentingan  pemenuhan hak-hak  pekerja.   Pekerja  sebagai factor produksi membutuhkan diperlakukan  dengan  baik  dan terjamin  hak-haknya  sesuai  dengan peraturan 2. perundang-undangan  yang  berlaku, sehingga  hubungan  industrial  yang terjadi berjalan dengan baik. Pengusaha/Manajemen dalam
implementasi  GCG  dapat  terbantu  dengan dibuatnya Whistleblowing System .  Pekerja dan Serikat Pekerja dapat berperan sebagai wishetlblower yang  bertanggungjawab, yaitu  bertujuan  hanya  untuk  kemajuan perusahaan,  bukan  untuk  kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau pesaing perusahaan.
Disamping sebagai wishetlblower juga  berperan   aktif  dalam pembuatan   dan  implementasi   Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan memperhatikan   kondisi   internal   dan eksternal   perusahaan,   sehingga   selalu ada harmonisasi
antara pengusaha/manajemen dalam rangka kemajuan perusahaan.

## Daftar Pustaka
Anggraini,  G.N.  2004. Peaksanaan  Good Corporate  Governance  Dalam Harmonisasi Hubungan Manajemen Dengan Serikat Pekerja .  Tesis  S2  Ilmu  Hukum (Magister Kenotariatan) Universitas  Gadjah  Mada.  Tidak diterbitkan.
Effendi,   M.A.   2009. The   Power   of Good   Corporate   Governance, Teori  dan  Implementasi , Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Komite   Nasional   Kebijakan   Governance (KNKG).  2006 .  Pedoman  Umum Good  Corporate Governance Indonesia . 2008. Pedoman Sistem    Pelaporan    Pelanggaran SPP   (Whistleblowing
System-WBS ).
2009. Pedoman  Etika Bisnis Perusahaan .
Kurniati,  Y  dan  Yafitri.   2010. Dinamika Industri  Manufaktur  Dan  Respon Terhadap  Siklus Bisnis , http://www.bi.go.i d.  Diakses  tanggal 3 Mei 2012.
Lastanti,  H.S.  2005. Hubungan  Struktur Corporate  Governance  Dengan Kinerja  Perusahaan  Dan  Reaksi Pasar. Konferensi Nasional Akuntansi ,   Fakultas   Ekonomi Trisakti.   Jakarta   24 September 2005.
Lawrence,  A.T.  Weber,  J.  Post,  J.E.  2005. Business and Society : Stakeholder,
Ethics, Public Policy . McGraw-Hill/Irwin. New York. Lembaga Pengembangan Fraud Auditing.   2010. Peran   Internal
Auditor   Dalam   Pencegahan Tindak   Kecurangan.   Seminar Nasional   Internal   Audit   2010 dengan  tema  :  “  Peran Internal
Audit dalam Menghadapi ACFTA ”.   Forum   Komunikasi Satuan Pengawasan  Intern
Wilayah  Jawa  Barat  &  Banten tanggal 22 April 2010.
Mankiw,  N.G.  2007. Makroekonomi ,  Edisi Keenam,
Penerbit Erlangga, Jakarta. Mukhopadhyay, J.K. Mallik, D. Dhamodiwala, D. 2012. Corporate  Governance  Practices and  Financial  Performance  of Selected Familiy Managed Medium  Sized  Listed  Companies in  India .  S.P  Jain  Institute  of Management & Researc, Mumbay. Semendawai,  A.H.  Santoso,  F.  Wagiman, W.  Omas,  B.I.  Susilaningtias, Wiryawan, S.M. 2011. Memahami Whistleblower . Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Jakarta.
Suranta,   E.   dan   Midiastuty,   P.P.   2005.
Hubungan   Struktur   Corporate Governance Dengan  Kinerja Perusahaan Dan Reaksi Pasar.    Konferensi    Nasional Akuntansi , Fakultas  Ekonomi
Trisakti.  Jakarta  24  September 2005.
Untung,  B.U.  2012. Hukum  dan  Etika Bisnis .  Penerbit  CV  Andi  Offset. Yogyakarta.