## PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Nabella Rona Sahati, Kodrat alam Universitas Wiralodra
Email : nabellaronasahati@gmail.com , amuksamudrajustitia@gmail.com

## ABSTRACT
Extradition Agreeament (treaty) provides facilities for countries that have an agreement, where the agreement is to act against, arrest and prosecute criminals in a country who have fled to another country outside national jurisdiction. The presence of the perpetrator in another country is to avoid attempts to arrest him in connection with the crime he has committed in the country of origin. So by running out of the country, this means that there are  other  countries  whose  interests  are  harmed  because  they  cannot  arrest  the perpetrator, in which the perpetrator has committed a violation of the law based on the location where the crime was committed (locus delicti). One of them is that the criminal case of corruption is considered a threat of extraordinary crime that harms all people in the world, in upholding the law of corruption in which the perpetrator has fled abroad so that he feels safe and free from a crime he has committed. So extradition is very necessary for the perpetrators of corruption who have fled to other countries. From the background that has been explained, the following problems can be made inventory, namely 1) what is the position of the extradition agreement in international law related to criminal acts of  corruption  and  2)  how  is  the  implementation  of  extradition  agreements  against perpetrators of corruption in Indonesia. This study uses a normative juridical research method,  namely  legal  research  that  refers  to  legal  norms  contained  in  statutory regulations with descriptive analytical research specifications with the aim of obtaining an overview of the application of extradition agreements to perpetrators of corruption in Indonesia based on Law Number 1 of 1979 of Extradition. The results in this research have shown that indeed there have been regulations regarding extradition treaties but it has been long enough and it is necessary to have regulatory reforms according to existing needs,  furthermore  it  is  necessary  to  improve  diplomatic  relations  because  law enforcement  of  criminal  acts  of  corruption  which  involves  cooperation  between  two countries  is  not  only  achieved  through  extradition  treaties,  but  also  good  diplomatic relations.
Keywords: Extradition Agreement, Corruption Crime, Regulatory Reform, Diplomatic Relations .

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan masyarakat  yang semakin maju seiring perkembangan teknologi mengakibatkan banyak kejahatan-kejahatan pidana dengan modus baru bahkan dilakukan dengan  skala  internasional  yang  merupakan  tindak  pidana  internasional,  salah  satunya yaitu  tindak  pidana  korupsi.  Kejahatan  korupsi  yang  bersifat  destruktif  dan  telah
merambah ke berbagai lini kehidupan harus diberantas melalui serangkaian upaya yang sungguh-sungguh  dengan  melibatkan  seluruh  komponen  bangsa,  serta  didukung  oleh adanya  sistem  dan  strategi  pemberantasan  korupsi  yang  efektif  dan  terpadu,  agar keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tersebut dapat tercapai secara maksimal.
Perkembangan  transportasi  yang  demikian  cepatnya,  menyebabkan  cepatnya dinamisme manusia, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana. Dengan  fasilitas transportasi  yang  cepat,  seseorang  dapat  dengan  seketika  menghindar  dari  tempat kejahatan  yang  dilakukan.  Sehinga  dengan  demikian  mereka  mengharapkan  akan terhindar  dari  kejaran  para  penyelidik/penyidik.  Perlu  suatu  mekanisme  untuk menanggulangi  secara  terpadu  bagi  semua  negara  di  dunia  untuk  menangani  setiap kejahatan transnasional. Salah satu mekanisme tersebut ialah melalui lembaga ekstradisi, yakni suatu proses penyerahan secara formal oleh satu negara kepada negara lain yang dianggap mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili terhadap seorang tersangka atau  terpidana.  Sudah  banyak  langkah  yang  telah  dilakukan,  baik  secara  internasional seperti  kerjasama  polisi  internasional,  maupun  kerjasama  antar  negara  baik  bersifat bilateral maupun multilateral 1 .
Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi  sejak tahun 1971,  yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu  lagi  mengikuti  perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa  pasalnya  (Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa  setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Selanjutnya  pada  pasal  3
1 Flora Pricilla Kalalo, Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Piidana Internasional, Jurnal Lex et Societatis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, hlm 5.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. 2
Tindak Pidana Korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi  fenomena  kejahatan  transnasional.  Berdasarkan  hal  tersebut  kerjasama internasional menjadi hal yang esensial dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi  dan  pemberantasan  pelarian  koruptor  ke  luar  negeri.  Perjanjian  ekstradisi merupakan  pranata  hukum  yang  dianggap  ideal  dalam  mengatasi  kejahatan  yang tergolong kejahatan transnasional.  Dalam hal ini peran dan eksistensi lembaga penegak hukum, kiranya perlu terus didorong dan dipacu agar dapat bekerja secara efektif serta mampu melaksanakan tugas, fungsi maupun kewenangan yang dimiiki, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sinergitas dan koordinasi yang baik  yang dibangun oleh seluruh jajaran dari institusi penegak hukum maupun dengan instansi terkait untuk memerangi korupsi merupakan solusi yang diharapkan secara signifikan dapat menekan laju  peningkatan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  mengingat  korupsi  merupakan kejahatan  sistemik  dan  kompleks  yang  tidak  dapat  ditangani  secara  parsial,  namun memerlukan penaganan secara bersama-sama 3 .
Kejahatan  internasional,  dapat  diartikan  suatu  bentuk  tindak  pidana  yang dianggap  dapat  merugikan  seluruh  masyarakat  interrnasional,  di  mana  setiap  lembaga peradilan  yang  ada  di  tiap-tiap  negara  bahkan  termasuk  di  dalamnya  peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili para  pelakunya 4 .  Dalam  melaksanakan  politik  luar  negeri  yang  diabdikan  kepada kepentingan  nasional,  pemerintah  Republik  Indonesia  melakukan  berbagai  upaya termasuk membuat perjanjian dengan negara lain, organisasi internasional,  dan subjek- subjek hukum internasional lain.
Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan  teknologi  telah  meningkatkan  intensitas  huubungan  antar  negara.  Sejalan  dengan peningkatan  hubungan  tersebut,  maka  makin  meningkat  pula  kerjasama  internasional yang dituangkan dalam  beragam bentuk perjanjian internasional 5 . Oleh karena korupsi
2 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3 Darmono, Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Lex Juernalica, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, hlm 136.
4 Romli Atmasasmita, Hukum Pidan a Internasional (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm 45.
5 Penjelasan atas Undag-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanajian Internasional.
merupakan  tindak  pidana  yang  bersifat  sistematik  dan  merugikan  pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-lagkah pencegahan dan peberantasan yang bersifat  menyeluruh,  sistematis,  dan  berkesinambungan  baik  pada  tingkat  nasional maupun  internasional.  Dalam  melaksanakan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  efisien  dan  efektif  diperlukan  dukungan  manajemen  tata pemerintahan  yang baik dan kerjasama internasional,  termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi 6 .
Menurut  Lampiran  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1979 tentang Ekstradisi, daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan salah satunya ialah  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  demikian  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang berlaku  melalui  perjanjian  ekstradisi  antara  negara  Indonesia  dengan  negara  lain  yang telah dibentuk dan disepakati bersama, maka kejahatan seperti korupsi pelakunya dapat dilakukan ekstradisi 7 . Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas  Besar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  ikut  menandatangani  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Anti  Korupsi  yang  diadopsi  oleh  sidang  ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003 8 . Jenis-jenis kejahatan  yang  diakui  sebagai  kejahatan  transnasional  dan  terorganisasi  sebagaimana diatur  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Kejahatan  Transnasional yang Terorganisasi yang terbetuk pada taggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia, yaitu pencucian uang dan korupsi 9 .
Perkembangan hukum pidana internasional pada awalnya dikenal tiga jenis tindak pidana  internasional,  yaitu war  crimes atau  kejahatan  perang, genocide atau  kejahatan pembasmian  etnis  tertentu,  dan agression atau  agresi 10 .  Pengaruh  perkembangan teknologi  dan  globalisasi  berdampak  pula  pada  dunia  kejahatan,  di  mana  muncul kejahatan-kejahatan yang terjadi melintasi batas negara. Kejahatan tersebut perlu diatasi dengan aturan hukum yang ada. Namun perbedaan aturan hukum negara yang satu dengan
6 Bagian  Umum  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Annti Korupsi, 2003).
7 Lampiran Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
8 Bagian  Umum  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations Convention  Againts  Corruption, 2003  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Annti  Korupsi,  2003), Op.Cit.
9 Hendrik B. Sompotan, Ekstradisi terrhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal  Lex  et Societatis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016,  hlm 14.
10 Romli Aatmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 24.
yang  lain  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  pidana  yang dilakukan  dengan  skala  internasional 11 .  Mengatasi  jenis-jenis  kejahatan  internasional seperti  tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  menyebabkan  penderitaan  dan  kesengsaraan masyarakat di semua negara dunia, maka negara-negara melakukan kerjasama baik dalam bentuk  penjanjian  multilateral  maupun  perjanian  bilateral.  Perjanjian  ekstradisi merupakan  sarana  untuk  menyerahkan  para  pelaku  kejahatan  korupsi  di  suatu  negara kemudian melarikan diri ke negara lain 12 .
Namun demikian, permasalahan ekstradisi semakin banyak muncul di permukaan, begitupula berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar maupun media massa  lainnya,  apalagi  berita  mengenai  ekstradisi  tersebut  akan  semakin  menonjol apabila  orang  yang  dimintakan  ekstradisinya  adalah  mantan  orang  penting  dan berpengaruh dari suatu negara 13 .
Seperti  Ada  beberapa  kasus  yang  bisa  dijadikan  contoh,  seperti  kasus  para pengemplang  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI)  yang  melarikan  diri  ke Singapura  dan  Australia.    Hendra  Rahardja,  Adrian  Kiki,  dan  Syamsul  Nursalim,  dan adalah beberapa nama dari sejumlah pelaku yang melarikan uang Negara dalam jumlah puluhan  trilyun  rupiah,  namun  tidak  dapat  diproses  hukum  sampai  sekarang.    Hendra Rahardja, mantan Direktur BHS Bank yang melarikan diri ke Australia, namun sampai dia  meninggal  di  Australia,  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dipulangkan.  Begitu  juga pengemplang dana BLBI lainnya sejumlah 1,5 trilyun rupiah yaitu mantan Direktur Bank Surya, Adrian Kiki,  yang divonnis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002, juga berhasil melarikan diri ke Australia, dan bahkan menjadi warga Negara disana 14 . Namun sampai saat ini yang bersangkutan belum dapat dipulangkan ke Indonesia, walaupun Australia merupakan salah satu dari 5 negara yang sudah melakukan perjanjian  ekstradisi  dengan  Indonesia,  selain  dari  Malaysia,  Filipina,  Thailand,  dan Hongkong 15 .
Beberapa  contoh  kasus  yang  peneliti  uraikan  di  atas  menunjukkan  bahwa ekstradisi merupakan sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan
11 Flora Pricilla Kalalo, Op.Cit, hlm. 5.
12 Hendrik B. Sompotan, Loc.Cit. hlm. 14.
13 I. Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum  Nasional Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 17
14 Laurencius Simanjuntak, Detiknews.com diakses tanggal 3 Agustus 2020.
15 http://id.wikipedia.org/wiki/ekstradisi diakses tanggal 3 Agustus 2020.
oleh  negara locus  delicti atau  negara  yang  memiliki  yurisdiksi  atas  kejahatannya  itu, sekaligus  rasa  keadilan  dari  si  korban  atau  anggota  masyarakat  dapat  dipulihkan 16 . Kebutuhan  adanya  perjanjian  ekstradisi  merupakan  konsekuensi  logis  dari  karakter transnasional  dari kejahatan tertentu, di mana pelakunya melarikan diri ke luar negeri, sehingga  dilakukan  upaya  untuk  mengembalikan  ke  negara  asalnya  dengan  tujuan tuntutan  atau  menjalani  pidana 17 .  Akan  tetapi  dalam  praktiknya  tidak  mudah melaksanakan  ekstradisi,  karena  dalam  hubungannya  dengan  pelaku  kejahatan  yang melarikan  diri  atau  berada  dalam  wilayah  negara  lain,  maka  negara  yang  memiliki yurisdiksi  atas  si  pelaku  kejahatan  itu,  tidak  boleh  melakukan  penangkapan  dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada,  seolah-olah  pelaku  kejahatan  tersebut  memiliki  kekebalan  hukum  di  negara tempatnya bersembunyi 18 .
Dari urian diatas penulis menemukan sebuah nilai nilai pergeseran  yang sangat berbuah oleh karena itu penulis merumuskan jurnal dengan judul: “Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”

## II. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  maka  penulis  mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  perjanjian  ekstradisi  dalam  hukum  internasional  terkait tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

## III. METODE
Pendekatan yang digunakan alam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative  legal  research) yaitu  penelitian  hukum  yang  mengacu  pada  norma  hukum yang  terapat  alam  peraturan  perundang-undangan 19 .  Kemudian  fokus  kajiannya  adalah
16 I Wayan Parthiana, OpCit, hlm 8.
17 Romli  Atmasasmita,  Makalah  yang  berjudul Ekstradisi  dalam  Meningkatkan  Kerja  Sama  Penegakan Hukum, Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “Kebijakan  Nasional  dalam  Pembentukan  Perjanjian Ekstradisi ASEAN”, Jakarta, 21-22 Mei 2007, diunduh 15 Maret 2020.
18 I Wayan Parthiana, OpCit, hlm 11.
19 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cet.9, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 21.
hukum  positif, hukum  positif  yang dimaksud di  sini adalah hukum  yang  berlaku suatu waktu  dan  tempat  tertentu,  yaitu  suatu  aturan  atau  norma  tertulis  yang  secara  resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa di samping hukum yang tertulis tersebut terapat norma  di  alam  masyarakat  yang  tidak  tertulis  secara  efektif  yang  mengatur  perilaku anggota masyarakat 20 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Terkait Tindak Pidana Korupsi
Dalam  kehidupan  sehari  hari  ada  pelaku  kejahatan  yang  setelah  melakukan kejahatan di dalam wilayah suatu negara kemudian melarika diri ke wilayah negara lain dan berada di negara tersebut dalam jangka waktu yang lama demi menghindari tuntutan pidana dari negara tempatnya melakukan kejahatan.  Dalam kasus-kasus seperti ini negara yang  memiliki  yurisdiksi  kriminal  untuk  mengadili  pelakunya  menghadapi  masalah dalam memproses pelakunya. Mulai dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukumnnya seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilannya.
Pengertian  ekstradisi  merupakan  penyerahan  yang  dilakukan  secara  formal,  baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa)  atau  orang  yang  telah  dijatuhi  hukuman  atas  kejahatan  yang  dilakukannya (terhukum atau terpidana) oleh negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut dengan maksud untuk mengadili atau meghukumnya.
Adapun  pendapat  dari  M  Cherief  Bassiouni  tentang  ekstradisi  yaitu 21 :  “proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seorang yang didakwa atau dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta atau yang melanggar  hukum  pidana  internasional  agar  diadili  atau  dihukum  di  negara  peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan.”
20 Soerjono Soekanto, Ibid, hlm 23.
21 Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 173-174.
Sedangkan  pengertin  menurut  UU  Rl  No.  1  tahun  1979  tentang  Ekstradisi: “penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu  kejahatan di fuar wilayah negara  yang menyerahkan dan di dalam yunsdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.“
Ekstradisi  kemudian  menjadi  hal  yang  terkait  dalam  penegakan  hukum  pada tindak  pidana  korupsi.  Beberapa  kasus  tersangka  korupsi  yang  melarikan  diri  ke  luar negara  yurisdiksinya,  kemudian  dapat  ditindak  dan  ditangkap  atas  dasar  ekstradisi. Ekstradisi  berasal  dari  bahasa  latin  "extradere"  (kata  kerja)  yang  terdiri  dari  kata  "ex" artinya keluar dan "Tradere" artinya memberikan (menyerahkan), dengan kata bendanya "Extradio"  yang  artinya  penyerahan.  Istilah  ekstradisi  ini  lebih  dikenal  atau  biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Kedaulatan negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah atau teritorialnya dan akan  berakhir  ketika  sudah  dimulai  diwilayah  atau  territorial  negara  lain 22 .  Meskipun suatu  negara  telah  memiliki  judical  jurisdiction  atau  kewenangan  untuk  mengadili seseorang  berdasarkan  prinsip-prinsip  yurisdiksi  dalam  hukum  internasional,  namun tidak begitu saja negara  dapat  melaksanakannya  ketika orang tersebut  sudah berada di negara lain.
Untuk itulah dalam tatakrama dan dinamika pergaulan internasional dibutuhkan permohonan  ekstradisi  dari  requestingi  state  kepada  reguested  state.  Dengan  demikian keterbatasan  kedaulatan  territorial  bisa  dijembatani  melalui  kerjasama  dengan  negara lainnya untuk proses penegakkan hukumnya 23 . Keberhasilan dari kerjasama penegakkan hukum  tersebut  pada  umumnya  tidak  akan  menjadi  kenyataan  jika  tidak  perjanjian billateral ataupun multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Persyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa adanya perjanjian itupun kerjasama penegakkan hukum dapat dilaksanankan berdasarkan bantuan timbal balik (resiprositas).
Kerjasama  penerapan  yurisdiksi  atau  penegakkan  hukum  yang  tertua  adalah ektradisi,  kemudian  diikuti  dengan  kerjasama  penegakkan  hukum  seperti,  dengan “mutual assistance in criminal metters” atau ”mutual legal assistance treaty” (MLAT’s)
22 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Bina Cipta, 1982, hlm 12.
23 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm 241.
“transfer of sentenced person” (TSP), transfer of criminal proceedings”, (TCP), dan “join investigation” serta “handing over” 24 .
Pemerintah  indonesia  dalam  pelaksanaannya  telah  memiliki  undang-undang untuk  ekstradisi  dengan  undangundangan  nomor  1  tahun  1979  tentang  ekstradisi,  dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan termasuk dengan pembekuan dan penyitaan aset dengan undang undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbak dalam masalah pidana (mutual assistance in criminal metters). 25
Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu "perjanjian" (treaty) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2) Undang- Undang Ekstradisi. Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asylum yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini  ekstradisi  dipraktikan  guna  melebihi  batas  wilayah  negara  dalam  arti  agar  hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat  yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan 26 .
Apabila dijabarkan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  umum,  seperti  penyimpangan  hukum  acara  dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan  terhadap  keuangan  dan  perekonomian  negara.  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  Anti  Korupsi  United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  tahun  2003  mendiskripsikan  masalah  korupsi  sudah  merupakan  ancaman serius  terhadap  stabilitas,  keamanan  masyarakat  nasional  dan  internasional,  telah melemahkan  institusi,  nilai-nilai  demokrasi  dan  keadilan  serta  membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. 27
Perapabilaaajanjian  internasional  mengenai  ekstradisi  terdiri  dari  beberapa macam dan bentuk. Salah satu bentuk dari perjanjian internasional mengenai ekstradisi adalah  perjanjian  internasional  bilateral  mengenai  ekstradisi.  Contoh  dari  perjanjian
24 Sefriani, Ibid, hlm 242.
25 Lihat undang undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbak dalam masalah pidana.
26 J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 1989, hlm. 35.
27 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm 1.
bilateral  ini  adalah  perjanjian  ekstradisi  antara  Republik  Indonesia  dengan  Republik Korea yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Bentuk lain  dari  perjanjian  ekstradisi  mengenai  ekstradisi  adalah  perjanjian  internasional multilateral mengenai ekstradisi. Perjanjian seperti ini akan diatur dalam suatu perjanjian internasional  multilateral  regional.  Konvensi  Ekstradisi  Liga  Arab  yang  dibuat  pada tanggal  14  September  1952  merupakan  salah  satu  contoh  dari  perjanjian  ekstradisi multilateral  regional.  Terdapat  juga  perjanjian  internasional  yang  di  dalamnya mengandung pengaturan mengenai ekstradisi. Konvensi UNCAC yang sudah diratifikasi berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tanggal  18  April  2006  tentang Pengesahan  United  Nations  Covention  Against  Corruption  tahun  2003  (UNCAC). Masalah ekstradisi dalam UNCAC diatur dalam pasal 44 UNCAC. Selain dari bentuk- bentuk  perjanjian  internasional  mengenai  ekstradisi  di  atas,  pengaturan  mengenai ekstradisi juga terdapat pada United Nations Model Treaty on Extradition (1990) 28 .
Adapun  prosedur  pelaksanaan  esktradisi  terdapat  dalam  Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979. Dalam hal Indonesia sebagai negara yang diminta maka negara  peminta  mengajukan  permintaan  pencarian,  penangkapan  dan  penahanan sementara atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung Republik Indonesia. Polri atau Kejaksaaan melakukan pencarian dan melakukan penangkapan dan penahanan sementara  sesuai  dengan  permintaan  negara  peminta.  Kemudian  Menteri  Kehakiman Republik  Indonesia  melakukan  pengecekan  tentang  kelengkapan  berkas  permintaan ekstradisi  tersebut.  Setelah  itu  Presiden  Republik  Indonesia  mengambil  keputusan  dan mengeluarkan Surat  Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak.

## 4.2. Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kotupsi di Indonesia
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dinyatakan  bahwa:  “Pemberantasan  tindak pidana  korupsi  adalah  serangkaian  tindakan  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,
28 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Mandar Madju, 1993, hlm 76.
penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dengan  peran  serta  masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Bab  I  Ketentuan  Umum,  Pasal  1  menyatakan  dalam  undang- undang ini yang dimaksud dengan :
1. Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Undangndang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya  koordinasi,  supervisi, monitor,  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Negara  Republik  Indonesia  telah  mengesahkan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United  Nations  Convention Against  Corruption, 2003. Undang-undang ini diberlakukan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ini:
a. bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, maka  pemerintah  bersama-sama  masyarakat  mengambil  langkah-langkah pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara  sistematis  dan berkesinambungan;
b. bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  merupakan  masalah  lokal,  akan  tetapi merupakan  fenomena  transnasional  yang  mempengaruhi  seluruh  masyarakat  dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan  pemberantasannya  termasuk  pemulihan  atau  pengembalian  aset-aset  hasil tindak pidana korupsi;
c. bahwa  kerja  sama  internasional  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  perlu  didukung  oleh  integritas,  akuntabilitas,  dan  manajemen pemerintahan yang baik;
d. bahwa  bangsa  Indonesia  telah  ikut  aktif  dalam  upaya  masyarakat  internasional untuk  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dengan  telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations  Convention  Against  Corruption,  2003  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- bangsa Anti Korupsi, 2003) 29 .
Tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisasi  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  mengancam  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik,  keamanan,  dan perdamaian  dunia.  Perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di samping  memudahkan  lalu  lintas  manusia  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain,  dari  satu negara  ke  negara  lain,  juga  menimbulkan  dampak  negatif  berupa  tumbuh,  meningkat, beragam,  dan  maraknya  tindak  pidana.  Tindak  pidana  tersebut  pada  saat  ini  telah berkembang  menjadi  tindak  pidana  yang  terorganisasi  yang  dapat  dilihat  dari  lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.
Kerja  sama  antarnegara  yang  efektif  dan  pembentukan  suatu  kerangka  hukum merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  transnasional yang  terorganisasi.  Dengan  demikian,  Indonesia  dapat  lebih  mudah  memperoleh  akses dan  kerja  sama  internasional  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana transnasional yang terorganisasi.
Apabila  dijabarkan,  tindak  pidana  korupsi  mempunyai  spesifikasi  tertentu  yang berbeda  dengan  hukum  pidana  umum,  seperti  penyimpangan  hukum  acara  dan  materi yang  diatur  dimaksudkan  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya  kebocoran  serta penyimpangan  terhadap  keuangan  dan  perekonomian  negara.  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  Anti  Korupsi  2003  (United  Nations  Convention  Against
29 Lihat Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.
Corruption  (UNCAC),  2003) 30 mendiskripsikan  masalah  korupsi  sudah  merupakan ancaman  serius  terhadap  stabilitas,  keamanan  masyarakat  nasional  dan  internasional, telah  melemahkan  institusi,  nilai-nilai  demokrasi  dan  keadilan  serta  membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum 31 .
Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah  satu  kejahatan  dalam  klasifikasi  White  Collar  Crime  dan  mempunyai  akibat kompleksitas  serta  menjadi  atensi  masyarakat  internasional.  Konggres  Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai “Prevention of Crime and Treatment of Offenders” yang mengesahkan  resolusi“Corruption  in  Goverment”  di  Havana  tahun  1990  merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:
1. Korupsi dikalangan pejabat publik (corrupt activities of public official):
a. Dapat  menghancurkan  efektivitas  potensial  dari  semua  jenis  program pemerintah  (can  destroy  the  potential  effectiveeness  of  all  types  of govermental programmes)
b. Dapat menghambat pembangunan (“hinder development”).
c. Menimbulkan  korban  individual  kelompok  masyarakat  (“victimize individuals and groups”).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram 32 .
Asumsi  di  atas  menyebutkan  tindak  pidana  korupsi  bersifat  sistemik, terorganisasi,  transnasional  dan  multidimensional  dalam  arti  berkorelasi  dengan  aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya 33 . Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa: Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika
30 Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi  Tahun  2003:  Melawan  Kejahatan  Korporasi,  Paper,  Jakarta,  2006,  hlm.  1  dan  Romli Atmasasmita,  Strategi  dan  Kebijakan  Hukum  Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Melawan  Kejahatan Korporasi  di  Indonesia:  Membentuk  Ius  Constituendum  Pasca  Ratifikasi  Konvensi  PBB  Menentang Korupsi Tahun 2003, Paper, Jakarta, 2006, hlm 1.
31 Romli Atmasasmita, Ibid, hlm 4.
32 Barda  Nawawi  Arief,  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 69.
33 Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm 1.
dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  bukan  merupakan  kejahatan  biasa  (ordinary crimes)  melainkan  sudah  merupakan  kejahatan  yang  sangat  luar  biasa  (extra-ordinary crimes). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa  perbuatan  korupsi  merupakan  perampasan  hak  ekonomi  dan  hak  sosial  rakyat Indonesia 34 .
Menurut  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan pula: “Meningkatnya tindak pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali  akan  membawa  bencana  tidak  saja  terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada  umumnya.  Tindak  pidana  korupsi  yang  meluas  dan  sistematis  juga  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  masyarakat,  dan  karena  itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. 35
Begitupun  dalam  upaya  pemberantasannya  tidak  lagi  dapat  dilakukan  secara biasa,  tetapi  dituntut  cara-cara  yang  luar  biasa.  Penegakan  hukum  untuk  memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai  hambatan.  Untuk  itu  diperlukan  metode  penegakan  hukum  secara  luar  biasa melalui  pembentukan  suatu  badan  khusus  yang  mempunyai  kewenangan  luas, independen  serta  bebas  dari  kekuasaan  manapun  dalam  upaya  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  secara  optimal,  intensif,  efektif, profesional serta berkesinambungan.”
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  membentuk  United  Nations  Convention Against  Transnational  Organized  Crime  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi)  melalui  Resolusi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Nomor  55/25  sebagai  instrumen  hukum  dalam menanggulangi  tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisasi.Pokok-Pokok  Isi Konvensi  menyatakan  pada  angka  4:  Kewajiban  Negara  Pihak.  Konvensi  menyatakan bahwa  Negara  Pihak  wajib  melakukan  segala  upaya  termasuk  membentuk  peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam
34 Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25.
35 Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum  antarnegara,  seperti  ekstradisi,  bantuan  hukum  timbal  balik  dalam  masalah pidana,  kerja  sama  antaraparat  penegak  hukum  dan  kerja  sama  bantuan  teknis  serta pelatihan 36 .
Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2006 Tentang  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003  (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti  Korupsi, 2003).  I Umum menyatakan pada  angka 1: Pokok-Pokok  Pikiran  Yang  Mendorong  Lahirnya  Konvensi,  bahwa:  Penyusunan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal  6  Desember  2000  memandang  perlu  dirumuskannya  instrumen  hukum internasional  antikorupsi  secara  global.  Instrumen  hukum  internasional  tersebut  amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum  yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara  efektif.  Angka  3.  Pokok-Pokok  Isi Konvensi  dalam  Bab  IV:  Kerja  Sama  Internasional.  memuat  Ekstradisi;  Transfer Narapidana;  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik;  Transfer  Proses  Pidana;  Kerja  Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi,  asas-asas ekstradisi, sebagaiman diatur dalam Pasal 2:
(1) Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan  atas  dasar  hubungan  baik  dan  jika  kepentingan  Negara  Republik Indonesia menghendakinya. Pasal 3: (1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat  yang  berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
(3) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah  dipidana  karena  melakukan  pembantuan,  percobaan  dan  permufakatan jahat  untuk  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  ayat  (1),  sepanjang pembantuan,  percobaan,  dan  permufakatan  jahat  itu  dapat  dipidana  menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut  hukum negara  yang meminta ekstradisi.
36 Romli Atmasasmita, Loc.Cit, hlm 10.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, asas-asas ekstradisi:
(1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan  yang tersebut  dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(2) Ekstradisi  dapat  juga  dilakukan  atas  kebijaksanaan  dari  negara  yang  diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
(3) Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1)  dapat  ditambahkan  jenis  perbuatan  lain  yang  oleh  undang-undang  telah dinyatakan sebagai kejahatan 37 .
Permintaan  ekstradisi  oleh  pemerintah  Indonesia,  diatur  dalam  Pasal  44 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi : Apabila seseorang disangka melakukan  sesuatu  kejahatan  atau  harus  menjalani  pidana  karena  melakukan  sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.
Pasal 45: Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada  instansi  yang  berwenang.    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979  tentang Ekstradisi. Pasal 39:
(1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik  Indonesia,  maka  permintaan  ekstradisi  diajukan  melalui  saluran diplomatik,  selanjutnya  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Republik  Indonesia disampaikan  kepada  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  disertai pertimbanganpertimbangannya.
(2) Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  setelah  menerima  permintaan  dari negara  peminta  dan  pertimbangan  dari  Menteri  Luar  Negeri  Republik Indonesia  melaporkan  kepada  Presiden  tentang  permintaan  ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).
37 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
(3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  mengenai  permintaan  ekstradisi  termaksud dalam ayat  (1),  Presiden dapat  menyetujui  atau tidak menyetujui  permintaan tersebut.
(4) Dalam  hal  permintaan  ekstradisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), disetujui,  maka  Presiden  memerintahkan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  memproses  lebih  lanjut  seperti  halnya  ada  perjanjian  ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
(5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta 38 .
Perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia  dan  Singapura  mencakup  31  jenis kejahatan  dan  masih  terbuka  kemungkinan  di  masa  depan  jenis  kejahatan  itu bertambah, khususnya jenis kejahatan baru. Perjanjian itu ditandatangani Menteri Luar  Negeri  Hassan  Wirajuda  dan  Menlu  Singapura  George  Yeo  di  Istana Tampaksiring,  Gianyar,  Bali,  Jumat  April  2007.  Acara  itu  disaksikan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Perdana  Menteri  (PM)  Singapura  Lee  Hsien Loong dan sejumlah menteri kedua negara. Perjanjian itu berlakusurut 15 tahun dan mulai  berlaku  setelah  diratifikasi  parlemen  kedua  negara.  Kejahatan  yang tercantum  dalam  perjanjian  itu  antara  lain  korupsi,  penyuapan,  pemalsuan  uang, kejahatan  perbankan,  dan  terorisme.  Disepakati,  penentuan  kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat suatu tindak pidana dilakukan. Perjanjian ekstradisi tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum, yakni upaya mengejar dan memulangkan tersangka atau terpidana yang melarikan diri 196ed an tinggal di luar negeri dan waktu 15 tahun berlaku surut itu merupakan keuntungan besar bagi Indonesia,” 39
Tindak pidana baru yang diakui dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura, adalah :
1. Penyuapan
38 Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
39 Kompas.com, diakses tanggal 5 Agustus 2020.
2. Pelanggaran terhadap hukum perusahaan
3. Pembiayaan kegiatan terror
4. Pelanggaran  terhadap  hukum  yang  berhubungan  dengan  keuntungan  dari korupsi, peredaran obat bius, dan kejahatan serius lainnya
5. Pencurian,  penggelapan,  penipuan  konversi,  penipuan  laporan  keuangan, perolehan properti atau kredit dengan jaminan palsu, penerimaan properti hasil curian,  atau  pelanggaran  lain  yang  berhubungan  dengan  penipuan  properti, termasuk penipuan bank.
Menurut Hikmahanto Juwana, perjanjian ekstradisi yang akan ditandatangani kedua  negara  merupakan  sebuah  kemajuan  yang  harus  disambut  positif  dan tantangan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan perjanjian tersebut sehingga perlu diratifikasi oleh DPR. Jangan sampai kemajuan ini lalu dipolitisasi sehingga menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, hambatan dalam implementasi  tersebut  pernah  terjadi  ketika  Indonesia  dan  Australia  yang  sudah menyepakati perjanjian ekstradisi tetapi mengalami kesulitan dalam memulangkan tersangka koruptor Hendra Rahardja beberapa tahun lalu 40 .
Pembentukan  perjanjian  ekstradisi  antara  negara  Indonesia  dengan  negara- negara negara lain dapat dimanfaatkan sebagai  sarana penegakan hukum  melalui prosedur peradilan terhadap para pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, karena akibat tindak pidana korupsi mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat. Perjanjian ekstradisi sebagai bentuk kerjasama internasional dapat membantu  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  berbagai  negara,  termasuk Indonesia, sebab pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain dapat  dikembalikan  melalui  perjanjian  ekstradisi  yang  telah  dibuat  oleh  negara- negara.

## V. PENUTUP
5.1. Simpulan
Kedudukan perjanjian ekstradisi berpengaruh terhadap penegakan Tindak pidana korupsi  lintas  negara  yang  dapat  dilakukan  dengan  ekstradisi  dimana  negara  yang
40 Roslan Rahman, Perjanjian Ekstradisi Positif Ditandatangani di Bali 27 April. Suara Pembaruan Daily, 24 April 2007.
bersangkutan bekerjasama dengan negara  yang memberi permintaan dalam  melakukan penangkapan,  deportasi  maupun  pengembalian  aset  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Perjanjian  ekstradisi  merupakan  sebuah  terobosan  hukum  yang  paling  penting  untuk mempermudah  sebuah  negara  untuk  mengembalikan  pelaku  kejahatan  yang  melarikan diri ke negara lain. Negara-negara cenderung untuk memilih bentuk perjanjian ekstradisi sebagai  saran  kerjasama  internasional  untuk  mencegah  dan  membertantas  pelaku kejahatan.  Selain  itu  juga,  perjanjian  ekstradisi  merupakan  bentuk  penegakkan  hukum yang  dilakukan  dalam  suatu  negara.  Jika  ketidakadaannya  sebuah  perjanjian  ekstradisi antar  negara,  maka  akan  mempersulit  suatu  proses  pengembalian  pelaku  kejahatan  ke negara  peminta  dan  dapat  merugikan  kedua  negara  tersebut,  baik  negara  yang menyerahkan maupun negara yang meminta pelaku kejahatan tersebut.
Pelaksanaan  ekstradisi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan sesuai dengan perjanjian ektradisi yang dibuat antara suatu negara dengan negara lainnya dan kewajiban negara untuk melaksanakan ektradisi sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional  yang  telah  diratifikasi.  Bagi  negara  Republik  Indonesia  tindak  pidana korupsi termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, angka 30. Pelaksanaan ekstradisi dapat juga dilakukan meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi Bagi  negara  Republik  Indonesia  dilakukan  dengan  cara  antara  negara  peminta  dengan negara Republik Indonesia, permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik.

## 5.2. Saran
Maka seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi di  Indonesia diterapkan bagi  semua  orang  tanpa  memandang  jabatan  atau  hubungan  kerja  dan  kekeluargaan, karena aturan hukum berlaku sama pada setiap orang, dan seluruh komponen masyarakat pada umumnya. Aturan atau penegakkan hukum mengenai ekstradisi pada saat ini harus memiliki pembaharuan dalam perundang-undangannya agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana  korupsi  yang  mudah  melarikan  diri  keluar  negeri  dan  merugikan  warga  negara Indonesia. Selanjutnya, diperlukan peningkatan hubungan kerjasama antarnegara dalam mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi  baik  melalui  pembuatan  perjanjian ekstradisi  maupun  kerjasama  dalam  hubungan  diplomatik  untuk  kepentingan  bersama dalam menggulangi kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Againts  Corruption,  2003  (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Annti Korupsi, 2003).
Barda  Nawawi  Arief,  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan
Hukum Pidana, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Darmono,  Ekstradisi  Terpidana  Kasus  Korupsi  dalam  Rangka  Penegakan  Hukum
Tindak Pidana Korupsi, Lex Juernalica, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012 Flora  Pricilla  Kalalo,  Efektifitas  Perjanjian  Ekstradisi  sebagai  Sarana  Pencegahan,
Pemberantasan  dan  Penghukuman  Pelaku  Tindak  Piidana  Internasional, Jurnal Lex et Societatis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016.
Hendrik B. Sompotan, Ekstradisi terrhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal  Lex et Societatis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016.
http://id.wikipedia.org/wiki/ekstradisi
I.  Wayan  Parthiana,  Ekstradisi  Dalam  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Mandar Madju, 1993. J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 1989.
Kompas.com
Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
Laurencius Simanjuntak, Detiknews.com.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Pengantar  Hukum  Internasional,  Bandung,  Bina  Cipta, 1982.
Penjelasan  atas  Undag-Undang  Nomor  24  tahun  2000  tentang  Perjanajian Internasional.
Romli Aatmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995 Romli  Atmasasmita,  Hukum  Pidana  Internasional  (Edisi  Revisi),  Refika  Aditama,
Bandung, 2000.
Romli  Atmasasmita,  Makalah  yang  berjudul  Ekstradisi  dalam  Meningkatkan  Kerja Sama Penegakan Hukum, Disampaikan pada Seminar Nasional “Kebijakan
Nasional dalam Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN”, Jakarta, 21- 22 Mei 2007.
Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB  Menentang  Korupsi  Tahun  2003:  Melawan  Kejahatan  Korporasi, Paper,  Jakarta,  2006,  dan  Romli  Atmasasmita,  Strategi  dan  Kebijakan Hukum  Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Melawan  Kejahatan  Korporasi  di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, Paper, Jakarta, 2006.
Romli  Atmasasmita,  Korupsi,  Good  Governance  Dan  Komisi  Anti  Korupsi  Di
Indonesia,  Penerbit  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
Roslan Rahman, Perjanjian Ekstradisi Positif Ditandatangani di Bali 27 April. Suara Pembaruan Daily, 24 April 2007.
Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Depok, Rajawali Pers, 2018.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat, Cet.9, Rajawali Press, Jakarta, 2006.