## Journal of Political Issues
Volume 4, Nomor 2, Januari 2023, pp. 62-73 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020
Mohammad Ezha Fachriza Roshady 1* , Satrio Adjie Wibowo 1
1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 15412, Banten-Indonesia

## Info Artikel
Dikirim: Nov 08, 2022 Diterima: Jan 16, 2023 Dipublikasi: Jan 31, 2023

## Kata Kunci:
Integritas KPPS; Pilkada Tangsel; Malpraktik Pemilu

## Koresponden:
M. Ezha Fachriza Roshady Program  Studi  Ilmu  Politik, Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta

## Email:
Mohammad.ezha@uinjkt.ac.id
Sitasi Cantuman: Roshady,  M.  E.  F.,  &  Wibowo, S. A.. (2023). Integritas Penyelenggara  Pemilu  Ad-Hoc: Malpraktik  Distribusi  Formulir C-6  di  Pilkada  Tangerang Selatan  Tahun 2020. Journal of Political  Issues.  4(2);    62-73. https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2 . 85
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2.85
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This study describes the neutrality violations committed by the Voting Organizing Group (KPPS) in the regional head elections (Pilkada) in South Tangerang City (Tangsel) in  2020.  In  analyzing  the  phenomena  that  occur,  the  author  uses  the  theory  of  election management bodies from International Democracy and Electoral Assistance ( IDEA, 2015 ) to identify and describe various standardizations of management governance of EMBs with integrity. This study uses a qualitative method by digging up various data from print and electronic  news  sources  and  various  credible  sources  related  to  the  phenomenon  under study. KPPS, as an ad hoc institution, has an important role in holding elections and local elections. Based on the authority possessed by the KPPS, it has become the main actor in creating election malpractice, especially what happened in the 2020 South Tangerang City Election.  The  findings  from  this  research  prove  that  the  KPPS  is  not  independent,  the technical assistance provided by the KPU is not effective, it is not professional, and it is not transparent  in  this  malpractice  case.  resolved  regarding  the  substantial  procedures  for conducting elections.
Abstrak Penelitian  ini  menguraikan  tentang  pelanggaran  netralitas  yang  dilakukan  oleh Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020. Dalam menganalisis fenomena yang  terjadi,  penulis  menggunakan  teori  electoral  management  bodies  dari  International Democracy  and  Electoral    Assistance  ( IDEA,  2015 )  untuk  mengidentifikasi  dan menguraikan  berbagai  standarisasi  tata  kelola  manajemen  penyelenggara  pemilu  yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari berbagai data dari  sumber  pemberitaan  cetak  maupun  elektronik  dan  berbagai  sumber  yang  kredibel berkaitan  dengan  fenomena  yang  dikaji.    KPPS  sebagai  lembaga  ad-hoc  yang  memiliki peranan  penting  dalam  menyelenggarakan  pemilu  maupun  pilkada.  Berdasarkan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPPS,  justru  menjadi  aktor  utama  dalam  terciptanya malpraktik pemilu khususnya yang terjadi pada Pilkada Kota Tangsel tahun 2020. Temuan dari  penelitian  ini  KPPS  terbukti  tidak  independen,  kurang  efektifnya  bimbingan  teknis yang dilakukan oleh KPU, tidak profesional dan tidak transparannya kasus malpraktik ini diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan pemilu.

## Tentang:
M.  Ezha  Fachriza  Roshady ,  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Ilmu  Politik Universitas  Indonesia  pada  tahun  2021,  saat  ini  bekerja  sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Satrio  Adjie  Wibowo ,  saat  ini  merupakan  mahasiswa  di  Program  Studi  Ilmu  Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  salah  satu  unsur  demokrasi  yang diperlukan,  tetapi  tidak  cukup.  Apabila  pelaksanaan  pemilunya  berjalan  dengan  baik,  maka secara substansial berfungsi untuk mengumpulkan preferensi warga negara yang terinformasi, meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan dan mengevaluasi kinerja penguasa.  Jika pelaksanaan berjalan dengan sebaliknya, maka pemilu dapat merusak legitimasi, memperkuat aturan  otokratis,  memicu  konflik  dan  kekerasan,  atau  merosot  menjadi  sandiwara  belaka ( Norris, 2014 ). Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk dapat bekerja keras melaksanakan  proses  pemilu  sesuai  dengan  prinsip  langsung,  umum,  bersih,  jujur  dan  adil (luber-jurdil)  sehingga  menghasilkan  pemilu  yang  berkualitas.  Akan  tetapi,  prinsip  tersebut juga perlu didukung oleh segenap elemen masyarakat, sebagai pemilih dan peserta pemilu yaitu partai politik dan kandidat pasangan calon untuk dapat mewujudkan pemilu yang luber-jurdil untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi demokrasi yang substansial.
Penyelenggara  pemilu  yang  terdiri  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta didukung oleh badan etik  penyelenggara  yaitu  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  Dari  tiga lembaga  kepemiluan  yang  ada  di  Indonesia  tentunya  memiliki  tanggung  jawab  dalam menyelenggarakan  pemilu  yang  berintegritas.  Sarah  Birch  menjelaskan  bahwa  untuk  dapat mencapai pemilu yang berintegritas, perlu menghindari malpraktik dalam penyelenggaraannya ( Darnolf & Eklit, 2012 ). Aspek pertama dalam memanipulasi pemilu menurut Birch yaitu pada kelembagaannya,  dan  dilanjutkan  dengan  aspek  lainnya  yaitu  pilihan  suara  atau  dalam administrasi dan tata cara pemilihan.
Malpraktik  dalam  penyelenggaraan  pemilu  acap  kali  terjadi,  di  Asia  misalnya  dari fenomena  malpraktik  pemilu  ini  diidentifikasi  dan  ditemukan  tiga  tantangan  lintas  sektor mengenai  konsep  integritas  pemilu  dalam  hal  mengenai  pembuat  kebijakan  dan  pemangku kepentingan lainnya harus melakukan beberapa hal. pertama mengekang keuntungan petahana yang diabadikan dalam undang-undang pemilu yang mengatur pendaftaran kandidat dan batas- batas  daerah  pemungutan  suara. Kedua memperkenalkan  regulasi  keuangan  politik  untuk mengurangi  pengaruh  uang  dalam  pemilu. Ketiga meningkatkan  transparansi  proses  pemilu dengan  mendorong  pemantauan  dan  advokasi  pemilu  domestik  nonpartisan  ( Botifar,  et.al, 2022 ; Grömping, 2018 ; Alvarez, et.al, 2008 ).
Pemantauan  pemilu  dan  mengadvokasi  pemilu  merupakan  salah  satu  instrumen  yang menurut  studi  Grömping  ( 2018 )  di  Asia  menarik  untuk  diteliti,  misalnya  dalam  melihat integritas  penyelenggaraan  pemilu.  Di  Indonesia  penyelenggara  pemilu  membentuk  sebuah badan  pemilihan  (ad-hoc)  yang  merupakan  lembaga  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu, lembaga tersebut rentan untuk melakukan praktik kecurangan. Panitia pemilihan yang berstatus ad-hoc, lembaga yang paling dekat pengguna hak suara (pemilih), dari tingkatan paling bawah yaitu  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS),  untuk  tingkat  kelurahan  yang mengkoordinasikan  berbagai  KPPS  yaitu  PPS  (Panitia  pemungutan  Suara),  dan  pada  level kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ( Rahmatunnisa, 2017 ).
Lembaga  ad-hoc  dalam  pemilu  merupakan  “tulang  punggung”  demokrasi,  akan  tetapi menjadi tantangan dalam mengukur suksesnya penyelenggaraan pemilu, apakah berintegritas atau  tidak.  Berbagai  permasalahan  mengenai  integritas  pemilu  dari  segi  kecurangan, maladministrasi,  pendistribusian  logistik,  netralitas,  dan  lain  sebagainya  dapat  diteliti  dari lembaga  ad-hoc  ( Iqbal,  2020 ),  dan  kerap  kali  banyak  terjadi  benturan  kepentingan  yang dihadapi  oleh  petugas  penyelenggara  ad-hoc  di  akar  rumput  ( grassroot) .  Untuk  itu,  penting bagi lembaga penyelenggara ad-hoc memahami profesional dan menjunjung tinggi integritas, karena  akan  berdampak  pada  hasil  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hasil  pemilu  yang demokratis.
Sejumlah literatur dalam kajian ilmu politik telah banyak menjelaskan integritas badan ad-hoc  pemilu  dalam  kontestasi  elektoral  nasional  maupun  daerah.  Terkait  model  politisasi
badan ad-hoc telah diteliti oleh Mardiana dengan studi model politisasi rekrutmen badan ad- hoc  pemilu  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Provinsi  Jambi  dari  studinya  ditemukan bahwa politisasi badan ad-hoc dilakukan oleh tokoh lokal dan para aparatur kecamatan hingga desa, lalu peneliti tidak menjelaskan pada studi tersebut implikasi kecurangan pemilu dalam hal  ini  pilkada  di  tahun  2015  ketika  merujuk  tidak  ada  laporan  pengawas  pemilu  mengenai kasus  pelanggaran  pilkada,  dan  studi  tersebut  menjelaskan  bahwa  politisasi  KPPS  tidak langsung  berimplikasi  pada  proses  penghitungan  dan  hasil  penghitungan  suara  hanya  saja integritas  pemilu  diuji  hanya  pada  bagaimana  badan  ad-hoc  menjadi  instrumen  konflik kepentingan  berbagai  unsur  untuk  mengamankan  penyusunan  daftar  pemilih  ketika  proses tahapan pencatatan daftar pemilih tetap  ( Mardiana, 2020 ).
Beberapa faktor malpraktik yang dilakukan badan ad-hoc dalam penyelenggaraan pemilu maupun  pilkada  penulis  kelompokan  faktor-faktor  permasalahannya,  permasalahan  terkait pelanggaran yang biasa dilakukan oleh penyelenggara ad-hoc telah diteliti oleh Iqbal ( 2020 ) yang menjelaskan penyebab pelanggaran ad-hoc karena regulasi hukum, faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi Iqbal ( 2020 ) dalam penelitiannya  tidak menemukan ketidaknetralan KPPS dalam pelanggaran distribusi C-6 Undangan di beberapa objek wilayah studi yang diteliti ketika pemilu legislatif 2019. Sedangkan studi yang diteliti oleh Robiansyah ( 2018 )  mengenai  malpraktik  pendistribusian  C-6  yang  dilakukan  oleh  KPPS  menjelaskan bahwa  tidak  didistribusikan  form  C-6  undangan  kepada  para  pemilih  di  Kalimantan  Utara membuat  cacatnya  administrasi  dan  ketidak  profesionalan  badan  ad-hoc  sehingga  dapat menjadi malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu.
Studi atau penelitian terdahulu belum menjelaskan mengenai tingkat independensi KPPS dalam  melakukan  pendistribusian  form  C-6.  Tulisan  ini  menguraikan  fenomena  malpraktik yang dilakukan oleh petugas KPPS yang melakukan penyelewengan berupa distribusi formulir C-6  Undangan  berbarengan  dengan  penyebaran  alat  peraga  kampanye  salah  satu  pasangan calon yang sedang berkontestasi, hal tersebut ditemukan saat penyelenggaraan Pilkada di Kota Tangsel tahun 2020 ( Sari, 2020; Detikcom, 2020 ). Studi mengenai malpraktik dalam pemilu merupakan  sebuah  hal  yang  paling  krusial,  dikarenakan  sebagai  parameter  untuk  melihat penyelenggara  pemilu  dalam  menyelenggarakan  pemilu  berintegritas,  demokratis  atau sebaliknya. Kecurangan dalam pemilu bersumber dari proses tahapan ( electoral circle phase). Kecurangan  pemilu  ( electoral  fraud) merupakan  sebuah  gagasan  yang  memiliki  hubungan dalam  kajian  pembahasan  integritas  pemilu  ( electoral  integrity). Istilah-istilah  tersebut merupakan  sebuah  konsep  dan  gagasan  yang  dirujuk  dari  salah  satu  scientist  yang  banyak melakukan riset mengenai electoral integrity ataupun electoral fraud yaitu Norris ( 2017 ). Kontestasi Pilkada Kota Tangsel pada tahun 2020 menjadi menarik dikarenakan ketiga pasangan  calon  dengan  politik  kekerabatan  dengan  faktor  kekuatan local  strongman hingga elite nasional, seperti Pasangan Muhamad – Saraswati sebagai peserta dengan nomor urut satu 1,  Muhamad  merupakan  sosok  birokrat  Sekretaris  Daerah  Kota  Tangsel  dan  Saraswati merupakan keponakan dari Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan Republik Indonesia / Ketua Umum  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya)  dan  Pasangan  nomor  urut  2  Siti  Nur  Azizah  yang merupakan  anak  dari  KH.  Ma’ruf  Amin  (Wakil  Presiden  Republik  Indonesia)  yang berdampingan  dengan  Ruhamaben  merupakan  politisi  Partai  Keadilan  Sejahtera  yang merupakan mantan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Tangsel.  Pasangan nomor urut 3 yaitu Benyamin Davnie yang merupakan Wakil Walikota petahana dengan calon wakilnya yaitu Pilar Saga Ichsan (Keponakan Airin Rachmi Diany yaitu Walikota Tangerang Selatan 2010-2020 dan juga keponakan Ratu  Atut  Chosiyah Mantan Gubernur Banten yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah ( Tempo.Co, 2020 ).
Pemungutan  suara  dalam  Pilkada  Kota  Tangsel  berlangsung    pada  9  Desember  2020, pada  proses  tahapannya  menarik  untuk  dikaji  karena  selama  proses  tahapan  berlangsung
terdapat  berbagai  peristiwa  yang  diidentifikasikan  masuk  ke  dalam  malpraktik  pelanggaran yang disebabkan oleh berbagai bentuk kecurangan misalnya temuan atas terjadinya vote buying yang  telah  disidangkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Tangerang , pelanggaran    petugas  ad-hoc, netralitas  aparatur  sipil  negara  (ASN),  serta  isu  politisasi  agama.  Berbagai  permasalahan tersebut, menjadikan penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi kurang berkualitas seperti apa yang diidealkan oleh para scholars.
Dari banyaknya permasalahan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Tangsel, penulis akan membahas  permasalahan  kasus  yang  menyangkut  badan  ad-hoc  penyelenggara,  karena terdapat  fenomena  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum  KPPS  yang  terbukti mendistribusikan  formulir  C-6  undangan  kepada  warga  untuk  memilih  bersamaan  dengan pembagian  souvenir  sebuah  gelas,  masker  beserta  brosur  visi-misi    program  salah  satu pasangan  calon  yaitu  pasangan  calon  Benyamin  Davnie  –  Pilar  Saga  Ichsan  yang    telah dibagikan di  Perumahan Residence One di  Kecamatan Serpong Utara. Temuan pelanggaran yang  dilakukan  oleh  oknum  KPPS  tersebut  telah  melanggar  asas  netralitas  dan  integritas penyelenggara  pemilu,  padahal  regulasi  tersebut  telah  telah  diatur  sebagai  persyaratan terbentuknya  panitia  pemilihan  KPPS  melalui  Keputusan  KPU  RI  Nomor  476/Pp.04.2- Kpt/01/Kpu/X/2020  tentang  teknis  pembentukan  Badan  Ad-hoc  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah tahun 2020.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan,  terdapat  beberapa  rumusan  masalah  yang menjadi titik fokus penelitian ini yaitu; pertama , mengapa malpraktik distribusi formulir C-6 Undangan  dapat  terjadi  dalam  Pilkada  Kota  Tangsel  tahun  2020? kedua ,  bagaimana  proses penyelesaian  kasus  malpraktik  distribusi  formulir  C-6  Undangan  yang  terjadi  pada  Pilkada Tangsel tahun 2020? Kedua pertanyaan tersebut akan penulis uraikan pada hasil pembahasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  didalamnya  berusaha menggali  keterangan  deskriptif  secara  langsung  dan  lebih  tajam  analisisnya  ( Harrison  & Startin, 2001 ). Penulis mempunyai dua sumber data yakni primer dan sekunder, data primer berasal  dari  keterangan  langsung  otoritas  penyelenggara  pemilu  terkait  seperti  KPU  dan Bawaslu Kota Tangsel. Sementara data sekunder berasal dari kutipan buku dan artikel ilmiah penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  para scholars terkait  tema  malpraktik  elektoral pemilu  serta  artikel  pemberitaan  yang  berkaitan  dengan  kasus  yang  diteliti.  Teknik pengumpulan  data  berupa  kegiatan  wawancara  secara  tatap  muka  dengan  panitia penyelenggara pemilu yakni Komisioner KPU Kota Tangsel Muhammad Zein pada 25 Oktober 2022 bertempat di Kantor KPUD di BSD dan Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhammad Acep pada 20 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Tangsel di BSD.
Penulis menggunakan analisis deskriptif  dari sumber yang diperoleh, pada penelitian ini penulis  memakai  teori electoral  management  bodies secara  spesifik  pada  operasional  dari manajemen penyelenggara pemilu dari IDEA ( 2015 ) yang kemudian teori ini hendak dianalisa dengan perolehan data yang penulis miliki untuk membantu kerangka pemahaman secara utuh dan lengkap. Pemilihan teori didasarkan pada beberapa indikator mengenai konsep tata kelola penyelenggara pemilu yang berintegritas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Salah satu pelanggaran pemilu yang menarik dikaji pada penyelenggaraan Pilkada Kota Tangsel 2020 yaitu permasalahan mengenai integritas dan tidak profesionalnya badan ad-hoc yaitu  oknum  KPPS  yang  menyebarkan  form  C-6  undangan  kepada  para  pemilih  sekaligus membagikan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon tertentu. Padahal suasana sudah masa tenang kampanye dan peran tanggung jawab sebagai KPPS juga dituntut netral dan tidak memihak  pasangan  calon  tertentu.  Penulis  menguraikan  peristiwa  malpraktik  tersebut  dapat terjadi  dan  bagaimana  proses  pengawasan  lembaga  pengawas  pemilu,  serta  komitmen  dari
KPU dan menguraikan proses penyelesaian pelanggaran dari fenomena kasus malpraktik yang terjadi.
Mengenai kajian netralitas pemilu erat kaitanya dengan integritas dalam proses pemilu itu  sendiri,  lembaga  Internasional  yang  banyak  melakukan  riset  dan  publikasi  mengenai kepemiluan  dan  integritas  pemilu  adalah  International  Democratic  and  Electoral  Assistance yang  akrab  dikenal  sebagai  IDEA.  Oleh  karena  itu,  penulis  merujuk  indikator  operasional mengenai  manajemen  penyelenggara  pemilu yang  di  dalamnya  terdapat  5  kriteria  yaitu independen,  efisien  dan  efektif,  profesional,  imparsial  dan  cepat  tanggap,  dan  transparan. Untuk  itu,  penulis  menguji  dan  menganalisis  temuan  data  yang  terjadi  pada  malpraktik distribusi  C-6  di  Pilkada  Tangsel  dengan  standarisasi  yang  dimiliki  oleh  IDEA  pada  sub pembahasan berikut.

## Tidak Independennya KPPS
Independen  merupakan  sebuah  kondisi  yang  berarti  bebas  dari  intervensi  dan  pengaruh dorongan eksternal dalam perilaku itu sendiri. Definisi tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa  kata  independen  terkandung  makna  “mandiri”  sebagai  sebuah  kondisi  yang  berarti mampu mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam melaksanakan tugas apapun itu ( Afifuddin, 2020 ). Terlebih terminologis independen tersebut lebih terasa tepat diproyeksikan oleh mereka yang bekerja melayani  masyarakat sehari-hari, dan oleh sebab itu petugas KPPS menempati posisi  yang  seharusnya  dijalankan  dalam  aplikasi  tugas  mereka  yakni  menjadi  pelayan  bagi suksesnya  pemilihan  umum  khususnya  dalam  tulisan  ini  membahas  Pilkada  Tangsel  2020. Sejalan  dengan  konsep  teori  Electoral  Management  Bodies  yang  digagas  International Democratic and Electoral Assistance (IDEA) pada tahun 2015, butir terkait independen adalah fokus paling utama bagi perangkat penyelenggara pemilu untuk mampu menciptakan pemilu yang  bersih,  jujur,  adil,  dan  terpercaya  ( IDEA,  2015 ).  Kriteria  independen  menurut  IDEA adalah lembaga dan petugas penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan orang lain, otoritas atau partai politik. Dengan demikian sudah selayaknya petugas KPPS bekerja dengan dasar  pedoman  ideal  seperti  disampaikan  tersebut,  akan  tetapi  pada  Pilkada  Tangsel  2020 petugas KPPS justru terbukti tidak independen dalam menjalankan tugas  fungsionalnya dan disayangkan  melakukan  pelanggaran  berupa  malpraktik  distribusi  formulir  C-6  undangan berbarengan dengan alat peraga kampanye  berupa brosur dan souvenir pasangan calon nomor urut-3 Benyamin-Pilar.
Fenomena  pelanggaran  netralitas  yang  dilakukan  oleh  oknum  KPPS  merupakan  hal yang melanggar aturan / regulasi pilkada (PKPU Nomor 6 Tahun 2020), dikarenakan oknum tersebut  merupakan  petugas  penyelenggara  pilkada  yang  seharusnya  bersikap  netral  dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas sebagai pelaksana proses pemungutan suara. Akan  tetapi,  disusupi  sebagai  tim  sukses  pasangan  calon  tertentu  dan  memihak  kepada pasangan calon tertentu. Padahal, secara jelas pada saat rekrutmen petugas KPPS diwajibkan netral  dan  tidak  memiliki  afiliasi  kepada  parpol  tertentu  ataupun  berpihak  kepada  pasangan calon  tertentu.  Sejalan  dengan  Surbakti  dan  Nugroho  ( 2015 )  terdapat  beberapa  temuan kelemahan  persyaratan  dalam  proses  rekrutmen  panitia  pemilu.  Seperti  di  tingkat  KPPS, kompetensi  calon  dinilai  belum  tentu  netral  dari  kepentingan  politik  pihak  tertentu. Kepentingan  partai  politik  maupun  calon  sangat  terbuka  luas  memberi  pengaruh  pada pengambilan  keputusan  dan  komposisi  petugas  KPPS  karena  terdapat  potensi  konflik kepentingan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dalam kasus Pilkada Kota Tangsel 2020, salah seorang petugas KPPS yang bertugas di TPS 25 kelurahan Jelupang telah dengan jelas memiliki afiliasi laten dengan pasangan calon nomor 3 yakni Benyamin-Pilar.
Merujuk  teori  Electoral  Management  Bodies  yang  dicetuskan  oleh  International Democratic and Electoral Assistance (IDEA), fenomena malpraktik yang terjadi di perhelatan Pilkada  Tangsel  2020  dapat  secara  jelas  dianalisis  mengenai  nilai-nilai  independensi  dari
penyelenggaraan  pemilu  yang  seharusnya  bisa  terjadi.  Adanya  kejadian  tersebut  menjadi pertanda  bahwa  petugas  ad-hoc  KPPS  memiliki  kecenderungan  berpihak  kepada  salah  satu pasangan  calon  yang  sedang  berkontestasi  sekaligus  menghasilkan  bias  favoritisme  dalam Pilkada Tangsel 2020. Potret tersebut sudah semestinya tidak boleh terjadi bila kita mengikuti pedoman  “Electoral  Integrity”  Pippa  Noris  yang  secara  konseptual  sekaligus  praktik menghendaki adanya garis embarkasi yang kuat antara aparatur penyelenggara pemilu dengan partai politik sebagai peserta pemilu ( Noris, 2014 ).
Kejadian malpraktik distribusi formulir C-6 undangan ini juga memberikan gambaran bahwa aparat penyelenggara pemilu ad-hoc yaitu KPPS bersedia menjadi alat kontrol dari tim sukses salah satu pasangan calon yang sedang berlaga. Fenomena ini semakin memperkeruh persoalan  seputar  pemilihan  umum  yang  jamak  terjadi  di  Indonesia  setelah  praktik money politics dan politik identitas. Bila pelanggaran serupa terus terjadi dan dilestarikan, hal tersebut dapat  melemahkan  kepercayaan  rakyat  terhadap  proses  dari  pelaksanaan  pemilu.  Dengan demikian, proses tahapan Pilkada Tangsel 2020 dicederai oleh oknum KPPS yang melakukan malpraktik  ( IDEA,  2015 ).  Terdapat  keberpihakan  (favoritisme)  yang  secara  jelas  dilakukan oleh oknum petugas KPPS berinisial J yang secara tidak langsung turut membantu kampanye pasangan  calon  nomor  3  Benyamin-Pilar  dalam  distribusi  formulir  C-6  undangan.  Kejadian tersebut secara kuat dan meyakinkan melanggar kriteria pemilu ideal yang diinisiasi oleh IDEA pada tahun 2015.
Malpraktik  dalam  pemilu  dapat  terjadi  disebabkan  karena  terdapat  pemicu  yang menyebabkan  hal  tersebut  dapat  terjadi.  Menurut  IDEA  pada  tahun  2015  menyebut  bahwa konsep integritas dalam pemilu yaitu kesesuaian antara tindakan dan perilaku. Namun, yang dapat  mempengaruhi  personal  penyelenggara  pemilu  yang  dapat  mengakibatkan electoral fraud yaitu  sistem  yang  lemah  dari  segi  regulasi  pelaksanaan  pemilu  maupun  dari  segi pengawasan  serta  faktor  politik  yang  dapat  mempengaruhi  dan  menjadi  kekuatan  untuk menekan dan menjadikan pemilu tidak berintegritas ( Norris, 2019 ).

## Kurang Efektifnya Bimbingan Teknis dan Layanan Pengaduan
Aspek penting kedua yang disampaikan dalam teori Electoral Management Bodies dari IDEA adalah poin terkait “Efisien dan Efektif”. Secara definisi kedua kata tersebut memiliki makna tepat  sasaran  dan  berdaya  guna  jitu  serta  ampuh  (Horrison  &  Sri  2015:13).  Kerangka pemahaman yang berangkat dari kedua kata tersebut adalah seputar bagaimana menerjemahkan segala tindakan petugas penyelenggara pemilu mampu tampil menjalankan tugas sebagaimana diharapkan, berdasarkan regulasi Undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Dalam kasus malpraktik  yang  dilakukan  petugas  KPPS  di  Pilkada  Tangsel  2020  terpancar  jelas  bahwa operasional  penyelenggara  pemilu  masih  jauh  dari  kata  efisien  dan  efektif.  Kekurangan tersebut  bila  kita  telusuri  awal-mulanya  terkait  dengan  lemahnya  bimbingan  teknis  yang diterima petugas KPPS serta kurang responsifnya layanan pengaduan dalam Pilkada Tangsel 2020.
Aspek  efektivitas  dalam  penyelenggaraan  pemilu  menjadi  sebuah  harga  yang  layak dibayar dalam kontestasi elektoral, dikarenakan sebuah hajat pemilu adalah urgen dan krusial dalam  menentukan  komponen  perangkat  pemerintah  baik  yang  kelak  menduduki  jabatan eksekutif maupun legislatif ( Afifuddin, 2020 ). Meskipun, kita mengharapkan adanya proses penyelenggaraan pemilu yang benar-benar efektif dan memenuhi ekspektasi kelayakan versi pribadi, agaknya sulit tercapai untuk bisa tercipta dalam konteks pemilu di Indonesia terutama pada  Pilkada  Tangsel  2020.  Banyak  hambatan  dan  rintangan  yang  menghadang  aparatur penyelenggara  pemilu  untuk  mereka  secara  lengkap  menerjemahkan  regulasi  teknis  yang dimiliki untuk ditampilkan dalam proses pemilu baik sebelum proses pemungutan suara hingga setelahnya  yang  banyak  dibayang-bayangi  oleh  ketidakefektifan  perangkat  penyelenggara pemilu. Dari titik pandang tersebut, maka dapat kita pahami ada sesuatu yang terluput dalam
operasional  penyelenggara  pemilu  yakni  absennya  bimbingan  teknis  bagi  petugas  ad-hoc terutama KPPS dan layanan pengaduan yang tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.
Penulis  mendapat  keterangan  dari  Komisioner  KPUD  Kota  Tangsel  yang  juga mendapatkan berbagai  keluhan dari petugas KPPS mengenai  aktivitas pembekalan petunjuk teknis  (juknis)  dalam  acara  bimbingan  teknis  yang  diselenggarakan  KPUD  Tangsel  kerap tumpang tindih dengan acara sejenis yang diselenggarakan Bawaslu, ditambah muatan materi terkait poin-poin substansial dan teknis yang diajarkan di kedua acara juga sering bertabrakan satu antara lain sehingga menimbulkan perspektif ganda sekaligus multi-tafsir.
Komisioner  KPU  Kota  Tangsel  Muhammad  Zein  menyatakan  bahwa  KPU  telah berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  menekan  angka  malpraktik  pemilu  yang  terjadi  dalam yurisdiksi  Kota  Tangsel.  Muhammad  Zein  juga  menambahkan  bahwa  institusi  KPU  Kota Tangsel  sudah  berusaha  secara  maksimal  untuk  menutup  peluang  terjadinya  malpraktik, caranya adalah dengan memberi pembekalan aturan petunjuk teknis kepada para petugas ad- hoc agar mereka lebih paham tupoksi masing-masing. Inisiasi acara pembekalan dibuat agar juga petugas ad-hoc tidak serta-merta percaya dengan pemberitaan yang beredar lewat media online melainkan harus tegak lurus dengan pedoman resmi yang dikeluarkan KPU.
Terdapat pemahaman petugas ad-hoc KPPS yang lebih mempercayai berita dari pihak luar dibanding institusi induk yakni KPU adalah bukti kuat betapa pembekalan petunjuk teknis yang diselenggarakan KPU dan Bawaslu masih belum cukup meyakinkan dalam internalisasi nilai  yang  seharusnya  dimiliki  setiap  petugas  KPPS.  Keadaan  ini  semestinya  harus  segera disadari oleh stakeholders terkait yakni KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan level performa acara mereka supaya dapat  lebih berdaya guna dibanding sebelumnya. Poin  tersebut  sejalan dengan apa yang disampaikan oleh IDEA bahwa layanan pemilu yang diberikan mesti tepat sasaran serta berdaya guna efektif untuk seterusnya ( IDEA, 2015 ).
Perkara terkait layanan pengaduan juga menjadi bahasan khusus dalam Pilkada Tangsel 2020.  Malpraktik  yang  terjadi  telah  diadukan  oleh  seorang  warga  bernama  Bonnie  Triyana yang  melaporkan  kejadian  yang  dialaminya  di  wilayah  Jelupang,  Serpong  Utara.  Bonnie membagikan  dan  mempublikasikan  di  sosial  media  miliknya  mengenai  permasalahan  yang terjadi ketika dibagikan form C-6 undangan oleh petugas KPPS setempat, pada akun twitter milik pribadinya dengan menandai akun twitter dari @bawaslutangsel. Fenomena malpraktik serupa juga diungkapkan oleh seorang Mantan Komnas Perempuan yaitu Neng Dara,  dia juga menerima paket tersebut di hari masa tenang pilkada, akan tetapi berbeda dengan Bonnie yang melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Kota Tangsel. Neng Dara lebih memilih tidak melaporkan kasus  tersebut  ke  Bawaslu  karena  tidak  ada  waktu  dan  hanya  sekedar  memposting  kasus tersebut di sosial media miliknya dengan membalas tweets yang diposting oleh Bonnie.
Setelah melewati proses yang panjang, penyelesaian dari kasus malpraktik pemilu yang diadukan  oleh  Bonnie  (pihak  pelapor)  berujung  pada  pencabutan  laporan  oleh  pelapor  itu sendiri. Permohonan aduan yang dikirim pada 9 Desember 2020 ditarik kembali oleh pelapor pada tanggal 14 Desember 2020 disebabkan pelapor merasa proses aduan berjalan lambat, tidak transparan, dan tidak ada itikad baik untuk menuntaskan masalah. Senada dengan pernyataan Ketua  Bawaslu  Kota  Tangsel  yang  mengatakan  hal  serupa  mengenai  pencabutan  dugaan pelanggaran oleh pihak pelapor dimana pelapor atas nama Bonnie Triyana mencabut laporan secara sepihak dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sehingga dalam kasus ini tidak ada yang bisa dijatuhi sebagai tersangka.
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Bawaslu  Tangsel  kepada penulis, maka laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS berujung stagnan dan tidak ada penyelesaian serius atas pelanggaran yang padahal fakta terjadi. Hal ini sangat disayangkan,  karena  malpraktik  pemilu  yang  diekspos  secara  nyata  justru  mengalami kebuntuan  untuk  diadili  secara  hukum.  Pelapor  yang  menilai  proses  penanganan  bersifat lambat  dan  tidak  responsif  merasa  jenuh  dan  menarik  kembali  laporan  yang  diajukan.
Umumnya  masyarakat  enggan  untuk  melaporkan  malpraktik  pemilu  karena  prosedur pengaduan laporan yang rumit dan terlalu  birokratis, sehingga proses yang sejatinya mudah ditempuh  seketika  menjadi  langkah  sulit  untuk  diperjuangkan,  terlebih  menyangkut  aspek pengawasan  pemilu  secara  mandiri  dan  independen  oleh  warga  itu  sendiri  ( Diniyanto  & Sutrisno 2022 ).

## Tidak Profesional Sumber Daya Penyelenggara
Profesional merupakan sebutan yang merujuk kepada keahlian dan seperangkat kemampuan yang menghendaki sebuah pekerjaan mampu ditangani secara layak oleh mereka yang terbukti mampu  mengembannya.  Keahlian  tersebut  paralel  dengan  komitmen  moral  yang  menjadi rangsangan  integral  dalam  proses  penyelesaian  pekerjaan  yang  diciptakan  tersebut.  Teori Electoral Management Bodies juga menghendaki adanya sumber daya penyelenggara pemilu yang profesional untuk dapat menciptakan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Komponen profesional tersebut terdiri dari komposisi tenaga yang dapat disebut ahli yang sangat terlatih serta  berkomitmen  mengelola  dan  memfasilitasi  proses  pemilu.  Pada  kasus  yang  terjadi  di Pilkada  Tangsel  2020,  petugas  KPPS  melakukan  kesalahan  yang  mencerminkan  tidak profesionalnya sumber daya penyelenggara pemilu, ditambah oknum petugas tersebut secara sembunyi-sembunyi menjalin relasi  spesial dengan tim sukses pasangan calon  nomor urut-3 yang  berujung  pada  pembagian  alat  peraga  kampanye  berbarengan  dengan  formulir  C-6 undangan  dimana  perilaku  tersebut  jelas-jelas  melanggar  asas  profesionalitas  yang dikonseptualkan oleh teori Electoral Management Bodies ( IDEA, 2015 ).
Berkaitan dengan profesionalitas sumber daya penyelenggara juga menjadi bahasan yang selalu disematkan oleh IDEA dalam beragam kampanye dan kesempatan edukasi kepemiluan. Hadinya  sumber  daya  penyelenggara  pemilu  yang  profesional  bukan  saja  bermakna  bagus untuk  operasional  pemilu,  melainkan  melangkah  jauh  dari  itu  adalah  sebuah  pijakan  kokoh yang  dapat  menjadi guardian  force bagi  aparat  penyelenggara  pemilu  dalam  melakukan aktivitas  fungsional  mereka  ( Hollyson  MZ  &  Sri,  2015 ).  Dengan  adanya  aspek  profesional yang  kredibel  dalam  sumber  daya  penyelenggara  pemilu,  maka  diharapkan  proses  elektoral demokrasi yang terjadi dapat berjalan sesuai norma yang positif dan ideal.
Pada kasus malpraktik yang terjadi di Pilkada Tangsel 2020, terbukti kehadiran petugas KPPS yang sejatinya bertugas membagikan formulir C-6 undangan dari jauh-jauh hari justru dilakukan pada 3 hari menjelang pemungutan suara di TPS. Ditambah, proses pendistribusian yang terjadi berbarengan dengan pembagian alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor urut 3 yakni Benyamin-Pilar, dengan demikian secara intrinsik petugas KPPS tersebut tidak memenuhi  kelayakan  profesionalitas  sebagaimana  diharapkan  diperbuat  olehnya.  Fenomena ini mengikis aspek profesionalitas dari lembaga KPU tempat dimana petugas tersebut bernaung dan ini menjadi  preseden buruk bagi  prospek demokrasi  kedepan khususnya di  tingkat  kota Tangerang Selatan.
Dari  fenomena  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  kelalaian  secara  sadar  ataupun  tidak mengenai fenomena distribusi formulir C-6 undangan di Pilkada Kota Tangsel 2020. Kejadian tersebut  tidak  lepas  dari  buruknya  sumber  daya  petugas  panitia  dalam  menjalankan  tugas penyelenggaraan pemilu ditambah banyak diantara mereka yang secara kapasitas sebetulnya masih jauh dari kata layak untuk mengemban tugas tersebut. Peristiwa malpraktik tersebut juga memberi  sinyal  bahwasanya  integritas  panitia  penyelenggara  pemilu  sedang  tidak  baik-baik saja dan diperlukan sebuah mekanisme kontrol yang kuat dan efektif agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan tingkat kepercayaan masyarakat dapat terjaga secara positif dan kembali mempercayai  proses  penyelenggaraan  pemilu.  Sejalan  dengan  teori electoral  malpractice, ketidakberdayaan petugas penyelenggara pemilu dalam menjaga tahapan prosedur diidentikan dengan  lemahnya  standar  verifikasi  faktual  dari  sumber  daya  panitia  penyelenggara  pemilu ( Norris  2014 ).  Norris    juga  mengatakan  bahwa  pihak  supervisor  masih  terperangkap  dalam ilusi sederhana terkait fungsi pengawasan.

## Proses Penyelesaian Malpraktik Distribusi C-6 Undangan
Secara  normatif,  responsif  berarti  mampu  memberi  jawaban  balasan  secara  cepat  sekaligus tepat  untuk  menindak  keluhan  yang  telah  terjadi.  Proses  ini  menjadi  penting  karena  dalam praktik  penyelenggara  pemilu,  seluruh  petugas  harus  mampu  secara  siap-siaga  untuk mendedikasikan seluruh  kemampuan yang mereka miliki  untuk  melayani  masyarakat  dalam konteks pesta elektoral Pilkada Tangsel 2020. Sayangnya, dalam kasus malpraktik yang terjadi penyikapan  yang  dilakukan  KPU  sebatas  memberi  sanksi  internal  dan  pencopotan  yang bersangkutan dalam tupoksi petugas KPPS. Padahal sejatinya, ada lembaga pengawas pemilu yakni  Bawaslu  dimana  memiliki  juga  badan  bernama  Panitia  Pengawas  TPS  (Panwascab) dimana  mereka  bertugas  untuk  memeriksa  dan  memperhatikan  pelanggaran  yang  terjadi sampai  tingkat  paling  rendah  yakni  TPS  dan  petugas  KPPS  selama  bertugas.  Seharusnya, Panwascab  memberi  laporan  kepada  Bawaslu  dan  juga  masyarakat  secara  lebih  cepat dibanding  yang  dilakukan  Bonnie  Triyana.  Karena  sejatinya  aktivitas  pengawasan  telah menjadi  ranah  yang  perlu  ditingkatkan  oleh  Panwascab  dibanding  masyarakat  sipil  dalam mengawal perjalanan pemilu yang berintegritas.
Keluhan dan aduan terkait pelanggaran pemilu seharusnya  ditanggapi secara responsif oleh  otoritas  terkait,  dalam  hal  ini  peran  Bawaslu  Tangsel  menjadi  sorotan  karena  seakan memberi  kesan  lepas  tanggung  jawab  atas  persoalan  yang  semestinya  menjadi  kewenangan darinya untuk diberantas. Absennya Bawaslu dalam kasus malpraktik distribusi formulir C-6 undangan  di  Pilkada  Tangsel  2020  menjadi  noda  buruk  dalam  penyelenggaran  pemilu  di Indonesia karena secara tidak langsung memberi afirmasi bahwa Bawaslu seperti kehilangan kuasa untuk bertindak dalam pelanggaran pemilu.
Bawaslu  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  mengawasi  pemilu,  memiliki kewenangan besar yang bukanlah muncul dari ruang hampa. Pasca reformasi, diskursus terus berkembang  ke  arah  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  pemilu.  Semangat  zaman  pasca reformasi ini akhirnya menempatkan Bawaslu pada posisi strategis sistem demokrasi Indonesia ( Afifuddin  2020 ).  Bawaslu  sebagai  anak  kandung  reformasi  diharapkan  mampu  memutus kecurangan dalam pemilu, mampu menjamin semua warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Dengan kata lain, Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Sifatnya yang tetap sampai tingkat  kabupaten/kota  membuat  posisi  Bawaslu  semakin  penting.  Hal  tersebut  berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membuat pelembagaan Bawaslu hadir sampai tingkat lokal dengan didukung oleh berbagai unsur kekuatan yang bertujuan sebagai pengawas dalam  menyelenggarakan  proses  pemilihan,  dari  tahap  proses  penyelenggaran  hingga  untuk mencegah adanya politik uang, netralitas ASN, Anggota TNI/Polri. Selain itu, juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,dan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
Merujuk  teori  operasional  manajemen  penyelenggara  pemilu  menurut  IDEA  bahwa penyelenggara  pemilu  harus  menyediakan  mekanisme  proses,  mengadili  dan  menyelesaikan keberatan  pemilu  secara  tepat  waktu  dalam  hal  kerangka  hukum  peraturan  yang  dibuat mengenai  kepemiluan  ( IDEA,  2015 ).  Dalam  kasus  ini  proses  penerima  layanan  pengaduan yang  diselenggarakan  oleh  KPUD  dan  Bawaslu  Tangsel  sejatinya  telah  membuka  ruang partisipasi  publik  untuk  menerima  keluhan  terkait  pelanggaran  pemilu,  dibuktikan  dengan pengaduan  seorang  warga  Tangsel  bernama  Bonnie  Triyana  yang  menggugat  malpraktik distribusi  formulir C-6 undangan di  TPS 25 perumahan Residence One Kelurahan Jelupang Kecamatan  Serpong  Utara.  Bonnie  melaporkan  pelanggaran  petugas  KPPS  tersebut  pada tanggal 9 Desember 2020 dengan harapan terlapor segera diproses hukum secara pidana, akan tetapi  yang  terjadi  adalah  lambatnya  proses  penyelidikan  serta  penyidikan  oleh  Polri  dan Gakkumdu yang berujung pada pencabutan laporan secara sukarela oleh Bonnie Triyana pada 14 Desember 2020. Fakta ini membuktikan bahwa dalam malpraktik yang terjadi di Pilkada
Tangsel  2020  segala  bentuk  keberatan  pemilu  tidak  bisa  diselesaikan  secara  tepat  waktu berdasar regulasi yang telah dibuat mengenai kepemiluan.

## Lemahnya Transparansi Proses Penyelesaian Kasus
Transparansi  berarti  terbukanya  arus  informasi  yang  perlu  diketahui  masyarakat  perihal  apa saja  yang  menjadi  topik  perbincangan.  Dengan  adanya  transparansi  berarti  ada  keterbukaan akses  terkait  informasi  yang  mesti  diketahui  oleh  masyarakat  sipil  demi  literasi  dan pemahaman  mereka  secara  utuh  dan  lengkap.  Pentingnya  transparansi  bermakna  adanya sebuah keseimbangan antara porsi beban yang diselenggarakan pemerintah dengan masyarakat sebagai subyek dalam pemilu yang berintegritas dalam kategori teori Electoral Management Bodies  ( IDEA,  2015 ).  Transparan  bukan  saja  bermakna  keterbukaan  secara  prinsipil, melainkan  juga  terdapat  pada  aspek  substansial  penyelenggaraan  pemilu  yang  perlu memperhatikan mekanisme transparansi  dalam segala aktivitas prosedural  pemilu  ( Hollyson MZ  &  Sri,  2015 ).  Melalui  sudut  pandang  transparansi,  seluruh  komponen  penyelenggara pemilu termasuk masyarakat sipil berhak mengetahui segala alur pelaksanaan pemilu secara komprehensif.  Tidak  hanya  alur  pelaksanaan  sebagaimana  biasa  diketahui  melainkan  juga kejelasan status atas segala pelanggaran yang terjadi serta proses penyelesaian yang setimpal atas kasus yang berlaku.
Akhir dari penyelesaian  kasus malpraktik distribusi formulir C-6 undangan yang terjadi di  Pilkada  Tangsel  2020  tidak  terbuka  secara  informatif  kepada  publik.  Berawal  dari pencabutan  laporan  Bonnie  Triyana  pada  14  Desember  2020  menjadi  titik  akhir  proses penyelesaian  mengenai  kasus  hukum  yang  dilakukan  oleh  oknum  KPPS  berinisial  “J”. Ketidakjelasan  atas  penyelesaian  perkara  malpraktik  pemilu  yang  terjadi  juga  tidak  sesuai dengan  rujukan  IDEA  pada  teori  Electoral  Management  Bodies  ( Garnett,  2019 ).  Kasus  ini menunjukan bahwa terdapat usaha untuk menutupi fakta yang sebenarnya mampu menjadi alat bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menjerat oknum “J” ke Penjara dengan hukum pidana. Akan  tetapi,  hal  tersebut  tidak  terjadi  karena  hanya  mengandalkan  pencabutan  laporan  dari Bonnie  Triyana  yang  berarti  pelapor  dan  terlapor  berdamai  secara  kooperatif  bila  kita menggunakan  analogi  hukum  normatif.  Padahal,  pelanggaran  tersebut  bukanlah  persoalan privat  yang  terjadi  antara  Bonnie  Triyana  dan  oknum  “J”,  tetapi  juga  menyangkut  kualitas pelaksanaan pilkada yang demokratis, berintegritas dan berkeadilan, serta hal terpenting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan.

## SIMPULAN
Standarisasi  IDEA  yang  dianalisis  oleh  penulis  dalam  konsep  teori  Operational  Electoral Management  Bodies  mensyaratkan  kriteria  penyelenggara  pemilu  yang  diharapkan berintegritas dari kelima standarisasi yang dipublikasikan. Namun dari fenomena malpraktik yang  terjadi  ketika  menguji  integritas  penyelenggara  pemilu  ad-hoc  di  Kota  Tangsel  pada Pilkada  tahun  2020  menunjukan  bahwa  standarisasi  yang  dianalisis  mengenai  temuan kecurangan oleh salah satu oknum petugas yang terbukti melakukan malpraktik. Hal tersebut membuktikan  bahwa  penyelenggara  pemilu  ad-hoc  terbukti  tidak  independen,  kurang efektifnya  bimbingan  teknis  yang  dilakukan  oleh  KPU  Daerah,  tidak  profesional  dan  tidak transparannya  kasus  malpraktik  ini  diselesaikan  mengenai  prosedur  substansial  pelaksanaan pemilu.
Kasus  pemecatan  secara  tidak  hormat  KPPS  di  Kecamatan  Serpong  Utara  merupakan bahan  evaluasi  bagi  KPU  Kota  Tangsel  agar  melaksanakan  rekrutmen  KPPS  secara profesional, transparan dan efektif.  Serta dapat menjaring badan ad-hoc yang dapat menjaga independensinya supaya nantinya mereka dapat bertugas secara lancar dan bebas dari gangguan yang bersifat administratif atau pengaruh intervensi politik pihak eksternal. Selain itu, faktor
beban  kerja  yang  diemban  oleh  petugas  ad-hoc  mengenai  proses  persiapan  dengan  aktivitas penyelenggaraan  membuat  fokus  petugas  terbelah  dan  lebih  memilih  untuk  mengabaikan prinsip integritas moral hanya demi tercapainya semata-mata prosedur pemilu yang normatif tetapi abai terhadap substansi dari nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung. Ditambah, pembekalan aturan petunjuk teknis bagi petugas KPPS kerap tidak satu frekuensi pemahaman antar  acara  yang  diselenggarakan  KPU  dengan  Bawaslu.  Hal  ini  membuat  petugas  KPPS memiliki  pemahaman  yang  multitafsir  dan  mendegradasi  kualitas  panitia  penyelenggara pemilu.
Terkait  dengan  pengawasan,  dua  aktor  yang  bertugas  yaitu  Bawaslu  dan  Gakkumdu masih terlihat lemah dalam memberikan perlindungan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang bersih dari malpraktik. Padahal,  barang bukti fisik  berupa foto pelanggaran yang viral merupakan bukti yang berkategori kuat dan meyakinkan untuk dapat diproses secara hukum pidana.  Dari  sisi  KPU,  pengawasan  internal  sebenarnya  terbukti  efektif  untuk  menjaga integritas  panitia  pemilihan.  Secara  umum  di  Tangsel,  bila  seorang  petugas  ad-hoc  terbukti melanggar peraturan KPU Nomor  6 Tahun 2020, maka dengan segera pihak KPU memberi sanksi  tegas  berupa  pemberhentian  secara  tidak  hormat  dari  tugas  dan  bila  memiliki  unsur perbuatan melawan hukum pidana, dengan segera diproses di Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin,  M.  (2020). Membumikan  Pengawasan  Pemilu:  Mozaik  Pandangan  Dan  Catatan Kritis Dari Dalam . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Alvarez, R. M., Hall, T. E., & Hyde, S. D. (2008). Election Fraud . Brookings Institution Press.
Botifar,  M.,  Damayanti,  P.,  &  Thadi,  R.  (2021).  Dampak  Pembatasan  Kampanye  Bagi Pasangan Calon pada Pilkada Serentak 2020. Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 4(2), 100–113. https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2579
Darnolf,  S.,  &  Elklit,  J.  (2012).  Electoral  malpractice. Democratization,  19(6) ,  1168–1172. https://doi.org/10.1080/13510347.2012.708181
Detikcom, T. (2020). Bonnie Triyana Laporkan Tim Benyamin-Pilar soal Bingkisan Nyelip di Form  C .  Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5284456/bonnie-triyana-laporkan- tim-benyamin-pilar-soal-bingkisan-nyelip-di-form-c
Diniyanto,  A.,  &  Sutrisno,  W.  (2022).  Pengawasan  Pemilihan  Umum  di  Era  Post-Truth: Problem,  Tantangan,  dan  Strategi. Jurnal  Adhyasta  Pemilu,  5(1) ,  44–58. https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79
Grömping,  M.  (2018).  The  Integrity  of  Elections  in  Asia:  Policy  Lessons  from  Expert Evaluations. Asian
Politics
&Amp; Policy,
10(3) , 527–547.
https://doi.org/10.1111/aspp.12416
Garnett, H. A. (2019). Evaluating electoral management body capacity. International Political Science Review, 40(3), 335–353. https://doi.org/10.1177/0192512119832924
Harrison, L. & Startin, N. (2001). Political Research. London: Routledge.
Hollyson  MZ,  R.  dan  Sundari,  S.  (2015). Pilkada:  Penuh  Euforia,  Miskin  Makna .  Jakarta: Bestari.
Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2) . https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69
IDEA. (2015). International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections. In https://www.idea.int. International IDEA. Retrieved September 4, 2022, from https://www.idea.int/sites/default/files/publications/international-electoral- standards-guidelines-for-reviewing-the-legal-framework-of-elections.pdf
Mardiana,  M.  (2020).  Politisasi  Perekrutan  Anggota  Badan  Penyelenggara  Pemilu  Ad  Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11(1) , 96–114. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.96-114
Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters . New York: University of Cambridge.
Norris,  Pippa,  'Electoral  Systems  and  Electoral  Integrity',  in  Erik  S.  Herron,  Robert  J. Pekkanen,  and  Matthew  S.  Shugart  (eds), The  Oxford  Handbook  of  Electoral  Systems, Oxford  Handbooks (2018;  online  edn,  Oxford  Academic,  5  Apr.  2017), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190258658.013
Norris, P. (2019). Conclusions: The new research agenda on electoral management. International
Political Science Review , 40(3) , 391–
403. https://doi.org/10.1177/0192512119829869
Rahmatunnisa, M. (2017). “Mengapa Integritas Pemilu Penting?” Jurnal Bawaslu, 3(1) , 1–11.
Robiansyah.  (2018).  “ Malapraktik  Distribusi  Fomulir  Model  C6  Pada  Pilgub  Provinsi Kalimantan  Utara  Tahun  2015  Di  Kota  Tarakan .”  Universitas  Airlangga. https://repository.unair.ac.id/79891/3/JURNAL_TP.33%2018%20Rob%20d.pdf
Sari,  L.  D.  (2020,  December  7). Sebarkan  Tas  Bingkisan  Paslon  Pilkada  Tangsel,  Petugas KPPS Jelupang Dipecat - Medcom.id. medcom.id.
https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/Wb7x0OBk-sebarkan-tas-bingkisan- paslon-pilkada-tangsel-petugas-kpps-jelupang-dipecat
Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif . Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia
Tempo.Co. (2020, July 22). Tarung Kerabat Elite Politik di Pilkada Tangsel. Tempo. Retrieved October 5, 2022, from https://metro.tempo.co/read/1367840/tarung-kerabat-elite-politik- di-pilkada-tangsel