## KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN NEW NORMAL DALAM PERLINDUNGAN HAK HIDUP WARGA NEGARA

## Ruth Crista Vanesa Hariyanto
Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jln. Ir Sutami No. 36 A, Pucangsawit, Jebres, Surakarta e.mail: ruthchristavanesa@gmailcom

## Abstract
This study aims to answer two problems: first, outlining the correlation of the Right to Life with Economic  Rights in  New Nornal  Policy;  and    secondly,  analyzing  theConstitutionality  of  New Normal  Policy. The  policy  created  during  the  Covid-19 Pandemic  not  infrequently  reaping contracdictions.  Especially  the  last  one  echoed  by  the  governments  is  the  existence  of  a  New Normal  Policy  which  is  actually  considered  unconstitutional  because  with  this  policy  the government is felt to have ignored the right of Right to Life of citizen and priorited Economic Right. For this reason, this article uses natural law theory as a means of interpretation of two existing problems. In accordance with this, this acricle argues that the New Normal Policy is a constitutional policy because it is in accordance with the spirit of Article 28A UUD NRI 1945.
Keywords: Human Rights, New Normal, Public Policy, Constitutionalism .

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menguraikan korelasi Hak untuk  Hidup  dengan  Hak  Ekonomi  dalam  Kebijakan  Nornal  Baru;  dan  kedua,  menganalisis Konstitusionalitas Kebijakan  Normal  Baru. Kebijakan  yang  dibuat saat  Pandemi  Covid-19  tak jarang  menuai  kontradiksi.  Terlebih  yang  terakhir  digaungkan  oleh  pemerintah  adalah  adanya New Normal Policy yang justru dinilai inkonstitusional karena dengan kebijakan ini pemerintah dirasa telah mengabaikan hak atas Hak Hidup warga negara dan mengutamakan Hak Ekonomi. Untuk  itulah,  artikel  ini  menggunakan  teori  hukum  kodrat  sebagai  alat  interpretasi  dari  dua masalah  yang  ada.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  acricle  ini  berpendapat  bahwa  New  Normal Policy  merupakan  kebijakan  konstitusional  karena  sesuai  dengan  semangat  Pasal  28A  UUD NRI 1945.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Normal Baru, Kebijakan Publik, Konstitusionalisme.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  perjalanan  kehidupan  bernegara,  Indonesia  kini  sedang  diperhadapkan dalam  situasi  darurat  Pandemi Covid-19 yang  mengharuskan  semua  kebijakan pemerintah  terkait  masalah  tersebut  dapat  terambil  dengan  cepat,  efektif  dan  efisien karena selain makin banyak korban jiwa, juga makin menggerus sektor kehidupan yang lain.  Dari  fenomena  Pandemi Covid-19 ini,  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  31 Maret  2020  telah  menetapkan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  11 Tahun  2020 tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disase 2019 (Covid-19).  Selanjutnya  seiring  kebutuhan  yang  lahir  karena  situasi  tidak  kunjung
membaik,  lahir  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  sejalan  dengan  ketentuan tersebut  yang  pada  intinya  mengatur  tentang  kebijakan  penanganan Covid-19.  Salah satunya  dikeluarkanya  PP  No.  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disase 2019 (Covid- 19) yang telah dilaksanakan di beberapa daerah otonom dengan kasus terbanyak.
Hingga  pada  akhirnya  karena  sektor  perekonomian  yang  makin  terancam, pemerintah  kembali  mengeluarkan  kebijakan  berupa  protokol  normal  baru  (New Normal)  bagi  perkantoran  dan  industri  dalam  menghadapi Pandemi Covid-19,  dengan dilahirkannya  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan  Industri  dalam  Mendukung  Keberlangsungan  Usaha  pada  Situasi  Pandemi (Kompas,2020). Kebijakan New Normal lahir dengan tujuan agar sektor perekonomian negara  yang  juga  merupakan  sektor  terpenting  guna  keberlangsungan  hidup  negara, tetap  berjalan.  Perlu  kita  ketahui  bahwa  dengan  adanya  penerapan  PSBB  di  beberapa daerah telah mengakibatkan pengurangan pertumbuhan ekonomi yang beberapa dampak fatalnya  adalah  adanya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  secara  massif  yang mengakibatkan  lebih  dari  tiga  juta  warga  negara  kehilangan  pekerjaannya (Tempo,2020). Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan terlalu lama, pasalnya tak terpungkiri bahwa pemerintah memiliki keterbatasan untuk dapat menjamin semua kebutuhan hidup warga negaranya ditengah situasi Pandemi Covid-19 saat ini.
Sehingga dalam penelitian ini penulis memiliki thesis bahwa pelaksanaan kembali aktivitas ekonomi yang menjadi dasar adanya kebijakan New Normal, adalah salah satu bentuk  perlindungan  hak  hidup  warga  negara  karena  dengan  terpenuhinya  kebutuhan ekonomi oleh tiap individu menjadikan keberlangsungan hidup untuk individu itu pula. Namun  hal  ini  bukan  berarti  bebas  tanpa  pembatasan.  Berjalannya New  Normal harus pula  dibarengi  dengan  prosesur  dan  protokoler  kesehatan  yang  diciptakan  pemerintah dan wajib di ditaati oleh tiap warga negara, Hingga terjadi balancing between right to live and to have economic right.
Dari  thesis  tersebut  kemudian  dijabarkan  menjadi  dua breakdown.    Pertama, penulis akan menjabarkan hubungan Hak Ekonomi dengan Hak Hidup dalam Kebijakan New  Normal.  Kedua,  penulis  akan  menjelaskan  Konstitusionalitas  Kebijakan New Normal. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode peneitian  yuridis normatif. Penyusunan penelitian ini bersifat diskriptif analitis dengan
pendekatan  konseptual  yang  dilakukan  manakala  penulis  tidak  beranjak  dari  aturan hukum  yang  ada.  Pendekatan  konseptual  perlu  menggali  prinsip-prinsip  hukum  yang dapat ditemukan dari pandangan sarjana ataupun doktrin hukum (Marzuki, 2005).

## B. PEMBAHASAN

## 1. Hubungan Hak Ekonomi dengan Hak Hidup dalam Kebijakan New Normal
Hukum  adalah  tatanan atau  tertib  yang  baik. Itu  berarti  bahwa  hukum  harus mendorong  manusia  mencapai  kebahagiaan (Rasjidi  et  al,  2007). Perlindungan  dan penegakan  hukum  hanya  didapati  keberadaannya  dalam  negara  hukum.  Dalam Konstitusi  RI  (Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat),  bukan  negara  kekuasaan (Machtstaat) (Asshidiqie,  2017).  Ciri dari  negara  hukum,  beberapa  di  antaranya,  adalah  negara  yang  tunduk pada  hukum, peraturan-peraturan  hukum  berlaku  pula  bagi  segala  badan  alat-alat  perlengkapan negara  serta  perlindungan  atas  Hak  Asasi  Manusia    (selanjutnya  disebut  HAM),  yakni hak  yang  secara  kodrati  dimiliki  manusia  bersamaan  dengan  kelahirannya  di  dunia sebagai  seorang  individu  yang  merdeka  (Rahayu,  2020)  sebagai  tujuan  utama  yang ingin dicapai (Qamar, 2014).
Sebagai  negara  hukum,  penyelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan lazim dilakukan. Legislasi maupun regulasi nasional dimaksudkan untuk  mengatur  perilaku  masyarakat,  salah  satunya  adalah  dalam  rangka  perlindungan HAM. Perlu kita ketahui bahwa legislasi dan regulasi merupakan bagian dari Kebijakan Publik.  Hukum  dan  Kebijakan  Publik  diibaratkan  sebagai  dua  sisi  keping  mata  uang yang  tidak  bisa  dipisahkan  (Budiman,  2017).  Untuk  mendapatkan  makna  ini,  dapat ditinjau dari definisi keduanya. Menurut Kraft dan Furlog, Kebijakan Publik adalah:
“A  course  of  government  action  (or  inaction)  taken  in  response  to  social problems.  Social  problems  are  conditions  the  public  widely  perceives  to  be unacceptable and therefore requiring intervention.” (Nugroho, 2013).
Sedangkan  definisi  hukum  menurut  Van  Kan  adalah:  “Keseluruhan  peraturan hidup  yang  bersifat  memaksa  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  dalam masyarakat”
Dari  masing-masing  definisi  Kebijakan  Publik  dan  hukum  tersebut  dapat  terlihat hubungan  antara  keduanya,  yakni  adanya  kebutuhan  sosial  sebagai  dasar  lahirnya
Kebijakan  Publik  sebagai  wujud  nyata  intervensi  pemerintah  untuk  memecahkan permasalahan  sosial  tersebut,  baik  berupa  melakukan  suatu  tindakan  maupun  tidaknya melakukan suatu tindakan oleh pemerintah guna mengatur tatanan hidup masyarakat dan juga  sebagai  legitimasi  bagi  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  itu  sendiri. Secara  teoritis,  Kebijakan  Publik  memberi  kesempatan  kepada  negara  untuk  membuat norma  berdasarkan freies  ermessen yang  berarti  pembentukan  norma  atas  dasar kebebasan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Salah  satu  bentuk freies  ermessen dalam hukum Kebijakan Publik adalah Diskresi. Sebelumnya perlu kita ketahui  bahwa kaitan freies  ermessen dengan  dianutnya  asas  legalitas  yaitu  dimana  asas  legalitas  menjadi dasar  legitimasi  tindakan  pemerintahan  dan  jaminan  perlindungan  dari  hak-hak  rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa freies ermessen tidak bertentangan dengan asas legalitas karena freies ermessen termasuk kategori perarutan kebijakan yang berdasarkan hukum (Damayanti, 2020). Dari pengertian tersebut maka pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab  dan  tanggung  gugat  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  ketika  ia menggunakan  wewenang  dan/atau  Diskresi  untuk  mengatur  tatanan  hidup  masyarakat dan dalam pelaksanaan perlindungan HAM warga negara.
Dalam keadaan darurat seperti Pandemi Covid-19 yang sedang negara hadapi saat ini,  Kebijakan  Publik  yang  mengandung  Diskresi  tidaklah  mudah  dipermasalahkan apabila  menjadikan  itiad  baik  negara  dalam  perumusannya,  yang  semata-mata  demi keselamatan  warga  negara.  Oleh  sebab  itu  PP  No.  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disase 2019  (Covid-19),  tidak  serta  merta  dapat  dikatakan  inkonstitusional.  Sebab lahirnya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  untuk  menyelamatkan  warga negara  dari  penyebaran  virus Covid-19 yang  massif  merebak  tiga  bulan  terakhir. Kebijakan  ini  penulis  sebut  juga  sebagai  perwujudan  dari  Diskresi,  karena  terdapat pembatasan HAM untuk tercapainya keselamatan warga negara. Sebelumnya perlu kita ketahui  bahwa  negara  memiliki  tiga  kewajiban konstitusional  untuk  melindungi  HAM segenap  warga  negaranta,  yaitu  dalam  hal  melindungi  (to  protect),  untuk  menghormati (to respect), dan untuk memenuhi (to fulfil).
HAM  sendiri  sangat  dekat  dengan  keberadaan  teori  hukum  alam  (natural  law theory),  karena pada  dasarnya  HAM  merupakan  hak  kodrati  yang  dimiliki  manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan sifat dari pada teori hukum alam, HAM  juga  bersifat  universal.  Artinya  eksistensi  HAM  tidak  dibatasi  oleh  batas-batas
geografisatau  dengan  perkataan  lain  HAM  ada  di  mana  manusia  berada.Penekanan makna natural dalam  konsep natural  law    theory pada  hakikatnya  berfungsi menjelaskan  sumber  darinatural  law itu  sendiri.  Persoalan  sumber  inilah  yang membedakan  konsep natural  lawdengan positive  law yang secara  kefilsafatan  didasari oleh  ajaran legal  positivism.Pengertian  demikian  nampak  secara  eksplisit  dalam pendapat Suri Ratnapala yang merumuskan konsep natural law sebagai berikut:
Natural  law  is  so  called  because  it  is  believed  to  exist  independently o fhuman  will.  It  is  ‘natural’  in  the  sense  that  it  is  not  humanly created.Natural  law  theories  are  theories  about  the  relation  between  the moralatural  law  and  positive  human  law.  Natural  law  theories  vary  in aimsand  content  but  they  share  one  central  idea: that  there  is  a  kind  of higher(nonhuman)  ‘law’,  based  on  morality,  against  which  the  moral  or legal validality of human law can be measured (Cherry, 2004).
Kemudian Ratnapala menyatakan bahwa fokus pemikiran dari natural law adalah untuk  menyelidiki  atau menelaah  bahwa  hukum  dan  moral  lah  yang  menjadi  dasar daripada  kebijakan  politik  yang  tidak  dapat  terpungkiri  merupakan  awal  mula lahirnyahukum positif, dan ajudikasi serta kehidupan pribadi warga negara. Oleh karena itu  ia  menyimpulkan  bahwa  hukum  memiliki  arti  yang  lebih  luas  dari  pada  hukum positif  itu  sendiri.  Secara  fungsional, natural  law memiliki  fungsi inheren sebagai standart  moralitas.  Selain  fungsi  yang  terkait  dengan  hukum, natural  law memiliki makna  yang  sangat  fundamental  pula  untuk  menjawab  isu  legitimasi  moral  bagi kekuasaan pemerintah dalam memerintah warga negaranya. Artinya, denganberlandaskan natural  law, kekuasaan  yang  dimiliki  pemerintah  dapat  menuntut kepatuhan  warga  negaranya  karena  kekuasaan  tersebut  dapat  dibenarkan  secara moral,sehingga tidak ada alasan lain yang lebih kuat untuk dapat menolak atau menapis itu.  Sehingga  ajaran natural  law juga  berfungsi  memvalidasi  kekuasaan  pemerintah dalam hubungan dengan warga negaranya (Darumurti, 2020).
Seiring berjalannya waktu dalam masa penanggulangan dan penanganan Pandemi ini,  semakin  terlihat  adanya  ketimpangan  dan  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  hal pemenuhan  (to  fulfil)  kebutuhan  hak-hak  dasar  warga  negara  yang  terenggut  karena hilangnya  hak  ekonomi  akibat  implementasi  kebijakan  PSBB  yang  telah  dilaksanakan. Perlu  kita  ketahui  terlebih  dahulu,  bahwa  pendapatan  terbesar  negara  salah  satunya bersumber pada pajak dan penerimaan negara lainnya. Sementara dalam masa Pandemi ini,  pemenuhan  kewajiban  pajak  tidak  dapat  dilakukan  pengekangan  seperti  kondisi normal  sebelumnya.  Itu  artinya  negara  mengalami  penurunan  pendapatan  yang
mengakibatkan  negara  tidak  mampu  menjalankan  fungsinya  dengan  penuh  sesuai dengan konstitusi. Dampak dari pada itu negara tidak dapat mengurus rakyatnya dengan optimal.
Hal  ini  tentu  tidak  dapat  dibiarkan  terlalu  lama,  pasalnya  apabila  negara  terlalu lama merenggut hak ekonomi warga negara (yang tentunya itu juga berpengaruh besar dalam  pertumbuhan  ekonomi  negara),  justru  dalam  jangka  waktu  pendek  atau  panjang dapat mengakibatkan cideranya hak ekonomi yang berimplikasi pula pada cideranya hak hidup  yang  dimiliki  warga  negara.  Hal  tersebut  diakibatkan  tidak  adanya  pemasokan kebutuhan  dasar  (basic  needs)  oleh  pemerintah  dan  adanya  pembatasan  ruang  gerak warga negara untuk dapat bekerja guna mencukupi kebutuhan dasar mereka.  Untuk itu apabila  pemerintah  tidak  melahirkan  kebijakan  lain  sebagai  penyeimbang,  kebijakan mengandung Diskresi tersebut justru menjadi bersifat inkonstitusional.
Atas dasar pertimbangan tersebut, lahirlah kebijakan New Normal yang  memiliki marwah sebagai pemulihan perkonomian negara. Anggota DPR RI, mengatakan bahwa New Normal adalah upaya menyelamatkan hidup warga negara dan menjaga agar negara tetap  bisa  berdaya  menjalankan  fungsinya  (  Berita  satu,  2020). Perlu  diketahui  bahwa New Normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah supaya penyebaran Covid-19 tidak semakin  massif.  Tujuan  diberlakukannya  kebijakan New  Normal adalah untuk dibukannya kembali aktifitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas hingga pemulihan  hak  ekonomi  warga  negara  yang  sempat  terenggut  karena  kebijakan- kebijakan sebelumnya, dengan menggunakan protokoler kesehatan yang ada.
Atas  isu  tersebut,  terdapat  dua  hak  yang  akan  penulis  kaji  secara  intensif  dalam penelitian ini, yaitu hak untuk hidup (right to life) dan hak ekonomi (enonomic rights) yang  mana  keduanya  haruslah  saling  berjalan  beriringan,  terutama  dalam  situasi Pandemi Covid-19 ini  ditengah  keterbatasan  daya  yang  dimiliki  oleh  negara. Sebagaimana  dikatakan  dalam  Pasal  28A  UUD  NRI  1945,  setiap  orang  memiliki  hak untuk  hidup  serta  berhak  untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya.  Perlu  kita ketahui bahwa hak hidup merupakan salah satu cabang hukum HAM terpenting karena sifatnya inheren (melekat)  pada  diri  manusia  sejak  ia  dilahirkan.  Hak  hidup  juga merupakan  kelompok non  derogable  right yang  berarti  dalam  pemenuhannya  tidak boleh  dikurangi  oleh  individu  manapun,  maupun  oleh  negara,  sehingga  sifatnya absolute  (Marzuki,  2013).  Dari  norma  tersebut,  selain  adanya  pengaturan  tentang  hak
hidup  yang  dimiliki  warga  negara,  pengaturan  tersebut  serta  merta  mengandung kewajiban  negara  untuk  menjaminnya.  Berbagai  cara  konkrit  pemerintah  dalam perlindungan hak hidup adalah adalah adanya penegakan melalui perundang-undangan salah satunya dibentuknya UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan penyempurnaan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dibentuknya Komisi  Nasional  yang  diantaranya  adalah  Komnas  HAM,  hingga  pembentukan Pengadilan HAM melalui UU RI No. 26 Tahun  2000. Hak hidup juga merupakan hak terpenting  yang  dimiliki  setiap  individu,  pasalnya  hak  ini inheren dengan  keberadaan manusia  untuk  hidup  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  dari  padanya  wajib dihormati  dan  dijunjung  tinggi  oleh  individu  lain  termasuk  juga  negara  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu hak untuk hidup tidak dapat diambil atau direnggut sewenang-wenang oleh pihak manapun.
Cabang  HAM  yang  kedua  adalah  hak  ekomoni  (enonomic  rights).  Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hak ekonomi, sosial budaya (ekosob) merupakan bagian yang esensial dalam hukum HAM internasional, hingga tercantum dalam international bill of human  rights.  Kedudukan  hak  ekosob  sangat  penting  dalam  kedudukan  sebagai  HAM internasional, karena kelompok hak tersebut menjadi acuan atas kehidupan yang layak. Dengan demikian, hak ekonomi tidak dapat ditempatkan di bawah hak sipil maupun hak politik.  Oleh  sebab pentingnya  akan  kelompok  hak  ini,  maka  dunia  internasional  pun membuat  konvvensi  yang  mengatur  tentang  hak-hak  inni  yaitu ICESCR  (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights)  yang dibarengi dengan konvensi mengatur hak-hak sipil dan politik, yaitu ICCPR (International Convenant on Civil and Political Rights) yang terselenggara pada tahun 1966. Dalam pengaturan hukum positif Indonesia, negara mengatur hak ekonomi tersebut secara fundamental dalam Pasal 28D ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  yang  mana diatur  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bekerja serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja. Tanggung  jawab  negara  dalam  pelaksanaan  hak-hak  ekonomi  tidak  hanya  berbentuk obligation  of  result, tetapi  sekaligus  dalam  bentuk obligation  of  product yang  berarti bahwa  ketika  negara  merancang  suatu  kebijakan  maka  harus  pula  mempertimbangkan dampaknya, apakah dapat serta merta menjamin atas terpenuhi dan terlindunginya hak ekonomi dalam kebijakan tersebut.
Oleh sebab alasan pentingnya dua hak asasi tersebut, negara menjadikan hak hidup dan  hak  ekonomi  sebagai  hak  konstitusional  karena  diatur  secara  eksplisit  dalam
konstitusi  yang  wajib  dijunjung  tinggi  pelaksanaan  dan  penegakkannnya  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu penulis menyimpulkan adanya hubungan dua hak asasi tersebut dalam Kebijakan New Normal, dengan argumen bahwa hak hidup tidak  dapat  terlepas  daripada  hak  ekonomi.  Dalam  situasi  Pandemi  saat  ini  memang menjadi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) warga negara. Namun dalam keadaan yang serba tidak pasti seperti saat ini, warga negara juga tidak dapat bergantung sepenuhnya dengan basic needs yang akan dicukupi oleh negara karena  pada  kenyataannya  ternyata  negara  juga  memiliki  keterbatasan  untuk menjalankan kewajiban itu, apalagi dalam situasi ini. Sehingga  apabila Kebijakan New Normaltidak  diambil,  maka  sektor  perekonomian  negara  akan  terus  menurun  karena tidak  ada  kegiatan  perekonomian,  yang  juga  akan  menyebabkan  menurunnya kesejahteraan  rakyat,  termasuk  menurunnya  pada  perlindungan  kesehatan,  yang  semua itu  justru  bisa  membuat  banyak  warga  negara  kehilangan  hak  hidupnya.  Sehingga penulis  simpulkan  bahwa  Kebijakan New  Normal adalah  langkah  negara  untuk  tetap berjuang menghidupi negaranya.

## 2. Konstitusionalitas Kebijakan New Normal
Tujuan  negara  Indonesia  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945,  menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah untuk dapat mewujudkannya, Dengan cakupan tujuan nasional  demikian,  maka  dalam  literatur  Indonesia  dikategorikan  sebagai  negara kesejahteraan  (welfare  state)  (Muchsan,  1992).  Sebagai  negara  hukum,  pemerintah harus  berdasar  pada  hukum  dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pemegang kekuasaan  memerintah  (Lotulung,  1994).  Kepastian  hukum  menjadi  hal  yang  wajib dipegang  sebagai  acuan  dasarnya.  Di  sisi  lain,  keadilan  dan  kemanfaatan  juga  harus diwujudkan  oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan    hukum    di    samping    pemenuhan terhadap  kepastian  hukum.  Oleh  karena  itu pemenuhan  terhadap  kepastian  hukum, dalam    praktik    penyelenggaraan    negara    perlu  diakomodasikan  nilai  keadilan  dan kemanfaatan sehingga sejalan dengan nilai dasar hukum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri  (Zaelani,  2019).  Indonesia  sebagi  negara  hukum  tentu  memiliki  dasar  hukum kehidupan  bernegara  yang  berwujud  Konstitusi  UUD  NRI  1945.  Dalam  konstitusi diatur  norma-norma  tertulis  sebagai  landasan  dibentuknya  peraturan  perundang- undangan dibawahnya sebagai pengaturan tekhnis lebih lanjut.
Istilah  konstitusi  berasal  dari  bahasa  Perancis  (constituer)  yang  berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan negara
atau  menyusun  dan  menyatakan  suatu  negara  (Thaib  et  al,  2013).  Secara  etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitusionalisme” inti maknanya sama namun penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan  (Undang-Undang  Dasar  dan  sebagainya),  atau  Undang-Undang  Dasar suatu negara. Sedangkan konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau  didasarkan konstitusi. Berbeda dengan  konstitusionalisme  yaitu  suatu  paham  mengenai  pembatasan  kekuasaan  dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi (KBBI, 1991).
Constitutionality  is  synonymous  with  legality  but  in  a  very  mechanical sense.  In  determining  constitutionality,  one  looks  at  the  words  of  the constitution and then considers the conduct of the state, the question at all times  being  whether  the  state  has  complied  with  the  constitution.  If  the conduct of the state conforms to the words of the constitution that is the end of the enquiry for the answer would be that it is constitutional. It does not matter that the powers provided for in the constitution are excessive. In this regard,  the  constitution is  not  serving  the  purpose  of  limiting  power  but simply  facilitating  the  exercise  of  power,  however  excessive  it  might  be (Alex, 2011).
Konstitusi  UUD  NRI  1945  sebagai  hukum  tertinggi  mengatur  penyelenggaraan negara  berdasarkan  prinsip  negara  hukum  demokrasi  dan  salah  satu  fungsi  konstitusi adalah melindungi hak  asasi manusia  yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara (Huda et all, 2011).
Dalam  hal  konstitusionalitas  yang  penulis  bahas  dalam  penelitian  ini  adalah ketika tidak dilanggarnya hak hidup dalam keberlakuan Kebijakan New Normal. Sebagai pra-pemahaman,  kita  perlu  mengetahui  beberapa  kebijakan  yang  telah  lahir  dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 sebelum Kebijakan New Normal, antara lain:
1. Menetapkan  status  kejadian  luar  biasa  (KLB)  dengan social  distancing. Masyarakat  diharapkan  selama  masa  ini  dapat  untuk  beraktivitas  baik  belajar, bekerja, dan beribadah, semuanya dilakukan dari rumah yaitu dengan cara daring atau  online.  Himbauan  untuk  tetap  berada  di  rumah dalam  melakukan  segala kegiatan,  menurut  pemerintah,  bukan  berarti  pemerintah  melarang  sepenuhnya untuk keluar rumah, tetapi jika harus keluar rumah karena sesuatu  yang  penting, warga negara harus menerapkan protokol kesehatan yang ada.
2. Kedua,  strategi coping  adaptif,  yaitu  cara  mengatasi  masalah  yang  adaptif  baik penderita  maupun  masyarakat  luas  terhadap  perasaan  khawatir,  tertekan,  dan cemas secara tepat.
3. Ketiga,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  melalui  instrumen  hukum berupa  PP  Nomor  21  Tahun  2020.  Kebijakan  ini  dalam  rangka  Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disase 2019  (Covid-19)  yang  telah  dilaksanakan  di
beberapa  daerah  otonom  dengan  kasus  terbanyak  dengan  daerah  otonom mengajukan penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan (hukumonline, 2020).
Hingga pada akhirnya karena sektor perekonomian  yang makin terancam hingga empat  bulan  terakhir,  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengeluarkan  kebijakan  baru untuk  dapat  menyelamatkan  kehidupan  ekonomi  negara,  yaitu  dengan  dilahirkannya Kebijakan New  Normal. Deddy  Yevri  Sitorus,  anggota  DPR  RI,  mengatakan  bahwa New Normaladalah upaya menyelamatkan hidup warga negara dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya (berita satu, 2020). Sehingga dari hal tersebut diharapkan  warga  negara  dapat  berkerja  kembali  dan  memenuhi  kebutuhan  ekonomi mereka  yang  sempat  lumpuh  karena  Pandemi.  Disisi  lain,  bagi  negara,  dengan  adanya New  Normal bertujuan  agar  pemerintah  negara  tetap  mampu  menjalankan  fungsinya sesuai  dengan  konstitusi  karena  perlu  diingat  bahwa pemasukan  negara  berasal  dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Sehingga apabila aktivitas ekonomi terus berhenti total, maka negara tidak mendapatkan pemasukan, yang kemudian kemudian akibatnya negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan tidak dapat mengurus rakyatnya.
Hal  ini  penulis  simpulkan  bahwa  dengan  pemberlakuan  kebijakan New  Normal menandakan  bahwa  negara  telah  berperan  dalam  pelaksanaan  hak  ekonomi  warga negara,  yang  notabene  berdampingan  langsung  dengan  hak  hidup  warga  negara.  Itu artinya  bahwa  kebijakan New  Normal tidak  juga  serta  merta  mengabaikan  hak  hidup warga  negara,  seperti  yang  ditakutkan  warga  masyarakat  yang  belum  mengetahui marwah  dan  maksud  lahirnya  kebijakan  ini.  Justru  dengan  kebijakan New  Normal, negara telah mengambil jalan terbaik bagi keberlangsungan hidup warga dan negara dan membuktikan bahwa negara melaksanaan kewajiban pemenuhan hak untuk hidup sesuai yang  diamanatkan  oleh  konstitusi.  Untuk  itu  penulis  beranggapan  bahwa  pelaksanaan kembali  aktivitas  ekonomi  yang  menjadi  dasar  adanya  kebijakan New  Normal,  adalah salah  satu  bentuk  perlindungan  hak  hidup  warga  negara  karena  dengan  terpenuhinya kebutuhan  ekonomi  oleh  tiap  individu  menjadikan  keberlangsungan  hidup  untuk individu itu pula. Salah satu bentuk konkrit perlindungan atas hak hidup oleh negara di masa New  Normal ini  adalah  dengan  dikeluarkannya  berbagai  macam  instrument hukum  tentang  penerapan  protokoler  kesehatan  guna  meminimalisir  penyebaran  virus Covid-19,  melakukan  penegakan  hukum  atas  pelanggar,  hingga  memantau  pergerakan dan aktifitas masyarakat secara lebih konkrit. Peran pemerintah ini tak luput juga harus diimbangi dengan peran serta warga negara untuk tunduk pada kebijakan yang berlaku,
seperti yang menjadi cita-cita bersama agar negara Indonesia segera pulih dari Pandemi Covid-19 tercapai.  Sesuai  marwah  berbagai  macam  kebijakan  publik  yang  lahir  dalam masa Pandemi Covid-19 ini.
Dari  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulan  bahwa  langkah  negara  degan  lahirnya kebijakan New  Normal sama    artinya  bahwa  negara  telah menjalankan  tiga  kewajiban konstitusionalnya (to respect, to protect, to fulfil) untuk melindungi hak hidup sekaligus hak  ekonomi  warga  negaranya,  sesuai  dengan  mandat  konstitusi.  Untuk  itu  dapat penulis  simpulkan  bahwa  kebijakan New  Normal adalah  konstitusional  dan  tidak melanggar hak untuk hidup yang dimiliki warga negara.

## C. SIMPULAN
Dalam  perjalanan  kehidupan  bernegara,  Indonesia  kini  sedang  diperhadapkan dalam  situasi  darurat  Pandemi Covid-19 yang  mengharuskan  semua  kebijakan pemerintah  terkait  masalah tersebut  dapat  terambil  dengan  cepat,  efektif  dan  efisien karena selain makin banyak korban jiwa, juga makin menggerus sektor kehidupan lain, termasuk  sektor  perekonomian  negara.  Oleh  sebab  hal  tersebut,  pemerintah  kembali mengeluarkan  kebijakan  berupa  protokol  normal  baru  (New  Normal). Berdasarkan marwah  dan  tujuan  yang  ingin  di  capai  dari  berlakunya,  Kebijakan New  Normaljustru merupakan  cara  terbaik  oleh  pemerintah  dalam  mempertahankan  kehidupan  ekonomi warga  negara  yang  tentu  juga  berimplikasi  pada  pertahanan  hak  hidup  warga  negara, karena kedua hak asasi tersebut berkorelasi, terlebih apabila negara tidak mampu secara penuh  dalam  menjalankan  kewajiban to  fulfil untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  (basic needs)  warga  negaranya  pada  masa  Pandemi Covid-19 ini. Namun  dari  hal  tersebut tidak  cukup  hanya  negara  saja  yang  memiliki  peran  agar  dua  hak  konstitusional  itu terpenuhidan  terlaksana  dengan  baik,  namun  juga  menjadi  kewajiban  tiap-tiap  warga negara  dengan  mematuhi  protokoler  kesehatan  yang  ada  dan  menerapkan  pola  hidup sehat,  terlebih  saat  bekerja  dan  beraktifitas  di  luar  rumah  guna  mencukupi  kebutuhan ekonominya.  Sehingga  terjadi  keseimbangan  antara  hak  hidup  dan  hak  ekonomi  yang didapatkan  dan  keniscayaan  negara  untuk  terbebas  dari  belenggu Covid-19 dapat tercapai.
Sehingga  hasil  analisis  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  Kebijakan New Normal adalah Konstitusional. Dengan demikian, pemerintah selaku pelaksana aktivitas negara  dapat  menjamin  pelaksanaan  kebijakan New  Normal dengan  sungguh-sungguh
untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan  yang menjadi marwah diberlakukannya kebijakan  ini.  Hal  ini  agar  kebijakan  tersebut  tidak  justru  menciderai  hak  asasi  (yang disini merupakan hak hidup) yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku
Asshidiqie,  Jimly,  (2017) Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia,  Penerbit  Sinar Grafika,Jakarta Timur.
Damayanti,  Gusti  Ayu  Ratih, Freies  Ermessen  dalam  Konsep  Negara  Kesejahteraan, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
Huda,  Ni’matul  dan  R.  Nazriyah,  (2011) Teori  &  Pengujian  Peraturan  Perundang- Undangan,Penerbit Nusa Media, Bandung.
Lotulung, Paulus Effendi, (1994) Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Bandung, Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter M, (2005) Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.
Muchsan,  (1992) Pengawasan    Terhadap    Perbuatan    Aparatur    Pemerintah    dan
Peradilan  Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Nugroho, Riant,  (2013) Metode  Penelitian  Kebijakan,  Penerbit  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Qamar,  Nurul,  (2014) Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara  Hukum  Demokrasi,  Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta.
Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, (2007) Pengantar Filsafat Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
Sujatmoko,  Andrey,  (2015) Hukum  HAM  dan  Hukum  Humaniter,  Penerbit  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Thaib,  H.  Dahlan,  Jazim  Hamidi,  dan  Ni’matul  Huda,  (2013) Teori  dan  Hukum Konstitusi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
Tim  Penyusun  Kamus,  (1991) Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

## Jurnal
Budiman,  Syarif, Analisis  Hubungan  Antara  Hukum  dan  Kebijakan  Publik:  Studi Pembentukan  UU  No.  14  Tahun  2008  (Analysis  of  Relation  Between  Law  and Public Policy: Establishment of The Act No. 14/2008), Jurnal Balitbangkumham, Vol. 11 No. 2, Juli (2017)
Cherry, Mark J, Natural Law and the Possibility of Global Ethics: An Introduction to a
Culture in Crisis, dalam Mark J. Cherry (ed), Natural Law and the Possibility of Global Ethics, Kluwer Academic Publishers, ( vol…no.. ) (2004) hlm… Darumurti,  Krishna  Djaya, Perspektif  Filosofis  Konsep  Kekuasaan  Diskresi Pemerintah, Jurnal Refleksi Hukum Fakultas Hukum UKSW, Vol. 8, No.1.
Marzuki,  Suparman,  Jurnal “Perspektif  Mahkamah  Konstitusi  Tentang  Hak  Asasi Manusia” ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia,  Yogyakarta,  2013, hlm. 197
Magaisa,  Alex, Constitutionality  versus  Constitutionalism:  Lessons  forZimbabwe’s constitutional reform process. OPENSPACE Journal, 2011
Rahayu, Artikel Ilmiah “Uregensi Perlindungan Hukum Bagi Pembe la Hak Asasi Manusia” ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro nama  jurnal…. (vol.  no.. tahun) .
Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, Isharyanto, Antinomi
Diskresi dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, Tahun 2019.

## Sumber Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

## Sumber Web
https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk hingga-juni , diakses pada Kamis, 17 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB. https://money.kompas.com/read/2020/05/25/090300826/panduan-lengkap-penerapan new-normal-yang-wajib-dipatuhi-perusahaan?page=all ,  diakses  pada  Kamis,  17 Juni 2020, Pukul 09.02 WIB.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8ee2a568829/begini-mekanisme pengajuan-dan-penetapan-psbb-suatu-wilayah/ , diakses pada Senin, 22 Juni
2020, Pukul 17.09 WIB.
https://www.beritasatu.com/nasional/637485-new-normal-upaya-menyelamatkan warga-dan-negara , dikutip pada Kamis, 18 Juni 2020, Pukul 12.45 WIB.