INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3854-3867 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika
Muhammad Syahrul 1 ✉ , Muhammad Ikhwan 2 , Okti Aditia Wirawan 3
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia Email: smuhamammadsyahrul08@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan  Pengadilan  Negeri  Tebo  nomor:  5/Pid.Sus/2022/PN  Mrt  tentang  Narkotika.  Anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  pengedar  narkotika  dan  kemudian  diproses  melalaui  peradilan  anak, keseluruhannya dijatuhi pidana pelatihan kerja. Maka dari itu anak dibawah umur tetap harus diawasi dan  dilindungi.  Adapun  permasalahannya  adalah  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  putusan Pengadilan  Negeri  Tebo  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pengedar  narkotika?  dan bagaimana  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  pengedar  narkotika?.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif  yaitu  mempelajari  peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku berkenaan dengan narkotika dan mengkaji kasus yang berkenaan dengan narkotika di Pengadilaan Negeri Tebo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh majelis hakim dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun pelatihan kerja dengan berdasarkan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  pertimbangan  hakim  bahwa  anak  telah  melakukan  tindak  pidana  narkotika  sehingga mendapatkan sanksi komulatif yang berupa sanksi pelatihan kerja dan denda. Dan penerapan sanksi bagi anak terhadap peredaran narkotika dengan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Anak, Narkotika.

## Abstract
Writing this thesis aims to find out and analyze the basis for the judge's considerations in the decision of  the  Tebo  District  Court  number:  5/Pid.Sus/2022/PN  Mrt  concerning  Narcotics.  Children  as perpetrators of criminal acts of narcotics dealers and then processed through juvenile justice, are all sentenced to work training. Therefore, minors must still be supervised and protected. The problem is how the judge considers in the decision of the Tebo District Court against children as perpetrators of criminal acts of narcotics dealers? and how is the application of criminal sanctions against children as perpetrators of narcotics dealers? The research method used is Normative Juridical, namely studying the applicable laws and regulations regarding narcotics and studying cases relating to narcotics in the Tebo District Court. The results of the study show that the sanctions for children who commit criminal acts of narcotics dealers as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the panel of judges impose sanctions for 1 (one) year of job training based on Article 78 paragraph 2 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the judge considers that children have committed  narcotic  crimes  so  that  they  receive  cumulative  sanctions  in  the  form  of  job  training sanctions and fines. And the application of sanctions for children against the distribution of narcotics with  job  training  as  stipulated  in  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice System.
Keywords: Judge Considerations, Crime, Children, Narcotics

## PENDAHULUAN
Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah  sistem  penegakan  hukum  peradilan  anak  yang  terdiri  atas  subsistem  penyidikan anak,  subsistem  penuntutan  anak,  subsistem  pemeriksaan  hakim  anak,  dan  subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.
Putusan  hakim/pengadilan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  pada  Pasal  50  ayat  (1)  menjelaskan:  Putusan  pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Peranan  orang  tua  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  pada  anak adalah  sebagai  pengawas  dan  motivator  bagi  anak  dengan  memberikan  perkembangan fisik,  mental  dan  sosial.  Negara  dan  Undang-Undang  wajib  memberikan  perlindungan hukum  yang  berlandaskan  hak-hak  anak,  Sehingga  diperlukan  pemidanaan  edukatif terhadap  anak.  Permasalahan  yang  dikemukakan  ini  adalah  bagaimana  aturan  sistem
pemidanaan sebelum pengaturan Restorative Justice di Indonesia dan bagaimana sistem pemidanaan  edukatif  setelah  pengaturan  Restorative  Justice  yang  tepat  ke depannya(Nikmah Rosidah, 2013).
Perlindungan  anak  menentukan  bahwa  yang  dimaksud  perlindungan  anak  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (juvenilejustice) tidak semata- mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana anak ini, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak  atau  melihat  kriteria  apa  yang  paling  baik  untuk  kesejahteraan  anak  yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.
Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:
1. Pasal  1  angka  3  menyatakan  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  yang selanjutnyadisebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatau perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri(Lubis Syuhada Teguh, 2005).
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Dengan  kata  lain,  yang  dimaksud dengan anak  dalam UU No. 11 Tahun 2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. . Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.
Anak  mempunyai  peranan  yang  penting  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Namun akan menjadi perhatian apabila adanya keterlibatan anak sebagai kurir narkotika  yang merupakan pemufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo  putusan terhadap anak yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.( Rosidah,2019)
Berdasarkan  perkara  Nomor:  5/Pid.Sus-Anak/2022/PN  Mrt  terdakwa  anak  terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum  melanggar  Pasal  114  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Setelah dipertimbangkan oleh hakim, anak diputus dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di rumah ibadah masjid di wilayah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan melalui pengawasaan dan pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo.
Sementara  menurut  Pasal  114  Ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika  mengatur  setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  menjadi  perentara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah) dan  paling  banyak Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah).
Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara, karena pengguna narkotika tidak lagi  didominasi  oleh  kalangan  orang  dewasa  tetapi  juga  remaja  dan  anak-anak  yang merupakan  aset  berharga  bangsa.  Jika  hal  ini  tidak  ditanggapi  secara  serius  maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan terus meningkat.
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan
yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi  menanggulangi  kejahatan  penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Keterlibatan  anak  dalam  tindak  pidana  narkotika  yang  menjadi  kurir  narkotika merupakan satu rangkaian pemufakatan jahat dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir,  ini  merupakan  salah  satu  hal  yang  memperhatikan    dimana  anak  tersebut  telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana pidana narkotika.
Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku  tindak  pidana  narkotika,  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  pengganti  dari  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.
Pengadilan  Negeri  Tebo  kelas  II  merupakan  Lembaga  Peradilan  di  lingkungan Peradilan  Umum  yang  beralamat  jalan  kompleks  perkantoran,  Sungai  Alai,  Kec.  Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, menetapkan  dan  menyelesaikan  perkara  pidanadan  hukum  perdata  bagi  masyarakat pencari keadilan pada umumnya(Monita Yulia Rahayu Dewi Sri,2020)
Pasal  1  Undang- Undang  Peradilan  Umum  menyebutkan  “Pengadilan  adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum”. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentuka oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  ingin  melakukan  penelitian lebih  mendalam  untuk  mengkaji  masalah  tersebut  dalam  penelitian  dengan  judul  : “pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri tebo terhadap anak sebagai pelaku tindak  pidana  pengedar  narkotika  (studi  kasus  pengadilan  negeri  tebo,  nomor  perkara  :
5/pid.sus- anak/2022/pn mrt)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif.  Oleh  karena  penelitian yang  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  normtif,  maka  jenis  data  yang  digunakan  oleh penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber  yang  telah  ada  berupa.    Untuk    data  primer    maka  peniliti    melakukan pengumpulan    deangan  cara  wawancara  sedangkan  untuk  data  sekunder,  maka  peniliti menggunakan cara pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data membaca dan menelaaah beberapa literature, buku, serta peraturan perundang-undangan    yang  berhubungan  denagan  masalah  yang  diteliti.    Data  yang diperoleh oleh penulis akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas.  Analisis  data  yang  berupa memberikan  gambaran  secara  jelas  dan  kongkrit  terhadap  objek  yang  dibahas  secara kualitatif  dan  selanjutnya  data  tersebut  disajikan  secara  deskriptif  yaitu:  menjelaskan, menguraikan,  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagai Pelak Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika
Putusan  hakim/pengadilan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan: Putusan pengadilan selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dari peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Dengan demikianlah, dapatlah menyimpulkan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.
1. Analisis Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrt
Pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional ilmiah artinya hakim  harus  memiliki  kemampuan  mengenal  dan  memahami  kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya.
Pertimbangan hakim pada putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  pengedar  narkotika  berdasarkan  pada  pasal  114  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  menjadi  untuk  mencegah penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  bahwa  hakim mempertimbangkan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadapa anak.
Putusan  pengadilan  merupakan  output  dari  suatu  proses  peradilan  di sidang pengadilan yang meleputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa,  dan  pemeriksaan  barang  bukti.  Ketika  proses  pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.
a. Unsur Setiap Orang
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “setiap  orang”  adalah mengenai  orang  perorangan  selaku  subyek  hukum  yang  dapatn mempertanggungjawabkan  perbuatannya  apabila  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya, namun dalam perkara ini secara khusus subjek hukum yang dimaksud adalah Anak;
Bahwa yang dimaksud dengan Anak, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  menyebutkan “Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;
b. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
Bahwa  pengertian  tanpa  hak  dalam  hukum  pidana  adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  tanpa  dilandasi dengan  hak  yang  dimilikinya  sedangkan  pengertian  melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif  maupun  dalam  arti  subyektif  dan  baik  hukum  tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Bahwa  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  pada saat  penangkapan  adanya  Narkotika  jenis  sabu-sabu  pada  Anak
tanpa  didasari  oleh  alasan-alasan  yang  sah  yakni  diperbolehkan atau  diijinkan  oleh  undang-undang  yaitu  untuk  kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas Narkotika golongan I bukan tanaman.
c. Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika
Telah  terpenuhi  di  dalam  perbuatan  Anak;  Menimbang, bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  114  ayat  (1)  Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Pertimbangan Yuridis
Pada  Perkara  Nomor:  5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrt  menggunakan dakwaan alternatif yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  atau  ketentuan  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Namun Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tebo lebih memilih dan menguatkan pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tetang  Narkotika  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  pelaku  tindak  pidana pengedar narkotika.
a. Unsur Setiap Orang
Bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  Penuntut  Umum  telah menghadapkan  seseorang  Anak  yang  didudukkan  sebagai  Anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  untuk  mengetahui  status  dari orang  yang  dihadapkan  tersebut  adalah  seorang  anak,  Hakim memeriksa secara langsung identitas anak yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2007, juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1509- LT-14062013-0412  tanggal  17  Juni  2013  yang  ditandatangani  oleh Drs. Teguh Arhadi, M.M., sebagai Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo atas nama Anak, Anak yang saat ini berusia  14  (empat  belas)  tahun  yang  kemudian  dibenarkan  oleh Anak  sendiri,  sehingga  tidak  terjadi  kekeliruan  (error  in  persona)
terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai anak dalam perkara ini;
b. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
Bahwa  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  pada saat  penangkapan  adanya  Narkotika  jenis  sabu-sabu  pada  Anak tanpa  didasari  oleh  alasan-alasan  yang  sah  yakni  diperbolehkan atau  diijinkan  oleh  undang-undang  yaitu  untuk  kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas Narkotika golongan I bukan tanaman.
3. Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika
Telah terpenuhi di dalam perbuatan Anak; Menimbang, bahwa oleh karena semua  unsur  dari  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  No.  35  tahun  2009 tentang  Narkotika  telah  terpenuhi,  maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.
4. Fakta Di Persidangan
a. Keterangan Terdakwa
Dalam kasus Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Mrt terdakwa tidak mengajukan  saksi  yang  dapat  meringankannya  (ade  charge)  dan membenarkan  semua  keterangan  saksi  yang  diajukan  di persidangan.
b. Alat  atau  sarana  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  tindak pidana.
Dari fakta di atas yaitu fakta hukum dan fakta persidangan untuk di tuntut pidana terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang  di  dakwakan  kepadanya,  apabila  terbukti  akan  di  tentukan pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepadanya,  tetapi  apabila  tidak terbukti, siterdakwa  dapat di bebaskan dari tuntutan pidana.
Dikaitkan  dengan  kasus  di  atas,  anak  terbukti  melakukan tindak  pidana  karena  sudah  memenuhi  sekurang-kurangnya  dua alat bukti yang sah, seperti tercantum dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan:  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana
benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
5. Pertimbangan Sosiologis
Bahwa dari beberapa pertimbangan diatas, hakim berpendapat lebih adil guna  mencapai  kemanfaatan,  apabila  masa  pemidanaan  yang  dijatuhkan kepada anak yaitu pelatihan dengan pengawasaan oleh Bapas Kelas II Muara Bungo dalam waktu tertentu, dengan harapan dalam masa pemidanaan ini, anak  dapat  menerima  pembimbingan  dan  pelatihan  dengan  baik,  dan nantinya bisa menjadi pribadi yang baik, berguna, dan bermanfaat;
Dan  bahwa  oleh  karena  anak  dipidana  untuk  mengikuti  pelatihan  kerja, maka  diperintahkan  anak  untuk  dikeluarkan  dari  tahanan  untuk  mengikuti pelatihan kerja.
Pada  Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
6. Analisis Penulis
Pertimbangan  hakim  terhadap  perkara  nomor:  5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 79 ayat (3) minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, sehingga anak diputuskan oleh hakim 1 tahun dengan pelatihan kerja berdasarkan Pasal 78 ayat (2) pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan palin lama 1 (satu) tahun.
Dalam  pasal  71  ayat  (3)  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2012  tentang sistem  peradilan  pidana  anak,  berbunyi  “Apabila  dalam  hukum  materil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berati pidana denda untuk anak yang berhadapan hukum  layak  mendapatkan  penggantian  hukuman  apabila  tidak  mampu memenuhi hukuman denda yang ditetapkan.
Akan tetapi dalam amar putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt, tidak menyertakan pergantian hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun  melalui  pengawasaan  dan  pembinaan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Muara Bungo. Putusan tersebut tentu membuat anak merasa dirugikan karena
dalam  hal  ini  bukan  perbuatan  perbarengan  yang  harus  dijatuhkan  jumlah maksimum  pidana  yang  diancam  terhadap  perbuatan  tersebut  yang berdasarkan pasal 65 KHUP.
Namun hal kekuasaan kehakiman merupakan kekusaan yag merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan keadilan.
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika. Menurut  ketentuan  Pasal  30  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  bahwa penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih diperlukan ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Namun  demikian  yang  perlu diperhatikan dalam masalah penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan oleh undang-undang.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh  polri  dengan  surat  perintah  penangkapan  secara  tertulis;  dan  pasal  18  ayat  (2) KUHAP  mengatur  dalam  hal  tertangkap  tangan,  penangkapan  dilakukan  tanpa  surat perintah  dengan  catatan  harus  segera  menyerahkan  tertangkap  beserta  barang  bukti yang ada kepada yang berwenang yaitu penyidik.
Pada  Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak juga ditegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Maka dengan begitu bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan saja.
Selanjutnya terhadap anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang- Undang No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12  (dua  belas)  tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  penyidik, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  mengambil  keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.
Berdasarkan kelompok batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang- undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar  Undang-Undang  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  masih  dalam  kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian
hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Undang-Undng No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilam Pidana. Pada Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasaan  yang  telah  dipaparkan  pada  bab sebelumnya,  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Bahwa  dasar pertimbangan  hakim  dalam  keputusan  Pengadilan  Negeri  Tebo  Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN.Mrt tentang Narkotika, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangang sosiologis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu unsur delik pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dengan  alat  bukti  yang  berupa  keterangan  saksi-saksi, keterangan  ahli,  barang  bukti,  serta  keterangan  terdakwa  dan  fakta-fakta  hukum  yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan anak. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja karena hakim mempertimbangkan bahwa anak telah melakukan tindak pidana narkotika sehingga mendapatkan sanksi pelatihan kerja. Bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan anak yang  terdiri  atas  “subsistem  penyidikan  anak,  subsistem  penuntutan  anak,  subsistem pemeriksaan  hakim  anak,  dan  subsistem  pelaksanaan  sanksi  hukum  pidana  anak  yang berlandaskan
hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi  hukum  pidana  anak  dan  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku pengedar narkotika pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu dengan cara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Eman Suparman. Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta, Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tanggerang Selatan, 2017. Michael Barama. Tindak Pidana Khusus. Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015. Supraman Marzuki. Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia. 2014, Syarif Mappiasse. Logika Hukum Perimbangan Putusan Hakim. jakarta, 2020
Adonara Floranta Firman. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Ante Susanti. “Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pidana.” lex crimen 2 (2013).
Chandra Saputra, Ma’rifah, Masdari.T. “Implikasi Peralihan Kewenangan Izin Pemanfaatan Tanah Berorientasi Kepastian Hukum.” De Jure Critical Laws Journal | 2 (2021). Faizin, Sulistio. “Dasar Pertiimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap  Penebangan  Pohon  Secara  Tidak  Sah.”  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya
(2007): 1 – 17
Garusi, La. “Tinjauan Yuridis Pertimbangan H akim Dalam Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Kelalaian  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilanganya  Nyawa  Orang.”  volkgeist  1 (2017).
Khaerandy, Ridwan. “Aspek -Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Lubis Syuhada Teguh. “Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Novira , Gusti Ayu. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” komunitas yustisia, no. 2 (1019).
Rahayu Dewi Sri, Monita Yulia. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Rahmat, Hasanudiin. “Legal Drafting.” Bandung: Citra Adutya Bakti (2000).
Sudanto, Anton. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.” hukum 7 (2017).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun
________________.  Undang-Undang  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  UU  Nomor  11 Tahun 2012. LNRI Tahun 2012 Nomor 153. TLNR Nomor 5332.
________________.  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  UU  Nomor  48  Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNR Nomor 5076.
________________. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 297. TLNR Nomor 5606
________________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Muhamm ad Ikhwan. “Pertimbangan Hakim Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 52/Pid.Sus/2013/PN Jbi Dengan Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN/Jbi Tentang Narkotika.” Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2017.
Putusan,  Direktori,  Mahkamah  Agung,  Republik  Indonesia,  Sungai  Bengkal,  Kecamatan Sungai, and Bengkal Kabupaten. “(2022
Pidana Narkotika.” Journal Of Criminal Law 1 (2020).
Amanat Konstitusi.” Jurna Fakultas Hukum Jember (2015).
Tuntutan Hukum.” lex crimen 2 (2016).
Hukuman Pelatihan.” Jurnal EduTech 6 (2020): 1– 10.
Indonesia.” Yogyakarta: Majalah Unisa, UII (19 92).
Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta.2019 Media, C-Klik. Kamus Istilah Hukum Superlengkap, D.I Yogyakarta 2018.
M.Hatta Ali. Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim. Jakarta,26 Agustus , 2015.
________________.  Undang-Undang  Tentang  Narkotika.  UU  Nomor  35  Tahun  2009.  LNRI Tahun 2009 Nomor 143. TLNR Nomor 5062.
Nikmah Rosidah. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung, 2019
Hotman P.Sibuea. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Jakarta, 2006. 2011.
M. NAsir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta 2012 John Kenedi. Kebijakan Hukum Pidana. Bengkulu, 2017.
Riadi Asra Rahmad. Hukum Acara Pidana. Depok:Rajawali Pers 2019.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram, Juni 2020.
1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNR Nomor 3209.