## Hak Pasien Untuk Didampingi Keluarga Dalam Pelayanan Kesehatan (Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit)
Supeno 1) , Warfian Saputra 2) Fakultas Hukum Universitas Batanghari 1),2)
Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi (0741) 65351 Email : msasyabani@gmail.com

## ABSTRACT
Increasing public awareness of the importance of health then protection against patients in Hospitals is a very important issue for review because it has been going on a wide variety of acts committed by the parties of certain detriment of patients such as the occurrence of sexual harassment in the service of  health,  this  happens  because  the  patient  did  not  receive  the  full  accompaniment  of  families  in Ministry  of  health,  legally  this  right  is  not  set  explicitly  in  the  Act  No.  44  of  the  year  2009  Of  the hospital  so  that  the  patient's  legally  difficult  to  prove  was  the  occurrence  of  sexual  harassment against him, therefore this Act must give full rights to the patient for his family accompanied in each health  service  acquired  in  the  hospital,  a  change  in  the  law  this  is  a  thing  that  needs  to  be  done immediately so that the patient gets legal protection so that similar cases could be minimised so that public confidence against the hospital will progressively increase.

## Keyword: patient rights, protection

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  yang sangat  mendasar  bagi  setiap  orang,    masalah kesehatan  merupakan  unsur    penting  dalam kehidupan  manusia  maka  setiap  orang  berhak untuk  hidup  sehat  dan  memperoleh  pelayanan kesehatan  serta    setiap  orang  mempunyai kesempatan  yang  sama  dalam    memperoleh pelayanan  kesehatan.  Kesempatan  memperoleh pelayanan  kesehatan        dijamin    oleh  konstitusi Indonesia  yang  termuat  dalam  Pasal  28H  ayat (1)  UUD  1945  hasil  amandemen  kedua  yang mengatur  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.
Kesehatan  menyangkut    semua  segi kehidupan manusia dan ruang lingkupnya sangat luas,  dalam  sejarah  perkembangannya  telah terjadi  perubahan  orientasi  pemikiran  mengenai upaya  pemecahan  masalah  kesehatan,  proses perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan sosial  budaya  masyarakat  sehingga  upaya kesehatan  tidak  hanya  sekedar  penyembuhan saja akan tetapi  menyangkut  upaya-upaya  yang luas,  menurut  Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia bahwa upaya-upaya kesehatan tersebut  menyangkut  “upaya  peningkatan (promotif), pencegahan (preventif),
penyembuhan (kuratif) dan pemulihan
(rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan”. 1
Sarana  kesehatan  yang  diselenggarakan oleh pemerintah berupa  rumah sakit pemerintah, puskesmas,  puskesmas  pembantu,  polindes, bidan  desa,  sumber  pembiayaannya  berasal  dari pemerintah,  sedangkan  sumber  daya  kesehatan yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  adalah rumah  sakit  swasta,  dokter  praktik  swasta  baik perorangan  maupun  praktik  bersama,  Bidan Praktik Swasta (BPS) dan sebagainya, terjaminnya  upaya  kesehatan  yang  baik  sangat tergantung  kepada  upaya  pembinaan  sumber daya  kesehatan  yang  baik  pula.  “Pelayanan kesehatan (health  care  services) merupakan salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan”. 2
Menurut  Bambang  Giatno,  Kepala  Badan PPSDM Kesehatan Republik Indonesia menyatakan  bahwa    arah  pembinaan  sumber daya manusia  (SDM)  kesehatan  adalah   “tenaga kesehatan  yang  berkualitas,  tenaga  kesehatan yang  beretika  dan  berdedikasi,    merata  dalam
1 Depkes RI, Sistem Kesehatan Nasional , Jakarta, 1987, hal.3.
2 Lihat Veronica Komalawati, “Aspek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan : Suatu Kajian”, Jurnal Hukum Bisnis, hal.17.
jumlah dan jenis yang memadai”. 3 Permasalahan tenaga  kesehatan  yang  kurang  berkualitas  dan kurang  beretika  menjadi  isu  yang  mengemuka akhir-akhir ini, banyak kasus terjadinya kesalahan  tindakan  medik  dikarenakan  tidak mampunya tenaga kesehatan melakukan pertolongan sesuai dengan standar yang ditetapkan,  dalam  kasus  lain  juga  ditemukan kurangnya  etika  tenaga  kesehatan  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat seperti  kurang  ramah  terutama  terhadap  pasien miskin, suka marah dan berbicara kurang sopan. Oleh  karena  itu    arah  pembinaan  sumber  daya manusia  (SDM)  kesehatan  tersebut  harus menjadi  agenda  utama  pembinaan  sumber  daya kesehatan  agar  tenaga  kesehatan  memiliki kualitas  keilmuan dan  ketrampilan, beretika  dan berdedikasi.
Menurut  Endang  Kusuma  Astuti    bahwa “tenaga  kesehatan  yang  berkualitas  diukur  dari standar  profesi  yang  telah  dirumuskan  oleh organisasi profesi (IDI) yaitu standar ketrampilan, standar sarana, standar perilaku dan standar catatan medis”. 4 Dalam  upaya untuk memenuhi  kebutuhan akan  tenaga  kesehatan  yang  merata  dalam jumlah dan  jenis  yang memadai dapat ditempuh dengan  cara  menyelenggarakan  pendidikan tenaga  kesehatan  baik  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  maupun  masyarakat,  dengan mencetak  tenaga  kesehatan  maka  diharapkan penyebaran  tenaga  kesehatan  akan  merata. Dalam hal ini masyarakat  merasakan kurangnya tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan karena  banyak  tenaga  kesehatan  yang  enggan bertugas  di  daerah-daerah  yang  terpencil  yang sebenarnya sangat membutuhkan tenaga kesehatan  terutama  dokter,  permasalahan  lain adalah  fasilitas  kesehatan  dan  biaya  alat kesehatan  yang  relatif  mahal.  Pemerintah berusaha    menyediakan  dana  dan  melakukan kontrol  terhadap  barang  dan  jasa  pelayanan kesehatan  dengan  cara  memaksimalkan    akses barang  dan/atau  jasa  termasuk  biaya  kesehatan, menurut  Elfindri kontrol  pemerintah  terhadap barang  dan  jasa  pelayanan  kesehatan  dilakukan atas dasar pertimbangan penting yakni
3 Bambang Giatno, “Kebijakan DEPKES Dalam Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidan”,  Kongres XIV IBI, Padang, 3 Nopember 2008.
4 Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik dalam Upaya  Pelayanan Medis  di  Rumah Sakit, PT. Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2009, hal.33.
“menghindarkan salah alokasi dalam pembiayaan, menjaga agar tidak terjadi ketimpangan  pembiayaan,  menghindari  agar tidak  terjadi  pemborosan,  dan  menghindari pembengkakan  pembiayaan”. 5 Akan  tetapi upaya  ini  belum    secara  maksimal  dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang mengakibatkan    banyak  rumah  sakit  pemerintah tidak  memiliki  peralatan  yang  memadai  sesuai dengan  tuntutan  akan  kebutuhan  pelayanan kesehatan masyarakat dewasa ini.
Layanan kesehatan dewasa ini berkembang begitu pesat, hal tersebut menunjukkan  adanya  iklim  yang  baik  dalam bisnis  layanan  kesehatan  ditunjang  dengan semakin  baiknya  tingkat  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  kesehatan,  dengan  demikian diharapkan  akses  masyarakat  terhadap  pusat layanan kesehatan menjadi lebih besar. Walaupun  demikian  bukan  berarti  kesempatan tersebut  dengan  mudah  diperoleh  akan  tetapi harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang telah  ditentukan  oleh  pemerintah  berdasarkan perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  karena biasanya yang membuka bisnis layanan kesehatan  ini  adalah  dokter  maka  perlu  juga adanya  pengawasan  dari    organisasi  profesi karena  praktik  yang  dilakukan  dalam  layanan kesehatan    sangat  erat  hubungannnya  dengan profesi kedokteran.
Permasalahan etika profesi sangat penting untuk menjadi perhatian dan pegangan bagi para tenaga  kesehatan  karena  dengan  berpedoman kepada  etika  profesi  dapat  terhindar  dari kemungkinan terjadinya kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Produk  perundang-undangan  dan  kebijakan pemerintah  yang  mengatur  tentang  kesehatan ataupun  yang  berhubungan  dengan  kesehatan cukup  banyak  dari  tingkat  undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri kesehatan  dan  keputusan  menteri  kesehatan  hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  harus mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah karena permasalahan kesehatan sangat kompleks dan  dinamis  dan  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak.
Hal di atas merupakan contoh  kasus  yang perlu  disoroti  dengan  serius,  dalam  konteks  ini adalah tentang  kewajiban dan hak antara pasien dengan  Rumah  Sakit  sebagai  sarana  pelayanan
5 Elfindri, Ekonomi  Layanan Kesehatan , Andalas Press, Padang, 2003, hal.27.
kesehatan, kewajiban dan hak  tersebut  menjadi isu  sentral  dalam  beberapa  waktu  belakangan ini,  pasien  sebagai  pemakai  jasa    menjadi  pihak yang  sering  dirugikan  jika  terjadi  permasalahan dalam  hubungan  antara  pasien  dan  dokter, demikian  pula  sebaliknya  rumah  sakit  menjadi pihak yang sering dipersalahkan dalam pemberian  pelayanan  kesehatan.  Intensitas gugatan  terhadap  pelayanan  tenaga  kesehatan terutama  dokter  dan  rumah  sakit  semakin meningkat,  M.C.  Inge  Hartini  menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh  Muladi  bahwa: Dalam  majalah  Tempo  edisi  Maret  2004 serangkaian  gugatan  pasien  terhadap  dokter maupun  rumah  sakit  muncul  ke  permukaan. Tampaknya fenomena ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan hak- haknya. 6
Permasalahan  pemenuhan  hak  pasien menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapatkan  perhatian  yang  lebih  besar    dari semua  kalangan  karena  permasalahan    ini menyangkut kepentingan orang banyak, semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat  semakin  tinggi  pula  intensitas gugatan  oleh  pasien  terhadap    rumah  sakit. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa:
Munculnya  kasus-kasus  di  bidang  kesehatan merupakan  indikasi  bahwa  kesadaran  hukum masyarakat  semakin  meningkat.  Semakin sadar  masyarakat  akan  aturan  hukum semakin  mengetahui  mereka  akan  hak  dan kewajibannya  dan  semakin  luas  pula  suara- suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya di bidang kesehatan. 7 Salah  satu  hak  pasien  yang  masih  luput dari  perhatian  pembuat  undang-undang  adalah hak  pasien  untuk  didampingi  oleh  keluarga dalam ruang dan kondisi tertentu, sebagai akibat ketiadaan  hak  tersebut  dalam  dalam  peraturan perundang-undangan maka terjadi kasus pelecehan  seksual  dalam  layanan  kesehatan, sehingga  peneliti  menilai  adanya  kekosongan hukum.
Dengan  kondisi  demikian  maka  peneliti akan  melakukan  analisis  dan  kritik,  dengan analisis    dan  kritik  tersebut  diharapkan  akan dilakukan  penyempurnaan  terhadap  undang-
6 Muladi, Hak Asasi Manusia , Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.186.
7 Bahder  Johan  Nasution , Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban  Dokter,Rineka  CiptaJakarta, 2005 ,  hal.4.
undang  ini  terutama  ketentuan  yang  mengatur tentang  kewajiban dan hak antara pasien dengan rumah sakit, dengan dilakukannya penyempurnaan  terhadap  pengaturan  tentang kewajiban  dan  hak  antara  pasien  dengan  rumah sakit  diharapkan    dapat  memberikan    kepastian hukum    bagi  pasien  dan  rumah  sakit.  Menurut Bahder  Johan  Nasution  “Dalam  rangka pembangunan  sektor  kesehatan  yang  demikian kompleks  dan  luas,  sangat  dirasakan,  bahwa peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya  kesehatan  perlu  lebih  disempurnakan  dan ditingkatkan”. 8 Penyempurnaan  tersebut  penting untuk dilaksanakan karena permasalahan kesehatan  sangat  kompleks  dan  sangat  luas apalagi dalam era globalisasi dewasa ini, “posisi bidang kesehatan menurut WTO/GATS menyatakan  antara  lain  bahwa  profesi  dokter dan  dokter  gigi  saat  ini  termasuk  dalam  sektor jasa bisnis”. 9 Dari pemaparan dalam pendahuluan  tersebut  maka  dapat  dirumuskan beberapa  permasalahan  yang  akan  diteliti  yaitu bagaimana  pengaturan  hak  pasien  untuk didampingi keluarga terdekat dalam kondisi dan ruang tertentu dalam perspektif Undang-Undang Nomor  44  tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit? dan  bagaimana  urgensi  hak  pasien  untuk didampingi  keluarga  dalam  kondisi  dan  ruang tertentu dalam pelayanan kesehatan?

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah  permasalahan  hukum  tentang  kewajiban dan  hak  pasien  dan  rumah  sakit,    maka  tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian juridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan  untuk  mengkaji  kaedah-kaedah  atau norma-norma dalam hukum positif.

## Pendekatan yang digunakan
Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif,  maka  pendekatan yang  akan  digunakan  adalah  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach) yaitu  dengan cara  meneliti  teori-teori  dan  asas-asas  hukum yang  berkaitan  dengan  hak-hak  pasien  di  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, pendekatan  perundang-undangan (normative
8 Bahder Johan Nasution , I bid, hal.3.
9 www. STADTAUS.com, Perlindungan Konsumen  Kesehatan  Berkaitan  Dengan  Malpraktik Medik , diakses tanggal 7 Juni 2010.
approach) dengan  cara  meneliti  ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pasien baik  yang  tertuang  dalam  sistem  peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan pendekatan psicho-legal masyarakat  Indonesia dalam  menuntut  haknya  dalam  pelayanan kesehatan.

## Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh akan  diinventarisir  dan  diidentifikasi  untuk digunakan  sebagai  bahan  menganalisis  pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Identifikasi bahan  hukum    primer,  sekunder  maupun  tertier dilakukan  secara  kritis,  logis  dan  sistematis, dikumpulkan  berdasarkan  sistem  kartu  ( card system), hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah proses  pengolahan  bahan  hukum  tersebut, dengan  demikian  bahan  hukum  akan  disusun dan  dikelompokkan  menurut  bentuk,  jenis  dan tingkatannya.  Adapun  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum yang berasal dari Undang-Undang Nomor 44 tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit,  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan yang  digunakan  untuk  mempertajam  analisis yang  dilakukan    yang  ada  hubungan  dengan permasalahan yang dibahas.
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu dengan  mempelajari  buku-buku  dan  literatur ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang dapat memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder seperti  Black  Law  Dictionary,  Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

## Analisis bahan hukum
Yaitu  semua  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  baik  itu    bahan  hukum  primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan  dengan    kewajiban  dan  hak  antara pasien  dengan  rumah  sakit  serta  bahan  hukum tertier  diseleksi  dan  dinilai  dari  aspek  hukum, apakah bahan hukum tersebut ada hubungan dan memperkuat  serta  mendukung  jawaban  atas permasalahan yang berhubungan dengan
pengaturan  kewajiban  dan  hak  antara  pasien dengan  Rumah  Sakit.  Bahan  hukum  yang  telah diseleksi dan ada hubungan dengan permasalahan tersebut diklasifikasi sesuai dengan  tingkat  relevansinya.  Bahan  hukum kemudian  dianalisis  dan  dikaji  dan  menarik kesimpulan  dari  semua  permasalahan    yang dibahasi,  kajian  dilakukan  sedemikian  rupa sehingga  menggambarkan  permasalahan  dan pemecahannya secara jelas dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak  pasien  untuk  didampingi  keluarga  dalam pelayanan kesehatan menurut Undang- Undang  Nomor  44  tahun  2009  Tentang Rumah Sakit
Jika  dibaca  hak-hak  pasien  yang  diatur dalam  Pasal  32 10 Undang-Undang  Nomor  44
10 Setiap pasien mempunyai hak:
a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
c. Memperoleh  layanan  yang  manusiawi,  adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
d. Memperoleh  layanan  kesehatan  yang  bermutu sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional
e. Memperoleh  layanan  yang  efektif  dan  efisien sehingga  pasien  terhindar  dari  kerugian  fisik dan materi
f. Mengajukan  pengaduan  atas  kualitas  pelayanan yang didapatkankan
g. Memilih  dokter  atau  kelas  perawatan  sesuai dengan  keinginannya  dan  peraturan  yang berlaku di Rumah Sakit
h. Meminta  konsultasi  tentang  penyakit  yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
i. Mendapatkan  privasi  dan  kerahasiaan  penyakit yang dideritanya termasuk data-data medisnya
j. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
k. Memberikan  persetujuan  dan  penolakan  atas tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan terhadap penyekit yang dideritanya
l. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis
m. Menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  agama  tau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain
n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit
Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  ada  hak pasien  untuk  didampingi  keluarga  dalam keadaan  kritis,  dalam  keadaan  kritis  dapat difahami  sebagai  suatu  keadaan  di  mana  pasien berada  keadaan  menjelang  kematian,  sehingga pasien  perlu  untuk  didampingi  keluarga  untuk mendapatkan  bimbingan  rohani  sesuai  dengan agama  dan  kepercayaannya.  Hak  pasien  untuk didampingi  keluarga  dalam  keadaan  kritis  dan dalam  pelayanan  kesehatan  tertentu  memiliki dimensi  yang  berbeda  karena  jika  pasien  sudah dalam  keadaan  yang  kritis  maka  Rumah  Sakit wajib untuk meminta keluarganya mendampingi pasien tersebut, akan tetapi hak untuk didampingi  keluarga  terdekat  dalam  pelayanan kesehatan  tertentu  pasien  tidak  harus  pasien berada  dalam  keadaan  kritis,  bisa  saja  pasien berada  dalam  keadaan  sadar,  setengah,  sadar atau  pun  tidak  sadar  sama  sekali  terutama  pada saat pasca-operasi, pada saat berada dalam ruang tertentu,  terutama  dalam  ruangan  yang  dapat menimbulkan potensi terjadinya tindak kejahatan  dan  penyimpangan  yang  dilakukan oleh  tenaga  kesehatan  baik  yang  berhubungan dengan diri pasien maupun terhadap harta benda pasien yang dipakai atau berada di dalm ruangan tersebut.  Dalam  teori  terjadinya  kejahatan timbulnya  kejahatan  terjadi  karena  adanya  niat dan kesempatan, hanya  adanya  niat belum tentu seseorang  akan  melakukan  kejahatan  karena kesempatan  untuk  melakukan  kejahatan  tidak ada,  akan  tetapi  adanya  suatu  keadaan  tertentu yaitu  adanya  peluang  untuk  melakukan  suatu kejahatan  maka  pada  saat  itu  akan  timbul  niat untuk  melakukan  kejahatan,  jadi  dalam  hal  ini yang  paling  besar  pengaruhnya  adalah  karena adanya kesempatan. Wilcox (1991) mengindentifikasikan  tiga  elemen  yang  harus ada  sebagai  syarat  terjadinya  suatu  kejatahatan. Ketiga  elemen  tersebut  adalah  desire  (niat), ability (kemampuan) dan opportunity
o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakukan Rumah Sakit terhadap dirinya
p. Menolak  pelayanan  bimbingan  rohani  yang tidak  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan yang dianutnya
q. Menggugat  dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit apabila  Rumah  Sakit  diduga  memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidanan; dan
r. Mengeluhkan  pelayanan  Rumah  Sakit  yang tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  melalui media  cetak  dan  elektronik  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(kesempatan). 11 Satu  hal  lagi  yang  perlu mendapat  pengaturan  adalah  hak  pasien  untuk ditangani  oleh  tenaga  kesehatan  yang  berjenis kelamin  yang  sama  dengan  pasien,  hal  ini merupakan  perluasan  hak  pasien  untuk  memilih tenaga kesehatan yang diinginkannya.
Beberapa  rumah  sakit  sebenarnya  telah menetapkan hospital  by  law sebagai  aturan khusus  yang  berlaku  di  rumah  sakit  masing- masing  seperti  yang  diterapkan  oleh  Rumah Sakit  Daerah  dr.  H.  Soemarno  Sosroatmodjo, dalam aturan hak dan kewajiban keluarga pasien salah  satunya  diatur  bahwa  “keluarga  pasien memperoleh  kesempatan  untuk  mengunjungi atau  mendampingi  pasien  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku”. 12 Walaupun  tidak spesifik  mengatur  tentang  kebolehan  keluarga pasien  untuk  mendampingi  pasien  dapat dimaknai  bahwa  pada  dasarnya  keluarga  pasien diberi  hak  untuk  mendampingi  pasien  dalam keadaan  dan  tempat  apapun,  hal  ini  merupakan suatu  upaya  agar  tidak  terjadi  perilaku  yang dapat  merugikan  pasien.  Demikian  pula  yang ditetapkan  oleh  RSU  William  Booth  Semarang, dalam  aturan  rumah  sakit  tertuang  ketentuan tentang  Perlindungan  Pasien  dari  Kekerasan Fisik, Perlindungan Terhadap Bayi, Orang cacat, Lemah,  Beresiko  dan  Manula,  salah  satu ketentuannya adalah “staf dilarang memaksakan kehendak,  mencaci,  meneror,  mengancam,  atau membuly pasien dalam menjalankan asuhan atau menjalankan prosedur medis”. 13 Tidak adanya hak pasien untuk didampingi keluarga dalam kondisi dan di ruang tertentu akan memicu  adanya  kesempatan untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan,  karena  sebagaimana  yang  telah peneliti  sampaikan  bahwa  niat  dapat  timbul seketika jika adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan diikuti adanya kemampuan untyuk melakukan kejahatan, hal ini menunjukkan telah terjadinya kekosongan norma  ( rechtvacuum) akibat  dari  kekosongan hukum akan mengakibatkan terjadi ketidakpastian  hukum  ( rechtsonzekerheid )  dan akibat dari ketidakpastian hukum akan
11 Jurnal Srigunting, Teori Niat dan Kesempatan  (+Kemampuan)  Dalam  Kejahatan Terorisme , diakses tanggal 29 Juni 2018.
12 Sumber: UPT BLUD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
13 Sumber: RSU William Booth Semarang
terjadinya kekacauan hukum ( rechtverwaring ) 14 . Oleh  karena  itu  Pasal  32  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit harus  segera  diubah  dengan  memasukkan klausul  hak  pasien  untuk  didampingi  keluarga pada  saat  kondisi  dan  di  ruang  tertentu,  dalam praktiknya  selama  ini  pasien  hanya  didampingi keluarga  pada  saat  kritis,  pada  saat  pemberian persetujuan  tindakan  medis,  pada  saat  di  ruang perawatan, tetapi dengan berbagai macam alasan pasien  tidak  boleh  didampingi  oleh  keluarga terdekat  seperti  di    ruang  pemeriksaan  seperti rontgent dan sebagainya.
Hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap  potensi  terjadinya  kejahatan  dalam pelayanan  kesehatan  harus  mengaturnya  secara tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan sehingga  dapat  menutup  potensi  terjadinya tindakan  pelecehan  seksual  dan  sejenisnya terhadap  pasien,  pintu  terjadinya  pelecehan seksual  yang  terjadi  selama  ini  karena  tidak adanya pendamping pasien dalam kondisi dan di ruang  tertentu,  dan  undang-undang  juga  harus memberikan hak kepada pasien dan keluarganya atas permintaan untuk memilih tenaga kesehatan yang diinginkan oleh pasien terutama permintaan untuk ditangani oleh tenaga kesehatan  yang  berjenis  kelamin  yang  sama dengan pasien.

## Urgensi hak pasien untuk didampingi keluarga dalam kondisi dan ruang tertentu
Urgensi agar pasien  didampingi keluarga dalam  kondisi  dan  ruang  tertentu  dalam pelayanan kesehatan  adalah:
a. Untuk  memberikan  perlindungan  yang  lebih besar  kepada  pasien  yang  sedang  berada dalam  keadaan  tidak  memiliki  kemampuan untu  bertindak  dalam  pelayanan  kesehatan tertentu,  terutama  dalam  kondisi  kesadaran yang  tidak  stabil  dan  dalam  ruangan  tertentu yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu;
b. Untuk  memberikan  perlindungan  kepada rumah  sakit    menutup  potensi  terjadinya kejahatan  atau  perilaku  menyimpang  dari tenaga  kesehatan  yang  berkeja  di  rumah sakit;
c. Untuk  memberikan  kekuatan  hukum  kepada rumah  sakit  untuk  menindak  secara  tegas
14 Tiar Ramon, Kekosongan Hukum, diakses tanggal 29 Juni 2018.
terhadap perilaku penyimpang yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya;
d. Dapat dijadikan dasar bagi rumah sakit dalam melakukan perekrutan tenaga kesehatan yang akan berkerja yang memiliki kemampuan dan karakter yang baik dalam melayani pasien.
Dalam  hukum  pidana  berlaku  adigium “jika tidak diatur, berarti boleh dilakukan”, yang berkembang    menjadi  konstruksi  hukum “ argumentum  a  contrario ”,  jika  tidak  dilarang, berarti boleh. 15 Bagi orang awan hukum menilai bahwa adigium ini merupakan sesuatu dalil yang dapat  digunakan  untuk  melakukan  sesuatu  agar tidak  terjerat  dalam  kasus  hukum  tertentu,  akan tetapi  bagi  para  aktivis  hukum  baik  akademisi, praktisi  hukum  (polisi,  jaksa,  hakim,  pengacara, notaris)  harus  memiliki  pemahaman  yang mendalam  tentang  adigium  ini,  bahwa  apakah ketiadaan  aturan  norma  seseorang  tidak  dapat dipersalahkan?,

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hal  yang  sangat  mendasar  dan  diatur  dalam konvensi  internasional  dan  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang  Rumah  Sakit  tidak  mengatur  secara khusus  hak  pasien  untuk  didampingi  oleh keluarganya dalam kondisi dan ruang tertentu
3. Pasien  dalam  kondisi  tertentu  merupakan orang  yang  tidak  memiliki  keberdayaan untuk  melakukan  sesuatu  bahkan  tidak mampu  untuk  menolak  tindakan  yang dilakukan  oleh  orang  lain  terhadap  dirinya, oleh  sebab  itu  suatu  keharusan  seorang pasien  untuk  didampingi  oleh  keluarganya dalam  setiap  pelayanan  kesehatan  di  Rumah Sakit

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Alexandra Indriyanti Dewi. 2008. Etika dan Hukum Kesehatan . Pustaka Book
Publisher. Yogyakarta.
Bahder  Johan  Nasution.  2005. Hukum Kesehatan  pertanggungjawaban  dokter . Rineka Cipta, Surabaya.
15 Trainer dan Konsultan Hukum Shietra, Tidak diatur, artinya Boleh atau Dilarang ?, diakses tanggal 29 Juni 2018.
Departemen Kesehatan RI.1987. Sistem Kesehatan Nasional . Depkes RI, Jakarta.
Elfindri.2003. Ekonomi  Layanan  Kesehatan . Andalas University Press, Padang. Endang  Kusuma  Astuti.  2006. Transaksi Terapeutik  dalam  Upaya  Pelayanan
Medis  di Rumah  Sakit .  Citra  Aditya Bhakti, Semarang. J. Guwandi.2004. Hukum Medik (Medical Law).
Fakultas Kedokteran
Universitas
Indonesia, Jakarta.
Muladi.  2009. Hak  Asasi  Manusia .  Refika Aditama, Bandung. Jurnal/Majalah Ilmiah Veronica    Komalawati,2004.  Aspek  Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan: Suatu Kajian, Jurnal  Hukum  Bisnis  Nomor  2 Tahun 2004. Jakarta. Jurnal  Srigunting, Teori  Niat  dan  Kesempatan (+Kemampuan) Dalam
Kejahatan
Terorisme .
Makalah Seminar/ Disertasi Bambang Giatno.2008. Makalah Seminar dalam Kongres XIV IBI, Padang. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Republik  Indonesia, Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  1441,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5063) Republik  Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009    Nomor  153,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5072)
Republik  Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014    Nomor  298,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5607) Konvensi Internasional United  Nation  Organization  (UNO), The Universal  Declaration  of  Human  Right (UDHR) ,  1948.
Konvensi  Internasional  Tentang  Hak  Ekonomi, Sosial  dan  Budaya  (ECOSOC).  2200  A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966. Peraturan lain-lain Peraturan Rumah Sakit RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan
Peraturan  Rumah  Sakit    William  Booth

## Semarang