## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003
Oleh:
Rezie Dava Amar Imam Budi Santoso
reziedavaamar2503@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK
Tenaga  kerja  merupakan  seseorang  yang  dapat  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan suatu barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Mengenai tenaga kerja saat ini di Indonesia keterlibatan anak khususnya anak yang dibawah umur dalam bidang ketenagakerjaan semakin meningkat, kemiskinan menjadi faktor yang menyababkan anak bekerja walaupun diberikan  upah  rendah  dan  pekerjaan  yang  berbahaya.  Faktor  lainnya  adalah legitimasi negara atas keberadaan pekerja/buruh anak serta lemahnya penegakkan hukum  yg  akhirnya  menimbulkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terhadap  anak. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( The Statute Approach ). Penelitian ini dilakukan  dengan  mencari  informasi  secara  kepustakaan.  Berdasarkan  hasil penelitian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  ditemukan  peraturan  yang terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Anak, Peraturan.

## PENDAHULUAN
Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi setiap manusia berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku saat ini. Hal tersebut dalam rangka  untuk  penegakan  peraturan  hukum  guna  melaksanakan  hak  dan kewajibannya masing-masing, berlaku bagi semuanya termasuk kepada anak yang sedang  melakukan  pekerjaan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26, angka 2 dan angka 3 tenaga kerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun yang mampu melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Mengenai  hak  dan  kewajiban  asasi  manusia,  negara  harus  dapat  menjamin dalam  konstitusi  negara  yang  merupakan  konsekuensi  sebagai  negara  hukum kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia. Negara harus mengakui, menghargai dan menghormati  setiap  hak  asasi  manusia  termasuk  pemenuhannya  dalam  realita kehidupan. Pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan bahwa perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Salah  satu  faktor  utama  munculnya  tenaga  kerja  anak  adalah  akibat  dari kemiskinan yakni keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang pada akhirnya mendorong  anak-anak  terpaksa  bekerja  guna  membantu  memenuhi  kebutuhan ekonomi  keluarga.  Peningkatan  jumlah  anak  yang  membutuhkan  pekerjaan memberikan  peluang  kepada  pengusaha  untuk  melakukan  eksploitasi  terhadap anak. Isu mengenai tenaga kerja anak saat ini harus memperoleh perhatian khusus karena sangat banyak anak-anak di seluruh dunia khususnya Indonesia yang masuk bekerja  dalam  usia  sekolah.  Anak  dikategorikan  sebagai  kelompok  rentan  yang sangat membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Pada hakikatnya seorang anak  tidak  boleh  bekerja,  seharusnya  waktu  mereka  dihabiskan  untuk  bermain, belajar, bergembira, dalam suasana damai, tentram, mendapatkan kesempatan serta fasilitas  untuk  menggapai  cita-citanya  sesuai  dengan  perkembangan  fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya.
Mengenai pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya terdapat hak-hak anak.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur mengenai anak.
Di Indonesia terdapat ketentuan yang sifatnya membatasi penggunaan tenaga kerja  anak.  Pada  Pasal  68  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  pengusaha  dilarang  mempekerjakan  anak. Namun  ketentuan  tersebut  terdapat  pengecualian  pada  Pasal  69  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pengusaha  yang  ingin

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
mempekerjakan  anak  harus  mematuhi  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  berlaku dalam peraturan yang telah ditetapkan.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?
2. Apa  saja  faktor-faktor  penyebab  anak  dibawah  umur  terpaksa  untuk bekerja ?

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Berdasarkan

## Undang-Undang Ketenagakerjaan
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dijabarkan  bahwa  ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.  Mengenai  tenaga  kerja  dan  pekerja/buruh  tidak  jarang  masyarakat menyamakan hal tersebut padahal jika dilihat dari definisinya memiliki perbedaan. Definisi  tenaga  kerja  dan  perkerja/buruh  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Ketenagakerjaan,  definisi  tenaga  kerja  menurut  Pasal  1  angka  2  adalah setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  mengahasilkan  barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Terdapat  pendapat  yang  dikemukan  oleh  Imam  Soepomo  mengenai  tenaga kerja  yaitu  istilah  tenaga  kerja  sangat  luas,  meliputi  semua  orang  yang  mampu melaksanakan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja  atau  sebagai  swa  pekerja  maupun  belum  atau  tidak  mempunyai  pekerjaan. Dalam pengertian tenaga kerja mencakup tentara, pekerja/buruh, pengacara, orang yang  sedang  mencari  kerja,  pedagang  dan  lain-lain.  Setiap  profesi  memiliki perbedaan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  walaupun  semuannya  itu  masuk  ke dalam kategori tenaga kerja. Pekerja adalah tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
tidak  hanya  pekerja.  Soetarso  memberikan  suatu  pengertian  tentang  tenaga  kerja anak sebagai berikut : 1
a. Anak  yang  dipaksa  atau  terpaksa  bekerja  mencari  nafkah  untuk  dirinya sendiri  dan/atau  keluarganya,  di  sektor  ketenagakerjaan  formal  yang melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  anak terhenti  sekolahnya  dan  mengalami  permasalahan  fisik,  mental,  ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak disebut mengalami perlakuan salah ( abused) , eksploitasi ( exploited ), dan ditelantarkan.
b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk  dirinya  sendiri  dan  atau  keluarganya,  di  sektor  ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang undangan (khususnya di bidang ketertiban) atau yang tidak lagi bersekolah.  Anak  ini  ada  yang  mengalami  perlakuan  salah  dan  atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.
Hukum menurut pendapat J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastroparanoto merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat  yang dibuat oleh badan-badan resmi yang  berwajib,  pelanggaran  mana  terhadap  peraturan-peraturan  tadi  berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum. Pendapat lainnya dikemukakan oleh J. Van  kan  hukum  adalah  peraturan  yang  bersifat  memaksa  yang  diadakan  untuk melindungi  kepentingan  dalam  masyarakat. 2 Sedangkan  pengertian  perlindungan sebagai berikut : 3
a. Memberikan rasa aman.
b. Memberikan kebutuhannya.
c. Memberikan hak-haknya.
d. Memberikan naungan hukum.
1 S,  Ujang  Charda.  “Perlindungan  Hukum  Ketenagakerjaan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Anak  Yang Bekerja  Di  Luar  Hubungan  Kerja  Pada  Bentuk  Pekerjaan  Terburuk”.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Syiar Hukum 12, no. 2 (2010) 117-134.
2 Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
3 Purnamawanti, Puji dan Iskandar Zulkarnaen. “Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak Di Indonesia”. Lex Jurnalica 2, no. 1 (2004) 29-68.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
e. Memberitahukan kewajibannya.
f. Memberikan rasa percaya.
g. Memberikan keberanian.
h. Melindungi diri sendiri.
i. Tidak melantarkan.
j. Tidak menyalahgunakan.
k. Tidak menjadikan korban.
l. Tidak melakukan pelecehan.
Pengertian  tentang  anak  ada  didalam  berbagai  ketentuan  perundang- undangan dan pengertian tersebut berbeda-beda antara lain :
1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1: (< 18 tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 2: (< 21 tahun).
3. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7: (Wanita < 16 tahun dan pria < 19 tahun).
4. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Pasal  330:  (<  21 tahun).
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 26: (< 18 tahun).
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai pengertian hukum  perlindungan  anak  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  menjamin setiap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dalam segala bidang salah satunya dalam  bidang  ketenagakerjaan.  Terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum  bagi tenaga  kerja  anak  di  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  yakni  pembatasan dan  pelarangan.  Pembatasan  adalah  mengenai  persyaratan  yang  wajib  dilakukan oleh  pengusaha  atau  para  pihak  terkait  apabila  terdapat  tenaga  kerja  anak. Sedangkan  pelarangan  adalah  mengenai  peniadaan  suatu  hal  tertentu  apabila terdapat tenaga kerja anak.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Secara  mendasar  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tidak  menghendaki adanya  tenaga  kerja  anak.  Namun,  untuk  menghadapi  kesenjangan  yang  sangat tinggi  antara  kenyataan  banyaknya  jumlah  tenaga  kerja  anak  dan  keadaan  ideal yang  dicita-citakan  oleh  hukum,  pembentuk  Undang-Undang  memberikan kesempatan adanya tenaga kerja anak. Hal tersebut dituangkan di dalam pasal 69 ayat 1, pasal 70 ayat 1, pasal 71 ayat 1.
Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002 yaitu pada Pasal 1 Ayat 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Sedangkan  dalam  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  dalam  Pasal  70  Ayat  2  anak sebagaimana dimaksud paling sedikit berumur 14 tahun.
Pada  Pasal  68  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  telah mencantumkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan dalam Pasal 68 dapat dikecualikan apabila melihat pada Pasal 69 Ayat 1 yaitu bagi anak  yang  berumur  antara  13  tahun  sampai  dengan  15  tahun  untuk  melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental,  dan  sosial.  Sedangkan  dalam  Pasal  70  Ayat  1  dan  Ayat  2  anak  dapat melakukan  pekerjaan  di  tempat  kerja  yang  merupakan  bagian  dari  kurikulum pendidikan  atau  pelatihan  yang  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  anak sebagaimana dimaksud adalah anak paling sedikit berusia 14 tahun. Mengenai batas usia kerja bagi  anak dapat dilihat ketentuan-ketentuan perundang-undangan lama diantaranya :
1. Ordonansi tahun 1925 tentang pembatasan kerja anak dan kerja malam hari bagi wanita (Stbl No. 647/1925).
2. Ordonansi muda diatas kapal (Stbl No. 87 tahun 1926).
3. Peraturan mengenai pengawasan dalam tambang (Stbl No. 341 tahun 1930).
Berdasarkan  ordonansi-ordonansi  tersebut  maka  penetapan  batas  umum sebagai berikut :

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
1. Empat  belas  tahun  untuk  melakukan  pekerjaan  di  dalam  atau  untuk keperluan perusahaan bila pekerjaan itu dilakukan antara jam 20.00 dan jam 05.00.
2. Dua belas tahun untuk melakukan pekerjaan dalam pabrik dengan ruangan tertutup, atau untuk keperluan suatu perusahaan dengan mengunakan suatu alat bertenaga mesin.
3. Enam  belas  tahun  untuk  melakukan  pekerjaan  dalam  perusahaan pertambangan, pekerjaan di atas kapal sebagai tukang api dan batu bara.
4. Dua  puluh  satu  tahun  untuk  melakukan  pekerjaan  dalam  perusahaan pertambangan  yaitu  pekerjaan  mengemudikan  mesin  angkut  dan  pemberi isyarat pada sumur tambang.
Dari  ketentuan  perundang-undangan  lama  itu  dapat  disimpulkan  bahwa mengenai  batas  umur  untuk  pekerja  adalah  berbeda-beda,  tergantung  pada  jenis pekerjaan yang dilakukan, kapan dilakukan, berapa berat dan bahayanya pekerjaan tersebut,  dan pertanggungjawaban  dari  pihak pengusaha yang menyuruh lakukan pekerjaan.
Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Guna menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, Indonesia telah  mempunyai  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  diantaranya  UUD 1945, ILO No. 182, UU perlindungan anak, UU ketenagakerjaan, Kepmenakertrans No. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan  atau  moral  anak.  Mengenai  hak-hak  tenaga  kerja  anak  dapat  dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :
1. Hak mendapatkan waktu kerja yang sesuai, Pasal 69 jika melanggar pasal tersebut  maka dapat  dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 185.
2. Hak  mendapat  gaji  yang  layak,  Pasal  90  Ayat  1  jika  pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum,

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur di dalam Pasal 91 Ayat 2.
3. Hak mendapatkan pendidikan, Pasal 69 Ayat 2.
4. Hak mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup, Pasal 79 Ayat 1 & Ayat 2.
5. Hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 74.
Terdapat  bentuk  lain  dari  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  anak menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  yakni  dapat  dilakukan  dengan pengaturan  hubungan  kerja  melalui  perjanjian  kerja  yang  di  dalamnya  memuat unsur upah, pekerjaan dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan  bentuk  tertulis,  tujuannya  sebagai  upaya  mencapai  kepastian  hukum  dan untuk  melindungi  pekerja  dari  tindakan  sewenang-wenang  pihak  pengusaha. Walaupun UU Ketenagakerjaan tidak memaksa untuk bentuk tertulis sebagaimana diatur Pasal 51 Ayat 1, yaitu : perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan lisan.
Persyaratan adanya perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja  anak  sifatnya  wajib  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  69  Ayat  2  yang berbunyi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 harus memenuhi persyaratan :
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
e. Keselamatan dan kesehatan kerja.
f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur bahwa anak yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan melakukan hubungan kerja pada bentuk-bentuk

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
pekerjaan  yang  sifatnya  ringan  dengan  izin  tertulis  dari  orang  tua/walinya,  tidak melebihi  3  (tiga)  jam,  dijamin  keselamatan  dan  kesehatan  kerjanya,  upah  yang memenuhi  kebutuhan  secara  layak  bagi  kehidupannya  serta  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengganggu waktu sekolah dan dilakukan siang hari yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja secara tertulis yang ditanda tangani oleh orang tuanya/walinya.
Dalam  UUD  1945  pada  Pasal  27  Ayat  2  dijelaskan  tiap-tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Walaupun terdapat ketentuan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan anak untuk melakukan pekerjaan, namun terdapat  juga  ketentuan  yang  sifatnya  melarang  melibatkan  anak  pada  bidang- bidang pekerjaan yang terburuk. Bidang pekerjaan yang terburuk yang dimaksud anatara lain segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, pekerjaan yang  memanfaatkan,  menyediakan  atau  menawarkan  anak  untuk  pelacuran, produksi  pornografi,  pertunjukan  porno  atau  perjudian,  segala  pekerjaan  yang memanfaatkan,  menyediakan  atau  melibatkan  anak  untuk  produksi  dan perdagangan  minuman  keras,  narkotika,  psikotropika  dan  zat  aktif  lainnya  dan semua  pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan,  keselamatan  atau  moral  anak. Dasar  hukum  dari  penjelasan  tersebut  terdapat  pada  Pasal  74  Ayat  1,  2,  dan  3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dikarenakan alasan tertentu maka pengusaha  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pekerja.  Dan  bidang pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh tenaga kerja anak sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  PER-01/MEN/1987  tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja antara lain :
1. Tidak mempekerjakan anak dalam tambang, bawah tanah, lubang bawah tanah,  permukaan  tanah,  tempat  pengambilan  mineral  logam,  dan  bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan bawah tanah termasuk air.
2. Tidak  mempekerjakan  anak  pada  tempat-tempat  atau  menjalankan pekerjaan  yang  dapat  membahayakan  kesusilaan,  keselamatan  dan kesehatan kerja.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
3. Tidak mempekerjakan anak pada pabrik dalam ruangan yang tertutup yang menggunakan alat mesin.
4. Tidak  mempekerjakan  anak  pada  pekerjaan  konstruksi  jalan,  jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung.
5. Tidak  mempekerjakan  anak  pada  muatan,  pembongkaran,  pemindahan barang  pada  pelabuhan,  dermaga,  golongan  kapal,  stasiun,  tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan serta penyimpanan barang atau gudang.
Pengaturan  lain  terdapat  pada  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2000  tentang Pengesahan  ILO  Convention  No.182  Concering  The  Prohibition  and  Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No.182  mengenai  pelanggaran  dan  tindakan  segera  penghapusan  bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Terpaksa Untuk Bekerja
1. Faktor ekonomi
Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya tenaga kerja anak di samping faktor-faktor lainnya. Pendapatan orang tua yang rendah, menyebabkan  dipaksanya  anak-anak  untuk  ikut  bekerja  mengikuti  jejak orang tuanya bahkan tanpa pemberian keterampilan atau keahlian.
2. Faktor penegak hukum
Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari jumlah yang dibutuhkan pada pegawai  yang  melakukan  pengawasan  ketenagakerjaan.  Pengawas  pada umumnya  mengawasi  bidang  kerja  sektor  formal,  padahal  sebagian  besar tenaga kerja anak terdapat di sektor informal.
3. Faktor budaya
Budaya dalam keluarga, orang tua beranggapan kerja sebagai tenaga kerja anak adalah tradisi. Anak-anak diperintahkan untuk bekerja dengan alasan untuk  mendapatkan  pendidikan  terbaik  dan  persiapan  supaya  terbiasa bekerja kelak ketika anak dewasa.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## 4. Faktor pendidikan
Mulai  dari  pendidikan  orang  tua  yang  rendah,  tradisi,  ekonomi  dan keterbatasan,  banyak  orang  tua  mengambil  jalan  pintas  agar  anak-anak mereka putus sekolah dan bekerja lebih baik untuk alasan : 4
a. Wanita tidak perlu sekolah tinggi.
b. Biaya pendidikan tinggi.
c. Sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran.

## KESIMPULAN
Indonesia telah mempunyai beberapabperaturan perundang-undangan guna menjamin  hak-hak  anak  dan  mengurangi  dampak  bekerja  dari  anak,  diantaranya UUD 1945, ILO No. 182, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan,  Kepmenakertrans  No.  235/MEN/2003  tentang  jenis-jenis pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan,  keselamatan  atau  moral  anak.  Pada Pasal  68  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  telah dicantumkan  bahwa  pengusaha  dilarang  mempekerjakan  anak,  namun  ketentuan dalam Pasal 68 dapat dikecualikan apabila melihat pada Pasal 69 Ayat 1 yakni bagi anak  yang  berumur  antara  13  tahun  sampai  dengan  15  tahun  untuk  melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Mengenai hak-hak tenaga kerja anak dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :
1. Hak mendapatkan waktu kerja yang sesuai, Pasal 69 jika melanggar pasal tersebut  maka dapat  dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 185.
2. Hak  mendapat  gaji  yang  layak,  Pasal  90  Ayat  1  jika  pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur di dalam Pasal 91 Ayat 2.
3. Hak mendapatkan pendidikan, Pasal 69 Ayat 2.
4 Yunita,  Deka,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
4. Hak mendapatkan waktu istirahat & cuti yang cukup, Pasal 79 Ayat 1 dan Ayat 2.
5. Hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 74.
Faktor-faktor  penyebab  anak  dibawah  umur  terpaksa  untuk  bekerja diantaranya yakni faktor ekonomi, faktor penegak hukum, faktor budaya, dan faktor pendidikan.  Pemerintah  harus  dapat  melakukan  perbaikan  ekonomi  dan peningkatan  kualitas  pendidikan  guna  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Hal  tersebut diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dengan demikian dapat mengurangi tenaga  kerja  anak  serta  pemerintah  diharapkan  dapat  lebih  mengefektifkan peraturan-peraturan yg telah ada guna mengawasi dan melindungi hak-hak anak.
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
II. Jurnal
Aditya, I Gusti Ketut Riza, I Made Sarjana, I Made Udiana. “Perlindungan Hukum Bagi  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019) 1-14.
Endrawati,  Netty.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)”. Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 2 (2012) 271-283.
Fahrojih,  Ikhwan,  Hukum  Perburuhan  Konsepsi,  Sejarah,  Dan  Jaminan Konstitusional. Malang : Setara Press, 2016.
Firina,  Wulan  Mei.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Dalam Transaksi  Penjualan  Koran  Di  kota  Batam”.  Journal  Of  Law  And  Policy Transformation 4, no. 2 (2019) 143-162.
Prajnaparamita, Kanyaka. “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”. Adminitrative Law & Governance Journal 1, no. 2 (2018): 112-128.
Purnamawanti,  Puji  dan  Iskandar  Zulkarnaen.  “Permasalahan  Hukum  Tentang Tenaga Kerja Anak Di Indonesia”. Lex Jurnalica 2, no. 1 (2004) 29-68.
Rahayu,  Destya  Ade,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Menurut Undang  Undang  Ketenagakerjaan.  Skripsi,  Palembang:  Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
S, Ujang Charda. “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak  Yang  Bekerja  Di  Luar  Hubungan  Kerja  Pada  Bentuk  Pekerjaan Terburuk”. Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum 12, no. 2 (2010) 117-134.
Setiamandani, Emei Dwinanarhati. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”. Jurnal Reformasi 2, no. 2 (2012) 74-81.
Yunita, Deka, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Dan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Perspektif  Siyasah  Dusturiyah.  Skripsi,  Bengkulu:  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN), 2021.

## III. Peraturan Perundang-Undangan
Kepmenakertrans  No.  235/MEN/2003  tentang  Jenis-Jenis  Pekerjaan  Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan
Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concering The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The  Worst  Forms  Of  Child  Labour  (Konvensi  ILO  No.182  mengenai pelanggaran  dan  tindakan  segera  penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk untuk anak).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.