## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 04, Nomor 02, November 2022

## REKONSTRUKSI BADAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK: STUDI KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA

## Farida Azzahra
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia faridaazzahra11@gmail.com

## Abstract
The internal disputes of political parties in Indonesia are currently resolved through the courts of political parties. However, the decision of the party court which is final and binding as the first and last  level  court  only  applies  to  disputes  related  to  party  management,  while  regarding  other political party disputes, a lawsuit can be filed again to the District Court and the Supreme Court as stipulated in Article 32 paragraph (5) Political Party Law. The existence of these provisions shows the still weak position of the party court as a dispute resolution body for political parties in Indonesia. In practice, the resolution of political party disputes through the party court is only an administrative requirement. This then makes the dispute resolution process protracted, even this will  cause  legal  uncertainty  problems  for  party  members  who  also  serve  as  members  of  the legislature. This study tries to examine the position of party courts in the judicial power system in Indonesia and outlines the need for reconstruction of political party settlement bodies. The method used  in  this  study  is  a  normative  juridical  method.The  results  of  the  study  indicate  that  it  is necessary to reconstruct the position of the party court into an independent judicial body under the general court in order to accelerate the process of resolving political party disputes and to provide legal certainty.
Keywords: Political  Parties;  Political  Parties  Dispute  Tribunal;  Court;  Legal  Certainty; Independence

## Abstrak
Perselisihan  internal  partai  politik  di  Indonesia  saat  ini  diselesaikan  melalui  mahkamah  partai politik.  Namun,  putusan  mahkamah  partai  yang  bersifat  final  dan  mengikat  sebagai  peradilan tingkat  pertama  dan  terakhir  hanya  berlaku  bagi  perselisihan  partai  politik  yang  menyangkut kepengurusan  partai,  sementara  mengenai  sengketa  partai  politik  lainnya,  dapat  diajukan diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal  32  ayat  (5)  Undang-Undang  Partai  Politik.  Ketentuan  tersebut  menunjukan  masih lemahnya kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia.  Pada  praktiknya,  penyelesaian  perselisihan  partai  politik  melalui  mahkamah  partai hanya  menjadi  syarat  administratif  belaka.  Hal  ini  kemudian  membuat  proses  penyelesaian sengketa  yang  berlarut-larut,  bahkan  hal  ini  akan  menimbulkan  problematika  ketidakpastian hukum  terhadap  anggota  partai  yang  juga  menjabat  sebagai  anggota  legislatif.  Penelitian  ini mencoba  untuk  mengkaji  kedudukan  mahkamah  partai  pada  sistem  kekuasaan  kehakiman Indonesia  serta  menguraikan  kebutuhan  rekonstruksi  badan  penyelesaian  partai  politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu untuk merekonstruksi kedudukan mahkamah partai menjadi suatu badan peradilan independen yang  berada  di  bawah  peradilan  umum  guna  mempercepat  proses  penyelesaian  perselisihan partai politik dan juga memberi kepastian hukum.
Kata Kunci: Partai Politik; Mahkamah Partai; Peradilan; Kepastian Hukum; Independensi

## A. Pendahuluan
Kedudukan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  menjunjung  prinsip  demokrasi  tidak dapat terlepas dari eksistensi partai politik sebagai salah satu penunjang pilar demokrasi modern, yang  mana  perkembangnya  berjalan  beriringan  dengan  berkembangnya  lembaga-lembaga perwakilan,  dilaksanakannya  sistem  Pemilihan  Umum  (Pemilu),  serta  pengakuan  hak-hak masyarakat. 1 Secara  umum,  partai  politik  merupakan  organisasi  nasional  yang  dibentuk sekelompok  warga  negara  secara  sukarela  atas  dasar  cita-cita  dan  kesamaan  tujuan  untuk memperjuangkan  kepentingan  politik  anggota  partai  dan  masyarakat.  Adapun  pada perkembangannya,  partai  politik  menjadi  satu-satunya  organisasi  yang  memiliki  tugas  pokok khusus untuk memanifestasikan kekuatan sosial ke dalam kekuasaan politik. 2
Dalam  perjalananya,  partai  politik  menjadi  salah  satu  institusi  inti  pelaksanaan  pilar demokrasi  modern  yang  mana  pada  satu  sisi,  partai  politik  menjadi institusi  demokrasi  yang mencerminkan  kebebasan  warga  negara  untuk  berkumpul  serta  berserikat  dalam memperjuangkan  cita-cita  nilai  dan  kepentingan  bersama,  sementara  di  sisi  lain  partai  politik menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan yang merepresentasikan kepentingan rakyat sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi perwakilan. 3 Keberadaan partai politik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara, yakni dengan melihat pelaksanaan fungsi partai politik dalam mengawal agenda kebijakan publik yang responsif melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan.
Pada negara Indonesia sendiri, keberadaan partai politik mempunyai peran penting dalam sistem  pemerintahan.  Keberadaan  partai  politik  tidak  sekadar  sebagai  “tukang  stempel” pemerintah, melainkan memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melakukan pendidikan politik dan  kaderisasi  politik  untuk  mengusung  calon  dalam  Pemilihan  Presiden,  Pemilihan  Anggota Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah. Kekuatan yang dimiliki partai politik ini menghadirkan kontestasi  politik  di  lingkup  eksekutif  dan  legislatif  yang  tak  jarang  kemudian  menimbulkan perselisihan internal partai seperti pemecatan secara sepihak, pencopotan jabatan, penerbitan keputusan  organisasi  partai  yang  tidak  prosedural,  hingga  penyalahgunaan  wewenang pengurus. 4 Adapun  keberadaan  partai  sebagai  persekutuan  perdata  menyebabkan  partai memiliki  kedudukan  dengan  tingkat  otonomi  yang  tinggi  dalam  mengelola  berbagai  urusan internal dan eksternal, termasuk dalam penyelesaian perselisihan internal partai. 5
1 Gregorius  Sahda,  ‘Pembangunan  Partisipasi  Politik  Rakyat  Dalam  Pemilu  2004:  Studi  Terhadap Perbandingan UU Pemilu 1999 Dan UU Pemilu 2004’, CSIS , XXXII.2 (2003), 191.
2 J.M. Papasi, Ilmu Politik Teori Dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
3 Brian L. Porto, ‘The Constitution and Political Parties: Supreme Court Jurisprudence and Its Implication For Party Building’, Constitutional Com- Mentary , 8 (1999), 434.
4 M. Anwar Rachman, ‘Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik’, Jurnal Yuridika , 2016, 190.
5 Bruce E. Cain, ‘Party Autonomy and Two Party Electoral Competititon’, University of Pensylvania Law Review , 149.793 (2001), 810–11.
Saat  ini,  penyelesaian  mengenai  perselisihan  internal  partai  politik  telah  diatur  dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang  Partai  Politik.  Adapun  perselisihan  partai  politik  diselesaikan  di  internal  partai  politik melalui mahkamah partai. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun  2011  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  perselisihan  partai  politik  harus  diselesaikan secara internal partai sesuai dengan AD/ART partai melalui mahkamah partai.
Pada  perjalanan  sejarah  partai  politik  Indonesia,  tidak  sedikit  ditemukan  konflik  internal partai  yang  beakibat  pada  pemecahan  partai  atau  pembentukan  partai  baru.  Sebagai  contoh, pada  era  reformasi  ini  sempat  terjadi  beberapa  kasus  perpecahan  partai  politik,  di  antaranya seperti yang terjadi pada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  dan  yang  baru  terjadi  2021  silam  yakni  kasus  Partai  Demokrat. Adapun contoh konflik internal yang berat dapat terlihat pada struktur kepengurusan PKB 2008 lalu,  dimana  pada  kasus  ini  terjadi  perpecahan  antara  pendukung  K.H.  Abdurrahman  Wahid dengan pendukung Muhaimin Iskandar. Perselisihan berujung di Mahkamah Agung (MA), dimana MA  pada  akhirnya  mengesahkan  kembali  Kepengurusan  Partai  hasil  Muktamar  PKB  di Semarang tahun 2005  dengan  Ketua  Umum  Dewan  Syuro  pimpinan  KH.  Abdurahman  Wahid dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiz. 6
Contoh lainnya  yaitu konflik kepengurusan Partai Golkar pada tahun 2015-2016. Dalam konflik  ini,  terdapat  dua  kubu  yang  menyelenggerakan  Musyawarah  Nasional  (Munas)  yang kemudian  menghasilkan  versi  kengurusan  yang  berbeda.  Penyelenggaraan  Munas  di  Bali, menetapkan  kepemimpinan  Partai  Golkar  Aburizal  Bakrie,  sedangkan  hasil  Munas  Jakarta menetapkan kepemimpinan Partai Golkar di bawah Agung Laksono. Konflik dua kubu tersebut kemudian berhasil diselesaikan melalui Munas Luar Biasa. Selain itu, ada pula kasus pemecatan Fahri Hamzah dari PKS yang pada akhirnya MA dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) nya memenangkan Fahri Hamzah dan memutuskan bahwa PKS harus membayar ganti rugi sebesar 30 Miliar, hingga kasus yang baru terjadi 2021 lalu dimana terjadi perebutan paksa kepengurusan Partai  Demokrat  kepemimpinan  Agus  Harimukti  Yudhoyono  (AHY)  oleh  Moeldoko  melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Deli Serdang. 7
Pada  kasus  perebutan  kepengurusan  Partai  Demokrat,  Kementerian  Hukum  dan  HAM menolak  pengesahan  kepengurusan  Partai  Demokrat  hasil  KLB  Deli  Serdang  dan  tetap mengakui  kepengurusan  Partai  Demokrat  di  bawah  kepengurusan  AHY.  Atas  keputusan Kementerian  Hukum  dan  HAM  tersebut,  pihak  Moeldoko  kemudian  mengajukan  gugatan  ke
6 Firdaus,  ‘Kekuatan  Putusan  Mahkamah  Partai  Ditinjau  Dari  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  Menurut UUD 1945’, Jurnal Konstitusi , 14.3 (2017), 645.
7 Rakhmatulloh,  ‘Demokrat  AHY  Tuding  Gerombolan  Moeldoko  Gelar  KLB  Ilegal  Lintas  Partai’, Sindonews.Com , 2022 <https://nasional.sindonews.com/read/380842/12/demokrat-ahy-tuding- gerombolan-moeldoko-gelar-klb-ilegal-lintas-partai-1617077013>.
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta pembatalan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tersebut.  Selain itu, dalam kasus ini juga terdapat anggota DPR dari Fraksi Demokrat,  yakni  Jhoni  Allen  Marbun  yang  dipecat  dari  kepengurusan  Partai  Demokrat dikarenakan ia turut mendalangi pelaksanaan KLB perebutan kepengurusan Partai Demokrat di Deli Serdang, tetapi Jhoni Allen tidak menerima surat pemecatanya, sehingga ia menggugat ke Pengadilan Negeri. Padahal, pemecatan Jhoni sebelumnya telah diputuskan melalui mahkamah partai. Namun, Undang-Undang Partai Politik masih memberi ruang untuk pengajuan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) yang masih membuka peluang pengajuan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung jika penyelesaian perselisihan tidak tercapai. 8
Adanya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat dipahami sebagai upaya  untuk  melindungi  anggota  partai  dari  putusan  mahkamah  partai  yang  sarat  akan kepentingan politik. Sebab, dalam hal ini susunan keanggotaan mahkamah partai berasal dari internal  partai  politik  itu  sendiri,  sehingga  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  bias  keputusan akibat  tidak  adanya  indepedensi  dalam  pengambilan  keputusan,  Namun,  di  sisi  lain  adanya ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tersebut  juga  menunjukan  masih  lemahnya kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia dikarenakan kedudukannya bukanlah sebagai termasuk dalam badan peradilan yang menjadi  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman 9 ,  melainkan  hanya  sebuah  organ  internal  partai. Bahkan  pada  praktiknya,  tidak  semua  partai  memiliki  mahkamah  partai.  Pada  partai  hasil Pemilihan Legislatif 2014-2019, tercatat hanya ada tujuh partai yang memiliki mahkamah partai dan  hanya  ada  dua  partai  politik  yang  memiliki  hukum  acara  atau  prosedur  penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai. 10 Hal ini dikarenakan Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur kewajiban pembentukan mahkamah partai. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan kedudukan mahkamah partai menjadi badan peradilan yang berada di bawah Peradilan Umum untuk  mempertegas  status  badan  penyelesaian  perselisihan  partai  politik  di  Indonesia  serta mengefektifkan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia.
Pada  praktiknya,  adanya  ketentuan  dalam  Pasal  33 ayat  (1)  dan  ayat  (2) tersebut  telah memperlambat  proses  penyelesaian  perselisihan  internal  partai  politik  dan  juga  dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan anggota partai yang sedang menjabat sebagai anggota DPR, sebagaimana pada kasus pemecatan Jhonni Allen dari Demokrat. Sebab, anggota  DPR  yang  telah  dipecat  oleh  partai  belum  dapat  langsung  diberhentikan  sebagai
8 Nawir  Arsyad  Akbar,  ‘Demokrat:  PTUN  Tunjukkan  Integritas  Tolak  Gugatan  Jhoni’, Republika.Co.Id , 2022  <https://www.republika.co.id/berita/r31yrb485/demokrat-ptun-tunjukkan-integritas-tolak-gugatan- jhoni>.
9 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 .
10 Firdaus. Op.Cit . hlm. 650
anggota  DPR  melalui  skema  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  dikarenakan  harus  adanya putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Hal  ini  kemudian  akan  bedampak  pada repsentasi politik dan kinerja anggota DPR.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  terlihat  terdapat  permasalahan  pada kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Adanya ketentuan  dalam Pasal 33  ayat  (1) dan ayat (2) yang  masih memberi ruang terhadap upaya hukum perselisihan partai politik menunjukan persoalan yuridis dimana masih lemahnya kedudukan  badan  penyelesaian  perselisihan  partai  politik  di  Indonesia.  Hal  ini  kemudian menyebabkan  penyelesaian  perselisihan  internal  partai  yang  cenderung  lambat  dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap kedudukan anggota partai yang sedang menjabat sebagai anggota DPR. Sebab, anggota DPR yang telah dipecat oleh partai belum dapat langsung  diberhentikan  sebagai  anggota  DPR  melalui  mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu (PAW)  dikarenakan  harus  adanya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap. Hal  ini kemudian akan bedampak pada repsentasi politik dan kinerja anggota DPR. Apabila perselisihan partai politik ini tidak dikelola  dengan benar dan berkepastian, maka perselisihan partai politik akan merembet menjadi konflik vertikal dan horizontal dalam negara.
Penelitian  ini  akan  mengkaji  persoalan  kedudukan  mahkamah  partai  di  Indonesia  yang dilengkapi  dengan  pendekatan  perbandingan  dengan  Negara  Kenya,  yang  mana  penelitian- penelitian sebelumnya belum mengkaji model badan peradilan penyelesaian perselisihan internal partai politik di negara lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mendorong agar mahkamah aprtai menjadi  badan  peradilan  umum  guna  menciptakan  kefektifan  dan  kepastian  hukum  dalam penyelesaian  perselisihan  internal  partai  politik.  Sebab,  penelitian  ini  juga  lebih  menyoroti kaitannya  dengan  status  kedudukan  anggota  partai  yang  menjabat  sebagai  anggota  legislatif. Untuk  itu,  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1. Bagaimana  kedudukan  mahkamah  partai  sebagai  badan  penyelesaian  perselisihan  internal partai politik di Indonesia ditinjau dari sistem kekuasaan kehakiman? dan 2. Bagaimana upaya rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual  ( conseptual  approach ),  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach ), serta pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dengan Negara Kenya yang menjadi  pembeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  mahkamah  partai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan ( library research ) dengan data  yang bersumber pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni buku dan literatur seputar partai politik dan kekuasaan kehakiman.
Tipologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipologi  preskriptif,  yaitu  merupakan penelitian yang memberikan gambaran dan analisis terhadap permasalahan guna menemukan jawaban terhadap permasalahan yang sesuai. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini yakni kedudukan  mahkamah  partai  sebagai  badan  penyelesaian  sengketa  internal  partai  politik  di Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif.  Metode  analisis  kualitatif mendeskripsikan penelitian dengan kalimat atas temuan yang diperoleh. Dalam hal ini, Penulis mengkaji  dan  mengolah  bahan  hukum  yang  diperoleh  untuk  menganalisis  permasalahan mengenai kedudukan lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia serta upaya rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Adapun bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif-analisis, yaitu bentuk penelitian didasarkan pada permasalahan hukum  yang  ada,  untuk  memberi  usulan  penyelesaian  yang  didasarkan  dari  hasil  analisis perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Partai di Indonesia
Partai politik pada dasarnya adalah sarana politik bagi elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan  dalam  suatu  negara  demokrasi.  Adapun  tujuan  pembentukan  partai  politik  di Indonesia pada dasarnya untuk mewujudkan  cita-cita nasional  bangsa  serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang menjunjung kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  sedangkan  tujuan  pembentukan  partai  politik  secara  khusus adalah  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan  budaya  politik  masyarakat  di  samping  juga memperjuangkan cita-cita atau nilai-nilai dan ideologi suatu partai politik. 11
Sebagaimana  yang  disampaikan  sebelumnya,  partai  politik  memiliki  kemandirian  dalam mengelola kepentingan dan urusan internal partai, termasuk dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan internal. Sebagai suatu persekutuan, partai politik memiliki kemandirian penuh dalam mengelola  berbagai  kepentingan  dan  urusan  secara  internal  dan  eksternal 12 ,  yang  mana  hal tersebut  telah  dijamin  oleh  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  negara  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  keberadaan  partai  sebagai  penunjang  pilar  demokrasi  sekaligus  sebagai  wujud kemerdekaan  berserikat. 13 Sesuai  dengan  hal  tersebut,  maka  idealnya  negara  tidak  hanya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga harus menjamin adanya kerangka hukum yang memberi kepastian dalam menyelesaikan perselisihan internal partai secara adil. 14
11 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik .
12 Firdaus. Op.Cit , hlm. 656.
13 Asshiddiqie Jimly, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009).
14 Firdaus. Loc. Cit , hlm. 656.
Perselisihan internal partai politik saat ini diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa:
“Penyelesaian  perselisihan  internal  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.” 15
Adanya pengaturan dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang- Undang Partai Politik sebelumnya, yakni Undang-Undang No.2 Tahun 2008 yang mana dalam undang-undang  tersebut  belum  diatur  mengenai  eksistensi  mahkamah  partai.  Pengaturan mengenai  mahkamah  partai  ini  hadir  sebagai  salah  satu  bentuk  respon  akan  banyaknya perselisihan yang terjadi dalam internal partai politik Indonesia yang seringkali berlarut-larut dan tidak dapat terselesaikan.
Sebelumnya,  Undang-Undang  No.2  Tahun  2008  mengatur  bahwa  penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan melalui musyawah mufakat. 16 Apabila sengketa partai politik tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui mekanisme yudisial atau non yudisial. Mekanisme yudisial ditempuh melalui Pengadilan Negeri. Adapun beberapa jenis perkara partai politik yang dapat diselesaikan di pengadilan di antaranya: (i) konflik internal partai politik, (ii) sengketa antar partai politik, serta (iii) pertentangan antara partai politik dengan pemerintah. 17 Sedangkan  secara  non  yudisial  ditempuh  melalui  mekanisme  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  seperti  arbitrase,  mediasi,  dan  konsiliasi. 18 Penyelesaian  sengketa partai politik  melalui  mekanisme musyawarah dan  pengajuan gugatan langsung  ke  Pengadilan  Negeri  tersebut  kemudian  dianggap  tidak  efektif  serta  menyebabkan penumpukan  perkara  partai  politik.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  kemudian  mengusulkan  revisi Undang-Undang  Partai  Politik  guna  menciptakan  otoritas  kepada  partai  politik  untuk menyelesaikan konflik internalnya secara independen tanpa intervensi dari pemerintah. 19
Tujuan pembentukan mahkamah partai politik ini pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu  upaya  untuk  menicptakan  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  internal  partai  guna menghormati  serta  melindungi  kedaulatan  partai  politik  dalam  menyelesaikan  seluruh permasalahan internal secara adil dan berkepastian. 20 Jika ditinjau secara fungsional, kedudukan
15 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik .
16 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik .
17 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
18 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik .
19 S. Toni, ‘Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik’, Pamulang Law Review , 5.1 (2022).
20 M. Maulana Bungaran, ‘Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis Dan  Penegakan  Etika  Wakil  Rakyat’,  in Seminar  Nasional  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  DPR  RI , 2021, p. 7.
mahkamah partai dapat dikatakan telah menjalankan fungsi negara di bidang peradilan. Sebab, dalam hal ini, mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan partai politik memiliki kewenangan  dalam  memeriksa,  mengadili,  serta  memutus  perselisihan  internal  partai  politik sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Partai  Poltik.  Namun,  secara kelembagaan,  mahkamah  partai  berkedudukan  sebagai  bagian  dari  organisasi  internal  partai yang  ditempatkan  dalam  struktur  partai. 21 Artinyam  dalam  hal  ini,  mahkamah  partai  bukanlah bagian dari i cabang kekuasaan yudikatif yang bersifat independen.
Berdasarkan kedudukan kelembagaan mahkamah partai tersebut, dapat dikatakan bahwa kedudukan mahkamah partai di Indonesia merupakan kuasi peradilan. Hal ini dikarenakan secara struktural  mahkamah  partai  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  organisasi  partai, tetapi  secara  fungsional  mahkamah  partai  memiliki  fungsi  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman  yakni  kewenangan  yang  cukup  luas  untuk  melakukan  pembinaan,  pengawasan, pemeriksaan,  penindakan,  hingga  memberi  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  secara internal dalam sengketa internal partai politik pada tingkat pertama. 22
Pada  praktiknya,  meskipun  mahkamah  partai  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  strategis dalam  penyelesaian  perselisihan  partai  politik,  Undang-Undang  Partai  Politik  saat  ini  belum mengatur mengenai prosedur atau tata cara penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai. Penyelesaian perselisihan internal partai diatur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 23 masing-masing partai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemandirian kepada partai, tetapi pada praktiknya tidak semua partai politik partai memiliki mahkamah partai dan tata bercara  Mahkamah  Hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  pengaturan  khusus  yang  diatur  dalam Undang-Undang Partai Politik yang mewajibkan setiap Partai Politik memiliki Mahkamah Partai dan  beracara Mahkamah  Partai. Hal  tersebut menunjukan  adanya  masih  adanya  kekosongan hukum terkait dengan tata cara penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia.
Undang-Undang No.2 Tahun 2011 hanya mengatur secara spesifik mengenai kewenangan absolut mahkamah partai untuk mengadili perselisihan internal partai politik pada tingkat pertama yang  meliputi:  a)  Pelanggaran  terhadap  hak  anggota  partai  politik;  b)  Penyalahgunaan kewenangan;  c)  Perselisihan  dalam  kepengurusan;  d)  Pemecatan  sepihak;  e)  Keberatan  atas keputusan partai; dan, f) Pertanggungjawaban keuangan. Perselisihan-perselisihan partai politik tersebut harus diselesaikan secara internal dan diputus terlebih  dahulu oleh Mahkamah partai paling lambat dalam jangka waktu 60 hari. Namun, putusan mahkamah partai ini hanya bersifat final dan mengikat terkait dengan hal kepengurusan partai. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32  ayat  (5)  Undang-Undang  Partai  Politik.  Sementara  terhadap  lima  perselisihan  lainnya,
21 Firdaus. Op.Cit , hlm. 669. 22 Ibid.
23 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik .
Undang-Undang  Partai  Politik  masih  memberi  ruang  untuk  pengajuan  keberatan  terhadap putusan mahkamah partai melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang pada intinya mengatur apabila penyelesaian perselisihan  tidak  tercapai,  maka  penyelesaian  dapat  dilakukan  secara  yudisial  atau  melalui Pengadilan Negeri. Adapun putusan Pengadilan Negeri ini menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir,  sehingga upaya hukum yang dapat  dilakukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, penyelesaian perselisihan partai politik ini menjadi bagian dari sengketa perdata khusus di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa mahkamah partai bersifat premum remedium, sedangkan penyelesaian eksternal yang dilakukan badan peradilan bersifat ultimum  remedium atau  sebagai  upaya  terakhir  yang  hanya  dapat  dilakukan  sepanjang  telah menempuh upaya penyelesaian internal.
Penyelesaian perselisihan partai politik melalui Pengadilan Negeri wajib diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 60 hari, sedangkan penyelesaian oleh Mahkamah Agung diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak didaftarkannya memori kasasi. 24 Adanya ketentuan dalam pasal ini  pada  satu  sisi  memosisikan  Mahkamah  Partai  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  dalam penyelesaian  perselisihan  internal  partai  politik,  namun  secara  eksternal  putusan  mahkamah partai sebagai putusan tingkat pertama tidak bersifat final dan dapat dikesampingkan terhadap perselisihan  di  luar  perselisihan  kepengurusan.  Hal  ini  menimbulkan  ambiguitas  terhadap kedudukan mahkamah partai sebagai peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal  partai  politik.  Dalam  hal  ini,  kedudukan  mahkamah  partai  hanya  sekadar  pelaksana administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dikonstruksikan sesuai dengan mekanisme peradilan  dalam  penyelesaian  perselisihan  internal  partai.    Ambiguitas  kedudukan  mahkamah partai ini kemudian berimplikasi terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat putusan mahkamah partai  yang  pada  akhirnya  tidak  berfungsi  dengan  optimal,  salah  satunya  ketika  terjadi perselisihan  terkait  pemecetan  terhadap  anggota  DPR  yang  juga  menjabat  sebagai  anggota legislatif.
Perselisihan terkait pemecatan anggota partai yang menjabat  sebagai anggota legislatif, yakni  DPR-RI  salah  satunya  dapat  dilihat  pada  sengketa  pemecetan  Jhoni  Allen  Marbun  dari kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.  Dalam hal ini, Jhoni Allen selaku anggota  DPR  Fraksi  Partai  Demokrat  diketahui  turut  mendalangi  penyelenggaraan  KLB perebutan kepengurusan partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang pada Maret lalu. 25 Akibatnya, Jhoni Allen dipecat dari kepengurusan Partai Demokrat yang dituangkan dalam Surat
24 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik .
25 Arief Ikhsanudin, ‘PN Jakpus Tolak Gugatan Jhoni Allen Soal Pemecatan Oleh AHY’, Detik.Com , 2022 <https://news.detik.com/berita/d-5559599/pn-jakpus-tolak-gugatan-jhoni-allen-soal-pemecatan-oleh- ahy>.
Keputusan Pemecatan  oleh  Partai  Demokrat Nomor:  09/SK/DPP.PD/II/2021 pada  26  Februari 2021 tentang pemberhentian tetap Jhoni Allen Marbun dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai  Demokrat  Nomor  01/SK/DKPD/II/2021  tanggal  2  Februari  2021  tentang  rekomendasi pemberian sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Jhonni Allen Marbun yang telah melalui proses peradilan oleh mahkamah partai. 26 Atas putusan tersebut, Jhonni kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada April 2021 lalu.
Majelis  Hakim  PN  Jakarta  Pusat  kemudian  menolak  gugatan  tersebut  dalam  putusan No.135/Pdt.G/2021/PN.JktPst  dengan  alasan  bahwa  Pe ngadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara tersebut (Kompetensi  Absolut).  Atas  putusan  Hakim  PN  Jakarta  Pusat  tersebut,  Jhoni  kemudian mengajukan  upaya  hukum  banding.  Namun,  dalam  putusan  No.547/PDT/2021/PT.DKI  pada Oktober  2021  lalu,  Hakim  Pengadilan Tinggi DKI  Jakarta  menolak  upaya  hukum tersebut  dan menguatkan  putusan  PN  Jakarta  Pusat  No. 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.  Selanjutnya,  pada November  2021  lalu,  Jhoni  Kembali  mengajukan  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung. Pada 25 Mei 2022 lalu, Jhoni kembali mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat yang terdaftar dalam nomor perkara 275/Pdt.Sus-Parpol/2022. Pada petitum gugatan tersebut, Jhoni meminta agar  Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan  tidak sah kedua SK yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tersebut. 27
Saat ini, gugatan Jhoni Allen tersebut masih diproses di Pengadilan Negeri untuk kemudian disidangkan. Adapun meski telah dipecat secara resmi oleh Partai Demokrat, Jhoni Allen marbun diketahui masih berstatus sebagai anggota DPR. Hal ini dikarenakan pengaturan dalam Undang- Undang  No.13  Tahun  2019  tentang  MD3  mengatur  bahwa  anggota  partai  politik berhak mengajukan  keberatan  melalui  pengadilan  atas  pemberhentian  sepihak  oleh  partainya,  yang mana  pemberhentiannya  dinyatakan  sah  setelah  diperoleh  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Ketentuan  Pasal  241  tersebut  mengakibatkan  tidak  dapat dilakukannya  PAW  terhadap  anggota  DPR  yang  terhadapnya  masih  terdapat  upaya  hukum berupa pengajuan keberatan ke pengadilan negeri, sehingga pelaksanaan PAW anggota DPR harus tertunda sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, Jhoni juga tidak dapat diberhentikan sementara sebagai anggota DPR, sebab Pasal  19  Peraturan  DPR  No.1  Tahun  2020  tentang  Tata  Tertib  DPR  mengatur  bahwa pemberhentian  sementara  terhadap  anggota  DPR  hanya  dapat  dilakukan  apabila  yang bersangkutan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum dengan ancaman hukuman
26 Ibid.
27 Edi Suwiknyo, ‘Jhoni Allen Marbun Kembali Gugat Partai Demokrat AHY!’, Kabar24.Bisnis.Com , 2022 <https://kabar24.bisnis.com/read/20220526/16/1537027/jhoni-allen-marbun-kembali-gugat-partai- demokrat-ahy>.
minimal lima tahun dan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Dalam hal ini, PAW terhadap Jhoni baru dapat dilakukan setelah gugatan kedua nya telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun karena gugatan kedua yang diajukan masuk ke dalam sengketa perdata khusus, maka terhadap gugatan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding.  Sebab,  pengadilan  negeri  menjadi  putusan  pertama  dan  terakhir  yang  harus menyelesaikan perkara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 hari. Upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah kasasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari,  sehingga  total  penyelesaian  gugatan  perdata  khusus  tentang  sengketa  partai  politik  ini haruslah diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari.
Berlarutnya  penyelesaian  sengketa  internal  partai  politik  seperti  yang  tergambar  dalam kasus  pemecatan  anggota  Partai  Demokrat  tersebut  disebabkan  oleh  masih  lemahnya kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia, dimana  putusannya  dianggap  hanya  sekadar  sebagai  mekanisme  admnistrasi  belaka.  Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan lembaga peradilan perselisihan internal, guna menciptakan kepastian hukum.

## 2. Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik
Penguatan status dan kedudukan badan penyelesaian perselisihan partai politik menjadi hal penting yang harus dilakukan guna mempercepat penyelesaian perselisihan internal partai politik dan guna menciptakan kepastian hukum penyelesaian perselisihan partai dan mendukung kestabilan  politik.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kedudukan  mahkamah partai di Indonesia berwenang untuk memutus perselisihan internal partai politik yang mekanisme penyelesaiannya ditentukan oleh masing-masing partai melalui AD/ART nya masing-masing. Hal ini  berarti  masing-masing  partai  politik  mempunyai  mekanisme  dan  prosedur  beracara  yang beragam dalam menyelesaikan perselisihan partai. Namun, Undang-Undang Partai Politik saat ini telah menetapkan suatu batasan mengenai lima jenis perselisihan yang dapat diselesaikan di mahkamah  partai  serta  kekuatan  mengikat  putusan  mahkamah  partai.  Dalam  hal  ini  putusan mahkamah partai hanya bersifat final dan mengikat terhadap perselisihan yang terkait dengan kepengurusan, sementara perselisihan lainnya dapat diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri  dan  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  menunjukan  masih  lemahnya kedudukan badan peradilan perselisihan partai  politik  di Indonesia,  yang mana  kedudukannya seringkali dianggap hanya sebagai prosedur administratif belaka.
Terhadap hal tersebut, dibutuhkan adanya rekonstruksi atau penataan kembali posisi atau kedudukan badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Negara Indonesia dalam hal  ini  dapat  mengadopsi  kedudukan  mahkamah  partai  di  Kenya  sebagai  negara  demokrasi multipartai yang berpedoman pada prinsip demokrasi, partisipasi, dan non-diskriminasi, sama hal
nya seperti Indonesia. Dalam hal ini, Kenya menjadi salah satu negara yang memiliki Pengadilan Perselisihan  Partai  Politik  yang  dibentuk  berdasarkan  Article  39  (1)  Act  No.  11  of  2011 sebagaimana  yang  telah  diubah  menjadi  Act  No.14  of  2016  yang  dikenal  dengan  istilah The Political Party Disputes Tribunal. 28
Pengadilan  Perselisihan  Partai  Politik  di  Kenya  memiliki  kedudukan  badan  sebagai peradilan  independen  yang  berada  di  bawah  Pengadilan  Negeri.  Adapun  Pengadilan Perselisihan  Partai  Politik  di  Kenya  memiliki  beberapa  kewenangan  sebagai  berikut: 29 a) Perselisihan  antar  partai  politik;  b)  Penyelesaian  perselisihan  antar  anggota  partai  politik;  c) Penyelesaian  perselisihan  antara  anggota  partai  politik  dengan  partai  politik;  d)  Perselisihan antara calon independen dan partai politik; e) Perselisihan antara mitra koalisi; dan f) Banding berdasarkan keputusan panitera berdasarkan undang-undang ini.
Terkait dengan komposisi hakim, Pengadilan Perselisihan Partai Politik di Kenya diangkat dan  dipilih  langsung  oleh  Kejaksaan.  Adapun  komposisi  Majelis  Hakim  terdiri  dari  lima  orang, yakni satu orang hakim ketua yang berasal dari Hakim Pengadilan Tinggi, dan terdiri dari empat orang  hakim  anggota. 30 Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  hakim  Pengadilan  Perselisihan Partai  Politik  di  Kenya  bersifat  mandiri  secara  pribadi  karena  tidak  terikat  oleh  lembaga  yang mengikat seperti halnya mahkamah partai di Indonesia. Kemandirian ini kemudian akan memberi dampak terhadap independensi pengambilan keputusan.
Apabila terdapat keberatan terhadap hasil putusan Pengadilan Perselisihan Partai Politik Kenya,  maka  penggugat  dapat  mengajukan  upaya  hukum  ke  Pengadilan  Tinggi.  Begitu  pula apabila keberatan dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat diajukan upaya hukum ke  Mahkamah  Agung.  Namun,  pada  praktiknya,  diketahui  bahwa  penyelesaian  kasus  melalui Pengadilan  Perselisihan  Partai  Politik  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  di  Kenya  ini  dapat berjalan  efektif. 31 Hal  ini  dibuktikan  dengan  rendahnya jumlah  upaya hukum yang  diajukan ke Pengadilan Tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2017, terdapat 375 sengketa perselisihan partai politik  yang  diiajukan  ke  Pengadilan  Perselisihan  Partai  Politik  Kenya.  Namun,  hanya  ada  55 putusan yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. 32
Mengacu pada praktik di Negara Kenya tersebut, maka rekonstruksi kedudukan mahkamah partai sebagai badan peradilan independen yang berada langsung di bawah Pengadilan Negeri ini sangat diperlukan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya dualisme penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia yang seringkali diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
28 Kenya, Undang-Undang Partai Politik 11 Tahun 2011 Hukum Kenya .
29 Kenya, Constitution Of Kenya , 2010.
30 Kenya, Law Act Number 11 of 2011 on Kenya’s Political Parties , 2011.
31 Alwan. et al. Sultan, ‘Redesign Of Political Party Dispute Settlement Institutions: A Comparative Study Of Indonesia And Kenya’, Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences , 115.7 (2020), 112.
32 Ibid.
(PTUN).  Hal  tersebut  pada  praktiknya  membuat  penanganan  perselisihan  partai  politik  di Indonesia menjadi berlarut-larut. Sebab, meski Undang-Undang Partai Politik sudah secara tegas menjelaskan  bahwa  penyelesaian  perselisihan  partai  politik  diselesaikan  melalui  Pengadilan Negeri,  tetapi  pada  praktiknya  masih  ada  beberapa  partai  politik  yang  mengajukan  gugatan perselisihan partai ke PTUN, yang demikian dapat dijadikan celah atau disalahgunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk menunda adanya putusan pengadilan yang inkrah sebagai salah satu syarat dilakukannya PAW anggota DPR, seperti halnya dalam kasus pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat.
Melalui  rekonstruksi  kedudukan  Mahkamah  Partai  menjadi  lembaga  peradilan  yang langsung berada di bawah Pengadilan Negeri, hal ini juga diharapkan dapat mewujudkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah 33 Dalam hal ini, sengketa perselisihan partai politik  tetap  dikategorikan  sebagai  sengketa  perdata  khusus  yang  harus  diselesaikan  secara cepat dan tidak ada upaya hukum banding, melainkan hanya kasasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat  proses  pengambilan  keputusan  dan  memberi  kepastian  hukum  terhadap  partai politik. Oleh karena itu, pengaturan lembaga penyelesaian sengketa partai politik di Indonesia perlu didesain ulang menjadi satu pintu, yaitu melalui pengadilan khusus seperti halnya di Kenya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga indepedensi pengambilan keputusan.
Selain  itu,  melalui  perubahan  kedudukan  lembaga  penyelsaian  perselisihan  partai  politk sebagai badan  peradilan  khusus  di bawah  peradilan  umum,  hal  ini  akan membuat putusan  di bidang  perselisihan  partai  politik  mengikat  untuk  semua  pihak,  yakni  tidak  hanya  partai  politik sebagai pihak  yang berperkara, tetapi juga  pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang  nantinya  akan  mengesahkan  kepengurusan  partai  politik.  Rekonstruksi  kedudukan mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik yang menjadi di  bawah  Peradilan  Umum  diharapkan  dapat  mengefektifkan  perselisihan  partai  politik  secara transparan dan adil.
Pelembagaan  mahkamah  partai  menjadi  badan  peradilan  independen  dalam  lingkup Peradilan Umum tentunya juga perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia  yang memadai. Oleh sebab  itu,  diperlukan  juga  rekrutmen  hakim  anggota  yang  memahami  persoalan  litigasi  dan konflik  partai  politik.  Apabila  hal  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  penggalian  atas  fakta  suatu permasalahan partai politik akan berjalan lebih efektif, independen, serta berkepastian hukum.
33 Indriati  Amarini,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Yang  Efektif  Dan  Efisien  Melalui  Optimalisasi  Mediasi  Di Pengadilan’, Jurnal Kosmik Hukum , 16.2 (2016), 87.

## D. Simpulan
Penyelesaian  perselisihan  partai  politik  di  Indonesia  saat  ini  diselesaikan  melalui mahkamah  partai  yang  dibentuk  berdasarkan  AD/ART  Partai  politik.  Secara  fungsional,  dapat dikatakan bahwa mahkamah partai menjalankan fungsi di bidang kekuasaan kehakiman karena memiliki peranan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan partai politik. Dalam hal ini, putusan mahkamah partai sebagai putusan pertama dan terakhir hanya berlaku terhadap perselisihan  yang  terkait  dengan  kepengurusan  partai,  sementara  perselisihan  lainnya  dapat diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri dan dilakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah  Agung.  Adapun  secara  kelembagaan,  mahkamah  partai  berkedudukan  sebagai bagian  dari  organisasi  internal  partai  yang  ditempatkan  dalam  struktur  partai.  Oleh  sebab  itu, kedudukan mahkamah partai dapat dikatakan sebagai kuasi peradilan karena secara struktural Mahkamah  Partai  menjadi  bagian  dari  organisasi  partai,  tetapi  secara  fungsional  Mahkamah Partai  memiliki  fungsi  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  yakni  kewenangan  yang cukup  luas  untuk  melakukan  pembinaan,  pengawasan,  pemeriksaan,  penindakan,  hingga memberi putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam sengketa internal partai politik pada tingkat pertama.
Rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia dapat dilakukan melalui  pembentukan  lembaga  penyelesaian  perselisihan  partai  politik  sebagai  bagian  dari lembaga  peradilan  yang  berada  di  lingkup  peradilan  umum.  Hal  ini  seperti  halnya  kedudukan lembaga  penyelesaian  perselisihan  partai  politik  di  Kenya  yang  menjadi  bagian  dari  lingkup Peradilan Umum yang bersifat independen sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang No.11  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik  di  Kenya.  Adapun  seperti  badan  peradilan  pada umumnya, hakim pada Pengadilan Perselisihan Partai di Kenya berasal dari Hakim Pengadilan Tinggi,  yang  mana  hal  ini  menunjukan  adanya  indepedensi  hakim  yang  bebas  dari  intervensi manapun. Berbeda dengan di Indonesia, dimana susunan anggota mahkamah partai berasal dari internal  partai.  Rekonstruksi  lembaga  penyelesaian  perselisihan  partai  politik  ini  juga dimaksudkan  agar  penyelesaian  partai  politik  dilakukan melalui  satu pintu guna mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik guna memberi kepastian hukum yang berkeadilan. Sebab,  perselisihan  internal  partai  politik  yang  diselesaikan  berlarut-larut  akan  menghambat kinerja anggota partai politik yang juga bertugas sebagai anggota legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,  Jimly, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007)
Jimly,  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis (Jakarta:  Bhuana  Ilmu  Populer, 2009)
Papasi, J.M., Ilmu Politik Teori Dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

## Jurnal:
Amarini, Indriati, ‘Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan’, Jurnal Kosmik Hukum , 16.2 (2016), 87
Cain, Bruce E., ‘Party Autonomy and Two Party Electoral Competititon’, University of Pensylvania Law Review , 149.793 (2001), 810–11
Firdaus,  ‘Kekuatan  Putusan  Mahkamah  Partai  Ditinjau  Dari  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman Menurut UUD 1945’, Jurnal Konstitusi , 14.3 (2017), 645
Porto,  Brian  L.,  ‘The  Constitution  and  Political  Parties:  Supreme  Court  Jurisprudence  and  Its Implication For Party Building’, Constitutional Com- Mentary , 8 (1999), 434
Rachman, M. Anwar,  ‘Penyelesaian  Perselisihan  Internal  Partai  Politik’, Jurnal  Yuridika ,  2016, 190
Sahda, Gregorius, ‘Pembangunan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu 2004: Studi Terhadap Perbandingan UU Pemilu 1999 Dan UU Pemilu 2004’, CSIS , XXXII.2 (2003), 191
Sultan, Alwan. et al., ‘Redesign Of Political Party Dispute Settlement Institutions: A Comparative Study  Of  Indonesia  And  Kenya’, Russian  Journal  of  Agricultural  and  Socio-Economic Sciences , 115.7 (2020), 112
Toni,  S.,  ‘Kedudukan Mahkamah  Partai  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Internal  Partai  Politik’, Pamulang Law Review , 5.1 (2022)

## Seminar:
Bungaran,  M.  Maulana,  ‘Penguatan  Mahkamah  Partai  Politik  Dalam  Peningkatan  Kualitas Perilaku  Etis  Dan  Penegakan  Etika  Wakil  Rakyat’,  in Seminar  Nasional  Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI , 2021, p. 7

## Perundang-undangan:
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
———, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
———, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Kenya, Constitution Of Kenya , 2010
———, Law Act Number 11 of 2011 on Kenya’s Political Parties , 2011
———, Undang-Undang Partai Politik 11 Tahun 2011 Hukum Kenya

## Website:
Akbar,  Nawir  Arsyad,  ‘Demokrat:  PTUN  Tunjukkan  Integritas  Tolak  Gugatan  Jhoni’,
Republika.Co.Id , 2022 <https://www.republika.co.id/berita/r31yrb485/demokrat-ptun- tunjukkan-integritas-tolak-gugatan-jhoni>
Ikhsanudin, Arief, ‘PN Jakpus Tolak Gugatan Jhoni Allen Soal Pemecatan Oleh AHY’, Detik.Com , 2022  <https://news.detik.com/berita/d-5559599/pn-jakpus-tolak-gugatan-jhoni-allen-soal- pemecatan-oleh-ahy>
Rakhmatulloh,  ‘Demokrat  AHY  Tuding  Gerombolan  Moeldoko  Gelar  KLB  Ilegal  Lintas  Partai’, Sindonews.Com ,  2022  <https://nasional.sindonews.com/read/380842/12/demokrat-ahy- tuding-gerombolan-moeldoko-gelar-klb-ilegal-lintas-partai-1617077013>
Suwiknyo, Edi, ‘Jhoni Allen Marbun Kembali Gugat Partai Demokrat AHY!’, Kabar24.Bisnis.Com , 2022 <https://kabar24.bisnis.com/read/20220526/16/1537027/jhoni-allen-marbun-kembali- gugat-partai-demokrat-ahy>