September 2019

## PENYIAPAN DATA SPASIAL DAN TEKSTUAL SECARA PARTISIPATIF UNTUK PENERAPAN APLIKASI QUICK RESPONSE CODE
Henry Yudi Arnanda, Rochmat Martanto, Nuraini Aisiyah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract :  The  Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL)  require  the  completion  of  work quickly  and  accurately.  Technological  advances  also  make  it  easier  for  human’s  activity. PTSL has 4 categories, one of it is called 4 th category, which also requires a fast completion. This study aims to find out how the processes and problems about the preparation. Another aims is to find out  how  the  community  make  a  participation  for  it. The  data  obtained  from  the  Research  and Development  (R  &  D)  method,  where  in  its  implementation  using  participatory  observation techniques.  The  result  from  this  research  is  a  map  contained  location  of  the  parcel  which  is simplified  into  the  QR  Code.  This  map  has  a  function  as  the  PTSL  work  map  and  also completion for K4. The involvement of the community for the process of preparing spatial and textual  data  brings  benefits  to  the  government  and  the  community itself.  Completion  of BPN's strategic  programs,  especially  PTSL,  can  be  faster  and  it  can  reduce  public  protests  related  to BPN services.
Keywords : Spatial data, Textual data, Techn ology, QR Code, People’s Participation.
Intisari :  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  menuntut  penyelesaian pekerjaan  dengan  cepat  dan  tepat.  Kemajuan  teknologi  juga  semakin  mempermudah  setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan manusia. Pada pelaksanaannya PTSL memilki 4 kategori salah satunya adalah kategori 4 yang juga membutuhkan penyelesaian yang cepat. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  dan  problem  serta  bentuk  partisipasi masyarakat.  Data  yang  diperoleh  untuk  penelitian ini  diperoleh  melalui  metode  Research  and Development (R&D),  dimana  dalam  pelaksanaannya  menggunakan  teknik  observasi partisipatif. Hasilnya adalah peta desa lengkap dengan informasi letak posisi bidang tanah yang disederhanakan  ke dalam bentuk  QR  Code  sebagai  peta kerja  PTSL dan  penyelesaian  plotting K4.  Perlibatan  masyarakat  untuk  proses  penyiapan  data  spasial  dan  tekstual  membawa keuntungan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat.  Penyelesaian  program-program  strategis  BPN terutama  PTSL  dapat  dilaksanakan  lebih  cepat  dan  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan BPN kepada masyarakat.
Kata Kunci : PTSL, QR Code, Partisipasi Masyarakat.

## A. Pendahuluan
Kepastian  hukum  penting  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  adil,  dapat menghindarkan  pelanggaran  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  ataupun  penegak hukum  itu  sendiri.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  kaidah  hukum  yang  dapat  digunakan negara dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu cara pemerintah dalam memberikan kepastian hukum yang berasal dari tanah untuk masyarakat adalah dengan pemberian  atau  penetapan  hak-hak  atas  tanah  yang  kemudian  dikokohkan  dalam Undang-  Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria

## 50 Henry Yudi Arnanda, Rochmat Martanto, Nuraini Aisiyah
(lembaran  Negara  1960-104)  atau  disebut  juga  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA). Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan pokok  UUPA  maka  Undang-undang  menginstruksikan  kepada  pemerintah  untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat Rechtskadaster artinya  tujuan  menjamin  kepastian  hukum  dan  kepastian  subyek  serta  obyeknya sebagaimana  diatur  dalam  pasal  19  UUPA  (Hadisiswati  2014,  119).  Pemerintah  melalui Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  telah  melakukan strategi-strategi  terkait  percepatan  pendaftaran  tanah  dalam  rangka  menjamin  kepastian hukum masyarakat salah satunya adalah melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
PTSL  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  dalam  satu  wilayah administrasi  desa/  kelurahan  atau  setingkat  yang  meliputi  pengumpulan  data  fisik  dan data  yuridis.  Target  nasional  PTSl  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  sebesar  8.394.000 bidang untuk target pengukuran dan 7.842.317 bidang untuk target yuridis (Kementerian ATR/  BPN  2018).  Dengan  PTSL  ini,  Kementerian  ATR/BPN  diharapkan  dapat mewujudkan  target  utama  yang  diberikan  oleh  Presiden,  yakni  program  prioritas pemerintahan  Joko  Widodo- Jusuf  Kalla.  Menurut  Sofyan  Djalil  “Jumlah  bidang  tanah yang  akan  menjadi  target  hingga  2025  adalah  126  juta  bidang  dengan  harapan  selesai 2023” (Keterangan Resmi, 23 Maret 2018). Dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah maka  kementerian  ATR/BPN  selalu  menyiapkan  strategi-strategi  pelaksanaan  PTSL  agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan dan menambah akselerasi pelaksanaan PTSL.
Perkembangan Teknologi dewasa ini semakin modern dan cepat. Dengan kemajuan Teknologi  dan  informasi  yang  semakin modern,  Kementerian  ATR/BPN  selalu  berupaya menciptakan  inovasi  yang  mampu  menambah  akselerasi  percepatan  pelaksanaan  PTSL. Dengan adanya target yang selalu meningkat setiap tahunnya sebagai contoh pada tahun 2017  target  5  juta,  terealisasi  menjadi  5,4  juta.  Kemudian  pada  tahun  2018  target  7  juta terealisasi 9 juta tentunya hal ini juga tidak lepas dari inovasi yang di lakukan oleh Kantor Pertanahan (Kementerian ATR/ BPN, 2018).
Terealisasinya  agenda  percepatan  sertifikasi  ini  tidak  dapat  dibebankan  kepada Kementerian  ATR/BPN  saja,  tetapi  membutuhkan  partisipasi  aktif  seluruh  pemangku kepentingan  terhadap  tanah  (Sutaryono  2017).  Masyarakat  memiliki  peran  dalam membantu pengelolaan PTSL di tingkat desa untuk bersinergi bersama Tim Fisik maupun Yuridis dari Kantor Pertanahan. Partisipasi ini diperlukan mengingat kondisi PTSL yang memerlukan  data  yang  cepat  dan  tersedia  setiap  saat.  Pemerintah  desa  juga  berperan penting  dalam  persiapan  data  untuk  menunjang  pelaksanaan  percepatan  PTSL.  Namun
Penyiapan Data Spasial Dan Tekstual Secara Partisipatif Untuk Penerapan Aplikasi ... 51
penyajian informasi pertanahan yang dirasa masih kurang efisien menjadi suatu masalah tersendiri. Peran pemerintah desa adalah menyediakan informasi berupa peta Blok beserta Daftar  Himpunan  Ketetapan  Pajak  (DHKP).  Penyajian  DHKP  ini  masih  berupa  data manual berisi nama-nama wajib pajak pemilik tanah. DHKP ini nantinya digunakan pada tahap  awal  untuk  melakukan verifikasi terkait  kesesuaian  bidang  tanah  dengan  nama pemilik  yang  ada  di  DHKP  tersebut.  Untuk  selanjutnya  pada  proses  persiapannya dilakukan updating informasi  dan updating peta  yang  akan  digunakan  untuk  peta  kerja pelaksanaan PTSL. QR Code , merupakan gambar dua dimensi yang memiliki kemampuan untuk  menyimpan  data  berupa  teks  baik  itu  numerik,  alfanumerik, maupun  kode  biner. Di dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap penyelesaian  PTSL  ini  dibagi  menjadi  4  klaster.  Istilah  “klaster (cluster) ”  mempunyai pengertian  harfiah  sebagai  kumpulan,  kelompok,  himpunan,  atau  gabungan  obyek tertentu  yang  memiliki  keserupaan  atau  atas  dasar  karakteristik  tertentu  (Taufik  2008). Peraturan Menteri Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  Pasal  25  Ayat  (1)  huruf  d  berbunyi  yang  termasuk didalam kategori Klaster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan  namun  tidak  sesuai  dengan  kondisi  lapangan  atau  terdapat  perubahan  data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam PTSL.
Berangkat dari latar belakang inilah yang nantinya disusun kajian terkait penyiapan data spasial dan tekstual secara partisipatif untuk penerapan aplikasi QR Code . Penyajian data maupun  penyiapan  data  baik  spasial  maupun  tekstual  yang  sudah  disederhanakan tentunya akan sangat memudahkan bagi petugas Pengumpul Data Fisik (PULDASIK) atau petugas  Pengumpul  Data  Yuridis  (PULDADIS),  baik  dalam  hal  penggunaan  peta  kerja PTSL  maupun  digunakan  untuk  plotting  bidang-bidang  tanah  yang  termasuk  didalam Kluster  4  PTSL,  serta  dari  kajian  inilah  bisa  diketahui  bagaimana  bentuk  partisipasi masyarakat terkait penyiapan data nya dan solusi dari permasalahan yang terjadi.
Kajian  ini  erat  kaitannya  dengan  partisipasi  masyarakat,  strategi  percepatan  PTSL dan optimalisasi penggunaan aplikasi untuk percepatan PTSL. Menurut Dewantoro (2018) dalam  hasil  penelitiannya  menyatakan  strategi  PTSL  menggunakan  analisis  SWOT 1 diharapkan  mampu  menciptakan  hasil  PTSL  yang  baik  dari  segi  kuantitas  maupun
1 Metode perencanaan  strategis yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  kekuatan  ( strengths ), kelemahan  ( weaknesses ),  peluang  ( opportunities ),  dan  ancaman  ( threats )  dalam  suatu proyek atau suatu  spekulasi  bisnis.  Keempat  faktor  itulah  yang  membentuk  akronim  SWOT  ( strengths , weaknesses , opportunities ,  dan threats ).  SWOT  akan  lebih  baik  dibahas  dengan  menggunakan  tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek.

## 52 Henry Yudi Arnanda, Rochmat Martanto, Nuraini Aisiyah
kualitas.  Pelaksanaan  PTSL  strategi  yang  dikaitkan  dengan  5  aspek  evaluasi  yaitu:  1) Strategi  terkait  Tata  Laksana  yaitu  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang pendaftaran  tanah  dan  pentingnya  memelihara  tanda  batas  bidang  tanah,  sehingga produk sertipikat yang diterbutkan memiliki kualitas baik sesuai SOP yang ada. 2) Strategi Terkait  SDM,  erat  halnya  dengan  kualitas  data  fisik,  perlu  ditingkakan  monitoring  dan evaluasi  terhadap  pekerjaan  KJSKB 2 .  Sedangkan  terkait  dengan  kualitas  data  yuridis, perlu  melakukan  pelatihan  ajudikasi  bersama  yang  melibatkan  SDM  internal  maupun eksternal  agar  mempunyai  persamaan  persepsi  dalam  mengumpulkan,  mengolah  dan menetapkan  hak  atas  tanah.  3)  Strategi  Terkait  Ketersediaan  Infrastruktur  Keagrariaan, Dukungan  dari  instansi  terkait  perlu  di  tindaklanjuti  dengan  meningkatkan  kerjasama, misalnya  kedepannya  membuat  Peta  Tunggal  yang  bermanfaat  dalam  menyusun kebijakan pembangunan daerah. 4) Strategi Terkait Koordinasi Stakeholder, Memanfaatkan kerjasama  yang  sudah  baik,  misal  melakukan kegiatan gerakan  pemasangan  tanda  batas bersama  yang  bertujuan  agar  PTSL  bisa  menggema  ke  seluruh  Kabupaten.  5)  Strategi Terkait  Pembiayaan,  Dana  tambahan  dari  Pemda  dan  masyarakat  bisa  harus  digunakan secara bijak, cara membuat perencanaan pembiayaan yang baik agar setiap  petugas yang terlibat bisa dibiayai sesuai dengan beban kerjanya.

## B. Analisis Penyiapan QR Code Secara Partisipatif
QR Code adalah suatu kode yang merupakan bentuk evolusi dari kode batang  yang dapat  menyimpan  alamat  dan Uniform  Resource  Locator (URL ) 3 ,  nomor  telepon,  teks  dan sms yang dapat digunakan pada majalah, surat harian, iklan, pada tanda-tanda bus, kartu nama  ataupun  media  lainnya.  Atau  dengan  kata  lain  sebagai  penghubung  secara  cepat konten online dan  konten offline .  Biasanya  aplikasi  ini  banyak  digunakan  untuk menyimpan  sebuah  informasi  agar  dapat  dinikmati  secara  praktis  dan  sederhana.  Pada kajian  ini  menerapkan  penyederhanaan  informasi  pertanahan  untuk  digunakan  dalam pelaksanaan PTSL yang ditampilkan dalam bentuk peta berkode QR ini.
Dalam  kenyataannya  pelaksanaan  PTSL  ini  harus  dilaksanakan  secara  cepat  dan tepat. Jumlah target yang banyak dan selalu meningkat sehingga diperlukan suatu inovasi yang bisa membantu mempercepat dalam proses pengerjaannya. Salah satu tahapan PTSL adalah  kegiatan  pengumpulan  data  fisik.  Pada  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata
2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Pasal 1 Ayat 4 berbunyi Kantor Jasa Surveyor Kadaster  Berlisensi  yang  selanjutnya  disingkat  KJSKB  adalah  Surveyor  Kadaster  Berlisensi  yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma.
3 URL adalah singkatan dari “Unifrom Resource Locator” yaitu merupakan rangkaian karakter menurut format standar tertentu, digunakan untuk menunjukan alamat dari suatu sumber misalnya seperti dokumen, file dan gambar yang terdapat di internet
Penyiapan Data Spasial Dan Tekstual Secara Partisipatif Untuk Penerapan Aplikasi ... 53
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 19 Ayat (1) Pengumpulan data fisik dilaksanakan  melalui  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah.  Untuk melaksanakan kegiatan pengukuran bidang para petugas lapangan atau juru ukur harus memiliki peta kerja agar memudahkan dalam pengambilan data dilapangan nanti.
Pada proses penyiapan kode QR ini ada 2 komponen penting yang harus disiapkan, yaitu data fisik berupa pembuatan peta kerja dan data yuridis berupa isian form pemilik bidang tanah.

## 1. Pembuatan peta kerja
Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mendigit peta blok yang ada. Alasan pemilihan  peta  blok  sebagai  dasar  adalah  hanya  untuk  pendekatan  bentuk  dan  posisi relatif  bidang  tanah.  pendigitan  menggunakan  software  autocad  dengan  alasan pengerjaan  bisa  lebih  cepat  dan  dalam  pendigitan  tidak  diperlukan  penambahan- penambahan  atribut  lainnya.  Langkah  awal  untuk  proses  pendigitasian  adalah scanning peta blok PBB yang ada di desa. Peta blok yang digunakan adalah peta blok yang memuat bidang-bidang tanah yang diteliti dalam hal ini bidang-bidang tanah yang berada di RT 2 desa Dongos. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Melakukan scanning atau  merupakan  proses  digitalisasi  peta  analog  letak  bidang tanah  yang  di  teliti  menjadi  format  .jpg.  peta  analog  yang  digunakan  adalah  peta blok. Peta blok yang digunakan adalah peta blok 18. Peta blok 18 bisa dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Gambar Persil Blok 18 Desa Dongos
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
b. Selanjutnya  setelah  proses scanning dilakukan  adalah  memasukan raster  image tadi ke  dalam autocad  untuk dilakukan  digitasi.  Digitasi  yang dilakukan di  sini  adalah

## 54 Henry Yudi Arnanda, Rochmat Martanto, Nuraini Aisiyah
digitasi  batas-batas  bidang  tanah  yang  akan  di  teliti  terkait  pembuatan  peta  kerja. Digitasi dimulai dari titik batas bidang tanah yang kemudian di hubungkan antar 1 titik  bidang  tanah  tadi  ke  titik  yang  lainnya  hingga  terbentuk  garis  batas  bidang tanah.
c. Untuk memasukan raster image yang telah di scan tadi lengkah pertama yang harus di  lakukan  setelah  menjalankan  aplikasi  autocad  adalah  memilih  menu Insert lalu kita pilih Raster Image Reference, sebagaimana Gambar 2 .
Gambar 2. Tampilan menu Insert > Raster Image Reference
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
d. Pada menu insert juga memfasilitasi kita apakah ingin langsung memberikan skala pada  gambar  yang  akan  di  digit  tadi  atau  tidak.  Bisa  dilihat  pada  Gambar  3,  itu adalah tampilan dari sub menu Raster Image Reference . Pada menu itu kita pilih file peta  yang  sudah  di  scan  tadi  untuk  selanjutnya  dilakukan  digitasi.  Penyimpanan raster  image hasil  scan  tadi  pada  folder  hasil  scan  dongos  dan  pilih  file dongos_18.1.jpg Lalu klik OK.
Gambar 3. Tampilan Menu Pilih File Peta Yang Akan Di Digit
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
e. Langkah selanjutnya adalah menentukan skala pada raster image . Setelah dipilih file peta  yang  akan  didigit  selanjutnya  akan  muncul  tampilan  seperti  pada  Gambar  4. S calling dengan cara di sesuaikan dengan peta citra yang ada. Hal ini menghasilkan skala  yang  mendekati  sebenarnya  dan  lokasi  yang  mendekati  sebenarnya  pula. Penyesuaian dengan citra juga bisa membantu dalam mengidentifikasi bidang tanah hasil  digit  ke  bentuk  bidang  tanah  yang  sesuai  di  lapangan.  Lalu  klik  OK  untuk selanjutnya melakukan digitasi pada bidang-bidang tanah yang ada pada peta hasil scan.
Gambar 4. Tampilan Attach Image Yang Akan di Digitasi.
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
f. Pada  Gambar  5 adalah  merupakan  menu  standarisasi  atau  penyesuaian  layer dengan ketentuan yang ada. Cara nya adalah dengan memblok semua batas bidang yang akan di standarisasi kemudia klik salah satu menu di atas. Misal batas bidang, selanjutnya  blok  semua  garis  hasil  digitasi  yang  merupakan  batas  bidang  tanah kemudian kita klik “jadikan batas bidang”.

## Gambar 5. Menu Jadikan Batas Bidang
56 Henry Yudi Arnanda, Rochmat Martanto, Nuraini Aisiyah
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019
g. Penggabungan  dengan  persil-persil  yang  sudah  bersertipikat.  Menggabungkan antara  peta  blok  yang  sudah  di  digit  dengan  bidang-bidang  tanah  di  lokasi penelitian  yang  sudah  bersertipikat,  sehingga  diperoleh  data  bidang-bidang  tanah yang  sudah  bersertipikat  dari  Kantor  ATR/BPN  Kabupaten  Jepara.  Tujuannya adalah  agar  mendapatkan  peta  desa  lengkap  beserta  informasi  yang  sudah bersertipikat.
h. Penyesuaian  dengan  citra.  Tujuannya  agar  bidang-bidang  tanah  hasil  gabungan tidak  terlalu  jauh  meleset  bentuknya  dengan  kondisi  di  lapangan  dan  posisi  nya relatif mendekati benar. Hasil langkah ini tersaji pada gambar 6.

## Gambar 6. Peta Dengan Citra Desa Dongos

## Sumber: Olah Data Peneliti, 2019
i. Peta  kerja  jadi  sudah  siap  digunakan  untuk  selanjutnya  menunggu  data  yuridis yang  nantinya  di  tempelkan  pada  setiap  bidang.  Peta  kerja  setengah  jadi  yang dimaksud  adalah  peta  hasil  gabungan  yang  dilakukan  pada  langkah  sebelumnya.
Hasil pada Gambar 7
Gambar 7. Peta Dengan Citra Desa Dongos
Sumber: Olah Data Peneliti, 2019

## 2. Pengolahan Data Yuridis
Proses  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  pengolahan  data  yuridis  yang sebelumnya membagikan form isian identitas bidang tanah kepada para warga RT 2 desa Dongos  dengan  dibantu  oleh  ketua  RT  2.  Daftar  isian  yang  dibagikan  berisikan  tentang informasi  kepemilikan  bidang  tanah  dan  identitas  subyek  pemilik.  Pengisian  form  oleh para  warga RT  2,  selanjutnya ketua  RT  2  bertindak  sebagai kontrol  kualitas.  Maksudnya ketika  ada  warga  yang  kesulitan  dalam  penulisan  dapat  langsung  ditanyakan  kepada ketua  RT  2  atau  orang  yang  di  tuakan  dan  pegawai  kantor  pertanahan  yang  dianggap mampu.  Atau  di  tampung  semua  pertanyaan  yang  ada  di  ketua  RT  2  selanjutnya diberikan solusi sesuai dengan masalah yang terjadi. Di dalam form tersebut terdapat satu QR Code yang terpasang. QR Code tersebut berisikan koordinat posisi bidang tanah yang langsung terhubung dengan aplikasi Google Maps . Fungsinya adalah menunjukkan harga koordinat lokasi bidang tanah. Untuk harga koordinat yang tercantum pada form di atas adalah  alternatif  lain  untuk  mengetahui  lokasi  bidang  tanah  tersebut  apabila  kode  QR gagal  untuk  di  pindai.  Koordinat  tersebut  didapatkan  dari  hasil pick  up  location pada aplikasi google  maps di  masing-masing  bidang  tanah.  Sebelumnya  sudah  dilakukan sosialisasi bagaimana cara mengambil lokasi menggunakan Google Maps .

## 3. Penggabungan Data Spasial dan Data Tekstual
Peta  kerja  hasil  dari  penggabungan  antara  digitasi  peta  blok  dengan  peta pendaftaran  di  gabungkan  atau  di link -kan  dengan  hasil  olahan  data  yuridis.  Dari  peta yang merupakan hasil link antara data spasial dan data yuridis menjadikan peta tersebut sebagai  database  yang  siap  digunakan.  Melalui  peta  tersebut  dengan  mudah  kita  bisa melacak siapa pemiliknya dan apa penggunaan tanahnya.

## C. Implementasi Qr Code Untuk Penyajian Informasi
Seperti  fungsinya, QR  Code untuk  penyajian  informasi  ini  bertujuan menyederhanakan  informasi  yang  akan  di  tampilkan.  Informasi  yang  disajikan  menjadi lebih  ringkas  dan  sederhana.  Informasi  yang  disajikan  pada  kajian  ini  adalah  informasi pertanahan.

## 1. QR Code dalam Penyajian Informasi Bidang Tanah
Penyajian  informasi  bidang-bidang  tanah  secara  ringkas  dan  sederhana  sangat diperlukan.  Terutama  untuk  kegiatan  PTSL  yang  seluruh  rangkaian  kegiatannya membutuhkan  data  yang  cepat.  Hal  ini  tentunya  sangat  membantu  para  petugas

## 58 Henry Yudi Arnanda, Rochmat Martanto, Nuraini Aisiyah
pengumpul  data  fisik  dan  yuridis.  Informasi  yang  ditampilkan  pada  kajian  ini  adalah identitas pemilik bidang tanah dan koordinat lokasi letak bidang tanah.
Dengan adanya peta yang berisikan QR Code yang mana memuat informasi bidang tanahnya  memberikan  manfaat  tidak  hanya  untuk  kantor  pertanahan  saja,  melainkan untuk  masyarakat  desa  dan  pemerintah  desa  itu  sendiri.  Adapun  manfaatnya  adalah sebagai berikut:
a. Untuk  masyarakat  sendiri  bisa  mengakses  informasi  bidang-bidang  tanah  sendiri tanpa perlu datang ke kantor pertanahan.
b. Untuk perangkat desa ataupun pemerintah desanya administrasi pertanahan di desa menjadi lebih tertata. Maksudnya dengan adanya peta dan QR Code tersebut dapat melakukan cek terhadap nama-nama pemilik bidang tanah apakah masih sama atau sudah terjadi peralihan. Manfaat lainnya adalah pemerintah desa dapat memberikan informasi  kepada  pendatang  dari  luar  desa  yang  ingin  berkunjung  atau  bertanya alamat kepada salah satu pemilik bidang tanah tersebut.
c. Untuk  kantor  pertanahan  manfaat  yang diperoleh  adalah membantu  mempercepat pekerjaan  petugas  pengumpul  data  fisik  dan  yuridis  serta  membantu  petugas survey terkait IP4T.

## 2. Dampak Terhadap Pemetaan Bidang Tanah
Pembuatan  atau  penggunaan  aplikasi QR  Code ini  membutuhkan  peta.  Dimana Penggunaan  aplikasi QR  Code yang  dilakukan  dengan  penyajian  informasi  pertanahan yang  disederhanakan  menggunakan  aplikasi QR  Code .  Adapun  manfaatnya  terhadap pemetaannya adalah sebagai berikut :

## a. Kantor Pertanahan
1) Peta  yang  dihasilkan  adalah  merupakan  peta  desa  lengkap  yang  berisikan  bidang bidang  tanah  baik  yang  sudah  bersertipikat  maupun  yang  belum.  Sehingga  akan tercipta sebuah peta kerja acuan pengambilan data fisik di lapangan yang nantinya bisa mewujudkan pemetaan yang baik.
2) Pemetaan yang baik juga berguna untuk menghindari adanya tumpang tindih atau overlap bidang-bidang tanah.
3) Berkurangnya overlapping berpengaruh terhadap tingkat sengketa batas yang terjadi.
Berkurangnya sengketa juga dapat mengurangi konflik pertanahan.
4) Membantu  kegiatan  Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan  dan Pemanfaatan Tanah (P4T).
5) Untuk kegiatan PTSL di samping memberikan manfaat sebagai peta kerja, berguna untuk pengerjaan K4.
Penyiapan Data Spasial Dan Tekstual Secara Partisipatif Untuk Penerapan Aplikasi ... 59
6) Pengerjaan  K4  yang  lancar  dapat  membantu  menaikkan dashboard PTSL  kantor pertanahan.
b. Masyarakat dan Pemerintah Desa
1) Untuk pemerintah desa, manfaat yang didapatkan adalah pemerintah desa memliki peta  yang  lengkap  dengan  identitas  bidang  tanah  yang  disederhanakan menggunakan  aplikasi QR  Code sehingga  tidak  memerlukan  tempat  penyimpanan yang besar.
2) Memiliki  peta  yang  sama  dengan  kantor  pertanahan  dan  secara  tidak  langsung apabila  terjadi  perubahan  penggunaan  petugas  dari  desa  dapat  melakukan  survey lebih  dahulu  untuk  kemudian  memudahkan  petugas  survey  lapangan  dari  kantor pertanahan.
3) Menyediakan  informasi  bidang-bidang  tanah  kepada  masyarakat  langsung  tanpa harus  mendatangi  kantor  pertanahan.  Tentunya  untuk  masyarakat  yang  berada  di desa  yang  jauh  dari  kantor  pertanahan  sangat  berguna  apabila  ingin  mengetahui informasi  terkait  bidang  tanah  yang  dimaksud.  Adanya  peta  lokasi  ini  juga membantu pemerintah desa memajukan potensi desa yang ada.

## 3. Permasalahan dan Kendala
Permasalahan  yang  dialami  serta  kendala  selama  penyusunan  kajian  ini  adalah partisipasi  masyarakat  masih  belum  sepenuhnya  dilaksanakan.  Alasannya  adalah kurangnya  perhatian  para  warga  RT  2  yang  rata-rata  bekerja  sebagai  petani  dan  tidak memilki  cukup  waktu  pada  pagi  hingga  sore  hari.  Selain  itu  secara  teknis  penerapan sistem  informasi  dengan  menggunakan QR  code ini  ditujukan  kepada  masyarakat.  Salah satu  tujuannya adalah agar  masyarakat mampu dengan mudah mengidentifikasi  bidang tanah  pada  Desa  Dongos.  Secara  umum,  seluruh  bidang  tanah  yang  terletak  pada  Desa Dongos dipetakan menggunakan bantuan citra satelit atau aplikasi pemetaan lainnya oleh pemilik tanah masing-masing.
Bentuk partisipasi pemilik tanah berupa pengisian form identitas bidang tanah dan pick  up  location bidang  tanahnya  sendiri. Koordinat  bidang  tanah dikonversi  menjadi QR code yang  selanjutnya  untuk mengetahui  informasi  yang  tersimpan  dalam  kode  tersebut, maka  diperlukan  alat  scan  atau smartphone berbasis  android.  Pada smartphone berbasis android  diperlukan  aplikasi  scanner  yang  bisa  di  unduh  melalui Google  Playstore ,  salah satunya  yang  di  gunakan  adalah  aplikasi Barcode  Generator .  Pemilihan Barcode  Generator adalah karena penggunaan aplikasinya yang paling simple dan mudah di antara aplikasi yang lain.

## 60 Henry Yudi Arnanda, Rochmat Martanto, Nuraini Aisiyah
Permasalahan  lain  yang  muncul  adalah  terjadinya error saat  melakukan  scan  pada QR Code yang ada. Hal ini disebabkan karena kemungkinan QR Code yang terbentuk tidak terbaca dengan baik oleh alat pindai atau scanner yang digunakan. Untuk permasalahan ini  penulis  sudah  menuliskan  koordinat  bidang  tanah  tersebut  dalam  bentuk  teks, sehingga  apabila  terjadi error user  atau  pengguna  bisa  langsung  menuliskan  koordinat yang ada pada Google Maps .
Dikarenakan  masih  barunya  sistem  ini,  maka  kendala  yang  dihadapi  pada  saat  di lapangan antara lain:
a. Masyarakat kurang memahami cara kerja, fungsi dan manfaat dari QR code ini, maka dibutuhkan penyuluhan atau pemberian pengetahuan singkat kepada masyarakat.
b. Rata-rata  masyarakat  adalah  petani  sehingga  sulit  untuk  menentukan  waktu sosialisasi atau penyuluhan.
c. Masih  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  pemetaan  atau  pengetahuan tentang peta.
d. Pengisian  form  identitas  bidang  tanah  banyak  yang  belum  memahami  karena keterbatasan  waktu  dan  kesibukan  para  pemilik  bidang  tanah  serta  pengetahuan para pemilik terkait bidang tanah yang dimiliki.
e. Hampir  rata-rata  pemilik  bidang  tanah  ataupun  keluarganya  memiliki smartphone akan  tetapi  penggunaan smartphone hanya  sekedar  digunakan  untuk  komunikasi dan  akses  medsos,  sehingga  cukup  terkendala  ketika  memberikan  penjelasan tentang kegunaan aplikasi bawaan smartphone tersebut, sebagai contoh google maps .

## D. Kesimpulan dan Saran
Proses penyiapan data spasial dan data tekstual untuk penerapan aplikasi QR Code secara  partisipatif  dalam  rangka  kegiatan  PTSL  ini  dimulai  dari  pembuatan  peta  kerja, pengolahan  data  yuridis  dan  penggabungan  data  spasial  dengan  data  tekstual.  Pada pembuatan  peta  kerja  prosesnya  diawali  dengan  digitasi  peta  Blok  yang  di  standarisasi sesuai dengan ketentuan yang ada kemudian di gabungkan dengan bidang-bidang tanah yang  merupakan  hasil  uinduhan  dari  KKP.  Proses  selanjutnya  adalah  pengolahan  data yuridis. Form identitas pemilik bidang tanah yang sebelumnya dibagikan dan sudah diisi oleh  pemilik  tanah  sendiri  kemudian  dilengkapi  dengan QR  Code yang  berisi  koordinat lokasi  bidang  tanah  itu.  Proses  terakhir  adalah  penggabungan  data  spasial  dan  data tekstual, yaitu pemberian QR Code yang berisi koordinat lokasi bidang tanah dengan peta kerja  yang  sebelumnya  sudah  disusun. Permasalahan  yang  ada  adalah  partisipasi masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dan  terjadinya error saat  melakukan scanning QR Code . Bentuk partisipasi masyarakat adalah pada pengumpulan data yuridis
Penyiapan Data Spasial Dan Tekstual Secara Partisipatif Untuk Penerapan Aplikasi ... 61 dan pick  up  location posisi  bidang  tanah.  Hal  ini  semua  dilakukan  oleh  pemilik  bidang tanah  nya  masing-masing. Untuk  itu  diperlukan  keterlibatan  masyarakat  untuk membantu dalam pelaksanaan program pemerintah .
Pelibatan masyarakat dalam rangka membantu kegiatan pemerintah atau dalam hal ini  kantor  pertanahan  terkait  PTSL  perlu  lebih  sering  dilakukan  karena  dengan keterlibatan  masyarakat  terhadap  program-program  strategis  BPN  bisa  menambah akselerasi  percepatan  pelaksanaannya  dan  bisa  mengurangi  protes  masyarakat  yang sering  muncul  terkait  pelayanan  BPN. Selain  itu, Hendaknya  Kantor  Pertanahan  lebih sering melakukan sosialisasi akan pentingnya tertib administrasi pertanahan dengan cara antara lain memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang program-program strategis BPN yang akan dilaksanakan

## DAFTAR PUSTAKA
Hadisiswati, I  2014, ‘Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah’, Ahkam: Jurnal Hukum Islam , vol. 2, no. 1, hlm. 48-147.
Dewantoro,  H,  2018  ‘Strategi kantor  pertanahan  dalam  Percepatan  Pendaftaran  Tanah studi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Tahun 2017 di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor’, Skripsi pada  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
Harsono,  B  2005, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional , Djambatan, Jakarta.
Sutaryono,  2017  ‘Partisipasi  masyarakat  dalam  percepatan  pendaftaran  tanah  melalui PTSL’, Manajemen  Pertanahan  blog, web  diposting  pada,  17  Oktober  2017  dilihat pada 05 Maret 2019,  https://manajemenpertanahan.blogspot.com/2017/10/ partisipasi-masyarakat-dalam-ptsl .
Taufik, T 2008, ‘ Apa Itu Klaster Industri? ’, Tatang Taufik blogspot, web diposting pada 06
Desember 2008, dilihat pada 05 Maret 2019, http://klaster-
industri.blogspot.com/2008/12/apa-itu-klaster-industri.html
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## 62 Henry Yudi Arnanda, Rochmat Martanto, Nuraini Aisiyah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.