## Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia Pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia
Ayu Citra Santyaningtyas, SH,MH,MKn,PHd dan Dr. Rahmadi Indra Tektona, SH,MH.
1 Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Jember, Indonesia santyablue@yahoo.co.id
2 Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Jember, Indonesia rahmadiindra@unej.ac.id

## Abstract
Bangsa yang besar adalah bangsa dengan kebanggaan bagi warisan budayanya. ekspresi budaya tradisional adalah yang paling penting atau paling diakui dasar untuk identitas budaya dan masyarakat. Negara sebagai manajer ekspresi budaya tradisional harus melindungi keberadaan ekspresi budaya tradisional dengan mempertimbangkan sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan kepentingan sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional dapat mendukung ekonomi nasional.
Sebuah isu yang menarik terkait dengan peningkatan adalah ekonomi berbasis pengetahuan ekonomi nasional yang menyangkut dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya warisan budaya intelektualitas oleh masyarakat adat sebagai penjaga sumber daya ini. Dalam dekade terakhir, ada kecenderungan memanfaatkan sumber daya ini tidak adil oleh negara-negara maju. masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional, oleh karena itu, harus dihargai dan bersyukur ketika ekspresi budaya tradisional mereka disalahgunakan oleh negara-negara lain.
Kata kunci: Melindungi, Hak-Hak Masyarakat, Missappropiration, Ekspresi Budaya Tradititional, Indonesia

## Latar Belakang
Salah satu isu penting dengan hak intelektual adalah bahwa seberapa jauh kekayaan intelektual atau ekspresi budaya tradisional masyarakat adat dapat dilindungi. Konflik kepentingan antara negara maju dan berkembang selalu tumbuh masalah bagaimana melindungi folklor. kasus penyelewengan seperti yang telah terjadi beberapa kali. I Ketut Denny Aryasa pernah ditahan oleh polisi atas dasar tuduhan bahwa ia menjiplak dua motif fleur jewelryand (bunga), yang milik John Hardy Ltd, sebuah perusahaan yang bermarkas di Hong
Kong. Dalam
persidangan, terbukti bahwa John Hardy Ltd milik hak cipta dari kurang lebih 800
motif tradisional Indonesia lainnya. Tuntutan di atas tentu saja melanggar hak- hak ekonomi dan moral masyarakat setempat di mana
Tradisional Asset berasal dari. Memiliki hak ekonomi, perusahaan asing dapat menikmati nilai ekonomi tradisional Asset, sedangkan masyarakat setempat, asli pemilik Asset Tradisional,
layak lagi
untuk mendapatkannya. Yang
lebih buruk, masyarakat setempat harus membayar jika mereka ingin menggunakan mereka Tradisional Asset sendiri. Adapun hak moral, masyarakat setempat tidak diakui sebagai pemilik mereka Tradisional Asset, sedangkan untuk mereka masalah
kepemilikan ini lebih penting daripada isu- isu ekonomi dan komersialisasi. Oleh karena itu, masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional, oleh karena itu, harus dihargai dan bersyukur sebelum negara-negara lain berhasil memanfaatkan ekspresi budaya tradisional masyarakat tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang sifatnya yuridis normatif, yang tujuannya untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yang difokuskan dengan menerapkan kadiah hukum atau norma hukum positif. Sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

## Melindungi Budaya Tradisional Ekspresi di
Indonesia sebagai Properti di Komunitas Adat Indonesia kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat komunal dan kolektif. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya diakomodasi oleh hukum kekayaan intelektual yang ada. Meskipun hak-hak masyarakat adat telah secara resmi diakui oleh UUD 1945, tidak ada peraturan yang handal yang dibuat belum memberikan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Pengakuan kehadiran, kearifan lokal dan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui identifikasi masyarakat sebagai pemilik intelektualitas tradisional penting adalah pertimbangan penting. Klaim ini didukung oleh Pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mencoba untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia untuk menyampaikan perkembangan peradaban, budaya dan kesepakatan. Dengan kata lain, bahan-bahan baru dari budaya asing tidak akan ditolak jika itu membantu pengembangan atau pengayaan kebudayaan nasional karena juga dapat meningkatkan tingkat kemanusiaan bangsa Indonesia. Setiap orang memiliki hak pengembangan diri dan hal itu dibuktikan dengan memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan layak untuk utilitas dari pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.
Pasal 28 I Ayat 3 UUD 1945 telah menyatakan bahwa identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka.
Dalam jangka yuridis, ekspresi budaya tradisional telah dilindungi oleh ketentuan Pasal 10 dari UU Hak Cipta No.28 / 2014, yang menyatakan Negara itu adalah pemegang hak cipta dari Folklore, dan karya-karya budaya yang dihasilkan oleh warga negara akan menjadi produk kolektif . ekspresi budaya tradisional merupakan bentuk identitas budaya, dan dalam itu, ada hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, melindungi ekspresi budaya tradisional penting untuk menghormati dan juga untuk melestarikan hak-hak masyarakat adat atas upaya masyarakat dalam mewujudkan dan memelihara warisan budaya dari generasi ke generasi. Ini warisan budaya mungkin berwujud atau tidak berwujud, dan dapat termasuk tarian, musik, simbol, motif kain dan lain-lain. ekspresi budaya tradisional di Indonesia akan menjadi sumber inovasi untuk menjaga roda ekonomi nasional digulung. Memang, ekspresi budaya tradisional harus dilindungi oleh pemerintah atau negara sebagai pemegang kedaulatan nasional. Namun, pemerintah Indonesia tidak membangun belum struktur untuk melindungi ekspresi budaya tradisional cerita rakyat, dan jika ada, struktur ini tidak digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah buruk. seni batik telah diklaim oleh Kerajaan Melayu. Banyak desain ukiran kayu tradisional dan desain kursi berbasis rotan dari Bali telah diakui oleh Amerika sebagai milik mereka. desain kerajinan perak Bali telah diakui oleh Perancis. masyarakat adat menemukan kesulitan untuk mempertimbangkan pengetahuan tradisional mereka sebagai milik mereka. Mereka bahkan bersedia untuk memungkinkan orang lain untuk menggunakan pengetahuan mereka tanpa izin.
Filosofi masyarakat adat biasanya merasakan bahwa lebih sering pengetahuan yang digunakan, semakin utilitas pengetahuan akan menghasilkan. Ini benar-benar merugikan masyarakat adat karena orang lain bisa menyalahgunakan produk pengetahuan tradisional mereka. Kurang pengetahuan di antara masyarakat adat untuk melindungi produk pengetahuan tradisional mereka disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, ada kekurangan sistem penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran properti intelektual milik masyarakat adat. birokrasi yang buruk dalam pendaftaran hak cipta dari Indonesia dapat menghambat publikasi data dan inventarisasi budaya lokal Indonesia.
Pada dasarnya, inventarisasi melalui dokumentasi dapat manifestasi menjadi beberapa bentuk seperti foto, tulisan atau catatan khusus
yang dibuat oleh pemerintah. Namun, inventarisasi untuk seni budaya lokal Indonesia juga kurang karena tidak ada publikasi atau konseling oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada masyarakat adat mendaftarkan karya kreatif mereka. Selain itu, tidak ada sanksi tegas bagi provinsi mengabaikan dari inventarisasi budaya di wilayah tersebut. Inventarisasi ini dibenarkan untuk menghindari monopoli atau pemanfaatan yang tidak adil dari ekspresi budaya tradisional cerita rakyat.
Kedua, masyarakat tradisional mengandaikan bahwa ada sebuah rezim yang kuat untuk hak cipta yang kemudian secara individual memonopoli pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk keuntungan mereka dan mengabaikan hak-hak masyarakat.
Secara umum, keterampilan masyarakat adat adalah keterampilan kolektif bukan individu. Selain itu, masyarakat adat jarang menerima keuntungan finansial dari pemanfaatan karya tradisional mereka.
Ketiga, penegakan hukum di Indonesia masih sangat rendah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional cerita rakyat. Banyak petugas menegakkan hukum di Indonesia tidak tahu bagaimana menangani masalah penyalahgunaan oleh pihak ketiga terhadap ekspresi budaya tradisional cerita rakyat. UU No.28 / 2014 belum memberikan sanksi bagi pihak ketiga untuk penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional cerita rakyat.
Melindungi Pengetahuan Budaya
Tradisional Ekspresi dalam Konteks Hak Asasi Manusia
Hukum Hak Asasi Manusia dapat memberikan dasar yang kuat untuk melindungi pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Menurut Downes, pengetahuan tradisional sangat penting sebagai unsur integratif berbagai warisan budaya. Melindungi pengetahuan ini akan mendesak untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat menikmati manfaat.
Ketentuan yang paling penting hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pengetahuan dan manusia adalah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya / IC ESCR ditemukan pada 1949-1966 melalui Pasal nya 15 (1) yang menyatakan bahwa negara-negara di perjanjian memiliki setuju bahwa setiap orang memiliki hak:
1. memiliki keterlibatan dalam kehidupan budaya;
2. untuk menikmati utilitas dari perkembangan dan penerapan pengetahuan di bawah kepemilikan; dan 3. untuk layak untuk manfaat perlindungan moral dan kepentingan apapun yang dihasilkan dari literatur atau seni di bawah kepemilikan. Ada ketentuan penting dan spesifik dalam Pasal 15 (1) seperti yang ditunjukkan pada Sub-Bagian 2
dan 3. Hak untuk menikmati utilitas dari perkembangan dan penerapan pengetahuan di bawah kepemilikan harus dipahami bawah dimensi nasional dan internasional. Pada dimensi nasional, pemerintah setidaknya diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke semua teknologi yang berkontribusi hak asasi manusia. tugas tambahan dari pemerintah adalah untuk memastikan, dalam konsisten dengan Pasal 2 (2), bahwa utilitas dari perkembangan pengetahuan dan aplikasi dapat dibuat tersedia untuk akses tanpa diskriminasi. Pasal 15 (1) Sub-Bagian 2 juga menjelaskan dimensi internasional yang penting. Hak untuk menikmati utilitas dari perkembangan pengetahuan menyiratkan bahwa setiap orang di semua negara harus memiliki akses ke utilitas dari perkembangan ilmiah terbaru.

## Kesimpulan
Di Indonesia pelaksanaan pengakuan negara kesatuan masyarakat adat, serta pengakuan hukum adat. Dengan demikian, berlakunya undang-undang ini tidak tunduk pada pihak pabean atau negara tergantung pada kemauan politik dari pejabat negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta amanat konstitusi yang harus dipatuhi oleh pejabat negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat di beberapa bentuk undang-undang. bab lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".
Dalam No.XVII MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pertama berisi ketentuan tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dalam Pasal 41 dari Piagam hak asasi manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari MPR, menegaskan; "Identitas warisan budaya tradisional yang ditemukan dalam masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah adat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman".
Dengan adanya pasal ini, hak-hak masyarakat adat, yang didefinisikan sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati, dan itu salah satu hak berdasarkan pasal ini adalah hak tanah adat. Bahkan di No.IX TAP MPR / 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Pusat Alam, hak-hak masyarakat adat tidak hanya terbatas hak atas tanah komunal, tetapi juga untuk sumber daya / sumber-sumber agraria alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Hal itu diabadikan dalam Pasal 4, bahwa; "Reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip berikut: mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan
keragaman budaya dari sumber atas bangsa agraria atau sumber daya alam".
Secara umum, No.IX TAP MPR / 2001, lahir dari situasi empiris pengelolaan sumber daya alam adalah terpusat, eksploitatif, memiskinkan orang (termasuk masyarakat adat) dan ketimpangan kepemilikan dan struktur kepemilikan, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, keputusan ini, memerintahkan dia untuk melakukan reformasi tanah berdasarkan prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi dan partisipasi, holding ekuitas dan properti, serta pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat adat.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah, bisa dibilang sebagai operasionalisasi MPR XVII / 1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU 39 tahun 1999. Hak Asasi Manusia, mengatakan:
Dalam rangka untuk menegakkan hak asasi manusia, keragaman dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat dilindungi, selaras dengan perubahan zaman.
Penjelasan dalam bab 6 ayat (1) UU menyatakan bahwa "hak-hak adat" yang jelas masih berlaku dan menjunjung tinggi dalam hukum adat masyarakat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
dalam
masyarakat
yang bersangkutan dengan memperhatikan undang- undang di negara. Sedangkan tujuan dari ayat (2) dinyatakan bahwa dalam konteks penegakan HAM, identitas budaya nasional masyarakat adat yang mencakup ekspresi budaya tradisional, hak ulayat masih signifikan dipegang teguh oleh masyarakat adat setempat dan dihormati dan dilindungi setiap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara berdasarkan keadilan dan kesejahteraan. Dalam bab 6 UU Hak Asasi Manusia sebenarnya juga menegaskan perlunya undang-undang, masyarakat dan pemerintah untuk menghormati pluralitas identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Afifah Kusumadara, Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Hukum Volume 18 Nomor 1, Januari 2011
Afrillyana Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai sarana
pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012, PT. Alumni, Bandung Arif Lutviansori, Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor 2010, Graha Ilmu, Yogyakarta Darrell A. Posey, Komodifikasi suci melalui hak kekayaan intelektual, 2002, Journal of Ethnopharmacology, Vol. 83
David R. Downes, Bagaimana Kekayaan Intelektual Bisa Sebuah alat untuk Melindungi Pengetahuan Tradisional, 2000, Hukum Lingkungan Columbia Journal, Vol 25 nomor 253 Endang Purwaningsih, Partisipasi
Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa, jurnal: masalah-masalah hukum, jilid 41, nomor 1, 2012 Peter Jaszi, Kebudayaan Tradisional: Suatu
Langkah Maju untuk review Perlindungan di Indonesia, Laporan Penelitian, LSPP, Jakarta, 2009 Rosnidar Sembiring, Perlindungan HAKI Terhadap karya-karya masyarakat adat 2006,
Journal Kesetaraan, Vol 11, No 2, Agustus