## KEKERASAN SIMBOLIK DENGAN STRATEGI PENGONOTASIAN DAN PENGIASAN
( SYMBOLIC VIOLENCE WITH CONNOTATIONS AND FIGURE OF SPEECH STRATEGIES )

## Roekhan
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang, e-mail roekhanfsum@yahoo.co.id

## Abstract
Symbolic Violence with Connotations and Figure of Speech Strategies. Symbolic violence is the imposition of vague meaning, logic bias, and the bias that it was accepted by the reader as the meaning is clear, the logic is right, and positive values  . Connotation strategy in the form of symbolic violence packaging information with the word, phrase, or statement implies connotations, meaning evaluative or emotive meaning. Connotation strategy used to (a) raise, (b) degrading, (c) strengthening, and (d) weaken information. The figure of speech strategy is to wrap the information with figurative language. The figure of speech strategies used are of two kinds, namely: (a) figure of speech direct (metaphor) and (b) figure of speech indirect.
Keywords: symbolic violence,connotation strategy, figure of speech strategy, figuratively direct, indirect allusion

## Abstrak
Kekerasan Simbolik dengan Strategi Pengonotasian dan Pengiasan. Kekerasan simbolik adalah pemaksaan makna kabur, logika bias, dan nilai bias agar hal itu diterima oleh pembaca sebagai makna yang jelas, logika yang benar, dan nilai yang positif. Strategi pengonotasian dalam kekerasan simbolik berupa pengemasan informasi dengan kata, ungkapan, atau pernyataan yang mengandung makna konotasi, makna evaluatif, atau makna emotif. Strategi pengonotasian digunakan untuk (a) meninggikan, (b) merendahkan, (c) menguatkan, dan (d) melemahkan informasi. Strategi pengiasan adalah membungkus informasi dengan bahasa kias. Strategi pengiasan yang digunakan ada dua macam, yaitu (a) pengiasan langsung (pemetaforaan) dan (b) pengiasan tidak langsung.
Kata-kata kunci: kekerasan simbolik, strategi pengonotasian, strategi pengiasan, kiasan langsung, kiasan tidak langsung

## PENDAHULUAN
Berdasar teori Bourdieu, Roekhan (2009) mendefinisikan pengertian kekerasan simbolik secara lebih jelas dan lebih konkrit. Menurut Roekhan (2009), kekerasan simbolik adalah pemaksaan makna kabur, logika bias, dan nilai bias agar hal itu diterima oleh pembaca sebagai makna yang jelas, logika yang benar, dan nilai yang positif . Makna, logika dan nilai tersebut disampaikan dengan kemasan bahasa yang halus dan samar sehingga informasi yang disampaikan penulis menjadi kabur. Makna kabur ini merupakan salah satu wujud informasi yang tidak lugas (Roekhan, 2009).
Uraian di atas menunjukkan bahwa penyamaran atau pengaburan informasi yang bias dalam teks berita dilakukan oleh penulis melalui strategi penghalusan makna (Roekhan, 2009; periksa pula Roekhan, 2007). Melalui strategi penghalusan makna, informasi yang disampaikan dalam teks berita menjadi samar dan bertafsir. Strategi penghalusan informasi yang lazim digunakan penulis dalam teks berita, antara lain penghalusan informasi dengan pelabelan positif dan negatif, dan penghalusan informasi dengan pengiasan dan pengonotasian.
Dalam teks berita, penggunaan kiasan dimaksudkan untuk memperhalus atau menyamarkan informasi yang diberitakan. Penggunaan kiasan membuat informasi yang disampaikan menjadi bertafsir. Sementara itu, konotasi membuat informasi yang disampaikan mengandung makna tambahan (bernilai rasa). Baik penggunaan kiasan maupun konotasi, membuat informasi yang disampaikan dalam teks berita menjadi kabur dan bertafsir (periksa Roekhan, 2009 dan 2007).

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data penelitian ini berupa teks berita di surat kabar. Teks berita berasal dari surat kabar Kompas, Jawa Pos, dan Suara Pembaharuan. Teks berita dianalisis dengan analisis wacana kritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Strategi Pengonotasian dalam Kekerasan Simbolik
Konotasi berarti (a) makna yang ditambahkan pada makna denotasi, dan (b) tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Berdasarkan arti istilah konotasi tersebut, istilah pengonotasian berarti (a) menciptakan makna untuk ditambahkan pada makna denotasi, dan (b) membuat tautan pikiran yang dapat menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009). Berkaitan pengertian di atas, pengonotasian berarti pengemasan informasi yang akan disampaikan kepada khalayak melalui teks berita dengan menggunakan kata, ungkapan, atau pernyataan yang mengandung makna konotasi, makna evaluatif, atau makna emotif (periksa Keraf, 1984).
Pengonotasian dalam teks berita dimaksudkan untuk (a) meninggikan, (b) merendahkan, (c) menguatkan, dan (d) melemahkan (Roekhan, 2009). Penggunaan pengiasan dan pengonotasian dalam teks berita sebagaimana disajikan di bawah ini.

## Strategi Pengonotasian untuk Meninggikan
Penggunaan kata atau ungkapan yang bermakna konotatif dapat membuat informasi yang disampaikan menjadi samar, halus (Roekhan, 2009). Penggunaan pengonotasian untuk menghaluskan informasi dalam teks berita sebagaimana tampak pada contoh berikut.
(01) Hampir setiap hari dia harus melayani keluhan, pengaduan, dan unjuk rasa warga, terutama yang rumahnya terendam lumpur panas ( Kompas , 2007)
(02) Tidak tahan menyaksikan lambannya pembayaran hak warga itu, Imam mengaku bahwa dirinya telah menegur manajemen Lapindo secara pribadi dan menekan mereka untuk menyelesaikan 20 persen pembayaran sebelum akhir Mei 2007 ini ( Jawa Pos, 2007).
(03) Dalam hearing terselip, guber-nur menjelaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaruh perhatian serius terhadap kasus lumpur. SBY, kata gubernur, bahkan bertanya tentang ancaman warga yang akan menggelar aksi demo ke Ja-karta. “Presiden mendapat ba-nyak SMS dari warga Porong,” ujar gubernur ( Jawa Pos, 2007).
Contoh (01) adalah pernyataan bupati Sidoarjo yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi lahan dan bangunan warga yang terendam lumpur panas, yang tidak kunjung terealisasi.
Penggunaan kata melayani mengandung pengertian ‘bupati menjadi pelayan warga’. Bupati bertindak aktif untuk mendengarkan, mencerna pengaduan dan keluhan warga dan mencarikan solusinya. Itu berarti bupati mendudukkan warga secara terhormat (orang yang dilayani) dan memperlakukannya secara baik. Makna ini mengandung konotasi ‘meninggikan’ bupati sebagai seorang pemimpin yang baik dan penuh pengabdian.
Akan timbul nilai rasa yang berbeda kalau bupati menggunaan kata atau ungkapan menerima atau mendengarkan. Kedua kata tersebut mengandung pengertian ‘bupati bertindak pasif dalam menghadapi pengaduan dan keluhan warga tentang pemberian ganti rugi lahan dan bangunan mereka yang terendam lumpur ’. Bupati hanya menerima pengaduan, tetapi tidak menindaklanjutinya dengan mencarikan jalan penyelesaiannya.
Contoh (02) merupakan pernyataan gubernur Jatim (Imam Utomo) ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang realisasi pemberian ganti rugi lahan dan bangunan warga yang terendam lumpur. Imam merasa sedih melihat warga yang belum mendapatkan ganti rugi lahan dan bangunan mereka nyang terendam lumpur. Pernyataan tidak tahan pada contoh (02) mengandung pengertian ‘gubernur sangat berempati dan memiliki perhatian yang tinggi kepada warga yang sawah dan rumah mereka terendam lumpur’. Gubernur digambarkan sangat berempati, merasa sakit, dan sedih melihat warga korban lumpur yang belum menerima ganti rugi atas tanah dan rumah mereka yang terendam lumpur. Timbulnya makna konotasi positif ini membuat pembaca menaruh simpati kepada gubernur. Gubernur dipandang sebagai pemimpin yang baik karena memiliki perhatian yang sungguh-sungguh kepada warga, terutama warga yang terkena musibah (periksa Roekhan, 2007 dan Eriyanto, 2006).
Contoh (03) juga merupakan pernyataan gubernur ketika melakukan hearing dengan DPRD Jawa Timur tentang penanganan semburan lumpur panas Sidoarjo. Pernyataan presiden menaruh perhatian serius pada contoh (03) mengandung pengertian ‘presiden bersungguh-sungguh dalam berusaha menangani semburan lumpur beserta dampak yang ditimbulkannya’. Pernyataan tersebut juga bermakna bahwa ‘presiden adalah pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya’. Makna ini mengundang tumbuhnya rasa hormat pembaca kepada presiden. Dengan demikian, konotasi yang timbul pada contoh (03) di atas adalah konotasi yang bersifat meninggikan (Roekhan, 2009; periksa pula Sudibyo, 2006 dan Eriyanto, 2005).

## Strategi Pengonotasian untuk Merendahkan
Selain untuk meninggikan, penggunaan kata atau pernyataan yang mengandung konotasi dalam teks berita juga digunakan untuk merendahkan sesuatu atau seseorang (Roekhan, 2009). Penggunaan pengonotasian dalam teks berita yang dimaksudkan untuk meninggikan sebagaimana tampak pada contoh berikut.
(04) Ia menyebutkan, sejumlah fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para politisi dan pengurus Partai Golkar melebihi kewajaran ( Kompas, 2007).
(05) Para pengusaha meminta nota kesepahaman penggantian pabrik yang terendam dibuat secara transparan dan bersama-sama . Selama ini, menurut Ketua GPKLL SH Ritonga, Lapindo membuat nota kesepahaman secara sepihak dan kerap mengingkarinya ( Kompas, 2007).
(06) Pembelaan atas nasib korban luapan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo harus bebas dari segala bentuk politisasi, cari muka , dan makelar proyek bencana ( Kompas, 2007).
Contoh (04) merupakan pernyataan Akbar Tanjung. Pernyataan tersebut merupakan kritik Akbar terhadap pemerintah yang dinilai memberikan fasilitas berlebihan dan perlakuan khusus kepada para politisi Partai Golkar yang menjadi pengusaha. Pernyataan melebihi kewajaran pada contoh (04) mengandung pengertian bahwa fasilitas dan perlakuan pemerintah kepada para politisi Partai Golkar melampaui batas yang diperkenankan oleh aturan. Hal itu berarti bahwa
‘pemerintah berlaku tidak adil’, ‘pemerintah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama’. Pengertian ini bersifat merendahkan pemerintah.
Contoh (05) merupakan hasil refleksi penulis berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) tentang pemberian ganti rugi pabrik mereka yang terendam lumpur. Pernyataan secara transparan mengandung pengertian ‘PT Lapindo Brantas tidak atau kurang transparan dalam hal pemberian ganti rugi pabrik yang terendam lumpur’. Pernyataan bersama-sama berarti ‘PT Lapindo Brantas menentukan nilai pemberian ganti rugi pabrik yang terendam lumpur panas secara sepihak’. Hal itu dipertegas dengan pernyataan secara sepihak pada kalimat berikutnya. Pernyataan kerap mengingkarinya berarti ‘PT Lapindo Brantas tidak menepati janji, tidak bisa dipercaya, serta biasa menebar janji- janji kosong kepada para korban semburan lumpur dan setelah itu mengingkarinya’. Dengan demikian, pernyataan tersebut bersifat merendah-kan PT Lapindo Brantas. Dikatakan merendahkan karena informasi tersebut tidak disertai informasi konfirmatif dari sumber yang didominasi dan direndahkan .
Contoh (06) merupakan pernyataan Hasyim Muzadi, ketua PBNU. Pernyataan tersebut merupakan kritik Hasyim atas kinerja DPR dalam menangani semburan lumpur dan dampak yang ditimbulkannya. Oleh Hasyim, DPR dinilai sering menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ungkapan politisasi, cari muka , dan makelar proyek bencana mengandung pengertian bahwa ‘DPR cenderung memolitisasi masalah, peristiwa, atau apa pun’, ‘DPR cenderung memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencari popularitas diri atau kelompoknya’, ‘DPR cenderung memanfaatkan setiap kegiatan untuk mendapatkan keuntungan finansial’.
Dalam pernyataan tersebut Hasyim melihat institusi DPR dari sisi negatif. Sementara itu, di antara anggota DPR terdapat anggota DPR yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik. Pernyataan itu bersifat merendahkan DPR karena tidak disertai dengan informasi konfirmatif dari DPR atau sumber lain yang netral. Pernyataan itu juga menafikan keberadaan anggota DPR yang melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan baik (periksa Roekhan, 2007; Sudibyo, 2006; dan Eriyanto, 2005).

## Strategi Pengonotasian untuk Menguatkan
Penggunaan kata, ungkapan, atau pernyataan bermakna konotatif selain mengandung nilai rasa meninggikan dan merendahkan, juga ada yang mengandung nilai rasa menguatkan atau melemahkan sesuatu atau seseorang. Penggunaan makna konotasi untuk menguatkan informasi yang disam-paikan dalam teks berita sebagaimana tampak pada contoh berikut.
(07) Apa akibat bencana lumpur terhadap program pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo? Hancur berantakan . Terus terang, secara pribadi saya kecewa. Kecewa sekali karena banyak program pembangunan tidak bisa berjalan . Padahal, kami sudah mempersiapkannya. Permasalahan Lapindo ini telah mengakibatkan lingkungan rusak dan tatanan sosial berantakan . Sekali lagi, secara pribadi saya sangat kecewa ( Kompas, 2007).
(08) Terus terkatung-katung nya proses pembayaran ganti rugi membuat para korban Lumpur kemarin kembali melakukan aksi blokade jalan ( Jawa Pos, 2007).
(09) Hingga kemarin aksi ratusan warga Perum TAS I masih berlangsung, malah aksi itu makin menjadi-jadi ( Jawa Pos, 2007).
Contoh (07) adalah pernyataan bupati Sidoarjo. Pernyataan itu berkaitan dengan kekecewaan bupati terhadap semburan lumpur yang merusak program pembangunan kabupaten Sidoarjo. Pernyataan hancur berantakan pada contoh (07) berarti ‘program pembangunan kabupaten
Sidoarjo tidak terlaksana sama sekali’. Pernyataan tidak bisa berjalan juga berarti ‘program pembangunan kabupaten Sidoarjo tidak bisa dilaksanakan, gagal’. Sementara itu, pernyataan tatanan sosial berantakan berarti ‘kehidupan sosial di kabupaten Sidoarjo rusak berat’. Pernyataan program pembangunan hancur berantakan , program pembangunan tidak bisa berjalan , dan tatanan sosial berantakan pada contoh (07) di atas lemah. Sebab, daerah kabupaten Sidoarjo yang terkena dampak semburan lumpur kurang dari 1%. Artinya, masih terdapat 99% lebih wilayah kabupaten Sidoarjo yang program pembangunannya masih bisa berjalan baik. Itu juga berarti tatanan sosial masyarakat yang berada di wilayah seluas 99% lebih tersebut masih berjalan baik. Pernyataan hancur berantakan, tidak bisa berjalan, dan berantakan bermakna ‘menguatkan’ kesan kehancuran, kerusakan, dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Contoh (08) merupakan hasil refleksi penulis atas keadaan warga yang belum mendapat pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan mereka yang terendam lumpur. Refleksi penulis tersebut didasarkan atas hasil pengamatan penulis terhadap warga yang sedang melakukan demonstrasi untuk menuntut ganti rugi kepada PT Lapindo. Ungkapan terus terkatung-katung pada contoh (08) mengandung pengertian bahwa ‘masalah pemberian ganti rugi lahan dan bangunan warga yang terendam lumpur selalu tidak jelas’. Kondisi warga yang demikian seperti layang-layang putus yang tersangkut di dahan pohon dan terayun-ayun di sana. Dalam kenyataannya, masalah pembayaran ganti rugi tersebut masih menunggu penyelesaian persyaratan legalitas yang diminta oleh PT Lapindo Brantas. Persyaratan tersebut diperlukan agar pemberian ganti rugi dalam format jual beli itu tidak bermasalah di kemudian hari. Persyaratan yang diminta adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah tersebut masih dalam proses penyelesaian oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penggunaan pernyataan terkatung-katung mengandung konotasi ‘menyangatkan’ atau ‘menguatkan’. Pernyataan tersebut mengandung pengertian ‘PT Lapindo Brantas sengaja menelantarkan warga’.
Contoh (09) juga merupakan hasil refleksi penulis atas perilaku warga yang terus berdemo untuk menuntut pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan mereka yang terendam lumpur. Pernyataan makin menjadi-jadi mengandung pengertian melampaui batas yang diizinkan, berlebihan dan tidak terkendali. Sementara itu, dalam kenyataannya warga yang berdemo tidak melakukan perusakan, tidak melakukan tindakan yang membahayakan, atau menyakiti orang lain. Dengan demikian, pernyataan makin menjadi-jadi itu bersifat menguatkan kesan kepada pembaca bahwa warga tetap gigih berdemo untuk menuntut realisasi pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan rumah yang terendam lumpur (Roekhan, 2009; periksa pula Roekhan, 2007).

## Strategi Pengonotasian untuk Melemahkan
Selain untuk menguatkan kesan, pengonotasian dalam teks berita juga digunakan untuk melemahkan kesan pembaca sebagaimana tampak pada contoh berikut.
(10) ... jual beli tanah antara korban lumpur panas dengan Lapindo menyimpan potensi masalah ( Kompas, 2007)
(11) Perusahaan migas yang memicu banjir lumpur sebelas bulan lalu itu hanya menggunakan jasa satu orang notaris untuk menangani klaim ganti rugi ratusan warga korban lumpur ( Jawa Pos, 2007).
(12) Ke-23 pabrik tersebut mempekerjakan 1.700 karyawan dan nasib mereka tidak jelas ( Suara Pembaharuan, 2007).
Contoh (10) adalah pernyataan ahli hukum agraria Universitas Airlangga, Agus Sekarmadji. Menurut Agus, berdasarkan UU Pokok Agraria atau UU Nomor 5 Tahun 1960, hanya ada dua
subjek hukum yang boleh memiliki tanah dengan status hak milik, yaitu warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu. Badan hukum yang boleh memiliki tanah itu diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 1963. Badan hukum tersebut, seperti bank, koperasi, dan badan hukum yang bertujuan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, PT Lapindo Brantas tidak termasuk badan hukum yang dibenarkan untuk memiliki tanah.
Pernyataan Agus tersebut dimuat di Kompas tanggal 5 Desember 2006. Pernyataan Agus itu merupakan tanggapan atas pernyataan PT Lapindo Brantas tentang pemberian ganti rugi lahan dan bangunan warga yang terendam lumpur. PT Lapindo menyatakan bahwa perusahaan memenuhi seluruh tuntutan warga korban lumpur tentang nilai ganti rugi tanah dan bangunan. Perusahaan juga menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi tersebut akan dilakukan secara bertahap dan penyelesaiannya paling lambat tahun 2008.
Pernyataan Agus pada contoh (10) bahwa proses jual beli tanah warga yang terendam lumpur oleh PT Lapindo Brantas menyimpan potensi masalah bersifat ‘melemahkan’ pernyataan PT Lapindo Brantas yang telah dipaparkan di atas. Artinya, proses jual beli tanah dan bangunan warga oleh PT Lapindo Brantas akan banyak menghadapi kendala dan sulit bisa diselesaikan pada tahun 2008.
Contoh (11) adalah pernyataan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo. Pernyataan tersebut merupakan kritik gubernur atas lambannya proses pembayaran ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas kepada warga yang tanah dan rumahnya terendam lumpur. Kelambanan pembayaran ganti rugi itu salah satunya disebabkan oleh PT Lapindo hanya menunjuk satu orang notaris untuk menangani pembayaran ganti rugi tersebut. Sementara itu, warga yang harus diberi ganti rugi berjumlah ribuan keluarga. Menurut Imam, dengan menggunakan satu orang notaris, maka pembayaran ganti rugi tersebut akan memakan waktu sangat lama. Hal itu merugikan warga yang akan menerima ganti rugi. Pernyataan gubernur hanya satu orang notaris ‘melemahkan kesan’ realisasi pembayaran ganti yang telah dilakukan oleh PT Lapindo.
Contoh (11) adalah hasil refleksi penulis berdasarkan hasil wawancara-nya dengan Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur (GPKL), Joko Abadi Sapto seusai pertemuan GPKL dengan Wakil Bupati Sidoarjo. Menurut Sapto, ada 23 perusahaan yang terendam lumpur. Sejak terendam lumpur, ke-23 pabrik itu tidak bisa beroperasi. Akibatnya, 1.700 karyawan pabrik tersebut tidak bisa bekerja.
Ke-23 perusahaan tersebut mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT Lapindo Brantas sebesar 425 miliar rupiah. Perusahaan-perusahaan tersebut menghendaki penggantian secara cash and carry (kontan). Pertimbangannya, dengan penggantian secara kontan, perusahaan-perusahaan itu segera dapat merelokasi pabrik mereka ke tempat baru dan mempekerjakan kembali karyawan mereka yang saat ini menganggur. Sayang, tuntutan mereka belum mendapatkan tanggapan yang jelas dari PT Lapindo Brantas. Sementara itu, sudah sepuluh bulan perusahaan-perusahaan itu terendam lumpur ( sudah sepuluh bulan masalah pabrik mereka tidak mendapat tanggapan dari PT Lapindo Brantas Inc. ).
Pernyataan penulis nasib mereka tidak jelas pada contoh (12) di atas bersifat ‘melemahkan’ upaya yang telah dilakukan oleh PT Lapindo Brantas untuk memberi ganti rugi kepada perusahaan yang terendam lumpur. PT Lapindo sudah menawarkan untuk merelokasi ke-23 pabrik yang terendam lumpur tersebut ke  lokasi lain. Lokasi itu berupa lokasi siap bangun yang dilengkapi dengan prasarana jalan, listrik dan telepon, tetapi tanpa peralatan pabrik. Penggantian dengan cara ini ditolak oleh ke-23 pabrik karena menurut mereka pabrik mereka tenggelam dengan seluruh peralatannya. Untuk itu, mereka menuntut penggantian secara cash and carry . Sementara itu, sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab semburan lumpur tersebut. Artinya, PT Lapindo Brantas belum bisa ditentukan sebagai pihak yang bersalah. Dengan demikian, tawaran
penggantian yang disampaikan oleh PT Lapindo Brantas bisa dipandang sebagai niat baik Lapindo untuk menolong perusahaan yang terendam lumpur. Pernyataan nasib mereka tidak jelas yang dikemukakan penulis pada contoh (12) melemahkan kesan upaya yang telah dilakukan PT Lapindo Brantas untuk memberikan ganti rugi kepada perusahaan yang terendam lumpur.
Penggunaan pengonotasian dalam teks berita membuat informasi yang disampaikan samar dan bias. Informasi yang samar dan bias bukanlah informasi yang menggambarkan orang atau peristiwa yang sesungguhnya. Informasi itu telah mengalami proses simulasi sehingga melampaui realitas yang digambarkan ( hiperrealitas ) (periksa Haryatmoko, 2007 dan Piliang, 2001). Sementara itu, diketahui bahwa aspek media yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap khalayak adalah bahasa. Daya pengaruh bahasa media tersebut semakin kuat karena digunakan secara berulang- ulang dalam waktu yang lama (periksa Thomas dan Wareing, 1999).
Berkaitan dengan penjelasan di atas, penggunaan makna konotasi membuat wacana yang mengandung konotasi memiliki daya sentuh dan daya pengaruh yang semakin kuat kepada pembaca. Dengan demikian, wacana yang mengandung konotasi, yang menyamarkan dan memperhalus informasi menjadi wacana yang dominan dan mendominasi wacana yang menyam- paikan informasi yang objektif (periksa Eriyanto, 2006).
Konotasi bekerja pada tataran subjektif sehingga kehadirannya tidak disadari (Sobur, 2006). Makna konotasi yang ditempelkan pada makna denotasi menyentuh subjektivitas pembaca tanpa disadari oleh pembaca tersebut. Ada kecenderung yang kuat, pembaca akan membaca, memahami dan menerima makna konotasi sebagai makna denotasi. Oleh Nöth (1995), konotasi biasa digunakan untuk membungkus ideologi (kepentingan) yang ada di balik suatu pernyataan. Bahkan, Nöth menegaskan bahwa konotasi bersifat ideologis.
Berdasarkan uraian di atas, media massa sering tanpa sengaja melakukan praktik kekuasaan melalui pemberdayaan bahasa untuk memaksimalkan penyampaian informasi kepada pembaca (Thompson, 1984). Praktik kekuasaan melalui bahasa tersebut sulit dikenali karena menyangkut hubungan yang rumit antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan yang bersifat rumit (Foucault, 1971dan Eriyanto, 2006).

## Strategi Pengiasan dalam Kekerasan Simbolik
Bahasa kias adalah satuan bahasa dalam teks yang mengandung hubungan persamaan, yang digunakan untuk menyampaikan gagasan secara tidak langsung, menciptakan suasana tertentu, dan menciptakan efek tertentu (periksa Aminuddin, 1989). Strategi pengiasan digunakan ada dua macam, yaitu (a) penghalusan informasi dengan pengiasan langsung (pemetaforaan) dan (b) penghalusan informasi dengan pengiasan tidak langsung. Penggunaan strategi pengiasan dalam teks berita sebagaimana disajikan di bawah ini.

## Strategi Pengiasan Langsung (Pemetaforaan)
Dalam pandangan tradisional, metafora mempunyai pengertian luas dan sempit (Nöth, 1995: 128). Dalam pengertian luas, metafora adalah semua bentuk pengiasan, yang meliputi sinekdok, metonimi, hiperbola, personifikasi, dan lain-lain (periksa pula Aminuddin, 1989). Dalam pengertian sempit, metrafora adalah sebuah bentuk perbandingan yang bersifat langsung tanpa menggunakan kata penunjuk perbandingan (misalnya: seperti, bagai, bak ).
Dalam pandangan tradisional, ada tiga teori yang lazim digunakan untuk menelaah metafora, yaitu (a) teori substitusi, (b) teori perbandingan, dan (c) teori interaksi. Menurut teori substitusi, metafora adalah kiasan yang menggunakan kata atau frase yang menggambarkan suatu objek atau hal yang menggantikan kata atau frase lain yang memiliki kemiripan. Menurut teori substitusi, metafora dapat diuraikan secara paradigmatis dan sintagmatis. Menurut teori perbandingan, kata
atau frase yang digunakan sebagai pengganti memiliki kemiripan ciri dengan kata atau frase yang  diganti. Misalnya, dalam pernyataan Bunga desa itu sedang menjadi rebutan para pemuda kampung , kata bunga desa menggantikan kata gadis . Keduanya memiliki kemiripan ciri, yaitu segar, indah, dan menarik . Menurut teori perbandingan, metafora dapat diuraikan dengan cara membandingan kemiripan ciri kata atau frase yang mengganti dengan kata atau frase yang diganti. Menurut teori interaksi, ada hubungan semantis antara makna harfiah dan makna metaforis. Dalam teori ini, pengungkapan makna metaforis lazim dilakukan dengan menggunakan acuan segitiga metaforis (ungkapan metaforis (E), ungkapan harfiah yang mengganti (E1), dan ungkapan harfiah yang diganti (E2) (Nöth, 1995: 128—129).
Dalam pandangan modern, metafora ditelaah berdasarkan teori ikon (Nöth, 1995: 133). Teori ikon mempelajari metafora berdasarkan lima tesis berikut. (a) Ikon metafora didasarkan pada fakta pengalaman. (b) Ikon metafora mengisyaratkan persamaan yang penafsirannya bersifat kultural. (c) Ikon metafora bersifat kreatif. (d) Ikon yang diperbandingkan tidak harus menunjukkan persamaan visual. (e) Kesamaan ikon yang diperbandingkan ditekankan pada kesamaan kualitatif.
Wahab (1986 dan 1989) mengklasifikasi metafora secara berbeda dengan klasifikasi di atas. Wahab mengklasifikasi metafora berdasarkan acuan dan cakupan maknanya. Berdasarkan acuan dan cakupan maknanya tersebut, metafora dipilah menjadi dua, yaitu (a) metafora universal, dan (b) metafora kultural. Metafora universal adalah metafora yang acuan dan cakupan maknanya bersifat universal, yakni berlaku untuk semua bahasa di dunia. Metafora kultural adalah metafora yang acuan dan cakupan maknanya berlaku untuk bahasa dan budaya tertentu atau bersifat kultural.
Hasil analisis contoh menemukan bahwa penghalusan informasi dengan pengiasan langsung (pemetaforaan) dalam teks berita sebagaimana tampak pada contoh berikut.
(13) ... penundaan pengambilan keputusan ini bukan sekadar penundaan jadwal semata, tetapi merupakan upaya penggembosan interpelasi Lapindo. “Saya lihat ada agenda tersembunyi untuk terus diulur-ulur” ( Kompas, 2007).
(14) Dia juga harus meyakinkan para pengusaha agar tak hengkang dari Kabupaten Sidoarjo.
Maklum, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan daerah penyangga Surabaya, saat ini menjadi primadona bagi investor yang menanamkan modalnya di Jawa Timur ( Kompas, 2007).
(15) Sementara itu, menyusul 200 warga empat desa di Porong, Sidoarjo, sekitar 200 guru yang rumahnya terendam lumpur juga akan menyerbu Jakarta. Mereka meminta agar pemerintah pusat menekan PT Lapindo agar ganti rugi segera cair. Para korban lumpur Lapindo ini selama di Jakarta akan menginap di Tugu Proklamasi ( S uara Pembaharuan, 2007).
Contoh (13) merupakan pernyataan Aria Bima, anggota FPDI-P berkaitan dengan menurunnya dukungan fraksi-fraksi di DPR terhadap pengusulan interpelasi Lapindo. Penurunan dukungan fraksi-fraksi terhadap pengusulan interpelasi Lapindo terjadi setelah sidang pleno DPR menunda keputusan pelaksanaan interpelasi Lapindo. Pernyataan pada contoh (13) merupakan ungkapan kekecewaan Aria Bima atas penurunan dukungan tersebut.
Kata gembos berarti ‘kempis’ atau ‘berkurang isinya’. Pada contoh (13) kata penggembosan berarti ‘upaya mengempeskan, mengurangi isinya’ atau ‘upaya membuat gembos’. Penggunaan kata gembos menunjukkan bahwa pendukung interpelasi Lapindo itu disamakan dengan roda, bola, atau balon yang bisa digembosi. Upaya atau kegiatan menggembosi roda menjadikan roda tersebut tidak berfungsi. Kegiatan ini dapat mencelakai pengemudi dan penumpang kendaraan yang digembosi rodanya. Kegiatan menggembosi bola atau balon menjadikan balon atau bola
tersebut tidak bisa dimainkan. Dengan demikian, penggembosan mengandung makna ‘melakukan kejahatan’ atau ‘mencelakai seseorang’.
Berdasarkan uraian di atas, pengusul interpelasi Lapindo dipandang sebagai pihak yang melakukan kebajikan, yakni membela rakyat yang terkena semburan lumpur. Sementara itu, pihak-pihak yang menolak usulan interpelasi Lapindo dipandang sebagai pihak yang melakukan kejahatan atau berusaha mencelakai para pembela rakyat (pengusul interpelasi).
Contoh (14) merupakan pernyataan bupati Sidoarjo berkaitan dengan kondisi kabupaten Sidoarjo sebagai kota satelit bagi Surabaya. Ungkapan daerah penyangga mengandung pengertian kabupaten Sidoarjo disamakan dengan tiang yang bisa menyangga. Surabaya diibaratkan sebagai bangunan yang akan ambruk kalau tidak didukung oleh Sidoarjo. Karena fungsinya yang begitu penting, Sidoarjo disamakan dengan primadona , yakni seorang wanita yang diidolakan, dipuja atau disanjung banyak pria.
Penggunaan ungkapan daerah penyangga dan kata primadona pada contoh (14) juga mengandung pengertian bahwa keberadaan Sidoarjo sebagai primadona berfungsi sebagai penyangga menurun atau mengecil karena terjadinya semburan lumpur. Penurunan daya tarik Sidoarjo sebagai primadona membuat para pengusaha mulai tidak tertarik lagi kepada Sidoarjo. Penurunan kekuatan Sidoarjo sebagai penyangga Surabaya membuat Sidoarjo tidak bisa lagi berbuat banyak terhadap Surabaya. Hal itu berarti saat ini Sidoarjo menjadi daerah yang tidak menarik dan lemah. Makna itu tidak tampak dalam teks karena tertutupi oleh penggunaan kiasan langsung (metafora).
Contoh (15) menginformasikan rencana presiden untuk berkantor di Sidoarjo. Presiden akan meninjau lapangan untuk mengetahui secara langsung keadaan semburan lumpur dan dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, pemerintah akan  mencari upaya penanganan yang terbaik. Sementara itu, para guru yang rumah mereka terendam lumpur akan pergi ke Jakarta untuk mendesak pemerintah agar menekan PT Lapindo untuk segera membayar ganti rugi tanah dan rumah mereka yang terendam lumpur.
Pada contoh (15) para guru yang akan pergi ke Jakarta dikatakan dengan menyerbu . Penggunaan kata menyerbu berarti menyamakan kepergian mereka ke Jakarta dengan peperangan. Pada guru sendiri disamakan dengan tentara. Dengan demikian, oleh penulis pemerintah dipandang sebagai musuh yang akan diserbu oleh para guru. Penggunaan kata menyerbu mengisyaratkan bahwa para guru akan menggunakan kekerasan dan senjata untuk mengalahkan pemerintah sebagai musuh mereka. Dengan demikian, kepergian para guru ke Jakarta dipandang sebagai kegiatan yang tidak baik, kegiatan yang membahayakan pemerintah. Guru dipandang sebagai orang-orang yang menyukai kekerasan dan mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
Dalam teks berita, makna kias yang dihasilkan oleh penggunaan kiasan tersebut tidak tampak karena tertutupi oleh penggunaan metafora (pengiasan langsung). Oleh sebab itu, makna metaforis yang samar dan halus ini memiliki daya sentuh kepada pembaca lebih kuat karena pembaca tidak merasakan dan menyadarinya (periksa Wahab, 1986 dan 1989; Roekhan, 1992).

## Strategi Pengiasan tidak Langsung
Selain menggunakan pengiasan langsung, penghalusan informasi dalam teks berita juga dilakukan dengan pengiasan tidak langsung. Kalau pada pengiasan langsung, pembanding dan yang dibandingkan tidak dihubungkan dengan kata penghubung perbandingan (misalnya seperti atau sebagai ). Sebaliknya, pada pengiasan secara tidak langsung, pembanding dan yang dibandingkan dihubungkan dengan kata penghubung perbandingan.
Seperti halnya penggunaan pengiasan langsung, pengiasan tidak langsung juga berfungsi untuk memperhalus makna, untuk menciptakan dan memberi efek tertentu pada informasi yang disampaikan. Dari hasil analisis contoh ditemukan bahwa penggunaan kiasan tidak langsung untuk memperhalus makna dalam teks berita sebagaimana tampak pada contoh berikut.
(16) Namun setelah terjadi semburan lumpur panas, kami  ibarat gadis manis yang ditinggalkan ( Kompas, 2007).
(17) Dulu Sidoarjo dilihat sebagai wanita cantik , tetapi sekarang dijauhi. Ibaratnya habis manis sepah dibuang . Contohnya dari aspek bisnis properti, pasarnya turun sekitar 70 persen.
( Kompas, 2007).
Contoh (16) dan (17) di atas merupakan pernyataan bupati Sidoarjo berkaitan dengan terjadinya banjir lumpur. Contoh itu merupakan ungkapan kekecewaan bupati terhadap peristiwa semburan lumpur yang membuat Sidoarjo kehilangan daya tariknya. Pernyataan kami “ibarat” gadis manis yang ditinggalkan (contoh 16) mengandung pengertian bahwa dulu (sebelum terjadi semburan lumpur panas), Sidoarjo merupakan daerah yang sangat menarik dan menjadi daerah tujuan pertama penanaman modal di Jawa Timur. Setelah terjadi semburan lumpur, Sidoarjo kehilangan daya tariknya dan ditinggalkan para pengusaha.
Pernyataan Dulu Sidoarjo dilihat sebagai wanita cantik (contoh 17) mengandung pengertian bahwa sebelum terjadi semburan lumpur, Sidoarjo menarik minat para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Itulah sebabnya Sidoarjo diibaratkan sebagai wanita cantik . Wanita cantik selalu memikat hati para pria. Akan tetapi, setelah terjadi semburan lumpur Sidoarjo diibaratkan sebagai habis manis sepah dibuang . Artinya, Sidoarjo diibaratkan sebagai ampas tebu yang dibuang begitu saja setelah rasa manisnya habis dihisap. Berdasarkan analisis kandungan makna pernyataan yang mengandung kiasan pada contoh (17) di atas, saat ini, Sidoarjo dipandang sebagai daerah yang tidak menarik dan dibuang seperti sampah. Kandungan makna ini terbungkus oleh penggunaan kiasan, sehingga pembaca sulit mengenalinya.
Informasi yang diperhalus oleh pengiasan tersebut membuat wacana yang mengandungnya menjadi kuat dan dominan. Wacana ini memiliki daya desak yang kuat kepada pembaca karena pembaca cenderung tidak menyadari keberadaannya (periksa Haryatmoko, 2007). Daya desak informasi yang diperhalus tersebut semakin kuat karena penulis tidak menyertakan informasi konformatif ( counter discourse ) dari pihak-pihak atau orang-orang yang didominasi atau dipinggirkan (periksa Foucault, 1971).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kekerasan simbolik adalah pemaksaan makna kabur, logika bias, dan nilai bias agar hal itu diterima oleh pembaca sebagai makna yang jelas, logika yang benar, dan nilai yang positif. Salah satu strategi pembungkusan informasi yang mengandung makna kabur, logika bias, dan nilai bias adalah dengan penggunaan pengiasan dan pengonotasian. Strategi pengonotasian berupa pengemasan informasi kabur dan bias dengan kata, ungkapan, atau pernyataan yang mengandung makna konotasi, makna evaluatif, atau makna emotif. Strategi pengonotasian digunakan untuk (a) meninggikan, (b) merendahkan, (c) menguatkan, dan (d) melemahkan informasi.
Strategi pengiasan adalah pembungkusan informasi dengan bahasa kias. Strategi pengiasan yang digunakandalam teks berita ada dua macam, yaitu: (a) pengiasan langsung (pemetaforaan), dan (b) pengiasan tidak langsung. Kekerasan simbolik adalah pemaksaan makna kabur, logika bias, dan nilai bias agar hal itu diterima oleh pembaca sebagai makna
yang jelas, logika yang benar, dan nilai yang positif. Strategi pengonotasian dalam kekerasan simbolik berupa pengemasan informasi dengan kata, ungkapan, atau pernyataan yang mengandung makna konotasi, makna evaluatif, atau makna emotif. Strategi pengonotasian digunakan untuk (a) meninggikan, (b) merendahkan, (c) menguatkan, dan (d) melemahkan informasi. Strategi penguasan adalah membungkus informasi dengan bahasa kias. Strategi pengiasan yang digunakan ada dua macam, yaitu (a) pengiasan langsung (pemetaforaan) dan (b) pengiasan tidak langsung.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada para peneliti berikutnya agar melakukan penelitian kekerasan simbolik dengan strategi pengonotasian dan pengiasan pada media elektronik. Peneliti juga menyarankan agar melakukan penelitian kekerasan simbolik dengan strategi pengonotasian dan pengiasan pada buku ajar dan buku bacaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aminuddin. 1989. Pengantar Apresiasi Sastra. Jakarta: Gramedia.
Eriyanto, 2006. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. Eriyanto, 2005. Analisis Framing: Konstruk, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
Foucault, Michel. 1971. Kritik Wacana Bahasa . Terjemahan oleh Inyiak Ridwan Muzir. 2003. Yogyakarta: IRCiSoD.
Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi. Yogyakarta: Kanisius.
Jawa Pos. 2007.
Keraf, Gorys. 1984. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia.
Kompas. 2007.
Nöth, Winfried. 1995. Semiotik . Terjemahan oleh Dharmojo, Jumadi, Eti Setiawati, dan Aleda Mawene. 2006. Surabaya: Airlangga University Press.
Piliang, Yasraf Amir. 2001. Hiper-Realitas Media dan Kebudayaan: Kebenaran dalam  Kegalauan Informasi , ( Online ), (http://www.forum-rektor.org/ artikel.php?hal=4no =10, diakses tanggal 07-02-2007).
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). Edisi keempat.
Roekhan. 2007. Pertarungan Simbolik dalam Wacana Penolakan Pemba-ngunan Bandara oleh Warga Sukajati, Jawa Barat. Bahasa dan Sastra Indonesia, X(2):95—112.
Roekhan. 2009. Kekerasan Simbolik di Media Massa. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS Universitas Negeri Malang.
Sobur, Alex. 2006. Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Suara Pembaharuan. 2007.
Sudibyo, Agus. 2006. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LKiS.
Thomas, Linda dan Wareing, Shan. 1999. Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan . Terjemahan oleh Sunoto, Gatut Susanto, Imam Suyitno, Suwarna, Sudjalil, Eko Suroso, Siti Halidjah, Darmanto, dan Nuria Reny H. 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Thompson, John B. 1984. Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia . Terjemahan oleh Haqqul Yakin, dkk. 2007. Yogyakarta: IRCiSoD.
Wahab, Abdul. 1986. Javanese Metaphore in Discourse Analysus . Dissertation unpublished. Urbana: University of Illinois, Urbana.
Wahab, Abdul. 1998. Isu Linguistik: Pengajaran Bahasa dan Sastra . Surabaya: Airlangga University Press.