## REVITALISASI SISTEM AKUNTABILITAS LEMBAGA LEGISLATIF SEBAGAI WUJUD
“DEMOKRATIC RESPONSIBILITY”
(SUATU POLEMIK PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KONSTITUEN POLITIK)
Oleh : Aan Anwar Sihabudin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln.R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Kekuatan  partai  politik  di  parlemen  seolah  tidak  mampu  diimbangi  oleh  kekuatan pemerintah, sistem multi partai seolah membuat jebakan baru bagi pemerintahan yang menganut sistem presidensial yang ada saat ini. Eksekutif seolah dibatasi ruang lingkupnya dengan berbagai kebijakan dan  regulasi yang dikeluarkan oleh legislatif. Kepentingan politik dan  intervensi  politik terhadap  kebijakan  pemerintah  dijadikan  sebagai  posisi  tawar  bagi  partai  politik  yang  berhasil menguasai parlemen. Negosiasi politik untuk mengakomodir kepentingan banyak partai agar dapat menjamin  dukungan  mayoritas  di  parlemen  semakin  mempersulit  efektivitas  pemerintahan. Pemberian  mandat  atau  kepercayaan  masyarakat  bagi  anggota  legislatif  seolah  tidak  disertai dengan  kewajibannya  dalam  mengantisipasi  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  (chek  and balances).  Lembaga  legislatif  sebagai  pemegang  kekuasaan  politik  masih  diidentikan  sebagai penguasa, sehingga masyarakat harus tunduk pada kekuasaan tersebut.
Untuk  itu,  perlu  dilakukan  suatu  upaya  yang  dapat  menciptakan  sistem  akuntabilitas lembaga  legislatif  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  demokrasi.  Karena  pada  dasarnya  sistem akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  para  anggota  legislatif  akan  mencerminkan  tentang  adanya peran  dan  fungsi  pertanggungjawaban  amanat  kepada  rakyatnya,  dan  memberikan  penilaian positif  atas  keberadaan  lembaga  legislatif  yang  bersih,  netral  dan  bebas  dari  penyalahgunaan kekuasaan
Kata Kunci : Akuntabilitas Politik, Demokrasi
I. PENDAHULUAN Proses  demokratisasi  dan  desentralisasi  di Indonesia merupakan proses yang
membanggakan bukan saja bagi rakyat Indonesia tetapi  juga  bagi  kalangan  internasional.  Namun yang  menjadi  masalah,  adalah  bahwa  proses perubahan  yang  sangat  tiba-tiba  dari  rezim otoriter  ke  tatanan  politik  demokratis  itu  tidak disertai  dengan  institusionalisasi  politik  yang memadai.  Politik  belum  dilihat  sebagai  kegiatan yang  beradab  dan  luhur  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  tetapi  semata-mata  untuk hanya  merupakan  kegiatan  oportunis  untuk kepentingan diri-sendiri dan golongan. (Kumorotomo, 2011).
Transformasi  politik  dari regim  power birocratic yang  otoritarian  menjadi  politik demokratis,  yang  ditandai  dengan  dilepasnya kontrol  partai  politik  dari  pemerintah,  telah melahirkan sistem multi partai  sebagai titik awal pertumbuhan  partai  yang  didasari  kepentingan dan  orientasi  politik.  Uforia  partai  politik diperlihatkan  dengan  banyaknya  partai  politik yang berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan
pemilu,  baik  ditingkat  nasional  maupun  pada tataran  lokal  (pemerintah  daerah).  Dibukanya keran  demokrasi,  telah  memberikan  peluang  dan kesempatan  baru  bagi  partai  politik  untuk berkompetisi  meraih  simpati  dan  dukungan  dari masyarakat dengan menawarkan berbagai program,  dan  jargon-jargon  yang  menyuarakan aspirasi  masyarakat  melalui  para  calon-calonnya yang akan duduk di parlemen.
Demokrasi  seolah  menjadi  wahana  untuk adu  tanding  kekuatan  partai  politik  untuk  dapat meraih  kekuasaan  di  parlemen.  Fenomena bermunculan  partai  politik  yang  tergolong  baru namun  tergolong  mempunyai  kans  yang  kuat, seolah  digandrungi  untuk  meraih  massa  yang relatif besar dengan bermodalkan pandangan baru yang  mengatasnamakan  kekecewaan  publik terhadap kinerja partai politik yang sudah terlebih dahulu  menduduki parlemen. Sistem  multi partai memberikan  harapan  tentang  munculnya  partai politik  dengan  identitas  baru  yang  diproduksi dukungan dari civil society yang merepresentasikan amanat rakyat seolah berkembang dengan pesat.
Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan  berjalannya  waktu  sistem  multi  partai  telah membawa pada fase baru tentang disfungsi partai politik.  Kekuatan  partai  politik  di  parlemen seolah  tidak  mampu  diimbangi  oleh  kekuatan pemerintah,  sistem  multi  partai  seolah  membuat jebakan  baru  bagi  pemerintahan  yang  menganut sistem  presidensial  yang  ada  saat  ini.  Eksekutif seolah dibatasi ruang  lingkupnya dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh legislatif. Kepentingan politik dan intervensi politik  terhadap  kebijakan  pemerintah  dijadikan sebagai  posisi  tawar  bagi  partai  politik  yang berhasil  menguasai  parlemen.  Negosiasi  politik untuk  mengakomodir  kepentingan  banyak  partai agar  dapat  menjamin  dukungan  mayoritas diparlemen  semakin  mempersulit  efektivitas pemerintahan.
Selain dari pada itu, fenomena politik yang terjadi  di  era  sistem  multi  partai  sekarang  ini, yaitu  munculnya  para  politikus  yang  indispliner dan tak terkendali untuk mendominasi kekuasaan di  pemerintahan  yang  mencoba  mempengaruhi sistem kewenangan politik
dengan mengintervensi  berbagai  kebijakan  pemerintah. Proses  pencetakan  dan  pembentukan  kaderisasi anggota  partai  politik  yang  dilakukan  secara instan  dan  sistem  rekruitmen  politisi  yang  tidak jelas track  record nya,  ditenggarai  sebagai penyebab  lahirnya  politisi  yang  bermasalah. Proses kampaye politik yang dilakukan oleh para calon  politisi  untuk  meraih  dukungan  dan  suara masyarkat, seolah tidak bersifat mengedukasi dan bahkan terang-terangan melakukan pembohongan (mengumbar janji-janji politis) terhadap masyarakat,  yang  pada  akhirnya  berujung  pada munculnya politisi yang bermasalah di negeri ini.
Memperhatikan  kontradiksi  yang  terjadi dalam  proses  penyelenggaraan  sistem  politik yang  dilatarbelakangi  oleh  proses  politik  yang berjalan  kurang  sehat  dan  diiringi  oleh  proses demokrasi  yang  belum  berfungsi  secara  normal, sehingga  mengarah  pada  terbentuknya  konstelasi politik  yang  berorientasi  pada  pemenuhan kepentingan penguasa dari pada pemenuhan hak- hak  warga  negara.  Hal  ini  tentunya  dapat  dilihat dari  kualitas  proses  formulasi  kebijakan  yang berkecenderungan mempunyai dua tuntutan  yang berbeda sebagai bentuk legalisasi untuk mempertahankan kekuasaan. Disatu sisi
mengakomodir tuntutan partisipasi politik masyarakat,  dan  sisi  lainnya  berkepentingan untuk  memberikan  tempat  bagi  kelompok- kelompok  elit  politis  agar  senantiasa  menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan.
Kenyataan seperti itu, seolah memberikan  gambaran  tentang  demokratisasi
yang  dilakukan  di  Indonesia  yang  seolah  hanya dinikmati  oleh  elit-elit  tertentu  yang  menguasai sumber-sumber  daya  yang  ada  di  masyarakat. Elit  politik  yang  berada  di  jajaran  legislatif  telah bertransformasi  sebagai  suatu  kekuatan  yang bukan  sekedar  melakukan  kontrol  terhadap eksekutif  namun  dapat  pula  mengeintervensi dengan melakukan tawar menawar atau negosiasi politik  yang  dapat  menguntungkan  kedua  belah pihak. Ikatan kelembagaan yang dibangun seperti ini, tentunya berdampak pada timbulnya implikasi yang  dapat  melemahkan  sistem pemerintahan  demokrasi,  karena  dapat  terjadi tumpang tindih ( overlapping ) kewenangan dalam mengatur regulasi penyelenggaraan
pemerintahan.
Lembaga  legislatif  yang  diisi  oleh pejabat  politik  yang  dipilih  melalui  pemilihan umum  yang  demokratis  yang  seharusnya  selalu menyuarakan  dan  memperjuangkan  kepentingan- kepentingan masyarakat justu menunjukan kecenderungannya  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  formal  dan  nilai-nilai  etika  yang seharusnya  dipegang  teguh  oleh  seorang  wakil rakyat.  Pejabat  politik  lebih  memilih  untuk menikmati  kekuasaan  dan  memainkan  anggaran publik  yang  diatur  oleh  sistem  kewenangan politik.  Partai  politik  yang  memperoleh  kursi dilegislatif  tidak  mempunyai  keinginan  kuat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat,  akan  tetapi  lebih  menuntut  pada perbaikan  gaji,  perbaikan  fasilitas  dan  sarana mewah,  serta  berbagai  kemudahan  dalam menjalankan  kekuasaan  yang  ditunjang  oleh anggaran  dari  rakyat,  namun  tidak  sebanding dengan apa yang telah dilakukan.
Selama  ini  masyarakat kurang diberikan akses dalam mengontrol kinerja anggota legislatif.  Partisipasi  masyarakat  sebatas  pada proses  pemilihan  umum  yang  diwujudkan  dalam bentuk  partisipasi  pemilih  dalam  menentukan wakil rakyat untuk  duduk diparlemen. Sementara wujud  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penentuan  kebijakan  masih  sangat  rendah, bergaining  power dari  masyarakat  tidak  mampu diterapkan  secara  optimal.  Pemberian  mandat atau  kepercayaan  masyarakat  bagi  anggota legislatif seolah tidak disertai dengan kewajibannya  dalam  mengantisipasi  terjadinya penyalahgunaan  wewenang  ( chek  and  balances ). Lembaga  legislatif  sebagai  pemegang  kekuasaan politik  masih  diidentikan  sebagai  penguasa, sehingga masyarakat harus tunduk pada kekuasaan tersebut. Situasi  yang  demikian  tentunya  tidak sesuai dengan konsep penyelenggaraan pemerintah  yang  demokratis.  Karena  dalam
wujud  tatanan  pemerintahan  yang  demokratis seluruh  komponen  masyarakat  yang  merupakan sumber  terbentuknya  pemerintahan  yang  ada. Itulah  sebabnya  setiap  lembaga  penyelenggara pemerintahan  harus  dipertanggungjawabkan  dan diketahui  oleh  masyarakat  ( public ).  Begitu  pula dengan  lembaga  legislatif  sebagai  lembaga  yang dipilih  oleh  rakyat,  dan  kedudukannya  adalah sebagai  wakil  rakyat  yang  sebisa  mungkin  harus memposisikan  diri  sebagai  penyambung  lidah rakyat,  megingat  pemegang  kekuasaan  tertinggi dalam negara demokrasi adalah rakyat (kedaulatan  rakyat),  maka  setiap  tindakan  dan sikap  yang  dilakukan  selama  menjadi  penjabat publik  harus  merupakan  kebulatan  dari  amanat rakyat.
Bentuk
akuntabilitas
(pertanggungjawaban)  dari  anggota  legislatif terhadap  masyarakat,  terutama  bagi  konstituen yang  merupakan  masyarakat  pemberi  amanat masih  dipandang  lemah  dan  semu.  Akuntabilitas publik  yang  ditunjukan  oleh  anggota  legislatif kepada  masyarakat atau  konstituen politik belum diatur secara jelas, sehingga mekanisme akuntabiltas  publik  dari  anggota  legislatif dilakukan melalui partai politik dan berkecenderungan terjadi pembiasaan. Akuntabilitas  publik  bagi  anggota  legislatif mengarah  pada  sistem  imbalan  atas  dukungan suara  konstituen  dalam  meraih  kursi  di  lembaga legislatif berupa pemberian bantuan-bantuan baik berupa material maupun non material.
Sementara  bentuk  akuntabilitas  publik yang  meliputi  sikap  responsif  atas  setiap masukan,  kritikan  dan  transparansi  dalam  setiap pengelolaan  anggaran  publik  tidak  diterapkan sebagai sebuah kontrol dari masyarakat. Kurangnya perhatian  atas partisipasi dan  aspirasi yang  datang  dari  masyarakat  menempatkan lembaga legislatif yang rentang terhadap penyalahgunaan wewenang. Hal ini
mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas lembaga  legislatif  yang  seharusnya  tampak dilakukan  oleh  para  anggota  legislatif,  fraksi, maupun pimpinan legislatif belum berjalan secara efektif.
Untuk  itu,  perlu  dilakukan  suatu  upaya yang  dapat  menciptakan  sistem  akuntabilitas lembaga  legislatif  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai demokrasi. Karena pada dasarnya sistem akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  para  anggota legislatif  akan  mencerminkan  tentang  adanya peran  dan  fungsi  pertanggungjawaban  amanat kepada  rakyatnya,  dan  memberikan  penilaian positif  atas  keberadaan  lembaga  legislatif  yang bersih,  netral  dan  bebas  dari  penyalahgunaan kekuasaan.  Selanjutnya  dalam  paper  ini  muncul
satu  pertanyaan  tentang bagaimana  sistem akuntabilitas  lembaga  legislatif  sebagai  wujud demokratic responsibility ?
II. AKUNTABILITAS POLITIK
Konsep akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis mengarahkan  suatu  pandangan  tentang  adanya bentuk  pertanggungjawaban  dari  penyelenggara kekuasaan kepada seluruh komponen masyarakat ( public ). Chandler and Plano (1982) menggunakan istilah akuntabilitas ( acountability )
yang merujuk pada “ The Institution of check and balances in a administrative system”.
Akuntabilitas berarti menyelenggarakan perhitungan  ( account )  terhadap  sumber-sumber daya atau  kewenangan  yang  digunakan  eksekutif dan  birokrasi  kepada  lembaga-lembaga  di  luar birokrasi  dalam  rangka  menegakkan  mekanisme check and balance agar tidak terjadi kesewenang- wenangan.
Mulgan (2000) melihat definisi akuntabilitas, adalah ditandai dengan
“eksternalitas,  interaksi  sosial,  serta  pertukaran otoritas”.
Eksternalitas mengacu kepada pertanggungjawaban  eksternal,  yakni  pihak  yang memberikan tanggungjawab. Kemudian interaksi sosial  dan  pertukaran  otoritas  yang  dimaksud dalam  hal  ini,  adalah  berhubungan  dengan perbaikan
dan sanksi. Pemberian tangggungjawab  ( accountee )  memiliki  otoritas atas  penerima  tanggungjawab  ( accountor )  yang menyiratkan  adanya  hak  untuk  memperoleh jawaban dan menerapkan sanksi (Mulgan, 2000).
Dari penjelasan tersebut memberikan suatu pandangan  tentang  makna  akuntabilitas  yang pada dasarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dari pemegang amanah kepada pemberi amanah ( dari pemerintah kepada  rakyat ). Dalam suatu pemerintah  demokratis  memberikan account perhitungan terhadap apa  yang dilakukan sebagai perwujudan  dari  rasa  tanggungjawab  menerima amanat  dari  rakyat,  adalah  suatu  perbuatan  yang mengandung etika luhur. (Thoha, 2014).
Selama ini pandangan tentang akuntabilitas cenderung  lebih  dipusatkan  pada  lembaga eksekutif  beserta  dengan  birokrasi  pemberi layanan  publik.  Sehingga  akuntabilitas  politik yang  merupakan  wujud  pertanggunjawaban  dari para pejabat politik  yang  dipilih  oleh  masyarakat seakan luput dari perhatian. Akuntabilitas  politik seolah  dibatasi  secara  sempit  yang  hanya diarahkan sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban birokrasi pemerintah terhadap  parlemen  (legislatif).  Akuntabilitas masih berkisar diseputaran lembaga
penyelenggara pemerintah, yakni berupa mekanisme pemberian laporan pertanggungjawaban  dari  lembaga  atau  instansi (mengali  dari  bawah  ke  atas)  dan  lebih  bersifat internal.
Namun  hal  itu,  tentunya  kurang  sesuai dengan  tata  pemerintahan  yang  demokratis, karena  dalam  wujud  pemerintah  demokratis menekankan  tentang  adanya  mekanisme  kontrol yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Dimana  setiap lembaga  negara  baik  itu,  eksekutif,  maupun legislatif senantiasa harus menegakan mekanisme chek  and  balances yang  melibatkan  masyarakat agar menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Untuk lebih menekannya  tentang  perlunya  akuntabilitas  baik secara  internal  maupun  eksternal,  Romzek  & Dubnick  (1987)  mengatakan “More  Broadly Conceived,  publik  administration  accountability involves the means by which public agencies and their  workers  manage  the  diverse  expectations generated  within  and  outside  the  organization . Pendapat tersebut mencoba memberikan
pandangan  bahwa  dalam  konsep  akuntabilitas harus terdapat pula adanya konsep responsibilitas (pertanggungjawaban internal).
Selain dari pada itu, Romzek  dan Dubnick (1987)  dalam  Vigoda  (2002)  mengidentifikasi tentang adanya dua kelompok akuntabilitas, yaitu akuntabilitas internal yang
meliputi tanggungjawab secara hirarkis atau birokratis dan profesional;  dan  akuntabilitas  secara  politis  dan legal. Sementara itu, untuk konsepsi akuntabilitas parlemen  atau  lembaga  legislatif,  ditekankan pada pendekatan yang berorientasi pada masyarakat.  Dalam  pendekatan  ini,  dapat dilakukan  dengan  menerapkan participatory democracy
dan delegate democracy. Participatory democracy merupakan bentuk yang lebih luas dari dari aktivitas politik dalam rangka pemberian  pelayanan  publik  dan  merupakan perpanjangan dari proses konsultasi dan koordinasi  ( political  interaction )  antara  wakil rakyat  dengan  masyarakat.  Sedangkan delegate democracy , menekankan pada pergeseran dominasi  kekuasaan  partai  politik  kepada kelompok  yang  lebih  luas  dari  anggota  partai politik.  Dalam  pandangan  ini  akuntabilitas mengalir  dari  atas  ( pemerintah )  kepada  rakyat yang  diwadahi  oleh  partai  politik.  (Ferlie, et  al , 1996). Berkaitan  dengan  hal  itu,  maka  bentuk akuntabilitas  lembaga  legislatif  yang  bukan sekedar  dilihat  secara  politik,  akan  tetapi  harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  Lembaga  legislatif  sebagai  lembaga perwakilan rakyat,  yang  diisi dan ditempati oleh
para  pejabat  yang  dipilih  oleh  rakyat,  karena dianggap  memiliki  kemampuan  dan  dipercayai dapat menyuarakan setiap aspirasi dan kepentingan  rakyat,  maka  sudah  selayaknya harus mampu memberikan wujud
pertanggungjawabannya  baik  secara  konstituen maupun  kepada  seluruh  elemen  masyarakat.
Penekanan  utama  dalam  akuntabilitas  lembaga legislatif, yaitu menyangkut kewajiban pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan  seluruh  keputusannya kepada  pemberi  mandat,  yaitu  rakyat  ( public ). Dalam  hal  ini  wujud  akuntabilitas  tidak  sebatas pada  kerapian  administrasi  (pelaporan),  tetapi pada  hal  yang  lebih  utama  pada  hal  yang  lebih utama, yaitu berkaitan dengan persoalan seberapa mampu memegang amanat/mandat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

## III. DEMOKRASI RESPONSIBILITY
Konsep  demokrasi  memang  sedikit  sulit untuk dipahami karena banyak memiliki kesamaan  makna  yaitu  variatif,  evolutif  dan dinamis.  Untuk  itu  tidak  begitu  mudah  membuat definisi yang baku tentang demokrasi. Demokrasi merupakan  istilah  yang  digunakan  pada  sistem pemerintahan  yang  meletakan  kekuasaan  ada  di tangan  rakyat.  Secara  harfiah,  demokrasi  berasal Yunani  yang  merupakan  padanan  kata Demos dan Cratein . Demos berarti  rakyat,  sedang Cratein berarti kekuasaan atau pemerintahan (Sri Soemantri  :  1973).  Miriam  Budiarjo  (1983) menyebut  demokrasi  sebagai  pemerintahan  yang dikuasai  oleh  rakyat.  Atau  dalam  adagium  yang populer, biasa disebut sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Istilah  demokrasi  seringkali  dipandang sebagai  bentuk  pelaksanaan  dari  Pemilihan Umum  (Pemilu)  yang  perhatiannya  hanya  untuk memilih  dan  menentukan  para  kandidat  yang akan memegang kekuasaan diparlement (legislatif)  sebagai  wakil  rakyat.  Namun  apabila ditelaah secara mendalam istilah demokrasi tidak hanya  dibatasi  dalam  kegiatan  politik,  terutama Pemilu,  akan  tetapi  penerapan  demokrasi mengarah pada pola keyakinan atau hal baik yang dijadikan  pedoman  hidup  bagi  masyarakat  guna mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  baik  sebagai acuan  untuk  menata  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dan  untuk  mewujudkan  kebaikan bersama  dan  juga  mewujudkan  pemerintahan yang baik ( good society and good goverment ). Oleh  karena  itu,  pengembangan  dan perwujudan  nilai  demokrasi  merupakan  hal  yang sangat  penting  terutama  dalam  membangun kehidupan  bermasyarakat.  Begitupun  dengan Bangsa  Indonesia  yang  selama  ini  dikenal
menganut  pola  demokratis  dalam  setiap  sendi kehidupan,  maka  perlu  diimbangi  oleh  setiap elemen  yang  ada,  baik  dari  unsur  kekuasaan maupun  dari  unsur  masyarakat  itu  sendiri. Perwujudan  bangunan  sistem  pemerintahan demokratis  tentunya  perlu  dibangun  dari  tataran empirik dan normatif, karena orientasi dari sistem pemerintahan  demokratis  adalah  mengarah  pada tercapainya  kepercayaan  masyarakat  atas  sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah.
Permasalahan  akan  kepercayaan  terhadap politik  ini  tidak  terlepas  dari  para  pelaku  politik itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  keberadaan  elit  politik menjadi  salah  satu  fokus  yang  menjadi  pusat perhatian.  Elit  politik  seperti  halnya  dijelaskan oleh  Surbakti  (1999)  merupakan  sekelompok kecil  orang  yang  mempunyai  pengaruh  besar dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan politik. Kepercayaan dalam hal ini merupakan hal yang  penting  dalam  kaitannya  masyarakat  dan politik  itu  sendiri  (Sahaar,  2014).  Kepercayaan terhadap  politik  itu  sendiri  merupakan  suatu kondisi  dimana  pihak-pihak  yang  dianggap menjalankan  pemerintahan  ini  bisa  memenuhi standar  keinginan  individu  atau  masyarakatnya (Gamson dalam Kim & Park, 2005).
Oleh  karena  itu,  sikap  kaum  politisi  untuk merekonstruksi orientasi politik yang tidak hanya berfokus  pada  kekuasaan,  namun  sudah  saatnya orientasi  politik  lebih  mengedepankan  pada politik  kerakyatan  demi  terciptanya  keberdayaan masyarakat.  Karena  pada  negara  demokratis, masyarakat  ditempatkan  sebagai  makhluk  yang berakal  yang  mampu  membedakan  sendiri  mana yang  dianggap  benar  dan  salah.  Maka  dari  itu, para politisi harus mampu menjaga keseimbangan  dalam  menjalankan  kekuasaan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta mengontrol jalannya pemerintahan.
Surbakti (1999) menjelaskan bahwa sistem politik  demokrasi  secara  ideal,  ialah  sistem politik  yang  memelihara  keseimbangan  antara konflik  dan  konsensus.  Untuk  itu  sistem  politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur  yang  mengatur  dan  menyalurkan konflik  sampai  pada  “penyelesaian”  dalam bentuk  kesepakatan  (konsensus).  Prinsip  ini  pula yang  mendasari  pembentuk  identitas  bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan politik dengan ekonomi.
Dalam  sistem  demokrasi,  rakyat  adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga sudah sewajarnya  apabila  kepercayaan  dan  amanah yang  diberikan  pada  wakil  rakyat  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik,  maka kepercayaan  dan  amanah  tersebut  dikembalikan
pada  pemiliknya  sendiri.  Esensi  demokrasi hendaknya  diletakkan  di  atas  prinsip  dan kesadaran akan  kepentingan bersama. Keputusan mayoritas  haruslah  dihormati  namun,  sedapat mungkin  dihindari  dominasi  mayoritas  dan tindakan  tirani  minoritas  dalam  pembuatan  suatu kebijakan politik (Latuconsina,2013).
Dalam  konteks  ini  perwujudan  demokrasi tidak  sepenuhnya  tergantung  dari  rakyat.  Secara kultural,  perkembangannya  amat  ditentukan  oleh kaum  elite.  Apakah  berhasil  menyosialisasikan nilai  nilai  demokrasi  melalui  perilakunya,  atau tidak sehingga rakyatpun bisa belajar mengembangkan  kesadaran  dan  partisipasi  yang bersifat  etis  pula.  Dibutuhkan  kemauan  dan keteladanan elit untuk menerjemahkannya kedalam  perilaku  mereka  sehingga  terbangun pula masyarakat yang sadar demokrasi.

## IV. DESAIN SISTEM AKUNTABILITAS LEMBAGA LEGISLATIF SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI RESPOSIBILITY
Sementara  itu,  persepsi  masyarakat  atas kompleksitas  urusan  yang  dilakukan  oleh lembaga  legislatif  dan  semakin  menurunnya kapabilitas parlemen, telah mengundang perhatian para  ahli  dibidang pemerintahan  dalam mengembangkan  konsep  sistem  akuntabilitas lembaga  legislatif.  Sebagai  lembaga  yang merepresentasikan  keterwakilan  rakyat,  maka setiap  keputusan,  tindakan  dan  sikap  dari  para anggota  legislatif  harus  senantiasa  menunjukan pada keberpihakan terhadap masyarakat.
Disamping  itu,  munculnya  tuntutan  dari masyarakat modern tentang peningkatan kapasitas  dan  profesionalisasi  birokrasi  agar mampu  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara nyata  dan  berwibawa  sesuai  dengan  asas penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) dalam memberikan pelayanan terhadap  masyarakat,  maka  lembaga  legislatif harus  pula  mampu  menunjukan  kapabilitasnya sebagai lembaga  yang mempunyai otoritas dalam menerima tanggungjawab dari masyarakat melalui sikap dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Munculnya penilaian negatif dari masyarakat yang memudarkan tingkat kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  legislatif, dimana  ditunjukan  dengan  munculnya  berbagai fenomena  kasus  yang  melibatkan  para  anggota legislatif,  dari  mulai  korupsi,  penyalahgunaan wewenang sampai  dengan pelanggaran  kode  etik jabatan  semakin  memperpanjang  catatan  merah atas  lembaga  legislatif  di  negeri  ini.  Lemahnya kontrol  masyarakat  terhadap  kekuatan  dan kekuasaan  parlemen  akibat  dari  kurangnya  akses
dan bergaining  power  politic yang  tidak  efektif, justru telah membentuk lembaga  kekuasaan  yang cenderung melakukan malpraktek dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, agar dapat mengembalikan  kewibawaan  lembaga  legislatif menjadi lembaga publik yang amanah, profesional dan memberikan ruang bagi masuknya  aspirasi  masyarakat,  maka  perlu disusun  kembali  atau  merevitalisasi  bentuk sistem  akuntabilitas  politik  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik. Meskipun pada hakekatnya akuntabilitas bersifat subjektif, artinya tergantung pada  nilai-nilai  individu  yang  dimiliki  oleh  para pejabat, namun makna akuntabilitas politik dalam hal  ini  merujuk  pada  pandangan  tentang  suatu metode  yang  dapat  digunakan  untuk  mengontrol kinerja  dan  perilaku  anggota  legislatif  agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat
sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap konsituen politik. Adapun  beberapa  pendekatan  yang  dapat digunakan dalam merevitalisasi sistem
akuntabilitas  lembaga  legislatif,  diantaranya meliputi :
1. Mengedepankan nilai etika
Aplikasi  etika  dan  moral  dalam  praktek dapat  dilihat  dari  Kode  Etik  yang  dimiliki  oleh setiap  organisasi  profesi  baik  publik  maupun swasta.  Namun  secara  lebih  dalam  nilai  etika sebenarnya  tidak  muncul  begitu  saja,  akan  tetapi merupakan  kristalisasi  dari  prinsip-prinsip  moral yang  menuntun  kehidupan  dan  pekerjaan  agar senantiasa  berbuat  baik,  karena  didorong  oleh suatu  pemahaman  dan  kepercayaan  atas  adanya konsekuensi  penilaian  baik  dan  buruk.  Menurut The Public  Administration  Dictionary (Chandler &  Plano,  1988)  dalam  Keban  (2014)  etika didefinisikan  sebagai  cabang  filsafat  yang berkenaan  dengan  nilai-nilai  yang  berhubungan dengan perilaku manusia, dalam kaitannya degan benar  atau  salah  suatu  perbuatan,  dan  baik  atau buruk motif dan tujuan dari perbuatan tersebut.
Kaitannya  dengan  akuntabilitas  anggota legislatif  atas  pelaksanaan  setiap  keputusan  dan tanggungjawabnya  sebagai  pemegang  amanat rakyat,  etika  diposisikan  sebagai  suatu  dimensi yang  berimplikasi  pada  pemenuhan  moralitas yang  senantiasa  harus  diperhatikan  didalam setiap tindakan dan perbuatan yang mengutamakan  kepentingan  publik.  Saat  ini masalah  etika  sedang  menjadi  sorotan  utama kepada para anggota legislatif, karena mentalitias dari  para  anggota  legislatif  lebih  memposisikan diri  sebagai  penguasa  rakyat,  bukan  sebagai perwakilan  rakyat,  sehingga  memicu  terjadinya
praktek-praktek bad governcane yang ditunjukan dengan  munculnya  berbagai  kebijakan  publik yang bermasalah.
Dalam kondisi demikian, maka pendekatan secara  etika  dapat  merupakan  pendekatan strategis  didalam  menciptakan  perilaku  anggota legislatif yang kredibel, profesional dan bertanggungjawab.  Etika  senantiasa  memberikan rambu-rambu  apakah  suatu  perbuatan  itu  boleh atau tidak dilakukan karena akan menggambarkan  sikap  batiniah.  Perbaikan  dan peningkatan  moralitas  sebagai  wujud  etika  bagi para  anggota  legislatif  akan  sangat  potensial dalam  menumbuhkan  budaya  birokrasi  politik yang  bersih  dan  terbebas  dari  unsur-unsur penyalahgunaan  kekuasaan.  Nilai-nilai  yang terdapat  dalam  etika  sebagai  kumpulan  asas moralitas  yang  berkenaan  dengan  akhlak  dan nilai-nilai  kebermanfaatan  yang  dapat  dirasakan oleh semua pihak.
Etika  akan  mengarahkan  seseorang  untuk bertanggungjawab  apa  yang  akan  dilakukan  dan apa  yang  telah  dilakukan,  karena  meskipun pengelolaan  pemerintah  dilakukan  oleh  para pelaku yang profesional berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diatur
berdasarkan  undang-undang,  akan  tetapi  sebagai wujud etika dalam pemerintahan yang demokratis harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada publik.  Setiap  tindakan  dan  aktivitas  yang dilakukan  aparatur  pemerintah  harus  bersifat konkret  tidak  sekedar  janji  atau  program  yang minim  realisasi,  namun  berusaha  mewujudkan apa  yang  diinginkan  masyarakat  ( get  the  job done ).
2. Akses kontrol dari masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat publik, merupakan bentuk interaksi dan partisipasi aktif masyarkat dalam rangka menumbuhkan kepekaan pemerintah atas keberadaan  masyarakat.  Sebagai  pemerintah demokrasi senantiasa akan memberikan kesempatan  dan  ruang  bagi  masyarakat  sebagai salah  satu  mekanisme  kontrol  yang  dapat mengarahkan  perilaku  pejabat  publik  agar  selalu bekerja  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.
Sebagai anggota legislatif  yang  merupakan pejabat  politis  karena  dipilih  berdasarkan pemilihan  umum  dan  dipercaya  memegang amanat rakyat, tentunya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya atas amanat yang diberikan  rakyat,  adalah  dengan  senatiasa membuka  perhatian  pada  akses  bagi  masyarakat sebagai  sistem  sensor  atas  amanah  yang
diberikan. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan  mencerminkan  tentang  adanya mekanisme keseimbangan antara penguasa dengan  rakyatnya.  Sehingga,  masyarakat  tidak selalu  diposisikan  sebagai  bagian  terendah  dari suatu  pemerintahan, yang dianggap  tidak mempunyai  prakarsa  dan  kekuatan  didalam menentukan keinginannya. Akan tetapi
diposisikan  sebagai  partner  atau  mitra  yang senantiasa  aktif  dalam  memberikan  masukan, kritikan  dan  aspirasinya  dalam  menentukan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Harapan  tentang  adanya  parlemen  yang pro rakyat dan bebas  dari upaya-upaya penyalahgunaan wewenang akan semakin terbuka  dan  sekaligus  sebagai  peluang  untuk menciptakan model pemerintahan yang menganut prinsip keterbukaan,
komunikatif dan mementingkan  rakyatnya.  Konsepsi  atas  adanya keterlibatan  masyarakat  dalam  memberikan kontrol atas penyelenggaraan kekuasaan legislatif terutama  dalam  pengambilan  kebijakan  yang terkadang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  rakyat dan bahkan tidak mencerminkan adanya kepentingan  rakyat  yang  harus  diperjuangkan.
Esensi  utama  yang  dihadirkan  atas  adanya keterlibatan  masyarakat  sebagai  bagian  dari kontrol (pengawasan), adalah mengkonseptualisasikan akuntabilitas bagi anggota legislatif yang menekankan pada kritikan sebagai  input  dari  masyarakat  agar  dijadikan sebagai  bahan  masukan  untuk  memperbaiki kinerja dan kepercayaan publik.
3. Responsivitas
Pandangan  tentang  akuntabilitas  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  pejabat  publik  atas penyelenggara  kekuasaan  sebagai  amanat  dari rakyat,  senantiasa  mengidentifikasikan  adanya kontrol perilaku  dan  kinerja  yang harus  dipenuhi sebagai  wujud democracy  responsibility, adalah menekankan  pada  setiap  tindakan  pejabat  publik yang  dapat  diterima  oleh  rakyat.  Responsivitas atau responsibility dapat  pula  dikategorikan sebagai  bentuk  akuntabilitas  politik  dalam menegakan mekanisme chek and balances dalam mengukur  kebijakan  agar  tidak  berindikasi  pada penyelewengan kekuasaan.
Responsivitas  tidak  hanya  merujuk  pada tindakan  bijak  ketika  menerima  segala  bentuk masukan,  namun  lebih  dioreintasikan  pada kepekaan  dalam  memahami  setiap  keluhan  dan selanjutnya mengkoordinasikannya untuk diproses  menjadi  suatu  keputusan  (kebijakan). Responsivitas  yang  ditunjukan  oleh  anggota legislatif  dipandang  sebagai  bentuk  keterkaitan antara  wakil  rakyat  dengan  rakyatnya.  Rakyat selaku  pemberi  amanat  tentunya  memiliki
serangkaian  tuntutan  yang  harus  diperjuangkan dan diperhatikan sebagaimana dijanjikan didalam kampanye politik dalam rangka meraih dukungan suara.
Secara  prinsipil  responsivitas  merupakan bentuk  kesediaan  dari  para  pejabat  publik terutama anggota legislatif dalam menangkap dan mengakomodir setiap kebutuhan warga masyarakatnya.  Pada  pandangan  yang  merujuk pada  profesionalisme  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  focus  perhatian  responsivitas adalah  sebagai  upaya  dalam  menciptakan  nilai bagi  publik  melalui  pembentukan  jaringan  yang melibatkan  masyarakat,  sehingga  menghindari monopolistik  dan  kesewenang-wenangan  yang dapat dilakukan oleh para pejabat publik.
Dalam menciptakan dan mendesain perilaku anggota legislatif agar mampu menunjukan  sikap  responsivitasnya,  memang bukanlah  perkara  yang  mudah  apalagi  dengan karakteristik dari lembaga legislatif yang cenderung mendominasi kekuasaan karena dibentuk  atas  dasar  legitimasi  politik  yang mengatasnamakan rakyat. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan  dan  diperlukan  upaya  yang  datang dari  dalam  diri  anggota  legislatif  sebagai  bentuk kesadaran  tentang  arti  pentingnya  membangun jaringan  dengan  konstituen  atau  masyarakat, melalui  interaksi  dan  komunikasi  intensif  dalam menciptakan  kepekaan  dan  bersedia  mendengar apa  yang  menjadi  aspirasi  dan  keinginan masyarakat  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kebijakan yang telah diputuskan.
4. Transparansi
Sebagai  wujud  dari  adanya  akuntabilitas publik  yang  baik,  terutama  dalam  konstelasi politik  demokrasi,  sudah  semestinya  ditunjang dengan  adanya  sistem  akuntabilitas  anggaran publik dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat.  Selama  ini  pandangan  masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai pengelola dan pengguna  anggaran  publik  berkecenderungan melakukan korupsi politik, dengan memanfaatkan  kekuasaan  untuk  memboroskan keuangan negara. Disamping itu, kekuatan politik yang terbentuk pada lembaga legislatif cenderung mempengaruhi  pembahasan  anggaran  untuk kepentingan-kepentingan  pribadi  dan  partai politik.
Konsepsi  dalam  transparansi  sebagai bagian  dari  akuntabilitas,  adalah  menfokuskan pada  pertanggungjawaban  finansial  sebagai pengelola dan pengguna anggaran yang bersumber  dari  rakyat.  Transparansi  dalam pengelolaan  anggaran  harus  dapat  diwujudkan oleh  anggota  legislatif  melalui  penyampaian secara  terbuka  atas  setiap  penggunaan  anggaran
dalam  menunjang  pelaksanan  kinerja.  Laporan pertanggungjawaban  anggaran  bukan  sekedar sebagai laporan yang diberikan kepada parlemen, namun  harus  mampu  dipertanggungjawabkan dengan  bentuk  yang  nyata,  yaitu  dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
Akuntabilitas  anggaran  menekankan  pada tolak  ukur  atau  kriteria  berdasarkan  sasaran capaian  kinerja  yang  jelas  dalam  memanfaatkan dan  menggunakan  anggaran  publik.  Anggota legislatif  yang  pada  hakekatnya  pengelola  dan sekaligus  penggunaan  anggaran,  harus  memiliki standar  penggunaan  anggaran  yang  jelas  dalam menunjang  kinerja  sebagai  penjalan  amanat rakyat. Tentunya masyarakat dalam hal ini, wajib mengetahui informasi terkait dengan berapa besar anggaran  negara  yang  telah  dipergunakan didalam  proses  pembuatan  suatu  kebijakan negara.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  tersebut,  maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan  revitalisasi  sistem  akuntabilitas lembaga  legislatif,  khususnya  dari  para  anggota legislatif  dalam  kaitannya  sebagai  pemegang amanat  rakyat,  memerlukan  pemahaman  yang mendalam  dan  kesadaran  yang  tinggi,  bahwa ketika  sudah  berada  di  kursi  parlemen  sebagai anggota  perwakilan  rakyat,  maka  perhatian utamanya adalah pada kepentingan publik, bukan kepentingan  partai  politik  atau  individu.  Maka dari  itu  dapat  menciptakan  mentalitas  pejabat politik yang netral dan profesional.
Sistem akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan demokrasi, terutama  bagi  para  anggota  legislatif  merupakan kunci  utama  untuk  menciptakan  keberhasilan dalam  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan,
karena menepatkan masyarakat sebagai pemegang kontrol yang bersifat objektif, sehingga  dapat  mempengaruhi  setiap  keputusan- keputusan  yang  dihasilkan  akan  cenderung berorientasi pada kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandler, Ralph.C. dan Plano, Jack.C. 1982. The Public  Administration  Dictionary. New York, Chichester, Brisbane : John Wiley & Sons.
Ferlie,  E.  et  al.  1996. The  New  Public Manajemen  In  Action. Oxford.  Oxford University Press.
Keban,  Yeremias  T.  2014. Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik,  Konsep, Teori dan Isu . (Edisi Ketiga). Yogyakarta;
Gavamedia. Latuconsia, Nuraini. 2013. Perkembangan
Demokrasi  dan  Civil  Society  di  Indonesia. Populis,  Volume  7  No.  2  Oktober  2013 hal.13-18.
Kumorotomo,  Wahyudi.  2011. Akuntabilitas Anggaran  Publik  :  Isu  Politik,  Prioritas Belanja  SILPA  Dalam  Alokasi  APBD  di Beberapa  Daerah. Bandung.  Jurnal  Ilmu Administrasi  Negara  dan  Manajemen Publik, Vol.1.No.1, 2011 hal.36-50.
Mulgan,  R.  2000.  “ Accountability”  :  an  ever expanding concept ?; Public
Administration, 78 (3) 555-573.
Romzek,  Barbara  S.  dan  Dubnick,  Melvin  J.
1987.  Acountability  in  the  public  sector: Leasson  from  the  challenger  tragedy . Public  Administration  Review, 47  (3)  : 227-238.
Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.