Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace
Erlyna Yunita Amalia 1* , Muridah Isnawati 2
1 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Email: erlynayunita19@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id
Articcle Information Article History:
Received : 18-12-2023 Revised : 31-12-2023 Accepted : 03-04-2024 Published : 22-05-2024
Keyword:
Law Protection;
Technology;
Media; Communication; Device

## Abstract
The times open up opportunities for convenience in  various sectors of life, especially  in  the  context  of  electronic  media-based  buying  and  selling transactions  on  the  marketplace.  With  these  developments  there  are advantages and disadvantages for users. This research aims to provide an understanding of legal protection for victims of electronic transaction fraud. The  focus  of  this  problem  includes  two  main  questions,  namely,  legal protection for victims and legal remedies that can be taken. This research is normative  in  nature  using  a  statutory  approach.  This  normative  legal research is conducted through analysis of library materials and secondary data  to  overcome  the  legal  problems  faced.  The  findings  of  the  research show that victims get legal protection regulated by the provisions in Article 19  paragraph  (1)  of  Law  Number  8  Year  1999  concerning  Consumer Protection. There are two efforts to protect and maintain consumer rights such  as,  out-of-court  settlement  as  an  alternative  method  and  settlement through court channels as the last step that can be taken.

## Abstrak
Perkembangan  zaman  membuka  peluang  kemudahan  di  berbagai  sektor kehidupan  terutama  pada  konteks  transaksi  jual  beli  berbasis  media elektronik  pada  marketplace.  Dengan  perkembangan  tersebut  terdapat keuntungan  dan  juga  kerugian  bagi  pengguna.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  terkait  perlindungan  hukum  bagi  korban penipuan  transaksi  elektronik.  Fokus  permasalahan  ini  mencakup  dua pertanyaan  utama  yakni,  perlindungan  hukum  bagi  korban  serta  upaya hukum  yang  dapat  ditempuh.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui analisis bahan kepustakaan dan data sekunder  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Temuan dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  korban  mendapatkan  perlindungan hukum  yang  diatur  oleh  ketentuan  dalam  Perlindungan  Konsumen. Terdapat dua Upaya untuk melindungi dan menjaga hak konsumen seperti, penyelesaian di luar pengadilan sebagai metode alternatif dan penyelesaian melalui jalur pengadilan sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh.

## PENDAHULUAN
Ekonomi  digital  terus  berkembang  sejalan  dengan  waktu.  Masyarakat semakin  akrab  dengan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam aktivitas  ekonomi  mereka.  Kepraktisan dan  efisiensi  menjadi  fokus utama dalam proses  digitalisasi  ekonomi.  Pada  era  globalisasi,  aspek  penting  dalam  bidang ekonomi melibatkan industrialisasi serta kegiatan impor dan ekspor antar negara di seluruh  dunia. 1 Dalam  isu  pembangunan  berkelanjutan,  perdagangan  tidak  hanya memperhatikan  aspek  fisik  dan  lingkungan,  namun  juga  kepentingan  dan keselamatan. 2 Permasalahan  perekonomian  merupakan  permasalahan  universal yang  menarik  perhatian  seluruh  dunia.  Sistem  perekonomian  berkembang  pesat tidak terlepas dari peran dan teknologinya  yang hebat. Kreativitas para teknokrat ekonomi  kapitalis,  dengan  segala  rekayasa. 3 Transaksi  jual  beli  secara  daring  di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, dipicu oleh kemajuan teknologi dan tingginya minat belanja dari masyarakat. Marketplace adalah pasar virtual tempat pembeli dan penjual bertemu dan bertransaksi. 4 Model bisnis  pada  platform  marketplace  adalah  suatu  situs  web  yang  tidak  hanya mempromosikan produk, melainkan  juga  menyediakan  fasilitas untuk melakukan transaksi pembayaran secara online bagi penjual online. 5
Pertumbuhan pesat dalam era teknologi yang terus berkembang telah secara tidak terduga mengubah perspektif masyarakat terhadap gaya jual beli. Dalam dunia bisnis saat ini, pertemuan langsung dan pengetahuan mendalam tentang konsumen tidak lagi menjadi keharusan, karena semuanya dapat dilakukan melalui internet. 6 Model bisnis digital marketplace bertindak sebagai penyambung antara penjual dan pembeli  dalam  satu platform. Model  bisnis  ini  merupakan  bisnis  digital
1 Muhammad Fitri Rahmadana, Ekonomi Digital , ed. Hamdan, Pertama (Bandung: Nilacakra, 2021).
2 Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development,” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 1 (2018): 36, https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224.
3 Achmad Hariri, “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State,” Jurnal Hukum Replik 7, no. 1 (2020): 19, https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447.
4 Hutauruk, “Analisis Dan Perancangan Aplikasi Marketplace Cinderamata Khas Batak Berbasis Android,” Jurnal Methodika 3, no. 1 (2017): 242–46.
5 Satria Nur Fauzi and Lushiana Primasari, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli,” Reciidive 7, no. 3 (2018): 250–61.
6 Rahmadany Jiyan Puspitasari and Al-qodar Purwo Sulistyo, “Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun,” Eksaminasi : Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): 1–8.
marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu platform. Uang biasanya diperoleh melalui komisi perantara, atau komisi tetap. Namun, juga dapat menggunakan  biaya  keanggotaan  di platform atau  melalui iklan . 7 Kemajuan teknologi  menyebabkan  munculnya  kasus  penipuan  dalam  jual  beli  online. Penipuan merupakan sebuah istilah dalam hukum pidana mempunyai pengaruh satu sama  lain  dalam  penandatanganan  kontrak  yang  ada  di  masyarakat  kemajuan industri  berkorelasi  dengan  teknologi,  dan  teknologi  berkorelasi  dengan kebutuhaan. 8 HAM manusia dan sumber daya lainnya bagian dari evolus i industri yang dinamis dan akan berdampak pada kebutuhan hukum. 9 Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai Tindak Pidana Penipuan menjadi  dasar  utama  bagi  penegak  hukum  pidana  dalam  mengadili  kasus  pidana dengan tujuan melindungi kepentingan umum. Secara umum, penipuan merupakan tindak kejahatan di mana cara operasinya didasarkan pada penggunaan keuntungan material sebagai tujuan utama. 10
Kasus penipuan jual beli online menyebabkan banyaknya korban dikarenakan kurangnya  pemahaman  oleh  konsumen  mengenai  hak-haknya,  rendahnya pengetahuan serta kurangnya informasi dan pengetahuan terkait hukum pada bisnis online.  Pada  artikel  ini  penulis  mengangkat  Kasus  pertama  mengenai  penipuan melalui toko online dengan  modus  yang dilakukan oleh 4 Orang pemuda dengan motif  melakukan  transaksi  manipulatif  dengan  menggunakan  akun  palsu  melalui Tokopedia pada tanggal 18 Juli 2019 sehingga pihak Tokopedia dirugikan akibat kasus  tersebut.  Sebelum  melaksanakan  tindakannya,  pelaku-pelaku  tersebut menjual Voucher yang  awalnya  dibeli  di  Indomaret. Voucher tersebut  kemudian dijual  melalui Tokopedia dengan  menggunakan akun bernama Mr. Crab. Mereka mencapai  keuntungan  dengan  cara  menjual  Voucher  dan  melakukan  pembelian sendiri, dengan tujuan mendapatkan Cashback (Uang Kembali) dari transaksi, yang memberikan mereka keuntungan sebesar 10 persen dari total pembelian. 11 Penipuan
7 Sujinah, Kontribusi Kampus Untuk Negeri Di Era Pandemi (Surabaya: Eduliters, 2020).
8 Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan , (Yogyakarta : Uny Press,2008).
9 M.Ed Soepranoto et al., “ Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era 4.0 ,” (Jakarta : Gemala ,2020).
10 A Budiansyah, '' Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online  di Polda Aceh", (2023).
11 Kominfo,  “Polda  Ungkap  Tindak  Pidana  ITE  Lewat  Toko  Online,”  Dinas  Kominfo,  2023, https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polda-ungkap-tindak-pidana-ite-lewat-toko-online.
ini telah dilakukan melalui 1.500 akun, dengan jumlah transaksi mencapai 17 kali, yang menyebabkan kerugian bagi pihak Tokopedia. Kasus ini kemudian ditangani oleh  Subdit  Siber  Ditreskrimsus  Polda  Jatim.  Akibat  perbuatan  tersebut,  pelaku dijerat dengan Pasal 35 jo Pasal 51 Nomor 19 Tahun 2016 ayat 1 dalam Undang- Undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Selain  itu,  mereka  juga terlibat dalam tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pada contoh kasus kedua penulis mengangkat kasus penipuan jual beli barang yang tidak sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pembeli.
Kasus  tersebut  dilakukan  oleh  dua  orang  sindikat  penipuan  pada  jual  beli online  yang  berasal  dari  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  yang  ditangkap  dan diamankan  di  Polres  Banjarbaru.  Pada  kasus  tersebut  merugikan  korban  yang berasal dari Kota Banjarbaru yang mengalami penipuan dengan modus penjualan Mixer Sound System serta Speaker Sound System melalui iklan di Facebook tanggal 10  Januari  2023. 12 Modus  penipuan  ini  dengan  cara  penjualan  melalui  Facebook penjualan barang secara online namun barang yang dikirimkan tidak sama seperti barang  yang  jual.  Akibat  perbuatannya  kedua  pelaku  diamankan  di  Polres Banjarbaru dan dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Seperti  disebutkan  di  atas,  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  ITE  yang mengatur  hal-hal  terkait  transaksi  elektronik  termasuk  jual  beli  online.  Namun faktanya  masih  banyak kejahatan penipuan  yang terjadi dalam transaksi tersebut. Situasi ini dapat terjadi karena penegakan hukum belum memadai, dan seringkali aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam menegakkan peraturan hukum yang  berkaitan  dengan  transaksi  elektronik. 13 Kasus  penipuan  di platform marketplace masih  menjadi  permasalahan  yang  signifikan  di  Indonesia. Berdasarkan konteks tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menyelidiki fondasi  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  terhadap  tindak
12 Humas Polri, “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Belui Online,”Ahkam,2020, https://humas.polri.go.id/2023/01/10/polres-banjarbaru-sukses-ringkus-dua-anggota-sindikat- penipuan-jual-beli-online/.
13 Anggreany Haryani Putri and Endang Hadrian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online,” Krtha Bhayangkara 16, no. 1 (2022): 131–38, https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018.
pidana yang terjadi di marketplace. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi  dan  merumuskan  mekanisme  perlindungan  hukum  yang  dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen, sehingga implementasi hukum dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  normatif  yang menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  hukum normatif  ini  melibatkan  analisis  literatur  dengan  memanfaatkan  sumber  hukum utama dan sekunder untuk mengatasi permasalahan hukum. Pendekatan perundang- undangan  (Statute  Approach)  diterapkan  dengan  menganalisis  Undang-Undang yang relevan terkait dengan isu hukum yang melibatkan korban pada tindak pidana penipuan di dalam transaksi jual beli di platform marketplace.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace
Pada  era  modern  sekarang,  masyarakat  aktif  memanfaatkan  kemajuan teknologi,  khususnya  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  secara  online. Marketplace menyediakan berbagai opsi, termasuk metode pembayaran, estimasi pengiriman,  pemilihan  produk  berdasarkan  kategori,  dan  fitur-fitur  lainnya. 14 Perkembangan teknologi saat ini  berkembang pesat, membawa dampak  langsung maupun  tidak  langsung  pada  pola  hidup  dan  perilaku  masyarakat.  Perubahan tersebut  mencakup  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  budaya,  dan  tidak  menutup kemungkinan adanya perubahan dalam konteks penegakan hukum di tingkat global.
Ragam tindak pidana di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kejahatan penipuan,  semakin  meningkat  dengan  berbagai  bentuk  dan  perkembangan  yang menunjukkan  peningkatan  tingkat  kecerdasan  kejahatan.  Hal  ini  menjadikan penipuan  menjadi  semakin  kompleks.  Definisi  penipuan  dapat  merujuk  pada tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan fakta material guna
14 Joko Sutopo, Buku Panduan Marketplace , Kementerian Sekretariat Negara RI (Surabaya, 2014).
mencapai  keuntungan  finansial.  Agar  penipuan  dapat  terjadi,  langkah  pertama biasanya  melibatkan  upaya  untuk  memperoleh  kepercayaan  korban  melalui tindakan yang menipu. Jenis perilaku ini dapat mendapatkan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. 15
Perdagangan  merupakan  salah  satu  sektor  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia,  dan  pembangunan  ekonomi  difokuskan  pada  sektor  perdagangan. 16 Sebuah  tindak  kejahatan  merujuk  pada  perbuatan  yang  bisa  mengakibatkan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana, dan orang yang melakukan tindak kejahatan dianggap sebagai "subyek" hukum pidana, yaitu individu manusia. Sanksi  yang  mungkin  diterapkan  terhadap  pelaku  kejahatan  melibatkan kemungkinan  penjara  dan  denda. 17 Penyalahgunaan  digital,  termasuk  penipuan digital,  meningkat secara signifikan seiring dengan perkembangan  metode dalam sistem  digital  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pemetaan  insiden,  saluran, korban,  kerugian,  dan  rekomendasi  yang  sesuai  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut. 18
Peran  utama  dalam  mengatur tindak  penipuan  ditempatkan  pada  Pasal  378 KUHP, yang menjadi titik fokus di antara berbagai ketentuan lainnya. Pelanggaran terhadap  ketentuan  ini  dapat  berakibat  pada  sanksi  hukuman  penjara. 19 Penipuan yang  terjadi  di platform  marketplace adalah  bentuk  kejahatan  daring  yang sepenuhnya  bergantung pada eksploitasi sistem teknologi. Kejahatan dunia  maya ini  tidak  hanya  menggunakan  teknologi  komputer  yang  canggih,  tetapi  juga memanfaatkan  teknologi  komunikasi  sebagai  bagian  integral  dari  aktivitas
15 Rosyadah Novia Permata Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E-Commerce,” Journal Transformation Od Mandalika 4, no. 9 (2023): 1–23.
16 Levina Yustitianingtyas Saraya Husna, “Tanggung Jawab Eksepedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL ) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak / Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut,” Cakrawala Hukum 24, no. 2 (2022): 1–8.
17 Muridah Isnawati, “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,” Perspektif Hukum 18 (2018): 294–314.
18 Novi Kurnia -Rahayu -Engelbertus et al., Modus, Medium, Dan Rekomendasi Penipuan Digital Di Indonesia (Yogyakarta, 2022).
19 Yahman, Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan , 2016th ed. (Jakarta: Prenanda Media Group, 2016).
kriminalnya. 20 Pasal 378 dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  mencakup elemen-elemen  dari  perbuatan  penipuan.  Menurut  Girasa  pada  tahun  2002, kejahatan  siber  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  mengandalkan  teknologi komputer sebagai komponen utamanya. 21
Kejahatan ekonomi  sebagai tindak pidana hanya  dapat  dipidana  jika diatur dengan  undang-undang.  Hukum  pidana  dapat  dijadikan  sebagai  norma  hukum pertama adalah KUHP bagi kejahatan-kejahatan konvensional seperti pemalsuan, penipuan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. 22 Setiap peristiwa penipuan, baik yang terjadi secara daring maupun luring, selalu melibatkan pihak yang merugi dan pihak lain  yang  mendapatkan  keuntungan  secara  tidak  sah.  Dengan  merujuk  pada  hal tersebut, KUHP mengatur hak-hak yang dimiliki oleh korban sebagai berikut:
1. Hak untuk membuat pengaduan (sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHP)
2. Hak  untuk  mengendalikan  penyidik  dan  jaksa  penuntut  umum (sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Jo. 80 KUHP)
3. Hak  untuk  mengejar  klaim  kompensasi  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana melalui  penggabungan  perkara  perdata  dengan  perkara  pidana  (Pasal  96 hingga Pasal 101 KUHP).
Perlindungan  hukum  merupakan  usaha  untuk  melindungi  hak-hak  dan kepentingan  setiap  individu  dari  berbagai  ancaman  dan  gangguan.  Tindakan perlindungan  hukum  dapat  dilakukan  oleh  berbagai  pihak,  termasuk  negara, masyarakat, dan individu. Menurut definisi dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum  didefinisikan  sebagai  upaya  melindungi  martabat  dan  harkat,  serta mengakui  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku,  tanpa  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan. 23 Menurut  Pasal  28  I  ayat  (4)  UUD  1945,  tanggung  jawab  untuk  melindungi,
20 Achmad et al., Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional , Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020).
21 Clay Wilson, Cyber Crime , Cyberpower and National Security , 2022nd ed. (Jakarta: Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia, 2022), https://doi.org/10.5750/dlj.v26i0.936.
22 Ariehta Eleison Sembiring, Penipuan Dan Penggelapan , Dictum , vol. 7 (Jakarta: Bina Karya, 2014), http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-7-Mei-2014.pdf.
23 Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik,” Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 67, https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98.
memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia adalah tugas negara, terutama  pemerintah.  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 menyebutkan adanya dua unsur dalam pidana:
1. Aspek  objektif  terdiri  dari  tindakan  menyebarkan,  isi  yang didistribusikan termasuk dalam berita palsu dan menyesatkan, serta perbuatan  yang  berpotensi  menimbulkan  dampak  konstitusional, khususnya  yang  merugikan  konsumen  dalam  konteks  transaksi elektronik.
2. Aspek  subjektif  mencakup  keberadaan  niat  yang  disengaja  untuk melakukan  tindakan  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen  dalam  transaksi elektronik, serta tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. 24
Berikut adalah peraturan hukum yang menangani perlindungan hukum untuk konsumen dalam situasi penipuan dalam transaksi jual beli online di marketplace:
a) Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  mengatur tentang tindak pidana penipuan menjelaskan bahwa seseorang yang dengan maksud  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain  secara melanggar  hukum,  menggunakan  nama  palsu  atau  reputasi  palsu,  dengan tindakan tipu daya atau serangkaian kebohongan, mengarahkan orang lain untuk  menyerahkan  barang  atau  memberikan  hutang  atau  menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara dengan ancaman hukuman empat tahun.
b) Pasal  19  ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  mengenai Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau  kerugian  yang  dialami  konsumen  sebagai  akibat  dari  mengonsumsi barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan  oleh  pelaku  usaha tersebut.
24 Muhammad Thufail Farhani and Muridah Isnawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat,” Jurna; Hukum Dan Tatanan Sosial 2, no. 1 (2023): 126–34.
c) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2024  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
1. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  palsu  dan  menyesatkan  yang menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen  dalam  transaksi  elektronik dapat dikenai sanksi pidana.
2. Pasal  45A  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  palsu  dan  menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen  dalam  transaksi elektronik  dapat  dihukum  dengan  pidana  penjara  maksimal  6  tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Pasal  35  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  secara  melawan  hukum  melakukan  manipulasi, penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  atau  pengrusakan  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik,  dengan  tujuan  agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
4. Pasal  51  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  memenuhi  kriteria sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  35  dapat  dihukum  dengan  pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Pada kasus 1 yang dijelaskan pada pendahuluan berdasarkan analisis penulis dari hasil penelitian, dapat  menyimpulkan bahwa pelaku adalah 4 Orang pemuda dengan  motif  melakukan  transaksi  manipulatif  dengan  menggunakan  akun  palsu melalui Tokopedia pada tanggal 18 Juli 2019 sehingga pihak Tokopedia dirugikan akibat kasus tersebut. Pelaku bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar 10 persen  dari  total  pembelian  dengan  cara  menjual Voucher dan  melakukan pembelian  sendiri,  dimana  tujuan  utama  mereka  adalah  untuk  mendapatkan Cashback dari  transaksi  yang  dilakukan  oleh  korban.  Dengan  cara  ini,  pelaku berusaha mendapatkan uang dari pembeli yang membeli Voucher yang dijualnya di marketplace . Akibat tindakan tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 35 jo Pasal 51
Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus kedua, penulis menyimpulkan bahwa pelaku adalah seseorang yang melakukan penipuan di marketplace dengan berpura-pura menjual barang, namun sebenarnya melakukan manipulasi  terhadap  pengiriman  barang  untuk  merugikan  pihak  lain.  Mereka menipu pembeli dengan menawarkan barang di bawah harga normal. Tujuan dari tindakan  pelaku  ini  adalah  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  pembeli.  Sebagai konsekuensi  dari  perbuatan  tersebut,  kedua  pelaku  ditangkap  oleh  Polres Banjarbaru dan dijerat dengan Pasal 378  KUHP  serta Pasal 19  ayat (1)  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  uraian  kedua  kasus  tersebut  peraturan  hukum  yang  dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku  penipuan,  dikarenakan  setiap  kasus  penipuan  memiliki  perbedaan  pada pelaku  kejahatan  dan  perbedaan  pada  perbuatan  atau  cara-cara  yang  dilakukan pelaku. Hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai cara antara lain adalah menggunakan doktrin hukum Lex Spesialis Derogat Legi Generalis . Dapat diartikan  bahwa  pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  adalah Lex  Spesialis  Derogat  Legi Generalis dari Pasal 378 KUHP. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  merupakan usaha untuk menyelesaikan perkara melalui jalur  pidana.  Namun,  kasus  penipuan  di  marketplace  masih  terjadi  secara  rutin. Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  kerangka  hukum  yang  lebih  spesifik  untuk mengatur transaksi elektronik. UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik, memajukan  pertumbuhan  ekonomi,  mencegah  kejahatan  berbasis  teknologi informasi, dan  melindungi  masyarakat  yang  menggunakan teknologi  informasi. 25 Peran penegak hukum perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan selain itu,  partisipasi  masyarakat,  konsumen,  dan  produsen  juga  sangat  penting  untuk melakukan pengawasan dan  melawan kasus penipuan. Konsumen harus berperan
25 I brahim Fikma Edrisy, Pengantar Hukum Siber , Oktober (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019).
bijak  dan  waspada  saat  melakukan  pembelian  di  marketplace  agar  dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan.

## B. Upaya  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penipuan  Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace
Upaya hukum merupakan suatu solusi yang diberikan hukum kepada korban yang  belum    terpenuhi haknya atas  keadilan,  serta  memberikan  kenyamanan  dan rasa  damai  kepada  korban  dalam  kaitannya  dengan  hukum  pidana. 26 Hukum memberikan perlindungan berupa hak konsumen memiliki kekuasaan mewajibkan penjual  mengirimkan  produk  yang  sudah  dibayarkan  dan  upaya  yang  dapat dilakukan di dalam pencegahan kasus ini upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).
Upaya  memberikan  penangulangan  dalam  memberikan  kebijakan  pidana dilaksanakan  dengan  aspek  kriminalisasi  pada  hukum  pidana  yakni  dengan membentuk undang-undang khusus dalam  mengatur hal  hal  yang dilarang dalam hal  tersebut. 27 Perbuatan  hukum  merupakan  suatu  penyelesaian  yang  diberikan undang-undang  kepada  korban  yang  tidak  terpenuhi  haknya  atas  keadilan,  serta memberikan  keringanan  dan  ketenangan  jiwa  atas  tindak  pidana  yang menimpanya. 28 Tindakan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli elektronik di marketplace melibatkan langkah-langkah berikut:
1. Upaya Hukum Litigasi
Upaya  Jalur  litigasi  hukum  merujuk  pada  usaha  hukum  yang  dilakukan melalui proses peradilan yang mengikuti ketentuan peradilan umum di Indonesia. Proses  ini  umumnya  memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  tidak  kecil.  Konsumen memiliki opsi untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa  melalui  jalur  pengadilan,  sesuai  dengan  Pasal  45  ayat  (2)  UUPK  yang menyatakan  bahwa,  "Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai dengan pilihan sukarela para pihak
26 Rahmadhani  Maghfirahtul  Fitri,  Ahmad  Yulianto  Ihsan,  and  Muridah  Isnawati,  “Perlindungan Hukum  Bagi  Anak  Korban  Perdagangan  Online,” Jurnal  Hukum  Dan  Tatanan  Sosial 1,  no.  1 (2022): 67–81.
27 Noor Rahmad, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2019): 103–17.
28 Fitri, Ihsan, and Isnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online.”
yang  terlibat  dalam  sengketa."  Dasar  hukum  yang  dipakai  pada  upaya  hukum melalui litigasi diatur dalam peraturan berikut:
a) Secara  khusus,  langkah-langkah  untuk  mengatasi  kejahatan  penipuan online  dijelaskan  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU ITE.  Perlindungan  yang diberikan oleh UU ITE terfokus pada penyelesaian kasus dan pemberian hukuman  pidana  kepada  tersangka  atau  terdakwa.  Ini  berbeda  dengan prosedur hukum pidana yang memberikan perlindungan kepada korban melalui  hak  untuk  memberi  pemberitahuan  kepada  korban,  hak  untuk mengawasi  jaksa  penuntut  umum,  dan  hak  untuk  menggabungkan penuntutan dalam proses hukum pidana dan perdata guna mendapatkan kompensasi. 29
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur  bahwa  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat diatasi  melalui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi.  Prosedur  penyelesaian sengketa  konsumen  diatur  dalam  Pasal  45  hingga  48  dalam  UUPK. Aturan tersebut menjelaskan bahwa konsumen yang mengalami kerugian dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pengusaha  melalui  lembaga  yang memiliki  tanggung  jawab  dalam  menangani  sengketa  konsumen  atau melalui  pengadilan  di  peradilan  umum.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  baik  melalui  jalur  litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). 30
c) Penipuan  secara  online  pada  dasarnya  mirip  dengan  penipuan konvensional  yang  diatur  dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan utama antara penipuan konvensional dan  penipuan  secara  online  terletak  pada  alat  yang  digunakan  dalam pelaksanaannya.  KUHP  telah  merinci  tindak  pidana  ini  dan menambahkan  kejahatan  baru  yang  berkaitan  dengan cybercrime , termasuk penipuan melalui internet yang diatur dalam Buku II Bab VIII,
29 Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” Indonesia Berdaya 3, no. 4 (2022): 771–78, https://doi.org/10.47679/ib.2022326.
30 Nurul Fibrianti, “Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi,” Jurnal Adhaper 1, no. 1 (2015): 111–26.
yang  menangani  tindak  pidana  yang  dapat  membahayakan  keamanan umum terkait orang, barang, kesehatan, dan lingkungan hidup.
d) Berkaitan  dengan  korban  tindak  pidana,  termasuk  korban  penipuan melalui  internet,  KUHAP  telah  mengatur  beberapa  hak  yang  berkaitan dengan  korban  kejahatan.  Namun,  hak-hak  yang  diberikan  kepada korban dalam  KUHP cenderung  minim  jika dibandingkan dengan hak- hak  yang  diberikan  kepada  tersangka  atau  terdakwa.  Hak-hak  korban yang  relevan  dalam  KUHAP,  terkait  dengan  korban  tindak  pidana penipuan  melalui  internet, mencakup  hak untuk membuat  laporan, hak untuk  mengontrol  penyidik  dan  penuntut  umum,  serta  hak  untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana melalui penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana. 31
1. Upaya Hukum Non-Litigasi
Upaya Hukum non-litigasi adalah usaha hukum yang dilakukan di luar ruang pengadilan,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  47  UUPK,  yang  menyatakan bahwa  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  diadakan  untuk  mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan khusus untuk memastikan  bahwa  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen tidak  akan  terjadi  lagi atau tidak  akan  ditagih  kembali.  Penyelesaian  di  luar  pengadilan  yang  seringkali digunakan  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan melalui proses negosiasi dan mediasi.
a) Negosiasi  melibatkan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa, membahas  mengenai  ganti  rugi  terkait  penipuan  di marketplace.
Dalam  proses  ini,  komunikasi  berlangsung  untuk  membicarakan kerugian  yang  dialami  oleh  pembeli,  dengan  harapan  dapat menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan jalur pengadilan.
b) Mediasi  melibatkan  peran  seorang  mediator  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi dengan memberikan masukan dan saran dalam aspek  hukum, termasuk  fakta dan  bukti yang  disajikan.  Tidak  semua  perselisihan  harus  diatasi  melalui
31 Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.”
pengadilan, terutama dalam penyelesaian sengketa jual beli online. Penyelesaian damai  sejatinya  merupakan usaha hukum  yang harus diupayakan  terlebih  dahulu  oleh  kedua  belah  pihak  sebelum memutuskan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  pengadilan. (Silviasari, 2020). 32
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Transaksi Informasi Elektronik memberikan kontribusi signifikan dalam dua aspek. Pertama, keduanya  mengakui  transaksi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  dalam  konteks hukum  perikatan  dan  hukum  pembuktian.  Ini  menjamin  keamanan  hukum  bagi transaksi yang melibatkan dokumen elektronik. Kedua, dalam mengklasifikasikan dan  mengkategorikan  tindakan  pelanggaran  hukum  yang  terkait  dengan penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk pemberian sanksi pidana. 33 Dalam aspek  hukum  mengenai  penanganan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan melalui marketplace, digunakan  dua  peraturan  hukum,  yaitu  Pasal  45  a  Ayat  (1) UU ITE Jo. Pasal 378 KUHP. Pemilihan kedua peraturan tersebut disebabkan oleh adanya  unsur-unsur  penipuan  yang  diatur  dalam  KUHP,  sementara  larangan  dan ketentuan pidana terkait penipuan melalui internet diatur dalam UU ITE. Tindakan penipuan dalam konteks online atau elektronik secara jelas dilarang dalam undang- undang  karena  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Keterlibatan  aktif masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  membantu  mengungkap  kejahatan  penipuan online.  Kerjasama  yang  baik  antara  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  akan mempermudah kepolisian dalam membongkar kasus penipuan online tersebut. 34
32 S S Bennedicta, “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod),” UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 2536– 48, https://review-unes.com/index.php/law/article/view/558%0Ahttps://review- unes.com/index.php/law/article/download/558/379.
33 Ari Suhartanto Sumartono, “Tindak Penipuan Bisnis Online Dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Pada Masyarakat Sosial Media,” Eduscotech 1, no. 1 (2019): 72–86.
34 Kristian Tonggo Situmorang, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 224, no. 11 (2019): 122–30.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  penipuan  dalam transaksi jual beli online di marketplace diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  jo  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Keberadaan  Undang-Undang  ITE  bersifat  khusus (Lex Spesialis  Derogat  Lex  Generalis), sehingga  dapat  menjadi  panduan  dan  dasar hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli elektronik. Selain itu, Undang-Undang ITE juga  memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal  yang terdapat dalam  KUHP,  yang  menjadi  dasar  dalam  menangani  perkara  hukum.  Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli  online  di marketplace diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-Undang  ini  menetapkan  bahwa sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Rinciannya diatur dalam Pasal 45 hingga 48 UUPK. Hak-hak korban tindak pidana penipuan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks kasus ini, penyelesaian sengketa dilakukan melalui metode alternatif, seperti negosiasi dan mediasi.

## SARAN
Penelitian  ini  diharapkan  kepada  pemerintah  agar  dapat  berperan  lebih  di dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai  upaya  pencegahan  adanya  tindakan  pidana penipuan  dalam  transaksi  jual  beli  secara  online  di marketplace  . Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan pada masyarakat salah satu  bentuk dari kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat terkait perlindungan hukum di dalam bertransaksi menggunakan media elektronik. Peran  pemerintah  sangatlah  dibutuhkan  seperti  adanya  pemberian  sosialisasi terhadap  masyarakat  terkait  jual  beli  secara  online.  Selain  itu  juga  perlu  adanya kerjasama dengan apparat penegak hukum karena di dalam tindak pidana penipuan jual  beli online dapat mengakibatkan kerugian  yang  besar terhadap  korban  maka
dari itu peningkatan pengawasan dan keamanan dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan serta pemberian pidana hukuman bagi para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Achmad,  Naswar,  Maskun  Assidiq,  Hasbi,  Armelia  Safira,  and  Siti  Nurhalima Lubis. Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional . Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional . Makasar: Nas Media Pustaka, 2020.
Budiansyah,  A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Online Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023
Edrisy, Ibrahim Fikma. Pengantar Hukum Siber . Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
Kurnia -Rahayu -Engelbertus, Novi, Wendratama Zainuddin, Muda Z Monggilo - Acniah,  Damayanti  Dewa,  Ayu  Diah,  and  Angendari  -Firya  Qurratu’ain Abisono. Modus, Medium, Dan Rekomendasi Penipuan Digital Di Indonesia . Yogyakarta, 2022.
Muhammad Fitri Rahmadana. Ekonomi Digital . Bandung: Nilacakra, 2021.
Sembiring,  Ariehta  Eleison. Penipuan  Dan  Penggelapan .  Jakarta:  Bina  Karya, 2014.
Sujinah. Kontribusi Kampus Untuk Negeri Di Era Pandemi . Surabaya: Eduliters, 2020.
Sutopo,  Joko. Buku  Panduan  Marketplace . Kementerian  Sekretariat  Negara  RI . Surabaya, 2014.
Wilson, Clay. Cyber Crime . Cyberpower and National Security . Jakarta: Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia, 2022.
Yahman. Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan . Jakarta: Prenanda Media Group, 2016.
Yahman. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan . Yogyakarta: UNY Press, 2008.
Jurnal: Amari,  Rizqa  Oktavia.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Transaksi  Online  Melalui  MarketPlace  Berdasarkan  Hukum  Positif  Di Indonesia,” 2023, 31–41.
Bennedicta,  S  S.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penjual  Dalam  Transaksi  Jual Beli  Online  Dengan  Metode  Pembayaran  Cash  on  Delivery  (Cod).” UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 2536–48.
Budiastanti, Dhaniar Eka. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.” Indonesia Berdaya 3, no. 4 (2022): 771–78.
Farhani, Muhammad Thufail, and Muridah Isnawati. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam  Metode Pembayaran Ditempat.” Jurna; Hukum Dan Tatanan Sosial 2, no. 1 (2023): 126–34.
Fauzi,  Satria  Nur,  and  Lushiana  Primasari.  “Tindak  Pidana  Penipuan  Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli.” Reciidive 7, no. 3 (2018): 250–61.
Fibrianti,  Nurul.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi.” Jurnal Adhaper 1, no. 1 (2015): 111–26.
Fitri,  Rahmadhani  Maghfirahtul,  Ahmad  Yulianto  Ihsan,  and  Muridah  Isnawati.
“Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Perdagangan  Online.” Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial 1, no. 1 (2022): 67–81.
Hariri, Achmad. “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State.” Jurnal Hukum Replik 7, no. 1 (2020): 19.
Haryani  Putri,  Anggreany,  and  Endang  Hadrian.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Korban  Penipuan  Jual  Beli  Online.” Krtha  Bhayangkara 16,  no.  1  (2022): 131–38.
Hutauruk.  “Analisis  Dan  Perancangan  Aplikasi  Marketplace  Cinderamata  Khas Batak Berbasis Android.” Jurnal Methodika 3, no. 1 (2017): 242–46.
Isnawati,  Muridah.  “Tinjauan  Tentang  Hukum  Pidana  Pemilu  Dan  Formulasi Pertanggungjawaban  Dalam  Tindak  Pidana  ” Perspektif  Hukum 18  (2018): 294–314.
Muhammad  Fitri  Rahmadana. Ekonomi  Digital .  Edited  by  Hamdan.  Pertama.
Bandung: Nilacakra, 2021.
Nurmala, Leni Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.” Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 67.
Prakasa,  Satria  Unggul  Wicaksana.  “Perdagangan  Internasional  Dan  HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development.” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 1 (2018): 36.
Puspitasari,  Rahmadany  Jiyan,  and  Al-qodar  Purwo  Sulistyo.  “Jurnal  Hukum Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Penipuan  Online  Shop  Dengan  Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun.” Eksaminasi : Jurnal Hukum 2, no.
1 (2022): 1–8.
Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2019): 103–17.
Rosyadah  Novia  Permata  Sari.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E-Commerce.” Journal Transformation Od Mandalika 4, no. 9 (2023): 1–23.
Saraya  Husna,  Levina  Yustitianingtyas.  “Tanggung  Jawab  Eksepedisi  Muatan Kapal Laut ( EMKL ) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak / Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut.” Cakrawala Hukum 24, no. 2 (2022): 1–8.
Situmorang,  Kristian  Tonggo.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online.” Proceedings of the  Institution  of  Mechanical  Engineers,  Part  J:  Journal  of  Engineering Tribology 224, no. 11 (2019): 122–30.
Soepranoto,  M.Ed,  Anang  Dony  Irawan,  Hastangka,  Sri  Rahayu  Pudjiastuti, Muhammad  Awin  Alaby,  Suryanto  AL  &  Armiawan,  Rika  Kartika,  Sudaru Murti, Toni & Parida Harahap Nasution, and Susilawati. “Implementasi Nilai- Nilai Pancasila Di Era 4.0.” Garuda 3 (2020).
Sumartono,  Ari  Suhartanto.  “Tindak  Penipuan  Bisnis  Online  Dalam  Kajian Perspektif  Hukum  Pidana  Dan  Sosiologi  Pada  Masyarakat  Sosial  Media.” Eduscotech 1, no. 1 (2019): 72–86.
Website: humas polri. “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online.” Ahkam, 2020. https://humas.polri.go.id/2023/01/10/polres-banjarbaru-sukses- ringkus-dua-anggota-sindikat-penipuan-jual-beli-online/. (Diakses tanggal  10 Januari 2023)
Kominfo. “Polda Ungkap Tindak Pidana ITE Lewat Toko Online.” Dinas Kominfo,
2023. https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polda-ungkap-tindak- pidana-ite-lewat-toko-online. (Diakses tanggal 17 Januari 2023)

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen