https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## TRANSPARANSI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

## VILLAGE FUND TRANSPARENCY IN REALIZING GOOD GOVERNANCE
Aliana Karin Putri Haikal * , Siti Hazzah Nur Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan - Indonesia *Koresponden email: liahaykal@gmail.com, sitihazzah@usu.ac.id

## ABSTRAK
Lemahnya transparansi dalam menyelenggarakan dana desa menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kasus- kasus korupsi dan penyelewengan dana oleh oknum-oknum Kepala Desa yang tidak bertanggungjawab, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah melihat dan mengkaji lebih dalam  bagaimana  proses  transparansi  berjalan  di  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Ujung  Batu  Jae  dalam mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ujung Batu Jae, Kabupaten Padang Lawas Utara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan dengan didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori transparansi oleh Kristianten bahwa transparansi pengelolaan dapat diukur melalui indikator penyediaan akses informasi  yang  jelas  terkait  perencanaan,  prosedur  dan  pertanggungjawaban,  adanya  musyawarah  melibatkan masyarakat, keterbukaan proses, dan keterbukaan informasi tentang dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ujung Batu Jae belum sepenuhnya transparan didalam proses pengelolaan  namun  dibeberapa  aspek  tertentu  Pemerintah  Desa  sudah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk menciptakan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa.
Kata kunci : Dana desa; transparansi pengelolaan dana desa; pemerintah desa

## ABSTRACT
The  lack  of  transparency  in  administering  village  funds  is  one  of  the  reasons  why  there  are  still  many  cases  of corruption and misappropriation of funds by irresponsible Village Heads, especially in North Padang Lawas Regency. The aim to be achieved through this research is to see and examine more deeply how the transparency process works in  the  management  of  village  funds  in  Ujung  Batu  Jae  Village  in  realizing  good  governance.  This  research  uses descriptive research methods with a qualitative approach.  Data collection techniques were carried out by means of interviews,  observation  and  documentation  in  Ujung  Batu  Jae  Village,  North  Padang  Lawas  Regency.    The  data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all the data collected, supported by the results of interviews with  the  transparency  theory  approach  by  Kristianten  that  management  transparency  can  be  measured  through indicators of providing clear access to information related to planning, procedures and accountability, deliberation involving the community, openness of the process, and openness of information about village financial management documents  The  research  results  show  that  the  Ujung  Batu  Jae  Village  Government  has  not  been  completely transparent in the management process, but in certain aspects the Village Government has made every effort to create open information about village fund management.
Keywords: Village funds; tranparency village fund management; village government

## PENDAHULUAN
Ditemui  beberapa  permasalahan  didalam proses pengelolaan dana desa terkhusus pada ma- salah  ketersediaan  dokumen-dokumen  keuangan desa  yang  kesannya  masih  bersifat  rahasia  dan hanya  di  pegang  oleh  Kepala  Desa.  Masyarakat yang  seharusnya  juga  mendapatkan  informasi dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  atas pengelolaan  dana  desa  pada  tahun  anggaran  ter- tentu  nyatanya  tidak  mendapatkan  dokumen  la- poran  tersebut.  Hal  ini  terjadi  juga  karena  masih rendahnya  pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat untuk  mengkritisi  pelaksanaan  pengelolaan  dana
desa  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa setempat.  Oleh  karena  itu  tidak  semua  dari  mas- yarakat  yang  ada  memahami  apa  yang  dimaksud transparansi  pengelolaan  dana  desa,  masyarakat memahami  makna  transparansi  jika  apa  yang  di- butuhkan masyarakat desa dan sudah dilaksanakan pemerintah  desa  maka  itu  dianggap  sudah  trans- paran.
Fenomena  permasalahan  lain  yang  muncul didalam pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu adalah  masyarakat  yang  meskipun  tidak  pernah mengkritisi secara formal pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa na-
mun dilapangan ditemukan peneliti jika pemerintah desa belum merealisasikan pembangunan jembatan desa  yang  mana  merupakan  bagian  dari  RPJM- Desa dari tahun 2019. Masyarakat sudah menyam- paikan  suaranya  berkali-kali  didalam  proses  mus- yawarah rencana pembangunan desa terkait dengan pembangunan jembatan ini, namun pemerintah de- sa  belum  bisa  merealisasikan  pembangunan  ter- sebut.
Desa-desa yang berada di Kecamatan Ujung Batu  semuanya  memiliki  permasalahan  geografis yang  sama  yakni  sungai  besar  tanpa  adanya  in- frastruktur  jembatan  umum  yang  disediakan  desa menyebabkan  masyarakat  masih  mengalami  ken- dala terhadap akses transportasi ke Kota. Meskipun pembangunan  jembatan  adalah  salah  satu  rencana pembangunan pemerintah desa namun pemerintah desa  mengaku  belum  mampu  untuk  merealisas- ikannya  dikarenakan  keterbatasan  dana  yang dimiliki  desa  dan  berharap  mendapatkan  bantuan dari  Pemerintah  Kabupaten  untuk  berkolaborasi membangun  jembatan  guna  memperbaiki  akses transportasi yang ada di Kecamatan Ujung Batu.
Dilain sisi akses transportasi khususnya jalan desa  juga  menjadi  masalah  yang  dirasakan  oleh masyarakat Desa Ujung Batu Jae. Masyarakat desa dihadapkan  oleh  masih  banyak  jalan  desa  yang belum  dirabat  beton  dan  akan  licin  ketika  hujan tiba.  Kondisi  jalan  yang  demikian  menghambat aktivitas masyarakat desa mengingat sebagian be- sar  masyarakat  desa  berkebun  sawit  yang  mana juga  dalam  proses  memanen  dan  pendistribusian buah  sawit  dilakukan  manual  secara  pribadi  oleh masyarakat  dengan  menggunakan  sepeda  motor. Maka bila terjadi hujan, pekerjaan masyarakat desa akan terhambat. Hal ini juga merupakan bagian dari usulan  masyarakat  desa  untuk  memasukkan  pem- bangunan rabat beton disepanjang jalan desa pada RKP-Desa  demi  kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat desa.
Kondisi yang seperti itu menimbulkan kere- sahan  yang  dirasakan  masyarakat  kepada  peme- rintah desa terutama kepada Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa yang dirasa belum transparan kepada masyarakat. Kepala desa sebagai pemegang  kekuasaan  di  dalam  pengelolaan  ke- uangan desa merupakan jabatan yang diamanahkan masyarakat  desa  untuk  membangun  desa.  Namun yang  menjadi  persoalan  adalah  ketika  diketahui jika  Kepala  Desa  yang  memikiliki  kewenangan mengangkat  perangkat  desa  hanya  berasal  dari golongan tertentu saja dari satu periode ke periode selanjutnya.  Berdasarkan  observasi  peneliti,  Ke- pala  Desa  Ujung  Batu  Jae  yang  sudah  menjabat tidak  ada  yang  lebih  dari  tiga  periode  dan  sudah sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  pasal  47  namun  untuk  Kepala  Desa  dan perangkat desa berisikan oleh perangkat desa yang tetap  dari  periode  ke  periode  serta  Kepala  Desa berikutnya  juga  merupakan  kerabat  dekat  dari Kepala  Desa  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan karena  masyarakat  desa  yang  masih  primitif  dan memiliki  pemikiran  yang  tidak  kritis  terhadap kemajuan desa. Masyarakat desa menghendaki jika pemerintah  desa  harus  dipegang  oleh  masyarakat lokal  asli  dan  bersifat  turun-temurun.  Sehingga yang terjadi adalah tidak ada keterbukaan dan tidak ada  ruang  masyarakat  desa  untuk  melihat  dan membandingkan  proses  penyelenggaraan  peme- rintahan desa, termasuk pula pengelolaan dana desa di dalamnya.
Desa Ujung Batu Jae sudah menerima dana desa dari tahun 2019 dengan total jumlah anggaran yang  bisa dikatakan cukup banyak mengingat  po- pulasi  masyarakat  desa  hanya  850  jiwa.  Ber- dasarkan  laporan  realisasi  APBDes  diketahui terdapat lima klasifikasi bidang belanja pemerintah desa  sesuai  dengan  Permendagri  20  Tahun  2018 Pasal 16 yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan  desa,  bidang  pelaksanaan  pemba- ngunan,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan,  bi- dang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pena- nggulangan  bencana,  keadaan  darurat  dan  men- desak  desa.  Adapun  besaran  porsi  tiap  masing- masing  bidang  dilaksanakan  sesuai  dengan  pe- raturan  yang  berlaku  tiap  tahunnya.  Pada  tahun 2023  berdasarkan  Permendes  PDTT  Nomor  7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana  Desa  terdiri  atas  39,02%  untuk  bidang  pe- nyelenggaraan  pemerintahan,  dan  35,55%  untuk bidang  pelaksanaan  pembangunan.  Untuk  bidang pembinaan  kemasyarakatan  sebesar  6,18%,  dan bidang  pemberdayaan  masyarakatan  sebesar 9,63%, serta 9,61% untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
Adapun bentuk penyaluran dana desa di bi- dang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi belanja  penyelenggaraan  penghasilan  tetap,  tunja- ngan dan operasional pemerintah desa, sarana dan prasarana  pemerintahan  desa,  administrasi  kepen- dudukan, pencatatan sipil, statistic, dan kearsipan, tata  praja  pemerintahan,  perencanaan,  keuangan, dan pelaporan. Bentuk penyaluran dana desa di bi- dang  pelaksanaan  pembangunan  digunakan  untuk belanja  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan, pendidikan,  pekerjaan  umum,  tata  ruang,  kehuta- nan  dan  lingkungan  hidup,  perhubungan,  komu- nikasi  dan  informatika.  Untuk  penyaluran  dana desa  di  bidang  pembinaan  kemasyarakatan  terdiri atas  belanja  untuk  ketentraman,  ketertiban,  dan perlindungan  masyarakat,  kebudayaan,  keagama- an,  kepemudaan  dan  olahraga,  serta  kelembagaan
masyarakat.  Sedangkan  pada bidang pemberdaya- an masyarakat disalurkan dana desa untuk belanja peningkatan  pemberdayaan  masyarakat  pada  bi- dang  tertentu  seperti  kelautan,  perikanan,  perta- nian,  peternakan,  peningkatan  kapasitas  aparatur Desa,  dan  pemberdayaan  UMKM.  Terakhir  pe- nyaluran  dana  desa  pada  bidang  penanggulangan bencana,  keadaan  darurat  dan  mendesak  desa  di- gunakan  untuk  biaya  untuk  berjaga-jaga  seandai- nya terjadi bencana alam ataupun biaya mendesak desa.
Berdasarkan laporan realisasi APBDes desa Ujung  Batu  Jae  diketahui  dari  tahun  2019  hingga tahun 2022, total jumlah pendapatan yang diterima desa  semakin  turun  dari  tahun  ke  tahunnya.  Di- ketahui pada tahun 2019 pendapatan yang didapat desa  adalah  sebanyak  Rp1,073,478,111  kemudian turun  menjadi  Rp969,681,290  pada  tahun  2020, dan  kembali  turun  pada  tahun  2021  menjadi Rp950,605,180  terakhir  pada  tahun  2022  menjadi sebesar  Rp895,506,100.  Meskipun  jika  melihat laporan  antara  perencanaan  dengan  realisasi  pe- nyerapan  sudah  dilaksanakan  secara  maksimal,  di mana  penyerapan  dilakukan  sebanyak  90-100% tetapi  terjadi  pengurangan  pendapatan  yang  di- miliki oleh desa Ujung Batu Jae.
Dikutip  dari  publikasi  online  permasalahan serupa  juga  ditemukan  pada  salah  satu  desa  Di Kabupaten  Sumenep,  di mana  dana  desa  yang  di- terima  berkurang  yang  semula  Rp1  Milyar  ber- kurang jumlahnya menjadi Rp800.000.000 padahal Kepala  Desa  merasa  telah  mengelola  dana  desa sesuai  mekanisme  dan  aktif  membayar  pajak (CNBC  Indonesia,  2023.  Kades  Bertanya  Dana Desanya  Turun,  Ini  Penjelasan  Sri  Mulyani. Diakses pada 6 Maret 2024 Melalui
https://www.cnbcindonesia.com/news/202302030 75041-4-410646/kades-curhat-dana-desanya- turun-ini-penjelasan-sri-mulyani).  Adapun  alasan mengapa  jumlah  transfer  dana  desa  berkurang menurut Sri Mulyani adalah penetapan jumlah dana desa  ditentukan  berdasarkan  beberapa  indikator yang  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan PMK No. 201/PMK/07/2022 Pasal 6 yaitu alokasi dasar 65% (berdasarkan jumlah penduduk), alokasi afirmasi 1%  (berdasarkan  tipe desa tertinggal  dan sangat tertinggal yang  memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak), alokasi kinerja 4% (berdasarkan kinerja  desa  terbaik),  dan  alokasi  formula  30% (berdasarkan  indikator  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis).
Dalam  aturan  tersebut  terlihat  dengan  jelas desa  dengan  jumlah  penduduk  yang  banyak  dan angka  kemiskinan  tinggi  serta  memiliki  status sebagai desa tertinggal atau sangat tertinggal akan mendapatkan jumlah bantuan dana desa yang lebih banyak  dibandingkan  desa  yang  memiliki  status
sebagai  desa  berkembang  atau  bahkan  desa  man- diri.  Hal  ini  juga  dikuatkan  oleh  publikasi  online DJKP  (2022)  bahwa  terdapat  penyempurnaan kebijakan  pengalokasian  dana  desa  tahun  2022 pada PMK No. 201/PMK/07/2022 yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses penyaluran  dan  pemanfaatannya.  Adapun  per- baikan  formula  perhitungan  dengan  diperluasnya cluster alokasi dasar berdasarkan jumlah penduduk yang  awalnya  terdiri  5  cluster  menjadi  7  cluster guna  tercipta  keadilan.  Terdapat  pula  penurunan nominal  alokasi  afirmasi  tiap  desa  agar  desa  ter- tinggal  dan  desa  sangat  tertinggal  memiliki  moti- vasi yang lebih untuk mendapatkan alokasi kinerja yang  lebih  besar.  Selain  itu  terdapat  penajaman kriteria dan bobot dengan cara memperkecil porsi alokasi  formula  yang  sebelumnya  31%  menjadi 30% dan selisihnya digunakan untuk memperbesar porsi  komponen  alokasi  kinerja  yang  sebelumnya 3% menjadi 4% agar memotivasi semua desa untuk meningkatkan status dan kinerjanya. Sehingga ter- lihat  dengan  jelas  berdasarkan  peraturan  tersebut bila  desa  semakin  maju  atau  semakin  baik  status- nya  maka  alokasi  yang  didapat  akan  semakin menurun.
Oleh karena itu pengurangan jumlah transfer dana desa di Desa Ujung Batu Jae dapat disebabkan oleh faktor Indeks Desa Membangun (IDM) telah meningkat  statusnya  dari  desa  tertinggal  menjadi desa  berkembang  meskipun  pembangunan  yang terlihat  ialah  hanya  berfokus  pada  pembangunan infrastruktur saja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan tersebut yang tidak memengaruhi pem- bangunan  desa  sebab  jika  melihat  dari  jumlah anggaran terutama pada bidang pelaksanaan pem- bangunan  desa  semakin  meningkat  dari  tahun  ke tahunnya.  Pada  tahun  2019  jumlah  anggaran  rea- lisasi  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa sebesar  Rp102,701,000  dan  pada  tahun  2020  se- besar  Rp204,934,500  dan  meningkat  menjadi Rp304,272,000 pada tahun 2021 dan biaya angga- ran paling tinggi untuk pelaksanaan pembangunan adalah pada tahun 2022 sebesar Rp310,702,040.
Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah jika  proses  pengelolaan  dana  desa  tersebut  tidak diketahui  oleh  seluruh  masyarakat  desa  infor- masinya. Dalam pengelolaan dana desa yang seha- rusnya  masyarakat  desa  mengetahui  keseluruhan informasi  malah  bersifat  rahasia  untuk  diketahui oleh  masyarakat  desa.  Adapun  berdasarkan  penu- turan  beberapa  warga  setempat,  hanya  kegiatan musrenbang yang dilakukan sekali setahun menjadi wadah  aspirasi  masyarakat  menyampaikan  keluh kesah  yang  dihadiri  oleh  masyarakat  pilihan pemerintah desa.
Berdasarkan  beberapa  permasalahan,  dapat diketahui  jika  pengelolaan  keuangan  desa  dalam
hal  ini  adalah  dana  desa  masih  dirasa  masyarakat belum  cukup  transparan.  Oleh  karena  itu,  peneliti tertarik  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ujung  Batu  Jae  dengan  menggunakan  good  go- vernance  sebagai  acuan,  di  mana  tata  kelola pemerintahan yang baik akan tercipta bila prinsip- prinsip  good  governance  dapat  dilaksanakan  de- ngan baik. Juga sebaliknya, bila transparansi tidak bekerja  dengan  baik  didalam  pengelolaan  ke- uangan  desa  maka  banyak  hal  buruk  yang  terjadi nantinya.
Meskipun  penelitian  ini  sudah  banyak  di- lakukan dan memiliki kesamaan yakni membahas transparansi  pengelolaan  dana  desa,  tetapi  yang menjadikan  penelitian  ini  berbeda  dengan  pene- litian  sebelumnya  ialah  lokasi  yang  peneliti  pilih dalam penelitian saat ini belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Selain itu terdapat urgensi pada penelitian  saat ini di mana dana desa adalah hal  yang  sensitive  untuk  di  bahas  bagi  desa-desa yang tertutup, padahal sejatinya pengelolaan dana desa  harus  dilaksanakan  dan  berproses  secara terbuka  kepada  masyarakat  bukannya  menjadi rahasia Pemerintah Desa setempat.

## METODE
Dalam  suatu  penelitian,  peneliti  harus menggunakan metode penelitian. Metode peneliti- an merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang  valid  dengan  tujuan  dapat  ditemukan,  di- kembangkan, dibuktikan sehingga dapat digunakan untuk  memecahkan  masalah  (Sugiyono,  2017). Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  me- tode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih lokasi  penelitian  yang  didasarkan  pada  pertim- bangan  dan  kesesuaian  dari  masalah  yang  sedang diteliti  mengenai  transparansi  pengelolaan  desa yaitu  di  Desa  Ujung  Batu  Jae,  Kec.  Ujung  Batu, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Adapun  sumber  data  dan  teknik  pengum- pulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yakni  sumber  data  primer,  dan  sumber  data  se- kunder.  Data  primer  adalah  data  yang  didapatkan langsung  dari  hasil  observasi  dan  wawancara dengan  informan  (Sugiyono,  2017).  Sedangkan Dalam pengumpulan data sekunder dilakukan tek- nik  pengumpulan  data  seperti  dokumentasi  dan studi  kepustakaan.  Adapun  informan  dalam  pene- litian ini terdiri atas Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur  Pembangunan,  Kasi  Kesejahteraan  dan Pelayanan, BPD, serta Masyarakat Desa Induk.
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesim- pulan. Kemudian untuk teknik keabsahan data ter-
diri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kucuran  dana  yang  diberikan  pemerintah pusat kepada desa dipergunakan untuk percepatan pembangunan  desa  dan  mengoptimalkan  kemam- puan  desa  untuk  terus  memberdayakan  potensi yang dimilikinya, baik potensi alam maupun SDM yang  dimiliki  desa  tersebut.  Dukungan  dan  peran masyarakat  untuk  menyukseskan  kemajuan  desa menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan keungan  desa  (Ngakil,  2020).  Pada  tahap  ini  pe- merintah  desa  harus  mampu  memberikan  layanan terbaik  termasuk  pula  berupaya  mengelola  ke- uangan desa secara transparan.

## Penyediaan Akses Informasi yang Jelas
Dalam skala organisasi pemerintahan publik, transparansi  dapat  diukur  dengan  adanya  penye- diaan informasi yang jelas yang dapat diakses oleh masyakat  dari  pemerintah  tentang  informasi  pe- rencanaan  pelayanan,  pelaksanaan  pelayanan, biaya  pelayanan  dan  seluruh  program  pemerintah kepada  masyarakat  (Posumah,  2022).  Akses  in- formasi  adalah  kebutuhan  utama  yang  harus dipenuhi  pemerintah  desa  untuk  menciptakan  pe- ngawasan dari masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya transparansi akan menjamin akses ataupun kebebasan  setiap  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  de- ngan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemba- ngunan,  serta  Kasi  Pelayanan  dan  Kesejahteraan Desa Ujung Batu Jae diperoleh bahwa Desa Ujung Batu  Jae  sudah  melaksanakan  perencanaan  ke- uangan  desa  dengan  baik  yakni  dengan  melak- sanakan kegiatan musyawarah desa yang melibat- kan berbagai unsur kemasyarakatan, di mana dalam musyawarah tersebut masyarakat dalam menyeru- kan keinginannya kepada Pemerintah Desa Ujung Batu Jae.
Papan informasi rencana pengelolaan APBDes  tahun  anggaran  2023  sudah  dipasang  di Kantor  Desa  Ujung  Batu  Jae,  yang  mana  dalam baliho tersebut memuat berapa saja anggaran yang akan  digunakan  untuk  setiap  pos  kegiatan  yang akan  dilaksanakan  Pemerintah  Desa  Ujung  Batu Jae. Papan informasi rencana pengelolaan APBDes tersebut dipajang selama satu bulan penuh dan akan dicabut  setelahnya.  Pencabutan  baliho  setelah  30 hari  telah  menjadi  hal  biasa  yang  terjadi  bukan hanya  di  Desa  Ujung  Batu  Jae  saja  namun  juga terjadi pada desa-desa sekitar lainnya. Hal ini dapat terjadi  karena  faktor  social  budaya  yakni  rasa percaya  dan  sistem  kekeluargaan  antara  masyara-
kat desa kepada Pemerintah Desa yang masih kuat berakibat  pada  tidak  ada  keterbukaan  yang  sig- nifikan tentang pengelolaan dana desa.
Dalam  memberikan  informasi  keuangan desa  kepada  masyarakat  guna  mewujudkan good governance dengan  asas  transparansi,  maka  ke- jelasan dan kelengkapan informasi di tuntut harus dapat dijalankan oleh Pemerintah Desa dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini sejalan  pendapat  Agus  Dwiyanto  dalam  Jumrah (2013)  budaya  transparansi  akan  membawa  dam- pak  yang  kompleks  dalam  penyelenggaraan pemerintahan apabila publik diberikan kesempatan seluas-luasnya  dan  mudah  untuk  mengakses  dan memperoleh informasi terhadap kebijakan maupun tindakan  yang  dilakukan  birokrasi  sebagai  penye- lenggara pemerintahan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  diperoleh informasi  dari  beberapa  informan  bahwa  Peme- rintah  Desa  Ujung  Batu  Jae  sudah  memberikan informasi  terkait  pengelolaan  dana  desa,  namun belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan mas- yarakat  desa  hanya  diberikan  informasi  rencana pengelolaan  APBDes,  namun  pada  tahap  pelak- sanaan  maupun  pelaporan  masyarakat  tidak  me- miliki akses untuk mendapatkan informasi penge- lolaan dana desa. Selain itu Pemerintah Desa Ujung Batu  Jae  juga  memiliki  kendala  dan  kelemahan dalam  menyediakan  sarana  dan  prasarana  akses informasi pengelolaan dana desa berbasis online.
Selain itu, berdasarkan beberapa pernyataan informan  lain  juga  diperoleh  bahwa  Desa  Ujung Batu  Jae  belum  mampu  memberikan  akses  infor- masi yang  mudah diperoleh  serta dapat  dijangkau oleh  masyarakat  desa.  Hal  ini  dikarenakan  ren- dahnya  kualitas  dari  sumber  daya  manusia  yakni perangkat desa yang bekerja di Kantor Desa dilihat dari  latar  belakang  pendidikan  SMA  dan  tidak memenuhi  kemampuan  dalam  mengoperasio- nalkan  teknologi  informasi.  Dilain  sisi  juga diketahui  bahwa  perangkat  desa  yang  bekerja  di Kantor Desa tidak pernah berganti dan tidak semua yang  tercantum  pada  bagan  struktur  pemerintah desa  memiliki  spesialisasi  pekerjaan  meskipun telah berganti kepemimpinan Kepala Desa. Hal ini tentu  berakibat  pada  lemahnya  performa  peme- rintah desa Ujung Batu Jae bila ingin berkembang menjadi desa yang terbuka dan maju.
Selain  itu  pula  minimnya  sarana  dan prasarana penunjang pemberian layanan informasi seperti komputer menyebabkan kinerja pemerintah desa  menjadi  lambat.  Diketahui  jika  jumlah komputer yang tersedia di Kantor Desa tidak lebih dari 3 buah, dan kondisi jaringan internet dan listrik yang  tidak  stabil  juga  menjadi  penghalang  untuk kemajuan  desa  memberikan  akses  informasi  ten- tang  pengelolaan  dana  desa.  Namun  solusi  atas
permasalahan untuk meningkatkan skill para pera- ngkat  desa  dalam  mengelola  teknologi  informasi yaitu  Kepala  Desa  Ujung  Batu  Jae  sudah  rutin untuk  memberikan  kegiatan  Bimtek  (Bimbingan Teknis)  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  resmi dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi para perangkat desa.
Pada  saat  ini  pengoptimalan  sarana  dan prasarana informasi publik sangat diperlukan agar terlaksananya  tugas  dan  fungsi  dari  pemerintahan desa yang transparan kepada masyarakat desa. Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  (Anugrah,  2021) bahwa kepemilikan situs web bagi suatu organisasi pemerintah  dalam  memberikan  layanan  informasi publik  merupakan  salah  satu  bukti  dalam  me- wujudkan e-service pada  pelayanan  yang  ber- kualitas  dan  transparan.  Pemberian  informasi secara online melalui website merupakan salah satu upaya  pemerintah  desa  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dimaksudkan  untuk meningkatkan  efesiensi,  efektifitas,  transparansi dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan desa.  Dengan  adanya  website  resmi  pemerintah desa maka  masyarakat dapat dengan mudah men- dapatkan media sosialisasi informasi baik itu pela- yanan  maupun  informasi  pengelolaan  keuangan desa.
Di era saat ini, pemerintah desa Ujung Batu Jae  harus  mampu  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas sumber daya  manusia yang  ada didalam pemerintahan desa jika ingin desa Ujung Batu Jae menjadi  desa  yang  maju.  Kelemahan-kelemahan yang telah dijelaskan diatas dapat menjadi koreksi diri  bagi  pemerintah  desa  kedepannya  serta  men- jadi  acuan  menjadi  penyelenggara  pemerintahan yang  lebih  terbuka  kepada  masyarakat  terutama dalam hal penyediaan akses informasi pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Ujung Batu Jae dapat menjadikan  Desa  Bumiroso,  Kabupaten  Wono- sobo, Provinsi Jawa Tengah sebagai motivasi untuk menciptakan keterbukaan informasi publik di desa. Desa Bumiroso mendukung penuh berbagai upaya peningkatan  keterbukaan  informasi  publik,  dan selalu  berkomitmen  menjalankan  pemerintahan secara  terbuka  dengan  cara  terus  berinovasi  men- ciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan responsive terhadap kebutuhan warganya.
Adanya Musyawarah yang Melibatkan

## Masyarakat
Dalam  mengukur  transparansi  pengelolaan dana  desa,  tidak  hanya  melihat  berdasarkan  apa saja yang di informasikan pemerintah desa kepada masyarakat tetapi juga dapat diukur dengan melihat keterlibatan  masyarakat  desa  dalam  proses  pe- ngelolaan  dana  desa  itu  sendiri.  Partisipasi  atau keterlibatan masyarakat merupakan bagian terpen-
ting  didalam  pemerintahan  untuk  mendorong terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, maka tidak diragukan mengapa banyak organisasi ataupun  badan  pemerintah  memilih  partisipasi masyarakat  sebagai  strategi  mewujudkan good governance (Solekhan, 2014).
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  selama berada dilapangan, diketahui jika Desa Ujung Batu Jae  sudah  mengikutsertakan  masyarakat  desa didalam  proses  pengelolaan  dana  desa,  di  mana keterlibatan  masyarakat  dirasa  sangat  diperlukan untuk mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan di Desa Ujung  Batu  Jae.  Dengan  ini  berarti  sudah  terjalin koordinasi  antara  pihak  perangkat  desa  dengan masyarakat  untuk  mewujudkan  subuah  kawasan pedesaan  yang  harmonis  (Supratna  dalam  Dewi, 2019). Hal ini dapat dibuktikan dengan Pemerintah Desa sudah mengikutsertakan masyarakat terutama pada  proses  perencanaan  dalam  musyawarah rencana pembangunan desa.
Desa  Ujung  Batu  Jae  memiliki  fasilitator yang berguna sebagai penampung aspirasi maupun keluhan-keluhan  masyarakat  terhadap  proses  pe- ngelolaan  dana desa dan  pembangunan desa yang mana tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih sebagai wakil  suara  dari  masyarakat  menampung  suara- suara  tersebut  dengan  mengumpulkan  masyarakat dalam forum informal, ataupun melalui percakapan ringan  ketika  bertemu  dengan  masyarakat  desa sekitar.  Selain  tokoh  masyarakat,  terdapat  juga BPD sebagai wadah penampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  desa.  Adapun  hasil  dari  ke- giatan  musrenbang  yang  dihadiri  oleh  beberapa tokoh-tokoh  masyarakat  sebagai  perwakilan  dari seluruh  masyarakat  desa  adalah  membahas  dan menentukan pilihan-pilihan prioritas pembangunan desa  dari  berbagai  masukan  dan  aspirasi  masya- rakat desa baik bersifat pembangunan fisik maupun non fisik, yang nantinya hasil musrenbang tersebut akan  disusun  menjadi  Rencana  Kerja  Pemba- ngunan Desa (RKP-Desa) untuk periode satu tahun dan  merupakan  menjabaran  dari  Rencana  Pemba- ngunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

## Keterbukaan Proses Pengelolaan
Keterbukaan  proses  disini  merupakan  hal yang sangat penting dalam mewujudkan good go- vernance terkhusus pada aspek transparansi, karena pada  tahap  ini  dianggap  penting  agar  masyarakat desa  dapat  langsung  mengawasi  kinerja  dari pemerintah  desa  dalam  mengelola  dana  desa. Mengingat seluruh  masyarakat desa memiliki hak untuk  mengetahui  proses  pengelolaan  dana  desa secara menyeluruh, yang mana keterbukaan proses di  mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  dan  terakhir  pada  tahap  pelaporan dan  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  dana
desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
a. Perencanaan Pada  tahap  perencanaan  pemerintah  desa Ujung Batu Jae melakukan tahapan sesuai dengan arahan  dan  peraturan  yang  berlaku.    Perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM-Desa. Sebelum penyusunan RPJM-Desa dilaksanakan musrenbang dengan  mengundang  tokoh-tokoh  masyarakat, BPD,  seluruh  perangkat  desa,  LPMD,  dan  kader kesehatan dari posyandu.
Berdasarkan  beberapa  hasil  wawancara dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  jika  dilihat  dari prosedur  perencanaannya,  Desa  Ujung  Batu  Jae sudah  melibatkan  masyarakat  dan  tokoh-tokoh masyarakat dengan diadakannya forum musyawa- rah  perencanaan  dan  pembangunan  desa  didalam proses  perencanaan  pengelolaan  dana  desa,  serta diberikan  pula  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  menyampaikan  gagagsan  serta  pemikiran untuk  pembangunan  desa.  Pemerintah  desa  juga telah  menyusun  RKP-Desa  dengan  pertimbangan atas  apa  saja  yang  diperlukan  dan  urgent  untuk dilakukan  terlebih  dahulu.  Sehingga  dapat  disim- pulkan  jika  proses  perencanaan  pengelolaan  dana desa di Desa Ujung Batu Jae telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
b. Pelaksanaan Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  de- ngan Kepala Desa Ujung Batu Jae Balyan diketahui bahwa  didalam  proses  pelaksanaan  pengelolaan dana  desa  di  Desa  Ujung  Batu  Jae  terdapat  tim pelaksana  kegiatan  yang  terdiri  atas  masyarakat desa  dan  perangkat  desa  yang  menjadi  actor didalam  pelaksanaan.  Adapun  didalam  prosesnya baik  masyarakat  maupun  BDP  berperan  untuk mengawasi  jalannya  kegiatan  pemerintah  desa. Artinya  adalah  dalam  pelaksanaan  pengelolaan dana  desa  BPD  memiliki  peran  untuk  mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana  itu  merupakan  bagian  dari  tugas  dan  peran BPD  sebagai  pengawas  penyelenggara  pemerin- tahan  desa.  Adapun  jika  sewaktu-waktu  terjadi tindak  kecurangan,  maupun  penyelewengan  yang keluar  dari  apa  yang  tertuang  didalam  RKP-Desa maka  BPD  dapat  menegur  dan  mengajukan keterangan  kepada  pemerintah  desa  baik  secara lisan maupun tulisan.
Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae sudah berjalan dengan baik sesuai dengan  perencanaan  dan  apa  yang  dimusya- warahkan bila dilihat dari segi pembangunan secara fisik  maupun  non  fisik  meskipun  dana  yang dimiliki oleh desa sangat terbatas.
c. Penatusahaan
Terkait  dengan  kegiatan  penatausahaan  da- lam pengelolaan dana desa, diperoleh bahwa pelak- sanaan  kegiatan  penatausahaan  dilakukan  untuk mencatat  setiap  transaksi  penerimaan  ataupun  pe- ngeluaran  desa  yang  dicatat  sesuai  urutan  dilaku-
kannya  transaksi  yang  menjadi  tugas  dari  Kaur Keuangan Desa Ujung Batu Jae. Setiap pendapatan dan pengeluaran dicatat kedalam buku kas umum, buku  kas  pembantu  pajak,  dan  buku  bank  desa. Pendapatan desa masuk kedalam rekening kas desa setelah  ditandatangani  oleh  Kepala  Desa  dan Bendahara  Desa,  dan  pengeluaran  belanja  desa akan dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dengan beserta bukti belanja yang sah.
Selain itu, terdapat aplikasi siskeudes untuk mencatat penggunaan dana desa yang dalam proses penginputan tersebut Kaur Keuangan Desa dibantu oleh  pendamping  desa.  Aplikasi  siskeudes  adalah aplikasi  sistem  keuangan  desa  yang  membantu memudahkan  pelaksanaan  penatausahaan  desa didalam pengelolaan dana desa agar lebih optimal. Output dari siskeudes berupa dokumen penatausa- haan  dan  laporan-laporan  keuangan  yang  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban dalam  pengelolaan  dana  desa  merupakan  tahapan proses  akhir  yang  memiliki  peran  penting  bagi pemerintah desa. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan terkait keterbukaan proses penge- lolaan  dana  desa  jika  mengacu  pada  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dapat dikatakan baik, di mana didalam proses perencanaan yang dimulai dengan  pembentukan  RPJM-Desa  dan  RKP-Desa untuk  periode  satu  tahun  anggaran.  Perencanaan dilakukan  dengan  pelaksanaan  musyawarah  ren- cana pembangunan desa yang melibatkan beberapa perwakilan  masyarakat  desa,  BPD,  dan  seluruh perangkat  desa.  Adapun  hasil  RKP-Desa  merupa- kan  hasil  keputusan  musyawarah  yang  sebagian isinya merupakan usulan dari masyarakat desa.
Pada  tahap  pelaksanaan,  pemerintah  desa sudah  menjalankan  pelaksanaan  pengelolaan  de- ngan terbuka dimana dalam prosesnya terdapat tim pelaksana  yang  terdiri  atas  masyarakat  desa  juga didalamnya.  BPD  juga  memiliki  peran  didalam tahapan ini sebagai pemantau kinerja pelaksanaan pengelolaan.  Jika  melihat  capaian  realisasi  seba- gian  pembangunan  pada  tahun  2022  sudah  dapat dikatakan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya pada  tahapan  penatausahaan  dilakukan  pengin- putan  secara  teratur  berdasarkan  tanggal  transaksi oleh  Kaur  Keuangan  baik  penerimaan  maupun pengeluaran  desa  yang  dimuat  didalam  buku  kas umum,  dan  juga  didalam  aplikasi  siskeudes  yang dibantu  pendamping  desa  didalam  prosesnya. Selanjutnya  tahapan  pelaporan  dan  pertanggung- jawaban dilakukan pemerintah desa dengan mem- buat dua laporan pertanggungjawaban baik secara online (siskeudes) dan LPJ manual yang  nantinya diserahkan  kepada  Kecamatan,  Inspektorat,  dan
BPD sebagai wujud pertanggungjawaban pemerin- tah desa atas pengelolaan keuangan desa.
Keterbukaan  dalam  pengelolaan  dana  desa khususnya pada indikator keterbukaan proses tidak lepas dari yang namanya manajemen keuangan de- sa.  Dalam  pelaksanaannya,  manajemen  keuangan desa  sangat  penting  dalam  menjaga  keberlang- sungan  pembangunan  desa.  dengan  manajemen yang  baik  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi didalam proses pengelolaan dana desa sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  yang  ingin dicapai oleh desa. Jika merujuk dari hasil penelitian dan  wawancara  dengan  informan  diketahui  jika Pemerintah  Desa  Ujung  Batu  Jae  telah  melak- sanakan  proses  pengelolaan  dana  desa  sesuai dengan prinsip manajemen pengelolaan dana desa yang berlaku mulai dari proses perencanaan hingga pada  proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  dari  Terry  dan Leslie  (2010)  bahwa  manajemen  sebagai  proses yang  terdiri  atas  perencanaan  (planning),  peng- organisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan  pengawasan  (controlling)  dengan  meman- faatkan  ilmu  maupun  seni  demi  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini diketahui jika Pemerintah  Desa  Ujung  Batu  Jae  telah  mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan RKP-Desa yang telah disepakati sebelumnya.  Pada  implementasinya,  Pemerintah Desa  Ujung  Batu  Jae  telah  menerapkan  fungsi planning  sebagai  dasar  dari  penentuan  tujuan dengan  memperhatikan  faktor-faktor  penting  da- lam  perencanaan  agar  tepat  sasaran  atau  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  serta  memper- hatikan  hal-hal  yang  menjadi  prioritas  dalam peningkatan  pembangunan  infrastruktur,  mening- katkan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat. Diketahui  pula  Pemerintah  Desa  Ujung  Batu  Jae menerapkan fungsi organizing dengan menempat- kan  pegawai  sesuai  dengan  kemampuan  dan keahliannya masing-masing seperti Tim Pelaksana Kegiatan yang sudah ahli dibidangnya. Penerapan actuating  dapat  dilihat  dengan  bagaimana  pelak- sanaan pengelolaan dana desa dimanfaatkan untuk fasilitas di desa sudah diperuntukkan sebagaimana mestinya  dan  berjalan  dengan  baik  sampai  seka- rang  tanpa  ada  konflik  ricuh  dengan  masyarakat desa. Terakhir adalah penerapan fungsi controlling dalam keterbukaan proses pengelolaan dana desa di Desa  Ujung  Batu  Jae  dilakukan  oleh  pihak  ber- wenang  seperti  BPD,  Inspektorat  dan  juga  oleh masyarakat  desa  sendiri  untuk  menghindari  pe- nyimpangan atau penyalahgunaan dana desa.

## Adanya  ketersediaan  Aksebilitas  Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa
Ketersediaan  aksesibilitas  dokumen  penge- lolaan  dana  desa  kepada  masyarakat  desa  penting dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  tindak kecurangan  maupun  penyalahgunaan  anggaran
didalam  proses  pengelolaan  dana  desa  (Pusida, 2021). Dengan tersedianya aksesibilitas dokumen- dokumen  akan  memudahkan  masyarakat  desa untuk  mengakses  informasi  tentang  penyeleng- garaan program kegiatan pembangunan desa yang dilakukan  pemerintah  desa.  Kemudahan  masya- rakat  mendapatkan  akses  dokumen  yang  berhu- bungan  dengan  pengelolaan  dana  desa,  di  mana semua  masyarakat  dapat  membaca  dan  melihat secara  detail  kemana  saja  dana  digunakan  maka secara  tidak  langsung  akan  menimbulkan  tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pe- merintah desa dalam proses pengelolaan anggaran dana desa yang ada.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  de- ngan  informan  diketahui  jika  ketersediaan  dan aksesibilitas dokumen-dokumen pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae bisa dikatakan masih sangat  rendah  dan  jauh  dari  harapan.  Artinya ketersediaan  aksesibilitas  masyarakat  desa  untuk mendapatkan  dokumen-dokumen  pengelolaan  da- na desa masih sangat sulit karena bagi pemerintah desa jika dokumen keuangan desa bersifat rahasia yang hanya bisa diketahui oleh pihak-pihak terkait saja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  de- ngan  Kepala  Desa,  Kaur  Keuangan,  dan  Kaur Pembangunan  Desa  Ujung  Batu  Jae  mengatakan bahwa  Pemerintah  Desa  sebagai  penyelenggara pemerintahan  sudah  pasti  memiliki  semua  doku- men-dokumen  terkait  pengelolaan  dana  desa namun  tidak  dibagikan  maupun  diinformasikan kepada  masyarakat  desa.  Adapun  bila  masyarakat desa  membutuhkan  informasi  pengelolaan  dana desa  berupa  dokumen  maka  pemerintah  desa  ber- sedia  memberikannya  bila  disertai  dengan  alasan yang  jelas.  Pemerintah  desa  menganggap  jika pengelolaan  APBDes  sudah  dilaksanakan  dengan baik  maka  masyarakat  desa  tidak  memerlukan dokumen  tersebut  karena  su  hasil  realisasi  bisa dilihat  oleh  masyarakat  desa  secara  langsung. Masalah lain yang muncul didalam indikator keter- sediaan  aksesibilitas  dokumen  pengelolaan  dana desa yakni diketahui jika data ataupun arsip laporan pertanggungjawaban  tahun  anggaran  yang  se- belum-sebelumnya  dipegang  oleh  Kepala  Desa banyak yang hilang dan sudah tidak lengkap.
Berdasarkan  keseluruhan  informasi  hasil wawancara  peneliti  dengan  informan  terkait  de- ngan ketersediaan aksesibilitas dokumen pengelo- laan  dana  desa  diketahui  jika  penerapan  indikator tersebut  masih  sangat  lemah.  Hal  ini  terbukti dari masyarakat desa yang  tidak memiliki akses untuk mendapatkan dokumen keuangan desa, serta pihak pemerintah  desa  yang  sengaja  tidak  membagikan dokumen  keuangan  desa  seperti  laporan  pertang- gungjawaban  realisasi  penggunaan  dana  desa kepada  masyarakat  desa.  Namun  pemerintah  desa menjawab permasalahan tersebut dengan menyata-
kan bahwa masyarakat desa dapat langsung datang ke  kantor  desa  bila  ingin  mendapatkan  dokumen keuangan tersebut dan harus disertai dengan alasan yang jelas. Disisi lain, pemerintah desa Ujung Batu Jae  memiliki  permasalahan  dalam  ketersediaan aksesibilitas  dokumen  pengelolaan  dana  desa,  di mana  lemahnya  arsip  yang  dimiliki  oleh  Kantor Desa.  Berbagai  laporan  keuangan  sepenuhnya dipegang oleh Kepala Desa maka jika sudah terjadi pergantian Kepala Desa maka perangkat desa harus meminta  izin  akses  kepada  Kepala  Desa  yang bersangkutan dan tidak jarang dokumen-dokumen tersebut sudah hilang.
Jika  merujuk  dari  hasil  observasi  peneliti, terlihat jika karakteristik masyarakat desa sebenar- nya  sudah  mengenal  saluran  informasi  digital, maka  Pemerintah  Desa  dapat  mengupayakan aksesibilitas  informasi  dokumen-dokumen  penge- lolaan dana desa melalui situs informasi resmi desa ataupun  pemanfaatan  media  social  yang  dapat diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat  desa. Namun  metode  tersebut  belum  menjadi  pilihan utama  bagi  pemerintah  desa  untuk  menunjukkan keterbukaannya  dalam  pengelolaan  dana  desa karena  terhambat  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  yakni  aparatur  desa  dan  kondisi  sarana prasarana  yang  dimiliki  cukup  terbatas.  Hal  ini terlihat  dari  adanya  beberapa  kendala  yang dihadapi desa Ujung Batu Jae yakni SDM yang le- mah dalam pemanfaatan teknologi, tidak tersedia- nya  jaringan  wifi  di  Kantor  Desa,  dan  kondisi perangkat komputer yang kurang memadai.
Dengan  demikian,  mencermati  hasil  pene- litian  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Ujung  Batu Jae  maka  diketahui  transparansi  dalam  penge- lolaam  dana  desa  belum  terbangun  karena  Pe- merintah  Desa  belum  bersifat  terbuka  kepada masyarakat  desa  terutama  dalam  memberikan akses  untuk  melihat  dokumen  pengelolaan  dana desa  secara  sukarela.  Kondisi  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  Kloot  dan  Martin  (2001)  yang menemukan  adanya  perbedaan  tingkat  akuntabi- litas dan transparansi antara di perdesaan dan per- kotaan.  Pada  daerah  perkotaan,  laporan  dokumen pengelolaan  keuangan  desa  sangat  diperlukan sebagai upaya pemberian informasi kepada publik. Sedangkan  di  perdesaan  seringkali  masyarakat kurang  peduli  terhadap  persoalan  akuntabilitas pemerintahannya  karena  masyarakat  perdesaan cenderung  memiliki  budaya  paternalistik  yang mempercayai setiap tindakan yang dilakukan oleh elit  desa,  sehingga  setiap  keputusan  yang  dibuat oleh aparat desa dianggap benar.

## KESIMPULAN
Penyediaan  akses  informasi  yang  jelas terkait  perencanaan,  prosedur,  dan  pertanggung- jawaban pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae  masih  belum  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari
pemerintah  desa  yang  hanya  memberikan  infor- masi mengenai rencana pengelolaan APBDes yang dipajang  di  Kantor  Desa  sedangkan  pada  tahapan pelaksanaan  maupun  pelaporan  kepada  masaya- rakat atas realisasi penyelenggaraan pemerintahan masyarakat  belum  memiliki  akses  informasi  ter- sebut.  Kemudian  keterbukaan  proses  pengelolaan dana  desa  di  Desa  Ujung  Batu  Jae  jika  mengacu pada  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  sudah dapat  dikatakan  baik,  di  mana  didalam  proses perencanaan  yang  dimulai  dengan  pembentukan RPJM-Desa  dan  RKP-Desa  untuk  periode  satu tahun  anggaran.Adanya  ketersediaan  aksesibilitas dokumen  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Ujung Batu Jae diketahui masih sangat lemah. Hal ini  terbukti  dari  masyarakat  desa  yang  tidak memiliki  akses  untuk  mendapatkan  dokumen keuangan  desa,  serta  pihak  pemerintah  desa  yang sengaja  tidak  membagikan  dokumen  keuangan desa seperti laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah, A., Mahsyar, A., & Burhanuddin. (2021).
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa. JPPM:  Journal  of  Publik  Policy  and Management, 3(1), 53-63.
Bonaldy,  S.,  Lengkong,  F.,  &  Londa,  V.  (2018).
Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 4(54), 1-11.
Dewi,  D.,  &  Adi,  P.  (2019).  Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan  Desa  Di  Desa  Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Jurnal Edunomika, 3(2), 287-299.
Ehsan, M. (2003). Orgin, Ideas and Practice of New Publik Management: Leason for Developing Countries. Asian Affairs, 25(3): 30-48.
Ekawati,  N.,  Agustar,  A.,  &  Analia,  D.  (2022). Penggunaan  Dana  Desa  dan  Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 185- 192.
Fatri,  L.,  Insan,  A.,  Fahrezi,  B.  A.  A.,  Hardianto, C.,  Sinurat,  N.,  &  Saepudin,  E.  (2022). Urgensi  Transparansi  Publik  Pada  Kasus
Kelangkaan Minyak Goreng. Jurnal
Kebijakan Publik , 13 (2), 114-121.
Julita,  E.,  &  Abdullah,  S.  (2020).  Transparansi Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Di Kecamatan  Sukakarya  Kota  Sabang).  Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi, 5(2), 213-221. Jumrah, S. (2013). Analisis keterbukaan informasi dalam mendukung pelayanan publik dikantor
camat  Kecamatan  Kaway  XVI  Kabupaten Aceh Barat. Skripsi Universitas Teuku Umar. Kloot,  L.  &  Martin,  J.  (2001).  Local Government Accountability: Explaining The Differences.
Journal  Accounting,  Accountability  and Performance, 7(1), 51-72.
Miftahudin. (2018). Akuntabilitas dan
Transparansi  Pemerintah  Desa  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa.  Skripsi  Universitas Islam Indonesia.
Ngakil, I., & Kaukab, M. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management,  Accounting  and  Technology, 3(2), 92-107.
Pusida,  A.,  Rares,  J.,  &  Mambo,  R.  (2021).
Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan  Di  Desa  Kuma  Selatan Kecamatan  Essang  Selatan  Kabupaten Kepulauan Talaud. JAP, 108(7), 58-68.
Posumah,  P.,  Pioh,  N.,  &  Kimbal,  A.  (2022).
Transparansi  Anggaran  Dana  Desa  Dalam Penanganan  Covid-19  (Studi  Di  Desa Kanonang  Tiga  Kecamatan  Kawangkoan Kabupaten  Minahasa).  Jurnal  Governance, 2(1), 1-13.
Sahira, N. I., & Zulkarnaini, Z. (2023). Tata Kelola
Destinasi  Wisata  Melalui  Sistem  Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF)  di  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. JAMPARING:  Jurnal  Akuntansi Manajemen  Pariwisata  dan  Pembelajaran Konseling , 1 (2), 55-62. Wardani, P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi  Kasus  Desa  Kademangan  Kabupaten Jombang.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya, 9(2), 1-19.
Wulandari,  S.M.,  Yuliandari,  E.,  &  Rusniani.
(2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Di  Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten  Batang).  Souvereignty:  Jurnal Demokrasi  dan  Ketahanan  Nasional,  1(4), 745-757. Walyati, F. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian  Internal  terhadap  Pengelolaan Dana  Desa  di  Kecamatan  Muntilan.  Journal Business and Economics, 3(17), 270-284.
Yoppi,  J.,  Mina,  R.,  &  Fality,  F.  (2021). Keterbukaan  Informasi  Publik  Terhadap Penggunaan  Dana  Desa  Sebagai  Upaya Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,  16(2), 218-230.