## IMPLEMENTASI APAPO DALAM MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DAN KETERJANGKAUAN SOSIAL
(Implementation of APAPO from Technology Acceptance Model and Sosial Affordances)

## Elyan Nadian Zahara
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No.4, Kenari Jakarta Pusat 10430 elyannadianzahara@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  Aplikasi  Pendaftaran Antrean  Paspor  Online  (APAPO)  berdasarkan  TAM  dan  keterjangkauan  social.  Penelitian  ini merupakan conceptual paper dengan pendekatan  kualitatif menggunakan  metode tinjauan pustaka. APAPO  digunakan  sebagai  unit  analisis  dengan  data  pengaduan  masyarakat  Direktorat  Jenderal Imigrasi  sebagai  sampel  purposive  untuk  merepresentasikan.  Berdasarkan  pembahasan,  diketahui bahwa APAPO tidak diterima dengan baik oleh pengguna dan memiliki keterjangkauan social yang rendah.
Kata Kunci: Antrean Online; TAM; Keterjangkauan Sosial

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  explain  how  was  the  Implementation  of  Online  Passport  Queue Registration Application (APAPO) based on TAM and social affordances. This study is a conceptual paper using qualitative approach with literature review. APAPO is used  as a unit of analysis with Directorate General of Immigration’s public complaint data as a purposive sample. From the result, it was recognized that APAPO was not well-received by users and had low social affordances. Keywords: Queue Registration Online; TAM; Social Affordances

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi  adalah  nafas  dalam  kehidupan sehari-hari. Perkembangannya membuat sendi- sendi  kehidupan  menjadi  lebih  praktis  dan efisien.  Implementasi  teknologi  komunikasi dan  informasi  diadopsi  dalam  berbagai  aspek, telekomunikasi,  media,  ekonomi,  kedokteran, periklanan,  hingga  pelayanan  publik  yang disediakan oleh Lembaga pemerintah.
Teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  berperan  besar  dalam  membantu mengubah sektor publik menjadi lebih efisien, transparan,  dan  berorientasi  pengguna.  Tidak sedikit  lembaga  pemerintah  di  seluruh  dunia yang  mencoba  menghadirkan  layanan  publik dalam  bentuk  interaksi  digital  yang  dikenal sebagai  ( e-  government )  di  mana  lembaga pemerintah  menyediakan  layanan online kepada  publik  melalui  sebuah  sistem. E- government adalah bentuk layanan pemerintah dalam versi elektronik, dengan tujuan peningkatan  pelayanan,  yang  memungkinkan transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi publik 1 . Di Indonesia, e-government dicanangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3  tahun  2003,  kemudian  diperbaharui  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  95  tahun  2018 mengenai  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah  satu  Badan  Publik  yang  sudah mengimplementasikan layanan berbasis elektronik adalah Direktorat Jenderal Imigrasi (DJI).  DJI  adalah  unit  eselon  I  di  bawah Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  di antaranya mengemban tugas dan fungsi dalam perumusan,  pelaksanaan  kebijakan  pelayanan dan fasilitas keimigrasian, salah satunya adalah pelayanan paspor melalui 125 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.
Dalam  mengimplementasikan  Instruksi Presiden  Nomor  3  tahun  2003,  Imigrasi membangun  Sistem  Informasi  Manajemen Keimigrasian  pada  tahun  2008,  kemudian meluncurkan  aplikasi  pra  permohonan  paspor
1 Tamara  Almarabeh  and  Amer  AbuAli,  “A  General Framework for E-government : Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success,” European Journal of Scientific Research 39, no. 1 (2010): 29– 42.
online berbasis web di  tahun  2011 2 ,  Melalui aplikasi  ini,  pemohon  harus  mengisi  formulir permohonan paspor secara elektronik, mengunggah data serta identitas yang dibutuhkan  secara  elektronik, kemudian melakukan  pembayaran,  sebelum  datang  ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengambilan foto  biometrik,  sidik  jari  serta  melakukan wawancara  dengan  petugas.  Empat  hari  kerja kemudian,  paspor  dapat  diambil  di  Kantor Imigrasi.
Pada  versi  ini,  aplikasi  terintegrasi  ke dalam  Sistem  Penerbitan  Paspor,  sehingga petugas  imigrasi  hanya  tinggal  mengunduh data yang telah diinput, kemudian diubahsuaikan  apabila  terdapat  kesalahan input.  Seiring  berjalannya  waktu,  dilakukan pembaharuan  regulasi  terkait  Paspor  melalui Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2014. Dalam peraturan ini, aplikasi pra permohonan paspor online disebutkan  sebagai  salah  satu metode  permohonan  paspor.  Pemohon  masih dapat memilih untuk mengajukan permohonan melalui online lebih  dahulu,  atau  langsung datang ke Kantor Imigrasi.
Di tahun 2017, aplikasi tersebut diperharui menjadi  Aplikasi  Pendaftaran  Antrean  Paspor Online (APAPO),  yang  berbasis web ,  serta dapat  diunduh  pada playstore dan  a ppstore . Aplikasi diubahsuaikan menjadi hanya sebatas pendaftaran untuk mendapatkan antrean datang ke Kantor Imigrasi, melalui surat edaran nomor IMI- UM.01.01-4166.
Dengan diberlakukannya  surat  edaran  ini,  semua pemohon  kecuali  kelompok  rentan  dan disabilitas,  diarahkan  menggunakan  aplikasi antrean ini sebelum datang ke Kantor Imigrasi untuk  mengurus  paspor.  Jika  melakukan sebaliknya, pemohon diarahkan untuk mengambil  antrean online lebih  dahulu sebelum permohonan dapat  diproses. Kendala mulai  muncul  ketika  antrean  sulit  didapat, terutama pada kantor-kantor imigrasi di daerah padat penduduk, seperti Jabodetabek. Terlebih lagi, antrean hanya dibuka satu kali dalam satu minggu  pada  jam  yang  telah  ditentukan.
2 Surat  Direktur  Jenderal  Imigtasi  Nomor  IMI- PR.08.04-2481  tanggal  20  Juni  2011  perihal  Layanan Permohonan Paspor Online
Kendala-kendala  teknis  berikutnya  pun  mulai menyusul,  diikuti  keluhan  pengguna  bahkan ulasan negatif pada aplikasi, media massa serta kanal pengaduan DJI.

## Rumusan Masalah
APAPO,  platform  antrean  berbasis  web  dan aplikasi  yang  menghadirkan  interaksi  antara manusia  dan  teknologi  sebagai  pengganti interaksi  antara  manusia  dengan  manusia. Gibson  menyebut  hal  ini  sebagai  sebuah keterjangkauan, yaitu sarana di antara seseorang  dan  dunia,  yang  memungkinkan terjadinya tindakan 3 . Lebih lanjut lagi, sebuah teknologi  dapat  memfasilitasi  keterjangkauan sosial  apabila  dapat  memfasilitasi  interaksi antar masyarakat.
Penelitian  ini  berusaha  mencari  tahu bagaimana  penerimaan  masyarakat  terhadap APAPO  dengan  melihat  interaksi  antara pengguna dengan teknologi 4 dengan menggunakan  teori Technology  Acceptance Model (TAM)  dari  sisi Perceived  Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU) serta konsep keterjangkauan social dari Kavanaugh. Oleh  karena  itu,  digunakan  data  pengaduan masyarakat DJI  sebagai sampel  untuk merepresentasikan  interaksi  yang  kurang harmonis  dari  keseluruhan  populasi.  Menurut Sugiyono,  dalam  penelitian  kualitatif  teknik sampling  yang  lebih  sering  digunakan  adalah purposive  sampling dan snowball  sampling . Purposive sampling adalah teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita harapkan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini mempertimbangkan  perubahan,  serta  hal-  hal tidak  terduga  dalam  proses  penyesuaian  dlam
3 Andrea  Kavanaugh  et  al.,  “(Hyper)  Local  News Aggregation: Designing for Social Affordances,” Government Information  Quarterly 31,  no.  1  (2014):  30–  41,  http:  //  dx. doi. org/10.1016/j.giq .2013.04.004.
4 Anne Beaudry and Alain Pinsonneault, “Understanding User Responses to Information Technology: A Coping Model of USer Adaptation,” MIS Quarter 27, no. 1 (2003): 51–90, https://www.jstor.org/stable/25148693.
5 Volkmar  Pipek  and  Volker  Wulf,  “Infrastructuring: Toward  an  Integrated  Perspective  on  the  Design  and  Use  of Information  Technology,” Journal  of  the  Association  for Information Systems 10, no. 5 (2009): 447–473.
6 K.  Adiyarta  et  al.,  “User  Acceptance  of  E-
penggunaan teknologi .5 .
Oleh  karena  itu  dirumuskan  pertanyaan penelitian sebagai berikut:
Bagaimana implementasi APAPO apabila dievaluasi  dari  konsep  keterjangkauan  sosial dan dilihat dari sisi PU dan PEOU?

## Tinjauan Literatur
Beberapa penelitian telah membahas mengenai implementasi  TAM  dalam  adopsi  sistem e- government di Indonesia 6 . APAPO merupakan bentuk e-government yang  dapat  memberikan kontribusi  penting  dalam  khasanah  TAM, meskipun  tidak  banyak  penelitian  yang  telah membahasnya.  Penelitian  mengenai  APAPO dilakukan oleh Syahrin pada tahun 2019. Hasil penelitiannya merekomendasikan untuk mengidentifikasi  kekurangan  dalam  APAPO sebagai bahan perbaikan selanjutnya 7 .
1. Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Mengikuti  logika  McLuhan,  teknologi adalah perpanjangan indera manusia 8 . Teknologi membantu mempermudah manusia dalam  kehidupannya.  Demikian  pula  halnya dalam  suatu  instansi.  teknologi  menjadi  alat bantu  untuk  mempermudah  instansi  tersebut menjalankan fungsinya. Berhasilnya teknologi  tidak  hanya  ditentukan  oleh bagaimana  sistem  tersebut  berjalan  dengan baik, melainkan juga penilaian akan kompatibilitasnya dengan pengguna. Jogiyanto menyebutkan bahwa sebuah sistem belum  disebut  berhasil  bila  pengguna  sulit menerimanya atau enggan menggunakannya 9 . Penggunaan e-government berperan dalam memperkuat  tata  pemerintahan  yang  baik  di sektor  publik.  Secara  tradisional,  istilah  tata
Government  Services  Based  on  TRAM  Model,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 352, no. 1 (2018); Fran Sayekti and
7 M  Alvi  Syahrin,  “Audit  Hukum  Regulasi Aplikasi  Pendaftaran  Antrian  Permohonan  Paspor Secara Online (  Apapo  )  Dalam  Pelayanan  Paspor  Ri Berbasis E-Government : Studi Dogmatik Keimigrasian Dengan Pendekatan Critical Legal Studies” 6, no. Imi (2019): 23–56.
8 Marshall  McLuhan, Understanding  Media:  The Extensions  of  Man (California:  Gingko  Press,  2013), www.gingkopress.com.
9 Sayekti  and  Putarta,  “Penerapan  Technology Acceptance Model (TAM)  Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.”
kelola menggabungkan  banyak bidang seperti inklusivitas  dan  partisipasi,  akuntabilitas, transparansi,  daya  tanggap,  efisiensi  dan efektivitas 10 . Karena hubungan ini, e- government telah memasukkan banyak bentuk dan  bentuk,  termasuk  e- revenue , e -bea  cukai (sebagai  bagian dari National Single Window for  Association  of  South  East  Asia)  Negara atau  anggota  ASEAN),  untuk  membantu meningkatkan pemberian layanan publik 11 . E-government adalah  versi  elektronik pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan layanan publik yang ditawarkan oleh  pemerintah,  dengan  beberapa  konsep tambahan  seperti  transparansi,  akuntabilitas, dan  partisipasi 12 .  Ndou  mengelompokkan e- government menjadi  empat  jenis,  yaitu,  G2C (pemerintah  ke  warga  negara)  untuk  interaksi antara  pemerintah  dan  masyarakat,  G2B (pemerintah  ke  bisnis)  untuk  interaksi    antara pemerintah dan lembaga swasta atau perusahaan dan G2G (pemerintah ke pemerintah)  untuk  interaksi  antara  sesama lembaga  pemerintah,  serta  G2E  (pemerintah ke karyawan) untuk interaksi antara pemerintah dan karyawannya 13 .
Salah satu unsur penting dalam penerapan sebuah teknologi adalah penerimaan terhadap teknologi  tersebut.  Bagi  sebuah  organisasi, teknologi  berfungsi  sebagai  alat  bantu  untuk pencapaian tujuan organisasi melalui penyediaan  informasi.  Kesuksesan  sebuah sistem  informasi  tidak  hanya  ditentukan  oleh bagaimana sistem dapat memproses masukan dan  menghasilkan  informasi  dengan  baik, tetapi  juga  bagaimana  pengguna  mau menerima  dan  menggunakannya,  sehingga mampu mencapai tujuan organisasi. SPBE merupakan  upaya  berkesinambungan  dalam pembangunan aparatur negara untuk
10 Emad  Abu-Shanab,  “Antecedents  of  Trust  in E government  Services:  An  Empirical  Test  in  Jordan,” Transforming Government: People, Process and Policy 8, no. 4 (2014): 480–499.-
11 Rizqa  Nulhusna  et  al.,  “The  Relation  of  E- Government Quality on Public Trust and Its Impact on Public Participation,” Transforming  Government:  People,  Process and Policy 11, no. 3 (2017): 393–
12 Almarabeh and AbuAli, “A General Framework for E- Government:  Definition  Maturity  Challenges,  Opportunities, and Success.”
13 Hisham  Al-Saghier  et  al.,  “Conceptualising Citizen’s  Trust  in  e-Government:  Application  of  Q
mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir  tahun  2025  diharapkan  pemerintah sudah  berhasil  mencapai  keterpaduan  SPBE baik  di  dalam  dan  antar  Instansi  Pusat  dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu  kesatuan  pemerintahan  yang  utuh  dan menyeluruh  serta  menghasilkan  birokrasi pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang berkinerja  tinggi.  Untuk  mencapai  hal tersebut, setiap  Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam  konteks penyelenggaraan  pemerintahan,  pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM 14 . Menurut Heeks, diperkirakan bahwa 85% implementasi e-government di negara berkembang  gagal 15 .  Indonesia  merupakan negara  berkembang  yang  masih  berjuang dalam mengimplementasikan e- government 16 . Di  tingkat  nasional,  PeGI  telah  menangkap penggunaan  TIK  oleh  lembaga  pemerintah  di Indonesia.  PeGI  (2015)  melaporkan  lembaga pemerintah  di  tingkat  provinsi  memiliki  skor rata-rata total 2,50, yang merupakan hasil yang buruk.  Terlepas  dari  potensi  manfaat  TIK untuk  lembaga  pemerintah,  kegagalan e- government sebagian  besar  disebabkan  oleh tingkat  penggunaan  yang  rendah.  Penerimaan pengguna dapat memprediksi tingkat penggunaan sistem informasi. Karena penerimaan pengguna menentukan keberhasilan  sistem  informasi  termasuk e- government , maka studi tentang faktor- faktor yang  mempengaruhi  penerimaan  pengguna
Methodology,” Electronic Journal of e-Government 7, no. 4 (2009): 295–310.
14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
15 Richard  Heeks,  “ICT4D  2.0:  The  next  Phase  of Applying ICT  for International Development,” Computer 41, no. 6 (2008): 26–31.
16 W  Munyoka  and  F  M  Manzira,  “Alignment  of  E-
Government Policy Formulation with Practical
Implementation :  The  Case  of  Sub-Saharan  Africa,” International  Journal  of  Social,  Human  Science  and Engineering 7, no. 12 (2013): 43–48.
menjadi penting untuk dilakukan 17 .

## Aplikasi Antrean Paspor Online (APAPO)
Berdasarkan  Undang-undang  nomor  6  tahun 2011  tentang  keimigrasian,  paspor  dokumen yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia  kepada  warga  negara  Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Terdapat tiga  jenis  paspor  yang  diterbitkan  oleh Indonesia.  Pertama  adalah  paspor  diplomatik, dokumen  perjalanan  berwarna  hitam,  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Luar  Negeri bagi  warga  negara  Indonesia  yang  akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia  dalam  rangka  penempatan  atau perjalanan  tugas  yang  bersifat  diplomatik. Kedua,  paspor  dinas  dengan  warna  biru  tua, yang diterbitkan bagi  warga negara  Indonesia yang  akan  melakukan  perjalanan  keluar Wilayah  Indonesia  dalam  rangka  penempatan atau  perjalanan  dinas  yang  tidak  bersifat diplomatik. Kedua jenis paspor ini diterbitkan oleh  Kementerian  Luar  Negeri.  Jenis  paspor ketiga adalah paspor biasa yang berwarna hijau kebiruan.  Paspor  jenis  ini.  diterbitkan  oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Kementerian Hukum dan HAM melalui 125 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia serta perwakilan Indonesia di luar negeri.
Paspor  merupakan  dokumen  negara  yang rentan  disalahgunakan  karena  ada  potensi pemohon  memberikan keterangan tidak benar dalam proses penerbitannya 18 . Oleh karena itu dalam pengurusannya, ada ketentuan- ketentuan  yang  harus  dipenuhi.  Mekanisme penerbitan  paspor  biasa  di  antaranya  meliputi pemeriksaan  kelengkapan  dan  keabsahan persyaratan; pembayaran biaya Paspor; pengambilan  foto  dan  sidik  jari;  wawancara; verifikasi;  dan  adjudikasi.  Apabila  pemegang paspor dinyatakan sebagai tersangka atas suatu perbuatan pidana, kemudian terancam hukuman  penjara  sekurang-kurangnya  lima tahun, penarikan paspor biasa dapat dilakukan. Penarikan  paspor  juga  dapat  dilakukan terhadap  WNI  di  luar  Indonesia,  yang  masuk
17 Adiyarta  et  al.,  “User  Acceptance  of  E-Government Services Based on TRAM Model.”
18 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 126.
ke dalam daftar red notice dari interpol.
Pembatalan paspor yang telah diterbitkan juga  dapat  dibatalkan  apabila  paspor  tersebut diperoleh  secara  tidak  sah;  pemegangnya memberikan keterangan palsu atau tidak benar dalam  proses  penerbitannya;  pemegangnya meninggal  dunia  pada  saat  proses  penerbitan; paspor tidak diambil dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
Pada  tahun  2011,  Direktorat  Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi pra permohonan paspor online berbasis web .  Melalui  aplikasi ini, pemohon harus mengisi formulir permohonan paspor secara elektronik, mengunggah  secara  elektronik  data  serta identitas yang dibutuhkan, kemudian melakukan  pembayaran,  sebelum  datang  ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengambilan foto  biometrik,  sidik  jari  serta  melakukan wawancara  dengan  petugas.  Empat  hari  kerja kemudian,  paspor  dapat  diambil  di  Kantor Imigrasi.
Pada  versi  ini,  aplikasi  terintegrasi  ke dalam  Sistem  Penerbitan  Paspor,  sehingga petugas  imigrasi  hanya  tinggal  mengunduh data yang telah diinput, kemudian diubahsuaikan  apabila  terdapat  kesalahan. Seiring berjalannya waktu, dilakukan pembaharuan  regulasi  terkait  Paspor  melalui Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2014. Dalam peraturan ini, aplikasi pra permohonan paspor online disebutkan  sebagai  salah  satu metode  permohonan  paspor.  Pemohon  masih dapat memilih untuk mengajukan permohonan melalui online lebih  dahulu,  atau  langsung datang ke Kantor Imigrasi.
Di  tahun  2017,  aplikasi  tersebut  diperharui menjadi  Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO).  APAPO  tersedia  dalam format web , serta versi smartphone yang dapat diunduh pada playstore dan a ppstore . APAPO menyediakan  informasi  seputar  permohonan paspor,  serta  pengambilan  antrean  secara online . Sebelum mengakses aplikasi, ada notifikasi pop-up bagi para pengguna, dengan informasi sebagai berikut 19 :
19 Berdasarkan hasil penelusuran akses aplikasi pada tanggal 22 Maret 2020
1. Pengguna  diminta  untuk  mempersiapkan dokumen seperti KTP, KK, akte lahir/ akte nikah/ ijazah/ surat baptis dengan identitas yang  harus  identik  pada  setiap  dokumen, karena data yang didaftarkan harus benar.
Nomor  telepon  yang  sama  tidak  boleh digunakan oleh lebih dari satu pengguna;
2. Satu akun  dapat digunakan untuk mendaftarkan lima anggota keluarga yang berada  dalam  satu  kartu  Keluarga.  Data Pemohon  Pertama  Harus  Sesuai  Dengan
Data Pembuat Akun
a. APAPO hanya dapat digunakan untuk pendaftaran paspor baru dan penggantian.  Pengguna  yang  hendak mengurus  paspor  hilang  diarahkan untuk  langsung  datang  ke  kantor imigrasi  dengan  membawa  surat kehilangan dari kepolisian dan
dokumen yang dibutuhkan;
b. Pengguna yang melakukan pembatalan  permohonan  atau  tidak hadir  pada  tanggal  yang  telah dipilihnya, baru akan dapat melakukan pendaftaran kembali dengan  akun  yang  sama  30  hari kemudian.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  merupakan upaya meminimalisir penyalahgunaan aplikasi oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung jawab.
Berikut  adalah  alur  penggunaan  APAPO yang disarikan pada saat mengakses.
20 Kavanaugh et al., “(Hyper) Local News Aggregation: Designing for Social Affordances.”
21 Ibid
22 H.  Rex  Hartson,  “Cognitive,  Physical,  Sensory,  and

## Keterjangkauan Sosial
Sebuah gagang cangkir memungkinkan seseorang  untuk  mengangkat  cangkir  dengan lebih mudah. Dalam konteks komputer, papan ketik dan tetikus memiliki kegunaannya sendiri yang  memungkinkan  untuk  menunjuk  atau mengetik. Hal ini merupakan konsep keterjangkauan  yang  disebutkan  oleh  Gibson dalam  Kavanaugh  dkk 20 .  Norman  pun menyebutkan  bahwa  tanpa  anggapan  yang sama  dari  pengguna  akan  keterjangkauan tersebut, sebuah keterjangkauan yang diimplementasikan  dalam  sebuah  rancangan tidaklah cukup 21 .
Dalam  interaksi  manusia  dan  komputer, keterjangkauan  dikelompokkan  ke  dalam subkategori  yang  lebih  kecil,  seperti  kognisi, sesuatu  yang  bersifat  fisik  dan  fungsional 22 Kavanaugh memperluas pengelompokkan oleh Hartson  ke  dalam  realitas  sosial,  menjadi konsep keterjangkauan sosial. Keterjangkauan sosial  ( social  affordances )  adalah  kualitas suatu  artefak  dalam  ruang  fisik  dan  virtual yang memfasilitasi interaksi di antara pengguna 23 .  Dalam  hal  ini,    APAPO  dilihat
Functional Affordances in Interaction Design,” Behaviour and Information Technology 22, no. 5 (2003): 315–338.
23 Sameer  Ahuja,  “A  Tale  of  Two  Sites:  An
Baru Login dengan gmail/facebook Login dengan username Isi identitas Pilih Ketik kode capcha Pilih Tanggal Konfirmasi nama Terima Bukti Antrean berupa QRCode Selesai
sebagai artefak yang memfasilitasi keterjangkauan dalam interaksi sosial masyarakat.
Keterjangkauan social dapat berbentuk tagging , pemeringkatan dan berbagi. Keterjangkauan dalam sebuah website berfokus pada beberapa fitur berikut: 24
Penandaan  ( tagging ):  sistem  penandaan berbasis web yang  memungkinkan  pengguna membubuhi keterangan sumber daya tertentu, seperti  halaman web ,  mem posting  blog , gambar,  atau  objek  apa  pun  dengan serangkaian  kata  kunci  yang  dipilih  secara bebas. Tag biasanya  memfasilitasi  pencarian dan berbagi konten.
1. Arus aktivitas ( streaming activities ): fitur ini  memungkinkan  sesama  pengguna mengomentari pengguna lain pada beberapa bagian situs; fitur ini bermanfaat dalam menemukan konten.
2. Profil Pengguna: informasi identitas yang diungkapkan  sendiri  oleh  pengguna individu.
3. Komentar:  media  percakapan  utama  di situs jejaring sosial yang sering menunjukkan hubungan sosial; juga  hadir di  beberapa  situs  publik,  seperti  media berita  (misalnya  New  York  Times)  dan halaman organisasi Facebook .
4. Sistem Pemeringkatan dan Pungut  Suara ( Ranking and Voting ): fitur yang menunjukkan reputasi sistem yang merupakan  hasil  ulasan  dari  pengguna. Selain  itu,  fitur  ini  juga  memungkinkan pengguna  untuk  mengetahui  pendapat, pemikiran,  dan  umpan  balik  pengguna lain  serta  membantu  dalam  keterlibatan pengguna dan membangun koneksi sosial.

## Technology Acceptance Model
Davis  dkk  menyebutkan  dua  faktor  penting yang  menjadi  penentu  penerimaan  atau
Explorative Study of the Design and Evaluation of Social Network Sites,” no. October (2009): 130, http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-
24 Sameer  Ahuja,  “A  Tale  of  Two  Sites:  An Explorative Study of the Design and Evaluation of Social Network Sites,” no. October (2009): 130, http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-
25 Fred  D.  Davis,  “Perceived  Usefulness,  Perceived Ease  of  Use,  and  User  Acceptance  of  Information Technology,” MIS  Quarterly 13,  no.  3  (September  1989): 319,
penolakan  seseorang  terhadap  penggunaan teknologi  informasi 25 .  Faktor  yang  pertama adalah  anggapan  seseorang  bahwa  teknologi tersebut  dapat  membantu  mencapai  tujuan mereka dengan lebih efisien. Davis menyebutnya  sebagai perceived  usefulness (PU) atau persepsi akan kegunaan. Faktor yang kedua  adalah  anggapan  akan  kemudahan penggunaan  teknologi  tersebut.  Meskipun pengguna yang potensial mempercayai bahwa teknologi  yang  diberikan  memiliki  kegunaan, jika  sebuah  teknologi  tidak  mudah  untuk digunakan,  kegunaan  teknologi  tersebut  akan akan kurang terlihat. Davis et. Al menyebutnya sebagai perceived ease of use (PEoU) .
Kegunaan yang dirasakan di sini didefinisikan sebagai  "sejauh  mana  seseorang  percaya bahwa  menggunakan  sistem  tertentu  akan meningkatkan  kinerja  pekerjaannya."  Suatu sistem dengan persepsi kegunaan yang tinggi, pada  gilirannya,  adalah  salah  satu  yang dipercayai  oleh  pengguna  tentang  adanya hubungan penggunaan-kinerja yang positif. Di sisi lain, persepsi kemudahan dalam penggunaan,  mengacu  pada  "sejauh  mana seseorang  mempercayai  bahwa  penggunaan sistem  tertentu  membutuhkan  lebih  sedikit usaha." 26 .  Konsep  ini  menjadi  alat  prediksi yang  cukup  penting  dari  maksud  awal  dari penggunaan sebuah sistem informasi 27 . Dalam  menjelaskan  sikap pengguna terhadap  sistem  teknologi  informasi  baru, Technology Acceptance  Model (TAM)  adalah yang  dianggap  paling  tepat 28 . Behavioral intension  to  use suatu  teknologi  ditentukan oleh dua hal, yaitu: perceived usefulness yang didefinisikan  sebagai  sejauh  mana  seseorang yakin  bahwa  penggunaan  sebuah  teknologi akan  memudahkan  tujuannya.  Yang  kedua adalah perceived ease of use yang didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang meyakini akan kemudahan  penggunaan  teknologi  tersebut.
https://www.jstor.org/stable/249008?origin=crossref.
26 ibid
27 Anol  Bhattacherjee,  “Understanding  Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model,” MIS Quarter 27, no. 1 (2003): 51–90.
28 Viswanath Venkatesh and Fred D. Davis, “Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies,” Management Science 46, no. 2 (2000): 186–204.
Dalam  TAM,  variabel-variabel  eksternal seperti karakteristik
sistem, proses pengembangan  dan  pelatihan  berpengaruh terhadap keinginan menggunakan (intension of use), yang  dimediasi  oleh  PU  dan  PEoU. Disebutkan  pula  bahwa  PU  dipengaruhi  oleh PEoU.

## Metodologi
Penelitian ini merupakan conceptual paper dengan
pendekatan
kualitatif
menggunakan  metode  tinjauan  pustaka. APAPO  digunakan  sebagai  unit  analisis dengan  data  pengaduan  masyarakat  DJI sebagai sampel purposive untuk merepresentasikan  interaksi  yang  kurang harmonis  dari  keseluruhan  populasi. Purposive sampling adalah teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan  tertentu,  misalnya  orang tersebut  dianggap  paling  tahu  tentang  apa yang  kita  harapkan.  Pengkajian  dilakukan dengan melihat data pengaduan masyarakat  DJI  sebagai  hasil  interaksi antara  pengguna  dengan  APAPO.  Data kemudian  diklasifikasikan  berdasarkan dimensi  PU  dan  PEOU  dari  TAM, kemudian dilakukan analisis.

## PEMBAHASAN
Untuk  mengakses  APAPO  melalui web browser , pengguna harus mengetik alamat antrian.imigrasi.go.id pada url bar , kemudian  halaman  muka  APAPO  akan muncul.  Bagi  pengguna  yang  memilih mengakses aplikasi lewat ponsel pintarnya dapat  mengunduh  aplikasi  pada  platform Google  Play,  Appstore  atau  dapat  juga mengakses  melalui  web  browser  pada ponsel masing-masing.
Tampilan muka APAPO versi web (kiri), dan
versi smartphone (kanan)
Pada tahap ini, terdapat beberapa perbedaan  dari  segi  tampilan  muka.  Aplikasi web-based berwarna hijau kebiruan sedangkan versi smartphone berwarna merah. Fitur sign- in/log-in melalui facebook hanya terakomodir dalam versi smartphone dan tidak dicantumkan pada aplikasi web . Sebaliknya, fitur verifikasi kode capcha hadir dalam aplikasi web dan tidak muncul dalam versi smartphone .
Tidak  ada  pilihan  untuk  membuat  akun ( sign up ) bagi pengguna baru. Pengguna harus memiliki  akun gmail untuk  dapat  masuk  ke dalam  aplikasi.  Bagi  pengguna  yang  sudah pernah  masuk  dan  membuat  akun  pun,  tidak dapat  masuk  hanya  dengan    menginput username dan password, karena  akan  harus mengisi  kode  capcha  yang  tidak  terlihat  dan tidak dapat didengarkan. Pengguna mengeluhkan  kendala  pada  tahap  awal mengakses  aplikasi  dengan  keluhan  laiinya berupa  u sername yang  tidak  terdaftar,  tidak menerima  email  ketika  meng-klik  lupa password ;  gagal Log-in melalui Google maupun facebook; serta Unexpected errror.
Gambar 2. Form identitas diri
Setelah  berhasil  masuk  ke  dalam aplikasi,  pengguna  akan  diminta  mengisi identitas diri seperti di atas. Pada tahap ini, kendala  yang  tercatat  adalah  notifikasi bahwa  NIK  pengguna  tidak  sesuai; notifikasi bahwa NIK sudah terdaftar serta tidak  ada  fitur  perubahan  data  pada
identitas yang salah input.
Gambar 3.

## Laman pencarian kantor imigrasi APAPO
Tahap  selanjutnya  adalah  pemilihan kantor  imigrasi.  Pada  aplikasi  berbasis web,  pengguna  dapat  memilih  kantor imigrasi  mana  saja,  namun  pada  versi smartphone ,  pengguna  harus  memilih kantor  imigrasi  berdasarkan  lokasinya pada  saat  mengakses  aplikasi.  Walaupun versi smartphone cukup  praktis  karena memberikan  rekomendasi  kantor  imigrasi berdasarkan lokasi pengguna, namun dapat dilakukan  di  kantor  imigrasi  mana  saja  di seluruh Indonesia.

## Gambar 4.

## Tampilan pemilihan tanggal pada APAPO
Setelah memilih  Kantor  Imigrasi  tujuan, pengguna dapat melihat tanggal yang tersedia untuk datang ke kantor imigrasi. Warna hijau pada  Gambar  4  menunjukkan  kuota  tersedia pada  hari  itu,  warna  kuning  menunjukkan kuota belum dibuka, warna abu-abu menunjukkan  hari  libur,  sedangkan  warna merah  menunjukkan  kuota  yang  habis sehingga tidak dapat dipilih.

## Gambar 5 Tampilan kuota pada APAPO
Warna abu-abu menunjukkan kuota yang telah  terpakai,  sedangkan  warna  kuning menunjukkan  sisa  kuota  pemohon  untuk tanggal  tersebut.  Pengguna  juga  dapat memilih sesi pagi atau siang untuk datang ke Kantor Imigrasi. Pada tahap ini, kendala yang teridentifikasi  adalah  tanggal  berkode  hijau yang tidak dapat dipilih, serta pengguna yang tidak mendapatkan kuota saat jadwal antrean dibuka.

## Gambar 6. Tampilan Biodata Pemohon
Pengguna kemudian memastikan identitas  yang  tertera  sebagai  pemohon sudah    benar,  apabila  terdapat  kesalahan ketik, pengguna dapat melakukan perbaikan  pada  fitur  ubah  data  pada sebelah kiri  bawah laman. Pada tahap ini, kendala yang teridentifikasi adalah walaupun sudah mengakses fitur ubah data, pengguna tidak dapat memperbaharui data yang telah dia input.
Gambar 7. Tampilan APAPO Setelah Pemilihan Tanggal Beberapa pengguna
mendapati kendala  pada  tahap  ini,  misalnya  tidak berhasil men- submit tanggal wawancara.
Setelah  pengguna  memilih  tanggal  dan sesi  kedatangan,  pengguna  akan  menerima bukti  antrean  berupa  kode booking berbentuk QR  Code, serta  identitas  pemohon  antrean paspor.  Pengguna  dapat  menyimpan  bukti antrean  ini  dalam  bentuk  tangkapan  layar ( screenshot ),  atau  menyimpan  dalam  bentuk PDF-nya. QR  Code yang  berfungsi  sebagai bukti pengambilan antrean tidak muncul. Pada tahap  akhir  ini,  kendala  yang  kerap  muncul adalah QR  Code tidak  muncul;  sesi  yang dipilih, tidak sesuai  dengan sesi  yang muncul
29 Data Pengaduan Masyarakat DJI Januari s.d.
pada barcode; serta  jenis  permohonan  yang dipilih di awal proses tidak sama dengan yang tertera pada bukti antrean.
Kemampuan APAPO dalam memfasilitasi keterjangkauan  sosial  dievaluasi  dari  fitur- fitur  yang  menyusunnya.  Di  antaranya  adalah penandaan ( tagging ), Arus aktivitas ( streaming activities ), profil pengguna, komentar pengguna,  serta  sistem  Pemeringkatan  dan Pungut  Suara  ( Ranking and Voting ).  Dari kelima fitur tersebut, yang terakomodir dalam APAPO  adalah  Fitur geo-tagging dan  fitur profil pengguna. Fitur geo-tagging ini   hadir dalam      versi smartphone, baik        yang berbasis     IOS   maupun android, namun fitur ini  tidak  ditemukan  pada  APAPO  berbasis web .  Lokasi  pengguna  akan  terdeteksi  dan memungkinkan  aplikasi  merekomendasikan Kantor Imigrasi yang terdekat.
Sebaliknya, fitur profil pengguna terakomodir dalam kedua jenis aplikasi. Setiap pengguna  harus  mengisikan    identitas  diri sesuai  dengan  yang  tercantum  pada  KTP elektroniknya.  Apabila  pengguna  mengisikan data pengguna, terutama NIK secara sembarang,  dan  nomor  ponsel  yang  sama didaftarkan berulang kali, sistem akan otomatis mengenali dan tahap selanjutnya dari pengambilan nomor antrean tidak dimungkinkan.  APAPO  hanya  memiliki  dua dari  lima  fitur  yang  memungkinkan  sebuah teknologi  memiliki  keterjangkauan  sosial, sehingga dapat dikatakan tidakmemiliki keterjangkauan social yang tinggi. Selanjutnya, untuk melihat APAPO dari sisi PU dan PEOU, akan  dianalisis  melalui  data-  data  pengaduan masyarakat dari arsip Humas DJI. Pada Januari s.d. September 2019, tercatat 5.524 pengaduan mengenai  APAPO  yang  meliputi  56,17%  dari total  pengaduan  yang  masuk  ke  kanal pengaduan DJI 29 .
Tabel 1.
Diolah kembali dari Laporan Pengaduan Masyarakat Ditjen Imigrasi Bulan Januari s.d. September Tahun
2019

## Tabel 2.

## Diolah kembali dari Laporan Pengaduan Masyarakat Ditjen Imigrasi Bulan Januari s.d. September Tahun
2019
Kendala dalam APAPO dirinci kembali ke dalam  topik-topik  yang  spesifik  dan diklasifikasikan  berdasarkan  konsep  PU dan PEOU yang mereka representasikan.

## Tabel 3. Klasifikasi Temuan
Davis  dkk  menurunkan  konstruk  PU  dan PEU  masing-masing  ke  dalam  tiga  deskripsi yang  merepresentasikan  penggambaran  akan konstruk  tersebut,  yang  kemudian  peneliti sadur  menjadi  pernyataan  yang  berhubungan
30 Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information
dengan penelitian 30 . Deskripsi konstruk tersebut kemudian disandingkan dengan temuan- temuan yang didapat berdasarkan data pengaduan masyarakat DJI, sebagaimana tabel di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
Perceived Ease of Use Deskripsi: 1. Penggunaan APAPO  tidak memerlukan usaha berlebih Temuan: a. Notifikasi  bahwa  NIK  pengguna tidak sesuai: 13,07% 722 orang mengeluhkan akan adanya notifikasi NIK yang tidak sesuai saat mereka menginput identitas diri. DJI menggunakan  format  NIK  dari Direktorat  Jenderal  Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah NIK diinput secara  sembarang  pada  aplikasi, namun  pada  prakteknya  tidak  semua NIK  yang  diterbitkan  mengikuti format  tersebut,  sehingga  tidak sedikit  pengguna  yang  terjebak  dan tidak  bisa  melanjutkan  ke  tahap berikutnya.
b. Notifikasi bahwa NIK sudah terdaftar 569  orang  atau  10,3%  mendapati bahwa    NIK mereka sudah terdaftar, padahal  mereka  mengaku  belum pernah mendaftar dengan menggunakan NIK tersebut. Pengguna  tidak  mendapatkan  solusi serta  penjelasan  yang  memadai mengenai keluhan ini, yang mengakibatkan  mereka  tidak  bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. 2. APAPO Mudah digunakan Temuan:
a. Username Tidak Terdaftar
7,89%  keluhan  yang  masuk  adalah mengenai username yang  tidak terdaftar.  Pengguna yang  sudah pernah membuat akun, mencoba untuk log-in kembali melalui input username
dan password . Di tahap ini, pengguna yang tidak yakin akan ingatan mereka mengenai username, akan  mencoba tautan untuk mereset password, berharap  dikirimkan  tautan  untuk mereset username dan password , namun tidak berhasil. Pengguna yang yakin akan username mereka,
membuat pernyataan keluhan ke kanal pengaduan DJI. Opsi lain untuk login yang sebenarnya tersedia adalah log-in melalui  akun facebook atau google, namun  tetap  masih  ada  kemungkinan gagal log-in .
b. Kode Capcha Salah 8,49%  keluhan  yang  masuk  adalah terkait  kode  capcha  yang  disebutkan selalu  salah,  padahal  mereka  sudah menggunakan  capcha  suara  untuk memastikan kode yang diinput adalah benar. Keluhan ini hanya berasal dari pengguna  aplikasi  berbasis  web, karena  permintaan  verifikasi  melalui kode  capcha  tidak  terdapat  pada APAPO versi SA.
3. APAPO Mudah diakses, kapanpun dan di mana pun
Temuan:
a. Unexpected error 9,18%
507  pengguna  mendapati error pada  saat  akan  masuk  ke    dalam sebelumnya.
Meskipun tidak berdampak besar, namun ini menimbulkan pertanyaan bagi pengguna apakah mereka harus mengulang mengambil nomor antrean, ataukah tidak.
b. Gagal log-in melalui facebook atau google. Fitur sign-in melalui facebook pada  aplikasi  web  sudah  ditiadakan, sedangkan  pada  aplikasi  SA  masih diakomodir.  Permasalahan  ini  terkait koneksi  jaringan  dan  dapat  kembali berfungsi normal apabila dicoba pada lain waktu.

## Perceived Usefulness
Dekskripsi
1. APAPO Berguna Temuan :
a. Kesulitan mereset

## password/username
9,96% keluhan yang masuk mengutarakan  kesulitannya  dalam mengatur ulang password pergantian password/username tidak pernah mereka terima.
b. Inkonsistensi jenis permohonan
3,73%
Tedapat dua jenis permohonan paspor, yaitu  permohonan  paspor  baru  bagi yang  belum  pernah  memiliki  paspor, dan  permohonan  penggantian  bagi yang  sduah  pernah  memiliki  paspor namunharus  melakukan  penggantian, dengan berbagai alasan. Dalam kendala  ini,  pengguna  yang  memilih jenis permohonan penggantian, mendapatkan bukti pendaftaran dengan jenis permohonan paspor baru, tidak sesuai dengan yang mereka pilih sebelumnya. Meskipun tidak
berdampak besar, namun ini
menimbulkan pertanyaan bagi
pengguna apakah mereka harus mengulang mengambil nomor antrean, ataukah tidak.
c. Kantor Imigrasi yang dituju tidak ada dalam sistem : 2,81 % APAPO  versi  SA  menggunakan  fitur geo-tagging, sehingga pengguna mendapatkan rekomendasi kantor imigrasi terdekat berdasarkan lokasinya  saat  itu.  Namun  fitur  ini membuat pengguna tidak dapat memilih  kantor  imigrasi  di  luar wilayah dia berada saat itu., hal inilah yang menjadi kendala dan dilaporkan melalui kanal Pengaduan DJI.
d. Tidak  mengakomodir  perubahan  data pada  identitas  yang  salah  input  : 1,19%
66 orang pengguna melaporkan bahwa mereka  tidak  bisa  mengubah  data ketika  sala  input,  walaupun  sudah menggunakan fitur “ubah data”.
e. Sesi yang dipilih, tidak sesuai dengan sesi  yang  muncul  pada barcode
: 1,05%
Setelah  memilih  tanggal,  pengguna dapat  memilih  sesi  pagi  atau  siang untuk datang ke kantor imigrasi. Pada
tahap ini, kendala yang muncul adalah sesi  yang  dipilih  tidak  sesuai  dengan sesi  yang  muncul  pada  bukti  antrean. Kendala ini dialami oleh 58 pengguna APAPO.

## 2. APAPO  Membuat  Proses  Mengantre Lebih Cepat

## Temuan :
a. Kuota selalu penuh/tidak tersedia. 943  orang  atau  sekitar  17,8  % mengeluhkan  kuota  yang  selalu penuh/tidak tersedia. Topik ini merupakan  yang  terbanyak  di  antara keluhan yang lain mengenali APAPO. Idealnya dengan APAPO,
pembenahan  antrean  akan  lebih mudah,  namun  yang  terjadi  tidak sedikit  pengguna  mendapati  kuota yang selalu jenuh.
b. QR Code yang berfungsi sebagai bukti pengambilan  anterean  tidak  muncul  : 3,58% Pengguna yang berhasil menyelesaikan  proses  pengambilan anterean,  akan  menerima QR  Code.
Namun hal ini tidak berlaku bagi 198 orang  pengguna  yang  menyampaikan keluhannya.  Mereka  tidak  menerima QR Code.

## 3. APAPO Menghemat Waktu Pengguna
Temuan :
a. Tidak bisa submit tanggal yang dipilih 0,6%
33  orang  mengeluhkan  kegagalan mereka  dalam  mensubmit  tanggal wawancara.
b. Tanggal  berkode  hijau  tidak  dapat dipilih 4,85%
Terdapat  tiga  kode  tanggal  pada
APAPO.  Kode  merah,  berarti  kuota penuh, pengguna dirarankan
menunggu pembukaan antrean berikutnya,  atau  mencoba  memilih antrean di  kantor imigrasi  lain . kode kuning  berarti  kuota  belum  dibuka, sedangkan  kode  abu-abu  berarti  hari libur.  Kendala  muncul  ketika  tanggal berkode  hijau  tidak  dapat  dipilih. Dalam  beberapa  keluhan  pengguna, hal ini dirasa membingungkan apalagi
ketika  mencoba  di  waktu  yang  lain, tidak ada lagi kuota yang tersedia. Behavioral intension to use suatu teknologi ditentukan  oleh  dua  hal,  yaitu:  perceived usefulness  yang  difinisikan  sebagai  sejauh mana seseorang yakin bahwa

## PENUTUP Kesimpulan:
PU  dan  PEOU  dari  APAPO  tidak  dapat dikatakan baik, serta tidak memiliki pengaruh terhadap intensions to use APAPO. Selain itu, APAPO juga bukan merupakan teknologi yang memfasilitasi  keterjangkauan  sosial  di  antara penggunanya.
Penelitian ini akan lebih komprehensif bila mengombinasikan  metode  survei  kepada masyarakat serta wawancara kepada pihak DJI disertai  dengan  data  penetrasi  APAPO  serta data  penerbitan  paspor  pada  setiap  Kantor Imigrasi  sebagai  data  pendukung  sejak APAPO diluncurkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Shanab, Emad. “Antecedents of Trust in E-Government  Services:  An  Empirical Test in Jordan.” Transforming Government: People, Process and Policy 8, no. 4 (2014): 480–499.
Adiyarta, K., D. Napitupulu, H. Nurdianto, R. Rahim, and A. Ahmar. “User Acceptance of  E-Government  Services  Based  on TRAM  Model.” IOP  Conference  Series: Materials  Science  and  Engineering 352, no. 1 (2018).
Ahuja,  Sameer.  “A  Tale  of  Two  Sites:  An
Explorative  Study  of  the  Design  and Evaluation of Social Network Sites,” no. October (2009): 130. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available /etd-07292009 181101/unrestricted/sameer_ahuja_the sis.pdf. Al-Saghier,  Hisham,  Marilyn  Ford,  Anne Nguyen, and Rene Hexel.
“Conceptualising  Citizen’s  Trust  in  e-
Government:
Application of Q Methodology.” Electronic  Journal  of  e- Government 7, no. 4 (2009): 295–310. Ali-Hasan,  Noor  F.,  and  Lada  A.  Adamic.

## “Expressing  Social  Relationships  on  the
Blog  through  Links  and  Comments.” ICWSM 2007  - International Conference on Weblogs and Social Media (2007).
Almarabeh,  Tamara,  and  Amer  AbuAli.  “A General  Framework  for  E-Government:
Definition Maturity Challenges, Opportunities,  and  Success.” European
Journal  of  Scientific  Research 39,  no.  1
(2010): 29–42.
Beaudry,  Anne,  and  Alain  Pinsonneault. “Understanding  User  Responses  to Information  Technology:  A  Coping Model of USer Adaptation.” MIS Quarter 27, no. 1 (2003): 51–90. https://www.jstor.org/stable/25148693. Ben,  Hanrahan,  Sameer  Ahuja,  Manuel  A. Pérez-Quiñones, and Andrea L.
Kavanaugh.  “Evaluating  Software  for Communities Using Social Affordances.”
Conference  on  Human  Factors  in Computing Systems - Proceedings (2011): 1621–1626.
Bhattacherjee,
Anol. “Understanding Information  Systems  Continuance:  An
Expectation-Confirmation  Model.” MIS Quarter 27, no. 1 (2003): 51–90.
Davis,  Fred  D.  “Perceived  Usefulness,
Perceived  Ease  of  Use,  and  User Acceptance of Information Technology.”
MIS Quarterly 13, no. 3 (September 1989): 319. https://www.jstor.org/stable/249008?ori gin=crossref.
Hartson,  H.  Rex.  “Cognitive,  Physical,
Sensory,  and  Functional  Affordances  in Interaction  Design.” Behaviour  and Information Technology 22, no. 5
(2003): 315–338.
Heeks, Richard. “ICT4D 2.0: The next Phase of  Applying  ICT  for  International Development.” Computer 41, no. 6
(2008): 26–31.
Howarth, Jonathan, Pardha S. Pyla, Beth Yost,
Yonca  Haciahmetoglu,  Deb  Young, Robert Ball, Stelios Lambros, and Peggy Layne.  “Summary  for  Policymakers.”  In Climate  Change  2013  -  The  Physical
Science Basis , edited by Intergovernmental  Panel  on  Climate
Change, 53:1–30. Cambridge: Cambridge
University Press, 2013.
https://www.cambridge.org/core/produc t/identifier/CBO9781107415324A009/ty pe/book_part.
Kavanaugh,  Andrea,  Ankit  Ahuja,  Samah
Gad,  Sloane  Neidig,  Manuel  A.  Pérez- Quiñones, Naren Ramakrishnan, and John Tedesco. “(Hyper) Local News Aggregation: Designing for Social Affordances.” Government  Information Quarterly 31,  no.  1  (2014):  30–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2013.04. 004.
McLuhan,  Marshall. Understanding  Media:
The  Extensions  of  Man .  California: Gingko Press, 2013. www.gingkopress.com.
Munyoka, W, and F M Manzira. “Alignment of  E-Government  Policy  Formulation with Practical Implementation : The Case of  Sub-Saharan  Africa.” International Journal  of  Social,  Human  Science  and Engineering 7, no. 12 (2013): 43–48. Nulhusna, Rizqa, Puspa Indahati Sandhyaduhita, Achmad Nizar Hidayanto,  and Kongkiti Phusavat.  “The
Relation  of  E-Government  Quality  on Public  Trust  and  Its  Impact  on  Public Participation.”
Transforming Government: People, Process and Policy 11, no. 3 (2017): 393–418. Pipek, Volkmar, and Volker Wulf.
“Infrastructuring:  Toward  an  Integrated Perspective  on  the  Design  and  Use  of Information Technology.” Journal of  the Association  for  Information  Systems 10, no. 5 (2009): 447–473.
Sayekti, Fran, and Pulasna Putarta. “Penerapan  Technology  Acceptance Model  (TAM)  Dalam  Pengujian  Model Penerimaan  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.” Jurnal  Manajemen  Teori  dan Terapan 9, no. 3 (2016):
196–209. Syahrin,  M  Alvi.  “Audit  Hukum  Regulasi Aplikasi Pendaftaran Antrian
Permohonan  Paspor  Secara  Online  ( Apapo  )  Dalam  Pelayanan  Paspor  Ri Berbasis E-Government : Studi Dogmatik Keimigrasian Dengan Pendekatan Critical
Legal Studies” 6, no. Imi (2019): 23–56. Venkatesh,  Viswanath,  and  Fred  D.  Davis. “Theoretical Extension of the Technology Acceptance  Model:  Four  Longitudinal Field  Studies.” Management  Science 46, no. 2 (2000): 186–204. Wellman, Barry, Anabel Quan-Haase, Jeffrey Boase,  Wenhong  Chen,  Keith  Hampton, Isabel  Díaz,  and  Kakuko  Miyata.  “The Social  Affordances  of  the  Internet  for Networked  Individualism.” Journal  of Computer-Mediated  Communication 8, no. 3 (2006): 0–0.