Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607

## Penguatan Pemahaman Hak – Hak Konstitusional Perempuan Pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya
1) Fatma Muthia Kinanti* 1 , 2) Budi Hermawan Bangun, 3) Erwin, 4) Evi Purwanti, 5) Sri Agustriani Elida
1,2,3,4,5) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email CorresEponding: fatmamuthia@hukum.untan.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Hak Konstitusional Kesetaraan Gender Perlindungan Hak Asasi Manusia
Jaminan Hukum
Kesadaran Publik
Pemerintahan  yang  berlandaskan  pada  negara  hukum  mengamanatkan  perlindungan  hak  dasar manusia dan HAM sebagai hak kodrati yang universal. HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), memberikan jaminan legal yang kuat terhadap hak-hak individu  dan  berfungsi  sebagai  pembatasan  terhadap  kekuasaan  negara.  Meskipun  begitu, Indonesia  masih  menghadapi  ketidaksetaraan  gender  dan  kekerasan  berbasis  gender  yang tercermin  dalam  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  yang  tinggi.  Desa  Mekarsari  Kabupaten Kubu  Raya,  sebagai  Desa  Konstitusi,  menjadi  tempat  implementasi  program  penguatan pemahaman hak konstitusional perempuan. Hak konstitusional perempuan diatur dalam pasal 28 A  hingga  pasal  28  J  UUD  1945,  dan  harus  dijalankan  tanpa  diskriminasi.  Meski  demikian, implementasi  hak  ini  di  lapangan  menghadapi  tantangan,  dan  solusi  melibatkan  peningkatan kesadaran  publik  dan  pemahaman  terhadap  hak-hak  perempuan.  Program  ini  menggunakan metode penyuluhan dengan menyusun booklet berkolaborasi dengan LSM Rumah Perempuan dan Anak  Provinsi  Kalimantan  Barat  (RPA  Kalbar).  Sasaran  program  adalah  masyarakat  Desa Mekarsari,  dengan  tujuan  menyebarkan  pemahaman  tentang  hak konstitusional  perempuan dan pencegahan  pelanggarannya.  Di  tengah  ketimpangan  gender  yang  masih  terjadi,  program  ini memberikan kontribusi dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional perempuan.

## ABSTRACT
Keywords:
Constitutional Rights
Gender Inequality Human Rights Protection Legal Guarantees Public Awareness
A government based on the rule of law mandates the protection of basic human rights and human rights  as  universal  inherent  rights.  Human  rights  are  regulated  in  the  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  (UUD  1945),  providing  strong  legal guarantees  for individual  rights  and serving as a limitation on state power. Nevertheless, Indonesia still faces gender inequality and gender-based  violence,  as  reflected  in  the  high  Gender  Development  Index  (GDI).  Mekarsari Village, Kubu Raya Regency, as a Constitutional Village, serves as the site for the implementation of a program aimed at strengthening the understanding of women's constitutional rights. Women's constitutional rights are governed by Article 28A to Article 28J of the UUD 1945 and must be upheld  without  discrimination.  However,  the  implementation  of  these  rights  in  the  field  faces challenges, and the solution involves increasing public awareness and understanding of women's rights. This program utilizes outreach methods by creating booklets in collaboration with the NGO Rumah Perempuan dan Anak Province of West Kalimantan (RPA Kalbar). The program targets the  community  of  Mekarsari  Village,  with  the  goal  of  spreading  awareness  of  women's constitutional  rights  and  preventing  their  violations.  Amidst  ongoing  gender  inequality,  this program contributes to efforts to fulfill and protect women's constitutional rights.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607

## I. PENDAHULUAN
Penjaminan hak-hak dasar manusia ( basic right ) dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak dari negara hukum. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang diberikan dari Tuhan dan melekat pada  manusia  secara  kodrati.  Untuk  itu,  HAM  bersifat  universal,  yang  berarti  berlaku  sama  bagi  seluruh manusia di dunia. Ketika penjaminan atas HAM diatur dalam hukum suatu negara ia menjelma menjadi hukum positif  dari  negara  tersebut  dan  disebut  sebagai  Hak  konstitusional  ( constitutional  right )  yakni,  hak  yang dijamin  di  dalam  konstitusi  suatu negara.  Konsep hak  konstitusi memberikan mandat kepada  negara  untuk memenuhi dan melindungi HAM warga negaranya.
Jaminan  hak  asasi  manuasia  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  (UUD 1945)  yang  memiliki  beberapa  makna.  Pertama,  memberikan  jaminan  legal  yang  kuat  terhadap  hak-hak individu,  seperti  hak  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  atas  kebebasan  pribadi,  hak  beragama,  hak berpendapat, dan hak dasar lainnya. Kedua, Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Konstitusi membatasi kekuasaan negara dalam melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap individu dan mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dalam UUD 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mana memiliki dua prinsip pokok: pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).. (Jamil 2014)
Penjaminan  HAM  dalam  konstitusi  juga  wajib  dinikmati  oleh  seluruh  elemen  bangsa,  tanpa  adanya diskriminasi.  Hal  ini  tercermin  dalam  rumusan  subjek  hukum  yang  diatur  dalam  UUD  1945  yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap warga negara”, dan rumusan sejenisnya(Enny Nurbaningsih 2019). Salah satu kelompok warga negara yang wajib mendapatkan jaminan atas hak asasinya adalah  perempuan.(Puspitaningrum  2017)  Perempuan  memiliki  peran  yang  penting  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran perempuan tidak hanya sebatas pada fungsi reproduksi saja, tetapi juga penting dalam aspek social, edukasi, politik, budaya, dan Kesehatan(Enny Nurbaningsih 2019). Selain itu, hingga saat ini, perempuan merupakan salah satu golongan masyarakat yang masih menerima ketidakadilan.
Dari  perspektif  social  budaya,  adanya  ketimpangan  kedudukan  perempuan  dan  lelaki  salah  satunya disebabkan  dari  adanya  persepsi  yang  meletekkan  perempuan  di  bawah  laki-laki  dalam  berbagai  aspek kehidupan.  Masyarakat yang  kental  dengan  persepsi patriarki  akan menganggap  peran laki-laki lebih besar dalam  mengangkat  derajat  perempuan  sehingga  perempuan  dianggap  sebagai  makhluk  yang  ditakdirkan mendampingi laki-laki(Israpil 2017). Sayangnya, pandangan tersebut dapat menciptakan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju dalam bidang tersebut.(Apriliandra and Krisnani 2021).
Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan ketimpangan gender yang besar. Berdasarkan laporan dari World Economy Forum(World Economic Forum 2023), pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke  87 dengan  skor  indeks ketimpangan  gender  sebesar  0,697.  Indeks tersebut dinilai  berdasarkan beberapa indicator yakni: 1) Kesempatan dan partisipasi ekonomi (skor 0,666), 2) pencapaian Pendidikan (skor 0,972), 3) kesehatan dan kelangsungan hidup (skor 0,970), pemberdayaan politik (skor 0,181).
Salah  satu  indikator  yang  menunjukkan  adanya  diskriminasi  gender  yakni  kekerasan  berbasis  gender (KBG)  masih  sering  terjadi  di  masyarakat. United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR) memberikan  definisi  KBG  sebagai  istilah  yang  memayungi  tindakan  kekerasan  apapun  yang  dilakukan terhadap  seseorang  yang  didasarkan  oleh  gender(Toolkit  n.d.).  Laporan  dari  Komnas  Perempuan(Komnas Perempuan 2022). menunjukkan, sejak tahun 2012, KBG terhadap perempuan menunjukkan tren kenaikan. Tahun 2021 tercatat sebagai tahun tertinggi jumlah kasus KGB yang terkumpul. Data jumlah KBG terhadap perempuan per tahun dapat dilihat pada table berikut:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607
Tabel 1. Data jumlah KBG terhadap perempuan per tahun
Sumber: Komnas Perempuan, 2022.
Dalam  Upaya  menanggulangi  ketidaksetaraan  gender,  Pemerintah  mengadopsi  konsep  Indeks Pembangunan  Gender  (IPG)  dari  United  Nations  Development  Programs  (UNDP)  tahun  1995(Kemenpppa 1995). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang terdiri dari beberapa indicator dengan penekanan utama  pada  status  gender.  Penilaian  Harapannya  angka  IPG  dapat  menjadi  dasar  pembentukan  program pembangunan yang dapat mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.(Kemenpppa 1995) Untuk menilai besaran ketimpangan gender di suatu daerah, IPG kemudian dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk menganalisa capaian pembangunan negara maupun wilayah,  namun  tidak  didasarkan  pada  indicator  gender.  Dengan  kata  lain,  IPG  merupakan  IPM  setelah dikoreksi dengan tingkat disparitas gender(Kemenpppa 1995). Besaran disparitas gender dapat diamati dengan mengukur  selisih  nilai  IPM  dengan  IPG.  Semakin  besar  selisih  tersebut,  memperlihatkan  disparitas  gender yang  semakin  tinggi.  Tahun  2022,  Indeks  Pembangunan  Manusia-Gender  menunjukkan  angka  yang  masih belum  setara.  IPM  laki-laki  senilai  73,21  adapun  perempuan  sebesar  64,14.(Lestari  2020)  Pencapaian kesetaraan  gender  merupakan  hal  yang  diharapkan  untuk  memastikan  pembangunan  suatu  wilayah dilaksanakan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya  tanpa  diskriminasi  gender(Rachmawati, Sigalingging, and Kiftiah 2023).
Indikator  IPM-Gender  dapat  mempelihatkan  suatu  gejala  adanya  permasalahan  dalam  pemenuhan  Hak Konstitusional  Perempuan.  Secara  teori, jika  pemenuhan  hak sudah  inklusif tanpa  diskriminasi, maka akan terlihat pada indicator IPM yang seimbang.
Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Puspitanigrum(Puspitaningrum 2017) melakukan tabulasi atas beberapa aturan peundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan Upaya pengimplementasian hak konstitusional perempuan seperti:
1. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pengesahan konvensi tentang hak politik perempuan
2. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  pengesahan  konvensi  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi terhadap wanita
3. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi
4. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  tentang  Usia minimum anak yang diperbolehkan untuk bekerja
5. Undang-undang  Nomor  21  tahun  1999  tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  111  tentang persamaan pendapatan
6. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
10. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  pengesahan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
12. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
13. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
14. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Perempuan
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Penelitian  tersebut  juga  menyimpulkan  bahwa  dari  banyaknya  peraturan  perundangan-undangan  yang memberikan  jaminan  terhadap  hak  konstitusional  perempuan,  masih  perlu  dikaji  lebih  jauh  mengenai penerapan  dan  penjabarannya.  Penelitian  tersebut  memberikan  beberapa  saran  untuk  mendukung pengimplementasian  hak  konstitusional  perempuan  salah  satunya  “Pendidikan  kritis  dan  sensitif  gender kepada masyarakat (khususnya perempuan dan para pengambil keputusan) dengan melibatkan lembaga kajian wanita / Universitas”.

## II. MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasakan perlu untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk  membentuk  Penguatan  Pemahaman  Hak  –  Hak  Konstitusional  Perempuan.  Pemilihan  wilayah pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Desa Mekarsari Kabupaten Kubu Raya. Indeks Pembangunan Manusia- Gender  di  Kabupaten  Kubu  Raya,  sebagai  salah  satu  kabupaten  di  Kalimantan  Barat,  juga  masih memperlihatkan  kesenjangan  IPM  laki-laki  senilai  74,35,  sedangkan  perempuan  senilai  63,39(BPS  2022.). Selain itu, Desa Mekarsari telah dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi RI, sehingga diharapkan  dapat  menjadi Desa  Percontohan terkait  pemenuhan  hak-hak  konstitusional perempuan.  Survey telah dilaksanakan pada akhir tahun 2022
Dari analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana upaya yang dapat dilakukan terkait penguatan pemahaman hak – hak konstitusional perempuan pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya?

## III. METODE
Tahapan pelaksanaan PKM digambarkan dalam bagan di bawah ini:
Gambar 1. Bagan Tahapan Pelaksanaan PKM
• Survey awal di lokasi (bulan November 2022) • Identifikasi Isu (bulan Januari 2023)
• Persiapan teknis pelaksanaan
(bulan Februari 2023)

## Persiapan
• Koordinasi dengan pihak terkait (Kepala Desa Mekarsari dan RPA Kalbar) • Pembuatan booklet • Pelaksanaan Sosialisasi di
Lokasi Pelaksanaan
• Penyusunan Laporan Akhir
Evaluasi dan
Pelaporan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607
Metode kegiatan yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah  pemberian materi sosialisasi berupa booklet yang berisi panduan  praktis mengenai definisi dan konsep mengenai hak konstitusional; jenis-jenis hak konstitusional perempuan; Upaya pemenuhan hak konstitusional perempuan; pencegahan dan penanganan pelanggaran hak konstitusional perempuan.
Dalam penyusunan booklet, penulis berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat (RPA Kalbar). RPA Kalbar memberikan masukan dan saran dalam penyusunan booklet serta berkontribusi dengan menampilkan profil Lembaga di dalam booklet, disertai dengan pencantuman nomor kontak aduan kekerasan kepada Perempuan dan anak. Hal ini diharapkan dapat menyebarluaskan  akses  pemberdayaan  dan  perlindungan  hak-hak  konstitusional  Perempuan  dalam  bentuk yang lebih nyata.
Sasaran  dari  pelaksanaan  penyuluhan  hukum  ini  adalah  masyarakat  Desa  Mekarsari,  Kabupaten  Kubu Raya. Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan mendistribusikan beberapa booklet berisi sosialisasi mengenai penitngnya pemenuhan hak konstitusional perempuan. Desa Mekarsari dipilih sebagai lokasi dari kegiatan ini karena merupakan Desa Konstitusi sehingga diharapkan dapat menjadi agen penggerak dalam pemenuhan hak konstitusional perempuan baik bagi warganya maupun terhadap warga di desa sekitar.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Sosialisasi Penguatan Pemahaman Hak – Hak Konstitusional Perempuan Pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan pada Hari Selasa, 22 Agustus 2023 di Aula Kantor Desa Mekar Sari,  Kubu  Raya.  Kegiatan  dilaksanakan dari pukul  08.00  –  13.00 WIB  dan  diikuti  dengan  diskusi  dengan peserta dan pembagian Booklet berjudul “Para Puan, Hak Anda Dijamin Negara". Peserta dari kegiatan ini adalah Warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Kubu Raya. Jumlah peserta kegiatan adalah 70 orang.
Bentuk kegiatan adalah sosialisasi yang dibersamai dengan pembagian Booklet berjudul “Para Puan, Hak Anda  Dijamin  Negara”.  Pemberian  materi  sosialisasi  berupa  booklet  yang  berisi  materi  dasar  Hak  –  Hak Konstitusional  Perempuan  dan  konsep  pemenuhan  hak  konstitusional  perempuan.  Pelaksana  kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mendistribusikan beberapa booklet berisi sosialisasi mengenai pentingnya hak  konstitusional  Perempuan.  Materi  sosialisasi  dalam  bentuk  booklet  yang  dibagikan  kepada  peserta kegiatan saat melakukan pendaftaran. Pelaksana juga membuka helpdesk pada venue kegiatan untuk menerima konsultasi dari peserta terkait dengan bahan sosialisasi. Penyusunan booklet dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat (RPA Prov. Kalbar).
Materi dalam booklet sebagai berikut:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607
Gambar 2. Booklet
Dokumentasi kegiatan pada hari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Foto Peserta Sosialisasi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607
Gambar 4. Diskusi Pemateri dan Peserta

## Gambar 5. Foto Bersama Peserta dan Kepala Desa Mekarsari
Kegiatan  sosialisasi  dihadiri  oleh  70  orang  peserta  terbagi  menjadi  Perempuan  dan  laki-laki  dengan pembagian hampir seimbang. Kegiatan terlaksana lancar dan peserta terlihat  antusiasi dalam mendengarkan materi  sosialisasi  serta  berpartisipasi  dalam  sesi  diskusi.  Setelah  pemberian  materi,  peserta  juga  diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional peremuan. Hasil kuesioner digambarkan dalam bagan berikut ini:
Gambar 6. Bagan 2 Hasil Survey Peserta untuk mengetahui pemahaman mengenai Hak Konstitusional setelah sosialisasi 90% 10% Apakah Saudara/i mengetahui apa itu hak konstitusional? Tahu Tidak Tahu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607
Gambar 7. Bagan 3 Hasil Survey Peserta untuk mengetahui pemahaman mengenai hak-hak perempuan yang dijamin oleh negara dalam UUD RI 1945
Gamabr 8. Bagan 4 Hasil Survey Peserta untuk mengetahui pemahaman mengenai hak-hak perempuan yang dijamin oleh negara dalam UUD RI 1945

## V. KESIMPULAN
Penjaminan HAM dalam konstitusi membatasi kekuasaan negara dan memberikan jaminan terhadap hak- hak individu. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan HAM yang kuat, termasuk hak- hak  perempuan.  Namun,  ketidaksetaraan  gender  masih  menjadi  masalah  dengan  adanya  diskriminasi  dan kekerasan  berbasis  gender.  Indonesia  memiliki  indeks  ketimpangan  gender  yang  tinggi,  dan  upaya  seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Terdapat berbagai undang-undang yang menggaransi hak konstitusional perempuan, tetapi implementasinya masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian menyarankan pendidikan kritis dan sensitif gender, serta Desa Mekarsari di Kabupaten Kubu Raya dipilih sebagai percontohan pemenuhan hak konstitusional perempuan.
Hak konstitusional diatur dalam Bab X UUD 1945 (pasal 28 A - pasal 28 J) yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak perempuan. Seluruh hak ini harus diberikan tanpa diskriminasi. Desa Mekarsari dipilih sebagai tempat program karena telah diakui sebagai Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Solusi yang  ditawarkan  dalam  program  ini  meliputi  memberikan  pemahaman  dasar  tentang  hak  konstitusional perempuan,  edukasi  mengenai  menghormati  dan  menjalankan  hak  konstitusional  perempuan,  serta pemahaman cara melaporkan pelanggaran hak tersebut.
90% 10%
Apakah Saudara/i sebelumnya mengetahui bahwa terdapat hak-hak perempuan yang dijamin oleh negara dalam UUD RI 1945? Tahu Tidak Tahu 19% 71% 5% 5%

## Apakah Isi Buku Saku "Para Puan, Hak Anda Di Jamin Megara" Sudah Cukup Mudah Dipahami?
Mudah Sekali Cukup Mudah Mudah Tidak Mudah Sangat Tidak Mudah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.3, September 2023  |pp: 2724-2732 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1607
Kegiatan  mencakup  penyusunan  booklet  sosialisasi  oleh  penulis  bekerja  sama  dengan  LSM  Rumah Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Kalimantan  Barat (RPA  Kalbar).  Booklet tersebut  berisi materi tentang  hak konstitusional perempuan, jenis-jenis hak, Upaya pemenuhan, serta pencegahan dan penanganan pelanggaran hak.  Kegiatan  bertujuan  menyebarkan  pemahaman  dan  perlindungan  hak  konstitusional  perempuan, khususnya di Desa Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya, yang telah diakui sebagai Desa Konstitusi. Dari hasil pelaksanaan  Kegiatan,  ditemukan  bahwa  peserta  Nampak  antusias  mengikuti  sosialisasi  terkait  tema. Diharapkan pemahaman yang didapatkan dalam Kegiatan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari- hari. Pemuatan nomor kontak RPA Kalbar sebagai LSM yang menangani tindak kekerasan terhadap anak dan Perempuan  dapat  dimanfaatkan  oleh  peserta  dalam  hal  ingin  melakukan  konsultasi  atau  bahkan  pelaporan tindak pelanggaran HAM.
Kegiatan sosialisasi yang telah terlaksana perlu dikembangkan dan dilanjutkan untuk dapat memastikan jangkauan  dan  manfaat  yang  lebih  luas.  Untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terkait  hak konstitusional perempuan, disarankan untuk terus mengembangkan dan menyebarkan booklet sosialisasi yang berisi  panduan  praktis.Selain  itu,  untuk  mencapai  dampak  yang  lebih  luas,  direkomendasikan  untuk memperluas  sasaran  penyuluhan  hukum  ini  ke  wilayah  lain  selain  Desa  Mekarsari.  Dengan  menyebarkan booklet dan menyelenggarakan acara serupa di desa-desa sekitar, akan membantu menyebarkan pemahaman tentang hak konstitusional perempuan secara lebih merata dan memperluas dampak positifnya. Pemanfaatan media  sosial  dan  teknologi  juga  penting.  Pembuatan  konten  pendek,  infografis,  atau  video  yang menggambarkan  hak-hak  konstitusional  perempuan  dan  cara  pemenuhannya  bisa  lebih  mudah  diakses  dan disebarkan melalui platform-platform digital.  Selain LSM, melibatkan berbagai pihak dari lintas sektor seperti pemerintah  daerah,  lembaga  pendidikan,  dan  organisasi  masyarakat  lainnya  juga  bisa  memperkuat  upaya pemenuhan hak konstitusional perempuan. Kolaborasi ini akan memberikan lebih banyak sumber daya dan perspektif yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliandra, Sarah, and Hetty Krisnani. 2021. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Konflik.” Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik 3(1):1.  doi: 10.24198/jkrk.v3i1.31968. BPS. n.d. “Indeks Pembangunan Manusia-Gender (1).” Enny Nurbaningsih. 2019. Mahkamah Konstitusi Dan Hak Konstitusional Perempuan, Paparan Dipresentasikan Pada Seminar “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aktivis Perempuan Lintas Agama.” Israpil, Israpil. 2017. “Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya).” Pusaka 5(2):141–50. doi: 10.31969/pusaka.v5i2.176.
Jamil, Nuraida. 2014. “Hak Aassi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW.” Muwazah 6(2):166–91. Kemenpppa. 1995. “Pembangunan Manusia  Berbasis Gender Pendahuluan.” Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak xviii + 178. Komnas  Perempuan.  2022. Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2021,  Jakarta:  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan . Lestari, Titi Kanti. 2020. “Indeks Pembangunan.” 12(95):1–8. Puspitaningrum,  J.  2017.  “Hukum  Dan  Hak  Konstitusional  Perempuan.” Legal  Pluralism:  Journal  of  Law  Science 7(2):240–60.
Rachmawati, Febby, Nora Yoshinta Sigalingging, and Mariatul Kiftiah. 2023. “Proyeksi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Di Kalimantan Barat Dengan Metode Trend Parabolik.” Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI) 2(2):83– 91. doi: 10.57059/formasi.v2i2.33.
Toolkit, Unhcr G. B. V. n.d. “A Gender-Based Violence.” 1–5. World Economic Forum. 2023. Insight Report . Soerjono Soekanto, 1942- (penulis); Sri Mamudji (penulis). (2015; © 1983). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L. . Jakarta :: Rajawali Pers,.