## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2575/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi (Studi Kasus Project X)
Juniati 1 , Mohammad Kemal Dermawan 2
12 Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 15 November 2021 Publish 16 November 2021 Abstract,  The  protection  of  victims  that  has  occurred  so  far  has  always  been  state intervention by using the principles of police power or the relevant legal apparatus. The increasing suffering experienced by victims in a society can cause unrest and the victims of certain weak groups may meet their needs unnaturally and cause further losses and chaos.
In this case the consumer isn’t the only White Collar Crime in this consumptive society. With many illegal habits that are carried out by the corporation. In this case, it becomes a study  in  research  in  the  context  of  victim  protection,  because  victims  are  surrounded  by powers of power so that it will easily lead to victimization. With the existence of victims as a result of victimization from the work of the bureaucracy, as a result of the bureaucracy that  may  lead  to  victimization  of  a  person  or  group,  this  has  an  influence  on  society  at large. The perpetrators of corporate crimes are the target of focused attention in creating the  current  regulations,  considering  specific  penaltes.  Targeted  products  are  gradually attracting the attention of product designers and lawmakers who recognize that crime-free product  design  may  predate  many  crimes.  In  the  context  of  repeated  victimization,  the structural constraints are real and serious, and that this research can look at how context shapes and influences victim behavior routines. The research method used is a qualitative approach  adapted  to  the  needs  of  the  research,  namely  obtaining  in-depth  explanations and  information  regarding  efforts  to  protect  victims  of  corporate  crime.  The  plan  in  the research  of  research  informants  is  the  main  key  to  explain  problems  that  can  result  in victims. The object of this research is the Project X Corporation.
Keywords:
White Collar Crime
Victim Protection Victimization
Bureaucracy Structural Victimization
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 15 November 2021 Publis 16 November 2021 Perlindungan  korban  yang  terjadi  selama  ini  selalu  ada  intervensi  negara  dengan menggunakan  prinsip-prinsip  kekuasaan  polisi  atau  apparat  hukum  terkait.  meningkatnya penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  didalam  suatu  masyarakat  dapat  menimbulkan keresahan, serta pihak korban golongan lemah tertentu mungkin akan memenuhi keperluan hidupnya secara tidak wajar dan menimbulkan kerugian dan kekacauan lebih lanjut. Dalam hal  ini  konsumen  bukan  satu-satunya  merupakan  kejahatan  perusahaan  diera  masyarakat yang  konsumtif  ini.  dengan  banyaknya  kebiasaan  yang  ilegal  yang  dilakuakn  oleh  pihak korporasi.  Dalam  hal  ini  menjadi  suatu  kajian  dalam  penelitian  konteks  perlindungan korban,  karena  korban  dikelilingi  oleh  power-power  kekuasaan  sehingga  akan  mudah menimbulkan  viktimisasi.  Dengan  keberadaan  korban  sebagai  hasil  viktimisasi  dari bekerjanya  birokrasi,  akibat  birokrasi  yang  mungkin  dapat  menyebabkan  viktimisasi terhadap  sesorang  atau  kelompok,  hal  tersebut  memiliki  pengaruh  terhadap  masyarakat secara  luas.  Pelaku  kejahatan  korporasi  merupakan  target  perhatian  yang  terfokus  dalam menciptakan  regulasi  yang  ada  saat  ini,  pertimbangan  hukuman  khusus.  Produk  incaran secara  bertahap  menarik  perhatian  para  perancang  produk  serta  para  pembuat  undang- undang  yang  menyadari  bahwa  rancangan  produk  bebas  kejahatan  bisa  jadi  mendahului terjadinya  banyak  kejahatan  Dalam  konteks  korban  yang  berulang-ulang  atau  repeat victimization terdapat kendala struktural adalah nyata dan serius, dan bahwa penelitian ini dapat  melihat  tentang  bagaimana  bentuk  konteks  dan  mempengaruhi  rutinitas  perilaku korban. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, yaitu mendapat penjelasan dan informasi mendalam mengenai upaya perlindungan  korban  akibat  kejahatan  korporasi.  Rencana  dalam  penelitian  informan penelitian  adalah  sebagai  kunci  utama  untuk  menjeleskan  permasalahan  yang  dapat mengakibatkan adanya korban. obyek dalam penelitian ini yaitu Korporasi Project X.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Juniati Universitas Indonesia Email: juniati05@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa Victim Protection dimainkan perannya atau diambil  oleh  pihak  Negara.  Sebagaimana  yang  tertuangkan  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  No  31  Tahun  2014  bahwa  korban  adalah  orang  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental  dana  atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Seperti  yang terjadi  di  berbagai  negara  (di  luar  Indonesia)  hak-  hak  korban  kejahatan  secara  tegas  diambil alih dan dijamin oleh negara.
Sistem  pencegahan  viktimsasi  yang  didirikan  tahun  1997  direformasi  pada  tahun  2001 (Ota  2002;  Takahashi  2001)  yang  dikutip  dari  Tatsuya  Ota  yang  berjudul  A  new  horizon  of victim  support  in  japan,  bahwa  perlindungan  dan  memberikan  kepada  para  korban,  secara khusus  apparat  hukum  dan  negara  seharusnya  melindungi  korban  selama  periode  tertentu dengan mengumpulkan informasi, memahami kebutuhan korban, memberikan panduan tentang perlindungan  diri  dan  memahami  perilaku  pelaku,  serta  memberikan  peringatan  terhadap pelanggar.
Perlindungan  korban  yang  terjadi  selama  ini  selalu  ada  intervensi  negara  dengan menggunakan  prinsip-prinsip  kekuasaan  polisi  atau  apparat  hukum  terkait.  Guna  untuk kepentingan  public  dalam  memberikan  perhatian  dan  pelindungan  bagi  mereka  yang mengalami tindak kejahatan. Det. Sersan Lori Lowe (coordinator Nasional untuk Perdagangan Manusia,  Imigrasi  dan  Cabang  Paspor,  Integeritas  Perbatasan,  Operasi  Federal  dan Internasional, RCMP) dalam presentasinya terhadap Standing Committee on Status of Women (2006)  mengklaim  perlindungan  korban  (House  of  Commons,  2006:  1115)  yaitu  terdiri  dari memfasilitasi  berbagai  inforamasi  (menyediakan  informasi),  memfasilitasi  dan  membahas penyelidikan, membuat program pengembangan penyadaran (Holden, Christie: 2013).
Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  isi  dari  iklan  yang  di  pasang  atau  dipromsikan oleh  pihak  korporasi  isinya    menyesatkan  konsumen  atau  masyakart  luas.  Khususnya  bagi calon konsumen pembeli hunian property Project X tersebut. dalam hal ini dalam kriminologi dalam  dikatakan  dalam  kategori  kejahatan.  Karena  telah  merugikan  dan  meresahkan  banyak orang,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  banyak  korban  dari  isi  iklan  tersebut.  banyak konsumen  yang  tergiur  dari  iklan-iklan  hunian  yang  ditawarkan  oleh  pihak  Project  X.  Yang pada  akhirnya  sampai  saat  ini  viktimisasi  terhadap  konsumen  oleh  pihak  pelaku  usaha  dan kejahatan  korporasi  mencerminkan  ketidaksetaraan  sosial  yang  lebih  luas.  Sehingga menimbulkan banyak tekanan konsumeris  yang  sulit untuk dilawan dan tidak dapat dihindari. Nampak terlihat dalam permasalahan ini bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal,  yang  menitikberatkan  pada  pemidanaan.  Dalam  menyelesiakan  kejahatan  penal  ini, membutuhkan kerjasama yang ektra oleh pihak-pihak terkait guna meminimalisir hidden victim dari  isi-isi  iklan  yang  penuh  iming-iming.  Agar  pihak-pihak  pelaku  jera  dan  terputus  mata rantai sistemnya dalam kejahatan melalui media iklan.
Dalam  hal  ini  korporasi  menggunakan  caranya  dengan  memasang  iklan  yang menyesatkan atau menggiurkan.  Dalam hal ini menjadi suatu kajian dalam penelitian konteks perlindungan  korban,  karena  korban  dikelilingi  oleh  power-power  kekuasaan  sehingga  akan mudah  menimbulkan  viktimisasi.  Dengan  keberadaan  korban  sebagai  hasil  viktimisasi  dari bekerjanya  birokrasi,  akibat  birokrasi  yang  mungkin  dapat  menyebabkan  viktimisasi  terhadap sesorang  atau  kelompok,  hal  tersebut  memiliki  pengaruh  terhadap  masyarakat  secara  luas. Perspektif  tersebut  merupakan  bentuk  pengkonstruksian  terhadap  terjadinya  viktimisasi structural  dalam  lembaga.  Hal  tersebut  juga  memiliki  dampak  lanjutan  yang  saling  mengunci berupa  lemahnya  kapasitas  kelembagaan,  pihak-pihak  yang  diberi  mandate  untuk mengimplemntasikan  pemenuhan  hak-hak  korban  kejahatan.  Sesungguhnya,  perlindungan korban bukan seperti marketing, dalam hal ini timbul adanya ekspetasi masayarakat yang tinggi terhadap perlindungan korban.
Dengan  kondisi  seperti  konsumen  Project  X  juga  disebabkan  viktimisasi  structural, dimana  adanya  proses  penimbulan  korban  tanpa  kekerasan  disebabkan  adanya  relasi  antar pihak  kepentingan  melalui  politisasi  nilai-nilai  (aturan  hukum),  politik  dan  ekonomi  dalam
rangka  mengejar  tujuan  tertentu.  Dengan  begitu,  kejahatan  dalam  konteks  struktural,  tidak tampak secara kasat mata karena sifatnya tersembunyi. Ketersembunyian tersebut dikarenakan antara  pelaku  dan  korban tidak  bersinggungan  langsung  secara  fisik,  ia  berada  dalam  domain dan  bergerak  pada  struktur  sosial  yang  notabene  sebagai  simbolisasi  kepentingan  publik. Sehingga  sangat  sullit  untuk  memposisikan  siapa  sebagai  pelakunya  meski  dampak  yang dihasilkan sangat dirasakan oleh korban.
Dalam  pandangan  peneliti  bahwa  mengukur  tingkatan  kejahatan  melalui  survei  korban bahwa  tingkat  kejahatan  korporasi  menjadi  tingkat  kejahatan  yang  kompleks,  tidak  mudah untuk  mengindentifikasinya.  Maka  dalam  hal  kurangnya  regulasi  upaya  perlindungan  korban terjadi  disebabkan  karena  kurangnyaya  visi  dalam  pembuat  undang-undang  kejahatan korporasi, serta adanya kesulitan yang timbul dari konstruksi hukum itu sendiri, tidak hanya itu dalam hal penangannyanya pun menajdi kompleks dan bersifat cukup sulit jika di bandingakan dengan  perbuatan  kejahatan  konvensional.  Serta  adanya  situasi,  permasalahan  korban  belum menjadi  pengetahuan  umum  dan  dasar  bagi  berbagai  regulasi.  Serta  seperti  halnya  UU  masih mencari bentuk terbaik dalam perlindungan korban.

## 2. METODE PENELITIAN
Penggunaan  pendekatan  kualitatif  disesuaikan  dengan  kebutuhan  penelitian,  yaitu mendapat  penjelasan  dan  informasi  mendalam  mengenai  upaya  perlindungan  korban  akibat kejahatan.  Rencana  dalam  penelitian  informan  penelitian  adalah  sebagai  kunci  utama  untuk menjeleskan  permasalahan  yang  dapat  mengakibatkan  adanya  korban.  Korporasi  dalam  kasus Project X dapat dilakukan secara efektif, tanpa intervensi dari aspek kekuasaan.
Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai secara tidak  terstruktur,  yakni  informannya  kosnumen  yang  sebagai  korban,  perwakilan  BPKN sekaligus  lawyer  dan  pihak  Project  X.  Dengan  mewawancari  secara  individu  yakni  kosnumen sebagi  korban  akan  lebih  berekspresi  untuk  mencurahakan  ketidaksadaraannya  sebagai konsumen yang berpotensi korban. Sedangkan, mewawancarai kelompok BPKN dan Project X untuk  mencari  jawaban  mengenai  tentang  bagaimana  efektivitas  lembaga  tersebuutu  dalam memberikan  perlindungan.  Informan  tambahan,  pemerhati  yakni  YLKI,  para  korban  yang menjadi kosnumen tidak semua sadar bahwa mereka menjadi korban.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian
Perwakilan  badan  usaha  menjelaskan  bahwa  alasan  mengapa  pihak  korporasi melakukan  sesuatu  yang  melanggar  hukum  (ex:  tidak  ada  izin  imb  sudah  berani  menjual atau  memasarkan  hunian,hal  tersebut  sehingga  menimbulkan  mangkraknya  pembanguan huniannya, yang berakibat berdampak pada si pihak konsumen, yang mana pihak konsumen juga tidak bisa menikmati huniannya yang dibelinya secara dikredit.
Ditambah  pihak  korporasi  juga  melanggar  hukum  karena  mendapat  tekanan  dari oknum-oknum  tertentu  dan  ditambah  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengurus  perizinan tidaklah  cepat,  namun  pihak  korporasi  juga  dituntut  oleh  banyak  pihak  untuk  cepat  dalam waktu yang minim. Ketika pengurusan perizinan atau hal sejenisnya kepihak pemerintahan khususnya memaksa pihak korporasi untuk memberikan uang pelicin agar proses perizinan atau  urusannya  agar  cepat  diselesaikan  dalam  waktu  yang  cepat  pula.  Serta  korporasi  juga menanggap melewati jalan atau jalur seperti ini cost atau biayanya yang dikelurakan cukup sedikit.  Dan  akhirnya  pihak  korporasi  menyetujui  permintaan  para  oknum-oknum  tersebut. tidak hanya memangkas biaya namun mangkas waktu yang cukup lama.
Sedangkan para konsumen yang datang ingin meminta refund kepihak korporasi, selalu dialihkan  untuk  menunggu  dan  menunggu,  serta  terkesan  dilempar-lempar  dengan  system yang  cukup  sulit,  mengapa  hal  tersebut  bisa  terjadi  karena,alesannya  karena  merupakan bagian  dari  strategi  tersendiri  bagi  pihak  korporasi,  agar  konsumen  mendapatkan  angin segar.  Karena  pada  dasarnya  untuk  mendapatkan  refund  cukup  sulit  untuk  direalisasikan.
Sementara  karena  kasus  ini,  pihak  korporasi  juga  merasa  dirugikan,  karena  banyak konsumen  yang  berhenti  ditengah  jalan  untuk  tidak  membayar  kejelasan  huniannya. Terpaksa pihak korporasinya, berusaha untuk memutarkan dana yang sudah masuk.
Sejauh  ini  pihak  korporasi  terkesan  memberikan  fasilitas  untuk  mengembalikan  hak konsumen  dengan  cara  membrikan  angin-angin  segar  tentang  refund,  namun  pada kenyataannya  hanya  menggantungkan  saja.  Tanggung  jawab  terhadap  konsumen,  hanya sebatas perjanjian saja. Namun isi perjanjiannya pun isi klausal nya lebih banyak merugikan konsumen. Nampak tidak ada tanggung jawab dari pihak korporasi.
Dengan adanya kasus seperti ini, menurut korporasi sudah masalah yang wajar dialami oleh  semua  korporasi.  Karena  korporasi bila  berbisnis  memang  melakukan  penjualan  yang terkesan legal atau sewajarnya, walaupun isi aslinya semua produknya belum tentu memiliki standart  penjualan  yang  resmi,  hal  tersebut  guna  menarik  konsumen  untuk  menggunakan produknya,  karena  dengan  menarik  konsumen  sedikit  demi  sedikit  maka  modalnya  akan putarkan  untuk  bisnisnya.  Dana  dari  konsumen  tersebutlah  yang  dikelola  oleh  pihak korporasi.  Dan  dengan  isi  perjanjian  jual  beli  yang  diberikan  oleh  pihak  korporasi  kepada konsumen,  yang  mana  klauselnya  cukup  banyak  bahkan  sampai  berlembar-lembar  yang mana  membuat  para  konsumen  segan  untuk  membacanya  secara  detail.  Maka  rata-rata banyak dari para konsumen menyetujui perjanjian tersebut tanpa membaca secara detail, dan hanya  mendengarkan  isinya  dari  sales  nya  saja.  Yang  para  sales  ini  hanya  mengejar  target penjualannya  saja.  Tanpa  memikirkan  efek  dari  isi  perjanjian  jual  beli  tersebut  terhadap konsumen.  Dengan  isi  perjanjian  yang  cukup  banyak  berlembar-lembar  juga  merupakan bagian strategi marketing pihak korporasi guna mengecoh konsumen.
Sementara  wakil  ketua  BPKN,  Bapak  Rolas  Sitinjak  saat  wawancara  menjelaskan bahwa  sistem  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pihak  BPKN  secara  system  ekonomi diizinkan,  karena  dananya  akan  diputarkan.  namun  permaslahannya  banyak  distric  yang belum ada izin. Hal inilah yang menyebabkan tindak pidana.
Pasal  34  UUPK  tugas  BPKN  menerima  mengaduan,  setelah  mengadukan  ke  BPKN, melakukan  investigasi.  Project  X  tdk  boleh  menjual  distric  tertentu,  karena  tidak  ada  izin. Pengaduan  yang  masuk,  membludak.  Tugas  BPKN  terpulihkan  haknya,  BPKN  bukan penindak. BPKN mencari solusi. Orang-orang  yang mengadu ke  BPKN rata-rata investasi. BPKN  memantau  pembangunan  Project  X.  Membuat  pertemuan  dengan  Project  X,  janji management 6 bulan akan kembali ketika refund. Dan tukar unit, dan pindah unit. Akhirnya mereka  semua  pindah  unit.  Yang  mau  refund  dikawal  oleh  BPKN.  Targetnya  terpulihnya hak  konsumen.  Sudah  hal  yang  lumrah  di  Indonesia  ini  belum  ada  izin  sudah  menjual produk atau kavling. Hal tersebut Sudah melanggar atau tidak diizinkan UUPK. Ketika menjual dengan KPR, OJK ada peran. pengawasan OJK sangat makro. Pada hal unit mikro (unit teknis). Tetapi dalam prakteknya, semuanya diserahkan kembali oleh pelaku usaha.    PUPR  hanya  regulasi,  pengawasan  bukan  dari  PUPR.  Serta  pernah  ada  yang menguggat,  namun  setelah  diselesaikan  oleh  BPKN  dengan  cara  pindah  distric,  maka konsumen  tersebut  mencabut  gugatannya.persoalaan  hukum  mendirikan  bangunan  tanpa izin.  Perlindunagn  yang  diberikan  oleh  BPKN  fungsinya  untuk  membuat    regulasi  (peran BPKN), memulihkan hak konsumen. Regulasi yang dijalankan oleh BPKN secara alternatif. Kalau secara hukum sudah melanggar, akan tetapi secara ekonomi untung. Konsumen secara ekonomi  diuntungkan,  secara  hukum  dirugikan.  Dalam  hal  ini  nampak  terlihat  adanya viktimisasi  struktural  yang  bisa  melakukan  bukan  hanya  negara  saja,  dalam  setting  lain mengutip  pendapat  Kramer  dan  Michalowski,  perusahaan  dengan  sengaja  turut melanggengkan  realitas  ini  secara  sengaja  penyimpangan  kegiatan  usaha  karena  adanya pembiaran  dari  institusi  negara  melakukan  pencegahan  (Penny  Green  dan  Tony  Ward, 2004:172).  Dengan  demikian  ada  beberapa  poin  penting  dalam  viktimisasi  struktural, diantaranya  menyangkut  nilai-nilai  (aturan  hukum),  politik  dan  ekonomi  serta penyalahgunaan  kekuasaan.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  viktimisasi  struktural merupakan proses penimbulan korban tanpa kekerasan disebabkan adanya relasi antar pihak
kepentingan melalui politisasi nilai-nilai (aturan hukum), politik dan ekonomi dalam rangka mengejar tujuan tertentu. Dengan begitu, kejahatan dalam konteks struktural, tidak tampak secara  kasat  mata  karena  sifatnya  tersembunyi.  Ketersembunyian  tersebut  dikarenakan antara pelaku dan korban tidak bersinggungan langsung secara fisik, ia berada dalam domain dan bergerak pada struktur sosial yang notabene sebagai simbolisasi kepentingan publik. Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  terdapat  lemahnya  sistem  dalam  lembaga pemerintahan  yang  tidak  serius  dalam  membuat  undang-undang  tentang  konsumen  serta menangani  permasalahan  konsumen.  Hal  tersebut  diperkuat  banyaknya  Repeat Victimization  yang  terjadi  pada  konsumen  meikarta.  Kasus  konsumen  meikarta menimbulkan  reaksi  masyarakat  untuk  meminta  bantuan  pada  Lembaga  Perlindungan Konsumen,  namun  korban  tidak  menemukan  titik  terang.    Lembaga  Perlindungan Konsumen hanya berperan sebagai mediator yang bersikap netral. Hal ini diperkuat dengan adanya  sikap  lembaga  yang  mengembalikan  kasus  tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang, tanpa memberi keputusan yang menguntungkan konsumen. Hal tersebut dikarenakan BPKN sebagai  Lembaga  perlindungan  konsumen  tidak  bisa  bertindak  terlalu  jauh  karena  bukan wewenangnya.  Dengan  demikian  terlihat  bahwa  lemahnya  struktur  akan  menciptakan korban yang berulang.

## 3.2.Pembahasan
Dalam hal ini kelemahan struktural dari kelompok tertentu dapat menghasilkan korban yang berulang, seperti korban  yang ada sebelumnya  (untuk pembahasan Ellingworth et al., 1997).  Korban  yang  berulang  juga  bisa  terjadi  karena  si  pelaku  sekali  lagi  memutuskan untuk  memangsa  orang  yang  sama.  Apa  pun  penyebabnya  tujuan  utamanya  yaitu  dengan calon  konsumen  guna  menjaring  korban,  tingkat  penyebarannya  secara  statistik  memiliki implikasi kebijakan yang penting. Jika korban lebih rentan bagi korban di masa depan, maka korban adalah target prioritas kelompok dalam pencegahan kejahatan. Korban yang berulang juga membutuhkan dukungan karena banyaknya dampak yang dirugikan (Winkel, 1998). Tidak  seriusanya  pemerintah  dalam  membuat  UU  tentang  konsumen.  (lembaga perlindungan  di  Indonesia  hanya  sebagai  advisor).  Awal  munculnya  UU  seolah-olah dipaksa.  UU  perlindungan  konsumen  jangan  lahir  dari  Menteri  perdagangan,  yang menyebabkan    kelemahannya  mengatur  etika  pelaku  usaha,  seharusnya  mengatur  proteksi pelaku usaha: ada pencegahan, penindakan, edukasi. Roh dari UU Pelaku Usaha ini tingkah laku usaha, harusnya janganlah kamu penjual barang yang belum ada izinnya dll. UU Pelaku Usaha  tidak  tegas.  UU  Pelaku  Usaha  yang  diatur  didalamnya  bukan  tentang  proteksi, walapun judulnya tentang proteksi, namun melainkan tentang etika pelaku usaha, makanya nampak  tidak  kuat  dalam  penegakan  regulasi.  Roh  UU  Pelaku  Usaha  yaitu  pelaku  usaha, dimana dibuktikan dengan sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha : pidananya rendah (dua tahun) dan dendanya yang ringan (dua milyar). Terlihat lemahnya, tidak membuat jera, dan kompleks.  Hal  tersebut  akan  berdampak  timbulnya  konsep  disfungsi  yang  merupakan sebagai  semua  konsekuensi  mengurangi  adaptasi  atau  penyesuaian  terhadap  sistem  (apa yang  fungsional  untuk  beberapa  kelompok  belum  tentu  fungsional  (disfungsional)  bagi kelompk  yang  lain).  Tidak  hanya  itu,  kondisi  disfungsi  ini  akan  mempercepat  kehancuran bagi kelompok lain dalam sistem dan akan membawa sistem social ke dalam keadaan chaos, yang  mana  ini  smeua  diakibatkan  oleh  hilangnya  keseimbangan  sistem  atau  yang  dikenal dengan istilah fenomena social disequiibrium (Sztomka, 1996:85 ; Poloma, 2010: 36). Secara  UU  bukan  perlindungan  tp  malah  pelaku  usaha.  Tdk  adanya  hubungan  kerja sama yang kurang baik. Di BPKN hanya edukasi, pencegahan. Namun,  penindkan tidak di kasi  ke  BPKN  dikasi  ke  kepolisian,  Menteri  perdagangan.    Dinegara  lain  kewenagannya luas,  krn  punya  hak  esekusi.  Diluar  negeri  orang-orang  membeli  hunian  yang  ukurannya kecil  tp  dengan  harga  yang  mahal  ditidak  ada  masalah,  karena  diluar  sana  ada  kepastian hukum. Negara turun langsung, di Indonesia tidak. Selama ini pelaku usaha tdk ditemukan dipidana gara-gara melanggar etika usahanya.ada tp ringan hukumannya.
Didukung  dengan  wawancara  oleh  pihak  YLKI  selaku  penanggungjawab  Pengurus Harian  (Project  Project  X)  yaitu  dengan  Ibu  Sulastri,  beliau  menjelaskan  bahwa  secara umum satu diantara mereka, prilaku Pelaku perusahaan property namun dalam hal ini adalah Project  X  contoh  dari  sekian  pengusaha  peroperti,  dalam  peraturannya  sudah  ada  namun mereka  melakukan  pelanggaran  –  pelangaran  regulasinya  tersebut.  pemerintah  tidak melakukan  pengawasan,  yang  melakuakn  pengawasan  siapa?.  Pada  hal  sudah  jelas  yang memberi izin adalah pemerintah daerah setempat. mengapa konsumen bisa menjadi korban dalam pembelian property?.
Pra  transkasi  lebih  pada  ke  informasi,  informasi  ini  harus  benar-benar  jelas  dan jujur.yang selama ini terjadi adalah ketika konsumen membeli suatu produk property, jarang mendapatkan  suatu  informasi,  karena  berdasarkan  penelitian  dan  pengamatan  YLKI  di lapangan dengan mendirikan stand dipameran Properti ditemukan cth  kasus perizininannya dan  legalitasnya  blm  terpenuhi,  mereka  sudah  melakukan  suatu  penjualannya.    maka  akan berakibat pada legalitasnya bermasalah. Dalam hal inilah yang mayoritas masuk pengdauan dalam YLKI.
Transkasi,  pada  saat  transaksi,  ada  perjanjian-perjanjian  yang  harus  ditanda  tangani, misalnya proses pemesanan. Dalam pemesanan dapat diposisikan seperti ini konsumen bisa dikatakan  sebagai  korban.  Bahwa  pembeliannya  bisa  menggunakan  via  installment  atau KPA,  dan  serta  diberikan  kemudahan  dengan  adanya  DP  murah  dan  bisa  diangsur  seperti yang  terjadi  saat  ini.  Posisi  akar  masalahnya  terjadi  dimana  terkait  dengan  korban,  bhawa ada  proses  kontruksi.  Konstruksi  ini  ada  kaitannya  dengan  legalitas,  bagaimana  bisa dilakukan  suatu  pembangunan  sementara  legalitasnya  tidak  ada,  izin-izin  pun  tidak  ada. Bagaimana izin-izin belum ada tapi penjualan sudah bisa dilakukan.
Dalam  hal  ini  project  selling  bisa  dilakukan,  namun  dalam  peraturannya  tetapi  dalam undang-undangnya  penjualannya  hanya  bisa  dilakukan  sebesar  50  persen,  tetapi  belum melakukan  pembangunan  sebesar  50  persen,  ia  adalah  sudah  melanggar  penjualan,  dan ketika  project  tersebut  mangkrak    atau  ketika  tanah  tersebut  belum  dibangun  oleh  pelaku usaha atau masih sengketa namun sudah dijual kekonsumen, maka hal tersebut menjadi hal yang  konsen  perlu  diperhatikan  dan  menimbulkan  polemic  baru,  dan  berpotensi  konsumen menjadi  korban.  Kemudian  dari  sisi  pemesanan  jaminan  hukumnya  cukup  sangat  lemah, khususnya adalah konsumen membeli secara installment atau dengan skema cicilan, banyak cara  dan  bermacam-macam  dalam  pembayarannya,  namun  dengan  melalui  KPA  tidak menjamin dalam mendapatkan suatu perlindungan, karena antara bank dengan property ada masalah  juga.  Kalau  bank  hanya  memberikan  kerjasamanya  bila  pihak  pengembang  atau developer yang mempunyai legalitas, dalam hal ini bisa meminimalisir terjadinya konsumen sebagai  korban.    Kemudian  dari  konsumen  yang  menggunakan  pembayaran  secara installment atau dengan skema cicilan konsumen tidak memiliki perlindunagn sama sekali, disatu  sisi  uang  yang  dibayarkan  dipegang  oleh  pengembang  atau  developer,  kemudian obyek  jual  belinya  ada  dideveloper.  Ketika  developer  tidak  melakukan  apa-apa,  maka konsumen  juga  tidak  bisa  banyak  berbuat  apa-apa.  Dan  ketika  konsumen  meminta pengembalian  dananya  yang  sudah  dibayarkan  dan  pelaku  usaha  tidak  melakukan pembangunan,  maka  terpaksa  konsumen  yang  harus  menanggung  kerugiannya,  dari  segi pemotongan  dan  lain-lainnya.  Betapa  sangat  menjadi  korban  sebagai  konsumen  dalam pembelian property, walapun sudah ada peraturan dalam jual beli property, namun perilaku dari  property  itu  sendiri  yang  tidak  ada  pengawasan  dari  pemerintah  dan  kurang  tegasnya sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah terkait. Serta belum jelasanya siapa yang akan memberikan  sanksinya.  Realitanya  dilapangan  yang  terjadi  nampak  bahwa  siapa  yang melakukan  kewenangan  pengawasan,  dan  siapa  yang  melakukan  sanksi  belum  terlihat  dan masih nampak bias.
Pasca  transkaksi,  yaitu  permasalahan  yang  muncul  setelah  terjadinya  transaksi  (pasca transaksi).  Permasalahan  di  fase  ini  biasanya  paling  banyak.  Mulai  dari  pembangunan  tak
berijin,  sertifikat  bermasalah,  tak  ada  fasos-fasum  (fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum), sampai pembangunan rumah tidak terealisasi oleh pengembang.
Melihat permaslahan hunian pada umumnya dalam menjadi konsumen property  sangat memiliki  peluang  menjadi  korban,  karena  diproperti  banyak  sekali  perizininan-perizinin yang  harus  dilakukannya,  serta  dibutuhkan  kerjasama  yang  ekstra  dengan  instansi-intansi terkait. Mislanya dari awal sampai akhirnya Namun realitanya, banyak intansi-intansi terkait yang  tidak  teransparan  dalam  hal  perizinan,  apakah  daerah  tersebut  memang  layak  untuk peruntukkannya.  Ketika  property  tidak  memiliki  perizinan,  kemudian  mereka  melakukan penjualan.  Dalam  hal  ini,  Pemda  sendiri  sudah  memiliki  regulasi  tentang  perizinan  terkait jual beli property yang tertuang dalam pasal 42 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2011. Berdasarkan  wawancara  dengan  para  konsumen  yang  sebagai  korban  (MR,  TN,  MA), mengenal hunian Project X dari iklan-iklan yang terpasang di tempat-tempat public ex jalur toll  dan  karena  ada  kerabat  juga  memasarkan  atau  menawarkannya.  Akhirnya  pihak konsumen  tergiur  untuk  membelinya.  Dimana  pihak  konsumen  menggunakan  system pembelian hunian Project X ini dengan program cicilan ke developer selama 24 kali tanpa menggunakan bank. Alasan konsumen tertarik untuk membeli hunian tersebut karena untuk investasi, dimana tempat yang dijanjikan tersebut merupakan tempat yang strategis, adapun ditunjang transportasi yang canggih, Universitas, tempat-tempat hiburan, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Dimana konsumen juga di janjikan benefit dengan kota yang maju, dimana investasi yang bagus.
Pihak  konsumennya  ini  pun,  selalu  ditelpon  oleh  pihak  Project  X  untuk  menaggih cicilan  yang  tidak  dibayarkn  oleh  pihak  konsumennya.  Namun  pihak  Project  X  selalu membujuk  untuk  pindah  distric  atau  blok,  yang  mana  distric  yang  ditawarkan  yang  lebih mahal harganya. Respon Project X ketika terjadi masalah seperti ini tidak sama sekali dalam memfasilitasi  kebutuhan  konsumen  dari  segi  hukum.  Dan  sejauh  ini,  konsumen  sudah berusaha  untuk  mengajukan  refund  namun,  belum  berhasil.  Akan  tetapi,  diarahkan  untuk ganti unit. Dan mendapat tawaran dari PKPU, bantuan hukum yang berbayar dari pihak luar project X.
Konsumen  pun  pernah  melaporkannya  kepihak  atau  mitra  mitra  terkait  perlindungan, namun  dari  mitra-mitra  tersebut  seperti  YLKI  selalu  diarahkan  untuk  dibicarakan  kembali oleh  pihak  Project  X.  Dan  sejauh  ini,  lembaga  tersebut  dalam  menindaklanjuti  tidak memberikan positif atau respon yang positif terhadap konsumen (mengantungkan).
Saya  tertarik  untuk  membeli  hunian  tersebut  karena  penawaran  harga  yang  fantastis murah  ,lokasi  yang  strategis  dengan  perencaraan  pembangunan  pemukiman  wilayah  yang berbeda  dari  yang  lain  (untuk  hunian).  Adapun  benefit  yang  dijanjikan  yaitu  akan  selesai dalam kurun waktu satu tahun, ternyata tidak. Walapun sudah hampir dua tahun berjalan. Banyak juga konsumen yang melakukan Pembayaran cash, lunas. Tidak menggunakan system cicil ke pihak bank. Adapun dampak dari masalah ini yaitu begitu terasa jelas berupa ketidakjelasan  kapan  project  selesai  yang  membuat  kewas-wasan  dan  kecemasa  terhadap konsumen.  Tidak  karena  sudah  cash,    mau  minta  uang  full  malah  dipotong  bilangnya ptongan  uang  sudah  dibangun  pondasi  banguannya.  sednagkan  kita  aja  gk  tau  towernya dimana.. apakah masih berupa lahan kosong yg tdk berpondasi. Dan pernah komplen minta uang  kembali  tidak  bisa.  komplen  kapan  selesai  katanya  masih  proses  pembagunan,  diliat dilokasi pekerjanya cuma sedikit.. dan itu cuma mondar mandir aja.
Adapun  respon  pihak  mitranya  (seperti:  bank  )  yang  bekerja  sama  dengan  project  X yaitu  ketika  saya  mulai  menghentikan  pembayaran  cicilan  melalui  Bank  X,  pihak  bank meneror dan menelepon setiap saat padahal unit saya tidak jadi dibangun. sampai sekarang uang  saya  sudah  hilang  50  juta  tapi  bangunan  unit  saya  bahkan  unit  orang  lain  yang dijanjikan  belum  ada.  Saya  memiliki  dampak  dari  kasus  Project  X  ini,  seperti  Nama  baik saya di perbankan karena saya tidak melanjutkan pembayaran bisa kena black list bank,uang saya hilang 50 juta yang sudah saya bayarkan selama ini,unit tidak ada tanda-tandanya
Sayapun  hubungi  marketing-marketingnya  untuk  complaint  ternyata  semua  marketing yg  berhubungan  dgn  pembelian  saya  sdh  resign  krn  tidak  digaji  project  X  alasannya.  Saya complaint ke YLKI tidak ada solusi dan ribet syarat dokumen yang harus disampaikan. Saya complaint ke project X lgsg malah mereka menawarkan unit lain di blok lain dengan harga lebih tinggi dan janji-janji dan target pembangunan seperti janji di pembelian awal Serta  respon  Project  X  ketika  saya  (konsumen)  menunggak  cicilan  dengan  alasan karena  ketidakjelasaan  pembangunannya  yaitu  bahwa  Project  X  menyerahkan  ke  bank  X. Adapun  kerugian  yang  saya  alami  atau  konsumen  berdampak  besar  ketika  saya  mau mengajukan kredit atau pinjaman ke bank atau cicilan investasi lain akan susah karena saya ter  black  list  bank  karena  saya  sengaja  tidak  mau  melanjutkan  pembayaran  cicilan  karena unit saya tidak ada pembangunan sama sekali. Kerugian material yang sudah saya bayarkan 50  juta.  Pada  saat  complaint  ke  project  X  saya  baru  mengetahui  bahwa  ternyata  unit  saya berada  di  lokasi  yang  belum  ada  izinya,makanya  mereka  menawarkan  pindah  lokasi  ke district  lain  yang  sudah  ada  izinnya  tapi  dengan  harga  yang  lebih  tinggi.  Sejauh  ini  yang saya  alami  terhadap  pencicilan  ini,  bahwa  Pihak  bank  X  meneror  saya  yang  kemudian datang  ke  rumah  menawarkan  surat  pernyataan  sepihak  bahwa  saya  tidak  akan  melakukan refund dana yang sudah dibayarkan.

## 4. KESIMPULAN
Ditemukan  bahwa  dalam  penentuan  yang  lebih  jelas  tentang  siapa  yang  melakukan kejahatan dan siapa yang dirugikan tampak lebih jelas. Sebagian besar lembaga penegak hukum masih belum siap untuk menangani seluk-beluk yang terlibat dalam investigasi kejahatan kerah putih.  Sumber  daya  yang  diperlukan  dan  pelatihan  khusus  jarang  ditemukan  ditingkat  ini. Pelatihan  khusus  sangat  penting  untuk  meningkatkan  penangkapan  dan  mendukung  korban kejahatan  korporasi.  Sebagian  besar  korban  kemungkinan  tidak  akan  menerima  layanan  yang memuaskan pada tingkat ini permaslahan kasus ini, yang bermasalah dan siap untuk penelitian di  masa  mendatang  seharusnya  para  korban  kejahatan  kerah  putih  sering  menghadapi komplikasi  dalam  mengadapi  otoritas  hukum.  Dalam  kasus  yang  melibatkan  tindakan  illegal jual beli properti atau hunian Project X, mengidentifikasi otoritas yang tepat dengan yurisdiksi menjadi jauh lebih rumit.
Dengan adanya reaksi sosial menunjukkan kuat bahwa viktimisasi terhadap konsumen oleh pihak  pelaku  usaha  dan  kejahatan  korporasi  mencerminkan  ketidaksetaraan  sosial  yang  lebih luas. Sehingga menimbulkan banyak tekanan yang dialami oleh konsumen, sulit untuk dilawan dan tidak dapat dihindari karena mereka berada dalam lingkaran sistem para pelaku usaha dan pihak korporasi serta regulasi yang masih ambivalen.
Prihal  Lembaga  terkait  menyakut  perilaku  partisipan  dalam  organisasi  dan  mengenai bagaimana  mencapai  tujuan  organisasi,  dimana  seyognya  Lembaga  tersebut  bertindak menggunakan peraturan untuk mencapai tujuan visi dan misinya. Namun apabila menggunakan analisis  disfungsi,  dimana  ada  kondisi  yang  terjadi  yaitu  justru  sebaliknya,  peraturan  sebagai dijadikan  tujuan  akhir  dalam  tubuh  lembaga.  Kondisi  disinilah  yang  disebut  Merton  sebagai suatu  overconformity  terhadap  peraturan  dan  mengartikan  karakter  perilaku  birokrasi  yang ritualistic.  Secara  konseptual  akar  disfungsi  birokrasi  ini  diistilahkan  Merton  dengan  sebutan displacement  of  goals.    Hal  terebut  muncul  melemahnya  system  dalam lembaga  pemerintahan serta  tidak  seriusanya  pemerintah  dalam  membuat  Undang-Undang  tentang  konsumen. (lembaga perlindungan di Indonesia hanya sebagai advisor). Awal munculnya Undang-Undang seolah-olah dipaksa.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Wakil Kepala BPKN Bapak Rollas Sitinjak, dan selurih staff BPKN, serta  Pengurus  YLKI  Ibu  Sulastri  selaku  Pemgurus  Harian  dan  penanggung  jawab  project Properti, dan Perwakilan Korporasi Project, Para Informan yang sebagai konsumen, karena telah
membantu  saya  dalam  memberikan  data  untuk  penelitian  ini.  Terimakasih  juga  kepada pembimbing saya, M Kemal Dermawan, dan teman teman di Kriminologi UI.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Barak, G. (2003). Violence and nonviolence: Pathways to understanding. Sage. Barak,  Gregg.  2008.  Criminology,  An  Integreted  Approach.  Rowman  &  Lttlefield  Publishers,
Inc: New York
Belch. G.E and M.A. Belch. 2004. Advertising And Promtion: An Integrated Marketing. Burgess,  Ann  Wolbert,  Cheryl  R,  Albert  R.  2010.  Victimology:  Theories  And  Applications.
Amerika: Jones and Bartlett Publishers. Hal 5.
Chan, Wing-Cheong. 2008. Support for Victims of Crime in Asia. Routledge: New  York. Communications Perspective. Sixth Edition, The McGraw Hill/Irwin: New York. Darlington,  Yvonne  and   Scoot,  Dorothy. 2002.  Qualitative  Research  in  Practise  Stories From The Field. Crows Nest : Allen and Unwin.
Didik M. Arif Mansur. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. hal 163.
Edith  Kurzweil.  2004.  Jaringan  Kuasa  Strukturalisme  dari  Levi  Stauss  sampai  Foucault (Yogyakarta: Kreasi Wacana), hal: 332-334.
Esther Thorosm & Margaret Duffy. 2012. Advertising  Age: The Principles of Advertising and Marketing Communication at Work, First Edition. USA: PreMediaGlobal Fandy Tjiptono. 2008. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. Foucault,  M.  2008.The  birth  of  biopolitics:  Lectures  at  the  College  de  France,  1978– 79.Houndmills, UK: Palgrave Macmillan.
Frank  E.  Hagen.  1989.  Introduction  to  Criminology:  Theories,  Methods,  and  Criminal Behaviour, Chicago: Nelson-Hill, hal 105
Frank, N. K., & Lynch, M. J. 1992. Corporate crime, corporate violence: A primer. Albany, NY:
Harrow and Heston.
Gosita,  Arief. 2004. Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan),  Jakarta, Buana Ilmu Populer.
Gosita,    Arief.  1982.  Peranan  Korban  dalam  Interaksi  Sosial  Mempengaruhi  Terjadinya Kejahatan, Prisma, Tahun XI, hal 30-40.
Hartley, R. D. 2008. Corporate crime. Santa Barbara: CA: ABC-CLIO, Inc.
Holden,  Christie.  2013.  Canada  and  the  Palermo  Protocol  of  2000  on  Human  Trafficking:  A Qualitattive case Study. University of Ottawa (Canada), Proquest Dissertations.
I.S  Susanto.  1998.  “Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Kejahatan  Ekonomi  (Semarang  :  Maalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP, hal 25-26.
J.E.  Sahetapy  III.  1995.  Bunga  Rampai  Viktimisasi  Bandung;  eresco,  hal  83-85.  Fenomena- fenomena  sperti  penyalahgunaan  kekuasaan  politik  tampak  lebih  halus  direkayasa, terutama yang menyangkut aspek psiko-ekonomi.
Lorraine,  Wolhuter.  2009.  et.al.“Victimology  Victimisation  and  Victim’s  Right”.  London  and New York: Routledge Cavendish Taylor & Francis Group, hal 31.
Mansur,    Dikdik    M.    Arief  dan    Elisatris    Gultom.  2007.  Urgensi    Perlindungan    Korban Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta.
Mardjono Reksodiputro III. 1997. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: UI, hal 85. Mardjono  Reksodiputro  IV.  1997.  Bunga  Rampai  Permasalahan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hal: 4-6.
Muladi  II.  1997.  Hak  Asasi  Manusia  dan  Politik  Sistem  Peradilan  Pidana,  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 182-183.  Pengaturan perlindungan korban dalam proses  pemidanaan  sebagai  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  belum menampakkan pola yang jelas.
Mustofa,  Muhammad.  2010.  Kleptokrasi:  Persekongkolan  Birokrat-Korporat  sebagai  Pola White Collar Crime di Indonesia. Jakarta. Kencana.
Nealon  JT.  2008.  Foucault  Beyond  Foucault:  Power  and  Its  Intensification  Since  1984.
Stanford, CA: Stanford University Press.
Paloma,  Margaret  M.  2004.  Sosiologi  Kontemporer.  Terj.  Tim  Yasogama  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Passas,  N.  2005.  Lawful  but  awful:  'Legal  corporate  crimes'.  The  Journal  of SocioEconomics, 34, hal 771-786.
Ritzer,  George  dan  Douglas  J  Goodman.  2011.  Teori  Sosiologi: Dari  Teori  Sosiologi  Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Kreasi Wacana, Hal 267 Simpson,  Sally  S.  2002.  Corporate  Crime,  Law,  and  Social  Control.  USA:  Cambridge  Press. Hal 6.
Song,  Chanhoo.  Hun  Han  Seung.  2013.  Stock  Market  Reaction to  Corporate  Crime:  Evidence from Korea. Springer Science Business Media Dordrech.