## PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN DINAMIKA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA
Ni Kadek Putus Asrini, Ni Ketut Sari Adnyani
SD Negeri 2 Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : kadekputusasrini1@gmail.com , nsari.adnyani@undiksha.ac.id ,

## ABSTRAK
Partisipasi  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  pembangunan,  terutama dalam  pembangunan  kepariwisataan.  Partisipasi  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  (selanjutnya disebut    KMHA)  juga  menjadi  faktor  penting  bagi  keberlanjutan  ekologi,  sosial-budaya,  dan ekonomi  dalam  pembangunan  kepariwisataan  di  wilayah  teritorialnya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis problematik kekaburan norma terkait partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan  berkelanjutan  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan  yang  berimplikasi  terhadap  problem  sosilogis  minimnya  partisipasi  KMHA. Berdasarkan isu hukum di atas, permasalahan yang penting untuk dikaji sebagai berikut: hubungan partisipasi  KMHA  dengan  keberlanjutan  ekologi  dalam  pembangunan  kepariwisataan, keberlanjutan  sosial-budaya  dan  keberlanjutan  ekonomi  dalam  pembangunan  kepariwisataan. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang  digunakan  ditelusuri  dengan  teknik snowball serta  dianalisis  dengan  teori  teori  negara hukum,  teori  partisipasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pembangunan  kepariwisataan berkelanjutan  ditempatkan  pada  pemahaman  bahwa  ada  pengakuan  partisipasi  KMHA  karena adanya  pengaturan  dilihat  dari  norma  positif  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Tingkat partisipasi KMHA memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat keberlanjutan ekologi. sosial- budaya dan tingkat keberlanjutan ekonomi.
Kata Kunci : partisipasi; KMHA; pembangunan; kepariwisataan

## ABSTRACT
Participation is one of the important components in development, especially in tourism development.  The  participation  of  customary  law  community  units  (hereinafter  referred  to  as KMHA) is also an important factor for ecological, socio-cultural, and economic sustainability in tourism development in their territorial areas. This study aims to analyze the problematic of the ambiguity of norms related to the participation of KMHA in sustainable tourism development in Article 31 of Law no. 10 of 2009 concerning Tourism which has implications for the sociological problem of the lack of KMHA participation. Based on the legal issues above, the important issues to  be  studied  are  as  follows:  the  relationship  between  KMHA  participation  and  ecological sustainability in tourism development, socio-cultural sustainability and economic sustainability in tourism development. This type of research is normative law with a statutory approach, the legal materials used are traced using the snowball technique and analyzed with the theory of rule of law theory, participation theory. The results show that sustainable tourism development is placed on the  understanding  that  there  is  an  acknowledgment  of  KMHA  participation  because  of  the regulation seen from positive norms in the legislation. The level of KMHA participation has a
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
significant  relationship  with  the  level  of  ecological  sustainability.  socio-cultural  and  level  of economic sustainability.
Keywords : participation; KMHA; development; tourism

## PENDAHULUAN
Partisipasi  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  (selanjutnya  disebut    KMHA)  dalam pembangunan  kepariwisataan  sangat  penting  untuk  dipahami  karena  ada  hubungannya  dengan keberlangsungan  keberadaan  KMHA  di  masa  yang  akan  datang.  Selaras  dengan  hal  tersebut, secara  konstitusional  KMHA  telah  memperoleh  pengakuan  berdasarkan  Pasal  18B  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan istilah UUD NRI Tahun 1945),  yang menegaskan bahwa negara mengakui dan satuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak- hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan Undang-Undang.
Keberadaan  KMHA  memperoleh  pengakuan  negara  jauh  sebelum  terbentuknya  NKRI, Soetandyo Wignjosoebroto dalam Rwajayantiari, 1 mengistilahkan KMHA yang bersifat alamiah dengan old existing natives . Dilihat dari latar belakang sejarahnya, KMHA merupakan komunitas yang  telah  ada  sebelum  terbentuknya  NKRI.  Selaras  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, ditegas bahwa karakteristik KMHA, adanya kelompok-kelompok teratur, menetap  di  suatu  daerah  tertentu,  mempunyai  pemerintahan  sendiri,  memiliki  benda-benda materiil maupun immaterial.
Bersinergi  dengan  hal  tersebut,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  [PERMENDIKBUD]  No  73  tahun  2012  Tentang  Bantuan  Sosial  untuk  Komunitas Budaya, pada Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan bahwa KMHA adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari sejumlah keluarga dan memiliki identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma serta aturan adat baik tertulis atau tidak tertulis. Selain itu, komunitas adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan identitas nasional dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan, atau tidak tertulis.
Nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan, atau tidak tertulis sebagai perwujudan pluralisme hukum  oleh  Atmaja 2 ,  dijabarkan  ke  dalam  prinsip-prinsip  politik  pluralisme  hukum  berkenaan dengan KMHA adalah: (1) pengakuan terhadap KMHA yang meliputi pengakuan sebagai subjek hukum, tata pemerintahan adat, keberlakuan hukum adat, dan hak-hak atas benda adat, termasuk hak ulayat; (2) pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak KMHA sebagai hak asasi manusia, baik sebagai hak kolektivitas maupun sebagai hak perorangan warga KMHA; (3)  responsivitas  hukum  negara  terhadap  kemajemukan  hukum  adat  dan  nilai-nilai  yang  hidup dalam KMHA; dan (4) partisipasi hukum bagi KMHA.
Konsekuensi  hukum  dari  pengakuan  negara  dapat  dianalisis  pada  poin  4  berkaitan  dengan partisipasi  hukum  bagi  KMHA  dalam  sistem  hukum  negara  karena  adanya  perangkat  norma hukum  adat.  Perangkat  norma  hukum  adat  berkaitan  erat  dengan  adat-istiadat  termasuk  dalam relevansinya dengan penyelenggaraan kepariwisataan.
Bersinergi dengan hal tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip (a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep dalam
1 I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari , 2019 , “Harmonisasi Pengaturan Hak Kesatuan  masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Berbasis Hukum Progresif” , Disertasi , Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana , Denpasar, h. 1.
2 Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012, “ Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah” , Disertasi , Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, h.iv.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
keseimbangan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia  dengan lingkungan  (diistilahkan dengan falsafah Tri  Hita  Karana) ;  (b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; (c) memberi manfaat untuk  kesejahteraan  rakyat,  keadilan  dan  proporsionalitas;  (d)  memberdayakan  masyarakat setempat. 3 Memberdayakan masyarakat setempat mencerminkan adanya partisipasi KMHA dalam melestarikan keajegan nilai budaya yang merupakan unsur pendukung kepariwisataan budaya.
Kepariwisataan budaya sebagai perwujudan dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara de facto mencerminkan  kemajemukan  budaya  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia. 4 Indonesia memiliki berbagai keunggulan di bidang kepariwisataan, berbagai paket kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepariwisataan dirumuskan guna menunjang program kepariwisataan.
Kebijakan  kepariwisataan  membutuhkan  adanya  partisipasi  yang  memiliki  relevansi  dengan cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  tertuang  dalam  pembukaan  juga  mengandung  pemaknaan partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan  kepariwisataan,,  tercermin  dalam  alenia  ke  empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara jelas menegaskan bahwa “...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...”. Bersinergi dengan hal tersebut, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
Pemahaman  mengenai  kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  UUD tersebut  di  atas,  adalah  mengikutsertakan  rakyat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan mengikutsertakan  rakyat  dalam  pembangunan  kepariwisataan.  Sejalan  dengan  hal  ini,  KMHA dalam  pembangunan  kepariwisataan  yang  melingkupi  kebudayaan  dan  kehidupan  sosialnya, diberikan kedudukan yang sederajat dengan kesatuan pemerintah lainnya, seperti Kabupaten dan Kota. 5 Berpangkal  tolak  pada  rujukan  di  atas,  pada  konteks  ini  partisipasi  KMHA  dalam pembangunan  kepariwisataan  bersinergi  dengan  perlindungan  hukum,  serta  pemenuhan  taraf kesejahteraan  KMHA,  yaitu  kapasitas  KMHA  sebagai  subjek  pembangunan  sosial  budaya berorientasi  pada  tujuan  cita  hukum  ( rehctsidee )  Negara  Indonesia.  Konsekuensinya,  Negara memberikan  status  hukum  kepada  KMHA  beserta  hak  tradisionalnya  dan  juga  hukum  adat. Pengakuan  inilah  yang  juga  menempatkan  KMHA  sebagai  subjek  hukum, 6 dan  Putusan  MK Nomor  070/PUU-II/2004  perihal  pengujian  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2004  Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat , menegaskan bahwa KMHA sebagai pengemban hak dan kewajiban. Berdasarkan kapasitasnya KMHA sebagai subjek hukum. 7
Pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan dimasudkan dalam hal ini, KMHA sebagai masyarakat lokal yang membangun, memiliki, dan mengelola langsung fasilitas kepariwisataan serta pelayanannya, sehingga KMHA diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan  ekonomi  serta  tuntutan  bagi  partisipasi  aktif  KMHA  dalam  proses  pembangunan kepariwisataan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 8 .
3 Rachmat  Safa’at,  2015, Kebijakan  Pengelolaan  Wisata  Ekoreligi  Berkelanjutan  BerbasisMasyarakat Hukum Adat Bali, Surya Pena Gemilang, Malang,  h.5.
4 I  Nyoman  Nurjaya,  2007, Wacana  Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia,  Pluralisme  Hukum  Sebagai Instrumen Integritas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , HUMA, Jakarta, h. 75.
5 Ni’matul Huda, 2010, Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 45.
6 Myrna  A.  Safitri  dan  Luluk  Uliyah,  2014,  “Adat  Di  Tangan  Pemerintah  Daerah”,    Panduan  Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan  Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Efistema : Vol.13. No.2., h.7.
7 I Ketut Sudantra dan Ni Nyoman Sukerti,  2014, “Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig -awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan  Adat  dalam Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  Desa  Pakraman”, Jurnal Magister Hukum Udayana : Vol. 3. No. 2., h. 316.
8 Bambang Sunaryo, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Gava Media, Yogyakarta, h.67.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Proses pembangunan kepariwisataan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menunjukkan  pengakuan  terhadap  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan  kepariwisataan dikatakan penting karena memiliki relevansi dengan politik hukum 9 ,  politik hukum sebagai sarana untuk  mewujudkan  cita-cita  nasional  atau  dalam  bahasa  kebijakan,  hukum  dapat  digunakan sebagai instrumen kebijakan tertentu ( law as an instrument of policy ). Memajukan kesejahteraan umum (sosial) merupakan salah satu tujuan negara hukum Indonesia didirikan. Tujuan nasional ini seharusnya diterjemahkan ke dalam instrumen peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Politik hukum dalam peruwujudannnya berupa sistem peraturan perundang-undangan inilah yang  diharapkan  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  umum  (sosial).  Selaras  dengan  itu,  untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, maka politik hukum pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan harus dapat menciptakan keadilan, bukan hanya keadilan individual (baik keadilan legal, maupun keadilan komutatif), melainkan juga keadilan distributif atau dapat diterjemahkan lebih kongkret menjadi keadilan sosial.
Secara  filosofis  seharusnya  setiap  orang  berhak  untuk  memperoleh  keadilan  dalam  rangka mewujudkan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  demi  tercapainya  kesejahteraan.  KMHA sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, keberadaan dan hak-hak tradisional yang dimiliknya dilindungi oleh Konstitusi (UUD NRI 1945), Pasal 18B ayat (2). Hal ini berarti konstitusi  mengakui  bahwa  KMHA  mempunyai  kemampuan  hukum (legal  capacity) untuk mempertahankan  hak-hak  tradisionalnya  di  hadapan  pengadilan.  Kemampuan  hukum  tersebut bukan  hanya  terhadap  perbuatan  orang  perorangan  tetapi  juga  terhadap  perbuatan  negara. 10 Berdasarkan pengakuan konstitusi, KMHA pada dasarnya mempunyai kemampuan hukum dengan hak-hak  tradisionalnya,  semestinya  KMHA  berhak  berpartisipasi  menyukseskan  pembangunan dalam suatu negara.
Partisipasi  KMHA  dalam  menyukseskan  pembangunan  suatu  negara  pembangunan  selaras dengan substansi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (3)  huruf  b,  menegaskan  bahwa  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dalam  bidang kepariwisataan.  Kewenangan  Pemerintahan  Daerah  dalam  pengelolaan  kepariwisataan  daerah, dimana  kepariwisataan  adalah  suatu  kegiatan  yang  secara  langsung  memberi,  menyentuh  dan melibatkan masyarakat sehingga mambawa dampak terhadap masyarakat  setempat termasuk di dalamnya KMHA. Melibatkan masyarakat adalah karakteristik dari pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.
Berkenaan  dengan  pengaturan  di  bidang  kepariwisataan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 30, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan  di  bidang  kepariwisataan.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  kewenangan  Pemerintah Daerah  di   bidang kepariwisataan pada prinsipnya merupakan salah satu  impelementasi urusan pilihan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  kekaburan  norma  dalam  Pasal  31  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  yang  menegaskan  bahwa  setiap  perseorangan, organisasi kepariwisataan, lembaga  pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan kepeloporan, dan pengabdian di bidang  kepariwisataan  yang  dapat  dibuktikan  dengan  fakta  yang  konkret  diberi  penghargaan. Merujuk  pada  frasa  partisipasi  pembangunan  kepeloporan  dan  pengabdian  di  bidang kepariwisataan elemen KMHA tidak disinggung sama sekali, padahal pembuktian dengan fakta konkret  seperti  sudah  jelas  bahwa  KMHA  adalah  pemilik  kebudayaan  dan  KMHA  berhak
9 Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 151-161.
10 Anak Agung Gede Oka Parwata dan  I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2018, “ Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali)”, Kertha Wicaksana :  Vol 12..No.1.,h.71.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memperoleh  penghargaan  apabila  mampu  memajukan  kebudayaan  yang  melingkupi  kesatuan wilayah,  kesatuan  pemerintahan  dan  kesatuan  lingkungan  hidup  berkaitan  erat  dengan pembangunan  kepariwisataan.  Apabila  dianalisis,  peneliti  menemukan  ketidakjelasan  norma dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan khususnya terkait dengan  pengakuan  KMHA  sebagai  pihak  yang  dibutuhkan  partisipasinya  dalam  peningkatan pembangunan  kepeloporan,  dan  pengabdian  di  bidang  kepariwisataan  yang  dapat  dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
Kekaburan  norma  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan  kepariwisataan  dalam  Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu Pasal 31 yang tidak menyebut KMHA sebagai  pihak  yang  dilibatkan  partisipasinya  dalam  pembangunan  kepeloporan  kepariwisataan berdampak terhadap problematika sosiologis minimnya partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan secara sosiologis terhadap KMHA.
Problem  sosiologis  ketidakadilan  yang  dirasakan  KMHA  selama  ini  seperti  di  Desa  Wisata Bongkasa  Pertiwi,  aktor   yang  terlibat  yaitu  tokoh  masyarakat,  POKDARWIS,  BUM  Desa, Pemerintah Desa, Kepala Banjar di ketiga Banjar, dibantu Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam memetakan  potensi  alam  dan  budaya.  Partisipasi  seperti  ini  sebagai  partisipasi  pasif  ( passive participation ) yaitu masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan, namun tidak dilibatkan saat pengambilan keputusan.  Terlebih lagi partisipasi  masyarakat dalam pengorganisasian termasuk partisipasi  tidak  langsung  ( indirect  participation) yang  mana  KMHA  Bongkasa  Pertiwi  tidak berpartisipasi  langsung  dan  keputusan  yang  diambil  tidak  disampaikan  langsung  bahwa  akan membentuk sebuah lembaga dalam pengelolaan desa wisata,  melainkan hanya menunjuk salah satu  masyarakat yang dilihat mumpuni di bidang pariwisata. 11 Hal serupa juga terjadi di KMHA Jatiluwih,  pengembangan  desa  wisata  di  Jatiluwih  belum  melibatkan  KMHA  dan  peran pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pariwisata  terlihat  dominan. 12 Permasalahan minimnya  partisipasi  KMHA  juga  dapat  dijumpai  di  kawasan  wisata  Candidasa  Kabupaten Karangasem  dalam  sistem  bagi  hasil  melalui  dana sharring Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karangasem  tehadap  KMHA,  jenis  partisipasi  KMHA  justru  tergolong  rendah.  Dilihat  dari kelengkapan  modal  belum  disertai  dengan  strategi  pertukaran  modal  yang  tepat  terutama  oleh KMHA  sebagai  representasi  masyarakat  lokal.  KMHA  hanya  mendapatkan  bantuan  material sebagai  hasil  pertukaran  modal  tersebut.  Berdasarkan  praktik  pertukaran  modal  yang  terjadi, dapat dikatakan bahwa jenis partisipasi KMHA di kawasan ini termasuk dalam  partisipasi untuk material insentif. 13
Problem  sosiologis  tidak  maksimalnya  partisipasi  desa  adat  di  Bali  dalam  pembangunan kepariwisataan  berkelanjutan  dapat  dianalisis  dari  respons  antar  Pemerintah  Daerah,  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengusaha wisata  setempat dalam pengembangan industri pariwisata yang  masih  minim  melibatkan  partisipasi  KMHA. 14 Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  potensi KMHA seperti aset-aset kebudayaan sebagai objek eksplorasi pariwisata tanpa meminta masukan dari pihak KMHA dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Problem sosiologis seperti ini dapat dilihat sebagai ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.
11 Ni Made Devy Karnayanti dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, 2019, “Pa rtisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Di Kabupaten Badung”, Jurnal Destinasi Pariwisata : Vol. 7. No. 1, h. 57-58.
12 Made  Heny  Urmila Dewi, 2013, “Pengembangan Desa  Wisata  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali”, Jurnal Kawistara: Vol. 3. No. 2., h.138.
13 I Made Adikampana, Luh Putu Kerti Pujiani, dan Saptono Nugroho, 2015, “Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa”, Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) : Vol. 8. No.1., 53-70, h 54.
14 Amrul Djana, 2018, “Relasi Antar Agen Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai Pasca Sail”, Ejournal KAWASA : Vol. 8. No. 3., h.46.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian sebelumnya, bahwa peneliti terdahulu mampu mengungkap temuan sejumlah problematika sosiologis minimnya partisipasi KMHA di beberapa daerah  di  Provinsi  Bali,  hal  ini  sangat  bermanfaat  dalam  memperkuat  fakta  bahwa  di  tataran implementasi  terjadi  permasalahan  disebabkan  di  tataran  regulasi  pengaturan  mengalami kekaburan penafsiran gramatikal dalam menguraikan tata cara dan prosedur partisipasi KMHA. Peneliti sebelumnya juga hanya menguraikan hasil temuan tentang pengabaian hak-hak KMHA dalam  pembangunan  kepariwisataan  dan  belum  memberikan  solusi  sebagai  wujud  alternatif pemecahan permasalahan seputar problematik sosiologis yang diungkap.
Temuan  permasalahan  peneliti  lebihh  lanjut  seperti  minimnya  partisipasi  KMHA  dalam pembangunan  pariwisata  di  wilayah wawidangan (teritorial) KMHA  justru  kurang  bersinergi dengan karakteristik kepariwisataan dilihat dari asas dan tujuan pariwisata UU No. 10 Tahun 2009 tentang  Kepariwisataan  dalam    Pasal  2.  Menegaskan  bahwa  asas-asas  kepariwisataan,  yakni sebagai  berikut:  manfaat,  kekeluargaan,  adil  dan  merata,  seimbang,  kemandirian,  kelestarian, partisipatif,  berkelanjutan,  demokratis,  kesetaraan  dan  kesatuan.  Hal  ini  yang  belum  terwadahi mengingat  KMHA  dan/atau  lembaga  tradisional  lainnya,  belum  dapat  bekerjasama  dengan pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk mencegah aktivitas kepariwisataan yang tidak sesuai dengan kepariwisataan budaya di Indonesia.
Peneliti mengharapkan dari  hasil temuan penelitian berupa model ideal  yang  cocok untuk mengatur  partisipasi  KMHA  sehingga  terjamin  keadilan  formal  dan  keadilan  substansi  dalam sebuah produk hukum. untuk memecahkan keterbatasan hasil temuan peneliti sebelumnya yang dirumuskan  dalam  tujuan  penelitian,  peneliti  tujukan  untuk  pengembangan  ilmu  hukum, khususnya  konsentrasi  hukum  tata  negara  dan  hukum  adat  yang  berkaitan  dengan  hakikat pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  merupakan  metode  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkonisasi vertical dan horizontal, perbanidngan hukum da sejarah hukum. 15 Pada konteks ini hukum sebagai norma  positif  yang  berlaku  pada  waktu  tertentu  yang  dibuat  sebagai  suatu  produk  kekuasaan politik  tertentu  yang  memiliki  legitimasi. 16 Penelitian  hukum  normatif  dalam  penelitian  ini memfokuskan obyek kajian terhadap adanya kekaburan norma, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Hasil penelitian hukum normatif menjadi lebih tepat jika digunakan pendekatan dalam setiap analisisnya.  Di  dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  yaitu,  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ). 17 Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini berkaitan dengan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.
Bahan  hukum  primer,  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  sumber  bahan  hukum  yang bersifat  autoritatif,  artinya  memiliki  otoritas.  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-
15 Soerjono Soekanto  dan Sri  Mamuji,  2004, Penelitian Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Cetakan 8, Jakarta, h. 14.
16 Johny  Ibrahim,  2011, Teori dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  (Edisi  Revisi), Cetakan  Pertama, Bayu Media Publishing, Malang, h. 57.
17 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum . Edisi  Revisi .  Penerbit  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, h. 133.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
undangan  dan  putusan-putusan  hakim. 18 Oleh  karena  itu,  sumber  bahan  hukum  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain:  (1)  UUD  NRI  1945;  (2)  UU  No.10/2009  tentang Kepariwisataan; (3) UU No.25/2004 tentang RPJMN IV tahun 2020 – 2024; (4) UU No. 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025, UU No. 6/2014 tentang Desa; (5) UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah.
Sumber  bahan  hukum  sekunder,  berupa  buku  teks, 19 laporan  hukum  dalam  bentuk  naskah akademik, laporan dan karya tulis lain, orasi ilmiah berupa sejumlah majalah, dan lain-lain yang berhubungan  dengan  tema  penelitian  ini  yaitu  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan kepariwisataan  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  informasi  ilmiah.  Menghasilkan  kualitas optimal  dari  suatu  analisis  dan  argumentasi  hukum  di  mana  bahan  hukum  primernya  adalah pernyataan  yang  mempunyai  otoritas  hukum  yang  ditetapkan  oleh  suatu  cabang  kekuasaan permanen yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif. 20 Lebih lanjut disebutkannya bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran dan doktrin atau treaties, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti, istilah, frasa berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  kamus hukum,  internet,  ensiklopedia.  Penelitian  disertasi  ini  menggunakan  bahan  hukum  tersier  yaitu meliputi kamus dan sumber internet.
Berkaitan  dengan  penelitian  disertasi  ini,  peneliti  memusatkan  perhatian  pada  bahan-bahan hukum,  sehingga  prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dapat dikatakan  sebagai  penelitian  kepustakaan  yang  diinventarisasi  dan  diklasifikasi  menyesuaikan dengan  permasalahan  yang  dibahas. 21 Menurut  I  Made  Pasek  Diantha, 22 Pengumpulan  bahan hukum dapat dilakukan dengan cara penelusuran dengan teknik sowball dan penggunaan sistem kartu.
Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan menurut metode sistematis serta dicatat pada kartu-kartu dengan ukuran dan cara tertentu. Kartu-kartu disusun berdasarkan pokok bahasan untuk memudahkan analisis dan pada kartu dicatat konsep-konsep yang berkaitan dengan  isu  hukum  tertentu. 23 Isu  hukum  yang  berkembang  dikaitkan  dengan  kekaburan  norma dalam  pengaturan  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang    Kepariwisataan bahwa  ketidakjelasan  pengaturan  tata  cara  (prosedur)  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan kepariwisataan yang berimplikasi pada pengabaian hak KMHA untuk berpartisipasi.
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum  yang telah dikumpulkan dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi. 24 Deskripsi  dilakukan  dengan  menggambarkan  isi  maupun  struktur  hukum  positif, 25 yang  dikaji dalam  artian  melakukan  pemahaman  untuk  menentukan  makna  aturan  hukum.  Pada  tahap  ini
18 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h.181.
19 Peter Mahmmud Marzuki., 2009, . . .O p.,Cit , h.142.
20 I Made Pasek Dianta, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media,  Jakarta, h. 149.
21 Jhony  Ibrahim,  2008, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Media  Publishing,  Surabaya, h.296.
22 I Made Pasek Diantha, 2017, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, h.149-155.
23 I Nyoman Dipa Rudiana, 2020, “Harmonisasi Pengaturan Bantuan Hukum, Kepada Kelompok Masyarakat Miskin  Pencari  Keadilan”, Disertasi .  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Udayana, Denpasar, h.65.
24 Ibid.
25 Philipus M.Hadjon, 2004, “Pengkaian  Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, Yuridika : Nomor 6 Tahun IX. Nopember-Desember, h. 47.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dilakukan deskripsi dalam rangka menentukan makna-makna aturan hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  dalam  pembahasan  ini.  Teknik  deskripsi dimaksudkan  memaparkan  apa  adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau  kondisi  hukum. 26 Kondisi  hukum  dilakukan  terhadap  norma  hukum  primer  dalam  posisi  netral,  artinya  undang- undang tersebut belum mendapat komentar dari pihak mana pun. Dihubungkan dengan kondisi hukum,  misalnya  satu  undang-undang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait apa adanya. Setelah melakukan deskripsi, dilanjutkan dengan  memberikan  argumentasi  berupa  tanggapan  terhadap  kondisi  hukum.  Pada  tahapan melakukan argumentasi ini, peneliti dapat menggunakan berbagai penafsiran dengan reinterpretasi melalui dekonstruksi hukum.
Metode  sistematisasi  digunakan  dengan  koherensi  antara  aturan-aturan  hukum  yang berhubungan  agar  dapat  dipahami  dengan  baik.  Rasionalisasi  dilakukan  pada  tahapan  ini  dan penyederhanaan  sistem  hukum  dengan  mengdekonstruksi  aturan-aturan  umum  dan  pengertian- pengertian  umum  agar  bahan  hukum  menjadi  tertata  lebih  baik,  lebih  masuk  akal  (tatanan logikanya menjadi lebih jelas) dan lebih dapat ditangani ( hanterbaar ). 27 Pada tahapan eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna dalam aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.
Di tahap akhir, alat hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan yaitu penalaran hukum induktif  (kenyataan)  dan  deduktif  (aturan),  kemudian  kesimpulannya  dianalisis  secara argumentasi yaitu penjabaran atau tindak lanjut dari kesimpulan penelitian hukum. Harmonisasi hukum dibalik politik hukum pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan adalah mengkaji sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah harmonis atau serasi dengan peraturan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partisipasi KMHA dalam Pembangunan Kepariwisataan
Merujuk tingkatan partisipasi masyarakat dalam teori Sherry Arnstein, Sirajudin , Didik Sukirno dan Winardi 28 memaparkan bahwa :
Tabel 1 Tangga partisipasi masyarakat dalam teori Sherry Arnstein
Tingkatan Uraian 8 Kontrol  warga  negara  ( citizen  control ),  pada  tahap  ini  partisipasi sudah  mencapai  tataran  dimana  publik  berwenang  memutus, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sumber daya.
7 Delegasi  kewenangan  ( delegate  power ),  disini  kewenangan masyarakat  lebih  besar  dari  pada  paenyelenggara  negara  dalam merumuskan kebijakan.
26 Made Pasek Dianta,, . . Op . Cit ., h.152.
27 Bernand Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, h .149-150.
28 Sirajuddin  at.al,  2011, Hukum  Pelayanan  Publik  Berbasis  Partisipasi  dan  Keterbukaan  Informasi, Setara, Press, Malang, h.173.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
6 Kemitraan ( partnership ), dalam hal  ini ada keseimbangan kekuatan relatif    antara  masyarakat  dan  pemegang  kekuasaan  untuk merencanakan  dan  mengambil  keputusan  bersama-sama.  Dalam tingkatan  ini  mengakui  eksistensi  hak  masyarakat  untuk  ikut  serta dalam  pembentukan  Undang-undang  dalam  konteks  ini  (kebijakan daerah 5 Peredaman ( Placation ), merupakan partisipasi semu, dalam arti rakyat sudah memiliki pengaruh terhadap kebijakan tapi bila akhirnya terjadi voting pengambilan keputusan akan tampak sejatinya keputusan ada ditangan negara, sedangkan kontrol dari rakyat tidak menentukan.
4 Konsultasi  ( consultation ),  pada  tingkat  ini  rakyat  di  dengar pendapatnya lalu disimpulkan, masyarakat telah berpartisipasi dalam pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  dan  lembaga  Negara sudah memenuhi kewajiban dalam konteks melibatkan rakyat. 3 Penginformasian  ( Informing ),  dapat  dipahami  masyarakat  sekedar diberi tahu akan adanya Peraturan Perundang-undangan, tidak peduli apakah  masyarakat  pahamterhadap  informasi  tersebut,  apalagi memberikan  pilihan  untuk  melakukan  negosiasi  atas  kebiajakan tersebut. 2 Terapi  ( Therapy ),  dapat  dipahami  bahwa  masyarakat  korban kebijakan dianjurkan mengadu kepada pihak yang berwenang namun tidak jelas pengaduan dan tidak ditindak lanjuti.
1 Manipulasi  ( Manipulation ),  dapat  dipahami  bahwa  lembaga  negara melakukan  pembinaan  terhadap  kelompok-kelompok  masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi  padahal  sejatinya  yang  terjadi  adalah  kooptasi  dan represi penguasa.
Memahami  teori  tangga  partisipasi  dari  Sherry  Arnstein,  dapat  dipahami  bahwa  ada  tiga pengelompokan  besar  partisipasi  masyarakat  yaitu  tingkat  kekuasaan  masyarakat,  tingkat partisipasi semu dan tingkat tidak ada partisipasi. Selanjutnya David Wilcok, 29 menegaskan The guide proposes a five-rung ladder of participation which relates to the stance an organisation promoting participation may take:
1) Information: merely telling people what is planned.
2) Consultation: offering some options, listening to feedback, but not allowing new ideas.
3) Deciding   together:    encouraging   additional
options  and  ideas,  and  providing opportunities for joint decision making.
4) Acting together: not only do different interests decide together on what is best, they form a partnership to carry it out.
5) Supporting independent community interests: local groups or organisations are offered funds, advice or other support to develop their own agendas within guidelines.
Diadaptasi dari 8 (delapan) derajat Partisipasi Sherry Arnstein, David Wilcok mengkategorikan partisipasi masyarakat menjadi 5 (lima) level yaitu :
1. Informasi : dapat dipahami hanya memberitahu orang-orang apa yang direncanakan.
2. Konsultasi  :  menawarkan  beberapa  pilihan,  mendengarkan  masukan,  tetapi tidak
29 David  Wilcok,  1994,  “ Community  Participation  And  Empowerment:  Puttin Theory  in  to Practice”, Published by the Joseph Rowntree Foundation The Homestead, 40 Water End York YO3 6L.
memungkinkan mengadopsi ide-ide baru.
3. Memutuskan bersama-sama : dapat dipahami bahwa mendorong opsi tambahan dan ide- ide, dan menyediakan kesempatan untuk pengambilan keputusan bersama .
4. Bertindak bersama-sama : memutuskan secara bersama-sama untuk kepentingan yang terbaik masyarakat. Dengan demikian perlu membentuk kemitraan untuk melaksanakannya.
5. Mendukung  kepentingan  masyarakat  yang  mandiri  :  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  penting untuk mendukung kepentingan kelompok atau organisasi lokal untuk dapat mengembangkan program mereka. Sebagai contoh menawarkan dana untuk mengembangkan dan melaksanakan program yang telah diagendakan.
Lebih lanjut, Wilcok juga menyatakan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat akan sangat tergantung pada kepentingan yang hendak di capai. Berkenaan dengan konteks ini, bahwa untuk pengambilan suatu keputusan atau kebijakan hukum yang berdampak langsung pada  kehidupan masyarakat  luas,  maka  dipandang  perlu  untuk  melibatkan  masyarakat  secara  penuh.  Demikian juga  dalam  memahami  politik  hukum  pengakuan  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan kepariwisataan, bahwa perlu dilibatkan secara penuh dan atas kesadarannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang dibentuk atas kesadaran partisipasi KMHA dapat berlaku efektif dan dirasakan berkeadilan oleh KMHA.
Berdasarkan pada pemahaman teori partisipasi, maka teori partisipasi sangat relevan untuk pembahasan lebih lanjut  terkait penafsiran Pemerintah Daerah dan masyarakat  terhadap politik hukum  pengaturan  partisipasi  KMHA  dan  dengan  mendasarkan  pada  teori  partisipasi  dapat menganalisis partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.
Sepadan dengan hal di atas, eksistensi KMHA menunjukkan sebuah fakta tidak terbantahkan bahwa  bangsa  Indonesia  memiliki  keberagaman  yang  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun dalam kondisi geografis, dan bentang lingkungannya. Nagari di Sumatra Barat, desa di Jawa dan Bali, Binua di Kalimantan Barat, Lembang di Toraja hanyalah beberapa contoh dari model atau pola yang merepresentasikan keberagaman masyarakat dan lingkungan di Indonesia.
Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya terkait dengan substansi penelitian ini,  terdapat  perbedaan  dalam  perspektif  menganalisis  adanya  problematik  normatif  kekaburan norma pada regulasi di tataran Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu dalam pasal 31 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 berimplikasi terhadap problematik sosiologis minimnya partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.  Problem yuridis  kekaburan norma muncul ketika dalam pengaturan partisipasi KMHA tidak tuntas. Tidak tuntas dimaksud adalah  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  terkait  dengan  tata  cara  dan  prosedur  KMHA  untuk berpartisipasi.
Berdasarkan  redaksi  pengaturan  dalam  substansi  Pasal  31    tersebut,  dengan  cara  pandang positivisme hukum yang hanya mengatur peran aktif masyarakat, maka berakibat mematikan tata cara  (prosedur)  partisipasi  KMHA  dalam  konteks  pembangunan  kepariwisataan.  Menurut pengaruh  cara  pandang  terhadap  hukum  di  atas,  sangat  menentukan  keadilan  terkait  dengan partisipasi  KMHA.  Hal  ini  dianalisis  belum  mencerminkan  kepastian  hukum  yang mengakomodasi  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan  kepariwisataan.  Orientasi  kajian penelitian ini lebih memfokuskan pada partisipasi KMHA yaitu merumuskan norma baru terkait partisipasi  KMHA  dengan  dibuat  pasal  tersendiri  dengan  menambahkan  redaksi  tata  cara (prosedur)  partisipasi  untuk  dapat  menguatkan  KMHA  agar  dapat  berpartisipasi  dalam pembangunan kepariwisataan.
Sedangkan penelitian terdahulu telaah kajian lebih menekankan pada penyusunan perda yang partisipatif dengan melibatkan peran desa pakraman dalam pembentukan Peraturan Daerah. Ada temuan dari  penelitian sebelumnya,  yang diketahui  mengkaji tentang pemenuhan perlindungan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hukum yang maksimal pada subak sebagai warisan budaya dunia dilihat dari perspektif yuridis, perspektif  kepariwisataan,  perspektif  terhadap krama subak  dan  perspektif  terhadap  eksistensi subak .  Penelitian  sebelumnya  juga  mengungkap  temuan  tentang  harmonisasi  pengaturan  hak kesatuan  masyarakat  hukum  adat  atas  sumber  daya  alam  berbasis  hukum  progresif.  Di  bidang pembangunan kepariwisataan terdapat 2 (dua) buah penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pembangunan investasi kepariwisataan berkelanjutan yang disinergikan dengan penatan ruang, di mana  untuk  lebih  jelas  kajianya  berupa  instrumen  pengendali  investasi    kepariwisataan berkelanjutan  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  kepariwisataan  berbasis kearifan lokal.
Perbedaan  kajian  dari  penelitian  dalam  ini,  terletak  pada  fokus  kajian  partisipasi  KMHA dalam pembangunan kepariwisataan, menganalisis Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,  serta  merumuskan  politik  hukum  pengakuan  partisipasi  KMHA  dalam pembangunan  kepariwisataan  yang  masih  terdapat  kekaburan  norma  dalam  Pasal  31  Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,. Analisis kajian penelitian ini memfokuskan Provinsi Bali sebagai daerah percontohan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan menjadi penting untuk dikaji berdasarkan Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Prinsip-prinsip  atau  pilar-pilar  tujuan  pembangunan  yang  harus  dicapai,  yaitu  pendekatan keseimbangan pembangunan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan alam dan pembangunan  sosial-budaya  atau  biasa  disebut  dengan triple  bottom  lines pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya berikut aspek-aspek pembangunan berkelanjutan 30 yang dapat dirinci lebih lanjut, sebagai berikut.

## 1. Aspek pembangunan ekonomi
a) Economic  profitability  (keuntungan  ekonomi),  memastikan  kelangsungan  hidup  dan  daya saing destinasi dan bisnis untuk mencapai kelangsungan hidup secara jangka panjang;
b) Local prosperity (kemakmuran masyarakat setempat), memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor  pariwisata  bagi  masyarakat  setempat,  termasuk  pengeluaran  wisatawan  di  destinasi tersebut;
c) Quality of employment (kualitas pekerjaan), meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan di destinasi  yang  terkait  dengan  pariwisata,  termasuk  upah,  lingkungan  kerja  dan  kesempatan kerja tanpa diskriminasi;
d) Sosial equity (kesetaraan sosial), memastikan distribusi manfaat sosial dan ekonomi yang adil dan merata yang berasal dari kepariwisataan.
30 Panasiuk, A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji (Economics of tourism and recreation) , Wydawnictwo Naukowe PWN, h.1729.

## 2. Aspek pembangunan lingkungan alam
a) Physical integrity (keutuhan lingkungan fisik), menjaga dan membangun kualitas lanskap, baik di perkotaan maupun pedesaan dan mencegah pencemaran ekologi serta visual;
b) Biological  diversity  (keanekaragaman  hayati),  empromosikan  dan  melindungi  lingkungan, habitat alam dan satwa liar, serta meminimalkan dampak kepariwisataan terhadap lingkungan alam;
c) Effective waste management (pengelolaan limbah yang efektif), meminimalkan pemanfaatan sumber daya langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan kepariwisataan;
d) Clean  environment  (kebersihan  lingkungan  alam),  meminimalkan  pencemaran  air,  udara, tanah dan pengurangan limbah oleh wisatawan dan usaha kepariwisataan.
3. Aspek pembangunan sosial-budaya
a) Welfare of the community (kesejahteraan komunitas), membangun kesejahteraan masyarakat termasuk infrastruktur sosial, akses sumber daya, kualitas lingkungan dan pencegahan korupsi sosial serta eksploitasi sumber daya;
b) Cultural wealth (kekayaan budaya), memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal, adat istiadat, dan keunikan karakteristik atau sifat dari komunitas dan masyarakat setempat;
c) Meeting expectations of visitors (memenuhi ekspektasi pengunjung), memberikan pengalaman wisata  yang  aman  dan  menyenangkan,  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan wisatawan;
d) Local control (pengendalian oleh masyarakat setempat), pelibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan destinasi kepariwisataan.
Dari  berbagai  definisi  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan  itu  sangat  memperhatikan  keseimbangan,  baik keseimbangan dari dimensi waktu yaitu waktu sekarang dan masa depan, maupun keseimbangan dari tujuan pembangunan atau dimensi kepentingan yaitu kepentingan keberlanjutan dari aspek ekonomi,  lingkungan  alam  dan  sosial-budaya.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  kepariwisataan berkelanjutan  juga  harus  menjalankan  prinsip-prinsip  keseimbangan  tersebut.  Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, adalah pembangunan yang menjamin bahwa keuntungan yang optimal  akan  diperoleh  secara  berkelanjutan,  hanya  dapat  diwujudkan  dengan  pendekatan (kebijakan) yang bersifat komprehensip dan terintegrasi 31 .
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  kepariwisataan  berkelanjutan  adalah  upaya melakukan  pengelolaan  kepariwisataan  dengan  merealisasikan  prinsip  pembangunan berkelanjutan,  agar  sumberdaya  kepariwisataan  selalu  bernilai  dari  generasi  ke  generasi  dan keseimbangan  antara  manfaat  ekonnomi,  kelestarian  lingkungan  alam,  dan  nilai  sosial-budaya selalu terjaga. Kegiatan kepariwisataan dapat menjadi solusi mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Beberapa daerah Kota/Kabupaten Telah berhasil menggunakan kepariwisataan untuk mengembangkan daerahnya. Namun, pemanfaatan sumber daya kepariwisataan juga semestinya selaras dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya kepariwisataan berlandaskan budaya lokal dan  pemberdayaan  kelompok  masyarakat.  Pembangunan  kepariwisataan  berkelanjutan membutuhkan  keterlibatan  masyarakat  secara  menyeluruh  dari  keseluruhan  tahapan pembangunan, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Selaras dengan hal tersebut,  pengakuan  partisipasi  desa  adat  dalam  pembangunan  kepariwisataan  berkelanjutan menjadi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi KMHA dalam mewujudkan kesejahteraan.

## Partisipasi KMHA dalam Ekowisata Di Wilayah Teritorial
31 Arief Setijawan, 2018, "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi," Jurnal Planoearth: Vol. 3. No.1.,h.9.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Cohen dan Uphoff, 32 membagi  partisipasi  ke  beberapa tahapan,  yaitu  sebagai  berikut: (1) Tahap pengambilan keputusan; (2) Tahap pelaksanaan; (3) Tahap menikmati hasil; dan (4) Tahap evaluasi. Tahap perencaan dalam partisipasi merupakan sebuah tahapan awal yang meliputi tahap pengambilan keputusan, keikutsertaan KMHA dalam kegiatan rapat-rapat khususnya dalam rapat awal  penetapan  ekowisata  di  wilayah  teritorial  KMHA  sebagai  wisata  bersama  Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan,  Buleleng dan Karangasem. Selain itu, pada tahap perencanaan ini diukur berdasarkan keaktifan responden dalam memberikan pendapat  serta  keaktifan  dalam  pengambilan  keputusan  bersama-sama  saat  musyawarah  dalam perencanaan awal Ekowisata di wilayah teritorial KMHA. Tingkat partisipasi KMHA pada tahap perencanaan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gianyar,  Tabanan,    Buleleng  dan  Karangasem Tahun 2022 disajikan pada Tabel  di bawah ini.
Tabel 1 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022.
Tahap Perencanaan Frekuensi (orang) Persentase (%) Rendah 40 80.0 Sedang 5 10.0 Tinggi 5 10.0 Total 50 100.0
Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di
Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar
Tabel  2  Jumlah  dan  persentase  KMHA  responden  berdasarkan  tingkat  partisipasi  pada  tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022.
Tahap Perencanaan Frekuensi (orang) Persentase (%) Rendah 30 60.0 Sedang 16 32.0 Tinggi 4 8.0 Total 50 100.0
Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
Tabel  3  Jumlah  dan  persentase  KMHA  responden  berdasarkan  tingkat  partisipasi  pada  tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022.
Tahap Perencanaan Frekuensi (orang) Persentase (%) Rendah 35 70.0 Sedang 10 20.0 Tinggi 5 10.0 Total 50 100.0
Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022.
Tabel  4  Jumlah  dan  persentase  KMHA  responden  berdasarkan  tingkat  partisipasi  pada  tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022.
Tahap Perencanaan Frekuensi (orang) Persentase (%) Rendah 38 76.0 Sedang 8 16.0 Tinggi 4 8.0 Total 50 100.0 32 Cohen  JM  dan  Uphoff  NT.,  1979, Participation's  Place  in  Rural  Development:  Seeking  Clarity  Through Specificity , Diunduh 27 Mei 2022.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022.
Data pada Tabel 1 s/d 4 menunjukkan bahwa hanya sedikit KMHA yang telah berpartisipasi pada tahap perencanaan awal saat penetapan ekowisata di wilayah teritorial KMHA sebagai wisata bersama  dan  partisipasi  KMHA  pada  tahap  perencanaan  masih  tergolong  rendah.  Hal  tersebut dikarenakan  dalam  perencanaan  awal  penetapan  ekowisata  di  wilayah  teritorial  KMHA  hanya diikuti oleh sebagian kecil KMHA di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem.

## 1.1 Tahap Pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  dalam  partisipasi  merupakan  sebuah  tahapan  setelah  perencanaan  dan tahap  pelaksanaan  merupakan  tahap  terpenting  serta  merupakan  inti  dalam  suatu  kegiatan pembangunan.  Partisipasi  yang  diwujudkan  pada  tahap  ini  digolongkan  menjadi  tiga,  yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi dan bentuk tindakan. Tahap  pelaksanaan  meliputi  pelaksanaan  dalam  pengelolaan  ekowisata  di  wilayah  teritorial KMHA, keikutsertaan dalam setiap kegiatan adat misalnya acara selamatan. Tingkat partisipasi KMHA pada tahap pelaksanaan disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gianyar,  Tabanan,  Buleleng  dan  Karangasem Tahun 2022. Tahap Pelaksanaan Frekuensi (orang) Persentase (%) Gianyar Tabanan Buleleng Karangasem  Total Rendah 43 36 39 45 100.0 Sedang 4 9 7 3 100.0 Tinggi 3 5 4 2 100.0 Total 50 50 50 50
Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan di Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gianyar,  Tabanan,  Buleleng  dan  Karangasem  Tahun 2022.
Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar KMHA telah berpartisipasi pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekowisata di wilayah teritorial KMHA dan partisipasi KMHA pada  tahap  pelaksanaan  tergolong  tinggi.  Hal  tersebut  dikarenakan  seluruh  KMHA  mengikuti kegiatan  adat  yang  dilaksanakan  seperti  kegiatan  ritual  adat  dalam  menyukseskan  program pembangunan kepariwisataan.

## 1.2 Tahap Menikmati Hasil
Tahap  menikmati  hasil  dalam  partisipasi  merupakan  sebuah  tahapan  setelah  pelaksanaan, tahap menikmati hasil digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam partisipasi KMHA. Tahap menikmati  hasil  dapat  dilihat  dari  apa  saja  manfaat  yang  diperoleh  KMHA  setelah  ditetapkan ekowisata di wilayah teritorial KMHA seperti halnya manfaat untuk batin yaitu ketenangan rohani karena telah melaksanakan ritual adat, atau manfaat yang diperoleh dari segi sosial-budaya yaitu semakin  tinggi  tingkat  interaksi  dengan  tetangga  maupun  manfaat  dari  segi  ekonomi  yaitu peningkatan  pendapatan  dari  sektor  kepariwisataan.  Tingkat  partisipasi  KMHA  pada  tahap menikmati hasil disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap menikmati hasil di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022.
Tahap Menikmati Frekuensi (orang) Persentase (%)

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Hasil Gianyar Tabanan Buleleng Karangasem  Total Rendah 4 3 3 5 100.0 Sedang 24 23 24 25 100.0 Tinggi 22 24 23 15 100.0 Total 50 50 50 50
Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap menikmati hasil di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022.
Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa KMHA yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata di wilayah teritorial KMHA serta menikmati hasil dari pengelolaan tersebut tergolong sedang dan tinggi, kedua kategori tersebut memiliki jumlah yang sama dalam data yang disajikan yaitu sejumlah 23, 24 dan 25 orang dan memiliki persentase 40, 46  dan 47 persen. Hal tersebut dikarenakan  sebagian  besar  KMHA  memperoleh  peningkatan  pendapatan  dari  penetapan ekowisata  di  wilayah  teritorial  KMHA.  Selain  itu,  sebagian  besar  KMHA  juga  memperoleh manfaat berupa ketenangan batin setelah melaksanakan kegiatan ritual adat.

## 1.3 Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi dalam partisipasi merupakan sebuah tahapan setelah menikmati hasil. Tahap evaluasi  ini  merupakan  tahap  umpan  balik  untuk  memberikan  masukan  demi  perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, sehingga termasuk ke dalam tahapan penting dalam partisipasi yang  membutuhkan  partisipasi  KMHA.  Tahap  evaluasi  dapat  dilihat  berdasarkan  kehadiran KMHA  pada  kegiatan  rapat  setelah  pelakasanaan  suatu  kegiatan.  Melalui  tahap  evaluasi, kesesuaian program dengan tujuan awal pembentukan program tersebut  dapat dilihat, sehingga kekurangan pada suatu kegiatan dapat dideteksi terlebih dahulu sebagai perbaikan untuk kegiatan pembangunan  kepariwisataan  selanjutnya.  Tingkat  partisipasi  KMHA  pada  tahap  evaluasi disajikan pada Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap evaluasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan  Karangasem Tahun 2022.
Tahap Evaluasi Frekuensi (orang) Persentase (%) Gianyar Tabanan Buleleng Karangasem  Total Rendah 42 42 44 40 100.0 Sedang 5 4 3 5 100.0 Tinggi 3 4 3 5 100.0 Total 50 50 50 50
Sumber:  Persentase  KMHA  responden  berdasarkan  tingkat  partisipasi  pada  tahap  evaluasi  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gianyar,  Tabanan,  Buleleng  dan  Karangasem  Tahun 2022.
Data  pada  Tabel  7  menunjukkan  bahwa  KMHA  yang  berpartisipasi  pada  tahap  evaluasi tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan pada tahap evaluasi pengelolaan ekowisata di wilayah teritorial KMHA hanya sebagian kecil KMHA yang ikut terlibat, seperti pada kegiatan rapat setelah pelasanaan suatu acara tertentu, seperti halnya pada tahap perencanaan. KMHA yang mengikuti tahap evaluasi yaitu hanya perwakilan KMHA.
Bertautan dengan tahapan evaluasi, secara sederhana partisipasi KMHA dapat pula diartikan sebagai  upaya  terencana  untuk  melibatkan  KMHA  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  dan pengambilan keputusan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan  memperoleh  dampak  (positif  dan/atau  negatif)  ikut  mempengaruhi  arah  dan  pelaksanaan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kegiatan,  dan  tidak  hanya  menerima  hasilnya.  Dengan  demikian  partisipasi  merupakan  suatu aktifitas yang melibatkan semua aspek, proses aktif dan inisiatif yang diwujudkan sebagai kegiatan nyata meliputi kemauan, kemampuan dan adanya kesempatan untuk turut serta (berpartisipasi).
Partisipasi  di  satu  sisi  tidak  akan  terjadi  jika  hanya  sekedar  mengandalkan  kemauan  tanpa adanya  kesempatan  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  negara/pemerintah  (berikut perlindungannya), sebab hal ini akan membawa (sedikit banyaknya) konsekuensi hukum terkait legal  tidaknya  upaya-  upaya  tersebut. 33 Sementara  di  sisi  lain,  kebijakan-kebijakan  pemerintah akan sulit berjalan maksimal jika tidak ada kemauan dan kemampuan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian hal-hal yang disebutkan sebagai partisipasi KMHA tidak akan pernah terjadi. Bahwa tujuan akhir dari proses pembangunan kepariwisataan telah menempatkan kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  sebagai  indikator  utamanya,  maka  adalah  suatu  kewajiban  logis  bagi pemerintah  untuk  membuka  kesempatan/melibatkan  kepada  KMHA  untuk  ikut  berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Jadi,  landasarn  filosofis,  urgensi  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan  kepariwisataan, terdapat pengakuan terhadap partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan pada Pasal 31  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Kepariwisataan,  dijumpai  masih  ada ketidakjelasan pengaturan mengenai partisipasi desa adat sehingga berdampak terhadap problem sosiologis di tahap evaluasi pembangunan kepariwisataan partisipas KMHA relatif minim.

## Hubungan  Partisipasi  KMHA  dalam  Pembangunan  Kepariwisataan  dengan Keberlanjutan Ekologi, Sosial-Budaya, dan Ekonomi
Tingkat  keberlanjutan  ekologi  diperoleh  dari  pertanyaan  beberapa  indikator,  yaitu  tingkat kelestarian lingkungan dan tingkat pemanfaatan sumberdaya alam. Tingkat keberlanjutan sosial- budaya diperoleh dari dua indikator, yaitu tingkat kelestarian budaya dan tingkat interasksi sosial. dari beberapa indikator, yaitu tingkat kemandirian ekonomi lokal dan tingkat taraf hidup KMHA. Partisipasi KMHA pada pembangunan kepariwisataan di daerah pedesaan erat kaitanya dengan salah satu komponen keberlanjutan itu sendiri yaitu ekologi. Terutama di kawasan ekowisata di wilayah teritorial KMHA. Partisipasi KMHA dengan keberlanjutan ekologi.
Partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan  kepariwisataan  di  daerah  pedesaan  erat  kaitanya dengan  salah  satu  komponen  keberlanjutan  itu  sendiri  yaitu  ekonomi.  Keberlanjutan  ekonomi dijadikan  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  suatu  usaha  ekowisata  di  wilayah  teritorial  KMHA. Sebagai KMHA, memiliki beragam potensi alam maupun budaya, dari potensi-potensi tersebut kemudian dirancang menjadi sebuah usaha wisata yang menarik pengunjung untuk mendatangi kawasan  ekowisata  di  wilayah  teritorial  KMHA.  Secara  langsung  maupun  tidak  langsung masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan wisata budaya tersebut.
Arah dan tujuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan menyasar partisipasi KMHA dalam pengelolaan kepariwisataan budaya Bali dapat meningkatkan kondisi dan kualitas objek yang dipelihara dan dikelola itu, dalam kondisi yang tetap memberikan porsi kepada KMHA baik  menyangkut  tata  cara  (prosedur)  partisipasi  dalam  bentuk  penguatan  partisipasi  KMHA maupun lembaganya.
Tidak dapat dipungkiri KMHA merupakan suatu sistem sosial  yang mapan dan fungsional dalam  mendukung  keberadaan  kebudayaan  Bali  yang  bersumber  dari  agama  Hindu  serta merupakan basis penerapan dan pengembangan nilai-nilai agama Hindu dan budaya Bali. Dengan demikian  secara  tidak  langsung  sangat  fungsional  bagi  pembangunan ke pariwisataan.  KMHA sebagai  pendukung  atau  rumah  kebudayaan  sudah  sepantasnya  secara  tegas  diatur  hak  dan kewajibannya KMHA dalam mengelola kepariwisataan budaya. Apalagi UUD 1945, Pasal 18B
33 Britha Mikkelsen, 1999, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,  h. 64.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
(2)  mengakui  hak-hak  yang  dimilikinya  dilindungi  oleh  konstitusi.  Diperhatikan  lebih  lanjut, ketentuan pasal-pasal dari Perda Standar Kepariwisataan Budaya Bali sebagaimana dikemukakan di atas tidak ada satupun pasal  yang secara tegasmenyebut secara e ks plisit tata cara (prosedur) partisipasi KMHA dalam pembangunan  kepariwisataan.
Memang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, diatur tentang peran aktif masyarakat, sedangkan tidak diatur  secara e ks plisit tata cara (prosedur) partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.  Hal ini perlu ditekankan karena KMHA dalam pengaturan objek wisatanya disamping berpedoman aturan tertulis (Perda, Undang-undang) juga dibuatkan aturan dalam awig-awig atau perarem nya dalam pengelolaannya. Mengacu pada konsep pluralisme atau kemajemukan hukum dari Griffths yang dikutip dari Sulastriyono 34 , membagi pluralisme hukum atau kemajemukan hukum menjadi dua  yaitu weak legal pluralism (pluralisme hukum yang lemah) mengandung makna bahwa suatu kemajemukan hukum yang berusaha melakukan penggabungan atau perujukan antara hukum adat dengan hukum negara.
Strong legal pluralism (pulralisme hukum yang kuat) yaitu adanya berbagai hukum yang berlaku dalam berbagai lapangan sosial tertentu tanpa harus merujuk pada hukum negara.
Pluralisme  hukum  sebagai  arah  pengakuan  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan kepariwisataan berkelanjutan  dikategorikan ke dalam strong legal pluralism (pluralisme hukum yang kuat) yaitu adanya berbagai hukum  yang berlaku dalam berbagai lapangan sosial tertentu tanpa  harus  merujuk  pada  hukum  negara.  Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  kaitan  dengan pembangunan kepariwisataan dengan pengakuan partisipasi KMHA terdapat beberapa aturan atau hukum yang berlaku, seperti Perda (hukum tertulis) dan hukum lokal (tidak terulis/hukum adat atau atau awig-awig atau perarem ). Pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali,  dipandang  perlu  untuk  mendapat  penekanan  yaitu  bekerja  kedua  sistem  hukum  tersebut dalam  kenyataannya  dan  implikasinya  saling  pengaruh  kedua  sistem  hukum  tersebut.  Dengan demikian dapat dihindari terjadinya ketidakjelasan pengaturan partisipasi KMHA sehingga perlu diperjelas  pengakuan  partisipasi  KMHA  adat  dalam  pengaturan  Standar  Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.
34 Sulatriyono, 2000, Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan, Kasus Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Citandui, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya , EKM.Masinambow- Ed, h.183-184.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Menentukan  model  ideal  pengaturan  partisipasi  KMHA  sebagai  konkritisasi  politik  hukum dalam pembangunan kepariwisataan diarahkan pada tangga partisipasi kemitraan (partnership ). Menempatkan  model  ideal  pengaturan  partisipasi  KMHA  sebagai  konkritisasi  politik  hukum dalam  pembangunan  kepariwisataan  pada  tangga  partisipasi  kemitraan  memberi  arah  pada pengakuan partisipasi KMHA dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan. Tangga partisipasi kemitraan, peluang KMHA dalam berpartisipasi lebih terbuka didasarkan pada komunikasi aktif dua arah. Oleh karena itu, model ideal pengaturan partisipasi  KMHA  sebagai  konkritisasi  politik  hukum  dalam  pembangunan  kepariwisataan berkelanjutan  adalah  model  partisipasi  kemitraan (partnership ).  Model  partisipasi  kemitraan (partnership )  harus  diatur  pasal  tersendiri  tentang  pengaturan  tata  cara  (prosedur)  pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Peneliti  mengharapkan  dari  hasil  temuan  penelitian  berupa  model  ideal  kemitraan (partnership ) untuk mengatur partisipasi KMHA sehingga terjamin keadilan formal dan keadilan substansi  dalam  sebuah  produk  hukum.untuk  memecahkan  keterbatasan  hasil  temuan  peneliti sebelumnya yang dirumuskan dalam tujuan penelitian, peneliti tujukan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya konsentrasi hukum tata negara dan hukum adat yang berkaitan dengan hakikat pengakuan  partisipasi  KMHA  dalam  pembangunan  kepariwisataan.Tingkat  partisipasi  KMHA memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat keberlanjutan ekologi. sosial-budaya dan tingkat keberlanjutan ekonomi. KMHA berpatisipasi dalam pembangunan kepariwisataan dalam rangka memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan bagi KMHA.
Penelitian berikutnya diharapkan dapat melengkapi temuan model ideal kemitraan partisipasi KMHA yang baru sebatas memberi masukan membentuk pasal tersendiri berkenaan partisipasi KMHA  dan  belum  menyentuh  aspek  efektifitas  hukum  dari  aspek  kelembagaan,  substansi pengaturan yang menyelaraskan dengan kebutuhan hukum mitra sasaran penelitian, yaitu KMHA dan budaya hukum kMHA berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan.

## Daftar Pustaka:

## Buku
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Dianta,  I  Made  Pasek,  2016, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum , Prenada Media,  Jakarta.
, 2017, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta.
Huda,  Ni’matul ,  2010, Otonomi  Daerah;  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan  dan  Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Ibrahim, Johny, 2011, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi), Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang.
,  2008, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Media  Publishing, Surabaya.
Panasiuk, A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji (Economics of tourism and recreation) , Wydawnictwo Naukowe PWN. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum . Edisi Revisi . Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Mikkelsen,  Britha,  1999, Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya  Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Nurjaya,  I  Nyoman,  2007, Wacana  Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia,  Pluralisme  Hukum Sebagai Instrumen Integritas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , HUMA, Jakarta.
Safa’at,  Rachmat ,2015, Kebijakan  Pengelolaan  Wisata  Ekoreligi  Berkelanjutan BerbasisMasyarakat Hukum Adat Bali, Surya Pena Gemilang, Malang. Sidharta, Bernand Arief, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. Sirajuddin at.al, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara, Press, Malang.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2004, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Cetakan 8, Jakarta.
Sulatriyono, 2000, Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan, Kasus Penguasaan Tanah Timbul  di  Muara  Sungai  Citandui,  dalam  Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya , EKM.Masinambow- Ed.
Sunaryo, Bambang, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Gava Media, Yogyakarta.
Wilcok,  David, 1994, “ Community  Participation  And  Empowerment:  Puttin Theory  in  to Practice”, Published by the Joseph Rowntree Foundation The Homestead, 40 Water End York YO3 6L.

## Jurnal
Adikampana,  I  Made,  Luh  Putu  Kerti  Pujiani,  dan  Saptono  Nugroho,  2015,  “ Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa”, Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) : Vol. 8. No.1. Dewi,  Made Heny Urmila, 2013, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali”, Jurnal Kawistara: Vol. 3. No. 2.
Djana, Amrul, 2018, “Relasi Antar Agen Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai Pasca Sail”, Ejournal KAWASA : Vol. 8. No. 3.
Hadjon, Philipus M., 2004, “Pengkaian  Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, Yuridika : Nomor 6 Tahun IX. Nopember-Desember.
Karnayanti, Ni Made Devy dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, 2019, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan  Desa  Wisata  Bongkasa  Pertiwi  Di  Kabupaten  Badung”, Jurnal Destinasi Pariwisata : Vol. 7. No. 1.
Parwata,  Anak  Agung  Gede  Oka  dan    I Ketut  Kasta  Arya  Wijaya,  2018,  “  Eksistensi  Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataan  Budaya  Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012  tentang Kepariwisataan Budaya Bali)”, Kertha Wicaksana :  Vol 12..No.1.
Safitri, Myrna A. dan Luluk Uliyah, 2014, “Adat Di Tangan Pemerintah Daerah”,  Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan  Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Efistema : Vol.13. No.2.
Setijawan,  Arief,  2018,  "Pembangunan  Pariwisata  Berkelanjutan  dalam  Perspektif  Sosial Ekonomi," Jurnal Planoearth: Vol. 3. No.1.
Sudantra, I Ketut dan Ni Nyoman Sukerti,  2014, “Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig -awig Desa  Pakraman:  Studi  Pendahuluan  tentang  Eksistensi  Peradilan  Adat  dalam  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman”, Jurnal Magister Hukum Udayana : Vol. 3. No. 2.

## Disertasi

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Atmaja, Gede Marhaendra Wija, 2012, “ Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Peraturan  Daerah” , Disertasi ,  Fakultas  Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
Jayantiari , I Gusti Agung Mas Rwa 2019 , “Harmonisasi Pengaturan Hak Kesatuan  masyarakat Hukum  Adat  Atas  Sumber  Daya Alam  Berbasis  Hukum  Progresif” , Disertasi , Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana , Denpasar.
Rudiana,  I  Nyoman  Dipa,2020,  “Harmonisasi  Pengaturan  Bantuan  Hukum,  Kepada  Kelompok Masyarakat Miskin Pencari Keadilan”, Disertasi . Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi , Lembaran  Negara Republik.  Indonesia Tahun  2003  Nomor 98, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang RPJMN  IV  tahun  2020 – 2024 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489.
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 17  Tahun 2007 tentang RPJPN  tahun  2005-2025 , Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  33,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4700.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

## Websites
Cohen JM dan Uphoff NT., 1979, Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity
Through Specificity , Diunduh 27 Mei 2022.
www.researchgate.net/profile/Norman_Uphoff/publication/4897194_Participation%27s_Place_i n_Rural_Development_Seeking_Clarity_Through_Specificity/links/54e5f44d0cf2cd2e028b535d ?ev=pub_ext_doc_dl&origin=publication_detail&inViewer=true.