## Jurnal Keislaman
p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## AKAD TIDAK BERNAMA DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH
Rudiansyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta abuaisyahrudi@gmail.com
Syaiful Anam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta anams9763@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3693

## Abstract
Studying unnamed  contracts is an  important  requirement  for  economic  business  actors,  especially  sharia economic  actors.  The  rapid  development  of  the  economy  and  business  requires  business  actors  to  study unnamed contract forms in sharia business practices in order to respond to the challenges of the times. This research  will  examine  unnamed  contracts in  sharia  business  contract  law.  This type  of  research  is library research,  which  is  a  study  by  examining  data  from  various  literature.  The  results  of  the  study  show  that unnamed contracts are contracts that are not specifically regulated in fiqh books and do not have special provisions. This contract is made and determined by the parties according to their needs. The provisions that apply in this contract refer to the provisions of the general theory of the contract (naẓriyyat al-'aqd) and are guided  by  the  principle  of  freedom  of  contract  (mabda'  ḥurriyat  at-ta'āqud).  An  example  of  an  unnamed contract is istishnā', bai al -wafa, istijrār,  tahkīr, book publishing contracts, advertising contracts, auction contracts, fiduciary contracts, leasing contracts, franchising contracts, consignment contracts, lease purchase agreements and others.
Keywords : Unnamed contract, sharia business, contract theory

## Abstrak
Mempelajari akad tidak bernama menjadi syarat penting bagi para pelaku usaha ekonomi khususnya para pelaku ekonomi syariah. Pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis mengharuskan para pelaku usaha untuk  mempelajari  bentuk-bentuk  kontrak  atau  ākad  tidak  bernama  pada  praktik  bisnis  syariah  guna menjawab tantangan zaman. Penelitian ini akan mengkaji ākad tidak bernama pada hukum kontrak bisnis syariah.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  library  research  atau  studi  kerpustakaan  yaitu  studi dengan menelaah data dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ākad tidak bernama merupakan suatu akad yang belum atau tidak diatur secara khusus oleh para fukaha dalam kitab-kitab fikih dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Akad ini dibentuk dan ditetapkan oleh para pihak sesuai dengan  keperluan  mereka.  Ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  akad  ini  mengacu  pada  ketentuan teori akad secara umum ( naẓriyyat al-‘aqd ) dan berpedoman pada asas kebebasan berkontrak ( mabda’u ḥurriyyatit ta‘āqud ), Contoh ākad tidak bernama misalnya adalah istishnā’, bai al-wafa, istijrār, tahkīr, akad penerbitan  buku,  akad  perikalanan,  akad  pelelangan,  akad  fidusia,  akad  leasing,  akad  franschise,  akad konsinyasi, akad sewa beli dan yang lainnya.
Kata Kunci : Akad tidak bernama, bisnis syariah, teori kontrak

## Pendahuluan
Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'ālamīn, yaitu agama dengan sifat rahmat bagi seluruh semesta alam. Seluruh sisi kehidupan manusia telah diatur oleh hukum Allah baik hukum  atau  ketentuan  yang  berkenaan  dengan  hubungan  sesama  manusia  (hubungan horizontal)  maupun  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan-Nya  (hubungan  vertikal). Hubungan  antar  manusia  dalam  ketentuan  hukum  islam  dinamai  dengan  hubungan mu’āmalah .  Hubungan mu’āmalah merupakan  hubungan  antar  sesama  manusia  dengan manusia  yang  lainnya,  baik  dalam  hal  harta/ekonomi  maupun  hubungan  dalam  hal kekeluargaan.  Hubungan  antar  manusia  terkhusus  dalam  hal  harta  atau  ekonomi,  dalam hukum islam umumnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian kontrak. 1
Kontrak atau akad termasuk salah satu bentuk tasharruf atau perlakuan hukum dalam syariat islam. Menurut istilah fikih, akad diartikan sebagai bentuk ikatan atau pertalian antara pihak yang melakukan ījab (pernyataan ikatan) dan pihak yang melakukan qabūl (penerimaan ikatan)  yang  sesuai  dengan  aturan  syariat  serta  memiliki  konsekuensi  terhadap  objek perikatan tersebut . 2 Sesuai aturan syariat, artinya adalah kegiatan perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan ijab dan qobul tidaklah dianggap sah kecuali jika telah sesuai dengan  aturan  syariat.  Dalam  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  (KHES)  akad  diartikan sebagai  bentuk  kesepakatan  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan  satu tindakan hukum atau tidak melakukan tindakan hukum . 3
Perjanjian akad memiliki urgensi yang amat berperan dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, hal itu mengingat perjanjian akad merupakan dasar dan asas dari banyak kegiatan aktifitas manusia. Melalui ikatan akad, laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu  ikatan  halal  kehidupan  bersama,  demikian  pula  dengan  seluruh  aktifitas  bisnis  dan usaha,  seluruhnya  dapat  berjalan  melalui  ikatan  akad.  Akad  menjadi  wasilah  bagi  setiap individu manusia dalam menunaikan kebutuhan dan kepentingan pribadinya yang tidak bisa ditunaikan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan individu lain. 4
Di  Indonesia,  diksi  perikatan  umumnya  digunakan  sebagai  sinonim  dari  kata verbintenis (bahasa  Belanda),  sedangkan  diksi  perjanjian,  umumnya  digunakan  sebagai sinonim kata overeenkomst . Sebagian mengatakan bahwa diksi perjanjian digunakan sebagai sinonim  dari  kata verbintes ,  sedangkan  kata overeenkomst digunakan  sebagai  padanan  kata persepakatan.  Dalam  hukum  islam,  kata  perikatan  dipadankan  dengan  kata  iltizam, sedangkan  kata  perjanjian  dipadankan  dengan  kata  akad.  Penggunaan  kata  akad  atau kontrak  merupakan  satu  istilah  yang  telah  digunakan  sejak  masa  para  ulama  dahulu. Sehingga kata akad termasuk kata baku untuk menyebut istilah perikatan maupun perjanjian.
1 Abdul Ghafur, HUKUM PERJANJIAN ISLAM DI INDONESIA (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 1.
2 Ahmad Mujahidin, HUKUM PERBANKAN SYARIAH (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm.4.
3 Dewi dkk, HUKUM PERIKATAN ISLAM INDONESIA (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 45.
4 Syamsul Anwar, HUKUM PERJANJIAN SYARIAH: STUDI TENTANG TEORI AKAD DALAM FIKIH MUAMALAT (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo  Persada,  2007),  hlm  xiii,  sebagaimana  beliau  kutip  dalam  Henry  R.  Cheeseman, Contemporary Business Law, cet ke-3 (New Jersey:Prentice Hall, 2000), hlm 187.
Adapun  kata  iltizam,  termasuk  istilah  baru  yang  digunakan  untuk  menamai  perjanjian perikatan  yang  mencakup  seluruh  perikatan  dizaman  modern  antar  manusia  satu  dengan manusia yang lainnya. 5
Dewasa ini, mempelajari akad tidak bernama menjadi syarat penting bagi para pelaku usaha ekonomi khususnya para pelaku ekonomi syariah. Pesatnya perkembangan ekonomi dan  bisnis  mengharuskan  para  pelaku  usaha  untuk  mengkaji  bentuk  dan  jenis  akad  tidak bernama  pada  praktik  bisnis  syariah  guna  menjawab  tantangan  zaman.  Dalam  mengkaji akad-akad tersebut diperlukan pemahaman terlebih dahulu tentang asas-asas akad, syarat- syarat akad serta rukun-rukunnya. Kemampuan memahami akad-akad tidak bernama sangat bergantung pada pemahaman unsur-unsur diatas. Penelitian ini akan mengkaji secara lebih dalam, bagaimanakah ketentuan akad-akad tidak bernama pada hukum akad bisnis syariah, serta seperti apakah contoh penerapan akad tidak bernama dalam praktik fikih muamalat.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  library  research  atau  studi  kepustakaan.  Studi kepustakaan  adalah  upaya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  menggali informasi dari berbagai macam sumber atau referensi guna menghimpun data yang sesuai dan  relevan  dengan  tema  yang  diteliti. 6 Penelitian  jenis  kepustakaan  ini  merupakan  satu metode penelitian dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber rujukan utama, baik berasal dari kitab-kitab fikih maupun buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu kitab dan buku yang membahas permasalahan akad dan hukum kontrak dalam bisnis syariah.

## Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik merupakan satu metode penelitian  yang  berfungsi  memperoleh  informasi  secara  lebih  mendalam,  yaitu  dengan menelaah  data-data  mana  yang  lebih  relevan  dan  mampu  mempengaruhi  riset  dengan signifikan. 7 Pada penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan dan menganalisa akad tidak bernama dalam hukum kontrak bisnis syariah.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah dengan menelaah dan mengkaji berbagai macam kitab dan buku semisal dari kitab Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaily, Nadzariyyat al-Aqdi Fi Fiqhil Islamy karya Abdul Majid, Hukum Perjanjian  Syariah  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam  Fiqih  Muamalat  karya  Prof.  Syamsul Anwar, serta berbagi buku dan sumber lainnya yang membahas tentang teori akad.
Teknik Analisis Data
5 Muadil Faizin, HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA (Lampung:Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 5
6 Iwan, METODE  PENELITIAN  KUANTITATIF,  KUALITATIF  DAN  MIXED  METHOD (Kuningan:  Hidayatul Quran, 2019), hal. 61.
7 Herin Mawarti dkk, PENGANTAR RISET , (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 120.
Teknik analisis data merupakan proses kegiatan menganalisa data penelitian dengan cara mencermati dan memeriksa data-data dari perangkat penelitian yang meliputi dokumen, catatan dan yang lainnya agar mudah dipahami serta dapat disampaikan kepada orang lain. 8 Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menguraikan  dan  memaparkan  teori-teori  yang  terkait dengan permasalahan yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengertian kontrak atau Akad Menurut Hukum Islam
Kata akad diambil dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna Ar-ribthu yang berarti ikatan atau pertalian. Adapun pengetian akad secara syariat adalah ungkapan ījab dari satu pihak  dan qabūl dari  pihak  yang  lain  dengan  cara  yang  disyariatkan  yang  menimbulkan konsekuensi hukum pada satu objek akad, dimana ungkapan ījab dan qa būl tersebut dapat ditunjukkan dengan dengan tulisan, perbuatan atau isyarat yang mengikat para pihak, baik untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. 9 Maksud dari kata “dengan cara yang disyariatkan” pada pengertian diatas, maksudnya adalah bah wa setiap perjanjian akad yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  tidaklah  dianggap  sah  jika  tidak  sejalan  dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’, yaitu oleh Allah dan Rasul -Nya, misalnya para pihak melakukan perjanjian akad untuk melaksanakan transaksi riba, melakukan gharar atau menipu, atau merampas harta milik orang lain yang tidak menjadi haknya atau transaksi lain yang bertentangan dengan aturan syariat. Apabila ījab dan qabūl yang dibuat oleh para pihak telah  menenuhi  aturan  yang  ditetapkan  syariat,  maka  timbulah  konsekuensi  hukum  dari perjanjian yang telah dibuat tersebut. 10
Selain  kata  akad,  dalam  kitab-kitab  fikih  ada  beberapa  istilah  lain  yang  digunakan untuk  menyebutkan  tentang  perikatan.  Istilah  lain  untuk  menyebut  perikatan  selain  kata akad antara lain adalah iltizām, tasharruf, wa’ad dan mu’āhad ittifa’. 11
1) Iltizām
Istilah iltizām pada  ketentuan  hukum  islam  modern  dipakai  untuk menyebut  istilah  perikatan,  sedengkan  istilah  kontrak  atau  akad  digunakan untuk  menyebut  istilah  perjanjian,  bahkan  digunakan  juga  untuk menyebut istilah kontrak. Kata akad lebih baku digunakan karena kata tersebut sudah digunakan  sejak  zaman  dulu  oleh  para  ulama  klasik.  Adapun  kata iltizām termasuk istilah baru yang digunakan untuk menamai istilah perikatan secara umum.  Dalam  ketentuan  hukum  syariat  pra  modern,  kata iltizām awalnya hanya  dipakai  untuk  menyebut  perikatan  yang  timbul  dari  kehendak  salah satu  pihak  saja,  namun  adakalanya  kata  ini  digunakan  untuk  menyebut
8 Lexi J Meleong, METODE PENELITIAN KUALITATIF (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 87.
9 Mardani, HUKUM KONTRAK KEUANGAN SYARIAH DARI TEORI KE APLIKASI (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2 . 10 Abdul Majid, NADZARIYYAT AL- AQDI FĪ FIQHIL ISLĀMY (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2009), hlm. 23.
11 Yasardin, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SYARIAH (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7.
perikatan  yang  muncul  dari  perjanjian  dua  pihak.  Kemudian  pada  masa modern, kata iltizām digunakam untuk menamai perikatan secara umum. 12
2) Tasharruf
Tasharruf dalam  pengertian  syariat  bermakna  segala  hal  yang dilakukan oleh orang yang telah mumayyiz dengan keinginannya sendiri baik berupa tindakan, ucapan ataupun isyarat yang dengannya syariat menetapkan konsekuensi hukum. Pengertian tasharruf lebih umum ketimbang pengertian kontrak, meskipun akad itu sendiri bagian dari pengertian tasharruf , hanya saja akad dianggap sebagai bentuk tasharruf qaulī (lisan) yang terbentuk atas dasar dua kehendak yang sama, semisal akad jual beli, akad nikah atau akad yang semisalnya, padahal tasharruf memiliki makna yang lebih luas mencakup lisan dan  tindakan  serta  berbagai  bentuk  perjanjian  atau  komitmen  untuk menggugurkan hak oleh orang yang memberi dengan tanpa harus ada kalimat qabūl dari  pihak  lain  misalnya  seperti waqaf,  talāq,  ibrāk,  khiyār serta  yang lainnya. 13
3) Wa’ad
Wa’ad secara  bahasa  bermakna  janji,  maksudnya  adalah  pernyataan untuk melakukan satu hal dimasa yang datang. Wa’ad adalah pernyataan yang bersifat  mengikat  bagi  orang  yang  berjanji  apabila wa’ad tersebut  berisi pemenuhan sebuah kewajiban dimana pihak yang mendapatkan janji tersebut telah  menggelontorkan  sejumlah  modal  untuk  dasar  janji  tersebut. Wa’ad bersifat  mengikat  maksudnya  adalah  pihak  yang  memberikan wa’ad wajib memenuhinya  atau  bersedia  memberikan  kompensasi  atas  pembatalan  atau kerusakan yang ditimbulkan dari janji tersebut. 14
4) Mu’āhadah Ittifa’
Dalam  kamus  bahasa  Arab,  kata mu’āhadah  ittifa’ dimaknai  sebagai perjanjian.  Sedangkan  dalam  bahasa  Indonesia,  makna  mu’ahadah  ittifa’ diartikan  sebagai  kontrak  perjanjian  atau  persetujuan  dimana  semua  pihak mengikatkan  diri  kepada  pihak  lainnya  atau  dapat  dimaknai  sebagai kesepakatan  antara  satu  orang  atau  lebih  dengan  sejumlah  orang  lainnya untuk melaksanakan satu tindakan atau perbuatan tertentu. 15
12 Mardani, HUKUM PERIKATAN SYARIAH DI INDONESIA (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 3.
13 Syamsul Anwar, HUKUM PERJANJIAN SYARIAH STUDI TENTANG TEORI AKAD DALAM FIQIH MUAMALAT (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 47-48 .
14 Abdul  Aziz  Muhamad, FIQIH  MUAMALAT:  SISTEM  TRANSAKSI  DALAM  FIQIH  ISLAM (Jakarta:  Amzah Press, 2011), hlm. 18 . 15 Fathurrahman  Jamil, PENETAPAN  PERJANJIAN  DALAM  TRANSAKSI  PADA  LEMBAGA  KEUANGAN SYARIAH (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

## Pengertian Akad Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Pengertian akad menurut peraturan perundang-undangan tidaklah berbeda dengan pengertian  akad  menurut  para  ulama.  Dalam  peraturan  perundang-perundangan  yang berlaku di Negara Indonesia, tercantum pengertian atau definisi akad semisal yang tertuang dalam UU Nomer 21 Tahun 2008 terkait perbankkan syariat, UU Nomer 19 tahun 2008 terkait Surat Berharga Syariat Negara (SBSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 16
Undang-undang  nomer  21  Tahun  2008  terkait  perbankkan  syariah,  pada  pasal  1 menjelaskan definisi akad yaitu akad adalah kesepakatan secara tertulis antara Bank Syariat dan pihak-pihak lain yang didalamnya beriai hak dan kewajiban bagi para pihak yang sesuai dengan  ketentuan  dan  prinsip  syariat.  Adapun  dalam  Undang  Undang  Surat  Berharga Syariat Negara (UUSBSN), pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan definisi akad yaitu perjanjian secara tertulis yang tidak bersebrangan dengan prinsip syariat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Adapun  pengertian  kontrak  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariat  (KHES), pada  pasal  20  ayat  1  menyebutkan  bahwa  akad  adalah  kesepakatan  pada  satu  perjanjian antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk  melaksanakan  dan  atau  tidak  melaksanakan tundakan  hukum  tertentu.  Berdasarkan  definisi  diatas  terdapat  kesamaan  definisi  akad menurut undang-undang perbankan syariah dengan definisi akad menurut KHES, dimana keduanya  sama  sama  mendefinisikan  akad  sebagai  “kesepakatan”  antara  para  pihak,  dan tidak menggunakan kata ijab dan qabul. Adapun perbedaan keduanya, pada UU perbankan syariah kesepakatan yang dimaksudkan secara tertulis serta terbatas yaitu antara pihak Bank Syariat  dengan  pihak-pihak  yang  lainnya.  Sedangkan  pada  KHES,  subjek  kesepakatan sifatnya adalah umum, yang mencakup lembaga maupun perorangan. Adapun definisi akad menurut  UUSBSN  diidentikan  dengan  kata  “  perjanjian”  dan  “prinsip  syariah  “,  hal  ini artinya  pengertian  akad  menurut  UUSBSN  lebih  ketat  ketimbang  kedua  peraturan perundang-undangan diatas, dimana peny ebutan kata “prinsip syariah “ memiliki arti bahwa perjanjan  yang  dibuat  tidak  berlawanan  dengan  ketentuan  dan  rinsip  syariah  serta  harus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. 17

## Asas-Asas Akad Atau Kontrak
Akad  atau  kontrak  yang  dibuat  dalam  hukum  Islam  haruslah  berlandaskan  pada beberapa  asas,  yang  menjadi  paradigma  pembuatannya  maupun  pedoman  penafsirannya. Menurut  Syamsul  Anwar 18 ,  Asas-asas  kontrak  dalam  ketentuan  hukum  Islam  haruslah mencakup 9 asas, antara lain:
16 Chairuman Pasaribu, HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.
17 Yasardin, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SYARIAH (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 11.
18 Zubairi Hasan, UNDANG-UNDANG PERBANKKAN SYARIAH: TITIK TEMU HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 262.
1) Asas Ibahah ( Mabda ’ al - Ibā ḥ ah )
Dalam tindakan maupun perbuatan muamalat, berlaku ketentuan asas yang  dirumuskan  dalam  suatu  kaidah  “  Hukum  asal  segala  sesuatu  adalah boleh dikerjakan, hingga ada dalil yang menyatakan larangannya.” Asas ibāhah merupakan  asas  umum  pada  ketentuan  hukum  Islam  khususnya  bidang muamalat  yang  bersifat  universal,  dimana  prinsip  dari  asas  ini  adalah membolehkan seseorang untuk bertindak atau melakukan perbuatan apa saja sesuai  dengan  kebutuhan  dan keperluannya. Hanya  saja  kebebasan  tersebut tidaklah bersifat mutlak, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh satu larangan yaitu tidak melahirkan kerugian atau kemudaratan kepada orang lain maupun diri sendiri, hal ini juga berlaku dalam asas fikih muamalat lainnya. Apabila asas ibāhah ini  dihubungkan  dengan  perbuatan  hukum,  misalnya  dalam pembuatan  kontrak,  maka  hal  ini  artinya,  tindakan  hukum  termasuk pembuatan  akad  kontrak  apa  saja,  boleh  dibuat  dan  dibentuk  selama  akad kontrak tersebut tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.
2) Asas Kebebasan Berkontrak ( Mabda’ Ḥ urriyyat at- Ta‘āqud )
Asas  kebebasan  berkontrak  memiliki  konkretisasi  lebih  besar  dan kekhususannya  lebih  tegas  terhadap  asas  ibahah  dalam  fikih  muamalat. Lahirnya  asas  kebebasan  berakad  memberikan  ruang,  bahwa  kedua  belah pihak  diizinkan  membuat  kontrak  akad  dalam  bentuk  dan  berisi  apa  saja selama  isi  kontrak  tersebut  tidak  berisi  kesepakatan  untuk  merampas  harta orang  lain,  dalam  artian  akad  yang  dibuat  tidak  bersebrangan  dengan ketentuan  hukum  Islam  dan  aturan  umum  syariat.  Dasar  hukum  asas  ini antara lain adalah:
a) Firman  Allah  SWT  yang  berbunyi:  “  Wahai  orang -orang  beriman, tunaikanlah kontrak- kontrak akad “ [Q. 5: 1].
b) Hadia  Nabi  SAW yang  artinya,  “  Orang -orang  muslim itu  sesuai dengan klausul- klausul perjanjian yang disepakati “.
3) Asas Konsensualisme ( Mabda’ ar -Ra ḍ ā’iyyah )
Asas konsensualisme memiliki pengertian, guna mewujudkan suatu akad atau kontrak, maka cukup dengan kata sepakat oleh para pihak (ungkapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak) tanpa diperlukan unsur-unsur formalitas tertentu. Dalam ketentuan hukum syariat, pada asalnya satu perjanjian yang dibuat para pihak itu bersifat konsensual, kecuali perjanjian nikah atau akad nikah.  Dalam  akad  nikah,  harus  terpenuhi  formalitas-formalitas  tertentu misalnya kehadiran wali, kehadiran dua orang saksi dan mahar. Maka dalam akad nikah, sekedar kata sepakat dari kedua belah pihak tidaklah cukup untuk menyatakan  keabsahan  satu  akad  nikah  kecuali  jika  unsur-unsur  formalitas diatas telah terpenuhi.

## 4) Asas Janji itu Mengikat dan Wajib Ditunaikan
Dalam al-Quran  dan  Hadis  banyak  sekali  perintah  yang menyatakan adanya  kewajiban  memenuhi  janji-janji. Dalam kaidah  usul  fikih  disebutkan bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Oleh karena itu, janji yang dibuat oleh para pihak itu bersifat mengkat dan wajib ditunaikan (dipenuhi) oleh para pihak yang membuatnya.
5) Asas Tawazun atau Keseimbangan ( Mabda’ at - Tawāzun fī al - Mu‘āwa ḍ ah )
Asas  tawazun  adalah  asas  keseimbangan  antara  para  pihak  dalam bertransaksi. Pada kenyataannya kontrak yang dibuat oleh para pihak jarang terjadi  keseimbangan,  namun  syariat  islam  tetap  memerintahkan  perlunya keseimbangan  pada  kontrak  yang  dibuat,  baik  kesimbangan  berkenaan dengan sesuatu yang diberikan, atau keseimbangan berkenaan dengan sesuatu yang  diterima  atau  keseimbangan  dalam  menanggung  resiko.  Asas keseimbangan bertransaksi dapat diwujudkan dengan dapat dibatalkan satu kontrak  jika  salah  satu  pihak  merasa  mengalami  ketidakseimbangan. Sedangkan asas keseimbangan dalam menanggung resiko dapat diwujudkan dalam  bentuk  pembuatan  satu  kontrak  yang  bebas  dari  riba.  Hal  ini  karena dalam  prinsip  riba,  orang  yang  meminjam  modal  usaha  lah  yang  akan menanggung  resiko  atas  segala  kerugian  bianis,  sedangkan  orang  yang meminjamkam  modal  usaha  tidak  ikut  menanggung  kerugian  tersebut, bahkan malah mendapatkan keuntungan saat bisnis mengalami keuntungan. Pemilik  modal  hanya  siap  memikul  untung  namun  tidak  siap  memikul kerugian.
6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)
Asas kemaslahatan adalah asas dimana kontrak atau akad yang dibuat oleh para pihak harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kontrak yang disepakati tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudarat bagi masing- masing pihak. Jika kontrak merugikan salah satu atau kedua belah pihak maka kewajiban  dalam  klausul  kontrak  dapat  diubah  dan  disesuaikan  sesuai kebutuhan dengan prinsip tidak memberatkan kedua belah pihak. Dasar asas kemashlatan  adalah  “  Sesuatu  yang  memberatkan  dapat  mendatangkan kemudahan “.
7) Asas Amanah
Asas amanah adalah asas dimana kontrak yang dibuat oleh para pihak haruslah berpedoman pada pri nsip i’tikad baik. Salah satu pihak tidak boleh memanfaatkan  ketidaktahuan  mitranya  untuk  mengambil  keuntungan  dari transaksi  yang  dibuat.  Dalam  hukum  islam  terdapat  asas  amanah,  dimana kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikan informasi. Dalam asas ini terdapat  satu  ketentuan  bahwa  apabila  salah  satu  pihak  sengaja
menyembunyikan  informasi  jujur  dari  pihak  lainnya  maka  kontrak  yang dibuat  dapat  dibatalkan  oleh  pihak  lainnya.  Diantara  comtoh  akad  amanah dalam perjanjian muamalat misalnya adalah murabahah.
8) Asas Keadilan Berkontrak
Asas  Keadilan  merupakan  asas  yang  menjadi  tujuan  dari  semua  asas hukum.  Dalam  al- Quran  [5:8]  dikatakan  “  Berlaku  adi  lah,  karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada taqwa “. Al -Quran memerintahkan umat  islam  agar  senantiasa  berlaku  adil  dalam  segala  tindakannya.  Dalam hukum  islam,  kontrak  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  haruslah  adil bagi para pihak yang membuatnya. Ketidak-adilan yang dirasakan oleh salah satu pihak dapat menjadi alasan pembatalan kontrak yang dibuat.
9) Asas Personalia Akad ( mabda’ syakh ṣ iyyat al- ‘aqd )
Dalam  asas  personalia  akad  terdapat  ketentuan  bahwa  kontrak  yang dibuat oleh para pihak yang mengakibatkan konsekuensi hukum, maka hanya berlaku  untuk  para  pihak  yang  membuatnya.  Dasar  asas  ini  diantaranya adalah;
a) Firman Allah yang artinya: “ Seseorang akan mendapatkan apa yang telah ia  usahakan  sewaktu  di  dunia  dan  ia  akan  menanggung  akibat  apa  yang telah ia usahakan sewaktu di dunia” [Q. 2: 286].
b) Firman  Allah  yang  artinya:  “  Seseorang  tidak  akan  mena nggung  kecuali atas  apa  yang  telah  ia  usahakan  sewaktu  di  dunia  dan  ia  tidak  akan menanggung atas apa yang dilakukan oleh orang lain “ [Q. 6: 164].
Kedua  ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  seseorang  tidak  akan menanggung  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  ia  hanya  akan menanggung atas apa yang telah ia perbuat. Maka akibat hukum dari kontrak bisnis  syariah  hanya  berlaku  bagi  para  pihak  gang  membuatnya  dan  tidak berlaku bagi pihak yang tidak membuatnya, kecuali beberapa hal yang telah ditetapkan oleh syariat.

## Terbentuknya Akad Kontrak

## Rukun Akad
Terbentuknya  kontrak  akad  wajib  dipenuhi  rukun  dan  syarat-syarat  akad.  Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad ada tiga, yaitu shighāt (ucapan atau pernyataan ījab dan kabūl ), al- āqidain (dua pihak atau pihak-pihak yang berakad/subjek akad) dan al- ma’qūdu n alaih (objek akad). Menurut ulama Hanafiyyah, rukun akad hanya ada satu yaitu sighot yang dapat  diwujudkan  dalam  bentuk ījab dan kabūl .  Adapun al- āqidain dan ma’qūdun alaih hanyalah  sebagai lawāzim yang  mesti  ada  dalam  proses  terbentuknya  akad,  karena sh ighāt akan melazimkan terbentuknya ījab dan kabūl dari dua pihak yang berakad.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariat  (KHES),  setidaknya  ada  empat rukun akad, antara lain adalah: 19
1) Para pihak yang melakukan akad
Para pihak yang melakukan akad adalah orang, lembaga atau unit usaha yang mempunyai kecakapans dalam melakukan tindakan hukum.
2) Obyek akad
Obyek akad adalah harta atau jasa yang menjadi obyek untuk dihalalkan serta dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berakad.
3) Tujuan utama akad
Akad yang dibuat oleh para pihak mesti bertujuan guna memenuhi keperluan hidup dan peningkatan usaha para pihak yang membuat akad.
4) Kesepakatan
Yaitu  persejutuan  yang  dilakukan  dan  disetujui  oleh  pihak-pihak  yang melakukan akad.
Empat  rukun  akad  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariat  diatas sejalan dengan apa yang  disampaikan  oleh  Syamsul  Anwar,  bahwa  ada  empat rukun akad, yaitu:
1) Pihak-pihak yang mengadakan akad ( al- āqidaian )
Syarat pihak-pihak yang mengadakan akad diantaranya harus sudah tamyiz yaitu  mampu  membedakan  hal  yang  baik  serta  hal  yang  buruk,  kemudian ta’addud yaitu ada lebih dari satu pihak yang mengadakan akad.
2) Adanya shīghāt akad atau pernyataan kehendak para pihak yang berakad Ungkapan  ijab  dan  qabul  dari  pihak-pihak  yang  membuat  akad,  yaitu mencapai sepakat atau mufakat dan kesatuan majlis akad
3) Objek akad atau mahallu al-aqdi
Objek  akad  dapat  ditransaksikan,  dapat  ditentuksn  dan  dapat  diserah terimakan
4) Tujuan āka d atau maudhū’ul ‘aqdi
Sasaran  akad  mesti  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh syariat, dalam artian tujuan akad tidak boleh melanggar aturan syariat. 20

## Syarat Akad
Keabsahan  akad  ditentukan  oleh  rukun  dan  syarat-syarat  akad.  Para  ulama menjelaskan tentang syarat- syarat ākad, antara lain: 21
19 Syamsul Anwar, STUDI HUKUM ISLAM KONTEMPORER BAGIAN DUA (Yogyakarta: UAD Pres, 2019), hlm. 133-138.
20 Wahbah az-Zuhaili, AL-FIQHU AL- ISLĀM WA ADILLATUHU (Beirut: Darul Fikr, 1995), Jilid 4, hlm. 92.
21 Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES, Pasal 23-25
1) Syarāt terjadinya ākad
Ada  dua  syarat  terjadinya  akad  menurut  ketentuan  syariat.  Pertama,  syarat ‘am atau umum yaitu syarat wajib yang mesti ada dalam setiap akad, misalnya adanya para pihak yang berakad, objek akad, dan objek akad tidak melanggar aturan  yang  ditetapkan  oleh  syariat.  Kedua,  syarat  khos  atau  khusus,  yaitu syarat yang wajib ada pada sebagian akad namun tidak harus ada pada akad yang  lainnya,  contohnya  seperti  kewajiban  saksi  pada  akad  nikah,  dimana kewajiban adanya saksi tidak mesti ada pada akad selain akad nikah.
2) Syarat sah akad
Keabsahan satu akad sebagaimana dijelaskan oleh ulama Hanafiyyah haruslah terbebas dari enam unsur, yaitu:
a) Unsur jahālah atau  ketidakjelasan  objek  akad,  jenis,  waktu,  cara pembayaran, pihak-pihak yang berakad serta yang lainnya.
b) Unsur ikrāh atau paksaan
c) Unsur tahdīd al -waqti atau pembatasan waktu
d) Unsur gharar atau tipu-tipu
e) Unsur madhārāt
f) Unsur-unsur  yang  merusak  akad,  misalnya  penjual  mensyaratkan  agar barangnya dijual kembali oleh pembeli dengan harga dan nilai yang jauh lebih murah.
3) Syarat pelaksanaan ākad
Objek  akad  maupun  barang  yang  hendak  diperjualbelikan  adalah  milik penjual,  serta  para  pihak  yang membuat  akad  haruslah individu atau  orang yang memiliki kecakapan.
4) Syarat kepastian hukum
Apabila  para  pihak  telah  sepakat  melakukan  akad,  maka  tidak  berlaku padanya  hak  khiyar,  yaitu  hak  untuk  menggugurkan  atau  melanjutkan kontrak.
Secara  umum,  syarat-syarat  akad  menurut  Waldi  Nopriansyah  dapat dituliskan sebagai berikut: 22
1) Akan  yang  dilakukan  kedua  belah  pihak  tidak  melanggar  aturan  dan ketentuan syariat
2) Akad tidak boleh ada unsur jahalah atau tidak jelas, serta tidak mengandung penipuan atau gharar
3) Pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  akad  haruslah  dengan  sukarela melakukannya, dalam artian tidak dalam paksaan
4) Akad tidak mengandung unsur qimar atau perjudian
22 Syamsul Anwar, HUKUM PERJANJIAN SYARIAH:STUDI TENTANG TEORI AKAD DALAM FIQIH MUAMALAT (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 95.

## Akad Tidak Bernama Dalam Kontrak Bisnis Syariah Pengertian Akad Tidak Bernama
Dalam Islam, akad berdasarkan ada dan tidak adanya nama terbagi menjadi  2 bentuk, yaitu akād bernama ( al- uqūdul musammā ) dan akād tidak bernama ( al- uqūd ghairul musammā ). Makalah  ini  akan  berfokus  pada  pembahasan  akad  tidak  bernama  dalam  tinjauan  hukum islam serta bagaimanakah implementasi dari akad tersebut.
Akad  tidak  bernama  merupakan  kontrak  yang  tidak  atau  belum  mendapatkan pengaturan  secara  kusus  dalam  ketentuan  fikih  dan  tidak  diberi  nama  tertentu  karena kontrak  tersebut  dibuat  sesuai keinginan  dan kebutuhan  kedua  belah  pihak  sendiri  dalam memenuhi  kepentingan  dan  kep erluan  hidup  mereka.  Ketentuan  ākad  tidak  bernama mengacu  dan  berpedoman  pada  ketentuan-ketentuan  umum  kontrak  akad  serta  belum didapati pengaturan khususnya. Pembuatan akad tersebut berpegang kepada kaidah-kaidah akad secara umum, yang terdapat dalam teori universal pada hukum kontrak ( nadzariyyatul ‘aqdi ) serta sejalan dengan asas kebebasan berkontrak ( mabda’ ḥ urriyyatit ta‘āqud ). Kedua belah pihak bisa membuat akad tidak bernama dalam bentuk dan isi seperti apapun. 23
Definisi  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  dalam  bukunya al- Fiqhul Islam:
امأو :ةامسملا ريغ دوقعلا اهثدحتسا امن او ،اهب ةصاخ ًاماكحأ عيرشتلا بتري ملو ،عرشلا يف صاخ مسا اهل عضوي مل يتلا يهف حب أشنت اهنلأ ،رصحنت لا ةريثك يهو .ةجاحل ًاعبت سانلا كباشتو تاعمتجملا روطتو سانلا تاجاح ددجت بس حلاصملا
“Adapun akad tidak bernama adalah akad yang belum mendapatkan nama dan belum diatur hukum-hukumnya secara khusus dalam syariat, akad tersebut dibuat dalam rangka memenuhi hajat manusia  yang  tidak  terbatas.  Akad  ini  muncul  sesuai  pembaruan  kebutuhan  para  pihak  serta perkembangan masyakarat dan jalinan maslahat”. 24

## Contoh Akad Tidak Bernama
Dalam  sejarah  panjang  hukum islam,  sering  muncul  satu akad  baru dimana dalam waktu yang cukup lama belum memiliki nama. Fukaha (ahli fikih) lalu memberikan nama pada  akad  baru  tersebut  dan  dibuatkan  aturan  atau  ketentuannya  sehingga  kemudian menjadi  akad  yang  bernama.  Misalnya bai’ul  wafa (jual-beli  pilihan)  yang  dalam  hukum syariat  muncul  dari  kebiasaan  jual  beli  masyarakat  dimasa  itu  dan  akad  ini  merupakan campuran antara akad rahn atau gadai dengan akad jual beli, sekelipun unsur rahn atau gadai lebih  dominan  ketimbang  unsur  jual  belinya.  Oleh  karenanya,  akad  tersebut  diberi  nama sendiri oleh para fukaha. 25
23 Syamsul Anwar, STUDI HUKUM ISLAM KONTEMPORER BAGIAN DUA (Yogyakarta: UAD Pres, 2019), hlm. 130.
24 Wahbah az-Zuhaili, AL-FIQHU AL-ISLÀM WA ADILLATUHU,, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3095.
25 Syamsul  Anwar, HUKUM  PERJANJIAN  SYARIAH:  STUDI  TENTANG  TEORI  AKAD  DALAM  FIQIH MUAMALAT (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 76.
Wahbah az-Zuhaili juga memberikan beberapa macam contoh akad tidak bernama, diantaranya adalah:
ةامسملا ريغ دوقعلا
لثم عيبو ،ءافولا عيبو ،عانصتسلاا دقع رارجتسلاا ، عاونأو ،ريكحتلاو تادهعتلا يأ ،تلاواقملا
فحصلا يف نلاعلإاو رشنلا دوقعو ،نداعملاو طفنلا نع بيقنتلل تازايتما حنمت يتلا تاكرشلا عاونأو ،ةثيدحلا تامازتللااو
.اهوحنو تلاجملاو
“Contoh akad tidak bernama misalnya seperti akad istisna'a, bai al wafa, is tijrar, dan tahkir, serta macam-macam kontrak semisal MOU, dan beberapa perusahaan yang melakukan konsesi untuk eksplorasi minyak dan mineral, akad penerbitan dan periklanan di surat kabar dan majalah serta yang sejenisnya”. 26

## 1. Istishnā’
Istishnā merupakan  akad  jual  beli  dengan  bentuk  pihak  pertama  memesan pembuatan barang tertentu kepada pihak kedua dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemesan ( mustasni' ) serta produsen ( sāni' ). Wahbah az-Zuhaili menerangkan akad ini:
.اهوحنو تاشورفملاو ،رخاوبلاو تارايسلاو ةينلآاو ةيذحلأاك نيعم ءيش عنص ىلع دقاعتلا وهف :عانصتسلاا امأ
.هب ةصاخ ةيمست ىلع رقتسا مث ،ًادعو وأ ةراجإ وأ ًاعيب هنوك رابتعا نيب ددرت دقو
“Akad Istishnā' adalah akad pembuatan suatu barang tertentu seperti sepatu, furnitur, mobil,  kapal,  perabot  rumah  tangga,  dan  sejenisnya.  Akad  ini  diperdebatkan  apakah termasuk antara bai' atau ijarah, atau wa'ad, hingga kemudian diputuskan nama secara khusus”. 27

## 2. Bai' al- Wafā
Bai'  al- wafā merupakan  transaksi  jual  beli  oleh  kedua  belah  pihak,  dimana pihak  pertama/penjual  mensyaratkan  kepada  pihak  kedua/pembeli  untuk membeli barangnya kembali dengan harga yang sama dalam tempo waktu yang telah disepakati. Wahbah az-Zuhaili menerangkan:
:ءافولا عيب امأو
مث ،ًانهر وأ ًاعيب هنوك نيب ددرت .راقعلا درتسا نمثلا ىفو ىتم هنأ ىلع ًاراقع دوقنلا ىلإ جاتحملا عيبي نأ وهف
.هب صاخلا مسلاا اذه ىلع رقتسا
“Adapun bai' al - wafā adalah orang yang butuh uang menjual propertinya dimana saat orang tersebut memiliki uang maka properti tersebut akan ia beli kembali. Jual beli ini masih  diperdebatkan  apakah  termasuk  bai'  atau  rahn,  hingga  kemudian  akad  ini  diberi nama khusus menjadi bai' al wafā”. 28

## 3. Istijrār
26 Wahbah az-Zuhaili, AL-FIQHU AL- ISLĀM WA ADILLATUHU , Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3095.
27 Ibid , hlm 3096.
28 Wahbah az-Zuhaili, AL-FIQHU AL-ISLAM WA ADILLATUHU , Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3096.
Istijrār adalah  adalah  akad  dimana  salah  satu  pihak  mengambil/menyewa barang kepada pihak lain (penjual) kemudian oleh penjual ditotal di akhir waktu yang telah disepakati. Wahbah a-Zuhaili menerangkan:
( اهكلاهتسا دعب اهنامثأ ىلع هبساحي مث ،عايبلا نم ناسنلإا هرجتسي ام وه :رارجتسلاا عيبو 3 هنوك نيب ددرت .)
ذإب تافلتم نامض وأ ًاعيب
.جرحلل ًاعفدو سانلا رملأ ًلايهست مسلاا اذه ىلع رقتساو ،ًافرع اهكلام ن
“Istijrār adalah akad dimana ada orang yang menyewa barang kepada penjual lalu penjual tersebut menghitung  harga barang setelah barang tersebut digunakan. Akad ini diperdebatkan apakah termasuk bai' ataukah dhoman atas kerusakan barang dengan izin pemiliknya secara urf. Nama ini kemudian digunakan dalam rangka memudahkan urusan para pihak serta menghilangkan kesulitan”. 29
4. Tahkīr
Tahkīr adalah  kesepakatan  untuk  menafaatkan  tanah  wakaf  baik  untuk dibangun  bangunan  atau  ditanami  tanaman  dengan  imbalan  mendekati  harga tanah wakaf tersebut. Wahbah az-Zuhaili menerangkan:
م ةرجأ ءاقل سرغلاو ءانبلاب فقولا ضرأب عافتنلاا ىلع قافتلاا وه :ريكحتلاو ضرلأا ةميق براقت ةلجع
“  Tahkīr  adalah  kesepakatan  untuk  memanfaatkan  tanah  wakaf  baik  untuk dibangun  bangunan  atau  ditanami  tanaman  dengan  imbalan  biaya  yang  dibayarkan  di awal seharga mendekati harga nilai tanah”. 30
Contoh akad-akad tidak bernama diatas, tidak pernah didapati ketentuan khsusus yang mengatur akad ini baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam peraturan syariat. Pembuatan akad  ini  mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  umum  yang  terdapat  dalam  teori  akad ( nadzariyyat al-aqdi ) serta berpedoman pada salah satu asas dalam perikatan islam yaitu asās kebebasan berakad ( mabda’u hurriyyatit ta’āqud ). Pihak-pihak siapa saja bebas membuat akad tidak  bernama  dengan  bentuk  dan  aktifitas  apapun  selama  pembuatan  akad  tersebut mengacu pada ketentuan umum yang terdapat dalam ketentuan teori akad ( nadzariyyat al- ‘aqdi ).
Contoh akad tidak bernama yang lain dalam kontrak bisnis syariah misalnya adalah akad akad pelelangan barang, akad fidusia, akad sewa beli, akad konsinyasi, akad franschise, akad leasing,  serta  akad  lainnya  yang  tidak  ada  ketentuan  khususnya  dalam  undang-undang syariat.  Para  pihak  bebas  membuat  kontrak  akad  dalam  akad-akad  tidak  bernama  diatas, selama  pembuatan  akad  tersebut  tetap  mengacu  pada  ketentuan  umum  akad  dan  tidak melanggar  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  syariat.  Para  pihak  juga  bebas  menentukan klausul-klausul maupun akibat hukum dari akad tidak bernama tersebut, jika salah satu dari
29 Wahbah az-Zuhaili, AL-FIQHU AL- ISLĀM WA ADILLATUHU, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3096
30 Ibid, hlm. 3097
kedua  belah  pihak  melakukan  wan  prestasi  dari  aturan  dan  ketentuan  yang  telah  mereka sepakati.

## Kesimpulan
Akād tidak bernama merupakan akad yang belum diatur ketentuannya secara khusus oleh para fukaha dalam kitab fikih dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Akad ini dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  kepentingan  mereka.  Ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam akad tersebut, mengacu pada ketentuan akad umum ( na ẓ riyyat al- ‘aqd )  dan  berpedoman  pada  asas  kebebasan  berkontrak  ( mabda’u ḥ urriyyatit  ta‘āqud ), Contoh  ākad  tidak  bernama  misalnya  adalah  istishna’,  bai  al -wafa,  istijrar,  tahkir,  akad penerbitan  buku,  akad  perikalanan,  akad  pelelangan,  akad  fidusia,  akad  leasing,  akad franschise,  akad  konsinyasi,  akad  sewa  beli  dan  lain-lain.  Kedua  belah  pihak  bebas melakukan  akad  dalam  bentuk  apapun  selama  pembuatan  akad  tersebut  mengacu  pada ketentuan umum pembuatan akad.

## Daftar Pustaka
Anwar,  Syamsul, HUKUM  PERJANJIAN  SYARIAH:  STUDI  TENTANG  TEORI  AKAD DALAM FIQIH MUAMALAT, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Anwar, Syamsul, STUDI HUKUM ISLAM KONTEMPORER BAGIAN DUA, Yogyakarta: UAD Pres, 2019.
az-Zuhaili, Wahbah, AL-FIQHU AL- ISLĀM WA ADILLATUHU, Beirut: Darul Fikr, 1995.
Dewi, HUKUM  PERIKATAN  ISLAM  INDONESIA, Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2018.
Faizin,  Muadil, HUKUM  PERIKATAN  ISLAM  DI  INDONESIA, Lampung:Pustaka  Warga Press, 2020.
Hasan, Zubairi, UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH: TITIK TEMU HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Iwan, METODE  PENELITIAN  KUANTITATIF,  KUALITATIF  DAN  MIXED  METHOD , Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
Jamil,  Fathurrahman, PENERAPAN  PERJANJIAN  DALAM  TRANSAKSI  PADA  LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Majid, Abdul, NADZARIYYAT AL- AQDI FĪ FIQHIL ISLĀMY, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah,
2009.
Mardani, HUKUM PERIKATAN SYARIAH DI INDONESIA, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Mardani, HUKUM KONTRAK KEUANGAN SYARIAH DARI TEORI KE APLIKASI, Jakarta: Kencana,   2021.
Mawarti, Herin dkk, PENGANTAR RISET , Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
Meleong, J. Lexi, METODE PENELITIAN KUALITATIF, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2019.
Mujahidin, Ahmad, HUKUM PERBANKAN SYARIAH, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
Muhammad, Abdul Aziz, FIQIH MUAMALAT SISTEM TRANSAKSI DALAM FIQIH ISLAM , Jakarta: Amzah Press, 2011.
Nopriansyah,  Waldi, HUKUM  BISNIS  DI  INDONESIA, Jakarta:Kencana-Prenada  Media Group, 2019.
Pasaribu, Chairuman, HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM , Jakarta: Sinar Gafika, 2004.
Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES, Pasal 23-25
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Yasardin, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SYARIAH, Jakarta: Kencana, 2018.