ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Sinergi Polisi-Masyarakat Dalam Pencegahan Potensi Radikalisme

## Sutrisno
trisnosuki@gmail.com Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

## Zulkarnein Koto zul_ptik@yahoo.co.id Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

## Abstract
Measuring the performance of the police in the formation of modernity is not on how many people can be arrested and then processed, but it lay on their ability to control the reality that produces security disturbances. Especially against the phenomenon of radicalism which is much different from the reality of conventional crime. The potential for radicalism -- as a deviant ideological movement in the community -- is impossible for the police to work alone. The urgency of this research is to see the synergy between the police and the community in controlling radicalism, using a survey method accompanied by focused discussions. As a result, the strength or quality of the synergy between the police and the community rests on the prerequisites for public trust in the police. So far, the community still puts their trust in the police, although aggregatively it differs in each province.
Keywords: Synergy; Radicalism; Interactional

## Abstrak
Mengukur kinerja kepolisian dalam formasi modernitas bukan pada berapa jumlah orang yang bisa ditangkap dan kemudian diproses, tetapi pada seberapa kuat  kemampuannya dalam mengendalikan realitas yang memproduksi gangguan keamanan. Apalagi terhadap fenomena radikalisme yang  jauh berbeda dengan realitas kejahatan konvensional. Potensi radikalisme -- sebagai gerak ideologi menyimpang ditengah masyarakat -- mustahil polisi bekerja sendiri. Urgensi penelitian ini melihat sinergi polisi dengan masyarakat dalam mengendalikan radikalisme itu, menggunakan metode survey disertai  dengan diskusi terfokus.  Hasilnya, kekuatan atau kualitas  sinergi polisi dengan masyarakat bertumpu pada prasyarat kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Sejauh ini masyarakat masih meletakan kepercayaan tehadap polisi, meskipun secara agregatif berbeda disetiap wilayah provinsi.
Kata Kunci: Sinergi; Radikalisme; Interaksional

## A.  Pendahuluan

## Latar Belakang Masalah
Istilah  ‘polisi modern’ sejak dipopulerkan  Robert Peel pada 1829  yang paling utama bukan penekanan pada kemampuannya memburu kejahatan atau kecanggihan teknologi meskipun tentu saja keduanya sangat penting, tetapi menyangkut model hubungan polisi dengan masyarakatnya. Relasinya dengan masyarakat ini yang membedakan cara kerja polisi lama (kuno) dengan polisi modern  dalam mengemban paran dan tugasnya. Istilah  populer di Indonesia ‘polisi pelayan masyarakat’ merupakan jargon yang mempunyai benang merah mengacu pada referensi Robert Peel. Ini semacam perubahan paradigma menyangkut formulasi tugas dan peran polisi dari polisi kuno ke polisi modern. Polisi kuno bekerja sendirian. Polisi kuno hanya kompatabel dalam sistem feodal atau otoritarian.
Dalam konteks semacam itulah dapat ditarik  signifikansi hadirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme 2020 – 2024 atau disebut RAN PE. Pemikian dasar Perpres ini strategis dalam pembacaan semangat polisi modern yang digagas Robert Peel: ikhwal sinergitas polisi-masyarakat. Bukan semata-mata dalam kerangka pragmatik pengelolaan keamanan -- meskipun hal ini sangat mendasar--  tetapi lebih dari pada itu, pelibatan elemen-elemen di luar negara (state) dalam  penanggulangan keamanan dan ketertiban merupakan keniscayaan sosiologis (conditio sine qua non) dalam demokrasi. Robert Peel merumuskan sinergitas  polisi-masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan keamanan merupakan keniscayaan perpolisian era modern itu. Bahkan, efektifitas (kerja) kepolisian tidak dapat melulu diletakkan diukur pada jumlah penangkapan, tetapi disandarkan pada kurangnya gangguan atas rasa aman dan kejahatan. Paralel dengan sejarawan Charles Reith dalam New Study of Police History (1956). Menurut Reith, prinsip pendekatan pemolisian modern bukan pada mengambil berjarak dengan masyarakat tetapi kerjasama publik dengan polisi.   Secara simplistik batas cara kerja kepolisian tradisional dengan kepolisian modern dengan demikian terletak pada kemampuannya dalam mensinergikan dirinya dengan masyarakat.
Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021  atau radikalisme dengan aneka konstruksi definisi yang “hidup” dalam masyarakat hampir tidak mungkin tanpa melibatkan masyarakat.  Dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban relasi polisi-masyatakat membutuhkan format tertentu yang tidak bisa digeneralisir di setiap kultur dan struktus sosial. Prinsipnya, sinergi polisi-masyarakat merupakan hal vital dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.  Penelitian ini melihat ikhwal sinergi polisi-masyarakat dalam pencegahan potensi radikalisme.

## Kerangka Konseptual
Sinergi. Konsep “sinergi”  meskipun  akrab di dalam wacana birokrasi dan pemerintahan tetapi pada dasarnya  sangat terbatas dapat ditemui ketegasan definisinya baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun di Wikipedia. Bahkan, diksi ini tidak dijumpai  dalam kamus bahasa Inggris. Secara sangat minimal  Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan diksi sinergi ini. yaitu: 1. Kegiatan atau operasi gabungan; 2 sinergisme. Bersinergi/ber·si·ner·gi/ v melakukan kegiatan atau operasi gabungan.
Akan lebih relevan menelusuri konsep ini melalui dimensi sosiologik. Sinergi secara subtantif merupakan konsep yang mengacu model relasi sosial. Sinergi merupakan sebuah model dari  kualitas relasi sosial.  Relasi sosial (dalam konteks ini diparalelkan dengan ‘interaksi sosial’) mempunyai tiga model: model kooperasi, model kompetisi; dan, model konflik. Sinergi adalah bagian dari kooperasi atau kerja sama yang mempunyai kualitas tertentu. Secara definitif, istilah ini mengacu pada penyatuan energi yang meliputi aneka sumber daya pada satu aktifitas tertentu. Jadi, sinergi tidak sekedar sebutan bentuk kerja sama (kooperatif), tetapi istilah ini mengandaikan kerjasama yang bersifat khusus, yaitu: ‘menyatukan energi dari dua atau lebih entitas’. Jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri tidak disebut sebagai synergy.
Secara pragmatik untuk melihat indikasi sinergitas adalah pada sisi (agenda) program, misalnya, sejauhmana agenda-agenda masyarakat itu masuk pada program birokratik. Namun demikian, konsep ini secara metodik juga bisa ditangkap melalui survei, utamanya ditanyakan kepada responden, misalnya, ikhwal yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam mengendalikan radikalisme dan potensinya. Kepercayaan ini selanjutnya paralel pula dengan, misalnya pertanyaan tentang kemauannya bekerja sama.
Radikalisme. Konsep radikalisme ini mempunyai sejumlah similaritas. Misalnya dengan konsep ekstrimisme, fanatisme, dan fundamentalisme. Regulasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tidak ditemukan diksi radikalisme, tetapi menggunakan istilah ekstrimisme. Regulasi ini pada prinsipnya adalah pencegahan kekerasan berbasis agama.  Merujuk pada penelusuran sejarah munculnya konsep radikalisme, yaitu mengacu pada pengertian sebuah gerakan isme atau pemikiran yang bersifat “mendasar”. Dipopulerkan oleh Charles James Fox. Fox menggunakannya untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen di Inggris pada tahun 1797. Yaitu perombakan secara mendasar sistem pemilihan dengan cara mendeklarasikan ‘reformasi radikal’.  “Mendasar” (menggunakan apostrop) karena pada dasarnya dalam perspektif  sosiologis pengertian ini  bersifat sublime, kalau tidak bisa dikatakan bersifat relatif. Karena  apa yang dimaksud “mendasar” oleh entitas sosial tertentu tidak sertamerta disepakati oleh entitas sosial lain sebagai hal yang mendasar.
Jadi, “mendasar” adalah sebuah kleim definisi atas realitas: sebuah persepsi entitas sosial tertentu  atas realitas sosial. Tentu, definisi ini dengan demikian selalu bergerak, tidak tetap. Di dalam masyarakat terdapat pertarungan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “mendasar”  ini. Intrumen untuk menancapkan  tentang apa yang dipandang  “mendasar” sangat dipengaruhi model sistem sosio-politik. Dalam sistem otoritarian instrumen menancapkan definisi yang “mendasar” dilakukan melalui ketegasan jalannya kekuasaan. Dalam  konstelasi demokrasi, instrument untuk menancapkan definisi ini di kalangan masyarakat, meminjam Anthonio Gramsci diperoleh melalui hegemoni. Dalam kerangka semacam inilah istilah “radikalisme” diserahkan kepada definisi masyarakat (kontekstual).
Sartono Kartodirdjo (1985). Radikalisme, menurutnya, adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.
Penelitian Sebelumnya. Relatif banyak literatur penelitian tentang radikalisme. Misalnya, Ahyar (2015) tentang pembacaan sosiologis atas gerakan radikalisme di Indonesia. Bahwa radikalisme
bukan melulu persoalan meng-ideologikan agama, tetapi kehadiranya menyangkut fenomena sosial masyarakat yang kompleks yang meliputi kesenjangan, kekerasan budaya, pendidikan, perguilatan identitas. Karenanya ia tidak akan menyelesaikan persoalan sekedar pada penegakan hukum dan merevisi penafsiran ayat-ayat kekerasan. van Bruinessen (2002) melihat asal-usul lahirnya islam radikal di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru. Faktor yang merangsang lahirnya islam radikal di Indonesia  adalah konflik-konfllik berbasia agama di sejumlah wilayah di Indonesia setelah kejatuhan Suharto.  Hasil penelitian Bruinessen ketika penelitian penjaringan data di lapangan msih merasaskan psikologi pasca konflik itu.
Namun,  penelitian yang mempunyuai semilaritas dengan penelitian ini, berkenaan dengan sinergi dalam pengendalian potensi radikal, apalagi menyangkut kepolisian belum ditemukan. Kecuali, penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh PTIK, Relasi Polisi – Masyarakat Dalam Mengendalikan Keamananan: Studi Tentang Perkembangan Radikal.  Dalam penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh PTIK itu ditemukan bahwa, radikal bersifat gradatif. Aspek interaksional yagn membangun potensialitas konflik merupakan unsur penting sebagai indikasi kategorik radikal. Gradasi ini, misalnya,  sejak dari “liyan”;  menyerang pemerintah (atas nama amar ma’ruf ) dalam ceramah; membid’ahkan’ takfiri; hingga latihan militer. (Kesadaran) masyarakat mengendalikan fenomena radikalisme dengan cara mempercayakan kepada kepolisian masih cukup bagus, bahwa terhadap gejala radikallisme yang mereka temui mereka melaporkannya kepada kepolisian, diatas separuh responden,  57,7 persen.  Dan, strategi kepolisian membangun relasi dengan masyarakat tidak mempunyai pola seragam, sangat bersifat “actor” ketimbang system.
Permasalahan dan Gap Analysis. Sinergitas polisi dengan masyarakat yang menjadi ikon pemolisian modern secara sosiologis bukanlah fenomena interaksional yang linier sederhana. Sinergi sebagai sebuah  konsep, mengacu pada pada kandungan kualitas interaksional. Dengan demikian, sinergi polisi dengan masyarakat dalam penanggulangan potensi radikalisme merupakan realitas interaksi sosial yang kompleks. Bahkan, mempunyai logika sirkuler. Yaitu, Sinergi yang baik membutuhkan prasyarat kepercayaan masyarakat, sementara kepercayaan masyarakat terhadap polisi membutuhkan prasyarat profesionalitas polisi itu sendiri. Dan, profesionalisme polisi bukan hadir dalam ruang sosial yang kosong.  Peneliti sadar bahwa logika sirkuler  adalah dimensi tak terjamah dalam penelitian ini, sehingga menelusuri hanya pada sinergitas yang diturunkan pada sejumlah ukuran variable tentu sebuah kelemahan tersendiri daloam penelitian ini.

## B. Metode Penelitian
Realitas sosial  yang bersifat ‘pandangan’ atu ‘persepsi’ survey atau questioner; Sementara realitas sosial yang memerlukan kedalaman kuialitas argumentatif  ditangkap melalui wawancara dan Focus Group Disscussion (FGD). Meskipun demikian, survey dalam keterbatasan tertentu masih bisa untuk memotret gambar besar tentang aspek sinergitas ini, minimal pada permukaan.
Secara simuilatif, dapat digambarkan dalam tabel berikut,
WILAYAH KEGIATAN MENJARING DATA FOCUS GROUP DISSCUSSION/ WAWANCARA QUESTIONER POLDA 1) Dit. Intelkam; 2) Dit. Bimas; 3) Tokoh agama atau Majelis Ulama Indonesia - POLRES 1) Kasat Bimas; 2)  Kasat Intel; 3) Kasat Serse; 4). Tokoh Masyarakat (dua orang)  Setiap Satuan Fungsi di Polres (masing- masing minimal 5 anggota).  Anggota masyarakat minimal 30 setiap
Polres.
Metode FGD atau diskusi terbatas di kalangan peserta yang dipilih secara purposiv untuk mendapatkan data yang secara sekaligus (bisa) saling silang  berkontestasi pendapat. Data ini secara sekaligus memperkuat proposisi temuan, atau semacam triangulasi. Peserta diskusi terbatas ini di level Polda adalah Dit. Intelijen Keamanan dan Dit. Binmas, dan mengedarkan kuesioner terhadap masyarakat.  Pada level Polres adalah Kasat Intel; Kasat Reskrim, Kasat Binmas; dan, dua sampai empat orang tokoh masyarakat/agama.
Wilayah Penelitian. Penelitian ini tidak mempunyai tendensi representsi generalisasi wilayah Indonesia, karena sejumlah wilayah penelitian ini disadari secara metodologik tidak kuat secara representatif.  Pertama, Wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung, penelitian dilakukan pada: a) Mapolda Kep. Bangka Belitung; b) Polres Pangkalpinang; c) Polres Bangka; d) Polres Bangka Barat; e) Polres Bangka Tengah, dan f) Polres Bangka Selatan.   Kedua, wilayah Sulawesi Tenggara, meliputi: a) Mapolda Sulawesi Tenggara; b) Polres Konawe Utara; c) Polres Konawe Selatan; d) Polres Bombana; e) Polres Kolaka; f) Polres Konawe; g) Polres Kendari.  Ketiga, wilayah Kalimantan Barat, adalah: a) Mapolda Kalimantan Barat; b) Polres Sanggau; c) Polres Sekadau; d) Polres Sintang; e) Polres Melawi; f) Polres Landak; g) Polres Singkawang; h) Polres Sambas; i) Polres Bengkayang; j) Polres Mempawah; k) Polres Kubu Raya; l) Polresta Pontianak.
Analisis data. Peggunaan alat penelitian yang berupa wawancara dan FGD, penelusuran dokumen, dan survey secara simultan menghasilkan jenid data yang berupa data verbal (kualitatif) dan angka (kuantitatif). Masing-masing jenis data ini diolah sebagai berikut :
Peneliti melakukan transkripsi terbatas terhadap hasil wawancara, data etnographi/observasi dan hasil penelusuran dokumen. Proses selama pengumpulan data atau informasi merupakan bagian tidak terpisah dari upaya analisisnya.  Data tersebut akan masuk dalam satu dokumen untuk memudahkan analisis menurut item-item materi yang dibutuhkan dalam proses kategorisasi yang disebut coding. Langkahnya: reduksi data (data reduction), penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alat analisis yang dipergunakan untuk memahami makna sikap/tindakan sosial itu yaitu verstehen (interpretative understanding) dan “perbandingan terkendali”.  Bahasan masalah dikemukakan dalam suatu penjelasan struktural (structural explanation). Model pembahasan ini bagian dari causal explanation (Daniel Little: 1991). Data yang diperoleh melalui survey diolah menggunakan SPSS. Menggunakan cross-tab, untuk menemukan hubungan antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya.

## C. Pembahasan
Aspek interaksional polisi dengan masyarakat mempunyai pengaruh aspek sinergi. Oleh karena itu,  sinergitas diletakan saebagai dimensi kualitas dalam interaksi sosial. Aspek ini membutuhkan sejumlah dimensi persyaratan yang diantaranya meliputi: 1) kepercayaan publik terhadap polisi; 2) kemauan melakukan diskusi antara warga dengan polisi; 3) kemauan melaporkan gejala (potensi) radikal kepada polisi; 4) keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Poin ini mengenai seberapa kuat warga masyarakat melibatkan polisi atas gejala (potensi) radikal; 5) Respon masyarakat terhadap ajakan polisi.
Kepercayaan publik terhadap otoritas negara seperti kepolisian merupakan dasar bagi kepolisian dalam melakukan tugas-tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban. Propossisi ini selain menjadi jargon kepolisian modern sebagaimana diintroduksi Sir Robert Peels berlaku umum, termasuk dalam pengendalian potensi rasdikalisme.  Bagi Peels, membangun kepercayaan publik merupakan bagian dari kerja-kerja kepolisian yang panjang. Kepercayaan publik terhadap kepolisian ini dapat diartikulasikan dalam sejumlah indikator, yaitu:

## Kepercayaan Masyarakat
Di bawai ini konsep kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dirujuk pada dua dimensi. Pertama, berkenaan dengan  penilaian masyarakat terhdap kemampuan kepolisian dalam mengendalikan radikalisme; dan kedua, pengendalian radikalisme yang dilakukan oleh kepolisian di lingkungan terdekat, pada sisi eksistensi/keberadaan aksi pengendalian itu. Perbedaan dua dua dimensi ini adalah, dimensi yang pertama menyangkut realitas opini yang bersifat umum atu pendapat yang bisa saja mereka menjawab tidak dengan cara melihat atau merasakan secara empirik, sementara yang kedua menyengkut eksistensi empirik. Artinya, untuk dimensi kedua ini mereka melihat, menyaksikan dan merasakan
Pertama, kepercayaan terhadap gejala umum. Terhadap responden masyarakat diberikan pernyataan dan pilihannya, sebagai berikut. Terhadap gejala perkembangan radikalisme: a) Saya yakin polisi akan bisa mengendalilkan; b) Saya tidak yakin polisi bisa mengendalikan; c)……………………..
Diperoleh jawaban sebagai berikut,
Secara total secara keseluruhan di wilayah Polda yang menjadi penelitian ini masyarakat masih mempercayai polisi dalam mengendalikan (potensi) radikal. Jauh melampaui separuhnya, sebesar 74,2 persen menjawab bahwa mereka percaya terhadap kepolisian atas pengendalian radikalisme; hanya 15,5 persen responden masyarakat yang menjawab tidak tidak percaya. Jika diperhatikan detail menurut wilayah Polda maka kepolisian Sulawesi Tenggara yang mendapat skor paling tingga diantara dua Polda lain.
Diskusi Dengan Warga (responden Polisi).  Istilah “diskusi” dalam perspektif sosiologik adalah melebihi interaksi spontan, oleh karena itu perlu dipahami dalam pengertian dimensional. Sehingga pengertiannya bukan sekedar diskusi tetapi didalamnya mengandung semacam kordinasi dan antisipasi.  Pertanyaan yang diajukan adalah: “Sebagai aparat keamanan, apakah Anda pernah mendiskusikan fenomena radikal dengan otoritas masyarkat (RT/RW/Tokoh Masyarakat):
Dari tiga wilayah hukum Polda, Sulawesi Tenggara merupakan Polda yang paling kuat melakukan diskusi polisi dengan masyarakat terhadap fenomena radikalisme, yaitu sebesar 10,7 persen responden kalangan internal kepolisian menjawab bahwa mereka sering diskusi tentang radikalisme dengan otoritas masyarakat. Sementara  Bangka Belitung dan Kalimantan Barat masing-masing 7,2 persen dan 5,2 persen yang menjawab sering diskusi tentang radikalisme dengan otoritas masyarakat.
Dengan demikian berarti Sulawesi Tenggara dibandingkan dua Polda lain  --Bangka Belitung dan Kalimantan Barat-- dibandingkan dua Polda lain membangun kewaspadaan dan diteksi dini terhadap gejala radikalisme.
Asymp. Sig adalah 0,207, atau probabilitas di  atas 0,05, maka Ho diterima. Artinya, tidak ada hubungan antara kuatnya mendiskusikan fenomena radikal dengan otoritas masyarkat dengan wilayah provinsi.

## Pelibatan Dalam Pengendalian Radikalisme
Bukan hanya dalam entitas sosial  tertentu dimana informasi yang bersifat “internal” hanya layak dikonsumsi dan diketahui anggotanya secara terbatas, masyarakatpun mempunyai hal yang sama. Paling tidak informasi tertentu yang bersifat khusus hanya layak diketahui kalangan khusu pula. Meminjam tata pikir  Ulrich Beck mengandung informasi ‘rahasia’ karenanya selalu mengandung resiko. Risiko mengacu pada pengertian implikasi tersembunyi dibalik  informasi. Rahasia dalam konteks ini adalah bahwa tak semua komunitas luar dirinya dipandang layak mendapatkan informasi yang sepadan dengan anggota internal. Dengan demikian kemauan berbagi dengan entitas sosial di luar dirinya membutuhkan prasyarat, misalnya kedekatan, kepercayaan.
Inisiatif masyarakat untuk melibatkan polisi dalam urusan-urusan entitas internal masyarakat, apalagi semacam radikal dan gejalanya merupakan poin mendasar sebagai sebuah sinergi antara polisi-masyarakat dalam mengendalikan keamanan pada umumnya. Tentu, dalam kerangka model pemolisian modern sebagaimana dikemukakan Robert Peels inisiatif masyarakat berbagi dengan polisi bagian dari “prestasi” tersediri bagi kerja-kerja kepolisian.
Untuk menelusuri hal ini pertanyaan yang diajukan kepada responden kepada anggota kepolisian,  “Di lingkungan tempat  tinggal Anda, apakah masyarakat melibatkan Anda  terhadap gejala radikalisme ?
Terhadap gejala radikalisme lebih dari separuh responden, yaitu 53,6 persen, menurut kalangan kepolisian, masyarakat tidak pernah melibatkan polisi. Hanya 33,5 persen menjawab “pernah”, dan 5,3 persen sering.  Jika diperhatikan detail angka perbandingan pada sitiap wilayah Polda, terdapat kecenderungan atu tendensi jawaban yang sama.

## Reaksi Masyarakat ketika mendapatkan gejala radikal
Bagian ini adalah untuk mendeteksi konsistensi pertanyaan di atas tentang pelibatan polisi ketika mareka mendapati gejal radikal. Meskipun lebih dari separuh responden polisi merasa bahwa masyarakat tidak melibatkan mereka (polisi) terhadap gejala radikal, namun tetap saja sebetulnya masyarakat secara imperatif tidak bisa mengabaikan fungsi kepolisian di dalamamnya. Pertanyaan yang diajukan kepada responden polisi ini adalah, Ketika masyarakat di lingkungan Anda mendapati gejala semacam kemungkinan gejala radikal,  apa reaksi yang mereka berikan terhadap Anda:
Lebih dari separuhnya, hingga 62,9 persen responden memandang bahwa ketika (anggota masyarakat)  mendapati gejala semacam kemungkinan gejala radikal,  reaksi terhadap kepolisian adalah mengajak diskusi. Tentu saja, pertanyaan semacam ini merupakan pertanyaan ‘impersonal’. Masyarakat memahami sepenuhnya tentang tugas kepolisian kaitannya dengan fenomena yang dipandangnya mengganggu keamanan dan ketertiban. Artinya, meskipun lebih dari separuh melakukan tindakan mengajak diskusi polisi tetapi dalam kondisi normal masyarakat sebetulnya enggan mendiskusikan dalam pengertian secara terencana sistematik mendiskusikannya.
Terdapat dua dimensi yang berbeda dalam dua pertanyaan ini.  Secara simplistik dapat dikatakan bahwa dalam keadaan normal dan dalam keadaan agak darurat atau spontan. Dalam keadaan normal dimaksudkan sebuah kondisi dimana ancaman belum hadir, sementara dalam keadaan agak darurat (dengan segala gradasinya) mengacu pada kondisi pertaruhan terhadap ancaman atau gangguan ketertiban. Oleh karena itu angka-angka statistik itu tidak saling kontradiktif.  Fungsi kepolisian sebagai instrument negara dipahami sebagai pemelihara keamanan bersifat imperatif; tetapi, sekali lagi, masyarakat nampaknya enggan dalam keadaan normal.

## Respon Masyarakat Terhadap Ajakan Polisi
Deskripsi di atas tentang keengganan masyarakat melibatkan kepolisian dalam wacana radikal, tentu saja, fanomena ini harus ditempatkan bahwa masyarakat dalam suasana normal. Pengertian yang mendasar terhadap fenomena  umum bahwa masyarkat enggan “berurusan” dengan apparat hukum. Tetapi sebetulnya masyarakat menyambut antusias terhadap inisiatif polisi dalam berwacana ikhwal gejala radikalisme. Tabel di bawah ini  menjelaskan antusias masyarakat terhadap inisiatif kepolisian. Pertanyaan yang diajukan adalah, Otoritas masyarakat di lingkungan tempat saya tinggal, bila hendak diajak diskusi dan mengendalikan indikasi radikal ini di lingkungan terdekat saya, reaksinya
Sebesar 58,4 persen responden polisi mengaku bahwa tokoh atau otoritas mesyarakat memberikan respon antusias ketika diajak berediskusi perihal radikalisme. Hanya sebesar 26,1 persen yang menjawab bahwa masyarakat menyambut secara pasif saja.

## D. Simpulan
Faktor kepercayaan masyarakat terhadap polisi merupakan aspek penting sebelum aksi-aksi untuk mengukur sinergitas. Masyarakat secara masih mempercayai polisi dalam mengendalikan (potensi) radikal. Namun demikian secara agregatif pada level wilayah Polda relatif menunjukan perbedaan, yaitu wilayah Kalimantan Barat yang mendapat skor paling tinggi diantara dua Polda lain. Fenomena ini berbanding lurus (linier) dengan kekuatan atau intensitas diskusi warga dengan kepolisian tentang potrensi radikalisme.
Aspek diskusi merupakan aspek mendasar sebagai instrumen penting sinergi polisi – masyarakat. Karena pada dasarnya didalam aspek ini mengandung sisi antisipasi terhadap (perkembangan) potensi radikalisme yang hidup di kalangan masyarakat. Sehingga, logika linearitas ini, ditemukan bahwa misalnya, antusiasme masyarakat terhadap diskusi adalah di Kalimantan Barat. Melalui metode diskusi terbatas dengan kalangan tokoh masyarakat, pelibatan secara institusional (yaitu universitas) dalam pengendalian terhadap potensi radikalisme juga berbanding lurus dengan gamabaran antusiasme dalam diskusi.
Sinergitas polisi – masyarakat dalam pengendalian potensi radikalisme pada akhirnya terjadi pada dua level. Pertama, level institusional. Pada level institusional ini interaksi bersifat kelembagaan. Kalimantan Barat menunjukan intensitas intraksi kuat melalui universitas dengan institusi kepolisian di level Polda. Dan, kedua pada level interaksional warga. Interekasi pada level warga ini lebih mendasar karena menyangkut deteksi dini hadirnya potensi radikalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar, Muzayyin. Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam , Jurnal Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015
Al-Azhary, Usamah Sayyid.2015. Islam Radikal, Telaah Kritis Radikalisme: Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS , Terj. M. Hidayatullah, Pen. Dar al-Faqih, Abu Dhabi, Uni Ermitat Arab.
Arifin, Syamsul. Membendung Arus Radikalisasi Di Indonesia, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman . Volume 8, Nomor 2, Maret 2014; ISSN 1978-3183; 392-420
Berger, Peter L dan Hansfried Kellner.1985. Sosiologi Ditafsirkan Kembali , terj.  Herry Joediono, LP3ES, Jakarta.
Bruinessen, Martin van. 2002. Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia , South East Asia Research vol. 10, no. 2 (2002), 117-154.
Chaubet, Francois.2013. Globalisasi Budaya , terj.Feybe I. Mokoginta, Jalasutra, Yogyakarta.
Dahrendorf, Ralf.1985. Law and Order , Westview Press, Colorado.
David A. Sklansky. Police And Democracy , The Social Science Research Network Electronic Paper Collection: http://ssrn.com/abstract=710701
Friedman, Lawrence M.2009. Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
Fromm, Erich.2010. Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia , terj. Imam Muttaqin, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Fukuyama, Francis.2005. Memperkuat Negara , terj. Zaim Rofiqi, Gramedia, Jakarta.
Husaini, Ismail dan  Bonar Tigor Naipospos.   2012 Dari Radikalisme Menuju Terorisme:  Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyaka rta, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
Gibbsons, Michael T. at al.2002. Tafsir Poliltik: Interpretasi Hermeneutis Wacana Sosial Politik Kontemporer . Terj. Ali Noer Zaman, Penerbit Qalam, Yogyakarta.
Jum’ah, Ali.2014. Bukan Bid’ah: Menimbang Jalan Pikiran Orang-Orang yang Bersikap Keras dalam
Beragama , terj. Baba Salem,  Pen. Lentera Hati, Tangerang Selatan.
Hafez, Mohammed M. 2018. Encyclopedia of Politics and Religion Islam, Radical , Publishing  Company: CQ Press, Washington.
Hikam, Muhammad A.S. 2016. Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen(Deradikalisasi).
Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Kartodirjo, Sartono.2005. Ratu Adil , Sinar Harapan, Jakarta.
Levashov, Viktor.2003. Globalization and Public Security , Journal Social Science, Academic Research Library, p.51
Suharto, Toto dan Ja’far. Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa PTKIN Assagaf, Jurnal  Al-Tahrir, Vol. 14, No. 1 Mei 2014: 157-180