## Implementasi Konsep Smart City  Melalui Pengembangan Wilayah Kabupaten Simeulue
Idal Bahri* 1 , Yunida Pangastuti 1 , Mohd. Isa T. Ibrahim 1
1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Indonesia
*Email Korespondensi: idal_wcc@yahoo.com
Diterima 15 Agustus 2021; Disetujui 18 Oktober 2021; Dipublikasi 23 Oktober 2021
Abstract: Regional development can give birth to new cities that can be implemented in the smart city  concept  which  is  a  trend  in  Indonesia.  This  is  a  logical  consequence  of  regional  expansion based  on  the  demands  of  local  communities,  it  should  be  addressed  wisely  by  directing  and implementing a comprehensive, strategic and integrated planning concept that does not only rely on local strengths, but also considers the strengths of the surrounding area so that it is hoped that linkages will be created. functional between regions. Structuring a New City as a Smart City means optimizing land functions that aim to balance and create integration between urban areas which after the activity can guarantee and support environmental sustainability as a whole, improve the economy (improvement of economic conditions) and socially. welfare (social welfare). ) society in the future.
Keywords Smart city, and regional development.
Abstrak: Pengembangan wilayah dapat melahirkan kota-kota baru yang dapat diimplementasikan dalam  konsep  smart  city  yang  sedang  trend  di  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis pemekaran  wilayah  yang  berbasis  pada  tuntutan  masyarakat  lokal,  sudah  seharusnya  disikapi secara  bijak  dengan  mengarahkan  dan  menerapkan  konsep  perencanaan  yang  komprehensif, strategis  dan  terintegrasi.  yang  tidak  hanya  mengandalkan  kekuatan  lokal  saja,  tetapi  juga mempertimbangkan  kekuatan  daerah  sekitarnya  sehingga  diharapkan  akan  tercipta  keterkaitan fungsional  antar  daerah.  Penataan  Kota  Baru  sebagai  Kota  Cerdas  berarti  optimalisasi  fungsi lahan  yang  bertujuan  untuk  menyeimbangkan  dan  menciptakan  keterpaduan  antar  kawasan perkotaan  yang  pada  pasca  kegiatan  dapat  menjamin  dan  mendukung  kelestarian  lingkungan secara  menyeluruh,  meningkatkan  perekonomian  (peningkatan  kondisi  ekonomi)  dan  sosial. kesejahteraan (kesejahteraan sosial). ) masyarakat di masa depan.
Kata Kunci Smart city, dan pengembangan wilayah.
Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam upaya perencanaan ekonomi wilayah dimana semua strategi  tersebut  bertujuan  untuk  mencapai pertumbuhan  yang  ideal  bagi  setiap  daerah  atau region. Salah satu strategi yang sering digunakan dan
yang telah  dikenal  dalam beberapa  dekade  terakhir yaitu  strategi  pusat  pertumbuhan (growth-pole strategy). Strategi  pusat  pertumbuhan  ini  secara spesifik  terfokus  pada  kegiatan  investasi  di  lokasi- lokasi  yang  terbatas  atau  region  (biasanya  sebagai
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
▪ Jurnal Humaniora, Vol.5, No.2, Oktober 2020 : 155-164
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 2, Oktober 2021 : 155-164 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
bagian dari pertimbangan-pertimbangan usaha dalam memodifikasi  struktur  spasial  dari  sebuah region) dalam upaya mendorong aktifitas ekonomi, sehingga meningkatkan tingkat kemakmuran suatu daerah.
Terdapat  tiga  faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  yaitu  akumulasi  modal, pertumbuhan  penduduk,  dan  kemajuan  teknologi (technological  progress). Perroux  menyatakan bahwa  kota  merupakan  suatu  "tempat  sentral"  dan sekaligus merupakan kutub pertumbuhan.
Pertumbuhan  hanya  terjadi  di  beberapa  tempat, terutama  daerah  perkotaan,  yang  disebut  pusat pertumbuhan dengan intensitas, yang berbeda.
Pengembangan wilayah yang dikonsentrasikan pada  pusat-pusat  pertumbuhan  dengan  industri padat    modal    akan    merangsang    pertumbuhan ekonomi      yang      pada      akhirnya  merangsang kegiatan    pembangunan    daerah.    Kebijakan pemerintah   dengan   industri   padat modal tersebut harus  diikuti  dengan  pembangunan  infrastruktur, transportasi,  komunikasi,  dan  kelembagaan  sosial, sehingga  secara  alami  kondisi  tersebut  dapat meningkatkan  daya  tarik  investasi.  Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat  yaitu di sisi produk  yang  dihasilkan  dari  wilayah  pusat pertumbuhan  akan  digunakan  oleh  industri-industri lainnya  yang  berada  di  wilayah  sekitarnya (hinterland) dan  di  ekspor  ke  luar  wilayah sedangkan  pada sisi  lain memberikan peluang  bagi produk-produk  yang  dihasilkan  di  sekitar  wilayah pusat pertumbuhan  untuk  digunakan  oleh  industri di  pusat  pertumbuhan.  Pertumbuhan  ekonomi yang tinggi  diperlukan  guna  mempercepat  perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang terus  meningkat  dan  dinamis  yang  bercirikan industri  yang  kuat  dan  maju,  pertanian  yang
tangguh, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang  berpotensi  besar.      Pertumbuhan      ekonomi yang      diperlukan      untuk      menggerakkan      dan memacu pembangunan   di   bidang   lainnya   serta sebagai    kekuatan   utama   untuk    meningkatkan pendapatan masyarakat (Nahrawi, 2005; 1).
Menurut Pebrina (2005;5) arah bagi kebijakan pembangunan  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah Daerah dapat  dilakukan dengan melihat  spesialisasi keunggulan dari tiap wilayah atau  kecamatan.  Skala yang  berbeda-beda   dari   masing-masing   wilayah dalam  sistem ekonomi, administrasi, dan pelayanan umum berakibat fungsi dari wilayah tersebut berbeda pula  dalam  pola,  harmonisasi  yang  mampu  saling menunjang  wilayah  satu  dengan  wilayah  lainnya. Dalam  rangka  penyelarasan  pertumbuhan  ekonomi antar  wilayah  dalam  suatu  daerah  dikemukakan konsep  pendekatannya  yaitu  pengembangan kecamatan  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi. Pendekatan  dengan  ruang  lingkup  kecamatan dimaksudkan  agar  pemerataan  pembangunan  antar wilayah  dapat  lebih  merata  dengan  menemukenali spesialisasi dari masing-masing wilayah. Kecamatan sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  dimaksudkan untuk  mengidentifikasi  aktifitas-aktifitas  ekonomi yang  menjadi  keunggulan  dari  suatu  kecamatan sehingga dapat  ditentukan  kebijakan  pembangunan yang  paling  sesuai  dengan  melihat  spesialisasi keunggulannya.
Sementara  Smart  City  merupakan  isu  global yang  sedang  booming  hingga  saat  ini.  Kata  Smart City pertama kali dicetuskan oleh IBM pada tahun 1998 tetapi Smart City baru kembangkan tahun 2000- an. Smart City terdiri dari enam dimensi yaitu Smart Economy,  Smart  Mobility,  Smart  Environment, Smart People, Smart Living dan Smart Governance.
Konsep dasar Smart City adalah mewujudkan sebuah komunitas/lingkungan bagi masyarakat yang efisien, berkelanjutan  dan  memberikan  rasa  aman.  Konsep Smart  City  meliputi  Pelayanan,  Penyusunan kebijakan publik dan Perencanaan. (Patel & Padhya, 2014).
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikemukakan yaitu: Bagaimana  pengembangan  wilayah  akan menimbulkan  akselerasi  ekonomi  secara siqnifikan pada wiayah sekitarnya (hinter land) sehingga  dapat  menumbuhkan  kota  baru  yang kemudian  diimplemtasikan  dalam  program smart city.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep konsep pengembangan wilayah
Tingkat distribusi fasilitas pelayanan publik dan potensi  lahan  secara  keseluruhan  merupakan pendorong  utama  perluasan  penggunaan  lahan  dan perubahan struktur internal kawasan kota. Berkaitan dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  munculnya  konsep pembangunan wilayah tidak lepas dari berbagai teori tentang  teori  lokasi  dan  lokasi  yang  pada  dasarnya merupakan  upaya  untuk  mengoptimalkan  fungsi lahan di suatu wilayah tertentu.
Untuk  kondisi  saat  ini,  dimensi  lokasi  tidak hanya  terkait  dengan  masalah  ruang,  jarak,  dan waktu,  tetapi  juga  dimensi  geografis  (topografi, hidrologi)  dan  lanskap  ekonomi  sebagai  variabel penting tambahan dalam kerangka teori pembangunan.  Bahkan  beberapa  lokasi  yang memiliki keunggulan komparatif seringkali dikaitkan sebagai  keunggulan  alam,  misalnya  kondisi  iklim, tanah, air, dan topografi yang cenderung melibatkan input produksi, faktor kelembagaan dan kenikmatan
yang  diinginkan  untuk  mendukung  kenyamanan iklim investasi (Barlowe, 1986).
Dimensi  lokasi  dalam  pembangunan  daerah pada  skala  nasional,  regional  dan  lokal  harus diperhatikan secara matang agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam proses pelaksanaannya. Von Tunnen dalam  Adisasmita  (1982)  memperkenalkan  teori lokasi  dengan  mengembangkan  hubungan  antara lokasi yang berbeda secara spasial (lokasi spasial) dan pola  penggunaan  lahan  (penggunaan  lahan).  Inti pembahasannya adalah tentang pemilihan lokasi dan peminatan  di  bidang  pertanian.  Von  Tunnen melanjutkan,  pola  penggunaan  lahan  untuk  setiap segmen kegiatan di suatu daerah akan mempengaruhi arah dan fungsi pengembangannya, sewa lahan akan semakin  tinggi  jika  jarak  dari  pasar  semakin  kecil (dekat), begitu pula sebaliknya.
Dos  Santos  dengan  teori  ketergantungannya menyatakan bahwa hubungan antara negara dominan (pusat  pelayanan  utama)  dan  negara  terbelakang (pusat  pelayanan  yang  berada  di  bawahnya) menciptakan hubungan yang tidak seimbang, karena pembangunan  pusat  pelayanan  utama  sebenarnya dilakukan. dengan biaya yang dikenakan. di wilayah belakangnya melalui aktivitas pasar monopoli dalam hubungan perdagangan. Kondisi tersebut menggambarkan  keunggulan  service  center  utama yang mendominasi kegiatan pembangunan.
Dalam konteks pembangunan daerah, menurut teori  ketergantungan  Dos  Santos  di  atas,  negara dominan yang dianalogikan sebagai pusat pelayanan utama  dan  negara  terbelakang  yang  dianalogikan dengan  pusat  pelayanan  dibawahnya,  secara  lokal mempunyai  hubungan  yang  tidak  seimbang  dalam perolehan  pusat  pelayanan.  bagian  pengembangan. Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  teori  ini  dalam
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 2, Oktober 2021 : 155-164 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
konteks  implementasinya  dalam  penataan  ruang adalah  terakumulasinya  (aglomerasi)  berbagai kegiatan  pelayanan  publik  di  ruang-ruang  yang memiliki  prioritas  pembangunan  yang  dalam keseimbangan  jangka  panjang  akan  menimbulkan kekacauan dalam penataan ruang secara keseluruhan.
Berkaitan  dengan  pertumbuhan  perkotaan, teori central place yang dikemukakan oleh Christaller dalam Adisasmita (1982) menyatakan bahwa setiap pusat  pasar  yang  berkembang  memiliki  batasan pengaruh tertentu terhadap wilayah komplementernya, yang kemudian akan membentuk suatu level sentral vertikal. Pusat tingkat berikutnya akan  memasok  barang  dan  jasa  pusat  seperti perdagangan,  perbankan,  profesional,  pendidikan, layanan pemerintah. Pasokan layanan ini bergantung pada  ambang  permintaan,  yang  merupakan  tingkat permintaan  minimum  yang  diperlukan  untuk mendukung layanan; dan ruang lingkup permintaan (demand  range),  yaitu  batas  terluar  (jarak)  dari kawasan  pasar  yang  ditempuh  warga  untuk memperoleh layanan sentral (Sumaatmadja, 1988).
Jika teori tempat terpusat tidak menjelaskan pola geografis secara bertahap dan bagaimana pola- pola  tersebut  berubah  secara  struktural,  maka  teori 'kutub pertumbuhan' yang dikenalkan oleh Francois Perroux  (1955)  menjelaskan  pertumbuhan  struktur ekonomi  suatu  daerah  yang  terjadi  melalui  kutub- kutub  pertumbuhan  yang  ada.  di  wilayah  tersebut. Tiang  pertumbuhan  ini  merupakan  lokasi  yang memiliki  kegiatan  Industri  Pendorong  (Industri Penggerak)  dan  Industri  Unggulan  (Industri Andalan). Interaksi antara industri ini mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  wilayah  secara  keseluruhan (Richardson, 1969).
Dalam konteks pembangunan daerah, teori
tiang  pertumbuhan  diharapkan  dapat  menjamin tingkat sebaran fasilitas pelayanan publik pada tiang- tiang yang telah ditentukan sesuai dengan potensi dan tingkat  kesesuaian  lahan  yang  ada,  secara  bertahap menciptakan  interaksi  sinergis  baik  dalam  skala intraregion maupun antarwilayah sehingga itu dalam keseimbangan jangka panjang. tidak hanya kegiatan industri  penggerak  dan  industri  andalan  dalam  arti memproduksi barang dan jasa (faktor ekonomi) yang dapat mengalami pertumbuhan, tetapi juga kegiatan penunjang  lainnya  seperti  perumahan,  dapat memanfaatkan  lahan  yang  ada  untuk  lebih  dekat dengan  lokasi  tempat  mereka  bekerja.  .  Jika  suatu tiang (kota) telah meluas, dan cenderung berkembang secara  tidak  berbentuk  (tanpa  bentuk),  maka  kota tersebut akan berkembang dengan keterkaitan antar kutub (pola konstelasi), yaitu kota yang membentuk kota  satelit  yang  pada  dasarnya  merupakan perkembangan  dari  Konsep  Garden  City  (Howard; 1898) yang bertujuan untuk menghidupkan kembali daerah pinggiran kota sebagai bagian dari kota.
Boudeville dalam Adisasmita (1982), berupaya mempertajam  pendapat  Perroux  dan  memasukkan unsur geografis dalam aspek keruangan. Boudeville mengklasifikasikan  penataan  ruang  geografis  ke dalam  pembangunan  dalam  arti  fungsional, sedangkan  efek  difusi  pembangunan  terhadap  tata ruang  geografis  diterapkan  dalam  penataan  ruang melalui  jenis  transformasi.  Artinya  pola  tarikan (polarisasi)  tidak  dilihat  sebagai  ketergantungan daerah  belakang  pada  daerah  di  depannya,  tetapi bagaimana menciptakan keterkaitan fungsional yang sinergis antara keduany
Menurut  Hadjisarosa  (1974),  pembangunan daerah dimungkinkan oleh pertumbuhan modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia
dan  alam.  Perkembangan  kedua  sumber  daya  ini berlangsung sedemikian rupa sehingga 'arus barang' dianggap sebagai salah satu fenomena ekonomi yang paling  dominan,  karena  merupakan  bentuk  fisik perdagangan  antar  daerah,  antar  pulau,  atau  antar negara  melalui  distribusi.  jasa.  Jasa  distribusi merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan manusia dan pembangunan fisik, terutama jika dilihat dari pengaruhnya dalam penentuan lokasi, pengelompokan kegiatan usaha di satu tempat, serta fungsinya dalam proses pembangunan suatu daerah.
Hadjisarosa  berpendapat  bahwa  kriteria  yang digunakan  dalam  menyatakan  laju  pertumbuhan suatu  wilayah  ditentukan  oleh  'tingkat  kemudahan' masyarakat  untuk  mendapatkan  kebutuhan  sehari- hari.  Hal  ini  dikarenakan  berbagai  kegiatan  usaha masyarakat  merupakan  sumber  pendapatan  utama bagi  pertumbuhan  modal  untuk  pembangunan,  dan tidak merata di berbagai tempat dalam suatu daerah. Semakin  besar  tingkat  kenyamanan  suatu  tempat maka  semakin  kuat  daya  tariknya  untuk  menarik sumber daya bagi kegiatan ekonomi untuk datang ke tempat tersebut. Diantara kegiatan tersebut pelayanan distribusi merupakan unsur yang sangat penting, oleh karena  itu  kota  pada  umumnya  merupakan  pusat kegiatan  usaha  distribusi  industri  yang  selanjutnya disebut  Hadjisarosa  sebagai  “simpul  pelayanan distribusi”.
Dengan  demikian  agar  pola  ideal  dalam pendistribusian    dan pengalokasian aktifitas manusia pada suatu  ruang  tertentu  dapat tetap bergerak   dan tidak   bertumpuk (menetap)    pada    pusat-pusat pelayanan  utama,  maka  perlu  mendeglomerasikan (menyebarkan) pusat-pusat  pelayanan  masyarakat sesuai  kebutuhannya  secara  berimbang  dan proporsional.  Hal  ini  sejalan  dengan  Budihardjo
(1991)  yang  berupaya  menciptakan  keterpaduan antara  dua  wilayah  yaitu  pusat  pelayanan  utama (kota)  dan  pusat  pelayanan  yang  ada  dibawahnya (desa)        agar        keduanya dapat  bersenyawa    dan mempertahankan    identitas  serta  eksistensinya masing-masing.  Kesimpulannya    bahwa  konsep pengembangan       wilayah         dalam kaitannya dengan  upaya  pemanfaatan  lahan                  secara optimal  dalam perencanaan”Smart City sebagai kota baru ” pada dasarnya                bertujuan  untuk menyeimbangkan sekaligus menciptakan keterpaduan antar  wilayah  perkotaan  yang  dalam pasca  aktifitasnya    kelak    dapat  menjamin    dan menunjang    kelestarian  lahan  (land  conservation), peningkatan ekonomi (improvment of economic) dan kesejahteraan  sosial  (social  walfare)  masyarakat secara  keseluruhan  dimasa yang akan datang.
Implementasi  Konsep  Perencanaan Strategis dan Terpadu
Paradigma perencanaan pembangunan dilaksanakan      pada masa    orde    baru    banyak mengacu  pada  teori  prosedur  perencanaan  dan dimulai  dengan  tendensi  kebutuhan/kepentingan pemerintah  yang  sentralistik.  Konsep  ini  banyak berpihak pada perencanaan    yang mono sektoral. Konsep  perencanaan  seperti    ini    dalam implementasinya  ternyata  tidak  banyak  menyentuh rasa  kesejahtraan  sosial  masyarakat  seperti  tujuan hakiki dari perencanaan tersebut.
Dimasa  yang  akan  datang,  paradigma perencanaan  pembangunan  lebih  difokuskan  pada perencanaan    multisektoral    yang strategis    dan terpadu        dengan  pendekatan  politik  yang  lebih berpihak pada masyarakat.
Langkah        awal    untuk  menanggulangi
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 2, Oktober 2021 : 155-164 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
tantangan  yang dihadapi  oleh  pemerintah  provinsi maupun lokal di Indonesia adalah berusaha   untuk menjadi      realistis  (realistic)    mengenai    apa  yang dapat  dicapai    melalui    perencanaan    dan  campur tangan  pemerintah    dalam  jangka  pendek. Pengembangan kota-kota (town and city) terjadi pada umumnya  adalah  melalui    keputusan-keputusan perorangan  dan   organisasi.     Peran penting dari pihak swasta perlu untuk ditampung dan diakui.
Pendekatan realistis untuk memisahkan  bidang- bidang    yang  memang  harus    diintervensi    oleh pemerintah  dan  bidang-bidang  yang  memang sebaiknya  dilepaskan ke pasar. Inti dari pendekatan strategis difokuskan pada keputusan-keputusan kunci yang dihadapi oleh pemerintah lokal. Apabila sumber dayanya terbatas, apa saja prioritasnya ?
Kesimpulan,  pendekatan  perencanaan  yang lebih  efektif  bagi  banyak  pemerintah  lokal  di Indonesia dalam  menghadapi  keadaan  yang seperti ini antara lain adalah :
• Berusaha realistis mengenai apa yang  dapat dicapai  dalam  kurun jangka pendek.
• Identifikasi    isu,    permasalahan,  ataupun investasi    prasarana    kunci  yang    perlu ditangani  oleh pemerintah.
• Susun    tujuan  dan  sasaran  dengan  jelas sehingga  kemajuannya  dapat  diukur,  jelas dan terbuka mengenai bagaimana perencanaan akan di implementasi,

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  mencakup  wilayah   yang ada   di  Kabupaten Simeulue Berdasarkan Undang- Undang  Pembentukan  Kabupaten  luas  wilayah daratan  Kabupaten  Simeulue  beserta  pulau-pulau kecil  disekitarnya  adalah  212.512  Ha,  sedangkan
berdasarkan Digitasi Bappeda Kabupaten Simeulue luas  wilayah  Simeulue  adalah  183.809  Ha. Berdasarkan  penetapan  UU  32/2004  Pasal  18  ayat (4), maka selain wilayah daratan yang akan menjadi lingkup  wilayah  perencanaan  RTRWK  Simeulue juga tercakup wilayah laut kewenangan pengelolaan (WLK)  Kabupaten  sejauh  4  (empat)  mil-laut  dari garis  pangkal  ke  arah  laut  lepas.  Wilayah  laut kewenangan  tersebut  terdapat  atau  terletak  di Samudera Indonesia dan Samudera Hindia
Namun  penelitian  difokuskan  pada  dua kecamatan  yaitu  kecamatan  Simeulue  Timur  dan Teupah  Selatan.  Simeulue  Timur  yang      mewakili kota      Sinabang    dengan  ciri  domin  sebagai  pusat pemerintahan  dan  pelayanan  jasa  perdagangan  dan pelabuhan laut Sinabang sebagai  satu-satunya  jasa transportasi  laut      di      kota      Sinabang  secara keseluruhan  yang  tidak  hanya  melayani  jasa kepelabuhanan  untuk  kota  Sinabang,  tetapi  juga daratan  Aceh  secara  keseluruhan  dan  Kecamatan Teupah  Selatan  sebelah  timurnya  dengan  gugusan pulau-pulau  kecil  tempat  rencana  budidaya perikanan.
Untuk  mendukung      analisis    yang  akan dilakukan,  dibutuhkan  data (sumber  data sekunder) yang    meliputi  kecamatan      Simulue  Timur  dan Teupah  Selatan..  Kondisi  aspek  spasial  yaitu  peta- peta yang terdapat dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 dan didukung oleh   data  geografis lainnya  dan  data administrasi        daerah        penelitian        serta  data mengenai  jumlah,  tingkat penyebaran dan kepadatan serta pertumbuhan penduduk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 :
50.000 wilayah daratan Kabupaten Simeulue secara geografis  terletak  di  sebelah  Barat  Provinsi  Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh  Barat  atau  85  Mil  laut  dari  Tapak  Tuan Kabupaten  Aceh  Selatan  dan  berada  pada  posisi
astronomi antara 02° 15’ 03’’- 02° 55’ 04’’ Lintang Utara dan 95° 40’ 15’’ - 96° 30’ 45’’ Bujur Timur.
Peta  Adminstrasi  dan  Peta  Sistem  Pusat Kegiatan  Kabupaten  Simeulue  dapat  dilihat  pada Gambar 1 :
Gambar 1 Peta Administrasi & dan Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Simeulue
Kabupaten Simeulue dengan ibu kotanya Sinabang dibagi  atas  10  wilayah  kecamatan  dengan  total jumlah mukim 29 wilayah  dan  desa 138 wilayah. Kecamatan  Simeulue  Barat  dengan  Sibigo  sebagai ibu kota kecamatan memiliki luas wilayah terbesar ± 44.607  ha  (24,27%)  dibagi  dalam  14  wilayah administrasi  desa,  ,  sedangkan  kecamatan  dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Simeulue Cut ± 3.539 ha (1,93%) dengan wilayah administrasi desa
berjumlah  8  desa.  Kecamatan  ini  merupakan kecamatan  baru,  pemekaran  dari  kecamatan Simeulue Tengah pada tahun 2012 bersama dengan kecamatan  Teupah  Tengah  yang  merupakan Pemekaran dari kecamatan Simeulue Timur.
Konsep    rencana  Kota  Baru  dengan  prinsip Smart  City  di  Teluk  Sinabang  dapat  dilihat  pada Gambar .2 berikut :
Gambar 2. Peta Konsep Rencana Smart City Teluk Sinabang
Adapun  konsep  rencana    Kota  Baru  dengan
prinsip Smart City di Teupah Timur dapat dilihat pada Gambar 3
Gambar 3.  Peta Konsep Rencana Smart City Teupah Selatan
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 2, Oktober 2021 : 155-164 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Perkembangan konsep smart city telah menjadi trend di  beberapa  kabupaten  /  kota  di  Indonesia  sebagai konsekuensi  logis  dari  pemekaran  wilayah  sesuai dengan  tuntutan  masyarakat  setempat.  mengingat
kekuatan  wilayah  sekitarnya  sehingga  diharapkan tercipta keterkaitan fungsional antar wilayah.
Peta  Simeulue  dalam  Struktur  Tata  Ruang Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Peta Simeulue Dalam Stuktur Tata Ruang Provinsi Aceh
Melalui  perencanaan  wilayah  akan  tumbuh Kota Baru, berarti optimalisasi   fungsi  lahan yang bertujuan  untuk  menyeimbangkan  sekaligus menciptakan  keterpaduan  antar  wilayah    perkotaan yang    dalam  pasca    aktifitasnya    kelak    dapat menjamin    dan  menunjang   kelestarian  lingkungan hidup  secara  keseluruhan,  peningkatan  ekonomi (improvment of economic       condition)       dan kesejahteraan  sosial  (social  walfare)  masyarakat dimasa yang akan datang.
Dengan  adanya  pembangungan  untuk  kedua lokasi smart city akan terjadi perubahan social yang direncanakan.  Namun  perlu  diantsipasi  dampak negativenya.  Dampak    yang    dapat  dirasakan  oleh masyarakat  setempat  akibat  dari  perubahan penggunaan  akan  lahan    yang  ada  saat    ini    dan rencana yang telah ditetapkan pada wilayah tersebut diantaranya  adalah  menurunnya  daya  dukung lingkungan  alam  akibat  berubahnya  hutan  menjadi kawasan industri    atau   bahkan    mata pencaharian penduduk  /pekebun  (kebun  kelapa)      dan  petani
sawah ke sektor lainnya yang  dalam jangka panjang akan   dapat mempengaruhi kehidupan sosio-kultural penduduk setempat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan    uraian    sebelumnya  dapat disimpulkan bahwa proses   dan  pola alih   fungsi lahan  sebgai        bagian        dari        upaya      untuk menerapkan        konsep        smart  city,  mempunyai konsekuensi yang dapat menyebabkan    karakteristik pekerjaan   dan mata pencaharian penduduk  setempat bergeser secara  mendasar  dari  sektor perkebunan, pertanian,  dan  nelayan  ke  sektor  jasa  tenaga  kerja kepelabuhanan  dan  sektor  informal.  Paradigma perencanaan  pembangunan    dillaksanakan      pada masa    orde    baru    banyak    mengacu  pada  teori prosedur perencanaan dan dimulai dengan tendensi kebutuhan/  kepentingan    pemerintah  yang sentralistik.    Konsep    ini    banyak  berpihak    pada perencanaan    yang  mono  sektoral.    Konsep perencanaan    seperti  ini      dalam  implementasinya ternyata    tidak banyak menyentuh rasa kesejahtraan
sosial  masyarakat  seperti  tujuan    hakiki  dari perencanaan tersebut.
Perencanaan  dilakukan  sesuai  dengan  potensi Kabupaten  Simeulue  yang  mendukung  konsep program  smart  city  di  kawasan  kegiatan  berbasis industry perikanan dan pariwisata.  Bahan ini akan menjadi  pedoman  bagi  pelaksanaan  pembangunan Smart City di Simeulue  yang akan dilaksanakan oleh Investor atau Pemerintah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya,  melalui  kreativitas, inovatif, sinergis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,.,1982,  Beberapa Dimensi Ekonomi
Wilayah. Universitas          Hasanuddin :
Ujung Pandang.
Barlowe,  R.,  1986,    Land  Resource  Economics
The   Economies   Of Real   Estate.   Four Edition.  Prentice-Hall,  Engelwood  Cliffs, New Jersey.
Branch,  Melville  C.,    1996,    Perencanaan  Kota
Komprehensif;   Pengantar dan Penjelasan. Alih Bahasa
Bambang  Hari  Wibisono, Penyunting Achmad Djunaedi.  Gajah  Mada  University  Press  : Yogyakarta.
Budihardjo,   Eko,  1991,    Arsitektur  dan Kota di  Indonesia.  Penerbit Alumni, Bandung
Christaller, W., 1933,  Central Places in Southern
Germany. Terjemahan oleh  Baskin,  E.W. 1966.   Prenctice-Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey.
Conyers, D., and Hills, P., 1984,  An Introduction
to  Development  Planning  In  The  Third World. Chapter  1  –  4.  John  Willey and Sons;  Chichester  Andreas,    1976, Planning  Teory. Pergamon Press : Oxford. Firman, T., 1996,       Intisari Teori Pengembangan Wilayah. Lokakarya   MTKLH PW, ITB : Bandung.
Friedman,  J.,  and  Alonso,  W.  (Ed.),  1975,
Regional  Policy  Reading  in  Theory  and Aplication.  The  MIT  Press  :  Cambridge,
Massachusetts,  and London, England. Hadjisarosa, P., 1974, Mekanisme Pengembangan Wilayah Satuan    Wilayah Pengembangan (SWP). Departemen
Pekerjaan Umum R.I. : Jakarta.
Hirschman,  A.  O.    ,1958,    The  Strategy  of Economic     Development. Yale University Press: New Haven.
Ilhami, 1990,  Strategi Pembangunan Perkotaan di   Indonesia. Usaha Nasional : Surabaya.
Patel, P. R., & Padhya, H. J. (2014). Review paper for Smart City, 1–6.
Pebrina,  Intan  Yudistri.  2005.  Analisis  pusat pertumbuhan    ekonomi    pada    tingkat kecamatan
Sihombing,  R.G,  et.al,  Strategi  Pengembangan
Wilayah-Wilayah Menjadi Pusat
Pertumbuhan Berdasarkan Sektor Basis di Kabupaten  Mimika,  dalam  Jurnal  Kritis, Vol No. 4 Tahun 2020
Sinar Grafika di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  Vol  4,  No.1,.  Jurnal    Kajian Ekonomi
Perroux,  F.,  1955,    Teori-Teori  Lokasi  dan Pengembangan  Wilayah.  Dirujuk  oleh Rahardjo Adisasmita.1989.  Bab  VI  hal.
Jurnal Humaniora, Vol.5, No. 2, Oktober 2021 : 155-164 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
29.        Universitas        Hasanuddin:  Ujung Pandang.
Renyansih,    1989,      Pengaturan    Tata  Ruang Daerah dan Kota. Pengaturan Bidang Ke-
Cipta  Karyaan  Dep.  P.U..  Direktorat
Jendral Cipta Karya. Ujung Pandang,   9   – 11   Pebruari, Hal. 4 – 5 .
Richardson,  H. W.  ,1969,    Regional  Economic:
Location  Theory,  Urban  Structure  and
Regional Change.  Weidenfeld and
Nicolson, London