Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM
Isyak Pancoro Putro 1 , Sugeng Hadi Purnomo 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: pancoro16@gmail.com

## Abstrak
Kondisi darurat dalam masa pandemi covid 19 di Indonesia memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan  ppkm,  yakni  pengurangan  intensitas  dan  volume  pekerjaan  harian.  hal  ini  menimbulkan problem  baru  bagi  para  pelaku  usaha  mikro  yang  otomatis  penghasilannya  berkurang  drastis. bagaimana  pemerintah  menyiasati  problem  yang  ada  menjadi  solusi  yang  tepat  bagi  objek  ppkm tersebut menjadi perpaduan menarik dalam penulisan skripsi ini.
kata kunci : kebijakan, konflik norma

## Abstract
This emergency situations cause of covid 19 spreading threat makes government close many kinds of work. Those policy affecting labour income decrease. for that, government must take responsibility in order to fulfilling the daily needs of the labour. this article will talk and give advice to government what should they do keywords : policy, conflict of norms

## PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 yang mulai merebak pada akhir 2019 di Tiongkok dan mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 merupakan titik balik besar yang merubah tatanan dunia global. Mulai dari segi medis dan kesehatan, hingga domino efek yang mengikutinya terkena imbas dari munculnya penyakit yang diumumkan oleh World Health Organization atau WHO ini  berasal  dari  Wuhan,  Tiongkok.  Kondisi  seperti  inilah  yang  menyebabkan  banyak  orang terkejut, baik privat maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Awal  mulanya,  setelah  diketahui  oleh  dunia  bahwa  penyakit  ini  akan  terus berkembang  dan  bermutasi  dari  satu  inang  ke  inang  yang  lain,  pemerintah  melakukan sejumlah upaya terpadu untuk menurunkan resiko penularan penyakit berbahaya ini. Mulai dari menutup lalu lintas transportasi dari dan ke Tiongkok, hingga menutup aktivitas kegiatan dalam negeri yang kesemuanya bertujuan untuk mengurangi kontak dengan orang yang telah terinfeksi.  Dengan  menurunkan  intensitas  pertemuan  antar  manusia,  harapannya  resiko peningkatan  penularan  penyakit  covid-19  akan  dapat  ditekan  dan  kondisi  normal  seperti sediakala sebelum adanya penyakit akan kembali. Pola berpikir inilah yang coba dipergunakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
oleh pemerintah di seluruh dunia berdasarkan himbauan dari para ahli klinis, analis medis dan dokter serta para scholar ilmu pengetahuan lainnya.
Terdapat beberapa term atau kosakata yang dipergunakan untuk memerangi covid- 19  melalui  pengurangan  intensitas  kegiatan  antar  umat  manusia.  Di  Amerika  Serikat  dan Negara-Negara Eropa menggunakan kata lockdown yang taklain adalah membatasi kegiatan masyarakat  hanya  kegiatan  esensial  seperti  supply  bahan  pangan  dan  obat  yang  diizinkan untuk  beroperasi,  sedangkan  kegiatan  lain  seperti  hiburan  dan  sebagainya  ditutup.  Di Indonesia  juga  melakukan  langkah  serupa  yang  menggunakan  kata  Pembatasan  Sosial Berskala Besar atau biasa juga disebut dengan PSBB dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran atau yang biasa disingkat dengan PPKM. PPKM ini ada beberapa level, mulai dari 1-2-3-4 mengacu pada keketatan atau izin yang diperbolehkan untuk dilakukan ada di sektor mana saja.
Penjelasan  mengenai  PSBB  sebenarnya  merupakan  langkah  awal  dari  upaya pemerintah untuk merespon cepatnya penyebaran virus  yang sebagian orang  menganggap rekayasa  ini  agar  tidak  melonjak  tinggi  kasusnya.  PSBB  menekankan upaya  darurat  seperti halnya  menarik  tuas  rem  tangan pada  mobil  agar  kesemua  roda berhenti secara simultan, berbeda  dengan  PPKM  yang  tetap  memperbolehkan  adanya  gerakan  tetapi  dengan pembatasan  tertentu.  Analoginya adalah  PSBB  adalah  rem  tangan,  PPKM  adalah rem  kaki, yang sewaktu-waktu bisa dilepas dan diinjak  menurut situasi.  Inilah paling  tidak gambaran awal kondisi upaya pengendalian penyebaran covid-19 di Indonesia.
Strategi  yang  dilakukan  ini,  PSBB  dan  PPKM,  terbukti  efektif  untuk  menekan  laju penyebaran covid-19 di dunia. Dengan dilakukannya upaya tersebut, jumlah orang yang ada di rumah sakit dapat diturunkan kapasitasnya.  Tidak terbayang lagi apabila kebijakan PSBB dan PPKM tidak dilakukan, berapa banyak manusia yang terbaring dirumah sakit dan tidak dapat tertolong karena kapasitas rumah sakit yang terbatas. Menurut studi yang dilakukan oleh John Hopkins University, hingga kini jumlah pasien covid di Indonesia, adalah 4.26 Juta Manusia, dengan 144ribu meninggal dunia. 1 Memang jumlah itu adalah jumlah yang sangat besar  bila  hanya  dilihat  statistiknya.  Akan  tetapi  bila  merujuk  pada  beragam  studi  yang
1 https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, diakses pada 2 Januari 2022 Pukul 16.01 WIB
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dilakukan,  maka  jumlah  ini  dapat  melonjak  lebih  besar  apabila  tidak  dilaksanakan pembatasan kegiatan seperti PPKM dan PSBB. Kondisi inilah yang bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat nasional.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebenarnya  telah  mempersiapkan  segala kemungkinan yang akan dihadapi oleh negara ini. Situasi pandemi saat ini yang mengharuskan untuk  melakukakan  karantina  wilayah  sebagaimana  disebutkan  dalam  pembatasan  sosial berskala besar mewajibkan pemerintah untuk mensuplai segala jenis kebutuhan pangan bagi masyarakat  dan  hewat  ternak,  seperti  yang  tertulis  pada  pasal  55  ayat  1  Undang-Undang Karantina Kesehatan. Inilah yang menjadi beban negara.
Kondisi  yang  sebenarnya  tidak  memungkinkan  untuk  dilakukan  secara  penuh  oleh negara.  Dengan  melakukan  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  saja,  hutang yang bertambah sebesar 2,1 persen dari GDP merupakan angka yang sangat besar, walaupun di negara-negara ASEAN Indonesia adalah negara yang paling baik dalam proses pemulihan ekonomi pasca covid-19 memuncak kasusnya juli 2020 lalu. Untuk itu, Indonesia melakukan sejumlah  penyesuaian  aturan  agar  dapat  menyelesaikan  kasus  covid-19,  sembari menyelamatkan moneter secara makro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  menurut  apa  yang  diamati  oleh peneliti adalah merubah term karantina wilayah menjadi pembatasan sosial. Bila dicermati dalam  kacamata  hukum,  maka  perbedaan  term,  walaupun  dengan  pendekatan  faktual serupa, dapat diartikan menjadi dua hal yang berbeda. Inilah rupanya yang digagas oleh para pemimpin  Negara  Republik  Indonesia,  baik  yang  berada  di  eksekutif-legislatif-maupun yudisial.
Berbeda  dengan  Indonesia,  Belanda,  sebagai “ ibu ” dari  Indonesia  menerapkan metode  yang  berbeda.  Melalui  pendekatan heard  immunity ,  warga  negara  Belanda diperbolehkan  untuk  melakukan  aktivitas  seperti  biasa,  dengan  menggunakan  protokol Kesehatan  tentunya.  Toko  makanan,  baju,  toko  material,  dsb  tetap  diiizinkan  untuk beroperasi  seperti  biasa.  Hanya  saja  tetap  menggunakan  masker  dan  sarung  tangan. Tujuannya  adalah  untuk  mempertahankan  stabilitas  ekonomi  secara  makro  di  negara Belanda,  dan  apabila  terkena  covid-19  maka  diupayakan  penyembuhan  secara  mandiri.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Warga yang tidak dapat menyembuhkan diri secara mandiri dari penyakit covid-19 maka akan dibiarkan oleh pemerintah Belanda.
Analisis  yang  peneliti  amati  dari  kasus  diatas  adalah  bagaimana  Belanda  dengan populasi  penduduk  yang  tidak  sepadat  Indonesia  mampu  melakukan  hal  tersebut.  Artinya suplai  bahan  baku  makanan  masih  dapat  mencukupi  kebutuhan  dalam  negeri.  Impor  pun masih  dalam  batas  wajar.  Dengan  didukung  oleh  stabilitas  Euro  yang  stabil,  kondisi  ini memungkinkan untuk dilakukan di Belanda.
Hal serupa juga diberlakukan oleh Singapura, salah satu negara maju yang berada satu Kawasan dengan Indonesia yakni di Asia Tenggara. Disaat negara-negara lain belum membuka turis asing untuk masuk ke negaranya, baik melakukan kunjungan bisnis-pariwisata ataupun studi,  Singapura  menjadi  pioneer  untuk  membuka  Changi  Airport  bagi  seluruh  wisatawan dunia  dengan  syarat  telah  divaksinasi  dua  kali.  Ini  merupakan  satu  diantara  alternatif penyelesaian pandemi covid-19 disebuah negara.
Presiden  Indonesia,  Joko  Widodo,  sebenarnya  memiliki  beberapa  pilihan  kebijakan yang dapat beliau ambil di kondisi pandemi covid-19 seperti tahun 2019-2022 ini. Pertama, Indonesia  melakukan  penutupan  akses  bagi  seluruh  arus  lalu  lintas  orang  baik  domestik maupun  Internasional.  Sisi  positifnya  dari  kebijakan  ini  adalah  menekan  secara  drastis pertemuan  antar  masyarakat  sehingga  covid-19  dapat  segera  terselesaikan.  Negatifnya adalah seberapa jauh pembatasan ini dapat dilakukan, melakukan kontrol dengan gaya militer seperti ini dapat mematikan tidak hanya pedagang kecil, tetapi juga dapat menarik seluruh investasi asing yang ada di Indonesia. Bila tidak memiliki cadangan devisa yang banyak, maka tidak perlu menunggu waktu lama, Indonesia akan kesulitan bahan pangan dan kriminalitas akan merajalela dengan tidak terkontrol.
Kedua,  Indonesia  dapat  membuka  sebebas-bebasnya,  arus  lalu  lintas  orang  yang keluar  masuk  wilayah,  baik  domestik  maupun  internasional.  Dengan  harapan,  orang  yang memiliki  imunitas  tinggi  akan  selamat,  sedangkan  yang  tidak  tertolong  atau  imunitasnya rendah  akan  mati.  Pertanyaannya  adalah  dengan  kultur  kebudayaan  gotong-royong  di Indonesia,  yang  sangat  jauh  dari  budaya  individualistis  kiri  seperti  negara-negara  barat, peneliti  menganggap  kondisi  ini  sulit  dilakukan.  Masyarakat  pasti  terjangkit  virus  covid-19
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
secara masal, sedangkan  tenaga  medis  tidak  dapat  menolong.  Angka  kematian  yang  tinggi pasti akan terjadi di tahun 2020-2021 kemarin.
Ketiga, inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Beliau melakukan perpaduan dua upaya diatas, dengan pertimbangan plus minus terukur yang meski menurut sebagian orang dianggap sebuah kegagalan. Indonesia melakukan penutupan arus lalu lintas masuk dari dan keluar Indonesia, begitu pula penutupan sementara  lalu lintas penerbangan  domestik. Bila kondisi telah memungkinkan, maka akan dilakukan pembukaan secara bertahap. Kebijakan seperti inilah yang nampaknya merupakan Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh negara- negara  berkembang,  dengan  catatan  menyelamatkan  penduduk  secara  prioritas  dengan tetap memperhitungkan ketahanan ekonomi secara makro.
Masuk  kedalam  pembahasan  mengenai  pelaku  usaha  mikro  secara  spesifik.  Para pelaku  usaha  mikro  yang  dimaksud  adalah  para  pelaku  usaha  yang  keuntungan  bersihnya selama setahun tidak lebih dari 50 juta rupiah, atau omzet maksimal 300 juta rupiah. Dalam kenyataan faktual di masyarakat, apa yang dimaksud pelaku usaha mikro ini adalah penjual yang  mendapatkan  keuntungan  dari  aktivitas  usaha  harian.  Secara  spesifik,  yang  peneliti fokuskan  adalah  untuk  penjual  asongan,  pedagang  kaki  lima,  dan  pedagang  keliling.  Inilah yang menjadi batasan dalam penelitian ini.
Dalam  pembatasan  sosial  berskala  besar  yang  kini  telah  beralih  ke  pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa jam 21.00 semua  jenis  usaha  kecuali  obat-obatan  harus  berhenti  beroperasi.  Inilah  yang  memantik respon dari peneliti untuk mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.  Bagaimana kondisi  ekonomi  para  pedagang  pecel  lele,  penyetan,  toko  kelontong  yang  baru  buka  jam 6sore.  Tentu  pendapatannya  merosot  drastis.  Bagaimana  solusinya,  ini  yang  menjadi pembahasan pada penelitian kali ini.
Untuk itu, pemerintah Indonesia sebenarnya melakukan sejumlah upaya antara lain sebagai berikut:
1. Memberikan bantuan uang tunai secara langsung, sebesar Rp.1.200.000 atau satu juta dua ratus ribu rupiah setiap bulan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemic
2. Bagi ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar Rp.3.000.000 atau tiga juta rupiah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
3. Bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas masing masing sebesar Rp.2.400.000 atau dua juta empat ratus ribu rupiah
4. Bagi anak SD-SMP-SMA mendapatkan bantuan sebesar Rp.900.000-Rp.1.200.000- Rp.1.500.000 sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.
5. Untuk anak usia dini mendapatkan bantuan sebesar Rp.3.000.000 atau tiga juta rupiah
6. Ada juga bantuan non-tunai sebesar Rp.200.000 atau dua  ratus ribu rupiah dan bantuan langsung sebesar Rp.600.000 yang dapat diakses melalui RT dan RW
Kesemua bantuan tersebut diatas disediakan pemerintah sebagai timbal balik atas ditutupnya sejumlah unit usaha guna memerangi penyebaran covid-19 yang merupakan kondisi darurat di berbagai belahan dunia ini.
Untuk  prosedur  teknis  bagaimana  mendapatkan  bantuan  sosial  tersebut  adalah melalui  RT&RW  dimana  pemohon  tinggal  dan/atau  melalui  kementrian  sosial  dengan memasukkan kode induk kartu tanda penduduk secara manual maka akan tercantum apakah mendapatkan  dana  bantuan  sosial  ataupun  tidak.  Prosedur  yang  diberikan  kepada masyarakat  sudah  jelas  dan  sesuai  dengan  panduan  yang  ada  di  petunjuk  pelaksanaan undang-undang karantina Kesehatan.
Adapun apabila ada masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dapat melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.  Isinya  memuat  tuntutan  kepada  pejabat  pembuat  kebijakan,  yakni  Presiden  Joko Widodo  atau  Menteri  yang  ditunjuk  dan  menyebutkan  mengenai  kerugian  yang  dialami. Peneliti  merasa,  hal  ini  dapat  dilakukan  tetapi  bila  berbicara  mengenai  hasil  belum  tentu mendapatkan  hasil  yang  diidam-idamkan,  yakni  pengabulan  gugatan  seluruhnya  seperti mendapatkan ganti rugi dan seterusnya.
Melihat  pada  apa  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  lain,  sebernarnya  Langkah terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tepat. Sebagai perbandingan dengan India misalnya,  yang  mengalami  peningkatan  pertambahan  kasus  covid  secara  drastis  setelah menyelenggarakan kegiatan keagamaan di sungai gangga, Indonesia masih lebih baik. Tidak ada yang meninggal di tepi jalan karena covid-19, meskipun secara data juga banyak warga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
negara Indonesia yang meninggal akibat covid-19 setelah mendapatkan perawatan ataupun sebelum mendapatkan perawatan yang baik.
Masih  menjadi  perdebatan  juga,  apakah  kematian  yang  diakibatkan  oleh  covid-19 merupakan efek dari pemberian obat keras yang diberikan oleh dokter ataupun merupakan hilir  dari  serangan  virus  mematikan  tersebut.  Paling  tidak  secara  faktual,  kebijakan pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  telah  mendapatkan  hasil  positif  sesuai dugaan, yakni menurunnya jumlah pasien rawat inap yang ada di rumah sakit.
Selama satu bulan, yakni di bulan juli, dimana bulan itulah yang mencatatkan rekor pertumbuhan  kasus  covid-19  terbanyak,  setelah  dilakukan  pemberlakuan  pembatasan kegiatan masyarakat menurun drastis. Contohnya Rumah Sakit Umum Daerah di Semarang mengalami  penurunan  dari  528  pasien  ke  182  pasien  selama  bulan  juli  2021  setelah dilakukannya  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat.  Hal  serupa  juga  berlaku  di tempat lain seperti di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo di Jawa Timur misalnya.
Pengalaman  empiris  peneliti  yang  secara  langsung  membantu  orang-orang  sekitar pada masa pandemi 2021 lalu, mencarikan tabung oksigen, memberikan pelayanan makanan ke  orang  yang  karantina  mandiri, hingga  mencarikan  rumah  sakit untuk  kondisi  yang  telah anfaal  memberikan  pengalaman  secara  nyata  bahwa  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat telah berhasil menurunkan secara drastis pasien covid-19 yang dirawat dirumah sakit.
Selanjutnya  adalah  mengenai  konflik  norma  yang  ada  ditengah  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam masa mengontrol penyebaran covid-19 secara maksimal ini.  Disatu  sisi,  pemerintah  menganjurkan  untuk  mengurangi  segala  aktivitas  yang  tidak esensial, tetapi disisi lain pemerintah tidak memberikan perlindungan berupa suplai bahan pangan ke seluruh warga masyarakat yang terdampak. Jawabannya mungkin dapat disiasati dengan  pengajuan  bantuan  kepada  pemerintah  yang  telah  disediakan  aksesnya  ataupun apabila kurang puas dapat melakukan tuntutan melalui pengadilan tata usaha negara.
Dampak positif yang dapat diambil dari adanya konflik norma ini adalah warga negara Indonesia  dipaksa  untuk  melakukan  kreatifitas  dalam  menghasilkan  uang  dalam  masa pandemi, misalnya dengan berjualan online dan sebagainya. Untuk yang terdampak langsung memang  harus  seperti  pedagang  keliling  harian  misalnya,  peneliti  merasa  perlu  dibuatkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sebuah  Lembaga  nirlaba  yang  AdHoc  bekerja  dalam  masa  pandemi  untuk  memberikan penyuluhan  hingga  bimbingan  kepada  warga  yang  terdampak  secara  langsung  seperti pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang asongan dan sebagainya. Harapannya agar kondisi kekurangan yang terjadi tidak semakin parah.
Sebenarnya  untuk  dapat  dipelajari  sebagai  pembelajaran, pelaku  usaha  menengah- mikro bahkan besar juga melakukan Langkah serupa guna menyelamatkan unit usaha yang dimilikinya. Kita lihat Pizza Hut yang menjajakan makanannya di pinggir jalan, Starbucks yang menjual minuman dengan layanan antar seperti McDonalds, dan beragam upaya serupa yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Paling tidak semangat bertahan dari pandemi harus tertular dan diadaptasi oleh para pelaku usaha mikro di Indonesia.
Pembahasan mengenai konflik norma sebenarnya telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia yakni apabila terdapat dua norma yang bertentangan, maka yang dipergunakan adalah norma yang lebih spesifik. Asas lex spesialis derogat legi generalis merupakan acuan bahwa  undang-undang  yang  lebih  spesifik  dipergunakan  atau  lebih  utama  dibandingkan dengan undang-undang atau norma yang lebih general.
Undang-Undang  No  6  tahun  2018  tentang  karantina  wilayah  yang  menyebutkan bahwa  pemerintah  harus  memenuhi  kebutuhan  hidup  bagi  masyarakat  dan  hewan  ternak ternyata bersebrangan dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 yang pada pasal 4 poin C menyebutkan bahwa memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat . Arti dari  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  yang  dimaksud  dapat  dilakukan  melalui beragam upaya yang telah disebutkan dalam  paragraph sebelumnya. Dengan ini selesailah sudah penyelesaian dari konflik norma yang ada dalam sebuah kondisi tertentu.
Tata  cara  beracara  dalam  pengadilan  tata  usaha  negara  telah  dijelaskan  dalam Langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menyiapkan dokumen yang diperlukan baik secara pdf dan word
2. Fotocopy  objek  sengketa  yang  juga  diconvert  kedalam  pdf  sebagai  Salinan elektronik
3. Fotocopy  identitas  yakni  kartu  tanda  penduduk  yang  juga  dirubah  kedalam  pdf sebagai Salinan yang disetorkan
4. Surat kuasa apabila dikuasakan ke penasehat hukum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
5. Tanda bukti permohonan keberatan sesuai dengan pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disertai format pdfnya
6. Ecourt dan email sebagai moda komunikasi antara pemohon dan termohon
7. Berikutnya berlanjut ke kewajiban termohon yang melalui pemberkasan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan berkas
b. Pengembalian berkas (apabila dirasa belum lengkap)
c. Upload ke sistem ecourt
d. Pembayaran pajak dan biaya perkara melalui ecourt
e. Upload bukti bayar
f. Pembuatan  surat  kuasa  sebesar  Rp.500.000  atau  lima  ratus  ribu  rupiah untuk biaya pengurusan
g. Pencatatan  posita  dan  petitum  dalam  aplikasi  sistem  informasi penelusuran perkara atau yang biasa disebut sipp
8. Pendaftaran selesai.
Itulah  tahapan-tahapan  yang  dapat  dilakukan  oleh  siapasaja  termasuk  pelaku usaha  mikro  apabila  ingin  mengajukan  tuntutan  mengenai  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  dari  pelaksanaan  kebijakan  pemberlakuan  pembatasan kegiatan  masyarakat  akibat  pandemi  covid-19  di  Indonesia  selama  2019  hingga saat ini.
Adapun menurut peneliti, rasanya tidak bijak dalam situasi genting menuntut pemerintah  karena  satu  dan  lain  hal.  Mungkin  saja  pemerintah  melaksanakan kebijakan yang  merugikan beberapa pihak. Tapi peneliti menganggap itu adalah upaya  terbaik  yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  segenap  tumpah  darah Indonesia  seperti  amanat  Undang-Undang  Dasar.  Memang  tidak  bisa menyenangkan  semua  pihak,  tetapi  dalam  kondisi  seperti  ini  yang  merupakan kondisi  baru  yang  tidak  pernah  dialami  sebelumnya,  maka  kedaruratan  yang direspon  oleh  pemerintah  Indonesia  merupakan  Langkah  terpadu  yang  dapat menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari  kehancuran,  baik  dari  segi  populasi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
penduduk  yang  meninggal  secara  masal  dan  seterusnya  kondisi  ekonomi  yang memburuk menyertai dibelakangnya.
Akhirnya  tiba  kedalam  sebuah  kesimpulan,  dimana  konflik  norma  telah diselesaikan  melalui lex  spesialis. Kedaruratan  kebutuhan  pangan  dan  sarana medis juga dipenuhi oleh pemerintah, meski terdapat kekurangan disatu dan lain hal.  Bukti  menunjukkan  bahwa  kini  tahun  2022,  covid-19  terutama  varian  delta yang hadir juli 2020 lalu dapat dikendalikan.  Peluh keringat pemerintah, tenaga medis, dan segenap penduduk Indonesia untuk berjuang dan menahan diri agar tidak euforia dengan sedikit dilonggarkannya aktivitas kegiatan untuk memulihkan perekonomian  makro  juga  nampaknya  telah  membuahkan  hasil,  Perlahan  tapi pasti, unit usaha pariwisata dibuka, hotel dan transportasi serta rumah makan dan pertokoan  telah  dapat  buka  kembali,  roda  perekonomian  di  Indonesia  bergulir kembali.

## KESIMPULAN
Berikutnya  mempertahankan  kondisi  agar  tidak  terjadi  kembali  kondisi  yang menjerumuskan  masyarakat  Indonesia  kedalam  krisis  pangan  dan  kerja  pada tahun-tahun  mendatang,  khususnya  pada  tahun  2040  dimana  bonus  demografi mencapai  puncaknya,  Angkatan  kerja  berjumlah lebih dari  50  persen penduduk total  Indonesia,  merupakan  tantangan  yang  harus  dihadapi  bersama.  Caranya mungkin  menggunakan  beberapa  saran  alternatif  yang  telah  kita  lalui  di  tahun 2020, dimana kreatifitas menjadi modal dasar, disamping ketekunan dan motivasi lebih untuk berkarya,
Dari  tahun  2020  kita  semua  belajar  bagaimana  bergerak  melalui  beragam industri  kreatif.  Sandiaga  Uno,  sebagai  Menteri  Pariwisata  dan  Perekonomian Kreatif  tak  henti-hentinya  mendorong  setiap  warga  negara  Indonesia,  tak terkecuali ibu-ibu rumah tangga agar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dari rumah. Adapun yang menjadi pemikul tanggung jawab paling besar adalah kaum pemuda  pelajar  yang  menggantikan  peran  pemerintah  pada  nantinya,  menjadi decision maker pada  masa  yang  akan  datang.  Harapannya  agar  Indonesia  tetap
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
berdikari, berdiri diatas kaki sendiri mencukupi kebutuhan pangan-sandang-papan dan juga memiliki kehormatan sebagai bangsa merdeka di kancah internasional.
Dengan telah dilakukannya sejumlah upaya terpadu, India dan Tiongkok akan tersusul  dan  bukan  tidak  mungkin  akan  dilampaui  oleh  Indonesia  dalam  hal kemajuan ilmu teknologi dan Pendidikan. Indonesia kini adalah produsen, bukan lagi konsumen barang-barang jadi yang diimpor dari negara maju. Itulah visi yang harus dilakukan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Wendur, R. S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL  DAN  MENENGAH  DI  BIDANG  RITEL  DI  KOTA  MANADO.  LEX ADMINISTRATUM, 8(2).
Selian, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM)  di  Pajak  USU  Kota  Medan  dalam  Tindak  Pidana Pungutan Liar (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Ningsih,  A.  S.  (2019).  Implikasi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 207-215.
Choirunnisa,  N.  (2019).  Perlindungan  Hukum  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Melalui  Perjanjian  Kemitraan  Antara  Carrefour  dan Pemasoknya. Jurist-Diction, 2(3), 1083-1102.
Shalmont,  J.,  Darmawan,  G.  I.,  &  Dominica,  D.  (2021).  ASPEK  HUKUM  BANTUAN BAGI  PELAKU  USAHA  MIKRO  (BPUM)  DI  MASA  PANDEMI  COVID-19. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  10(3),  359- 378.
Yusri, Y. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam  Perspektif  Keadilan  Ekonomi.  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  16(1), 103-127.
Suhayati, M. (2017). PENYEDERHANAAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN  KECIL  DARI  PERSPEKTIF  HUKUM:  STUDI  DI  PROVINSI  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SIMPLIFICATION OF BUSINESS LICENSING FOR MICRO AND SMALL INTERPRISES). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 7(2), 235-258.