## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS KELALAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BULELENG)
I Nyoman Renaldi Mahardika 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { indriharisanti26@gmail.com , ketutsudiatmaka.undiksha@gmail.comdewamangku.undiksha@gmai.com}

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mengatasi kerugian yang dialami konsumen terhadap dampak yang timbul akibat terbatasnya penyediaan air bersih serta mengetahui  implementasi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  terkait  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap kosumen  PDAM  di  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  yang  bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Sampel diambil dari konsumen PDAM Kabupaten Buleleng dengan Teknik Probability Sampling . Analisis data dilakukan dengan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  Tanggung  jawab  PDAM  Kabupaten  Buleleng  telah  melakukan  upaya penambahan  debit  dalam  rangka  mengatasi  kekurangan  suplai  air  bersih  salah  satunya  dengan membuat  sumur  bor  di  beberapa  titik  serta  wajib  memberikan  ganti  rugi  atas  segala  kerugian  yang disebabkan  oleh  gangguan  distribusi  air  yang  terjadi  bukan  hanya  dengan  normalisasi  aliran  air,  (2) Pasal  19  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindunga  Konsumen  terkait  dengan  tanggung  jawab  pelaku usaha  belum  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  PDAM  Kabupaten  Buleleng  tidak  melaksanakan ketentuan  Pasal  19  UUPK  yakni  terkait  dengan  tanggung  jawab  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada masyarakat terkait dengan pelayanan air bersih serta hak yang diterima konsumen tidak sesuai.
Kata kunci : perlindungan konsumen, PDAM Kabupaten Buleleng, UU No. 8 Tahun 1999

## Abstract
The purpose this research were to find out how the responsibility of the Regional Water Company (PDAM)  in  overcoming  the  losses  suffered  by  consumers  against  the  impacts  arising  from  the  limited supply  of  clean  water  and  knowing  the  implementation  of  the  provisions  of  Article  19  of  Law  No.  8  of 1999  concerning  Consumer  Protection  related  to  the  responsibility  of  business  actors  to  consumers  of PDAM  in  Buleleng  Regency.  This  study  is  a  descriptive  empirical  study.  Data  collection  uses  interview methods  and  literature  studies.  Samples  were  taken  from  consumers  of  PDAM  Buleleng  Regency  with Probability  Sampling  Techniques.  Data  analysis  was  performed  with  qualitative  descriptive  analysis techniques and presented in descriptive analysis. The results of the study show that (1) the responsibility of the Buleleng Regency PDAM has made efforts to add debit in order to overcome the shortage of clean water supply, one of which is to make drill wells at several points and must provide compensation for any losses caused by water distribution disruptions that occur only by normalizing the flow of water, (2) Article 19  of  Law  No.  8  of  1999  concerning  Flower  Protection  Consumers  related  to  the  responsibility  of business people have not been able to implement it well, Buleleng Regency PDAM does not implement the provisions of Article 19 of UUPK which is related to the responsibility for compensation given to the community related to clean water services and inappropriate rights received by consumers.
Keyword : consumer protection, PDAM Kabupaten Buleleng, Law No. 8 of 1999

## PENDAHULUAN
UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 33  disebutkan  antara  lain  bahwa  bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran  rakyat.    Pasal  ini  merupakan landasan yuridis untuk menentukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya air, dalam kehidupan bernegara. Air merupakan kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling hakiki.  Ketersediaan  air  di  bumi    juga melimpah  ruah,  70  %  bumi  adalah  lautan, tapi  hanya  sekitar  2,3 –  3,5  %  berupa  air tawar.  (Norken,  2006).  Berdasarkan  studi Penyusunan  Pola  Induk  Pengembangan Sumber Daya Air di seluruh sub-sub Satuan Wilayah  Sungai  di  Bali,  ditemukan  data bahwa  hingga  awal  tahun  2005  total Sumber  Daya  Air  (SDA)  di  Bali  mencapai 4.576,054  juta  m3  /tahun.  Dari  total  jumlah air  yang  tersedia,  terdiri  dari  SDA  sungai 4.125,58  juta  m3  /tahun,  air  tanah  160,201 juta m3  /tahun  dan  290,273  juta m3  /tahun yang  bersumber  dari  mata  air  (Norken, 2006).
Di  Indonesia  suplai  air  minum  ke penduduk dikelola oleh negara atau bekerja sama  dengan  pihak  swasta  atas  ijin pemerintah.  Salah  satu  institusi  pengelola air  bersih  adalah  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM).  Dalam  UU  No.  7  Tahun 2004  tentang  Sumber  Daya  Air,  Bab  IV Pendayagunaan Sumber Daya Air Pasal 26 ayat 1 dan 2 berbunyi (1)  Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyedian, penggunaan, pengembangan dan
pengusahaan  sumber  daya  air  dengan mengacu pada pola pengolalaan sumber  daya  air  yang  ditetapkan  pada setiap wilayah sungai.
(2)  Pendayagunaan sumber daya air ditujukan  untuk  memanfaatkan  sumber daya  air  secara  berkelanjutan  dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok  kehidupan  masyarakat  secara adil.
PDAM merupakan perusahaan daerah  sebagai  sarana  penyediaan  air bersih  yang  diawasi  dan  di  monitor  oleh badan  eksekutif  maupun  legislatif.  PDAM
sebagai perusahaan daerah diberi tanggung   jawab   untuk   mengembangkan dan      mengelola  sistem  penyediaan  air bersih  serta  melayani  semua  konsumen dengan harga yang terjangkau.
Berdasarkan website resmi PDAM Buleleng (PDAM  Buleleng,  2015)  penyediaan  air minum  untuk  Kota  Singaraja  dimulai  sejak tahun 1902 yang dilaksanakan oleh Pemerintah  Belanda.  Pada  Tahun  1929 diadakan penambahan kapasitas sebesar 7 ltr/dt dari sumber yang sama dan menambah  sebuah  reservoir  di  Bantang Banua dengan kapasitas 300 M³.
Pada  tahun  1970  oleh  PPSAB  Bali (Proyek  Peningkatan  Sarana  Air  Bersih Bali)  diadakan  penambahan  kapasitas produksi  dengan  mengambil  sumber  air  di Bangkiang Sidem sebesar 15 ltr/dt. Kemudian perusahaan sendiri secara bertahap  meningkatkan  kapasitas  produksi dari  40  ltr/dt  menjadi  75  ltr/dt.  Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor:  071.KPTS/CK/X/1979.  Pada  tahun 1986 berdasarkan Berita Acara No. 28/BA/CK/1986 dan No. 690/19266/Bangda, Menteri Pekerjaan Umum  menyerahkan  pengelolaan  BPAM Kabupaten Dati II Buleleng kepada Gubernur  Kdh.  Tk.  I  Bali  dan  berdasarkan Berita  Acara  No.  690/19268/Bangda  dan no. 58/Peng.3/UM/86
tanggal 10
September  1986  Gubernur  Kdh.  Tk.  I  Bali menyerahkan  kepada  Bupati  Kdh.  Tk.  II
Buleleng untuk selanjutnya dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  No. 1  Tahun  1984  berdirilah  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dati II Buleleng.
Tahun 1993 untuk perluasan jaringan  ke  kawasan  Lovina,  PDAM  Kab. Buleleng  kembali  memanfaatkan  dana pinjaman  melalui  P3KT  sebesar  Rp. 2.377.000.000,-  yang  dipergunakan  untuk: Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Singaraja-Lovina  sepanjang  13.675  meter, pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dalam  kota  dari  Res.  Bantang  Banua  s/d ujung timur  Jalan Gempol sepanjang 4.822 meter.  Upaya  untuk  penambahan  debit terus  dilakukan  dengan  pembuatan  sumur- sumur bor hingga sampai saat ini
(Desember 2008) PDAM Kabupaten
Buleleng telah mempunyai kapasitas
produksi  sebesar  460  ltr/dt  dengan  jumlah pelanggan 32.097 Sambungan.
Perusahaan adalah sebuah lembaga  yang  didirikan  oleh  seseorang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan  keuntungan  atas  penjualan barang atau jasa yang sebanyak- banyaknya  guna  kesejahteraan  semua karyawannya.  Perusahaan  adalah  tempat berlangsungnya kegiatan teknis dan kesatuan  organisasi  modal  dan  tenaga kerja yang bertujuan menghasilkan barang- barang  atau  jasa  sehingga  dapat  melayani kepentingan  umum.  Bidang-bidang  yang ada  dalam  lingkup  usaha,  antara  lain bidang  produksi,  sirkulasi,  iklan,  keuangan, teknik,  personalia,  dan  layanan  pelanggan ( costumer  care ).  Namanya  saja  bidang usaha  (bisnis)  maka  segala  gerak  yang dilakukan  harus  memperhitungkan  bisnis, dengan  menekan  biaya  ( cost )  serendah- rendahnya  dan  menghasilkan  ( profit )  yang sebanyak-banyaknya  (Djuroto , 2000;  25). PDAM  merupakan  salah  satu  unit  usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten,  dan  kotamadya  di  seluruh Indonesia.  PDAM  merupakan  perusahaan daerah  sebagai  sarana  penyedia  air  bersih yang  diawasi  dan  dimonitor  oleh  aparat- aparat  eksekutif  maupun  legislatif  daerah. Perusahaan  air  minum  yang  dikelola negara  secara  modern  sudah  ada  sejak zaman  penjajahan  Belanda  pada  tahun 1920 dan
dengan
nama Waterleiding sedangkan
pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai Suido Syo .
Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM) dipilih sebagai objek kajian mengingat  badan  usaha  milik  pemerintah daerah  ini  merupakan  sebuah  lembaga yang penting untuk dapat melihat bagaimana pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Keberhasilan  PDAM  dalam  menyediakan air  bersih  untuk  masyarakat  pelanggan yang tercukup dalam wilayah pelayanannya pada  satu  sisi  menunjukkan  kinerja  yang baik  dari  para  personilnya  pada  sisi  lain juga  memperlihatkan  bahwa  pemerintah daerah  telah  memperlihatkan  upaya  yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan
kesejahteraan  upaya  masyarakat.  PDAM Buleleng  merupakan  perusahaan  daerah yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Kabupaten Buleleng  yang  bergerak  dalam  bidang pelayanan  air  minum  untuk  Kabupaten Buleleng. PDAM Buleleng berfungsi sebagai  lembaga  bisnis,  yang  harus berorientasi  pada  laba  melalui  efisiensi usaha,  juga  berfungsi  sebagai  lembaga sosial.
Kabupaten Buleleng merupakan salah  satu  kabupaten  terluas  di  Provinsi Bali.  Namun  populasi  penduduk  Kabupaten Buleleng  Kota  Singaraja  tidaklah  sepadat Kota  Denpasar,  karena  memang  sebagian besar  penduduknya  mencari  nafkah  ke Denpasar. Untuk kebutuhan akan konsumsi air  tetaplah  tinggi.  Untuk  pasokan  air sebagian besar masyarakat masih mengandalkan  air  tanah  bersumber  dari sumur  dan  sebagian  lagi  berlangganan  air di PDAM Buleleng. Pada saat ini perencanaan besarnya kebutuhan air domestik  PDAM  Buleleng  sebesar  100 liter/jiwa/hari. Angka ini diperoleh berdasarkan  ketetapan  dari  Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah tentang  konsep  penyusunan  pelayanan bidang air minum
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok  masyarakat  akan  air  minum  yang bersih, sehat dan produktif perlu diselenggarakan  sistem  penyediaan  air minum,  dalam  penyelenggaraan  sistem tersebut  masyarakat  menginginkan  sistem yang transparan, akuntabel, efisien.
Transparan maksudnya
penyelenggaraannya  terbuka  dan  jujur tanpa ada yang ditutupi, akuntabel maksudnya  segala  proses  yang  terjadi dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku  serta efisien dimana segala prosedur penyelenggaraannya tepat guna dan cermat  tanpa  membuang  waktu  maupun sumber  daya.  PDAM  yang  mempunyai peran penting dalam pengelolaan air minum terbentuk  dalam  maksud  dan  tujuannya yang diatur dalam pasal 2 Perda Kabupaten Buleleng  No.  2  Tahun  2010  tentang Perusahaan  daerah  Air  Minum  Kabupaten Buleleng  yang  telah  diperbarui  dengan Perda No. 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten  Buleleng  No.2  Tahun  2010 adalah:
“Maksud dan tujuan didirikan PDAM adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  air minum masyarakat  dengan  mengutamakan pemerataan  pelayanan  dan  persyaratan kesehatan  serta  mendorong  pertumbuhan perekonomian  daerah  sebagai  salah  satu sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. ”
Kualitas  pelayanan  yang  diberikan produsen  kepada  konsumen  menentukan loyalitas  konsumen  maupun  kepuasan konsumen  terhadap  perusahaan.  Kualitas pelayanan  menjadi  suatu  yang  wajib dilakukan perusahaan agar mampu bertahan  dan  tetap  mendapat  kepercayaan konsumen. Menurut Kotler (2000:83) definisi  pelayanan  adalah  setiap  tindakan atau  kegiatan  yang  dapat  ditawarkan  oleh suatu  pihak  kepada  pihak  lain,  yang  pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Pelayanan  merupakan  perilaku  Pelayanan dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  jasa  atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan  yang  ditujukan  melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan  untuk  kepuasan  konsumen. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat  pelayanan  yang  diterima  ( perceived service )  dengan  tingkat  layanan  yang diharapkan ( expected service ), (Fitzsimmons,  2001:  5).  Bila  harapan pelanggan  dilampaui  oleh  pelayanan  yang dirasakan  maka  kualitas  pelayanan  sangat berkualitas ( quality superior ). Bila pelayanan  yang  dirasakan  tidak  sesuai dengan  yang  diharapkan  maka  kualitas pelayanan  dipersepsikan  tidak  memuaskan ( unacceptable  quality ).    Bila  jasa  yang dirasakan  sesuai  dengan  yang  diharapkan pelanggan  maka  kualitas  pelayanan  yang diberikan memuaskan ( satisfactory quality ). Kepuasan  pelanggan  dalam  bidang jasa  merupakan  elemen  penting  dan menentukan dalam menumbuh kembangkan perusahaan agar tetap mendapat  kepercayaan  dari  pelanggan.
Dalam suatu organisasi maupun perusahaan  dalam  merumuskan  strategi dan  program  pelayanan  harus  berorientasi pada  kepentingan  pelanggan  dan  sangat memperhatikan dimensi kualitasnya. PDAM sebagai sebuah perusahaan penyedia barang dan jasa tentu harus memperhatikan aspek  pelayanan.  Namun  dalam  upaya pelayanan  tersebut  tidak  selalu  dapat berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor penyebab  permasalahan  muncul,  salah satu  penyebabnya  adalah  karakteristik pemakaian  air  bersih  oleh  pelanggan PDAM Buleleng yang kurang bisa diantisipasi  oleh  PDAM  Buleleng  selaku pemasok  air  bersih.  Akibatnya  pada  jam- jam  puncak  pemakaian  pasokan  air  tidak terdistribusi secara merata, beberapa wilayah  mengalami  penurunan  tekanan  air bahkan  hingga  air  sama  sekali  tidak mengalir. PDAM Buleleng juga menghadapi tantangan  untuk  meningkatkan  sistem dalam rangka mengatasi peningkatan konsumsi  air  masyarakat  baik  itu  dengan peningkatan peralatan maupun penambahan  sumber  air.  Konsumsi  air akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan
populasi.
Pertumbuhan penduduk
akan meningkatkan  jumlah  kebutuhan  air  secara umum  karena  bertambahnya  konsumsi  air. Melihat  kondisi  dan  kenyataan  tersebut, perlu  adanya  perbaikan  sistem  penyediaan air minum pada PDAM Kabupaten Buleleng sebagai penyedia air bersih untuk masyarakat Kota Singaraja secara keseluruhan.  Hal-hal  tersebutlah  yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kemampuan  penyediaan  air  PDAM  yang berdampak  pada  kepuasan  masyarakat selaku konsumen dari PDAM Buleleng.
PDAM Buleleng meraih Penghargaan Perpamsi Award untuk kategori Pelayanan Terbaik PDAM
Kabupaten  dengan  jumlah  penduduk  diatas 500  ribu  jiwa  dalam  acara  MAPAMNAS Perpamsi  XIII  pada  tanggal  6  Desember 2017  seperti  dilansir  portal  berita  online beritadewata.com .  Tahun  2018,  PDAM Buleleng menargetkan tambahan pelanggan sebanyak  3.000  pelanggan  baru  sehingga pada  tahun  2019  PDAM  Buleleng  bisa memenuhi  target  100  persen  pelayanan  air
bersih  di  wilayah  cakupan  layanan  PDAM. Direktur Utama PDAM Buleleng mengatakan pelayanan  air  bersih  Buleleng  sudah terpenuhi  sebesar  89  persen,  dari  68 Desa/Kelurahan  yang  memang  menjadi wilayah  cakupan  layanan  PDAM  Bueleng. Meningkatnya jumlah pelanggan tentu meningkatkan  kebutuhan  air  harian  yang harus  didistribusikan  oleh  PDAM.  Hasil survei  awal  melalui  metode  wawancara didapatkan  bahwa  terjadi  ketidakmerataan distribusi air bersih pada cakupan pelayanan PDAM  Buleleng  yang  terutama  terjadi  pada musim  kemarau.  Hal  ini  kerap  terjadi  di beberapa  daerah  contohnya  Banyuning, Sambangan,  dan  Panji.  Aliran  air  PDAM pada  musim  kemarau  sangat  kecil  bahkan mati  ketika  jam  puncak  pemakaian  di  pagi dan  sore  hari,  sangat  meresahkan  bagi pelanggan di daerah tersebut dan tentu saja menyebabkan  kerugian  pada  masyarakat sebagai  konsumen  yang  membayar  untuk memperoleh pelayanan
PDAM.
Permasalahan  ini  sudah  menjadi  polemik setiap tahun dan sangat merugikan konsumen.  Terlebih  lagi,  usaha  PDAM dalam mengatasi polemik ini belum membuahkan  hasil  berarti  yang  mana meningkatkan ketidakpuasan pelanggan yang  terdampak.  Hal  ini  tentu  ironis  ketika PDAM  masih  kesulitan  untuk  menyediakan air  yang  cukup  untuk  pelanggan  yang  ada tetapi  PDAM  terus  berusaha  menambah jumlah pelanggan baru.
Masyarakat sebagai konsumen mempunyai  hak  dan  kewajibannya  dalam menjalani dan berperan sebagai konsumen, hal ini dibuktikan dengan diaturnya UU No. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yakni  dalam  pengertiannya disebutkan  dalam  pasal  1  angka  1  adalah, “Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.” Lebih lanjut pada Pasal 4 huruf (g) menyatakan hak konsumen “Hak untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif.” Kemudian  pada  penjelasan  Pasal  7  huruf (c) “Memperlakukan atau melayani konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta tidak  diskriminatif.”  Ketentuan  pada  Pasal- Pasal  pada  UU  Perlindungan  Konsumen tersebut dapat menjadi payung hukum bagi
konsumen,  dalam  hal  ini  pelanggan  PDAM Buleleng  yang  dirugikan.  Namun  hal  ini belum  disadari  benar  oleh  masyarakat selaku  konsumen  PDAM  sehingga  belum ada langkah tegas dalam menuntut tanggung  jawab  PDAM  terhadap  kerugian yang dialami oleh konsumen.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  disampaikan  diatas,  maka  penulis tertarik untuk mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dengan judul: “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP KONSUMEN  DITINJAU  DARI  UU  NO  8 TAHUN  1999  (STUDI  KASUS  KELALAIAN PERUSAHAAN  DAERAH  AIR  MINUM ( PDAM) KABUPATEN BULELENG”.dengan tujuan  untuk  mengetahui  tanggung  jawab Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) dalam  mengatasi  kerugian  yang  dialami konsumen  terhadap  dampak  yang  timbul akibat    dari  terbatasnya  penyediaan  air bersih  serta  implementasi  ketentuan  Pasal 19  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  terkait tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap kosumen PDAM di Kabupaten Buleleng.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat dirumuskan
pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah
tanggung jawab
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) dalam  mengatasi  kerugian  yang  dialami konsumen terhadap dampak yang timbul akibat    dari  terbatasnya  penyediaan  air bersih?
2. Bagaimana implementasi ketentuan
Pasal  19  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen terkait  tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap  kosumen  PDAM  di  Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Ditinjau  dari Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  (Studi Kasus  Kelalaian  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  Kabupaten  Buleleng)” adalah merupakan penelitian empiris. Dikatakan sebagai penelitian empiris karena  terdapat  kesenjangan  antara  das solen  dengan  das  sein,  yaitu  kesenjangan
antara  keadaan  teoritis  dengan  fakta hukum.  Metode  penelitian  hukum  empiris adalah  suatu  metode  penelitian  hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan  bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat  (  Amiruddin  &  Azikin, Op-Cit, 25).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian  di  lapangan.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  data  sekunder    adalah data  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum primer  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, dan  data  yang  bersumber  pada  bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan hukum
(Muhammad, 2004 ; 202). Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan  para  responden  dan  informan. Interview adalah  pengajuan  pertanyaan- pertanyaan meminta keterangan dan penjelasan-penjelasan sambil menilai jawaban-jawabannya.
Didalam mendapatkan data yang diperlukan digunakan metode wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan alat tulis (Ash-Shofa,    2004  ;  153).  Lokasi  penelitian dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini adalah  di  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan  bahwa  Kabupaten  Buleleng merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Bali. Dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik Probability  Sampling .  Probability  Sampling adalah  teknik  untuk  memberikan  peluang yang  sama  pada  setiap  anggota  populasi untuk  dipilih  menjadi  anggota  sampel dimana  setiap  elemen  sampel  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  diambil sebagai sampel dalam penelitian. Dari data yang  berhasil  dikumpulkan,  baik  data
primer  maupun  data  sekunder,  kemudian diolah dan dianalisis dengan mempergunakan  teknik  analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data  menurut  mutu,  sifat  gejala,  dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan  antara  data  primer  dengan data  sekunder.  Setelah  itu,  data  tersebut disajikan  secara deskriptif  analisis dengan menguraikannya  secara  sistematis  dan komprehensif,  sehingga  mampu  menjawab permasalahan yang diteliti dalam  penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Mengatasi Kerugian Yang Dialami Konsumen Terhadap  Dampak  Yang  Timbul  Akibat Dari Terbatasnya Penyediaan Air Bersih.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan terhadap  Kasubbag  Perencanaan  Teknik PDAM Kabupaten Buleleng, Nyoman Mardika,  diperoleh  informasi  bahwa  PDAM terus  melakukan  tanggung  jawab  dengan upaya  penambahan  debit  dalam  rangka mengatasi  kekurangan  suplai  air  bersih salah  satunya  dengan membuat  sumur  bor di  beberapa  titik.  Untuk  tahun  2019 direncakanan  untuk membuat  sumur  bor  di daerah Pulau Menjangan. Selain itu, PDAM siap  siaga  menyediakan  suplai  air  bersih untuk  daerah  yang  mengalami  gangguan distribusi  dengan  menggunakan  mobil tangki  air  bersih.  Namun,  hal  itu  baru  akan dilakukan  apabila  telah  ada  aduan  dari masyarakat  akan  gangguan  distribusi  air bersih.  Pipa  pecah  atau  bocor  merupakan permasalahan yang sangat sering diadukan pelanggan  PDAM  Kabupaten  Buleleng. Untuk  mengatasinya,  PDAM  Kabupaten Buleleng memiliki tim yang siaga selama 24 jam untuk memperbaiki kebocoran tersebut.
Perda  No.  10  Tahun  2010  tentang Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kabupaten Buleleng  yang  telah  diperbarui  dengan Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten  Buleleng  No.  2  Tahun  2010 mengatur  tentang  tanggung  jawab  PDAM Kabupaten  Buleleng  terhadap  konsumen pada  Pasal  7  hurup  (d)  hanya  terkait dengan memberi pelayanan penyediaan air
minum  dengan  kualitas,  kuantitas  dan kontinuitas  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.  Melihat  dari  tanggung  jawab tersebut    jika  dilihat  dari  perda  No.  7  Taun 2014  maka  perusahaan  PDAM  Kabupaten Buleleng  telah  melakukan  tanggung  jawab kepada keonsumen terkait dengan memberikan  pelayanan  air  minum  dengan kualitas  dan  kuantitas  dan  kontinuitas,  hal ini  dibuktikan  bahwa  PDAM  Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya penambahan  debit  air  bersih  dengan membuat  sumur  bor  di  beberapa  daerah dan  siaga  menyediakan  suplai  air  bersih untuk  daerah  yang  mengalami  gangguan distribusi  dengan  menggunakan  mobil tangki air bersih.
Berdasarkan  UU  No.8  Tahun  1999 Pasal  7,  Kewajiban  pelaku  usaha  yang mana  juga  menjadi  kewajiban  PDAM Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:  Beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan  usahanya;  Memberikan  informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
Memperlakukan  atau  melayani  konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku;  Memberi  kesempatan  kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;  Memberikan kompensasi, ganti  rugi,  apabila  barang  dan/jasa  yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
Sedangkan  tanggung  jawab  yang dimiliki  pelaku  usaha  sesuai  Pasal  19  UU No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen adalah : Pelaku usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan;  Ganti  rugi  sebagaimana yang  dimaksud  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau
setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku;  Pemberian  ganti rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7 (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi; Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2)  tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Memperhatikan  substansi  Pasal  19 ayat  (1)  dapat  diketahui  bahwa  tanggung jawab  pelaku  usaha,  meliputi:  Tanggung jawab  ganti  kerugian  atas  kerusakan; Tanggung  jawab  ganti  kerugian  atas pencemaran;  dan  Tanggung  jawab  ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan  hal  ini,  maka  adanya  produk barang  dan/atau  jasa  yang  cacat  bukan merupakan
satu-satunya dasar pertanggungjawaban  pelaku  usaha.  Hal  ini berarti  bahwa  tanggung  jawab  pelaku usaha  meliputi  segala  kerugian  yang dialami konsumen.
Meninjau  dari  ketentuan  tersebut maka  Tanggung  Jawab  PDAM  Kabupaten Buleleng  sebagai  pelaku  usaha  bisa  saja terjadi  akibat  terganggunya  penyaluran  air bersih  dengan  memberikan  ganti  rugi  atas segala  kerugian  yang  disebabkan  oleh gangguan  distribusi  air  yang  terjadi  bukan hanya  dengan  normalisasi  aliran  air.  Ganti kerugian  tersebut  baik  berupa  material maupun  non  material  pada  konsumen tanpa  menunggu  tuntutan  dari  konsumen itu sendiri. Ganti rugi layak diberikan karena PDAM selaku pelaku usaha telah melanggar  kewajibannya  yaitu  menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.
Implementasi  Pasal  19  UU  No.8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen terkait  perlindungan  hukum  terhadap konsumen PDAM di Kabupaten Buleleng PDAM  Kabupaten  Buleleng  sebagai perusahaan  penyedia  layanan  air  bersih bagi  daerah  Kabupaten  Buleleng  memiliki
tugas pokok untuk memastikan ketersediaan  dan  kelancaran  distribusi  air minum  dengan  cakupan  layanan  yang  luas dengan  kebutuhan  cadangan  air  bersih yang  besar  pula.  Hasil  wawancara  yang dilakukan terhadap Ka.Subag Perencanaan Teknik PDAM Kabupaten Buleleng, Nyoman  Mardika,  diketahui  bahwa  kendala dan  hambatan  yang  umumnya  dihadapi oleh  PDAM  Kabupaten  Buleleng  dalam memberikan  pelayanan  air  bersih  kepada masyarakat  yang  menyebabkan  terjadinya gangguan  pelayanan  air  minum  adalah kurangnya  cadangan  air  bersih  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumen  serta terjadinya  kebocoran  atau  kerusakan  pipa distribusi. Cadangan air bersih yang saat ini dimiliki pada reservoir-reservoir yang tersebar di berbagai wilayah layanan PDAM Kabupaten Buleleng belum dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat  setiap  tahunnya.  Kurangnya cadangan air diperparah dengan berkurangnya debit air di sumber cadangan air  pada  musim  kemarau.  Kerusakan  pipa distribusi  sangat  sering terjadi,  dari  Januari sampai Juni 2018 dilaporkan 1532
pengaduan  kebocoran  pipa  distribusi  air minum.
Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung  di  dalam  mendorong  terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi  masyarakat  dengan  sistem yang  teratur  dan  direncanakan  terlebih dahulu  dinamakan social  engineering atau social  planning (soekanto , 1982:115).  Agar hukum  benar-benar  dapat  memengaruhi perlakuan  masyarakat,  maka  hukum  harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi  tertentu  merupakan  salah  satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum.  Komunikasi  hukum  tersebut  dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.
Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,  bahwa  suatu  sikap  tindak perilaku  hukum  dianggap  efektif,  apabila sikap,  tindakan  atau  perilaku  lain  menuju pada  tujuan  yang  dikehendaki,  artinya apabila  pihak  lain  tersebut  mematuhi hukum. Undang-undang  dapat  menjadi efektif  jika  peranan  yang  dilakukan  pejabat
penegak  hukum  semakin  mendekati  apa yang  diharapkan  oleh  undang-undang  dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum  jauh  dari  apa  yang  diharapkan undang-undang (soekanto, 2005:9).
Derajat dari efektivitas hukum menurut  Soerjono  Soekanto,  ditentukan oleh  taraf  kepatuhan  masyarakat  terhadap hukum,termasuk  para  penegak  hukumnya, sehingga  dikenal  asumsi  bahwa ,  ”taraf kepatuhan  yang  tinggi  adalah  indikator suatu  berfungsinya  suatu  sistem  hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda  hukum  tersebut  mencapai  tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan hidup (soekanto, 1985:7).
Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto  antara  lain  sebagai  berikut:
(soekanto, 2007:110). 1.  Faktor Hukum Hukum mengandung unsur keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan. Dalam  praktik  penerapannya  tidak jarang  terjadi  pertentangan  antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian  Hukum  sifatnya  konkret berwujud  nyata,  sedangkan  keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang  hakim  memutuskan  suatu perkara  secara  penerapan  undang- undang  saja,  maka  ada  kalanya  nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat  suatu  permasalahan  mengenai hukum  setidaknya  keadilan  menjadi prioritas  utama.  Karena  hukum  tidak semata-mata  dilihat  dari  sudut  hukum tertulis  saja,  melainkan  juga  ikut mempertimbangkan  faktor-faktor  lain yang  berkembang  dalam  masyarakat. Sementara  dari  sisi  lain,  keadilan  pun masih  menjadi  perdebatan  disebabkan keadilan  mengandung  unsur  subyektif yang  sangat  tergantung pada  nilai-nilai intrinsik  subyektif  dari  masing-masing orang.
2.  Faktor Penegak Hukum Penegakan hukum berkaitan dengan  pihak-pihak  yang  membentuk maupun  menerapkan  hukum  ( law enforcement ). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur
penegak hukum yang mampu memberikan  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan hukum secara
proporsional.  Aparatur  penegak  hukum melingkupi pengertian mengenai institusi  penegak  hukum  dan  aparat penegak  hukum,  sedangkan  aparat penegak  hukum  dalam  arti  sempit dimulai  dari  kepolisian,  kejaksaan, kehakiman,  penasehat  hukum  dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.  Setiap  aparat  dan aparatur  diberikan  kewenangan  dalam melaksanakan tugasnya masing- masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.
Ada  tiga  elemen  penting  yang memengaruhi  mekanisme  bekerjanya aparat  dan  aparatur  penegak  hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana  pendukung  dan  mekanisme kerja  kelembagaannya;  (b)  budaya kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar  kerja,  baik  hukum  materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan  hukum  secara  sistematik haruslah  memperhatikan  ketiga  aspek itu  secara  simultan,  sehingga  proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.
3.  Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai sarana  untuk  mencapai  tujuan.  Ruang lingkupnya  terutama  adalah  sarana fisik  yang  berfungsi  sebagai  faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai,
keuangan yang
cukup, dan
sebagainya. Selain
ketersediaan fasilitas,  pemeliharaan  pun  sangat
penting
demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu  peraturan  sudah  difungsikan, padahal  fasilitasnya  belum  tersedia lengkap.  Kondisi  semacam  ini  hanya akan  menyebabkan  kontra-produktif yang  harusnya  memperlancar  proses justru mengakibatkan terjadinya
kemacetan. 4.  Faktor Masyarakat
Penegakan hukum bertujuan untuk  mencapai  kedamaian  dalam masyarakat.  Masyarakat  mempunyai pendapat-pendapat  tertentu  mengenai hukum.  Artinya,  efektivitas  hukum  juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit
penegakan  hukum,  adapun  langkah yang  bisa  dilakukan  adalah  sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial,  pemegang  kekuasaan  dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan- perubahan  sosial  dengan  hukum  yang pada  akhirnya  hukum  bisa  efektif sebagai  sarana  pengatur  perilaku masyarakat.
5.  Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan yang
sebenarnya  bersatu  padu  dengan faktor  masyarakat  sengaja  dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan  masalah  sistem  nilai- nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual  atau  nonmaterial.  Hal  ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup,  struktur,  subtansi,  dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut,  umpamanya,  menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga- lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya (soekanto, 2007:112).
Bertajuk  pada  hal  di  atas  maka dapat  dilihat  terkait  dengan  implementasi dari  Ketentuan  Pasal  19  Undang-Undang No.  8  Tahun  1999  Tentang  perlindungan
Konsumen  terkait  dengan  Tanggung  jawab Perusahaan  atau  pelaku  usaha  terhadap konsumen  dapat  dilihat  bahwa,    sesuai Pasal  19  UU  No.8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  adalah  :  (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen akibat  mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan;  (2) Ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud ayat  1  dapat  berupa  pengembalian  uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7 (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi;  (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dan  2  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;  (5)  Ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2)  tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Memperhatikan  substansi  Pasal  19 ayat  (1)  dapat  diketahui  bahwa  tanggung jawab  pelaku  usaha,  meliputi:  Tanggung jawab  ganti  kerugian  atas  kerusakan; Tanggung  jawab  ganti  kerugian  atas pencemaran;  dan  Tanggung  jawab  ganti kerugian atas kerugian konsumen.
Berdasarkan  hal  ini,  maka  adanya  produk barang  dan/atau  jasa  yang  cacat  bukan merupakan
satu-satunya dasar pertanggungjawaban  pelaku  usaha.  Hal  ini berarti  bahwa  tanggung  jawab  pelaku usaha  meliputi  segala  kerugian  yang dialami  konsumen.    Melihat  ketentuan Pasal  19  Ayat  2  terkait  dengan  tanggung jawab  pelaku  usaha,  maka  terkait  dengan tanggung jawab Perusahaan PDAM Kabupaten  buleleng  terhadap  konsumen belum dilaksanakan dengan baik.
PDAM  Kabupaten  Buleleng  dalam memberikan  pelayanan  air  bersih  kepada masyarakat selaku konsumen masih mengalami berbagai kendala yaitu kurangnya  cadangan  air  bersih  untuk
memenuhi  kebutuhan  konsumen  serta terjadinya  kebocoran  atau  kerusakan  pipa distribusi. Cadangan air bersih yang saat ini dimiliki pada reservoir-reservoir yang tersebar di berbagai wilayah layanan PDAM Kabupaten Buleleng belum dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat  setiap  tahunnya.  Kurangnya cadangan air diperparah dengan berkurangnya debit air di sumber cadangan air  pada  musim  kemarau.  Kerusakan  pipa distribusi  sangat  sering terjadi,  dari  Januari sampai Juni 2018 dilaporkan 1532 pengaduan  kebocoran  pipa  distribusi  air minum.
Sehingga  hak-hak  dari  konsumen belum  terpenuhi  diantaranya  yaitu:  (a)  hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan  atau  jasa;  dan  (h)  hak  untuk mendapatkan  ganti  kerugian,  kompensasi dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pihak PDAM Kabupaten Buleleng belum  melaksanakan  kewajibannya  selaku pelaku usaha.
PDAM  Kabupaten  Buleleng  didak melaksanakan  ketentuan  Pasal  19  UUPK yakni  terkait  dengan  tanggung  jawab  ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat  terkait  dengan  pelayanan  air bersih  serta  hak  yang  diterima  konsumen tidak sesuai. Maka, dapat dikatakan bahwa Pasal  19  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindunga  Konsumen  terkait  dengan tanggung jawab pelaku usaha belum  dapat diimplementasikan dengan baik oleh PDAM Kabupaten Buleleng.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1.  Tanggung  jawab  PDAM  Kabupaten Buleleng sesuai Hasil wawancara yang dilakukan terhadap
Kasubbag Perencanaan Teknik PDAM Kabupaten Buleleng,  Nyoman  Mardika,  diperoleh informasi bahwa PDAM terus melakukan  upaya  penambahan  debit dalam  rangka  mengatasi  kekurangan suplai  air  bersih  salah  satunya  dengan membuat  sumur  bor  di  beberapa  titik.
Untuk  tahun  2019  direncakanan  untuk membuat  sumur  bor  di  daerah  Pulau Menjangan.  Selain  itu,  PDAM  siap siaga  menyediakan  suplai  air  bersih untuk daerah yang mengalami gangguan distribusi dengan menggunakan  mobil  tangki  air  bersih, kemudian    Tanggung  jawab  PDAM Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang  No.  8  tahun  1999 Tentang perlindungan Konsumen. selaku pelaku usaha wajib memberikan ganti  rugi  atas  segala  kerugian  yang disebabkan  oleh  gangguan  distribusi air  yang  terjadi  bukan  hanya  dengan normalisasi  aliran  air.  Ganti  kerugian tersebut  adalah  kompensasi  kerugian baik  material  maupun  non  material pada  konsumen  tanpa  menunggu tuntutan dari konsumen itu sendiri, dan perbaikan terhadap kebocoran maupun kerusakan alat distribusi apabila terjadi ketidaksesuaian  dalam  pelaksanaan kewajibannya  sebagai  pelaku  usaha yang  mengakibatkan  adanya  kerugian pada konsumen.
2.  Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga  Konsumen  terkait  dengan tanggung  jawab  pelaku  usaha  belum dapat  diimplementasikan  dengan  baik, PDAM Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan  ketentuan  Pasal  19 UUPK  yakni  terkait  dengan  tanggung jawab  ganti  kerugian  yang  diberikan kepada  masyarakat  terkait  dengan pelayanan  air  bersih  serta  hak  yang diterima konsumen tidak sesuai. Sehingga  hak-hak  dari  konsumen belum  terpenuhi  diantaranya  yaitu:  (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang  dan  atau  jasa;  dan  (h)  hak untuk  mendapatkan  ganti  kerugian, kompensasi dan/atau penggantian, apabila  barang  dan/jasa  yang  diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak  sebagaimana  mestinya.  Pihak PDAM  Kabupaten  Buleleng  belum melaksanakan  kewajibannya  selaku pelaku usaha.
Adapun  Saran  Yang  Dapat  Diberikan Adalah Sebagai Berikut:
1.  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng hendaknya
berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya serta memberikan tanggung  jawab  berupa  gani  kerugian kepada  konsumen  PDAM  Kabupaten Buleleng.  Hal  ini  tidak  hanya  penting untuk  konsumen  tetapi  untuk  PDAM sendiri  dalam  rangka  meningkatkan kualitasnya  baik  sebagai  pelaku  usaha maupun secara internal sebagai sebuah badan usaha.
2.  Konsumen selaku pemakai barang dan jasa  juga  hendaknya  menyadari  hak dan kewajibannya sendiri dan tanggung  jawab  PDAM  Kabupaten Buleleng  di  mata  hukum,  sehingga apabila  terjadi  situasi  yang  beresiko menimbulkan kerugian pada konsumen akibat  tidak  dipenuhinya  tanggung jawab  PDAM  Kabupaten  Buleleng, konsumen  dapat  melakukan  langkah- langkah  yang  benar  dalam  menuntut haknya dalam mendapatkan pelayanan yang  layak  dan  ganti  rugi  apabila pelaku  usaha  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ash-Shofa,  B.  (2004). Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Brotosusilo, A. (1998). Aspek-aspek Perlindungan Hukum terhadap
Konsumen  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Djuroto,  T.  (2000). Hukum  Perusahaan. Jakarta: Visimedia. Ibrahim,  J.  (2006). Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing. Miru,  A.,  &  Yodo,  S.  (2004). Hukum Perlindungan  Konsumen. Jakarta:
Rajawali Pers.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian  Hukum. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti. Muthiah,  A.  (2018). Hukum  Perlindungan Konsumen;  DImensi  Hukum  Politik dan  Ekonomi  Syariah. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. Nasution,  A.  (2003). Hukum  Perlindungan
Konsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sasongko, W. (2007). Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan
Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Sidharta.  (2000). Hukum  Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo. Sidobalok,  J.  (2014). Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia. Bandung: CItra Aditya Bakti. Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001).
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan SIngkat). Jakarta: Rajawali
Pers.
Soerjono Soekanto, 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi . Bandung:Remaja Karya.
Soerjono  Soekanto.  2007. Pokok-pokok
Sosiologi  Hukum (Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada. Soerjono Soekanto.1982. Kesadaran Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum (Jakarta: Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sumitro, R. H. (1988). Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Susanto,  H.  (2008). Hak-hak  Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia. Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Perundang-undangan
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perda No.2 Tahun 2010 tentang Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten Buleleng Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  No.  2  Tahun 2010  tentang  Perusahaan  Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng

## Website
PDAM  Buleleng.  (2015,  10  01). Sejarah PDAM .  Retrieved  7  29,  2018,  from
PDAM Buleleng: www.pdambuleleng.co.id/?i=93db85
ed909c13838ff95
ccfa94cebd9&act=view