URGENSI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  63  TAHUN  2019  TENTANG

## INVESTASI PEMERINTAH
THE  URGENCY  OF  IMPLEMENTATION  OF  THE BUSINESS  JUDGMENT  RULE  PRINCIPLES  IN GOVERNMENT  REGULATION  NO.  63  OF  2019  ON GOVERNMENT INVESTMENT
Gatut Priyo Sembodo a , Arman Nefi b , Efa Laela Fakhriah c

## ABSTRAK
Business judgment rule merupakan prinsip hukum dari sistem hukum common law yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada direksi  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pengambil  keputusan dalam perseroan untuk tidak dipertanggungjawabkan secara hukum apabila  keputusannya  tersebut  ternyata  dapat  merugikan  perseroan. Paradigma  baru  investasi  pemerintah  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang mengadopsi pengaturan  prinsip business  judgment  rule dalam  Undang  Undang Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  bertujuan  untuk memitigasi risiko tindakan atau keputusan dalam investasi pemerintah yang  dapat  menimbulkan  kerugian  negara.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  urgensi  penerapan prinsip  business  judgment  rule dalam  tata  kelola  investasi  pemerintah  berdasarkan  PP  Investasi Pemerintah.  Menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif, ditemukan bahwa diterapkannya prinsip business judgment rule dalam kewenangan  supervisi  pada  Komite  Investasi  Pemerintah  (KIP)  dan kewenangan  operasional  pada  Operator  Investasi  Pemerintah  (OIP) merupakan  salah  satu  jawaban  atas  perlindungan  hukum  apa  yang diatur dalam PP Investasi Pemerintah kepada KIP maupun OIP apabila terjadi  penurunan  nilai  investasi  untuk  tidak  dapat  dikategorikan sebagai  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  negara,
sepanjang KIP maupun OIP telah melakukan tugas dengan itikad baik, sesuai  dan  sejalan  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan,  dan telah memberikan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umum. Kata  kunci: business  judgment  rule ;  investasi  pemerintah;  kerugian negara.
a Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta, email: gatut.priyo01@ui.ac.id
b Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta, email: arman.nefi@ui.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, email: efa@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 21 Februari 2022
Artikel diterbitkan:
30 Mei 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i2.789 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The business judgment rule is a legal principle of the common  law legal system which aims to provide protection to the board of directors in carrying out their duties as decision makers in the company from being legally responsible if the decision turns out to be detrimental to the company. The new paradigm of government investment in Government  Regulation No. 63 of 2019 On Government Investment which adopts the principle of business judgment rule in Law No. 40 of 2007 On Limited Liability Companies aims to mitigate the risk of actions or decisions in government investments that can cause state losses. This study aims to analyze the urgency of applying the principle of business judgment rule in government investment governance based on Government Investment Regulations. Using the normative legal research method, it was found that the application of the principle of business judgment rule in the supervisory authority of the Government Investment Committee (KIP) and operational authority  of the Government Investment Operator (OIP) is one of the answers to what legal protections are regulated in the Government Investment Regulation for KIP and OIP if there is a decline in the value of the investment cannot be categorized as an action that can cause state losses, as long as both KIP and OIP have performed their duties in good faith, in accordance with and in line with the provisions of laws and regulations, and have provided many benefits for the public interest.
Keywords: business judgment rule; government investment; state loses.

## PENDAHULUAN
Business  judgment  rule merupakan  salah  satu  prinsip  pada  pengelolaan  suatu perusahaan perseroan atau korporasi yang memberikan perlindungan kepada Direksi suatu  perusahaan  atau  korporasi  tersebut  terkait  pertanggungjawabannya  secara hukum  terhadap  pengambilan  keputusan  yang  dilakukannya  dalam  transaksi  bisnis perusahaan  yang  dapat  berakibat  pada  terjadinya  kerugian  perusahaan,  dimana kerugian  tersebut  terjadi  bukan  karena  kesalahannya  namun  karena  sebab-sebab maupun faktor-faktor lain di  luar kendalinya dan sepanjang pengambilan keputusan yang dilakukannya tersebut telah dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh kehati- hatian 1 .
Business judgment rule pada awalnya merupakan produk hukum berupa putusan kasus oleh pengadilan di Amerika yang menganut sistem hukum common law 2 . Salah satu putusan pengadilan yang banyak menjadi yurisprudensi hukum korporasi dalam penerapan  doktrin Business  Judgment  Rule dalam  beberapa  dekade  terakhir  adalah putusan Pengadilan Delaware di Amerika Serikat dalam kasus Aronson v. Lewis, pada tahun 1984 3 yang menyebutkan bahwa business judgment rule merupakan:
“A presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an informal basis, in good faith, and in the honest belief that the action taken was in the best  interests  of  the  company.  Absent  an  abuse  of  discretion,  that  judgment  will  be
1 Lestari, Sartika N. (2015). Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Jurnal Notarius, 6(2) , 305.
2 Ubochioma, Wiseman (2020). An Examination of the Relevance of the Codification and Application of the American Business Judgment Rule to Nigerian Corporate Law. Journal of African Law, 64 (3) , 373.
3 White, David T. (2020). Delaware’s Role In Handling The Rise Of Dual -, Multi-, And Zero-Class Voting Structures. Delaware Journal of Corporate Law, 45(2020 ), 151.
respected by the courts, with the burden being on the party  challenging the decision to establish facts rebutting the presumption.”
yang  kurang  lebih  dapat  diartikan  sebagai  suatu  anggapan  bahwa  dalam pengambilan  keputusan  bisnis  oleh  direksi  suatu  korporasi  yang  dilakukan  dengan itikad baik dan keyakinan secara jujur bahwa keputusan yang telah diambilnya adalah untuk  kepentingan  yang  paling  baik  bagi  perusahaan.  Dengan  tidak  adanya penyalahgunaan  diskresi,  keputusan  yang  telah  diambilnya  tersebut  akan  dihormati pengadilan,  dengan  beban  pembuktian  terdapat  pada  pihak  yang  meragukan pengambilan  keputusan  tersebut  dalam  rangka  menemukan  fakta-fakta  yang  dapat membantah pandangan tersebut.
Beberapa profesor ilmu hukum di Indonesia, diantaranya Bismar Nasution 4 dan Erman Rajagukguk 5 , berpendapat bahwa prinsip business judgment rule telah diadopsi Undang  Undang  No.  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT)  khususnya dalam Pasal 97 ayat (5) yang mengatur bahwa Direksi dibebaskan dari tanggung jawab secara  pribadi  terhadap  kerugian  perseroan  jika  kerugian  tersebut  terjadi  bukan diakibatkan kesalahan ataupun kelalaiannya, pengurusan telah dilakukan dengan itikad yang  baik  dan  penuh  kehati-hatian  bagi  kepentingan  perseroan  dan  selaras  dengan tujuan dan maksud perusahaan, tidak memiliki benturan kepentingan secara langsung maupun  secara  tidak  langsung,  dan  telah  mengambil  perbuatan  untuk  menghindari timbul  atau  berlanjutnya  kerugian  tersebut. Pengaturan  yang sama  pula  diatur  pada Pasal 115 ayat (5) UUPT yang diberlakukan untuk anggota Dewan Komisaris berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Implementasi  prinsip-prinsip business  judgment  rule di  Indonesia  masih mengalami pasang surut yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran di kalangan aparat  penegak  hukum,  terutama  dalam  penanganan  perkara-perkara  hukum  yang menimpa  Direksi  BUMN 6 .  Sebagai  contoh,  perkara  hukum  yang  dialami  Hotasi Nababan  saat  menjabat  sebagai  Direktur  Utama  PT  Merpati  Nusantara  Airlines (Persero) dalam kasus pemberian security deposit dengan jumlah 1 Juta Dollar Amerika Serikat  sebagai  jaminan  dalam  rangka  pembelian  pesawat,  dimana  pada  putusan pengadilan tingkat pertama pada tahun 2012 diputus bebas 7 , namun di tingkat kasasi
4 Nasution,  Bismar.  (2019).  Prinsip  Business  Judgment  Rule  Dalam Pengelolaan  Perseroan.  Available        online  from: https://bismarnasution.com/prinsip-business-judgment-rule-dalam-pengelolaan-perseroan/  [Accessed  January  20, 2022]
5 Rajagukguk,  Erman.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Risiko  Pengambilan  Keputusan  Yang  Diambil  Oleh Direktur  Dan  Komisaris.  Available  online  from:    https://docplayer.info/29652094-Perlindungan-hukum-terhadap- risiko-pengambilan-keputusan-yang-diambil-oleh-direktur-dan-komisaris.html [Accessed January 20, 2022]
6 Sudarna, Najwan, J., Muskibah, & Pratiwi, D. M. (2019). Business judgment rule application in company: A comparison based on the case in Indonesia and Malaysia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 399 (1), 1 – 7.
7 Rissy,  Yafet  Y.  W.  (2020).  Business  Judgement  Rule:  Ketentuan  Dan  Pelaksanaannya  Oleh  Pengadilan  Di  Inggris, Kanada Dan Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(2) , 275.
pada tahun 2014, divonis dengan hukuman 4 tahun penjara ditambah dengan denda sebesar Rp200 Juta dengan subsider hukuman 6 bulan kurungan 8 .
Sebaliknya,  perkara  hukum  yang  dialami  Karen  Agustiawan  pada  waktu menjabat  sebagai  Direktur  Utama  PT  Pertamina  (Persero)  dalam  perkara  dugaan penyelewengan investasi pada proses akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di Blok Basker  Manta  Gummy  Australia,  yang  pada  tahun  2019  oleh  PN  Jakarta  Pusat  dan Pengadilan  Tipikor  pada  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  yang  dinyatakan  terbukti bersalah dan divonis dengan hukuman 8 tahun penjara ditambah dengan denda Rp 1 miliar  dengan  subsider  hukuman  4  bulan  kurungan 9 ,  namun  di  tingkat  kasasi  pada tahun 2020 diputus bebas dimana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim saat itu menilai bahwa hal yang dilakukan Karen Agustiawan sebagai bentuk risiko bisnis yang telah  memenuhi  prinsip business  judgement  rule dan  tidak  termasuk  dalam  kategori tindak pidana 10 .
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  menjawab  tantangan  pelaksanaan investasi  pemerintah  agar  pengelolaannya  bisa  lebih  optimal  di  masa  mendatang, Pemerintah merasa perlu untuk melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola  investasi  pemerintah  melalui  paradigma  baru  dalam  tata  kelolanya  dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (PP Investasi  Pemerintah)  yang  mencabut  PP  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Investasi Pemerintah yang diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
Dalam  PP  Investasi  Pemerintah  ini  diatur  mengenai  pembagian  kewenangan dalam  pengelolaan  dalam  investasi  pemerintah  pusat  yang  terdiri  atas  kewenangan regulasi,  supervisi,  dan  operasional 11 .  Pembagian  tiga  kewenangan  diharapkan  akan menaikkan  tingkat  akuntabilitas  dan  menjamin  dilaksanakannya  proses check  and balances pada tata kelola investasi pemerintah pusat sejak dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, tahap pengawasan, hingga tahap pertanggungjawaban 12 . Salah  satu  bentuk  penyempurnaan  PP  Investasi  Pemerintah  adalah  dengan implementasi  prinsip business  judgment  rule pada  kewenangan  supervisi  dan kewenangan  operasional  yang  dilakukan  berdasarkan best  practices penerapan  atau implementasi prinsip business judgment rule pada pengelolaan perusahaan yang diatur
8 Akram, Muhamad H. dan Nisriina P. Fanaro. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. Ganesha Law Review, 1(1) , 85.
9 Hadi,  Shigeko  D.,  Aam  Suryamah,  dan  Anita  Afriana.  (2021).  Prinsip  Business  Judgement  Rule  Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi. Acta Diurnal, 4(2) , 173.
10 Kusumawati, Indriyani dan Yeti Sumiyati, (2021). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule. Dialogia Iuridica , 13(1) , 108.
11 Dewantha, Andhra. (2021). Kedudukan Hukum Lembaga Penyalur Dalam Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah. Jurist-Diction , 4 (2), 489.
12 Tambunan,  Gerry  M.  (2021).  Paradigma  Baru  Pelaksanaan  Investasi  Pemerintah  Pusat  dalam  Perspektif  Hukum Keuangan Negara. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 5(2), 458.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
dalam UUPT. Pengaturan business judgment rule dalam PP Investasi Pemerintah antara lain  terdapat  dalam  kewenangan  supervisi  yang  dilaksanakan  oleh  Komite  Investasi Pemerintah (KIP) yang merujuk pada pengaturan kewenangan Dewan Komisaris dan kewenangan  operasional  yang  dilakukan  oleh  Operator  Investasi  Pemerintah  (OIP) yang  merujuk  pada  pengaturan  kewenangan  Direksi.  Meskipun  sebenarnya  prinsip business judgment rule adalah suatu prinsip yang lazim ada pada ranah dalam hukum privat, namun dalam rangka menjaga governance atau tata kelola investasi pemerintah pusat yang lebih baik dan lebih prudence , hal tersebut perlu diadopsi dan diatur dalam PP Investasi Pemerintah.
Dalam  penelitian  sebelumnya,  pembahasan  mengenai business  judgment  rule di Indonesia lebih banyak dikaitkan dengan implementasinya dalam UUPT dan kaitannya dengan  tata  kelola  BUMN,  diantaranya:  urgensi  implementasi  penerapan business judgment  rule di  dalam  tata  kelola  BUMN 13 , business  judgment  rule sebagai immunity doctrine bagi direksi BUMN 14 , pembelaan bagi direksi BUMN melalui business judgment rule bila  terjadi  kerugian 15 , business  judgment  rule merupakan  upaya  perlindungan hukum  atas  keputusan  yang  dilakukan  direksi  BUMN 16 ,  kerugian  keuangan  negara pada  BUMN  dalam  perspektif business  judgment  rule 17 ,  dan  jurnal-jurnal  yang  lain. Sedangkan  pembahasan  mengenai business judgment  rule berkaitan  dengan  peraturan perundang-undangan  lain  diantaranya  penerapan  dalam  UU  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang 18 .  Lain  halnya dengan  pembahasan  mengenai business  judgment  rule dalam  investasi  pemerintah khususnya yang diatur dalam PP Investasi Pemerintah belum ditemukan. Pembahasan mengenai  PP  Investasi  Pemerintah  diantaranya  mengenai  pembiayaan  ultra  mikro dalam  kaitannya  dengan  investasi  pemerintah 19 dan  paradigma  baru  tata  kelola investasi pemerintah pusat 20 .
Sadjijono mendefinisikan tindakan pemerintah sebagai perbuatan atau tindakan dari alat perlengkapan pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan  pemerintah  dapat  dibagi  menjadi  dua  kelompok 21 ,  yaitu pertama,  t indakan faktual,  yang  diartikan  sebagai  tindakan-tindakan  pemerintah  yang  tidak
13 Ansari, Teuku S., Herdi Sahrasad, dan Irfan Iryadi. (2020). Indonesian State Owned Enterprises (BUMN or SOEs), and the Urgency of Implementation of Principle of ’Business Judgment Rule’. Jurnal Cita Hukum , 8(1) , 164
14 Lestari, Sartika N. Op.Cit. , 302
15 Kusmono. (2017). Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip Business Judgement Rule Bagi Direksi BUMN Persero Bila Terjadi Kerugian. Journal Info Artha, 3(2016) , 34.
16 Pramagitha, Putu A. dan A.A. Ketut Sukranatha. (2019). Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN. Kertha Semaya 7(12) , 1.
17 Hartono, Rizky N., Sriwati, dan Wafia S.D. Rini. (2021). Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule. KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(1), 23.
18 Wijaya, Andika. (2019). Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia. Yuridika, 35(1) , 1.
19 Dewantha, Andhra. Op.Cit , 479
20 Tambunan, Gerry M. Op.Cit , 453
21 Sadjijono. (2008). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi . Yogyakarta: LaksBang PRESSSindo. hlm. 67.
mengakibatkan suatu akibat hukum, sebagai contohnya yaitu penutupan jalan sebagai imbas  dari  pembangunan  jembatan.  Tindakan  faktual  akan  senantiasa  bersegi  satu karena  hanya  bersifat  sepihak  saja,  yakni  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  karena adanya wewenang publik yang melekat pada jabatan dan dasar wewenangnya berasal dari  peraturan  perundang-undangan 22 ;  dan kedua, tindakan  hukum,  yang  diartikan sebagai  tindakan-tindakan  pemerintah  yang  bisa  menimbulkan  suatu  akibat  hukum tertentu yang kemudian melahirkan adanya hak dan kewajiban. Selanjutnya, tindakan hukum pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu: a) tindakan hukum publik atau hukum administrasi yang disebut sebagai tindakan hukum bersegi satu, dimana tindakan ini diperbuat  oleh  pejabat  dan/atau  badan  yang  diberikan  kewenangan  untuk melakukannya serta dalam hal, keadaan dan cara yang telah disusun dalam peraturan perundangan, mengikat masyarakat sekalipun masyarakat tidak menginginkan bahkan tidak  setuju,  dan  kedudukan  pemerintah  yang  lebih  tinggi  dari  masyarakat;  dan  b) tindakan  hukum  privat  atau  tindakan  yang  didasarkan  atas  aturan-aturan  hukum perdata  yang  disebut  sebagai  tindakan  hukum  bersegi  dua,  dimana  tindakan  yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata yang melahirkan  hubungan hukum  antara  pemerintah  dan  pihak  lain  berupa  suatu  perikatan,  tindakan  tersebut hanya  akan  mengikat  pemerintah  dan  pihak  lain  tersebut  yang  telah  sepakat  untuk menundukkan  atau  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perikatan  yang  dibuat,  dan kedudukan  pemerintah  dan  pihak  lain  tersebut  mempunyai  kedudukan  yang  relatif sejajar secara horizontal dalam perikatan yang dibuat.
Dalam  kaitannya  dengan  Investasi  Pemerintah,  tindakan  pemerintah  dalam membuat  peraturan  perundang-undangan  terkait  investasi  pemerintah  dalam  PP Investasi Pemerintah termasuk dalam tindakan hukum publik yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan. Hal ini selaras dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945,  dimana  Presiden  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka menjalankan Undang Undang (UU). Sedangkan materi muatan  yang  ada  pada  PP  merupakan  materi  muatan  untuk  menjalankan  UU,  yang telah  dinyatakan  dalam  Pasal  12  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan 23 .  Materi  muatan  dalam  PP  Investasi  Pemerintah adalah  materi  muatan  dalam  rangka  menjalankan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  khususnya  yang  diatur  dalam  Pasal  41  yaitu bahwa  Pemerintah  dapat  melakukan  investasi  jangka  panjang  untuk  memperoleh
22 Sudrajat, Tedi & Endra Wijaya. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan . Jakarta: Bumi Aksara. hlm.
25.
23 Sjarif, Fitriani A. (2017). Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang di Indonesia. Palar|Pakuan Law Review, 3(2), 34.
manfaat  ekonomi,  sosial  dan/atau  manfaat  lainnya,  yang  dilakukan  dalam  bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung, dan diatur dengan peraturan pemerintah.
Namun demikian, terdapat beberapa pasal dalam PP Investasi Pemerintah yang mengatur  mengenai  kaidah-kaidah  dalam  tindakan  hukum  privat,  contohnya Pemerintah dapat melakukan kegiatan investasi berupa pemberian pinjaman dan kerja sama,  melakukan  perjanjian  investasi,  termasuk  di  dalamnya  terdapat  pengaturan mengenai business judgment rule.
Dari  hal  tersebut  yang  telah  disebutkan  di  atas,  menggambarkan  bahwa pengaturan  pasal-pasal  dalam  PP  Investasi  Pemerintah  terdapat  irisan-irisan  hukum privat dan hukum publik terkait tata kelola investasi pemerintah, berupa kaidah-kaidah yang lazim diatur dalam hukum privat yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan pasal pada peraturan perundangan yang merupakan ranah hukum publik 24 .
Oleh karena itu, untuk memberikan suatu pengetahuan baru terkait tata kelola investasi pemerintah berdasarkan PP Investasi Pemerintah yang mengadopsi prinsip- prinsip business judgment rule, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada dua hal,  yaitu: pertama,  k ewenangan  apa  saja  yang  diatur  dalam  PP  Investasi  Pemerintah yang  menggunakan  prinsip business  judgment  rule? ;  dan kedua,  a pakah  urgensi penerapan kewenangan tersebut menggunakan prinsip business judgment rule ?

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai kewenangan apa saja yang diatur dalam  PP  Investasi  Pemerintah  yang  menggunakan  prinsip business  judgment  rule , penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan  hukum  primer,  dalam  hal  ini  PP  Investasi  Pemerintah  dan  UUPT,  dengan penelaahan keadaan yang sebenarnya dan sebagaimana adanya, dan penelahan prinsip business  judgment  rule ,  dengan  analisis  kualitatif  secara  menyeluruh  sesuai  dengan kerangka  hukum  yang  ada  dalam  pengaturan  PP  Investasi  Pemerintah  dan  UUPT 25 , yang  pada  akhirnya  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  tepat  hubungan  antara penelahan  prinsip business  judgment  rule dalam  PP  Investasi  Pemerintah  dengan peraturan  perundangan  yang  lain  yang  berhubungan  dengan  keuangan  negara  dan investasi 26 .
Selanjutnya,  untuk  menjawab  permasalahan  kedua  terkait  urgensi  penerapan kewenangan  tersebut  menggunakan  prinsip business  judgment  rule ,  penulis menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  bahan
24 Prasetyaningsih,  Rahayu.  (2014).  Konstusionalisasi  Hukum  Privat:  Beberapa  Pandangan  yang  Berkembang  dalam Pengkajian Ilmu Hukum. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 1 (35), 369.
25 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press. hlm. 27.
26 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke-19, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.
hukum sekunder yang mencakup literatur yang relevan yang mencakup buku-buku, artikel  jurnal,  dan  bahan-bahan  lain  mengenai  prinsip business  judgment  rule yang memberikan diskusi mendalam tentang ketentuan hukum, tata kelola dan implementasi yang relevan dari prinsip business judgment rule 27 .
Terakhir,  penyajian  keterangan  dalam  bentuk  diagram  akan  digunakan  untuk menggambarkan secara komparatif atas data-data yang didapatkan dari bahan hukum sekunder.  Analisis  secara  normatif  dari  referensi  dan  data  yang  diperoleh  akan menghasilkan rekomendasi pedoman yang tepat mengenai urgensi penerapan prinsip business judgment rule dalam pengaturan PP Investasi Pemerintah 28 .

## PEMBAHASAN

## Prinsip Business Judgment Rule
Business  judgment  rule telah  menjadi  salah  satu  prinsip  paling  dikenal  untuk melindungi  dan  memastikan  keadilan  bagi  direksi  suatu  perseroan  yang  telah menjalankan  tugasnya  dengan  itikad  baik. Business  judgment  rule mempunyai  tujuan utama  untuk  mewujudkan  suatu  keadilan,  terutama  pada  saat  direksi  membuat keputusan  manajemen  atau  keputusan  bisnis  perseroannya.  Secara  hukum,  prinsip business  judgment  rule adalah  kode  etik  bagi  direksi  suatu  perseroan  dalam  situasi  di mana  setelah  mempertimbangkan  dengan  cermat  dan  wajar,  direksi  tersebut  tidak memiliki  maksud  pribadi  dalam  pengambilan  keputusan  perseroannya  yang dilaksanakan secara dengan jujur, beritikad baik dan meyakini bahwa tindakan tersebut murni hanya untuk kepentingan perseroan 29 .
Black’s Law Dictionary merumuskan definisi Business Judgment Rule yaitu:
“rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power  of  corporation  and  authority  of  management  where  there  is  reasonable  basis  to indicate that transaction was made with due care and good faith” 30 . yang kemudian dari definisi dimaksud dapat diartikan bahwa prinsip business judgment rule pada  dasarnya  bermaksud  memberikan  perlindungan  Direksi  suatu  perusahaan atau  korporasi  atas  setiap  keputusannya  dalam  transaksi  bisnis  merupakan  aksi korporasi,  sepanjang  hal  tersebut  telah  dilakukan  dalam  batas  kewenangannya  yang dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian ( due care ) serta itikad baik ( good faith ).
Bismar  Nasution  berpendapat  bahwa  terdapat  beberapa  pengecualian  atas tindakan  direksi  yang  tidak  bisa  mendapatkan  perlindungan  berdasarkan  prinsip business  judgment  rule, yaitu jika  pertimbangan  yang  diambil  didasarkan  atas
27 Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi , Bandung: Penerbit Alfabeta. hlm. 27.
28 Bachtiar. (2018). Metode Penelitian. Tangerang Selatan: Unpam Press. hlm. 58-60.
29 Gurrea-Martínez, Aurelio. (2018). Re-Examining The Law And Economics Of The Business Judgment Rule: Notes For Its Implementation In Non-Us Jurisdictions. Journal of Corporate Law Studies , 18(2) , 421.
30 Black, Henry C. (1990). Black Law Dictionary, 6th Edition. St.Paul: West Publishing Co, hlm. 200.
kecurangan,  niat  buruk,  adanya  benturan  kepentingan,  dan  termasuk  perbuatan melanggar  hukum,  serta  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  perusahaan  yang merupakan akibat kelalaian dari direksi. Menurutnya, ada tiga kriteria untuk menilai apakah kerugian perusahaan disebabkan oleh keputusan yang dilakukan secara tepat sehingga bisa dikecualikan dari pelanggaran, yaitu: a) Direksi telah memiliki informasi yang  benar  tentang  masalah  yang  akan  diputuskan;  b)  Direksi  tidak  mempunyai kepentingan  dengan  keputusan  yang  akan  diambilnya  dan  memutuskannya  dengan itikad  baik;  dan  c)  Direksi  mempunyai  dasar  pemikiran  yang  logis  untuk  meyakini bahwa keputusan yang telah diambil merupakan keputusan terbaik bagi perseroan 31 .
Pengaturan dan Penerapan Prinsip Business Judgement Rule dalam UUPT
Dalam  sistem  peraturan  perundangan  di  Indonesia  khususnya  dalam  hukum perusahaan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengaturan mengenai business judgement rule tidak secara langsung dituliskan secara  tersurat  atau  tidak  digunakan  secara  langsung  sebagai  istilah,  namun pengaturannya secara tersirat dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) 32 . Dimana Pasal  97  ayat  (5)  mengatur  prinsip business  judgement  rule atas  tindakan  Direksi perseroan, sedangkan Pasal 114 ayat (5) mengatur prinsip business judgement rule atas tindakan Komisaris perseroan.
Secara sederhana, prinsip business judgement rule yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5)  UUPT  mensyaratkan  beberapa  hal  yang  tidak  dimintakan  pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian perusahaan sebagai akibat tindakan yang dilakukan Direksi, antara lain: 1) Kerugian terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi; 2) Direksi telah mengambil keputusan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan dan selaras dengan maksud tujuan perseroan;  3)  Direksi  tidak  memiliki  maksud  dan  benturan  kepentingan,  baik  secara langsung  ataupun  secara  tidak  langsung  atas  pengambilan  keputusan  yang menimbulkan  kerugian;  dan  4)  Direksi  telah  melakukan  tindakan  dan  upaya  untuk menghindari timbul dan berlanjutnya kerugian.
Erman Rajagukguk menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan “mengambil tindakan  untuk  mencegah  timbulnya  atau  berlanjutnya  kerugian” adalah  telah  ada tahap-tahap  yang  dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh  Direksi  untuk  mendapatkan informasi  terkait  pengurusan  yang  sekiranya  bisa  mencegah  kerugian,  antara  lain dengan  menyelenggarakan  pertemuan  dengan  jajaran  Direksi  yang  lain  dan  telah
31 Nasution, Bismar. Op.Cit.
32 Prasetyo.  (2014). Benturan  Penerepan  Business  Judgement  Rule  (BJR)  dalam  Keputusan  Bisnis  Direksi  BUMN ,  Jakarta: Rayyana Komunikasindo. hlm. 316.
mengambil berbagai pertimbangan tertentu yang menjadi dasar pilihan keputusan yang akan diambil 33 .
Banyak  contoh  kasus  yang  melibatkan  Direksi  Perseroan  yang  terkait  dengan prinsip business judgement rule , salah satunya yang terbaru yaitu perkara hukum yang menimpa  Karen  Agustiawan  pada  waktu  menjabat  sebagai  Direktur  Utama  PT Pertamina  (Persero)  dalam  perkara  dugaan  penyelewengan  investasi  pada  proses akuisisi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy - Australia, yang pada tahun 2019 oleh PN  Jakarta  Pusat  dan  Pengadilan  Tipikor  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  yang dinyatakan  terbukti  bersalah  dan  divonis  dengan  8  (delapan)  tahun  penjara  dan tambahan denda Rp 1 Miliar Rupiah dengan subsider 4 bulan kurungan 34 , namun di tingkat  kasasi  pada  tahun  2020  Karen  Agustiawan  diputus  bebas  dimana  dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim saat itu menilai bahwa hal yang dilakukan Karen Agustiawan  sebagai  bentuk  risiko  bisnis  yang  telah  memenuhi  prinsip business judgement rule dan tidak termasuk dalam tindak pidana 35 .
Dari contoh kasus-kasus tersebut, ada hal- hal yang harus diperhatikan Direksi agar  tidak  dibebankan  tanggung  jawab  pribadi  terhadap  kerugian  yang  diderita perusahaan atau agar mendapat perlindungan dari UUPT, antara lain: pertama, Direksi mengambil keputusan secara rasional. Ukuran secara rasional berupa suatu tindakan bisnis  dengan  memisalkan  pada  apa  yang  akan  diputuskan  oleh  Direktur  yang  lain dalam keadaan atau kondisi yang relatif sama; kedua, Untuk menghindari adanya unsur kelalaian  serta  untuk  memastikan  terpenuhinya  unsur  kehati-hatian  dalam pengambilan  keputusan,  perlu  diperhatikan  hal-hal  berikut:  a)  Direksi  telah mendapatkan  informasi  yang  tepat  dan  valid  terkait  kebijakan  atau  keputusan  yang direncankan untuk diambil; b) Buku catatan dan dokumen-dokumen pendukung terkait keputusan bisnis wajib ada dan tersedia dalam rangkaian pengambilan keputusan; c) Direksi membuat catatan-catatan atau dokumentasi tentang partisipasi anggota rapat yang lain atau dewan Direksi dalam proses pengambilan keputusan; dan d) Membentuk sebuah  tim  dalam  rangka  memastikan  hal-hal  penting  sehubungan  dengan  proses pengambilan keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakan telah dikonsultasikan dengan para ahli apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Direksi sendiri; dan ketiga, Direksi wajib menjamin bahwa tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dalam rangka memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil murni untuk kepentingan perseroan. Selain itu, Direksi juga wajib menunjukkan bahwa tidak
33 Rajagukguk, Erman. Op.Cit.
34 Hadi, Shigeko D., Aam Suryamah, dan Anita Afriana. Op.Cit., 173.
35 Kusumawati, Indriyani dan Yeti Sumiyati. Op.Cit., 108

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
memiliki maksud pribadi dalam keputusan bisnis 36 . Oleh karenanya, terdapat tiga hal yang harus dihindari, yaitu: a) Tidak melakukan transaksi dengan perusahaan sendiri atau  keluarganya;  b)  Tidak  bekerja  sama  dengan  beberpa  perusahaan  lain  yang mempunyai  satu  Direktur  yang  sama;  dan  c)  Tidak  melakukan  transaksi  dalam  satu afilasi perusahaan atau sebagai contoh transaksi sebuah induk perusahaan dengan anak perusahaannya.
Selanjutnya, prinsip business judgement rule yang terdapat pada Pasal 114 ayat (5) UUPT serupa halnya berlaku secara mutatis mutandis untuk Dewan Komisaris perseroan atas  beberapa  hal  yang  tidak  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  pribadi  atas kerugian perusahaan sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, meskipun sesungguhnya dalam teori business judgment rule tidak mengenal penerapan pada Dewan Komisaris, yang disebabkan dalam sistem common law yang menggunakan sistem single  board  officer dalam  artian  pengurusan  serta  pengawasan  perseroan dilasanakan oleh chief officer perseroan tersebut 37 .
Jadi secara ringkas, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (5) UUPT diatur bahwa Dewan Komisaris bisa dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan adalah jika Dewan  Komisaris  bisa  memberikan  bukti  jika  dia  telah  melaksanakan  pengawasan dengan menggunakan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki kepentingan secara pribadi  baik  kepentingan  langsung  maupun  kepentingan  tidak  langsung  terhadap keputusan Direksi yang telah menyebabkan kerugian, serta telah menyampaikan dan menyampaikan  nasehat  kepada  Direksi  dalam  rangka  mencegah  muncul  dan berlanjutnya kerugian yang telah terjadi.
Pengaturan Prinsip Business Judgement Rule dalam PP Investasi Pemerintah Tindakan pemerintah dalam  membuat peraturan perundangan terkait investasi pemerintah yang diatur dalam PP Investasi Pemerintah dikategorikan dalam tindakan hukum publik yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan 38 .
PP Investasi Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan pengganti PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang diubah dengan PP Nomor 49  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  PP  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Investasi Pemerintah yang merupakan aturan turunan atau peraturan pelaksanaan dari Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
36 Jemarut, Wihelmus. (2019). Mewujudkan Doktrin Duty Of Care Dan Business Judgment Rule Dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Widya Kerta 2(2) , 88.
37 Simbolon, Alum. (2018). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule di Indonesia. Sipendikum Unikama , 345.
38 Herman,  dan  Firman  Muin.  (2018).  Sistematisasi  Jenis  Dan  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (2), 96.
Dalam  penjelasan  PP  Investasi  Pemerintah  dijelaskan  bahwa  penggantian pengaturan  mengenai  investasi  pemerintah  difokuskan  pada  perluasan  cakupan investasi  pemerintah  mulai  dari  pelaku  sampai  termasuk  instrumen  dengan pengendalian  risiko  yang  dapat  diukur  serta fiduciary  duties yang  jelas,  sehingga beberapa manfaat seperti manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan juga manfaat-manfaat lain dapat terlaksana dengan optimal.
Paradigma  baru  investasi  pemerintah  dalam  PP  Investasi  Pemerintah  berupa pembagian kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) melalui  3  (tiga)  kewenangan,  yaitu  kewenangan  regulasi,  supervisi,  dan  operasional dapat  dinilai  sebagai  ekosistem  idiil  dalam  tata  kelola  investasi  pemerintah  yang didasarkan pada best practises pengelolaan investasi. Sehingga, pembagian kewenangan dalam tata kelola investasi pemerintah bertujuan untuk menaikkan tingkat akuntabilitas dan menjamin dilaksanakannya proses check and balances dalam rangkaian pelaksanaan tata  kelola  investasi  pemerintah  yang  diawali  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban.
Pembagian 3 (tiga) kewenangan dalam PP Investasi Pemerintah diatur dalam Bab IV tentang Kewenangan Pengelolaan Investasi Pemerintah dimulai dari Pasal 10 sampai dengan  Pasal  21.  Secara  detail,  pembagian  kewenangan  tersebut  dapat  dijabarkan sebagai berikut: pertama, Kewenangan regulasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP Investasi Pemerintah dimana Menteri Keuangan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk: a) merencanakan serta menetapkan peraturan dan ketentuan di bidang investasi  pemerintah;  b)  menetapkan  kebijakan  umum  dan  rencana  strategis  jangka menengah dan jangka panjang terkait investasi pemerintah yang merupakan penjabaran arah  kebijakan  dan  rencana  strategis  investasi  pemerintah  yang  berdasarkan  pada Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN);  dan  c)  menetapkan Pernyataan  Kebijakan  Investasi  Pemerintah  (PKIP)  yang  merupakan  dokumen  yang memberikan  tujuan  dan  sasaran  investasi  pemerintah  serta  menjelaskan  strategi investasi  yang  harus  diterapkan  oleh  Operator  Investasi  Pemerintah  (OIP)  untuk memenuhi  tujuan  investasi  pemeruntah; kedua, Kewenangan  supervisi,  sebagaimana diatur  Pasal  13  PP  Investasi  Pemerintah,  dimana  dalam  melaksanakannya  Menteri Keuangan  sebagai  BUN  membentuk  Komite  Investasi  Pemerintah  (KIP).  KIP mempunyai  tugas  dan  wewenang:  a)  merencanakan  kebijakan  umum  dan  rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang terkait investasi pemerintah; b) membuat PKIP;  c)  melakukan  konsolidasi  terhadap  keseluruhan  rencana  investasi  pemerintah yang  disusun  OIP;  d)  memberikan  persetujuan  rencana  keperluan  dana  investasi pemerintah  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN);  e) memberikan  nasehat  kepada  OIP  terkait  tata  kelola  investasi  pemerintah;  f) menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan sebagai BUN dan OIP terkait
tata  kelola  investasi  pemerintah;  g)  memberikan  persetujuan  usulan  OIP  untuk melakukan divestasi sebelum waktu yang telah ditentukan; h) melakukan monitoring dan  evaluasi  terkait  tata  kelola  investasi  pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  OIP;  i) mendapatkan laporan pelaksanaan terkait investasi pemerintah serta laporan keuangan dari OIP; j) membuat laporan pelaksanaan terkait investasi pemerintah yang disusun oleh  OIP  dan  menyampaikan  kepada  Menteri  Keuangan;  dan  k)  mengajukan permintaan  laporan  dan/  atau  informasi  lainnya  terkait  pelaksanaan  investasi pemerintah; dan ketiga, Kewenangan operasional, yang diatur pada Pasal 17 dan 18 PP Investasi  Pemerintah,  dimana  dalam  pelaksanaan  operasional  investasi  pemerintah Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan Badan Layanan Umum (BLU) dan dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Hukum Lainnya (BHL) sebagai OIP.
Terkait  instrument  investasi  pemerintah,  yang  diatur  dalam  Pasal  6  sampai dengan Pasal 9 PP Investasi Pemerintah, pelaksanaan investasi pemerintah dilakukan dalam  wujud:  1) saham,  antara lain  saham  yang  terdaftar  dan/atau  diperdagangkan dalam  bursa  efek  dan  juga  saham  yang  tidak  terdaftar  atau  diperdagangkan  dalam bursa  efek  selaras  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan;  2)  surat  utang,  berupa surat  utang  atau  sukuk  yang  dikeluarkan  oleh:  a)  pemerintah  pusat  dan/atau pemerintah  daerah;  b)  pemerintah  negara  lain;  c)  korporasi  dan/atau  BHL;  dan  d) korporasi  dan/atau  badan  hukum  asing  lainnya;  dan  3)  investasi  langsung  yang dilaksanakan dengan cara: a) pemberian pinjaman; b) kerjasama investasi; dan/atau c) investasi langsung yang lain.
Skema dan pilihan investasi yang akan dilaksanakan oleh OIP sudah ditentukan dan tertuang dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP) yang dibuat oleh KIP dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dimana PKIP antar satu OIP dengan OIP yang lain akan berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik dari OIP itu sendiri.
Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat dalam  pelaksanaan  investasi  pemerintah,  pengaturan  PP  Investasi  Pemerintah memberikan  perlindungan  hukum  kepada  KIP  dan  OIP  diberikan  apabila  terjadi penurunan nilai  investasi  pemerintah. Bagi  OIP, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 50 PP Investasi Pemerintah, yang merupakan pengadopsian dari ketentuan Pasal 97  ayat  (5)  UUPT  mengenai  prinsip business  judgement  rule atas  tindakan  Direksi perseroan,  yang  selanjutnya  mengatur  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  investasi pemerintah  terjadi  penurunan  nilai  investasi,  bagi  direksi  atau  pimpinan  OIP  tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi kerugian investasi dan/atau kerugian negara jika dapat memberikan bukti:

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 3, Nomor 1, November 2021
“a)  kerugian  tersebut  bukan  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya; b)  telah  melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai  dengan  tujuan  investasi  pemerintah; c)  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan baik laingsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi pemerintah; dan d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai investasi pemerintah tersebut sesuai prak tik bisnis yang sehat.”
Sedangkan  bagi  KIP,  diatur  dalam  Pasal  51  PP  Investasi  Pemerintah,  yang merupakan pengadopsian ketentuan Pasal 114 ayat (5) UUPT tentang prinsip business judgement rule atas tindakan Komisaris  perseroan, yang selanjutnya mengatur bahwa apabila  hal  terjadi  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  penurunan  nilai  investasi  atas pelaksanaan  investasi  pemerintah  yang  telah  dilaksanakan  oleh  OIP,  maka  KIP dilepaskan dari tanggung jawab apabila:
“a)  telah  melakukan  fungsi  supervisi  dengan  iktikad  ba ik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan Pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan investasi pemerintah; b) tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan pengelolaan investasi pemerintah oleh OIP yang mengakibatkan kerugian; dan c) telah memberikan nasihat kepada OIP untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”
Adopsi prinsip business judgment rule yang lazim diatur pada UUPT ke dalam PP Investasi Pemerintah, tidak lepas dari “kemiripan” kewenangan d alam pengelolaannya yang didasarkan pada best practises pengelolaan investasi. Jika kewenangan Komisaris dalam  UUPT  mirip  dengan  kewenangan  KIP  dalam  hal  pengawasan  investasi pemerintah, begitupula kewenangan Direksi dalam UUPT mirip dengan kewenangan OIP dalam hal pelaksanaan operasional investasi pemerintah.
Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgement Rule dalam PP Investasi Pemerintah Berbicara tentang investasi maka akan muncul istilah keuntungan atau kerugian, investasi  yang  menawarkan  keuntungan  yang  tinggi  akan  memiliki  risiko  kerugian yang tinggi, begitu pula dengan investasi yang menawarkan keuntungan rendah maka risiko kerugian yang dimiliki juga rendah, yang lebih dikenal melalui istilah “high risk high return” dan sebaliknya 39 .
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  9  PP  Investasi Pemerintah, kegiatan investasi pemerintah yang dilaksanakan dengan cara penempatan dana dan/atau aset keuangan yang berwujud saham, surat utang, dan/atau investasi langsung, dikehendaki dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
39 Herlianto, Didit. (2013). Manajemen Investasiplus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong . Yogyakarta: Gosyen Publishing. hlm.
23.
lainnya. Sumber dana investasi bisa berasal dari APBN, imbal hasil, hibah, pendapatan yang berasal dari layanan atau usaha, dan/atau sumber dana investasi lainnya yang sah.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  kewenangan  tata  kelola  investasi pemerintah dibagi menjadi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Pertama, kewenangan regulasi dijalankan oleh Menteri Keuangan; kedua, kewenangan supervisi dijalankan  Komite  Investasi  Pemerintah  (KIP);  dan  ketiga,  kewenangan  operasional dijalankan  Badan  Layanan  Umum  (BLU),  BUMN,  dan  BHL  setelah  ditunjuk  atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP).
Dalam melaksanakan tugas sebagai operator, OIP berpedoman kepada Kebijakan Umum  dan  Rencana  Strategis  Investasi  Pemerintah  (KURS  IP)  dan  Pernyataan Kebijakan  Investasi  Pemerintah  (PKIP).  OIP  melaksanakan  pengelolaan  investasi pemerintah  bagi  kepentingan  pemerintah  dan  selaras  dengan  tujuan  dan  maksud investasi  pemerintah.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  direksi/pimpinan  OIP  wajib menerapkan prinsip itikad baik dan tanggung jawab. OIP juga wajib menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam rangka pengelolaan dalam investasi pemerintah yang efektif dan efisien.
Tata kelola investasi pemerintah disusun untuk menciptakan suatu ekosistem idiil dalam  rangka  pengelolaan  dalam  investasi  pemerintah  berdasarkan best  practice pengelolaan  investasi  guna  memastikan  bahwa  investasi  pemerintah  dapat  berjalan dengan baik dan terhindar dari adanya kerugian negara akibat pelaksanaan investasi pemerintah  yang  diakibatkan  dari  penurunan  nilai  investasi  dalam  pelaksanaan investasi pemerintah, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi para pihak terkait dalam hal ini anggota KIP dan OIP.
Definisi kerugian negara dapat ditemukan juga pada Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  (UU  Perbendaharaan  Negara),  yang menyebutkan bahwa:
“Kerugian  Negara/Daerah  adalah  kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan  b arang,  yang nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akbat  dari  perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja maupun lalai”.
Definisi kerugian negara meskipun secara tidak tersurat didefinisikan dalam UU Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor), namun pada rumusan delik kerugian negara terdapat dalam definisi “tindak pindana korupsi” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.
200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).”
Sesuai definisi kerugian negara yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara dan  UU  Tipikor  tersebut  diatas,  tampak  bahwa  definisi  kerugian  negara  senantiasa diikuti dengan kalimat “secara melawan hukum atau sebagai akibat perbuatan melawan hukum”. Kalimat  tersebut  mempunyai  maksud bahwa  kerugian negara digolongkan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar UU Perbendaharaan Negara dan UU Tipikor jika terdapat unsur perbuatan atau tindakan melawan hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur “perbuatan atau tindak yang melawan hukum” adalah unsur yang wajib ada jika kerugian negara digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.
Perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  yang  dimaksud  pada  UU Tipikor  yaitu  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  memperkaya  orang  lain  atau memperkaya  suatu  korporasi  dengan  cara  melawan  hukum.  Selanjutnya,  kerugian negara merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sehingga, dari pandangan UU Tipikor, “kerugian negara” yang dikarenakan perbuatan korupsi,  dalam  hal  ini  dapat  digolongkan  menjadi  tindakan  melawan  hukum  yang termasuk  tindak  pidana.  Sebagai  dampaknya,  terdapat  dua  penggolongan  kerugian negara, yang dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini:
Diagram 1.
Penggolongan Kerugian Negara
Sumber: UU Tipikor, diolah
Jika mempergunakan definisi kerugian negara dalam UU Tipikor, maka sepanjang biaya yang muncul  tidak termasuk dampak dari  perbuatan memperkaya diri  sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi dengan cara melawan hukum,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hal  yang  demikian  bukan  merupakan  tindak pidana korupsi. Sama halnya jika mempergunakan definisi kerugian negara pada UU Perbendaharaan Negara, maka sepanjang biaya yang muncul tidak termasuk dampak dari  perbuatan  melawan  hukum,  maka  dapat  dikatakan  hal  yang  demikian  tidak termasuk dalam kerugian negara.
Perbuatan  melawan  hukum  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Tipikor  menyebutkan “Setiap  orang  yang  secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana….”, dimana pada penjelasan disebut bahwa yang dimaksud  “secara  melawan  hukum”  pada  Pasal ini  termasuk  perbuatan  melawan hukum  dalam  arti  formil  maupun  melawan  hukum  dalam  arti  materiil,  yaitu  meski perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundangan, tapi jika perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tercela karena tidak selaras dengan keadilan atau tidak selaras dengan norma kehidupan sosial dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana 40 .
Rosa Agustina, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: pertama, perbuatan  yang  dilakukan  berlawanan  dengan  kewajiban  hukum  pelaku; kedua, perbuatan  yang  dilakukan  berlawanan  dengan  hak  subjektif  orang  lain; ketiga, perbuatan yang dilakukan berlawanan dengan kesusilaan, dan keempat, perbuatan yang dilakukan berlawanan dengan ketelitian, kepatutan, dan kehati-hatian 41 .
Di  Indonesia,  perbuatan  melawan  hukum  secara  normatif  mengacu  pada  Pasal 1365  KUH  Perdata  yaitu:  “setiap  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian terhadap  orang  lain,  mewajibkan  kepada  itu  karena  kesalahannya  untuk  mengganti kerugian tersebut”.
Beberapa  tokoh  hukum  di  Indonesia,  seperti  Mariam  Darus  Badrulzaman,  J. Satrio,  M.A  Moegni  Djojodirdjo,  mengemukakan  bahwa  beberapa  unsur  yang  ada dalam Pasal 1365 KUHPerdata antara lain yaitu (1) adanya perbuatan atau tindakan, (2) perbuatan atau tindakan itu harus melawan hukum, (3) adanya unsur kesalahan yang diperbuat  pelaku,  (4)  perbuatan  dimaksud  menimbulkan  kerugian,  dan  (5)  adanya ikatan sebab akibat dalam perbuatan dan kerugian 42 .
Dihubungkan dengan definisi dan berbagai unsur perbuatan melawan hukum di at as, tidak semua “kerugian negara” dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, namun bisa  hanya  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  administratif  yang  sepatutnya  dapat ditempuh  penyelesaiannya  melalui  jalur  administrasi  dalam  rangka  pemulihan kerugian  negara 43 . Dapat  dipahami  juga  bahwa  perbuatan  “merugikan  keuangan negara” termasuk sebagai dampak yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum
40 Latif, Abdul. (2010). Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK. Jurnal Konstitusi, 7(3) , 56.
41 Agustina, Rosa. (2003). Perbuatan Melawan Hukum , Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia. hlm. 17
42 Taklima,  Musa.  (2018).  Aspek  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Itikad  Tidak  Baik  Dalam  Implikasi  Pemcantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Beredar. Et-Tijarie , 5(1) , 31.
43 Wibowo, Richo A. (2017). When Anti-Corruption Norms Lead To Undesirable Results: Learning From The Indonesian Experience. Crime, Law and Social Change , 70 (3), 394.
yaitu memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, dan juga penyalahgunaan wewenang yang ada padanya.
Dengan  demikian  bisa  diterjemahkan  bahwa  tidak  semua  kerugian  dan/atau selisih  atas  kekurangan  dapat  secara  langsung  digolongkan  sebagai  kerugian  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  definisi  kerugian  negara  pada  UU  Perbendaharaan Negara dan UU Tipikor. Sepanjang biaya-biaya atau adanya penurunan nilai investasi menggunakan  dasar  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  sehingga  hal tersebut tidak bisa digolongkan sebagai suatu kerugian negara dan tidak bisa dijadikan sebagai unsur tindak pidana korupsi. Sebaliknya, pada saat biaya atau penurunan nilai investasi tersebut terjadi sebagai akibat perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum,  adanya  unsur  objektif  yakni  terdapat  perbuatan  secara  pasti  dan  nyata jumlahnya  telah  mengakibatkan  kerugian  negara,  dan  adanya  unsur  subjektif  yakni terdapat mens rea atau niat jahat dengan cara melawan hukum yang dilakukan pihak terkait, maka hal tersebut dikategorikan sebagai melanggar UU Perbendaharaan Negara dan UU Tipikor 44 .
Dalam  penjelasan  sebelumnya,  telah  disampaikan  bahwa  sebagai  upaya  untuk memberikan perlindungan hukum untuk para pihak yang terkait dalam pelaksanaan investasi pemerintah, pengaturan PP Investasi Pemerintah memberikan perlindungan hukum  kepada  KIP  dan  OIP  diberikan  apabila  terjadi  penurunan  nilai  investasi pemerintah.  Bagi  OIP,  pengaturan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  50  PP  Investasi Pemerintah,  yang  merupakan  pengadopsian  dari  ketentuan  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT mengenai prinsip business judgement rule atas tindakan Direksi perseroan dan bagi KIP, diatur  dalam  Pasal  51  PP  Investasi  Pemerintah,  yang  merupakan  pengadopsian  dari ketentuan Pasal 114 ayat (5) UUPT mengenai prinsip business judgement rule atas tindakan Komisaris perseroan.
Adopsi prinsip business judgement rule yang telah lazim dalam UUPT ke dalam PP Investasi Pemerintah, tidak lepas dari “kemiripan” kewenangan dalam pengelolaannya yang didasarkan pada best practises pengelolaan investasi. Jika kewenangan Komisaris dalam  UUPT  mirip  dengan  kewenangan  KIP  dalam  hal  pengawasan  investasi pemerintah, begitupula kewenangan Direksi dalam UUPT mirip dengan kewenangan OIP dalam hal pelaksanaan operasional investasi pemerintah.
Rumusan  pengaturan  dalam  Pasal  50  dan  Pasal  51  PP  Investasi  Pemerintah merupakan pengejawantahan dari prinsip business judgement rule yang sebelumnya telah diatur dalam UUPT. Dengan adanya pengaturan tersebut, tampak bahwa secara tegas pengaturan  PP  Investasi  Pemerintah  telah  memberikan  perlindungan  hukum  atau imunitas bagi para pihak terkait dalam pelaksanaan investasi pemerintah.
44 Latif, Abdul. Op.Cit, 54.
Pengaturan mengenai diberikannya perlindungan hukum atau imunitas melalui peraturan  perundangan  kepada  subjek  hukum  tertentu  termasuk  hal  yang diperbolehkan  dan  tidak  berlawanan  dengan  hukum 45 .  Denny  Indrayana  dalam pendapatnya sebagai saksi pada perkara Pengujian Undang Undang No. 2 Tahun 2020 sebagaimana  tercantum  dalam  putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor  75/PUU- XVIII/2020,  mengemukakan  hak  imunitas  dipandang  perlu  diberikan  kepada penyelenggara negara sebagai bagian dari proses menjalankan tugas dan wewenangnya selaras dengan konsepi imunitas yang sepatutnya, yaitu: pertama, adanya itikad baik; kedua, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan; dan
Ketiga, telah memberikan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umum 46 .
Beranjak dari tiga syarat dalam konsep imunitas yang dikemukakan oleh Denny Indrayana di atas, maka hak imunitas yang diberi kepada penyelenggara negara bukan merupakan imunitas absolut tanpa batas, namun merupakan hak imunitas yang dibatasi dengan batas-batas itikad baik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Selaras dengan perihal tersebut di atas, konstruksi Pasal 50 dan Pasal 51 dalam PP Investasi Pemerintah tidak memberikan imunitas secara absolut baik kepada KIP selaku pengawas pelaksanaan investasi  pemerintah maupun OIP selaku operator/pengelola investasi pemerintah. Pengaturan PP Investasi Pemerintah, selain memberikan syarat adanya itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundangan, juga memberikan 2 (dua) syarat  tambahan  bagi  anggota  KIP  yaitu  tidak  ada  benturan  kepentingan,  dan  telah memberikan  nasihat  kepada  OIP.  Sementara  bagi  OIP,  diberikan  3  (tiga)  syarat tambahan yaitu bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya, tidak mengandung unsur benturan kepentingan, dan telah melakukan tindakan dalam rangka mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Perlindungan hukum yang diberi  kepada pihak yang melaksanakan tugas atau melakukan sesuatu tindakan dengan itikad baik, bukan merupakan perihal baru dalam hukum  di  Indonesia,  terutama  dalam  hukum  pidana,  hal  tersebut  telah  diatur  di ketentuan Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP 47 , sebagai berikut:
Pasal 50 KUHP:
45 Pratama, Agung B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 Dengan Asas Equality Before The Law. Supremasi Hukum , 17(2) , 8.
46 Indrayana, Denny. (2021). Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Menjadi  Undang-Undang  terhadap  UndangUndang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Available  online  from:    https://www.mkri.id/public/content/ persidangan/putusan/putusan_mkri_8202_1635396311.pdf  [Accessed January 25, 2022]
47 Effendi, Orien. (2020). Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(2) , 295

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
“Barang  siapa  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan  undang -undang, tidak dipidana”.
Pasal 51 ayat (1) KUHP:
“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan pe rintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
Dalam  kerangka  hukum  pidana,  meskipun  sesuatu  yang  diperbuat  tidak mencukupi ketentuan yang menjadi alasan penghapus pidana pada Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP dimaksud, masih ada doktrin atau ajaran mens rea yang digunakan sebagai anggapan apakah ada unsur kesalahan pada diri seseorang sebagai alasan untuk dilakukan tuntutan pertanggungjawaban pidana. Doktrin atatu ajaran ini bermula dari hukum pidana di Inggris yang secara l engkap disebut “ actus non facit reum, nisi mens sit rea ” yang dapat diartikan bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah  melainkan  jika  perbuatan  tersebut  sengaja  dilakukan  dengan  maksud  jahat, yang meskipun sukar untuk ditakar, akan tetapi adanya unsur niat jahat bisa ditemukan dari perilaku batin atau dicermikan dari tindakan seseorang tersebut 48 .
Pada akhirnya,  berbagai  hal  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dapat  menjadi  syarat yang akan digunakan oleh baik pemeriksa maupun aparat penegak hukum dalam hal menentukan ada atau tidak adanya kerugian negara dalam hal terjadi penurunan nilai investasi  pemerintah  atau  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  kerugian  negara  jika  OIP maupun KIP tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana telah diatur dalam  PP  Investasi  Pemerintah  dalam  hal  terjadinya  penurunan  nilai  investasi pemerintah.

## PENUTUP
Penerapan prinsip business judgement rule yang sebelumnya telah diatur di dalam UUPT  ke  dalam  pengaturan  PP  Investasi  Pemerintah  memiliki  maksud  untuk memberikan  perlindungan  hukum  atau  imunitas  bagi  pihak-pihak  terkait  dalam pelaksanaan  investasi  pemerintah,  dalam  hal  ini  OIP  selaku  operator/pengelola investasi pemerintah sebagai perwujudan kewenangan operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP Investasi Pemerintah dan KIP selaku pengawas pelaksanaan investasi pemerintah  sebagai  perwujudan  kewenangan  supervisi  yang  dalam  Pasal  51  PP Investasi Pemerintah.
Namun, konstruksi Pasal  50 dan Pasal  51 dalam PP Investasi Pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum atau imunitas kepada OIP dan KIP secara absolut, tetapi dengan persyaratan sepanjang OIP dan KIP tersebut telah melaksanakan tugas
48 Candra,  Septa.  (2013).  Pembaharuan  Hukum  Pidana;  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Hukum  Pidana Nasional yang Akan Datang. Jurnal Cita Hukum, I(1 ), 48.
atau  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  itikad  baik,  sesuai  dengan  peraturan perundangan, dan telah memberikan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umum.
Sosialisasi  secara  lebih  luas  kepada  aparat  pemeriksa  maupun  aparat  penegak hukum mengenai paradigma baru dan prinsip business judgement rule dalam PP Investasi Pemerintah merupakan saran dari penulis agar ke depan terjadi suatu pemahaman yang sama bahwa dalam hal terjadi penurunan nilai investasi pemerintah tidak serta merta dianggap sebagai kerugian negara, namun harus dicermati terlebih dahulu penyebab- penyebabnya.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  para  pihak  terkait  dalam  pelaksanaan investasi  pemerintah  merasa  lebih secure dalam melaksanakan  kewenangan- kewenangannya yang pada akhirnya tujuan investasi pemerintah dapat tercapai secara optimal  serta  memberikan  banyak  manfaat  seperti  manfaat  ekonomi,  manfaat  sosial, dan juga manfaat-manfaat lainnya.
Penelitian  ini  masih  bersifat  normatif  dan  memiliki  keterbatasan  yaitu  terkait praktek  dan  implementasi  prinsip business  judgement  rule dalam tata  kelola  investasi pemerintah, karena sampai dengan penelitian ini selesai dilakukan baru 1 (satu) Badan Hukum  Lainnya  (BHL)  yang  ditunjuk  menjadi  operator  investasi  pemerintah  (OIP) pada Desember 2021 yaitu BP Tapera, sehingga penulis belum mendapatkan data sejauh mana keberhasilan OIP dan dalam menerapkan prinsip business judgement rule dalam melaksanakan wewenangnya sebagai operator investasi pemerintah.
Penelitian yang dilakukan selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sumber data  yang  lebih  banyak  dan  sudut  pandang  yang  lebih  lebih  komprehensif  seiring dengan bertambahnya Badan Layanan Umum (BLU) yang ditetapkan sebagai OIP serta BUMN dan/atau BHL yang ditunjuk sebagai  OIP, sehingga menghasilkan pengujian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agustina,  Rosa.  (2003). Perbuatan  Melawan  Hukum. Jakarta:  Pasca  Sarjana  Universitas Indonesia.
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian . Tangerang Selatan: Unpam Press.
Black, Henry C. (1990). Black Law Dictionary, 6th Edition . St.Paul: West Publishing Co,
Herlianto,  Didit.  (2013). Manajemen  Investasiplus  Jurus  Mendeteksi  Investasi  Bodong . Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Prasetyo. (2014). Benturan Penerepan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
Sadjijono.  (2008). Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi .  Yogyakarta: LaksBang PRESSSindo.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-19. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sudrajat,  Tedi  &  Endra  Wijaya.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindakan Pemerintahan . Jakarta: Bumi Aksara.

## Jurnal
Akram,  Muhamad H.  dan  Nisriina P.  Fanaro. (2019).  Implementasi  Doktrin  Business Judgement Rule Di Indonesia . Ganesha Law Review, 1(1) .
Ansari,  Teuku  S.,  Herdi  Sahrasad,  dan  Irfan  Iryadi.  (2020).  Indonesian  State  Owned Enterprises (BUMN or SOEs), and the Urgency of Implementation of Principle of ’Business Judgment Rule’. Jurnal Cita Hukum, 8(1) .
Candra,  Septa.  (2013).  Pembaharuan  Hukum  Pidana;  Konsep  Pertanggungjawaban Pidana  Dalam Hukum Pidana  Nasional  yang Akan  Datang. Jurnal  Cita Hukum, 1(1) .
Dewantha, Andhra. (2021). Kedudukan Hukum Lembaga Penyalur Dalam Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah. Jurist-Diction, 4(2) , 479-498.
Effendi, Orien. (2020). Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15(2) .
Gurrea-Martínez,  Aurelio.  (2018).  Re-Examining  The  Law  And  Economics  Of  The Business Judgment Rule : Notes For Its Implementation In Non-US Jurisdictions.
Journal of Corporate Law Studies, 18(2) .
Hadi,  Shigeko  D.,  Aam  Suryamah,  dan  Anita  Afriana.  (2021).  Prinsip  Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi. Acta Diurnal, 4(2) . Hartono,  Rizky  N.,  Sriwati,  dan  Wafia  S.D.  Rini.  (2021).  Kerugian  Keuangan  Negara pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dalam  Perspektif  Doktrin  Business Judgement Rule. KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(1) .
Herman,  dan  Firman  Muin.  (2018).  Sistematisasi  Jenis  Dan  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2) .
Jemarut, Wihelmus. (2019). Mewujudkan Doktrin Duty Of Care Dan Business Judgment Rule Dalam Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. Widya Kerta 2(2) .
Kusmono.  (2017).  Pembelaan  Melalui  Prinsip-Prinsip  Business  Judgement  Rule  Bagi Direksi BUMN Persero Bila Terjadi Kerugian. Journal Info Artha, 3(2016) .
Kusumawati,  Indriyani  dan  Yeti  Sumiyati,  (2021).  Penerapan  Prinsip  Business Judgement Rule. Dialogia Iuridica, 13(1) .
Latif, Abdul. (2010). Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK. Jurnal Konstitusi, 7(3) .
Lestari,  Sartika  N.  (2015).  Business  Judgment  Rule  Sebagai  Immunity  Doctrine  Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Jurnal Notarius, 6(2) .
Pramagitha, Putu A. dan A.A. Ketut Sukranatha. (2019). Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN. Kertha Semaya 7(12) .
Prasetyaningsih,  Rahayu.  (2014).  Konstusionalisasi  Hukum  Privat :  Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1(2) .
Pratama,  Agung  B.  (2021).  Mengukur  Imunitas  Pejabat  Pelaksana  Perppu  1/2020
Dengan Asas Equality Before The Law. Supremasi Hukum, 17(2) .
Rissy,  Yafet  Y.  W.  (2020).  Business  Judgement  Rule:  Ketentuan  Dan  Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia. Mimbar Hukum, 32(2) .
Simbolon,  Alum.  (2018).  Penerapan  Prinsip  Business  Judgment  Rule  di  Indonesia.
Sipendikum Unikama .
Sjarif,  Fitriani  A.  (2017).  Gaya  Perumusan  Kalimat  Perintah  Pembentukan  Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia. Palar|Pakuan Law Review, 3(2) .
Sudarna,  Najwan,  J.,  Muskibah,  &  Pratiwi,  D.  M.  (2019).  Business  Judgment  Rule Application In Company: A Comparison Based On The Case In Indonesia And Malaysia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 399(1) .
Taklima, Musa. (2018). Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dan Itikad Tidak Baik Dalam Implikasi  Pemcantuman  Harga  Produk  Dengan  Pecahan  Rupiah  Yang  Tidak Beredar. Et-Tijarie, 5(1) .
Tambunan, Gerry M. (2021). Paradigma Baru Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pusat dalam  Perspektif  Hukum  Keuangan  Negara. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan), 5(2) .
Ubochioma, Wiseman (2020). An Examination of the Relevance of the Codification and Application of the American Business Judgment Rule to Nigerian Corporate Law. Journal of African Law, 64 (3) .
White, David T. (2020). Delaware’s Role In Handling The Rise Of Dual -, Multi-, And Zero-Class Voting Structures. Delaware Journal of Corporate Law, 45(2020) .
Wibowo, Richo A. (2017). When Anti-Corruption Norms Lead To Undesirable Results:
Learning From The Indonesian Experience. Crime, Law and Social Change, 70(3) . Wijaya, Andika. (2019). Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia. Yuridika, 35(1) .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah.

## Sumber Lain
Nasution,  Bismar.  (2019).  Prinsip  Business  Judgment  Rule  Dalam  Pengelolaan Perseroan. Available  online from: https://bismarnasution.com/prinsip-business- judgment-rule-dalam-pengelolaan-perseroan/ [Accessed January 20, 2022].
Rajagukguk,  Erman.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Risiko  Pengambilan Keputusan  Yang  Diambil  Oleh  Direktur  Dan  Komisaris.  Available  online from: https://docplayer.info/29652094-Perlindungan-hukum-terhadap-risiko- pengambilan-keputusan-yang-diambil-oleh-direktur-dan-komisaris.html [Accessed January 20, 2022].
Indrayana,  Denny.  (2021).  Pendapat  Hukum  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Menjadi  Undang-Undang terhadap  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Available  online  from:  https://www.mkri.id/public/content/persidangan/ putusan/putusan_mkri_8202_1635396311.pdf [Accessed January 25, 2022].