## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING  DI INDONESIA
Oleh: Agustinus Laia 1)
Candra Kirana 2)
Ria Sintha Devi 3)
Muhammad Yasid 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
agustinuslaia@gmail.com 1) candrakirana@gmail.com 2) kokriasintha@gmail.com 3)
yasidfakultashukum@gmail.com 4)

## ABSTRACT
This study aims at providing a juridical review of banking transactions through internet banking  in  Indonesia.  The  type  of  research  conducted  is  normative  juridical  research. The nature of the research in this study is descriptive analytical. The type of data used in this research is library research. Based on the results of the study, it was found that the settlement  of  legal  protection  disputes  against  bank  transactions  (customers)  using internet  banking  services  provided  by  the  bank  in  terms  of  technology  security  was maximal  and  also  fulfilled  the  aspects  of  confidentiality,  integrity,  authentication, availability,  access  control,  and  non-repudiation.  Meanwhile,  the  most  effective  legal protection  is  that  which  is  contained  in  the  "internet  banking  terms  and  conditions", because these terms and conditions contain elements of the rights and obligations of the parties,  especially  the  bank  and  the  customer.  Dispute  settlement  of  legal  issues  that arise  can  be  pursued  through  the  courts  or  outside  the  court,  based  on  the  voluntary choice  of  the  disputing  parties.  It  is  explained  in  Article  45  paragraph  (1)  of  the Consumer  Protection  Law,  that  dispute  resolution  through  the  Court  is  said  to  be  the authority of the General Court, while dispute resolution outside the court is the authority of  the  Institution  in  charge  of  resolving  consumer  disputes.  The  legal  regulation  of banking  transactions  through  internet  banking  is  regulated  in  several  laws  and regulations, such as Law Number 10 of 1998 concerning banking, which stipulates and provides legal protection for customers' personal data in the implementation of internet banking services.
Keywords: Consumer Protection, Internet Banking

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  tinjauan  yuridis  terhadap  transaksi  perbankan  melalui internet banking  di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif.Sifat  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  penyelesaian  sengketa perlindungan  hukum  terhadap  transaksi  bank  (nasabah)  pengguna  layanan  internet banking yang diberikan oleh pihak bank dari segi keamanan teknologi sudah maksimal
dan  juga  memenuhi  aspek-aspek confidentially,  integrity,  authentication,  availability, access  control,  dan  nonrepudiation. Sedangkan  perlindungan  dari  segi  hukum  yang paling efektif yaitu yang terdapat pada "syarat dan ketentuan internet banking", karena di  dalam  syarat  dan  ketentuan  tersebut  mengandung  unsur  hak  dan  kewajiban  para pihak,  khususnya  pihak  bank  dan  pihak  nasabah.  Penyelesaian  sengketa  terhadap permasalahan  hukum  yang  timbul  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar Pengadilan,  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa  melalui  Pengadilan  dikatakan  menjadi  wewenang  dari  Peradilan  Umum, sedangkan  untuk  penyelesaian  sengketa  diluar  peradilan  menjadi  wewenang  Lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  Konsumen.  Pengaturan  hukum  transaksi perbankan    melalui  internet  banking  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangkan,  seperti  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  thaun  1998  tentang  perbankan menetapkan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  nasabah  dalam penyelenggaraan layanan internet banking.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Internet Banking.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang merupakan  proses  modernisasi  telah membawa  dampak  positif  dan  negatif bagi kehidupan manusia. Perkembangan zaman  yang  semakin  pesat  sebagai akibat dari pembangunan banyak memberikan  pengaruh  dalam  kemajuan budaya  dan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang menimbulkan
permasalahan yang multikompleks, sehingga  dalam  rangka  mewujudkan pembangunan  yang  berkesinambungan untuk  terwujudnya  masyarakat  yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945  diperlukan  suatu  peran serta  baik  dari  sektor  pemerintah maupun swasta yang senantiasa memperhatikan  keserasian,  keselarasan, dan  kesinambungan  berbagai  unsur pembangunan  di  bidang  ekonomi  dan pembangunan.
Melalui  kegiatan  perkreditan dan  berbagai  jasa  yang  diberikan,  bank melayani  kebutuhan  pembiayaan  serta melancarkan mekanisme
sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.  Peran  yang  strategis tersebut  terutama  disebabkan  oleh fungsi utama bank sebagai suatu wadah yang
dapat menghimpun dan
menyalurkan  dana  masyarakat  secara efektif  dan  efisien,  yang  menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional  ke  arah  peningkatan  taraf hidup rakyat banyak.”
Telah menjadi keyakinan global bahwa peran teknologi informasi berpotensi untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Teknologi informasi juga berpengaruh pada kondisi  sosial  dimasa  akan  datang seperti  pelayanan  medis,  pendidikan dan  berbagai  aspek  kehidupan  lainnya. Masyarakat  saat  ini  sudah  banyak diperkenalkan dengan berbagai kemudahan-kemudahan dalam melakukan  kegiatan  yang  berhubungan dengan proses kehidupan bermasyarakat yang  baik  dan  benar.  Jasa  yang diberikan oleh pihak perbankan tentunya  juga  sangat  berperan  penting didalamnya, selain memberikan
kemudahan  ternyata  hal  tersebut  juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang secara  tidak  langsung  akan  merugikan nasabah  penggunan  jasa  dan  perbankan yang memberikan pelayanan jasa.”
Pemanfaatan  layanan  internet banking dalam prakteknya memuat data atau  informasi,  dimana  hal  tersebut senantiasa  mengalami  proses  transmisi yang  dapat  berakibat  timbulnya  suatu risiko  tertentu.  Keberadaan  hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan
dalam penggunaan  internet  banking,  terlebih mengenai privacy data atau data pribadi nasabah  dalam  pemanfaatan  layanan internet  banking.  Pengaturan  yang  kini diterapkan dalam penyelenggaraan internet banking terbagi atas dua macam model,  yaitu  self  regulation  dan government  regulation.Self  regulation yakni  aturan  yang  lazimnya  dibentuk para pihak dalam mengantisipasi kekosongan  hukum  ( vacum  of  law ) dalam  upaya  perlindungan  data  pribadi, sedangkan government regulation adalah  aturan  yang  lazimnya  dibentuk oleh  pemerintah  dalam  bentuk  undang- undang atau keputusan
untuk melindungi data pribadi dan bank. Dalam dunia modern
sekarang  ini,  peranan  perbankan  dalam memajukan  perekonomian  suatu  negara sangatlah  besar.Hampir  semua  sektor yang  berhubungan  dengan  berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa  bank.  Saat  ini  dan  dimasa  yang akan  datang  kita  tidak  akan  bisa  lepas dari  dunia  perbankan,  jika  hendak melakukan  aktivitas  keuangan  baik perorangan maupun lembaga.Sifat aktifitas  internet  yang  khas  dan  tidak mengenal  batas  territorial  wilayah negara  pada  akhirnya,  menimbulkan permasalahan
mendasar, yaitu menyangkut  kemampuan  hukum  dalam melaksanakan  fungsinya  melakukan pengaturan  dan  penegakan  sanksi  dan bagaimana  kemampuan  bank  dalam melindungi  nasabah  bank.  Namun, kehadiran  internet  sama  sekali  tidak bisa dihindari dalam sejarah perkembangan peradaban manusia.
Kehadirannya  merupakan  bagian  dari sejarah perkembangan pemikiran, teknologi, dan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi,  telekomunikasi  dan  internet menyebutkan mulai munculnya aplikasi bisnis  yang  berbasis  elektronik  dalam dunia perbankan sendiri, pada umumnya memanfaatkan teknologi untuk mengakomodir kebutuhan berinteraksi  antara  perusahaan  dengan nasabahnya.Elektronik  Banking  adalah salah satu jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi  dan  melakukan  transaksi perbankan  melalui  jaringan  dan  bukan merupakan bank yang hanya menyelanggarakan  layanan  perbankan melalui internet.Elektronik banking adalah fasilitas yang disediakan perusaahaan  perbankan  melalui  benda elektronik  (Handphone,  Komputer  dan Telephone) untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi  perbankan.Reputasi  sistem E-Banking didefinisikan sebagai penilaian  pelanggan  atas  keistimewaan suatu sistem secara menyeluruh.
Reputasi  sistem  E-Banking  merupakan suatu proses evaluasi menyeluruh
pelanggan mengenai kesempurnaan sistem.
“Perkembangan perbankan dalam  sejarah  mencatat  asal  mula dikenalnya  kegiatan  perbankan  terjadi pada  zaman  kerajan  di  daratan  Eropa kemudian  berkembang  ke  Asia  Barat yang dibawa oleh pedagang.Selanjutnya perkembangan perbankan cepat
merambah  ke  benua  Asia,  Afrika, Amerika  yang  di  bawa  oleh  bangsa Eropa  saat  melakukan  penjajahan  ke negara jajahannya.”Perbankan di Indonesia  dalan  aktivitasnya,  wajib mempertimbangkan berbagai
permasalah hukum yang mnyertai suatu transaksi perbankan agar tetap mengacu
dan tidak bertentangan dengan peraturan perbankan yang ada.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran-pembayaran secara  online.Internet  banking  juga memberikan akomodasi
kegiatan perbankan  melalui  jaringan  komputer kapan  saja  dan  dimana  saja  dengan cepat, mudah dan aman karena didukung oleh sistem pengamanan yang kuat.Hal  ini  berguna  untuk  menjamin keamanan  dan  kerahasian  data  serta transaksi yang dilakukan oleh
nasabah.Selain  itu,  dengan  internet banking, bank bisa meningkatkan kecepatan layanan dan jangkauan dalam aktivitas perbankan.Dalam perkembangan teknologi perbankan seperti  internet  banking,  pihak  bank harus memperhatikan aspek perlindungan nasabah khususnya keamanan  yang  berhubungan  dengan privasi  nasabah.  Keamanan  layanan online  ada  empat,  yaitu  keamanan koneksi nasabah, keamanan data transaksi, keamanan koneksi server, dan keamanan  jaringan  sistem  informasi dari server.”
Arti  istilah  Mobile  Banking atau  disingkat  dengan  M-Banking merupakan  sebuah  sistem  layanan  dari sebuah  lembaga  keuangan  seperti  Bank yang  ditawarkan  pada  nasabah  untuk mendukung  kelancaran  dan  kemudahan melakukan  sejumlah  transaki  keuangan secara  efektif  dan  efisien  yang  dapat diakses  langsung  oleh  nasabah  melalui perangkat  telepon  seluler  berbasis internet.  M-Banking  mempunyai  fungsi yang  hampir  sama  dengan  ATM  yaitu untuk  melakukan  cek  saldo,  transaksi keuangan,  pembayaran  aplikasi  kredit dan sebagainya, namun tidak bisa untuk mengambil uang tunai.
Di  Indonesia  masalah  yang terkait  dengan  bank  diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, mendorong  lembaga  perbankan  untuk mempermudah transaksi perbankan dengan  memanfaatkan  perkembangan teknologi tersebut.Pemanfaatan teknologi dalam dunia perbankan memberikan pengaruh yang sangat baik seperti  menjadikan  transaksi  lebih mudah,  praktis,  cepat  dan  efisien,  serta lebih aman dan nyaman saat melakukannya.Hal ini tentunya diterima oleh  masyarakat  luas  dengan  senang hati.  Fasilitas  electronic  banking  yang disediakan  oleh  bank  seperti  ATM, Internet  Banking,  Phone  Banking  dan SMS  Banking  dapat  dinikmati  oleh setiap nasabah
Dalam Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  bahwa  yang dimaksud dalam perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang dapat menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.Konsumen  disini  diartikan sebagai  seorang  atau  perusahaan  yang membeli barang atau jasa
tertentu.Konsumen adalah end user atau pengguna  akhir  tanpa  mengharuskan konsumen  sebagai  pembeli  barang  atau jasa.Hukum  perlindungan  konsumen dibutuhkan  apabila  kondisi  pihak-pihak yang mengadakan kerjasama atau perikatan  mengalami  masalah  dengan masyarakat  sebagai  nasabah,  karena pada  keyataannya  didalam  lingkungan masyarakat  yang  berkebutuhan  besar tersebut  sangat  lemah  dibandingan dengan penyedia layanan.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif.Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Undang-Undang  Dasar  1945, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  ITE,  Undang-Undang  Nomor 10  tahun  1998  tentang  Perbankan Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang  Nomor  36  tahun  1999 tentang  Telekomunikasi,  bahan  hukum sekunder:  yaitu  bahan-bahan  hukum yang  diperoleh  bukubuku  bacaan  dan laporan-laporan  hasil  penelitian  hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum
tersieryaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnyamemberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum  sekunder.  Bahanhukum  tersier ini  terdapat  dalampenelitian  misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.
4. HASIL DAN PEMBAHASANA
1.  Penyelesaian  Sengketa  Antara Bank dan Nasabah dalam Transaksi  Elektronik  Banking  di Indonesia
Dalam  pelaksanaan  kegiatan usaha  perbankan  seringkali  hak-hak nasabah  tidak  terlaksana  dengan  baik sehingga  menimbulkan  friksi  antara nasabah  dengan  bank  yang  ditunjukkan dengan  timbulnya  pengaduan  nasabah pada  bank.Apabila  pengaduan  ini  tidak diselesaikan dengan baik, dapat menjadi konflik atau perselisihan yang berpotensi  menjadi  sengketa  kedua pihak.  Fakta  menunjukkan  banyaknya keluhan  nasabah  di  surat  kabar  dapat menurunkan  reputasi  bank  sekaligus kepercayaan masyarakat apabila intensinya semakin meningkat dan tidak ada  kepastian  penyelesaiannya.  Proses mediasi perbankan merupakan kelanjutan  dari  pengaduan  nasabah apabila nasabah tidak puas atas penanganan  dan  penyelesaian  bank terhadap masalahnya. Seperti  contoh  kasus  yang terjadi bulan yang lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sedang melakukan investigasi atas raibnya dana tabungan ratusan nasabahnya di Cianjur,  Jawa  Barat.  Dugaan  awal, raibnya  dana  nasabah  karena  adanya kejahatan  skimming.Apabila  terbukti merupakan  tindak  kejahatan  skimming, BRI akan bertanggung jawab menyelesaikan hal tersebut. Ratusan nasabah dari berbagai kalangan,  mulai  dari  masyarakat  sipil hingga pegawai negeri, ramai mendatangi kantor Bank Rakyat Indonesia  (BRI)  Cianjur  di  Jalan  Adi Sucipta.    Mereka  melaporkan  dan mengeluhkan  saldo  mereka  yang  raib dalam rekeningnya secara misterius.Salah  satu  nasabah  bernama Yanto,  mengaku  baru  mengetahui kehilangan  uangnya  saat  melakukan pengecekan saldo di rekening
pribadinya.  Hal  ini  terjadi  setelah  dia melakukan  transaksi  di  sebuah  gerai ATM, tidak lama setelah itu mendapatkan  infomasi  ada  penarikan
besar dari rekeningnya. Yanto langsung mengecek  keadaan  saldonya  sehari setelah  kejadian  itu,  dan  benar  dia mendapati  ada  penarikan  Rp4,5  juta yang dilakukan sebanyak tiga kali.
Dikeluarkannya Peraturan Bank  Indonesia  Nomor7/7/PBI/2005, tentang Penyelesaian Pengaduan
Nasabah,  wajib  dilaksanakan  oleh seluruh  bank,  dalam  rangka  untuk menjamin  terselenggaranya  mekanisme penyelesaian  pengaduan  nasabah  secara efektif  dalam  jangka  waktu  yang memadai,  sekalipun  faktanya  banyak penyelesaian  pengaduan  nasabah  ini tidak  selalu  dapat  memuaskan  nasabah karena  tidak  terpenuhinya  tuntutan nasabah baik sebagian maupun seluruhnya  sehingga  menjadi  konflik. Sebuah  konflik  akan  berubah  menjadi sengketa  apabila  pihak  yang  dirugikan menyatakan  tidak  dapat  menerima keadaannya  secara  langsung  kepada pihak  yang  dianggap  sebagai  penyebab kerugian,  sehingga  dapat  diartikan bahwa  sengketa  merupakan  kelanjutan dari  konflik.  Sebagai  gejala  sosial, konflik  adalah  suatu  proses  sosial  di mana  setiap  orang  perorangan  atau kelompok  manusia  berusaha  untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang  pihak  lawan  yang  disertai dengan ancaman dan atau kekuasaan.
Salah satu jiwa hukum adalah keadilan.Tidak  kelebihan  jika  dibilang produk  hukum  adalah  salah  satu  sarana untuk  menciptakan  dan  mendapatkan rasa  keadilan  bagi  masyarakat.Oleh karena  itu  hukum  yang  baik  harus mempunyai  nilai-nilai  keadilan  dan kemanfaatan.Sehingga
peraturan
mediasi perbankan dibuat dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat terutama adalah nasabah.Ruang  lingkup  Mediasi  hanya dapat  dilaksanakan  dan  dipergunakan sebagai  cara  penyelesaian  sengketa diluar  jalur  pengadilan (Out-of  court
Settlement ) untuk sengketa perdata yang timbul  diantara  para  pihak,  dan  bukan perkara  pidana  maupun  Tata  Usaha Negara. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang  Mediasi  Perbankan  mengatur bahwa  sebelum  dibawa  ke  lembaga mediasi  perbankan,  setiap  sengketa antara  nasabah  dengan  bank  harus diselesaikan  lebih  dulu  secara  internal oleh bank yang bersangkutan.“
Dalam prakteknya ada berbagai  macam  bentuk  penyelesaian sengketa  perdata  yang  sering  dilakukan seperti  litigasi,  arbitrase  dan  mediasi. Namun,  pihak-pihak  yang  bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian  melalui  proses  litigasi  di Pengadilan  Negeri,  baik  melakukan tuntutan  secara  perdata  maupun  secara pidana sekalipun terdapat banyak kendala yang sering dihadapinya, antara lain lamanya penyelesaian perkara, serta putusan  yang  dijatuhkan  seringkali mencerminkan  tidak  adanya  unified legal  work  dan  unified  legal  opinion antara  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah
Agung.”Sebenarnya  agar  penyelesaian sengketa  dapat  dilakukan  secara  damai tanpa  melalui  litigasi  di  pengadilan, telah dibuatberbagai ketentuan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diantaranya adalah arbitrase dan  mediasi  seperti  yang  diatur  dalam UU  Nomor  30  tahun  1999  untuk arbitrase  dan  pengaturan  mediasi  di pengadilan  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2  tahun  2003  yang  telah  diubah  oleh PERMA  Nomor  1  tahun  2008,  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Istilah mediasi, dari sisi kebahasaan (etimologi), mediasi berasal dari bahasa latin  yaitu  “mediare”  yang  berarti berada  di  tengah.  Makna  ini  menunjuk pada  peran  pihak  ketiga  sebagai mediator  dalam  menjalankan  tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa
para  pihak,  juga  bermakna  pada  posisi netral  dan  tidak  memihak  dalam menyelesaikan sengketa.
Mediasi  sebagai  suatu  proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan para  pihak  dan  dibantu  pihak  ketiga sebagai mediator dalam proses pengambilan keputusan
tersebut.
Peranan mediator lebih kepada mengupayakan proses pengambilan keputusan  menjadi  lebih  baik,  sehingga hasilnya dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.  Sedangkan  kewenangan pengambilan  keputusan  sepenuhnya tetap  berada  ditangan  para  pihak tersebut.  Mediasi  diartikan  sebagai suatu  proses  yaitu  bahwa  para  pihak dengan  bantuan  orang  yang  netral secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai kesepakatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.Menurut Gary Goodpaster,mediasi sebagai proses negosisasi  pemecahan  masalah  yaitu bahwa  pihak  luar  yang  tidak  memihak ( impartial) dan  netral  bekerja  dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.” Yahya Harahap mendefinisikan
mediasi  sebagai  pihak  ketiga  yang netral  dan  tidak  memihak  ( imparsia l) dan  berfungsi  sebagai  pembantuan  atau penolong  ( helper )  mencari  berbagai kemungkinan atau
alternatif penyelesaian  sengketa  yang  terbaik  dan saling  menguntungkan  kepada  para pihak.Berbeda  dengan  hakim  atau arbiter,  mediator  tidak  mempunyai wewenang memutuskan sengketa antara para  pihak,  namun  membantu  para pihak menyelesaikan persoalan- persoalan  mereka.  Dengan  asumsi bahwa  pihak  ketiga  akan  mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial
hubungan konflik dengan cara memengaruhi  kepercayaan  dan  tingkah laku  pribadi  para  pihak,  dengan memberikan pengetahuan atau informasi,  atau  dengan  menggunakan proses  negosiasi  yang  lebih  efektif,  dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang dipersengketakan. Melihat penjelasan diatas menunjukkan bahwa mediasi merupakan  suatu  proses  damai  dan  ada unsur itikad baik bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator yang dianggap mampu mencari  solusi  atas  sengketa  yang terjadi  dan  mencapai  hasil  akhir  yang disetujui  para  pihak  yang  bersengketa serta  memperoleh  manfaat  yang  saling menguntungkan,  berjalan  secara  efektif dan  biaya  yang  relatif  lebih  ringan dibandingkan  dengan  proses  litigasi. Jadi  tujuan  mediasi  untuk  mencarikan jalan keluar atau alternatif penyelesaian sengketa para pihak berdasarkan kesepakatan  yang  dapat  diterima  oleh para  pihak  yang  bersengketa  melalui proses  yang  sifatnya  forward  looking bukan  backward  looking  karena  yang akan dicapai adalah penyelesaian masalah. Melalui proses mediasi diharapkan  terjadi  komunikasi  yang lebih baik antara pihak yang bersengketa, dalam arti saling mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi  dasar  pertimbangan  pihak  lain.
Melihat  beberapa  definisi  mediasi diatas,  maka  mediasi  mengandung unsur-unsur sebagai berikut: “
1. Mediasi  adalah  sebuah  proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui persetujuan.
2. Mediasi  adalah  sebuah  proses perdamaian.
3. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator  yang  terlibat  harus ditentukan  oleh  para  pihak yang bersengketa.
5. Mediator  tidak  mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan  selama  penundaan berlangsung.
6. Tujuan  mediasi  adalah  untuk mencapai  atau  menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.
Merujuk pada Pasal 1 Nomor 5 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/ PBI/2006, yang  dimaksud  dengan
Mediasi  adalah  “proses  penyelesaian sengketa  yang  melibatkan  mediator untuk  membantu  para  pihak  yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela  terhadap  sebagian  ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan”. Hal-hal signifikan yang diatur  dalam  Mediasi  Perbankan  sesuai
Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  13 Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut adalah:
1. Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa  yang  memiliki  nilai tuntutan finansial paling banyak  Rp.  500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan nasabah tidak dapat mengajukan  tuntutan  finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. 2. Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi  perbankan  kepada Bank Indonesia dilakukan
oleh  Nasabah  atau  Perwakilan Nasabah. 3. Pengajuan penyelesaian sengketa diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen  pendukung  yang memadai. 4. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank 5. Sengketa  yang  diajukan  tidak sedang  dalam  proses  atau belum  pernah  diputus  oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan  yang  difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya 6. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan 7. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan  yang  difasilitasi oleh  Bank  Indonesia  dan pengajuan penyelesaian sengketa  tidak  melebihi  60 (enam  puluh)  hari  kerja  sejak tanggal surat hasil penyelesaian  pengaduan  yang disampaikan Bank kepada Nasabah. 8. Pelaksanaan  proses  mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan  dilakukan  dalam jangka  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatanganiperjanjian Mediasi ( agreement to mediate ).
9. Jangka  waktu  proses  Mediasi dapat  diperpanjang  sampai dengan  30  (tiga  puluh)  hari kerja  berikutnya  berdasarkan Kesepakatan  Nasabah  atau
Perwakilan Nasabah dan Bank. 10. Kesepakatan  antara  Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan  Bank  yang  dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani  oleh  Nasabah atau  Perwakilan  Nasabah  dan Bank. 11. Bank wajib melaksanakan hasil  penyelesaian  sengketa perbankan  antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan. Dengan hadirnya lembaga mediasi  perbankan,  bukan  hanya  untuk melindungi  kepentingan  nasabah  tetapi juga  kepentingan  bank.Apabila  mediasi tidak  dilaksanakan,  maka  berpotensi merugikan  kepentingan  nasabah  dan memengaruhi  reputasi  bank.  Mediasi merupakan  cara  yang  sederhana,  murah dan cepat untuk menyelesaikan masalah yang  terjadi  antara  bank  dan  nasabah. Hasil mediasi yang merupakan kesepakatan  para  pihak  merupakan bentuk  penyelesaian  masalah  yang efektif  karena  kepentingan  nasabah maupun  reputasi  bank  dapat  dijaga dengan  baik.  Pelanggaran  terhadap kesepakatan  oleh  bank  akan  dikenakan sanksi  berupa  teguran  tertulis  dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan bank. Sekalipun demikian, kelemahan dalam mediasi perbankan ini karena Bank Indonesia sebagai mediator secara  konsep  hanya  sebagai  penengah dan tidak dapat menekan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan  konflik  para  pihak tersebut.Jadi semua penyelesaian konflik
tetap tergantung pada
kesepakatan  para  pihak.  Apabila  tidak ada  kesepakatan  maka  tetap  akan
menjadi  sengketa  yang  melibatkan lembaga pengadilan.
2.Pengaturan Hukum Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking a.  Undang-undang  Nomor  10  tahun 1998 tentang Perbankan Pada  pengujung  tahun  1998 telah diundangkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 mengubah/  menggantikan/  menambah beberapa  pasal  dari  Undangundang Nomor 7 Tahun 1992.  Menurut Pasal 1 Angka  1  Undangundang  Nomor  10 Tahun  1998  perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1992,  segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  Salah satu  pelaksanaan  kegiatan  perbankan dalam  memberikan  pelayanan  kepada nasabah  dengan  cara  konvensional ataupun melalui media alternatif lainnya seperti Internet Banking. Internet Banking merupakan suatu bentuk pemanfaatan    media  internet  oleh  bank untuk  mempromosikan  dan  sekaligus melakukan transaksi secara online, baik dari  produk  yang  sifatnya  konvensional maupun yang baru.”
Khusus  berkenaan  dengan konsep  internet  banking,  terdapat  hal serius  yang  harus  dicermati  yaitu mengenai privacy atau  keamanan  data nasabah.
Hal ini dikarenakan karakteristik  layanan  internet  banking yang  rawan  akan  aspek  perlindungan data  pribadi  nasabahnya.  Ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan  hukum  atas  data  pribadi nasabah dalam penyelenggaraan
layanan internet banking dapat
dicermati  pada  Pasal  29  ayat  (4) Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998
yang menyatakan bahwa
untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai
kemungkinan  timbul  resiko  kerugian sehubungan  dengan  transaksi  nasabah yang  dilakukan  oleh  bank.  Hal  tersebut diatur mengingat bank dengan dana dari masyarakat  yang  disimpan  pada  bank atas dasar kepercayaan. Apabila dikaitkan dengan permasalahan perlindungan  hukum  atas  data  pribadi nasabah, semestinya dalam
penyelenggara layanan internet banking pun  penerapan  aturan  ini  penting  untuk dilaksanakan.Penerapan  aturan  tidak hanya  dilakukan  ketika  diminta,  namun bank  harus  secara  pro  aktif  juga memberikan informasi sehubungan dengan risiko kerugian atas pemanfaatan  layanan  internet  banking oleh nasabah mereka. Selanjutnya,  ketentuan  lain dalam Undang-undang Perbankan adalah  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1)  dan (2), Bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah  penyimpan  dan  simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41,  Pasal  41A, Pasal  42  Pasal  43,  Pasal  44  dan  Pasal 44A.  Prinsip  kerahasian  bank  pada ketentuan tersebut tidak dapat
diterapkan  secara  optimal  terhadap perlindungan  hukum  atas  data  pribadi nasabah  dalam  penyelenggara  layanan internet banking.
Hal ini dikarenakan
perlindungan  hukum  atas  data  pribadi nasabah  yang  ada  pada  ketentuan tersebut  terbatas  hanya  pada  data  yang disimpan  dan  dikumpul  oleh  bank, padahal data nasabah di dalam penyelenggara layanan internet banking tidak  hanya  data  yang  disimpan  dan dikumpulkan  tetapi  termasuk  data  yang ditransfer  oleh  pihak  nasabah  dari
tempat komputer dimana nasabah melakukan transaksi.
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen.  Aturan  tersebut  berupa Pembentukan Undang-undang Perlindungan  Konsumen  mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen menurut  Pasal  1  angka  1  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, Undang- undang Perlindungan Konsumen
mempunyai  pengertian  berupa  segala upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen.  Dari  pengertian  ini dapat  diketahui  bahwa  perlindungan konsumen  merupakan  segala  upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen  sekaligus  dapat  meletakan konsumen  dalam  kedudukan  yang seimbang dengan pelaku usaha.“ Payung hukum yang dijadikan  perlindungan  bagi  konsumen dalam  hal  ini  nasabah  bank  pengguna layanan Internet Banking dalam penulisan  ini  yaitu  Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  sedangkan aturan perundang-undangan lainnya sebagai pendukung payung hukum yang sudah  ada.  Masalah  kedudukan  yang seimbang secara jelas dan tegas terdapat dalam  Pasal  2  yang  menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, kesimbangan, keamanan, dan keselamatan  konsumen  serta  kepastian hukum. Dengan  berlakunya  undang- undang tentang perlindungan konsumen,  memberikan  konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan
oleh karenanya bank dalam memberikan layanan kepada nasabah dituntut  untuk:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 2. Memberikan  informasi  yang benar  dan  jelas,  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya 3. Memperlakukan atau melayani  konsumen  secara benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan  standard  perbankan yang  berlaku  dan  beberapa aspek lainnya. Hak-hak konsumen untuk memperoleh  keamanan,  kenyamanan, dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa,  serta  hak  untuk  memperoleh  ganti rugi.Dalam  Pasal  4  huruf  aUndang-
Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan  tentang  hak  konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa. Menjadi tanggungjawab  pihak  bank  sebagai penyedia  jasa,  bahkan  bank  akan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya  kepada  nasabah  dan konsumen pengguna berhak
mendapatkan  fasilitas  terbaik  terutama dalam hal  ini, berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri. Bank  sebagai  pelaku  usaha berusaha mematuhinya dengan
menerapkan  sistem  keamanan  berlapis seperti  yang  telah  dikemukan  diatas, namun pengamanan yang ada sepertinya masih  kurang,  hingga  menyebabkan terjadinya  kerugian  yang  diderita  oleh nasabah. Undang-undang telah berusaha sebaik  mungkin  mengatur  tentang ketentuan-ketentuan  yang  melindungi kepentingan  konsumen,  namun  faktor lain  penyebab  tidak  dapat  terwujudnya aturan  diatas.  Pasal  ini  merupakan
bentuk  perlindungan  preventif,  untuk mencegah  terjadinya  kerugian  bagi konsumen. Diharapakan dengan mengetahui hak-haknya konsumen tidak mudah  tertipu  dan  mengalami  kerugian terus-menerus.Pasal  4  huruf  untuk didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas barang  dan  jasa  yang  digunakan.Aturan ini  memberikan  kesempatan  kepada konsumen  untuk  dapat  menyampaikan kekurangan-kekurangan  dari  pelayanan jasa  internet  banking  yang  diberikan oleh  bank.Sebagai  timbal  baliknya pihak bank berkewajiban mendengarkan pendapat  dan  keluhan  dari  pihak konsumennya.  Meskipun  disemua  bank mayoritas  sudah  melakukannya  melalui layanan  costumer  servis  (CS),  tetapi seharusnya  bank  dapat  lebih  serius  lagi menanggapi keluhan penggunaan layanan  apalagi  jika  sampai  ada  yang dirugikan,  dengan  cara  meningkatkan sistem  keamanan  bank  tersebut  dan terus  memperbaharui Risk  Technology yang dipunyai. “
Pasal  4  huruf  h  ,  tentang  hak
konsumen untuk mendapatkan
kompensasi  dan/atau  ganti  rugi  bila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya jo pasal 19  Ayat (1)  dan  Ayat  (2)  yang  juga  berisi tentang  kewajiban  pelaku  usaha  untuk memberikan  ganti  rugi  .kedua  pasal  ini hanya  dapat  diterapkan  jika  memang telah  terjadi  wanprestasi  (cedera  janji) antara para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama berdasarkan  salah  satu  asas  umum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPer. Sedangkan dalam permasalahan  ini,  nasabah  diharuskan menyetujui perjanjian baku yang dituangkan kedalam syarat dan
ketentuan berlaku pada formulir aplikasi pengguna  internet  banking,  sehingga
terdapat ketimpangan kedudukan antara para  pihak.  Nasabah  tidak  dapat mengajukan ketentuan apa yang
menjadi  keinginannya,  sedangkan  bank dapat  mengajukan  ketentuan  apa  yang menjadi keinginannya,
termasuk ketentuan yang dapat merugikan
nasabah.  Pasal  7  huruf  f    berisi  tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan.
Sebenarnya  dalam  undang- undang  perlindungan  konsumen  ini sudah  cukup  baik,  apalagi  dengan pengulangan isi pasal yang hampir sama sampai  dua  kali.  Sedangkan  menurut Pasal  4  huruf  h  pada  undang-undang yang  sama,  dapat  menuntut  ganti  rugi jika tidak sesuai dengan perjanjian yang tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau sebagaimana  mestinya.  Dalam  Pasal  26 dalam  UUPK  Berbicara  mengenai, pelaku  usaha  yang  memperdagangkan jasa  wajib  memenuhi  jaminan  dan  atau garansi  yang  disepakati  dan/atau  yang diperjanjikan.Seperti iklan yang disebutkan  dalam  setiap  promosi  bank penyedia  layanan  internet  banking, bahwa  kelebihan  penggunaan  jasa  ini salah  satunya,  yaitu  keamanan.  Meski pada  kenyataannya  keamanan  yang diberikan  bank  masih  dapat  dibobol dengan  berbagai  cara.  Ini  menunjukan kewajiban  keamanan  yang  diberikan oleh  bank  masih  belum  terpenuhi dengan  baik.  Ternyata,  pasal  dalam undang-undang  tersebut  menunjukkan belum  ada  kepastian  hukum,  karena tidak  adanya  pelaksanaan  hukum  atau aturan lain yang mampu menindak tegas bahkan memberikan sanksi atas pelanggaran dan/atau belum terpenuhinya  aturan  hukum.  Penerapan sanksi-sanksi dalam perlindungan
hukum  yang  bersifat  respresif  juga diperlukan  untuk  membuat  jera  para
pelanggar peraturan.Bentuk perlindungan  hukum  ini,  dapat  dilihat dari Pasal 60-63 dalam aturan Perundang-undangan ini yang menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang  dikenakan  untuk  pelanggaran beberapa  pasal  dalam  undang-undang ini.
Sanksi-sanksi  tersebut  berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.Sedangakan sanksi secara perdata  adalah  berupa  pemberian  ganti rugi kepada nasabah yang
dirugikan.Dalam  undang-undang  ini, hanya  beberapa  pasal  saja  yang  dapat dikenai  sanksi  pidana  Lex  Privatum atau  administrative.  Setidaknya  tetap dapat  disebutkan  sanksi  hukum  yang dapat dikenakan, berupa surat peringatan pengumuman penurunan nama  baik-baik  atau  denda  sebagai pemberi  sanksi  ringan  yang  dapat membuat  jera  para  pelaku  usaha  untuk tidak merugikan konsumennya.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan
1. Penyelesaian sengketa perlindungan hukum terhadap transaksi bank (nasabah) pengguna layanan internet banking  yang  diberikan  oleh pihak  bank  dari  segi  keamanan teknologi  sudah  maksimal  dan juga memenuhi aspek-aspek confidentially, integrity, authentication, availability, access control, dan nonrepudiation. Sedangkan perlindungan  dari  segi  hukum yang  paling  efektif  yaitu  yang terdapat pada "syarat dan ketentuan internet banking",
karena  di  dalam  syarat  dan ketentuan  tersebut  mengandung unsur  hak  dan  kewajiban  para pihak,  khususnya  pihak  bank  dan pihak nasabah
2. Penyelesaian  sengketa  terhadap permasalahan  hukum  yang  timbul dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar Pengadilan, berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak yang bersengketa. Dijelaskan  dalam  Pasal  45  ayat (1)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  bahwa  penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dikatakan menjadi wewenang dari Peradilan Umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa diluar peradilan menjadi wewenang Lembaga yang bertugas  menyelesaikan  sengketa Konsumen.  Pengaturan  hukum transaksi  perbankan    melalui internet  banking  diatur  dalam beberapa  peraturan  perundang- undangkan, seperti dalam Undang-Undang  Nomor  10  thaun 1998 tentang perbankan menetapkan dan memberikan perlindungan  hukum  atas  data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan  layanan  internet banking. B. Saran
1. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah perbankan  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan, maka akan meminimalisir  masalah  ataupun sengketa yang  terjadi  dalam transaksi  perbankan,  baik  antara pihak nasabah dengan bank ataupun  sebaliknya.  Segala  hak- hak  konsumen  dapat  diberikan dan tidak merugikan konsumen.
2. Diharapkan penyelesaian sengketa antara  konsumen  dengan  bank dilakukan  diluar  pengadilan  yaitu melalui  mediasi  agar  sengketa yang  dihadapi  dapat  dilakukan
dengan jalur damai untuk menghindari permasalahan- permasalahan hukum yang semakin besar. Seharusnya peningkatan perlindungan nasabah  oleh  lembaga  perbank kan  dapat  lebih  ditingkatkan  lagi untuk  menjamin  segala  hak-hak nasabah  yang  telah  diserahkan kepada  pihak  bank,  memberi pelayanan  yang  baik  terhadap segala  kegiatan  maupun  keluhan yang  timbul  dari  pihak  nasabah tanpa menimbulkan kerugian disatu  pihak.Diharapkan  dengan pengaturan hukum yang mengatur ketentuan tentang transaksi perbankan dalam hal ini penggunaan  internet  banking  oleh para nasabah bank, segala keamanan dan kenyamana nasabah  tetap  terjaga  dari  data pribadi  pengguna  hingga  layanan yang  diberikan  oleh  pihak  bank dan  dengan  adanya  Undang- undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,
dapat meminimalkan segala sengketa  dan  masalah  antara lembaga bank dan nasabah bank.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agus  Budi,  Riswandi.  2005. Aspek Hukum Internet Banking. Raja Grafindo Persada: Jakarta devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.
Sentosa Deli Mandiri, Medan,
2020 Djumhana,  Muhammad.2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Goopaster,  Gary.  1999. Negoisasi  dan Mediasi. Jakarta:Elips Project
Harahap, Yahya. 1997. Beberapa Tinjauan  Mengenai  Sistem Peradilan  dan  Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti Harahap,  Yahya.  2009. Perlawanan Terhadap  Eksekusi  Grose, Akta Serta Putusan Pengadilan  dan  Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi. Bandung: Citra Aditya Bakti
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI,
Medan, Maret 2021. Sentosa,  Sembiring.  2010. Himpunan Tentang Perlindungan Konsumen  dan  Peraturan Lain  yang  Terkait. Bandung: Nuansa Aulia Sidabalok,  Janus.  2006. Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Tri,  Celini.  2018. Hukum  Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika Usman, Rachmadi. 2002. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar  Pengadilan. Bandung:
Citra Aditya Bakti.

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang ITE Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998 tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  36  tahun  1999 tentang Telekomunikasi
C. Jurnal
DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PENANAMAN
MODAL ASING (PMA) DI
INDONESIA. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/227 >. DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda
Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view
/110 >. DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG NO.8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/644 >. DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN  PAJAK  DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 > Devi, Sintha Ria., Simbolon, Yosepin,  Nanci.,  Sinaga, Victoria,  Lestari.,  Yasid, Muhammad. The Bankruptcy  Legal  Politics in  Indonesia  based  on
Justice Value .  Date  March, 2022.  Jurnal  Akta  Vol  9, No 1. http://jurnal.unissula.ac.id/in dex.php/akta/article/view/2084 2
LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta;
YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269- 285,  aug. 2020.  ISSN 2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64 9 >.
ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya  Kepailitan,  Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4
(2019).