## Peran Aktor Pengamanan Keefektian Penganggaran: Studi Etnometodologi Di Sektor Publik
Sabna Daniela Husna 1* , Krisno Septyan 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1,2 sabnadaniela@gmail.com , krisno.septyan@upnvj.ac.id ,
*Corresponding Author
Diajukan : 10 Juli 2023 Disetujui : 13 Juli 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
This  study  aims  to  understand  the  meaning  of  the  role  of  the  Program  and  Budget  Head  in maintaining budget effectiveness at the Cilandak District office. This research took place in the Cilandak District office. Data were obtained through source triangulation and data triangulation. Source triangulation was carried out through interviews with the Head of Programs and Budgets and  the  Spending  Treasurer.  Meanwhile,  data  triangulation  was  obtained  through  the  Budget Implementation Document (DPA) and the 2020 & 2021 Budget Realization Report. This researcher uses an ethnomethodological approach. The use of ethnomethodology aims to see the routines of the Head of Programs and Budgets in budgeting. The results of the study show that the preparation of the budget is quite good and effective, but cooperation between Heads of Sections is still needed in  absorbing  the  budget,  and  if  budget  absorption  is  still  below  91%  it  will  have  an  impact  on performance appraisal in the coming fiscal year .

## Keywords: budgeting; effectiveness; ethnomethodology; performance evaluation

## PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2004  tentang  Keuangan  negara, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatuhan (Tuju et al., 2022). Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dalam menilai pencapaian  di  suatu  organisasi,  efektivitas  dapat  dijadikan  tolak  ukur  dalam  keberhasilannya (Prihandini et al., 2016). Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan yang diharapkan atas sumber daya yang ada (Cicilia et al., 2015; Tooy et al., 2016).
Manfaat anggaran yang efektif dapat dilihat dari bagaimana suatu entitas atau organisasi menyerap  anggarannya  dengan  baik.  Katakan  misalnya  (Sabrina,  2018)  memperlihatkan  bahwa tingkat  efektivitas  pada  anggaran  belanja  tergolong  efektif,  karena  berhasil  merealisasikan Pendapatan  Asli  Daerah  dari  target  yang  sudah  ditentukan.  Maka    potensi  atas Pendapatan  Asli Daerah dapat dimaksimalkan dalam pembangunan di daerah tersebut. Pada (Kaunang et al., 2016) juga dapat dikatakan tergolong efektif karena mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah nya dengan  memprioritaskan  anggaran  pada  belanja  pembangunan  dibanding  dengan  belanja  rutin. Sedangkan (Priyono et al., 2022) belum dikatakan efektif karena penurunan penyerapan anggaran pendapatan  dan  belanja  yang  berdampak  pada  kesejahteraan  daerah  tersebut.  Selain  itu  dalam penelitian  (Rahmawati  &  Ishak,  2020)  di  Kota  Cimahi  terdapat  fenomena  rendahnya  tingkat
serapan  anggaran.  Berdasarkan  data  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  triwulan  III  tahun 2018  terdapat  bahwa  realisasi dari  anggaran  belanja  baru mencapai  49,10%.  Dapat  disimpulkan bahwa  daya  serap  dari  anggaran  belanja  Pemerintah  Kota  Cimahi  belum  optimal  karena  belum sesuai dengan target yang diinginkan. Maka dari itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan optimalisasi anggaran, agar pemerintah dapat berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisien dan efektif. Sehingga dapat meminimalkan pelaksanaan realisasi anggaran  belanja  yang  tidak  relevan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan.  Karena  keberhasilan dalam suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat atau dinilai dari penyerapan anggaran. Untuk dikatakan baik realisasi anggaran harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam anggarannya.
Dalam  menjalankan  suatu  roda  pemerintahan  anggaran  merupakan  alat  penggerak  yang digunakan. Anggaran disusun secara sistematis dan penuh perencanaan yang matang, yang meliputi rencana  penerimaan  dan  rencana  pengeluaran,  yang  hasil  akhirnya  akan  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Dan  didalam  perencanaan  tersebut  pasti  berisikan  program-program kegiatan yang telah direncanakan. Perencanaan strategis adalah suatu proses penentuan program- program kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi  sumber  daya  yang  akan  dibutuhkan  serta  memiliki  prosedur  dan  jadwal  yang  jelas (Widianingrum et al., 2017).
Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan, alat pengendalian,  alat  kebijakan  fiskal,  alat  politik,  alat  komunikasi  dan  koordinasi,  alat  penilaian kinerja,  alat  motivasi  serta  alat  untuk  menciptakan  ruang  publik  (Nurkholis  &  Khusaini,  2019). Anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dan direncanakan untuk periode tertentu pada masa yang akan datang.
Di Indonesia Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah ditetapkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah daerah, Undang-Undang 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan negara yang dilaporkan pada APBD sebagai bentuk pengelolaan  keuangan  daerah  yang terdiri  dari pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  yang sudah ditetapkan setiap tahun anggaran (Rahmayati, 2016). Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menentukan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sesuai  dengan  potensi  dan kebutuhan dalam daerahnya, APBD juga menjadi tolak ukur maupun indikator kemampuan dalam membiayai atau melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan serta rancangan  proyek dalam jangka menengah di periode waktu tertentu dengan secara efisien dan efektif (Khusaini, 2018)
Anggaran  merupakan  sebuah  alat  yang  berpengaruh  besar  terhadap  suatu  perencanaan daerah  maupun  pengendalian  pada  organisasi  pemerintah,  karena  anggaran  sangat  bergantung terhadap  jumlah  yang  diberikan  oleh  Pemerintah,  sehingga  mampu  memungkinkan  pencapaian secara  ekonomi,  efisien  dan  efektif  dari  penyelenggaraan  pemerintah  serta  tujuan  dari  masing- masing instansi dapat terlaksana (Paat et al., 2019). Pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap  satuan  kerja  dalam menyusun  anggaran  pendapatan dan  belanja daerah (APBD),  masing- masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut dengan RKA SKPD. Di dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA juga telah memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan tersebut, jadi di dalam RKA telah memuat apa saja sasaran anggarannya (Waney et al., 2018)
Kecamatan Cilandak merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja nya pada tahun 2020 sebesar Rp 1.123.285.759 dengan realisasi  Rp  1.076.935.411  adapun  selisih  diantaranya  Rp  46.350.348    yang  digunakan  untuk
pengadaan  barang  dan  jasa.  Sedangkan  anggaran  pada  tahun  2021  Rp  1.247.336.815  dengan realisasi  nya  Rp  1.078.696.356  adapun  selisih  diantaranya  Rp  168.640.459  selisih  tersebut disebabkan  oleh  perubahan  pengajuan  perencanaan  anggaran  program  kegiatan  yang  tidak dimatikan yaitu atas tidak terlaksananya program kegiatan lomba ibu-ibu PKK. Perubahan rencana anggaran dapat disebabkan dalam tiga hal yaitu; prediksi perubahan APBD yang tidak sesuai target, perubahan situasi yang tidak terencana (force major) dan adanya kegiatan yang strategis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan  penganggaran  di  Kecamatan  Cilandak  agar  terlaksana  secara  efektif.  Dengan merealisasikan anggaran secara efektif tentunya akan menjadi lebih baik dan optimal, namun jika ditemukan  selisih  kurang  ataupun  realisasi  yang  tidak  tercapai  maka  perlu  dilakukan  penelitian ulang dengan analisis efektivitas anggaran belanja pada Kecamatan Cilandak.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma interpretif sebagai studi untuk memahami realitas yang terjadi (Gamar & Djamhuri, 2015). Peneliti menggunakan pendekatan etnometodologi. Etnometodologi memiliki ciri studi yang sifatnya rutin dan dilakukan sebagai aktivitas sehari-hari dengan berkelompok untuk memahami serta mencari realitas yang ada (Kamayanti, 2016, pp. 132–133). Aktivitas sehari -hari dalam hal anggaran yakni dilakukan secara rutin secara berkelompok yang berhubungan antara satu sama lain dan hasilnya dapat  dipertanggungjawabkan.  Bahwa  metode  penelitian  kualitatif  dengan  paradigma  interpretif sangat  relevan  dalam  bidang  akuntansi  karena  mampu  menjawab  fenomena  yang  ada  dalam akuntansi. Dengan demikian juga penelitian akuntansi tidak dapat memisahkan antara subjek dan objek dalam penelitiannya. Metode ini juga digunakan dalam banyak riset akuntansi (Darmayasa & Aneswari, 2015; Shonhadji, 2021; Vinella et al., 2022).
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil triangulasi data dan triangulasi sumber. Triangulasi data yang dipakai melalui data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah komunikasi antara dua orang  atau  lebih  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  sehingga  menghasilkan  suatu kesimpulan  yang  bermakna  ataupun menghasilkan  data yang  akan  diperoleh  (Dr.R.A.Fadhallah, S.Psi.,  2020).  Subjek  dalam  penelitian  ini  melalui key informan,  yaitu  Kasubag  Program  dan Anggaran dan informan pendukungnya yaitu Bendahara Pengeluaran di situs Kecamatan Cilandak. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi adalah suatu bentuk perolehan  informasi  dan  pengetahuan  berupa  buku,  arsip,  dokumen,  angka-angka  tertulis  dan gambar-gambar  dalam  bentuk  laporan-laporan  penunjang  penelitian  untuk  menambah  atau memperkuat  apa  yang  terjadi  dan  juga  sebagai  bahan  untuk  melakukan  komparasi  dengan  hasil wawancara  (Nilamsari,  2014).  Data tersebut  diambil dari  Dokumen  Pelaksana Anggaran  (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran di Kecamatan Cilandak .

## HASIL
Dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  690.900-327  tahun  1996,  untuk menghitung tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan menghitung target anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja yang dihitung melalui rumus tingkat efektivitas (Febrianty et al., 2021). Data yang digunakan berasal dari laporan realisasi anggaran belanja Kecamatan Cilandak.
Efektivitas  =  Target Anggaran Belanja
X 100% Realisasi Anggaran Belanja
Tabel 1. Rasio Efektivitas Rasio Efektivitas (%) Kriteria >100 Sangat Efektif 90-100 Efektif 80-90 Cukup Efektif 60-80 Kurang Efektif <60 Tidak Efektif
Tabel 2.
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020 – 2021 Kecamatan Cilandak
Perhitungan  tingkat efektivitas  anggaran  Kecamatan Cilandak  tahun  2020–  2021  adalah sebagai berikut :
Efektivitas Tahun 2020 Rp 1.076.935.411   x 100% = 95,87% Rp 1.123.285.759
Efektivitas Tahun 2020 Rp 1.078.696.456   x 100% = 86,48% Rp 1.247.336.815
Disajikan dari hasil perhitungan tabel berikut menunjukan hasil efektivitas anggaran milik Kecamatan  Cilandak  pada  tahun  2020  –  2021  disajikan  dibawah  ini  disertai  dengan pengelompokkan  kriteria  tingkat  efektivitas  menurut  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 690.900-327 tahun 1996.

## Tabel 3.
Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja 2020 – 2021 Kecamatan Cilandak
Tahun Target Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Efektivitas Kriteria 2020 Rp 1.123.285.759 Rp 1.076.935.411 95,87% Efektif 2021 Rp 1.247.336.815 Rp 1.078.696.356 86,48% Cukup Efektif Tahun  Target Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Belanja 2020 Rp 1.123.285.759 Rp 1.076.935.411 2021 Rp 1.247.336.815 Rp 1.078.696.356
Disajikan dari data tabel efektivitas anggaran di tahun 2020 memiliki persentase sebesar 95,87% yang mana dengan persentase tersebut anggaran tergolong efektif. Menghitung tingkat efektivitas  maka  berkaitan  erat  dengan  target  atas  penyerapan  atau  realisasi  anggaran  yang digunakan (Sabrina, 2018). Dengan melihat data di Laporan Keuangan Kecamatan Cilandak pada tahun  2020  pengeluaran  terbanyak  yang  digunakan  adalah  untuk  beban jasa serta  disusul  oleh pengeluaran  belanja  persediaan,  barang  dan  pemeliharaan.  Data  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Informan  Kunci,  yaitu  Bapak  Rachmat  dan  Ibu  Astria  dalam  pelaksanaan wawancara.
“Pengeluaran terbanyak sebenarnya di tingkat Kecamatan itu pengeluaran yang sifatnya  pemberian  insentif  atau  honorarium  kepada  masyarakat,  yaitu  satuan kerja non ASN” (Bapak Rachmat, Kasubag Program dan Anggaran Kec. Cilandak - 2 November 2022) “Alokasi dana nya itu diperuntukan khususnya untuk belanja barang atau jasa.”
(Ibu Astria, Bendahara Pengeluaran Kec. Cilandak – 2 November 2022)
Salah satu beban jasa di Kecamatan Cilandak sendiri adalah honor yang diberikan kepada PJLP yaitu individu yang membantu proses pekerjaan dari Pejabat Pengadaan barang dan Jasa serta masyarakat yang ikut serta dalam merencanakan anggaran yaitu seperti RT dan RW. Atas gabungan  jawaban  narasumber  dan  data  di  Laporan  Keuangan  pengeluaran  di  Kecamatan Cilandak tahun 2020 serta perhitungan dengan tingkat efektivitas sudah dapat dikatakan efektif dan sesuai penyerapan alokasi dana nya. Dan atas penyerapan diatas 91% tersebut tidak memiliki pengaruh  pada  penilaian  kinerja  Pejabat  Perangkat  Kerja  Daerah  yang  ada  di  Kecamatan Cilandak.  Dengan  begitu  peran  Pejabat  Perangkat  Kerja  Daerah  dalam  melakukan  proses anggaran pada tahun 2020 sudah optimal dalam menyerap anggaran.
Berbeda dengan tahun 2020, tahun 2021 memiliki penurunan penyerapan jika dikurangi persentase  dengan  tahun  sebelumnya  di  tahun  2021  memiliki  penurunan  persentase  sebesar 9,39%.  Penurunan  tersebut  disebabkan  oleh refocusing  anggaran,  yaitu anggaran  yang tadinya full tetapi dialihkan untuk wabah covid-19. Diungkapkan dalam wawancara bersama Ibu Astria;
“Pada saat covid-19 itu berpengaruh banget ya untuk penyerapan kita, mmm tadinya  kan  anggaran  pasti  full  kan  tadinya  tapi  karena  adanya  mmm  apa kejadian  itu  yang  dadakan  gak  bisa  diprediksi  jadi  beberapa  kegiatan  yang sifatnya tatap muka itu dihentikan atau dilarang gitu.”
Dengan  adanya  refocusing  tersebut  juga  jadi  ada  beberapa  kebutuhan  yang  tidak  dapat didapatkan  dengan  baik  seperti,  pengadaan  ATK,  belanja  modal  dan  juga  pengadaan  cetakan umum.  Jadi  hanya  kebutuhan    yang  benar-benar  dibutuhkan  sajalah  yang  diprioritaskan,  yaitu seperti tinta dan kertas untuk kegiatan operasional administratif Kecamatan Cilandak. Dalam hal ini  juga  sama  dengan    (Febrianty  et  al.,  2021)  terdapat  refocusing  dan  relokasi  anggaran  atas pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19.
Selain kebutuhan yang tidak didapatkan dengan baik, ada juga program kegiatan yang tidak dapat terlaksana atas perubahan perencanaan yang tidak dimatikan jadi anggaran tersebut tetap ada  tapi  tidak  dapat  dilaksanakan,  salah  satu  kegiatan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  adalah program  kegiatan  Ibu-ibu  PKK  dalam  hal  perlombaan  tidak  terlaksana  karena  adanya Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  di  Indonesia  (PPKM).  Maka  jika  dilihat  di tingkat  efektivitas  pada  tahun  2021  kurang  dari  91%,  atas  persentase  yang  kurang  dari  91% tersebut  maka  dapat  mempengaruhi  evaluasi  kinerja  Pejabat  Perangkat  Kerja  Daerah  di Kecamatan  Cilandak  pada  tahun  berikutnya.  Sehingga  peran  Pejabat  Perangkat  Kerja  Daerah pada tahun 2021 belum cukup optimal dalam menyerap anggaran.

## PEMBAHASAN
Dalam hasil wawancara bersama Bapak Rachmat selaku Kasubag Program dan Anggaran Kecamatan  Cilandak  yang  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  perencanaan  pembangunan baik  dalam  internal  kecamatan  maupun  eksternal  kecamatan.  Adapun  perencanaan  program eksternal  yaitu  forum  rembuk  RW  sampai  dengan  Musrenbang  yang  biasanya  isinya  berupa usulan-usulan  masyarakat terkait  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  menyangkut sektoral-sektoral yang  ada  di  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta.  Sedangkan  perencanaan  yang  ada  di  internal Kecamatan Cilandak adalah kegiatan yang melibatkan stakeholder yang output nya dimuat dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA).
Kegiatan  eksternal  yang  dibahas  melalui  forum  rembuk  RW  dan  Musrenbang  biasanya disesuaikan  dengan  kebutuhan  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  yakni  sifatnya  berupa  fakta  dan memang kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut dan dapat menjadi bahan untuk diusulkan  pembangunannya,  dan  dalam  usulan  tersebut  tentunya  anggarannya  sudah  dimuat dalam  sistem  anggaran,  jadi  tidak  ada input manual  oleh  Pejabat  Perangkat  Kerja  Daerah (Kasubag  Program  dan  Anggaran)  Kecamatan  Cilandak.  Dan  dalam input anggaran  tersebut tentunya masyarakat diikutsertakan dalam memasukkan angka-angka yang dibutuhkannya. Oleh karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tugas  dari  Sub  Bagian  Program  dan  Anggaran  adalah menghimpun  usulan-usulan  yang  ada  di  masyarakat,  yang  nantinya  akan  dibahas  ataupun  di masukkan ke dalam anggaran Kecamatan Cilandak.
Setelah kegiatan eksternal sudah dijalankan, atas usulan-usulan tersebut akan disahkan di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Dalam proses perencanaan, tentunya Kecamatan Cilandak  memiliki  target  dalam  pengukurannya,  adapun  target  efektif  penyerapan  yang  harus dipenuhi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebanyak 91% atau lebih. Karena jika penyerapan tersebut dibawah 91% maka memiliki pengaruh terhadap penilaian kinerja Pejabat Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan Cilandak, yakni dari Pak Camat sampai dengan Perangkat Kerja yang paling bawah terkena pemotongan tunjangan kinerja. Untuk menjaga tingkat efektif tersebut  maka  diperlukan  kerja  sama  antar  Kasubag-Kasubag  yang  ada  di  internal  Kecamatan dengan merealisasikan rencana kerja yang sudah dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran. Untuk melihat bagaimana penyerapan anggaran di Kecamatan Cilandak maka dapat dilihat dari Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 – 2021.
Dari  data  tersebut  adapun  alokasi  dana  nya  diperuntukkan  khusus  untuk  belanja  barang atau  jasa.  Yaitu  belanja  barang  untuk  belanja  modal,  sedangkan  belanja  jasa  untuk  belanja pemeliharaan. Dalam tabel tersebut tertulis bahwa data yang digunakan adalah pada tahun 2020 dan  2021,  maka  dalam  penyerapan  anggaran  di  Kecamatan  Cilandak  memiliki  dampak  dari pandemi covid-19, yaitu yang semestinya anggaran full tetapi menjadi tidak full dikarenakan ada kejadian force major yang tidak dapat diprediksi yang berdampak pada kegiatan larangan tatap muka,  sehingga  atas  kejadian  tersebut  memiliki  dampak  terhadap  penyesuaian  Dokumen Pelaksana Anggaran. Dengan dampak kejadian pandemi covid-19 tersebut mempengaruhi tingkat ke  efektivasannya  yakni  yang  semula  anggaran  sudah  terencana  menjadi  beberapa dialihfungsikan untuk kegiatan dan kebutuhan pandemi covid-19. Dalam penyusunan pelaporan Kecamatan Cilandak juga sudah menggunakan sistem yakni sistem matrix ataupun google form yang sudah dikirim oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Dalam  hasil  wawancara  membuat  anggaran  juga    terdapat  beberapa  kendala,  adapun diantaranya adalah pejabat struktural yang menjabat menjadi pelaksana teknis kegiatan, dalam membuat  anggaran  condong copy  paste anggaran  tahun  sebelumnya,  kurang  maksimalnya kemampuan atas penyerapan anggaran dengan beberapa faktor diantaranya kurang aktifnya dalam merumuskan perencanaan dan tidak mampu dalam membuat jadwal kegiatan serta lambat dalam
membuat pertanggungjawaban. Kurang efektifnya anggaran dapat disebabkan oleh kegiatan yang dianggarkan sudah ditentukan dan bersifat template dari tahun sebelumnya , waktu penganggaran sangat  singkat  sehingga  seringkali  penganggaran  tidak  disusun  dengan  cermat  dan  teliti  serta sistem  penginputan sistem anggaran hanya  dapat  diakses pada  waktu tertentu saja,  dengan hal tersebut  menyebabkan  pembuatan  anggaran  condong copy  paste. Dengan  anggaran  tidak dicermati  maka  membuat  pengaruh  dalam  melaksanakan  penyerapan  anggarannya  serta pertanggungjawaban nya, yang semula pejabat dalam menyerap anggaran dapat berjalan dengan lancar, namun cenderung tidak menguasai atas penyerapan anggaran tersebut dikarenakan copy paste dari  tahun  sebelumnya,  serta  atas  tidak  menguasai  hal  tersebut  menghambat  untuk mempertanggungjawabkan penyerapan anggarannya.

## KESIMPULAN
Kemampuan  penyerapan  anggaran  di  Kecamatan  Cilandak  tahun  2020  sudah  dapat dikatakan efektif, karena persentase tingkat efektivitas nya sudah diatas 91% maka dari itu tidak diperlukan evaluasi kinerja kembali. Dengan Penyerapan terbesarnya digunakan untuk beban jasa. Sehingga  peran  Pejabat  Perangkat  Kerja  Daerah  sudah  optimal    dalam  menyerap  anggaran. Sedangkan kemampuan penyerapan anggaran di tahun 2021 masih kurang efektif, karena tingkat penyerapannya  masih  dibawah  91%,  penurunan  persentase  tersebut  disebabkan  oleh  refocusing anggaran  untuk  wabah covid-19. Sehingga  peran  Pejabat  Perangkat  Kerja  Daerah  belum  cukup optimal  dalam  menyerap  anggaran.  Sebagai  Pejabat Perangkat  Kerja  Daerah (Kasubag  Program dan  Anggaran)  peran  Bapak  Rachmat  dalam  membuat  anggaran  telah  melaksanakan  tugasnya secara  keseluruhan  dengan  cukup  baik,  yakni  mulai  dari  pembuatan  anggaran  sampai  dengan penyerapan  anggaran.  Tetapi  dalam  pelaksanaan  anggaran  tersebut  ada  beberapa  kendala  yang disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar Pejabat Perangkat Kerja Daerah dalam merencanakan serta  menyerap  anggaran.  Peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk  dapat  mengkaji  lebih  banyak sumber  atau referensi  terkait  penyerapan  efektivitas  yang  ada di  Kecamatan  Cilandak,  sehingga proses penganggaran dapat berjalan lebih optimal lagi.

## REFERENSI
Cicilia,  V.  S.  E.,  Murni,  S.,  &  Engka,  D.  M.  (2015).  Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas  Serta Kemandirian  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 17 (2).
Darmayasa,  I.  N.,  &  Aneswari,  Y.  R.  (2015).  Paradigma  Interpretif  pada  Penelitian  Akuntansi
Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (3), 341–511.
https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028 Dr.R.A.Fadhallah, S.Psi., M. S. (2020). Wawancara . UNJ Press.
Febrianty, P., Novianty, I., & Sembiring, E. E. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung. Indonesian Accounting Research Journal , 2 (1), 74–82.
Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor Internal sebagai “Dokter” Fraud di Pemerintah Daerah.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (1), 107–123.
https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.009 Kamayanti,  A.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi:  Pengantar  Religiositas Keilmuan (A. D. Mulawarman (ed.)). Yayasan Rumah Peneleh.
Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (2), 355–365. Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah (T. U. Press (ed.)). UB Press. Nilamsari,  N.  (2014).  Memahami  Studi  Dokumen  Dalam  Penelitian  Kualitatif. Wacana , 13 (2), 177–181.
Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik . UB Press.
Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (3), 2979–2988. Prihandini, R. P., Kurniawan, A., & Paramitha, D. A. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kota Kediri Tahun 2016-2020. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri , 967–962. www.idx.com
Priyono, N., Maghfiroh, M., & Iswanji, C. (2022). Jurnal Akuntansi dan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 23 (01), 1–12.
Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (1), 180–189.
Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Jurnal EKA CIDA , 1 (1), 40–54.
Sabrina,  D.  (2018).  Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas  Laporan  Realisasi  Anggaran  Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Mitra Manajemen ,
2 (6), 571–585. http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/578/509 Shonhadji,  N.  (2021).  Penggunaan  Teori  Sosial  dalam  Paradigma  Interpretif  pada  Penelitian Akuntansi. Jurnal Kajian Akuntansi , 5 (1), 49–68. https://doi.org/10.33603/jka.v5i1.3972
Tooy, R. G., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi  Anggaran  Di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Dan  Penelitian  Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara. Jurrnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (04), 659– 671. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13704
Tuju, E. F., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja  Tahun  2017-2020  Pada  Badan  Perencanaan  Dan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara. Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum  (Ekonomi,  Sosial.  Budaya,  Dan Hukum) , 6 (1), 185–196.
Vinella, C., Wibisono, J., Rianti, M., Ovina, M. E., & Meiden, C. (2022). Penerapan Teori Sosial Pada Penelitian Kualitatif Akuntansi. Jurnal Ilmiah Hospitality , 11 (1). htto://stp-mataram.e- journal.id/JIH
Waney, C. K., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Kinerja  Pemerintah  Di  Dinas  Pertanian  Dan  Peternakan Provinsi  Sulawesi  Utara. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 13 (02),  334–341. https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018
Widianingrum, D., Kustono, A. S., & Suryaningsih, I. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Bisma , 11 (2), 194–208. https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6314