## PARIWISATA DAN TANAH LABA PURA: ANCAMAN DAN TANTANGAN

## Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa

## Universitas Udayana
e-mail : agung_santosa@unud.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengelaborasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan tanah laba pura sebagai bentuk investasi pariwisata serta konsep pengaturan pemanfaatan Tanah Laba Pura di  Bali.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konsep ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi tanah laba pura apabila  tidak dikelola  dengan benar sehingga, perlu adanya  kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai  bidang  tanah  yang  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pura.  Untuk  membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan  daerah  yang  dibuat  dengan  batasan  yang  jelas  bahwa  segala  keuntungan  yang diperoleh  dari  pemanfaatan  tanah  laba  pura  yang  bersumber  dari  pariwisata  harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.
Kata Kunci : pariwisata, tanah laba pura, ancaman, tantangan.

## ABSTRACT
This study aims to examine, analyze and elaborate the challenges and threats faced in developing tourism which uses land which categorized as Tanah Laba Pura as a form of tourism investment as well as the concept of rules and regulation can be formed related to the  use  of  Tanah  Laba  Pura  itself.  This  is  a  normative  legal  research  using  a  statutory approach,  a  conceptual  approach  and  a  case  approach.  The  results  show  that  tourism capitalism is a threat to the existence of the tanah laba pura if it not managed properly, thus, there needs to be awareness from various stakeholders to understand the meaning of the Tanah Laba Desa as land that is used for the benefit of the temple. To help prevent and overcome threats, it is necessary to have a regulation in the form of a regional regulation

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
made  with  clear  boundaries  that  all  profits  obtained  from  the  use  of  temple  profit  land sourced from tourism must be used for temple interests itself.
Keywords: tourism; tanah laba pura; threat; challenge.

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan kekayaan alam yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Keberadaan  tanah  dan  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  lainnya.  Dalam kaitannya  antara  manusia  dan  tanah  sangat  terlihat  bahwa  manusia  menggantungkan  hidupnya pada  keberadaan  tanah.  Tanah  dimanfaatkan  oleh  manusia  sebagai  sumber  maha  pencaharian, bahkan saat manusia mati, kebutuhan akan tanah masih tampak karena adanya keperluan untuk menggunakan  tanah  untuk  menguburkan  jasad.  Tanah  memiliki  arti  penting  bagi  suatu  negara mengingat  bahwa  dalam  tanah  terdapat  kekayaan  alam  yang  sepatutnya  digunakan  untuk kepentingan warga negara. 1
Pemanfaatan  tanah  semakin  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Banyak  tanah  yang dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan akan pariwisata. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemanfaatan tanah-tanah milik desa, seperti tanah laba pura yang dimanfaatkan untuk menunjang investasi pariwisata. 2
Pembangunan sektor pariwisata terus ditingkatkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun  Pemerintah  Pusat  untuk  mendukung  pembangunan  nasional.  Perkembangan  dan pembangunan  sektor  pariwisata  diharapkan    berdampak  positif  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah (selanjutnya PAD) suatu daerah. Keberadaan suatu obyek pariwisata di daerah berpotensi dalam peningkatan PAD dari daerah tempat obyek wisata. 3
Adanya  pembangunan  sektor  pariwisata  mendorong  pemanfaatan  tanah  untuk  investasi pariwisata. Berbagai lapisan masyarakat termasuk pula para pelaku bisnis dan pemerintah daerah berupaya  untuk  memfasilitasi  pembangunan  dan  perkembangan  obyek  pariwisata  agar memberikan  dampak  positif  bagi  warga  dan  daerah  sekitar  tanah  tersebut.  Melalui  sektor pariwisata,  berbagai  bentuk  usaha  semakin  berkembang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup masyarakat sekitar daerah pariwisata itu sendiri.
Pembangunan sektor wisata semakin berkembang di masa revolusi industri 4.0. Perkembangan ini  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  menjalin  hubungan  sosial  dengan  orang
1 Muhammad  Yusrizal,  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2017): 113–38.
2 I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, “Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi,” Kertha Patrika 39, no. 2 (2017): 108–99.
3 Agus Sudaryanto, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Dalam Pengelolaan Tanah Pariwisata Sri Gethuk Di Bleberan, Playen, Gunung Kidul,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30, no. 1 (2018): 78–93.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
maupun kelompok yang berbeda tanpa adanya batasan berupa ruang dan waktu. Hal ini berpotensi menimbulkan benturan antara kearifan lokal atau local wisdom yang tumbuh dan dipercaya oleh masyarakat setempat dengan nilai-nilai baru yang muncul sebagai dampak globalisasi. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai komersialisasi serta nilai kapitalisme.
Benturan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai baru yang timbul sebagai dampak globalisasi terjadi di beberapa wilayah di Bali. Benturan nilai tersebut terjadi di beberapa kawasan pariwisata di Bali, seperti daerah Uluwatu dan di sekitar daerah Ubud. Adapun benturan nilai yang terjadi adalah berupa persoalan konflik tanah yang dimanfaatkan untuk kapitalisme pariwisata.
Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan topik yaitu mengenai pemanfaatan tanah dalam sektor pariwisata, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini  menekankan  pada  ancaman  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  para stakeholder berkaitan dengan pariwisata dan tanah laba desa serta metode penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak apabila terjadi benturan nilai-nilai.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh I Made Gami Sandi Untara dan Wayan Suprada pada tahun 2020  dengan  judul  ”Eksistensi  Pura  Tanah  Lot  Dalam  Perkembangan  Pariwisata  Budaya  di Kabupaten Tabanan” yang mengkaji mengenai keberadaan Pura Tanah Lot dalam perkembangan pariwisata budaya, fungsi kawasan sebagai daya tarik wisata budaya dan implikasi Pura Tanah Lot terhadap seni dan budaya. 4 Pada 2011, Tjok Istri Putra Astiti, et. al mengkaji mengenai ”Dampak Perkembangan  Ekonomi  Pariwisata  Terhadap  Hukum  Tanah  Adat  di  Desa  Tenganan Pagringsingan”. Penelitian ini mengkaji mengenai dampak pariwisata yang mempengaruhi aspek ekonomi dalam masyarakat di Desa Tenganan Pagringsingan, perkembangan pariwisata di Desa Tenganan yang tidak diikuti oleh perilaku dan budaya hukum melakukan transaksi tanah kepada orang luar desa dan penyelesaian konflik yang diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. 5
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji,  menganalisis  dan  mengelaborasi  tantangan  dan ancaman  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  pariwisata  yang  memanfaatkan  tanah  sebagai bentuk investasi pariwisata. Penelitian ini juga mengkaji mengenai metode penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak apabila terjadi konflik dalam pemanfaatan tanah tersebut.

## PERUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah ancaman yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah laba pura untuk pengembangan pariwisata?
2. Bagaimanakah  konsep  pengaturan  pemanfaatan  tanah  laba  pura  untuk  pengembangan pariwisata di Bali?
4 I Made Gami Sandi Untara and Wayan Supada, “Eksistensi Pura Tanah Lot Dalam Perkembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Tabanan,” CULTOURE: Culture Tourism and Religion 1, no. 2 (2020): 186–97.
5 Tjok Istri Putra Astiti et al., “Dampak Perkembangan Ekonomi Pariwisata Terhadap Hukum Tanah Adat Di Desa Tenganan Pagringsingan,” Kertha Patrika [Internet].[Diunduh 2018 Okt 2] 36, no. 02 (2011): 96–102.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  dimaknai sebagai upaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  sedang  dihadapi, sebagaimana pemikiran Peter Mahmud Marzuki. 6
Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan  konsep  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dengan mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pengaturan mengenai tanah dan pariwisata.

## PEMBAHASAN
1. Ancaman Dalam Pemanfaatan Tanah Laba Desa untuk Pengembangan Pariwisata Secara sederhana, tanah laba pura atau pelaba pura dapat dipahami sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. 7 Tanah ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tanah yang  khusus  digunakan  untuk  bangunan  pura  serta  tanah  yang  diperuntukan  untuk  membiayai kepentingan  pura. 8 Bidang  tanah  atas  bangunan  pura  itu  berdiri  disebut  tanah  tegak  pura  yang luasnya bervariasi tergantung kebutuhan.
Beberapa pura mungkin memiliki satu atau lebih bidang tanah lain yang berupa lahan pertanian atau perkebunan (sawah, tegalan , hutan). Umumnya, bidang tanah tersebut khusus dimanfaatkan untuk kepentingan pura yang bersangkutan, baik untuk pembangunan dan pelestarian bangunan pura  atau  untuk  keberlangsungan  aktivitas-aktivitas  sosial  keagamaan  (ritual)  di  pura  tersebut. Sehingga, konsep tanah laba pura dimaknai sebagai tanah-tanah yang keberadaan termasuk pula keuntungannya  dipergunakan  untuk  kepentingan  Pura,  atau  tanah-tanah  yang  hasilnya dipersembahkan untuk keperluan dan kepentingan Pura. 9
Merujuk  pada  konsiderans  menimbang  huruf  b  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor:  SK.556/DJA/1986  tentang  Penunjukan  Pura  sebagai  Badan  Hukum  Keagaman (selanjutnya disebut SK Mendagri No. SK.556/DJA/1986) dapat dipahami bahwa tanah laba pura termasuk pelemahan -nya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanah ini terdiri dari 3 (tiga) wilayah yang dikenal dengan sebutan Tri Mandala , yaitu: a. wilayah pura atau tempat  berdirinya  bangunan  pura  ( Utama  Mandala );  b.  wilayah  tempat  dirikannya  bangunan
6 M; Fajar and Y Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
7 I Ketut Sudantra, “Mendiagnosa Implikasi Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Komunal Atas Tanah,” 2018, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ddaaa1331d6c25a051e52da33efcf1d8.pdf.
8 Anak  Agung  Putu  Oka  Seputra,  “STATUS  TANAH  LABA  PURA  DI  BALI  SETELAH  KELUARNYA  SK MENDAGRI NOMOR: 556/DJA/1986,” Jurnal Yustitia 12, no. 1 (2018): 97–108.
9 Cokorda Gede Ramaputra, I Made Suwitra, and Luh Putu Sudini, “LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI,” WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan 3, no. 1 (2019): 16–24.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penunjang kegiatan keagamaan ( Madya Mandala ); c. wilayah milik pura yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan upacara keagamaan ( Kanista Mandala ).
Masyarakat  di  Bali  cenderung  memaknai tanah  laba  pura sebagai  tanah-tanah druwe yang berupa  ladang  dan  sawah.  Penghasilan  dari  tanah druwe tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk memenuhi  kebutuhan  berkaitan  dengan  kegiatan  keagamaan  termasuk  pula  upacara  yang diselenggarakan di pura masing-masing daerah.
Tanah yang berkaitan dengan tanah laba pura , baik tegak pura maupun pelaba pura, telah lama dapat disertifikatkan dengan status hak milik menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). 10 Dikeluarkannya SK Mendagri No. SK.556/DJA/1986 memberikan posisi tegas bahwa Pura dipandang sebagai badan hukum keagamaan yang berhak memiliki hak milik atas tanah. 11
Pada  bagian  menetapkan  SK  Mendagri  No.  SK.556/  DJA/1986  disebutkan  “Pertama: Menunjuk pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Kedua : Menegaskan bahwa tanah-tanah pelemahan yang merupakan kesatuan fungsi dengan pura yang sudah dimiliki pada saat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dikonversi sebagai hak milik. Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  SK.556/  DJA/1986,  maka  status tanah-tanah laba pura di Bali sekarang sudah menjadi jelas yakni status hak milik pura”.
Pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bali yang sebagai dampak globalisasi dan perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  membawa  perubahan  dalam  tatanan  hidup  masyarakat. Pandangan dan pola pikir masyarakat Bali ikut berkembang selaras dengan proses modernisasi yang terjadi secara perlahan tapi pasti.
Pembangunan  dan  pengembangan  dalam  sektor  pariwisata  menjadi  salah  satu  faktor pendorong  timbulnya  peningkatan  kebutuhan  akan  tanah  sebagai  investasi  pariwisata. Pembangunan  sarana  dan  prasarana  penunjang  fasilitas  pariwisata  seperti villa, hotel ,  resort , restaurant, penginapan, pondok wisata, beach club dan fasilitas lainnya telah menjadikan tanah sebagai objek dengan nilai ekonomi tinggi dan berpotensi melemahkan nilai-nilai sosial-religius yang ada di masyarakat.
Perkembangan  sektor  pariwisata  yang  pesat  juga  diiringi  dengan  tumbuhnya  nilai-nilai individualisme,  komersialisasi  dan  kapitalisme  di  masyarakat.  Hal  ini  berdampak  pada  pola pengelolaan tanah laba pura yang semula digunakan untuk kepentingan pura dan dikelola secara komunal,  namun  kini  mengarah  pada  pengelolaan  individual  yang  dimanfaatkan  untuk kepentingan pribadi. 12
10 Dewa  Gede  Agung,  I  Gusti  Nyoman  Agung,  and  I  Wayan  Novy  Purwanto,  “JUAL  BELI  HAK  MILIK  ATAS TANAH LABA PURA LUHUR ULUWATU,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2018).
11 I  Dewa  Made  Rasta,  “PENDAFTARAN  TANAH  LABA  PURA  DI  BALI  SETELAH  KELUARNYA  SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: SK. 556/DJA/1986,” Jurnal Yustitia 12, no. 2 (2018): 88–96.
12 Sudantra, “Mendiagnosa Implikasi Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Komunal Atas Tanah.”
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam kaitannya dengan kegiatan pariwisata dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  (selanjutnya  UU Kepariwisataan), Pariwisata dimaknai sebagai:
“berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  10  UU  Kepariwisataan  ditentukan  mengenai  pengertian Kawasan  Strategis  Pariwisata  yaitu  “Kawasan  yang  memiliki  fungsi  utama  pariwisata  atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan”.
Dalam penyelenggaraan pariwisata dikenal adanya beberapa prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kepariwisataan. Pemanfaatan tanah laba pura sebagai investasi penunjang pariwisata tentu  berpotensi  menimbulkan  benturan  nilai  dan  kepentingan,  mengingat  bahwa  UU Kepariwisataan  mengatur  prinsip  penyelenggaraan  pariwisata  yang  menjunjung  norma  agama termasuk nilai budaya sebagai wujud dari konsep keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia termasuk juga manusia dengan lingkungannya. UU Pariwisata juga menekankan prinsip penyelenggaraan pariwisata yang menjunjung kearifan lokal.
Benturan  nilai  ini  tentu  merupakan  ancaman  bagi  konsep  dan  tujuan tanah  laba  pura . Kapitalisme Pariwisata menjadi ancaman bagi eksistensi tanah laba pura .
Orientasi masyarakat Bali cenderung mengarah kepada pemanfaatan tanah laba pura sebagai sumber dana untuk kebutuhan dan kepentingan sekelompok anggota saja. Pemanfaatan tanah laba pura tidak lagi menjalankan fungsi sebagaimana semestinya yaitu untuk keperluan pura.
Dalam situasi seperti ini seharusnya masyarakat Bali harus segera sadar dan memahami serta mengembalikan esensi dan makna dari pura dengan tanah palemahan -nya yang merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dipisahkan.  Masyarakat Bali seyogianya mampu menerapkan konsep Tri Mandala untuk menjaga tanah laba pura agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan idealnya, yaitu untuk kepentingan pura.
Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi tanah laba pura apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## 2. Konsep Pengaturan Pemanfaatan Tanah Laba Pura Untuk Pengembangan Pariwisata di Bali
Kasus  benturan  nilai  terhadap  pemanfaatan tanah  laba  pura menggambarkan  adanya permasalahan besar yang dihadapi masyarakat di Bali. Persoalan tersebut berhubungan dengan konflik tanah sekaligus konflik personal internal masyarakat sendiri.
Hal ini menggambarkan betapa rapuhnya kekerabatan dan solidaritas sosial dalam arti luas ketika  orientasi  kehidupan  berubah.  Hal  lainnya  adalah  yang  berhubungan  dengan  kurangnya kesigapan  masyarakat  Bali  dalam  merespon  perubahan  saat  dunia  berlari  kencang.  Meski mengakui bahwa Pulau Bali terjaga kesuciannya berkait tersebarnya pura-pura di Bali, sulit untuk membantah bahwa penyokong pura tersebut semakin gundah.
Para pengempon menghadapi  kompleksitas  kehidupan  bermasyarakat  yang  terus  berubah. Salah  satu  permasalahannya  adalah  bergesernya  orientasi  hidup  dan  kebudayaan  di  Bali  dari ngayah ke mayah . Sederhananya, dari solidaritas sosial tanpa pamrih menuju orientasi pragmatis ekonomis.
Melihat  kondisi  berupa  benturan  nilai  tersebut,  perlu  adanya  pengaturan  yang  jelas  yang membatasi beberapa hal seperti:
1. Status kepemilikan tanah laba pura yang sebaiknya secara jelas dan tegas mencantumkan nama desa sebagai pemegang hak milik atas tanah;
2. Pengaturan berkaitan dengan penggunaan tanah laba pura dengan tujuan komersial;
3. Pengaturan yang jelas bahwa hasil pemanfaatan tanah laba pura harus digunakan untuk kepentingan pura itu sendiri.
Model pengaturan tersebut dapat dibuat dalam suatu Peraturan Daerah sebagai turunan dari Peraturan Perundang-Undangan dan dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah termasuk pula di  tingkat  desa  dengan  memanfaatkan  keterlibatan  desa  adat  untuk  memastikan  tujuan pemanfaatan tanah laba pura tetap digunakan untuk kepentingan pura. Pihak desa adat juga dapat membantu  memfasilitasi  pengelolaan  dan  pengawasan  kegiatan  pariwisata  yang  memanfaatkan tanah laba pura.
Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa untuk membantu mencegah dan menanggulangi  ancaman  yang  ada  sebagai  dampak  pemanfaatan tanah  laba  pura untuk penyelenggaraan  kepentingan  pariwisata  diperlukan  adanya  peraturan  dalam  bentuk  peraturan daerah  yang  dibuat  dengan  batasan  yang  jelas  bahwa  segala  keuntungan  yang  diperoleh  dari pemanfaatan  tanah  laba  pura  yang  bersumber  dari  pariwisata  harus  dimanfaatkan  untuk kepentingan pura itu sendiri.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi tanah laba pura apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada sebagai dampak pemanfaatan tanah  laba  pura untuk  penyelenggaraan  kepentingan  pariwisata  diperlukan  adanya  peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang  diperoleh  dari  pemanfaatan tanah  laba  pura yang  bersumber  dari  pariwisata  harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.

## Rekomendasi
Melihat  adanya  benturan  nilai  dalam  kaitannya  dengan  pemanfaatan tanah  laba  pura dan kegiatan pariwisata, maka diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan penggunaan dan  pengelolaan tanah  laba  pura .  Pengaturan  ini  dapat  dibuat  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah yang selanjutnya dapat disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa-desa adat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundangan-undangan:
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  1963  tentang  Penunjukan  Badan- Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :  SK.556/DJA/1986  tentang  Penunjukan  Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Buku:
Fajar, M;, and Y Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

## Jurnal Ilmiah/Majalah:
Agung, Dewa Gede, I Gusti Nyoman Agung, and I Wayan Novy Purwanto. “JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH LABA PURA LUHUR ULUWATU.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2018).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Astiti, Tjok Istri Putra, I Nyoman Wita, Ngurah S Dewi AAIAA, and IGND Laksana. “Dampak Perkembangan  Ekonomi  Pariwisata  Terhadap  Hukum  Tanah  Adat  Di  Desa  Tenganan Pagringsingan.” Kertha Patrika [Internet].[Diunduh 2018 Okt 2] 36, no. 02 (2011): 96–102.
Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa. “Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi.” Kertha Patrika 39, no. 2 (2017): 108–99.
Ramaputra,  Cokorda  Gede,  I  Made  Suwitra,  and  Luh  Putu  Sudini.  “LARANGAN  MENJUAL HAK  ATAS  TANAH  LABA  PURA  STUDI  KASUS  PADA  MASYARAKAT  HUKUM ADAT BALI.” WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan 3, no. 1 (2019): 16– 24.
Rasta,  I  Dewa  Made.  “PENDAFTARAN  TANAH  LABA  PURA  DI  BALI  SETELAH KELUARNYA  SURAT  KEPUTUSAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  Nomor:  SK. 556/DJA/1986.” Jurnal Yustitia 12, no. 2 (2018): 88–96.
Seputra,  Anak  Agung  Putu  Oka.  “STATUS  TANAH  LABA  PURA  DI  BALI  SETELAH KELUARNYA SK MENDAGRI NOMOR: 556/DJA/1986.” Jurnal Yustitia 12, no. 1 (2018): 97–108.
Sudantra,  I  Ketut.  “Mendiagnosa  Implikasi  Penunjukan  Desa  Pakraman  Sebagai  Subyek  Hak Komunal Atas Tanah,” 2018. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ddaaa1331d6c25a051e52da33efcf1 d8.pdf.
Sudaryanto,  Agus.  “Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  Yang  Diterapkan  Dalam  Pengelolaan  Tanah Pariwisata  Sri  Gethuk  Di  Bleberan,  Playen,  Gunung  Kidul.” Mimbar  Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30, no. 1 (2018): 78–93.
Untara,  I  Made  Gami  Sandi,  and  Wayan  Supada.  “Eksistensi  Pura  Tanah  Lot  Dalam Perkembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Tabanan.” CULTOURE: Culture Tourism and Religion 1, no. 2 (2020): 186–97.
Yusrizal,  Muhammad.  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2017): 113–38.