## Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa
Pandemi Covid-19
Tomi Predianto
Khoirurrosyidin Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jl. Budi Utomo No. 10, Ronowijayan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63471 prediantotomi22@gmail.com , rosyidin.kh@umpo.ac.id
Received: 19th September 2020; Revised: 24th September 2020; Accepted: 25th September 2020

## ABSTRACT
The  presence  of  the  Kartu  Prakerja  program’s  in  the  midst  of  the  COVID-19  pandemic seems  to have indeed left several new kinds of problems  which in essence  ara related  to the  fate  and  needs  of  small  society  especially  those  affected  by  layoffs,  economic difficulties, declining income, etc. In principle. The true of Kartu Prakerja is a bridge that is able  to  connect  the  society  with  a  variety  of  new  skills  training.  Beside  of  that,  the government  also  expects  the  creation  of  a  more  capable  and  empowered  society  to simultaneously  reduce  excessive  dependence  on  others.  The  access  facilities  to  various training video tutorials, as well as the form of cash assistance provided by Kartu Prakerja program,  actually quite spoil  the society.  But  the problem is  that not  all small society can feel  the  opportunity,  because  the  quota  limitations  per  wave  and  the  system  is  also implemented  through  the  selection  stage.  Coupled  with  lawsuits  from  several  public observers  who  essentially  lamented  the  effectiveness  of  trillions  of funds  to  be  applied  to the  Kartu  Prakerja  program,  because  it’s  not  efficient.  This  study  seeks  to  assess  the effectiveness of the Kartu Prakerja program in the perspective of empowerment, as well as impacts found in the field so far.
Keywords: empowerment; kartu prakerja; Covid-19

## ABSTRAK
Kehadiran  program  Kartu  Prakerja  di  tengah  masa  Pandemi  COVID-19  ini  nampaknya memang menyisakan beberapa macam permasalahan baru yang pada esensi nya adalah berhubungan  dengan  nasib  dan  kebutuhan  masyarakat  kecil  terutama  yang  terkena PHK,  kesulitan  ekonomi,  penghasilan  menurun,  dsb.  Secara  prinsip,  Kartu  Prakerja sejatinya  adalah  menjadi  jembatan  yang  mampu  untuk  menghubungkan  masyarakat dengan  berbagai  macam  pelatihan  keterampilan  baru.  Selain  itu,  pemerintah  juga mengharapkan terciptanya masyarakat yang lebih mampu dan berdaya untuk sekaligus mengurangi ketergantungan berlebih kepada orang lain. Fasilitas akses berbagai macam video tutorial pelatihan, serta bentuk bantuan dana tunai yang diberikan oleh program Kartu  Prakerja,  sebenarnya  cukup  memanjakan  masyarakat.  Namun  permasalahannya adalah  bahwa  tidak  semua  masyarakat  kecil  dapat  merasakan  kesempatan  tersebut, karena  keterbatasan  kuota  per  gelombangnya  dan  juga  diterapkannya  sistem  melalui

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies

## Volume 3 -  NO. 2 – Oktober 2020
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
tahapan  seleksi.  Ditambah  lagi  dengan  gugatan  dari  beberapa  pemerhati  publik  yang intinya  menyayangkan  efektivitas  dana  triliunan  untuk  diaplikasikan  pada  program Kartu  Prakerja,  karena  tidak  efisien.  Penelitian  ini  berusaha  mengkaji  sejauh  mana efektivitas  Kartu  Prakerja  dalam  perspektif  pemberdayaan,  serta  dampak  yang ditemukan di lapangan selama ini.
Kata Kunci: pemberdayaan; kartu prakerja; Covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  merupakan  satu  wabah  internasional  yang  saat  ini tengah melanda hamper seluruh negara di penjuru dunia.  COVID-19 menyebar secara  luas  dan  cepat  secara  sifatnya,  melalui  perantara  dari  satu  manusia  ke manusia  lain.  Status  covid  saat  ini  memang  menjadi  begitu  darurat,  sebagai bukti  adalah  dengan  melihat  fakta  di  lapangan.  Selain  itu  badan  kesehatan dunia  WHO  juga  telah  memberikan  pernyataan  serius  untuk  mengingatkan penduduk  dunia  agar  melakukan  kebijakan  yang  tepat  dalam  mengantisipasi penyebaran  COVID-19.  Berbagai  negara  telah  merasakan  dampak  yang  begitu besar mulai dari ekonomi, pariwisata, hingga keadaan sosial masyarakat. Sebagai contoh, dikutip dari Tirto.id (2020) bahwa beberapa negara memilih melakukan  opsi  lockdown  seperti  China,  Italia,  hingga  Prancis.  Bahkan  negara China  sendiri  sudah  sejak  jauh-jauh  hari  menerapkan  kebijakan  lockdown, terutama di pusat  wilayah penyebaran COVID-19 yakni di kota Wuhan. Setelah kasus  meningkat,  lebih  dari  itu  negara  China  juga  melakukan  pembatasan massal  dengan  cara  menutup  akses  untuk  keluar  masuk  ke  negara  lain  bagi para  penduduknya,  serta  melarang  beroperasinya  transportasi  publik  secara total. Setelah  itu, kebijakan lockdown menjadi percontohan bagi  negara-negara lain yang pada akhirnya juga menerapkan dengan ketat (Gusman, 2020). Cara  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  di  dunia  dalam  mengatasi penyebaran COVID-19 bisa dibilang hampir sama antara satu dengan yang lain, seperti  kebijakan  lockdown  serta  pembatasan  interaksi  berskala  besar  guna meminimalisir  bertambahnya  korban.  Jika  ditelaah,  pembatasan  yang diakibatkan  oleh  lockdown  tentunya  turut  mengganggu  aktivitas  normal  di berbagai  negara  baik  dari  segi  sosial,  ekonomi,  maupun  pariwisata.  Karena hampir tidak ada akses keluar masuk antar warga negara lain, secara otomatis hal ini melemahkan interaksi dan penambahan devisa. Dapat dikatakan bahwa hal  ini  adalah  gejala  yang  normal,  sebagai  imbas  dari  adanya  wabah internasional.
Salah  satu  negara  yang  terdampak  akan  kerugian  dan  tekanan  akibat COVID-19  adalah  Indonesia,  yang  mana  mengalami  himpitan  ekonomi  secara luas.  Lesu  nya  keadaan  ekonomi  ini  ditujukan  untuk  memutus  mata  rantai penyebaran COVID-19, dikarenakan berbagai pembatasan-pembatasan operasional  yang  melibatkan  banyak  perusahan  besar  serta  para  pelaku ekonomi  lainnya.  Pemberlakuan  social  distancing  menjadi  salah  satu  pemicu serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang PSBB sebagai  upaya  untuk  mempercepat  pemulihan  kondisi  dan  situasi.  Kebijakan yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  merupakan  satu  wujud penanganan  serius.  Tidak  dapat  dipungkiri  aspek  fundamental  di  negara Indonesia menjadi objek kritis yang menjadi fokus utama pemerintah (Consuello, 2020).
Kerugian ekonomi nasional akibat adanya PSBB dapat diukur dari aktivitas dan  mobilitas  orang – orang  yang  ada  di  jabodetabek,  sebagai  daerah  inti  dan penyangga perekonomian. Sejak awal hingga pertengahan bulan Maret, terdapat penurunan  secara  drastis  pada  sektor  dan  sarana  transportasi  mulai  dari pesawat  terbang,  kereta  api  komuter,  bus,  angkot,  taksi,  hingga  skala  ojek konvensional dan ojek online sekali pun. Sebagai data tambahan, yakni dikutip dari republika.co.id menyatakan  bahwa  PT.KAI  ketika  itu  membatalkan perjalanan  44  rute  dari  Jakarta  ke  kota-kota  lain.  Demikian  juga  dengan maskapai  penerbangan  yang  tidak  beroperasi,  serta  keluhan  dari  para  driver taksi,  ojek  konvensional,  maupun  ojek  online  yang  mengaku  bahwa  terjadi penurunan  jumlah  penumpang  sekitar  70  hingga  80%  dari  hari-hari  biasanya, sehingga  memaksa  mereka  untuk  mandeg  dan  memilih  untuk  pulang  ke kampung  halaman  masing-masing.  Dengan  adanya  PSBB  maka  perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi, untuk kurun yang relatif lama, dan  menimbulkan  kerugian  ekonomi.  Sedangkan  apabila  PSBB  diperpanjang dan  atau  diperluas  ke  kota-kota  lain,  maka  otomatis  dampak  kerugian membesar,  dan  dapat  diproyeksikan  berdasar  perbandingan  waktu  dan  luasan area (Hadiwardoyo, 2020).
Di  masa  COVID-19,  salah  satu  kebijakan  dan  program  yang  diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah meluncurkan program Kartu Prakerja dengan melibatkan  kemitraan  dari  multi-perusahaan.  Program  Kartu  Prakerja  menjadi begitu  berarti  untuk  membantu  masyarakat  kecil  dalam  memenuhi  kebutuhan hidup  dan  mempertahankan  kesejahteraan  pangan  dalam  jangka  waktu tertentu.  Dampak  dari  COVID-19  dapat  dikatakan  sedikit  teratasi  melalui program  Kartu  Prakerja,  walaupun  demikian  tidak  semua  masyarakat  mampu untuk  mendapatkan  akses  program  Kartu  Prakerja  dikarenakan  banyak  faktor yang berlaku seperti ketatnya proses seleksi, keterbatasan informasi, kemauan, minat, dan lain sebagainya. Kartu  Prakerja  muncul sebagai satu program yang memberikan  ruang  keterbukaan  serta  potensi  untuk  memicu  perkembangan kreativitas bagi masyarakat kecil melalui sistem pelatihan secara online. Di  dalam  program  Kartu  Prakerja,  masyarakat  juga  disuguhkan  dengan akses  luas  untuk  meningkatkan  kompetensi  diri  dalam  bidang  tertentu.  Selain itu,  berbagai  platform  digital  juga  menyertai  proses  dan  pelayanan  Prakerja seperti  Tokopedia,  Bukalapak,  Skill  Academy,  Kemnaker,  Pintaria,  Pijar, Sekolah.mu, dan MauBelajarApa (Wijayanti & Humardhiana, 2020). Program  Kartu  Prakerja  sangat  relevan  dengan  teori  dari  Olaniyi  (2020) yang menyatakan bahwa ketika  keadaan ekonomi masyarakat  menurun secara drastis,  maka  pemerintah  pihak  yang  paling  bertanggungjawab  secara  penuh untuk  mengambil  langkah  strategis  guna  mengatasi  kesulitan  ekonomi  yang menjangkit masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat merupakan acuan utama yang  menjadi  beban  dan  tanggungjawab  pemerintah  sebagai  pihak  berwenang, apalagi  ketika  keadaan  darurat  atau  terjadi  hambatan  sewaktu-waktu (Kurniawansyah, et al 2020).
Akibat  meluasnya  pertambahan  korban  COVID-19,  pemerintah  Indonesia harus  memutar  otak  untuk  menyiasati  problematika  yang  terjadi.  Hal  ini merupakan  imbas dari menurunnya iklim usaha  yang terjadi pada masyarakat indonesia mulai dari menurunnya tingkat produktivitas serta penutupan usaha dan  PHK.  Dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia  adalah  subjek  yang bertanggungjawab  terhadap  ancaman  perekonomian  nasional.  Melalui
dikeluarkannya Perppu No.01 Tahun 2020, salah satu program yang digalakkan adalah Kartu Prakerja dengan target 5,6 juta masyarakat (khusus) yang terkena imbas  dari  pandemi  COVID-19.  Dalam  program  Kartu  Prakerja,  masyarakat memiliki hak ada dua hal yakni 900 jenis pelatihan online sebagai akses untuk meningkatkan kapabilitas diri (sesuai dengan bakat dan minat masing-masing), serta bantuan dana untuk keperluan lain (Pratiwi, 2020).
Secara  mekanisme  pendaftaran,  pemerintah  Indonesia  tidak  membeda- bedakan  tiap-tiap  individu.  Semua  memiliki  kesempatan  yang  sama,  asal  WNI, telah  berusia  18  tahun  dan  tidak  sedang,  dipersilahkan  untuk  melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya apabila para pendaftar telah dinyatakan lolos  dalam  seleksi  berkas,  maka  tahap  berikutnya  adalah  dilanjutkan  dengan mengikuti  tes  motivasi  dan  kemampuan  dasar.  Bagi  para  peserta  yang  lolos, maka  diperkenankan  untuk  mengikuti  pelatihan  dan  akan  mendapatkan sertifikat  elektronik  ketika  pelatihan  telah  usai.  Selain  itu,  sifat  pencairan daripada  uang  pembinaan  adalah  dengan  catatan  bahwa  peserta  harus mengikuti bentuk pelatihan terlebih dahulu yang harapannya adalah digunakan untuk  pengembangan  serta  modal  diri  secara  lebih  lanjut  pasca  pelatihan (Pratiwi, 2020).
Tindakan  pemerintah  merupakan  sesuatu  yang  maklum  perihal  langkah- langkahnya  dalam  menetapkan  kebijakan.  Namun  apabila  kebijakan  tersebut dikaitkan  dengan  relevansi  terhadap  situasi  dan  kondisi  pada  suatu  Negara termasuk  Indonesia,  maka  publik  atau  masyarakat  akan  terkena  dampaknya secara  langsung.  Sehingga  wujud  dari  kualitas  kebijakan  yang  diterapkan  oleh pemerintah,  tentunya  menjadi  faktor  penentu  keadaan.  Sebagai  contoh  adalah dalam  hal  Kartu  Prakerja,  dimana  pemerintah  memasukkan  sentuhan  dan perantara  digital  untuk  memberdayakan  masyarakat  melalui  berbagai  macam pelatihan  strategis.  Dalam  hal  ini,  dapat  dilihat  bagaimana  upaya  pemerintah untuk  membekali  warga  masyarakat  supaya  menjadi  terampil  dan  cekatan, untuk selanjutnya mampu menunjang kemampuan sehari-hari dalam bertahan hidup.
Kehadiran  program  Kartu  Prakerja  merupakan  langkah  strategis  dari pemerintah  Indonesia  yang  tentunya  dilatarbelakangi  atas  dasar  kepedulian tinggi  terhadap  warga  masyarakat. Apalagi  di  masa  pandemi  COVID-19  seperti sekarang  ini,  dimana  mayoritas  masyarakat  memang  mengalami  kebuntuan terutama  soal  pemenuhan  kebutuhan  (ekonomi).  Segala  aktivitas  pun  menjadi terhambat,  atau  memang  menurun  secara  produktivitas  dan  penghasilan.  Hal ini  didukung  dengan  data  penerimaan  pajak  yang  mengalami  tekanan  akibat dari  melemahnya  tren  industri  serta  aktivitas  perdagangan  dan  ekonomi internasional.  Di  akhir  bulan  Maret  2020  baik  sektor  pemerintah  dan  usaha mengalami perlambatan usaha seiring dengan adanya aturan terkait WFH (Work From  Home).  Jika  ditotal,  Indonesia  mengalami  penurunan  penerimaan  pajak pada  kuartal  I-2020  yang  tercatat  mengalami  minus  sekitar  2,5%,  dan  secara otomatis  mempengaruhi  angka  APBN  2020.  Adapun  beberapa  instrumen  pajak yang minus setelah digunakan  untuk penanganan Covid-19 adalah PPh  Badan dan  Pajak  dalam  rangka  Impor  (PDRI)  terdiri  beberapa  jenis,  yaitu  Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Silalahi & Ginting, 2020). Sehingga  pada  akhirnya  berbagai  alasan  tersebut  turut  mendasari pemerintah  dalam  merumuskan  ide,  dan  menjadikan  pemerintah  Indonesia
bersikap aktif untuk membaca geliat kelesuan yang ada pada masyarakat kecil. Bagaimanapun, realisasi program kartu Prakerja hingga saat ini memang sudah terealisasi  di  lapangan.  Kemudian,  salah  satu  sasaran  yang  diharapkan  oleh berlakunya  program  Kartu  Prakerja  adalah  diantaranya  seperti:  masyarakat terdampak COVID-19, pelaku UMKM, dan masyarakat terdampak PHK.
Menurut  data  dari  Kementrian  Sosial  beberapa  dampak  yang  dirasakan oleh  masyarakat  memang  tidak  sedikit,  yakni  dalam  bidang  ekonomi,  sosial, pendidikan,  maupun  kesehatan.  Namun  dampak  yang  paling  besar  memang terlihat  dari  bagaimana  terbatasnya  berbagai  aktivitas  masyarakat  di  luar rumah,  karena  mengindahkan  himbauan  pemerintah  (PSBB)  agar  sebisa mungkin  menahan  diri  untuk  tidak  keluar  rumah  kecuali  memang  memiliki urusan  yang  benar-benar  genting.  Pada  akhirnya  hal  ini  turut  berimbas  pada kondisi  sosial  ekonomi  dari  banyak  masyarakat  kecil  dengan  berbagai latarbelakang mata pencaharian, karena konteks nya adalah mereka harus tetap mempertahankan  kelangsungan  hidup  untuk  sementara  waktu  di  tengah kondisi yang tidak memihak (Pratama, 2020).
Beberapa  data  tentang  permasalahan  sosial,  ekonomi,  pendidikan,  dan kesehatan  sebenarnya  telah  banyak  bermunculan  di  berbagai  fakta pemberitaan. Seperti beberapa contoh berikut. Yakni:
a. Permasalahan Ekonomi ,  dikutip  dari  (Anjaeni,  2020)  bahwa  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  mengungkapkan  setidaknya  terdapat  3  kasus ekonomi di dalam negeri, seperti:
1) Pada  sektor  UMKM  dan  informal  karena  pembatasan  interaksi  dan kontak fisik, sehingga aktivitas ekonomi menurun.
2) Investasi  yang  melemah  akibat  adanya  ketidakpastian,  baik  bagi pihak  yang  akan  melakukan  invetasi,  maupun  pihak  yang  sedang menjalankan investasi.
3) Sektor  ekspor  yang  terpukul,  karena  seluruh  dunia  mengalami pelemahan.  Hal  tersebut  tercemin  dari  penurunan  harga  komoditas dari minyak, batubara, hingga Crude Palm Oil (CPO) .
b. Permasalahan Sosial, dikutip  dari  (Puspensos,  2020)  dijelaskan  bahwa terjadi  disfungsi  sosial  di  lapisan  masyarakat  akibat  COVID-19.  Contoh dari  gejala  disfungsi  sosial  adalah  sikap  dari  masyarakat  yang  menjadi lebih  rentan  terhadap  rasa  curiga,  karena  menganggap  orang  lain tersebut  membawa  COVID-19  di  dalam  tubuhnya.  Seperti  masyarakat yang  ada  di  Sawangan  Depok,  yang  menolak  penguburan  jenazah meninggal Akibat COVID-19. Mereka menganggap bahwa COVID-19 akan terus  menyebar,  sekali  pun  jenazah  telah  dikuburkan.  Padahal  secara medis, jenazah yang sudah diproses di Rumah Sakit tentunya tidak akan menimbulkan penyebaran virus kembali.
c. Permasalahan Pendidikan, dikutip  dari  (Sumardiyani,  2020)  Walikota Bogor  (Bima  Arya)  mengatakan  kepada  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Nadiem  Makarim)  pada  Juli  2020  bahwa akses  kuota  dan internet,  permasalahan  kurikulum  belajar  online,  serta  skema pembayaran biaya pendidikan menjadi momok utama.
Selain  itu,  terkait  dengan  kepedulian  sosial  dari  pemerintah  Indonesia sejatinya  memang  sudah  dapat  diukur  dari  realisasi  program  Kartu  Prakerja. Bahkan  bisa  dibilang,  dengan  adanya  program  tersebut  masyarakat  berpotensi
untuk  meningkatkan  kualitas  diri  dan  sifat  ketergantungan  yang  berlebihan terhadap  orang  lain.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  penjelasan  di  atas  tentunya akan  sangat  menarik  jika  mengkaji  tentang  bagaimana  wujud  kepedulian pemerintah  terhadap  masyarakat  menyikapi  masa  pandemi  COVID-19  sampai hari  ini.  Karena  di  sisi  lain,  baik  pemberdayaan  maupun  kesejahteraan merupakan  agenda  fundamental  yang  memang  sudah  seharusnya  menjadi tanggung jawab dari pemerintah di Indonesia. Akan tetapi, dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah tentang bagaimana pemerintah memunculkan ide  dan  solusi  yang  juga  didukung  oleh  banyak  platform  digital  sehingga memunculkan  terobosan  baru  berupa  program  Kartu  Prakerja.  Tingkat efektivitas program kartu Prakerja pada akhirnya juga memiliki relevansi dengan wacana  pemberdayaan  masyarakat,  dan  selebihnya  tergantung  dari  cara pemerintah  untuk  melakukan  pengelolaan  progam  tersebut.  Selain  itu  terkait dengan  akses  yang  terlalu  bebas  bagi  masyarakat  tanpa  disertai  dengan perhatian  terhadap  latarbelakang  ekonomi,  juga  turut  memunculkan permasalahan baru.
Walaupun  sejatinya  secara  prinsip  pemerintah  telah  berkomitmen  untuk meluncurkan  program  Kartu  Prakerja  untuk  masyarakat  terdampak  pandemi COVID-19, namun tetap saja pemerintah tidak mampu untuk mengontrol secara penuh antusiasme masyarakat yang mendaftar. Bukankah sangat dimungkinkan jika  sebagian dari para  pendaftar adalah berada  dalam keadaan yang  lumayan  baik,  atau  pun  dalam  arti  lain  adalah  berkecukupan.  Jika ditelaah, hal tersebut adalah suatu ketimpangan dimana kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan secara otomatis tersingkir (akibat proses seleksi).  Jika  dibandingkan  antara  prinsip  pemerintah  dan  praktik  penyerapan peserta Kartu Prakerja di lapangan, korelasi nya sangat rancu memang, namun pada  akhirnya  kemungkinan  tersebut  dapat  memunculkan  satu  hipotesis  baru yang perlu mendapat perhatian khusus.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library  research) dengan  cara  mengambil  rujukan  maupun  bahan  acuan  dari berbagai  sumber  tulisan  ilmiah  seperti  jurnal,  buletin,  pemberitaan  media, maupun  website  resmi  milik  pemerintah  yang  tentunya  relevan  dengan  topik yang  dibahas.  Studi  kepustakaan  memiliki  arti  sebagai  suatu  aktivitas  dalam kegiatan  pengumpulan  sumber-sumber  data  pustaka,  serta  melakukan pengolahan terhadap data penelitian tersebut (Zed dalam Supriyadi, 2017) .
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  upaya  Pemerintah  selama  ini dalam  melakukan  upaya  pemberdayaan  kepada  masyarakat,  melalui dicanangkan  nya  program  baru  bernama  Kartu  Prakerja.  Terlebih  lagi  di  masa pandemi  COVID-19  yang  memang  mengharuskan  pemerintah  untuk  mencari terobosan  maupun  siasat  baru,  dikarenakan  krisis  terjadi  dimana-mana  dan pada berbagai sektor. Sehingga masyarakat merasa terhimpit dari segi keadaan, kemampuan, keterampilan, maupun daya untuk bertahan hidup.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Menakar Efektivitas Program Kartu Prakerja
Program  Kartu  Prakerja merupakan  wujud realisasi dari pasal 27 Ayat (2) UUD tahun 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jika dicermati, ada  dua frasa inti  di  pasal  tersebut,  yakni;  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak.  Bentuk  Kartu  Pra-kerja  ini  sendiri  hanya  sebatas  untuk  memberikan penghidupan yang layak. Lalu untuk pekerjaannya? Disini pemerintah pun tidak memberi  jaminan  apakah  setelah  mengikuti  rangkaian  kegiatan  yang  terdapat dalam  program  Kartu  Pra-Kerja,  akan  mendapat  pekerjaan  atau  tidak (Consuello, 2020).
Sejumlah  masyarakat  juga  menyampaikan  keluhan  dalam  menyikapi realisasi  program  kartu  Prakerja  selama  ini,  karena  berulang  kali  mendaftar hasilnya  pun  tetap  nihil  (tidak  lolos)  seleksi  bahkan  hingga  gelombang  ke-7. Walaupun  pihak  manajemen  prakerja  memberikan  akses  untuk  pengaduan, apabila  ada  peserta  yang  tidak  kunjung  lolos  dalam  kurun  waktu  3  kali berturut-turut  dengan  cara  mengunduh  lampiran  surat  pernyataan,  kemudian mengisi  nya  dan  mengirimkan  kembali.  Dikatakan  bahwa  masih  disediakan kuota  sebesar  1,8  juta  penerimaan,  maka  dari  itu  pihak  manajemen  prakerja berupaya memberikan kesempatan dan dukungan kepada para pendaftar (Cone, 2020).
Jika dilihat secara fakta, maka program Kartu Prakerja merupakan bentuk kebijakan yang memang telah terealisasi secara penerapan program. Entah apa pun  alasannya,  yang  jelas  keberanian  pemerintah  dalam  melakukan  launching terhadap program Kartu Prakerja  adalah sebagai suatu wujud ide dan gagasan nyata. Apabila kita berfikir panjang dan serius terhadap program ini, tentu saja kita  boleh  berfikir  bahwa  pemerintah  memang  telah  melakukan  perencanaan dan  diskusi  matang  tentang  simulasi  program  Kartu  Prakerja  sebelum diaplikasikan dengan resmi.
Selain  itu,  sangat  dimungkinkan  jika  pemerintah  juga  memiliki  banyak pertimbangan-pertimbangan  strategis  yang  ditinjau  dari  berbagai  segi. Pertimbangan yang rasional adalah lebih kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan secara online, kemudian output yang diharapkan adalah agar kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi meningkat, lalu pada akhirnya  mampu  untuk  menjadi  modal  jangka  panjang  bagi  kehidupan masyarakat.
Menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  tingkat pengangguran  terbuka  per-Februari  2018  sebesar  5,13%,  angka  yang  masih terbilang besar untuk salah satu indeks yang menjadi tolok ukur sebuah negara yang  telah  berada  dalam  kesejahteraan  atau  justru  malah  masih  terjerembab dalam  kemiskinan.  Berdasarkan  data  BPS,  per  Agustus  2019,  jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67 persen dan TPT untuk Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  tertinggi  diantara  tingkat  pendidikan  lain  yaitu sebesar 8,92 persen dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang. Belum lagi ditambah dengan seluruh pekerja atau buruh yang terkena PHK akibat dampak dari Covid-19 (Consuello, 2020).
Masyarakat  adalah  subjek  yang  paling  dasar  untuk  diperhatikan  oleh pemerintah secara sosial-ekonomi, karena  jumlahnya  yang banyak serta  di sisi lain  merupakan  beban  moral  bagi  pemerintah  itu  sendiri.  Apalagi  di  masa
pandemi  COVID-19  seperti  sekarang  ini,  tuntutan  kebutuhan  dari  masyarakat adalah  hal  mutlak  yang  tidak  dapat  ditolak  kedatangannya.  Dalam  hal pemenuhan kebutuhan pangan saja misalnya, dimana selama ini sudah menjadi agenda  besar  dari  banyak  negara  termasuk  Indonesia  sendiri.  Pemerintah Indonesia  dapat  disebut  pula  sebagai support  system bagi  keberlangsungan hidup masyarakat, terutama dari aspek sosialnya dan ekonomi nya.
Program  Kartu  Prakerja  membuktikan  bahwa  posisi  pemerintah  adalah menyokong dan mendorong masyarakat untuk mampu meningkatkan level diri, dimana hal ini sejalan dengan konsep dari Usman (1995) dalam (Andreas, 2016) yang menjelaskan bahwa  pemberdayaan ( employment) diartikan sebagai “upaya untuk  memaksimalkan  potensi  diri  yang  sebelumnya  sudah  dimiliki  oleh masyarakat” .  Secara  tidak  langsung,  makna  dari  pemberdayaan  sendiri merupakan  satu  istilah  yang  mengandung  unsur  “partisipasi”  dari  inte rnal masyarakat.  Selain  itu,  efektivitas  dari  program  Kartu  Prakerja  juga  dapat diukur  dari  beberapa  aspek  milik  Girvan  (2006)  dalam  (Andreas,  2016)  yakni seperti  pada  orientasi  maupun  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  sebuah perubahan  sosial  dimana  pertimbangannya  adalah:  1)  masyarakat  miskin  atau lemah yang menjadi berdaya; 2) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  bersifat  fisik,  ekonomi,  maupun  social;  3) mampu  menyampaikan  aspirasi;  4)  mempunyai  atau  membangkitkan  mata pencaharian;  5)  berpartisipasi  dalam  kegiatan  kelompok  (pelatihan,  kursus, pertemuan,  dsb)  dan  6)  mandiri  dalam  menjalankan  kehidupannya  masing- masing.
Dari  beberapa  poin  dan  pendapat  para  ahli  di  atas,  bisa  dibilang  bahwa unsur-unsur  yang  ada  di  dalam  program  Kartu  Prakerja  memang  memiliki relevansi kuat. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat merupakan salah satu aspek yang oleh pemerintah berusaha untuk diserap, lalu diarahkan sesuai dengan koridor masing-masing. Upaya pemerintah dalam meluncurkan program Kartu  Prakerja  di  Indonesia,  adalah  bagian  dari  prospek  jangka  panjang  yang lambat  laun  akan  nampak  kelihatan  hasilnya  seperti  apa.  Jika  berbicara mengenai  harapan,  maka  setiap  orang  pasti  berlomba-lomba  untuk  mencari ruang  terbaik  sekaligus  ajang  untuk  mengaktualisasikan  dirinya.    Kartu Prakerja  memberikan  akses  seluas-luasnya  bagi  para  peserta  untuk  menekuni hal-hal  baru,  serta  merubah  kondisi  dari  tidak  tahu  menjadi  tahu,  dari  tidak terampil  menjadi  lebih  terampil.  Lebih  dari  itu,  efektivitas  dari  sistem  dan konsep Kartu Prakerja juga turut memunculkan harapan baru tentang semakin gandrung nya masyarakat
dalam lingkungan positif melalui pelatihan/pembekalan, sehingga secara tidak langsung masyarakat juga terlatih untuk swadaya.

## b. Kartu Pra Kerja Dalam Koridor Kontra
Kendati demikian, efektivitas dari Kartu Prakerja tidak dapat dinilai hanya dari  tujuan  dan  realisasi  nya  yang  telah  berjalan  selama  ini.  Karena  kita  tidak dapat  menyangkal  bahwa  perbedaan  kondisi,  pandangan,  maupun  cara  dari setiap  orang  untuk  memaknai  tentunya  berbeda.  Hal  yang  semestinya dipastikan  adalah,  tidak  ada  unsur  keterpaksaan  yang  datang  dari  benak masyarakat  dalam  menanggapi  bagaimana  sejauh  ini  manfaat  program  Kartu Prakerja  bagi  dirinya,  keluarganya,  teman,  maupun  orang  lain.  Ranah masyarakat  adalah  ranah  yang  sangat  fleksibel  untuk  dijadikan  sebagai  tolok
ukur, baik itu oleh pemerintah maupun pihak lain. Persoalan mengenai kontra terhadap  realisasi  program  Kartu  Prakerja,  sepertinya  memang  memerlukan peninjauan ulang dikarenakan muncul beragam gugatan dari publik.
Gugatan  yang  dimaksud  adalah  lebih  kepada  persepsi  terhadap  potensi penyelewengan  dan  ladang  proyek  bagi  pihak-pihak  (oknum  tertentu).    Apabila mengacu  pada  bentuk  kemitraan  yang  telah  dijalin  oleh  pemerintah  dengan beberapa  perusahaan  penyedia  layanan  pelatihan  online,  maka  ruang  untuk berdebat  tentu  terbuka  lebar  mengingat  anggaran  untuk  pengelolaan  program Kartu Prakerja juga tidak sedikit hingga menyentuh angka triliun. Sebagaimana dikutip dari (CNN, 2020) dalam bentuk infografis yang berisi komentar-komentar dari  para  pemerhati  kebijakan,  yang  intinya  menganggap  program  Kartu Prakerja  memang  tidak  efektif,  serta  rawan  penyelewengan.  Berikut  adalah beberapa kutipan wawancara tersebut:
1) Fadli  Zon  menyatakan  bahwa: “ andaikata  pemerintah  tetap  bersikukuh untuk  membuat  suatu  pelatihan  karena  menganggap  pelatihan  tersebut sangat  penting,  maka  patut  dipertanyakan  apakah  masuk  akal  jika  biaya pelatihan  daring  (online)  berpotensi  menghabiskan  anggaran  sekitar  5,6 Triliun rupiah. Selain itu, anggaran tersebut hanya akan habis hanya untuk membeli video-video tutorial”.
2) Agus  H.  Yudhoyono  menyatakan  bahwa :  “Kita  perlu  mencermati  kembali relevansi  kartu  Prakerja  sebesar  5,6  T.  Kami  mendorong  dana  tersebut dialokasikan  untuk  bantuan  langsung  pada  buruh  dan  pekerja  yang terdampak”
3) Ahmad  Ali :  “Perlu  peninjauan  kembali  atas  pelatihan  daring  yang melibatkan  8  penyedia  layanan  (provider).  Selain  itu  telah  juga  mendapat gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan akan penyelewengan” Menanggapi  berbagai  pendapat  beberapa  tokoh  publik  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  sejatinya  program  Kartu  Prakerja  merupakan  satu  ide  dan gagasan  yang  perlu  mendapat  perhatian  dari  banyak  pihak  dalam  proses realisasinya  di  lapangan.  Hal  yang  mungkin  dapat  dijadikan  alasan  utama adalah,  mengingat  program  Kartu  Prakerja  adalah  program  perdana  dari pemerintahan  di  era  kepemimpinan  Jokowi.  Dimana  program  tersebut  lebih berorientasi  kepada  gaya  baru  pelatihan  secara  online,  sebagai  cara  untuk meningkatkan keterampilan bagi warga masyarakat yanf mendaftar.
Garis  besar  dari  beberapa  komentar  yang  dicuatkan  adalah  lebih  kepada menuntut  pemerintah  untuk  meninjau  ulang  perihal  program  Pra  Kerja  yang telah  dijalankan.  Selain  itu  para  pemerhati  juga  menyertakan  alasan-alasan logis  yang  sekaligus  menjadi  celah  kekurangan  bagi  pihak  pemerintah.  Jika pemerintah  ingin  menerapkan  prinsip  good  government,  maka  mau  tidak  mau segala aspirasi dan perkembangan opini yang mengalir pada ranah pubik harus lah  diperhatikan  dengan  betul.  Sebagai  upaya  yang  dikeluarkan  atas  respon terhadap meluasnya  penyebaran  COVID-19 pada berbagai daerah di Indonesia, memang sudah semestinya masing-masing pihak terutama pemerintah tak boleh berdiam diri. Demi  menjunjung  tinggi  kemaslahatan  orang  banyak,  pintu  kerja  sama yang  seluas-luasnya  harus  terbuka  lebar  untuk  memantapkan  langkah  guna menghadapi krisis pada berbagai sektor. Kerjasama yang dimaksud adalah juga dengan  cara  memperhatikan  secara  serius  tentang  bagaimana  polemik  yang terjadi  di  lapangan,  atau  pun  dalam  mengantisipasi  berbagai  kemungkinan
terjadi  di  luar  ekspektasi  pemerintah  selama  ini.  Jalur  digital  yang  telah diterapkan oleh pemerintah, memang layak jika terus mendapati sorotan publik. Selain  itu  publik  juga  memiliki  akses  yang  mudah  untuk  terus  mengontrol perkembangan Kartu Prakerja.
c. Penerapan Sistem Tak Sebanding dengan Kebutuhan (Antusiasme)
Sesuai  dengan  definisi  resmi  nya,  Kartu  Prakerja  adalah  program  yang fokus untuk pengembangan kompetensi pada masyarakat berupa bantuan biaya yang  ditujukan  untuk  para  pencari  kerja,  pekerja  yang  terkena  PKH,  atau memang masyarakat yang membutuhkan tambahan kompetensi diri. Fakta nya program  Kartu  Prakerja  adalah  insiatif  dan  kolaboratif  dari  pihak  pemerintah dan  Swasta  yang  dimanajemen  sedemikian  supaya  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  nilai  bagi  masyarakat  maupun  promotor  untuk  pihak  swasta (Wijayanti & Humardhiana, 2020).
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sebenarnya  pemerintah  telah  mengatur beberapa  kategori  masyarakat  yang  tidak  boleh  ikut  berpartisipasi  untuk mendaftar  program  Kartu  Prakerja.  Sebagaimana  dikutip  dari  website  resmi (Prakerja,  2020),  beberapa  kategorinya  adalah:  1)  Pejabat  Negara;  2)  Pimpinan dan  Anggota  DPRD;  3)  Aparatur  Sipil  Negara;  4)  TNI;  5)  Polri;  6)  Kepala  dan Perangkat  Desa;  dam  6)  Direksi,  Komisaris,  dan  Dewan  Pengawas  pada  BUMN atau BUMD.
Berdasarkan  fakta  di  lapangan,  rencana  yang  telah  direaliasikan  oleh pemerintah melalui Program Pra Kerja memang tidak berjalan mulus dan tidak lepas  dari  segala  kekurangan.  Ditambah  lagi  dengan  kemunculan  pandemi COVID-19  yang  turut  menyita  waktu,  tenaga,  maupun  ide  pemerintah  untuk kembali  menggagas  ulang  perencanaan  yang  sebelumnya  pernah  dilakukan. Bagaimana  pun,  segala  kebijakan  berhubungan  dengan  pengeluaran  anggaran memang  riskan  dan  perlu  upaya  maksimal  baik  setelah  suatu  program diterapkan maupun sebelum diterapkan.
Sementara  itu,  penerapan  sistem  atau  pun  metode  dari  Prakerja  sendiri memang tidak bisa ditelan mentah-mentah. Jika memang pemerintah Indonesia mengacu  pada  keadilan  sosial  ekonomi  bagi  rakyat  kecil  yang  berkebutuhan, maka  prosedural  penyaringan  peserta  seharusnya  tidak  dilakukan.  Karena  hal tersebut tidak benar-benar memberi keberpihakan yang luas kepada masyarakat kecil, terutama bagi masyarakat yang gagap teknologi dan terdampak COVID-19. Simulasi  nya  adalah  ketika  ada  sebagian  rakyat  yang  kesulitan  untuk mengakses website dikarenakan tidak memiliki modal alat serta informasi, maka bukan  tidak  mungkin  jika  hal  tersebut  justru  menghambat  tujuan pemberdayaan  yang  selama  ini  digadang-gadang  oleh  pemerintah.  Singkatnya adalah  ketika  setiap  orang  memiliki  bebas  akses  entah  itu  kaya  atau  miskin, maka  kurva  kesenjangan  menjadi  semakin  tak  terlihat.  Secara  tidak  langsung sistem penjaringan peserta dalam program Kartu Prakerja adalah menyamakan status  sosial  ekonomi  antara  orang  yang  satu  dengan  orang  lainnya,  tanpa mengedepankan  prioritas  kebutuhan  yang  sebenarnya  adalah  aspek  paling fundamental.
Beberapa  warning  pada  posisi  pekerjaan  dalam  program  Kartu  Prakerja tentunya  sudah  menjadi  sesuatu  yang  maklum,  namun  jika  dianalisa  lebih dalam maka  sebenarnya  pemerintah kurang maksimal dalam mengelola  sistem pada  Kartu  Prakerja.  Pemasalahan  lain  yang  sangat  mungkin  terjadi  pada
lapisan  masyarakat  adalah,  tentang  kompetisi  liar  yang  terjadi  antar  pendaftar dimana  sifat dari persaingan tersebut  memang terbuka dan bebas akses tanpa melacak  latarbelakang  ekonomi.  Sedangkan  mereka  tidak  memikirkan  tentang nasib  orang-orang  lain  (empati)  yang  misalnya  lebih  membutuhkan,  lemah ekonomi, maupun berada dalam status pengangguran?. Andaikata ketimpangan seperti  itu  benar-benar  terjadi,  maka  permasalahan  yang  akan  muncul  adalah justru  menghambat  terciptanya  pemberdayaan  bahkan  pembangunan.  Fokus utama  yang  harus  dibangun  secara  jelas,  sebenarnya  adalah  dengan  cara menyisir  masyarakat-masyarakat  yang  tak  memiliki  kemampuan  dan  lemah secara  penghasilan,  sehingga  lambat  laun  pola  kehidupan  mereka  akan membaik.  Lalu  dampak  yang  lebih  besar  lagi  adalah  sebagai  stimulasi  untuk memulihkan kembali neraca perekonomian Indonesia yang goyah akibat COVID- 19,  dengan  cara  aktivitas-aktivitas  perekonomian  yang  ada  pada  masyarakat kecil dihidupkan kembali.
Antusiasme  masyarakat  yang  tinggi  juga  turut  mewarnai  bertambahnya variabel  masalah,  sebagaimana  keterangan  dari  Direktur  Komunikasi Manajemen  Pelaksana  Prakerja  dikutip  dari  (Pangastuti,  2020)  yang mengungkapkan  bahwa  jika jumlah  yang  ikut  (mendaftar)  lebih  besar  dari  slot (kuota) maka pihak manajemen Kartu Prakerja tidak memiliki pilihan lain untuk bagaimana caranya mendahulukan penerimaan peserta setiap pekan nya. Pada program  Kartu  Prakerja  gelombang  pertama  pemerintah  menyatakan  bahwa penentuan kelolosan peserta adalah ditentukan oleh sistem secara acak melalui pelacakan dan verifikasi berbasiskan data (pelaku UMKM kecil, atau masyarakat terdampak  COVID-19)  dari  Kementrian/lembaga  terkait. Setiap  gelombangnya kuota  yang  tersedia  hanya  lah  200.000,  sedangkan  jumlah  peserta  yang  telah ter-verifikasi  oleh  sistem  saja  sudah  menyentuh  angka  jutaan  (Pangastuti, 2020).
Mengamati  keterangan  di  atas,  dapat  dianalisis  tentang  bagaimana  cara pemerintah menyiasati ketimpangan antara minimnya kuota penerimaan peserta dan  membludak  nya  jumlah  pendaftar  pada  tiap  gelombang.  Hal  ini  tentu  saja dapat  disebut  sebagai  hambatan  pemberdayaan,  karena  selama  penundaan berlangsung  kita  tidak  sama-sama  tahu  bagaimana  aktivitas  masyarakat pendaftar  yang  belum  dinyatakan  lolos  seleksi.  Bahkan  disamping  itu, kemungkinan lain adalah terkait dengan nasib para pendaftar yang tentu tidak bisa  untuk  semuanya  lolos  (dikarenakan  sistem  tes  masuk).  Maka  sebenarnya rancu  memang  jika  di  sisi  lain  pemerintah  menghendaki  adanya  arus pemberdayaan  di  masa  pandemi  COVID-19,  namun  prosedur  dan  sistem  yang telah dilaksanakan  juga  tidak begitu mampu mengimbangi tekanan kebutuhan dari masyarakat. Bagaimana pun, relevansi dari Kartu Prakerja hendaknya terus dilakukan  peninjauan  dan  evaluasi  supaya  hambatan  pemberdayaan  yang terjadi di lapangan bisa melandai pada gelombang-gelombang berikutnya.
5. PENUTUP Di  tengah  krisis  akibat  pandemi  COVID-19,  secara  prinsip  pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  segenap  kompetensinya  dalam  bentuk  ide  dan kebijakan  guna  memberdayakan  masyarakat  terdampak.  Kartu  Prakerja merupakan output yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan,  untuk  merumuskan kembali  tentang  permasalahan  fundamental  yang  mengendap  pada  kehidupan masyarakat  kecil.  Tidak  dapat  dipungkiri,  antusiasme  masyarakat  terhadap
kehadiran  program  Kartu  Prakerja  merupakan  wujud  dari  himpitan  ekonomi yang  semakin  menjadi-jadi  sehingga  masyarakat  berusaha  untuk  mencari margin sekecil apapun demi mempertahankan kelangsungan hidup. Paket Kartu Prakerja  bisa  dibilang  sebagai  iming-iming  nyata  yang  memikat  perhatian seluruh  lapisan  masyarakat  dari  berbagai  daerah,  akan  tetapi  pengecualian terhadap para pejabat, ASN, serta pejabat-pejabat terkait lainnya yang memiliki ikatan kedinasan. Kehadiran  Kartu  Prakerja  tidak  serta  merta  bisa  dimaknai  secara  penuh dengan  nuansa  positif,  ketika  memang  masih  banyak  celah  kekurangan  yang didapati.  Secara  tidak  langsung,  sistem  Kartu  Prakerja  memang  dijalankan secara acak (mengadu nasib) bagi para pendaftar nya yang antusias. Selain itu, bentuk seleksi yang dilakukan juga semakin menambah sempitnya kesempatan bagi  masyarakat  kecil.  Mereka  harus  bersaing  satu  sama  lain  tanpa  terlalu peduli  dengan  status  sosial  ekonomi,  karena  memang  tidak  diwajibkan  untuk tahu.  Menurut  peneliti,  sangat  disayangkan  apabila  kuota  dari  Kartu  Prakerja pada setiap gelombangnya tidak diisi oleh orang-orang yang tepat. Maksud dari orang-orang  tepat  disini  adalah  masyarakat  yang  tidak  berdaya  sama  sekali, entah  itu  karena  latarbelakang  ekonomi,  pendidikan,  maupun  sebagai  imbas dari  COVID-19.  Triliunan  anggaran  yang  digelontorkan  melalui  program  Kartu Prakerja  memang  layak  untuk  terus  diperhatikan  dan  dikaji  ulang  oleh pemerintah,  agar  supaya  efektivitas  dari  realisasi  program  tersebut  juga membawa  pengaruh  besar  pada  setiap  sendi  kehidupan  di  sektor-sektor masyarakat kecil dengan perbaikan prosedur tentunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas, and Enni  Savitri, (2016) Peran  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir  Dan  Modal  Sosial  Di  Kabupaten  Meranti  Dan  Rokan  Hilir. 1,  1  (1). PUSTAKA SAHILA YOGYAKARTA, Yogyakarta. ISBN 602-69505-6-7 Anjaeni, R. (2020). Sri Mulyani ungkap tiga masalah ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19 . https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani- ungkap-tiga-masalah-ekonomi-yang-disebabkan-pandemi-covid-19?page=2 CNN. (2020). INFOGRAFIS: Pro Kontra Program Kartu Prakerja . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200506091934-35- 500538/infografis-pro-kontra-program-kartu-prakerja Cone, N. N. C. (2020). Sudah 3 Kali Daftar Tapi Gagal Lolos Seleksi Kartu Prakerja, Coba Kamu Lakukan Hal Ini!
Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah. Buletin Hukum Dan Keadilan , 4 , 93 – 100. Gusman, H. (2020). COVID-19: Lockdown di Beberapa Negara dan Pertumbuhan Kasus .
Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara Journal of Business and Enterpreneurship , 2 (2), 83 – 92. https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92 Kurniawansyah, Amrullah, M. S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari COVID -19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities , 1 (2), 130 – 139. https://journal.publication- center.com/index.php/ijssh/article/view/117/57
Prakerja. (2020). Untuk Siapa Program Kartu Prakerja?
https://www.prakerja.go.id/tentang-kami Pratama, F. (2020). Menyikapi “New Normal” Setelah Pandemi . http://puspensos.kemsos.go.id/menyikapi-new-normal-setelah-pandemi Pratiwi, N. (2020). Efektivitas Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 . https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/28/efektivitas-kartu-prakerja-di- tengah-pandemi-covid-19?page=2
Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) ,
3 (2), 156 – 167. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193 Sumardiyani, W. R. (2020). Kepada Nadiem Makarim, Bima Arya Sampaikan 4 Poin Permasalahan Soal Pendidikan di Masa Covid-19 . https://www.pikiran- rakyat.com/jawa-barat/pr-01644647/kepada-nadiem-makarim-bima-arya- sampaikan-4-poin-permasalahan-soal-pendidikan-di-masa-covid-19
Triyan Pangastuti. (2020). Antusiasme Tinggi, Pemerintah Pilih Acak Peserta Program Kartu Pra Kerja . https://investor.id/business/antusiasme-tinggi- pemerintah-pilih-acak-peserta-program-kartu-pra-kerja Wijayanti, R. I., & Humardhiana, A. (2020). Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy. DIMASEJATI , 2 (1), 109 – 122.