085228438068  jurnallivinghadis@gmail.com  http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living
ANALYSIS  OF  DIVORCE  PROBLEMS  OUTSIDE THE  COURT  ACCORDING  TO  HADITH  AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW
DOI: 10.14421/livinghadis.2023.4369
Nur Rofiq, Ema Marhumah, Rahmawati, Orien Effendi, dan Nurul Aeni Universitas Tidar Magelang nurrofiq@untidar.ac.id

## Abstract
The ideal hope for a household is the realization of a happy, harmonious and peaceful family. It's just that this often doesn't materialize because of a family problem and dispute that is difficult to compromise on, so the path taken is divorce (talak). The problem that will be examined is the validity of divorce outside the courtroom in the perspective  of  hadith.  This  article  will  contain  an  explanation  of  the  problems  of divorce with the formulation of important issues; first, what is the law on divorce?, and second, how is the hadith about divorce understood in the Indonesian context? To answer this question, the writer uses descriptive-analytical theory. After the required data has been collected, the authors carry out an analysis and comparison with positive law through the Compilation of Islamic Law. As a result, divorce is indeed something that is permitted by religion and at the same time becomes behavior that is hated by Allah. So it takes policy and comprehensive understanding of this problem. On the other hand, the state requires that the divorce process be carried out in the Religious Courts, in order to ensure the benefit of each party and become a standard legal basis.
Keywords: H adith, Divorce Outside Court, Law, Meaning, Essence .

## Abstrak
Harapan ideal berumah  tangga adalah terwujudnya keluarga yang bahagia, rukun dan damai. Hanya saja hal ini seringkali tidak terwujud karena suatu permasalahan dan perselisihan keluarga yang sulit dikompromikan, sehingga jalan yang ditempuh adalah perceraian (talak). Permasalahan yang akan diteliti adalah kebsahan talak di luar  sidang  pengadilan  dalam  perspektif  hadis.  Artikel  ini  akan  berisi  penjelasan tentang problematika talak dengan rumusan masalah penting; pertama, apa hukum perceraian?, dan kedua, bagaimana hadis tentang perceraian dipahami dalam konteks keindonesiaan?.  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  penulis  menggunakan  teori deskriptif-analitif.  Setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul,  penulis  melakukan analisis dan perbandingan dengan hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam. Hasilnya, talak memang menjadi sesuatu yang diperbolehkan oleh agama sekaligus menjadi perilaku yang dibenci oleh Allah. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dan pemahaman  yang  komprehensif  atas  permasalahan  ini.  Di  sisi  lain,  negara mewajibkan  proses  talak  dilakukan  di  Pengadilan  Agama,  guna  memastikan kemaslahatan masing-masing pihak dan menjadi landasan hukum yang bersifat baku.
Kata Kunci : Hadis, Talak di Luar Pengadilan, Hukum, Makna, Esensi.
Tanggal masuk : 31 Januari 2023
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761
A. Pendahuluan
slam memandang bahwa perkawinan adalah suatu yang sakral dan  luhur,  bermakna  nilai  ibadah  karena  Allah,  menjalankan sunnah  rasul  serta  dilakukan  atas  dasar  tanggung  jawab, keikhlasan  serta  mentaati  peraturan-peraturan  hukum  yang berlaku. (Wibisana, 2016) Setiap pasangan yang  membangun kehidupan rumah  tangga  pastinya  selalu  mengharapkan  mengharapkan  kehidupan bahagia,  lahir  dan  batin  di  dalam  rumah  tangga  yang  dibangunnya. Kebahagiaan  yang  dimaksud  tidak  lain  adalah  rukun,  damai,  dan senantiasa harmonis. Hanya saja hal ini seringkali tidak berbanding lurus dengan apa yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga, permasalahan pasti akan datang,  sehingga sikap dan cara  dalam menghadapi masalah menjadi sesuatu yang penting. Selain itu, pola komunikasi antara suami istri dan treatment dalam berumah tangga menjadi hal yang cukup penting. (Malikah et al., 2021)
Namun  demikian  karena  suatu  permasalahan  dan  perselisihan keluarga yang  sulit dikompromikan maka perceraian (talak) merupakan solusi  terakhir  yang  terpaksa  dilakukan  dalam  menyelesaikan permasalahan tersebut, (Iskandar & Zaeni, 2022) meskipun idealnya suatu keluarga  tetap  dapat  dipertahankan  keutuhannya  walaupun  badai keluarga  selalu  menyertainya,  namun  pada  kenyataannya  ada  beberapa keluarga  yang  tidak  mampu  terhindar  dari  keretakan  rumah  tangganya karena suatu perselisihan keluarga. Hukum Islam sendiri secara normative memperbolehkan perceraian demi menghindari mafsadah yang lebih besar bagi  pasangan  suami  istri  yang  tidak  mendapatkan  jalan  kelua  dalam mempertahankan ikatan pernikahan. (Iskandar & Zaeni, 2022) Walaupun perceraian pada dasarnya diperbolehkan, namun hal tersebut merupakan perkara yang tidak disenangi oleh Allah Swt. (Nasution, 2018)
Jika peristiwa perceraian ini dibiarkan, maka dampak dari perceraian akan menimbulkan konsekwensi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat. Bukan hanya di antara suami isteri, tetapi juga keluarga besar dari kedunya. Hal ini sebagaimana pandangan dari para fuqaha’ seperti di dalam  kitab Asnâ  al-Mathâlib karya  Zakariyya  al-Anshari,  (Al-Anshârî,
2000) al-Muhadzdzab karya  al-Syirazi , (Al-Syirâzî,  1992) I’ânah  al-Thâlibîn karya  Syekh  Abu  Bakr  Syatha’ , (Syathâ,  1965)  dan  kitab  fikih  Syafi’iyah lainnya. Dampak atau Implikasi ini tidak lain berkaitan nafkah mut’ah atau kompensasi  perceraian,  nafkah  selama ‘iddah ,  dan hadlanah atau pengasuhan  anak,  serta  beberapa  beberapa  kewajiban  yang  harus ditunaikan lainnya. (Iskandar & Zaeni, 2022)
Merujuk  ke  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik,  talak  yang  dijatuhkan

## I
kepada isteri tanpa melalui persidangan di pengadilan agama dihukumi sah. Dalam hal ini Nabi saw bersabda, bahwasanya ada tiga perkara yang dihukumi  sah,  baik  dilakukan  secara  sengaja  maupun  tidak.  Ketiganya adalah nikah, talak, dan rujuk. Hadis ini diriwayatkan oleh a ṣ ḥ ab al-sunan kecuali  al-Nasa’i. Lebih  lanjut,  di  antara  ahli  fikih  yang  menyatakan pandangan ini adalah al-Syirâzî dalam kitabnya al-Muha żż ab, al-Nawawi dalam al-Majm ū ’ dan beberapa ulama’ lainnya.
Penelitian  sebelumnya  yang  membahas  menganai  fokus  ini  telah menjadi  kajian  para  peneliti  terdahulu,  antara  lain; Pertama ;  Skripsi  dari Nurhikmah  Aziz  dengan  judul Cerai  di  Luar  Pengadilan  Ditinjau  Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi) ,  Hukum  Keluarga  Islam  Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin  Jambi  (2021). (Aziz, 2021) Kedua ; Artikel dari Muhammad Isa, dengan judul Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (Suatu  Penelitian  di  Wilayah  Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar) yang dimuat di Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala  pp. 62- 71, Volume 2, No.
1, Februari 2014. (Isa, 2014)
Merujuk  pada  penelitian  sebelumnya,  tampak  bahwasanya penelitian  ini  memiliki  sisi  yang  berbeda  dengan  beberapa  penelitian sebelumnya.  Sebab  mayoritas  peneliti  masih  terpaku  pada  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Padahal  praktik  talak  di  luar persidangan cukup marak terjadi. Oleh karenanya, penulis memfokuskan kajian pada permasalahan tentang talak di luar sidang pengadilan dalam perspektif  hadis dengan dua pertanyaan mendasar; pertama , apa hukum perceraian?,  dan kedua ,  bagaimana  hadis  tentang  perceraian  dipahami dalam konteks keindonesiaan?. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan  teori  deskriptif-analitif.  Setelah  data  yang  dibutuhkan terkumpul, penulis melakukan analisis dan perbandingan dengan hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam.
Pembahasan ini menjadi cukup penting –di luar praktik masyarakat yang terjadi cuku massif- mengingat informasi yang menjelaskan talak di luar  sidang  pengadilan.  Harapannya,  penelitian  ini  bisa  mengisi kekosongan  informasi  yang  luput  dari  penelitian  sebelumnya  sekaligus memberikan  pemahaman  yang  bisa  mengedukasi  masyarakat  akan permasalahan  talak.  Sehingga  orang-orang  akan  lebih  bijak  dalam menentukan keputusan antara menjatuhkan talak atau tidak.

## B. Gambaran Umum Talak
1. Pengertian Talak
Kata  talak  secara  bahasa  berasal  dari  bahasa  Arab,  yakni  dari lafadz ََقَلَط َ – َ َُقُلْطَي َ – َ اًق َلََط (mengikuti bentuk pertama dalam fiil tsulatsi mujarrad)  yang  bermakna  berpisah.  Ketika  lafadz  ini  dihubungkan dengan   kata al-nisa atau al-mar’ah ( تقلط َ ةءرملا َ نم
َ اهجوز ), maka artinya adalah seorang wanita bercerai atau berpisah dari suaminya. (Ma’luf, 1986)  Dalam  pandangan  Ibnu  Mandzur,  mentalak  perempuan  yang dinikahninya  memiliki  arti  melepaskan  akad  pernikahan  atau memutusnya. (Ibn Mandzur, n.d.)
Berdasarkan  definisi  di  atas,  maka  dapat  dsimpulkan  bahwa talak  yang  berarti  perceraian  adalah  putusnya  status  pernikahan dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, (Djamali, 1997) yang dilakukan  melalui  perkataan  khusus  dan  bermakna  pemutusan hubungan  pernikahan.  Dengan  demikian,  sesuatu  yang  awalnya dihalalkan  bagi  keduanya  menjadi  tidak  lagi  halal,  seperti berhubungan  suami  isteri.  Putusnya  tali  pernikahan  dengan  sebab- sebab  yang  bisa  dibenarkan  tersebut  bisa  terjadi  dalam  dua  situasi  , misalnya karena meninggalnya salah satu pihak, (Djamali, 1997) atau berakhirnya perkawinan pada saat suami istri masih dalam keadaan hidup  yang  terjadi  atas  keinginan  keduanya  dan  atau  atas  dasar keinginan salah satunya saja.
Mahmud Yunus berpandangan bahwasanya Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan seorang istri, hak khulu’ kepada istri untuk menceraikan seorang suami, dan hak fasakh untuk kedua  suami  dan  istri.  Maka  dengan  demikian  yang  memutuskan pernikahan serta penyebab perceraian antara suami istri adalah talak, khulu’,  fasakh .  (Yunus,  1990)  Sedangkan  Fuad  Said  berpandangan bahwasanya perceraian bisa terjadi dengan cara talak, fasakh, khulu, ila' dan li'an .  Dengan  demikian,  proses  perceraian  atau  jatuhnya  talak tidak  selalu  melalui  satu  model  saja,  tetapi  bisa  dilakukan  melalui beberapa  model.  Selain  itu,  ada  juga  model  perceraian  yang disebabkan oleh keinginan hukum, seperti sebab meninggalnya suami atau istri. (Hamid, 1978)
Di  dalam  Pasal  113  Kompilasi  hukum  Islam  menyebutkan bahwasanya  pernikahan  yang  sah  dapat  putus  karena  kematian, perceraian dan putusan pengadilan. (Kompilasi Hukum Islam, 2005) Pada  pasal  yang  lain  juga  disebutkan,  pasal  115  Kompilasi  Hukum Islam (KHI), banhwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan terkait telah melakukan usaha  mediasi,  namun  tidak  berhasil  mendamaikan  dan  mencegah kedua  belah  pihak  untuk  bercerai.  Sehingga  menurut  Kompilasi
Hukum  Islam  (KHI),  pengucapan  ikrar  talak  harus  dilaksanakan  di persidangan  dan  disaksikan  oleh  para  hakim  di  Pengadilan  Agama. Jika talak dilakukan di luarpersidangan, maka talak tersebut dianggap tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Hukum Talak
Pada dasarnya, talak adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, walaupun hukumnya boleh. Hanya saja, hukum bolehnya talak ini bisa berubah, sebagaimana kondisi yang melingkupinya. Berdasarkan hal ini, hukum talak dibagi menjadi lima, yaitu:
a. Wajib, ketika suami isteri terlibat masalah yang besar. Dalam hal ini, hakim biasanya memberi tugas kepada dua orang mediator untuk membantu mencari jalan tengah dari permasalahan yang sedang  dihadapi,  sekaligus  untuk  menilai  situasi  dan  kondisi konflik  tersebut.  Jika  sepasang  suami  istri  tersebut direkomendasikan harus bercerai, maka seorang suami tersebut harus menceraikan istrinya.
b. Sunnah, ketika seorang suami mentalak istrinya yang seringkali meninggalkan  ibadah  yang  diwajibkan,  misalnya  shalat  lima waktu dan puasa Ramadhan. Terlebih tidak memungkinkan bagi suami untuk memaksa istrinya dalam melaksanakan kewajiban- kewajiban tersebut. Selain itu, talak juga sunnah dijatuhkan pada saat seorang isteri tidak bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan.
c. Mubah, ketika talak dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tingkah lakunya kasar, buruk perangainya atau suami tidak bisa berharap istrinya menjadi pasangan yang ideal untuk mencapai tujuan pernikahan.
d. Makruh, ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa  disertai  alasan  yang  mendasar,  atau  ketika  hubungan keduanya sedang baik-baik saja.
e. Haram, jika seorang  suami menjatuhkan talak kepada isterinya saat menstruasi, atau pada saat sudah suci dan pada saat itu pula ia disetubuhi suaminya. (‘Uwaidah, 1998)
3. Dasar Hukum Talak
a. Al- Qur’an
Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwasanya hukum dari  talak  adalah  boleh.  Bahkan  hal  ini  diatur  di  dalam  Qs.  Al- Baqarah ayat 231:
اَذِإَو ُمُتْقَّلَط َءٓاَسِ نلٱ َنْغَلَ بَ ف َّنُهَلَجَأ َّنُهوُكِسْمَأَف َِب وُفْعْرُ ْوَأ َّنُهوُحِ فَس وُفْعْرَُِب ۚ
َلَو َّنُهوُكِسُْتُ اًراَفِض اوُدَتْعْرَُ تِ ل ۚ نَمَو ْلَعْرُْفَ ي َكِلََٰذ َقَ ف ْد َمَلَظ ۥُهَسْفَ ن ۚ َلَو آوُذِخَّتَ ت ِتََٰياَء َِّللّٱ اًوُزُه ۚ اوُفُكْذٱَو َتَمْعْرُِن َِّللّٱ ُكْيَلَع ْم ٓاَمَو َلَزنَأ مُكْيَلَع َنِ م ِبََٰتِكْلٱ ِةَمْكِْلْٱَو مُكُظِعْرَُي ۦِهِب ۚ اوُقَّ تٱَو ََّللّٱ آوُمَلْعٱَو َأ َّن ََّللّٱ ِ لُكِب ءْىَش ميِلَع
Aturan  yang  dimaksud  adalah  perintah  Allah  kepada seorang  suami  yang  menjatuhkan  talak  kepada  isterinya  untuk merujuknya kembali sebelum masa ‘iddahnya selesai. Karena bisa saja  talak  yang  dijatuhkan  secara  tidak  sengaja  dan  menjadikan keduanya menyesal. Hal ini dilakukan untuk menjaga pernikahan yang  sudah  dibinanya  selama  ini,  ketika  memang  masih ditemukan kebaikan di dalamnya. Akan tetapi ketika rujuk justeru akan mengarahkan pada keburukan, maka Allah memerintahkan untuk bercerai secara baik-baik. Hal ini dikembalikan pada esensi dari pernikahan, di mana  pernikahan adalah bentuk ibadah  dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah Swt kepada hambanya.
Patut dimengerti bahwasanya sebuah pernikahan harus diisi dengan hal-hal positif yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt.  Jika  pernikahan  yang  dilakukan  justeru  menjadikan seseorang  berbuat  aniaya  dan  kemungkaran,  maka  berpisah adalah jalan yang lebih baik. Untuk itu, setiap jalan yang dipilih harus  didasarkan  pada  ketaqwaan  kepada  Allah  Swt.  Jangan sampai  mempermainkan  hukum  Allah,  karena  Allah  membenci orang-orang yang melakukan hal demikian.

## b. Hadis
Nabi  saw  di  dalam  hadisnya  menyatakan  bahwasanya  talak adalah  perbuatan  halal,  namun  dibenci  oleh  Allah.  Hal  ini sebagaimana riwayat Abu Dawud; (Abi Daud, 1996)
ُضَغْ بَأ ِلَلاَْلْا َلِإ ِالل ِقَلاَّطلا
Hadis  tersebut  mengisyaratkan  bahwasanya  Allah  membenci perpecahan  di  antara  hambanya,  apalagi  di  antara  suami  isteri. Hanya saja, perlu dipahami juga bahwasanya Allah memberikan jalan  keluar  bagi  siapapun  yang  membina  rumah  tangga  yang sudah  keluar  dari  konteks  pernikaha,  dan  sebagai  upaya  dalam menghindarkan  seseorang  dari  perbuatan  lainnya  yang diharamkan.    Oleh  karenanya,  hadis  ini  harus  dipahami  dan direnungi,  bahwasanya  talak  hanya  boleh  dilakukan  pada  saat tidak  ada  solusi  lain  dalam  mempertahankan  kebaikan  rumah tangga.
Hal  tersebut  misalnya  diyakini  betul  oleh  ulama’  yang dituangkan  dalam  hukum  fiqh,  di  mana  ketika  ada  pasangan keluarga yang di dalamnya terdapat perselisihan yang mengarah
pada  perceraian,  maka  Islam  mengajarkan  supaya  dikirimkan hakim untuk  mendamaikan  dan  memdiasi  kedua    pasangan tersebut. Hakim atau hakam di  sini  adalah  bagian  dari  keluarga masing-masing  pihak  untuk  mencapai  satu  titik  yang  bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi pasangan suami isteri. Ketika hal ini dilakukan, maka Allah akan memberikan taufiq dan  petunjuk  yang  bisa  menjadi  opsi pemecahan masalah.
Oleh sebab itu, Islam lebih menekankan perbaikan hubungan suami  istri  daripada  memisahkannya,  seperti  penjelasan  pada Surat an-Nisa’ ayat 35 yaitu:
ْنِإَو ْمُتْفِخ َقاَقِش اَمِهِنْيَ ب اوُثَعْرُْ بٱَف اًمَكَح ْنِ م ْهَأ ۦِهِل اًمَكَحَو ْنِ م ٓاَهِلْهَأ نِإ ٓاَديِفُي اًحََٰلْصِإ ِقِ فَوُ ي َُّللّٱ ٓاَمُهَ نْ يَ ب ۚ َّنِإ ََّللّٱ َناَك اًميِلَع اًيرِبَخ
Ayat  al-Qur’an  di  atas  menunjukkan  bahwa  ajaran  Islam berharap  supaya  kehidupan  berumah  tangga  itu  damai  dan tentram  serta  saling  mencintai  satu  sama  lain,  sehingga  bisa menghindarkan dari keretakan. Sedangkan dalam hukum Islam, seorang  istri  yang  meminta  cerai  kepada  suaminya  dengan harapan agar memperoleh kehidupan yang menurutnya lebih baik adalah  dosa,  dan  ia  diharamkan  mencium  bau  surga.  Hal  ini didasarkan pada hakikat perkawinan yang merupakan salah satu anugerah  Allah  Swt  yang  harus  disyukuri.  Dengan  demikian, permintan bercerai dapat diartikan sebagai tindakan mengkufuri anugerah Allah. Di sisi lain, agama melarang perbuatan kufur dan tidak halal melakukannya kecuali dalam keadaan darurat (sangat terpaksa).
Hanya  saja,  agama  sendiri  memperbolehkan  perceraian dengan  beberapa  alasan.  Hanya  saja,  hal  ini  dapat  dijalankan ketika  kedua  belah  pihak  telah  melakukan  usaha-usaha perdamaian  terlebih  dahulu,  sebab  tali  perkawinan  merupakan ikatan yang paling suci dan kokoh. (Iskandar & Zaeni, 2022) Oleh karena  itu,  perceraian  harus  dipahami  sebagai  pilihan  terakhir (pintu darurat) yang diperbolehkan ketika rumah tangga tidak bisa lagi  dipertahankan.  Untuk  itu,  bantuan  dari  pihak-pihak  terkait sangat  dibutuhkan  untuk  bisa  memediasi  pasangan  suami  istri agar  bisa  saling  memahami  esensi  pernikahan  yang  dengannya bisa menghindarkannya dari pemutusan hubungan pernikahan.
4. Dasar Hukum Positif Talak Indonesia
Sebagai  negara  hukum,  maka  Indonesia  menjadikan  hukum sebagai satu patokan utama dalam menentukan setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain Islam sebagai agam yang mengikat mayoritas masyarakat Indonesia melalui hukum dan aturan yang  ada  di  dalamnya,  ada  juga  hukum  berlaku  secara  umum  atau disebut sebagai hukum positif. Hukum positif tentang talak terdapat di  dalam  kumpulan  asas  dan  kaidah  hukum  secara  tertulis  dalam bingkai  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Secara  sederhana,  KHI merupakan aturan hukum-hukum di dalam ajaran Islam yang sudah dilakukan penyesuaian dalam konteks keindonesiaan.
Dalam  kasus  talak,  ada  empat  landasan  hukum  yang  digunakan sebagai  dalil  atau  aturan  yang  mengikat  masyarakat  Indonesia  dan  harus dipenuhi.  Keempatnya  adalah; Undang-Undang  No.  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan,  PP  No.  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan  Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Rukun dan Syarat Talak
Rukun  talak  ada  empat,  yaitu  suami,  isteri, sighat talak,  dan dilakukan dengan sengaja. (Iskandar & Zaeni, 2022)
a. Suami
Suami merupakan laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Ia  memiliki  tanggungjawab  untuk  bisa  memberikan  nafkah secara  lahir  dan  batin,  serta  pada  dirinya  terdapat  hal  talak. Untuk  bisa  menjatuhkan  talak,  maka  seorang  suami  harus memenuhi  persyaratan.  Di  antaranya  adalah; pertama ,  berakal. Artinya  talak  tidak  dihukumi  sah  ketika  seorang  suami menjatuhkan talak dalam posisi gila. Yang dimaksudkan dengan gila adalah hilang akalnya atau rusak akalnya yang disebabkan sakit (termasuk sakit pitam), disebabkan sakit panas atau rusak syaraf otaknya disebabkan sakit ingatan. Kedua , Baligh. Artinya tidak dapat dikatakan jatuh talak apabila yang menyatakan talak adalah orang yang belum dewasa. Ketiga, Atas kemauan sendiri. Artinya  menjatuhkan  talak  itu  adalah  atas  kehendak  pada  diri suami, tidak atas paksaan orang lain serta atas pilihan sendiri
b. Istri
Syarat sahnya seorang istri yang dijatuhi talak antara lain:
1. Istri yang ditalak masih dalam kuasa suami yang sah. Hukum
Islam  memandang  bahwasanya  istri  yang  sedang  dalam
masa ‘ iddah talak raj’i dari suaminya masih berstatus di dalam kekuasaan suami. Sehingga talak yang dilakukan pada masa ‘iddah dihukumi  sah.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  menambah jumlah  talak  kepada  istri  dan  mengurangi  hak  talak  yang dimiliki suami.
2. Istri yang ditalak, kedudukannya masih berada dalam akad pernikahan yang sah.
c. Sighat Talak
Sighat talak adalah perkataan yang diucapkan seorang suami kepada istrinya yang mengandung makna talak. Dalam hal ini,
ada  dua  jenis  ucapan  yang  berlaku  di  dalam  talak,  yaitu ucapannya  bersifat sharih (jelas),  sehingga  tidak  lagi membutuhkan ta’wil ,  dan  juga  yang  bersifat kinayah (sindiran), sehingga  diperlukan ta’wil atau  pemaknaan  atas  kalimat  yang diucapkan seorang suami. Untuk shighat jenis kedua, diperlukan konfirmasi  dari  suami  tentang  tujuan  dari  kalimat  yang diucapkan. Ketika kalimat yang diucapkan dimaksudkan untuk talak,  maka  akan  jatuh  talak.  Jika  kalimat  tersebut  tidak dimaksudkan untuk talak,  maka tidak  jatuh talak  bagi seorang isteri.
Selain itu, talak juga bisa disampaikan melalui dua model, yaitu  bisa  dalam  bentuk  lisan  atau  tulisan/isyarat  (bagi  suami yang  tuna  wicara).  Oleh  karenanya,  isi  pesan  atau  surat  yang ditujukan  kepada  isteri  bisa  berarti  talak,  walaupun  hal  ini dilakukan secara tidak sengaja. Juga talak yang dilakukan sendiri ataupun  melalui  perantara  orang  lain,  keduanya  tetap  sah  dan bisa jatuh dan sah bagi seorang isteri.

## d. Sengaja
Sengaja di sini artinya adalah ucapan talak yang diucapkan oleh suami itu mengandung  maksud untuk mentalak, dan tidak untuk maksud yang lain. Hanya saja, hal ini hanya berlaku pada shighat talak  yang  bersifat kinayah atau  sindiran,  bukan  pada lafadz yang sharih (jelas).

## 6. Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Talak
Macam-macam  dan  bentuk  talak  dalam  Fiqih  Islam  dapat  dibagi menjadi beberapa macam, yaitu; Talak Sunni, Talak Bid’i, Talak La Sunni Wala  Bid’i,  Talak  Shari ḥ, Talak  Kinayah,  Talak  Raj’i,  Talak  Ba’in, Talak dengan  Ucapan,  Talak  dengan  Tulisan,  Talak  dengan  isyarat,  Talak
dengan  utusan, Talak  Munjaz  dan  Mu’allaq,  Talak  Takhyir  dan  Tamlik, Khulu‘, Talak Dhihar, Ila’, Li’an, dan Fasakh . (Ghazaly, 2003)
C. Pemaknaan Hadis tentang Talak
Sebagai  seorang  rasul  yang  membawa risalah tuhan,    sudah sewajarnya  nabi  memberikan  panduan  dan  aturan-aturan  yang  harus ditaati  oleh  setiap  pengikutnya.  Rekaman  atas  ajaran  yang  disampaikan oleh nabi, dikenal sebagai hadis. Dalam kajian ulumul hadis, hadis atau sunnah  berisi  tiga  model  penyampaian  ajaran,  yaitu  melalui  ucapan, perbuatan,  dan  ketetapan  nabi  yang  kemudian  didokumentasikan  oleh para sahabat dan disebarkan ke sahabat yang lain. Di kalangan ulama fikih sendiri  terdapat  sebuah  hadis masyhur yang  digunakan  sebagai  dalil jatuhnya hukum nikah, talak, dan rujuk dalam kondisi-kondisi yang tidak diharpakan.
Misalnya saja talak yang diucapkan ketika sedang seirus, bercanda, marah, atau yang lain, maka hukumnya sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashâb al-Sunan al-Arba’ah kecuali al-Nasa’i. (al-Shan’ani, 1997)
ْنَع ِبَأ َةَفْ يَفُه َّنَأ َلوُسَر ِ للّا ىَّلَص َِّللّا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َق َلا ثََلاَث َّنُهُّدَج دَج َّنُُلُْزَهَو دَج ُحاَكِنلا ُقََلاَّطلاَو ةَعْرُْجَّفلاَو
Dari sisi ulumul hadis, hadis tersebut sanadnya dinilai shahih oleh Imam Hakim, dan duhukumi hasan oleh Muhammad Shubhî. Di sisi yang lain, al- Shan’ani  mengatakan  bahwasanya mutabi’ hadis  ini  ialah  yang diriwayatkan Ibnu ‘Adi dengan redaksi lain yang dinilai dlaif , yaitu; قلَطلا َ و َ قاتعلا َ و َ حاكنلا .  (al-Shan’ani,  1997)  Al-Shan’ânî  juga  menyebutkan mutabi’ lainnya  yang  diriwayatkan  Haris  bin  Usamah  dari  hadis  Ubadah  Bin Shamit dengan silsilah rawi yang di- marfu’ -kan, padahal menurutnya dla’if, yaitu:
َل ُزوَُيَ ُبِعْرَُّللا ِف ثََلاَث ُقََلاَّطلا ُحاَكِنلاَو ُقاَتَعْرُْلاَو ْنَمَف َق َّنَُلُا ْدَقَ ف َْبَجَو Hadis ini dikatakan dla’if oleh Imam al-Shan’ani sebab adanya nama Ibn  Luhai'ah  serta  sanad  hadis  tersebut  sanadnya  terputus  ( inqi ṭ hâ’ ). Dilihat  dari  segi  pemaknaan,  hadis  tersebut  menjelaskan  bahwasanya sebuah  talak  bisa  jatuh  (dihukumi  sah)  walaupun  dinyatakan  oleh seseorang  yang  sedang  bersenda  gurau.  Bahkan,  talak  saat  itu  tidak membutuhkan  niat  karena shighat talak  yang  digunakan  bersifat sharih (jelas).  Pendapat  ini  diikuti  oleh  al-Hadawiyah,  Hanafiyah,  Syafi’iyyah, Hanabilah, Imam al-Nashir, Shadiq dan al-Baqir. (al-Shan’ani, 1997) Selain itu,  Imam  Nawawi  di  dalam  kitab al-Majmu’  Syarah  al-Muhadzdzab mengatakan  bahwasanya  talak  bisa  jatuh,  baik  dalam  kondisi  suka  rela
(tenang), emosi, serius maupun bercanda. Ia berargumentasi dengan hadis َ ث َلََث َ َ نُهُّدَج َ دج .
Oleh sebab itu, hadis tersebut sering dijadikan dasar ( hujjah ) bahwa talak dihukumi sah kapanpun, baik diucapkan secara serius maupun tidak, termasuk tidak adanya syarat yang mengharuskan melalui ikrar di depan sidang  pengadilan.  Maka,  adanya  hadis  ini  juga  memberi  peringatan kepada  seorang  suami  agar  berhati-hati  dalam  mengucapkan  kata  talak kepada  istrinya  walaupun  hanya  sekedar  bercanda  atau  besenda  gurau. Sebab  bagi  kalangan  tertentu,  pemahaman  makna  hadis  ini  dipegang dengan  teguh  sebagai  dasar  sahnya  talak,  dan  mereka  terkadang mengabaikan  sahnya  ikrar  talak  tersebut  di  depan  sidang  pengadilan. (Iskandar & Zaeni, 2022)
Permasalahn terkait talak –juga rujuk- telah dipraktikkan sendiri oleh Nabi  saw,  di  mana  ketika  itu  Nabi  pernah  menjatuhkan talak kepada Hafshah  dan  kemudian  merujuknya  kembali.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam hadisyang diriwayatkan oleh Ibn Majah. (Ibn ‘Abd al-Barr, 1985)
نأ ُسَّفلا َلْو ىلص الل هيلع ملسو َقَّلط ةَصْفَح َُّث اَهعْرَُجاَر . هجفخأ نبا هجام Artinya; Sesungguhnya  Rasul  Saw  mentalak  Hafshah  kemudian merujuknya.
Mengacu pada hadis di atas, rujuk yang dilakukan Nabi kepada Hafshah merupakan  sikap  kehati-hatian  serta  usaha  dalam  memilih  jalan  damai guna  mempertahankan  pernikahan  yang  telah  dibangun.  Alasan  nabi menjatuhkan  talak  disebabkan  oleh  Hafsah  yang  tidak  bisa  menjaga amanah. Suatu ketika, nabi berduaan dengan Maria al-Qibtiyah di kamar Hafshah,  juga  di  hari  gilirannya.  Mengetahui  hal  itu,  Hafshah  sangat cemburu  bahkan  sampai  marah.  Nabi  menenangkan  Hafshah  dengan mengatakan  bahwa  beliau  mengharamkan  Maria  serta  tidak  akan mendekatinya  lagi  dan  meminta  Hafshah  untuk  merahasiakan  hal tersebut.  Karena  sangat  cemburunya,  Hafshah  akhirnya  menceritakan perasaan hatinya kepada ‘Aisyah.
Allah  Swt  kemudian  mengabarkan  kepada  Rasulullah  tentang peristiwa ini, yaitu Hafshah yang tidak bisa menjaga rahasia. Atas kejadian ini, Nabi saw akhirnya menceraikan Hafshah. (Al-Qurthûbî, 2006) Hanya saja,  beliau  kemudian  merujuknya  kembali  karena  beliau  sangat menyayangi Umar Bin Khattab selaku bapak dari Hafshah.
Allah  memperbolehkan  talak,  tetapi  Allah  sendiri  tidak  menyukai talak. Hal ini karena merupakan bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Selain itu, ini juga dimaksudkan sebagai jalan yang  ditempuh  untuk  senantiasa  memperoleh  kebahagiaan  dalam kehidupan  berumah  tangga  dan  melindungi  keduanya  dari  hal-hal  lain
yang  diharamkan.  Hanya  saja,  sebagai  jalan  tengah  sekaligus  upaya meminimalisir mafsadat yang  lebih  besar,  maka  talak  kemudian diperbolehkan.  Berdasarkan  hadis-hadis  tentang  kebolehan  talak, ijma’ ulama mengatakan diperbolehkannya talak karena adanya kondisi yang sangat darurat dan pasangan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan serta tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga.
Dengan demikian, bisa dipahami bahwasanya batasan
mempertahankan  perkawinan  menurut  hadis-hadis  di  atas  adalah bersabar  sekuat  mungkin  melalui  berbagai  upaya  perdamaian.  (Al- Muthairî,  1411) Karena Allah sendiri berfirman di dalam Qs.  al-Insyirah ayat  5-6,  bahwasanya  setiap  kesusahan  pasti  ada  kemudahan.  Dengan bersabar, maka jalan keluar pasti akan muncul. Sehingga perceraian bisa dihindarkan.

## D. Analisis Hukum Talak di Luar Sidang Pengadilan
Walaupun berdasarkan hadis di atas, bahwa talak seorang suami bisa saja dijatuhkan kepada istri di luar sidang pengadilan, namun ketentuan ikrar talak di Indonesia adalah harus melalui sidang di Pengadilan sesuai Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  39  ayat  (1)  bahwa “Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal ini tentu dengan mempertibangkan banyak hal, termasuk pijakan hukum yang bisa melindungi semua pihak yang terlibat di dalamnya.
Secara  teknis,  perceraian  yang  dimaksud  oleh  Pengadilan  Agama adalah  ketika  suami  mengajukan  talak,  kemudian  Pengadilan  Agama memeriksa  pengajuan  tersebut.  Apabila  kedua  belah  pihak  tidak memungkinkan  untuk  didamaikan  karena  faktor-faktor  tertentu  dan penyebab  perceraian  sudah  terpenuhinya  syarat  secara syar’i ataupun administratif,  maka  Pengadilan  Agama  akan  menetapkan  bahwasanya pengajuan tersebut dikabulkan. Setelah itu, pelaksanaan sidang ikrar talak akan dihadiri oleh pihak istri sebagaimana Pasal 70 UUPA. Oleh sebab itu hakim berupaya semaksimal mungkin membantu pihak suami istri untuk memepertahankan perkawinannya.
Proses talak yang mengharuskan berlangsung di Pengadilan Agama secara tidak langsung menafikan berlakunya perceraian yang dilakukan di luar  Pengadilan  Agama.  Andi  Tahir  Hamid  berpandangan  bahwasanya sebelum  Undang-Undang  Perkawinan  pasal  39  UUP  lahir,  para  ulama’ fikih salaf memiliki dominasi kuat yang berlaku di masyarakat. Sehingga, para suami bisa dengan mudah menjatuhkan talak kepada istri. (Hamid, 1978) Secara tidak langsung, hal ini justeru memunculkan dampak negatif berupa  ketidakadilan  bagi  para  istri,  karena  seorang  suami  bisa
menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Pada saat yang sama, ketika istri merasa tidak sanggup untuk menjaga hubungan pernikahan, mereka tidak memiliki  kemampuan  dan  otoritas  untuk  mencerai  suami. (Prawirohamidjojo & Pohan, 1996)
Pendapat ini menjadi pembanding atas pemahaman terhadap hadis mengenai syarat khulu’ yang dibenarkan oleh syara’ . Artinya jika seorang istri  menuntut  cerai  ( khulu’ )  harus  memenuhi  syarat,  termasuk  seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus ditunjang oleh terpenuhinya sayarat-syarat  yang  dibenarkan.  Dalam  hal  ini,  Pengadilan  Agama merupakan pihak yang memiliki otoritas sebagai penengah antara kedua belah  pihak  untuk  menjamin  rasa  keadilan  masing-masing.  Mengenai konteks  keadilan  ini,  ikrar  talak  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama memiliki manfaat dan tujuan sebagaimana  nilai-nilai universal di dalam hadis-hadis tentang talak.
Jika  merujuk  kepada  kasus  yang  terjadi  di  masa  itu,  terdapat  satu pergeseran tentang konsep talak, di mana pada awalnya lelaki pada masa shahabat seringkali bermain dengan kata talak. Kapanpun dia inzaaagin menceraikan isterinya dan merujuknya kembali, maka tidak ada larangan untuk itu. Karena nabi sendiri mengatakan bahwasanya talak dengan baik, dan rujuk juga dengan baik. Sehingga hal ini hanya terbatas pada tataran cara.  Barulah  ketika  Umar  menjadi  khalifah,  ia  kemudian  merumuskan aturan  baru  dalam  talak.  Yakni  isteri  yang  telah  ditalak  tiga  kali,  maka diperlukan muhallil (orang  baru  yang  menikahi  isterinya),  agar  mantan isteri tersebut bisa dinikahi kembali oleh suami yang awal. Hal ini tidak terbatas pada adanya muhallil, tetapi ada syarat lain yang dipenuhi ketika suami  yang  sebelumnya  ingin  menikahi  mantan  isterinya, yaitu muhallil harus bersenggama dengan isterinya tersebut.
Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  menjaga  pernikahan  dan memberikan  efek  jera  bagi  suami  agar  tidak  semen-mena  dalam menjatuhkan talak. Karena pada hakikatnya, nabi sendiri mengharapkan keadilan  yang  merata,  baik  di  antara  laki-laki  maupun  perempuan. Berdasarkan analisis tersebut, maka muncul aturan yang mewajibkan ikrar talak harus dilakukan di Pengadilan Agama dengan berbasis dasar syari’at bahwasanya  kemudharatan  harus  dihilangkan.  Hal  ini  sebagaimana kaidah fikih زيَررضلا ا ل . Dengan demikian, hadis tentang perceraian harus dipahami  sebagai alarm atau  peringatan  yang  sebagaimana  penjelasan sebelumnya.  Nabi  melalui  hadis  yang  disampaikannya  mengatur  nilai- nilai positif dan kemaslahatan bagi pasangan untuk tidak mudah bercerai.
Karena pernikahan adalah ibadah seumur hidup yang harus dijaga dengan  sepenuh  hati,  dan  dilandasi  oleh  keimanan,  ketaqwaan,  dan
pengharapan kepada Allah Swt atas segala  hal positif. Di sisi yang  lain, seorang  pemimpin,  dalam  hal  ini  adalah  hakim,  dituntut  untuk  bisa menghilangkan mudharat berupa  perceraian.  Karena  pada  dasarnya perceraian  adalah  sesuatu  yang  dibenci  oleh  Allah  Swt.  Upaya  yang dilakukan  oleh  hakim  bisa  ditunjukkan  melalui  kebijakan  yang  bisa menghapuskan perbedaan pendapat, sebagaimana kaidah fikih;
مكح َ مكاحلا
َ مازلإ َ و َ عفري َ
فَلخلا
Artinya; Ketetapan  pemimpin  itu  mengikat  (wajib  ditaati)  dan menghilangkan perbedaan.
Melalui  ikrar  talak  di  Pengadilan,  bukti  resmi  perceraian  akan diperoleh. Dengan ini maka keduanya memiliki status hukum yang jelas, baik di mata hukum maupun dalam pandangan agama. Dengan demikian, hal ini akan menjamin seorang istri untuk memperoleh hak-haknya sebagai dampak  dari  perceraian.  Selain  itu,  adanya  bukti  perceraian  akan memudahkan  masing-masing  individu  ketika  mereka  ingin  menikah kembali  setelah  perseraian.  (Iskandar  &  Zaeni,  2022)  Terlebih  seorang perempuan yang hanya boleh menikah dengan satu laki-laki, maka hal ini bisa jadi akan menyulitkan pihak perempuan. Tidak adanya bukti secara sah  yang  bisa  dipertanggungjawabkan  akan  menimbulkan  masalah  di kemudian hari. Misalnya saja adanya gugatan tentang status pernikahan, karena  proses  perceraian  tidak  dilaksanakan  secara  resmi  di  Pengadilan Agama.
Dalam  konteks  yang  sama,  hal  ini  juga  berlaku  pada  pernikahan. Ketika  seseorang  menikah  secara  agama,  bisa  jadi  pernikahannya  sah, tetapi ia tidak memiliki kekuatan dalam pandangan hukum. Hal ini justeru bisa  menyulitkan  mereka  dalam  kehidupan  ke  depan.  Sedangkan  pada konteks  cerai  gugat,  seorang  istri  akan  mendapatkan  keadilan  yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ia dapat lepas dari suaminya. Dan bagi suami, ia akan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bukti kuat untuk mendapat tebusan ( ‘iwadl ) dari istri.

## E. Simpulan
Terdapat  beberapa  hadis  tentang  talak  yang  bisa  dipersepsikan sebagai  dasar  talak  di  luar  pengadilan,  tetapi  untuk  di  Indonesia  talak harus  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan.  Hal  tersebut  ditegaskan dalam  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI): "Perceraian  hanya  dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”, dan Undang-Undang No. 1  tahun  1974  Pasal  39  ayat  (1)  bahwa “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak”. Serta  kaidah  fikih ررضلا َ لزي Artinya; kemudaratan harus dihilangkan dan مكح َ مكاحلا َ مازلإ َ و َ
عفري َ فَلخلا Artinya;
Ketetapan pemimpin itu mengikat (wajib ditaati) dan menghilangkan perbedaan.
Selain  itu,  sejarah  mencatat  adanya  rekonstruksi  hukum  Islam dengan berdasar pada tujuan dari syari’at ( maqashid al-syari’ah ). Kompilasi Hukum Islam harus dipahami sebagai satu buah ijtihad ulama’ Indonesia dalam  menjaga  kemaslahatan.  Selain  itu,  hadis  yang  membolehkan perceraian  tidak  bisa  serta  merta  dipahami  sebagai  sebuah  kebolehan mutlak, karena Allah membenci hal tersebut. Maka dengan demikian hadis tentang  jatuhnya  talak  harus  dipahami  sebagai  peringatan  dan mempunyai  nilai  universal  kemaslahatan  bagi  pasangan  tidak  mudah bercerai. Jika talak harus dilakukan, maka hal ini bisa dilakukan di depan Hakim Pengadilan Agama, agar mendapatkan bukti resmi perceraian dan memiliki kekuatan hukum tetap.

## F. Daftar Pustaka
Al-Anshârî, Z. (2000). Asnâ al-Mathâlib (M. Tamir, Ed.; I, Vol. 3). Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah.
Al-Muthairî. (1411). Ittihâf ak-Khillân Bi Huqûq Al-Zawjain Fî Al-Islâm . Dâr Al-‘Âashimah.
Al-Qurthûbî.  (2006). Al-Jâmi’  Li  Ahkâm  al-Qur’ân .  Muassasah  al- Risalah.
al-Shan’ani. (1997). Subul al-Salam .
Al-Syirâzî. (1992). Al-Muhadzdzab . Dar al-Qalam.
Aziz,  N.  (2021). Cerai  di  Luar  Pengadilan  Ditinjau  dari  Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi) [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Djamali, A. (1997). Hukum Islam . Mandar Maju.
Ghazaly, Abd. R. (2003). Fiqh Munakahat (II). Kencana.
Hamid, Z. (1978). Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia . Bina Cipta.
Ibn Mandzur. (n.d.). Lisan al-Arab (Vol. 2). Dar Al-Ma’arif.
Isa,  M.  (2014).  Perceraian  di  Luar  Pengadilan  Agama  Menurut Perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar). Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1).
Iskandar, A., & Zaeni, A. (2022). Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma’anil  Hadis. Jurnal  Al-Tadabbur:  Jurnal  Ilmu  Al-Qur’an  Dan Tafsir , 7 (1). https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495
Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2021). Keabsahan Talak di  Luar  Pengadilan  Berdasarkan  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Semarang Law Review , 2 (2).
Ma’luf, L. (1986). Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lam .
Nasution, R. H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. Jurnal Al-Hadis ,
3 (2).
Prawirohamidjojo, S., & Pohan, M. (1996). Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda . Airlangga University Press.
Syathâ, A. B. (1965). I’ânah al-Thâlibîn .
‘Uwaidah, S. K. M. (1998). Fiqih Wanita Edisi lengkap (1st ed.). Pustaka al-Kautsar.
Wibisana,  W.  (2016).  Pernikahan  dalam  Islam. Taklim:  Jurnal Pendidikan Agama Islam , 14 (2).
Yunus, M. (1990). Hukum Perkawinan dalam Islam . PT Hidaya Karya Agung.
Kompilasi Hukum Islam, 2005, Bandung: Fokusmedia.