## KONSEP WA’AD DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
Panji Adam Agus Putra
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Jln. Ranggagading No 8 Bandung panjiadam06@gmail.com

## Abstrak
Konteks  fikih  muamalah,  terdapat  dua  terminologi  yang  berkaitan  dengan  hukum  perikatan,  yaitu akad dan wa‟ad . Ulama sepakat terbentuknya transkasi apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad. Akan  tetapi,  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum wa‟ad dan muwâ‟adah .  Perbedaan  tersebut dilatarbelakang  mengenai  hukum  janji  itu  mengikat  atau  tidak  mengikat  dalam  sebuah  transkasi. Dalam  tataran  implementasinya,  terdapat  beberapa  fatwa  DSN-MUI  yang  mengyinggung  mengenai konsep wa‟ad (janji). Hasil kesimpulan menunjukan bahwa; pertama, wa‟ad adalah “Pernyataan dari pihak/  seseorang  (subyek  hukum)  untuk  berbuat/tidak  berbuat  sesuatu;  serta  perbuatan  tersebut dilakukan  di  masa  yang  akan  datang  ( istiqbâl )”.  Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum menunaikan wa‟ad (janji); kedua, dalam  konteks  fatwa  DSN-MUI,  terdapat  sejumlah  fatwa  yang berkaitan  dengan  implementasi  konsep wa‟ad ,  yaitu  (1)  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  4/DSN- MUI/IV/2000  tentang Murâbahah; (2)  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  27/DSN-MUI/III/2002  tentang IMBT;  (3)  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  73/DSN-MUI/XI/2008  tentang  MMQ;  (4)  fatwa  DSN-MUI Nomor;  55/DSN-MUI/V/2007  tentang  PRKS;  (5)  fatwa  DSN-MUI  Nomor  28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Bli Mata Uang ( Al-Sharf ).
Kata Kunci: Wa’ad , Janji, Fatwa DSN-MUI
Abstract
in  the  context  of  jurisprudence  muamalah,  there  are  two  terminology  related  to  the  law  of engagement, namely akad and wa'ad (promise). The cleric agrees that the formation of transactions if the  compensation  of  the  agreement  of  the  contract,  namely  harmonious  and  legal  conditions  of  a contract. However, scholars differ on the law of wa'ad (promise) and muwâ'adah (mutual promise). The differences are background on the law of promise that is binding or non-binding in a transcation. In  its  implementation  level,  there  are  some  DSN-MUI  fatwas  that  pertain  to  the  concept  of  wa'ad (promise). The conclusions show that; first, wa'ad is "Statement of the party / person (legal subject) to do  /  do  nothing;  and  the  deed  is  done  in  the  future  (istiqbâl)  ".  The  scholars  differ  on  the  law  of fulfilling  wa'ad  (the  promise);  second,  in  the  context of  the  DSN-MUI  fatwa, there  are  a  number  of fatwas related to the implementation of the concept of wa'ad, namely (1) Fatwa DSN-MUI Number: 4 / DSN-MUI / IV / 2000 on Murâbahah; (2) the DSN-MUI fatwa Number: 27 / DSN-MUI / III / 2002 on IMBT; (3) the DSN-MUI fatwa Number: 73 / DSN-MUI / XI / 2008 concerning MMQ; (4) fatwa of DSN-MUI Number; 55 / DSN-MUI / V / 2007 concerning PRKS; (5) fatwa of DSN-MUI Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Sale of Currency Currency (Al-Sharf).
Keywords: Wa'ad, Promise, Fatwa DSN-MUI

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Akad  memiliki  peranan yang penting  dalam  bertransaksi.  Para  fuqaha‟ ketika memperkenalkan konsep akad tentu
dengan  menyandarkan  pada  dalil-dalil syari‟at  ( al-rujû‟  ilâ  al-Qur‟ân  wa  al- sunnah )  untuk  menentukan  keabsahannya.
Tujuan  akad  adalah  agar  nilai-nilai  syariat yang  ada  di  balik  akad  itu,  yaitu  berupa
kepastian  bentuk  transaksi  dapat  dicapai sehingga  terhindar  dari  praktik  transaksi yang manipulatif.
Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan.
Namun
dalam perkembangan, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai  produk  keuangan/bisnis  syari‟ah yang  melibatkan  institusi  lembaga  dan perusahaan.  DSN-MUI  (Dewan  Syari‟ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai  lembaga  fatwa  Islam  di  bidang ekonomi  hingga  pertengahan  2017  telah mengeluarkan 116 fatwa terkait keuangan/bisnis  syari‟ah.  Bahkan,  dari fatwa-fatwa  DSN-MUI  tersebut,  tidak sedikit  yang  mengadopsi  konsep  akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi ( underlying transaction ) sehingga keabsahannya terlegitimasi.
Untuk  melakukan  transaksi  bisnis, selalu  diperluan  akad  sebagai  dasar perikatan  ( underlying  contract ).  Akad berasal  dari  kata al-‟uqûd merupakan bentuk  jamak  dari al-„aqd yang  secara bahasa  berarti  ikatan  (Wahbah  al-Zuhaili, 2012, Juz. 4, 80). Kata akad memiliki akar di  dalam  QS.  al-Mâ`idah  5:1.  Dari  segi istilah, al-„aqd memiliki  banyak  makna  di antaranya adalah irtibâth îjâb bi qabûl „alâ wajh  masyrû‟  yatsbutu  atsaruhu  fî mahallihi (perikatan ijâb qabûl
berdasarkan syara ‟  yang  menimbulkan akibat (hukum) terhadap obyeknya). Dengan  demikian,  ketika  terpenuhinya komponen  dari  sebuah  akad  (rukun  dan syarat)  maka  akad  itu  memiliki  implikasi, yaitu  munculnya  hak  dan  kewajiban  para pihak.
Dalam  perkembangannya,  selain akad  terdapat  topik  khusus  yang  hampir serupa  dengan  akad,  yakni wa‟ad atau janji. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan wa‟ad hal  yang  berbeda  meskipun keduanya  hampir  sama  yang  merupakan bentuk  perjanjian.  Akad  merupakan  suatu kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah pihak  atau  lebih  baik  secara  lisan,  isyarat, maupun  tulisan  yang  memiliki  implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan wa‟ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya,  pihak  yang  diberi  janji  tidak memikul  kewajiban  apa-apa  terhadap pihak  lainnya.  Hal  ini  memberikan  isyarat bahwa, wa‟ad memiliki  perbadaan  dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  akan tetapi  dalam wa‟ad tidak  menimbulkan hak dan kewajiban.
Dalam  tataran  implementasinya, konsep  mengenai wa‟ad ini  banyak dipraktikan di Lembaga Keuangan Syariah,  hal  ini  berpedoman  terhadap
fatwa  Dewan  Syariah  Nasional.  Fatwa- fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI berkaitan dengan produk baik produk bank maupun bukan bank, banyak menyingkung mengenai wa‟ad .  Oleh  karena  itu,  diperlu dilakukan  penelitian  meneganai  fatwa- fatwa  DSN-MUI  mana  saja  yang  di dalamnya terdapat mengenai konsep wa‟ad dan  segaligus  menjadi  pedoman  dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan tersebut  dirinci  menjadi  dua  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep tentang wa‟ad dalam  konteks  fikih  dan
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ? 2. Bagaimana implementasi
wa‟ad dalam  Fatwa  Dewan
Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia?
C. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat  peraturan  atau  norma  positif  di dalam  perundang  –  undangan  yang
berlaku,  jadi  penelitian  ini  dipahami sebagai  penelitian  kepustakaan,  yaitu penelitian terhadap bahan sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, 15).
Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah karena penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder yang  bertujuan  untuk  menganalisis  data sekunder berupa perundang-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  untuk menggambarkan  masalah  yang  ada  pada masa  sekarang  (masalah  yang  aktual), dengan  mengumpulkan  data,  menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.  Deskriptif  bertujuan memaparkan  data  hasil  pengamatan  tanpa pengujian  hipotesis-hipotesis  (Rianto  Adi, 2004:130 ) .

## 3. Jenis Data
Oleh karena penelitian ini tergolong  penelitian  yuridis  normatif, maka  data  yang  diperlukan  adalah  data sekunder.  Adapun  data  primer  dalam penelitian  ini  berupa  wawancara  hanya sebagai  penguat  dan  tambahan  saja.  Data sekunder  yang  diperlukan  adalah  bahan hukum  primer  yang  bersumber  dari sumber  primer,  yaitu  literatur-literatur
berupa kitab-kitab fikih  dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia.  Selain  bahan  hukum  primer juga  diperlukan  bahan  hukum  sekunder yang  bersumber  dari  data  sekunder,  yaitu buku-buku  atau  kitab-kitab  (fikih,  hadis, syarah hadis dan tafsir) dan tulisan-tulisan hukum  lainnya  yang  relevan  dengan rumusan  masalah.  Diperlukan  juga  bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia  baik  hukum  maupun  umum yang berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan  jenis  data  yang  akan dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu data  sekunder  yang  bersifat  kualitatif, maka teknik pengumpulan data  yang akan ditempuh  adalah  dengan  cara  studi kepustakaan.
Untuk  memperoleh  data  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  digunakan alat dan cara sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan
Dalam  hal  mempelajari  bahan- bahan yang merupakan data sekunder,  pertama  mempelajari peratiran perundang-undangan yang  menjadi  objek  penelitian, dipilih  dan  dihimpun  kemudian dari  bahan-bahan  itu  dipilih  asas dan kaidah hukum mengenai sertifikasi  halal.  Setelah  itu  dipilih
kerangkan  yang  sistematis  untuk memudahkan analisisnya.
5. Teknis Analisis Data
Teknis analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode kualitatif normatif. Analisis terhadap  data  sekunder  yang  bersifat kualitatif  tersebut  dilakukan  dengan  cara berlandaskan  pada  teori  hukum  ataupun doktrin hukum yang  terdapat pada kerangka  pikir,  kemudian  diterapkan secara deduktif terhadap identifikasi masalah dari penelitian ini, yang selanjutnya  akan  ditarik  suatu  kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan- permasalahan  yang  menjadi  masalah dalam penulisan ini.

## II. PEMBAHASAN
A. Konsep tentang Wa’ad dalam konteks  Fikih  dan  Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
1. Definisi Wa’ad
Secara  etimologis wa‟ad memiliki arti di antaranya adalah hadda yang berarti ancaman  ( al-wa„id ),  dan takhawwafa (menakut-nakuti).  Dari  segi  cakupannya, al-wa„d mencakup  perbuatan  baik  dan buruk  meskipunn  pada  umumnya  janji digunakan  untuk  melakukan  perbuatan baik.  Dalam  literatur  fikih,  digunakan  dua
kata  yang  sebenarnya  satu  akar,  yaitu al- wa„d dan al- ‟idah .  Adapun  secara terminologis wa‟ad adalah:
ِءاَشْنِإ ْنَع ٌراَبْخِإ :ِحَلاِطْصِلاا  ِفِ ُدْعَوْلاَو لَبْقَ تْسُمْلا  ِفِ اًفوُرْعَم ِِبِْخُمْلا “Pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di  masa  yang  akan  datang  ( istiqbâl )”. (Anonimous, 1427, Juz, XXX, 199).
Pengertian  lain  adalah  “keinginan yang  dikemukakan  oleh  seseorang  untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun  ucapan,  dalam  rangka  memberi keuntungan  bagi  pihak  lain”.  Janji  ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan  ( ikhbar )  dan  tidak  mengikat secara  hukum,  namun  hanya  mengikat secara  moral.  Orang  yang  memberikan janji  ( wa‟ad ),  apabila  menjalankan  janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik ( akhlak  karimah )  karena  didasarkan  pada kontrak  kebajikan  ( tabarru )  sebagaimana hibah (Fathurrahman Djamil, 2012, 2).
2. Hukum Wa’ad Menurut

## Para Fukaha
Menurut  Muhammad  Ustman  Syubair, dikalangan  fukaha  terdapat  4  (empat) pandangan  mengenai  janji  ( wa‟ad ),  yaitu sebagai  berikut  (Muhammad  Ustman Syubair, 2007, 265-266):
a. Pendapat  mayoritas  fukaha  dari
Hanafiyah,  Syafi‟iyah,  Hanabilah, dan  satu  pendapat  dari  Malikiyah
yang  mengatakan  bahwa  janji merupakan kewajiban agama ( mulzimun  diniyah )  dan  bukan kewajiban  hukum  formal  ( ghair mulzim  qadhaan )  karena wa‟ad merupakan akad tabarru‟
(kebijakan/kedermawanan) dan akad tabarru‟ tidaklah lazimah (mengikat).
b. Pendapat sebagian ulama, diantaranya  adalah  Ibn  Syubrumah (144 H)  Ishaq bin Rawahiyah (237 H),  Hasan  Basri  (110  H)  dan sebagian pendapat Malikiyah, yang menyatakan bahwa “Janji itu wajib dipenuhi  dan  mengikat  secara hukum”. Hal ini didasarkan kepada firman  Allah  Swt  “ Hai  orang- orang  yang  beriman  janganlah kamu  mengatakan  sesuatu  yang tidak  kamu  lakukam.  Amat  besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang  berkata  akan  tetapi  tidak dilaksanakan”. (Q. S Ash-Shaff: 1) dan  hadis  tentang  tanda-tanda orang munafik, “ Tanda-tanda orang munafik ada tiga... ).
c. Pendapat sebagaian fukaha Malikiyah yang menyatakan bahwa janji  itu  bersifat  mengikat  secara hukum apabila janji tersebut berkaitan  dengan  suatu  sebab, sekalipun  sebab  tersebut  tidak
menjadi  bagian/disebutkan  dari pernyataan  jani  ( mau‟ud )  tersebut.
Misalnya  ungkapan:  Aku  hendak menikah, aku mau membeli barang ini, jika aku menyelesaikan utangku maka aku akan meminjamkkan  ini,  atau  aku  mau jalan-jalan  besok  maka  pinjamkan binatangmu padaku, dan seterusnya.
d. Pendapat  Malikiyah,  yang  populer di  antara  mereka  adalah  pendapat Ibn  Qasim,  yang  menyatakan bahwa  janji  itu  bersifat  mengikat untuk  dipenuhi  apabila  berkaitan dengan  sebab  dan  sebab  tersebut ditegaskan  dalam  pernyataan  janji ( mau‟ud  fîh )  tersebut.  Misalnya, jika  seseorang  membeli  seorang budak  untuk  permintaan  seseorang dengan  seribu  dirham,  dia  berkata kepada  si  Fulan  “saya  beli  Anda dengan  seribu  dirham”,  maka terbelilah  budak  tersebut.  Keadaan seperti ini mengikat bagi si Fulan. Menurut  Fathurrahman  Djamil, berdasarkan  penjelasan  di  atas,  mayoritas ulama  berpendapat  bahwa  janji  ( wa‟ad ) hanya mengikat secara moral/agama ( morally  binding/mulzimun  diniyah )  dan tidak  mengikat  secara  hukum.  Meskipun demikian,  dari  pandangan  ahli  hukum Islam di atas, ada yang berpendapat bahwa
janji  ( wa‟ad )  ini  tidak  hanya  mengikat secara  moral  akan  tetapi  mengikat  pula secaran  hukum  ( legally  binding/mulzimun qadha‟an ) (Fathurrahman Djamil, 2012:3).
Wa‟ad dapat  dinilai  mengikat secara  hukum  apabila  dalam wa‟ad tersebut dikaitkan dengan suatu sebab atau adanya  pemenuhan  suatu  kewajiban,  baik sebab  itu  disebutkan  dalam  pernyataan wa‟ad atau  tidak  disebutkan.  Pendapat terakhir didasarkan pada Q.S as-Shafat 2-3 dan  hadis  tentang  tanda-tanda  orang munafik,  yang  salah  satunya  apabila berjanji  dia  mengingkari  janjinya.  Pada hadis tersebut kata berjanji/janji merupakan terjemahan dari wa‟ad . Pendapat  pertama  dipegang  oleh  mazhab Hanafi,  Syafi‟i  dan  Hanbali,  sedangkan yang  kedua  dipegang  oleh  mazhab  Maliki (Fathrrahman Djamil, 2012: 3).
Pendapat  Maliki  di  atas,  yang berpendapat wa‟ad dapat  mengikat  secara hukum, tampaknya menjadi argumen yang dijadikan  dasar  dan  disepakati  oleh  para ulama  yang  berbeda  dalam  Perkumpulan Ulama Fikih ( Majma al-Fiqh al- Islami / The  Council  of  Islamic  Fiqh Academy )  pada  saat  memberikan  fatwa berkaitan  dengan  masalah  janji  ( wa‟ad ) dan Murabahah Pesanan Membeli ( Discharging  of  Promise  and  Murabahah for  the  Orderer  of  Purchase ),  yang diselenggarakan  pada  Mukhtamar  kelima
di  Kuwait  pada  tanggal  1-6  Jumadil  Ula atau  bertepatan  dengan  tanggal  10-15 Desember  1998  M,  dengan  ungkapan sebagai  berikut  (Fathurrahman  Djamil, 2012: 3-4):
“Menurut  syariat,  suatu  janji ( wa‟ad )  atas  dasar  pesanan  atau perintah seseorang, bersifat mengikat  secara  moral  bagi  yang berjanji,  kecuali  ada  alasan  yang sah menurut syar‟i (udzur).
Meskipun  demikian,  janji  (dapat) emngikat  secara  hukum  apabila janji  tersebut  memuat  pemenuhan suatu kewajiban, dan yang menerima janji telah mengeluarkan pengeluaran  biaya  ( expenses )  atas dasar  janji  tersebut.  Sifat  mengikat dari  janji  tersebut,  maksudnya wajib  dipenuhi  atau  keharusan adanya  kompensasi  pembayaran atas kerusakan/kerugian yang timbul dari janji tersebut”.

## 3. Hukum Muwâ’adah
(Saling Berjanji)
Dalam  kajian  fikih  muamalah, selain  terdapat  konsep wa‟ad (janji) terdapat  pula  istilah muwâ‟adah (saling berjanji).  Saling  berjanji  dapat  diartikan satu  pihak  berjanji  akan  melakukan sesuatu  pada  masa  akan  datang  dan  pihak yang  menerima  janji  juga  berjanji  untuk melakukan  perbuatan  hukum  yang  setara (Nazih Hammad, 2007: 87).
Dari segi bentuknya, saling berjanji menyerupai  akad,  tetapi  secara  substansi, saling  berjanji  bukanlah  akad.  Pendapat ulama  yang  berkaitan  dengan  bolehnya muwâ‟adah (saling  berjanji),  di  antaranya dismapaikan  oleh  Imam  al-Syafi‟i  sebagai berikut:
( لاق يعفاشلا : ) اذإو دعاوت نلاجرلا فرصلا لاف سأب نأ يترشي نلاجرلا ةضفلا ثم انهارقي دنع اهمدحأ تىح اهاعيابتي اعنصيو ابه ام اءاش .
“Apabila kedua belah pihak melakukan muwâ‟adah (saling  berjanji)  untuk  transaksi sharf maka  kedua  belah  pihak  boleh  membeli  perak,  kemudia  keduanya  sepakat bahwa perak tersebut menjadi milik salah satu pihak sehingga  bisa  memperjualbelikan perak tersebut sesuai kehendaknya”.  (Imam  al-Syafi‟i, 1990, Juz. III, 32). Selanjutnya Imam Ibn Hazm berkomentar mengenai muwâ‟adah (saling berjanji) di dalam kitab-nya al-Muhalla bi al-Atsar sebagai berikut:
ةلأسم : دعاوتلاو فِ عيب بهذلا بهذلاب وأ ،ةضفلاب فِو عيب ةضفلا ،ةضفلاب فِو رئاس فانصلأا ةعبرلأا اهضعب ضعبب زئاج اعيابت دعب ،كلذ وأ لم ؛اعيابتي نلأ دعاوتلا سيل اعيب .
“Permasalahan muwâ‟adah (saling  berjanji)  untuk  transaksi  jual  beli  emas  dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat  jenis  barang-barang  ribawi  itu  hukumnya  adalah jâiz (boleh),  baik  terjadi transaksi  jual  beli  setelahnya  atau  tidak  terjadi  karena muwâ‟adah (saling  berjanji) bukan termasuk jual beli”. (Ibn Hazm al-Andalusi, t.th, Juz. VII, 465).
Lebih  lanjut  Imam  al-„Adawi berpendapat mengenai muwâ‟adah (saling
berjanji sebagai berikut):
“Syeikh  al-Adawi  berpendapat,  apabila  kedua  belah  pihak  bertransaksi  setalah muwâ‟adah (saling berjanji)  maka hal tersebut dibolehkan”. (al-Khurasy al-Maliki, t.th, Juz. V, 38).
Dalam Keputusan
Lembaga
Fikih Internasional OKI No. 157 tentang muwâ‟athah  fî  al-„uqûd dalam sidang  ke-17  yang  diselenggarakan  pada 24-28  Juni  2006  di  Amman  dijelaskan mengenai  hukum muwâ‟adah (saling berjanji) sebagai berikut:
a. Pada dasarnya, muwâ‟adah yang  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak  akad  itu  mengikat menurut aspek agama dan tidak
mengikat menurut aspek
peradilan.
b. Jika muwâ‟adah yang dilakukan  kedua  belah  pihak akad  itu  bertujuan  sebagai takhayul untuk melakukan praktik
riba, seperti kesepakatan  bertransaksi „inah , muwâ‟adah untuk  melakukan transkasi bai‟  wa  salaf ,  maka transaksi  itu  dilarang  menurut syariat Islam.
c. Dalam  konsisi,  dimana  akad jual bel tidak bisa dilaksanakan karena  objek  jual  beli  belum dimiliki  oleh  penjual.  Dan  di sisi  lain,  ada  kebutuhan  masih untuk  mengikat  pihak-pihak akad agar melakukan akad pada masa  yang  akan  datang  sesuai peraturan  perundang-undangan atau  ketentuan  lainnya  atau sesuai tradisi perdagangan internasional, seperti pembukaan  L/C ekspor  barang.
Maka  dalam  kondisi  tersebut dibolehkan melakukan
muwâ‟adah yang mengikat pihak-pihak akad, baik berdasarkan ketentuan
pemerintah  atau  kesepakatan pihak-pihak akad.
d. muwâ‟adah yang mengikat dalam  kondisi  tersbut  dalam poin  c  itu  tidak  seperti  hukum bai‟ al-mudhâf ilâ al-mustaqbal (jual beli untuk masa yang akan datang),  oleh  karena  itu,  dalam muwâ‟adah, objek barang tidak berubah menjadi milik pembeli. Begitu  pula  harganya  tidak menjadi  tanggungan  pembeli, dan  transaksi  jual  beli  tidak terjadi  kecuali  dengan  ijab  dan kabul  pada  waktu  akad  yang disepakati.
e. Jika salah satu pihak melanggar janji  pada  kasus  poin  c  di  atas maka  hukum  (peradilan)  dapat memaksanya untuk
menyempurnakan  kontrak  atau menanggung  kerugian  yang dialami  pihak  lain  dengan sebab pelanggaran janjinya tersebut  (hal  ini  untuk  menjaga kesempatan yang hilang/ opportunity  cost ).  (Oni Sahroni  dan  M.  Hasanudin, 2016, 12-13).
4. Perbedaan  antara wa’ad (janji)/ muwâ’adah dengan akad
Dalam  konteks  fikih  muamalah membedakan  antara wa‟ad dengan akad . Wa‟ad adalah  janji (promise) antara  satu pihak  dengan  pihak  lainnya,  sementara akad adalah  kontrak  antara  dua  belah pihak. Wa‟ad hanya  mengikat  satu  pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau
melakasanakan  kewajibannya.  Sedangkan pihak  yang  diberi  janji  tidak  memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa‟ad , terms  and  condition -nya belum  ditetapkan  secara  rinci  dan  spesifik (belum well  defined ).  Bila  pihak  yang berjanji  tidak  dapat  memenuhi  janjinya, maka  sanksi  yang  diterimanya  lebih merupakan  sanksi  moral.  (Adiwarman A.Karim,  2004,  65).  Sedangkan  akad mengikat  kedua  belah  pihak  yang  saling bersepakat,  yakni  masing-masing  pihak terikat  untuk  melaksankan  kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati  terlebih  dahulu.  Dalam  akad, terms  and  condition -nya  sudah  ditetapkan secara  rinci  dan  spesifik  (sudah well- defined ).  Bila  salah  satu  atau  kedua  belah pihak  yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat  memenuhi  kewajibannya,  maka  ia akan  menerima  sanksi  seperti  yang  sudah disepakati dalam akad.
Menurut Jaih Mubarok dan Hasanudin  (2017, 14-15), janji  atau saling berjanji ( wa‟ad/muwâ‟adah ) bukanlah akad,  tetapi  menyerupai  akad  karena beberapa alasan sebagai berikut: (1) dalam akad telah menimbulkan hak dan kewajiban  yang  efektif,  sdangkan  dalam janji atau saling berjanji ( wa‟ad/muwâ‟adah )  belum/tidak  tercapai tujuan utama akad ( munajjaz ); (2) efektivitas  akad  bersifat  serta-merta  dari
segi alamiahnya, yaitu akad berlaku secara efektif  apabila  rukun  dan  syaratnya terpenuhi. Sedangkan janji pada umumnya bersifat  ke  depan  ( forward/mudhaf ilâ  al- mustaqbal ) karena janji dari segi alamiahnya merupakan pernyataan kehendak  dari  pihak  tertentu  untuk melakukan  sesuatu  pada  masa  yang  akan datang.  Dengan  demikian,  perbuatan hukum  dalam  akad  bersifat  efektif  pada saat  akad,  sedangkan  perbuatan  hukum yang  berupa  janji  belum  efektif  karena  ia merupakan  janji  untuk  melakukan  akad pada  masa  yang  akan  datang;  (3)  dalam akad  berlaku  kaidah al-kharâj  bi  al- dhamân (kewajiban  berbanding  dengan hak) dab al-ghurm bi al-gunmi (keuntungan  berbanding  dengan  risiko). Dalam  akad  jual  beli  misalnya,  objek  jual bel ( mabi‟ ) telah berpindah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.  Maka  kewajiban  pemilik  untuk memelihara  serta  menjaganya  dan  ia berhak  untuk  menjual  kembali  objek tersebut.  Bila  harga  objek  tersebut  naik, kenaikan  harga  tersebut  merupakan  hak pemilik.  Sebaliknya,  bila  objek  tersebut hilang atau harganya turun, risiko hilangnya objek atau rugi karena harganya turun  harus  ditanggung  oleh  pemilik. Kaidah ini tidak berlaku dalam muwâ‟adah (saling  berjanji)  karena  dalam
muwâ‟adah belum  terjadi  pengalihan kepemilikan objek yang dijanjikan.
5. Hukum Ta’liq al-‘Uqûd
Ta‟lîq al-„uqûd adalah kesepakatan mengenai  syarat  yang  bersifat  mendatang ( mustaqbal ),  yaitu  para  pihak  yang berakad  saling  berjanji  kepada  mitranya untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum yang  bersyarat.  Dalam  hal  ini  para  ulama berbeda  pendapat  mengenai  hukum ta‟lîq al-„uqûd sebagai  berikut  (Jaih  Mubarok dan Hasanudin, 2017, 103-104):
a. Jumhur ulama Hanafiyah,
Malikiyah, Syafi‟iyah, Hanabilah, Zaidiyah, Imamiyah dan Zaidiyah berpendapat
bahwa ta‟lîq  al-„uqûd tersebut tidak  boleh  karena  2  (dua) alasan  berikut:  (1)  akad  yang menyebabkan pindahnya kepemilikan  objek,  baik  zatnya (akad jual-beli) maupun manfaatnya (akad ijârah ),
bersifat serta-merta ( al- fauriyah ), yaitu manfaat barang menjadi  milik musta‟jir sesaat
setelah perjanjian ijârah
dilakukan  dan  barang  ( mabi‟ ) menjadi  milik  pembeli  saat setelah akad jual-beli
dilakukan.  Menentukan  syarat yang berupa terpenuhinya kewajiban musta‟jir kepada
mu‟jir untuk  melakukan  akad jual-beli atau akad hibah mengandung  dua  kemingkinan, yaitu  terpenuhinya  syaratnya atau  tidak  dapat  dipenuhi. Keadaan tersebut, dalam pandangan  mayoritas  ulama, termasuk  akad  yang  bersifat untung-untungan
( qimâr/maysîr ) karena mungkin terpenuhi  dan  mungkin  juga tidak;  (2)  penentuan  syarat- syarat  yang  demikian  sama dengan  jual-beli mulâmasah (saling  menyentuh)  dan  jual- beli munâbadzah yang dilarang oleh Rasulullah Saw.
b. Syaikh  al-Islam  Ibn  Taimiyah dan merupakan pendapat  Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa ta‟lîq  al-„uqûd yang bersifat mustaqbal ( forward ) boleh  dan  sah  karena  alasan- alasan  sebagai  berikut:  (1) hadis riwayat dari Abdullah Ibn Umar  r.a  pada  saat  perang, Rasulullah Saw memerintahkan Zaid  Ibn  Haritsah.  Jika  Zaid Ibn Haritsah terbunuh, pimpinan  pasukan  diserahkan kepada  Ja‟far,  dan  jika  Ja‟far terbunuh.  Pimpinan  pasukan diserahkan  kepada  Abdullah
Ibn Rawahah. Berdasarkan hadis  tersebut,  Rasulullah  Saw melakukan ta‟lîq al-„uqûd yang
bersifat mustaqbal ; (2) sesungguhnya prinsip
penentuan  syarat  dalam  akad adalah boleh dan sah; (3) ta‟lîq
al-„uqûd tidak termasuk perbuatan gharar,  maysîr,  dan
akl  al-mâl  bi  al-bâthil .  Ia  juga tidak termasuk jual-beli mulâmasah dan jual-beli
munâbadzah yang dilarang oleh
Rasulullah Saw.
6. Hukum
Menunaikan Janji Bersyarat
Abd al-Sattar Abu
Ghadah sebagaimana  dikutip  oleh  Jaih  Mubarok dan Hasanudin  (2017, 31-32) menjelaskan mengenai ta‟lîq dan  konsep mudhâf .
Mudhâf secara  bahasa  sepadangan  kata isnad yang  berarti  wakty  efektivitasnya akad tidak berbarengan dengan waktu akad dilakukan. Umumnya, waktu akad bersamaan  dengan  waktu  efektifnya  akad. Akad mudhâf berarti akad yang efektifnya berlaku  pada  masa  mendatang  yang ditentukan.  Sedangkan mu‟alaq berarti menghubungkan  akad  dengan  sebab  atau syarat  tertentu  ( al-istimsak  bi  al-syai‟ ).
Ta‟lîq terdapat pada bagian dalam (internal),  sedangkan  syarat  berada  pada bagian  luar  (eksternal).  Syarat  dibedakan
menjadi  2  (dua),  yaitu:  (1)  syarat syar‟i, yaitu  syarat  yang  berkaitan  dengan  subjek dan  objek  akad;  (2)  syarat ja‟li, yaitu syarat  yang  berkenaan  dengan  bentuk pernyataan  akad.  Syarat ja‟li dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: (a) syarat taqidiyah ( muqayyadah );  (b)  syarat idhafiyah ;  (c) syarat ta‟liqiyah .  Sedangkan  Muhammad Fahd  Ahmad  al-Amuri  membedakan al- wa‟d al-mu‟alaq menjadi  2  (dua),  yaitu:
(1) al-wa‟d  al-mu‟alaq  bi  al-syarth (janji bersyarat);  dan  (2) al-wa‟d  muratibath  bi al-sabab (janji bersebab).
Dalam menjelaskan hukum wajibnya  memenuhi  janji  yang  bersyarat atau  bersebab,  al-Amuri  sebagaimana dikutip  oleh  Jaih  Mubarok  dan  Hasanudin (2017, 32) menjelaskan pendapat Hanafiyah  (Ibn  Nujaim)  dan  Malikiyah (Ibn Rusyd), antara lain:
a. Zain  al-„Abidin  Ibrahim  Ibn Nujaim  menjelaskan  bahwa janji  tidak  bersifat  mengikat ( mulzim ), kecuali janji bersyarat  ( wa  la  yakzim  al- wa‟du illa idza kana mu‟allaq ).
Ulama  Hanafiyah  menetapkan bahwa memenuhi janji bersyarat wajib hukumnya apabila syarat-syaratnya terpenuhi  karena  janji  tersebut bersifat  mengikat  ( ana  al- mawa‟id  bi  shurah  al-ta‟liq
takunu  lazimah ).  Ibn  Rusyd berpenapat bahwa janji bersyarat bersifat mengikat secara  hukum  ( qadha‟iyan ).
Negara  dapat  memaksa  pihak yang  berjanji  untuk  memenuhi janji  bersyarat  apabila  yang bersangkutan tidak
melaksanakan janji secara sukarela.
b. Sebagaimana Ibn Nujaim,
Muhammad  Ahmad  Ibn  Rusyd berpendapat bahwa hukum
memenuhi janji bersyarat hukumnya  wajib.  Negara  dapat memaksa  pihak  yang  tidak memenuhinya secara sukarela.
Selanjutnya  Jaih  dan  Hasanudin mengutip  pernyataan  al-Amuri,  bahwa ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hukum memenuhi janji bersyarat  adalah  wajib  karena  dalam  janji tersebut,  dari  segi  bentuk  ( form ),  telah memenuhi syarat iltizam (kesepakatan).
7. Wa’ad dalam Fatwa
Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI) Terdapat fatwa khusus yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berkaitan  dengan  wa‟ad  atau  janji  yakni, Fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-
MUI/XII/2012  tentang  Janji  ( wa‟d )  dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor:  85/DSN-MUI/XII/2012  tentang Janji  ( wa‟d )  dalam  Transaksi  Keuangan dan  Bisnis  Syariah  yang  substansinya menetapkan  bahwa  janji  ( wa‟d )  dalam transaksi  keuangan  dan  bisnis  syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan)  oleh wa‟id dengan  mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Wa ' d harus  dinyatakan  secara tertulis dalam akta / kontrak perjanjian ;
b. Wa ' d harus  dikaitkan  dengan  sesuatu (syarat)  yang  h a rus  dipenuhi  atau dilaksanakan mau 'ud (wa ' d bersyarat);
c. Mau ' ud bih tidak bertentangan dengan syariah ;
d. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak  bertentangan  dengan  syariah ;
dan
e. Mau ' ud sudah  memenuhi  a t au melaksan a kan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.
B. Implementasi Wa’ad Dalam
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

## Indonesia
Terdapat  sejumlah  fatwa  DSN- MUI  yang  berkaitan  dengan  topk wa‟ad (janji)  atau muwâ‟adah (saling  berjanji).
Tulisan  ini  tidak  memuat  seluruh  fatwa
DSN-MUI  yang  berkaitan  dengan  topik wa‟ad (janji)  atau muwâ‟adah (saling berjanji), akan tetapi hanya beberapa fatwa saja, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.  Fatwa  DSN-MUI  tentang

## Murâbahah
Murâbahah adalah jual-beli dengan dasar adanya infoemasi  dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Panji Adam,  2017,  19).  Janji  yang  berkaitan dengan  jual-beli murâbahah ,  antara  lain dapat  dilihat  dalam  fatwa  DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000.
Dalam  akad murâbahah yang  di implementasikan  di  Lembaga  Keuangan Syariah  terdapat  janji  untuk  membeli barang dari penjual (LKS), karena tahapan utama  akad murâbahah yang  terjadi  di LKS  adalah  sebagai  berikut:  (1)  janji nasabah  untuk  membel  njek;  (2)  transaksi jual-beli  antara  nasabah  dengan  LKS  atas barang  sesuai  pesanan  (janji  dari  nasabah untuk membeli).
Substansi DSN-MUI Nomor:
4/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murâbahah adalah  sebagai  berikut:  (1)  Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian  suatu  barang  atau  aset  kepada bank; (2) Jika bank menerima permohonan tersebut,  ia  harus  membeli  terlebih  dahulu aset  yang  dipesannya  secara  sah  dengan pedagang; (3) Bank kemudian
menawarkan aset tersebut kepada nasabah dannasabah  harus  menerima  (membeli)- nya  sesuai  dengan  janji  yang  telah disepakatinya,  karena  secara  hukum  janji tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah pihak harus membuat kontrakjual beli ; (4) Dalam  jual  beli  ini  bank  dibolehkan meminta  nasabah  untuk  membayar  uang muka  saat  menandatangani  kesepakatan awal pemesanan; (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang  muka  tersebut;  (6)    Jika  nilai  uang muka  kurang  dari  kerugian  yang  harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah; (7)    Jika  uang  muka  memakai  kontrak „ urbun sebagai  alternatif  dari  uang  muka, maka: (a)  jika nasabah memutuskan untuk membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal membayar  sisa  harga;  (b)    jika  nasabah batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik bank  maksimal  sebesar  kerugian  yang ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan tersebut;  dan  jika  uang  muka  tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Berdasarkan  poin  pertama  dan ketiga  dari  fatwa  tersebut,  terdapat ketentuan  mengenai  janji,  yaitu; pertama, Nasabah  mengajukan  permohonan  dan janji  pembelian  suatu  barang  atau  aset kepada  bank ; kedua,  Bank  kemudian
menawarkan aset tersebut kepada nasabah dannasabah  harus  menerima  (membeli)- nya  sesuai  dengan  janji  yang  telah disepakatinya,  karena  secara  hukum  janji tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah pihak harus membuat kontrakjual beli ;
2.  Fatwa  DSN-MUI  tentang

## IMBT
Menurut  Muhamad  Usman  Syabir (1992, 327) ijârah muntahiya bi al-tamlîk, adalah  bank  syariah  menyediakan  barang yang  akan  disewakan  kepada  nasabah sampai  waktu  tertentu  dengan  tambahan ujrah  misli ( fee )  atas  dasar  nasabah  dapat memiliki  barang  setelah  berakhir  waktu sewa  dengan  akad  baru,  yakni  akad  jual beli.
Aturan mengenai ijârah  muntahiya bi  al-tamlîk (IMBT)  terdapat  dalam  fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002. Ketentuan  mengenai wa‟ad (janji)  dalam akad  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pihak yang  melakukan  al-Ijarah  al-Muntahiah  bi al-Tamlik harus melaksanakan akad  Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan,  baik  dengan  jual  beli  atau pemberian,  hanya  dapat  dilakukan  setelah masa  Ijarah  selesai;  (2)  Janji  pemindahan kepemilikan  yang  disepakati  di  awal  akad Ijarah  adalah wa'd (  دعولا  ),  yang hukumnya  tidak  mengikat.  Apabila  janji itu  ingin  dilaksanakan,  maka  harus  ada
akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
Ketentuan mengenai konsep wa‟ad yang  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI Nomor:  27/DSN-MUI/III/2002  tentang IMBT  terlihat  dalam  poin  kedua,  yaitu: Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd (  دعولا  ),  yang  hukumnya  tidak  mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus  ada  akad  pemindahan  kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
3.  Fatwa  DSN-MUI  tentang

## MMQ
Musyarakah  Mutanaqisah adalah
Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan  asset  (barang)  atau  modal salah  satu  pihak  ( syarik )  berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
Konsep mengenai Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008. Ketentan  mengenai wa‟ad (janji)  dalam fatwa  tersebut  terlihihat  dalam  substansi fatwa  sebagai  berikut: “Dalam  akad Musyarakah  Mutanaqisah,  pihak  pertama (syarik)  wajib  berjanji  untuk  menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya .

## 4.  Fatwa  DSN-MUI  tentang

## PRKS
Pembiayaan Rekening Koran
Syariah  (PRKS)  adalah  suatu  bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan  berdasarkan  prinsip  syari‟ah.
Aturan  mengenai  PRKS  (Pembiayaan Rekening  Koran  Syariah)  terdapat  dalam fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN- MUI/V/2007.
Dalam  akad  yang  berlaku  dalam produk  Rekening  Koran  Syariah  terdapat janji  dari  calon  pembeli  untuk  membeli barang  dari  penjual.  Janji  yang  dimaksud itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana  dalam  substansi  fatwa  DSN- MUI  tentang  PRKS,  yaitu:  “Pembiayaan
Rekening Koran Syariah (PRKS)
Musyarakah  dilakukan  berdasarkan  akad musyarakah  dan  boleh  disertai  dengan wa‟d ”.
5.  Fatwa  DSN-MUI  Jual  Beli

## Mata Uang
Dalam  akad  yang  berlaku  dalam forward  agreement terdapat  janji  dari calon pembeli untuk membeli valas dalam jumlah  dan  kurs  dari  calon  penjual. Menruut fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002  tentang  Jual  Bli  Mata  Uang ( Al-Sharf )  transaksi forward  agreement tersebut  itu  dibolehkan  sebagai  alternatif dari forward dengan  meyerahkan  valas
secara  tidak  tunai,  sebagai  penjelasan fatwa DSN berikut:
Transaksi Forward ,  yaitu  transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya  adalah haram ,  karena  harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan
( muwa'adah ) dan penyerahannya  dilakukan  di  kemudian  hari, padahal harga  pada  waktu  penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati,  kecuali  dilakukan dalam  bentuk forward  agreement untuk  kebutuhan yang tidak dapat dihindari ( lil hajah ).

## III. SIMPULAN
Berdasarkan uraian pada sub bab di atas,  tulisan  ini  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut: pertama, wa‟ad adalah  “Pernyataan  dari  pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan  datang  ( istiqbâl )”.  Para  ulama berbeda pendapat mengenai hukum menunaikan wa‟ad (janji); kedua, dalam konteks fatwa DSN-MUI, terdapat sejumlah  fatwa  yang  berkaitan  dengan implementasi  konsep wa‟ad ,  yaitu  (1) Fatwa DSN-MUI Nomor:
4/DSN- MUI/IV/2000  tentang Murâbahah; (2)
fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-
MUI/III/2002  tentang  IMBT;  (3)  fatwa DSN-MUI  Nomor:  73/DSN-MUI/XI/2008 tentang  MMQ;  (4)  fatwa  DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007 tentang PRKS;  (5)  fatwa  DSN-MUI  Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Bli Mata Uang ( Al-Sharf )

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Muhammad  „Ali  Ibn  Ahmad  Ibn Sa‟id  Ibn  Hazm  al-Andalusi  al- Qurthubi al-Dzhahiri. (t.th) al- Muhalla  bi  al-Atsâr .  Beirut:  Dâr  al- Fikir).
Adiwarman A Karim. (2004). Bank Islam:
Analisis Fiqh dan Keuangan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Al-Syafi‟i Abdu Abdullah Muhammad Ibn Idris  Ibn  al-„Abbas  Ibn  Utsman  Ibn Syafi‟ Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd al-Manaf al-Mathlubi al-Maliki. (1990). al-Umm .  Beirut:  Dâr  al- Ma‟rifat.
Anonimous.  (1427). Al-Mausû‟ah  al- Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah. Mesir: Mathâbi‟ Dâr al-Shofwah.
Fathurrahman  Djamil.  (2013). Penerapan Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi di  Lembaga  Keuangan  Syariah .
Jakarta: Sinar Grafika.
Jaih  Mubarok  dan  Hasanudin.  (2017).
Fikih  Muamalah  Maliyah:  Prinsip-
Prinsip Perjanjian . Bandung:
Simbiosa Rekatama Media.
Jaih  Mubarok  dan  Hasanudin.  (2017).
Fikih  Muamalah  Maliyah:  Akad
Ijarah  dan  Ju‟alah . Bandung:
Simbiosa Rekatama Media.
Nazih  Hammad.  (2007). Fî  Fiqh  al- Mu‟âmalât  al-Mâliyah  al-Mu‟âshir: Qirâ‟ah Jadîdah . Damaskus: Dâr al- Qalam.
Muhammad  Usman  Syabir.  (1992). al-
Mu‟âmalat al-Mâliyah al-
Mu‟âshirah. Yordan: Dar al-Nafais.
Oni  Sahroni  dan  M.  Hasanuddin.  (2016).
Fikih  Muamalah:  Dinamika  Teori Akad  dan  Implementasinya  dalam Ekonomi Syariah . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Panji  Adam.  (2017). Fikih  Muâmalah Mâliyah . Bandung: Refika Aditama.
Muhammad  Usman  Syabir.  (1992). al- Mu‟âmalat al-Mâliyah al- Mu‟âshirah. Yordan: Dar al-Nafais.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.
(1985). Penelitian  Hukum  Normatif (Suatu  Tinjauan  Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
Wahbah  al-Zuhaili.  (2012). al-Fiqh  al- Islâmî  wa  Adillatuh. Beirut:  Dar  al- Fikr.