## KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA WARISAN BEDA AGAMA (ANALISIS PERKARA 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)
1 Hanifah Salma Muhammad, 2 Malik Ibrahim 1,2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ¹hanifahsalmamuhammad24@gmail.com, 2 196608011993031002@uin-suka.ac.id

## Abstract
This article discusses the competence of religious courts in adjudicating disputes over interfaith inheritance  between  Muslims  and  non-Muslims.  This  can  happen  inseparably  from  the  social and cultural conditions of people in Indonesia who are pluralism with various backgrounds such as ethnicity, customs, different languages, and belief or religious factors. But on the other hand, there are differences in views between the fuqaha regarding the heritage of different religions.  If the heir  and heir,  both  the heir  as the plaintiff and the defendant,  have differences in  religion, then the practice of law enforcement in the court against the inheritance case creates a dispute over competence between the religious court and the district court. This study examines through legislation,  legal  literature  in  accordance  with  the  research  being  discussed  and  uses  Islamic law  to  answer  the  author's  problem  formulation  by  analyzing  decision  number  1854  /  Pdt.G  / 2013 /  PA.Plg. The results  of the research that  can be concluded are that when viewed from  a juridical  point  of  view,  religious  courts  are  authorized  to  adjudicate  cases  of  disputes  over inheritance  between  religions.  This  can  happen  because  it  is  based  on  jurisprudence 51K/AG/1999.  The  function  of  jurisprudence  can  be  used  as  the  best  way  given  by  judges  to communities that have family pluralism as a solution in resolving cases of inheritance disputes between  religions.  However,  when  viewed  from  the  normative  side  of  Islamic  law,  religious courts are authorized to adjudicate inheritance disputes with parties of different religions. This can happen because it is based on the interpretation of Yusuf Al-Qardawi and the ijtihad of the supreme court for a sense of justice for families whose pluralism of beliefs.  The inheritance is not counted as heirs but is counted as a mandatory will of no more than 1/3 part.

## Keywords: Competence of religious courts, Inheritance of different religions

## Abstrak
Artikel  ini  mendiskusikan  terkait  kompetensi  pengadilan  agama  dalam  mengadili  sengketa warisan  beda  agama  antara  Muslim  dengan  Non  Muslim.  Hal  ini  dapat  terjadi  tidak  lepas  dari kondisi  sosial  dan  budaya  masyarakat  di  Indonesia  yang  pluralisme  dengan  berbagai  latar belakang  seperti  etnis,  adat  istiadat,  bahasa  yang  berbeda,  dan  faktor  keyakinan  atau  agama. Namun  terdapat  perbedaan  pandangan  antara  para  fuqaha  terkait  warisan  beda  agama.  Apabila pewaris  dengan  ahli  waris  baik  ahli  warisnya  sebagai  penggugat  maupun  tergugat  terdapat perbedaan agama, maka praktik penegakan hukum di pengadilan terhadap perkara waris tersebut menimbulkan sengketa kompetensi antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri.Penelitian ini menelaah melalui perundang-undangan, literatur hukum yang sesuai dengan penelitian  yang  sedang  dibahas  serta  menggunakan  hukum  Islam  untuk  menjawab  rumusan masalah penulis dengan menganalisis putusan nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yakni apabila dilihat dari sudut pandang yuridis maka pengadilan agama berwenang  mengadili  perkara  sengketa  warisan  beda  agama.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena didasarkan dari yurisprudensi 51K/AG/1999. yurisprudensi dapat dijadikan sebagai jalan terbaik yang diberikan oleh hakim kepada masyarakat yang memiliki keluarga pluralisme sebagai solusi dalam  menyelesaikan  perkara  sengketa  warisan  beda  agama.  Namun  apabila  dilihat  dari  sisi normatif hukum  Islam  pengadilan agama berwenang untuk  mengadili  sengketa warisan dengan pihak-pihak  yang  berbeda  agama.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  didasarkan  pada  penafsiran  dari Yusuf  Al-Qardawi  dan  ijtihad  mahkamah  agung  untuk  rasa  keadilan  bagi  keluarga  yang pluralisme keyakinannya. Pemberian warisan tersebut bukan dihitung sebagai ahli waris namun dihitung sebagai wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 bagian.
Kata Kunci: Kompetensi Pengadilan Agama, Warisan beda agama

## A. Pendahuluan
1.Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar 1945 pasal  24 ayat
(2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.
Melihat  pasal  24  ayat  (2)  tersebut  diatas, kedudukan serta keberadaan Peradilan Agama telah  diakui  dengan  jelas  oleh  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  sebagai salah  satu  peradilan  di  bawah  Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk para pencari keadilan.
Undang-Undang  No  50  Tahun  2009 Perubahan  kedua  atas  UU  No  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama.  Baik  setelah diubah maupun sebelum diubah serta ditambah, pada setiap undang-undang tersebut pada  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  mengatur bahwa:  Peradilan  Agama  adalah  peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
Merujuk pada undang-undang No 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama  menurut  ketentuan Pasal  2  terdapat  bunyi:  Peradilan  Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi  rakyat  pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
Sementara  itu,  pada  Pasal  49  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006  juga  mengatur
bahwa:  Pengadilan  agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang:  a.  perkawinan;  b.  waris;  c.  wasiat;  d. hibah;  e.  wakaf;  f.  zakat;  g.  infaq;  h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah 1 .
Berdasarkan  ketentuan  pasal  yang  telah diuraikan  di atas,  secara  tegas  telah dinyatakan  dan  ditetapkan  bahwa  keberadaan Peradilan Agama adalah bagi para masyarakat pencari  keadilan  yang  beragama  Islam,  dan lebih lanjut pula disebutkan bahwa perkara di bidang kewarisan merupakan salah satu ruang lingkup kompetensi peradilan agama. 2
Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  ulama fikih,  ahli  hadits  dan  ahli  tafsir  berpendapat bahwa  perbedaan  agama  antara  pewaris  dan ahli  waris  dapat  menjadi  terhalang  dalam memperoleh  harta  warisan.  Hal  tersebut berdasarkan  hadist  Rasulullah  SAW  yang diriwayatkan  oleh  Shahih  Bukhori  dan riwayat Sunan Ibnu Majah yang berbunyi :
Artinya  : “Telah  menceritakan kepada  kami  Muhammad  bin  Rumh, telah  memberikan  kepada  kami  Ibnu Lahi’ah  dari  Khalid  bin  Yazid  dari Mutsanna  bin  Ash  Shabbah  dari ‘Amru bin Syu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya; Sesungguhnya Rasulullah SAW  bersabda  pemeluk  dua  agama (yang  berlainan)  tidak  boleh  saling mewarisi.”
1 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49.
2 Hanifah  Salma  Muhammad, Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa Warisan Beda  Agama:  Studi  Terhadap  Perkara  Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.plg , Skripsi ,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2022, H. 2.
Berdasarkan  hadist  tersebut  diatas  dengan Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan  bahwa  syarat  ahli  waris  harus memiliki  hubungan  darah  maupun  ikatan perkawinan dengan pewaris dan juga memeluk  agama  Islam  serta  tidak  terhalang oleh  hukum  baik  hukum  Islam  maupun hukum yang berlaku di Indonesia.
Menilik  kenyataan  yang  terjadi  pada penyelesaian  sengketa  yang  masuk  di Peradilan  Agama  tidak  sesederhana  seperti dalam pasal-pasal yang telah dijabarkan diatas tersebut,  hal  ini  dikarenakan  terdapat  perkara yang masuk ke dalam Peradilan  Agama yang ternyata  di  dalam  sengketa-sengketa  tersebut melibatkan  pula  para  pihak  yang  bukan beragama Islam. Hal ini dimungkinkan karena tidak  terlepas  dari  kondisi  sosial  budaya masyarakat  Indonesia  sendiri  yang  majemuk dengan  asal  usul  adat,  suku,  etnis  dan  faktor bahasa yang berbeda-beda, termasuk didalamnya  termasuk  unsur  agama  atau keyakinan.  Dengan  kondisi  sosial  yang demikian,  tidak  heran  jika  dalam  masyarakat Indonesia  banyak  keluarga  yang  terbentuk atas  dasar  perkawinan  antar  etnis  yang berbeda adat istiadatnya. Bahkan ada keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang pada awalnya  memang  sudah  berbeda  keyakinan atau  agama,  walaupun  hukum  di  Indonesia melarang  atau  tidak  mengakui  hal  tersebut, namun dalam praktiknya hal itu cukup sering terjadi.  Mungkin  bagi  orang  yang  mengalami kondisi  keluarga  yang  pluralisme  keyakinan agamanya,  hal  tersebut  dianggap  wajar  atau
biasa  saja.  Namun  ketika  terjadi  perselisihan atau  konflik  dalam  keluarga  yang  harus diselesaikan  melalui  jalur  hukum  yaitu pengadilan,  khususnya  untuk  sengketa  waris dengan status hukum para pihak yang terlibat di dalamnya, tidak semuanya beragama Islam, melainkan terdapat non-Muslim, akan berdampak  pada  kompleksitas  penyelesaian sengketa.
Dalam  praktik  penegakkan  hukum  di pengadilan  terhadap  kasus  waris  yang  para pihaknya berbeda agama, terdapat kemungkinan  terjadinya  sengketa  kompetensi antara  pengadilan  agama  dan  pengadilan negeri.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya perbedaan  agama  antara  pewaris,  penggugat, dan  tergugat(selaku  ahli  waris).  Praktek penegakkan  hukum  di  pengadilan    agama, agama pewaris dijadikan dasar untuk menentukan  kompetensi  atau  kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili  dan memutus perkara warisan. Hal tersebut  didasarkan  pada  Kompilasi  Hukum Islam  yang  menganut  asas  persamaan  agama antara  pewaris  dan  ahli  waris  yang  telah ditentukan  dalam  Pasal  171  huruf  b  dan  c. Namun  dalam  praktiknya,  pengadilan  agama juga menangani kasus warisan antara Muslim dan  non-Muslim.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada kasus  yang  penulis  temukan  di  Pengadilan Agama  Palembang  dengan  perkara  No 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg dimana perkara tersebut pihak tergugat yang memeluk agama Katolik  adalah  anak  kandung  dari  pewaris
melawan ibu tirinya sebagai pihak Penggugat dan juga pewaris yang memeluk agama Islam.
Penulis sengaja memilih Putusan Pengadilan
Agama Palembang No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg  sebagai  penjabaran dari  fakta  apa  yang  mendefinisikan  masalah dalam  penelitian  ini  dengan  dasar  pemikiran bahwa  proses  hukum  putusan  tersebut  tidak berhenti  di  tingkat  pengadilan  agama  tetapi juga berlanjut sampai ke tingkat kasasi. Tidak hanya  itu,  selain  upaya  penyelesaian  di Pengadilan  Agama,  sengketa  waris  dengan pihak yang berbeda agama (Muslim dan non- Muslim)  juga  disidangkan  oleh  salah  satu pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan  Negeri Palembang. Namun, Pengadilan Negeri Palembang  memutuskan  bahwa  sengketa tersebut tidak termasuk dalam kompetensinya. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menunjukkan bahwa  timbul  sengketa  yang  memerlukan pertimbangan hukum.
Urgensi  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kompetensi  pengadilan  agama yang  berwenang  mengadili  sengketa  waris yang  berbeda  agama,  kemudian  juga  melihat sudut pandang  hukum Islam  terhadap kewenangan  atau  kompetensi  pengadilan agama  dalam  sengketa  waris  yang  terdapat pihak-pihak  yang  bukan  beragama  Islam. Apabila pengadilan agama berwenang mengadili kasus-kasus kewarisan antar agama, apakah akan memberikan kemanfaatan atau justru merugikan masyarakat,  khususnya bagi  umat Islam yang mencari keadilan. Penulis  berharap artikel  ini
dapat  memberikan  gagasan-gagasan  baru dalam menyikapi realita hukum sesuai dengan informasi  yang  penulis  dapatkan  baik  dari penelitian literatur, wawancara dengan hakim serta akademisi yang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya.  Hasil  penelitian  ini  disajikan sebagai kesimpulan yang akan menjadi acuan bagi  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan  dalam  menghadapi  realitas hukum tersebut.
Beberapa  studi  tentang  warisan  beda agama telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Adapun penelitian-penelitiannya yakni seperti tulisan  Salma  Suroyya  Yuni  Yanti,  Mulyadi, Yunan  yang  berjudul Pembagian  Harta Warisan  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama serta Akibatnya 3 dalam penelitian ini membahas terkait perbedaan penerapan hukum  dalam  amar  putusan  Pengadilan Agama  Salatiga  dengan  Pengadilan  Agama Badung.  Dalam  Pengadilan  Agama  Salatiga, status  ahli waris beda  agama termasuk dalam ahli  waris.  Sedangkan  dalam  Pengadilan Agama Badung, status ahli waris beda agama tidak  termasuk  sebagai  ahli  waris  tetapi  tetap mendapat  harta waris dengan wasiat wajibah. Menurut KUHPerdata, ahli waris beda agama tidak  menjadi  penghalang,  namun  menurut hukum  waris  Islam,  beda  agama  merupakan penghalang.  Maka  dari  itu,  akibat  hukum menimbulkan  tidak  ada  kepastian  hukum.
3 Salma  Suroyya  Yuni  Yanti,  dkk.  “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat  Hukumnya”, Diponegoro  Law  Jurnal  Volume 5, Nomor 3 , (2016)
Perbedaan  penelitian  Salma  Suroyya  dkk dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini meneliti  terkait  kewenangan  pengadilan agama  dalam  memeriksa,  mengadili  dan memutus sengketa warisan dengan para pihak yang  berbeda  agama  dengan  studi  kasus putusan Pengadilan Agama Palembang No.1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.
Kemudian dalam penelitian Ahmad Baihaki  yang  berjudul Penerapan  Wasiat
Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa  Waris  Beda  Agama  Ditinjau  Dari Prespektif  Hukum  Islam 4 menjelaskan  bahwa sistem  hukum  waris  Islam  secara  normatif terhadap pengaturan perbedaan agama menjadi  salah  satu  penyebab  penghalang waris  mewarisi  antara  ahli  waris  dengan pewaris. Akantetapi dalam praktiknya pengadilan memberikan bagian harta peninggalan  pewaris  muslim  kepada  ahli waris  non  muslim  dengan  menggunakan wasiat  wajibah.  Dengan  demikian,  tulisan Ahmad  Baihaki  mengkaji  persoalan  hukum terkait  pembagian  waris  beda  agama  yang dikaitkan  dengan  wasiat  wajibah  menurut prespektif  hukum  Islam.  Sehingga  perbedaan penelitian  Ahmad  Baihaki  dengan  penelitian ini adalah penelitian ini membahas bagaimana kompetensi pengadilan agama dalam mengadili  sengketa  warisan  dengan  para pihak  yang  berbeda  agama  karena  terdapat ahli  waris  non  muslim  keberatan  apabila
4 Ahmad  Baihaki,  “Penerapan  Wasiat  Wajibah Dalam  Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Waris  Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, Krtha Bhayangkara vol. 15, No. 1 , (2021).
pembagian harta warisan di adili di pengadilan agama dengan studi kasus Putusan No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.
Sedangkan dalam penelitian Ilham Thohari yang  berjudul Konflik  Kewenangan  antara Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama Dalam  Menangani  Perkara  Sengketa  Waris Orang  Islam 5 membahas  terkait  gugatan kewenangan pengadilan negeri dengan pengadilan  agama  dalam  hal  kewenangan untuk  menerima,  mengadili  dan  memutuskan gugatan  ahli  waris  di  kalangan  umat  Islam. Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama  menyebutkan bahwa  menyelesaikan  perkara  sengketa  waris antara  orang  Islam  merupakan  kewenangan mutlak  Pengadilan  Agama.  Namun  menurut Ilham  Thohari  yang  dimaksud  Pasal  49  yang berbunyi  “antara orang-orang yang beragama Islam”  merupakan  orang  atau  badan  hukum yang  dengan  sendirinya  tunduk  secara  suka rela kepada hukum Islam dan penjelasan pasal 49 membatalkan kewenangan absolut pengadilan agama dan masih memberi pilihan hukum  kepada  orang  Islam  untuk  memilih hukum  mana  yang  akan  digunakan  dalam menyelesaikan perkara waris. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dikaji penyusun yakni terkait  kewenangan  pengadilan  agama  dalam menangani  sengketa  warisan  beda  agama dalam studi perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.  Kemudian  dalam
5 Ilham  Thohari,  Konflik  Kewenangan  Antara Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  Dalam Menangani  Perkara  Sengketa  Waris  Orang  Islam, (Universum: Vol. 9 No.2 Juli 2015).
penelitian milik Irine Dian Ayu Dewanty,dkk yang  berjudul Dasar  Pertimbangan  Hakim Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 16/K/AG/2010  Pada  Kasus  Waris  Berbeda Agama  Berdasarkan  Pasal  171  Huruf  C Kompilasi  Hukum  Islam 6 Dalam  penelitian Irine  dkk  menjelaskan  bahwa  hakim ’ telah melakukan  pembaharuan  hukum  melalui pemberian  wasiat  wajibah 0 kepada  ahli  waris yang  berbeda  agama  yang  menyimpang dengan  aturan  KHI.  Akantetapi  pada  putusan tersebut  ahli  waris  non  muslim  tidak  dapat disalahkan karena alasan keadilan, mengingat banyak sistem aturan Indonesia yang diadopsi melalui  hukum  adat  yang  dilandaskan  pada keseimbangan  dan  kemaslahatan  umat  tanpa memandang agamanya.
Oleh  karena  itu,  pembahasan  kompetensi pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan sengketa  warisan  menarik  untuk  diteliti karena  berhubungan  dengan  masyarakat Indonesia  yang  memiliki  kondisi  sosial- budaya  yang  plural  dan  juga  pandangan  para fuqaha  yang  berbeda-beda  terhadap  waris beda agama.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka problem penelitian yang dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Apakah pengadilan agama berwenang untuk
6 Irine  Dian  Ayu  Dewanty,dkk.  “Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  16/K/AG/2010  Pada  Kasus  Waris Berbeda  Agama  Berdasarkan  Pasal  171  Huruf  C Kompilasi Hukum Islam”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015).
memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan perkara  sengketa  warisan  beda  agama, Muslim  dengan  non-Muslim?  Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  perkara  sengketa warisan  beda  agama,  Muslim  dengan  Non- Muslim?

## 3.Teori
a. Pengertian Kompetensi Pengadilan Agama Ketika membahas kompetensi pengadilan, hal itu berarti berkaitan dengan kewenangan  dari  badan  peradilan  untuk menerima,  memeriksa,  mengadili  suatu kasus  atau  perkara.  Kata  "kompetensi" berasal  dari  Belanda  yakni"competentie". Kompetensi  juga  bisa  disebut  yurisdiksi, namun kata kompetensi sering diterjemahkan  sebagai  “kewenangan”  dan juga sering diterjemahkan sebagai “kekuasaan”  untuk  memutuskan  atau melegitimasi sesuatu. Kompetensi pengadilan  ini  dalam  kaitannya  dengan hukum  acara  berada  di  bawah  kekuasaan kehakiman  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004, kompetensi  atau  kewenangan mengadili  dibedakan  menurut  pembagian kompetensi  (desentralisasi)  antar  badan- badan  peradilan.  Adapun  kompetensi  atau kewenangan masing-masing badan peradilan adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan  absolut  di  Peradilan
Umum  (Pengadilan  Negeri)  ialah menerima,  memeriksa,  mengadili dan  memutus  perkara  perdata  dan perkara  pidana  kecuali  apabila Undang-Undang menetapkan lain.
2. Kewenangan  absolut  di  Peradilan Militer ialah menerima, memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara yang  dilakukan  anggota  Tentara Nasional  Indonesia(TNI)  sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
3. Kewenangan  absolut  di  Peradilan Agama ialah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara perdata bagi yang beragama islam.
4. Kewenangan  absolut  di  Peradilan
Tata Usaha Negara ialah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus  perkara  sebagai  akibat dikeluarkannya  keputusan  pejabat tata  usaha  negara  yang  memiliki sifat individual, konkrit, dan final.
Sedangkan  kewenangan  relatif  (Distribusi kekuasaan) ialah kompetensi atau kewenangan  mengadili  perkara  berdasarkan pembagian  daerah  hukum  pengadilan  yang sejenis dalam menerima, memeriksa,
mengadili  serta  memutus  suatu  perkara  atas dasar lokasi wilayah hukumnya. 7
7 http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215- sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-

## b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama
Kompetensi  absolut  peradilan  agama adalah  kekuasaan  peradilan  agama  terhadap suatu  perkara  tertentu  yang  berada  dalam wilayah  hukumnya  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006.  Akantetapi  tidak  hanya  sampai disitu  saja,  jika  pengadilan  agama  diminta untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan  nasihat  tentang  hukum  Islam  kepada Institusi  Pemerintah  diwilayahnya,  maka pengadilan berwenang untuk memberikannya. Selain itu, pengadilan agama juga diberi tugas tambahan seperti mengawasi pengacara/advokat yang beracara dilingkungan pengadilan agama, staf pencatat akta, ikrar, wakaf dan lain sebagainya.
c. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama
Secara sederhana, kompetensi relatif pengadilan agama ialah kewenangan pengadilan  agama  dalam  satu  tingkatan  atau satu  jenis  berdasarkan  wilayah.  Kompetensi relatif  berlaku  untuk  setiap  pengadilan  yang dipertimbangkan  dalam  hukum  acara  yang digunakan,  seperti  pengadilan  agama  yang menggunakan  hukum  acara  perdata.  Dasar kompetensi  relatif  Peradilan  Agama  adalah Pasal 118 (1) HIR atau Pasal 142 RB jo Pasal 73 UU Peradilan Agama No 7 Tahun 1989. 8
kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama  akses  pada tanggal 4 Oktober 2021
8 http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215- sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan- kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama akses 29 Oktober 2021

## d. Pengertian Sengketa Waris
Sengketa  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  sesuatu  yang  menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan  dan  urusan  (di  pengadilan). Menurut Badan Arbitrase
Berjangka Komoditi, sengketa adalah benturan kepentingan,  tujuan  dan/atau  kesepakatan antara  2  pihak  atau  lebih.  Beberapa  ahli berpendapat bahwa terdapat perbedaan pengertian  sengketa  dan  konflik.  Dalam bahasa  Inggris,  sengketa  dianggap  sebagai perselisihan,  yang  artinya  terjadi  perselisihan atau  perbedaan  pendapat  antara  para  pihak yang  bersengketa.  Sedangkan  ahli  waris adalah  orang  yang  berhak  menerima  harta peninggalan  orang  yang  meninggal  atau memindahkan  harta  dari  pewaris  kepada  ahli warisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  sengketa  waris  adalah perselisihan  antara  para  ahli  waris  mengenai pembagian harta peninggalan yang meninggal dunia.
e. PerkaraNomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg
Perkara No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg timbul  sengketa  pembagian  harta  warisan karena terdapat perbedaan agama dengan para pihak  antara  pewaris,  istri  pewaris  dan  anak kandung  pewaris.  Dalam  hal  ini  pihak tergugat  dapat  disebut  sebagai  anak  kandung pewaris yang mengajukan keberatan (eksepsi) kepada  penegak hukum  di  Pengadilan Negeri Palembang. Namun keberatan tersebut ditolak oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 49 ayat
(1),  huruf  b  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang Peradilan Agama.
Namun  nyatanya,  kasus  ini  tidak  berhenti di  tingkat  pertama  saja,  melainkan  juga  di tingkat  kasasi.  Dalam  kasasi,  para  terdakwa tetap  mengajukan  eksepsi  keberatan  jika disidangkan  di  Pengadilan  Agama  dan Majelis  Hakim  MA  menemukan  bahwa Pengadilan Agama Palembang terdapat kekeliruan dalam penanganan eksepsi. Dalam perkara No. 1854/Pdt.G/2013/PA/Plg, penulis akan  memaparkan hukum acara yang  berlaku di  peradilan  agama  dengan  membandingkan antara  kompetensi  dan  putusan  yang  sedang diteliti  oleh  penulis,  kemudian  dianalisis menurut  pendekatan  yuridis  dan  pendekatan normatif.

## f. Pendekatan Yuridis
Pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang nomor  3  tahun  2006  tentang  Peradilan Agama, pasal 2 menyebutkan bahwa: “Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai perkara  tertentu.”  Sedangkan  dalam  Pasal  49 berbunyi:  “Pengadilan  agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang:  a.  perkawinan;  b.  waris;  c.  wasiat;  d.
hibah;  e.  wakaf;  f.  zakat;  g.  infaq;  h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah”.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam Pasal  171  huruf  c  menyebutkan  bahwa:  Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Sedangkan yang dimaksud pada Pasal  171 huruf  c  terhalang  karena  hukum  sudah dijelaskan  dengan  tegas  pada  Pasal  173  KHI yakni  berbunyi:  Seorang  terhalang  menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a.)dipersalahkan telah membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya berat para pewaris; b.)dipersalahkan  secara  memfitnah  telah mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam dengan  hukuman  5  tahun  penjara  atau hukuman yang lebih berat.
Kewarisan  beda  agama  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  tidak  membahas  terkait kewenangan  pengadilan  agama  akan  tetapi hanya  menyebutkan  bahwa  “wasiat  wajibah dapat  diberikan  tidak  hanya  kepada  anak angkat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  209 KHI  namun  juga  dapat  diberikan  kepada  ahli waris yang tidak beragama islam”. 9
9 Yurisprudensi 51K/AG/1999

## g.Pendekatan Normatif
Pendekatan  normatif  dalam  arti  luas  yang dikelompokkan  berdasarkan  ilmu  keislaman berfungsi  sebagai  pisau  analisis  untuk menemukan  jawaban  yang  terkandung  dalam kajian  ini.  Ulama  fikih,  ahli  hadits  dan  ahli tafsir  sependapat  bahwa  perbedaan  agama antara  pewaris  dengan  ahli  waris  merupakan hambatan dalam memperoleh harta warisan.
Penulis  berpendapat  bahwa  antara  hadis Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  dalam shahih  Bukhari  dan  Shahih  Ibnu  Majah dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  sudah  jelas dan  selaras,  bahwa  syarat  ahli  waris  harus memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris.

## h. Duduk Perkara
Pewaris merupakan seorang mualaf. Sebelum pewaris  bertemu  dengan  Sumarni  (istri pewaris/penggugat),  pewaris  pernah  menikah dengan istri pertama yang pada saat itu sama- sama  memeluk  agama  Kristen  dengan dibuktikan  Akta  Perkawianan  No.16/1970 yang  diterbitkan  oleh  Pegawai  Luar  Biasa Pencatatan  Sipil  Palembang  dan  dikaruniai  2 (dua) orang anak bernama AP dan FP. Selama pewaris  bersama  istri  pertama  dan  kedua anaknya,  kehidupan  keluarganya  tentram  dan damai  selayaknya  keluarga  kecil  pada umumnya.  Akantetapi  dalam  pokok-pokok perkara  yang  disebutkan  dalam  putusan 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg,tergugat mengatakan  bahwa  pewaris  bersama  istri pertama  belum  membagikan  harta  gono  gini yang  mana  dapat  penulis  simpulkan  bahwa
antara  pewaris  dengan  istri  pertama  telah bercerai,  akantetapi  dalam  pokok  perkara ataupun  pembuktian  tidak  disebutkan  akta perceraian kedua orang tuanya tersebut. Pada  tahun  1999  pewaris  berpindah  agama Islam  dan  menikah  dengan  Sumarni  secara Islam serta dibuktikan kutipan akta nikah No. 179/06/V/1999 yang dikeluarkan KUA Kaliwates  Kabupaten  Jember.  Wali  Nikah dalam  pernikahan  pewaris  dengan  Sumarni adalah  ayah  kandung  dari  Sumarni  yang kebetulan sebagai saksi 5 di perkara a quo dan selama  pernikahan  berlangsung,  pewaris dengan Sumarni tidak dikarunai anak. Selama  hubungan  pernikahan  berlangsung, Pewaris dengan Penggugat membeli rumah di PT Alfa Sukses Mandiri pada tahun 2010 dan setelah pembelian rumah secara KPR, pewaris mengalami  sakit-sakitan  yaitu  sakit  jantung, darah tinggi dan gagal ginjal. Maka semenjak pewaris sakit-sakitan yang melunasi pembelian rumah secara KPR tersebut adalah penggugat/istri pewaris/Sumarni. Pewaris  meninggal  dunia  setelah  1  hari dirawat  di  RS  Siti  Khadijah  Palembang  dan meninggal dalam keadaan Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu istri (penggugat) dan kedua anak pewaris dari istri pertama  yang  beragama  Katolik  (tergugat). Sejak  meninggalnya  pewaris  sudah  timbul konflik-konflik  seperti  pewaris  yang  pada awalnya  telah  di  bungkus  kain  kafan, akantetapi kedua anak pewaris meminta untuk diganti  dan  dimakamkan  secara  Katolik. Karena  Istri  Pewaris/Penggugat  tidak  ingin
berselisih  dengan  anak  pewaris,  akhirnya pewaris  dikebumikan  secara  non  Islam. Setalah  semua  selesai,  kedua  anak  pewaris mengajukan  gugatan  ahli  waris  kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada tanggal  13  November  2013  dan  Istri Pewaris/Sumarni mengajukan gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 4 Desember 2013.
i. Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Perkara No.1854/Pdt.G/2013/PA.Plg
1) Dasar Pertimbangan Hakim - Menimbang bahwa Majelis
Hakimakan
mempertimbangkan kompetensi  Pengadilan  Agama  Kelas IA  Palembang  dalam  memeriksa perkara a quo.
- Menimbang Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU  No.  7  Tahun  1989  diubah  kedua dengan  UU  No.  50  Tahun  2009 tentang Peradilan Agama.
- Menimbang  Pasal  49  ayat  (3)  yang telah mengalami perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 jo Penjelasan pada point  Umum  Nomor  2  berbunyi: bidang  kewarisan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  (b) ialah penentu siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan  bagian  masing-masing  ahli waris  dan  melaksanakan  pembagian harta peninggalan tersebut.
- Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti P.1, P.2, P.3, telah terbukti Penggugat
dan  Pewaris  beragama  Islam,  maka gugatan Penggugat merupakan
kompetensi absolut Pengadilan Agama
Kelas IA Palembang, sehingga gugatan Penggugat dapat
dipertimbangkan.
- Menimbang  bahwa  para  Tergugat mengajukan  eksepsi  dalam  jawaban tertulisnya  tertanggal  3  April  2014 point 1,2 dan 3.
- Menimbang  bahwa  terhadap  eksepsi para  tegugat  mengenai  keberatan kewenangan mengadili karena
almarhum  sebagai  Pewaris  beragama Kristen/Katolik, maka Penggugat menjelaskan  bahwa  sampai  akhir hayat  Pewaris  tetap  seorang  muslim sebagaimana  dalam  kutipan  akta Nikah No. 179/06/V/1999.
- Menimbang  bahwa  terhadap  eksepsi Tergugat mengenai keberatan terhadap gugatan yang diajukan masih tergantung karena sedang g berjalan nya pemeriksaannya  di  Pengadilan  negeri
Kelas  IA  Khusus  Palembang  terdaftar dalam perkara No.181/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal
13  november  2013.  Namun  menurut Penggugat  perkara  tersebut  telah diputus  pada  tanggal  14  April  2014 bahwa  putusan  perkara  a  quo  tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang karena untuk mencegah terjadinya over lepping terhadap objek dan  subyek  yang  sama.  Maka  yang
dianggap lebih berhak untuk mengadili  perkara  a  quo  adalah Pengadilan Agama Kelas IA
Palembang,  sesuai  dengan  keyakinan Penggugat dan almarhum.
- Menimbang  bahwa  terhadap  eksepsi keberatan  karena  gugatan  premature, namun  menurut  Penggugat  justru para Tergugat  yang  keliru  karena  dalam gugatannya  pada  perkara  perdata Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg menyatakan  gugatan  tersebut  adalah masalah  waris,  namun  dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa perkara tersebut adalah masalah kepemlikan  dengan  demikian  justru para  Tergugat  ragu-ragu  atas  gugatan yang diajukan.
- Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal 50  ayat(1)  dan  (2)  UU  No.3  Tahun 2006  Tentang i Peradilan  Agama,  ayat (1)  menyebutkan:  “Dalam  hal  terjadi sengketa  hak  milik  atau  sengketa  hak lain dalam perkara sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  49,  khusus mengenai  objek  sengketa  tersebut harus  diputus  lebih  dahulu  oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan  Umum”  dan  a  yat  (2) menyebutkan: “Apabila
terjadi sengketa  hak  milik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  subyek hukumnya  antara  orang-orang  yang beragama  Islam,  obyek  sengketa tersebut  diputus  oleh  Pengadilan
Agama bersama-sama perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 49”.
- Menimbang, bahwa berdasarkan
penjelasan atas undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 alinea kedua menyatakan  bahwa  “dalam  kaitannya dengan  perubahan  undang-undang  ini pula,  kalimat  yang  terdapat  dalam penjelasan  umum  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan:  “Para  pihak  sebelum berperkara  dapat  mempertimbangkan untuk  memilih  hukum  apa  yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  di  atas, memberi  petunjuk  bahwa  dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang Peradilan  Agama  adalah  memberi ketegasan mengenai penghapusan pilihan  hukum  (choice  of  law)  bahwa bagi  penganut  agama  Islam  atau orang-orang  yang  tunduk  terhadap hukum Islam perkaranya harus diajukan ke Pengadilan Agama,
demikian  pula  jika  terjadi  sengketa milik  dalam  pemeriksaan  perkara  a quo  tidak  perlu  lagi  ke  Pengadilan Negeri,  namun  tetap  diselesaikan  di Pengadilan Agama.
Berdasarkan  uraian  di  atas  cukup beralasan  bagi  Majelis  Hakim  untuk menolak eksepsi para Tergugat. 2) Putusan Perkara 1854/Pdt.
G/2013/PA.Plg
Dalam Eksepsi:

## Menolak eksepsi para Tergugat
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan almarhum Suami
Penggugat adalah pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal tanggal l 6 September 2013.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum bin Yos .
4. Menetapkan harta berupa berupa tanah berikut  bangunan  yang  berdiri  di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara  Kelurahan  8  Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,  sebagaimana  diterangkan dalam SHM No. . dengan batas-batas :
- Sebelah  barat  berbatasan  dengan  jalan komplek.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah  utara  berbatasan  dengan  jalan komplek.
- Sebelah  selatan  berbatasan  dengan ruko milik  Tetangga  dkk.  adalah harta bersama  (gono-gini)  antara  pewaris (almarhum  Suami  Penggugat)  dengan Penggugat (Penggugat).
5. Menetapkan  Penggugat  mendapat  ½ bagian dari harta bersama (gono- gini) tersebut.
6. Menetapkan  ½  bagian  dari  harta bersama  (gono  gini)  almarhum  Suami Penggugat  adalah  harta  peninggalan (warisan).
7. Menetapkan Penggugat mendapat 7/24 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Suami Penggugat, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Suami Penggugat.
8. Menetapkan  Tergugat  I  dan  Tergugat II  keduanya  mendapat  wasiat  wajibah 17/24  bagian  dari  harta  peninggalan (warisan)  almarhum  ,  setelah  dilunasi hutang-hutang almarhum Suami Penggugat.
9. Menetapkan  Tergugat  I  mendapat  ½ bagian  dari  wasiat  wajibah  17/24 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum.
10. Menetapkan  Tergugat  II  mendapat  ½ bagian  dari  wasiat  wajibah  17/24 bagian dari harta peninggalan
(warisan) almarhum .
11. Menghukum Penggugat dan Tergugat I
serta Tergugat II untuk membagi harta tersebut  sesuai  ketentuan  di  atas,  dan bila  tidak  dapat  dibagi  secara  natura, maka  harta  tersebut  dijual  lelang melalui  Kantor  Lelang  kemudian hasilnya dibagi sesuai ketentuan tersebut.
12. Menolak selain dan selebihnya.
13. Membebankan  kepada  Penggugat  dan Para  Tergugat  untuk  membayar  biaya perkara sebanyak Rp 1.631.000,- (satu juta  enam  ratus  tiga  puluh  satu  ribu rupiah), secara tanggung renteng.

## B. Metode e Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah jenis  penelitian  kepustakaan  dengan  sifat penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  informasi  yang  sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta  dan karakteristik  suatu  populasi  atau  wilayah tertentu. Apabila ditinjau dari segi pendekatan,  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  spesifikasi,  yaitu termasuk  jenis  penelitian  untuk  mengetahui sekaligus  menemukan  hukum  in  concreto. Dalam pengertian penulis, hukum in concreto adalah penelitian hukum dalam penerapannya. Hasil-hasil  data  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  dan  wawancara.  Kemudian dianalisis  dengan  metode  analisis  normatif kualitatif.
C. Pembahasan
1. Kompetensi Pengadilan Agama Pada
Perkara Sengketa Waris Beda Agama h
Di dalam peraturan perundang- undangan  yang  ada  hingga  sekarang  ini, ketentuan  mengenai  kewenangan  atau kompetensi  pengadilan  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sengketa  waris  beda  agama  belum  diatur secara  jelas  di  dalam  suatu  pasal  UU Peradilan Agama. Akantetapi, pada
kenyataannya  telah  beberapa  kali  terjadi sengketa  warisan  beda  agama  yang  masuk baik  di  pengadilan  agama  maupun  di pengadilan negeri.
Dari  sengketa-sengketa  warisan  beda agama yang perkaranya masuk ke pengadilan, ada satu perkara yang menarik apabila melakukan kajian terhadap kompetenis  pengadilan  yang  berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan  perkara  sengketa  waris  beda agama,  yakni  perkara  di  kota  Palembang sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan  Agama  Palembang,  yaitu putusan perkara nomor:
181/Pdt.G/2013/PN.  Plg  dan  putusan perkara nomor: 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.
Meskipun  disebutkan  dua  putusan  dari pengadilan  yang  berbeda,  bukan  berarti kemudian ada dua putusan atas dua perkara yang  berbeda.  Akantetapi  kedua  putusan perkara  tersebut  hubungannya  erat  dan sangat  berkaitan.  Keeratan  kaitan  dan hubungan  kedua  putusan  pengadilan  yang berbeda tersebut terjadi dikarenakan subjek dan objek perkaranya sama sehingga sama- sama menimbulkan keberatan bagi masing- masing pihak terhadap institusi pengadilan mana  yang  berwenang  untuk  menangani perkara para pihak tersebut.
Kemudian apabila ditelaah lebih lanjut terhadap  kedua  putusan  perkara  tersebut diatas,  maka  akan  ditemukan  fakta-fakta yakni pengadilan agama Palembang
melalui putusan
perkara no.1854/Pdt.G/2013 /PA.Plg sudah memaparkan uraian beberapa pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi pengadilan sebagai berikut :
1. Menimbang  Pasal  49  ayat  (1) huruf  (b)  uu  No.  7  tahun  1989 diubah  kedua  dengan  uu  No.  50 Tahun  2009  tentang  Peradilan Agama.
2. Menimbang  Pasal  49(3)  yang telah mengalami perubahan kedua uu  No.  50  tahun  2009  jo Penjelasan  pada  point  Umum Nomor 2 berbunyi: bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf(b) ialah  penentu  siapa-siap  yang menjadi  ahli  waris,  penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan  bagian  masing-masing ahli  waris  dan  melaksanakan pembagian  harta aaaa peninggalan tersebut.
3. Menimbang  bahwa  berdasarkan bukti  P.1,  P.2,  P.3,  telah  terbukti Penggugat  dan  Pewaris  beragama Islam,  maka  gugatan  Penggugat merupakan  kompetensi  absolut Pengadilan  Agama  Kelas  IA Palembang, sehingga gugatan
Penggugat dapat
dipertimbangkan.
4. Bahwa dengan lahirnya UU
Nomor  3  Tahun  2006  dan Undang-undang  Nomor  50  Tahun 2009  tentang  Peradilan  Agama adalah memberi ketegasan mengenai  penghapusan  pilihan hukum (choice of law) bahwa bagi penganut agama Islam atau orang- orang  yang  tunduk terhadap hukum  Islam  perkaranya  harus diajukan  ke  Pengadilan  Agama, demikian pula jika terjadi sengketa milik dalam pemeriksaan perkara a  quo tidak  perlu  lagi  ke Pengadilan  Negeri,  namun  tetap diselesaikan diPengadilan Agama. Sedangkan Pengadilan Negeri
Palembang  yang  sebelumnya  juga telah  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan  perkara  ini  terlebih dahulu,  pada  putusannya  nomor: 181/Pdt.G/2013/PN.Plg  memutuskan bahwa  menolak  menangani  perkara tersebut dengan alasan untuk mencegah overlapping terkait  perkara kewarisan  beda  agama  dengan  obyek dan subyek yang sama. Dari kenyataan yang demikian ini, selanjutnya
Pengadilan Negeri Palembang menyerahkan sengketa kewarisan beda agama  dimaksud  kepada  Pengadilan Agama Palembang dengan pertimbangan  bahwa  perkara  yang sama  telah  terdaftar  dan  sedang berjalan dengan
no.
perkara1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.
Berdasarkan pertimbangan hukum hakim  tersebut  diatas,  maka  hakim Pengadilan
Agama Palembang menolak  eksepsi  keberatan  dari  pihak tergugat  jika  perkara  ini  diadili  di pengadilan agama karena hakim menganggap bahwa pengadilan agama berwenang  untuk  menangani  perkara waris beda agama yang mana pewarisnya  memeluk  agama  Islam. Penetapan kewenangan atau kompetensi  tersebut  berdasarkan  pada Yurisprudensi  51K/AG/1999  dalam mengadili perkarawaris beda agama.
Adapun dasar dalam
pertimbangan hukum hakim mengenai kewenangan atau kompetensi Pengadilan  Agama  Palembang  tidak terlepas  dari  penafisran  bunyi  Pasal 1(1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 menyebutkan yakni: “Peradilan agama adalah  peradilan  bagi  orang-orang yang  beragama  Islam” 10 .  Bunyi  Pasal 1  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan Pasal  2  UU  Nomor  3  Tahun  2006 merupakan  Perubahan  Pertama  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: “Peradilan Agama
adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
10 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 Ayat (1)
mengenai perkara tertentu” 11 .
Ketentuan  Pasal  49  menyebutkan Pengadilan  Agama  mempunyai  tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan/memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara tingkat pertama antara sesama muslim dalam  bidang-bidang  sebagai  berikut: a)  pernikahan;  b).  warisan;  c).  wasiat d).  Hibah;  e).wakaf;  f)..zakat;  g). infaq;  h).  shadaqah  dan  ekonomi syariah. 12
Menimbang  bahwa  Pasal  50(1) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006, yang juga merupakan Perubahan
Pertama atas Undang-Undang Nomor r 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
menyebutkan bahwa:  “Dalam  hal  terjadi  sengketa hak  milik  atau  sengketa  lain  dalam perkara  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  49,  khusus  mengenai  objek sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.
Merujuk  pada  Pasal  49,  maka berarti  sudah  jelas  bahwa  peradilan agama  hanya  menangani  perkara tertentu yang para pihaknya beragama Islam. Kemudian pada Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI ) menyebutkana: “b. Pewaris
11 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 2
12 UU  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama Pasal 49
adalah orang yang pada saat meninggalnya  atau  yang  dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,
meninggalkan  ahli  waris  dan  harta peninggalan”,  “c.  Ahli  waris  adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang karena  hukum  untuk  menjadi  ahli waris”. 13
Pada Pasal 171 KHI huruf (b) dan (c)  telah  tegas  disebutkan  bahwa pewaris  maupun  ahli  waris  harus sama-sama  beragama  Islam  dan  tidak terhalang  karena  hukum.  Terhalang karena  hukum  yang  dimaksud  dalam huruf  c  juga  telah  dijelaskan  secara jelas  dan  tegas  oleh  KHI  pada  Pasal 173.
Selain  ketentuan  tersebut  diatas, terdapat  yursiprudensi  yang  sampai saat ini masih dijadikan patokan utama oleh para majelis hakim tertentu dalam memutus perkara warisan beda agama, yakni Yurisprudensi nomor 51K/AG/1999  yang  menyebutkan  ahli waris yang tidak atau bukan beragama Islam  dapat  diberikan  wasiat  wajibah meskipun dalam pasal 209 KHI hanya mengatur bahwa wasiat  wajibah dapat diberikan khusus  anak angkat  ataupun
13 Pasal  171  Kompilasi  Hukum  Islam  huruf  b dan c.
orang tua angkat. 14
Sedangkan  pada  keputusan  No.
1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terdapat putusan-putusan, yakni sebagai berikut:
a. Menetapkan almarhum adalah pewaris  yang  menganut  agama Islam yang telah meninggal tanggal 6 September 2013.
b. Menetapkan Penggugat (Istri
Pewaris  yang  memeluk  agama Islam  dan  Tergugat  I  dan  II  (anak kandung yang memeluk agama non muslim)  sebagai  ahli  waris  dari almarhum (pewaris).
c. Menetapkan  Tergugat  I  (satu)  dan II (dua) mendapatkan wasiat
wajibah  dari  harta  peninggalan almarhum (pewaris) sesudah dilunasi hutang pewaris.
Berdasarkan pertimbangan hukum dan  juga  penetapan  hakim  tersebut, jika  dianlisis  menggunakan  yuridis, maka dapat dipahami bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan  untuk  mengadili  perkara sengketa  waris  beda  agama  dan  pihak non  muslim  tetap  dapat  menikmati harta  peninggalan  pewaris  melalui wasiat wajibah dengan tidak lebih dari 1/3  bagian.  Hal  tersebut  merupakan suatu  solusi  dalam  menyelesaikan
14 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisp rudensi/detail/11eadf086b586f509ef9323230333034.ht ml akses 31 Desember 2021.
sengketa  warisan  beda  agama  yang sering terjadi di Indonesia.
Pemberian wasiat wajibah
merupakan  solusi  bagi  umat  Islam maupun non muslim yang mempunyai keluarga pluralisme dalam menyelesaikan  sengketa  waris  beda agama. Karena pada prinsipnya, pemberian wasiat  wajibah  kepada ahli waris  non-Muslim  tidak  semata-mata melanggar  ketentuan  ajaran  Islam. Akan tetapi ajaran Islam juga mengajarkan bahwa anak atau suami/istri  merupakan  orang  yang berhak untuk mendapatkan dan merasakan  peninggalan  harta  warisan dari  pewaris.  Maka  dari  itu  majelis hakim berijtihad melalui yurisprudensi,  bahwa  suami  atau  istri ataupun  anak  non  muslim  berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris  Islam  melalui  wasiat  wajibah yang tidak lebih dari 1/3 bagian.
2. Prespektif Hukum Islam Pada
Kompetensi  Pengadilan  Agama  Dalam Perkara Sengketa Waris Beda Agama
Prespektif  hukum  Islam  mengenai kompetensi  pengadilan  untuk  mengadili sengketa  waris  dengan  pihak-pihak  yang berbeda agama dapat dianalisis melalui al- qur’an,  fikih  dan  tafsir.  Dasar  dalam  ilmu kewarisan  yaitu  berkaitan  dengan  sebab- sebab  kewarisan  dan  penghalangnya. Alasan  seseorang  berhak  mewarisi  adalah karena  perkawinan,  sedarah  atau  memiliki
hubungan  kekerabatan,  dan  pembebasan budak. Penghalang dalam pembagian harta warisan,  salah  satunya  adalah  perbedaan agama  antara  ahli  waris  dan  pewaris, perbedaan  agama  tersebut  dapat  menjadi terhalangnya  hak  waris  bagi  ahli  waris setelah adanya sebab-sebab mewarisi. 15
Pada surat an-nisa(4) ayat 11, 12, 33 dan 176 masing-masing telah menyebutkan bagian-bagian  bagi  ahli  waris.  Dalam QS.An-Nisa (4) 11 :
Artinya  :  “Allah  mensyari’atkan bagimu  tentang  (pembagian  pusaka untuk)  anak-anakmu.  Yaitu:  bagian seorang  anak  lelaki  sama  dengan bagian  dua  orang  anak  perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang ditinggalkan;  jika  anak  perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh  separuh  harta.  Dan untuk  dua  orang  ibu-bapak,  bagi masing-masingnya  seperenam  dari harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya  (saja),  maka  ibunya
mendapat sepertiga; jika yang meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara,  maka  ibunya  mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak- anakmu,  kamu  tidak  mengetahui siapa  di  antara  mereka  yang  lebih dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu. Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.
15 Ahmad  Azhar  Bazhar, Hukum  Waris  Islam , (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), H.16.
Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 16
Dalam  menangani  kewarisan  beda agama,  Mahkamah  Agung  berpendapat melalui yurisprudensi dengan menggunakan  penafsiran  dari  Yusuf  al- Qaradawi  .  Dalam  buku  Yusuf  al- Qaradawi berjudul Hadyu al-Islam Fatwai Mu’asirah menjelaskan bahwa orang Islam dapat  menerima  warisan  dari  orang  non muslim  sedangkan  orang  non  muslim  itu sendiri  tidak  boleh  menerima  warisan  dari orang  Islam.  Menurutnya,  Islam  tidak menghalangi  atau  tidak  menolak  jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan  seluruh  umatnya.  Terkhusus lagi  dengan  harta  warisan  yang  dapat membantu  mengesakan  Allah,  taat  kepada Allah  dan  menolong  menegakkan  agama- Nya. Bahkan sesungguhnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada Allah swt dan  bukan  digunakan  untuk  bermaksiat kepada Allah swt. 17
Dalam perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terdapat beberapa pertimbangan hukum hakim yang berkaitan  dengan  kewenangan  pengadilan, yakni:
1. Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama
16 Q.S.An-Nisa: 11, Kementerian Agama RI , Al- Qur’an  Al-Karim  Dan  Terjemahannya,  (Surabaya:
Halim Publishing & Distributing, 2014) 17 Yusuf al-Qadarawi, Fatwa-fatwa
Kontemporer ,  penerjemah  Abdul  Hayyi,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) cet III, H. 852.
Kelas IA Palembang dalam memeriksa perkara a quo.
2. Menimbang Pasal 49 ayat (1) huruf (b)  UU  No.  7  Tahun  1989  diubah kedua  dengan  UU  No.  50  Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
3. Menimbang Pasal  49 ayat  (3) yang telah  mengalami  perubahan  kedua UU  No.  50  Tahun  2009  jo Penjelasan  pada  point  Umum
Nomor 2 berbunyi: bidang
kewarisan sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  (b) ialah  penentu  siapa-siapa  yang menjadi  ahli  waris,  penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan  bagian  masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
4. Menimbang  bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, memberi  petunjuk  bahwa  dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang Peradilan  Agama  adalah  memberi ketegasan  mengenai  penghapusan pilihan  hukum  (choice  of  law) bahwa  bagi  penganut  agama  Islam atau  orang-orang  yang  tunduk terhadap  hukum  Islam  perkaranya harus  diajukan  ke  Pengadilan Agama,  demikian  pula  jika  terjadi sengketa  milik  dalam  pemeriksaan
perkara  a  quo  tidak  perlu  lagi  ke Pengadilan  Negeri,  namun  tetap diselesaikan di Pengadilan Agama. Selain  pertimbangan  hukum  hakim Pengadilan  Agama  Palembang  di  atas, hakim  Pengadilan  Negeri  Palembang  juga berpendapat  bahwa  menolak  menangani perkara tersebut untuk mencegah overlapping terkait  perkara  warisan  beda agama  dengan  obyek  dan  subyek  yang sama.  Oleh  karena  itu,  Pengadilan  Negeri Palembang  menyerahkan  perkara  sengketa warisan  beda  agama  kepada  Pengadilan Agama  Palembang  karena  perkara  yang sama  telah  terdaftar    dan  sedang  berjalan dengan nomor perkara 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. 18 Sedangkan dalam perkara
1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terdapat beberapa penetapan hukum hakim, yaitu:
a. Menetapkan  alamarhum  (pewaris) adalah  pewaris  yang  menganut agama  Islam  yang  telah  meninggal pada tanggal 6 September 2013.
b. Menetapkan Penggugat (Istri
Pewaris  yang  memeluk  agama Islam)  dan  Tergugat  I  dan  II  (anak kandung yang memeluk agama non muslim)  sebagai  ahli  waris  dari pewaris.
c. Menetapkan  Tergugat  I  dan  II mendapatkan  wasiat  wajibah  dari
18 Hanifah  Salma  Muhammad, Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa Warisan Beda  Agama:  Studi  Terhadap  Perkara  Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.plg ,  Skripsi,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2022, H. 72.
harta  peninggalan  pewaris  setelah dilunasi hutang-hutang pewaris. Apabila  melihat  dari  pertimbangan hukum  hakim  dan  penetapannya,  jika dianalisis  menggunakan  normatif.  maka pengadilan agama dapat menangani warisan yang mana pihak-pihaknya berbeda  agama.  Walaupun  para  ulama berpendapat  jika  orang  muslim  dapat mewarisi  harta  dari  orang  kafir  dzimmi, namun  hal  tersebut  tidak  berlaku  bagi orang  non  muslim  dapat  mewarisi  harta dari orang muslim. Akantetapi, Mahkamah Agung berijtihad kembali untuk kemaslahatan  masyarakat  Indonesia  yang memiliki keluarga plural keyakinan agamanya.  Hal  ini  didasarkan  pada  rasa keadilan bagi ahli waris.
Dengan  demikian,  penetapan  hakim pada  Pengadilan  Agama  Palembang  pada Nomor  Putusan  1854/Pdt.G/2013/PA.Plg tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan hukum  Islam,  karena  tujuan  hukum  Islam pada  umatnya  meliputi  lima  hal,  yakni: memelihara  agama,  jiwa,  akal,  nasab  dan harta  kekayaan.  keluarga  yang  memeluk agama  non  muslim  tidak  tertarik  masuk Islam. 19
Berdasarkan analisis normatif tersebut  diatas,  maka  pengadilan  agama berwenang  mengadili  sengketa  warisan beda  agama.  Hal  ini  didasarkan  pada
19 Hanifah  Salma  Muhammad, Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa Warisan Beda  Agama:  Studi  Terhadap  Perkara  Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.plg ,  Skripsi,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2022, H. 73.
penafsiran Yusuf al-Qardawi yang kemudian  di  ijtihadkan  kembali  oleh Mahkamah  Agung  untuk  kemaslahatan masyarakat Indonesia  yang  memiliki keluarga pluaralisme.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam yuridis, jika melihat pasal 1 angka 1  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama,  baik  sesudah maupun sebelum dirubah dan ditambahkan, pada masing-masing kedua undang-undang  tersebut.  Kemudian  pada Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 yang merupakan Undang-Undang perubahan  pertama  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49.  Maka  pasal-pasal  di  atas  tersebut secara tersurat memiliki penafsiran yakni pengadilan  agama  tidak  berwenang mengadili  perkara  dengan  para  pihak yang  berbeda  agama.  Namun  dengan munculnya  yurisprudensi  51K/AG/1999 dengan  kasus  kewarisan  beda  agama pertama  kali  yang  muncul  di  Indonesia pada  tahun  1993  hingga  kasasi  pada tahun  1995  dan  diputus  kembali  pada tahun  1999,  menimbulkan  penafsiran yang  berbeda  terhadap  penafsiran  pasal- pasal diatas tersebut, yaitu yang dimaksud  dengan  orang  yang  beragama Islam tidak hanya berlaku untuk masyarakat  yang  memeluk  agama  Islam
saja,  namun  juga  dapat  berlaku  bagi masyarakat  selain  Islam  yang  tunduk dengan  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu, Pengadilan  Agama  Palembang  dengan putusan  nomor  1854/Pdt.G/2013/PA.Plg berwenang  menangani  perkara  warisan beda agama dengan berdasarkan yurisprudensi  51K/AG/1999.  Hal  inilah sebagai  suatu  solusi  dalam  penyelesaian sengketa dengan para pihak yang berbeda agama  bagi  masyarakat  yang  memiliki keluarga yang pluralisme. Jika kewarisan beda  agama  diterima  oleh  majelis  hakim dan bagi ahli waris non muslim diberikan wasiat  wajibah,  maka  pemberian  wasiat wajibah tersebut merupakan ijtihad seorang  hakim.  Karena  wasiat  bukanlah termasuk  dalam  warisan  menurut  Islam dan  pemberian  wasiat  wajibah  sebagai upaya untuk rasa keadilan bagi ahli waris non muslim (suami/istri, anak, bapak/ibu, kakek/nenek) yang telah merawat pewaris muslim  (bapak/ibu,  suami/istri/  anak, kakek/nenek).
2. Dalam normatif, pada pentepan Pengadilan  Agama  Palembang  dengan putusan  nomor  1854/Pdt.G/2013/PA.Plg telah  sesuai  dengan  hukum  Islam. Kesesuaian  tersebut  didasarkan  pada penjelasan Yusuf al-Qadarwi serta penafsiran  dan  ijtihad  Mahkmah  Agung demi  rasa  keadilan.  Kebolehan  ini  bukan karena  Mahkamah  Agung  melanggar hukum Islam, namun tetap saja ahli waris non  muslim  tidak  disebut  sebagai  ahli
waris,  hanya  saja  mendapatkan  bagian dari  harta  peninggalan  pewaris  muslim yang  disebut  wasiat  wajibah  dengan besaran  bagiannya  tidak  lebih  dari  1/3 bagian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ḥusain  Muslim  bin  al-Ḥajāj,  Ṣaḥīḥ Muslim,  kitab  al-Farāiḍu,  ḥadīṡ  No. 1614.  (Riyaḍ:  Bait  al-Afkār  ad- Dauliyyah, 1998 M.
Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khald  Ar-Ramahurmuzi  al-Farisi, Al- muhadis  al-fasil  baina  rawwiy  wal wa’i ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr),  Cet.3, 1440,Juz 1.
Al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari ,  (Beirut:  Dar al-Fikr). Lihat petikan Hadis No. 6267
Al-Jauziyah,  Ibnu  Qayyim, Ahkam  Ahl  al- DzimmahI (Beirut:  Daru  Ibnu  Hazm),
1418 H.
Al-Qaradawi, Yusuf Fatwa-fatwa
Kontemporer ,  alih  bahasa  As’ad
Yasin,  cet-5.Jakarta:  Gema  Insani
Press, 1997.
Al-Qaradawi, Yusuf. Fatwa-fatwa Kontemporer , penerjemah Abdul Hayyi ,  cet-3,  Jakarta:  Gema  Insasni Press, 2002.
Al-Qaradawi,  Yusuf. Fiqih  Maqashid  Syar’i , (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 2007.
Al-Salabiy,  Ahmad  Musthafa. Ahkam  al- Mawarits , (Beirut: Dar al-Nahdhah al- Arabiyah) 1978.
Al-Shabuni,  Muhammad  Ali. Pembagian Waris  Menurut  Islam .  (Jakarta:  Gema
Insani Pers) 2001.
Al-Syafi’I,  Muhammad  bin  Idris. Al-Umm ,
(Beirut: Dar al-Fikr), 1402 H.
Al-Syaukani,  Muhammad. Nailul  Authar ,
(Kairo:  Maktabah  al-Salafiyah),  1374
H.
Ahmad  Azhar  Bazhar  Basyir,  Hukum  Waris
Islam,Yogyakarta,  Universitas  Islam Indonesia, 1990.
Arto,  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  Pada
Pengadilan Agama , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996.
Baihaki, Ahmad, “Penerapan Wasiat Wajibah
Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris  Beda  Agama  Ditinjau  Dari Perspektif  Hukum  Islam”, Krtha Bhayangkara vol. 15, No. 1 , (2021).
Basah,  Sjachran, Mengenai  Peradilan  di Indonesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1995.
Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah As- Salam , Jakarta: Al Huda, 2015.
Hanifah  Salma  Muhammad, Kewenangan Pengadilan  Agama  Untuk  Mengadili
Sengketa  Warisan Beda  Agama: Studi Terhadap Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.plg , Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. Henri, “Pengertian  dan  macam-macam kompetensi
badan peradilan”, https://butew.com/2018/10/15/pengerti an-dan-macam-macam-kompetensi-
badan-peradilan/,  akses  26  September 2021
Ibnu  Majah, Sunan  Ibnu  Majah ,  (Beirut:  Dar al-Fikr).
Ibnu  Qudamah,  Abu  Muhamad  Abdulah  bin Ahmad. Al-Mughni Vol.7 , (Beirut: Dar al-Fikr) 1404 H.
Irine Dian Ayu Dewanty,Prof.Dr. Suhariningsih, SH.,SU.,Siti Hamidah,SH.MM, “Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor
16/K/AG/2010  Pada  Kasus  Waris Berbeda  Agama  Berdasarkan  Pasal 171  Huruf  C  Kompilasi  Hukum Islam”, Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya , (2015).
Ilham  Thohari, Konflik  Kewenangan  Antara Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama  Dalam  Menangani  Perkara
Sengketa Waris Orang Islam ,
(Universum: Vol. 9 No.2 Juli 2015).
Istiarini  Cahyaningsih,  “Analisa  Putusan Pengadilan  Agama  Depok  Tentang Ahli  Waris  Beda  Agama  Dan  Perkara Yang  Diputus  Secara  Ultra  Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)”, Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta ,
(2010).
Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online,” https://kbbi.web.id/pengadilan,  akses 29 September 2021
Khoiruddin  Nasution, Pengantar  Studi  Islam Dilengkapi  Pendekatan  Intergratif- Interkonektif  (Multisipliner) ,  Jakarta: Rajawali Press, 2016. Kompilasi Hukum Islam Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata , Yogyakarta:
Liberty,Yogyakarta 1988.
Muḥammad bin Isma’il al-Bukhārī, Al-Jāmi’u
Aṣ-Ṣaḥīḥu , kitab al-‘Ilmi, bab kitābah al-  ‘Ilmi.  Kitab  al-Farāiḍ,  (t.t.p:Dār Ṭauq an-Najāh, 1422).
Muhammad Isna Wahyudi, Penegakan Kewarisan  Beda  Agama ,  (Jurnal Komisi Yudisial, 2015)
M.  Rasyid  Ridha,  Tafsir  al-Manar,  (Kairo: Dar al-Manar, 1973), V. 466; Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Tafsirnya,  (Yogyakarta:  Dana  Bhakti Wakaf,  t.t.),  IV.  326;  Ahmad  Mustafa al-Maragi,  Tafsir  al-Maragi,  (Mesir: Mustafa  al-Babi  al-Halabi,  1974),  V.
185; Majelis Tarjih dan
Pengembangan  Pemikiran  Islam  PP Muhammadiyah,  Tafsir  Tematik  al- Qur'an  Tentang  Hubungan  Sosial Antar  umat  Beragama,Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.
Nurnaningsih  Amriani ,  Mediasi  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Press, 2011.
Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah Agung RI, 2010.
Putusan Tingkat Pertama
1854/Pdt.G/2013/PA.Plg
Ramulyo,  M    Idris, Beberapa    Masalah tentang    Hukum    Acara    Perdata Peradilan    Agama ,  Jakarta:  Ind  Hill Co, 1999.
Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi,
Yunanto,  “Pembagian  Harta  Warisan Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama Serta Akibat Hukumnya”, Diponegoro Law  Jurnal  Volume  5,  Nomor  3 , (2016)..
Tiara  Meidialita,  “Sengketa  Harta  Warisan
Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT), Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya, (2019). Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang    Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 undang-undang  perubahan  pertama atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009
Tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.
Yurisprudensi 51K/AG/1999 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisp rudensi/detail/11eadf086b586f509ef93 23230333034.html akses 31 Desember 2021