## IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG
DENGAN JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/20222/PN.Tjk)
Oleh :
Tami Rusli 1) Aprinisa 2)
Raja Kapitan Diningrat 3) Universitas Bandar Lampung 1,2,3)

## E-mail:
Tami.rusli@ubl.ac.id 1) Aprinisa@ubl.ac.id 2)
rajakapitan03@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Accounts  payable  are  part  of  socio-economic  activities  that  usually  occur  in  the  midst  of society based on the need to meet household needs or business capital. In carrying out debts, a borrower provides a guarantee such as a land certificate or object with an agreement that has been made. An agreement gives rise to the rights and obligations of the parties. The term guarantee comes from the word guarantee which means responsibility, so that guarantee can be interpreted as a dependent. The research method uses normative and empirical juridical methods. This study aims to find out about the Factors Causing the Occurrence of Debt and Credit Disputes with Guaranteed Land and Buildings and the process of Settlement of Debt and  Receivable  Disputes  with  Guaranteed  Land  and  Buildings  Based  on  the  Study  of Decision Number 62/Pdt.G/2022/PN Tjk
Keywords: Penggelapan. Mobil Rental, sewa menyewa

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  dikenal  dengan  istilah “homo  hominisocius”  yang  berarti  jika  ia merupakan  sosok  yang  sosial  dimana dalam  menjalani  kehidupan  makhluk  ini selalu  membutuhkan  pertolongan  dari makhluk lainnya. Manusia memiliki kecenderungan  untuk  menjalin  relasi dengan sesamanya. Dalam rangka pemenuhan seluruh keperluannya, manusia didorong  untuk  menjalin  relasi  dengan manusia lain serta lingkungannya.
Misalnya dengan melakukan suatu pernjanjian  tertentu  dimana  jenisnya  bisa beragam  contohnya  dalam  perjanjian transaksional, perjanjian utangpiutang, dan lainnya.
Istilah  sengketa  yang  merupakan suatu  permasalahan  atau  konflik  diantara lebih  dari  satu  orang  atau  kelompok  yang memiliki  suatu  ikatan  atau  kepentingan tertentu terhadap suatu obyek kepemilikan, yang menyebabkan muncul akibat hukum. Kata-kata  ini  berasal  dari  Bahasa  inggris yaitu  “dispute”.  Sengketa  tidak  hanya tentang pertanahan tapi sengketa pun dapat terjadi dalam ruang lingkup utang piutang.
Orang  menghadapi  kebutuhan  yang berbeda  setiap  hari.  Manusia  memiliki kecenderungan  untuk  ingin  memenuhi keseluruhan dari kebutuhan yang dimilikinmya karena sifat asalnya yang tak pernah puas. Hal ini dipicu dengan adanya rasa  manusia  untuk  mendapatkan  hidup sejahtera,  nyaman  dan  layak.  Untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan  kegiatan  usaha  yang dikembangkan  secara  mandiri.  Hal  ini karena  untuk  mengembangkan  usaha diperlukan  modal  yang  cukup.  Kebutuhan akan modal seringkali menjadi penghalang bagi  setiap  orang.  Jika  dana  besar,  baik kredit  melalui  bank  maupun  kredit  dari perorangan,  baru  bisa  disebut  kredit  atau utang.
Utang  piutang  merupakan  suatu  hal yang  biasa  dalam  bidang  sosial  ekonomi yang  mana  dasarnya  adalah  kebutuhan mendasar  manusia  yang  selalu  terdorong untuk  melakukan  pemenuhan  keperluan dirinya  dan  keluarga  maupun  sebagai modal/capital  bisnis.  Dalam  melakukan utang piutang seorang peminjam memberikan sebuah jaminan seperti sertipikat  tanah  ataupun  benda  dengan kesepakatan  yang  telah  dibuat.  Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak
Kata  “jaminan”  asal  mulanya  dari kata  “jamin”  yang  artinya  adalah tanggungan  atau  tanggung  jawab.  Kata jaminan sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata.  2  memiliki  kegunaan  yang esensial  pada  aktivitas  ekonomi  secara general  dikarenakan  pengiriman  utang modal yang berasal dari sebagian keuangan (bank atau non-bank) mengharuskan adanya jaminan yang secara  wajib  terpenuhi  tertutama  untuk pihak  yang  mendapat  suntikan  modal  dari sumber  pinjaman  (berupa  kredit)  secara long/short-term .
Seseorang  juga  dapat  memberikan jaminan  berupa  Tanah  dan  Bangunan. Keberadaan tanah dalam kehidupan manusia memiliki tujuan, sekaligus
berfungsi  ganda sebagai  barang sosial  dan barang modal. Sebagai barang sosial, tanah adalah  sarana  kohesi  sosial  masyarakat untuk  kehidupan  dan  keberadaannya, modal tanah adalah elemen modal pembangunan  dan  telah  menjadi  subjek objek,  komoditas,  dan  spekulasi  ekonomi yang sangat penting.
Tanah  merupakan  bagian  integral dari  kehidupan  manusia,  karena  sebagian besar aktivitas manusia, termasuk kehidupan,  berlangsung  di  darat.  Tanah sebagai  salah  satu  komponen  kehidupan manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.
Tanah  tidak  hanya  sebagai  tempat  hidup dan  bercocok  tanam,  tetapi  juga  dijadikan jaminan  untuk  memperoleh  pinjaman bank.  Tanah  juga  dapat  digunakan  oleh seseorang  untuk  persewaan,  keperluan pembukuan,  seperti  yang  dilakukan  oleh terdakwa  dalam  4  singkatan  TS.  Pada tanggal  15  Juli  2021  telah  membuat perjanjian  utangpiutang  yang  jaminannya berupa  sertifikat  tanah  dan  bangunan dengan  peminjaman  uang  besarannya sekitar  Rp.680.000.000,-  (enam  ratus delapan  puluh  juta  rupiah)  objek  jaminan tersebut  terletak  di  Jalan  Kamboja  Nomor 82  RT.06,  Kel.Bakung,  Kec.Teluk  Betung Barat,Bandar  Lampung,  dalam  perjanjian jika  terjadi  Wanprestasi  atas  pembayaran utang  secara  cicilan  maka  Para  Tergugat secara  sukarela  menjual  objek  jaminan tersebut  untuk  melunasi  utang  kepada Penggugat atau
menyerahkan/menguasakan kepada
Penggugat untuk dijual dengan harga yang disepakati  3ebagia  Para  Pihak  dengan tujuan  yaitu  penjualan  Objek  Jaminan dalam  perjanjian  tersebut  untuk  melunasi utang  Tergugat  I  kepada  Penggugat  yang diketahui serta disetujui juga oleh Tergugat II.
Sesuai  dengan  background  yangd isampaikan maka peneliti memiliki ketertarikan  dalam  mengangkat  topik  ini yang mana tertuang dalam penulisan tuigas akhir yang berjudul “Implementasi
Penyelesaian  Sengketa  Utang  Piutang Dengan  Jaminan  Tanah  dan  Bangunan (Studi  Putusan  Nomor  62/Pdt.G/2022/PN Tjk)”

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  dipakai dalam  riset  ini  mengimplementasikan pendekatan hokum preskriptif dan empiris. Pendekatan  normatif  ini  berlangsung dengan  memikirkan  persoalan  hukum sebagai  kaidah  dan  dapat  dilihat  sejalan dengan hukum normatif. Penelitian hukum normatif  dikerjakan  memakai  pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan  terhadap  persoalan-persoalan teoritis:  kajian  terhadap  sumber  hukum, asas-asas hukum, pendapat-pendapat ilmiah,  dan  peraturan  hukum  (UU)  yang berlaku.  Sedangkan  untuk  pendekatan empiris  adalah  pendekatan  mempelajari langsung subjek penelitian melalui
observasi dan wawancara terhadap pertanyaan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Faktor Penyebab Terjadinya
Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan
Berdasarkan Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Tjk
Sengketa merupakan adanya perselisihan  yang  timbul  dianatara  setiap pihak  yang  terikat  perjanjian  sebagai akibat  dari  pembiaran  yang  dikerjakan suatu  pihak  dikontrak  janji.  Setiap perselisihan yang timbul antara para pihak harus  diselesaikan  secara  tidak  berlarut-
larut  dan  membawa  para  pihak  pada keadilan  dan  kepastian  hukum.  Ada  dua jenis utama penyelesaian sengketa: berbasis pengadilan dan non-pengadilan..
Berdasarkan  Uni  Latriani  yang merupakan  Hakim  PN  Tanjung  Karang menjelaskan  jika  faktor  penyeba  sengketa utang  piutang  tersebut  ada  banyak  dan beragam  hal  itu  yang  jadi  sebab  sengketa dalam putusan No. 62/Pdt.G/2022/PN.Tjk.

## 1. Adanya wanprestasi
berarti  kegagalan  untuk  melakukan layanan  atau  kewajiban  yang  diberikan kepada pihak tertentu mana pun atas suatu pesanan, baik berdasarkan kontrak maupun hukum; Menurut kamus hukum, wanprestasi memiliki arti yaitu kelapaan,kelalaian,kecideraan
janji,
kegagalan  untuk  melakukan  kewajiban kontraktual.  Pemahaman  umum  mengenai wanprestasi merupakan pemenuhan kewajiban  yang  prematur  atau  tidak  tepat. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kontrak  yang  tidak  dilaksanakan  secara tepat waktu, tepat atau tidak ada.
Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur  tidak  dapat,  karena  kelalaian  atau kesalahan,  untuk  melakukan  apa  yang diatur  dalam  kontrak,  daripada  dalam keadaan  memaksa  seperti  yang  diatur untuk  kegagalan  untuk  melakukan  atau kelalaian dalam pelaksanaan suatu kewajiban.  Perjanjian  antara  kreditur  dan debitur.
Menurut  Uni  Latriani,  terjjadinya sengketa pada putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Tjk dikarenakan adanya wanprestasi. dimana Para Tergugat (suami isteri)  mengakui  telah  memberi  jaminan
yang bentuknya yaitu tanah serta bangunan denganSertifikat  Hak  Kepemilikan  No  : 00744,  NIB  :  08.01.08.08.01221  yakni milik Tergugat II (istri  Tergugat  I), kepada  Penggugat  atas  hutang  Tergugat  I ke Penggugat dengan basaran Rp.680.000.000,-,  objek  jaminan  tersebut terletak  di Jl.Kamboja,No.82  RT.06, Kel.Bakung,  Kec.Teluk  Betung  Barat, Bandar  Lampung,  dengan  surat  perjanjian tanggal  15  Juli  2021,  dan  sepakat  dalam perjanjian  jika  terjadi  Wanprestasi  atas pembayaran  hutang  secara  cicilan  maka Para  Tergugat  secara  sukarela  menjual objek  jaminan  tersebut  untuk  melunasi hutang kepada
Penggugat atau menyerahkan/menguasakan
kepada Penggugat untuk dijual dengan harga yang disepakati  bersama  Para  Pihak  dengan tujuan  yaitu  penjualan  Objek  Jaminan dalam  perjanjian  tersebut  untuk  melunasi hutang Tergugat  I kepada Penggugat  yang diketahui  serta  mendapat  persetujuan  juga oleh tergugat II.
Tergugat  mengakui  jumlah  hutang ke Penggugat dengan besaran Rp.680.000.000,-  adalah  hutang  dagang atau pengambilan barang dagangan kepada Penggugat  oleh  Tergugat  I  yang  tidak terbayarkan  karena  alasan  keteledoran Tergugat  I  atas  pengelolaan  uang  setoran tersebut,  dan  Para  Tergugat  mengakui menjaminkan  sebuah  Sertifikat  Hak  milik No  :  00744,  NIB  :  08.01.08.08.01221 yakni  milik  Tergugat  II  (istri  Tergugat  I) dengan  kesepakatan  mencicil  hutang Tergugat  I  kepada  Penggugat,  namun dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersbut  Para Tergugat hanya membayar cicilan satu kali sebesar Rp.10.000.000,-  di Agustus 2021, dan selanjutnya sudah tidak membayar lagi dengan cara mencicil sesuai surat perjanjian tanggal 15 juli 2021 tersebut.
total  hutang  Tergugat  I  tersisa  total Rp.670.000.000.,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) karena pernah ada pembayaran pada  bulan  Agustus  2021  yaitu  cicilan sebesar  Rp.10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah)  oleh  Para  Tergugat  kepada Penggugat dan seluruh jumlah hutang yang belum  terbayar  oleh  Para  Tergugat  yaitu besarnya
Rp.670.000.000 kepada
Penggugat dimana Para Tergugat menjaminkan  Sertifikat  Hak  milik  No  :
00744,  NIB  :  08.01.08.08.01221  yakni milik Tergugat II.
Dengan mengacu pada hukum kontrak,  seorang  debitur  dikategorikan wanprestasi jika tidak melakukan apa yang sudah  dijanjikannya.  Juga  merupakan wanprestasi  jika  debitur  lalai  atau  lalai atau  ingkar  janji  atau  melakukan  atau melakukan sesuatu yang bukan kewenangan  debitur  untuk  melakukannya. Pengkategorian  sesorang  lalai  juga  sulit karena  waktu  yang  tepat  di  mana  para pihak berkewajiban untuk tidak memenuhi janjinya seringkali juga tidak dijanjikan.

## 2. Adanya Objek
Sengketa dapat terjadi karena adanya objek  yang  diperebutkan  oleh  seseorang atau suatu perusahaan yang memiliki suatu identitas kepunyannya belum jelas dimiliki oleh  siapa,  Karena  hal  itu  sengketa  dapat terjadi.  Menurut  Uni  Latriani  selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang  menjelaskan  bahwa  Objek yabg  menjadi  sengketa  merupakan  Objek Jaminan  dalam  Perjanjian  tgl  15  juli  2021 antara  Penggugat  dan  Para  Tergugat  yaitu tanah  dan  bangunan  diatas  Sertifikat  Hak Kepemilikan No : 00744, NIB :
08.01.08.08.01221 milik Tergugat II.
Bahwa  ukuran  dan  batas  objek dalam  sengketa  ini  yaitu  luas  tanah  dalam Sertifikat  Hak  milik  No  :  00744,  NIB  : 08.01.08.08.01221, Surat Ukur No: 00200/Bakung/2009  adalah  435M²,  dan luas  bangunan  diatasnya  kurang  lebih  200 meter  persegi,  yang  terletak  dialamat Jl.Kamboja,No.82  RT.06,  Kel.Bakung,
Kec.Teluk Betung
Barat, Bandar Lampung,  Prov.  Lampung,  dengan  batas- batas sebagai berikut :
a. Dibagian Utara : Jalan/Gang
b. Dibagian Selatan : Jalan
c. Dibagian Timur : Tanah Bpk Mawi
d. Dibagian Barat : Tanah Bpk Patah
Objek  tersebut  dijadikan  sebuah jaminan  atas  utang  piutang  tergugat besarannya Rp.680.000.000,-, yang dimana dalam perjanjian jika uang tersebut tidak dapat dikembalikan dalam waktu dan tanggal  yang  telah  disepakati,  maka  objek jaminan  tersebut  akan  dijual  untuk membayar  sisa  utang  piutang  tergugat yang  belum  dilunaskan.  Karena  hal  itu faktor adanya objek yang menjadi persengketaan  ikut  menjadi  sebuah  faktor dalam  menentukan  terjadinya  sebuah sengketa  utang  piutang  dengan  jaminan tanah dan bangunan.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  di
Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa faktor penyebab terjadinya sebuah sengketa  utang  piutang  menurut  pada keputusan  Nomor  62/Pdt.G/2022/PN.Tjk adalah  karena  adanya  dua  faktor,  yang pertama  adanya  wanprestasi  oleh  tergugat atas  kesepakatan  janji  yang  sudah  dibuat dan  merupakan  kesepakatan  penggugat dan  tergugat.  Dan  faktor  yang  kedua
adalah  adanya  suatu  objek  yang  dijadikan sengketa,  dalam  hal  in  I  objek  yang dijadikan sengketa adalah sebuah Sertifikat  Hak  milik  No  :  00744,  NIB  : 08.01.08.08.01221.
3.2. Pertanggungjawaban Proses Penyelesaikan  Sengketa  Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Tjk. Sengketa atau perselisihan
merupakan  situasi  di  mana  satu  pihak merasa  bahwa  pihak  lain  telah  dirugikan, dan  pihak  tersebut  mengkomunikasikan ketidakpuasan  tersebut  kepada  pihak  lain.
Apa yang disebut kontroversi terjadi ketika istilah  menunjukkan  ketidaksepakatan. Selain itu, dalam konteks hukum, khususnya  hukum  kontrak,  perselisihan harus  dipahami  sebagai  perselisihan  yang timbul  antara  para  pihak  sebagai  akibat dari  pelanggaran  perjanjian  yang  dicatat dalam  kontrak.  sebagian  atau  seluruhnya. Dengan  kata  lain,  salah  satu  pihak  atau salah  satu  pihak  lalai  melakukan  atau wajib  melakukan,  tetapi  lalai  melakukan kurang atau berlebihan, sehingga mengakibatkan  tidak  terlaksananya  dan pada  akhirnya  mengakibatkan  kerugian pada  pihak  lain.Berdasarkan  ketentuan KUHP Pasal 1754 yang berbunyi:
“pinjam  meminjam  adalah  suatu perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu memberikan kepada pihak  yang lain  suatu jumlah  barang-barang  tertentu  dan  habis karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan sejumlah  yang  sama  dari  macam  keadaan yang sama pula.”
Biasanya  dalam  meminjam  uang, para  debitur  mengajukan  sebuah  jaminan seharga  uang  yang  dipinjamnya  untuk dijadikan  sebuah  objek  jaminan  yang apabila  terjadinya  sebuah  wanprestasi dalam  pembayaran  maka  jaminan  yang telah  disepakat  tersebut  dapat  diambil untuk mengganti pembayaran utang piutang tersebut, Jaminan merupakan suatu barang  yang  merupakan  amanah  berupa barang  bergerak  dan/atau  tidak  bergerak. Jaminan  ini  diberikan  dalam  hal  debitur didapati tidak melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, yaitu debitur wanprestasi, dan jaminan tersebut dijual oleh kreditur sesuai kesepakatan para pihak.
Uni  Latriani  selaku  Hakim  di Pengadilan Negeri
Tanjungkarang memberikan  keterangan,  Ada  dua  jenis penyelesaian sengketa: penyelesaian sengketa dengan mengunakan jalur pengadilan / yudisial (litigasi) dan penyelesaian  sengketa  alternative  atau non-pengadilan.  Uni  Latriani  menjelaskan bahwa litigasi merupakan proses perencanaan  dan  pemaparan  tiap  kasus, yang  meliputi  penyediaan  informasi  yang lengkap  serta  proses  dan  kerjasama  untuk mengetahui  masalah  dan  menghindari masalah  yang  tidak  terduga.  Gugatan merupakan penyelesaian terkait perhukuman  oleh  pengadilan  atau  disebut litigasi.
Gugatan  merupakan  aksi  sipil  yang diajukan di pengadilan di mana penggugat, pihak  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan tergugat  telah  merugikannya,  mencari bantuan  hukum  atau  keadilan.  Tergugat wajib menanggapi gugatan penggugat. Jika penggugat menang, keputusan akan dimasukkan  untuk  mendukung  penggugat, dan  berbagai  perintah  pengadilan  dapat
dimasukkan  untuk  menegakkan  perintah sementara atau permanen untuk menjalankan  hak,  menuntut  ganti  rugi, atau  mencegah  atau  menegakkan  litigasi, dapat  dikeluarkan.  Seseorang  yang  lebih memilih litigasi daripada mencari penyelesaian  di  luar  pengadilan  disebut orang argumentatif.
Untuk  proses  tidak  lewat  jalur pengadilan atau nonlitigasi artinya penyelesaian  itu  diluar  dari  prosedur hukum  pengadila.  Penyelesaian  dengan cara  ini  dikenal  juga  dengan  penyelesaian sengkata alternative. Cara ini telah dikenal luas  dan  diatur  pula  dalam  hukum Indonesia yaitu dalam perundang- undangan.  Berikut  ini  untuk  hukum  yang mengatur  proses  penyelesaian  ini  :  1) Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 mentenai  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman mengatakan
“penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan,  atas  dasar  perdamaian  atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan”.
2) UU No. 30 Tahun 1999 mengenai
Arbitase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Pasal 1 angka 10 mengatakan “Alternatif  Penyelesaian  Perkara (Alternatif  Dispute  Resolution)  adalah lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasai, konsiliasi dan arbitrase”.
Konsultasi  adalah  tindakan  pribadi antara  satu  pihak  (pelanggan)  dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan  pendapat  dan  saran  kepada pelanggan dalam rangka memenuhi keinginan  dan  kebutuhan  pelanggan. Konsultan merumuskan pendapat (hukum)
hanya atas permintaan klien dan keputusan untuk  menyelesaikan  perselisihan  dibuat oleh  para  pihak.  Negosiasi,  penyelesaian sengketa dengan
cara
konsultasi/perundingan  langsung  antara para  pihak  yang  bersengketa,  bertujuan untuk mencari dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.
Perjanjian  penyelesaian  harus  dibuat secara  tertulis  yang  disepakati  oleh  para pihak. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu  oleh  pihak  luar  yang  tidak memihak/netral untuk sampai pada penyelesaian  sengketa  yang  disepakati para  pihak.  Mediasi  atau  konsiliasi  dalam bahasa  Inggris  berarti  penyelesaian  suatu sengketa  dengan  cara  perundingan  yang melibatkan  pihak  ketiga  (arbiter)  yang damai  dan  netral,  membantu  para  pihak yang  bersengketa  untuk  menemukan bentuk  penyelesaian  yang  disepakati  para pihak.  tertulis  dan  setelah  ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa, dimasukkan ke Pengadilan Negeri.
Perjanjian  tertulis  ini  bersifat  final  dan mengikat  kedua  belah  pihak.  Upaya penyelesaian  sengketa  dengan  menunjuk seorang  ahli  untuk  memberikan  pendapat tentang  masalah  yang  dipermasalahkan guna  memperoleh  pendapat  ahli,  pendapat yang objektif.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  adalah  suatu  upaya  negosiasi atau  kompromi  untuk  mencapai  solusi yang  saling  menguntungkan.  Kehadiran pihak ketiga yang netral tidak
dimaksudkan untuk
menyelesaikan
perselisihan dan para pihak sendirilah yang membuat  keputusan  akhir.  Penyelesaian sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  (non
litigasi)  diatur  dengan  Undang-Undang Arbitrase  dalam  sistem  hukum  Indonesia. Jalan  alternatif  yang  dapat  ditempuh  oleh pihak yang bersengketa meliputi konsultasi,  negosiasi  dan  penyelesaian, mediasi,  mediasi  dan  arbitrase..  Di  negara ini  ada  lembaga  ketiga  yang  mengatur yaitu  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia pada  Pasal  6  UU  Arbitrase  mengatakan jika:
a. Sengketa atau perbedaan pendapat  hukum perdata dapat diselesaikan  oleh  para  pihak dengan cara penyelesaian sengketa alternatif dengan itikad  baik,  kecuali  untuk litigasi di pengadilan negeri..
b. Penyelesaian  perselisihan  atau perbedaan  pendapat  dengan alternatif
penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1) diselesaikan  dalam  pertemuan tatap  muka  para  pihak  dalam waktu  paling  lama  14  (empat belas)  hari  yang  hasilnya dituangkan  dalam  perjanjian tertulis..
c. Jika kontroversi atau ketidaksepakatan  tidak  dapat diselesaikan sesuai dengan Bagian  2,  kontroversi  atau ketidaksepakatan
harus diselesaikan  oleh  satu  atau lebih  penasehat  profesional atau  mediator  sebagaimana disetujui  secara  tertulis  oleh para pihak.
d. Jika  para  pihak  tidak  dapat mencapai  kesepakatan  dengan
bantuan satu atau lebih
penasihat profesional atau melalui  mediator  dalam  waktu maksimal  14  hari,  para  pihak dapat merujuk ke panel arbitrase atau badan penyelesaian sengketa alternatif ke mediator..
e. Arbitrase  harus  dimulai  dalam waktu  tujuh  (7)  hari  setelah badan  arbitrase  atau  badan alternatif
penyelesaian sengketa menunjuk mediator.
f. Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat
melalui  arbiter  dalam  waktu paling  lama  (30)  hari  dan secara  rahasia  sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
g. Setiap perselisihan atau kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan perselisihan bersifat  final  dan  mengikat para  pihak,  harus  dilakukan dengan itikad baik, dan dimasukkan ke pengadilan negeri  dalam  waktu  paling lama tiga puluh (30) hari sejak tanggal penandatanganan.
h. Setiap kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat
sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (7)  harus  diselesaikan dalam  waktu  tiga  puluh  (30) hari sejak pendaftaran..
i. Jika  upaya  untuk  mencapai kesepakatan  berdasarkan  Ayat 1 sampai 6 tidak berhasil, para pihak  dapat  mencoba  untuk menyelesaikannya melalui komite  arbitrase  berdasarkan kesepakatan tertulis.
Beradsarkan  keteranga  Uni  Latriani, Arbitrase  adalah  salah  satu  metode  yang paling umum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain. Pasal 1(1)  UU  Arbitrase  menyatakan  bahwa arbitrase adalah suatu tata cara penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar pengadilan  umum  berdasarkan  perjanjian arbitrase  tertulis  yang  dibuat  oleh  para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UU  Arbitrase  adalah  perjanjian  berupa klausula  arbitrase  yang  tertuang  dalam perjanjian  pra-perselisihan  (pactum  de compromittendo)  antara  para  pihak,  atau perjanjian  arbitrase  tersendiri.  Apa  yang dilakukan  para  pihak  setelah  timbul sengketa (Akta Kompromis).
Perjanjian  tertulis  ini  berarti  semua tulisan  dengan  huruf  besar  atau  kecil, dalam  hal  ini  dibuat  secara  elektronik dan/atau termasuk perjanjian yang disepakati  oleh  para  pihak  serta  dokumen tertulis  atau  cetak  di  atas  kertas,  atau dokumen  terkirim  sesuai  dengan  Pasal  3 huruf  M  pada  Peraturan  Prosedur  BANI.
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase online dimungkinkan sesuai dengan ketentuan  Pasal  4  Ayat  3  UU  Arbitrase, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui  surat,  transmisi,  teleks,  telegram, faksimili,  email,  atau  sarana  komunikasi lainnya.  ,  disertai  dengan  pernyataan penerimaan  oleh  para  pihak.  Perjanjian
atau klausul tersebut, yang dikenal sebagai pesan  data,  memiliki  kekuatan  hukum yang sama dengan perjanjian tertulis biasa. Selain  itu,  dalam  UU  ITE  Pasal  5(1)  dan (2) disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau  data  elektronik  dan/atau  hard copy  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan merupakan  perpanjangan  dari  alat  bukti yang sah menurut hukum acara.
Adapun penyelesaian sengketa dalam  Putusan  Nomor  62/Pdt.G/2022/PN Tjk  Bahwa  objek  perdamaian  dalam perkara  ini  adalah  tanah  dan  bangunan milik  ibu  Tergugat  II/istri  dari  Tergugat  I sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak milik No : 00744, NIB :
08.01.08.08.01221,  Surat  Ukur  No  :
00200/Bakung/2009,berdasarkan
perjanjian  antara  Penggugat  dan  Para Tergugat,objek  tersebut  dijaminkan  oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan  surat  Perjanjian  Tanggal  15 Juli  2021  yang  dibuat/dipahami  dan disepakati/ditandatangani  oleh  para  pihak dalam  hal  ini  Penggugat  dan  Para Tergugat,yaitu  saudara  Indra  Agus  selaku Pemegang jaminan dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik Piutang dengan saudara  Pahmi  Rizal  (Tergugat  I)  dan Tisniaty  (Tergugat  II)  selaku  Pemberi Jaminan  dimana  Pahmi Rizal  (Tergugat  I) yang  memiliki  hutang  kepada  Indra  Agus (Penggugat).
Ukuran  dan  batas  objek  dalam perdamaian  ini  yaitu  luas  tanah  dalam Sertifikat  Hak  milik  No  :  00744,  NIB  :
08.01.08.08.01221, Surat Ukur No: 00200/Bakung/2009  adalah  435M²,  dan luas  bangunan  diatasnya  kurang  lebih  200 meter  persegi,  yang  terletak  dialamat Jl.Kamboja,No.82 RT.06, Kelurahan Bakung,  Kec.  Teluk  Betung  Barat  Kota
Bandar Lampung, Prov. Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
a.  Bagian Utara : Jalan/Gang
b.  Bagian Selatan : Jalan
c.  Bagian Timur : Tanah Bpk Mawi
d.  Bagian Barat : Tanah Bpk Patah
Tergugat  (suami  isteri)  mengakui dan  benar  telah  menjaminkan  tanah  serta bangunan dengan Sertifikat Hak Kepemilikan No : 00744, NIB : 08.01.08.08.01221 yakni milik Tergugat II (istri  Tergugat  I),  kepada  Penggugat  atas hutang  Tergugat  I  ke  Penggugat  dengan besaran Rp.680.000.000,-(enam ratus delapan  puluh  juta  rupiah),  objek  jaminan tersebut  terletak  di  Jl.Kamboja,No.82 RT.06,  Kel.Bakung,  Kec.  Teluk  Betung Barat,  Bandar  Lampung,  dengan  surat perjanjian  tanggal  15  Juli  2021,  dan sepakat  dalam  perjanjian  jika  terjadi Wanprestasi  atas  pembayaran  hutang secara  cicilan  maka  Para  Tergugat  secara sukarela  menjual  objek  jaminan  tersebut untuk  melunasi  hutang  kepada  Penggugat atau  menyerahkan/menguasakan  kepada Penggugat untuk dijual dengan harga yang disepakati  bersama  Para  Pihak  dengan tujuan  yaitu  penjualan  Objek  Jaminan dalam  perjanjian  tersebut  untuk  melunasi hutang Tergugat  I kepada Penggugat  yang diketahui serta disetujui juga oleh Tergugat II.
Para  Tergugat  mengakui  jumlah hutang  ke  Penggugat  degan  besaran Rp.680.000.000,-  (enam  ratus  delapan puluh  juta  rupiah)  adalah  hutang  dagang atau pengambilan barang dagangan kepada Penggugat  oleh  Tergugat  I  yang  tidak
terbayarkan  karena  alasan  keteledoran Tergugat  I  atas  pengelolaan  uang  setoran tersebut,  dan  Para  Tergugat  mengakui menjaminkan  sebuah  Sertifikat  Hak  milik No  :  00744,  NIB  :  08.01.08.08.01221 yakni  milik  Tergugat  II  (istri  Tergugat  I) dengan  kesepakatan  mencicil  hutang Tergugat  I  kepada  Penggugat,  namun dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersbut  Para Tergugat hanya membayar cicilan satu kali degan  besaran  Rp.10.000.000,-  (sepuluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2021, dan selanjutnya  sudah  tidak  membayar  lagi dengan cara mencicil sesuai surat perjanjian tanggal 15 juli 2021 tersebut.
Penggugat dan Para Tergugat mengakui  total  hutang  Tergugat  I  tersisa total  Rp.670.000.000.,-  (enam  ratus  tujuh puluh  juta  rupiah)  karena  pernah  ada pembayaran  pada  bulan  Agustus  2021 yaitu cicilan dengan besaran Rp.10.000.000,-(sepuluh  juta  rupiah)  oleh Tergugat ke Penggugat
Total  seluruh  jumlah  hutang  yang belum  terbayar  oleh  Para  Tergugat  yaitu sebesar  Rp.670.000.000  (enam  ratus  tujuh puluh  juta  rupiah)  kepada  Penggugat dimana Para Tergugat menjaminkan Sertifikat  Hak  milik  No  :  00744,  NIB  :
08.01.08.08.01221  yakni  milik  Tergugat
II,  maka  Penggugat  dan  Para  Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan  ini  secara  baik-baik  atau perdamaian yang disepakti inI
Selanjutnya  Para  Tergugat  setuju segera  secepatnya  menjual  objek  Jaminan dalam  surat  perjanjian  15  Juli  2021  atau dengan  cara  memberi  kuasa  kepada Penggugat  secara  penuh  baik  untuk  diri Penggugat  sendiri  maupun  kepada  orang lain  untuk  menjual  Objek  Jaminan  dalam
Perjanjian  tgl  15  juli  2021  antara Penggugat  dan  Para  Tergugat  yaitu  tanah dan  bangunan  diatas  Sertifikat  Hak  milik No  :  00744,  NIB  :  08.01.08.08.01221 milik  Tergugat  II.  Dikuasakannya  kepada Penggugat tersebut sepenuhnyauntuk melakukan Penjualan objek yang dijaminkan  dalam  surat  perjanjian  tgl  15 juli  2022  dan  disepakati  dengan  harga sebesar  Rp.870.000.000,-(delapan  ratus tujuh  puluh  juta  rupiah)  yang  nilai tersebutd  igunakan  untuk  membayar  sisa hutang  Tergugat  I  kepada  Penggugat sebesar Rp.670.000.000,-(enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisa harga penjualan atau  selisih  harga  jual  yang  disepakati yaitu  sejumlah  Rp.200.000.000,-  (dua ratus  juta  rupiah)  akan  diserahkan  dan diterima oleh Para Tergugat
Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian  Perdamaian  ini  oleh  Penggugat dan  Para  Tergugat  sebagai  upaya  damai atas  gugatan  Penggugat  dalam  perkara Perdata  Wanprestasi  yang  didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Nomor Regisrter ; 62/ Pdt.G/20122/PN.Tjk,  maka  mulai  saat  itu
Penggugat sudah memiliki kuasa jualpenuh  atas  Objek  yang  dijaminkan oleh Para Tergugat dalam Surat Perjanjian tanggal  15  Juli  2021,  dan  oleh  karena  itu semua  Para  Pihak  setuju  dengan  harga yang  disepakati  sebesar  Rp.870.000.000,- (delapan  ratus  tujuh  puluh  juta  rupiah) untuk  itu  Penggugat  dapat  melakukan tindakan  sesuai  perdamian  ini  dan  dapat dilaksanakan sesuai hukum.
sebagai wujud perdamaian dan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak  dalam  perdamaian  ini  maka  surat perjanjan  ini  disepakati  bersama  para pihak  (Penggugat  dan  Para  Tergugat)
beserta  saksi  dari  masing-masing  pihak yang  disampaikan  di  persidangan  Mediasi pada Gugatan PerkaraPerdata No. 62/Pdt.G/20122/PN.Tjk.,  dan  dalil-dalil yang  termuat  didalam  surat  Gugatan  yang telah  terdaftar  merupakan  suatu  kesatuan tak terpisah dari surat perdamaian ini, surat perjanjian ini berlaku mulai dari penandatanganan Para Pihak dan Saksi.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka penyelesaian  sengketa  utang  piutang dengan  jaminan  tanah  dan  bangunan berdasarkan  adanya  Akta  Perdamaian tersebut  maka  sengketa  atas  tanah  dan bangunan  sudah  selesai  dengan  cara menjual  tanah  dan  bangunan  tersebut  dan hasil  dari  penjualan  tersebut  akan  dipakai untuk  membayar  utang  piutang  tergugat tersebut  dan  sisa  uang  dari  penjualan tersebut  dikembalikan  kepada  tersebut sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak.

## 4. SIMPULAN
Menurut  penjabaran  dari  pembahasan yang  sudah  di  kemukakan  diatas  dalam kaitanya  dengan  inti  masalah  yang  ada, sehingga disimpulkan bahwa :
1. Berdasarkan hasil dari penelitian di Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa  faktor  penyebab  terjadinya sebuah  sengketa  utang  piutang menurut dasar Putusan No.
62/Pdt.G/2022/PN.Tjk adalah
karena  adanya  dua  faktor,  yang pertama  adanya  wanprestasi,  yang dilakukan  tergugat  atas  perjanjian yang  sudah  dibuat  dan  disepakati oleh  penggugat  dan  tergugat.  Dan faktor  yang  kedua  adalah  adanya
suatu objek yang dijadikan sengketa, dalam hal in I objek yang dijadikan  sengketa  adalah  sebuah Sertifikat  Hak  milik  Nomor  : 00744, NIB : 08.01.08.08.01221.
2. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, maka penyelesaian sengketa utang
piutang  dengan  jaminan  tanah  dan bangunan berdasarkan adanya Akta Perdamaian tersebut maka sengketa atas  tanah  dan  bangunan  sudah selesai  dengan  cara  menjual  tanah dan  bangunan  tersebut  dan  hasil dari penjualan tersebut akan dipakai  untuk  membayar  utang piutang  tergugat  tersebut  dan  sisa uang dari penjualan tersebut dikembalikan kepada tersebut sesuai  dengan  kesepakatan  kedua belah pihak.

## Saran
Menurut kesimpulan di atas, peneliti  merumuskan  suatu  saran  yang nantinya  di  harapkan  dapat  bermanfaat untuk  seluruh  masyarakat  luas  dan terkhusus  bagi  pihak  terkait.  Berikut  ini adalah  saran  yang  di  berikan  di  tujukan kepada yaitu :
1. Untuk tergugat dalam memenuhi kewajibannya,
tergugat  harus  dengan  itikad baik  melunasi  hutang  dan pinjaman atau membayar cicilan. Hindari masalah utang. Dikemudian hari.
2. Masyarakat  pada  umumnya diharapkan  untuk  bertindak hati-hati  dan  hati-hati  dalam mengambil  tindakan  hukum, salah satunya adalah
meminjam  atau  berutang,  kita perlu memahami
dan
menghindari sengketa utang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul Majid. 2014. Implementasi Kurikulum  2013  Kajian  Teoritis dan Praktis, Interes Media,
Bandung.
Achmad Rubaie. 2007. Hukum Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum Cetakan  Pertama ,  Bayu  Media Publishing, Malang.
Boedi  Harsono.  1994. Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria.
Isi  dan  Pelaksaannya , Jilid  I Hukum Tanah Nasional , Djambatan , Jakarta. D.Y  Witanto,  2015, Hukum  Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ,  Mandar Maju, Bandung.
Effendi  Perangin.  1994. Hukum  Agraria Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari Sudut Pandang  Praktisi  Hukum ,
Raja Grafindo. Jakarta.
Florianus  SP.  Sangsun.  2007. Tata  Cara Mengurus Sertifikat Tanah Cetakan Ketiga , Visimedia, Jakarta
Frans  Hendra  Winarta.  2012. Hukum Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional , Sinar Grafika,
Jakarta.
Herniate  dan  Sri  Iin  Hartini.  2019.
Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi , Media Sahabat
Cendekia, Surabaya.
Muhammad Fathurrohim dan Sulistryorini. 2012. Implementasi  Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan  Islam  Secara  Holistic,
Teras, Yogyakarta.
Nurnaningsih  Amriani.  2012. Mediasi Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perdata  Di Pengadilan,, Raja
Grafindo, Jakarta.
Rachmadi  Usmani.  2012. Mediasi  di Pengadilan  :  Dalam  Teori  dan Praktik . Sinar Grafika, Jakarta.
Rachmadi  Usman.  2003. Aspek-Aspek hukum  perbankan  di  indonesia , Gremedia pustaka Utama, Jakarta.
Riant Nugroho Dwijowijoto. 2006.
Kebijakan  Publik ,  PT  Elex  Media Kompatindo, Jakarta
R.Subekti  Dan  R.  Tjitrosudibyo.  1992.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita,
Jakarta. Salim. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan  Di  Indonesia, PT.  Raja Grafindo, Jakarta
Supriadi.  2007. Hukum  Agraria ,  Sinar Rafika, Jakarta.
_______.  2010. Hukum  Agraria ,  Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
Takdir Rahmadi.
2017. Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, Raja Grafindo, Jakarta. Veithzal  Rivai.  2008. Islamic  Finansial Management , Raja Grafindo persada, Jakarta.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1847
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang kekuasaan kehakiman
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

## C. SUMBER LAINNYA
Bambang  Setiawan.  2016. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam  di  Koperasi
Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman bugisan, Atma Jaya, Yogyakarta, Vol 2, No. 2.
https://kbbi.web.id/sengketa, Diakses Pada Tanggal  24  Oktober  2022  pada
Pukul 09.28 WIB
Poerwadarminto . 2003. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka,
jakarta
Silpi  Intan
Suseno.
Penyelesaian Sengkta  Ekonomi https://silpiintan suseno7wordpress.com/2017/07/06 /makalah-penyelesaian-sengketa- ekonomi/  diakses  pada  tanggal  19 Desember 2022 pukul 02.19 WIB
Suwandi.  2016. Kedudukan  Jaminan Antara  Utang  Piutang  dan  Rahn,
Jurisdictie:
Jurnal Hukum dan Syariah, Malang, vol. 7 no. 2.
Tami  Rusli.  2018. Analisis  Pelaksanaan
Konsinyasi Ganti Rugi Pada
Pengadaan Tanah, Jurnal Keadilan
Progresif, UBL, Vol. 9 No. 1.
Tami  Rusli.  2015.  Asas  Kebebasan
Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia,  Pranata  Hukum,  UBL,
Vol. 10 No.1.
Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan ,
https://www.academia.edu/2983129
6/Penyelesaian_ Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi _Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam
_ Pengadilan_sebagai_Alternatif,
diakses  pada  tanggal  19  Desember 2022 Pukul 02.39 WIB.