Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna )
Analiansyah Rudanto Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email : analiansyah@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Terdapat  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  yang  menyangkut  perkara  perceraian,  namun  perkara  tersebut berlanjut kepada sengketa harta bersama. Dalam sengketa harta bersama terjadi  polemik  lain  yaitu  perlawanan  eksekusi  pihak  ketiga  terhadap putusan  tersebut.  Pihak  ketiga  keberatan  atas  putusan  hakim  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh,  karena  ada  harta  peninggalan  Almh ibupihakketiga yang digunakan dalam pembagian harta bersama. Namun, hakim  menolak  perlawanan  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan penyebab hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menolak perlawanan  eksekusi  pihak  ketiga  dan  langkah  yang  digunakan  hakim Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  menetapkan  kembali  putusan yang  telah  dieksekusi.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengunakan  bahan hukum  primer  yaitu  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna. Kemudian data ini di analisis dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 3 (tiga) penyebab  hakim  menolak  perlawanan  pihak  ketiga. Pertama, alat  bukti pihak ketiga tidak memiliki Kualitas Hukum. Kedua, tidak memilikiLegalitas Hukum. Ketiga, tidak memiliki Legal Standing /Kapasitas  Hukum  dalam  mengajukan  bukti-bukti  yang dibebankan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, dasar penolakan hakim yang  mengadili  dan  memutuskan  perkara  perlawanan  eksekusi  pihak ketiga terhadap sengketa harta bersama dengan Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna  sudah  benar  dan  telah  memenuhi  syarat  yang telah  diberikan  oleh  Undang-Undang  termasukHukum  Acara  Peradilan Agama.  Dikarenakan  hakim  telah  memberikan  peluang  kepada  pihak ketiga  untuk  memberikan  hak-haknya  yang  dirugikan,  namun  dalam pembuktian  pihak  ketiga  tidak  memberikan  alat-alat  bukti  yang dibutuhkan  oleh  hakim.Selanjutnya  langkah  yang  digunakan  oleh  hakim Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  memutuskan  kembali  putusan

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  telah  dieksekusi  secara  hukum  telah  menangguhkan  putusan  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Seharusnya  putusan  yang  telah  dieksekusi  itu tidak  bisa  lagi  dilakukan  persengketakan.  Oleh  karena  itu,  dalam menetapkan  kembali  putusan  eksekusi.  Hakim  kembali  pada  putusan terdahulu atau putusan sebelumnya (awal).
Kata Kunci : Perlawanan Pihak Ketiga, Eksekusi, dan Harta Bersama

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  setiap  putusan  hanya  mengikat  para  pihak  yang berperkara  (Pengugat  dan  Tergugat),  dan  tidak  mengikat  pihak  ketiga. Sebaliknya  apabila  hak-hak  pihak  ketiga  dirugikan  oleh  suatu  putusan yang  menyangkut  harta  pihak  ketiga,  maka  pihak  ketiga  berhak mengajukan  permohonan  perlawanan  dalam  bentuk derden  verzet (perlawanan pihak ketiga). pihak  ketiga  sebenarnya  bukanlah  salah  satu  pihak  yang berperkara  dalam  pokok  utama  atau  sebelumnya.  Pihak  ketiga  yang dimaksudkan ialah pihak luar dari pokok perkara utamanya. Pihak ketiga tersebut  mempunyai  hak  untuk  melakukan  perlawanan  apabila  dinilai pelaksanaan isi putusan hakim terhadap objek milik pihak ketiga tersebut telah merugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya.
Seperti yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dimana hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  memutuskan  suatu  perkara terhadap perkara perceraian antara suami dengan istri pada Tahun 2013. Namun, timbul perkara baru yaitu hadirnya pihak ketiga sebagai pelawan.
Pihak  ketiga  mengajukan  perlawanan  eksekusi  disebabkan  oleh adanya  hak-hak  pihak  ketiga  yang  dirugikan  oleh  putusan  hakim Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  penetapan  pembagian  harta bersama.  Oleh  karena  itu,  terhadap  putusan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap ( eksekusi ) tersebut pihak ketiga tidak menerimanya sehingga pihak  ketiga  mengajukan derden  verzet (perlawanan)  di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Pihak ketiga berpedoman pada Pasal 378 Rv yaitu, ”apabila hak- hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan permohonan  perlawanan  terhadap  putusan  tersebut”. 1 Maka  dari  itu, pihak  ketiga  mengajukan  permohonan  perlawanan  terhadap  hak-haknya yang  telah  dilanggar  oleh  putusan  hakim  terutama  terhadap  sengketa harta bersama seperti yang ditanggani oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Banda  Aceh.  Namun,  dalam  prakteknya  di  lingkungan  Mahkamah
1 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Yokyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 256.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  menangani  perkara  perceraian  Nomor 0073/Pdt.G/2013/MS-Bna  terhadap  sengketa  harta  bersama  tersebut Majlis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  menolak  permohonan perlawanan eksekusi pihak ketiga.
Mengenai  perkara  perceraian  yang  menyangkut  sengketa  harta bersama, di Pengadilan Agama sendiri telah memberikan peluang kepada suami  dan  istri  memberikan  pintu  masuk  untuk  mengajukan  gugatan perceraian apabila suami dan istri tidak mampu lagi untuk hidup bersama.
Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  dalam  Pasal  88,  bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian  tentang  harta  bersama  itu  diajukan  kepada  Pengadilan Agama. Nah, yang menjadi permasalahan dalam kasus perlawanan pihak ketiga  tersebut  ialah terhadap  putusan eksekusi  di Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  pada  perkara  perceraian  tersebut  pihak  ketiga  tidak mempermasalahkan pembagian harta bersama. Akan tetapi, setelah majlis hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  menetapkan  serta  akan menjalankan eksekusi terhadap harta bersama tersebut pihak ketiga hadir menjadi  pelawan.  Untuk  itu,  perlu  penulis  garis  bawahi  bahwa  dalam perkara  tersebut  penulis  ingin  melihat  apakah  karena  permasalahan  itu hakim menolak perlawanan pihak ketiga.
Oleh  sebab  itu,  terhadap  perkara  perlawanan  eksekusi  pihak ketiga  tersebut  penulis  ingin  mencari  tahu  penyebab  mengapa  hakim menolak  perlawanan  eksekusi  pihak  ketiga  dalam  harta  bersama sedangkan dalam Pasal 378 RV dijelaskan bahwa apabila hak-hak pihak ketiga  dirugikan  oleh  putusan  hakim  maka  pihak  ketiga  boleh mengajukan  perlawanan derden  verzet terhadap  putusan  itu.  Serta langkah  yang  digunakan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam menetapkan  dan  memutuskan  kembali  perkara  yang  telah  mempunyai hukum tetap ( eksekusi ).
Supaya  dalam  pelaksanaan  eksekusi  tersebut  pihak-pihak  yang merasa dirugikan karena putusan hakim tidak bisa lagi melakukan upaya hukum, disebabkan, hakim telah lebih dulu menetapkan putusan eksekusi secara  jelas  dan  tidak  memiliki  cacat  hukum.  Seperti  dalam  pembagian harta  bersama  hakim  melakukan  sita  eksekusi  lalu  melakukan  lelang eksekusi, keuntungannya hakim tidak akan digugat oleh pihak mana pun yang  merasa  dirugikan.  Di  karenakan,  semua  harta  bersama  yang disengketakan dalam perceraian telah dilakukan sita eksekusi.
Tulisan  artikel  ini  mencoba  untuk  mengetahui  penyebab  hakim menolak  perlawanan  eksekusi  pihak  ketiga  terhadap  perkara  harta bersama  tersebut  yang  dilakukan  pihak  ketiga  dan  bagaimana  langkah yang  digunakan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menetapkan  kembali  putusan  yang  telah  dieksekusi  terhadap  perkara harta bersama.
Pengertian  Perlawanan  Eksekusi  Pihak  Ketiga  dalam  Harta

## Bersama
Perlawanan  pihak  ketiga  mempunyai  arti  yaitu  perlawanan  yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang  hak-haknya  dirugikan  kepada  Hakim yang  menjatuhkan  putusan  yang  dilawan  itu  dengan  menggugat  para pihak  yang  bersangkutan  dengan  cara  biasa.Mengenai  bantahan  atau perlawanan  pihak  ketiga  yaitu  upaya  hukum  yang  dilakukan  orang  yang semula  bukan  pihak  dalam  suatu  perkara,  tetapi  oleh  karena  ia  merasa berkepentingan  atas  barang  atau  benda  yang  dipersengketakan  dimana barang  atau  benda  tersebut  akan/sedang  disita  atau  akan/sedang  dijual lelang.  Maka  ia  berusaha  untuk  mempertahankan  benda  atau  barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan  milik  tergugat. 2 Namun  demikian,  bila  pihak  ketiga  merasa  hak- haknya  dirugikan  oleh  suatu  putusan  Hakim,  maka  yang  bersangkutan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Hakim tersebut. 1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga
Perlawanan  pihak  ketiga  atau  bantahan  dikenal  juga  dengan istilah derden  verzet ,  perlawanan  pihak  ketiga  sendiri  merupakan perlawanan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  semula  bukan  pihak  yang bersangkutan  dalam  berperkara  dan  hanya    karena  ia  merasa berkepentingan.Perlawanan  pihak  ketiga  tersebut  dikenal Deden Verzet . 3 Perlawanan  pihak  ketiga  dibagi  menjadi  dua,  adapun  jenis  dari perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) adalah sebagai berikut. Pertama , perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita eksekutorial .  Sita eksekutorial adalah  sita  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  putusan, yakni sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai  kekuatan hukum tetap ( Inkracht ). 4
Kedua ,  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita  jaminan.  Sita jaminan adalah penyitaan terhadap barang-barang jaminan yang menjadi objek sengketa baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara persidangan. 5 Oleh karena ia merasa mengenai  barang  yang  dipersengketakan  atau  barang  yang  sedang  disita
2 Moh.  Taufik  Makarao, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata ,  (Jakarta  :  PT. Rineka Cipta. 2009), hlm. 210.
3 Niniek  Suparni, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  PERDATA) ,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 475.
4 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata
Dalam Teori Dan Praktek , (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 109.
5 Sarwono, Hukum  Acara  Perdata  Teori  Dan  Praktek, (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2011), hlm. 141.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dalam  perkara  itu  sebenarnya  bukan  kepunyaan  dari  tergugat,  tetapi adalah milik pihak ketiga.
2. Dasar Hukum Perlawanan Pihak Ketiga
Pada  asasnya,  suatu  putusan  itu  hanyalah  mengikat  para  pihak ketiga  (Pasal  1917  BW).  Namun  dalam  KUHperdata  BAB  X  dijelaskan bahwa,  apabila  hak-hak  pihak  ketiga  dirugikan  oleh  suatu  putusan,  ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan  ini  diajukan  kepada  hakim  yang  menjatuhkan  putusan  yang dilawan itu dengan mengugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). 6
Pihak  ketiga  yang  mengajukan  perlawanan  terhadap  suatu putusan  tidak  cukup  hanya  mempunyai  kepentingan  saja,  tetapi  harus nyata-nyata  telah  dirugikan  hak-haknya.  Apabila  perlawanannya dikabulkan,  putusan  yang  dilawan  itu  diperbaiki  sepanjang  merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv). 7 Ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR dan Pasal 378  Rv,  yang  memberi  hak  kepada  pihak  ketiga  mengajukan  bantahan atau perlawanan terhadap putusan yang BHT atau terhadap putusan pada umumnya. Pasal tersebut mengatakan:
1) Pihak  ketiga  berhak  melakukan  perlawanan  terhadap  suatu putusan  yang  merugikan  hak-hak  mereka.  Tindakan  ini  biasa disebut perlawanan pihak ketiga atau derden verzet .
2) Derden verzet setiap waktu tetap terbuka apabila ada pihak ketiga yang  merasa  dirugikan  oleh  putusan  itu,  dan  oleh  karena  orang yang  disebut  pihak  ketiga  sangat  luas  dan  tidak  terbatas, munculnya perlawanan sangat besar kemungkinannya.
3) Dengan  demikian,  suatu  putusan  yang  BHT  bersifat  relatif kepada  pihak  ketiga,  tidak  pernah  bersifat  mutlak,  karena  setiap saat terbuka kemungkinan munculnya derden verzet .
4) Pada  saat  datang derden  verzet ,  sifat  BHT-nya,  menjadi  goyah, bahkan  bisa  runtuh  berantakan  apabila  gugat  perlawanan dikabulkan.
Memang  sifat  BHT-nya  kepada  pihak  ketiga  bisa  permanen, apabila  untuk  selamanya  tidak  ada  seorang  pun  yang  mengajukan perlawanan.  Atau  setiap  perlawanan  yang  muncul  selalu  ditolak.  Sejauh mana  kekuatan  putusan  BHT  kepada  pihak  ketiga,  dijelaskan  dalam putusan MA No. 102 K/Sip/1972. Dikatakan bagi pihak ketiga yang tidak
6 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 82.
7 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm.  256.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
terlibat  dalam  perkara,  kekuatan  pembuktiannya  tergantung  pada penilaian Hakim, dan dapat menialainya sebagai bukti permulaan. 8
3. Prosedur Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga
Adapun  prosedur-prosedur  dalam  mengajukan  perlawanan  pihak ketiga yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Diajukan oleh pihak ketiga guna  membela dan mempertahankan hak kepentingannya di pengadilan, bukan sebagai kewajiban.
2. Perlawanan  bukan  subjek  yang  terlibat  langsung  sebagai  pihak dalam putusan yang dilawan.
3. Pada derden  verzet ,  pelawan  harus  menarik  seluruh  pihak  yang terlibat  dalam  putusan  yang  dilawan.  Hal  ini  merupakan  syarat mutlak  yang  tidak  boleh  diabaikan,  bila  diabaikan  mengandung cacat  formal  berupa error  in  person yang  dapat  mengakibatkan putusan  di  N.O.  ( niet  ont  vanklijverklaard )  atau  gugatan  tidak dapat diterima.
4. Tenggang  waktu derden  verzet dapat  dikatakan  luas  tetapi  juga dapat  dikatakan  sempit,  karena  tidak  dapat  dibatasi  oleh  jumlah hari,  minggu,  bulan,  dan  bahkan  tahun,  yang  membatasinya adalah  eksekusi  putusan.  Kalau  eksekusi  itu  cepat  maka  cepat pula habisnya tenggang waktu untuk  mengajukan derden  verzet . Apabila  lambat  maka  lambatnya  pula  berakhirnya  tenggang waktu untuk mengajukan derden verzet .
5. Derden  verzet didaftar  sebagai  perkara  baru  dengan  membayar biaya perkara baru.
6. Karena derden  verzet didaftar  sebagai  perkara  baru  dengan membayar perkara baru, maka terpisah dari nomor perkara yang dilawan.
7. Karena derden  verzet itu  sebagai  perkara  baru,  yang  menjadi bahan  pemeriksaan  adalah  perlawanan  pelawan.  Bila  terlawan membantah  dalil  pelawan  maka  pelawan  berkewajiban membuktikan dalilnya. 9

## Konsep dan Landasan Hukum Eksekusi
Eksekusi  berasal  dari  kata executie, artinya  melaksanakan putusan hakim ( tenuitvoer legging van vonnissen ), sedangkan lengkapnya adalah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai
8 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,2005),  hlm.
710.
9 Siska  Yanuarti “  Perlawanan  pihak  ketiga  (Derden  Verzet)  terhadap  sita jaminan  (  Conservatoir  Beslag  )  dalam  sengketa  perdata  (  studi  kasus  putusan  No. 188/Pdt.Plw/2010/PN.ska)” , hlm. 28.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan undang-undang yang berlaku. 10 Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil  dan  berfungsi  apabila  pihak  tergugat  tidak  bersedia  mentaati  dan menjalankan  putusan  secara  sukarela.  Jika  tergugat  tidak  menjalankan pemenuhan  putusan  secara  sukarela  akan  menimbulkan  konsekuensi hukum  berupa  tindakan  paksa  yang  disebut  eksekusi.  Dengan  demikian, salah  satu  prinsip  yang  melekat  pada  eksekusi,  yaitu  menjalankan eksekusi  secara  paksa  merupakan  tindakan  yang  timbul  apabila  pihak tergugat    tidak  menjalankan  putusan  secara  sukarela.  Jika  tergugat mentaati  dan  menjalankan  putusan  secara  sukarela,  maka  tindakan eksekusi tidak diperlukan. Sebelum membahas prinsip atau asas eksekusi perlu  kiranya  disinggung  sedikit  pembakuan  istilah  eksekusi  dalam Bahasa Indonesia.
Di  sini,  akan  dikemukakan  istilah  yang  dipergunakan  oleh  Prof. Surbekti  beliau  mengalihkanya  dengan  istilah  “ pelaksanaan “  putusan. Begitu  pula  Retnowulan  Sutantio  mengalihkannya  dalam  Bahasa Indonesia dengan istilah “ pelaksanaan “ putusan. Pendapat kedua penulis tersebut,  dapat  dijadikan  sebagai  perbandingan.  Bahkan,  hampir  semua penulis  telah  membakukan  istilah  “ pelaksanaan ”  putusan  sebagai  kata ganti  eksekusi  ( executie ).  Karena  dianggap  istilah  tersebut  sudah  tepat. Azas  dari  pada  Eksekusi  adalah: Pertama ,  Putusan  pengadilan  harus sudah  berkekuatan  hukum  tetap, Kedua ,  Putusan  tidak  dilaksanakan secara  sukarela, Ketiga ,  putusan  mengandung  Amar Condemnatoir ,  dan Ke-empat , eksekusi dibawah pimpinan pengadilan negeri. 11

## 1. Pengertian Eksekusi
Eksekusi  adalah  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap.  Putusan  yang  dieksekusi  adalah  putusan pengadilan  yang  mengandung  perintah  kepada  salah  satu  pihak  untuk membayar  sejumlah  uang,  atau  juga  pelaksanaan  Putusan  Hakim  yang memerintahkan  pengosongan  benda  tetap,  sedangkan  pihak  yang  kalah tidak  mati  melaksanakan  putusan  itu  secara  sukarela  sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. 12
Eksekusi  dilihat  dari  sumbernya  ialah  sebagai  tindakan  hukum yang  dilakukan  oleh  pengadilan  kepada  pihak  yang  kalah  dalam  suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.  Oleh  karena  itu,  eksekusi  tiada  lain  daripada  tindakan  yang berkesinambungan  dari  keseluruhan  proses  hukum  acara  perdata.
10 Subekti, Hukum Acara Perdata ,  (Jakarta: BPHN, 1997), hlm. 128.
11 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , cet, 1.
(Jakarta: Sinar Grafika,  2005), hlm. 6.
12 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 313.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sedangkan  menurut  istilahnya  eksekusi  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  terpisah  dari  pelaksanaan  tata  tertib  beracara  yang  terkandung dalam HIR atau Rbg. 13

## 2. Macam-macam Eksekusi
Tujuan  pencari  keadilan  ialah  agar  segala  hak-haknya  yang dirugikan  oleh  pihak  lain  dapat  dipulihkan  melalui  Putusan  Hakim.  Hal ini dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa dengan mengunkan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela. Sejak dikeluarkannya Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Pengadilan  Agama,  maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya  tanpa  harus  melalui  bantuan  pengadilan  negeri.  Dengan berlakunya  Undang-Undang  peradilan  agama  tersebut  maka:  Pertama, Ketentuan  tentang eksekutorial  verklaring dan  pengukuhan  oleh pengadilan  negeri  dihapuskan.  Kedua,  Pada  setiap  pengadilan  agama diadakan  jurusita  untuk  dapat  melaksanakan  putusan-putusannya. 14 Ada beberapa macam eksekusi, yaitu :
1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 197 ayat 1 HIR / Pasal 207 ayat 1 Rbg).
2. Eksekusi  putusan  yang  menghukum  orang  untuk  melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR / Pasal 259 Rbg).
3. Eksekusi  riil,  yaitu  pelaksanaan  putusan  hakim yang memerintahkan  penggosongan  benda  tetap  kepada  orang  yang dikalahkan (Pasal 1033 Rv).
4. Eksekusi dengan penjualan lelang (Pasal 200 ayat 11 HIR / Pasal 218 ayat 2 Rbg). 15
Permasalahan  yang  penting  juga  dibicarakan  dalam  kasus eksekusi  ialah  mengenai  permohonan  penundaan  eksekusi.  Masalah  ini sangat  serius,  karena  terhadap  setiap  eksekusi  selalu  ada  reaksi permintaan  penundaan.  Tidak  ada  eksekusi  yang  luput  dari  penundaan. Adakalanya  permintaan  penundaan  datang  langsung  dari  pihak tereksekusi  sendiri,  atau  dari  pihak  ketiga.  Berbagai  macam  alasan dikemukakan.  Terkadang  alasan  penundaan  yang  dikemukakan  sama sekali tidak relevan, sehingga sangat terkesan alasan itu dibuat-buat guna mengulur  waktu  eksekusi.  Namun  demikian,  ada  juga  permohonan
13 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata ., hlm. 8.
14 Gemala  Dewi, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  Di  Indonesia. ,  hlm.
166.
15 Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 110.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penundaan  yang  mempunyai  alasan  kuat,  yang  perlu  diperhatikan  dan dipertimbangkan.  Mungkin  pada  suatu  kasus  alasan  penundaan  eksekusi yang  dikemukakan  tidak  berdasar,  tetapi  pada  kasus  lain,  alasan  yang seperti  itu  cukup  berbobot  untuk  menunda  eksekusi.  Misalnya, permohonan  penundaan  atas  alasan  peninjauan  kembali. 16 Tindakan eksekusi  terhadap  suatu  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap tidak selamanya berjalan dengan lancar. 17

## 3. Alasan Penundaan atau Penagguhan Eksekusi
Dalam  menjalankan  eksekusi  tidak  selamanya  lancar  sesuai rencana, terkadang dan bahkan sering menemui hambatan terhadap suatu sengketa  atau  perkara  yang  telah  diputuskan  oleh  pengadilan  belumlah sempurna  apabila  belum  dilaksanakan.  Karena  sebenarnya  tujuan  para pihak  mengajukan  suatu  gugatan  ke-pengadilan  adalah  agar  perkara  itu dapat ditentukan hukumnya melalui putusan pengadilan, yang  kemudian putusan itu dapat dilaksanakan.
Oleh  karena  itu,  maka  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah bersifat Condemnatoir atau  berkekuatan  hukum  tetap  harus  tetap mempunyai  kekuatan Eksekutorial ,  yaitu  kekuatan  untuk  dapat melaksanakan secara paksa.Salah satu asas yang berlaku pada penundaan eksekusi  ialah  “tidak  ada  patokan  umum”  untuk  menunda  eksekusi. Penerapan  penundaan  eksekusi  “ bersifat  kasuistik ”.  Tidak  ada  alasan penundaan  eksekusi  yang  bersifat  menentukan.  Seperti  sudah  dikatakan di  atas,  mungkin  alasan  yang  sama  berbeda  penerapan  dan  penilaiannya sehingga  alasan  itu  tidak  berlaku  umum  untuk  semua  penundaan eksekusi.  Suatu  alasan  mungkin  dapat  dibenarkan    menunda  eksekusi pada  kasus  tertentu,  tetapi  belum  tentu  dapat  dipergunakan  untuk menunda  eksekusi  pada  kasus  lain.  Disamping  ada  asas  yang mengajarkan  tidak  ada  patokan  dan  alasan  yang  berlaku  umum  untuk mengabulkan  permohonan  penundaan  eksekusi,  ada  lagi  asas  lain  yang perlu  mendapat  perhatian,  yaitu  penundaan  eksekusi  “ yang  bersifat eksepsional ”.  Artinya,  pengabulan  penundaan  eksekusi  merupakan tindakan” pengecualian ”dari asas aturan umum. Itu sebabnya penundaan eksekusi  disebut  tindakan  “ eksepsional, “  karena  tindakan  penundaan eksekusi “menyingkirkan “  ketentuan  umum  hukum  eksekusi. 18 Ada beberapa  alasan  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penundaan eksekusi, yaitu:
16 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata cet. 1, hlm.308.
17 Djazuli  Bachar, Eksekusi  Putusan  Perdata:  Segi  Hukum  Dan  Penegakkan Hukum (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 109-141.
18 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata cet. 1,  hlm. 309.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 381
1. Penundaan eksekusi atas alasan prikemanusiaan.
2. Penundaan eksekusi atas alasan derden verzet .
3. Penundaan  eksekusi  atas  alasan  barang  objek  eksekusi  masih dalam proses perkara lain.
4. Penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali.
5. Penundaan eksekusi atas alasan perdamaian. 19
Selanjutnya,  perlu  dijelaskan  mengenai  bentuk  penundaan  atau penangguhan eksekusi dan upaya hukum terhadapnya.Dituangkan dalam bentuk  penetapan  ( Beschikking ),  Seperti  yang  dijelaskan  diatas, permintaan  penangguhan  atau  penundaan  eksekusi  dapat  diajukan  oleh pihak  yang  berkepentingan,  baik  berupa  surat  atau  gugatan  perlawanan, bisa  berbentuk  perlawanan  oleh  pihak  tereksekusi  sendiri  ( partij  verzet ) atau  perlawanan  pihak  ketiga  ( derden  verzet ).Penetapan  penangguhan atau  penundaan  eksekusi  diterbitkan  ketua  PN,  tidak  dapat  dibanding dan/atau  dikasasi.  Pada  putusan  MA  No.  1243K/pdt/1984  terdapat penegasan  yang  menyatakan:  Pertama,  Penangguhan  eksekusi  yang dituangkan  ketua  PN  dalam  bentuk  penetapan,  sifatnya  merupakan kebijakan  ( discretionair ),  dengan  demikian  merupakan  kebebasan bertindak  ( discretionair  bevoegdheid )  yang  diberikan  undang-undang kepada  ketua  PN;  Kedua,  Oleh  karena  itu,  keberatan  terhadapnya  harus diajukan  dalam  bentuk  pengaduan  dalam  rangka  pengawasan  kepada ketua Pengadilan Tinggi (PT), bukan dalam bentuk permohonan kasasi. 20

## Konsep Harta Bersama
Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  tidak  menutup kemungkinan  adanya  harta  masing-masing  suami  istri.  Harta  bersama tersebut  dapat  berupa  benda  tidak  bergerak,  benda  bergerak  dan  surat- surat  berharga.  Sedang  yang  tidak  berwujud  bisa  berupa  hak  dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan  dari  pihak  lainnya.  Suami  istri  tanpa  persetujuan  salah  satu pihak,  tidak  diperbolehkan  menjual  atau  memindahkan  harta  bersama tersebut. 21
Harta  bersama  itu  adalah  harta  yang  dihasilkan  dengan  jalan syirqah antara  suami  istri  sehingga  terjadi  percampuran  harta  yang  satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman didalam surat An-Nisaa ayat 32: 22
19 Ibid ., hlm. 326.
20 Ibit., hlm. 332.
21 Tihami, Fikih Munakahat , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 179.
22 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , hlm. 160.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
                                                                                                         
                                                                                
Artinya:  ” Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  karunia  yang telah  dilebihkan  Allah  kepada  sebahagian  kamu  atas  sebahagian  yang lain.  (Karena)  bagi  laki-laki  ada  bagian  dari  pada  apa  yang  mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
Isyarat  dan  penegasan  ayat  tersebut  dijelaskan  dalam  kompilasi 85,  86,  dan  87  berikut  ini:  Pasal  85,  yaitu  Adanya  harta  bersama  dalam Perkawinan  itu tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing- masing suami istri. Pasal 86, yaitu Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena Perkawinan.
Harta  istri  tetap  menjadi  hak  istri  dan  dikuasai  penuh  olehnya, demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan  dikuasai  penuh olehnya. Pasal 87, yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan  harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan adalah  dibawah  pengawasan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan  lain  dalam  perjanjian  Perkawinan.  Suami  istri  mempunyai hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing- masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.
Harta  bersama  dalam  Islam  lebih  identik  dengan syirkah  abdan mufawwadhah yang  berarti  perkongsian  tenaga  dan  perkongsian  tak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam Fikih Islam secara jelas, tetapi  keberadaanya,  paling  tidak  dapat  diterima  oleh  sebahagian  Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada  kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam  masyarakat  indonesia  sama-sama  bekerja.  Berusaha  untuk mendapatkan  nafkah  hidup  keluarga  sehari-hari  dan  sekadar  harta  untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. 23
Dalam  sudut  pandang  hukum  Islam  terhadap  harta  bersama  ini adalah  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Ismail  Muhammad  Syah bahwa  pencarian  bersama  suami  istri  mestinya  masuk  dalam Rub‟u Mu‟amalah, tetapi  tenyata  secara  khusus  tidak  dibicarakan.  Hal  ini mungkin  disebabkan  karena  pada  umunya  pengarang  Kitab-Kitab  Fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian
23 Tihami, Fikih Munakahat , hlm. 181.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bersama  suami  istri  itu.  Tetapi  dibicarakan  tentang  perkongsian  yang dalam bahasa arab disebutkan syarikat atau syirkah . 24
Harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama Perkawinan  diluar  hadiah  atau  warisan.  Maksudnya,  harta  yang  didapati atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan Perkawinan. 25
Semua  pendapatan  atau  penghasilan  suami  istri  selama  ikatan Perkawinannya  selain  dari  harta  asal  dan  atau  harta  pemberian  yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami istri. Tidak dipermasalahkan  apakah  istri  ikut  bekerja  atau  tidak,  walaupun  istri hanya  tinggal  dirumah,  mengurus  rumah  tangga  dan  anak,  sedangkan yang  bekerja  suami  sendiri,  namun  hasil  suami  itu  adalah  hasil pencaharian  bersama  suami  istri.  Dan  apabila  Perkawinan  mereka  putus maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 No. 120 K/Sip/1960 harus dibagi sama rata antara suami istri. 26
Idris  Ramulyo,  mengemukakan  tidak  ada  harta  bersama  kecuali melalui Syirqah (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada  saat  Perkawinan  dilangsungkan.  Dalam  perjanjian  itu  harus ditegaskan  bahwa  ada  harta  bersama  antara  suami  istri  itu  selama Perkawinan  berlangsung.  Sedangkan  di  lain  pihak  ada  kecendrungan bahwa  otomatis  ada  harta  bersama  anatar  suami  istri  itu  selama Perkawinan  berlangsung  baik  mereka  bekerja  bersama-sama  maupun salah seorang saja dari mereka yang bekerja. Sedangkan lainnya mungkin mengurus rumah tangga suami dan anak-anaknya. 27
Dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah. Dikalangan Mazhab Syafi’i terdapat empat macam yang disebutkan harta syarikat , yaitu:
1) Syarikat  „inan, yaitu  dua  orang  yang  berkongsi  dalam  harta tertentu, misalnya bersyarikat didalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka.
2) Syarikat  abdan, yaitu  dua  orang  atau  lebih  bersyarikat  masing- masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya)  untuk  mereka  bersama  menurut  perjanjian  yang mereka buat.
24 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  (Jakarta:
Kencana, 2006), hlm. 111.
25 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , hlm. 161.
26 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris  Adat, (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2003), hlm. 60.
27 Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam, (Jakarta:  PT  Bumi  Aksara,  2004), hlm. 235.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 384
3) Syarikat  mufawwadhah, yaitu  perserikatan  dari  dua  orang  atau lebih  untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  dengan  tenagannya yang  masing-masing  antara  mereka  mengeluarkan  modal, menerima  keuntungan  dengan  tenaga  dan  modalnya,  masing- masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain.
4) Syarikat wujuh, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta.
Maksudnya  permodalan  dengan  dasar  kepercayaan  pihak  lain kepada mereka.
Terhadap  pembagian  harta syarikat sebagaimana tersebut  diatas, hanya syarikat  „inan yang  disepakati  oleh  semua  pakar  Hukum  Islam. Sedangkan  tiga syarikat lainnya  masih  diperselisihkan  keabsahannya. Meskipun  pembagian syarikat seperti  yang  telah  dikemukakan  dibagi empat  macam  dilaksanakan  oleh  para  ahli  hukum  islam  dikalangan Mazhab  Syafi’i, tetapi  dalam  praktek  peradilan  mereka  hanya  mengakui syarikat „inan saja.  Para  pakar  hukum  Islam  dikalangan  Mazhab  Hanafi dan  Malikidapat  menerima syarikat ini  karena syarikat tersebut merupakan  Muamalah  yang  harus  dilaksanakan  oleh setiap  orang  dalam rangka  mempertahankan  hidupnya. Syarikat itu  dapat  dilaksanakan asalkan  tidak  dengan  paksaan,  dan  dilaksanakan  dengan  iktikad  yang baik.  Jika  salah  satu  pihak  merasa  tidak  cocok  lagi  melaksanakan perkongsian  yang  disepakati,  maka  ia  dapat  membubarkan  perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan. 28
Harta Bersama yaitu harta yang didapat atau usaha mereka, atau sendiri-sendiri dalam masa Perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan  dengan  jalan syirkah antara  suami  istri  sehingga  terjadi percampuran  harta  yang  satu  dengan  harta  yang  lain  dan  tidak  dapat dibeda-bedakan. 29
Sesudah terjadi akad  nikah,  suami  berkewajiban  mencari  nafkah (Rezeki)  dan  istri  bertanggung  jawab  untuk  mengurusi  rumah  tangga. Harta  yang  diperoleh  selama  Perkawinan  itu  sebenarnya  milik  bersama. Suami istri hanya berbeda peran dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga.  Pada zaman sekarang ini, disamping suami, istri pun ada yang berperan mencari rezeki. Ada yang sekala besar seperti memimpin suatu  perusahaan  dan  bahkan  ada  yang  menjadi  pejabat  negara,  dan  ada pula yang berusaha kecil-kecilan.
Sebaiknya  harta  yang  diperoleh  itu  adalah  milik  bersama. Berbeda  tentu,  sekiranya  ada  perjanjian  khusus  antara  suami  istri,  baik
28 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, hlm.  110.
29 Ibid. , hlm. 109.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebelum  akad  nikah  maupun  sesudah  akad  nikah.  Mengenai  harta kekayaan ini telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Yaitu, Pasal 86, 88, 89, 90, menyebutkan,
 Pasal  86,  pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara  harta suami dan harta istri karena Perkawinan, harta istri tetap menjadi hak  istri  dan  dikuasai  penuh  olehnya.  Demikian  juga  dengan suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.
 Pasal  88,  apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  istri  tentang harta  bersama,  maka  penyelesaian  tentang  harta  bersama,  maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.
 Pasal 89, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri  maupun  hartanya,  istri  turut  bertanggung  jawab  menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya 30
Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan. 31
Harta  bawaan  atau  harta pembawaan itu  dapat  berarti harta penantian suami  atau  istri,  atau  harta  bawaan  dalam  arti  sebenarnya, dikarenakan  masing-masing  suami  dan  istri  membawa  harta  sebagai bekal kedalam ikatan Perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Dalam bentuk  perkawinan  apapun  juga  adalah  kenyataan  bahwa  harta  asal  itu dapat  dilihat  sebagai  harta  bawaan  yang  isinya  dapat  berupa  harta peninggalan  (warisan)  yang  tidak  terbagi,  sudah  terbagi  atau  belum terbagi.  Harta  bawaan  tersebut  masuk  menjadi  Harta  Perkawinan  yang kemudian  akan  menjadi  harta  warisan.  Jadi  untuk  membedakannya  dari harta  pencaharian  dalam  pewarisan  maka  sesungguhnya  yang  disebut harta  bawaan  itu  merupakan  harta  asal  atau barang  asal ,  apakah  ia sebagai barang bawaan suami atau bawaan istri.
Harta  bawaan  suami  dapat  dibedakan  antara  bawaan  suami sebagai harta  pembujangan atau  bawaan  suami  sebagai harta pembekalan .  Sebagai  harta  pembujangan,  maka  fungsi  harta  itu merupakan harta  penunggu kedatangan  istri  yang  biasa  berlaku  apabila Perkawinan itu berbentuk Perkawinan jujur, dimana setelah Perkawinan istri menetap dipihak suami (Patrilokal). Harta bawaan istri seperti halnya dengan  bawaan  suami  dapat  dibedakan  antara  harta  bawaan  ketempat suami  karena  Perkawinan  ikatan  jujur,  harta  bawaan  sebagai  harta penantian istri karena iktan Perkawinan semanda (Matrilokal) atau harta
30 Ali Hasan, Pedomaman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam , (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm.  231.
31 Ibid., hal. 162.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bawaan pembekalan dalam ikatan Perkawinan bebas yang hidup mandiri terlepas dari pengaruh keluarga atau kerabat. 32
Penyebab  Hakim  Menolak  Perlawanan  Eksekusi  Pihak  Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
Pada bagian ini dijelaskan kedudukan kasus dan penyebab hakim menolak  perlawanan  eksekusi  pihak  ketiga  yang  terdapat  dalam  kasus perkara  harta  bersama  dengan  Nomor  0257/Pdt.G/2015/MS-Bna  dan penyebab  hakim  menolak  perlawanan  eksekusi  pihak  ketiga  terhadap perkara  harta  bersama.  Pada  tanggal  09  November  2015  para  pelawan atau  dalam  hal  ini  disebut  pihak  ketiga  telah  mengajukan  permohonan perlawanan  eksekusi  pada  putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  Nomor  073/Pdt.G/2013/MS-Bna  tentang  perceraian  serta pembagian  harta  bersama.  Atas  putusan  tersebut  pihak  ketiga  tidak menerimanya  sehingga  pihak  ketiga  mengajukan derden  verzet (perlawanan).
Perkara  ini  bermula  karena  terjadinya  polemik  dalam  keluarga antara ZN (suami) dan MS (istri), dalam hal ini ZN mengajukan gugatan perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  telah  diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 06 November 2013 tentang  perceraian  serta  pembagian  harta  bersama.  Tetapi,  yang dipermasalahkan dalam kasus ini ialah tentang pembagian harta bersama, setelah  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  memutuskan  perkara harta  bersama  tersebut  dengan  memberikan  seperdua  bagian  kepada masing-masing ZN dan MS. Namun, pada tahun 2015 pihak dari keluarga ZN  (suami)  atau  pihak  ketiga  mengajukan  permohonan  perlawanan eksekusi  pada  tanggal  09  November  2015  dan  suratnya  telah  terdaftar pada  kepaniteraan  Perkara  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dengan register Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna tertanggal 10 November 2015.
Adapun  objek  yang  diperkarakan  dalam  kasus  ini  adalah  harta bersama  yang  diperoleh selama  masa  Perkawinan.  Dalam  harta  bersama tersebut  terdapat  harta  peninggalan  Almh  SH  (ibu  pihak  ketiga),  dan objek tersebut terlampir pada berkas putusan Nomor
0257/Pdt.G/2015/MS-Bna  ialah  pada  objek  No.5  angka  5.2.  satu  petak tanah beserta dua unit bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di komplek Alam Beutari, Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
Terhadap  objek  perkara  tersebut  di  atas,  pihak  ketiga  keberatan atas  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  yang  dimana  objek perkara  tersebut  merupakan  harta  peninggalan  Almh  SH  (ibu  pihak
32 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, hlm. 48.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ketiga). Pada masa hidup SH (ibu pihak ketiga) telah membelikan sepetak tanah dari saudara JK pada tanggal 3 Oktober 2002, seluas kurang lebih 300 m2 yang terletak di komplek Alam Beutari Gampong Lampoh Daya Kecamatan  Jaya  Baru  Kota  Banda  Aceh  yang  sekarang  tanah  tersebut dijadikan sengketa harta bersama oleh ZN dan MS.
Para  pelawan  dalam  hal  ini  pihak  ketiga  mengajukan permohonan  perlawanan  eksekusi  kepada  hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  yang  memutuskan  perkara  harta  bersama  tersebut  untuk membatalkan  putusan  eksekusi,  sebab  objek  sengketa  dalam  perkara tersebut  pada  amar  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 073/Pdt.G/2013/MS-Bna  poin  2.2  dan  amar  putusan  Mahkamah Syar’iyah  Aceh  Nomor  02/Pdt.G/2014/MS-Aceh  poin  2.2  adalah  milik Almh SH (ibu pihak ketiga) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember  2004  pada  peristiwa  Tsunami  di  Gampong  Lampoh  Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
Oleh karena objek perkara harta bersama yang di persengketakan ZN  (suami/terlawan  I)  dengan  MS  (istri/terlawan  II)  tersebut  bukanlah hasil  jerih  payah  keduanya  pada  masa  Perkawinan,  akan  tetapi  objek tersebut  adalah  harta  peninggalan  milik  Almh  SH  (ibu  pihak  ketiga) untuk saat ini milik para pelawan (pihak ketiga) dan ZN (suami/terlawan I)  sebagai  ahli  warisnya.  Namun,  dari  pihak  MS  (istri/terlawan  II)  tidak menerima  atas  pengaduan  pihak  ketiga  yang  beranggapan  bahwa  dalam harta bersama tersebut ada harta peninggalan Almh SH (ibu pihak ketiga) yang  dulunya  dibawa  ZN  (suami/terlawan  I)  atau  harta  bawaan sebelum menikah dengan MS (istri/terlawan II).
Oleh  sebab  itu,  MS  (istri/terlawan  II)  meminta  kepada  majlis hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  untuk  tidak  membatalkan putusan sebelumnya tetapi hakim harus melihat dulu apakah pembuktian pihak  ketiga  itu  benar  atau  cuman  rekayasa  antara  para  pelawan  (pihak ketiga)  dan  ZN  (suami/terlawan  I)  serta  harta  bersama  tersebut  yang berada  pada  ZN  (suami/terlawan  I)  harus  segera  dibagikan.  Karena setelah  putusan  perceraian  harta  bersama  tersebut  belum  dibagikan kepada MS (istri/terlawan II), akan tetapi harta bersama bersama tersebut masih dalam kekuasaan ZN (suami/terlawan I).
Mengenai  hal  ini,  perlawanan  pihak  ketiga  yang  diajukan  ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh di tolak oleh majlis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, adapun bunyinya ialah “bahwa keadaan-keadaan yang  disampaikan  secara  tertulis  tersebut  dalam  Nota  perlawanan  para pelawan  adalah  suatu  pemaksaan  peristiwa-peristiwa  yang  tidak  pernah terjadi  menjadi  pernah  terjadi  dan  terkesan  menjadi  penekanan- penekanan  keadaan-keadaan  yang  sangat  dipaksakan,  namun  yang  tidak ada  realitanya  atau  fakta-faktanya  maka  harus  dikesampingkan.  Dan

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bahwa para pelawan tidak memiliki hubungan hukum baik sebagai anak maupun  kerabat  Almh  SH,  oleh  karena  itu  para  pelawan  tidak  memiliki legal  Standing/Kapasitas  Hukum”.  Untuk  itu  majlis  hakim  menyatakan bahwa  para  pelawan  adalah  pelawan  yang  tidak  benar  dan  menolak perlawanan para pelawan/pihak ketiga.
Pada  dasarnya  bantahan  atau  perlawanan  pihak  ketiga  yaitu upaya  hukum  yang  dilakukan  orang  yang  semula  bukan  pihak  dalam suatu  perkara,  tetapi  oleh  karena  ia  merasa  berkepentingan  atas  barang atau  benda  yang  dipersengketakan  dimana  barang  atau  benda  tersebut akan/sedang  disita  atau  akan/sedang  dijual  lelang.  Maka  ia  berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat. Namun demikian,  bila  pihak  ketiga  merasa  hak-haknya  dirugikan  oleh  suatu putusan  hakim,  maka  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  perlawanan terhadap putusan hakim tersebut.
Perlawanan  pihak  ketiga  ( derden  verzet )  sendiri  merupakan perlawanan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  semula  bukan  pihak  yang bersangkutan  dalam  berperkara  dan  hanya    karena  ia  merasa berkepentingan.  Pihak  ketiga  yang  mengajukan  perlawanan  terhadap suatu  putusan  tidak  cukup  hanya  mempunyai  kepentingan  saja,  tetapi harus  nyata-nyata  telah  dirugikan  hak-haknya.  Pasal 382  Rv  ( Reglement of  de  Rechtsvordering ) menyatakan  apabila  perlawanannya  dikabulkan, putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.
Alasan derden  verzet berdasarkan  Pasal  195  HIR  ( Herzien Indonesis  Reglement ) pihak  ketiga  diberi  hak  untuk  mengajukan perlawanan  terhadap  eksekusi  yang  dijalankan  oleh  Pengadilan  atau Mahkamah. Dalil perlawanan pihak ketiga ini dilaksanakan dengan dasar kepada  harta  peninggalan  orang  tua  atau  hak  milik.  oleh  sebab  itu, eksekusi  ditangguhkan  atau  dilakukan  penundaan  terhadap  putusan tersebut  karena  adanya  pihak  ketiga  yang  mengajukan  perlawanan, eksekusi dilarang terhadap milik pihak ketiga.
Penundaan  atau  penangguhan  eksekusi  baru  dapat  dilaksanakan apabila  perlawanan  yang  diajukan  Pengadilan  atau  Mahkamah  telah diperiksa  oleh  Mahkamah  tersebut  dengan  cara  seksama  dan  setiliti mungkin.  Jika  hasil  pemeriksaan  dinyatakan  benar  bahwa  barang  yang dieksekusi  itu  adalah  milik  pelawan,  maka  harus  ditangguhkan  atau ditunda  sampai  perlawanan  memperoleh  putusan  yang  berkekuatan hukum  tetap.  Namun,  jika  hasil  pemeriksaan  tersebut  tidak  memiliki

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kualitas  alat  bukti  maka  perlawanan  tersebut  ditolak  karena  tidak mempunyai Legalitas Hukum. 33
Adapun  tujuan  penangguhan  atau  penundaan  ini  agar  tidak terjadinya  perselisihan  dan  pertentangan  antara  eksekusi  dengan perlawanan  dari  pihak  ketiga.  Samping  itu,  jika  objek  eksekusi  masih diproses dalam perkara lain, misalnya sita jaminan belum dijalankan atau juga  harta  bersama  tersebut  masih  dalam  genggaman  pihak  penggugat (mantan suami), pemeriksaannya masih dalam tingkat pertama, banding, dan  kasasi.  Maka  lebih  baik  menunda  eksekusi  sampai  putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Mengenai  permohonan  mengajukan  perlawanan  pihak  ketiga serta masuk dalam perkara yang selaku pihak yang dirugikan atas putusan tersebut, dalam hal ini perkara tersebut didaftarkan sebagai derden verzet (perlawanan pihak ketiga) dengan Nomor baru (Pasal 129 HIR/153 Rbg) yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama  selaku  pengadilan  yang  mengadili perkara harta bersama tersebut. 34
Tujuan agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan, perlu digaris  bawahi  berdasarkan  putusan  MA  No.  1243K/pdt/1984  terdapat penegasan  yang  menyatakanPenangguhan  eksekusi  yang  dituangkan ketua  PN  dalam  bentuk  penetapan,  sifatnya  merupakan  kebijakan ( discretionair ),  atau  kebebasan  bertindak  ( discretionair  bevoegdheid ) yang  diberikan  Undang-Undang  kepada  ketua  PN.  Oleh  karena  itu, keberatan  terhadapnya  harus  diajukan  dalam  bentuk  pengaduan  dalam rangka  pengawasan  kepada  ketua  Pengadilan  Tinggi  (PT),  bukan  dalam bentuk permohonan Kasasi. Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat 2 Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985,  PK  ( peninjauan  kembali )  tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi.
Sebagaimana  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  Khairil Jamal  selaku  hakim  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  menyatakan bahwa  ”  hakim  menolak  perlawanan  pihak  ketiga  disebabkan  dalam repliknya  pihak  ketiga  tidak  memiliki  surat-surat  tanah  yang  asli  serta kesaksian  saksi  dari  pihak  ketiga  tersebut  tidak  akurat  atau  disebut testimonium de audito (keterangan yang hanya mendengarkan dari orang lain) dikarenakan pada saat jual beli tanah saksi tidak  mengetahui tetapi saksi hanya mendengar dari Almh ibu pihak ketiga. 35
33 Wawancara  dengan  Zaini  Usman  selaku  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, tanggal 22 Maret 2017 di Banda Aceh.
34 Putusan Nomor : 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna.
35 Wawancara  dengan  Khairil  Jamal  selaku  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, tanggal 12 Desember2016 di Banda Aceh.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Seterusnya,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  M.  Yusri selaku  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  beliau  menyatakan bahwa hakim menolak perlawanan pihak ketiga dikarenakan hakim hanya melihat  pada  unsur  pembuktian.  Apabila  unsur  pembuktian  tidak terpenuhi  serta  tidak  memenuhi  syarat  dalam  pembuktiannya  maka perlawanan  tersebut  di  N.O  ( niet  ontvankelijke  verklaard )  atau  gugatan yang  tidak  bisa  diterima  karena  cacat  formil. 36 Selanjutnya,  penulis juga melakukan wawancara dengan Zaini Usman selaku hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda aceh, beliau menambahkan bahwasanya hakim menolak perlawanan  pihak  ketiga  didasari  dari  hasil  pembuktian  yang  bersifat autentik atau  hakim  hanya  melihat  dari  keaslian  suatu  alat  bukti  yang digunakan  dalam  suatu  perkara.  Oleh  sebab  itu,  apabila  suatu  alat  bukti yang  tidak  memiliki  standar  legalitas  hukum  maka  alat  bukti  tersebut menjadi alat bukti palsu. 37
Dari  uraian  di  atas,  penulis  menganalisa  pendapat  para  hakim tersebut dengan meniliti jawaban-jawaban para hakim serta menganalisa berkas putusan 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna. Penulis menyimpulkan bahwa perlawanan pihak ketiga yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh  sudah  sesuai  dengan  pertimbangan  hakim  yang  menolak perlawanan  tersebut.  Mengapa  demikian,  karena  peneliti  melihat  ada kecurangan  antara  pihak  ketiga  dan  mantan  suami  atau  abang  kandung pihak  ketiga  dimana  terjadinya  persengkongkolan  antara  keduanya,  dari yang  tidak  pernah  ada  menjadi  pernah  ada.  Serta  mantan  suami  belum membagikan  harta  bersama  tersebut  kepada  mantan  istri  yang  mana putusan  tersebut  telah  menetapkan  pembagian  harta  bersama  dibagi seperdua  untuk  suami  dan  seperdua  untuk  istri  itu  bisa  dilihat  pada putusan  Nomor  0257/Pdt.G/2015/MS-Bna. 38 Namun  kenyataanya,  dari mantan  suami  tidak  pernah  membagikan  harta  bersama  tersebut  kepada istri.
Langkah  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam Menetapkan  Kembali  Suatu  Putusan  yang  Telah  Dieksekusi terhadap Perkara Harta Bersama
Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama  kali  harus  menggunakan  Hukum  Tertulis  sebagai  dasar putusannya. Jika  dalam  Hukum  Tertulis  tidak  cukup, tidak  tepat  dengan
36 Wawancara dengan M. Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, tanggal 12 Desember 2016 di Banda Aceh.
37 Wawancara  dengan  Zaini  Usman  selaku  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, tanggal 22 Maret 2017 di Banda Aceh.
38 Putusan Nomor : 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
permasalahan  dalam  suatu  perkara,  maka  barulah  hakim  mencari  dan menemukan  sendiri  hukumnya  dari  sumber-sumber  hukum  yang  lain seperti  yurisprudensi,  doktrin,  traktat,  kebiasaan  atau  hukum  tidak tertulis.  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  Pasal  10  ayat  (1)  tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk  memeriksa,  mengadili,  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan dengan  dalil  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama  Pengadilan  dan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun  ketentuan  hukumnya  tidak  ada  atau  kurang  jelas.  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  Pasal  5  ayat  (1)  juga  menjelaskan  bahwa “Hakim  Pengadilan  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali,    mengikuti dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”.
Dalam  praktek  Pengadilan,  ada  3  (tiga)  istilah  yang  sering dipergunakan  oleh  Hakim  yaitu  penemuan  hukum,  pembentukan hukum/menciptakan  hukum,  dan  penerapan  hukum.  Diantara  tiga  istilah ini,  istilah  penemuan  hukum  paling  sering  di  pergunakan  oleh  hakim, sedangkan  istilah  pembentukan  hukum  biasanya  dipergunakan  oleh lembaga pembentuk Undang-Undang (DPR).
Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling  bercampur  baur,  tetapi  ketiga  istilah  itu  berujung  kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang tidak jelas,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  penemuan  hukum  atau pembentukan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  memutus  suatu perkara. Selanjutnya, mengenai hakim dalam  memutuskan suatu perkara yang mana dalam perkara tersebut terjadinya suatu sengketa antara suami istri  dalam  perkara  perceraian.  Namun,  dalam  putusan  tersebut  adanya polemik  baru  yang  timbul  yaitu  perkara  harta  bersama  dimana  hadirnya pihak ketiga sebagai pelawan yang merasa dirugikan oleh putusan hakim, apalagi dalam putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Oleh  karena  itu,  Zaini  Usman  selaku  hakim  di  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  menegaskan  bahwa  langkah  yang  digunakan Hakim dalam memutuskan kembali putusan yang telah ingkrar atau telah berkekuatan hukum tetap yaitu kembali kepada putusan lama, maksudnya apabila suatu putusan yang ditunda karena adanya pihak lain yang masuk dalam  putusan  tersebut  sebagai  pelawan  yang  merasa  ada  haknya  yang dirugikan maka putusan itu harus ditangguhkan. Namun, jika perlawanan yang diajukan pihak ketiga itu tidak memiliki kualitas dalam pembuktian sehingga  hakim  menolak  perlawanan  tersebut.  Maka  hakim  tidak  lagi

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
memutuskan  putusan  baru  tetapi  hakim  melanjutkan  kembali  putusan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  atau  kembali  kepada  putusan  yang sudah ingkrar. 39
Sedangkan  M.  Yusri  dan  Khairil  Jamal  selaku  Hakim  di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh juga  menyatakan  bahwasanya,  orang yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah itu bermacam-macam, ada yang merekayasa  perkara  dari  tidak  ada  menjadi  ada,  dari  yang  tidak  nyata menjadi nyata. Yang lebih mirisnya dimana para pihak selalu membawa alat-alat  tajam,  seperti  parang,  pisau  dll.  Oleh  karena  itu  langkah  yang digunakan  hakim  dalam  memutuskan  suatu  putusan  semata-mata  tidak bisa  melihat  dan  mengukur  seberapa  rumitnya  perkara  itu  dalam memutuskan  kembali  putusan  tersebut.  Namun  yang  pastinya  Hakim  di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  hanya  menilai  kepada  yang  tampak saja  “ Nahnu  Nahkumu  Biz  Zawaahir ”  yang  artinya  kami  hanya  menilai hanya  apa  yang  tampak  saja.  Oleh  karena  itu,  setiap  perlawanan  yang diajukan oleh para pihak yang berperkara tetapi tidak terbukti bahwa itu adalah  hartanya.  Maka,  Hakim  tetap  menjalankan  eksekusi  tersebut  dan berhak menolak perlawanan yang diajukan kepadanya serta derden verzet dijadikan perkara baru dengan Nomor perkara baru. 40
Pada  dasarnya,  dalam  menyelesaikan  perkara  melalui  proses Peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan,  sehingga  para  pihak  yang  berperkara  menaati  aturan  main sesuai  dengan  tata  tertib  beracara  yang  digariskan  Hukum  Acara.  Akan tetapi,  hakim  juga  berfungsi  bahkan  berkewajiban  mencari  dan menemukan  hukum  objektif  atau  hukum  materiil  yang  akan  diterapkan atau di toepassing memutus perkara yang disengketakan para pihak serta hakim juga harus mengambil hukum yang terdapat didalam hukum Islam, karena  perkara  yang  diputuskan  hakim  ialah  berkenaan  dengan  menjaga harta seseorang. Untuk itu, penulis menguraikan dua metode hukum yang bisa digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu:
1) Menurut Hukum Perundang-Undangan
Dalam asas Hukum Acara Peradilan Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, asas ini disebut didalam Pasal 14 ayat (1)  UU  No.  14  Tahun  1970  diubah  dengan  UU  No.  35  Tahun  1999, sekarang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  2004. Pengadilan  dilarang  atau  tidak  boleh  menolak  untuk  mengadili, memeriksa  suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dengan  dalih  hukum
39 Wawancara  dengan  Zaini  Usman  selaku  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, tanggal 22 Maret 2017 di Banda Aceh.
40 Wawancara  dengan  M.  Yusri  dan  Khairil  jamal  selaku  Hakim  di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 22 Desember 2017 di Banda Aceh.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang mengatur itu tidak ada dan kurang jelas. Kemudian Pasal 28 ayat (1) UU  No.  4  Tahun  2004,  yakni  hakim  sebagai  penegak  hukum  dan keadilan,  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat.
Kemudian  hakim  memiliki  prinsip curia  novit  jus ,  prinsip  ini yaitu  dengan  mencari  dan  menemukan  hukum  hakim  dianggap mengetahui  semua  hukum.  Oleh  karena  itu,  hakim  harus  memberi pelayanan  kepada  setiap  pencari  keadilan  yang  memohon  keadilan kepadanya.  Apabila  hakim  dalam  memberi  pelayanan  menyelesaikan sengketa,  tidak  menemukan  hukum  tertulis  maka  hakim  wajib  menggali hukum  tidak  tertulis  untuk  memutuskan  suatu  perkara  berdasar  hukum sebagai  orang  yang  bijaksana  dan  bertanggung  jawab  penuh  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diri  sendiri,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Selanjutnya,  mencari  dan  menemukan  hukum  objektif  dari  sumber hukum  yang  dibenarkan.  Prinsip  ini  harus  ditegakkan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan,  upaya  mencari  dan  menemukan  hukum  objektif yang  hendak  diterapkan,  harus  dari  sumber  hukum  yang  dibenarkan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.
Sumber lain tempat hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya adalah yurisprudensi , apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya  dalam  hukum  positif,  dan  juga  tidak  ada  dijumpai  dalam hukum  tak  tertulis  maka  hakim  dibenarkan  mencari dan  menemukannya dari yurisprudensi .  Yurisprudensi  ialah  putusan  hakim  yang  mengenai kasus-kasus tertentu ( judge dectision in a particular case ).
2) Menurut Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama
Sebagai  peradilan  khusus,  Pengadilan  Agama  mempunyai  tugas dan kewenangan tertentu seperti disebutkan pada Pasal 49  UU Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dan  UU  Nomor  50  Tahun 2009,  yang  menyatakan  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam”.
Selanjutnya,  hakim  sebelum  memutuskan  suatu  perkara  hakim terlebih  dahulu  menggunakan  azas  mendamaikan  pihak-pihak  yang berperkara, agar sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam. Karena Islam selalu  menyuruh  menyelesaikan  setiap  perselisihan  dan  persengketaan melalui  pendekatan islah  (fa  aslihu  baina  akhwaikum) .  Sebab bagaimanapun  adilnya  suatu  putusan,  namun  akan  tetap  lebih  baik  dan lebih  adil  hasil  perdamaian.  Dalam  suatu  putusan  yang  bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mungkin  kedua  pihak  sama-sama  dimenangkan  atau  sama-sama dikalahkan.
Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak  adil  oleh  pihak  yang  kalah.  Bagaimanapun  zalimnya  putusan  yang dijatuhkan,  akan  dianggap  dan  dirasa  adil  oleh  pihak  yang  menang. Sehingga  kedua  belah  pihak  pulih  dalam  suasana  rukun  dan persaudaraan,  tidak  dibebani  dendam  yang  berkepanjangan.Usaha perdamaian  dalam  sengketa  perceraian  menurut  Pasal  82  UU  Peradilan Agama, harus dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.
Berdasakan  Pasal  130  HIR,  Majelis  Hakim  wajib  berusaha mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  sebelum  memulai pemeriksaan  perkara.  Untuk  mengimplementasikan  Pasal  ini,  para  pihak diwajibkan  menempuh  proses  mediasi  di  luar  sidang  yang  teknis pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2008  tentang  Mediasi.Dengan  dicapai  perdamaian  antara  suami isteri  dalam  sengketa  perceraian,  bukan  hanya  keutuhan  ikatan Perkawinan saja dapat diselamatkan, tetapi sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan  pemeliharaan  dan  pembinaan  anak-anak  secara  normal,  serta Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut.
Tetapi  apabila  usaha  hakim  dalam  mendamaikan  gagal,  maka hakim  harus  menggunakan  asas  keadilan  dalam  menetapkan  suatu putusan  baik  itu  menyangkut  perceraian  serta  dalam  pembagian  harta bersama.  dikarenakan,  agar  tidak  timbul  permasalahan  lain  yang menyangkut  penetapan  putusan  hakim  itu  sendiri.  Untuk  itu,  langkah yang  digunakan  hakim  dalam  menetapkan  kembali  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  yaitu  hakim  berpedoman  pada  putusan terdahulu atau putusan sebelumnya (awal).
Dari  uraian  diatas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  hakim dalam  menerapkan  suatu  putusan  yang  sebelumnya  sudah  memiliki kekuatan hukum tetap, namun karena ada hal lain yang membuat putusan itu  ditangguhkan  karena  ada  pihak  ketiga  yang  dirugikan  maka  hakim menangguhkan.  Hakim  sudah  benar  dan  adil  dalam  menjalankan  asas keadilan,  tetapi  pada  saat  pembuktian  ternyata  pihak  ketiga  tidak memiliki alat-alat bukti yang memiliki legalitas hukum serta kualitas alat bukti tersebut adalah palsu.
Oleh  karena  itu,  hakim  menolak  perlawanan  pihak  ketiga  dan meneruskan  kembali  putusan  yang  sebelumnya  telah  dieksekusi  serta perkara  perlawanan  pihak  ketiga  tidak  dijadikan  putusan  baru  tetapi dikesampingkan oleh hukum. Dengan demikian hakim telah menjaga asas dari  keduanya  baik  itu  dari  hukum  per-Undang-Undangan  maupun hukum Acara Peradilan Agama.

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Kesimpulan
Setelah  mengemukakan  teori  dan  menganalisa  putusan  tersebut maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya ialah:
1. Penyebab  hakim  menolak  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap sengketa  harta  bersama  dalam  perkara  perceraian,  dasar  penolakan hakim  yang  mengadili  dan  memutuskan  perkara  perlawanan  pihak ketiga terhadap sengketa harta bersama dengan Nomor
0257/Pdt.G/2015/MS-Bna  sudah  benar  dan  telah  memenuhi  syarat yang  telah  diberikan  oleh  Undang-Undang  serta  hukum  Islam. Dikarenakan  hakim  telah  memberikan  peluang  kepada  pihak  ketiga untuk  memberikan  hak-haknya  yang  dirugikan,  namun  dalam pembuktian  pihak  ketiga  tidak  memberikan  alat-alat  bukti  yang dibutuhkan  oleh  hakim  serta  tidak  memiliki  Kualitas  Hukum, Legalitas Hukum, dan Legas Standing/Kapasitas Hukum.
2. Langkah  yang  digunakan  oleh  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  dalam  memutuskan  kembali  putusan  yang  telah  dieksekusi secara  hukum  telah  menangguhkan  putusan  yang  berkekuatan hukum  tetap.  Seharusnya  putusan  yang  telah  di  eksekusi  itu  tidak bisa  lagi  dilakukan  persengketakan.  Di  sebabkan  putusan  itu  telah memiliki amar putusan. Namun, hakim Mahkamah Syar’iyah Banda aceh  mengesampingkan  eksekusi  serta  menerima  perlawanan  dari pihak ketiga.

## Daftar Pustaka
Ali Hasan, Pedomaman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam , ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2006 ). Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  ( Jakarta: Kencana, 2006 ).
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan
Peradilan Agama , ( Jakarta: Kencana, 2008 ).
Gemala  Dewi, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  Di  Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2005 ).
M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perkara (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
Moh.  Taufik  Makarao, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata ,  (Jakarta  : PT. Rineka Cipta. 2009). Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2005). Niniek  Suparni, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH
PERDATA) , (Jakarta: PT Renika Cipta, 2007).
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara Perdata  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  (Bandung:  Mandar  Maju,
2005).

## Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2013).
Sarwono, Hukum  Acara  Perdata  Teori  Dan  Praktek, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2011). Subekti, Hukum Acara Perdata , (Jakarta: BPHN, 1999). Siska Yanuarti “ Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) dalam sengketa perdata ( studi kasus putusan No. 188/Pdt.Plw/2010/PN.ska)” . Tihami, Fikih Munakahat , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).