## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERATURAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

## LUSIA INDRASTUTI Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:Licensing  regulations  on  fishing  effort  is  regulatory  role  in  maintaining  the sustainability  of  fish  resources  and  the  environment,  and  improve  the  welfare  of fishermen's  economic  contribution  to  the  state  in  accordance  with  the  objectives  of fisheries  development.According  to  Law  No.  31  of  2004  on  Fisheries  is  distinguished fisheries  business  license  on  fishing  and  fish  breeding.  Regulation  of  the  Minister  of Marine Affairs and Fisheries No. 12 / MEN/2012 on Business fisheries on the high seas is concerned with conservation of fish resources, fishing license can be used as a tool to control fishing effort to pay attention to the fish resource conservation issues.
Keywords: control, conservation, fish resources.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pilihan  dari  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  adalah sumber  daya  alam  perikanan  laut.  Hal  ini  sangat  beralasan  karena  secara  geografis  negara Indonesia  adalah  negara  maritim  yang  beriklim  tropis  yang  mempunyai  potensi  sumber  daya perikanan yang sangat besar. Potensi perikanan laut dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, pesisir  Indonesia  juga menyediakan lahan  untuk budidaya  yang cukup luas,  yaitu sekitar 830.000 ha. Sampai tahun 1995, potensi lahan tersebut baru dimanfaatkan sekitar 300.000 ha.
Menurut  Rokhmin  Dahuri,  potensi  sumberdaya  perikanan  laut  Indonesia  adalah  sejumlah 6,18  juta  ton  per  tahun,  yang  terdiri  dari  potensi  ikan  pelagis  sejumlah  975,05  ribu  ton,  ikan pelagis kecil 3,23 juta ton, ikan demersal1,78 juta ton, ikan karang konsumsi 75 ribu ton, udang penaid  74.000  ribu  ton,  lobster  4,80  ribu  ton  dan  cumi-cumi  28,25  ribu  ton  (Rokhmin  Dahuri, 1999:7).
Dasar  hukum  yang  melandasi  pembangunan  dan  perlindungan  Lingkungan  Hidup Indonesia  terdapat  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  alinea  keempat  yang berbunyi  :"Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  Negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
Ketentuan ini menegaskan "Kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi segenap  sumber  daya  dalam  lingkungan  hidup  Indonesia  untuk  kebahagiaan  seluruh  rakyat
Indonsia dan segenap umat" ,manusia. Kemudian dari pada itu dalam Pasal 33 ayat (3) pemikiran dasar  tersebut  di  atas  dirumuskan  lebih  konkrit  sebagai  berikut  :"Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat".  Jelaslah  ketentuan  tersebut  memberikan  "hak  penguasaan" kepada  Negara  atas  seluruh  sumber  daya  alam  Indonesia  dan  memberikan  "Kewajiban  kepada negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal tersebut sesuai dengan asas tanggung jawab yang tercantum dalam Undang-Undang No 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  bahwa  negara  menjamin pemanfaatan  sumber  daya  alam  akan  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan  dan  mutu  hidup  rakyat,  negara  mencegah  dilakukannya  kegiatan  pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam  yang tersesia  baik  hayati  maupun  non  hayati  adalah  tujuan  dan  tekad  bulat  pemerintah  dan  bangsa Indonesia.  Perlindungan  terhadap  sumberdaya  yang  ada  di  wilayah  Indonesia  merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah NKRI baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik sumber daya yang ada di darat maupun di perairan termasuk sumber daya perikanan Sumber  daya  ikan  harus  dimanfaatkan   secara  rasional,  salah  satu  cara  untuk  menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Permasalahannya  adalah  sejauh  mana  penerapan  perizinan  dapat  berfungsi  menjaga  kelestarian sumber daya ikan dan membina usaha perikanan serta memberikan kepastian usaha perikanan.

## PEMBAHASAN
1. Aspek –aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Indonesia:
Dasar  Hukum  kegiatan  pengelolaan  perikanan  di  perairan  kepulauan,  ZEEI  dan  laut territorial bersumber pada  Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
a. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982;
b. UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI;
c. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
d. UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
e. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
f. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
g. UU No. 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
h. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
Seperti diketahui bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia  (ZEEI)  yang  lahir  dua  tahun  sebelum  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Hukum  Laut 1982,  dapat  dikatakan  sebagai  implementasi  praratifikasi.  ZEE  dimaksudkan  untuk  melindungi kepentingan  negara-negara  pantai  di  bidang  pelestarian  lingkungan  laut  serta  penelitian  ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam .
Sebagai  negara  pantai  Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  hak  berdaulat  untuk Explorasi dan exploitasi sumber daya  alam  yang terdapat di ZEE dan  yurisdiksi  yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. undang-undang juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah:
a. Penangkapan  ikan  di  ZEEI  harus  memenuhi  peraturan  yang  berlaku  mengenai  pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam hayati di ZEEI;
b. Sebagian dari ZEEI dapat dimanfaatkan oleh nelayan asing atau badan hukum asing apabila nelayan  Indonesia  tidak  mampu  memanfaatkan  seluruh  jumlah  tangkapan  yang diperbolehkan (Departemen Pertanian, 1996: 111)
Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 , perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan  lingkungannya mulai dari  pra  produksi,  produksi,  pengolahan  merupakan  landasan  hukum  bukan  saja  bagi pemanfaatan kekayaan alam hayat di laut, khususnya di ZEEI, tetapi juga untuk pengembangan perikanan darat.
Dalam  rangka  melaksanakan  kebijakan  pengelolaan  dan  pelestarian  sumber  daya  ikan pemerintah menetapkan ketentuan- ketentuan mengenai:
a. alat penangkapan ikan,
b. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan.
c. Jumlah penangkapan ikan, jenis dan serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
d. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan
e. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penebaran ikan jenis baru
f. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan dan
h. Hal lain yang perlu ( Takdir Rahmadi,2011:194)
Selain  hal  tersebut  dalam  rangka  menunjang  perkembangan  subsektor  perikanan,  undang- undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang antara lain mengatur tentang:
a. Pengelolaan sumber daya ikan;
b. Pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan;
c. Sarana penunjang pengembangan subsektor perikanan;
d. Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan pada umumnya.
Salah satu upaya untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan kekayaan alam hayati yang dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan adalah dengan dikeluarkannya UU No. 5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.    Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  1984  tentang  Pengelolaan  Sumber  Kekayaan  Hayati  di  Zona Ekonomi  Eklusif  Indonesia,  dikeluarkan  untuk  melaksanakan  pembangunan  nasional  subsektor perikanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi  Eklusif  Indonesia.  Peraturan  tersebut  ditetapkan  dengan  memperhatikan  dua  fungsi penting dari kekayaan alam hayati di ZEEI, yaitu:
a. Potensi sumber-sumber perikanan yang dapat dimanfaatkan secara langsung;
b. Pendukung kekayaan alam hayati di perairan nasional.
Sejalan  dengan  hal  itu  Penjelasan  Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyebutkan  bahwa  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu system yang terpadu berupa suatu  kebijakan  nasional  perlindungan  dan  pengelolaan  yang  harus  dilaksanakan  secara  taat asas  dan  konsueken  dari  pusat  dan  daerah.  Dimana  penggunaan  sumber  daya  alam  harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

## 2. Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Hukum  Lingkungan  memiliki  instrumen-instrumen  kebijakan  lingkungan  sebagai  sarana pencegahan  maupun  penanggulangan  pencemaran  lingkungan.  Instrumen  yang  semata-mata merupakan wewenang penguasa digolongkan ke dalam instrumen hukum publik. Instrumen yang dapat  dipergunakan  oleh  penguasa  maupun  perseorangan  digolongkan  ke  dalam  instrumen hukum perdata (Siti Sundari Rangkuti, 1996:47).
Instrumen hukum publik dibedakan dalam pengaturan langsung dan pengaturan keuangan. Pengaturan  langsung  langsung  dilakukan  melalui  perintah-perintah  (geboden)  dan  larangan- larangan (verboden). Bentuk pengaturan langsung yang paling memiliki sifat pencegahan adalah larangan (verboden) kecuali ada izin.
Izin  lingkungan  merupakan  keputusan  tata  usaha  negara  (beschikking)  dan  instrumen pengukur  yang  tepat  dalam  hubungannya  dengan  pengelolaan  lingkungan  yang  wajib  disertai dengan  persyaratan-persyaratan  dan  pertimbangan  lingkungan  sebagai  upaya  pencegahan pencemaran (Siti Sundari Rangkuti, 1996:47).
Wewenang pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang ada pada Pemerintah, menurut Koesnadi  Hardjasoemantri,  terlihat  jelas  dalam  Pasal  10  UULH  (Koesnadi  Hardjasoemantri, 1994:258). Dalam UUPLH wewenang ini dirumuskan di dalam Pasal 8, yang memuat ketentuan sebagai berikut:
a. Sumber daya alam  yang ada dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.
b. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
1) Mengatur  dan  mengembangkan  kebijaksanaan  dalam  rangka  pengelolaan lingkungan hidup;
2) Mengatur  penyediaan,  peruntukan,  penggunaan,  pengelolaan  lingkungan  hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
3) Mengatur  perbuatan  hukum  dan  hubungan  hukum  antara  orang/atau  subyek lainnya  serta  perbuatan  hukum  terhadap  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
5) Mengembangkan  pendanaan  bagi  upaya  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah.
Dalam  kaitannya  dengan  usaha  perikanan,  wewenang  pengaturan  yang  ada  pada Pemerintah  tercantum  dalam  Pasal  3  UU  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  yang menentukan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Pengolahan  sumber  daya  ikan  di  wilayah  Repubik  Indonesia  ditujukan  bagi  tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia;
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah melaksanakan pengelolaan  sumber  daya  ikan  secara  terpadu  dan  terarah  dengan  melestarikan  sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 29/MEN /2012 disebutkan bahwa pengertian  perikanan  adalah  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
Inventarisasi  dan  telaah  terhadap  perundang-undangan  di  bidang  lingkungan  yang mengatur  jenis  dan  prosedur  perizinan  untuk  kegiatan  yang  mempunyai  dampak  penting terhadap lingkungan mengungkapkan perizinan lingkungan berikut:
1. Izin tempat usaha: Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226;
2. Izin Usaha Industri: UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Izin pengumpulan atau pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3: PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3;
4. Izin pengangkutan limbah B3: PP No. 12 Tahun 1994
5. Izin pemanfaatan limbah B3: PP No. 12 Tahun 1995;
6. Izin  usaha  kawasan  industri:  Keputusan  Presiden  Nomor  53  Tahun  1989  tentang Kawasan Industri jo. Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri (Siti Sundari Rangkuti, 1996: 48-49).
7. Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan ;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.14/MEN/2007 tentang Keadaan kritis yang  membahayakan  atau  Dapat  membahayakan  Sediaan  Ikan,  Spesies  Ikan  atau  Lahan Pembudidayaan;
9. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No  Per.01/MEN/  2009  tentang  Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.45/MEN/2011tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
11. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No  Per.12/MEN/  2012  tentang  Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
12. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No  Per.29/MEN/  2012  tentang  Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan  Di Bidang Penangkapan Ikan.
Berdasarkan  hasil inventarisasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa betapa banyak dan kompleknya  perizinan  lingkungan  di  Indonesia,  sehingga  tidak  dapat  disebut  sebagai  “satu sistem  perizinan”.  Dewasa  ini  pengaturan  perizinan  lingkungan  tersebut  sifatnya  individual, masing-masing berdiri sendiri dengan wewenang memberi izin di tangan instansi yang berbeda. Juga belum ada ketentuan tentang koordinasi dan keterpaduan prosedur perizinan AMDAL bagi rencana kegiatan wajib AMDAL.
Menurut  Monintja  (1989),  pelaksanaan  kegiatan  di  bidang  penangkapan  ikan  ini dihadapkan  pada  beberapa  karakteristik  khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh  sistem  eksploitasi sumber daya pertanian lainnya. Beberapa karakteristik khusus tersebut, antara lain:
1) Sumber daya pada umumnya tidak terlihat (invisible)
2) Sumber daya merupakan milik umum (common property)
3) Eksploitasi sumber daya melibatkan resiko yang besar (high risk)
4) Produk sangat mudah rusak (highly perishable)
Selanjutnya  dapat  dikatakan  bahwa  karakteristik  itulah  yang  menyebabkan  lebih  sulitnya proses  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  dibandingkan  dengan  sumber  daya  lainnya.  Untuk itu perangkat ilmu-ilmu perikanan sangat diperlukan untuk memungkinkan pemnafaatan sumber daya ini, yang meliputi aspek biologi, teknologi, sosial dan ekonomi.
Adapun  pengertian  dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  RI  No. 12/MEN/2012 dapat diketahui bahwa :
− Usaha  perikanan  tangkap  adalah  usaha  perikanan  yang  berbasis  pada  kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan (Pasal 1 Ayat 1)
− Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia (Pasal 1 ayat 3).
− Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan  yang tidak dalam keadaan  dibudidayakan  dengan  alat  atau  cara  apapun,  termasuk  kegiatan  yang menggunakan  kapal  untuk  memuat,  mengangkut,  menyimpan,  mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 ayat 6)
− Kapal  perikanan  adalah  kapal,  perahu  atau  alat  apung  lain  yang  dipergunakan  untuk melakukan  penangkapan  ikan,  mendukung  operasi  penangkapan  ikan,  pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatohan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan(Pasal 1 ayat 8)
− Kapal  penangkapan  ikan  adalah  kapal  yang  secara  khusus  dipergunakan  untuk menangkap  ikan,  termasuk  menampung,  menyimpan,  mendinginkan  dan/atau mengawetkan (Pasal 1 ayat 9)
− Surat  izin  usaha  perikanan,  yang  selanjutnya  disingkat  SIUP  adalah  izin  tertulis  yang harus  dimiliki  perusahaan  perikanan  untuk  melakukan  usaha  perikanan  dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut (Pasal 1 ayat 13)
− Surat  izin  penangkapan  ikan,  yang  selanjutnya  disingkat  SIPI  adalah  izin  tertulis  yang harus  dimiliki  setiap  kapal  perikanan  untuk  melakukan  penangkapan  ikan  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Pasal 1 ayat (14))
− Surat  izin  kapal  pengangkut  ikan,  yang  selanjutnya  disingkat  SIKPI  adalah  izin  tertulis yang  harus  dimiliki  setiap  kapal  perikanan  untuk  melakukan  pengangkutan  ikan  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Pasal 1 ayat 15)
Dalam  peraturan  tersebut  diatur  juga  Jenis-jenis  Perizinan  tentang  Usaha  Perikanan  yang meliputi :
− Usaha Penangkapan, SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan
− SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) ,
− Usaha Pengangkutan Ikan, SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan
− SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan),
− Usaha Pengumpulan & Pengangkutan Ikan dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
− Usaha  Pembudidayaan  Ikan  SIUP  (Surat  Izin  Usaha  Perikanan)  dan  Usaha  Pengolahan Ikan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
Dalam  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI)    komponen  utama  dari  perikanan  tangkap adalah unit penangkapan, yang terdiri dari perahu atau kapal, alat tangkap dan tenaga kerja atau nelayan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya

## KESIMPULAN
Sumber  daya  ikan  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  dengan  cara  meningkatkan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  secara  optimal dengan  campur  tangan  pemerintah  dalam  bentuk  tanggung  jawab  negara  dengan  mengeluarkan berbagai peraturan dalam rangka pelestarian sumber daya ikan
Pemerataan  Pemanfaatan  sumberdaya  ikan  hendaknya  juga  terwujud  dalam  perlindungan terhadap  kegiatan  usaha  yang  masih  lemah  seperti  nelayan  dan  pembudidaya  ikan  kecil  agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.
Fungsi Perizinan Usaha Perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga untuk  membina  usaha  perikanan,  memberikan  kepastian  usaha  dan  memberikan  perlindungan terhadap kegiatan usaha.
---------

## DAFTAR   PUSTAKA

## Buku
Dahuri,  Rokhim,  “Repolisi  Pembangunan  Perikanan  Indonesia  Dalam  Rangka  Pemberdayaan Masyarakat  Pesisir”,  makalah  pada  Seminar  Menyambut  Sistem  Kelautan  Indonesia Baru, Jakarta 7 Desember 1999, Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya Jakarta 1999
Harahap, Mustafa Djuang, “Yurisdiksi Kriminal Di Perairan  Indonesia Yang  Berkaitan Dengan Hukum Internasional”, Alumni, Bandung, 1983.
Hardjasoemantri,  Koesnadi,  “Hukum  Tata  Lingkungan”,  Cetakan  kesebelas,  Edisi  keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
________,  “Hukum  Tata  Lingkungan”,  Cetakan  keempat  belas,  Edisi  ketujuh,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, 1999
Rangkuti  Siti  Sundari,  “Beberapa  Pokok  Pemikiran  Tentang  Deregulasi  Perizinan  Guna Meningkatkan  Efektivitas  Pengendalian  Dan  Pengawasan  Lingkungan  Hidup  Di Indonesia”,  makalah  pada  Seminar  Indonesia-Belanda  tentang  Pengembangan  Hukum Lingkungan  Nasional  Dalam  Konteks  Harmonisasi,  Deregulasi  dan  Desentralisasi,  yang diselenggarakan  atas  kerja  sama  The  Van  Vollenhoven  Institute  (VVI),  Leiden University, the Netherlands, dengan Indonesia Center for Environmental law (ICEL),
Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1996 tentang Perairan  Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1996  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3647)
Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)
Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 84)
Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor  995/Kpts/IK.210/1999  tentang  Potensi  Sumber  Daya  Ikan dan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan Di Wilayah Perikanan Indonesia
Peraturan  Pemerintah  No  60  Tahun  2007  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Ikan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4779)
Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  No  Per  14/MEN/2007  tentang Keadaan  Kritis  Yang  Membahayakan  atau  Dapat  Membahayakan  Sediaan  Ikan,  Spesies Ikan atau lahan Pembudidayaan
Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  No  Per.  01/MEN/2009  tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  No  Per12/MEN/20!2  tentang Usaha Perikanan Tangkap Di  Laut Lepas
Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  No.  29/  MEN/2012  tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan.