## NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM AL-QUR’AN
Faisal Kamal 1
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Wonosobo

## Abstrak
Tujuan  pendidikan  islam  adalah  peningkatan  akhlak  mulia.  Indikator  dalam  peningkatan akhlak  adalah  berkurangnya  perilaku  buruk,  salah  satunya  adalah  perilaku  korup. Penanaman  nilai  antikorupsi  dalam  pendidikan  islam  yang  berorientasi  kontekstual dengan  mengembangkan  kompetensi  pendidikan  yang  bersifat  moralitas  pribadi  dan moralitas publik adalah tujuan utamanya.
Korupsi pada hakikatnya berawal dari kebiasaan-kebiasaan korup yang dilakukan secara kontinu  yang  kemudian  tanpa  disadari  menjadi  hal  lumrah.  Upaya  pemberantasan tentunya  diimbangi  dengan  upaya  pencegahan.  Salah  satu  upaya  pencegahan  itu  dengan internalisasi nilai antikorupsi dalam Al-Qur’an sebagai bagian dari kurikulum pendidikan islam adalah strategi terbaik dalam memerangi korupsi.
Pendidikan  antikorupsi  secara  jelas  diarahkan  untuk  memupuk  kesadaran  peserta  didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal  dan melibatkan  publik.  Secara  eksplisit lebih diarahkan  kepada  peningkatan  iman  dan  takwa dengan  menjalankan  perintah  Allah  SWT  dan  menjauhi  larangan-Nya  serta  penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan aplikatif.
Kata kunci : pendidikan, antikorupsi

## Abstract
The  goal  of  Islamic  education  is  a  noble  moral  improvement.  Indicators  in  the improvement of morals is the decline in bad behavior, one of which is a corrupt behavior. Planting  value  of  anti-corruption  in  the  Islamic  oriented  contextual  education  by developing  competency  education  is  private  morality  and  public  morality  is  the  ultimate goal.
Corruption is in fact derived from corrupt customs conducted continuously which is then unwittingly  becomes  commonplace.  Crackdown  is  certainly  offset  by  prevention  efforts. One of it's prevention efforts with internalizing the values of anti-corruption in the Qur'an as part of Islamic education curriculum is the best strategy in the fight against corruption. Anti-corruption  education  is  clearly  geared  to  fostering  awareness  of  the  learnersin  the absence  of  social  forms,  against  crimes  against  humanity  are  communaland  involve  the public.  More  explicitly  directed  towards  increasing  faith  and  pietyby  running  the commands  of  Allah  SWT  and  away  from  its  ban  as  well  as  seeding  human  values  are universal and applicable.
Keywords : education, anti-corruption

## A. PENDAHULUAN
Persoalan  yang  lebih  mendasar  dalam  pemahaman  agama  adalah  bahwa    masyarakat  tidak menyadari  bahwa  mengkomsumsi    makanan  yang  didapat  dari  mencuri  milik  orang  lain  sama haramnya  dengan  daging  babi  atau  daging  anjing.  Tapi  masyarakat  umumnya  lebih  takut mengkonsumsi  makanan  yang  terkontaminasi  sesuatu  yang  berasal  dari  babi  dari  pada mengkonsumsi makanan yang seluruhnya berasal dari harta korupsi.  Keharaman karena wujudnya ternyata lebih ditakuti dai pada keharaman karena upaya memperolehnya.
Bangsa  indonesia  tengah  menghadapi  berbagai  permasalahan  yang  pelik  seputar  krisis  multi dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan yang sangat mendesak. Problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat
1 Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Wonosobo
salah satunya adalah korupsi. Semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap bahaya laten korupsi di Indonesia dikatakan telah membudaya dan menjadi epidemi yang akut.
Akibat  dari  mengakarnya  korupsi  selanjutnya  dapat  dilihat  dengan  semakin  meluasnya kemiskinan,  Korupsi  bermetamorfosa  menjadi  cara  berfikir  dan  cara  hidup  masyarakat  untuk memperoleh  kekayaan  dan  menjadi  jalan  pintas  untuk  memperkaya  diri  atau  golongan  secara cepat. 2 Korupsi  memang  merupakan  problematika  yang  pelik  yang  hampir  menjamur  di  seluruh Negara. Bukan hal yang asing bahwa seruan penolakan korupsi terdengar kencang, masyarakat pun dibuat  heran  ketika  Departemen  Agama  yang  notabenenya  lembaga  representatif  untuk  menjadi uswah  dan  penggerak  nilai-nilai  keagamaan  secara  normative  kolektif  malah  ikut  terlihat  dalam kasus korupsi. Temuan BPK tahun  2002 menegaskan korupsi terbesar dari negeri ini justru terjadi di  Departemen  Agama,  menyusul  kemudian  Departemen  Pendidikan  Nasional  yang  di  dalamnya penuh dengan orang-orang  yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas. 3 Bahkan beberapa waktu yang lalu justru menteri agama yang menjadi tersangka kasus korupsi.

## B. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  ini,  penulis  menggunakan  metode library reseach ,  yaitu  dengan  menggunakan  data-data  tertulis  baik  itu  primer  maupun  data  sekunder. 4 Sumber  primer  adalah  sumber  al-Qur‟an  yang  terkandung  dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  188  dan sumber sekunder adalah literatur-literatur terkait yang membahas tentang nilai-nilai antikorupsi.
Adapun analisis  data menggunakan content  analysis merupakan analisis  ilmiah  isi  pesan  atau suatu komunikasi, secara teknis content analysis mencakup usaha klasifikasi data-data yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu. 5 Oleh sebab itu, dalam melakukan analisis penulis melakukan interpretasi terhadap data-data yang sifatnya kepustakaan.

## C. PEMBAHASAN

## 1) Pengertian
Korupsi  dan  koruptor  sesuai  dengan  bahasa  aslinya  bersumber  dari  bahasa  Latin corruptus , yakni merubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Corruptio berasal  dari  kata  kerja corrumpere ,  yang  berarti  busuk,  rusak,  menggoyahkan,  memutar  balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. 6 Dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya  menyangkut  aspek  hukum,  ekonomi  dan  politik  tetapi  juga  menyangkut  perilaku  manusia ( behavior ) yang menjadi bahasan utama serta norma yang diterima dan dianut masyarakat. Definisi korupsi di atas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik ( public officials )  dari  norma-norma  yang  diterima  dan  dianut  oleh  masyarakat  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  ( serve  private  ends ).  Azyumardi  Azra  mengutip  pendapat  Syed Husain  Alatas:  “ Coruption  is  abuse  of  trust  in  the  interest  of  private  gain ”,  korupsi  adalah penyalahgunaan  amanah  untuk  kepentingan  pribadi.  Masyarakat  pada  umumnya  menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam  rangka  mendapatkan  keuntungan  dengan  merugikan  orang  lain. 7 Hal  yang  paling mengidentikkan  perilaku  korupsi  bagi  masyarakat  umum  adalah  penekanan  pada  penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan  publik untuk keuntungan pribadi. 8
NU telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan korupsi. Fatwa itu mengatakan agar umat tidak mensholati jenazah koruptor , sebelum uang atau hasil korupsinya dikembalikan. Dalam pandangan syari'at  Islam,  menurut  alim  'ulama,  korupsi  ( ghulul )  merupakan  pengkhianatan  berat  terhadap
2 Andar Nubowo, Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan , (Yogyakarta : LP3, 2004), hlm. 45.
3 Ibid , hlm. 45
4 Saifudin azwar, MA. Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), hlm. 36
5 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif Edisi III, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 49.
6 Sahal Mahfudh , NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqih , (Jakarta: TK GNPK NU, 2006), hlm. 23.
7 Syamsul Anwar, Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah , (Jakarta: PSAP, 2006), hlm. 12
8 Sahal Mahfudh, NU... , hlm. 24.
amanat  rakyat.  Korupsi  juga  dikatakan  sebagai  pencurian  ( syariqoh )  dan  perampokan  ( nahb ). Demikian  juga  mengenai  hibah  yang  diterima  pejabat,  tindakan  ini  adalah  haram  karena  masuk sebagai  kategori  korupsi,  juga  termasuk  didalamnya risywah (suap),  bertentangan  dengan  sumpah jabatan. 9
Dari beberapa term-term tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan  mengambil,  menyembunyikan,  menggelapkan  harta  negara  atau  masyarakat.  Kedua, melawan  norma-norma  yang  sah  dan  berlaku.  Ketiga,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  wewenang atau  amanah  yang  ada  pada  dirinya.  Keempat,  demi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  kerabat, korporasi  atau  lembaga  instansi  tertentu.  Kelima,  merugikan  pihak  lain,  baik  masyarakat  maupun negara.  Upaya  pemberantasan  korupsi  adalah  bagian  dari  akuntabilitas  sosial,  dalam  artian  bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah  yang  paling  urgen  dalam  mencegah  dan  memberantas  korupsi.  Di  antara  penyebab kurangnya  mobilitas  peran  masyarakat  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  dikarenakan  ketidak tahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit.
Dalam  sejarah  tercatat  bahwa  korupsi  bermula  sejak  awal  kehidupan  manusia,  dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul.  Korupsi memang merupakan istilah modern, wujud dari tindakan korupsi sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang  Indian  yang  menjabat  semacam  perdana  menteri,  telah  menulis  buku  berjudul “Arthashastra” yang membahas masalah korupsi dimasa itu. 10
Tindak  pidana  korupsi  dalam  berbagai  bentuk  mencakup  pemerasan,  penyuapan  dan  gravitasi pada  dasarnya  telah  terjadi  sejak  lama  dengan  pelaku  mulai  dari  pejabat  negara  sampai  pegawai yang  paling  rendah.  Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini,  terutama  yang  dilakukan  oleh aparatur  pemerintah  sudah  mulai  dilakukan  secara  sistematis  baik  oleh  perorangan  maupun berkelompok  (berjamaah),  serta  semakin  meluas  dan  semakin  canggih  dalam  proses pelaksanaannya.  Korupsi  ini  semakin  memprihatinkan  bila  terjadi  dalam  aspek  pelayanan  yang berkaitan  dengan  sektor  publik,  mengingat  tugas  dan  kewajiban  utama  dari  aparat  pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.
Korupsi  pada  hakikatnya  berawal  dari  suatu  kebiasaan  ( habit )  yang  tidak  disadari  oleh  setiap aparat,  mulai  dari  kebiasaan  menerima  upeti,  hadiah,  suap,  pemberian  fasilitas  tertentu  ataupun yang  lain  dan  pada akhirnya  kebiasaan tersebut  lama-lama  akan  menjadi  bibit  korupsi  yang  nyata dan  dapat  merugikan  keuangan  negara.  Untuk  mencabut  akar  permasalahan  sumber  terjadinya korupsi  di  sektor  publik,  perlu  didefinisikan  pula  sifat  atau  model  dari  korupsi  dan  dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan.
Untuk  dapat  mendefinisikan  model  korupsi,  dimulai  dengan  melakukan  pengukuran  secara obyektif  dan  komprehensif  dalam  mengidentifikasi  jenis  korupsi,  tingkat  korupsi  dan perkembangan  korupsi  dan  menganalisa  bagaimana  korupsi  bisa  terjadi  dan  bagaimana  kondisi korupsi  saat  ini.Seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan  budaya  masyarakat  korupsi  pun  ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam.Hal umum yang terjadi  adalah  korupsi  sangat  erat  hubungannya  dengan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Ketika kekuasaan  cenderung  absolut  dan  reprensif  maka  kesempatan  adanya  praktik  korupsi  semakin besar.
Di  samping  persoalan-persoalan  yang  ada  pada  umat  Islam  sendiri  tentang  urgensi  suatu orientasi  konseptual  mengenai  pendidikan  islam  terletak  pada  kaitannya  dengan  persoalan  umat manusia pada umumnya, khususnya persoalan yang dewasa ini menjadi isu  internasional mengenai berbagai  ancaman  terhadap  kelangsungan  manusia  di  muka  bumi  ini  seperti  kasus  korupsi.  Di Indonesia isu tersebut sering menjadi perbincangan bukan hanya dari para ilmuwan tetapi juga para pemuka Agama. 11
9 Tim Penyusun, Korupsi di Negeri Kaum Beragama , (Jakarta: P3M, 2004), hlm. 3.
10 Ridwan Nasir, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer , (Jakarta, LKIS,2006), hlm. 277
11 Munzin Hitami, Mengonsep Kembali Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 81.

## 2) Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188
Salah  satu  ayat  yang  menyinggung  tentang  korupsi  (riswah)  dalam  al-Qur‟an  dapat  kita temukan dalam surat al-Baqarah ayat 188.
ٍْ ِي اًقي ِرَف اىُهُكْأَتِن  ِواَّكُحْنا ىَنِإ اَهِب اىُنْدُت َو ِمِطاَبْناِب ْىُكَُْيَب ْىُكَنا َىْيَأ اىُهُكْأَت لا َو ٌَىًَُهْعَت ْىُتََْأ َو  ِىْثلإاِب  ِساَُّنا ِلا َىْيَأ ( ١٨٨ )
Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat  memakan  sebagian  dari  pada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  jalan  berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).
Dalam  ayat  tersebut  terkandung  makna  nilai-nilai  pendidikan  anti  korupsi.  Berikut  adalah beberapa pendapat para mufasir tentang kandungan surat al-Baqarah ayat 188.
a. Tafsir Jalalain
ْىُكَُْيَب ْىُكَنا َىْيَأ اىُهُكْأَت لا َو (Dan  janganlah  kamu  memakan  harta  sesama  kamu)  artinya, janganlah  sebagian  kamu  memakan  harta  sebagian  yang  lain ْىُكَُْيَب (dengan  jalan  yang  batil), maksudnya  jalan  yang  haram  menurut  syara‟,  misalnya  dengan  mencuri,  mengintimidasi  dan lain-lain – وَ (dan) janganlah - اىُنْدُت (kamu bawa) atau ajukan اَهِب (ia) artinya urusan harta ini ke  pengadilan  dengan  menyertakan  uang  suap  - اىُهُكْأَتِن  ِواَّكُحْنا ىَنِإ (kepada  hakim-hakim agar  kamu  dapat  memakan)  dengan  jalan  tuntutan  di  pengadilan  itu  - اًقي ِرَف (sebagian)  atau jumlah ِساَُّنا ِلا َىْيَأ  ٍِْي (harta  manusia)  yang  bercampur ٌَىًَُهْعَت ْىُتََْأ َو  ِىْثلإاِب (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan. 12
b. Tafsir Ahmad Mustofa Al-Maraghi
مكلأا - al-akl :  (makan)  yang  dimaksud  ayat  disini  adalah  mengambil  atau menguasai, dalam ayat ini pula penggunaan kata al-akl karena kata ini mencakup segalanya dan paling banyak membutuhkan biaya. Karena makan merupakan kebutuhan pokok dan terpenting, dan dengan makan juga dapat mempengaruhi keadaan yang baik.
مطابنا - al-batil :  asal  katanya( ٌلاطب butlan),  yang  artinya  adalah  curang  atau merugikan.  Mengambil  harta  secara  batil  berarti  mengmabil  dengan  cara  tanpaimbalan  yang hakiki.  Dalam  syari‟at  Isalam  sangat  melarang  mengambil  barang  tanpa  adanya  kerelaan  dari orang yang memilikinya. Bisa juga diartikan menginfakkan harta dijalan yang yang tidak benar.
ءلادلإا -Al-idla‟:  menurunkan  timba  untuk  mengambil  air.  Sedang  maksud  ayat  disini adalah  menyuap  penguasa  untuk  membebaskan  beban  sipenyuap  karena  hal  ini  yang  sangat dilarang dalam agama.
اهب - biha : artinya dengan harta benda
قيرفنا - al-fariq : kelompok atau golongan
ىثلإا - al-ism : perbuatan dosa, sedang yang dimaksud disini adalah kesaksian yang palsu atau semu 13 .
12 Jalaluddin  Al-Mahali  dan  Jalaludin  As-Suyuthi, Tafsir  Jalalain  Berikut  Asbabun  Nuzul  Ayat ,  (Bandung:  Sinar Baru), 2005), hlm. 101.
13 Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi Jus 1 , (Beirut: Darul Fikr, 1427 H/2006 M), hlm. 172.
Dalam ayat ini menerangkan, tidak diperkenankan kalian makan sebagian harta yang lain, hal  ini  merupakan  peringatan  bahwa  umat  itu  satu  didalam  menjalin  kerja  sama. Dan  itu  juga sebagai  peringatan  bahwa  menghormati  harta  orang  lain  berarti  menghormati  harta  sendiri. Sewenang-wenang  terhadap  harta  orang  lain,  sama  juga  melakukan  kejahatan  kepada  seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat 14 .
Kata batil dalam ayat ini merupakan kata yang sudah dikenal oleh khalayak, demikian pula macam-macamnya, yang secara terperinci termasuk hal-hal berikut:
1) Riba  :  riba  adalah  memakan  harta  orang  lain  tanpa  adanya  imbalan  yang  sewajarnya  dari orang yang memberikan harta.
2) Risywah : harta yang diberikan para penguasa atau para hakim.
3) Memberikan  sadaqah  kepada  orang  yang  mampu  memberikan  nafkah  dan  berpenghasilan cukup.
4) Orang yang mampu berusaha menganbil harta zakat.
5) Penjual jimat, rajah, tukisan-tuisan al-Qur‟an yang disalah gunakan.
6) Menganiaya orang lain dengan gasab manfaatnya. Misalnya menyuruh orang bekerja tidak memberi upah atau kurang dari yang disepakati.
7) Macam-macam penipuan dan pemerasan.
8) Upah sebagai ganti melakukan ibadah. Karena ibadah hanya dengan niat menghadap Allah dengan harapan mendapatkan Ridho-Nya, dan demi melaksanakan perintah-Nya 15 .
Segala cara mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan  cara  lain  yang  dipakai  untuk  membuktikan  kebenaran,  padahal  hatimu  megakui  bahwa kamu  berbuat  dosa  dan  salah.  Meminta  bantuan  hakim  agar  dapat  memakah  harta  orang  lain dengan cara batil adalah haram. Karena pada hakekatnya, keputusan hakim itu sama sekali tidak bisa merubah kebenaran, sekalipun dalam hati hakim bukan berarti hakim menghalalkan pihak yang  menyogok.  Karena  fungsi  hakim  hanya  melaksanakan  keputusan  secara  lahiriyah,  pada hakekatnya dia bukan orang yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu.

## c. Tafsir Hamka
Pangkal  ayat  ini  membawa  orang  yang  beriman  kepada  kesatuan  dan  kekeluargaan  dan persaudaraan 16 .  Sebab  itu  dikatakan  “harta  benda  kamu  di  antara  kamu”.  Ditanamkan  disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Memakan harta benda dengan jalan  yang  salah,  ialah  tidak  menurut  jalannya  yang  patut  dan  benar.  Maka  termasuk  disini segala  macam  penipuan,  pengicuhan,  pemalsuan  dll,  ini  adalah  sebarapa  macam  dari  1001 macam  yang  lain  segala  usaha  mencari  keuntungan  untuk  diri  sendiri  dengan  jalan  yang  tidak wajar dan merugikan sesama manusia.
Sebagai  lanjutan  ayat:  "Dan  kamu  bawa  kemuka  hakim-hakim,  karena  kamu  hendak memakan  sebagian  dari  pada  harta  benda  manusia  dengan  dosa,  padahal  kanu  mengetahui". (ujung  ayat  188).  Dari  ujung  ayat  ini  terkadang  timbullah  dakwa  mendakwa  dimuka  hakim, tetapi  bukan  untuk  mencari  penyelesaian  masalah  karena  hubungan  sipendakwa  dengan siterdakwa  telah  keruh,  dendam  kesumat  telah  timbul.  Kadang-kadang  kedua  pihak  memakai pokrol untuk mengalahkan lawan, dan akhirnya mengambil harta yang ada ditangan orang lain dengan jalan dosa. Hal serupa kerap terjadi pada  zaman seperti saat ini, dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Di Minangkabau kerap kali anak dari seorang yang telah mati di dakwa di muka hakim oleh kemenakan simati itu. Dikatakan bahwa harta benda simati yang sekarang telah ada ditangan  sianak,  bukanlah  harta  pencaharian,  tetapi  harta  pusaka.  Sampai-sampai  pendakwa mengatakan walaupun dia telah mendapat harta pencaharian sendiri, namun sikemenakan masih menganggap bahwa dirinya juga masih berhak atas harta itu karena sebelum dia meninggalkan kampung  halaman  dahulunya  yang  memodalinya  adalah  kemenakannya  dan  saudara-saudara perempuan.  Sebab  itu  dari  kecil  dia  dibesarkan  dengan  harta  pusaka.  Padahal  dalam  benak sipendakwa menyadari akan kedustaan yang dia lakukan.
14 Ibid , hlm. 172.
15 Ibid , hlm. 172.
16 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz II , (Jakarta: Panji Masyarakat, 1965), hlm. 155
Apa  yang  dikemukakan  diatas  hanyalah  contoh  dari  perbuatan  memakan  harta  kamu diantara kamu dengan jalan bathil dan memakan harta benda manusia dengan dosa.  Tetapi jauh dari  itu  apabila  jiwa  kita  telah  kita  penuhi  dengan  keimanan,  maka  sudah  tentu  kita  dapat menimbang  dengan  perasaan  yang  halus  mana  pencaharian  yang  halal  dan  mana  yang  bathil. Itulah  sebabnya  mata  hati  janganlah  ditujukan  kepada  harta  benda  saja,  tetapi  tujukanlah terlebih dahulu kepada yang memberikan anugrah harta itu, yaitu Allah SWT. Dan diriwayatkan pula menurut tafsiran Mujahid bahwa makna ayat ini ialah: "Jangan kamu bersitegang urat leher di muka hakim, padahal hati sanubari sendiri tahu bahwa engkaulah yang zalim 17 .

## d. Tafsir M. Quraish Shihab
Janganlah kamu memakan harta sebagian diantara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya.  Seperti  harta  si  A  hari  ini,  dapat  dimiliki  si  B  esok.  Harta  yang  seharusnya dimiliki fungsi sosial, sehingga sebagian apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula si B. Pengembangan  harta  tidak  dapat  terjadi  kecuali  interaksi  manusia  dengan  manusia  lainnya. 18 Makna-makna inilah yang antara lain dikamdung oleh penggunaan kata ىكُيب /antara kamu. Kata antara mengisyaratkan  juga  bahwa  perolehan  harta terjadi  karena adanya  dua  pihak,  dan  harta itu seakan-akan berada ditengah. Dan keuntungan atau kerugian jangan ditarik terlalu jauh oleh masing-masing  pihak  sehingga,  salah  satu  pihak  merugi  sedang  pihak  yang  lain  mendapat keuntungan,  sehingga  dengan  demikian  harta  tidak  lagi  di antara dan  kedudukan kedua  pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan segala sesuatu yang batil adalah tidak hak dan juga tidak dibenarkan dalam hukum 19 .
Perbuatan  yang  terlarang  yang  sering  dilakukan  dalam  masyarakat  adalah  menyogok. Dalam  ayat  ini  diibaratkan  seorang  yang  ingin  menimba  air  disumur  untuk  memperoleh  air, timba  yang  turun  tidak  terlihat  oleh  orang  lain.  Seprti  halnya  penyogok  menurunkan keinginannya kepada yang berwewenang memutuskan sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan sesuatu atau keputusan secara tidak sah. Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu menganbil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Dan jangan pula  membawa  urusan  itu  ke  hakim  tetapi  bukan  untuk  tujuan  memperoleh  hak  kalian,  tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadan mengetahui bahwa sebenarnya bukan hak kalian.

## 3) Analisis dan Implementasi Nilai Antikorupsi dalam Kurikulum
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  adalah  kurikulum    operasional  yang  disusun oleh  dan  dilaksanakan  di  masing-masing  satuan  pendidikan.  KTSP  terdiri  dari  tujuan  pendidikan tingkat  satuan  pendidikan,  struktur  dan  muatan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan,  kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran  atau  tema  tertentu  yang  mencakup  standar  kompetensi,  kompetensi  dasar,  materi  pokok atau  pembelajaran,  kegiatan  pembelajaran,  indikator,  penilaian,  alokasi  waktu,  dan  sumber-bahan- alat  belajar.  Silabus  merupakan  penjabaran  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  ke  dalam materi  pokok  /  pembelajaran,  kegiatan  pembelajaran,  dan  indikator  pencapaian  kompetensi  untuk penilaian.
KTSP  memberi  keleluasaan  penuh  setiap  sekolah  untuk  mengembangkan  kurikulum  dengan tetap  memperhatikan  potensi  sekolah  dan  potensi  daerah  sekitar. 20 UU  SISDIKNASNo.  20  tahun 2003  BAB  X  pasal  36  ayat  1  menyebutkan  bahwa  ” pengembangan  Kurikulum  dilakukan  dengan mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional”. Sedangkan  dalam  ayat  2  disebutkan  bahwa  ” kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan  pendidikan,  potensi  daerah  dan
17 Ibid , hlm. 159
18 M. QuraishShihab, Tafsir Al-Misbah , (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 414
19 Ibid , hlm. 414
20 Muhammad  Joko  Susilo, Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Manajemen  Pelaksanaan  dan  Kesiapan  Sekolah Menyongsongnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 94.
peserta  didik”. Dalam  pasal  38  ayat  2  juga  disebutkan  bahwa  ” kurikulum  pendidikan  dasar  dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan  komite  sekolah/madrasah  di  bawah  koordinasi  dan  supervisi  Dinas  Pendidikan  atau  kantor Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  untuk  pendidikan  dasar  dan  provinsi  untuk  pendidikan menengah”. 21
Kementerian  Pendidikan  Nasional  (Kemdiknas)  mentargetkan  pendidikan  Anti  Korupsi  yang merupakan bagian dari pendidikan Karakter diterapkan pada tahun ajaran 2011 mendatang. Hal ini disampaikan  Menteri  Pendidikan  Nasional  (Mendiknas),  Mohammad  Nuh  saat  memberikan keterangan pers di ruang sidang Mendiknas gedung A, lantai 2, Kemdiknas, Senin (4/10).
Dalam  keterangannya,  Menteri  Nuh  menjelaskan  bahwa  sudah  dilakukan  pembahasan  dan  uji coba bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentang pentingnya pendidikan Anti Korupsi. Di  samping  itu  juga  telah  disepakati  pembentukan  tim  teknis  dalam  membahas  konten-konten pendidikan anti korupsi yang sudah ada untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajarannya.
“Mulai  bagaimana  menyiapkan  metodologinya,  menyiapkan  para  guru  yang  akan menyampaikan materi anti korupsi ini, dan pelatihan para guru anti korupsi juga lebih diperkokoh lagi, sampai dengan bagaimana nanti cara mengevaluasinya,” kata Menteri Nuh.
Menteri  Nuh,  menambahkan  pelajaran  pendidikan  Anti  Korupsi  itu  tidak  akan  menjadi  mata pelajaran yang akan menambah beban peserta didik. “Jadi substansinya tidak begitu (beban, red), pendidikan anti korupsi ini lebih seperti oksigen, dia bisa masuk, merasuk ke setiap mata pelajaran, ke  setiap  pokok  bahasan,  dan  mata  pelajaran  apa  saja  bisa comply dengan  pendidikan  korupsi,” katanya
Dalam  kesempatan  yang  sama,  Wakil  Ketua  KPK  Bidang  Pencegahan,  Haryono  Umar, menyampaikan  bahwa  dalam  pengimplementasian  pendidikan  Anti  Korupsi  ini  diharapkan  semua jenjang  pendidikan  mulai  dari  pendidikan  dasar  hingga  perguruan  tinggi  sudah  menerapkan pendidikan Anti Korupsi.
Di samping itu, Haryono juga menyampaikan kerjasama KPK dengan Kemdiknas, juga dalam rangka membangun Kemdiknas menjadi salah satu percontohan kementerian yang juga anti korupsi, sehingga  nanti  akan  banyak  ditiru  oleh  instansi  yang  lain. 22 Demikian  Kutipan  berita  ter-update yang kami kutip dari situs dikti.
Rencana  pemerintah  memasukkan  pendidikan  antikorupsi  sesungguhnya  sampai  saat  ini  pun masih menimbulkan kontroversi, dari perlu dan tidaknya penerapan pelajaran antikorupsi disekolah serta  keefektifitasannya,  juga  pemberian  mata  kuliah  baru  dikalangan  mahasiswa/kampus menimbulkan  perdebatan.  Karena  pada  faktanya  usaha  untuk  memberantas  korupsi  dengan memberikan  mata  kuliah  antikorupsi  dikampus  sampai  saat  ini  pun  diIndonesia  baru  ada  3 universitas yang memberikan matakuliah antikorupsi.
Ketiganya  adalah  Universitas  Paramadina,  ITB,  dan  Unpad  Bandung.  Di  perguruan  tinggi tersebut,  pendidikan  antikorupsi  sudah  masuk  dalam  MKDU  (Mata  Kuliah  Dasar  Umum)  yang wajib  diikuti,"  kata  Guntur  Kusmeiyanto,  dari  Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat, KPK. 23
Rencana  kerja  sama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  Kementerian  Pendidikan Nasional  memasukkan  kurikulum  pendidikan  antikorupsi  ke  sekolah  dari  prasekolah  hingga  ke perguruan  tinggi  tentu  layak  diapresiasi  dan  didukung.  Kita  berharap,  upaya  itu  ke  depan  bisa mengikis budaya korupsi yang sudah sedemikian menggurita.
Seperti yang dikemukakan diatas bahwa, korupsi telah menjadi budaya dalam tatana kehidupan masyarakat  kita.  Untuk  menangkal  hal  tersebut  perlu  budaya  lain  yang  bertolak  belakang  dengan budaya korupsi yakni budaya jujur. Karena di daerah Sidoarjo telah mempraktekkan budaya jujur di
21 Undang, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 30.
22 http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1676:pendidikan-anti-korupsi-mulai- 2011&catid=143:berita-harian, diakses jam 10:00 PM, tanggal 12 Sep 2015.
23 http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/07/84972/Baru-Tiga-PT-yang-Beri-Pendidikan- Antikorupsi, diakses jam 12 AM, tanggal 12 Sep2015.
sekolah dengan membuat kantin kejujuran yakni Sekolah SMP 3 Waru dan MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo.
Di  SMP  Negeri  3  Waru,  selama  pelaksanaan  kantin  kejujuran  selama  25  hari  kantin  tersebut mengalami  kerugian  sebesar  4,  03%    dari  modal  sebesar  Rp.  17.175.000.  Temuan  menarik  justru terjadi di MTs Nuruk Huda,  yang terjadi bukannya terjadi kerugian justru kelebihan uang yang ada di toko kejujuran. Setelah ditelusuri ternyata ada beberapa siswa yang membeli barang namun tidak mengambil  kembaliannya.  Karena  untuk  kembalian  R.p.50  sampai  Rp.  300  di  toko  kejujuran kehabisan uang receh.
Temuan  ini  tentu  sangat  menarik,  setelah  diteliti  lebih  lanjut  dan  dilakukan  kajian  secara komprehensif, ternyata disalah satu Mapel terdapat hadis yang membahas tentang masalah korupsi. Yakni tentang korupsi ( ghulul ) dan risywah (suap). 24
Poin-poin yang terdapat dalam prinsip-prinsip di atas sangat menuntut adanya kurikulum yang senantiasa  memiliki  kesadaran  terhadap  problem  kontemporer  sesuai  realitas  serta  arah perkembangan  berbasis  kontekstual.  Peningkatan  iman,  takwa  serta  akhlak  mulia  merupakan landasan  atau  pondasi  awal  dalam  menentukan  arah  kurikulum.  Oleh  karenanya  pendidikan antikorupsi  sebagai  salah  satu  instrumen  pengembangan  kurikulum  serta  potensi  peserta  didik menjadi  sangat  relevan  terhadap  perkembangan  kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  selanjutnya. Dimana  membentuk  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  menjadi  aspek  fundamental  dalam melahirkan outputpendidikan Islam.
Peningkatan  akhlak  mulia  dalam  tujuan  pengembangan  kurikulum  pendidikan  agama  Islam pada  pendidikan  antikorupsi  pun  menjadi  titik  sentral,  dimana  peserta  didik  sebagai  subjek  yang senantiasa  menginginkan  keadaan  diri  yang  lebih  baik  dan  memberikan  manfaat  kepada  semua manusia.  Selain  itu,  tuntutan  pembangunan  daerah  dan  nasional  serta  aspek  agama  dan  dinamika perkembangan global juga dapat mengantarkan proses perkembangan kurikulum ke-arah kurikulum kontekstual, seperti pendidikan antikorupsi.
Pendidikan  Islam  sebagai  lembaga  formal  pendidikan  (baca:  sekolah)  yang  memiliki karakteristik  nilai-nilai  keislaman  sudah  barang  tentu  harus  memiliki  kesadaran (sense) terhadap fenomena dan problem kontekstual yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, terutama dalam hal  materi  pelajaran.  Agama  sudah  barang  tentu  menjadi  kekuatan  spiritual-moral  dalam menegakkan panji-panji kebenaran dan menolak setiap bentuk kemungkaran.
Pada  poin  persatuan  nasional  dan  nilai-nilai  kebangsaan  dapat  diderivasikan  beberapa  nilai- nilai kebangsaan yang telah dirusak dan dikotori oleh para koruptor. Maka dari itu proses melawan korupsi  adalah  suatu  upaya  menjaga  nilai-nilai  kebangsaan,  dan  hal  tersebut  harus diimplementasikan  dalam  tataran  praktis  dengan  menerapkan  persoalan  kejahatan  korupsi  dan semangat antikorupsi sebagai bagian integral dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah-sekolah. Oleh karenanya paling tidak terdapat dua opsi dalam upaya penerapan kebijakan antikorupsi
a. Menjadikan  persoalan  korupsi  menjadi  satu  mata  pelajaran  yang  didalamnya  bisa  dibahas antara lain:  sejarah  korupsi  di  Indonesia dan  dunia  dari  masa  ke  masa;  proses  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  dan  Negara-negara  lain;  dan  akibat-akibat  korupsi  pada  nilai-nilai kebangsaan, agama, dan kemanusiaan.
b. Pembahasan  mengenai  kejahatan  korupsi  disisipkan  sebagai  suplemen  pada  materi-materi pelajaran  tertentu  yang  dianggap  mendukung  pembahasan  tersebut,  seperti  Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn),  IPS,  dan  Agama.  Materi-materi  tersebut  diajarkan  agar  dapat membangun  nilai-nilai  luhur,  dan  menekankan  pada  pembahasan  dampak  akibat  kejahatan korupsi di beberapa negara dan sebagainya.
Adapun  mengenai  jenjang  pendidikan,  pembahasan  mengenai  kejahatan  korupsi  sebaiknya diterapkan  pada  siswa  tingkat  menengah  atas  atau  tingkat  perguruan  tinggi,  mengingat  tingkat kedewasaan dan jangkauan pemahaman mengenai hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan hal  tersebut  juga  diterapkan  pada  jenjang  pendidikan  dasar.  Hanya  saja  penekanan  materi  baru bertumpu pada pengenalan tentang kejahatan korupsi, serta model-modelnya.
24 Harmanto, Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MTs, Skripsi, hlm. 35.
Proses  pembelajaran  dalam  pendidikan  antikorupsi  pun  sangat  signifikan  dan  dominan dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan arus kenyataan praktikal dan aktual, semisal  kejahatan  korupsi  dengan  berbagai  modus  operandinya.  Sebagaimana  diketahui,  stagnasi pengembangan  materi  pembelajaran  diakibatkan  tidak  terintegrasinya  materi  dengan  problem- problem kontekstual. Hal tersebut diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang berjalan secara monoton  serta  hanya  berorientasi  pada  basis  kompetensi  dan  penguasaan  materi  konvensional (subject oriented curriculum).
Seperti  materi  dalam  ilmu  fikih,  ushul  fikih,  dan  sebagainya,  pada  pendefinisian  tema-tema pencurian dan perampasan hak-hak kepemilikan financial-private dalam pengajaran fikih. Di dalam mendefinisikan  tema  tersebut,  baik  di  dalam  kurikulum,  silabus,  maupun  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)  atau  Satuan  Acara  Perkuliahan  (SAP),  dinamakan  sebagai  pencurian  dan perampasan  hak  kepemilikan  finansial  yang  dilakukan  secara  fisik,  seperti  merampok (hirabah) atau  perampasan  di  jalanan (qath’u  al-tharîq). Pengayaan  materi  belum  menyentuh  pada  bentuk- bentuk  perampasan  dan  perampokan  finansial  dalam  mekanisme  non  fisik  yang  lebih  sistemik- komunal-kontekstual dan mutakhir, yaitu kejahatan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan amanah dan  kekuasaan  sekaligus  sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan  kerah  putih (white  collar  crime) kepada publik.
Materi  tentang  korupsi  dalam  cakupan  luas  (internasional)  juga  perlu  disisipkan  dalam pengembangan  materi  pendidikan  agama  Islam.  Hal  tersebut  setidaknya  didasari  adanya  banyak cara  yang  dilakukan  oleh  kekuatan  korporatokrasi  internasional  untuk  menaklukan  sebuah  negara berkembang,  diantaranya  melalui  cara  brutal  lewat  kekerasan  dan  kekuatan  militer,  lewat  tekanan dan  ancaman  kekerasan.  Banyaknya  aset-aset  nasional  yang  telah  terjual  kepada  pihak  asing mengindikasikan  betapa  korporatokrasi  internasional  juga  memainkan  peran  sebagai  koruptor dengan cara yang beda.
Korporatokrasi  menguasai  ekonomi,  politik  dan  pertahanan  keamanan  lewat  apa  yang dinamakan state capture corruption atau state-hijacked corruption, yakni korupsi yang menyandera negara. Kekuasaan negara telah „menghamba‟ pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling  besar.  Pada  point  inilah  materi  fiqihdapat  dikembangkan  dalam  ranah  pembahasan  yang bersifat nasional-internasional, atau bisa disebut fiqih negara. 25

## 4) Tantangan Penerapan Kurikulum Antikorupsi
Kita  tentu  harus  realistis  bahwa  masalah  korupsi  bukanlah  persoalan  sepele.  Kurikulum pendidikan antikorupsi hanyalah satu strategi yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan strategi-strategi  lain.  Bila  yang  lain  tidak  mendukung,  tentu  sangat  utopis  harapan  bahwa  satu strategi tersebut bisa membuahkan hasil seperti yang diinginkan.
Sudah  kita  ketahui,  diinternal  lembaga  pendidikan  saja,  persoalan  masih  sedemikian  banyak bertumpuk.  Misalnya,  ujian  nasional  (unas)  yang  hingga  kini  masih  dipertahankan  pemerintah masih  menimbulkan  persoalan  serius.  Antara  lain,  persoalan  kejujuran  setiap  sekolah  dalam melaksanakan unas.
Memang,  berbagai  upaya  telah  dilakukan  penyelenggara.  Namun,  laporan  soal  kecurangan yang  dilakukan  guru  atau  penyelenggara  sekolah  masih  saja  terdengar.  Hal  tersebut  terjadi  tentu tidak  semata-mata  karena  "tipisnya  iman''  sebagian  guru  atau  penyelenggara  sekolah.  Namun, ada sistem yang mendorong mereka berulah begitu. Ada tuntutan dari struktur yang berjenjang ke atas agar hasil unas bagus. Selanjutnya, bagus-tidaknya unas akan berpengaruh pada dana bantuan serta karir dan promosi untuk guru, kepala sekolah, kepala dinas, kepala wilayah, dan seterusnya.
Itu hanya satu satu diantara persoalan di dunia pendidikan kita. Masih ada sejumlah persoalan yang bermuara pada ketidakjujuran. Bila persoalan-persoalan tersebut masih terus terpelihara, tentu sangat sulit menanam budaya antikorupsi ke dalam jiwa anak didik. Sebab, landasan utama budaya tersebut juga kejujuran.
Karena  itu,  seiring  dengan  pemberlakuan  kurikulum  pendidikan  antikorupsi  nanti, Kemendiknas  juga  harus  melakukan  sejumlah  upaya  untuk  membenahi  sejumlah  persoalan  yang
25 Amien Rais, Agenda-Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 176-182.
ada.  Kemendiknas  harus  mengupayakan  penyelenggara  lembaga  pendidikan  -baik  guru,  maupun birokrat sekolah yang lain- bisa memberikan keteladanan soal kejujuran kepada peserta didik.
Namun  kita  juga  harus  melihat  secara  bijak  dan  hati  hati.  Perlu  dicari  metode  yang  baik sehingga kurikulum ini bisa diterima oleh para siswa. Sebab bila  pelajaran ini terlalu 'dipaksakan', maka  dikhawatirkan  itu  malah  akan  menyusahkan  anak  didik  setelah  saat  ini  peserta  didik  sudah demikian sesak dengan mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan.
Dikhawatirkan  pula  bahwa  nantinya  anak  didik  akan  terjebak  dalam  kewajiban  mempelajari materi kurikulum antikorupsi yang pada akhirnya akan memunculkan antipati pada mata pelajaran itu  serta  bukan  pemahaman  dan  kesadaran  antikorupsi,  pendidikan  antikorupsi  itu  bukan  cuma berkutat  pada  pemberian  wawasan  dan  pemahaman  saja  tetapi  diharapkan  juga  menyentuh  pula ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa.Nilai bagus tapi dari hasil nyontek, sami mawon!.
Ada  beberapa  hal  mendasar  yang  menjadi  penyebab  korupsi  diantaranya  yaitu  ketiadaan  atau kelemahan  kepemimpinan,  kelemahan  pengajaran-pengajaran  agama  dan  etika,  kolonialisme, kurangnya  pendidikan,  kemiskinan,  tiadanya  tindak  hukuman  yang  keras,  kelangkaan  lingkungan yang  subur  untuk  perilaku  anti  korupsi  struktur  pemerintahan,  keadaan  masyarakat  yang  kurang kesadaran dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi. 26
Disamping beberapa sebab diatas, paling tidak terdapat juga enam sebab lainnya yaitu sebagai berikut.
a. Rendahnya  pengalaman  nilai-nilai  agama  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini  juga  dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  misalnya  pendidikan  agama  yang  terlalu  menekankan  pada aspek  kognitif  dan  melupakan  aspek  afektif  dan  psikomotorik,  perubahan  nilai-nilai  sosial budaya di masyarakat yang lebih mengarah pada pola hidup individualistik (mementingkan diri sendiri),  materialistik  (mengejar  kebutuhan  bendawi),  serakah,  konsumtif  (boros),  hedonistik (mengejar  kepuasan  sesaat),  permisif  (sikap  serba  boleh,  tanpa  peduli  aturan),  dan  cenderung bermewah-mewah.
b. S truktur  pemerintahan  atau  kepemimpinan  organisasi  (baik  profit  maupun  nonprofit)  yang bersifat  tertutup  (tidak  transparan)  dan  cenderung  otoriter.  Maka  dalam  kondisi  seperti  itu, cenderung  terjadi  penyelewengan  kekuasaan  sangat  tinggi    menjadi  lahan  subur  tumbuhnya korupsi dan suap-menyuap.
c. Kurang  berfungsinya  lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR,  DPD,  dan  DPRD),  karena  biasanya kekuasaan  hanya  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  sendiri  atau  kelompok  dan  mengabaikan tanggung jawab sosial, serta menghalalkan segala cara.
d. Tidak  berfungsinya  lembaga  pengawasan  dan  penegak  hukum,  serta  sangsi  hukum  yang  tidak menjerakan  pelaku  korupsi.  Karena  sebuah  kepemimpinan  atau  pemerintahan  yang  tidak dibarengi  dengan  pengawasan  yang  ketat  cenderung  bertindak  korup,  oleh  karena  itu  antara pengawasan dan hukuman harus berjalan berdampingan agar dapat membuat para pelaku korup jera dengan perbuatannya.
e. Minimnya  keteladanan  pemimpin  atau  pejabat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sulit  mencari pemimpin  yang  sederhana,  hemat,  qana'ah,  dermawan  dan  tidak  bermental  rakus,  keteladanan yang  baik  dari  para  pemimpin  menjadi  sangat  penting  sebab  masyarakat  luas  lebih  cenderung meniru pimpinannya.
f. Rendahnya  upah  pegawai  atau  karyawan  yang  berakibat  rendahnya  tingkat  kesejahteraan, karena  keterpaksaan  dan  kebutuhan  yang  sangat  mendesak  mereka  sehingga  tindak  korupsi benar-benar  sudah  mewabah  dan  menjangkit  semua  lapisan  masyarakat  kita.  Di  sinilah pentingnya  memperhatikan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  pegawai  dalam  bidang  kerja apapun. 27
Hal  yang  tidak  boleh  dikesampingkan,  biasanya  praktek  korupsi  didukung  oleh  lemahnya sistem  organisasi,  rendahnya  akuntabilitas  publik,  serta  lemahnya  hukum  tidak  membuat  jera. Sering  kali  korupsi  dalam  kenyataannya  justru  di  beri  kesempatan  dan  diberi  peluang  sehingga
26 Hussen Alatas , Sosialogi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer , (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 46
27 Syamsul Anwar, Fikih ..., hlm. 17.
menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup seperti menerima suap. Semua sebab-sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain, seorang koruptor di samping mentalnya serakah,  dipicu  oleh  kebutuhan  dasar  ekonomi  yang  tinggi,  juga  ditunjang  adanya  peluang  untuk melakukan korupsi.
Terakhir, di luar itu semua, tentu yang terpenting tetaplah para penegak hukum. Ketegasan dan kegigihan mereka dalam menghukum koruptor tetaplah menjadi kunci terkikis tidaknya korupsi di negeri  ini.  Kita  patut  mencontoh  Bangsa  China  yang  tidak  segan-segan  menghukum  mati  para pelaku korupsi, baru-baru ini seorang mantan walikota dihukum mati gara-gara menerima sogokan sebesar 33 juta  yuan atau sekitar 4 juta dollar AS. Selain dihukum mati, pengadian setempat  juga memerintahkan harta mantan walikota tersebut disita. 28
Tanpa dukungan korps penegak hukum itu, tentu apa pun upaya yang dilakukan pihak lain akan sia-sia,  jika  tidak  ingin  dikatakan  sia-sia  hasilnya,  hasilnya  tidak  maksimal.Nah,  agar  maksimal hukum mati tanpa pandang bulu para pelaku korupsi!.

## D. KESIMPULAN
Secara eksplisit, terjadinya korupsi setidaknya disebabkan oleh tiga hal, Pertama , corruption by greed (keserakahan). Kedua , corruption  by  need (kebutuhan). Ketiga , corruption  by  chance (peluang).    Dalam  upaya  mengurangi  perilaku  korupsi  dapat  dilakukan  dengan  dua  langkah,  yaitu langkah preventif dan represif.
Langkah  pencegahan  yaitu  melalui  jalur  pendidikan,  dengan  cara  internalisasi  nilai-nilai pendidikan anti  korupsi  terhadap  peserta didik  sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Langkah  represif yaitu  dengan  memfungsikan  secara  optimal  para  penegak  hukum  yang  tegas  oleh  para  aparat penegak hukum.
Tentunya  sudah  selayaknya  kita  mengapresiasi  usaha  pemerintah  meminimalisir  praktek- praktek  korupsi  dengan  memasukan  materi-materi  antikorupsi  dalam  sistem  kuriklum  pendidikan kita.  Korupsi  yang  sudah  menjangkiti  dan  menjadi  pendemi  di  bumi  nusantara  dapat  diberantas hingga  akar-akarnya.  John  Dewey,  seorang  ahli  pendidikan  barat  mengatakan  pendidikan  adalah strategi yang paling fundamental dalam kemajuan sosial dan reformasi.
28 http://internasional.kompas.com/read/2011/05/10/07381556/Mantan.Wali.Kota.Shenzhen.Divonis.Mati, diakses  jam 12 AM, tanggal 12 Sep 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, Hussen , 1981, Sosialogi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer , Jakarta: LP3ES. Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, 2006, Tafsir Al-Maraghi Jus 1 , Beirut: Darul Fikr. Anwar, Syamsul, 2006, Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah , Jakarta: PSAP. As-Suyuthi, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaludin, 2005, Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat , Bandung: Sinar Baru.
Azwar, Saifudin, 1997, Metode Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hamka, 1965, Tafsir Al-Azhar Juz II , Jakarta: Panji Masyarakat. Harmanto, Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MTs, Skripsi. Hitami, Munzin, 2004, Mengonsep Kembali Pendidikan Islam, Yogyakarta: LKiS.
http://internasional.kompas.com/read/2011/05/10/07381556/Mantan.Wali.Kota.Shenzhen.Divonis. Mati, diakses jam 12 AM, tanggal 12 Sep 2015.
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/07/84972/Baru-Tiga-PT-yang-Beri-
Pendidikan-Antikorupsi, diakses jam 12 AM, tanggal 12 Sep 2015.
http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1676:pendidikan-anti- korupsi-mulai-2011&catid=143:berita-harian, diakses jam 10:00 PM, tanggal 12 Sep 2015. Mahfudh, Sahal , 2006, NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqih , Jakarta: TK GNPK NU. Muhadjir, Noeng, 1998, Metode Penelitian Kualitatif Edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin. Nasir, Ridwan, 2006, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer , Jakarta, LKIS.
Nubowo,  Andar,  2004, Membangun  Gerakan  Anti  Korupsi  dalam  Perspektif  Pendidikan , (Yogyakarta : LP3.
Rais, Amien, 2008, Agenda-Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia, Yogyakarta: PPSK Press. Shihab, M. Quraish, 2002, Tafsir Al-Misbah , Jakarta: Lentera Hati. Susilo,  Muhammad  Joko,  2007, Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Manajemen  Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tim Penyusun, 2004, Korupsi di Negeri Kaum Beragama , Jakarta: P3M. Undang, 2005, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.