## PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMBAH BERINGIN

## Petrus Atong
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No.92 Sintang, Indonesia. Email: atong.petrus@gmail.com
Abstrak: Penelitian  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  di  desa  lembah  beringin dilakukan  untuk  kajian  dalam  aspek  prinsip,  mekanisme  dan  partisipasi  masyarakat  desa. Metode penelitian  bersifat  deskriptif,  subyek penelitian  terdiri  dari  kepala  desa  dan  ketua  dan anggota  badan  permusyawaratan  desa.  Instrumen  penelitian  terdiri  atas  wawancara, dokumentasi  dan  observasi.  Analisis  data  bersifat  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  seperti prinsip dan mekanisme belum semuanya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemudian kegiatan partisipasi  masyarakat  kurang  aktif  terlibat  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  di desa, mereka lebih aktif dalam melaksanakan pembangunan di desa.
Kata Kunci : Penyusunan; Perencanaan; Pembangunan; Desa.

## PENDAHULUAN
Perencanaan  pembangunan  telah dijabarkan dalan undang-undang nomor
25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang  nomor  17  tahun  2007 tentang  rencana  pembangunan  jangka panjang  nasional    (Atong  dan  Sim Rusega  2021).  lebih  lanjut  dijabarkan, bahwa  perencanaan  sebagai  suatu  alat untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan lebih baik, maka alasan keperluan untuk melakukan perencanaan menurut Widjojo  (  Bintoro  Tjokroamidjojo  et  al 1986  dan  Atong  dan  Sim  Rusega  2021) antara  lain  adalah;  1).  diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan dan adanya  pedoman  pelaksanaan  kegiatan dalam  pembangunan,  2).  dilakukan suatu  perkiraan  yang  akan  dicapai,  3). memberikan kesempatan untuk memilih berbagai  alternative  tentang  cara  yang terbaik,4).dilakukan  penyusunan  skala prioritas  suatu  tujuan  dan  sasaran,  5).
sebagai  alat  ukur  atau  standar  untuk pengawasan.
Menurut  Bintoro  Tjokroamidjojo dalam  Atong  dan  Sim  Rusega  (2021) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan  hendaknya  mendukung suatu  usaha  pembangunan  secara berencana, yang didalamnya mengusahakan keterlibatan aktif masyarakat.
Tujuan penyusunan perencanaan  pembangunan  desa  di tingkat  desa  selalu  diarahkan  dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan peranan
keterlibatan masyarakat  desa  secara  aktif,  sehingga hasil  akhir  yang  diharapkan  bahwa penyusunan perencanaan pembangunan didesa  selalu  dapat  terlaksana  sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya pembangunan  akan  tepat  sasaran.
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, peranan kepala desa dan  perangkat  desa  serta  kepala  dan
anggota  badan  permusyawaratan  desa diharapkan  mampu  mengikutsertakan warga  masyarakat  dalam  penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan aspek prinsip, mekanisme. dan partisipasi aktif masyarakat. Penyusunan perencanaan
pembangunan  desa  di  desa  sebagai pengembangan program kerja pelaksanaan pembangunan desa, memerlukan adanya prinsip penyusunan perencanaan pembangunan sesuai  ketentuan  yang  telah  ditetapkan pemerintah.
Ketentuan pemerintah antara lain adalah
berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  Tentang  Pemerintahan Desa  antara lain dinyatakan perencanaan pembangunan desa.
Dalan  peraturan  tersebut  telah dijabarkan  antara  lain  meliputi;  1). Pengembangan  wilayah  pembangunan desa dengan pendekatan pengembangan ekosistem yaitu penataan ruang dilakukan  dengan  pendekatan  secara terpadu dan terkoordinasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2).
Perencanaan  pembangunan  desa  harus dikaitkan
dengan pengembangan ekonomi  nasional,wilayah  dan  lokal.  3). Perencanaan  pembangunan  desa  harus diupayakan  dapat  melibatkan  seluruh lapisan  masyarakat.  4).  Pemanfaatan pengembangan  wilayah  secara  nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan rencana tata ruang nasional.
Menurut Bintoro
Tjokroamidjojo,dkk  (1986)  dalam  Atong dan  Sim  Rusega  (2021)  menyatakan orientasi pelaksanaan dari pada perencanaan mengarah kepada: 1). perlu
kiranya  dukungan  atau  komitmen  dari elit politik. 2). harus terdapat suatu sifat atau  cara  yang  lebih  menjamin  rencana tersebut  dapat  dilaksanakan.  Dengan demikian desain penyusunan perencanaan  pembangunan  hendaknya mencerminkan  rencana  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan  baik  dan  tepat sasaran.
Menurut  Katz  (Tjokroamidjojo dan  Mustopadidjaja  1993)  menyatakan arti  penting  dari  perencanaan  yaitu:  1). Sebagai  pedoman  bagi  pelaksanaan kegiatan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan. 2). Terdapat perkiraan masa yang akan dilalui.
3).
Memberikan kesempatan  untuk  memilih  cara  yang terbaik.  4).  Disusun  skala  priotitas.  5). Tersedia  standar  pengukuran  untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi.
Menurut  Handayaningrat  (1980) menyatakan langkah-langkah penyusunan  perencanaan  yang  baik adalah:  1).  Menentukan  Permasalahan Apa Yang Akan Dilakukan. 2). Berusaha Menemukan  Fakta  Dan  Informasi  Yang Dibutuhkan.
3). Analisa Sumber Informasi. 4). Pilihlah Tindakan- Tindakan  Alternatif.  5).  Pertimbangkan Setiap Alternatif. 6). Ambillah Keputusan Dari Alternatif Yang Ditetapkan. Mekanisme ketentuan
mengenai jadual kegiatan musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  diatur dalam  surat  edaran  menteri  negara perencanaan pembangunan nasional dan menteri dalam negeri nomor 0009/M.PPN/01/2011 yang menyatakan pelaksanaan musrenbang di
selenggarakan  sesuai  jadual  dan  untuk menyusun  rencana  kerja  pemerintah
dengan menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan  secara  berjenjang  mulai dari desa/kelurahan, kecamatan,kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.
Sesuai  dengan  surat  edaran
menteri
negara perencanaan
pembangunan  nasional  dan  menteri dalam  negeri  tersebut  diatas,  penjelasan lebih lanjut bahwa mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan desa  antara  lain  dilakukan  hal-hal sebagai
berikut: 1).
Dilakukan musrenbang  tingkat desa.  2).  Pemangku kepentingan  tingkat  desa  adalah  pihak yang  berkepentingan  dengan  kegiatan prioritas  desa  dan  mengatasi  masalah desa/kelurahan.  3).Nara  sumber  adalah pihak pemberi informasi yang dibutuhkan  untuk  proses  pengambilan keputusan  dalam  musrenbang  desa.  4). Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan
dalam musrenbang desa.
Kemudian musrenbang desa menghasilkan:  1).  Daftar  kegiatan prioritas melalui APBD Kabupaten/Kota.  2).  Daftar  nama delegasi desa untuk mengikuti musrenbang desa. Pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan  desa  pada  tingkat  desa melibatkan  perangkat  desa  dan  tokoh masyarakat  yang  terdapat  di  masing- masing desa dalam ruang lingkup  desa yang  bersangkutan  dan  dalam  ruang lingkup kecamatan yang bersangkutan. Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam kegiatan  pembangunan,  oleh  Bintoro (1986) sebagaimana dikutif dalam Atong
dan  Sim  Rusega  (2021)  menyebutkan pencapaian tujuan- tujuan pembangunan memerlukan  keterilbatan  aktif  dari masyarakat  pada  umumnya.  Partisipasi masyarakat perlu digerakan dan dibangun dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan  masyarakat  antara lain; 1). Rencana pembangunan
menimbulkan  rasa  solidaritas  nasional dan  sosial.  2).  Keterlibatan  masyarakat dalam memikul beban dan tanggungjawab. 3). Keterlibatan masyarakata  dalam  memetik  hasil  dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.  Bentuk  keterlibatan  atau partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan dapat dikembangkan,  tentu  saja  tergantung dengan  sistem  kemasyarakatan  yang dianut  serta  perencanaan  pembangunan mencerminkan kepentingan masyarakat.
Keberhasilan  perencaanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat.  Perencanaan  pembangunan dapat  merangsang  dan  memperluas keterlibatan  aktif  masyarakat,  apabila benar-benar  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan  berencana  yang  cukup berhasil  akan  memberikan  sarana perluasan keterlibatan masyarakat dalam  pembangunan  (Atong  dan  Sim Rusega 2021).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian deskriptif kualitatif.  Subyek  penelitian  terdiri  atas kepala  desa  serta  ketua  dan  anggota badan  permusyawaratan  desa.  Teknik
pengumpulan  data  berpedoman  pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prinsip  penyusunan  perencanaan pembangunan  desa  telah  dilakukan dengan  tahapan  langkah-langkah  yang terdiri dari masalah
perioritas,
menetapkan tujuan,
indikator keberhasilan,mengkaji  hambatan  dan kendala  serta  menyusun  rencana  kerja operasional.  Aspek  penilaian  yang  telah dilakukan  meliputi  rencana  kerja,  daya kemampuan  merencanakan  kegiatan pembangunan.
Hasil yang telah dijabarkan dalam prinsip
penyusunan perencanaan pembangunan desa terdiri atas: penataan  arsip  desa,  pengadaan  sarana kantor desa, penyuluhan dan pembinaan kelompok  tani,  kerja  bakti,  pembinaan karang taruna, lomba kebersihan ingkungan tingkat rumah tangga, lomba kesenian  daerah,  kegiatan  panen  raya kampong,  bimbingan  teknis  kegiatan pemerintah dikecamatan,
serta penyusunan rencana pelaksanaan perayaan  hari  ulang  tahun  negara republik  Indonesia.  Program  kerja pembanguna yang telah disusun merupakan  seperangkat  rencana  bahan kegiatan  yang  digunakan  sebagai pedoman
dalam melaksanakan pembangunan desa.
Program  pembangunan  tersebut tertuang  dalam  rencana  kerja desa  yang didalamnya  memuat  tujuan,  bahan  dan program.  Kegiatan  penyusunan  analisis materi  kegiatan  merupakan  progam
pembangunan  sebagai  penjabaran  dan penyesuaian  isi  rencanakerja  tahunan.
Langkah-langkah yang dilakukan menjabarkan makna dan tujuan kegiatan, menyesuaikan jadual kegiatan. Penyusunan program tahunan merupakan  sebagaian  dari  program pembangunan  desa,  program  tahunan memuat  alokasi  waktu  untuk  setiap pokok  kegiatan  dalam  satu  tahun perencanaan  kegiatan,  dan  memuat alokasi waktu untuk setiap kegiatan.
Prinsip  penyusunan  perencanaan pembangunan  di  desa  yang  dilakukan sebagai  kesatuan  langkah  kerja  yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan  tertentu,  sesuai  masing- masing  tujuan  program  kegiatan.
Pemilihan metode kerja untuk menghasilkan  penyusunan  perencanaan pembangunan  didesa  telah  dilakukan melalui  relevansi  dengan  tujuan,  bahan, kekampuan  desa,  situasi  pelaksanaan kegiatan. Dasar pemilihannya ditentukan  atas  pertimbangan  tujuan, materi, dan ketersediaan fasilitas didesa.
Tahapan proses penyusunan perencanaan  pembangunan  di  desa dengan  memperhatikan  anggaran  dana desa.  Tahapan  itu  dilalui  dengan merumuskan tujuan, menentukan pilihan,  menetapkan  pilihan,  menyusun kegiatan dan pertimbangan perhitungan biaya  yang  tersedia.  Rencana  kegiatan yang telah ditetapkan dengan melibatkan aparatur desa serta memperhatikan dan memanfaatkan anggaran  dana  desa.  Penyusunan perencanaan  sudah  diupayakan  sesuai skala  prioritas,  tujuan  umum  dan khsusus  dan  disesuaikan  sasaran  yang
ingin dicapai jangka  pendek  dan jangka menengah.  Mekanisme  perencanaan pembangunan  di  desa  telah  diusahakan sesuai  dengan  tugas-tugas  yang  telah diarahkan  oleh  pemerintah  kecamatan dan  pemerintah  kabupaten  seperti  yang tertuang  dalam  tugas  dan  fungsi  kepala desa.
Berdasarkan  kewenangan  dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur  desa,  biasanya  kinerja  bersama menjadi
kesepakatan untuk melaksanakan  tugas  dan  kewajiban aparatur  desa.    Jika  berdasarkan kewenangan,  maka  aparatur  desa membentuk
kelompok-kelompok kerjasama bersama masyarakat desa dan bertanggungjawab untuk pengembangan  program  pembangunan di  desa.  Jumlah  kelompok  masyarakat dapat  dibantu  antara  dua  sampai  tiga orang  aparatur  desa  dalam  rangka menyelesaikan mekanisme proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa. Aparatur desa dalam menjalankan tugas, dibantu oleh aparatur  pemerintah  kecamatan  dalam mengelola setiap kegiatan pembangunan,  mensosialisasikan  secara rutin, memberikan pelayanan administrasi umum pemerintahan, membuat laporan hasil kegiatan pembangunan dan menganalisa kecakupan pelaksanaan
program pembangunan  di  desa.  Mekanisme komunikasi  yang  dikembangkan  oleh kepala  desa  dengan  aparatur  desa  telah dilaksanakan dalam rangka membangun semangat kerja dan membangun persepsi
informasi kelancaran
pemahaman  bidang  kerja  masing- masing  tugas.  Mekanisme  penyusunan perencanaan pembangunan di desa yang telah tersedia dalam jumlah yang cukup dapat  mengakibatkan  makin  besar jumlah  personil  diperlukan  untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Pekerjaan  program  pembangunan  yang telah  dilakukan  dalam  lintas  kegiatan seperti kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Kegiatan keberdayaan masyarakat  ini  telah  dibangunnya kawasan  perdesaan  dan  meningkatkan kapasitas  pemerintah  di  tingkat  lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan  sesuai  dengan  prinsip  tata pemerintahan di desa yang baik.
Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan didesa, telah tersedia pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan bertujuan untuk
memberdayakan usaha-usaha kecil keluarga  berbasis  ekonomi  kerakyatan melalui  usaha  mitra  anggota  koperasi simpan pinjam atau credit union.
Mekanisme penyusunan perencanaan  pembangunan  di  desa, sebagai  bentuk  program  pembangunan di desa yang dijalankan sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan kehidupan  masyarkat  yang  lebih  baik.
Partisipasi masyarakat terhadap penyusunan perencanaan pembangunan di  desa  masih  sangat  terbatas.  Beberapa program  penyusunan  kegiatan  di  desa belum  sepenuhnya  dapat  diikuti  oleh masyarakat secara maksimal.
Kondisi  keterlibatan  masyarakat sementara  ini  lebih  banyak  hanya  ikut
melaksanakan  dan  memanfaatkan  hasil program  perencanaan  pembangunan oleh  pemerintah  saja.  Kehadiran  yang bersifat aktif masyarakat sebagai idaman yang diharapkan belum terjadi sebagaimana  yang  diinginkan.  Untuk program  pemerintah  yang  bersifat pengembangan  ekonomi  kerakyatan seperti kegiatan pengembangan kawasan  petani,  perkebunan  dan  usaha kelompok  tani  mendapat  respon  dan dukungan yang baik. Kepuasan masyarakat terhadap penyusunan program pembangunan di desa diketahui bahwa sebagaian besar masyarakat  menanggapi  cukup  puas dan  mereka  siap  mendukung  demi kemajuan  dan  perubahan  kondisi  desa mereka.
Partisipasi  masyarakat  selalui aktif mendukung kegiatan pembangunan  yang  berkaitan  langsung dengan  keperluan  dan  kepentingan mereka,  antara  lain  partisipasi  aktif mereka adalah dalam hal penataan lahan kawasan pertanian dengan membuatkan administrasi  kepemilikan  lahan  sseperti surat keterangan tanah dan sertifikat hak milik tanah.
Partisipasi  masyarakat  semakin baik  dan  aktif  terlibat  melalui  kegiatan kebersamaan kelompok kerjasama masyarakat dengan aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Pengorganisasian masyarakat dalam  beberapa  kelompok  tani  telah berjalan dan bergerak secara aktif dalam mendukung  pelaksanaan  pembangunan serta  memelihara  dan  memanfaatkan hasil  pembangunan  di  desa,  seperti pengembangan  kawasan  usaha  mandiri
perkebunan  dan  pertanian  warga masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  bahwa  penyusunan perencanaan  pembangunan  desa  telah dilakukan melalui prinsip dan mekanisme,  dalam  merumuskan  isi perencanaan  pembangunan  desa  belum sepenuhnya  mampu  memenuhi  aspirasi warga masyarakat. Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa  masih  rendah,  mereka  yang  aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Saran untuk penyusunan perencanaan pembangunan sesuai  prinsip  dan  mekanisme  dapat dipertahakan  dan  mengupayakan  dapat meningkatnya  keterlibatkan  kelompok masyarakat yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Atong,petrus dan Sim Rusega,Diana,NE.
2021.Pengantar Administrasi pembangunan. Malang: CV.IRDH. Handayanigrat.1980 Komunikasi
Pemerintahan.  Bandung:  PT.Refika Aditama.
Tjokroamidjojo,B.Dkk.  1986.  Teori  dan
Strategi  Pembangunan  Nasiona. Jakarta: Gunung Agung.
Tjokroamidjojo.B. dan Mustopadidjaya.1993. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan,
Perkembangan Teori dan Penerapan. Jakarta: LP3ES.

## Sumber Peraturan
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri Perencanaan  Pembangunan  Nasional
Nomor 0009/M.PPN/01/2011, Tentang  Pelaksanaan  musrenbang pembangunan desa.Jakarta: Depdagri. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.Jakarta: Depdagri. Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Jakarta: Depdagri. Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional.Jakarta: Depdagri.