JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
BIMBINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG

## Lenny Meilany
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: lenny.meilany@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Bimbingan  sosial  adalah  proses  pemberian  bantuan  kepada  individu  secara  terus  menerus  supaya  individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, memberikan bantuan secara psikis dan mental kepada para anak korban tindak penganiayaan anak yang bermasalah pada saat bersosialisasi dengan masyarakat atau  karena  anak  korban  tindak  penganiayaan  anak  mengalami  masalah-masalah  pribadi  yang  membutuhkan bimbingan  agar  anak  korban tindak  penganiayaan  ini  dapat  memecahkan masalahnya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menggambarkan peran bimbingan sosial terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Penganiayaan yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku  menjadi  isu  kritis  dalam  bidang  bimbingan  sosial,  karena  menyangkut  upaya pencegahan,  intervensi,  dan  rehabilitasi  perilaku  negatif.  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bimbingan  sosial memiliki  peran  kunci  dalam mengatasi  masalah  perilaku  anak  sebagai  pelaku  penganiayaan.  Pendekatan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, pengenalan emosi, pengembangan keterampilan sosial, dan pemahaman konsekuensi dari tindakan mereka. Melalui bimbingan sosial, anak-anak pelaku diberdayakan untuk mengatasi konflik, mengelola emosi dengan lebih baik, dan membangun hubungan sosial yang lebih positif.
Kata kunci : bimbingan sosial, anak, pelaku penganiayaan.

## ABSTRACT
Social guidance is the process of providing assistance to individuals on an ongoing basis so that the individual can  understand  himself  and  the  surrounding  environment,  providing  psychological  and  mental  assistance  to child victims of child abuse who have problems when interacting with society or because child victims of child violence experience problems. -Personal problems that require guidance so that child victims of this crime can solve  their  problems.  This  study  aims  to  describe  the  role  of  social  guidance  on  children  as  perpetrators  of crime.  Abuse  involving  children  as  perpetrators  is  a  critical  issue  in  the  field  of  social  guidance,  because  it involves efforts to prevent, intervene, and rehabilitate negative behavior. This study shows that social guidance has  a  key  role  in  overcoming  child  behavior  problems  as perpetrators  of  abuse.  The  approach  taken  includes recognizing  problems,  recognizing  emotions,  developing  social  skills,  and  understanding  the  consequences  of their  actions.  Through  social  guidance,  offenders'  children  are  empowered  to  deal  with  conflict,  manage emotions better, and build more positive social relationships.
Keywords: social guidance, children, perpetrators of abuse.

## PENDAHULUAN
Bimbingan  sosial  merupakan  suatu upaya  untuk  membantu  individu  dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan perilaku yang sehat. Dalam konteks  anak-anak  pelaku  penganiayaan, bimbingan  sosial  dapat  berperan  penting dalam  membantu  mereka  mengenali  dan mengendalikan emosi, meningkatkan kemampuan  berkomunikasi  yang  sehat, dan  membangun  hubungan  sosial  yang positif,  Salah  satu  pendekatan  yang  dapat digunakan  adalah  melalui penerapan bimbingan  sosial.  Berdasarkan  teori  bio-
sosiologi penyebab terjadinya suatu tindak pidana  yaitu  faktor  lingkungan  dan  faktor individu.  Penganiayaan  yang  melibatkan anak sebagai pelaku menjadi permasalahan serius  yang  memerlukan  perhatian  khusus dalam  bidang  bimbingan  sosial.  Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  Kelas  II  Bandung,  masalah perilaku penganiayaan di antara anak-anak menjadi isu yang mendesak untuk ditangani  secara  efektif.  Sebagai  lembaga rehabilitasi  dan  pembinaan  khusus,  LPKA memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam menghadapi  tantangan  kompleks  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
terkait  dengan  perilaku  negatif  dari  anak- anak yang menjadi pesertanya.
Pentingnya  bimbingan  sosial  dalam konteks ini tidak bisa diabaikan.
Bimbingan  sosial  memiliki  peran  krusial dalam membantu anak-anak sebagai pelaku  penganiayaan  untuk  mengatasi masalah  perilaku  mereka,  memahami dampak  dari  tindakan  mereka,  serta membangun  keterampilan  sosial  yang positif. Melalui pendekatan konseling yang terarah  dan  tepat  sasaran,  anak-anak tersebut  dapat  diberdayakan  untuk  meraih perubahan  positif  dalam  pola  perilaku mereka.
Mengubah perilaku mereka dan mencegah  terjadinya  tindakan  serupa  di masa depan. Bimbingan sosial adalah salah satu  pendekatan  yang  dapat  digunakan untuk membantu pelaku mengatasi masalah  mereka  dan  merubah  perilaku negatif.  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak (LPKA) Sukamiskin merupakan salah satu lembaga  pemasyarakatan  khusus  bagi anak-anak pelaku penganiayaan di Indonesia.  Namun,  meskipun  telah  ada upaya untuk memberikan bimbingan sosial kepada  anak-anak  di  lembaga  tersebut, belum ada penelitian yang secara komprehensif  mengevaluasi  efektivitas dan  dampak  dari  program  bimbingan sosial  yang  telah  dilakukan.  Oleh  karena itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengisi kesenjangan  pengetahuan  ini  dengan menganalisis  penerapan  bimbingan  sosial terhadap  anak-anak  pelaku  penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan
Anak Sukamiskin.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih baik tentang efektivitas intervensi bimbingan  sosial  dalam  membantu  anak- anak pelaku penganiayaan, serta memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan  dan  pengembangan  program bimbingan sosial di lembaga pemasyarakatan anak.
Berdasarkan  penelitian  diatas,  yang menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana tahapan kegiatan bimbingan social terhadap anak sebagai pelaku
penganiayaan  di  lembaga  pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bandung?

## METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian penulis menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif Metode  penelitian  kualitatif  merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan. metode penelitian ini dengan cara  mengumpulkan  data-data  lengkap tentang  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak Sukamiskin,  termasuk  struktur  organisasi, kebijakan  dan  program  yang  ada,  serta profil  anak-anak  pelaku  penganiayaan yang  berada  di  Lembaga  dan  memberikan gambaran  mengenai  masalah  yang  ada  di lapas tersebut.  Menurut  Moleong (2016:6) menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll, secara  holistic,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada suatu  konteks  khusus  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif  karena bertujuan  untuk  memaparkan  masalah yang  timbul  serta  mendeskripsikan  data dalam bentuk kata-kata sesuai fakta selama penelitian  berlangsung  agar  memahami fenomena mengenai pelaku penganiayaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran bimbingan sosial yaitu bimbingan  sosial  memainkan  peran  yang sangat  penting  dalam  mengatasi  perilaku penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  anak- anak sebagai pelaku. Pendekatan konseling yang  terarah  membantu  anak-anak  untuk mengenali  akar  masalah  dan  emosi  yang mendasari  perilaku  mereka.  Bimbingan sosial juga memfasilitasi proses pembelajaran  sosial,  membantu  anak-anak memahami  dampak  dari  tindakan  mereka
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
terhadap  orang  lain,  serta  memperkuat empati  dan  keterampilan  komunikasi. Pendekatan  Individualisasi  Setiap  anak memiliki  latar  belakang  dan  karakteristik unik. Oleh karena itu, pendekatan bimbingan sosial perlu disesuaikan dengan kebutuhan  individu  masing-masing  anak pelaku. Konselor harus dapat mengidentifikasi  masalah  khusus  yang dialami  oleh  anak-anak  tersebut,  sehingga intervensi  dapat  efektif  dan  sesuai  dengan situasi yang dihadapi. Pelaksanaan bimbingan sosial di LPKA juga menghadapi  tantangan,  seperti  terbatasnya jumlah  konselor  dan  perbedaan  latar belakang  serta  karakteristik  anak-anak. Dalam  lingkungan  LPKA  yang  kompleks, upaya  untuk  mencapai  perubahan  perilaku positif  memerlukan  kerjasama  yang  erat dari  berbagai  pihak  terkait,  termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat.
Menurut  R.A.  Kosnan  “Anak-anak
yaitu  manusia  muda  dalam  umur  muda dalam  jiwa  dan  perjalanan  hidupnya karena  mudah  terpengaruh  untuk  keadaan sekitarnya”.  Oleh  karna  itu  anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh- sungguh.  Akan  tetapi,  sebagai  makhluk sosial  yang  paling  rentan  dan  lemah, ironisnya  anak-anak  justru  seringkali tempatkan  dalam  posisi  yang  paling  di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak  kekerasa  dan  pelanggaran  terhadap hak-haknya.  Di  Indonesia  sendiri  terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan  perundang-  undangan,  begitu juga  menurut  para  pakar  ahli.  Namun  di antara  beberapa  pengertian  tidak  ada kesamaan  mengenai  pengertian  anak tersebut,  karna  di  latar  belakangi  dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan  dapat  dilihat  sebagai berikut:
a. Anak  Menurut  UU  No.  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak Pengertian  anak  berdasarkan  Pasal 1  ayat  (1)  UU  No  23  Tahun  2002
tentang  Perlindungan  Anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan. b. Anak  menurut  Kitab  Udang  – Undang Hukum perdata Di jelaskan  dalam  Pasal  330  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata, mengatakan  orang  belum  dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah  setiap  orang  yang  belum berusia  21  tahun  dan  belum meniakah. Seandainya seorang anak  telah  menikah  sebalum  umur 21  tahun  kemudian  bercerai  atau ditinggal  mati oleh  suaminya sebelum  genap  umur  21  tahun, maka  ia  tetap  dianggap  sebagai orang  yang  telah  dewasa  bukan anak-anak.
c. Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Anak  dalam  Pasal 45  KUHPidana  adalah  anak  yang umurnya  belum  mencapai 16
(enam  belas)  tahun.    Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang  yang  dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk  penyiksaan,  penindasan, dan  sebagainya.  Percobaan  tindak penganiayaan dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan  dapat  terjadi  secara sengaja  dan  terkadang  karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan  yang  dilakukan  oleh pelaku  dengan  sikap  permusuhan. Meskipun  ancaman  pidana  dan denda  yang  diberikan  tidak  terlalu berat.  Tapi  rumusan hukum  pidana ini  bersifat  sangat  ketat.  Bunyi pasal  ini  memiliki  tolok  ukur  yang jelas dan pasti. Itu selaras perlindungan  hak  asasi  manusia agar tidak terlalu mudah memidanakan  seseorang  dengan adanya  penafsiran  tindak  pidana
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
semaunya.  Menurut  kajian  hukum, penganiayaan  diartikan  sebagai tindakan  yang  menyebabkan  rasa sakit  atau  luka  di  tubuh  seseorang. Penganiayaan  juga  bisa  diartikan tindakan merusak kesehatan orang. Berikut  jenis-jenis  bentuk  tindak pidana penganiayaan, yaitu:

## Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
Penganiayaan  biasa  yang  dapat  juga disebut  dengan  penganiayaan  pokok  atau bentuk  standar  terhadap  ketentuan  Pasal 351  KUHP  yaitu  pada  hakikatnya  semua penganiayaan  yang  bukan  penganiayaan berat  dan  bukan  penganiayaan  rin  gan. Mengamati  Pasal  351  KUHP  maka  jenis penganiayaan biasa, yakni:
1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama- lamanya tujuh tahun.
4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni:
a. Adanya kesengajaan.
b. Adanya perbuatan.
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: - Rasa sakit tubuh;dan/atau - Luka pada tubuh  d. Akibat yang menjadi tujuan satu- satunya.
Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
Ada  tiga  macam  penganiayaan  berencana yaitu:
1) Penganiyaan  berencana  yang  tidak berakibat  luka  berat  atau  kematian dan  dihukum  dengan  hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2) Penganiayaan berencana yang berakibat  luka  berat  dan  dihukum dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya empat tahun.
3) Penganiayaan berencana yang berakibat  kematian  dan  dihukum dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  Sembilan  tahun.  Unsur penganiayaan  berencana  adalah direncanakan terlebih dahulu
sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat. a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak  dilakukan  dalam suasana batin yang tenang. b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai  dengan  pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup,
sehingga  dapat  digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
• Risiko apa yang ditanggung.
• Bagaimana  cara  dan dengan  alat  apa  serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanaknnya. • Bagaimana cara
mengilangkan jejak. c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
1) Barangsiapa  sengaja  melukai  berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan  pidana  penjara  paling  lama delapan tahun.
2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan kematian,  yang  bersalah  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.Haruslah  dilakukan  dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur
penganiayaan berat antara lain:
a. Kesalahannya: kesengajaan
b. Perbuatan: melukai berat.
c. Objeknya: tubuh orang lain.
d. Akibat: luka berat.
Apabila  dihubungkan  dengan  unsur kesengajaan  maka  kesengajaan  ini  harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya,  misalnya,  menusuk  dengan pisau)  maupun  terhadap  akibatnya,  yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut.
a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan  akan  sembuh  dengan sempurna  atau  yang  menimbulkan bahaya maut.
b. Menjadi  senantiasa  tidak  cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
c. Kehilangan  kemampuan  memakai salah satu dari pancaindra
d. Kekudung-kudungan.
e. Gangguan  daya  berpikir  selama lebih dari empat minggu.
f. Pengguguran kehamilan atau kematian  anak  yang  masih  ada dalam kandungan.
Penganiayaan  Berat  Berencana (Pasal 355 KUHP)
Kejahatan  ini  merupakan  gabungan antara  penganiayaan  berat  (Pasal  354  ayat 1  KUHP)  dan  penganiayaan  berencana (Pasal  353  ayat  2  KUHP).  Kedua  bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama.  Oleh  karena  itu,  harus
terpenuhi  baik  unsur  penganiayaan  berat maupun  unsur  penganiayaan  berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam  hal  akibat,  kesengajaan  ditujukan pada  akibat  luka  beratnya  saja  dan  tidak ada  pada  kematian  korban.  Sebab,  jika kesengajaan  terhadap  matinya  korban, maka disebut pembunuhan berencana.
Pidana  yang  ditentukan  dalam  Pasal 351,  353,  354  dan  355  dapat  ditambah dengan sepertiga:
1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap  ibunya,  bapaknya  yang sah, istrinya atau anaknya.
2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap  seorang  pejabat  ketika atau  karena  menjalankan  tugasnya yang sah.
3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi  nyawa  atau  kesehatan  untuk dimakan  atau  diminum.  Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan.  Berdasarkan  Pasal 356  KUHP  ini  terdapat  dua  hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:
a. Kualitas korban.
b. Cara  atau  modus  penganiayaan Demikian juga terhadap pegawai yang  ketika  atau karena melakukan tugas- tugasnya  yang  sah,  mereka membutuhkan perlindungan
hukum  yang  lebih  besar  agar dapat  menunaikan  tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.
c. Pengertian  Kepolisan  Ditinjau dari  segi  etimologis  istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti  di  Yunani  istilah  polisi di kenal dengan istilah “politea”  di  Jerman  dikenal dengan  istilah  “polizei”  di Amerika
Serikat dikenal
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
dengan  nama  “sheriff”.  Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.  Hal  ini  sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian
sebagai salah satu fungsi pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat”.
Untuk  memperoleh  gambaran  yang jelas  mengenai  pengertian  kepolisian, penulis mengemukakan pendapat para ahli antara  lain:  Menurut  Van  Vollenhoven yang  dikutip  oleh  Momo  Kelana  istilah polisi didefinisikan sebagai organ pemerintahan  dengan  tugas  mengawasi, jika  perlu  menggunakan  paksaan  supaya yang  diperintah  menjalankan  dan  tidak melakukan  larangan  larangan  perintah”.
Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani  Politea  kata  ini  pada  mulanya digunakan  untuk  menyebut  orang  yang menjadi  warga  negara  dari  kota  Athena. Kemudian  pengertian  itu  berkembang menjadi  “kota”  dan  dipakai  untuk menyebut  “semua  usaha  kota”  yang disebut juga polis.
Politea  atau  polis  diartikan  sebagai semua  usaha  dan  kegiatan  negara  juga termasuk  kegiatan  keagamaan.  Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki  arti  yang berbeda dinyatakan  bahwa:  “Istilah  polisi  adalah sebagai  organ  atau  lembaga  pemerintahan yang  ada  dalam  negara,  Sedangkan  istilah kepolisian  adalah  sebagai  organ  dan sebagai  fungsi.  Sebagai  organ  yaitu  suatu lembaga  pemerintah  yang  terorganisasi dan  tersrtuktur  dalam  organisasi  negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang  serta  tanggung  jawab  lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelengagarakan  fungsinya,  antara  lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat,  penegak  hukum  pelindung, pengayom,  pelayanan  masyarakat.  Sesuai
dengan  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, bahwa  “polisi  diartikan  sebagai  badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara  keamanan  dan  ketertiban umum”.
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  Pasal  1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebut bahwa:
1. Kepolisian  adalah  segala  hal- ikhwal  yang  berkaitan  dengan fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai dengan peraturan Perundanga- undangan. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri  pada  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan  lembaga  resmi  yang  di mandat untuk memelihara
ketertiban  umum,  perlindungan orang,  serta  segala  sesuatu  yang dimilikinya  dari  keadaan  bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar
hukum. Dengan  kata  lain  Polisi  merupakan petugas  atau  pejabat  karena  seharihari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota  kelompoknya.  Namun  dalam bentuk  Negara  Kota  polisi  sudah  harus dibedakan  dengan  masyarakat  biasa,  agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat  mengadukan pengeluhan,  dan  seterusnya.  Dengan diberikan  atribut  tersebut  maksudnya dengan  atribut  tersebut  polisi  memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.
Fungsi  Kepolisian  Dalam  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah menjalankan
salah satu fungsi
Pemerintahan Negara dalam tugas penegakan  hukum,  selain  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 3
menyatakan  bahwa  “Fungsi  kepolisian adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan negara dibidang penegak hukum,
perlindungan, dan pembimbing masyarakat dalam  rangka  terjaminnta  tertib  dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat”. Sadjijono berpendapat dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  aparat hukum  polisi  wajib  memahami  asas-asas hukum  yang  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan dalam pelaksaan tugas yaitu:
a. Asas  Legalitas,  dalam  mejalankan tugasnya  sebagai  penegak  hukum wajib tunduk pada hukum.
b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban  polisi  dalam  menangani permasalahan masyarakat yang bersifat  diskresi,  karna  belum diatur dalam hukum.
c. Asas  Partisipasi,  dalam  rangka mengamankan
lingkugan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan
kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
d. Asas
Preventif, selalu mengedepankan tindakan
pencegahan  dari  pada  penindakan kepada masyarakat.
e. Asas Subsidaritsas, melakukan tugas  instansi  lain  agar  tidak menimbulkan  permasalahan  yang lebih  beasar  sebelum  di  tangani oleh instansi yang membidangi.
Berdasarkan  asas-asas  tersebut  di  atas maka  fungsi  polisi  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 telah  mengalami  perubahan  citra,  maka fungsi  polisi  menjadi  fleksibel  dalam artian  saat  mereka  harus  tegas  menangani suatu  peristiwa,  namun  dalam  situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas Preventif.  Oleh  karenanya  harus  mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan
mereka,  dalam  mendapatkan  perlindungan keamanan.  Keadaan  ini  menuntut  polisi untuk  mengetahui  kapan  dan  saat  seperti apa  mereka  harus  bertindak  jika  terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.
Tugas  dan  Wewenang  Kepolisian Lembaga  kepolisian  memiliki  tugas  yang sangat  besar  untuk  melindungi  negara dengan  ruang  lingkup  yang  sangat  luas tersebut  didalam  tubuh  kepolisian  harus ada  pemberian  tugas  yang  jelas.  Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  disebutkan  bahwa  tugas  kepolisian NKRI adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  perlindungan kepada masyarakat. Namun  setelah  adanya  penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai  tugas  pokok  tersebut,  yakni mengenai pemeliharan keamanan, ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas  namun  ketiganya  penting  untuk dijalankan  secara  bersama-sama.  Menurut Sadjipto Rahardjo, pembagian tugas pokok kepolisian  berdasarkan  substansi  tugas pokok  dan  sumber  yang  melandasi  tugas pokok  tersebut  yakni  sebagai  berikut: “Substansi  tugas  pokok  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian  untuk  menjamin  keamanan umum,  sedangkan  substansi  tugas  pokok menegaskan hukum bersumber dari ketentuan  peraturan  Perundang-undangan tertentu lainnya”.
Selanjutnya  substansi  tugas  pokok POLRI  untuk  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi  kepolisian  sebagai  bagian  dari fungsi  pemerintahan  negara  yang  pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.  Mengenai  tugas  yang  harus dilaksanakan  oleh  POLRI  dalam  Pasal  14
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia, bahwa:  Dalam  melaksanakan  tugas  pokok sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13 kepolisian bertugas:
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap  kegiatan  masyarakat  dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. menyelenggarakan  segala  kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban,  dan  kelancaran  lalu lintas di jalan.
c. membina masyarakat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat  serta  ketaatan  warga masyarakat  terhadap  hukum  dan peraturan perundang-undangan.
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik  pegawai  negeri  sipil,  dan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa.
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana  sesuai  dengan  hukum  acara pidana  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
h. menyelenggarakan identifikasi
kepolisian,  kedokteran  kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
i. melindungi  keselamatan  jiwa  raga, harta  benda,  masyarakat, dan lingkungan  hidup  dari  gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk  memberikan  bantuan  dan pertolongan  dengan  menjunjung tinggi hak asasi manusia.
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum  ditangani  oleh  instansi dan/atau pihak yang berwenang.
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan  tugas  lain  sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 menyatakan bahwa: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13  dan  14 Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia secara umum berwenang:
a. menerima laporan dan/atau
pengaduan.
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang  dapat  mengganggu  ketertiban umum.
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
d. mengawasi aliran  yang  dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
e. mengeluarkan  peraturan  kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian.
f. melaksanakan  pemeriksaan  khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g. melakukan  tindakan  pertama  di tempat kejadian.
h. mengambil  sidik  jari  dan  identitas lainnya serta memotret seseorang.
i. mencari  keterangan  dan  barang bukti.
j. mengeluarkan  surat  izin  dan/atau surat  keterangan  yang  diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
k. memberikan  bantuan  pengamanan dalam  sidang  dan  pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
l. menerima  dan  menyimpan  barang temuan untuk sementara waktu.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya berwenang:
a. memberikan  izin  dan  mengawasi kegiatan  keramaian  umum  dan kegiatan masyarakat lainnya.
b. memberikan  surat  izin  mengemudi kendaraan bermotor.
c. menerima  pemberitahuan  tentang kegiatan politik.
d. memberikan  izin  dan  melakukan pengawasan  senjata  api,  bahan peledak, dan senjata tajam.
e. memberikan  izin  operasional  dan melakukan  pengawasan  terhadap badan  usaha  di bidang  jasa pengamanan.
f. memberikan  petunjuk,  mendidik, dan  melatih  aparat  kepolisian khusus  dan  petugas  pengamanan swakarsa  dalam  bidang  teknis kepolisian.
g. melakukan  kerja  sama  dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas
kejahatan internasional.
h. melakukan  pengawasan  fungsional kepolisian  terhadap  orang  asing yang  berada  di  wilayah  Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
i. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
j. melaksanakan  kewenangan  lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Penganiayaan Ringan (Pasal 352

## KUHP)
Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada  dan  diancam  dengan  maksimum hukuman  penjara  tiga  bulan  atau  denda tiga  ratus  rupiah  apabila  tidak  masuk dalam  rumusan  Pasal  353  dan  Pasal  356 KUHP,  dan  tidak  menyebabkan  sakit  atau halangan  untuk  menjalankan  jabatan  atau pekerjaan.Hukuman  ini  bisa  ditambah
dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap  orang  yang  bekerja  padanya  atau yang ada di bawah perintahnya.Penganiayaan  tersebut  dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan  terhalang  untuk  melakukan jabatan  atau  pekerjaan  sehari-hari.  Unsur- unsur dari penganiayaan ringan adalah:
1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan
tugasnya yang sah. c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan:
a. Penyakit
b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatatn
c. Pencaharian
Anak  yang  melakukan  penganiayaan akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap  proses  hukumnya  berbeda  dengan pelaku  tindak  pidana  yang  sudah  dewasa. Proses  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana yang  masih  anak  di  bawah  umur  harus mengedepankan  aspek  perlindungan  hak- hak  dari  anak  tesebut.  Belum  cukup  umur merupakan  alasan  yang  meringankan pemidanaan  karena  memungkinkan  anak untuk  memperbaiki  kelakuannya  dan diharapkan  menjadi  warga  negara  yang baik.
Adapun point-point tentang bimbingan sosial yaitu:
a. Bimbingan  sosial  perseorangan lebih mengutamakan upaya meringankan beban mental
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
narapidana,  agar  mereka  dapat menumbuhkan  semangatnya  dalam menjalani  sisa  pidananya  dengan dibantu  petugas  pemasyarakatan yang  berperan  menjadi  orang  tua atau  sahabat  karib  anak  agar mengenal karakter dari anak
tersebut,  sehingga  petugas  harus mempunyai  intelektual  yang  tinggi sebagai bekal diri untuk
menentukan  metode  terbaik  untuk anak.  Lembaga  Pemasyarakatan
Khusus  Anak  sudah  mempunyai petugas  psikolog  namun  masih kurang maksimal dikarenakan petugas  tersebut  masih  membantu dibidang  lain  sehingga  belum maksimal.  Namun  di  dalam  LPKA juga  mempunyai  konselor  yang tidak  formal  untuk  membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi  anak  tersebut  seperti pemuka agama, mereka akan membicarakan topik-topik
permasalahan  yang  dihadapinya dan membantu mencari jalan keluar terbaik untuk anak.
b. Bimbingan Sosial Kelompok Bimbingan Sosial Kelompok adalah  suatu  metode  pekerjaan sosial  untuk  menolong  individu guna  meningkatkan  fungsi  sosial mereka melalu pengalaman - pengalaman kelompok
yang teratur,  sehingga  individu  mampu mengatasi  masalah  yang  terjadi pada dirinya, kelompok dan masyarakat.
Di lembaga pemasyarakatan  anak  (LPKA)  atau pusat  pembinaan  terpadu  anak, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan  bertujuan  untuk memberikan pembinaan,
pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi  bagi  anak  yang  berada dalam  sistem  peradilan  pidana. kegiatan  yang  umumnya  ada  di Lapas Anak yaitu :
• Pendidikan  formal:  Anak- anak di Lapas Anak
diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal seperti sekolah dasar, menengah, atau bahkan  tingkat  yang  lebih tinggi  jika  memungkinkan. Ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan  dan  mencegah anak-anak terpinggirkan dari pendidikan.
• Pelatihan keterampilan: Anak-anak  di  Lapas  Anak diberikan
pelatihan keterampilan berdasarkan minat  dan  potensi  mereka.
Pelatihan ini meliputi berbagai bidang seperti keterampilan kerajinan, keterampilan  teknis,  atau pelatihan profesional tertentu yang dapat membantu anak-anak dalam menghadapi  masa  depan mereka  setelah  bebas  dari lembaga ini.
• Kegiatan sosial dan budaya: Dalam rangka
meningkatkan  keterampilan sosial  dan  budaya,  lapas anak  sering  mengadakan berbagai  kegiatan  seperti teater,  tari,  musik,  dan  seni rupa.
Kegiatan ini membantu anak-anak mengungkapkan diri mereka  dengan  kreativitas, mengembangkan rasa kebersamaan, dan meningkatkan  kepercayaan diri.
• Kegiatan olahraga dan rekreasi: Olahraga dan kegiatan rekreasi diperlukan untuk  menjaga  kesehatan fisik anak-anak dan memberikan kesempatan untuk  berinteraksi  secara positif dengan sesama rekan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
sesama anak-anak yang berada dalam situasi serupa.
• Kegiatan agama dan rohaniah:  Bagi  anak-anak yang  memiliki  keyakinan agama, lembaga ini menyediakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, ibadah, dan konseling spiritual.
• Bimbingan  dan  konseling: Kegiatan ini ditujukan
untuk  membantu  anak-anak mengatasi  masalah  pribadi, mengelola  emosi  mereka, dan mengidentifikasi perilaku  negatif  yang  perlu diubah  agar  mereka  dapat lebih baik dalam menghadapi  masa  depan mereka.
• Kegiatan literasi dan membaca:  Program  literasi membantu meningkatkan keterampilan  membaca  dan menulis  anak-anak  yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal ini. • Semua  kegiatan  di  Lapas Anak ditujukan untuk
membantu  anak-anak  yang berada dalam konflik dengan  hukum  agar  dapat membentuk  masa  depan yang lebih baik dan menghindari
kembali terlibat dalam perilaku kriminal di masa
mendatang.

## Manfaat Metode Bimbingan Sosial
Dalam  bimbingan  sosial  kita  akan mengetehui  gangguan  psikis  yang  begitu berat.  Dikarenakan  perubahan  kondisi sebelum  masuk  lapas,  dalam  kondisi  ini peran dari psikolog, petugas lapas dan para pemuka agama untuk memberikan bimbingan individu dengan cara pendekatan-pendekatan sesuai dengan karakteristik masing masing anak tersebut.
Dengan  cara  tersebut  maka  akan  terlihat perubahan  sikap  yang  terjadi  mental  yang mulai  stabil,  kesadaran diri akan apa yang diperbuat dan penyesalan Melalui bimbingan  sosial,  individu  dapat  merasa didukung  dan  didorong  untuk  mengatasi masalah  pribadi  dan  sosial  mereka.
Bimbingan  sosial membantu  mereka merasa  lebih  percaya  diri  dan  mampu untuk  mengambil  langkah-langkah  positif dalam  hidup  mereka  oleh  karena  itu Bimbingan  sosial  membantu  individu untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, kerjasama,  dan  toleransi.  Keterampilan sosial  yang  baik  sangat  penting  untuk menjalin  hubungan  yang  sehat  dan  sukses dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Metode bimbingan  sosial  dapat  digunakan  dalam lingkup  kelompok  atau  masyarakat  untuk mempromosikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ini membantu masyarakat  untuk  lebih  memahami  dan mengatasi masalah sosial secara kolektif.

## KESIMPULAN
Bimbingan  sosial  dapat  menjadi  alat efektif dalam membantu pelaku penganiayaan anak dilapas untuk mengubah perilaku negatif mereka. Melalui  pendekatan  ini,  mereka  dapat mengembangkan keterampilan
pengelolaan  emosi,  memahami  dampak tindakan  mereka,  dan  membangun  empati terhadap  korban.  Namun,  penting  untuk diingat  bahwa  perubahan  perilaku  ini memerlukan dukungan dan tindakan lanjut yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  upaya pencegahan  juga  perlu  dilakukan  untuk mengurangi  insiden  penganiayaan  anak dilapas  di  masyarakat.  Pembinaan  yang diterapkan  di  Lembaga  LPKA  lapas sukamiskin  masih  bersifat  umum  mereka masih menggunakan pola pembinaan yang digunakan  sama  dengan  yang  lain,  namun kegiatan bimbingan sosial terhadap penganiayaan anak menunjukan hasil yang cukup  baik,  terlihat  saat  mengadakan bimbingan perseorang dengan para psikolog,  petugas  dan  membuat  mereka
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 103 - 114
sadar  mempunyai  rasa  bersalah,  disiplin, percaya  diri,  aktif  dalam  mengikuti kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  LPKA. bimbingan  sosial  berperan  penting  dalam membantu anak sebagai pelaku penganiayaan  untuk  mengatasi  masalah perilaku  mereka.  Upaya  pencegahan  yang efektif  dan  intervensi  yang  tepat  dapat memperbaiki  kualitas  kehidupan  anak- anak  tersebut  dan  mencegah  terulangnya perilaku  negatif.  Peningkatan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  bimbingan sosial dalam mengatasi masalah penganiayaan  anak  juga  menjadi  faktor krusial  dalam  menciptakan  lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung Fadl, M. (2018). Upaya Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice System. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalamPenanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan. Share: Social Work Journal, 7(1), 61±70. Sugiyono, P. (2011). Yuhenita, N. N. (2015). Bimbingan Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan.

## Sumber Internet
http://repository.stei.ac.id/5292/3/BAB%2 03.pdf https://repositori.uma.ac.id/bitstream/1234 56789/9426/1/Heru%20Pranata%20Se mbiring%20-%20Fulltext.pdf http://repository.fe.unj.ac.id/10930/8/Dafta r%20Pustaka_Rahmatika%20Firmansy ah_S1%20Akuntansi%202017.pdf