PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)

## Amir Mu’allim
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jl. Kaliurang KM. 14.5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta E-mail: 834210101@uii.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang pengaruh pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan harta wakaf pendidikan di Indonesia. Keberhasilan Mesir ikut memberikan kontribusi terhadap lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang kemudian dikelola dengan harta wakaf. Harta wakaf yang sangat besar di Universitas al-Azhar. Jami’ah al-Azhar tidak menarik iuran dari mahasiswanya, bahkan setiap tahunnya universitas selalu memberikan beasiswa bagi ribuan mahasiswanya. Hal ini karena adanya harta wakaf yang diklelola dengan baik. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasil wakaf untuk keperluan pendidikan. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan harta wakaf pendidikan di Indonesia. Adapun fokus artikel ini pada studi terhadap ijtihad dalam pengelolaan wakaf pendidikan di Universitas Islam Indonesia dan pondok modern Gontor. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf UII dan Yayasan Pemeliharaan, Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo. Konsep pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan ini adalah untuk menciptakan maslahah al ammah , yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Kata Kunci: Wakaf di Mesir, wakaf di Indonesia, ijtihad, UII dan pondok moodern Gontor

## Abstract
This paper discusses about the influence waaf maintenance at Egypt on maintenance waaf of education in Indonesia. The successfulness of Egypt takes part in giving contribution toward educational institutions in indonesia which is managed through the waaf properties. Wealth of waaf is profoundly much at Al Azhar University. So that, it does not collect dues tuition or fees. In fact, it always provides scholarships annualy for its thousand –student. It is due to Wealth of waaf is available which managed well. Al Azhar University is as nadzir or administrator of waaf just takes the yeild to fulfill educational needs. This article aims to
describe the influence of waaf maintanance at Egypt toward the managing wealth of waaf in educational institution of Indonesia. Concerning the main point of this paper is about study Ijtihad in managing educational waaf in Islamic University of Indonesia and Darussalam Gontor Islamic Boarding School. The summary of this research shows that there is a significant influence in the management of waaf at Egypt toward the management of waaf in educational institution of indonesia. It could be seen in maintenance and developing waaf that have been done by both Islamic University of Indonesia’s foundation of waaf and Darussalam Gontor Ponorogo islamic instituion’s foundation for waqf maintenance and enlargement. The consept of maintenance of waaf in those educational institution is to creat maslahah al ammah, that is the advantage for all.
Keywords: Awqaf in Egypt, endowments in Indonesia, ijtihad, UII, and darussalam Gontor Islamic boarding school.

## A. Pendahuluan
Bila dibandingkan dengan model pendayagunaan wakaf di negara-negara seperti Malasyia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan Yordania, pengelolaan serta pengembangan wakaf di Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Negara-negara tersebut telah sangat maju dalam pengembangan wakaf sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian bahkan menopang perekonomian negara. 1
Salah satu di antara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khilafah Fathimiyyah. Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di negara-negara lain.
Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Wizaratul Auqaf (Kementerian Wakaf). Salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, sepertiperusahan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Badan Wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan
1 Uswatun Hasanah, Majalah Modal tahun 2003
tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagangkecil), kesehatan masyarakat (mendirikan rumah sakit dan menyediakan obat-obatan bagi masyarakat), pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. 2
Berdasarkan data Kementerian Agama pada 2010, tanah wakaf di Indonesia mencapai 3,3 miliar meter persegi dan tersebar di 454 ribu lokasi. Sebagian besar tanah wakaf digunakan sebagai tempat ibadah 68 persen. Sedangkan, sisanya dipakai untuk sarana pendidikan dan kuburan. 3 Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya ( resources capital ) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia 4 . Sedangkan Potensi pendanaan dari dana wakaf di Indonesia juga sangat besar, mencapai  sekitar Rp. 3 triliun 5 , tetapi sangat disayangkan sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. 6 Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lain, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di negara yang penduduk muslimnya minor, Singapura, aset wakafnya  jika dikurskan berjumlah S$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES). 7
Di Indonesia, pengelola wakaf untuk kepentingan pendidikan secara profesional telah dikenal ada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
2 Sebagaimana diungkap Uswatun dengan mengutip dari Tarikh al-Daulah al-Islamiyyah dan Idarah wa Tasmir Mumtalakat al-Auqaf
3 BWI: Potensi Wakaf Capai Ratusan Miliar , Harian Republika 19 Mei 2011. Aset wakaf berdasarkan CSRC UIN Syarif Hidayatullah (2006:120-121) tentang wakaf di Indonesia tahun 2005, bahwa total asset wakaf diperkirakan sebesar 590 Trilyun. Tentu pada tahun-tahun berikutnya, asset wakaf diperkirakan terus berkembang.
4 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008 , Jakarta, 22 April 2008.
5 Mulia Ginting Munthe, “Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp 3 Triliun, Dinilai Cocok berdayakan UMKM”, dalam bisnis.com
6 Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), h. 11-12.
7 Nur Kholis, Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia, dalam Pribumisasi Hukum Islam. (Yogyakarta: PPs-FIAI UII, 2012), h. 491

## 106
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. 8
Pada tahap awal ini, peneliti akan mendalami lebih jauh tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf  Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo dan sisi ijtihad ekonomi yang melandasi pengelolaan dan pengembangannya yang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Pengelolaan dan pengembangan lebih mengarah pada sisi manajemen, sedangkan ijtihad ekonomi mengarah pada penemuan hukum, fiqih muammalah, dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerangkan model pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di lembaga pendidikan. Dari sini peneliti ingin menggali lebih dalam tentang manajemen pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dan untuk mengetahui ijtihad ekonomi sebagai landasan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada lembaga pendidikan. Ijtihad ekonomi disini sangat penting untuk digali, sebab ijtihad adalah dasar hukum Islam yang cukup fleksibel untuk tujuan-tujuan kemaslahatan umat dengan tetap memperhatikan tujuan syara’. Ijtihad ekonomi pada penelitian ini lebih mengarah pada penemuan hukum, tinjauan fiqh muammalah dan UU No.41 Tahun 2004.
Penelitian ini sangat penting bagi kerja-kerja pengembangan ekonomi Islam khususnya bagi para pemangku kepentingan bidang wakaf agar terhindar dari pengelolaan dan pengembangan konvensional tetapi tidak meninggalkan produktifitas dan kemanfaatannya. Penelitian ini juga sangat penting sebagai salah satu temuan dalam pengembangan perwakafan di Indonesia, yang diharapkan akan menjadi bola salju untuk secara terus menerus mengkaji pola-pola ijtihad dalam pengembangan ekonomi yang bersumber dari harta-harta masyarakat, selain zakat, infaq dan shadaqah, sehingga menjadi produktif dan bermanfaat.
Sebagai awal dari penelitian ini, peneliti sudah melakukan penelitian yaitu Muttaqien dan Mu’allim (2013) tentang  “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tanah di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta”. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan harta wakaf khususnya wakaf tanah yang dikelola oleh Yayasan
8 Lihat Majalah Modal (4/2005; 12, 13/2003), Lihat Juga Majalah Syariah Bussines (37,40/2006), dan lihat juga Chaidar S. Bamualim & Irfan Abubakar (ed.). Revitalisasi Filantropi Islam , (Jakarta: PBB- UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 217-296.
BW UII lebih mengarah pada praktek  pengembangan harta wakaf produktif. Produktifitas yang dimaksud adalah pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial seperti pendidikan dan sarana kesehatan dan  pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi. Bila dilihat  dari  segi eksistensi  atau wujudnya maka pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf UII adalah Maslahat Mu’tabarah , yaitu, kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. 9
Selain Yayasan Badan Wakaf UII yang dinilai berhasil mengelola wakaf adalah Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Penelitian terhadap lembaga pesantren ini dilakukan oleh Budiharjo (2011), tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, penelitian ini menjelaskan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor telah lama mengelola harta benda wakafnya secara produktif jauh sebelum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dengan membuka unit-unit usaha di atas tanah wakaf, maupun dengan menggarapnya langsung sebagai lahan perkebunan 10 . Sedangkan penelitian tentang wakaf di Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng sejauh penelusuran peneliti hanya ada penelitian Solikah (2012) tentang Tukar Guling Wakaf di Pondok Tebuireng. Penelitian ini sama sekali tidak membahas pengelolaan dan pengembangan dan ijtihad ekonomi. 11 Demikian juga penelitian Huda, (2011), Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy’ari Ponpes Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya . Peneitian ini lebih fokus pada studi penggalangan dana belum menyentuh pengelolaan dan pengembangan secara utuh 12 .
Peneliti belum menemukan suatu penelitian yang secara khusus fokus pada ijtihad ekonomi dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf pada lembaga pendidikan, selain masalah model pengelolaan dan pengembangan wakaf yang beberapa peneliti telah lakukan secara parsial, oleh sebab itu menjadi penting bagi peneliti untuk meneliti persoalan tersebut secara komprehensif, dengan harapan akan
9 Dadan Muttaqien, Ijtihad dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif di Yayasan Badan Wakaf UII , (Yogyakarta: DPPM-UII, 2013), h. 45 10 Anas Budiharjo, Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo . (Yogyakarta; UIN Sunankalijaga, 2011), h. 65 11 Fitriana Solikah, “Tukar Guling Wakaf Pondok Pesantren Tebuireng Jombang”, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).
12 Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy’ari Ponpes Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya . Semarang: Disertasi Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
menjadi model dalam berbagai pihak dalam usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf.
Peneliti tertarik untuk meneliti Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, dan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor, atas pertimbangan bahwa Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia merupakan Yayasan Badan Wakaf yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. SedangkanYayasan Pemeliharaan, Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor adalah Yayasan Badan Wakaf di bidang pendidikan berbasis Pesantren. Kedua lembaga ini dinilai banyak kalangan telah berhasil mengelola dan mengembangan harta wakaf. Model ijtihad ekonomi yang melandasi usaha pengelolaan dan pengembangan menjadi penting bagi para pemangku kepentingan sebagai evaluasi dan pihak lain sebagai bagian dari sumber referensi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
Untuk mempermudah memahami ruang lingkup dari penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa teori berkaitan dengaan pengelolaan wakaf serta teori tentang ijtihad ekonomi, bahwa seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad s.a.w., meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber- ijtihad , dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal tekhnik Nabi ber- ijtihad. 13
Pola ijtihad di Indonesia telah dibahas secara rinci oleh Mu’allim dan Syibly (2012), Ijtihad Ekonomi Islam Modern . Paper yang telah dipresentasikan dalam Anual International Conference on Islamic Economic 2012 , dan dapat dijumpai juga dalam Mu’allim (2012) Hukum Islam dan Ijtihad Ke Indonesiaan, 14 karya ini menerangkan bagaimana pola- pola ijtihad ekonomi yang dilakukan oleh Ormas Islam, yaitu Muhammadiyah, NU dan MUI. 15 Dua karya ini akan menjadi salah satu rujukan utama dalam membahas model ijtihad dalam artikel ini.
13 Abdul Wahaf Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, ( Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 1 14 Mu’allim, Hukum Islam dan Ijtihad Ke Indonesiaan, dalam Pribumisasi Hukum Islam . (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 235.
15 Syibly dan Mu’allim, Ijtihad Ekonomi Islam Modern, (Surabaya: Procceding AICIS 2012), h. 1602- 1620.

## B.  Wakaf dan Pengertiannya
Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata wa- qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqafa-yaqifu- waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisu-tahbisan maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata waqf dalam bahasa Arab mengandung makna: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. 16
Adapun secara terminologi, wakaf dirumuskan dengan definisi yang berbeda- beda: Menurut Jumhur Ulama, wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap harta yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sedang materinya tetap utuh. 17
Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. 18
Tidak ada perbedaan mendasar dari dua pengertian diatas, namun perbedaan yang kentara hanya pada waktu. Bila Jumhur Ulama wakaf berlaku selama-lamanya, sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu.
Menurut ulama mazhab Hanafi, merumuskan wakaf bahwa wakaf adalah menahan suatu harta yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan. Menurut ulama mazhab Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Musthafa Tsalaby, wakaf ialah penahanan suatu harta dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya, terhadap harta yang dimiliki serta harta itu tetap dalam pemilikan si wakif dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan. 19
Menurut golongan Syafi’iyyah yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bahwa harta wakaf berubah kepemilikanya menjadi milik Allah, dimana wakif tidak memiliki hak sama sekali terhadap harta yang telah diwakafkannya. Selain itu, wakaf
16 Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur al-Mishri, Lisan al‘Arab . (Bulaq: AlMishriyah, 1301 H), Jilid 11, h. 276. Lihat juga Al-Fiqh al-Islamiy wa ‘Adillatuhu . Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
17 Abdul Aziz Dahlan, Ed, Enseklopedi Hukum Islam , Jilid 6. (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 86
18 Lihat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
19 Muhammad Musthafa Tsalabi, Tt. al-Ahkarn al-Washaya wa al-Awqaf . (Mesir: Dar al-Ta’hf, tth), h. 333.
tidak boleh ditukar dan tidak boleh dijual dengan alasan apapun, sekalipun itu bangunan masjid yang sudah tidak layak digunakan. 20
Pemikiran diatas sangat berbeda dengan pemikiran Imam Abu Hanifah yang memandang bahwa wakif boleh mencabut wakafnya dan wakaf dapat dijualbelikan. Hal ini berarti si wakif masih memiliki hak atas harta yang diwakafkan. Demikian juga Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah membolehkan benda wakaf yang sudah kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan kehendak wakif untuk dijual, diubah, diganti atau dipindahkan, sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi umat dan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Alasannya bahwa Umar bin Khattab menjadikan tanah (masjid) Kufah yang lama sebagai pasar kurma. Demikian juga Umar dan Usman pernah memperluas bangunan masjid Nabawi. 21
Konsekuensi logis dari perbedaan pendapat diatas, maka model perwakafan terbagi dalam 2 pola, yaitu; Pertama , wakaf yang bebas yaitu terlepasnya hak pemberi wakaf untuk mengatur apa yang diwakafkan misalnya wakaf untuk masjid, dan praktek seperti ini telah lazim dilakukan di Indonesia. Bukan berarti orang-orang Indonesia tidak memahami hukum wakaf. Contoh lain dapat kita lihat pada wakaf yang diberikan pada dua Masjidil Haram yang diserahkan kepada Kadi (Hakim tertinggi). 22 Kedua , wakaf terikat yaitu pihak pemberi masih mempunyai hak untuk mengatur wakafnya, tidak hanya sekedar pengelolaan secara fisik, tapi berhak menentukan beberapa masalah yang berkaitan dengan wakaf tersebut, misalnya wakaf untuk madrasah. Penentuan besar gaji pengajar dan beberapa aset yang berkenaan dengan hal tersebut, pihak pemberi berhak menentukan. Dikarenakan wakaf adalah pemberian untuk selamanya, maka pada masa modern ini telah ditentukan hukum- hukum yang mengaturnya untuk pertimbangan efektifitas pengelolaan harta tersebut. Sebab pernah terjadi adanya rekayasa pengembalian harta wakaf kepada pihak pemberi atau ahli waris. 23
Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan ( al-mauquf  bih ) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi
20 Direktorat Pengembangan Zakat da Wakaf, Fiqih Wakaf . (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Depag RI, 2005),  h. 36-38.
21 Jamil A, “Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro”, dalam jurnal TAPIS Vol. 07 Nomor 01 Januari 2007,  h. 22.
22 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1998),  h. 160.
23 Cyril  Glasse, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 430.
seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. 24

## C.  Hubungan Indonesia dan Mesir
Kenyataan bahwa Islam dilahirkan di kawasan Timur Tengah menyebabkan wilayah ini memiliki keistimewaan daripada Islam lainnya. Timur Tengah menjadi sentral sementara dunia Islam yang lain menjadi pheriferal. Wilayah ini memiliki posisi penting dalam sistem spiritual Islam, peradaban, ilmu pengetahuan dan pengaruh politik, 25 termasuk diantaranya negara Mesir.
Munculnya gerakan al-Afghani dan Abduh menambah populer nama Mesir di kalangan umat Islam Indonesia. Sebelumnya nama Mesir sudah dikenal karena di negara tersebut terdapat lembaga pendidikan al-Azhar, sebuah lembaga pendidikan yang telah berusia seribu tahun dan selama berabad-abad menjadi pusat pendidikan Islam di dunia. Dengan adanya al-Azhar serta gerakan pembaharuan Jamaluddin al- Afghani dan Muhammad Abduh, Mesir menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam terkemuka. Tidak heran bila kemudian cukup banyak orang Indonesia yang pergi menuntut ilmu ke Mesir. 26
Hubungan Indonesia dan Mesir secara signifikan terjadi setelah Perang Dunia I ketika seorang mahasiswa Indonesia Syekh Ismail Muhammad al-Jawi mendirikan Riwaq Jawi atau Ruak Jawa (asrama jawa) di Universitas al-Azhar. Kata “Jawa” digunakan sebagai penganti “Indonesia” di negara-negara Arab karena di masa penjajahan, Jawa menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan ekspor- impor. Maka, segala sesuatu yang datang dari Indonesia dinamaka Jawi, berarti dari Jawa. 27
Hubungan kedua negara ini sangat erat dengan ditandainya Mesir memberikan dukungan moril dan materiil kepada Indonesia. Dukungan tersebut berupa pernyataan Pemerintah Mesir pada tanggal 23 Maret 1946 sebagai negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan RI secara de facto di samping Inggris, Amerika
24 Ibid. 25 M. Imdadun Rahmat, dkk, “Transmisi Gerakan Revivalisme Islam ke Indonesia 1980-2002”, dalam Arus Baru Radikal Islam, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia . (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 81 26 Riza Sihbudi, “Indonesia-Timur Tengah dalam Lintasan Sejarah”, dalam Indonesia-Timur Tengah Masalah dan Prospek , (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),  h. 21.
27 Suranta Abd. Rahman, 2007, “Diplomasi RI di Mesir dan Negara-negara Arab pada Tahun 1947”, dalam Wacana Vol. 9 No. 2, Oktober 2007, h. 156.
Serikat, Australia, dan Belanda Sendiri. Pengakuan Pemerintah Mesir ini sebagai landasan utama dilpomasi RI di luar negeri yang mendapatkan legitimasi kuat dalam forum internasional dan mendorong negara-negara Arab lainnya untuk mengakui kemerdekaan RI. 28
Keeratan Indonesia Mesir juga ditandai dengan lahirnya Undang-undang RI No 70/1957 yang secara khusus mengadakan kerjasama budaya. Dijelaskan bahwa sesudah Indonesia memperoleh kemerdekaannya dan setelah tali persahabatan antara Republik Indonesia dan Mesir dipererat dengan Perjanjian Persahabatan itu, keinginan kedua belah pihak untuk mempererat hubungan kebudayaanpun bertambah pula. Keinginan itu didorong lagi oleh anjuran-anjuran Konperensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955, yang di antaranya menganjurkan kepada negara-negara peserta supaya mempererat tali hubungannya dalam lapangan kebudayaan.
Persetujuan tersebut telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1955.  Pemerintah menganggap terlaksananya Persetujuan Kebudayaan Indonesia- Mesir sebagai  kemajuan selangkah lagi ke arah tujuan mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di Asia dan Afrika pada umumya dan dengan Mesir pada khususnya. 29

## D.  Wakaf Pendidikan di Jami’ah al-Azhar Kairo
Mesir adalah negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan wakafnya 30 Keinginan kuat untuk mengelola wakaf secara baik baru muncul pada masa pasca pemerintahan Muhammad Ali Pasya. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah Mesir adalah menertibkan tanah wakaf melalui penjagaan dan pemeliharaan serta diarahkan pada tujuan kemaslahatan umum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada para mustahiq. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk diwan al-waqf yang menjadi cikal bakal departemen wakaf. 31
28 Ibid , h. 144.
29 Lihat dalam Memori Penjelasan mengenai Usul Undang-Undang tentang Persetujuan Kebudayaan antar Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir. UU No. 70 Tahun 1957.
30 Muhammad Qadr Basa, Qanûn al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha’ ala Musykilât al-Auqâf, (Kairo: Dâr asSalâm, 2006), h. 21. Lihat juga Murat Cizakca, A History of Philanthropic Foundations: the Islamic World From the Seventh Century to the Present , h. 42. Lihat pada www.mcizakca. com/publications.htm, 29 Juli 2009, 15.38 WIB
31 Uswatun Hasanah, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan) , Disertasi tidak diterbitkan, IAIN Syarif Hidayatullah, 1997, h. 81.
Pengelolaan wakaf di negeri Mesir sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. 32 Badan Wakaf Mesir membuat beberapa kebijakan seperti menitipkan harta wakaf di bank Islam, mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bonafide, mengelola tanah-tanah kosong secara produktif bahkan membeli saham dan obligasi perusahaan yang kokoh. Adapun pengembangan hasil wakafnya dimanfatkan untuk pemberdayaan eknomi fakir miskin, mendirikan rumah sakit, pengobatan gratis, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan serte mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 33
Di samping itu, dalam rangka pengembangan wakaf departemen wakaf tidak hanya menanamkan sahamnya dalam skala besar tetapi juga pada penanaman dalam skala kecil. Misalnya, membantu permodalan usaha kecil dan menengah serta membantu kaum dhuafa’, menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat melalui pendirian rumah sakit dan penyediaan obat-obatan dan poliklinik, mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan serta ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 34
Wakaf telah memainkan peranan penting di negeri seribu masjid ini, terutama pada masa elite Mamluk (1250-1517). Contoh paling utama dari wakaf era ini adalah rumah sakit yang dibangun oleh al-Manshur Qalawun yang bisa berfungsi dengan baik hingga abad ke-19 dan juga Universitas al-Azhar. 35
Jami’ah al-Azhar telah menjadi ikon besar di dunia pendidikan yang dulunya hanya sebuah masjid yang dibangun oleh Jauhar Al-Shaqali, seorang panglima perang dinasti Fathimiyah pada tahun 970. Masjid tersebut kemudian berkembang menjadi tempat dakwah dan majelis ilmu yang semakin besar. Bahkan di era Muhammad Abduh dibentuklah jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai universitas. Fondasi yang diletakkan Abduh ini ternyata mengantarnya menjadi perguruan tinggi besar dan pertama di dunia.
Dengan harta wakaf yang dimiliknya, Jami’ah al-Azhar tak sepeser pun menarik iuran dari mahasiswanya. Bahkan setiap tahunnya universitas berumur lebih dari
32 Ahmad Muhammad Abd al-Azh ī� m Al-Jamâl, al-Waqf al-Islâm ī fi at-Tanmiyah al-Iqtishâdiyyah alMu’ashirah , (Kairo: Dâr as-Salâm, 2007), h. 115. 33 Uswatun Hasanah, Majalan Modal…, h. 81.
34 Hasan Abdullah al-Amin (ed), 1989, Idarah wa Tassmir Mumtalakat al-Auqaf , (Jeddah: Ma’had al- Islamiy li al-Buhuts wa al-Tadrib al-Bank al-Islamiy, h. 344.
35 Murat Cizakca, 2009, A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From The Seventh Century To The Present, h. 72, www.mcizakca.com/publications.htm, Pada 29 Juli 2009.
seribu tahun ini memberikan beasiswa bagi ribuan mahasiswanya. Selain itu, Jami’ah al-Azhar juga menerbitkan kitab agama dan buku lainnya secara gratis. 36
Selain untuk kepentingan intenal, Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. 37
Menurut Dr. Abdul Aziz Kamil, mantan Menteri Waqaf dan Urusan Al-Azhar Mesir, ada dua unsur penentu dalam keberhasilan membangun Jami’ah al-Azhar, yakni faktor manusia dan undang-undang. Disamping Sumber Daya Manusianya banyak yang amanah dan berkualitas, juga perangkat undang-undangnya sudah sangat lengkap menaungi dan mendorong kemajuan perwakafan. 38

## E.  Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Pendidikan di Indonesia
Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lain, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di negara yang penduduk muslimnya minor, Singapura, aset wakafnya  jika dikruskan berjumlah S$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES). 39
Keberhasilan al-Azhar Kairo, Mesir mengelola dana wakaf telah menginspirasi banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta; Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, serta Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. 40
Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Pemeliharaan dan Pondok Modern Gontor Ponorogo telah dinilai banyak kalangan telah berhasil mengelola wakaf untuk kepentingan pendidikan secara profesional. 41
36 Diakses Melalui Laman: www.wakafcenter.com Pada 29 Juli 2009.
37 A. Chairul Hadi, “Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam”, dalam Turats , Vol. 5, No. 1, Juni 2009, h. 17.
38 Diakses Melalui Laman: www.wakafcenter.com Pada 29 Juli 2009.
39 Nur Kholis, Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia, dalam Pribumisasi Hukum Islam. (Yogyakarta: PPs-FIAI UII, 2012), h. 491
40 Wakaf, “Angkat Umat dari Keterpurukan”,  http://koran.republika.co.id/
41 Lihat Majalah Modal (4/2005; 12, 13/2003), lihat juga majalah Syariah Bussines (37,40/2006), dan lihat juga Chaidar S. Bamualim & Irfan Abubakar (ed.). Revitalisasi Filantropi Islam , (Jakarta: PBB-UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 217-296.

## 1.  Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Universitas Islam Indonesia
Harta kekayaan Yayasan Badan Wakaf UII adalah harta wakaf yang meliputi seluruh harta tetap dan harta bergerak, baik yang bersifat material maupun immaterial di lingkungan Yayasan Badan Wakaf UII, dan harta kekayaan tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan bagi institusi- institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf UII. Wakaf merupakan salah satu dari sekian usaha yang dilakukan Yayasan BW UII. 42 Harta kekayaan yang dikelola oleh Yayasan BW UII secara keseluruhan berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Wakaf, Hibah, Sodaqoh, Infaq, Zakat, Grant dari manapun, serta usaha-usaha lain yang sah. Dewan Pengurus yang berwenang menetapkan kebijaksanaan dasar pengadaan dan penggunaan harta kekayaan Yayasan Badan Wakaf UII. 43
Khusus pada bidang harta wakaf dari masyarakat yang diterima oleh Yayasan BW UII adalah barang tidak bergerak berupa tanah (dalam mendapatkan wakaf tanah UII bersifat fasif, karena wakaf yang diterima harus sesuai dengan ikrar wakif dan kemampuan UII untuk mengelolanya). Yayasan BW UII telah menerima ribuan meter persegi tanah wakaf dari masyarakat, tepatnya sampai tahun 2011 Yayayan BW UII telah menerima 13,561 M² tanah wakaf di 9 lokasi.
Pengelolaan dan Pengembangan harta wakaf yang di lakukan oleh Yayasan BW UII mengacu pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebelum pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perwakafan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perwakafan tersebut masih terdapat kelemahan dan belum mampu menjawab masalah di bidang perwakafan yang terus berkembang.
Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu,
42 Yayasan BW UII adalah lembaga dalam bentuk yayasan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, diatur dalam pasal 9 UU No. 16/2001 Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran  Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku.
43 Badan Wakaf UII, Diakses  Melalui Laman: http://uii.8m.com/bwakaf/mukad.htm.
dan lain-lain, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 44
Sesuai dengan arti wakaf itu sendiri yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 45 Pengelolaan dan pemanfaat wakaf sebagai dalam pengertian diatas adalah untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Maka Yayasan Badan Wakaf UII memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk keperluan:

## Tabel. 1
Pemanfaatan Tanah Wakaf di Yayasan BW UII Ibadah 1. Pendidikan a.  UII, Fak. Hukum, Pendidikan SI b.  TK & Play Group Sultan Agung cl  Pesaniren Tahfdz  l-QDr’an 2. Mushalla Kesejahteraan Umum 1.  Rencana Rumah Serba Guna untuk Pengembangan ekonomi produktif 2.  Tanaman Produktif (pertanian)
3.  Tanaman makanan ternak dan Renovasi toko
4.  Tanaman obat

## 2.  Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Modern Gontor
Badan Wakaf adalah lembaga tertinggi dalam organisasi Balai Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Lembaga ini bermula dari pewakafan Pondok Modern Darussalam Gontor, pada tanggal 28 Rabiul Awwal 1378/12 Oktober 1958, oleh para pendirinya (Trimurti) kepada Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor yang diwakili oleh 15 orang yang dipercaya sebagai nadhir. Para nadhir yang berjumlah 15 orang tersebut kemudian dilembagakan menjadi Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.
Sejak penyerahan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dari para pendirinya kepada Badan Wakaf itu berarti para wakif telah melepaskan hak
44 Presiden mengesahkan UU No 41/2004 pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. UU ini terdiri dari XI bab dan 71 pasal.
45 Lihat UU No. 41 Tahun 2004.
milik pribadinya secara turun temurun demi kepentingan Islam, ummat Islam, dan pendidikan Islam. Dengan demikian Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor secara resmi telah berpindah status dari milik pribadi menjadi milik institusi yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Wakaf.
Wakaf pertama Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dimulai tahun 1958 yang merupakan tanah waris para pendiri Pondok yaitu KH. Imam Zarkasi, KH. Imam Sahal dan KH. Fanani. Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ketika itu terdiri dari tanah kering seluas 1,740 ha (Kampus Pondok), tanah basah seluas 16,851 ha, dan gedung sebanyak 12 buah; Masjid, Madrasah, Indonesia I, Indonesia II, Indonesia III, Tunis, Gedung Baru, Abadi, Asia Baru, PSA, BPPM, dan Darul Kutub.
Untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan yang diwakafkan ini dan untuk menangani berbagai persoalan berkaitan dengan pendanaan Pondok Modern, didirikanlah Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), tanggal 18 Maret 1959.
Aset wakaf yang ada semaksimal mungkin digunakan untuk unit usaha pondok. Selain dimanfaatkan untuk membangun pesantren, tanah wakaf juga digunakan untuk unit usaha ekonomi. Aset wakaf Gontor pada mulanya hanya lima hektarr tanah. Kini sudah berkembang menjadi 750 hektar. Tanah tersebut digunakan untuk pesantren yang tersebar di lebih dari 20 titik di seluruh Indonesia. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk kepentingan pendidikan di Gontor. Ada yang dipakai untuk memenuhi sarana dan prasarana pondok. Santri, guru, dan semua komponen pondok merasakan manfaat dari wakaf ini. 46
Sampai tahun 2012 tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo telah mencapai 727.37 hektar. Perkembangan tanah wakaf bila dari tahun-ketahun dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel. 2
Perkembangan Tanah Wakaf dari Tahun 1936 – 2012 Pondok Gontor
Tahun Luas tanah 1936 – 1985 224.08 ha 1986 – 1990 7.23 ha
46 Imam Muhtar, Pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf, Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Diskusi, Tanggal 29 Juni 2014
118 1991 – 1995 15.75 ha 1996 – 2000 24.72 ha 2001 – 2005 77.01 ha 2006 – 2010 262 ha 2011 – 2012 115.88 ha Jumlah 727.37 ha Sumber: Dokumen YPPW Gontor

## F.  Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad s.a.w., meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber- ijtihad , dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah- masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal tekhnik Nabi ber- ijtihad. 47
Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa ranah dan penggunaan ijtihad saat ini telah menyebar diberbagai aspek kehidupan, seperti politik, hukum, sosial-budaya dan juga ekonomi. Khusus untuk ekonomi (Islam), ijtihad harus diakui memiliki peran yang sangat krusial.
Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum. 48
Walaupun demikian hal-hal yang penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian, misalnya fuqah ā meyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt,  pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf
47 Abdul Wahaf Khallaf. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 1 48 Tim Dirjen Bimas Islam. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai . (Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 3.
mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian “sadaqah jariyah”. 49 Wakaf adalah salah satu instrumen dalam ekonomi Islam dan dalam ekonomi Islam, prinsip utama dalam ijtihad adalah maslahah .
Mashlahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, Dalam studi prinsip ekonomi Islam, maslahah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tawhid . Mashlahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqashid syari’ah (tujuan syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila maslahah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.
Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam ( muamalah ) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah). Ibadah bersifat dogmatik ( ta`abbudi ), sehingga sedikit sekali ruang untuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam ( muamalah ) yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu, prinsip maslahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang oleh Shadr dikategorikan sebagai manthiqah al-firagh al-tasyri`y (area yang kosong dari tasyri/ hukum). Sedikitnya nash - nash yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip maslahah . 50

## G. Simpulan
Model pengelolaan wakaf di Mesir telah menjadi inspirasi bagi pengelolaaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia. Jami’ah al-Azhar telah menjadi ikon besar di dunia pendidikan dan menjadi perguruan tinggi besar dan pertama di dunia. Pendidikan ini berdiri diatas harta wakaf umat Islam. Dengan harta wakaf yang
49 Tata Fathurrohman, Wakaf  dan  Kemiskinan Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf , Diakses Melalui Laman: http://lsi.unisba.ac.id
50 Agustianto. 2011. Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam , dikutip dari http://www. agustiantocentre.com, pada 21 Maret 2012.
dimiliknya, Jami’ah al-Azhar dapat berkembang pesat untuk seluruh operasional pendidikan bahkan untuk kepentingan negara Mesir itu sendiri. Model pengelolaan wakaf yang cukup berhasil telah mengispirasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, dua diantara pengelola wakaf yang cukup berhasil adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.
Berkaitan dengan ijtihad dalam pengelolaan wakaf, ditemukan bahwa tidak ada ketentuan yang mengikat dalam pengelolaan dan pengambangan wakaf sehingga pengelolaannya banyak diatur melalui ijtihad. Dengan penggunaan ijtihad ini, diharapkan perwakafan dapat lebih maju, karena fuqaha dari berbagai disiplin ilmu dapat mengembangkan wakaf dalam bentuk baru menurut kebutuhan zaman dengan menggunakan manajemen modern yang sesuai dengan prinsip syari‘at. Walaupun demikian hal-hal yang penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian, misalnya fuqah ā meyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allh swt,  pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang untuk kemaslahatan umum.

## REFERENSI
al-Amin, Hasan Abdullah, (ed), Idarah wa Tassmir Mumtalakat al-Auqaf , Jeddah: Ma’had al-Islamiy li al-Buhuts wa al-Tadrib al-Bank al-Islamiy 1989.
Al-Fiqh al-Islamiy wa ‘Adillatuhu . Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
Al-Jamâl, Ahmad Muhammad Abd al-Azh ī� m., al-Waqf al-Islâm ī fi at-Tanmiyah al- Iqtishâdiyyah alMu’ashirah , Kairo: Dâr as-Salâm, 2007 al-Mishri, Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur., Lisan al‘Arab, Bulaq: AlMishriyah,
Jilid 11, tp.
Badan Wakaf UII, Diakses Melalui Laman: http://uii.8m.com/bwakaf/mukad.htm. Bamualim, Chaidar S. & Abubakar, Irfan., (ed.) Revitalisasi Filantropi Islam , Jakarta:
PBB-UIN Syarif Hidayatullah, 2005 Bamualim, Chaidar S., & Abubakar, Irfan., (ed.), Revitalisasi Filantropi Islam , Jakarta:
PBB-UIN Syarif Hidayatullah, 2005
Basa, Muhammad Qadr Qanûn, al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha’ ala Musykilât al-Auqâf , Kairo: Dâr asSalâm, 2006.
Budiharjo. Anas., Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo,
Yogyakarta; UIN Sunankalijaga, 2011
Cizakca, Murat., A History of Philanthropic Foundations: the Islamic World From the Seventh Century to the Present , h. 42. www.mcizakca. com/publications.htm, 29 Juli 2009, 15.38 WIB
Dahlan, Abdul Aziz., Ed, Enseklopedi Hukum Islam , Jilid 6. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997
Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008 , Jakarta, 22 April 2008.
______ , Fiqih Wakaf, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Depag RI, 2005 Fathurrohman, Tata., Wakaf  dan  Kemiskinan Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf , Diakses Melalui Laman: http://lsi.unisba.ac.id Glasse, Cyril., Ensiklopedi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
Hadi, A. Chairul., “Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam”, dalam Turats , Vol. 5, No. 1, Juni 2009
Hasanah, Uswatun., Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan) , Disertasi tidak diterbitkan, IAIN Syarif
Hidayatullah, 1997
Huda, Miftahul., Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy’ari Ponpes Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya . Semarang: Disertasi Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
Jamil A, “Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro”, Jurnal TAPIS Vol. 07 Nomor 01 Januari 2007
Khallaf, Abdul Wahaf., Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press,  2003
Kholis, Nur., Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia, dalam Pribumisasi Hukum Islam, Yogyakarta: PPs-FIAI UII, 2012 Langgulung, Hasan., Asas-asas Pendidikan Islam, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1998
Mu’allim, Hukum Islam dan Ijtihad Ke Indonesiaan, dalam Pribumisasi Hukum Islam .
Yogyakarta: Kaukaba, 2012
Muhtar, Imam., Pengurus Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf, Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Diskusi, Tanggal 29 Juni 2014

## 122
Munthe, Mulia Ginting., “Potensi Wakaf Di Indonesia Capai Rp 3 Triliun, Dinilai Cocok berdayakan UMKM”, dalam bisnis.com.
Muttaqien, Dadan., Ijtihad dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif di Yayasan Badan Wakaf UII , Yogyakarta: DPPM-UII, 2013
Rahman, Suranta Abd., “Diplomasi RI di Mesir dan Negara-negara Arab pada Tahun
1947”, dalam Wacana Vol. 9 No. 2, Oktober 2007
Rahmat, M. Imdadun, dkk, “Transmisi Gerakan Revivalisme Islam ke Indonesia 1980-2002”, dalam Arus Baru Radikal Islam, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia . Jakarta: Erlangga, 2005
Sihbudi, Riza., “Indonesia-Timur Tengah dalam Lintasan Sejarah”, dalam Indonesia- Timur Tengah Masalah dan Prospek , Jakarta: Gema Insani Press, 1997
Solikah, Fitriana., “Tukar Guling Wakaf Pondok Pesantren Tebuireng Jombang”
Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012
Syibly dan Mu’allim, Ijtihad Ekonomi Islam Modern, Surabaya: Procceding AICIS 2012 Tim Dirjen Bimas Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai . Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007 Tsalabi, Muhammad Musthafa., al-Ahkarn al-Washaya wa al-Awqaf, Mesir: Dar al-Ta’hf, tth

## Majalah, Laman dan Web
Agustianto, “Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam”, dikutip dari http:// www.agustiantocentre.com, pada 21 Maret 2012.
BWI: Potensi Wakaf Capai Ratusan Miliar , Harian Republika 19 Mei 2011.
Hasanah, Uswatun., Majalah Modal tahun 2003 Majalah Modal 4/2005; 12, 13/2003 Majalah Syariah Bussines 37,40/2006, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf UU No. 41 Tahun 2004.
Wakaf, “Angkat Umat dari Keterpurukan”, Diakses  http://koran.republika.co.id/ www.wakafcenter.com Pada 29 Juli 2009.