## STATUS HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIDIRIKAN DI ATAS LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU
Muhammad Syahri Ramadhan
Universitas Kader Bangsa Palembang
Email : simangunsongsyahri@gmail.com

## Abstract
There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal  to  the  happened  to  some  locals  the  way  of  demang  lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This  research  in  a  research  juridical  empirical  with  the  approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of  green  open  space  are  introduced  and  effected  in  accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian  in  status  for  land  and  building  rights  founded  by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But,  legally  protection  for  the  located  in  space  could  not  be realised  but  of  basic  human  and  respect  the  rights  of  the community, if the land will be required the government will give a letter  advance  notice  to  the  community  to  empty  and  even  move their homes the fixed term.
Keywords : Green open space, status for land and building rights, the right of riding in.
Masih  banyak  masyarakat  untuk  menempati  suatu  kawasan  yang sebenarnya  tidak  boleh  didirikan  suatu  bangunan,  salah  satunya ialah kawasan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini sama dengan terjadi kepada  beberapa  warga  sekitar  jalan  Demang  Lebar  Daun  dan Hulubalang  I  yang  mendirikan  bangunan  di  atas  lahan  Ruang Terbuka  Hijau.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan observasi. Pada dasarnya  mekanisme  menentukan  kawasan  Ruang  Terbuka  Hijau telah  terlaksana  sesuai  Pasal  53  ayat  (1)  UUPA  status  hak  atas tanah  dan  bangunan  yang  didirikan  oleh  warga  Hulubang  I  dan Demang  Lebar  Daun  tersebut  ialah  hak  menumpang.  Namun, secara  hukum  perlindungan  bagi  pihak  yang  menempati  kawasan RTH  tersebut  tidak  dapat  direalisasikan  tetapi  atas  dasar kemanusiaan  dan  menghormati  hak  masyarakat,  jika  suatu  saat lahan  tersebut  akan  diperlukan  maka  pemerintah  akan  memberi surat  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  untuk mengosongkan  dan  bahkan  memindahkan  rumah  mereka  tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Status Hak atas Tanah dan Bangunan,  Hak menumpang.

## Pendahuluan
Pada  hakikatnya,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  biasa  dirumuskan  sebagai  hak kodratiah  yang  melekat  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  karunia pemberian  tuhan  kepada  insan  manusia  dalam  menopang  dan
mempertahankan  hidup  dan  prikehidupannya  di  muka  bumi. 1
Menurut Mathen Kriale, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Sedangkan Jack Donnaly, mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah. 2
Selain  pengertian  yang  dikemukakan  di  atas,  masih banyak  berbagai  pengertian  yang  menjelaskan  kajian  keilmuan  di Bidang HAM. Namun, hal tersebut tidak menjadi persoalan serius dan  bahkan  adanya  berbagai  pengertian  mengenai  HAM  ini telah dianggap lumrah dalam ranah objek akademik.
Persoalan  di  bidang  HAM  telah  memperoleh  jaminan dalam  landasan  konstitusi  negara  yaitu    di  dalam  Undang  – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasca Amandemen  yang  dimana  jika  bunyi  –  bunyi  pasal  dalam  UUD 1945  Amandemen  yang  mengatur  tentang  tersebut  dikorelasikan dengan pengertian dari pendapat ahli di atas, HAM diartikan salah satunya yaitu “hak untuk hidup” yang dimana hal tersebut diatur di dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  Amandemen  yang menyatakan  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  sejahtera  lahir  dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan .
Selain di atur di dalam UUD 1945 Amandemen, hak untuk bertempat  tinggal  dan  hak  untuk  hidup  layak  ini  juga  diatur  di dalam  Undang  –  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak
1 Nurul  Qamar  mengkutip  dari  Aswanto.  2013.  Bahan  Kuliah Program  Doktor  Ilmu  Hukum  PPS  UNHAS, Hak  Asasi  Manusia  dalam Negara Hukum Demokrasi , Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. hlm. 16. 2 Ibid
Asasi  Manusia  yang  dimana  persoalan  hak  untuk  mempunyai tempat  yang  layak  ini  diatur  pada  bunyi  Pasal  40  UU  No.  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Selain  itu,persoalanhak  untuk  bertempat  tinggal  serta berkehidupan yang layak ini njuga dapat dilihat di dalam UU No. 11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  On Economic,  Social  and  Cultural  Rights (  Kovenan  Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ) yang mengatur jaminan HAM untuk memperoleh hak atas standar kehidupan yang memadai.
Dengan  merujuk  kepada  ketiga  landasan  yuridis  di  atas yaitu  UUD  1945,  UU  No. 39 Tahun  1999  tentang  HAM  dan  UU No.  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant On Economic, Social and Cultural Rights ( Kovenan Internasional tentang  Hak  –  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  ).  Sangat  jelas menyatakan bahwa setiap penduduk yang berada di wilayah NKRI baik  itu  dari  Warga  Negara  Indonesia  maupun  Warga  Negara Asing mempunyai hak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan secara layak.
Tentunya hal ini menjadi kewajiban dari pemerintah untuk melindungi hak – hak konstitusi khususnya untuk memperoleh hak bertempat  tinggal  bagi  setiap  penduduknya.  Hal  ini  sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke – IV, yang secara  garis  besarnya  menyatakan  bahwa  pemerintah  mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan
kesejahteraan  umum.  Dengan  merujuk  pada  Pembukaan  UUD 1945,  tentunya  sangat  diharapkan  adanya  kebijakan  –  kebijakan aturan pemerintah terkait tempat tinggal ini menjunjung hak – hak setiap penduduknya.
Secara yuridis, peran negara yang mempunyai kewenangan  mengelola  dan  mengatur  tanah  guna  sebesar  – besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  termasuk  juga  dalam  hal melindungiHak  –  hak  konstitusional  setiap  penduduk  untuk mempunyai  tempat  tinggal  dan  tempat  hidup  yang  layak  telah diwujudkan  dengan  adanya  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  –  Pokok  Agraria 3 .  Tepatnya diatur  dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1),  (2),  (3),  dan  (4)  UUPA yang menyatakan :
Pasal 2 ayat (1) UUPA
Atas  dasar  ketentuan  pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  hal  –  hal sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 2 ayat (2) UUPA
Hak  menguasai  negara  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini  memberi wewenang untuk :
3 Yudhi  Setiawan.  2009. Instrumen  Hukum  Campuran (gemeenschapelijkrecht)  Dalam  Konsolidasi  Tanah .  Penerbit  PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta. Hlm. 1.
a.  Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b.  Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c.  Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Pasal 2 ayat (3) UUPA
Wewenang  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  dari  negara tersebutpada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar- besar  kemakmuran  rakyat,  dalam  arti  kebahagiaan,  kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

## Pasal 2 ayat (4) UUPA
Hak  menguasai  dari  negara  tersebut  diatas  pelaksanaannya  dapat dikuasakan  kepada  daerah-daerah  Swatantra  dan  masyarakat  - masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  menurut  ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah.
Melalui UUPA ini juga, dibentuklah sebuah konsep hak – hak  atas  tanah  itu  sendiri.  Mengenai  konsep  hak  atas  tanah  ini, menurut Supriadi menjelaskan bahwa Konsep hak – hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak – hak atas tanah dalam dua bentuk.  Pertama, hak – hak atas tanah yang bersifat  primer.  Kedua,  hak  –  hak  atas  tanah  yang  bersifat
sekunder. Pengertian hak – hak atas tanah primer adalah hak – hak atas tanah yang dapat dimiliki atasu dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan  kepada  orang  lain  atau  ahli  warisnya.  Dalam UUPA  terdapat  beberapa  hak  atas  tanah  yang  bersifat  primer, yaitu 4 :
a. Hak Milik atas Tanah (HM) ;
b. Hak Guna Usaha (HGU) ;
c. Hak Guna Bangunan (HGB);
d. Hak Pakai (HP) ;
Selain hak primer atas tanah, terdapat pula hak atas tanah yang  bersifat  sekunder.  Pengertian  hak  –  hak  atas  tanah  yang bersifat  sekunder  adalah  hak  –  hak  atas  tanah  yang  bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara karena hak – hak tersebut dinikmati  dalam  waktu  terbatas,  lagi  pula  hak  –  hak  itu  dimiliki orang  lain  atau  telah  dikuasai  oleh  negara.  hal  ini  sesuai  dalam Pasal  53  UUPA  yang  mengatur  mengenai  hak  –  hak  atas  tanah yang bersifat sementara, yaitu 5 ;
a. Hak gadai ;
b. Hak usaha bagi hasil ;
c. Hak menumpang ;
d. Hak menyewa atas tanah pertanian.
Meskipun  persoalan  hak  -  hak  atas  tanah  ini  telah  diatur dalam  UUPA,  Persoalan  konflik  vertikal  maupun  horizontal
4 Supriadi.  2008. Hukum  Agraria ,  Jakarta  :  Penerbit  Sinar Grafika. hlm. 64. 5 Ibid
terhadap  kasus  hak  –  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  ada  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  tetap  tidak  dapat dihindarkan.    Oleh  sebab  itu,  masih  ada  persoalan  hak  atas  tanah tersebut  yang  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan UUPA tersebut. Terutama di daerah perkotaan, seringkali ditemui beberapa kasus konflik pertanahan. Terjadinya konflik pertanahan ini  sendiri  disebabkan  semakin  membludaknya  jumlah  penduduk setiap  tahunnya.  Selain  faktor  kelahiran,  adanya  arus  migrasi penduduk  dari  luar  kota  masuk  wiayah  perkotaan  dan  tingkat urbanisasi  yang  tinggi  di  Indonesia  menjadi  faktor  penyebab adanya  persoalan  mengenai  hak  –  hak  atas  tanah  tersebut. 6
Penyebab  adanya  arus  imigrasi  dari  luar  kota  masuk  wiayah perkotaan  dan  urbanisasi  yang  terutama  melanda  pada  wilayah pinggiran kota ( fringe area ) dapat terjadi karena dua hal, yang di antaranya sebagai berikut :
a. Perubahan  sosial  ekonomi  setempat  sebagai  akibat pengaruh interaksi dengan kota terdekat
b. Limpahan  perkembangan  kota  terdekat  sudah  jenuh,  dan arena kesuitan lahan di wilayah perkotaan, terjadilah arus balik dari kota ke wilayah pinggiran atau luar kota.
Perkembangan terakhir urbanisasi di Indonesia, berdasarkan  sensus  2010  telah  mencapai  44,3  persen,  dan diproyeksikan akan mencapai 56,2 persen pada tahun 2025. 7
6 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik.2008. Hukum Tata Ruang dalam  konsep  kebijakan  otonomi  daerah .  Bandung  :  Penerbit  Nuansa. hlm. 36. 7 Sumber  Sensus  Penduduk  1990,  2000,  2010,  dan  Suvei Penduduk  Antar Sensus (SUPAS) 1995, 2005 dikutip dari  Asep  Ahmad Saefuloh,  Urbanisasi, Kesempatan  Kerja  Dan  Kebijakan  Ekonomi
Timbulnya  Urbanisasi  ini  sendiri  pada  dasarnya dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  yaitu  pertumbuhan  alami  penduduk daerah  perkotaan,  migrasi  dari  daerah  perdesaan  ke  daerah perkotaan,  dan  reklasifikasi  desa  perdesaan  menjadi  desa perkotaan. 8 Tentunya  dengan  bercermin  hasil  sensus  tersebut, semakin padatnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh tingkat kelahiran,  arus  migrasi  dari  luar  kota  masuk  wilayah  perkotaan serta  urbanisasi  tersebut  akan  berimplikasi  kepada  kawasan pembangunan di daerah perkotaan. Oleh sebab itu, kebijakan yang akan  dibuat    oleh  pemerintah  dalam  menentukan  kawasan pertanahan  dan  bangunan  di  kota  nanti.  Diharapkan  tidak merugikan  masyarakat  untuk  memperoleh  hak  –  haknya  untuk bertempat tinggal.
Akan  tetapi,  meskipun  pemerintah  telah  membuat kebijakan  peraturan  daerah  mengenai  pola  penataan  ruang  di kawasan perkotaan. Kebijakan tersebut tidak dapat memberi solusi dalam  meberikan  tempat  tinggal  bagi  penduduk  kota  secara merata.  Hal  ini  mengingat  pertambahan  jumlah  penduduk  yang signifikan,  sementara  kawasan  atau  lahan  yang  tidak  bertambah. Dengan begitu timbulah tekanan – tekanan terhadap kawasan yang tersedia.  Adapun  kawasan  yang  telah  tersedia  ini  pada  dasarnya telah  ditentukan  dalam  suatu  peraturan  Undang  –  Undang  dan peraturan  daerah.  Pemerintah  memang  mempunyai  kewenangan dalam  menentukan  kawasan  pemukiman  dan  kawasan  yang  tidak boleh didirikan bangunan dalam bentuk apapun.
Terpadu .  Karya ilmiah ini diakses pada rabu 16 april 2014 pukul 12.12 WIB
melalui situs
:
http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim- 2.pdf hlm. 5. 8 Ibid, hlm 12.
Salah  satu  kawasan  yang  tidak  boleh  dibangun  ini  ialah seperti  kawasan  Ruang  Terbuka  Hijau.  Menurut  Pasal  1  butir  31 Undang  –  Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang  yang  menyatakan  Ruang  Terbuka  Hijau  adalah  area memanjang/  jalur  dan/atau  mengelompok,  yang  penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Dengan  merujuk  pada  pasal  tersebut,  tentunya  menjadi larangan  jika  kawasan  tersebut  dimanfaatkan  untuk  kawasan tempat tinggal penduduk. Hal ini disebabkan Ruang Terbuka Hijau merupakan  kawasan  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
Meskipun  mengenai  zona  Ruang  Terbuka  Hijau  ini  telah diatur  dalam  UU  No.  27  Tahun  2006  Tentang  Penataan  Ruang. Namun,  Undang  –  Undang  tersebut  tidak  mempunyai  kepastian hukum dan keadilan pada masyarakatnya termasuk keadilan dalam memperoleh  tempat  tinggal.  Contoh  kongretnya  ialah  adanya penggugat  bernama  Handy  Soelaiman  yang  memberi  gugatan kepada Walikota Surabaya dan Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah  Kota  Surabaya.  Secara  garis  besar  isi  gugatan  yang disampaikan  ialah  memohon  adanya  penundaan  terhadap penyegelan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Surabaya terhadap SPBU milik dari penggugat yang didirikan di atas lahan Ruang Terbuka Hijau. 9
9 Putusan  Mahkamah  Agung  No.  199  K/TUN/2005.  Putusan diakses  pada  hari  Kamis  5  Juni  2014  pukul  15.30  WIB  disitus  :
Oleh  karena  itu,  meskipun  di  dalam  UU  No.  27  Tahun 2006  tentang  Penataan  Ruang  telah  menjelaskan  klasifikasi mengenai ruang terbuka hijau publik maupun privat. Namun pada implementasinya  UU  ini  belum  berjalan  dengan  optimal dikarenakan  faktor  pertambahan  jumlah  penduduk  yang  semakin pesat. Hal inilah yang mengakibatkan adanya realitas dari tindakan masyarakat  yang  mau  tak  mau    mendirikan  bangunan  di  zona Ruang  Terbuka  Hijau.Dengan  adanya  pendirian  bangunan  di  atas Ruang  Terbuka  Hijau  ini.  Tentunya  akan  timbul  persoalan mengenai status hukumnya.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  menganalisa  secara yuridis  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  atau  disebut  juga dengan  penelitian  sosiologis  merupakan  penelitian  yang didasarkan  atas  data  primer  yaitu  melalui  penelitian  lapangan dengan  melalui  proses  pengamatan  (observasi)  maupun wawancara. 10 Kemudian  dari  data  primer  yang  dikumpulkan, nantinya akan ditelaah dan dikaji dengan literatur, tulisan hukum dan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berkaitan  dengan persoalan  status  hak  atas  tanah  dan  bangunan  serta  penjelasan tentang kawasan Ruang Terbuka Hijau.
Metodologi  penelitian  yuridis  empiris  ini  dimaksudkan karena  meskipun  mekanisme  menentukan  kawasan  Ruang Terbuka  Hijau  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang  – undangan yang ada, namun dengan adanya tindakan masyarakat
http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=ruang+terbuka+ hijau
10 Bambang  Waluyo,S.H.  1996.  Penelitian  Hukum  Dalam Praktek. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 16
yang  mendirikan  bangunan  di  kawasan  tersebut.  Tentunya realitas  ini  akan  beimplikasi  untuk  timbulnya  permasalahan hukum yang baru. Terutama mengenai status hak atas tanah dan bangunan  yang  didirikan  tersebut.  oleh  karena  itu,  selain menelaah dari setiap peraturan perundang – undangan yang ada, diperlukan  juga  penelitian  empirik  di  lapangan  dengan  harapan akan diketahui bagaimana kedudukan penguasaan status hak atas tanah  dan  bangunan  yang  didirikan  di  zona  Ruang  Terbuka Hijau.

## Pembahasan

## Mekanisme Penentuan Kawasan Ruang Terbuka Hijau
Jika  dianalisis  dari  segi  perundang  –  undangan,  secara umum  mekanisme  menentukan  kawasan  Ruang  Terbuka  Hijau dapat  dilihat  pada  peraturan  kementerian.  Terutama  dalam persoalan  penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan, di dalam pasal 1 ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan  Perkotaan  menyatakan bahwa  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan  Perkotaan  atau  dapat disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat  ekologi,  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  estetika.  Adanya pembentukan  RTHKP  ini  tentunya  harus  memerhatikan  dan disesuaikan dengan keadaan bentang alam yang berdasarkan aspek biogeografis,  struktur  ruang  dan  estetika  kota  itu  sendiri.  Hal  ini dimaksudkan pembentukan RTHKP tersebut dapat mencerminkan karakter  alam  dan/atau  budaya  setempat  yang  bernilai  ekologis, historik,  panorama  yang  khas  dengan  tingkat  penerapan
teknologi. 11 Dengan  berpedoman  kepada  Permendagri  No.  1 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan Perkotaan  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan inilah  menurut  Kasi Pemanfaatan  Ruang  bidang  Perencanaan  Ruang  Dinas  Tata  Kota Palembang  Evy  Apriani 12 yang  menerangkan  bahwa  Pemerintah Kota  Palembang  dengan  melalui  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  Kota  Palembang  dan  bekerja  sama  dengan Walikota  Palembang  dapat  membuat  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kota  Palembang  yang  dimana  hal  ini  telah dikuatkan  dengan  produk  legislasi  melalui  peraturan  daerah. 13
Menurut  Evy  Apriani,  dengan  membuat  RTRW  Kota  Palembang hal  ini  sekaligus  untuk  mementukan  dan  memastikan  tentang kawasan atau lokasi pertanahn yang boleh dijadikan tempat tinggal masyarakat  dan  kawasan  atau  lokasi  yang  tidak  boleh  dibangun tempat  tinggal  atau  digunakan  untuk  kepentingan  umum  seperti Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan seterusnya.
Evy  Apriani  menjelaskan  setelah  dibuatkan  rancangan RTRW  Kota  Palembang  tersebut  maka  di  tahapan  terakhirnya ialah  membuat  rencana  detail  tata  ruang  kecamatan.  Di  dalam membuat rencana detail tata ruang kecamatan ini pihak dari Dinas
11 Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Permendagri  No.  1  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
12 Data  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  berdasarkan Wawancara  dengan  kasi  pemanfaatan  ruang    bidang  perencanaan  ruang Dinas  Tata  Kota  Palembang  Evy  Apriani  di  kantor  Dinas  Tata  Kota Palembang pada Kamis 26 September 2014.
13 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  15  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Palembang  Tahun 2012 – 2032.
Tata  Kota  Palembang  akan  berkoordinasi  dengan  pihak  kepala kecamatan  yang  mempunyai  peran  dalam  menyelenggarakan  dan mengawasi  pelaksanaan  dari  rencana  detail  tata  ruang  kecamatan tersebut.  Setelah  Dinas  Tata  Kota  berkoordinasi  dengan kecamatan,  Selanjutnya  kecamatan  memberikan  tanggung  jawab kepada  kelurahan  untuk  melaksanakan  proses  rencana  detail  tata ruang kelurahan. Sama halnya seperti tugas dari kecamatan, pihak kelurahan  juga  mempunyai  peran  untuk  membangun  dan mengawasi  pelaksanaan  rencana  detail  tata  ruang  yang  ada  pada tingkat kelurahan. 14
Status Hak atas Tanah dan Bangunan di atas Ruang Terbuka

## Hijau
Pada  garis  besarnya,  terutama  dengan  merujuk  kepada ketentuan  dalam  Pasal  528  KUH  Perdata,  maka  dalam  perspektif KUH  Perdata,  maka  Hak  kebendaan  yang  memberi  kenikmatan ( zakelijk  genootsrecht )  yaitu  hak  yang  diberikan  kepada  pemilik atau  empunya  untuk  menikmati  sesuatu  benda  milik  orang  lain. Hak  kebendaan  yang  memberikan  Hak  kebendaan  yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain misalnya hak memungut  hasil,  hak  pakai  dan  hak  mendiami.  Hal  ini  sama halnya seperti yang dilakukan oleh Pandu Sianipar dan Musthopa (warga  dari  jalan  hulubalang  I  dan  demang  lebar  daun)  terkait dengan pendirian dan penggunaan bangunan di atas Lahan Ruang Terbuka  Hijau  yang  senyatanya  telah  diketahui  oleh  perangkat
14 Data  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  berdasarkan Wawancara  dengan  kasi  pemanfaatan  ruang    bidang  perencanaan  ruang Dinas  Tata  Kota  Palembang  Evy  Apriani  di  kantor  Dinas  Tata  Kota Palembang pada Kamis 26 September 2014.
pejabat  pemerintah  Kota  Palembang  salah  satunya  ialah  kepala Lurah Bukit Baru Palembang.
Jika  hasil  penelitian  di  atas  ditinjau  dalam  perspektif hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat  yang  dimana  kekuatan  hak  ulayat  ini  berlaku  juga  kepada orang  –  orang  asing  mempunyai  maksud  untuk  mengambil membuka  tanah  dilarang  masuk  lingkungan  tanah  wilayah  suatu masyarakat  hukum  adat  tanpa  izin  penguasa  adatnya.Di  samping itu tanah  yang  dikuasai  oleh  orang  asing  tersebut  hanya  berstatus hak  pakai  dan  mereka  tidak  boleh  atau  tidak  dapat  menguasai tanah  tersebut  dengan  status  sebagai  hak  milik.  Adapun  asumsi penguasa adat ini dapat disamakan dengan peran Pemerintah Kota Palembang dan defninisi dari orang – orang asing dapat disamakan dengan  beberapa  warga  yang  mendirikan  bangunan  di  atas  lahan Ruang Terbuka Hijau Jalan Hulubalang I dan Demang Lebar Daun yang  dimana  warga  tersebut  dapat  menguasai  tanah  tersebut  dan mendirikan  bangunan  di  atas  lahan  Ruang  Terbuka  Hijau  tetapi statusnya sebagai hak pakai atau sementara saja.
Berdasarkan  keseluruhan  hasil  penelitian  wawancara dengan  beberapa  warga  di  atas  terkait  status  hak  atas  tanah  dan bangunannya,  tentunya  dapat  dikatakan  bahwa  status  hak  atas tanah  dan  bangunan  dari  milik  warga  yang  ada  di  kawasan  jalur hijau  sekitar  Hulu  balang  I  dan  Demang  Lebar  Daun  dapat dikatakan  sebagai  hak  menumpang. 15 Di  dalam  UUPA  memang tidak memberikan definisi hak menumpang. Oleh sebab itu, Boedi Harsono  memberikan  pengertian  sendiri  yaitu  hak  menumpang
15 Lihat dalam pasal 53 ayat (1) UUPA.
ialah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  seseorang  untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan milik orang  lain.  Di  atas  tanah  itu  mungkin  sudah  ada  rumah  lain kepunyaan  pemilik  tanah,  tetapi  mungkin  juga  tanah  itu merupakan tanah pekarangan yang semula masih kosong. 16
Jika merujuk kepada pengertian dari Boedi Harsono, maka asumsi pemilik tanah kawasan jalur hijau di daerah hulu balang I dan  Demang  Lebar  Daun  tersebut  ialah  Pemerintah  Kota Palembang. Adapun landasan yang mengartikan bahwa Pemerintah  Kota  Palembang  merupakan  pemilik  kawasan  jalur hijau tersebut ialah berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yang berada di kawasan Jalur Hijau sekitar Hulu Balang I  dan  Demang  Lebar  Daun.  Ditambah  juga  dari  pernyataan  oleh sekretaris  lurah  Bukit  Baru  Palembang  Untung  Sobirin 17 yang mengatakan  bahwa  dari  segi  kewenangan,  pihak  kelurahan  tidak terlibat secara langsung terhadap kebijakan Ruang Terbuka Hijau. Namun, pihak kelurahan mempunyai peran untuk mengawasi dan menjaga  kawasan  Ruang  Terbuka  Hijau  termasuk  salah  satunya ialah jalur hijau. Dia membenarkan bahwa di daerah pinggir jalan demang  lebar  daun  dan  hulu  balang  I  tersebut  tidak  dapat dibuatkan  sertfikatnya  dikarenakan  merupakan  kawasan  Jalur Hijau  dan  juga  kawasan  tersebut  akan  dimanfaatkan  untuk kepentingan  umum  salah  satunya  seperti  pelebaran  jalan.  Di samping itu, Kasi Pemanfaatan Ruang bidang Perencanaan Ruang
16 Boedi  Harsono  II, op.cit .,  hlm.  321.  Dikutip  dalam  Urip Santoso. Hukum Agraria dan Hak – Hak atas TanahOp. cit ., hlm. 143. 17 Data  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  berdasarkan Wawancara  dengan  sekretaris  lurah  Bukit  Baru  Palembang  Untung Sobirin.  di  kantor  kelurahan  Bukit  Baru  Palembang    pada  Senin  11 agustus 2014.
Dinas Tata Kota Palembang Evy Apriani juga menyatakan bahwa memang  di  daerah  sekitar  Jalan  Hulung  Balang  I  dan  Demang Lebar  Daun  tersebut  merupakan  kawasan  yang  telah  ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang  sebagai kawasan jalur hijau. 18
Selain itu, di dalam hak menumpang ini mempunyai unsur tolong – menolong  dan bersifat kekeluargaan, yaitu pemilik tanah merasa  iba  (kasihan)  kepada  seseorang  yang  tertimpa  musibah atau  tidak  mempunyai  rumah,  lalu  seseorang  tersebut  diberi  hak untuk  menempati  rumah  lain  dari  pemilik  tanah  atau  mendirikan bangunan di bagian lain dari tanah milik orang lain tersebut tanpa membayar  uang  sewa. 19 Selain  itu,  Hak  menumpang  biasanya terjadi  atas  dasar  kepercayaan  oleh  pemilik  tanah  kepada  orang lain yang belum mempunyai sebagai tempat tinggal dalam bentuk tidak  tertulis,  tidak  ada  saksi,  dan  tidak  diketahui  oleh  perangkat desa/kelurahan  setempat. 20 Sama  halnya  seperti  yang  dikatakan oleh Evy Apriani yang menyatakan bahwa pihak Dinas Tata Kota memaklumi  dan  merupakan  hak  dari  warga  untuk  mendirikan bangunan di atas kawasan jalur hijau di sekitar jalan Hulubalang I dan  Demang  Lebar  Daun.  Yang  dimana  proses  perizinannya dilakukan  secara  lisan  dan  tanpa  bukti  tertulis  yang  dikarenakan kawasan  tersebut  merupakan  jalur  hijau. 21 Dia  menambahkan
18 Data  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  berdasarkan Wawancara  dengan  kasi  pemanfaatan  ruang    bidang  perencanaan  ruang Dinas  Tata  Kota  Palembang  Evy  Apriani  pada  Kamis  26  September 2014.
19 Urip  Santoso, Hukum  Agraria  dan  Hak  –  hak  atas  Tanah . Op.cit ., hlm. 144 20 Ibid 21 Data  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  berdasarkan Wawancara  dengan  kasi  pemanfaatan  ruang    bidang  perencanaan  ruang Dinas  Tata  Kota  Palembang  Evy  Apriani  pada  Kamis  26  September 2014.
jikapun  akan  dikeluarkan  bukti  tertulisnya  yaitu  dapat  dilakukan dengan  cara  mengeluarkan  surat  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB).  Disinilah  yang  menuturnya  sering  menjadi  permasalahan di  dalam  realitas  masyarakat  sekarang,  ada  beberapa  warga mengklaim  jika  dengan  mempunyai  IMB  maka  dia  mempunyai kekuatan  hukum  kuat  dalam  menghadapi  sengketa  terkait pendirian  bangunan.  Dia  menjelaskan  bahwa  ada  proses  lanjutan setelah  adanya  penerbitan  IMB  yaitu  Izin  Penggunaan  Bangunan (IPB)  yang  dimana  IPB  ini  berfungsi  untuk  memberikan  izin kepada  warga  bahwa  bangunan  yang  dibangunnya  tersebut memang  dapat  digunakan  setelah  memerhatikan  dari  aspek  sipil, arsitektur,  kelayakan  dan  tentunya  regulasi. 22 Akan  tetapi,  dia menegaskan bahwa IPB tidak akan dapat dikeluarkan jika ternyata bangunan  tersebut  berdiri  di  kawasan  jalur  hijau.  oleh  sebab  itu, warga  yang  tinggal  di  suatu  bangunan  yang  berdiri  di  kawasan jalur hijau sifatnya hanya menumpang atau sementara saja.

## Perlindungan  Pihak  Yang  Menempati  Kawasan  Ruang
Terbuka Hijau.
Kawasan Ruang Terbuka Hijau telah diketahui merupakan kawasan  yang  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum.  Akan tetapi,  adanya  tingkat  urbanisasi  yang  terus  meningkat dikarenakan  daya  tarik  kegiatan  pembangunan  perkotaan  yang memikat namun hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang  memadai  tentunya  akan  menjadi  permasalahan  yang  patut untuk  dicermati.  Oleh  sebab  itu,  tidak  sedikit  ada  beberapa
22 Data  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  berdasarkan Wawancara  dengan  kasi  pemanfaatan  ruang    bidang  perencanaan  ruang Dinas  Tata  Kota  Palembang  Evy  Apriani  pada  Kamis  26  September 2014.
penduduk yang  mendirikan bangunan di atas kawasan pertanahan yang  seyogyanya  lahan  tersebut  tidak  boleh  didirikan  bangunan. Termasuk salah satunya di atas kawasan ruang terbuka hijau. 23
Kasi  Pemanfaatan  Ruang  bidang  Perencanaan  Ruang Dinas Tata Kota  Palembang  Evy  Apriani 24 yang  mengatakan jika ada bangunan yang didirikan di kawasan jalur hijau dan suatu saat bangunan tersebut harus digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol  PP)  karena  akan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  Ruang Terbuka  Hijau.  Maka,  warga  tersebut  harus  menerima  atas kebijakan  tersebut  dan  mereka  tidak  dapat  meminta  biaya  ganti rugi  kepada  pihak  pemerintah  dikarenakan  secara  hukum masyarakat  tidak  memiliki  surat  izin  mendirikan  bangunan  dan penggunaan  bangunan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  Dinas  Tata Kota  atau  singkatnya  ialah  bangunan  tersebut  merupakan bangunan liar. Namun secara moral, demi menghormati hak warga yang  mendirikan  bangunan  di  atas  kawasan  jalur  hijau  jika  suatu saat  lahan  tersebut  akan  diperlukan  maka  pemerintah  akan memberi  surat  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat untuk  mengosongkan  dan  bahkan  memindahkan  rumah  mereka tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 25
23 Selan itu, faktor terbatasnya lahan usaha di daerah perdesaan memaksa pendatang dari desa ke kota untuk mencari ruang atau lahan  – lahan,  yang  menurut  mereka  tampaknya  masih  memungkinkan  untuk lokasi hunian sementara, dengan tujuannya ialah untuk tinggal sementara dalam  keperluan  mencari  nafkah.  Dikutip  dalam  Hasni,  2008.  Hukum Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah.  Jakarta  :  PT  Rajagrafindo Persada. Hlm. 272.
24 Data  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  berdasarkan Wawancara  dengan  kasi  pemanfaatan  ruang    bidang  perencanaan  ruang Dinas Tata Kota Palembang Evy Apriani. Op. cit. 25 Ibid.

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  dan  uraian  pembahasan  yang  telah dikemukakan  pada  bab  –  bab  terdahulu,  maka  pada  bab  akhir  ini merumuskan kesimpulan sebagai berikut : Mekanisme menentukan  kawasan  Ruang  Terbuka  Hijau  telah  sesuai  dengan peraturan perundang – undangan yang ada yakni Permendagri No. 1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan Perkotaan  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan  hingga  Peraturan Daerah Kota  Palembang  Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Palembang  Tahun  2012  – 2032  yang  dimana  pejabat  pelaksana  yang  berperan  dalam menentukan  kawasan  Ruang  Terbuka  Hijau  tersebut  ialah Walikota  melalui  Dinas  Tata  Kota  Palembang,  kecamatan  dan kelurahan.
Pada  dasarnya  mereka  mendirikan  bangunan  tersebut hanya  untuk  sementara  dikarenakan  mereka  menyadari  kawasan lahan  tersebut  merupakan  kawasan  Jalur  Hijau.  Selain  itu, mayoritas masyarakat disana tidak ada yang membayar uang sewa untuk  menempati  kawasan  tersebut  kepada  pemerintah,  meskipun diketahui  ada  sebagian  warga  yang  diwajibkan  membayar redistribusi  kepada  pemerintah  dikarenakan  mereka  melakukan kegiatan  usaha  di  sekitar  jalan  Demang  Lebar  Daun  dan Hulubalang  I  tersebut.  Di  samping  itu,  tidak  ada  jangka  waktu yang  pasti  berapa  lama  warga  tersebut  akan  menempati  dan memanfaatkan  bangunan  yang  mereka  dirikan  tersebut.  Oleh sebab itu, sewaktu – waktu dapat saja dari pihak Pemerintah Kota
Palembang  menghentikan  kegiatan  penggunaan  bangunan  yang berada di kawasan tersebut. Dengan merujuk kepada fakta empiris yang ada dan sesuai pasal 53 ayat (1) UUPA maka dapat dikatakan status  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  didirikan  di  kawasan Ruang  Terbuka  Hijau  sekitar  jalan  Demang  Lebar  Daun  dan Hulubalang  I  ialah  hak  menumpang.  Hal  ini  berdasarkan  yang dikemukakan  oleh  pernyataan  dari  beberapa  warga  sekitar  jalan Demang Lebar Daun dan Hulubalang I dan Pihak Kelurahan Bukit Baru  serta  Dinas  Tata  Kota  Palembang  yang  dimana  dari pernyataan mereka tersebut berkorelasi dengan sifat dan ciri – ciri hak menumpang.
1. Secara  hukum,  perlindungan  hak  atas  tanah  yang diinginkan  oleh  warga  di  sekitar  jalan  Hulubalang  I dan  Demang  Lebar  Daun  sangat  sulit  untuk direalisasikan  karena  bangunan  tersebut  merupakan bangunan liar yang berada kawasan jalur hijau.
Akan  tetapi  secara  kemanusiaan,  demi  menghormati hak warga yang mendirikan bangunan di atas kawasan jalur  hijau  jika  suatu  saat  lahan  tersebut  akan diperlukan  maka  pemerintah  akan  memberi  surat pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat untuk  mengosongkan  dan  bahkan  memindahkan rumah  mereka  tersebut  dengan  jangka  waktu  yang telah ditentukan.
Harsono,  Boedi.  1997. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan.
Qamar,Nurul.  2013. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara  Hukum
Demokrasi .Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
Ridwan,  Juniarso  dan  Achmad  Sodik.  2008. Hukum  Tata  Ruang dalam  Konsep  Kebijakan  Otonomi  Daerah .  Bandung  :
Penerbit Nuansa.
Santoso,Urip.  2005, Hukum  Agraria  dan  Hak  –  Hak  atas  Tanah ,
Jakarta: Prenada Media Group.
Setiawan,
Yudi. 2009. Instrumen Hukum Campuran
( gemeenschapelijkrecht ) dalam  Konsolidasi  Tanah .
Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  – Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor  104,  TLN  Nomor  2043  (Selanjutnya  disebut UUPA).
Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39  Tahun  1999,  LN  Tahun  1999  Nomor  165,  TLN Nomor 3886.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU No. 32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang, UU No. 26 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 104, TLN Nomor 4725.
Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka
Hijau Kawasan Perkotaan
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  05/PRT/M/2008  tentang Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  5  Tahun  2010  tentang
Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 – 2032.
Apriani, Evy. Kasi pemanfaatan ruang  bidang perencanaan ruang Dinas Tata Kota Palembang . wawancara pada Jumat 26 september 2014 di Kantor Dinas tata Kota Palembang.
Muammar.  Staf  bagian  penyelesaian  sengketa  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Palembang.  Wawancara  padaRabu  10 September  2014  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Palembang.
Musthopa.  Warga  jalan  Hulubalang  I.  wawancara  pada  Sabtu  26
Juli 2014 di kediaman responden.
Sianipar,  Pandu.  Warga  Hulubalang  I  Tahun  2014.  wawancara pada senin 21 Juli 2014 di kediaman responden.
Sobirin,  Untung.  Tahun  2014.  Sekretaris  Lurah  Bukit  Baru Palembang.  wawancara  pada  Senin  11  agustus  2014  di Kantor Kelurahan Bukit Baru Palembang.