## PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
Dudi Pratomo 1
dudipratomo@telkomuniversity.ac.id Prodi S1 Akuntansi, Universitas Telkom
Risa Aulia Rana 2
risaauliarn@gmail.com ,
Prodi S1 Akuntansi, Universitas Telkom

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  kepemilikan  institusional, komisaris independen serta komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2015-2018.  Penelitian  ini menggunakan  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive sampling dengan total sampel yang didapatkan sebanyak 14 perusahaan dalam waktu 4 tahun sehingga diperoleh 56 sampel setelah dilakukan data outlier. Analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan software Eviews 10. Hasil pengujian analisis menyatakan  bahwa  variabel  kepemilikan  institusional,  komisaris  independen,  serta  komite audit  memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  secara  simultan.  Pengujian  secara parsial  menyatakan  bahwa  variabel  kepemilikan  institusional  dan  komisaris  independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Kata Kunci : kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, penghindaran pajak

## ABSTRACT
This study aims to determine whether there is an effect of institutional ownership, independent commissioners and audit committees on tax avoidance in consumer goods companies listed on the  Indonesia  Stock  Exchange  for  the  period  2015-2018.  This  research  uses  descriptive quantitative. The sampling technique used was purposive sampling with a total sample of 14 companies within 4 years in order to obtain 56 samples after data outliers were carried out. The analysis used is panel data analysis using Eviews 10 software. The results of the analysis test  show  that  the  variable  institutional  ownership,  independent  commissioners,  and  audit committee  have  an  effect  on  tax  avoidance  simultaneously.  Partial  testing  states  that  the variables of institutional ownership and independent commissioners have a negative effect on tax avoidance, while the audit committee has no effect on tax avoidance.
Keyword: institutional ownership, independent commissioners, audit committees, and tax avoidance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Syarat Umum serta Tata Cara Perpajakan, menjelaskan  bahwa  pajak  merupakan  kontribusi  yang  wajib  kepada  negara  dimana  pajak tersebut  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa,  dengan  tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan bagi  keperluan negara untuk  sebesar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat berarti dalam kehidupan di suatu negara khususnya untuk melakukan pembangunan nasional dalam rangka  menggapai  kesejahteraan  di  berbagai  sektor  serta  pula  pajak  mempunyai  kontribusi yang  lumayan  besar  dalam  penerimaan  pemasukan  suatu  negara  serta  dalam  pembiayaan pengeluaran  suatu  negara.  Pajak  ditempatkan  sebagai  salah  satu  kewajiban  bagi  masyarakat salah satunya untuk turut berpartisipasi dalam menopang tugas bernegara yang dilakukan oleh pemerintah.
Tabel 1 Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah) Uraian 2015 2016 2017 2018 Pendapatan Negara 1793,6 1.822,5 1.748,9 1.894,7 Penerimaan Pajak 1.201,7 1.546,7 1.498,9 1.618,1 Presentase 67% 84,9% 85,7% 85,4%
Sumber: www.kemenkeu.go.id, data telah diolah oleh penulis (2020)
Pemerintah  menjadikan  pajak  sebagai  penerimaan  terbesar  untuk  APBN  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada tabel 1 menampilkan realisasi pajak dalam APBN dari tahun 2015 hingga 2018 yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dimana persentase penerimaan pajak masing-masing tahunnya lebih dari 65% dari pendapatan negara yang pada tahun 2015 sebesar 67%, 2016 sebesar 84,9%, 2017 sebesar 85,7% serta 2018 sebesar 85,4%. Hal ini menampilkan seberapa berartinya kedudukan pajak sebagai sumber pemasukan negara. Maka  dari  itu  pemerintah  senantiasa  berupaya  dalam  meningkatkan  kepatuhan  dalam pembayaran pajak agar wajib pajak membayar pajaknya dengan tepat waktu dan juga besaran yang tepat.
Dalam  penerapan  serta  realisasinya  wajib  pajak  serta  pemerintah  mempunyai kepentingan  yang  berbeda  terpaut  dalam  pembayaran  pajak.  Pajak  bagi  pemerintah  ialah sumber utama bagi pendapatan negara, sebaliknya untuk sebagian perusahaan pajak dianggap bagaikan  beban  yang  hendak  merugikan  perusahaan  sebab  menjadi  pengurang  laba perusahaan,  sehingga  akan  menimbulkan  laba  yang  kecil.  Perbedaan  kepentingan  tersebut ataupun yang dapat disebut pula dengan agency problem hendak menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam perpajakan yang akan berakibat pada upaya untuk melaksanakan penghindaran pajak.
Salah satu yang termasuk dari tax planning ialah penghindaran pajak ( tax avoidance ), merupakan sebuah usaha menghindari pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan aman  sebab  tidak  berlawanan  dengan  ketentuan-ketentuan  perpajakan  dimana  tata  cara  dan metode yang digunakan oleh wajib pajak cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan yang terdapat  dalam  undang-undang  serta  peraturan  perpajakan  itu  sendiri  untuk  memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016). Permasalahan penghindaran pajak ( tax avoidance ) yang terjadi salah satunya merupakan pada perusahaan British American Tobacco (BAT) yang melaksanakan  penghindaran  pajak  di  Indonesia  melalui  PT  Bentoel  Internasional  Investama yang  berakibat  pada  keuangan  negara.  Perusahaan  tersebut  diprediksi  menghindari  pajak dengan  cara  melaksanakan  transaksi  peminjaman  intra  perusahaan  pada  tahun  2013-2015 dengan perusahaan yang terafiliasi di Belanda (nasional.kontan.co.id).
Dengan  terdapatnya  permasalahan  penghindaran  pajak  tersebut,  sehingga  salah  satu cara  untuk  mencegah  atau  meminimalisir  praktik  penghindaran  pajak  merupakan  dengan terdapatnya good  corporate  governance didalam  suatu  perusahaan. Good  corporate governance mempunyai  tugas  dalam  mengawasi  kinerja  manajemen,  maka  dari  itu good corporate governance mempunyai kedudukan yang sangat berarti di dalam suatu perusahaan sebab akan mendorong manajemen supaya lebih patuh terhadap pembayaran perpajakan. Pada penelitian ini penerapan good corporate governance yang digunakan merupakan kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit.
Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan juga komite audit sudah banyak  ditemukan  di  dalam  beberapa  penelitian  oleh  para  ahli  sebelumnya,  namum  masih menunjukkan  variasi  dalam  hasil  penelitian.  Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Wijayanti  dan  Merkusiwati  (2017)  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak,  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mersylthalia  dan  Lasmana  (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran  pajak,  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Diantari  dan  Ulupui  (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Swingly dan  Sukartha  (2015)  menunjukkan  bahwa  jumlah  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran  pajak,  sedangkan  penelitian  Diantari  dan  Ulupui  (2016)  menunjukkan  bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit serta penghindaran pajak pada industri manufaktur sektor industri barang konsumsi, dan untuk mengetahui apakah terdapat  pengaruh  secara  simultan  juga  parsial  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Keagenan (agency theory)
Teori  keagenan ( agency theory )  perama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada  tahun  1976  yaitu  adalah  teori  yang  menerangkan  hubungan  keagenan  sebagai  suatu
kontrak antara manajemen ataupun sebagai agent dengan pemegang saham selaku principal . Aplikasi pada teori keagenan bisa berbentuk kontrak kerja yang akan mengendalikan proporsi hak  serta  kewajiban  manajemen  ( agent )  dan  pemegang  saham  ( principal )  dengan memperhitungkan manfaat guna secara keseluruhan. Apabila agen serta prinsipal mempunyai kepentingan yang sama, maka agen akan bertindak sesuai dengan kehendak prinsipal. Tetapi, pada  kenyataannya  agen  serta  prinsipal  cenderung  mempunyai  selisih  kepentingan. Terdapatnya perbedaan kepentingan tersebut  hendak menimbulkan dua permasalahan antara manajemen serta pemegang saham, ialah akan munculnya asimetri informasi serta akan terjadi konflik  kepentingan  antara  pihak  yang  bersangkutan.  Adanya  asimetri  informasi  antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Handayani, 2018). Maka dari  itu dibutuhkan kontrak  kerja yang efektif serta efisien supaya tidak terdapat informasi yang tersembunyi antara agen dan prinsipal atau antara pihak terpaut.

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  saham  yang  dimiliki  oleh  pihak  ataupun  institusi  luar  perusahaan merupakan kepemilikan institusional, kepemilikan saham tersebut bisa dimiliki oleh institusi bidang  pemerintahan,  institusi  bidang  keuangan,  institusi  hukum,  institusi  swasta  serta institusi-  institusi  yang lain (Diantari&Ulupui,  2016).  Kepemilikan  institusional  mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan  pengawasan  terhadap  manajemen  suatu  perusahaan  sehingga  akan  meminimalisir aksi  manajemen  dalam  melaksanakan  penghindaran  pajak.  Kepemilikian  institusional  pula dapat  memonitoring  konflik  yang  mungkin  berlangsung  antara  manajer  dengan  pemegang saham (investor).
Variabel ini diukur dengan memakai rasio pembagian antara total saham yang dipunyai oleh institusional dibagi dengan total saham yang diterbitkan (Khurana, 2009). Rumus tersebut bisa dituliskan sebagai berikut:
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%

## Komisaris Independen
Anggota dewan komisaris dari luar emiten disebut dengan komisaris independen yang dibentuk berlandaskan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ketentuan wajib mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  55/POJK.04/2015.  Komisaris  independen  dalam  suatu  perusahaan  tidak  boleh mempunyai koneksi pribadi dengan pemegang saham utama ataupun jajaran direksi yang lain. Tugas komisaris independen ialah sanggup membagikan kontribusi yang efisien terhadap hasil akhir  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  yang  bermutu  ataupun  mungkin  terlepas  dari kecurangan,  komisaris  independen  pula  dapat  berperan  selaku  penengah  dalam  perselisihan antara manajer internal perusahaan serta pula dapat mengawasi kebijakan yang hendak diambil oleh manajemen dan memberikan tuntunan kepada manajemen.
Komisaris  independen  dalam  penelitian  ini  dihitung  menggunakan  rasio  pembagian total komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan dewan komisaris yang terdapat di perusahaan.
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%

## Komite Audit
Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit ialah suatu komite yang didirikan, diangkat  serta  diberhentikan  oleh  dewan  komisaris  perusahaan.  Banyaknya  anggota  harus sekurang-kurangnya  terdiri  dari  tiga  orang,  dimana  antara  lain  ialah  dewan  komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan ialah salah satunya untuk  menolong  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  ataupun  penelitian terhadap  pelaksanaan peranan  direksi  dalam  mengelola  perusahaan  tercatat  secara  profesional  serta  independen. Tidak  hanya  itu,  komite  audit  juga  memiliki  tugas  dalam  melaksanakan  pengawasan  atas perbedaan kepentingan serta kecurangan yang dilakukan oleh karyawan ataupun manajemen di suatu perusahaan, serta melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mengetahui  komite  audit  merupakan  dengan  memakai informasi yang diperoleh dari profil komite audit dalam laporan keuangan.

## Penghindaran Pajak
Untuk  mengefisienkan  beban  pajak,  perusahaan  dapat  melakukan  perencanaan  pajak (tax planning). Tax planning merupakan perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien dengan cara mencari  celah yang dapat  ditempuh  dalam koridor  peraturan  perpajakan  ( loopholes ).  Dalam tax  planning terdapat  tiga  cara  yang  dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak, yaitu tax avoidance (penghindaran pajak), tax evasion (penyelundupan pajak), dan tax saving (penghematan pajak) (Pohan, 2016). Penghindaran pajak ( tax avoidance ) merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk  menghindari  pajak  secara  sah  serta  aman  sebab  tidak  bertentangan  dengan  syarat perpajakan yang berlaku dimana dapat dilakukan dengan memakai tata cara serta metode yang cenderung  menggunakan  kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam  undang-undang  serta peraturan perpajakan itu sendiri yang nantinya dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016).
Penulis  memakai  proksi Cash  Effective  Tax  Rate (CETR)  untuk  mengukur tax avoidance dalam penelitian ini, CETR yang ialah pembagian antara kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengeluaran ataupun beban pajak dengan laba saat sebelum pajak. Tingkatan penghindaran  pajak  yang  rendah  ditafsirkan  dengan  nilai  CETR  yang  besar,  kebalikannya apabila  nilai  CETR  rendah  maka  tingkatan  penghindaran  pajak  besar.  Menurut  Lestari  dan Putri  (2017)  tarif  pajak  badan  sebesar  25%,  sehingga  bila  CETR  mendekati  25%  tingkatan penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  rendah.  Pada  penelitian  ini  hasil  rasio CETR dikalikan -1 supaya data lebih mudah diinterpretasi (Oktamawati, 2017).  Berikut rumus Cash Effective Tax Rate dalam penelitian ini:
𝐶𝐸𝑇𝑅 = 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

## Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan institusional bisa tingkatkan pengawasan yang lebih optimal dalam suatu industri karena dianggap dapat mengawasi serta mengendalikan tiap keputusan serta kebijakan yang  diambil  oleh  manajer  sehingga  diharapkan  dapat  memperkecil  kesempatan  untuk melaksanakan praktik tax avoidance. Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) perusahaan yang mempunyai  kepemilikan  institusional  yang  besar  maka  akan  semakin  agresif  dalam meminimalisir  pelaporan  perpajakannya.  Menurut  Diantari  dan  Ulupui  (2016)  bahwa kepemilikan  institusional  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak.  Dengan ulasan tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini ialah:
H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak

## Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
Adanya  komisaris  independen  dalam  struktur  perusahaan  ialah  bertujuan  untuk mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Dengan jumlah komisaris  independen  yang  semakin  banyak  maka  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam  memutuskan  suatu  keputusan  dalam  melaksanakan  aktivitas  perusahaan  sehingga dapat meminimalisir praktik tax avoidance . Menurut penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan ulasan tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini ialah:
H2 : Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak

## Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
Komite  audit  mempunyai  peranan  yang  akan  menunjang  dewan  komisaris  dalam melaksanakan pengendalian serta memberikan saran kepada manajemen serta dewan komisaris terhadap  keberlangsungan  perusahaan.  Semakin  ketat  pengawasan  yang  dilakukan  kepada manajemen perusahaan maka akan menciptakan data dan kinerja yang efisien serta bermutu. Komite audit memiliki wewenang yang dapat menghindari segala sikap menyimpang terpaut dengan pelaporan keuangan, serta semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan maka akan memperkecil kemungkinan terbentuknya kegiatan tax avoidance . Menurut Diantari dan Ulupui (2016) bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dengan ulasan tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini ialah:
H3 : Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: data diolah penulis (2020)
Keterangan:
: Parsial : Simultan

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Berdasarkan  metode  tergolong  dalam  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  ialah  studi yang  menciptakan  temuan  dengan  mengenakan  prosedur-  prosedur  statistik  ataupun  dengan metode kuantifikasi (pengukuran). Dilihat dari tujuan, penelitian ini ialah penelitian deskriptif verifikatif.  Deskriptif  ialah  untuk  mengenali  nilai  dari  tiap-tiap  variabel  tanpa  melakukan perbandingan dengan variabel lain, sedangkan verifikatif merupakan mencari pengaruh antara variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  serta  menguji  kebenaran  dari  penelitian- penelitian  sebelumnya.  Tidak  terdapat  keterlibatan  pengamat  dalam  proses  pengumpulan informasi  sebab  data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  ialah  laporan  tahunan perusahaan.  Analisis  regresi  yang  digunakan  merupakan  regresi  data  panel  ialah  campuran antara time series serta cross section .

## Populasi dan Sampel
Industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018  yang  berjumlah  52  perusahaan  merupakan  populasi  dalam  penelitian  ini.  Untuk memutuskan sampel, digunakan metode purposive sampling dimana sampel ditetapkan melalui pertimbangan tertentu serta sebagian kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel penelitian ini:
Tabel 2 Kriteria Penentuan Sampel No Keterangan Jumlah 1 Industri  sektor  barang  konsumsi  yang terdaftar di BEI. 52 2 Industri  yang  tidak  menerbitkan  laporan keuangan tahunan secara konsisten selama periode 2015-2018. (23)
3 Industri yang mengalami kerugian (8) Jumlah sampel penelitian 21 Seluruh jumlah sampel dengan periode 4 tahun 84 Sumber: data diolah penulis (2020) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif Statistik Cash Effective Tax Rate Komite Audit Komisaris Independen Kepemilikan Institusional Maximum 0,47 4,00 0,57 0,92 Minimum 0,07 3,00 0,29 0,33 Mean 0,26 3,02 0,42 0,72 Std.deviasi 0,09 0,13 0,08 0,15 Sumber: data diolah penulis (2020)
Tabel  3 menampilkan bahwa nilai maksimum  serta nilai  minimum cash effective tax rate (CETR)  yakni  0,47  dan  0,07.  Data  penghindaran  pajak  pada  penelitiaan  ini  tidak bermacam-macam ataupun berkelompok karena memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean ialah sebesar 0,26 serta standar deviasi didapat sebesar 0,09.
Tabel  3  menampilkan  bahwa  nilai  tertinggi  komite  audit  ialah  4  serta  nilai  terendah ialah 3. Nilai mean sebesar 3,02 serta standar deviasi sebesar 0,13, hal ini menampilkan bahwa data tersebut tidak bermacam-macam ataupun berkelompok.
Tabel  3  menampilkan  nilai  tertinggi  dan  nilai  terendah  komisaris  independen  yaitu sebesar  0,57  dan  0,29.  Nilai  mean  komisaris  independen  sebesar  0,42  serta  standar  deviasi sebesar 0,08 dimana mean lebih besar dari pada standar deviasi yang maksudnya data tersebut tidak bermacam-macam ataupun berkelompok.
Tabel 3 menampilkan bahwa nilai tertiggi kepemilikan institusional merupakan 0,92, serta nilai terendah sebesar 0,33. Dan diperoleh nilai mean sebesar 0,72 serta standar deviasi sebesar 0,15 dimana mean lebih besar dari pada standar deviasi yang maksudnya data tersebut tidak bermacam-macam ataupun berkelompok.

## Regresi Data Panel
Dalam  menentukan  apakah common  effect  model atau fixed  effect  model yang  tepat digunakan  dalam  penelitian  yaitu  dipastikan  dengan  cara  uji  chow,  berikut  hasil  uji  chow penelitian ini tersaji dalam tabel 4:
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 3.076402 (13,39) 0.0033 Cross-section Chi-square 39.524829  13 0.0002

## Sumber : Data diolah penulis (2020)
Bersumber  pada  tabel  4,  didapatkan  probabilitas  cross-section  Chi-square  sebesar 0,0002 dibawah nilai signifikan 0,05. Sesuai  kriteria pengambilan keputusan, sehingga hasil uji chow bisa disimpulkan bahwa H0 akan ditolak yang berarti model regresi data panel yang cocok  yaitu  memakai fixed  effect  model .  Berikutnya  akan  dilakukan  pengujian  uji  hausman yaitu  untuk  memastikan fix  effect  model atau random  effect  model yang  akan  lebih  tepat digunakan.

## Tabel 5 Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f.  Prob. Cross-section random 8.681941 3 0.0338

## Sumber: data diolah penulis (2020)
Bersumber pada tabel 5, didapat bahwa nilai cross-section random sebesar 0,0338 yang dimana  lebih  kecil  dari  0,05.  Sesuai  kriteria  pengambilan  keputusan,  dari  hasil  uji  hausman dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak yang berarti model regresi data panel yang cocok memakai fixed effect model . Bersumber pada pengujian dua model yang sudah dilakukan, dapat diketahui  bahwa  model  yang  tepat  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan fixed  effect model .

## Tabel 6 Hasil Pengujian Signifikan Fixed Effect
Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 07/02/20   Time: 23:54 Sample: 2015 2018
Periods included: 4 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 56
Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob. C 0.049286  0.325381 0.151472 0.8804 X1 -0.573964  0.264240 -2.172131  0.0360 X2 -0.474025  0.201877 -2.348088  0.0240 X3 0.099459  0.079812 1.246170 0.2201 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.610244      Mean dependent var  -0.262679 Adjusted R-squared  0.450344      S.D. dependent var 0.092667 S.E. of regression 0.068702      Akaike info criterion  -2.272710 Sum squared resid  0.184081      Schwarz criterion -1.657871 Log likelihood 80.63588      Hannan-Quinn criter.  -2.034338 F-statistic 3.816408      Durbin-Watson stat 2.479622 Prob(F-statistic) 0.000319

## Sumber : Data diolah penulis (2020)
Bersumber  pada  hasil  pengujian  signifikan  model  fixed  effect  pada  tabel  di  atas,  maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:
Y = 0,049286- 0,573964X1 - 0,474025X2 + 0,099459X3 + e Keterangan :
Y : Penghindaran Pajak
X1 : Kepemilikan Institusional
X2 : Komisaris Independen
X3 : Komite Audit
e : Error Term
Arti dari persamaan regresi data panel tersebut adalah:
a.  Nilai  konstanta  sebesar  0,  049286  menampilkan  apabila  variabel  komite  audit, komisaris  independen  serta  kepemilikan  institusional  bernilai  0  ataupun  konstan maka penghindaran pajak bernilai sebesar 0, 049286.
b.  -0,573964  merupakan  nilai  koefisien  dari  kepemilikan  institusional  yang menampilkan bahwa tiap terjadinya kenaikan satu satuan kepemilikan institusional
dengan anggapan variabel lain konstan maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar - 0,573964.
c. -0,474025 merupakan nilai koefisien dari komisaris independen yang menampilkan tiap terjadinya kenaikan satu satuan komisaris independen dengan anggapan variabel lain konstan maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar -0,474025.
d. 0,099459 merupakan nilai koefisien dari  komite audit yang menampilkan jika tiap terjadinya kenaikan satu satuan komite audit dengan pengandaian variabel lainnya konstan maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan 0,099459.

## Pengujian Hipotesis

## Hasil uji hipotesis secara simultan
Bersumber pada tabel 6 hasil pengujian signifikansi fixed effect dapat diketahui bahwa probabilitas  (F-stat)  adalah  0,000319  dibawah  taraf  signifikan  (0,05).  Artinya,  variabel kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit memiliki pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Hasil uji Hipotesis Secara Parsial
Bersumber pada tabel 6 hasil pengujian signifikansi random effect diketahui bahwa:
1.  Kepemilikan  institusional  (X1)  memiliki  probabilitas  sebesar  0,0360  dimana  nilai tersebut  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  (0,05).  Sesuai  dengan  keputusan  maka kepemilikan  institusional  memiliki  pengaruh  dengan  arah  negatif  terhadap penghindaran pajak.
2. Komisaris independen (X2) memiliki nilai probabilitas 0,0240 dimana nilai tersebut kurang dari taraf signifikansi (0,05). Sesuai dengan keputusan yang berarti komisaris independen memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Komite audit (X3) memiliki nilai probabilitas 0,2201 nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi (0,05) dengan arah positif. Sesuai dengan keputusan yang artinya komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Hasil uji koefisien determinasi (R 2 )
Bersumber  pada  tabel  6  hasil  pengujian  signifikan  random  effect  diperoleh  nilai adjusted R2 sebesar 0,450344 jika dalam persentase 45,03%. Hal tersebut menampilkan bahwa variabel  bebas  (independen)  sanggup  menarangkan  variabel  terikat  (dependen)    sebesar 45,03%, sebaliknya sisanya sebesar 54,97% dipaparkan oleh variabel lain di luar penelitian.

## Pembahasan Penelitian
Hipotesis  kesatu  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan probabilitas dan koefisien yang terdapat pada tabel 6, dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran  pajak.  Perihal  tersebut  menampilkan  bahwa  semakin  besar  kepemilikan institusional mempengaruhi perusahaan dalam menghindari tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut  sependapat  dengan  riset  Maretta,  Widyastuti  dan  Darmansyah  (2019)  yang menerangkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance .
Hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  komisaris  independen  berpengaruh  negatif terhadap penghindaran pajak. Bersumber pada tabel 6 koefisien regresi komisaris independen menampilkan sebesar -0,474025 serta probabilitas sebesar  0,0240 dimana probabilitas tersebut kurang  dari  taraf  signifikansi  yakni  0,05  yang  artinya  komisaris  independen  berpengaruh negatif.  Perihal  tersebut  menampilkan  banyaknya  jumlah  komisaris  independen  dapat meminimalisir  tindakan  penghindaran  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  riset  Ariawan  dan Setiawan  (2017)  dimana  komisaris  independen  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran pajak.
Hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran pajak. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi variabel komite audit 0,099459 dan nilai probabilitas sebesar 0,2201 terdapat pada tabel 6, dimana probabilitas tersebut diatas taraf  signifikansi  yakni  0,05  yang  artinya  komite  audit  pada  penelitian  tidak  berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perihal tersebut menampilkan bahwa tinggi atau rendah proporsi komite audit tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen mempunyai  pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, dapat diajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya  yaitu  diharapkan  untuk  menggunakan  variabel  yang  masih  berkaitan  dengan penghindaran  pajak  dan  menggunakan  kembali  variabel  komite  audit  sebagai  variabel independen dengan periode dan juga sampel yang berbeda dengan penelitian ini. Selain itu, saran bagi perusahaan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk  meningkatkan  proporsi  komisaris  independen  dan  kepemilikan  institusional  agar meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak.

## REFERENSI
Ariawan,  I.  A.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2017).  Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18.3,1831-1859.
Diantari,  P.  R.,  &  Ulupui,  I.  A.  (2016).  Pengaruh  Komite  Audit,  Proporsi  Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16.1, 702-703.
Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  tata  Cara Perpajakan.
Handayani, Rini. (2018). Pengauh Return on Assets (ROA), Leverage , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode 2012- 2015. Jurnal Akuntansi Maranatha.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics , 3 (4), 305-360. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data
APBN. (Online). www.kemenkeu.go.id/dataapbn.
Khurana,  I.  K.  dan  W.  J.  Moser.  2009. Institutional  Ownership  and  Tax  Aggressiveness . www.ssrn.com.
Lestari,  G.A.W.  dan  Putri,  I.G.A.M.A.D.  2017.  Pengaruh Corporate  Governance ,  Koneksi Politik,  dan Leverage terhadap  Penghindaran  Pajak.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana. Volume 18, Nomor 3: 2028-2054. Bali: Universitas Udayana.
Maretta  D,  Widyastuti  T,  &  Darmansyah  (2019).  Pengaruh  mekanisme Good  corporate governance dan  kualitas  Audit  terhadap Tax  avoidance .  Jurnal  Inovasi  Manajemen Ekonomi Dan Akuntasi. Vol. 1 No. 1
Merslythalia,  D.  R.,  &  Lasmana,  M.  S.  (2016).  Pengaruh  Kompetensi  Eksekutif,  Ukuran Perusahaan,  Komisaris  Independen,  dan  Kepemilikan  Institusional  terhadap Tax Avoidance . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 11 No. 2.
Oktamawati,  M.  (2017).  Pengaruh  Karakter  Eksekutif,  Komite  Audit,  Ukuran  Perusahaan, Leverage,  Pertumbuhan  Penjualan,  dan  Profitabilitas  terhadap Tax  Avoidance .  Jurnal Akuntansi Bisnis, 15 No. 1.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  55/POJK.04/2015.  Tentang  Pembentukan  dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. (Online) www.ojk.go.id/regulasi/peraturan- ojk/POJK-Nomor55.POJK.04.2015/.
Pohan, Chairil Anwar. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia.
Prima,  Benedicta.  (2019).  Tax  Justice  Laporkan  Bentoel  Lakukan  Penghindaran  Pajak,
Indonesia Rugi US$14
Juta.
Nasional Kontan (Online).
https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukanpenghindaran- pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta.
Swingly,  C.,  &  Sukartha,  I.  (2015).  Pengauh  Karakter  Eksekutif,  Komite  Audit,  Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales  Growth pada Tax  Avoidance .  EJurnal  Akuntansi Universitas Udayana, 10.1, 47-62.
Wijayanti, Y. C., & A. Merkusiwati , N. L. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.