## PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP SUSTAINABLE
DEVELOPMENT DALAM PENGELOLAAN

## LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAM
Suardi Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email: suardi.ding@yahoo.co.id

## abstract
The principle of sustainable development in environmental management is a principle  that  was  born  out  of  responses  to  the  serious  environmental damages and give bad effects for human survival, the more damaged of the environment,  the  higher  the  threat  to  humanity  itself.  Therefore, development  is  a  process  of  fulfilling  human  needs  that  supported  on  the carrying  capacity  of  the  optimal  environment.  Thus,  the  higher  carrying capacity of environment makes the better stability for human life, conversely the  higher  human  needs  in  life  should  be  supported  by  the  data  support  of good environment, so that it can function as a life supporting system. In the implementation,  the  principle  of  sustainable  development  has  experienced the complex problems in implementing the balance of human life needs and also the environment, as a result, the environmental damage becomes severe and seemed not able to overcome, people assume that natural resources is the material that should  be  exploited for fulfilling the  human  needs. Therefore, environmental  management  geared  to  optimize  natural  resources  as  a supplier  of  material  needs.  By  paying  attention  to  that  concept,  then, environment  is  seen  as  a  mere  object,  in  turn,  the  environment  can  not  be saved. Where as the concept of sustainable development requires a balance between  human  needs  and  environmental  capacity.  Hence,  the  future generations also have the right to enjoy a good and healthy environment as part of their human rights in the future. If the present generation does not pay attention those things, then, the present generation can be said violating the human rights of future generations.
Keywords: Problematic  of  Applying  the  Principle  of  Sustainable Development, Human Rights.

## abstrak
Prinsip Sustainable  Development dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup adalah  merupakan  prinsip  yang  lahir dari  respon  terhadap  kerusakan lingkungan yang serius dan memberikan akibat terhadap kelangsungan hidup
manusia di Planet Bumi ini, semakin rusak lingkungan hidup maka semakin tinggi  ancaman  terhadap  kemanusiaan  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu, pembangunan  merupakan  proses  pemenuhan  kebutuhan  manusia  secara lahiriah yang ditopang dari kemampuan daya dukung lingkungan hidup yang optimal  terhadap  kebutuhan  manusia.  Dengan  demikian, sepanjang lingkungan  hidup  memiliki  daya  dukung  yang  tinggi  maka  stabilitas kehidupan  manusia  semakin  baik  pula, sebaliknya  pula  semakin  tinggi kebutuhan  manusia  dalam  hidupnya  harus  didukung  dengan  daya  dukung lingkungan  yang  baik  sehingga  ia  dapat  berfungsi  sebagai life  suporting system.  Pada  tingkat  implementasi  prinsip Sustainable  Development telah mengalami problematika yang kompleks dalam melaksanakan keseimbangan kebutuhan  hidup  manusia  dan  lingkungan  itu  sendiri  akibatnya kerusakan lingkungan  menjadi  parah  dan  seakan-akan  tak  mampu di  atasi, manusia menganggap  bahwa  sumber  daya  alam  yang  tersedia  adalah  materi  yang harus  dieksploitasi  untuk  kepentingan  pemenuhan  kebutuhan  manusia  yang konsumtif. Oleh  karena  itu, pengelolaan  lingkungan  diarahkan  untuk mengoptimalkan  sumber  daya  alam  sebagai  penyuplai  kebutuhan  materi semata. Dengan  memperhatikan  konsep  tersebut  maka  lingkungan dipandang  sebagai  objek  semata,  pada  gilirannya  lingkungan tidak  dapat diselamatkan.  Padahal  konsep pembangunan  berkelanjutan  mengharuskan adanya  keseimbangan antara  kebutuhan  manusia dengan  daya  dukung lingkungan.  Sebabnya, generasi  yang  akan  datangpun  berhak  menikmati lingkungan  yang baik dan  sehat sebagai bagian dari hak asasi mereka  yang akan  datang.  Bila  generasi  sekarang  tidak  memperhatikan  maka  dapat dikatakan  generasi  sekarang  telah  melanggar  HAM  generasi  yang  akan datang.
Kata  Kunci: Problema  Penerapan  Perinsi  Sustainable  Develovment,  Hak Asasi Manusia.

## A. Pendahuluan
Perbincangan tentang “Pembangunan Berkelanjutan” atau
“ sustainable  development ”  sebenarnya  bukanlah  suatu  hal  yang  baru  baik dilihat  secara  global  maupun  nasional.  pembangunan  berkelanjutan merupakan  suatu  proses  pembangunan  yang  mengoptimalkan  pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya  alam  dengan  manusia  dalam  pembangunan.  Namun  dalam pelaksanaannya  masih  belum  dipahami dengan  baik  dan  oleh  karenanya masih menunjukan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan terutama  pada  tingkat  implementasi.  Sebagai  sebuah  konsep,  pembangunan yang  berkelanjutan  mengandung  pengertian  sebagai  pembangunan  yang “memperhatikan”  dan “mempertimbangkan”  dimensi  lingkungan.  Dalam
UU  No.  32 Tahun 2009  dijelaskan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,  dan  ekonomi,  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk  menjamin keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan,  kesejahtraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 1
Dalam  pelaksanaan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan  dengan  memperhatikan  faktor lingkungan. Menurut  Sundari Rangkuti  Konferensi  Stocholm  membahas  masalah  lingkungan  serta  jalan keluarnya,  agar  pembangunan  dapat  terlaksana  dengan  memperhitungkan daya  dukung  lingkungan  (eco-development).  Dilaksanakannya  konferensi tersebut  adalah  sejalan  dengan  keinginan  dari  PBB  untuk  menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.
Peradaban  manusia  yang  modern  dewasa  ini  sangat  kapitalistik  dan konsumtif  yang  tinggi  telah  mendorong  manusia  memiliki  nafsu  serakah terhadap  sumber  daya  alam  yang  tersedia  tanpa  mempertimbangkan  aspek keselamatan  lingkungan  hidup  dan  manusia  itu  sendiri.  Manusia  modern terjangkiti  oleh  penyakit hedonisme yang  tidak  pernah  puas  dengan kebutuhan  materi.  Hedonisme  inilah  yang  merupakan  penyebab  utama terjadinya kerusakan  atas  lingkungan  hidup  dewasa  ini.  Di  samping  itu, manusia  juga  menganggap  bahwa  sumber  daya  alam  yang  tersedia  adalah materi  yang  harus  dieksploitasi  untuk  kepentingan  pemenuhan  kebutuhan manusia yang konsumtif. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan diarahkan untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  alam  sebagai  penyuplai  kebutuhan materi semata.
Hal  yang  sangat  mengejutkan  bagi  para  pencinta  serta  pemerhati lingkungan  bahwa  setiap  hari  195  km 2 hutan  hujan  tropis telah  hilang menjadi  jalan,  lahan  pertanian  dan  keperluan  lainnya, 2 98  km 2 tanah  telah berubah  menjadi  padang  pasir,  1,5  juta  ton  bahan  buangan  beracun dilepaskan  ke  lingkungan,  50  sampai  100 species tumbuhan  dan  binatang punah  akibat  penggundulan  hutan. 3 Meningkatnya  populasi  manusia  yang puluhan  bahkan  ratusan  ribu  orang  per  hari  telah  meningkatkan  kebutuhan untuk makanan, air, perumahan, dan sumber lainnya. Akibat semua di atas,
1 Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2 Myers terpetik dalam Yusuf  Hilmi  Adisendjaja, Analisis Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Suatu Tinjauan Ekologis, makalah  yang disampaikan pada acara Musyawarah Kerja Nasional Jaringan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia dan Seminar Lingkungan Hidup Bandung, 29 September 2003, hlm. 1.
3 Ibid.
maka  planet  bumi  menjadi  lebih  panas,  hujan  menjadi  sedikit  asam,  dan jaringan kehidupan menjadi tercabik-cabik. 4
Berdasarkan  angka  statistik  di  atas  para  pengamat  menyimpulkan bahwa:  masyarakat  manusia  sedang  menuju  kepada  kepunahan.  Hal  ini bukan  hanya  manusia  sedang  berada  dalam  malapetaka  yang  sangat  besar tetapi  manusia  tak  mampu  lagi  hidup  di  planet  bumi  setelah  malapetaka lingkungan  telah  berlangsung  sejak  lima  sampai  enam  dekade  yang  lalu. Kondisi  seperti  sekarang  ini  bila  dilihat sepintas seolah-olah  manusia harus memilih  satu  di  antara  dua  pilihan,  yaitu:  apakah  membangun  dan berkembang  terus  dengan  kemungkinan  menjadi  punah  atau  berhenti  di tempat  (stagnant)  dengan  segala  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh  status quo tidak  berkembangnya  itu.  Akan  tetapi, jika  dikaji  lebih  mendalam sampai  kepada  akar  permasalahannya  (root  causesnya)  tak  menutup kemungkinan  akan  ada  perspektif  pemikiran  baru  untuk  memecahkan masalah yang dihadapi. 5
Kenyataan  yang  ada  sekarang  dan  bahkan  sejak  lima  dekade  lalu, angka  laju  pertambahan  populasi  manusia  masih  tinggi  kira-kira  1,8%  per tahun.  Hal  ini  tentu  akan  memacu  pemenuhan  kebutuhan  manusia  dengan cara  mengeksploitasi  sumber  daya  dengan  dibantu  kemajuan  ilmu  dan teknologi.  Akibatnya  lingkungan  alami  yang  bebas  pengaruh  manusia semakin  berkurang  dan  lingkungan  buatan  yang  dikenai  pengaruh  manusia makin  bertambah.  Selain  itu,  akibat  eksploitasi  sumber  daya  dan industrialisasi  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  telah  menghasilkan akibat  sampingan  utama, yaitu menurunnya  ketersediaan  sumber  daya dan kualitas  lingkungan.  Hal  ini  pula  yang  menjadi  tantangan  kita  semua  dan bagaimana  seharusnya  kita  menyikapi  serta  berperan  aktif  di  dalam menghadapi tantangan ini. 6
Dinamika  pembangunan  nasional  pada  satu  sisi  diharapkan memberikan  konstribusi  bagi  peningkatan  kualitas  kesejahteraan  hidup masyarakatnya,  tetapi  pada  sisi  lain  juga  dapat  menimbulkan  kekhawatiran terhadap  merosotnya  kualitas  lingkungan  hidup  secara  permanen  dalam jangka  panjang.  Kekhawatiran  ini  cukup  beralasan,  karena  kenyataan menunjukan  bahwa  lingkungan  hidup  di  negeri  ini  belum  aman  terhindar dari  ancaman  dan  pencemaran  serta  perusakan  lingkungan  hidup.  Alasan untuk  kepentingan  pembangunan  pemanfaatan  terhadap  eksploitasi  sumber daya  alam  telah  menempatkan  sebagai  pemasok  pendapat  negara terbesar kedua  setelah  sektor  miyak  dan  gas  bumi.  Hal  tersebut  telah  menyebabkan terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup  khususnya  pada  lahan  hutan  yang hebat  dan  tidak  terelakan,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kerugian
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
terhadap  bangsa  Indonesia  sendiri.  Hingga  saat  ini,  perkiraan  terhadap kerusakan lahan hutan Indonesia telah mencapai 56,98 Juta ha 7 dari 120,35 juta haluas hutan yang ada. 8 Parahnya kerusakan hutan tersebut, di kemudian hari  menimbulkan  gangguan  terhadap  keseimbangan  ekosistem  lingkungan. Akibatnya, pada  musim  hujan  timbul  banjir  dan  erosi  sebagaimana  terjadi, misalnya  di  Jember, Jawa  Timur  dan  Sinjai, Sulawesi  Selatan  beberapa waktu  lalu  dan  beberapa  daerah  lainnya  di  Indonesia,  kekeringan  yang berkepanjangan, bahkan pemanasan global yang pada analisis terakhir dapat menyengsarakan umat manusia. 9
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri telah membawa  berbagai  kemajuan terhadap  peradaban  manusia, tetapi  sekaligus melahirkan pula risiko-risiko dalam kehidupan yang sekaligus berakibat jauh dan  panjang. Risiko kerawanan  lingkungan  hidup  adalah  salah  satu  contoh aktual.  Fenomena  pencemaran  lingkungan  hidup  akibat  buang  limbah industri misalnya, tetap mengancam eksistensi kelestarian fungsi lingkungan hidup  dalam  jangka  panjang,  seiring  dengan  dinamika  dan  intensistas kegiatan sector  industry memperkokoh  kehidupan  ekonominya  memasuki perdagangan bebas yang kompotitif ini. 10
Kedua  fenomena  di  atas  menggambarkan  bahwa  pola  kebijakan pembangunan  yang  hanya  berorientasi  ekonomi  pada  pengelolaan  sumber daya  alam,  akan  menimbulkan  dampak  kerusakan  lingkungan  yang  luar biasa pada gilirannya merugikan manusia, tentunya hal ini bukan merupakan kehendak  bersama  untuk  menciptakan  kondisi  alam  yang  tidak  dapat melaksanakan tugasnya sebagai Life supporting system.
Kebijakan  pembangunan  yang  hanya  berorientasi  ekonomi  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam,  akan  menimbulkan  kerusakan  lingkungan yang  berdampak  terhadap  manusia,  seperti  bencana  banjir,  erosi, dan pemanasan  global.  Paradigma  pembangunan  seperti  itu  tidak  dapat dipertahankan  lagi,  dan  harus  diubah  karena  yang  demikian  itu  tidak  saja memberikan  keuntungan  ekonomi,  tetapi  juga  akan  menimbulkan perubahan-perubahan  terhadap  lingkungan  fisik  dan  sosial  budaya  yang memerlukan  pengamanan  secukupnya  agar  tidak  merugikan  dalam  jangka panjang. 11
Selanjutnya,  Daud  Silalahi  mengatakan  bahwa  konsep  pembangunan yang  dilaksanakan  sekarang  tidak  cukup  hanya  mempertimbangkan
7 Konservasi hutan dan Pengurangan Utang, Harian Kompas, 19 Januari 2002.
8 Hutan terkikis Industri Kehutanan pun Terpangkas, harian Kompas, 20 September 2003.
9 Sulbadana, Prinsip  hukum  Pelestarian  Hutan  dan  Kaitannya  Dengan  Pemanasan  Global, (Unpad Press, 2010), hlm 2.
10 Ibid
11 Daud  Silalahi,  lingkungan  Sebagai  Subjek  Hukum  dan  Kewenangan  LSM  Lingkungan. Hukum dan Pembangunan, N0. Agustus 1989. hlm.16.
perbandingan  biaya  keuntungan,  (cost-benefit  ratio)  saja,  atau  mekanisme pasar  saja,  tetapi  juga  memperhitungkan  ongkos-ongkos  sosial  yang  timbul (Social  Cost).  Misalnya,  pengusaha  masih  menganggap  lingkungan  sebagai benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi, masyarakat sebagai keseluruhan akan melihat lingkungan sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas. 12
Kerusakan lingkungan pada tingkat nasional, sesungguhnya demikian juga  keadaan  pada  tingkat internasional  terutama  di  negara-negara  maju. Perubahan  iklim  akibat  pemanasan  global,  disebabkan  oleh  pesatnya kemajuan  dan  pemanfaatan  teknologi  oleh  negara-negara  maju,  terutama teknologi  dalam  bidang  industri.  Industri  negara-negara  maju  yang merupakan  tulang  punggung  perekonomian  dan  telah  membawa  mereka kepada  kemajuan  dan  kemakmuran,  digerakan  oleh  energi  yang menggunakan  bahan  bakar  minyak  dan  gas  bumi  serta  batu  bara  yang kemudian menghasilkan gas emisi karbon. Konsumsi energi yang boros oleh industri negara-negara maju, telah menyebabkan terjadinya pemanasan bumi pada tingkat yang mencemaskan. 13
Menelaah  lebih  jauh  dari  problematika  tersebut  di  atas,  menunjukan bahwa  secara  harfiah  baik  peningkatan  kualitas  kesejahteraan  hidup masyarakat maupun tindakan untuk mencegah terhadap merosotnya kualitas lingkungan  hidup  adalah  kedua-duanya  merupakan tanggung jawab negara dalam  pemenuhan  hak  konstitusional  warga  negaranya  dibidang  hak  asasi manusia,  hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia.  Dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945  berbunyi  “ Setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan ”.  Hak  untuk  hidup  sejahte ra  dan  memperoleh  lingkungan  yang baik  dan  sehat  terintegrasi  dalam  satu  pasal,  arti  dalam  penempatan  ini bahwa  keduanya  dalam  hidup  manusia  memiliki  derajat  yang  sangat menentukan tentang keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.
Mencermati berbagai problematika antara eksploitasi lingkungan yang berdampak  menurunnya  kualitas  lingkungan  sehingga  tidak  bisa  berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan (life supporting system) dan di sisi lain peningkatan  kesejahteraan  manusia  adalah  mutlak  dan  pada  akhirnya lingkungan  sebagai sumber  materiil  tidak  bisa  terhindar  dari  eksplorasi  dan eksploitasi  yang  berimplikasi  terhadap  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan,  yang  oleh  banyak  orang dianggap  suatu  pelanggaran  hak  asasi
12 Ibid, hlm. 17.
13 Suardi  dan  Muhammad, Tanggungjawab  Negara  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas Lingkungan  Yang  Sehat dan  Bersih  Dalam  Prespektif  Hak  Asasi  Manusia, laporan  hasil peneitian, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Tahun 2014, hlm, 8.
manusia. Berangkat  dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka  pada  pembahasan selanjutnya  akan  membatasi  pada  masalah  sebagai  berikut:  1)  bagaimana problematika penerapan Prinsip Sustainable Development dalam pengelolaan  lingkungan?;  dan  2) apakah  implikasi  problematika  tersebut dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia?

## B. Pembahasan
1. Pengertian  dan  Urgensi  Prinsip Sustainable  Development dalam Pengelolaan Lingkungan.
Pembangunan  berkelanjutan  adalah  terjemahan  dari  Bahasa  Inggris, sustainable  development.  Istilah  pembangunan  berkelanjutan  diperkenalkan dalam World  Conservation  Strategy (Strategi  Konservasi  Dunia)  yang diterbitkan  oleh United  Nations  Environment  Programme (UNEP), International  Union  for  Conservation  of  Nature  and  Natural  Resources (IUCN), dan World  Wide  Fund  for  Nature (WWF)  pada  1980.  Pada  1982, UNEP  menyelenggarakan  sidang  istimewa  memperingati  10  tahun  gerakan lingkungan  dunia  (1972-1982)  di  Nairobi,  Kenya,  sebagai  reaksi ketidakpuasan  atas  penanganan  lingkungan  selama  ini.  Dalam  sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan  Pembangunan  (World  CommissiononEnvironment  and  Development - WCED).  PBB  memilih  PM  Norwegia  Nyonya  Harlem  Brundtland  dan mantan  Menlu  Sudan  Mansyur  Khaled,  masing-masing  menjadi  Ketua  dan Wakil  Ketua  WCED.  Menurut  Brundtland  Report  dari  PBB  (1987),  Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa
mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. 14
Dalam  laporan  yang  dikeluarkan  oleh Commission Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk  lingkungan  dan  pembangunan  pada  tahun  1987  yang diketuai  oleh  Gro  Brundtland  (Perdana  Menteri  Norwegia) 15 yang  berjudul “Hari  Depan  Kita  Bersama”  ( Our  Common  Future)  yang  menjadi  tonggak pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dirumuskan pengertian  pembangunan  berkelanjutan  adalah “Pembangunan  yang dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekarang  tanpa  mengabaikan  hak
14 Dewan  Redaksi,  Online  bulleting,  edisi  Januari-Pebruari  2009,  tata  ruang,  Gerakan  Kota Hijau.
15 Otto  Soemarwoto, Ekologi,  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan. Penerbir  Jembatan, Cetakan  kesepuluh,  2004,  hlm.  161-162.  Selanjutnya  komisi  ini  lazim  disebut  dengan Komisi Brundtland. Komisi ini bertugas untuk menganalisis dan memberi saran bagi proses pembangunan berkelanjutan. Komisi ini terdiri dari 9 orang mewakili negara Maju dan 14 orang  mewakili  negara  berkembang.  Salah  satunya  anggotanya  adalah  Emil  Salim  dari Indonesia. Yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka ” (“ development that meets  the  needs  of  the  present  without  compromising  the  ability  of  future generations to meet their own need ”).
Menurut  Otto  Sumarwoto  faktor  lingkungan  yang  diperlukan  untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah: Pertama, terpeliharanya proses  ekologi  yang  esensial; kedua,  tersedianya  sumber  daya  yang  cukup; dan ketiga,  lingkungan  sosial  budaya  dan  ekonomi yang  sesuai.  Ketiga faktor itu tidak saja mengalami dampak dari pembangunan, melainkan juga mempunyai dampak terhadap pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “Perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. 16 Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan,
perencanaan,  dan  proses  pembelajaran  sosial  yang  terpadu,  viabilitas politiknya  tergantung  pada  dukungan  penuh  masyarakat  melalui pemerintahan nya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya”. Selanjutnya,  menurut  Emil  Salim  pembangunan  berkelanjutan (sustainable development) diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Lebih lanjut ia mengatakan, konsep pembangunan berkelanjutan ini di dasari oleh lima  ide  pokok  besar,  yaitu: Pertama,  proses  pembangunan  mesti berlangsung  secara  berlanjut,  terus-menerus,  dan  kontinu,  yang  ditopang oleh  sumber  alam,  kualitas  lingkungan,  dan  manusia  yang  berkembang secara  berlanjut  pula; Kedua,  sumber  alam  (terutama  udara,  air,  dan  tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas, dan  kualitasnya; Ketiga,  kualitas  lingkungan  berkorelasi langsung  dengan kualitas  hidup;Keempat,  bahwa  pola  penggunaan  sumber  alam  saat  ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan;  dan kelima,  pembangunan  berkelanjutan  mengandaikan  solidaritas transgenerasi,  sehingga  kesejahteraan  bagi  generasi  sekarang  tidak mengurangi  kemungkinan  bagi  generasi  selanjutnya  untuk  meningkatkan kesejahteraannya pula. 17
Lebih  lanjut  Emil  Salim  mengatakan  untuk  melaksanakan pembangunan  berkelanjutan  dibutuhkan  pendekatan  ekosistem  dengan melihat interdepedensi dari setiap komponen ekosistem. Agar keberlanjutan tetap  terjaga  harus  ada  komitmen  setiap  komponen  penyangga  kehidupan dan  campur  tangan  pemerintah  dengan  melibatkan  lembaga  swadaya masyarakat.  Dunia usaha  yang  selama  ini  dituduh  sebagai  pelaku  yang menimbulkan  kerusakan  dan  pencemaran  harus  dipahamkan  akan
16 Ibid.
17 www. Bangazul.com./prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
tanggungjawabnya  terhadap  lingkungan  yang  dapat  diwujudkan  dalam bentuk  membayar  kompensasi  jasa  lingkungan  yang  nantinya  dapat digunakan  untuk  membiayai  pemulihan  lingkungan  yang  rusak  atau tercemar.  Di  negara-negara  maju,  biaya  konpensasi  lingkungan  jauh-jauh hari  sudah  dianggarkan  dalam  rencana  pembiayaan  dan  pengeluaran perusahaan. 18
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  meluas  dari definisi  sebelumnya sebagai isu pelestarian lingkungan menjadi berbagai isu pembangunan yang saling bersifat komplementer. Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam World  Summit tahun  2005  menyatakan  pembangunan  berkelanjutan  terdiri atas  tiga  pilar  yaitu  pembangunan  ekonomi,  pembangunan  sosial,  dan pelestarian lingkungan yang saling berkaitan dan memperkuat (interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development as  economic  development,  social  development,  and  environmental protection).  Ketiga  aspek  tersebut  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain, karena  ketiganya  menimbulkan  hubungan  sebab-akibat.  Aspek  yang  satu akan  mengakibatkan  aspek  yang  lainnya  terpengaruh.  Istilah  berkelanjutan menjadi  umum  pada  berbagai  isu  pembangunan  seperti  pertanian berkelanjutan, teknologi, ekonomi berkelanjutan, politik berkelanjutan, kota berkelanjutan, produksi berkelanjutan, dan sebagainya.
Menurut  Otto  Soemarwoto,  tolok  ukur  pembangunan  berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di  daerah  untuk  menilai  keberhasilan  seorang  Kepala  Pemerintahan  dalam pelaksanaan  proses  pembangunan  berkelanjutan.  Keenam tolok  ukur  itu meliputi: a. pro lingkungan hidup; b. pro rakyat miskin; c. pro kesetaraan jender; d. pro penciptaan lapangan kerja; e. pro dengan bentuk negara kesatuan RI; dan f. harus anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Prinsip Sustainable  Developmentdalam Prespektif Hak  Asasi Manusia.
Sebenarnya HAM adalah masalah lama, akan tetapi tetap relevan dan aktual karena dari waktu ke waktu sejak manusia hadir di dunia sampai pada saat  sekarang  ini,  hal  itu  terus  menerus  dibicarakan  dan  hasilnya  pun  tidak pernah  tuntas  dan  lugas,  melainkan  senantiasa  menimbulkan  permasalahan baru  senapas  dengan  perkembangan  kehidupan  manusia.  Dia  aktual  secara terus  menerus  baik  secara  keilmuan,  politik, maupun  hukum.  Hal  ini
18 Ibid.
disebabkan  oleh  bentuk,  dan  pemahaman  dan  landasan  teorinyapun berkembang.  Suatu  bukti  bahwa  HAM  itu aktual  dan  berkembang  ialah lahirnya  HAM  generasi  III, yaitu  hak  atas  pembangunan  (right  to development)  di  samping Sipil  and  Political  rights generasi  I  dan  hak ekonomi, social, dan budaya sebagai generasi ke II. 19
Diskursus tentang masalah  hak-hak  asasi  manusia  akhir-akhir  ini memperoleh konteksnya yang baru dalam hubungannya dengan pembangunan  yang  berkelanjutan  serta  pembangunan  yang  berpusat  pada manusia.  Keterkaitan  yang  esensial  antara  hak-hak  asasi  manusia  dengan masalah  lingkungan  hidup,  pembangunan dan  perdamaian,  akhir-akhir  ini semakin  diapresiasi  dan di  dasari  oleh  para  penentu  kebijkan,  pakar  dan pekerja  pembangunan,  pembela  hak-hak  asasi  manusia, dan  pemrakarsa perdamian.  Sehingga,  terjadi  berbagai  diskursus  yang  mendasar tentang konsep-konsep hak-hak  asasi  manusia,  penjabaran  dan  implementasinya, situasi  sosio-kultur  dan  historis  masyarakat  lokal,  serta  budaya  asli  yang konkret. 20
Pada  dasarnya  manusia  memiliki  martabat  dan  derajat  yang  sama dengan  demikian  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  sama, derajat  manusia  yang  luhur  (human  dignity)  itu  berasal  dari  Tuhan  yang menciptakannya.  Martabat  manusia  yang  luhur  berdasarkan  kenyataan bahwa  manusia  adalah  pribadi,  yang  unik  adanya  untuk  setiap  manusia sebagai individu rohani. Oleh karena itu, setiap manusia harus bebas, dapat mengembangkan  dirinya  sesuai  dengan  budinya  yang  sehat.  Apabila manusia tidak dapat melaksanakan tugas hidupnya, 21 maka gagal ia sebagai manusia.  Pengembangan  diri  manusia  harus terlaksana  dalam  relasi  dengan sesamanya dalam suasana keadilan. 22
Pandangan tersebut  diatas telah  memberikan  dasar  pemikiran tentang pengertian HAM itu sendiri, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,
19 Rukmana Amanwinata, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul  Dalam  Pasal  28  UUD  1945. Disertasi,  (Bandung:  Universitas  Padjadjaran, 1996), hlm. 1-2.
20 M. Habib Chirzin, Hak Pembangunan Sebagai Hak Asai Manusia.
21 Tugas  manusia  diciptakan  oleh  Allah  adalah  sebagai Khalifah  Allah  sebenarnya  adalah perwakilan  Allah  untuk  berbuat  sesuai  dengan  misi  yang  telah  ditentukan  Allah  sebelum manusia  dilahirkan  yaitu  untuk  memakmurkan  bumi.  Khalifah  yang  dimaksud  Allah bukanlah suatu jabatan sebagai Raja atau Presiden tetapi yang dimaksud sebagai kholifah di sini adalah seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariah- syariah yang telah diajarkan Rosulullah kepada umat manusia. Dan manusia yang beriman sejatilah yang mampu memikul tanggungjawab ini. Karena kholifah adalah wali Allah yang mempusakai dunia ini.
22 A.  Gunawan  Setiardja, Hak-Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila,
(Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm, 74.
dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia.  Prinsip  dasar Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  untuk  hidup,  artinya  dengan  kehidupanlah manusia  dapat  melaksanakan  tugasnya  sebagai  khalifah  dan  memenuhi segala  kebutuhan  hidupnya  sehingga  kehidupan  manusia  di  alam  ini  dapat berlangsung  secara  terus-menerus  antar  generasi  ke  generasi  berikutnya sampai sepanjang zaman.
Konstruksi  HAM  dalam konteks  sustainable  development tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan diri manusia serta kelangsungannya sangat  ditentukan  oleh  keadaan  lingkungan  yang sustaiunable sepanjang manusia itu ada di alam ini. Oleh karena itu, prinsip sustainable development merupakan  indikator  pembangunan  berkelanjutan  meliputi  aspek  ekonomi, ekologi/lingkungan,  sosial,  politik,  dan  budaya.  Dengan  demikian, prinsip sustainable  development merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dengan prinsip-prinsip  HAM  itu  sendiri. Hakikat sustainable  development adalah untuk mendukung keberlangsungan Hak Asasi Manusia itu sendiri.
3. Problematika  Penerapan  Prinsip Sustainable  Development dalam Pengelolaan Lingkungan dan  Implikasinya terhadap Pemenuhan HAM
Pembangunan  dengan  menjadikan  sumber  daya  alam  sebagai penopang  utamanya  bertujuan  untuk  menyejahterakan  kehidupan  manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menuju peradaban yang lebih modern. Pembangunan  terus  berlangsung  menimbulkan  kesenjangan  antara kebutuhan  sumber  daya  alam  yang  terus  meningkat  dan  beragam  untuk memenuhi  kebutuhan  manusia  dan  ketersedian  sumber  daya  alam  yang terbatas  serta  laju  pertumbuhan  penduduk  sangat  meningkat  begitu  cepat seiring  dengan  merosotnya  sumber  daya  alam  bahkan  kerusakan  dan pencemaran lingkungan sangat memprihatinkan. 23
Menururt  Robert  Malthus  bahwa  untuk  menyeimbangkan  antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau  tidak  mau  produktivitas  pangan  harus  ditingkatkan.  Hal  ini  bisa dilakukan  dengan  cara  mengoptimalkan  sumber  daya  alam  yang  dapat dikelola  dalam  bentuk  barang  dan  jasa.  Karena  tingkat  kepuasan  manusia terhadap  barang  dan  jasa  bersifat  tidak  terbatas,  maka  optimalisasi pengurasan  sumber  daya  alam  dilakukan  tanpa  pernah  memperdulikan sumber  daya  alam  bersifat  terbatas.  Akibat  yang  timbul  kemudian  adalah
23 Suardi. B. Dg. Mallawa. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Sistem Hukum Lingkungan  Indonesia. Jurnal  Penegakan  Hukum  Volume  3,  Nomor  2  Juli  2006. Terakreditasi  berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen Pendidikan Nasional Nomor 55/Dikti/2005 Tanggal 17 November 2005, hlm, 80.
proses  degradasi  lingkungan  berupa  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.
Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut  di  atas, tanggung jawab manusia untuk  menjaga  lingkungan  hidup  dapat  dilihat  dari  3  (tiga)  sudut  pandang yaitu  lingkungan  hidup  dari  sudut  pandang  religius,  sudut  pandang humanism,  serta sudut  pandang  etika  dan  moral. 24 Menurut  penulis  bahwa tanggung jawab manusia  untuk  menjaga  lingkungan  agar  tetap  lestari berimplikasi  terhadap  pemenuhan  hak  asasi  manusia  itu  sendiri,  hal  ini disebabkan  karena  lingkungan  dan  manusia  saling  ketergantungan. Oleh karena  itu, secara  harfiah  prinsip sustainable  development secara  implisit telah terkandung unsur-unsur HAM di dalamnya. Sehingga selalu dikaitkan bahwa  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  pada  gilirannya  akan menentukan  kehidupan  manusia  antar  generasi  bahkan  dapat  dipastikan bahwa  kepunahan  manusia  di  alam  ini sangat  ditentukan  oleh  punah  atau tidaknya lingkungan.
Meskipun  pengetahuan tentang tanggung jawab manusia  terhadap lingkungan  dari  sudut  pandang  di  atas,  namun  tetap  tidak  menimbulkan kesadaran  untuk  melestarikan  atau  menjaga  lingkungan. Justru  yang menonjol  adalah  eksploitasi  lingkungan  untuk  pertumbuhan  ekonomi masyarakat,  sebagaimana  terlihat  gencarnya  pembangunan  industri kehutanan  dan  maraknya Illegal  logging.  Padahal  kalau  memperhatikan prinsip sustainable development sudah menjadi asas dalam berbagai hukum internasional  maupun  nasional,  namun  memperhatikan  kondisi  lingkungan hidup  pada  saat  ini  sangat  memprihatinkan  itu  berarti  baru  pada  tataran konsep  yang  masih  jauh  dari  kenyataan,  oleh  karenanya  dibutuhkan kesadaran  dan  kesungguhan  dari  segenap  elemen  bangsa  untuk mengamalkannya. 25
Problemanya  dalam  konstruksi  hukum  positif  sampai  pada  saat  ini perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  belum  dikualifikasi  sebagai pelanggaran  HAM,  kemudian  apakah  pelanggaran  HAM  biasa  atau pelanggaran  berat  HAM  semua  ini harus  dilihat  dalam  berbagai  perspektif. Dalam  UU  39 Tahun 1999 tentang HAM  dijelaskan  bahwa  hak  asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugrah- Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi, dan  dilindungi  oleh  negara, hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia. 26
24 Syaiful  Bahri  Ruray, Tanggungjawab  Hukum  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 74.
25 Sulbadana, Op,Cit, hlm, 2.
26 Pasal 1 ayat 1 UU N0 39 tahun 1999 tentang HAM .
Kalau  kita  mencermati  bahwa  pengertian  HAM dalam  UU  39  Tahun 1999  tersebut  sangat  terbatas  dan  sem pit  karena  kata  “seperangkat”  yang kata  dasarnya  “perangkat”  seolah -olah  membatasi  pada  bagian tertentu  saja yaitu  khusus  untuk  manusia,  kemudian  ini  dipertegas  dengan  pengertian pelanggaran  HAM  adalah  setiap  perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang  secara  melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau yang dijamin oleh UU ini,  dan  tidak  mendapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak akan  memperoleh penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar,  berdasarkan  mekanisme  hukum yang berlaku.
Dengan  demikian  pelanggaran  HAM  itu  dianggap  sebagai  suatu pelanggaran  ketika  bersentuhan  dengan  nilai  kemanusiaan  itu  sendiri.  Oleh kerena  itu, sulit  sekali menganggap  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan yang  mengancam  keberlangsungan  hidup  manusia  dapat  dikualifikasi sebagai  suatu  pelanggaran  HAM,  padahal  dalam  instrumen  hukum  lainnya termasuk  Konstitusi  mengintegrasikan  lingkungan  sebagai  bagian  dari HAM, dan  bahkan  lingkungan  masuk  dalam  generasi  ketiga  dalam perkembangan  HAM  itu  sendiri  disamping  Ham  Sipol  sebagai  generasi Pertama dan HAM Ekonomi Sosial, Budaya sebagai generasi Kedua.

## C. Penutup
1. Prinsip Sustainable  Development merupakan  suatu  proses  pembangunan yang  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan.  Dalam  pelaksanaan  konsep  pembangunan  berkelanjutan sudah  menjadi  topik  pembicaraan  dalam  konferensi  Stockholm  (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar  pembangunan  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  faktor lingkungan.  Konferensi  Stocholm  membahas  masalah  lingkungan  serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (eco-development). Dilaksanakannya  konferensi  tersebut  adalah  sejalan  dengan  keinginan dari  PBB  untuk  menanggulangi  dan  memperbaiki  kerusakan  lingkungan yang  terjadi.  Namun, dalam  implementasi  pada  saat  kondisi  sekarang adalah  manusia  cenderung sangat  kapitalistik  dan  konsumtif  yang  tinggi telah mendorong manusia memiliki nafsu serakah terhadap sumber daya alam  yang  tersedia  tanpa  mempertimbangkan  aspek  keselamatan lingkungan  hidup  dan  manusia  itu  sendiri.  Manusia  modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang  tidak  pernah  puas  dengan  kebutuhan materi. Inilah yang  meruapakan  penyebab  utama  terjadinya  kerusakan atas  lingkungan  hidup  dewasa  ini.  Di  samping  itu, manusia  juga
menganggap bahwa sumber daya alam yang tersedia adalah materi yang harus  dieksploitasi  untuk  kepentingan  pemenuhan  kebutuhan  manusia yang  konsumtif. Oleh  karena  itu, pengelolaan  lingkungan  diarahkan untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  alam  sebagai  penyuplai  kebutuhan materi  semata, dan  inilah  penyebab  utama  problematika  penerapan Prinsip Sustainable Development dalam pengelolaan lingkungan;
2. sampai pada saat ini lingkungan sangat dieksploitasi secara besar-besaran tanpa  memperhitungkan  akibat  yang  ditimbulkan  terhadap  kerusakan lingkungan  itu  akibatnya  lingkungan  tidak  dapat  berfungsi  sebagai Life supporting  system,  dalam  ekosistem  kehidupan  manusia  dan  lingkungan saling  ketergantungan  satu  sama  lain.  Dengan  demikian, apabila lingkungan rusak atau tercemar maka terganggu pula kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupan dan bahkan bisa menyebabkan manusia menjadi  punah.  Inilah  sebabnya  lingkungan  dalam  presfektif  HAM dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga.

## Daftar Pustaka

## A. Buku dan Jurnal
Adisendjaja,  Yusuf  Hilmi, Analisis  Dampak  Pembangunan  Terhadap Lingkungan  Suatu  Tinjauan  Ekologis, makalah  yang  disampaikan pada acara Musyawarah Kerja NasionalJaringan Himpunan Mahasiswa  Biologi  Indonesia  dan  Seminar  Lingkungan  Hidup Bandung, 29 September 2003. Amanwinata,  Rukmana,  1996. Pengaturan  dan  Batas  Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran,. Chirzin, M, Habib, Hak Pembangunan Sebagai Hak Asai Manusia.
Ruray,  Syaiful  Bahri,  2012. Tanggung jawab Hukum  Pemerintah  Daerah Dalam  Pengelolaan  &  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan Hidup, Bandung: Alumni.
Setiardja,  A,  Gunawan,  1993. Hak-Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta: kanisius.
Silalahi,  Daud,  Lingkungan  Sebagai  Subjek  Hukum  dan  Kewenagan  LSM Lingkungan, Hukum dan Pembangunan, Agustus 1989.
Soemarwoto,  Otto,  2004, Ekologi,  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan,
Penerbir Jembatan, Cetakan kesepuluh.
Suardi dan Muhammad, Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak
Atas Lingkungan Yang Sehat dan Bersih Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia,laporan  hasil peneitian,  Fakultas  Hukum  Universitas Tadulako Tahun 2014.
Suardi,  B,  Dg,  Mallawa, Hak  Gugat  Organisasi  Lingkungan  Hidup  Dalam Sistem  Hukum  Lingkungan  Indonesia, Jurnal  Penegakan  Hukum Volume  3,  Nomor  2  Juli  2006,  Terakreditasi  berdasarkan  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 55/Dikti/2005 Tanggal 17 November 2005. Sulbadana, 2010. Prinsip hukum Pelestarian Hutan dan Kaitannya Dengan Pemanasan Global,Unpad Press.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## C. Internet / media massa
Harian Kompas, 19 Januari 2002. Harian Kompas, 20 September 2003 Online  bulleting,  edisi  Januari-Pebruari  2009, tata  ruang,  Gerakan  Kota Hijau. www.Bangazul.com./prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.