## Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia
1 Suprapdi*, 2 Abdul Mujib Fakultas Syariah dan Hukum - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1 sprapdi11@gmail.com , 2 abdul.mujib@uin-suka.ac.id

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  the  legal  protection  of  consumers  digital  gold  savings  in  e- commerce  transactions  on  Tokopedia.  Digital  gold  savings  is  a  product  of  gold  buying  and selling services with deposit facilities at very affordable prices. This service is one form of the business operation of pawnshop companies as a deposit service provider institution that has been  mandated  in  SEOJK  No.  52/SEOJK.05/2017.  Along  with  the  development  and advancement  of  technology,  PT.  Pegadaian  collaborates  with  e-commerce,  one  of  which  is Tokopedia,  to  encourage  the  public  to  invest  in  gold  only  through  their  smartphones.  This authorship uses normative juridical methods. The results showed that legally, the regulation regarding  business  actors  (PT.  Pegadaian  and  e-commerce)  is  required  to  guarantee  legal protection of consumer rights, including ensuring legal protection for consumers in the event of an increase or decrease in gold prices that fluctuate every day. While digital ownership of gold in Islamic law is included in imperfect ownership because it is only in the form of gold balances (intangible).
Keywords: legal protection; online gold savings; e-commerce.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  tabungan emas  secara  digital  dalam  transaksi e-commerce di  Tokopedia.  Tabungan  emas  digital merupakan produk layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang  sangat  terjangkau.  Layanan  ini  sebagai  salah  satu  wujud  dari  penyelenggaraan  usaha perusahaan  pegadaian  sebagai  lembaga  penyedia  jasa  titipan  yang  telah  diamanatkan sebagaimana dalam SEOJK No.52/SEOJK.05/2017. Seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi PT. Pegadaian berkolaborasi dengan e-commerce , salah satunya Tokopedia agar memudakan masyarakat untuk berinvestasi emas hanya cukup melalui telepon pintarnya. Kepenulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum pengaturan mengenai pelaku usaha (PT. Pegadaian dan E-Commerce ) diwajibkan untuk  menjamin  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  konsumen  termasuk  menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga emas yang fluktuatif setiap harinya. Sedangkan kepemilikan emas secara digital dalam Hukum Islam termasuk kedalam kepemilikan tidak sempurna, dikarenakan hanya berupa saldo emas (tidak berwujud).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tabungan Emas Online; E-Commerce.

## PENDAHULUAN
Pembelian dan penjualan kegiatan yang melibatkan  barang  atau  komoditas  di  era globalisasi  telah  memberikan  kemudahan dalam  bertransaksi,  baik  pembelian  dan penjualan  barang  serta  jasa  (Tampubolon, 2019). Teknologi yang semakin berkembang telah  mengubah  banyak  sektor  kehidupan dan  hampir  mempengaruhi  seluruh  bidang, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan bidang lainnya (Wulandari, 2018).
Penggunaan  internet  tersebut  sebagai media pertukaran telah mengalami peningkatan  secara  signifikan  dan  banyak mengubah  sistem  ekonomi  digital,  seperti halnya  berinvestasi  emas  lewat  tabungan  di e-commerce. Dengan adanya perkembangan teknologi, banyak orang melakukan transaksi melalui  internet  seperti  berdagang  secara online atau membuka jasa lainnya (Yulianto et al., 2015).
Hal  tersebut  merupakan  reformasi dimana interaksi sebelumnya yang dilakukan penjual  dan  pembeli  berinteraksi  secara langsung  menjadi  tidak  langsung  ( online ). Secara  prinsip,  kejahatan  yang  muncul  dari penggunaan  media  elektronik  terhadap  jual beli  produk  atau  barang  tidak  berbeda  jauh dengan  kejahatan  penipuan  yang  terjadi sebelumnya (tradisional). Perbedaannya hanya  terletak  pada  cara  pelaku  melakukan kejahatan  dengan  memanfaatkan  komputer, internet,  atau  perangkat  elektronik  lainnya (Tampubolon, 2019).
Akibatnya  dari  segi  hukum,  kejahatan penipuan yang dilakukan secara online dapat dianggap sebagai tindakan yang sama dengan delik  penipuan  konvensional  yang  telah diatur dalam KUHP dan peraturan lain yang berlaku. Tentunya, hal  ini juga memberikan kejelasan terkait perlindungan hukum konsumen  tabungan  emas  digital  pada e- commerce di  Indonesia.  Fenomena  ini  juga menciptakan masalah ketika seseorang ingin membeli atau menjual emas melalui aplikasi e-commerce ,  seperti  aplikasi  Tokopedia. Permasalahan  terletak  pada  bentuk  emas yang  tidak  terlihat  secara  fisik  dan  tidak
dapat dipegang oleh konsumen saat bertransaksi melalui e-commerce. Hal tersebut  berpotensi  menimbulkan  tidak terpenuhinya  rukun  dan  syarat  dalam  akad jual beli yang terjadi pada transaksi tabungan emas secara online.
Banyaknya e-commerce di  Indoensia salah  satunya  Tokopedia  yang  menawarkan produknya  berupa  investasi  emas  dalam bentuk  digital  tanpa  harus  menghadirkan bentuk fisik dan hal ini membuat masyarakat konsumen  banyak  yang  tertarik  terhadap investasi  emas  secara  digital,  yang  mana  ia tanpa perlu lagi mengeluarkan ongkos biaya penanganan  penyimpanan  emas  tersebut. Seperti,  memakai  fitur  tabungan  emas  di Tokopedia  yang  mengunakan  bentuk  emas digital  tanpa  harus  mengahdirkan  bentuk emas  fisik  hanya  cukup  dimulai  dengan harga  Rp5.000,00  (Tasya  Patricia  Winata, 2022).  Dijelaskan  fitur-fitur  yang  terdapat dalam e-commerce Tokopedia Emas merupakan  sebuah  fitur  terbaru  yang mengfasilitasi  konsumem  agar  banyak  yang melakukan  investasi,  tabungan,  pembelian, sampai penjualan emas dengan jaminan dan sesuai  dengan peraturan  yang berlaku.  Fitur tersebut bahkan menyediakan proses registrasi  yang  sangat  mudah  dan  praktis dalam  bertransaksi  emas  digital,  sehingga dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat konsumen  tanpa  memerlukan  syarat  atau ketentuan khusus tertentu.
Seiring dengan masifnya perkembangan teknologi  yang  terjadi  sekarang,  investasi emas  secara  digital  dapat  dilakukan  dengan sangat mudah, bahkan hanya melalui telepon genggamnya seperti halnya melalui platform e-commerce . E-commerce sendiri merupakan contoh  usaha  bisnis  modern  yang non-face (tanpa  menghadirkan  pelaku  usaha  secara langsung) dan non-sign (tidak menggunakan tanda  tangan  secara  langsung)  (Niniek Suparni, 2001). Dalam transaksi e-commerce Tokopedia  ternyata  menimbulkan  berbagai masalah  terkait  kepastian  hukum,  termasuk jaminan  keaslian  informasi,  kerahasiaan dokumen,  dan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  apabila  terjadi  suatu  pelanggaran
kesepakatan  atau  perjanjian  yang  telah disepakati bersama dalam jaringan (daring).
Transaksi jual beli emas melalui suatu e- commerce ternyata  dalam  pratiknya  sering kali  mengalami  kecurangan,  hal  tersebut meliputi  identitas  pelaku  usaha,  keberadaan barang  yang  dibeli,  harga  barang,  dan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Seperti  yang  kita  ketahui  saat  ini  banyak sekali  akun  palsu  yang  menipu  banyak konsumen,  dan  sebagian  besar  dari  akun akun  tersebut  belum  terdaftar  dan  tidak memiliki izin dari BAPPEBTI atau Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK).  Pada  salah  satu penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bakhri (2019), dijelaskan bahwa perlindungan OJK tidak  memiliki  hubungan  dengan  investasi ilegal.  Maka  dari  permasalah  yang  timbul dari transaksi tabungan emas digital tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis  lebih  mendalam  mengenai perlindungan hukum  yang diberikan kepada konsumen  tabungan  emas  secara  digital dalam salah satu aplikasi e-commerce, yakni aplikasi Tokopedia dan menjawab bagaimana status kepemilikan emas tersebut menurut Hukum Islam.

## LITERATURE REVIEW
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu yang  membahas  terkait  tabungan  emas digital  pada e-commerce ,  yaitu: Pertama, penelitian  yang  ditulis  oleh  Tasya  Patricia Winata  dan  Valencia  Gustin  yang  menulis mengenai  tinjauan  yuridis  terhadap  praktik investasi  emas  secara  digital  di  Indonesia. Hasil  temuan  dalam  artikel  ini  menunjukan belum  ada  regulasi  yang  spesifik  terkait investasi emas secara digital, namun terdapat beberapa  regulasi  yang  mengatur  terkait emas digital, salah satunya seperti Peraturan Menteri  Perdagangan  No.119  Tahun  2018 (Tasya  Patricia  Winata,  2022).  Perbedaan pada  penelitian  ini  hanya  membahas  terkait tinjauan yuridis terhadap praktik investi emas pada e-commerce di  Indonesia,  tidak membahas terkait perlindungan hukumnya.
Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nur Iza Ripada yang menulis mengenai Analisis Keamanan dan Risiko Emas Digital Terhadap  Minat  Investasi:  Studi  Pada Pegadaian  Digital  Service.  Hasil  temuan dalam  artikel  ini  menunjukkan  bahwa investasi  emas  secara  digital  dijamin keamanannya,  karena  konsumen  harus memenuhi  persyaratan  yang  telah  diatur dalam Peraturan Bappepti No.4 Tahun 2019 tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka jika  ingin  berinvestasi  emas  secara  digital. Sedangkan,  risiko  ketika  ingin  melakukan investasi  emas  secara  digital  adalah  faktor digital  belum  mampu  untuk  menjangkau masyarakat  yang  belum  memahami  terkait perkembangan  digital,  seperti  orang  lanjut usia  dan  masyarakat  di  pelosok  desa  yang belum terjangkau internet. Risiko selanjutnya seperti  mudahnya  akun  akun  untuk  diretas (Nur  Izza  Ripadi,  2020).  Oleh  karena  itu, konsumen  perlu  sangat  berhati-hati  dan mempelajari  secara  seksama  mengenai sistem  keamanan  dalam  aplikasi  investasi emas  secara  digital  sebelum  memutuskan untuk berinvestasi.
Ketiga ,  Penelitian  yang  ditulis  oleh Wahyu  Simon  Tampubolon  yang  menulis dengan  mengenai  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Pembelian  Barang  Melalui  Media Jual  Beli  Online  Ditinjau  Dari  UU  No.19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik. Hasil temuan menggambarkan  sangat  diperlukan  adanya regulasi  hukum  yang  mengatur  transaksi (baik pembelian dan penjualan) suatu barang melalui e-commerce ,  mengingat  jual-beli secara  online  banyak  modus  penipuan  yang sangat merugikan para konsumennya (Tampubolon, 2019).
Keempat, Penelitian  yang  ditulis  oleh Muhammad  Arafat  dan  Krismono  yang menulis  mengenai  Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Investasi  Emas  Online  Melalui Tokopedia.  Hasil  temuan  menunjukkan bahwa  terdapat  dua  pandangan  mengenai berinvestasi  emas  melalui  media  online  ( e-
commerce ). Pertama ,  pandangan  4  (empat) madzhab  yang  melarang  hal  tersebut, dikarenakan  transaksi  tersebut  dilakukan tidak  secara  tunai  serta  objek  (emas) dianggap  sebagai  barang  ribawi  sehingga tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat  transaksi yang telah ditetapkan seperti harus dilakukan secara tunai untuk pembelian emas, sehingga transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba nasi'ah . Kedua , MUI membolehkan investasi emas  secara  online,  dengan  mengutip pendapat  Ibn  Taimiyah  yang  berpendapat objek  (emas  dalam  transaksi  tersebut) sebagai barang dan bukan sebagai alat tukar- menukar (Muhamad Arafat, 2022).
Kelima, penelitian  yang  ditulis  Fara Salsabila  yang  menulis  mengenai  investasi emas secara online pada aplikasi marketplace tokopedia dalam perspektif Fikih Muamalah. Hasil  temuan  menunjukan  penting  untuk dipahami  bahwa  uang  serta  emas  termasuk kedalam  harta  benda  ribawi,  yang illah -nya sama  yakni tsamāniyah .  Namun,  secara jenisnya  tidak  sama  dikarenakan  uang  tidak sama  dengan  emas  dan  emas  tidak  sama dengan uang. Maka, harus dipenuhi syaratnya dalam jual beli emas seperti serah terima  barang  dan  secara  tunai.  Adapun, dalam  investasi  emas  secara  digital  yang dilakukan  melalui e-commerce Tokopedia dianggap  tidak  sah  menurut  pandangan  dari dalil-dalil  yang  bersumber  dari  al-Qur'an, hadis,  dan  pandangan  dari  para  ulama mu'tabar 4  (empat)  mazhab.  Hal  ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat- syarat  akad  jual-beli  yang  mana  tidak  ada serah  terima  barang  (emas)  yang  terjadi dalam  transaksi  tersebut  (Syamsiah  Nur, 2022).
Dari kelima penelitian terdahulu tersebut memiliki  perbedaan  dengan  permasalahan dalam  penelitian  ini,  yakni  secara  khusus penelitian ini membahas mengenai perlindungan  hukum  konsumen  tabungan emas  pada e-commerce Tokopedia  dan membahas  mengenai  status  kepemilikan emas  digital  pada e-commerce Tokopedia. Hal  inilah  yang  menjadi  pembeda  dari
penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam artikel  ini  merupakan  metode  yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, teori-teori, serta  mengkaji  suatu  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan (Sunggono, 2016). Sumber  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah terdiri  dari  data  primer,  data  sekunder,  dan data  tersier.  Ketiga  data  tersebut  diperoleh dalam  bentuk  tertulis  (kepustakaan).  Untuk mengatasi  masalah  hukum  yang  ada, informasi  hukum  yang  diterima  akan diperiksa menggunakan prosedur interpretasi, yang pada dasarnya menjelaskan, menerangkan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas dan mempersempit pemahaman hukum yang ada, hal  ini  guna  untuk  memecahkan  suatu masalah yang ada.
Kepenulisan ini menggunakan pendekatan  perundang-undangan (Statute
Approach) dan  pendekatan  konseptual (Conceptual Approach) . Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (Library Research) dan menggunakan  bantuan  media  elektronik seperti internet. Penelitian ini menggunakan spesifikasi  deskriptif  analitik  ( descriptive analytical ),  dimana  analisis  data  lebih menekankan  pada  pembahasan  data  yang diperoleh.  Penulis  memperoleh  kesimpulan dari temuan analisis dimasukkan secara hati- hati ke dalam serangkaian kalimat yang utuh dan menyeluruh (Zed, 2014).

## KONSEP DASAR E-Commerce
Electronic Commerce (selanjutnya disebut E-commerce )  merupakan  suatu proses  pertukaran  elektronik  atau  jual  beli barang  serta  jasa  dan  berbagi  data  terkait dalam  suatu  jaringan. E-commerce sendiri merupakan bagian dari suatu e-business yang
menahkodai  berbagai  kegiatan  yang  lebih luas  daripada  hanya  perniagaan,  seperti halnya suatu kolaborasi dengan mitra bisnis, pelayanan pelanggan, pengiklanan lowongan kerja, dan sebagainya. E-commerce membutuhkan  berbagai  teknologi,  termasuk World Wide Web (WWW), basis data, email, serta  teknologi  non-komputer  seperti  sistem pengiriman  barang  dan  metode  pembayaran (Putra, 2020). E-commerce atau perdagangan elektronik  merupakan  suatu  sistem  yang mengacu pada pertukaran komersial (pembelian  atau  penjualan)  yang  dilakukan melalui  media  internet.  Semakin  banyak orang  di  mana  pun,  termasuk  Indonesia, memilih  metode  yang  nyaman  dan  aman untuk  melakukan transaksi  keuangan digital (Luthfihadi et al., 2013).
E-Commerce adalah  hasil  teknologi informasi  yang  produknya  aplikasi  belanja secara  digital  yang  memudahkan  pembeli untuk  pembeli  untuk  berbelanja  barang kebutuhannya  (Rahmadani  et  al.,  2020). E- Commerce ,  umumnya  dikenal  sebagai "Belanja  Online,"  adalah  metode  di  mana pembeli  dan  penjual  bertransaksi  bisnis online secara real time tanpa campur tangan perantara. Banyak tugas yang disederhanakan dengan ketersediaan internet.  Salah  satunya  adalah  penghapusan kebutuhan  untuk  bepergian  ke  lokasi perbelanjaan  tradisional  seperti  mal,  toko khusus,  dan  pasar.  Saat  ini,  orang  bahkan tidak perlu keluar rumah untuk membeli atau menjual  barang;  mereka  mungkin  cukup duduk di depan komputer atau menggunakan ponsel  pintarnya  untuk  melakukan  sebuah transaksi jual-beli (Ollie, 2008). E-commerce meliputi proses distribusi, penjualan, pembelian,  dan  promosi  produk  yang dilakukan  melalui  suatu  jaringan  internet atau  menggunakan  media  elektronik  sejenis lainnya.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  sebagai strategi  pemasaran  yang  menggunakan media elektronik.

## Dasar Hukum E-Commerce di Indonesia
Pada  Buku  III  KUH  Perdata,  berjudul "Perikatan,"  berisi  aturan  yang  mengatur transaksi  komersial  dan  kontrak  jual-beli.
Namun,  KUHPerdata  belum  mengatur belanja  secara  online (E-Commerce) ,  hanya mengontrol dan mengatur belanja tradisional saja  (Mursid  &  Nurhisam,  2022).  Dengan disahkannya  UU  No.11  Tahun  2008  dan selanjutnya diubah dengan UU No.19 Tahun 2016, pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi penggunaan informasi dan transaksi elektronik  (UU  ITE)  dan  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara garis  besar  telah  diatur  dalam  UU  ITE. Dalam  Undang-Undang,  penafsiran  standar yang berkaitan dengan E-Commerce diperluas, namun tetap mengacu pada aturan perdata tradisional dalam KUHPerdata.
Potensi  pasar e-commerce Indonesia memang sudah merambah ke banyak sektor, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Volume transaksi komersial fenomenal yang terjadi  melalui  internet  tidak  diragukan  lagi telah menarik siapa pun untuk mencobanya. Dulu ada ruang untuk kecerobohan dalam E- Commerce .  Namun,  sekarang  ada  peraturan yang  harus  dipelajari  untuk  menghindari keterikatan  hukum  tersebut  (Lukito,  2017). Regulasi  tersebut  merupakan  suatu  regulasi hukum  yang  mengatur  mengenai  internet pertama  di  Indonesia  (Dewa  Gede  Ananta Prasetya et al., 2022). Dalam egulasi tersebut mencakup  pengaturan  perdagangan  secara digital yang mencakup e-commerce , termasuk definisi, dasar hukum, penyelenggaran  jual  beli  secara  online, hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang bertransaksi secara elektronik serta informasi yang  akurat  dan  perlindungan  hukum  bagi konsumen.
Berdasarkan  dalam  Pasal  65  UU  No.7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  yang mengatur  dasar  dari  digital  atau  media elektronik dalam melaksanakan transaksinya yang  harus  memenuhi  syarat  wajib  yang harus diperhatikan, yaitu penjual barang atau jasa harus menyediakan informasi-informasi yang  valid,  akurat,  dan  jujur  terhadap konsumennya.  Setiap  pelaku  usaha  dilarang melakukan perdagangan yang objek (barang atau  jasa)  yang  dijual tidak  sesuai sebagaimana dengan apa yang telah
diperjanjikannya, karena hal tersebut bertentangan  dengan  regulasi  hukum  yang berlaku atas suatu perdagangan.
Tabungan Emas Digital Pada E-

## Commerce
Harga  emas  yang  relatif  konstan menjadikannya pilihan investasi yang populer, dan prevalensinya di pasar menikmati  dukungan  luas.  Mereka  tidak terlepas dari unsur imunitas harga komoditas yang cenderung jarang mengalami penurunan  secara  drastis  meskipun  ada pengaruh  dari  harga  inflasi  yang  terus berlanjut.  Saat  ini,  emas  tidak  hanya  dapat dimiliki  secara  fisik,  dalam  era  sekarang emas  bisa  dimiliki  dalam  bentuk  digital. Sejumlah  peraturan  yang  ditetapkan  dan potensi  keuntungan  jangka  panjang  yang sangat  baik  adalah  beberapa  aspek  yang membuat  investasi  dalam  aset  emas  fisik digital menjadi alternatif yang menarik.
Kondisi  pasar  saat  ini  jikalau  untuk membeli dan menjual emas dipengaruhi oleh warisan  sejarah  perdagangan  emas  dan revolusi teknologi yang sedang berlangsung. Karena  emas  fisik  memiliki  begitu  banyak kelemahan sebagai alat investasi, emas tidak lagi  dianggap  sebagai  pilihan  yang  baik. Prosedur  investasi  emas  fisik  memiliki beberapa  kekurangan,  hal  ini  dikarenakan ada  berbagai  biaya  tambahan  yang  harus dikeluarkan, seperti biaya toko tempat emas (yang  mempengaruhi  harga  jual),  biaya penyimpanan,  dan  biaya  perawatan  emas (Tasya  Patricia  Winata,  2022).  Biaya tambahan  ini  membuat  investasi  emas  fisik kurang menarik karena kenaikan harga emas secara bertahap dan tidak menentu.
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanggapi  kebutuhan  masyarakat,  mereka mampu  memecahkan  segudang  masalah yang  terkait  dengan  penggunaan  peralatan emas  fisik (mutual  relations) .  Untuk menutupi  kekurangan  dalam  menggunakan instrumen  emas  yang  sebenarnya,  emas digital telah muncul sebagai pilihan investasi. Strategi investasi emas tradisional
telah  berkembang  untuk  memasukkan  emas digital  sebagai  hasil  dari  industri  fintech. Emas digital ini adalah emas murni 24 karat, yang  memiliki  perbedaan  signifikan  dari emas asli. Emas digital disimpan oleh penjual emas,  tetapi  kepemilikan  dipegang  oleh pemilik  emas.  Pengguna  dapat  mengakses emas  mereka  melalui  berbagai platform digital. Pengalihan kepemilikan akan diformalkan dengan penerbitan.

## Kontrak Peyelenggaraan Tabungan Emas Digital Pada E-Commerce
Transaksi  antara e-commerce dan e- merchant (penjual  barang  atau  jasa)  dengan konsumen  yang  terjadi  dalam  praktiknya berlangsung  secara paperless  transaction . Dokumen  yang  terdapat  dalam  transaksi tersebut  bukan  dokumen  kertas,  melainkan menggunakan digital  document (dokumen digital. Santiago Cavanillas dan A. Martines Nadal  mengungkapkan  bahwa  jenis-jenis kontrak  yang  terdapat  dalam  suatu e- commerce sangat  beragam  dan  memiliki banyak  variasi,  seperti  kontrak  yang dilakukan  melalui  chatting  dan video conference ,  kontrak  melalui  email,  dan kontrak melalui website atau situs (Sahabuddin, 2014).
Sedangkan  kontrak  atau  akad  yang digunakan dalam penyelenggaraan tabungan emas digital pada e-commerce menggunakan akad murabahah yang  mana  akad  tersebut merupakan  perjanjian  jual  beli  atas  barang tertentu  dengan  mensyaratkan  keuntungan dalam  jumlah  tertentu  dan  penjual  telah menyebutkan  harga pembelian  barang kepada  konsumen  (Abdul  Shomad,  2017). Akad murabahah mempunyai  dua  macam bentuk  transaksinya,  yaitu  pembayaran sistem  tunai  dan  pembayaran  sistem angsuran. Sedangkan kegiatan transaksi yang dilakukan  pada e-commerce di  Indonesia menggunakan  kedua  sistem  tersebut.  Jual beli  emas  secara  tidak  tunai  sendiri diperbolehkan,  hal  ini  berdasarkan  pada Fatwa MUI No.77 Tahun 2010 tentang Jual Beli  Emas  Secara  Tidak  Tunai,  disebutkan dalam  fatwa  tersebut  bahwasanya  jual  beli emas  secara  tidak  tunai  hukumnya  adalah
mubah, selama emas tersebut tidak digunakan dimasyarkat tersebut sebagai alat tukar yang resmi (sebagai mata uang).
Keabsahan  Perjanjian  Pada  Pembelian Emas Digital
UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan Peraturan  BAPPEBTI  No.4  Tahun  2019 yang menjadi landasan operasional penerapan  pada  pasar  emas  fisik  secara digital  di  bursa  berjangka,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  jual  beli  emas  secara digital  sepenuhnya  berada  dalam  batas undang-undang  (Salsabila,  2020).  Transaksi tersbut melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
Perjanjian  yang  harus  penuhi  syarat- syaratnya,  yaitu  syarat  secara  subjektif adalah pertama ,  adanya  kata  kesepakatan bagi  mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kemampuan  para  pihak  untuk  membuat perjanjian. Selanjutnya syarat objektif, yaitu kehadiran  satu  hal  khusus  atau  suatu  hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal . Selanjutnya  keabsahan  suatu  kontrak  atau perjanjian  itu  berdasarkan  terpenuhi  atau tidak  syarat-syarat  kontraknya  tersebut. Apabila  syarat-syarat  kontrak  tersebut  telah terpenuhi,  maka  hal  yang  paling  utama adalah  adanya  suatu  kesepakatan  dalam perjanjian  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut, setelah  itu  kontrak  dinyatakan  sah.  Namun dalam transaksi pada e-commerce , terjadinya suatu  kesepakatan  atau  perjanjian  sangat bergantung  pada  validitas  dan  autentiknya informasi elektronik yang memuat kesepakatan tersebut.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Digital Pada E-
Commerce Tokopedia
Belanja online pada e-commerce terdapat  suatu  perjanjian  jual  beli  yang diperlukan  untuk  pembelian  dan  penjualan komoditas  melalui  media  online  untuk menerbitkan suatu perikatan atau perjanjian,
yaitu  perjanjian  yang  diambil  dari  suatu perjanjian  atau  sering  disebut  dengan perjanjian bernama. Transaksi yang dilakukan  melalui e-commerce harus  sesuai dengan  undang-undang  dan  standar  yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta memiliki komponen yang diperlukan untuk memenuhi unsur-unsur  dan  syarat  jual  beli  dalam KUHPerdata  (Tampubolon,  2019).  Salah satu  upaya  pemerintah  agar  memujudkan suatu  sistem  transaksi  keuangan  yang  aman dan  terpercaya,  baik  itu  transaksi  secara online ataupun konvesional dengan menerbitkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan  atas  UU  No.11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).
Salah satu manfaat belanja online adalah bahwa  pelanggan  memiliki  akses  yang  luas ke  seluruh  sumber  daya  yang  ada  dengan mudah dibandingkan yang mereka lakukan di toko  tradisional  tanpa  harus  melakukan banyak  perjalanan  fisik.  Namun,  ada kerugian untuk melakukan bisnis online juga. Ada risiko bahwa konsumen akan dirugikan oleh  teknik  transaksi  elektronik  karena mereka  tidak  memungkinkan  interaksi langsung  antara  pelaku  perusahaan  dan konsumen, dan karena pelanggan tidak dapat memeriksa produk yang telah mereka pesan sebelum mereka membayarnya.
Konsumen sangat dirugikan oleh banyaknya masalah yang mungkin berkembang  selama  pemrosesan  transaksi, terutama yang menyangkut keamanan dalam pembelian  online.  Meskipun  meyakinkan pembeli tentang keamanan pembelian online mereka sangat penting untuk pengembangan industri, itu sulit dilakukan. Konsep efisiensi yang  melekat  dalam  transaksi e-commerce akan bergeser ke arah ketidakpastian sebagai akibat  dari  pengabaian  ini,  merusak  upaya masa depan untuk membangun infrastruktur e-commerce yang stabil. Masalah hukum dan upaya hukum yang diusulkan telah diuraikan di  atas  dalam  upaya  untuk  melindungi transaksi e-commerce bagi konsumen.
Penggunaan media elektronik khususnya internet  menimbulkan  keprihatinan  serius
terkait  keamanan  data.  Pelaku  komersial akan  ragu  untuk  menggunakan  media  ini kecuali mereka yang yakin akan keamanannya.  Untuk  menciptakan  suatu sistem keamanan, masalah domisili perusahaan  harus  ditangani  terlebih  dahulu, jika  nantinya  terjadi  suatu  perselisihan hukum  kedudukan  hukum  perusahaan  yang tepat dapat dipastikan, bahkan jika produk itu sendiri  disampaikan  secara  digital.  Secara umum,  masalah  lisensi,  penggabungan,  dan pendaftaran perusahaan sama dengan perusahaan  yang  lain,  tunduk  pada  hukum yurisdiksi tempat perusahaan terdaftar.
Pada e-commerce TokopediaEmas, Pengguna dapat melakukan transaksi investasi  atau  tabungan  emas  digital. Pengguna dapat membeli dan menjual emas dengan  fitur  ini  di  Tokopedia  yang  Emas digital tersebut diinvestasikan di TokopediaEmas,  sedangkan  emas  fisik disimpan  di  Pegadaian  (Muhamad  Arafat, 2022).  Nasabah  Tokopedia  yang  tertarik untuk  memiliki  emas  dapat  melakukannya dengan  mudah,  cukup  mulai  membeli minimal  0,005  gram  dengan  kisaran  harga Rp5.000.  Jumlah  yang  sederhana  ini  cukup terjangkau  dikalangan  milenial  sebagai investasi  jangka  panjang.  Setelah  itu,  siapa pun  yang  memiliki  emas  digital  senilai Rp500 atau lebih dapat menjualnya kembali ke  pasar  kapan  saja.  Sedangkan  saldo Tokopedia,  transfer  ATM,  dan  sebagainya dapat digunakan untuk penarikan, penjualan, dan pembelian.
Undang-Undang Perdagangan telah mengamanatkan  bahwa  semua  bisnis  yang menjual produk atau jasa (termasuk layanan melalui internet) untuk memberikan informasi  yang  akurat  dan  lenkap  kepada pelanggan mereka (Sukamdani, Budi Sutrisno,  2022). E-commerce sendiri  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Perdagangan pada  Bab  VIII  Pasal  65  dan  66  mengenai Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian  Perdagangan  melalui  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas  telah  memberikan  kejelasan
hukum  terhadap  perdagangan  fisik  emas digital  di  Bursa  Indonesia.  Pedoman  yang diatur  dalam  peraturan  BAPPEBTI  No.4 Tahun 2019 menjelaskan secara rinci tentang ketentuan teknis peluncuran pasar fisik emas digital di Bursa Berjangka, yang didasarkan pada  UU  No.32  Tahun  1997  tentang Perdangan Berjangka Komoditi.
Kejelasan  hukum  pada  perdagangan fisik  emas  digital  di  Bursa  Indonesia  telah dipastikan melalui peraturan yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Perdagangan melalui badan pengawas perdagangan berjangka  komoditas.  Sedangkan  pedoman yang dituangkan dalam peraturan BAPPEBTI  No.4  Tahun  2019  yang  telah merinci  terkait  ketentuan  teknis  peluncuran pasar fisik emas digital di Bursa Berjangka, peraturan  ini  didasarkan  pada  UU  No.32 Tahun  1997  tentang  Perdangan  Berjangka Komoditi.
Dengan perubahan yang dilakukan oleh PERMEN  No.119  Tahun  2018  tentang Kebijakan Umum Perdagangan Emas Digital di  Bursa  Berjangka  dan  UU  No.10  Tahun 2011  yang  berlaku  untuk  pasar  fisik  emas digital.  UU  No.7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  memberikan  penegasan  terkait hak-hak  konsumen  dalam  transaksi e- commerce ,  dan  menyatakan  bahwa  pelaku usaha investasi emas yang tidak memberikan informasi  yang  jelas  terkait  penjualan  emas dalam transaksi e-commerce dapat dikenakan sanksi  administratif  berupa  pencabutan  izin sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat (4) UU tersebut.
Dalam  Pasal  84  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  (PP)  juga  telah  mengatur mengenai “Sanksi  administratif  dapat berupa teguran tertulis, denda administrasi, penghentian  sementara,  dan  dapat  berupa pengusiran dari daftar.”
Bagi industri jasa perdagangan, khususnya  industri  investasi  emas  secara digital, BAPPEBTI diberi kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK)  untuk  memberikan  izin  usaha  dan melakukan pemeriksaan terhadap pemegang
izin  yang  diduga  melakukan  pelanggaran, serta mengatur strategi promosi dan pemasaran  perusahaan  pemegang  izin. Sebagai  layanan  tambahan,  BAPPEBTI membantu  sengketa  perdagangan  berjangka (Sukamdani,  Budi  Sutrisno,  2022).  Dalam hal  investasi  emas,  biasanya  OJK  dalam menyelesaikan permasalahan tabungan emas atau  investasi  emas  secara  digital  cukup dengan  menerbitkan  izin  operasional  resmi dan didukung oleh peresmian dari Presiden, Menteri  BUMN,  dan  Direktur  Utama  PT Pegadaian  sehingga  mereka  dapat  merinci segala  sesuatu  yang  perlu  diketahui  tentang pengelolaan sistem produk investasi tabungan emas (Naufal et al., 2022).
Pada Peraturan BAPPEPTI No.4 Tahun
2019 tentang Ketentuan
Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka telah memuat perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi emas digital, yaitu:
1) Pasal  3  Peraturan  BAPPEPTI  Nomor  4 Tahun  2019  menjelaskan  mengenai prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan yang  baik  harus  diperhatikan  dalam perdagangan  emas  digital  di  Bursa Berjangka, termasuk dalam hal memprioritaskan  kepentingan  anggota bursa berjangka untuk mendapatkan harga yang transparan dan melindungi pelanggan emas digital.
2) Pasal  13  Peraturan  BAPPEPTI  Nomor  4 Tahun  2019  menjelaskan  emas  digital yang akan diperdagangkan harus dilakukan  penilaian  resikonya  terlebih dahulu,  termasuk  memperhatikan  resiko money  laundering ,  pendanaan  terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.
Setelah  sangketa  muncul,  perlindungan hukum  represif  baru  diberlakukan.  Hal  ini dikarenakan  perlindungan  hukum  secara represif  baru  bisa  diberlakukan  ketika  suatu sengkata telah terjadi. Jika timbul ketidaksepakatan  hukum,  tujuannya  adalah untuk menyelesaikannya. Perlindungan hukum  ini terjadi  ketika  timbul  perselisihan atau  pelanggaran  telah  dilakukan,  dan
sanksinya  berupa  denda,  penjara,  dan hukuman  tambahan  lainnya (Soerjono Soekanto, 1984).
Sedangkan dalam Pasal 28 dan Pasal 30 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  memuat  ketentuan  mengenai perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh OJK  kepada  konsumen,  seperti  upaya pencegahan  kerugian  konsumen,  pelayanan pengaduan  konsumen,  dan  pengamanan hukum.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa perdagangan elektronik diatur oleh sejumlah peraturan,  seperti  yang  telah  dibahas sebelumnya,  tidak  ada  undang-undang semacam itu yang dapat menjamin keamanan konsumen dan privasi mereka yang menggunakan  aplikasi  digital.  Dengan demikian,  UU  ITE  atau  Pasal  378  KUHP yang  berkaitan  dengan  penipuan  saat  ini dapat  digunakan  sebagai  kerangka  hukum yang  menyeluruh  apabila  terjadi  suatu kesulitan yang merugikan konsumen terhadap transaksi secara digital.
Selanjutnya,  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  UU  apabila  dalam  transaksi emas  digital  pada e-commerce Tokopedia suatu  saat  nanti  mengalami  bermasalah, terdapat dalam ketentuan Pasal 47 dan 48 UU No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang secara tegas telah mengatur secara  jelas  bahwa  penyelesaian  sengketa konsumen  antara  para  pelaku  usaha  dapat diupayakan melalui dua cara, yakni diselesaikan secara litigasi  dan non-litigasu. Hal  ini  merupakan  suatu  aspek  yang  sangat penting  dalam  menjalankan  fungsi  hukum yang  harus  dijaga  dalam  mencapai  tujuan utama, yaitu menjaga keadilan dan ketertiban (Shidqon Prabowo, 2019).

## Hak Konsumen Tabungan Emas Digital
Hak konsumen yang harus dipenuhi oleh para  pelaku  usaha,  khususnya  pelaku e- commerce harus melaksanakan dan memperhatikan hak-hak konsumen, khususnya  dalam  transaksi  tabungan  emas secara digital yang sebagaimana diamantkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, antara  lain  meliputi  mendapatkan  hak
kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk dan jasa serta  memilihnya  sesuai  dengan  nilai  tukar, konsumen juga memiliki hak informasi yang valid  atas  kondisi  dan  jaminan  barang  dan jasa  (informasi  yang  dimaksud  mengenai kegunaan produknya, tanggal kadaluarsanya, efek  samping  bagi  konsumen,  dan  identitas produsen  yang  membuat  produk  dan  jasa tersebut,  dll).  Adapun  dalam  Pasal  4  UU Perlindungan  konsumen  juga  mengatur  hak konsumen  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas produk dan jasa yang sudah mereka gunakan, artinya pelaku usaha harus memperhatikan  apa  kendala  yang  dialami oleh konsumen dan konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,  serta  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang adil. Dalam  Pasal  tersebut  juga  mengatur  hak kompensasi  apabila  konsumen  mengalami kerugian  serta  hak-hak  yang  telah  diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya  (Lihat Undang-Undang, 1999).
Secara umum, Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  terbukti  sangat efektif  dalam  mengatur  hak-hak  konsumen dan  memberikan  peluang  bagi  konsumen untuk  menuntut  hak-hak mereka jika terjadi suatu  kerugian  yang  dialaminya  dari  para pelaku usaha ( e-commerce ).

## Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  (E- Commerce Tokopedia)
Tanggung  jawab  para  pelaku  usaha (khususnya e-commerce) sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  19  UU  Perlindungan Konsumen,  seperti:  “ Pelaku  usaha  harus bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  kerugian. Serta  ganti  rugi  tersebut  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang  atau  jasa  yang  senilai  dengan harganya. Dan waktu yang diberikan selama 7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi dilaksanakan”.
Artinya para pelaku usaha ( e-commerce ) dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  atas kerugian  yang  dialami  konsumen  melalui
pertanggungjawaban secara kontraktual (contractual  liability) .  Pertanggungjawaban kontraktual sendiri berkaitan dengan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen, sementara pertanggungjawaban produk (product liability) berkaitan dengan cacatnya suatu  produk  atau  barang  yang  telah ditawarkan  oleh  para  pelaku  usaha  dan berakibat merugikan konsumennya. (Setyawati et al., 2017).
Status Kepemilikan Emas Digital Perspektif Hukum Islam
Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi dua macam  (Rahma & Hanifuddin, 2021), yaitu:
1) Kepemiilikan  sempurna (milk  al-tamm), yaitu  hak  untuk  memiliki  zat  dan manfaatnya, serta memiliki kendali penuh atas  harta  tersebut.  Jenis  kepemilikan  ini bersifat mutlak, tidak terbatas oleh waktu, tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain, dan hanya  dapat  dialihkan  oleh  pemilik melalui  transaksi  yang  sah  menurut hukum  Islam.  Misalnya,  jika  seseorang memiliki  sebuah  rumah,  maka  dia memiliki  hak  untuk  mengontrol  rumah tersebut.
2) Kepemilikan  tidak  sempurna (milk  al- naqis) merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki salah satu aspek dari suatu harta, bisa berupa benda atau manfaatnya saja. Milk al-naqis dapat berupa hak atas manfaat  atau  pemakaian  suatu  benda, tanpa  mempunyai  hak  penuh  terhadap benda  itu  sendiri.  Misalnya  sewa  rumah, dimana  penyewa  hanya  memiliki  hak untuk  memanfaatkan  rumah  tersebut sementara pemiliknya masih memiliki hak penuh atas benda itu. Milk al-naqis sendiri terbagi  menjadi  2  (dua)  bagian,  yaitu: Pertama, milk  al-'ain (memiliki  benda saja),  yaitu  seseorang  hanya  memiliki harta  benda  yang  nyata  sementara  yang lain  memiliki  manfaatnya.  Misalnya, seseorang  membutuhkan  si  A  untuk tinggal  di  rumahnya  selama  tiga  tahun sementara  dia  juga  memiliki  harta miliknya selama periode tersebut. Namun, dia  tidak  memiliki  manfaat  rumahnya.
Kedua, Milk al-manfaah atau hak manfaat adalah memiliki manfaat dari suatu harta, seperti  hak  untuk  menggunakan  atau menempati  suatu  barang  atau  properti yang dimiliki oleh pihak lain dalam waktu yang  disepakati.  Meskipun  memperoleh manfaat, namun hak ini tidak menjadikan pihak yang memperoleh manfaat menjadi pemilik secara mutlak atas harta tersebut. Sebagai  contoh,  seorang  penyewa  hanya memiliki hak untuk menggunakan rumah milik  orang  lain  selama  masa  sewa, namun  zat  atau  kepemilikan  rumah  tetap berada  pada  pemilik  aslinya.  Hal  yang sama  berlaku  pada  konsep  ‘ariyah  atau pinjaman  dengan  hak  manfaat,  dimana peminjam  hanya  memiliki  hak  untuk memperoleh  manfaat  dari  barang  yang dipinjam, tetapi tidak memiliki hak untuk memiliki kepemilikan mutlak atas barang tersebut.
Kepemilikan emas digital di Tokopedia dapat  diperoleh  melalui  akad  jual  beli. Menurut konsep kepemilikan dalam Hukum Islam  emas  digital  yang  terdapat  pada e- commerce Tokopedia termasuk  dalam kategori benda tak berwujud, maka kepemilikan atasnya termasuk dalam kategori kepemilikan tidak sempurna. Hal ini karena  pemilik  hanya  memiliki  kontrol  atas saldo rekening dan tidak dapat memanfaatkan emas secara langsung, karena emas  tersebut  dititipkan  pada  pihak  yang terkait dengan e-commerce Tokopedia.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  konsumen  dalam transaksi tabungan atau investasi emas secara digital dilindungi oleh undang-undang, yang telah  mengatur  sanksi  administratif  berupa pencabutan  izin  bagi  setiap  toko  investasi emas  yang  tidak  memberikan  data  atau informasi  yang  jelas  terkait  penjualan  emas sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  Pasal 65  ayat  (4)  UU  No.7  Tahun  2014  tentang Perdagangan. Sedangkan dalam Pasal 28 dan 30 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK juga mengatur  mengenai  prosedur  pengaduan
konsumen  dan  jasa  pembelaan  hukum  dan dalam  Peraturan  BAPPEBTI  No.4  Tahun 2019  juga  telah  memberikan  perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi para konsumen  dengan  cara  pembuatan  suatu aturan, adanya pedoman pelaksanaan, arahan, dan panduan.  Sedangkan dalam UU No.32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan Berjangka  Komoditi  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  No.10  Tahun  2011  juga telah memberikan dasar hukum yang sangat jelas atas penertiban aturan-aturan tersebut.
Sedangkan  kepemilikan  emas  secara digital pada e-commerce Tokopedia menurut Hukum  Islam,  emas  tersebut  termasuk kedalam  kepemilikan  yang  tidak  sempurna, hal ini dikarenakan hanya berupa saldo emas saja (tidak berwujud). Jadi status kepemilikan  emas  digital  pada e-commerce yang  dibeli  secara  tidak  tunai  (langsung) dihukumi  sah  jika  ada  serah  terima  barang atau objeknya (emas). Namun, pada beberapa e-commerce di  Indonesia  seperti  Tokopedia Emas tidak terdapat fitur serah terima barang secara langsung sehingga kepemilikan emas secara digital tersebut dianggap tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Shomad.  (2017). Hukum  Islam: Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam Hukum  Indonesia .  Kencana  Prenada Media Group.
Bakhri,  S.,  &  Fauzi,  M.  (2019).  Peran Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Upaya Perlindungan Masyarakat dan
Pengawasan  terhadap  Investasi  Ilegal. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah , 4 (2), 286-295.
Lukito,  I.  (2017).  Tantangan  Hukum  dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce  (Legal  Challenges  and Government’s  Role  in  E-Commerce Development). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (3), 349–367.
Luthfihadi, M., Management, B., & Bandung,  I.  T.  (2013). Technology
Acceptance of E-commerce in
Indonesia . 3 , 9–18.
Muhamad  Arafat,  K.  (2022).  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui TokopediaEmas. Jurnal At-Tsaman , 2 (1), 152–161.
Mursid,  F.,  &  Nurhisam,  L.  (2022).  Kajian Hukum Islam tentang Rekening
Bersama  (RekBer)  pada  E-Commerce.
TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law , 5 (1), 47. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.
13997
Naufal,  A.,  Hadiarlamsyah,  A.,  &  S,  L.
(2022). Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan  (Ojk)  Dalam  Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian  Syariah  Dan  Konvensional. Qawãnïn  Journal  of  Economic  Syaria
Law ,
6 (1), 86–106. https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1. 140 Niniek Suparni. (2001). Masalah Cyberspace  Problematika  Hukum  dan
Antisipasi Pengaturannya . Fortun Mandiri Karya.
Nur Izza Ripadi. (2020). Analisis Keamanan dan  Risiko  Investasi  Emas  Digital Terhadap  minat  Investasi:  Studi  Pada Pegadaian  Digital  Service. Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam , 13 (2), 101–107.
Ollie. (2008). Membuat Toko Online dengan Multiply . Media Kita.
Putra,  A.  R.  (2020). Strategi  E-Commerce . December , 1–5.
Rahma,  M.  N.,  &  Hanifuddin,  I.  (2021). Status  Kepemilikan  Emas  Virtual  di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN- MUI  Tentang  Jual  Beli  Emas  Secara Tidak Tunai. Invest Journal of Sharia & Economic Law , 1 (2), 89–105. https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.34 39
Rahmadani, N., Handayani, M., Rohminatin, R., & Putri, P. (2020). Pemanfaatan E- Commerce  Bagi  Generasi  Milenial. Jurdimas  (Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat)  Royal , 3 (2),  123–128. https://doi.org/10.33330/jurdimas.v3i2. 505
Sahabuddin. (2014). Transaksi Konvensional dengan Transaksi E-Commerce
(Pendekatan  Komparatif). Jurnal  Lex Spesialis , 20 , 25–43.
Salsabila,  F.  (2020). Keabsahan  Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital diIndonesia (Studi Kasus Tokopedia) .
Setyawati,  D.  A.,  Ali,  D.,  &  Rasyid,  M.  N.
(2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha  Dalam  Perjanjian  Transaksi Elektronik. Syiah  Kuala  Law  Journal ,
1 (3),
46–64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638
Shidqon  Prabowo,  M.  (2019).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Hotel Batik Yogyakarta. In Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam (Vol. 4, Issue 2).
Soerjono  Soekanto.  (1984). Pengantar Penelitian Hukum . UI Pres.
Sukamdani, Budi Sutrisno, N. K. W. (2022). Tinjaun  Yuridis  Investasi  Emas  Dalam Transaksi  E-Commerce  berdasarkan Hukum  Positif  Indonesia. Commerce
LAw , 2 (1), 2–10. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/
commercelaw.v2i1.1371
Sunggono, B. (2016). Metodologi Penelitian
Hukum . PT Raja Grafindo. https://opac.perpusnas.go.id/DetailO
pac.aspx?id=53205
Syamsiah Nur, M. A. R. N. (2022). Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah . 2 (2), 156– 169. https://doi.org/10.36701/al- khiyar.v2i2.652
Tampubolon,  W.  S.  (2019).  Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Jurnal Ilmiah Advokasi , 07 (02), 98–99. https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1310
Tasya  Patricia  Winata,  V.  G.  (2022).
Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Praktik
Investasi  Emas  Digital  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (8), 91–99.
Undang-Undang.  (1999).  Undang-Undang
No.  8  Tahun  1999  Perlindungan Konsumen. UU  No  8  Tahun  1999
Perlindungan Konsumen , 1–6.
Wulandari,  Y.  S.  (2018).  Perlindungan
Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap Transaksi  Jual  Beli  E-Commerce.
Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 2 (2), 199. https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI. V2I2.687
Yulianto,  Y.,  Alfiah,  F.,  Harahap,  E.  P., Pahad, B. A., Andriyanto, A., Azhari, I. A.,  &  Saputra,  R.  S.  (2015).  Analisa
Peranan  Teknologi  Internet  Sebagai
Media  Transaksi  E-Commerce  Dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE , 3 (1), 4-1–25.
Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed.). Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.