Febriana  Meldyawati  (2023) Implementasi  Prinsip  Good  Corporate  Governance  dalam  Tata  Kelola Perusahaan PT. Bprs Mojo Artho Kota Mojokerto, (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## IMPLEMENTASI  PRINSIP  GOOD  CORPORATE  GOVERNANCE  DALAM TATA  KELOLA  PERUSAHAAN  PT.  BPRS  MOJO  ARTHO  KOTA MOJOKERTO

## Febriana Meldyawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia E-mail: febrianameldyawati@gmail.com

## Abstrak
Perbankan  syariah  merupakan  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  dengan menggunakan  prinsip  syariah  islam  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis dari  bank  syariah  yang  dapat  dibentuk  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  BUMD untuk  membawa  manfaat  bagi  perkembangan  ekonomi  daerah.  Dalam  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  mengamanatkan  bahwa  BUMD  harus  dikelola berdasarkan  prinsip  Good  Corporate  Governance.  PT.  BPRS  Mojo  Artho  Kota Mojokerto adalah salah satu BUMD yang dimiliki Kota Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance pada kinerja  PT.  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  keabsahan  tringulasi  data  sebagai  metode  yang  menjamin kredibilitas  data,  data  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumen. Lokasi  penelitian  di  Kota  Mojokerto  dan  penentuan  informan  penelitian  melalui purposive  sampling.  Hasil  analisa  menunjukkan.  PT.  BPRS  Mojo  Artho  Kota Mojokerto  belum  sepenuhnya  melaksanakan  prinsip-prinsip  Good  Corporate Governance  dengan  baik  yang  antara  lain  keterbukaan  informasi  (transparency), akuntanbilitas  (accountability),  pertanggungjawaban  (responsibility),  profesional (professional) dan kewajaran (fairness) yang harus diterapkan dalam segala aspek kegaiatan perusahaan.
Kata Kunci: Good Corporate Governance; Implementasi; Perbankan Syariah.

## Abstract
Sharia  banking  is  a  bank  that  carries  out  business  activities  using  Islamic  sharia principles  in  collecting  and  distributing  public  funds.  Sharia  People's  Financing Bank  (BPRS)  is  one  type  of  Islamic  bank  that  can  be  formed  by  the  Regional Government as a BUMD to bring benefits to regional economic development. The Local  Government  Law  mandates  that  BUMD  must  be  managed  based  on  the principles of Good Corporate Governance. PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto is one  of  the  BUMDs  owned  by  Mojokerto  City.  This  study  aims  to  analyze  the implementation  of  Good  Corporate  Governance  principles  on  the  performance  of
PT. BPRS Mojo Artho Mojokerto City. The method used in this study is qualitative with  a  descriptive  approach.  This  study  uses  the  validity  technique  of  data tringulation  as  a  method  that  guarantees  the  credibility  of  data,  data  obtained through  interviews,  observations  and  documents.  The  location  of  the  research  in Mojokerto  City  and  the  determination  of  research  informants  through  purposive sampling. The results of the analysis showed. PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto has not fully implemented the principles of Good Corporate Governance properly, including transparency, accountability, responsibility, professional and fairness that must be applied in all aspects of company activities.
Keywords: Good Corporate Governance; Implementation; Sharia Banking.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  di  dunia,  bonus demografi  ini  seharusnya  bisa  menjadi  potensi  bisnis  bagi  pengembangan  produk perbankan.  Dengan  populasi  penduduk  muslim  yang  besar,  perbankan  syariah  dapat menjadi  kekuatan  pada  sektor  perbankan  (Darmawi,  2014).  Berdirinya  bank  syariah merupakan murni keinginan umat untuk bisa bertransaksi keuangan yang terbabas dari bahaya  riba  dan  keinginan  tersebut  diperjuangkan  dengan  berdirinya  beberapa  bank syariah di Indonesia (Harahap & Harahap, 2019).
Dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia maka semakin besar transaksi syariah.  Perbankan  syariah  menerapkan  bagi  hasil  sebagai  sistem  operasionalnya  dan menonjolkan aspek keadilan dalam transaksi agar menghindari kegiatan transaksi yang spekulatif (Arief, 2022). Tujuan dibentuknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yakni untuk melayani masyarakat ekonomi lemah pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) baik dipedesaan dan perkotaan yang umumnya tidak dapat dijangkau oleh bank  umum.  Umumnya  kegiatan  usaha  BPRS  sama  dengan  kegaitan  usaha  BPR konvensional, hanya saja kegiatan usaha BPRS harus sejalan dengan prinsip syariah.
Bank  Pembiayaan  Syariah  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undangan  Nomor  7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1992  tentang  Bank Berdasarkan  Bagi  Hasil.  Kemudian  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian memperkokoh landasan hukum yang secara khusus  mengatur  perbankan  syariah  dan  dalam  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  ditegaskan  bahwa  bank  syariah  wajib  menerapkan  tata  kelola  yang  baik, dimana ini merupakan prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara umum.
Penerapan tata kelola yang baik penting untuk dilakukan oleh bank syariah dalam mengatasi risiko dan tantangan yang dihadapi. Dalam peraturan OJK Nomor 24/ POJK.03 /2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Pembiayaan Rakyat Syariah telah mengatur bahwa  BPRS  harus  menerapkan  tata  kelola  yang  baik  dengan  menerapkan  prinsip keterbukaan  (transparency),  akuntabilitas  (accountability),  pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional) dan kewajaran (fairness). Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Good Corporate Governance (GCG) dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Keterbukaan (transparency)
Transparansi  berkaitan  dengan  keterbukaan  informasi  tentang  kinerja  perusahaan secara akurat, yang ditunjukkan dengan pengungkapan informasi tentang financial dan non-financial yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (accountability)
Prinsip  akintabilitas  digunakan  untuk  menciptakan  sistem  control  yang  efektif, seperti  adanya  pengendalian  internal  yang  efektif  dalam  pengelolaan  perusahaan  yang berpegagang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conuct) 3. Pertanggungjawaban (responsibility)
Prinsip  pertanguungjawaban  ini  berkaitan  dengan  prinsip  kehati-hatian  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  ,  anggaran  dasar  dan peraturan perusahaan.
4. Profesional (professional)
Prinsip  professional  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pengelolaan  perusahaan  yang dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan serta tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Kewajaran (fairness)
Prinsip keajaran berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak para pemangku kepentingan. Bank memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yang sesuai dengan manfaat serta kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
Dalam perkembangan implementasi otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni penerimaan daerah atas penyertaan modal, maka dengan dibentuknya BPRS sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat  menjadi  agen  pembangunan  untuk  meningkatkan  perekonomian  daerah  dan sekaligus menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).
PT  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  dibentuk  sejak  tahun  2011  dengan berdasarkan  peraturan  daerah  yang  sudah  mengalami  beberapa  kali  perubahan,  dan terakhir adalah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Kota  Mojokerto  dengan  maksud  dan  tujuan untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  terlebih  memberikan  kebijakan  penguatan permodalan untuk UMKM yang berkelanjutan Selain itu untuk pemerataan pembangunan dan  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.
PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto mengalami pertumbuhan sigifikan sejak juni 2017 dan memenuhi target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto. Dalam pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, PT BPRS Kota Mojokerto didirikan dengan  menggunakan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  untuk  membantu meningkatkan  kinerja  perusahaan,  sehingga  tujuan  perusahaan  untuk  mencapai  tingkat profitabilitas yang diharapkan agar tercapai (Purba et al., 2021).
Diketahui  dalam  laporan  keuangan,  pembiayaan  meningkat  tajam  didominasi Murabahah yang terkonsentrasi pada bidang konstruksi dengan bagi hasil tinggi, namun pembayaran angsuran tidak sesuai antara skema dan cashflow yang berdasarkan termin (Fahmi,  2014).  PT  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  ditetapkan  dalam  status  BDPI (Bank Dalam Pengawasan Intensif) dikarenakan CAR Bank memburuk menjadi 5,29% dan tingginya NPL/NPF.
Kas rasio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang  tersedia  untuk  membayar  utang  (Dewi,  2017).  CAR  (Capital  Adequacy  Ratio) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga  (Thian,  2021).  Semakin  tinggi  kas  rasio  menunjukkan  persediaan  uang  tunai semakin  besar  sehingga  perusahaan  tidak  akan  mengalami  kesulitan  dalam  kewajiban pembayaran,  demikian  sebaliknya  rendahnya  kas  rasio  menunjukkan  tidak  tersedianya kas yang cukup untuk perusahaan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar.
Sedangkan  NPF  (NonPerforming  Financing)  atau  NPL  (NonPerforming  Loan) merupakan instrumen penilaian kinerja yang mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan  kebijakan  pembiayaan/kredit  yang  dijalankan  oleh  bank,  dimana  NPF  atau  NPL adalah pembiayaan yang bermasalah, buruk atau yang tidak tertagih (Yulia & Ramdani, 2020). Tingginya NPF /NPL berdampak pada menurunnya tingkat likuiditas PT BPRS Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  sehingga  menyebabkan  banyaknya  nasabah  tidak  bisa menarik tabungan dan deposito.
Permasalahan likuiditas yang dialami oleh PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto tersebut  disebabkan  karena  adanya  agunan  yang  digunakan  sebagai  jaminan  untuk beberapa pengajuan kredit dan selain itu ditemukan persetujuan pada pembiayaan kredit tidak sesuai dengan nilai agunan.

## Tabel 1 Laporan Keuangan (sumber: PT BPRS Kota Mojokerto)
2018 2019 2020 2021 Pendapatan Operasional 20.278.155 26.150.662 11.088.089 7.616.115 Biaya Bagi Hasil 7.713.872 10.954.069 10.805.674 9.873.700 Beban Operasional 12.564.283 12.441.045 9.192.150 9.839.259 L/R Kumulatif 5.429.632 5.250.200 (17.876.394) (24.121.714)
Implementasi check  and  balances yang  dimiliki  oleh  seluruh  organ  perusahaan harus dilakukan secara optimal untuk mencegah praktek fraud atau penyimpangan yang merugikan  masyarakat  terlebih  nasabah.  Mengingat  pentingnya  implementasi  prinsipi- prinsip Good Corporate Governance yang perlu diterapkan oleh perbankan syariah agar kinerja  keuangan  perusahaan  dapat  lebih  baik,  sehingga  dipandang  perlu  untuk melakukan analisa terhadap implementasi prinsipi-prinsip Good Corporate Governance yang  dilakukan  oleh  PT  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto.  Berdasarkan  pemaparan tersebut, maka kerangka konseptual penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
Syntax Literate , Vol. 8, No. 7, Juli 2023
Dengan memperhatikan berbagai latar belakang diatas, penelitian ini mengangkat berbagai permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance  pada  PT.  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto?  2)  Faktor-faktor  apa  yang menjadi kendala PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Adapun  alasan peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  karena  penelitian  ini  hendak menguraikan implementasi prinsip Good Corporate Governance pada   PT. BPRS Mojo Artho  Kota  Mojokerto.  Teknik  pengujian  keabsahan  data  menggunakan  triangulasi berbagai  sumber  data  informasi  dengan  memeriksa  bukti  dari  sumber  data  untuk dipergunakan membangun kebenaran yang koheren dengan tema penelitian.
Terdapat  5  (lima)  hal  prinsip  Good  Corporate  Governance  yakni  transparency (keterbukaan informasi), accountability (akuntanbilitas), responbility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), dan fairness (berkeadilan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif antara lain dengan mengumpulkan berbagai bentuk  data,  informasi.  Lokasi  penelitian  di  Kota  Mojokerto  dengan  fokus  pada  pada penerapan prinsip Good Corporate Governance PT. BPRS Mojo Artho sebagai salah satu BUMD Kota Mojokerto.

## Hasil dan Pembahasan
Di era globalisasi ini, perusahaan dituntut untuk memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan menerapkannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Good Corporate Governance menegaskan sebuah filosofi bahwa pengelolaan perusahan merupakan Amanah dari berdirinya sebuah perusahaan, dan oleh karena itu semua para pihak harus harus berpikir dan bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.
Tata  kelola  perusahaan  akan  memberikan  sumbangsih  kepada  perusahaan  secara berkelanjutan karena tata kelola perusahaan erat kaitannya dengan nilai perusahaan dan laporan keuangan perusahaan guna meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya hal ini sebagaimana yang  tertuang  dalam  PER-01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan Yang Baik (Welly, 2021).
Implementasi tata kelola perusahaan yang baik ditujukan untuk memperkuat nilai perusahaan ditengah ketatnya persaingan dengan melaksanakan pengelolaab asset secara hati-hati,  patuh  dan  menguntungkan  dengan  menerapkan  nilai-nilai  inti  prinsip  Good Corporate Governance.
PT  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  ditetapkan  sebagai  BDPI  (Bank  Dalam Pengawasan  Intensif)  dalam  surat  OJK  No.SR-127/KR.04/2020  tanggal  19  November 2020  dan  surat  OJK  No.SR-210/KR.04/2021  dengan  pertimbangan  bahwa  terdapat progress perbaikan kinerja keuangan, hal ini dikarenakan sebagai berikut:
a) PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi salah satu kriteria yaitu rasio kredit  bermasalah  secara  neto  (Non  performing  Loan/NPL  net)  atau  rasio pembiayaan bermasalah (NonPerforming Financing/NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Hal ini berdasarkan Pasal 3 POJK Nomor  15/POJK.03/2017  Tentang  Penetapan  Status  dan  Tindak  Lanjut Pengawasan Bank Umum, Bank dengan NPL/NPF lebih dari 5 % masuk ke dalam status Bank dalam pengawasan intensif;
b) Bahwa berdasarkan Pasal 3 POJK Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum sebagaimana poin diatas, maka munculnya  kredit  atau  pembiayaan  bermasalah  pastinya  disebabkan  oleh  faktor internal atau dari bank itu sendiri, serta dari faktor eksternal atau dari debitur itu sendiri.  Kredit  bermasalah  pada  bank  diukur  dengan  rasio  NonPerforming  Loan (NPL)  dan  juga  Bank  Indonesia  menetapkan  bahwa  apabila  bank  masuk  dalam kategori sehat maka rasio Non Performing Loan (NPL) harus dibawah 5%;
c)  Kewajiban  penilaian  terhadap  faktor  GCG  (Good  Corporate  Government) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  b  merupakan  penilaian  terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Adapun salah satu komponen utama terkait penilaian kesehatan bank merujuk pada Peraturan  OJK  dengan  penjabaran  yang  diatur  dalam  POJK  Nomor  4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang secara khusus diatur dalam Pasal 6  yang  menyebutkan  bahwa  bank  wajib  melakukan  penlilaian  tingkat  kesehatan  bank yang salah satunya menggunakan Good Corporate Governance (GCG).
Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) memiliki hubungan yang kuat  dalam  kinerja  keuangan  perusahaan  Yahya  (2014),  hal  ini  karena  sistem  Good Corporate Governance yang efektif memberikan pengaruh pada profitabilitas perusahaan (Bistrova  &  Lace,  2012).  Laporan  keuangan  adalah  suatu  informasi  yang menggambarkan  kondisi  keuangan,  dan  lebih  jauh  informasi  tersebut  dapat  dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut (Bistrova & Lace, 2012).
Dalam peraturan OJK Nomor 24/ POJK.03 /2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  telah mengatur  bahwa  BPRS  harus  menerapkan  tata
kelola  yang  baik  dengan  menerapkan  prinsip  keterbukaan  (transparency), akuntabilitas (accountability),  pertanggungjawaban  (responsibility),  profesional  (professional)  dan kewajaran (fairness). Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Good Corporate Governance (GCG) dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1) Keterbukaan (transparency)
Prinsip  transparansi  berkaitan  dengan  keterbukaan  informasi  tentang  kinerja perusahaan  secara  akurat  dalam  pengambilan  keputusan  organisasi.    PT  BPRS  Mojo Artho  Kota  Mojokerto  belum  memiliki  SOP  (standart  operating  procedur)  terkait monitoring likuiditas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, pentingnya monitoring likuiditas ini berkaitan dengan  keuntungan  nasabah  yang  diperoleh  dalam  berinvestasi  di  bank  syariah  dan tentunya ini juga dapat berdampak pada kredibiltas perusahaan

## 2) Akuntabilitas (accountability)
Dewan  komisaris  sebagai  salah  satu  organ  yang  penting  dalam  bank  syariah memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  arahan  kepada direksi  dalam  menjalankan  arah  kebijakan  perusahaan  (Pertiwi,  2019).  Akuntabilitas mencerminkan sistem internal check dan balance yang mencakup praktik-praktik audit yang  sehat.  Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  dapat  tercapai  apabila  tercipta  pengawasan efektif  yang  mendasarkan  pada  keseimbangan  kekuasaan  antar  organ  di  dalam perusahaan  antara  lain  pemegang  saham,  komisaris,  dan  direksi.  Berdasarkan  Pasal  3 POJK  Nomor  15/POJK.03/2017  Tentang  Penetapan  Status  dan  Tindak  Lanjut Pengawasan Bank Umum, bank dengan NPL/NPF lebih dari 5 % masuk ke dalam status bank  dalam  pengawasan  intensif,  status  ini  memperlihatkan  buruknya  kinerja  suatu perusahaan.

## 3) Pertanggungjawaban (responsibility)
Prinsip  pertanggungjawaban  ini  berkaitan  dengan  prinsip  kehati-hatian  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  anggaran  dasar  dan peraturan  perusahaan.  Dalam  analisa  kredit  perlu  untuk  mempedomani  5C  (Character, Capacity,  Capital,  Collateral,  dan  Condition)  secara  objektif  (Kumala,  2021).  Dalam pencairan atau perpanjangan pembiayaan kredit di PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto tidak  didasarkan  pada  pekerjaan/proyek dengan  memperhatikan  SPK  (Surat  Perjanjian Kerja) yang digunakan sebagai agunan kredit oleh kontraktor/rekanan.
Perpanjangan jangka waktu pembiayaan tersebut kurang memperhatikan prospek usaha  nasabah  sehingga  hal  ini  dapat  berpotensi  gagal  bayar  atau  ketidakmampuan nasabah  untuk  membayar,  hal  ini  mencerminkan  lemahnya  petugas  penilai  dalam melakukan penilaian asset yang dijadikan agunan.

## 4) Profesional (professional)
Prinsip profesional berkaitan dengan kompetensi, mampu bertindak objektif dalam mengambil  keputusan  dan  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun.  Lemahnya  kapasitas
petugas BPRS untuk melaksanakan analisa kredit dalam pengajuan kredit dengan tidak mempertimbangkan nilai agunan dan prospek usaha debitur, yang mana ini berdampak pada  tingkat  likuiditas  bank  dalam  mencukupi  perputaran  kas.  Dengan  tingginya NPL/NPF PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto mencerminkan lemahnya kinerja dewan komisaris  untuk  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan  khusus  kepada  bank, komisaris  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  pelaksanaan  Good  Corporate Governance dan meminimalisasi peluang terjadinya NPL/NPF pada BPRS yang dikelola direksi,  sehingga  memberikan  nilai  investasi  yang  memuaskan  pemegang  saham (shareholders).

## 5) Kewajaran (fairness)
Prinsip  kewajaran  ini  mencakup  tentang  pentingnya  kejelasan  hak-hak  pemodal dan  penegakan  peraturan,  yang  mana  ini  sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  seluruh pemegang saham dari kecurangan dari tindakan curang atau fraud yang dapat merugikan kepentingan  pemegang  saham.  PT  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  mengalami permasalahan  likuiditas  sehingga  menyebabkan  banyakanya  nasabah  yang  tidak  dapat mengambil  tabungan  dan  deposito,  serta  hal  ini  berdampak  pada  berkurangnya pembagian  deviden  kepada  pemerintah  daerah  Kota  Mojokerto  selaku  pemilik  saham mayoritas.
PT  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  berbentuk  perseroda  (perseroan  daerah) yang  tunduk  pada  undang-undang  perseroan  terbatas,  harus  mampu  memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah melalui pembagian deviden kepada pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.
Status  BDPI  (Bank  Dalam  Pengawasan  Intensif)  merupakan  status  pengawasan yang penetapannya diberikan oleh OJK selaku otoritas yang memiliki kewenangan dalam pengawasan,  pemeriksaan  dan  penyidikan,  penetapan  ini  diberikan  kepada  bank  yang ditengarai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
Kinerja organisasi merupakan jawaban dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan bank merupakan kinerja organisasi secara keseluruhan yang meliputi beberapa  aspek  meliputi  keuangan,  pemasaran,  penghimpunan  dana,  sumber  daya manusia,  dan  sebagainya  (Yusuf  &  Al  Arif,  2015).  Dengan  demikian  kinerja  keungan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bak pada periode tertentu baik menyangkut aspek  penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana  yang  biasanya  diukur  dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Dangnga & Haeruddin, 2018).
Dalam  mencapai  prinsip  Good  Corporate  Governance  yang  ideal  pada  dunia perbankan,  dibutuhkan  kerjasama  semua  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  melakukan koordinasi antar bagian, serta kontrol yang kuat dari dalam oleh manajemen perusahaan. Prinsip  Good  Corporate  Governance  tidak  semata-mata  untuk  meningkatkan  citra  diri atau kepercayaan masyarakat terhadap bisnis perbankan (Taufiq et al., 2014). Lebih dari itu  agar  dapat  mencegah  atau  mengurangi  fraud  /kejahatan  di  bidang  perbankan  yang sangat merugikan masyarakat terutama bagi para nasabahnya .

## Kesimpulan
Berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), PT BPRS Mojo Artho  Kota  Mojokerto  masih  belum  sepenuhnya  melaksanakan  secara  maksimal  dan optimal  prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari surat  OJK  No.SR-127/KR.04/2020  dan  surat  OJK  No.SR-210/KR.04/2021  yang  telah menetapkan  PT  BPRS  Kota  Mojokerto  sebagai  BDPI  (Bank  Dalam  Pengawasan Intensif).
Permasalahan  di  PT  BPRS  Mojo  Artho  Kota  Mojokerto  adalah  meningkatnya tingkat NPF/NPL dari tahun 2015-2017 dan naiknya CAR sebesar 5,29%. Hal.

## BIBLIOGRAPHY
Arief, A. A. Z. (2022). Sistem Operasional Internal Bank Syariah .
Bistrova,  J.,  &  Lace,  N.  (2012).  Corporate  governance  influence  on  firms’  financial performance  in  CEE  countries. 7th  International  Scientific  Conference  Business  and Management-2012, Vilnius, Not Published .
Dangnga, M. T., & Haeruddin, M. (2018). Kinerja keuangan perbankan: Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat . CV. Nur Lina.
Darmawi, H. (2014). Manajemen Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta .
Dewi,  M.  (2017).  Analisis  Rasio  Keuangan  untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan  PT Smartfren Telecom, Tbk. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) , 1 (1), 1–14.
Fahmi,  I.  (2014).  Manajemen  keuangan  perusahaan  dan  pasar  modal. Jakarta:  Mitra Wacana Media , 109 .
Harahap,  M.  I.,  &  Harahap,  R.  D.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Aset BPRS. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam , 5 (1), 67–82.
Kumala, R. (2021). Pengaruh Character, Capacity, Capital, Condition Dan Collateral Terhadap  Keputusan  Pemberian  Pembiayaan  Pada  Pt.  Bank  Sumut  Divisi  Usaha Syariah . Magister Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Pertiwi,  D.  (2019).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam  Mewujudkan  Good Corporate  Governance  di  Bank  Syariah. Jurnal  BAABU  AL-ILMI:  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 4 (1), 1–18.
Purba,  R.  C.,  Budianto,  B.,  &  Siagian,  E.  (2021).  PENGARUH  TATA  KELOLA PERUSAHAAN  TERHADAP  KINERJA  KEUANGAN  PADA  PERUSAHAAN INDUSTRI  DASAR  DAN  KIMIA  YANG  TERDAFTAR  DI  BURSA  EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018. JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) , 3 (2), 66–81.
Taufiq,  M.,  Lubis,  A.  F.,  &  Mulyani,  S.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Good  Corporate Governance  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Dengan  Menggunakan  Manajemen  Laba
Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Perusahaan  Perbankan  Yang  Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi , 7 (1), 66–75.
Thian, A. (2021). Dasar-Dasar Perbankan . Penerbit Andi.
Welly,  Y.  (2021). Corporate  Governance  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Intellectual Capital  dan  Green  Accounting  Terhadap  Kinerja  Keuangan  dan  Kinerja  Pasar  pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 . UNIMED.
Yahya,  A.  S.  B.,  &  Shukeri,  S.  N.  (2014).  Corporate  governance  and  firm  financial performance for Malaysian public listed company. Advances in Environmental Biology , 383–389.
Yulia, Y., & Ramdani, K. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio,  Non  Performing  Financing  Dan  Tingkat  Suku  Bunga  Terhadap  Penyaluran Pembiayaan. JIsEB , 1 (1), 63–75.
Yusuf, B., & Al  Arif, M.  N. R. (2015). Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah . Rajawali Pers.
Copyright holder: Febriana Meldyawati (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: