e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Jurnal TAPIs Vol. 18   No. 2    Juli—Desember 2022

## RELEVANSI KONSEP ASHABIYAH IBNU KHALDUN TERHADAP ISU EKONOMI POLITIK DI YORDANIA
Nurur Rahmah Nia Sholihah 1
Universitas Muhammadiyah Malang 1
rahmania882@gmail.com 1
Gonda Yumitro 2
Universitas Muhammadiyah Malang 2 gonda@umm.ac.id 2 Diterima: 4 Oktober 2022 Disetujui: 21 Desember 2022 Dipublikasikan: 22 Desember 2022

## Abstract
This study evaluates and analyzes the concept of ashabiyah with its relationship in economic and political issues that occur in Jordan.  The topic is important because humans can be a trigger for the emergence of civilization  and  progress  in  the  world.    The  development  of  the  economy  with  the  people  or  power  of ashabiyah  will  have  an  impact  on  the  synergy  of  ashabiyah  in  other  fields.    The  characteristics  of government in central Timur are different from the general form of government in Europe, where many of the countries in the Middle East have gained legitimacy from the large role of tribal groups.  Besides the importance  of  ibn  Khaldun's  concept,  there  is  a  relevance  between  modern  and  tribal  politics  in  the Middle  East  that  can  influence  the  country's  political  economy.  This  research  applied  descriptive research  techniques  and  qualitative  research  methodologies  analysis  obtained  from  journals  and books using the Publish or Perish application related to the research theme. Researchers found that the country of Jordan is not as strong as other Arab countries but can maintain economic and political stability amid the vulnerability to the influence of conflicts around jordan.
Keywords: Ashabiyah, Ibnu Khaldun, Ekonomi Politik, Yordania

## Abstrak
Penelitian  ini  melakukan  evaluasi  dan  menganalisis  konsep  ashabiyah  dengan  hubungannya  dalam  isu ekonomi  maupun  politik  yang  terjadi  di  Yordania,  pasca  pandemic  covid  19  Yordania  mengalami kontraksi  yang  hebat  dalam  sejarah  krisis  ekonomi  terutama.  Topik  ini  penting  karena  manusia  dapat menjadi pemicu munculnya peradaban dan kemajuan di dunia. Pembangunan ekonomi dengan kerakyatan atau  kekuatan  ashabiyah  akan  memberi  dampak  terjadinya  sinergitas  ashabiyah  pada  bidang  lainnya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  yang deskriptif  analisis  yang  diperoleh  dari  jurnal  dan  buku  dengan  menggunakan  aplikasi  Publish  or  Perish yang  terkait  dengan  tema  penelitian.    Karakteristik  pemerintahan  di  Timur  tengah  yang  berbeda  dari bentuk  pemerintahan  pada  umumnya  di  Eropa,  dimana  banyak  dari  negara  di  Timur  tengah  yang mendapat  legitimasi  kekuasaan  dari  adanya  peran  besar  kelompok  kesukuan.  Disamping  pentingnya konsep  ibnu  Khaldun  ini,  adanya  relevansi  antara  politik  modern  dan  kesukuan  di  Timur  tengah  yang
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dapat  mempengaruhi  ekonomi  politik  negaranya.  Peneliti  menemukan  bahwa  negara  yordania  tidak sekuat negara arab lainnya namun dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik ditengah kerentanan akan pengaruh konflik yang berada di sekitar yordania.
Kata Kunci : Ashabiyah, Ibnu Khaldun, Ekonomi Politik, Yordania

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan  memiliki  pengertian  paling  sederhana  yang  termasuk  didalamnya  yaitu masyarakat  dan  peradaban  yang  memiliki  dua  batasan:  kelahiran  atau  kemerosotan  yang mengarah  pada  ketiadaan.  Akibatnya,  batas  kehidupan  memiliki  dua  titik  revolusi  yang  tidak dapat  dilintasi  atau  berpotongan.  Sedangkan  menurut  tauhid,  ada  kelanjutan  kehidupan  abadi setelah kehidupan fana ini. Batasan sederhana ini perlu diberikan batasan yang lebih sederhana lagi,  dimana  kelahiran  dan  ketidakberadaan  hanyalah  batasan  untuk  merasakan  fenomena kehidupan duniawi. Ada garis penghubung antara dua batas kelahiran dan ketiadaan, merupakan perjalanan dan siklus kehidupan, didalamnya juga ada tahap perubahan, dan tahap perkembangan dan  penyebaran  peradaban,  dan  disinilah  puncaknya  titik  terjadi.  Kelahiran  dan  kejatuhan peradaban,  serta  kemunculan  dan  ketiadaan  kehidupan,  semuanya  merupakan  peristiwa  yang biasa terjadi dalam sejarah yang ditemui sejarawan ketika meneliti masalah tersebut.
Manusia  dapat  memicu  timbulnya  peradaban  karena  manusia  memiliki  keyakinan  yang mendasar  untuk  terbentuknya  suatu  peradaban  dan  menjadikan  dunia  yang  lebih  baik.  Inilah yang menyebabkan dalam hubungan antara manusia dan peradaban menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seutuhnya karena keduanya berkaitan dalam terwujudnya suatu kehidupan sesuai kodratnya. Manusia hidup hendaknya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, perlu adanya  pergerakan  lincah  yang  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menjadikan  alam  dan  seisinya menjadi ladang pergerakan untuk membangun peradaban 1 .
Peradaban  merupakan  keadaan  terjadinya  tahapan  atau  perkembangan  kebudayaan  dan telah mencapai tingkat tertentu serta mencakup kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun Budaya,  di  sisi  lain,  berasal  dari  keinginan  dan  hasrat  yang  lebih  murni  daripada  hubungan praktis  dengan  masyarakat.  Jadi  peradaban  adalah  suatu  masa  dalam  kebudayaan  suatu masyarakat ketika telah mencapai suatu kebudayaan tertentu, mengalami kemajuan tertentu, dan dibedakan  oleh  tingkat  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni.  Masyarakat  telah
1 Tenny Sudjatnika, Nillai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban Manusia , Al:Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, Vol,14, No.1 (2017) h.133-146
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Jurnal TAPIs Vol. 18   No. 2    Juli—Desember 2022
melihat transformasi sosial yang substansial, dengan tingkat kehidupan yang semakin rumit.
Sejarah Timur Tengah menjelaskan fakta adanya pengaruh dari peran kelompok kesukuan dalam dinamika sosial maupun politik di kawasan ini, yang mana merupakan kawasan yang kaya secara  kultural  dan  kawasan  yang  tua  secara  sejarah.  Perubahan  tatanan  masyarakat,  ekonomi, serta  politik  global  secara  masif,  masyarakat  timur  tengah  masih  dekat  dengan  terjadinya tribalisme. Banyak dari negara di Timur tengah yang mendapat legitimasi kekuasaan dari adanya peran  besar  kelompok  kesukuan  dan  telah  terjadi  sejak  dinasti  umayyah  hingga  sebelum berakhirnya  dinasti  usmani.  Tidak  hanya  itu,  pemimpin  kelompok  kesukuan  juga  mengalami transformasi menjadi elit penguasa 2 .
Tidak  dapat  diingkari,  fakta  sejarah  lain  menunjukkan  adanya  sejumlah  kelompok kesukuan yang terbebas dari kekuasaan politik dinasti dan menjalani hidup relative independen. Seperti  yang  terjadi  pada  suku  bangsa  dataran tinggi  yaitu  pedalaman  gurun  suriah,  Iran,  turki, pegunungan  dan  dataran  tinggi  di  afrika  utara.  Pada  abad  ke-19,  daerah-daerah  tersebut  mulai mengalami integrasi dan turut menyesuaikan sistem negara modern yang banyak bermunculan di timur  tengah  maupun  di  afrika  utara.  Namun,  sistem  dan  struktur  milik  masyarakat  kesukuan tidak  serta  merta  hilang  dan  melebur  dalam  sistem  negara-bangsa  tersebut.  Tidak  sedikit kelompok  kesukuan  tetap  membentuk  negara-bangsa  tersendiri  untuk  meraih  otonomi  seperti etnis kurdi yang berada di Irak dan Turki.
Penguasa  dan  kelompok  kesukuan  memiliki  hubungan  dengan  pola  relasi  kompleks  dan dinamis seperti kelompok kesukuan yang bersangkut paut dengan persoalan negara. Sedangkan di  sisi  lain,  negara  tidak  dapat  melepaskan  urusan  kesukuan.  Dalam  sejarah  Timur  Tengah, negara-negara  dan  kelompok  etnis  telah  membangun  sebuah  sistem  di  mana  tidak  ada  negara yang dapat bertahan tanpa unsur tribalisme, dan tidak ada kelompok etnis yang dapat hidup tanpa terikat dengan negara.
Tribalisme merupakan istilah atau konsep yang lahir setelah masa kolonialisme. Tribalisme menjadi  pusat  di  sepanjang  sejarah  wilayah  Timur  tengah.  selain  pentingnya  dalam  memahami politik Timur Tengah, etnisitas sering dianggap sebagai atribut pribadi, dan beberapa antropolog bahkan  menyebutnya  sebagai  DNA  Timur  Tengah.  Etnisitas  dipandang  sebagai  hambatan  pra modern untuk pembentukan negara modern dalam keadaan tertentu, atau sebagai kekuatan yang
2 Nawan Yulianto and Muhammad Syauqillah, Aṣabiyyah Dan Konsep Transformasi Sosio- Politik Ibnu Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik Dan Tribalisme Di Timur Tengah , Meis : Jurnal Middle East and Islamic Studies, vol. 6, no. 1, (2019) h.17-37
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Jurnal TAPIs Vol. 18   No. 2    Juli—Desember 2022
mengisi lubang yang ditinggalkannya pada orang lain.
Perdamaian  dapat  dipelihara  dengan  sikap  netral  para  pemimpin  negara,  serta  adanya kesadaran  untuk  menahan  persaingan  antar  suku 3 .  Tribalisme  dapat  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  terciptanya  perdamaian  maupun  stabilitas  politik  dengan  otoritas  pusat  yang melakukan pembagian kekuasaan dan aliansi yang menguntungkan bagi bersama.
Yordania seringkali tidak memperoleh sorotan yang besar daripada negara-negara tetangga yang berada di kawasan Timur Tengah karena tidak ikut sertanya Yordania dalam kejadian Arab Spring. Dalam hal ini Yordania berada di kondisi stabilisasi politis. Selama lebih dari dua puluh tahun,  Yordania  telah  meraih  stabilitas  politik.  Menilik  keadaan  timur  tengah  yang  memiliki kesukuan  serta  berkaitan  dengan  adanya  kekerasan  dan  ketidakstabilan  seperti  Suriah  dan  Irak. Negara yang mampu meraih stabilitas politik di timur tengah tidak hanya dialami oleh Yordania. Selain itu, yordania tidak mengalami konflik yang serius di dalam dinamika kawasan ini 4 . Data krisis  ekonomi  yang  dialami  yordania  terutama  pertumbuhan  mengalami  stagnasi  2% berdasarkan data kompas.com dan pemerintah yordania memerlukan dana tambahan dari negara luar  untuk  berinvestasi  diperlukan  data  mendukung  berupa  data  dalam  bentuk  table  terkait ekonomi, stabilitas politik data tidak didukung terutama Dimana Yordania telah berada dibawah kepemimpinan keluarga Bani Hasyimiah yang dapat bertahan selama 4 periode.
Ibnu Khaldun melihat adanya perkembangan sejarah khususnya yang terjadi pada manusia yang  menggarisbawahi  adanya  proses,  interaksi  yang  terjalin  antar  manusia,  dan implikasi  dari interaksi  tersebut  yang  sebagian  besarnya  terjadi  dalam  kelompok-kelompok.  Mempelajari  Al- qur’an memberi banyak ilham bagi Ibnu Khaldun dalam konsep kemanusiaan yang digagasnya . Konsep  kemanusiaan  ini  banyak  Hakikat  manusia  serta  masyarakat  dalam  pemikiran  Ibnu Khaldun dijelaskan dalam tiga pengertian. Yang pertama, Karena manusia merupakan makhluk politik  yang  memerlukan  organisasi  sosial,  manusia  harus  dimasukkan  ke  dalam pengorganisasian  masyarakat.  Al-Umran  merupakan  penamaan  bagi  organisasi  masyarakat  ini. Yang kedua, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor lingkungan dapat memberikan pengaruh bagi  manusia  yang  dapat  berimplikasi  pada  perkembangan  ilmu-ilmu  pengetahuan,  produk kerajinan,  bahkan  bentuk  mata  pencaharian.  Dari  sini  ibnu  Khaldun  mengelompokkan
3 Gaceem, Rajaa, Tribes and States in the Middle East , Student Repository Leiden University (2019)
4 Nizzah Amalia Subchan, Faktor Normalisasi Hubungan Diplomatik Yordnia Dengan Qatar : Analisis Dinamika Keamanan Kawasan Dan Identitas Nasional , Indonesian Journal of International Relations, vol. 4, no. 1, (2020) p. 25–41,
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
masyarakat  dalam  dua  bentuk:  yang  pertama  nomaden  atau  masyarakat  badui  dan  yang  kedua yaitu masyarakat menetap dapat disebut dengan masyarakat kota/hadharah. Pada era  Abbasiyah konteks  sosio-historis  banyak  berpengaruh  pada  pemikiran  Ibnu  Khaldun  khususnya  keadaan stagnansi  mengkaji  hadis  saja  yang  perlu  dikritisi  karena  hakikatnya  karakter  manusia  selalu mengalami  perubahan 5 .  Penelitian  ini  melakukan  evaluasi  dan  menganalisis  konsep  ashabiyah dengan  hubungannya  dalam  isu  ekonomi  maupun  politik  yang  terjadi  di  Yordania,  pasca pandemic  covid  19  Yordania  mengalami  kontraksi  yang  hebat  dalam  sejarah  krisis  ekonomi terutama.  Topik  ini  penting  karena  manusia  dapat  menjadi  pemicu  munculnya  peradaban  dan kemajuan  di  dunia.  Pembangunan  ekonomi  dengan  kerakyatan  atau  kekuatan  ashabiyah  akan memberi dampak terjadinya sinergitas ashabiyah pada bidang lainnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  analisis  dengan  metode  penelitian kualitatif,  dimana  penelitian  ini  dilakukan  dengan  proses  pemahaman  dan  penelitian  pada fenomena  politik  dan  ekonomi  di  Yordania.  Dimana  Yordania  telah  berada  dibawah kepemimpinan  keluarga  Bani  Hasyimiah  yang  dapat  bertahan  selama  4  periode.  Metode penelitian  deskriptif  analisis  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  memahami relevansi konsep ashabiyah dengan isu ekonomi dan politik di yordania.
Penelitian  ini  termasuk  pada  klasifikasi  penelitian  melalui  kepustakaan  atau library research ,  dimana  penulis  meneliti  serta  menjelaskan  hubungan  antara  konsep  ashabiyah  ibnu Khaldun  dengan  keadaan  ekonomi  politik.  Selain  itu,  penulis  juga  melakukan  penelitian kepustakaan  melalui  buku  referensi,  laporan,  jurnal,  dan  media  lain  yang  berhubungan  dengan subjek  penelitian,  menggunakan  aplikasi  publish  or  perish.  Data  dan  informasi  diperoleh merupakan  data  tersier  yang  diperoleh  melalui  internet-based  research  atau  metode  berbasis internet.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ashabiyah Ibnu Khaldun
Ashaba merupakan  kata  dasar  dari  Ashabiyah,  secara  etimologis  memiliki  arti  mengikat.
5 Ardaninggar Luhtitianti and Achmad Zainal Arifin, Applying Ibn Khaldun Theory Into The Islamic Preaching Movement in The Period of Demak Empire: Reflection for the Contemporary Muslim Society ,  RELIGIA Jurnal-Jurnal Keislaman, Vol.24 No.1 ( 2021) p. 1–21,
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Pengertian  Ashabiyah  secara  fungsional  merujuk  pada  ikatan  sosial  budaya,  dimana  ashabiyah dapat  digunakan  sebagai  ukuran  kekuatan  dari  suatu  kelompok  sosial.    Selain  itu,  dengan menitikberatkan  pada  kesadaran,  kohesi  dan  kesatuan  kelompok,  ashabiyah  juga  dipahami sebagai  solidaritas  sosial.  Dalam  bukunya  Ibnu  Khaldun  yang  berjudul  ‘Muqaddimah’  , ashabiyah  berpengaruh  besar  pada  penentuan  kemenangan  dan  kelangsungan  hidup  pada  suatu dinasti,  kerajaan  maupun  negara.  Ketidakhadiran  ashabiyah  pada  suatu  negara  maka  eksistensi dan keberlangsungan negara akan sulit terwujud karena negara akan  terancam oleh disintegrasi dan kehancuran 6 .
Ibnu  khaldun  memberikan  pengertian  mengenai  ashabiyah  dalam  pemaknaan  negatif  dan positif. Pemaknaan ashabiyah dipandang positif karena merujuk pada konsep persaudaraan untuk membentuk solidaritas sosial, saling bekerjasama, memenuhi kewajiban sesama dan mengekang kepentingan  pribadi.  Sehingga,  dari  wujud  persaudaraan  ini  akan  mendukung  kesamaan  sosial serta  menjadi  kekuatan  yang  menentukan  kebangkitan  maupun  kemajuan  dalam  suatu peradaban 7 .  Sedangkan  ashabiyah  dalam  pemaknaan  negatif  karena  memicu  kesetiaan  bahkan fanatisme membuta yang tidak didasari aspek kebenaran. Pada aspek inilah sistem pemerintahan islam tidak menghendaki pengertian ini.
Ibnu  Khaldun  mendasarkan  manusia  memerlukan  institusi  suatu  negara  pada  hakikatnya pada  dua  hal:  Pertama,  memastikan  bahwa  individu-individu  hidup  berdampingan,  damai, tenang,  dan  kooperatif  saling  melengkapi  satu  sama  lain  guna  menciptakan  bentuk-bentuk budaya yang berbeda untuk menopang kehidupannya. Kedua, melindungi diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar 8 . Oleh karena itu, Ashabiyah dapat menjadi penting bagi suatu negara. Teori  pembentukan  negara  dengan  realitas  kesukuan,  Ibnu  khaldun  berpendapat  manusia  tidak mungkin menjalankan suatu negara tanpa memperoleh dukungan persatuan dan solidaritas yang kuat. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Khaldun, sewajarnya tidak dapat diduga suatu negara dapat bertahan lebih dari tiga generasi. Dimana setiap generasinya dapat berumur lebih lama atau terkadang  lebih  pendek,  hal  ini  turut  dipengaruhi  oleh  seberapa  kuat  dan  berapa  lama  unsur ashabiyah dapat bertahan.
6 Ilham, Muh, Konsep ’Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun , Jurnal Politik Profetik, vol. 4, no. 1 (2016)
7 Hartanto, Tinjauan Konstruktivisme Dan Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Uni Eropa , Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam, vol. 16, No.2 (2020) p. 49–60,
8 H. Samsul Nizar, Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun , Jurnal Demokrasi, vol. 2, no. 1 (2003)
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Seiring  perkembangan  zaman,  pertalian  pada  ashabiyah  tidak  hanya  didasarkan  pada keturunan  melainkan dapat melalui hubungan antar individu, hubungan profesi, hubungan usaha dan  kerja,  serta  hubungan  paham  dan  ideologi.  Menurut  Ibnu  Khaldun,  kegiatan  seperti  ini merupakan proses sesuai dengan watak alamiah manusia dengan kecenderungan bermasyarakat dimana ia akan mendapatkan keuntungan lahir dan batin. Ashabiyah masih menjadi faktor yang mendasar  bagi  kelanjutan  atau  perkembangan  suatu  negara.  Luas  dan  besarnya 9 suatu  negara dipengaruhi  oleh  besar  kecilnya  kekuatan  pendukungnya,  maka  tanpa  adanya  ashabiyah  suatu negara  tidak  dapat  berdiri.  Dalam  analisis  Ibnu  Khaldun,  Ashabiyah  turut  dipengaruhi  oleh beberapa variabel yang membentuk hubungan sebab-akibat sirkular. Ashabiyah dapat mengalami perkembangan  dan  semakin  kuat  jika  didalamnya  terwujudnya  keadilan  untuk  memastikan tercukupinya  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat  melalui  kewajiban  mutual  yang  terpenuhi serta  hasil  pembangunan  yang  terbagi  secara merata.  Keadilan  yang  tidak  terwujud  maka  tidak akan menimbulkan kehadiran ashabiyah yang pada gilirannya otoritas politik dapat melemah dan berjalan  tidak  efektif.  Hal  ini  direfleksikan  pada  pelemahan  seluruh  variabel  utama  pada  sosial ekonomi dan dapat membawa pada kerusakan bahkan kehancuran peradaban 10 .Dapat dikatakan bahwa ashabiyah tidak hanya terjadi pada hubungan  yang memiliki pertalian darah serta bukan merupakan  suatu  hal  yang  memiliki  wujud  maupun  konkrit.  Hal  ini  dikarenakan,  ashabiyah merupakan  kelompok, terlepas  dari ada  tidaknya  hubungan  darah  namun  memiliki  tujuan  yang sama  dan  akan  mempertaruhkan  jiwa  dan  raganya  untuk  mempertahankan  tujuan  yang  telah disepakati.
Untuk memerangi kemerosotan ekonomi saat ini, teori ekonomi Ibnu Khaldun menyerukan penurunan  pajak  dan  peningkatan  ekspor  pemerintah.  Pasar  terbesar  untuk  pendapatan  adalah pemerintah.  Wajar  jika  pasar  lain  mengalami  penurunan  jika  pasar  pemerintah  mengalami penurunan.  Yang  pertama  harus  nilai,  diikuti  oleh  pembagian  kerja,  sistem  harga,  hukum penawaran  dan  permintaan,  konsumsi  dan  produksi,  uang,  pembentukan  modal,  pertumbuhan penduduk,  ekonomi  makro  dari  pajak  dan  pengeluaran  publik,  siklus,  perdagangan,  pertanian, industri  ,  dan  perdagangan,  serta  hak  atas  kemakmuran,  adalah  pokok-pokok  pembahasan ekonomi Ibnu Khaldun.
Teori unik milik Ibnu Khaldun yaitu circle of equity  yang membahas mengenai beberapa
9 Dalam hal ini dapat dipahami sebagai kemajuan
10 Hartanto, Tinjauan Konstruktivisme Dan Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Uni Eropa , Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam, vol. 16, No.2 (2020) p. 49–60,
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
instrumen  yang  saling  mempengaruhi  dan  berhubungan  dalam  memajukan  peradaban  atau bahkan  dapat  membuat  peradaban  mengalami  kemunduran.  Instrumen  dalam  teori  circle  of equity milik Ibnu Khaldun diantaranya adalah syariah, harta,  otoritas politik atau pemerintahan, benda  atau  kekayaan,  manusia,  pembangunan  dan  keadilan 11 .  Nilai  syariah  sebagai  salah  satu instrumen dari circle of equality, terdapat beberapa aspek seperti akhlak, ibadah, dan muamalah dimana  pelaksanaan  dan  kajian  yang  dapat  diimplementasikan  dalam  kehidupan  ekonomi masyarakat.  Jika  keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  mengalami  peningkatan  serta  diiringi dengan kesadaran terhadap syariah, akhlak dan etika yang baik dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat keseluruhan 12 . Anjuran syariat akan mudah dilakukan bagi masyarakat yang  sejahtera  dalam  melaksanakannya  seperti  melaksanakan  infaq,  zakat,  sedekah,  dan  wakaf sehingga  keadilan  ekonomi  dan  keseimbangan  dapat  terwujud.  Terwujudnya  keadilan  karena masyarakat  yang  memiliki  harta  yang  berlimpah  akan  menggunakan  hartanya  untuk  ibadah termasuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

## Relevansi Ashabiyah dalam Membangun Kemakmuran Ekonomi di Yordania
Ibnu  khaldun  dalam  pemikirannya  mengenai  ashabiyah  di  bidang  ekonomi,  penyelesaian yang  dapat  digunakan  sebagai  obat  resesi  ekonomi  yaitu  dengan  mendorong  peningkatan kegiatan  ekspor  pemerintah  dan  melakukan  pengecilan  pajak.  Hal  ini  karena,  pasar  terbesar adalah  yang  dapat  memberikan  pengaruh  pada  pendapatan  dan  penerimaan,  jika  mengalami penurunan maka pasar lain juga berpotensi untuk turut serta mengalami penurunan.
Ibnu  khaldun  menyebutkan  poin  pokok  dalam  konsep  ekonomi  nya  berupa:  nilai,  sistem harga, pembagian kerja, uang, hukum permintaan dan penawaran, pembentukan modal, kegiatan produksi  dan  konsumsi,  kegiatan  ekonomi  makro  yang  berasal  dari  perpajakan  dan  belanja publik, pertanian, industri dan daur perdagangan, hak kemakmuran dan pertumbuhan penduduk. Dari  konsep  ini,  pembangunan  ekonomi  dengan  kerakyatan  atau  kekuatan  ashabiyah  akan memberi  dampak  terjadinya  sinergitas  ashabiyah  pada  bidang  lain-lain.  Namun,  peran  negara
11 Anantasena Indra dan Siti Inayatul, Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.7, No.11, p 2193
12 Ibid, p. 2195
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
harus  sentral  untuk  dapat  membangung  sektor  ashabiyah  serta  untuk  menguatkan  sendi kehidupan dengan tingginya nilai filosofis 13 .
Ibnu  Khaldun  menjelaskan  pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat  dipengaruhi  oleh  sektor penting  seperti  pertanian,  industri  dan  perdagangan  (Beik,  2008).  Selain itu,  Ibnu  khaldun  juga menjelaskan  pemberdayaan  ekonomi  yang  dapat  dilakukan  pada  komunitas  kota  dan  desa. Pertama, ekonomi dengan basis badawah atau komunitas desa/tradisional dengan didukung basis pertanian  sebagai  sarana  produksi.  Kedua,  ekonomi  dengan  basis  hadharah  atau  komunitas modern/kota yang melakukan kerjasama untuk melancarkan bisnis yang dijalani. Kegiatan yang lazim dilakukan pada ekonomi perkotaan adalah perdagangan yang dapat terjadi dengan adanya hasil  pertanian,  dan  perindustrian  yang  lebih  kompleks.  Jika  di  suatu  kota  memiliki keseimbangan  antara  pengeluaran  dan  pendapatan,  serta  adanya  peningkatan  dari  keduanya menandakan  kota  yang  mengalami  perkembangan.  Ketiga,  Ekonomi  berbasis  pemerintah  atau negara  dimana  perniagaan,  perkebunan  maupun  pertanian  di  kalangan  penduduk  kota memerlukan  wibawa  dan  proteksi.  Dimana  dalam  hubungan  ini  diindikasikan  adanya permusuhan atau persaingan antara rakyat dengan para amir atau raja. Keempat, Kerjasama antar komunitas  ekonomi  seperti  tolong  menolong  untuk  menghasilkan  makanan  dalam  waktu  yang cukup dan jumlah yang lebih banyak.
Kemampuan  ekonomi  Yordania  tidak  terlalu  kuat  jika  dibandingkan  dengan  negara  arab lainnya.  Diantaranya  karena  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  Yordania  sedikit  dan  tidak memungkinkan kesamaan Yordania dalam hal kekayaan minyak dengan negara tetangga sebagai basis perekonomian negara. Secara politis, Yordania memiliki kerentanan selain dari miskinnya sumber daya alam, juga karena basis perekonomian yang berorientasi pada eksternal. Selain  itu, pendapatan yang terbatas dapat mempengaruhi pada perpolitikan nasional di Yordania 14 .
Yordania  yang  berada  dibawah  kekuasaan  kerajaan  Hashemite  merupakan  negara berkembang dengan model ekonomi yang terbuka dan memiliki kerentanan baik pengaruh makro maupun  mikro.  Masalah  yang  turut  mempengaruhi  ekonomi  Yordania  diantaranya  adalah yordania  bukan  negara  industri,  lebih  banyak  tingkat  impor  dibandingkan  ekspor,  defisit anggaran  karena  pengeluaran  total  diatas  pendapatan  publik  hingga  mengharuskan  untuk
13 Khoiruddin, Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat , ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, vol. 8, No.1 (2016)
14 Muhammad Izzu, Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan “Solusi Dua Negara” Dalam Konflik Israel-Palestina , Skripsi Universitas Islam Indonesia (2020)
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
mengambil utang publik, tingkat pengangguran tinggi, pajak yang meningkat secara konstan dan ketergantungan  akan  bantuan  asing  dalam  bentuk  hibah  maupun  pinjaman  lunak.  Dimana sebagian  dari  bantuan  asing  dibutuhkan  untuk  kebutuhan  menampung  pengungsi  dan ketergantungan ini akan membuat sulit untuk mempertahankan kemerdekaan.
Namun,  dengan  keberadaan  Yordania  yang  berdekatan  dengan  konflik  ketegangan  antara Palestina  dengan  Israel  menambah  tantangan  bagi  perekonomian  Yordania.  Tidak  sedikit pengungsi  yang  berasal  dari  Palestina  menempati  Yordania,  dengan  kemampuan  yordan  untuk pembiayaan  pengungsi  yang  kurang  karena  ketidakseimbangan  sumber  daya  dan  populasinya. Keberadaan  pengungsi  di  yordania  membawa  manfaat  perkembangan  ekonomi  karena  bantuan pembangunan  yang  berasal  dari  masyarakat  internasional  untuk  memberikan  bantuan  bagi pengungsi.  Terlepas  dari  adanya  bantuan  pendanaan,  seiring  dengan  perubahan  demografi membawa yordania tetap memiliki tanggung jawab berkepanjangan untuk mengeluarkan biaya. Hal  ini  diperparah  dengan  adanya  penyetopan  dana  terhadap  UNRWA  yang  juga  nampak keputusan  yang  sama  pada  agensi  pengungsi  lainnya  seperti  UNHCR  dan  WFP  (World  Food Programme).  Sehingga  mengharuskan  Yordania  untuk  bergantung  pada  pinjaman  luar  negeri sebagai strategi utang baru Yordania.
Adapun  yordania  sempat  mengalami  krisis  keuangan  global  di  tahun  2008  yang  cukup memberi  guncangan  pada  fondasi  ekonomi  Yordania  serta  penurunan  investasi  langsung  asing dan  aliran  modal  swasta.  Selain  itu,  kondisi  rasio  utang  luar  negeri  Yordania  mengalami  tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diperparah dengan adanya kebijakan dari Menteri Yordania pada  Mei  2018,  yang  menyebutkan  mengenai  langkah  penghematan  yang  drastis.  Justru mengundang protes yang cukup besar dari publik dengan tuntutan untuk membatalkan kenaikan pajak  penghasilan  dan  memangkas  subsidi  untuk  bahan  bakar,  listrik,  dan  makanan 15 .  Searah dengan protes yang dilakukan publik, teori ekonomi ibnu khaldun menyarankan pengecilan pajak serta meningkatkan ekspor sebagai solusi dalam ekonomi yang lesu.
Disisi lain, kemampuan geopolitik Yordania membawa peluang Kerjasama seperti negara Iran  yang  memasok  minyak  dengan  harga  murah  dan  pasar  Irak  dapat  memperoleh  surplus makanan, industri ringan dan barang rumah yang berasal dari Yordania. Sementara pasar Suriah dapat  memasok  pakaian  dan  makanan  dengan  harga  murah  pada  pasar  Yordania  yang  dapat
15 Nizzah Amalia Subchan, Faktor Normalisasi Hubungan Diplomatik Yordania Dengan Qatar : Analisis Dinamika Keamanan Kawasan Dan Identitas Nasional , Indonesian Journal of International Relations, vol. 4, no. 1, (2020) p. 25–41,
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Jurnal TAPIs Vol. 18   No. 2    Juli—Desember 2022
membantu  tekanan  anggaran  Yordania.  Maka  pemutusan  hubungan  perdagangan  antara  tiga negara perlu untuk dibuka Kembali. Terlepas dari hambatan yang berakibat pada perekonomian Yordania, aspek lain menunjukkan Yordania memiliki stabilitas politik, keamanan, dan stabilitas ekonomi  dengan  nilai  tukar  yang  tetap.  Meskipun  negara-negara  tetangga  berada  pada ketegangan geopolitik 16 .
Ekonomi  Yordania  memiliki  percampuran  antara  sektor  pemerintahan  dengan  sektor swasta  yang berperan besar pada perekonomian negaranya. Semula, kegiatan ekonomi dikuasai sepenuhnya  oleh  swasta,  setelah  tahun  1950  pemerintah  mulai  memiliki  peran  yang  meningkat untuk  turut  andil  dalam  perekonomian  Yordania.  Ekonomi  Yordania  dalam  perspektif  ekonom dinilai  sebagai  ekonomi  berukuran  kecil  yang  bermakna  bahwa  hubungan  komersial  antara Yordania  dengan  seluruh  dunia  sebagai  harga  pengambil  perdagangan  luar  negeri  impor  dan ekspor. Akibatnya pilihan bagi yordania adalah untuk mengikuti ekonomi  baik regional maupun internasional  untuk  pencapaian  tujuan  pembangunan,  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang mencerminkan  fluktuasi  pada  pasar  regional  dan  internasional.  Yordania  memiliki  kelebihan tenaga  kerja  yang  terampil,  yang  memungkinkan  menyumbang  pendapatan  yang  besar  pada pemerintahan  hasimite.  Dalam  hal  ini  pendapatan  besar  melalui  pengiriman  uang  asing  yang akan  dikirim  kepada  keluarga  di  negara  asal  yang    mengangkat  25%  dari  PDB Yordania.Ditambah dengan Yordania yang semakin meningkatkan hubungan perdagangan bebas atau  dapat  dikenali  dengan  Free  Trade  Agreements,  yang  dijalin  oleh  negara-negara  seperti: Canada  ,  Singapore,  Eropa,  Malaysia,  Libya  ,  Algeria,  Tunisia  ,  Syria,  Amerika  serikat,  dan Turki.
Pengelolaan perekonomian Yordania dinilai baik yang nampak dari pertumbuhan ekonomi di negaranya yang mengalami kenaikan GNP perkapita mencapai 6% setiap tahunnya. Di tahun 2018,  GNP  Yordania  memperoleh  $42.291  milyar.  Sedangkan  penduduknya  juga  mengalami kenaikan sekitar 3,5%. Disamping keadaan negara Yordania yang miskin akan bahan tambang, bahkan  untuk  minyak  memerlukan  impor  dari  negara  lain.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Yordania dapat diraih melalui hasil pertanian seperti padi, buah zaitun, buah-buahan, dan sayuran maupun sumber  alam  lainnya  seperti  garam,  fosfat.  Selain  itu  terdapat  perkembangan  dalam  mengolah
16 Afeef, N. A., Savenkova, E. V., & Bystryakov, A. Y, Economy of Jordan: obstacles and prospects of progress of a developing economy , Proceedings of the International conference "Economy in the modern world" (ICEMW 2018)
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Jurnal TAPIs Vol. 18   No. 2    Juli—Desember 2022
bahan tambang lain seperti tekstil, semen, dan plastik 17 .
Disamping  tujuan  negara  untuk  memberdayakan  ekonomi  negara,  didirikannya  negara adalah  untuk  memberikan  kesejahteraan  kepada  rakyatnya  secara  adil  dan  makmur.  Wakaf sebagai  salah  satu  bidang  yang  dapat  membantu  untuk  mensejahterakan  rakyat  dan  sebagai lembaga  untuk  pemecahan  masalah  terkait  ketidakadilan  sosial.  Pengelolaan  wakaf  yang  baik dapat berpotensi besar pada ekonomi. Maju mundurnya wakaf turut dipengaruhi oleh baik atau buruknya  pengelolaan  manajemen  wakaf.  Yordania  sebagai  salah  satu  negara  muslim  yang menggunakan wakaf pada perbendaharaan negaranya. Dimana penanganan wakaf dikelola secara langsung  oleh  kementrian  wakaf  dan  Urusan  Agama,  dengan  didasarkan  pada  Undang-undang negaranya.
Pengelolaan  wakaf  di  Yordania  menunjukkan  keproduktifannya  dalam  mengelola  secara baik  aset  wakaf  berupa  uang  maupun  wakaf  tanah.  Yordania  mengkolaborasikan  pengelolaan wakaf uang dengan wakaf tanah maupun properti. Dari pengelolaan inilah akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti perbaikan perumahan penduduk, pembangunan perumahan petani dan mengembangkan  tanah  pertanian,  serta  membangun  tempat  suci  di  daerah  selatan.  Selain  itu, kementrian  wakaf  juga  melakukan  produktivitas  aset  wakaf  dengan  salah  satunya mengembangkan  hasil  harta  wakaf  tersebut.  Disamping  kegiatan  memelihara  dan  membangun tempat ibadah, wakaf di Yordania bertujuan untuk memajukan pendidikan, mendorong semangat jihad, semangat dan moralitas islam 18 .
Menurut  Ibnu  Khaldun  aktivitas  ekonomi,  luasnya  pasar,  jumlah  tenaga  kerja  maupun pembagian  tenaga  kerja,  fasilitas,  tunjangan,  dan  peralatan  yang  disediakan  negara  turut mempengaruhi  kesejahteraan  dan  peningkatan  pembangunan  pada  suatu  negara.  Semakin intensif  aktivitas  yang  dilakukan  menandakan  negara  semakin  besar  yang  dapat  berkontribusi pada  peningkatan  pendapatan,  tabungan  negara  hingga  terwujudnya  pembangunan  dan  upaya kesejahteraan.  Kesejahteraan  dan  pendapatan  yang  meningkat  memerlukan  masyarakat, pemerintah,  dan  keadilan.  Dimana  solidaritas  diantara  masyarakat  diperlukan  untuk  kerjasama yang  semakin  meningkat  pula 19 .  Kerjasama  meningkat,  produktivitas  meningkat.  Solidaritas
17 Nathania Cevlin Gloria Malau, Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Yordania Pada Pemilihan Umum Tahun 2016 , Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (2020)
18 Afrianti Wahyuni, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Yordania dan Turki , dalam https://osf.io/srz2c/ Diakses pada 5 Juli (2022)
19 Yosi Aryanti, Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Jurnal TAPIs Vol. 18   No. 2    Juli—Desember 2022
dalam hal ini dapat berupa Ashabiyah, akan semakin kuat jika terwujudnya keadilan.

## Relevansi Ashabiyah Dalam Mewujudkan Stabilitas Politik di Yordania
Ibnu  Khaldun  menjelaskan  bahwa  pembentukan  negara  memiliki  keterikatan  dari  peran ashabiyah  karena  tanpa  masyarakat,  suatu  negara  atau  penguasa  tidak  dapat  bertumbuh  besar atau  berkembang.  Serta,  masyarakat  tidak  dapat  menegakkan  negara  jika  tidak  terdapat dukungan  yang  kuat  pada  persatuan  maupun  solidaritas  dari  umatnya.  Seperti  di  masa kepemimpinan Nabi SAW, islam ditempatkan dengan konsep ashabiyah yang bermanfaat untuk melindungi berbagai kabilah yang ada di Arab supaya dapat terhindar dari konflik ketidakadilan sosial  maupun  konflik  perpolitikan 20 .  Masyarakat  arab  badui  menampakkan  kekuatan Ashabiyyah yang kuat yang juga dapat menguatkan seseorang dalam kerasnya kehidupan gurun. Sehingga  ashabiyah  dapat  berfungsi  sebagai  pemberian  proteksi  (al-himayah),  dorongan  saling membela  (al-mudafa’ah),  kekuatan  penekanan  (al-mutalabah)  maupun  aktivitas  sosial  lain. Selain itu, dari pemaknaan ashabiyah memiliki dua sifat yang berbeda yaitu positif dan negatif. Dalam pemaknaan yang bersifat  positif ashabiyah dapat semakin menguatkan keutuhan bahkan kemajuan  bagi  suatu  negara  atau  pemerintahan.  Sebaliknya,  ashabiyah  dapat  bersifat  negatif apabila rasa persaudaraan menjadi suatu kesetiaan atau kefanatikan buta terhadap suatu ideology atau pada suatu kelompok tertentu. Seperti pada studi kasus keruntuhan Uni Soviet. Jika dilihat dari  konsep  ashabiyah  keruntuhan  dapat  terjadi  karena  eksklusivisme  pada  satu  Partai  yaitu komunis  yang  mendatangkan  ashabiyah  yang  bersifat  negatif  di  dalam  rezim  yang  otoriter. Filsafat yang berasal dari Karl Marx dapat terus relevan di Uni soviet, namun karena pelarangan diskusi  terhadapnya  justru  membawa  keruntuhan 21 .  Oleh  karena  itu,  konsep  ashabiyah  yang tertanam pada suatu masyarakat dapat membawa kebaikan jika tidak menimbulkan kefanatikan buta  yang  dapat  mencegah  terjadinya  ashabiyah  secara  positif  dengan  kewajiban  untuk mendorong keselarasan dapat terpenuhi.
Mayoritas negara-negara di Timur Tengah menganut sistem politik yang belum demokratis
Dan Politik , Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, vol. 2, no. 2 (2018)
20 Muhammad Yusrul Hana, Perubahan Sosial Masyarakat Di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah Dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad , Al-Izzah : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol. 15, No. 2 (2020) p.115-128
21 Emil Dwi, Susanto dan Sri Kusumo , Runtuhnya Marxisme-Leninisme Di Uni Soviet Dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun , Jurnal Filsafat, Vol.31, No.1 (2021) p.85-98
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
atau  bahkan  tidak  demokratis.  Yordania  merupakan  negara  dengan  bentuk  negara  monarki dengan perdana menteri yang memiliki otoritas di bawah raja. Seperti pada kegiatan rekrutmen perpolitikan yordania dimana raja memiliki otoritas yang sangat kuat. Hal yang sama pun terjadi pada  proses  pemilihan  keanggotaan  parlemen,  yang  dapat  melalui  pemilihan  dan  melalui penunjukan  dari  raja.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu  otokrasi  di  Yordania  saat  ini  perlahan mengalami  modernisasi,  dengan  semakin  bergerak  ke  arah  kebebasan  yang  lebih  besar.  Di Yordania  diadakannya  pemilihan  umum  sebagai  salah  satu  tanda  liberalisasi  yang  mulai memasuki  negara  ini,  dimana  pemilihan  umum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  politiknya sebagai  negara  dengan  bentuk  monarki  konstitusional.  Selain  itu,  mulai  adanya  keterwakilan perempuan  di  parlemen  sebagai  salah  satu  prasyarat  pembangunan  serta  transisi  menuju demokrasi.
Di  sisi  lain,  Yordania  tidak  menerima  demokratisasi  yang  dicurigai  sebagai  alat penguasaan  kekayaan  Timur  Tengah  berupa  sumber  daya  minyak.  Selain  itu,  upaya demokratisasi  yang dilakukan Amerika Serikat lebih nampak sebagai penggiringan negara arab dengan kekayaan minyaknya agar memiliki ketergantungan pada AS dan merupakan bentuk lain dari  intervensi  yang  dilakukan  AS  pada  negara  lain  untuk  memelihara  kedudukan  AS  sebagai hegemoni di dunia internasional 22 .
Timur Tengah memiliki istilah negara dan suku sebagai entitas sosialnya, yang mana relasi antar  entitas  sosial  ini  diisi  dinamika  yang  kompleks.  Negara  menjadi  entitas  sosial  yang mendominasi pada kawasan timur tengah, disisi lain struktur atau sistem kesukuan tetap bertahan dan berlangsung. Dalam hal ini, Ashabiyah bermula sebagai faktor psikologis akan mendorong kelompok  dari  individu-individu  untuk  bergerak  secara  kolektif.  Kemudian  kelompok  tersebut akan terdorong untuk meraih kondisi sosial-politik yang lebih baik dari yang telah mereka alami. Seiring perkembangannya, ashabiyah menjadi hasil dari kedekatan yang muncul dengan adanya kesulitan kondisi berada di luar lingkar kekuasaan.
Negara bangsa kerap kali dihadapkan dengan adanya suku bangsa. Bahkan, terdapat pada beberapa negara beranggapan bahwa kelompok kesukuan sebagai lawan bagi negaranya. Dalam pengertian  ideal,  suku  bangsa  merupakan  kelompok  sosial  dengan  mendasarkan  kekerabatan, garis keturunan atau ikatan darah. Sedangkan Negara bermakna sebagai struktur yang melakukan
22 Muhammad Turhan Yani, Wacana Pemerintahan Demokratis Dan Dinamika Politik Di Negeri-Negeri Timur Tengah: Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, Dan Turki , Islamica : Jurnal Studi Keislaman, Vol.1, No.2 (2007)
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
monopoli  kekuasaan  pada  teritori  tertentu.  Dalam  hal  ini,  keadaan  modern  negara  memerlukan loyalitas kompleks tidak hanya ikatan kekerabatan suku atau etnis melainkan  solidaritas negara yang dibangun atas motivasi kerjasama berbagai etnis, kelompok politik, birokrasi dan politik.
Keadaan  tersebut  berbeda  dengan  realita  sosial  politik  yang  terjadi  di  Timur  Tengah. Model  negara  di  Timur  tengah  berbeda  dengan  negara-negara  di  Eropa,  baik  pada  fungsi  atau strukturnya.  Legitimasi  negara  maupun  kedaulatan  wilayah  di  Timur  Tengah  dapat  dipahami secara  parsial  karena  adanya  kelompok  atau  kekuatan  regional  dalam  negara  maupun internasional  yang  dapat  memberi  batasan  pada  kemampuan  negara.  Negarapun  dipahami sebagai  salah  satu  bagian  dari  keseluruhan  organisasi  sosial  di  Timur  tengah.  Negara  memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum, memerintah, mobilitas sosial, mengakomodasi pluralitas dan  representasi  politik.  Dimana  kemampuan  ini  berubah  seiring  waktu,  serta  memaksa  tidak sedikit  dari  negara-negara  di  Timur  Tengah  untuk  mengakomodasi  kelompok  kesukuan  dalam partisipasi politik dan proses integrasi sosial. Hubungan negara dengan kelompok kesukuan ini membentuk relasi simbiotik yang sesekali bersifat dialektis.
Islam  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  budaya  pada  masyarakat  Yordania,  bukan hanya sebagai agama besar bahkan dalam hal pemerintahan. Seperti negara lain di Timur Tengah yang  merupakan  negara  muslim  menjadikan  nilai-nilai  didalam  agama  islam  sebagai  sumber hukum  negara.  Yordania  dapat  menunjukkan  relasi  antara  negara  dengan  suku  bangsa  dalam proses transformasinya menuju negara-bangsa yang modern. Banyak negara di  kawasan Timur Tengah  yang  memiliki  ketergantungan  pada  elit  ataupun  kultur  perkotaan.  Hal  ini  berbeda dengan kekuasaan pada masa kerajaan Hasyimiyah Yordania tatanan politik maupun legitimasi kekuasaan  yang  secara  eksplisit  telah  mengakomodasi  tribalisme.  kekuasaan  kerajaan  yang terbentuk  dapat  dimanfaatkan  bagi  kelompok  kesukuan  untuk  turut  serta  mengintegrasikan  diri pada  sistem  negara  yang  modern  dengan  mempertahankan  budaya  primordial.  Maka keberhasilan pada proses transformasi dapat diraih, berjalan relatif mulus dengan kekerasan pada jumlah yang minim, serta menjadi alasan terciptanya stabilitas politik(Gacem, 2019).
Arab revolt atau peristiwa yang dikenal sebagai pemberontakan yang dilakukan kelompok etnis  arab  dengan  dipimpin  Syarif  hussein  kepada  kekuasaan  dinasti  di  tahun  1916.  Dimana peristiwa  ini  sebagai  langkah  awal  konsolidasi  kelompok  bani  hasyim  yang  menegaskan terhadap  klaim  keturunan  Quraisy  atau  klan  Nabi  Muhammad.  Kelompok  Bani  Hasyim  juga melakukan aliansi pada konfederasi kesukuan terbesar dan berpengaruh yang dipegang oleh Bani
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Sakhr.  Kontribusi  dari  kelompok  kesukuan  telah  nampak  sejak  masa  awal  perkembangan transformasi Yordania menuju negara-bangsa.  Sejak Kolonial  Inggris,  yang menerapkan sistem kolonial  untuk  meraih  kepentingannya  dengan  memberlakukan  budaya  dalam  tradisi  politik liberal  dan  secara  hati-hati  diterapkan  di  tengah  masyarakat  kesukuan.  Terlepas  dari  adanya perubahan  maupun  evolusi  yang  terjadi,  masyarakat  kesukuan  pada  Timur  tengah mempertahankan apa yang diistilahkan sebagai “state of mind”.
Keberhasilan  kemampuan  otoritas  negara  dengan  mengintegrasikan  suku  bangsa  pada struktur  negara  modern  dapat  dilihat  pada  eksperimen  Yordania  yang  membuktikan  kelompok kesukuan  dapat  membebaskan  negara  dari  berbagai  krisis.  Krisis  politik  Yordania  yang mendapatkan  andil  besar  dari  kelompok  kesukuan  yaitu  :  integrasi  wilayah  tepi  barat  setelah perang  arab-israel  berakhir,  pembunuhan  Raja  Abdullah  I,  Gejolak Arab  Spring 2011.  Pada peristiwa-peristiwa  tersebut  dapat  mempertahankan  kekuasaan  Bani  Hasyim  dengan  Dukungan kesukuan  dan  ashabiyah  hingga  hari  ini  Dinasti  Hasyimiyah  telah  bertahan  selama  empat generasi 23 . Reformasi politik yang dilakukan sejak 2010 yang diiringi dengan tantangan internal maupun  eksternal  seperti  terjadinya  Arab  spring  dimulai  dari  Tunisia  hingga  ke  negara  arab lainnya.  Rezim  kerajaan  seperti  pada  Yordania  dan  Maroko  dapat  diterima  oleh  warga  dengan tidak  adanya  pertumpahan  darah  serta  mendasarkan  legitimasi  atas  sejarah,  agama  dan  suku, fleksibilitas dan solusi keamanan dalam menghadapi tuntutan dari rakyat. Baik melalui reformasi politik maupun pemberian imbalan berupa uang untuk memberikan ketenangan pada rakyatnya. Pada  tahun  2011,  rakyat  Yordania  memulai  gerakan  untuk  menyerukan  sejumlah  reformasi politik,  ekonomi  dan  sosial  serta  melawan  korupsi,  dan  slogan  yang  menuntut  reformasi konstitusi untuk kembali pada konstitusi 1952. Tujuan dari reformasi ke konstitusi 1952 adalah sebagai upaya memperkuat peran dewan perwakilan rakyat dengan memisahkan kekuasaan dan mencegah  eksekutif  memiliki  otoritas  pada  legislatif  dan  yudikatif.  HIngga  akhirnya  tuntutan reformasi  meningkat  menjadi  penerapan  monarki  konstitusional  dengan  dasar  penyesuaian konstitusi  1952  pada  rezim  Yordania.  Reformasi  politik  dan  konstitusi  diselesaikan  pada  tahun 2011 dan 2012, Yordania melakukan adopsi pendekatan secara bertahap 24 .
Sejak berdirinya emirat di tahun 1921, Yordania telah mengupayakan stabilitas relatifnya
23 Nawan Yulianto and Muhammad Syauqillah, Aṣabiyyah Dan Konsep Transformasi Sosio-Politik Ibnu Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik Dan Tribalisme Di Timur Tengah , Meis : Jurnal Middle East and Islamic Studies, Vol. 6, No. 1, (2019) p.17-37
24 Aref Hamad, The Impact of Political Reforms on Stability in Jordan: (2011-2018) , Open Journal of Political Science, Vol,9, No.1 (2019) p. 133-136
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
serta menampakkan ketahanan yang besar sebagai suatu entitas politik meski berada di wilayah yang  banyak  terjadi  konflik  dan  tidak  stabil.  Stabilitas  internal  politik  dipengaruhi  pula  oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Diantara faktor internal yang berkontribusi di dalamnya yaitu :
1. Legitimasi antara agama dan sejarah dalam kepemimpinan hashemite
2. Struktur dan lembaga konstitusional dan hukum hadir dalam pemerintahannya
3. Adaptasi  tinggi  pada  politik  rezim  serta  pelaksanaan  reformasi  politik  yang dilakukan secara bertahap sejak kemunculannya sebagai negara
4. Lembaga  militer  dan  keamanan,  sentralitas  sistem  politik  selama  kritis  yang dipadukan dengan baik
5. Keadaan sosial yang harmoni
6. Kesadaran politik yang meningkat di kalangan warga
Sedangkan  dari  faktor  eksternal  yang  turut  mempengaruhi  stabilitas  di  Yordania  dimulai sejak  pendirian  emirat  yang  memicu  adanya  dukungan  politik,  militer  dan  ekonomi  Inggris. Selain  itu,  Kepemimpinan  Yordania  berhasil  mendapatkan  keyakinan  dari  pihak  eksternal  lain bahwa  stabilitas  Yordania  dan  kelangsungan  hidupnya  merupakan  kebutuhan  bagi  keamanan regional.
Kekuasaan  Bani  Hasyim  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  berjalannya  politik di  Yordania.  Dimana  Bani  Hasyim  memiliki  faktor  ashabiyah  berupa  hubungan  persaudaraan yang kuat yang mendukungnya. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai  tujuan  bersama,  mengontrol  kepentingan  pribadi  dengan  mendahulukan  pemenuhan kewajiban  sehingga  keharmonisan  dan  kemajuan  dalam  pembangunan  dapat  terwujud.  Hal  ini menegaskan  bahwa  peradaban  manusia  dapat  terjadi  dalam  satu  komunitas  dengan  komunitas lainnya  melakukan  gotong  royong  dan  saling  melengkapi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup yang  terjadi  dalam  interaksi  sosial.  Salah  satu  upaya  dalam  menaikkan  kemampuan  ekonomi masyarakat  yordania  yaitu  dengan  pengelolaan  wakaf  yang  baik,  pengelolaan  dari  kemampuan geopolitik  yordania,  dan  masih  banyak  lagi  yang  dapat  memicu  peningkatan  kerjasama  dan produktivitas  pada  gilirannya  akan  mewujudkan  keadilan.  Dengan  teori circle  of  equality ibnu khaldun  dapat  dilihat  keterkaitan  antara  ekonomi  dengan  politik.  Peningkatan  ekonomi  akan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  melaksanakan  perintah  dalam  syariah  karena masyarakat  yang  sejahtera  dapat  memenuhi  kewajiban  syariah  seperti  berzakat  maupun
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
bersedekah. Dimana dari sedekah yang dilakukan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan  atau  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Pelaksanaan  syariat  seperti  infaq,  zakat, sedekah, dan wakaf dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Sejarah Timur Tengah menjelaskan fakta adanya pengaruh dari peran kelompok kesukuan dalam dinamika sosial maupun politik di kawasan ini, yang mana merupakan kawasan yang kaya secara  kultural  dan  kawasan  yang  tua  secara  sejarah.  Ibnu  Khaldun  melihat  adanya perkembangan  sejarah  khususnya  yang  terjadi  pada  manusia  yang  menggarisbawahi  adanya proses, interaksi yang terjalin antar manusia, dan implikasi dari interaksi tersebut yang sebagian besarnya  terjadi  dalam  kelompok-kelompok.  Ibnu  khaldun  dalam  pemikirannya  mengenai ashabiyah  di  bidang  ekonomi,  penyelesaian  yang  dapat  digunakan  sebagai  obat  resesi  ekonomi yaitu  dengan  mendorong  peningkatan  kegiatan  ekspor  pemerintah  dan  melakukan  pengecilan pajak.Kemampuan  ekonomi  Yordania  tidak  terlalu  kuat  jika  dibandingkan  dengan  negara  arab lainnya.  Diantaranya  karena  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  Yordania  sedikit  dan  tidak memungkinkan kesamaan Yordania dalam hal kekayaan minyak dengan negara tetangga sebagai basis  perekonomian  negara.  Namun,  dengan  kemampuan  geopolitik  Yordania  memberikan peluang  pada  kerjasama  dengan  negara  Iran  maupun  Irak  terlepas  dari  adanya  hambatan, Yordania  dapat  menunjukkan  kestabilan  pada  aspek  lain  dengan  nilai  pertambahan  nilai  tukar yang  baik.  Disamping  banyaknya  tantangan  yang  dihadapi  Yordania  dalam  ha  perekonomian, GNP per kapita menampakkan kenaikan mencapai 6% setiap tahunnya yang diupayakan melalui hasil  pertanian,  perkembangan  dalam  mengolah  bahan  tambang  lain  seperti  tekstil,  semen  dan plastik. Selain upaya negara untuk memberdayakan ekonomi, didirikannya negara adalah untuk memberikan  kesejahteraan  pada  rakyatnya  secara  adil  dan  makmur.  Menurut  Ibnu  Khaldun aktivitas  ekonomi,  luasnya  pasar,  jumlah  dan  pembagian  tenaga  kerja,  tunjangan,  fasilitas,  dan peralatan  yang  disediakan  negara  turut  mempengaruhi  kesejahteraan  dan  peningkatan pembangunan pada suatu negara. Semakin intensif aktivitas yang dilakukan menandakan negara semakin  besar  yang  dapat  berkontribusi pada  peningkatan  pendapatan,  tabungan  negara  hingga terwujudnya pembangunan dan upaya kesejahteraan.
Yordania  dapat  menunjukkan  relasi  antara  negara  dengan  suku  bangsa  dalam  proses transformasinya  menuju  negara-bangsa  yang  modern,  seperti  diadakannya  pemilihan  umum
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
sebagai salah satu tanda liberalisasi yang mulai memasuki negara ini. Walaupun Yordania tidak sepenuhnya  menerima  demokratisasi  karena  dicurigai  sebagai  alat  penguasaan  kekayaan  Timur Tengah  berupa  sumber  daya  minyak.  Kekuasaan  pada  masa  kerajaan  Hasyimiyah  Yordania memiliki  tatanan  politik  maupun  legitimasi  kekuasaan  yang  secara  eksplisit  telah mengakomodasi  tribalisme.  Kekuasaan  kerajaan  yang  terbentuk  dapat  dimanfaatkan  bagi kelompok  kesukuan  untuk  turut  serta  mengintegrasikan  diri  pada  sistem  negara  yang  modern dengan  mempertahankan  budaya      primordial.  Usaha  mengintegrasikan  kelompok  kesukuan dengan  pemerintah  memiliki  andil  besar  pada  integrasi  wilayah  tepi  barat  setelah  perang  arab- israel  berakhir,  pembunuhan  Raja  Abdullah  I,  Gejolak Arab  Spring 2011.  Pada  peristiwa- peristiwa tersebut  dapat  mempertahankan  kekuasaan  Bani  Hasyim  dengan  Dukungan  kesukuan dan  ashabiyah  hingga  hari  ini  Dinasti  Hasyimiyah  telah  bertahan  selama  empat  generasi  meski sempat terjadi reformasi politik di Yordania. Kekuasaan  Bani  Hasyim memiliki pengaruh  yang signifikan  terhadap  berjalannya  politik  di  Yordania.  Dimana  Bani  Hasyim  memiliki  faktor ashabiyah berupa hubungan persaudaraan yang kuat yang mendukungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afeef,  Nouran  Ali,  E.  V.  Savenkova,  and  Alexandr  Y.  Bystryakov.  “Economy  of  Jordan: Obstacles and Prospects of Progress of a Developing Economy.” In , 71–75. Atlantis Press. 2018. https://doi.org/10.2991/icemw-18.2018.14.
Afriaanti,  Wahyuni,  and  S.  n.d.  “Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di  Yordania  dan  Turki,” 2022.
Aryanti,  Yosi.  “Pemikiran  Ekonomi  Ibn  Khaldun:Pendekatan  Dinamika  Sosial  Ekonomi  dan Politik.” Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM 2 (2). https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1256.
Farhan,  Izzal  Toriqul.  2022.  “Ashabiyah  Ibnu  Khaldun  Dan  RELEVANSINYA  TERHADAP PEMILIHAN  PRESIDEN  DAN  WAKIL  PRESIDEN  DI  INDONESIA.” Al-Balad: Journal of Constitutional Law 4 (1). http://urj.uin-
malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1446.
Febrian,  Emil  Dwi,  Susanto  Susanto,  and  Sri  Kusumo  Habsari.  2021.  “Runtuhnya  Marxisme- Leninisme  di  Uni  Soviet  dalam  Teori  Ashabiyah  Ibnu  Khaldun.” Jurnal  Filsafat 31  (1): 74–104. 2018.https://doi.org/10.22146/jf.49944.
Gacem, Rajaa. n.d. “Tribes and States In The Middle East”. 2019.
Hamad,  Aref.  “The  Impact  of  Political  Reforms  on  Stability  in  Jordan:  (2011-2018).” Open
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Journal of Political Science 09 (January): 122–44. 2019.
https://doi.org/10.4236/ojps.2019.91007.
Hana, Muhamad Yusrul. “Perubahan Sosial Masyarakat di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad.” Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian , November, 35. 2020. https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2064.
Hartanto.  “Tinjauan  Konstruktivisme  Dan  Ashabiyah  Ibnu  Khaldun  Terhadap  Uni  Eropa  | Hartanto | Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam.” TAPIS : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2). 2020.
http://103.88.229.8/index.php/TAPIs/article/view/7788.
Insani,  Risna  Nurul,  and  Indra  Indra.  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Tingkat Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  20  Negara  OKI  Tahun  2009-2013.” Muqtasid:  Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6 (2): 141–56. 2015.https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.141-156.
Khoiruddin.  “Analisis  Teori  Ashabiyah  Ibn  Khaldun  Sebagai  Model  Pemberdayaan  Ekonomi Umat.” ASAS 8 (1). 2016. https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1224.
Luhtitianti, UI  Ardaninggar, and  Achmad Zainal Arifin. “Applying  Ibn  Khaldun’s Theory  Into The  Islamic  Preaching’s  Movement  in  The  Period  of  Demak  Empire:  Reflection  for  the Contemporary Muslim Society.” RELIGIA , April, 1. 2021. https://doi.org/10.28918/religia.v24i1.2807.
Malau, Nathania Cevlin Gloria. “Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Negara Yordania Pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2016.”  Thesis,  Universitas  Sumatera  Utara.  2020. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/27861.
Nizar,  Samsul.  “Konsep  Negara  Dalam Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun.” Jurnal  Demokrasi 2 (1). 2003. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2547.
Saukani, Muhammad Izzu. “Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan ‘Solusi Dua  Negara’  Dalam  Konflik  Israel-Palestina.”  Universitas  Islam  Indonesia.  2020. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/28434.
Sriyanto. Sejarah Dan Perubahan Sosial : Pemikiran Intelektual Ibnu Khaldun . UM Purwokerto Press. 2018.http://digital.library.ump.ac.id/540/.
Subchan,  Nizzah  Amalia.  “Faktor  Normalisasi  Hubungan  Diplomatik  Yordnia  dengan  Qatar : Analisis  Dinamika  Keamanan  Kawasan  dan  Identitas  Nasional.” Indonesian  Journal  of International Relations 4 (1): 25–41. 2020. https://doi.org/10.32787/ijir.v4i1.119.
Sudjatnika,  Tenny.  “Nilai-Nilai  Karakter  Yang  Membangun  Peradaban.” Al-Tsaqafa:  Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 14 (1): 127–40. 2017. https://doi.org/10.15575/al- tsaqafa.v14i1.1796.
Yani,  Muhammad  Turhan.  “Wacana  Pemerintahan  Demoktis  dan  Dinamika  Politik  di  Negeri-
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Jurnal TAPIs Vol. 18   No. 2    Juli—Desember 2022
negeri Timur Tengah: Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, dan Turki.” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 1 (2): 121. 2014. https://doi.org/10.15642/islamica.2007.1.2.121-134.
Yulianto,  Nawan,  and  Muhamad  Syauqillah.  “‘Aṣabiyyah  dan  Konsep  Transformasi  Sosio- Politik  Ibn  Khaldun:  Relevansi  Kontemporer  Politik  dan  Tribalisme  di  Timur  Tengah”  6 (1): 21. 2019.

## WEBSITE
Massad, Joseph. “Palestinian Rights Have Always Been Secondary to the “national Interest” of Arab Regimes”. Dalam https://www.middleeasteye.net/opinion/bargaining-away- palestinian-rights-serves-national-interest-arab-regimes diakses pada 19 Juni 2022
Anggaran.  “Rezim  Negara  Arab  Mendahulukan  Kepentingan  Nasionalnya  Dibanding  Hak-Hak Palestina"  dalam https://www.klikanggaran.com/politik/amp/pr-115965999/rezim-negara- arab-mendahulukan-kepentingan-nasionalnya-dibanding-hakhak-palestina?page=all diakses pada pada 19 Juni 2022