Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2020, 9(2): 436-451
PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM ARENA POLITIK (STUDI PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN MIMIKA, PROPINSI PAPUA DALAM PRESPEKTIF PIERRE BOURDIUE)
Sopia Wadanubun 1 , Antik Tri Susanti 2 , Elly E. Kudubun 3

## Abstract
Women are constructed as second-class creatures. This prejudice then gets reinforced  in  the  moral  structure  of  society  manifested  in  religious  and customary regulations. However, in the political arena an effirmative policy has been set up by giving a 30% quota of permaan. This study wants to find out  how  women  struggle  in  the  political  arena,  using  the  perspective  of Pierre Bourdieu. The approach used in  this study is  a qualitative research approach,  which  is  a  research  procedure  that  produces  descriptive  data using  interview,  observation,  and  document  utilization  techniques.  This study  concludes  that  gender  is  not  a  matter  of  unsuccessful  person  in  the election stage. This means that men and women have the same opportunity to  be  chosen.  Election  is  determined  by  the  amount  of  economic  capital. Because  economic  capital  is  the  dominant  determinant  of  victory,  not because of the issue of women's struggle, in practice it can be predicted that the  struggle  against  women's  rights  will  not  have  a  place  in  the  political arena in Mimika Regency, Papua Province.
Keywords: Women, Politics, Arena, Pierre Bourdieu, Capital

## Abstrak
Perempuan  dikonstruksikan  sebagai  makhluk  kelas  dua,  prasangka  ini kemudian  mendapatkan  penguatan  dalam  struktur  moral  masyarakat  yang terwujud  dalam  peraturan-peraturan  agama  maupun  adat,  namun  demikian dalam arena politik telah di tetapkan kebijakan affirmative dengan memberi perempuan  tkuota  30%.Penelitian  ini  ingin  mengetahui  bagaimana perjuangan perempuan dalam arena politik, dengan menggunakan perspektif Pierre  Bourdiue,  pendekatan  yang  di  lakukan  dalam  penilitian  ini  adalah jenis  pendekatan  penelitian  kualitatis  yaitu  suatu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan  pemanfaatan  dokumen.Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  gender bukan  merupakan  persoalan  ketidak  berhasilan  seseorang  dalam  tahap pemilihan, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk  di  pilih.  Tentununya  keterpilihan  seseorang  di  tentukan  oleh  jumlah modal ekonomi.
Kata kunci : Perempuan,Politik, Pierre Bourdiue, Modal

## PENDAHULUAN
Perempuan  berderajat  lebih  rendah  dari  pada  laki-laki.  Inilah anggapan umum yang berlaku saat ini tentang kedudukan kaum perempuan dalam  masyarakat.  Anggapan  ini  tercermin  dalam  prasangka-prasangka umum,  seperti  seorang  istri  harus  melayani  suami  dan  lebih  ditempatkan dalam  sektor  privat  atau  domestik.  Prasangka  ini  kemudian  mendapatkan penguatan dalam struktur moral masyarakat yang terwujud dalam peraturan- peraturan  agama  maupun  adat.  Berbeda  dengan  perempuan,  laki  laki ditempatkan  sebagai  kepala  keluarga,  pencari  nafkah  dan  berhak  dalam mengambil keputusan. (Lestari, 2017).
Untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  kesenjangan  tersebut  maka perlu  diberlakukan  kesetaraan  gender.  Tujuannya  agar  laki  -  laki  dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak  - haknya  yang sama sebagai manusia dalam semua bidang, termasuk dalam kegiatan politik.
Di Indonesia perempuan sudah bisa mendapatkan akses dalam posisi politik. Berkat perjuangan para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi perempuan  anggota  parlemen,  implementasi  tindakan affirmatif dalam  hal perwakilan  perempuan  di  parlemen  dan  partai  politik  telah  berhasil diundangkan  secara  formal  dalam  pasal  65  undang-undang  pemilu  No.  12 tahun  2003  (  Pratiwi,  2019).  Aturan  tersebut  mengatur  keterlibatan perempuan  dalam  partai  politik  dengan  kuota  minimal  sebesar  30%.  Itu artinya  negara  telah  memberikan  ruang  kepada  perempuan  agar  dapat berpartisipasi dan  berkontribusi dalam bidang politik.
Khususnya  untuk  Propinsi  Papua,  tertuang  dalam  pasal  1  ayat  5 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua  yang selanjutnya disingkat DPRP adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Papua  sebagai  badan legislatif  daerah  Provinsi  Papua.  Peraturan  tersebut    memuat  keterwakilan perempuan  paling  sedikit    30%  (tiga  puluh  persen)  dan  pasal  246    ayat  2 setiap  3  (tiga)  orang  bakal  calon  terdapat  paling  sedikit  1  (satu)  orang perempuan bakal calon.
Dialektika struktur patriarki dengan kesempatan kebijakan affirmatif menjadi tantangan bagi perempuan dalam memasuki arena politik. Memberi kesempatan  bagi  perempuan,  namun  belum  tentu  serta  merta  mengeliminir budaya  patriarkhi  yang  sudah  terlanjur  disepakati  secara  sosial.  Pierre
Bourdieu  menjelaskan  bahwa  dalam  dunia  objektif  sekalipun  nampaknya tidak ada peluang, selalu masih ada kemungkinan, yang disebutnya sebagai probabilitas objektif (Bourdieu,  1998 ). Hal itu tidak sama dengan pendapat Emile  Durkheim  yang  melihat  struktur  memiliki  kuasa  mutlak  memaksa individu  (Johnson,  1994).  Digerakkan  oleh  keinginan  untuk  mengatasi  apa yang  disebutkan  sebagai  oposisi  palsu  antara  objektivisme  dengan subjektivisme,  atau  hal  yang  disebutnya  sebagai,  “oposisi  absurd  antara individu  dengan  masyarakat”  ,  Pierre  Berdieu  mengembangkan  konsep arena  untuk  menolak  relasi  sederhana  antara  individu  dan  masyarakat, (Bourdieu, 1997).
Dalam  arena, ada posisi-posisi agen sosial  (manusia atau institusi), ada  keterbatasan  terhadap  apa  yang  boleh/tidak,  ada  doksa  (aturan-aturan yang  tidak  dipertanyakan  lagi  karena  dianggap  wajar).  Namun  juga  dalam arena,  agen-agen  sosial  menggunakan  ragam  strategi  guna  memertahankan atau  mengimprovisasi  posisi  mereka  yang  terhubung  dengan  habitus dan modal  (Rianawati,  2017).  Perempuan  sebagai  agen  sosial,  dalam  doksa budaya  patriarki  dalam  politik,  dengan  demikian  masih  memiliki  peluang mengimprovisasi  posisi    dengan  strategi  menggunakan  modal-modal  yang dimiliki. Dalam terminologi Bourdieu modal tidak hanya dipahami sebagai modal  ekonomi.  Terdapat  modal-modal  lain,  yakni  modal  budaya,  modal sosial dan modal simbolik.
Tulisan  ini  ingin  mengetahui  bagaimana  perjuangan  perempuan dalam  arena  politik.  Bisakah  perempuan  memenangkan  arena  dengan strategi  menggunakan  kapasitasnya  (modal)  yang  dia  miliki  ?  Bagaimana perempuan  berjuang  melawan  hegemoni  budaya  patriarki  dalam  arena politik ? Jawaban pertanyaan tersebut akan ditelusuri dengan menggunakan informan  perempuan  yang  terpilih  maupun  yang  tidak  terpilih  menjadi DPRD  di  Kabupaten  Mimika.  Mengapa  bisa  terpilih  atau  tidak  terpilih  ? Apakah  terpilihnya  perempuan  karena  berlangsungnya  subordinasi perempuan  ?  Penelitian  ini  ingin  menjawab,  dalam  arena  politik,  apakah perempuan diterima kehadirannya karena modal yang dimiliki atau sebagai objek dari berlangsungnya superioritas laki-laki.
Beberapa  studi  serupa  telah  dilakukan,  diantaranya  yaitu  :  Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender Oleh Very Wahyudi tahun 2018
.    Jurnal  tersebut    menjelaskan  tentang  persoalan  yang  melatarbelakangi ketidakberhasilan  perempuan  dalam  dunia  politik.  adalah  faktor  kultur  dan pemahaman tentang agama. Selain itu, Zaenal Mukarom dalam Perempuan dan  Politik  tahun  2008  Studi  Komunikasi  Politik  tentang  Keterwakilan Perempuan  di  Legislatif.  Jurnal  tersebut  menjelaskan  tentang  faktor  yang menghambat keterwakilan perempuan dalam dunia politik di pengaruhi oleh budaya  bangsa,  yang    lambat  laun  membentuk  budaya  politik  yang kemudian  menjadi  cara  pandang  masyarakat  dan  presepsi  masyarakat mengenai politik.
Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini melihat dunia objektif (kultur)  bukan  menjadi  “harga  mati”,  masih  terdapat  peluang  perempuan untuk  berjuang  dalam  arena  politik  dengan  menggunakan  modal  yang dimiliki.  Dengan  demikian  ada  hal  yang  sama,  namun  ada  yang  berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  yang  menjadi  kebaruan  ( novelty )  penelitian ini.  Kesamaannya  adalah  dunia  objektif  patriarkhi  bagaimanapun mempengaruhi terpilihnya perempuan sebagai anggota dewan, namun lebih dari  itu,  dalam  perspektif  Pierre  Bordieu,  terdapat  modal  sosial,  modal ekonomi,  modal  budaya  yang  dimiliki  untuk  memenangkan  arena. Kepandaian  perempuan  dalam  membuat  strategi  memainkan  modal-modal inilah  yang  akan  membantu  perempuan  keluar  dari  belenggu  budaya patriarkhi.
Dari latar belakang diatas, penelitian ini ingin memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian : apakah perempuan terpilih sebagai anggota dewan  dalam  arena  politik  karena  modal  yang  dimiliki  atau  sebagai  objek dari berlangsungnya superioritas laki-laki ? Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perjuangan perempuan dalam arena politik.
Menurut  Bourdieu  praktik  (secara  sosial)  merupakan  hubungan relasional  yakni  struktur  objektif  dan  representasi  subyektif  agen  dan pelaku, terjalin secara dialektik. Fenomena sosial apapun merupakan produk dari  tindakan-tindakan  individual.  Oleh  karena  itu  logika  tindakan  harus dilihat (dicari) pada sisi rasionalitas pelakunya (Haryatmoko, 2003).
Praktik  sosial  oleh Bourdieu  merupakan  segala  sesuatu  yang  di amati  dan  dialami  yang  ada  di  luar  diri  pelaku  sosial  (  interior)  bergerak dinamis  secara  dialektis  dengan  pengungkapan  dari  segalah  sesuatu  yang
telah di internalisasi menjadi bagian dari diri pelaku sosial (interior). untuk menjelaskan  sebuah  praktik,  bourdiue  kemudian  mengajukan  konsep khasnya yaitu : (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik.
Dalam  penelitian  ini  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh perempuan  dalam  kontestasi  pilihan  DPRD  kabupaten  Timika  merupakan hasil  dari  bagaimana  dia  menggunakan  modal  dalam  konteks  habitus,  dan memainkannya  dalam  arena  politik.  Terpilihnya  perempuan  karena kemampuanya  memanfaatkan  modal  yang  dimiliki,  tidak  semata-mata ditentukan oleh budaya patriarki, dunia objektifnya.
Menurut  Bourdieu  habitus  merupakan  suatu  sistem  melelalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung lama  dan  berubah-ubah  yang  berfungsi  sebagai  basis  generative  bagi praktik-praktik  yang  terstruktur  dan  terpadu  secara  objektif  (Bourdieu, 1977).
Habitus  merupakan  pembatinan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang beragam dan rasa permainan ( feel for  the game) yang melahirkan berbagai macam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus adalah hasil internalisasi sturuktur dalam dunia sosial, atau struktur sosial  yang  di  batinkan.  Selain  itu  habitus  merupakan  produk  sejarah  yang terbentuk  setelah  manusia  lahir  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat  dalam ruang dan waktu tertentu, habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan  hasil  pembelajaran  lewat  pengasuhan  dan  bersosialisasi  dalam masyarakat.  Proses  pembelajaran  sangat  halus,  tak  disadari  dan  tampil sebagai hal yang wajar, (Fauzi, 2014).
Konsep habitus tidak dapat dipisahakan dari arena  karena keduanya memiliki  hubungan  yang  sangat  erat    dan  saling  mempengaruhi.  Habitus mendasari  terbentuknya  arena,  sementara  dilain  pihak  arena  menjadi  lokus dari  kinerja  habitus.  Bourdieu  melihat  arena  menurut  definisinya  sebagai arena  pertempuran,  arena  juga  merupakan  arena  perjuangan.  Arena  adalah jenis  pasar  kompetitif  yang  didalamnya  terdapat  berbagai  jenis  modal ekonomi,  modal  sosial,  modal  budaya  dan  modal  simbolik    (Bourdieu, 2010). Oleh karena itu  untuk memenangkan sebuah kontestasi dalam arena pertarungan,  maka  permainan  strategi  yang  digunakan  adalah  (1)  strategi reproduksi ( reproduction strategies ) menunjuk pada kumpulan praktik yang
di rancang untuk mempertahankan atau meningkatkan aset-aset para pelaku dengan kecenderungan ke masa depan. Strategi ini bergantung pada jumlah dan  komposisi  modal,  (2)  strategi  penukaran  kembali  ( reconversions strategies )  berkaitan  dengan  pergerakan-pergerakan  di  dalam  ruang  sosial yang  terstruktur  dalam  dua  dimensi  yaitu  keseluruhan  jumlah  modal  yang terstruktur dan pembentukan jenis modal yang didominasi dan terdominasi. (Fauzi, 2014).
Dalam  pemikiran  Bourdieu,  modal  bukan  berarti  tentang  uang  saja seperti  dalam  istilah  ekonomi,  namun  lebih  luas  dari  hal  tesebut.    modal berarti  sebuah  hasil  kerja  yang  terakumulasi  dalam  diri  seseorang,  Modal oleh  Bourdieu  adalah  hal  yang  tidak  hanya  bersifat  materi  namun  juga bersifat  non  materi.  Hal  tersebut  sangat  penting  karena  akan  menentukan posisi seseorang atau kelompok dalam struktur sosial, (Martono, 2018).
Ada  empat  modal  yaitu  ;    modal  ekonomi,  modal  sosial,  modal budaya  dan  modal  simbolik.  Modal  ekonomi  adalah  modal  yang  berkaitan dengan  uang dan warisan yang bisa diwariskan untuk generasi selanjutnya. Modal  sosial  adalah    modal  bersama  yang  membuat  adanya  jaringan hubungan  misalnya  seperti  keluarga,  suku,  sekolah.  Selanjutnya  modal budaya  adalah  kemampuan  seseorang  dalam  sikap,  cara  bertutur  kata, berpenampilan,  cara  bergaul  dan  sebagainya.  Sedangkan  modal  simbolik adalah  sesuatu  yang  dikenali  dan  diakui  secara  natural,  seperti  status  atau gelar pendidikan seseorang (Martono, 2018).
Pierre  Bourdieu  menyatakan  bahwa  untuk  mempertahankan dominasi, aktor menggunakan strategi. Bourdieu menyebut “strategi adalah produk  dari  rasa  praktis  seperti  halnya  permainan  buat  suatu  permainan yang  partikular  dan  historis”.  Strategi  terkait  dengan  praktik  seorang  agen dalam  ruang  sosial  dan  arena  tertentu,  berdasarkan  modal-modal  yang dimiliki  agen.  Pierre  Bourdieu  menyatakan  untuk  mempertahankan dominasi, aktor menggunakan strategi (Bourdieu, 1998).
Pierre Bourdieu  dalam penelitiannya pada suku Kabyle menjelaskan bahkan  dalam  praktik  yang  sakralpun,  terjadi  sebuah  siasat  atau  strategi yang  dilakukan  oleh  agen  yang  mempunyai  kepentingan  terhadap  suatu peristiwa  sakral.  Permainan  perkawinan  mirip  dengan  permainan  kartu. Hasilnya sebagian bergantung kepada perjanjian, pada kartu yang dipegang
yang  nilainya  dibatasi  oleh  aturan  permainan,  sesuai  dengan  karakteristik masyarakat  yang  bersangkutan,  dan  sebagian  lagi  tergantung  pada ketrampilan  si  pemain.  (Rianawati,  2017).  Dalam  penelitian  ini,  perlu startegi  untuk  memainkan  modal  yang  dimiliki,  agar  perempuan  terpilih sebagai anggota dewan dalam arena politik.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Menurut  Bogdan  penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  dan  pelaku  yang  diamati.  Jenis  penelitian  berupa  stusi  kasus,  yakni meneliti  suatu  kasus  atau  fenomena  tertentu  yang  ada  dalam  masyarakat yang  dilakukan  secara  mendalam  untuk  mempelajari  latar  belakang, keadaan,  dan  interaksi  yang  terjadi.  Studi  kasus  dilakukan  pada  suatu kesatuan  sistem  yang  bisa  berupa  suatu  program,  kegiatan,  peristiwa,  atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu, (Bogdan, 1992).  Dalam  penelitian  ini  dalam  pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah di Kabupaten Mimika.
Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Mei 2019 hingga Juli 2019. Lokasi  penelitian  berada  di  Kabupaten  Mimika  Provinsi  Papua.  Penulis pernah  melakukan  Praktek  Kerja  Lapangan  di  Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika  sehingga penulis sudah mengetahui kondisi pembangunan serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  data  yang  di dapat  melalui  wawancara  dengan    informan  yang  dicatat  melalui  catatan tertulis  atau  melalui  perekaman  video/audio  dan  pengambilan  foto. Informan  adalah  calon  legislatif  yang  terpilih  maupun  tidak  terpilih,  tokoh masyarakat,  maupun  masyarakat  biasa.  Adapun  data  sekunder    yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari berbagai buku yang sifatnya  sebagai  penunjang  penelitian  berupa  kepustakaan  dan  data  yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang  Surat Keputusan  Gubernur  Papua  tentang  Peresmian  Keanggotaan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika  dan data Daftar Calon Tetap yeng terdaftar dalam partai politik, maupun dokumen penunjang lainnya.
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi yang  sudah  penulis  lakukan  saat  praktek  kerja  lapangan    di  Kabupaten Mimika  selama  62  hari  berada  di  Kabupaten  Mimika.  Penulis  dapat mengetahui  karakteristik  masyarakat  dan  kondisi  pembangunan  di Kabupaten  Mimika.  Pada  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  dari  6 responden  yang  telah di  pilih  untuk  memberikan informasi  yang di  anggap valid dan akurat yang dapat di percaya, pengumpulan data yang selanjutnya penulis  lakukan  dengan  pendokumentasian  berupa  foto  untuk  mengetahui kondisi pembangunan di Kabupaten Mimika.
Tahapan analisis data dalam penelitian ini melalui proses pemilihan atau  seleksi,  pemfokusan  atau  pemusatan  data,  pengabstrakan  dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang penulis dapatkan  dari  data  lapangan,  sehingga  dari  sekumpulan  informasi  yang penulis  dapatkan  memberi  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan. Tahap  akhir  dari  proses  pengumpulan  data  dapat  di  maknai  sebagai penarikan arti data yang telah di tampilkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Konstruksi Sosial Perempuan Papua dan Habitus Dalam Arena Politik
Memahami perempuan Papua dan representasinya dalam kebudayaan papua di pandang sangat kuat membelenggu masyarakat papua pada  umumnya.  Khususnya  dalam  hal  hubungan  gender.  Menurut  Petrus Takege, kaum perempuan sepenuhnya di kuasai oleh laki-laki, perempuan di pandang  sebagai  benda  milik  laki-laki  belaka,  (Takage,  2007).  Dalam kehidupan  sehari-hari,  beban  kerja  perempuan  di  gambarkan  sangat  berat misalnya  di  kalangan  masyarakat  pantai,  selain  melahirkan  dan  menyusui anak,  perempuan  harus  menokok  sagu  dan  mencari  ikan.  Namun  sejak hadirnya missie dan zending di  papua,  terutama  karena  pengaruh  ajaran tentang  sepuluh  perintah  Allah,  melalui  gereja  terjadilah  perubahan pandangan  bahwa  perempuan  tidak  lagi  diisolasi  oleh  adat  dan  di kembangkan  pengakuan  bahwa  perempuan  memiliki  derajat  yang  sama (Takage 2007).
Dalam  upaya  untuk  memberdayakan  perempuan  papua,  sejak  masa Belanda  hingga  hari  ini  pemberdayaan  telah  di  lakukan  dengan  adanya pendidikan  formal  dan  informal.  Dimulai  ketika  Belanda  membuka kesempatan  bersekolah  untuk  anak-anak  papua,  termasuk  perempuan  pada tahun 1940-an,  di beberapa pusat pendidikan. Salah satunya yang menonjol adalah Zending Zchoolen yang menjadi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK).
Pada  2  april  1962  Gereja  Kristen  Injili  (GKI)  di  Irian  Barat  mendirikan pusat  pendidikan  sosial  (PPS).  PPS  menyediakan  pelatihan  untuk meningkatkan ketrampilan perempuan dikampung-kampung.
Bergulirnya  reformasi,  gerakan  perempuan  papua  juga  berkembang pesat  dan  bernuansa  politis.  Pada  16  januari  1999  didirikan  Aliansi Perempuan  Papua  (APP)  yang  berusaha  agar  perempuan  dilibatkan  dalam musyawarah  besar  masyarakat  adat  papua  pada  tahun  2000.  Berkat  usaha ini,  perempuan  mendapat  tempat  di  dalam  Presidium  Dewan  Papua  (PDP) yang berdiri pada tahun 2000 dengan sebutan‟‟ Pilar Perempuan‟‟
Setelah  reformasi  1998  wadah  baru  perempuan  bermunculan, beberapa di antaranya adalah Yahamak di Timika, Hunni Inane di Wamena, Solidaritas  Perempuan  Papua  Cinta  Keadilan  dan  Kedamaian  (SP2CK2)  di Biak, Lermbaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP) dan lembaga-lembaga lainya yang menunjukan bahwa di kalangan perempuan  telah  tumbuh    semacam  kepercayaan  diri  dan  kesadaran  untuk pelembagaan  gerakan  mereka.  Banyak  dari  gerakan  mereka  yang  cukup aktif  memberikan  kontribusi  signifikan  pada  gerakan  sosial  papua  secara umum.
Didalam  struktur  kekuasaan  politik,  seiring  kebijakan affirmatif untuk  melibatkan  minimal  30%  caleg  perempuan  agar  berkontestasi  dalam pemilihan  legislatif,  pada  pemilihan  legislatif  di  Kabupaten  Mimika  sejak tahun  2004  -  2019  keterlibatan  perempuan  dalam  dunia  politik  meningkat secara  signifikan.  Hal  ini  dapat  di  buktikan  lewat  jumlah  presentase keterlibatan  perempuan  dalam  Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  pada  periode tahun 2009 -2014.  Jumlah perempuan yang terlibat dalam parpol sebanyak 133  orang  dan  pada  periode  tahun  2019-2024,  jumlah  perempuan  yang terlibat  pada  parpol  sebesar  143  orang  (DCT  Kabupaten  Mimika  Tahun, 2009-2019).  Oleh  karena  itu  perempuan  papua  khususnya  di  Kabupaten
Mimika  terus  melakukan  ekspansi  dalam  dunia  politik  agar  mampu menunjukan  eksistensinya,  (Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Papua Nomor  182  tahun  2004,  tentang  peresmian  kenggotaan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode tahun 2004-2019).
Permainan  modal  -  modal  sebagai  bentuk  strategi  sudah  bertahan sejak lama dalam kontestasi politik di Kabupaten Mimika, namun di antara semua jenis modal-modal  yang tersedia, modal ekonomi  merupakan kunci utama dalam transaksi politik untuk  dapat  terpilih sebagai  seorang anggota dewan.  Hal  itu  seperti  yang  di  sampaikan  oleh  MB  selaku  masyarakat Kabupaten  Mimika.  Hasil  wawancara  dengan  MB,  mengungkapkan  bahwa “pada  saat  kampanye  politik  para  caleg  biasanya  sudah  memberikan  janji untuk  mewujudkan  kebutuhan  rakyat  melalui  pengadaan  bangunan  fisik sesuai kebutuhan masyarakat dan ketika menjelang H-3 pemilihan legislatif akan  ada  transaksi  ekonomi  seperti  pemberiang  uang  dengan  jumlah  RP. 500.000  untuk  satu  orang  (satu  suara).  Besarnya  jumlah  pemberian  uang dapat menentukan pilihan politik masyarakat, sehingga jika ada caleg  yang memberikan  sokongan  uang  dangan  jumlah  yang  lebih  besar  maka masyarakat akan memberikan pilihan politik pada caleg tersebut. Transaksi ekonomi dalam pemilihan legislative di  Kabupaten  Mimika bukan menjadi hal  yang  baru  bagi  masyarakat,  namun  trasaksi  politik  uang  sudah berlangsung  sejak  lama  di  Kabupaten  Mimika  sehingga  masyarakat  telah terbiasa dengan penerapan politik uang dalam pesta demokrasi di Kabupaten Mimika.
Habitus  politik meskipun perlahan menerima kehadiran perempuan, namun  transaksi  politik  lebih  ditentukan  oleh  modal  ekonomi.  Uang menjadi  penentu  terpilih  tidaknya  menjadi  anggota  dewan,  tanpa memandang gender.

## Pembahasan

## Modal, Strategi Dan Arena Pertarungan Politik
Pada  pemilihan  legislatif  di  Kabupaten  Mimika,  ketika  seseorang berkomitmen  untuk  terlibat  dalam  kontestasi  politik  maka  orang  tersebut telah  mengumpulkan  modal-modal  yang  dimiliki  sebagai  suatu  kekuatan untuk  mengatur  strategi  agar  dapat  memenangkan  dirinya  dalam  arena
pertarungan  politik.  Biasanya  modal-modal  tersebut  dimainkan  ketika sebelum masa kampanye maupun pada saat  kampanye politik berlangsung. Pada saat sebelum masa kampanye atau calon legislatif (caleg) tersebut telah dinyatakan  terdaftar  dalam    Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  maka  seorang  caleg  menggunakan  modal  sosial yaitu  dengan  melakukan  pendekatan  dengan  kerabat  atau  masyarakat  yang sudah mempunyai hubungan khusus dengan dirinnya. Selain itu keterlibatan seorang caleg dalam berbagai organisasi-organisai lokal juga membantunya untuk memobilisasi masa, agar kelak masyarakat  dapat memberikan pilihan politik pada dirinya atas dasar ketokohannya dalam lembaga organisasi.
Selain  modal  sosial,  ketersediaan  finansial  yang  mempermudah seorang  caleg  dalam  kampanye  politik.  Modal  ekonomi  digunakan  sebagai kebutuhan  kampanye  untuk  membiayai  trasportasi,  kebutuhan  mencetak poster atau baliho serta kebutuhan  untuk menggaji tim sukses. Ketersediaan dari  modal-modal  tersebut  merupakan  faktor  penunjang  dalam  kampanye politik,  seperti  yang  di  ungkapkan    oleh  YT  selaku  politikus  perempuan yang  terpilih  dalam  kontestasi  pemilihan  legislatif  di  Kabupaten  Mimika pada  periode  tahun  2019-2024.  Dalam  keterangannya  YT  mengungkapkan bahwa :
„‟dalam dunia politik, uang merupakan basis material penting dalam menunjang kebutuhan partai.  Jika seorang caleg yang terlibat dalam politik tidak  menggunakan  uang  sebagai  faktor  penunjang  maka  hal  itu  dapat  di katakan mustahil. Menurutnya dalam dunia politik dibutuhkan cross politik untuk  kebutuhan  kampanye,  fungsi  dari cross politik adalah  untuk membiayai kebutuhan tim sukses, apalagi bagi tim yang mempunyai daerah pilihan di  medan  yang sangat  sulit,  mereka pasti membutuhkan biaya  yang besar  untuk  menunjang  kebutuhan  kampanye,  Maka  tidak  benar  jika  ada caleg yang masuk dalam dunia politik bila  tanpa uang‟‟.
Pentingnya  uang  juga  ditegaskan  oleh  RH,  selaku  caleg  perempuan yang gagal, dalam keterangannya RH menjelaskan :
‟‟kendala  utama  yang  saya  hadapi  saat  terlibat  dalam  kontestasi politik adalah minimnya uang yang saya miliki, karena saya dari masyarakat yang kurang mampu secara finansial, sehingga pada masa kampanye politik, saya  tidak  memakai  jasa  tim  sukses.  Niat  saya  untuk  terlibat  dalam
kontestasi  politik  agar  dapat  mensosialisasikan  visi-misi  saya,  bicara  dari rumah ke rumah, sehingga saya dapat mendengarkan keluh kesah dari setiap masyarakat”.
Dalam kontestasi politik, transaksi politik bukan uang tidak hanya di lakukan  oleh  caleg  perempuan,  namun  juga  di  lakukan  oleh  caleg  laki-laki seperti yang di sampaikan oleh KR selaku caleg laki-laki yang tidak terpilih periode tahun 2019-2024. Dalam wawancara KR menjelaskan bahwa secara ketokohan  figurnya  sudah  di  kenal  oleh  masyarakat  karena  dirinya  telah menjabat sebagai dewan suku dalam beberapa periode, namun ketika terlibat dalam  kontestasi  politik,  modal  ekonomi  yang  di  mainkan  adalah  sebesar seratus juta. Dana sebesar seratus juta di pakai untuk kebutuhan kampanye, namun  menurutnya  investasi  dana  dengan  jumlah  seratus  juta  rupiah  tidak cukup  dalam  transaksi  politik  karena  banyak  caleg  yang  terlibat  dalam kontestasi  politik  memainkan  strategi  dengan  modal  ekonomi  yang  lebih besar dan modal tersebut di pakai untuk kebutuhan kampanye serta membeli suara masyarakat.
Permainan  modal  ekonomi  sebagai  stategi  dalam  arena  pertarungan politik kini menjadi sebuah tradisi yang terus berkembang dalam kontestasi politik  di  Kabupaten  Mimika.  Pilihan  politik  seseorang,  dapat  ditentukan lewat besarnya modal ekonomi yang di berikan oleh seseorang yang terlibat dalam  kontestasi  politik,  seperti  yang  di  sampaikan  oleh  MB  selaku masyarakat Kabupaten Mimika. dalam wawancaranya MB mengungkapkan bahwa  pada  saat  kampanye  politik  para  caleg  biasanya  sudah  memberikan janji  untuk  mewujudkan  kebutuhan  rakyat  melalui  pengadaan  bangunan fisik  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan  ketika  menjelang  H-3  pemilihan legislatif    akan  ada  transaksi  ekonomi  seperti  pemberian  uang  dengan jumlah  Rp.500.000  untuk  satu  orang  (satu  suara),  besarnya  jumlah pemberian uang dapat menentukan pilihan politik masyarakat, sehingga jika ada caleg yang memberikan sokongan uang dangan jumlah yang lebih besar maka akan memberikan pilihan pada caleg tersebut. Pembagian uang sudah merupakan  sebuah  budaya  politik  yang  telah    berlangsung  di  Kabupaten Mimika. Sehingga jika ada caleg yang terlibat dalam kontestasi politik tanpa mempunyai modal uang yang cukup besar maka secara otomatis akan kalah dalam kontestasi politik.
Selain  modal  social.modal  ekonomi,  juga  terdapat  modal  budaya yang  terus  berkembang  dalam  ajang  kontestasi  politik  di  Kabupaten Mimika,  politik  dinasti  terus  di    pelihara  secara  subur  dalam  pesta demokrasi.  Hal  ini  terbukti  pada  salah  satu  kepada  daerah  di  Kabupaten Mimika.  Selama  masa  jabatannya  sebagai  Kepala  Daerah,  anaknya  juga terlibat sebagai anggota legislative selama dua periode. Hal ini bukan hanya di  pengaruhi  oleh  kemampuan  intelektual  anaknya,  namun  karena  figur ayahnya  sebagai  orang  nomor  satu  di  Kabupaten  tersebut  sehingga  dapat mempermudah  anaknya  untuk  terus  mempertahankan  eksistensinya  dalam dunia politik.
Ketika  berbicara  modal  yang  digunakan  oleh  agen-agen  sebagai instrument  atau  strategi    dalam  arena  pertarungan  politik,  penulis  ingin mengaitkan  dengan  pemikaran  Karl  Marx  tentang  modal.  Dalam  tradisi Marxian  bentuk-bentuk  modal  didefinisikan  dengan    merujuk  pada penguasaan  ekonomi,  modal  ekonomi  merujuk  pada  alat-alat  produksi seperti (mesin, tanah, tenaga kerja), materi (pendapatan, benda-benda), dan uang.  Menurut  Marx  modal  ekonomi  merupakan  modal  yang  secara langsung  bisa  ditukar,  dipatenkan  sebagai  hak  milik  individu,  modal ekonomi  merupakan  jenis  modal  yang  relatif  paling  independen    dan fleksibel  karena    modal  ekonomi  secara  mudah  bisa  digunakan  atau ditransformasikan ke dalam ranah-ranah lain serta fleksibel untuk diberikan atau  di  wariskan  kepada  orang  lain.  Demikian  pula  dalam  penelitian  ini, modal  ekonomi  sangat  fleksibel  membeli  modal  lainnya,  bahkan  bisa dikatakan  modal  ekonomi  yang  paling  menentukan  kemenangan  pemilihan menjadi  anggota  legislatif.  Dengan  kata  lain,  khususnya  dalam  tahapan pemilihan, tidak terjadi bias gender. Perempuan akan memperoleh dukungan pemilih  asal  memiliki  modal  ekonomi  yang  kuat.  Dalam  istilah  setempat, uang merupakan cross politik , karena dalam prosesnya modal sosial berupa jaringan, modal budaya, akan bisa “terbeli” oleh modal ekonomi.

## KESIMPULAN
Kebijakan affirmatif melalui  sistem  kuota  30%  berhasil  memberi peluang perempuan untuk masuk dan terlibat dalam dunia politik. Sejauh ini partai  politik  merupakan  pintu  masuk  bagi  perempuan  agar  dapat  meraih jabatan politik di parlemen. Seperti  yang terjadi  dalam kontestasi politik di Kabupaten  Mimika,  sepanjang  tahun  2004  hingga  2019  keterlibatan perempuan  dalam  dunia  politik  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan.  Hal  ini    dapat  dilihat  dari  jumlah  presentase  keterlibatan perempuan dalam daftar calon tetap (DCT).
Pada  tahapan  pemilihan,  keterlibatan  perempuan  dalam  kontestasi politik di Kabupaten Mimika menggunakan berbagai strategi dengan modal yang  dimiliki,  baik  modal  sosial,  modal  budaya,  modal  simbolik,  maupun modal  ekonomi.  Dalam  habitus  yang  semakin  membuka  ruang  perempuan berpolitik,  serta  maraknya  politik  uang,  maka  modal  ekonomi  menjadi determinan dan menjadi cross politik. Istilah cross politik , merupakan istilah yang  digunakan  untuk  menjelaskan  bahwa  uang  menjadi  penentu  utama kemenangan  dalam  arena  politik.  Dapat  disimpulkan,  dalam  pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Mimika tidak terjadi bias gender.  Laki-laki atau  perempuan  mempunyai  peluang  yang  sama,  karena  yang  paling menentukan adalah seberapa banyak memiliki modal ekonomi.
Pierre  Bordieu  menyatakan  bahwa  praktik  merupakan  hasil  dari habitus,  modal  dalam  arena.  Menurut  teori  ini,  karena  dalam  habitus  serta modal yang dimiliki dari hasil penelitian ini tidak ada relevansinya dengan suara perempuan, maka bisa diprediksi bahwa perjuangan perempuan dalam praktiknya akan masih jauh dari ideal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhasin,  K,  1996. Menggugat  Patriarki  :  Pengantar  Tentang  Persoalan Dominasi  Terhadap  Kaum  Perempuan .  Yogyakarta:  Yayasan Benteng Budaya.
Bourdiue, Pierre,1977. Outline  of  Theory of  Practise ,  London, Cambridge University Press.
Bogdan  and  S.K.  Bliken,  1992. Qualitative  Reseach  For  Education,  An Introduction To Theory And Methods. Boston : Allyn and Bacon.Inc.
Bourdieu,  Pierre,  2010. Arena  Produksi  Kultur. Diterjemahkan  oleh  Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi wacana
Bourdieu,  Pierre,  1998. Practical  Reason:  On  The  Theory  of  Action .
California: Stanford University Press.
Bourdieu,Pierre,  1997. Outline  of  a  Theory  of  Practice ,transl.by  Richard Nice,Great Britain: Cambridge Univerity,1997.
Durkheim,Emile,(1893). Division Of Labour in Society .(Reprinted in 19970. NY: Free Press.
Fauzi, Fashri, 2014. Pierre Bourdieu : Menyikap Kuasa Simbol. Yogyakarta : Jalasutra
Haryatmoko,  2003.  Landasan  Teoritas  Gerakan  Sosial  menurut  Pierre Bourdiue:  Menyikap  Kepalsuan  Budaya  Penguasa,  dalam Basis No.11-12, Tahun ke-52, November 2003.
Harker,R,2009 .(HabitusxModal)+Ranah= Praktik. Pengantar Paling Komperhensif  Kepada  Pemikiran  Pierre  Bourdiue. Yogyakarta  : Jalasutra
Johnson,  Doyle  Paul,  1994. Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern .  Jakarta  :
Gramedia Pustaka.
Lestari,  Fitri,  2017. Sejarah  Penindasan  Dan  Gerakan  Perempuan  Dalam Perjuangan Kelas. Jakarta : Siempre.
Martono,  Nanang,  2018. Kekerasan  Simbolik  di  Sekolah:  Sebuah  Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu . Jakarta: Rajawali Pers.
Pratiwi,  Andi  Misbahul,  2019.  Kebijakan,  Praktik  &  Politik  Keterwakilan Perempuan  dalam  Partai  Politik  :  Studi  Kasus  Aleg  Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019 dalam Jurnal
Perempuan , Vol. 24 No. 2, Mei 2019, 151-163, halaman 151 – 162.
Rianawati, Selly, 2017. Teori Tentang Praktik : Saduran Outline  of Theory of Practise Karya Pierre Bourdieu. Bandung : Ultimus.
Takage, Petrus, 2007 . Perempuan Papua . Jakarta:Sinar Harapan.
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 182 tahun 2004, tentang peresmian  kenggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Mimika Periode tahun 2004-2009”
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 160 tahun 2009, tentang peresmiaan  keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Mimika periode tahun 2009-2014”
Surat  Keputusan  Gubernur  Papua  nomor  155.2/192/tahun  2017 tentang pengesahan  keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019”