Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329

## TINJAUAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA BANTUAN SOSIAL
DI MASA PANDEMI COVID-19
Ramanata Disurya 1 dan Suryati 2
1 Universitas PGRI Palembang E-mail: ramanatadisurya24@gmail.com
2 Universitas PGRI Palembang E-mail: suryatilasnai@gmail.com

## Abstract
Social  assistance  in  the  form  of  money,  goods  or  services  is  very  valuable  in  the  midst  of disasters, especially in the Covid-19 pandemic. It  becomes highly anticipated by the affected communities as well as tempting things to be abused for irresponsible people. This study aims to  find out how  the  legal  review  of  the  misuse  of  social  assistance  data  during  the  Covid-19 pandemic. The research method used in this study is the normative method of law. The results of this study are , (1) all forms of misappropriation of social assistance funds are punishable under Article 43 paragraph (1) of Law No. 13 of 2011, (2) concerning the hoarding of social assistance  with  the  purpose  of  benefiting  themselves  punished  according  to Article  3  of  Law No.  31  of  1999  concerning  the  Eradication  of  Corruption  crimes  jo  Constitutional  Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016.
Keywords: Abuse; Social Assistance

## Abstrak
Bantuan  sosial  baik  berupa  uang,  barang  ataupun  jasa  merupakan  hal  yang  sangat  berharga ditengah bencana khususnya ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Tentu bantuan sosial seperti  ini  menjadi  sangat  dinanti  oleh  masyarakat  yang  terdampak  sekaligus  hal  yang menggiurkan untuk disalahgunakan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  tinjauan  hukum  atas  penyalahgunaan  data  bantuan sosial  di  masa  pandemi  Covid-19. Metode  penelitian  yang dipakai  pada penelitian  ini  adalah metode  hukum  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah,  (1)  segala  bentuk  penyelewengan dana bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, (2) mengenai penimbunan bantuan sosial  dengan tujuan menguntungkan diri sendiri  dihukum  menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016.
Kata Kunci : Penyalahgunaan; Bantuan Sosial

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia
sebagaimana  disingkat  UUD  NRI Tahun  1945  ditegaskan  bahwa  Negara Indonesia  berdasarkan  atas  hukum ( Rechtstaat ),  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan  belaka  ( Machstaat ).  Ini
berarti  bahwa  Republik  Indonesia adalah  negara  hukum  yang  demokratis berdasarkan  pancasila  dan  UUD  NRI 1945,  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  dan  menjamin  semua  warga negara  bersamaan  kedudukannya  di dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta wajib menjunjung hukum dan
Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329
pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya. 1
Hukum  menentapkan  apa  yang harus  dilakukan  dan  apa  yang  boleh dilakukan  serta  yang  dilarang.  Sasaran hukum  yang  hendak  dituju  bukan  saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan  hukum,  melainkan  juga perbuatan  hukum  yang  mungkin  akan terjadi,  dan  kepada  alat  perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian  itu  merupakan  salah  satu bentuk penegak hukum. 2
Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan  masyarakat,  selain itu  dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.  Salah  satu  tindak  pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah Korupsi. Tindak pidana ini  tidak  hanya  merugikan  keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial dan ekonomi masyarakat.
1 Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi (Bagian Kedua) (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
2 Andi  Hamzah, Perbandingan  Korupsi  di Berbagai  Negara (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015).
Dalam
beberapa tahun belakangan  ini,  mungkin  kata  Dana Bantuan  Sosial  kemudian  disingkat Dana  Bansos  sering  terdengar  baik melalui  media  maupun  berita  di berbagai tempat. Bantuan sosial tersebut  menjadi  salah  satu  jenis belanja daerah yang menyedot perhatian  banyak  pihak,  bukan  saja masyarakat  atau  kelompok  masyarakat tetapi  juga  pemerintahan,  anggota dewan  perwakilan  rakyat  daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan bansos, dengan demikian  rekening  bansos  memiliki resiko  yang  cukup  tinggi  untuk disalahgunakan atau diselewangkan. 3
Perihal  Dana  Bansos,  dalam Pasal  1  angka  15  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  kemudian  disingkat Permendagri  Nomor  32  Tahun  2011 tentang  Dana  Bansos  Dan  Hibah disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan Dana Bansos adalah
“pemberian bantuan berupa uang/barang  dari  pemerintah  daerah kepada  individu,  keluarga,  kelompok dan/atau  masyarakat  yang  sifatnya tidak  secara  terus-menerus  dan  selektif
3 Yarni  Nikita  Ahmady, Tinjauan  Yuridis Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana Bantuan  Sosial  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.) (2018).
Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329
yang  bertujuan  untuk  melidungi  dari kemungkinan terjadinya
resiko
sosial”. 4 Adapun
Permasalahan- permasalahan  seputar  bantuan  sosial antara  lain  pemberian  dana  bantuan sosial  tidak  sesuai  dengan  ketentuan atau prosedur pencairan, bantuan sosial tidak  terima  atau diterima oleh sebagian  orang  yang  berhak  seperti tercantum dalam proposal yang sengaja untuk  di  fiktifkan.  Dalam  prakteknya selama  ini,  Dana  Bansos  ini  sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) baik
saat penganggaranya  maupun  pengelolaan atau pencairanya. Banyak terjadi penyelewengan  dana  bantuan  sosial untuk kepentingan diri sendiri.

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Konsep Bantuan Sosial
Bantuan  Sosial  yang  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permedagri) Nomor  32  Tahun  2011  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
4 Yusran  Lapananda ,  Hibah  dan  Bantuan Sosial  yang  bersumber  APBD (Jakarta:  Sinar Grafika, 2018).
Dalam  Negeri  (Permedagri)  Nomor  39 Tahun 2012.
Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang atau barang dari pemerintah  daerah  kepada  individu, keluarga,  kelompok,  dan  masyarakat yag sifatnya secara tidak terus-menerus dan  selektif  yang  bertujuan  untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang dimaksud  dengan  resiko  sosial  adalah kejadian  atau  peristiwa  yang  dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh indovidu,  keluarga,  kelompok,  dan masyarakat  sebagai  dampak  krisis sosial,  krisis  ekonomi,  krisis  politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 5
Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan  pemenuhan  belanja urusan  wajib  dengan  memperhatikan asas  keadilan,  kepatutan,  rasionalitas dan  manfaat  untuk  masyarakat 6 .  Yang
5 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun 2012  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  bersumber  dari  APBD, Pasal 1 angka 15.
6 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329
dimaksud  dengan  anggota,  kelompok, atau  masyarakat  yang  dapat  diberikan bantuan sosial disini adalah:
1. Individu, keluarga, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan  yang  tidak  stabil  sebagai akibat  dari  krisis  sosial,  ekonomi, politik,  bencana,  atau  fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup memimum;
2. Lembaga  non  pemerintahan  bidang pendidikan,  keagamaan,  dan  bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial;
Bantuan sosial dapat berupa uang atau  barang  yang  diterima  langsung oleh penerima bantuan sosial 7 . Bantuan sosial  berupa  uang  adalah  pemberian uang secara langsung kepada penerima seperti  beasiswa  bagi  anak  miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,  cacat  berat  dan  tunjangan
Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun 2012  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  bersumber  dari  APBD, Pasal 22 ayat 1.
7 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun 2012  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  bersumber  dari  APBD, Pasal 26 ayat 1.
kesehatan  kepada  putra  putri  pahlawan yang tidak mampu. 8

## B.  Pertanggungjawaban  Pengguna Dana Bantuan Sosial
Para  penerima  dana  bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah  daerah  terkait  pengguna dana  bantuan  sosial tersebut.  Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pengguna bantuan  sosial  kepada  kepala  daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. 9
Berdasarkan  laporan  pengguna bantuan sosial tersebut, pihak pemerintah  daerah  akan  mencatatnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban  penyaluran  dana bantuan.  Bantuan  sosial  berupa  uang dicatat  sebagai  realisasi  jenis  belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Sementara bantuan  sosial  berupa  barang  dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial  pada  jenis  belanja  barang  dan
8 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun 2012  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  bersumber  dari  APBD, Pasal 26 ayat 2.
9 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun 2012 tentang, Pasal 34 ayat 1.
Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329
jasa  dalam  program  kegiatan  dan kegiata  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD). 10
Pertanggungjawaban  pemerintah daerah  atas  pemberian  bantuan  sosial meliputi:
a. Usulan/permintaan  tertulis  dari calon penerima bantuan sosial atau surat  keterangan  dari  pejabat  yang berwenang kepada pekala daerah;
b. Keputusan  kepala  daerah  tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
c. Fakta  integritas  dari  penerima bantuan  sosial  yang  menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima  akan  digunakan  sesuai dengan ususlan;
d. Bukti  transfer  atau  penyerahan uang  atas  pemberian  bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima  barang  atas  pemberian bantuan sosial berupa barang.
Realisasi
bantuan sosial dicantumkan  pada  laporan  keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran  berkenaan.  Bantuan  sosial
10 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun 2012  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  bersumber  dari  APBD, Pasal 35 ayat 2
berupa  barang  yang  belum  diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan  dalam  neraca.  Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan  sesuai  standar  akuntansi pemerintahan  pada  laporan  realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan  atas  laporan  keuangan  dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

## PEMBAHASAN
A. Bantuan Sosial Sebelum dilanjutkan pada pembahasan mengenai bagaimana tinjauan  dan  dampak  hukum  terkait penyalahgunaan  data  bantuan  sosial khususnya  di  masa  pandemi  covid-19 seperti  saat  ini,  perlu  kiranya  kita menyamakan  persepsi  mengenai  apa saja  yang  termasuk  kategori  bantuan sosial menurut peraturan yang berlaku. Perlu  dipahami  terlebih  dahulu  bahwa terdapat  3  bentuk  bantuan  sosial menurut  Pasal  6    Peraturan  Menteri Sosial  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Penyaluran  Belanja  Bantuan  Sosial  di Lingkungan Kementerian Sosial :
Adapun  yang  termasuk  bantuan sosial  sebagaimana  dimaksud  dalam
Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329
Pasal  5  ayat  (1)  diberikan  dalam bentuk: 11
a. Uang;
b. Barang; dan/atau
c. Jasa.
Penerima  bantuan  sosial  yang meliputi perorangan, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat memiliki  kriteria  masalah  sosial  yang meliputi: 12
1. Kemiskinan;
2. Keterlantaran;
3. Kedisabilitasan;
4. Keterpencilan;
5. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
6. Korban bencana; dan/atau
7. Korban tindak kekerasan,
eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Hal  ini  sehubungan  dengan kriteria  fakir  miskin  yang  ditetapkan oleh  Menteri  Sosial  sebagai  dasar untuk  melaksanakan  penanganan  fakir miskin. 13 Selanjutnya,  pada  pasal  17
11 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
12 Pasal  11  dan  12  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor 1 Tahun 2019
13 Pasal  8 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor  1  Tahun  2019  menyebutkan bahwa:
Penerima Bantuan Sosial sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 12 yang memiliki kategori  miskin  dan  tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial. Merujuk  pada  peraturan  tersebut, penjelasan  mengenai  yang  dimaksud dengan  DT  PFM  dan  OTM  adalah akronim dari Data Terpadu Penanganan  Fakir  Miskin  dan  Orang Tidak  Mampu  yaitu  basis  data  berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi,  dan  demografi  dari  rumah tangga  dengan  status  kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial  lainnya  yang  telah  diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang  berkoordinasi  dengan  pemerintah daerah. 14
Adapun  upaya  yang  dilakukan merupakan bentuk penghormatan, pemenuhan  hak  atas  kebutuhan  dasar untuk  mensejahterakan  fakir  miskin, serta memberikan perlindungan
14 Pasal  1  angka  5  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor 1 Tahun 2019
Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329
terhadap  fakir  miskin  dari  tindakan oknum yang menyalahgunakan bantuan sosial.

## B.  Sanksi  Pidana  Manipulasi  Data Bantuan Sosial
Perbuatan manipulasi yang dimaksud  jika  merujuk  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai  penggelapan;  penyelewengan. Sehingga memanipulasi data yang yang dimaksud  dalam  tulisan  ini  dapat
artikan sebagai perbuatan menyelewengkan data yang sesungguhnya. Untuk dapat menjawab
pertanyaan berkaitan dengan manipulasi  data  demi  mendapatkan bantuan  sosial,  Pasal  11  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah menegaskan:
Setiap orang dilarang memalsukan  data  fakir  miskin baik  yang  sudah  diverifikasi dan  divalidasi  maupun  yang telah ditetapkan oleh Menteri.
Adapun  jika  masih  terdapat pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi tersebut
dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda  maksimal  Rp.  50.000.000  ( lima
puluh  juta  rupiah ) 15 .  Selain  itu, terhadap  segala  bentuk  penyelewengan dana  bantuan  sosial  dijatuhi  hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1)  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2011  yang berbunyi:
Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  33,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah ).
Apabila  yang  menyalahgunakan dana tersebut dilakukan oleh korporasi, dijatuhi pidana dengan denda maksimal Rp.  750.000.000  ( tujuh  ratus lima puluh  juta  rupiah ).  Kemudian  terkait permasalahan  mengenai  penimbunan bantuan sosial dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  dihukum menurut  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang berbunyi:
Setiap  orang  yang  dengan tujuan  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  atau suatu
korporasi,
menyalahgunakan
15 Pasal  42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329
kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang  ada  padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  paling singkat  1  tahun  dan  paling lama  20 tahun  dan  atau  denda paling  sedikit  Rp.  50.000.000 dan paling banyak
Rp.1.000.000.000.
Aturan  ini  diperuntukkan  bagi oknum  pejabat  yang menyalahgunakan kewenangannya  untuk  memberikan atau menyalurkan bantuan sosial. Patut diperhatikan,  pengembalian  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian negara  tidak  menghapuskan  hukuman bagi  pelaku  tindak  pidana,  melainkan hanya  menjadi  salah  satu  faktor  yang meringankan 16 .
.

## KESIMPULAN
Merujuk  pada  hasil  pembahasan yang  ada,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  apabila  terdapat  pelaku  yang memalsukan data verifikasi dan
validasi  data  bantuan  sosial  dipidana penjara  maksimal  2  tahun  atau  denda maksimal  Rp.  50.000.000.  Selain  itu, apabila menyalahgunakan dana penanganan  fakir  miskin  sebagaimana
16 Pasal  4  dan  penjelasannya  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dimaksud  dalam  Pasal  33,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000.
Apabila yang menyalahgunakan dana tersebut dilakukan  oleh  korporasi,  dijatuhi pidana  dengan  denda  maksimal  Rp. 750.000.00.
Terkait  permasalahan  mengenai penimbunan  bantuan  sosial  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri dihukum  menurut  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  1 tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Perbandingan  Korupsi di  Berbagai  Negara ,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2015.
Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi (Bagian  Kedua) ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2016.
Kemendagri. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Ramanata  Dirsurya  dan  Suryati,  Tinjauan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Bantuan  Sosial  di  Masa Pademi Covid-19, Halaman 321-329
bersumber  dari  APBD, Jakarta: Kemendagri, 2011.
Kemensos, Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran  Belanja  Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian  Sosial, Jakarta: Kemensos, 2019. Yarni Nikita Ahmady, Tinjauan
Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi  Dana  Bantuan  Sosial
(Studi  Kasus  Putusan  Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.)
(2018).
Yusran Lapananda , Hibah dan Bantuan Sosial  yang  bersumber  APBD ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2018.