## ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN
ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK KETIKA PANDEMI COVID-19

## (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)

## -Enny Umronah-

## ABSTRAK
Pada  masa  pandemi  Covid-19  Pemerintah  melalui  Permenkumham,  mengeluarkan  kebijakan  Asimilasi dan  integrasi  bagi  Narapidana  Dewasa  dan  Anak.  Penerapan  kebijakan  ini  disertai  dengan  perangkat pengawasan  bagi  Narapidana  yang  mendapat  program  tersebut.  Pengawasan  pelaksanaan  asimilasi  dan integrasi  dilaksanakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan,  dengan  petugas  pengawas  yang  disebut  dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap  pelaksanaan  program  layanan,  pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan  pemasyarakatan  yang dilakukan  secara  virtual  (Dalam  Jaringan).  Pengawasan  ini  sebagai  sarana  pencegahan  dan  penanggulanan virus  Covid-19,  serta  agar  mereka  tidak  melakukan  pelanggaran  hukum  kembali.  Pengawasan  yang  tidak terlaksana  secara  maksimal  dapat  mengakibatkan  pelanggaran  hukum  kembali  para  pelaku  tindak  pidana. Apalagi  dalam  situasi  pandemi  pengulangan  pelanggaran  hukum  menjadi  sorotan  masyarakat,  karena menjadikan  dampak  ganda  bagi  masyarakat  selain  dari  dampak  pandemi.  Berdasarkan  uraian  diatas  dalam Karya Tulis Ilmiah ini penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)”. Penelitian ini  memiliki  rumusan  masalah  berupa:  bagaimanakah  pengawasan  asimilasi  dan  integrasi  bagi  narapidana dan anak ketika Pandemi Covid-19?, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan?. Selanjutnya  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  pengawasan  asimilasi  dan Integrasi  bagi  narapidana  dan  anak  ketika  Pandemi  Covid-19,  serta  menguraikan  dan  menganalisis  faktor- faktor yang mempengaruhinya.
Kata Kunci : Pengawasan, Asimilasi, Integritas, Narapidana, Anak

## ABSTRACT
During  the  Covid-19  pandemic  the  Government  through  the  Ministry  of  Law  and  Human  Right Regulation,  issued  an  Assimilation  Policy  and  Integration  for  Adult  and  Children  Inmate.  The implementation of this policy is accompanied by a monitoring device for Inmates who receive the program. Supervision of the implementation of assimilation and integration is carried out by the Rehabilitation center (Bapas),  with  a  supervisory  officer  called  the  Social  Adviser  (PK).  The  supervision  is  carried  out  by observing and assessing the implementation of the service program, coaching and mentoring of the prisoners that are conducted by online. This supervision is a means of preventing and controlling the Covid-19 virus, and  so  that  they  do  not  violate  the  law  again.  Supervision  that  is  not  carried  out  optimally  can  result  in violations  of  the  law  again  by  the  perpetrators  of  criminal  acts.  Especially  in  a  pandemic  situation,  the repetition  of  violations  of  the  law  is  in  the  public  spotlight,  because  it  makes  a  double  impact  on  the community  apart  from  the  pandemic  impact.  Based  on  the  description  above  in  this  Scientific  Writing,  the writer takes the title "Juridical Analysis On The Supervision Of Assimilation And Integration To Adult And Child  Inmates  During  Covid  19  Pandemic  (Study  At  Class  1  Rehabilitation  Center  Of  Malang)".  This research  has  the  formulation  of  the  problem  in  the  form  of:  how  was  the  supervision  of  assimilation  and integration  for  adult  and  children  inmates  during  the  Covid-19  Pandemic?  and  what  factors  influence  the implementation  of  assimilation  and  integration  supervision  for  inmate  parole  and  integration  when  the Covid-19  Pandemic?  Furthermore,  this  study  aims  to  describe  and  explain  the  supervision  of  assimilation and integration for adult and children inmates when the Covid-19 Pandemic, also describe and analyze the factors that influence the supervision of assimilation and integration for adult and children inmates during the Covid-19 Pandemic.
Keywords: Oversight, Assimilation, Integrity, Prisoners, Children

## PENDAHULUAN
Terjadinya  pandemi  Virus  Corona  -19 yang konon berasal dari Kota Wuhan Cina lalu menyebar  di  Indonesia  awal  tahun  2020  tidak
hanya  berdampak  pada  sisi  kesehatan  fisik semata,  akan  tetapi  semua  aspek  kehidupan manusia  mendapatkan  dampak  dimulai  dari tatanan  kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi
termasuk didalamnya aspek hukum di masyarakat.
COVID-19  yang  sangat  mudah  menular dan  menyebar,  mengharuskan  pemerintah membuat  tatanan  baru  dalam  kehidupan  di masyarakat. Beberapa peraturan yang melingkupi hajat hidup orang banyak ditetapkan  guna  mengatur  serangkaian  teknis pelaksanaan  kehidupan  di  masa  pandemi. Demikian  juga  di  Kementerian  Hukum  dan HAM RI, melalui Peraturan Menteri Hukum RI Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka
Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19. Berdasar Permenkumham ini pemerintah membebaskan 35.000 lebih Narapdana di seluruh Indonesia.
Peraturan  ini  mendapatkan  tanggapan  pro maupun  kontra  di  masyarakat,  akan  tetapi diluar  daripada  itu  peraturan  ini  ditetapkan dalam  rangka  penanggulangan  dan  pencegahan penyebaran COVID-19 ditengah kondisi sejumlah  penjara  yang  menampung  tahanan melebihi  kapasitas  yang  ada  ( overcrowding ). Keadaan  seperti  ini  yang  menyebabkan kebijakan kesehatan seperti
Physical
Distancing tidak  dapat  diterapkan  di  dalam Lapas.
Asimilasi dan integrasi dirumah merupakan  sebuah  upaya  hukum  ditengah suasana  kedaruratan  yang  dapat  mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid- 19,  meskipun  masyarakat  menilai  dengan berbagai  tanggapan  terkait  dengan  banyaknya pelanggaran  kembali  oleh  Narapidana,  akan tetapi  bila  dihitung  dari  jumlah  Narapidana Dewasa/Anak  yang  dikeluarkan  dibanding jumlah  pelanggaran  yang  ada  sangat  kecil.  Hal ini  sebagaimana  Sambutan  yang  disampaikan Menteri  Hukum  dan  HAM   RI,  Yasonna Laoly saat  memberikan  sambutan  dalam  acara diskusi  online  bertajuk  Pandemi  Covid-19  dan Asimilasi Narapidana,  Rabu  (6/5/2020)  bahwa “hingga  20  April  2020,  dari  total  38.882 narapidana  yang  menerima  asimilasi  dan integrasi,  sebanyak  50  napi  atau  0,12  persen mengulangi tindakan kriminalnya setelah
dikeluarkan dari lapas atau rutan, angka ini jauh lebih  kecil  dibandingkan  tingkat  residivisme Indonesia  secara  umum  dan  di  negara-negara lain pada masa biasa”.
Pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan,
dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan
(PK).
Pengawasan  tersebut  dilaksanakan  dengan  cara mengamati  dan  menilai  terhadap  pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan  warga  binaan  pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulanan  virus  Covid-19,  serta  agar mereka  tidak  melakukan  pelanggaran  hukum kembali.
Pengawasan
oleh
Pembimbing Kemasyarakatan  dilaksanakan  secara  virtual
(dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, Video Call ataupun Video
Converence.  Disatu  sisi  pengawasan  daring  ini dapat menjadi sarana penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lainnya pengawasan  dalam  jaringan  ini  mengalami berbagai  kendala  di  lapangan,  sementara pengawasan  asimilasi  dirumah  yang  tidak terlaksana  secara  maksimal  mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang diatas dalam Karya Tulis Ilmiah ini penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi  dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan Anak  ketika  Pandemi  Covid-19  (Studi  di  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang)”.

## BAHAN DAN METODE
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  autoritatif.  Bahan-bahan  hukum autoritatif meliputi peraturan perundang- undangan,  argument  atau  pendapat-pendapat penulis  dalam  buku  teks  atau  bentuk  komentar lain tentang bahan hukum baik yang berbentuk cetakan maupun online atau elektronik.
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis empiris, dengan menitikberatkan
pada  tipe  penelitian  hukum  yuridis  empiris (sociological  jurisprudence). Penelitian  hukum yuridis  empiris (sociological  jurisprudence) berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif  (peraturan perundangan)  tetapi  bukan  mengkaji  mengenai sistem  norma  dalam  aturan  perundangan, namun  mengamati  bagaimana  reaksi  dan interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu bekerja didalam masyarakat. Penelitian ini juga sering  disebut  sebagai  penelitian  bekerjanya hukum (law in action) yang  mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes. 1

## PEMBAHASAN

## A. GAMBARAN UMUM ASIMILASI DAN INTEGRASI
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  RI  Nomor  41  Tahun  2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
disebutkan bahwa  pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia untuk mengubah perikehidupan para pelanggar hukum  agar  dapat  kembali  ke  tengah-tengah masyarakat  melalui  fungsi  reintegrasi.  Fungsi ini dilaksanakan melalui program asimilasi, dan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas).
Asimilasi  menurut  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  03  Tahun  2018 bahwa  Asimilasi  adalah  proses  pembinaan Narapidana  dan  Anak  yang  dilaksanakan dengan  membaurkan  Narapidana  dan  Anak dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  hal  ini asimilasi merupakan proses sosial antara pelaku pelanggar  hukum  dengan  kelompok  sosial tertentu  dengan  tujuan  agar  secara  individu mereka  dapat  melebur  dan  menyesuaikan budaya kelompoknya.  Terdapat tujuh tingkatan asimilasi  menurut  Milton  M.  Gordon  (1968) yang dikutip oleh Poerwanti Hadi Pratiwi, yaitu :
1 Satjipto Rahardjo, Paradigma Hukum Indonesia  Perpektif  Sejarah ,  makalah  disampaikan  pada Simposium  Nasional  Ilmu  Hukum  Program  Doktor, (Semarang, 1998), hlm 1-2
1. Asimilasi  budaya  atau  perilaku  (cultural  or behavioral assimilation), berhubungan dengan  perubahan  pola  kebudayaan  guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas.
2. Asimilasi struktural (structural assimilation); berkaitan  dengan  masuknya  kelompok minoritas  secara  besar-besaran  ke  dalam klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas 3. Asimilasi perkawinan (marital assimilation), berkaitan dengan perkawinan antar-
golongan secara besar-basaran 4. Asimilasi identifikasi (identificational assimilation);  berkaitan  dengan  kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif
berdasarkan kelompok mayoritas
5. Asimilasi penerimaan sikap (attitude receptional  assimilation);  menyangkut  tidak adanya prasangka (prejudice) dari kelompok mayoritas.
6. Asimilasi  penerimaan  perilaku  (behavior receptional  assimilation);  ditandai  dengan tidak  adanya  diskriminasi  dari  kelompok mayoritas.
7. Asimilasi kewarganegaraan
(civic assimilation), berkaitan dengan tidak adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.
Dalam hal Asimilasi dirumah, maka proses peleburan  itu  dilaksanakan  oleh  para  pelaku pelanggar hukum kedalam anggota keluarganya dirumah,  agar  mereka  menyesuaikan  kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga  yang  ada,  serta  tidak  membuat perilaku  yang  menimbulkan  masalah  hukum kembali.  Proses  sosial  tersebut  dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan  sikap  dan  penerimaan  perilaku sehingga para pelanggar hukum tidak menampilkan  perilaku  yang  berbeda  dengan aturan atau norma yang ada.
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  31 Tahun  1999 tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Integrasi  didefinisikan  sebagai  pemulihan kesatuan  hubungan  hidup,  kehidupan  dan
penghidupan  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.
Mengutip  pendapat  Clemens  Bartolas (Dalam  Andi  Wijaya  Rivai,  2014),  dalam melaksanakan  integrasi  pelanggar  hukum terdapat asumsi yang mendasarinya :
“…  tiga  asumsi  dasar  dalam  model reintegrasi yaitu:
1) Permasalahan yang menyangkut pelaku  kejahatan  harus  dipecahkan bersama  dengan  masyarakat  tempat mereka berasal.
2) Masyarakat mempunyai tanggung jawab  terhadap  masalah  yang  terjadi menyangkut  pelaku  kejahatan  dan tanggung  jawab  masyarakat  dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar  hukum  tersebut  untuk  dapat mematuhi hukum yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus
memberikan kesempatan  kepada  pelaku  kejahatan untuk  mengembangkan  perilaku  yang taat  hukum,  dan  pelaku  kejahatan harus  belajar  untuk  memanfaatkan kesempatan tersebut.
3) Kontak  dengan  masyarakat  bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi
itu  sendiri.  Pelaku  kajahatan  harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai  warga  masyarakat,  anggota keluarga, dan pekerja.”
Bahwa  dalam  mengintegrasikan  pelanggar hukum  kedalam  derap  kehidupan  masyarakat, perlu  memperhatikan  tahap-tahap  sebagai berikut:
Model reintegrasi yang ideal harus mengandung empat tahap:
1) Prison based rehabilitation;
2) Transitional service;
3) Community after care; dan
4) Postsupervision certification as
“normal”;
“Konsep reintegrasi tidak dapat
dipisahkan  dengan  konsep community-
based  corrections .  Logika  pembenaran
konsep community  based  corrections adalah  bahwa  masyarakat  merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan  upaya  pembinaan  pelanggar hukum”. 2
Dalam pengertian tersebut integrasi kedalam  masyarakat  menjadi  sebuah  proses agar  para  pelanggar  hukum  menjadi  pulih kehidupannya,  menjalankan  peran  normal  di masyarakat,  dan  keberadaan  masyarakat  dapat membantu dirinya taat terhadap hukum.

## B. ANALISIS  YURIDIS  PENGAWASAN
ASIMILADI  DAN  INTEGRASI  BAGI NARAPIDANA  DAN  ANAK  KETIKA PANDEMI  COVID-19  (Studi  di  Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)
Analisis  Yuridis  Pengawasan  Asimiladi Dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak Ketika  Pandemi  Covid-19  meliputi  variabel- variabel berikut ini, yaitu:
1. Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya; 2. Pelaksanaan Tugas dan Peran Pembimbingan Kemasyarakatan;
3. Pihak-pihak yang terkait dengan
Pengawasan Asimilasi dan Integrasi;
4. Pelaksanaan  Pengawasan  Asimilasi  dan Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak Ketika Pandemi Covid-19.
Selanjutnya  dalam  tulisan  ini,  dapat diketahui dan diuraikan pembahasannya sebagai berikut  :
1. Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur  Pengawasan  Narapidana  dan Anak sebelum pandemi Covid-19
Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengawasan  asimilasi  dan  integrasi  sebelum terjadinya pandemi adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang ini peran pengawasan  Bapas  belum  disebutkan  secara khusus,  peran  pengawasan  yang  ada  masih
2 Andi Wijaya Rivai, Op.Cit. , , hlm.20
baru dilakukan terhadap anak. Bapas disebutkan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.  Dalam  hal  melaksanakan bimbingan ini, Bapas melaksanakan
pengawasan  terhadap  orang  tua  asuh  atau badan  sosial  dan  orang    tua  atau  wali  yang diserahi anak agar kewajiban sebagai pengasuh  dapat  dipenuhi  serta  melakukan pemantapan  terhadap  perkembangan  anak yang diasuh.
b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maksud dari pengawasan didalam
Undang-undang  ini  disebutkan  dalam  pasal  1 ayat (23) berbunyi “Klien Anak adalah Anak yang berada didalam pelayanan,
pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan”, begitu pula dalam pasal 65 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan
bertugas melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
c. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  1999  sebagaimana  telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  99  Tahun  2012  tentang  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dalam  peraturan  ini  asimilasi  narapidana dan  anak  dilakukan  pembimbingan  oleh Bapas  (Pasal  38),  serta  pembimbingan  dan pengawasan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Cuti  Menjelang bebas,    dilaksanakan  juga  oleh  Bapas  baik secara perseorangan maupun kelompok secara berkala  dan  berkesinambungan  (Pasal  42,  45, 50). Pengertian pengawasan yang dilaksanakan  Bapas  masih  tergabung  dengan pengertian  pembimbingan  yaitu  pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual,  sikap  dan  perilaku,  professional,
kesehatan jasmani dan rohanis klien pemasyarakatan.
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.
Dalam pasal 36 disebutkan bahwa bimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
pada Bapas, serta pengawasan  terhadap  orang  tua  asuh  atau badan  sosial  dan  orang  tua  atau  wali  untuk memenuhi  kewajiban  pengasuhan  terhadap anak. Bimbingan dan pengawasan ini dilakukan terhadap narapidana dan anak yang menjalani integrasi (pasal 35).
e. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor  :  41  Tahun  2017 Tentang  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam peraturan  ini  memiliki  posisi  yang  strategis sejak praajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi,  begitu  pula  dalam  proses  peradilan anak  Pembimbing  Kemasyarakatan  secara factual  hadir  diseluruh  fase  proses  peradilan guna  memberikan rekomendasi terbaik dalam penanganan  Anak  yang  berhadapan  dengan Hukum.  Dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut Pembimbing  Kemasyarakatan  melaksanakan penelitian  kemasyarakatan,  pendampingan, pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap klien pemasyarakatan.
f. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI Nomor  03  tahun  2018  dan  perubahannya Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Assimilasi, Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersayarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan Cuti Bersyarat.
Didalam peraturan ini asimilasi dimaksudkan  sebagai  proses  pembinaan narapidana  dan  anak  yang  dilaksanakan dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak dalam  kehidupan  masyarakat.  Sedangkan integrasi  kedalam  kehidupan  masyarakat dilaksanakan  dalam  bentuk  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat.
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bimbingan kemasyarakatan, karena peraturan ini menegaskan bahwa bimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan,  pembimbingan,  pengawasan dan sidang tim pengamat pemasyarakaran.
Kegiatan  pengawasan  yang  dimaksud adalah  meliputi  pengawasan  terhadap  anak dalam  proses  diversi,  penetapan  hasil  diversi atau  putusan  hakim,  juga  pengawasan terhadap  narapidana  meliputi  pengawasan putusan hakim, pengawasan dalam pelaksanaan  program  perawatan  dan  layanan tahanan  anak  dan  dewasa,  pengawasan program  pembinaan  anak  di  LPKA  dan pembinaan  narapidana  dewasa  di  Lapas  atau Rutan, pengawasan pembimbingan klien anak dan klien dewasa berdasarkan hadil rekomendasi penelitian kemasyarakatan, pengawasan terhadap klien yang meminta izin keluar  negeri,  dan  pengawasan  program bimbingan  yang  mendapatkan  izin  keluar negeri,  melakukan  pencabutan  asimilasi  dan integrasi bagi yang melanggar.
h. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-208. PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengawasan Klien Pemasyarakatan. Pedoman ini
mengatur tentang pengawasan  dapat  dilakukan  setelah  adanya rekomendasi  Litmas,  Program  Bimbingan atau  Penetapan  Pengadilan  /  Putusan  Hakim. Rekomendasi Litmas yang dimaksud meliputi:  litmas  layanan  tahanan,  litmas  awal pembinaan,  asimilasi  dan  pembimbingan  luar lembaga (asimilasi lingkungan Lapas, asimilasi pihak ketiga, asimilasi lapas terbuka dan  cuti  mengunjungi  keluarga),  integrasi (pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas,
dan  cuti  bersyarat).  Sedangkan  program bimbingan lainnya meliputi Ijin keluar negeri /keluar  kota,  dan  Penetapan  /  putusan  hakim meliput  diversi,  diserahkan  ke  Panti  Sosial  / Organisasi  Masyarakat,  Panti  Rehabilitasi  / Yayasan  Keagamaan,  Pidana  Bersyarat, Pidana Pengawasan.
Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengawasan  asimilasi  dan  integrasi  setelah pandemi adalah sebagai berikut :
a. Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10
Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; Peraturan ini ditetapkan sehubungan dengan  tingkat  hunian  Lapas/Rutan  yang sangat  rentan  terhadap  penyebaran  dan penularan  Covid-19  sehingga  diperlukan penyelamatan  terhadap  narapidana  dan  anak berupa  pemberian  asimilasi  dan  integrasi narapidana  selain  yang  ditetap  dalam  PP Nomor  99  Tahun  2012,  dengan  telah menjalani  ½  masa  pidana  untuk  asimilasi narapidana  dan  paling  singkat  3  bulan  untuk anak, serta telah menjalani 2/3 untuk integrasi narapidana dan ½ untuk integrasi anak sampai tanggal  31  Desember  2020.  Asimilasi  dan Integrasi  ini  dilaksanakan  dirumah  dengan Kepala  Bapas  bertanggung  jawab  terhadap pembimbingan dan pengawasannya.
b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan
Narapidana  dan  Anak  melalui  Asimilasi dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid- 19.
Bahwa  dalam  keputusan  ini  disebutkan tentang  pembimbingan  dan  pengawasan asimilasi  dan  integrasi  dilaksanakan  oleh Bapas,  dengan  laporan  pembimbingan  dan pengawasan dilakukan secara daring.
c. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-
08.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020  tentang  Pencegahan,  Penanganan,
Pengendalian  dan  Pemulihan  COVID-19 pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. Intruksi  ini  mengenai  upaya  pencegahan, penenganan  dan  pengendalian  di  berbagai zona merah, kuning dan hijau
d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Edaran  ini  sebagai  acuan  Kepala  Unit
Pelaksana  Teknis  asimilasi  dan  integrasi rangka  pencegahan  dan  penanggulangan penyebaran  Covid-19  dilaksanakan,  dengan
menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring. e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31  Maret  2020  tentang  Pengeluaran  dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  rangka Pencegahan
dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Edaran  ini  memberikan  petunjuk  tentang pelaksanaan  pengeluaran  dan  pembebasan narapidana  dan  anak  melalui  asimilasi  dan integraso  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
f. Surat Edaran
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah  Progresif  dalam  Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT
Pemasyarakatan.
Edaran  ini  mengenai  langkah  progresif setiap UPT pemasyarakatan agar tetap selaras dengan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi
pemasyarakatan dalam menanggulangi Covid- 19.
g. Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.KP.04.01.69
tanggal 9 April 2020.
Surat  ini  berisi  tentang  pelaksanaan pengeluaran  dan  pembebasan  narapidan  dan anak  melalui  asimilasi  dan  integrasi  dalam rangka  pencegahan  dan  penanggulangan penyebaran covid-19.
h. Pedoman  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Tahun  2020  Tentang
Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien  Asimilasi  dan  Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam pedoman pelaksanaan ini mengatur tentang  pembimbingan  dan  pengawasan selama masa pandemi dan aturan pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan Tugas dan Peran Pembimbingan Kemasyarakatan Pejabat fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan  (PK)  adalah  PNS  yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang  untuk  melaksanakan  kegiatan  di bidang  bimbingan  kemasyarakatan,  hal  ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham  Nomor  41  Tahun  2017.  Sedangkan pengertian  PK  berdasarkan  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  SPPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13,  yakni  Pembimbing  Kemasyarakatan adalah  “pejabat  fungsional  penegak  hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan  pendampingan  terhadap  anak  di  dalam dan  di  luar  proses  peradilan  pidana”  dengan tugas  melaksanakan  kegiatan  di  bidang bimbingan kemasyarakatan.
Pengeluaran  narapidana  dan  anak  dalam penanggulangan  covid-19  melalui  program asimilasi  dan  integrasi  ini  mempersyaratkan Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  akan memberikan  pembimbingan  dan  pengawasan secara daring. Pengawasan secara daring yang
dilakukan  oleh  PK  dengan  mengoptimalkan sarana  berbasis  teknologi  informasi  dengan cara  menghubungi  klien  menggunakan  media telpon  /  sms  /  whatsapp  /  videocall  sesuai jadwal untuk menyampaikan materi
bimbingan sekaligus melakukan pengawasan
3. Pihak-pihak yang terkait dengan
Pengawasan Asimilasi dan Integrasi
a. Keluarga Klien;
b. Petugas Lapas/LPKA/Rutan (Wali/Pengasuh);
c. Kelompok  Masyarakat  disekitar  tempat tinggal;
d. Pamong setempat;
e. Pemerintah Daerah setempat;
f. Aparat Penegak Hukum terkait.
4. Pelaksanaan  Pengawasan  Asimilasi  dan Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak Ketika Pandemi Covid-19.
Dalam  pedoman  pelaksanaan  pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan  penyebaran  covid-19  yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  dibuat bersama-sama  dengan pelaksanaan penelitian kemasayarakatan, pendampingan, pembimbingan yang semuanya dilakukan secara Daring. Dalam hal pengawasan  terhadap  narapidana  dan  anak sangat  terkait  dengan  pembimbingan  yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Gambar 1.

## Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Daring
Didalam gambar pengawasan klien
Asimilasi  dan  Integrasi  yang  dikeluarkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kegiatan  pengawasan  yang  pertama  kali dilakukan  adalah  membuat  Perencanaan.
Perencanaan pengawasan ini meliputi :
a. Mempelajari  rencana  bimbingan  yang ditelah  disetujui  oleh  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  Bapas.  Sehingga  para  PK hendaknya  memastikan  bahwa  masing- masing  klien  asimilasi  telah  dibuatkan rencana bimbingannya.
b. Selanjutnya  kegiatan  berikutnya  adalam membuat  program  pengawasan  yang
Sumber Gambar : Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19, 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
disesuaikan  dengan  program  bimbingan yang  telah  ditetapkan.  Dalam  hal  ini  PK menyusun
programnya, sehingga pengawasan  yang  dilakukan  menjadi terarah.
c. Menetapkan  strategi  dan  metode  yang tepat  dalam  melaksanakan  pengawasan, diantaranya  adalah  observasi  langsung keadaan  klien  dan  lingkungan  sekitarnya, termasuk  pihak-pihak  yang  terlibat  secara daring, kemudian wawancara kepada klien dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dengan menyampaikan  beberapa  pertanyaan  yang terkait pembimbingan dan informasi
perkembangan bimbingannya secara daring,  kemudian  melakukan  koordinasi untuk memastikan pihak-pihak yang terkait  melakukan  peran  sesuai  dengan program pembimbingan secara daring.
d. Membuat perencanaan waktu pengawasan, dalam hal  ini  sebagaimana Edaran
Direktur Jenderal Nomor PAS-516. PK.01.04.06  Tahun  2020  menyebutkan bahwa “Menunjuk pembimbing
kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan  dan  pengawasan  secara daring  dengan  tahapan:  a)  Menyusun jadwal  pelaksanaan  pembimbingan  dan pengawasan,  paling  sedikit  1  (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi”. Perencanaan waktu  ini  yang  kemudian  dijadikan  dasar bagi  PK  untuk  melaksanakan  tugas pengawasan secara daring.
e. Menentukan  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  program  pengawasan  klien  yang disesuakan  dengan  rencana  bimbingan secara  daring,  diantaranta  keluarga  klien, petugas  Lapas/Rutan  (Wali  Pengasuh), kelompok  masyarakat  sekitar  tempat tinggal klien, pamong setempat,
pemerintah  daerah  setempat,  dan  Aparat Penegak Hukum Terkait.
f. Menetapkan  target  pengawasan.  Target pengawasan  ini  ditetapkan  berhubungan dengan dasar dilakukan pengeluaran narapidana  dan  anak  dalam  asimilasi  dan integrasi  ini,  yaitu  agar  mereka  “Tetap
berada di rumah, menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah, tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan  syarat  umum  asimilasi  dan integrasi),  mematuhi  ketentuan  syarat khusus  asimilasi  dan  integrasi;  dan membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19”.
2. Kegiatan kedua adalah melakukan pengawasan  terhadap  klien  secara  daring, meliputi :
a. Melaksanakan  pengawasan  terhadap  klien secara  daring  selama  masa  kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19. Pengawasan  yang  dilakukan  secara  daring dilakukan  dengan  mengoptimalkan  sarana berbasis  teknologi  informasi  dengan  cara menghubungi  klien  menggunakan  media telpon  /  sms  /  whatsapp  /  videocall  sesuai jadwal untuk menyampaikan materi
bimbingan
sekaligus melakukan pengawasan;
b. Bentuk  pengawasan  secara  daring  adalah memastikan  keberadaan  klien  dirumah masing-masing, memastikan aktivitas sehari-hari  /  program  bimbingan  klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan  keluarga  dan  lingkungan  dalam keadaan  baik,  serta  klien  dalam  keadaan sehat.
c. PK  melakukan  koordinasi  dengan  pihak terkait  disesuaikan  dengan  perencanaan yang telah dibuat.
d. PK memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Bapas, dengan cara mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar  hadir  bimbingan  klien  dan  laporan pengawasan klien.
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam asimilasi  dan  integrasi  maka  narapidana dan anak dapat dicabut keputusan asimilasi dan  integrasinya.  Pelanggaran  yang  dapat menyebabkan  dicabutnya  program  ini adalah :
a. Klien melakukan pelanggaran syarat umum,  yaitu  pelanggaran  hukum  yang dilakukan oleh klien asimilasi dan
integrasi yang ditetapkan sebagai tersangka / terpidana.
b. Klien melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan  kewajiban  melapor  kepada Bapas  yang  membimbing  paling  banyak  3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan  alamat  atau  tempat  tinggal kepada  Bapas  yang  membimbing;  tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas
(tidak berada di dalam rumah).
4. Setelah  terjadinya  pelanggaran,  maka  akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan  berupa  :  peningkatan  program bimbingan,  pencabutan  program  asimilasi sesuai  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS- 19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme :
a. Kepala  Bapas  melakukan  pencabutan sementara pelaksanaan asimilasi
berdasarkan  rekomendasi  sidang  TPP terhadap laporan hasil pengawasan;
b. Kepala Bapas melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan
asimilasi ke Kalapas dengan melampirkan  data  dukung  pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
c. Kepala Lapas menetapkan surat keputusan pencabutan asimilasi;
d. Kepala  Bapas  melakukan  koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian Klien ke Lapas/LPKA/Rutan.
5. Sedangkan  pencabutan  program  integrasi dilakukan dengan mekanisme sesuai Peraturan  Menteri  Hukum  RI  Nomor  18 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Permenkumham  No  3  tahun  2018  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.
6. Pemberian  sanksi  terhadap  klien  asimilasi dan integrasi dilakukan dengan cara mengembalikan ke Lapas/LPKA/Rutan terdekat,  dan  berkoordinasi  dengan  pihak
kepolisian,  menjalani  hukuman  tutupan sunyi  (strafsel),  kecuali  untuk  Anak, Menempatkan Narapidana dan Anak tersebut  pada  sel  khusus  untuk  menghindari penyebaran  Covid-19  dari  luar  sesuai dengan  Pedoman  Penanganan  Covid-19, masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung  sebagai  menjalani  masa  pidana kecuali Anak, melakukan pembatasan pemberian  hak-hak  remisi,  asimilasi  dan integrasi.
Dalam  pengawasan  asimilasi  dan  integrasi ini, setiap klien akan dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  masing-masing. Interaksi  yang  intensif  dalam  masa  bimbingan asimilasi  yang  dilaksanakan  1  kali  dalam seminggu  dan  untuk  integrasi  dilaksanakan  1 kali  dalam  sebulan  antara  klien  dan  PK  akan menimbulkan  kedekatan  dan  meningkatkan kepercayaan klien terhadap PK.
Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing dan mengawasi klien secara daring harus dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan pendekatan, diantaranya adalah  keterampilan  observasi,  wawancara, menjalin  relasi,  penerimaan,  tidak  menghakimi, memotivasi  dan  mendorong  klien  agar  dapat diarahkan  sesuai  dengan  program  rencana pembimbingan dan pengawasan dalam
pengeluaran narapidana dan anak
C. FAKTOR –

## FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN ASIMILASI  DAN  INTEGRASI  KETIKA PANDEMI COVID-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan  asimilasi  dan  integrasi  ketika pandemi covid-19 adalah sebagai berikut : 1. Klien
Data klien yang dikeluarkan dari Lapas/Rutan  melalui  program  asimilasi  di Bapas  Kelas  I  Malang  pada  akhir  Bulan  Mei 2020  berjumlah  835  orang  narapidana  dan anak, seperti terlihat dalam tabel berikut :
Tabel 1 Jumlah Klien Asimilasi dan Integrasi Bulan Mei 2020
No Status Klien Narapidana Anak Jumlah 1 Asimilasi 822 13 835 2 Integrasi 1.839 19 1.858 JUMLAH 2.661 32 2.693 Jumlah klien akan memperngaruhi pengawasan yang dilakukan, selain itu kesediaan  dilakukan  pembimbingan,  kesiapan klien berada ditengah-tengah keluarga, kesiapan  menjalankan  kewajiban  melapor, sikap  penerimaan  klien  terhadap  petugas, kondisi  ekonomi  dan  latar  belakang  masalah serta kondisi budaya setempat.
2. SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK);
Tabel 2 Jumlah Pegawai dan PK Bapas Malang Bulan Mei 2020 No Statud Pegawai Jumlah 1 Struktural 13 2 JFU (staf) 9 3 JFT (PK) 29 JUMLAH 51 Pada  tabel  2  terlihat  bahwa  jumlah  SDM PK adalah 29 orang, rasio asimilasi 1:28 (setiap
seminggu sekali masing-masing PK membimbing  dan  mengawasi  28  klien), sedangkan  rasio  integrasi  1:64  (setiap  sebulan sekali  masing-masing  PK  membimbing  dan mengawasi  64  klien),  hal  ini  menandakan masih  tingginya  rasio  pembimbingan  dan pengawasan  yang  harus  dilaksanakan  oleh masing-masing PK.
3. Pengeluaran  narapidana  dan  anak  tidak didasarkan  atas  penelitian  kemasyarakatan dan  asesmen  resiko  residivis  (RRI)  dan Faktor Kriminogenik.
Hal    ini  menjadikan  pembimbingan  dan pengawasan  yang  dilakukan  PK  minim data,  kurang  terjalin  kedekatan  dengan klien, yang berakibat pada kepatuhan klien menepati jadwal pembimbingan dan pengawasan.
4. Pemanfaatan teknologi dan informasi; Kemampuan PK dan klien dalam memanfaatkan  teknologi  informasi  sangat mempengaruhi
keberhasilan pembimbingan  dan  pengawasan  secara
daring. Disisi lain faktor ekonomi mempengaruhi  kemampuan  klien  dalam kepemilikan  gadget  (Handphone  android), ketiadaan  pihak-pihak  yang  terkait  yang dapat  mendukung  daring,  keterbatasan data  dukung  klien  seperti  keakuratan nomor  telepon  dan  domisili  klien,  dan informasi  laporan  pembinaan  yang  tidak diterima  secara  utuh  oleh  Bapas  adalah hal-hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengawasan daring,
5. Pengelolaan Administrasi klien
Pengelolaan
administrasi seperti penyerahan  klien  dilakukan  secara  daring dan  berkas  pendukung  data  klien  terbatas menyebabkan  klien  tidak  teregistrasi secara akurat.
6. Zona merah di Malang Raya;
Beberapa klien yang tidak dapat dihubungi menjadi tidak dapat ditelusuri keberadaannya  secara  langsung,  karena wilayah  kerja  yang  luas  dan  berada  dalam zona merah penanggulangan Covid-19.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  pembahasan  di atas, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 1. Analisis  Yuridis  Pengawasan  Asimiladi Dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan Anak  Ketika  Pandemi  Covid-19  (Studi Di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Malang)
Bahwa  peraturan  asimilasi  dan  integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan  kedaruratan  Covid-19  yang tidak dapat dihadapi dalam situasi Lapas/Rutan yang Overcrowded ,  oleh  karena  itu  aturan dibuat sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan.
2. Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi Pengawasan  Asimilasi  Dan  Integrasi Ketika Pandemi Covid-19.
Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  pengawasan  diantaranya  adalah klien  baik  secara  jumlah  maupun  kesiapan menjalani  pembimbingan  dan  pengawasan, kapasitas  SDM  PK  yang  terbatas,  pengeluaran
narapidana  dan  anak  tidak  didasarkan  atas penelitian  kemasyarakatan  dan  asesmen  resiko residivis  (RRI)  dan  Faktor  Kriminogenik, pemanfaatan teknologi dan informasi, pengelolaan  administrasi  dan  zona  merah covid-19.

## SARAN
Saran  yang  dapat  penulis  ajukan  dari hasil  penelitian  ini,  untuk  sempurnanya pelaksanaan
pembimbingan klien pemasyarakatan adalah :
1. Didalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  RI  Nomor  10  Tahun  2020  ketiadaan syarat  Penelitian  Kemasyarakatan  dalam asimilasi  dan  integrasi  menjadi  kendala tersendiri dalam pembimbingan dan pengawasan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya persyaratan  asesmen  RRI  dan  Faktor Kriminogenik sebelum
dilakukan pengeluaran  sehingga  dapat  diketahui tentang  tingkat  risiko  residivis  dan  faktor kriminogenik narapidana dan anak;
2. Tahap asesmen RRI dan Faktor
Kriminogenik  akan  membantu  PK  dalam melaksanakan pembimbingan dan
pengawasan daring;
3. Perlunya  kelengkapan  data  dukung  klien dalam  pengeluaran  narapidana  dan  anak asimilasi dan integrasi yang akan memudahkan  dalam  pembimbingan  dan pengawasan klien;

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  2020, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara  Daring  serta  Pembimbingan  dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19 . Jakarta
Fadjar,  Mukthie.  2012. Kapita  Selekta,  Teori Hukum ,  Universitas  Widya  Gama Malang, 2012
L.  Tanya,  Bernard, et.  al. 2007 . Teori Hukum Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan Generasi , CV. Kita Surabaya.
Soekanto, Soerjono. 1986. Mengenal Sosiologi Hukum . Alumni. Bandung
Wijaya,  Andi  Rivai, 2014, Buku  Pintar Pemasyarakatan , Lembaga kajiaan
Pemasyarakatan

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2006  tentang  Perubahan  pertama  atas Peraturan  Pemerintah  32  Tahun  1999 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasayarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia Nomor  03  Tahun  2018  tentang  Syarat dan  tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor  :  41  Tahun  2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan
Nomor  :  PAS-208.  PK.01.05.10  Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengawasan Klien Pemasyarakatan. Instruksi  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Nomor:  PAS-08.OT.02.02  Tahun  2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang
Pencegahan,  Penanganan,  Pengendalian dan  Pemulihan  COVID-19  pada  Unit
Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor  PAS-516.  PK.01.04.06  Tahun 2020  Tentang  Mekanisme  Pelaksanaan Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020 Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor:  PAS.497.PK.01.04.04  Tahun
2020  tanggal  31  Maret  2020  tentang
Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan  Integrasi  dalam  rangka  Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor:  PAS.20.PR.01.01  Tahun  2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasyarakatan. Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.KP.04.01.69 tanggal 9 April 2020. Makalah Poerwanti Hadi Pratiwi, Asimilasi Dan Akulturasi:  Sebuah  Tinjauan  Konsep, staffnew.uny.ac.id/.../asimilasi- akulturasi Rahardjo, Satjipto, Paradigma Hukum Indonesia,Perpektif Sejarah,
disampaikan  dalam  simposium  nasional Ilmu  Hukum  Program  Doktor,  UNDIP, Semarang, 1998
Subdit Bimbingan Pengawasan. 2014. “Standar Bimbingan  Kemasyarakatan”.  Dalam Forum  Group  Discussion  tanggal  15-17
April 2014. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Wordpress.  2012.  “Perilaku  Pidana  Dalam Kajian Sosiologi” Dalam Jurnal Ilmiah.