## PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TERKAIT DENGAN UANG PENGGANTI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1 Toman Epy Lazarus Ramandey * , 2 Faisal Malik, 3 Nam Rumkel 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Khairun tomanramandey@gmail.com, 1 faisalmalik@gmail.com, 2 namrumkel@gmail.com 3
Naskah diterima: 01 Sept. 2020; revisi: 19 Sept. 2020; disetujui: 11 Okt. 2020

## Abstract
This  paper  will  specifically  analyze  the  application  of  Article  18  of  Law  Number  20 Year  2001  concerning  the  Eradication  of  Corruption  as  compensation  for  recovering state financial losses at the Jayapura District Prosecutor's Office. This type of research is  normative  or  doctrinal  law  research.  The  legal  materials  used  are  primary  legal materials,  namely  legal  regulations  and  secondary  legal  materials  consisting  of statistical  data  from  the  Jayapura  District  Prosecutor's  Office,  and  the  Corruption Court at the Jayapura Class I A District Court, text books, legal journals, comments - Comment  and  legal  dictionaries.  Data  collection  was  carried  out  through  document study  and  literature  study.  The  collected  data  were  then  analyzed  qualitatively.  The results of the study show that the return of a number of funds or payment of replacement money equal to the value of corruption committed by perpetrators of corruption for the return of state losses does not eliminate criminal charges as stated in Article 4 of Law Number  20  Year  2001  concerning  amendments  to  Law  Number  31  Year  1999 concerning  the  Eradication  of  Corruption  Crime.  The  rules  regarding  the  mechanism for paying replacement money to recover state losses due to corruption are very clear. Namely, based on the Attorney General's decision Number: Kep-518/J.A/11/2001 dated November 1, 2001 concerning the Mechanism of Payment of Replacement Money.
Keywords: corruption, criminal acts, loss of state finances, replacement money.
* Alamat korespondensi:
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate Telp.: (0921) 326440 E-mail: tomanramandey@gmail.com

## I.  LATAR BELAKANG
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  yang  menyentuh berbagai  kepentingan  menyangkut  ideologi  negara,  hak  asasi,  keuangan  negara, perekonomian,  dan  sebagainya,  yang  merupakan  perilaku  kejahatan  yang  cenderung sulit ditanggulangi (Evi Hartanti, 2005:2). Penanggulangan korupsi sangat sulit, hal ini terlihat  dari  banyak  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  diputus  bebas  atau  minimnya putusan  pemidanaan  kepada  terdakwa  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  kerugian negara.
Upaya penyelamatan keuangan negara dapat ditempuh dengan berbagai macam cara diantaranya yaitu pengejaran atau pelacakan dan penyitaan barang atau kekayaan yang  diduga  terkait  dengan kejahatan  korupsi.  Disamping  itu  pidana  denda  juga  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Terkait  sanksi pembayaran  uang  pengganti  dan  denda  atas  perilaku  koruptif  yang  dilakukan  oleh Badan  Hukum  dan  orang  pribadi  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Tujuan pemidanaan  pembayaran  uang  pengganti  yaitu  guna  memaksimalkan  pengembalian uang negara yang dikorupsi.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  efektivitas  pidana pembayaran  uang  pengganti  dalam  tindak  pidana  korupsi  terdapat  dalam  Pasal  18 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, yang menyatakan bahwa:
(1) Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  di  maksud  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. Penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling lama 1 (satu) tahun;
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2) Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka harta  bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti tersebut.
(3) Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b, maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam putusan pengadilan.
Hukuman  tambahan  masih  harus  dilakukan  walaupun  ancaman  hukuman pokoknya  sudah  mencantumkan  denda  yang  maksimumnya  mencapai  Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bisa saja dalam kenyataannya hasil korupsi yang ada menimbulkan kerugikan negara lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu pidana tambahan berupa kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang  pengganti  dengan  jumlah  maksimum  sebesar  jumlah  harta  benda  yang  diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya serta dituntut dan dikenakan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan keuangan  negara  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  korupsi  (Hendarman  Supandji, 2006).
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  telah  mengatur  terkait  pembayaran  uang  pengganti.  Dalam kenyataannya pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, hal ini karena adanya faktor penghambat dari terpidana, penegak  hukum,  serta  aturan-aturan  pelaksanannya.  Sementara  harta  atau  uang  hasil dari korupsi telah habis dibelanjakan, sudah dialihkan kepada orang lain atau harta hasil korupsi  tersebut  disimpan  di  luar  negeri.  Sehingga  terlihat  kemampuan  dan profesionalisme  aparat  penegak  hukum  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan dalam  hal  pemberantasan  tindak  korupsi  di  samping  faktor  perundang-undangan lainnya.
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  instansi  atau lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  hal  pemberantasan  Korupsi.  Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan suatu perkara korupsi berupaya melakukan indentifikasi  harta  kekayaan  dari  tersangka  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  diduga diperoleh dari hasil korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan kejaksaan adalah dengan melakukan  cek  terhadap  rekening  tersangka  maupun  terdakwa  pelaku  Korupsi  yaitu dengan  cara  membuat  surat  kepada  Gubernur  Bank  Indonesia  berdasarkan  ketentuan Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1972 yang diamandemen oleh UU  RI  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Akan  tetapi  upaya  tersebut memerlukan  waktu  karena  adanya  birokrasi  yang  harus  dilalui  hingga  memberikan kesempatan  kepada  para  tersangka  maupun  terdakwa  pelaku  Korupsi  untuk mengalihkan aset di rekeningnya yang mengakibatkan upaya ini kurang maksimal.
Di  samping  kewenangan  Kejaksaan  di  bidang  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama  negara  maupun  pemerintah. Kewenangan  Kejaksaan  di  bidang  keperdataan  dan  tata  usaha  negara  ini  diantaranya adalah apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak mampu membayar uang pengganti atau apabila barang yang disita belum atau tidak mencukupi jumlah uang pengganti atau barang-barang  terpidana  telah  habis,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  selaku  eksekutor dapat menunggu sampai terdakwa mempunyai harta kekayaan lagi dan apabila ternyata setelah beberapa lama (telah selesai menjalani pidana badan) memiliki harta kekayaan maka  jaksa  penuntut  umum  dapat  meminta  kekurangan  pembayaran  uang  pengganti melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti.
Penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  berjalan  selama  ini dilaksanakan  oleh  Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  merupakan  subsistem  dalam peradilan  pidana.  Aparat  Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  maupun Penyidik  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (Kejaksaan),  masing-masing  instansi melaksanakan  kewenangan  penyidikan  perkara  korupsi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TAP  MPR  No.  VIII/MPR/2001  tentang  Rekomendasi  Arah  Kebijakan Pemberantasan  dan  Pencegahan  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  merupakan Rekomendasi  Arah  Kebijakan  yang  dimaksudkan  guna  mempercepat  serta  menjamin efektivitas  pemberantasan  korupsi,  kolusi  serta  nepotisme  sebagaimana  diamanatkan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  serta  berbagai  peraturan  perundang-undangan lainnya yang terkait.
Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  yang  diundangkan  pada  tanggal  27  Desember  2002,  dalam  salah  satu pertimbangannya menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang ada dalam penanganan tindak  pidana  korupsi  belum  berfungsi  secara  optimal,  efektif  dan  efisien  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Adapun  tugas  dari  Komisi  Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Upaya  pemberantasan  korupsi  yang  ada  haruslah  difokuskan  kepada  tiga  isu pokok,  yaitu  pencegahan  ( preventive ),  pemberantasan  ( repressive ),  dan  pengembalian aset korupsi ( asset recovery ). Ketiga hal tersebut menegaskan sebuah pemaknaan bahwa pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terletak  pada  upaya  pencegahan  maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang mengharuskan dapat mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  akibat  dari  praktik  korupsi  tersebut.  Maka kegagalan  pengembalian  aset  hasil  korupsi  dapat  mengurangi  makna  dan  pencapaian penghukuman terhadap para koruptor.
Lebih  mengkhawatirkan  lagi  bahwa  aset  hasil  korupsi  yang  diambil  para koruptor  banyak  yang  disembunyikan  di  luar  negeri.  Hasil  korupsi  tersebut disembunyikan  direkening  bank  luar  negeri  melalui  mekanisme  pencucian  uang sehingga  upaya  untuk  mengejar,  melacak  serta  mengembalikan  aset  menjadi  sangat sulit.
Beragam  cara  dilakukan  para  koruptor  untuk  membawa  lari  kekayaannya  dari Indonesia  ke  luar  negeri.  Sebagai  contohnya  yaitu  dilakukan  oleh  Sukanto  Tanoto terkait kasus penggelapan pajak pada perusahaan Asian Agri yang merugikan keuangan Negara  kurang  lebih  1,3  triliun  rupiah.  Selain  itu  masih  banyak  buronan  pemerintah Indonesia  yaitu,  Bambang  Sutrisno,  Samadikun  Hartono,  Maria  Paulina,  Sjamsul Nursalim dan Agus Anwar. Pengusaha hitam tersebut masih memiliki banyak aset dan masih menjalankan aktifitas bisnisnya di Indonesia. Menurut Saldi Isra (2008:1), bahwa upaya  pengembalian  aset  negara  yang  dicuri  ( stolen  asset  recovery )  melalui  tindak pidana  korupsi  (tipikor)  cenderung  tidak  mudah  untuk  dilakukan,  karena  para  pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyian maupun melakukan pencucian uang ( money laundering ) hasil tindak pidana korupsinya. Negara-negara  di  dunia  termasuk  Indonesia  bukan  tidak  pernah  melakukan upaya  pengembalian  aset  hasil  korupsi  ini,  berbagai  kerjasama  internasional  telah diupayakan  dalam  rangka  mempermudah  proses  pengembalian  aset  ini  (Kadarudin, 2014:221).  Tetapi  menurut  Paku  Utama  (2008:3)  dalam  pelaksanaannya  “terdapat berbagai  kendala  yang  disebabkan  yaitu  antara  lain:  sistem  perbankan,  sistem  hukum yang  berbeda,  serta  finansial  yang  sangat  ketat  dari  negara  dimana  aset  tersebut disimpan,  praktek  dalam  menjalankan  hukum,  dan  perlawanan  dari  pihak  yang  akan diambil asetnya oleh pemerintah”.
Belum  berhasilnya  upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  bukan  hanya dikarenakan  oleh  kejelian  dan  ketegasan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi implementasi  dan  progresivitas  aparat  penegak  hukum  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  penegakan  hukum  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  juga  ikut mempengaruhi  kesuksesan  dalam  pemberantasan  korupsi.  Padahal  jika  diperhatikan secara seksama, Indonesia telah banyak melakukan usaha-usaha pemberantasan korupsi sejak  lama  dan  sepanjang  sejarah  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  munculnya berbagai  peraturan  perundang-undangan  pemberantasan  korupsi.  Sayangnya,  upaya yang  dilakukan  selama  ini  terutama  upaya  pengembalian  atau  perampasan  aset  hasil korupsi  baru  terfokus  pada  aset  yang  berada  di  dalam  negeri  saja.  Padahal  Menurut Danny Leipziger, Wakil Preseiden Bank Dunia untuk Bagian Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi, bahwa: negara berkembang (termasuk Indonesia) seharusnya belajar dari kasus korupsi yang terjadi. Sebab setiap 100 juta dolar uang hasil korupsi (yang  ada  di  luar  negeri)  yang  dikembalikan  bisa  membangun  240  kilometer  jalan, mengimunisasi  4  juta  bayi,  dan  memberikan  air  bersih  bagi  250  ribu  rumah  di Indonesia. Bahkan Adi Ashari terkait dengan hal ini pernah menegaskan bahwa “untuk mendapatkan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  diperlukan  kerjasama  internasional,”
namun faktanya tidak banyak aset yang bisa dikembalikan disebabkan berbagai faktor (Anonim, 2008:2).
Permasalahan korupsi yang dihadapi bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara  saja,  tetapi  sudah  menjadi  permasalahan  internasional.  Korupsi  yang  terjadi sudah  memasuki  lintas  batas  negara.  Langkah  produktif  yang  harus  ditempuh  untuk dilaksanakan  guna  mengatasi  kejahatan  transnasional  adalah  dengan  meratifikasi berbagai ketentuan hukum pidana internasional (Dadang Siswanto, 2004:27). Indonesia merupakan  negara  pihak  ke-57  yang  menandatangani  UNCAC  2003  pada  tanggal  18 Desember  2003  dan  meratifikasi  melalui  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption , 2003 pada tanggal 18 April 2006. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tindakan pengesahan tersebut dilaksanakan melalui proses pembuatan undang-undang oleh DPR RI dengan telah memberlakukan Konvensi tersebut sebagai hukum nasional Indonesia yang menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap lembaga atau individu di Indonesia.
Lahirnya  UNCAC  menjadi  angin  segar  bagi  negara-negara  berkembang  yang sedang  mengalami  permasalahan  korupsi  karena  Konvensi  ini  memberikan  paksaan bagi negara pihak untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalamnya termasuk sanksi bagi negara pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu materi penting  Konvensi  yaitu  perihal Asset  Recovery /Pengembalian  Aset  dari  aset  yang dilarikan ke luar negeri melalui hubungan kerjasama internasional. Hal ini merupakan suatu  paradigma  baru  dalam  pemberan  tasan  korupsi  secara  global.  Secara  khusus, pengembalian aset tersebut dimuat dalam Chapter V Asset Recovery UNCAC Pasal 51 UNCAC mengatur bahwa pengembalian aset merupakan prinsip yang sangat mendasar dimana negara anggota konvensi diharapkan saling bekerja sama membantu dalam hal pengembalian  aset  sehingga  hal  ini  akan  mempermudah  bagi  negara-negara  konvensi tersebut.
Ratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  terhadap  (Kovensi  Anti  Korupsi)  KAK 2003  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  RI  No.  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corruption 2003  (Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi  2003),  secara  politis  telah  menempatkan Negara  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  di  Asia  yang  memiliki  komitmen  kuat dalam  hal  pemberantasan  Tindak  pidana  korupsi  melalui  kerjasama  internasional. Dengan  adanya  ratifikasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  Negara  Indonesia  mampu melaksanakan pemberantasan korupsi. Adanya ratifikasi Kovensi Anti Korupsi tersebut merupakan  langkah  yang  sangat  tepat  dalam  menciptakan  iklim  usaha  di  Indonesia untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pelaku  usaha  yang beriktikad  baik  serta  memberikan  motivasi  kepada  pemerintah  untuk  melakukan reformasi total terhadap birokrasi yang rumit di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, makalah  ini  secara  khusus  akan  menganalisis  mengenai  penerapan  Pasal  18  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai uang  pengganti  guna  pengembalian  kerugian  keuangan  negaradi  Kejaksaan  Negeri Jayapura.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  tipe  penelitian  hukum  normatif  atau doctrinal  (Kadarudin,  2020:41).  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer yakni regulasi hukum dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari data statistik pada  Kejaksaan  Negeri  Jayapura,  dan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan Negeri Klas I. A Jayapura, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar- komentar  dan  kamus-kamus  hukum.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Uang  Pengganti  Guna  Pengembalian  kerugian keuangan Negara di Kajaksaan Negeri Jayapura.
Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini telah merugikan keuangan negara atau  perekonomian  negara  serta  menghambat  pertumbuhan  dan  kelangsungan pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu  tindak  pidana  korupsi  harus  diberantas  demi menjamin kesejahteraan masyarakat.
Upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah  dilakukan dengan dikeluarkannya 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi,  yaitu  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  dan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Reformasi hukum dalam rangka pemberantasan korupsi tidak saja menyangkut reformasi  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  menyangkut  penegakan  dan struktur  hukum.  Essensi  pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif.
Langkah  preventif  tersebut  terkait  dengan  adanya  pengaturan  pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah  represif  meliputi  pemberian  sanksi  pidana  yang  berat  kepada  pelaku  dan sekaligus  mengupayakan  semaksimal  mungkin  kerugian  negara  yang  telah  dikorupsi bisa kembali.
Salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  korupsi  ialah  adanya  kerugian  keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi ( Asset Recovery ).
Berikut  dikemukakan  beberapa  unsur  penting  pengembalian  aset  hasil  tindak pidana korupsi:
1. Pengembalian aset merupakan system penegakan hukum;
2. Penegakan  hukum  tersebut  dilakukan  baik  melalui  jalur  pidana  maupun jalur perdata;
3. Melalui  kedua  jalur  tersebut  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dilacak, dibekukan,  dirampas,  disita,  diserahkan  dan  dikembalikan  kepada  Negara korban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan,  pembekuan,  perampasan  penyitaan,  penyerahan  dan pengembalian  dilakukan  terhadap  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri;
5. System  penegakan  hukum  dilakukan  oleh  Negara  korban  tindak  pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
6. System ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
a. Mengembalikan  kerugian  Negara  korban  tindak  pidana  korupsi  yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
b. Mencegah  penggunaan  atau  pemanfaatan  aset-aset  tersebut  sebagai  alat atau  sarana  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  melakukan  tindap pidana  lainnya,  misalnya,  tindak  pidana  pencucian  uang,  terorisme,  dan tindak pidana lintas Negara lainnya;
c. Memberikan  efek  jera  bagi  pihak  lain  yang  beritikad  melakukan  tindak pidana korupsi.
Peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  mengenai  penggantian  kerugian keuangan  negara  atau  dikenal  dengan  istilah  uang  pengganti.  Penyelesaian  kerugian negara  dilakukan  untuk  mengembalikan  kekayaan  negara  yang  hilang  atau  berkurang akibat  tindak  pidana  korupsi.  Pengaturan  mengenai  uang  pengganti  dalam  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  diatur dalam  Pasal  34  huruf  c,  bahwa  “ selain ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dimaksud dalam  KUHP  maka  sebagai  hukuman  tambahan  dikenakan  pula  pembayaran  uang pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta-benda  yang diperoleh dari korupsi ”. Namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara tegas kapan  pembayaran  uang  pengganti  itu  harus  dilakukan  serta  batas  waktu pembayarannya.
Ketidakjelasan  pengaturan  mengenai  pembayaran  uang  pengganti  dalam Undang-Undang  No.  3  Tahun  1971  kemudian  dilengkapi  dalam  No.  31  Tahun  1999 dalam Pasal 18 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “jika terpidana tidak membayar uang pengganti  paling  lama dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan  dilelang  untuk  menutupi  uang  pengganti tersebut” .  Kemudian  dalam  ayat selanjutnya  dijelaskan  bahwa “ apabila  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang mencukupi untuk  membayar  uang  pengganti  sebagaimana,  maka  dipidana  dengan pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang    ini  dan    lamanya    pidana tersebut sudah  ditentukan dalam putusan pengadilan” .
Berdasarkan  ketentuan  Peruandang-undangan  tersebut  terlihat  jelas  bahwa pengembalian  kerugian  keuangan  menjadi  sesuatu  yang  sangat  ditekankan  untuk dilakukan  dalam  rangka  memulihkan  kembali  perekonomian  negara  akibat  tindak pidana  korupsi.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 59 yang mengatur bahwa:
(1) Setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan  melanggar hukum  atau  kelalaian  seseorang  harus  segera  diselesaikan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya  melanggar  hukum  atau  melalaikan  kewajiban  yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah  dapat  segera  melakukan  tuntutan  ganti  rugi,  setelah  mengetahui bahwa  dalam  kementerian  negara/lembaga/satuan  kerja  perangkat  daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
Pasal 60 Undang-undang No. 1 tahun 2004 selanjutnya menjelaskan bahwa:
(1) Setiap  kerugian  negara  wajib  dilaporkan  oleh  atasan  langsung  atau  kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa  Keuangan  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah kerugian negara itu diketahui.
(2) Segera  setelah  kerugian  negara  tersebut  diketahui,  kepada  bendahara, pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  yang  nyata-nyata melanggar  hukum  atau  melalaikan  kewajibannya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  59  ayat  (2)  segera  dimintakan  surat  pernyataan  kesanggupan dan/atau  pengakuan  bahwa  kerugian  tersebut  menjadi  tanggung  jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak  dapat  menjamin  pengembalian  kerugian  negara,  menteri/pimpinan lembaga  yang  bersangkutan  segera  mengeluarkan  surat  keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
Aturan  tersebut  telah  menjelaskan  bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan negara  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  pelaku  sebagaimana diatur dalam undang-undang dan apabila tidak dikembalikan akan mendapatkan sanksi baik administrasi maupun pidana.
Merujuk pada Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa " Bendahara, Pegawai  Negeri  bukan  bendahara  dan  pejabat lain  yang  telah  ditetapkan  untuk mengganti  kerugian  negara/daerah dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  dan/atau sanksi  pidana ".  Dari  hal  tersebut  jelas  terlihat  bahwa  penyelesaian  pengembalian
keuangan  negara  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  aspek  baik  secara  administrasi maupun pidana.
Secara  administrasi,  pengaturan  pengembalian  keuangan  negara  diatur  dalam Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Negara  Terhadap  Bendahara.  Adapun  informasi  tentang kerugian  Negara  dapat  diketahui  dari  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, serta perhitungan ex officio .
Dalam  rangka  menyelesaikan  kerugian  keuangan  negara,  dibentuk  Tim Penyelesaian  Kerugian  Negara  (TPKN)  yang  diangkat  oleh  pimpinan  instansi,  yang selanjutnya akan menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara berdasarkan laporan dari atasan  langsung  bendahara  atau  kepala  satuan  kerja  kepada  pimpinanan  instansi  yang telah  diberitaukan  kepada  BPK.  Pimpinan  instansi  kemudian  menyampaikan  Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada BPK yang diterima dari laporan TPKN. Maka BPK akan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara untuk menyimpulkan telah  terjadi  kerugian  negara  yang  meliputi  nilai kerugian  negara,  perbuatan  melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti ada perbuatan melawan hukum baik  sengaja  maupun  lalai,  BPK  mengeluarkan  surat  kepada  pimpinan  instansi  untuk memproses  penyelesaian  kerugian  negara  melalui  Surat  Keterangan  Tanggung  Jawab Mutlak  (SKTJM).  Tetapi  apabila  hasil  pemeriksaan  ternyata  tidak  terdapat  perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi  agar  kasus  kerugian  negara  dihapuskan  dan  dikeluarkan  dari  daftar  kerugian negara.
Bentuk  penyelesaian  kemudian  dilakukan  dengan  penandatanganan  Surat Keterangan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SKTJM)  oleh  bendahara  dengan  menyerah jaminan berupa bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara, serta  surat  kuasa  menjual  dan/atau  mencairkan  barang  dan/atau  kekayaan  lain  dari bendahara.  Penggantian  kerugian  negara  kemudian  dilakukan  secara  tunai  selambat- lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
Apabila  bendahara  telah  mengganti  kerugian  negara,  TPKN  mengembalikan bukti  kepemilikan  barang  dan  surat  kuasa  menjual.  Kemudian  dalam  hal  bendahara telah  mengganti  kerugian  negara,  BPK  mengeluarkan  surat  rekomendasi  kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
Penyelesaian  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  selain  itu  dapat  pula dilakukan  melalui  jalur  perdata  maupun  pidana.  Melalui  jalur  perdata  dapat  dilihat dalam UU Tipikor.
Pertama,  ketika  penyidik  menemukan  dan  berpendapat  bahwa  satu  atau  lebih unsur  tindak  pidana  korupsi  tidak  terdapat  cukup  bukti,  sedangkan  secara  nyata  telah ada kerugian keuangan negara, maka dapat dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk  mengajukan  gugatan,  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor bahwa:
Pasal 32 UU Tipikor:
Dalam  hal  penyidik  menemukan  dan  berpendapat  bahwa  satu  atau  lebih  unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada  kerugian  keuangan  Negara,  maka  penyidik  segera  menyerahkan  berkas perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dapat dituntut melalui jalur pidana karena  tidak  cukupnya  bukti-bukti  yang  diperoleh,  namun  apabila  telah  ditemukan kerugian Negara  maka  perkara  tersebut    dapat    dilimpahkan  untuk  dilakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan.
Gugatan  perdata  juga  dapat  dilakukan  apabila  pada  saat  penyidikan   tersangka meninggal    dunia,    atau    pada    saat    dilakukan  pemeriksaan  di  siding  pengadilan tersangka  meninggal  dunia,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan negara, maka penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  jaksa  atau  instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  34  dan  Pasal  35  UU Tipikor.
Pasal 34 UU Tipikor:
Dalam  hak  tersangka  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  penyidikan, sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penyidik segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa Pengacara  Negara  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Pasal 35 UU Tipikor:
Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Setelah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi  maka  dapat  dilakukan  gugatan  perdata  terhadap  terpidana  atau  ahli  warisnya. Hal ini sebgaimana dijelaskan dalam Pasal 38 C UU Tipikor:
Apabila  setelah  putusan  pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, diketahui  masih  terdapat  harta  benda  milik  terpidana  yang  diduga  atau  patut diduga  juga  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  belum  dikenakan perampasan  untuk  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  B  ayat  (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.
Selanjutnya  bahwa  tuntutan  ganti  kerugian  masih  dapat  dilakukan  meskipun terdakwa  mendapatkan  putusan  bebas  dari  pengadilan,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  32  ayat  (2)  bahwa  “ putusan bebas  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara ”.
Terkait  masalah  kerugian  keuangan  negara  telah  diatur  dalam  Tipikor  dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
Pasal 2 UU Tipikor:
(1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 3 UU Tipikor:
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Kemudian    pengembalian    kerugian    keuangan    negara    melalui  jalur  pidana dilakukan  melalui  proses  penyitaan  dan  perampasan.  Hal  tersebut  sebagaimana  diatur dalam  UU  Tipikor  bahwa  dalam  pengembalian  kerugian  keuangan  negara,  Hakim  di samping menjatuhkan pidana Pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagai berikut:
1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang  menggantikan  barang- barang tersebut.
2. pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun.
4. pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Jika Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti  tersebut.  Serta  apabila  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.
Hakim  dapat  menetapkan  perampasan  barang-barang  yang  telah  disita  apabila terdakwa  meninggal  dunia  sebelum  putusan  dijatuhkan  dan  terdpat  bukti  yang  cukup kuat  bahwa  yang  bersangkutan  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Apabila terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  harta  bendanya  bukan  merupakan  hasil  tindak pidana, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.
Dengan  demikian  kita  telah  mengetahui  beberapa  hal  mengenai  pengembalian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara pidana dan secara perdata, sehingga diharapkan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  tersebut  dapat  dilakukan  secara  baik  dan konsekuen.
Pengembalian kerugian keuangan negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan  pada  pelaku  apabila  telah  ditemukan  kerugian  keuangan  negara  tersebut. Hal  ini  sebagaimana  telah  di  tegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara.  Setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh tindakan  melanggar  hukum  atau  kelalaian  seseorang  harus  segera  diselesaikan  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  sebagaimana  juga ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  apabila  terdakwa  tidak membayar  uang  pengganti  sebagaimana  waktu  yang  telah  ditentukan  maka  harta bendanya  dapat  disita,  bahkan  jika  hartanya  tidak  mencukupi  maka  diganti  dengan pidana  penjara.  Namun  pelaksanaan  pengembalian  keuangan  negara  ini  kemudian menimbulkan  perbedaan  pemahaman  terkait  apakah  setelah  kerugian  negara dikembalikan akan menjadikan tersangka lepas dari hukuman pidana.
Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan  utang-piutang,  dan  transaksi  yang  terkait  dengan  biaya  dan  pendapatan. Kerugian  keuangan  negara  dapat  terjadi  pada  dua  tahap,  yaitu  pada  tahap  dana  akan masuk  pada  kas  negara  dan  pada  tahap  dana  akan  keluar  dari  kas  negara.  Pada  tahap dana  yang  akan  masuk  ke  kas  negara  kerugian  bisa  terjadi  melalui:  konspirasi  Pajak, konspirasi  pembayaran  pidana  denda,  konspiran  pelaksanaan  pidana  tambahan (pengembalian kerugian negara) dan Penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat: Mark Up, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain.
Adapun  informasi  tentang  kerugian  negara  dapat  diketahui  dari  pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan,  pengawasan  aparat  pengawasan  fungsional,  pengawasan
dan/atau  pemberitahuan  atasan  langsung  bendahara  atau  kepala  kantor/satuan  kerja, serta  perhitungan ex  officio .  Setelah  diketahui  adanya  kerugian  negara  maka  harus segera diselesaikan dan pelaku yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut dan wajib menggantinya. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 59 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  bahwa  etiap  kerugian negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan  melanggar  hukum  atau  kelalaian seseorang  secara  langsung  merugikan  keuangan  negara,  wajib  mengganti  kerugian tersebut.
Dalam ayat (2) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah ditegaskan terkait kewajiban mengganti kerugian keuangan negara akibat perbuatannya baik secara melanggar  hukum  ataupun  karena  melalaikan  kewajiban. Bendahara,  pegawai  negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  secara  langsung  merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kerugian  keuangan negara  timbul  akibat  dua  hal,  yaitu  1)  karena  perbuatan  melanggar  hukum,  atau  2) karena  melalaikan  kewajiban.  Hal  inilah  yang  akan  mnetukan  bagaimana  pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.
Penyelesaian  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  telah  diatur  dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara serta dijelaskan pula mekanisme pengembalian kerugian negara oleh bendahara dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2007 sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya.  Secara  tegas  dalam  Pasal  18  peraturan  BPK  dijelaskan bahwa  apabila  bendahara  telah  mengganti  kerugian  negara,  TPKN  mengembalikan bukti  kepemilikan  barang  dan  surat  kuasa  menjual.  Kemudian  dalam  hal  bendahara telah  mengganti  kerugian  negara,  BPK  mengeluarkan  surat  rekomendasi  kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  ketika  kerugian negara telah dibayarkan maka kerugian negara tersebut dikeluarkan dari daftar kerugian negara, yang artinya bahwa kerugian tersebut dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi. Namun,  ketika  kembali  melihat  bahwa  kerugian  keuangan  negara  dapat  terjadi  akibat dua  hal  yaitu  melalaikan  kewajiban  serta  melanggar  hukum,  maka  ketentuan  tersebut berakhir jika kerugian keuangan negara terjadi akibat perbuatan melalaikan kewajiban yang  dibenabankan  kepadanya.  Sedangkan  kerugian  negara  yang  terjadi  akibat perbuatan melanggar hukum masih harus ditidaklanjuti. Sebagaimana desebutkan dalam Pasal  62  UU  No  1 Tahun  2004: Apabila  dalam pemeriksaan  kerugian  negara/daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditemukan  unsur  pidana,  Badan  Pemeriksa Keuangan  menindaklanjutinya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Walaupun  telah  dilakukan  pengembalian  kerugian  negara  maka  masih dimungkinkan  untuk  diproses  melalui  pidana.  Dengan  demikian  secara  aspek  pidana setiap  hasil  audit  BPK  harus  dilaporkan  kepada  instansi  berwenang  (Kejaksaan  dan POLRI) terlepas apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak, karena untuk
melihat  apakah  terjadinya  kerugian  negara  tersebut  diakibatkan  adanya  perbuatan melawan hukum atau tidak merupakan wewenang Penyidik, yang mana secara "dominis litis"  eks  Pasal  139  KUHAP  Jaksa  yang  menentukan  dapat  tidaknya  perkara  tersebut dilimpahkan ke Pengadilan.
Hal  ini  semakin  menegaskan  pula  ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  Tipikor yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sehingga Penghentian penyidikan/penuntutan  perkara korupsi  karena  alasan  telah  mengembalikan  kerugian negara  merupakan  alasan  yang  tidak  tepat  dan  bertentangan  dengan  Pasal  4 Undang- Undang  Tipikor.  Meskipun  pada  kenyataannya  terdapat  praktik  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan yang ada.
Penghentian  penyidikan/penuntutan  perkara  korupsi  karena  alasan  telah mengembalikan  kerugian  negara  merupakan  alasan  yang  tidak  tepat  dan  bertentangan dengan  Pasal  4  Undang-Undang  Tipikor.  Namun  pengembalian  kerugian  keuangan negara  tersebut  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  hukuman terhadap tersangka.

## IV.  PENUTUP
Pengembalian  sejumlah  dana  atau  pembayaran  uang  pengganti  sebesar  nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Aturan  mengenai mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  dalam  pengembalian  kerugian  Negara  akibat tindak  pidana  korupsi  sudah  sangat  jelas.  Yaitu,  berdasarkan  keputusan  Jaksa  Agung Nomor:  Kep-518/J.A/11/2001  tanggal  1  November  2001  tentang  Mekanismen Pembayaran Uang Pengganti.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Indonesia Minta Pendampingan Pengembalian Aset , Berita Nasional, Bali Post: 30 Januari, 2008.
Dadang  Siswanto, Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagai  Bentuk  Kejahatan Transnasional Terorganisir , Jurnal Hukum, 2004.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hendarman  Supandji, Substansi  Uang  Pengganti  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi , Makalah  Penataran  Tindak  Pidana  Korupsi)  Puslitbang  Kejaksaan  Agung  R.I. tanggal 5-6 Juli 2006.
Kadarudin, Asset  Recovery  Hasil  Kejahatan  Korupsi,  Upaya  Pengembalian Kerugian  Keuangan  Negara  Melalui  Kerjasama  Internasional ,  Makassar: Pustaka Pena Press, 2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kadarudin, Riset  Sederhana  di  Bidang  Ilmu  Hukum ,  Ponorogo:  Uwais  Inspirasi Indonesia, 2020.
Paku Utama, 2008, Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional , Artikel Online tersedia: http://hukumonline.com/berita/baca/hol19356/ terobosan-unac-dalam- pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional  [diakses  16  Mei 2019].
Saldi  Isra, Asset  Recovery  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Kerjasama Internasional .  Makalah  disampaikan  dalam  Lokakarya  tentang  Kerjasama Internasional  dalam  Pemberantasan  Korupsi,  diselenggarakan  atas  kerjasama Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  dan  Kanwil  Depkumham  Prov.  Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang.