Vol. 10, No. 2, Desember 2021 pp.150 – 165 ISSN 2310 - 6051 (Print), ISSN 2548 - 4907 (online) Journal homepage https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

## REPRESENTASI IDEOLOGI POPULISME DALAM PEMBERITAAN TEMPO.CO

## Daniel Deha
danieldeha26@gmail.com Pascasarjana Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta
Article Info populism,  ideology,  democracy, framing Abstract This  research  discusses  about  the  representation  of  populist  ideology  in  the Tempo.co ’ s  reporting  on  #2019GantiPresiden  social  movement.  It  uses  a  critical constructivist  paradigm  with  a  qualitative - descriptive  approach.  The  research method  used  is  the  framing  analysis  method  with  Robert  N.  Entman ’ s  framing analysis model. The results show that Tempo.co uses a language that is unique and synonymous  with  the  concept  of  populism  through  words,  sentences  and  images. These dictums not only show Tempo.co ’ s ideology, but simultaneously represent a populist  ideology  in  its  reporting.  Tempo.co  described  the  mass  demonstration (social movement) as a dualism of the Indonesian political democracy system. On one  side,  Indonesia ’ s  political  climate  is  not  yet  familiar  and  passionate  about populism issues, but on the other side, Tempo.co actually anticipates disruption due to  the  radicalism  of  religious - fundamentalists  group.  Tempo.co ’ s  ideology represents the whole face of media politics in Indonesia which regards populism as a deviant ideology.
Copyright © 2021 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi.

## Corresponding Author:
Pascasarjana Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta Jl. Raya Lenteng Agung No.32, RT.12/RW.1, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakar- ta 12610 Email: danieldeha26@gmail.com

## PENDAHULUAN
Dalam  sebuah  negara  demokrasi,  wacana  adanya gerakan sosial mengatasnamakan kepentingan sebanyak mungkin orang merupakan sebuah kemajuan proses demokratisasi. Di beberapa negara - negara maju, gerakan - gerakan  semacam  itu,  yang  kemudian mengambil bendera populisme, semakin masif. Bahkan partai - partai  dengan  visi  populis  secara  mengejutkan memenangkan  pemilihan  umum  dan  pemilihan Presiden.
Pada  prinsipnya,  gerakan  populisme  merupakan ekspresi  kebuntuan  rakyat  terhadap  monopoli kekuasaan  dan  ketimpangan  demokrasi  yang  tidak dapat  diselesaikan  secara  maksimal  oleh  pemerintah dan  lembaga  representasi  rakyat.  Manifestasi  gerakan bervariasi,  ada  yang  dilakukan  dalam  bentuk  aksi - aksi sosial,  gerakan  sosial,  atau  demonstrasi  besar - besaran menuntut  perubahan,  bahkan  melalui  propaganda politik yang ekstrem.
Di Belanda, Inggris atau Jerman, munculnya partai - partai  anti - Islam  dan  anti - terorisme  justru  menjadi standar  baku  bagi  preferensi  politik  kontemporer. Populisme  menjadi makin relevan karena menawarkan alternatif  perbaikan  nasib  bangsa  dengan  solusi - solusi yang lebih terukur dan efektif, bukan sekedar bersuara. Aktor politik populis kerap menggunakan gaya retorika khusus  dengan  memekikkan  orasi  permusuhan, emosional,  dan  abrasif  yang  melaluinya  mereka terhubung  dengan  orang - orang  yang  tidak  puas terhadap status quo, antara lain masyarakat akar rumput dan  kaum  minoritas  yang  terlindas  oleh  kekuasaan (Block and Negrine, 2017).
Di  Indonesia,  Kurniawan  (2018)  menemukan bahwa  siklus  Pemilihan  Presiden  (Pilpres)  2019 diwarnai  oleh  masifnya  propaganda  busuk  yang digerakkan  oleh  kubu  Prabowo  Subianto  untuk menggulingkan Joko Widodo. Bentuk utama populisme yang  muncul  selama  momentum  ini  berupa  politisasi agama,  salah  satunya  melalui  eksemplar  gerakan
#2019GantiPresiden.  Menurut  Kurniawan,  realitas  ini menunjukkan bahwa trayektori politik populisme tidak dapat  dihindari.  Dengan  menggunakan  sentimen SARA,  gerakan  ini  melakukan  politisasi  agama berbasis  wacana  populistik  dengan  argumentasi distortif  untuk  menghidupkan  daya  legitimasi  agama dalam rangka kepentingan politik sekelompok orang.
Meski  demikian,  gerakan  populisme  di  Indonesia tidak  selalu  dilihat  sebagai  manifestasi  budaya demokrasi.  Artinya,  gerakan  populisme  yang  ekstrem melalui  jalur  propaganda  belum  relevan  dengan  iklim demokrasi  Indonesia.  Catatan  demokrasi  pada  rezim - rezim  sebelumnya,  khususnya  Orde  Baru,  memberi luka sejarah bagi varian demokrasi di Indonesia. Hadiz (2017)  melihat  bahwa  konsep “ rakyat ” dalam  gerakan populisme  di  Indonesia  seringkali  dipertukarkan dengan  konsep “ ummat ” sehingga  kerapkali  mengarah kepada politik identitas (agama).
Berbicara tentang populisme tentunya tidak terlepas dari  ideologi  dan  kepentingan.  Di  era  globalisasi, ideologi  ini  merasuk  dalam  beragam  dimensi,  sosial, ekonomi  dan  bisnis,  maupun  hubungan  antarnegara. Dalam  masyarakat  yang  belum  tertata  rapi,  populisme dan  propaganda  lebih  dilihat  sebagai  alat  atau  cara untuk  meraih  suatu  tujuan,  termasuk  dengan  cara - cara non - demokratis.  Di  negara  demokratis,  populisme harus  menemukan  bentuk  yang  sesuai  dengan  tatanan hukum dan kemaslahatan hidup bersama. Lagipula, saat ini  media  telah  dikomodifikasi  sebagai  mesin propaganda  paling  efektif  untuk  memuat  kepentingan politik populisme.
Populisme  dan  media  memang  sudah  memiliki keterhubungan  teoretik  yang  sudah  terjalin  sejak  awal era  internet.  Bahkan  beberapa  sarjana  mengklaim bahwa  internet  berpotensi  untuk “ merestrukturisasi kekuatan  politik  langsung  aktor  populis ” dan mempromosikan  komunikasi  tanpa  perantara  antara politisi dan rakyat. Hal ini karena pada umumnya aktor populis  berniat  menjalin  hubungan  langsung  dengan rakyat (Engesser, et.al, 2017).
Di  tengah  logika  media  yang  cenderung  bekerja dengan  menerapkan  logika  baru,  yaitu  hibridasi,  aktor populis  beralih  ke  media  sosial  untuk  menghindari lembaga  media  dan gatekeeping jurnalistik.  Dengan
cara  ini,  pesan  populis  disampaikan  tidak  harus mengikuti  nilai - nilai  berita  dan  seringkali  lebih personal  dan  sensasional.  Karena  itu,  populisme  di media  sosial  dapat  memanifestasikan  dirinya  dalam bentuk  bingkai  tindakan  pribadi  untuk  mengurangi tingkat kompleksitas ideologi yang rendah bahkan lebih komprehensif  bagi  pengguna  media  sosial.  Selain  itu, para politisi dapat menjaga agar ideologi populis tertata dengan  baik  untuk  mendapatkan  manfaat  dari inklusivitas “ bingkai tindakan pribadi ” (Engesser, et.al, 2017).
Sebagaimana  dikatakan  Mudde  (Margiansyah, 2019) bahwa  pola  strategi  politik  populisme  kini cenderung menggunakan logika media yang menegaskan  aspek  personalisasi,  emosionalisasi  dan sifat  anti - kemapanan  dalam  memenangkan  dukungan konstituen.  Untuk  memahami  pola  tersebut  penting untuk  mengetahui  moda  interaksi  populis  dalam mengkonstruksikan  kesamaan  kepentingan  dengan konstituen  yang  majemuk.  Moda  interaksi  tersebut dioperasionalisasikan melalui tiga jalur yaitu diskursif, ideasional, dan material.
Jalur diskursif lebih banyak  mengedepankan  narasi dan  retorika  yang  menggugah  emosional  dan berkelindan  dengan  kekuatan  rasional  dan  aksi komunikatif. Jalur ideasional merujuk pada penyerapan dukungan  yang  mengandalkan  faktor  kognitif  dan emosional  seperti  keterkaitan  emosional,  afeksi personal,  simpati,  norma  subjektif,  dan  keyakinan. Sementara  jalur  material  cenderung  mengeksploitasi soliditas  jaringan  sosio - ekonomi,  kapasitas  distribusi pengaruh,  penyediaan  bantuan  finansial  dan  sumber daya  lainnya. Yang paling penting  untuk dicatat  moda artikulasi  ini  juga  bergantung  kepada  impresi  dan signifikansi yang dimaknai audiens atau masyarakat.
Signifikansi peran media dalam gerakan populisme kontemporer beriringan dengan perkembangan teknologi digital sebagai cara atau strategi penyampaian pesan dan informasi kepada khalayak (Tabroni, 2012). Tidak dapat disangkal, diversifikasi strategi komunikasi dan pesan yang termuat dalam media meniscayakan representasi ideologi media itu sendiri. Bahwa media bersinggungan dengan kepentingan material yang senantiasa membayangi
kinerjanya. Tarik - menarik media dan institusi sosial inilah yang menjadi pokok permasalahan ideologis media.
Menurut  Rusadi  (2015)  ada  dua  kategori  ideologi media,  yaitu  ideologi  media  itu  sendiri  dan  ideologi dalam  media.  Ideologi  media  adalah  ideologi  yang dimiliki oleh media. Ini menyangkut landasan atau visi dasar dari pendirian institusi media. Sementara ideologi dalam media adalah seperangkat ideologi yang termuat dalam  isi  media.  Ini  bisa  menyangkut  berita,  iklan, drama,  film,  dll.  Faktum - faktum  ini  kemudian direpresentasikan  oleh  media  untuk  membentuk  suatu konstruksi  tertentu  atas  realitas.  Dalam  konsep representasi,  realitas  atau  fakta  pemberitaan  tidak  lagi dilihat  sebagai  bukti  fisik, tapi sudah berubah  menjadi gagasan atau narasi, yang kemudian terungkap melalui bahasa.  Produksi  bahasa  tersebut  bisa  dilakukan  oleh wartawan maupun narasumber.
Dengan  merujuk  pada  teori  representasi  Hall (Rusadi,  2015)  dan  perspektif  teori  konstruktivis, bahasa  yang  diproduksi  oleh  media  tergantung  pada konteks  sosial  di  mana  bahasa  itu  diciptakan.  Media selanjutnya  membuat  dan  mengorganisasi  makna realitas melalui aneka kode dan sistem bahasa. Melalui kode  tertentu,  media  mampu  menciptakan  sebuah realitas  sebagai  nyata  dan  berarti.  Dengan  demikian, dalam  produksi  pemberitaan,  ada  muatan  ideologi tertentu dalam media.
Sebagai  sebuah  institusi,  Tempo.co  tidak  berada pada ruang kosong. Ia  memiliki ideologi dasarnya dan senantiasa berinteraksi dengan berbagai ideologi lain di luar dirinya, antara  lain dengan  wartawan dan konteks sosial  politik.  Hal  itu  terlihat  dari  catatan perjalanannya,  Tempo.co,  sebagai  bagian  dari  Tempo Grup,  terkenal  sebagai  media  yang  tajam  mengkritik penyelewengan kekuasaan pemerintah. Bahkan Tempo sering dibredel rezim karena kritik - kritiknya.
Setidaknya dua kali Tempo dibredel rezim hingga pada 1998  kembali  beroperasi  secara  normal  setelah Soeharto lengser dari kekuasaan.
Salah satu fenomena komunikasi media terkini yang diberitakan  Tempo.co  adalah  pemberitaan  terkait dinamika  politik  jelang  kontestasi  Pilpres  2019.  Di tengah  manuver  politik  yang  dijalankan  elite  politik,
muncul sebuah gerakan sosial mengatasnamakan rakyat kebanyakan untuk mendesakkan ketidakpuasan terhadap  kebijakan  pemerintah.  Mengikuti  terminologi Twitter, gerakan ini secara padat dan tajam dirumuskan dalam tagar #2019GantiPresiden. Term tersebut tampak pendek,  tetapi  provokatif  dan  memicu  militansi  sosial yang  kuat  di  kalangan  masyarakat,  khususnya  umat Islam.  Dari  aspek  komunikasi  politik  (Sujoko,  2019), gerakan tersebut merupakan bentuk komunikasi  politik organik  yang  berbasis  individual  dan   sukarela yang didukung  oleh  media    sosial    dalam    membangun dukungan  massa  politik.
Merespon  gejolak  politik  tersebut  Tempo.co menjadikannya  sebagai  diskursus  publik  lewat pemberitaan - pemberitaan  yang  khas  sesuai  perangkat ideologis  yang  melingkupinya.  Asumsinya,  konstruksi atau  representasi  peristiwa  yang  dipublikasikan Tempo.co  tidak  selalu  bersifat  faktual  karena merupakan  produk  kepentingan  ideologi  dan  ekonomi politik  media,  wartawan  maupun  kepentingan  struktur di  luar  media.  Diktum - diktum  yang  terpilih  oleh wartawan tentu bukanlah kesengajaan, tetapi menunjukkan  proses  pemaknaan  berdasarkan  ideologi tertentu.
Selain  Tempo.co,  ragam  institusi  media  di Indonesia  turut  menyoroti  peristiwa  panas  jelang Pilpres  2019  tersebut.  Pratama  (2018),  misalnya, dengan  menggunakan  analisis  framing  Robert  N. Entman,  menemukan  bahwa  VOA - Islam  cenderung membuat  opini  agar  pembaca  percaya  bahwa keterpurukkan  terjadi  di  bawah  kepemimpinan  Jokowi sembari menawarkan gerakan sosial #2019GantiPresiden sebagai solusi.
Demikian  halnya  Putra  dan  Triyono  (2018)  ketika menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, kedua  peneliti  menemukan bahwa  gerakan ini  dianggap  sebagai  gerakan  konstitusional  untuk melakukan  pemberontakan  terhadap  pemerintah Jokowi.  Hal  ini  lebih  karena  Kompas.com  sebagai media  online  pro - pemerintah,  sehingga  selalu menciptakan  citra  positif  terhadap  pemerintahan Jokowi.
Di  Twitter,  Suharman  (2019)  mencoba  meneliti gerakan #2019GantiPresiden untuk melihat representasi
makna  yang  muncul  di  balik  hastag  tersebut. Menggunakan pisau analisis semiotika Roland Barthes, Suharman menemukan bahwa berdasarkan analisis dua tahap  penandaan,  terdapat  tiga  mitos  dalam  tagar #2019GantiPresiden, yaitu masyarakat sulit mengambil keputusan  dalam  Pilpres  2019;  masyarakat  tidak memilih  Jokowi  karena  bermasalah;  dan  masyarakat harus  memilih  Prabowo  karena  mendapat  dukungan dari masyarakat dan tokoh agama. Artinya, gerakan ini bukan  lagi  demonstrasi  biasa,  melainkan  model propaganda  politik  untuk  menjatuhkan  citra  Jokowi  di benak publik.
Berbeda dengan VOA - Islam maupun Kompas.com, Tempo.co justru memberitakan gerakan ini secara lebih berimbang  atau cover  both  side .  Tidak  hanya menunjukkan  ekspresi  demokrasi,  Tempo.co  juga mengkritik  propaganda  berlebihan  yang  dilakukan sekelompok  massa  dalam  gerakan  ini.  Namun bagaimana Tempo.co mengkonstruksi wacana populisme  menggunakan  kode  dan  sistem  bahasa dalam  pemberitaannya  menjadi  penting  untuk  diteliti. Karena  itulah  penelitian  ini  tidak  hanya  menggali representasi  ideologi  populisme  dalam  gerakan #2019GantiPresiden,  melainkan  yang  terutama  adalah membedah ideologi Tempo.co dalam pemberitaannya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Metodologi
Paradigma  penelitian  ini  adalah  konstruktivisme kritikal  dengan  tujuan  merekonstruksi  realitas  secara dialektis  antara  peneliti  dengan  pelaku  sosial  yang diteliti  untuk  melihat  sejauh  mana  temuan  merupakan refleksi  otentik  dari  realitas  para  pelaku  sosial (Wibowo, 2013)
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif - kualitatif. Penelitian  deskriptif  dibuat  untuk  mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu kondisi  riil  pada  saat  penelitian  dilakukan  untuk membuat  penjelasan  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat  mengenai  fakta - fakta  dan  sifat - sifat  populasi atau  daerah  tertentu  (Arikunto,  2002).  Dengan pendekatan  kualitatif  peneliti  menekankan  konsep, persepsi,  perilaku dan persoalan tentang  manusia  serta
data - data non - numerik.
Objek  penelitian  ini  berfokus  pada  pemberitaan tentang  #2019GantiPresiden.  Subyek  penelitian  ini adalah  dua  berita  terseleksi  dari  sekitar  100  berita pilihan  selama  periode  April - September  2018.  Kedua berita  ini  dipilih  secara  arbitrer  sesuai  kepentingan penelitian  (Neuman,  2019)  dan  dilakukan  melalui metode non  random  sampling ,  yaitu purposive sampling (Sugiyono,  2010). Kedua  sampel  berita tersebut  memiliki  topik  yang  koheren  dengan permasalahan  penelitian.  Kedua  berita  telah  diseleksi, baik  soal  kedalaman  isi  berita  maupun  substansi pemberitaan sesuai kepentingan penelitian ini. Adapun kedua  berita  tersebut  yaitu:  1)  Pengamat:  Tagar #2019GantiPresiden  Agitasi  dan  Propaganda  Politik (6  April  2018)  dan  2)  Hak  Publik  dalam  Kampanye Ganti Presiden (4 September 2018).
Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi  terhadap  pemberitaan  mengenai  gerakan #2019GantiPresiden.  Untuk  menganalisis  representasi ideologi populisme pada Tempo.co, peneliti menggunakan  teknik  analisis  framing  Entman  dengan melacak kata - kata, kalimat dan citra teks pemberitaan.

## Kajian Teoretik

## Representasi
Representasi  berasal  dari  kata represent yang bermakna stand for artinya “ berarti ”. Representasi juga berarti to  re - present ,  artinya  menghadirkan  kembali peristiwa  masa  lalu  melalui  tulisan  atau  biografi  atau sejarah  (Giles  &  Middleton,  1999).  Menurut  Hall (2003)  representasi  adalah  bagian  esensial  dari  proses produksi dan pertukaran  makna  antara  anggota  sebuah kebudayaan  tertentu.  Hall  menulis: “ Anggota  budaya yang  sama  harus  berbagi  konsep,  gambaran,  dan  ide yang  memungkinkan  mereka  berpikir  tentang  dunia dengan cara yang hampir sama. Secara umum, mereka harus  berbagi  kode  budaya  yang  sama.  Dengan demikian, rasa berpikir itu adalah sistem representasi. ”
Hall  (2003)  menandaskan  bahwa  pikiran  dan perasaan  dapat  memproduksi  sebuah  makna.  Meski dalam  sebuah  masyarakat  ada  perbedaan  kebudayaan, yang  menyebabkan  perbedaan  pemahaman  terhadap sesuatu,  namun  kelompok  masyarakat  telah  sepakat
untuk  memahami  sesuatu  melalui  konvensi  bersama. Menurut  Hall  (2003),  makna  diproduksi  lewat  bahasa, sehingga  konsep  dan  tanda  (bahasa)  menjadi  penting dalam proses konstruksi atau produksi makna tersebut.
Secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  untuk mempresentasikan sesuatu berarti untuk menggambarkan  atau  melukisnya,  atau  untuk “ memanggilnya ” ke  dalam  pikiran  kita  dengan  cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau membayangkan.  Karena  itu,  representasi  juga  berarti menyimbolkan,  mewakili,  menjadi  contoh,  atau menjadi pengganti dari sesuatu.
Hall  (1997)  membedakan  tiga  pendekatan representasi antara  lain: Pertama, pendekatan reflektif: bahasa  berfungsi  sebagai  cermin,  yang  merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia.  Dalam  pendekatan  reflektif,  sebuah  makna bergantung  kepada  sebuah  objek,  orang,  ide,  atau peristiwa  di  dalam  dunia  nyata,  dan  bahasa   berfungsi seperti  cermin,  untuk  memantulkan  arti  sebenarnya seperti  yang  telah  ada  di  dunia.  Kedua,  pendekatan intensional: menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan  sesuatu  sesuai  dengan  cara pandang  terhadap  sesuatu  melalui  bahasa.  Dan  ketiga, pendekatan  konstruktivis:  proses  mengkonstruksi makna lewat bahasa yang dipakai.
Hall (1997) menambahkan, representasi merupakan produksi makna dari suatu konsep melalui bahasa yang merujuk pada objek, baik dunia nyata maupun imajiner. Artinya,  ungkapan  dari  bahasa  akan  merujuk  pada ideologi  tertentu.  Secara  teoretik,  media  dapat merepresentasikan  berbagai  ideologi  baik  karena dimensi  yang  bersumber  dari  ketidaksadaran  media maupun  ketidaksadaran  sumber  informasi  media. Karenanya, ideologi yang ada dalam media merupakan proses reproduksi dari ideologi yang ada dan bisa juga merupakan kontestasi berbagai ideologi, seperti politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Menurut  Hall  (1995)  dalam  kajian  media  aspek ideologi  dari  paradigma  kritikal  memiliki  dua  fokus, yaitu  pertama,  produksi  dan  transformasi  diskursus ideologis  yang  diarahkan  oleh  teori - teori  yang berkaitan  dengan  aspek  simbolik  dan  karakteristik bahasa  dari  diskursus  ideologis;  dan  kedua,
konseptualisasi  dalam  pembentukan  lembaga  sosial. Selanjutnya,  ideologi  tersebut  didistribusikan  melalui wacana  dan  komunikasi.  Namun,  wacana  dalam praktiknya  juga  akan  menjadi  arena  pertarungan ideologi.  Dalam  pengandaian  bahwa  media  bisa memproduksi  wacana,  maka  serta  merta  akan  menjadi arena kontestasi ideologi (lih. Rusadi, 2015).
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa representasi  adalah  proses  untuk  memproduksi  makna dari  konsep  yang  dipikirkan  manusia  melalui  sistem bahasa.  Proses  pemaknaan  ini  sangat  bergantung kepada  tiap  individu  dan  komunitas  budaya,  termasuk institusi  media.  Seperti  ditemukan  Jokomono  (2013) bahwa  ada  penonjolan  isu  wartawan  Jepara  dan  Non - Jepara  pada  teks - teks  feature  preview  Persijap  dalam Indonesia  Super  League  musim  kompetisi  2009 - 2010 di Suara Muria, Edisi Komunitas Suara Merdeka.

## Populisme sebagai Ideologi
Populisme   berasal dari kata bahasa Latin populus , yang  artinya “ rakyat ” (Paskarina,  dkk.,  2015).  Dalam kajian  politik,  Mudde  (2007)  melihat  populisme sebagai  sebuah ideologi  yang  membagi  masyarakat  ke dalam  dua  kelompok  antagonis,  sebagai “ rakyat berbudi  luhur ” dan “ elit  yang  korup ”, atau  kekuatan dominan  yang  disebut  modal  global,  perusahaan,  elit politik,  imperialisme,  dan  oligarki  (Waisbord,  2018). Ideologi ini menyatakan bahwa politik adalah ekspresi dari kehendak umum rakyat. Paham kekuatan rakyat ini merupakan  respons  atas  tumbuhnya  ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi politik, ketidakadilan, dan juga kekecewaan terhadap janji liberalisme dan modernisasi, terutama di masyarakat yang sedang berkembang.
Menurut  Mudde  (2007),  ideologi  populisme memiliki  tiga  ciri  umum,  anti - kemapanan  (anti - elit), otoritarianisme,  dan  nativisme.  Anti - kemapanan menekankan  pada  nilai  kebijaksanaan  dari “ ordinary people ” atau  mayoritas  bungkam  untuk  menunjukkan sinisme  dan  kebencian  kepada  elit.  Elit  adalah kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang  memiliki  keunggulan  atau  superioritas  apabila dibandingkan  dengan  kelompok  atau  golongan  yang lainnya (Haryanto, 2005). Melalui gerakan sosial, aktor populis  menaruh  prasangka  bahwa  pemerintah  telah memusatkan  kekuasaan  di  tangan  sedikit  orang
(Morelock, 2018).
Populisme  otoritarianisme  menekankan  kekuatan personal  dan  karisma  figur  untuk  merepresentasikan kehendak
rakyat. Otoritarianisme cenderung dihubungkan  dengan  hukum  dan  ketertiban  untuk mengatur  imigran  seperti  tampak  dalam  perjuangan aktor  populis  di  Eropa.  Populisme  otoriter  pun cenderung  menciptakan  fetisisme  politik,  yaitu pengkultusan  terhadap  aktor  populis  (Muhtadi,  2019). Populisme  Indonesia  kontemporer  kerap  dipandang sebagai  populisme  otoriter  di  mana  karisma  figur sangat ditonjolkan (Margiansyah, 2019).
Populisme nativisme mengasumsikan bahwa semua orang  adalah  kesatuan  yang  seragam  atau  homogen dengan  identitas  yang  sama,  di  mana  negara  harus mengeksklusi orang - orang dari negara dan budaya lain.
Dalam  wacana  ini,  populisme  cenderung  mendukung monokulturalisme,  pribumi - non - pribumi,  nasional - asing,  dan  membatasi  nilai - nilai  liberal.  Populisme  ini juga muncul kuat di Eropa dan AS melalui gerakan anti - imigran  Islam  yang  dianggap  menciptakan  kekerasan (terorisme).
Secara  umum,  Gidron  &  Bonikowski  (2013) mengidentifikasi  tiga  ciri  umum  populisme,  yaitu populisme sebagai ideologi, sebagai gaya diskursif dan sebagai  strategi  politik.  Sebagai  ideologi,  populisme lebih  menekankan  pada  ide - ide  atau  gagasan  yang disampaikan  oleh  aktor  maupun  kelompok  populis. Sebagai  gaya  diskursif,  populisme  dilihat  sebagai “ retorika ” yang membangun politik sebagai  moral dan etika perjuangan antara rakyat dan oligarki. Sementara sebagai  strategi  politik,  populisme  menjadi  alat  untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan.
Tiga  pendekatan  studi  populisme  ini  memiliki perbedaan,  tetapi  juga  memiliki  keterhubungan  yang tumpang  tindih.  Pauwels  (2011)  berpendapat  bahwa menganggap  populisme  sebagai  ideologi  tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa ia menampilkan  gaya  diskursif  tertentu.  Asumsinya,  jika tujuan  aktor  populis  adalah  untuk  mengembalikan kekuasaan  kepada  rakyat,  wajar  jika  mereka menggunakan  bahasa  rakyat.  Kesamaan  antara pendekatan  ideasional  dan  diskursif  ini  sangat  jelas, mengingat  bahwa  keduanya  menekankan  kerangka
politik  Manichean  dan  perbedaan  antara “ kami ” dan “ mereka ” sebagai komponen fundamental dari retorika populis.
Namun,  ada  juga  perbedaan  teoretis  dan metodologis  penting  antara  keduanya.  Mudde  and Kaltwasser  (2012),  misalnya,  yang  menggunakan pendekatan  ideasional,  mengkritik  teori  populisme diskursif  (Laclau,  2005b).  Keduanya  berpendapat bahwa populisme  tidak bisa  disamakan dengan bentuk dualistik  retorika,  sehingga  memperluas  istilah  di  luar batas  teoretisnya  membuatnya  terlalu  abstrak  untuk menjadi  objek  dari  analisis  empiris.  Sebaliknya, pendukung  diskursif  berpendapat  bahwa  populisme memang  merupakan  bentuk  diskursif  untuk  semua aktor  politik  dan  tidak  hanya  untuk  mereka  yang disebut  sebagai  populis.  Dari  perspektif  ini,  istilah populis “ harus  dipahami  bukan  untuk  menandakan bahwa […] subyeknya  populis,  dalam  cara  mereka adalah  anggota  serikat  atau  partai,  tetapi  semua  orang yang menggunakan populisme sebagai metode persuasi untuk  mendefinisikan  kembali  rakyat  dan  musuh mereka ” (Panizza, 2005).
Dalam  hubungannya  dengan  populisme  sebagai strategi  politik,  Barr  (2009),  memandang  bahwa  itu membutuhkan  kepemimpinan  yang  kuat  untuk mewakili  kepentingan  masyarakat  dan  menghindari distorsi  kepentingan  organisasi  perantara.  Ketokohan ini tampak dalam diri aktor populis seperti Juan Peron di Argentina atau Hugo Chavez di Venezuela.
Dengan  demikian,  ada  perbedaan  teoretik  antara ketiga  tradisi  dimana  membawa  implikasi  tentang bagaimana  dan  untuk  apa  populisme  dapat  jelaskan, bagaimana  harus  didefinisikan,  dan  bagaimana seharusnya  dipelajari secara  empiris. Dalam penelitian ini, peneliti meletakkan populisme menurut tiga varian konseptual.  Sebagai  ideologi,  peneliti  berupaya menggali  representasi  ideologi  populisme  dalam pemberitaan  Tempo.co.  Sebagai  retorika,  peneliti mendudukkan  gerakan  #2019GantiPresiden  sebagai permasalahan  komunikasi  atau  retorika.  Sebagai strategi politik untuk melihat motivasi gerakan tersebut di mana bertujuan melengserkan kekuasaan Jokowi.

## Populisme sebagai Gerakan (Sosial)
Populisme  selalu  menjadi  wacana  yang  dianggap “ laku  terjual ” di  kalangan  rakyat  yang  notabenenya sedang  dilanda  aneka  keresahan  dan  kekecewaaan terhadap janji politik lama. Gerakan populisme melalui janji  perbaikan  nasib  rakyat  dan  program  distribusi kesejahteraan  telah  menarik  dukungan  rakyat  yang masif  di  akar  rumput.  Dalam  konteks  negara demokrasi,  bentuk - bentuk  gerakan  populisme  dapat dilihat  sebagai  bentuk  kemajuan  demokratisasi (Muhtadi, 2013).
Sebagai gerakan politik, Laclau (2005) memberikan pandangan  yang  cukup  komprehensif  mengenai populisme.  Ia  memahami  populisme  sebagai  gerakan politik  multi - kelas  dan  supra - kelas  yang  hadir  dalam momen  politik  rapuhnya  hegemonik  kekuatan  politik dominan yang memberi munculnya struktur kesempatan politik baru bagi tampilnya gerakan politik akar  rumput  yang  dipimpin  oleh  pemimpin  karismatik untuk  mengartikulasikan  wacana  anti - kemapanan.
Laclau  secara  eksplisit  mengatakan  bahwa  populisme bukanlah “ semacam  fenomena  politik  marjinal, tetapi ... esensi dari politik ”.
Canovan (1999) kemudian melihat populisme tidak hanya  sebagai  gerakan  atas  nama  rakyat,  tetapi  juga sebuah  seruan  akan  pengakuan  otoritas.  Ia  menulis: “ Kepemimpinan  populis  mendapatkan  legitimasi berdasarkan  klaim  bahwa  mereka  berbicara  atas  nama rakyat,  untuk  menghadirkan  kembali  kedaulatan demokrasi  sebagai  perlawanan  terhadap  kekuasaan partai atau faksi yang memecahbelahkannya. ”
Dengan merujuk pada argumentasi Canovan, Block and  Negrine  (2017)  pun  berpendapat  bahwa  metode yang  paling  mungkin  untuk  mendekati  populisme dilakukan  dengan  meletakkannya  sebagai  gaya komunikasi  politik  dalam  konstruksi  identitas  dan kekuatan politik. Pendekatan ini mengacu pada konsep pakar  komunikasi  yang  menempatkan  masalah komunikasi  di  jantung  populisme.  Hal  itu  karena populisme  terutama  merupakan  tindakan  berbicara,  di mana  aktor  populis  menggunakan  bentuk - bentuk komunikasi  seperti  kata  dan  gambar  untuk berhubungan  dengan  kelompok - kelompok  yang kecewa,  tidak  beruntung  serta  dirugikan  dan menjelekkan elite atau penguasa.
Aktor  populis  biasanya  cenderung  berkomunikasi dengan bahasa  sederhana  yang  mudah dipahami orang biasa, seperti halnya tagar #2019GantiPresiden. Mereka mengklaim  bahwa  mereka  peduli  dengan  keprihatinan rakyat  dan  ingin  membela  kepentingan  rakyat  (Jagers and  Walgrave,  2005).  Mereka  memanfaatkan  media - media  alternatif,  seperti  media  sosial,  untuk menyuarakan  kampanye  dan  membentuk  pencitraan mengenai isu tertentu.
Merujuk  pada  teori  yang  dikonsolidasi  de  Vreese, et.al  (2018),  disebutkan  bahwa  aktor  populis memanifestasikan  dirinya  dalam  tiga  wacana  penting, yaitu  1)  merujuk  pada “ rakyat ”,  2) perlawan  terhadap elit “ korup ”, dan  dengan  kemungkinan  perluasan  3) identifikasi kelompok luar ( out - group ). Tiga wacana ini merujuk  pada  pendapat  Jagers  and  Walgrave  (2005) bahwa  populisme:  1)  selalu  merujuk  pada  rakyat  dan mengidentifikasi  dengan  rakyat;  2)  berakar  pada perasaan  anti - elit;  dan  3)  menganggap  orang - orang sebagai kelompok yang berbeda secara monolitik.
Menjelang  Pilpres  2019,  muncul  politik  tandingan di  bawah  bendera  populisme  religius yang termanifestasi  dalam  gerakan  #2019GantiPresiden. Gerakan  ini  pada  mulanya  terbangun  berdasarkan prakarsa  masyarakat  dengan tujuan untuk  melontarkan tuntutan  atas  perubahan  dalam  institusi  maupun kebijakan  pemerintah  yang  dirasa  tidak  sesuai  dengan kehendak  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  gerakan  ini lahir  dari  keinginan  untuk  melakukan  perubahan  dan pergantian  kepemimpinan  karena  dinilai  tidak  adil. Mereka  menilai  Presiden  Jokowi  telah  berlaku sewenang - wenang terhadap rakyat kebanyakan.
Menurut  Giddens  (Putra,  2006),  gerakan  sosial adalah  suatu  upaya  kolektif  untuk  mengejar  suatu kepentingan  bersama  atau  gerakan  mencapai  tujuan bersama  melalui  tindakan  kolektif  di  luar  lingkup lembaga - lembaga  yang  mapan.  Seperti  tampak  dalam gerakan  #2019GantiPresiden,  ada  pembingkaian ideologi  untuk  menyamakan  pandangan  di  masyarakat terhadap  isu  politik  menjelang  Pilpres  2019  bahwa Jokowi  gagal  memperbaiki  nasib  rakyat.  Berdasarkan pembingkaian  itu,  para  inisiator  mobilisasi  massa  di seluruh Indonesia sebagai basis tindakan kolektif untuk menurunkan citra politik Jokowi.
Dengan  berkembangnya  teknologi  informasi, saluran  ideologi  politik  gerakan  seperti  ini  dapat terlacak  melalui pemberitaan  media. Hal  itu berangkat dari  asumsi  dasar  bahwa  media  menjadi  wahana pertarungan  ideologis  (Rusadi,  2015).  Karena  media menjadi  tempat  presentasi  dan  distribusi  ideologi, dalam  media  termuat  berbagai  macam  ideologi,  yang memungkinkan  adanya  pertarungan  dan  monopoli ideologi.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Peneliti  memetakan  penelitian  ini  berdasarkan tahapan  analisis  framing  Entman.  Menurut  Entman (1993:52), “ Framing pada dasarnya  melibatkan seleksi dan  arti - penting.  Untuk  membingkainya  kita  memilih beberapa  aspek  dari  realitas  yang  tampak  dan membuatnya  lebih  menonjol  dalam  teks  yang berkomunikasi, sedemikian rupa untuk mengembangkan  definisi  masalah,  interpretasi  kausal, evaluasi moral, dan/atau intepretasi rekomendasi untuk item yang dijelaskan. ”
Kerangka  framing  Entman  memuat  empat komponen dasar, yaitu: 1) define problems ; merupakan bingkai  utama  dari  kerangka  analisis  framing.  Ini menyangkut  bagaimana  peristiwa  dimaknai  oleh wartawan;  2) diagnoses  causes ;  digunakan  untuk menyingkap  apa  dan  siapa  aktor  dari  suatu  peristiwa. Pendefinisian  sumber  masalah  ini  secara  luas menyertakan  juga  siapa  yang  menjadi  pelaku  dan korban dari suatu peristiwa; 3) make moral judgement: elemen  yang  dipakai  untuk  membenarkan  atau memberi  pendasaran  atau  pilihan  argumen  moral wartawan  atas  definisi  permasalahan  suatu  peristiwa; dan 4) treatment recommendation : elemen yang dipakai untuk  menilai  apa  yang  dikehendaki  wartawan;  suatu jalan  keluar  atau  tawaran  solusi  wartawan  untuk menyelesaikan masalah (Eriyanto, 2012).
Ada  dua  perangkat  dasar  analisis  framing  Entman, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu. Tahap seleksi  itu  menyangkut  pemilihan  fakta:  aspek  mana yang  perlu  dipublikasikan  dan  mana  yang  tidak. Sementara  itu,  penonjolan  aspek  tertentu  dari  isu berhubungan  dengan  penulisan  fakta,  yaitu  terkait pemilihan  kata,  kalimat,  gambar,  dan  citra  tertentu
untuk ditampilkan kepada khalayak.
Karena  itu,  frame  berita  muncul  pada  dua  level yang  berbeda.  Pertama,  konsepsi  mental  yang digunakan  untuk  memproses  informasi  dan  sebagai karakteristik dari berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi  berita  yang  dipakai  untuk  membangun pengertian  mengenai  peristiwa.  Frame  berita  ini dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, dan citra yang ada dalam berita. Melalui framing, perhatian terhadap  aspek  tertentu  dari  realitas  menjadi  penting serentak  mengabaikan  elemen  lainnya  (Sobur,  2012). Berikut  gambaran  grafis  analisis  framing  tahapan pertama Entman.
Tabel 1. Analisis Tahap I
Selanjutnya,  peneliti  melakukan  analisis  teks melalui  tahap  kedua  Entman  dengan  menyertakan seleksi  isu  dan  penonjolan  aspek  tertentu.  Berikut gambaran grafis tahap kedua tersebut.
N o
. Komponen Berita I Berita II 1 . Define problems Dikotomi gerakan: propaganda atau demokrasi, kebebasan berpendapat Dikotomi: radikalisme atau demokrasi, jaminan kebebasan berpendapat 2 . Diagnose causes Kelompok oposisi pemerintah Polisi dan aparat BIN 3 . Make moral judgement Untuk kesehatan demokrasi, kedua kubu mesti berkompetisi melalui adu gagasan Polisi dan BIN harus cermat memahami persoalan mana hak publik dan bukan hak publik 4 . Treatment recommend ation Bentuk propaganda politik tidak sesuai dengan iklim demokrasi Indonesia Jika  melanggar dasar negara, gerakan  tersebut harus ditindak tegas

## Representasi Ideologi Melalui Bahasa
Menurut  Hall  (2003) bahasa  menjadi  alat  paling efektif untuk mengkomunikasikan dan mengkonstruksi makna  sebuah  realitas.  Artinya,  pemakaian  bahasa tertentu  dapat  merepresentasikan  makna  atau  maksud eksplisit  dan  implisit  dari  komunikan.  Berpijak  pada maksim  ini  maka  kita  dapat  melacak  penggunaan bahasa  oleh  komunikan  dalam  pemberitaan  yang dianalisis. Unit bahasa yang paling kecil adalah kalimat dan kata. Karena  itu, analisis  yang gamblang  terhadap
pemakaian  bahasa  dalam  pemberitaan  terpilih  dapat dibuat mengikuti arus pemikiran tersebut.
Pemakaian  bahasa  yang  pendek,  lugas,  dan provokatif dalam gerakan #2019GantiPresiden mengekspresikan  suatu  pretensi  tertentu  untuk dimaknai  secara  sosial.  Masyarakat  yang  mendengar, membaca,  dan  melihat “ tanda ” dari  bahasa  tersebut, secara kultural dan sosial akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial yang ada. Dengan kata lain, ketika tajuk #2019GantiPresiden digaungkan, secara  psikososial,  masyarakat  akan  mengidentikkan
Tabel 2. Analisis Tahap II No. Berita Seleksi Isu Penonjolan Aspek Tertentu 1. Berita I Gerakan #2019GantiPresiden sebagai agitasi dan propaganda Kemasan bahasa bersifat lugas dan provokatif Mereduksi hegemonik satu kekuatan politik Gerakan untuk mendidik politik masyarakat Kalimat: a) gerakan #2019GantiPresiden sebagai bagian dari upaya agitasi dan propaganda untuk meruntuhkan kredibilitas pemerintah yang sedang berkuasa; b) bahasa oposisi pemerintah;
c) tagar #2019GantiPresiden merupakan bagian dialektika berdemokrasi; d) bagus untuk kesehatan demokrasi kita; e) Demokrasi, kata dia, memerlukan kompetisi bila ingin berjalan lebih baik; f) kompetisi dalam pilpres akan lebih berisi agar problem bangsa bisa selesai.
Kata: propaganda, demokrasi, antitesis, kemasan bahasa, mendidik, monolog, dialektika demokrasi Citra: alat propaganda, bahasa lugas, provokatif, oposisi pemerintah, perang dua kubu 2. Berita II Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang biasa sejauh tidak mengumbar kebencian, propaganda dan ingin mengganti dasar negara
Kinerja aparat keamanan yang tidak netral menjamin hak kebebasan warganegara
Kepolisisan mesti memahami penggolongan hak publik dan bukan hak publik
Presiden tidak boleh tinggal diam Dugaan adanya susupan aliran radikal yang ingin menggantikan dasar negara Kalimat: a) sebenarnya tak ada yang istimewa pada deklarasi gerakan ganti presiden 2019; b) Polisi semestinya melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat; c)
Para penggiat gerakan ganti presiden sepatutnya mawas diri; d) sebagai kepala negara, ia berkewajiban menjaga demokrasi dan hak sipil warga negara; e) Terhadap ujaran kebencian dan propaganda melawan Pancasila, polisi hendaknya berlaku tegas; f) polisi hendaknya cermat dalam membaca keadaan
Kata: gerakan biasa, mengganti dasar negara, hak sipil warganegara, anti - Jokowi, hak publik, kebebasan dan kemerdekan
Citra:  aparat  tidak  netral,  presiden  seolah mendukung  ketidaknetralan  aparat,  polisi tidak  memahami  baik  hak - hak  publik  dan bukan  hak  publik,  agenda  gerakan  bersifat inkonstitusional
gerakan  itu  sebagai  bagian  dari “ kami ”. Dengan  itu, lahirlah  pemaknaan  terhadap  realitas  Pilpres  2019 sebagai  wahana  untuk  meloloskan  kepentingan  dan ideologi “ ke - kitaan ” sebagaimana  dalam  diskursus populisme, kemudian mengeksklusi kelompok luar.
Ketika  Tempo.co  membuat  frame  gerakan  melalui penggunaan  kata - kata  seperti  agitasi,  propaganda, secara  eksplisit  merepresentasikan  perangkat  kognisi dan  ideologi  media  terhadap  gerakan.  Hal  itu  secara terang  terbaca  dalam  Berita  II  ketika  Tempo.co membuat penilaian argumentatif atas fakta yang terjadi terkait  bentuk  dan  motif  gerakan.  Pendirian  kognitif Tempo.co  dapat  terlihat  pada  kalimat  pertama  pada Berita II. Berikut petikannya:
“ Sepanjang dilakukan dengan damai, tanpa ujaran kebencian, apalagi propaganda  mengganti  dasar  negara, sebenarnya tak ada yang istimewa pada deklarasi  gerakan  ganti  Presiden
2019.”
Pada paragraf kelima Berita II, Tempo.co secara tegas  menunjukkan  sikapnya  terhadap  gerakan.  Jadi, selain  selain  melihat  peristiwa  tersebut  sebagai  bentuk pendidikan  dan  kesehatan  demokrasi,  Tempo.co memberikan  garis  demarkasi  yang  tegas  persoalan antara demokrasi substansial dan demokrasi prosedural. Karena  itu,  Tempo.co  mengantisipasi  dengan pendekatan  bahasa  moral  agar  kelompok  yang menyatakan  dirinya  sebagai “ rakyat  kebanyakan ” itu mematuhi tata normatif prosedur dan varian demokrasi kebangsaan.  Dalam  tulisannya  Tempo.co  bahkan memberikan  rekomendasi  agar  motif - motif  gerakan yang  menyusupkan  resiko  laten,  misalnya  ingin mengganti  dasar  konstitusional  negara,  harus  ditindak tegas secara hukum positif. Berikut kutipannya:
“ Para  penggiat  gerakan  ganti presiden  sepatutnya  mawas  diri. Betapapun  konstitusionalnya,  dalam sejumlah aksi mereka, sempat
terdengar ujaran kebencian dan propaganda  mengganti  dasar  negara. Tak  sulit  menduga  ada  keterlibatan
Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  dalam aksi ini. ”
Selain  itu,  representasi  ideologi  pemberitaan Tempo.co  dalam  dilacak  dengan  kembali  ke  konsep dasar  kajian  analisis  framing.  Ikhtiar  dasar  framing menyatakan  bahwa  media  pada  dasarnya  memiliki frame  tertentu  terhadap  sebuah  realitas.  Karena  itu, dalam  proses  pengerjaan  berita,  media  cenderung memiliki  konsepsi  awal  untuk  mencari  sumber  berita dari  tokoh - tokoh  yang  mengafirmasi  frame - nya seperti  terlihat  dalam  Berita  I.  Dengan  menampilkan ketokohan  pengamat  dan  penggagas  gerakan, Tempo.co secara implisit merepresentasikan ideologinya.  Karena  itu,  pernyataan  dari  kedua  tokoh tersebut disodorkan secara antagonis untuk menunjukkan  dua  sisis  penilaian  terhadap  satu peristiwa.
Posisi pengamat:
“ Pengamat politik Universitas Islam  Negeri  Syarief  Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, melihat pembuatan tagar #2019GantiPresiden sebagai bagian  dari  upaya  agitasi  dan propaganda untuk
meruntuhkan kredibilitas  pemerintah  yang  sedang berkuasa. ”
Posisi penggagas:
“ Gerakan #2019GantiPresiden akan memberikan  data,  analisa  untuk menyodorkan  calon  lain  yang  lebih baik  agar  dipilih  pada  Pilpres 2019,” tuturnya, Rabu, 4 April 2018.
Dari pembahasan ini jelas untuk melihat frame dan ideologi  Tempo.co.  Dengan  mengangkat “ penilaian dua  sisi ”, Tempo.co  sebenarnya  ingin  memberikan makna  yang lebih komprehensif dan akomodatif agar publik  dapat  menilai  secara  berimbang  dan berkeadilan.  Hal  itu  sebenarnya  sudah  terlihat  jelas pada  hasil  penelitian  di  mana  pendefinisian  masalah telah  merujuk  kepada  dikotomi  atau  kontradiktoris
pemberitaan  Tempo.co,  yang  di  satu  sisi  melihat sebagai  bentuk  kampanye  atau  gerakan “ negatif ”, tetapi  di  sisi  lain  melihatnya  sebagai  bentuk pendidikan demokrasi.

## Representasi Ideologi Populisme
Menurut  Laclau  (2005),  Mudde  (2004)  dan Canovan (1999), populisme merupakan dialektika atau diskursus  kontradiktoris  antara  dua  konteks  yang berbeda,  yaitu  terkait  dengan  kondisi  momen - momen krisis struktural ekonomi dan krisis institusi politik dan diskursus  yang  menghubungkan  setiap  elemen  dari gerakan  sosial  dan  politik  yang  terlibat  di  dalamnya. Rakyat  secara  keseluruhan  mengeluhkan  perlawanan melawan penguasa.
Mereka kemudian
mengidentifikasikan  dirinya  sebagai  pengikut  atau “ atas nama rakyat ”.
Dari  dua  pemberitaan  ini,  secara  gamblang merepresentasikan  ideologi  populisme.  Menurut Thompson  (Rusadi,  2015),  ideologi  adalah  sistem pemikiran,  sistem  keyakinan,  dan  simbol  yang berhubungan  dengan  tindakan  sosial  dan  praktik politik.  Ideologi  populisme  ini  terlihat  dari  posisi antagonis  antara  dua  kekuatan  homogen  dalam pemberitaan,  yaitu  pemerintah  dan  oposisi.  Dalam pandangan  konstruktivis,  peristiwa  selalu  berada  pada posisi  interaksi  dan  dialektika  konflik  antara  dua kekuatan  yang  tidak  seimbang,  misalnya  pemilik kekuasaan  dan  yang  dikuasai.  Hal  itu  tampak  dari pernyataan berikut:
“... gerakan ini merupakan antitesis gerakan yang sudah bergulir, yaitu Dua Periode untuk Presiden Joko Widodo. ”
Dalam  konteks  itu,  pemerintah  dilihat  sebagai pemilik  kekuasaan  atau  elite  yang “ korup ” tidak  bisa menyelesaikan  problem  bangsa,  sedangkan  pihak oposisi  mengklaim  dirinya  sebagai  pihak  yang  dapat memberikan  pilihan  alternatif  pada  tokoh  tertentu  atas permasalahan  bangsa.  Karena  itu,  kubu  oposisi menggagas  sebuah  aksi  #2019GantiPresiden  untuk mengganti  pemegang  kekuasaan  pada  perhelatan demokrasi di Pilpres 2019. Pernyataan tersebut tampak dalam kalimat ini:
“ Tagar  tersebut,  kata dia, juga  bisa
dimaknai  sebagai bahasa  oposisi pemerintah yang  menunjukkan  sikap berbeda  dengan  penguasa  saat  ini sekaligus  menggiring  opini  agar  tidak memilih  penguasa  yang  sama  dalam pemilu presiden 2019.” Melalui gerakan sosial, kubu oposisi mengidentifikasi  diri  sebagai  bagian  dari  rakyat kebanyakan,  atau “ massa  berbudi  luhur ”, yang mengeluhkan  ketidakmampuan  pemerintahan  saat  ini untuk  memberikan  jalan  keluar  dari  lubang kemerosotan  ekonomi  dan  utang  luar  negeri.  Hal  itu tampak  dari  ungkapan  politikus  PKS  yang  merupakan penggagas  gerakan  #2019GantiPresiden,  Mardani  Ali Sera, berikut (Berita I):
“ Gerakan #2019GantiPresiden akan memberikan  data,  analisa  untuk menyodorkan  calon  lain yang  lebih baik agar dipilih pada Pilpres 2019.”
Tuntutan utama gerakan atas nama rakyat tersebut menggotong  visi  perubahan  kekuasaan  lama  dan digantikan dengan pemerintahan yang baru yang lebih memperhatikan  kebutuhan  rakyat  kebanyakan.  Itulah gagasan  dasar  dari  klaim  populisme.  Ketika  Donald Trump  menang  pada  Pilpres  AS  tahun  2016,  itu adalah kemenangan populisme sayap kanan di negara itu.  Trump  menang  karena  mengeluhkan  kehilangan dominasi AS dan membangkitkan kembali kedigdayaan  AS  atas  dunia.  Kemenangan  itu, mengutip pernyataan Beattie (2019) “ tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa Trump menjalankan kampanye  dan  pemberontakannya  melawan  oposisi terkoordinasi  dari  setiap  lembaga  kuat  di  dunia Barat ”. Bagi Beattie, satu - satunya faktor penentu yang menguntungkan  Trump  adalah  kemampuannya  untuk menarik jutaan warga AS  yang “ terlupakan ” oleh elit konservatif,  dan  merasa  sangat  tidak  dilayani  oleh lembaga - lembaga itu. Slogan kunci yang dikampanyekan  Trump  adalah “ We  are  the 99%” yang  menggambarkan  bahwa  kemakmuran  hanya dimiliki  oleh  kurang  dari  1%  elit  dari  keseluruhan penduduk  AS.  Padahal,  Trump  tidak  pernah  berniat untuk  menjungkirbalikkan  status  quo  pakta  oligarki (Hadiz, 2017).
Dalam  pemberitaan  di  atas,  gagasan  yang  sama dibawa oleh kelompok oposisi. Hal itu tampak dalam pernyataan berikut:
“ Dibanding  Liga  Inggris  atau  Piala Dunia  2018  sekalipun,  kompetisi pilpres  2019  justru  jauh  lebih  penting, lebih signifikan dan ber - impact tinggi bagi rakyat Indonesia. ”
Pertarungan struktural antara dua kekuatan itu juga tampak  dalam  berita  kedua.  Polisi  dan  aparat  Badan Intelijen  Negara  (BIN),  yang  merupakan  representasi negara,  berhadapan  dengan  pihak  oposisi  yang melakukan  gerakan  massal  di  sejumlah  daerah/kota. Kubu oposisi merasa haknya dilecehkan oleh lembaga negara ketika kebebasan sipil warganya ditentang atau dikekang.  Di  tengah  suhu  panas  menjelang  Pilpres 2019,  sikap  tegas  aparat  yang  membatasi  zona ekspresi kemerdekaan berpendapat warganegara dapat dilihat  sebagai  manifestasi  dukungan  terhadap kelompok yang berkuasa. Artinya, ada tendensi untuk berkiblat pada kelompok dominan. Tempo.co menulis dengan  sangat  lugas  sikapnya  terhadap  fenomena tersebut.
“ BIN  adalah  lembaga  telik  sandi yang  bertugas  memasok  informasi kepada  aparat  keamanan,  bukan
melakukan tindakan polisional.
Kehadiran  Kepala  Badan  Intelijen Daerah  Riau  di  lokasi  kejadian  patut disayangkan.  Alih - alih  bersikap  netral,
polisi  dan  BIN  kini berpihak  pada salah satu kandidat presiden .”
Namun dalam konteks demokrasi Indonesia, varian gerakan  sosial  yang  masif  dan  provokatif  serupa #2019GantiPresiden  belum  dapat  diterima  secara konstitusional,  karena  tata  hukum  negara  kita  sudah mengatur  agar  pesan - pesan  komunikasi  sosial  tidak melecehkan,  mengumbar  kebencian  dan  bersifat propaganda  untuk  meloloskan  ideologi  tersembunyi dari  sekelompok  golongan  yang  ingin  mengendalikan kekuasaan. Pemahaman atas konsep demokrasi tersebut diungkapkan Tempo.co dengan tegas:
“ Para  penggiat  gerakan  ganti
presiden  sepatutnya  mawas  diri. Betapapun  konstitusionalnya,  dalam sejumlah aksi mereka, sempat terdengar  ujaran kebencian dan propaganda mengganti  dasar  negara.
Tak  sulit  menduga  ada  keterlibatan Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  dalam aksi  ini.  Hizbut  Tahrir  adalah organisasi  yang  ingin syariat  Islam menjadi  ideologi  negara dan,  karena itu,  telah  dilarang.  Terhadap  ujaran kebencian  dan propaganda  melawan Pancasila,  polisi  hendaknya  berlaku tegas .”
Dari  pembahsan  ini  tampak  bahwa  representasi populisme dalam pemberitaan Tempo.co, meskipun itu belum  menjadi  sebuah  ideologi  yang  terarah,  terlihat dari produksi kata, kalimat dan citra yang dipakai oleh kanal  online  Tempo  Grup  ini.  Dengan  menggunakan wacana  populistik,  Tempo.co  telah  menggambarkan bahwa  gerakan  tersebut  merupakan  representasi gerakan  populisme  di  Indonesia  sebelum  memuncak pada presentasi populisme kandidat pada Pilpres 2019. Jadi,  meskipun  Tempo.co  tidak  menulis  kata “ populisme ”, tetapi  konstruksi  makna  dalam  teks pemberitaan  secara  gamblang  merepresentasikan konsep populisme.
Meski  demikian,  bentuk  dan  arah  gerakan  tersebut belum menemukan segmen yang jelas dalam percaturan politik tanah air, sehingga masih menimbulkan pro dan kontra  di  kalangan  masyarakat.  Konsep - konsep populistik  pun  belum  diterjemahkan  secara  utuh  di dalam  representasi  budaya  demokrasi.  Selain  gerakan ini tidak digerakkan oleh aktor populis - karismatik, arah dan  motivasi  gerakan  ini,  meski  cukup  vokal,  tidak memiliki motivasi politik yang konsisten.
Seperti  halnya  wacana  populisme  yang  diusung Trump  di  AS  yang  mana  kini  telah  gagal mempertahankan  kekuasaan.  Kesuksesan  Trump memang  didukung  oleh  mobilisasi  massa  yang  masif di  akar  rumput  pada  tahun  2016,  tetapi  ideologi Trumpisme,  untuk  meminjam  argumentasi  Gerson ( 2019)
“ bukanlah populisme melainkan
‘ bencana ’  ( catastrophism )”, atau  dalam  terminologi
Meny and Surel (2002) populisme menjadi “ racun dan patologi  demokrasi ” AS.  Sekarang  kita  bisa  melihat bahwa  realisasi  ide - ide  Trump  tidak  laku  terjual  lagi karena  kegagalannya  memperbaiki  ekonomi  dan dibenci rakyat AS sehingga kalah di Pilpres 2020.

## Populisme Khas Indonesia
Sebagai  bahan  diskusi,  peneliti  melihat  bahwa  ada varian  baru  dalam  populisme  di  Indonesia.  Hal  itu sesuai dengan preferensi politik yang terfragmentasi ke dalam  babak - babak  politik  sejak  Orde  Lama,  Orde Baru,  Reformasi  hingga  pasca  Reformasi  (Rinakit, 2013). Pada era sekarang, kekuatan ideologi dan partai politik telah digantikan oleh performa figur. Kini figur - figur  yang  dicitrakan  tegas  oleh  publik  seperti  Jokowi dan  Prabowo,  sebagai  antitesis  dari  kepemimpinan sebelumnya memiliki kekuatan besar di akar rumput.
Temuan  survei  yang  dilakukan  atas  kerja  sama Universitas  Gajah  Mada  dan  University  of  Oslo  pada awal  2014 (Paskarina, dkk., 2015) menegaskan bahwa demokrasi Indonesia  mulai  mengarah pada  munculnya populisme  meskipun  ia  tidak  bersifat  ideologis. Demokrasi  yang  semula  dipenuhi  oleh  aktor  dominan bergeser kepada tampilnya aktor - aktor alternatif.
Lembaga  survei  menemukan  dua  model  populisme di  Indonesia.  Pertama,  model  populis - karismatik  yang mengandalkan  ketokohan  karismatik  melalui  koneksi dengan partai yang  mengasosiakan diri sebagai “ wakil rakyat ”. Kedua,  model  patronase - populis  yang dijalankan  dengan  meleburkan  diri  dengan  rakyat  dan memimpin  kampanye  wacana  publik,  khususnya  isu - isu  kesejahteraan.  Isu - isu  ini  mencakup  jaminan keamanan  sosial,  distribusi  kesejahteraan,  pemerataan pembangunan  dan  infrastruktur.  Baik  Jokowi  maupun Prabowo sama - sama mengusung isu - isu tersebut meski dengan penekanan yang berbeda (Hara, 2018).
Menurut  Mietzner  2015)  populisme  Jokowi  agak unik  karena  ia  tidak  secara  eksplisit  menyerang kelompok  elit  yang  dianggap  korup,  tetapi  malah berupaya  melakukan  reformasi  birokrasi.  Mietzner menyebutnya  populisme  teknokratis.  Sebaliknya, populisme  Prabowo  mewakili  kelompok  masyarakat yang  tertindas  seperti  petani  dan  nelayan  dengan program - program  swasembada  pangan  energi  dan  air,
misalnya.  Rakyat  pendukung  Prabowo  diindentifikasi sebagai masyarakat yang terlindas oleh elit korup yang dicurigai  bekerjasama  dengan  perusahaan  asing  untuk mengeruk  kekayaan.  Prabowo  menampilkan  dirinya sebagai  Soekarno  yang  membawa  suara  rakyat  tetapi pada saat yang sama muncul sebagai elit dengan semua fasilitas mewah yang dimilikinya.
Menurut  Mietzner  (2015)  Prabowo  menunjukkan gelagat  populisme  ultra - nasionalis  dan  konfrontatif yang  ingin  mengembalikan  Indonesia  pada  kejayaan masa  lalu  dalam  pandangan  negara  korporatis, sedangkan
Jokowi
menampilkan populisme pragmatisme nir - ideologis dan teknokratis dengan tetap merujuk  pandangan  nasionalisme  kerakyatan,  di  mana politik  populis  dikombinasikan  antara  pengalaman teknokrasi  dan  komunikasi  langsung  ke  akar  rumput melalui blusukan.
Sementara,  #2019GantiPresiden  tidak  dapat  serta merta dikategorikan sebagai gerakan populisme, meski sarat  ideologi  populisme,  karena  ada  polarisasi kepentingan  dalam  tubuh  gerakan.  Misalnya  mereka mengatakan bahwa akan menyodorkan calon alternatif, tetapi  kenyataannya  tidak  ada  tokoh  alternatif  yang merepresentasikan  ideologi  gerakan,  selain  mereka menemukannya  pada  sosok  Prabowo.  Sebaliknya, Prabowo  tidak  merepresentasikan  ideologi  kelompok karena  narasi  politik  Prabowo  tidak  searah  dengan gerakan. Lagipula ada pesan - pesan laten yang tersusup di dalam gerakan, misalnya dugaan ingin menggantikan dasar  negara.  Narasi  seperti  itu  sangat  sensitif,  meski dijadikan komoditas politik, karena tidak sesuai dengan konstitusi serta bertentangan dengan ideologi Prabowo yang nasionalis dan patriotik.
Dengan demikian, populisme di Indonesia tidak lagi diidentikkan  seperti  gerakan  berbentuk  propaganda, melainkan  lebih  merupakan  proses  demokratisasi kesejahteraan. Pola - pola kampanye provokatif, propagandis  dan  bahkan  radikal  tidak  sesuai  dengan budaya  politik  meski  demokrasi  sedang  bertumbuh subur.  Hal  itu  berbeda  dengan  demokrasi  di  negara Barat.  Kemenangan  Trump,  misalnya,  merupakan kemenangan  populisme    (McComiskey,  2017). Sebaliknya,  kekalahannya  di  Pilpres  2020  merupakan bukti kegagalan ideologis Trump dalam menumbuhkan
demokrasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  diksusi  di  atas, maka  ada  tiga  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari penelitian  ini.  Pertama,  konstruksi  pemberitaan Tempo.co  tentang  gerakan  #2019GantiPresiden  sangat berimbang  karena  menampilkan  dua  kekuatan  yang sedang  terlibat  dalam  tindakan  sosial.  Kedua, representasi  ideologi  populisme  dalam  pemberitaan Tempo.co  terlihat  dari  bagaimana  ia  melakukan penonjolan konflik di antara dua kekuatan homogen, di mana  kelompok  penguasa  dilihat  sebagai  elite  yang tidak bisa menyelesaikan persoalan, berhadapan dengan kekuatan  tandingan  yang  mewacanakan  kehadiran tokoh  alternatif  yang  dianggap  dapat  menjawab keluhan  mereka.  Selain  itu,  melalui  ungkapan  kalimat dan  citra  yang  lugas,  provokatif  dan  propaganda, Tempo.co  menghadirkan  narasi  adanya  ideologi populisme di balik gerakan tersebut.
Ketiga, Indonesia  memiliki bentuk populisme  yang khas,  yang  berbeda  dari  negara  lain,  terutama  di  AS, Eropa  dan  Amerika  Latin.  Iklim  politik  Indonesia belum  akrab  dengan  bentuk - bentuk  kampanye populisme  terutama  yang  berbau  radikal.  Ujaran kebencian,  kampanye  negatif,  dan  propaganda  masih begitu  sensitif  di  telinga  publik.  Hal  itu  bertentangan dengan  tatanan  norma  dan  hukum  serta  kultur demokrasi  di  Indonesia.  Karena  itu,  gerakan  dan praktik  politik  populisme  bergeser  ke  arah demokratisasi  kesejahteraan,  di  mana  aktor  populis menawarkan isu - isu kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2002). Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek (Revisi  V).  Jakarta:  Rineka Cipta.
Barr,  R.  R.  (2009). “ Populists,  Outsiders  and  Anti - Establishment Politics. ” Party Politics , 15 (1), 29 – 48.
Beattie,  D. J.  (2019). “ When  Populism  Fails. ” 8  Mei.
https://spectator.us/when - populism - fails/
Block,  Elena  and  Negrine,  R.  (2017). “ The  Populist Communication  Style:  Toward  a  Critical Framework. ” International Journal of Communication , 11 .
Bryder, T. (2009). “ Populism, A Threat or A Challenge for  The  Democratic  System? ” Faculty  of  Social Science  Department  of  Political  Science , 10 ECTS (University of Copenhagen).
De  Vreese,  C.  H.,  E.  a.  (2018). “ Populism  as  an Expression  of  Political  Communication  Content and Style: A New Perspective. ” The International Journal of Press/Politics 1 , 23 (4), 423 – 438.
Engesser,  Sven,  et.al.  (2017). “ Populism  and  Social Media:  How  Politicians  Spread  a  Fragmented Ideology ”. Information,  Communication  &
Society , 20 (8), 1109 – 1126.
Entman, R. N. (1993). “ Framing: Toward Clarification of  a  Fractured  Paradigm". Journal  of Communication, Autumn , Vol. 43 (No. 4).
Eriyanto.  (2012). Analisis  Framing.  Konstruksi,
Ideologi  dan  Politik  Media  Cetakan  IV . Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
Filc, D. (2010). The Political Right in Israel: Different Faces  of  Jewish  Populism .  London:  Routledge
Handbook of Global Populism.
Gerson, M. (2019). “ Trump ’ s Ideology isn ’ t Populism. It ’ s  Catastrophism. ” 26  Februari  2019.  https://
www.washingtonpost.com/opinions/
Gidron, Noam & Bonikowski, B. (2013). “ Varieties of Populism:  Literature  Review  and  Research Agenda. ” Weatherhead  Working  Paper  Series , No. 13 - 000 , 0 – 38.
Giles, J. & T. M. (1999). Studying Culture: A Practical Introduction. Oxford: Blackwell Publisher.
Hadiz, V. R. (2017). “ Populisme Baru dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. ” Jurnal Prisma , 36 (1).
Hall,  Stuar.  (1997).  The  Work  of  Representation.  In Stuart  Hall  (Ed.), Representation:  Cultural Representation  and  Signifying  Practices .  Lon- don: Sage Publications.
Hall,  Stuart.  (1995).  The  rediscovery  of ’ ideology ’: return  of  repressed  in  media  studies.  In  Oliver Boyd - Barret  &  Chris  Newbold  (Ed.), Approach to  Media:  A  Reader .  New  York:  Foundation  in Media.
Hall, Stuart. (2003). “ The  Work  of Representation ” in Representation:  Cultural  Representation  and Signifying Practices. London: Sage Publication.
Hara,  A.  E.  (2018). Populism  in  Indonesia  and  its
Threats to Democracy . August . https:// doi.org/10.2991/icsps - 17.2018.23
Haryanto.  (2005). Kekuasaan  Elit .  Yogyakarta:  Pro- gram Pascasarjana (S2) PLOD Universitas Gajah Mada.
Huntington,  S.  P.  (1995). Gelombang  Demokratisasi Ketiga. Jakarta:  Penerbit  PT  Pustaka  Utama Grafiti.
Jagers,  Jan  and  Walgrave,  S.  (2005). “ Populism  as Political  Communication  Style.  An  Empirical Study of Political Parties ’ Discourse in Belgium ”.
European  Journal  of  Political  Science ,  46(3),
319 - 345.
Jokomono, M. (2013). Penonjolan Isu Wartawan Jepara dan  Non - Jepara  pada  Teks - Teks  Feature Preview Persijap dalam Indonesia Super League Musim  Kompetisi  2009 - 2010  di  Suara  Muria,
Edisi  Komunitas  Suara  Merdeka. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 78 - 85.
Kurniawan,  Budi.  (Juni  2018 ).  “ Politisasi  Agama  di Tahun  Politik:  Politik  Pasca - Kebenaran  di Indonesia  dan  Ancaman  bagi  Demokrasi. Jurnal Sosiologi Agama , 12 (1).
Laclau,  E.  (2005a). On  Populist  Reason .  London: Verso.
Laclau,  E.  (2005b). On  Populist  Reason .  London:
Verso.
Margaret Canovan. (1999). Trust the People! Populism and  the  Two  Faces  of  Democracy .  Oxford:
Blackwell Publisher.
Margiansyah,  D.  (2019). “ Populisme  di  Indonesia
Kontemporer:
Transformasi Persaingan
Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi  Politik  Menjelang  Pemilu  2019". Jurnal Penelitian Politik , 16 (1).
McComiskey,  B.  (2017). “ Post - Truth ” Rhetoric  and Composition .  Colorado:  Utah  State  University Press.
Meny,  Y.,  Surel,  Y.  (2002). Democracies  and  the Populist Challenge . London: Palgrave Macmillan UK.
Mietzner,  M.  (2015). “ Reinventing  Asian  Populism: Jokowi ’ s  Rise,  Democracy,  and  Political Contestation  in  Indonesia. ” In Policy  Studies (76).
Mizuno, K and Phongpachit. P. (ed.). (2009). Populism in Asia . Singapore: Nus Press Pte Ltd.
Morelock,  J.  (2018).  Introduction:  The  Frankfurt School and Authoritarian Populism. A Historical Outline.  In  J.  Morelock  (Ed.), Critical  Theory and Authoritarian Populism . London: University of Westminster Press.
Mudde,  C.  (2007). Populist  Radical  Right  Parties  in Europe . Cambridge University Press.
Mudde,  C.  and  C.  R.  K.  (2012).  Populism  in  Europe and  the  Americas.  New  York: Cambridge University Press .
Muhtadi, B. (2013). Populisme: Madu atau Racun Bagi Demokrasi? ” . 12 Maret. https:// www.kaskus.co.id/ thread/513e65cf8027cff228000005/populisme - madu - atau - racun - bagi - demokrasi - burhanuddin - muhtadi/.
Neuman,  W.  L.  (2019). Metodologi  Penelitian  Sosial:
Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif (11th ed.).Jakarta: PT Indeks.
Panizza,  F.  (2005). Populism  and  the  Mirror  of Democracy (F. Panizza (ed.)). London: Verso.
Paskarina,  Carolina,  D.  et.al  (2015). Berebut  Kontrol atas  Kesejahteraan.  Kasus - Kasus  Politisasi Demokrasi  di  Tingkat  Lokal. Yogyakarta:
Penerbit PolGov & PCD Press.
Pauwels,  T.  (2011). “ Measuring  Populism:  A
Quantitative Text Analysis of Party Literature in Belgium. ” Journal  of  Elections,  Public  Opinion and Parties , 21 (1), 97 – 119.
Pratama, S. A. (2018). “ Analisis Framing Pemberitaan #2019GantiPresiden  di  VOA - Islam  Periode  27 Maret - 27 April 2018.”
Tesis. Malang:
Universitas Brawijaya Malang.
Putra,  Fadillah,  D.  (2006). Gerakan  Sosial .  Malang:
Averrors Press.
Putra,  Hendri  Pitrio  dan  Triyono,  S.  (2018). “ Critical Discourse  Analysis  on  Kompas.com  News: Gerakan  #2019GantiPresiden. ” Jurnal  Bahasa dan Sastra Leksema , 3 (2).
Rinakit,  S.  (2013).  Melek  Politik:  Negara  juga Pendidik ”. Seri  Diskusi  KPK  Bertema  Sistem Politik Berintegritas .
Ritonga,  A.  D.  &  Adela,  F.  P.  (2020). “ Mencermati Populisme  Prabowo  sebagai  Bentuk  Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik pada Pemilihan Presiden 2019.” POLITEIA: Jurnal  Ilmu  Politik , 12 (1), 1 – 13.
Rusadi,  U. (2015). Kajian Media. Isu Ideologis dalam Perspektif,  Teori  dan  Metode .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Sobur,  A.  (2012). Analisis  Teks  Media.  Suatu Pengantar  untuk  Analisis  Wacana,  Analisis Semiotik  dan  Analisis  Framing .  Bandung:  PT
Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Suharman,  I.  T.  (2019). “ Representasi  Makna  Tagar #2019GantiPresiden  dalam  Kampanye  Pemilu
2019 di Media Sosial Twitter. ” Makalah. Jakarta:
Universitas Mercu Buana.
Sujoko,  A.  (2019). “ Komunikasi  Politik  Gerakan #2019GantiPresiden ”. Jurnal  Komunikasi  Islam,
9(1), 36 – 57.
Tabroni,  R.  (2012). Komunikasi  Politik Pada  Era Multimedia .  Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media.
Waisbord,  S.  (2018).  Why  Populism  is  Troubling  for
Democratic  Communication.  In Communication Culture & Critique . Oxford University Press.
Wibowo.  (2013). Perilaku  dalam  Organisasi .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
.