Volume 2  Issue 1,  March 2018:  pp.  335-353.  Copyright  ©  2017  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau

## Legal Protection of Property Rights of Baubau Citizen
Haris Yusuf
Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: harisyusuf24@gmail.com

## Rahman Hasima
Dosen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: rahmanhasima07@gmail.com
Abstract: This research analyzed the condition of protection for property rights and the model of legal development protection on Baubau Citizen. The method applied is juridical  and  empirical  research  by  means  of  statute,  comparative,  and  historical approach  and  analyzed  qualitative  description.  This  study  revealed  that  Baubau Citizen have a great awareness to protect their property rights due to having various cultures  and  craft  industries  survived  and  developed  in  facing  a  free  market  and modernization. Yet, they couldn’t acquire the property rights which caused by some obstacles  that  are  firstly,  lack  of  knowledge  even  local  government  unable  to understand that began from the scope, registration process, and value taken from property rights. Secondly, relatively either low incentive or governmental reward on citizen  invention  caused  craftsman,  invertor  and  researcher  who  created innovations. Thirdly, insufficient information of property rights due to long distance of handmade inventor including central information. Meanwhile, the development for  protection  of  property  rights  of  Baubau  Citizen  covered  as  follow;  1)  Legal umbrella  for  local  ordinance  dealt  with  Property  Rigths,  2)  Property  Rights Documents of Baubau Citizen, 3) Taking a part of Local Government in order to keep and encourage inventor in Property Rights, 4) Constructing legal capacity building through  seminar  and  culture  workshop,  5)  Training  of  documentation  and registration of Property Rights.
Keyword: property rights, legal protection, Baubau citizen.
Abstrak: Artikel  ini  mengkaji  tentang  kondisi  perlindungan  hak  kekayaan intelektual  masyarakat  Kota  Baubau  dan  model  pengembangan  perlindungan hukum  hak  kekayaan  intelektual  masyarakat  Kota  Baubau.  Tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  (statute approach), pendekatan  perbandingan ( comparative approach )
dan pendekatan historis ( historical approach ) dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  Kota  Baubau mempunyai  potensi  yang  sangat  besar  dalam  perlindungan  HKI  karena  memiliki keanekaragaman  budaya  dan  hasil-  hasil  industri  kreatif  yang  mampu  hidup  dan berkembang  dalam  menghadapi  era  perdagangan  bebas  dan  modernisasi  yang terjadi  saat  ini.  Namun  belum  ada  yang  mendapatkan  perlindungan  HKI  karena terdapat  beberapa  kendala,  di  antaranya  pertama,  masih  rendahnya  tingkat pengetahuan masyarakat bahkan pemerintah tentang hak kekayaan intelektual itu sendiri,  mulai  dari  ruang  lingkup,  proses  pendaftaran,  dan  manfaat  apa  yang diperoleh dari adanya perolehan hak dari kekayaan intelektual. Kedua, relatif masih rendahnya  insentif  atau  penghargaan  pemerintah  atas  karya  cipta  masyarakat hingga pada akhirnya kurang memicu para seniman, peneliti ataupun penemu untuk menghasilkan karya yang inovatif. Ketiga, kurangnya informasi tentang HKI yang disebabkan  oleh  jauhnya  jarak  letak  tempat  penemu/pengrajin  terhadap  pusat- pusat informasi HKI. Sedangkan Model pengembangan perlindungan Hak kekayaan intelektual masyarakat kota Baubau dapat meliputi : 1)Pembentukan payung hukum berupa perda yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, 2) Pendokumentasian HKI masyarakat Kota Baubau, 3) Peran aktif pihak terkait/pemerintah untuk melindungi dan menumbuhkan kesadaran kepada pengrajin/penemu/seniman akan pentingnya HKI, 4) Membangun budaya hukum bagi masyarakat melalui seminar- seminar atau lokakarya budaya, 5) Pelatihan pencatatan dan pendaftaran HKI.
Kata  kunci: Hak  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  Hukum,  Masyarakat  Kota Baubau

## PENDAHULUAN
Masyarakat  negara  berkembang  di  dunia  merupakan  masyarakat  transformasi  dari masyarakat  tradisional  ke  masyarakat  industri.  Ketika  globalisasi,  pembangunan  dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum dan ekonomi negara bersangkutan tentunya  mengimbas  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  kehidupan masyarakat. Salah satunya Hak Kekayaan Intelektual disingkat ”HKI” atau akronim ”HaKI”, padanan  kata  yang  biasa  digunakan  untuk Intellectual Property  Rights ( IPR ),  yang merupakan sistem pengakuan dan perlindungan terhadap karya cipta dan penemuan yang timbul atau dilahirkan oleh manusia yang di dalamnya terdapat item-item yang terdiri dari hak cipta, merek  dan indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak  sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Hal ini menjadi trend yang kemudian dipakai oleh masyarakat untuk lebih melindungi dan mengikat hak atas karya intelektualnya.
HKI terkait dengan kreativitas manusia, dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan
dan  teknologi  maupun  produk  unggulan  suatu  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  disertai  dengan  eksistensi  HKI  sangat penting.  Yang  mana  kegiatan  penelitian  ini  tidak  dapat  menghindar  dari  masalah  HKI apabila menginginkan suatu penghormatan hak maupun inovasi baru, dan orisinalitasnya.
Permasalahan  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  akan  menyentuh  berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi,  aspek  terpenting  jika  dihubungkan  dengan  upaya  perlindungan  bagi  karya intelektual  adalah  aspek  hukum.  Hukum  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  karya  intelektual,  sehingga  mampu mengembangkan  daya  kreasi  masyarakat  yang  akhirnya  bermuara  pada  tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 1
Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Perkembangan  teknologi  informasi  yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan  Intelektual  menjadi  semakin  penting.  Hal  ini  disebabkan  Hak  Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.
Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  adalah  perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  asli  tradisional  ini  mencakup  banyak  hal mulai  dari  sistem  pengetahuan  tradisional  ini  mencakup  banyak  hal  mulai  dari  sistem
1 Signifikansi hukum yang berkenan dengan HAKI, searah dengan perlunya perlindungan hukum terhadap temuan-temuan  hasil  karya  cipta  putra  Indonesia.  Serta  perlunya  pemerintah  khususnya  pemerintah Provinsi  dan  Kab/Kota  dan  Perguruan  Tinggi  memfasilitasi  para  pencipta  dan  pengrajin  untuk  dapat mendaftarkan  karya  -karya  mereka.  Dengan  dilandasi  oleh  pemikiran-pemikiran  tidak  semua  orang mempunyai  kemampuan,  talenta,  waktu  untuk  menemukan  sesuatu  yang  baru  di  bidang  ilmu pengetahuan,  teknologi,  bioteknologi  Apabila  tidak  ada  perlindungan  hukum  atas  temuan-temuan  di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bioteknologi. Maka setiap orang dapat memproduksi tanpa batas sehingga  penemu  dari  temuan  tersebut  tidak  mendapatkan  nilai  ekonomis.  Bahkan  akan  merugikan penemu  dan  menjadikan  setiap  orang  tidak  kompetitif.  Terkait  dengan  hal  ini,  lihat  Jabalnur, “Perlindungan  Hak  Paten  bagi  Pengrajin  Khas” ,  Halu  Oleo  Law  Review  (HOLREV),  Vol.  1,  Issue  2, September 2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3646/3139, diakses  pada tanggal 13 Januari 2018, hlm. 282.
pengetahuan  tradisional  ( traditional  knowledge ),  karya-karya  seni,  hingga  apa  yang dikenal sebagai indigenous science and technology .
Sebagai  salah  satu  isu  penting  yang  berkaitan  dengan  hak  kekayaan  intelektual dewasa  ini  adalah  sejauh  mana  pengetahuan  tradisional  ( traditional knowledge ) khususnya  kesenian  tradisional  (folklor)  dan  industri  masyarakat  Baubau  mendapat perlindungan.  Karena  peliknya  masalah  ini  dan  mengingat  begitu  pentingnya perlindungan terhadap aset-aset budaya masyarakat Baubau terutama mengenai kesenian tradisional,  adat  istiadat,  dan  perkembangan  industri  lainnya,  maka  tim  peneliti menganalisis  secara  mendalam  dan  hati-hati  mengenai  perlindungan  hukum  hak kekayaan intelektual adat masyarakat kota Baubau, yang hasilnya peneliti tuangkan dalam bentuk dokumen.
Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kondisi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dari  masyarakat  Kota Baubau?
2. Bagaimana  model  pengembangan  perlindungan  hukum  hak  kekayaan intelektual masyarakat kota Baubau?

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini akan menganalisis secara yuridis melalui 3 (tiga) pendekatan 2 :
1) Pendekatan Perundang-undangan (statute-approach) , yaitu penelitian hukum yang  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan diskursus perlindungan hak kekayaan Intelektual.
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm, 24
2) Pendekatan  Perbandingan  ( comparative  approach ),  yaitu  membandingkan salah  satu  lembaga  hukum  ( legal  institutions )  dari  sistem  hukum  yang  satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.
3) Pendekatan  Historis (historical  approach) ,  yakni  pendekatan  yang  dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Kota  Baubau  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Adapun lokasi penelitian yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  Daerah  melalui  SKPD  terkait  yaitu  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kota  Baubau,  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota  Baubau,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau
2. Kelompok UMKM di bidang kerajinan tangan yang ada di Kota Baubau.

## Jenis dan Sumber Data

## Data Primer
Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan, sumber data primer pada  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  melalui  SKPD  terkait  yaitu  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau, Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Baubau  serta  kelompok  UMKM  di  bidang  kerajinan tangan  yang  ada  di  Kota  Baubau  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau.

## Data Sekunder
Data sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks  berisi mengenai prinsip- prinsip  dasar  ilmu  hukum  dan  pandangan-pandangan  klasik  para  sarjana  yang mempunyai kualifikasi tinggi 3 . Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :
a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
b. Makalah-makalah;
c. Jurnal ilmiah;
3 Ibid , hlm. 142.

## d. Artikel ilmiah.

## Data Tersier
Data tersier adalah data  yang memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan meliputi :
a. Kamus besar bahasa Indonesia;
b. Kamus hukum;
c. Situs internet.

## Teknik Pengumpulan Data

## Studi Dokumen atau Bahan Pustaka
Kegiatan  ini  ditujukan  untuk  memperoleh  data  melalui  penelusuran  catatan-catatan, tulisan-tulisan  atau  dokumen-dokumen  yang  sudah  dibuat  oleh  orang  lain  yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## Studi Lapangan
Observasi  lapangan  dengan  pihak-pihak  yang  berkompeten  yaitu  pemerintah  daerah melalui  SKPD  terkait  yaitu  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Baubau,  Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau serta kelompok UMKM di bidang kerajinan tangan yang ada di Kota Baubau guna memperoleh keterangan data tentang subyek dan objek yang diteliti.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan  secara  obyektif  untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu perlindungan hukum hak kekayaan intelektual masyarakat di Kota Baubau.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Potensi Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Baubau tahun 2017,  terdapat  4990  Usaha  Mikro,  3052  Usaha  Kecil  dan  280  Usaha  Menengah  yang
masing-masing  terdiri  dari  7  jenis  usaha  yaitu  kuliner, fashion ,  otomotif,  pendidikan, agrobisnis, teknologi internet dan bidang lainnya.
Selain  itu,  dalam  bidang  kebudayaan  daerah  Kota  Baubau  terdapat  beberapa kesenian  daerah  seperti  musik,  tari,  kerajinan  tangan  khas  daerah  dan  lain  sebagainya yang masih tetap eksis di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dan kesenian daerah Kota Baubau mampu hidup dan berkembang dalam menghadapi era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini.
Wilayah  Kota  Baubau  merupakan  daerah  yang  sangat  kental  dengan  kehidupan tradisionalnya. Beberapa komoditi tradisional yang kemudian dikembangkan secara turun temurun  dan  menunjukkan  karakteristik  daerah  yang  masih  bertahan  di  tengah  era modernisasi saat ini.
Wilayah Kota Baubau memiliki beberapa jenis industri dan kesenian daerah Kota Baubau.  Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  dan  studi  dokumentasi  terhadap  jenis industri dan kesenian daerah Kota Baubau serta perlindungan hak kekayaan intelektual dapat disajikan dalam tabel berikut:

## Tabel. 1 Jenis Industri Masyarakat Kota Baubau dan Perlindungan HKI
No. Jenis Industri Lokasi Perlindungan HKI HKI yang bisa Dilindungi 1 Industri Tenunan Kampung Sambali (Baadia- Sambali) dan Sulaa (Labalawa-Sulaa) Belum ada Hak Cipta (Motif Tenunan) 2 Industri Anyaman dari Nentu Kel. Gonda Baru Belum ada Hak Paten dan Desain Industri 3 Industri Anyaman dari Rotan Bugi/Sorawolio Belum ada Hak Paten dan Desain Industri 4 Industri Daur Ulang Sukanayo Belum ada Desain Industri 5 Industri Batok Kelapa Kel. Badia Belum ada Desain Industri 6 Industri Lampu Hias Kel. Badia Belum ada Desain Industri 7 Industri Miniatur Khas Daerah Kota Baubau Belum ada Desain Industri 8 Industri Jambu Mete ( San Jabil ) H. Sahrul Belum ada Hak Merek 9 Industri Abon Ikan Tuna ( Wolio Snack ) Asdin Belum ada Hak Merek dan Rahasia Dagang 10 Pengrajin Kuningan Lamangga Belum ada Desain Industri 11 Pengrajin Perak ( Pande Salaka ) Peropa Benteng Keraton Belum ada Desain Industri 13 Kuliner Khas Kota Baubau Belum ada Merek Rahasia Dagang 14 Industri Kelapa Goreng Wameo Belum ada Merek
15 Industri Ikan Panggang dan Pengasapan Ikan
( Kaholeo ) Kelurahan Nganganaumala, Kelurahan Waruruma, Belum ada Merek 16 Industri Kerupuk dan sejenisnya Kel. Kampeonaho, Kel. Ngkari-ngkari, Kel. Nganganaumala Belum ada Merek 17 Industri Gerabah ( Pande Reo ) Lipu-Katobengke Belum ada Paten dan Desain Industri 18 Industri Garam Bonebone Belum ada Merek 19 Kerajinan Kerang- Kerangan KEL. SULAA Belum ada Desain Industri 20 Industri Jipang ( Rangginang ) Sorawolio Belum ada Merek 21 Pengrajin Besi ( Pande Besi ) Baadia Belum ada Desain Industri 22 Pengrajin Ukir Kayu Kel. Ngkari-Ngkari Belum ada Hak Cipta dan Desain Industri 23 Industri Gedokan ( Pande Tanu ) Waruruma Belum ada Paten 24 Industri Pengolahan Mutiara Kel. Palabusa Belum ada Desain Industri 25 Industri Pembuat Akuarium Kel. Kadolomoko Belum ada Paten dan Desain Industri 26 Industri Kerajinan Pot Bunga Kel. Kadolomoko Belum ada Hak Cipta dan Desain Industri 27 Industri Kerajinan Tudung Saji ( Pande Panamba ) Kel. Labalawa Belum ada Hak Cipta dan Desain Industri Tabel. 2 Jenis Kesenian Daerah Kota Baubau dan Perlindungan HKI No. Jenis Kesenian Nama Kesenian Perlindungan HKI HKI yang bisa dilindungi 1 Tari Tari Galangi Tari Mangaru Tari Linda Tari Kalegoa Tari Katiba Tari Lawati Tari Honari Belum ada Hak Cipta 2 Cerita Rakyat Wandiu-diu Pelanduk dan Harimau Landoke-ndoke dan Lakolokolopua Randasitangi dan Wairiwondu Lowu-Lowu Marikana Mengapa Kelapa Bermata Ubi Karea-rea Bangun Hijau dan Bangun Merah Putri Satarina Belum ada Hak Cipta
3 Musik dan Lagu Gambusu Gandana Maludu Belum ada Hak Cipta
4 Ritual Adat Pekande-kandea Posuo
Pekandeana-anana Maelu Dole-dole Goraana Oputa Kunua Mata’a
Belum ada Hak Cipta
Berdasarkan  Tabel  tersebut  di  atas  dapat  dideskripsikan  bahwa  UMKM  dan kesenian  daerah  memberikan  kontribusi  dalam  pembangunan  ekonomi  daerah,  namun demikian UMKM dan kesenian daerah apabila ditinjau dari sisi perlindungan hak kekayaan intelektual masih sangat rendah hal ini dibuktikan dengan belum adanya satu jenis pun UMKM dan kesenian daerah Kota Baubau yang belu terdaftar HKI-nya.
Kondisi  tersebut  tentu  saja  miris,  mengingat  saat  ini  memasuki  era  liberalisasi dibidang  perdagangan,  dimana  terhadap  setiap  karya  harus  dihargai  dalam  hal  hak ekonominya.  Dalam  menghadapi  persaingan  yang  semakin  ketat  akibat  semakin terbukanya pasar di dalam negeri, merupakan ancaman bagi UMKM dan kesenian daerah Kota  Baubau  dengan  semakin  banyaknya  barang  dan  jasa  yang  masuk  sebagai  akibat globalisasi.  Oleh  karena  itu,  pembinaan  dan  pengembangan  saat  ini  dirasakan  semakin mendesak  dan  sangat  strategis  untuk  mengangkat  perekonomian  rakyat,  maka kemandirian  dapat  terwujud  dan  tercapai  dimasa  yang  akan  datang.  Berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.
Perolehan hak kekayaan intelektual berbanding lurus dengan kesejahteraan atau peningkatan perekonomian pelaku UMKM di satu sisi dan Pemerintah daerah di sisi lain. Dengan  pengertian  lain,  adanya  perlindungan  HKI  pada  akhirnya  akan  mendatangkan pendapatan yang berlebih bagi pelaku UMKM sendiri dan pada gilirannya akan berimbas pada pendapatan daerah yang meningkat dari sektor usaha mikro kecil dan menengah.
Globalisasi akan membawa pengaruh buruk apabila para pelaku usaha belum siap untuk  bersaing  dalam  kancah  internasional.  Globalisasi  dengan  rezim  liberalisasi mengakibatkan masyarakat yang menghasilkan komoditi tradisional harus mendaftarkan HKI apabila akan bersaing di era liberalisasi ini. Globalisasi dan liberalisasi memang tidak perlu ditolak karena pemerintah sudah menandatangani banyak perjanjian internasional dalam  kerangka  AFTA  atau  WTO.  Dampak  buruk  dari  globalisasi  dan  liberalisasi hendaknya  dapat  diminimalisasi  dengan  kebijakan-kebijakan  strategis  yang  berpihak
kepada masyarakat Kota Baubau. Jangan sampai hal ini dibiarkan berjalan sendiri tanpa peningkatan daya saing dan promosi yang memadai.

## Faktor-faktor  Yang  Menghambat  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual Masyarakat Kota Baubau
Hukum  dibuat  untuk  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  mengherankan  apabila  P. Scholten mengatakan bahwa “manakala hukum tidak pernah dilaksanakan, maka tidak lagi disebut sebagai hukum”. 4 Hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai peraturan jelas tidak dapat melakukan semua itu. Dengan demikian menjadi relevan untuk dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum.
Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/ penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat  dan faktor budaya. 5 Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan  oleh  Lawrent  Friedman  yang  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum dipengaruhi oleh tiga hal yaitu substansi hukum ( legal subtance ), Struktur Hukum ( legal structure ), budaya hukum ( legal culture ).
Faktor-faktor  tersebut  di  atas  saling  berkaitan,  karena  merupakan  esensi  dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor- faktor  tersebut  apabila  dihubungkan  dengan  perlindungan  hukum  hak  kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau, maka dapat dianalisis sebagai berikut:
Substansi Hukum ( Legal Subtance )
Upaya  perlindungan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dikualifikasikan  menjadi upaya hukum represif dan preventif. Upaya hukum preventif tampak pada pengaturan HKI dalam beberapa peraturan perundangan, seperti UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  dan  dalam  upaya  untuk  menyelaraskan  semua peraturan  perundangan  di  bidang  HKI  dengan  Perjanjian  TRIPs,  Pemerintah  Indonesia mengesahkan UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan Indikasi Geografis. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang yang  lama  di  bidang  terkait  serta  UU  No.  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang
4 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , Bandung: Angkasa, 1986, hlm. 69.
5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 9.
menggantikan undang-undang yang lama. Upaya hukum represif tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana di dalam ketentuan tersebut di atas.
Struktur Hukum ( Legal Structure )
Setiap  penegak  hukum  secara  sosiologis  mempunyai  kedudukan (status) dan  peranan (role). Kedudukan  merupakan  posisi  tertentu  di  dalam  struktur  kemasyarakatan. Kedudukan  itu  merupakan  suatu  wadah  yang  isinya  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu  secara sosiologis lazimnya dinamakan  pemegang peran (role occupant).
Faktor substansi hukum memang telah memberikan perlindungan hukumnya, akan tetapi  rumitnya  proses  teknis  berkaitan  dengan  pendaftaran  untuk  memperoleh perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi salah satu penyebab, sehingga  tidak mendaftarkan haknya. Hal ini disebabkan, pendaftaran  hak kekayaan intelektual  (HKI) harus diajukan  ke Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual-Kementerian  Hukum  dan  HAM  di  Jakarta.  Tentu  saja  hal  ini berkaitan dengan fasilitas dan sarana penunjang untuk memperlancar dan mempermudah perolehan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual,  dimana seyogyanya  di setiap Kabupaten/Kota  terdapat  sarana  dan  fasilitas  untuk  mempermudah  pendaftaran  hak kekayaan intelektual (HKI), seperti tersedianya konsultan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk dapat membantu melakukan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, ketersediaan tenaga penyuluh di Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  benar-benar  memahami  teknis  penyusunan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) juga menjadi solusi yang tepat dalam usaha melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) masyarakat. 6
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  faktor  penegak  hukum,  apabila  dihubungkan dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) maka tampak bahwa peranan dinas masih terbatas pada peranan pasif dalam pemberdayaan, seperti kegiatan-kegiatan penyuluhan  dan  pelatihan.  Dinas  terkait  relatif  belum  memiliki  pemahaman  mengenai teknis penyusunan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI).
6 Jabalnur  menguraikan  proses  pendaftaran  hak  paten  atau  HAKI  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  di  dalam  rangka  memberikan  perlindungan hukum terhadap temuan hasil karya cipta putra putri Indonesia. Terkait dengan hal ini, periksa Jabalnur, Op.Cit ., hlm. 278-290.
Selain masalah penegakan hukum juga terkait dengan masalah sarana atau fasilitas terkait  dengan  efektivitas  dari  sanksi  negatif  yang  diancamkan  terhadap  peristiwa- peristiwa  tertentu.  Tujuan  dari  adanya  sanksi-sanksi  tersebut  adalah  agar  dapat mempunyai efek menakutkan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran, akan tetapi apabila ancaman hukuman hanya tercantum di atas kertas, maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari suatu sanksi negatif tersebut akan datang dari kekuatan suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Dengan demikian, yang penting pada sanksi negatif adalah kepastian bahwa sanksi tersebut akan diterapkan. 7
Faktor  ini  apabila  hal  ini  dihubungkan  dengan  perlindungan  hukum  HKI masyarakat  Kota  Baubau,  maka  tampak  bahwa  sarana  dan  fasilitas  pendukung perlindungan hukum HKI relatif belum memadai. Hal ini disebabkan, proses pendaftaran masih harus diajukan ke Jakarta (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual).  Hal ini tentu saja menghambat masyarakat yang akan mendaftarkan perlindungan HKI, karena dihadapkan pada lokasi atau jarak yang jauh. Ketersediaan sumber  daya manusia yang memahami  teknis  penyusunan  permohonan  pendaftaran  HKI  menjadi  permasalahan serius, mengingat teknis penyusunan permohonan membutuhkan kecermatan, apabila hal ini dibiarkan, maka akan mengakibatkan proses pendaftaran HKI memakan waktu yang lama,  karena  apabila  dalam  permohonan  terdapat  kesalahan  atau  kekurangan,  maka permohonan tersebut akan dikembalikan untuk diperbaiki. Padahal apabila masyarakat memperoleh  HKI,  pada  gilirannya  akan  menambah  pendapatan  daerah,  dengan  asumsi bahwa kegiatan perekonomian masyarakat meningkat.
Budaya Hukum ( Legal Culture )
Penegakkan hukum  berkaitan  erat  dengan  faktor  bekerjanya  hukum.  Tata  hukum merupakan  seperangkat  norma  yang  menunjukkan  apa  yang  harus  dilakukan  atau  apa yang harus terjadi. Bekerjanya hukum merupakan suatu pranata dalam masyarakat, maka perlu memasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum itu melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma hukum itu. Regenerasi  atau  penerapan  hukum  hanya  dapat  terjadi  melalui  manusia  sebagai perantaranya.  Masuknya  manusia  dalam  pembicaraan  mengenai  hukum,  khususnya  di dalam  hubungan  dengan  bekerjanya  hukum  itu,  akan  membawa  penglihatan  mengenai
7 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remaja Karya, 1985, hlm. 90-91.
hukum  sebagai  karya  manusia  di  dalam  masyarakat,  sehingga  faktor-faktor  yang memberikan beban pengaruh (impact) terhadap hukum tidak dapat dibatasi. 8
Perolehan  HKI,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  produk  masyarakat  yaitu  hak merek dan hak paten, harus melalui proses pendaftaran berbeda dengan hak cipta cukup dengan diumumkan saja sudah mendapat perlindungan hukum. Dalam proses pendaftaran sendiri  terdapat  berkas-berkas  yang  harus  dipenuhi.  Faktanya  adalah  masih  sedikit masyarakat  yang  memahami  kelengkapan  pendaftaran  yang  harus  dipenuhi.  Selain  itu, biaya  yang  relatif  mahal  untuk  mendapatkan  HKI  juga  menjadi  penyebab  masyarakat enggan  untuk  melakukan  pendaftaran  HKI.  Penjelasan  tersebut  semakin  menegaskan, bahwa  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memahami  teknis  penyusunan permohonan pendaftaran HKI menjadi suatu hal yang penting. Sosialisasi yang dilakukan akan lebih mengena apabila materi disampaikan oleh orang yang benar-benar memahami teknis penyusunan permohonan pendaftaran HKI.
Selain  itu,  budaya  komunal  sangatlah  kental  di  masyarakat  khususnya  di  Kota Baubau  yang  merupakan  salah  satu  wilayah  kesultanan  Buton  yang  memiliki  banyak budaya kesenian daerah. Seperti yang  terjadi di Bali, Masyarakatnya  cenderung senang apabila proses maupun produknya  ditiru oleh pihak lain, karena hal ini mendatangkan suatu kebahagiaan tersendiri bagi si penciptanya. Tentu saja budaya semacam ini sangat menghambat penegakkan perlindungan hukum HKI di era liberalisasi saat ini. Hal ini tentu saja  menjadi  suatu  tantangan  sendiri  bagi  pemerintah,  khususnya  ditingkatkan pemerintah  daerah,  karena  mengubah  paradigma  seperti  itu  tidaklah  semudah membalikkan telapak tangan.

## Model Pengembangan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau
Membicarakan  industri  kreatif  sangat  berhubungan  erat  dengan  perlindungan  hak kekayaan  intelektual  (HKI).  Betapa  tidak,  dalam  industri  kreatif  sendiri  sangat  syarat dengan  kreativitas  dan  inovasi.  Kreativitas  dan  inovasi  ini  dikenal  dengan  kekayaan intelektual. Mengingat dalam industri  kreatif syarat dengan kekayaan intelektual, maka menjadi  absolut  jika  kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  industri  kreatif  sebelum dieksploitasi mendapatkan perlindungan dari segi hukum terlebih dahulu. Selain industri
8 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Op.cit., hlm. 48.
kreatif,  budaya  daerah  juga  mempunyai  hubungan  erat  dengan  perlindungan  hak kekayaan intelektual terhadap hak komunal.
Sistem  perlindungan  kekayaan  intelektual  di  daerah  tampaknya  belum  berpihak bagi tumbuh dan berkembangnya industri kreatif dan kebudayaan daerah. Persoalan ini seyogianya benar-benar menjadi pusat kepedulian dan perhatian bagi pemerintah daerah. Kepedulian dan perhatian ini tidak sekedar diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan di  publik,  melainkan  harus  diimbangi  dengan  adanya action yang  nyata  dalam  upaya memperbaiki sistem perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Pemerintah hendaknya segera mengambil langkah-langkah strategis untuk hal tersebut.
Bentuk langkah strategis yang segera harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah adalah  adanya  upaya  penataan  atas  kelembagaan  yang  menjalankan  tugas  melakukan perlindungan  atas  kekayaan  intelektual  di  daerah.  Penataan  kelembagaan  yang dimaksudkan  adalah  terbentuknya  suatu  lembaga  yang  kuat  dan  mampu  menjalankan fungsi perlindungan secara efektif serta terpadu.
Diharapkan  lembaga  ini  kelak  menjalankan  fungsi  edukasi/penyadaran  tentang pentingnya mengakui, menghormati dan melindungi kekayaan intelektual milik orang lain. Lembaga ini juga berfungsi menyampaikan keberatan/oposisi atas pendaftaran kekayaan intelektual  di  Ditjen  HKI  di  mana  kekayaan  intelektual  yang  didaftar  tersebut  sudah dimiliki  oleh  salah  satu  masyarakat  di  daerah  serta  menjalankan  fungsi  mengadvokasi pelanggaran  kekayaan  intelektual  milik  masyarakat  di  daerahnya.  Selain  itu  berfungsi memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual milik masyarakat di daerah.
Dengan terbentuknya lembaga yang memiliki fungsi di atas, maka ada dua hal yang dapat diharapkan. Pertama, eksis dan survive- nya industri kreatif dan kebudayaan daerah. Industri  kreatif pada  dasarnya industri yang  digerakkan karena adanya kreativitas dan inovasi  atas  produk  mereka.  Dengan  landasan  kreativitas  dan  inovasi,  pelaku  usaha mampu  eksis  dan survive .  Perlindungan  kekayaan  intelektual  yang  digerakkan  oleh lembaga  perlindungan  kekayaan  intelektual  di  daerah  sangat  mendukung  tumbuhnya kreativitas  dan  inovasi.  Maka,  sudah  dapat  dipastikan  industri  kreatif  akan  mampu bertahan hidup.
Selain  itu,  dapat  meminimalisasi  pelanggaran  kekayaan  intelektual  yang  ada  di lingkungan  industri  kreatif  dan  kebudayaan  daerah.  Dengan  adanya  lembaga perlindungan  kekayaan  intelektual  di  daerah  yang  kuat  dan  tidak  birokratis,  maka diharapkan dapat memantau setiap bentuk pelanggaran atas kekayaan intelektual yang
dimiliki oleh pelaku industri kreatif dan budaya daerah. Dengan adanya pemantauan dan dilanjutkan  dengan  advokasi  bila  terjadi  pelanggaran,  maka  pelanggaran  kekayaan intelektual dapat diminimalisasi. Inilah kiranya tentang gagasan perlindungan kekayaan intelektual yang pro industri kreatif dan budaya daerah.
Hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi, karena unsur teknologi, industri, dan budaya adalah unsur vital dalam aktivitas ekonomi  negara  secara  umum  dan  terkhusus  bagi  daerah  Kota  Baubau.  Dalam  rangka menyinergikan  pelaksanaan  sistem  hak  kekayaan  intelektual  di  Kota  Baubau  dengan pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  daerah,  maka  diperlukan  model  perlindungan hukum hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau agar dapat meletakkan dasar baru  bagi  pengelolaan  hak  kekayaan  intelektual  melalui  pemanfaatan  ekonomis  yang kontribusinya bagi pembangunan daerah Kota Baubau lebih nyata.
Menurut  peneliti,  model  pengembangan  perlindungan  hukum  hak  kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau adalah sebagai berikut:
Pembentukan  peraturan  daerah  mengenai  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual masyarakat Kota Baubau
Pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu perangkat yang dapat digunakan dalam melindungi  hak  kekayaan  intelektual  masyarakat  Kota  Baubau.  Gagasan  pembentukan peraturan  daerah  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual masyarakat  harus  dibuat  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat  lokal. Mengingat bahwa budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan budaya luar termasuk di dalam adalah budaya masyarakat Kota Baubau.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Agus  Sardjono,  bahwa  pemerintah  dapat mempertimbangkan  penyusunan  perundang-undangan sui  generis yang  di  dalamnya mengatur  mengenai  masalah  akses  orang  asing  terhadap  sumber  daya  hayati  dan pengetahuan tradisional yang terkait, serta pembagian manfaat yang terjadi karena akses tersebut.  Aspek  budaya  yang  masuk  dalam  hak  kekayaan  komunal  milik  masyarakat tradisional perlu juga diakomodasi dalam peraturan daerah.

## Pendokumentasian terhadap kekayaan intelektual Masyarakat Kota Baubau
Pendokumentasian bertujuan untuk mengklaim jenis-jenis hak komunal dan hak personal di setiap daerah, menangkal pendaftaran hak komunal dan hak personal yang dilakukan oleh orang asing dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menyebarluaskan
kemanfaatan  hak  kekayaan  intelektual  kepada  masyarakat  Kota  Baubau.  Dalam pelaksanaan pendokumentasian ini bukan berarti tidak mengalami kendala. Akan tetapi kendala  tersebut  perlu  ada  solusi  yang  nyata  yaitu  dengan  mengajak  para stakeholders atau pemangku kepentingan untuk berkomitmen penuh, melakukan digitalisasi data dan membuat akses informasi melalui Internet.

## Peran  aktif  dan  komitmen  dari  para  pemangku  kepentingan  untuk  melindungi kekayaan intelektual Masyarakat
Dalam menyelesaikan permasalahan HKI ini perlu adanya peran aktif dari para pemangku kepentingan. Komitmen bersama para pemangku kepentingan menjadi modal dasar dalam perubahan rezim HKI yang sesuai dengan kondisi di Kota Baubau. Dalam buku yang ditulis oleh Sudarmanto, beliau membagi para pemangku kepentingan menjadi 4 (empat) yaitu pelaku, pelatih, promotor dan wasit. Keempat kelompok pemangku kepentingan tersebut harus bersinergi dengan baik untuk dapat melindungi kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelaku adalah pendesain, penemu, pencipta, pemohon HKI,  pengrajin,  masyarakat  industri,  pelaksana  HKI,  dan  lain-lain.  Pelatih  adalah kementerian,  non  kementerian,  dinas,  pemda  terkait,  perguruan  tinggi  dan  Lembaga Penelitian, konsultan HKI, dan lain sebagainya. Promotor terdiri dari asosiasi (kerajinan, industri  dan  perdagangan),  Kadin,  pengusaha/inventor,  LSM,  dan  lain  sebagainya. Sedangkan wasitnya adalah kantor HKI, pengadilan, mahkamah agung, polisi, dan jaksa. 9

## Membangun budaya hukum bagi masyarakat
Membangun  budaya  hukum  bagi  masyarakat  merupakan  salah  satu  cara  untuk  dapat memberikan  kesadaran  bagi  masyarakat  akan  pentingnya  HKI  di  era  pasar  bebas mendatang.  Friedman  mengatakan  bahwa  budaya  hukum  ( legal  culture )  adalah  unsur yang utama dapatnya suatu sistem hukum berjalan. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, pandangan, nilai, ide dan pengharapan-pengharapan  mereka  terhadap  hukum.  Perlu  adanya  sosialisasi  dalam bidang  HKI  yang  dilakukan  secara  menyeluruh  di  berbagai  kalangan  agar  terdapat pemahaman  akan  HKI  dan  tidak  terjadi  kesenjangan  pemahaman  antara  pemerintah daerah dengan masyarakat.
9 Sudarmanto, KI  dan  HKI  Serta  Implementasinya  Bagi  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Elex  Media  Komputindo, 2012, hlm. 113

## Pelatihan Pendaftaran dan pencatatan HKI
Salah  satu  kendala  dalam  memperoleh  hak  kekayaan  intelektual  adalah  ketidaktahuan para  penemu/pengrajin,  atau  pencipta  atas  proses  pencatatan  atau  pendaftaran  untuk mendapatkan hak di Dirjen HKI. Oleh  karena itu, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk  memberikan  pengetahuan  tentang  pencatatan  atau  pendaftaran  HKI  melalui pelatihan- pelatihan  pendaftaran  dan  pendaftaran  HKI dengan melibatkan pihak- pihak terkait seperti Perguruan Tinggi, Sentra HKI, LBH dan lain- lain.

## KESIMPULAN
1. Kota Baubau mempunyai potensi yang sangat besar dalam perlindungan HKI karena memiliki keanekaragaman budaya dan hasil- hasil industri kreatif yang mampu hidup dan berkembang dalam menghadapi era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini. Namun belum ada yang mendapatkan perlindungan HKI. perlindungan hukum di bidang HKI di Kota Baubau mendapatkan beberapa kendala di antaranya, pertama masih  rendahnya  tingkat  pengetahuan  masyarakat  bahkan  pemerintah tentang  hak  kekayaan  intelektual  itu  sendiri,  mulai  dari  ruang  lingkup,  proses pendaftaran,  dan  manfaat  apa  yang  diperoleh  dari  adanya  perolehan  hak  dari kekayaan  intelektual. Kedua ,  relatif  masih  rendahnya  insentif  atau  penghargaan pemerintah atas karya cipta masyarakat hingga pada akhirnya kurang memicu para seniman, peneliti ataupun penemu untuk menghasilkan karya yang inovatif. Ketiga , kurangnya informasi tentang HKI yang disebabkan oleh jauhnya jarak letak tempat penemu/pengrajin terhadap pusat- pusat informasi HKI.
2. Model  pengembangan  perlindungan  Hak  kekayaan  intelektual  masyarakat  kota Baubau dapat meliputi:
1) Pembentukan  payung  hukum  berupa  perda  yang  mengatur  Hak  Kekayaan Intelektual
2) Pendokumentasian HKI masyarakat Kota Baubau
3) Peran  aktif  pihak  terkait/  pemerintah  untuk  melindungi  dan  menumbuhkan kesadaran kepada pengrajin/ penemu/ seniman akan pentingnya HKI.
4) Membangun  budaya  hukum  bagi  masyarakat  melalui  seminar-  seminar  atau lokakarya budaya.
5) Pelatihan pencatatan dan pendaftaran HKI.

## Daftar Pustaka

## Buku
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  Kemenkumham, Perlindungan  Kekayaan Intelektual  atas  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional Masyarakat Adat , Bandung: Alumni, 2013.
Dalimunthe,  Chadidjah. Pelaksanaan  Landreform  di  Indonesia  dan  Permasalahannya ,
Medan: USU Press, 1998.
Djumhana,  Muhamad  dan  R.  Djubaedillah. Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah  Teori  dan Prakteknya di Indonesia ). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Komar, Mieke dan Ahmad M. Ramli. “ Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini  dan  Tantangan  Menghadapi  Era  Globalisasi  Abad  21 ” ,  Makalah,  Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, Bandung, 28 November 1998.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Mayana,  Ranti  Fauza. Perlindungan  Desain  Industri  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat , Bandung: Angkasa, 1986.
Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Riswandi,  Budi  Agus  dan  Siti  Sumartinah, Masalah-Masalah  HAKI  Kontemporer ,
Yogyakarta: Gitanagari, 2006.
Sardjono, Agus, Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional , Bandung: Alumni, 2010.
Soekanto, Soerjono, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remaja Karya, 1985.
__________, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta:  Rajawali  Pers, 2008.
Sudarmanto, KI  dan  HKI  Serta  Implementasinya  Bagi  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2012.

## Jurnal
Hartini, Rahayu, “ Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia ” , Humanity, Vol. 1 No. 1, September 2005.
Jabalnur, “Perlindungan Hak Paten bagi Pengrajin Khas” , Halu Oleo Law Review (HOLREV), Vol. 1, Issue 2, September 2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3646/3139 ,  diakses  pada tanggal 13 Januari 2018.
Marzuki,  Peter  Mahmud ,  “ Pemahaman  Praktis  Mengenai  Hak  Milik  Intelektual ” ,  Jurnal Hukum Ekonomi. Edisi III. Surabaya: FH Unair, 1996.
Rahayu,  Dewi, “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Motif  Batik  Tanjungbumi Madura ” , Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM.