## PENENTUAN  NISBAH  BAGI  HASIL  PADA  PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA
(Studi  Kasus  pada  KSPPS  BMT  NU  Cabang  Wringin  Kabupaten Bondowoso)
Iin Fadilatul Imamah 1
1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Jember

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil dan untuk  menganalisis  perlakuan  akuntansi  pada  produk  pembiayaan mudharabah.  Lembaga  keuangan  syariah  yang  dijadikan  objek  dalam penelitian  ini  adalah  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (KSPPS)  BMT  NU  Cabang  Wringin  Kabupaten  Bondowoso.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  wawancara  langsung  dengan  kepala  cabang  atau pimpinan  BMT  NU  Cabang  Wringin  dan  mendeskripsikan  seluruh  data penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang kemudian menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT  NU  dengan  PSAK  No.  105.  Berdasarkan  penelitian  yang  sudah dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  penentuan  nisbah  bagi  hasil  pada produk  pembiayaan  mudharabah  mengunakan  metode  perhitungan pendapatan  kotor  rata-rata  dan  perlakukan  akuntansi    mengenai pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  pada  pembiayaan mudharabah masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105. Kata Kunci: Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, PSAK No.105.

## A B S T R A C T
This study aims to determine the determination of profit sharing ratio and to analyze the accounting treatment on mudharabah financing products. Shariah financial institutions that are used as objects in this study is a Savings and Loans Cooperative and Sharia (KSPPS) BMT NU Branch Wringin Bondowoso. This research is conducted by direct interview with head of branch or head of BMT NU Wringin Branch and describe all data of determination of profit sharing ratio in mudharabah financing which then analyze the suitability of mudharabah financing accounting in BMT NU with PSAK no. 105. Based on the research that has been done, it can be concluded that the determination of profit sharing ratio in the mudharabah financing product using the method of calculating the average gross income and treating the accounting on the recognition, measurement, presentation and disclosure on mudharabah financing still exist that is not in accordance with the PSAK. 105.
Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Financing, PSAK No.105.
. Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Perekonomian  syariah  di  dunia  berkembang  pesat,  salah  satunya  di  Indonesia  yang  memiliki  jumlah penduduk  muslim  sangat  tinggi.  Perkembangan ekonomi  syariah  di  Indonesia  ini  disambut  oleh  pelaku bisnis dengan mendirikan jasa lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi yang membuat unit khusus berorientasikan syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip islam dalam kegiatan transaksi maupun  perbankan.  Prinsip  yang  diterapkan  dalam  ekonomi  syariah  tanpa  adanya  bunga  melainkan dengan  prinsip bagi hasil, antara lain melalui transaksi mudharabah.
Prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  usaha  koperasi  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Dalam  prinsip  syariah,

## A R T I C L E  I N F O
Article history: Received 2 January 2019 Received in revised form 09 May 2019 Accepted 06 June 2019
Available online 15 June
2019
Kata Kunci:
Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, PSAK No.105. Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Financing, PSAK No.105.
lembaga keuangan menginvetasikan dana yang disimpan pada bank atau koperasi syariah (dana pemilik lembaga  keuangan  maupun  dana  rekening  investasi)  dengan  menggunakan  alat  investasi  yang  sesuai dengan syariah islam. Investasi yang sesuai dengan syariah Islam tersebut meliputi akad Murabahah, Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, dan Istihna.
Penyaluran  dana  dengan  prinsip  bagi  hasil  (profit  sharing)  merupakan  sebuah  karakteristik  dari  suatu lembaga  keuangan  syariah  dan  dasar  bagi  operasional  lembaga  keuangan  syariah  secara  keseluruhan (Timami, 2013). Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah al-mudharabah, dalam hal ini lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung lembaga keuangan akan bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait. Fungsi dasar lembaga  keuangan  syariah  secara  umum  tidak  jauh  berbeda  dengan  lembaga  keuangan  konvensional, sehingga  prinsip  umum  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  lembaga  keuangan  yang  diberlakukan  pada lembaga keuangan konvensional juga terdapat pada lembaga keuangan syariah. Namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam operasional lembaga keuangan syariah, yaitu:
1. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan.
2 .Perbedaan karakteristik operasionalnya khususnya adanya pelarangan bunga dengan prinsip bagi hasil.
Fungsi dari LKS adalah intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana (Hafisman, 2013). KSPPS Baitul Maal wat Tamwil Nahdatul Ulama sebagai Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  mikro  memiliki  segmentasi  menengah  ke  bawah.  Untuk  memulai  suatu  usaha diperlukan modal seberapapun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. Modal yang yang dirasa masih belum cukup, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.
Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang syariah atau dengan prinsip bagi hasil adalah  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  BMT  NU.  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  yang  mana  memberikan  pengertian  bahwa  Kopersai  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, sedekah, dan wakaf.
Salah satu produk pembiayaan yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU adalah Pembiayaan Mikro Syariah. Pembiayaan Mikro Syariah ini bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro dengan akad mudharabah dimana KSPP Syariah BMT  NU  sebagai  Shahibul  Maal  (pemilik  dana)  dan  nasabah  sebagai  Mudharib  (pengelola  dana)  yang nantinya  keuntungan  usaha  dibagi  menurut  kesepakatan  dalam  kontrak.  Menurut  Antonio  (2001) mengatakan  dalam  pembiayaan  mudharabah  keuntungan  usaha  dibagi  menurut  kesepakatan  dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola  dana  (mudharib).  Sendainya  kerugian  itu  diakibatkan  karena  kecurangan  atau  kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
PSAK No.105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip revenue sharing atau profit sharing. Berdasarkan prinsip revenue sharing maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset) sedangkan jika  berdasarkan  prinsip  profit  sharing  dasar  pembagian  adalah  laba  neto  (net  profit)  yaitu  laba  bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. KSPPS BMT NU sebagai LKS yang mempunyai produk dengan akad mudharabah, maka harus menerapkan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah yang merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah cukup mendapat kepercayaan oleh masyarakat, akan tetapi berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa prinsip bagi hasil tidak berbeda halnya dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional yang membuat banyak orang masih enggan untuk mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan syariah.
Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah masih banyak yang mengedepankan keuntugan semata tanpa melihat kerugian yang dialami oleh nasabah . Lembaga Keuangan Syariah sebaiknya mengedepankan prinsip profit and loss sharing (sistem bagi hasil dan resiko) jika ingin mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Prinsip dasar pembagian prinsip profit and loss sharing adalah laba neto yaitu laba bruto yang sudah dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso karena menurut data yang peneliti peroleh dan hasil wawancara dengan Bapak Jhon selaku kepala cabang
menyatakan  bahwa  dalam  penentuan  nisbah  bagi  hasil  pada  KSPPS  BMT  NU  menggunanakan  metode perhitungan dengan pendapatan kotor rata-rata, ditinjau dari PSAK No. 105 dalam penentuan nisbah bagi hasil koperasi ini masih belum sesuai. Dalam perlakuan akuntansinya, pembiayaan mudharabah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal sehingga kurang adanya kesesuaian  antara  PSAK  No.  105  dengan  praktek  yang  dilakukan  oleh  KSPPS  BMT  NU  Cabang  Wringin Kabupaten  Bondowoso.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian tentang penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan menganalisis perlakuan  akuntansinya  pada  lembaga  keuangan  syariah  KSPPS  BMT  NU  Cabang  Wringin  Kabupaten Bondowoso.

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif,  yaitu  metode  yang dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan,  mempersiapkan,  serta  menganalisis  data  sehingga  mendapat gambaran  yang  jelas  mengenai  masalah  yang  diteliti.  Metode  analisis  deskriptif  bertujuan  untuk mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antar  fenomena  yang  diteliti  (Nawawi,  1998).  Metode  penelitian  kualitatif  ini  sering  disebut  meode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga  sebagai  metode  kualitatif  karena  data  yang  terkumpul  dan  anlisisnya  lebih  bersifat  kualitatif. (sugiyono, 2015).
Menjelaskan  tempat,  organisasi,  satuan,  atau  lembaga  yang  dijadikan  sasaran  penelitian,  disertai dengan  pertimbangan  alasan  memilih  lokasi  tersebut.  Pertimbangan  yang  dikemukakan  selayaknya pertimbangan-pertimbangan  ilmiah  yang  dikaitkan  dengan  permasalah  penelitian  (Sanusi,  2011). Penelitian ini menggunakan Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan  syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Wringin yang berada di jalan Raya wringin Kabupaten Bondowoso.
Adapun Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah: 1. Data Primer
Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penenlitian ini didapatkan dari proses wawancara terhadap informan terkait yaitu Kepala Cabang, juru maal dan umum sebagai informan pendukung pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin.
2. Data Sekunder
Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain maupun dokumen-dokumen. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku profil, laporan keuangan tahunan, dan dokumen yang terkait yang sesuai dengan tujuan penulisan. Data sekunder ini dianalisis bersama dengan data primer.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah proses untuk memperoleh data untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap  muka  antara  penanya  dan  narasumber.  Teknik  wawancara  pada  penelitian  ini  adalah  teknik wawancara terstruktur  kepada  pihak-pihak  yang  terkait,  yaitu  karyawan  dan  mudharib  yang  berkaitan dengan pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT NU.
2. Dokumentasi
Metode  dokumentasi  adalah  metode  pencairan  dan  pengumpulan  data  mengenai,  catatan,  buku- buku,  majalah  dan  sebagainya.  Adapun  data  yang  terkait  dengan  pembiayaan  mudharabah  yang  ada  di KSPPS BMT NU dan data atau laporan yang ada di mudharib.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Oleh  karena  itu,  analisis  data  disini  berfungsi  untuk memberi  arti,  makna  dan  nilai  yang  terkandung  dalam  data  tersebut.  Teknik  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaiu  suatu  penelitian  yang  dimaksud  untuk  mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah:
1.  Menganalisis  penentuan  nisbah  bagi  hasil  pada  pembiayaan  mudharabah  di  BMT  NU  melalui wawancara.
2.  Menganalisis  konsep  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  pembiayaan mudharabah pada BMT NU.
3.  Pemahaman  terhadap  konsep  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 yang dilakukan sebagai studi pustaka.
4.  Data-data  yang  diperoleh  dikelompokkan  sesuai  dengan  perlakuan  akuntansi  mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah.
5.  Menganalisis  kesesuaian  akuntansi  pembiayaan  mudharabah  yang  ada  pada  BMT  NU  dengan PSAK No.105.
6.  Kesimpulan dan saran
3. Hasil dan pembahasan

## Prosedur Pembiayaan Mudharabah
Tahapan  dalam  pembiayaan  mudharabah  yang  harus  dilalui  sebelum  dana  mudharabah diserahkan kepada nasabah adalah sebagai berikut :
1. Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan Mudharabah
2. Survey Pengajuan Pembiayaan yaitu proses survey dengan mendatangi lokasi usaha anggota yang akan melakukan pembiayaan.
3. Analisis Hasil Survey Pembiayaan, proses analisis dari hasil survey pengajuan pembiayaan ini meliputi data yang diperoleh dari proses pra survey dan proses survey yang telah dilakukan.
4. Komite Pengajuan Pembiayaan, laporan hasil survey yang telah dianalisis dilakukan komite atau pengambilan keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak.
5. Informasi  Keputusan  Realisasi  Pengajuan  Pembiayaan,  KSPPS  BMT  NU  Cabang  wringin Kabupaten  Bondowoso  akan  menginformasikan  kepada  anggota  pemohon  mengenai keputusan pembiayaan apakah disetujui atau ditolak.
6. Proses Input Data dan Pencetakan Akad Perjanjian, proses memasukkan data dan pencetakan akad  perjanjian  dilakukan  oleh  bagian  pembiayaan.  Data  pengajuan  pembiayaan  akan dimasukkan  sebagai  dokumen  yang  harus  tercatat  di  KSPPS  BMT  NU  Cabang  Wringin Kabupaten Bondowoso.
7. Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan, dilakukan setelah terealisasikan dan ditandatangani oleh kepala cabang, selanjutnya anggota pemohon pembiayaan datang ke kantor KSPPS BMT NU untuk melakukan akad.
8. Pengarsipan  akad  Perjanjian  dan  Dokumen  Pembiayaan,  pengarsipan  dokumen-dokumen pembiayaan  meliputi  dokumen  identitas  pengajuan  pembiayaan,  laporan  hasil  survey,  SP3 dan akad perjanjian.
9. Pemeliharaan  Usaha  dan  Pengembalian  Dana  Pembiayaan,  dilakukan  oleh  KSPPS  BMT  NU untuk terus menjalin hubungan baik dengan setiap anggota dalam menangani fasilitas produk pembiayaan  agar  tetap  terjaga  silaturrahmi  dengan  baikdan  menjaga  loyalitas  anggota tersebut.

## Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah diharapkan memberikan pendapatan investasi pendapatan yang wajar. Untuk  memperoleh  pendapatan  yang  wajar  BMT  NU  menentukan  expected  return  13,50% (pengembalian investasi yang diharapkan) untuk setiap pembiayaan di KSPPS BMT NU CABANG Wringin Kabupaten Bondowoso.
Prime Rate Komersial dan Kecil : 11,00% FFR A + Skor Netral : 1,50% (Financing Risk Rating) Ketentuan PDB (+1) : 1,00%   + Price yang diberkan kepada Nasabah : 13,50%
Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso, pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan  kotor rata-rata. Jumlah tersebut merupakan indikasi hasil yang  selanjutnya  disepakati  sebagai  acuan  perhitungan  pembagian  hasil  usaha.  Untuk  lebih memahami  sistem  penentuan  nisbah  bagi  hasil  di  KSPPS  BMT  NU,  peneliti  memperlihatkan ilustrasi transaksi pembiayaan mudharabah.

## Ilustrasi Transaksi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso
Tanggal 1 April 2017 KSPPS BMT NU menyetujui pemberian fasilitas mudharabah kepada Bapak Ahmad sebesar Rp 30.000.000,- dengan expected return yang berlaku di BMT NU 13,5%
dalam  jangka  waktu  12  bulan  untuk  membantu  pengembangan  usaha  mebel  yang  sedang dijalankan.
Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada KSPPS BMT NU
Cicilan per bulan = Rp 30.000.000/ 12bulan = Rp 2.500.000,- Proyeksi Pendapatan = Limit Plafond x Expected Return = Rp 30.000.000 x 13,5% = Rp 4.050.000 Proyeksi Pendapatan 1 Tahun = Rp 4.050.000 x 12 = Rp 48.600.000,- Nisbah BMT NU = (Cicilan perbulan)/(Proyeksi Pendapatan 1 tahun) x 100% = (Rp 2.500.000)/(Rp 48.600.000)  x 100% = 5,14% Nisbah Bapak Ahmad = 100% - 5,14% = 94,86%
Setelah penentuan nisbah bagi hasil terhadap Bapak Ahmad maka selanjutnya BMT NU melakukan kesepatan dan memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada Bapak Ahmad dengan struktur pembiayaan berikut:
Jenis Pembiayaan                                  : Mudharabah
Plafon : Rp 30.000.000,- Proyeksi Pendapatan                           : Rp 4.050.000,-/bulan Angsuran                                                  : 12 kali Angsuran= Rp 2.500.000/bulan Jangka Waktu                                           : 1 tahun (jatuh tempo tanggal 10 Mei 2017)
Nisbah                                                        : Bapak Ahmad 94,86% dan BMT NU 5,14%
Pelunasan                                          : Pengembalian pokok dilakukan setiap bulan (Angsuran awal
dann     terakhir adalah tanggal 10 Mei 2017 – tanggal 10 April 2018 Keterangan : Pendapatan  kotor rata-rata dari hasil usaha mebel yang dijalankan  oleh  Bapak  Ahmad  yang  disepakati  sebagai acuan perhitungan bagi hasil.

## Sumber: KSPPS BMT NU
Pada saat tejadinya transaksi antara BMT NU dengan Bapak Ahmad atau penyerahan modal dari KSPPS BMT NU kepada Bapak Ahmad pada tanggal 10 April 2017, pihak dari BMT NU ini baru akan mengakui pembiayaan mudharabah sebesar  Rp 30.000.000,- sebagai investasi mudhrabah dengan jurnal berikut :
Tanggal Keterangan Debit Kredit 10/04/17 Investasi Mudharabah Rp 30.000.000 Kas Rp 30.000.000 Perhitungan bagi hasil Nisbah BMT NU : 5,14% x Rp 4.050.000,- : Rp 208.170 Nisbah Bapak Ahmad : 94,86% x Rp 4.050.000,-
: Rp 3.841.830 Angsuran Pokok Per Bulan : Rp 2.708.170 Bagi hasil mudharabah untuk porsi BMT NU sebesar Rp 208.170,- berdasarkan metode perhitungan dengan pendapatan kotor rata-rata yang digunakan sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha yang didapat Bapak Ahmad setiap bulannya. BMT NU akan menjurnal sebagai berikut :
Tanggal Keterangan Debit Kredit 10/05/17 Kas Rp 208.170 Pendapatan Bagi Hasil Rp 208.170
Jika Mudharib Mengalami Kerugian dalam Menjalankan Usahanya Usaha mebel yang dijalankan oleh Bapak Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- akibat pemadaman  listrik  yang  sering  terjadi.  penyebab  penurunan  tersebut  bukan  karena  kelalaian  dan kesalahan  Bapak  Ahmad  maka  dalam  hal  ini  BMT  NU  akan  menanggung  kerugian  tersebut  dengan memperhitungkan pada saat bagi hasil. Karena kehilangan Rp 1.000.000,- jadi Proyeksi Pendapatan = Rp 4.050.000 – Rp 1.000.000,- = Rp 3.050.000 . Perhitungan Nisbah bagi hasil sebagai berikut: Bagi hasil untuk Bapak Ahmad : 94,86% x Rp 3.050.000,- : Rp 2.893.230,- Bagi hasil untuk BMT NU : 5,14% x Rp 3.050.000,- : Rp 156.770
maka  dalam  hal  ini  KSPPS  BMT  NU  akan  menjurnal  atas  transaksi  tersebut  pada  saat  bagi  hasil sebagai berikut :
Tanggal Keterangan Debit Kredit 10/09/17  Piutang Bagi Hasil Investasi Mudharabah Kerugian Nilai Investasi Mudharabah Rp 156.770 Rp 51.400 Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp 208.170
Menurut  peneliti  pada  kasus  di  atas  ketika  mudharib  mengalami  kerugian  yang  bukan  karena kelalaian pengelola dana (mudharib) atau kehilangan modal perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK  No.  105  Paragraf  15  “Jika  sebagian  investasi  mudharabah  hilang  setelah  dimulainya  usaha  tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil”. 2. Apabila  Mudharib  Terlambat  Melakukan  Pembayaran  dari  Tanggal  Jatuh  Tempo  yang  telah ditentukan
Pada  tanggal  10  November  2017  adalah  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  bagi  hasil  yang  harus dibayarkan Bapak Ahmad kepada BMT NU, tetapi Bapak Ahmad belum membayarkannya maka BMT NU akan mengakui adanya piutang bagi hasi dengan jurnal sebagai berikut :
Tanggal Keterangan Debit Kredit 10/11/17  Piutang pendapatan bagi hasil mudhrabah Rp 208.170 Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp 208.170
Pada tanggal 5 Desember 2017 Bapak Ahmad baru membayarkan porsi bagi hasil untuk BMT NU, karena Bapak Ahmad melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo maka Bapak Ahmad dikenakan denda Rp  1000/hari  dan  keterlambatannya  10  November-  5 Desember  =  25hari jadi  Bapak  Ahmad  dikenakan denda Rp 1000 x 25 hari = Rp 25.000. jurnalnya adalah sebagai berikut:
Tanggal Keterangan Debit Kredit 05/12/17  Kas Rp 208.170 Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah Rp 233.170 Kas Rp 208.170 Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp 208.170
Perlakuan akuntansi atas pembagian hasil usaha yang dibayarkan terlambat oleh mudharib seperti yang dijelaskan diatas sudah sesuai PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah paragraf 24 “Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang”.

## Tabel 1. Daftar Angsuran Pembiayaan Mudharabah Bapak Ahmad
No Pokok Pinjaman Cicilan Pokok Bagi Hasil Angsuran Perbulan Saldo Pokok 1 Rp 30.000.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp 27.500.000 2 Rp 27.500.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp 25.000.000 3 Rp 25.000.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp 22.500.000 4 Rp 22.500.000 Rp 2.500.000 Rp 156.770 Rp 2.656.770 Rp 20.000.000 5 Rp 20.000.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp 17.500.000 6 Rp 17.500.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp 15.000.000 7 Rp 15.000.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp 12.500.000 8 Rp 12.500.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp 10.000.000 9 Rp 10.000.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp   7.500.000 10 Rp   7.500.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp   5.000.000 11 Rp   5.000.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 Rp   2.500.000 12 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 208.170 Rp 2.708.170 0 Total Angsuran Rp 32.446.640 Sumber: KSPPS BMT NU

## Perhitungan Nisbah Bagi Hasil yang Sesuai dengan PSAK No. 105
Tanggal1  April  2017  KSPPS  BMT  NU  menyetujui  pemberian  fasilitas  pembiayaan  Mudharabah kepada  Bapak  Ahmad  sebesar  Rp  30.000.000,-  dengan  nisbah  BMT  10%  dan  Bapak  Ahmad  90%  dalam jangka  waktu  12  bulan  untuk  membantu  pengembangan  usaha  mebel  yang  sedang  dijalankan  dan pembiayaan mudharabah diserahkan kepada Bapak Ahmad tanggal 5 April 2017. Untuk menentukan bagi hasil BMT Nu meminta laporan Laba Rugi berikut:

## Laporan Laba Rugi
CV Mebel Berkah (Bapak Ahmad) Per 30 April 2017 Penjualan Almari (10 Unit x Rp 1.500.000) 15.000.000 Meja Belajar (10 Unit x Rp 1.000.000) 10.000.000 Kursi set (10 Unit x Rp 2.000.000) 20.000.000 Total Penjualan 45.000.000 Harga Pokok Produksi Pesediaan awal April 2017 2.000.000 Pembelian-pembelian Kayu (170 balok x Rp 130.000) 22.100.000 Plitur (30 Kaleng x Rp 50.000) 1.500.000 Paku (1.000 Ons x Rp 5.000) 5.000.000 Lem (50 Plastik x Rp 25.000) 1.250.000 Total Pembelian 29.850.000 Barang yang tersedia untuk dijual 31.850.000 Persediaan Akhir 30 April 2017 (4.000.000) HPP 27.850.000 Laba Kotor 17.150.000 Beban Usaha Biaya Gaji Karyawan 7.100.000 Biaya Listrik 400.000 Biaya Air 100.000 Biaya Penyusutan 6.000.000 Total Beban Usaha 13.600.000 Laba Bersih 3.550.000
Dalam  PSAK  No.  105  paragraf  11  “  pembagian  hasil  usaha  mudharabah  dapat  dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross Profit) bukan total pendapatan (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”. Jadi perhitungan berdasarkan profit sharing dengan laba bersih yang diperoleh nasabah setiap bulannya seperti berikut:
Nisbah BMT NU = 10% x Rp 3.550.000
= Rp 355.000
Nisbah Bapak Ahmad = 90% x Rp 3.550.000
= Rp 3.195.000
Laporan Perubaha Ekuitas CV Mebel Berkah (Bapak Ahmad) Per 30 April 2017 Modal Awal 30.000.000 Laba Bersih 3.550.000 Modal Akhir 35.550.000
Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 105 pada Pembiayaan Mudharabah sebagai Penyedia Dana di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso
PSAK No. 105 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  transaksi  mudharabah  (pengakuan,  pengukuran, penyajian dan pengungkapan), yaitu transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas koperasi syariah. PSAK  ini  diterapkan  untuk  entitas  yang  melakukan  transaksi  mudharabah  baik  sebagai  pemilik  dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).
KSPPS BMT NU Cabang Wringin Laporan Neraca Periode 31 Desember 2017 AKTIVA PASIVA AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kas Kantor Cabang 96.315.830,80  Kewajiban - Rekening BMT NU Pusat 1.466.667.109,85  Tabungan 824.532,02 Pembiayaan 1.377.584.700,00  Dana Nu dan Lingkungan 11.898.436,75 Bebean dibayar dimuka 83.002.449,22  Dana Promosi - Sewa dibayar dimuka 70.250.000,00  Dana Pajak 3.833.536,08 Perlengkapan 2.174.257,93  Dana Titipan Ziz - Total Aktiva Lancar 3.096.994.347,80 Dana Bina Mitra - Total Kewajiban Jangka Pendek 840.264.292,85 AKTIVA TETAP KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Peralatan 193.714.000,00  Pembiayaan Mudharabah 30.000.000,00 Ak. Penyustan Peralatan (36.137.405,00)  Pembiayaan Musyarakah 5.000.000,00 Gedung 218.526.086,00 Total Kewajiban Jangka Panjang 35.000.000,00 Ak. Peny. Gedung (29.063.970.61)  Modal - Kendaraan Roda Dua 15.318.000,00  Simpanan Anggota 1.665.875.483,57 Ak. Penyu. Kend Roda Dua (769.900,00)  Donasi/Hibah - Software IT 10.000.000,00  SHU Bulan Berjalan 91.276.730,14 Ak. Amortisasi Software (1.520.000,00)  Modal BMT Pusat 831.452.412,05 Total Aktiva Tetap 370.070.810,39 Bagi Hasil Tabungan (14.197.567,44) Jumlah Aktiva 3.466.065.158,19  Total Pasiva 3.466.065.158,19 Sumber: Laporan Neraca KSPPS BMT NU

## Pengakuan dan Pengukuran
Tabel 2. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT NU Cabang Wringin
Kabupaten Bondowoso. PSAK No. 105 KSPPS BMT NU Hasil Analisis Dana Mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (Paragraf 12) Pencatatan pada saat penyerahan pembiayaan mudharabah kepada Bapak Ahmad Dr. Investasi Mudharabah Cr. Kas Sesuai Jika sebagian Investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (paragraf 15) Pencatatan saat Bapak Ahmad mengalami Kerugian dan bukan karena kelalaiannya Dr. Piutang Bagi Hasil Dr. Kerugian nilai investasi Cr. Pend. Bagi hasil Sesuai Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
(paragraf 22)
Penentuan Bagi hasi dengan acuan proyeksi pendapatan Proyeksi Pendapatan =Limit Plafond x Expected Return = Rp 30.000.000 x 13,5%
= Rp 4.050.000 Proyeksi Pendapatan 1 Tahun = Rp 4.050.000 x 12 = Rp 48.600.000,- Nisbah BMT NU= = = 5,14% Nisbah Bapak Ahmad = 100% - 5,14% = 94,86% Tidak Sesuai Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (Paragraf 24) Pencatatan saaat Bapak Ahmad Menunggak Pembayaran bagi hasil Dr. Piutang Pend. Bagi hasil Cr. Pend bagi hasil Sesuai

## Sumber: Data diolah
Tabel 4.6 Penyajian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten
Bondowoso PSAK No. 105 KSPPS BMT NU Tidak Sesuai Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (Paragraf 36) Pencatatan pada saat penyerahan pembiayaan mudharabah Rp30.000.000 kepada Bapak Ahmad Dr.Investasi Mudharabah 30.000.000 Cr. Kas 30.000.000 Sesuai
Sumber: Data diolah

## Tabel 4.6 Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin
Kabupaten Bondowoso PSAK No. 105 Sesuai Tidak Sesuai Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah ,
tetapi tidak terbatas pada :
a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain- lain;
b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;
(Paragraf 38) Sumber: Data diolah

## Simpulan dan saran
Berdasarkan  penelitian  tentang  penentuan  nisbah  bagi  hasil  pada  pembiayaan  mudharabah  dan menganalisis perlakuan akuntansinya pada lembaga keuangan syariah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten  Bondowoso.  Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  dari  pembahasan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya adalah :
1.  Pembiayaan  mudharabah  yang  dilakukan  oleh  KSPPS  BMT  NU  Cabang  Wringin  Kabupaten Bondowoso  sangat  baik  dan  prosedur  pembiayaannya  tertata  dengan  rapi  dan  jelas,  sehingga  untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan mudharabah ini dalam proses pencairan dananya dari BMT NU dapat berjalan dengan lancar.
2.  Penentuan  nisbah  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  KSPPS  BMT  NU  Cabang  Wringin  Kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan mudharabah menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor  rata-rata.  Dari  hasil  penjumlahan  tersebut  yang  nanti  akan  disepakati  oleh  pihak  BMT  NU  dan nasabah/anggota yang akan menjadi acuan perhitungan dalam pembagian hasil.
3.  Perlakuan  akuntansi  untuk  pembiayaan  mudharabah  pada  KSPPS  BMT  NU  Cabang  Wringin Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari PSAK No. 105 masih ada beberapa bagian yang masih belum sesuai yaitu dalam pengakuan dan pengungkapan. Menurut PSAK No. 105 pada paragraf 22 bahwa “pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan  usaha  dari  pengelola  dana.  Tidak  diperkenankan  mengakui  pendapatan  dari  proyeksi  hasil usaha”. Namun BMT NU berdasarkan pendapatan kotor rata -rata. Sedangkan dalam pengungkapan dilihat dari PSAK No. 105 paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, tetapi di BMT NU dalam pengungkapanya tidak diperinci berdasarkan jenisnya dan hanya diungkapkan dalam seluruh jumlah investasi mudharabah.

## Saran
Dari penelitian atau pembahasan sebelumnya dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti  memberikan saran sebagai berikut :
1. Untuk KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso harus menerapkan PSAK No. 105 pada pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan mudharabah serta disarankan juga untuk menyesuaikan metode penentuan nisbah bagi hasil dengan PSAK No. 105 yang menyatakan bahwa “pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil  usaha  adalah  laba  bruto  (gross  profit)  bukan  total  pendapatan  usaha  (omset).  Sedangkan  jika berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  laba,  dasar  pembagian  adalah  laba  neto  (net  profit)  yaitu  laba  bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bagi hasil yang lainnya dan mungkin dapat diperbandingkan dengan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah

## Daftar Rujukan
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press
Debby,  dkk.  2015.  Faktor-faktor  yang  Dipertimbangkan  dalam  Penentuan  Nisbah  Bagi  Hasil  Deposito Mudharabah dan perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah. Skripsi. Universitas Jember.
Harahap, Sofyan Syafri. 2008. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 10.
IAI. 2017. PSAK Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
Mochamad,  dkk.  2014.  Faktor-Faktor  yang  Dipertimbangkan  dalam  Penetapan  Nisbah  Bagi  Hasil Pembiayaan Mudharabah Menggunakan Metode Revenue Sharing pada Baitul Maal Wattamwil
(BMT) (Studi pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi Kabupaten Jember). Artikel Ilmiah. Universitas Jember.
Nawawi, Hadari. 1998. Metodologi Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers
Oksita, Gayuh. 2011. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT. Skripsi. Universitas Jember.
Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Skob, Hafisman. 2016. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS). Skipsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sugiyono. 2015.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Timami  dan  Soejoto.  2013.  Pengaruh  dan  Manfaat  Bagi  Hasil  Terhadap  Jumlah  Simpanan  Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 1 No 3. 27 Agustus 2013.
Turrosifa, Kamila. 2013. Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 2 Nomor 8. 2013.
Wahyudi, Firman. 2015. Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syariah. Artikel Ilmiah Mahasiswa. 2015.
Yaya Rizal, Martawireja Aji Erlangga dan Abdurrahi Ahim. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.