Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 573-579| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4139.573-579

## PROSEDUR PENGEMBALIAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
Sandi Herintus Kabba, I Made Arjaya, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia sandikabba17@gmail.com, imd.arjaya@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang pemberantasan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula sesuai  prosedur  pengembalian  dan  pemulihan  kerugian  Negara  akibat  korupsi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengungkapkan  proses  pelaksanaan  pengembalian  dan  pemulihan  kerugian  negara  oleh  jaksa  pada  tindak pidana  korupsi  serta  upaya  pengembalian  dan  pemulihan  kerugian  negara  akibat  korupsi.  Metode  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  studi  pencatatan  dan  dokumentasi.  Sumber bahan hukum primer dan sekunder digunakan sebagai  sumber bahan-bahan hukum dalam studi ini. Kemudian, bahan  dan  data  hukum  tersebut  dikelola  dengan  menggunakan  analisis  interpretasi.  Hasil  Penelitian mengungkapkan  bahwa  prosedur  pengembalian  dan  pemulihan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi sudah  sesuai  prosedurnya  yaitu  Undang-undang  pemberantasan  korupsi  dan  peraturan  lainnya.  upaya pengembalian dan pemulihan kerugian Negara Akibat korupsi dengan  memaksimalkan pengembalian kerugian Negara  dengan  upaya  penyitaan,  penelusuran  harta  kekayaan  milik  terpidana,  kewenangan  Jaksa  KPK  harus diatur  secara  tegas  dan  jelas.  Penulis  menyarankan  Pemerintah  harus  memberikan  sarana  dan  prasarana  yang cukup  bagi  Kejaksaan  dan  KPK  dalam  rangka  memaksimalkan  pemberantasan  korupsi,  masyarakat  perlu menyampaikan informasi ke Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian terkait tindak pidana korupsi yang terjadi. Kata Kunci : Kerugian Negara, Prosedur Pengembalian, Tindak Pidana korupsi.

## Abstract
Corruption  is  an  extraordinary  crime  whose  eradication  must  be  carried  out  in  an  extraordinary  manner according  to  the procedures for returning  and recovering  state losses due to  corruption. The  purposes of this study  are  to  reveal  the  process  of  implementing  the  return  and  recovery  of  state  losses  by  prosecutors  on corruption crimes as  well as efforts to  restore and recover  state losses due to  corruption. The method  used is normative  legal  research  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  technique  of  collecting legal materials is done through the study of recording  and documentation. Primary and secondary sources of legal  materials  are  used  as  sources  of  legal  materials  in  this  study.  Then,  the  legal  materials  and  data  are managed  using  interpretation  analysis.  The  results  of  the  study  reveal  that  the  procedure  for  returning  and recovering  state  losses  due  to  corruption  is  in  accordance  with  the  procedures,  namely  the  Law  on  the Eradication  of Corruption and other regulations. efforts to  recover and recover state losses due to corruption by  maximizing  the  return  of  state  losses  by  confiscation,  tracing  the  assets  of  the  convict,  the  authority  of  the KPK prosecutor must be regulated firmly and clearly. The author suggests that the Government should provide adequate  facilities  and  infrastructure  for  the  Prosecutor's  Office  and  the  KPK  in  order  to  maximize  the eradication  of  corruption, the public needs to submit  information to the Prosecutor's Office, the KPK, and the Police regarding corruption crimes that have occurred.
Keywords: State Losses, Return Procedure, Corruption Crime.

## I. PENDAHULUAN
Kasus korupsi tidak lepas dari pemberitaan yang disuguhkan oleh media cetak dan media elektronik. Baik perkembangan kasus korupsi yang baru muncul, yang sedang diproses oleh para penegak hukum dan  yang  telah  terungkap  penegak  hukum.  Pemberitaan  soal  korupsi  tersebut  seakan-akan  telah menjadi  sarapan  di  waktu  pagi  hari  hingga  makan  malam  saat  menjelang  tidur.  Adanya  reaksi masyarakat  yang  menghujat  para  koruptor  dan  reaksi  para  pakar  hukum  serta  berbagai  pihak  yang berspekulasi  mengenai  penyebab  korupsi,  mengenai  bahaya  korupsi  bahkan  jaringan  korupsi  yang semakin  meluas  dan  merajalela  telah  membuat  semakin  menarik  perhatian  publik  untuk  mengikuti perkembangan-perkembangan perkara korupsi di Indonesia.
Extraordinary  crime  atau  kejahatan  yang  luar  biasa,  korupsi  sebagai  tindakan  yang disebabkan  tindak  pidana  korupsi  tidak  saja  sebagai  masalah  yang  dihadapi  satu  negara  namun  juga sebagai  masalah  internasional  yang  dihadapi  banyak  negara  di  dunia.  Bukan  saja  dihadapi  oleh negara-negara  maju,  bahkan  kasus  korupsi  ini  banyak  dan  menjadi  ancaman  bagi  negara-negara berkembang  di  seluruh  belahan  dunia.  oleh  sebab  itu  kerjasama  secara  aktif  dilakukan  oleh  banyak negara untuk memberantas tindak pidana korupsi ini.
Negara-negara  di  dunia  pun  mengakui  bahwa  yang  sangat  merugikan  dan  mempunyai dampak buruk bagi perekonomian suatu negara adalah korupsi, karena itu dapat menurunkan standar hidup  rakyat  suatu  negara,  menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pembengkakan  defisit  anggaran belanja  negara.  Pada  tahun  2003  United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC) menerbitkan  ini  untuk  menjawab  keresahan  yang  ditimbulkan  tindak  pidana  korupsi.  dengan  UU Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dengan itu Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut, yang artinya berkomitmen dan mendukung dalam upaya pemberantasan, mencegah dan  meniadakan  praktik  korupsi  serta  secara  politis  Indonesia  telah  memposisikan  dirinya. Akan  menyebabkan  bencana  serius  bukan  saja  berkaitan  dengan  kehidupan  ekonomi  nasional  suatu negara  namun  juga  bagi  kehidupan  dalam  berbangsa  dan  bernegara  apabila  tindak  pidana  korupsi yang tidak dikendalikan, dengan meluasnya dan sistematisnya tindak pidana korupsi yang juga adalah pelanggaran mengenai hak ekonomi warga masyarakat dan hak-hak sosialnya, oleh sebab itu tak bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang biasa korupsi ini melainkan menjadi suatu kejahatan yang extra ordinary.  Sehingga  proses  pemberantasannya  pun  tidak  dapat  lagi  dilaksanakan  dengan  biasa, melainkan dengan upaya dan proses luar biasa.
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  seperti  yang  di  jabarkan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tepatnya  Pasal  1  ayat  (3).  Kandungan  makna  yang terkandung dalam pengertian negara hukum  pada prinsipnya yaitu kebijakan yang diambil negara ke arah  mana  untuk  menyongsong  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dari  prinsip  inilah  yang melatarbelakangi  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Perubahannya yang terlahir. Isu pokok, mengenai Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini  telah  berfokus  pada  tiga  hal  yaitu  mencegah,  memberantas  dan  pembayaran  uang pengganti/mengembalikan  kerugian  Negara.  Hal  ini  menjabarkan  bahwasanya  upaya  pemberantasan korupsi  bukan  hanya  terletak  pada  upaya  mencegah  serta  memberantas  dalam  hal  memidanakan pelaku saja tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan dan memulihkan kerugian Negara dari hasil  tindak  pidana  korupsi.  Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dapat  dilakukan  melalui  dua instrument  hukum  yaitu  instrument  pidana  dan  instrument  perdata (Arifin,  2019) .  Upaya pengembalian  aset  merupakan  suatu  proses  yang  sulit,  bahkan  dalam  keadaan  yang  ideal  sekalipun, upaya  pengembalian  aset  merupakan  proses  kompleks  dan  multidisiplin (Candra  &  Arfin,  2018) . Pengembalian  kerugian  Negara  tersebut  tidak  memberikan  dampak  yang  lebih  buruk  lagi  dan dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dan pemulihan dari hasil korupsi itu.
Di Indonesia, penegakan hukum terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama bagi penegak hukum  khususnya  polisi  jaksa  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  terutama  berkenaan tindakan  korupsi  dalam  mengungkap  kasus  korupsi  yang  muncul  dan  terjadi  di  bumi  Indonesia  saat ini.  tahap  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  mengenai  pengungkapan  kasus-kasus korupsi dan sangat bergantung dengan memaksimalkan upaya-upaya membongkar kasus korupsi yang dilakukan  penegak  hukum  dengan  wewenang  yang  dimiliki  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  serta  didukung  sarana  dan  prasarana  sehingga  pengembalian  uang  kerugian  negara  dari tindak  pidana  korupsi  bisa  dilakukan  secara  maksimal.  Upaya  dalam  mengembalikan  kerugian  uang negara pada tindak pidana korupsi adalah pemulihan kerugian uang yang dialami negara yang dalam kenyataannya  masih  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaanya  baik  dalam  tahapan  prosedur maupun  pada  tahapan  teknis (Saidi,  2011) .  Instrumen-instrumen  yang  sesuai  dengan  modus  tindak pidana  ini  dan  obyek  masalah  hukumnya  ini  ada  dalam  tataran  prosedural.  hasil  dari  kasus  tindak pidana  korupsi  berupa  uang  negara  kenyataanya  tidak  saja  dinikmati  oleh  pelaku/terdakwa,  namun juga  dinikmati  dan  diterima  pihak  ketiga  yang  tidak  menjadi  terpidana.  upaya  mengembalikan kerugian keuangan negara dari pihak ketiga secara prosedur membutuhkan tindakan hukum yang pas
serta efektif (Musahib, 2015) . Karena tak diatur secara rinci mengenai penggantian pembayaran uang yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa.
Adapun  penelitian  sebelumnya  dari Mahmud  (2018) yang  meneliti  kerugian  materiil  yang diderita  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Putusan  Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/  PN.PBR  belum  mampu  mengembalikan  kerugian  negara/daerah  sebagai korban  karena  tidak  memberikan  pemulihan  (restorasi)  terhadap  kerugian  tersebut.  hakim mengabaikan  laporan  hasil  investigasi  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  yang menunjukkan  adanya  kerugian  keuangan  daerah  senilai  Rp  960.386.000  dan  terdakwa  hanya dijatuhkan  pidana  penjara  dan  denda.  Sedangkan  penelitian  dari Hersriavita  (2019) mengungkapkan upaya  yang  dilakukan  Kejaksaan  Negeri  Sukoharjo  dalam  memaksimalkan  pengembalian  kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah pembenahan dari substansi hukum itu sendiri yang dilakukan  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  berbagai  sumber  pelaksana  hukum  dan  sasaran kepada  masyarakat  sebagai  tujuan  kebijakan  dalam  upaya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara mengoptimalkan  mekanisme  proses  penyidikan  dengan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak  yang terkait.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  regulasi  terkait  pengembalian  kerugian  negara  di  masa  yang  akan datang  yaitu  dengan  melakukan  revisi  terhadap  ketentuan  Pasal  18  Ayat  (3)  Undang-undang  Nomor 31  Tahun  1999  Jo.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  serta  menambahkan  ketentuan  dalam  Pasal  10  KUHP  dalam  pidana  pokok  berupa pengembalian  kerugian  keuangan  negara (Darmawati,  2020) . Dari  fenomena  tersebut  maka dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan  kerugian  negara  oleh  jaksa  pada  tindak  pidana  korupsi  serta  upaya  pengembalian  dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang meletakan aturan menjadi bangunan sistem  norma  sebagai  metode  penelitian  dalam  studi  ini  yakni  mengenai  asas-asas  hukum,  doktrin, norma-norma, kaidah-kaidah terhadap suatu peraturan undang-undang dengan pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Peneliti  menemukan  bahan  hukum  yang  diperlukan  sebagai penunjang  penelitian  ini  dengan  menggunakan  teknik  studi  pencatatan  dan  dokumentasi.  Sumber bahan-bahan hukum sekunder dan primer dipergunakan sebagai Sumber bahan hukum dalam studi ini. Bahan  hukum  yang  telah  berhubungan  dengan  permasalahan  telah  terkumpul.  Kemudian,  bahan  dan data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi. hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pelaksanaan Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi
Proses  Pelaksanaan  Pengembalian  dan  Pemulihan  Kerugian  Negara  Oleh  Jaksa  pada  Tindak  Pidana Korupsi,  Mengenai  prosedur  yang  dapat  diterapkan  untuk  proses  pengembalian/pemulihan  kerugian negara  atau  pengembalian  hasil  tindak  pidana  berupa  aset (Yanuar,  2007) .  berpendapat,  berupa pengembalian  aset/kerugian  Negara  dapat  dilakukan  melalui  jalur  pidana,  perdata,  dan  administrasi atau politik. Berdasarkan pendapat Purwaning M. Yanuar, mengenai  upaya  yang dapat dilaksanakan saat  mengembalikan  kerugian  Negara  yang  diakibatkan  dari  tindakan  korupsi.  Beberapa  langkah dalam pengembalian dan pemulihan kerugian Negara akibat korupsi, sebagai berikut :
1. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Proses Pidana
Melalui  jalur  pidana  kejaksaan  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  sebagai  rangka mengembalikan  kerugian  negara  dari  tindakan  korupsi  yang  dibuat  koruptor,  tindakan  yang  dapat dilakukan  mulai  dari  tahap  penyidikan  hingga  tahap  eksekusi  putusan  dari  hakim  yang  berkekuatan hukum tetap, tindakan-tindakan tersebut, antara lain :
a. Penelusuran Harta Kekayaan.
Penelusuran  atau  pelacakan  harta  uang  kekayaan  milik  tersangka/terdakwa  pelaku  tindak pidana  korupsi,  menurut  hukum  acara  pidana,  upaya  pelacakan  berkaitan  erat  dengan  tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHAP. Ini dilakukan untuk memberi
informasi  penyelidik,  penyidik,  dan  penuntut  mengenai  harta  kekayaan  tersangka/terdakwa  sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara.
Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka/terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta  kekayaan,  dimana  penyimpanan  harta  kekayaan,  alat  bukti  terkait  kepemilikan  atas  aset,  dan hubunganya dengan perbuatan yang dilakukannya.
b. Penyitaan Aset/Harta Kekayaan
Sesudah disusun/terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan  asset-aset hasil korupsi,  barulah  dilakukan  penyitaan  aset/harta  kekayaan.  Tindakan  penyitaan  tersebut  bertujuan untuk mengamankan aset/harta kekayaan milik terdakwa/harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi,  agar  pengembalian  pas  dan  sesuai  pada  pihak  yang  berhak  sesuai  putusan.  Dalam  praktek, istilah penyitaan aset/harta kekayaan oleh kejaksaan/penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran, pemblokiran  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  dalam  rangka  pengembalian  kerugian  negara  dapat dilakukan  terhadap  rekening  milik  tersangka,  sertifikat,  surat-surat  kendaraan  dan  barang-barang bergerak  lainnya.  Pemblokiran  aset/harta  kekayaan  tersangka/terdakwa  dilakukan  mengenai  harta benda  dari  tindakan  korupsi  dan  harta  yang  dimiliki  terdakwa  tidak  dari  tindakan  korupsi.  Dan penyitaan  terhadap  harta  kekayaan/aset  yang  dimiliki  oleh  tersangka  dapat  dilakukan  terhadap  harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi.
c. Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti
Langkah  Kejaksaan  dalam  mengembalikan  kerugian  negara  melalui  jalur  pidana  dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai  dengan  kerugian  yang  dialami  Negara.  Dalam  prakteknya,  jaksa  penuntut  umum  harus  bisa memposisikan  pasal  18  UU  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  pasal  yang  akan didakwakan  kepada  terdakwa,  apabila  tuntutan  penuntut  umum  dikabulkan  oleh  hakim  yang dicantumkan  pada  amar  putusan  dan  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  maka  eksekusi  dapat dilaksanakan.
d. Eksekusi/Melaksanakan Putusan Pengadilan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Setiap  eksekusi  putusan  berada  di  tangan  jaksa  penuntut  umum  kewenangan,  juga  pada pidana  uang  pengganti,  Untuk  melakukan  eksekusi,  kejaksaan  mengeluarkan  surat  perintah pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Selain  melaksanakan  perintah  sebagaimana  tersebut  dalam  putusan berkaitan  pidana  penjara,  kurungan,  pidana  denda,  barang  bukti  dan  biaya  perkara,  kejaksaan  juga melaksanakan  putusan  yang  amarnya  berisi  pidana  tambahan  uang  pengganti.  Khususnya  terhadap pidana  membayar  uang  pengganti,  tidak  dibayarnya  uang  pengganti  dapat  dipidana.  Kejaksaan  yang melaksanakan  eksekusi  tidak  akan  langsung  membuat  berita  acara  pelaksanaan  pidana  pembayaran uang  pengganti  sebagai  tambahan  dengan  subsider  hukuman  penjara  terhadap  terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk mengganti atas uang pengganti. yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh kejaksaan.
Harta  kekayaan  milik  terdakwa  yang  berhasil  disita  tersebut  akan  dilelang  dan  uang  hasil lelang  dipergunakan  untuk  melunasi  uang  pengganti  yang  harus  dibayar  yang  menjadi  tanggung jawab terdakwa (Arsyad, 2013) . Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian Negara  yang  masih  menjadi  tanggungan  terdakwa  dan  berapa  lama  kemungkinan  terdakwa  harus mendekam  di  penjara  sebagai  upaya  menganti  atas  tanggung  jawab  uang  pengganti.  Jika  upaya pengembalian  kerugian  Negara  melalui  penyitaan  harta  kekayaan  terdakwa  tidak  dapat  dilakukan, melangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti.
1. Pengembalian Kerugian Negara Melalui lajur Perdata
Kerugian  keuangan  dan  Pengembaliannya  kepada  Negara  disebabkan  tindak  pidana  korupsi dengan lajur perdata perdata. Apabila penyidik berpendapat dan memperoleh alasan bahwa lebih dari satu  unsur  tindak  pidana  korupsi  tak  mencukupi  buktinya,  namun  telah  ada  suatu  kerugian  dari keuangan  negara,  maka  berkas  diserahkan  oleh  penyidik  pada  institusi  yang  merugikan  untuk diajukan  suatu  gugatan.  Saat  proses  pemeriksaan  disidang  pengadilan  dilakukan  namun  terdakwa meninggalkan  dunia  ini,  tapi  secara  riil  kerugian  uang  Negara  telah  ada  maka  duplikat  berkas  acara
berita  sidang  tersebut  oleh  penuntut  umum  segera  diserahkan  pada  Jaksa  Pengacara  Negara  atau Institusi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata.
2. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Pengembalian kerugian Negara Melalui Hukum Administrasi Negara menurut Arsyad (2015) , pengembalian  kerugian  negara  kekuasaan  atau  wewenang  yang  disalahgunakan  untuk  perbuatan korupsi, maka dapat mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu Negara. ada dua bentuk penyelesaian dalam ganti kerugian Negara tersebut, yakni berupa ;
a. Tuntutan Ganti kerugian
Kepada pegawai  negeri tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara/pejabat lain  yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karenanya,  baik  dengan  sengaja  ataupun  kelalaiannya, menimbulkan  terjadinya  kerugian  negara  yang  tidak  berupa  kekurangan  perbendaharaan,  dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian atau pemimpin lembaga bersangkutan.
b. Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan  ini  dikenakan  kepada  bendahara  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum,  baik sengaja  ataupun  kelalaian,  telah  menimbulkan  terjadinya  kekurangan  perbendaharaan,  kompetensi pembebanan  ganti  kerugian  berada  pada  BPK.  Secara  singkat  Upaya  mengembalikan/pemulihan kerugian  perekonomian  negara  suatu  negara  melalui  pidana  uang  pengganti  yang  berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-132/J.A/11/1994. dilakukan secara:
a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat
b. Terpidana  menghadap  karena  dipanggil  jaksa  eksekutor  ditanya  tentang  kesanggupan membayar  uang  pengganti  yang  telah  dijatuhkan  oleh  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup  membayar  uang  pengganti.  Apabila  tidak  sanggup  membayar  disertai  dengan  surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa
c. Setelah  uang  pengganti  diterima  dari  terpidana  maka  Kejaksaan  Negeri/Tinggi  setempat membuat  surat  perintah  (D-4)  yang  memerintahkan  jaksa  eksekutor/Kasi  Pidsus/Kasubsi Penuntutan  Pidsus  untuk  menyerahkan  yang  pengganti  atas  nama  terpidana  yang bersangkutan  kepada  Kasubagbin  Kejaksaan  setempat.  Bendahara  Khusus/penerima  setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko  Surat  Setoran  Penerima  Negara  Bukan  Pajak  (SSBB)  ke  kas  Negara  dengan  mata anggaran  penerimaan  (MAP)  423473  melalui  bank.  Berdasarkan  JAM  BIN  Nomor. 005/C/Cu/01/08  dan  Permenkeu  Nomor.  19/PMK.05/2007,  MAP  diubah  menjadi  Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008.
d. Terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  maka  harus  ada  bukti  bahwa  terpidana  telah menjalani  pidana  pengganti.  Hal  ini  harus  dibuktikan  dengan  berita  acara  pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman  pidana  padahal  berita  acara  pelaksanaan  hukuman  pengganti  belum  dibuat,  maka Kejari  harus  memerintahkan  Kasi  Pidsus  atau  JPU  koordinasi  kepada  Lembaga Pemasyarakatan  untuk  mendapatkan  surat  keterangan  bahwa  terpidana  sudah  menjalani hukuman  pengganti.  Surat  keterangan  harus  dilampirkan  dalam  berkas  perkara.  Apabila pembayaran  tidak  dapat  sekaligus  dilakukan  oleh  terpidana,  maka  lebih  mengarah  kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan  cara  mengangsur  sesuai  dengan  kesepakatan  sampai  dengan  lunas  membayar  uang pengganti.

## 2. Upaya Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi
Secara  singkat  penulis  berpendapat  suatu  upaya  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  para  penegak  hukum dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi sebagai berikut :
1. Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Negara dengan Upaya Penyitaan dan Penelusuran Harta Kekayaan Milik Terdakwa atau Terpidana.
Dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  menjadi  prioritas  bukan  saja  dengan dipenjaranya  pelaku  korupsi,  namun  juga  harus  diprioritaskan  dikembalikan  kerugian  negara. Upaya yang  dapat  dilakukan  oleh  Para  penegak  hukum  adalah  melakukan  kerjasama  dengan  pemerintah
daerah  dan  pemerintah  desa  dimana  terpidana  tinggal  dan  menetap  selama  ini.  Sehingga  dapat diketahui dan di deteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja maupun harta lain yang bernilai ekonomis. Kejaksaan,  KPK,  dan  Kepolisian, juga  harus  bekerjasama  dengan  pihak  perbankan  berkaitan  dengan  simpanan  terpidana  pada  bank- bank  tertentu,  dan  bekerjasama  dengan  pihak  SAMSAT  dan  Dinas  Perhubungan  guna  menelusuri harta benda milik terdakwa dalam hal kepemilikan suatu kendaraan bermotor.
Penelusuran  harta  benda  milik  terpidana  juga  dilakukan  terhadap  saudara-saudara  terpidana, keluarga  terpidana  dan  rekan-rekan  terpidana  yang  diduga  mengetahui  mengenai  harta  benda  milik terdakwa.  Tindak  penyitaan  yang  oleh  penyidik  lakukan  hanya  terbatas  harta  benda  yang  memiliki hubungan atau hasil korupsi yang tersangka lakukan, sedangkan harta benda yang tak terkait dengan tersangka yang korupsi Cuma dilakukan pemblokiran saja untuk disita saat eksekusi jikalau terpidana tidak membayar atau melunasi uang pengganti sebagai  tambahannya. Dan harta benda tersebut yang disita dan/atau yang dilakukan pemblokiran dapat disita dan dilelang kalau terpidana tidak membayar uang pengganti atau terpidana yang lebih memilih melakukan hukuman subsider daripada mengganti kerugian Negara.
2. Meyankinkan Terpidana Membayar Uang Pengganti
Walaupun  dalam  peraturan  perundang-undangan,  jika  dengan  putusan  terpidana  tak  mampu membayar uang pengganti, maka bias dipenjara. Dan jaksa bias melelang harta kekayaan yang disita dari  terpidana  untuk  menutupi  kerugian  negara,  tetapi  jika  harta  yang  dilelang  tidak  memenuhi kerugian  Negara  yang  disebabkan  oleh  terpidana,  maka  terpaksa  terpidana  harus  menjalani  pidana penjara sebagai ganti tidak membayar uang pengganti. Jika  terpidana  lebih  memilih  melaksanakan hukuman  subsider  daripada  pembayaran  uang  pengganti,  maka  kejaksaan  mengalami  kendala  dalam hal  untuk  mengembalikan  kerugian  negara  kalau  tidak  mempunyai  harta  kekayaan  yang  dapat  disita dari terdakwa untuk memenuhi kerugian.
3. Mengupayakan Masyarakat Mendukung Pemberantasan Korupsi
Salah  satu  elemen  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  adalah  masyarakat,  sebab  itu penegakan  hukum  yang  baik  harus  melibatkan  masyarakat  untuk  mewujudkanya.  Karena  sebaik apapun  peraturan  hukum  dan  bagus-bagusnya  kualitas  petugas  dan  kelengkapan  fasilitas,  kalau masyarakatnya yang yang terdampak peraturan tersebut tidak tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi peraturan tersebut, maka ketiga faktor tersebut tidak berguna.
4. Melengkapi Sarana dan Prasarana Untuk Pemberantasan Korupsi
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  antara  lain  Sarana  atau  fasilitas untuk  mencakup  kinerja  manusianya  yang  berpendidikan  dan  terampil,  terorganisasi,  peralatan  yang memadai,  finansial  yang  cukup,  dan  sebagainya  yang  dalam  hal  ini  kejaksaan  dalam  melakukan penyidikan/pemberantasan korupsi tidak memiliki alat penyadapan, hanya KPK saja yang mempunyai dan  berwenang  melakukan  penyadapan  tersebut.  Tanpa  a  saran  dan  fasilitas  yang  mendukung,  tidak mungkin ada penegak hukum yang dapat berperan dengan maksimal. Kejaksaan harus melakukan kerjasama  dengan  KPK  yang  memiliki  alat  penyadapan  dan  mempunyai  kewenangan  tersebut, sehingga  dapat  dimaksimalkan  upaya  pemberantasan  korupsi  yang  terjadi.  Sehubungan  dengan  alat penguji  pekerjaan  fisik  terhadap  proyek-proyek  pembangunan  fisik,  sementara  kejaksaan  belum memiliki alat uji tersebut hanya meminjam dari pihak swasta atau instansi terkait yang memiliki alat uji  tersebut  serta  mengandalkan  kemampuan  beberapa  ahli  untuk  membantu  mengungkap  pekerjaan pembangunan  fisik  yang  diduga  ada  penyimpangan  dari  pelaku.  Dan  juga  kejaksaan  secara  dini melakukan  koordinasi  dengan  pihak  bank  terkait  untuk  melakukan  pemblokiran  dan  rekening  harus dibekukan terhadap orang yang telah diduga terlibat dengan tindakan korupsi.
5. Kewenangan Jaksa KPK dan Penuntut Umum yang Diangkat dan Diberhentikan oleh KPK Harus Diatur Secara Tegas/Berdasarkan UU yang Berlaku
Kewenangan KPK hanya terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, jadi disini adanya kekaburan  norma  yang  tidak  diatur  secara  tegas  mengenai  eksekusi  putusan  pengadilan  mengenai tindakan korupsi yang dapat dilakukan eksekusi oleh KPK/Jaksa KPK maupun Penuntut Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Kewenangan  atau  tugas  Penuntut  Umum/Jaksa  KPK  harus diperjelas  mengenai  tugas  dan  wewenangnya  dalam  hal  melakukan  pemberantasan  korupsi terkhususnya eksekusi putusan pengadilan mengenai perkara korupsi yang tidak diatur secara tegas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Prosedur  pemulihan  dan  pengembalian  kerugian  Negara  pada  tindakan  korupsi  sudah  sesuai prosedurnya  berdasarkan  aturan  yang  ada  baik  Undang-undang  pemberantasan  korupsi  maupun aturan-aturan  lain  yang  diberikan  oleh  Pemerintah,  KPK  dan  Instansi-instansi  yang  berwenang, adapun  prosesnya  adalah,  pengembalian/pemulihan  kerugian  Negara  melalui  jalur  Pidana  yaitu penelusuran harta kekayaan, penyitaan  aset/harta kekayaan, penuntutan pembayaran  uang  pengganti, dan  eksekusi/melaksanakan  putusan  pengadilan  mengenai  pengembalian  kerugian  Negara. Mengembalikan  kerugian  Negara  dengan  lajur  Perdata.  dan  pengembalian  kerugian  Negara  melalui Hukum  Administrasi  Negara  berdasarkan  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007,  dan  peraturan  KPK Nomor  3  Tahun  2013  dan  PP  Nomor  38  Tahun  2016.  Adapun  upaya  pemulihan  kerugian  negara dilakukan  dengan  memaksimalkan  pengembalian  kerugian  Negara  dengan  upaya  penyitaan  dan penelusuran  harta  kekayaan  milik  terdakwa  atau  terpidana,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat mengenai  bahayanya  tindak  pidana  korupsi,  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang  ada, kewenangan  Jaksa  KPK  dan  Penuntut  Umum  diberhentikan  dan  diangkat  KPK  harus  diatur  secara tegas  atau  jelas  berdasarkan  Undang-undang  yang  berlaku/peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Instansi yang berwenang/terkait.

## 2. Saran
Bagi Pemerintah harus memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dan KPK dalam rangka  memaksimalkan  pemberantasan  korupsi  dan  pengembalian/pemulihan  negara,  baik  bagi kejaksaan  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penyadapan  maupun  dalam  bentuk  atau  cara  lain yang mengikuti teknologi yang semakin canggih. Bagi Masyarakat sebuah dukungan masyarakat saat pemberantasan  kasus  korupsi  dan  mengembalikan/pemulihan  kerugian  uang  Negara  dari  koruptor sangat diperlukan dengan menyampaikan informasi atau laporan ke Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian terkait  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi.  dan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sesegera mungkin  mengembalikan  kerugian  negara  baik  dalam  proses  persidangan  maupun  berdasarkan putusan  hakim,  dan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan  serta menyadarinya  bahwasanya  perbuatan  korupsi  begitu  merugikan  keuangan,  dan  perekonomian  suatu Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  F.  (2019). Problematika  Hukum  Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana  Korupsi  Pelaku  dan  Ahli Warisnya. Pagaruyuang Law Journal , 3 (1), 64–85.
Arsyad,  J. H.  (2013). Korupsi  Dalam  Perspektif  HAN  (Hukum Administrasi  Negara) .  Sinar  Grafika, Jakarta.
Arsyad,  J. H.  (2015). Korupsi  Dalam  Perspektif  HAN  (Hukum Administrasi  Negara) .  Sinar  Grafika, Jakarta.
Candra,  D.,  &  Arfin.  (2018).  Kendala  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi Transnasional. Jurnal BPPK , 11 (1), 28–55.
Darmawati.  (2020).  Pengembalian  Aset  Kerugian  Negara  Perkara  Korupsi  Dalam  Pemikiran  Ius Constituendum. Jurnal Restorative Justice , 4 (1), 87–100.
Hersriavita,  S.  (2019).  Upaya  Pengembalian  Kerugian  Negara  dari  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7 (1), 15–28.
Mahmud,  A.  (2018).  Problematika  Asset  Recovery  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat Tindak  Pidana  Korupsi  Kajian  Putusan  Nomor  62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Jurnal Yudisial , 11 (3), 347–366.
Musahib,  A.  R.  (2015).  Pengembalian  Keuangan  Negara  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi. Katalogis , 3 (1), 1–9. Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Saidi, M. D. (2011). Hukum Keuangan Negara . Rajawali, Jakarta. Yanuar, P. M. (2007). Pengembalian Aset Hasil Korupsi . Alumni, Bandung.