Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur Vol. 6 No. 1 April 2017 ISSN: 2252 7141
PENGARUH UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN AUDIT LAG  TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)
Eka Cahyani Putri Nora Hilmia Primasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta JL. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12260 Email: norahilmia@gmail.com

## ABSTRACT
Going  concern  audit  opinion  can  be  used  as  an  early  warning  to  users  of financial statements to avoid mistakes in decision-making. This study aimed to obtain empirical  evidence  about  the  influence  of  audit firm  size,  independent  commissioner, institutional ownership and  audit lag to going concern audit opinion. This study uses the manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2012 - 2015 as research samples, and there are 18 companies that meet the criteria of the sample. Testing the hypothesis in this study was conducted using logistic regression analysis. Hypothesis testing results showed that audit firm size have significant negative effect to the going concern audit opinion, independent commissioner have significant positive effect on the going concern audit opinion. While institutional ownership and audit lag have no significant effect to the going concern audit opinion.
Keywords:  going  concern  audit  opinion,  audit  firm  size,  independent  commissioner, institutional ownership and audit lag

## ABSTRAKSI
Opini  audit going  concern  dapat  digunakan  sebagai  peringatan  dini  oleh pengguna  laporan  keuangan  untuk  menghindari  kesalahan  dalam  pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai pengaruh  ukuran  KAP,  komisaris  independen,  kepemilikan  institusional  dan audit  lag terhadap  opini  audit going  concern.  Penelitian  ini  menggunakan  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2012  –  2015  sebagai sampel  penelitian,  dan  terdapat  18  perusahaan  yang  memenuhi  kriteria  sampel. Berdasarkan  hasil purposive  sampling  diperoleh  18  perusahaan  manufaktur  yang memenuhi  kriteria  sampel.  Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  analisis  regresi  logistik.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa variabel ukuran KAP berpengaruh negatif, variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan audit lag tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern.
Kata Kunci: opini audit going concern, ukuran KAP, komisaris independen, kepemilikan institusional dan audit lag

## PENDAHULUAN
Pada akhir tahun 2015, berdasarkan data statistik pasar modal Indonesia yang dibuat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) jumlah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia  tercatat  sebanyak  521  perusahaan  dan  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan.  Peningkatan  jumlah  perusahaan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia tersebut,  semakin  memicu  tuntutan  akan  informasi  atas  kelayakan  suatu perusahaan/entitas  untuk  dijadikan  tempat  berinvestasi.  Dalam  kondisi  ini,  informasi atas  kredibilitas  perusahaan  serta  keberlangsungan  hidup  suatu  entitas  sangat dibutuhkan  oleh  para stakeholder.    Peran  auditor  sebagai  perantara  manajemen dengan  pengguna  laporan  keuangan  menyebabkan  auditor  harus  dapat  memberikan peringatan  awal  kepada  pengguna  laporan  keuangan  mengenai  keandalan  laporan keuangan  dan  kelangsungan  hidup  perusahaan  yang  diaudit.  Auditor  mengemban tugas  untuk  memberikan  opini  atas  laporan  keuangan.  Tanggung  jawab  audit berdasarkan  Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP)  (2013)  untuk  mengevaluasi apakah  terdapat  kesangsian  besar  terhadap  kemampuan  entitas  dalam mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  dalam  periode  waktu  tertentu,  tidak  lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan diaudit. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor  dari  penerapan  prosedur  audit  yang  direncanakan  dan  dilaksanakan  untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit.
Sejak  tahun  2012,  berdasarkan  informasi  dari  badan  Pusat  Statistik  (BPS) banyak  perusahaan-perusahaan  besar  di  Indonesia  yang  mengalami  kebangkrutan terutama pada perusahaan manufaktur. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak perusahaan besar yang bangkrut adalah karena nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah.  Peristiwa  tersebut  dipicu  karena  adanya  defisit  pada  Neraca  Perdagangan Indonesia di tahun 2012. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan  pada  tahun  2012  sebesar  1,6  Miliar  USD  yang  merupakan  pertama kalinya  sejak  tahun  1961.  Banyaknya  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  sejak melemahnya nilai tukar rupiah yang dipicu oleh defisit nereca perdagangan pada tahun 2012, merupakan salah satu sebab penelitian ini menggunakan data perusahaan yang
bergerak di bidang manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laporan keuangan periode tahun 2012 – 2015.
Auditee  dan  pemakai  laporan  keuangan  sering  kali  mempersepsikan  bahwa ukuran  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  mempengaruhi  keandalan  kualitas  audit (Muthahiroh  dan  Cahyonowati,  2013).  Lebih  lanjut  Muthahiroh  dan  Cahyonowati (2013)  menyatakan  auditor yang  berasal dari  KAP  skala  besar  dan  berafiliasi  dengan KAP  internasional  yang  menyediakan  jasa  audit  dengan  kualitas  yang  lebih  tinggi. Auditor skala besar dapat memberikan jasa audit dengan kualitas yang lebih baik dan akan selalu mempertahankan kualitas audit tersebut untuk menjaga reputasi mereka. Auditor  skala  besar  juga  cenderung  akan  mengeluarkan  opini going  concern  apabila faktanya pada pelaksanaan audit ditemukan permasalahan terkait kelangsungan hidup perusahaan.  Muthahiroh  dan  Cahyonowati  (2013)  menyatakan  bahwa  perusahaan audit  skala  besar  memiliki  insentif  yang  lebih  untuk  menghindari  kritikan  kerusakan reputasi dibandingkan pada perusahaan audit skala kecil.
Kelangsungan  hidup  sesuatu  perusahaan  tergantung  dari  kinerja  perusahaan yang  diatur  oleh  pihak  manajemen.  Pihak  manajemen  yang  mempunyai  kepentingan tertentu  akan  cenderung  menjalankan  operasional  perusahaan  yang  sesuai  dengan tujuannya.  Maka  komisaris  independen  berperan  penting  dalam  mengawasi  pihak manajemen  dan  menempatkan  keadilan  ( fairness)  sebagai  prinsip  utama  dalam memperhatikan  pihak-pihak  lain  seperti  pemegang  saham  minoritas  dan  para stakeholder. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2004) menyatakan komisaris  Independen  berfungsi  untuk  mengawasi  jalannya  perusahaan  dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, disclosure,  kemandirian,  akuntabilitas  dan  praktek  keadilan  menurut  ketentuan  yang berlaku  di  suatu  sistem  perekonomian  (negara),  serta  merencanakan  strategi perusahaan secara periodik.
Semakin  besar  proporsi  kepemilikan  manajemen  pada  perusahaan,  maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak  lain  adalah  dirinya  sendiri  (Ardianingsih  dan  Ardiyani,  2010).  Hal  tersebut menyebabkan perusahaan memperoleh opini audit non going concern. Semakin besar kepemilikan  institusional  akan  meningkatkan  efisiensi  pemakaian  aktiva  perusahaan. Adanya  kepemilikan  institusional  diharapkan  akan  ada  monitoring  keputusan manajemen,  sehingga  mengurangi  potensi  kebangkrutan.  Pencegahan  dalam kebangkrutan  akan  berdampak  terhadap  tidak  diterimanya  opini  audit going  concern (Januarti, 2009).
Kewajaran  laporan  keuangan  diukur  berdasarkan  asersi  terkandung  dalam setiap  unsur  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan,  yang  disebut  dengan  asersi manajemen.  Dalam  melakukan  proses  audit,  harus  dilakukan  dengan  mengumpulkan bukti dan penelitian yang mendalam apakah asersi manajemen sudah disajikan sesuai dengan  kaidah  yang  berlaku.  Jika  ditemukan  kejanggalan  atas  laporan  keuangan, maka auditor akan mengumpulkan lebih banyak bukti dan membutuhkan waktu yang lebih  lama  dalam  proses  audit  demi  menghindari  kesalahan  dalam  pemberian  opini. Louwers  (1998)  dalam  Putra  (2010)  menemukan  hubungan  positif  antara audit  lag yang  panjang  dengan  opini audit going concern. McKeown et al. (1991) dalam Putra (2010)  menyatakan  bahwa  opini  audit going  concern  lebih  banyak  ditemui  ketika pengeluaran  opini  terlambat.  Namun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Januarti  (2009) menemukan  bahwa audit  lag  tidak  berpengaruh  signifikan  pada  opini  audit  going concern.  Oleh  karena  itu,  penilitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui apakah  ukuran  KAP,  komisaris  independen,  kepemilikan  institusional  dan audit  lag mempengaruhi  auditor  dalam  meberikan  opini  audit going  concern.  Penelitian  ini menggunakan  perusahanaan  yang  bergerak  dibidang  manufaktur  dan  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia dengan laporan keuangan periode tahun 2012 – 2015.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini adalah:
1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap opini audit going concern?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap opin audit going concern?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap opini audit going concern?
4. Apakah audit lag berpengaruh terhadap opini audit going concern?

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Agensi
Agency  theory  memiliki  asumsi  bahwa  masing-masing  individu  semata-mata termotivasi  oleh  kepentingan  diri  sendiri  sehingga  menimbulkan  konflik  kepentingan antara principal dan agent  (Halim, Meiden, dan Tobing, 2005).  Hubungan keagenan terjadi  karena  adanya  kontrak  antara principal  (Pemerintah)  dengan  agent  (Wajib Pajak).  Dalam  hubungan  keagenan  ( Agency  Relationship)  terdapat  suatu  kontrak dimana  satu  orang  atau  lebih  ( Principal)  memerintah  orang  lain  (Agent)  untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agent
untuk  membuat  keputusan  yang  terbaik  bagi principal  (Jensen  and  Meckling,  1976 dalam Saleh, 2004).
Teori  agensi  menyatakan  bahwa  apabila  terdapat  pemisahan  antara  pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul  permasalahan  agensi  karena  masing-masing  pihak  tersebut  akan  selalu berusaha  untuk  memaksimalisasikan  fungsi  utilitasnya.  Manajemen  yang  merupakan pihak yang mendapatkan wewenang untuk menajalankan operasional perusahaan dari prinsipal, tentu saja berupaya mengoptimalakan laporan keuangan agar mendapatkan kompensasi  optimal  dari  prinsipal.  Prinsipal  sebagai  pemiliki  yang  ingin mempertahankan kelangsungan usahanya dimana prinsipal mendelegasikan wewenang tersebut kepada agen (manajemen) agar perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan  oleh  perinsipal.  Namun  pada  praktiknya  sering  terjadi  ketidaksesuaian antara  pemilik  (prinsipal)  dengan  manajemen  (agen)  dikarenakan  kepentingan  yang berbeda.

## Opini Audit Going Concern
Tanggung  jawab  auditor  mengenai  asumsi  kelangsungan  usaha  perusahaan, berdasarkan  SPAP  (2013):  Tanggung  jawab  auditor  adalah  untuk  memperoleh  bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan pengguna asumsi kelangsungan usaha oleh  manajemen  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan,  dan  untuk menyimpulkan  apakah  terdapat  suatu  ketidakpastian  material  tentang  kemampuan entitas  untuk  mempertahankan  kelangsungan  usahanya.  Tanggung  jawab  ini  ada bahkan  ketika  kerangka  pelaporan  keuangan  tidak  mencamtukan  secara  eksplisit adanya  keharusan  bagi  manajemen  untuk  membuat  suatu  penilaian  spesifik  atas kemampuan entitas dan mempertahankan kelangsungan usahanya.
Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha.  Going concern juga  digunakan  sebagai  asumsi  dalam  pelaporan  keuangan  sepanjang  tidak  terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan ( asymetri information). Biasanya informasi  yang  secara  signifikan  dianggap  berlawanan  dengan  asumsi  kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi  kewajiban  pada  saat  jatuh  tempo  tanpa  melakukan  penjualan  sebagian besar  aktiva  kepada  pihak  luar  melalui  bisnis  biasa,  restrukturisasi  utang,  perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (PSA No. 30, 2001).
Menurut  Junaidi  dan  Hartono  (2010)  seorang  auditor  mempertimbangkan penerbitan  opini going  concern  jika  ia  menemukan  alasan  atas  keraguan
keberlangsungan  suatu  perusahaan  berdasarkan  pengujian.  SPAP  (2009)  seksi  341 memberikan  pedoman  kepada  auditor  tentang  dampak  kemampuan  satuan  usaha untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  terhadap  Opini  Auditor  sebagai berikut:
1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  dalam  jangka  waktu  yang  patas, auditor harus:
a. Memperoleh  informasi  mengenai  rencana  manajemen  yang  ditunjuk  untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
b. Menentukan apakah rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
2. Jika  manajemen  tidak  memiliki  rencana  yang  mengurangi  dampak  kondisi  dan peristiwa  terhadap  kemampuan  satuan  usaha  dalam  mempertahankan kelangsungan  hidupnya,  auditor  mempertimbangkan  untuk  meberikan  pernyataan yang tidak memiliki pendapat.
3. Jika  manajemen  memiliki  rencana  tersebut,  langkah  selanjutnya  yang  harus dlakukan  oleh  auditor  adalah  menyimpulkan  bahwa  efektifitas  rencana  tersebut, diantaranya:
a. Jika  auditor  berkesimpulan  rencana  tersebut  tidak  efektif,  auditor  menyatakan tidak meberikan pendapat.
b. Jika  auditor  berkesimpulan  rencana  tersebut  efektif  dan  klien  mengungkapkan dalam  catatan  laporan  keuangan,  auditor  menyatakan  pendapat  wajar  tanapa pengecualian.
c. Jika  auditor  berkesimpulan  rencana  tesrebut  efektif  akan  tetapi  klien  tidak mengungkapkan  dalam  catatan  laporan  keuangan,  auditor  memberikan pendapat tidak wajar.

## Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  2011,  Akuntan Publik  adalah  seseorang  yang  telah  memperoleh  izin  untuk  memberikan  jasa sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang.  Dan  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  adalah badan  usaha  yang  didirikan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang – undang. Pengertian Ukuran KAP, menurut  Damayanti  dan  Sudarma  (2008),  merupakan  besar  kecilnya  KAP  yang dibedakan  dalam dua  kelompok,  yaitu KAP  yang  berafiliasi dengan The Big Four dan KAP  yang  tidak  berafiliasi  dengan The  Big  Four.  Sedangkan  pengertian  Ukuran  KAP,
menurut  Arens, et  al  (2011)  merupakan  ukuran  yang  digunakan  untuk  menentukan besar  kecilnya  suatu  KAP.  Ukuran  KAP  dapat  dikatakan  besar  jika  KAP  tersebut berafiliasi dengan Big Four, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan – perusahaan besar  serta  mempunyai  tenaga  profesional  diatas  25  orang.  Sedangkan  Ukuran  KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big Four, tidak mempunyai kantor cabang dan kilennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang.
Ginting dan Suryana (2014) menyatakan bahwa auditor yang memilki reputasi dan  nama  besar  dapat  menyediakan  kualitas  audit  yang  lebih  baik,  termasuk  dalam mengungkapkan masalah kelangsungan usaha ( going concern) demi menjaga reputasi mereka. Kaitannya dengan teori agensi yaitu auditor yang memiliki reputasi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi segala ketidakwajaran dalam keuangan. Semakin  berkualitasnya  suatu  auditor  maka  opini  yang  diberikan  oleh  auditor  akan menggambarkan  kondisi  laporan  keuangan yang  sebenarnya.  Kehadiran auditor yang berkualitas  akan  menengahi  pertentangan  kepentingan  antara  prinsipal  dan  agen. Maka  semakin  berkualitas  auditor  kemungkinan  perusahaan  untuk  mendapat  opini going concern akan semakin besar karena auditor akan semakin teliti untuk memeriksa semua item yang ada dalam laporan keuangan.
Penjelasan di atas didukung oleh penelitian Kemuning dan Juliarsa (2016) yang menunjukkan  hasil  bahwa  auditor  besar  memberikan  laporan  yang  lebih  akurat  dari pada yang diberikan oleh auditor kecil. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan publik atau  klien  terhadap  KAP  Big  Four  lebih  tinggi,  sehingga  reputasi  auditor  akan berpengaruh  pada  pemberian  opini  audit going  concern  yang  diberikan  pada  klien.
Berdasarkan pernyataan di atas maka perumusan hipotesisnya, sebagai berikut:
H1: Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit going Concern

## Komisaris Independen
Definisi  komisaris  independen  menurut  ketentuan  Bapepam  No.  Kep- 29/PM/2004, adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik,  tidak  mempunyai  saham,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  emiten atau  perusahaan  publik,  tidak  mempunyai  afiliasi  dengan  emiten  atau  perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta  tidak  memiliki  hubungan  usaha,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.
Menurut  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  33/POJK.04/2015  tentang Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  menyatakan  bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh  anggota  dewan  komisaris.  Komisaris  Independen  dapat  berfungsi  untuk mengawasi  jalannya  perusahaan  dengan  memastikan  bahwa  perusahaan  tersebut telah  melakukan  praktek-praktek  transparansi, disclosure,  kemandirian,  akuntabilitas dan  praktek  keadilan  menurut  ketentuan  yang  berlaku.  Semakin  banyak  komisaris independen akan mempengaruhi penurunan kemungkinan pemberian opini audit going concern. Hal ini didukung oleh penelitian Eduk dan Nugraeni (2015) yang menyatakan bahwa tingginya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen akan meningkatkan  kinerja  perusahaan  sehingga  akan  mempengaruhi  kelangsungan  hidup perusahaan.  Sifat  independen  yang  berarti  tidak  subjektif dalam  melakukan  penilaian serta  mampu  menjunjung  tinggi  aspek  keadilan  ( fairness)  dapat  berpengaruh  pada kemampuan  perusahaan  dalam  menjaga  kelangsungan  usahanya,  karena  dengan adanya  kontrol  dari  komisaris  independen  keputusan  yang  dibuat  oleh  manajemen perusahaan  akan  mempertimbangkan  kepentingan  perusahaan  dan  cenderung  untuk mengambil  keputusan  demi  keuntungan  pribadi  manajemen  dapat  dicegah. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H2:  Komisaris  independen  berpengaruh  negatif  terhadap  pemberian  opini audit going concern

## Kepemilikan Institusional
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sherly  dan  Gunawan  (2015),  struktur kepemilikan  yang  dipakai  untuk  penelitian  yaitu  kepemilikan  manajerial  dan kepemilikan blockholder. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012), struktur  kepemilikan  yang  dipakai  adalah  kepemilikan  institusional  dan  kepemilikan manajerial.  Menurut  Sari  (2012),  adanya  konsentrasi  kepemilikan  pihak  luar menimbulkan  pengaruh  dari  pihak  luar  sehingga  mengubah  pengelolaan  perusahaan yang  semula  berjalan  sesuai  keinginan  perusahaan  itu  sendiri  menjadi  memiliki keterbatasan.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  dalam  mengambil  keputusan,  manajemen perusahaan  akan  dipengaruhi  oleh  mayoritas  pemegang  kepemilikan  dalam perusahaan. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mekanisme struktur kepemilikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Pengertian kepemilikan institusional,  menurut  Widarjo et  al  (2010),  merupakan  kondisi  dimana  institusi
memiliki  saham  dalam  suatu  perusahaan.  Institusi  tersebut  dapat  berupa  institusi pemerintah,  institusi  swasta,  domestik  maupun  asing.  Kepemilikan  institusional dianggap  lebih  efektif  dalam  mengurangi  masalah  yang  ditimbulkan  karena  teori keagenan,  karena  sebuah  institusi  dianggap  lebih  mampu  dalam  mengontorol manajemen dalam mengelola perusahaan melalui proes monitoring yang efektif. Eduk dan Nugraeni (2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi dalam suatu  perusahaan  akan  menyebabkan  peningkatan  pengawasan  yang  lebih  optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini disebabkan karena investor institusional dianggap lebih  memiliki  sumber  daya  untuk  melakukan  pengawasan.  Kepemilikan  institusional merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  perusahaan.  Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan  manajemen.  Dengan  kepemilikan  institusional  diharapkan  akan  ada monitoring  keputusan  manajemen,  sehingga  mangurangi  potensi  kebangkrutan. Pendapat  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Eduk  dan  Nugraeni  (2015)  yang menyatakan  kepemilikan  institusional  berpengaruh  nrgatif  terhadap  pemberian  opini audit going concern. Pencegahan dalam kebangkrutan akan berdampak terhadap tidak diterimanya opini audit going concern, sehingga dihipotesiskan sebagai berikut:
H2: kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern .

## Audit lag
Menurut  Aryati  dan  Theresia  (2005)  dalam  Iskandar  dan  Trisnawati  (2010) audit report lag adalah rentang waktu pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen  atas  audit  laporan  keuangan  tahunan  perusahaan,  sejak  tanggal  tutup tahun bukti perusahaan yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor X.K.2, Lampiran  Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-36/PMK/2003 tentang Kewajiban  Penyampaian  Laporan  Keuangan  Berkala,  BAPEPAM mewajibkan setiap perusahaan  publik  yang  terdaftar  di  Pasar  Modal  wajib  menyampaikan  laporan keuangan  tahunan    yang    disertai    dengan    laporan    auditor    independen    kepada BAPEPAM  selambat-lambatnya  pada  akhir  bulan  ketiga  (90  hari)  setelah  tanggal laporan  keuangan  tahunan.  Laporan keuangan  tersebut  juga harus  memenuhi  empat
karakteristik  kualitatif  yang  membuat  laporan  keuangan  berguna  bagi  pemakainya, yaitu relevance, reliable, comparability dan consistency.
Kerangka  konseptual  yang  ditetapkan  oleh  Standar  Akuntansi  Keuangan (IAI,2009)  mengungkapkan  bahwa  jika  terdapat  penundaan  yang  tidak  semestinya dalam  pelaporan,  maka  informasi  yang  dihasilkan  akan  kehilangan  relevansinya (Shulthoni, 2012). Jadi besar kemungkinan bahwa audit lag merupakan indikasi bahwa terdapat  temuan  atas  kesangsian  kelangsungan  hidup  perusahaan.  Lennox  (2004) dalam  Januarti  (2009)  mengindikasikan  kemungkinan  keterlambatan  opini  yang dikeluarkan bisa disebabkan karena (1) auditor lebih banyak melakukan pengujian, (2) manajer  mungkin  melakukan  negosiasi  dengan  auditor,  (3)  auditor  memperlambat pengeluaran  opini  dengan  harapan  manajemen  dapat  memecahkan  masalah  yang dihadapi, sehingga terhindar dari opini going concern. Opini audit going concern lebih banyak ditemukan ketika pengeluaran opini audit terlambat (Lenox (2004), Indira dan Ella (2008) dalam Januarti (2009)).
H4: Audit lag berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit going concern.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  penelitian  dengan  pengujian hipotesis ( Hypotheses testing). Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang akan diteliti yaitu antara variabel dependen opini  audit going  concern  dengan  variabel  independen  ukuran  KAP,  komisaris independen,  kepemilikan  institusional  terhadap  opini  audit going  concern,  dan  audit lag. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  selama tahun  2012  -2015.  Data  diperoleh  dari website  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) (www.idx.co.id).  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data yang  diinginkan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode dokumentasi atas data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dari  tahun  2012-2015.  Alasan  pemilihan  populasi dikarenakan sejak tahun 2012, berdasarkan informasi dari badan Pusat Statistik (BPS) banyak  manufaktur  mengalami  kebangkrutan  seperti  penjelasan  di  bab  1.  Teknik pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling,  yaitu  merupakan
kategori  teknik nonprobability  sampling,  yaitu  penentuan  sampel  didasarkan  dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Adapun proses pemilihan sampel penelitian tersaji dalam tabel 1 berikut ini:
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2015.
2. Tersedia laporan keuangan perusahaan dan laporan auditor indpenden untuk tahun 2012 sampai dengan 2015.
3. Memiliki data mengenai jumlah komisaris independen dan kepemilikan institusional.
4. Perusahaan  manufaktur  yang  tidak  mengalami  kerugian  terulang  selama  3  tahun periode penelitian. Hal ini dikarenakan auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan yang memiliki laba bersih setelah pajak yang positif (McKeown, dkk 1991 dikutip oleh Santoso dan Wedari, 2007)
Tabel 1: Proses Pemilihan Sampel No Kriteria Jumlah 1 Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015 141 2 Perusahaan  yang  tidak  menerbitkan  Laporan  keuangan  lengkap  periode 2012-2015 (21) 3 Perusahaan  manufaktur  yang  tidak  terdapat  laporan  auditan  independen selama periode penelitian (8) 4 Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian terulang selama 3 tahun periode penelitian.  Hal ini dikarenakan auditor hampir  tidak pernah mengeluarkan  opini  audit  going  concern  pada  perusahaan  yang  memiliki laba  bersih  setelah  pajak  yang  positif  (McKeown,  dkk  1991  dikutip  oleh Santoso dan Wedari, 2007) (94) Sampel yang memenuhi kriteria 18

## Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel yang digunakan dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:
Tabel 2: Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Indikator Skala Sumber Opini audit Going  concern (Junaidi dan Hartono, 2010)
variabel dummy, kode 1 untuk opini audit
Going concern , sedangkan kode 0 untuk opini audit non Going concern Nominal Laporan Auditor Ukuran KAP (Khoriyah, 2014) variabel dummy, 1 untuk auditor yang tergabung dalam skala besar (Big4) dan 0 untuk auditor yang bukan (Non Big4). Nominal Laporan Auditor dan Daftar Persetujuan Kerjasama KAP Komisaris Independen (Widjaja, 2008) Rasio Annual Report Kepemilikan Institusional Rasio Annual Report

## (Widarjo,2010)
Audit lag
(Muthahiroh dan Cahyonowati 2013) Audit lag = tanggal hasil laporan auditor - tanggal tutup buku laporan keuangan Rasio Laporan Keuangan  dan Laporan Auditor

## Teknik Analisis Data
Untuk  menganalisis  hipotesis  dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  yang digunakan adalah Logistic  Regression Analysis. Model persamaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berkut:
Ln = b0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + e
Keterangan :
Y =  opini audit Going concern b0 =   Konstanta
β 1, β 2, β 3, β 4, =  Koefisien Regresi =  Ukuran KAP = Komisaris Independen = Kepemilikan Institusional = Audit lag e = Variabel pengganggu
Keterangan  antar  variabel  dari  persamaan  ini  dapat  digambarkan  ke  dalam  bentuk model sebagai berikut:
Sumber: Diolah Sendiri. Gambar 1: Model Penelitian Regresi Linear Berganda
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskriptif Variabel
Tabel 3: Statistik Deskriptif Responden N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Opini Audit Going concern 72 .00 1.00 .4167 .49647 Ukuran KAP 72 .00 1.00 .4444 .50039 Komisaris Independen 72 .33 .67 .4189 .10630 Kepemilikan Institusional 72 .00 .99 .7272 .22217 Audit lag 72 51.00 127.00 82.7361 12.83151 Valid N (listwise) 72
Sumber: data yang diolah, 2016
Analisis  ini  dilakukan  terhadap  72  data  yang  telah  memenuhi  kriteria  untuk diolah  lebih  lanjut.  Hasil  pengolahan  data  mengenai  statistik  deskriptif  dari  variabel
Opini Audit Going Concern (Y) Ukuran KAP (X1) Komisaris Independen (X2) Audit Lag (X4) Kepemilikan Institusional (X3) e
penelitian  ini  disajikan  pada  tabel  3.  Kolom  maksimum  dan  minimum  menunjukkan nilai maksimal dan  minimal dari variabel  yang  diteliti. Mean (rata-rata) diperoleh dari penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data yang ada. Standard deviation (deviasi  standar)  merupakan  akar  dari  varian  sampel.  Semakin  besar  nilai  varian sampel dibandingkan rata-rata, maka semakin besar penyimpangan data. Tampak dari tabel 3, bahwa sebagian besar variabel mempunyai nilai Standard deviation lebih kecil dari rata-rata, hanya opini audit going concern an ukuran KAP yang deviasi standarnya lebih  besar,  dengan  selisih  yang  tidak  signifikan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa semua variabel telah memenuhi kriteria.

## Menilai Keseluruhan Model ( Overall Model Fit)
Tabel 4: -2 Likelihood Pada Blok Awal Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant Step 0 1 2 3 97.804 97.804 97.804 -.333 -.336 -.336 Sumber: data yang diolah, 2016 Tabel 5: -2 Likelihood Pada Blok Akhir Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant X1 X2 X3 X4 Step 1 1 2 3 4 5 6 7 54.085 47.240 45.542 45.348 45.343 45.343 45.343 -2.821 -5.902 -7.955 -8.607 -8.657 -8.657 -8.657 -2.787 -4.047 -5.066 -5.594 -5.696 -5.700 -5.700 3.554 6.758 9.231 10.455 10.698 10.706 10.706 .347 .412 .380 .357 .352 .352 .352 .024 .047 .061 .064 .063 .063 .063
Sumber: data yang diolah, 2016
Output  SPSS  menunjukan  nilai  -2LogL  untuk Block  Number  0  pada  tabel  4 adalah  97,804,  sedangkan  pada  tabel  5  nilai  -2LogL Block  Number  1  turun  menjadi 45,343, yang artinya terjadi penurunan nilai -2LogL sebesar 52,461. Penurunan nilai - 2Logl dapat diartikan bahwa model sudah fit terhadap data. Kesimpulan model sudah fit,  hal  ini  juga  dapat  dibuktikan  dengan  membandingkan  penurunan  nilai  52,461 dengan  nilai  df4 chi  square  yang  menunjukan  angka  9,48773  dan  diperoleh 52,461>9,48773,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  persamaan  logistik  dalam penelitian ini merupakan model yang baik.

## Uji Kelayakan Model Regresi ( Goodness of Fit Test)

## Tabel 6: Goodness of Lemeshow Test
Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-Square df Sig 1 8.399 8 .396
Sumber: data yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 6, pengujian model prediksi dengan observasi diperoleh nilai chi  square  sebesar  8,399  dengan  nilai  signifikan  0,396.  Dengan  nilai  signifikan  yang lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya dan cocok dengan data penelitian ini.

## Uji Koefisien Determinasi ( Nagelkerke R Square)

## Tabel 7: Koefisien Determinasi
Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 .517 .696 Sumber: data yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,696, berarti sebesar 69,6% opini audit Going concern dapat diprediksi menggunakan ukuran  KAP,  komisaris  independen,  kepemilikan  institusional,  dan audit  lag.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  variabel  dependen  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah  69,6%  sedangkan  sisanya  yaitu  30,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

## Omnibus Tests

## Tabel 8: Omnibus Tests
Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square  df Sig Step 1 Step Block Model 52.461 52.461 52.461 4 4 4 .000 .000 .000 Sumber: data yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 8, hasil pengujian omnibus test diperoleh Chi-square sebesar 52,461  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000.  Dengan  nilai  signifikan  lebih  kecil  dari 0,05  (0,000<0,05)  menyatakan  bahwa  variabel  ukuran  KAP,  Komisaris  Independen, Kepemilikan  Institusional  dan audit  lag  fit  sebagai  prediktor  atas  variabel  dependen (opini audit going concern)

## Uji Regresi Logistik

## Tabel 9: Hasil Pengujian Hipotesis
Variables in the Equation B S.E Wald df  Sig Exp (B) Step x1_ukuran_KAP x2_komisaris_independen x3_kepemilikan_institusional x4_audit_lag constant -5.700 1.591 12.828  1 .000 .003 10.706   5.225 4.198 1 .040 44625.194 .352 1.417 .062 1 .804 1.422 .063 .050 1.612 1 .204 1.065 -8.657 4.214 4.220 1 .040 .000
Sumber: data yang diolah, 2016
Uji  regresi  logistik  dimaksudkan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  secara kuantitatif  dari  perubahan  X  terhadap  perubahan  Y  apakah  positif  atau  negatif,  dan memperkirakan  atau  maramalkan  nilai  Y  bila  variabel  X  berkolerasi  dengan  Y mengalami  kenaikan  atau  penurunan.  Dari  tabel  9  dapat  disimpulkan  bahwa  ukuran KAP  memiliki  nilai  signifikansi  0,000,  komisaris  independen  0,040  yang  artinya berpengaruh  terhadap  opini  audit going  concern.  Kepemilikan  institusional  memiliki nilai signifikansi 0,804, sedangkan audit lag 0,204 yang artinya kepemilikan istitusional dan audit lag tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.

## Interpretasi Hasil Penelitian dan Implikasi Manajerial
Ukuran KAP Terhadap Opini Audit Going Concern
Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh negatif ukuran KAP terhadap opini audit going concern. Hal ini menujukan bahwa semakin besar ukuran KAP cenderung untuk  tidak  mengeluarkan  opini  audit going  concern.  Hal  ini  kemungkinan  terjadi karena  rendahnya  tingkat  kompetisi  yang  dihadapi  oleh  KAP  besar  yang  membuat kualitas audit yang dihasilkan KAP besar mengalami penurunan. Ketergantungan pasar akan  keunggulan  KAP  besar  membuat  KAP  kecil  sulit  berkompetisi.  Dengan  kondisi memiliki  banyak  klien,  menjadikan  KAP  besar  merasa  sudah  berada  pada  area  yang aman  dan  cenderung  kurang  memperhatikan  kualitas  auditnya  sehingga memungkinkan  penurunan  kualitas  audit.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nindita  dan  Siregar  (2012),  yang  menyatakan  ukuran KAP  berpengaruh  negatif  terhadap  opini  audit going  concern.  Bagi  manajemen perusahaan  diharapkan  kedepannya  untuk  memperluas  kompetensi  bagi  KAP  kecil, karena  setiap  auditor  dalam  KAP  diharuskan  memiliki  independensi,  tidak  hanya  KAP besar saja.

## Komisaris Independen Terhadap Opini Audit Going Concern
Pengujian  atas  variabel  komisaris  independen  ditemukan  bukti  empiris  bahwa komisaris independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap opini audit going concern.  Artinya  keberadaan  komisaris  independen  berpengaruh  positif  terhadap kemungkinan  penerimaan  opini  audit going  concern.  Proporsi  dewan  komisaris independen  berpengaruh  terhadap  pemberian  opini  audit going  concern.  Hal  ini disebabkan  karena  dewan  komisaris  merupakan  suatu  mekanisme  mengawasi  dan memberikan  petunjuk  serta  arahan  pada  pengelola  perusahaan.  Tingginya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan  komisaris  independen  akan  meningkatkan kinerja  perusahaan  sehingga  akan  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  perusahaan. Namun  dalam  penelitian  ditemukan  bahwa  komisaris  independen  justru  berpengaruh positif  terhadap  pemberian  opini  audit going  concern.  Hasil  temuan  ini menggambarkan kurang efektifnya keberadaan komisaris independen dalam mencegah perusahaan menerima opini audit going concern. Karena pada kenyataannya komisaris independen  hanyalah  sebagai  persyaratan  formal  untuk  memenuhi  peraturan  yg dibuat, namun komisaris independen tidak dijalankan sebagaimana dengan fungsinya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eduk dan  Nugraeni  (2015).  Dimana  hasil  penelitiannya membuktikan  bahwa  komisaris independen  berpengaruh  positif  terhadap  pemberian  opini  audit going  concern. Implikasi manajerial yang dapat ditarik dari hasil ini, diharapkan komisaris independen menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

## Kepemilikan Institusional Terhadap Opini Audit Going Concern
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  regresi  logistik  menunjukan  bahwa kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  opini  audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Artinya berapapun porsi kepemiikan  institusional  atas  saham  perusahaan,  tidak  akan  mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Meskipun ada kepemilikan institusional ternyata fungsi  pengawasan  yang  ada  belum  menjamin  untuk  tidak  diberikannya  opini  audit going concern, karena untuk kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor bisa  internal  dan  eksternal.  Faktor  eksternal  seperti  peraturan  pemerintah,  kondisi ekonomi dan faktor internal seperti kualitas manajemen perusahaan dan kinerja bagian penjualan.  Hasil  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Eduk  dan  Nugraeni  (2015), yang  menyatakan  bahwa  semakin besar kepemilikan  institusional akan meningkatkan monitoring  atas  keputusan  manajemen,  sehingga  meminimalisir  kemungkinan
perusahaan menerima opini audit going concern. Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan  hasil  penelitian  Januarti  (2009),  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. Implikasi manajerial dari hasil  penelitian  ini  diharapkan  manajemen  tidak  hanya  melihat  berapa  besar kepemilikan  institusional  karena  ternyata  pengaruh  ekternal  lebih  dominan mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan.

## Audit lag Terhadap Opini Audit Going Concern .
Pengujian terhadap variabel audit lag ditemukan bukti empiris bahwa audit lag tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kemungkinan  penerimaan  opini  audit going concern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit lag yang panjang belum tentu  mengindikasikan  adanya  masalah going  concern  pada  auditee  dan  tidak menjamin bahwa perusahaan yang memiliki audit lag yang panjang akan memperoleh opini  audit going  concern.  Lenox  (2004), dalam Januarti  (2009)  menyebutkan  alasan mengenai  keterlambatan  pelaporan  auditor  selain  ketidakpastian  akan going  concern perusahaan.  Alasannya  adalah  pertama,  auditor  mungkin  saja  menemukan  beberapa permasalahan ketika mereka melakukan kembali beberapa pengujian audit tambahan. Kedua,  auditor  mungkin  saja  menguji  ulang  beberapa  pengujian  jika  menemui permasalahan  tentang going  concern  perusahaan.  Selain  alasan  yang  dikemukakan lenox  (2004),  adanya  peraturan  tentang  waktu  penyelesaian  audit  sebelum  batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bapepam dan LK dapat digunakan untuk menjawab hasil  penelitian  ini.  Berdasarkan  keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK  Nomor 346/BL/2011  tentang  Penyampaian  Laporan  Keuangan  Berkala  Emiten  atau Perusahaan  Publik,  dalam  lampirannya  Peraturan  Nomor  X.K.2,  disebutkan  bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  tahunan  wajib  disampaikan  kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (bapepam.go.id). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Januarti (2009) yang menunjukkan bahwa audit lag tidak  berpengaruh  signifikan  pada  penerimaan  opini  audit going  concern.  Implikasi hasil  penelitian,  manajemen  diharapkan  selalu  meng- update  regulasi  terkait  batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi dapat diambil kesimpulan bahwa
1. Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern
2. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap opini audit going concern
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern 4. Audit lag tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern

## Keterbatasan
Keterbatasan dari penelitian ini diantaranya:
1. Jumlah tahun pengamatan yang terbatas hanya 4 tahun (2012 – 2015).
2. Penelitian  ini  hanya  menganalisis  1  variabel  dependen  yaitu  opini  audit going concern  dan  4  variabel  independen  (ukuran  KAP  komisaris  independen, kepemilikan institusional dan audit lag) merupakan variabel non keuangan.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak  bisa  mengendalikan  dan  mengawasi  kemungkinan  terjadinya  kesalahan dalam perhitungan.
4. Populasi  penelitian  hanya  pada  perusahaan  manufaktur,  belum  cukup  untuk mengambarkan keadaan perusahaan di seluruh Indonesia

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat:
1. Memperpanjang  rentang  periode  penelitian  untuk  memprediksi  opini  Audit Going concern yang lebih valid
2. Menambah  variabel  penelitian  terutama  untuk  variabel  kinerja  keuangan  seperti, laba bersih, return saham, dan rasio-rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas.
3. Selain data sekunder bisa menambah teknik pencarian data dengan menggunakan teknik wawancara atau observasi
4. Memperluas  populasi  penelitian  seperti  perusahaan  yang  listing  di  BEI  secara keseluruhan  atau  menambah  beberapa  sektor  seperti  properti  dan  real  estate, perbankan dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiani,  Nurul,  Emrinaldi  Nur  DP  dan  Nur  Azlina.  2012.  Pengaruh  Audit  Tenure, Disclosure, Ukuran KAP, Debt Default, Opinion Shopping, dan Kondisi Keuangan terhadap  Penerimaan  Opini  Audit Going  concern  pada  Perusahaan  Real  Estate dan  Property  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Ekonomi.  Volume  20,  Nomor  4 Desember 2012.
Ardianingsih Arum dan Komala Ardiyani. 2010. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Pena, Vol. 19 No. 2, September Arens, Alvin. A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf. 2011. Audit dan Jasa  Assurance:  Pendekatan  Terpadu  (Adaptasi  Indonesia).  Jakarta:  Penerbit Salemba Empat
Bapepam dan LK. 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan  Publik,  dalam  lampirannya  Peraturan.  Nomor  346/BL/2011.  Nomor X.K.2
BAPEPAM  LK.  2003.  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan Nomor: KEP-36/PMK/2003.
BAPEPAM. 2004. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-29/PM/2004 (Peraturan  No  IX.I.5)  tentang  Pembentukan  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Kerja Komite Audit.
Damayanti  dan  Sudarma.  2008.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik, Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak Eduk,  Kristina  Deventy,  dan  Nugraeni,  2015,  “Pengaruh  Mekanisme  Corporate Governance Terhadap Pemberian Opini Audit Going concern (Studi Empiris pada Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2011- 2013)”, Jurnal  Riset  Akuntansi  Mercu  Buana  (JRAMB),  Vol.1,  No.1,  Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Forum  for  Corporate  Governance  (FCGI),  2002. Seri  Tata  Kelola  Perusahaan  – Corporate Governance. (Jilid I, II, & III) Edisi Kedua. Jakarta
Halim,  Meiden,  dan  Tobing.  2005.  “Pengaruh  Manajemen  Laba  Pada  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45”, Simposium Nasional Akuntansi VIII.
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2009. Standar  Akuntansi  Keuangan,  Salemba  Empat, Jakarta
Ikatan  Akuntan  Publik  Publik  Indonesia.  2013. Standar  Profesional  Akuntan  Publik.
Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
Iskandar,  Meylisa  Januar  dan  Estralita  Trisnawati.  2010.  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal  Bisnis  dan  Akuntansi.  Vol.  12,  No.  3,  Halaman  175-186. Universitas Tarumanegara
Januarti,  Indira.    2009.  Analisis  Pengaruh  Faktor  Perusahaan,  Kualitas  Auditor, Kepemilikan  Perusahaan  Terhadap  Penerimaan  Opini  Audit Going  Concern (Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XII.  Palembang:  4-6 November. Januarti,  Indira.  2009.  Analisis  Pengaruh  Faktor  Perusahaan,  Kualitas  Auditor, Kepemilikan  Perusahaan  Terhadap  Penerimaan  Opini  Audit Going  Concern (Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang
Junaidi  dan  Jogiyanto  Hartono.  2010.  Faktor  Non  Keuangan  pada  Opini  Audit Going Concern. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2004.  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik. Jakarta
Kementrian  Sekretariat  Negara  RI  Republik  Indonesia.  2011.  Undang-Undang  No  5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Jakarta: Jakarta.
Khoiriyah,  Khusnul.  2014.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Perusahaan Manufaktur  di  Indonesia  Melakukan  Auditor  Switching. Skripsi.  Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta Muthahiroh  dan  Nur  Cahyonowati.  2013.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pemberian  Opini Going concern Oleh Auditor Pada Auditee.  Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2 Nomor 12 hal 1-13.
Nindita,  Chairunissa  dan  Siregar,  Sylvia  Veronica.  2012.  Analisis  Pengaruh  Ukuran KantorAkuntan Publik Terhadap Kualitas Audit di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 14, No. 2, November 2012: 91-104
Otoritas  Jasa  Keuangan  RI.  2014. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  No. 33/POJK.04.2014  Tentang  Direksi  Dewan  Komisaris  Emiten  Atau  Perusahaan Publik.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  32/POJK.04/2014  Tentang  Rencana  dan Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka (Lembaran  Negara  Tahun  2014  Nomor  374,  Tambahan  Negara  Republik Indonesia Nomor 5644).
Putra, I Gede Cahyadi, 2010. Opini Audit Going Concern: Kajian Berdasarkan Prediksi Kebangkrutan dan Auditor Independen. Jurnal Universitas Udayana. Bali. Saleh,  Rachmat,  2004.  Studi  Empiris  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VII,
Denpasar
Santoso, Arga Fajar, dan linda, wedari kusumaning. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kecenderungan  Penerimaan  Opini  Audit Going  concern.  Jurnal Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata. Semarang.
Sari,  Anna  Indrakila.  2012.Pengaruh  Kualitas  Audit,  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya,
Ukuran  Perusahaan,  dan  Kepemilikan  Perusahaan  terhadap  Opini  Audit Going concern. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang Sherly,  Gunawan  Juniati.    2015.    Pengaruh  Mekanisme Good  Corporate  Governance Dan  Kondisi  Keuangan  Perusahaan  Terhadap  Pemberian  Opini  Audit Going Concern  Dengan  Ukuran  Perusahaan  Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, Vol. 2, No. 2, September 2015. Hal. 161-182 Shulthoni,  Moch.  2012.  Determinan  Audit  Delay  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Reaksi Investor (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listing Di BEI Tahun 2007-2008). Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012
Susiana  dan  Herawaty  Arleen,  2007.  Analisis  Pengaruh  Independensi,  Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar, 26 - 28 Juli 2007
Tandiontong, Mathius. 2016. Kualitas Audit Dan Pengukurannya. Bandung: Alfabeta Widarjo  et  al.  2010.  Pengaruh  Ownership  Retention,  Investasi  Dari  Proceeds,  dan Reputasi Auditor Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial dan Institusional  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Simposium  Nasional  Akuntansi  XIII, XI. Vol. 12, No.1 Purwokerto.
Widjaja,  Gunawan.  2008.  150 Tanya  Jawab  Tentang  Perseroan  Terbatas.  Jakarta: Forum Sahabat http://pppk.kemenkeu.go.id/Publikasi. Diakses pada tanggal 31 Mei 2016 www.idx.co.id. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016 http://www. bps.go.id/, diakses pada tanggal 25 Mei 2016 http://www.bapepam.go.id. diakses pada tanggal 25 Mei 2016