___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## META KONSEP KEKUASAAN DAN DEMOKRASI DALAM KAJIAN TEORI POLITIK

## ZUSIANA ELLY TRIANTINI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA zusiana.triantini@uin-suka.ac.id
___________________________________________________________________

## Abstrak
Tulisan  ini  akan  mengupas  tentang  bagaimana  konsep  kekuasaan  dikaji  oleh  para pemikir seperti; Foucault, Mills, Duhl, namun juga tidak kalah menarik tulisan ini ingin menyajikan sedikit perbandingan dengan pemikiran politik Islam Ibnu Kholdun dan A Mawardi  yang  juga  mendeskripsikan  konsep  politik  dan  power  dengan  rujukan  term teologis.  Menjadi  penting  memahami  konsep  kekuasaan  dari  dua  belahan  peradaban dunia tersebut, apalagi dalam konteks melihat politik di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, meskipun bukan negara  Islam  namun  pemikiran  Islam  banyak  di  konsumsi  oleh  masyarakat  maupun politisi  di  Indonesia.  Sehingga  menghadirkan  dua  wajah  peradaban  yang  melahirkan pemikiran tentang kekuasaan dan demokrasi menjadi penting untuk diketengahkan.
Kata Kunci : Kekuasaan, Otoritas, Legitimasi, Demokrasi ___________________________________________________________________

## A. Pendahuluan
Entitas  negara  sebagai  sesuatu sebagai  konstruksi  yang  tidak  terbantahkan disadari  secara  penuh    oleh  manusia.  Negara menyentuh level individual dan ketika kekuasaan  negara  dalam  berbagai  bentuk kepentingan  masyarakat  maka  keberadaannya kekuasaan  masyarakat  yang  dimainkan dirinya sebagai representasi masyarakat. dan  negosiasi  atas  kekuasaan  berjalan sesungguhnya yang memiliki power lebih
Kekuasaan  adalah  gagasan  yang hanya  bisa  digunakan  untuk  berbicara Namun  jika  konsep  kekuasaan  digunakan
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan.. |1

## META KONSEP KEKUASAAN DAN DEMOKRASI DALAM

## UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

## ___________________________________________________________________
Tulisan  ini  akan  mengupas  tentang  bagaimana  konsep  kekuasaan  dikaji  oleh  para pemikir seperti; Foucault, Mills, Duhl, namun juga tidak kalah menarik tulisan ini ingin menyajikan sedikit perbandingan dengan pemikiran politik Islam Ibnu Kholdun dan AL Mawardi  yang  juga  mendeskripsikan  konsep  politik  dan  power  dengan  rujukan  term teologis.  Menjadi  penting  memahami  konsep  kekuasaan  dari  dua  belahan  peradaban dunia tersebut, apalagi dalam konteks melihat politik di Indonesia. Mengapa demikian? onesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, meskipun bukan negara  Islam  namun  pemikiran  Islam  banyak  di  konsumsi  oleh  masyarakat  maupun politisi  di  Indonesia.  Sehingga  menghadirkan  dua  wajah  peradaban  yang  melahirkan dan demokrasi menjadi penting untuk diketengahkan.
Kekuasaan, Otoritas, Legitimasi, Demokrasi
___________________________________________________________________
yang  mutlak  adanya  selama  ini  diterima terbantahkan  karena  keberadaan  negara  tidak
Negara  bisa  disadari  keberadaannya  ketika berbenturan dengan kekuasaan.  Hadirnya bentuk  namun  bukan  sebagai  representasi keberadaannya  akan  berbenturan    dengan dimainkan  oleh  sekelompok  orang  yang  menyebut masyarakat. Di sinilah kekuasaan kemudian bermain
berjalan  sehingga  akan  ditemukan  siapa lebih besar antara negara dan masyarakat.
yang  seringkali  membingungkan.  Yang  seolah berbicara  tentang  politik  dalam  wacana  yang  biasa. digunakan  untuk  menganalisis  secara  sitematis
___________________________________________________________________
2| Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan..
politik  maka  kekuasaan  akan  berubah yang makna dan sifatnya semakin tidak
Oleh karena itu, menjadi penting sendiri  untuk  mencapai  tingkat  analisis politik yang selalu berubah dari waktu ke aspek yang kuat akan menguasai dan yang dalam  setiap  analisa  hanya  akan  menghasilkan mendalam. Kekuasaan selalu diperdebatkan argumen  yang  dikemukakan.  Perdebatan yang  sangat  matematis  dan  seolah dideskripsikan secara abtraks akan dikupas

## B. Power
Karya-karya  monumental  dan sosiolog  banyak  berbicara  power  dengan Weber. Politik dalam kacamata Marx (1818 politik  tradisional  menyebut  politik  sebagai kekuatan  kelas  yang  terorganisir  untuk pada akhirnya memunculkan teori kelas.
Sebagian  besar  ilmuan  juga  mendeskripsikan pada  konsep  Weber  atau  mengutip  dari mengurangi ambiguitas dan abstraksi yang pada umumnya menjadi subyek yang diabaikan
Max  Weber  (1864  –1920)  mengartikan kemampuan untuk membuat orang lain menjadi  kemauan  kita  walau  mungkin ditentang. 4
1 Norman Uphoff, Distinguishing Power, Authority & Legitimacy: Taking Max Weber at his Word by Using Resources-ExchangeA nalysis 296 2 Andrew Heywood, Political Theory : 2004), hlm. 60.
3 Norman Uphoff, Distinguishing Power
4 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik 2008)
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019
menjadi  semacam  gumpalan  konsep  besar tidak jelas dan samar. 1
penting untuk menjernihkan konsep kekuasaan itu analisis  yang  dalam  dalam  menganalisa  kondisi ke waktu. Kekuasaan jika hanya dilihat dari yang lemah akan dikuasai, maka kesimpulan menghasilkan  analisa  yang  dangkal  dan  tidak diperdebatkan oleh banyak pemikir dengan berbagai Perdebatan  tentang  kekuasaan  dari  model  scintific terhitung  pasti  hingga  kekuasaan  yang dikupas dalam tulisan ini.
dan  pemikiran-pemikiran  politik  beberapa dengan  merujuk  pada  konsep  besar  Marx  dan (1818 –1883) yang disebut memiliki konsep sebagai  aparatur  negara  yang  merujuk  pada untuk  menekan  atau  menindas  yang  lain  yang kelas. 2
mendeskripsikan  konsep  kekuasaan  merujuk dari  pendapat  ilmuan  lain  tanpa  berusaha yang terkait sehingga konstruksi kekuasaan
diabaikan secara analitis. 3
mengartikan  kekuasaan  itu  adalah  sebuah lain mau menerima dan melakukan apa yang mungkin  hal  tersebut  tidak  disetujui,  bahkan
Distinguishing Power, Authority & Legitimacy: Taking Max Weber at ExchangeA nalysis (Journal Polity, Vol. 22, No. 2 1989), hlm.
: an Introduction (New York: Palgrave Macmilan,
Power , hlm. 297 dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
C    Wright  Mills  (1916  –1962)  mendiskripsikan tanpa  disadari  oleh  orang-orang  di  sekitarnya. kekuatan  manusia  yang  biasa  dibatasi keluarga dan tempat bekerja, dll)  yang mereka  untuk  melakukan  sesuatu  tanpa melakukan  'Perubahan  besar'  yang  berada sedikitpun  mempengaruhi  perilaku digambarkan  dengan  drama  elite  yang orang-orang yang duduk di level komando
Pandangan  Mills    ini  didukung  oleh menggambarkan  bahwa  kekuasaan  dimiliki tertentu  sampai  pada  derajat  atau  tingkat kelompok  kedua  yang  tidak  memiliki pandangan  Parsons  adalah  kemungkinan seseorang  terhadap  perilaku  orang  lain. diuntungkan  karena  dengan  pelaksaan pihak  kedua  juga  akan  diuntungkan legitimasi. Konsep ini lebih dikenal dengan
Perdebatan konsep kekuasaan terus pengalaman.  Argumen  Robert  Dahl  (1915 menggambarkan bahwa  "A memiliki kekuatan B  untuk melakukan  sesuatu  yang  tidak kritik..
Dahl  menjelaskan  bahwa  ada  3 relasi  kekuasaan.  (1).  Ada  waktu  jeda, aktor  untuk  menunjukkan  kekuasaannya Kekuasaan akan berjalan jika A mampu petunjuk  A.  (2).  Dalam  relasi  kekuasaan jikapun ada jarak antara A dan a maka harus
5 C Wright Mills, The Power Elite : New Edition 1956) hlm. 3-4
6 Anthony Giddens, Politics, Sociology and Social Theory  Encourages with Clasical Contemporary Social Thought (California : Stanford University Press
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Zusiana Elly Triantini
Meta Konsep Kekuasaan..
|3
mendiskripsikan  bagaimana  power  bekerja sekitarnya.    Mills  mengambarkan  bagaimana dibatasi  oleh  lingkungan  mereka  (tempat  tinggal, yang memiliki kekuatan besar dan mendorong tanpa  dimengerti  dan  dipahami.    Mereka berada  di  luar  kendali  mereka,  namun  tidak dan  pandangan  mereka..  Kekuasaan
yang  duduk  di  pengambil  keputusan,  seperti komando dan organisasi masyarakat modern. 5
oleh  Talcot  Parsons  (1902  –  1979)  dengan dimiliki  oleh  seseorang    atau  kelompok tingkat  yang  tidak  dimiliki  oleh  orang  atau memiliki  kekuasaan. 6 Hakikat  kekuasaan  dalam kemungkinan  untuk  memaksakan  kehendak  kepada lain.  Dalam  konteks  ini  semua  pihak  akan pelaksaan  power  ini,  yang  terkena  power  pun  atau selama  kekuasan  tersebut  mendapatkan dengan zero –sum power.
terus berjalan seiring bergulirnya waktu dan (1915  –2014)  tentang  kekuasaan  dengan kekuatan atas B sejauh ia bisa mendapatkan tidak  seharusnya  dilakukan  B,"  menuai  banyak
hal  yang  dibutuhkan  untuk  mengukuhkan jeda,  meski  kecil  atau  pendek  antara  tindakan kekuasaannya  dan  tanggapan  dari  responden. membuat a menanggapi serta menjalankan kekuasaan  tidak  bisa  ada  jarak  antara  A  dan  a, harus ada koneksi diantara keduanya. (3). A
New Edition (New York : Colombia University,
Politics, Sociology and Social Theory  Encourages with Clasical an Stanford University Press, 1995) hlm. 199)
___________________________________________________________________
4| Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan..
melibatkan  usaha  untuk  dapat  mempengaruhi diperintahkan A. 7
Kedua pemikiran Mills dan mengorganisasikan kekuasaan yang berangkat dan  sebuah kota  dalam  konteks  masyarakat kekuasaan antara lain kekuasaan militer, society  (NGO,  Ormas  dll)  dan  kekuasaan pemerintahan.  Dalam  kajian  keduanya maka ia adalah yang kuat dan yang tidak Pemilik keuasaan adalah pemenang yang harus dilakukan dan ditaati oleh yang lemah.
Steven  Lukes  (1941)  mendeskripsikan disajikan  dalam  bukunya, Power:  A  Radical kekuasaan  dalam tiga  cara:  kekuasaan dalam  hal  non-pengambilan  keputusan, pengambilan  keputusan  adalah  yang  paling Analisis  "wajah"  ini  berfokus  pada  preferensi melalui  aksi  politik. 8 Kekuasaan  non-pengamb yang menentukan agenda dalam perdebatan dapat diterima untuk diskusikan di forum ini  memberi  pandangan  dua  dimensi untuk  melakukan  analisa  masalah  terkini penelitian  pada  konflik  yang  dapat  diamati maupun  tersembunyi. 9 Kekuasaan  ideologis mempengaruhi  keinginan  dan  pemikiran menginginkan  hal-hal  yang  bertentangan sendiri  (misalnya,  menyebabkan  perempuan Lukes menawarkan dimensi ketiga ini sebagai perilaku  dua  dimensi  pertama, 10 melengkapi pandangan  sebelumnya,  yang  memungkinkan laten  dan  yang  dapat  diamati.  Lukes
7 Robert Dahl, Power, Department of Political Science
8 Steven Lukes, Power : Radical View (New York: Palgrave Macmilan,
9 Ibid , hlm. 20
10 Ibid , hlm. 24
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019
mempengaruhi  a  melakukan  apa  yang
dan Dahl menyumbang konsep cara berangkat dari studi tentang perilaku negara masyarakat  Amerika  yang menghasilkan  stuktur militer, kekuasaan elit ekonomi, kekuasaan civil kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  birokrasi keduanya  melihat  bahwa  yang  memiliki  kekuasaan
tidak memiliki kekuasaan adalah yang lemah. yang akan membuat kebijakan-kebiakan yang lemah.
mendeskripsikan  teori  "tiga  wajah  kekuasaan",  yang
Radical  View .  Teori  ini  memformulasikan dalam  pengambilan  keputusan,  kekuasaan keputusan,  dan  kekuasaan  ideologis.  Kekuasaan paling  umum  dari  tiga  dimensi  yang  lain. preferensi  kebijakan  yang  diterjemahkan pengambilan  keputusan  adalah  keputusan perdebatan dan membuat masalah tertentu tidak forum publik yang "sah". Menambahkan wajah tentang  kekuasaan  yang  memungkinkan terkini  dan  potensial,  memperluas  fokus diamati  dengan  baik  secara  terang-terangan ideologis  memungkinkan  seseorang  untuk pemikiran  orang,  bahkan  membuat  mereka bertentangan  dengan  kepentingan  pribadi  mereka perempuan  mendukung  masyarakat  patriarkal).
sebagai "kritik menyeluruh" terhadap fokus melengkapi  dan  memperbaiki  kekurangan memungkinkan  untuk  melakukan  analisa  konflik
Lukes  mengklaim  bahwa  kritik  penuh  atas
Power, Department of Political Science (Yale University, 1957) Power : Radical View (New York: Palgrave Macmilan, 2005), hlm. 15
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
kekuasaan  harus  mencakup  kepentingan dimiliki oleh mereka yang tidak diikutsertakan
Berlawanan  dengan  Mils  dan menarik  diungkapkan  oleh  Foucault  (1926 Foucault bukan tentang siapa yang berkuasa namun kekuasan terkait dengan proses apa  kekuasaan  tersebut  dioperasikan. diungkap  oleh  Weber  menurut  Foucault relasi  kakuasaan  yang  selalu  berkembang Konsep  kekuasaan  dalam  masyarakat disiplinary power . Disiplinary power bukan berdasarkan  otoritas  untuk  mengontrol dan  terhadap  setiap  relasi  sosial,  ekonomi, pada  konteks  ini  bukan  soal  legalitas mengontrol yang lain, tetapi mengenai memanfaatkan  kemampuan  produktif bukanlah  dominasi  antara  yang  lemah powerless.  Kekuasaab  adalah  bentuk  kekuatan tersebut  beroprasi. 12 Kekuasaan  itu  ada kekuatan,  terjadi  secara  mutlak  dan  tidak Kekuasaan  hanyalah  sebuah  strategi  dan dimana  terdapat  sistem,  aturan,  susunan dari  luar  melainkan  kekuasaanlah  yang hubungan-hubungandari dalam yang memungkinkan
Konsep  yang melahirkan  kekuasaan discourse yang mempengaruhi institusi selalu  dimaknai  negatif,  menekan  dan dengan wajah positif dan produktif. Keberadaannya abstrak dan tidak disadari kehadirannya terhadap  dirinya.  Akan  tetapi,  kekuasaan
11 Ibid , hlm. 25 12 Michael Foucault, Seks dan Kekuasaan Pustaka, 2000) hlm. 93-94 13 Ibid , hlm. 144 14 Michael Foucault, Power Knowledge
– 1977 (New York : Pantheon Books, 1980), hlm. 118 ___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Zusiana Elly Triantini
Meta Konsep Kekuasaan..
|5
kepentingan  subjektif  dan  kepentingan  "nyata"  yang diikutsertakan dalam proses politik. 11
Dahl  salah  satu  pemikiran  politik  yang (1926  –1984).  Memahami  kekuasaan  bagi berkuasa dan dari mana kekuasaan itu hadir, proses beroprasinya kekuasaan dan dengan cara dioperasikan.  Pola-pola  teori  kekuasaan  sebagaimana
Foucault  tidak  dapat  menangkap  kompleksitas berkembang  dan  bergerak  dengan  sangat  dinamis. masyarakat  modern  bukan sovereign  power tetapi bukan konsep tentang kekuasaan yang dimiliki mengontrol  yang  lain  melainkan  ia  berfungsi  dalam ekonomi,  keluarga,  dan  seksualitas.  Kekuasaan legalitas  tindakan  dan  penghukuman  dalam normalisasi kelakuan yang didisain dengan dan  reproduktif  tubuh.  Bentuk  kekuasaan lemah  dan  yang  kuat  atau  yang  powerfull  dan kekuatan  yang  abstrak  dimana  kekuasaan ada  di  mana-mana  dan  muncul  dari  berbagai tidak  tergantung  dari  kesadaran  manusia. dan  ia  berlangsung  di  suatu  tempat  yang susunan  dna  regulasi.  Kekuasaan  tidak  datang yang  menentukan  susunan,  aturan  dan
memungkinkan semua hal bisa terjadi. 13
kekuasaan menurut  Foucault  adalah  wacana  atau institusi sosial dan praktik sosial. Kekuasaan tidak dan  menindas,  namun  kekuasaan  bisa  hadir Keberadaannya memang tidak disadari karena kehadirannya oleh individu sebagai sebuah penguasaan kekuasaan  dapat  dilihat  dari  efek-efeknya. 14
Seks dan Kekuasaan , Terj. S.H Rahayu (Jakarta : Gramedia
Power Knowledge : Selected Interviews  and  Others Writings 1972 ), hlm. 118
___________________________________________________________________
6| Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan..
Foucault memang berbeda dalam memahami dengan  term  yang  dikembangkan  oleh Kekuasaan  bukan  merupakan  fungsi  dominasi pada  penguasaan  atas  ekonomi  atau dimiliki berkat suatu kharisma (Weber).
Secara implisit, Foucault sebenarnya itu  merupakan  bentuk  dari  kekuasaan. praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, sosial  dan  yang  menghasilkan,  dan  wacana klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi dalam  pandangan  Foucault  yang  terinspirasi kebenaran  atau  pengetahuan  benar  yang tidak  lain  merupakan  kasus-kasus  khusus masa  tertentu  diakui  otoritatif  dan legitimate. bentuk  beroperasinya  kekuasaan  sebagai institusi-institusi  sosial  dan  praktik-pr bagi  intelektual  bukanlah  untuk  mengkritik dengan  ilmu  pengetahuan,  atau  untuk sendiri  disertai  ideologi  yang  benar. politik kebenaran yang baru. Memang temuan orang  -atau  apa  yang  ada  di  kepala kebenaran kelembagaan politik, ekonomi,
Sebagai  perbandingan  pemikiran, peradaban  Timur  Tengah  juga  menawarkan kekuasaan. Satu pemikiran yang juga cukup konsep  power  dalam  kacamata  sosiolog Khaldun  (  1332 –  1406)   dan  Al  Mawardi. akan  sangat  berbeda  dengan  konsep-konsep karena  pengaruh  kerangka  berfikir    yang banyak  lahir  dari  belahan  dunia  timur sedangkan  pemikiran-pemikiran  Eropa bersifat  antroposentris.  Dalam  konsep mengikutsetakan  domain  theologis  yang namun  juga  unsur  transenden.  Jika  melihat
15 Ibid , hlm. 133
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019
memahami kekuasaan, pendapatnya berlawanan leh  kalangan  weberian  maupun  marxian. dominasi  dari  suatu  kelas  yang  didasarkan manipulasi  ideologi  (Marx),  juga  bukan (Weber).
narnya ingin mengatakan bahwa rezim wacana kekuasaan.  Wacana  dapat  berwujud  sebagai  praktik- terorganisasikan, yang mengubah konstelasi wacana  sebagai  yang  memiliki  otonomi  dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karena itu,
terinspirasi  oleh  Nietzsche,  tidak  ada  suatu yang  final  dan  bersifat  universal.  Kebenaran khusus  mengenai  kekeliruan  yang  pada  suatu legitimate. Klaim  kebenaran  itu  merupakan sebagai  suatu  wacana  yang  mempengaruhi praktik  sosial.  Masalah  politik  yang  esensial mengkritik  isi  ideologis  yang  seharusnya  terkait untuk  memastikan  bahwa  praktik  ilmiahnya
Tetapi  justru  untuk  membentuk  sebuah temuan tersebut tidak mengubah kesadaran mereka  -  tapi  akan  ada  produksi  rezim
ekonomi, dan kelembagaan yang baru. 15
mikiran,  pemikiran  politik  Islam  yang  lahir  dari menawarkan  pemahaman  tentang  konsep cukup menarik untuk diulas adalah tentang sosiolog  dan  antropolog  Muslim  seperti  Ibnu Mawardi.  Konsep  kekuasaan  dalam  Islam  tentu konsep  yang  lahir  di  negara  sekuler  Eropa yang  berbeda  pula.  Pemikiran  Islam  yang
timur  dalam  hal  apapun  bersifat  teosentris,
Eropa  yang  lahir  dari  belahan  dunia  Barat  lebih konsep  pemikiran  Islam  kekuasaan  harus yang  didasarkan  bukan  hanya  unsur  imanen melihat  konsep  Faucault  misal  munculnya
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
konsep  kekuasaan  sangat erat  kaintanya ini  merupakan  bentuk  beroprasinya mempengaruhi  bekerjanya  isntitusi  dan maka  wacana  kekuasaan  sebahagai  amanah konsep kekuasaan Ibnu Khaldun.
Kekuasaan  secara  prinsip  menyangkut wilayah) ,  2)  harta  benda (al-amwal) .  Prinsip bahwa makhluk adalah hamba-hamba Allah, Allah  untuk  hamba-hambanya.  Namun merupakan  wakil-wakil  hamba  atas  diri bermitra (al-syarikah) (Ibn  Taimiyah, adalah titipan Allah dan rakyat kepada para kepada  yang  berhak  (Allah  dan  rakyat). termasuk  telah  berkhianat  kepada  Allah, dengan  pemahaman  Al-Mawardi  yang sosial antara rakyat sebagai trustor dan
Sedangkan  dalam  perspektif  AL ke dalam dua bentuk, pertama wazir tafwidh luas  memutuskan  berbagai  kebijaksanaan koordinator kepala-kepala departeman. Menteri.  Karena  besarnya  kekuasaan menduduki  jabatan  ini  merupakan Kedua, wazir  tanfidz ,  yaitu wazir yang kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir kebijaksanaan sendiri. 17
Kekuasaan  dapat  dimaknai  sebagai terhadap kekuasaan Tuhan yang terejawantah kekuasaan  politik  dan  ekonomi.  Konsep menggambarkan bahwa ada batas yang duniawi  untuk  bertindak  sesuai  dengan ditentukan  dalam  kitab  suci.  Di  sini sebagai  “kausa  prima”  atau  pemilik  kekuasaan
16 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Universitas Indonesia Press, 1993) hlm. 85
17 Ibid , hlm. 63
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Zusiana Elly Triantini
Meta Konsep Kekuasaan..
|7
kaintanya  dengan  rezim  wacana.  Klaim  kebenaran beroprasinya  kekuasaan  sebagai  wacana  yang dan  praktik  sosial  yang  ada  di  masyarakat amanah  Tuhan  menjadi  hal  penting  dalam
menyangkut  dua  hal:  1)  kekuasaan  politik (al- Prinsip  amanat  dalam  politik  cukup  jelas, Allah, dan para penguasa adalah wakil-wakil Namun  pada  saat  yang  sama,  penguasa  juga diri  mereka  sendiri,  seperti  dua  orang  yang 1988:  19).  Dengan  kata  lain,  kekuasaan para pemimpin/penguasa untuk ditunaikan rakyat).  Bila  tidak,  maka  penguasa  tersebut Allah,  Rasul,  dan  rakyat.  Ini  tentu  berbeda me-nganggap  “amanat”  lahir  dari  kontrak
pemimpin sebagai trustee. 16
Mawardi  pemegang kekuasaan  di  jabarkan tafwidh , yaitu wazir yang memiliki kekuasaan kebijaksanaan  kenegaraan.  Ia  juga  merupakan departeman. Wazir ini dapat dikatakan sebagai Perdana kekuasaan wazir  tawfidh ini,  maka  orang  yang merupakan  orang-orang  kepercayaan  khalifah. yang  hanya  bertugas  sebagai  pelaksana wazir tawfidh . Ia tidak berwenang menentukan
sebagai  bagian  dari  campur  tangan  manusia terejawantah dalam penguasaan di dunia berupa
Konsep  kekuasaan  sebagai  titipan  Allah yang harus di pegang oleh pemegang kekuasaan dengan  ketentuan  dan  aturan  yang  telah secara  jelas  menunjukkan  bahwa  Tuhan kekuasaan  tertinggi.  Seorang  penguasa  juga
Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta:
___________________________________________________________________
8| Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan..
harus  menjalankan  apa  yang  ada  dalam dunia maupun di akhirat. Konsep transenden pemikiran  Barat  dan  pemikiran  Islam beberapa hal.
Kekuasaaan dalam terminologi yang Al  Mawardi  adalah  kekuasaan  dari  fungsi terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan dapat dicabut oleh Kausa Prima meski terhadap  term  term  theologis  inilah melakukan kritik terhadap penguasa jika sebagaimana mestinnya.

## C. Kekuasaan, Otoritas dan legitimasi
Adalah Norman Uphoff yang mempertemukan  berbagai  pemikiran  tentang Dimulai  dengan  mempertanyakan  term membandingkannya  dengan  definisi mencoba  melakukan  kritik  terhadap pemikiran  sebelumnya.  Uphoff  mengungkap kekuasaan  sangat  mendominasi  pemikiran legitimasi.  Ia  mencatat  bahwa  tidak dikutip daripada Weber dimana kekuasaann sosial akan berada dalam posisi untuk resistensi, terlepas dari dasar di mana probab
Weber focus pada kemampuan untuk "kekuasaaan"  apakah  digunakan  secara definisi ini, "probabilitas" dan "dasar", harus membuat  konsep  tersebut  kurang  jelas. menunjukkan  apa-apa  hak  pribadi.  Berbagai sebagai  kemajuan  konseptual  untuk sesuatu melainkan sebuah hubunganl.
Namun  menurut  Weber,  sebuah sebuah  pernyataan  tentang  sebuah  hubungan, kepastian,  seseorang  akan  bisa  mencapai
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019
dalam  konsensus  yang  telah  disepakati  baik  di transenden dan imanen inilah yang menjadikan Islam  terkadang  sulit  dipertemukan  dalam
yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dan fungsi  pengelolaan  atau  managerial  yang  jika ketentuan  pengelolaan  yang  ada  maka  kekuasaan bentuknya sangatlah abstrak. Kepercayaan inilah  yang  akan  menjadi  dalih  masyarakat jika amanah yang diberikan tidak dijalankan
legitimasi yang mencoba mendeskripsikan dan tentang  kekuasaan,  otoritas  dan  legitimasi. term  kekuasaan  menurut  weber  dan  mencoba serta  penjabaran  Talcot  Parson,  Uphoff terhadap  beberapa  terminologi  yang  lahir  dari mengungkap  bahwa  pemikiran  weber  tentang pemikiran  tentang  kekuasaan  dan  otoritas  serta ada  definisi  kekuasaan  yang  lebih  sering kekuasaann  adalah kemungkinan satu hubungan melakukan kehendaknya sendiri sekalipun probabilitas ini terletak.
untuk mencapai tujuan. Di inti dari konsep secara  formal  atau  informal.  Dua  istilah  dalam harus disorot karena sangat penting untuk jelas.  Istilah  pertama  tidak  selalu  tidak Berbagai  penulis  terkemuka  menganggapnya menegaskan  bahwa  kekuasaan  bukanlah
sebuah  pernyataan  tentang  kekuasaan  hanyalah hubungan,  yaitu,  tentang  probabilitas,  bukan mencapai  tujuannya.  Weber  tidak  pernah
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
mengatakan  "kekuatan  ada"  atau  Bahkan mendefinisikannya hanya sebagai probabilitas.
Otoritas  adalah  beberapa  posisi seseorang  di  dalamnya  membuat  perintah mendukungnya  penghargaan  atau  sanksi dipatuhi  karena penghargaan  atau  sanksi pribadi  kapasitas,  yang  tidak  memiliki akan menjadi contoh otoritas tapi hubungan baik dijelaskan dalam hal kekuasaan. (Uphoff,
Talcott Parsons menjelaskan bahwa otoritas  lebih  jelas  mengatakan  bahwa menjamin  terlaksananya  kewajiban-ke kesatuan  dalam  suatu  sistem  organisasi menyangkut  tujuan-tujuan  kolektif. melalui  sanksi-sanksi  negatif  dianggap melaksanakan pemaksaan itu. Dalam hal pendukung  untuk  mencapai  tujuan mencapai tujuan itu butuh suatu kekuasaan kewajiban-kewajiban  yang  mengikat,  apabila melanggar  akan  mendapat  sanksi.  Dan pihak yang berwenang atau memiliki otoritas.
Dalam  terminologi  politik  Islam dapat  dijelaskan  letika  kita  melihat  terminologi Ibnu  Khaldun  maupun  Al  Mawardi. pemerintahan  yang  berlandaskan  Agama dengan  petunjuk  Agama  baik  dalam pemerintahan  yang  dilandaskan  pada atau  Sulthananh.  Sedang  pemimpinnya Khilafah  adalah  pengganti  Nabi  Muhammad agama  dan  menjalankan  kepemimpinan menurut  hukum  agama,  yang  dibuktikan khalifah.  Tetapi  ada  juga  yang  berpendapat, perlunya  manusia  terhadap  organisasi
18 Norman Uphoff, Distinguishing Power
19 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar.
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan.. |9
Bahkan  itu  adalah  sebuah  hubungan.  Dia probabilitas. 18 (Uphoff, 1989 : 299)
posisi  atau  peran  khusus  yang  memungkinkan perintah  atas  nama  kelompok  dan  untuk sanksi  atas  namanya.  Perintah  dibuat  dan sanksi  yang  dipekerjakan  secara  individu  atau memiliki  klaim  basis  kelompok  atau  publik,  tidak hubungan kepatuhan yang lebih umum paling
(Uphoff, 1989 : 300)
bahwa kekuasaan memiliki keterkaitan dengan bahwa  kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk kewajiban  yang  mengikat,  oleh  kesatuan- organisasi  kolektif.  Kewajiban  adalah  sah  jika Jika  ada  perlawanan,  maka  pemaksaan dianggap  wajar,  terlepas  dari  siapa  yang hal ini, Talcott melihat bahwa kekuasaan itu bersama  atau  kolektif,  sehingga  untuk kekuasaan untuk mengatur hingga terlaksananya apabila  ada  yang  tidak  mengikuti  ataupun Dan  dalam  pelaksanaan  sanksi  tentunya  ada otoritas. 19
Islam  kekuasaan  dan  otoritas  serta  legitimasi terminologi  Khilafah  yang  dijabarkan  oleh Mawardi.  Khilafah  menurut  Ibn  Khaldun  adalah
Agama  yang  memerintahkan  rakyatnya  sesuai dalam  hal  keduniawian  atau  akhirat.  Maka Agama  disebut  dengan  Khilafah,  Imamah pemimpinnya  disebut  Khalifah,  Imam  atau  Sulthan.
Muhammad  dengan  tugas  mempertahankan kepemimpinan  dunia.  Lembaga  imamah  adalah  wajib dibuktikan  dengan  dibai’atnya  Abu  Bakar  sebagai berpendapat,  imamah  wajib  karena  akal  atau organisasi  sosial.  Namun  hukum  wajibnya  adalah
Power , hlm. 300
___________________________________________________________________
10| Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan..
fardhu kifayah (Muqaddimah: 191-193). bagi khalifah, Imam, ataupun Sulthan, yaitu: sifat  ‘adil.  3.  Mempunyai  kemampuan. Keturunan Quraisy. Pemikiran Ibn Khaldun Al-Mawardi  ataupun  Ghazali,  bahwa Tetapi  Ibn  Khaldun  merealisasikannya Qaldun mencoba mempertahankan status
Dalam berbagai penjabaran tentang dua  berbagai  perspektif  di  atas  dapat pandangan  Walter  Buckley  yangmengungkap wewenang,  disensus  dan  konsensus,  dan kooperatif,  yang  sebenarnya  saling  terkait kesemua konsep tersebut terkait dalam tidak  satu  pun  dari  mereka  dapat  dianggap masing  muncul,  dalam  memiliki  manifestasi berpengaruh antara satu dan lainnya.
Gambar 6.3. Dari proses sistemik
Diagram  Buckley  di  atas  munjukkan dalam  diagram  A  bukan  hanya  sebuah konsensus  yang  dibentuk  dari  kepentingan Sedangkan  B  adalah  legitimasi  yang
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019
193). Ibn Khaldun sendiri menetapkan 5 syarat yaitu: 1. Memiliki pengetahuan. 2. Memiliki kemampuan.  4.  Sehat  Panca  indra  dan  badannya.  5.
Khaldun dalam hal ini mirip dengan pemikiran khalifah  haruslah  dari  golongan  Quraisy.
asikannya  dengan  teori  ‘Ashabiyyah  tersebut.  Ibnu status quo suku Quraisy.
tentang kekuasaan legitimasi dan otoritas dalam kita  lihat  relasinya  dengan  menggunakan yangmengungkap  perbedaan  antara  kekuasaan  dan dan  orientasi  tujuan  yang  kompetitif  atau terkait  erat.  Dari  pandangan  sistem  modern, dalam proses sistemik yang kompleks, sehingga dianggap  sebagai  determinan  kausal,  masing- manifestasi  sosial  dan  pribadi  dan  saling
sistemik (Buckley,178)
munjukkan  bahwa  legitimasi  yang  digambarkan sebuah  fungsi  struktur  namun  lebih  dari  itu  ada kepentingan  serta  tujuan  individu  dan  kelompok.
dibentuk  dari  perbedaan  tujuan  antara
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
individu,  kelompok  dan  struktur  yang namun dissensus, namun model ini biasanya
Buckley  menyebut  bahwa  ini bagaimana  pemerintah  harus  didirikan, dan perubahan masyarakat: masyarakat bertahan,  atau  akan  beroperasi  pada ketegangan,  malintegrasi,  dan  atau  konflik legitimasi  lebih  cenderung  bertahan, efektivitas  kelompok,  dan  kerja  sama berpendapat,  kekuasaan  tidak  pernah Dalam  pemerintahan  yang  ada,  otoritas kekuasaan  yang  sia-sia.  "Otoritas  responsif mendasarinya," dan keuasaan yang dimiliki otoritas yang bergantung pada daya tahannya ideologi,  nilai,  atau  sistem  pengetahuan, "Mitos-mitos  ini,  yang  timbul  dari  dan membawa kepada pemerintah sebuah ratifikasi atau  parlemen,  tidak  ada  tiran  atau Maclver kemudian membahas "mitos otoritas" yang  semakin  kompleks,  konformasinya meningkatkan formalitas." Perangkat yang mencakup  perlengkapan  kantor,  penobatan kehormatan, kekayaan, segregasi orang sebagainya  -  aspek  pelembagaan  yang dalam sosiologi kontemporer seakan tidak

## D. Kekuasan dan Demokrasi
Secara terminologis demokrasi dalam suatu  perencanaan  institusional  untuk indivudu-individu  memperoleh  kekuasaan perjuangan  kompetitif  atas  suatu  rakyat. sebagai bentuk pemerintahan di mana langsungmaupun  tidak  langsung  didasarkan
20 Walter Buckley, Sociology and Modern System Theory INC. Englewood, 1987), hlm. 178 21 Ibid , hlm. 180
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Zusiana Elly Triantini
Meta Konsep Kekuasaan.. |11
yang  ada  dan  tidak  terjadi  konsesnus  bersama biasanya lebih berlangsung lama. 20
bukan  teori  normatif  yang  menyatakan didirikan,  namun  teori  sosiologis  tentang  stabilitas masyarakat yang berbasis pada kekuasaan tidak akan tingkat  efisiensi  yang  rendah  dan  tingkat konflik  yang  tinggi.  Masyarakat  berdasarkan bertahan,  dan  pada  tingkat  kepuasan  pribadi,
sama  yang  lebih  tinggi.  Karena,  Maclver pernah  memegang  sebuah  kelompok  bersama; otoritas  semacam  itu  berbohong  di  belakang
responsif  terhadap  struktur  sosial  yang dimiliki oleh pemerintah hanyalah instrumen tahannya "terutama pada mitos yang berlaku," pengetahuan,  dari  mereka  yang  menjadi  sasarannya. dan  bermain  di  atas  sifat  sosial  manusia, ratifikasi yang tanpanya tidak ada pangeran diktator,  yang  bisa  memerintah  rakyat." otoritas" dan pelembagaannya di masyarakat konformasinya  "oleh  perangkat  kelembagaan  untuk yang membuat "pengudusan wewenang" ini penobatan  dan  lencana,  upacara,  gelar orang yang berwenang dari rekan-rekannya, dan yang  hampir  seluruhnya  terjadi.  terbengkalai tidak lagi relevan di dunia modern. 21
dalam uraian Josefh A. Schmeter merupakan untuk  mencapai  keputusan  politik  di  mana kekuasaan  untuk  memutuskan  dengan  cara rakyat.  Sidney  Hook  menjabarkan  demokrasi keputusan pemerintah yang penting secara didasarkan  pada  kesepakatan  mayoritas  yang
Sociology and Modern System Theory , (New Jersey : Prentice Hall,
___________________________________________________________________
12| Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan..
diberikan  secara  bebas  dari  rakyat Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi di  mana  pemerintah  dimintai  tanggung wilayah  publik  oleh  warga  negara,  yang kompetisidan kerjasama dari para wakil
Dewasa  ini  terjadi  kecenderungan menjadi  wacana  intelektual  (intellectual (obsesi)  politik  berbagai  negara, Berakhirnya  perang  dingin  (Cold  War) Serikat  dan  Uni  Soviet)  memiliki  dampak proses  demokratisasi  di  berbagai  negara. menyebabkan  demokrasi  kini  menjadi rezim-rezim komunis totaliter seperti Uni Keruntuhan  rezim-rezim  tersebut merupakan  senjata  ampuh  untuk  melawan serta  sitem  anti  demokrasi  lainnya. Dengan demokrasi diharapkan keputusan kolektif  akan  mendasarkan  pada  pertimbangan demokrasi  akan  mengurangi  ketidakadilan kehidupan  kolektif  mejadi  lebih  rasional. akan  melindungi  kebebasan  warga  serta Demokrasi  selalu  diidentikkan  dengan manusia,  kesamaan,  keadilan,  keamanan dipandang  sebagai  pengorganisasian kehendak  bersama  karena  tekanan  partisipasi, (Hariyatmoko, 2003) Demokrasi sebagai dikatakan  telah  mendunia,  seratus  persen nilai-nilai,  pandangan  dan  cara  hidup demokrasi, seperti   individualisme,   kapitalisme,
Wiliam  Ebenstein  mengemukakan demokrasi.  Pertama,  empirisme  rasion bahwa akal sehat, akal budi (reason) atau dasar demokrasi. Kedua, kepentingan individu
22 A. Ubaidillah, dkk (penyusun), Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000)
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019
dewasa.  Sedangkan  menurut  Philippe  C demokrasi merupakan suatu sintem pemerintahan tanggung  jawab  atas  tindakan-tindakan  mereka  di yang  bertindak  secara  tidak  langsung  melalui wakil mereka yang terpilih. 22
kecenderungan  global  di  mana  demokrasi  tidak  sekedar (intellectual  discourse)  melainkan  juga  “impian”
khususnya  negara-negara  berkembang.
War)  antara  negara-negara  adi  daya  (Amerika dampak  positif  bagi  semaraknya  gagasan  dan negara.  Salah  satu  faktor  penting  yang menjadi  obsesi  politik  dunia  adalah  runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. menimbulkan  kesan  bahwa  demokrasi melawan  otoritarianisme  dan  totalitarianisme Orang  banyak  berharap  dari  demokrasi. keputusan-keputusan yang menentukan kehidupan pertimbangan  publik  yang  luas.  Masyarakat ketidakadilan  dan  membuat  pengorganisasian rasional.  Selain  itu  demokrasi  sering  dianggap serta  mendorong    pertumbuhan  ekonomi. dengan  kebebasan,  hormat  terhadap  martabat keamanan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Demokrasi masyarakat  yang  paling  mencerminkan partisipasi,  representasi  dan  akuntabilitas.
sebagai suatu konsep yang oleh Giovanni Satori persen  merupakan  produk  Barat.  Karena  itu Barat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep kapitalisme,   liberalisme.
mengemukakan  beberapa  kriteria  dan  dasar  psikologis rasional.  Konsep  ini  merujuk  pada  keyakinan
atau nalar manusia sangat penting dijadikan individu sangat diutamakan, ini merupakan
Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham dan
(Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000)
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
kriteria  terpenting.  Kriteria  inilah  yang demokratis  tidaknya  suatu  sistem  pemerintahan. tentangnegara,  menurut  Ebenstein  negara Negara  seperti  yang  dirumuskan  Plato dari  sekedar  alat  politik  untuk  mencapai prinsip  voulentarisme  (Voulentarism) negara demokratis, aksi-aksi atau kegiatan prinsipini.  Pada  dasranya  negara  demokrasi Kelima,  konsep  hukum  dibalik  hukum, diatur  olehhukum  dan  kedudukannya pementingan  cara  atau  prosedur  dalam kesadaran bahwatujuan tidak dapat dipisahkan Ketujuh,  musyawarah  dan  mufakat manusia. 23
Larry Diamond menggambarkan pemerintahan. Pertama, adanya kompetisi partai-partai  politik)  yang  meluas  dan paksa  untuk  merebutkan  jabatan-jabatan partisipasi  politik  yang  tinggi  dalam  memilih minimal  melalui  pemilihan  yang  fair tertentu  yang  dikucilkan  atau  dikecualikan. politik,  antara  lain  kebebasan  berpendapat, berserikat  yang  cukup  menjamin  integrasi David  Held  memetakan  perkembangan “Models  of  Democracy”.  Pertama,  apa yang memiliki prinsip warga negara harus memerintah dan diperintah secara bergantian. yang  memiliki  prinsip  partisipasi  politik individu, jika warga negara tidak menatur oleh yang lain. 26 Ketiga, Developmental
23 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat : Kajian  Sejarah Perkembangan Negara, Masyarakat dan Kekuasaan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 308
24 Mohtar Masoed, Negara Kapital dan Demokrasi
1991) 25 David Held, Models of Democracy (USA : Polity Press,
26 Ibid , hlm. 28
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Zusiana Elly Triantini
Meta Konsep Kekuasaan..
|13
yang  bisa  dijadikan  dasar  untuk  menentukan pemerintahan.  Ketiga,  teori  instrumental negara  pada  dasarnya  bersifat  instrumental. Plato  dan  Aristoteles  hingga  Marx,  tidak  lebih mencapai  tujuan  bersama  manusia.  Keempat, atau  prinsip  kesukarelaan.  Dalam  sebuah kegiatan sosial politik haruslah didasarkan pada demokrasi  tidak  mengenal  mobilisasi  paksaan. hukum,  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat lebih  tinggi  dari  hukum  negara.  Keenam, dalam  kehidupan  demokratis  didasarkan  pada dipisahkan dari cara atau alat yang digunakan.
dan  kedelapan  adalah  persamaan  asasi
lebih rinci kriteria demokrasi dalam system kompetisi antar individu dan kelompok (terutama bermakna  serta  tidak  menggunakan  daya jabatan  pemerintahan  regular.  Kedua,  adanya memilih  pemimpin  dan  kebijakan-kebijakan fair  dan  berkala  serta  tidak  ada  kelompok dikecualikan.  Ketiga,  adanya  kebebasan  sipil  dan berpendapat,  kebebasan  pers,  dan  kebebasan integrasi  kompetisi    dan  partisipasi  politik  . 24 perkembangan  demokrasi  cukup  rigid  dalam  bukunya apa  yang  disebut  dengan  Clasical  Democracy harus menikmati kesetaraan politik agar bebas bergantian. 25 Kedua, Protective republicanism, politik  adalah  hal  penting  dalam  kebebasan menatur dirinya maka mereka akan didominasi Developmental republicanism, dimana warga negara harus
Pemikiran Politik Barat : Kajian  Sejarah Perkembangan   Pemikiran (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 304-
Negara Kapital dan Demokrasi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
(USA : Polity Press, 2006), hlm. 27
___________________________________________________________________
14| Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan..
menikmati kesetaraan politik dan ekonomi lain dan semua dapat menikmati kebebasan proses  penentuan  masib  sendiri  untuk Liberal Democracy , Warga negara memerlukan satu  sama  lain  untuk  memastikan  bahwa sepadan dengan kepentingan warga negara
Gambaran  bentuk  kekuasaan  dan lihat dari penjabaran dan penjelasam Al mawardi  adalah  seorang  raja,  presiden, niscaya.Artinya,  keberadaannya  sangat negara.  Karena  itu,  jelasnya,  tanpa  imam imamah  (kepemimpinan)  dinilai  sah yaitu: Pertama , dia dipilih oleh parlemen memiliki  wewenang  untuk  mengikat  dan Ikhtiar. Kedua ,  ditunjuk  oleh  imam  sebelumnya. demokrasi dalam konteks modern.
Al-Mawardi  menunjukkan  betapa Sunni  yang  telah  diterima  dapat  ditafsir rupa,  sehingga  mengabaikan  hubungan para  penguasa  (lokal)  secara  tekhnis demi  legitimasi  mereka.  Ia  meletakkan kembali  Kekhalifahan  Abbasiyah,  yang kecuali  bagi  orang  Mongol.  Namun  pada bertahan sebagai wacana teoritis, teori ini
Dalam banyak hal, khususnya dalam sulit  rasanya  menerapkan  konsep  dan Barangkali,  hanya  beberapa  bagian, pengangkatan  seorang  imam,  juga  masalah Namun  demikian,  wacana  Al  Mawardi
27 Ibid , hlm. 52
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019
ekonomi agar tidak ada yang menguasai orang kebebasan dan pembangunan yang sama dalam untuk  kebaikan  bersama. 27 Keempat  adalah memerlukan perlindungan dari negara, dan juga
bahwa  mereka  yang  mengatur  kebijakan  yang
negara secara keseluruhan.
dan  demokrasi  dalam  Islam  juga  dapat  kita Al Mawardi. Imam (yang dalam pemikiran al presiden,  sultan )  merupakan  sesuatu  yang sangat  penting  dalam  suatu  masyarakat  atau imam  akan  timbul  suasana  chaos.  Jabatan sah  apabila  memenuhi  dua  metodologi,
parlemen (ahlul halli wal aqdi) Mereka inilah yang dan  mengurai,  atau  juga  disebut  model  Al sebelumnya.  Model  pertama  selaras  dengan
betapa  aturan  agama  dan  teori  kekhalifahan ditafsir  ulang  dan  dikembangkan  sedemikian hubungan  kekuasaan  yang  ad.  Teorinya  membuat bergantung  kepada  persetujuan  Khalifah meletakkan  dasar-dasar  intelektual  bagi  kebangkitan yang  sangat  mungkin  menjadi  lebih  luas  lagi,
pada  kenyataannya,  sebagian  besar  teori  ini ini tidak pernah diuji dalam kenyataannya.
dalam konteks demokrasi dan politik modern,
dan  pemikiran  Al  Mawardi  secara  penuh. semisal  dalam  masalah  kualifikasi  dan
masalah  pembagian  kekuasaan  di  bawahnya.
Mawardi  ini  sangat  berbobot  ketika  diletakkan
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
sebagai  antitesis  dari  kegagalan  teori berharga bagi perkembangan politik Islam

## E. Kesimpulan
Dalam  kajian  teori  politik  konsepsi  power,  demokrasi  dan  legitimasi  terus berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan politik setra ekonomi yang  bergerak  dengan  sangat  dinamis  di  berbagai  ruang.  Oleh  karena  itu  studi tentang  power  dan  demokrasi  serta  legitimasi  harus  memperhatikan  aspek konteks dengan melihat latar belakang sosi masing-masing teori. Bagaimana power atau kekuasaan beroperasi dan bagaimana discourse tentang kekuasaan tersebut berkembang menjadi penting diperhatikan.
Dengan melihat berbagai perkembangan konsep power dan demokrasi maka rumusan  tentang  kekuasaan  dalam  konteks  masyarakat  modern  juga  dapat menghasilkan rumusan baru yang berangkat dari kasus yang sangat lokal namun bisa  menjadi  representasi  internasional  ka membantah  atau  mendukung  bahkan  menambahi  konsep dikembangkan sebelumnya.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Zusiana Elly Triantini
Meta Konsep Kekuasaan.. |15
teori  demokrasi,  dan  sumbangan  khazanah
Islam modern.
Dalam  kajian  teori  politik  konsepsi  power,  demokrasi  dan  legitimasi  terus suai dengan perkembangan kondisi sosial dan politik setra ekonomi yang  bergerak  dengan  sangat  dinamis  di  berbagai  ruang.  Oleh  karena  itu  studi tentang  power  dan  demokrasi  serta  legitimasi  harus  memperhatikan  aspek konteks dengan melihat latar belakang sosial dan politik di setiap perkembangan masing teori. Bagaimana power atau kekuasaan beroperasi dan bagaimana discourse tentang kekuasaan tersebut berkembang menjadi penting diperhatikan.
Dengan melihat berbagai perkembangan konsep power dan demokrasi maka rumusan  tentang  kekuasaan  dalam  konteks  masyarakat  modern  juga  dapat menghasilkan rumusan baru yang berangkat dari kasus yang sangat lokal namun bisa  menjadi  representasi  internasional  karena  mewakili  sebagai  konsep  yang membantah  atau  mendukung  bahkan  menambahi  konsep-konsep  yang  telah
___________________________________________________________________
16|
Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan..

## DAFTAR
Abdillah, Masykuri, 1999, Demokrasi Di Wacana.
Bierstadt, Robert, 1950,  “An Analysis of
Review, volume 15
Buckley, Walter, tt, Sociology and Modern Englewood, New Jersey.
Budiarjo,  Miriam,  1996,  Demokrasi danDemokrasi Pancasila, Jakarta:
Dahl, Robert  A, 1957, Power, Department
Foucault, Michel, 1980, Power Knowledge Writings 1972 – 1977,  New York
Foucault, Michel, 2000, Seks dan Kekuasaan,
Giddens, Anthony, 1995,  Politics, Sociology Clasical an Contemporary Social Thought, Press.
Hariyatmoko, 2003, Etika  politik dan Kekuasaan,
Held, David, 2006, Models of Democracy,
Heywood, Andrew 2004,  Political Theory Macmilan.
Lukes, Steven, 2005, Power : Radical View,
Masoed,  Mohtar,  1991,  Negara  Kapital Pelajar,.
Mills, C Wright, 1956, The Power Elite
Miriam,  Budiarjo, 2008. Dasar-dasar Ilmu
Sjadzali, H. Munawir M.A., 1993, Islam Pemikiran, Jakarta: Universitas Indonesia
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Di Persimpangan Makna, Yogyakarta: Tiara
of Social Power,” American Sociological
Modern System Theory, Prentice Hall, INC.
Demokrasi  di  Indonesia;  Demokrasi  Parlementer
Jakarta: Gramedia.

## Department oj Political Science, Yale University
Knowledge Selected Interviews and  Others York : Pantheon Books.
Kekuasaan, trj. S.H Rahayu, Jakarta, Gramedia.
Sociology and Social Theory  Encourages with
Thought, California ; Stanford University
Kekuasaan, Jakarta : Kompas.
Democracy, USA : Polity Press.
Theory an Introduction, New York: Palgrave
View, New York: Palgrave Macmilan.
Kapital  dan  Demokrasi,    Yogyakarta  :  Pustaka
New Edition, Colombia University.
Ilmu Politik.
dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Indonesia Press.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Suhelmi,  Ahmad    2001,  Pemikiran  Politik Pemikiran  Negara,  Masyarakat Pustaka Utama.
Ubaidillah, A. dkk (penysn),  2000, Pendidikan Masyarakat Madani,  Jakarta : IAIN
Uphoff,  Norman,  1989, Distinguishing
Max Weber at his Word by Using Polity, Vol. 22, No. 2.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Zusiana Elly Triantini
Meta Konsep Kekuasaan.. |17
Politik  Barat  Kajian    Sejarah  Perkembangan Masyarakat  dan  Kekuasaan  Jakarta:  PT  Gramedia
Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham dan IAIN Jakarta Press.
Distinguishing Power, Authority & Legitimacy: Taking Resources-ExchangeA nalysis, Journal
___________________________________________________________________ 18| Zusiana Elly Triantini Meta Konsep Kekuasaan.. ___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2019