## ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
Oleh : Zakaria Batu Bara, MA

## Abstrak
Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahtraan akhirat saya kira kita sudah jelas. Sedangkan kesejahteraan dunia adalah tidak  bisa  lepas  dari  terwujudnya  kualitas  hidup  yang  meliputi  kesejahtraan  harta. Dalam memperoleh harta harus dengan cara yang baik tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membuat kerusakan (harus menjaga lingkungan).
Adapun perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah  dalam  hal  konsep  distribusi  kekayaan  di  tengah  masyarakat.  Menurut  sistem ekonomi  sosialis,  distribusi  kekayaan  di  tengah  masyarakat  dilakukan  oleh  negara secara mutlak. Negara akan membagikan harta kekayaan kepada individu rakyat dengan sama rata, tanpa memperhatikan lagi kedudukan dan status sosial mereka.
Akibatnya adalah meskipun seluruh anggota masyarakat memperoleh harta yang sama,  namun  penghargaan  yang  adil  terhadap  jerih  payah  setiap  orang  menjadi  tidak ada. Sebab berapapun usaha dan produktivitas yang mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi) yang sama dengan orang lain, meskipun orang tersebut  memberikan  jerih  payah  yang  kecil  atau  bahkan  sama  sekali  tidak  bekerja. Karena  itulah  sistem  ekonomi  sosialis  menolak  mekanisme  pasar  (harga)  dalam distribusi kekayaan.
Kata Kunci: Islam, Pemberdayaan, Ekonomi dan Umat

## A. Pendahuluan
Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya.
Kesalahan  sistem ekonomi  Indonesia,  yakni  ekonomi  kerakyatan  yang  bertumpu pada  sistem  ekonomi  kapitalis  yang  justru  lebih  memihak  individu  manusia,  sehingga berdampak  timbulnya  rasa  egoisme  yang  tinggi  dari  individu  manusia  itu  sendiri  tanpa memperhatikan mayoritas rakyat Indonesia yang kurang mampu.

## B. Kesalahan Dalam Pengamalan
Kita  sadar  bahwa  mayoritas  umat  Islam  adalah  rendah  dalam  bidang  ekonomi. Ada  beberapa  faktor  penyebab  rendahnya  tingkat  ekonomi  umat  Islam.  Yang  paling menonjol adalah kesalahan mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Kesalahan ini terutama sekali  disebabkan  oleh  kesalahan  pemahaman  dan  penafsiran  terhadap  ajaran  Islam.
Ajaran  dalam  praktik,  yang  biasanya,  diyakini  oleh  mayoritas  umat  Islam,  terlebih  lagi mereka yang taat beragama, tidak menyentuh tuntunan kemajuan ekonomi di dunia.
Secara  ideal,  yakni  sesuai  dengan  ajaran  Islam  yang  sebenarnya,  menghadapi masa  krisis  global  saat  ini,  sebenarnya  Islam  mempunyai  sistem  ekonomi  sendiri  yakni ekonomi  Islam  yang  ditandai  dengan  pertumbuhan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah dan  lainnya.  Jadi  pada  prinsipnya  Islam  mengajak  untuk  kemajuan,  berprestasi, berkompetisi  sehat  dan  yang  pada  intinya  adalah  harus  mampu  memberi  rahmat  untuk alam  semesta.  Serta  melepaskan  umat  dari  dunia  yang  gelap  dan  sesat  menuju  dunia terang.
Islam  mengajarkan  umatnya  untuk  mengejar  kesejahteraan  di  dunia  dan  akhirat. Kesejahtraan  akhirat  saya  kira  kita  sudah  jelas.  Sedangkan  kesejahteraan  dunia  adalah tidak bisa lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahtraan harta. Dalam memperoleh  harta  harus  dengan  cara  yang  baik  tidak  boleh  merugikan  orang  lain  dan tidak boleh membuat kerusakan (harus menjaga lingkungan).
Selain  itu,  harta  yang  diperoleh  tersebut  hanyalah  berupa  titipan  yang  di  beri Allah kepada kita. Jadi dalam harta yang kita miliki, sebenarnya ada hak milik orang lain kita  sebagai  pemegang  amanah  dari  harta  tersebut.  Maka,  kita  harus  mengeluarkan  hak orang  lain  tersebut  dengan  cara  mengeluarkan  zakat,  infaq,  dan  sedekah.  Aplikasi  dari pengeluaran  zakat  tersebut  dapat  digunakan  bagi  yang  membutuhkan  dan memberdayakan ekonomi terutama umat Islam.
Di sini jelaslah bahwa semangat atau ruh ajaran Islam untuk kehidupan di dunia adalah  untuk  menjadi  umat  yang  maju,  termasuk  maju  bidang  ekonomi,  dan  mencakup bidang  yang  lain  yang  mendorong  ke  arah  kemajuan  ekonomi  dan  intinya  terwujud kesejahteraan umat.
Seperti  yang  telah  saya  sampaikan  sebelumnya,  itulah  sebenarnya  yang  harus dilakukan umat Islam. Tetapi bagaimana kenyataannya umat Islam saat ini ? Kita sering menyaksikan  kekurangan,  keterbelakangan,  kemiskinan  dan  lainnya.  Ini  berarti  bukan saja tidak mampu untuk hidup wajar di dunia serba bergolak dan penuh dengan tuntutan kompetisi,  namun  lebih  lagi  untuk  menjadi  rahmat  bagi  alam  semesta.  Kesenjangan antara realita umat Islam dengan ajaran idealnya merupakan masalah terbesar yang harus diselesaikan terlebih dulu oleh umat Islam. Beberapa istilah, seperti qana‟ah (menerima
apa  yang  telah  diberikan), sabar,  tawakkal  ( sikap  pasrah) ,  taqdir/qadha‟ , zuhud dan sejenisnya  terjadi  banyak  salah  paham  dalam  memberi  makna  dan  telah  terjadi  salah pengamalan yang menghasilkan praktek negatif dalam gerak laju perkembangan ekonomi umat.  Istilah-istilah  ini  dalam  praktek  sehari-hari  umat  Islam  sering  dijadikan  landasan hidup,  seolah  memberi  justifikasi  terhadap  apa  yang  dilakukan.  Namun,  sayangnya berkonotasi negatif, lamban, terbelakang, kemalasan, dan semacamnya. Padahal arti yang sebenarnya  harus  berkonotasi  positif,  tidak  menghambat  kemajuan  ekonomi  dan perkembangannya. 1
1) Sabar .  Yang  terjadi  ditengah-tengah  umat,  sabar  dianggap  sebagai  sikap  yang tidak  cepat-cepat,  sehingga  identik  dengan  lamban.  Padahal,  seharusnya  sabar hendaknya  dipahami  sebagai  sikap  tangguh,  pantang  menyerah,  teliti,  tabah, sehingga  tidak  mudah  putus  asa.  Sabar  berarti  proses  untuk  keberhasilan,  yang tidak mengenal kegagalan. Jika sabar diartikan lamban akan tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 146, yang artinya:
Dan  berapa  banyaknya  nabi  yang  berperang  bersama-sama  mereka  sejumlah besar  dari  pengikutnya  yang  bertaqwa.  Meraka  tidak  menjadi  lemah  karena bencana  yang  menimpa  mereka  di  jalan  Allah,  tidak  lesu  dan  tidak  pula menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.
Kaitannya dengan pengembangan ekonomi umat, sabar berarti “tidak menyerah” dalam  berusaha,  sabar  harus  mencakup  ulet,  tekun,  tangguh  dan  teguh  terhadap cobaan dan ujian apa saja dan selalu akan berusaha sampai berhasil.
2) Qana‟ah sering  dipahami  sebagai  sikap nrimo ,  yaitu  mudah  menyerah  dan menerima  apa  adanya.  Tuntutan  untuk  kemajuan  dianggapnya  sebagai  hal  yang tidak perlu, karena bertentangan dengan sikap nrimo tadi. Pemahaman seperti ini jelas  keliru.  Seharusnya qana‟ah dipahami  sebagai  sikap  yang  jujur  untuk menerima hasil sesuai dengan kerjanya, tidak serakah, tidak menuntut  hasil yang lebih  dengan  kerja  yang  kecil  dan  lainnya.  Produktivitas  sesuai  dengan kemampuan dan tingkat kerja yang dilakukan, itulah qana‟ah .
1 Al-Badri,  A.  A.  1992. Hidup  Sejahtera  dalam  Naungan  Islam (Terjemahan).  Penerbit  Gema Insani Press. Jakarta
3) Tawakkal dipahami  dengan  sikap  menyerahkan  dirinya  dan  cita-citanya  kepada keadaan,  tanpa  perlu  ada  usaha  maksimal.  Usaha  maksimal  dianggapnya  hanya sia-sia.  Pemahaman  seperti  ini  jelas  keliru,  oleh  karena tawakkal seharusnya dipahami sebagai sikap akhir setelah bekerja dan berusaha keras secara maksimal yang dilakukan tidak hanya sekali. Dengan sikap tawakkal seperti ini, maka akan terhidar  dari  sikap  frustasi.  Adalah  keliru  kalau  menempatkan  sikap tawakkal sebelum adanya usaha yang maksimal.
4) Zuhud selama  ini  dipahami  sebagai  anti-keduniaan  atau  anti-harta.  Banyak  yang mengartikan  demikian.  Namun  kalau  kita  perhatikan  dalam  sejarah,  termasuk tokoh  ahli  tasawuf,  tidak  sedikit  mereka  yang  kaya,  termasuk  al-Ghazali.  Nabi sendiri  menggunakan  kuda,  unta,  dan  bahkan  juga  makanan  tergolong  yang terbaik, yang berarti termahal. Oleh karena itu, seharusnya dipahami bahwa zuhud adalah anti-keserakahan. Menurut saya, defenisi yang tepat adalah meninggalkan hal-hal yang menyebabkan jauh dari Allah‟, “bukan meninggalkan harta”.
Untuk  itu,  umat  Islam  sendiri  yang  harus  memperbaiki  dirinya,  di  awali  dari masing-masing  individu  umat  Islam.  Tanpa  keseriusan  dan  kesungguhan  untuk  berubah saya kira sulit untuk dapat berubah. Dan mari kita intropeksi diri apakah udah siap untuk mengubah  tantangan  dijadikan  kekuatan  untuk  berkiprah,  mengubah  kelemahan  selama ini  menjadi  kekuatan  yang  dahsyat,  yakni  kekuatan  agama,  untuk  mengarungi  krisis global. Pada saat inilah kesempatan emas untuk mempraktekkan sistem syariah di muka bumi,  termasuk  ekonomi  Islam.  Kita  lihat  runtuhnya  sistem  kapitalis  yang  diterapkan oleh  Amerika  yang  hanya  mementingkan  materialistis  dan  individualis.  Andai  saja Indonesia  menerapkan  sistem  ekonomi  Islam  dalam  kegiatan  finansialnya  maka  negara kita tidak akan terimbas dengan krisis global yang terjadi di Amerika. Sudah barang tentu sistem  syari‟ah  ini  bukan  hanya  untuk  orang  Islam,  namun  juga  untuk  siapa  saja  yang mau menggunakannya.

## B. Problematika Ekonomi
Terdapat perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Kapitalis  dalam  memandang  apa  problematika  ekonomi  manusia.  Menurut  sistem
ekonomi  kapitalis,  problematika  ekonomi  yang  sesungguhnya  adalah  kelangkaan ( scarcity )  barang  dan  jasa.  Manusia  mempunyai  kebutuhan  yang  beranekaragam  dan jumlahnya  tidak  terbatas  sementara  sarana  pemuas  (barang  dan  jasa)  yang  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  terbatas.  Dari  pandangan  tersebut  di  atas  maka sistem ekonomi kapitalis menetapkan bahwa problematika ekonomi akan muncul karena adanya kelangkaan barang dan jasa.
Pada sistem ekonomi Kapitalis, pemecahan problematika ekonomi dititikberatkan pada aspek produksi dan pertumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah barang dan  jasa.  Inilah  dasar  mengapa  sistem  ekonomi  Kapitalis  menitikberatkan  pada peningkatkan  produksi  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Akibatnya  seringkali  justru  mengabaikan  aspek  distribusi  dan  kesejahteraan  masyarakat banyak. Hal ini nampak berbagai kebijakan yang sangat berpihak pada para konglomerat dan  “mengorbankan”  rakyat  kecil.  Hal  ini  kerena  pertumbuhan  yang  tinggi  dengan mudah  dapat  dicapai  dengan  jalan  ekonomi  konglomerasi  dan  sulit  ditempuh  dengan mengandalkan ekonomi kecil dan menengah.
Bahkan,  karena  sangat  mengagungkan  pertumbuhan  ekonomi,  sistem  ekonomi kapitalis  tidak  lagi  memperhatikan  apakah  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai  betul- betul mengandalkan sektor riil atau pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah semu, yakni mengandalkan  sektor  non-riil  (sektor  moneter).  Dalam  kenyataannya,  di  dalam  sistem ekonomi  kapitalis  pertumbuhannya  lebih  dari  85  %  di  topang  oleh  sektor  non-riil  dan sisanya  sektor  riil.  Akibatnya  adalah  ketika  sektor  non-ril  ini  ambruk,  maka  ekonomi negara-negara  yang  menganut  sistem  ekonomi  kapitalis  juga  ambruk.  Inilah  fenomena yang  menimpa  negara-negara  penganut  sistem  ekonomi  kapitalis  saat  krisis  ekonomi melanda dunia beberapa dekade terakhir.
Berbeda  dengan  sistem  ekonomi  kapitalis,  sistem  ekonomi  Islam  menetapkan bahwa  problematika  ekonomi  terjadi  jika  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  pokok masyarakat.  Kebutuhan  manusia  ada  yang  merupakan  kebutuhan  pokok  ( al  hajat  al asasiyah )  dan  ada  kebutuhan  yang  sifatnya  pelengkap (al  hajat  al  kamaliyat )  yakni berupa  kebutuhan  sekunder  dan  tersier.  Kebutuhan  pokok  manusia  berupa  pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas. Setiap orang yang telah kenyang makan  makanan  tertentu  maka  pada  saat  itu  sebenarnya  kebutuhannya  telah  terpenuhi
dan dia tidak menuntut untuk makan makanan lainnya. Setiap orang yang sudah memiliki pakaian tertentu meskipun hanya beberapa potong saja, maka sebenarnya kebutuhan dia akan pakaian sudah terpenuhi. Demikian pula jika orang telah menempati rumah tertentu untuk  tempat  tinggal  --meskipun  hanya  dengan  jalan  menyewa--  maka  sebenarnya kebutuhannya  akan  rumah  tinggal  sudah  terpenuhi.  Dan  jika  manusia  sudah  mampu memenuhi  kebutuhan  pokoknya  maka  sebenarnya  dia  sudah  dapat  menjalani  kehidupan ini tanpa mengalami kesulitan yang berarti. 2
Adapun kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap (sekunder dan tersier) maka memang  pada  kenyataannya  selalu  berkembang  terus  bertambah  seiring  dengan  tingkat kesejahteraan  individu  dan  peradaban  masyarakatnya.  Namun  perlu  ditekankan  disini bahwa  jika  seorang  individu  atau  suatu  masyarakat  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan pelengkapnya,  namun  kebutuhan  pokoknya  terpenuhi,  maka  individu  atau  masyarakat tersebut  tetap  dapat  menjalani  kehidupannya  tanpa  kesulitan  berarti.  Oleh  karena  itu anggapan  orang  kapitalis  bahwa  kebutuhan  manusia  sifatnya  tidak  terbatas  adalah  tidak tepat  sebab  ada  kebutuhan  pokok  yang  sifatnya  terbatas  selain  memang  ada  kebutuhan pelengkap yang selalu berkembang dan terus bertambah.
Karenanya permasalahan ekonomi yang sebenarnya adalah jika kebutuhan pokok setiap individu masyarakat tidak terpenuhi. Sementara itu barang dan jasa yang ada, kalau sekedar  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  seluruh  manusia,  maka  jumlah  sangat mencukupi. Namun karena distribusinya sangat timpang dan rusak, maka akan selalu kita temukan  –  meskipun  di  negara-negara  kaya--  orang-orang  miskin  yang  tidak  mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka secara layak.
Atas  dasar  inilah  maka  persoalan  ekonomi  yang  sebenarnya  adalah  rusaknya distribusi  kekayaan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dan  untuk  mengatasinya  maka  sistem ekonomi  Islam  menerapkan  berbagai  kebijakan  politik  ekonomi  yang  dapat  mengatasi persoalan  ekonomi,  yakni  bagaimana  mekanisme  distribusi  kekayaan  agar  kebutuhan masyarakat  dapat  dipenuhi?  Oleh  karena  itu  pada  pembahasan  ini,  ingin  menekankan pembahasan pada bagaimana pendistribusian kekayaan.
2 Al-„Assal,  A.M  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim.  1999. Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia.

## C. Distribusi Kekayaan dan Solusinya
Adapun  perbedaan  antara  sistem ekonomi  Islam  dengan  sistem ekonomi lainnya adalah  dalam  hal  konsep  distribusi  kekayaan  di  tengah  masyarakat.  Menurut  sistem ekonomi sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat dilakukan oleh negara secara mutlak.  Negara  akan  membagikan  harta  kekayaan  kepada  individu  rakyat  dengan  sama rata,  tanpa  memperhatikan  lagi  kedudukan  dan  status  sosial  mereka.  Akibatnya  adalah meskipun seluruh anggota masyarakat memperoleh harta yang sama, namun penghargaan yang  adil  terhadap  jerih  payah  setiap  orang  menjadi  tidak  ada.  Sebab  berapapun  usaha dan produktivitas yang mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi)  yang  sama  dengan  orang  lain,  meskipun  orang  tersebut  memberikan  jerih payah  yang  kecil  atau  bahkan  sama  sekali  tidak  bekerja.  Karena  itulah  sistem  ekonomi sosialis menolak mekanisme pasar (harga) dalam distribusi kekayaan.
Berbeda  juga  dengan  sistem  ekonomi  kapitalis  yang  lebih  mengandalkan  pada mekanisme  pasar  (harga)  dan  menolak  sejauh  mungkin  peranan  negara  secara langsung dalam  mendistribusikan  harta  di  tengah  masyarakat.  Menurut  mereka  mekanisme  harga (pasar) dengan invisible hands-nya akan secara otomatis membuat distribusi kekayaan di tengah  masyarakat.  Karena  itulah  maka  sistem  ekonomi  kapitalis  akan  mengabaikan setiap  orang  yang  tidak  mampu  mengikuti  mekanisme  pasar  dengan  baik.  Seolah-olah menurut  mereka  hanya  orang-orang  yang  mampu  mengikuti  makanisme  pasar  artinya mampu mengikuti persaingan pasarlah yang layak hidup. Sedangkan orang-orang lemah, jompo, cacat tidaklah layak untuk hidup, sebab hanya menjadi beban masyarakat.
Sedangkan  sistem  ekonomi  Islam,  dalam  hal  distribusi  kekayaan  di  tengah masyarakat,  selain  mengandalkan  mekanisme  ekonomi  yang  wajar  juga  mengandalkan mekanisme  non  ekonomi.  Dalam  persoalan  distribusi  kekayaan  yang  timpang  di  tengah masyarakat, Islam melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi.
Mekanisme  distribusi  yang  ada  dalam  sistem  ekonomi  Islam  secara  garis  besar dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  kelompok  mekanisme,  yaitu  (1)  apa  yang  disebut mekanisme  ekonomi  dan  (2)  mekanisme  non-ekonomi.  Mekanisme  ekonomi  adalah mekanisme utama yang ditempuh oleh Sistem Ekonomi Islam untuk mengatasi persoalan distribusi  kekayaan.  Mekanisme  dijalankan  dengan  jalan  membuat  berbagai  ketentuan
yang menyangkut kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan sejumlah  ketentuan-ketentuan  yang  menyangkut  berbagai  kegiatan  ekonomi  tertentu, diyakini  distribusi  kekayaan  itu  akan  berlangsung  normal.  Namun  jika  mekanisme ekonomi  tidak  dapat  atau  belum  mampu  berjalan  untuk  mengatasi  persoalan  distribusi, baik  karena  sebab-sebab  alamiah  yang  menimbulkan  kesenjangan,  atau  pun  kondisi- kondisi khusus seperti karena bencana alam, kerusuhan dan lain sebagainya, maka Islam memiliki  sejumlah  mekanisme  non-ekonomi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi persoalan distribusi kekayaan. 3
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  Sistem  Ekonomi  Islam  sangat  berbeda dengan  Sistem  Ekonomi  Kapitalis  yang  untuk  terjadinya  distribusi  kekayaan mengandalkan (hanya) kepada mekanisme (harga) pasar.  Mereka percaya bahwa dengan menggenjot  produksi,  tangan  tak  kelihatan (the invisible-hand) dalam  mekanisme  pasar akan  mengatur  distribusi  kekayaan  secara  rasional.  Bila  kesejahteraan  individu  dicapai, yang dihasilkannya akan tercipta pula kesejahteraan bersama.
Kenyataannya, tangan-tangan tak kelihatan itu tidaklah muncul dengan sendirinya dalam  mekanisme  pasar.  Dengan  pola  seperti  itu,  yang  terjadi  justru  yang  kaya  makin kaya  dan  yang  miskin  bertambah  miskin.  Kesejahteraan  bersama  menjadi  sekadar harapan. Fenomena perkampungan kumuh,  yang merupakan kantong-kantong penduduk miskin  di  tengah  gemerlapnya  kota  metropolitan  di  berbagai  belahan  dunia  sebagai bentuk kesenjangan ekonomi  yang  sangat mencolok, merupakan bukti sangat nyata dari kegagalan  sistem  distribusi  yang  sekadar  mengandalkan  mekanisine  pasar.  Tangan  tak kelihatan yang diharapkan itu temyata tidak dengan sendirinya muncul.
Tegasnya,  distribusi  kekayaan  secara  lebih  baik  tidak  bisa  dilakukan  bila  hanya mengandalkan  mekanisme  ekonomi  saja  (itupun  banyak  kegiatan  seperti  berbagai  jenis kegiatan  ribawi,  juga  judi,  yang  bila  dicermati  justru  menimbulkan  hambatan  terhadap lancarnya distribusi kekayaan).  Maka mestinya harus ada pula mekanisme non ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi.
Demikianlah  beberapa  perbedaan  penting  antara  sistem  ekonomi  Islam  dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dengan mendalami secara lebih jauh, maka sistem
3 Mannan,  M.A.  1993. Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam .  Penerbit  PT.  Dana  Bhakti  Wakaf. Yogyakarta.
ekonomi  Islam  yang  dibangun  dari  pandangan  yang  khas  tersebut  setidaknya  dibangun atas pandangan-pandangan tertentu.

## 1. Mekanisme Ekonomi
Mekanisme  ekonomi  yang  ditempuh  Sistem  Ekonomi  Islam  dalam  rangka mewujudkan  distribusi  kekayaan  diantara  manusia  yang  seadil-adilnya,  adalah  dengan sejumlah cara, yakni: 4
(1)  Membuka  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  berlangsungnya  sebab-sebab kepemilikan (asbabu  al-tamalluk) dalam  kepemilikan  individu (al-milkiyah  al- fardiyah).
Menurut  An-Nabhaniy  (1990),  Islam  telah  menetapkan  sebab-sebab  tertentu dimana seseorang dapat memiliki harta yang berkaitan dengan kepemilikan individu (al- milkiyah  al-fardiyah) yakni  (1)  bekerja;  (2)  warisan;  (3)  kebutuhan  akan  harta  untuk menyambung  hidup;  (4)  harta  pemberian  negara  yang  diberikan  kepada  rakyat;  dan  (5) harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. 5
Membuka  kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi  seluruh  anggota  masyarakat adalah  salah  satu  bentuk  distribusi  kekayaan  melalui  mekanisme  ekonomi.  Salah  satu upaya  yang  lazim  dilakukan  manusia  untuk  memperoleh  harta  kekayaan  adalah  dengan bekerja.  Islam  telah  menetapkan  adanya  keharusan  “bekerja”  bagi  manusia  khususnya bagi kepala keluarga. Oleh karena itu “bekerja” menurut Islam adalah sebab pokok dan mendasar yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.
Az-Zein (1981) mengatakan bahwa dengan menelaah hukum-hukum syara‟ yang menetapkan bentuk pekerjaan tersebut, tampaklah jelas, bahwa bentuk-bentuk pekerjaan yang  disyari‟atkan,  sekaligus  dapat  dijadikan  sebagai  sebab  kepemilikan  harta  adalah pekerjaan-pekerjaan  sebagai  berikut  :  (a)  bekerja  disektor  jasa  ( ijarah );  (b)  bekerja sebagai broker/ makelar  ( samsarah );  (c)  bekerja  sebagai  pengelola  ( Mudharib )  pada
4 Chapra,  M.  U.  1999. Islam  dan  Tantangan  Ekonomi  :  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer (Terjemahan). Penerbit Risalah Gusti. Surabaya
5 An-Nabhaniy, T. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam. Penerbit Darul Ummah. Bairut.
perseroan  (syarikah) mudlarabah ;  (d)  bekerja  mengairi  lahan  pertanian  (musaqat);  (e) berburu; (f) menghidupkan tanah mati; dan (g) menggali kandungan bumi. 6
Agar  berbagai  jenis  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan  tersebut  dapat  dijalankan dengan baik, maka negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan serta  membuat  berbagai  ketentuan  yang  memudahkan  setiap  orang  menjalankan pekerjaan tersebut.
(2)  Memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  berlangsungnya  pengembangan kepemilikan (tanmiyatu al-milkiyah ) melalui kegiatan investasi.
Pengembangan  Kepemilikan  ( tanmiyatu  al-milkiyah) adalah  suatu  mekanisme yang  dipergunakan  seseorang  untuk  menghasilkan  tambahan  kepemilikan  tersebut. Karenanya  Islam  mengemukakan  dan  mengatur  serta  menjelaskan  suatu  mekanisme untuk  mengembangkan  kepemilikan.  Dari  sinilah  maka  pengembangan  kepemilikan  itu harus  terikat  dengan  hukum-hukum  tertentu  yang  telah  di  buat  oleh As-Syari‟ dan  tidak boleh melampau ketentuan-ketentuan syara‟ tersebut.
Dalam masalah pengembangan kepemilikan, Syara‟ telah menjelaskan garis-garis besar  tentang  mekanisme  yang  dipergunakan  untuk  mengembangkan  kepemilikan, disamping  juga  menyerahkan  rincian  hukumnya  kepada  para mujtahid agar  mereka menggali  hukum-hukumnya  secara  rinci berdasarkan  pada nash-nash yang  menjelaskan tentang  mekanisme  tersebut  serta  berdasarkan  pemahaman  terhadap  fakta  yang  ada. Dengan  demikian  syara‟  telah  menjelaskan  berbagai  muamalah  dan  transaksi-transaksi yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  kepemilikan  sekaligus  juga  menjelaskan berbagai  muamalah  dan  transaksi-transaksi  yang  tidak  boleh  dilakukan  dalam  rangka mengembangkan  kepemilikan.  Dalam  hal  ini  Islam  memiliki  hukum-hukum  tentang pertanian, perdagangan, dan industri.
Kalau kita teliti segala macam bentuk harta kekayaan yang ada dalam kehidupan, maka dapat kita kelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (1) harta berupa tanah; (2) harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang (jual beli); dan (3) harta yang diperoleh dengan  cara  merubah  bentuknya  dari  satu  bentuk  ke  bentuk  yang  berbeda  (produksi).
6 Az-Zein, S. A. 1981. Syari‟at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbadingan (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.
Dari sinilah kita ketahui teknik yang umumnya digunakan orang-orang mengembangkan untuk harta kekayaan adalah dengan jalan melaksanakan aktivitas pertanian, perdagangan dan industri. Yang kesemuanya ditujukan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.
Secara  garis  besar,  dapat  dikatakan  bahwa  Islam  menghalalkan  kaum  muslimin bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian dengan catatan-catatan tertentu. Dalam masalah pertanian, prinsip hukum Islam adalah pada hukum-hukum yang berhubungan  dengan  pertanahan.  Seseorang  yang  menghidupkan  tanah  yang  mati, bahkan  baru  membukanya  saja,  berhak  memiliki  tanah  tersebut.  Namun  jika  ia terlantarkan tanah itu lebih dari tiga tahun, maka lahan tersebut diambil alih oleh negara dan  diberikan  kepada  siapa  saja  yang  siap  mengolahnya,  alias  memproduktifkannya. Diriwayatkan  bahwa  Umar  r.a.  pernah  mendatangi  Bilal  bin  Harits  Al-Mazimi  yang pernah mendapat sebidang tanah yang luas dari Rasulullah saw. sambil berkata:
"Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw.  Lalu  beliau  memberikan  kepadamu.  Dan  Rasulullah  tidak  pernah  menolak sama  sekali  untuk  dimintai,  sementara  engkau  tidak  mampu  (menggarap)  tanah yang  ada  di  tanganmu".  Bilal  menjawab,  "Benar".  Umar  Berkata,  "Lihatlah, mana  di  antara  tanah  itu  yang  tidak  mampu  kamu  garap,  serahkanlah  kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin" (An-Nabhaniy, An- Nizhamul Iqtishadiy fil Islam, hal 141) .
Sedangkan  dalam  jual  beli,  Allah  SWT  jelas  telah  menjelaskan  hukum  jual-beli, hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  syirkah  serta  hal-hal  yang  terkait  dengan  hukum- hukum tersebut. Dalam masalah jual beli Allah SWT berfirman :
"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan  jalan  yang  bathil,  melainkan  dengan  jalan  perdagangan  yang  berlaku suka sama suka di antara kalian" (QS. An-Nisaa : 29)
Demikian  pula  dalam  menjelaskan  hukum-hukum  perseroan  ( syirkah ),  maka Islam  menjelaskan  macam-macam  syirkah  yang  dibenarkan  didalam  Islam  seperti Syarikah  Inan,  Abdan,  Mudharabah,  Wujuh  dan  Syarikah  Mufawadhah disertai  dengan berbagai ketentuan yang harus diikuti.
Adapun  dalam  masalah  perindustrian,  baik  industri  kecil  maupun  besar, hukumnya  mubah.  Kaum  muslimin  boleh  membuat  baju,  mobil,  pesawat  terbang  dan barang  apa  saja  yang  boleh  dimanfaatkan.  Berkaitan  dengan  ini  semua  Islam  telah
menjelaskan  berbagai  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah ajiir dan produksi. Sedangkan  masalah  hasil  produksi  atau  barang-barang  yang  telah  dihasilkan  termasuk dalam masalah perdagangan. Diriwayatkan dari Anas r.a. yang berkata:
"Nabi saw. telah membuat cincin" (HR. Bukhari) .
Juga  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  bahwa  Beliau  saw.  menyuruh  seorang wanita  agar  anaknya  (tukang  kayu)  membuat  mimbar,  sandaran  tempat  duduk  dari mimbar Beliau.
Oleh  karena  itu,  pengembangan  kepemilikan  tersebut  terikat  dengan  hukum- hukum  yang  telah  ditetapkan  syara‟,  yaitu  hukum-hukum  seputar  pertanahan,  hukum- hukum  jual-beli,  perseroan  serta  hukum-hukum  yang  terkait  dengan ijaratul-ajiir dan produksi . Karenanya  pengembangan  kepemilikan  dalam  bidang  pertanian,  perdagangan, maupun  industri  bisa  dilakukan  secara  perorangan  maupun  secara  bersama  dalam suatu syarikat. Bila suatu usaha berskala besar, maka lazimnya dilakukan dalam suatu syarikat. Jika  seseorang  memiliki  modal  tetapi  tak  punya  waktu  buat  mengelolanya  maka dianjurkan  bagi  untuk  menyerahkan  kepada  orang  lain  yang  bekerja  sama  dengannya, mengelola  hartanya  agar  berkembang,  dalam  syarikah  mudharabah.  Apapun  bentuk syarikah yang disahkan oleh Islam (syarikah inan, mudharabah, dan 'abdan), insya Allah, barakah  lantaran  dijamin  oleh  Allah  SWT  sebagaimana  sabda  Rasulullah  saw  dalam hadits qudsy:
"Aku  adalah  pihak  ketiga  (Yang  Maha  Melindungi)  bagi  dua  orang  yang melakukan  syirkah,  selama  salah  seorang  di  antara  mereka  tidak  berkhianat kepada  temannya  (syariknya).  Apabila  di  antara  mereka  ada  yang  berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)." (HR. Ad-Daruquthni)
(3) Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang  ditimbun  tidak  akan  berfungsi  ekonomi.  Pada  gilirannya  akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
Al-Badri (1992) menjelaskan bahwa Islam mengharamkan menimbun harta benda walaupun  telah  dikeluarkan  zakatnya,  dan  mewajibkan  pembelanjaan  terhadap  harta tersebut,  agar  ia  beredar  di  tengah-tengah  masyarakat  sehingga  dapat  diambil manfaatnya.  Penggunaan  harta  benda  itu  dapat  dilakukannya  dengan  mengusahakannya sendiri  ataupun  berserikat  dengan  orang  lain  dalam  suatu  pekerjaan  yang  tidak
diharamkan. Dengan tegas Al-Qur‟an telah melarang usaha penimbunan harta, baik emas maupun perak, karena keduanya merupakan standar mata uang. 7 Allah SWT berfirman:
“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksaan yang pedih ” (QS At-Taubah 34)
Imam  Thabari  mengatakan  berdasarkan  sanad  dari  Abu  Umamah  “Ketika seseorang  Ahlus  Shuffah  yaitu  orang-orang  yang  menempati  satu  bagian  dari  masjid Nabawi,  meninggal  dunia  dan  di  bawah  selimutnya  ditemukan  satu  dinar  uang  emas, Rasulullah  SAW  bersabda: “  Satu  gosokan  (api  akan  menimpanya  nanti  di  hari kiamat).” “Kemudian  ketika  ada  lagi  yang  meninggal  dan  ditemukan  dua  dinar  uang emas,  Nabi  SAW  bersabda:  “Dua  gosokan.”  Rasulullah  SAW  mengambil  isyarat pemahaman dari Ayat Al-Qur‟an :
“Dan  orang-orang  yang  menimbun  emas  dan  perak  dan  tidak  menafkahkannya pada  jalan  Allah,  maka  beritahukanlah  kepada  mereka  (bahwa  mereka  akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS At Taubah 34).
Di dalam ayat berikutnya Allah SWT menegaskan :
“pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka  :  „Inilah  harta  bendamu  yang  kamu  simpan  untuk  dirimu  sendiri,  maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah : 35)
(4)  Membuat  kebijakan  agar  harta  beredar  secara  luas  serta  menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
Islam  memerintahkan  agar  harta  benda  beredar  di  seluruh  anggota  masyarakat, dan  tidak  hanya  beredar  di  kalangan  tertentu,  sementara  kelompok  lainnya  tidak mendapat  kesempatan.  Caranya  adalah  dengan  menggalakkan  kegiatan  investasi  dan pembangunan  infrastruktur.  Untuk  merealisasikan  hal  ini,  maka  negara  akan  menjadi
7 Al-Badri,  A.  A.  1992. Hidup  Sejahtera  dalam  Naungan  Islam (Terjemahan).  Penerbit  Gema Insani Press. Jakarta.
fasilitator antara orang-orang kaya  yang tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengelola  dan  mengembangkan  hartanya  dengan  para  pengelola  yang  profesional  yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (syirkah).
Selain  itu  negara  dapat  juga  memberikan  pinjaman  modal  kepada  orang-orang yang memerlukan modal usaha. Dan tentu saja pinjaman yang diberikan tanpa dikenakan bunga  ribawi.  Bahkan  kepada  orang-orang  tertentu  dapat  saja  diberikan  modal  usaha secara  cuma-cuma  sebagai  hadiah  agar  ia  tidak  terbebani  untuk  mengembalikan pinjaman.
Cara lain yang dilakukan oleh negara untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi adalah dengan membuat dan menyediakan berbagai fasilitas seperti jalan raya, pelabuhan, pasar dan lain sebagainya. Juga membuat kebijakan yang memudahkan setiap seorang membuat dan mengembangkan berbagai macam jenis usaha produktif.

## (5)  Larangan  kegiatan  monopoli,  serta  berbagai  penipuan  yang  dapat  mendistorsi pasar.
Islam  melarang  terjadinya  monopoli  terhadap  produk-produk  yang  merupakan jenis  kepemilikan  individu  ( private  property ).  Sebab  dengan  adanya  monopoli,  maka seseorang  dapat  menetapkan  harga  jual  produk  sekehendaknya,  sehingga  dapat merugikan  kebanyakan  orang.  Bahkan  negara  tidak  diperbolehkan  turut  terlibat  dalam menetapkan harga jual suatu produk yang ada di pasar, sebab hal ini akan menyebabkan terjadinya  distorsi  pasar.  Islam  mengharamkan  penetapan  harga  secara  mutlak.  Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Anas ra. Yang mengatakan :
“Harga  pada  masa  Rasulullah  saw  mengalami  kenaikan  sangat  tajam (membumbung). Lalu mereka melaporkan : „Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga  ini  engkau  tetapkan  (niscaya  tidak  membumbung  seperti  ini).  Beliau  saw menjawab  :  „Sesungguhnya  Allah-lah  Yang  Maha  menciptakan,  Yang  Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rizki, lagi Maha Menentukan  Harga.  Aku ingin  mengadap  ke  hadirat  Allah,  sementara  tidak  ada satu  orang  pun  yang  menuntutku  karena  suatu  kezaliman  yang  aku  lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.”
Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. yang mengatakan :
“Bahwa  ada  seorang  laki-laki  datang  lalu  berkata  :  „Wahai  Rasulullah, tetapkanlah  harga  ini.‟  Beliau  menjawab  :  „(Tidak)  justru,  biarkan  saja.‟
Kemudian  beliau  didatangi  laki-laki  yang  lain  lalu  mengatakan  :  „Wahai Rasulullah,  tetapkanlah  harga  ini.‟  Beliau  menjawab:  „(Tidak)  tetapi  Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan.”
Hadits-hadits  ini  menunjukkan  haramnya  penetapan  harga,  dimana  penetapan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus dihilangkan. Larangan penetapan harga bersifat umum untuk semua jenis barang, tanpa dibedakan antara bahan makanan pokok dengan yang tidak.
Meskipun  demikian terhadap  produk-produk  yang  termasuk  kepemilikan  umum, Islam membolehkan adanya monopoli oleh negara. Namun monopoli oleh negara bukan berarti  negara  dapat  menetapkan  harga  seenaknya  demi  mengejar  keuntungan  semata. Namun negara justru berkewajiban menyediakan berbagai produk tersebut dengan harga semurah mungkin.
Hal  lain  yang  juga  dilarang  oleh  Islam  adalah  adanya  upaya  memotong  jalur pemasaran  yang  dilakukan  oleh  pedagang  perantara,  sehingga  para  produsen terpaksa menjual  pruduknya  dengan  harga  sangat  murah,  padahal  harga  yang  berlaku  di  pasar tidak  serendah  yang  mereka  peroleh  dari  pedagang  perantara.  Diriwayatkan  oleh Abdullah Ibn Umar ra. ia berkata :
“Kami  pernah  keluar  menyambut  orang-orang  yang  datang  membawa  hasil panen  dari  luar  kota  lalu  kami  membelinya  dari  mereka.  Rasulullah  saw melarang kami membelinya sampai hasil panen tersebut dibawa ke pasar.” (HR. Bukhari)
Menurut riwayat Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda :
“Janganlah kamu keluar menyambut orang-orang yang membawa hasil panen ke dalam kota kita.” (HR. Bukhari)
(6)  Larangan  kegiatan  judi,  riba,  korupsi,  pemberian  suap  dan  hadiah  kepada penguasa.
Judi dan riba menyebabkan uang hanya akan bertemu dengan uang (bukan dengan barang  dan  jasa),  dan  beredar  diantara  orang  kaya  saja.  Karena  Islam  melarang  serta mengharamkan aktivitas tersebut. Allah SWT berfirman :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  (memimum)  khamr,  berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk  perbuatan  syaitan.  Maka jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar  kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah : 90)
Berkenaan dengan riba maka Allah SWT berfirman :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al- Baqarah : 278)
Sementara korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa mengakibatkan harta  hanya  beredar  di  antara  orang-orang  yang  sudah  berkecukupan.  Hal  ini  tentunya akan menyebabkan rusaknya sistem distribusi kekayaan. Berkaitan dengan suap-menyuap Rasulullah saw bersabda :
“Allah  SWT  melaknat  penyuap,  penerima  suap  dan  yang  menjadi  perantara terjadinya suap-menyuap.” (HR. Ahmad)
Bahkan seorang pejabat yang telah menduduki jabatan tertentu dilarang menerima hadiah dari pihak manapun. Al-Khatib dalam kitabnya berjudul “Talkhishul-Mutasyabih” mengetengahkan sebuah hadits berasal dari Anas ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda
“Hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah suht (haram)”
Demikian  tidak  diperbolehkan  seorang  pegawai  atau  pejabat  yang  sedang mengerjakan  tugasnya  menerima  komisi,  sementara  dia  telah  mendapatkan  gaji  dari pekerjaannya ini. Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa  yang  telah  kami  pekerjakan  untuk  melakukan  suatu  tugas  dan kepadanya  telah  kami  berikan  rizki  (yakni  imbalan  atas  jerih  payahnya),  maka apa yang diambil olehnya selain itu adalah kecurangan.” (HR. Abu Daud)
(7) Pemanfaatan secara optimal (dengan harga  murah atau cuma-cuma) hasil dari barang-barang  (SDA)  milik  umum (al-milkiyah  al-amah) yang  dikelola  negara seperti  hasil  hutan,  barang  tambang,  minyak,  listrik,  air  dan  sebagainya  demi kesejahteraan rakyat.
Dengan dioptimalkannya pengelolaan dan pemanfaatan harta-harta yang menjadi milik  umum,  maka  hasilnya  dapat  didistribusikan  kepada  seluruh  masyarakat  secara cuma-cuma  atau  dengan  harga  yang  murah.  Dana  yang  sebelumnya  dibelanjakan  untuk mendapatkan  barang-barang  yang  menjadi  milik  umum  seperti  air  atau  listrik  dan  lain- lain, bisa digunakan untuk keperluan lain bagi peningkatan kualitas hidupnya.
Bila  semua  kegiatan  mulai  dari  sebab-sebab  kepemilikan,  pemanfaatan kepemilikan dan sejumlah larangan menyangkut beberapa kegiatan ekonomi yang dalam sistem  ekonomi  kapitalis  dianggap  wajar  dilaksanakan,  Insya  Allah  akan  tercipta distribusi  kekayaan  diantara  manusia  dengan  sebaik-baiknya.  Artinya,  distribusi  akan berlangsung normal, dan rakyat akan merasakan kesejahteraan bersama.

## 2. Mekanisme Non-Ekonomi
Didorong oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan  terjadinya  kesenjangan  ekonomi  dan  terhambatnya  distribusi  kekayaan kepada  orang-orang  yang  memiliki  faktor-faktor  tersebut.  Dengan  mekanisme  ekonomi biasa,  distribusi  kekayaan  tidak  akan  berjalan  karena  orang-orang  yang  memiliki hambatan  yang  bersifat  alamiah  tadi  tidak  dapat  mengikuti  derap  kegiatan  ekonomi secara  normal  sebagaimana  orang  lain.  Bila  dibiarkan  begitu  saja,  orang-orang  itu, termasuk  mereka  yang  tertimpa  musibah  (kecelakaan,  bencana  alam  dan  sebagainya) makin  terpinggirkan  secara  ekonomi.  Mereka  akan  menjadi  masyarakat  yang  rentan terhadap  perubahan  ekonomi.  Bila  terus  berlanjut,  bisa  memicu  munculnya  problema sosial  seperti  kriminalitas  (pencurian,  perampokan),  tindakan  asusila  (pelacuran)  dan sebagainya, bahkan mungkin revolusi sosial.
Untuk  mengatasinya,  Islam  menempuh  berbagai  cara .  Pertama ,  meneliti  apakah mekanisme ekonomi telah berjalan secara normal. Bila terdapat penyimpangan, misalnya adanya  monopoli,  hambatan  masuk (barrier  to  entry )  baik  administratif  maupun  non- adminitratif  dan  sebagainya,  atau  kejahatan  dalam  mekanisme  ekonomi  (misalnya
penimbunan),  harus  segera  dihilangkan.  Bila  semua  mekanisme  ekonomi  berjalan sempurna,  tapi  kesenjangan  ekonomi  tetap  saja  terjadi,  Islam  menempuh  cara kedua, yakni  melalui  mekanisme  non-ekonomi.  Cara  kedua  ini  bertujuan  agar  di  tengah masyarakat  segera  terwujud  keseimbangan (al-tawazun )  ekonomi,  yang  akan  ditempuh dengan  beberapa  cara.  Pendistribusian  harta  dengan  mekanisme  non-ekonomi  tersebut antara lain : 8
(1) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
Pemberian harta milik negara kepada orang-orang yang dinilai memerlukan untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka.  Hal  ini  sebagaimana  dilakukan  oleh  Rasulullah ketika  memberikan  harta  fa‟i  Bani  Nadhir  hanya  kepada  orang-orang  Muhajirin  saja, tidak  kepada  orang  Anshar  kecuali  hanya  dua  orang  saja,  Abu  Dujanah  Samak  bin Khurasah  dan  Sahal  bin  Hunaif,  yang  kebetulan  dua  orang  itu  memang  miskin sebagaimana  umumnya  orang  Muhajirin.  Mengapa  Rasulullah  hanya  memberikan  harta fa‟i itu kepada orang Muhajirin? Agar, “harta itu tidak hanya beredar diantara orang- orang kaya saja diantara kamu” (QS. Al-Hasyr 7). Ayat ini merupakan illah ( al-amru al- ba‟itsu „ala al-hukmi – perkara yang menjadi landasan munculnya hukum), bagi tindakan penyeimbangan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  negara  manakala  terjadi  ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat dengan cara memberikan apa yang menjadi milik negara kepada orang-orang tertentu yang memerlukan.
Pemberian harta negara tersebut adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat  atau  agar  rakyat  dapat  memanfaatkan  pemilikan  mereka.  Pemenuhan  kebutuhan tersebut  dapat  diberikan  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  dengan  jalan memberikan berbagai sarana dan fasilitas sehingga individu dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Mengenai  pemenuhan  kebutuhan  hidup  contohnya  negara  memberi  kepada individu  mayarakat  yang  mampu  menggarap  lahan  pertanian  namun  tidak  mempunyai lahan  tersebut  maka  negara  akan  memberikan  lahan  yang  menjadi  milik  negara  kepada individu  yang  tidak  mempunyai  lahan  tersebut.  Atau  negara  memberikan  harta  kepada
8 Qardhawi, Y. 1995. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan . (Terjemahan). Penerbit. Gema Insani Press. Jakarta.
individu  yang  mempunyai  lahan  namun  tidak  mempunyai  modal  untuk  mengelolanya. Contoh  lain  adalah  negara  dapat  memberikan  harta  yang  dimilikinya  kepada  individu yang mempunyai hutang namun tidak mampu melunasinya agar mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka.
Umar bin Khaththab r.a. telah memberikan kepada para petani di Irak, harta dari baitul mal yang bisa membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat  hidup  mereka  tanpa  meminta  imbalan  dari  mereka.  Kemudian  syara‟  juga memberikan  hak  kepada  mereka  yang  mempunyai  hutang  berupa  harta  zakat.  Mereka akan  diberi  dari  bagian  zakat  tersebut  untuk  melunasi  hutang-hutang  mereka,  apabila mereka tidak mampu membayarnya.
Selain dipergunakan untuk kepentingan individu masyarakat yang membutuhkan, maka  negara  dapat  juga  memberikan  harta  milik  umum  untuk  memenuhi  kebutuhan jama‟ah  (masyarakat).  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  suatu  komunitas  (jama‟ah), maka negara dapat saja mengambil dan memanfaatkan hak milik individu. Negara dapat saja mengambil hak milik individu tersebut dari harta yang dimiliki oleh individu tetapi tidak  dimanfaatkan  oleh  pemiliknya  atau  seseuatu  yang  tidak  ada  yang  memilikinya. Misalnya negara dapat mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya, seperti yang pernah dilakukan  oleh  Rasulullah  saw  ketika  berada  di  Madinah.  Abu  Bakar  dan  Umar  juga pernah  mengambil  tanah  semacam  ini,  sebagaimana  yang  juga  pernah  dilakukan  oleh Zubeir,  dengan  mengambil  sebidang  tanah  yang  luas  sekali.  Dia  mengambilnya  untuk menjadi  padang  gembalaan  kudanya  di  tanah  mati  yang  airnya  melimpah.  Dia  juga mengambil  sebidang  tanah  yang  ditumbuhi  pepohonan  dan  kurma.  Sebagaimana  para khulafaur  rasyidin  sepeninggal  mereka  juga  telah  mengambil  tanah  untuk  kaum muslimin.
Dengan  adanya  pengambilan  oleh  negara  yang  kemudian  diberikan  kepada individu ( iqtha‟ ) tersebut, maka tanah yang telah diambil oleh negara –-untuk diserahkan kepada  individu-–  tadi  adalah  menjadi  hak  milik  orang  yang  bersangkutan.  Sebab  bila kepemilikan  tersebut  dibutuhkan  oleh  suatu  jama‟ah,  maka  hakikatnya  kepemilikan tersebut adalah untuk dimanfaatkan, dan memberikan kemudahan bagi manusia agar  bisa memanfaatkannya, lalu dengan adanya sebab kepemilikan ini, ia bisa membantu aktivitas fisik dan psikis komunitas (jama‟ah) tersebut.
(2) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik
Pemberian  harta  zakat  yang  dibayarkan  oleh muzakki kepada mustahik adalah bentuk lain dari mekanisme non-ekonomi dalam hal distribusi harta. Zakat adalah ibadah yang  wajib  dilaksanakan  oleh  para muzakk i.  Dalam  hal  ini,  negara  wajib  memaksa siapapun yang termasuk muzakki untuk membayarkan zakatnya. Allah SWT berfirman :
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka,  dan  mendoa‟ah  untuk  mereka. Sesungguhnya do‟a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)
Dengan  kegiatan  yang  bersifat  memaksa  ini,  akan  terjadi  peredaran  harta  tidak melalui  mekanisme  ekonomi  dari  orang-orang  kaya  kepada,  khususnya  orang-orang miskin.  Dari  harta  zakat  tersebut  kemudian  dibagikan  kepada  golongan  tertentu,  yakni delapan ashnaf seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur‟an. Allah SWT berfirman :
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil-amil  zakat,  para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan) budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jihad  fisabilillah,  dan  orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60).
Jadi,  zakat  adalah  ibadah  yang  berdampak  ekonomi,  yakni  berperan  sebagai instrumen distribusi kekayaan diantara manusia.

## (3) Pemberian harta waris kepada ahli waris.
Ketika mati, orang meninggal itu tidak lagi memiliki hak apa-apa atas badan dan hartanya.  Badannya  menjadi  hak  hukum  syara‟  untuk  memperlakukannya  (yakni dikuburkan),  dan  hartanya  menjadi  hak  ahli  waris  dengan  cara  pembagian  yang  telah ditetapkan.  Sekalipun  harta  itu  menjadi  milik  mayit,  tapi  ketika  mati  ia  tidak  berhak memberikan  kepada  siapa  saja  sesuka  dia.  Wasiat  menyangkut  harta  kepada  selain  ahli waris  hanya  diperbolehkan  paling  banyak  sepertiga  bagian  saja.  Dengan  cara  ini  akan
berlangsung peredaran harta milik mayit kepada para ahli warisnya. Dan ahli waris bisa mendapatkan harta tanpa melalui mekanisme ekonomi biasa.
Individu  ahli  waris  dapat  memperoleh  harta  dengan  jalan  mendapatkan  warisan. Dalil  yang  menunjukkan  hal  ini  adalah  nash  Al-Qur‟an  yang  penunjukkan  maknanya qathiy.  Waris  mempunyai  hukum-hukum  tertentu  yang  sifatnya tauqifi ,  yakni  suatu ketentuan  hukum  yang  bersifat  tetap  dari  Allah  SWT.  Hukum  waris  juga  tidak  disertai illat (sebab ditetapkan hukum) apapun. Nash-nash  Al-Qur‟an telah menjelaskan hukum- hukum waris dalam bentuk rinci : Allah SWT telah menyatakan dalam firmannya :
“Dan Allah SWT  mensyariatkan bagimu (pembagian harta pusaka untuk) anak- anakmu.  Yaitu  bagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  anak wanita, dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisaa: 11)
(4)  Pemberian  infaq,  sedekah,  wakaf,  hibah  dan  hadiah  dari  orang  yang  mampu kepada yang memerlukan.
Adanya  hubungan  pribadi  antara  seseorang  dengan  orang  lainnya  dapat menyebabkan adanya saling memberi dan menolong sesama mereka. Sehingga seseorang dapat  saja  memperoleh  harta  karena  adanya  hadiah,  hibah  sedekah  dan  lain-lain  dari orang lain. Bahkan karena adanya hubungan tersebut dapat saja seseorang mendapatkan harta  dari  orang  lain  bahkan  setelah  orang  tersebut  meninggal  misalnya  karena  adanya wasiat yang diberikan.
Dengan  adanya  hadiah,  hibbah  atau  wasiat  tersebut,  maka  seseorang  bisa memiliki benda yang dihadiahkan, atau yang dihibahkan, ataupun yang diwasiatkan dan kepemilikan  seperti  ini  adalah  sah  menurut  Islam.  Melalui  kegiatan  yang  sangat dianjurkan ini, akan terjadi peredaran atau distribusi kekayaan diantara manusia melalui mekanisme non-ekonomi. i.

## (5) Ganti rugi  berupa harta terhadap  kejahatan yang  dilakukan  seseorang  kepada orang lain.
Distribusi  harta  dapat  juga  terjadi  karena  adanya  ganti  rugi  (kompensasi)  dari kemudharatan  yang  menimpa  seseorang.  Seseorang  bisa  mendapatkan  harta tanpa harus mengeluarkan  curahan  harta  tenaga  karena  dia  mendapatkan  ganti  rugi  sebagai  akibat
kemudharatan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Misalnya diyat , yaitu tebusan yang merupakan  ganti  rugi  dari  pelaku  kejahatan  kepada  penderita  karena  karena  dilukai orang. Demikian juga jika seseorang terbunuh oleh orang lain maka keluarganya berhak mendapatkan diyat jika  dia  tidak  mau  membalasnya  dengan  melakukan qishash atas pembunuh. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :
”Dan  barangsiapa  membunuh  seorang  mukmin,  karena  keliru  (hendaklah)  ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya.” (Q.s. An-Nisa‟: 92)
Imam  An-Nasai  telah  meriwayatkan  bahwa  Rasulullah  SAW  telah  menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman. Surat itu dikirim melalui Amru bin Hazem, yang di dalamnya tertulis :
“Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu ada diyat sebesar seratus unta.” (HR. An-Nasai)
Adapun  dalil  tentang diyat luka  –-karena  dilukai  orang-–  adalah  hadits  yang diriwayatkan  oleh  Imam  An-Nasai  dari Az-Zuhri  dari  Abu  Bakar  bin  Muhammmad  bin Amru  bin  Hazem  dari  bapaknya  dari  kakeknya,  bahwa  Rasulullan  SAW  telah  menulis sepucuk surat kepadanya :
”Dan terhadap hidung, apabila diambil batangnya, maka ada diyat (kompensasi) untuknya; terhadap lidah ada diyat; terhadap dua bibir ada diyat; terhadap dua biji  mata  ada  diyat;  terhadap  kemaluan  ada  diyat;  terhadap  tulang  rusuk  ada diyat;  terhadap  dua  mata  ada  diyat;  terhadap  satu  kaki  ada  setengah  diyat; terhadap  otak  sepertiga  diyat;  terhadap  bagian  tubuh  ada  sepertiga  diyat;  dan terhadap persendian ada lima belas unta.” (HR. An-Nasai)
Maka, dengan adanya diyat tersebut, orang tersebut kemudian memperoleh harta yang dia dapatkan dari diyat orang yang terbunuh, atau diyat organ tubuh ataupun fungsi- fungsi  organ  yang  dilenyapkan.  Dan  ini  adalah  salah  satu  mekanisme  distribusi  harta secara non-ekonomi.
(6) Distribusi harta melalui penguasaan barang temuan.
Salah  satu  bentuk  distribusi  harta  secara  non-ekonomi  adalah  penguasaan seseorang  atas  harta  temuan  ( luqathah ).  Sehingga  apabila  ada  seseorang  telah
menemukan suatu barang di jalan atau disuatu tempat umum, maka harus diteliti terlebih dahulu  :  Apabila  barang  tersebut  memungkinkan  untuk  disimpan  dan  diumumkan, semisal  emas,  perak,  permata  dan  pakaian,  maka  barang  tersebut  harus  disimpan  dan diumumkan  untuk  dicari  siapa  pemiliknya.  Jika  selama  dalam  pengumuman  ada pemiliknya yang datang maka harta tersebut harus diserahkan. Tetapi jika tidak ada yang datang atau tidak ada yang dapat membuktikan bahwa harta tersebut memang miliknya, maka harta temuan tersebut menjadi milik orang yang menemukan dan harus dikeluarkan khumus  (1/5) dari  harta  tersebut  sebagai  zakatnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  riwayat  Abu Daud dari Abdullah bin  Amru bin  Ash,  bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang harta temuan :
“Barang  yang  ada  di  jalan  atau  kampung  yang  ramai  itu  tidak  termasuk luqathah,  sehingga  diumumkan  selama  satu  tahun.  Apabila  pemiliknya  datang untuk  memintanya,  maka  berikanlah  barang  tersebut  kepadanya.  Apabila  tidak ada,  maka  barang  itu adalah  milikmu.  Dan  di  dalam  „Al-kharab‟  (barang tersebut), maksudnya di dalamnya, serta di dalam rikaz (harta temuan) terdapat „khumus‟ (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan).” (HR. Abu Daud)
Apabila barang temuan tersebut milik orang yang sedang menunaikan ibadah haji ( ihram ),  maka  tidak  dianggap  luqathah  yang  boleh  dimiliki.  Sebab,  barang  temuan  dari orang  ihram  itu  hukumnya  haram.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  di  dalam  hadits  yang diriwayatkan  dengan  sanad  dari  Abdurrahman  bin  Utsman,  bahwa  Rasulullah  SAW melarang  luqathah  milik  haji.  Juga  tidak  diperbolehkan  mengambilnya,  selain menyimpan untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya.
Melalui  mekanisme  ekonomi  dan  non-ekonomi,  Islam  telah  memberikan  dasar- dasar pembentukan sistem ekonomi yang kuat dan adil. Dengan sistem ini, ekonomi akan tumbuh  secara  mengesankan  sekaligus  merata.  Karena  pemerataan  dilakukan  bersama dengan pertumbuhan yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, mekanisme pemerataan in-heren atau built-in dalam mekanisme pertumbuhan.

## C. Penutup
Jadi saya menyimpulkan, untuk memperbaiki ekonomi umat Islam pada saat ini, pertama kesiapan mentalitas umat untuk berubah dan siap maju demi memperbaiki nasib diri  menjadi  perioritas  utama  dalam  membangun  kemajuan  ekonomi  umat.  Demikian
pula pelurusan pemahaman dan pemaknaan ajaran Islam juga merupakan program  yang tidak dapat ditinggalkan.
Mekanisme  distribusi  yang  ada  dalam  sistem  ekonomi  Islam  secara  garis  besar dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  kelompok  mekanisme,  yaitu  (1)  apa  yang  disebut mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi.
Sebagai  bukti  apa  yang  pernah  terjadi  pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Umar bin Abdul  Aziz.  Walaupun pemerintahannya hanya berlangsung beberapa tahun, namun berhasil  menciptakan  kesejahteraan  yang  mengagumkan.  Pada  masa  itu  tidak  ada seorangpun  dari  anggota  masyarakat  yang  mau  dan  berhak  menerima  zakat.  Adanya kelompok  penerima  zakat  indikator  utama  apakah  suatu  negara  atau  masyarakat  telah betul-betul sejahtera. Wallahu‟alambishawwab
DAFTAR BACAAN :
1. Abdullah, M.H. 1990. Diraasaat fil Fikril Islami . Penerbit Darul Bayariq. Aman.
2. Abdurrahman al Maliki. 1963. As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsla. .
3.  Al-„Assal,  A.M  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim.  1999. Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia.
4.  Al-Baghdady.  A.  1987. Serial  Hukum  Islam  :  Penyewaan  Tanah  Lahan;  Kekayaan Gelap; Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan (Terjemahan). Penerbit. Al- Ma‟arif. Bandung.
5.  Al-Baghdadi.  A.  R.  1996. Sistem  Pendidikan  di  Masa  Khilafah  Islam .  Penerbit  Al- Izzah. Bangil-Jatim.
6. Al-Badri, A. A. 1992. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
7. Al-Malikiy, A.R. 1990. Nizhamul Uqubaat. Penerbit Darul Ummah. Baerut-Lebanon.
8.  An-Nabhaniy,  T.  1990. An-Nizham  Al-Iqtishadi  Fil  Islam. Penerbit  Darul  Ummah. Bairut.
9.  Az-Zein,  S.  A.  1981. Syari‟at  Islam  :  Dalam  Perbincangan  Ekonomi,  Politik  dan Sosial sebagai Studi Perbadingan (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.
10.  Bakri,  H.M.K.  1986. Hukum  Pidana  dalam  Islam (cetakan  ke-2).  Penerbit  CV. Ramadhani. Solo.
11.  Chapra,  M.  U.  1999. Islam  dan  Tantangan  Ekonomi  :  Islamisasi  Ekonomi Kontemporer (Terjemahan). Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.
12.  Mannan,  M.A.  1993. Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam .  Penerbit  PT.  Dana  Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
13.  Mubyarto.  1999. Reformasi  Sistem  Ekonomi  :  Dari  Kapitalisme  Menuju  Ekonomi Kerakyatan . Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
14.  Qardhawi,  Y.  1995. Kiat  Islam  Mengentaskan  Kemiskinan .  (Terjemahan).  Penerbit. Gema Insani Press. Jakarta.
15.  Qureshi.  A.I.  1985. Islam  and  The  Theory  of  Interest. (Terjemahan).  Penerbit Titamas. Jakarta.
16. Rahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam , Jilid II (Terjemahan). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
17. Zallum, A. Q. 1963. Muqaddimatud Dustur awil Asbaabul Maujibatu lahu . Penerbit Hizbut Tahrir. Baerut.
18.  Zallum,  A.  Q.  1983. Al-Amwaal  fi  Daulatil  Khilafah. Penerbit  Darul  Ilmu  lil Malayiin. Baerut-Lebanon.