## ANALISIS PINJAMAN ONLINE SYARIAH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH

## ANALYSIS OF SHARIA ONLINE LOANS BASED ON ACEH QANUN NUMBER 11 OF 2018 CONCERNING SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN ACEH
Widi Utomo 1 Ramziati 2 Elidar Sari 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Kebijakan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menurut ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 6 menyatakan bahwa seluruh orang perorangan maupun lembaga  maupun  transaksi  keuangan  yang  berada  di  Aceh  harus  menggunakan prinsif  syariah,  hal  dimaksud  juga  berlaku  bagi  layanan  jasa  keuangan  Financial Technology  yakni  pada  ketentuan  Pasal  35.  Bahwa  dalam  qanun  tidak  secara  jelas mengatur  mengenai  Pinjaman  Online,  namun  pada  Pasal  35  tersebut  juga  tetap menerapkan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  saat  ini,  sehingga Pinjaman  Online  yang  berada  di  Aceh  tidak  diperbolehkan  menggunakan  prinsif konvensional.  Permasalahan  yang  timbul  sejak  berlakunya  Qanun  ini,  masih ditemukan  adanya  transaksi  keuangan  tidak  menerapkan  prinsip  syariah  di  Provinsi Aceh  sebagaimana  data  yang  diperoleh  sejak  tahun  2020  sampai  dengan  2021 sebanyak  97  transaksi  keuangan  yang  jika  ditaksir  lebih  kurang  Rp. 93.000.000.000,00  masih  menggunakan  sistem  konvensional  sehingga  praktik- praktik  Riba,  Maisir  maupun  Gharar  tetap  masih  terjadi  di  Aceh  dan  tentu berlawanan  dengan  prinsif  syariah  sebagaimana  ketentuan  Qanun  A  quo.  Rumusan permasalahan  pada  penelitian  ini:  1).  Menganalisa  ketentuan  Pinjaman  Online Syariah  sebagaimana  Qanun  No.  11  Tahun  2018  tentang  LKS,  2).  Bagaimanakah penerapan Pinjaman Online Syariah berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS,  3)  Bagaimanakah  penanganan  terhadap  Pinjaman  Online  Non  Syariah  pasca terbitnya  Qanun  No.  11  Tahun  2018  tentang  LKS.  Jenis  dalam  kajian  ini  adalah yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  didapatkan  dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan. Lebih lanjut dalam pelaporan penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif.  Sumber  data  mengacu  pada informasi  diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder). Teknik  pengumpulan  data  adalah  penelitian  dokumen  atau  penelitian  kepustakaan ( library  research ).  Pada  penelitian  ini  disimpulkan:  1)  Adanya  kelemahan  terhadap Qanun LKS itu sendiri yang belum secara detil mengakomodir kebijakan penerapan syariah  di  Aceh,  2)  Kemudian  lemahnya  sektor  pengawasan  terhadap  penerapan syariah  untuk  lembaga  keuangan  yang  ada  di  Aceh  sehingga  masih  ditemukannya transaksi  keuangan  berprinsif  konvensional,  3)  Juga  diperlukannya  Satuan  Tugas Khusus  untuk  mengawasi  serta  melakukan  penindakan  secara  langsung  terhadap penerapan  lembaga  keuangan  syariah  di  Aceh  yang  tetap  memakai  sistem konvensional.
Kata Kunci: LKS, Pinjaman, Online, Qanun Aceh

## Abstract
Qanun Policy No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions based on the provisions of Article 2 Jo. Article 6 states that all individuals and institutions and  financial  transactions  in  Aceh  must  use  Sharia  principles.  It  also  applies  to Financial  Technology  financial  services,  namely  in  the  provisions  of  Article  35. Whereas  the  Qanun  does  not  clearly  regulate  online  loans,  but  in  Article  35  also continues  to  apply  the  applicable  laws  and  regulations,  namely:  Bank  Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 of 2017 concerning Implementation of Financial Technology;  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  77/POJK.01/2016  of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. Problems have  arisen  since  the  enactment  of  this  Qanun,  and  there  are  still  financial transactions that do not apply Sharia principles in Aceh Province, as data obtained from  2020  to  2021  showed  as  many  as  97  financial  transactions,  if  estimated,  are approximately  Rp.  93,000,000,000.00  still  uses  the  conventional  system,  so  Riba, Maisir,  and  Gharar  practices  still  occur  in  Aceh  and  are  undoubtedly  contrary  to Sharia principles stipulated in Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. So the problem formulation in this study is: 1). Analyze the provisions of Sharia  Online  Loans  as  Qanun  No.  11  of  2018  concerning  Islamic  Financial Institutions. 2). How is the application of Sharia Online Loans based on Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, 3) How is the handling of Non- Sharia  Online  Loans  after  issuing  Qanun  No.  11  of  2018  concerning  Islamic Financial Institutions. This study found and concluded: 1) There are weaknesses in the LKS Qanun itself, which has not yet accommodated the policies in detail for the implementation  of  sharia  in  Aceh.  2)  Then,  the  supervisory  sector's  weakness  in applying  sharia  for  financial  institutions  in  Aceh  so  that  conventional  principled financial  transactions  are  still  found.  3)  There  is  also  a  need  for  a  Special  Task Force  to  supervise  and  take  direct  action  against  the  implementation  of  Islamic financial  institutions  in  Aceh.  At  the  end  of  this  research,  it  is  suggested  that  1) Improvement of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, 2) Strengthening  the  supervisory  sector  and  taking  action  on  the  implementation  of Islamic  financial  institutions  in  Aceh,  3)  Finally,  form  a  Special  Task  Force  which can  have  the  authority  in  terms  of  direct  supervision  and  enforcement  of  financial institutions  both  in  the  form  of  individuals  and  organizations  that  still  use  the conventional system.
Keywords : LKS, Loans, Online, Aceh Qanun

## A. PENDAHULUAN
Kebutuhan  ekonomi  yang  mendesak  bagi  sebagian  masyarakat  tentu memberikan  kesempatan  yang  bagus  bagi  para  penyelenggara  Lembaga  Keuangan yakni  seperti  Bank,  Koperasi  Pegadaian  maupun  Leasing  dan  sebagainya  untuk menawarkan  produk  pinjaman  uang. 1 Hal  ini  tidak  dapat  dielakkan  lagi  sejalan
1 Tantri  Dewayani, Menyikapi  Pinjaman  Online,  Anugerah  atau  Musibah, 5  Juli  2021, https://www.djkn.kemenkeu.go.id , diakses 12 April 2023.
dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan manusia melakukan  aktivitasnya,  para  penyelenggara  Lembaga  Keuangan  kemudian berinovasi  untuk  semakin  memudahkan  menyediakan  jasa  pinjaman  secara  mudah dan cepat kepada masyarakat atau calon nasabah yang dapat dilakukan secara online, sehingga masyarakat atau calon nasabah tidak perlu datang secara langsung kekantor Lembaga Keuangan. Sistem pinjaman ini lebih dikenal masyarakat sebagai pinjaman online.
Pinjaman  online  itu  sendiri  merupakan  bagian  dari  kemajuan Financial Technology ( fintech ),  dimana  hal  tersebut  ialah  bagian  dari  pemanfaatan  teknologi dalam  sistem  sehingga  menghasilkan  model  bisnis  baru  dengan  layanan,  produk berbasis  teknologi,  pada  akhirnya  memberikan  pengaruh  dan  dampak  pada kelancaran,  efisiensi, keamanan dan keandalan sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan sistem stabilitas moneter. 2
Dilihat  dari  terjemahan  wikipedia  mengenai  Pinjaman  Online  adalah  fasilitas atau  perjanjian  pinjaman  uang  dari  penyedia  jasa  keuangan  online  atau  yang berpraktek  secara  daring.  Berkat  sistem  yang  virtual,  pinjaman  online  tidak memerlukan  anggunan  atau  jaminan  apapun.  Pinjaman  online  merupakan  inovasi teknologi  finansial  yang  mempermudah  masyarakat  untuk  meminjam  uang. 3
Pinjaman  Online  itu  sendiri  lebih  diartikan  sebagai  Pinjaman  Daring.  Pinjaman online  di  Indonesia  diatur  dibebarapa  peraturan  perundang-undangan  yakni  1) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial;  2)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.
Teristimewa  untuk  provinsi  Aceh  yang  memiliki kekhususan  dalam  mengatur hukumnya  sendiri  berlaku  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan Syariah 4 yang pada pokoknya menerapkan agar setiap transaksi keuangan
2 Supriyanto,  Edi. Sistem  informasi  fintech  pinjaman  online  berbasis  web .  Jurnal  Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer, 2019, 9.2: 100-107.
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_daring. Di akses 14 April 2023.
4 Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Provinsi Aceh yang mendapatkan hak otonomi khusus dapat  menentukan  hukumnya  sendiri  yakni  dengan  diberikan  kewenangannya  untuk  menerapkan syariat islam dalam bentuk Qanun.
yang  berada  di  Aceh  menerapkan  sistem  keuangan  syariah  baik  Penyelenggara maupun  transaksi  keuangannya.  Semenjak  diterbitkan  Qanun  tersebut,  agar  segala bentuk Lembaga Keuangan di Aceh dijalankan berlandaskan sistem syariah. Dengan adanya  Qanun  tersebut  Pemerintah  Aceh  telah  berupaya  menegakkan  serta mensyiarkan  Syariat  secara  kaffah  bagi  sektor  ekonomi  dan  juga  dapat  dirasakan langsung  manfaatnya  oleh  masyarakat  serta  meningkatkan  pendapatan  yang berorientasi adanya kebangkitan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu.
Adanya pro dan kontra terhadap penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh pada  kenyataannya  tidak  menyurutkan  pemerintah  Aceh  untuk  melaksanakannya, walaupun dalam kenyataannnya masih ada lembaga keuangan yang beroperasi secara diam-diam  di  Aceh  yang  tidak  berlandaskan  syariat  Islam,  padahal  segala  kegiatan transaksi  keuangan  harus  dilaksanakan  dengan  prinsip  aqad  syariah, 5 yang  melekat untuk  orang  yang  berdomisili  di  Aceh  juga  untuk  Badan  Hukum  yang  melakukan transaksi keuangan di Aceh. 6 Namun pada kenyataanya praktek Pinjaman Online non syariah masih massive berjalan di wilayah Aceh. Menurut data yang telah dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni antara Tahun 2020 sampai dengan Oktober 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel.1 Transaksi Pinjaman Online Di Aceh
Tahun Jumlah Transaksi Pinjaman Online Jumlah Lender (Pemberi Pinjaman) Jumlah Peredaran Uang 2020 s/d 2021 230.888 5.415 Rp. 93.000.000.000,- Tabel.2 Transaksi Pinjaman Online Di Aceh Tahun Jumlah Lender Jumlah Lender (Pemberi Jumlah Lender (Pemberi
5 Pasal 2 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
6 Pasal 6 huruf a Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
(Pemberi Pinjaman) Resmi Ojk Pinjaman) Konvensional Pinjaman) Syariah 2020 s/d 2021 104 97 7
Tercatat  sebagaimana  tabel  1  dan  2  diatas  bahwa  telah  terjadi  transaksi pinjaman  uang  secara  online  di  Aceh  sebanyak  230.888  peminjam  yang  bersumber dari  pemberi  pinjaman  sebanyak  5.415  akun  dengan  total  peredaran  uang  sebanyak 93 M, dari penyelenggara pinjaman online ini yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 104  pemberi  pinjaman  ( lender ),  dari  jumlah  tersebut  diataranya  97 lender konvensional/non  syariah  dan  7  lender  syariah. 7 Beberapa  transaksi  keuangan tersebut  berjalan  lancar,  namun  juga  beberapa  diantaranya  mengalami  masalah diantaranya kredit macet, Penyelenggara Pinjaman Online Illegal atau tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan adanya permasalahan pidana terkait penagihan oleh  Penyelenggara  Pinjaman  Online  (Pencemaran  nama  baik,  Pemerasan  bahkan Penganiayaan).  Namun  yang  menjadi  menarik  selain  permasalah  tersebut  adalah Penyelenggara  Pinjaman  Online  konvensional  yang  tetap  memberikan  jasa  layanan keuangannya kepada masyarakat Aceh.
Pada  dasarnya  dalam  Qanun  Aceh  No  11  Tahun  2018  tentang  LKS menerapkan  prinsip  syariat  dimana  transaksi  keuangan  tidak  boleh  mengandung adanya  perbuatan  Riba,  Gharar  maupun  Maisir,  namun  dengan  adanya Penyelenggara  Pinjaman  Online  konvensional  yang  tetap  memberikan  jasa  layanan keuangannya  kepada  masyarakat  Aceh  tentu  didalamnya  menerapkan  praktik  Riba yakni  adanya  bunga.  Apakah  kemudian  Riba  tersebut  dapat  mempengaruhi keabsahan perjanjian terhadap para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Apakah kemudian  jika  terjadi  wanprestasi  dapat  dijadikan  alasan  untuk  perjanjian  tersebut cacat hukum ataupun dapat dibatalkan dalam gugatan perdata.
7 Otoritas  Jasa  Keuangan    (OJK),  2021, Ini  Daftar  Penyelenggara  Pinjaman  Online  Berizin. Retrieved  November    25,  2022 ,  from https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/1053735/ojk-ini-daftar- penyelenggara-pinjaman . Diakses 24 April 2023.
Berdasarkan  permasalahan  yang  disebutkan  secara  singkat  diatas,  menjadi menarik untuk dikaji dari sudut pandang yuridis empiris, dalam rangka menciptakan balancing (keseimbangan)  dan  penyesuaian  lembaga  keuangan  ditingkat  nasional, malah  dan  justru  menimbulkan  permasalahan  tersendiri.  Beralaskan  pemaparan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan dan sekaligus dijadikan rumusan permasalah dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Bagaimanakah  Qanun  Aceh  No  11  Tahun  2018 tentang  LKS  mengatur  Pinjaman  Online  Syariah  serta  bagaimana  mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem transaksi lembaga atau badan keuangan syariah yang  berpraktek  di  wilayah  Aceh  khususnya  tetap  memberikan  Pinjaman  Online secara konvensional.
Dari penjabaran singkat pada latar belakang yang sudah disampaikan tersebut, maka  pokok  dalam  rumusan  masalah  ialah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah ketentuan Pinjaman Online Syariah dalam Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS  yang  ada  di  Aceh?  2)  Bagaimanakah  penyelesaian  hukum  terhadap  masalah yang timbul akibat Pinjaman Online non syariah setelah terbitnya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS?. Adapun tujuan serta kegunaan yang ingin diperoleh pada penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  menganalisa  dasar  hukum  dan  penerapan  Pinjaman Online Syariah berdasarkan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS yang ada di  Aceh.  2)  Untuk  menganalisa  bagaimana  penyelesaian  hukum  terhadap  masalah yang timbul akibat pinjaman online non syariah setelah terbitnya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  dalam  kajian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan  yang  didapatkan  dengan  melakukan  penelitian  bahan  kepustakaan  atau data sekunder belaka. 8 Adapun pendekatan penelitian adalah kualitatif, dimana jenis penyelidikan  ini  menggunakan  data  berupa  bahan-bahan  berupa  norma-norma hukum  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan. 9 Lebih  lanjut  dalam pelaporan  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif,  deskriptif  bertujuan  untuk
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.
9 Ibid.
melukiskan mengenai satu hal pada lokasi dan saat tertentu dengan menafsirkan atau mengartikan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 10
Sumber  data  mengacu  pada informasi  diperoleh  dari  sumber  langsung  (data primer)  atau  dari  sumber  tidak  langsung  (data  sekunder), Keputusan  untuk  memilih dan menentukan jenis sumber data menentukan kekayaan informasi yang diperoleh. 11
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Bahan  hukum  primer  seperti:  UUD  1945, UU No. 18 Tahun 2001, Kepres No. 11 Tahun 2003 dan Qanun No. 10 Tahun 2002, Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer,  seperti: buku-buku  literatur,  buku-buku,  skripsi,  tesis,  disertasi  dan  karya  tulis  ilmiah  yang membahas  tentang  penerapan  hukum  responsif  terhadap  undang-undang.  Informasi hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  arahan  untuk  mendeskripsikan konteks hukum primer dan sekunder.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang  peneliti  aplikasikan  guna menghimpun  data.  Metode  pengumpulan  data  ini  adalah  dengan  cara  penelitian dokumen  atau  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Kajian  kepustakaan dilaksanakan  dengan  metode  pengumpulan  data  bahan  penelitian,  seperti  UU  dan Peraturan yang berkaitan serta berlaku. 12 Alat penghimpunan data yang diaplikasikan pada kajian ini adalah kajian pustaka/dokumen, yaitu penyempurna dari penggunaan metode wawancara dan observasi pada kajian kualitatif. 13
Analisis data pada kajian ini ialah analisis kualitatif, yang berarti keseluruhan data  dihimpun  dan  diperiksa  melalui  cara  kualitatif  guna  memperoleh  kepastian tentang  masalah  yang  dituju,  terkait  dengan  pengaplikasian  terhadap  penyelesaian sengketa yang ada.
Pada  umunya,  pedoman  dalam  menganalisa  data  penelitian  dilakukan  4 (empat) tahap, yaitu:
10 Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Panduan  Penulisan  Tugas  Akhir  Skripsi ,  2016, hlm. 15.
11 Suteki dan Galang Taufani, Op. cit ., hlm. 214.
12 Ibid ., hlm. 216.
13 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D ,  Alfabeta,  Bandung,  2013., hlm. 240.
1) Tahap  pertama  penghimpunan  data.  Penghimpunan  data  dilakukan  sejak penelitian terdahulu dan data yang didapatkan kemudian dijabarkan dalam format tulisan kemudian dianalisis.
2) Tahap  kedua  reduksi  data.  Reduksi  data  berusaha  menyumbangkan  deskripsi secara  komprehensif  kepada  peneliti  mengenai  temuan-temuan  pengamatannya dan  untuk  memudahkan  mereka  menemukan  data  pada  saat  mereka membutuhkannya.
3) Tahap  ketiga  penyajian  atau  display  data.  Yaitu  meninjau  gambaran  secara menyeluruh dari kajian sehingga bisa ditarik kesimpulan yang sesuai.
4) Langkah  keempat  adalah  menarik  atau  memverifikasi  kesimpulan.  Review  ini adalah langkah akhir dari kajian yang dilakukan selama penelitian. Dalam proses validasi,  peneliti  menganalisis  dan  mencoba  menemukan  makna  dari  kata-kata yang terkumpul dan menyatukannya dalam bentuk kesimpulan sementara. Setelah kesimpulan dari penyelidikan, proses peninjauan akan mengarah pada kesimpulan yang masuk akal atau permanen dan mendasar. 14

## C. HASIL PENELITIAN
1. Ketentuan  Pinjaman  Online  Syariah  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh
Lembaga  keuangan  syariah  adalah  bagian  dari  sarana  yang  menjadi  prioritas dalam  penerapan  ekonomi  syariah,  dengan  demikian  keberadaan  lembaga  atau instansi  keuangan  syariah  dapat  menciptakan  keadilan  dan  kemakmuran perekonomian  di  Aceh.  Lembaga  keuangan  syariah  yang  disebut  LKS  sebagai lembaga  yang  bergerak  di  bidang  perbankan,  bidang  keuangan  syariah  non perbankan dan bidang keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. 15
Bahwa  Qanun  LKS  ini  berlaku  bagi  orang  yang  beragama  Islam  serta  Badan Hukum  yang  bertransaksi  di  Aceh,  Orang  diluar  agama  Islam  di  Aceh  yang  dapat menundukkan  diri,  Orang  atau  Badan  Hukum  yang  melakukan  transaksi  dengan
14 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004, hlm. 127.
15 Pasal 1 Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS.
Pemerintahan  di  Aceh,  LKS  didalam  Aceh  serta  LKS  diluar  Aceh  yang  memiliki kantor di Aceh. 16
Ini  berarti  bahwa  pencapaian  tujuan  Syariah  merupakan  hal  yang  terpenting dalam  pelaksanaan  Qanun.  Sehingga  pemerintah  Aceh  dalam  rangka  menegakkan syariat  yang  benar  mewajibkan  semua  lembaga  keuangan  di  Aceh  yang  berbentuk konvensional  segera  menjadi  keuangan  syari'ah.  Dalam  Pasal  7(1),  lembaga keuangan syariah terdiri dari tiga jenis, yaitu bank syariah, lembaga perbankan non- syariah, dan lembaga keuangan lainnya.
Pasal  7  (3)  termasuk  berlaku  bagi  lembaga  keuangan  bukan  bank  termasuk didalamnya Fintech Syariah.
Adanya  tujuan  tersebut  menjadikan  LKS  syariah  lebih  baik  dalam  membantu perekonomian  daerah  pada  umumnya  dan  perekonomian  masyarakat  pada khususnya. Dalam pembiayaan bersama, kontrak dengan bagi hasil lebih disukai dan kemungkinan serta kebutuhan pelanggan diperhitungkan.
Qanun  tentang  LKS  juga  mengatur  mengenai  perlindungan  bagi  nasabah. Antara  lain,  Pasal  55  mewajibkan  lembaga  keuangan  syariah  untuk  memberikan informasi  yang  transparan  seperti  hak  dan  kondisi,  produk  dan  kondisi,  mekanisme pembiayaan  dan  manajemen  risiko,  termasuk  informasi  tentang  pemantauan  dan penegakan tambahan atau tambahan.
Sejak lahirnya jaminan atas keistimewaan Provinsi Aceh diberbagai  bidang seperti pendidikan, adat istiadat, agama serta adanya peran ulama untuk  ikut serta dalam  menetapkan  kebijakan  melalui  UU  No.  44  Tahun  1999,  kemudian  lahir pula  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  maka  berdirilah beberapa  lembaga  yang  bertugas  untuk  membantu  penegakan  syariat  di  Aceh. Lembaga-lembaga  itu adalah: 1) Dinas syariat Islam, 2) Majelis Permusyawaratan Ulama  (MPU),  3)  Mahkamah  Syar’iyah,  4)  Wilayatul  Hisbah  (WH),  dan  5) Majelis Adat  Aceh (MAA), dan ditambah dengan kepolisian dan kejaksaan.
16 Pasal 6 Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS .
2. Praktik  Transaksi  Keuangan  Pinjol  non  Syariah  diluar  ketentuan  Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh
Sejak  diberlakukannya  Qanun  LKS,  masyarakat  di  Provinsi  Aceh  tidak mendapat  pilihan  selain  menggunakan  jasa  Bank  Syariah  Indonesia  maupun  Bank Aceh  untuk  melakukan  transaksi  keuangan.  Qanun  LKS  mengamanatkan  seluruh lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, lembaga  keuangan  yang  berprinsif  konvensional  yang  berbasis  atau  menerapkan unsur riba didalamnya tidak boleh ada di Aceh. Sistem syariah menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat Aceh. 17
Dengan  menerapkan  lembaga  keuangan  syariah  di  Aceh,  maka  seluruh kegiatan yang bergerak dibidang pelayanan pembiayan, baik berbentuk bank maupun nonbank  wajib  menerapkan  sistem  syariah. 18 Pada  kenyataanya  praktik  Pinjol  non syariah  masih  massive  berjalan  di  wilayah  Aceh.  Berdasarkan  data  yang  telah dipaparkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yakni  antara  Tahun  2020  sampai dengan Oktober 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel.1 Transaksi Pinjol Di Aceh
TAHUN JUMLAH TRANSAKSI PINJOL JUMLAH LENDER (Pemberi Pinjaman) JUMLAH PEREDARAN UANG 2020 s/d 2021 230.888 5.415 Rp. 93.000.000.000,-
Tabel.2 Transaksi Pinjol Di Aceh
17 M.  Shabri  Abd.  Majid  (Ketua  Dewan  Syariah  Aceh),2023, Wacana  Kembalinya  Bank Konvensional, Ketua DSA: Jangan Jual Agama Karena Ekonomi. https://anterokini.com/ . Di akses 10 Juni 2023.
18 Faisal, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) , Lhokseumawe:2022, Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume X Nomor 1 hlm: 154-178.
TAHUN JUMLAH LENDER (Pemberi Pinjaman) RESMI OJK JUMLAH LENDER (Pemberi Pinjaman) KONVENSIONAL JUMLAH LENDER (Pemberi Pinjaman) SYARIAH 2020 s/d 2021 104 97 7
Tercatat  sebagaimana  tabel  1  dan  2  diatas  bahwa  telah  terjadi  transaksi pinjaman  uang  secara  online  di  Aceh  sebanyak  230.888  peminjam  yang  bersumber dari  pemberi  pinjaman  sebanyak  5.415  akun  dengan  total  peredaran  uang  sebanyak 93  M,  dari  penyelenggara  Pinjol  ini  yang  terdaftar  di  OJK  hanya  sebanyak  104 pemberi  pinjaman  ( lender ),  dari  jumlah  tersebut  diataranya  97 lender konvensional/non syariah dan 7 lender syariah. 19
Beberapa  transaksi  keuangan  tersebut  berjalan  lancar,  namun  juga  beberapa diantaranya  mengalami  masalah  diantaranya  kredit  macet,  Penyelenggara  Pinjol Illegal  atau  tidak  terdaftar  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bahkan  adanya permasalahan pidana terkait penagihan oleh Penyelenggara Pinjol (Pencemaran nama baik,  Pemerasan  bahkan  Penganiayaan).  Selain  permasalah  tersebut  adalah Penyelenggara  Pinjol  konvensional  yang  tetap  memberikan  jasa  layanan keuangannya  kepada  masyarakat  Aceh,  sehingga  hal  tersebut  tentu  berbenturan dengan penerapan Qanun LKS yang menyatakan bahwa prinsif konvensional sudah tidak boleh dilakukan di Aceh.
Bahwa  pelaksanaan  terhadap  Qanun  ini  belum  secara  maksimal  dapat dilakukan  secara  utuh  di  Aceh,  peran  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan Syariah  Aceh  maupun  Dewan  Pengawas  Syariah  Kota/Kabupaten  belum  berjalan secara  efektif  sehingga  masih  terdapat  transaksi  keuangan  di  Aceh  yang  tetap menggunakan prinsif konvensional.
19 Otoritas  Jasa  Keuangan    (OJK),  2021, Ini  Daftar  Penyelenggara  Pinjol  Berizin.  Retrieved November 25, 2022 , from https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/1053735/ojk-ini-daftar- penyelenggara-pinjaman di akses 10 April 2023.
3. Penyelesaian  hukum  terhadap  masalah  yang  timbul  akibat  Pinjaman Online  non  syariah  setelah  terbitnya  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018

## Tentang Lembaga Keuangan Syariah
Secara  umum,  peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  Indonesia memiliki 5 fungsi sebagai berikut: 20
1. Hukum sebagai alat untuk perubahan masyarakat
2. Hukum sebagai alat untuk kontrol sosial
3. Hukum sebagai Alat Kontrol Pembangunan
4. Hukum Sebagai Sarana Penegak Keadilan
5. Hukum sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat
Penyelesaian sengketa syariah dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi (Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan) seperti arbitrase (perwasitan). 21 Dasar hukum Penyelesaian sengketa syariah yakni:
1. UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama. 22
2. UU  No.  3  Tahun  2006,  UU  No.  21  Tahun  2008  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  93/PUU-X/2012,  dilengkapi  dengan  hukum  acara  yang  disahkan dalam bentuk peraturan; yaitu:
a. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk  penyelesaian  perkara  perdata  yang  nilai  gugatan  materiilnya  paling banyak 200 juta rupiah dan diubah menjadi 500 juta rupiah (berdasarkan Perma No.  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Perma  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana); dan
b.  Perma  No.  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi Syariah.
Objek sengketa pada Peradilan Agama terbagi menjadi 2 (dua) yakni pertama Perbuatan Melawan Hukum dan kedua adalah Wanprestasi atau ingkar janji. 23
20 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Peradilan  Agama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 405-421.
21 Mariana  Sutadi,  “ Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Upaya  Konsultasi,  Negosiasi, ediasi/Konsiliasi ”,  Kertas  Kerja,  Pelatihan  Hakim  Agama  di  Pusdiklat  Mahkamah  Agung,  Mega Mendung, Bogor, 26 Maret 2009, hlm. 1.
22 Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.
Perbankan  syariah  bukan  satu-satunya  menjadi  objek  sengketa,  termasuk didalmnya juga terdapat bidang ekonomi syariah lainya yakni semua kegiatan usaha yang  dikjalnkan  berdasarkan  prinsip  syariah  termasuk  didalamnya  pembiayaan syariah.
Hukum  Acara  atau  hukum  formil  yang  dipakai  untuk  penyelesaian  sengketa secara  litigasi  adalah  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Dalam ketentuan  Pasal  54  bahwa  “Hukum  Acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara khusus  dalam  Undang-undang  ini”.  Oleh  sebab  itu  norma  serta  asas  pada  hukum acara dilingkungan peradilan agama atau mahkamah syariah (khusus di Aceh) sama dengan  dilingkungan  peradilan  umum,  termasuk  didalamnya  bidang  ekonomi syariah.
Sengketa ekonomi syariah secara khusus diatur pada Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Ketentuan Pasal 1 angka 4,  Perkara  Ekonomi  Syariah  diartikan  sebagai  perkara  di  bidang  ekonomi  syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah,  obligasi  syariah,  reksadana  syariah,  surat  berharga  berjangka  syariah, pembiayaan  syariah,  sekuritas  syariah,  penggadaian  syariah,  bisnis  syariah,  dana pensiun lembaga keuangan syariah, termasuk wakaf, infak, zakat, dan sedekah yang bersifat sosial, baik yang bersifat volunter ataupun kontensius.
Berlakunya  Perma  No.  14  Tahun  2016  merupakan  dasar  hukum  untuk menyelesaikan  permasalahan  hukum  seperti  fidusia,  hak  tanggungan,  pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah maupun fiat eksekusi.
Berdasarkan  ketentuan  Perma  No.  4  tahun  2019  pelaksanaan  penyelesaian sengketa syariah dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan biasa ataupun gugatan sederhana.  Ketentuan  Pasal  1  (1)  Perma  A  quo  pada  pokoknya  menjelaskan penyelesaian  melalui  mekanisme  gugatan  sederhana  mensyaratkan  nilai  gugatan tidak  boleh  melebihi  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah),  kemudian  sidang
23 Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan, 2017 Kompilasi dan Republikasi Putusan- Putusan Perkara Ekonomi Syariah , Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta; 2020.
dipimpin  oleh  hakim  tunggal  serta  tidak  terdapat  upaya  hukum  seperti  banding maupun kasasi, namun terdapat upaya keberatan terhadap putusan A quo.

## D. KESIMPULAN
Kebijakan  Qanun  LKS  telah  mewajibkan  seluruh  lembaga  keuangan  yang beroperasi  di  Aceh  menerapkan  prinsif  syariah  sehingga  transaksi  keuangan  yang berada  di  Aceh  tidak  boleh  lagi  menggunakan  sistem  konvensional,  dimana berdasarakan  ketentuan  Pasal  2  Jo.  Pasal  6  menyatakan  bahwa  seluruh  orang perorangan  maupun  lembaga  maupun  transaksi  keuangan  yang  berada  diaceh  harus menggunakan prinsif syariah, hal dimaksud juga berlaku bagi layanan jasa keuangan Financial Technology yakni pada ketentual Pasal 35.
Bahwa dalam qanun tidak secara jelas mengatur mengenai Pinjol secara jelas, namun pada Pasal 35 tersebut juga tetap menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang  berlaku  yakni:  1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial;  2)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  masih  ditemukan  penyedia  jasa keuangan khususnya lembaga keuangan non syariah yang masih berpraktik di daerah Aceh  khususnya  Pinjol  non  syariah.  Tercatat  sebagaimana  data  rilis  Otoritas  Jasa Keungan  Tahun  2020  sampai  dengan  2021  telah  terjadi  transaksi  pinjaman  uang secara  online  di  Aceh  sebanyak  230.888  peminjam  yang  bersumber  dari  pemberi pinjaman  sebanyak  5.415  akun  dengan  total  peredaran  uang  sebanyak  93  M,  dari penyelenggara  Pinjol  ini  yang  terdaftar  di  OJK  hanya  sebanyak  104  pemberi pinjaman  (lender),  dari  jumlah  tersebut  diataranya  97  lender  konvensional/non syariah dan 7 lender syariah.
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Qanun  ini  masih  lemah,  khususnya  dalam pengawasannya dan penindakannya baik oleh Dewan Syariah Aceh maupun Dewan Pengawas  Syariah  Kota/Kabupaten,  sehingga  pada  sektor  pengawasan  terhadap penerapan  syariah  untuk  lembaga  keuangan  yang  ada  di  Aceh  masih  ditemukannya transaksi keuangan berprinsif konvensional.
Disempurnakannya  Qanun  No.  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah  melalui  mekanisme  Revisi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh,  guna mengakomodir  ketentuan  Pinjol  Syariah  secara  jelas  termuat  didalam  ketentuan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Penguatan pada sektor pengawasan serta penindakannya terhadap pelaksanaan lembaga  keuangan  syariah  di  Aceh,  khususnya  memaksimalkan  peran  dari  Dewan Syariah Aceh maupun Dewan Pengawas Syariah tingkat Kota/Kabupaten.
Dengan  lemahnya  sektor  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  pelaksanaan lembaga  keuangan  syariah  di  Aceh,  maka  agar  dibentuknya  Satuan  Tugas  Khusus yang  dapat  memiliki  kewenangan  dalam  hal  pengawasan  dan  penindakan  secara langsung kepada lembaga keuangan baik berbentuk perorangan maupun badan yang tetap  memakai  sistem  konvensional  dalam  pelaksanaan  transaksi  keuangannya, sehingga  di  Aceh  akan  menjamin  masyarakatnya  mapun  lembaga  atau  badan  tetap menerapkan  prinsip  syariah.  Tidak  terlepas  hanya  dalam  Pinjol  melainkan  seluruh jenis pelayanan jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004.
Abdul  Manan,  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Peradilan  Agama. Jakarta: Kencana, 2012.
Faisal, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Setelah  Konversi  Dari  Bank Konvensional  Menjadi  Bank  Syariah  Indonesia  (Bsi) ,  Lhokseumawe:2022, Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume X Nomor 1 Hal: 154-178.
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi , 2016.
Mariana  Sutadi,  “ Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Upaya  Konsultasi,  Negosiasi, ediasi/Konsiliasi ”,  Kertas  Kerja,  Pelatihan  Hakim  Agama  di  Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor, 26 Maret 2009.
M. Shabri Abd. Majid (Ketua Dewan Syariah Aceh),2023, Wacana Kembalinya Bank Konvensional,  Ketua  DSA:  Jangan  Jual  Agama  Karena  Ekonomi. https://anterokini.com/ . Di akses 10 Juni 2023.
Otoritas  Jasa  Keuangan    (OJK),  2021,  Ini  Daftar  Penyelenggara  Pinjaman  Online Berizin.  Retrieved  November    25,  2022,  from  https://rri.co.id/banda- aceh/ekonomi/1053735/ojk-ini-daftar-penyelenggara-pinjaman.
Pasal  2  Ayat  (2)  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah.
Pasal  6  huruf  a  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah.
Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  94,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan, 2017 Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan  Perkara  Ekonomi  Syariah ,  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  Jakarta;  dalam  buku  ini  disajikan  27  putusan  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama; dan Amran Suadi, 2017, Penyelesaian Sengketa Ekonomi  Syariah:  Teori  dan  Praktek, Kencana,  Jakarta;  Amran  Suadi,  2018, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Penemuan  dan  Kaidah  Hukum, Kencana,  Jakarta;  dan  Amran  Suadi,  2020, Wanprestasi  dan  Perbuatan Melawan  Hukum  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah, Kencana, Jakarta.
Putusan  Pengadilan  Agama  Sumber,  Nomor  7563/Pdt.G/2017/PA.Sbr,  perihal Gugatan Perdata, 6 November 2018.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D ,  Alfabeta,  Bandung, 2013.
Supriyanto,  Edi. Sistem  informasi  fintech  pinjaman  online  berbasis  web .  Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer, 2019, 9.2: 100-107. https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_daring. Di akses 14 April 2023.
Suteki  dan  Galang  Taufani,  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018.
Tantri Dewayani, Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah, 5 Juli 2021, https://www.djkn.kemenkeu.go.id , diakses 12 April 2023.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Provinsi Aceh yang mendapatkan hak otonomi khusus dapat  menentukan  hukumnya  sendiri  yakni  dengan  diberikan  kewenangannya untuk menerapkan syariat islam dalam bentuk Qanun.