## KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

## STATE COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL TRADE LAW
Adrian Avan Rizqy Saputra 1 , Bryan Artha Nugraha 2 , Junaedy Abdillah Bauw 3
1,2,3 . Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang

## Abstrak
Hukum  perdagangan  internasional  merupakan  bagian  dari  hukum  internasional. Oleh karena itu, berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan hukum internasional juga  berpengaruh  di  bidang  hukum  perdagangan  internasional.  Artikel  ini  akan menjelaskan  mengapa  negara  dalam  melakukan  perdagangan  internasional  perlu mematuhi  hukum  perdagangan  internasional.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  yuridis  normative.  Hasil  penelitian,  negara  untuk  mematuhi hukum  perdagangan  internasional  adalah  karena  keyakinan  bahwa  kepatuhan tersebut  akan  menguntungkan  kepentingan  negara  itu  sendiri.  Alasan  berikutnya adalah  bahwa  dalam  ruang  lingkup  perjanjian  internasional  terdapat  prinsip- prinsip  dasar,  yaitu  ketentuan  perjanjian  menurut  isi,  jiwa,  maksud,  dan  tujuan dari  perjanjian  itu  sendiri,  dengan  menghormati  hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak.
Kata Kunci :  Negara, Ketaatan, Hukum Perdangan Internasional

## Abstract
International  trade  law  is  part  of  international  law.  Therefore,  various imperfections  or  weaknesses  in  international  law  also  affect  the  field  of international  trade  law.  This  article  will  explain  why  countries  engaging  in international  trade  need  to  adhere  to  international  trade  law.  The  research method  used  is  a  normative  juridical  approach.  The  research  findings  indicate that countries comply with international trade law because of the belief that such compliance  will  benefit  their  own  interests.  Another  reason  is  that  within  the scope  of  international  agreements,  there  are  fundamental  principles,  namely  the provisions  of  the  agreement  according  to  its  content,  spirit,  intent,  and  purpose, while respecting the rights and obligations of each party.
Keyword :  State, Obdience, International Trade Law

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat international dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara yang masing – masing berdaulat. Dalam tata masyarakat intenational yang demikian, tidak terdapat suatu badan legislative maupun  kekuasaan  kehakiman  dan  kepolisian  yang  dapat  memaksakan berlakunya  kehendak  masyarakat  international  sebagaimana  tercermin  dalam kaidah hukumnya.
Ketiadaan  Lembaga-lembaga  tersebut  membuat  hukum  internasional mendapat  pertanyaan  apakah  merupakan  hukum  yang  sesungguhnya.  Terlebih terdapat inkonsistensi penerapannya misalnya dalam invasi Kuwait oleh Irak pada tahun  1990  an.  Dimana  terdapat  begitu  banyaknya  respon  dari  masyarakat internasional  baik  secara  hukum  maupun  militer.  Akan  tetapi  tanggapan  yang berbeda  ketika  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  peperangan  di  Timur  Tengah termasuk  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  oleh  pasukan  perdamaian negara-negara dari khususnya Dewan Keamanan PBB.
Terdapat  sebuah  kelemahan  dari  hukum  internasional  yang  disampaikan oleh  Greig  yaitu  kekurangan  dalam  hal  Lembaga  legislatif  sebagai  lembaga pembuat  hukum,  ketidakhadiran  pengadilan  yang  berwenang  mengadili  seluruh sengketa  yang  wajib  ditangani,  dan  kelemahan  dalam  penjatuhan  sanksi  bagi negara  –  negara  yang  melanggar  hukum.  Termasuk  persoalan  yang  sangat  jelas yaitu membedakan hukum internasional dan hukum nasional.
Salah  satu  cabang  dari  hukum  internasional  adalah  hukum  perdagangan
internasional  dimana  luasnya  bidang  cakupan  hukum  perdagangan  internasional membuat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada tumpeng tindih dengan bidang- bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum internasional, dan lainnya.
Ketika membicarakan mengenai perekonomian dunia, maka sangat penting untuk  memahami  mengenai  dasar  dari  perekonomian  itu  sendiri.  Perekonomian tidak  saja  berkaitan  dengan  permasalahan  untung,  rugi,  permintaan,  dan pendapatan.  Lebih  dari  itu  adalah  terdapat  kerangka  dari  perdagangan internasional.  Perdagangan  merupakan  sebuah  kegiatan  ekonomi  yang  sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat internasional.
Banyak  pelaku  usaha  menjalankan  kegiatan  perdagangan  barang  yang melewati  batas  –  batas  negaranya.  Berdagang  barang  dengan  pedagang  asing merupakan  kebutuhan  dasar  kaum  pedagang  untuk  memperluas  kesempatan memperoleh  untuk,  di  samping  juga  untuk  mengalihkan  produk  dagang  mereka yang tidak terserap di dalam pasar negara mereka sendiri. Dilihat dalam perspektif hubungan  antar  negara,  perdagangan  inernasional  menjadi  suatu  kebutuhan  yang mendasar untuk kelangsungan dalam interpendensi ekonomi dunia.
Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas selalu  menggunakan  indikator-indikator  ekonomi  yang  berorientasi  kepada efisiensi,  transparansi,  dan  persaingan  secara  terbuka  antar  pelaku  usaha  yang bersifat lintas negara.
Liberalisasi  perdagangan  dan  kerjasama  ekonomi  telah  mengambil  posisi dominan dalam agenda  ekonomi global dan regional. Kerjasama ekonomi secara
global maupun regional merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi  serta  merupakan  salah  satu  bentuk  peran  aktif  dari  negara  dalam pergaulan antar negara. Melalui kerjasama ekonomi baik secara regional maupun global,  suatu  negara  dapat  memanfaatkan  kesempatan  untuk  menunjang  dan melaksanakan  pembangunan  nasional  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Ada  beberapa  motif  atau  alasan  mengapa  negara  atau  masyarakat internasioanl  melakukan  transaksi  dagang  internasional,  antara  lain  yaitu  untuk mempermudah  tersedianya  bahan  –  bahan  yang  dibutuhkan  yang  belum  bisa diproduksi  sendiri  oleh  salah  satu  pihak  yang  terikat  dalam  transaksi,  dan  juga untuk  mengatasi  masalah  kelangkaan  bahan  –  bahan  produksi  yang  dibutuhkan. Hal  ini    mengingat  sumber  daya  alam  merupakan  materi  yang  ketersediannya berbda – beda di setiap tempat.
Hukum  perdagangan  internasional  merupakan  cabang  dari  hukum internasional, tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki oleh  hukum  internasional  juga  mencakup  dalam  bidang  hukum  perdagangan internasional.  Hal  tersebut  menarik  untuk  dikaji  karena  di  dalam  dunia perdagangan internasional suatu konflik sering terjadi. Terjadinya sebuah konflik sangat  membutuhkan  kehadiran  hukum.  Dalam  pergaulan  internasional  negara, apabila menyangkut perdagangan pasti memiliki suatu kepentingan satu sama lain yang bisa berpotensi menghasilkan suatu perselisihan.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif,  yang  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif,  dengan  fokus  pada  analisis  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam Peraturan  Perundang-Undangan.  Untuk  pelaporan  penelitian,  metode  deskriptif digunakan dengan tujuan melukiskan informasi tentang suatu hal pada lokasi dan waktu  tertentu.  Pendekatan  deskriptif  ini  melibatkan  interpretasi  dan  pemaknaan kata-kata untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Integrasi Ekonomi
Seiring  perkembangan  hukum  perdagangan  internasional,  terjadi  sebuah pembedaan  terhadap  konsep  hukum  dalam  kaitannya  dengan  tradisi,  norma,  dan hierarki.  Pembedaan  konsep  ini  mempengaruhi  bentuk  jaringan  ekonomi  yang merupakan  bagi  inergral  dari  globalisasi  ekonomi.  Integrasi  ekonomi  secara sederhana dapat diartikan sebagai integrasi dalam bidang ekonomi dengan tujuan utama  untuk  melakukan  liberalisasi  perdagangan  antar  negara  di  dalam  skema inegrasi ekonomi tersebut.
Dalam  modernisasi,  masyarakat  menjadi  maju  baik  dalam  bidang pendidikan,  teknologi,  maupun  dalam  bidang  perekonomian.  Perubahan  tersebut berdampak  pada  hubungan  antar  negara.  Antara  negara  satu  dan  negara  lainnya seolah-olah  tidak  mempunyai  batas  lagi.  Hal  itulah  yang  menandai  terjadinya
golbalisasi.  Globalisasi  adalah  sebuah  istilah  yang  memiliki  hibingan  dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk – bentuk interaksi lain.
Pembentukan pasar bersama berbasis regional akan semakin mengembangkan  arus  globalisasi  tersebut,  salah  satunya  adalah  pembentukan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN,  dimana  program  integrasi  tersebut  merupakan reaksi  terhadap  tantangan  globalisasi.  Dalam  hal  ini,  globalisasi  mengimplikasi pertumbuhan pasar dan transaksi keuangan.
Dasar  pemikiran  penerapan  globalisasi  perdagangan  ini  dilandasi  oleh konsep  Adam  Smith,  bahwa  negara  akan  tetap  memperoleh  keuntungan  apabila memusatkan  kegiatan  dengan  biaya  lebih  rendah  daripada  kegiatan  alternatif lainnya di negara itu, walaupun negara mitra dagangnya mempunyai keunggulan di semua bidang.
Dari  pemikiran  tersebut  terlihat  bahwa  globalisasi  sangat  erat  kitanny dengan  ekonomi.  Dapat  dilihat  bahwa  perkembangan  ekonomi  dunia  saat  ini mengarah  pada  mengikatnya  keerbukaan  hubungan  ekonomi  antar  bangsa. Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi globl yang tidak mengenal batas batas wilayah antara negara yang satu dengan negara lainnya.
Proses  globalisasi  yang  menjadi  gejala  yang  harus  dihadapi  oleh  negara  – negara  dan  bangsa  –  bangsa  di  seluruh  wilayah  dunia,  terjadi  karena  dorongan perkembangan  kapitalisme  internasional  dan  di  dalamnya  juga  menyertakan transformasi budaya dan struktur sosial bagi masyarakat yang semula merupakan masyarakat  non  kapitalis,  dan  bahkan  masyarakat  yang  masuk  dalam  kategori
preindustrial secoeties.
Adapun  globalisasi  ekonomi  ini  memacu  terjadinya  perdagangan internasional.  Oleh  karena  itu,  banyak  kalangan  yang  menyebutkan  bahwa globalisasi  ini  merupakan  sebuah  fenomena  yang  sangat  menjanjikan.  Perluasan perdagangan  internasional  dapat  dikatakan  menawarkan  sejumlah  peluang, termasuk  kepada  yang  tingkat  perekonominnya  menengah  ke  bawah  untuk memperbaiki kulitas ekonomi mereka.
Demi terciptanya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi berbagai kepetingan  pelaku  bisnis,  hukum  ekonomi  dan  bisnis  akan  menjadi  kebutuhan yang  tidak  terelakan  sebagai  pedoman  fundamental.  Berbagai  studi  tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum.
Perdagangan  internasional  merupakan  aktivitas  pertukaran  barang,  jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Biasanya aktivitas ini disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang atau jasa keluar negeri, dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang atau jasa dari luar negeri.
Sedangkan  hukum  perdagangan  internasional  tertuju  pada  hukum  yang mengatur kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh berbagai pemerintah di  bidang perdagangan. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk  membuat  kebijkana  yang  tidak  saja  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan kegiatan  di  wilayahnya,  tetapi  juga  kewenagan  untuk  membuat  kebijakan  atas barang dan jasa asal negara lain yang akan masuk ke negaranya.
Bagi  negara  yang  memiliki  kekuatan  ekonomi,  mereka  kan  mendorong
pelaku  usahanya  untuk  memperluas  dan  melakukan  ekspansi  pasarnya  ke  luar negeri.  Oleh karenanya, merupakan hal yang wajar jika negara akan memfasilitasi agar pelaku usahanya dapat measuk ke pasar luar negeri.
Perjanjian ini bisa bersifat bilateral, regional, dan multirateral. Tujuan dari perjanjian  ini  adalah  agar  menjadikan  perdagangan  antar  negara  sama  seperti perdagangan antar wilayah di satu negara yang tidak mengenal berbagai hambatan. Semakin  hilangnya  hambatan  dalam  perdagangan  internasional  tersebutlah  yang dapat mencipatakan suatu integrasi ekonomi dalam masyarakat internasional.

## 2. Ketaatan Terhadap Hukum Internasional
Hukum,  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  dipahami  tidak  saja  sebagai keseluruhan  asas  dan  kaidah  untuk  mengatur  kehidupan  manusia  dalam masyarakat,  akan  tetapi  juga  termasuk  lembaga  dan  proses  untuk  mewujudkan berlakunya  kaidah  itu  dalam  kenyataan.  Hal  tersebut  juga  berlaku  di  dalam tingkatan  internasional.  Setiap  kehidupan  bermasyarakat  membutuhkan  suatu tatanan perilaku yang diakui sebagai kuat dan mengikat.
Pada  umumnya  hukum  internasional  diartikan  sebagai  himpunan  dari peraturan  –  peraturan  dan  ketentuan  –  ketentuan  yang  mengikat  serta  mengatur kehidupan  antara  negara  –  negara  dan  subjek  –  subjek  hukum  lainnya  dalam kehidupan masyarakat internasional.
Dalam kaidah hukum internasional, meliputi juga :
1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan  fungsi lembaga- lembaga  dan  organisasi-organisasi  internasional  serta  hubungannya  antara negaranegara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  kepentingan  individuindividu  dan kesatuan  bukan  negara,  sepanjang  hak-hak  dan  kewajiban  dari  individu- individu dan kesatuan bukan negara tersebut hasil kesepakatan anta negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
Hukum  internasional  public  memiliki  system  negara  sendiri,  dengan keunikan  dalam  penegakan  peraturannya.  Oleh  karena  hukum  internasional  juga terpisah  dari  suatu  hukum  negara  municipal  law,  tidak  sedikit  pandangan  yang mengatakan  hukum  internasional  diragukan  sebagai  suatu  yang  bukan  peraturan hukum.  Jika  diselami  lebih  mendalam,  sebenarnya  hukum  itu  tidak  saja  sekedar menyangkut  mekanisme  pembuatan,  pelaksanaan,  maupun  pemaksaannya, melainkan jauh lebih luas dan dalam.
Secara  umum,  norma  –  norma  hukum  internasional  diakui  sebagai  tradisi hukum  yang  tidak  dapat  ditolak  keberadaannya  karena  kenyataan  era  trans nasionalisme dan global village pada saat ini dimana suatu negara tidak mungkin mengingkari  pengaruh  dan  hubungan  saling  ketergantungannya  dengan  negara lain. Sebagai sebuah hukum, hukum internasional memiliki empat sumber hukum yang  terdapat  di  dalam  Statute  of  the  International  Court  of  Justice,  tepatnya  di dalam  Pasal  38  ayat  1  yaitu  perjanjian  internasional,  hukum  kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, yurisprudensi dan doktrin.
Ada  tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dikatakan  sebagai  hukum menurut Oppenheim. Ketiga syarat yang dimaksud adalah adanya aturan hukum, adanya  masyarakat,  serta  adanya  jaminan  pelaksanaan  dari  luar  (external  power) atas  aturan  tersebut.  Syarat  yang  pertama  tentunya  sudah  banyak  ditemui  yakni
salah  satu  sumber  hukum  dari  hukum  internasional  adalah  perjanjian internasional,  dan  sudah  banyak  perjanjian  internasional  yang  telah  ditaati  oleh negara,  di  dalam  perdagangan  internasional  misalnya  ada  ASEAN  Free  Trade Area, perjanjian World Trade Organisation, dan lain sebagainya.
Untuk  syarat  yang  kedua  yakni  adanya  masyarakat  internasional  juga terpenuhi  menurut  Oppenheim.  Masyarakat  internasional  tersebut  adalah  negara- negara  dalam  lingkup  bilateral,  trilateral,  regional  maupun  universal.  Adapun syarat  ketiga  adanya  jaminan  pelaksanaan  juga  terpenuhi  menurut  Oppenheim. Jaminan pelaksanaan dapat berupa sanksi yang datang dari negara lain, organisasi internasional  ataupun  pengadilan  internasional.  Sanksi  tersebut  dapat  berwujud tuntutan  permintaan  maaf  (satisfaction),  ganti  rugi  (compensation),  serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (repartition).
Andrew  T.  Guzman  menjelaskan  bahwa  hukum  internasional  dapat mempengaruhi  perilaku  negara  di  dalam  bermasyarakat.  Melalui  teori  the  Three R’s  of  Compliance,  Guzman  mengemukakan  bahwa  ada  tiga  “R”  yang  dapat mempengaruhi  perilaku  ketaatan  atau  ketidaktaatan  negara  terhadap  hukum internasional. Tiga “R” tersebut adalah reputation, reciprocity, dan retaliation.
Berdasarkan teori ini pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh suatu  negara  akan  mengakibatkan  reputasinya  buruk  di  mata  masyarakat internasional. Reputasi ini berupa penilaian dari masyarakat internasional tentang perilaku  negara  saat  ini  dan  prediksi  ketaatan  di  masa  yang  akan  datang berdasarkan  perilaku  buruknya  di  masa  sekarang.  Reputasi  buruk  yang  didapat suatu  negara  akan  berpengaruh  pada  hilangnya  kesempatan-kesempatan  untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang seperti kerja sama perdagangan. masuknya investasi asing, bantuan asing, dan lain sebagainya.
Selain  mendapatkan  reputasi  yang  buruk,  ketidaktaatan  suatu  negara  pada kewajiban internasional akan mendatangkan sikap atau tindakan timbal balik dan atau  pembalasan  dari  negara  lain  yang  tentunya  berpotensi  untuk  memperburuk hubungan  dengan  negara  lain.  Pada  umumnya  suatu  negara  di  dalam  melakukan hubungan  internasional  bertujuan  untuk  menyejahterakan  warganya.  Apabila negara-negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional patuh terhadap hukum perdagangan internasional maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban,  keteraturan,  keadilan,  dan  keamanan  dalam  pelaksanaan  hubungan internasional.
Kalaupun  hukum  internasional  dewasa  ini  diragukan  manfaatnya  bahkan diingkari  keberadaannya,  maka  yang  harus  dilakukan  bukan  membuang  hukum internasional,  tetapi  mencari  dan  memperbaiki  kelemahan-kelemahan  yang  ada dalam  hukum  internasional  itu  sendiri  seperti  struktur  hukumnya,  lembaga, maupun  budaya  hukumnya.  Hukum  internasional  secara  tidak  langsung  juga berusaha  untuk  mempengaruhi  jalannya  hubungan  internasional.  Beberapa  bukti untuk  memperkuat  bahwa  hukum  internasional  dalam  kehidupan  sehari-hari  dari masyarakat  internasional  telah  diterima  dan  ditaati  sebagai  hukum  dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu:
1. Organ  –  organ  pemerintah  negara,  khususnya  yang  dalam  tugas  dan kewenangannya berhubungan dengan masalah luar negeri atau internasional,  tetap  menghormati  prinsip  –  prinsip  dan  kaidah  hukum
internasional  dalam  hubungan  antara  sesamanya.  Mereka  masing  –  masing mewakili negaranya, bertindak untuk dan atas nama negaranya.  Ini berarti, bahwa  negara  –  negara  melalui  organ  pemerintahnya  menghormati  hukum internasional.  Misalnya,  ketika  mereka  telah  menyepakati  suatu  perjanjian internasional,  mereka  tetap  mentaatinya  atau  dengan  kata  lain  tidak  mau melanggarnya, meskipun kesempatan untuk melanggarnya itu selalu ada.
2. Persengketaan antara subjek – subjek hukum internasional khususnya yang mengandung  aspek  –  aspek  hukum.  Meskipun  tidak  selalu,  mereka menyelesaikan  dengan  cara  damai  melalui  berbagai  alternatif  penyelesaian sengketa.  Semua  ini  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  diakui legalitasnya oleh hukum internasional. Demikian pula hasil penyelesaiannya,  baik  berupa  perjanjian  –  perjanjian  perdamaian  maupun keputusan  badan  peradilan  internasional,  ditaati  oleh  para  pihak  yang  ber sengketa.  Meskipun  terkadang  ada  pihak  yang  melanggarnya,  namun pelanggaran  ini  tidak  menghilangkan  sifat  dan  hakikatnya  sebagai  hukum internasional.
3. Pelanggaran  pelanggaran  atas  kaidah  hukum  internasional  ataupun terjadinya konflik internasional sebenarnya hanyalah sebagian kecil saja jika dibandingkan  dengan  perilaku  atau  praktik  dari  masyarakat  internasional yang  pada  hakikatnya  merupakan  tindakan  mentaati  dan  menghormati hukum  internasional.  Akan  tetapi,  pelanggaran  atas  hukum  internasional bukan alasan untuk mengatakan bahwa hukum internasional itu sama sekali tidak ada. Masih jauh lebih banyak masyarakat internasional yang mentaati
hukum internasional dibanding dengan yang melanggarnya.
4. Kaidah  hukum  internasional  dalam  kenyataannya  ternyata  banyak  diterima dan  diadopsi  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional  negara  –  negara.  Ini berarti  bahwa  negara  –  negara  sebelumnya  sudah  menerima  eksistensi hukum  internasional  sebagai  bidang  hukum  yang  berdiri  sendiri  yang dengan  melalui  cara  atau  prosedur  tertentu  dapat  diadopsi  menjadi  bagian dari hukum nasionalnya.
5. Bahkan dalam beberapa hal, hukum internasional harus diperhitungkan dan diperhatikan  oleh  negara-negara  dalam  menyusun  peraturan  perundang  – undangan  nasionalnya  mengenai  suatu  masalah  tertentu  bahkan  negara  – negara  yang  sedang  berperang  pun  juga  masih  tetap  mentaati  prinsip  – prinsip dan kaidah – kaidah hukum perang internasional atau yang sekarang dikenal dengan nama hukum humaniter. Demikian pula setelah berakhirnya perang  dan  setelah  tercapainya  perdamaian,  mereka  masih  tetap membutuhkan  peranan  hukum  internasional  untuk  mengatur  perdamaian misalnya dengan merumuskan hasil perdamaian itu dalam bentuk perjanjian perdamaian  yang  sudah  jelas  merupakan  hukum  internasional  yang mengikat mereka.
Ketidaksempurnaan  dari  hukum  internasional  membuat  masyarakat internasional  melakukan  upaya  untuk  mengefektifkan  penegakan  hukum internasional,  cara  yang  dapat  ditempuh  adalah  apabila  negara  –  negara  tersedia untuk  mengurangi  kedaulatannya.  Tanpa  kesediaan  mengurangi  kedaulatan, mustahil hukum internasional bisa efektif.
Hukum  internasional  bukanlah  sesuatu  yang  netral  dan  dapat  berpihak, terkadang  berpihak  pada  mereka  yang  kuat  secara  finansial.  Namun  pada  masa tertentu  hukum  internasional  dapat  berpihak  pada  mereka  yang  memiliki mayoritas  suara.  Ketidaknetralan  hukum  internasional  dikarenakan  hukum  ini adalah buatan manusia. Sehingga hukum internasional memiliki fungsi lain yaitu sebagai  instrumen  yang  digunakan  oleh  pemerintahan  suatu  negara  untuk mencapai  tujuan  nasionalnya.  Sebagai  instrumen  politik,  pemanfaatan  hukum internasional  kerap  mewarnai  hubungan  antar  negara,  terutama  yang  dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang.
Meskipun  demikian,  dengan  usaha  –  usaha  untuk  mengefektifkan  hukum internasional, meskipun kelemahannya masih tetap ada, dalam beberapa hal sudah menunjukkan hasil yang patut diperhitungkan. Adapun beberapa usaha yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Melalui pembentukan organisasi internasional yang disertai dengan organ – organ  serta  peraturan  internalnya  yang  bersifat  mengikat  sebagai  hukum internasional  terhadap  negara  –  negara  anggotanya  dan  diterapkan  dalam hubungan antar mereka maupun dalam kerangka organisasi internasional itu sendiri.  Namun,  setiap  organisasi  internasional  yang  ada  di  dunia  ini memang tidak sama tingkat keefektifannya.
2. Melengkapi  perjanjian  internasional  multilateral  dengan  orang  –  organ pelaksanaannya.  Suatu  perjanjian  internasional  pada  hakikatnya  adalah merupakan  hasil  kata  sepakat  antara  negara  –  negara  yang  terikat  pada perjanjian itu. Praktik negara – negara menunjukkan, bahwa mengandalkan
kesadaran  hukum  negara  –  negara  untuk  mentaati  perjanjian  internasional ternyata  tidak  efektif.  Agar  suatu  perjanjian  internasional  bisa  lebih  efektif dalam  penerapannya  terhadap  negara  –  negara  yang  terikat,  perjanjian internasional itu sendiri dilengkapi dengan organ pelaksanaannya.
3. Mencantumkan  klausula  penyelesaian  sengketa  dalam  perjanjian  – perjanjian    internasional,  baik  perjanjian  internasional  bilateral  maupun multilateral. Dengan mencantumkan klausula ini, jika terjadi persengketaan antara  negara  –  negara  yang  terikat  pada  perjanjian  internasional  yang bersangkutan,  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  menempuh  jalur penyelesaiannya  sesuai  dengan  klausula  tersebut.  Apapun  hasil  akhir  dari penyelesaiannya,  diharapkan  akan  ditaati  oleh  para  pihak  yang bersangkutan.
Dengan  melalui  langkah  –  langkah  seperti  di  atas,  ternyata  hukum internasional  relatif  bisa  lebih  efektif  meskipun  tidak  secara  keseluruhannya. Namun  upaya  seperti  ini  bukan  cara  yang  terkonsepsikan  secara  sistematis, melainkan tumbuh dan berkembang dalam praktik hubungan internasional secara kasuistis.
Pada  hakikatnya  adalah  manifestasi  dan  kesediaan  mereka  untuk mengurangi  substansi  kedaulatannya.  Peranan  hukum  internasional  mencakup seluruh  aspek  perbuatan  dan  hubungan  antar  negara,  seperti  pemanfaatan  darat, laut,  udara;  dalam  aspek  non  hukum  publik,  mengatur  telekomunikasi internasional,  pelayanan  perbatasan  negara,  pengangkutan  barang  dan  orang melalui  kapal  laut  dan  udara,  dan  juga  mengatur  tentang  transaksi  pengiriman
uang, karena itu hukum internasional berkaitan dengan hukum perdagangan.
Hukum  internasional  sangat  penting  secara  intrinsik  dengan  daya  ikat praktik diplomasi, politik internasional dan tindakan hubungan luar negeri. Begitu besar  dan  tangguhnya  hubungan  antar  negara,  maka  hukum  internasional dibutuhkan  untuk  menjamin  adanya  suatu  stabilitas  dan  tatanan  tertib internasional,  sebab  setiap  kepentingan  negara  –  negara  hanya  mungkin berlangsung  secara  tertib  dan  teratur  jika  negara-negara  dibatasi  oleh  hukum internasional.

## 3. Ketaatan Terhadap Hukum Perdagangan Internasional Implementasi Terhadap Prinsip Itikad Baik
Telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  hukum  perdagangan  internasional merupakan  cabang  dari  hukum  internasional.  Keterkaitan  antara  dua  bidang hukum  ini  membawa  konsekuensi  bahwa  sumber-sumber  hukum  internasional juga  dapat  diadopsi  sebagai  sumber  hukum  dalam  hukum  perdagangan internasional.  Salah  satu  sumber  hukum  yang  menonjol  di  dalam  hukum perdagangan internasional ini adalah perjanjian internasional.
Para penganjur aliran hukum alam dalam hukum internasional berpendapat bahwa  kebebasan  berniaga  merupakan  salah  satu  hak  alamiah,  namun  mereka menafsirkannya  secara  lebih  sempit  dalam  arti  bahwa  hak  ini  tunduk  pada sejumlah  pengecualian.  Dalam  praktik  ini  berarti  bahwa  kebebasan  berniaga dibatasi oleh batas – batas yurisdiksi mutlak suatu negara.
Oleh  karena  itu  hanya  ada  satu  cara  untuk  mewujudkan  hak  alamiah  ini, yakni dengan mengadakan perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat
didefinisikan  sebagai  perjanjian  atau  kata  sepakat  antara  subjek  –  subjek  hukum internasional. Secara hukum internasional, perjanjian internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Perbedaan di antara kedua konvensi  tersebut  hanya  terletak  pada  subjek  dari  yang  membuat  perjanjian internasional  tersebut.  Di  dalam  Konvensi  Wina  1969  adalah  antar  negara, sementara  di  dalam  Konvensi  Wina  1986  subjeknya  adalah  antar  negara  dan organisasi internasional.
Hal tersebut memiliki alasan yang kuat, karena hampir sebagian besar hasil hubungan  antar  negara  ataupun  antar  subjek  hukum  internasional  lainnya, dituangkan  dalam  sebuah  instrumen  perjanjian  internasional.  Melalui  perjanjian internasional  inilah,  sebuah  hak  dan  kewajiban  yang  telah  disepakati  oleh berbagai subjek hukum internasional tersebut dirumuskan.
Di  dalam  ruang  lingkup  perjanjian  internasional,  terdapat  beberapa  prinsip fundamental  yang  diantaranya  adalah  pertama  prinsip  free  consent  dimana  para pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Prinsip kedua adalah prinsip pacta sunt servanda, dimana perjanjian mengikat seperti undang – undang bagi para pihaknya.
Prinsip  ini  dikatakan  fundamental  karena  asas  tersebut  melandasi  lahirnya perjanjian,  termasuk  perjanjian  internasional  dan  melandasi  dilaksanakannya perjanjian  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan  oleh  para  pihak.  Tanpa  adanya janji  –  janji  yang  telah  disepakati,  tidak  akan  lahir  perjanjian.  Perjanjian  harus dilaksanakan  oleh  para  pihak  sebagaimana  janji  –  janji  yang  diberikan  oleh  para pihak.  Prinsip  ketiga  adalah  prinsip  good  faith  dimana  perjanjian  harus
dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihaknya.
Prinsip  ketiga  tidak  terpisahkan  dengan  prinsip  kedua  yang  artinya  bahwa para  pihak  harus  melaksanakan  ketentuan  perjanjian  sesuai  dengan  isi,  jiwa, maksud,  dan  tujuan  perjanjian  itu  sendiri,  menghormati  hak  dan  kewajiban  dari masing  –  masing  pihak  maupun  pihak  ketiga  yang  mungkin  diberikan  hak  dan atau kewajiban dan tidak melakukan tindakan – tindakan yang dapat menghambat usaha  –  usaha  mencapai  maksud  dan  tujuan  perjanjian  itu  sendiri,  baik  sebelum berlaku  atau  ketika  para  pihak  dalam  proses  penantian  akan  mulai  berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku.
Pentingnya  prinsip  itikad  baik  ini  dikarenakan  di  dalamnya  terdapat kejujuran,  keadilan  yang  keduanya  merupakan  nilai-nilai  yang  penting  di  dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional.
Suatu  perjanjian  perdagangan  internasional  mengikat  berdasarkan kesepakatan  para  pihak  yang  membuatnya.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana  halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya  akan  mengikat  suatu  negara  apabila  negara  tersebut  sepakat  untuk menandatangani atau meratifikasinya. Ketaatan terhadap hukum internasional itu dengan  demikian  berjalan  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  tertentu  terhadap negara  yang  menerima  perjanjian  internasional  itu,  karena  penandatanganan tersebut  mempunyai  arti  adanya  kemauan  dari  negara  yang  bersangkutan  untuk tunduk  kepada  norma  internasional  yang  sudah  disepakati  di  dalam  perjanjian internasional.
Di dalam perjanjian perdagangan internasional inilah akan terlihat dan diuji
mengenai  ketaatan  para  pihak  di  dalam  menjalankan  isi  perjanjian  perdagangan internasional  tersebut.  Hadirnya  prinsip  itikad  baik  di  dalam  ruang  lingkup perjanjian  perdagangan  internasional  adalah  sebagai  ketegasan  hukum  untuk menumbuhkan  keadilan  yang  substantif  sehingga  tercapai  suatu  solusi  yang  adil bagi kedua belah pihak yang telah bersepakat.
Dengan  adanya  prinsip  itikad  baik  inilah  maka  akan  dapat  memberikan kewajiban kepada suatu negara ketika telah terikat kepada perjanjian perdagangan internasional  untuk  selalu  taat  terhadap  klausul  yang  mengatur  tersebut.  Oleh karena itu, penting bagi kedua negara yang melakukan perdagangan internasional untuk  samasama  menerapkan  itikad  baik  sehingga  potensi  untuk  terjadinya sengketa akan semakin terminimalisir.
4. Kepentingan  Negara  Sebagai  Alasan  Ketaatan  Terhadap  Hukum Perdagangan Internasional
Untuk  menumbuhkan  ketaatan  negara  pada  hukum  internasional,  Chayes memberikan  dua  alternatif  solusi.  Alternatif  pertama  melalui  enforcement mechanism  yang  menerapkan  banyak  sanksi  seperti  sanksi  ekonomi,  sanksi keanggotaan  sampai  ke  sanksi  unilateral.  Sebagai  contoh  adalah  sanksi  yang dikenakan  oleh  WTO  terhadap  Indonesia  dalam  kasus  Mobil  Nasional  (Mobil Timor)  setelah  melalui  proses  pemeriksaan  perkaranya  yang  memakan  waktu cukup lama.
Alternatif  kedua  yang  ditawarkan  Chayes  adalah  management  model,
dimana  ketaatan  tidak  dipacu  oleh  berbagai  kekerasan  atau  sanksi  tetapi  melalui model  kerjasama  dalam  ketaatan,  yaitu  melalui  proses  interaksi  dalam justification,  discourse  and  persuasion.  Kedaulatan  tidak  lagi  bisa  ditafsirkan bebas  dari  intervensi  eksternal,  tetapi  kebebasan  untuk  melakukan  hubungan internasional  sebagai  anggota  masyarakat  internasional.  atau  otonomi pemerintahan.  Dengan  demikian  kedaulat-an  yang  baru  ( the  new  sovereignty ) tidak  hanya  terdiri  dari  kontrol  wilayah  atau  otonomi  pemerintah  tetapi  juga pengakuan status sebagai anggota masyarakat bangsa – bangsa.
Di atas juga telah dijelaskan bahwa salah satu upaya dari negara – negara di dalam  mengefektifkan  hukum  internasional  adalah  memasukkan  klausula perdagangan  internasional,  maka  dapat  dilihat  dari  penyelesaian  sengketa  dalam GATT/WTO.  Kekuatan  penegakan  dan  pelaksanaan  putusan  GATT  sendiri didasarkan  pada  dua  hal.  Pertama  adalah  komitmen  hukum  dari  negara  –  negara anggotanya.  Negara  –  negara  anggota  GATT  dalam  menghadapi  tuntutan  – tuntutan  atau  sengketa  –  sengketa    dagang  dalam  GATT  lebih  menitik  beratkan pada  rasa  hormat  dan  kepentingannya  terhadap  GATT.  Kedua  adalah  GATT memberikan  hak  untuk  melaksanakan  retaliasi  kepada  negara  yang  dirugikan sebagai  akibat  dari  tindakan  –  tindakan  negara  lain  yang  melanggar  hukum. Dalam hal ini, negara tersebut diberi hak untuk menerapkan rintangan – rintangan perdagangan  baru  terhadap  produk  –  produk  impor  dari  negara  –  negara  yang melanggar hukum.
Dapat  disimpulkan  bahwa  ketaatan  negara  terhadap  hukum  internasional terjadi bilamana keuntungan yang akan diperoleh lebih besar daripada biaya yang
harus  ditanggungnya.  Motivasi  selanjutnya  adalah  ketaatan  dilandasi  keyakinan, penerimaan  akan  legitimasi  normatif  dari  suatu  aturan  hukum  interna-sional. Negara  mentaati  aturan  hukum  internasional  bukan  karena  takut  akan  sanksi ataupun hitungan untung rugi tetapi benar – benar atas dasar keyakinan negara itu sendiri bahwa aturan itu menimbulkan kewajiban yang harus ditaatinya. Ketaatan menjadi kebiasaan hidup dan ketidaktaatan menimbulkan biaya – biaya tersendiri.

## D. PENUTUP
Hukum  internasional  memiliki  perbedaan  dengan  hukum  nasional,  dimana hukum  internasional  tidak  memiliki  badan  yang  dapat  memaksakan  penerapan dari hukum internasional itu sendiri. Hal tersebut telah membuat banyak kalangan mengatakan  bahwa  hukum  internasional  merupakan  hukum  yang  lemah  bahkan hukum  internasional  bukanlah  sebuah  hukum.  Pandangan  tersebut  dapat  ditepis apabila masyarakat internasional merasakan, menerima, dan menaati suatu kaidah hukum,  disebabkan  karena  memang  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  dan  rasa keadilan  dari  masyarakat,  terlepas  dari  ada  atau  tidak  adanya  lembaga  ataupun aparat  penegak  hukumnya,  maka  kaidah  tersebut  sudah  dapat  dipandang  sebagai kaidah  hukum  internasional.  Di  sinilah  arti  penting  keberadaan  hukum perdagangan  internasional  sebagai  bagian  dari  hukum  internasional,  dimana hukum  perdagangan  internasional  memegang  peranan  penting  dalam  mengatur hubungan  perdagangan  internasional  yang  ada  dalam  masyarakat  internasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  internasional  dalam pengefektifan  hukum  internasional  khususnya  hukum  perdagangan  internasional. Motivasi  dari  masyarakat  internasional  untuk  taat  kepada  hukum  perdagangan internasional,  dikarenakan  keyakinan  bahwa  ketaatan  akan  menguntungkan kepentingan  subjek  itu  sendiri.  Alasan  moral,  maupun  hukum  dapat  disatukan menjadi  sebuah  konsep  ketaatan.  Kewajiban  moral  aktor  dari  pemimpin  negara untuk  mematuhi  norma  hukum  perdagangan  interna-sional  menjadi  kewajiban hukum  domestik  yang  mengikat  secara  internal  mutlak  dilakukan  ketika  sudah terjadi kesepakatan dengan negara lain.
Selain  itu  juga  terdapat  prinsip  yang  fundamental  dalam  ruang  lingkup perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum dari hukum perdagangan internasional,  yakni  prinsip  itikad  baik.  Adanya  prinsip  itikad  baik  inilah  maka akan dapat memberikan kewajiban kepada suatu negara ketika telah terikat kepada perjanjian  perdagangan  internasional  untuk  selalu  taat  terhadap  klausul  yang mengatur tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adolf H, Hukum Perdagangan Internasional (RajaGrafindo Persada 2006).
----------,  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional  (Sinar  Grafika  2014).
Dixon M, Textbook on International Law (Blackstone Press 1990).
Greig D. W, International Law London (Butterworth 1976).
Guzman A. T, How International Law Works A Rational Choice Theory (Oxford
University Press 2008).
Juwana  H,  Hukum  Internasional  dalam  Perspektif  Indonesia  sebagai  Negara Berkembang (Yarsif Watampone 2010).
------------,  Memaksimalkan  Peran  Politik  Luar  Negeri  Bebas  Aktif:  Perspektif
Hukum  Internasional”  dalam  Idris,  et.al.  Peran  Hukum  Dalam Pembangunan Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan (Rosda Rosdakarya 2013).
Kusumaatmadja M. dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Alumni 2003).
Mauna  B,  Hukum  Internasional  Pengetrian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global (Alumni 2013).
Parthiana I W, Pengantar Hukum Internasional (Mandar Maju 2003).
-------------, Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia (Yrama
Widya, 2019).
Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer (RajaGrafiondo Persada 2016).
Thontowi J, Hukum dan Hubungan Internasional (UII Press 2016).
Twinning W, Globalisation and Legal Theory (Butterworths 2000).

## B. Jurnal
Muksalmina,  dkk,  Dinamika  Dewan  Perwakilan  Sebagai  Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal:Unes Joernal of Swara Justisia, Vol. 7, Issue 2, Juli 2023. Doi : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2