## PEMBAGIAN WARIS DALAM
HIKAYAT HAUJ JAWABIR :

## SEBUAH KAJIAN KONTEKSTUALITAS
Distribution of Inheritance in Hikayat Hauj Jawabir: A Contextual Study
Rigita Cahyani, Asep Yudha Wirajaya Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Pos-el: rigitach7@student.uns.ac.id & asepyudha.w@gmail.com

## Abstrak
Waris merupakan salah satu hal yang telah diatur  Islam karena termaktub secara  eksplisit, baik di dalam  Alquran  maupun  Hadis.  Bahkan,  proporsi  pembagian  dan  penerima  warisan  pun  sudah ditentukan  secara  tegas  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  KHI  berisi  tentang  syarat-syarat muwaris yang dapat mewarisi ahli waris, asas-asas hukum waris, sebab-sebab yang dapat menjadi penghalang  dan  membatalkan  perpindahan  harta  kepada  ahli  waris,  orang-orang  yang  berhak mendapatkan  warisan  dan  kelompok-kelompok  ahli  waris,  serta  ketentuan  pembagian  harta warisan.  Pembagian  waris  merupakan  topik  permasalahan  utama  yang  diangkat  dalam  Hikayat Hauj  Jawabir  (selanjutnya  disingkat  HHJ).  Adapun  ikhtisar  cerita  dalam  teks  HHJ  adalah  Hauj Jawabir  merupakan  seorang  saudagar  yang  kaya  raya  dari  tanah  Hindustan.  Ia  mempunyai  tiga orang  anak  kandung  yang  kesemuanya  adalah  laki-laki.  Lalu,  Ia  membagikan  semua  harta warisannya kepada ketiga anak laki-lakinya.  Artinya, pembagian  harta  warisan tersebut dilakukan pada  saat  orang  tua  mereka  dalam  hal  ini,  Hauj  Jawabir  masih  hidup  pada  saat  usia  sudah  senja. Permasalahan yang muncul kemudian adalah setelah pembagian harta warisan tersebut, justru Hauj Jawabir  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  dari  ketiga  orang  putranya.  Ketiga anaknya menganggap bahwa keberadaan sang ayah (Hauj Jawabir) sudah tidak berhak sedikit pun atas segala harta benda yang dimilikinya. Hal itulah yang kemudian akan dikaji secara kontekstual dengan  ketentuan  hukum  waris  yang  sudah  ada,  terutama  dengan  ketentuan  hukum  waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
Kata-kata  kunci: Hikayat  Hauj  Jawabir,  Pembagian  Waris,  Muwaris,  Kompilasi  Hukum  Islam, Kajian Kontekstual

## Abstract
Waris is one of the things that has been regulated by Islam because it is written explicitly, both in the Koran and the Hadith. In fact, the proportion of inheritance distribution and recipients has also been explicitly determined in the Compilation of Islamic Law (KHI). KHI contains the conditions of muwaris that can inherit heirs, the principles of inheritance law, reasons that can be a barrier and cancel the transfer of assets to the heirs, those who are entitled to inheritance and heir groups, and
Naskah Diterima: Tanggal 27 Maret 2020 —Direvisi Akhir Tanggal 01 Juni 2020—Disetujui Tanggal 02 Juni 2020 doi: 10.26499/mm.v18i1.2316
provisions division of inheritance. The distribution of inheritance is the main problem topic raised in the Hikayat Hauj Jawabir (hereinafter abbreviated as HHJ). The summary of stories in the HHJ text  is  Hauj  Jawabir  is  a  wealthy  merchant  from  the  land  of  Hindustan.  He  has  three  biological children, all of whom are boys. Then, He distributed all his inheritance to his three sons. That is, the distribution of inheritance is done when their parents in this case, Hauj Jawabir is still alive at the age of old age. The problem that arose later was that after the distribution of the inheritance, Hauj  Jawabir  received  unpleasant  treatment  from  his  three  sons.  His  three  children  assume  that the  existence  of  the  father  (Hauj  Jawabir)  has  no  right  whatsoever  to  all  his  possessions.  That  is what  will  then  be  studied  contextually  with  the  existing  inheritance  provisions,  especially  with inheritance provisions based on the Compilation of Islamic Law.
Keywords: Hikayat Hauj Jawabir, Division of Inheritance, Muwaris, Compilation Of Islamic Law, Contextual Studies.

## PENDAHULUAN
Masalah pembagian harta atau sering disebut  dengan  warisan,  masih  menjadi masalah  krusial  dalam  kehidupan  manusia. Pembagian  harta  selalu  menjadi  masalah yang  sangat  sensitif  dalam  hubungan kekeluargaan karena setiap anggota keluarga  merasa  berhak  atas  barang warisan  dari  anggota  keluarga  yang  lain. Tidak  jarang  jika  pembagian  harta  warisan yang  dianggap  tidak  memenuhi  rasa keadilan  justru  dapat  menjadi  pemecah hubungan dalam sebuah keluarga.
Waris  adalah  orang  yang  termasuk ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan. Hak-hak  waris  dapat  timbul  karena hubungan darah dan hubungan pernikahan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki  hubungan  kekerabatan  yang dekat,  tetapi  tidak  berhak  mendapatkan warisan.  Ahli  waris  yang  demikian  itu
disebut zawu  al-arham (Khisni,  2017). Waris  yang  telah  disebutkan  di  atas memberikan  catatan  bahwa  hubungan kekeluargaan  dan  hubungan  kekerabatan menjadi syarat penting. Namun, ada catatan lain  terkait  warisan,  yaitu  ketentuan warisan  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial budaya  masyarakat  saat  itu  sebelum  Islam datang.
Waris dalam hukum Islam secara arti bahasa  merupakan  beralihnya  sesuatu  dari individu  atau  kelompok  yang  satu  ke individu atau kelompok yang lain. Menurut istilah mirath ,  waris  dalam  hukum  Islam dapat diartikan sebagai peralihan kepemilikan  hak  dari  orang  yang  sudah meninggal  kepada  orang  lain  yang  berhak menerima  kepemilikan  tersebut  dengan kepemilikan  hak  yang  ditinggalkan  dapat berupa  harta  (uang),  tanah,  rumah,  atau apapun yang berupa hak milik sah dan legal
(Ash  Shabuni,  1995). Waris  menjadi  salah satu  sistem  untuk  mengatur  kehidupan manusia  yang  telah  diatur  dalam  agama Islam  yang  kemudian  dijadikan  sebagai hukum kewarisan Islam (Komari, 2011).
Ketentuan pembagian warisan sesungguhnya  sudah  diatur  dalam  agama Islam. Agama Islam telah mengatur tentang tata  cara  dan  ketentuan  membagi  harta warisan dengan seadil-adilnya. Hal tersebut telah  disesuaikan  dengan  hak-hak  dan kewajiban  yang  dimiliki  oleh  setiap anggota keluarga dengan melihat hubungan antara  pewaris  dan  ahli  waris.  Kedekatan hubungan  antara  pewaris  dan  ahli  waris menentukan  seberapa  banyak  pembagian harta  warisan.  Selain  itu,  jumlah  anggota keluarga yang menjadi ahli waris atau yang akan menerima warisan juga diperhitungkan  dengan  adil.  Pengaturan hukum  waris  Islam  diambil  dari  ayat-ayat Alquran dan Hadis. Di Indonesia, pembagian waris masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam.
Hikayat  Hauj  Jawabir (selanjutnya disingkat HHJ )  merupakan  salah  satu  teks dalam  naskah Bunga  Rampai  Hikayat Saudagar  Kaya .  Antara  teks  dan  naskah adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Naskah adalah  bentuk  fisik  yang  menyimpan tulisan  tangan,  sedangkan  teks  adalah  isi
atau  kandungan  dalam  naskah  yang menceritakan  kehidupan  dan  kebudayaan masa lampau (Fathurrahman, 2015). Hikayat tersebut menceritakan Hauj Jawabir,  seorang  saudagar  kaya  dari Hindustan,  yang  ingin  menghabiskan  sisa hidup  di  hari  tuanya  bersama  ketiga anaknya.  Ia  membagikan  seluruh  hartanya sampai  habis  tidak  bersisa  kepada  ketiga anaknya,  padahal  ia  belum  meninggal. Akibatnya,  ia  hidup  terlunta-lunta  karena tidak  ada  anak  dan  menantu  yang menginginkan Hauj Jawabir tinggal bersama di rumah mereka.
Isi  cerita HHJ mengambil  sebuah kasus  tentang  pembagian  harta  warisan kepada  anak  sebelum  meninggal.  Penulis ingin mengetahui keterkaitan isi cerita HHJ dengan  penerapan  hukum  waris  dalam perspektif  Islam.  Hukum  Islam  dijadikan sebagai  acuan  karena  teks HHJ berisi unsur-unsur Islam, khususnya terkait dengan pembagian harta warisan.
Permasalahan  yang  akan  dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimanakah  ketentuan  pembagian harta warisan dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah  menurut  hukum  waris Islam  mengenai  permasalahan  warisan dalam HHJ ?
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui  rincian  pembagian  harta warisan menurut hukum waris Islam.
2. Mengetahui benar atau tidaknya permasalahan  pembagian  harta  warisan dalam HHJ .

## LANDASAN TEORI
Penelitian filologi  yang biasa dikenal adalah  selalu  menyunting  naskah  supaya dapat mengasilkan teks yang mudah dibaca oleh  masyarakat  luas.  Teori  yang  masih digunakan  untuk  penelitian  filologi  sampai sekarang  adalah  kritik  teks  dan  penelitian filologi tidak akan pernah terlepas dari itu.
Penelitian ini mengungkapkan tentang  kajian  kontekstual.  Kontekstual, bersama  dengan  usaha  kritis  dan  analitis, menjadi kajian filologi yang dikembangkan berkaitan dengan temuan dan wacana untuk mengetahui  kandungan  isi  teks  dan memahami  keutuhan  sejarah  teks  dalam sebuah  konteks  yang  melahirkan  teks tersebut  (Fathurrahman,  2010).  Menurut Luthfi  (2016),  kontekstual  dalam  kajian filologi  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu kontekstual  subjektif  dan  kontekstual objektif.  Kontekstual  subjektif  merupakan usaha  kritis,  analitis,  dan  kontekstual  yang melihat  teks  dengan  posisi  di  masa
sekarang  dengan  memutuskan  keterkaitan dengan  pengarang  dan  masa  atau  waktu teks  ditulis.  Penyunting  dan  pembaca diberikan  kebebasan  untuk  memaknai  teks sesuai  dengan  resepsi  masing-masing. Kontekstual  subjektif  memutuskan  makna teks  dari  pengarang  dan  kondisi  sosial- historis ketika teks ditulis karena menelusuri  hal  tersebut  sangat  sulit  sebab sebagian  besar  teks-teks  filologi  bersifat anonim.
Yang  kedua  adalah  kontekstual objektif  adalah  usaha  kritis,  analitis, kontekstual  yang  melihat  pada  posisi dimana teks tersebut ditulis sehingga kajian kontekstual  berupa  hubungan  gramatikal, hubungan teks yang satu dengan yang lain, pengarang,  dan  kondisi  sosial-historis ketika  teks  tersebut  ditulis.  Penyunting diperlukan  untuk  menemukan  kembali makna  teks  yang  dimaksud  dan  diinginkan pengarang  sehingga  menelusuri  kehidupan dan  peristiwa  sosial-historis  pengarang sangatlah penting. Kontekstual objektif ada kaitannya dengan hermeneutika Schleiermacher dan Dilthey.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mencari  kontekstualitas  hukum  waris  yang ada  dalam  teks HHJ yang  berasal  dari
naskah Bunga  Rampai  Hikayat  Saudagar Kaya koleksi  dari  Perpustakaan  Nasional Prancis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah memeriksa  gejala-gejala  keabsahan  secara cermat  dan  teliti  berdasarkan  keabsahan yang  sebenarnya  (Sumarlam,  2003).  Data yang  diambil  sebagai  bahan  penelitian adalah  permasalahan  atau  intrik-intrik keluarga  khususnya  mengenai  pembagian harta  warisan  seorang  ayah  kepada  semua anaknya.  Sumber  data  berasal  dari  teks HHJ yang  menceritakan  bahwa  Hauj Jawabir  membagikan  seluruh  hartanya tanpa sisa kepada ketiga anaknya.

## PEMBAHASAN
HHJ merupakan salah satu teks  yang terdapat  dalam  naskah Bunga  Rampai Hikayat
Saudagar
Kaya koleksi
Bibliotheque  Nationale  de  France yang dapat  diakses  secara  daring  dalam  bentuk softfile digital  (Anonim,  n.d.).  Naskah tersebut  berisi  dua  belas  teks  yang kesemuanya  memiliki  persamaan  tokoh utama merupakan saudagar kaya atau orang besar  yang  tentunya  memiliki  harta.  Teks HHJ merupakan  teks  pertama  yang diceritakan  dalam  naskah  tersebut.  Intisari cerita  teks  tersebut  adalah  Hauj  Jawabir
membagikan  seluruh  harta  kekayaannya tanpa  menyisakan  sepeser  pun  untuk dirinya sendiri sebelum ia meninggal dunia.
Pembagian  warisan  seperti  pada  teks HHJ perlu  untuk  dilihat  dan  dicermati kembali  dengan  acuan  hukum  waris  Islam sebagaimana yang  sudah disebutkan dalam Al-Qur’an  dan  Hadis  Nabi.  Hukum  waris Islam  menjadi  acuan  analisis  dalam penelitian ini karena isi teks memiliki unsur Islam  di  dalamnya.  Namun  sayangnya, tidak  disebutkan  pada  tahun  berapa  teks tersebut ditulis. Apabila ditemukan kolofon naskah yang menyebutkan informasi terkait dengan  angka  tahun  penulisan  teks HHJ , maka  hal  tersebut  akan  sangat  membantu peneliti. Salah satu di antaranya adalah hal itu  dapat  digunakan  untuk  memperkuat asumsi bahwa sangat dimungkinkan model pembagian harta warisan tersebut dilakukan atau dilaksanakan karena sejalan dengan  adat-istiadat  atau  kebudayaan masyarakat setempat.
Dalam Islam, hukum waris sudah ada dan  terdapat  dalam  Alquran  dan  Hadis. Selain itu, sumber lain yang dapat dijadikan sebagai  penguat  hukum  adalah  ijtihad. Waris  masuk  dalam  ilmu  fikih  dan merupakan subsistem dari hukum keluarga. Dalam  sebuah  keluarga  ada  hak  dari  salah seorang  anggota  keluarga  yang  berpindah
tangan ketika yang bersangkutan memenuhi  syarat.  Waris  masuk  dalam subbab  Kompilasi  Hukum  Islam.  Istilah- istilah  waris  dalam  fikih  mawaris  (Rafiq, 2002,  hlm.  4–5)  dapat  disebutkan  sebagai berikut.
1. Waris,  atau  dapat  disebut  dengan  ahli waris,  adalah  orang  yang  berhak menerima  warisan  dengan  syarat  dan pembagian tertentu.
2. Muwaris adalah  orang  yang  mewarisi hartanya  kepada  orang-orang  yang berhak  mendapatkan  warisan  darinya dengan  syarat  dan  pembagian  yang telah ditentukan.
3. Al-irs adalah  harta  yang  siap  dibagi untuk  diwariskan  setelah  digunakan untuk keperluan tertentu yang berkaitan dengan keperluan terakhir muwaris .
4. Warasah adalah  harta  yang  telah diterima oleh ahli waris.
5. Tirkah adalah semua harta peninggalan muwaris yang digunakan untuk keperluan  terakhir muwaris sebelum dibagikan  ke  anggota  keluarga  atau kerabat yang berhak menjadi ahli waris. Keperluan  tersebut  adalah  kepentingan pengurusan  jenazah,  pelunasan  utang, dan  kepentingan  pelaksanaan  wasiat oleh muwaris ketika masih hidup.

## ASAS-ASAS HUKUM WARIS ISLAM
Hukum waris Islam mengenal adanya asas-asas  yang  menjadi  dasar  tentang perlunya  dilakukan  dan  ditentukannya pembagian  warisan.  Asas-asas  dalam hukum waris Islam (Rasyid, 2008) meliputi:
1. Asas Integrity ,  berarti  asas  ketulusan. Seorang muwaris harus secara tulus dan ikhlas  membagikan  hartanya  tanpa  ada paksaan.  Allah  berfirman  dalam  Q.  S. Ali  Imran  ayat  85  yang  artinya berbunyi sebagai berikut.
”Barang  siapa  menuntut  agama  selain Islam, maka tiadalah diterima daripadanya,  sedang  dia  di  akhirat termasuk orang-orang merugi.”
2. Asas
Ta’abbudi , berarti asas penghambaan  diri.  Waris  termasuk salah  satu  ibadah  kepada  Allah  yang jika  dilakukan  akan  mendapatkan pahala.  Perihal  tentang  waris  telah disinggung  dalam  Q.  S.  An-Nisa  ayat 11  dan  12,  kemudian  pada  ayat  13  dan 14  terdapat  penjelasan  lebih  mengenai waris.  Adapun  firman  Allah  Swt. berbunyi sebagai berikut.
”Demikianlah  Batas-batas  (peraturan) Allah. Barangsiapa mengikut (perintah) Allah  dan  Rasul-Nya,  niscaya  Allah memasukkan  dia  ke  dalam  surga  yang
mengalir  air  sungai  di  bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar" (terjemah Q. S. An-Nisa: 13).
“Barangsiapa  mendurhakai  Allah  dan Rasul-Nya  dan  melampaui  Batas-batas (larangan)-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, serta kekal  di  dalamnya,  dan  untuknya siksaan  yang  menghinakan"  (terjemah Q. S. An-Nisa: 14).
3. Asas Hukukul  Maliyah ,  berarti  asas hak-hak kebendaan. Sesuatu yang dapat diwariskan  hanyalah  yang  bersifat kebendaan, bukan sesuatu yang bersifat pribadi.
4. Asas Hukukun  Thabi’iyah ,  berarti  asas hak-hak  dasar.  Orang  berhak  menjadi ahli  waris  karena  adanya  hubungan kekeluargaan,  baik  karena  keturunan langsung  maupun  karena  pernikahan. Jika  ahli  waris  masih  bayi  yang  baru lahir,  seseorang  yang  sudah  sekarat, atau suami atau  istri yang masih belum resmi  bercerai,  tetapi  sudah  berpisah tempat tinggal tetap berhak mendapatkan warisan.
5. Asas Ijbari ,  berarti  asas  kewajiban. Harta  warisan  yang  dibagikan  kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan yang telah  ditentukan  tanpa  ada  campur
tangan kehendak dari muwaris dan ahli waris.
6. Asas  bilateral,  berarti  asas  keturunan.
Ahli  waris  yang  berhak  menerima warisan adalah keturunan dari muwaris baik  melalui  hubungan  darah  maupun hubungan  pernikahan.  Firman  Allah dalam  Q.  S.  An-Nisa  ayat  7  yang artinya berbunyi sebagai berikut.
”Untuk  laki-laki  ada  bagian  dari peninggalan  ibu  bapak  dan  karib kerabat  yang  terdekat,  dan  untuk perempuan-perempuan  ada  bagian  pula dari  peninggalan  ibu  bapak  dan  karib yang  terdekat,  baik  sedikit  ataupun banyak,  sebagai  bagian  yang  telah ditetapkan”.
Kemudian dalam Q. S. An-Nisa ayat 11 yang artinya berbunyi sebagai berikut. “Allah  mewasiatkan  kepadamu  tentang (bagian)  anak-anakmu,  untuk  seorang laki-laki  seumpama  bagian  dua  orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan  saja  lebih  dari  dua  orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan,  dan  kalau  perempuan  itu seorang  saja,  maka  untuknya  seperdua. Untuk  dua  orang  ibu  bapak,  untuk musing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat)
mempunyai  anak.  Kalau  mayat  tiada
mempunyai anak dan yang mempusakai hanya  ibu  bapak  saja,  maka  untuk ibunya  sepertiga,  tetapi  jika  mayat mempunyai  be-berapa  orang  saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan
wasiat yang diwasiatkannya  atau  utang-utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah  kamu  ketahui,  siapakah  di antara  mereka  yang  terlebih  dekat manfaatnya  kepadamu.  Inilah  suatu ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Bijaksana”.
Pada  Q.  S.  An-Nisa  ayat  12  firman Allah  yang  artinya  berbunyi  sebagai berikut.
”Untukmu  seperdua  dari  peninggalan isterimu,  jika  ia  tidak  beranak,  tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalan-nya,
sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya  atau  hutangnya.  (Kalau kamu  meninggal)  untuk  mereka  (isteri- isterimu) seperempat
dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai  anak,  maka  untuk  mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah  dikeluarkan  wasiat  yang  kamu wasiatkan  atau  utang-utangmu.  Kalau
laki-laki  atau  perempuan  yang  diwarisi tiada  beranak  atau  berbapak  dan baginya ada seorang saudara seibu laki- laki  atau  perempuan,  maka  untuk masing-masing seperenam. Kalau mereka  (saudara  seibu)  lebih  dari seorang  maka  mereka  ber-serikat  pada sepertiga,  sesudah  dikeluarkan  wasiat yang diwasiatkannya atau utang- utangnya,  tanpa  memberi  mudharat (kepada  ahli  waris-nya)  sebagai  wasiat (perintah)  dari  Allah.  Dan  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.
Selanjutnya  pada  Q.  S.  An-Nisa  ayat 176 firman Allah yang artinya berbunyi sebagai  berikut. “Mereka  itu  minta fatwa  kepada  engkau  (ya  Muham-mad) katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia  meninggal  tak  ada  baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan  itu  seperdua  dari  pada pening-galannya. Saudara laki-laki juga mempusakai  saudara  perempuannya, jika  tak  ada  anak  bagi  saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua  orang  maka  untuk  keduanya  dua pertiga dari peninggalannya saudaranya.  Jika  mereka  itu  beberapa orang saudara, laki-laki dan
perempuan,  maka  untuk  se-orang  laki- laki  seumpama  bagian  dua  orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat.
Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu”.
7. Asas  individualitas.  Ahli  waris  dapat menggunakan  harta  hasil  warisannya untuk  dirinya  sendiri.  Firman  Allah dalam  Q.  S.  An-Nisa  ayat  7  yang artinya berbunyi sebagai berikut. “Untuk  laki-laki  ada  bagian  dari peninggalan  ibu  bapak  dan  karib kerabat  yang  terdekat,  dan  untuk perempuan-perempuan  ada  bagian  pula dari  peninggalan  ibu  bapak  dan  karib yang  terdekat,  baik  sedikit  ataupun banyak,  sebagai  bagian  yang  telah ditetapkan”.
Selanjutnya  pada  Q.  S.  An-Nisa  ayat  8 yang artinya berbunyi sebagai berikut. “Apabila  datang  waktu  pembagian pusaka,  karib  kerabat  (yang  tidak mendapat bagian), anak-anak yatim dan orang  orang  miskin,  berilah  mereka  itu sekedarya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik”.
Kemudian  pada  Q.  S.  An-Nisa  ayat  33 yang artinya berbunyi sebagai berikut.
“Untuk  masing-masing  (laki-laki  dan perempuan) kami adakan ahli waris dari peninggalan  ibu  dan  bapak  dan  karib kerabat  yang  terdekat  dan  orang-orang yang  telah  bersumpah  setia  kepada kamu,  maka  hendaklah  kamu  berikan kepada  mereka  bagiannya  masing- masing.  Sesungguhnya  Allah  menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu”.
8. Asas keadilan yang berimbang.
Pembagian  waris  dilakukan  dengan melihat kewajiban-kewajiban yang ditanggung  oleh  para  ahli  waris, misalnya pada pembagian yang diterima  oleh  laki-laki  dan  perempuan dimana  laki-laki  mendapatkan  dua  kali lebih  banyak  dari  perempuan  karena kewajibannya  yang  harus  menafkahi keluarganya. Firman Allah dalam Q. S. Al-Baqarah  ayat  233  yang  artinya berbunyi sebagai berikut.
“Para  ibu  hendaklah  menyusu-kan anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi  makan  dan  pakaian  kepada para  ibu  dengan  cara  yang  ma'ruf. Seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan  karena  anaknya  dan
seorang  ayah  karena  anaknya,  dan warispun berkewajiban demikian.
Apabila  keduanya  ingin  menyapih (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan keduanya  dan  permusyawaratan,  maka tidak ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila  kamu  memberikan  pembayaran me-nurut  yang  patut.  Bertaqwalah kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa  yang kamu kerjakan”
Begitupun  firman  Allah  pada  surat  At- Talaaq  ayat  7  yang  artinya  berbunyi sebagai berikut.
“Hendaklah orang yang mampu
memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizki-nya hendaklah memberi  naf-kah  dari  harta  yang diberikan Allah kepadanya.  Allah tidak memikulkan  beban  kepada  seseorang, melainkan  (sekedar)  apa  yang  Allah berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan memberikan kelapangan se-sudah kesempitan”.
9. Asas kematian. Muwaris dapat membagikan  warisannya  apabila  sudah meninggal.  Bila muwaris masih  hidup,
peralihan  harta  milik muwaris tidak dapat dikategorikan sebagai waris. 10. Asas  membagi  habis  harta  warisan. Asas ini ada kaitannya dengan ‘Aul dan Radd .
Pada sepuluh asas hukum waris yang telah  disebutkan  di  atas,  salah  satu  asas adalah  asas  bilateral  atau  yang  berarti  asas keturunan.  Keturunan  dapat  dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip keturunan yang menurut Kuntjaraningrat (1992) di Indonesia terdapat prinsip-prinsip
keturunan, yaitu:
1. Prinsip  Patrilineal  ( Patrilineal  Decent)
merupakan  prinsip  keturunan  yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis  laki-laki.dan  tiap  orang  yang termasuk  dalam  garis  keturunan  laki- laki atau ayah termasuk dalam hubungan kekerabatannya.
2. Prinsip Matrilineal ( Matrilineal Decent ) merupakan  prinsip  keturunan  yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis  perempuan  dan  tiap  orang  yang termasuk dalam garis keturunan perempuan  atau  ibu  termasuk  dalam hubungan kekerabatannya.
3. Prinsip  Bilineal  ( Bilineal  Decent ) merupakan  prinsip  keturunan  yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis  laki-laki  untuk  sejumlah  hak  dan
kewajiban  dan  dari  garis  perempuan untuk  sejumlah  hak  dan  kewajiban juga.
4. Prinsip  Bilateral  ( Bilateral  Decent) merupakan  prinsip  keturunan  yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis  laki-laki  (ayah)  dan  perempuan (ibu).

## SYARAT DAN PENGHALANG TERJADINYA PEMBAGIAN WARIS
Adapun syarat-syarat dalam
pembagian warisan adalah sebagai berikut.
1. Pewaris  atau muwaris telah meninggal, baik  meninggal  secara  hakiki  maupun diputuskan  telah  meninggal  secara yuridis (keputusan hakim dalam pengadilan).
2. Ahli waris masih hidup ketika muwaris dinyatakan meninggal.
3. Ahli  waris  memenuhi  syarat  untuk dapat  menerima  warisan  dari muwaris , yaitu  memiliki  hubungan  kekeluargaan melalui hubungan darah atau hubungan pernikahan (Basyir, 2001, p. 20).
Selain  syarat-syarat  yang  telah disebutkan  di  atas,  terdapat  juga  hal-hal yang  dapat  membatalkan  pembagian  waris kepada  ahli  waris.  Hal-hal  yang  dapat membatalkan  dan  menjadi  penghalang
dalam  pembagian  waris  di  antara muwaris dan ahli waris, yaitu:
1. Antara muwaris dan ahli waris berbeda agama.  Hadis  Nabi  mengatakan  bahwa orang yang berbeda agama tidak berhak mewarisi  satu  sama  lain.  Orang  Islam tidak  berhak  memperoleh  peralihan harta dari orang kafir, begitu juga orang kafir tidak berhak memperoleh peralihan harta dari orang Islam.
2. Pembunuhan  telah  dilakukan  di  antara muwaris dan  ahli  waris.  Pembunuan yang  dimaksud  adalah  pembunuhan yang  dilakukan  secara  sengaja  dan menyebabkan  pelanggaran  terhadap hukum pidana.
3. Mahjub ,  yaitu  hilangnya  ijab  atau kesepakatan  antara muwaris dan  ahli waris  karena  ahli  waris  memiliki kedudukan  yang  lebih  kuat  dari muwaris .  Hilangnya  ijab  dapat  berupa hilang  keseluruhan  hak  waris  atau berkurang-nya  hak  waris  yang  didapat dengan bagian terbanyak.
4. Budak.
Sementara itu, ada pembunuhan yang tidak membatalkan dan menjadi penghalang atas pembagian waris, yaitu:
1. Pembunuhan karena khilaf.
2. Pembunuhan  karena  untuk  membela diri.
3. Pembunuhan  yang  dilakukan  sebagai bagian dari tugas.
4. Pembunuhan  dilakukan  oleh  orang yang  kurang  mengerti  dan  paham  akan hukum.
Asas hukukul  maliyah menyebutkan bahwa  yang  sah  untuk  menjadi  harta  yang akan  diwariskan adalah  harta  yang  bersifat kebendaan.  Harta  yang  boleh  diwariskan kepada ahli waris adalah harta bersih. Harta bersih  yang  dimaksud  adalah  harta  yang sudah disisihkan atau sisa dari seluruh harta yang akan diwariskan yang telah digunakan untuk keperluan terakhir muwaris .
Keperluan muwaris yang harus dilaksanakan dengan menggunakan
sebagian harta miliknya adalah untuk biaya pengurusan dan perawatan jenazah, pelunasan  utang  selama muwaris hidup  di dunia,  dan  pelaksanaan  wasiat  yang membutuhkan  dokumen-dokumen  penting dan surat wasiat yang sah secara hukum.

## KELOMPOK AHLI WARIS
Sudah  disebutkan  bahwa  pembagian waris  dapat  dilakukan  kepada  ahli  waris yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan dengan muwaris ,  baik  karena  melalui hubungan darah maupun hubungan pernikahan.  Pembagian  waris  ditentukan dari  kedekatan  hubungan  kekerabatan.
Untuk lebih jelasnya, ketentuan pembagian harta warisan dan siapa saja yang ahli waris yang  berhak  menerima  telah  dirumuskan Khisni  (2017:  18–20)  pada  Kompilasi Hukum Islam (2015) dan dapat dikelompokkan sebagai berikut.
1. Kelompok ahli waris dzawil furudh .
a. Ayah, sesuai dengan pasal 177 KHI yang berbunyi, “Ayah mendapatkan sepertiga  bagian  bila  pewaris  tidak meninggalkan  anak,  bila  ada  anak, ayah mendapat seperenam bagian.” b. Ibu,  sesuai  dengan  pasal  178  KHI ayat  (1)  yang  berbunyi,  “Ibu mendapat  seperenam  bagian  bila ada  anak  atau  dua  saudara  atau lebih.  Bila  tidak  ada  anak  atau  dua saudara atau lebih, maka ia mendapat  sepertiga  bagian.”  Pasal 178  KHI  ayat  (2)  berbunyi,  “Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah  diambil  oleh  janda  atau duda  bila  bersama-sama  dengan ayah.”
c. Duda, sesuai dengan pasal 179 KHI yang  berbunyi,  “Duda  mendapat separoh  bagian,  bila  pewaris  tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris  meninggalkan  anak,  maka duda mendapatkan seperempat bagian.”
d. Janda, sesuai dengan pasal 180 KHI yang  berbunyi,  “Janda  mendapat seperempat  bagian  bila  pewaris tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila pewaris  meninggalkan  anak,  maka janda mendapat seperdelapan bagian.”
e. Seorang  anak  perempuan,  sesuai dengan  pasal  176  KHI  yang berbunyi,  “Anak  perempuan  bila hanya  seorang  ia mendapat  separoh bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih mereka  bersama-sama  mendapat dua  pertiga  bagian,  dan  apabila anak perempuan bersama-sama dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian anak laki-laki adalah dua berbanding  satu  dengan  anak  per- empuan.”
f. Seorang  saudara  perempuan  atau laki-laki  (baik  sekandung,  seayah, maupun seibu), sesuai dengan pasal 181  KHI  yang  berbunyi,  “Bila
seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuan  seibu  maka  masing- masing mendapat seperenam
bagian.  Bila  mereka  itu  dua  orang atau  lebih  maka  mereka  bersama- sama mendapat sepertiga bagian.”
g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, maupun seibu), sesuai  dengan  pasal  182  KHI  yang berbunyi,  “Bila  seorang  meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang  ia  mempunyai  satu  saudara perempuan  kandung  atau  seayah, maka  ia  mendapat  separoh  bagian. Bila  saudara  perempuan  tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan  kandung  atau  seayah dua  orang  atau  lebih,  maka  mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.  Bila  saudara  perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara  laki-laki  kandung atau  seayah,  maka  bagian  saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”
2. Kelompok  Ahli  Waris  yang  Tidak
Ditentukan Bagiannya a. Anak laki-laki beserta
keturunannya.
b. Anak perempuan beserta keturunannya apabila yang mewarisi adalah anak laki-laki.
c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan  apabila  pewaris  tidak meninggalkan  seorang  ayah  yang masih hidup atau keturunan.
d. Kakek dan nenek.
e. Paman  dan  bibi,  baik  dari  pihak ayah  maupun  pihak  ibu  beserta keturunannya.
3. Kelompok  Ahli  Waris  yang  Mendapat Bagian sebagai Ahli Waris Pengganti
a. Keturunan dari anak  yang mewarisi bagian yang digantikannya.
b. Keturunan  dari  saudara  laki-laki atau perempuan baik yang sekandung,  seayah,  maupun  seibu yang mewarisi bagian yang digantikannya.
c. Kakek  dan  nenek  dari  pihak  ayah mewarisi  bagian  dari  ayah  yang masing-masing mendapatkan bagian yang sama.
d. Kakek  dan  nenek  dari  pihak  ibu mewarisi  bagian  dari  ibu  yang masing-masing mendapatkan
bagian yang sama.
e. Paman  dan  bibi  dari  pihak  ayah beserta keturunannya mewarisi bagian  dari  ayah  apabila  tidak  ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
f. Paman  dan  bibi  dari  pihak  ibu beserta keturunannya mewarisi bagian  dari  ibu  apabila  tidak  ada kakek dan nenek dari pihak ibu. Menurut  Hazairin  Hazairin  (1982), kelompok  ahli  waris  memiliki  dan  dibagi
atas  keutamaan  di  dalam  hubungan kekerabatan sebagai berikut.
1. Kelompok Keutamaan Pertama
a. Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai dzawil  furudh atau dzawil qarabah beserta mawalinya.
b. Ayah  dan  ibu  sebagai dzawil furudh .
c. Duda  dan  janda  sebagai dzawil furudh .
2. Kelompok Keutamaan Kedua
a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan  sebagai dzawil  qarabah dalam hal kalalah beserta mawalinya.
b. Ibu sebagai dzawil furudh.
c. Ayah sebagai dzawil qarabah .
d. Duda  atau  janda  sebagai  dzawil furudh.
3. Kelompok Keutamaan Ketiga
a. Ibu sebagai dzawil furudh .
b. Ayah sebagai dzawil qarabah .
c. Duda  atau  janda  sebagai dzawil furudh .
Dengan  pembagian  kelompok  ahli waris  menurut  Hazairin  di  atas,  ketika kelompok  yang  mempunyai  keutamaan lebih  tinggi  masih  ada,  kelompok  yang keutamaannya  di  bawahnya  tidak  berhak mendapatkan hak waris.

## HIKAYAT HAUJ JAWABIR DAN WARIS
HHJ memiliki  ikhtisar  cerita  yang berhubungan dengan warisan. Hal-hal yang dapat  dilihat  di  dalam  cerita  tersebut  yang mengandung  dan  berhubungan  tentang warisan  adalah  Hauj  Jawabir  adalah seorang saudagar kaya yang memiliki harta melimpah,  mempunyai  tiga  anak  laki-laki yang  semuanya  merupakan  anak  kandung, membagikan  seluruh  harta  kekayaannya kepada semua anaknya tanpa sisa, membagikan hartanya kepada semua anaknya dengan bagian yang sama rata, dan ketiga anak kandungnya laki-laki.
Berdasarkan penjabaran sing-kat mengenai hukum waris Islam di atas, cerita dalam Hikayat  Hauj  Jawabir terdapat kesesuaian  sekaligus  penyimpangan  atau ketidaksesuaian ketentuan pembagian warisan.  Poin-poin  yang  bisa  didapatkan mengenai hal-hal yang sesuai dan menyimpang  dari  aturan  hukum  waris Islam dalam HHJ adalah sebagai berikut.
1. Hauj Jawabir memberikan harta kekayaannya  menjadi  warisan  kepada tiga  anak  kandungnya.  Hal  tersebut sesuai  dengan  syarat  waris-mewaris sebagaimana  disebutkan  bahwa  yang berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan  warisan  adalah  yang
memiliki hubungan kekeluargaan dengan mawaris, baik melalui hubungan  darah  maupun  hubungan akibat pernikahan. Hubungan kekeluargaan  antara  Hauj  Jawabir dengan  anak-anaknya  adalah  hubungan kekeluargaan  karena  hubungan  darah. Pernyataan  di  atas  juga  Hauj  Jawabir memenuhi  asas  dalam  hukum  waris Islam, yaitu asas bilateral (asas keturunan).
2. Hauj  Jawabir  membagikan  semua hartanya sama rata dan habis tak bersisa kepada  ketiga  anak  kandungnya.  Hauj Jawabir telah memenuhi salah satu asas hukum waris Islam, yaitu asas membagi harta  warisan  sampai  habis,  tentunya setelah  dikurangi  dengan  harta  yang digunakan  untuk  memenuhi  kewajiban mawaris .  Ketiga  anak  Hauj  Jawabir adalah  laki-laki,  maka  pembagiannya dibagi  sama  rata  walaupun  menurut ketentuan  ahli  waris  dalam  hukum waris  Islam,  anak  laki-laki  tidak ditentukan  bagiannya.  Namun,  jika dalam  kasus  lain  yang  membutuhkan adanya  pembagian  warisan  sesuai ketentuan  kepada  seluruh  ahli  waris, anak  laki-laki  mendapatkan  sisa  harta yang  masih  tersisa  di  samping  harta
yang  didapatkan  karena  pembagian yang telah ditentukan.
3. Hauj  Jawabir  membagikan  seluruh hartanya  hingga  habis  tak  bersisa kepada ketiga anaknya ketika dia masih hidup.  Pernyataan  bahwa  Hauj  Jawabir yang masih hidup tapi sudah memutuskan untuk membagikan semua hartanya  dapat  dinilai  keliru  dan menyimpang/tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Hauj Jawabir telah melanggar salah satu asas hukum waris, yaitu  asas  kematian.  Syarat  dalam pembagian  waris  pun  tidak  dipenuhi karena telah disebutkan, bahkan menjadi syarat yang pertama, pembagian  waris  dapat  dilaksanakan jika muwaris telah  meninggal  dunia. Jika muwaris masih  hidup,  pembagian harta  semacam  itu  bukanlah  bentuk pembagian warisan.
Pernyataan di atas juga membuktikan bahwa  bukan  hanya  syarat  yang  tidak terpenuhi dan asas kematian yang dilanggar,  melainkan  juga  Hauj  Jawabir telah  melanggar  kewajiban-kewajibannya yang  harus  dilakukan  oleh muwaris sebelum  membagikan  hartanya,  yaitu mengurus  biaya  perawatan  jenazah,  biaya untuk melunasi semua utang selama hidup, dan biaya untuk mengurus wasiat.
Pembagian  harta  warisan  tidak  dapat dilakukan  apabila  syarat  dan  asas  hukum waris  Islam  tidak  dapat  terpenuhi.  Seperti contoh  dalam  cerita HHJ ,  syarat  dan  asas hukum  waris  yang  tidak  dipenuhi  adalah syarat  bahwa muwaris telah  meninggal dunia  dan  asas  yang  dimaksud  adalah  asas kematian. Namun dalam jurnal ilmiah yang ditulis  oleh  Naskur  (2018),  pembagian waris  apabila muwaris masih  hidup diperbolehkan  karena  dan  dengan  alasan tertentu.  Satu  hal  yang  menjadi  alasan diperbolehkannya  pembagian  waris  ketika muwaris masih hidup adalah dikhawatirkan akan  terjadi  kemudharatan  jika  pembagian waris dilakukan setelah muwaris meninggal.  Kemudharatan  datang  karena para  ahli  waris  saling  berselisih  mengenai harta  warisan  yang  didapat  dan  tidak  ada yang  dapat  menengahi  dan  menyelesaikan persilisihan  tersebut  kecuali muwaris sendiri.  Allah  telah  berfirman  pada  Q.  S. Al-Qasas  ayat  77  yang  terjemahnya berbunyi sebagai berikut.
“. . . dan janganlah kamu berbuat kerusakan di  bumi.  Sungguh,  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
Berdasarkan  firman  Allah  Swt.  di atas,  kemudharatan  akibat  perselisihan mengenai  warisan  oleh  ahli  waris  dapat menjadi  salah  satu  perbuatan  kerusakan  di
bumi.  Dalam  hal  tersebut  pun  tidak masalah  apabila  jika  dengan  alasan tersebut, pembagian waris dilakukan sebelum muwaris meninggal.  Namun, ketentuan  tersebut  bukanlah  sesuatu  yang pasti  dalam  hukum  waris  Islam,  tetapi alasan  tersebut  dapat  menjadi  kebolehan dan  bukan  menjadi  penghalang  pembagian waris  ketika muwaris masih  hidup  dengan mengabaikan  syarat  dan  asas  hukum  waris Islam.
Melihat  kembali  pada  teks HHJ , diketahui  bahwa  pembagian  waris  yang dilakukan  oleh  Hauj  Jawabir  dengan keadaan  dirinya  masih  hidup  adalah  tidak berdasarkan  kekhawatiran  akan  adanya kemudharatan  yang  akan  terjadi  di  antara anak-anaknya,  tetapi  hanya  berdasarkan keinginannya  menikmati  hari  tua  bersama anak-anaknya  dan  lebih  mendekatkan  diri kepada Allah. Namun, kemudharatan justru datang pada dirinya sendiri karena ternyata menantu-menantunya  tidak  menyukai  Hauj Jawabir  untuk  ikut  tinggal  bersama  di rumah  mereka.  Hal  itu  disebabkan  oleh munculnya  kekhawatiran  bahwa  kehadiran Hauj Jawabir justru hanya akan menyusahkan  mereka.  Padahal,  kondisi Hauj  Jawabir  sudah  tidak  lagi  mempunyai harta karena sudah habis dibagikan kepada ketiga  anak-anaknya.  Selain  itu,  Hauj
Jawabir  merasa  sudah  tidak  lagi  dihargai sebagaimana  mestinya  sebagai  seorang ayah  yang  sekaligus  sebagai  seorang mertua bagi para menantunya.
Kejadian  serupa  dengan  kisah HHJ ternyata  dapat  ditemukan  dalam  kehidupan nyata  masyarakat  Indonesia.  Kejadian tersebut  menimpa  Yantoro,  seorang  ayah yang berusia 80 tahun dari Desa Wonorejo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur. Ia diusir  dari  rumahnya  setelah  pembagian waris  dilakukan.  Warga  sekitar  pun  tidak dapat  berbuat  banyak.  Mereka  hanya  bisa menyampaikan rasa empati dengan membetangkan  berbagai  spanduk,  seperti berikut. “Jangan kau usir bapak kandungmu.” (Firmansyah, 2019)
Keputusan  pengadilan  pun  tidak berpihak  pada  Yantoro.  Ia  akhirnya  pasrah dengan  nasibnya  karena  secara  hukum  ia tidak lagi berstatus sebagai pemilik rumah. Ia  pun  tidak  lagi  berhak  tinggal  di rumahnya walaupun pemilik rumah tersebut  adalah  anak  kandungnya  sendiri (Firmansyah, 2019).
Hal itu seakan teks HHJ memberikan pertanda  bahwa  masalah  pembagian  harta warisan  dari  dulu  hingga  sekarang  masih saja  menjadi  polemik  tersendiri  di  dalam keluarga.  Entah muwaris masih  hidup  atau
sudah  meninggal,  mayoritas  perselisihan mengenai  warisan  akan  tetap  ada  karena keegoisan  manusia  yang  serakah  akan haknya,  terutama  haknya  akan  harta. Manusia  dapat  luput  dari  segala  hal,  tetapi ketika  dihadapkan  dengan  harta  justru manusia  berbuat  kerusakan  di  muka  bumi dengan  melakukan  segala  macam  cara. Mereka lupa bahwa harta yang diperebutkan  itu  adalah  hak  dari  saudara- saudaranya sekandung. Mereka lupa bahwa di  dalam  harta  warisan  tersebut  masih terdapat  hak-hak  orang  tua  yang  harus ditunaikan  terlebih  dahulu.  Seakan-akan kesemuanya tertutup tabir yang begitu tebal sehingga  manusia  lupa  bahwa  harta tersebut tidak akan dibawa mati. Akhirnya, hanya  karena  masalah  harta  warisan, banyak manusia-manusia tega mengapuskan nilai-nilai persaudaraan sedarah  dan  sekandung.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  isi  teks HHJ telah jauh melampui zamannya.

## SIMPULAN
Pembagian waris telah diatur dalam Islam  dan  telah  disinggung  dalam  Alquran dan Hadis. Ketentuan waris pun telah diatur menjadi  hukum  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  mulai  dari  syarat,  asas,  ahli  waris, sampai ketentuan pembagian warisan. HHJ
mengandung  isi  teks  yang  berhubungan dengan pembagian harta warisan. Pembagian waris dalam HHJ yang dilakukan  oleh  Hauj  Jawabir  secara keseluruhan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan hukum  waris  menurut  Kompilasi  Hukum Islam.  Alasan  pembagian  waris  Hauj Jawabir  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang menjadi diperbolehkannya pembagian waris  dilakukan  ketika  pewaris  masih hidup. Akibatnya, Hauj Jawabir merasakan kemudharatan pada dirinya karena pembagian  waris  yang  dilakukan  tidak sesuai  dengan  hukum  Islam.  Alasan  Hauj Jawabir  hanya  sebatas  keinginan  pribadi yang  berharap  agar  ia  dapat  menghabiskan sisa  hidup  di  usia  senjanya  untuk berkumpul  bersama  semua  anaknya.  Akan tetapi,  harapannya  tersebut  tidak  dapat menjadi  sebuah  kenyataan  karena  para menantu Hauj Jawabir tidak setuju kehidupan rumah tangga mereka direpotkan  dengan  kehadiran  sang  mertua di dalam rumah kediaman mereka.
Akhirnya,  Hauj  Jawabir  hidup  terlunta- lunta  di  saat  usia  senjanya.  Sungguh, sebuah  pesan  moral  yang  sangat  relevan dengan nilai-nilai kehidupan keluarga yang humanis di era revolusi industri 4.0 ini.
HHJ merupakan  salah  satu  teks dalam  naskah Bunga  Rampai  Hikayat
Saudagar  Kaya koleksi  dari Bibliotheque Nationale  de  France.  HHJ adalah  salah satu  teks  Melayu  Klasik  yang  memuat  isi cerita yang telah melampaui zamannya. Hal ini  menunjukkan  bahwa vision nenek moyang  kita  sudah  jauh  ke  depan. Vision tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  cerita yang  sarat  dengan  nilai-nilai  kehidupan yang  menjujunjung  tinggi  unsur-unsur agama  dan  budaya.  Masyarakat  Melayu.
Artinya,  pesan  moral  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  bahan  refleksi  bagi masyarakat  zaman  milenilal  agar  dapat lebih berhati-hati lagi ketika akan melaksanakan hukum waris. Bahwa pembagian  waris  merupakan  hukum  Islam yang  sudah  jelas  tata  cara,  syarat,  dan ketentuannya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum tersebut harus dapat sejalan dengan panduan  yang  telah  ditetapkan  Allah  Swt. dan  rasul-Nya.  Aspek  kehati-hatian  dan kepatuhan  terhadap  pelaksanaan  hukum Islam sudah menjadi keharusan bagi setiap manusia  yang  telah  memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim.
Dengan demikian, keberadaan naskah-naskah  Melayu  Klasik  perlu  untuk dilihat  dan  dikaji  secara  kontekstual sehingga  mampu  memberikan  alternatif solusi  bagi  permasalahan-permasalahan yang akan datang. Oleh karena itu, penulis
menyarankan  agar  masyarakat  sekarang menjaga  dan  melestarikan  naskah-naskah Melayu  Klasik  tersebut.  Selain  sebagai bukti  kekayaan  khazanah  kebudayaan Nusantara,  naskah-naskah  tersebut  juga dapat  dijadikan  bahan  pembelajaran,  baik bagi generasi di masa kini maupun generasi di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  M.  (2015). Kompilasi  hukum  islam . Jakarta: Pengadilan Agama.
Anonim.  (n.d.).  Bunga  Rampai  Hikayat Sudagar Kaya.
Ash  Shabuni,  M.  A.  (1995). Pembagian  waris menurut islam . Jakarta: Gema Insani. Basyir,  A.  A.  (2001). Hukum  Waris  Islam . Yogyakarta: UII Press.
Fathurrahman,  O.  (2010). Filologi  dan  islam indonesia . Jakarta: Puslitbang Keagamaan Indonesia.
Fathurrahman,  O.  (2015). Filologi  Indonesia: Teori dan Metode . Jakarta: Prenadamedia Group.
Firmansyah,  T.  (2019). seorang  ayah  diusir anaknya  sendiri  dari  rumah .  Retrieved from https://nasional.republika.co.id/berita/pw wlb1377/seorang-ayah-diusir-anaknya- sendiri-dari-rumah Hazairin.  (1982). hukum  kewarisan  bilateral menurut  al-qur’an  dan  hadith .  Jakarta: Tintamas.
Luthfi,  K.M.  (2016).  Kontekstualisasi  Filologi Dalam Teks-Teks Islam Nusantara. Jurnal Kebudayaan Islam . https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.523 Khisni. (2017). Hukum Waris Islam . Semarang: UNISSULA Press.
Komari.  (2011). Laporan  Akhir  Kompendium Bidang
Hukum Waris . Jakarta: Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Koentjaraningrat.  (1992). Beberapa  pokok antropologi . Jakarta: Dian Rakyat.
Naskur,  N.  (2018).  Pembagian  Harta  Warisan
Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal
187  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI). Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah . https://doi.org/10.30984/as.v15i1.473 Rafiq,  A.  (2002). Fiqh  Mawaris .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Rasyid,  C.  (2008). Azas-azas  Hukum  Waris dalam  Islam .  Yogyakarta:  Pengadilan Agama.
Sumarlam.  (2003). Teori  dan  Praktik  Analisis Wacana . Surakarta: Pustaka Cakra.