## ASPEK HUKUM DALAM PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA KENDARI
Oleh:

## Fatmawati
Email: fatmawatila01@gmail.com Universitas Muhammadiyah Kendari
Ahmad Rustan Email: ahmad.rustan@umkendari.ac.id Universitas Muhammadiyah Kendari
Dirawati
Email: dirawati@umkendari.ac.id Universitas Muhammadiyah Kendari
Fatwa Al Yusak
Email: fatwa.22294001@umkendari.ac.id Universitas Muhammadiyah Kendari

## Abstrak
Kota  Kendari  sebagai  ibu  kota  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  mengalami  pertumbuhan  pesat yang memerlukan pengelolaan tata ruang yang efektif dan efisien. Namun, tantangan seperti pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  terkendali,  konflik  kepentingan,  dan  ketidakpatuhan terhadap  regulasi  menjadi  hambatan  dalam  penegakan  hukum  tata  ruang  di  Kota  Kendari. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  utama  dalam  penegakan hukum  terhadap  tata  ruang  wilayah  di  Kota  Kendari  serta  menganalisis  upaya  yang  telah dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aspek  hukum  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  wilayah  pesisir  terdiri  dari  beberapa  aspek  yakni pertama,  peraturan  zonasi,  system  perizinan  yang  terintegrasi,  hak  kepemilikan  tanah  bagi masyarakat, aspek perlindungan terhadap, aspek penegakan hukum, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan.
Keywords: Aspek Hukum, Pengendalian, Pemanfaatan, Ruang

## Abstract
Kendari  City  as  the  capital  of  Southeast  Sulawesi  Province,  is  experiencing  rapid  growth which  requires  effective  and  efficient  spatial  management.  However,  challenges  such  as uncontrolled  growth,  conflicts  of  interest,  and  non-compliance  with  regulations  are obstacles in enforcing spatial planning laws in Kendari City. This research aims to identify the main problems in law enforcement regarding regional spatial planning in Kendari City and analyze the efforts that have been made to overcome them. This research is normative legal  research  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  the research show that the legal aspects and control of space utilization in coastal areas consist of  several  aspects,  namely  first,  zoning  regulations,  an  integrated  licensing  system,  land ownership  rights  for  the  community,  protection  aspects,  law  enforcement  aspects, community involvement is very important in the policy making process.
Keywords : Legal Aspects, Control, Utilization, Space

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan  terbesar  di  dunia  yang  terdiri dari  17.508  pulau  dengan  garis  pantai sepanjang  81.000  km²  dan  luas  laut  sekitar 3,1  km2  (0,3  juta  km²  perairan  territorial dan  2,8  juta  km²  perairan  nusantara). Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations  Convention  On  The  Law  Of  The Sea  1982), Indonesia  diberi  hak  berdaulat (sovereign  right) memanfaatkan  Zona Ekonomi  Eksklusif  seluas  2,7  juta  km² yang  menyangkut  eksplorasi,  eksploitasi dan  pengelolaan  sumber  daya  hayati  dan non  hayati,  penelitian  dan  jurisdikasi mendirikan  instalasi  atau  pulau  buatan. Selain  itu  Indonesia  merupakan  negara kepulauan  dimana  terdiri  dari  beberapa pulau  yang  memiliki  adat  istiadat  suku, agama  dan  kebiasaan  yang  berbeda-beda dalam penguasaan tanah 1 .
Secara  geografis,  Indonesia  diapit oleh  dua  samudera  yakni  samudera  Hindia dan  samudera  Pasifik  dan  dua  benua  yakni benua  Australia  dan  Asia.  Posisi  tersebut menempatkan  Indonesia  sebagai  jalur perdagangan  yang  strategis  serta  negara yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam yang  melimpah  sehingga  menjadi  tujuan
1 Arisaputra,  M.  I.  “Penguasaan  tanah  pantai  dan wilayah  pesisir  di  Indonesia”  2015. Perspektif Hukum, 28.
investasi bagi negara-negara asing sekaligus  sebagi  peluang  bagi  masyarakat untuk mengembangkan usaha dan perekonomiannya.  Yang  dibutuhkan  saat ini  adalah  tata  kelola  pemanfaatan  ruang dengan  memperhatikan  struktur  ruang  dan pola  ruang  berdasarkan  rencana  tata  ruang wilayah yang telah ditetapkan baik nasional,  provinsi,  maupun  kabupaten/ kota.  Sedangkan  penataan  ruang  secara komplementer  merupakan  penataan  ruang wilayah  nasional,  penataan  ruang  wilayah provinsi,  dan  penataan  ruang  wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi  satu  sama  lain  dan  saling bersinergi  sehingga  tidak  terjadi  tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.
Namun  demikian  Penataan  ruang bukan hanya  mengatur  struktur ruang  yang ada  di  wilayah  daratan  saja,  melainkan menyangkut  seluruh  wilayah  kabupaten/ kota,  termasuk  wilayah  pesisir  yang dimilikinya.  Wilayah  pesisir  memiliki  arti strategis karena merupakan wilayah peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut. Kekayaan  sumber  daya  pesisir  dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,  memberikan  manfaat  bagi generasi  sekarang  tanpa  mengorbankan kebutuhan  dan  kepentingan  generasi  yang akan datang.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  sebagaimana  telah  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  bahwa,  pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  adalah  suatu proses  perencanaan,  pemanfaatan,  pe- ngawasan,  dan  pengendalian  Sumber  Daya Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  antar  sektor, antara  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu  pengetahuan  dan  manajemen  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Kemudian  Wilayah  Pesisir  adalah  daerah peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut yang  dipengaruhi  oleh  perubahan  di  darat dan laut 2 .
Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  Kep.10/ Men/2003  tentang  Pedoman  Perencanaan Pengelolaan  Pesisir  Terpadu  dijelaskan bahwa wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah  peralihan  antara  ekosistem  darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah  laut  12  mil  dari  garis  pantai  dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota  dan  ke  arah  darat  hingga batas administrasi Kabupaten/Kota 3 .
2 Ilham,  Arisaputra,  Muhammad.  “Penguasaan Tanah  Pantai  dan  Wilayah  Pesisir  di  Indonesia”. Perspektif Hukum , Jurnal 15, No. 1 2015, 31.
3 Ibid.
Pemanfaatan  ruang  laut  mencakup berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dan  pihak-pihak  terkait  untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayah perairan  saat  ini semakin  meningkat.  Fakta di  lapangan  banyaknya  bangunan  berupa hotel  dan  resort  pariwisata  yang  terletak  di pinggir  pantai,  kemudian  dibangun  sampai menjorok ke laut serta memanfaatkan tanah yang  berada  di  pinggir  atau  sempadan pantai 4 yang  merupakan  hasil  investasi swasta  atau  perseorangan.  Selain  itu, terdapat  beberapa  bangunan  yang  juga dibangun  oleh  pemerintah  yang  memiliki fungsi wisata dan fasilitas publik di wilayah pesisir  teluk  Kendari  di  ataranya  tracking mangrove  Bungkutoko,  tracking  mangrove Lahundape, Anjungan teluk Kendari, Masjid  Al-Alam  yang  berada  ditengah- tengah teluk Kendari yang saat ini menjadi salah satu icon Kota Kendari.
Pemanfaatan  ruang  laut  tersebut, seringkali  terjadi  masalah  hukum  yang  ada di  dalamya  dimulai  dari  aspek  legalitas perizinan,  terganggunya  aktifitas  publik lainnya  yang  berbeda  kepentingan,  potensi terjadinya  kerusakan  ekosistem  laut,  dan pencemaran lingkungan. Para ahli di bidang pengelolaan  wilayah  pantai  berpendapat pengelolaan  wilayah  pantai  secara  terpadu ( Integrated  Coastal  Zone  Management)
4 Surya,  S.  M.,  &  Apriyandi,  H.  “Pemanfaatan Ruang  Untuk  Bangunan  Resort  Pariwisata  Yang Berada Di Atas Laut Di Kepulauan Derawan”. Notary Journal , 1, 5-6.
merupakan  kunci  bagi  pemecahan  problem dan  konflik  di  wilayah  pantai  yang  sangat pelik  dan  kompleks 5 .  Keterpaduan  dalam manajemen  publik  dapat  didefenisikan sebagai  penentuan  tujuan  secara  simultan, melakukan  secara  bersama-sama  pengum- pulan  informasi,  perencanaan  dan  analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama-sama perangkat/ instrument pengelolaan 6 .  Dalam  ruang  terdapa  tiga komponen-komponen lingkungan yang dapat  berupa  biotik  dan  abiotik  serta kultural.  Ketiga  komponen  tersebut  selalu saling  interaksi,  integrasi  dan  inter- dependensi  dalam  suatu  ruang.  Kalrenanya untuk  tidak  menurunkan  fungsi  ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolalannya 7 .
Olehnya itu, perlu adanya pengendalian  pemanfaatan  ruang  melalui penegakan  hukum  khususnya  wilayah pesisir  agar  ancaman  degradasi  lingkungan dapat dicegah. Fokus kajian pada penelitian ini  lebih  pada  aspek  penegakan  hukum
5 Katiandagho,  Febrianto  Gabriello  Owen.  "Aspek
Hukum  Pengelolaan  Pembangunan  Wilayah Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  Menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan  Pulau-Pulau  Kecil." Lex  Et  Societatis 8.1 (2020).
6 Trinanda,  Tommy  Cahya,  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  Indonesia  Dalam  Rangka  Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan, Matra Pembaruan, Jakarta Pusat, 2017, Hlm. 80.
7 Djuna,  Kartika,  J.  Tjiptabudy,  and  S.  Halmes Lekipiouw.  "Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-Pulau  Terhadap  Masalah  Tata  Ruang  Kota Ambon." Jurnal Saniri 2.2 (2022): 13-21.
dalam  pemanfatan  ruang  tampa  izin  di wilayah  pesisir  untuk  kegiatan  wisata kuliner di wilayah Kota Kendari.

## 1.2. Rumusan Masalah
Pemanfaatan  ruang  laut  tersebut, seringkali  terjadi  masalah  hukum  yang  ada di  dalamnya  dimulai  dari  aspek  legalitas perizinan,  terganggunya  aktifitas  publik lainnya  yang  berbeda  kepentingan,  potensi terjadinya  kerusakan  ekosistem  laut,  dan pencemaran lingkungan. Olehnya itu, perlu adanya  pengendalian  pemanfaatan  ruang melalui  penegakan  hukum  khususnya wilayah  pesisir  agar  ancaman  degradasi lingkungan  dapat  dicegah.  Fokus  kajian pada  penelitian  ini  lebih  pada  Bagai- manakah  aspek  penegakan  hukum  dalam pemanfatan  ruang  tanpa  izin  di  wilayah pesisir  untuk  kegiatan  wisata  kuliner  di wilayah Kota Kendari? .

## METODE PENELITIAN
Mencermati  isu  hukum  yang  dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan  bahwa  penelitian  ini  masuk dalam  penelitian  hukum  normatif 8 dengan menggunakan  2  (dua)  metode  pendekatan untuk  menjawab  permasalahan  sesuai dengan  rumusan  masalah  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  yaitu: 9 Pendekatan
8 Alfar,  Muhammad,  et  al.  "Maladministrasi  Dalam Pemenuhan  Hak  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum."  2023, JURNAL  RECHTENS 12.2  257- 272.
9 HUDAH, Komsih; RUSTAN, Ahmad; IRWANSYAH,  Irwansyah.  Enigma  of  the  Idea
perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  Pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) 10 berkaitan tentang pe- ngendalian  pemanfaatan  ruang  tanpa  izin di wilayah pesisir sebagai wisata kuliner.

## PEMBAHASAN
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang adalah  suatu  pendekatan  yang  diterapkan untuk  mengatur  penggunaan  lahan  dengan tujuan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan,  efisien,  dan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa pengendalian pemanfaatan  ruang,  pertumbuhan  kota dapat  menjadi  tidak  terkendali  dan  tidak teratur. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti kepadatan penduduk yang berlebihan,  kemacetan  lalu  lintas,  dan kekurangan fasilitas umum. Dengan mengendalikan  pemanfaatan  ruang,  pe- merintah dapat merencanakan pertumbuhan kota secara teratur dan berkelanjutan.
Penataan  ruang  merupakan  sebuah pendekatan  dalam  pengembangan  wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas  kesejahteraan  masyarakat  dan lingkungan  hidup.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  dilakukan  upaya  pengelolaan
from  Extending  the  Village  Head  Period: Orientation  and  Implications  in  a  Constitutional Perspective. SASI , 2023, 29.4: 740-754.
10 Elsha  Ersanda,  Ahmad  Rustan,  and  Wahyudi Umar,  “Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Review Hasil  Pemilihan  Penyedia  Dalam  Pengadaan Barang  Atau  Jasa  Oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen” 2023, 5, no. 2 1859–70.
kawasan  melalui  pengembangan  kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan- kawasan budidaya dan pelestarian kawasan-kawasan  lindung.  Menurut  Sadli bahwa  pengertian  ruang  dalam  kaitannya dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  adalah wadah  yang  meliputi  ruang  daratan,  ruang lautan  dan  makhluk  lainnya  hidup  dan melakukan  kegiatan  serta  memelihara kelangsungan hidupnya 11 .
Pentingnya penataan ruang tercermin  dalam  berbagai  teori  dan  konsep yang  telah  berkembang  dari  waktu  ke waktu.  Beberapa  teori  tersebut  meliputi: Teori  Penggunaan  Ruang (Space-Use Theory) :  Teori  ini  mempelajari  bagaimana manusia menggunakan ruang secara berbeda  dan  bagaimana  penggunaan  ruang ini  mempengaruhi  perilaku  dan  aktivitas. Penataan ruang yang baik mempertimbang- kan  kebutuhan  pengguna  ruang  dan menciptakan lingkungan yang mem- fasilitasi  berbagai  kegiatan  secara  efisien. Teori  Keadilan  Ruang (Spatial  Justice Theory): Teori  ini  menekankan  pentingnya keadilan  dalam  penataan  ruang.  Hal  ini berkaitan  dengan  pendistribusian  sumber daya  dan  keuntungan  secara  merata  di dalam suatu wilayah, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah,
11 SIMAMORA, Janpatar; SARJONO, Andrie Gusti Ari.  Urgensi  Regulasi  Penataan  Ruang  Dalam Rangka  Perwujudan  Pembangunan  Berkelanjutan Di  Indonesia. Nommensen  Journal  of  Legal Opinion , 2022, 59-73.
dan memastikan bahwa kebijakan penataan ruang mempertimbangkan kebutuhan semua lapisan masyarakat 12 .
Dalam  Penyelenggaraan  Penataan Ruang  memiliki  empat  komponen  penting yakni Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan  Pengawasan  Penataan  Ruang.  Saat  ini, Pelaksanaan Penataan Ruang sudah mengarah  pada  aspek  Pemanfaatan  Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Hal ini  bukan  berarti  perencanaan  tata  ruang sudah  ditinggalkan,  namun  perencanaan sudah  menjadi  aktivitas  yang  mapan  dan melembaga sehingga produk-produk perencanaan  tata  ruang  seperti  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan Daerah  Provinsi/Kabupaten/  Kota  sudah menjadi kebutuhan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pertumbuhan  penduduk  semakin pesat  di  sebagian  besar  wilayah  perkotaan di Indonesia akan berdampak pada eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan  serta  menimbulkan  berbagai persoalan  sebagai  dampak  dari  pemenuhan kebutuhan  penduduk  yang  membutuhkan ruang. sehingga kerap berpeluang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.  Implikasi  dari  meningkatnya kebutuhan akan ruang adalah meningkatnya permintaan  lahan  dan  pembangunan  di
12 Fainstein, Susan. "Spatial justice and planning." Justice  Spatiale/Spatial  Justice 1.1, 2009, 1-13.
wilayah  tersebut  yang  sering  kali  tidak memperhatikan aspek lingkungan dan daya dukung lahan khususnya di wilayah pesisir.

## Kebijakan Tata Ruang di Kota Kendari
Pengaturan  tata  ruang  perkotaan memiliki  arti  yang  sangat  penting.  Tanpa pengaturan  tata  ruang  yang  tepat,  per- tumbuhan  perkotaan  dapat  menjadi  tidak terkendali.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan masalah  seperti  kepadatan  penduduk  yang berlebihan,  kemacetan  lalu  lintas,  dan kekurangan  infrastruktur.  Dengan  adanya pengaturan  tata  ruang,  pertumbuhan  per- kotaan dapat dikendalikan melalui penetapan zona-zona pengembangan, pembatasan pembangunan di daerah-daerah tertentu,  serta  promosi  pengembangan  di pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ditetapkan.
Dengan  pengaturan  tata  ruang  yang baik,  kualitas  hidup  penduduk  perkotaan dapat  ditingkatkan.  Pembangunan  ruang terbuka  hijau,  trotoar  yang  luas,  dan lingkungan  yang  ramah  pejalan  kaki  dapat menciptakan  lingkungan  yang  nyaman  dan sehat bagi penduduk. Selain itu, pengaturan tata ruang juga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi dari bencana  alam  seperti  banjir  dan  tanah longsor.  pemerintah  dapat  merencanakan pengembangan ekonomi yang ber- kelanjutan di perkotaan. Ini bisa  mencakup zona-zona  industri,  kawasan  perdagangan, serta  kawasan  hunian  yang  terintegrasi
dengan  fasilitas-fasilitas  pendukung  seperti transportasi  dan  jaringan  komunikasi. Dengan  merencanakan  penggunaan  lahan secara  efisien,  pemerintah  dapat  men- ciptakan  lingkungan  yang  mendukung pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam  rangka  upaya  pengembangan daerah, Gubernur Sulawesi Tenggara menetapkan  Teluk  Kendari  sebagai  sentral perekonomian Kota Kendari. Upaya pengembangan  wilayah  pesisir  dalam sektor  wisata  telah  diatur  dalam  RTRW Kota  Kendari  Tahun  2012.  Aktifitas  atau kegiatan  wisata  di  wilayah  pesisir  Teluk Kendari  berupa  kegiatan  rekreasi  pantai yang  dilakukan  oleh  pengunjung  local masyarakat Kota Kendari. Aktivitas- aktivitas  tersebut  bersifat  leisure  me- manfaatkan kesempatan bersantai di pinggir pantai baik sendiri maupun bersama keluarga setelah seharian melakukan pekerjaan.  Rekreasi  pantai  yang  dilakukan berupa  menikmati  pemandangan  alam teluk,  berjalan-jalan,  menikmati  kuliner  di pantai,  memancing  ikan  dari  tepian  pantai maupun  berolahraga  sepanjang  pesisir Teluk  Kendari.  Secara  umum,  terdapat  4 (empat)  aktifitas  wisata  di  sekitar  Teluk Kendari  yakni  panorama  keindahan  alam Teluk  Kendari  (landscape),  jalan-jalan (walking), menikmati kuliner, dan olahraga
di pesisir pantai berupa jogging 13 . Berdasarkan data dari BPS/Dispenda jumlah  perputaran  ekonomi  pada  wilayah pesisir  yang  dimanfaatkan  sebagai  wisata kuliner khususnya di Kota Kendari mencapai 314 unit usaha 14 .
Pengalihan  fungsi  ruang  semakin sulit  dikendalikan  tanpa  adanya  penegakan hukum.  Pengalihan  fungsi  ruang  perkotaan seringkali  berdampak  pada  perubahan lanskap dan lingkungan. Misalnya, pengalihan lahan pertanian menjadi kawasan  industri  atau  hunian  dapat mengakibatkan  hilangnya  habitat  alami, kerusakan  lingkungan,  atau  perubahan iklim  mikro  di  area  tersebut.  Banyak  kota memiliki  bangunan  bersejarah  atau  situs budaya  yang  mungkin  terancam  oleh pengembangan  baru.  Jika  lahan  tersebut dialihfungsikan, dapat menyebabkan hilangnya  warisan  budaya  yang  berharga bagi  masyarakat  setempat.  Sesuai  hasil pemetaan  Satelit Mapbiomas merekam  luas hutan mangrove di Teluk Kendari berkurang sekitar 27 ha pada rentang waktu tahun  2012-2019.  Data  tersebut,  menurut peneliti  Pusat  Kajian  dan  Advokasi  Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara,  Kisran  Makati,  menunjukkan 13 WAHYUDI,  Adi  Imam;  ADRIANTO,  Luky; AGUS, Syamsul Bahri.  User Fee System Sebagai Bentuk  Implementasi  Kebijakan  Tata  Ruang Wilayah  Pesisir  Teluk  Kendari. JSIPi  (JURNAL SAINS  DAN  INOVASI  PERIKANAN)(JOURNAL OF  FISHERY  SCIENCE  AND  INNOVATION) , 2023, 7.2: 190-198.
14 Kendari Dalam Angka 2021.
bahwa  Pemkot  Kendari  saat  ini  masih membuka ruang untuk melegalkan kesalahan  pemerintah  di  masa  lalu  dengan melakukan pembiaran terhadap pembangunan di kawasan RTH 15 .
Berdasarkan  Pasal  12  Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030 (Perda RTRW) mengatur  bahwa  Kawasan-kawasan  yang berfungsi  sebagai  pusat  pelayanan  kota sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 huruf  a  perlu  ditindaklanjuti  dengan penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang (RDTR)  Kota,  meliputi  a.  kawasan  Pusat Kota di Kecamatan Mandonga dan Kecamatan  Kadia;  b.  kawasan  Teluk, meliputi  Kecamatan  Poasia,  Kecamatan Kambu,  Kecamatan  Kadia,  Kecamatan Mandonga  dan  Kecamatan  Kendari  Barat; c.  kawasan  Kota  Lama  di  Kecamatan Kendari; d. kawasan industri dan pelabuhan di  Kecamatan  Abeli;  dan  e.  kawasan terminal di Kecamatan Baruga. Selanjutnya pada  Pasal  42  RTRW  menempatkan  Teluk Kendari  direncanakana  sebagai  Kawasan strategis Kota Kendari dari sudut kepentingan  ekonomi  dan  lingkungan meliputi: kawasan Teluk Kendari dan Pusat Kota sebagai pusat bisnis, pusat konservasi, pusat  kegiatan  pariwisata,  pusat  pe- merintahan,  pusat  kegiatan  komersial  dan
15 Ibid.
jasa  di  Kecamatan  Mandonga,  Kecamatan Kadia,  Kecamatan  Kambu  dan  Kecamatan Poasia 16 .
Dengan demikian, seharusnya pemerintah Kota Kendari perlu menetapkan kebijakan yang tepat untuk menata kawasan Teluk  Kendari  sebagai  pusat  bisnis  dan pariwisata dengan cara: Pertama, Penyediaan  Infrastruktur  yang  memadai seperti  jalan  raya,  transportasi  umum, fasilitas  komunikasi  yang  baik  akan membantu menarik lebih banyak pengunjung  dan  pelaku  bisnis  ke  daerah tersebut.  Kedua,  Promosi  Pariwisata  yang kuat  untuk  menarik  pengunjung  baik  lokal maupun  internasional.  Ini  dapat  mencakup pemasaran  digital,  kampanye  media  sosial, partisipasi  dalam  pameran  pariwisata,  dan kerjasama  dengan  agen  perjalanan.  Ketiga, pengembangan  Atraksi  Wisata  seperti tempat  bersejarah,  taman  hiburan,  objek wisata  alam,  dan  destinasi  budaya.  Hal  ini dapat  mencakup  renovasi,  perluasan,  atau pembangunan atraksi baru. Keempat, Pelatihan  dan  Pengembangan  SDM  yang terampil  dan  berpengetahuan  di  industri pariwisata  dan  bisnis  lokal.  Kelima, Kolaborasi  dengan  Pihak  Swasta  dalam pengembangan  dan  promosi  pusat  bisnis dan  pariwisata.  Kerjasama  dengan  hotel, restoran,  dan  perusahaan  lain  dapat
16 Fitri  Hakim,  “Konsep  Pengembangan  Kawasan Wisata  Teluk  Kendari.  Tesis  Program  Magister Manajemen Pembangunan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya” 2017,114.
membantu  meningkatkan  kualitas  layanan dan  daya  tarik  daerah  tersebut.  Keenam, Pemberdayaan  Komunitas  Lokal  dalam pengembangan  dan  manajemen  pariwisata serta mempertimbangkan aspek keberlanju- tan lingkungan.
Oleh  karenanya,  penyusunan  RDTR sangat  penting  yang  berfungsi  untuk menentukan  kesesuaian  dokumen  peren- canaan dengan implementasi pembangunan di lapangan. RDTR merupakan dasar acuan dari  diterbitkannya  dokumen  perizinan terkait  bangunan.  Tanpa  adanya  dokumen RDTR  maka  dokumen  tersebut  tidak  dapat dikeluarkan. Akan tetapi sejak diterbitkannya  Perda  RTRW  Kota  Kendari sejak  12  tahun  yang  lalu,  RDTR  baru ditetapkan pada  tahun 2021. Kondisi inilah yang  menyebabkan  terjadinya  pembangu- nan  dan  penguasaan  wilayah  pesisir  tanpa dilengkapi  dengan  izin  karena  instrument hukum dalam penerbitan izin tidak tersedia. sementara  aktifitas  pembangunan  dan pemanfaatan  ruang  di  wilayah pesisir  teluk Kendari terus terjadi. Berdasarkan data dari Kementerian  ATR/BPN  pada  Januari  2022 telah menetapkan terjadi 17 pelanggaran di Teluk  Kendari 17 .  Sejauh  ini,  baru  dua bangunan  yang  dilakukan  pembongkaran paksa  karena  melakukan  pelanggaran, sementara beberapa bangunan lainnya yang juga  melakukan  pelanggaran  masih  terus
17 Riza  Salman,  “Tebang  Pilih  Bisnis  di  Ruang Terbuka Hijau Teluk Kendari” 2023.
dibiarkan sehingga hal ini dianggap sebagai diskriminasi dalam penegakan hukum.
Direktur  Jenderal  Pengendalian  dan Penertiban  Tanah  dan  Ruang  (Ditjen PPTR) Kementerian ATR/BPN, Dwi Hariyawan  memaparkan,  berdasar  hasil overlay yang  dilakukan  Ditjen  PPTR  pada tahun  2019  dengan  menggunakan  peta dengan  citra  satelit  resolusi  tinggi  di- temukan  bangunan  ilegal  tersebut  me- nempati  lahan  negara  seluas  0,04  hektare (440m²),  serta  terbukti  melanggar  (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW  Kota  Kendari.  Pemilik  bangunan ilegal tersebut diketahui melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin pemanfaatan  ruang  yang  disetujui.  Pelaku pelanggaran telah diberikan sanksi adminitrasi  berupa  peringatan  tertulis  dan pemasangan  segel  penghentian  kegiatan hingga  penutupan  lokasi  dan  terakhir dilakukan sanksi pembongkaran 18 .
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6 tahun  2023  Klaster  Pasal  17  tentang Penataan  Ruang  Pasal  69  ayat  (1)  “Setiap orang  yang  dalam  melakukan  usaha dan/atau  kegiatannya  memanfaatkan  ruang yang  telah  ditetapkan  tanpa  memiliki persetujuan  kesesuaian  pemanfaatan  ruang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61 huruf  a  yang  mengakibatkan  perubahan
18 https://www.metrotvnews.com/read/bD2C1A3D- ditjen-pptr  diakses  pada  2  Maret  2024  22:10 WITA.
fungsi  ruang  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)”  jo.  Pasal  69  ayat  (1) UU  No.  26  tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  “Setiap  orang  yang  tidak  menaati rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61 huruf  a  yang  mengakibatkan  perubahan fungsi  ruang,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Apabila melihat ketentuan Pada Pasal 68  Perda  RTRW  huruf  (a)  Perda  RTRW mengatur kegiatan yang dibolehkan meliputi  ruang  yang  disediakan  di  dalam kota  untuk  dijadikan  taman,  huruf  (b) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan  dengan  intensitas  tinggi,  huruf  (c) bagi  kegiatan  yang  sudah  terlanjur  ada diupayakan  melalui  kegiatan  penataan, pengendalian  dan  relokasi.  Inilah  yang menjadi  akar  permasalahan  dalam  pengen- dalian  pemanfaatan  ruang  khususnya  di Kawasan  Teluk  Kendari  yakni  pemukiman dan usaha kuliner lebih dulu ada dibandingkan  dengan  Perda  RT/RW.  Pada sisi  yang  lain,  penetapan  RT/RW  tidak mempertimbangkan status kepemilikan lahan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang memiliki  legalitas  berupa  Sertipikat  Hak Milik (SHM).
Dengan  demikian,  penegakan  hukum yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan  bagi  masyarakat  sebagaimana ketentuan  pada  Pasal  68  huruf  c  Perda RTRW  dengan  cara  penataan,  pengen- dalian, dan relokasi. Apabila mengacu pada RTRW  Kota  Kendari,  Teluk  Kendari ditetapkan  sebagai  pusat  bisnis  dan  pari- wisata 19 ,  sehingga  seharusnya  masyarakat yang  sedang  melakukan  kegiatan  bisnis wisata  kuliner  telah  sesuai  dengan  tata ruang wilayah, akan tetapi tidak dilengkapi dengan  dokumen  perizinan  yang  sesuai. Sehingga  pemerintah  daerah  perlu  mem- berikan ruang dan menfasilitasi masyarakat untuk  mengakses  perizinan  yang  di- butuhkan.  Sebaliknya,  apabila  pemerintah daerah memandang wilayah tersebut benar- benar  difungsikan  sebagai  Kawasan  hijau, maka  kebijakan  yang  perlu  dilakukan adalah  relokasi  dengan  ketentuan  mem- berikan  ganti  kerugian  atas  tanah  dan bangunan masyarakat yang berstatus sebagai tanah hak milik. Negara tidak boleh menghilangkan  hak  pengelolaan  dan  hak akses  terhadap  harta  bendanya  melalui regulasi tanpa melakukan ganti kerugian.
Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 1945,  frasa  “bumi  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara” tidak berarti bahwa negaralah yang
19 Ibid.
memiliki  seluruh  tanah  di  republik  ini. Negara  haruslah  dipandang  sebagai  orga- nisasi  kekuasaan  yang  memiliki  otoritas untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian  dari)  bumi,  air  dan  ruang  angkasa itu 20 .
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor  54/PERMEN-KP/2020 Tahun  2020  tentang  Izin  Lokasi,  Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi laut mengatur bahwa bahwa pelaku usaha yang melakukan  pemanfaatan  ruang  dan/atau pemanfaatan  sumber  daya  di  wilayah perairan  dan  wilayah  yurisdiksi  secara menetap  dan  terus  menerus  paling  singkat 30  hari  wajib  memiliki  Izin  Lokasi,  Izin Pengelolaan, atau Izin Lokasi di Laut.
Salah  satu  problem  mendasar  dalam tata  Kelola  perizinan  di  Indonesia  adalah birokrasi terlalu Panjang dan tidak terkoneksi lintas sektor. Izin lokasi merupakan kewenangan Kementerian Kelautan, sementara izin bangunan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Keadaan  ini  akan  membuat  iklim  investasi menjadi tidak sehat karena berbelit-belitnya birokrasi perizinan.
20 https://fh.unpatti.ac.id/hukum-agraria-dalam- penataan-dan-pengembangan  wilayah/  diakses pada tanggal 2 Maret 2024, 23:00.
Olehnya itu, pemerintah perlu mengkaji  kembali  urgensi  otonomi  daerah sebagai  upaya  peningkatan  efisiensi  dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan serta  upaya  melancarkan  pelaksanaan pembangunan.  Penulis  menilai  konsep otonomi daerah dengan prinsip ke- mandirian daerah serta mendekatkan pelayanan  kepada  masyarakat,  maka  pem- bagian  kewenangan  selain  yang  menjadi kewenangan  absolud  pemerintah  pusat perlu  dikaji  ulang  dengan  memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pe- merintah  daerah  kabupaten/kota  yang berkaitan  urusan  yang  secara  faktual administrasi  kewilayahan  ada  di  daerah. Sementara  urusan  yang  melintasi  wilayah antar kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah  provinsi,  serta  yang  melintasi antar  wilayah  provinsi  menjadi  urusan pemerintah  pusat.  Dengan  konsep  ini  juga akan  memudahkan  bagi  pemerintah  untuk melakukan pengawasan khususnya penguasaan ruang secara illegal.
Problem Penegakan Hukum Tata Ruang Penataan  ruang  adalah  salah  satu bagian yang sangat penting dalam revitalisasi  peta  rencana  tata  ruang 21 .
Masalah  terbesarnay  adalah  terletak  pada pelanggaran  terhadap  tata  ruang  yang
21 Yanuari, Fira Saputri Yanuari, and Daffa Prangsi. "Kajian  Yuridis  Efektivitas  Penegakan  Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang." Padjadjaran  Law  Review 8.2 (2020): 27-40.
cenderung  dibiarkan  sehingga  pelanggaran yang  terjadi  yang  awalnya  hanya  pada pelanggaran  tata  ruang  akan  melebar menjadi  masalah  sosial,  lingkungan  dan sebagainya.
Kerangka  hukum  yang  mengatur kepemilikan  tanah  dan  bangunan  di  ruang laut  seringkali  kompleks,  terdiri  dari peraturan internasional, regional, dan nasional  yang  berlapis.  Pemahaman  yang mendalam  kerangka  hukum  ini  penting untuk  memastikan  kejelasan  dan  kepastian hak  penguasaan,  sehingga  Implementasi kerangka  hukum  yang  ada  sering  kali memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Hal ini penting untuk menangani  perselisihan  yang  mungkin timbul  terkait  dengan  kepemilikan  tanah dan  bangunan  di  ruang  laut.  namun  ego sektoral  juga  kerap  kali  menjadi  salah  satu penyebab  pasang  surutnya  pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya penegakan hukum  tata  ruang  di  Indonesia,  Perbedaan kepentingan  terhadap  sumberdaya  menjadi salah satu faktor penyebab konflik sektoral. Terjadinya  kontestasi  sektoral  tidak  bisa dilepaskan  dengan  peran  para  pemangku kepentingan.  Sebagai  contoh  UUPR  yang kerap  kali  bersinggungan  dengan  Undang- undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  (UU  PWP3K)  atau  antara
UUPR  dengan  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Terdapat  pula  tantangan  seperti ketidakjelasan  batas-batas  kepemilikan, penegakkan  hukum  yang  kurang  efektif, dan  resiko  konflik  kepentingan  menjadi hambatan dalam memastikan kepastian hak atas  property  di  ruang  laut.  Hal-hal  seperti inilah yang seringkali menimbulkan konflik jurisdiksi sehingga menghambat penegakan hukum tata ruang di Indonesia.
Konflik  lintas  sektor  yang  terjadi tersebut  seharusnya  bisa  diminimalisir dengan  pemahaman  mendalam  tentang definisi  ruang  dan  tata  ruang  itu  sendiri. Pada  Pasal  1  angka  1  UUPR  men- definisikan  ruang  sebagai  wadah  yang meliputi  ruang laut,  ruang darat,  dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan makhluk  lain  hidup,  melakukan  kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Sedangkan tata ruang menurut Pasal 1  angka  2  UUPR  adalah  wujud  struktur ruang dan pola ruang. Dari definisi tersebut seharusnya dapat dipahami bahwa apa yang diatur dalam undang-undang sektoral haruslah beriringan dengan UUPR. Dengan begitu  apabila  terjadi  pelanggaran  tata ruang  maka  sanksi  dalam  UUPR  dapat dikenakan karena penataan ruang merupakan ujung tombak dalam pembangunan.
Persoalan  utama  dilanggarnya  tata ruang  di  Indonesia  adalah  karena  penega- kan  hukumnya  yang  lemah.  Lemahnya penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran penataan  ruang  berimplikasi  terhadap meningkatnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup 22 .
Berdasarkan  Undang-Undang  Pena- taan  Ruang  mengatur  tiga  sanksi  yaitu sanksi  administrasi  (diatur  dalam  Pasal  62 sampai  dengan  64),  sanksi  perdata  (Pasal 66, 67 dan 75) dan sanksi pidana (Pasal 69 sampai  dengan  74).  Sanksi  pidana  yang diatur  dalam  Pasal  69  sampai  dengan  71 ditujukan  pada  perilaku  yang  melanggar kewajiban  yang  daitur  dalam  Pasal  61 yaitu:  (a)  Menaati  rencana  tata  ruang  yang telah  ditetapkan;  (b)  Memanfaatkan  ruang sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  ruang  dari pejabat  yang  berwenang;  (c)  Mematuhi ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  izin pemanfaatan  ruang  dan  (d)  Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh
ketentuan  peraturan  perundang-undangan dinyatakan  milik  umum.  Namun  demikian, Pasal  62  dan  63  memberikan  sanksi administratif  terhadap  perilaku  serupa, sehingga dalam penerapannya akan menimbulkan kerancuan terkait sanksi yang akan diberikan 23 .
22 Jazuli,  Ahmad.  "Penegakan  hukum  penataan ruang  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan." Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 6.2 (2017): 263-282.
23 Junef,  Muhar.  "Penegakkan  Hukum  Dalam Rangka  Penataan  Ruang  Guna  Mewujudkan
Disamping  itu,  ancaman  hukuman yang  dijatuhkan  masih  tergolong  ringan sebagaimana  dimaksud  diatur  dalam  Pasal 63  yakni  peringatan  tertulis;  penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan  umum;  penutupan  lokasi;  pen- cabutan  izin;  pembatalan  izin;  pem- bongkaran  bangunan;  pemulihan  fungsi ruang; dan/atau denda administratif.
Keseluruhan  aspek  hukum  tersebut, perlu  dibarengi  dengan  Langkah-langkah penegakan  hukum  secara  konsisten,  tidak tebang  pilih  sehingga  diharapkan  terjadi peningkatan kepatuhan hukum dan ketertiban dalam pemamnfaatan ruang serta memberikan  kepastian  hukum  sehingga dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat  secara  bertanggung  jawab  dan terwujudnya perlindungan hukum atas hak- hak masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  menunjukkan bahwa  aspek  hukum  dalam  tata  ruang sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa penggunaan  tanah  dan  pengembangan wilayah  dilakukan  secara  tertib,  efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat  serta  regulasi  pemerintah. Beberapa aspek hukum yang perlu menjadi perhatian  pemerintah  adalah pertama, peraturan  zonasi  perlu  ditetapkan  untuk
Pembangunan  Berkelanjutan." Jurnal  Penelitian Hukum P-ISSN 1410 (2021): 5632.
mengatur  penggunaan  lahan  berdasarkan jenis  penggunaan  yang  dizinkan. Kedua, perlu  membangun  system  perizinan  yang terintegrasi  dan  satu  pintu  sehingga  iklim investasi  menjadi  sehat. Ketiga, Hak  Ke- pemilikan Tanah bagi masyarakat mebutuh- kan kepastian hukum dan perindungan bagi negara termasuk memberikan ganti kerugian  apabila  menimbulkan  dampak. Keempat, aspek  perlindungan  terhadap lingkungan  dalam  pemanfaatan  ruang sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  untuk memitigasi bencana. Kelima, aspek penegakan  hukum  merupakan  salah  satu aspek yang paling penting untuk memainkan peran dalam mengakkan aturan-aturan tata ruang. Keenam,
keterlibatan  masyarakat  sangat  penting dalam proses pengambilan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisaputra, M. I. “Penguasaan tanah pantai dan wilayah pesisir di Indonesia”. Perspektif Hukum . 2015
Alfar,  Muhammad,  et  al.  "Maladministrasi Dalam  Pemenuhan  Hak  Anak  Yang
Berhadapan Dengan
Hukum." JURNAL  RECHTENS 12.2 (2023): 257-272.
Djunarsjah,  Eka.  “Tinjauan  Aspek  Hukum
Tentang Bangunan Dan Instalasi Laut
Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Sdgs”. 2020.
Djuna,  Kartika,  J.  Tjiptabudy,  and  S.
Halmes Lekipiouw. "Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau Terhadap  Masalah  Tata  Ruang  Kota Ambon." Jurnal Saniri 2.2 (2022): 13- 21.
Elsha  Ersanda,  Ahmad  Rustan,  and Wahyudi  Umar,  “Tinjauan  Yuridis Pelaksanaan  Review  Hasil  Pemilihan Penyedia  Dalam  Pengadaan  Barang Atau  Jasa  Oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen” 5, no. 2 (2023): 1859–70, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i 2.3653
Fitri  Hakim,  “Konsep  Pengembangan Kawasan  Wisata  Teluk  Kendari. Tesis  Program  Magister  Manajemen
Pembangunan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya”, (2017). Fainstein,  Susan.  "Spatial  justice  and planning." Justice Spatiale/Spatial Justice 1.1 (2009): 1-13. Hudah,  Komsih,  Ahmad  Rustan,  and Irwansyah Irwansyah. "Enigma of the
Idea  from  Extending  the  Village Head Period: Orientation and Implications  in  a  Constitutional Perspective." SASI 29.4  (2023):  740-
754.
Ilham, Arisaputra, Muhammad.
“Penguasaan  Tanah  Pantai  dan Wilayah  Pesisir  di  Indonesia”. Perspektif  Hukum ,  Jurnal  15,  No.  1 (2015).
Jazuli, Ahmad. "Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan." Jurnal Rechts
Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 6.2 (2017): 263-282.
Junef,  Muhar.  "Penegakkan  Hukum  Dalam
Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410 (2021): 5632.
Katiandagho,  Febrianto  Gabriello  Owen.
"Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  Menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah
Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil."  Lex
Et Societatis 8.1 (2020)
Riza Salman, Tebang Pilih Bisnis di Ruang
Terbuka  Hijau  Teluk  Kendari,  31 Maret 2023.
https://www.ekuatorial.com/2022/05/ tebang-pilih-bisnis-di-ruang  terbuka- hijau-teluk-kendari
Simamora,  Janpatar,  and  Andrie  Gusti  Ari Sarjono.  "Urgensi  Regulasi  Penataan Ruang  Dalam  Rangka  Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." Nommensen  Journal  of Legal Opinion (2022): 59-73.
Sunyowati,  Dina.  “Penataan  Ruang  Laut
Berdasarkan Integrated Coastal
Management”. Penataan ruang, Jurnal 20, No. 3, (2008): 436.
Sherlock Halmes Lekipiouw, 2012. Hukum
Agraria Dalam Penataan dan
Pengembangan Wilayah. https://fh.unpatti.ac.id/hukum- agraria-dalam-penataan-dan- pengembangan-wilayah/
Trinanda,  Tommy  Cahya,  Pengelolaan
Wilayah  Pesisir  Indonesia  Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan, Matra Pembaruan,  Jakarta  Pusat,  2017, Hlm. 80
Surya, S. M., & Apriyandi, H. “Pemanfaatan Ruang Untuk
Bangunan  Resort  Pariwisata  Yang Berada  Di  Atas  Laut  Di  Kepulauan Derawan”. Notary Journal , 1 .
Ubaidillah,  Amri.  “Penguasaan  Tanah Reklamasi  tanpa  Alas  Hak  atas Tanah”. Lentera Hukum , Jurnal 5, No 1 (2018): 161-162.
Wahyudi,  Adi  Imam,  Luky  Adrianto,  and Syamsul  Bahri  Agus.  "User  Fee System Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan  Tata  Ruang  Wilayah Pesisir
Teluk Kendari." JSIP (JURNAL  SAINS  DAN  INOVASI PERIKANAN) (JOURNAL OF FISHERY SCIENCE AND INNOVATION) 7.2 (2023)
Yanuari,  Fira  Saputri  Yanuari,  and  Daffa Prangsi.  "Kajian  Yuridis  Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang." Padjadjaran  Law Review 8.2 (2020): 27-40.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Fatmawati , Mahasiswi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah
Kendari.
Ahmad Rustan, meraih gelar Sarjana Hukum  dari  Univ.  45  Makassar,  Magister
Hukum  dari  Universitas  Muhammadiyah Jakarta  dan  gelar  Doktor  dari  Universitas Airlangga  Surabaya,  ia  saat  ini  adalah Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Kendari.
Dirawati, meraih gelar Sarjana Hukum  dari  Universitas  Muhammadiyah Kendari dan gelar Magister dari Universitas Muhammadiyah  Jakarta,  ia  saat  ini  adalah Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Kendari.
Fatwa  Al  Yusak, meraih  gelar Sarjana Hukum dari Universitas
Muhammadiyah Kendari dan sedang menempuh  Pendidikan  Magister  Hukum pada  Universitas  Muhammadiyah  Kendari, ia saat ini adalah Advokat di Kendari.