## KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIBA BANTUL
Erwan Priambada email: erwanpriambada@yahoo.co.id Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Moch. Najib Imanullah email: imanullahnajib@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
Keywords :

## Abstrak
Penulisan hukum ini membahas, mendeskripsikan, dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola professional apabila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran yang tertunggak oleh pihak pengelola klub sepak bola Persiba Bantul dan penyelesaian wanprestasi tertunggaknya gaji pemain sepak bola klub Persiba Bantul yang saling menguntungkan. Penulisan hukum ini merupakan penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Penulisan  ini  menggunakan  jenis  pendekatan kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  serta  data  sekunder.  Pada  penelitian  ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan  studi  dokumen,  teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan klub Persiba Bantul masih memiliki masalah terutama dalam pembayaran gaji. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum bagi pemain yaitu melalui litigasi, non litigasi atau arbitrase dan pihak ketiga. Sementara penyelesaian wanprestasi bagi pemain yang mengalami penundaan pembayaran gaji dilakukan dengan cara negosiasi.
Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Pemain Sepak Bola, Wanprestasi.

## A.  Pendahuluan
Kisruh  antara  Kemenpora  dan  PSSI  yang berbuntut  pembekuan  kompetisi  Indonesia Super League (ISL) mulai berpengaruh terhadap ritme  dan  geliat  persepakbolaan  di  Tanah  Air yang  berlangsung  sejak  tanggal  17  April  2015. Pembekuan kompetisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pelatih dan pemain, seperti
gaji  dan  uang  makan.  Hal  ini  mengkhawatirkan para pemain, meskipun dapat dipastikan bahwa manajemen  akan  memberikan  hak-hak  bagi pelatih  dan  pemain.  Sementara  itu,  pemerhati sepak  bola  di  Semarang,  Sartono  Anwar,  yang juga  pendiri  Akademi  Sepak  Bola  (ASB)  Tugu Muda  mengatakan,  pembekuan  kompetisi  ISL sangat tidak menguntungkan bagi pemain ( http://
bola.kompas.com/  read/2015/05/06  /12122418/ Kompetisi.  Dihentikan.  Gaji.dan.  Uang.  Makan. Pemain. Belum.Dibayar diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 21.00 WIB).
Begitu  pula  yang  dihadapi  oleh  Persiba Bantul yang mengalami tumggakan gaji pemain. Pelatih  Persiba  saat  itu,  Didik  Listyantara berharap  manajemen  bisa  membayarkan  hak para  pemain  sesuai  dengan  kesepakatan  awal. Pasalnya, hak berupa gaji ini sangat berarti bagi pemain  yang  benar-benar  mengandalkan  hidup dari  sepakbola.  Sementara  di  sisi  lain,  Didik juga  berharap  agar  para  pemain  bisa  sedikit memahami  kondisi  manajemen  saat  ini  dengan bersabar  menunggu  proses  pembayaran  gaji. Artinya,  harus  ada  sikap  saling  memahami  dan percaya antara manajemen dan pemain di dalam satu  kesatuan  tim.  (http://www.tribunnews.com/ superball  /2015/05/19/pemain  persiba-bantul- berharap-gaji-mereka-segera-diberesi diakses pada  tanggal  7  Desember  2015  pukul  17.03 WIB).
Ketentuan  Pasal  1233  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  selanjutnya disebut  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  “Tiap- tiap  perikatan  dilahrikan,  baik  karena  perjanjian baik karena undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas  dengan  rumusan  ketentuan  Pasal 1313  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu  orang  lain  atau  lebih”.  Dengan  demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.
Namun  dalam  praktek  perjanjian  kontrak kerja  biasanya  timbul  permasalahan  seperti tidak  terpenuhinya  prestasi  oleh  salah  satu pihak dalam perjanjian. Dan hal ini menimbulkan permasalahan  hukum  bagi  para  pihak  yang mengadakan perjanjian tersebut. Kontrak kerja  disini  juga  termasuk  dalam  hubungan yang  mengakibatkan  suatu  akibat  hukum. Salah  satunya  kontrak  kerja  yang  dilakukan oleh  Persatuan  Sepak  Bola  Indonesia  Bantul atau  yang  biasa  disebut  Persiba  Bantul  yang merupakan  klub  sepak  bola  Indonesia  yang berasal dari  Kota  Bantul.  Persiba Bantul adalah satu  klub  yang  berkompetisi  di  Indonesian Soccer Champhionship 2016 yang biasa disebut ISC dalam hal ini Persiba bermain di ISC B atau setara dengan Divisi Utama.
Alternatif sengketa di luar pengadilan saat ini
menjadi alternatif bagi kalangan bsinis untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan hal  ini  disebabkan  karena  penyelesaian  melalui proses  pengadilan  dianggap  mengalami  beban yang terlampau padat ( overloaded ), lamban dan buang waktu (
),  biaya mahal ( very expensive )  dan  kurang  tanggap  ( unresponsive ) terhadap  kepentingan  umum  atau  dianggap terlampau formalistik ( formalistic ). (Nevey Varida Ariani, 2012: 1).
Maka  berdasarkan  uraian  yang  telah dipaparkan  sebelumnya,  diharapkan  melalui tulisan  ini  dapat  memberikan  manfaat  dan sebagai  sumbang  saran  dalam  mengatasi masalah  wanprestasi  antara  Pemain  Persiba Bantul dengan manajemen klub Persiba Bantul.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris  atau  dikenal  juga  sebagai  penelitian hukum  non  doktrinal  yang  bersifat  deskriptif. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang penulis  gunakan  adalah  wawancara  dan  studi dokumen.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif dengan penafsiran hukum.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Perjanjian  Kontrak  Kerja antara  Pemain  Persiba  Bantul  dengan Manajemen Klub Persiba Bantul
a. Subjek Perjanjian
Persiba  Bantul  yang  dimanajeri oleh  Endro  Sulastomo  ini  sudah menjadi  manajer  di  klub  Persiba Bantul sejak dari tahun 20014. Endro Sulastomo  dalam  hal  ini  disebut PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan  terhadap  PIHAK  KEDUA yaitu  Pemain  Profesional  yang  akan dikontrak dan untuk itu pihak pertama menerima  jasa  pihak  kedua  untuk menjadi  Pemain  pada  Klub  Persiba Bantul dalam jangka waktu tertentu.

## b. Objek Perjanjian
Dalam  hal  ini  objek  perjanjian disini  adalah  perjanjian  kontrak  kerja dalam  rangka  mengikuti  Indonesia Soccer  Championship  (ISC)  B Tahun
2016  maupun  kejuaraan  lain  yang diikuti oleh pihak pertama.

## c. Isi Perjanjian Kontrak Kerja
Dalam  hal  perjanjian  kontrak kerja ada isi perjanjian yang mengikat setelah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak yaitu :
1) Menjadi  Pemain  Persiba  Bantul selama dalam ikatan kontrak;
2) Meningkatkan prestasi
Persiba  Bantul  dalam  setiap kesempatan/pertandingan  dan/ atau kejuaraan; 3) Mengusahakan dengan sungguh-sungguh setiap pertandingan,  sehingga  Persiba Bantul  mampu  dan  berhasil menjadi pemenang atau juara;
4) Bersedia  dengan  kesungguhan hati untuk terus menerus
meningkatkan  kualitas  teknik, penampilan  tertinggi  bagi  tim Persiba Bantul; 5) Pihak Kedua bersedia ditempatkan di kota atau kabupaten dimana Persiba
Bantul  berdomisili  dan  bersedia melakukan  lawatan  ke  kota  / daerah  mana  saja  yang  diikuti oleh pihak pertama.
Mengenai  isi  kontrak  kerja tersebut  dimuat  mengenai  jangka waktu kontrak tersebut yaitu :
1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ditetapkan sebagai berikut : a) Periode kontrak ini berlaku  mulai  tanggal  1
Mei  2016 sampai  dengan
30  September  2016  atau k e j u a r a a n / t u r n a m e n /
kompetisi yang diikuti pihak pertama; b) Jangka  waktu  perjanjian kontrak  seperti  dimaksud dalam  ayat  diatas  dapat di evaluasi sewaktu- waktu  jika  Pihak  Pertama
menganggap  dan  menilai hal tersebut diperlukan. 2) Pihak Pertama berhak untuk membuat ketentuan- ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dalam peraturan tersendiri dan menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan dari perjanjian ini.
Adapun  Manajer  mempunyai hak  dan  kewajiban  seperti  yang tertera pada kontrak pemain yaitu : Hak Manajemen Persiba Bantul
1) Mempunyai  hak  penuh  untuk melarang atau tidak mengijinkan pihak  kedua  mendampingi  Klub lain  dalam  suatu  pertandingan dengan alasan apapun.
2) Dapat meminjamkan pihak kedua  sebagai  Pemain  pada Klub  lain  dengan  persyaratan tidak mengurangi atau melalaikan  hak-hak  pokok  atau normatif. 3) Menggunakan pihak kedua perlu,  baik  untuk  kepentingan Klub maupun untuk kepentingan
Persatuan  Sepak  Bola  Seluruh Indonesia (PSSI) dengan memberikan  kompensasi  yang wajar  sesuai  kebijakan  pihak pertama.
Kewajiban Manajemen Persiba Bantul yaitu :
1) Pemenuhan terhadap hak pokok/normatif  pemain  sesuai yang disepakati dalam perjanjian kontrak ini.
2) Melakukan  suatu  perubahan tentang pembayaran atau penundaan  hak-hak  Pemain yang dikarenakan adanya faktor-
faktor sebagai berikut :
a) Pihak  kedua  dipanggil  Tim Nasional untuk jangka
waktu lebih dari satu bulan, maka  Pembayaran  atas
haknya  akan  ditentukan berdasarkan keputusan PSSI  melalui  Ketua  Tim Nasional; b) Dalam  hal  pihak  pertama mengalami persoalan mengajukan penundaan atau  perubahan  nilai  dan cara  pembayaran  setelah disepakati oleh pihak kedua  dan  mendapatkan persetujuan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Adapun hak dan kewajiban bagi pemain Persiba Bantul   dalam hal ini yaitu:
Hak Pemain Persiba Bantul :
1)    Pihak  Kedua  berhak  atas  gaji sebesar Rp (tergantung besarnya kontrak  yang  diberikan)  yang dibayarkan setiap  bulan sampai dengan  berakhirnya  kompetisi yang diikuti oleh Pihak Pertama.
2)   Pembayaran
gaji sesuai
dimaksud  ayat  1  (satu)  akan dibayarkan  setiap  bulan  paling lambat  pada  tanggal  25    dan pembayaran untuk bulan pertama dimulai bulan Mei 2016 .
3) Selain  menerima  uang  kontrak, pihak  kedua  diberikan  insentive / fasilitas  berupa:
a) Pemondokan  /  mess  tidak
termasuk keluarganya, sesuai  dengan  kebijakan Klub; b) Makan untuk selama tinggal di  mess  /  pemondokan,
sesuai  dengan  kebijakan Klub; c) Jaminan perawatan kesehatan dan pengobatan ke  dokter  yang  ditunjuk Pihak Pertama Kewajiban Pemain Persiba Bantul: 1) Mentaati semua ketentuan yang disebutkan  dalam  perjanjian kontrak ini.
2) Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pihak Pertama maupun PT GTS.
3) Selalu menjaga kesehatan, stamina dan meningkatkan prestasinya.
4) Selalu menjaga keutuhan
dalam  Klub  serta  meningkatkan prestasi   Persiba Bantul.
5) Tidak  akan  menjadi  Pemain pada klub lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
6) Tidak akan mengalihkan pekerjaannya  kepada  pihak  lain selama dalam ikatan kontrak.
Sanksi-sanksi dalam kontrak tersebut berupa :
1) Pihak pertama akan memberikan tindakan berupa denda, jika pihak kedua  melalaikan  kewajiban atau  melakukan  pelanggaran sebagaimana diatur berikut :
2) Tidak  melakukan  latihan  tanpa memberitahu  kepada  Manajer  / Pelatih/Ass  Pelatih,  dikenakan denda  sebesar  Rp.250.000;- per  latihan  dan  Rp.500.000;- jika  tidak  mendampingi  Persiba Bantul pada waktu pertandingan resmi atau uji coba dan pembayaran  denda  langsung potong gaji bulanan;
3) Mendapatkan pengusiran dari  perangkat  pertandingan sehingga  menyebabkan  denda yang  dijatuhkan  oleh  komdis PSSI pusat, maka denda yang  timbul  menjadi  tanggung jawabnya;
4) Melakukan  pelanggaran  yang mengakibatkan dijatuhkannya
hukuman berat dari PSSI sehingga
pihak pertama mengalami kerugian, maka
selama menjalani hukuman hanya  menerima  pembayaran sebesar  50%  dari  jumlah  yang seharusnya diterima setiap bulan;
5) Melanggar tata tertib kedisiplinan profesionalisme yang ditetapkan klub atau ketentuan yang berlaku, maka dikenakan denda
berupa  potongan  pembayaran bulanan sebesar 25% dari jumlah yang seharusnya diterima.
Adapun  mengenai  perselisihan dalam kontrak tersebut dimuat yaitu:
1)   Setiap perselisihan yang timbul  akibat  dari  Perjanjian Kontrak Kerja ini, kedua belah  pihak  sepakat  untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2)   Apabila  terhadap  perselisihan tersebut  dalam  ayat  1  tidak tercapai  kata  sepakat,  maka kedua  belah  pihak  saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI  atau  dengan  memilih domisili  hukum  yang  tetap  dan umum  di  kantor  kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.
Adapun  berakhirnya  kontrak antara  pemain  dengan  manajemen yaitu :
1) Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian  kontrak  ini  sebelum masa  kontrak  dengan  Pihak Kedua  selesai  sesuai  yang disebutkan  dalam  pasal  2  ayat 1  apabila  kompetisi  yang  diikuti oleh  Pihak  Pertama  berakhir sebelum masa turnamen/ kompetisi selesai kompetisi berakhir ditengah jalan; 2) Pihak Pertama tanpa persetujuan dari pihak manapun atau  secara  sepihak  dapat mengakhiri    perjanjian  kontrak ini  sebelum  masa  berlakunya habis, apabila pihak kedua :
a) Tidak patuh terhadap
peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku  di Indonesia,  seperti  mabuk,
pemakai  atau  pengedar obat-obatan  terlarang  dan melakukan perbuatan yang
berkaitan  dengan  kriminal lainnya; b) Melakukan perbuatan yang merugikan atau mencemarkan nama baik pihak pertama termasuk terkena larangan mendampingi  Klub  saat pertandingan (skorsing) oleh  PSSI  untuk  selama putaran kompetisi atau
lebih;
c) Melakukan
kegiatan/
u s a h a / i t i k a d   a t a u t e r i n d i k a s i   y a n g m e n j u r u s   k e a r a h penyuapan  dalam  bentuk apapun;
d) M e l a k u k a n   i n t i m i d a s i a t a u   m e m p e n g a r u h i K l u b   u n t u k   t i d a k berprestasi dan/atau mogok  yang  dikarenakan ketidakpuasan terhadap kebijakan manajemen/ Pihak Pertama; e) Berdasarkan hasil penilaian Klub,  Pihak  Kedua  tidak dapat meningkatkan kualitas skill individu pemain  maupun  prestasi Klub dalam mengikuti kompetisi yang diikuti Pihak Pertama.
3) Berakhirnya  Perjanjian  Kontrak yang  berkaitan  dengan  pasal  8 (delapan  )  ayat  2  (  dua),  maka Pihak  Kedua  hanya  berhak atas  1  (satu)    kali  gaji  untuk bulan  yang sama  dengan  bulan pengakhiran kontrak.
4) P i h a k   K e d u a   y a n g mengundurkan diri s e b e l u m   h a b i s   m a s a berlakunya kontrak, wajib m e n g e m b a l i k a n   s e m u a pembayaran sejumlah nilai yang telah  diterima  kepada  Pihak Pertama secara  tunai.
5) B e r a k h i r n y a   P e r j a n j i a n Kontrak dikarenakan Pihak Kedua  tidak  dapat  melakukan kewajiban  karena  sakit  atau cidera berkepanjangan dan diperkirakan hingga putaran turnamen/kompetisi selesai belum  juga  sembuh,  maka kontraknya  akan  diakhiri  dan diberikan  kompensasi  25%  dari sisa gaji yang belum dibayarkan.
Akibat berakhirnya kontrak yaitu :
1) Dengan  berakhirnya  Perjanjian Kontrak ini sesuai yang
disebutkan  dalam  pasal  2  ayat 1,  maka  sesuai  peraturan  PSSI bagi  Pihak  Ketiga  yang  akan mengambil  alih  pihak  kedua dapat  secara  otomatis  atau tanpa  persetujuan  tertulis  dari Pihak Pertama.
2) K e t e n t u a n   m e n g e n a i p e m b e r i a n   p e r s e t u j u a n tertulis hanya berlaku jika
pihak  kedua  berakhir  sebelum masa  kontraknya  (sekalipun pengakhirannya  dilakukan  oleh Pihak Pertama) 3) Segala  ketentuan  mengenai pemberian  persetujuan  Pihak Pertama dan ketentuan mengenai  penggantian  biaya oleh  pihak  ketiga  sehubungan dengan  pengambilalihan  Pihak
Kedua mengacu  pada peraturan PT. GTS dan PSSI.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemain  Sepak  Bola  Profesional Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Bentuk Pembayaran yang Tertunggak oleh Pihak Pengelola Klub Persiba Bantul.
Adapun  untuk  melakukan  bentuk perlindungan hukum bisa dilakukan dengan 3  cara  yaitu  melalui  pihak  ketiga,  litigasi,
dan non litigasi :
a. Melaporkan  pihak  yang  melakukan kelalaian kepada PSSI/GTS
Bentuk  perlindungan  hukumwi yang  pertama  ini  merupakan  cara yang  melalui  pihak  ketiga  yaitu  PSSI dalam hal ini disini mempunyai Komite
Status Pemain yakni organisasi PSSI dengan  tugas  dan  kewenangan yang  diatur  dalam  Statuta  PSSI  dan regulasi ini.
Kewenangan Komite Status Pemain  PSSI  ini  didasarkan  pada Pasal  2  ayat  (1)  Regulasi  Mengenai Hukum  Acara  Ajudikasi  Sengketa Pemain  di  Komite  Status  Pemain bahwa  :  ” Peraturan    ini  meletakkan aturan  umum  dan  mengikat  untuk melaksanakan  proses peradilan dalam sengketa pemain, dan dengan memberikan  perlindungan  terhadap pemain dan klub dalam penyelesaian permasalahan sengketa pemain serta memfasilitasi  para  pihak  yang bersengketa  dalam  hal  penyelesaian permasalahan terkait sengketa pemain.”  Ayat  (2)  bahwa  :  “Proses ajudikasi  sengketa  pemain  dilakukan dengan  cara  yang  diatur  dalam peraturan ini.”
Sesuai dengan perjanjian kontrak  kerja  yang  dispekati  bahwa apabila ada perselisihan antara kedua belah pihak atau dari salah satu pihak tidak  melakukan  kewajibannya  maka bisa dilakukan pelaporan kepada PSSI sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Pasal  11  ayat  2  :  “Apabila  terhadap perselisihan  tersebut  dalam  ayat  1 tidak  tercapai  kata  sepakat,  maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau memilih domisli yang tetap dan umum di  kantor  kepaniteraan  Pengadilan Negeri Bantul”.
Adapun para pemain bisa melapor  kepada  pihak  GTS  selaku operator dari ISC 2016 sesuai dengan regulasi yang diterapkan  yaitu ada di Pasal  66  dalam  hal  Pemenuhan Hak Pemain ayat 1 :”Klub wajib memenuhi
kepada  Pemain,  sebagaimana  diatur dalam  kontrak  kerja  antara  Pemain dengan  Klub  kemudian  diperjelas lagi  di  ayat  2  “Keterlambatan  atau kegagalan  pemenuhan  Pasal  66 ayat 1 diatasakan dikenakan sebagai berikut:
1) Kegagalan  terhadap  satu  atau lebih  pemain,  melebihi  30  hari kalender, akan dikenakan
pengurangan  poin  (klasemen)
sebesar 1 poin;
2) Kegagalan  terhadap  satu  atau lebih  pemain,  melebihi  2  x  30 hari  kalender,  akan  dikenakan pengurangan  poin  (klasemen) sebesar 3 poin;
3) Kegagalan  kolektif  (5  pemain atau  lebih),  melebihi  90  hari kalender,  maka  hak  Klub  dan hak  komersialnya  diambil  alih oleh GTS.
Kemudian  ayat  3  memperjelas lagi  bahwa  “GTS  akan  mengatur
sengketa  hingga  prosedur  displin terhadap  Pasal  66  dalam  ketentuan sebagai  tersendiri.  Menurut  Alfan Orlando,  pemain  Persiba  Bantul menyatakan bahwa : “Untuk penyelesaian masalah kontrak
bisa  diadukan  lewat  PSSI  atau GTS”(wawancara  pada  tanggal  16 Agustus 2016).
b. Melaporkan kepada Lembaga
Arbitrase
Bentuk  perlindungan hukum
yang  kedua  adalah  melalui  cara arbitrase  dengan  menunjuk  arbiter dari salah satu pihak atau yang telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak dengan  keputusan  adalah  win-lose yang  berarti  ada pihak  yang  menang dan  ada  pihak  yang  kalah  sama seperti litigasi.
Lembaga Arbitrase adalah badan  yang  dipilih  oleh  para  pihak yang  bersengketa  untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai  suatu  hubungan  hukum tertentu  dalam  hal  belum  timbul sengketa. Arbitrase dimaksud disini adalah  (“ ”)  yaitu misalnya  ICC “ International  Chamber
of  Chommerce ”  (Kamar  Dagang
Internasional  yang  berkedudukan  di Paris)  atau  BANI  “Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia”  atau  Arbitration Centre  seperti  misalnya
. Lazimnya lembaga arbitrase ini mempunyai  suatu  perangkap  Rules mengenai  arbitrase  ini  yang  sudah diterima  atau  dikenal.  (Sudargo Gautama, 1999: 38).
Dalam  permasalahan  sengketa khususnya  di  bidang  olahraga  ada lembaga  arbitrase  baik  di  tingkat nasional maupun internasional yaitu : Tingkat Nasional yaitu :
Badan  Arbitrase  Keolahragaan Indonesia (BAKI)
Yaitu  suatu  badan  arbitrase khususnya mengenai olahraga yang  menyatakan  bahwa  setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, ketidaksepahaman, penafsiran ketentuan dari kontrak atau perjanjian , yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan, yang terjadi dan menyangkut  atau  melibatkan KOI dan/atau  jajarannya  dan/atau  setiap Anggota dan/atau jajarannya dan/atau setiap  perselisihan  yang  menyangkut keolahragaan dan/atau yang mempunyai  kaitan  dengan  kegiatan atau kepentingan keolahragaan, diantara KOI dan/atau jajarannya dan/ atau  Anggota  dan/atau  jajarannya dan/atau individu yang menjadi anggota  dari  Anggota,  tanpa  ada yang  dikecualikan  (“Perselisihan”), yang tidak  dapat diselesaikan secara musyawarah  untuk  mufakat  dan/ atau  melalui  mekanisme  internal organisasi  yang  berlaku,  harus  dan wajib  disampaikan  kepada,  untuk diperiksa dan diputus oleh BAKI.
Pemilihan
BAKI
dalam
penyelessaian sengketa kontrak pemain cukup beralasan karena pada saat  itu  belum  terdapat  lembaga arbitrase  lain  yang  berkompeten menyelesaikan sengketa pemain lokal di tingkat nasioanl. Namun BAKI masih  belum  jelas  kedudukannya  di
dalam dan masih tumpang tindih.
Badan Arbitrase PSSI
Dalam hal ini PSSI juga mengatur mengenai sengketa di persepakbolaan di  Indonesia.  Adapun  badan  hukum yang menyelesaikan sengketa antara  PSSI,  pemain,  pelatih,  agen pemain/agen  pertandingan  ataupun pihak  ketiga  yang  berkepentingan yang  tidak  diatur  dalam  kode  disiplin PSSI  adalah  Badan  Arbitrase  PSSI. Badan  Arbitrase  PSSI  merupakan badan arbitrase yang dibentuk sendiri  oleh  PSSI  berdasarkan  Surat Keputusan  Nomor  :  SKEP/87/JAH/
XI/2013 tentang Pembentukan Badan
Arbitrase PSSI dan juga berdasarkan Pasal 69 Statuta PSSI.
Tingkat Internasional (CAS) Arbitrase Olahraga International (CAS) merupakan salah satu bentuk  dari  arbitrase  institusional. CAS  dibentuk  dalam  rangka  untuk memfasilitasi menyelesaikan sengketa bisnis  keolahragaan  yang  meliputi klub, atlit-atlit, lembaga penyiaran, dan segala hal yang juga semua aktivitas yang  berhubungan  dengan  olahraga. Ide  pembentukan Arbitrase  Olahraga Internasional  adalah  dalam  rangka untuk  melindungi  segala  aktivitas yang  kurang  lebih  berhubungan dengan bidang
keolahragaan.
(Kusumawardana, Andrian, 2004: 35) Ada beberapa keuntungan dari CAS : 1) Cocok untuk sengketa internasional Ketika  para  pihak  yang
bersengketa  tidak  berdomisili  di negara yang sama, akan timbul banyak  masalah.  Pertanyaan pertama  yang  harus  dijawab adalah  pengadilan  mana  yang berkompeten  untuk  memerikas dan memutus, kemudian hukum mana  yang  dipergunakan.  Para pihak  di  negara  lain  tentu  akan kesulitan  untuk  menentukan Bahasa dan prosedur di negara tersebut.
Kerugian tersebut dapat
dihindari dihadapan CAS : a) Kewenangan tunggal, CAS  berada  di  Lausanne, Swiss;
b) Sebagai  peraturan  umum, para  pihak  dapat  memilih hukum  mana  yang  akan
diterapkan;
c) Prosedural  yang  ditempuh adalah
International ;
d) Bahasa yang dipergunakan adalah Bahasa Inggris dan
Perancis,  kecuali  dalam situasi tertentu. 2) Didesain khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa  yang  berhubungan dengan olahraga CAS  didesain  secara khusus untuk memfasilitasi penyelesaian  sengketa  yang berhubungan  dengan  olahraga. Sengketa  yang  berhubungan dengan olahraga seringkali bersifat kompleks dan membutuhkan
pengetahuan hukum  secara  khusus  yang hakim  pada  umumnya  tidak akan  memilikinya.  Para  arbiter di  CAS,  dipilih  dari  daftar arbiter  yang  ditunjuk  karena kompetensinya di bidang hukum dan pengetahuan tentang permasalahan  yang  berkaitan dengan olahraga.
3) Bersifat Mudah dan Fleksibel CAS bersifat sederhana
desain  untuk  menghindari  hal- hal  formalitas  yang  berlebihan. Para  pihak  dapat  ke  CAS  yang artinya pemohon membuat pernyataan alasan secara singkat  ( ) atau melalui pernyataan sederhana  mengenai  banding
( appeals procedure ). Pihak lawan  kemudian  menjelaskan
posisinya dalam jawaban tertulis. Pertukaran  tertulis  kedua  dapat diperintahkan  kemudian.  Pada akhirnya,  para  pihak  dipanggil untuk  proses  hearing  untuk pembuktian  (mendengar  saksi, keterangan  ahli,  dan  lain-lain) dan untuk pembelaan lisan. 4) Cepat
Dalam  bidag  olahraga dibanding dengan bidang l a i n n y a .   P e n y e l e s a i a n sengketa harus segera diselesaikan.  Karir  atlit  relative singkat,  dia harus mampu
mendapatkan  keputusan  dalam waktu yang sangat singkat dalam sengketa dengan federasinya. Di waktu yang bersamaan, federasi harus mampu untuk mengetahui seberapa  cepat  sengketa  dapat diselesaikan.  Jika  perlu  tanpa penundaan. Aturan Prosedural
untuk  menyelesaikan  sengketa dengan  batasan  waktu  tertentu yang disesuaikan dengan kondisi tiap  kasus.  Dalam  kasus  yang mendesak  dapat  diselesaikan lebih  cepat.  Dalam  prosedur banding, aturan prosedur ditetapkan  selama  empat  bulan sejak pernyataan banding.
5) Disiapkan dalam Rangka Penyelesaian Tunggal Lembaga peradilan umumnya mempunyai beberapa jenjang  peradilan.  (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung). Para  pihak  memiliki  pilihan  ke pengadilan  lain  jika  mereka tidak  setuju  dengan  putusan pengadilan di tingkat awal. Sedangkan saat CAS menyatakan putusan ditegakkan.  Meskipun  terdapat hal-hal  tertentu  yang  terbatas
yang memungkinkan para pihak untuk banding.
6) Bersifat Rahasia
Tidak  seperti  prosedur
pada  umumnya,  prosedur  di CAS bersifat privat tanpa public dan media mengetahuinya. Pada prinsipnya, proses hearing tidak diperkenankan untuk public dan  media  mengetahuinya  dan hanya para pihak yang menerima salinan putusan arbitrase.
7) Tidak mahal
Salah satu tujuan CAS adalah menyediakan untuk  para  anggota  di  dunia keolahragaan  suatu  instrument untuk  menyelesaikan  sengketa yang tidak hanya cepat tapi juga murah.
Dalam prosedur arbitrase  biasa,  para  pihak membayar  biaya  untuk  arbiter, pembagian  biaya  CAS,  biaya saksi, ahli dan penerjemah.
c. Melaporkan kepada Pengadilan
Negeri setempat
Berdasarkan  Pasal  11  ayat 2  dalam  perjanjian  kontrak  kerja dijelaskan bahwa : “Apabila terhadap perselisihan  tersebut  dalam  ayat  1 tidak  tercapai  kata  sepakat,  maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul”
Sesuai  dengan  yang  dijelaskan bahwa  Pengadilan  bisa  menjadi tempat atau bentuk pengaduan kepada para pihak yang dalam hal ini dirugikan  kepentingannya  atau  tidak terpenuhinya hak. Namun disini untuk berperkara di dalam Pengadilan Negeri tidaklah mudah butuh biaya besar dan proses  yang  begitu  lama  sehingga tidak banyak yang mengambil langkah ini.  Bentuk  perlindungan  hukum melalui   jalan litigasi atau  pengadilan adalah langkah terakhir. Ini dilakukan
jika  dalam  negosiasi  tidak  menemui kata  sepakat  atau  melalui  pihak PSSI  mengalami  kebuntuan  maka Pengadilan Negeri setempat lah yang berwenang mengadilinya.
3. Cara Penyelesaian Wanprestasi Tertunggaknya Gaji Pemain Sepak Bola  Klub  Persiba  Bantul  yang  Saling

## Menguntungkan
Seperti  halnya  dalam  perjanjian kontrak  kerja  antara  Manajemen  Klub Persiba  Bantul  dengan  Pemain  Persiba Bantul  dalam  hal  pembayaran  gaji  yang terjadi  suatu  permasalahan  yaitu  salah satu  pihak  dimana  salah  satu  pihak  tidak melakukan  kewajibannya  apa  yang  telah disepeakti  antara  kedua  belah  pihak. Dalam wawancaara yang dilakukan dengan Endro  Sulastomo,  manajer  Klub  Persiba Bantul  adalah
memang  dana  dari  operator  liga  kadang (wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016).
Penyelesaian wanprestasi yang saling menguntungkan  itu  berarti  menandakan bahwa  penyelesaian  suatu  sengketa  itu secara  nonlitigasi.  Non  litigasi  adalah untuk  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dengan  melalui  perdamaian (tentram  damai)  dan  sebagaian  kecil tugasnya  penangkalan  sengketa  dengan perancangan-perancangan  kontrak  yang baik. Artinya, bahwa semua sengketa yang dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan atau  penangkalan  sengketa  yang  dapat dilakukan  dengan  ikatan  hukum  tanpa melalui  pengadilan  adalah  keterampilan nonlitigasi.  (I  Wayan  Wiryawan  &  I  Ketut Artadi, 2009: 3)
Berdasarkan kasus yang dialami oleh para  pemain  Persiba  Bantul  mengenai keterlambatan  pembayaran  gaji  yang tertunggak  maka  adapun  bentuk  dan penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan oleh  pihak  manajemen  klub  dengan  cara melakukan negosiasi.
Hal  itu  disampaikan  langsung  ketika penulis  melakukan  wawancara  dengan Bapak  Endro  Sulastomo,  manajer  Persiba Bantul    “
kita  nanti  sudah  ada  dana  dari  operator ya  kalau  tidak  ada  kita  cari  dana  talangan atau kalau tidak ada kita bayar separo dulu ”
(wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016)
Menurut  Sarjono,  salah  satu  pemain mengatakan  bahwa    “ langkah  yang  saya lakukan  yaitu  menanyakan  serta  adanya
(wawancara  pada  tanggal  16  Agustus 2016 .  Lalu  menurut  Syaiful  Lewalusa pemain Perisba Bantul lainnya berpendapat demikian  yaitu    “ yang terlambat maka pihak klub melakukan
”
(wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016)
Berdasarkan  data  yang  didapat bahwa sudah ada langkah konkrit dari  manajemen  Persiba  Bantul  untuk mengatasi  keterlambatan  gaji  pemain secara  yang  saling  menguntungkan  yang artinya kedua belah pihak sudah bersepakat menyelesaikan  secara  negosiasi  atau musyawarah.

## D.  Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu :
1. Perjanjian  kontrak  kerja  antara  pemain sepak bola Persiba Bantul dengan manajemen  klub  Persiba  Bantul  harus memenuhi  anjuran  sahnya  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.  Adapun  bentuk  hukum  yang bisa dilakukan oleh pemain Persiba Bantul atas tertunggaknya gaji dengan manajemen klub Persiba Bantul yaitu ada 3 cara :
a. Melalui  pihak  ketiga  dalam  hal  ini adalah  PSSI  sebagai  organisasi sepak  bola  di  Indonesia  atau  PT. GTS  sebagai  operator  tournament Indonesia  Soccer  Champhionship 2016;
b. Melalui  lembaga  arbitrase  dalam hal  ini  terbagi  dua.  Ruang  lingkup nasional  ada  BAKI  (Badan  Arbitrase Keolahragaan  Indonesia)  dan  Badan Arbitrase PSSI. Sementara di lingkup internasional  ada  CAS  ( Court  of ); dan
c. Melalui  Pengadilan  Negeri  yang berwenang  mengadili  sesuai  dengan yuridiksinya.
2. Adapun faktor yang menyebabkan manajemen klub Persiba Bantul melakukan penundaan  pembayaran  gaji  disebabkan karena  dana  dari  operator  dalam  hal  ini PT.  Gelora  Trisula  Semesta  belum  turun karena  suatu  hal.  Upaya  manajemen adalah  dengan  melakukan  pembayaran gaji sudah dilakukan dengan tetap mencari dana  talangan  semaksimal  mungkin  jika memang  tidak  memungkinkan  maka  dari manajemen  akan  melakukan  pembayaran gaji  setengahnya  dari  gaji  pokok sehingga pemain tetap mendapatkan haknya. Bentuk penyelesaian  wanprestasi  terhadap  gaji yang  tertunggak  pemain  klub  Persiba Bantul dengan jalan saling menguntungkan atau  dengan  cara  non  litigasi  dengan negosiasi. Adapun permasalahan gaji disini yang dilakukan para pemain Persiba Bantul dengan  menanyakan  kepada  manajemen klub Persiba Bantul untuk pembayaran gaji pada bulan ini.

## E. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka dikemukakan saran sebagai berikut :
1. Bagi  para  pemain  diusahakan  agar memahami isi kontrak sebelum melakukan
kesepakatan  perjanjian  kontrak  kerja  dan jangan  sampai  tidak  mengetahui  isi  dari kontrak  tersebut.  Para  pemain  juga  harus melakukan  bentuk  hukum  yang  lebih dari  sekedar  negosiasi  agar  manajemen terlihat  keseriusannya  dalam  mengatasi masalah  wanprestasi  khusunya  mengenai pembayaran  gaji.  Bagi  operator  liga  yaitu PT.  Gelora  Tri  Semesta  ada  baiknya bisa  ikut  berperan  aktif  dalam  mengatasi permasalahan khususnya mengenai tidak  terpenuhinya  gaji  pemain  sepak bola  profesional  yang  ada  di  Indonesia dan  menindak  secara  tegas  klub-klub di  Indonesia  yang  masih  mempunyai tunggakan gaji kepada para pemainnya.
1. Bagi  pihak  manajemen  klub  sepak  bola harus  dapat  memperhatikan  dan  melihat kepentingan-kepentingan dari para pemain itu  sendiri.  Pihak  klub  juga  harus  dituntut mandiri  agar  jangan  terlalu  berharap adanya  dana  dari  operator  diusahakan untuk  mencari  dana  dari  sponsor.  Pihak manajemen klub juga seharusnya mempelajari  perjanjian  kontrak  kerja  yang telah  disepakati  dan  jangan  menganggap enteng  sebuah  perjanjian  yang  telah disepakati.

## Daftar Pustaka
Bambang  Sutiyoso.  2013.  “Penafsiran  Kontrak  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan”.
. Volume 20
Nomor 20. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Casini  Lorenzo.  2010.  “The  Making  Of A  Lex  Sportiva  The  Court  of Arbitration  for  The  Sport”  “The Provider” Institute For International Law and Justice. Volume 10 No. 5. New York University School Law.
Daugherty  Carlos.  2004.  “Alternative  Dispute  Resolution  Rather  Than  Litigation?” A  Look At  Current Irish and American Law. Judicial Sudies Institute Journal. Volume 4 No. 2.
I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi. 2009.
Jakarta. Kencana.
Jun Mahares. Pemain Persija Berharap Tunggakan Gaji dilunasi Sesuai Jadwal  http://www.tribunnews. com/superball/2014/11/22/pemain-persija berharap-tunggakan-gaji-dilunasi-sesuai-jadwal diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 20. 30.
Khristofel N. Izzak. 2015. “Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”. Lex Privatum Vol. 3 No. 4 Fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi.
Nevey  Varida  Ariani.  2012.      “Alternatif      Penyelesaian          Sengketa      Bisnis  di  Luar  Pengadilan”. Rechtsvinding Volume  1  Nomor  2.  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Rahmadi  Indra  Tektona.  2011.  “Arbitrase  Sebagai Alternatif  Solusi  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di Luar Pengadilan”. Pandecta. Volume 6 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Jember.
Regulasi Mengenai Hukum Acara Ajudikasi Sengketa Pemain di Komite Status Pemain PSSI Regulasi Indonesia Soccer Champhionship 2016
Soemali  dan  Lidia  Noor  Yulyanti.  2010.  “Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Arbitrase  dalam  Investasi Perdagangan”. Jurnal Hukum. Volume 18 Nomor 18. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
Syahrul Munir. Kompetisi Dihentikan Gaji dan Uang Makan Pemain Belum dibayar. http://bola.kompas. com/read/  2015/05/06/  12122418/  Kompetisi.Dihentikan.Gaji.dan.Uang.Makan.Pemain. Belum.Dibayar diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 21.00.
Thomas  J.  Stipanowich.  2010.  “arbitration:  The  “New  Litigation”.  Volume  2010  No.  1.  Pepperdine University School of Law.