Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## REKONSTRUKSI POSITIVISME  DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Dr. H.Otong Syuhada, SH.,MH. 1 otsyu130270@gmail.com

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  mengembalikan  posisi/kedudukan  Ketetapan  MPR  ke dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Padahal,  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  kedudukan  dari  Ketetapan  MPR  telah  dihapuskan  dalam  hierarki perundang-undangan  di  Indonesia.  Hal  ini  memunculkan  pertanyaan  dan permasalahan  baru  dengan  adanya  Ketetapan  MPR  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  (doktriner)  atau  penelitian  hukum  kepusatakaan,  karena  yang dilakukan  adalah  meneliti  bahan  hukum  pustaka  atau  data  sekunder  belaka untuk  mengetahui  dan  mengkaji  perihal  konstitutionalitas  ketetapan  MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum  yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Ketetapan  MPR merupakan  salah  satu  dari  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Penempatan  Ketetapan  MPR kembali  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  setelah  sebelumnya dihapuskan  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan menimbulkan permasalahan seperti ketetapan MPR yang merupakan bagian  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  dapat  dilakukan pengujian  baik  oleh  Mahkamah  Konstitusi  ataupun  Mahkamah  Agung  dan Rekonstruksi  hierarki  peraturan  perundang-undangan  penting  dilakukan  agar menjamin  konsistensi  dan  keselarasan  norma-norma  pada  berbagai  tingkatan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci:  Rekonstruksi, Hierarki,Peraturan Perundang-Undangan
1 Dosen FH Universitas Majalengka
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## A. Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  berbentuk republik,  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  berdasarkan  hukum ( rechsstaat ),  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ).  Negara kesatuan  adalah  negara  yang  tidak  tersusun  dari  beberapa  negara,  seperti halnya  dalam  negara  federasi,  melainkan  negara  ini  sifatnya  tunggal.  Hanya ada  satu  negara,  tidak  ada  negara  di  dalam  negara.  Di  dalam  negara  kesatuan itu  juga  hanya  ada  satu  pemerintahan,  yaitu  pemerintahan  pusat  yang mempunyai  kekuasaan  atau  wewenang  tertinggi  dalam  segala  lapangan pemerintahan.  Pemerintahan  pusat  inilah  yang  pada  tingkat  terakhir  dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut. 2
Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  berarti  pemegang  kekuasaan tertinggi adalah rakyat. J. J. Rosseau mengatakan, bahwa oleh karena penguasa mendapatkan  kekuasaannya  dari  rakyat,  maka  yang  mempunyai  kekuasaan tertinggi  itu  adalah  rakyat.  Dengan  kata  lain,  yang  berdaulat  adalah  rakyat. Penguasa  hanya  merupakan  pelaksana  dari  sesuatu  hal  yang  telah  diputuskan atau  dikehendaki  oleh  rakyat.  Kekuasaan  penguasa  itu  bersifat  pinjaman, karena  pada  waktu  individu-individu  itu  mengadakan  perjanjian  masyarakat, mereka tidak menyerahkan hak-hak atau kekuasaannya kepada penguasa, tetapi mereka  menyerahkan  kehendaknya  yang  timbul  karena  perjanjian  masyarakat tersebut.  Oleh  karena  itu  masyarakat  tersebut  sebagai  suatu  kesatuan mempunyai  kemauan  umum  yang  oleh  Rousseau  disebut volonte  generale .
Kemauan  umum  dari  masyarakat  inilah  yang  merupakan  kekuasaan  tertinggi, yang  menentukan  putusan  terakhir  dan  tertinggi,  dan  dinamakan  kedaulatan. Dengan  demikian  ternyatalah  bahwa  yang  memiliki  kedaulatan  itu  rakyat. Sebagai  negara  hukum,  baik  penguasa  maupun  rakyat  atau  warganegara, bahkan  negara  itu  sendiri  semuanya  tunduk  kepada  hukum.  Semua  sikap, tingkah  laku,  dan  perbuatannya  harus  sesuai  atau  menurut  hukum.  Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  “Negara  Indonesia adalah  negara  hukum”,  Sebelum  amandemen,  pernyataan  Indonesia  sebagai negara  hukum  ditemukan  dalam  Penjelasan  UUD  1945,  “Indonesia  ialah negara yang berdasar atas hukum ( rechtstaat )”. Dilihat dari segi bentuk negara dan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan,  Indonesia  adalah  negara  kesatuan yang  menganut  desentralisasi. 3 Disamping  itu,  Indonesia  merupakan  negara yang menganut ajaran negara kesejahteraan ( verzogingstate, welfare state ) dan dapat  dikategorikan  sebagai  negara  hukum  demokratis. 4 Dimana  dalam  setiap
2 Muhammad  Khambali  , Fungsi  Filsafat  Hukum  dalam  Pembentukan  Hukum  di Indonesia ,  Supremasi  Hukum  Vol.  3,  No.  1,  Juni  2014.  Lihat  juga  Soehino, Ilmu  Negara , Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 224.
3 Hasanuddin  Hasim, Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara  Republik Indonesia  Sebagai  Suatu  Sistem ,  jurnal  Madani Legal  review ,  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Pare-pare, Vol 1. No. 2 Desember 2017
4 Bagir  Manan, Hubungan  Pusat-Daerah  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah , dikutip dari Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 47

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  haruslah  berdasar  pada  hukum  positif. Positivisme  hukum  dikenal  sebagai  suatu  teori  hukum  yang  menganggap bahwa  pemisahan  antara  hukum  dan  moral,  merupakan  hal  yang  teramat penting.  Dalam  teori  ini  hukum  dibuat  oleh  penguasa  seperti  peraturan perundang-undangan 5
Pada umumnya negara-negara mengakui supremasi undang-undang dasar di  atas  segala  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  hal  mana  terbukti  dari cara  mengubahnya  yang  memerlukan  prosedur  yang  lebih  berat  dari  pada pembuatan undang-undang. Lebih lanjut K.C. Wheare mengemukakan, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan  yang tinggi ( supreme ) ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi  tidak  akan  dirusak  dan  diubah  begitu  saja  secara  sembarangan. Perubahannya  harus  dilakukan  secara  hikmat,  penuh  kesungguhan  dan pertimbangan  yang  mendalam.  Agar  maksud  ini  dapat  dilaksanakan  dengan baik  maka  perubahannya  pada  umumnya  mensyaratkan  adanya  suatu  proses dan prosedur yang khusus atau istimewa.
Bertitik  tolak    dari  paparan  di  atas,  dalam  ilmu  perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa  sistem  hukum  disusun  secara  berjenjang  dan  bertingkat-tingkat  seperti anak  tangga.  Hubungan  antara  norma  yang  yang  mengatur  perbuatan  norma lain  dan  norma  lain  tersebut  disebut  sebagai  hubungan  super  dan  subordinasi dalam konteks spasial. 6 Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh  sebab  itu,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  norma  yang  lebih  tinggi ( superior )  menjadi  alasan  validitas  keseluruhan  tata  hukum  yang  membentuk satu kesatuan.
Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (UU  No.  12  Tahun  2011).  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011 menyebutkan  mengenai  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa kekuatan  hukum  peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  hierarki
5 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum , Kencana, Jakarta. 2009, hlm 55
6 Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang- Undangan  Di  Indonesia,Jurnal  Ilmiah  Hukum ,  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 80

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  dijadikan sebagai  norma  dasar  ( basic  norm )  sebagaimana  menurut  Kelsen  atau  aturan dasar  negara  ( Staatsgrundgesetz )  sebagaimana  pandangan  Nawiaky.  Oleh sebab  itu,  konsekuensinya  adalah:  pertama,  UUD  NRI  Tahun  1945 mengesampingkan  semua  peraturan  yang  lebih  rendah  (berlaku  asas lex superiori  derogat  legi  inferiori )  dan  kedua,  materi  muatan  dari  UUD  NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga  Ketetapan  MPR  hingga  Peraturan  Daerah  Kabupaten/  Kota  tidak boleh  bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Menurut  Ni’matul  Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di  atasnya,  maka  peraturan  tersebut  dapat  dituntut  untuk  dibatalkan atau  batal demi  hukum  ( van  rechtswegenietig ),  namun  Kehadiran  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  kembali  memasukkan  Tap  Majelis  Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis hierarki Perundang-undangan, padahal Undang- Undang  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tidak memasukkannya  sebagai  salah  satu  hierarki  peraturan  perundang-Undangan. Sehingga  di  masa  Undang-Undang  10  Tahun  2004  Tap  MPR  mengalami ambivelensi bahkan  sebagian  pakar  menyebut  Tap  MPR  sebagai  “barang haram”. Sebagaimana Mahfud MD menjelaskan bahwa:
Ketentuan  adanya  Tap  MPR  sebagai  peraturan  perundang-undangan  itu semula  ditafsirkan  dari  bunyi  UUD  1945  yang  asli  Pasal  3  menyatakan bahwa “MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada  Haluan  Negara.”  Pemosisian  Tap  MPR  sebagai  peraturan perundang-undangan  dalam  derajat  kedua  (dibawah  UUD  1945) sebenarnya  hanya  tafsiran  MPRS  saja,  sebab  UUD  sendiri  tidak menyebutkan bahwa Tap MPR itu harus berisikan pengaturan ( regeling ) dan  berbentuk  peraturan  perundang-undangan.  Menetapkan  itu sebenarnya  hanya  dapat  diartikan  sebagai  penetapan  ( beschikking )  yang bersifat konkret, individual. 7
Harun  Alrasyid  juga  mengatakan  sebagaimana  dikutip  Mahfud  MD, bahwa :
Tap  MPR  tidak  bisa  dijadikan  peraturan  perundang-undangan  atau memuat  hal-hal  yang  bersifat  regeling  (pengaturan).  Menurut  Harun Alrasyid  seharusnya  peraturan  perundang-undangan  yang  langsung berada dibawah UUD adalah UU. Ketetapan MPR boleh saja ada, tetapi penetapan  ( beschikking ).  Pandangan  tersebut  kemudian  diterima  dan dimasukkan didalam amandemen UUD 1945. 8
7 Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi , Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 32.
8 Masriyani, Kedudukan  Ketetapan  MPR  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan  Berdasarkan  UU  Nomor  12  Tahun  2011, Jurnal  Lex  Specialis Fakultas  Hukum Universitas Batanghari Jambi.2016, hlm 74

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
UU  No.  12  Tahun  2011  telah  memuat  asas  yuridis  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  namun  masih  memunculkan masalah-masalah  yuridis  dalam  penerapannya.  UU  No.  12  Tahun  2011 mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  No.  10  Tahun 2004),  kedudukan  dari  Ketetapan  MPR  telah  dihapuskan  dalam  hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dan permasalahan baru karena dengan adanya  Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan  perundang-undangan,  maka  secara  yuridis  konstitusional,  Ketetapan MPR tidak dapat diuji melalui sistem judicial review , baik melalui Mahkamah Konstitusi  (MK)  maupun  Mahkamah  Agung  (MA).  Artinya,  apabila  terdapat materi  muatan  Ketetapan  MPR  yang  bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun 1945 ataupun melanggar hak konstitusional warga negara, baik secara potensial maupun secara faktual, maka akan sangat sulit mekanisme penyelesaiannya 9
Perubahan  hierarki  yang  kembali  memasukkan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di atas Undang-Undang, padahal kedudukan, proses rekruitmen anggota MPR, dan fungsi MPR telah mengalami perubahan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai kekuasaan yang  sangat  besar  sehingga  disebut  sebagai  lembaga  tertinggi.  Kewenangan- kewenangan  yang  pernah  dimiliki,  seperti  tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Kemudian dalam Pasal 3 berbunyi:  MPR adalah menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis-Garis  Besar  daripada  Haluan  Negara.  Pasal  6  Ayat  (2)  berbunyi: Mengangkat  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Namun  setelah  perubahan,  MPR mempunyai  kekuasaan  yang  terbatas  yaitu  MPR  berwenang  mengubah  dan menetapkan  Undang-Undang  Dasar,  melantik  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden, dan dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar ( impeachment ). 10
Ketetapan  MPR  sebagai  salah  satu  jenis  hierarki  peraturan  Perundang- undangan  dan  kedudukan  MPR  sebagai  salah  satu  lembaga  negara  pasca perubahan  Undang-Undang  Dasar  dan  setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004  telah  menegaskan  bahwa  MPR  hanya  boleh  membuat peraturan  yang  bersifat  ketetapan  ( beshickking )  bukan  mengatur  (r egelling ). Adapun A. Hamid S Attamimi dalam disertasinya sebagaimana dikutip Rosjidi Ranggawidjaja, menjelaskan bahwa: “batasan mengenai peraturan perundang- undangan  adalah  sebagai  berikut:  semua  aturan  hukum  yang  dibentuk  oleh semua  tingkat  lembaga  dalam  bentuk  tertentu,  dengan  prosedur  tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat”. 11
9 Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki …Op.Cit.. hlm 81
10 Lihat Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
11 Rosjidi  Ranggawidjaja, Pengantar  Ilmu  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm.19

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Menurut Hans  Kelsen yang mendapatkan inspirasi dari muridnya, Adolf Merkl, mengatakan bahwa norma-norma hukum ( stufentheorie ) itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Dalam arti, suatu norma  yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang lebih  tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat  hipotesis  dan  fiktif  yaitu norma dasar ( grundnorm ). 12 Secara substansi sama dengan yang dikemukakan oleh Adolf Merkl, namun dengan bahasa yang berbeda. Ia mengatakan bahwa suatu  norma  hukum  itu  selalu  mempunyai  dua  wajah  ( das  doppelte rechtsantlitz ) artinya suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar bagi norma di  bawahnya,  sehingga  suatu  norma  hukum  itu  mempunyai  masa  berlaku ( rechtskracht ) yang relatif. 13
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  perlu  dibuat  strategi  rekonstruksi hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  di dalam  negara  yang  berdasarkan  hukum,  hierarki  perundang-undangan dijadikan  sebagai  legalitas  dalam  menyelesaikan  permasalahan  di  bidang hukum  agar  tercipta  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Keberadaan  hierarki peraturan  perundang-undangan  dalam  kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan terdapat pertentangan antara suatu norma  dengan  norma  yang  lain,  semata  demi  memberi  jaminan  kepastian hukum  kepada  masyarakat.  Makna  tata  urutan  atau  hierarki  atau  tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah: 14
1. Peraturan  hukum  atasan  merupakan  dasar  hukum  pembentukan  peraturan hukum bawahan.
2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh  karena  itu  kedudukannya  lebih  rendah  dan  materi  muatannya  tidak boleh bertentangan.
3. Manakala  terdapat  dua  peraturan  perundang-undangan  dengan  materi muatan  mengatur  materi  sama  dan  dengan  kedudukan  sama  maka  berlaku peraturan perundang-undangan baru.
Selain  itu,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menjadi  salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional. Terealisasinya pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  komprehensif  dan  memenuhi  asas-asas dan  tidak  saling  tumpang  tindih,  dapat mewujudkan  tegaknya  wibawa  hukum dalam  pembangunan  hukum.  Oleh  karena  itu,  kedudukan  Tap  MPR  di  dalam
12 Periksa  Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang  Undang-Undangan  Jenis,  Fungsi, dan Materi Muatan , Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41.
13 Ibid , hlm. 42.
14 Retno  Saraswati, Perkembangan  Pengaturan  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia , Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, hlm. 1

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
hierarki  peraturan  perundang-undangan  merupakan  hal  yang  menarik  untuk dikaji karena memiliki implikasi dalam kehidupan bernegara.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada bagian  sebelumnya,  maka  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini adalah
1. Bagaimana kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi positivisme hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Identifikasi  Masalah di  atas,  maka  tujuan  yang  akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kedudukan  Ketetapan  MPR  dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  rekonstruksi  positivisme  hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

## D. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan  meninjau  teori  yang  disusun  dan  hasil-hasil  penelitian  yang  terdahulu yang terkait. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  diangkat.  Pertanyaan  tersebut  bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis ( construct logic )  atau  kerangka  konseptual  yang  relevan  untuk  menjawab  penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Kerangka pemikiran itu penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan  usaha  penelitiannya  untuk  memahami  hubungan  antar  variabel tertentu  yang  telah  dipilihnya,  mempermudah  peneliti  memahami  dan menyadari  kelemahan/keunggulan  dari  penelitian  yang  dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu.
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori Hierarki Norma Hukum ( stufentheorie  Hans  Kelsen  dan  Hans  Nawiasky ).  Teori  Hierarki  merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan  bahwa  sistem  hukum  merupakan  sistem  anak  tangga  dengan kaidah  berjenjang.  Hubungan  antara  norma  yang  mengatur  perbuatan  norma lain  dan  norma  lain  tersebut  dapat  disebut  sebagai  hubungan  super  dan  sub- ordinasi  dalam  konteks  spasial.  Norma  yang  menentukan  pembuatan  norma lain  adalah  superior,  sedangkan  norma  yang  dibuat  inferior.  Pembuatan  yang

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
ditentukan  oleh  norma  yang  lebih  tinggi  menjadi  alasan  validitas  keseluruhan tata  hukum  yang  membentuk  kesatuan.  Maka  norma  hukum  yang  paling rendah  harus  berpegangan  pa  da  norma  hukum  yang  lebih  tinggi,  dan  kaidah hukum  yang  tertinggi  (seperti  konstitusi)  harus  berpegangan  pada  norma hukum  yang  paling  mendasar  ( grundnorm ).  Menurut  Kelsen  norma  hukum yang  paling  dasar  (grundnorm)  bentuknya  tidak  kongkrit  (abstrak),  Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.
Teori  Hans  Kelsen  mengenai  hierarki  norma  hukum  ini  diilhami  oleh
Adolf  Merkl  dengan  menggunakan  teori das  doppelte  rech  stanilitz ,  yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu  ke  atas  ia  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  ada  diatasnya;  dan Norma  hukum  ke  bawah,  ia  juga  menjadi  dasar  dan  menjadi  sumber  bagi norma  yang  dibawahnya.  Sehingga  norma  tersebut  mempunyai  masa  berlaku ( rechkracht )  yang  relatif  karena  masa  berlakunya  suatu  norma  itu  tergantung pada  norma  hukum  yang  diatasnya,  sehungga  apabila  norma  hukum  yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.
Teori  Hans  Kelsen  yang  mendapat  banyak  perhatian  adalah  hierarki norma  hukum  dan  rantai  validitas  yang  membentuk  piramida  hukum ( stufentheorie ).  Salah  seorang  tokoh  yang  mengembangkan  teori  tersebut adalah  murid  Hans  Kelsen,  yaitu  Hans  Nawiasky.  Teori  Nawiaky  disebut dengan theorie  von stufenufbau  der  rechtsordnung .  Susunan  norma  menurut teori  tersebut  adalah:  Norma  fundamental  negara  ( Staatsfundamentalnorm ); Aturan  dasar  negara  (Staatsgrundgesetz);  Undang-Undang  formal  (Formell Gesetz);  dan  Peraturan  pelaksanaan  dan  peraturan  otonom  ( Verordnung  En Autonome Satzung ).
Staatsfundamentalnorm adalah  norma  yang  merupakan  dasar  bagi pembentukan  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  ( staatsverfassung )  dari suatu  negara.  Posisi  hukum  dari  suatu Staatsfundamentalnorm adalah  sebagai syarat  bagi  berlakunya  suatu  konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada  terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. 15
Menurut  Nawiasky,  norma  tertinggi  yang  oleh  Kelsen  disebut  sebagai norma dasar ( basic norm ) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm, atau  norma  fundamental negara.  Grundnorm  pada  dasarnya  tidak  berubah-ubah,  sedangkan  norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.
Berdasarkan  teori  Nawiaky  tersebut,  A.  Hamid  S.  Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum  di  Indonesia.  Attamimi  menunjukkan  struktur  hierarki  tata  hukum Indonesia  dengan  menggunakan  teori  Nawiasky.  Berdasarkan  teori  tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: 16
15 Ibid

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
1. Staatsfundamentalnorm :  Pancasila  (Pembukaan  UUD  RI  tahun 1945).
2. Staatsgrundgesetz: Batang  Tubuh  UUD  1945,  Tap  MPR,  dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Formell gesetz : Undang-Undang.
4. Verordnung  en  Autonome  Satzung :  Secara  hierarkis  mulai  dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota
Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundangan-undangan,  dalam  Pasal  7  menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945;  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat;  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

## E. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan  tertulis  dan  bentuk-bentuk  dokumen  resmi  atau  disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
Ditinjau  dari  segi  sifatnya  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala- gejala  lainnya.  Dengan  tujuan  mempertegas  hipotesa-hipotesa,  agar  dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan adalah:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  penelitian  yang  berasal  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  Pembentukan  Peraturan Perundangan-undangan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  penelitian  yang  berasal  dari  literatur atau  hasil  penulisan  yang  berupa  buku  dan  makalah  yang  berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penelitian yang diambil dari koran-koran, majalah,  berita-berita  yang  melalui  media  elektronik  serta  dari kamus/ensiklopedia
Setelah  penulis  memperoleh  data  selanjutnya  penulis  mempelajari  data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interprestasi  data,  lalu  dianalisa  secara  kualitatif  dengan menghubungkannya  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  dan  pendapat  para ahli.
Setelah  dibandingkan,  penulis  menarik  kesimpulan-kesimpulan  dengan cara  induktif,  yaitu  menghubungkan  hal-hal  yang  bersifat  khusus  dengan  hal-

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

## F . Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Kedudukan  Ketetapan  MPR  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan di Indonesia
Ketetapan  MPR  mulai  dikenal  sejak  tahun  1960  yaitu  sejak  MPR pertama  kali  bersidang  dan  membuat  keputusan-keputusan.  Praktik  ini  terus berjalan  dan  diteruskan  oleh  MPR,  karena  telah  berjalan  cukup  lama  dan diterima  sebagai  bagian  dari  praktik  ketatanegaraan  Indonesia  maka  bentuk Ketetapan  MPR  dipandang  sebagai  salah  satu  peraturan  perundang-undangan Indonesia.  Dalam  ketentuan  mengenai  Peraturan  Tata Tertib  MPR  disebutkan bahwa  TAP  MPR  bersifat  mengikat  ke  dalam  dan  keluar  MPR.  Sedangkan putusan MPR  yang semata-mata mengikat ke dalam disebut Keputusan MPR. Jika melihat dari sifat dari ketetapan MPR itu sendiri maka ada ketetapan MPR yang  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  peraturan  perundang-undangan, misalnya Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.
Ketetapan  MPR  mengenai  pengangkatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak mungkin  digolongkan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  karena  bersifat konkrit dan individual. 17
Dari  sekian  banyak  TAP  MPR/S,  masih  ada  Ketetapan  MPR/S  yang masih  berlaku  sampai  sekarang,  yaitu  dua  Ketetapan  MPRS  dan  enam Ketetapan  MPR.  Kedelapan  Ketetapan  tersebut  yaitu:  1)  Ketetapan  MPRS Nomor  XXV/MPRS/1966  tentang  Pembubaran  PKI,  Pernyataan  Sebagai Organisasi  Terlarang  di  Seluruh  Wilayah  Negara  RI  bagi  PKI  dan  Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahan atau Ajaran Komunis/  Marxisme-Leninisme;  2)  Ketetapan  MPR  Nomor  XVI/MPR/1998 tentang  Politik  Ekonomi  dalam  Rangka  Demokrasi  Ekonomi;  3)  Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera; 4) Ketetapan  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  KKN;  5)  Ketetapan  MPR  Nomor  VI/MPR/2001  tentang Etika Kehidupan Berbangsa; 6) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi  Indonesia  Masa  Depan;  7)  Ketetapan  MPR  Nomor  VIII/MPR/2001 tentang  Rekomendasi  Arah  Kebijakan  Pemberantasan  dan  Pencegahan  KKN;
8)  Ketetapan  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.  Namun,  seiring  perkembangan  yang  ada, menurut  Tyan  Adi  Kurniawan  dan  Wilda  Prihatiningtyas  TAP  MPR/S  yang masih berlaku hingga saat tulisan ini ditulis, menyusut menjadi hanya tinggal 4 (empat) ketetapan yaitu 18
a. TAP  MPRS  Nomor  XXV/MPRS/1966  tentang  Pembubaran  PKI, Pernyataan  Sebagai  Organisasi  Terlarang  di  Seluruh  Wilayah  Negara  RI
17 Jimly  Asshidddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at,  “ Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum ”, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 284
18 Tyan  Adi  Kurniawan  dan  Wilda  Prihatiningtyas, Problematika  Kedudukan…Op.Cit hlm 130

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
bagi  PKI  dan  Larangan  Setiap  Kegiatan  untuk  Menyebarkan  atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme
b. TAP  MPR-RI  Nomor  XVI/MPR/1998  tentang  Politik  Ekonomi  dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
c. TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
d. TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
Menurut Riri Nazriyah, kehadiran Ketetapan MPR dapat didasarkan pada dua  hal  yaitu  ketentuan  hukum  yang  tersirat  dalam  UUD  1945  dan  dasar bentuk  hukum  TAP  MPR  yaitu  praktik  ketatanegaraan  atau  kebiasaan ketatanegaraan.  Praktik  atau  kebiasaan  ketatanegaraan  merupakan  salah  satu sumber  hukum  tata  Negara  yang  terdapat  di  setiap  Negara. 19 Pada  dasarnya sistem  ketatanegaraan  Indonesia  mengakui  keberadaan  praktik  atau  kebiasaan ketatanegaraan  seperti  yang  disebutkan  dalam  Penjelasan  UUD  1945,  yang berbunyi:
“Undang-undang  Dasar  suatu  Negara  ialah  hanya  sebagian  dari hukumnya  dasar  Negara  itu.  Undang-undang  Dasar  ialah  hukum  dasar yang  tertulis,  sedang  disampingnya  Undang-undang  Dasar  itu  berlaku juga  hukum  dasar  yang  tidak  tertulis,  ialah  aturan-aturan  dasar  yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis”.
Menurut  Riri  Nazriyah,  tidak  semua  ketetapan  MPR  dapat  dijadikan sumber  hukum  hanya  terbatas  pada  Ketetapan  MPR  yang  berifat  mengatur yang memiliki norma hukum abstrak umum atau konkrit umum. Secara umum ketetapan  MPR  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  produk  legislatif  yang merupakan  keputusan  musyawarah  MPR,  yang  ditujukan  keluar  yaitu mengatur  tentang  garis-garis  besar  dalam  bidang  legislatif  dan  eksekutif. Putusan-putusan MPR itu selama ini dinamakan Ketetapan ataupun Keputusan. Ketetapan  bersifat  ke  luar  dan  ke  dalam,  sedangkan  Keputusan  bersifat internal.  Menurut  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  bentuk  peraturan MPR  ini  memuat  Garis-garis  besar  dalam  bidang  legislatif  yang  dilaksanakan dengan  undang-undang;  dan  Garis-garis  besar  dalam  bidang  eksekutif  yang dilaksanakan  dengan  Keputusan  Presiden.  Hal  ini  berarti  bahwa  Ketetapan MPR di satu pihak dapat dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. Jika dilihat dalam semua ketetapan MPRS maka diketahui bahwa terdapat ketetapan MPR yang  isinya  mengatur  dan  ada  pula  yang  isinya  merupakan  keputusan ( beschikking) . 20
Pada dasarnya Ketetapan MPRS/No.XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum  DPR  GR  mengenai  Sumber  tertib  hukum  Republik  Indonesia dan  tata  urutan  peraturan  peraturan  perundangan  Republik  Indonesia
19 Ibid ., hlm. 281-282
20 Meirina  Fajarwati, Konstitusionalitas  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan ,  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  48  No.  1 Universitas Indonesia, Jakarta 2018 hlm 80

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
mempunyai  arti  penting  dalam  tata  hukum  Indonesia.  Ketetapan  MPRS tersebut melalui Ketetapan MPRS RI No. V/MPR/1973 Jo Ketetapan MPR RI No.  IX/MPR/1978  dinyatakan  tetap  berlaku  dan  perlu  disempurnakan. Ketetapan  MPR  RI  No.  V/MPR/1973  adalah  tentang  Peninjauan  Produk- produk yang berupa ketetapan-ketetapan MPR Sementara Republik Indonesia, sedangkan  ketetapan  MPR  RI  No.  IX/MPR/1978  adalah  tentang  perlunya penyempurnaan  yang  termasuk  dalam  Pasal  3  Ketetapan  MPR  RI  No. V/MPR/1973. Berdasarkan ketiga ketetapan MPRS di atas maka bentuk-bentuk serta  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  dalam  negara  Republik Indonesia adalah 21 :
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan pemerintah
e. Keputusan presiden; dan
f. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya
Setelah  dikeluarkannya  Ketetapan  MPRS/No.  XX/MPRS/1966  diatas, kemudian  MPR  mengeluarkan  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/2000  tentang Sumber  Hukum  Dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mana dalam  Ketetapan  MPR  tersebut  ditentukan  mengenai  tata  urutan  hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang dasar; Ketetapan MPRS; Undang-undang;  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  undang-undang;  Peraturan pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Daerah. Namun hierarki peraturan perundang-undangan  mengalami  perubahan  seiring  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  dimana  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Nomor  10  Tahun  2004 ditentukan  bahwa  Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Jika  melihat  dalam  ketentuan  tersebut  maka  jelas  terlihat  bahwa  dalam UU  Nomor  10  Tahun  2004  keberadaan  Ketetapan  MPR  yang  merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan dihapuskan. Namun seiring dengan  dilakukannya  penggantian  terhadap  UU  No  10  Tahun  2004  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  maka  keberadaan  Ketetapan  MPR  yang  semula
21 HRT  Sri  Soemantri  Martosoewignjo, Konstitusi  Indonesia:  Prosedur  dan  sistem perubahan  sebelum  dan  sesudah  UUD  1945  Perubahan ,  PT.  Remaja  Rosdakarya,  Bandung, 2016, hlm. 169-170

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
dihapuskan  dari  hierarki  peraturan  perundang-undangan  menjadi  dimasukan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 7  ayat  (1)  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  ditentukan  bahwa  jenis  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jika  melihat  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sejak dikeluarkannya  Ketetapan  MPRS/No.  XX/MPRS/1966  sampai  dengan dikeluarkannya  UU  Nomor  12  Tahun  2011  terdapat  pergantian  terhadap Ketetapan MPR  yang mana keberadaan Ketetapan MPR  yang menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan dihapuskan dengan
dikeluarkannya  UU  No  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Namun keberadaan ketetapan MPR kembali dimasukan dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dengan  UU  Nomor  12  Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dimasukkannya  kembali  TAP  MPR/S  menurut  UU  No.  12/2011  tersebut dianggap  sebagai  keputusan  yang  tidak  tepat.  Pengajar  Ilmu  Peraturan Perundang-undangan  Universitas  Indonesia,  Sonny  Maulana  Sikumbang menilai  masuknya  TAP  MPR  ke  dalam  hierarki  merupakan  langkah  mundur. ”Ini  seperti  mundur  kembali  ke  belakang.  Padahal,  dahulu  TAP  MPR  sudah dikeluarkan  dari  hierarki,”  ujarnya 22 .  Penentangan  ini  memang  beralasan,  hal ini  karena  hierarki  peraturan  perundang-undangan  menurut  UU  No.  10/2004 dianggap  sudah  tepat  dengan  tidak  memasukkan  TAP  MPR/S  sebagai  jenis peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  diundangkannya  UU  No.  12/2011 dianggap sebagai sebuah langkah mundur.
Berdasarkan  Pasal  2  dan  Pasal  4  TAP  MPR  No.  I/MPR/2003,  TAP MPR/S  yang  masih  berlaku  menjadi  tidak  berlaku  apabila  materinya  telah diatur  oleh  UU  atau  ketentuan  yang  ditentukan  telah  terpenuhi.  Sehingga dengan  dimasukannya  TAP  MPR/S  ke  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  jelas  menimbulkan  permasalahan.  Mengingat  dengan  perjalanan waktu  dan  perkembangan  program  legislasi  di  Indonesia  maka  adalah  sebuah kepastian jika diantara TAP MPR/S yang masih berlaku menjadi tidak berlaku. Bahkan besar kemungkinan TAP MPR/S yang masih berlaku tersebut “habis”. Sehingga  penempatannya  sebagai  jenis  peraturan  perundang-undangan  dalam
22 Tyan  Adi  Kurniawan dan  Wilda Prihatiningtyas, Problematika  Kedudukan Tap Mpr Dalam  UU  No.  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan , Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus, Surabaya, 2012, hlm 125

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
hierarki peraturan perundang-undangan justru dapat menimbulkan permasalahan  baru.  Sebagai  contoh  permasalahan  yang  berkaitan  dengan pengujian  peraturan  peraturan  perundang-undangan.  Sebagaimana  diketahui Perubahan UUD 1945, salah satu tujuannya adalah memperkuat sistem Checks and  Balances antar  lembaga  negara,  yang  tentu  pula  ditandai  dengan  adanya mekanisme  pengujian  terhadap  setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan. Perubahan  UUD  1945  juga  membawa  perubahan  dalam  praktek  pengujian peraturan  perundang-undangan  di  Indonesaia.  Di  Indonesia  sendiri  terdapat  2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian, yaitu Mahkamah Agung  (MA)  sebagai  pemegang  kekuasan  pengujian  peraturan  perundang- undangan dibawah UU terhadap UU dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kekuasan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. 23
Dalam  praktek  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia khususnya  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  peradilan,  pengujian  peraturan perundang-undangan  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  pengujian  terhadap peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UU  terhadap  UU  dan  pengujian  UU terhadap  UUD  NRI  1945.  Pembedaan  ini  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  8  Ayat (1) dan (2) UU No. 12/2011 sebagai berikut:
(1) Dalam  hal  suatu  Undang-Undang  diduga  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, pengujiannya dilakukan oleh MK.
(2) Dalam  hal  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh MA.
Pada  awalnya  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  TAP  MPR  No.  III/2000, kewenangan  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  dan  TAP  MPR diberikan kepada MPR. Kemudian dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 maka  dialihkan  kepada  MK.  Disebutkan  dalam  perubahan  ketiga  tersebut bahwa MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU  terhadap  UUD  NRI  1945  dan  putusannya  bersifat  final  dan  tetap.  Hal  itu merupakan konsekuensi logis dari perubahan ketiga yang menghendaki bahwa kewenangan  pembentukan  TAP  MPR  dan  kedudukan  MPR  sebagai  lembaga tertinggi  negara  itu  dihapus.  ( vide :  Pasal  3  UU  No.  27/2009).  Namun  belum jelas  apakah  kewenangan  pengujian  undang-undang  terhadap  TAP  MPR  juga diberikan  kepada  MK,  mengingat  perubahan  ketiga  tersebut  tidak  mengatur mengenai hal ini. Begitu juga terhadap TAP MPR, apakah terhadap TAP MPR diuji atau tidak.
Permasalahan  sebenarnya  terkait  pengujian  TAP  MPR,  adalah  apakah berbagai TAP MPR/S tersebut dapat dikatakan mempunyai status hukum yang sederajat  dengan  undang-undang  atau  sederajat  dengan  Undang-Undang Dasar?  Jika  dikatakan  sederajat  dengan  UU,  maka  keempat  TAP  MPR/S
23 Lihat ketentuan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
tersebut  dapat  diuji  oleh  MK,  namun  jika  dikatakan  sederajat  dengan  UUD NRI 1945, maka secara logis tidak ada lembaga yang berwenang menguji.
Menurut  Jimly  Asshidiqie,  jika  ditelaah  dengan  seksama,  ada  beberapa alasan  yang  dapat  dipakai  untuk  menyatakan  bahwa  kedudukan  TAP  MPR/S sisa tersebut di atas memang dapat disetarakan dengan undang-undang, bukan dengan undang-undang dasar
a. Sejak TAP MPR Nomor I/MPR/2003, MPR sendiri telah menurunkan status hukum  ketetapan-TAP  MPR  warisan  lama  itu  dalam  derajat  yang  memang setara  dengan  undang-undang,  bukan  dengan  undang-undang  dasar.  Misal, TAP  MPR  No.  III/MPR/2000  ditentukan  oleh  TAP  MPR  No.  I  MPR/2003 itu  sebagai  peraturan  yang  masih  berlaku  sampai  materinya  diatur  dengan undang-undang.
b. TAP  MPR/S  tersisa  itu  harus  dianggap  setara  kedudukannya  dengan undang-undang,  karena  dalam  sistem  hukum  kita  yang  baru  berdasarkan UUD  NRI  1945  memang  tidak  lagi  dikenal  adanya  produk  hukum  di  atas undang-undang  tetapi  di  bawah  undang-undang  dasar.  Jika  kedelapan ketetapan  itu  bukan  undang-undang  dasar  atau  perubahan  undang-undang dasar,  maka  demi  hukum,  kedudukannya  harus  dianggap  setara  dengan undang-undang,  meskipun  bentuk  formilnya  bukan  undang-undang,  tetapi secara materiil kedelapan Ketetapan MPR/S tersebut adalah undang-undang, yaitu sebagai “ wet in materiele zin ”
c. Apabila  status  hukum  kedelapan  TAP  MPR/S  tersebut  tidak  dapat ditentukan  dengan  tegas,  maka  keberadaan  norma  hukum  yang  terkandung di  dalamnya  akan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Akan  tetapi,  risiko yang  timbul  apabila  kedelapannya  ditafsirkan  sebagai  produk  hukum  yang setara  dengan  undang-undang  dasar,  pastilah  lebih  buruk  daripada  risiko yang  mungkin  timbul  jika  kedelapan  ketetapan  itu  ditafsirkan  sederajat dengan undang-undang. 24
Namun terhadap pendapat inipun masih dapat dipersoalkan apakah TAP MPR tersebut dapat di persamakan dengan UU. Menurut Tyan Adi Kurniawan dan  Wilda  Prihatiningtyas,  alasan  yang  diuraikan  oleh  Jimly  Asshidiqie tersebut  masih  didasarkan  pada  ketentuan  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan  menurut  UU  No.  10/2004  yang  tidak  memasukan  TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga alasan- alasan  tersebut  terkesan  dipaksakan  untuk  dapat  menentukan  status  hukum TAP  MPR.  Saat  ini  setelah  diundangkannya  UU  No.  12/2011  yang  jelas kembali memasukan TAP MPR  sebagai salah satu jenis peraturan perundang- undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta menempatkannya  pada  posisi  di  atas  UU.  Dengan  demikian  menjadi  jelaslah bahwa memang keempat TAP MPR tersebut tidak dapat dipersamakan dengan UU.
24 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid 1) , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 80

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Di  lain  pihak  menurut  Jimly  Asshidiqie,  jika  dipandang  dari  segi bentuknya  dan  lembaga  yang  berwenang  menetapkannya,  jelas  bahwa  TAP MPR/S  sama  sekali  bukanlah  UU.  Kedelapan  TAP  MPR/S  itu  dapat  dinilai lebih tinggi daripada UU dan karena itu setara dengan UUD, karena beberapa alasan.  Pertama,  secara  historis  sampai  dengan  pelaksanaan  Sidang  MPR Tahun 2003, kedudukannya memang (pernah) lebih tinggi daripada kedudukan undang-undang  seperti  yang  ditentukan  oleh  TAP  MPR  No.  III/MPR/2000. Kedua,  dari  segi  bentuknya,  kedelapan  TAP  MPR/S  itu  jelas  pula  bukan berbentuk UU, sehingga tidak dapat disetarakan dengan UU. Ketiga, dari segi lembaga  pembentuk  atau  lembaga  negara  yang  menetapkannya,  jelas  pula bahwa TAP MPR/S tidak ditetapkan oleh pembentuk UU, yaitu DPR bersama- sama dengan Presiden, melainkan oleh MPR dan MPRS. 25
Bila  dikaitkan  dengan  materi  muatan  serta  fungsi  TAP  MPR sebagaimana  dibahas  sebelumnya,  menurut  Tyan  Adi  Kurniawan  dan  Wilda Prihatiningtyas  sekurang-kurangnya  terdapat  empat  alasan  mengapa  keempat TAP  MPR  yang masih berlaku tersebut tidak dapat dipersamakan dengan UU sehingga tidak dapat dilakukan pengujian baik oleh MK maupun MA, yaitu:
a. Secara yuridis-normatif, baik MK maupun MA tidak memiliki kewenangan untuk menguji TAP MPR terhadap UUD NRI 1945.
b. Kedudukan TAP MPR yang masih berlaku adalah di atas UU.
c. Keempat TAP MPR tersebut yang ditetapkan pada saat MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara, maka hierarkinya tentu lebih tinggi dari UU yang dibuat  oleh  DPR  bersama  Presiden  yang  notabene  saat  itu  hanya  lembaga tinggi  negara.  Sehingga  tidak  logis  jika  TAP  MPR  harus  dipersamakan dengan UU.
d. Keempat  TAP  MPR  dan  UUD  NRI  1945  bisa  dianggap  setingkat  karena dibuat oleh lembaga  yang sama. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan adalah, logiskah jika sesuatu yang diuji itu sama dengan batu ujinya?
e. Materi muatan keempat TAP MPR sebagaimana dimaksud UU No. 12/2011 sejatinya  sama  dengan  materi  muatan  UUD  1945,  karena  pedoman  atau haluan-haluan  kebijakan  bernegara  yang  ditentukan  dalam  UUD  1945 sangat  atau  bahkan  terlalu  ringkas  dan  sederhana  sehingga  MPR  saat  itu perlu  menjabarkannya/  melengkapinya  dengan  GBHN  yang  berbentuk Keempat TAP MPR tersebut
TAP  MPR  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  12/2011  hanyalah mencakup 4 TAP MPR/S diatas yang masih berlaku.  Jika dilihat dari posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut hukum positif saat ini, latar belakang historis pembentukannya, serta materi muatannya jelas memiliki norma  yang  sejenis/sederajat  dengan  UUD  NRI  1945,  namun  Tyan  Adi Kurniawan  dan  Wilda  Prihatiningtyas  tidak  sepakat  apabila  keempat  TAP MPR tersebut dipersamakan dengan UU.
Selanjutnya  terkait  dengan  pengujian  keempat  TAP  MPR  yang  masih berlaku  tersebut.  Jika  mendasarkan  pada  praktek  pengujian  peraturan
25 Ibid. , hlm. 72

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
perundang-undangan  yang ada di Indonesia saat ini, maka TAP MPR tersebut tidak  dapat  dilakukan  pengujian.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap TAP MPR
Ketidakjelasan  status  dari  delapan  Tap  MPR/S  tersebut  kemudian dijawab  dengan  dimunculkannya  kembali  TAP  MPR  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Dengan  berlakunya  undang-undang  yang  baru ini  otomatis  UU  No.  10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
TAP MPR yang dalam UU No. 10 Tahun 2004 dihapuskan dari hierarki perundang-undangan, dalam UU No. 12 Tahun 2011 dimunculkan kembali dan berada  di  bawah  UUD  1945  seperti  yang  pernah  diatur  dalam  Tap  MPR  No. III/MPR/2000.  Implikasinya  sungguh  sangat  besar  dan  signifikan.  Tap  MPR kembali menjadi sumber hukum formal dan material. Tap MPR harus kembali menjadi rujukan atau salah satu rujukan selain UUD 1945 bukan hanya dalam pembentukan  perundang-undangan  di  negeri  ini,  melainkan  juga  dalam pembentukan  kebijakan-kebijakan  publik  lainnya.  DPR  dan  Pemerintah (Presiden)  mutlak  harus  memperhatikan  Tap-Tap  MPR  yang  masih  berlaku, bahkan merujuk kepadanya dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan  dibawahnya.  Demikian  juga  dengan  pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda)  mutlak  harus  mendasarkan  secara  formal  dan  material  kepada  Tap MPR.

## 2.  Rekonstruksi  Positivisme  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia
Teori  positivisme  hukum  dari  Hans  Kelsen,  memandang  bahwa  hukum adalah  suatu  perintah  memaksa  terhadap  perilaku  manusia  ( law  is  a  coercive order  of  human  behavior ).  Hukum  adalah  kaidah  primer  yang  menetapkan sanksi-sanksi  ( it  is  the  primary  norm  wcih  stipulates  the  sanction ).  Dalam konsep  hukum  murni  ( reine  rechlehre,  the  pure  theory  of  law )  kelsen memandang  bahwa  hukum  harus  dibersihkan  dari  anasir-anasir  yang  sifatnya non hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya.
Sistem hukum Indonesia telah mendapat pengaruh dari teori positivisme hukum,  suatu  faham  yang  dipengaruhi  legisme.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam ketentuan  Pasal  15 Algemen  Bepalingen  Van  wetgeving (AB),  yaitu  bahwa: Terkecuali  penyimpangan  yang  ditentukan  orang  Indonesia  dan  orang-orang yang  dipersamakan  dengan  orang  Indonesia,  kebiasaan  bukanlah  hukum, kecuali  undang-undang  menyatakannya.  Pengaruh  teori  positivisme,  pada dasarnya telah berlangsung sejak Zaman Hindia Belanda ketika diundangkannya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  ( Burgelijk  wet  Boek atau  code  civil )  dan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  ( Wet  Boek  Van

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Koophandle  atau  code  de  commerce )  pada  tanggal  30  April  1847  dalam  Stb. 1847 No. 23 (pengkodifisian hukum) 26 .
Di era Negara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan ditetapkannya  UUD‟45  sebagai  Undang-Undang  Dasar  atau  hukum  dasar tertulis  ( constitusi) pada  tanggal  18  Agustus  1945,  warna  positivisme  hukum tetap  melekat.  Pasal  I  Aturan  Peralihan  UUD‟45  (amandemen  ke-4),  yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dalam  konteks  negara  hukum  formal,  yang  bertujuan  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  Seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  pandangan positivisme  adalah  tepat  untuk  dilaksanakan  dan  diimplemantasikan  dalam rangka  pembentukan  hukum  nasional.  Sebab,  teori  positivisme  hukum  ini sangat  kuat  dalam mempengaruhi;  otorisasi  politik,  bidang-bidang  kehidupan: seperti  ekonomi,  sosial-budaya,  keamanan  dan  ketertiban.  Seluruh  aspek kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  diatur  dengan  dan  dalam  bentuk hukumnya yang tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Hal ini sepadan dengan,  tujuan  utama  hukum  yang  dipergunakan  untuk  ketentraman  umum, untuk  menjaga  kedamaian  dalam  setiap  peristiwa  dan  berapapun  harga  yang harus  dibayarkan,  terpuaskan  keinginan  masyarakat  akan  keamanan  umum adalah tujuan dari tatanan hukum 27
Teori  positivisme  hukum  ini  berdampak  pada  aspek  penyelenggaraan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sebagai  wujud  negara  hukum,  bahwa seluruh  aparatur  penyelengara  negara  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah,  dari pejabat  tinggi  hingga  pejabat  terendah  dan  seluruh  warga  negaranya  semua berpegang  dan  mendasarkan  pada  hukum  (undang-undang).  Mulai  dari peraturan perundangan yang tertinggi sampai pada peraturan pelaksanaan yang terendah  dan  konkrit,  hingga  seperti  juklak  dan  juknis,  merupakan  landasan yuridis  normatif  dan  lahirnya  Undang-Undang  No.12  tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  merupakan  warna  dari positivisme hukum.
Menurut A. Hamid S. Attamimi yang mengutip Juridish woordenboek , kata  perundang-undangan  ( wetgeving )  mengandung  dua  macam  arti,  yaitu: pertama,  proses  pembentukan  peraturan-peraturan  negara  dari  jenis  yang tertinggi  yaitu  undang-undang  ( wet )  sampai  yang  terendah  yang  dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan ( wetgevendemacht );  kedua,  keseluruhan  produk  peraturan-peraturan  negara tersebut. 28 Oleh  sebab  itu,  peraturan  perundang-undangan  merupakan keseluruhan  peraturan  yang  berhubungan  dengan  undang-undang  dan
26 Suswoto Sudiyana, Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan  Substantif ,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  QISTIE  Vol.  11  No.  1  Mei  2018,  Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2018, hlm 110
27 Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick  ., Hukum  Responsif ,  Terjemahan  dari  Raisul Mutaqien., Nusa Media, Bandung, 2010. hlm 37
28 A. Hamid S. Attamimi, Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan…, Op.Cit ., hlm. 7.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
bersumber  pada  kekuasaan  legislatif.  Sementara  itu,  menurut  Bagir  Manan, apabila  dikaitkan  dengan  isinya  maka  peraturan  perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. 29
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh P. J. P. Tak dalam bukunya yang  berjudul Rechsvorming  in  Netherland sebagaimana  dikutip  oleh  Bagir Manan,  yang  mengartikan  perundang-undangan  sebagai  keputusan  tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan yang bersifat mengikat umum. T. J. Buys juga memberikan pengertian peraturan perundang- undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum ( algemeen bindende voorschriften ), sedangkan J. H. A. Logemann memandang peraturan perundang-undangan  tidak  hanya  berlaku  umum  tetapi  juga  berdaya  laku keluar  ( naar  buiten  werkende  voorschriften ).  Oleh  karena  itu,  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah  wujud  kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang bedaulat, maka peraturan perundang- undangan merupakan hukum tertinggi dan satu-satunya sumber hukum.
Secara  umum,  Konstitusi  Indonesia  mengatur  jenis-jenis  peraturan perundang-undangan  meskipun  secara  limitatif.  Sebelum  adanya  amandemen UUD  1945,  diatur  jenis-jenis  peraturan  peundang-undangan  berupa;  undang- undang  [Pasal  5  ayat  (1)],  Peraturan  Pemerintah  sebagai  Pengganti  Undang- Undang  (Pasal  22),  dan  Peraturan  Pemerintah  [Pasal  5  ayat  (2)].  Meskipun demikian, di luar ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut terdapat juga  berbagai  maklumat  yang  mengandung  muatan  peraturan  perundang- undangan.  Sementara  itu,  setelah  adanya  amandemen  UUD  1945,  terdapat perluasan  jenis-jenis  peraturan  perundang-undangan  yaitu  tidak  hanya  dikenal undang-undang  [Pasal  20  ayat  (1)],  Peraturan  Pemerintah  sebagai  Pengganti Undang-Undang  (Pasal  22),  dan  Peraturan  Pemerintah  [Pasal  5  ayat  (2)], melainkan  juga  dikenal  adanya  Peraturan  Daerah  (perda)  dan  peraturan  lain yaitu Peraturan Kepala Daerah [Pasal 18 ayat (6)].
Apabila  diperhatikan,  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  mulai  dari  Tap  MPRS  No.  XX/MPRS/1966,  Tap  MPR  No. III/MPR/2000,  UU  No.  10  Tahun  2004,  hingga  UU  No.  12  Tahun  2011 masing-masing  difungsikan  untuk  menertibkan  tata  urutan  peraturan perundang-undangan sebelumnya yang dinilai mengandung banyak permasalahan  dan  penuh  dengan  muatan  materi  yang  saling  tumpang  tindih. Oleh  sebab  itu,  apabila  dikomparasikan  maka  dapat  terlihat  perubahan  yang dilakukan  melalui  tambal  sulam  dan  bongkar  pasang  posisi  peraturan perundang-undangan.
Pada  Tap  MPR  No.  III/MPR/2000,  Perppu  yang  disejajarkan  dengan undang-undang  pada  Tap  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  diturunkan  derajatnya menjadi  berada  di  bawah  undang-undang.  Sementara  itu,  peraturan  menteri dicabut kedudukannya dari hierarki dan peraturan pelaksana lainnya digantikan
29 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi , Dirjen DIKTI, Jakarta, 2000, hlm. 136

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
dengan  peraturan  daerah.  Pada  UU  No.  10  Tahun  2004,  kedudukan  Perppu dikembalikan sejajar dengan undang-undang, sementara kedudukan Ketetapan MPR dihapuskan dan Keputusan Presiden diganti menjadi Peraturan Presiden. Adapun  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011,  Ketetapan  MPR  dikembalikan kedudukannya dalam hierarki yaitu tepat di bawah UUD 1945 dan tepat di atas Undang-Undang.
Berdasarkan fakta tersebut, dapat diprediksi jika perubahan tata urutan peraturan  perundang-undangan  ke  depan  masih  melalui  mekanisme  bongkar pasang  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  yang  menjadi  fokus  di  sini bukan  hanya  menjadikan  peraturan  seperti puzzle yang  dibongkar  pasang, melainkan  juga  melihat  apakah  peraturan  tersebut  ke  depannya  menimbulkan kerancuan  dan  permasalahan  atau  tidak  karena  bisa  jadi  peraturan  yang  dulu dihapuskan  kedudukannya  dari  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan masih  memiliki  relevansi  dengan  perkembangan  zaman  sekarang  ini.  Hal  ini didukung juga oleh perkembangan sistem ketatanegaraan yang  semakin maju. Contoh  yang  paling  konkret,  yaitu  meskipun  sekarang  ini  Peraturan  Menteri tidak  berada  dalam  susunan  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  di  UU No. 12 Tahun 2011, namun pada faktanya justru banyak dijadikan dasar hukum pembuatan  Peraturan  Daerah  sehingga  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  perda. Hal  ini  tentunya  akan  menimbulkan  kerancuan,  perdebatan,  dan  multitafsir  di masyarakat  yang  mengakibatkan  kacaunya  implementasi  berbagai  peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Menurut  Zaka  Firma  Aditya  dan  M.  Reza  Winata,  selain  kedudukan UUD  NRI  Tahun  1945,  Undang-Undang,  dan  Peraturan  Pemerintah  yang masih  harus  dipertahankan,  perlu  juga  meninjau  peraturan-peraturan  lainnya sebagaimana  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011  yaitu  peraturan menteri/setingkat, peraturan gubernur/ setingkat, dan peraturan bupati/walikota, serta perlu peninjauan terhadap Ketetapan MPR dan Peraturan Presiden.  UUD  NRI  Tahun  1945  masih  tetap  dipertahankan  sebagai  sumber hukum  tertulis  tertinggi  yang  menurut  Hans  Nawiasky  disebut  sebagai Staatsgrundgesetz (aturan  dasar  negara). Staatsgrundgesetz ini  kemudian menjiwai dan mendasari peraturan di bawahnya yaitu undang-undang ( formell gezetz )  dan  peraturan  pemerintah  hingga  peraturan  di  tingkat  paling  bawah ( verordnung  en  autonome  satzung ).  Untuk  itu,  perlu  untuk  merekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## G. Kesimpulan
1. Kedudukan  Ketetapan  MPR  (TAP  MPR)  ,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  adalah  sebagai  produk  peraturan  perundang-undangan  yang berada  di  bawah  UUD  1945  dan  berada  satu  tingkat  di  atas  Undang- Undang,  namun  Ketetapan  MPR  tidak  dapat  diuji  melalui  sistem judicial review ,  baik  melalui  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  maupun  Mahkamah

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Agung (MA). Artinya, apabila terdapat materi muatan Ketetapan MPR yang bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  ataupun  melanggar  hak konstitusional  warga  negara,  baik  secara  potensial  maupun  secara  faktual, maka akan sangat sulit mekanisme penyelesaiannya
2. Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan penting dilakukan agar menjamin  konsistensi  dan  keselarasan  norma-norma  pada  berbagai tingkatan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  disebabkan  terdapat norma  dalam  hierarki  yang  sebenarnya  tidak  bersifat  mengatur  ( regeling ) seperti TAP MPR, sehingga perlu dikeluarkan. Selain itu, terdapat norma di luar  hierarki  yang  sesungguhnya  bersifat  mengatur  ( regeling ),  seperti: peraturan-peraturan lembaga  negara  utama,  peraturan menteri  dan  lembaga negara  setingkat  kementerian,  dan  peraturan  kepala  daerah,  maka  perlu dimasukkan

## H. Saran
1. Pada  dasarnya  DPR  dan  Pemerintah  perlu  mempertimbangkan  kembali mengenai  kedudukan  TAP  MPR  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  dan  Ketiadaan  pengujian  terhadap  ketetepan  MPR  ini  menjadi suatu  pertanyaan  apakah  masih  relevan  jika  Ketetapan  MPR  tetap dimasukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Dalam  merekonstruksi  Hierarki  peraturan  perundang-undangan,  pembuat kebijakan  ( legal  policy )  pembentukan  hukum  ranah  legislatif,  haruslah memiliki  optik  dan  pendekatan  secara  holistik  komprehensif  dan interdisipliner.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum , Kencana, Jakarta. 2009.
Bagir  Manan, Hubungan  Pusat-Daerah  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah , dikutip dari Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2009.
----------------, Teori dan Politik Konstitusi , Dirjen DIKTI, Jakarta, 2000.
HRT  Sri  Soemantri  Martosoewignjo, Konstitusi  Indonesia:  Prosedur  dan sistem  perubahan  sebelum  dan  sesudah  UUD  1945  Perubahan ,  PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
Jimly  Asshidddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at, “ Teori  Hans  Kelsen tentang  Hukum ”, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
--------------------, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  (Jilid  1) ,  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi , Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Periksa  Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang  Undang-Undangan  Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick  ., Hukum  Responsif ,  Terjemahan  dari Raisul Mutaqien., Nusa Media, Bandung, 2010.
Rosjidi  Ranggawidjaja, Pengantar  Ilmu  Perundang-Undangan  Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1998.
Soehino, Ilmu Negara , Liberty, Yogyakarta, 1996.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
C. Sumber Lain:

## Jurnal dan Desertasi
Hasanuddin  Hasim, Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara Republik  Indonesia  Sebagai  Suatu  Sistem ,  jurnal  Madani Legal  review ,

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Pare-pare,  Vol  1.  No.  2 Desember 2017
Masriyani, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Lex Specialis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.2016.
Meirina  Fajarwati, Konstitusionalitas  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan , Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 Universitas Indonesia, Jakarta 2018 .
Muhammad Khambali , Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1, Juni 2014
Retno Saraswati, Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia ,  Media  Hukum,  Vol.  IX, No. 2, April-Juni 2009.
Suswoto  Sudiyana, Kajian  Kritis  Terhadap  Teori  Positivisme  Hukum  Dalam Mencari Keadilan Substantif , Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No.  1  Mei  2018,  Fakultas  Hukum  Universitas  Janabadra,  Yogyakarta, 2018.
Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, Problematika Kedudukan Tap Mpr  Dalam  UU  No.  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan ,  Yuridika:  Volume  27  No  2,  Mei-Agustus, Surabaya, 2012
Zaka  Firma  Aditya  dan  M.  Reza  Winata, Rekonstruksi  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Indonesia,Jurnal  Ilmiah  Hukum ,  Pusat Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  dan  Pengelolaan  Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2018.