INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9178-9188 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola Drainase di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Tobek Godang,
Kecamatan Binawidya)
Jamalia Wahda 1 ✉ , Abdul Sadad 2
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru
Email: jamalia.wahda0222@student.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Persoalan  Drainase  di  Kota  Pekanbrau  yang  tidak  kunjung  tuntas  menjadi  sebuah  dilema. Permasalahan  titik  banjir  yang  disebabkan  oleh  saluran  drainase  yang tidak  berjalan  dengan  baik. Dinas PUPR  Kota Pekanbaru yang membantu pemerintah daerah dalam mengelola drainase terus berupaya  melakukan  pemeliharaan  terhadap  drainase  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini bermaksud untuk menjelaskan dan menilai kinerja serta untuk menentukan dan menganalisis masalah yang  mengganggu  kinerja.  Teori  Agus  Dwiyanto  (2008)  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini menggunakan indikator-indikator berikut: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan  akuntabilitas.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi  dan  bersifat  deskriptif.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Kinerja  DPUPR    Kota Pekanbaru masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh Produktivitas Kinerja DPUPR pada pengelolaan drainase  masih  kurang  efektif,  karena  masih  banyaknya  titik  banjir  yang  menjadi  permaslahannya. Kualitas layanan DPUPR dalam pengelolaan drainase sudah baik. DPUPR Kota Pekanbaru melalui Tim Bina Marga dan Sumber Daya Air rutin melakukan pembersihan drainase yang ada di Kota Pekanbaru setiap hari. Responsivitas DPUPR dalam melakukan pengelolaan drainase sudah baik, hal itu dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat. Responsibilitas DPUPR pada hal pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru telah berbanding bersama prinsip administrasi atau kebijakan  organisasi,  dengan  mengikuti  prosedur-prosedur  yang  ada.  Akuntabilitas  DPUPR    pada penataan  drainase  di  Kota  Pekanbaru  sudah  baik.  Hal  ini  didasarkan  pada  rencana  kerja  serta disesuaikan  pada  perealisasian  program  melalui  perbandingan  dari  tahun  2020  sampai  2021. Hambatan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dalam  pengelolaan  drainase  di  Kota Pekanbaru  yaitu,  keadaan  prasarana  dan  sarana  yang  ada  di  Dinas  PUPR  Kota  Pekanbaru,  serta
masyarakat  yang  kurang  sadar  dalam  menjaga  lingkungan  serta  masih  membuang  sampah sembarangan.
Kata Kunci : Mengelola, Drainase, dan Dinas PUPR

## Abtract
The unresolved drainage problem in Pekanbaru City has become a dilemma. Problems with flood points caused by drainage channels that are not working properly. The PUPR Office of Pekanbaru City, which assists the local government in managing drainage, continues to make efforts to maintain the existing drainage in Pekanbaru City. This research is intended to explain and assess performance as well as to determine and analyze problems that interfere with performance. Agus Dwiyanto's theory (2008) applied in this study uses the following indicators: productivity, service quality, responsiveness, responsibility,  and  accountability.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method  with  a phenomenological  approach  and  is  descriptive  in  nature.  The  results  of  the  study  show  that  the performance of the Pekanbaru City DPUPR is still not good. This is caused by the productivity of the DPUPR in drainage management which is still not effective, because there are still many flood points which  are  the  problem.  DPUPR  service  quality  in  drainage  management  is  good.  Pekanbaru  City DPUPR through the Highways and Water Resources Team routinely cleans drainage in Pekanbaru City every day. The responsiveness of the DPUPR in managing drainage has been good, this can be seen from the actions taken after receiving reports from the public. The DPUPR's responsibility for drainage management in Pekanbaru City is directly proportional to administrative principles or organizational policies,  by  following  existing  procedures.  The  DPR's  accountability  for  drainage  management  in Pekanbaru City is good. This is based on a work plan and adjusted for the realization program through a  comparison  from  2020  to  2021.  Obstacles  to  the  Public  Works  and  Spatial  Planning  Office  in managing drainage in Pekanbaru City, namely, the condition of existing infrastructure and facilities at the PUPR Office of Pekanbaru City, as well as people who lack aware of protecting the environment and still littering carelessly.
Keywords: Manage, Drainage, and Public Works Department

## PENDAHULUAN
Ibukota  dan  kota  terbesar  di  provinsi  Riau  Indonesia  ialah  Pekanbaru.  Kota metropolitan  yang  mencakup  tempat-tempat  pada  jenjang  urbanisasi,  migrasi,  dan pertumbuhan yang signifikan ini, merupakan salah satu pusat ekonomi utama Sumatera. Alhasil, Kota Pekanbaru terus berubah dan berkembang, serta pertumbuhannya yang pesat mengubah beberapa ciri fisik kota. Seiring dengan perubahan tersebut, jumlah penduduk juga akan meningkat, dan tentunya jumlah air limbah yang dibuang dari penduduk juga akan meningkat. Untuk itu diperlukan tempat pembuangan akhir dan saluran air yang dapat
mengalirkan air ke sungai hendaknya genangan air tidak terjadi yang menghambat kegiatan kelompok sosial.
Drainase  merupakan  satu  diantara  elemen  fundamental  dalam  perencanaan pembangunan karena merupakan infrastruktur fundamental yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Pasokan  drainase  berfungsi  antara  lain  untuk  membuang  curah hujan untuk irigasi, keindahan kota, atau persediaan air. Sebagai bentuk irigasi untuk curah hujan,  selokan  memainkan  fungsi  penting  di  kota.  Daerah  resapan  air  dapat  menyusut seiring  bertambahnya  jumlah  bangunan  karena  daerah  resapan  tertutup  oleh  struktur bangunan.  Hal  ini  berpengaruh  pada  kemungkinan  terjadinya  genangan  air  dalam beberapa jam setelah hujan badai karena air tidak dapat diserap langsung oleh permukaan tanah yang tertutup. Tentu saja datangnya air hujan menjadi mimpi buruk bagi sebagian individu yang berjualan di lokasi rawan banjir. Banjir adalah hasil dari air hujan yang tidak diarahkan dengan benar.
Kota memerlukan adanya suatu sistem Drainase. yang bertujuan untuk menawarkan bentuk saluran yang menyalurkan air permukaan dari hujan secepat mungkin ke badan air penerima yang paling dekat, misalnya sungai. Infrastruktur dan fasilitas perkotaan tumbuh lebih cepat di tempat-tempat pada jumlah penduduk yang padat serta besar. Di Indonesia, Pelaksanaan  Sistem  Drainase  Perkotaan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 12/PRT/M/2014  mengatur  bagaimana  sistem  drainase  perkotaan  dikelola.  Air  limbah perkotaan  diciptakan  sebagai  air  limbah  ramah  lingkungan  berdasarkan  peraturan  ini dengan tujuan mencegah banjir dan menumbuhkan lingkungan hidup yang sehat. Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan pengelolaan air, pemanfaatan, dan konservasi. Hal ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2019  tentang Sumber Daya Air yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai  yang  salah  satunya  adalah  kuantitas  sumber  daya  alam  hayati.  Ini  melibatkan kesadaran akan upaya konservasi dan ekologi.
Data yang bersumber dari Dinas PUPR, terdapat 121 titik banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2020. Jumlah lokasi banjir yang paling banyak berdasarkan titik banjir pada kota Pekanbaru berada di kecamatan Binawidya dan Tuah Madani.
Penyelenggaraan Dinas PUPR dan pembersihan sampah yang menyumbat saluran air  sangat  diperlukan  sebagai  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  yang  membidangi pekerjaan  umum  dan  tata  ruang  kota  di  Pekanbaru.  Jika  tidak  ditangani  dengan  baik, sampah  bisa  menjadi  masalah.  Saat  ini  tengah  meningkat  permasalahan  drainase penyebabnya sampah dan lumpur yang menyumbat saluran, sehingga membuat saluran tidak beroperasi dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena secara sengaja (purposive) setelah melihat jumlah permasalahan banjir akibat drainase yang kurang efektif cukup  tinggi  di  wilayah  Pekanbaru.  Teknik  pengumpulan  data  dari  penelitian  ini  adalah wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Proses  analilsis  data  melalui Data  Collection (pengumpulan data) Data Reduction (reduksi data), dan Display Data (penyajian data).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat pencapaian suatu kegiatan, program, atau pelaksanaan kebijakan tertentu dalam  mencapai  tujuan,  sasaran,  tujuan,  dan  visi  organisasi  disebut  sebagai  kinerja organisasi.  Akibatnya,  disini  penekanan  ditempatkan  pada  pengelolaan  sub-tujuan  serta hasil  tinjauan  mereka,  selain  untuk  mencapai  tujuan.  Setiap  perusahaan  membutuhkan kriteria  keberhasilan  berupa  tujuan  tertentu  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  menilai kinerjanya.
Penulis  studi  ini  menerapkan  teori  kinerja  Agus  Dwiyanto.  Teori  ini  memberikan penjelasan  tentang  bagaimana  organisasi  pemerintah  bekerja,  memungkinkan  penulis untuk menjelaskan bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara lebih rinci. Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas adalah komponen kunci dari gagasan kinerja yang dimaksud. Berdasarkan indikator yang akan dituju, terdapat berbagai permasalahan krusial yang harus diperhatikan dan diperbaiki agar  Dinas  PUPR  dapat  mengelola  atau  melakukan  pemeliharaan  drainase  di  Kota Pekanbaru.

## Produktivitas
Produktivitas mengukur seberapa berhasil perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Kemanjuran  layanan  diukur  serta  tingkat  produktivitas.  Rasio  input  terhadap output  adalah  bagaimana  produktivitas  biasanya  didefinisikan.  Dengan  menambahkan salah  satu  indikator  kinerja  utama  seberapa  baik  kinerja  pelayanan  publik  dibandingkan dengan ekspektasi Konsep Produktivitas bertujuan untuk memberikan definisi produktivitas yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase masih kurang efektif, karena masih banyaknya titik banjir yang menjadi permaslahannya. Pada tahun 2021 lalu Persentasi Titik Banjir Terselesaikan realisasi sampai dengan tahun 2021 baru tercapai 46,5%,
sehingga ada kekurangan target 45%, untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 103,33%. Untuk permasalahan titik banjir/titik genangan yang tidak mencapai target kerena adanya titik genangan baru akibat curah hujan yang cukup tinggi.

## Kualitas Layanan
Pentingnya isu kualitas pelayanan dalam menganalisis kinerja organisasi pelayanan publik  cenderung  berkembang  seiring  berjalannya  waktu.  Ketidakpuasan  publik  dengan tingkat  layanan  yang  diperoleh  oleh  organisasi  publik  merupakan  kontributor  utama buruknya persepsi masyarakat terhadap mereka. Di sini, organisasi publik menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang  diterima  dapat  digunakan  untuk  menentukan  orientasi  kualitas  pelayanan.  Kualitas layanan DPUPR dalam pengelolaan drainase sudah baik. DPUPR Kota Pekanbaru melalui Tim Bina Marga dan Sumber Daya Air rutin melakukan pembersihan drainase yang ada di Kota Pekanbaru setiap hari, khususnya untuk drainase kecil yang memiliki lebar kurang dari 1 M sedangkan drainase yang memiliki lebar lebih dari 1 M ditugaskan kepada Bidang SDA.

## Responsivitas
Kemampuan  menilai  kebutuhan  masyarakat,  membuat  agenda  dan  prioritas pelayanan, serta melaksanakan program pelayanan publik yang sejalan dengan kebutuhan dan ambisi masyarakat adalah daya tanggap. Sederhananya, tanggap  dalam konteks ini berarti  program  dan  kegiatan  pengabdian  sejalan  dengan  kebutuhan  dan  cita-cita masyarakat. Daya tanggap penyedia dapat diukur dengan bagaimana mereka menanggapi keprihatinan,  gagasan,  dan  kritik  masyarakat,  dan  indikator  ini  akan  melihat  bagaimana kemampuan Dinas  PUPR dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Responsivitas DPUPR dalam melakukan pengelolaan draianse sudah baik, hal itu dapat dilihat bahwa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada DPUPR yaitu melalui perangkat daerah, pengaduan dilakukan  dalam  bentuk  surat  yang  kemudian  dikirim  ke  DPUPR.  Setelah  mendapatkan laporan  dari  masyarakat,  tim  akan  langsung  melakukan  pengecekan  terlebih  dahulu terhadap  drainase  yang  bermasalah  oleh  tim  yang  diturunkan  ke  lapangan,  setelah  itu hasilnya  akan  disampaikan  ke  bidang  SDA  untuk  kemudian  dilakukan  analisa  agar mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi permsalahannya.

## Responsibilitas
Tanggung  jawab  menggambarkan  jika  pelaksanaan  operasi  organisasi  publik dilakukan sejalan dengan aturan yang  berlaku, apakah prinsip-prinsip administrasi sehat,
atau  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi.  Responsibilitas  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang dalam hal pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip administrasi atau kebijakan organisasi, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada.  Dinas  PUPR  Kota  Pekanbaru  juga  melakukan  kerjasama  dengan  instansi  lain,  baik instansi  Pemerintah  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru  ataupun  yang  berada  diluar  Kota Pekanbaru,  karena  tidak  semua  drainase  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru  merupakan  aset Pemko Pekanbaru. Maka dari itu perlunya ada koordinasi dengan instansi Pemko diluar Kota Pekanbaru.

## Akuntabilitas
Ketika kita berbicara tentang akuntabilitas publik, kita berbicara tentang seberapa besar kemampuan pejabat publik terpilih untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan lembaga  publik.  Bagaimana  penyampaian  layanan  publik  dapat  dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan kepada pemerintah disebut sebagai akuntabilitas publik. Apakah sesuatu dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan atau tidak, akuntabilitas tetap diterapkan. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai tugas seseorang atau unit untuk mengawasi dan mengarahkan penggunaan kebijakan dan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka agar secara konsisten memenuhi tujuan yang  ditetapkan  melalui  penggunaan  mekanisme  akuntabilitas.  Akuntabilitas  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dalam  pengelolaan  drainase  di  Kota  Pekanbaru sudah baik. Hal ini berdasarkan perencanaan kinerja yang sesuai dengan realisasi program melalui perbandingan dari tahun 2020 sampai 2021.

## Faktor Penghambat
Adapun  faktor  penghambat  dinas  dalam  melakukan  pengeloaan  drainase  di  Kota Pekanbaru adalah:
1. Sarana dan Prasarana
Prasarana dan sarana memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu kegiatan. Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana dalam konteks ini. Dalam hal proses manajemen, hal lain yang menjadi pendukung utama. Prasarana dan sarana di  Dinas  PUPR  merupakan  kendaraan  yang  lama  atau  terlalu  tua  dan  memerlukan kendaraan yang modern yang dapat menunjang pengelolaan.

## 2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Dalam  Proses  pengelolaan  atau  pemeliharaan,  tidak  hanya  Kondisi  Drainase  yang menghalangi namun kurang sadarnya masyarakat saat mendorong DPUPR dalam hal kebersihan setempat.

## SIMPULAN
Untuk  menilai  kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang,  penulis menggunakan teknik kualitatif yang mengacu pada teori Agus Dwiyanto. Dari analisis ini dapat ditentukan bahwa:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  dalam  pengelolaan  drainase  masih  kurang  efektif,  karena  masih banyaknya titik  banjir yang menjadi permaslahannya. Pada tahun 2021 lalu  Persentasi Titik  Banjir  Terselesaikan  realisasi  sampai  dengan  tahun  2021  baru  tercapai  46,5%, sehingga ada kekurangan target 45%, untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 103,33%. Untuk permasalahan titik  banjir/titik genangan yang tidak  mencapai target kerena adanya titik genangan baru akibat curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2023, Bidang Sumber Daya Air menargetkan untuk menyelesaikan 180 titik masalah yang menyebabkan banjir (tidak hanya permasalahan drainase). Terdapat 57 titik masalah yang  belum  terselesaikan  dan  ada  123  titik  masalah  yang  diprediksi  akan  berulang. Realisasi per 29 Januari 2023, ada 29 titik masalah yang sudah diselesaikan.  Sejauh ini pihak PUPR telah berupaya untuk meningkatkan hasil kinerja dalam pengelolaan drainase dan  juga  penyelesaian  masalah  banjir  di  Kota  Pekanbaru.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan adalah dengan membuat target dan jadwal pembersihan saluran sungai dan drainase oleh Tim Operasi dan Pemeliharaan. Selain itu pemeliharaan juga dilakukan oleh bidang  Bina  Marga  (pasukan  kuning)  yang  turun  ke  lapangan  untuk  melakukan pembersihan. Kualitas layanan DPUPR dalam pengelolaan drainase sudah baik. DPUPR Kota  Pekanbaru  melalui  Tim  Bina  Marga  dan  Sumber  Daya  Air  rutin  melakukan pembersihan drainase yang ada di Kota Pekanbaru setiap hari, khususnya untuk drainase kecil yang memiliki lebar kurang dari 1 M sedangkan drainase yang memiliki lebar lebih dari  1  M  ditugaskan  kepada  Bidang  SDA.  Selanjutnya,  Responsivitas  DPUPR  dalam melakukan pengelolaan draianse sudah baik, hal itu dapat dilihat bahwa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada DPUPR yaitu melalui perangkat daerah, pengaduan dilakukan dalam bentuk surat yang kemudian dikirim ke DPUPR. Setelah mendapatkan laporan  dari  masyarakat,  tim  akan  langsung  melakukan  pengecekan  terlebih  dahulu terhadap drainase yang bermasalah oleh tim yang diturunkan ke lapangan, setelah itu
hasilnya  akan  disampaikan  ke  bidang  SDA  untuk  kemudian  dilakukan  analisa  agar mendapatkan  solusi  yang  tepat  untuk  mengatasi  permsalahannya.  Kemudian Responsibilitas  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dalam  hal  pengelolaan drainase  di  Kota  Pekanbaru  sudah  sesuai  dengan  prinsip  administrasi  atau  kebijakan organisasi, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga melakukan kerjasama dengan instansi  lain,  baik instansi Pemerintah yang ada  di Kota  Pekanbaru  ataupun  yang  berada  diluar  Kota  Pekanbaru,  karena  tidak  semua drainase yang ada di Kota Pekanbaru merupakan aset Pemko Pekanbaru. Maka dari itu perlunya ada koordinasi dengan instansi Pemko diluar Kota Pekanbaru. Dan Akuntabilitas Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dalam  pengelolaan  drainase  di  Kota Pekanbaru  sudah  baik.  Hal  ini  berdasarkan  perencanaan  kinerja  yang  sesuai  dengan realisasi program melalui perbandingan dari tahun 2020 sampai 2021.
Dari indikator diatas dapat disimpukan bahwa Kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pengelolaan  drainase  masih  belum  maksimal,  karena  adanya  beberapa  faktor penghambat diantaranya Sarana dan Prasarana yang kurang memadai sehingga hasil dalam  melakukan  pekerjaan  kurang  maksimal,  dan  juga  faktor  kurangnya  Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
2. Hambatan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  dalam  mengelola drainase di Kota Pekanbaru yaitu faktor sarana dan prasaran yang kurang memadai, rata- rata  alat  berat  yang  dimiliki  Dinas  PUPR  Kota  Pekanbaru  sudah  cukup  tua  sehingga mempengaruhi  dalam  proses  pekerjaan  yang  dilakukan.  Selain  factor  sarana  dan prasarana,  juga  terdapat  faktor  Kesadaran  Masyarakat,  masih  kurangnya  kesadaran masyarakat  dalam  mendukung  proses  pengerjaan  Dinas  PUPR  dalam  menjaga kebersihan saluran drainase,

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A.A,  A.  P.  (2017). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Armstrong M. and Baron, A. (1998). Performance Management-The New Realities. London: Institute of Personnel and Development.
Asmorowati,  E.  T.  (2021). DRAINASE  PERKOTAAN.  Panglayungan,  Cipedes  Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
Baban Sobandi, dkk. (2006). Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung.
Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Dwiyanto,  Agus  (2006).  Mewujudkan  Good  Geovernance  Melalui  Pelayanan  Public.
Yogyakarta: UGM Press.
Fahmi, I. (2010). Manajemen Kinerja. Bandung: Alfabeta.
Fahmi, I. (2013). Manajemen Kinerja (Teori dan Aplikasinya). Bandung: Alfabeta.
Hasibuan, M. S. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.
Irawan, H. (2002). Prinsip Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Kartono, K. (2010). Psikologi Sosial Perusahaan dan Industri. Jakarta: Rajwali Press.
Koontz, Harold. Cyril O’Donnell, dan Heinz Weihrich. 2011. Manajemen. Jakarta: Erlangga. Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Petama. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mahsun, M. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Malayu,  S.P.  Hasibuan  (2014). Organisasi  dan  motivasi,  dasar  peningkatan  produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
Manullang. (2010). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
Moeherjono.  (2012). Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Moleong,  L.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung.  PT  Remaja Rosdakarya.
Mulyadi,2007,  Balanced  Scorecard:  Alat  Manajemen  Kontemporer  Untuk  Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan, Edisikelima, Salemba Empat, Jakarta
Pradjudi, A. (2006). Konsep Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ruky, A. (2002). Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Saidah, H. d. (2021). Drainase Pektotaan . Yayasan Kita Menulis.
Sedarmayanti,  (2004).  Pengembangan  Kepribadian  Pegawai.  Bandung:  Penerbit  Mandar Maju.
Sembiring, Masana. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi. Fokus media. Bandung
Sinambela, L. P. (2012). Kinerja Pegawai. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siregar,  R.  T.  (2021). KOMUNIKASI  ORGANISASI  .  Bandung:  WIDINA  BHAKTI  PERSADA BANDUNG.
Sondang, P. S. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono, P. D. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
Sulistyani,  dkk.  (2009). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Konsep,  Teori  dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik). Jawa Timur: Graha Ilmu. Surjadi. (2009). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung. Wibowo, 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Frafindo Persada Winardi. (2006). Motivasi dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yeremis, T. K. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi  Publik. Konsep Teori  dan Isu. Jakarta: Gaya Media.
Zaharuddin, S. d. (2021). Gaya Kepemimpinan & Kinerja Organisasi. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
Jurnal & Skripsi:
Amalia,  H.  (2021).  Evaluasi  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 12, Nomor 1, hlm. 1-62
Anggraini,  d.  (2021).  Analisis  Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemabangunan  Dan Pemeliharaan  Drainase  Di  Desa  Air  Panas  Sungai  Abu  Kabupaten  Kerinci  . Dipublikasikan.
BORU, D. R. (2021). Evaluasi Kinerja Sitem Drainase Di Kota Nganjuk. Dipublikasikan.
Fairizi, D. (2015). Analisis Dan Evaluasi  Saluran Draniase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. Vol 3, No 1, tahun (2015) .
Hikmah, A. T. (t.thn.). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UKM (Studi Kasus UKM DI Kabupaten dan Kota Semarang). Jurnal Ilmiah, Vol 2, No 1, hlm. 102-114, tahun (2013) . Ismoyo.  (2017).  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo. Forum Ilmu Sosia, Vol 44, No 1, hlm. 18-26, tahun (2017) .
Juru,  N.  A.  (2020).  Analisis  Struktur  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol 4, No 2, hlm. 408-421 , tahun (2020) .
LUBIS, E. S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan  Pemeliharaan Tata Kelola Air Dan Drainase Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Dipublikasikan.
Putri, L. D. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pamong Belajar Pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Di Wilayah Priangan Jawa Barat. Jurnal PendidikanLuar Sekolah, Vol 4, No 1, hlm. 47-50, tahun (2020) .
SALSABILA,  U.  (2021).  Pengelolaan  Sistem  Drainase  Oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan  Ruang  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum
Nomor  12  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Drainase  Perkotaan. Dipublikasikan.
Sunarno,  d.  (2015).  Evaluasi  Kinerja  Pengelolaan  Sistem  Drainase  Berbasis  Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Banjir (Studi Kasus di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur). Dipublikasikan.
Siagian, T. F. (2018). Pengaruh Kepuasaan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Pada CV. UNION EVENT PLANNER. AGORA. Vol 6, No 1, tahun (2018) .
Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum  Nomor 12 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018
Peraturan  Pemerintah  Indonesia  No  13  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan  Wali  Kota  Pekanbaru  No.  94  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah