## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Oleh: Yasminingrum Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sektor pemerintah tidak lagi dominan,  tetapi  masyarakat  dan  sektor  swasta  juga  berperan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  sehingga  tercipta  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  diantara pemerintah, swasta dan masyarakat .
Kata Kunci : Penyelenggaraan Pemerintahan, Good Governance

## ABSTRACT
Good  governance  as  a  solid  and  responsible  organization  of  governmental management is in line with the principles of democracy and market, efficient governance, and the governance which is free and clean from the activities of corruption, collusion and nepotism In good governance, public sector is no longer dominant, but public and private sectors  also  play  their  roles  in  governance  so  as  to  create  synergy  and  constructive relationship in government, private, and public.
Keywords: Governance, Good Governance

## A. Pendahuluan
UUD  1945  menyatakan  bahwa Negara  Republik  Indonesia  adalah negara  yang  berdasar  atas  Hukum ( Rechtstaal) tidak berdasarkan kekuasaan  belaka (Machstaat ).  Ini berarti  bahwa  sistem  pemerintahan negara  Indonesia  juga  berdasar  atas hukum.  Prinsip  ini  dikenal  dengan  asas legalitas.
Asas  legalitas  merupakan  salah satu  prinsip  negara  hukum  yang  sangat penting.  Menurut  Stout,  asas  legalitas
menentukan bahwa pemerintahan tunduk  pada  undang-undang. 1 Dengan demikian  segala  bentuk  kebijakan  dan tindakan aparatur penyelenggara negara harus  berdasar  atas  hukum,  tidak semata-  mata  berdasarkan  kekuasaan yang  melekat  pada  kedudukan  aparatur penyelenggara negara itu sendiri.
Negara Republik Indonesia sebagai  negara  hukum  mendambakan suatu  masyarakat  yang  tertib,  adil  dan
1 Ridwan,2009, Hukum Administrasi Di Daerah,
FH UII Press, Yogyakarta, Hal.9.
makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang Undang Dasar 1945,
sebagaimana  diamanatkan  alinea  ke  4 Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu diperlukan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia
Pembangunan  nasional  sebagai pengamalan Pancasila yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan  telah  menghasilkan kemajuan-kemajuan  dalam  berbagai bidang kehidupan. Sebagai suatu proses berkelanjutan, upaya-upaya pemantapan dan peningkatan terus dilakukan sehingga semakin memperkokoh
keamanan dan ketertiban serta ketahanan  nasional  dalam  menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan yang semakin kuat. 2
Penyelenggaraan pemerintahan dalam  good governance  berkaitan dengan tranparansi, akuntabilitas publik dan sebagainya dan dapat memposisikan rakyat  dalam  mengatur  ekonominya. Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  dan ideologi  negara  mempakan  sumber  dari segenap nilai-nilai, azas- azas, kaidah-kaidah  yang  menjadi  pedoman dan panutan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang aparatur negara dan aparatur
2 Sondang P. Siagian, 2003, Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.77
pemerintahan.

## B. Permasalahan
Bagaimana aktualisasi prinsip -prinsip  good  governance  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia ?

## C. Pembahasan
Negara  adalah  identik  dengan hukum,  karena  itu  tertib  hukum  tidak ada  bedanya  dengan  tertib  negara. Hukum  berlaku souverein, hukum berlaku obyektif, terlepas dari pengakuan rakyat, terlepas dari penerimaan rakyat, terlepas dari psychologische wortel 3 Negara  adalah organisasi  kekuasaan  yang  diciptakan oleh  kelompok  manusia  yang  disebut bangsa. 4 Hukum  adalah  suatu  jenis perintah.  Tetapi  karena  ia  disebut perintah,  maka  setiap  hukum  yang sesungguhnya, mengalir dari satu sumber yang pasti apabila suatu perintah dinyatakan  atau  diumumkan  satu  pihak menyatakan  suatu  kehendak  agar  pihak lain  menjalankannya  atau  membiarkan
3 Djoko  Sutono,  1982, Hukum  Tata  Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.hlm.80
4 Soehino, 1982, Ilmu Negara , Liberty,
Jogjakarta.hlm.141
dijalankan .......................................................................... 5
Negara  hukum  adalah  negara dimana  tindakan  penguasa  dan  rakyat haras  berdasarkan  hukum  Negara  haras menjadi negara hukum, itulah semboyan dan  sebenamya  juga  menjadi  daya pendorong  perkembangan  pada  zaman baru  ini.  Negara  harus  menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas  kegiatannya  sebagaimana lingkungan  (suasana)  kebebasan  warga negara  menurut  hukum  itu  dan  harus menjamin  suasana  kebebasan  itu  tanpa dapat ditembus.
Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak  dari  segi  negara,  juga  secara langsung  tidak  lebih  jauh  daripada seharusnya  menurut  suasana  hukum. 6
Adapun  unsur-unsur  negara  hukum, adalah
(1) Adanya  jaminan  hak  azasi manusia (grondrechten)
(2) Adanya pembagian kekuasaan ( scheiding van machten)
(3) Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan -peraturan hukum ( wet
matigheid van het bestuur)
5 Satjipto  Rahardjo,  2000, Ilmu  Hukum, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.hlm.28
6 O  Notohamidjojo, 1967,  Makna  Negara Hukum, Badan  Penerbit  Kristen, Jakarta.hlm.12
(4) Adanya peradilan administrasi (administratief rechspraak ). 7
Pengertian negara hukum menurut  UUD  1945  adalah  negara hukum  dalam  arti  luas.  Negara  hukum dalam  arti  luas  mengandung  makna bahwa :
1. Negara dengan produk hukumnya bukan saja melindungi  segenap  bangsa
Indonesia  dan  selurah  tumpah darah  Indonesia,  tetapi  juga haras memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Dalam suasana negara hukum,
konstitusi  yang  merupakan hukum dasar (yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara
sehingga  menjadi  acuan  bagi penyelenggaran  negara  baik aparatur negara maupun warga negara  dalam  menjalankan peran,  hak  dan  kewajiban ataupun tugas dan tanggungjawab masing -masing dalam bemegara) bisa 7 SF Marbun, 2002, Dimensi Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Jogjakarta.hlm.7
berbentuk tertulis (UUD 1945) tetapi  juga  termasuk  hukum dasar  lain  yang  tidak  tertulis yang  timbul  dan  terpelihara yang  berupa  nilai-nilai  dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan  negara  yang disebut konvensi; 3. Sumber  hukum  di  Indonesia menyangkut  seluiuh  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8 Kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan nasional  tergantung  dari  kesempumaan aparatur  Negara/pemerintah.  Pengertian pemerintah  dapat  diartikan  dalam  arti sempit  dan  luas.  Pengertian  pemerintah dalam  arti  sempit  adalah  organ/alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang.  Dalam  pengertian  ini pemerintah  hanya  berfungsi  sebagai badan eksekutif atau bestuurs.
Dan pengertian pemerintah dalam arti  luas  adalah  semua  badan  yang menyelenggarakan  semua  kekuasaan  di dalam  negara  baik  kekuasaan  eksekutif dan  yudikatif  seperti  teori  tria  politika
8 Muchan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Jogjakarta.hlm.34.
dari  Montesquieu  adalah  termasuk pemerintah  dalam  artinya  yang  hias. Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintah  dalam  pengertiannya  yang luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan di pusat, kemudian terdapat  juga  instansi-instansi  yang melaksanakan keputusan dari badan-badan itu. Sedangkan Van Vollenhoven  mengemukakan  bahwa dalam  arti  luas  tugas  pemerintah  itu terbagi  kedalam  empat  fungsi  yaitu pembentuk  undang-undang,  pelaksana/ pemerintah (bestuur), polisi dan keadilan. 9
Penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit ini mendasarkan pada asas legalitas. Menurut Sjachran Basah, bahwa  asas  legalitas  itu  merupakan upaya  mewujudkan  duet  integral  secara harmonis  antara  paham  kedaulatan hukum  dan  pahak  kedaulatan  rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar,  yang sifat  hakikatnya konstitutif. 10
Dengan asas legalitas
9 SF Marbun & Moh Mahfud MD, 1987, Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Jogjakarta.hlm.8-9
10 Sjachran  Basah,  1992, Perlindungan  Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni,  Bandung.hlm.2
penyelenggaraan pemerintah itu memiliki ligitimasi untuk mempengaruhi atau
melakukan intervensi bagi kehidupan warga Negara. Dan  asas  legalitas  menurut  Soehardjo, dapat  untuk  menilai  apakah  organ  atau aparat  pemerintahan  itu  benar-benar mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan itu, sebab bila tidak maka  tindakan  itu  merupakan  tindakan yang tidak sah. 11
Penyelengaraan pemerintahan dilakukan  oleh  pemerintahan  pusat  dan pemerintahan  daerah.  penyelenggaraan pemerintahan
pusat dan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah atas  dasar  kewenangan  yang  diberikan oleh  undang-undang.  Menurut  Franz Magnis  Suseno,  mengatakan  bahwa satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang  sah  adalah  legitimasi  demokratis. Kekuasaan  harus  diligitimasikan  dari kehendak mereka yang dikuasai. 12
Wewenang  untuk  memberikan perintah  kepada  orang  lain  harus berdasarkan  atau  sesuai  dengan  tatanan
11 Soehardjo,  1991, Hukum  ADMINISTRASI
Negara  Pokok  Pokok  Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia , UNDIP, Semarang.hlm.28 12 franz  Magnis  Suseno,  1988, Etika  Politik
Prinsp Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Gramedia,
Jakarta.hlm.28
masyarakat yang disetujui oleh masyarakat.  Hal  ini  dapat  dimaknai bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.
Prinsip kedaulatan rakyat diselenggarakan melalui system demokrasi artinya dalam penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan  rakyat  terlibat  aktif  di dalamnya, baik secara langsung maupun melalui  para  wakilnya  di  parlemen. Dalam  konteks  demokrasi  ada  jaminan bagi rakyat untuk memperoleh kebebasan  dan  persamaan  baik  dalam dimensi politik, ekonomi social, budaya, dan sebagainya.
Kekuasaan pemerintahan Republik  Indonesia  ada  pada  presiden atau  bisa  disebut  dengan  kekuasaan eksekutif merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensiil oleh Undang Undang Dasar
1945.  Sebagai  kepala  eksekutif  maka presiden mendapatkan banyak kewenangan guna menjalankan pemerintahannya. Namun selain memegang  kekuasaan  pemerintahan, presiden  juga  memiliki  kekuasaan  alau kewenangan di
bidang perundang-undangan.  Hal  ini  terjadi karena  undang-  undang  dibentuk  atas persetujuan bersama antara presiden dan

## DPR
Selain dua kekuasaan itu, pesiden masih memiliki satu kekuasan lagi yaitu kekuasaan sebagai kepala negara.
Dengan  demikian  menurut  Undang Undang Dasar 1945 dapat dibagi dalam beberapa bidang kekuasaan, yaitu : 13
1. Kekuasaan
Pemerintahan,
diatur  dalam  pasal  4  yat  (1),
Presiden  Republik  Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
undang -undang.
2. Kekuasaan  Legislatif,  diatur,
dalam  pasal  5  ayat  (1), Presiden  berhak  mengajukan rancangan undang-undang kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat, dan pasal 20 ayat (2) setiap rancangan undang-undang  dibahas  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan
bersama.
3. Kekuasaan  Kepala  Negara, diatur dalam :
a. Pasal  10,  yaitu  memegang kekuasaan  tertinggi  atas
13 Marisson, 2005,  Hukum  Tata  Negara,  Era Reformasi, Ramdina Prakarsa,
Jakarta.

## Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara
b. Pasal 11, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian  dan  perjanjian dengan negara lain
c. Pasal 12, yaitu menyatakan keadaan bahaya d Pasal 13, yaitu  mengankat  duta  dan konsul
d. Pasal  14,  yaitu  memberi grasi  dan  rehabilitasi  serta amnesty dan abolisi
e. Pasal  15,  yaitu  memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.
Good  govemance muncul  dari adanya  kepentingan  lembaga-lembaga donor  seperti  PBB,  Bank  Dunia,  ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam  perkembangan  selanjutnya  good govemace ditetapkan sebagai syarat bagi negara  yang  membutuhkan  pinjaman dana, sehingga good govemance digunakan  sebagai  standar  penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan  dan  berkeadilan. 14 UNDP
14 Hafifah Sj. Sumaito, 2003, Inovasi, Partisipasi Dan  Good  Governance, Yayasan Obor Indonesia,
merumuskan karakteristik pemerintahan yang  baik  (good  govemance),  adalah sebagai berikut:
a. Partisipasi
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses
bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui mtermediasi  institusi  legitimasi yang  mewakili  kepentingannya. Partisipasi  warga  negara  ini dilakukan  tidak  hanya  pada tahap implementasi,  akan tetapi secara  menyeluruh  mulai  dari tahapan  penyusunan  kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
b. Rule of law
Good  governance  dilaksanakan dalam  rangka  demokratisasi berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi
adalah adanya penegakkan hukum yang adil dan dilaksanakan  tanpa  pandang bulu.  Oleh  karena  itu  langkah awal penciptaan good governance  adalah  membangun
system  hukum  yang  sehat,  baik
Jakarta.
perangkat lunak, perangkat kerasnya, maupun seumber daya manusia yang menjalankan sistemnya.
c. Transparan
Keterbukaan  adalah  merupakan salah  satu  karakteristik  good governance  terutama  adanya semangat  zaman  serba  terbuka dan  akibat  adanya  revolusi informasi.
Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua
kepentingan  public d. Daya tanggap Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari
keterbukaan, maka setiap komponen  yang  terlibat  dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap
stakeholders.
e. Consensus orientation Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih baik, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
f. Keadilan
Semua warga negara mempunyai  kesempatan  yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. g. Effectiveness and efficiency Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang  telah  digariskan  dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin
h. Akuntabilitas
Para  pembuat  keputusan  dan pemerintahan, sector swasta dan masyarakat bertanggunjawab
kepada  public  dan  lembaga stakeholders.  Akuntabilitas  ini tergantung pada organisasi
tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi
i. Visi strategi .15
Para  pemimpin  dan  public  harus mempunyai prespektif good governance dan  pengembangan  manusia  yang  luas serta  jauh  ke  depan  sejalan  dengan  apa yang  diperlukan  untuk  pembangunan semacam ini.
Indicator good governance rumusannya meliputi lima, yaitu :
a. Melaksanakan hak azasi
15 Sadu wasistiono,2003, Kapita Selekta Management Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung,hlm71
manusia;
b. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
c. Melaksanakan  hukum  untuk melindungi kepentingan masyarakat;
d. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggungjawab kepada
masyarakat; dan
e. Orientasi  politik  pemerintah menuju pembangunan.
Institusi  good  governance  terdiri atas pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintahan  selaku  yang  menciptakan lingkungan  politik  dan  hukum  yang kondusif, swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan masyarakat berperan  positif  dalam  interaksi  sosial, ekonomi, politik dan mengajak kelompok-kelompok  dalam  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  aktivitas ekonomi, social dan politik.
Dengan  demikian,  bahwa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik,  sektor  pemerintah  tidak  lagi dominan,  tetapi  masyarakat  dan  sektor swasta juga berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercipta hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara
pemerintah, swasta dan masyarakat Adanya keserasian dan kesejajaran hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat akan terjadi hubungan saling melengkapi dan melakukan pengawasan untuk menciptakan
penyelenggaraan pemerintah  yang  baik  yang  bebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam  Undang  Undang  No.  28 Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari KKN,  dalam  Pasal  3  nya  dinyatakan, bahwa  asas  umum  penyelenggaraan Negara, meliputi:
1. Asas kepastian hukum;
2. Asas  tertib  penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas; dan
7. Asas akuntabilitas.
Rambu-rambu dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  menuju kearah pemerintahan yang bersih tersebut  dalam  Undang  Undang  No.  28 Tahun  1999,  tentu  saja  belum  memberi jaminan
kearah
terciptanya
penyelenggaraan  pemerintahan  yang dapat  mewujudkan  kehendak  berbagai ketentuan  perundang-undangan  yang
mengatur hal-hal yang bersifat inkongkreto.
Asas  umum  pemerintahan  yang layak sebagaimana dikenal di Indonesia, sejak  dahulu  telah  dikenal  di  berbagai negara, seperti Belanda dan Perancis. Di Belanda dikenal dengan nama Algemene Beginselen  van  Behoorlijk  Bestuur. Isinya  telah  diakomodasikan  melali yurisprudensi
Administrative Rechtspraak  Overheids  Beschikking, yaitu asas pertimbangan, asas kecamatan,  asas  kepastian  hukum,  asas kepeicayaan,  asas  persamaan,  asas keseimbangan,  asas  kewenangan,  asas lair play, asas larangan detoumement de
Pouvoir ,
larangan bertindak sewenang-wenang.
Pemerintahan  yang  bersih  adalah bagian  dari  pemerintahan  yang  baik (good  governance),  dan  pemerintahan yang  bersih  tidak  dapat  dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata  lain  bahwa  pemerintahan  yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik.
Good  governance sebagai  norma pemerintahan,  adalah  suatu  gagasan yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik dan asas asas umum pemerintahan yang layak  menciptakan  pemerintahan  yang
bersih dan pemerintahan yang berwibawa. Dan konsep good governance  telah  menjadi  kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
D. Penutup

## Kesimpulan
Penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan prinsip goodgovemance dengan mengaktualisasikan secara afektif
azas-azas  umum  pemerintahan  yang baik, moral. Good governance mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Salah  satu  komponennya  adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan  yang  didasarkan  atas keabsahan bertindak dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
A Muin Fahmal, 2006, Peran Asas Asas
Unrurn  Pemerintahan  Yang layak Dalam Mewujudkan
Pemerintahan  Yang  Bersih,
UII Press, Jogjakarta.
Djoko  Sutono,  1982, Hukum  Tata
Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hafifah  Sj.  Sumaito, 2003,  Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, Yayasan  Obor
Indonesia, Jakarta.
Muchan,  1982, Pengantar  Hukum Administrasi  Negara, Liberty,
Jogjakarta.
Marisson, 2005,  Hukum  Tata  Negara,
Era Reformasi, Ramdina
Prakarsa, Jakarta
.
Rfanz  Magnis  Suseno,  1988, Etika Politik  Prinsp  Prinsip  Moral Dasar  Kenegaraan  Modern ,
Gramedia, Jakarta
SF Marbun & Moh Mahfud MD, 1987, Pokok Pokok Hukum Administrasi  Negara, Liberty,
Jogjakarta.
SF  Marbun,  2002, Dimensi  Dimensi Pemikiran  Hukum  Administrasi Negara, UII Press, Jogjakarta.
Satjipto  Rahardjo,  2002, Ilmu  Hukum,
Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
Soehino,  1982, Ilmu  Negara ,  Liberty,
Jogjakarta.
Sjachran  Basah,  1992, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi  Negara, Alumni,
Bandung.
Soehardjo, 1991, Hukum ADMINISTRASI Negara Pokok  Pokok  Pengertian  Dan Perkembangannya Di Indonesia , UNDIP, Semarang.
O Notohamidjojo, 1967, Makna Negara
Hukum, Badan
Penerbit
Kristen, Jakarta.