P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Analisis  yuridis  penerapan  azas  itikad  baik  dalam  penetapan  suku  bunga  pada perjanjian  financial  technology  peer-to-peer  lending  (pinjaman  online)  dalam perspektif hukum bisnis

## Wahyu Okta Prasetyo
Universitas Riau, Indonesia, wahyuokta.prasetyo@gmail.com
Dikirim 13 Januari 2023,  disetujui 13 Maret  2023, diterbitkan 15 Maret 2023 Pengutipan: Prasetyo, W.O. (2023). Analisis yuridis penerapan azas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian financial technology peer-to-peer lending (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis . Gema Wiralodra , 14 (1), 96-104.

## Abstrak
Asas  itikad  baik  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  sangat diperlukan,  karena  dengan  tidak  dipenuhinya  asas  itikad  baik  khususnya  dalam  pelaksanaan Financial  Technology Transaksi  Bisnis  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam penggunaannya,  maka  akan  berdampak  pada  tidak  tercapainya  tujuan  dari  asas  kemanfaatan. Penyelenggaraan platform peer-to-peer  lending yang  tidak  aman  dapat  mengakibatkan  risiko kredit  yang  besar  dan  menghasilkan  bunga  pinjaman  yang  lebih  besar  dari  pinjaman  secara tradisional. Sengketa antara penyelenggara fintech sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan  konsumen  acap  kali  dilatarbelakangi  oleh  ketidakseimbangan  hubungan  antara penyelenggara  dengan  konsumen  sehingga  hubungan  hukum  yang  terjadi  menempatkan konsumen  pada  posisi  yang  lemah.  Dalam  perspektif  hukum  bisnis,  bahwa  itikad  baik  menjadi dasar penafsiran dalam seluruh tahapan kontrak. Itikad baik juga memiliki fungsi menambah, yang artinya  bahwa  hak  dan  kewajiban  juga  dapat  timbul  karena  adanya  itikad  baik  tanpa  diatur sebelumnya  oleh  perjanjian  dan  itikad  baik  juga  dapat  membatasi  dan  mengenyampingkan berlakunya peraturan yang ditetapkan sebelumnya oleh perjanjian.
Kata Kunci : Itikad Baik, Financial Technology , Peer-to-peer Lending , Perjanjian

## Abstract
The principle of good faith in the use of information technology and electronic transactions is very necessary, because if the principle of good faith is not fulfilled, especially in the implementation of Financial Technology Business Transactions that utilize information technology in its use, it will  have  an  impact  on  not  achieving  the  objectives  of  the  principle  of  expediency.  The implementation  of an  unsafe  Peer-to-Peer  Lending  platform  can  result  in large  credit risks  and generate  higher  loan  interest  than  traditional  loans.  Disputes  between  fintech  organizers  as Financial  Services  Businesses  and  consumers  are  often  motivated  by  an  imbalance  in  the relationship between providers and consumers so that legal relations that occur place consumers in a weak position. In the perspective of business law, good faith is the basis for interpretation in all stages of the contract. Good faith also has an additional function, which means that rights and obligations can also arise due to good faith without being previously regulated by an agreement and good faith can also limit and override the enactment of regulations previously stipulated by an agreement.
Keyword(s): Good Faith, Financial Technology, Peer-to-peer Lending, Agreement

## 1. Pendahuluan
Teknologi  informasi  yang  mengalami  perkembangan  utamanya interconnection- networking  (internet) ,  membawa  pengaruh  besar  di  seluruh  lini  kehidupan  manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi (Benuf, Mahmudah, &  Priyono,  2019).  Perkembangan  teknologi  dalam  dunia  bisnis  merupakan  sesuatu  yang tidak  bisa  dinafikan  seiring  dengan  semakin  besarnya  aspek  manfaat  yang  di  dapat  oleh
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
masyarakat  melalui  digitalisasi  ekonomi.  Hal  ini  memicu  perkembangan  signifikan  dari Teknologi Finansial ( Fintech ) (Tampi, 2018).
Fintech adalah  penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan keandalan  sistem  pembayaran  (Rahadi,  2020).  Salah  satu platform jasa  keuangan  yang ditawarkan oleh penyelenggara usaha fintech adalah pinjaman kredit dalam jaringan/ online ) atau  yang  dikenal Financial  Technology  Peer-to-peer  (P2P)  Lending .  Praktik  bisnis pinjaman  dalam  jaringan  menghubungkan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman secara online .  Era  teknologi  saat  ini,  kredit  keuangan  elektronik  melalui  perusahaan Financial Technology yang peer-to-peer (P2P) lending telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Dalam sebuah transaksi Fintech para pihak terikat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 butir 17 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  dengan  Undang- undang ITE) menyebutkan bahwa “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak  yang dibuat melalui sistem elektronik (Khoirunisa, Suwandono, & Muchtar, 2020).
Pelaksanaan P2P  Lending didasarkan  pada  perjanjian  yang  dibuat  antara Penyelenggara  dengan  Pemberi  Pinjaman  dan  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima Pinjaman.  Pengajuan  pinjaman  oleh  calon  Penerima  Pinjaman  dilakukan  hanya  dengan penggunaan internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan Pemberi Pinjaman. Sebelum  mengajukan  pinjaman  sejumlah  uang,  calon  Penerima  Pinjaman  akan  diperiksa terkait kemampuan Penerima Pinjaman dalam melakukan pembayaran. Penerima Pinjaman harus memperhatikan syarat dan ketentuan beserta pasal-pasal dalam perjanjian yang telah dibuat agar tidak menimbulkan masalah yang akan merugikan bagi para pihak di kemudian hari seperti  gagal  bayar  dan wanprestasi  (Khoirunisa et  al.,  2020). Penyedia layanan P2P Lending telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 7 Peraturan OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  mengatur  bahwa  para  pengusaha  teknologi  finansial  wajib mendaftarkan layanan P2P Lending ke OJK (Hidayat, Alam, & Helmi, 2020).
Pemenuhan asas itikad baik dalam P2P Lending yang dimaksud dimulai sejak platform tersebut  diberikan  izin  untuk  dioperasikan  serta  saat  platform  tersebut  digunakan  oleh masyarakat  luas.  Penyelenggaraan P2P  Lending pada  praktiknya  hingga  saat  ini  masih menimbulkan  berbagai  permasalahan,  salah  satunya  adalah  pemberitahuan  informasi mengenai besaran bunga pinjama yang kurang jelas dalam situs atau platform P2P Lending yang dimiliki oleh Penyelenggara. Pemberitahuan segala informasi terkini  mengenai P2P Lending wajib  disampaikan  oleh  Penyelenggara  secara  jelas,  akurat,  jujur,  dan  tidak menyesatkan  (Candra, 2019). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan P2P Lending  telah  menunjuk  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  bersama  Indonesia  (AFPI)  sebagai mitra  strategis  OJK  berdasarkan  surat  nomor  S-5/D/05/IKNB/2019.  AFPI  merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi para Penyelenggara dalam penyelenggaraan P2P Lending. AFPI yang merupakan mitra strategis OJK dalam penyelenggaraan P2P Lending, memiliki kewenangan  untuk  membuat  sebuah  aturan  yang  bernama  Pedoman  Perilaku  Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab (Pedoman Perilaku) (Khoirunisa et al., 2020).
Tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending yang diatur dalam Pedoman Perilaku yaitu maksimal  0,8%  per  hari.  Kepala  Bidang  Kelembagaan  Humas  AFPI,  Tambur  Pardede menjelaskan  bahwa  besaran  bunga  maksimal  0,8%  per  hari  diperuntukan  untuk  jenis pinjaman  multiguna  dengan  jangka  waktu  pinjaman  kurang  dari  1  (satu)  bulan.  Pendapat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
yang  disampaikan  oleh  Kepala  Bidang  Kelembagaan  Humas  AFPI  tersebut  tidak diakomodasi  dalam  Pedoman  Perilaku,  karena  di  dalam  Pedoman  Perilaku  hanya mengakomodasi  besaran  maksimal  0,8%  per  hari  tanpa  adanya  penjelasan  lebih  lanjut mengenai  peruntukan  jenis  pinjaman.  Ketiadaan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai peruntukan  jenis  pinjaman  untuk  bunga  maksimal  0,8%  per  hari  menunjukan  kurangnya keterbukaan  informasi  biaya  termasuk  mengenai  informasi  besaran  bunga  pinjaman  yang jelas dalam P2P Lending yang pada dasarnya sangat penting untuk diketahui oleh para pihak. Penyelenggaraan platform P2P Lending yang tidak aman dapat mengakibatkan risiko kredit yang  besar  dan  menghasilkan  bunga  pinjaman  yang  lebih  besar  dari  pinjaman  secara tradisional (Khoirunisa et al., 2020).
Asas  itikad  baik  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik sangat  diperlukan,  karena  dengan  tidak  dipenuhinya  asas  itikad  baik  khususnya  dalam pelaksanaan Financial  Technology .  Transaksi  bisnis  yang  memanfaatkan  teknologi informasi dalam penggunaannya, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari asas kemanfaatan. Asas  kemanfaatan  yang dimaksud salah satunya adalah pengembangan dalam  hal  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  untuk  meningkatkan  kesejahteraan sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  4  huruf  b  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elekronik  yang  menyebutkan  bahwa  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk “mengembangkan perdagangan dan perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat”. Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  peneliti  bermaksud  membahas  mengenai penerapan azas itikad baik pada financial technology transaksi bisnis yang penulis beri judul Analisis  yuridis  penerapan  azas  itikad  baik  dalam  penetapan  suku  bunga  pada  perjanjian financial technology peer-to-peer lending (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  (disamping adanya  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  yang  terutama  meneliti  data  primer) (Soekanto,  2007).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  terkait  dengan  asas-asas  hukum. Penelitian  ini  bertitik tolak  dari  bidang-bidang  tata  hukum  (tertulis)  tertentu,  dengan  cara mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah dirumuskan  (umpamanya)  di  dalam  perundangan-undangan  tertentu.  Kalau  penelitian  itu dilakukan  terhadap  hukum  tercatat,  maka  terlebih  dahulu  harus  dapat  dirumuskan  kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya (untuk perbandingan) (Soekanto, 2007).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (Ariawan, 2013). Penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu  memanfaatkan  perpustakaan  sebagai  sarana  dalam  mengumpulkan  data,  dengan mempelajari  buku-buku  sebagai  bahan  referensi  dan  memanfaatkan  media  internet  untuk penelusuran karya tulis ilmiah terkini yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk  angka-angka  yang  akan  disusun  secara  logis  dan  sistematis  serta  tanpa menggunakan  rumus  statistik.  Dalam  menarik  kesimpulan,  penulis  menggunakan  metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
1. Penetapan Suku Bunga Pada Perjanjian Financial Technology Peer-to-peer Lending (Pinjaman Online)
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa:
“Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  selanjutnya disingkat  LPBBTI  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan  pemberi  dana  dengan  penerima  dana  dalam  melakukan  pendanaan konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  secara  langsung  melalui  sistem elektronik dengan menggunakan internet.”
Pengawasan P2P  Lending yang  telah  dilakukan  oleh  OJK  dan  AFPI  tidak menghilangkan  permasalahan  dalam  pelaksanaan P2P  Lending yang  hingga  saat  ini masih  seringkali  terjadi,  seperti  penentuan  tingkat  suku  bunga  pinjaman  P2P  Lending yang melampaui batas, serta pemberitahuan informasi mengenai tingkat suku bunga yang kurang jelas dalam platform P2P Lending yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu (Khoirunisa et al., 2020).
Berdasarkan  Pasal  29  Ayat  (2)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa: batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Walaupun  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  Bank  Indonesia  tidak mengatur  secara  khusus  mengenai  besaran  suku  bunga.  Tetapi  Asosiasi  Fintech Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI)  telah  mengatur  dalam code  of  conduct Asosiasi Fintech  Pendanaan  Indonesia  bahwa  jumlah  total  biaya  pinjaman  tidak  melebihi  suku bunga flat 0,8%  per  hari.  Juga  adanya  ketentuan  bahwa  jumlah  total  biaya,  biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending hanya diatur dalam Pedoman Perilaku yang  merupakan  suatu  kebijakan  dan  diberlakukan  untuk  kelompok  tertentu,  yaitu Penyelenggara, dengan berlandaskan pada kesepakatan antar Penyelenggara. Kedudukan Pedoman Perilaku yang bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara luas atau terkualifikasi sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan menimbulkan pertanyaan seperti apakah Pedoman Perilaku memiliki kedudukan hukum yang pasti, karena hal tersebut akan berdampak pada pemberitahuan informasi mengenai tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending yang kurang jelas dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu (Khoirunisa et al., 2020).
Prinsipnya  para  pelaku fintech  P2P  Lending dalam  hal  ini  adalah  penyelenggara fintech memiliki tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Penetapan suku bunga pada perjanjian fintech P2P Lending yang hanya diatur oleh Pedoman Perilaku cenderung akan dimanfaatkan oleh para pelaku fintech yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan P2P Lending untuk meperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pedoman perilaku yang hanya mengikat bagi para anggota asosiasi, tidak bisa menjamin pelaku fintech yang tidak masuk ke dalam keanggotaan asosiasi untuk turut tunduk kepada aturan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi.
2. Perspektif Hukum Bisnis Terhadap Kedudukan Azas Itikad Baik Dalam Penetapan Suku Bunga Pada Perjanjian Financial Technology Peer-to-peer Lending (Pinjaman Online) Yang Menimbulkan Permasalahan
Sudut  pandang  hukum  bisnis  dalam  melihat  perkembangan  teknologi  di  dunia merupakan suatu unsur utama pada pemanfaatan teknologi di dalam pelaksanaan bisnis. Hukum  bisnis  memberikan  pedoman  tentang  hal-hal  yang  layak  dan  seharusnya
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
dilaksanakan dalam penyelenggaraan bisnis. Penyelenggaraan bisnis akan selalu diawali dengan pembuatan perjanjian. Azas itikad baik merupakan suatu unsur yang dewasa ini sering  diabaikan  oleh  pelaku  bisnis  dalam  membuat  perjanjian  yang  pada  akhirnya perjanjian tersebut menimbulkan permasalahan.
Pelaksanaan P2P  Lending yang  menggunakan  sistem  elektronik  dalam penggunaannya  serta  jaringan  internet  dalam  pelaksanaannya  membuat P2P  Lending terkualifikasi  sebagai  suatu  layanan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  dalam P2P Lending setidaknya harus memenuhi asas itikad baik sebagaimana yang diakomodasi dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE bahwa:
“Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”
Asas  itikad  baik  yang  dimaksud  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  ITE  merupakan landasan bagi para pihak, yang dalam hal ini merupakan pihak dalam P2P Lending , yang digunakan  tidak  dengan  tujuan  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan (Sujamawardi, 2018).
Perjanjian  di Fintech  Lending adalah  perjanjian  perdata  antara  pemberi  dan penerima  pinjaman.  Apabila  tidak  sepakat  dengan  besarnya  bunga  (biaya  pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan,  dan  seluruh  biaya  lain  maksimum  100%  dari  nilai  prinsipal  pinjaman (Siska, 2021).
Dalam konteks fintech , saat ini fintech hanya diatur dalam POJK, PBI dan beberapa peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  kementerian  terkait.  Akan  tetapi,  berbagai  peraturan yang ada bersifat secondary legislations atau peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan pastinya  memiliki  kekuatan  berlaku  yang  lemah  dibandingkan  peraturan  berbentuk undang-undang.  Berbeda  dengan  industri  keuangan  lainnya  seperti  perbankan,  pasar modal, peransuransian, dana pensiun  yang secara khusus diatur dalam undang-undang, fintech belum  diatur  alam  undang-undang  (Wiwoho,  Kharisma,  &  Wardhono,  2022). Dalam  konteks  pembentukan  undang-undang  terkait fintech ,  Pasal  33  Ayat  (4)  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi (Wiwoho et al., 2022).
Fintech sebagai  layanan  jasa  keuangan  digital  menciptakan  transaksi  yang  tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terlebih, kompleksitas aplikasi dengan bantuan artificial intelligence dan big data mengubah secara “frontal” layanan jasa keuangan konvensional yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, selain membawa kemanfaatan dan mendorong pertumbuhan  ekonomi,  layanan  keuangan  dalam fintech juga  berpotensi  menimbulkan sengketa (Kharisma, 2021). Sengketa antara penyelenggara fintech sebagai Pelaku Usaha Jasa  Keuangan  (PUJK)  dengan  konsumen  acap  kali  dilatarbelakangi  oleh ketidakseimbangan  hubungan  antara  penyelenggara  dengan  konsumen  sehingga hubungan  hukum  yang  terjadi  menempatkan  konsumen  pada  posisi  yang  lemah. Ketidakseimbangan  hubungan  antara  penyelenggara  dengan  konsumen  tersebut  antara lain disebabkan oleh adanya asymmetric information dan power imbalances ; rendahnya
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
kualitas  pelayanan  kepada  konsumen;  penyalahgunaan  data  pribadi  konsumen;  dan kurang  efektifnya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  antara  penyelenggara  dengan konsumen. Selain itu, sengketa antara penyelenggara fintech dengan konsumen juga bisa disebabkan  oleh  perbedaan  pemahaman  akan  produk  dan  salah  satu  pihak  yang  tidak melaksanakan kewajiban yang ada (Wiwoho et al., 2022).
Yayasan  Konsumen  Lembaga  Indonesia  (YLKI)  mencatat,  layanan  pinjaman online (pinjol) banyak dikeluhkan konsumen dengan keluhan yang sama dengan produk leasing ,  yakni  pada  proses  penagihan.  Pengaduan  terkait  pinjol,  57,3%  merupakan pengaduan  cara  penagihan,  permohonan reschedule 16,3%,  identitas  dipakai  4,6%, pengalihan data 4,6%, tidak melakukan pinjaman namum ditransfer 4,6%, kredit macet 3,2%,  pencairan  tidak  sesuai  3,2%,  bunga  pinjaman  3,2%,  pelunasan  pinjaman  1,6%, sistem pembayaran dan tenor berubah masing-masing 6%  (Fadila, 2021).Selain YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga mencatat ada 1.276 pengaduan konsumen yang diterima sejak Januari-Desember 2020. Dari jumlah tersebut, pengaduan konsumen  terkait  sektor  jasa  keuangan  mencapai  205  aduan.  Kondisi  tersebut menunjukkan  bahwa  interaksi  antara  penyelenggara fintech dan  konsumen  dapat berpotensi akan terjadinya sengketa.
Good  Faith (itikad  baik)  pada  dasarnya  menekankan  bahwa  para  pihak  yang melaksanakan suatu perjanjian dalam melakukan tindakan atau perbuatan harus dengan dasar itikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, bahwa dengan  penerapan  itikad  baik  dapat  diyakini  perbuatan-perbuatan  dalam  perjanjian tersebut akan dilindungi oleh hukum. Dalam perspektif hukum bisnis, bahwa itikad baik menjadi dasar penafsiran dalam seluruh tahapan kontrak. Itikad baik juga memiliki fungsi menambah,  yang  artinya  bahwa  hak  dan  kewajiban  juga  dapat  timbul  karena  adanya itikad baik tanpa diatur sebelumnya oleh perjanjian dan itikad baik juga dapat membatasi dan  mengenyampingkan  berlakunya  peraturan  yang  ditetapkan  sebelumnya  oleh perjanjian.
Itikad  baik  dalam  perjanjian fintech ,  secara  khusus  dalam  penetapan  suku  bunga belum  diterapkan  oleh  para  penyelenggara.  Masih  banyak  tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh penyelenggara dalam menetapkan suku bunga yang akhirnya menyebakan para  penerima  pinjaman  dirugikan.  Tidak  diterapkannya  itikad  baik,  mengakibatkan perjanjian fintech itu  sendiri  bertentangan  dengan  tujuan fintech untuk  menciptakan kesejahteraan.  Permasalahan  terkait  tidak  adanya  transparansi  dalam  menetapkan  suku bunga  atau  tidak  memberikan  informasi  yang  jelas  sebelum  dilakukannya  perjanjian dalam fintech  lending merupakan  wujud  tidak  diterapkannya  itikad  baik  dalam  proses perjanjian dengan perjanjian baku.
Pada  dasarnya  tidak  diterapkannya  itikad  baik  oleh  penyelenggara fintech tidak hanya semata-mata karena faktor dari penyelenggara itu sendiri. Pedoman perilaku yang dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan fintech memang telah mengatur untuk menerapkan itikad baik, tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut: (Kharisma, 2020)
a. Itikad  baik  dalam  hal  terjadi  kesalahan  dan/atau  kelalaian  Pengurus,  Pegawai  dan Sistem Elektronik;
b. Itikad baik dalam penanganan data pribadi;
c. Itikad baik dalam penagihan atas pinjaman gagal bayar;Itikad baik penggunaan pihak ketiga dalam penagihan.
Pedoman  perilaku  tidak  memberikan  aturan  bagaimana  seharusnya  itikad  baik sudah  diterapkan  sejak  informasi  atau  perjanjian  baku  dibuat  oleh  penyelenggara. Perjanjian  yang  seharusnya  menjadi  dasar  pelaksanaan fintech  lending telah  dibuat dengan  tidak  memperhatikan  suatu  azas  yang  dapat  diterapkan  sebagai natural  equity
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
(keadilan  alamiah).  Penetapan  suku  bunga  adalah  salah  satu  hal  yang  paling  banyak dimanfaatkan  oleh  penyelenggara fintech dalam  bertindak  diluar  norma-norma  itikad baik.
Fintech pada  dasarnya  adalah  kegiatan  dalam  dunia cyber ,  yang  seharusnya pengaturannya  tidak  bisa  dibatasi  oleh  yurisdiksi  suatu  negara  sebagaimana  yang dijelaskan  pada  Teori  Ruang  Internasional  ( The  Theory  of  International  Space ).  Teori Ruang Internasional menjelaskan bahwa dunia cyber membutuhkan prinsip-prinsip yang tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah, ruang cyber membutuhkan hukum yang baru yang menggunakan  pendekatan  yang  berbeda  dengan  hukum  yang  dibuat  dengan  cara-cara kovensional.  Perjanjian fintech yang  bersifat  baku  serta  kedudukan  para  yang  tidak seimbang, menyebabkan hukum yang ada pada saat ini belum relevan dengan kebutuhan pelaksanaan fintech .  Yurisdiksi  pada  internet  yang  dianggap  sebagai fourth  space atau dimensi  keempat  yang  dianalogikan  sebagai  kegiatan  ruang  angkasa,  negara  harus melihat  tingkat  mobilitas  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Tidak  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  besaran  bunga  pada fintech di  Indonesia adalah  gambaran bahwa  hukum  yang ada saat  ini belum mampu untuk  mengakomodir pelaksanaan fintech yang semakin berkembang.
Teori ruang internasional dapat dijadikan sebagai dimensi baru dalam pembentukan peraturan  perundangan-undangan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan fintech  P2P Lending di  Indonesia.  Bahwa  kemungkinan-kemungkinan  yang  lahir  akibat  adanya perjanjian fintech dalam  pinjam-meminjam  uang  dapat  dilihat  dalam  skala  yang  lebih luas.  Peraturan  perundang-undangan  yang  ada  saat  ini  hanya  mengatur  bagaimana menyelenggarakan fintech  P2P  Lending sebagaimana  seharusnya,  tapi  belum  melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian fintech P2P Lending itu sendiri. Teori ruang internasional jika terapkan dalam perjanjian secara umum akan menggeser paham hirarki yang sudah diterapkan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia berkaitan dengan perjanjian itu sendiri.
Jika melihat pada Kasus antara Uci Nurhayati, dkk melawan PT. Olala Indonesia dengan  Aplikasi  Dana  Flash  dan  beberapa  perusahaan Fintech lainnya  yang  teregister pada Pengadalian Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, dimana dalam poin ke-4 Tentang Duduk Perkara, bahwa para pihak atau para penggugat tidak  mengetahui  bahwa  suku  bunga  yang  tinggi  pada  saat  ada  keterlambatan pembayaran, suku bunga yang tinggi tersebut dianggap diluar kepatutan dan kewajaran. Timbulnya  permasalahan  demikian,  memperlihatkan  bahwa  belum  adanya  aturan  atau standar  yang  ditetapkan  tentang  besaran  suku  bunga  pada fintech. Kekosongan  hukum tersebut  dapat  diisi  dengan  menerapkan  teori  ruang  internasional,  bahwa  negara  dapat hadir memberikan batasan dengan tidak melihat perjanjian fintech sebagai sesuatu yang harus diatur dengan undang-undang tetapi mengaturnya dengan memperhatikan prinsip- prinsip yang secara alamiah sudah seharusnya ada dalam perjanjian.
Perkembangan perjanjian bisnis baik yang terjadi karena berkembangnya perjanjian maupun karena kecanggihan media perjanjian, hal ini belum dapat dijangkau oleh hukum kontrak  atau  perjanjian  yang  terdapat  dalam  Buku  III  KUHPerdata  Indonesia  tentang perikatan,  sehingga  masih  dibutuhkan  ketentuan  hukum  kontrak  yang  mampu menjangkau  kepentingan  para  pihak  dalam  bertransaksi  secara  nasional  maupun internasional yang dapat memberi kepastian hukum kepada para pihak.
Sistem  hukum  kontrak  yang  berlaku  di  dunia  secara  universal,  dalam perkembangannya  terdapat  dua,  yaitu  ketentuan-ketentuan  mengenai  prinsip-prinsip hukum kontrak komersial internasional sebagai standar secara internasional, yang dibuat oleh  UNIDROIT (Principles  of  International  Commercial  Contract) dan  ketentuan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
universal  mengenai  jual  beli  dagang  internasional  yang  diatur  oleh  konvensi  yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu The United Nations Convention on Contracts for the Internasional Sale of goods . Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan- ketentuan  tersebut,  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  yang  berlaku  di  dalamnya,  dapat dimasukan  ke  dalam  hukum  kontrak  nasional,  yang  akan  datang  untuk  mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan hukum kontrak yang akan datang, Oleh karenanya kedua  pengaturan  berdasarkan  kedua  sistem  hukum  tersebut  memuat  dasar-dasar  dan prinsip-prinsip  hukum  kontrak  secara  universal,  baik  dalam  sistem  hukum Civil  Law maupun Common Law system (Kusmiati, 2017).
UNIDROIT berupaya agar terwujudnya suatu harmonisasi hukum atau ketentuan- ketentuan dalam perdagangan internasional, sehingga berbagai aturan dalam perdagangan internasional yang berbeda antara satu system hukum dengan system hukum lainnya, atau terjadi  kendala  bagi  para  pihak  yang  melalukan  transaksi  perdagangan  internasional, dapat  dijembatani  oleh  UNIDROIT.  Sebagaimana  dianut  dalam  UNIDROIT  akan membawa pengaruh positif dalam pembentukan hukum kontrak di Indonesia yang akan datang, yang menjadi standarisasi prinsip hukum kontrak karena pengaruh hukum asing terhadap praktik hubungan kontraktual diberbagai negara termasuk Indonesia tidak dapat lagi  dihindari  terjadinya  berbagai  intensitas  hubungan  keperdataan  dalam  kontrak komersial,  sehingga  pembaharuan  hukum  kontrak  nasional  atau  hukum  perjanjian nasional  yang  akan  datang  dalam  penerapan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang akan datang yang terdapat dalam UNIDROIT (Kusmiati, 2017).
Kekosongan  hukum  itu  terjadi  berkenaan  dengan  lahirnya  transaksi  melalui elektronik  yang saat ini tidak lagi dapat dijangkau oleh Buku  III KUHPerdata, dimana perkembangan masyarakat untuk terlibat bertransaksi secara elektronik tidak lagi dapat dibendung dan dihindari. Sebagai akibat dari kemajuan teknologi dewasa ini akibat dari kecanggihan  era  digital.  Dalam  traksaksi  bisnis  model  digital  ini  para  pihak  tidak langsung bertatap muka, termasuk dapat melakukan kesepakatan yang secara langsung, melainkan tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik sebagaimana kebiasaan pada umumnya. Teori hukum progresif adalah cerminan bahwa hukum adalah untuk manusia. Bahwa  dalam  menciptakan  hukum  harus  melihat  keadaan,  kondisi  dan  perkembangan manusia.  Penetapan  suku  bunga  dalam  perjanjian fintech merupakan  suatu  permasalah yang  muncul  karena  hukum  belum  mengikuti  perkembangan  aktivitas  manusia  itu sendiri. Hukum progresif yang mengharapkan hukum harus terus-menerus merobohkan, mengganti, membebaskan hukum yang mandek sangat tepat jika diterapkan dalam upaya penerapan  azas  itikad  baik  dalam  penetapan  suku  bunga  dalam  perjanjian fintech. Progresivitas  hukum  merupakan  suatu  wujud  dalam  menciptakan  hukum  untuk masyarakat,  sehingga  menciptakan  kontrol  dan  batasan  dalam  pelaksanaan  perjanjian fintech itu sendiri.
Beberapa  pinjaman  online  seperti  kreditvo  dan  spinjam  memang  memberikan informasi yang jelas terhadap besaran bunga perbulan mulai dari 2,6% untuk kreditvo dan 2.95%  untuk  spinjam,  namun  berkaca  dari  kasus  di  atas  sering  kali  beberapa  aplikasi memberikan besaran bunga yang tidak manusiawi. Seperti kasus yang terjadi di Semarang dilansir  dari  detiknews  Jumat  04  Juni  2021,  seorang  guru  honorer  di  Kabupaten Semarang,  Jawa  Tengah,  Afifah  Muflihati  terjerat  pinjaman  online  dari  Rp.  3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 206.300.000 (Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dalam waktu 67 hari (Mukti, 2021).
Landasan  utama  dari  setiap  transaksi  komersial  adalah  prinsip  itikad  baik  dan transaksi  jujur.  Kedua  prinsip  ini  harus  melandasi  seluruh  proses  kontrak  mulai  dari
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
negosiasi  sampai  pelaksanaan  dan  berakhirnya  kontrak.  Article  1.7  UNIDROIT menyatakan:
a. Each  party  must  act  in  accondance  with  good  faith  and  fair  dealing  international trade;
b. The parties may not exclude or limit this duty.
Menurut restatement dari  pasal  di  atas  ada  tiga  unsur  prinsip  itikad  baik  dan transaksi jujur, yaitu : (Kusmiati, 2017)
a. Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak;
b. Prinsip  itikad  baik  dan  transaksi  jujur  dalam  UNIDROIT  ditekankan  pada  praktik perdagangan internasional;
c. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. Terdapat dua fungsi utama dari undang-undang fintech. Pertama, undang-undang fintech berfungsi  sebagai legal  framework dalam  pengaturan  dan  pengawasan  industri fintech .  Penggunaan fintech dalam  keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  baik  di  sektor perbankan,  pasar  modal  dan  sektor  jasa  keuangan  nonbank  seperti  Asuransi,  Dana Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya  tentu  saja membutuhkan pengaturan dan pengawasan ekstra. Oleh karena itu, diperlukan undang- undang fintech yang mengatur perizinan pendirian entitas fintech , kegiatan usaha fintech , tingkat kesehatan entitas fintech , termasuk tata kelola fintech , prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan financial crime yang lain.  Kedua,  undang-undang fintech berfungsi  untuk  mitigasi  resiko  berbagai  potensi resiko,  seperti system  failure , financial  crime , misinformation , error  transaction , data security , penerapan Know Your Custome r ( KYC ) principles , suku bunga yang mencekik, exoneration clause , dan cara penanganan complain dari pengguna jasa. Apabila potensi high risk tersebut tidak dimitigasi dengan baik, tentunya dapat mempengaruhi stabilitas moneter, perlindungan konsumen dan pertumbuhan industri fintech itu sendiri (Naheem, 2018).
Kedudukan  azas  itikad  baik  dalam  suatu  perjanjian  pada  dasarnya  adalah  suatu natural equity atau suatu hal yang dianggap lumrah dan wajib ada dalam suatu perjanjian.
Penetapan suku bunga pada perjanjian fintech yang menimbulkan permasalahan adalah perjanjian fintech yang  dilaksanakan  dengan  menerapkan  nilai-nilai  yang  terdapat  di dalam itikad baik. Bahwa dalam itikad baik selalu mengedepankan bahwa tidak seorang pun  diperbolehkan  memperkaya  diri  sendiri  dengan  mengorbankan  orang  lain.  Bahwa yang  menjadi  sebab  munculnya  praktik-praktik  beritikad  buruk  dalam  penetapa  suku bunga,  dikarenakan  saat  ini  Indonesia  tidak  memiliki  instrument  hukum  yang  mampu menjadi mitigasi dalam pelaksanaan perjanjian fintech.
Teori ruang internasional memberikan suatu dimensi bahwa melihan fintech harus melihat hukum seluas-luasnya tanpa ada batasan yurisdiksi. Jika mengacu pada ketentuan umum yang berlaku pada hukum perjanjian internasional, dikenal sutau konsep yaitu jus cogen . Jus Cogen dapat diartikan bahwa suatu perjanjian menjadi tidak berlaku jika pada saat pembuatan perjanjian tersebut bertentangan dengan norma hukum internasional yang sudah baku. Norma yang sudah baku ini adalah norma yang sudah diterima dan diakui oleh  masyarakat  internasional  sebagai  suatu  norma  yang  tidak  diperbolehkan  untuk menyimpang  dan  hanya  dapat  diubah  dengan  norma  hukum  internasional  umum  yang sudah baku berikutnya yang mempunyai sifat yang sama (HZ, 2011).
Itikad  baik  sebagaimana  yang  juga  dimuat  di  dalam  prinsip-prinsip  kontrak UNIDROIT  dapat  dijadikan  sebagai jus  cogen dalam  penerapan good  faith pada penetapan  suku  bunga  dalam  perjanjian fintech .  Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi Statuta  UNIDROIT  melalui  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
2008  tentang  Pengesahan Statute  of  The  International  Institute  For The  Unification  of Private    Law (Statuta    Lembaga    Internasional  Untuk  Unifikasi  Hukum  Perdata). Sehingga  apa  yang  dikonsepkan  oleh  teori  ruang  internasional  pada  dasarnya  dapat diterapkan di Indonesia mengingat itikad merupakan suatu norma  yang sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya.
Dengan demikian, keseluruhan penerapan tersebut akan sejalan dengan teori hukum progresif  yang  menghendaki  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia.  Bahwa  dalam perspektif hukum bisnis Indonesia yang akan datang akan tercipta suatu konsep hukum dalam  perjanjian fintech pada  umumnya  dan  penetapan  suku  bunga  dalam  perjanjian fintech pada  khususnya  yang  menerapkan  itikad  baik  sebagai  wujud  pelaksanaan  teori ruang  internasional  dan  sebagai  bentuk  terciptanya  progresivitas  hukum  dalam memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  bertransaksi  bisnis  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Penetapan  suku  bunga  pada  perjanjian  Financial  Technology  Peer-to-peer  Lending (Pinjaman Online) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai besaran suku bunga. Tetapi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama  Indonesia  (AFPI)  telah  mengatur  dalam  code  of  conduct  Asosiasi  Fintech Pendanaan  Indonesia  bahwa  jumlah  total  biaya  pinjaman  tidak  melebihi  suku  bunga  flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah  total  biaya, biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata besaran bunga dan yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak tersebut harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut, besaran bunga yang ditetapkan  dan  disepakati  oleh  para  pihak  di  dalam  perjanjian  diperbolehkan  melampaui besaran bunga menurut undang-undang, hal ini dapat dilakukan di dalam berbagai hal selama hal tersebut bukan merupakan hal  yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1767  KUHPerdata.  Tingkat  suku  bunga  pinjaman  P2P Lending  hanya  diatur  dalam  Pedoman  Perilaku  yang  merupakan  suatu  kebijakan  dan diberlakukan  untuk  kelompok  tertentu,  yaitu  Penyelenggara,  dengan  berlandaskan  pada kesepakatan  antar  Penyelenggara.  Kedudukan  Pedoman  Perilaku  yang  bukan  merupakan suatu peraturan  yang mengikat secara luas atau terkualifikasi sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan pertanyaan seperti apakah Pedoman Perilaku memiliki  kedudukan  hukum  yang  pasti,  karena  hal  tersebut  akan  berdampak  pada pemberitahuan informasi mengenai tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending yang kurang jelas dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Perspektif hukum bisnis terhadap kedudukan Azas Itikad Baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian Financial Technology Peer-to-peer Lending (Pinjaman Online) yang menimbulkan permasalahan bahwa Perjanjian di Fintech Lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman),  sebaiknya  tidak  melakukan  transaksi.  Tetapi  apabila  sudah  sepakat,  maka  ada kewajiban  dari  masing-masing  pihak.  Fintech  sebagai  layanan  jasa  keuangan  digital menciptakan  transaksi  yang  tidak  terbatas  oleh  ruang  dan  waktu.  Terlebih,  kompleksitas aplikasi  dengan  bantuan  artificial  intelligence  dan  big  data  mengubah  secara  “frontal” layanan  jasa  keuangan  konvensional  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Akan  tetapi,  selain membawa  kemanfaatan  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  layanan  keuangan  dalam fintech  juga  berpotensi  menimbulkan  sengketa.  Sengketa  antara  penyelenggara  fintech sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen acap kali dilatarbelakangi
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
oleh  ketidakseimbangan  hubungan  antara  penyelenggara  dengan  konsumen  sehingga hubungan  hukum  yang  terjadi  menempatkan  konsumen  pada  posisi  yang  lemah.  Dalam perspektif hukum bisnis, bahwa itikad baik menjadi dasar penafsiran dalam seluruh tahapan kontrak. Itikad baik juga memiliki fungsi menambah, yang artinya bahwa hak dan kewajiban juga  dapat  timbul  karena  adanya  itikad  baik  tanpa  diatur  sebelumnya  oleh  perjanjian  dan itikad  baik  juga  dapat  membatasi  dan  mengenyampingkan  berlakunya  peraturan  yang ditetapkan sebelumnya oleh perjanjian.

## 5. Ucapan terimakasih (opsional)
Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang  dana  penelitian,  pakar  yang  berkontribusi  dalam  diskusi  atau  pengolah  data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan.

## 6. Daftar Pustaka
Ariawan, I. Gusti Ketut. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya , 1 (1). Benuf,  Kornelius,  Mahmudah,  Siti,  &  Priyono,  Ery  Agus.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Keamanan  Data  Konsumen  Financial  Technology  Di  Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 145–160. Candra, Paramitha. (2019). Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016  Tentang  Layanan  Pinjaman  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer-to-peer (P2p) Lending (Studi Kasus: Cicil. Co. Id Dengan" No") . Universitas Gadjah Mada.
Fadila, Annisa Rizky. (2021). YLKI Catat 3.692 Aduan Pada 2020, Produk Jasa Keuangan
Mendominasi. Katadata.Co.Id .
Retrieved from https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5ff81b1b018cb/ylki-catat-3692-aduan-pada- 2020-produk-jasa-keuangan-mendominasi
Hidayat,  Asep  Syarifuddin,  Alam,  Faris  Satria,  &  Helmi,  Muhammad  Ishar.  (2020). Consumer  protection  on  peer-to-peer  lending  financial  technology  in  Indonesia. International Journal of Scientific and Technology Research , 9 (1), 4069–4072. HZ, Evi Deliana. (2011). Hukum Perjanjian Internasional . PUSBANGDIK, Pekanbaru. Kharisma,  Dona  Budi.  (2020).  Problematika  Mekanisme  Penyelesaian  Pinjaman  Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding , 1 (1), 1–7.
Kharisma,  Dona  Budi.  (2021).  Membangun  Kerangka  Pengaturan  Startup  Di  Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 10 (3), 431–445. Khoirunisa, Anita, Suwandono, Agus, & Muchtar, Helitha Novianty. (2020). Implementasi Besaran Bunga Peer-to-peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (1), 29– 42.
Kusmiati,  N.  Ike.  (2017).  Kedudukan  unidroit  sebagai  sumber  hukum  kontrak  dalam pembaharuan hukum kontrak indonesia yang akan datang. LITIGASI , 18 (1). Mukti, Akbar Hari. (2021). Kronologi Ibu Guru Terjerat Pinjol Rp 3 Juta Bengkak Jadi Rp 206  Juta. Detik.Com .  Retrieved  from  https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d- 5593444/kronologi-bu-guru-terjerat-pinjol-rp-3-juta-bengkak-jadi-rp-206-juta Naheem,  Mohammed  Ahmad.  (2018).  Regulating  virtual  currencies–the  challenges  of applying fiat currency laws to digital technology services. Journal of Financial Crime . Rahadi, Dedi Rianto. (2020). Financial Technology: It Is An Emerging Industry That Uses Technology to Improve Activities In Finance . PT. Filda Fikrindo.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023
Siska, Widia Warda. (2021). Analisis yuridis terhadap penetapan maksimal besaran bunga pada  transaksi  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi . Universitas Islam Kalimantan MAB.
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Sujamawardi, Lalu Heru. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dialogia Iuridica , 9 (2).
Tampi,  Mariske  Myeke.  (2018).  Menakar  Progresivitas  Teknologi  Finansial  (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 16 (2).
Wiwoho,  Jamal,  Kharisma,  Dona  Budi,  &  Wardhono,  Dwi  Tjahja  K.  (2022).  Financial Crime In Digital Payments. Journal of Central Banking Law and Institutions , 1 (1), 47– 70.