Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman
Boni Saputra 1 , Riki Fernando 2
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM, Yogyakarta 1
Magister Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNP, Padang 2 , Indonesia
Abstract. This research aims to analyze the contribution of the sources of Pendapatan Asli Daerah in supporting the regional financial independence. The research conducted at the Office of Regional Finance and Asset Agency (BKAD)  at  Sleman  Regency.  This  research  uses  quantitative  descriptive  method.  Data  collection  techniques through observation, and documentation studies. The data used on this research was secondary data that is the realization  report  of  APBD  period  2012-2016.  The  results  show  that  the  trend  of  PAD  growth  experienced  an average growth of 25%. Where from sources of PAD that contribute greatly to total PAD comes from local taxes with an average contribution of 59.11%. The financial performance of Sleman Regency is low based on financial ratios. Where the ratio of degrees of decentralization is in the medium the category of 26.34%. The dependency ratio  is  very  high  with  an  average  value  of  67.78%.  The  ratio  of  independence  is  low  or  shows  the  pattern  of consultative  relationship  with  an  average  of  38.86%.  As  for  the  ratio  of  the  effectiveness  of  local  revenue  is classified as very effective and the ratio of efficiency of local revenue in the category inefficient.
Keywords :  center  contribution  of  PAD;  growing  of  PAD;  regional  financial  independence;  regional  financial performance.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kontribusi  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam mendukung kemandirian  keuangan daerah. Penelitian berlangsung di Kantor Badan Keuangan dan  Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan realisasi APBD periode 2012-2016. Hasil penelitian mununjukkan, bahwa tren pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan rata- rata  sebesar  25%.  Dimana  dari  sumber-sumber  PAD  yang  sangat  berkontribusi  terhadap  total  PAD  berasal  dari Pajak  Daerah  dengan  kontribusi  rata-rata  sebesar  59,11%.  Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman tergolong rendah berdasarkan rasio keuangan. Dimana rasio derajat desentralisasi berada dalam kategori sedang yaitu  26,34%.  Rasio  ketergantungan  sangat  tinggi  dengan  nilai  rata-rata  67,78%.  Rasio  kemandirian  tergolong rendah  atau  menunjukan  pola  hubungan  konsultatif  dengan  rata-rata  38,86%.  Sementara  untuk  rasio  efektivitas pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah dengan kategori tidak efisien.
Kata  Kunci: kemandirian  keuangan  daerah;  kinerja  keuangan  daerah;  kontribusi  sumber-sumber  PAD; pertumbuhan PAD.
Corresponding author. Email. bonisaputra66@yahoo.co.id 1 , fernandoriki_92@yahoo.co.id 2 How to cite this article. Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Sleman. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Program  Studi Akuntansi  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 5 (3),  1515–1534. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9215 History of article. Received: September 2017, Revision: November 2017, Published: Desember 2017 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i3.9215 Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal,  pemerintah daerah  dituntut  untuk  memiliki  kemandirian keuangan  daerah  yang  lebih  besar.  Sehingga, dengan  skema  tersebut,  harapannya  daerah dapat  meminimalisir  tingkat  ketergantungan terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  dan provinsi melalui dana perimbangan.
Desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah khususnya dalam hal kemandirian keuangan di banyak  daerah  khususnya  di  Indonesia  masih belum  dapat  terselenggara  secara  optimal. Berbagi  persoalan  yang  ikut  serta  mengiringi desentralisasi fiskal justru membuat kecenderungan  daerah  semakin  bergantung pada  pemerintah  pusat.  Padahal,  dewasa  ini desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat telah memberikan  kewenangan  secara  leluasa kepada  pemerintah  daerah  untuk  berkreasi menggali  sumber-sumber  keuangan  yang terdapat  di  wilayah  administratif  daerah  baik dalam  bentuk  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  maupun  lain-lain  PAD  yang  sah. Sejalan dengan hal tersebut, E. Koswara (2000: 51-52)  menyatakan  bahwa  daerah  otonom harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan untuk  menggali  sumber-sumber  keuangannya sendiri, dan ketergantungan terhadap pemerintah  pusat  harus  seminimal  mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
Keberhasilan  otonomi  daerah  tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.  Pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang terintegrasi  yang  diwujudkan  dalam  APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.  Kinerja  keuangan  daerah  atau
kemampuan  daerah  merupakan  salah  satu ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi  daerah.  Halim  (2012)  perpendapat bahwa  bentuk  atau  output  dari  penilaian kinerja  keuangan  daerah  adalah  berupa  rasio keuangan  yang  terbentuk  dari  unsur  laporan pertanggung  jawaban  Kepala  Daerah  yang berupa  perhitungan  APBD.  Melalui  laporan Realisasi  Anggaran  yang  dipublikasikan pemerintah  daerah,  maka  dapat  memberikan informasi  yang  sangat  bermanfaat  untuk menilai kinerja keuangan daerah.
Guna  menjamin  terwujudnya  otonomi daerah  khususnya  dalam  bidang  keuangan daerah  yang  semakin  baik,  maka  pemerintah juga  mengelurkan  regulasi  dalam  bentuk Undang-undang  No.33  tahun  2004  tentang perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan daerah dan diperkuat dengan adanya Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Dengan  adanya  peraturan  pengelolaan daerah secara mandiri, mengakibatkan adanya tuntutan  kepada  pemerintah  daerah  untuk membuat  laporan  keuangan  dan  secara transparan dalam pengelolaan anggaran kepada  publik.  Hal  inilah  yang  mendasarkan perlunya  pelaksanaan value  of  money di pemerintah  daerah.  Adanya  regulasi  tersebut juga  secara  signifikan  telah  membawa perubahan  yang  fundamental  dalam  berbagai aspek  penyelenggaraan  pemerintah  daerah khususnya dalam bidang keuangan daerah.
Daerah dalam meningkatkan kemandirian  diperlukan  usaha-usaha  untuk meningkatkan  kemampuan  keuangan  sendiri yaitu dengan upaya peningkatan PAD melalui inovasi,  dengan  meningkatkan  penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan mengali  sumber  PAD  yang  baru  sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan  kondisi  dan  potensi  ekonomi
masyarakat.  Karena  semakin  tinggi  tingkat kemandirian  daerah  maka  daerah  dapat memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih berkualitas.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat  saat  ini  menjadi  tujuan  utama pembangunan  pada  tingkat  nasional  maupun tingkat daerah. Pada tiap-tiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya  bersama-sama  dengan  masyarakat. Sehingga pemerintah daerah bisa mengembangkan  dan  memanfaatkan  potensi kekayaan yang dimiliki semaksimal mungkin. Sebagai  upaya  memaksimalkan  wewenang kebijakan otonomi  daerah, pemerintah daerah harus  mengupayakan  peningkatan  potensi daerah yang dimiliki melalui Pendapatan Asli Daerah. Lebih jauh, Ritonga (2014)
menjelaskan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD  suatu  daerah  terhadap  total  pendapatan, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk
menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan  masyarakat  serta  untuk  prioritas pembangunan daerah. Kondisi seperti ini tidak tertutup kemungkinan juga harus dilaksanakan oleh  daerah  Kabupaten  Sleman  dalam  upaya menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki agar  daerah  mampu  untuk  lebih  mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam hal ini selalu berusaha untuk memaksimalkan Pendapatan  Daerah  (PD),  khususnya  melalui pendapatan asli daerah guna agar target dalam anggaran  bisa  terlampaui.  Pendapatan  Asli Daerah Sleman dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari sisi target maupun dalam sisi  realisasi  (lihat  tabel  10).  Namun,  jika dilihat  dari  rasio  pertumbuhan  PAD  dan pertumbuhan PD Kabupaten Sleman dari tahun ketahun  cendrung  mengalami  penurunan. Seperti  yang terlihat pada diagram 1 dan 2 di bawah ini:
Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Gambar 1. Rasio Pertumbuhan PAD Kab. Sleman Tahun 2013-2016
1518 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.5 | No.3 | 2017

## Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Gambar 2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Sleman Tahun 2013-2016
Dari  grafik  gambar  1  dan  gambar  2 dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten  Sleman  cendrung  mengalami penurunan  dari  tahun  ketahun  khusunya periode 2013-2016. Untuk pertumbuhan PAD rasio  pertumbuhannya  mengalami  kenaikan secara  drastis  yang  terjadi  pada  tahun  2013 ketahun  2014,  akan  tetapi  pada  tahun  2014 sampai dengan tahun 2016 rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Sementara untuk pertumbuhan  pendapatan  total  daerah  rasio pertumbuhannya  tidak  stabil  yaitu  terjadi penurunan pada tahun 2013 ke tahun 2014, dan naik  pada  tahun  2014-2015,  dan  pada  tahun 2016  rasio  pertumbuhan  pendapatan  daerah turun secara signifikan. Dari data ini tentunya dapat  diasumsikan  bahwa  kinerja  keuangan pemerintah  Kabupaten  Sleman  masih  dirasa belum  optimal  dan  butuh  upaya  lagi  untuk meningkatkan  rasio  pertumbuhan  keuangan daerahnya tersebut. Berdasarkan data dan latar belakang  di  atas,  sehingga  dirasa  perlu  untuk
dilakukannya  penelitian  dengan  tujuan  untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam mendukung  kemandirian  keuangan  daerah  di era  desentralisasi  fiskal  dan  memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyajian  laporan  keuangan  serta  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten Sleman.

## KAJIAN LITERATUR

## 2.1.  Pendapatan Asli Daerah
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  kegiatan  pemerintahannya  dapat dilihat  dari  kinerja  keuangan  daerah.  Setiap kemampuan  keuangan  daerah  merupakan gambaran  dan  interaksi  antara  kemapuan penyediaan  pendapatan  dan  pengunaannya dapat  tercermin  pada  anggaran  pendapatan belanja  daerah  (APBD).  Kinerja  keuangan daerah  dikatakan  baik  apabila  pemerintah daerah  memiliki  kemampuan  keuangan  untuk
membiayai  pengeluaran  daerahnya,  dimana pontesi PAD merupakan indikator pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah.
Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai  pengeluaran-pengeluaran  daerah, di  danai  dari sumber Pendapatan Asli  Daerah (PAD).  Kondisi  ini  membuat  setiap  daerah berlomba-lomba untuk memaksimalkan sumber  pendapatan  asli  daerah.  Peningkatan target  pendapatan,  juga  haruslah  diimbangi dengan peningkatan jumlah realisasi atas target yang telah ditetapkan.
Dalam Undang-undang Nomor 33 pasal 1  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mendefenisikan PAD sebagai pendapatan yang dihasilkan  oleh  masing-masing  daerah  yang pungutannya  diatur  dalam  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara Halim (2004) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004) pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah.  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  bersumber  dan  dipungut sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Pendapatan asli  daerah  bisa  dikategorikan  menjadi  empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim, 2004:67).
Berdasarkan  definisi  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang  berasal  dari  daerahnya  masing-masing yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang  meliputi:  Pajak  Daerah;  Retribusi Daerah;  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang Sah. PAD merupakan pendapatan yang sepenuhnya menjadi  hak  pemerintah  daerah  dan  menjadi
sumber  pembiayaan  dalam  menjalankan otonomi daerah.
2.2.  Pertumbuhan
Pendapatan
Asli

## Daerah Kabupaten Sleman
Rasio  Pertumbuhan  bermanfaat  untuk mengetahui  apakah  pemerintah  daerah  dalam tahun  anggaran  bersangkutan  atau  selama periode  anggaran,  kinerja  keuangan  APBD- nya  mengalami  pertumbuhan  secara  positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan  pendapatan  secara  positif  dan kecenderungannya
(trend) meningkat. Sebaliknya  jika  terjadi  pertumbuhan  yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan  kinerja  keuangan  pendapatan daerah.  Menurut  Mahmudi  (2010)  Rasio pertumbuhan  bermanfaat  untuk  mengatahui apakah  pemerintah  daerah  dalam  tahun anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami  pertumbuhan  pendapatan  atau belanja  secara  positif  atau  negatif.  Rumus untuk  menghitung  Rasio  Pertumbuhan  adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan PAD Pn =

## PAD Pn − PAD Pn − 1
PAD Pn − 1
X 100%

## Sumber: Mahmudi (2010)
Keterangan: Pn = Tahun yang Dihitung Pn-1 = Tahun Sebelumnya
Rasio  Pertumbuhan  berfungsi  untuk mengevaluasi  potensi-potensi  daerah  yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2014) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi  nilai  Total  Pendapatan  Daerah,  PAD, dan Belanja Modal  yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah  yang  bersangkutan  telah  mampu mempertahankan dan meningkatkan
pertumbuhannya  dari  periode  yang  satu  ke periode berikutnya.
Untuk melihat pertumbuhan PAD Kabupeten Sleman selama
periode lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Tahun Total PAD Tahun Dihitung Total PAD Tahun Sebelumnya Pertumbuhan PAD (%) 2012 301,069,539,284 - - 2013 449,270,304,869 301,069,539,284 49.22 2014 573,337,599,560 449,270,304,869 27.62 2015 643,130,079,823 573,337,599,560 12.17 2016 717,151,176,028 643,130,079,823 11.51 Rata-rata 595,722,290,070 491,701,880,884 21.16 Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah) Berdasarkan  tabel  1,  dapat  dilihat bahwa  potensi  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Sleman mempunyai
kecenderungan  turun  dari  tahun  ke  tahun. Penurunan secara drastis terlihat tahun 2014 ke tahun  2015.  Pertumbuhan  rata-rata  diperoleh nilai  21.16%  terlihat  bahwa  pada  tahun  2012 dan  2013  pertumbuhan  PAD  berada  di  atas rata-rata, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan  PAD  berada  di  bawah  rata-rata selama lima tahun terakhir.

## 2.1. Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi  yang  dimaksud  di  sini adalah  besarnya  sumbangan  yang  dapat diberikan oleh sumber-sumber dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah,  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  dan  Lain-lain  PAD  yang terhadap  total  PAD  itu  sendiri  dan  terhadap Pendapatan  Daerah  yang  dilihat  dalam persentase  setiap  tahun  anggaran.  Besarnya kontribusi juga dapat mencerminkan besarnya peran  dari  masing-masing  sumber  PAD tersebut.  Untuk  lebih  jelasnya  gambaran
mengenai  kontribusi  sumber-sumber  PAD dapat dilihat pada rumus berikut:
Kontribusi Sumber − sumber PAD =
Sumber − sumber PAD Total Pendapatan Asli Daerah x 100%

## 2.2. Analisis Rasio Keuangan Daerah
Analisis  rasio  keuangan  adalah  salah satu  cara  untuk  membuat  perbandingan  data keuangan,  sebagai  dasar  untuk  mengetahui kinerja keuangan suatu lembaga dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,  demokratis,  efektif,  efisien,  dan akuntabel.  Analisis  rasio  keuangan  terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2004). Analisis keuangan adalah usaha  mengindetifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan  ukuran  tertentu.  Ukuran  yang sering  digunakan  adalah  rasio.  Erich  Helfert (2000)  mengartikan  rasio  adalah  suatu  angka yang  menunjukkan  hubungan  suatu  unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, sedangkan Slamet Munawir (1995:64)
menjelaskan  rasio  sebagai  hubungan  atau
perimbangan  antara  satu  jumlah  tertentu dengan jumlah yang lain.
Penggunaan  analisis  rasio  keuangan desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur  kinerja  keuangan  atau  kemampuan keuangan daerah dengan cara meghitung rasio- rasio  keuangan.  Analisis  kinerja  keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan  yang  merupakan  alat  ukur  kinerja keuangan  (Bisma,  2010:77).  Sedangkan menurut  Halim  (2004)  mengatakan  bahwa: beberapa  rasio  yang  dapat  dikembangkan berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber dari  APBD  antar  lain  Rasio  Kemandirian (otonomi  fiskal),  Rasio  efektivitas  dan efisiensi, Debt Service Ratio . Untuk menganalisis  kemampuan  keuangan  yang disajikan  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran, berbagai  analisis  rasio  keuangan  yang  dapat dibuat  menurut  Mahmudi  (2010:  142)  yaitu: Derajat  Desentralisasi;  Rasio  Ketergantungan Keuangan Daerah; Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; Rasio Efektivitas PAD; dan Rasio Efisiensi PAD.

## a) Derajat Desentralisasi
Rasio  derajat  desentralisasi  dihitung berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan  daerah.  Rasio  ini  dimaksudkan
untuk  mengukur  tingkat  keadilan  pembagian sumber  daya  daerah  dalam  bentuk  bagi  hasil pendapatan  sesuai  potensi  daerah  terhadap total  penerimaan  daerah.  Rasio  ini  juga menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerinah daerah dalam penyelenggraaan desentralisasi. Rasio dirumuskan sebagai berikut: Derajad Desentralisasi = Total Pendapatan Asli Daerah
Total Pendapatan Daerah X 100%

## Sumber: Mahmudi (2010)
Untuk mengetahui rasio derajat desentralisasi, maka digunakan kriteria penilaian  tingkat  desentralisasi  fiskal  yang dirilis  oleh  Litbang  Depdagri  (dalam  Bisma, 2010),  dengan  asumsi  ketika  persentase Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Total Pendapatan  Daerah  semakin  tinggi,  maka sangat  baik  kemampuan  pemerintah  daerah dalam
penyelenggaran desentralisasi. Sebaliknya  jika  persentase  Pendapatan  Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah kecil, maka  tingkat  desentralisasi  fiskal  daerah sangat kurang.

## Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal
Prosentase PAD Terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 0.00 – 10.00 Sangat Kurang 10.01 – 20.00 Kurang 20.01 – 30.00 Sedang 30.01 – 40.00 Cukup 40.01 – 50.00 Baik ≥ 50.01 Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010) b) Rasio Ketergantungan Keuangan

## Daerah
Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah
pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh penerimaan  daerah  dengan  total  penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah  terhadap  pemerintah  pusat  atau
1522 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.5 | No.3 | 2017
pemerintahan  provinsi.  Rasio  ini  dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan =

## Pendapatan Transfer
Total PD X 100% Sumber: Mahmudi (2010)
Untuk mengetahui derajat kemandirian keuangan  daerah,  maka  digunakan  kriteria
penilian  ketergantungan  keuangan  daerah. Dengan  asumsi,  semakin  besar  Persentase PAD  terhadap  Dana  perimbangan  maka kondisi kemandirian keuangan daerah semakin baik,  sebaliknya  semkain  kecil  Persentase PAD  terhadap  dana  perimbangan  maka kemandirian  keuangan  daerah  semakin  buruk criteria  ketergantungan  menurut  Litbang Depdagri  (dalam  Bisma,  2010),  sebagaimana tabel 3 dibawah ini:

## Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan Ketergantungan Keuangan Daerah 0.00 – 10.00 Sangat Rendah 10.01 – 20.00 Rendah 20.01 – 30.00 Sedang 30.01 – 40.00 Cukup 40.01 – 50.00 Tinggi ≥ 50.01 Sangat Tinggi Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010) c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber  dana  eksternal.  Semakin  tinggi  rasio kemandirian  berarti  tingkat  ketergantungan daerah  terhadap  bantuan  pihak  eksternal (terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi) semakin  rendah.  Semakin  tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen utama  PAD.  Rasio  kemandirian  keuangan daerah  dihitung  dengan  cara  membandingkan jumlah  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat  dan provinsi  serta pinjaman daerah.  Semakin  tinggi  angka  rasio  ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian  keuangan  daerahnya.  Formula
untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah:
Rasio Kemandirian =
Total Pendapatan Asli Daerah Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman X 100%

## Sumber: Mahmudi (2010)
Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah, harus  dilakukan  sesuai  dengan  kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul  Hersey  dan  Kenneth  Blanchard  (dalam Halim,  2004) memperkenalkan empat macam pola  hubungan  hubungan  situasional  yang dapat  digunakan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah yaitu:
a) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian  pemerintah  daerah.  (Daerah
yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang, karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
c) Pola  Hubungan  Partisipatif,  peranan pemerintah  pusat  semakin  berkurang, mengingat  daerah  yang  bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
d) Pola  Hubungan  Delegatif,  campur  tangan pemerintah  pusat  sudah  tidak  ada  karena daerah  telah  benar-benar  mampu  dan mandiri  dalam  melaksanakan  urusan otonomi daerah.
Sebagai  pedoman  dalam  melihat  pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut: Tabel 4. Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah 25-50 Konsultatif Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegatif Sumber: Halim (2004) d) Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Efektivitas  pendapatan  daerah  (PAD) adalah  sebuah  alur  kerja  yang  secara  spesifik mengukur  kemampuan  pemerintah  daerah untuk  berkreasi  pada  upaya  memobilisasi segenap  perangkat  di  daerah  dalam  hal mencapai  target  penerimaan  PAD,  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditentukan  di  awal tahun  anggaran  berjalan  sebagai  kerangka
dasar  dalam  hal  pemenuhan  pos  PAD  di berbagai sektor yang terdapat di daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Efektivitas PAD =
Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD X 100%

## Sumber: Mahmudi (2010)
Untuk  mengukur  tingkat  efektivitas pendapatan  asli  daerah  digunakan  kategori penilian dengan mengacu pada hasil perhitungan  rasio  efektifitas.  Kriteria  yang digunakan sebagai berikut:
Tabel 5. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria Efektivitas >100% Sangat Efektif 100% Efektif 90 - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif <75% Tidak Efektif

## Sumber: Mahmudi (2010)

## e) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan perbandingan antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.
Tingkat efisiensi pendapatan  asli  daerah  adalah  alat  ukur  yang digunakan untuk
mengetahui kadar pengeluaran pemerintah daerah dalam memenuhi  target  PAD.  Variabel  efisiensi sangat penting sebagai salah satu analisis rasio
keuangan daerah karena perannya yang cukup sentral.  Untuk  menghitung  tingkat  efisiensi, maka  dapat  diketahui  semakin  kecil  angka efisiensi  yang  diperoleh  berarti  semakin efisien.  Sebaliknya  semakin  besar  angka efisiensi  yang diperoleh berarti semakin tidak efisien.  Rasio  efisiensi  dapat  dihitung  dengan formula berikut ini:

## Rasio Efisiensi PAD =
Biaya Pemerolehan PAD
Realisasi Penerimaan PAD X 100%

## Sumber: Mahmudi (2010)

## Tabel 6. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria Efisiensi < 10% Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien 31% - 40% Kurang Efisien >40% Tidak Efisien Sumber: Mahmudi (2010)

## 2.1.Kerangka Pemikiran
Kemandirian  keuangan  daerah  di  era desetralisasi fiskal dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali  sumber  PAD  dalam  wilayah administratif  daerah  yang  bersangkutan  yang meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan semakin
luasnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah tentu saja menuntut kualitas dan inovasi pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber PAD, artinya bahwa pemerintah  daerah  harus  dapat  memenuhi kemampuan  keuangan  terutama  yang  berasal dari  PAD.  Berikut  hubungan  antara  variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:

## Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. Tipe deskriptif  karena  penelitian  ini berupaya mengungkap  dan  memahami  fenomena yang terjadi,  yang  pada  akhirnya  memberikan pemahaman  dan  informasi  yang  lebih  jelas mengenai  fenomena yang  diteliti.  Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan studi dokumentasi/kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan realisasi APBD dan laporan biaya pemungutan pajak daerah dan kontribusi daerah pemerintah Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir periode  2012-2016.  Data  yang  digunakan adalah data yang berkaitan dengan pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  dan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD  dan  kinerja  keuangan  daerah,  melalui analisis  rasio  keuangan.  Meliputi,  derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio  kemandirian  keuangan,  rasio  efektivitas dan efisiensi PAD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam peyelenggaraan otonomi secara luas,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan  dibidang  finansial  agar  dapat mencukupi  sendiri  belanja  rumah  tangganya yaitu  dengan  menggali  sumber-sumber  dana yang potensial yang dimiliki oleh daerah agar ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat dapat diperkecil atau dihilangkan, oleh karena itu perlu untuk menganalisis keadaan pendapatan  asli  daerah,  menganalisis  kondisi kinerja keuangan daerah serta mengidentifikasi potensi  pendapatan  asli  daerah  melalui sumber-sumber penerimaan daerah di
Kabupaten Sleman DIY. Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan
dibahas mengenai bagaimana pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  dan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD  dan  kinerja  keuangan  daerah,  melalui analisis  rasio  keuangan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan menggunakan  Analisis  Rasio Keuangan terhadap  APBD  pada  Tahun  Anggaran  2012- 2016.  Aspek-aspek  tersebut  dapat  diketahui dengan  melakukan  analisis  rasio  sebagai berikut:

## Desentralisasi Fiskal
Sumber-Sumber

## Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang Sah Kemandirian Keuangan Daerah 1. Derajat Desentralisasi 2. Rasio Ketergantungan
Daerah 3. Rasio Kemandirian Daerah
4. Rasio Efektifitas dan Efesiensi PAD
4.1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Analisis  pertumbuhan  pendapatan  asli daerah,  bermanfaat  guna  mengetahui  apakah selama tahun anggaran 2012-2016, pertumbuhan  PAD  di  Kabupaten  Sleman mengalami  pertumbuhan  secara  positif  atau
negatif.  Tentu  harapannya  pertumbuhan  PAD harus  secara  postif  dan  kecendrungan  trend meningkat  tiap  tahun  anggaran.  Untuk mengetahui trend pertumbuhan PAD menurut sumber-sumbernya  di  Kabupaten  Sleman selama  periode  analisis  dari  tahun  anggaran 2012  sampai  dengan  tahun  anggaran  2016 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

## Tabel 7. Pertumbuhan PAD Berdasarkan Sumber-Sumber PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2012-2016 Sumber- sumber PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Total PAD 2013 96,793,085,350 13,966,709,943 2,768,407,437 34,672,562,851 148,200,765,581 2014 51,405,039,736 -5,369,480,949 8,103,372,356 -102,984,767,905 124,067,294,696 2015 47,103,772,834 2,420,008,245 10,675,696,812 182,506,133,833 69,792,480,266 2016 10,262,231,930 -2,705,157,086 7,462,767,621 -9,308,007,136 5,711,835,329 Rata-rata 51,391,032,463 2,078,020,038 7,252,561,057 26,221,480,411 86,943,093,968 Prosentase 59.11% 2.39% 8.34% 30.16% 25.00%
Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Selama  periode  pengamatan,  PAD Kabupaten  Sleman  mengalami  pertumbuhan rata-rata  sebesar  25%.  Pertumbuhan  rata-rata terbesar  yaitu  berasal  dari  Pajak  Daerah sebesar 59,11%, selanjutnya diikuti oleh Lain- lain PAD yang sah sebesar 30,16%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar  8,34%,  serta  pertumbuhan  rata-rata terkecil adalah retribusi daerah sebesar 2,39 %. Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  laju pertumbuhan  rata-rata  dari  sumber-sumber PAD Kabupaten
Sleman mengalami pertumbuhan positif, sendangkan pertumbuhan retribusi  daerah  dan  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  masih kurang  memadai  karena  masih  di  bawah  laju pertumbuhan rata-rata PAD secara keseluruhan.  Sehingga  dari  kedua  sumber  ini perlu  dicari  penyebab  terjadi  penurunannya guna  di  tingkatkan  pertumbuhannya  pada periode  yang  akan  datang.  Sementara  untuk pertumbuhan  rata-rata  PAD  selama  tahun
anggaran  2012-2016,  pajak  daerah  dan  lain- lain PAD yang sah menunjukkan bahwa kedua sumber PAD ini pertumbuhannya positif dan di atas  laju  pertumbuhan  rata-rata  PAD  secara keseluruhan,  sehingga  kedua  sumber  ini memiliki  prospek  untuk  terus  dioptimalkan pada  periode-periode  yang  akan  datang, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

## 4.2. Kontribusi Sumber-Sumber PAD
Kontribusi  yang  dimaksud  di  sini adalah  besarnya  sumbangan  yang  dapat diberikan  oleh  sumber-sumber  PAD  terhadap besarnya  jumlah  PAD.    Besarnya  kontribusi juga dapat mencerminkan besarnya peran dari masing-masing  sumber  PAD  tersebut.  Untuk lebih  jelasnya  gambaran  mengenai  kontribusi sumber-sumber  PAD  tersebut  dapat  dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

## Tabel 8. Kontribusi Sumber-Sumber PAD Terhadadap Total PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 (dalam Rupiah)
Sumber- sumber PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Total PAD 2012 177,835,870,150 34,034,969,787 12,783,121,935 76,415,577,410 301,069,539,282 2013 274,628,955,500 48,001,679,730 15,551,529,372 111,088,140,261 449,270,304,863 2014 326,033,995,236 42,632,198,781 23,654,901,728 181,016,503,814 573,337,599,559 2015 373,137,768,070 45,052,207,026 34,330,598,540 190,609,506,189 643,130,079,825 2016 383,400,000,000 42,347,049,940 41,793,366,161 181,301,499,053 648,841,915,154 Rata-rata 307,007,317,791 42,413,621,053 25,622,703,547 648,841,915,154 523,129,887,737
Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Tabel 9. Kontribusi Sumber-sumber PAD Terhadadap Total PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2012-2016 (dalam Persen) Sumber- sumber PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 2012 59.07% 11.30% 4.25% 25.38% 2013 61.13% 10.68% 3.46% 24.73% 2014 56.87% 7.44% 4.13% 31.57% 2015 58.02% 7.01% 5.34% 29.64% 2016 59.09% 6.53% 6.44% 27.94% Rata-rata 58.83% 8.59% 4.72% 27.85% Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Berdasarkan  tabel  9  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  untuk  Kabupaten  Sleman elemen  PAD  yang  memberikan  kontribusi terbesar  terhadap  total  PAD  sejak  tahun anggaran  2012-2016  adalah  bersumber  dari pajak daerah sebesar 58,83% kemudian diikuti oleh  lain-lain  PAD  yang  sah  27,85%,  urutan ketiga retribusi daerah sebesar 8,59% dan yang paling  terkecil  adalah  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dengan kontribusi  rata-rata  sebesar  4,72%. Secara umum  kontribusi  Pajak  Daerah,  merupakan kontributor terbesar bagi penerimaan pendapatan di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 307,007,317,791.  Jika  kita  lihat  pertumbuhan total  PAD  secara  keseluruhan  maka  terlihat
bahwa  keuangan  daerah  melalui  PAD  terus menunjukan  kenaikan  mulai  dari  tahun  2012 sebesar  301,069,539,282  sampai  tahun  2016 yang mencapai nilai 648,841,915,154.

## 4.3. Analisis Keuangan Daerah
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD dilakukan dengan membandingkan hasil  yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim,  2004).  Selain  itu,  dapat  dilakukan dengan  cara  membandingkan  dengan  rasio keuangan  yang  dimiliki  suatu  pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah
1528 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.5 | No.3 | 2017
lain  yang  terdekat  ataupun  potensi  daerah relatif  sama  untuk  dilihat  bagaimana  posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah  daerah  lainnya.  Analisis  rasio keuangan adalah suatu proses yang mengidentifikasikan  ciri-ciri  yang  penting tentang  keadaan  keuangan  dan  kegiatan perusahaan  berdasarkan  laporan  keuangan yang tersedia.
Untuk  dapat  mengetahui  kemampuan kinerja  keuangan  Kabupaten  Sleman  dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal khususnya dalam meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah maka  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan analisis rasio keuangan seperti berikut ini:
a) Derajat Desentralisasi
Derajat  desentralisasi  dihitung  berdasarkan perbandingan  antara  jumlah  pendapatan  asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini  dimaksudkan  untuk  mengukur  tingkat keadilan pembagian sumber daya daerah dalam bentuk  bagi  hasil  pendapatan  sesuai  potensi daerah  terhadap  total  penerimaan  daerah. Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi PAD  terhadap  total  penerimaan  daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi  kemampuan  pemerinah  daerah  dalam penyelenggraaan desentralisasi.
PAD
merupakan  aspek  yang  dangat  menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan  desentralisasi.  Semakin tinggi  PAD  maka  semakin  besar  kemampuan keuangan  daerah  untuk  membiayai  belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Tabel 10. Derajat Desentralisasi Fiskal Kab. Sleman Periode 2012-2016 Tahun Total PAD Total PD Derajad Desentralisasi Fiskal (%) Tingkat Desentralisasi Fiskal 1 2 1/2*100 2012 301,069,539,284 1,589,722,974,409 18.94% Kurang 2013 449,270,304,869 1,899,525,636,838 23.65% Sedang 2014 573,337,599,560 2,076,820,131,084 27.61% Sedang 2015 643,130,079,823 2,294,622,764,756 28.03% Sedang 2016 717,151,176,028 2,329,097,456,006 30.79% Cukup Rata-rata 536,791,739,913 2,037,957,792,619 26.34% Sedang Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Dari tabel  10 di  atas dapat  dismpukan secara  umum  bahwa  derajat  desenetralisasi fiskal  pada  Kabupaten  Sleman  berada  pada derajat desentralisasi kategori sedang.
Alasannya,  karena  rasio  rata-rata  untuk  lima tahun  anggaran  di  Kabupaten  Sleman, Persentase  pendapatan  asli  daerah  terhadap total pendapatan daerah masih berada di bawah rasio  26,34%.  Tahun  2012  merupakan  tahun
dengan  derjad  desentralisasi  terbaik  yaitu dengan kategori kurang dengan nilai 18,94% di bawah rata-rata secara keseluruhan, sedangkan untuk  tahun  2014  dan  2015  tahun  ini merupakan dalam kategori cukup namun nilai rata-rata di atas dari nilai rata-rata keseluruhan.
b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah salah  satu  dimensi  yang  digunakan  untuk mengukur  kinerja  keuangan  disuatu  daerah. Rasio  ketergantungan  keuangan  diperoleh dengan  membandingkan  pendapatan  transfer dengan  total  pendapatan  daerah.  Asumsinya, ketika prosentase rasio ketergantungan keuangan  daerah  semakin  tinggi  maka imbasnya pada tingkat ketergantungan daerah juga akan semakin besar dan sebaliknya, ketika ketergantungan  keuangan  daerah  semakin
rendah,  tingkat  ketergantungan  daerah  akan lebih  kecil.  Ketergantungan  yang  dimaksud adalah  ketergantungan  daerah  pada  distribusi keuangan dari pemerintah pusat dan atau pada pemerintah  provinsi  dalam  hal  pembiayaan baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk  pembiayaan  pelayanan.  Untuk  melihat rasio  ketergantungan  keuangan  di  Kabupaten Sleman  dapat  dilihat  pada  tabel  11  di  bawah ini:

## Tabel 11. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Sleman Periode 2012-2016
Tahun Anggaran Pendapatan Transfer Total PAD Rasio Ketergantungan Tingkat Ketergantungan 1 2 1/2*100 2012 1,281,708,216,150 1,589,722,974,409 80.62% Sangat Tinggi 2013 1,442,483,146,251 1,899,525,636,838 75.94% Sangat Tinggi 2014 1,499,148,394,633 2,076,820,131,084 72.18% Sangat Tinggi 2015 1,080,162,444,931 2,294,622,764,756 47.07% Tinggi 2016 1,602,998,761,228 2,329,097,456,006 68.82% Sangat Tinggi Rata-rata 1,381,300,192,639 2,037,957,792,619 67.78% Sangat Tinggi Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah) Dengan memperhatikan hasil
perhitungan dari rasio ketergantungan keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten Sleman,  kecenderungan  kondisi  keuangan untuk lima tahun terakhir sangat tinggi dengan presentasi  mencapai  angka  rata-rata  67,78% untuk  rasio  ketergantungan  daerah.  Terhitung sejak  tahun  2012  rasio  ketergantungan keuangan  sudah  mencapai  80,62%  dan  terus mengalami  penurunan  ditahun  berikutnya yaitu  tahun  2016.  Pada  tahun  2015  rasio ketergantungan  mengalami  kenaikan  dari angka  47,07%  menjadi  sebesar  68,82%  pada tahun 2016.
Secara  keseluruhan,  data  menunjukan bahwa  rasio  ketergantungan  di  lima  tahun terakhir  terus  mengalami  tren  positif  dengan semakin berkurangnya prosentase ketergantungan  keuangan  pemerintah  daerah terhadap  sumber  pendapatan  daerah  dari pendapatan  transfer,  khususnya  dari  tahun
2012 hingga 2015. Transisi dari tahun 2015 ke 2016  yang  sempat  mengubah  tren  penerunan ketergantungan keuangan daerah dari pendapatan  transfer  yang  awalnya  47,07%  di tahun 2015 menjadi lebih tinggi di tahun 2016 yaitu  68,82%.  Hasil  ini  menunjukan  angka ketergantungan keuangan daerah yang di alami oleh  Kabupaten  Sleman  yang  masih  sangat tinggi, jika di rata-ratakan besaran ketergantungan keuangan daerah secara keseluruhan selama lima tahun terakhir.
Kondisi ini belum menunjukan Kabupaten Sleman masih sangat tinggi tingkat bergantung  terhadap  dana  transfer  baik  dari pemerintah  pusat  maupun  dari  pemerintah provinsi sehingga ini merupakan satu persoalan  yang  harus  mendapat  perhatian khusus  bagi  pemerintah  Sleman  untuk  dapat lebih  lagi  agresif  dalam  memanfaatkan  dan menggali  sumber-sumber  dan  potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya.
c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan daerah dalam
menghasilkan  PAD  adalah  salah  satu  aspek yang  paling  penting  berkaitan  dengan kemandirian keuangan daerah dimana kemampuan  daerah  secara  otonomi  untuk mengelola dan menggali sumber-sumber PAD sehingga  dapat  menambah  keuangan  daerah yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah  untuk  membiayai  pembangunan, penyelanggaraan pemerintahaan dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam  menghasilkan  PAD,  maka  digunakan
rasio  kemandirian  diperoleh  dari  hasil perbandingan  antara  pendapatan  asli  daerah yang  dibagi  dengan  beberapa  sumber  dana untuk  pembiayaan  yang  terdapat  di  daerah seperti  besaran  dana  transfer  dari  pemerintah pusat,  dari  pemerintah  provinsi  serta  besaran nominal  pinjaman  daerah.  Kedua  pendapatan dari transfer (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi)  dan  serta  pinjaman  daerah  di kalukulasi  menjadi  satu,  sehingga  di  peroleh satu kalkulasi hitungan secara makro. Besaran hitungan  kalkulasi  makro  ini  selanjutnya menjadi pembanding dari besaran pendapatan asli  daerah,  hasilnya  baru  berupa  rasio kemandirian daerah.
Tabel 12. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Sleman Periode 2012-2016
Tahun Anggaran Total PAD Dana Perimbangan/Transfer Rasio Kemandirian Tingkat Kemandirian 1 2 1/2*100 2012 301,069,539,284 1,281,708,216,150 23.49% Rendah Sekali/Instruktif 2013 449,270,304,869 1,442,483,146,251 31.15% Rendah/Konsultatif 2014 573,337,599,560 1,499,148,394,633 38.24% Rendah/Konsultatif 2015 643,130,079,823 1,080,162,444,931 59.54% Sedang/Partisipatif 2016 717,151,176,028 1,602,998,761,228 44.74% Rendah/Konsultatif Rata-rata 536,791,739,913 1,381,300,192,639 38.86% Rendah/Konsultatif
Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Dari  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian keuangan  daerah  di  atas  telah  diperoleh besaran  rasio  untuk  lima tahun terakhir,  yaitu sebesar  38,86%  dengan  kategori  rendah  atau Konsultatif.  Pola  Hubungan  Konsultatif  yaitu campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang,  karena  daerah  dianggap  sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Capaian  ini  tidak  terlepas  dari  keadaan keuangan  di  daerah  Kabupaten  Sleman  yang masih banyak bertumpu pada dana perimbangan  baik  dari  provinsi  maupun  dari pusat  melalui  transfer  pusat  dan  provinsi. Bahkan  di  tahun  anggaran  2012  dan  tahun anggaran 2014, hampir keseluruhan pendapatan daerah sepenuhnya bersumber dari
dana  transfer  pusat  dan  provinsi.  Situasi  ini yang  membuat  otonomi  dareah  dalam  hal kemandirian  keuangan  masih  sulit  tercapai  di Kabupaten Sleman.

## d) Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah
Rasio  efektivitas  pendapatan  daerah  adalah sebuah  alur  kerja  yang  secara  spesifik mengukur  kemampuan  pemerintah  daerah untuk  berkreasi  pada  upaya  memobilisasi segenap  perangkat  di  daerah  dalam  hal mencapai  target  penerimaan  PAD.  Sesuai dengan  standar  yang  telah  ditentukan  di  awal tahun  anggaran  berjalan  sebagai  kerangka dasar  dalam  hal  pemenuhan  pos-pos  PAD  di
berbagai sektor yang terdapat di daerah. Rasio efektifitas  PAD  secara  umum  di  peroleh dengan  format  perhitungan  yang  paling  tidak
akan  menyinggung  dua  aspek,  yaitu  realisasi pendapatan asli daerah dan target atau capaian penerimaan pendapatan asli daerah.

## Tabel 13. Rasio Efektivitas PAD Kab. Sleman Periode 2012-2016
Tahun Anggaran Realisasi PAD Target PAD Rasio Efektivitas Nilai Efektivitas 1 2 1/2*100 2012 301,069,539,284 241,003,081,720 124.92% Sangat Efektif 2013 449,270,304,869 342,895,307,197 131.02% Sangat Efektif 2014 573,337,599,560 474,917,917,941 120.72% Sangat Efektif 2015 643,130,079,823 577,585,009,141 111.35% Sangat Efektif 2016 717,151,176,028 648,841,915,155 110.53% Sangat Efektif Rata-rata 536,791,739,913 457,048,646,231 117.45% Sangat Efektif
Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Dari  hasil  perhitungan  di  atas,  secara umum  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  lima tahun terakhir rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman disimpulkan sangat efektif. Hal ini sesuai dengan kriteria penilian tingkat efektifitas pendapatan asli daerah yang menempatkan Kabupaten Sleman dengan nilai rata-rata efektifitas 117,45%. Jika dilihat lebih spesifik  dengan  mengacu  pada  tingkat efektifitas  di  setiap  tahun  anggaran  yang berjalan,  secara  umum  rasio  efektifitas pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Sleman tidak  bervariasi  atau  sama  dengan  predikat sangat  efektif.  Rasio  efektivitas  terbaik  yaitu berada  pada  tahun  2012-2014  karena  di  atas rata-rata  rasio  efektivitas  secara  keseluruhan >117,45%.  Sementara  pada  tahun  2015-2016 nilai  rasio  efektivitas  berada  di  bawah  nilai rata-rata.

## e) Rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli Daerah
Tingkat  efisiensi  pendapatan  asli daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui  kadar  pengeluaran  pemerintah daerah dalam memenuhi target PAD. Variabel efisiensi  sangat  penting  sebagai  salah  satu analisis  rasio  keuangan  daerah  karena perannya yang cukup sentral, yaitu
menghitung  tingkat  efisiensi,  maka  dapat diketahui  semakin  kecil  angka  efisiensi  yang diperoleh  berarti  semakin  efisien.  Sebaliknya semakin  besar  angka  efisiensi  yang  diperoleh berarti semakin tidak efisien.
Pada prakteknya, sering sekali realisasi pendapatan  asli  daerah  sudah  sangat  bagus dengan  tingkat  efektifitas  yang  sangat  tinggi, tetapi  aspek  yang  terlupakan  adalah  aspek efisien  yang melekat pada kegiatan penarikan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Bahwa setiap kegiatan ataupun upaya yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  untuk  menarik  pajak atau  retibusi  di  bebankan  pada  anggaran  di PAD, sehingga selain berbicara soal efektifitas domain  yang  juga  tidak  kalah  menariknya untuk  di  lirik  adalah  efisiensi  termasuk efisiensi anggara. Proporsional antara efektifitas  dan  efisiensi  secara  ideal  harusnya berjalan  secara  berlawanan.  Jika  tingkat efetifitas PAD tinggi, maka semestinya tingkat efisiensi akan semakin rendah. Proporsional ini baru  menunjukan  siklus  anggaran  pada  suatu daerah dapat berjalan secara sehat.
Untuk  menghitung  rasio  efisiensi pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Sleman diperlukan dua variabel pembanding. Pertama biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam  hal  usahanya  menarik  pajak  di  daerah,
kedua besaran realisasi
penerimaan pendapatan  asli  daerah.  Semakin  kecil  nilai yang  diperoleh  dari  hasil  bagi  antara  biaya perolehan  dengan  realisasi  penerimaan  maka rasio  kinerja  pemerintah  daerah  semakin
efektif,  sebaliknya  jika  hasil  bagi  (rasio efisiensi)  semakin  besar,  maka  kinerja pemerintah  daerah  juga  semakin  tidak efisiensi.
Tabel 14. Rasio Efisiensi PAD Kab. Sleman Periode 2012-2016 Tahun Anggaran Biaya Pemerolehan PAD Realisasi PAD Rasio Efisiensi Nilai Efisiensi 1 2 1/2*100 2012 179,849,078,327 301,069,539,284 59.74 Tidak Efisien 2013 276,892,407,359 449,270,304,869 61.63 Tidak Efisien 2014 328,648,925,685 573,337,599,560 57.32 Tidak Efisien 2015 373,483,565,686 643,130,079,823 58.07 Tidak Efisien 2016 410,775,420,749 717,151,176,028 57.28 Tidak Efisien Rata-rata 313,929,879,561 536,791,739,913 58.48 Tidak Efisien
Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)
Dari tabel 14 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pendapatan asli daerah pemerintah  Kabupaten  Sleman  di  lima  tahun terakhir  tidak  efisiensi.  Jika  di  rinci  lebih spesifikasi dengan melihat tingkat efisiensi di setiap tahunnya, rasio efisiensi pendapatan asli daerah  yang  menunjukan  kinerja  terburuk Kabupaten  Sleman  berada  di  tahun  anggaran 2013,  dimana  pada  tahun  anggaran  tersebut rasio  tingkat  efisiensi  pemerintah  mencapai 61,63%  dari  total  rata-rata  rasio  efisiensi  di lima tahun terakhir atau berada pada tingkat di atas rata-rata. Sedangkan yang berada di bawah rata-rata  tingkat  efisiensi  pendapatan  yaitu pada  tahun  2014  dan  2016  masing  masing berada  pada  angka  57,32%  dan  57,28%. Capaian  ini  menempatkan  kinerja  Kabupaten Sleman dengan predikat tidak efisien dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah.

## SIMPULAN
Tren  pertumbuhan  PAD  Kabupaten Sleman  selama  periode  lima  tahun  terakhir yaitu  tahun  2012-2016  telah  mengalami pertumbuhan  rata-rata  sebesar  25%.  Dimana dari  sumber-sumber  PAD  yang  sangat
berkontribusi  terhadap  total  PAD  tersebut berasal  dari  Pajak  Daerah  dengan  kontribusi rata-rata  sebesar  59,11%.  Tren  pertumbuhan PAD  Kabupaten  Sleman  selama  periode tersebut  memiliki  proyeksi  positif  (trend positif).  Kontribusi  pendapatan  asli  daerah terhadap  penerimaan  daerah  dalam  kurun waktu  lima  tahun  terakhir  masih  sangat  kecil masih  dibawah  50%  dari  tahun  ke  tahun. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Sleman  tergolong  rendah  berdasarkan  rasio keuangan.  Dimana rasio  derajat desentralisasi berada  dalam  kategori  sedang  yaitu  26,34%. Rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi  dengan  nilai  rata-rata  67,78%.  Rasio kemandirian  keuangan  daerah  tergolong rendah  atau  menunjukan  pola  hubungan konsultatif dengan rata-rata 38,86%.
Sementara  untuk  rasio  efektivitas  pendapatan asli  daerah  tergolong  sangat  efektif  dengan perolehan  prosentase  efektivitas  sebesar 177,45%  sedangkan  utuk  rasio  efisiensi pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Sleman tergolong  dalam  kategori  tidak  efisien  karena perolehan  prosentasi  keefisienanan  lebih  dari 40% yaitu 58,48%.
Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah Kabupaten
Sleman untuk meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Sesuai dengan  hasil  identifikasi  potensi  pendapatan asli  daerah  yang  ada,  maka  dapat  dilakukan dengan mengoptimalkan peningkatkan retribusi  daerah,  dan  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Helfert,  Erich,  D.D.A.  2000.  Analisis Laporan  Keuangan.  Edisi  Ketujuh. Penerbit: Erlangga.
Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah.  Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  Kabupaten  Sleman Tahun 2012-2016.
Bisma,  I  Dewa  Gde  &  Susanto,  Hery.  2010. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.  3.  Evaluasi  Kinerja  Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa
Tenggara  Barat  Tahun  Anggaran  2003-
3007.
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen  Keuangan  Daerah.  Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  2014.  Manajemen  Keuangan Sektor Publik. (Problematika
Penerimaan dan
Pengeluaran
Pemerintah). Jakarta: Salemba Empat. Koswara, E, 2000, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi  Daerah  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999:  Suatu Telaahan  dan  Menyangkut  Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, Analysis CSIS XXIX, No. 1.
Mardiasmo,  2004,  Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: CV Andi Offset.
Mahmudi,  2010,  Manajemen  Kinerja  Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Munawir,  Slamet.  2007.  Analisa  Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
Ritonga, Irwan Taufiq. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang
No.  33  Tahun  2004  tentang  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jakarta: LAN RI.
Republik  Indonesia.  2006.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Mendagri.
Sleman Dalam Angka Tahun 2016 http://bkad.slemankab.go.id