## Analisis Hukum Perjanjian Kontrak  Yang Berujung Pada Perbuatan Melawan Hukum
Masayu Robianti
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Ayu_robianti@yahoo.co.id

## Abstrak
Upaya  pencegahan  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum  antara  kreditur  dan  debitur dalam hukum acara perdata dipengadilan negeri tanjung karang yang memeriksa berkas perkara. Sesuai dengan KUHPerdata 1320, dan yang berujung pada perbuatan melawan hukum  sesuai  dengan  pasaal  1365  KUHPerdata.  Bermula  dari  perjanjian  yang bersepakat mengikatkan diri antara kedua belah pihak. Dimana dalam kehidupan sehari- hari banyak terlihat dengaan jelas bahwa lembaga pembiayaan ataupun Perbankan yang merupakan  pemilik  dana  atau    biasa  disebut  dengan  Debitur,    selalu  berupaya memberikan  bantuan  dana  dengan  dalil-dalil  kredit  usaha  madiri,  dll.  Atas  dasar  hal tersebut  banyak  masyarakat  (kreditur)    mengajukan  dana  pinjaman  ke  lembaga pembiayaan ataupun Perbankan tersebut, tanpa mengetahui jelas isi dari perjanjian dan syarat  ketentuan  yang  berlaku  dalam  suatu  lembaga  pembiayaan  atau  Perbankan tersebut. sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang berujung sampai ke perbuatan  yang  melawan  hukum  (  PMH  )  Perbuatan  melawan  hukum  atau onrechtmatigedaad dimana perbuatan melawan hukum tidak  memberikan   perumusan apa  yang dimaksud onrechtmatigedaad. Namun hal  ini dapat dirumuskan  diserahkan kepada  doktrin  dan  yurisprudensi.  Suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum  apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 1365 KUHPerdata.
Kata Kunci : implementasi, upaya hukum.

## Abstract
Efforts to prevent unlawful acts between creditors and debtors in civil procedural law in the Tanjung Karang court that examines case files. In accordance with the Civil Code of 1320,  and  which  leads  to  acts  against  the  law  in  accordance  with  Article  1365  of  the Civil  Code.  Starting  from  an  agreement  that  agreed  to  bind  itself  between  the  two parties. Where in everyday life it is clearly seen that financial institutions or banks that are owners of funds or commonly referred to as debtors, always try to provide financial assistance with self-contained business credit proposals, etc. On the basis of this, many people  (creditors)  apply  for  loan  funds  to  financial  institutions  or  banks,  without knowing clearly the contents of the agreement and the terms of the provisions that apply in a financial institution or bank. so that often things that are not desirable often lead to illegal actions (PMH) Unlawful acts or onrechtmatigedaad where the act against the law does not  give the formulation of what  is meant  by  onrechtmatigedaad.  But  this can be formulated to be left to doctrine and jurisprudence. An act is said to be against the law if it fulfills the elements determined by Article 1365 of the Civil Code.
Keywords: implementation, legal efforts.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Berawal  dari  suatu  keinginan  seorang  kreditur  yang  mengikatkan  diri  kepada  suatu lembaga  pembiayaan  atau  suatu  perbankan  yang  meminjamkan  dana  kepada  kreditur dengan  menjaminkan  suatu  barang,  surat  berharga,    atau  objek  yang  perjanjikan.  Atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu pernjanjian. Namun perjanjian tersebut tidak  dituangkan  didalam  suatu  akta  kesepakatan  yang  dibuat  dihadapan  notaris,  dan kreditur  tidak  diberikan  salinannya  sesuai  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  Syarat  Syah Perjanjian  yang berbunyi :
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
b. kecakapan untuk melakukan perbuatan suatu perikatan
c. suatu  hal  tertentu;  (Adanya  objek  yang  diperjanjikan  dalam  suatu  perjanjian haruslah suatu hal/barang yang cukup jelas)
d. suatu sebab yang halal .
Maka  atas  kelalaian  dari  suatu  lembaga  pembiayaan  atau  perbankan  tersebut  dapat merugikan  kedua  belah  pihak  untuk  kedepannya.  perbuatan  melawan  hukum  dapat terjadi  apabila  diantara  kedua  pihak  yang  bersepakat  mengingkari  /  melakukan perbuatan  yang    melangar  dari  aturan-aturan  yang  telah  disepakati  ataupun  undang- undang  yang  berlaku.  Suatua  perkara  dapat  dikatakan  perbuatan  melawan  hukum dikarenaka  adanya  peraturan  perundang-undangan,  atau  literatur  serta  perjanjian  yang dilangar  atau tidak tertuang namun ditambahkan didalaam suatu perjanjian tsb. Atas hal tersebut salah satu pihak   yang melakukan pelanggaran membawa kerugian bagi salah seorang  yang menjaminkan suatu barang, surat berharga,  atau objek  yang perjanjikan. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata.
Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar salah satu  pihak  yang  menimpa  benda  yang  dimaksudkan  dalam  perjanjian.  Jadi,  pokok pangkalnya adalah "keadaan memaksa", titik pangkalnya yaitu resiko dan titik pangkal dari pada wanprestasi adalah ganti rugi. (Lukman Santoso, 2011)
Keadaan  Memaksa  atau Overmacht; yaitu  suatu  keadaan  di  luar  kekuasaanya  si berhutang  dan  memaksa.  Keadaan  yang  telah  timbul  itu  juga  harus  berupa  suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian yang dibuat, setidaknya tidak dapat dipikul resikonya oleh si berhutang.
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Ada 2 macam Overmacht, yaitu:
a.  Bersifat  mutlak,  yaitu  tidak  mungkin  lagi  melaksanakan  perjanjiannya  (misal: barang sudah musnah karena bencana alam) seperti; bencana Tsunami di Aceh, Banjir bandang di Wasior Papua Barat, dll.
b.   Bersifat relatif/ tak mutlak, yaitu suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat dilaksanakan,  tetapi  dengan  pengorbanan  yang  sangat  besar  dari  hak  si berhutang.  (hukum  perjanjian  kontrak,  lukman  santoso,  cetakan  ke  2, yogyakarta). (Lukman Santoso, 2011)
Perbuatan Melawan Hukum; Suatu perkara dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dikarenaka  adanya  peraturan  perundang-undangan,  atau  literatur  serta  perjanjian  yang dilangar  atau tidak tertuang namun ditambahkan didalaam suatu perjanjian tsb. Atas hal tersebut salah satu pihak   yang melakukan pelanggaran memabwa kerugian bagi salah seorang  yang menjaminkan suatu barang, surat berharga,  atau objek  yang perjanjikan. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata.
Berdasarkan  pasal  1320  dan  1365  KUHPerdata  yang  mana  sarat  sah  suatu  perjanjian yang  dilakuan  oleh  para  pihak  yang  bersapakat  membuat  suatu  perjanjian  maka  akan sah apabila memiliki suatu sayarat sbb:
1. Sepakat mereka  yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yaang halal; (Lukman Santoso, 2011)
Apabila  para  pihak  telah  melakuan  perikatan  atau  perjanjian  sesuai  dengan  syarat  sah perjanjian  maka  dapat  dikatakan  sah  menurut  hukum  apabila  dilegalkan  dihadapan Notaris yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak yang bersepakat.
Namun  pada awalnya suatu  perjanjian berjalan dengan lancar dan baik  sampai adanya para  pihak  yang  dengan  sengaja  melakukan    perbuatan  melawan  hukum  dengan melakukan perubahan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak lainya, sehingga menjadi kabur  dan  membuat  hal  yang  jelas  menjadi  tampak  tidak  jelas.    Dan  hal  tersebut merupakan  hal  perbuatan  melawan  hukum.  (PMH)  Sesuai  dengan  pasal  1365 KUHPerdata yang berbunyi “ Tiap  Perbuatan  yang melanggar hukum, yang membawa kerugian  kepada  seorang  lainnya,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu menganti kerugian tersebut”.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  terjadinya  perjanjian  antara  seseorang  kepada  suatu  badan  instansi berbadan hukum resmi?
2. Faktor-fartor  yang  menjadikan  perjanjian  itu  menjadi  kabur  atau  Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  pendekatan  secara  yuridis  (normatif)  yaitu pendekatan  yang  menelahaan  hukum  dengan  kaidah  dan  norma-norma  yang  dianggap sesuai  dengan  penelitan  yuridis  normatif  atau  hukum  tertulis  dengan  cara  melihat  dan menelaah  hukum,  serta  hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  dengan  asas-asas hukum  dan  perbandingan  hukum  sehingga  singkronisasi    berkenaan  dengan permasalahan  perbuatan  melawah  hukum.    Hukum  tentu  sangat  terkait  dengan kehidupan  sosial  masyarakat.  Dalam  konteks  hubungan  sosial  masyarakat,  dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Di sini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup tersebut /yang berisi perintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa masyarakat.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Terjadinya  Perjanjian  Antara  Seseorang  Kepada  Suatu  Badan  Instansi Berbadan Hukum Resmi.
Hukum  tentu  sangat  terkait  dengan  kehidupan  sosial  masyarakat.  Dalam  konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Di sini hukum bermaksud mengaturtata tertib masyarakat. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup  tersebut  /yang  berisi  perintah  dan  larangan  ini  dilanggar,  maka  dapat menimbulkan  tindakan  dalam  bentuk  pemberian  sanksi  dari  pemerintah  atau  penguasa masyarakat.
Sebagaimana  rumusan  dari  berbagai  definisi  para  ahli  hukum,  maka  apa  yang  disebut hukum itu terdiri atas 4 unsur:
1. Peraturan mengenai  tingkah   laku   manusia  dalam  pergaulan masyarakat.
2.  Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang.
3.  Peraturan  bersifat  memaksa,  artinya  bahwa  setiap  orang  harus  patuh  atau  taat kepada hukum.
4.  Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.
Dari pemahaman hukum di atas, hukum sejatinya dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan  atau  katagori  berdasarkan  beberapa  ukuran,  agar  dapat  diperoleh  suatu pengertian  yang  lebih  baik  serta  lebih  mudah  dalam  menemukan  dan  menerapkannya. Dari  pengklasifikasian  itu,  halyang  terpenting  adalah  pembagian  hukum  berdasarkan isinya, yakni hukum public dan hukum privat.
Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang  itusaling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Dalam  perjanjian  ini  timbul suatu  hubungan  hukum  antara  dua'  orang  tersebut/perikatan.  Perjanjian  ini  sifatnya konkret.
Pengertian  perikatan  adalah  sebuah  hukum  antara  dua  orang/  dua  pihakyang berdasarsebagaimana  pihakyangsatu  berhakmenuntut  sesuatu  hal  dari  pihak  yang  lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perikatan itu sifatnya abstrak.
a. Dalam hal ini, orang yang berhak menuntut disebut kreditursi berpiutang.
b. Pihakyang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitursi berhutang.
Hukum  perjanjian  ini  disebut  juga  "Hukum  Perutangan".  Karena  sifatnya  tuntut menuntut,  yang  menuntut  disebut  kreditur,  yang  dituntut  disebut  debitur,  dan  sesuatu yang dituntut disebut prestos/, yang berupa:
a. menyerahkan suatu barang
b. melakukan suatu perbuatan
c. tidak melakukan suatu perbuatan
Hubungan  antara  perikatan  dan  perjanjian  adalah  menimbulkan  perikatan  (perjanjian sebagai  salah  satu  sumber  perikatan  lainnya  yaitu  undang-undang).  Perikatan  atau verbintenis ini  lebih  luas  dibanding  dengan  perjanjian,  karena  di  dalam  perikatan  juga mengatur:
a. Perikatanyangtimbul karena melawanhukum/ onrechmatigedaad
b. Perikatan  yang  timbul  dari  kepengurusan  orang  lain  yangtidak  berdasarkan persetujuan/ zakwarnemig
Namun,  sebagian  besar  pada  buku  III  KUH  perdata  ditujukan  pada  perikatan  yang timbul  dari  persetujuan  /  perjanjian.  Jadi,  isinya  adalah.hukum  perjanjian.  (Pasal  1320 dan 1338 KHUPerdata.) Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua  perjanjian  dan  aturan  khusus  yang  berlaku  hanya  untuk  perjanjian  tertentusaja (perjanjian  khusus)  yang  namanyasudahdiberikan  undang-undang.  Contoh  perjanjian khusus:  jual  beli,  sewa  menyewa,  tukar-menukar,  pinjam-meminjam,  pemborongan, pemberian kuasa dan perburuhan.
Selain  KUHPerdata,  masih  ada  sumber  hukum  perjanjian  lainnya  di  dalam  berbagai produk  hukum.  Misalnya:  Undang-undang  Perbankan  dan  Keputusan  Presiden  tentang Lembaga Pembiayaan. Di samping itu, juga dalam jurisprudensi misalnya tentang sewa beli dan sumber hukum lainnya.
Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian (kontrak) adalah asas kebebasan  berkontrak. Artinya, pihak-pihak bebas untuk  membuat  perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian itu. Namun, kebebasan ter-sebut tidak mutlak karena terdapat  pembatasannya,  yaitu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Aspek-aspek  kebebasan  berkontrak  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  (BW)  yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) daiam perjanjian:
1. Mengenai  terjadinya  perjanjian,  Asas  yang  disebut  konsensualisme,  artinya menurut  BW  perjanjian  hanya  terjadi  apabila  telah  adanya  persetujuan  kehendak antara para pihak (consensus, consensualisme).
2. Tentang  akibat  perjanjian,  Perjanjian  rrvempunyai  kekuatan  yang  mengikat  antara pihak-pihak  itu  sendiri.  Asas  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  BW  yang menegaskan  bahwa  perjanjian  dibuat  secara  sah  di  antara  para  pihak.  Ini  berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang me-lakukan perjanjian tersebut.
3. Tentang  isi  perjanjiaN,  Isi  perjanjian  sepenuhnya  diserahkan  kepada  para  pihak (contractsvrijheid atau partijautonomie) yang  bersangkutan.  Dengan  kata  lain, selama  perjanjian  itu  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan.
Terdapat  beberapa  jenis  penuntutan  yang  dapat  didasarkan  pasal  1365  KUH  Perdata, kemungkinan tersebut antara lain:
1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti  kerugian  atas  kerugian  dalam  bentuk  natura  atau  pengembalian  keadaan seperti keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
Berawal  pada  suatu  perjanjian  yang  dilakukan  atara  kreditur  dan  debitur  yang bersepakat  saling    mengikatkan  diri  untuk  melakukan  perjanjian  suatu  hal  yang  halal sesuai dengan pasal 1320 KUHPeradata   Dimana telah mengadakan hubungan hukum Syarat Syah Perjanjian  yang berbunyi :
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
b. kecakapan untuk melakukan perbuatan suatu perikatan
c. suatu hal tertentu; (Adanya objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal/barang yang cukup jelas)
d. suatu sebab yang halal.
Dimana  pada  satu  perjanjian  sering  kali  terjadi  pebuatan  melawan  hukum  yang  secara sengaja maupun tidak segaja telah menyalahi undang-undang atau peraturan/perjanjian yang  berlaku.  Kelalaian  dalam    suatu    Penjanjian    antara  kreditur  dan  Debitur  yang berujung pada perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:
a. Perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad
b. Tidak memberikan   perumusan  apa   yang dimaksud onrechtmatigedaad. Selama ini perumusannya diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi.
c. Suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum  apabila  memenuhi  unsur-unsur  yang ditentukan oleh undang-undang.
d. Pasal 1365 KUHPerdata “ Tiap Perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian  kepada  seorang  lainnya,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu menganti kerugian tersebut”
Sehingga  dengan  adanya  atau  banyaknya  lembaga  pembiayaan  yang  dengan  mudah memberikan  pinjaman  dana  dengan  menjaminkan  barang  ataupun  surat  berhaga  milik seseorang  yang  dengan  sengaja  mengikatkan  diri  dan  bersepakat  untuk  melakukan peminjaman  dana  dengan  dalil-dali  membantu  dengan  bunga  yang  ringan  sehingga
membuat  masyarakat  tergiur  dan  mengajukan  pinjaman  kepada  Debitur  atau  lembaga pembiayaan,  dengan  menjaminkan  surat  berharga  tersebut.  Namun  dalam pelaksanaanya  pihak    Debitur  tidak  bersungguh-sungguh  menjelaskan  bahwa  ada persyarataan atau perjanjian yang menimbulkan kerugian dari kreditur sehingga kreditur tidak mengetahuinya  secara rici / detail  isi perjanjian tsb.  Berselang be-berapa waktu berjalan kreditur yang pada mulanya membayar /  menganggsur pinjaman dana tersebut secara  terus-menerus  setiap  bulannya  mengalami  keterlambatan  pembayaran dikarenakan  hal  yang  tidak  di  inginkan  oleh  kreditur,    sehingga  debitur  mengalami kerugian  yang  berakibatkan  dana/modal  tidak  berputar.  Atas  dasar  hal  tersebut  maka debitur  yang  secara  sengaja  menutupi  pesetujuan  yang  semula  disepakati  bersama melakukan  pelangaran  prosedural  atau  melakukan  hal  yang  dianggaap  perlu  dengan membuat  kebijakan-kebijakan  tanpa  disosialisasikan  kepada  kreditur    yang  melanggar aturan hukum. (literatur, UU, dll)  sehinga merugikan Kreditur yang meminjan dana di suatu lembaga pembiayaan. Atas hal tersebut diatas seseorang yang merasa / mengalami kerugian  mengajukan  keberatannya  kepada  suatu  perusahaan  /  lembaga  pembiayaan dimana tempat  peminjaman dana.     Namun  Kreditur tidak mendapatkan jawaban  yang sesuai dengan yang di ingginkan sehingga kreditur merasa di curangi/dirugikan atau di manfaatkaan  oleh  debitur  dan  merasa  ada  beberapa  aturan  per-undang-undangan  / literatur  yaang  dilanggar  oleh  pihak  Debitur.  Sehingga  kreditur  mengajukan keberatannya  kepada  Debitur,    sehingga    debitur  tersebut  telah  melakukan  perbuatan yang  melangar  undang-undang  dengan  perbuatan  melanggar  hukum  (PMH)    yang berujung pada mengajukan sanggahan dan gugatan di pengadilan.

## 3. Faktor-Faktor  Yang  Menjadi  Penghabat  Beracara  Dalam  Kasus  Perbuatan Melawan Hukum.
Perbuatan  yang  melawan  hukum,  yaitu  suatu  perbuatan  yang  melanggar hak subyektif orang  lain  atau  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  si  pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
a. Harus  ada  kesalahan,  syarat  kesalahan  ini  dapat  diukur  secara :  Obyektif  yaitu dengan  dibuktikan  bahwa  dalam  keadaan  seperti  itu manusia yang  normal  dapat menduga  kemungkinan  timbulnya  akibat  dan  kemungkinan  ini  akan  mencegah
manusia  yang  baik  untu  berbuat  atau  tidak  berbuat.  Subyektif  yaitu  dengan dibuktikan  bahwa  apakah  si  pembuat  berdasarkan  keahlian  yang  ia  miliki  dapat menduga  akan  akibat  dari  perbuatannya.  Selain  itu  orang  yang  melakukan perbuatan  melawan  hukum  harus  dapat  dipertanggungjawaban  atas  perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.
b. Sehubungan  dengan  kesalahan  ini  terdapat  dua  kemungkinan : Orang  yang dirugikan  juga  mempunyai  kesalahan  terhadap  timbulnya  kerugian.  Dalam pengertian  bahwa  jika  orang  yang  dirugikan  juga  bersalah  atas  timbulnya kerugian,  maka  sebagian  dari  kerugian  tersebut  dibebankan  kepadanya  kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Kerugian ditimbulkan  oleh  beberapa  pembuat.  Jika  kerugian  itu  ditimbulkan  karena perbuatan  beberapa  orang  maka  terhadap  masing-masing  orang  yang  bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
1) Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa Kerugian  materiil, dimana  kerugian materiil dapat  terdiri  dari  kerugian  yang  nyata-nyata  diderita dan keuntungan yang seharunya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si  pembuat  perbuatan  melawan  hukum  harus  mengganti  kerugian  tidak  hanya untuk  kerugian  yang  nyata-nyata  diderita,  juga  keuntungan  yang  seharusnya diperoleh.  Kerugian idiil, dimana  perbuatan  melawan  hukum  pun  dapat menimbulkan  kerugian  yang  bersifat  idiil  seperti  ketakutan,  sakit  dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasn ya  yang  dirugikan  harus  sedapat  mungkin  ditempatkan  dalam keadaan  seperti  keadaan  jika  terjadi  perbuatan  melawan  hukum.  Pihak  yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada  waktu  diajukan  tuntutan  akan  tetapi  juga  apa  yang  ia  akan  derita  pada waktu yang akan datang.
2) Adanya  hubungan  causal  antara  perbuatan  dan  kerugian.  Untuk  memecahkan hubungan  causal  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan  kerugian,  terdapat dua teori yaitu :
a) Condition  sine  qua  non, dimana  menurut  teori  ini  orang  yang  melakukan perbuatan  melawan  hukum  selalu  bertanggung  jawab  jika  perbuatannya condition  sine  qua  non  menimbulkan  kerugian  (yang  dianggap  sebagai sebab  dari  pada  suatu  perubahan  adalah  semua  syarat-syarat  yang  harus ada untuk timbulnya akibat).
b) Adequate  veroorzaking, dimana  menurut  teori  ini  si  pembuat  hanya bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  selayaknya  dapat  diharapkan sebagai  akibat  dari  pada  perbuatan  melawan  hukum.  Terdapat  hubungan causal  jika  kerugian  menurut  aturan  pengalaman  secara  layak  merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.
c. Jadi  secara  singkat  dapat  diperinci  sebagai  berikut:  Untuk  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  organ  badan  hukum,  pertanggung  jawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  seorang  wakil  badan  hukum  yang  mempunyai  hubungan  kerja  dengan  badan hukum,  dapat  dipertanggungjawabkan  berdasarkan  pasal  1367 BW .  Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ  yang mempunyai hubungan kerja  dengan  badan  hukum,  pertanggung  jawabannya  dapat  dipilih  antara  pasal 1365 dan pasal 1367 BW.
Berdasarkan  hasil  analisa  dilapangan dan  pada  saat  beracara  di  persidangan  pada pengadilan  negeri  setempat  yang  menyidangkan  perkara  perdata  (perbuatan  Melawan Hukum) sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Diantaranya:
1. Ketidak hadiran prinsival atau kuasa hukumnya
2. Ketidak hadiran rival (lawan) atau kuasa hukumnya pada saat perkara disidaangkan dipengadilan
3. Ketidak hadiran dari salah satu hakim yang menyidaangkan perkara tersebut sampai dengan penundaan pemeriksaan berkas perkara
4. Kurangnya  pembayaran  POP  (Panjar  ongkos  perkara)  sehingga  tidak  dapat memangil  salah  satu  pihak  dikarenakan  Penggugat  belum  menyetorkan  dana tambahan
5. Ketidak  hadiran  saksi  ( a    de  charge) sehingga  memelukan  waktu  berulang  kali untuk memangil kembali
6. Kurangnya/sulitnya  kehadiran    saksi-saksi    ahli,  yang  dibutuhkan  pada  saat pemeriksaan perkara di pengadilan
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Atas hal yang sudah diuraikan tersebut diatas,  dapat menghambat proses di persidangan pada pengadilan yang memeriksa perkara yang sedang dihadapi. sehingga memerlukan waktu / proses yang cukup lama. Yang awalnya hanya memerlukan waktu 3 bulan ( 10 kali persidangan) dan memakan biaya yang murah namun pada perakteknya dapat lebih lama dan memakan biaya cukup lumayan besar.

## IV. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkaan  hasil  analisa  dan  penelitian  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  perkara  yang  dihadapi  merupakan  kelalaian kedua  belah  pihak  baik  seganja  maupun  tidak  disengaja,  yang  bermula  dari perjaanjiaan  yang  berujung  pada  perbuatan  melawan  hukum.  Pasal  1365 KUHPerdata “
2. Faktor  yang  menjadi  penghabat  adalah  keteledoran  dari  pihak  penggugat  maupun tergugat baik disengaja atau tidak disengaja. Untuk membuat persidangan menjadi lama dan panjang serta  menghabiskan biaya yang lumayan besar.

## 2. Saran
Berdasarkan penelitian dan pebahasan penulis ingin memberikan saran :
1. Agar dapat lebih efektifitas hendaklah Kreditur dan Debitur menyikapi perjanjian dengan  bijak,  dan  tidak  terkesan  menutu-nutupi.  Agar  tidak  terjadi  perbuatan melawan  hukum.  Apabila  ada  hal  baru  yang  merupakan  kebijakan  ataupun sifatnya  pemberitahuan  agar  dapat  di  sosialisasikan  terlebih  dahulu  kepada kreditur dan disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Apabila  harus  terjadi  antara  kreditur  dan  debitur  berperkara  dipegadilan hendaknya  saling  menghargai  untuk  dapat  hadir  tepat  waktu  sesuai  dengan panggilan  yang dikirim oleh pengadilan melalui Juru Sita dimana berkas perkara diperiksa,  agar  tidak  membuat  atau  menjadi  faktor  penghambat  dan  memakan biaya yang begitu besar. Sesuai dengan moto pengadilan ( cepat, ringan dan tidak memakan biaya yang begitu besar)

## DAFTAR PUSTAKA
Idham.  dan  Masayu  Robianti, Pendidikan  dan  latihan  kemahiran  hukum ,  2018  (cetak pertama). Bandar Lampung.
Kadir  Muhamad,  Abdul,  S.H,  1980  (cetakan  pertama), Hukum  Perjanjian, Kompas Gramedia Group, Yogyakarta.
Santoso,    Lukman,    2012  (Cetakan  Kedua), Hukum  Perjanjian  Kontrak,  Panduan Memahami  Hukum  Perikatan  Dan  Penerapan  Surat  Perjanjian  Kontrak.
Kompas Gramedia Group, Yogyakarta.
Kamus Hukum, Charlie Rudyat, S.H. Rangkuman Istilah-Istilah Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Adminstrasi Negara,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Aagraria,  Hukum  Pajak,  Hukum Telematika, Dan Hukum Lingkungan.