## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.1 Nomor 2, Maret 2021 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## PEMANFAATAN  SERTA  OPTIMALISASI  PENGGUNAAN  HUKUM PIDANA SECARA ADAT DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI KORBAN DAN PELAKU

## Neo Adhi Kurniawan
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang e-mail: neo.adhi.fis@um.ac.id
Abstrak:
Keberadaan  Hukum  Adat  masih  dirasakan  sangat  perlu  untuk  dipelihara  dan  dipertahankan ditengah-tengah adanya hukum Pidana, Perdata, adminstrasi Negara serta hukum-hukum Negara yang lainnya. Menurut pendapat dari Soepomo, ada sekurang-kurangnya 4 (empat) alasan untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaan hukum adat diantaranya yakni karena hukum adat (a) mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat; (b) mempunyai corak religio-magis dalam pandangan  hidup;  (c)  diliputi  oleh  pikiran  penataan  serba  konkrit,  yang  artinya  sangat memperhatikan  banyaknya  dan  berulang-ulangnya  perhubungan  hidup  yang  konkrit;  dan  (d) mempunyai sifat yang visual, yang dalam perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan tanda yang dapat dilihat. Penulisan aetikel ini  mengunakan metode analisis  yuridis  normative,  yaitu  pedekatan  yang  menggunakan  bahan  hukum  utama  berupa peraturan perundang-ndangan yang berhubungan dengan judul serta menggunakan penelaan teori- teori, konsep-konsep serta asas-ass hukum yang berlaku tentang sejauh mana optimalisasi penerapan hukum  pidana  secara  adat  dalam  menyelesaikan  permasalahan  serta  memberikan keadilan baik bagi korban dan pelaku. Apabila jerjadi sebuah perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan masuk dalam perkara pidana yang terjadi di dalam desa adat yang memiliki peraturan adat sendiri, maka  akan  diterapkan  hukum  adat  sebagai  solusi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum tersebut,  jika  sanksi  dari  perbuatan  atau  tindakan  tersebut  diselesaikan  secara  adat  maka  akan tercapai rasa keadilan baik oleh Pelaku maupun oleh korban, karena adanya ikatan yang kuat antara hukum adat yang diberlakukan dengan perasaan emosional yang saling terikat antara hukum adat dengan masyarakat yang ada dalam hukum tersebut. Penyelesaian secara adat bisa memberikan rasa adil  tidak  hanya  pada  korban,  pelaku  tetapi  juga  bisa  memberikan  rasa  adil  dan  aman  bagi masyarakat yang ada didalam jangkauan hukum adat dalam masyarakat tersebut, maka harus ada penguatan serta optimilisasi pemanfaatan hukum adat.
Kata Kunci: Pemanfaatan serta optimalisasi, hukum pidana adat, keadilan

## Abstract:
The existence of customary law is still felt to be very necessary to be maintained and defended in the midst of criminal, civil, state administration and other state laws. According to Soepomo's opinion, there are at least 4 (four) reasons to maintain the existence or existence of customary law, including because customary law (a) has a strong collective or communal nature; (b) has a religio-magical style in terms of life; (c) be overwhelmed by thoughts of all-concrete structuring, which means being very concerned about the multitude and repetition of the concrete relationships of life; and (d) has a visual character, which in a legal context is considered to occur only because it is determined by a visible sign. The writing of this article uses the normative juridical analysis method, which is an approach that uses the main legal material in the form of laws and regulations relating to the title and uses the analysis of applicable legal theories, concepts and principles regarding the extent to which the optimization of the application of criminal law is optimal. adat in solving problems and providing justice for both victims and perpetrators. If an act or action can be categorized  as  a  criminal  case  that  occurs  in  a  customary  village  that  has  its  own  customary regulations,  customary  law  will  be  applied  as  a  solution  in  resolving  these  legal  problems,  if  the sanctions for these actions or actions are resolved according to custom, it will be a sense of justice is achieved both by the perpetrator and by the victim, because of the strong bond between the customary law that is enforced and the emotional feeling that is mutually bound between customary law and the community that exists in the law. Customary resolution can provide a sense of justice not only to the victim, the perpetrator, but also to provide a sense of justice and security to communities that are within the reach of customary law in the community, so there must be strengthening and optimizing the use of customary law.
Keywords : Utilization and optimization, customary criminal law, justice

## A. PEDAHULUAN
Terdapat salah satu pandangan dari Satjipto Rahardjo didunia hukum khususunya korelasi dari hukum adat dalam hukum nasional, yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budayanya, dimana hukum haruslah berjalan sesuai dengan  kebaisaan  yang  berlaku  dan  hidu  dalam  masyarakat,  pada  Pandangan  ini memperkuat  pandangan  Von  Savigny  yang  sudah  ada  sebelumnya  dimana  beliau mengatakan bahwa hubungan hukum dan masyarakat ibarat jiwa dan raga, hukum adalah jiwa masyarakat itu.
Maka  untuk  memahami  hukum  adat  yang  merupakan  salah  satu  cara  untuk menyelesaikan permasalahan yan ada dalam masyarakat dalam kawasan atau lingkungan yang bisa dijangkau oleh hukum adat tertentu. Hukum adat merupakan hukum asli dalam suatu  masyarakat  tertentu,  yang  biasanya  tidak  tertulis,  dimana  pada  masa  dahulu dipergunakan  sebagai  pedoman  bagi  seluruh  aspek  kehidupan  dalam  masyarakat  yang bersangkutan. Hal tersebut bukao berarti bahwa hukum adatselamanya adalah hukum yang tidak tertulis. Ada hukum adat tertulis, yaitu misalnya ciwacasana (kurang lebih tahuo 1000 pada zaman pemeriotahan Raja Dhannawangsa di Iawa Timur), dan awig-awig di Bali. Akan
tetapi apabila dibandingkan dengan hukum adat yang tidak tertulis, maka hukum adat yang tidak tertulis jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak berpengaruh dan sering diabaikan.

## B. KAJIAN TEORI
Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan  (komunal),  pengorbanan,  nilai  spiritual,  dan  keadilan.  Dalam  masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang sudah menancap didada setiap  anggota  masyarakat  adat.  Kepentingan  bersama  dijunjung  tinggi  yang  melebihi kepentingan  individu,  sehingga  dalam  masyarakat  adat  dikenal  adanya  kepentingan bersama.  Bila  kepentingan  bersama  terwujud,  maka  dengan  sendirinya  kepentingan individual tidak terinjak-injak.
Sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok, dalam pandangan masyarakat  hukum  adat  adalah  tindakan  yang  mengganggu  kepentingan  bersama (komunal), dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat, penyelesaian  harus dilakukan  oleh mekenisme hukum dan  oleh orang yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul.
Hukum  adat  adalah  keseluruhan  aturan  tingkah  laku  positif  yang  di  satu  pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan  dipertahankan  dengan  kesadaran  hukum  masyarakatnya,  dan  hukum  adat  itu mempunyai  tipe  tradisional  dengan  berpangkal  pada  kehendak  nenek  moyang,  artinya untuk  ketertiban  hukumnya  selalu  diberikan  penghormatan  yang  sangat  besar  bagi kehendak suci nenek moyang itu (Titik Triwulan Tutik, 2006).
Keberadaan Kepentingan dan kegunaan  Hukum Adat itu, mengapa masih perlu dipelihara dan dihidupkan serta diberlakukan dalam kehidupan masyarakat, antara  lain dapat kita ketahui dari uraian penjelas berikut ini. Dari catatan Van Kan, di dalam Uit de Geschiedenis onder Codificatie , kita mengetahui bahwa kepentingan atau kehendak  bangsa Indonesia,  pada  di  tahun  1948  setelah  Indonesia  menyatakan  diri  merdeka  dari pemerintah kolonial Belanda, di masa itu sudah dirasakan sangat perlu adanya penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pola di Belanda untuk diberlakukan di Nusantara. Ada banyak  alasan  mengapa  pola  Belanda  yang  dibuat  sebagai  dasarnya,  antara  lain  karena sistem hukum Indonesia sendiri masih belum terbentuk dan nyata berlaku
Hubungan  antara  hukum  dan  kehidupan  masyarakat  memang  berkaitan  erat, hukum  berperan  besar  dalam  mewujudkan  kehidupan  yang  tertib  dan  aman.  Apabila terjadi  hal-hal  yang  menyimpang  maka  peran  hukum  adat  dapat  dilihat  secara  lebih konkrit. Didalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat  yaitu  hukum  pidana  yang  bersumber  kepada  peraturan  tidak  tertulis  dan hukum  pidana  yang  bersumber  pada  KUHP  serta  peraturan  yang  tertulis  ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.
Faktor  diatas  menyebabkan  akhirnya  mengunakan  pilihan  mengunakan  dan memasukkan dalam kebijakan sistem hukum pemerintahan di masa sebelum terbentuknya hukum  nasional  Indonesia.  Posisi-antara,  yang  terdapat  di  sela-selaitulah,  Hukum  Adat
akan  diberi  tempat  diantara  hukum  perdata,  dagang,  acara  perdata,  dan  acara  pidana, sebagaimana yang sebelumnya telah terjadi di dalam kebijakan pemerintahan kolonial bagi kepentingan ekonomi dan keamanan wilayah jajahan di kepulauan nusantara.
Perlu dan pentingnya hukum adat diterapkan dalam sebuah masyarakat tertentu ternyata sudah sejak lama ditemukan oleh para sarjana Belanda sebelumnya bahwa dari segi lingkup berlakunya hukum adat tidak ada kecocokan dengan hukum Barat terutama dalam perhubungan-perhubungan hukum bangsa di nusantara, mengenai  hukum tanah penduduk  desa  untuk  kepentingan  agraria,  dan  sama  sekali  tidak  mampu  memenuhi tuntutan zaman bagi perekonomian dan perdagangan di masa itu. Untuk hal itulah, Van Vollenhoven  melakukan  riset  yang  hingga  kini  telah  menjadi  referensi babon mengenai perjuangan berlakunya hukum adat ( Strijd van het Adatrecht ) yang semula hanya bertujuan sebagai kritik keras terhadap pendapat pemerintahnya yang memberlakukan hukum barat di saat itu.

## C. METODE PENELITIAN
Penulisan aetikel ini mengunakan metode analisis yuridis normative, yaitu pedekatan yang menggunakan  bahan  hukum  utama  berupa  peraturan  perundang-ndangan  yang  berhubungan dengan judul  serta menggunakan penelaan teori-teori, konsep-konsep serta asas-ass hukum yang berlaku  tentang  sejauh  mana  optimalisasi  penerapan  hukum  pidana  secara  adat  dalam menyelesaikan permasalahan serta memberikan keadilan baik bagi korban dan pelaku.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Lembaga Adat di Nusantara
Konsep  Lembaga  Adat  terbentuk  menjadi  sistem  hukum  adat  yang  pada  umumnya terdapat dan hidup berkembang di seluruh nusantara (kemudian menjadi wilayah hukum negara  kesatuan  Republik  Indonesia).  Bentuk  badan  sebagai  subyek  hukum  dari persekutuan masyarakat adat itu, sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (empat) unsur yakni:
a. tata susunan masyarakat yang bersifat tetap, seperti penghuni rumah besar atau jurai di Minangkabau, atau penamaan lain-lain yang semacamnya  di daerah masyarakat  adat lainnya.
b. Ada pengurus sendiri dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari ketua dan fungsi kepengurusan lainnya untuk memimpin masyarakat itu.
c. Ada  harta  pusaka  sendiri  yang  diurus  oleh  pengurus  bagi  kemaslahatan  semua masyarakat  adat  itu  secara  kolektif  dan  juga  untuk  keperluan  yang  bersifat  privat kekeluargaan Harta kekayaan ini ada yang bersifat materil dan juga ada yang bersifat immateril.
d. Ada hukum yang berlaku sama bagi semua anggota masyarakat itu sendiri dan aturan itulah yang berlaku, diikuti serta ditaati.
Menurut pandanan dari Soepomo, bahwa kedudukan penduduk Indonesia yang serba  berada  mengakibatkan  kesukaran-kesukaran  dalam  perkembangan  ke  arah  satu hukum  seragam.  Lagi  pula,  keseragaman  itu  tidak  perlu  harus  didasarkan  pada  sistem hukum Barat  dangen  kata  lain  hukum Belanda.  Selain  itu  menurut  Soepomo,  terdapat nilai-nilai universal hukum adat tradisional yang meliputi adanya:
a. asas gotong royong;
b. fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat;
c. asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;
d. asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.
Pendapat  dari  Soepomo  itu  masih  juga  sejalan  dengan  pendapat  dari  Ter  Haar, murid  van  Vollenhoven,  yang  sejak  lama  sudah  berusaha  supaya  hukum  adat  dapat dipertahankan  dan  dilaksanakan  sebagai  hal  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat bangsa  Indonesia.  Khususnya  diterapkan  kepada  penduduk  tani  dalam  masyarakat- masyarakat  agraria,  dan  dari  sistem  hukum  adat  ini  akan  dapat  dilakukan  reorganisasi pengadilan, yang melaksanakan pengadilan desa dan memperbaiki peradilan mahkamah yang harus melakukan hukum adat.
Ciri-ciri  dari  masyarakat  adat  yang  mendukung  berlakunya  hukum  adat  itu, digambarkan terjadi dalam hak-hak pertanahan dengan pengelompokan-pengelompokan diantaranya adalah:
a. orang yang membuka tanah;
b. orang yang memiliki pekarangan atau rumah atau tegalan;
c. orang yang tidak memiliki pekarangan atau tempat tinggal sebagai penumpang;
d. dan juga cara orang luar masuk ke dalam persekutuan hukum adat yang bisa dimulai dari masuk sebagai hamba atau budak;
a) karena pertalian perkawinan;
b) dengan jalan mengambil anak;
c) dalam hal masalah warisan;
d) perkawinan;
e) hubungan anak di dalam keluarga.
Mengenai tidak dikenalnya pembagian hukum dalam sistem hukum adat, Abbas mengatakan: Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Istilah  “sengketa”  bagi  masyarakat  hukum  adat  bukan  hanya  ditujukan  untuk  kasus perdata,  yang  menitikberatkan  pada  kepentingan  perorangan,  tetapi  sengketa  juga digunakan  untuk  tindak  pidana  kejahatan  atau  pelanggaran.  Makna  sengketa  bagi masyarakat  hukum  adat,  ditujukan  pada  ketidakseimbangan  sosial.  Artinya,  Jika  terjadi sengketa  dalam  hukum perdata,  atau  kejahatan  dan  pelanggaran  dalam hukum pidana, maka  masyarakat  hukum adat  merasakan  adanya  ketidakseimbangan  yang terjadi  dalam kehidupan masyarakat hukum adat.”

## 2. Lembaga adat dalam realitas Modern Saat ini
UUD NRI Tahun 1945, dalam Pasal 18B Ayat ( 2) menentukan “ Negara mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang- undang.” Ketentuan konstitusi itu pun sejalan dengan aturan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yang kemudian hari ditegaskan lagi secara lebih operasional ke dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Substansi  pemahaman  secara  entitas  lembaga  adat  tampak  dalam  legitimasi pengakuan  konstitusional  oleh  negara  yang  sangat  tegas  menyatakan  penghormatan terhadap  masyarakat  hukum  adat.  Juga  Undang-undang  yang  terkini  berlaku  tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 Tahun 2012) telah mengatur adanya penyelesaian melalui  lembaga  adat.  Namun,  daya  ikatnya  tetap  bersifat  tidak  final,  karena  bilamana dengan cara ini tidak selesai juga, maka harus diteruskan lagi menurut hukum acara yang berlaku (Eman Suparman, 2004).
Perkembangannya,  pengakuan  terhadap  peradilan  adat  di  Indonesia  telah mengalami pasang surut. Pada masa orde baru, pemerintah membuat beberapa ketentuan yang  membatasi  bahkan  menghilangkan  lembaga  peradilan  adat.  Pada  Era  reformasi, kedudukan  lembaga  peradilan  adat  kembali  diberi  ruang  dan  tempat  seiring  dengan menguatnya  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat  Hukum  adat  di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) mengatur bahwa negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak traditionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata  adat.  Kata  lembaga  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  institution  yang  berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan  sebagai  sebuah  istilah  yang  menunjukkan  kepada  pola  perilaku  manusia  yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.  Sehingga  lembaga  adat  adalah  pola  perilaku  masyarakat  adat  yang  mapan  yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki  struktur dalam suatu kerangka nilai adat  yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.
Pengertian  lembaga  adat  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga  Kemasyarakatan  baik  yang  sengaja  dibentuk  maupun  yang  secara  wajar  telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut,  serta  berhak  dan  berwenang  untuk  mengatur,  mengurus  dan  menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
Lembaga  Adat  berfungsi  bersama  pemerintah  merencanakan,  mengarahkan, mensinergikan  program  pembangunan  agar  sesuai  dengan  tata  nilai  adat  istiadat  dan kebiasaan-kebiasaan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  demi  terwujudnya  keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi  sebagai  alat  kontrol  keamanan,  ketenteraman,  kerukunan,  dan  ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:
a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan,
b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Kemudian,  lembaga  adat  juga  memiliki  fungsi  lain  selain  fungsi-fungsi  diatas, diantaranya yaitu:
a. Membantu  pemerintah  dalam  kelancaran  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
c. Memberikan  kedudukan  hukum  menurut  adat  terhadap  hal-hal  yang  berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
d. Membina  dan  mengembangkan  nilai-nilai  adat  dalam  rangka  memperkaya, melestarikan  dan  mengembangkan  kebudayaan  nasional  pada  umumnya  dan kebudayaan adat khususnya.
e. Menjaga,  memelihara  dan  memanfaatkan  kekayaan  desa  adat  untuk  kesejahteraan masyarakat desa adat.

## 3. Hukum Pidana Adat di Indonesia
Pada asasnya, terminologi hukum adat (Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, 1976) berasal dari kata adatrecht dipergunakan oleh Snouck Hurgronye dan  dipakai  sebagai  terminologi  teknis yuridis  oleh van  Vollenhoven .  Kemudian, terminologi hukum adat dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) dengan terminologi godsdientige wetten, volksinstelingen en gebruiken, ketentuan Pasal 75 ayat 3 Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands  Indie (RR)  dengan  terminologi Instellingen  en  gebruiken  des  volks, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie atau Indische Saatsregeling (IS) dipergunakan  terminologi godsdientige  wetten  en  oude  herkomsten dan berdasarkan  ketentuan  Stb.  1929  Nomor  221  jo  Nomor  487  terakhir  dipergunakan terminologi adatrecht.
Dikaji  dari  perspektif  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  saat  ini (ius constitutum) terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “living law”, “ nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain  sebagainya.  Selain  itu,  dari  dimensi  demikian  terminologi  hukum  adat  beserta masyarakat  adatnya  mempunyai  korelasi  erat,  integral  dan  bahkan  tak  terpisahkan yang lazim  diungkapkan  dalam  bentuk petatah  petatih. Sebagai  contoh,  misalnya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan ungkapan “matee anek mepat jerat matee adat phat tamita” yang  diartikan  kalau  anak  mati  masih  dapat  dilihat  pusaranya, akan  tetapi  kalau  adat dihilangkan/mati, maka akan sulit dicari. Ungkapan lainnya, berupa “murip i kanung edet, mate  i  kanung  bumi” yang  berarti  bahwa  keharusan mengikuti  aturan  adat  sama  dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi.
Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi,  jadi  suatu  tindakan  manusia,  yang  melibatkan  sejumlah  individu.  Sistem tindakan  manusia  itu,  sebagai  suatu  sistem,  tersusun  atas  jumlah  bagian,  yang  disebut
subsistem,  yang  saling  berkaitan  dan  saling  mendukung.  Tiap  bagian  atau  subsistem mempunyai fungsi tertentu terhadp sistem yang meliputinya. Talcott Parsons menyebut ada 4 (empat) fungsi yang meliputi, yaitu (Doyle P. Johson, 1985):
a. Fungsi  adaptasi  (Adaptation),  yaitu  penyesuaian  diri  terhadap  situasi  dan lingkungan.  Fungsi  ini  menunjuk  pada  keharusan  bagi  sistem-sistem  social untuk menghadapi lingkungannya;
b. Fungsi  pencapaian  tujuan  (Goal  attainment),  yang  merupakan  pencapaian sasaran  atau  tujuan.  Parsons  beranggapan  bahwa  suatu  tindakan  diarahkan padatujuannya.  Namun  perhatian  yang  diutamakan  di  sini  bukanlah  tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial;
c. Fungsi  integrasi  (Integration)  adalah  memadukan  atau  mengakomodasikan pelbagai  faktor  yang  terkait  pada  pencapaian  tujuan.  Yang  terdiri  atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan  kontribusi  tiap  unit  pada  organisasi  dan  berfungsinya  secara keseluruhan;
d. Fungsi  pemeliharaan  pola  atau  latensi  ( patterns  maintence atau latency )  yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.
Hukum adat sebagai suatu model sosial dari Talcott Parsons titik beratnya pada fungsi  integrasi. H.R.  Otje  Salman lebih  lanjut  menyebutkan  hukum  diarahkan  untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi ini meliputi sistem kaidah (sistem norma) yang bertugas untuk mengoreksi perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Jadi kaidahkaidah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. Dengan demikian, kaidah- kaidah  ini  merupakan  kerangka  orientasi  perilaku  manusia  (anggota  sistem kemasyarakatan). (H.R. Otje Salman, 2007)
Hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau  keputusan-keputusan  yang berwibawa  dari  kepala-kepala  rakyat,  karena  antara  adat yang  mempunyai  akibat  hukum  dan  yang  tidak  mempunyai  akibat  hukum  tidak  ada pemisahan  yang tegas. Dengan kata lainbahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan hukum adat (Soerjono Soekanto, 1982). Polarisasi hukum adat tersebut tidak membedakan antara hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata  negara  adat  dan  lain  sebagainya.  Konsekuensi  logisnya  bahwa  hukum  adat  tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata (privat) dan diantara keduanya saling berkorelasi satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada perbedaan prinsip dalam prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran hukum adat. Jika terjadi pelanggaran para fungsionaris hukum (penguasa/kepala adat) berwenang mengambil tindakan konkret, baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan.
Eksistensi  norma,  asas  dan  praktek  hukum  pidana  adat  sampai  sekarang  masih diterapkan hakim yang bertitik tolak pada hukum pidana adat atau mengganggap hukum pidana adat masih berlaku seperti dalam praktek yurisprudensi Mahkamah Agung RI salah satunya tercermin pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15
Mei 1991 (H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002) . yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan Negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana.
Dikaji dari perspektif asas, teori, norma, praktek dan prosedurnya maka
Hukum pidana adat penjatuhan sanksi adat ( obat adat ) hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Penjatuhan sanksi pidana ini  penting  eksistensinya.  Di  satu  sisi,  penjatuhan  sanksi  pidana  bersifat  preventif  dan represif  dan  di  sisi  lainnya  pemulihan  kesimbangan  magis  yang  terganggu  sehingga diharapkan masyarakat hukum adat tersebut seperti sedia kala.
Pada hakikatnya, “sanksi pidana” merupakan “penjamin / garansi yang utama / terbaik” atau (prime guarantor) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (prime threat ener) atau serta  merupakan  alat  atau sarana  terbaik  dalam  menghadapi  kejahatan.  Konklusi  dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut (Herbert L. Packer, 1968):
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak  dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foresecable future, get along without it)
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm)
c. Sanksi pida na suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika  merupakan  “pengancam  yang  utama”  dari  kebebasan  manusia.  Ia merupakan  penjamin  apabila  digunakan  secara  cermat  dan  manusiawi;  ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).
Konsekuensi  logis  diakui  dan  adanya  dasar  hukum yang tegas  eksistensi  hukum yang hidup (hukum pidana adat) akan memberikan tugas, tanggung jawab dan beban relatif lebih berat kepada hakim untuk lebih dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus benarbenar memahami perasaan masyarakat, keadaan masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dengan pelbagai macam adat  istiadat,  tradisi  dan  budayayang  berbeda-beda  yang  tetap  dipertahankan  sebagai hukum  yang  hidup.  Soedarto  (Soedarto,  1983)  menyebutkan  bahwa  mata,  pikiran  dan perasaan  hakim  harus  tajam  untuk  dapat  menangkap  apa  yang  sedang  terjadi  dalam masyarakat, agar supaya keputusannya tidak kedengaran sumbang. Hakim dengan seluruh kepribadiannya  harus  bertanggung jawab  atas  kebenaran  putusannya  baik  secara  formal maupun materiil.

## 4. Konsep dan Teori Keadilan
Terkait dengan itu, ilmu hukum menawarkan sebuah konsep yang diyakini mampu menjawab permasalahan kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat adat. Konsep
tersebut adalah “ restorative justice ” (keadilan restoratif) yang dapat diartikan sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini (Eva Achjani Zulfa, 2011). Dalam pengertian itu, keadilan restoratif dapat ditempatkan dalam posisi sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.
Penyelesaian  perkara  pidana  adat  melalui  lembaga  adat  justru  mendapat  tempat terhormat dalam kerangka keadilan restoratif. Namun masalahnya, sekalipun di Indonesia banyak  hukum  adat  yang  bisa  menjadi  “ restorative  justice ”,  namun  seperti  dijelaskan  di muka,  keberadaannya  tidak  mendapat  tempat  yang memadai  dalam hukum perundang- undangan. Padahal hukum adat diyakini mampu menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.
Hukum  pidana  adat  dijiwai  oleh  sifat  kekeluargaan  yang  religius  magis,  dimana yang  diutamakan  bukanlah  rasa  keadilan  perseorangan  melainkan  rasa  keadilan kekeluargaan,  sehingga  penyelesaian  kasus  yang  dilakukan  secara  damai  diyakini  dapat membawa  kerukunan  (harmoni).  Hukum  pidana  adat  tidak  bermaksud  menunjukkan hukum  dan  hukuman  apa  yang  harus  dijatuhkan  bila  terjadi  pelanggaran,  tapi  yang menjadi  tujuannya  adalah  memulihkan  kembali  hukum  yang  pincang  sebagai  akibat terjadinya pelanggaran.
Diskresi berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kewenangan diskresi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu (Soerjono Soekanto, 2007):
a. tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, yang dapat mengatur semua perilaku manusia,
b. adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian,
c. kurangnya  biaya  untuk  menerapkan  perundang-undangan  sebagaimana  yang dikehendaki pembentuk undang-undang,
d. adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. Dalam  konsep  Plato  tentang  keadilan  dikenal  adanya  keadilan  individual  dan keadilan  dalam  negara.  Untuk  menemukan  pengertian  yang  benar  mengenai  keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan (The Liang Gie, 2002): “ let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller ”. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena  penyesuaian  yang  memberi  tempat  yang  selaras  kepada  bagian-bagian  yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota  melakukan  secara  baik  menurut  kemampuannya  fungsi  yang  sesuai  atau  yang selaras baginya.
Jadi fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat,
bidang  keahlian  dan  keterampilan  setiap  orang  itulah  yang  disebut  dengan  keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “ giving each man his due ” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat.
Pembahasan  yang  lebih  rinci  mengenai  konsep  keadilan  dikemukakan  oleh Aristoteles.  Jika  Plato  menekankan  teorinya  pada  keharmonisan  atau  keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara  segala  sesuatunya  harus  diarahkan  pada  cita-cita  yang  mulia  yaitu  kebaikan  dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan  hak  itu  haruslah  sama  diantara  orang-orang  yang  sama  (J.H.  Rapar,  2019). Maksudnya  pada  satu  sisi  memang  benar  bila  dikatakan  bahwa  keadilan  berarti  juga kesamaan  hak,  namun  pada  sisi  lain  harus  dipahami  pula  bahwa  keadilan  juga  berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal- hal  yang  sama  diperlukan  secara  sama  dan  hal-hal  yang tidak  sama  diperlakukan  secara tidak sama.
Secara  teoritis  konsep  keadilan  Plato  berdasar  pada  aliran  filsafat  idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya  dan  menerima  sepenuhnya  alam  nyata  sebagai  obyektifitas.  Dalam  pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari  segala  apa  yang  ada  (J.H.  Rapar,  1993).  Alam  nyata  tersusun  dan  bertalian  secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di  dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai  manusia  melalui  akal  pikirannya.  Akal  merupakan  alat  untuk  mengetahui  dan pengetahuan  tersebut  memberikan  norma-norma  mengenai  baik  buruk  yang  berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang- orang yang menguasai diri sendiri (J.H. Rapar, 1993). Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.
Konteks pemikiran modern tentangkeadilan dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan  berasal  darik  kata  adil,  artinya  tidak  memihak,  sepatutnya,  tidak  sewenang- wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “ justice ” kata dasarnya “ jus ”. Perkataan “ jus ” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari “ justice ” adalah hukum.
Makna keadilan  sebagai  hukum,  kemudian  berkembang  arti  dari  kata  “ justice ” sebagai “ lawfullness ” yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah “ fairness ” yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu  hukum.  Misalnya  “ priciple  of  fair  play ”  yang merupakan  salah  satu  asas-asas  umum pemerintahan yang baik, “ fair wage ” diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah hukum ketenagakerjaan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan “ fairness in human action ”, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.
Berbagai  literatur  hukum  banyak  teori-teori  yang  berbicara  mengenai  keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata- mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil ( Van Apeldoorn, 1995) . Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir atau  mewujudkan  keadilan.  Pemikiran  filsafat  tentang  keadilan  ini,  terutama  yang dipandang  dari  sudut  filsafat  hukum,  sesuai  dengan  sudut  pandang  teori  tentang  tiga lapisan  ilmu  hukum  yang  meliputi  dogmatik  hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum, sangat  bermanfaat  juga  pada  akhirnya  bagi  praktek  hukum.  Melalui  pemikiran  yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli  filsafat  mulai  dari  Aristoteles  sampai  pada  ahli  filsafat  masa  kini,  dapat  disediakan referensi  bagi  pengambil  keputusan  untuk  mengarahkan  dan  menjalankan  fungsi pengaturan dalam praktek hokum.
Pemikiran  keadilan  dalam  hubungannya  dengan  hukum  sejak  lama  sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut (Radbruch  &  Dabin,  1950) : Justice  forms  the  substance  of  the  law,  but  his  heterogeneous substance  is  composed  of  three  elements:  an  individual  element:  the  suum  cuiquire  tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).
Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan  bahwa  perumusan  hukum  itu  sendiri  hanya  bersifat  memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.
Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls (John Rawls, 2006). Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan  solusi  bagi  problema  keadilan.  Pertama  prinsip  kebebasan  yang  sama  bagi setiap orang ( principle of greatest equal liberty ), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with  a  semilar  liberty  of  thers .  Rumusan  ini  mengacu  pada  rumusan  Aristoteles  tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan  dalam memperoleh  hak  dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inhern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat  diantara  sesama  manusia.  Usaha  memperbandingkan  ini  juga  secara  tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan  yang  diterapkan  adalah  keadilan  yang  memperhatikan  lingkungan  sosial  atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

## E. KESIMPULAN
Hukum  adat  adalah  salah  satu  cara  yang  cukup  efektif Menurut  pendapat  dari Soepomo,  ada  sekurang-kurangnya  4  (empat)  alasan  untuk  mempertahankan  eksistensi  atau keberadaan hukum adat diantaranya yakni karena hukum adat (a) mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat; (b) mempunyai corak religio-magis dalam pandangan hidup; (c) diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, yang artinya sangat memperhatikan banyaknya dan berulang- ulangnya  perhubungan  hidup  yang  konkrit;  dan  (d)  mempunyai  sifat  yang  visual,  yang  dalam perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan tanda yang dapat dilihat.
Permasalahan pidana yang terjadi pada desa adat yang masih memegang teguh adat serta peraturan hukum yang berlaku masih hidup dan berkembang dalam masyarakat, penyelesaian adat dianggap  lebih  adil  bagi  semua  pihak,baik  korban  yang  merasa  dibalaskan  atas  kesalahan  yang dilakukan oleh pelaku, serta pelaku yang merasa adil karena telah menebus ksalahannya dengan cara-caya yang disepakati bersama dan berlaku dikawasan hukumadat.
Penyelesaian  secara  adat  saat  ini  memang  masih  diperlukan  demi  terwujudnya  rasa keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, banyaknya daerah serta pemahaman yang berbeda  dari  masing-masing  masyarakat  dan  luasnya  wilayah  di  Indonesia  tentunya  akan menimbulkan masalah dalam penegakan hukum secara nasional, serta kepercayaan dari masing- masing indivudu maupun kelompok masyarakat yang lebih mempercayai kepercayaan serta kearifan lokal yang secara turun temurun dianut dan dijalankan oleh masyarakat.
Keberadaan serta pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan hukum pidana secara adat dalam menciptakan keadilan bagi korban dan pelaku sudah terbukti ampuh dan lebih bisa  diterima  oleh  semua  orang,  sudah  sepantasnya  hukum  adat  dilestarikan  sehingga sangksi-sangksi pidana secara adat bisa diterapkan serta menghasilkan rasa keadailan bagi semua, serta efek berkelanjutan dari perbuatan pidana bisa diminimalisirkan.

## REFERENSI
Ansorie Sabuan. et.all. (1990). Hukum Acara Pidana , Bandung: Angkasa.
Apong Herlina. et.all. (2004.). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Manual Pelatihan untuk Polisi , Jakarta: Polri dan Unicef.
Departemen  Hukum  dan  HAM  RI.  (2004). Konsep  Rancangan  UU  tentang  KUHP , Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
Datoek  Toeah,  (tanpa  tahun) Tambo  Alam  Minangkabau ,  Bukit  Tinggi:  Penerbit Pustaka Indonesia.
Eva Achjani Zulfa. (2011). Pergeseran Paradigma Pemidanaan , Bandung: Lubuk Agung.
Hamid Shahab. (1999). Menyingkap dan Meneropong UU No. 30 Tahun 1999, Djambatan. Harahap Yahya. (1996). Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Depkeh RI.
Hazairin,  Rejang,  dalam  Surojo  Wignjodipuro,  I  Made  Widyana.  (2009) Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (ADR), Penerbit  PT  Fikahati  Aneska  bekerjasama  dengan BANI, Jakarta: Gunung Agung.
Nasroen. (1983). Dasar Falsafah Adat Minangkabau ; dalam Surojo Wignjodipuro, Jakarta: Gunung Agung
Otje  Salman  Soemadininggrat.  (2002). Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer , Bandung: Alumni.
Simanjuntak Nikolas. (2009). Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Snouck Hurgronje. (1982). De Atjehers, Het Gajoland, dalam Surojo Wignjodipuro, Jakarta: Gunung Agung.
Soepomo, Bab-bab  tentang  Hukum  Adat ;  dalam  Surojo  Wignjodipuro,  Jakarta:  Gunung Agung, 1983.
Soepomo. (1959) Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari , Pustaka Rakyat Jakarta.
Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia ; dalam Surojo Wignjodipuro, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
Surojo Wignjodipuro. (1983). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat , Jakarta: Gunung Agung Syahrul Ricky. (1996). Suatu Tinjauan tentang Relevansi Azas Legalitas dengan Tindak Pidana Adat Sumbang-Salah di Minangkabau (Studi Kasus di PN Batusangkar) , Universitas Andalas Padang
Soerjono Soekanto. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ter Haar B., Bzn. (1983). Beginselen en stelsel van Adatrecht ; dalam Surojo Wignjodipuro,
Jakarta: Gunung Agung.
Togar  Nainggolan,  OFMCap.  (2006). Batak  Toba  di  Jakarta  Kontinuitas  dan  Perubahan Identitas, disertasi di Univ Nijmegen, Belanda, Percetakan Bina Media, 2006.