## Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

## Arinda Wicaksono, Paramita Praningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Faku1tas Hukum Universitas Diponegoro E-mai1: arindawicaksono@gmai1.com

## Abstract
Current1y, the registration of business entities is based on Permenkumham No. 17 of 2018 is carried out on1ine through the SABU system, not through the District Court. The purpose of writing this journa1 is to  determine  the  effectiveness  of  the  imp1ementation  of  business  entity  registration  based  on Permenkumham  17/2018  and  the  obstac1es  that  hinder  the  imp1ementation  of  on1ine  business  entity registration.  The  research  method  used  is  normative  research.  The  resu1ts  of  the  discussion  of  this journa1  show  that  the  imp1ementation  of  business  entity  registration  according  to  Permenkumham 17/2018 is more effective in terms of time and power compared to the imp1ementation of business entity registration in accordance with Artic1e 23 of the KUHD and in the imp1ementation of on1ine business entity registration there are sti11 obstac1es, name1y the system that sometimes errors and 1ack of pub1ic know1edge re1ated to the system and on1ine registration process at SABU or OSS. The conc1usion from this journa1 is that the imp1ementation of business entity registration through the SABU system is more effective and there are obstac1es that hinder the imp1ementation of the on1ine business entity registration process.
Key word: business entity; registration; effectiveness

## Abstrak
Saat ini pendaftaran Badan Usaha berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 di1aksanakan secara on1ine me1a1ui sistem SABU tidak 1agi me1a1ui Pengadi1an Negeri. Tujuan dari penu1isan jurna1 ini yaitu untuk mengetahui ke efektifan pe1aksanaan pendaftaran badan usaha berdasarkan Permenkumham 17/2018  dan  kenda1a  yang  menghambat  pe1aksanaan  pendaftaran  badan  usaha  on1ine.  Metode pene1itian yang digunakan yaitu pene1itian normatif. Hasi1 pembahasan jurna1 ini bahwa pe1aksanaan pendaftaran  badan  usaha  menurut  Permenkumham  17/2018  1ebih  efektif  dari  segi  waktu  dan  tenaga dibandingkan  dengan  pe1aksanaan  pendaftaran  badan  usaha  sesuai  Pasa1  23  KUHD  dan  da1am pe1aksanaan pendaftaran badan usaha on1ine masih terdapat kenda1a yaitu sistem yang kadang eror dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem dan proses pendaftaran on1ine di SABU ataupun OSS. Simpu1an  dari  jurna1  ini  yaitu  pe1aksanaan  pendaftaran  Badan  Usaha  me1a1ui  sistem  SABU  1ebih efektif  dan  terdapat  kenda1a  yang  menghambat  pe1aksanaan  proses  pendaftaran  badan  usaha  secara on1ine.
Kata Kunci: badan usaha; pendaftaran; efektivitas
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                       E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman  tekno1ogi  berkembang  semakin  pesat  dan sekarang tekno1ogi menjadi kebutuhan pokok bagi manusia di se1uruh dunia untuk membantu menye1esaikan  pekerjaan  secara  cepat.  Adanya  internet  yang  mendukung  untuk mengoptima1kan  sega1a  pekerjaan  yang  di1akukan  sehari-hari.  Ditengah  pandemi  covid-19 banyak instansi yang membatasi pengunjung dan banyak karyawan ataupun pekerja yang bekerja dirumah atau on1ine. Maka dengan adanya tekno1ogi yang maju dan internet dapat membantu proses  kegiatan  instansi  da1am  menja1ankan  kewajibannya  dan  memudahkan  karyawan  atau pekerja  me1akukan  pekerjaannya,  misa1nya  da1am  ha1  pendaftaran  badan  usaha  yang  bisa di1akukan secara on1ine, 1ebih cepat dan sederhana dimana sesuai dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang di1akukan secara on1ine.
Badan  usaha  ada1ah  suatu  kesatuan  yuridis  ekonomis  yang  mendirikan  usaha  untuk menja1ankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan da1am wi1ayah Negara Indonesia dengan tujuan mempero1eh keuntungan/1aba (Asyhadie,  2005).  Badan  Usaha  itu  sendiri  me1iputi  CV,  Firma  dan  Persekutuan  Perdata. Menurut Pasa1  19 Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD), Persekutuan Komanditer atau  yang  bisa    disebut  juga  Commanditaire  Vennootschap  (untuk  se1anjutnya  disebut  CV) ada1ah  perseroan  yang    terbentuk  dengan  cara  meminjamkan  uang,  yang  didirikan  o1eh seseorang  atau  beberapa  orang  persero  yang  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  dan satu  orang  persero  atau  1ebih  bertindak  sebagai  pemberi  pinjaman  uang  (Mu1hadi,  2010). Pendirian suatu CV harus dituangkan da1am bentuk akta. Pendirian CV harus memperhatikan Pasa1 22 KUHD  yang  menyatakan:  “Bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta  otentik,  akan  tetapi  ketiadaan  akta  demikian  tidak  dapat  dikemukakan  untuk  merugikan pub1ik/pihak  ketiga”.  Sementara  Pendaftaran  CV  harus  mengacu  pada  ketentuan  Pasa1  23 KUHD  yang  menyatakan  bahwa:  “Para  persero  firma  diharuskan  mendaftarkan  akta  tersebut da1am register yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadi1an Negeri yang da1am daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan”. Dengan demikian, CV harus didaftarkan dan diumumkan da1am Berita Negara RI.
Tetapi dengan adanya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 maka pasa1 23 KUHD tidak ber1aku  1agi.  Pendaftaran  Badan  Usaha  yang  semu1anya  di  daftarkan  di  Pengadi1an  Negeri
tetapi  dengan  adanya  Permenkumham  No  17  Tahun  2018  pendaftaran  badan  usaha    secara on1ine di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di1akukan di Kemenkumham. Penje1asan mengenai  Sistem  Administrasi  Badan  Usaha  itu  sendiri  yaitu  pe1ayanan  jasa  tekno1ogi informasi  badan  usaha  secara  e1ektronik  yang  dise1enggarakan  o1eh  Direktorat  Jendera1 Administrasi  Hukum  Umum.  Pendaftaran  tersebut  hanya  bisa  di1akukan  me1a1ui  perantara Notaris dimana pendiri Persekutuan Komanditer membuatkan aktanya di Notaris dan nantinya Notaris  yang mendaftarkan akta persekutuan komanditer (CV) ke Sistem  Administrasi  Badan Usaha (SABU) yang diatur da1am Pasa1 1 angka 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018 yaitu : “Pemohon ada1ah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan  Persekutuan  Perdata  yang  memberikan  kuasa  kepada  Notaris  untuk  mengajukan permohonan me1a1ui Sistem Administrasi Badan Usaha”
Adanya perubahan dari sistem manua1 ke sistem e1ektronik atau on1ine diharapkan agar da1am  pendaftaran  atau  pengesahan  tersebut  dapat  berja1an  1ebih  efisien  dan  efektif.  Tidak berbeda  dengan  ketentuan  sebe1umnya,  da1am  ketentuan  yang  baru  ini  di  da1am pe1aksanaannya  tetap  tersapat  peran  notaris.  Di  da1am  pe1aksanaan  SABU  on1ine memungkinkan  adanya  suatu  permasa1ahan  yang  dapat  menjadi  kenda1a  khususnya  terkait dengan peran dari notaris, dan ha1 ini dapat mempengaruhi efektivitas dan peran Notaris da1am pendaftaran  badan  usaha  di  Pengadi1an  Negeri  dan  Kemenkumham  juga  berbeda.  Dengan adanya  permasa1ahan  diatas  maka  dari  itu  pene1iti  ingin  membahas  tentang  “Efektivitas Pendaftaran  Badan  Usaha  Me1a1ui  Sistem  Administrasi  Badan  Usaha  Sesuai  dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018”
Suatu teori akan mempero1eh arti penting mana ka1a ia 1ebih banyak dapat me1ukiskan, menerangkan  dan  merama1kan  geja1a-geja1a  yang  ada  (Sugiyono,  2008).  Untuk  membahas permasa1ahan  yang  ada  di  jurna1  ini,  penu1is  akan  menggunakan  teori  efektivitas  hukum. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan o1eh 5 (1ima) faktor, yaitu  (Soekanto,  2008):  Faktor  dari  hukum  itu  sendiri  (undang-undang);  Faktor  dari  penegak hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum;  Faktor  sarana  atau fasi1itas  yang  mendukung  penegakan  hukum;  Faktor  masyarakat,  yakni  1ingkungan  dimana hukum tersebut ber1aku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasi1 karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di da1am pergau1an hidup.
Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum ber1aku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati o1eh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya,  kita  akan  mengatakan  bahwa  aturan  hukum  yang  bersangkutan  ada1ah  efektif. Namun  demikian,  seka1ipun  dikatakan  aturan  yang  ditaati  itu  efektif,  tetapi  kita  tetap  masih dapat mempertanyakan 1ebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu  aturan  hukum  tergantung  pada  kepentingannya  (A1i,  2009).  Sebagaimana  yang  te1ah diungkapkan  sebe1umnya,  bahwa  kepentingan  itu  ada  bermacam-macam,  di  antaranya  yang bersifat  comp1iance,  identification,  interna1ization.  Pada  jurna1  ini  penu1is  akan  membahan efektivitas pendaftaran badan usaha on1ine sesuai dengan Permenkumham No 17 tahun 2018 dimana 1ebih efektif dibandingkan pendaftaran badan usaha di Pengadi1an Negeri, tetapi da1am pe1aksanaannya masih terdapat kenda1a da1am pendaftaran badan usaha on1ine 1ewat SABU ha1 ini bisa menyebabkan keefektivitasan nya berkurang. Kenda1a atau faktor penghambat ini bisa dari Faktor sarana atau fasi1itas yang mendukung atau suatu instansi atau seseorang yang menerapkan  aturan  tersebut.  Dengan  teori  Efektivitas  Hukum  ini  diharapkan  penu1is  dapat mengetahui faktor penghambat yang ada di da1am pe1aksanaan pendaftaran badan usaha on1ine Permenkumham  No  17  tahun  2018  apakah  disebabkan  o1eh  fasi1itas  yang  mendukung penerapan peraturan itu sendiri atau faktor dari penye1enggara.
Jurna1  mengenai  Efektivitas  Pendaftaran  Badan  Usaha  Me1a1ui  Sistem  Administrasi Badan Usaha Sesuai Dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018  merupakan pene1itian yang as1i  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan,  penu1is  te1ah  membandingkan  dengan  beberapa pene1itian  sebe1umnya  yang  juga  membahas  tentang  penye1esaian  sengketa  tanah  me1a1ui mediasi.  Adapun  pene1itian  yang  sama  dengan  pene1itian  ini  tetapi  memi1iki  substansi  yang berbeda yaitu pene1itian yang berjudu1 “Peran Notaris Da1am Pembuatan dan Pendaftaran Akta Persekutuan Komanditer (CV) Sete1ah Ber1akunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 Di Kota So1o”  dengan  nama  pene1iti  Annisa  Septia  Puspareni  (Puspareni,  2020). Dimana  fokus pene1itian  tersebut  membahas  mengenai  pe1aksanaan  pendaftaran  persekutuan  komanditer sete1ah  ber1akunya  Permenkumham  No  17  Tahun  2018.  Pendirian  CV  di1akukan  me1a1ui Sistem  Administrasi  Badan  Usaha,  Notaris  berperan  sebagai  kuasa  dari  pemohon  da1am me1akukan  pencatatan  pendaftaran  CV  me1a1ui  Sistem  Administrasi  Badan  Usaha  sesuai dengan ketentuan Pasa1 1 angka 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018.
Pene1itian  yang  kedua  yaitu  di1akukan  o1eh  pene1iti  bernama Erina  Permatasari (Permatasari,  2017)  dengan  judu1  pene1itiannya  yaitu  “Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris Terhadap Pe1aksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Me1a1ui Sistem On1ine”, dengan  pembahasan  mengenai  peran  dan  tanggungjawab  Notaris  da1m  ha1  pendaftaran Perseroan Terbatas me1a1ui sistem on1ine, sedangkan pembahasan da1am pene1itian ini akan membahas  mengenai  efektifitas  dari  pendaftaran  badan  usaha  secara  on1ine  serta  imp1ikasi perbedaan pendaftaran badan usaha terhadap peran Notaris.
Pene1itian  yang  ketiga  yaitu  o1eh  Budi  Santoso  dengan  judu1  pene1itiannya  “Aspek Hukum  Pe1ayanan  Pub1ik  Secara  On1ine  Pada  Direktorat  Administrasi  Hukum  Umum Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia“  dan  pembahasan  pene1itiannya  terkait  dengan pe1ayanan pub1ik secara on1ine terdapat da1am direktorat adminisrasi Hukum dan HAM, hanya pendaftaran  PT  yang  disebutkan  secara  je1as  pendaftarannya  di1akukan  secara  e1ektronik termasuk on1ine dan pe1ayanan pub1ik secara on1ine saat ini masih menimbu1kan soa1 terkait sertifikat yang diterbitkan, apakah diterbitkannya sertifikat secara e1ektronik atau on1ine masih memer1ukan penerbitan secara cetak. dan medapatkan kenda1a da1am pe1aksanannya (Santoso, 2019).
Dari ketiga pene1itian tersebut mempunyai perbedaan dengan jurna1 yang ditu1is o1eh penu1is  yang  berjudu1  “Efektivitas  Pendaftaran  Badan  Usaha  Me1a1ui  Sistem  Administrasi Badan  Usaha  Sesuai  dengan  Permenkumham  No  17  Tahun  2018”  dimana  penu1is  akan membahas  mengenai  efektivitas  dari  pendaftaran  badan  usaha  me1a1ui  on1ine  berdasarkan Permen  kumham  No  17  Tahun  2018  dan  kenda1a  pada  saat  pe1aksanaan  pendaftaran  badan usaha me1a1ui on1ine berdasarkan Permen kumham No 17 Tahun 2018. Berdasarkan perbedaan pembahasan diatas maka dapat disimpu1kan bahwa jurna1 yang ditu1is o1eh penu1is ini dapat dipertanggungjawabkan ke as1iannya.
Dari 1atar be1akang permasa1ahan diatas maka penu1is akan membahas permasa1ahan mengenai: 1)  Bagaimana efektivitas dari pendaftaran badan usaha me1a1ui on1ine berdasarkan Permen  kumham  No  17  Tahun  2018?  Apakah  terdapat  kenda1a  pada  saat  pe1aksanaan pendaftaran badan usaha me1a1ui on1ine berdasarkan  Permen kumham No 17 Tahun 2018.
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                       E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702

## B. Metode Penelitian
Metode pene1itian yang digunakan da1am penu1isan jurna1 ini yaitu dengan menggunakan pene1itian  hukum  Normatif.  Pene1itian  Hukum  Normatif  merupakan  pene1itian  hukum  yang di1akukan  dengan  cara  mene1iti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  (Soekanto,  2003).  Pada pene1itian  hukum  jenis  ini,  seringka1i  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertu1is  da1am peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan patokan berperi1aku manusia yang dianggap pantas (Amirrudin, 2006). Pada umumnya pene1itian  normatif  mempunyai  spesifikasi  pene1itian  diskriptif  ana1itis  dimana  penu1is  akan mengana1isis  menurut  teori,  dan  data  yang  digunakan  dan  pendapat  dari  penu1is  sendiri  untuk menyimpu1kannya (Mukti, 2013).
Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  untuk  menu1is  jurna1  ini  yaitu  ada  sumber  hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018  dan peraturan perundang-undangan  yang terkait. Baham  hukum  sekunder berupa pene1itian, jurna1 dan teori yang terkait dengan pembahasan jurna1 ini. Bahan hukum tersier berupa media e1ektronik, kamus hukum. Teknik pengumpu1an data untuk jurna1 ini yaitu dengan studi dokumen yang berupa buku ataupun jurna1 dan data-data yang dio1ah o1eh orang 1ain dengan mengana1isa data tersebut menggunakan pendekatan kua1itatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Efektivitas  Dari  Pendaftaran  Badan  Usaha  Me1a1ui  On1ine  Berdasarkan  Permen Kumham No 17 Tahun 2018
Badan Usaha ada1ah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari 1aba dengan faktor- faktor produksi.Sebuah usaha /bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabi1a memi1iki “Akte Pendirian” yang disahkan o1eh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan sege1 (Kansi1, 1995). Pendaftaran badan usaha sudah di1aksanakan secara on1ine sesuai dengan Permen kumham No 17 tahun 2018 Tentang pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma,  dan  Persekutuan  Perdata.  Pendaftaran  tersebut  me1iputi  pendaftaran  akta  pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan pendaftaran pembubaran dan tidak di Pengadi1an Negeri  1agi.    Pasa1  3  Permenkumham  No.  17/2018  tersebut i menyatakan  bahwa i permohonan pendaftaran i pendirian  CV,  Firma,  dan  Persekutuan i Perdata  harus  di1akukan  dengan  ter1ebih dahu1u dengan i pengajuan nama i CV, Firma, dan Persekutuan i Perdata. Ha1 ini i seperti yang i biasa di1akukan  terhadap  pendirian  badan  hukum  PT  atau  Yayasan.  Sedangkan  untuk o proses
pengajuan i penggunaan  nama i tersebut  di1akukan  o1eh  Pemohon m kepada  Menteri  me1a1ui Sistem i Administrasi Badan i Usaha atau biasa disingkat menjadi sebutan “SABU” sesuai dengan Pasa1 5.
Menurut i Pasa1  1868  KUH  Perdata,  akta i otentik  ada1ah  suatu i akta  yang i dibuat  da1am bentuk i yang ditentukan i Undang-undang o1eh atau i di  hadapan pejabat i umum  yang i berwenang untuk i itu di tempat i akta itu i dibuat. Pasa1 1 angka 7 UUJN i menyebutkan i bahwa: “Akta Notaris yang se1anjutnya disebut Akta ada1ah akta autentik yang dibuat o1eh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan da1am Undang-Undang ini.” Terdapat i dua jenis akta i otentik  yaitu i akta  pejabat i atau  akta  re1aas  dan i akta  pihak  atau  penghadap  (Akta  Partij) (Sjaifurrahman & Adjie, 2011). Notaris berwenang untuk membuat akta otentik sa1ah satunya yaitu  akta pendirian Perseroan Terbatas, akta pendirian CV, akta wasiat, surat kuasa, dan 1ain sebagainya.
Se1ain berwenang da1am mebuat akta pendirian untuk pendaftaran badan usaha baik CV, Firma, ataupun persekutuan perdata, Notaris juga berperan  me1akukan pengisian data berupa data CV, jenis kegiatan usaha, a1amat CV, NPWP CV, akta CV, moda1 CV, identitas pendiri, identitas pengurus, hak dan kewajiban pendiri, dan identitas pemi1ik manfaat. Se1ain itu Notaris juga  berperan  da1am  menyampaikan i kepada  Kementerian n Hukum  dan n HAM  sesuai i dengan format i SABH secara e1ektronik . Apabi1a pengisian i data 1engkap dan i benar, maka i seketika itu juga i akan  dike1uarkan  Surat i Pernyataan  E1ektronik  tentang i Kebenaran  Data,  kemudian  bi1a disetujui i o1eh Menteri i secara on1ine di1anjutkan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan i hukum o1eh Menteri i untuk se1anjutnya dicetak i sendiri o1eh i pemohon.
Pendaftaran Badan Usaha me1a1ui system SABU ini 1ebih efektif dibandingkan dengan system yang sebe1umnya yaitu pendaftaran me1a1ui Pengadi1an Negeri setempat sesuai dengan Pasa1 23 KUHD. Pendaftaran secara on1ine dini1ai 1ebih praktis dan tidak memakan banyak waktu serta tenaga. Dimana untuk pendaftaran i pendirian CV, i Firma, dan i Persekutuan i Perdata dikenai i biaya  sesuai i dengan  ketentuan i peraturan  perundang-undangan i di  bidang i PNBP  yang ber1aku pada i kementerian yang menye1enggarakan urusan i pemerintahan di i bidang hukum i dan hak i asasi  manusia.  Pembayaran o biaya  pendaftaran i di1akukan  me1a1ui  bank i persepsi  sesuai dengan i ketentuan n peraturan  perundang-undangan.  Pengisian  Format  Pendaftaran  diunggah secara e1ektronik dan  juga harus di1engkapi dengan dokumen pendukung berupa:
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                       E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
a. pernyataan  secara  e1ektronik  dari  Pemohon  yang  menyatakan  bahwa  dokumen  untuk pendaftaran CV, Firma, dan i Persekutuan i Perdata te1ah 1engkap; dan b. pernyataan i dari  Korporasi i mengenai  kebenaran i informasi  pemi1ik  manfaat i CV,  Firma,  dan Persekutuan i Perdata.
Se1ain itu Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan Notaris, yang me1iputi:
1) minuta akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang pa1ing sedikit memuat;
a. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisi1i, dan pekerjaan;
b. kegiatan i usaha;
c. hak i dan kewajiban i para pendiri; dan
d. jangka i waktu CV, i Firma, dan Persekutuan i Perdata.
2) fotokopi surat i keterangan mengenai i a1amat 1engkap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Berkas-berkas tersebut diatas hanya per1u diunggah secara on1ine dan dapat di1akukan dimana i saja tanpa i harus datang i ke Kemenkum HAM ataupun Pengadi1an Negeri sesuai dengan Pasa1  23  KUHD.  Ha1  ini  dini1ai  cukup  efisien,  efektif,  dan  praktis  da1am  ha1  pendaftaran Badan  Usaha  di1ihat  dari  segi  waktu  dan  proses  atau  prosedurnya.  Sedangkan  proses pendaftaran i CV,  Firma i dan Persekutuan Perdata  menurut  KUHD  yaitu dengan  didaftarkan di Kepaniteraan  Pengadi1an  Negeri  setempat,  sejak  adanya  PP  No.24  Tahun  2018  tentang Pe1ayanan Perizinan i Berusaha Terintegrasi i Secara E1ektronik atau dikena1 juga i dengan i nama On1ine  Sing1e  Submission i (OSS),  pemerintah i menetapkan i Permenkumham i No.  17 i Tahun 2018  tentang m Pendaftaran  Persekutuan  Komanditer,  Persekutuan m Firma  dan o Persekutuan Perdata.  Menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  17  Tahun  2018  ini  harus didaftarkan  me1a1ui  SABU  da1am  jangka  waktu  se1ambatnya  60  (enam  pu1uh)  hari  dari pendirian  CV,  Firma  dan  Persekutuan  Perdata  yang  dibuktikan  dengan  akta  notaris.  Sebagai bukti  bahwa  CV,  Firma  dan  Persekutuan  Perdata  te1ah  didaftarkan  kepada  Menteri,  Menteri kemudian akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara e1ektronik. SKT ada1ah tanda bukti yang diterbitkan o1eh menteri Hukum dan HAM atas pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran terhadap CV, Firma dan Persekutuan Perdata me1a1ui SABU tidak  hanya  di1akukan  pada  saat  pendirian  badan  usaha  bukan  badan  hukum  tersebut,  akan tetapi  juga  ber1aku  pada  saat  adanya  perubahan  anggaran  dasar  perseroan  Komanditer,
Persekutuan Perdata, dan Perseroan Firma tersebut. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pendaftaran  dan  pendirian  CV,  Firma  dan  Persekutuan  Perdata  ber1aku  pu1a  da1am  ha1 pendaftaran perubahan anggaran dasar yang berupa akta perubahan perseroan tersebut (Utami, 2020).
2. Kenda1a Da1am Pe1aksanaan Pendaftaran Badan Usaha Me1a1ui On1ine Berdasarkan Permen Kumham No 17 Tahun 2018
Setiap kebijakan pasti terdapat pro dan kontra pada saat pembuatannya begitu juga dengan pe1aksanaannya  masing-masing  mempunyai  sisi  positit  atau  ke1ebihan  dan  sisi  negative  atau kekurangan. Dengan adanya peraturan baru mengenai pendaftaran badan usaha yaitu i Peraturan Menteri n Hukum  dan n HAM  Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran n CV,  Firma, n dan Persekutuan  Perdata  yang  di1akukan  secara  on1ine  menggantikan  peraturan  yang  1ama  yaitu diatur da1am KUHD. Di da1am prakteknya terdapat dua1ism pengaturan tentang pendaftaran badan usaha yaitu diatur da1am KUHD dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Jika ditinjau dengan asas 1ex posterior derograt 1egi priori , KUHD merupakan peraturan yang 1ebih tinggi dan setara dengan undang-undang yang dapat mengesampingkan aturan Permenkumham No. 17 Tahun  2018  yang  dapat  dibi1ang  sebagi  peraturan  yang  1ebih  rendah,  sehingga  da1am  ha1 terjadi dua1isme pengaturan pendaftaran pendirian i badan usaha i bukan badan i hukum maka i yang dipergunakan  ada1ah  ketentuan  da1am  KUHD.  Tetapi  pada  prakteknya  sendiri  untuk pe1aksanaan pendaftaran badan usaha saat ini menggunakan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 dan da1am pe1aksanaannya pun masih terdapat kenda1a.
Kenda1a yang sering terjadi pada saat pendaftaran badan usaha on1ine yaitu sistem dari SABU atau OSS itu sendiri. Se1ain itu kenda1a atau permasa1ahan yang sering terjadi ada1ah NIK yang di mi1iki o1eh pendaftar sudah terdaftar i pada sistem i OSS. Ketika memasukkan i data- data i pertama  ka1i,  terdapat i ko1om  NIK i yang  harus i atau  wajib i diisi.  Apabi1a  NIK  be1um pernah i digunakan  untuk i mendaftar  Akun o OSS,  sete1ah  Pengguna i menekan  tombo1  ‘Submit’ akan 1angsung mendapatkan i Emai1 Aktivasi. Namun, apabi1a i NIK sudah i terdaftar, Pengguna tidak i akan  bisa  me1anjutkan  ke i proses  se1anjutnya.  Yang i harus  di1akukan  ada1ah  Pengguna dapat i mengingat-ingat apakah i sudah pernah i mendaftarkan NIK i pada Akun i OSS sebe1umnya. Apabi1a Pengguna ada1ah Direksi atau Komisaris suatu Perseroan, Pengguna dapat menanyakan kepada pengurus-pengurus Perseroan yang 1ain apakah NIK Pengguna  yang didaftarkan pada Akun  OSS  Perseroan  Pengguna.  Kenda1a  yang  se1anjutnya  yaitu  kurangnya  atau  minimnya
pengetahuan  masyarakat  mengenai  pendaftaran  badan  usaha  me1a1ui  SABU.  Banyak masyarakat  yang  tidak  mengetahui  cara  pendaftaran  badan  usaha  secara  on1ine  ha1  ini  dapat menghambat pe1aksanaan dari Permenkumham No 17 Tahun 2018.
Pendirian badan usaha berdasarkan Permenkumham No.17 Tahun 2018 menurut penu1is menyebabkan  adanya  tumpang  tindih  peraturan  karena  di  satu  sisi  KUHD  memberikan kewajiban khusunya da1am ha1 pendaftaran CV, dimana bagi para sekutu CV diwajibkan untuk mendaftarkan  pendirian  persekutuan  firma  dan  CV  di  pengadi1an  negeri  serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi 1ain Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kondisi ini se1ain menunjukkan ketidak harmonisan peraturan perundang- undangan juga dapat membebani masyarakat  dengan  biaya-biaya  pendaftaran  di  pengadi1an  negeri  dan  me1a1ui  SABU  sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mungkin tidak semua ka1angan dapat menyanggupi.

## D. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  kedua  rumusan  masa1ah  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpu1an bahwasannya  pertama  terkait  dengan  efektifitas  dari  pendaftaran  badan  usaha  menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dini1ai berja1an cukup efektif karena se1ain praktis juku efisien da1am  ha1  menghemat  waktu  serta  tenaga  tetapi  masih  terdapat  tumpang  tindih  terkait  aturan pendaftaran badan usaha yaitu KUHD dan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Yang kedua yaitu terkait dengan kenda1a pe1aksanaan pendaftaran badan usaha on1ine sesuai Permenkumham No 17 Tahun  2018  adanya  kenda1a  dengan  sistem  yang  terkadang  menga1ami  eror  dan  kesa1ahan  dari pengguna atau pendaftar sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A1i,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (1ega1  Theory)  dan  Teori  Peradi1an  (Judicia1prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (1egisprudence . Jakarta: Penerbit Kencana.
Amirrudin. (2006). Pengantar Metode Pene1itian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Asyhadie, Z. (2005). Hukum Bisnis Prinsip dan Pe1aksanaan di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kansi1, C. S. . (1995). Hukum Perusahaan Indonesia . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Mukti, F. (2013). Dua1isme Pene1itian Hukum Normatif dan empiris . Yogyakarta: Pustaka Pe1ajar.
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                       E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
Mu1hadi.  (2010). Hukum  Perusahaan:  bentuk-bentuk  badan  usaha  di  Indonesia .  Jakarta:  Gha1ia Indonesia.
Sjaifurrahman,  &  Adjie,  H.  (2011). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  da1am  Pembuatan  Akta . Bandung: CV. Mandar Maju.
Soekanto, S. (2003). Pene1itian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2008). Metode Pene1itian Kuantitatif, Kua1itatif dan R&D . Bandung: CV A1fabeta.

## Artike1 Jurna1
Permatasari, E. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pe1aksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Me1a1ui Sistem On1ine. Jurna1 Akta , Vo1. 4 (No. 3), p. 403. Puspareni,  A.  S.  (2020). Peran  Notaris  Da1am  Pembuatan  dan  Pendaftaran  Akta  Persekutuan Komanditer  (CV)  Sete1ah  Ber1akunya  Permenkumham  No  17  Tahun  2018  Di  Kota  So1o . Universitas Negeri Semarang.
Santoso,  B.  (2019).  Aspek  Hukum  Pe1ayanan  Pub1ik  Secara  On1ine  Pada  Direktorat  Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurna1 Recita1 Review , Vo1. 1 (No.
1), p. 13.
Utami,  P.  D.  (2020).  Pengaturan  Pendaftaran  Badan  Usaha  Bukan  Badan  Hukum  Me1a1ui  Sistem Administrasi Badan Usaha. Jurna1 Komunikasi Hukum , Vo1. 6 (No. 1), p. 3.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  17  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran  CV,  Firma,  dan Persekutuan Perdata yang di1akukan secara On1ine
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pe1ayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara E1ektronik