e-ISSN 2621-6159
Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan  Industri Rumah Tangga

## Ernawati

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

## ABSTRACT
Consumers have the freedom to determine the type and quality of the goods/services in accordance  with  their  needs.  Food  safety,  quality  problems  and  the  impact  of irregularities,  as  well  as  the  strengths,  weaknesses,  opportunities  and  threats  in  the development of food industry quality system is a shared responsibility as the consumer protection efforts. The method in this research using qualitative methods. The research results showed that consumer protection conducted by government agencies and other institutions in the following way i.e. perform monitoring of food products by giving the number of the PIRT against businessmen who are qualified and have previously received counseling about the food products that may be released, as well as to provide warning and withdrawal of products that contain a positive dye textiles.  The efforts made by the North  Buton  Regency  POM  Halls  namely  collaborates  with  government  agencies  and Institutions Consumers North Buton Regency to do surveillance, sampling and testing, guidance  products.  Trade  a  proven  violation  reported  to  the  District  Health  Office  of North Buton for follow up. Restricting factors for the Government and Consumers North Buton Regency in coping with a circulation of foods that contain colouring substances in textiles,  namely  budget  constraints  to  organise  activities  agenda  so  that  there  are  no activities were carried out, bureaucratic system which is still so convoluted follow-up to businessmen.
Keyword: Consumer Protection, Food, Food Industry, Household

## A. PENDAHULUAN
Salah satu pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan, pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang atau jasa yang sesuai kebutuhan dan diminati oleh masyarakat, namun apakah sudah memperhatikan kualitas bahan produksi yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, selain itu pelayanan kepada konsumen apakah sudah optimal.
Walaupun teknik pengolahan makanan telah berkembang pesat, namun makanan yang  di  konsumsi  juga  harus  aman  bagi  keselamatan  dan  kesehatan  jasmani  maupun rohani.  Makanan  yang  akan  didistribusikan  harus  memenuhi  persyaratan  kualitas,
e-ISSN 2621-6159
penampilan, dan cita rasa. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, konsumen  pada  umumnya  belum  memperdulikan  atau  belum  memiliki  kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.
Telah  terjadi  penyalahgunaan  pemakaian  pewarna  untuk  bahan  makanan. Sekarang  ini,  pewarna  untuk  makanan  menggunakan  pewarna  untuk  tekstil.  Banyak produsen  yang  menggunakan  pewarna  tekstil  untuk  berbagai  produk  makanan. Berkembangnya  industi  tekstil  di  Indonesia  menyebabkan  pewarna  tekstil  menjadi murah  dan  mudah  didapatkan  yang  akhirnya  pewarna  tekstil  ini  disalahgunakan pemanfaatannya  oleh  kalangan  produsen  makanan  pewarna  tekstil  yang  banyak digunakan oleh produsen makanan.
Pewarna  tekstil  adalah  pewarna  sintetis  yang  digunakan  untuk  membuat makanan  berwarna  merah  terang.  Pewarna  tekstil  sebenarnya  telah  dilarang penggunaanya  melalui  Keputusan  Direktur  Jendral  Pengawasan  Obat  dan  Makanan Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  00386/C/SK/II/90  Tentang Perubahan  Lampiran  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu  Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. Penggunaan pewarna tekstil pada makanan akan mengakibatkan gangguan fungsi hati bahkan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kanker hati. Selain itu pewarna tekstil dapat mengakibatkan iritasi pada saluran nafas, kulit, mata, dan infeksi pada saluran pencernaan.
Peredaran  pangan  yang  mengandung  bahan  berbahaya  perlu  diwaspadai  oleh konsumen karena belum adanya perlindungan yang maksimal. Peredaran pangan yang
e-ISSN 2621-6159
tidak  memenuhi  standar  kesehatan  tersebut  pada  umumnya  disebabkan  keinginan produsen agar mendapat  keuntungan  sebanyak-banyaknya  dengan mengesampingkan keselamatan konsumen. Sementara itu pengetahuan konsumen masih belum memadai untuk dapat memilih dan memakai produk yang tepat, benar,  dan aman. Berdasarkan data  yang  didapat  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara,  di  Kabupaten  Buton Utara pada Tahun 2015 masih terdapat pelaku usaha yang memakai pewarna makanan, serta pengawet makanan berbahaya, di antaranya adalah Jipang Warna, onde-onde dan snack yang di jual di Dinas Kesehatan.
Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta  kekuatan, kelemahan, peluang dan  ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan konsumen.  Hal  ini  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan,  keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  sesuai  Pasal  30  Undang  -Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  berbunyi  “pengawasan  terhadap penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta  penerapan  ketentuan  peraturan perundang-undangannya  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  dan  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.
e-ISSN 2621-6159
Atas dasar  kondisi sebagaimana dipaparkan  diatas,  perlu upaya  pemberdayaan konsumen  melalui  pembentukan  undang-undang  yang  dapat  melindungi  kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat

## B. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati  (Moleong,  2004:4).  Lokasi  menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh.  Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  di  Kabupaten  Buton  Utara khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara. Data yang digunakan dalam penelitian  ini  dibagi  menjadi  2  data,  yaitu  Data  Primer : Data  yang  diperoleh  secara langsung melalui sumber pertama, “yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian” (  Soerjono  Soekanto,  2005  :  12  ).  Data  Sekunder : Yaitu  data  yang  diperoleh  dari kepustakaan  yang  terdiri  dari  literatur,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta relevan dengan masalah yang di teliti, karya tulis para ahli, kamus dan  lain-lain. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan data primer sebagai data utama dan data  sekunder  sebagai  data  dukungan  penguat  dari  data  utama.  Data  yang  terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, struktur  organisasi,  artikel,  tape  recorder  dan  sebagainya.  Setelah  data  dari  lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah  dan  menganalisis  data  tersebut  dengan  menggunakan  analisis secara deskriptif-kualitatif , tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1.  Pengawasan  Hak  Konsumen  Atas  Keamanan  Dalam  Mengkonsumsi  Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Berdasarkan hasil penelitian penulis maka sesuai amanat Undang -Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dikaitkan  dengan  hak  konsumen mendapatkan  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa; hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.  Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  juga  merupakan komoditas, memerlukan dukungan sistem pangan yang etis, jujur, & bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan & minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, & reproduksi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati & air, baik yang  diolah, yang diperuntukkan  sebagai makanan  atau minuman bagi konsumsi manusia,  termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  &  bahan  lain  yang digunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  &  atau  pembuatan  makanan  atau minuman”. Kemudian telah disebutkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yakni sebagai berikut:
Kesembilan  hak  konsumen  tersebut  yang  makin  perlu  secara  kontinu disosialisasikan kembali oleh pebisnis bersama media, YLKI, penegak hukum, pengacara,
e-ISSN 2621-6159
dan  pengamat,  terutama  di  daerah,  agar  tetap  sadar  adanya  hak-hak  konsumen  yang terhitung  " demand  side "  dari  perekonomian,  yakni  masyarakat  konsumen  dan  umum.
Makin sadar akan hak dan kewajiban kedua pihak, " supply side " dan " demand side ", maka semakin  berbudaya  kehidupan  bangsa  ini. Sebagai  bahan  pembanding,  yang  pernah dijadikan  referensi  Lembaga  Konsumen  negeri  ini,  adalah  hak-hak  dasar  umum  yang diakui secara internasional.
Oleh  karena  sebab  kepraktisannya,  banyak  orang  yang  senang  mengkonsumsi makanan  kemasan.  Akan  tetapi,  kita  pun  tetap  harus  memperhatikan  komposisi  dan kandungan  pada  makanan  jenis  ini  supaya  kandungan  gizi  yang  diasup  tetap  sesuai secara kebutuhan. Perubahan atas Peraturan Kepala BPOM tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman  Informasi  Nilai  Gizi  pada  Label  Pangan  telah  dikeluarkan  oleh  Kepala Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  RI  tahun  2011.  Peraturan  ini  berbunyi, “Setiap  orang  yang  memproduksi  pangan  olahan  yang  mengandung  gula,  garam,  dan lemak  untuk  diperdagangkan,  wajib  memuat  informasi  kandungan  gula,  garam,  dan lemak, serta pesan kesehatan pada label pangan.”
Disertai pula pernyataan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan  atau  zat  gizi  lainnya  yang  ditambahkan,  dan  juga  dipersyaratkan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi pangan, produsen wajib menambahkan vitamin, mineral dan atau  zat gizi lainnya. Maka, pada intinya  informasi  yang  wajib  dicantumkan  pada  label,  antara  lain  takaran  saji,  jumlah sajian per kemasan, dan catatan kaki. Sedangkan zat gizi yang wajib dicantumkan antara lain energi total, lemak total, protein, karbohidrat total, dan natrium.
e-ISSN 2621-6159
Formalin  sangat  mudah  diserap  oleh  tubuh  melalui  saluran  pernafasan  dan pencernaan.  Penggunaan  formalin  dalam  jangka  panjang  dapat  berakibat  buruk  pada organ  tubuh.  Karena  beracun,  pada  kemasan  formalin  diberi  label  yang  bertuliskan “Jangan menggunakan formalin untuk mengawetkan pangan seperti mie dan tahu”.
Kasus  Penyalahgunaan  Zat  Berbahaya  bagi  Produk  olahan  di  Kabupaten  Buton Utara pada Tahun 2015 masih terdapat pelaku usaha yang memakai pewarna makanan, serta pengawet makanan berbahaya, di antaranya adalah Jipang Warna, onde-onde dan snack yang di jual di Dinas Kesehatan. Data nasional yang dirangkum BPOM  selama 4 tahun  terakhir  juga  menjelaskan,  bahwa  industri  jasa  produk  olahan  pabrik  kecil  dan produk  makanan  rumah  tangga  memberikan  kontribusi  yang  paling  besar  (31%) dibandingkan dengan pangan olahan (20%); jajanan (13%) dan lain-lain (5%).
Hasil  kajian  dan  analisa  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara  juga  tidak menemukan adanya penggunaan bahan terlarang dalam produk makanan. Namun pelaku usaha  masih  kurang  memperhatikan  mengenai  masalah  kehigienisan  atau  kebersihan produk  olahannya.  Maka  hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  dalam  hal pelaksanaan  perlindungan  hak  konsumen  atas  informasi  dan  keamanan  dalam mengkonsumsi  makanan  yang  mengandung  zat  pewarna  tekstil  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  dilakukan  oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya di Kabupaten Buton Utara adalah dengan cara sebagai berikut:
1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yaitu melakukan pemantauan  terhadap  produk-produk  pangan  dengan  memberikan  Nomor  PIRT terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan sebelumnya telah mendapat
e-ISSN 2621-6159
penyuluhan  tentang  produk  makanan  yang  boleh  untuk  diedarkan,  pengawasan terhadap pelaku usaha atas produk makanan yang menagandung zat pewarna tekstil, dan  memberikan  peringatan  serta  penarikan  produk  yang  positif  mengandung  zat pewarna tekstil.
2. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara  yaitu bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Lembaga Konsumen Kabupaten Buton Utara untuk melakukan pengawasan,  penyuluhan, sampling dan  pengujian produk.
Pelaku  usaha  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  dilaporkan  kepada  Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara untuk ditindaklanjuti.
3. Upaya  yang  dilakukan  Dinas  Perindustrian  dan  Koperasi  Kabupaten  Buton  Utara adalah  dengan  mengadakan  penyuluahan  tentang  makanan  yang  aman  dari  zat berbahaya  dan  menfasilitasi  pengaduan  konsumen  yang  terdapat  dalam  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk diselesaikan dengan pihak produsen yang telah diadukan.
4. Upaya yang dilakukan Lembaga Konsumen Kabupaten Buton Utara adalah dengan melakukan pendidikan bagi konsumen agar lebih  kritis dan  teliti  terhadap  produk makanan  yang  akan  dikonsumsi,  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan ataupun pengaduan konsumen, dan melakukan pengawasan bersama instansi pemerintah.
2. Perlindungan Hak Konsumen Atas Keamanan Dalam Mengkonsumsi Makanan Yang  Mengandung  Zat  Pewarna  Tekstil  Tidak  Sesuai  Dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
e-ISSN 2621-6159
Pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dilakukan terhadap label pangan  industri  pangan  rumah  tangga,  label  dianggap  sebagai  sumber  informasi  bagi konsumen.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara  melakukan  pengawasan  label pangan industri rumah tangga secara periodik yaitu pada waktu menjelang hari besar keagamaan (idhul fitri, natal, dan tahun baru), pengawasan dilakukan melalui operasi ke pasar tradisional, toko, mini market dan penjual pangan jajanan di sekolah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  masih  ditemukan  produk  pangan  industri rumah tangga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan label sebagai sumber informasi bagi konsumen karena produk pangan industri rumah tangga di Kabupaten Buton Utara, label  produk  pangan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  termasuk  label  tidak menggunakan masa kadaluarsa, umur simpan atau waktu kadaluarsa merupakan suatu rentang waktu yang menyatakan bahwa produk masih dalam keadaan aman dikonsumsi tetap memenuhi sifat sensoris, kimia, fisik dan mikrobiologis sesuai dengan pernyataan nilai  gizi  yang  tercantum  pada  label.  Sedangkan  alamat  produksi  dalam  label  penting digunakan  untuk  memudahkan  pengawasan  produk  pangan  industri  rumah  tangga  di Kabupaten  Buton  Utara  karena  dengan  adanya  alamat  produksinya  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Buton  Utara  mudah  untuk  melacak  lokasi  produk  tersebut  apabila  hasil produksinya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.
Pasal  4  (c)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen telah diatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan  jaminan  barangdan/atau  jasa,  salah  satu  sumber  informasi  adalah  label  dimana konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap dari segi kuantitas, isi, kualitas baik masa kadaluarsa ataupun komposisi bahan yang digunakan.
Berbagai pelanggaran pelabelan pangan disebabkan oleh :
1.  Pelaku  usaha  tidak  mengetahui  kewajiban  berdasarkan  undang-undang perlindungan konsumen
2.  Kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  terkait  (dinas  kesehatan,  lembaga perlindungan konsumen)
3. Konsumen tidak memperhatikan kemasan produk pangan.
Pelanggaran  tentang  informasi  pelabelan  dapat  dikenai  sanksi  paling  ringan berupa  tindakan  administratif  (teguran  tertulis),  denda  hingga  Rp  50.000.000  (lima puluh juta), dan bahkan sampai pencabutan ijin usaha. Hal tersebut diatur pada pasal 21 Undang-undang Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Berdasarkan  pasal  8  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen mengatur  tentang  larang pelaku usaha  tidak memenuhi atau tidak  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Dalam  hal  keamanan  pangan  yang  dapat  dilihat  dari  sampel  pangan  yang  diuji menunjukan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum. Di Kabupaten Buton Utara yang tidak memperhatikan keamanan pangan menurut ibu Chusnul Arifianti selaku kepala bidang farmasi makanan yang dilakukan oleh produsenya itu penarikan terhadap produk pangan industri rumah tangga yang beredar di pasar.
Selain  itu  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kesadaran  dari  masyarakat  sebagai konsumen karena Selama ini belum ada laporan dari masyarakat yang diterima Dinas Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara  mengenai  kerugian  akibat  mengkonsumsi  pangan industri rumah tangga yang mengandung bahan kimia berbahaya, hal tersebut penting karena  hak  dan  kewajiban  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  saling  berhubungan
e-ISSN 2621-6159
timbal balik. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen  menyatakan  bahwa  yaitu  pelaku  usaha  bertanggungjawab  dalam  hal memberikan  ganti  kerugiaan  kerusakan,  pencemaran,  dan  atau  kerugian  konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan. Ganti kerugian yang dimaksud merupakan pengembalian
Dari hasil penelitian penulis di Kabupaten Buton Utara maka terdapat penemuan yang  sangat  memprihatinkan  bahwa  pemerintah  terkait  ketika  mendapatkan  temuan ataupun mengetahui mengenai pedagang yang menyalahi aturan hal  tersebut terkesan kurang  dipublikasikan,  sehingga  kedudukan  konsumen  disini  kurang  seimbang  dalam artian  konsumen  belum  dilindungi  haknya  sepenuhnya  atas  keterbukaan  informasi produk makanan yang dikonsumsi.
Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah secara tegas menyebutkan mengenai hak konsumen dalam Pasal 4. Alasan kurang sesuainya  perlindungan  hak  konsumen  atas  informasi  dan  keamanan  dalam mengkonsumsi  makanan  yang  mengandung  zat  pewarna  tekstil  rodhamin  B  dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah karena pemerintah dalam memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa pemerintah Kabupaten Buton Utara tidak  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  penemuan  pemerintah Kabupaten  Buton  Utara  atas  pelaku  usaha  yang  telah  memproduksi  makanan  yang mengandung zat pewarna tekstil.
Sehingga penulis sangat mengharapkan agar tetap ada kesadaran dan perlunya pelaku  usaha  maupun  konsumen  yang  cerdas  dalam  menggunakan  produk  ataupun
e-ISSN 2621-6159
mengkonsumsi makanan olahan yang terdapat baik di toko maupun dipasar tradisional seperti  di  Pasar  Minang-Minanga  Kabupaten  Buton  Utara.  Demi  terlindunginya keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan,bagi seluruh pihak.

## 1. Faktor  Penghambat  Bagi  Pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  dan  Lembaga
Konsumen  Kabupaten  Buton  Utara  Untuk  Mengatasi  Beredarnya  Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil
Ada beberapa faktor penghambat yang ditemui dalam penelitian ini yaitu 1.  Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
Adanya hukum dan menajemen pendekatan sistem pengaturan informasi pangan industri rumah tangga mulai dari pemerintah kepada pelaku usaha, penegakan hukum dan sebagainya yang digerakkan dalam satu mekanisme yang terstruktur. Pelaku usaha yang  menyalahi  aturan  dengan  mengesampingkan  hak  konsumen  memiliki  tujuan memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  sehingga  tidak  mau  mengikuti ketentuan yang berlaku karena para pelaku usahan memandang akan menambah biaya produksi karena dengan melengkapi kemasan pangan indutri rumah tangga dengan label yang  lengkap  dinilai  membutuhkan  teknologi  tambahan  dan  bahan  kemasan  yang tentunya  pelaku  usaha  mengeluarkan  biaya  produksi  dan  dinilai  membebani  pelaku usaha.
Selain itu pelaku usaha kurang mengetahui ketentuan yang mengatur pada label pangan industri rumah tangga sebagai sumber informasi konsumen untuk mengetahui kondisi barang, hal ini diakibatkan oleh sumber daya manusia yang belum memadai dari
e-ISSN 2621-6159
pelaku usaha industri rumah tangga yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dari pelaku usaha itu sendiri.
2.  Konsumen  Tidak  Mengetahui  Haknya  Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan

## Konsumen
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara  dalam  melaksanakan  tugas  dalam pengawasan  terhadap  hak  konsumen  atas  informasi  dan  keamanan  dalam mengkonsumsi  pangan  sering  tidak  maksimal  akibat  keterbatasan  anggaran  dana. Padahal  program  kerja  Dinas  Kesehatan  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit.  Dana tersebut di alokasikan untuk:
a) Dana untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang.
b) Dana untuk program penyuluhan produsen dan konsumen.
c) Dana untuk uji biaya laboratorium uji sampel pangan industri rumah tangga.

## D. PENUTUP
Pengawasan  hak  konsumen  atas  keamanan  dalam  mengkonsumsi  makanan pangan  industri  rumah  tangga  berdasarkan  Undang  -Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya  adalah  dengan  cara  sebagai  berikut  yakni  dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yaitu melakukan pemantauan terhadap produk- produk  pangan  dengan  memberikan  Nomor  PIRT  terhadap  pelaku  usaha  yang  telah memenuhi syarat dan sebelumnya telah mendapat penyuluhan tentang produk makanan yang boleh untuk diedarkan, pengawasan terhadap pelaku usaha atas produk makanan yang  menagandung  zat  pewarna  tekstil  Kabupaten  Buton  Utara,  dan  memberikan peringatan serta penarikan produk yang positif mengandung zat pewarna tekstil.  Upaya
yang  dilakukan  oleh  Balai  POM  Kabupaten  Buton  Utara  yaitu  bekerjasama  dengan instansi pemerintah dan Lembaga Konsumen Kabupaten Buton Utara untuk melakukan pengawasan, penyuluhan, sampling dan pengujian produk. Pelaku usaha yang terbukti melakukan  pelanggaran  dilaporkan  kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara untuk  ditindaklanjuti.  Faktor  penghambat  bagi  Pemerintah  dan  Lembaga  Konsumen Kabupaten  Buton  Utara  dalam  mengatasi  beredarnya  makanan  yang  mengandung  zat pewarna  tekstil  yaitu  keterbatasan  anggaran  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  yang telah  diagendakan sehingga  ada  kegiatan yang tidak terlaksana, sistem birokrasi yang masih berbelit-belit sehingga tindak lanjut terhadap pelaku usaha

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Salim.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Teori  Paradigma  Penelitian  Sosial , Tiara Wacana, Bandung.
Adi,Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , Jakarta: Granit, 2004. Bambang  Prasetyo  dan  Lina  Miftahul  Jannah, Metode  Penelitian  Kuantitatif:  Teori  dan Aplikasi, Rajawali Pers, cetakan pertama tahun 2005
Barkatullah, Abdul Halim, Hak -hak Konsumen , Bandung: Nusamed Studio, 2010. Burhanuddin, Pemikiran Hukum  Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal , Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis , Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Gerald, et al ., Sistem pendekatan Kuantitatif, 1981. Kartono DR. kartini. 1990. Pengantar metodologi riset sosial . Bandung: mandar maju Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1982. Nazir mohammad.1988. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia SugiyoNomor  2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R  &  D, Alfabeta, Bandung
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum-hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan