El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī
Mursyid Djawas Amrullah Fawwaz Bin Adenan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: mursyidmandar@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  fasakh  nikah  dengan  menggunakan  teori mashlahah  Imam  Al-Ghazali.  Dalam  perspektif  Islam  mengenai  pemutusan hubungan  akad  pernikahan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah satunya  dengan  fasakh  nikah  atau  membatalkan  akad  nikah.  Para  ulama sepakat  bahwa  fasakh  nikah  boleh  dilakukan  oleh  suami  atau  isteri. Keduanya  sama-sama  mempunyai  hak  yang  seimbang  memutuskan pernikahan  melalui  fasakh  nikah  sesudah  terpenuhi  sebab  yang mendahuluinya.  Pendapat  Imām  al-Ghazālī  terkait  fasakh  nikah  cenderung lebih  khas  dibandingkan  dengan  ulama  lain.  Ia  mencoba  menghubungkan kebolehan fasakh ini dengan teori maṣlaḥah. Artikel ini hendak mengungkap pendapat  Imām  Ghazālī  tentang  faktor  pembolehan  fasakh  nikah,  dan  teori maṣlaḥah  Imām  al-Ghazālī  tentang  hukum  fasakh  nikah.  Untuk  menjawab persoalan  tersebut,  maka  data-data  yang  dikumpulkan  secara  keseluruhan mengacu  pada  kepustakaan  (library  research).  Metode  analisis  data  yang dipakai  adalah  deskriptif  analisis.  Hasil  analisis  pembahasan  menunjukkan bahwa bagi Imām al-Ghazālī, faktor fasakh nikah ada enam, yaitu aib atau cacat,  penipuan,  wanita  sudah  terbebas  dari  status  budak,  impotensi  baik kepada  suami  atau  isteri,  suami  yang  miskin  dan  tidak  mampu  memberikan nafkah,  dan  faktor  pasangan  yang  hilang.  Bagi  Imām  al-Ghazālī,  apabila faktor  tersebut  ada,  pihak  suami  ataupun  isteri  bisa  menfasakh pernikahannya. Imām al-Ghazālī cenderung memahami fasakh nikah sebagai peristiwa  hukum  yang  dibolehkan  dalam  Islam  sebab  mengandung  sisi maṣlaḥah,  mengangkat  mudarat  (kerusakan)  yang  timbul  dari  hubungan suami dan isteri. Teori maṣlaḥah pada fasakh nikah masuk dalam maṣlaḥah yang bersifat partikular atau tertentu, atau disebut juga maṣāliḥ al-juz’iyyah.

## Kata Kunci: Fasakh Nikah, Maṣlaḥah, Imām Al-Ghazālī

## Pendahuluan
Fasakh  nikah  bagian  dari  cara  membatalkan  pernikahan  baik  berasal  dari pihak  suami,  atau  pihak  isteri  atas  sebab-sebab  tertentu.  Islam  mengakui  bentuk pemutusan  pernikahan  melalui  fasakh.  Hukum  fasakh  boleh,  disesuaikan  dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya fasakh. Misalnya fasakh karena cacat, karena  suami  tidak  mampu  memberi  nafkah,  karena  hilang  dalam  waktu  yang
cukup  lama  dan  karena  melanggar  perjanjian  dalam  pernikahan. 1 Di  antara  dalil normatif dibolehkannya fasakh yaitu hadis riwayat Ahmad dari Qasim bin Malik. 2
Salah  satu  pertimbangan  dibolehkannya  fasakh  nikah  dalam  hukum  Islam  adalah kemaslahatan ( maṣlaḥah ) salah satu atau kedua pihak suami isteri. Kajian tentang teori maṣlaḥah dalam  fasakh  nikah  cukup  sedikit.  Para  ulama  terdahulu  hanya menyebutkan  dalil-dalil  hukum,  serta  sebab-sebab  fasakh.  Hal  menarik  justru ditemukan dalam pendapat-pendapat Imām al-Ghazālī.
Imām  al-Ghazālī  (w.  505)  adalah  salah  satu  ulama  kalangan  Syafi’iyyah. Imām  al-Ghazālī  memandang  adanya  sisi maṣlaḥah dalam  pensyariatan  fasakh nikah.  Menurutnya,  dibenarkannya  fasakh  nikah  karena  dapat  mengangkat kemudharatan ( daf’ul ḍarari ) di antara keduanya (suami isteri). 3 Menurut Imām al- Ghazālī,  faktor-faktor  terjadinya  fasakh  bisa  saja  karena ‘uyūb (aib)  atau  cacat, prosesnya biasa disebut dengan khiyār ‘aib . 4 Di samping itu, bisa juga disebabkan karena  hilang  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Kebolehan  fasakh  nikah  tersebut didasari  oleh  kemaslahatan.  Menghilangkan  kemudharatan  merupakan  sesuatu yang diwajibkan. 5
Berdasarkan uraian masalah di atas, dapat diketahui bahwa Imām al-Ghazālī melihat  adanya  sisi maṣlaḥah dalam  fasakh  nikah.  Kajian  semacam  ini  jutsru jarang  ditemukan  dari  pendapat  ulama-ulama  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  pandangan Imam  Al-Ghazali  menjadi  menarik  untuk  dipelajari  sehingga  terdapat  sebuah  alur pemikiran  yang  kongkrit  dari  uraian  teori  mashlahah  Imam  Al-Ghazali  terkait fasakh nikah.

## Terminologi Fasakh Nikah
Term  “ fasakh nikah”  tersusun  dari  dua  kata,  yaitu fasakh dan  nikah.  Kata fasakh berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  “ خسف ”  secara  bahasa  berarti  bodoh,  lemah akalnya,  membatalkan,  memisah-misahkan,  mencerai-beraikan,  membelah,  rusak
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawainan  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2011), hlm. 244.
2 Riwayat tersebut yaitu: “Jamil bin Zaid berkata: saya menemani seorang guru dari Ansar yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab,  dia  menceritakan  kepadaku  bahwa  Rasulullah  Shallallahu'alaihiwasallam  menikahi  seorang perempuan  Bani  Ghiffar,  ketika  beliau  menemuinya  dan  meletakkan  bajunya  serta  duduk  di  atas tempat  tidur,  beliau  melihat  bagian  badan  perempuan  tersebut  di  sekitar  pinggul  berwarna  putih, maka  beliau  bangkit  dari  tempat  tidur  dan  berkata;  Ambillah  bajumu  dan  beliau  tidak  mengambil apapun dari yang telah beliau berikan kepadanya”. (HR. Ahmad). Lihat dalam, Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad , (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.
3 Imām al-Ghazālī, al-Mustaṣfā , (Riyadh: Dar al-Mihan, tt), hlm. 336.
4 Imām  al-Ghazālī, al-Wasīṭ  fī  al-Mażhab ,  Juz  V,  (Masir:  Dar  al-Salam,  1997),  hlm.  159: Imām  al-Ghazālī, al-Wajīz  fī  Fiqh  Mażhab  al-Imām  al-Syāfi’ī, (Bairut:  Dar  al-Kutb  al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 289.
5 Imām al-Ghazālī, al-Mustaṣfā..., hlm. 336.
atau  merusakkan. 6 Syarifuddin  menyatakan fasakh bermakna  “ ضقناو  دسف ”,  artinya merusak  dan  membatalkan. 7 Ibn  Manẓūr  dalam  kitabnya  “ Lisān  al-‘Arb ”,  yaitu kitab  yang  dipandang cukup  representatif  dalam  bidang  kamus  bahasa  dinyatakan bahwa fasakh berarti  “ هضقن ”,  artinya  membatalkan. 8 Kata  “ خسف ”  kemudian  diserap ke  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  istilah  “ fasakh ”,  artinya  adalah  perceraian antara  suami  istri  oleh  pengadilan  agama  berdasarkan  tuntutan  istri  atau  suami. Kemudian  kata fasakh membentuk  kata    mem fasakh ,  berarti  membatalkan  ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama. 9
Dilihat  dari  makna  terminologis,  kata fasakh dalam  bahasa  Arab  dimaknai secara  umum,  yaitu  berlaku  untuk  semua  jenis  dan  kriteria  membatalkan  akad, termasuk di dalamnya adalah membatalkan akad-akad dalam muamalah, termasuk pula  perceraian.  Terdapat  banyak  definisi fasakh yang  dikemukakan  ulama,  di antaranya  yaitu  dinyatakan  oleh  al-Barkatī,  bahwa fasakh adalah  “ دقعلا  عفر ”  yaitu mencabut  atau  memutuskan  akad. 10 Ibn  al-Subkī  seperti  dikutip  oleh  al-Suyūṭī mendefinisikan fasakh sebagai:  “ دْقَعْلا  ِطاَبِت ْرِا  ٌّلَح ”, 11 artinya  “melepas  ikatan  akad”. Menurut  al-Qurāfī,  salah  seorang  ulama  mazhab  Mālikī,  seperti  dikutip  oleh Ahmad Sarwat menyatakan sebagai berikut: 12 .ْنُكَي َْلَ ْنَأَك لْصْلأا َنِم ِدْقَعْلا ِمْكُح ُعاَفِتْرا Artinya: “Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi” .
Jadi,  kata fasakh sebetulnya  berlaku  umum  untuk  semua  jenis  pembatalan dan  perusakan  akad,  termasuk  pembatalan  akad-akad  transaksi  jual  beli,  seperti disebabkan karena adanya kerusakan pada barang yang diperjualbelikan, dan juga pemutusan  akad  nikah  yang  telah  dilangsungkan.  Kata  kedua  dari  frasa  “ fasakh nikah” adalah kata “nikah”. Kata ini juga sebetulnya berasal dari bahasa Arab yaitu “ حاكنلا ”  yang  kemudian  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  istilah  nikah. Dalam bahasa Arab, kata nikah secara etimologi berarti bersetubuh, bersenggama, berkumpul,  atau  menggauli,  atau  juga  berarti  akad,  secara  keseluruhan  makna
6 AW.  Munawwir  dan  M.  Fairuz, Kamus  al-Munawwir ,  (Surabaya:  Pustaka  Progressif, 2007), hlm. 1054.
7 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang  Perkawinan ,  Edisi  Pertama,  Cet.  5,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2014), hlm. 242.
8 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arb , Juz’ 4, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 14.
9 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 404.
10 Muḥammad ‘Amim al-Barkati, al-Ta’rifat , (Bairut: Dar Kutb Ilmiyah, 2003), hlm. 164.
11 Jalaluddin al-Suyuthi, Asybah wa al-Naza’ir , Juz’ 2 (Riyad: Mamlakah, 1997), hlm. 34.
12 Ahmad Sarwat, Pernikahan , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 464.
tersebut  dikembalikan  kepada  istilah  yang  biasa  yaitu  “ دقعلا  و  ،عمجلا  ،ءطولا  ،ّمضلا ”. 13
Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya oleh Abū Zahrah:
نم هيلع امو قوقح نم امهيلكل ام ّديحو امنهواعتو ةأرلماو لجّرلا ينب ةرشعلا ّلح ديفي دقع .تابجاو 14
Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. 15 Memperhatikan  pemaknaan  dua  kata  antara  “ fasakh ”  dan  “nikah”,  maka secara  sederhana  frasa  “ fasakh nikah”  dapat  diberi  makna  sebagai  pembatalan hubungan  pernikahan  yang  sudah  dilangsungkan.  Terkait  makna fasakh sebagai pemutusan hubungan pernikahan, bermaksud pada perusakan dan pembatalan akad nikah. 16 Menurut al-Zuḥailī, fasakh nikah adalah: .هيلع بتتري ىذلا لحلل ةلازإ و هساسأ نم دقعلل ضقن :خسفلاف
17
Fasakh adalah  rusaknya  sebuah  akad  pernikahan  dari  asalnya  dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.
Hamid  Sarong  mendefinisikan fasakh sebagai  salah  satu  sebab  putus pernikahan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah mengikat atau berlangsung. 18 Mencermati beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa fasakh nikah adalah  merusak atau  membatalkan tali  pernikahan  antara  dua orang  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  tertentu.  Untuk  lebih  jelas,  mengenai faktor  penyebab fasakh nikah  ini  secara  tersendiri  dikaji  dalam  sub  bahasan selenjutnya berikut dengan kajian tentang dasar hukum fasakh nikah.

## Dasar Hukum Fasakh Nikah
Fasakh nikah  dalam  hukum  Islam  diakui  sebagai  salah  satu  bentuk farqun atau  pemutusan  hubungan  pernikahan  yang  legal  secara  hukum.  Para  ahli  hukum
13 Wizarat  al-Auqaf, Mausu’ah  al-Fiqhiyyah ,  Juz  41,  (Kuwait:  Wizarat  al-Auqaf,  1995), hlm. 205: Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj , Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 200.
14 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah , (Madinah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt), hlm. 17.
15 Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat, Cet.  3,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009), hlm. 9.
16 Siti Zalikhah Md. Nor, Jika Sudah Habis Jodoh , (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005), hlm. 41.
17 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh ,  Juz’  7,  (Damaskus:  Dār  al-Fikr,
1985), hlm. 348.
18 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 143.
Islam  membenarkan  dan  membolehkan  membatalkan  nikah  jika  terdapat  sebab yang  kuat  yang  melatarbelakanginya.  Hukum fasakh nikah  ini  erat  kaitannya dengan  konsep khiyār dalam  pernikahan. 19 Hal  ini  dapat  dideskripsikan  dalam konteks sepasang suami isteri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau  cacat  yang  sebelumnya  tidak  diketahui.  Setelah  akad  dilangsungkan,  maka salah  satu  pasangan  mendapati  adanya  cacat  dari  pasangannya,  dan  ia  memiliki khiyār untuk  melanjutkan  apakah  hubungan  nikahnya  tetap  berlangsung  atau  ia memilih untuk fasakh nikah.
Dalil  yang  digunakan  sebagai  dasar  hukum  fasakh  di  antaranya  mengacu pada QS. al-Nisa’ [4] ayat 23-24:
Diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu-ibumu;  anak-anakmu  yang perempuan;  saudara-saudaramu  yang  perempuan,  saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak- anak  perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  laki-laki;  anak-anak perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  perempuan;  ibu-ibumu  yang menyusui  kamu;  saudara  perempuan  sepersusuan;  ibu-ibu  isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah  kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belum  campur  dengan  isterimu  itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan  bagimu)  isteri-isteri  anak  kandungmu  (menantu);  dan menghimpunkan  (dalam  perkawinan)  dua  perempuan  yang  bersaudara, kecuali  yang  telah  terjadi  pada  masa  lampau;  sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.  Dan  (diharamkan  juga  kamu mengawini)  wanita  yang  bersuami,  kecuali  budak-budak  yang  kamu  miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan  bagi  kamu  selain  yang  demikian  (yaitu)  mencari  isteri-isteri dengan  hartamu  untuk  dikawini  bukan  untuk  berzina.  Maka  isteri-isteri yang  telah  kamu  nikmati  (campuri)  di  antara  mereka,  berikanlah  kepada mereka  maharnya  (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban;  dan tiadalah  mengapa  bagi  kamu  terhadap  sesuatu  yang  kamu  telah  saling merelakannya,  sesudah  menentukan  mahar  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Melalui  ayat  di  atas,  diketahui  bahwa  selain  wanita-wanita  sebagaimana tersebut  dalam  ayat  di  atas  adalah  halal  dinikahi.  Sebab  tidak  adanya  hubungan kemahraman  kecuali  menikahi  seorang  wanita  dengan  bibinya  secara  poligamis
19 Khiyār merupakan  pilihan  bagi  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  yang  melaksanakan transaksi  atau  akad  untuk  melangsungkan  atau  membatalkan  akad  yang  disepakati  sesuai  dengan kondisi  masing-masing  pihak  yang  melakukan  akad.  Dalam  konteks  akad  nikah, khiyār yaitu  hak memilih  bagi  salah  satu  pasangan  untuk  tetap  melangsungkan  nikah  atau  tidak.  Lihat,  Shalih Fauzan, al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh , (Terj; Asmuni), (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 501-508.
dilarang. 20 Di dalam Tafsir Ibn Kasir disebutkan bahwa ayat di atas menerangkan haramnya  mahram  berdasarkan  nasab  keturunan  dan  hal-hal  yang  mengikutinya berupa persesusuan dan hubungan mahram yang disebabkan oleh perkawanan. 21
Islam  melarang  menikahi  beberapa  kategori  perempuan,  mulai  dari  ibu, saudari  perempuan,  hingga  larangan  nikah  terhadap  perempuan  yang  masih bersuami dan saudari perempuan sepersusuan. Apabila pernikahan tetap dilakukan, misalnya  karena  laki-laki  tidak  mengetahui  bahwa  yang  dinikahinya  itu  saudari perempuannya  sebab  telah  lama  berpisah,  maka  dalam  kasus  semacam  ini,  nikah mereka wajib dirusakkan dengan fasakh nikah. 22
Dalil  hadis  yang  cukup  umum  digunakan  dalam  konteks fasakh nikah mengacu pada riwayat hadis riwayat Mālik:
Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Yaḥyā bin Sa’īd dari Sa’īd bin Musayyab  ia  berkata:  Umar  bin  al-Khaṭṭāb  berkata:  “Laki-laki  mana  saja  yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka  wanita  itu  berhak  mendapatkan  mahar  secara  penuh.  Dan  hal  itu  berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya”. (HR. Mālik). 23
Hadis  tersebut  di  atas  memberi  petunjuk  suami  isteri  memiliki  hak  ntuk membatalkan  pernikahan  ketika  dikatahui  pasangannya  memiliki  cacat,  dan  bagi seorang suami wajib untuk menanggung atau melunasi mahar jika isterinya telah ia setubuhi.  Al-Bājī  dalam  mengomentari  hadis  tersebut  menyatakan  minimal  ada empat  hukum  yang  timbul,  masing-masing  yaitu  hukum  tentang  ditetapkannya khiyār untuk  masing-masing  suami  isteri  bila  mendapati  salah  satu  pasangannya terdapat cacat atau aib, tafsir tentang makna hadis di atas, kemudian hukum wajib melakukan khiyār jika  terdapat  kasus  sebagaimana  tertera  dalam  hadis.  Ia  juga menambahkan,  ditetapkannya  pilihan  atau khiyār untuk  men fasakh nikah  karena cacat ini diambil oleh mazhab Mālik dan Syāfi’ī. 24 Jadi, melalui hadis di atas cukup memberi pengertian bahwa fasakh nikah dibolehkan dalam Islam.
Selain riwayat di atas, ditemukan juga riwayat lainnya, yaitu dari Aisyah ra bahwa  anak  perempuan  al-Jaun  tatkala  dipersatukan  dia  kepada  Rasulullah  Saw dan  ia  hampir  kepadanya.  Kemudian,  dia  berkata:  Aku  berlindung  kepada  Allah
20 Sudarto, Masa’il  Fiqhiyyah  al-Hadisah ,  (Yogyakarta:  Budi  Utama  Deepublish,  2018), hlm. 176.
21 Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, Tafsir Ibn Kasir , (Terj:  M  Abdul  Ghoffar  EM,  Abdurrahim    Mu’thi,  dan  Abu  Ihsan  al-Atsari),  Jilid  2,  (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2004), hlm. 266.
22 Ahmad  Sarwat, Ensiklopedia  Fikih  Indonesia:  Pernikahan ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2018), hlm. 469.
23 Mālik bin  Anas, al-Muwaṭā’ ,  (Riwayat:  Yaḥyā  bin  Yaḥyā  al-Laiṡī  al-Andalusī),  Jilid  2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997), hlm. 31.
24 Ibn Wāriṡ al-Bājī, al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa’ , Juz’ 3, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t. tp), hlm. 278.
Swt  dari  padamu.  Maka  Rasulullah  Saw  bersabda:  Kembalilah  kepada  keluarga mu. Riwayat ini ditemukan dalam Ibn Majah. 25
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  fasakh  merupakan  satu alternatif  hukum  yang  legal  dan  diakui  keberadaannya  dalam  Islam  sebagai  jalan memutuskan  hubungan  suami  isteri.  Fasakh  di  sini  diakui  hukumnya  berdasarkan pemahaman  atas  dasar  hukum  Alquran  dan  juga  riwayat  hadis.  Ini  menandakan fasakh  nikah  dalam  keadaan  tertentu  memang  diwajibkan,  hal  ini  berlaku  seperti dalam  kasus  seseorang  menikahi  saudari  kandungnya  yang  sebelumnya  ia  tidak mengetahuinya.  Ketika  telah  diketahui,  maka  hakim  wajib  memutuskan  ataupun merusakkan hubungan pernikahan mereka.

## Teori Maṣlaḥah
Secara bahasa, maṣlaḥah “ ةحلصملا ” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu  maslahat.  Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  kata maṣlaḥah (ditulis dengan  “maslahat”),  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan (keselamatan  dan  sebagainya),  faedah,  dan  berguna. 26 Dalam  bahasa  Arab,  kata “ ةحلصملا ” berasal dari kata ṣalaḥa “ حلص ”, yaṣliḥu “ حلصي ”, ṣalḥan “ احلص ”, ṣāluḥun wa maṣlūḥun “ حولصم و حلاص ”, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan. 27 Kata maṣlaḥah adalah mashdar dengan arti kata ṣalāḥ , yaitu manfaat, atau terlepas dari kerusakan bisa  juga  berarti  perbuatan-perbuatan  yang  mendorong  pada  kebaikan. 28 Definisi maṣlaḥah mudah ditemukan dalam banyak literatur Suhul Fiqh, secara keseluruhan memberi arti maṣlaḥah sebagai kebaikan dan kemanfaatan . 29 Al-Būṭī menyebutkan maṣlaḥah mempunyai makna yang identik dengan kemanfaatan, dan apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan itu. 30
Menurut istilah, terdapat banyak definisi, di antaranya dikemukakan oleh al- Ghazālī:
25 Sudarto, Ilmu  Fikih:  Refleksi  tentang  Ibadah,  Muamalah,  Munakahat,  dan  Mawaris , (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 211.
26 Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Cet.  3,  Edisi  Kedua,  (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 399.
27 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia ,  (Jakarta:  Wadzurya,  1989),  hlm.  301.  Dimuat juga  dalam  Satria  Effendi  M.  Zein, Ushul  Fiqh, cet.  4,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2012), hlm. 148.
28 Amir Syarifuddin, Ushul  Fiqh ,  Cet. 6, Jilid  2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345
29 Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh , (Terj: Saefullah Ma’shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 229.
30 Muḥammad  Sa’īd  Ramaḍān  al-Būṭī, Ḍawābiṭ  al-Maṣlaḥah  fī  al-Syarī’ah  al-Islāmiyyah ,
(Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1973), hlm. 23.
.ةّرضم عفد وأ ةعفنم بلج نع لصلأا في ةرابع يهف ةحلصلما امأ 31
Adapun maṣlaḥah pada  asalnya  merupakan  mengambil  manfaat  dan menolak mudarat. 32
Melihat  beberapa  definisi  tersebut, maṣlaḥah diarahkan  pada  makna kemanfaatan  secara  bahasan,  dan  menolak  kemudaratan  secara  istilah.  Dengan demikian, maṣlaḥah diartikan  sebagai  suatu  kebaikan  atau  kemanfaatan  baik dengan  cara  mengerjakan  sesuatu  atau  meninggalkan  sesuatu  dengan  batasan mengambil  apa-apa  yang  memiliki  manfaat  dan  menolak  apapun  yang  membawa pada kerusakan dan yang membahayakan.
Konsep maṣlaḥah yang  tersebar  dalam  literatur  Ushul  Fiqh  menjadi  kajian yang  dianggap  cukup  penting  dalam  penemuan  hukum  Islam.  Keberadaannya cukup memberi pengaruh dalam khazanah hukum Islam. Konsep maṣlaḥah ini bila diperhatikan  cakupannya  sangat  luas,  meliputi  berbagai  jenis  dan  bentuk-bentuk yang  spesifik.  Para  ulama  setidaknya  membangi  jenis maṣlaḥah ini  ke  dalam  dua bagian  umum,  yaitu  dilihat  dari  kekuatannya  sebagai hujjah dalam  menetapkan hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal manusia dengan tujuan syarak. Untuk jenis pertama, maṣlaḥah dibagi ke dalam tiga macam, yaitu: 33
a. Maṣlaḥah ḍarūriyyah “ةيرورضلا ةحلصم”
Maṣlaḥah  ḍarūriyyah yaitu kemaslahatan  yang  keberadaannya sangat  dibutuhkan  oleh  kehidupan  manusia.  Kehidupan  manusia  tidak punya  arti  apa-apa  jika  lima  tujuan  utama  hukum  Islam  seperti  telah disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tingkat pemenuhan dharuriyyat agama  telah  disebutkan  di  beberapa  ayat  Alquran  termasuk larangan  keluar  dari  Islam,  demikian  juga  larangan  pencurian  untuk  bisa menjaga harta, larangan khamr untuk m7njaga akal, dan alinnya.
b. Maṣlaḥah ḥajiyyah “ةيجحلا ةحلصم”
Maṣlaḥah  ḥajiyyah yaitu  kemaslahatan  yang  tingkat  kebutuhan hidup  manusia tidak  sampai  pada  tingkat ḍarurī .  Bentuk  kemaslahatanya tidak  secara  langsung  bagi  pemenuhan  kebutuhan  pokok  yang  lima  tadi. Namun, secara tidak langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok,  misalnya  memberikan  kemudahan  bagi  pemenuhan  kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka
31 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl , (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2009), hlm. 328.
32 Definisi  tersebut  diulas  juga  oleh  al-Raisūnī.  Lihat,  Aḥmad  al-Raisūnī, Naẓariyyah  al- Maqāṣid  ‘inda al-Imām al-Syāṭibī ,  (Firginia:  al-Ma’had  al-‘Ᾱlamī  li  al-Fikr  al-Islāmī,  1995),  hlm. 256.
33 Amir Syarifuddin, Ushul ..., hlm. 345: Fridaus, Ushul ..., hlm. 82-83.
tidak  sampai  mencederai  dan  merusak  lima  unsur  pokok  tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan rukhṣah dalam ibadah, seperti rukhṣah bagi orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa.
c. Maṣlaḥah taḥsiniyah “ ةينسحتلا ةحلصم”
Maṣlaḥah  taḥsiniyah yaitu maslahat  yang  tingkat  kebutuhannya tidak sampai pada tingkat ḍarurī , dan tidak pula sampai pada tingkat ḥajī . Namun  demikian,  kebutuhan  jenis  ini  diperlukan  dalam  rangka  memberi kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Maṣlaḥah dalam bentuk taḥsiniyah ini  juga  berkaitan  dengan  lima  kebutuhan  pokok manusia. Muhammad al-Razzaq, seperti dikutip Muhammad Yasir Yusuf, al-hajiyyah menduduki  kedudukan al-dharuruyyah baik al-hajiyyah itu bersifat  umum  atau  bersifat  khusus. 34 Menurut  Busyro,  ketiga  tingkat mashlahah itu berkedudukan secara berjenjang. 35
Dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara’ , maṣlaḥah juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu: 36
a. Maṣlaḥah mu’tabarah “ ةربتعملا ةحلصم”
Maṣlaḥah mu’tabarah yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara’ .  Artinya,  ada  petunjuk  dalam  hukum syara’ melalui  Alquran maupun  hadis. Maṣlaḥah  mu’tabarah merupakan maṣlaḥah yang ditegaskan  dalam  al-Qur’an  atau  al-Sunnah.  Misalnya,  bagian  warisan telah ditentukan dalam surat al-Nisā’ ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib dipotong  tangan  berdasarkan  ketentuan  al-Quran  surat  al-Māidah  ayat 38,  dan  hukum-hukum  lainnya  yang telah  dijelaskan  secara  rinci  dalam al-Qur’an dan sunnah. 37
b. Maṣlaḥah mulghah “ ةغلملا ةحلصم”
Maṣlaḥah mulghah yaitu maṣlaḥah yang ditolak. Janis atau  kriteria maṣlaḥah mulghah bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Islam sehingga  tidak  layak  untuk  dijadikan  hukum.  Artinya, maṣlaḥah yang
34 Muhammad  Yasir  Yusuf, Islamic  Corporate  Social  Responcibility  Lembaga  Keuangan Syariah (LKS) Teori & Praktik , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93. 35 Busyro, Maqashid  Syari’ah:  Pengetahuan  Mendasar  Memahami  Maslahah ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 129.
36 A. Djazuli, Ilmu Fqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam , Cet. 8,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012), hlm. 86.
37 Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh , (Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), Cet. 8,
(Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.
dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syara’ . 38 Jumhur ulama  menolak  kemaslahatan  semacam  ini. 39 Misalnya,  memandang hukum  pencuri  dan  pezina  bisa  saja  dipenjara  dan  tidak  perlu  dihukum potong tangan dan dicambuk.
c. Maṣlaḥah mursalah “ةلسرملا ةحلصم”
Maṣlaḥah  mursalah yaitu  suatu  persoalan  yang  hukumnya  didapat berdasarkan  atas  keuntungan  yang  sesuai  secara  rasional  yang  tidak didukung oleh bukti tekstual. 40 Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak dinyatakan  oleh  syarak,  tapi  juga  tidak  ada  dalil  yang  menolaknya. 41 Contohnya, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan lain sebagainya.
Bertolak  dari  pembagian maṣlaḥah di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  keadaan adanya maṣlaḥah itu  tidak  selamanya  sejalan  dengan  konteks  dan  tekstual  dalil sebagaimana yang berlaku dalam jenis maṣlaḥah mulghah . Jenis maṣlaḥah ini tidak diakui di dalam pengambilan hukum-hukum syarat. Oleh sebab itu, jumhur ulama memandang maṣlaḥah  mulghah tersebut  tidak  diakui  keberadaannya  dan  tidak boleh menyandarkan maslahat kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. Atas dasar itulah, yang diakui hanya maṣlaḥah mu’tabarah dan mursalah .

## Profil Imām Al-Ghazālī
Imām  al-Ghazālī  merupakan  tokoh  mazhab  Syāfi’ī.  Pemikiran-pemikiran beliau  tentang  hukum,  apalagi  tasawwuf  tidak  kalah  pamor  dengan  ulama-ulama lain  dari  satu  mazhab,  atau  ulama  mazhab  lainnya.  Keluasan  ilmu  yang  ia  miliki mengantarkannya pada ketokohan yang terkenal. Imām al-Ghazālī memiliki nama lengkap, Imām Jalīl Abū  Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭūsī al-Ghazālī. 42 Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian nama
38 Amir  Syarifuddin, Ushul ...,  hlm.  353:  Muhammad  Tahmid  Nur, Menggapai  Hukum Pidana  Ideal ,  (Yogyakarta:  Deepublish,  2018),  hlm.  67:  Abu  Yasid, Islam  Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal , (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 89. 39 A. Djazuli, Ilmu ..., hlm. 86. 40 Wael  B. Hallaq, A History of  Islamic Legal Theories , (Terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris bin Wahid), Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.
41 A. Djazuli, Ilmu ..., hlm. 86: Lihat juga di dalam, Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan  Kontemporer:  Dari  Teori  ke  Aplikasi ,  Edisi  Kedua,  Cet.  2,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2018), hlm. 118.
42 Lihat dalam, Tājuddīn Abī Naṣr al-Subkī, Ṭabaqāt al-Syāfi’iyyah al-Kubrā , (Taḥqīq: Abd al-Fattāḥ  dan Maḥmūd  Muḥammad), Juz’ 6, (Mesir:  Dār Aḥyā’ al-Kutb al-Arabiyyah, 1964), hlm. 191:  Banddingkan  pula  dengan,  Ṣāliḥ  Aḥmad  al-Syāmī, Imām  al-Ghazālī:  Ḥujjah  Islām  wa Mujaddid Mi’ah al-Khāmisah , (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993), hlm. 19.
“al-Ghazālī” tanpa tasydid dengan “al-Ghazzālī” menggunakan tasydid pada huruf “ z ”.  Imām  al-Nawawī  seperti  dikutip  al-Subkī  menyebutkan  bahwa  nama  “al- Ghazzālī”  memakai  tasydid  merupakan  nama  yang  telah  populer  dikenal  dan masyhur  digunakan. 43 Sebutan  yang  biasa  disematkan  kepada  beliau  adalah “Zainuddīn”  atau  “Perhiasan  Agama”  dan  “Ḥujjah  al-Islām”  atau  “Bukti Kebenaran Agama Islam”. Ibn Kaṡīr menyebutkan Imām al-Ghazālī adalah seorang pengikut Syāfi’ī yang mengarang serta menyusun pendapat-pendapat yang terdapat dalam  mazhab  Syāfi’ī.  Ia  dilahirkan  di  Ṭūs  (sebagaimana  dibelakang  namanya disematkan nama “al-Ṭūsī”) salah satu kota di Khurasan (Persia) pada pertengahan abad kelima Hijriyah . Ia lahir pada tahun 450 H atau bertepatan pada tahun 1058, sementara  meninggal di  kota  kelahirannya  pada  tanggal  14  Jumadil  Akhir  505  H atau 19 Desember 1111 M , dengan begitu umur beliau lebih kurang 55 Tahun. 44
Dalam  beberapa  referensi,  disebutkan  bahwa  Imām  al-Ghazālī  memiliki anak perempuan, dan ia juga pernah memiliki anak laki-laki yang bernama Ḥāmid dan  atas  dasar  itu  ia  diberi  gelar  Abū  Ḥāmid.  Namun  demikian,  ada  juga  yang menyebutkan  bahwa  Imām  al-Ghazālī  tidak  memiliki  anak  laki-laki.  Penisbatan gelar atau kunyah Abū  Ḥāmid adalah  satu  panggilan  yang  biasa  diberikan  kepada ulama  dan  masyarakat  bangsa  Arab  waktu  itu,  sebagai  bentuk  kebanggaan  dan penghormatan  terhadap  seorang  ulama.  Bahkan,  penyebutkan kunyah telah  diakui kebolehannya oleh para ulama.
Masa  hidup  Imām  al-Ghazālī berada  dalam  periode  klasik  (650-1250  M), namun  sudah  masuk  ke  dalam  masa  kemunduran  atau jelasnya  masa  dis-integrasi yaitu tahun 1000-1250 M. Kekuatan pemerintahan Islam yang ketika itu di bawah kekuatan  Dinasti  Abbasiyah  sudah  sangat  lemah  dan  mundur  karena  terjadinya konflik-konflik internal  yang  berkepanjangan  dan  tak  kunjung  terselesaikan.  Pada periode  pertama  Dinasti  Abbasiyah  sebenarnya  banyak  tantangan  dan  gangguan yang  dihadapi  Dinasti  Abbasiyah.  Keadaan  tersebut  kemudian  berbeda  dengan periode  sesudahnya.  Setelah  periode  pertama  berlalu  para  khalifah  sangat  lemah. Mereka berada di bawah pengaruh kekuasaan yang lain. 45 Masa-masa inilah Imām al-Ghazālī hidup sebagai seorang tokoh yang disegani.
Imām al-Ghazālī pertama-tama belajar agama di kota Ṭūs. Imām al-Ghazālī adalah  seorang wara’ yang  hanya  makan  dari  usaha  tangannya  sendiri. Pekerjaannnya  ialah  sebagai  pemintal  dan  penjual  wol.  Pada  waktu-waktu senggangnya,  ia  selalu  mendatangi  tokoh-tokoh  agama  dan  para  ahli  fikih  di berbagai majelis untuk mendengarkan nasihat. Sikap pengabdian Imām al-Ghazālī
43 Tājuddīn Abī Naṣr Alī al-Subkī, Ṭabaqāt ..., Juz’ 6, hlm. 191. 44 Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṡīr, Ṭabaqāt al-Syāfi’iyyah , (Taḥqīq: Abd al-Ḥafīẓ Manṣūr), Juz 2, (Libia: Dār al-Mudār al-Islāmī, 2004), hlm. 510.
45 Ahmad  Zaini,  “Pemikiran  Tasawuf  Imām  al-Ghazālī”.  Jurnal:  “ Esoterik  Jurnal  Akhlak dan Tasawuf ”, Volume 2, Nomor 1, (2016) , hlm. 149.
yang  mengagumkan  terhadap  para  tokoh  agama  dan  ilmu  pengetahuan.  Ayahnya wafat ketika Imām al-Ghazālī dan saudara kandungnya, Aḥmad, masih dalam usia anak-anak. 46
Pengetahuan-pengetahuan  yang  ada  di  Ṭūs,  agaknya  tidak  cukup  memadai untuk membekali al-Ghazālī. Untuk itu, ia kemudian pergi ke Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sini, ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu  kalam  dan  ushul,  filsafat,  logika,  dan  ilmu-ilmu  agama  yang  lainnya  kepada Imām  Abū  al-Ma’ālī  al-Juwainī,  seorang  ahli  teologi  Asy’ariah  yang  paling terkenal pada masa itu. Karena kecerdasan yang dimilikinya, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Bahkan, al-Ghazālī sempat menampilkan karya  perdananya  dalam  bidang  ilmu  fikih,  yaitu Mankhul  fī  ‘Ilm  al-Uṣūl . Kemudian  setelah  gurunya,  al-Juwaini,  wafat  478  H,  al-Ghazālī  pindah  ke Mu’askar  dan  berhubungan  baik  dengan Nizam  al-Mulk,  Perdana  Menteri  Sultan Bani  Saljuk,  yang  kemudian  mengangkatnya  menjadi  guru  besar  di  Perguruan Nizamiyah Baghdad. Pengang-katannya ini juga didasarkan atas reputasi ilmiah al- Ghazālī yang begitu hebat. 47
Sebagai  seorang  ulama  besar,  Imām  al-Ghazālī  memiliki  banyak  guru,  di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Imām Ḥaramain al-Juwainī
b. Aḥmad al-Rażaskī
c. Abū Naṣr al-Ismailī
d. Yūsuf al-Nassāj
e. Abū Alī al-Faḍl bin Muḥammad bin Alī al-Farmadī
Selain guru, Imām al-Ghazālī juga mempunyai banyak murid, di antaranya adalah:
a. Imāduddīn al-Zankī
b. Marwan bin Alī al-Tanzī
c. Jamal al-Islām Abū Ḥasan Alī al-Sulamī
d. Al-Ḥafīẓ Ibn Asākir
e. Umar bin Sahl
f. Aḥmad bin Yaḥyā
g. Najmuddīn Abū Manṣūr Muḥammad al-Ṭūsī
46 Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṡīr, Ṭabaqāt ..., hlm. 510.
47 Ismā’īl  bin  Umar Ibn  Kaṡīr, Ṭabaqāt ...,  hlm.  510-511:  Lihat  juga  dalam,  Ahmad  Zaini, “Pemikiran..., hlm. 150.
Buah karya Imām al-Ghazālī cukup banyak, meliputi bermacan bidang ilmu, dari  fikih,  tasawwuf,  akhlak,  akidah,  hingga  ushul  fikih.  Masing-masing  kitab beliau dapat disarikan berikut ini:
a. Kitab: Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn b. Kitab: Minhāj al-‘Ābidīn
c. Kitab: Fātiḥah al-‘Ulūm
d. Kitab: Bidāyah al-Hidāyah
e. Kitab: Ayyuhā al-Walad
f. Kitab: al-Mustaṣfā g. Kitab: Syifā’ al-Ghalīl
h. Kitab: al-Basīṭ , diringkas kembali menjadi al-Wasīṭ dan al-Wajīz
i. Kitab: al-Tahāfuṡ al-Falāsifah
j. Kitab: al-Wasīṭ fī al-Mażhab
k. Kitab: al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī . 48
Selain  kitab  yang  telah  disebutkan  di  atas,  masih  banyak  lagi  kitab-kitab Imām al-Ghazālī baik dalam bidang fikih dan juga lainnya. Secara khusus, kitab- kitab Imām al-Ghazālī yang dirujuk dalam penelitian ini dimuat dalam bidang fikih dan  ushul  fikih,  di  antaranya  adalah al-Wasīṭ  fī  al-Mażhab , al-Wajīz  fī  Fiqh  al- Imām al-Syāfi’ī , al-Mustaṣfā , dan Syifā’ al-Ghalīl . Selain itu, kitab-kitab Imām al- Ghazālī yang dirujuk dalam bab ini akan terus berkembang sesuai dengan analisa penelitian.  Pembahasan  selanjutnya  mengenai  pendapat  Imām  al-Ghazālī  tentang faktor  pembolehan  fasakh  nikah  dari  suami  terhadao  isterinya  atau  sebaliknya, kemudian  di  bagian  akhir  dijelaskan  tentang  tinjauan  teori Maṣlaḥah Imām  Al- Ghazālī terhadap hukum fasakh nikah.

## Pendapat Imām al-Ghazālī tentang Faktor Pembolehan Fasakh Nikah
Fasakh  nikah  dalam  konteks  hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  hukum perceraian, dan serumpun dengan pembahasan perceraian karena talak dari suami, karena khulu’ (talak  tebus)  dari  isteri,  dan  pembahasan  cerau  karena li’ān atau pemutusan nikah karena telah sempurnya proses tuduhan zina yang diajukan suami kepada isterinya.  Hanya  saja,  fasakh  nikah  harus  dibedakan  dari  beberapa macam bentuk  perceraian  tersebut,  berikut  dengan  sebab-sebab  yang  melatarinya  serta konsekuensi yang mengikutinya.
Fasakh  nikah  dalam  pandangan  Imām  al-Ghazālī  dibolehkan.  Hubungan pernikahan bisa saja putus melalui jalan fasakh. Pembahasan tentang fasakh nikah ini  berbarengan  dengan  pembahasan khiyār ,  yaitu  hak  untuk  melanjutkan  atau memutuskan  pernikahan.  Imām  al-Ghazālī  menyebutkan  ada  empat  sebab  fasakh
48 Imām al-Ghazālī, Asrār al-Ḥajj , (Terj: Mujiburrahman), (Jakarta: Turos, 2017), hlm. 279- 280:
nikah  yang  dapat  dilakukan  melalui  jalan khiyār ,  yaitu  karena al-‘uyūb (aib  atau kecacatan), al-ghurūr (penipuan), al-‘itqu (terbebas  dari  status  perbudakan),  dan ‘unnah (impoten). 49 Keempat  faktor  ini  menurut  Imām  al-Ghazālī  dapat  menjadi jalan bagi seseroang memilih untuk menfasakh pernikahannya.

## 1. Faktor ‘Uyūb “ ب ْو ي ع ”
Term ‘uyūb “ ب ْو ي ع ”  yang  dipakai  dalam  istilah  bahasa  Arab  menunjukkan pada semua bentuk aib, penyakit, atau kecacatan, termasuk pula aib dalam kriteria abstrak,  seperti  aib  sebab  zina,  aib  sebab  perilaku  yang  tidak  baik,  dan  yang  aib lainnya.  Al-Aṣfahānī  dalam  kitabnya:  “ al-Mufradāt  fī  Gharīb  al-Qur’ān ”,  istilah “ ب ْو ي ع ”  atau  dengan  bentuk masdar “ باع ” atau “ بيع ”  bermakna  sesuatu  yang membuat  aib  atau  dapat  mengurangi  kedudukan. 50 Makna ‘uyūb dalam  kasus pernikahan adalah kecacatan di antara laki-laki dan perempuan yang bisa menjadi alasan  untuk  membatalkan  akad  nikah.  Imām  al-Ghazālī  membuat  kategorisasi ‘uyūb ke  dalam  tiga  macam,  yaitu  aib  yang  kemungkinan  terdapat  pada  laki-laki atau suami, aib yang kemungkinan ada pada isteri, dan aib yang kemungkinan ada pada  keduanya,  baik  suami  atau  isteri.  Komentarnya  tentang  hal  tersebut  dapat dipahami dari kutipan pendapat al-Ghazālī berikut:
امبه صتيخ نانثا .ةسخم ،ابه رايلخا توبث ىلع قفتلما بويعلا و بجولما في :لولأا رظنلا
،امهنيب ةكترشم ةثلاث و .نرقلا و قترلا وهو ،ةأرلما امبه صتتخ نانثا و .ةنعلا و بلجا وهو ،جوزلا
.نونلجا و ،...ماذلجا و ،...صبرلا وهو
51
Bagian pertama tentang kewajiban yang harus ada dalam menetapkan khiyār ada  lima.  Dua  hal  yang  berlaku  khusus  bagi  suami,  yaitu  terpotong  penis  dan impoten. Dua hal yang berlaku khusus bagi wanita, yaitu vagina tersumbat daging, dan vagina tersumbat tulang. Sementara itu, tiga hal yang berlaku antara keduanya, yaitu kusta, lepra.., dan gila.
Kutipan  tersebut  dipahami  bahwa  Imām  al-Ghazālī  membicarakan  kondisi dan  kemungkinan  aib  yang  terjadi  pada  masing-masing  suami  isteri.  Apabila  aib ditemukan  pada  suami,  maka  si  isteri  dapat  membatalkan  atau  manfasakh  nikah melalui  jalan khiyār ,  yaitu  memilih  untuk  membatalkan  pernikahan.  Kondisi  aib yang  memungkinkan  ada  bagi  pihak  suami  saja  adalah  terpotongnya  penis  “ بجلا ” atau karena impoten “ ةنعلا ”. Sementara itu, kondisi aib yang dimungkinkan ada di pihak  isteri  adalah  tersumbatnya  vagina,  seperti  karena  terhalang  oleh  daging
49 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ fī al-Mażhab , Juz’ 5, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm. 158.
50 Lihat  di  dalam,  Al-Rāghib  al-Aṣfahānī, al-Mufradāt  fī  Gharīb  al-Qur’ān ,  (terj:  Ahmad Zaini Dahlan), Jilid 2, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hlm. 814.
51 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ ..., Juz’ 5, hlm. 159.
“ قترلا ”  atau  tulang  “ نرقلا ”.  Sementara  kemungkinan  dapat  terjadi  bagi  keduanya ialah kusta “ صربلا ”, lepra “ ماذجلا ”, dan gila “ نونجلا ”.
Dalil  dibolehkannya  fasakh  nikah  sebab  aib  mengacu  pada  salah  satu riwayat hadis berikut ini:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Qasim  bin  Malik  Muzani,  Abu  Ja'far berkata;  telah  mengabarkan  kepadaku  Jamil  bin  Zaid  berkata;  saya  menemani seorang guru dari Anshar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang  bernama  Ka'ab  bin  Zaid  atau  Zaid  bin  Ka'ab,  dia  menceritakan  kepadaku bahwa  Rasulullah  Saw  menikahi  seorang  perempuan  Bani  Ghiffar,  saat  beliau menemuinya  dan  meletakkan  bajunya  serta  duduk  di  atas  tempat  tidur,  beliau melihat bagian badan perempuan tersebut di sekitar pinggul berwarna putih, maka beliau  bangkit  dari  tempat  tidur  dan  berkata;  "Ambillah  bajumu"  dan  beliau  tidak mengambil apapun dari yang telah beliau berikan kepadanya”. (HR. Ahmad). 52
Dalil di atas merupakan pokoh kembalinya hukum fasakh nikah sebab aib. Pada  sesi  ini,  Imām  al-Ghazālī  pada  dasarnya  tidak  sedang  mewajibkan  orang (suami-isteri)  untuk  memutuskan  pernikahan  dengan  jalan  fasakh,  hanya  saja  ia memandang bagi seseorang yang ternyata pasangannya memiliki salah satu dari aib tersebut,  maka  ia  dibolehkan  menggunakan  hak khiyār yang  agama  Islam  telah memberikan legalitasnya.

## 2. Faktor Ghurūr “ ر ْو  ر غ ”
Term ghurūr “ ر ْو  ر غ ”  atau gharar dalam  istilah  bahasa  Arab  digunakan  di dalam  konteks  yang  umum.  Istilah  tersebut  dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  tidak pasti  atau  disebut  pula  dengan “ سِلْدَت ”  atau  penipuan. 53 Keumuman  arti ghurūr ini dapat  digunakan  untuk  sesuatu  yang  tidak  pasti.  Di  dalam  sistem  akad muamalah Islam  misalnya,  relatif  cukup  familiar  disebutkan  istilah  istilah gharar ,  yaitu  satu unsur yang dapat merusak akad muamalah. Ia dimaknai sebagai sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Ghurūr bermakna segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian. 54 Dalam  konteks  pernikahan, ghurūr dipahami  sebagai  satu ketidakpastian  atau  penipuan,  seperti  penipuat  terhadap  pemenuhan  syarat-syarat yang diajukan antara keduanya, sehingga akad nikah dapat dibatalkan.
52 Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad , (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815. 53 Tadlis juga  dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  tidak  pasti  di  dalam  akad,  atau  sederhanya dipahami  sebagai  penipuan.  Lihat  di  dalam,  Abdul  Manan, Peranan  Hukum  dalam  Pembangunan Ekonomi ,  Cet.  2,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2016),  hlm.  169:  Harun, Fiqh Muamalah ,  (Surakarta:  Muhammadiyah  University  Press,  2017),  hlm.  78:  Abī  al-Ḥasan  al- Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭāniyyah ,  (Terj:  Khalifur-rahman  Fath  dan  Fathurrahman),  (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.
54 Hazeline  Ayoeb,  dkk, Forever  Rich:  Mengelola  Uang  Banyak  Bertambah  Banyak , (Jakarta:  Mizan  Publika,  2008),  hlm.  164:  Lihat  juga,  Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi pasa Pasar Modal Syariah , Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 30.
Pendapat Imām al-Ghazālī di sini cenderung diarahkan kepada syarat-syarat pernikahan.  Penipuan  atau ghurūr yang  dimaksud  olah  Imām  al-Ghazālī  di  sini adalah  lebih  kepada  tidak  terpenuhinya  syarat  yang  diajukan  oleh  masing-masing pasangan,  termasuk  pula  dalam  kasus  yang  diinginkan  oleh  salah  satunya  justru berbeda  dengan  kenyataan.  Seperti,  seorang  laki-laki  ingin  menikahi  wanita muslimah,  ternyata  perempuan  tersebut  non-muslim  atau  sebaliknya  juga  berlaku bagi  wanita  yang  menikahi  laki-laki  yang  disangka  muslim  justru  orang  bergama non-muslim.  Sebab ghurūr ialah  sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya. Di  antaranya  seperti  karena  status  ke-Islaman,  nasab,  dan  kemerdekaan  di  antara kedua pihak. 55 Dalam kasus lainnya, Imām al-Ghazālī memberikan contoh seperti seseroang  menikahkan  laki-laki  dengan  seorang  perempuan:  “ ةَمِلْس مْلا  ِهِذَه   َك تْج َّو َز ”, “ saya  nikahkan  engkau  dengan  wanita  muslimah  ini ”, di dalam redaksi semacam ini,  apabila  di  kemudian  hari  diketahui  justru  wanita  tersebut  dari kitābiyyah , 56 maka laki-laki itu dapat membatalkan pernikahannya. 57
Konteks ghurūr ini  dalam  kajian  fikih  diarahkan  pada  tidak  terpenuhinya syarat  kesepadanan  ( kufu’ ).  Dalam  kasus-kasus  tertentu,  memang  ada  di  antara pasangan  yang  mensyaratkan  kesamaan  agama,  atau  kebaikan akhlak,  serta  status nasabnya.  Jika  syarat  kesepanan  tersebut  tidak  diketahui  dan  tidak  terpenuhi  saat sebelum  akad  nikah  dilangsungkan,  maka  salah  satu  pasangan  (suami  atau  isteri) dapat menfasakh nikahnya.
55 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wajīz fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī , (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 290.
56 Imām  al-Nawawī  dalam  kitabnya  “ al-Majmū’ ”,  seperti  dikutip  oleh  Amir  Syarifuddin, menyatakan  bahwa  menurut  jumhur  ulama,  yang  dimaksud  dengan ahl  al-kitāb merupakan  orang Yahudi dan Nasrani, selain dari dua agama tersebut tidak teremasuk ahl al-kitāb . Lihat dalam, Amir Syarifuddn, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2017), hlm. 134: Istilah yang relatif sering digunakan bagi Yahudi dan Nasrani adalah ahl al-kitāb “باتكلا  لهأ”  atau  disebut  juga  dengan kitābiyyah “ةيباتك”,  yaitu  orang-orang  yang  diberi  kitab.  Para ulama hanya mengakui dua agama (Nasrani dan Yahudi) sajalah yang masuk dalam kategori ahl al- kitāb ,  selebihnya  tidak.  Lihat,  Ibn  Qudāmah, al-Mughnī ,  Juz’  7,  (Beirut:  Dār  al-Kitāb  al-‘Arabī,
1983), hlm. 501: Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Mughnī al-Muḥtāj , Juz’ 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah,  2000),  hlm.  306:  Lihat  pula,  Muhammad  Galib  M, Ahl  al-Kitāb:  Makna  & Cakupannya  dalam  Alquran ,  (Yogyakarta:  IRCiSoD,  2016),  hlm.  39.  Meski  demikian,  dalam beberapa  kesempatan,  ditemukan  ada  ulama  yang  memperluas  makna ahl  al-kitāb untuk  orang beragama  Majusi.  Ini  berdasarkan  pendapat  Ibn  Ḥazm.  Nāṣir  bin  ‘Abdullāh  menyebutkan  kaidah hukum  pendapat  Ibn  Ḥazm  yaitu  hukum  orang  Yahudi,  Nasrani  dan  Majusi  memiliki  kesamaan terhadap orang muslim/Islam, baik mengenai hal yang wajib, hal yang dibolehkan dan maupun yang dilarang.  Lihat,  Muḥammad  al-Zamzamī, Mu’jam Fiqh  Ibn  Ḥazm Ẓāhirī , (Beirut: Dār al-Kutb al- ‘Ilmiyyah,  2009),  hlm.  131:  Nāṣir  bin  ‘Abdullāh, al-Qawā’id  al-Fiqhiyyah  ‘inda  al-Imām  Ibn Ḥazm ,  (Mekkah:  Ummul  Qura,  tt),  hlm.  347:  Ibn  Ḥazm, al-Muḥallā ,  (Taḥqīq:  ‘Abd  al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī), Juz’ 9, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 17.
57 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ ..., Juz’ 5, hlm. 166.

## 3. Faktor ‘Itqun “ قْتِع ”
Istilah  “ قْتِع ”  memiliki  dua  makna.  Pertama,  istilah  tersebut  berarti  kuno, atau  sesuatu  yang  sudah  berlalu.  Sesuatu  yang  sudah  lama  atau  kuno  disebutkan dengan istilah “ قْيِتَع ”. Makna kedua bahwa “ قْتِع ” adalah gadis yang dibebaskan dari suaminya, sebab seorang wanita yang sudah menikah pada dasarnya menjadi budak suaminya. 58 Dalam  makna  yang  sederhana,  “ قْتِع ”  bermakna  budak  yang  telah merdeka  atau  bebas. 59 Di  dalam  sesi  ini,  yang  dimaksudkan  adalah  wanita  yang sudah dimerdekakan atau dibebaskan dari status budak.
Status bebas sebagai faktor fasakh nikah terjadi di dalam kasus orang yang merdeka  dapat  menfasakh  nikah  dengan  tuannya.  Status  bebas  di  sini  sebetulnya masuk dalam faktor kedua di atas, sebab ada hubungannya dengan status merdeka. Hanya  saja,  Imām  al-Ghazālī  memilih al-‘atiq sebagai  salah  satu  bagian  yang terpisah  dengan ghurūr .  Al-Ghazālī  menyebutkan,  jika  seseorang  terbebas  dari status  budak,  maka  ia  boleh  melakukan  atau  menggunakan  hak khiyār yang  ia miliki  untuk  kemudian  membatalkan  akad  nikahnya  dengan  tuannya. 60 Dengan begitu,  seseroang  yang  sudah  merdeka  dapat  menfasakh  pernikahannya  dengan tuannya,  sebab  kemerdekaannya  itu  menjadi  salah  satu  legalitas  dibernarkannya menggunakan hak khiyār dan membatalkan hubungan pernikahan.
Faktor ketiga ini sebetulnya terjadi dalam konteks adanya perbudakan, dan saat  awal-awal  Islam,  perbudakan  masih  banyak  dilakukan.  Rasulullah  Saw,  para sahabat  memiliki  banyak  budak.  Saat  itu,  orang-orang  yang  ingin  terbebas  dari tuannya  biasanya  harus  lebih  dulu  dimerdekakan  dari  status  budaknya.  Budak  di dalam konteks hukum Islam adalah hak milik dan statusnya sama dengan isteri dari tuannya. Tuan  dapat  menggauli  budak  sesukanya,  sebab  perbudakan  pada  saat  itu belum  dihapuskan. 61 Oleh  sebab  itu,  hukum  tentang  budak  ini  barangkali  hampir dapat ditemukan di dalam literatur fikih klasik.
58 Al-Rāghib  al-Aṣfahānī, al-Mufradāt ...,  Jilid  2,  hlm.  665-666:  Lihat  juga,  Muhammad Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata , Jilid  1, (Jakarta: PSQ-Pusat  Studi Alquran, 2009), hlm. 36-37.
59 Solihin  Banyumin  Ahmad, Kamus  Induk  Alquran ,  (Jakarta:  Granada  Investa  Islami, 2009), hlm. 259.
60 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wajīz ..., hlm. 291.
61 Banyak  sekali  buku-buku,  bila  diperhatikan  dan  dipahami  muatannya,  maka  ditemukan satu  poin  kesimpulan  bahwa  Islam  sebenarnya  datang  untuk  menghapuskan  perbudakan.  Praktik dan  usaha  pembebasan  budak  sebetulnya  sudah  dilakukan  pada  masa  Rasulullah  hingga  sahabat, meskipun  Rasul  Saw  dan  sahabat  nediri  pada  waktu  itu  memiliki  budak  sendiri.  Tercatat  bahwa Rasulullah  Saw  dalam  perjalan  hidupnya  telah  membebaskan  atau  memerdekakan  budak  yaitu  63 budak,  kemudian  Aisyah  ra  memerdekakan  budak  sebanyak  69  budak.  Abu  bakar  juga  banyak memerdekakan  budak,  tetapi  tidak  diketahui  secara  pasti  hitungannya.  Demikian  dengan  Abbas memerdekakan budak sejumlah 70 orang, Usman sebanyak 20 budak, Hakim bin Hazim 100 budak, Abdullah  bin  Umar  memerdekakan  budak  sebanyak  1000  orang,  dan  Abdurahman  bin  Auf
4. Faktor ‘Unnah “ ةَّن ع ”
Term “ ةَّن عْلْا ” secara bahasa berarti impotent atau lemah syahwat. 62 Imām al- Ghazālī  memaknainya  sebagai  “ ِةَل ْلِْل  ِة َرِشاَنلا  ِة َّو قْلا   ط ْو ق س ”,  “ketidakmampuan  di  dalam mengeluarkan alat (syahwat)”. 63 Dalam bahasan faktor fasakh akad nikah, impoten ini  sebetulnya  sudah  masuk  dalam  kategori ‘uyūb sebelumnya.  Hal  ini  telah disinggung  oleh al-Rāfi’ī,  saat  ia  menjelaskan  kembali  pendapat  Imām al-Ghazālī di  dalam  kitabnya  “ al-‘Azīz  Syarḥ  al-Wajīz ”. 64 Namun  begitu,  Imām  al-Ghazālī menyebutkan “ ةَّن عْلْا ” tersebut menjadi salah satu dari 4 faktor fasakh nikah melalui jalan khiyār .  Hanya  saja,  konsep  “ ةَّن عْلْا ”  pada  sesi  ini  bisa  juga  berlaku  bagi perempuan.  Artinya,  jika  perempuan  mengalami  lemah  syahwat,  maka  ditetapkan hak  bagi  suami  untuk  memilih  memutuskan  pernikahan  dan  begitu  pula sebaliknya. 65
Selain  empat  faktor  tersebut,  Imām  al-Ghazālī  juga  menambahkan  fasakh nikah dapat dilakukan dengan beberapa sebab lainnya, yaitu: 66
a.
Faktor suami tidak mampu menyediakan nafkah sebab miskin
b. Faktor mafqūd (hilang)
Dua  faktor  terakhir  menurut  Imām  al-Ghazālī  bisa  menjadi  alasan  fasakh nikah.  Kondisi  suami  yang  miskin  atau  dalam  istilah  fikih  disebut  “ راَسْعِإ ”  ialah kondisi di mana suami tidak dapat memberikan nafkah bagi isterinya. Di satu sisi, kondisi semacam ini menimbulkan dua sisi hukum. Pertama , isteri boleh saja tidak menfasakh nikah suaminya, tetapi nafkah yang belum diberikan suami itu menjadi utang  baginya, Kedua , jika isteri tidak  rela  dengan  kondisi  suaminya  itu,  maka  ia berhak menggunakan hak khiyār -nya untuk menfasakh nikah suaminya. 67
memerdekakan  budak  sebanyak  30.000  budak.  Data  historis  ini  mendukung  bahwa  Islam  dalam asas  kemanusiaan  yang  dibangunnya  mengarah  pada  pembebasan  manusia  perbudakan.  Data-data tersebut  dapat  dilihat  dalam,  Rāghib  al-Sirjānī, Māżā  Qaddam  al-Muslimūn  li  al-‘Ālam ,  (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 112.
62 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Indonesia  Inggris ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 221.
63 Abū  Ḥāmid  al-Ghazālī, al-Wasīṭ ...,  Juz’  5,  hlm. 178:  Lihat  juga  dalam,  Abū  Ḥāmid  al- Ghazālī, al-Wasīṭ ..., Juz’ 5, hlm. 178. 64 Lihat,  Abdulkarīm  al-Rāfi’ī, al-‘Azīz  Syarḥ  al-Wajīz ,  Juz’  8,  (Beirut:  Dār  al-Kutb  al- ‘Ilmiyyah,  1997),  hlm.  161:  Kitab:  “ al-‘Azīz  Syarḥ  al-Wajīz ”  merupakan  syarah  dari  kitab  “ al- Wajīz ” karya Imām al-Ghazālī.
65 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ ..., Juz’ 5, hlm. 178.
66 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl , (Kairo: Sidra, 2009), hlm. 328
67 Dalam  kitab  “ Aḥkām  al-Zawāj ”,  Sulaimān  al-Asyqar  telah  mengulas  pandangan  ulama tentang  nafkah  suami  fakir.  Menurut  mazhab  Ḥanafī,  suami  fakir  dibebaskan  darinya  kewajiban nafkah,  hanya  saja  isteri  boleh  menetapkan  utang  bagi  suaminya  yang  fakir,  selama  suaminya  itu tidak  mampu  membiayai  nafkah  isteri.  Menurut  mazhab  Mālikī,  Syāfi’ī,  dan  Ḥanbalī,  suami  fakir juga  dibebaskan  atau  tidak  wajib  memenuhi  nafkah  isteri  selama  dalam  masa  kefakiran  dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah tersebut menjadi utang suami atau tidak.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa suami atau isteri berhak membatalkan (fasakh) nikah mereka apabila terdapat salah satu dari empat faktor di atas. Imām al-Ghazālī dalam posisinya sebagai ulama mazhab Syāfi’ī pada sesi ini sebetulnya  tidak  sedang  menetapkan  hukum  baru.  Pendapat  Imām  al-Ghazālī tersebut  di  atas  justru  telah  dikembangkan  di  dalam  pendapat  ulama-ulama  dari mazhab  al-Syāfi’ī lainnya.  Hanya  saja,  yang  berbeda  adalah  ia  (Imām al-Ghazālī) cenderung  lebih rigit dan  luas  mengulas  masalah  tersebut,  termasuk  di  dalam  hal ketersinggungan  kebolehan  menfasakh  nikah  dengan  kemaslahatan  ( maṣlaḥah ), dan pembahasannya secara tersendiri dikemukakan pada bagian akhir.

## Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī tentang Hukum Fasakh Nikah
Perceraian  dalam  bentuk  apapun,  merupakan  satu  solusi  yang  boleh  jadi sangat  tepat  diambil  oleh  masing-masing  pasangan.  Satu  sisi,  mempertahankan akad  nikah  bisa  jadi  akan  membuat  mendatangkan  mudarat  dan  kerusakan  yang besar bagi suami-isteri. Di sisi yang lain melepaskan ikatan pernikahan justru bisa mendatangkan  manfaat  dan  kemaslahatan  bagi  keduanya.  Dengan  pertimbangan ini, maka jalan melepaskan ikatan pernkahan barangkali menjadi pilihan yang baik untuk dipilih. Imām al-Ghazālī menyebutkan bahwa perceraian hukumnya mubah, meskipun dalam posisinya yang mubah itu tetap ada kebencian dari Allah Swt. 68
Posisi  perceraian  melalui  jalan  fasakh  nikah  memang  diakui  legalitasnya dalam  Alquran  maupun  hadis  Nabi  Muhammad  Saw.  Imām  al-Ghazālī  di  dalam mengurai  pendapatnya  tentang  fasakh  nikah  di  atas,  memberikan  komentar  yang boleh  jadi  belum  disinggung  oleh  ulama  satu  mazhab,  bahkan  berbeda  mazhab.
Menurut  mazhab  Syāfi’ī  dan  Ḥanbalī,  nafkah  yang  tidak  dipenuhi  suami  selama  dalam  masa fakirnya, itu menjadi utangnya yang harus ditutupi ketika ia sudah mampu. Sementara itu, menurut mazhab  Mālikī  kewajiban  nafkah  suami  fakir  (miskin  dalam  istilah  yang  digunakan  Syāfi’ī  dan Ḥanbalī) itu gugur dan tidak ada utang baginya. Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb  wa  al-Sunnah ,  (Terj:  Iman  Firdausi),  (Solo:  Tinta  Medinam,  2015),  hlm.  310:  Dalam konteks yang lain, para ulama  mazhab juga berbeda dalam soal konsekuensi  dari  suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, apakah isterinya dapat menggugat cerai atau tidak. Ibn Rusyd, salah seorang ulama mazhab Mālikī telah mengulas masalah ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan  perspektif  ulama  dalam  konteks  nafkah  suami  fakir  memang  masih  ditemukan perbedaan  yang  cukup  signifikan,  baik  kewajiban  suami  hingga  pada  konsekuensi  hukum  ketika suami dalam keadaan fakir. Jelasnya, Imam Ḥanafī dan al-Ṡaurī memandang hubungan pernikahan tidak  mesti  diputuskan,  artinya  suami  fakir  yang  tidak  mampu  memberi  nafkah  bukan  menjadi alasan khiyār (memilih) bagi isteri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul  Zahir.  Sementara  itu,  menurut  Imam  Mālik,  al-Syāfi’ī,  Aḥmad,  Abū  Ṡūr,  dan  Abū  ‘Ubaid, pernikahan  keduanya  dapat  diceraikan.  Artinya,  isteri  boleh  saja  meminta  cerai  suami  atas  dasar hukum khiyār (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. Lihat, Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid , (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.
68 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn , (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), hlm. 495.
Kekhasan  pendapat  Imām  al-Ghazālī  dalam  konteks  ini  adalah  usahanya  dalam memberikan  komentar  yang  relatif  cukup  baik  mengenai  sisi-sisi maṣlaḥah yang digapai  dari  tujuan  fasakh  nikah  itu  sendiri.  Di  dalam  kitabnya:  “ al-Mustaṣfā ” merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang ushul fikih, ia menyebutkan maṣlaḥah adalah menarik manfaat dan menolak mudarat.
بع يهف ةحلصلما امأ .ةرضم عفد وأ ةعفنم بلج نع لصلأا في ةرا 69
Adapun  yang  dimaksud  dengan maṣlaḥah ialah  satu  pengibaratan  tentang asal dari konsep menarik manfaat dan menolak mudarat.
Definisi  di  atas  agak  mirip  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ibn  Qudāmah, bahwa maṣlaḥah adalah  menarik  manfaat  atau  menolak  mudarat. 70 Jadi,  di  dalam pemahaman  Imām  al-Ghazālī, maṣlaḥah adalah  suatu  sikap  sekaligus  tindakan  di dalam  mengambil  kemanfaatan  dan  menolak  kemudaratan.  Dalam  kaitan  dengan fasakh  nikah,  juga  memberikan  komentar  bahwa  dibolehkannya  fasakh  nikah  itu karena  untuk  mengangkat  kemudaratan.  Imām  al-Ghazālī  memasukkan  bentuk maṣlaḥah yang  ada  pada  hukum  bolehnya  fasakh  nikah  sebagai maṣāliḥ  al- juz’iyah , 71 yaitu konsep maṣlaḥah yang bersifat partikular atau tertentu saja hanya untuk kasus fasakh nikah. Komentarnya tentang fasakh nikah tersebut dapat di lihat dalam kutipan berikut:
بناج ةياعر نأ هضراعيف ،امهبناج ةياعرو ،اهنع ررضلا عفد خسفلا ببس
ررضلا عفد و ،مهم اضيأ ه .بجاو هنع 72
Sebab  fasakh  adalah  untuk  mengangkat  kemudaratan  (kerusakan)  dariinya (hubungan  suami  isteri),  dan  merawat/menjaga  keduanya.  Dengan  begitu,  maka mengambil  langkah  untuk  merawat  kehidupan  keduanya  juga  dianggap  penting, serta mengangkat kemudaratan itu adalah sesuatu yang diwajibkan.
Komentarnya  tentang  hal  ini  juga  ia  muat  dalam  literaturnya  yang  lainnya seperti dapat dipahami dari kutipan berikut:
69 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā ...,  hlm.  328:  Definisi  tersebut  juga  diulas  di  dalam, Muḥammad  Abd  al-‘Āṭī  Muḥammad  Alī, al-Maqāṣid  al-Syar’iyyah  wa  Aṣaruhā  fī  al-Fiqh  al- Islāmī , (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2007), hlm. 96: Aḥmad al-Raisūnī, Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī’ah ,
(Mesir: Dār al-Kalimah, 2014), hlm. 125-126: Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Siyāsah al-Syar’iyyah , (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110. Menurut al-Būṭī, maṣlaḥah di dalam makna istilah adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Syari’ (Allah Swt: Penulis) bagi hamba-hambanya,  dari  pada  menjaga  agamanya,  jiwa,  akal,  keturunan,  ataupun  hartanya.  Lihat  di dalam,  Muḥammad  Sa’īd  Ramaḍān  al-Būṭī, Ḍawābiṭ  al-Maṣlaḥah  fī  al-Syarī’ah  al-Islāmiyyah , (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1965), hlm. 23.
70 Lihat, Aḥmad al-Raisūnī, Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syāṭibī , (Madinah: al-
Ma’had al-‘Alimī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), hlm. 256.
71 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā ..., hlm. 336.
72 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā ..., hlm. 336.
ع رارضلل اعفد ،ةنعلا و بلجبا خسفلا زاج دقو ،خسفلا ةحلصلما ءاضتقا في كش لاف
.اهن 73
Maka  tidak  diragukan  lagi  bahwa  di  dalam  ketetapan  fasakh  nikah  itu  ada sisi maṣlaḥah . Dengan begitu, fasakh nikah dibolehkan sebab terpotong penis laki- laki  dan  sebab  impotensi,  sehingga  hal  tersebut  menolak  bagi  adanya  kerusakan darinya.
Lebih spesifik lagi, sisi maṣlaḥah dari fasakh nikah ini adalah karena tidak dimungkinkannya suami isteri untuk melakukan hubungan senggama. 74 Selain itu, sisi maṣlaḥah fasakh nikah adalah untuk tidak berlarut-larut dalam kerusakan dan mudarat.  Tujuan  penikahan  yang  seharusnya  mampu  untuk  berketurunan  dan dengan harapan hidup bahagia, justru tidak dapat dipenuhi ketika ada hal-hal lain di luar  kendali  suami  isteri  yang  mengakibatkan  tujuan  nikah  tersebut  tidak  dapat digapai.
Kesimpulan  Imām  al-Ghazālī  tentang  teori maṣlaḥah atas  hukum  fasakh nikah  ini  cenderung  beranjak  pada  pemahaman  yang  partikular,  sehingga  adanya sisi maṣlaḥah di  dalam  hukum  fasakh  nikah  termasuk maṣāliḥ  al-juz’iyyah (satu kemaslahatan  yang  tertentu  atau  pertikular),  khususnya  untuk  penghilangan  unsur mudarat apabila pernikahan masih tetap dipertahankan, atau dalam bahasa yang ia pakai  yaitu  “ ررضلا  عفد ”.  Bagi  suami  atau  isteri  yang  terganggu  atas  adanya  aib pasangannya, adanya penipuan, status bebas dari perbudakan, dan impoten, maka ia berhak dan boleh memilih untuk memutuskan (fasakh) pernikahannya melalui jalan khiyār .

## Penutup
Mencermati  ulasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  beberpa  kesimpulan  bahwa menurut Imām al-Ghazālī, faktor-faktor pembolehan fasakh nikah dikaitkan dengan kebolehan  suami  atau  isteri  untuk  menggunakan  hak khiyār ,  yaitu  hak  untuk membatalkan  pernikahan.  Faktor  fasakh  nikah  Imām  al-Ghazālī  yaitu  ada  enam sebab,  yaitu:  (1)  Faktor  “ ب ْو ي عْلَا ”  atau  aib/cacat.  Kondisi  aib  yang  memungkinkan ada  bagi  pihak  suami  saja  adalah  terpotongnya  penis  “ ب جْلَا ”  atau  karena  impoten “ ةَّن عْلَا ”.  Sementara  itu,  kondisi  aib  yang  dimungkinkan  ada  di  pihak  isteri  adalah tersumbatnya  vagina,  seperti  karena  terhalang  oleh  daging  “ قْت ِّرْلَا ”  atau  tulang “ ن َرَقْلَا ”.  Sementara  kemungkinan  dapat  terjadi  bagi  keduanya  ialah  kusta  “ ص ْرَبْلَا ”, lepra “ ماَذ جْلَا ”, dan gila “ َن ْو ن جْلَا ”. (2) Faktor “ ر ْو  ر غْلَا ” atau penipuan di dalam hal syarat- syarat  nikah.  (3)  Faktor “ قْتِعْلَا ”  atau  wanita  sudah  terbebas  dari  status  budak.  (4) Faktor “ ةَّن عْلَا ” atau impotensi baik impoten yang ada pada suami maupun pada isteri.
(5) Faktor “ راَسْعِ ْلَْا ” atau suami yang miskin dan tidak mampu memberikan nafkah.
73 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al- Ta’līl , (Baghdad: Iḥyā’ al-Turāṡ al-Islāmī, 1971), hlm. 263.
74 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ ..., Juz’ 5, hlm. 178.
(6) Faktor “ د ْو قْفَم ” atau “ بْيَغْلَا ” atau hilang. Menurut Imām al-Ghazālī apabila faktor tersebut ada maka pihak suami atau isteri dapat memnfasakh pernikahannya.
Imām al-Ghazālī memahami hukum fasakh nikah sebagai peristiwa yang di bolehkan,  dan  mengandung  sisi maṣlaḥah .  Teori maṣlaḥah pada  fasakh  nikah masuk  ke  dalam maṣlaḥah yang  bersifat  partikular  dan  tertentu  saja,  atau  ia menyebutkannya  dengan maṣāliḥ  al-juz’iyyah “ ةَّيِع ْز جْلَا   حِلاَصَمْلَا ”.  Fasakh  nikah dibolehkan  dalam  Islam  sebab  mengandung  sisi  kemaslahatan,  mengangkat  sisi mudarat  dan  kerusakan  atau  “ َد ِر َرَّضلا   عْف ”  yang  dapat  timbul  dari  hubungan  suami- isteri.

## Daftar Pustaka
A.Djazuli, Ilmu  Fqih:  Penggalian,  Perkembangan  dan  Penerapan  Hukum  Islam Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012.
A.Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  3,  Banda  Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
Abd  al-‘Ᾱṭī  Muḥammad  Alī, al-Maqāṣid  al-Syar’iyyah  wa  Aṡruhā  fī  al-Fiqh  al- Islāmī , Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2007.
Abd  al-Wahhāb  Khallāf, Aḥkām  al-Aḥwāl  al-Syakhṣiyyah  fī  al-Syarī’ah  al- Islāmiyyah , Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , Jakarta: Amzah, 2004. Abdul  Manan, Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesi ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2017.
______, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi , Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
______, Refoemasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009.
Abdulkarīm  al-Rāfi’ī, al-‘Azīz  Syarḥ  al-Wajīz ,  Juz’  8,  Beirut:  Dār  al-Kutb  al- ‘Ilmiyyah, 1997.
Abī  al-Ḥasan  al-Māwardī, al-Aḥkām  al-Sulṭāniyyah ,  Terj:  Khalifur-rahman  Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
Abū  al-Ḥusain  Muslim  al-Ḥajjaj  al-Qusairī  al-Nisābūrī, Ṣaḥīḥ  Muslim ,  Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
Abū  Ḥāmid  al-Ghazālī, al-Mustaṣfā  min  ‘Ilm  al-Uṣūl ,  Kairo:  Sidrah  al-Muntahā, 2009.
______, Asrār al-Ḥajj , Terj: Mujiburrahman, Jakarta: Turos, 2017.
______, al-Wajīz  fī  Fiqh  Mażhab  al-Imām  al-Syāfi’ī ,  Beirut:  Dār  al-Kutb  al- ‘Ilmiyyah, 2004.
______, al-Wasīṭ fī al-Mażhab , Juz’ 5, Mesir: Dār al-Salām, 1997.
______, Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn , Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
______, Syifā’  al-Ghalīl  fī  Bayān  al-Syabah  wa  al-Mukhīl  wa  Masālik  al-Ta’līl ,
Baghdad: Iḥyā’ al-Turāṡ al-Islāmī, 1971.
Abu  Yasid, Islam  Akomodatif:  Rekonstruksi  Pemahaman  Islam  sebagai  Agama Universal , Yogyakarta: LkiS, 2004. Achmad  W.  Munawwir  dan  M.  Fairuz, Kamus  al-Munawwir ,  Surabaya:  Pustaka Progressif, 2007.
Aḥmad  al-Raisūnī, Muḥāḍarāt  fī  Maqāṣid  al-Syarī’ah ,  Mesir:  Dār  al-Kalimah, 2014.
______, Naẓariyyah  al-Maqāṣid  ‘inda  al-Imām  al-Syāṭibī ,  Firginia:  al-Ma’had al- ‘Ᾱlamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad , Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998. Ahmad Sarwat, Pernikahan , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
Ahmad  Zaini,  “Pemikiran  Tasawuf  Imām  al-Ghazālī”.  Jurnal:  “ Esoterik  Jurnal Akhlak dan Tasawuf ”, Volume 2, Nomor 1, 2016 .
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Edisi  Pertama,  Cet.  5,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. ______, Ushul Fiqh , Cet. 6, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Badruddīn  Aḥmad  al-‘Ainī, ‘Umdah  al-Qārī  Syarḥ  Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī ,  Juz  22, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001.
Budhy Munawar Rahman, Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan
Perkembangan Diskursusnya , Jakarta: Grasindo, 2010.
Firdaus, Ushul  Fiqh:  Metode  Mengkaji  dan  Memahami  Hukum  Islam  secara Konprehensi , Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
Ḥabīb Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh , Juz 3, Beirut: Mu’assasah al-Ma’ārif,
2005.
Harun, Fiqh Muamalah , Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017. Ḥasan Ayyūb, Fiqh al-Usrah al-Muslimah , Terj: Misbah, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005.
Hazeline Ayoeb, dkk, Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak ,
Jakarta: Mizan Publika, 2008.
Ibn  ‘Ābidīn, Radd  al-Muḥtār  ‘alā  Darr  al-Mukhtār  Syarḥ  Tanwīr  al-Abṣār: Ḥāsyiyyah ibn ‘Ābidīn , Juz 4, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.
Ibn Ḥazm al-Andalusī, al-Muḥallā bil Āṡār , Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-
Busnadārī, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003.
Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arb , Juz’ 4, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Tuḥfah  al-Maudūd  bi  Aḥkām  al-Maulūd ,  Terj:  Mahfud Hidayat, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
Ibn  Qudāmah, al-Mughnī  Syarḥ  al-Kabīr ,  Juz’  7,  Beirut:  Dār  al-Kitāb  al-‘Arabī,
1983.
Ibn  Rusyd  al-Qurṭubī, Bidāyah  al-Mujtahid  wa  Nihāyah  al-Muqtaṣid ,  Terj:  Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016. Ibn Wāriṡ al-Bājī, al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa’ , Juz’ 3, Kairo: Dār al-Kitāb al-
Islāmī, t. tp.
Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṡīr, Ṭabaqāt al-Syāfi’iyyah , Taḥqīq: Abd al-Ḥafīẓ Manṣūr, Juz 2, Libia: Dār al-Mudār al-Islāmī, 2004.
Jalāluddīn  al-Suyūṭī, al-Asybāh  wa  al-Naẓā’ir ,  Juz’  2,  Riyad:  Mamlakah  al- ‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1997.
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
M.Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , Jakarta: Wadzurya, 1989. Mālik bin Anas, al-Muwaṭā’ , Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṡī al-Andalusī, Jilid
2, Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997.
Moch.  Yasyakur,  “Konsep  Ilmu  Keislaman  al-Ghazālī  dalam  Perkembangan Pendidikan Islam Masa Kini”. Jurnal: “ Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam ”, Volume 03, Juli 2014.
Moh.  Mufid, Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer:  Dari  Teori  ke Aplikasi ,  Edisi  Kedua,  Cet.  2,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2018.
Muḥammad  ‘Amīm  al-Barkatī, al-Ta’rīfāt  al-Fiqhiyyah ,  Bairut:  Dār  al-Kutb  al- ‘Ilmiyyah, 2003.
Muḥammad Abd al-‘Āṭī Muḥammad Alī, al-Maqāṣid al-Syar’iyyah wa Aṣaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī , Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2007.
Muḥammad  Abū  Zahrah, al-Aḥwāl  al-Syakhṣiyyah ,  Madinah:  Dār  al-Fikr  al- ‘Arabī, tt.
______, Uṣūl  al-Fiqh ,  Terj:  Saefullah  Ma’shum,  dkk,  Cet.  3,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2001.
Muḥammad al-Khaṭīb  al-Syarbīnī, Mughnī al-Muḥtāj , Juz’ 4, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000.
Muḥammad  al-Zamzamī, Mu’jam  Fiqh  Ibn  Ḥazm  Ẓāhirī ,  Beirut:  Dār  al-Kutb  al- ‘Ilmiyyah, 2009.
Muḥammad  bin  Ismā’īl  al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī ,  Riyadh:  Bait  al-Afkār  al- Dauliyyah Linnasyr, 1998.
Muhammad  Galib  M, Ahl  al-Kitāb:  Makna  dan  Cakupannya  dalam  Alquran , Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
Muhammad  Nafi, Pendidik  dalam  Konsepsi  Imām  al-Ghazālī ,  Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Muhammad Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia  Alquran: Kajian Kosa Kata , Jilid 1, Jakarta: PSQ-Pusat Studi Alquran, 2009.
Muḥammad  Sa’īd  Ramaḍān  al-Būṭī, Ḍawābiṭ  al-Maṣlaḥah  fī  al-Syarī’ah  al- Islāmiyyah , Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1965.
Muhammad Tahmid  Nur, Menggapai  Hukum  Pidana  Ideal  Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional , Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Muhammad  Utsman  al-Khasyt, Fikih  Wanita:  Empat  Mazhab ,  Terj:  Abu  Nafis,
Bandung: Ahsan Publishing, 2010.
Muṣṭafā  Zaid, al-Maṣlaḥah fī  al-Tasyrī’  al-Islāmī ,  Mesir:  Dār  al-Fikr  al-Arabī,
1964.
Nāṣir bin ‘Abdullāh, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ‘inda al-Imām Ibn Ḥazm min Khilāl Kitābih al-Muḥallā , Mekkah: Ummul Qura, tt.
Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi  pasa  Pasar  Modal  Syariah , Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Qusthoniah,  “Al-Mashlahah  dalam  Pandangan  Najmuddin  Al-Thufi”. Jurnal Syari’ah . Volume 2, Nomor 2, Oktober 2013.
Rāghib  al-Aṣfahānī, al-Mufradāt  fī  Gharīb  al-Qur’ān ,  terj:  Ahmad  Zaini  Dahlan, Jilid 2, Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017.
Rāghib  al-Sirjānī, Māżā  Qaddam  al-Muslimūn  li  al-‘Ālam ,  Terj:  Sonif,  dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
Ṣāliḥ  Aḥmad  al-Syāmī, al-Imām  al-Ghazālī:  Ḥujjah  al-Islām  wa  Mujaddid  al-
Mi’ah al-Khāmisah , Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.
Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012.
Shalih Fauzan, al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh , Terj; Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005. Siti  Zalikhah  Md.  Nor, Jika  Sudah  Habis  Jodoh ,  Selangor  Darul  Ihsan:  Dawama,
2005.
Solihin Banyumin Ahmad, Kamus Induk Alquran , Jakarta: Granada Investa Islami,
2009.
Sudarto, Hukum  Fikih:  Refleksi  tentang  Ibadah,  Mu’amalah,  Munakahat,  dan Mawaris, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian;  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Syarf al-Nawawī, al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj , Riyadh: Bait al- Afkār al-Dauliyyah, 2000.
Tājuddīn Abī Naṣr Alī bin Abd al-Kāfī al-Subkī, Ṭabaqāt al-Syāfi’iyyah al-Kubrā , Taḥqīq:  Abd  al-Fattāḥ  dan  Maḥmūd  Muḥammad,  Juz’  6,  Mesir:  Dār Aḥyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, 1964.
Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Cet.  3,  Edisi  Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām  al-Zawāj  fī  Ḍau’  al-Kitāb  wa  al-Sunnah , Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015. Wael  B.  Hallaq, A  History  of  Islamic  Legal  Theories ,  Terj:  E.  Kusnadiningrat  &
Abdul Haris bin Wahid, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , Terj: Abdul hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
______, al-Fiqh  al-Syāfi’ī  al-Muyassar ,  Terj:  Muhammad  Afifi  dan  Abdul  Hafiz, Cet. 2, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.
Wizārāt  al-Auqāf, Mausu’ah  al-Fiqhiyyah ,  Juz  41,  Kuwait:  Wizārāt  al-Auqāf,
1995.
Yūsuf  al-Qaraḍāwī, al-Siyāsah  al-Syar’iyyah ,  Terj:  Fuad  Syaifudin  Nur,  Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.