## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4 November 2021 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2502/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Fungsi Dprd Dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 Di DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Rani Melani, 2 Nora Eka Putri
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang
2 Universitas Negeri Padang Article Info Abstract Article history: Received 02 November 2021 Publish 10 November 2021 The  purpose of this study was to  analyze the implementation  of  the function of  the DPRD in the preparation of the draft regional regulations in the Lima Puluh Kota Regency  DPRD  in  2014-2019.  the  preparation  of  the  draft  regional  regulations based on the initiative of the Lima Puluh Kota Regency DPRD has not been carried out  optimally.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method  by  using  purpose sampling  technique  in  selecting  informants.  Collecting  data  in  this  study  using interview techniques and documentation studies to test the validity of this research data  using  triangulation  techniques.  In  analyzing  the  data,  the  writer  uses analytical  techniques  in  the  form  of  data  reduction,  data  presentation  and increasing  conclusions. The location  of  the research  was carried out  in  the DPRD of Limapuluh Kota Regency. The results of the study indicate that in the preparation of the draft  regional regulations the process is carried out  in  accordance  with the applicable  mechanism,  but  if  it  is  associated  with  the  theory  of  people's representation it is still not optimal and the implementation of the DPRD function in drafting  regional  regulations  is  influenced  by  quality factors  of  members,  experts, work mechanisms, administrative regulations. orderly as well as the availability of data and time.
Keywords: DPRD Function, Regional Regulation Draft,
Preparation  Of  Draft  Regional Regulations
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 02 November 2021 Publis 10 November 2021 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan  fungsi  DPRD dalam  penyusunan  Rancangan  peraturan  daerah  di  DPRD  Kabupaten  Limapuluh Kota  tahun  2014-2019.  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  berdasarkan inisiatif  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  belum  terlaksana  dengan  optimal.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif    deskriptif  dengan menggunakan  teknik  purpose  sampling  dalam  pemilihan  informan.  Pengumpulan data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi untuk menguji keabsahan data penelitiam ini menggunakan teknik triangulasi. Pada analisis  data  penulis  menggunakan  teknik  analisis  berupa  reduksi  data,  penyajian data  dan  pernaikan  kesimpulan.  Lokasi  penelitian  dilakuan  di  DPRD  Kabupaten Limapuluh  Kota.  Hasil  penelitian  menunjukankan  bahwa  dalam  penyusunan rancangan  peraturan  daerah  proses  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme yang  berlaku  namun  jika  dikaitkan  dengan  teori  perwakilan  rakyat  masih  belum optima  serta  pelaksanaan  fungsi  DPRD  dalam  penyusunan  rancangan  peraturan daerah  dipengaruhi  oleh  faktor  kualitas  anggota,  tenaga  ahli,  mekanisme  kerja, peraturan tata tertib serta ketersedian data dan waktu.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rani Melani Universitas Negeri Padang Email: ranimelani388@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  tuntutan  aspirasi  adalah  melakukan  reformasi  dalam  bidang  hukum  demi mewujudkan  supremasi  sistem  hukum.  Tujuan  dari  hukum  adalah  untuk  menjamin  keamanan, ketertiban  dan  kepastian.  dalam  menyusun  sebuah  hukum  terdapat  tiga  parameter  utama  yaitu keberlakuan  sosiologis,  keberlakuan  yuridis  dan  keberlakuan  fisiologis  (Suwanda,  2016). Penyusunan dan pembentukan hukum haruslah berdasarkan kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  menjelaskan bahwa  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  daerah diluar urusan wajib yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.
Fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi yang dimiliki oleh  DPRD  dalam menyusun,  mengajukan,  membahas  serta  memberikan  persetujuan  terhadap  Rancangan  peraturan daerah  (Suwanda,  2016).  Secara  ideal  fungsi  legislasi  DPRD  seharusnya  mampu  menciptakan peraturan daerah yang responsif serta aspiratif.
Pasal 62 Ayat 2 Huruf (A) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota menyatakan bahwa anggota DPRD memiliki  hak  untuk  mengajukan  rancangan  peraturan  daerah.  Pasal  80  ayat  (1)  juga  telah menyatakan bahwa setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah, lalu  pada  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  usul  prakasa  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaiakan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah diserta dengan penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
DPRD  merupakan  sebuah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai salah  satu  unsur  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah.  DPRD  kabupaten  limapuluh merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  yang  berada  di  wilayah  kabupaten  limapuluh  kota.  DPRD Kabupaten  Limapuluh  Kota  terdiri  atas  35  orang  anggota.  Sebagai  representasi  masyarakat Limapuluh  Kota,  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  sejak  tahun  2014-2019  telah  mensahkan  31 Peraturan daerah.
Perumusan rancangan peraturan daerah seharunya lebih didominasi oleh DPRD namun pada kenytaan  pada  DPRD  kabupaten  limapuluh  kota  masih  didominasi  oleh  usul  inisiatif  pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan rancangan peraturan daerah tahun 2014-2019 dimana dari 72 rancangan peraruran daerah yang bersumber dari DPRD hanya 15 buah.
Dalam  pembentukan  peraturan  daerah  DPRD  dituntut  harus  responsif  terhadap  aspirasi masyarakat.  Menurut  (Thomi  Loda,  2019)  menjelaskan  bahwa  dalam  membentuk  sebuah  produk hukum  atau  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi  harus  bersifat  responsif  sehingga  mampu memberikan  pengaruh  kepada  lingkungan  masyarakat  sehingga  kualitas  peraturan  daerah  yang dihasilkan tidak bersifat diskriminatif, namun yang terjadi yaitu pada DPRD kabupaten Limapuluh Kota  banyak  Rancangan  peraturan  daerah  yang  dibentuk  kurang  menyentuh  kepentingan masyarakat.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  (Yarsina,  2019)  dimana  dalan penelitian tersebut dikatakan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kurang menyentuh kepentingan masyarakat yang mana hal ini berkaitan denfan kualitas perda. Selain itu hal ini juga dibuktikan dengan data Perda yang dihasilkan tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa perda yang menyentuh kepentingan masyarakat hanya perda tentang pelayanan publik, pasar tradisional  dan  perda  tentang  pariwisata.  Perbedaan  latar  belakang  pendidikan  juga  memberikan pengaruh  dalam  pelaksaan  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah.  Menurut  (Ishak,  2016)  salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas kurangnya Ranperda dari inisiatif DPRD adalah SDM belum  optimal.  Pemahaman  anggota  DPRD  sebagai  sumber  daya  manusia  tentang  tugas  dan fungsinya  akan  mempengaruhi  produktifitas,  yang  beranggapan  bahwa  eksekutiflah  yang
bertanggungjawab  dalam  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  karenan  lebih  memahami subtansi  masalahnya.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji dan menelaah dengan judul Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Ranperda Periode  2014-2019 Di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Konsep Fungsi DPRD
Gunawan  dalam  (Fahmi  Afrizal  Kaisupy,  2020)  berpendapat  DPRD  yang  merupakan  badan legislatif  daerah  mempunyai  beberapa  fungsi  sebagai  berikut;  fungsi  pembentukan  peraturan daerah;  fungsi  pengawasan  dan  fungsi budgeting (keungan).  Pada  Pasal  (149)  UU  No  23  tahun 2014  tentang  pemerintahan  daerah  juga  telah  terdapat  bahwa  DPRD  Kabupaten/Kota  memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
a) Fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah Fungsi  pembentukan  peraturan  daerah  dalam  pelaksanaannya  terwujud  dengan pembahasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  bersama  kepala  daerah.  Tidak  hanya  membahas DPRD juga bisa mengajukan Rancangan Peraturan daerah.
b) Fungsi anggaran
Fungsi  anggaran  yaitu  fungsi  dimana  dilaksanakan  dengan  membahas  serta menyetujui tentang RAPBD.
c) Fungsi pengawasan Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD dilaksanakan dengan cara mengawasi kepala  daerah  beserta  perangkat  daerah  agar  melaksanakan  tugas  sesuai  peraturan  daerah dan APBD.

## Fungsi Legislasi DPRD
(Syuaib,  2020)  menjelaskan  bahwa  fungsi  legislasi  atau  fungsi  pembentukan  peraturan  daerah adalah  fungsi  membentuk  sebuah  produk  hukum  bersama  dengan  kepala  daerah,  yang  dibentuk dalam  mewujudkan  kebutuhan  perangkat  peraturan  perundang-undangan  dalam  menjalankan pemerintahan daerah. Fungsi legislasi  DPRD bentuk kongkretnya diwujudkan dengan membentuk peraturan  daerah  atau wetgevende  functie  atau  law  making  function Jimly  Asshidiqie  dalam (Arifuddin, 2020) . Fungsi pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan fungsi yang melekat pada  lembaga  DPRD  untuk  menyusun,  mengajukan  dan  membahas  rancangan  peraturan  daerah (Suwanda, 2016).
Terdapat makna yang melekat pada fungsi DPRD tersebut yaitu (Suwanda, 2016) :
a) Memiliki hak dan kesempatan yang sama bagi semua anggota DPRD dalam mengajukan Ranperda.
b) Ranperda  yang  diajukan  oleh  kepala  daerah  dibahas  dengan  DPRD  untuk  memperoleh sebuah persetujua.

## Fungsi DPRD dalam Penyusunan Ranperda
Menurut  wasistiano  dalam  (Divi  Agustina,  2014)  fungsi  legislasi  DPRD  yang  dijalankan  oleh DPRD terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyusunan prolegda, penyusunan Ranperda, pengajuan Ranperda,  sosialisasi  Ranperda,  pembahasan  Ranperda,  pengesahan  dan  penetapan  Ranperda, pengundangan Perda serta setelah di sahkan maka harus disosialisasikan pada masyarakat.
Penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  merupakan  bentuk  terlaksananya  fungsi  legislasi  dari DPRD  mengingat  penyusunan  Ranperda  adalah  salah  satu  tahapan  sebelum  Ranperda  tersebut ditetapkan menjadi  Perda.  Penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  berpedoman  kepada  ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan Ranperda yang baik harus menggunakan penjelasan atau lebih dikenal dengan naskah akademik, menurut (Muhsin, 2019) naskah akademik adalah landasan dan  arah  yang  digunakan  pada  penyusunan  Ranperda  serta  menjadi quality  control yang  sangat menentukan kualitas produk hukum.
Fungsi naskah akademik yaitu (Suwanda, 2016) sebagai: a) konsep awal yang memuat gagasan dasar pemikiran mengenai pentingnya penyusunan Ranperda, b) sebagai bahan pertimbangan yang digunakan  untuk  permohonan  izin  prakasa  penyusunan  Perda,  c)  sebagai  bahan  dasar  dalam penyusunan  peraturan  daerah,  d)  sebagai  pedoman  yang  berasal  dari  sudut  pandang  akademik dalam  menjelasakan  alasan  penarikan  rumusan  norma  disetiap  pembahasan  peraturan  daerah,  e) bahan dasar keterangan pemerintah daerah tentang rancangan peraturan daerah.
PP  Nomor  12  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Kabupaten  Dan  Kota  Pasal  (6)  yaitu    penyusunan  Rancangan  Peraturan Daerah terdapat langkah-langkah yaitu:
a) Ranperda  dapat  diusulkan  semua  anggota  DPRD  baik  secara  pribadi/komisi/gabungan komisi serta oleh bapemperda
b) Pengajuan  Ranperda  disertai  dengan  penjelasan  atau  naskah  akademik  yang  diserahkan kepada Pimpinan DPRD.
c) Dilakukan pengharmonisasian oleh bapemperda.
d) Ranperda  yang  sudah  diharmonisasikan  disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD,  dan pimpinan  DPRD  menyampaikan  kepada  semua  anggota  agar  di  Paripurnakan  sehingga dapat  memperoleh  keputusan  berupa  persetujuan,  penolakan  dan  persetujuan  dengan perubahan.

## Teori Perwakilan Politik
DPRD  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat,  lembaga  yang  menampung  aspirasi  masyarakat harusnya mampu memahami kebutuhan rakyat secara proaktif sehingga dalam membentuk berbagai macam kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat.
Rousseau  dalam  (Suryawan,  2020)  mengatakan  bahwa  teori  perwakilan  lahir  karena  asas demokrasi  langsung  tidak  bisa  dilaksanakan  karena  bertambahnya  kepadatan,  wilayah  yang bertambah luas serta semakin sulitnya pekerjaan negara.  Pitkin dalam (Silaban, 2021) mengatakan bahwa  perwakilan  politik  merupakan  proses  mewakili,  dimana  wakil  bertindak  karena  bereaksi terhadap kepentingan terwakil.
Alfred  de  Gracia  yang  dikutip  oleh  Sanit  (Aisyah,  2009)  menjelaskan  bahwa  teori  perwakilan politik merupakan hubungan antara dua pihak antara wakil dan terwakili, seorang wakil memiliki wewenang  dalam  menjalankan  kegiatan  sesuai  kesepakatan  bersama  terwakili,  kegiatan  tersebut dapat  dikategorikan  menjadi  :a)  wakil  sebagai  wali;  b)  wakil  sebagai  utusan;  c)  wakil  sebagai politico; d) wakil sebagai partisan.
Inti  dari  teori  perwakilan  politik  yaitu  mengkehendaki  negara  ikut  berpartisipasi  langsung maupun  tidak  langsung  dala  membentuk  sebuah  kebijakan  atau  kebijakan  politik  yang  sasaran utamanya adalah rakyat.

## Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Ranperda Oleh DPRD
Menurut  Alfian  dalam  (Pratiwi,  2019)  ada  dua  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan fungsi  dan  peran  DPRD  sehingga  belum  dapat  berjalan  dengan  optimal  yaitu  faktor  internal  dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kualitas anggota DPRD, tenaga ahli, mekanisme kerja, peraturan  tata  tertib  dan  data  dan  informasi  sedangkan  faktor  eksternal  terdiri  dari  lingkungan sistem politik, budaya politik dan media.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  dengan  judul  Fungsi  DPRD  dalam  penyusunan  Ranperda  periode  2014-2019  di DPRD  kabupaten  Limapuluh  Kota  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif.  Metode  penelitian  deskriptif  menurut  Kusmandi  dan  Sugiarto  dalam  (Amrizal,  2019) merupakan suatu penelitian dengan menjelaskan atau menelaah fenomena dengan menghubungkan apa yang diteliti secara terstruktur, faktual dan akurat.
Penelitian ini dilakukan di DPRD  Kabupaten  Limapuluh Kota dengan pemilihan informan menggunakan  teknik purposive  sampling. Teknik  pengumpulan  data  yaitu  menggunakan wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Dalam  melakukan  uji  keabsahan  data  penulis  menggunakan teknik  Triangulasi  dan  untuk  teknik  analisis  data  penulis  memakai  teknik  analisis  data  kualitatif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi  (sugiyono, 2011).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019
Fungsi  DPRD  dalam  penyusunan  Ranperda  pada  DPRD  kab.  50  Kota    berkaitan  dengan penggunaan  hak  inisiatif  DPRD.  Hak  inisiatif  merupakan  hak  yang  ada  pada  DPRD  dalam mengusulkan  Ranperda.  Pasal  62  Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  serta  dalam  Pasal  8  PP  No  12  Tahun  2018  Tentang  Pedoman Penyusunan  Tata  Tertib  DPRD  Provinsi,  Kabupaten  Dan  Kota    menjelaskan  bahwa  hak  inisiatif DPRD merupakan hak yang lebih diutamakan dari Pemerintah daerah yaitu:  “ apabila dalam masa sidang  DPRD  dan  kepala  daerah  menyampaikan  rancangan  peraturan  daerah  mengenai  materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan  peraturan  daerah  yang  disampaikan  oleh  kepala  daerah  digunakan  sebagai  bahan untuk persandingan”.
Penyusunan  Ranperda  oleh  DPRD  kabupaten  limapuluh  kota  telah  merujuk  kepada  Tartib DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  yaitu  Peraturan  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota  Nomor  1 Tahun  2018  Tentang  Tata  Tertib  DPRD.  Pada  DPRD  kabupaten  Limapuluh  Kota  rancangan peraturan  daerah  dapat  diajukan  oleh  anggota  DPRD/komisi/gabungan  komisi/bapemperda  yang kemudian  disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD  secara  tertulis  disertai  dengan  naskah  akademik. Setalah  diajukannya  Ranperda  maka  pimpinan  DPRD  akan  menugaskan  Bapemperda  untuk melakukan  pembulatan  konsep  mengenai  Ranperda  tersebut.  Tahapan  selanjutnya  yaitu  ketua DPRD akan memimpin sidang paripurna dalam rangka mencari keputusan mengenai Ranperda itu apakah Ranperda tersebut disetujui, ditolak atau persetujuan dengan perubahan Ranperda.
Pelaksanaan  fungsi  DPRD  dalam  penyusunan  Ranperda  jika  dikaitkan  dengan  Teori perwakilan  politik  belum  bisa  dikatakan  berjalan  dengan  baik.  Perwakilan  politik  adalah  adanya wakil dan terwakili. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Alfred  (Aisyah, 2009) perwakilan politik merupakan hubungan antara wakil dan terwakili dimana wakil memiliki kewenangan dalam menentukan  sebuah  tindakan  yang      namun  tetap  berdasarkan  kesepakatan  antara  wakil  dan terwakili.
Dilihat  dari  teori  perwakilan  politik  maka  fungsi  DPRD  dalam  penyusunan  Ranperda merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  fungsi  DPRD  itu  sendiri.  DPRD  menjadi  jembatan  bagi masyarakat  dalam  menyalurkan  aspirasi    sehingga  kebijakan  yang  dirancang  mampu mengakomodir  semua  kepentingan  masyarakat.  Penerapan  teori  perwakilan  politik  pada  DPRD Kabupaten  Limapuluh  antara  si  wakil  yaitu  DPRD  dan  yang  diwakali  yaitu  masyarakat  dalam penyusunan Ranperda dilihat dalam ranperda yang hasilkan belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya  yang  mana  DPRD  harus  mampu  menghasilkan  kebijakan  yang  responsif,  namun  untuk DPRD Kabuapetn limapuluh kota Perda yang dihasilkan yang menyentuh kepentingan masyarakat hanya tentang pasar tradisonal, pelayanan publik dan pariwisata
Penyusunan rancangan peraturan daerah dilihat secara kuantitas masih sangat sedikit dengan yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah.  Pada  periode  2014-2019  pengajuan  Ranperda  inisiatif DPRD hanya 15 buah yang berbanding terbalik dengan pemerintah daerah yaitu sebanyak 57 buah rancangan peraturan daerah. Fenomena lebih didominasinya pengajuan rancangan peraturan daerah oleh pemerintah daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas anggota DPRD itu sendiri  serta  kegiatan  penjaringan  aspirasi  yang  juga  belum  dilaksanakan  secara  optimal,  padahal
kegiatan penjaringan aspirasi atau kegiatan reses ini membantu DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.
Penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan menjemput aspirasi dari masyarakat serta segala tuntutan masyarakat yang kemudian  dituangkan  kedalam  bentuk  kebijakan  daerah.  Namun  berdasarkan  hasil  penelitian kegiatan ini belum terlaksana dengan baik dan kepentingan masyarakat belum terakomodir dengan optimal  padahal  masyarakat  memiliki  harapan  yang  tinggi  terhadap  kinerja  DPRD  Kabupaten Limapuluh Kota dalam menjalan tugas.

## Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda
Untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  fungsi  DPRD  Kabupaten Limapuluh  Kota  dalam  penyusunan  Ranperda  yaitu  dengan  menggunakan  teori  alfian  (  Pratiwi, 2019) yaitu:
a) Kualitas anggota DPRD
Sumber  daya  manusia  yaitu  (Andri,  2019)  apa  yang  dimiliki  oleh  seseorang  yang kemudian diterapkan pada pekekerjaannya sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Kualiatas yang dimilik oleh anggota DPRD berpengaruh terhadap penyusunan Ranperda.
Dilihat dari anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Limapuluh Kota hanya terdapat dua orang dengan latar belakang pendidikan hukum.
No Nama Kedudukan 1 Drs. Epi Suardi Ketua 2 Hardedi S.Sos Wakil ketua 3 Akrimal Adham, SH Sekretaris 4 Bahrul edial, ST Anggota 5 Dra. Ridhawati Anggota 6 H.  Muhammad  Ridha Ilahi, S.Pt Anggota 7 Hemmy Setiawan Anggota 8 Hj. Aida, SH Anggota 9 Irwin Idrus Anggota 10 Putra Satria Veri Anggota 11 Suriadi Anggota 12 Syamsul Mikar Anggota 13 Virmadona, S.Sos Anggota
Dalam  penyusunan  Ranperda  Bapemperda  memiliki  peranan  yang  penting  yaitu melakukan pembahasan dan pembulatan konsep mengenai Ranperda yang diajukan oleh DPRD.
b) Peraturan Tata Tertib
Peraturan  tata  tertib  merupakan  sebuah  aturan  yang  dibentuk  dalam  mempermudah pelaksanaan  fungsi  DPRD.  Dengan  diberlakukannya  tata  tertib  DPRD  Kabupaten  limapuluh kota  memberikan  akses  yang  mudah  bagi  anggota  DPRD  yang  mengajukan  Ranperda, sebagaimana yang terdapat dala pasal 7 Tartib DPRD kabupaten limapuluh kota :
“ rancangan  peraturan  daerah  yang  berasal  dari  DPRD  dapat  diajukan  oleh  anggota DPRD,  Komisi,  gabungan  komisi  atau  bapemperda  yang  dikoordinasikan  oleh  bapemperda. Namun  meski  telah  diberikan  kewenangan  yang  besar  dalam  mengajukan  Ranperda  pada DPRD kabupaten  Limapuluh Kota belum berjalan secara optimal yaitu masih didominasi oleh Pemerintah daerah dimana dari 72 Ranperda 57 bersemuber dari Pemerintah daerah.
c) Tenaga ahli
Untuk  menunjang  kualitas  dan  kuantitas  kerja  DPRD  maka  berdasarkan  Tartib  DPRD pasal 75D menyatakan bahwa “setiap fraksi dibantuk oleh 1 orang tenaga ahli, yang memiliki
persayaratan  a)  berpendidikan  paling  rendah  S1    dengan  pengalaman  kerja  paling  singkat  3 tahun; b) menguasai bidang pemerintahan; dan c) menguasai tugas dan fungsi DPRD”
Keberadaan tenaga ahli pada DPRD  Kabupaten limapuluh kota untuk tenaga ahli tetap belum ada dan jika dibutuhkan maka akan didatangkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
d) Mekanisme kerja
Menurut  KBBI  mekanisme  kerja  diartikan  sebagai  cara  kerja  suatu  organisasi.  Pada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mekanisme kerja yang dijalankan yaitu merujuk kepada PP Nomor 12 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Peraturan DPRD Kab.50 Kota No 1 Tahun 2018 Tentang Tartib DPRD Kab.50 Kota.
Dengan  mengacu  kepada  mekanisme  yang  telah  memberikan  kewenangan  yang  jelas dalam penyusunan Ranperda seharusnya DPRD bisa memberikan kinerja yang optimal.
e) Data dan Informasi
Ketersedian  data  dan  informasi  yang  cukup  akan  sangat  membantu  DPRD  dalam penyusunan  Ranperda  yang  pro  kepada  masyarakat.  Pada  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara DPRD turun langsung kelapangan atau publik speking.
Namun  meski  demikian  pengumpulan  data  dan  informasi  masih  terdapat  beberapa kendala  seperi  saran  yang  terlalu  banyak  sehingga  tidak  bisa  disimpulkan,  beberapa  orang enggan  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  tepat.  Dengan  demikian  terkendalanya  dalam memperoleh  data  dan  informasi  pastinya  juga  akan  memberikan  efek  kepada  Ranperda  yang akan disusun oleh DPRD.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil penelitian dan  pembahasan  tentang  fungsi  DPRD  dalam  penyusunan Ranperda di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2014-2019 maka dapat disimpulkan yaitu:
1) Pelaksanaan  fungsi  DPRD  dalam  penyusunan  Ranperda  di  DPRD  Kabupaten  Limapuluh  Kota sudah  dilaksanakan  dengan  mengacu  kepada  PP  Nomor  12  Tahun  2018  Tentang  Pedoman Penyusunan  Tata  Terib  DPRD  Provinsi,  Kabupaten  Dan  Kota,  namum  jika  dikaitkan  dengan  teori perwakilan  rakyat  belum  bisa  dikatakan  optimal  karena  DPRD  yang  menjadi  wakil  rakyat  belum bisa melahirkan Ranperda secara optimal dan masih didominasi oleh Pemerintah daerah.
2) Faktor  yang  mempengaruhi  fungsi  DPRD  dalam  penyusunan  Ranperda  berdasarkan  teori  Alfian dipengaruhi oleh faktor kualitas anggota DPRD, peraturan tata tertib, mekanisme kerja, tenaga ahli serta ketersedian data dan informasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  S.  (2009).  Kinerja  Badan  Perwakilan  Lokal  Pada  Era  Reformasi  . Jurnal  Organisasi  Dan Manajemen, Vol 5, No 2 . Amrizal, D. (2019). Metode Penelitian Bagi Administrasi Publik. Medan:  Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Alqi.
Andri.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabuoaten Landak Periode 2009-2014. Aspirasi Jurnal S1 Ilmu Politik, Vol 4 Nomor 1 .
Arifuddin.  (2020).  Implementasi  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Pada Pembentukan Peraturan Daerah . AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum .
Divi  Agustina,  S.  S.  (2014).  Peran  Anggota  DPRD  Dalam  Pengajuan  Dan  Pembahasan  Raperda Menjadi Perda(Studi Di DPRD Kota Blitar). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No.4 . Fahmi Afrizal Kaisupy, W. T. (2020). Peran Anggota Legislasi Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2 .
Ishak,  W.  (2016).  Analisis  Kinerja  DPRD  Dalam  Penyusunan  Peraturan  Daerah  Di  Kota  Palu. Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 10 .
Muhsin.  (2019).  Fungsi  Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  . Jurnal Das Sollen, Volume 5 , Nomor 1 .
Arifuddin.  (2020).  Implementasi  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Pada Pembentukan Peraturan Daerah . AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol.22, No 1 . Pratiwi,  R.  (2019).  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Sanggau Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2017. Aspirasi Jurnal Fisuntan Volume 7, Nomor 2 . Silaban,  M.  (2021). Analisis  Problematika  Aktivitas  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  Periode  2014  Sampai  Dengan  2019. Skripsi  Program  Studi  Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara .
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. Suryawan,  I.  G.  (2020). Fungsi  Dan  Wewenang  Dewan  Perwakilan  Daerah  Perspektif  Ius Constituendum. Yogyakarta: Publika Global Media. Suwanda,  D.  (2016). Peningkatan  Fungsi  DPRD  Dalam  Penyusunan  Perda  Yang  Responsif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Syuaib,  M.  R.  (2020).  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Dalam  Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administrasi Volume 2(2) . Thomi  Loda,  R.  G.  (2019).  Kinerja  DPRD  Dalam  Melakasanakan  Fungsi  Legislasi  Di  DPRD Kabupaten Halahera Barat. EKSEKUTIF Jurnal Jurursan Ilmu Pemerintahan . Yarsina,  N.  (2019).  Efektifitas  Pelaksanaan  Hak  Inisiatif  DPRD  Dakan  Pembuatan  Peraturan Daerah. Jurnal Ensiklopedia Sosial Review Vol 1 No 1 .