## EVALUASI ANGGARAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG
Muhammad Rizal Sidiq 1)* , Abdal 1) , Mohamad Ichsana Nur 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: rizalsidiq17@gmail.com *

## Abstrak
PIPPK  merupakan  salah  satu  program  yang  dicanangkan  oleh  Walikota  bandung  dan tertuang  dalam  Peraturan  Walikota  Bandung  No.  281  tahun  2015.  Pemerintah  Kota  Bandung berharap  program  PIPPK  dapat  mewujudkan  sinergi  kinerja  aparatur  daerah  dengan  lembaga masyarakat.  Tujuan  dari  peneliti  ini  adalah  untuk  dapat  menilai  sejauh  mana  pencapaian keberhasilan  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewiilayahan  di  Kecamatan Cibiru Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif  karena  relevan  dengan  permasalahan  yang  ada  dan  untuk  mendeskripsikan  objek penelitian  yang  akan  diteliti  oleh  peneliti  terkait  dengan  evaluasi  anggaran  program  inovasi pembangunan  dan  Pemberdayaan  Daerah.  Hasil  evaluasi  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Cibiru Bandung belum terealisasi secara maksimal, sedangkan aspek yang paling vital yang menyebabkan kurangnya pelaksanaan PIPPK ini adalah masalah anggaran dan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang diperhatikan.
Kata Kunci: Evaluasi, Anggaran, PIPPK

## Abstract
PIPPK  is  one  of  the  programs  launched  by  the  mayor  of  bandung  and  contained  in  the  Bandung Mayor Regulation No. 281 of 2015. Bandung city government hopes that the PIPPK Program can realize the  synergy  of  regional  apparatus  performance  with  community  institutions.  The  purpose  of  this researcher is to be able to assess the extent to which the achievement of the success of the development innovation and Empowerment Program in the District Cibiru Bandung. The research method used in this study is a qualitative research method because it is relevant to the existing problems and to describe the object  of  research  to  be  studied  by  the  researcher  is  related  to  the  evaluation  of  the  budget  of  the development innovation program and regional empowerment. The results of this evaluation showed that the implementation of PIPPK in Cibiru District Bandung has not been realized to the maximum, while the most  vital  aspects  that  cause  the  lack  of  implementation  of  this  PIPPK  is  the  problem  of  budget  and community empowerment are still less attention.
Keywords: Evaluation, budget, PIPPK

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah  dituntut  agar  dalam  melakukan  suatu  inovasi  perubahan  di  setiap  penyelenggaraan pemerintah,  harus  mengacu  kepada  prinsip  perbaikan  efektivitas,  peningkatan  efisiensi, perbaikan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  beorientasi  pada  kepentingan  publik. Adapun  pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  tercantum
bahwa  pemerintah  memberikan  kebebasan  dan  keleluasaan  kewenangan  pada  tiap  daerah  guna melakukan kebijakan, serta terhadap kebijakan daerahnya masing-masing.
Sejalan  dengan  Peraturan  tersebut,  Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Program  Inovasi Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  (PIPPK)  direncanakan  sebagai  bentuk  upaya agar  terciptanya  otonomi  daerah  yang  kondusif  dan  bersinergi  serta  memberikan  pemerataan inovasi  dan  pembangunan  disetiap  wilayah  Kota  Bandung  sejak  2015  lalu.  Program  yang dicanangkan  ini  pertama  kali  dikaji  dengan  sudut  pandang  bahwa  inovasi  dan  percepatan berubah  secara  dinamis  dalam  beberapa  kelompok  maupun  masyarakat  secara  optimal  jika ditempuh melalui kontribusi dan juga partisipasi yang aktif serta secara luas dari seluruh elemen masyarakat, dimulai dari tingkat yang paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan agar dapat memperoleh solusi dari berbagai masalah melalui metode pemberdayaan, yang melibatkan beberapa  elemen  seperti  Pemerintah  Daerah,  Para  Ahli,  Sektor  Usaha  dan tentunya  masyarakat luas.
Kecamatan  Cibiru  menjadi  salah  satu  Kecamatan  di  Kota  Bandung  yang  mencanangkan Progam  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  (PIPPK).  Kecamatan  Cibiru sendiri  memiliki  4  Kelurahan,  yaitu  Kelurahan  Pasirbiru,  Kelurahan  Cisurupan,  Kelurahan Palasari  dan  Kelurahan  Cipadung.  Pada  pelaksanaan  di  Kecamatan  Cibiru  memang  terbilang belum  stabil  baik  dari  segi  Evaluasi  Anggaran  maupun  pelaksanaan  PIPPK  itu  sendiri berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  PIPPK.  Peneliti  menggunakan  konsep  pemikiran piramida  terbalik  yang  menjelaskan  konsep  mengerucut  dari  Admistrasi  Publik,  Keuangan Negara dan terakhir yaitu Evaluasi Anggaran.
Administrasi Publik menurut (Pasolong, 2010) adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga yang memiliki fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintah untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara efektif  dan  efisien.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan  masalah  publik  melalui  perbaikan-  perbaikan terutama  dibidang  organisasi,  sumber  daya  manusia  dan  keuangan.  Keuangan  Negara  adalah kekayaan  yang dimiliki berupa barang dan uang  yang dikelola oleh pemerintah,kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana dari pihak  ketiga  yang  dikumpulkan  atas  dasar  potensi  yang  dijamin  atau  dimiliki,  baik  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  Yayasan,  badan-badan  usaha,  maupun  institusi  lainnya. (Anggara, 2016)
Salah  satu  penunjang  atas  terlaksananya  program  pemerintah  yang  khusus  bertujuan  untuk mensejahterakan  masyarakat  yaitu  anggaran.  Anggaran  merupakan  pernyataan  pertimbangan kerja  yang  akan  dicapai  selama  tenggak  waktu  tertentu  yang  diukur  dalam  bentuk  uang  atau finansial.  (Mardiasmo,  2009)  Evaluasi  memiliki  arti  yang  sama  dengan  pemberian  angka, penaksiran, dan penilaian yang menjelaskan bagaimana proses analisis dari hasil-hasil kebijakan yang didasarkan pada bentuk nilai (Dunn, 2003).

## B. KAJIAN PUSTAKA
Berkenaan dengan Jurnal yang peneliti buat mengenai Evaluasi Anggaran Program Inovasi Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  (PIPPK)  di  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung, peneliti  menggunakan  Teori  Dunn,  (2003)  menjelaskan  beberapa  kriteria  evaluasi  kebijakan anggaran, yang meliputi 6 (enam) tipe yaitu:

## 1. Efektivitas (effectiveness)
Berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternatif  mencapai  hasil  (akibat)  yang  diharapkan  atau
mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Penilaian  terhadap  efektivitas  ditujukan  untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.

## 2. Efisiensi (Efficiency)
Berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat  efektivitas tertentu. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal)  untuk  mencapai  hasil  maksimal.  Parameternya  adalah  biaya,  rasio,  keuntungan  dan manfaat.

## 3. Kecukupan (Adequancy)
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Penilaian terhadap adequacy ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.

## 4. Pemerataan/Kesamaan (Equity)
Indikator  ini  erat  berhubungan  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjukan  pada distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat. Penilaian  equity  ditujukan  untuk  melihat  manfaat  dan  biaya  dari  kegiatan  terdistribusi  secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

## 5. Responsivitas (Responsiveness)
Berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi, atau  nilai  masyarakat.  Penilaian  terhadap responsiveness ditujukan  untuk  mengetahui  hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/kegiatan dari target grup tersebut. 6. Ketepatan (Appropriateness)
Kriteria  ketepatan  secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  substantif,  karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Tingkat penilaian terhadap ketepatan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan  tersebut  memberikan  hasil/keuntungan  dan  manfaat  kepada target  grup.  Standar  tingkat  keuntungan  dan  manfaat  sangat  relatif  sesuai  dengan  sistem  nilai yang berlaku pada target grup tersebut.
Penggunaan teori tersebut erat kaitannya dengan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, dimana dari keenam poin kriteria diatas (Dunn, 2003) dalam menilai sejauh mana pencapaian  tujuan  serta  sejauh  mana  kontradiksi  perencanaan  program  dengan  realisasi  di lapangan, oleh karena itu teori yang peneliti gunakan sangat relevan dengan tujuan dari peneliti yang  melakukan  penelitian  di  lokasi  ini,  agar  dapat  menilai  apakah  Program  Inovasi Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  di  Kecamatan  Cibiru  ini  sudah  berjalan  sesuai dengan mestinya atau bahkan sebaliknya.
Berdasarkan  Perwal  (Peraturan  Walikota  Bandung  No.  15  Tahun  2019  Pasal  4  mengenai Petunjuk  Teknis  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tertulis bahwa kegiatan dan jenis program yang ada dalam PIPPK berbasis pemberdayaan tercantum berikut ini:
1. Mengakomodasi  pemberdayaan  lingkup  RW  yang  mencakup  sosial  kemasyarakatan, penguatan kelembagaan lingkup RW, infrstruktur, mengimplementasikan praktik keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkup RW, dan pemberdayaan, inovasi serta potensi masyarakat khususnya ekonomi yang berasal dari UMKM masyarakat lingkup RW. sarana prasarana seperti kegiatan kesenian maupun olahraga.
2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di lingkungan  Karang Taruna (Karta)  yang terdiri dari restrukturisasi  kelembagaan  di  lingkungan  karang  taruna,  Sosialisasi  dan  training  Usaha
Ekonomi Produktif (UEP), penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta sebagai penyedian
3. Fasilitasi  pemberdayaan  pada  lingkup  PKK  yang  meliputi  pelaksanaan  kegiatan  lingkup pokja PKK dan penguatan kelembagaan lingkup PKK.
4. Memperkuat  kapasitas  manajemen,  memperkuat  sistem  di  bawah  RW,  meningkatkan kapasitas  pengelola  dan  pemangku  kepentingan  pembangunan  daerah,  melaksanakan rencana  partisipatif  untuk  pembangunan  daerah,  dan  teknis  operasional  penyediaan  sarana dan prasarana Melaksanakan, mengaktifkan pemberdayaan di bawah LPM, mempromosikan dan  memantau  pembangunan  partisipatif  di  wilayah,  menghitung  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan daerah, dan melaksanakan Bulan Bakti Masyarakat (BBGRM).
5. Kapasitas pegawai atau instansi pemerintah dalam PIPPK berarti mengawasi, membina, dan mengawasi.  Meskipun  kemampuan  LKK  dalam  PIPPK  bertindak  sebagai  pelaksana kegiatan,  instansi  pemerintah  harus  terus  memantau,  berkontribusi  dan  mendukung  semua kebutuhan,  karena  sebagian  besar  LKK  tidak  mengetahui  proses  pelaksanaan  PIPPK. Kecamatan Cibiru menjadi salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang menginisiasi Progam Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Kecamatan Cibiru sendiri  memiliki  4  Kelurahan,  yaitu  Kelurahan  Pasirbiru,  Kelurahan  Cisurupan,  Kelurahan Palasari  dan  Kelurahan  Cipadung.  Pada  pelaksanaan  di  Kecamatan  Cibiru  memang  terbilang belum  stabil  baik  dari  segi  Evaluasi  Anggaran  maupun  pelaksanaan  PIPPK  itu  sendiri berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PIPPK.
Evaluasi  Anggaran  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  dalam  pelaksanaan  PIPPK,  peneliti dapat  mempertanyakan  keberhasilan  program  tersebut  diterapkan  nantinya.  Pelaksanaan Anggaran  pada  tahun  2021  terkhusus  pada  program  Karang  Taruna  (KARTA)  mengalami penurunan  cukup  signifikan,  dibanding  Realisasi  Anggaran  pada  Tahun  2020.  Seperti  terlihat pada tabel berikut, Realisasi Anggaran PIPPK untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021,  hanya  pada  program  Pembinaan  Kesejateraan  Keluarga  (PKK)  saja  yang  realisasi anggarannya  mencapai  100%.  Sedangkan  pada  Program  lainnya  masih  belum  dan  bahkan cenderung memperoleh realisasi anggaran yang menurun di Tahun 2021.
Salah  satu  contoh  terlihat  Realisasi  Anggaran  Program  Karang  Taruna  Pada  Tahun Anggaran 2020 adalah 194.401.275 atau 96,80% sedangkan Realisasi Anggaran Program Karang Taruna  Pada  Tahun  Anggaran  2021  adalah  119.994.892  atau  89,65%.  Sebagaimana  tercantu, pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2020-2021
Tahun Lembaga Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase (%) (Rp) (Rp) RW 2.130.448.690 2.078.943.355 97,60% PKK 200.005.100 188.124.400 94,05% 2020 KARTA 200.008.065 194.401.275 96,80% LPM 200.002.000 187.113.340 93.55% Jumlah 2.730.463.855 2.648.582.370 97,00%
E-ISSN: 2828-545X
RW 3.358.219.028 3.317.537.725 98,80% PKK 210.546.250 210.546.250 100,00% 2021 KARTA 133.835.800 119.994.892 89,65% LPM 156.152.633 145.239.706 93,01% Jumlah 3.858.753.711 3.793.318.573 98,30%
Sumber: Data diolah dari Kecamatan Cibiru, 2022
Berdasarkan  data  tersebut,  diatas  dapat  diidentifikasikan  beberapa  permasalahan diantaranya:
1. Belum terserapnya anggaran PIPPK pada Program Karang Taruna (KARTA) secara optimal pada tahun 2021 yang menurun signifikan dari 2020.
2. Perencanaan yang kurang matang, terlihat dari Realisasi Anggarannya.
3. Belum  optimalnya  beberapa  program  kegiatan  Program  Inovasi  Pembangunan  dan Pemberdayaan Kewilayahan Kecamatan Cibiru.
Penelitian  terdahulu  berkaitan  dengan  evaluasi  anggaran  dilakukan  oleh  (Irnawati  Zulfa, 2019)  dengan  judul  “Evaluasi  Program  Peningkatan  Profesionalisme  Aparatur  Pemerintahan Desa  Rancamulya  Kabupaten  Sumedang”  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan program  desa  yang  belum  efektif.  Agar  program  desa  dapat  dilaksanakan  secara  optimal  dan berdampak pada kinerja dan pelayanan desa yang baik, maka desa harus melaksanakan program pelatihan  bagi  aparatur  pemerintah.  Program  Desa  merupakan  program  pelatihan  pengelolaan keuangan  desa  untuk  meningkatkan  kemampuan  perangkat  dan  mendorong  pemberdayaan masyarakat.
Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Siti Rizki Utami (2019) dengan judul “Evaluasi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa  Barat  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bandung”  Pemenuhan standar  pelayanan  publik  merupakan  tugas  penyelenggara  pelayanan  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak penyelenggara  pelayanan  publik  yang  belum  memenuhi  standar  pelayanan  hukum.  Hasil penilaian  kesesuaian  yang  dilakukan  pada  tahun  2017  oleh  Bagian  Kependudukan  dan Pendaftaran  Penduduk  Kabupaten  Bandung  Ombudsman  RI  Jawa  Barat  menunjukkan kesesuaian sedang atau berada di area kuning dengan skor 78,50%. Selain itu, pencapaian tujuan ombudsman  RI  perwakilan  Jabar  dalam  menilai  kepatuhan  pemerintah  daerah  dengan  tingkat kepatuhan tinggi hanya mencapai target yang ditetapkan sebesar 50%.
Pemerintah Kota  Bandung pada masa pemerintahan Ridwan Kamil mengeluarkan program unggulan  yaitu  Program  Inovasi  Pemberdayaan  Pembangunan  Kewilayahan  (PIPPK).  Program ini  dalam  penyelenggaraannya  diharapkan  mampu  menggerakakan  kembali  keaktifan  dari masyarakat terutama dalam membangun wilayahnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan adanya asas  keterbukaan.  PIPPK  menjadi  salah  satu  solusi  ketika  masyarakat  memiliki  masalah  yang tidak  diakomodasi  dalam  Musrenbang.  Program  PIPPK  didalamnya  terdapat  semangat kebersamaan,  desentralisasi,  dan  mendorong  kemampuan  leadership  aparatur  sebagaimana senada  dengan  tujuan  Bandung  Empowerment  City.  Sasaran  dari  pelaksanaan  program  PIPPK adalah  mewujudkan  komitmen  dan  konsistensi  baik  dalam  perencanaan  maupun  pelaksanaan
kegiatan  pembangunan  pada  masing-masing  kelurahan  di  Kecamatan  yang  berorientasi  kepada pembangunan  masyarakat  setempat  dengan  pendekatan  berbagai  inovasi,  desentralisasi  dan kolaborasi  dengan  kebutuhan  serta  kemampuan  masyarakat  Kelurahan  yang  didukung  sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif.
Dari dua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, hal yang membedakan (novelty) penelitian  ini  yaitu  memfokuskan  terhadap  evaluasi  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kota Bandung, terkhusus pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung.  Sedangkan  pada  penelitian  terdahulu  tersebut, penelitian lebih terfokus pada evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kepuasan publik.
Melihat realitas yang telah dipaparkan diatas, maka pelaksanaan PIPPK dinilai masih belum maksimal dalam proses Evaluasi Anggaran, oleh karena itu peneliti memandang perlu dilakukan penelitian  lebih  lanjut  mengenai  proses  Evaluasi  Anggaran  PIPPK,  maka  peneliti  mengangkat Jurnal  yang  berjudul  “Evaluasi  Anggaran  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Dikarenakan relevan dengan permasalahan yang ada dan untuk menggambarkan objek penelitian yang  akan  diteliti  oleh  peneliti  yaitu  berkaitan  dengan  evaluasi  anggaran  program  inovasi pembangunan  dan  pemberdayaan  kewilayahan.  Sugiyono  dalam  buku  Metode  Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2017).
Untuk mengumpulan data tersebut, Teknik pengumpulan data Sugiyono dalam buku Metode Penelitian  Kuntitatif,  Kualitatif  dan  R&D  Sugiyono,  (2017)  menjelaskan  bahwa  teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dan  terstruktur  dalam  penelitian karena  bersifat  mendapatkan  dan  memperoleh  data.  Tanpa  pengetahuan  tentang  Teknik memperoleh  data,  peneliti  tidak  dapat  menerima  data  yang  relevan  serta  sesuai  dengan  standar data  yang  diperoleh.  Sedangkan  untuk  Teknik  analisis  data,  peneliti  menggunakan  Teknik Pengumpulan  data,  Reduksi  Data,  Penyajian  Data  dan  Penarikan  Kesimpulan  Menurut  (Miles dan Huberman dalam Silalahi, 2015)
Menurut Creswell dalam buku Reasearch Design Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan  Campuran  (2016)  menjelaskan  bahwa  ada  4  strategi  teknik  pengumpulan  data  diantaranya Observasi Kualitatif, Wawancara Kulitatif, Dokumentasi atau Dokumentasi Kualitatif dan Materi Audio,Visual Kualitatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  Anggaran  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  di Kecamatan  Cibiru  merupakan  suatu  upaya  untuk  mengukur  dan  menilai  kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  khususnya  pada  wilayah  Kecamatan  Cibiru.  Selain  itu, Menurut  Subarsono  evaluasi  ditunjukan  untuk  melihat  tingkat  kinerja  program  atau  kebijakan, sejauh  mana  program  tersebut  atau  kebijakan  itu  berjalan,  meskipun  tidak  ada  batasan  waktu yang jelas. Guna mengetahui daampak suatu program, maka diperlukan waktu misalnya 5 tahun semenjak program tersebut berjalan. Jika evaluasi dilakukan terlalu dini, maka dampak tersebut belum nampak secara jelas.
Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  (PIPPK)  ini  telah terimplementasi  sejak  tahun  2015.  Maka  jika  dikaitkan  dengan  pendapat  Subarsono  bahwa
evaluasi  akan  lebih  baik  jika  dilakukan  dalan  kurun  waktu  yang  lama.  Misalnya  5  tahun  saat diterapkannya  program  tersebut,  dengan  demikian  program  tersebut  sudah  dapat  dilakukan evaluasi karena apabila dilihat dari kurun waktu sejak program ini diterapkan. Program Inovasi Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  (PIPPK)  yang  dilaksanakan  oleh  Kecamatan Cibiru sudah 7 Tahun dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  (PIPPK)  peneliti  menggunakan  6  Kriteria  yang  dikemukakan oleh  William  Dunn  yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas  dan ketepatan.

## Efektivitas
Efektivitas berkenaan dengan apakah sebuah alternatif mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai  tujuan  dari  diadakannya  sebuah  tindakan  (Dunn,  2003).  Efektivitas  juga  berkenaan dengan  apakah  dampak  setelah  dilaksanakan  kebijakan  tersebut  dapat  memecahkan  masalah yang dihadapi masyarakat atau kebijakan itu tidak berjalan secara efektif dan harus diubah atau cukup  diperbaiki.  (Kusuma,  2016).  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Kewilayahan  (PIPPK)  di  kecamatan  cibiru  dinilai  efektif  apabila  tujuan  dan  sasarn  yang  ingin dicapai sudah terlaksana.

## Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran PIPPK LKK Karang
Taruna Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2020-2021 Tahun Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Presentase (%) 2020 200.008.065 194.401.275 96,80% 2021 133.835.800 119.994.892 89,65% Sumber: Data diolah dari Kecamatan Cibiru, 2022
Berdasarkan  temuan  diatas  dapat  dilihat  efektivitas  Program  Inovasi  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Kewilayahan  di  Kecamatan  Cibiru  belum  berjalan  dengan  efektif.  karena efektivitas  PIPPK  dilihat  dari  seberapa  besar  perencanaan  sesuai  dengan  realisasi.  Dalam  tabel tersebut penyerapan anggaran pada tahun 2021 realisasinya hanya mencapai 89,65% atau sekitar Rp.  119.994.892  dari  pagu  anggarannya  yaitu  Rp.  133.835.800.  Berbanding  terbalik  dengan Tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang realisasi anggarannya hampir mencapai 100% dengan Presentase 96,80%. Ini menunjukkan bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan  di  Kecamatan  Cibiru  harus  melakukan  evaluasi  agar  fungsi-fungsi  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan  bahkan  implementasi  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan terkoordinasi.
Faktor penyebab turunnya realisasi anggaran karang taruna dikarenakan situasi dan kondisi yang  belum  memungkinkan  untuk  melaksanakan  sebuah  kegiatan.  Adanya  pandemi  covid-19 membuat  seluruh  aktivitas  kegiatan  yang  semula  kegiatannya  secara  langsung,  harus  diubah Kembali konsepnya menjadi daring atau menggunakan jejaring social tanpa bertatapan langsung. Ini  membuat  penyerapan  anggaran  yang  digunakan  hanya  sedikit  sehingga  realisasi  anggaran pada tahun 2021 hanya sebesar 89,65%.

## Efisiensi
Efisiensi  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat efektivitas  tertentu.  Penilaian  terhadap  efisiensi  ditujukan  untuk  menjawab  pengorbanan  yang minim  (usaha  minimal)  untuk  mencapai  hasil  maksimal.  Parameternya  adalah  biaya,  rasio,
keuntungan dan manfaat. (Dunn, 2003). Pada aspek ini PIPPK berupaya menekan anggaran agar dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  melalui  musyawarah  dengan  menentukan  prioritas kebutuhan  dan  menyediakan  program  prioritas  sehingga  semua  kebutuhan  masyarakat  dapat terpenuhi meskipun dengan sumber yang sangat terbatas.
Berdasarkan  hasil  analisis  peneliti  bahwa  Pemerintah  khususnya  PIPPK  berharap  adanya efisiensi dalam setiap program. Terutama PIPPK. Jika memang dalam proses penyerapan PIPPK terdapat SILPA, maka harus ada pengembalian kepada Kas Daerah karena satuan/volume  yang terdapat pada DPA itu merupakan harga tertinggi dalam Pagu Anggaran.
Ini  juga  menjadi  bahan  evaluasi,  ketika  di  SPID  dengan  mengikut  usulan  sarana  dan prasarana  mengacu  pada  satuan  barang  dan  jasa  tahun  2021  yang  lalu,  sehingga  jika  di aplikasikan  di  tahun  2022  harganya  akan  berbeda  di  pasaran.  Harus  ada update harga  satuan barang  dan  jasa  agar  tidak  terjadi  benturan  harga.  Jika  hal  ini  terus  terjadi,  maka  penyerapan PIPPK akan terkendala. Dari paparan tersebut maka PIPPK perlu adanya efisiensi dalam setiap program,  terutama  jika  nantinya  terdapat  sisa  anggaran  atau  SILPA  maka  harus  ada pengembalian  kepada  Kas  Daerah  agar  pada  Anggaran  di  tahun  berikutnya  tidak  dipangkas. Selain  itu  perlu  adanya update data  terbaru  berkaitan  dengan  satuan/volume  pada  setiap pengadaan sarana dan prasarana terkhusus barang dan jasa agar tidak terjadi  benturan harga dan nanti  imbasnya  pada  proses  penyerapan  anggaran  yang  dapat  terhambat  sehingga  perlu  adanya Evaluasi Anggaran PIPPK.

## Kecukupan
Kecukupan  berkaitan  dengan  seberapa  jauh  tingkat  efektivitas  memuaskan  kebutuhan. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang  diharapkan.  Kecukupan  juga  mengacu  pada  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  peluang  yang  menumbuhkan  adanya  masalah.  Validasi terhadap adequacy ditujukan untuk menunjukkan seberapa baik tingkat pencapaian hasil tersebut dapat memecahkan masalah. (Dunn, 2003).
Dalam  aspek  ini  juga  menilai  sejauhmana  kepuasan  masyarakat  sebagai  objek pembangunan,  dalam  penelitian  ini  memang  PIPPK  telah  banyak  menjawab  kebutuhan masyarakat,  artinya  PIPPK  sudah  mampu  menyentuh  kebutuhan  masyarakat  yang  menjadi prioritas  dalam  bermasyarakat.  Setelah  ada  Program  PIPPK  pada  Tahun  2015,  Masyarakat terbantu karena dialokasikannya dana untuk infrastruktur, pengadaan belanja modal dan kegiatan masyarakat.  Sebagai  contoh  sebelum  adanya  alokasi  dana  PIPPK.  Masyarakat  seringkali terkendala mengenai dana untuk perbaikan jalan berlubang.
Setelah  adanya  Program  PIPPK,  masyarakat  terbantu  oleh  anggaran  yang  diberikan  oleh pemerintah daerah melalui Program PIPPK. Berbeda dengan dahulu saat Program PIPPK belum diterbitkan.  Masyarakat  yang  ingin  mengajukan  usulan  perbaikan  jalan,  anggarannya  dari swadaya  masyarakat  sehingga  tidak  ada  kontribusi  dari  Pemerintah  Daaerah  khususnya  di Kelurahan. Namun memang dalam konteks kecukupan anggaran sebetulnya belum cukup untuk menjawab  semua  kebutuhan  masyarakat.  Karena  Kecamatan  Cibiru  yang  memang  memiliki daerah yang cukup luas dan daerahnya  yang terbilang pelosok karena berada di pinggiran Kota Bandung.  Sehingga  memungkinkan  untuk  adanya  peningkatan  anggaran  agar  dapat  memenuhi segala sektor di masyarakat.

## Pemerataan
Indikator  ini  terkait  erat  dengan  rasionalitas  hukum  dan  sosial  dan  menunjukkan distribusi hasil  dan  upaya  di  antara  kelompok-kelompok  sosial  yang  berbeda.  Penilaian  kewajaran  perlu
mengidentifikasi  manfaat  dan  biaya  kegiatan  yang  didistribusikan  secara  proporsional  kepada para  pelaku  yang  terlibat.  (Dunn,  2003).  Dalam  Anggaran  PIPPK,  terdapat  Anggaran  khusus untuk  RW  sebesar  100  Juta.  Berdasarkan  hasil  analisi  peneliti  bahwa  Proses  pendistribusi anggaran  PIPPK  melalui  Ketua  RW  yang  mengajukan  kepada  Kelurahan.  Pengerjaannya  bisa melalui  pihak  ketiga  ataupun  swakelola  dari  masyarakat.  Tetapi  pada  tahun  2020  dan  2021, Masyarakat khususnya pada Kelurahan Cisurupan menggunakan pihak ketiga dalam pengadaan proyek perbaikan jalan namun pekerjaannya dari masyarakat setempat.
Anggaran  Program  PIPPK  direncanakan  yang  digali  melalui  RW  masing-masing  dengan memfokuskan  pada  pemberdayaan.  Sarana  dan  prasarana  dan  pemberdayaan  menjadi  inti  dari Program  PIPPK.  Penyerapan  anggaran  PIPPK  terutama  pada  lingkup  RW  memang  terkadang belum  memenuhi  target  yang  ingin  dicapai,  terutama  pertriwulan  anggaran.  Kendala  yang dihadapi  adalah  Kelurahan  harus  mendorong  Program  yang  dibutuhkan  Lingkup  RW,  tetapi disisi  lain  anggaran  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Misalnya  dalam  mengelola  anggaran  pengecoran  jalan,  sasaran  program  PIPPK  yang  berjalan disini  adalah  pemberdayaan  masyarakat.  Sehingga  perlu  adanya  pemaksimalan  dalam  realisasi anggaran  saat  serah  terima  pengerjaan.  Spesifikasi  mengenai  bahan  untuk  pengecoran  jalannya pun harus jelas agar nantinya pengecoran tersebut akan terealisasi.
Dalam  hal  ini  nampaknya  terlihat  pemerataan  anggaran  Program  PIPPK  dilihat  dari pemerataan  Anggaran  disetiap  RW  di  wilayah  Kecamatan  Cibiru  yang  dianggarkan  secara menyeluruh,  terbukti  dengan  ketersediaan  anggaran  yang  sama  pada  setiap  wilayah,  dengan demikian  menunjukan  bahwa  adanya  pemberian  kesempatan  yang  sama  dalam  menentukan keberlangsungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## Responsivitas
Aspek  ini  ditunjukan  untuk  mengukur  sejauhmana  program  dapat  menanggapi  kebutuhan masyarakat  (Dunn,2003).  Pada  penelitian  ini  PIPPK  pada  dasarnya  cukup  merespon  kebutuhan masyarakat karena semua bentuk kegiatan mencul atas dasar kebutuhan masyarakat, upaya yang ditempuh  Pemerintah  Daerah  khususnya  pada  Program  PIPPK  dalam  merespon  kebutuhan masyarakat  yaitu  degan  melaksanakan  kegiatan  melalui  hasil  dari  perumusan  warga,  hal  ini menunjukkan dengan adanya agenda rembug warga kemudian masuk ketahap musrembang dan nantinya  program  tersebut  terealisasi  senantiasa  melibatkan  masyarakat  secara  langsung.  Salah satu  bentuk  responsivitas  PIPPK  terlihat dari  penyerapan  anggaran  yang  maksimal  pada  Tahun 2021.  Realisasi  anggaran  PIPPK  khususnya  pada  LKK  RW  mengalami  persentase  yang  baik. Dilihat  dari  presentasenya  yang  memiliki  rata-rata  diatas  97%.  Itu  artinya  bahwa  Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru merespon kebutuhan  masyarakat  dan  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  menentukan  kegiatan.  Maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  kegiatan  PIPPK  sudah  cukup  merespon  kebutuhan  masyarakat, hal  ini  ditunjukan  dengan  adanya  konsep  bottom  to  up  sehingga  melibatkan  unsur  terkecil masyarakat,  maka  ha  ini  merepresentasikan  adanya  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  dan langsung.

## Ketepatan
Kriteria  ketepatan  secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  substantif,  karena mempertanyakan  perihal  ketepatan  kebijakan  yang  tidak  berkenaan  dengan  satuan  kriteria individu  tetapi  dua  bahkan  lebih  kroteria  secara  bersamaan  merujuk  pada  harga  atau  nilai  dari tujuan  program  dan  kepada  kuatnya  asumsi  yang  melandasi  tujuan  tersebut  (Dunn,  2003). Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa PIPPK sasarannya sangat tepat, karena usulannya saja
sudah lahir dari masyarakat jadi menurut saya semua kegiatan yang dilaksanakan PIPPK sudah tepat  sasaran  dan  sangat  dipertimbangkan.  Tidak  semata-mata  kegiatan  itu  muncul,  terdapat proses  musyawarah  yang  ditempuh  agar  nantinya  segala  kegiatan  dapat  diterima dan  dirasakan masyarakat secara langsung.
Dari pernyataan diatas, PIPPK sudah memenuhi sasaran ketepatan dalam setiap programnya. Hal  ini  dapat  berjalan  karena  dalam  perumusan  Program  PIPPK  senantiasa  melibatkan masyarakat.  Prosedur  Perencanaan  Anggaran  melalui  Musrembang.  Dengan  mekanisme  ; rempug  warga  per  RT,  setelah  itu  dikumpulan  per  RW  dan  dipilih  aspirasi  mana  yang  akan diajukan., pengajuan aspirasi. Berdasarkan temuan peneliti, pada Kelurahan Cisurupan, anggaran PIPPK  khususnya  anggaran  RW  digunakan  untuk  infrastuktur,  belanja  modal,  kegiatan  Hari Besar Islam (PHBI), Agustusan, pengadaan baju LINMAS. Itu artinya Program PIPPK sejauh ini tepat  sasaran  meskipun  ada  beberapa  perencanaan  maupun  pelasanaan  program  yang  harus  di Evaluasi.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan bahwa  evaluasi  anggaran  program  inovasi  pembangunan  dan  pemberdayaan  Kewilayahan  di Kecamatan  Cibiru  belum  terealisasi  secara  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  6  (enam) indikator  yang  digunakan  peneliti,,  masih  ada  2  (dua)  Indikator  yang  perlu  adanya pengevaluasian  anggaran  yaitu  efektivitas  dan  efisiensi.  Sedangkan  4  (empat)  Indikator  lain yaitu; kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan sudah berjalan cukup baik. Selain itu, perlu  adanya  Evaluasi  anggaran  PIPPK  pada  Program  Karang  Taruna  (KARTA)  agar  dapat berjalan  optimal  pada  tahun  2022.  Perencanaan  di  setiap  Program  PIPPK  juga  perlu  disiapkan secara  matang.  Selain  itu  belum  optimalnya  beberapa  program  kegiatan  Program  Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kecamatan Cibiru secara menyeluruh dilihat dari presentase  Realisasi  Anggaran  yang  masih  dibawah  100%.  beberapa  hambatan  dalam  Evaluasi Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Cibiru Kota  Bandung  diantaranya  sebagai  berikut:  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung  ketika  realisasi anggaran dalam program PIPPK diharapkan melakukan monitoring  evaluasi secara berkala dan juga  mempersiapkan  dokumen  perencanaan  anggaran  secara  matang.  Kecamatan  Cibiru disarankan agar dapat menemukan pendekatan yang cocok agak pihak LKK ataupun Kelurahan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran serta mematangkan program-program inovatif yang menggali  secara  lebih  jauh  apa  saja  yang  dibutuhkan  masyarakat  sehingga  dibuat  sebuah pembangunan  dan  pemberdayaan  yang  kreatif  serta  inovatif.  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung harus  berupaya  melakukan  tindakan  secara  lebih  konkret  guna  mengatasi  kelemahan  dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan PIPPK dengan cara memberikan pemahaman arah dan tujuan kebijakan PIPPK ini agar dana tersebut digunakan secara efisien. Kecamatan Cibiru Kota Bandung  khususnya  pada  program  PIPPK  perlu  memantau  pada  aspek efektivitas  dan  efisiensi agar nantinya anggaran yang digunakan dapat dikelola dengan maksimal dan mengurangi adanya SILPA.

## ARTIKEL

## REFERENSI
Anggara, S. (2016). Administrasi keuangan negara.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis. Routledge.
Dunn,  William  N.  (2000).  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada
University Press
Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.Yogyakarta : Gava Media
Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 9(1), 1-11.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
Noeraini, I. A., & Sugiyono, S. (2016). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Dan Harga  Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Jne  Surabaya.  Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Manajemen (Jirm), 5(5).
Nugroho D, Riant. (2007). Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Pasolong, H. (2012). Metode penelitian administrasi publik.
Pasolong, H. (2014). Teori administrasi publik.
Rahardjo,  M  Dawam.  (2006).  Menuju  Indonesia  Sejahtera  Upaya  Konkret  Pengentasan Kemiskinan  .  Jakarta  :  Khanata-Pustaka  LP3S  Indonesia  dan  Yayasan  Dana  Sejahtera Mandiri.
Silalahi, U., & Atif, N. F. (2015). Metode penelitian sosial kuantitatif.
Subarsono,  AG.  (2011).  Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi.  Yogyakarta:
Pustaka Belajar.
Sugiyono.  (2009).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:  Alfabeta Suharto, Edi. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Suwitri,  Sri.  (2011).  Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.