## ANALISIS  PERSETUJUAN  BANGUNAN GEDUNG (PBG) DENGAN MENGGUNAKAN
APLIKASI SIMBG DI DINAS PUPR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022
1 Agus Candra, 2 Surya Adinata
Program Studi Perencanaan wilayah dan kota serta Program Studi teknik Sipil, Fakultas teknik Universistas Islam kuantan Singin. Jl.Gatot Soebroto KM 7 Kebun Nenas Jake, Kota Teluk Kuantan,  Kabupaten g. Jl Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Email: aguscandra_lingkungan@yahoo.com , mastersuryaadinata@gmail.com

## Abstrak
Bangunan  gedung  merupakan  wujud  fisik  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang  menyatu  dengan tempat  kedudukannya,  sebagian  atau  seluruhnya  berada  di  atas  dan/atau  di  dalam  tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau  tempat  tinggal,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan  sosial,  budaya,  maupun kegiatan  khusus.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung sebagaimana  diubah  terakhir  kali  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  memuat  pengaturan  mengenai  fungsi  bangunan  gedung.Penelitian  ini  betujuan  untuk Manganalisis Persetujuan bangunan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022.
Dari Hasil Penelitian dinas PUPR  Kabupaten Kuantan Singingi Telah Mengeluarkan rekomendasi Persetujuan  Bangunan  Gedung  dengan    menggunakan  aplikasi  SIMBG    pada    tahun  2022 sebanyak  94  rekomendasi  PBG  dengan rincian  di  bulan  Maret  5  PBG,  bulan  April  29 PBG,  bulan Mei 5 PBG, bulan Juni 11 PBG, bulan Juli 5 PBG, bulan Agustus 16, bulan September 4 PBG, bulan Oktober 7 PBG, bulan Nopember 6 PBG, bulan Desember 5 PBG.

## Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),Aplikasi SIMBG

## Abstract
Buildings  are  physical  forms  resulting  from  construction  work  that  are  integrated  with  their domicile, partly or wholly located above and/or in the ground and/or water, which function as places for humans to carry out  their activities, whether for housing  or living quarters, religious activities, activities business, social, cultural and special activities. Law Number 28 of 2002 concerning Buildings as  last  amended  by  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation  contains  arrangements regarding  the  function  of  buildings. This  study  aims  to  analyze  building  approvals  (PBG)  using  the SIMBG application at the PUPR Office of Kuantan Singingi Regency in 2022.
From  the  research  results,  the  PUPR  service  for  Kuantan  Singingi  Regency  has  issued recommendations  for  building  approvals  using  the  SIMBG  application  in  2022  as  many  as  94  PBG recommendations  with  details  for  March  5  PBG,  April  29  PBG,  May  5  PBG,  June  11  PBG, July  5  PBG, August 16, September 4 PBG, October 7 PBG, November 6 PBG, December 5 PBG
Keywords: Building Approval (PBG), SIMBG Application

## 1. PENDAHULUAN
Bangunan  gedung  merupakan  wujud  fisik  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang  menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau  tempat  tinggal,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan  sosial,  budaya,  maupun kegiatan  khusus.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung sebagaimana  diubah  terakhir  kali  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta
Kerja  memuat  pengaturan  mengenai  fungsi  bangunan  gedung,  persyaratan  bangunan  gedung, penyelenggaraan  bangunan  gedung,  termasuk  hak  dan  kewajiban  pemilik  dan  pengguna bangunan  gedung  pada  setiap  tahap  penyelenggaraan  bangunan  gedung,  ketentuan  tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan,  keseimbangan,  dan  keserasian  bangunan  gedung  dengan  lingkungannya,  bagi kepentingan  masyarakat  yang  berperikemanusiaan  dan  berkeadilan.  Implementasi  undang- undang tersebut baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan  tata  pemerintahan  yang  baik,  sekaligus  dapat  memberikan  jaminan  keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Berkaitan dengan hal tersebut, peran aktif pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat penting untuk  perbaikan  layanan  pemerintah,  sekaligus  untuk  terus  mendorong,  memberdayakan,  dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut secara bertahap.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  bangunan  gedung  tersebut  bukan hanya  dalam  rangka  pembangunan  dan  pemanfaatan  bangunan  gedung  untuk  kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Pelaksanaan undang-undang tersebut diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2021  tentang  Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Beberapa perubahan ketentuan mengenai bangunan gedung dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termuat dalam Bab III  Peningkatan  Ekosistem  Investasi  dan  Kegiatan  Berusaha  Pasal  24  yang  dijabarkan  dalam  44 poin.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  sebelumnya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  2005  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung,  IMB  didefinisikan  sebagai  perizinan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota kepada  pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas, mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan gedung  sesuai  dengan  persyaratan  administratif  dan persyaratan teknis  yang berlaku.  Sementara  itu,  PBG  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  16 Tahun  2021  diartikan  sebagai  perizinan  yang  diberikan  kepada  pemilik  Bangunan  Gedung  untuk membangun  baru,  mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  Bangunan  Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Berdasarkan kedua  pengertian  tersebut,  dapat diidentifikasi  bahwa  PBG  hanya  mensyaratkan  terpenuhinya  standar  teknis,  sedangkan  IMB mensyaratkan terpenuhinya syarat administratif dan syarat teknis. Penyederhanaan persyaratan perizinan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi tetap menjamin  keselamatan  dan  keamanan  bagi  masyarakat  melalui  layanan  konsultasi  dan pemeriksaan  pemenuhan  standar  teknis  yang  secara  rinci  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

## 1.1 Rumusan Masalah
Dari latar belakang dapat di rumus penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem aplikasi SIMBG dalam Penerbitan Persetujuan bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022
2. Berapa  Jumlah  PBG  yang  telah  di  Terbitkan  di  Kabupaten  Kuantan  Sinngingi  selama  tahun 2022

## 1.2 Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
1. Untuk  Menganalisi  sistem  aplikasi  SIMBG  dalam  Penerbitan  Persetujuan  bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui JumlahPersetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah di Terbitkan di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2022

## 2.TINJAUAN PUSTAKA
Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak  pada  penyempurnaan  pengaturan  terkait  penyelenggaraan  bangunan  gedung, Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah, diantaranya:
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Penyempurnaan  pengaturan  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  dan  kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan ekonomi.
2.1 Perubahan UU 28/2002 Menjadi UU 11/2020
1. Persyaratan teknis diubah menjadi Standar teknis yang diatur secara rinci guna menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan  dan kemudahan bagi masyarakat
2. IMB dihapus atau di ganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung      (PBG) yang diterbitkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/  Kota  dengan  mengacu  pada  NSPK  dari Pemerintah Pusat
3. Penyelenggaraan  BG  (penerbitan PBG,  SLF,  SBKBG  dan  RTB)  harus  dilaksanakan  melalui SIMBG,
sehingga  menjamin  keseragaman  pelayanan  standarisasi  penerapan  telnis  di  seluruh ndonesia
4. Bisnis  proses  penerbitan  PBG  yang  lebih  jelas  dengan  batas  waktu  yang  terukur. Pemenuhan standar teknis melalui penggunaan penyedia jasa bersertifikat dalam setiap tahapan penyelenggaraan BG.
5. Fungsi Pengawasan oleh Pemerintah  Daerah  hadir  melalui  proses  konsultasi bersama Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap penerbitan PBG dan mekanisme inspeksi pada tahap pembangunan BG

## Pemerintah Pusat
1) Penyusunan dan penyebarluasan NSPK secara nasional;
2) Peningkatan  kapasitas  aparat  Pemerintah  Daerah  dalam  implementasi  PP No.16/2021;
3) Penyiapan SIMBG;
4) Penyelenggaraan BGFK;
5) Pengawasan  penerapan  peraturan  perundang-undangan  melalui  pemantauan dan evaluasi substansi teknis.
Pemerintah Daerah
1) Pembinaan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dilakukan  kepada  Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  bentuk  pemberdayaan  dan  pengawasan  penerapan peraturan perundang- undangan;
2) Pembinaan Pemerintah Daerah kab/kota berupa:
3) melakukan penyebarluasan NSPK kepada masyarakat;
4) peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan penyelenggara BG;
5) Pengawasan  pelaksanaan  NSPK  penyelenggaraan  BG  melalui  mekanisme  PBG, SLF, SBKBG dan RTB menggunakan SIMBG

## 2.3 Manfaat SIMBG
1. Meningkatkan  pelayanan  penerbitan  PBG  dan  SLF  kepada  masyarakat  dengan  pendekatan Sistem  Online  di  Daerah  Meningkatkan  pelayanan  penerbitan  PBG  dan  SLF  kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di Daerah
2. Melakukan standardisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia
3. Menyederhanakan  dan  mempermudah  penerbitan  PBG  dan  SLF  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.

## 2.4. Dalam penyelenggaraan BG,  Pemerintah Daerah perlu menyiapkan:
Tim Profesi Ahli (TPA) Tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Tim Penilai Teknis (TPT) Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara BG untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana tekis BG dan RTB berupa rumah ringgal 1 lantai dengan luas paling banyak 72 m2 dan rumah tinggal tungga 2 antai dengan luas paling banyak 90 m2, serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
2.5 Dalam penyelenggaraan BG, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan:
Sekretariat Tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas tekis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik Pengelola Teknis Banguan Gedung, Tenaga teknis kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN,yang ditugaskan untuk membantu kementerian/lembaga dan/atau organisasi perangkat daerah dalam pembangunan BGN.
Penyedia Jasa Pengkaji Teknis Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung. Penugasan Pengkaji Teknis dilakukan oleh Pemilik atau Pengguna melalui kontrak kerja.

## 2.6.Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Sejak  UU  Cipta  Kerja  berlaku  Izin  Mendirikan  Bangunan  (“IMB”)  diganti  dengan Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 PP No. 16/2021, PBG adalah perizinan  yang  diberikan  kepada  pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  bangunan  baru, mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung  sesuai  dengan standar  teknis  bangunan  gedung.  Untuk  IMB,  izin  diberikan  apabila  telah  sesuai  dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sedangkan, PBG diberikan apabila sudah sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
SLF harus diperoleh oleh Pemilik  sebelum Bangunan Gedungdapat dimanfaatkan, Berikut adalah skema penyelenggaraan bangunan gedung.
PBG : Persetujuan Bangunan Gedung
SLF : Sertifikat Laik Fungsi SLFn : Sertifikat Laik Fungsi (Perpanjangan) KI
: Kajian Identifikasi
KT
: Kajian Teknis

## 2.7. Tata Cara Pengajuan PBG
Proses penerbitan PBG meliputi (i) konsultasi perencanaan, dan (ii) penerbitan PBG. PBG dapat diperoleh apabila dokumen rencana teknis telah diperiksa dan telah disetujui dalam proses kosultasi perencanaan. Berikut adalah uraian mengenai tata cara pengajuan PBG mengacu pada ketentuan pada PP No. 16/2021.  Pendaftaran Konsultasi Perencanaan Pemilik Bangunan Gedung atau  kuasanya  (Pemohon),  mendaftar  melalui  Sistem  Informasi  Manajemen  Bangunan  Gedung (SIMBG) untuk dapat melakukan proses konsultasi perencanaan. Dokumen yang perlu disertakan untuk pendaftaran tersebut adalah:
a. Data pemohon;
b. Data bangunan gedung; data
c. Dokumen rencana teknis.Konsultasi Perencanaan
Konsultasi Perencaan melibatkan sekelompok penyedia jasa bangunan, termasuk termasuk penyedia  jasa  perencanaan  konstruksi,  penyedia  jasa  pelaksana  konstruksi  dan  penyedia  jasa pengawasan  atau  penyedia  jasa  manajemen  konstruksi.  Penyedia  jasa  perencana  konstruksi tersebut  akan  menyiapkan  rencana  teknis  yang  kemudian  akan  disampakan  kepada  pihak berwenang  melalui  SIMBG  untuk  permohonan  PBG.P  emeriksaan  Pemenuhan  Standar  Teknis Tenaga  ahli  atau  teknis  yang  telah  ditunjuk  oleh  pemerintah  daerah  akan  memeriksa  apakah dokumen yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi Standar Teknis atau tidak. 13 Tenaga ahli atau teknis tersebut terdiri atas 2 (dua) kelompok tergantung pada luas bangunannya.

## 3. METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian meliputi langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Metodologi  penelitian  bertujuan  agar  penelitian  bisa  lebih  terkonsep,  terstruktur  dan  terarah, sehingga setiap tahapan akan dapat dilihat pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan terhadap penelitian tersebut.
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey. Menurut  Sugiyono  (2012:29)  metode  deskriptif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih lua

## 3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di    Kabupaten  kuantan  Singingi.  Lokasi  penelitian berda di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi,  maka  diawali  dengan  kegiatan  persiapan,  selanjutnya  kegiatan  identifikasi (observasi lapangan). Di bawa ini Peta lokasi penelitian.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data

## Dalam Penelitian ini metode untuk mengumpilkan data digunakan adalah

## 3.1.1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber data seperti Survei Lapangan, dan Photo dokumentasi.
3.1.2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti dari Dinas PUPR kabupaten Kuantan Singingi.

## 4 . HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Bulan April tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan  Banguanan  Gedung(PBG)  dengan  menggunakan  aplikasi  SIMBG  dengan  Jumlah  29 PBG, dengan rincian 24 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah,3 PBG di Kecamatan Singingi, 1 PBG di Kecamatan Kuantan Mudik dan 1 PBG di Kecamatan Cerenti.
Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Mei Tahun 2022
N o LOKASI RETRIBUSI (RP) NOMOR DAN TANGGAL PBG 1 1 2 3 1 Jl.  Ahmad  Yani  kelurahan simpang tiga Desa simpang  tiga  Kecamatan Kuantan Tengah Rp.8.414.653,00 PBG-140902-09092022-01 09 SEPTEMBER 2022 2 Jl.  Poros  Desa  Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Rp.9.340.650,00 PBG-140901-26092022-01 26 SEPTEMBER 2022 3 Jl.  Simpang  Tiga  Air  Emas Desa Air Emas Kecamatan Singingi Rp. 429.962,00 PBG-140903-05042022-01 26 SEPTEMBER 2022 4 Jl.  Jend  Sudirman  Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Rp.9.922.027,00 PBG-140901-20092022-01 20 SEPTEMBER 2022
Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022
Pada Bulan Mei  tahun 2022 dinas  PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan  Banguanan  Gedung(PBG)  dengan  menggunakan  aplikasi  SIMBG  dengan  Jumlah  4 PBG, dengan rincian 2 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah,1 PBG di Kecamatan Singingi, 1 PBG di Kecamatan Kuantan Mudik.
Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Juni Tahun 2022
NO LOKASI RETRIBUSI (RP) NOMOR DAN TANGGAL IMB 1 2 3 4
1 Jl. Perintis Kemerdekaan desa Simpang Tiga kecamtan kuantan Tengah Rp.539.749,00 PBG-140902-17062022-01 17 JUNI 2022 2 Jl. Padang Bunut Lingkungan III RT.004/RW.001 Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan tengah Rp     17.804.410,10 PBG-140902-28062022-01 28 JUNI 2022 3 Jalan lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru KM. 6,5 Desa jake Kecamtan Kuantan Tengah Rp                            - PBG-140902-14062022-01 14 JUNI 2022 4 Jalan Barangan Desa Beringin Takuk Kecamatan kuantan Tengah Rp                            - PBG-140902-08062022-01 08 JUNI 2022 5 Jl. Simpang Barangan Desa Beringin Taluk kecamatan Kuantan Tengah Rp                            - PBG-140902-24052022-01 24 MEI 2022 6 Jl. Proklamasi desa Sungai jering Kecamtan kuantan tengah Rp     10.192.297,00 PBG-140902-09062022-02 09 JUNI 2022 7 Jl. Ahmad Yani kelurahan simpang tiga Desa simpang tiga Kecamatan Kuantan Tengah Rp       3.067.762,00 PBG-140902-15062022-01 15 JUNI 2022 8 Jl. Perintis Kemerdekaan desa Simpang Tiga kecamtan kuantan Tengah Rp     19.012.950,00 PBG-140902-09062022-01 09 JUNI 2022 9 Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Rp           441.248,00 PBG-140902-28062022-01 28 JUNI 2022 10 Jl. Rusdi S, Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Rp       9.203.287,00 PBG-140902-25052022-02 25 MEI 2022 11 Jl. Padang Bunut Lingkungan III Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Rp       9.838.937,00 PBG-140902-280622-01 28 JUNI 2022
Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022
Pada Bulan Juni tahun 2022 dinas PUPR  kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan  Banguanan  Gedung  (PBG)  dengan  menggunakan  aplikasi  SIMBG  dengan  Jumlah  11 PBG, dengan rincian 11 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah.

## Tabel Repitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Juli Tahun 2022
NO LOKASI RETRIBUSI                       (RP) NOMOR DAN TANGGAL IMB 1 2 3 4 1 Jl. Datuak Badaro Nan Putiah Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Rp     52.178.439,00 PBG-140902-30062022-01 30 JUNI 2022 2 Tanjung Pauh desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir Rp       1.194.400,00 PBG-140902-23062022-01 23 JUNI 2022 3 Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           221.611,50 PBG-140902-28062022-02 28 JUNI 2022 4 Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           375.457,50 PBG-140902-28062022-03 28 JUNI 2022 5 Jl. Printis kemerdekaan Desa Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Rp           300.000,00 PBG-140902-08072022-01 08 JULI 2022
Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuanatan Singingi dan Hasil analisis 2022
Pada  Bulan  Juli  tahun  2022  dinas  PUPR  kabupaten  kuantan  singingi  merokemendasikan Persetujuan  Banguanan  Gedung  (PBG)  dengan  menggunakan  aplikasi  SIMBG  dengan  Jumlah  5 PBG, dengan rincian 4 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah dan 1 PBG di Kecamatan Singingi Hilir.
Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Agustus Tahun 2022
NO LOKASI RETRIBUSI (RP) NOMOR DAN TANGGAL IMB 1 2 3 4 1 Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           218.559,00 PBG-140902-02082022-02 02 AGUSTUS 2022 2 Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           218.559,00 PBG-140902-02082022-02 02 AGUSTUS 2022 3 Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           218.559,00 PBG-140902-02082022-04 02 AGUSTUS 2022 4 Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           525.030,00 PBG-140902-02082022-06 02 AGUSTUS 2022
5 Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           218.559,00 PBG-140902-02082022-05 02 AGUSTUS 2022 6 Jl. Soekarno Hatta Dusun Sukajadi Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya Rp           429.962,00 PBG-140914-05072022-01 25 JULI 2022 7 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp     16.949.790,00 PBG-140902-31072022-01 31 JULI 2022 8 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp     16.640.910,00 PBG-140902-31072022-02 31 JULI 2022 9 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp     16.640.910,00 PBG-140902-31072022-05 31 JULI 2022 10 Jl. RT/RW 002/001 Dusun Wanasari Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Rp       4.175.407,50 PBG-140908-08082022-01 08 AGUSTUS 2022 11 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp       1.071.680,00 PBG-140902-31072022-01 31 JULI 2022 12 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp     20.888.010,00 PBG-140902-19082022-01 19 AGUSTUS 2022 13 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp.12.545.775,00 PBG-140902-02082022-03 02 AGUSTUS 2022 14 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp. 6.272.887,00 PBG-140902-02082022-01 02 AGUSTUS 2022 15 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp       6.272.887,00 PBG-140902-31072022-06 31 JULI 2022 16 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp     25.091.550,00 PBG-140902-30082022-01 30 AGUSTUS 2022

## Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuanatan Singingi dan Hasil analisis 2022
Pada  Bulan  Agustus  tahun  2022  dinas  PUPR  kabupaten  kuantan  singingi merokemendasikan Persetujuan Banguanan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan  Jumlah  16    PBG,  dengan  rincian  14  PBG  berada  di  Kecamatan  kuantan  tengah,1  PBG  di Kecamatan Singingi Hilir, 1 PBG di Kecamatan Sintajo Raya.
Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan September Tahun 2022
NO LOKASI RETRIBUSI (RP) NOMOR DAN TANGGAL PBG 1 2 3 4 1 Jl. Ahmad Yani kelurahan simpang tiga Desa simpang tiga Kecamatan Kuantan Tengah Rp       8.414.653,00 PBG-140902-09092022-01 09 SEPTEMBER 2022 2 Jl. Poros Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Rp       9.340.650,00 PBG-140901-26092022-01 26 SEPTEMBER 2022 3 Jl. Simpang Tiga Air Emas Desa Air Emas Kecamatan Singingi Rp           429.962,00 PBG-140903-05042022-01 26 SEPTEMBER 2022 4 Jl. Jend Sudirman Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Rp       9.922.027,00 PBG-140901-20092022-01 20 SEPTEMBER 2022

## Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuanatan Singingi dan Hasil analisis 2022
Pada  Bulan  September    tahun  2022  dinas  PUPR  kabupaten  kuantan  singingi merokemendasikan Persetujuan Banguanan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan  Jumlah  4    PBG,  dengan  rincian  1  PBG  berada  di  Kecamatan  kuantan  tengah,1  PBG  di Kecamatan Singingi, 2 PBG di Kecamatan Kuantan Mudik Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Oktober Tahun 2022
NO LOKASI RETRIBUSI (RP) NOMOR DAN TANGGAL PBG 1 2 3 4 1 Jl. Ahmad Yani Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Rp     16.714.269,00 PBG-140902-26092022-01 26 SEPTEMBER 2022 2 Jl. Poros H. Halim Dusun III Desa Seberang Cangar Kecamatan Kuantan Mudik Rp       1.647.800,00 PBG-140901-03102022-01 23 OKTOBER 2022 3 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp       7.633.197,00 PBG-140902-07102022-01 07 OKTOBER 2022
4 Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecmatan Kuantan Tengah Rp       8.108.100,00 PBG-140902-06102022-01 06 OKTOBER 2022 5 Jl. Rusdi S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           221.611,00 PBG-140902-11102022-03 11 OKTOBER 2022 6 Jl. Rusdi S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           221.611,00 PBG-140902-11102022-02 11 OKTOBER 2022 7 Jl. Rusdi S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah Rp           221.611,00 PBG-140902-11102022-01 11 OKTOBER 2022

## Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuanatan Singingi dan Hasil analisis 2022
Pada  Bulan  Agustus  tahun  2022  dinas  PUPR  kabupaten  kuantan  singingi merokemendasikan Persetujuan Banguanan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan  Jumlah  7    PBG,  dengan  rincian  6  PBG  berada  di  Kecamatan  kuantan  tengah,1  PBG  di Kecamatan Kuantan Mudik
Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Oktober Tahun 202 2 NO LOKASI RETRIBUSI (RP) NOMOR DAN TANGGAL PBG 1 3 5 6 1 Jl. Kaharudin Nasution desa koto taluk Kecamtan Kuantan Tengah Rp       5.855.305,00 PBG-140902-20112022-01 20 NOVEMBER 2022 2 Jl. Jend Sudirman Desa Pasar Usang Kecamatan Kuantan Hilir Rp       3.125.000,00 PBG-140904-10112022-01 10 NOVEMBER 2022 3 Jl. Jend Sudirman Desa Pasar Usang Kecamatan Kuantan Hilir Rp       3.125.000,00 PBG-140904-10112022-02 10 NOVEMBER 2022 4 Desa jake Kecamatan Kuantan Tengah Rp     13.624.000,00 PBG-140902-220822-01 22 AGUSTUS 2022 5 Jl. Belibis Lk. I kelurahan Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga Kecamatan Singingi Rp       2.600.728,00 PBG-140902-281122-02 22 AGUSTUS 2022
6 Jl. Jend Sudirman RT.02 RW 08 Keluran Muara Lembu desa muara lembu kec singingi Rp     27.851.750,00 PBG-140903-091122-02 22 AGUSTUS 2022

## Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022
Pada  Bulan  November  tahun  2022  dinas  PUPR  kabupaten  kuantan  singingi merokemendasikan Persetujuan Banguanan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan  Jumlah  6    PBG,  dengan  rincian  3  PBG  berada  di  Kecamatan  kuantan  tengah,1  PBG  di Kecamatan Singingi Hilir, 2 PBG di Kecamatan Singingi.

## 5.KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  tentang  Persetujuan  bangunan  Gedung  dengan  menggunakan Aplikasi  SIMBG  di  Dinas  PUPR  Kabupaten  Kuantan  Singingi  maka  dapat  di  simpulkan  sebagai berikut:
Dinas PUPR  Kabupaten Kuantan Singingi Telah Mengeluarkan rekomendasi Persetujuan Bangunan  Gedung  dengan    menggunakan  aplikasi  SIMBG    pada    tahun  2022  sebanyak  94 rekomendasi  PBG  dengan  rincian  di  bulan  Maret  5  PBG,  bulan  April  29  PBG,  bulan  Mei  5  PBG, bulan Juni 11 PBG, bulan Juli 5 PBG, bulan Agustus 16, bulan September 4 PBG, bulan Oktober 7 PBG, bulan Nopember 6 PBG, bulan Desember 5 PBG.

## REFERENSI
[1] Alfabeta Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
[2]  Badan  Standarisasi  Nasional,  2019, Persyaratan  Beton  Struktural  untuk  Bangunan Gedung SNI 2847:2019 , Jakarta.
[3]  Badan  Standarisasi  Nasional,  1997, Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Elemen  Struktur Beton Dengan  Alat Uji Palu Beton Type N dan NR, SNI 03-4430-1997 , Jakarta. Karundeng  V.,  2015, Penerapan Metode Schmidt Hammer Test dan Core Drilled Test
[4] Mukarom Zaenal, Laksana Muhibudin Wijaya. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Jawa Barat: Pustaka Media
[5]  Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih.  2007.  Managemen  Pelayanan.  Yogjakarta:  Pustaka  Pelajar Sugiyono. 2016.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
[6]  Tjiptono,  Fandy.  2012.  Service  Managemen  Mewujudkan  Layanan  Prima.  Yogyakarta:  Andy Zubir,  Ismail.  2000.  Zoning  Regulation:  Instrumen  yang  Diperlukan  Dalam  Rangka Reformasi Penataan Ruang. Jakarta: BKPRN
[7]Peraturan  Menteri  PU,    2007, Tentang  Pedoman  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan Gedung Nomor 25/RT/M2007 .
[8]  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2021 Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
[9] Undang-Undang  Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja