## PELAKSANAAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DAN IMPLIKASI PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Hamdin Husin 1 , Dwi Rosmawati 2
FISIP Universitas Tompotika, Universitas Islam Negeri Raden Intan 2 hamdin.husin@ymail.com , dwirosmawati@radenintan.ac.id

## Abstract
This study uses a qualitative metod with a phenomonological research approach to find, understand and explain the meaning of phenomena in sicial contexts naturally through a proces of deep comunication interaction between recearchers and the phenomenon under study.  The  selection  of  this  qualitative  approach  is  intendedto  express,  or  understand meaning including cogtinive, affective and intention as participants’ perspectives on the capability of public organizations and the low quality of public services provided by the Banggai Laut regency government. From the results of the study found that the as pects of capabilities  both  leadership  capabilities,  human  resources,  organizational  structure, facilities  and  infrastructure,  finance  and  location  capabilities  have  not  been  integrally optimizel.  The  change  leadership  applied  still  has  wide  negative  impacts,  HR  is  still related to the problem of low employee qualificationns, unequal distribution, employees lack understanding of the meaning of cervice and lack of know ledge and skills. On the other hand the positive impact of regional expansion also affects the range of control of the running of theregional government both in the as pects of public services in general and in the fields of education, health, pulation and civil registration in particular.
Keywords: impact of regional Expansion, Education, health, population and civil registration sevices.

## Abstrak
Posisi  strategis  Kabupaten  Banggai  Laut  yang  jauh  dari  Ibu  Kota  Provinsi  Sulawesi Tengah dan kota penyangga lainnya sehingga menyulitkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten lainnya. Disisi lain jauhnya posisi Wilayah Kabupaten ini, juga menyulitkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan  di  ibu  kota  provinsi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan penelitian fenomenologi untuk mencari,  memahami dan menjelaskan makna tentang  fenomena  dalam  konteks  sosial  secara  alamiah  melalui  proses  interaksi komunikasi  yang  mendalam  antara  peneliti  dengan  fenomena  yang  diteliti.  Pemilihan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan atau memahami meaning – mencakup  kognitif,  afektif  dan  intensi  sebagai  perspektif  partisipan  terhadap  fenomena pemekaran  daerah,  kapabilitas  organisasi  publik  dan  rendahnya  kualitas  layanan  publik yang  diberikan  Pemerintah  Kabupaten  Banggai  Laut.  Dari  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  pada  aspek  kapabilitas  baik  kapabilitas  kepemimpinan,    sumberdaya  manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan dan kapabilitas  lokasi belum secara integral dioptimalkan. Change Leadership yang diterapkan masih menimbulkan dampak
negatif  yang  luas,  SDM  masih  terkait  masalah  kualifikasi  pegawai  yang  masih  rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemaham terhadap makna pelayanan dan masih kurang knowlegde dan skill- nya. Disisi lain dampak positif pemekaran Daerah turut mempengaruhi terhadap rentang kendali jalannya pemerintahan Daerah baik pada aspek pelayanan  publik  secara  umum  maupun  dalam    bidang  pendidikan,  kesehatan, kependudukan dan catatan sipil pada khususnya.

## Kata Kunci : Implikasi, Pemekaran Daerah, Pelayanan BagI Masyarakat

## A. Pendahuluan
Pemekaran  Daerah  di  Indonesia  dilaksanakan  melalui  implementasi  Otonomi Daerah  dengan  melaksanakan  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  Pusat  dan pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007  pasal  1  ayat  10  bahwa  Pemekaran  daerah  adalah  pemecahan  provinsi  atau kabupaten/kota  menjadi  dua  daerah  atau  lebih 1 .  Dengan  prinsip  otonomi  Daerah  ini, pemekaran daerah yang merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah di arahkan untuk memberikan  peningkatan  kinerja  Daerah  yang  meliputi  penyelenggaraan  pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  startegi  pembangunan  dan  hasil  –  hasilnya  keseluruh  daerah  di  Negara kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas maka sejalan dengan penerapanUndang-UndangNomor 5 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah 2 , Kabupaten  Banggai  Laut  menjadi  daerah  otonom  baru  dengan  tujuan  mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagid aerahnya.   Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah Banggai Laut untuk mengelola potensi sumberdaya yang tersedia di wilayahnya. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Banggai  Laut  diwilayah  Provinsi    Sulawesi    Tengah    dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Daerah  berhak  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  berdasarkan prakasa  sendiri  dan  aspirasi  masyarakat    dalam  ikatan.  Negara  KesatuanRepublik Indonesia.  Secara  subtansial  harus  di  akui  bahwa  pemekaran  suatu  wilayah  bukan merupakan  masalah  sederhana,  terdapat  dua  kondisi  ekstrim  yang  akan  muncul  dalam pemisahan  dalam  suatu  wilayah  dari  wilayah  induknya.  Pertama  dengan  pemekaran daerah  induk  akan  berkurang  rentang  pengawasannya (Span  Of  Control) ,  serta  beban pembangunan  lainnya,  sehingga  akselerasi  pembangunan  dapat  dipacu  lebih  cepat. Kedua  pemisahan  suatu  Wilayah  akan  dapat  menurunkan  kemampuan  wilayah  induk dalam  memacu  pembangunan  yang  disebabkan  oleh  hilangnya  sebagian  sumber pendapatan  dan  sumber  daya  alam  wilayah  induk  tersebut.  Kondisi  ini  akan  terjadi,
1 Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Mengenai Tata Cara, Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.
2 Undang-Undang  (Uu)  Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Banggai  Laut  Di  Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tanggal 11 Januari 2013
sehingga  diperlukan  solusi  yang  tepat  untuk  menjaga  kestabilan,  baik  untuk  wilayah induk maupun wilayah yang dimekarkan. 3
Pada  konteks  inilah,  pemekaran  Kabupaten  Banggai  Laut  merupakan  kabupaten baru  hasil  pemekaran  yang  telah  berusia  3  tahun,  dibentuk  berdasarkan  Undang-undang No. 5 Tahun 2013 4 yang diundangkan pada tanggal 11Januari 2013 dan diresmikan menjadi Kabupaten  pada  tanggal  26  Agustus  2013.Sampai  saat  ini,  Kabupaten  Banggai  Laut memiliki  7  kecamatandan  66  Desa/Kelurahan.  Saat  ini  Jumlah  penduduk  Kabupaten Banggai Laut berjumlah 56.797 jiwa.
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Menurut Bagir Manan: “Otonomi  adalah  kebebasan  dan  kemandirian  satuan  pemerintahan  lebih  rendah  untuk mengatur  dan  mengurus  sebagian  urusan  pemerintahan”.Otonomi  ditujukan  untuk meningkatkan  Pelayanan  publik,  ketersediaan  fasilitas  umum  yang  memadai  dan terjangkau oleh Seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat  di  daerah,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  menciptakan  suasana  yang demokratis di daerah semakin berkembang, juga keterjalinan komunikasi yang seimbang dan  berkualitas  antara  pemerintah  daerah,  DPRD  dan  masyarakat,dalam  mendorong kesuksesan otonomi itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  meteliti  mengenai  Dampak pemekaran  Daerah  di  tinjau  dari  pelayanan  publik  di  bidang  pendidikan,  kesehatan, kependudukan  dan  catatan  sipil.  Pada  sisi  peningkatan  sumber  daya  manusia  (SDM) menurut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam Jurnal Sulteng tertanggal 18 November 2015  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Banggai  Laut  terus  berupaya  melakukan  perbaikan, terbukti sudah ada peningkatan indeks pembangunan manusia dengan skor 68, sedangkan untuk  pengentasan  kemiskinan  mengalami  penurunan  dari  25  %  warga  miskin  saat  di mekarkan, saat ini tinggal 18 % warga miskin.Sumber Daya Manusiabidang pendidikan, petugas administrasi  padadinas pendidikan, pemuda dan olaraga masih dirasakan kurang, jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus dilayani, terlebih ketika ada program non reguler (seperti pelayanan data yang berbasis online) yang memerlukan tenaga ektra dan terampil. Pada aspek Sarana dan Prasaranajuga dirasakan banyak kelemahan. Jumlah sekolah yang masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah angkatan sekolah, juga sarana  pembelajaran  yang  belum  lengkap  terutama  pada  tingkat  SD,  SLTP    dan  SLTA, disamping kondisinya ruang belajar dan bangku yang sudah berkategori rusak dan rusak berat.
Permasalahan-permasalahan tersebut ditunjang dengan masalah awal yakni  kondisi posisi  starategis  Kabupaten  Banggai  Laut  yang  jauh  dari  Ibu  Kota  Provinsi  Sulawesi Tengah, dan Kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah provinsi Sulawesi Tengah, sehingga menyulitkan  koordinasi  dan  hubungan  kerja  dengan  Pemerintah  Provinsi  maupun Pemerintah Kabupaten lainnya. Disisi lain jauhnya  posisi Wilayah Kabupaten ini, juga menyulitkan  akses  masyarakat  terhadap  pusat-pusat  pelayanan  di  ibu  kota  provinsi. Bagaimanakah Dampak Pemekaran Daerah dalam pelayanan publik dibidang pendidikan, kesehatan,  kependudukan  dan  catatan  sipil  di  Kabupaten  Banggai  Laut  ?  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  fenomenologi  untuk
3 Pasal 18 B Ayat (2)
4 Perda No . 5 Tahun 2013 . Percepatan Preservasi Infrastruktur Jalan Provinsi Melalui Hibah Dengan Pola Pembiayaan
mencari,    memahami  dan  menjelaskan makna tentang  fenomena  dalam  konteks  sosial secara alamiah melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena  yang  diteliti.  Pemilihan  pendekatan  kualitatif  ini  dimaksudkan  untuk mengungkapkan  atau  memahami meaning –  mencakup  kognitif,  afektif  dan  intensi sebagai perspektif partisipan terhadap fenomena pemekaran daerah, kapabilitas organisasi publik  dan  rendahnya  kualitas  layanan  publik  yang  diberikan  Pemerintah  Kabupaten Banggai Laut

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsep Pemekaran Daerah
Salah  satu  teori  wilayah  yang  melatarbelakangi  pemekaran  daerah  adalah  yang dikenal  dengan  Teori  Tempat  Pusat (Central  Place  Theory), yang  dikembangkan Christaliler 5 .  Menurut  Christaliler,  bahwa  dalam  suatu  wilayah  biasanya  tersebar sejumlah  penduduk/  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  kepentingannnya.  Pusat-pusat  pelayanan  yang  ada  relatif  terbatas  dan memiliki radius pelayanan yang terbatas.
Dalam kondisi seperti itu menuntut penyelenggara layanan untuk menambah pusat- pusat  pelayanan  agar  sebanyak  mungkin  masyarakat  dapat  terjamah  oleh  pelayanan tersebut.  Kemudian  karena  perkembangan  Ilmu  pengetahuan  managerial,  teknologi informasi dan telekomunikasi serta sistem peralatan, maka radius pelayanan pada pusat- pusat  pelayanan  menjadi  lebih  luas/  lebar,  akan  tetapi  tetap  saja  ada  beberapa masyarakat yang tidak terlayani sehingga secara alami terjadi penambahan pusat-pusat pelayanan  dengan  radius  pelayanan  yang  semakin  lebar  yang  pada  akhirnya  terjadi tumpang tindih pelayanan antara pusat-pusat pelayanan yang satu dengan yang lainnya.
Dalam keadaan demikian secara alami radius pusat-pusat pelayanan yang tadinya berbentuk lingkaran dan satu sama lain saling tumpang tindih, pada akhirnya berubah menjadi radius yang berbentuk heksagon (segi enam) sehinggfa tidak terjadi tumpang tindih  pelayanan.  Perubahan  lingkungan  dan  sistem  penyelenggara  layanan memungkinkan  masyarakat  suatu  wilayah  bukan  hanya  dapat  dilayanai  oleh  pemberi pelayanan tingkat lokal , tetapi juga dilayani oleh pemberi layanan regional  dan pusat yang memiliki radius pelayanan yang jauh lebih luas.
Demikian pula pelayanan pemerintah pada masyarakatnya memiliki radius wilayah pelayanan  tertentu.  Semakin  jauh  penduduk  dari  pusat  pemerintahan,  semakin  kecil memperoleh  sentuhan  pelayanan.  Permintaan  terhadap  pelayanan  jasa  yang  semakin meningkat  menuntut  pusat-pusat  pelayanan  pemerintah  daerah  memperluas  daerah pelayanannya, melalui pemekaran daerah. Akan tetapi pusat-pusat pelayanan memiiki keterbatasan  (radius)  jangkauan,  sehingga  diperlukan  pusat-pusat  pelayanan  lain melalui  pemekaran  daerah  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  masyarakat. Pada  suatu  saat  dengan  semakin  banyaknya  pusat-pusat  pelayanan  maka  radius pelayanan  satu  sama  lain  bersinggungan  sehingga  membentuk  batas  yang  tegas berbentuk hexagon.
Dalam  konteks  daerah  kabupaten,  suatu  daerah  yang  terlalu  luas  dengan perkampungan yang tersebar, maka penduduk yang berada di perkampungan yang jauh dari pusat pemerintahan (seperti yang banyak terdapat di wilayah Banggai Laut), akan
5 Wibowo,  Rudi  dan  Soetrisno. Konsep  dan  Landasan  Analisis  Wilayah .  Universitas Jember. 2001. h:94
mendapat sentuhan pelayanan yang relatif kecil atau hampir tak ada; karena itu dengan pemekaran  daerah  berarti  menambah  pusat-pusat  pernerintahan  daerah  sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sebelumnya terpencil. Dengan demikian masyarakat secara merata dapat tersentuh oleh pelayanan pemerintah baik  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pelayanan  administratif  maupun  pelayanan teknis dan penyuluhan pembangunan.

## B. Konsep Tentang Pelayanan Publik
Secara  umum  terminologi  publik  atau public mempunyai  arti masyarakat  atau umum  (diperlawankan  dengan privat ).  Istilah public maupun privat berasal  dari bahasa   latin,   dimana public berarti   ”of   the   people”   (menyangkut   rakyat   atau masyarakat  sebagai  bangsa  berhadapan  dengan  negara),  sedangkan privat berarti ”set a part” (bagian terpisah  dari rakyat atau masyarakat),  dengan  demikian,  istilah public dapat disimpulkan sebagai kumpulan orang atau manusia dalam hubungannya dengan  dan    atau    kapasitasnya    selaku    penyandang    kepentingan    komunal    dari kewarganegaraan   suatu  negara.
Adapun   istilah privat menunjuk   kepada   orang   per orang  dalam  kapasitas individu  berhadapan  dengan  individu  yang lain. Hal ini juga menjadi  kajian  dalam perspektif  ilmu  hukum  yang  membagi  hukum  publik  dan hukum privat. Hukum publik berarti hukum  yang mengatur  hubungan  orang atau manusia  dengan negara, sedangkan  hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan   individu  dengan individu. Lebih  jauh  Katherine  berpendapat  bahwa makna    denotasi    dari   publik adalah    dimensi-dimensi    kehidupan    kolektif    dan menciptakan    suatu    model hubungan-hubungan    publik    dan   privat    pada   suatu kontinum.
Istilah service sering  diidentikkan  dengan  istilah  pelayanan.  Berkaitan  dengan ini Kotler mengemukakan  bahwa :
A service  is any act of performance  that one party can offer to another  that is essentially  intangible  and  does  not  result  in      the  ownership  of  anything.  It’s production  may or may not be tied in phsycal product. 6
Dari beberapa  definisi  tersebut,  Taliziduhu  Ndraha  memberikan  batasan pengertian pelayanan sebagai berikut 7 :
1. Pelayanan   ( service) meliputi   jasa   dan   pelayanan.   Jasa   adalah   komoditi sedangkan  layanan  pemerintah  kepada  masyarakat  terkait  dengan  suatu  hak dan  lepas  dari  persoalan  apakah  pemegang  hak  itu  dapat  dibebani  suatu kewajiban   atau  tidak.   Dalam  hubungan   ini  dikenal   adanya   hak  bawaan (sebagai   manusia)   dan   hak   pemberian.   Hak   bawaan   itu   selalu   bersifat individual  dan  pribadi,  sedangkan  hak  berian  meliputi  hak  sosial  politik  dan hak  individual.  Lembaga  yang  berkewajiban  memenuhi  hak  tersebut  adalah pemerintah,   kegiatan   pemerintah   untuk  memenuhi   hak  bawahan   dan  hak berian inilah yang disebut pelayanan  pemerintah  kepada masyarakat.
6 Kotler  Philip  dan  Kevin  Keller.2009.  Manajemen  Pemasaran.  Jilid  1,  Edisi  13, Penerbit Erlangga, Jakarta. h.78
7 Taliziduhu Ndraha,. Resources (Ilmu pemerintahan Baru) 1 ,  Jakarta Rineka Cipta. 2011. h 36
2. Uraian      di      atas      jelas      bahwa,      kegiatan      pelayanan      pada      dasarnya menyangkut   pemenuhan   suatu   hak,  dan  hak  atas  pelayanan   itu  sifatnya sudah universal,  berlaku  terhadap  siapa  saja  yang  berkepentingan   atas  hak itu,  dan  oleh  organisasi  apapun  juga  yang  tugasnya  menyelenggarakan pelayanan dengan lebih menekankan kepada kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan mempersingkat   waktu  proses  pelaksanaan   urusan  publik, sedangkan  tugas  melekat pada posisi jabatan birokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. PELAYANAN  PUBLIK  DALAM  BIDANG  PENDIDIKAN,  KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1. Pelayanan  Publik  dibidang  pendidikan  sebelum  dan  sesudah  pemekaran  Daerah Kabupaten Banggai Laut.
Dieara  globalisasi  yang  dengan  kondisi  persaingan  yang  cukup  ketat  dan  penuh tantangan, aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan layanan yang sebaik – baiknya  kepada  masyarakat  dan  berorentasi  kepada  kebutuhan  masyarakat.  Kuaalitas layananan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan institusi pendidikan  sebagai  sebuah  organisasi  birokrasi  publik.  Untuk  menyikapi  tantangan yang dihadapi oleh Daerah kedepan dan tajamnya persaingan antara Daerah di Indoneia, Bidang pendidikan menempati posisi yang amat strategis dan mutak perlu mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dan lebih serius dari pada sebelumnya. Ini menandakan perlunya perubahan paradigma pendidikan yang mampu menjadi landasan filosofis dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan yang bersifat komprehensif.
Pelayanan  pendidikan  selalu  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  perkembangan zaman.  Sejak  terbentuknya  Banggai  kepulauan  tahun  1999  pelayanan  pendidikan ditekankan  pembentukan  karakter  dan  nasionalisme.  Sebaiknya  setelah  pemekaran banggai  laut  tahun  2013    sampai  saat  ini  pelyanan  pendidikan  dititikberatkan  pada pertumbuhan  mutuh  pendidikan  yang  mengarah  kepada  kualitas  sumber  daya manusianya dan tingkat pertumbuhan masyarakat yang mengarah kepada keejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan pendidikan menghadapi tantangan yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas daerah banggai Laut secara keseluruhan. Pelayanan pendidikan  sudah  tentu  tidak  lepas  dari  pengaruh  sistem  kehidupan  politik,  sosial, budaya,  ekonomi  dan  hukum.  Sistem  tersebut  harus  mampu  bersinergis  memberikan dukungan  dalam  upaya  pengembangan  layanan  pendidikan.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  pelayanan  pendidikan  belum  mampu  secara  optimal  mengembangkan kopetensi dan produktivitas. Disisi lain kesenjangan mutu dan efisiensi pendidikan saat ini dipengaruhi oleh pengelolaan pendidikan yang terpuat. Span of kontrol yang teralu jauh  dimana  pemerintah  puat  tidak  pernah  memahami  setiap  daerah  atau  lembaga pendidikan. Dalam kerangka otonomi pendidikan pemerintah pusat seyogyanya lebih berperan dalam menghailkan regulasi kebijakan yang mampu memberikan kemudahan dan pertimbangan untuk didelegasikan kepada Daerah itu sendiri.
Sesumgguhnya  pemerintah  dan  masyarakat  telah  terbawah  pada  arus  perubahan lingkungan  strategik,  tetapi  memerlukan  tanggapan  (responiveness)    reaktif  kearah pergeseran struktur – fungsi dan peran yang sesuai, proporsional dan harmonis. Peran dominan pemerintah akan bergeser dari operasi langung di emua sektor strategis kepada kondisi  yang  bersifat  mengarhkan  (steering),  memberdayakan  (empowering)  melalui serangkaian  kebijakan.  Peran  –  peran  utama  dengan  tidak  lagi  sepenuhnya  berada  di tangan  pemerintah  ,  tetapi  mulai  dipencarkan  puncak  kekuatan  dimasyarakat.  Ketika
terjadi  penyeragaman  tata  pemerintahan  Daerah,  maka  segala  kepentingan  daerah  di desain  dengan  flatform  sentralitik  yang  dipaksakan.  Ternyata  platform  tersebut  tidak mampu  mengakomodir  secara  efektif  dan  efisien  perubahan  –  perubahan  dinamis  di daerah. Konsep dan desain pendidikan yang trade –mark, ternyata mengalami distorsi diera reformai beramaan dengan terbangunnya kesadaran yang mmemberi pengakuan formal terhadap kemampuan dan kewenangan daerah.
Dalam  bidang  pendidikan,  evaluasi  kebijkan  masih  diperhadapkan  pada  situasi problematik  yang  amat  serius,  disisi  yang  lain  keinginan  yang  saangat  kuat  untuk meningkatkan mutu sumber daya terdidik dan terampil tetapi dilain pihak daya dukung institusi  pendidikan  kearah  itu  ternyata  tidak  cukup  kuat.  Walaupun  keinginan menunjukan  sektor  pendidikan  telah  dibangun  atas  dasar  dengan  komitmen  politik pemerintah daerah yang telah termanifestasikan kedalam berbagai  bentuk kebijkan dan program, tetapi ternyata belum memperoleh respon dukungan optimal dengan tindakan administratif dan manajemen institusi pada tataran birokrasi pendidikan.
Pada  aspek  Pendidikan  (lingkungan  Dinas  Pendidikan),  secara  kuantitas  jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan tenaga kependidikan pada awal berdirinya Kabupaten ini  dapat  dikatakan  cukup  memadai.  Selanjutnya  tahun  2016  jumlah  tenaga  pendidik mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik pada tingkat SD, SLTP masupun SLTA. Demikian pula data terakhir yang penulis peroleh tahun 2018, juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar   50,0  % SD,   34,8 % SLTP dan 58,42 % SLTA. Berdasarkan data dan analisis tersebut di atas, ternyata dalam bidang pendidikan secara kuantitas sudah cukup memadai akan tetapi distribusinya belum begitu merata.
2.    Pelayanan  Publik  dibidang  Kesehatan  sebelum  dan  sesudah  pemekaran  Daerah Kabupaten Banggai Laut.
Pelayanan  kesehatan  di  kabupaten  Banggai  Laut  diselenggarakan  oleh  dinas kesehatan yang sebelum pemekaran masih beradadi ibukota Banggai Kepulauan yaitu di  salakan.  Akses  menuju  salakan  dapat  dillui  melaui  jalur  laut  sehingga  cukup membutuhkan waktu yang cukup lama ketika berurusan dengan pelayanan kesehatan. Tetapi secara administratif salakan dan Banggai adalah beda karena terpisahkan oleh sebuah  pulau  maing  –  masing.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  pemerintah daerah harus mempercepat penyediaan sarana dan prasarana yang  memadai sehingga masyarakat  Banggai  memperoleh  pelayanan  yang  sama  tanpa  terkecuali.  Dalam  hal pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  pemerintah  banyak  menyediakan  persiapan  dengan membangun  satu  rumah  sakit  umum  daerah  dan  puskesmas  di  beberapa  desa  yang berada di wilayah Banggai Laut.
Pada aspek kesehatan Dinas Kesehatan saat ini dari 7 kecamatan terdapat 18 Puskesmas  dan  1  Rumah  Sakit  Umum  yang  berdiri  tahun  2015.  Dan  penumpukan petugas  pada  Puskes-puskes  yang  berlokasi  di  Kecamatan  Banggai,  Banggai  Utara, Banggai tengah dan Banggai Selatan. Hal ini terjadi karena kondisi fisik di kecamatan- kecamatan tersebut relatif lebih ramai dan banyak fasilitas. Menurut Sekretaris Dinas kesehatan  Kabupaten  Banggai  Laut,  hal  ini  merupakan  kondisi  alami  dimana  orang cenderung akan mengejar aspek kebutuhan sesuai dengan Teori Maslow, tentang teori Piramid  Kebutuhan.  Orang  akan  berusaha  memenuhi  kebutuhan  fisiologis  kemudian (setelah itu terpenuhi) kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan prestige dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Berdasarkan kenyataan dia atas ternyata dalam bidang kesehatan  secara  kuantitas  pun  masih  belum  memadai  dan  belum  merata,  terutama tenaga medis inti yaitu: dokter, perawat dan bidan.
3.  Pelayanan  Publik  dibidang  Kependudukan  dan  catatan  sipil    sebelum  dan  sesudah pemekaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.
Semenjak  penerapan  UU  No.  25  tahun  2009  tentang  pelayanan  publik, pemerintah  daerah  secara  terus  menerus  meningkatkan  pelayanan  publik.  Seiring dengan  itu, tuntutan  masyarakat  untuk  mendapatkan    pelayanan    yang   berkualitas terus    meningkat    dari    waktu    ke    waktu.  Tuntutan  tersebut  semakin  berkembang seirama  dengan  tumbuhnya  kesadaran  bahwa  warga  negara  memiliki  hak  untuk dilayani  dan  kewajiban  pemerintah  daerah  untuk dapat  memberikan   pelayanan. Tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelayanan  publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah  pelayanan  yang  efisien,  namun  bagaimana  pelayanan  juga  dapat  dilakukan tanpa membeda-bedakan  status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.
Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi  dari eksistensi birokrasi pemerintahan,  karena  hal  itu  bersentuhan  langsung  dengan  tuntutan  kebutuhan faktual masyarakat  terhadap  peranan  pemerintah.  Filosofi  pelayanan  publik  adalah menempatkan  rakyat  sebagai  subjek  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan. Moralitas    dari   pelayanan   publik   merupakan   derivasi   dari    filosofi   tersebut, yaitu pemberdayaan  masyarakat  dalam relasinya dengan struktur kekuasaan.
Pelayanan  publik yang ideal menurut paradigma New Public Service adalah bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada.  Tugas  pemerintah  adalah  melakukan  negoisasi  dan  mengelaborasi   berbagai kepentingan  diantara  warga  negara  dan  kelompok  komunitas.  Hal  ini  mengandung makna  bahwa,  karakter  dan nilai yang terkandung  dalam pelayanan  publik  tersebut harus   berisi   preferensi   nilai-nilai   yang   ada   dalam   masyarakat.   Oleh   karena masyarakat  bersifat  dinamis,  maka  karakter  pelayanan  publik  juga  harus  selalu berubah  mengikuti  perkembangan  masyarakat.  Di  samping  itu,  tuntutan demokratisasi pada  saat ini, birokrasi  pemerintah  dituntut  untuk  dapat  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat  dan  menempatkan  masyarakat sebagai customer.
Pelayanan dasar, yang terkait didalamnya bidang Kependudukan dan Catatan Sipil,  pada saat penelitian berlangsung  belum dapat dikatakan semua bidang memadai. Pada bidang Kependiudukan dan Catatan Sipil (Disdukpil) saat ini (2019) petugas yang melayani  administrasi  kependudukan  dan  catatan  sipil  berjumlah  96  orang.  Pegawai yang bertugas di Kantor Disdukpil Kabupaten berjumlah 28 orang, sedangkan tenaga operator kependudukan yang tersebar di 7 kecamatan berjumlah 34 orang.
B. DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN,
KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.
1.  Dampak Pemekaran daerah terhadap pelayanan pendidikan
Aspek utama  ketiga  yang  menjadi  fokus evaluasi ini adalah  kinerja pelayanan publik pemerintah daerah.  Analisis akan dibagi  ke dalam  tiga bagian:  pendidikan, kesehatan dan  kependudukan dan catatan sipil.
Pada  Sektor  pendidikan  merupakan  bagian  penting  dalam  pelayanan  publik. Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  2017-2022 disebutkan,  permasalahan  bidang    pendidikan  di  Banggai  Laut  antara    lain mencakup:  fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk  jenjang  pendidikan
menengah  pertama dan   yang   lebih  tinggi   yang   belum   tersedia  secara   merata; serta   ketersediaan pendidik  yang  belum  memadai, baik secara  kuantitas maupun kualitas. Pemekaran  daerah memungkinkan  pemerintah memperbaiki pemerataan fasilitas  pendidikan, baik  di  tingkat   dasar   maupun  lanjutan,   serta menyediakan  lebih    banyak    tenaga  pendidik    yang  memadai  melalui  peran pemerintah daerah.  Dengan rentang  kendali yang lebih merata  akan menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan bidang  pendidikan di setiap  daerah,  khususnya daerah pemekaran.
Secara    umum      dapat  dikatakan      bahwa     DOB  memiliki    daya    tampung sekolah   yang   lebih   rendah dibandingkan  kelompok   sampel   lainnya.   Hal  ini berlaku   untuk   semua   jenjang   pendidikan.    Terdapat kesenjangan yang  cukup tinggi  antara   daya  tampung sekolah  di  DOB dan  daerah lainnya.   Terlihat  tren penurunan  daya  tampung  sekolah  selama  periode  2014-2019,  yang  jauh  lebih kentara pada DOB dibandingkan dengan kelompok  daerah lainnya. Hal ini semakin memprihatinkan karena  secara  rata-rata (yaitu seluruh  rata- rata  kabupaten) tidak terlihat  adanya  tren  menurun. Namun  demikian  jika DOB dibandingkan dengan daerah  kontrol,  maka  tren  penurunan  daya  tampung  sekolah  ini  dapat diidentifikasi  pula.  Sehingga Dampak  Pelayanan  pendidikan  di  Kabupupaten Banggai  Laut  selama  ini  mengalami  perubahan  fluktutif  dari  tahun  ke  tahun.
Indikator  yang  dapat  mengukur  tingkat  perkembangn  pendidikan  menurut  jenjang pendidikan dapat dilihat berdasarkan angka partisipsi sekolah tahun 2017 85,81 %, tahun 2018 77, 22 % tahun 2019 90,93 %, sementara angka partisipasi murni tahun 2017 81,94 %, thun 2018 80,84 %, tahun 2019 85,51 %, selanjutnya angka partisipasi kasar tahun 2017 122,03 %, tahun 2018 123,03 % dan 2019 116,94 %.  Berdasarkan data  tersebut  maka  Angka  partisipasi  sekolah,  angka  partisipasi  murni  dan  angka partisipasi kasar untuk tingkat Sekolah  Dasar berada pada kisaran 85 – 100 bahkan angka  partisipasi  kasar  mencpai  lebih  100,  ini  menunjukkan  bahwa  intervensi kebijakan pemerintah Kabupaten Banggai Laut di bidang pendidikan khususnya siswa berusia  7  –  15 tahun  untuk  wajib belajar  9 tahun  merata  pada seluruh  kecamatan  di Banggai  Laut.  Hal  serupa  juga  terjadi  pada  APS,  APM  dan  APK  untuk  SMA  tu sederajad berada pada kisaran angka 77 – 100 menunjukkan adanya peningktan daya serap pada jenjang pendidikan tersebut.
2.  Dampak pemekaran daerah terhadap bidang kesehatan
Di bidang    kesehatan,  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  diukur  dengan jumlah  fasilitas kesehatan untuk tiap orang penduduk. Ukuran jumlah penduduk ini digunakan untuk  lebih  mengarahkan ketersediaan  fasilitas  kesehatan  pada tingkat  kecamatan. Dari data  yang  ada,  dapat ditarik  gambaran bahwa   dalam perkembangannya, ketersediaan fasilitas kesehatan di DOB tidak  jauh  berbeda dengan  daerah induk.  Pada tahun  2017  bahkan   terjadi   peningkatan  jumlah fasilitas  kesehatan  yang  nyata   di daerah banggai Laut.   Ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah  fasilitas  kesehatan di  daerah pemekaran  menunjukkan kecenderungan  yang  menurun.  Artinya, pemekaran daerah telah  secara  nyata mendorong pemerataan  pelayanan kesehatan, terutama di bidang  pengadaan sarana    fisik.    Hal  yang    menjadi  perhatian  adalah    bahwa    kualitas    fasilitas kesehatan  yang    dibangun  juga    ditingkatkan,  agar    sasaran  pembangunan bidang  kesehatan tercapai. Evaluasi  terhadap  ketersediaan  tenaga  kesehatan
menggunakan rasio  tenaga  kesehatan termasuk dokter,  paramedis dan tenaga non  paramedis untuk  setiap  wilayah.  Berbeda  dengan  fasilitas  fisik kesehatan, jumlah  tenaga  kesehatan di  DOB masih  jauh  di  bawah    daerah induk  maupun kontrol. Pada   tahun  2017,  daerah  induk  menyediakan  paling   tidak  13  orang tenaga  kesehatan  untuk    tiap    Daerah  penduduk  sedangkan  di  DOB  hanya tersedia delapan  orang. Kesulitan  di  daerah  induk  untuk   memperoleh tenaga kesehatan  serupa   dengan  kesulitan   memperoleh  tenaga  pendidik   maupun aparatur  pemerintah secara umum.
Desentralisasi  bidang   kesehatan sangat penting untuk  mencapai tujuan pembangunan  dan  mendorong  pencapaian Sustainable  Development  Goals . Dalam konteks  desentralisasi bidang  kesehatan, pemerintah daerah memainkan peranan  tersendiri.    Pemerintah  daerah  berperan  dalam    menentukan  dan mengarahkan   peningkatan   jumlah    dan    pemerataan  ketersediaan  tenaga kesehatan  di  daerahnya, terutama  di  daerah-daerah  tertinggal.  Banggai  Laut sebagai daerah pemekaran   merupakan daerah kepulauan , yang  di dalamnya terdapat  wilayah  kecamatan  yang  masih  minim  pelayanan  kesehatannya. Sehinga pelayanan  kesehatan  tidak  terlepas  dari  faktor  eksternal  dan  internal  yang dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif. Interveni proram dan kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif terus dilakukan baik dari sisi kualitas maupun  kuantitas  daalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  masyarakat. Demikian  pula  sarana  dan  prasarana  kesehatan  yang  tersedia  baik  di  rumah  sakit, pukesmas,  pustu  dan  puskesdes  di  tingkat  desa  terus  diupayakan  agar  tetap  dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang pelayanan kesehatan. Selain itu hal yang perlu  diperhatikan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  adalah meningkatnya  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  ditandai  oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian Ibu  melahirkan  serta  perbaikan  status  gizi  masyarakat.  Untuk  mencapai  indikator kesehatan  tidak  lepas  dari  peran  pembangunan  pelayanan  kesehatan  dalam  ha  ini sarana  prasarana  dalam  mendukung  peningkatan  derajad  kesehatan  masyarakat. Fasilitas  yang  ada  saat  ini  Rumah  sakit  1  unit,  Puskesmas  10  unit,  puskesmas pembantu 25 unit, polindes 3 unit dan poskesdes 22 Unit.
3. Dampak pemekaran daerah terhadap kependudukan dan catatan sipil Ketersediaan  pelayanan  kependudukan  dan  catatan  sipil    juga    memainkan peranan  yang    penting  dalam    pembangunan  daerah.    Kependudukan  d a n c a t a t a n  s i p i l  tidak  saja  diperlukan untuk  mendukung roda  kegiatan ekonomi tetapi   juga  untuk mendukung kegiatan pemerintah yang  bersifat  administratif, kegiatan pelayanan publik,  serta  menjadi  satu instrumen untuk  meningkatkan lalu  lintas  informasi  serta  kegiatan  lainnya.  Indikator  yang  digunakan  untuk merepresentasikan  kualitas  kependudukan    adalah    persentase  pelayanan  publik dalam  kondisi  baik,  terhadap  pelayanan  dasar.  Kependudukan  dan  catatan  sipil memang  merupakan salah  satu layanan mendasar dalam lingkungan pemerintah daerah. Data  yang  ada  menunjukkan bahwa  selama  periode 2014-2019,   kualitas pelayanan  di daerah induk  masih lebih baik dibandingkan dengan yang  di DOB. Pemekaran memang membawa perbaikan dan pembenahan pelayanan di DOB. Hanya  saja  hasil  evaluasi  terhadap  rasio  antara    kualitas  p e l a y a n a n   dengan kuantitas  pelayanan  yang  ada  menunjukkan  perlunya    perhatian  pada peningkatan  kualitasnya.  Sehingga dampak    pelayanan  dalam  bidang
kependudukan  dan  catatan  sipil  di  Kabupaten  Banggai  Laut    terdapat beberapa   h a l   seperti uraian dibawah i ni  :
1. Memperhatikan    hasil    penelitian    tersebut,    tampaknya  akan berimplikasi      pada        kebijakan      dan      dapat  dimungkinkan  sudah membudaya  pada    Dins  Kependudukan  dan  Catatan  sipil,  karena hubungan  antara  kebijakan  dengan  kepuasan  Pelayanan  E-KTP,  KK, Akte Kelahiran  yang  masih belum singkron.
2. Kualitas    pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan    Sipil akan     tetap belum cukup   memberikan   kepuasan   p ad a  pu b l ik  baik dalam melayani masyarakat dikarenakan dengan terbuktinya hubungan antara  kualitas  pelayanan  dengan  kepuasan  m a s y a r a k a t   masih dalam tingkatan belum maksimal.
3. Terdapat belum singkronnya kebijakan dengan  kualitas pelayanan yang berimplikasi  langsung  terhadap  kepuasan    mayarakat  terkait dengan pelayanan yang  ada.
Kualitas   pelayanan  publik   merupakan  satu   hal   yang   erat   kaitannya dengan    pemekaran    daerah.  Pemekaran  daerah  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  antara   lain  melalui  peningkatan dan pemerataan  pelayanan  publik,  termasuk  bidang    pendidikan,  kesehatan, kependudukan  dan  catatan  sipil  .  Jelas  bahwa   pelayanan  publik   seyogyanya dibarengi  dengan  peningkatan kualitas  dan  efektivitas  pelayanan  itu  sendiri, sehingga  dapat  secara  optimal  mendorong  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di daerah. Tampak  bahwa  perkembangan Indeks Kinerja Pelayanan Publik (IKPP) DOB sepanjang tahun 2014-2019  berada di  bawah   daerah induk. Hal  ini  menjadi    gambaran  kurang    optimalnya  pelayanan  publik  di  DOB dibandingkan daerah induk..
Belum  optimalnya  pelayanan  publik  di  daerah  pemekaran  disebabkan  oleh sejumlah   permasalahan di antaranya :
1. Tidak efektifnya penggunaan dana. Adanya pemekaran daerah membuat dana yang tersedia menjadi  lebih  besar  untuk  luas wilayah  dan  jumlah  penduduk yang  relatif  sama.  Seharusnya  hal  ini  mendorong  peningkatan  pelayanan publik.  Hal  ini  sejalan  juga  dengan  upaya   lebih  mendekatkan  pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat.    Dari  perkembangan  indeks  pelayanan publik  dapat ditunjukkan bahwa  penggunaan dana  untuk  pelayanan publik di DOB ternyata tidak lebih baik dibandingkan di daerah induk.
2. Tidak  tersedianya  tenaga  layanan   publik.   Alokasi  dana   pemerintah  pusat melalui    Dana  Alokasi  Umum    (DAU) dan    Dana    Alokasi  Khusus    (DAK) seyogyanya mendorong  perluasan dan  pemerataan  pelayanan pendidikan, kesehatan,  kependudukan  dan  catatan  sipil  dari    sisi  fasilitas  fisik. Keterbatasan perkembangan ekonomi   di  DOB menjadi  satu  kendala  dalam menarik  tenaga pendidik  dan kesehatan untuk lebih mengoptimalkan kinerja di daerahnya. Dengan  kata  lain, selain  masalah keterbatasan dari  sisi jumlah tenaga pelayanan, kinerja tenaga pelayanan yang ada pun  kurang optimal.
3. Belum  optimalnya  pemanfaatan  pelayanan  publik.  Dalam  hal  pelayanan terutama sumber daya manusia, tampak  adanya  peningkatan yang  signifikan di DOB. Namun dari sisi pemanfaatannya secara optimal, masih menjadi tanda tanya.  Dari kondisi yang ada, dapat dikatakan bahwa  membaiknya kualitas dan pelayanan publik bidang  pendidikan, kesehatan, kependudukan dan  catatan sipil belum  dapat menjadi faktor pendorong pembangunan daerah. Hal yang
perlu  menjadi  perhatian adalah sejauh  mana  peningkatan  pelayanan publik dari sisi fisik ini dapat meningkatkan kualitas  dan taraf hidup  masyarakat.

## KESIMPULAN
Dampak  pemekaran  daerah  dalam  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Banggai  Laut memiliki  dampak  positif  dan  dampak  negatif.    Belum  objektif  dan  independennya kegiatan pemekaran  tersebut  diindikasikan  karena masih belum optimalnya     kebijakan pemerintah  daerah,  sehingga  berimplikasi  terhadap  layanan  dasar  dalam  bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  maka Dampak pemekaran daerah di kabupaten Banggai Laut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Dampak kebijakan pemekaran daerah di kabupaten Banggai Laut belum berjalan baik, dikarenakan  pemimpin  Daerah  dan  Satuan  Kerja  perangkat  Daerah  belum  fokus memperhatikan  pelayanan  masyarakat  secara  serius  dalam  memperhatikan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  baik  itu  pelayanan  pendidikan,  pelayanan kesehatan,  dan  pelayanan  kependudukan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan Daerah.  Hal  tersebut  menjadi  perhatian  bagi  pemimpin  Daerah  sehingga  kualitas pelayanan publik yang menjadi pilar dasar utama yang lahir dari prakarsa aparat sipil negara dan Oragnisasi perangkat daerah menjadi belum optimal.
2. Pelayanan  publik  terhadap  capaian  tujuan  keberhasilan  pemekaran  daerah  belum maksimal merepresentasikan keadaan masyarakat yang sesungguhnya.  Kondisi dan keadaan  faktual  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  kependudkan  dan  catatan  sipil sebagai  ukuran  keberhasilan  pencapaian  pelayanan  publik  sebagai  salah  satu tujuan kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut.
3. D a m p a k   Pemekaran  daerah    di  kabupaten  Banggai  Laut, pertama ;  proses pembentukan sistem, mekanisme maupun harmonisasi kerja aparatur membutuhkan waktu  yang  relatif cukup  lama. Akibatnya kinerja pemerintahan menjadi  lambat pada  fase awal kabupaten Banggai Laut. Kedua , proses  penyesuaian pangkat dan jabatan  serta posisi  pejabat  terkesan  dipaksakan.    Beberapa  sumber menyebutkan adanya  percepatan kenaikan  golongan dalam  rangka  memenuhi persyaratan  untuk    jabatan  tertentu.  Hal  ini  pada    akhirnya  menimbulkan masalah    internal    pemerintahan  itu  sendiri,    misalnya    kecemburuan  antar- aparatur maupun kurang  terjalinnya  kerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, John W. 2009. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (3rd ed .). Thousand Oaks, CA: Sage. Denzin,  Norman  K.  dan    Yvonna  S.  Lincoln.  2009. Hand  Book  of  Qualitative Research . Terjemahan Dariyatno, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kotler, Philip.  1997. Marketing              Management:  Analisys,                  Planning, Implementation, and Control, Eight Edition. Prentice Hall.
Ndraha, Taliziduhu. 2011. Resources (Ilmu pemerintahan Baru) 1 ,  Jakarta Rineka Cipta.
Wibowo,  Rudi  dan  Soetrisno.  2001. Konsep  dan  Landasan  Analisis  Wilayah . Universitas Jember.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun    2013  tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Penghapusan Daerah