## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja

## ANALISIS PEMBINAAN TERITORIAL DI KODAM III/SILIWANGI DALAM MENGHADAPI HAKEKAT ANCAMAN

## Agus Subagyo

## Universitas Jenderal Achmad Yani
Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531
Alamat email Koresponden: agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRACT
The  era  of  globalization  has  created  a  complex  threat,  both  military,  non- military, and hybrid threats, thus encouraging Indonesia to compile a universal defense  system  with  the formation  of  main  components,  reserve  components, and  supporting  components,  which  are  prepared  early  through  teritorial guidance at every Kodam throughout Indonesia. The purpose of this study was to  analyze  teritorial  development  at  the  Military  Regional  Command  III  / Siliwangi to support the universal defense system in order to face the nature of the  threat.  The  theoretical  framework  used  is  the  concept  of  teritorial development, the concept of threats, and the concept of military and non-military defense.  The  research  method  uses  qualitative  methods  with  data  collection techniques  in  the  form  of  observation,  interviews,  and  literature  study.  The results showed that teritorial development at Military Regional Command III / Siliwangi  was  carried  out  quite  optimally  by  development  geography, development  demographics,  and  development  social  conditions,  which  were carried  out  through  social  communication  methods,  development  of  regional resilience,  and  military  service  The  obstacles  faced  in  carrying  out  teritorial development  at  the  Military  Regional  Command  III  /  Siliwangi  are  internal constraints  (personnel,  budget,  infrastructure,  software)  and  external constraints  (misunderstanding  of  the  community,  local  government  sectoral egos,  and  NGO’s  negative  perceptions).  The  innovative  idea  of  teritorial development is the need for a permit on Defense Environmental Impact Analysis and  building  an  application  /  software  for  the  Indonesian  Army  Teritorial Management Information System.
Keywords : analysis, threats, defence, territorial.

## ABSTRAK
Era  globalisasi  telah  melahirkan  kompleksitas  ancaman,  baik  ancaman militer,  non  militer,  maupun  hibrida,  sehinga  mendorong  Indonesia  untuk menyusun  sistem  pertahanan  semesta  dengan  pembentukan  komponen utama,  komponen  cadangan,  dan  komponen  pendukung,  yang  disiapkan secara  dini  melalui  pembinaan  teritorial  di  setiap  Kodam  di  seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembinaan teritorial di Kodam  III/Siliwangi  guna  mendukung  sistem  pertahanan  semesta  dalam rangka menghadapi hakekat ancaman. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah  konsep  pembinaan  teritorial,  konsep  ancaman,  dan  konsep

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
pertahanan  militer  dan  nir  militer.  Metode  penelitian  mengunakan  metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berup observasi, wawancara, dan studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi dilakukan belum sepenuhnya optimal dengan pembinaan  geografi,  pembinaan  demografi,  dan  pembinaan  kondisi  sosial, yang  digelar  melalui  metode  komunikasi  sosial,  pembinaan  ketahanan wilayah, dan bhakti TNI. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi adalah kendala internal (personil, anggaran,  sarana  prasarana,  piranti  lunak)  dan  kendala  eksternal (pemahaman  keliru  masyarakat,  ego  sektoral  pemerintah  daerah,  dan persepsi negatif NGO). Gagasan inovasi dari pembinaan teritorial ini adalah perlunya perijinan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan  dan  membangun  aplikasi  / software Sistem  Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIMBINTER) TNI AD.
Kata Kunci: Analisis, Ancaman, Pertahanan, Teritorial.

## PENDAHULUAN
Dalam  spektrum  sosial  politik,  masalah  pertahanan  dan  keamanan merupakan aspek vital yang menarik untuk dikaji dan dianalisis. Salah satu tujuan  negara  adalah  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  bagi  warga negaranya  sehingga  akan  mendukung  terselenggaranya  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.  Urusan  pertahanan  dan  keamanan  merupakan urusan  pemerintah  pusat  sebagaimana  tertuang  dalam  UU  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  sehingga  pemerintah  pusat  berupaya untuk  melakukan  tata  kelola  pertahanan  ( defence  governance )  yang profesional  agar  supaya  mampu  menciptakan  rasa  aman  bagi  masyarakat dari segala ancaman yang akan menganggu aktifitas kehidupan masyarakat.
Dalam perspektif yuridis, UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari ancaman  militer  serta  ancaman  bersenjata  terhadap  keutuhan  bangsa  dan negara. Selanjutnya, UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI menyatakan bahwa tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  TNI  menggelar  operasi,  yakni: Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah  satu  tugas  OMSP  adalah  memberdayakan  wilayah  pertahanan  dan kekuatan  pendukungnya  secara  dini  sesuai  dengan  sistem  pertahanan semesta.  Pada  bagian  penjelasan  UU  No  34  Tahun  2004  Tentang  TNI dijabarkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  memberdayakan  wilayah pertahanan adalah : (1) membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer  untuk  perang,  yang  pelaksanaannya  didasarkan  pada  kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (2) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Sementara  itu,  UU  No  23  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara secara eksplisit menyatakan bahwa pengelolaan  sumber  daya  nasional  untuk  pertahanan  negara  bertujuan mentransformasikan  sumber  daya  nasional  (berupa  sumber  daya  manusia, sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya  buatan,  serta  sarana  dan  prasarana nasional) menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan  pertahanan  negara  melalui  usaha  bela  negara,  penataan komponen  pendukung,  dan  pembentukan  komponen  cadangan.  Sebagai salah satu matra utama di satuan TNI, satuan TNI AD melaksanakan fungsi pembinaan  teritorial  melalui  satuan  komando  teritorial  (Koter)  atau  satuan komando kewilayahan (Kowil) di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Kodam, Korem, Kodim, sampai dengan Koramil.
Salah  satu  Kodam  yang  saat  ini  terus  melaksanakan  kegiataan pembinaan  teritorial  adalah  Kodam  III/Siliwangi.  Kodam  III/Siliwangi membawahi 2 (dua) wilayah Propinsi, yakni Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten yang sangat strategis karena merupakan wilayah penyangga ibu kota

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Jakarta dengan dinamika permasalahan sosial yang komplek dan beragam. Markas  Kodam  III/Siliwangi  berada  di  Kota  Bandung  yang  membawahi  4 (empat)  Korem  dan  22  (duapuluh  dua)  Kodim,  yang  merupakan  satuan komando  teritorial  dengan  jangkauan  sampai  dengan  di  tingkat  kecamatan dan kelurahan / desa, dimana terdapat Babinsa di setiap desa / kelurahan. Kodam III/Siliwangi memiliki peranan yang sangat strategis dalam perjalanan sejarah  bangsa  Indonesia  mulai  dari  masa  penjajahan,  perjuangan kemerdekaan,  mempertahankan  kemerdekaan  sampai  dengan  menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah Indonesia.
Pembinaan  teritorial  yang  dilaksanakan  oleh  Kodam  III/Siliwangi selama ini belum sepenuhnya optimal, dilihat dari fungsi pembinaan teritorial dan  metode  pembinaan  teritorial.  Pada  aspek  fungsi  pembinaan  teritorial, pembinaan  dilakukan  melalui  pembinaan  geografi,  pembinaan  demografi, dan pembinaan kondisi sosial, yang dijalankan oleh Kodam bersama dengan institusi  Korem,  Kodim,  dan  Koramil  yang  ada  dibawahnya  untuk mentransformasikan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan,  dan  sarana  prasarana  nasional  menjadi  sumber  daya  pertahanan yang  akan  menjadi  kekuatan  pertahanan  dalam  rangka  menghadapi ancaman  militer  maupun  non  militer.  Pada  aspek  metode  pembinaan teritorial,  digelar  melalui  metode  komunikasi  sosial,  pembinaan  ketahanan wilayah,  dan  bhakti  TNI,  yang  dilakukan  oleh  semua  aparat  Kodam III/Siliwangi  kepada  semua  lapisan  masyarakat  dan  komponen  bangsa lainnya.
Pelaksanaan  pembinaan  teritorial  yang  dilakukan  oleh  Kodam III/Siliwangi masih bersifat konvensional dan manual, belum mengadaptasi perkembangan  teknologi  informasi,  belum  menyesuaikan  perkembangan lingkungan strategis, dan belum menerapkan digitalisasi perangkat aplikasi ( software )  teknologi  di  era  revolusi  industri  4.0.  Sebagai  contoh,  aparat babinsa dalam komunikasi sosial dengan masyarakat, masih menggunakan alat komunikasi Hand Phone (HP) yang belum smart phone , masih “gaptek” media  sosial  (instagram,  facebook,  twitter,  youtube),  dan  alat  transportasi yang  serba  terbatas  dihadapkan  pada  jangkauan  wilayah  tugas  sampai  ke

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
kampung-kampung,  pedalaman,  pegunungan,  dan  pesisir.  Di  setiap  Kodim maupun Koramil juga tidak ada website resmi Kodam, Korem, Kodim maupun Koramil  sebagai  sarana  untuk  menyampaikan  sosialisasi  program  dan kegiatan  pembinaan  teritorial  kepada  masyarakat.  Akibatnya,  masyarakat juga  belum  memahami  apa  itu  pembinaan  teritorial  dan  apa  manfaat keberadaan  Kodam  III/Siliwangi  bagi  pembangunan  nasional  dan kesejahteraan masyarakat.
Urgensi  penelitian  ini  adalah  bahwa  sejauh  penelusuran  yang dilakukan  oleh  peneliti,  belum  ada  penelitian  lain  yang  mengkaji  tentang pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi sehingga originalitas, kebaruan, dan novelty dari  penelitian  ini  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah dan berkontribusi pada khazanah pustaka di bidang tata kelola pemerintahan (governance  and  state), khususnya  kebijakan  publik  di  bidang  pertahanan dan  keamanan,  terutama  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  pembinaan teritorial TNI AD di Kodam III/Siliwangi.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berupaya  untuk  mengungkapkan  makna  dibalik  fenomena,  peristiwa,  atau fakta.  Artinya,  penelitian  kualitatif  akan  menganalisis  makna  dibalik  data untuk  menjawab  sebuah  peristiwa  yang  terjadi  dengan  penekanan  pada penafsiran, pemaknaan, dan keyakinan yang dituangkan dalam bentuk kata, kalimat,  dan  narasi,  serta  bukan  mengukur  secara  kalkulasi  matematik- statistik atau angka sebagaimana penelitian kualitatif (Sugiono, 2018: 6-8). Data  yang  diperoleh  berasal  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan atau studi terhadap dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi TNI AD  termasuk  Kodam  III/Siliwangi.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data, sehingga data dapat dibaca dan ditampilkan secara sistematis, mudah dipahami, dan memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas (Miles & Huberman, 2013: 17-20).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Observasi  dilakukan  di  Markas  Kodam  III/Siliwangi  yang  berada  di Kota Bandung selama 2 bulan, yakni pada Bulan Februari dan Maret 2020, khususnya  di  jajaran  Asisten  Teritorial  (Aster)  Kodam  III/Siliwangi. Wawancara  mendalam  dilakukan  kepada  informan,  yakni  Pangdam III/Siliwangi, Kasdam III/Siliwangi, dan Aster Kodam III/Siliwangi pada bulan Juni 2020. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai laporan yang  dikeluarkan  oleh  Kodam  III/Siliwangi,  seperti  Lapsat  Kodam III/Siliwangi,  Progbinter  Kodam  III/Siliwangi,  Sisrendal  Binter  Kodwam III/Siliwangi,  Anpotwil  Kodam  III/Siliwangi,  dan  Analisa  Daerah  Operasi (ADO) Kodam III/Siliwangi.

## KERANGKA TEORITIS
Pisau analisis untuk menganalisis dan membedah pembinaan teritorial di  Kodam  III/Siliwangi,  dipakai  kerangka  teoritis-konseptual,  yakni  konsep ancaman,  konsep  pertahanan  militer,  konsep  pertahanan  nir  militer,  dan konsep pembinaan teritorial.
Menurut  Alfred  Sthepan  (1971:10),  ancaman  secara  universal  dibagi menjadi  ancaman  militer  dan  ancaman non  militer.  Barry  Posen  (1994:7-9) mengatakan  bahwa  ancaman  bisa  berasal  dari  dalam  negeri  (internal)  dan ancaman dari luar negeri (eksternal). Barry Buzan (1991:19-20) menjabarkan bahwa  ancaman  bisa  berupa  ancaman  militer,  politik,  ekonomi,  sosial  dan lingkungan.  Dari  konsep  inilah  kemudian  UNDP  memunculkan  konsep human  security  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  komponen,  yakni: economic security,  food  security,  health  security,  environmental  security,  personal security,  community  security  dan  political  security (Subianto,  2013:21-38). Ancaman  keamanan  mengalami  perluasan  makna  sehingga  lahir  lima dimensi  konsep  keamanan,  yakni: (1)  the  origin  of  threats;  (2)  the  nature  of threats ; (3) changing  reponse; (4) changing responsibility of security; (5) core value of security (Perwita, 2014:44-62).
Dalam konteks Indonesia, Buku Putih Pertahanan RI Tahun 2015 yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Pertahanan  RI  dan  UU  No  23  Tahun  2019 Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pertahanan  Untuk  Pertahanan  Negara

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
menyatakan  bahwa  ancaman  meliputi  ancaman  militer,  non  militer,  dan hibrida.

## Gambar 1. Hakekat Ancaman
Sumber : Kemhan RI. Buku Putih Pertahanan RI. 2015
Pertahanan  negara  Indonesia  diselenggarakan  dalam  suatu  sistem pertahanan  semesta.  Bentuk  pertahanan  yang  dikembangkan  melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan  secara  total,  terpadu,  terarah  dan  berlanjut  (Salman, 2019:17-35).  Sistem  pertahanan  semesta  mengintegrasikan  pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal  yang  tinggi.  Dipersiapkan  secara  dini  berarti  sistem  pertahanan semesta  dibangun  secara  berkelanjutan  dan  terus-menerus,  untuk menghadapi  berbagai  jenis  ancaman  baik  ancaman  militer,  nonmliter, maupun  hibrida.  Berbagai  jenis  ancaman  ini  secara  akumulatif  dapat dikelompokkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.
Gambar 2. Sistem Pertahanan Negara

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja

## Sumber : Kemhan RI. Buku Putih Pertahanan RI. 2015
Tatanan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu  dan  terarah  dibawah  kesatuan  komando  dengan  memadukan strategi  pertahanan,  sehingga  merupakan  satu  totalitas  pertahanan  Negara (Susetyo,  2019:  1-18).  Menghadapi  ancaman  militer,  menempatkan  TNI sebagai  Komponen  Utama  didukung  Komponen  Cadangan  dan  Komponen Pendukung melalui suatu mobilisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Menghadapi  ancaman  nonmiliter  menempatkan  K/L  diluar  bidang pertahanan  sebagai  Unsur  Utama  didukung  oleh  Unsur  Lain  Kekuatan Bangsa  termasuk  Pemda.  Sedangkan  menghadapi  ancaman  hibrida, dilaksanakan  secara  terpadu  dengan  mengerahkan  kekuatan  militer  dan kekuatan nirmiliter sesuai kebijakan dan keputusan politik negara.
Gambar 3. Skema Pengintegrasian Komponen Hanmil & Han Nirmil
Sumber : Kemhan RI. Buku Putih Pertahanan RI. 2015
Sumber  daya  pertahanan  militer  merupakan  hasil  tranformasi  dari kekuatan  komponen  pertahanan  militer  yang  terbentuk  dari  beberapa kekuatan  pertahanan  negara,  meliputi  Komponen  Utama  yang  diperkuat dengan Komponen Cadangan dan Pendukung.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja

## Gambar 4. Komponen Pertahanan Nirmiliter
Sumber: Kemhan RI. Buku Putih Pertahanan RI. 2015
Melihat  hakekat  ancaman  (militer,  non  militer,  hibrida),  dirumuskan strategi pertahanan semesta (pertahanan militer, pertahanan nirmiliter), yang dilakukan  melalui  penyiapan  potensi  pertahanan  melalui  pemberdayaan wilayah  pertahanan.  Pemberdayaan  wilayah  pertahanan  dilakukan  melalui pembinaan teritorial oleh TNI AD di satuan komando kewilayahan / satuan teritorial  di  setiap  Kodam,  Korem,  Kodim,  dan  Koramil,  untuk  menyiapkan ruang,  alat  dan  kondisi  juang  (RAK  Juang)  yang  tangguh  untuk kemanunggalan  TNI  dengan  rakyat  dalam  rangka  kepentingan  pertahanan negara  (Mabes  TNI  AD,  2017:53).  Pembinaan  teritorial  TNI  AD diimplementasikan dalam fungsi pembinaan teritorial dan metode pembinaan teritorial, yang digambarkan sebagai berikut:

## Tabel 1. Fungsi & Metode Pembinaan Teritorial TNI AD

## Binter TNI AD
Fungsi Binter TNI AD Metode Binter TNI AD Pembinaan Geografi Komunikasi Sosial Pembinaan Demografi Pembinaan Ketahanan Wilayah Pembinaan Kondisi Sosial Bhakti TNI

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja

## Sumber: Mabes TNI AD. Buku Petunjuk Teritorial. 2017

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Fungsi Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi
Sebagai  satuan  komando  kewilayahan  yang  memiliki  wilayah  yang sangat  luas,  meliputi  dua  propinsi,  penyangga  ibu  kota  Jakarta,  dengan dinamika  kehidupan  sosial  yang  sangat  komplek,  plural,  dan  majemuk, Kodam  III/Siliwangi  berupaya  melakukan  fungsi  pembinaan  teritorial terhadap  potensi  pertahanan  berupa  sumber  daya  manusia,  sumber  daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan, yang digelar melalui pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial, berikut ini:

## a. Pembinaan Geografi:
Pembinaan  geografi  yang  dilakukan  oleh  jajaran  Kodam III/Siliwangi meliputi pendataan terhadap luas wilayah, letak geografis, tipologi  wilayah,  kontur  wilayah,  maupun  topografi  daerah.  Aparat Kodam  III/Siliwangi  melakukan  pemetaan  wilayah  potensi  wilayah, kekayaan  alam  di  wilayah,  serta  membuat  perencanaan  wilayah pertahanan  berdasarkan  kondisi  geografis  wilayah.  Dibuat  pula Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat (RTRW Han Rat) yang membagi  wilayah  menjadi  daerah  pertempuran,  daerah  komunikasi, dan  daerah  belakang,  dan  daerah  pangkal  perlawanan  untuk menggelar  perang  gerilya  atau  perang  berlarut  apabila  musuh memasuki wilayah jantung pertahanan.
Wawancara dengan Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, menyatakan bahwa pembinaan geografi dilakukan oleh semua aparat teritorial di wilayah Kodam III/Siliwangi, baik di Korem, Kodim,  maupun  Koramil  dengan  ujung  tombak  adalah  Babinsa  yang ada  di  setiap  kelurahan  /  desa  untuk  mendata  potensi  geografi, memetakan topografi wilayah, dan mencatat bangunan maupun tanah yang  dapat  dipergunakan  untuk  kepentingan  pertahanan  Negara, khususnya  dalam  menyusun  RTRW  Pertahanan  Darat  sehingga

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
terpetakan daerah logistic pertahanan untuk mensuplai pasukan jika perang  terjadi.  Berikut  ini  kutipan  wawancara  dengan  Pangdam III/Siliwangi :
“Dalam  melaksanakan  pembinaan  geografi,    aparat  kewilayahan  Kodam III/Siliwangi  yang  tergelar  dari  Korem,  Kodim  sampai  dengan  Koramil melakukan  pendataan,  pemetaan,  pemutkhiran,  dan  pencatatan  semua potensi  geografi,  bangunan,  tanah,  pegunungan,  lembah,  bukit,  sungai, danau,  waduk,  jalan,  jembatan,  maupun  kawasan  perkebunan,  kawasan pertanian,  maupun  kawasan  peternakan,  yang  kemudian  dianalisis  sebagai sumber  daya  pertahanan  yang  dapat  menjadi  modal  sebagai  kekuatan pertahanan  bila  terjadi  perang  dengan  Negara  lain  maupun  menghadapi ancaman  militer  lainnya.  Semua  aspek  geografi  dianggap  sebagai  medan peperangan sehingga perlu dikenali, diketahui, dan dikuasai karakteristik dan topografinya sehingga akan menjadi kekuatan tempur saat melawan musuh. Penguasaan  wilayah,  teritorial,  dan  medan  kewilayahan  sangat  penting sebagai  bekal  dalam  menyusun  RTRW  Pertahanan  Darat  yang  akan  digelar saat perang terjadi”.

## b. Pembinaan Demografi
Pembinaan demografi dilakukan oleh jajaran Kodam III/Siliwangi dengan  kegiatan  pendataan  terhadap  jumlah  penduduk  berdasarkan jenis  kelamin,  suku,  agama,  dan  tingkat  pendidikan.  Pencatatan terhadap  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  tokoh  intelektual,  tokoh adat,  tokoh  agama,  linmas,  ratih,  hansip,  karma,  polsus,  ormas,  dan LSM juga dilakukan secara rutin setiap tahun melalui aparat Babinsa dan  aparat  teritorial  di  wilayahnya  masing-masing,  bekerjasama dengan aparat pemda maupun BPS di Kabupaten/Kota. Pendataan dan pencatatan terhadap penduduk, masyarakat maupun semua aktifitas masyarakat  untuk  melihat  potensi  warga  Negara  untuk  direkrut, dididik,  dilatih,  dan  dimasukan  dalam  komponen  cadangan  dan komponen pendukung pertahanan Negara.
Wawancara dengan Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembinaan  demografi  sangat penting  untuk  rencana  pembentukan  komponen  cadangan  dan komponen pendukung yang akan mendukung komponen utama (TNI) dalam  menggelar  operasi  militer  untuk  perang  (OMP)  sehingga  perlu disiapkan secara dini, dilatih secara rutin, dan dididik secara konsisten serta  siap  untuk  dimobilisasi  saat  terjadi  peperangan.  Berikut  ini adalah kutipan wawancara dengan Kasdam III/Siliwangi:

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
“Pembinaan  demografi  diarahkan  untuk  melatih,  mendidik,  dan  membina semua  potensi  sumber  daya  manusia,  masyarakat,  maupun  warga  Negara seperti pramuka, karang taruna, menwa, OKP, Linmas, Hansip, Ratih, Polsus, dan  lain-lain.  Pembinaan  demografi  penting  dilakukan  karena  sistem pertahanan semesta yang dianut oleh bangsa Indonesia, dimana setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam urusan pertahanan Negara dengan menjadi komponen cadangan maupun komponen pendukung yang disiapkan, dibina, dilatih dan dirancang secara sistematis untuk membantu TNI sebagai komponen  utama  melawan  musuh  dalam  keadaan  perang.  Dalam  keadaan damai,  komponen  cadangan  dan  komponen  pendukung  bekerja  sesuai profesinya masing-masing dan secara berkala dilatih melalui pendidikan dasar kemiliteran,  namun  saat  terjadi  perang  maka  komponen  cadangan  dan komponen pendukung ditugaskan, digelar atau dimobilisasi untuk membantu komponen  utama,  yakni  TNI,  melawan  musuh,  sesuai  dengan  tugasnya masing-masing yang diatur sebelumnya saat latihan dasar kemiliteran”.

## c. Pembinaan Kondisi Sosial
Pembinaan  kondisi  sosial  yang  digelar  oleh  jajaran  Kodam III/Siliwangi  meliputi  pembinaan  aspek  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial,  dan  budaya.  Pembinaan  ideologi  mencakup  pendataan, pencatatan,  dan  analisis  tentang  kelompok  /  organisasi  terlarang  di tengah  masyarakat,  seperti  PKI  yang  bertentangan  dengan  ideologi Pancasila.  Pembinaan  politik  dilakukan  dengan  memetakan  peta kekuatan  politik,  partai  politik,  jumlah  pengurus  dan  anggota  partai politik,  dan  proses  pilkada  yang  berjalan  selama  ini.  Pembinaan ekonomi  meliputi  pertumbuhan  ekonomi,  jumlah  UMKM,  jumlah perusahaan  daerah,  perusahaan  nasional,  BUMN,  BUMS,  BUMD, maupun  industri  di  wilayahnya  masing-masing.  Pembinaan  sosial budaya mencakup pemetaan dan analisis terhadap tingkat kemiskinan, tingkat  pengangguran,  angkatan  kerja,  tingkat  pendidikan,  sampai dengan  budaya,  hukum  adat,  kearifan  lokal,  maupun  seni  budaya lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.
Wawancara dengan Asisten teritorial (Aster) Kodam III/Siliwangi, Kolonel  Arh  Hasto  Respatyo,  secara  eksplisit  menegaskan  bahwa jajaran  aparat  teitorial  Kodam  III/Siliwangi  senantiasa  melakukan analisa,  prediksi,  dan  antisipasi  terhadap  perkembangan  lingkungan strategis,  khususnya  kondisi  ideology,  politik,  ekonomi,  dan  sosial budaya  yang  ada  di  tengah  masyarakat.  Setiap  aparat  teritorial menyusun  skenario,  simulasi,  cara  bertindak  dan  mengantisipasi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
resiko terburuk situasi dan kondisi di tengah masyarakat dengan cara memetakan  berbagai  konstelasi  yang  berkembang  dengan  berbekal pendataan, pemetaan, dan pencatatan pembinaan kondisi sosial. Lebih lanjut,  berikut  adalah  kutipan  wawancara  dengan  Aster  Kodam III/Siliwangi:
“Sebagai aparat teritorial, personil Kodam III/Siliwangi selalu melakukan analisa  situasi,  menyusun  prediksi,  dan  rencana  antisipasi  serta membuat  simulasi  dan  scenario  terhadap  perkembangan  lingkungan strategis  di  tengah  masyarakat.  Dinamika  kondisi  sosial  yang  dinamis dianalisis,  dibedah,  dan  diurai  secara  cermat  oleh  aparat  teritorial  di Korem,  Kodim,  dan  Koramil  sehingga  dapat  menjadi  bekal  untuk membuat rencana kontijensi, cara bertindak, maupun prediksi apa yang akan  terjadi  ke  depannya.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  pendataan, pemetaan,  dan  pencatatan  terhadap  kondisi  sosial,  berupa  ideology, politik,  sosial  budaya,  dan  ekonomi,  sebagai  bahan  dalam  membuat prediksi  antisipasi,  scenario,  simulasi,  maupun  rencana  kontijensi. Analisis  intelijen  aparat  teritorial  harus  mampu  meneropong  dan membedah  dinamika  sosial  yang  berpotensi  menjadi  ancaman  baik factual maupun potensial”.

## Implementasi Metode Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi
Dalam  melaksanakan  pembinaan  teritorial,  diperlukan  metode  atau cara  atau  teknik  yang  tepat  sehingga  akan  dapat  diterima  oleh  semua komponen  bangsa  dan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Demikian  pula  yang dilakukan oleh jajaran Kodam III/Siliwangi yang senantiasa berupaya untuk menerapkan  metode  pembinaan  teritorial  secara  cepat  dan  efektif  melalui metode  komunikasi  sosial,  pembinaan  ketahanan  wilayah,  dan  bhakti  TNI, sebagai berikut:

## a. Komunikasi Sosial
Komunikasi  sosial  yang  dikembangkan  oleh  jajaran  Kodam III/Siliwangi dalam menggelar pembinaan teritorial dilakukan melalui anjangsana,  silaturahmi,  komunikasi,  koordinasi,  penyuluhan, pembimbingan, dan pengarahan kepada semua komponen masyarakat, pelaku dunia usaha, komunitas industry, maupun aparat pemerintahan  daerah,  pegawai  ASN/PNS,  komunitas  perbankan,  dan kalangan  sekolah  atau  kampus.  Materi  yang  disosialisasikan  adalah berkenaan  dengan  pendidikan  kesadaran  bela  Negara  untuk menumbuhkan  rasa  nasionalisme,  cinta  tanah  air,  patriotisme,  dan militansi bangsa kepada masyarakat maupun semua pihak terkait.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Tabel 2. Kegiatan Komunikasi Sosial Kodam III/Siliwangi Tahun 2019-
2020 No Jenis Kegiatan Tahun 2019 Tahun 2020 (S.d. Juli 2020) 1 Sosialisasi Bela Negara 31 16 2 Penyuluhan Bela Negara 42 25 3 Pembimbingan Masyarakat 29 18 4 Rakor Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Propinsi 12 7 5 Rakor  FKPT  (Forum  Koordinasi Penanggulangan Terorisme) Propinsi 9 6 6 Rakor FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Propinsi 10 8 7 Rakor  FKUB  (Forum  Kerukunan Umat Beragama) Propinsi 11 7

## Sumber : Laporan Sisrendal Binter Kodam III/Siliwangi, Tahun 2020

## b. Pembinaan Ketahanan Wilayah
Pembinaan ketahanan wilayah yang diselenggarakan oleh jajaran Kodam  III/Siliwangi  melalui  pelatihan  bela  Negara  maupun  pelatihan dasar kemiliteran kepada organisasi kepemudaan, organisasi Pramuka, Linmas,  Ratih,  Kamra,  Polsus,  Hansip,  satpam,  Menwa,  Tagana, Karang  Taruna,  OSIS,  maupun  organisasi  kemahasiswaan  yang tergabung dalam BEM maupun UKM, yang bertujuan menumbuhkan semangat juang, disiplin, militansi, maupun karakter pejuang kepada para  generasi  penerus  bangsa  sebagai  pilar  dalam  melanjutkan perjalanan  bangsa.  Semua  organisasi  di  tengah  masyarakat  ini nantinya  disiapkan,  dididik,  dilatih,  dan  dibina  untuk  menjadi komponen  cadangan  jika  berminat  dan  juga  komponen  pendukung apabila bersedia, sehingga dapat dilakukan mobilisasi saat terjadinya perang maupun menghadapi ancaman lainnya.
Tabel 3. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah Kodam III/Siliwangi Tahun 2019-2020
No Jenis Kegiatan Tahun 2019 Tahun 2020 (S.d. Juli 2020) 1 Pelatihan Menwa 34 19 2 Pelatihan Tagana 31 16 3 Pelatihan Osis 37 18

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1121
4 Pembinaan Karang Taruna 30 20 5 Pembinaan Polsus 24 14 6 Pembinaan Linmas 28 15 7 Diklat Pramuka 21 12 8 Diklat Pecinta Alam 27 13 9 Outbound ASN/PNS 6 4
Sumber : Laporan Anpotwil Kodam III/Siliwangi, Tahun 2020

## c. Bhakti TNI
Bhakti TNI diterapkan oleh jajajaran Kodam III/Siliwangi melalui operasi  bhakti  yang  melaiputi  Tentara  Manunggal  Membangun  Desa (TMMD),  Tentara  Manunggal  Sosial  Sejahtera  (TMSS),  Tentara Manunggal Keluarga Berencana (TMKB). Selain itu, digelar pula karya bhakti  seperti  pekan  bhakti  dan  bulan  bhakti  yang  dilakukan  secara rutin.  Kegiatan  bhakti  TNI  dilakukan  dengan  membersihkan  jalan, memperbaiki gorong-gorong, merehabilitasi rumah warga, membangun jembatan,  maupun  membersihkan  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum, maupun  fasilitas  keagamaan  lainnya.  Bhakti  TNI  juga  dilakukan dengan menugaskan personil TNI AD menjadi guru di wilayah pedesaan yang  jarang  tenaga  pendidik,  mengerahkan  dokter  TNI  AD  untuk melakukan  bhakti  sosial  berupa  sunatan  masal,  khitanan  massal, operasi  katarak  massal  maupun  kegiatan  sosial  kemasyarakatan lainnya,  sehingga  akan  mendukung  pembangunan  dalam  rangka  TNI manunggal  bersama  rakyat,  sehingga  rakyat  harus  bersama-sama dengan  TNI  apabila  TNI  membutuhkan  bantuan  saat  terjadi peperangan maupun menghadapi ancaman militer.
Tabel 4. Kegiatan Bhakti TNI oleh Kodam III/Siliwangi Tahun 2019-2020
Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Progbinter Kodam III/Siliwangi, Tahun 2020
Hambatan Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi
No Jenis Kegiatan Tahun 2019 Tahun 2020 (S.d. Juli 2020) 1 TMMD 8 3 2 TMMS 12 6 3 TMKB 15 8 4 Pekan Bhakti 53 31 5 Bulan Bhakti 12 6 6 Bhakti Sosial 32 15 7 Kerja Bhakti 49 29

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Hambatan  yang  dihadapi  oleh  jajaran  Kodam  III/Siliwangi  dalam penyelenggaraan  pembinaan  teritorial  guna  mendukung  sistem  pertahanan semesta dalam rangka menangkal hakekat ancaman adalah sebagai berikut:

## a. Hambatan Internal
Pertama,  hambatan  personil.  Belum  semua  personil  di  tingkat Kodam,  Korem,  Kodim,  dan  Koramil  di  satuan  Kodam  III/Siliwangi memiliki  pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan,  dan  keahlian  yang sama  tentang  penyiapan  potensi  wilayah  pertahanan,  khususnya  dalam pendataan,  pencatatan,  inventarisasi,  dan  pembinaan  sumber  daya nasional  sebagai  potensi  pertahanan  Negara  untuk  ditransformasikan sebagai sumber daya pertahanan Negara.
Kedua,  hambatan  Sarana  Prasarana . Sarana,  prasarana,  logistik, material, dan infrastruktur fisik yang dimiliki oleh komando kewilayahan mulai  dari  Kodam,  Korem,  Kodim,  dan  Koramil  di  satuan  Kodam III/Siliwangi  masih  belum  mencukupi  untuk  pembinaan  komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara. Pelatihan dasar kemiliteran  (latsarmil)  bagi  masyarakat  untuk  menjadi  komponen cadangan dan pelatihan bela Negara kepada masyarakat untuk disiapkan menjadi  komponen  pendukung  memerlukan  sarana  prasarana  yang memadai, logistik yang kuat, dan material yang lengkap.  Ketiga,  adanya hambatan Anggaran. Selama ini, alokasi anggaran Kodam, Korem, Kodim, dan  Koramil  di  satuan  Kodam  III/Siliwangi  untuk  pembinaan  potensi pertahanan masih sangat minim dari pemerintah, khususnya Kementerian  Pertahanan,  sebagai  akibat  dari  masih  kecilnya  anggaran pertahanan  dalam  APBN  setiap  tahunnya.  Sementara  itu,  alokasi anggaran  dalam  APBD  tidak  ada  karena  urusan  pertahanan  dianggap sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga Kodam III/Siliwangi seringkali menggunakan  dana  seadanya  untuk  melakukan  berbagai  program  dan kegiatan  penyiapan  potensi  pertahanan  di  berbagai  daerahnya  masing- masing.
Ketiga, hambatan piranti lunak / sistem dan metode. Piranti lunak selama  ini  yang  dipergunakan  oleh  aparat  Kodam  III/Siliwangi  masih

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
belum mengadaptasi perkembangan teknologi informasi, belum menyesuaikan perkembangan jaman, dan belum mengikuti perkembangan lingkungan strategis, dimana belum ada software/aplikasi sistem  informasi  manajemen  pembinaan  teritorial,  penyusunaan  RTRW Pertahanan  juga  masi  dilakukan  secara  manual,  belum  menggunakan perangkat  digital  maupun  sistem  informasi  geografis  ( Geographical Information  System,  GIS ),  sehingga  berdampak  pada  pendataan  potensi sumber daya alam untuk diubah menjadi kekuatan pertahanan.

## b. Hambatan Eksternal
Pertama,  Pemahaman  Masyarakat . Sebagian  besar  masyarakat  di wilayah  Kodam  III/Siliwangi  belum  memahami  tentang  pertahanan Negara,  hakekat  ancaman  Negara,  maupun  sumber  daya  pertahanan Negara.  Masyarakat  masih  menilai  bahwa  urusan  pertahanan  adalah urusan  militer  dan  urusan  militer  adalah  urusan  TNI,  sehingga  mereka menyerahkan  semua  hal  yang  berbau  pertahanan  Negara  ke  TNI. Masyarakat  tidak  tahu  tentang  komponen  cadangan  dan  komponen pendukung  yang  sangat  penting  peran  dan  kontribusinya  dalam mendukung  komponen  utama  (TNI)  dalam  menggelar  OMP  dalam kerangka sistem pertahanan semesta.
Kedua,  Ego  Sektoral  Pemerintah  Daerah . Pemerintah  Daerah  baik Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota  di  sebagian  besar  wilayah  Kodam III/Siliwangi masih bersifat ego sektoral dan tidak berpikir komprehensif dalam  urusan  pertahanan  Negara.  Pemda  menganggap  bahwa  bidang pertahanan keamanan adalah urusan pemerintah pusat sehingga alokasi anggaran  dari  pemerintah  pusat  dalam  APBN  sehingga  tidak  perlu  ada alokasi anggaran dalam APBD. Pemda lebih cenderung memprioritaskan pembangunan  daerah  dengan  pendekatan  kesejahteraan  ( prosperity approach )  sehingga  kurang  mengindahkan  pendekatan  keamanan ( security  approach ),  sehingga  berdampak  pada  tidak  sinkronnya  RTRW Pertahanan  Darat  dengan  RTRW  Pembangunan  Pemda.  Padahal,  dalam penataan  wilayah  pertahanan,  memerlukan  sinkronisasi  antara  RTRW Pertahanan Darat dari TNI AD dengan RTRW Pembangunan dari Pemda.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Ketiga,  Persepsi  Negatif  NGO/LSM . Sebagian  NGO/LSM  masih mempersepsikan secara negatif tentang pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam pembinaan teritorial yang diperankan oleh Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil di wilayah Kodam III/Siliwangi. Bahkan, banyak aktivis NGO yang  tidak  paham  dengan  Binter  dengan  terus  menghembuskan  agar supaya fungsi Binter TNI AD dihapuskan. Padahal, fungsi binter TNI AD adalah  menstranformasikan  potensi  pertahanan  menjadi  sumber  daya pertahanan  yang  dapat  dikerahkan  untuk  mendukung  OMP  dalam menghadapi ancaman militer. Keberadaan Binter merupakan konsekuensi logis dari sistem pertahanan semesta yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945.

## Formulasi Strategi Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi
Dalam  menghadapi  hambatan  yang  dihadapi  pada  penyelenggaraan pembinaan teritorial, diperlukan formulasi strategi yang harus dilakukan oleh semua jajaran Kodam III/Siliwangi sebagai berikut:
Pertama,  Strategi  di  Bidang  Personil. Memberikan  sosialisasi, pelatihan, pemahaman, pembinaan, dan pengarahan kepada semua personil TNI  AD  yang  ada  di  Kodam,  Korem,  Kodim,  dan  Koramil  yang  bertugas melakukan  pembinaan  teritorial  tentang  berbagai  pengetahuan,  konsep, teori,  praktek,  dan  simulasi  penyiapan  potensi  pertahanan  untuk ditransformasikan  menjadi  kekuatan  pertahanan  di  wilayahnya  masing- masing.  Personil  TNI  AD  yang  ada  di  satuan  komando  kewilayahan  harus mampu  melakukan  metode  binter  baik  bintahwil,  komsos,  maupun  bhakti TNI melalui berbagai komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai instansi lintas sektoral agar mendukung program dan kegiatan TNI AD dalam pemberdayaan wilayah pertahanan melalui metode Binter.
Kedua, Strategi di Bidang Sarana Prasarana. Melengkapi, memperbarui, dan memodernisasi segala peralatan, perlengkapan, pangkalan, infra struktrur fisik, logistik, material, maupun peralatan khusus lainnya  yang  ada  di  satuan  komando  kewilayahan  TNI  AD,  baik  Kodam, Korem, Kodim, maupun Koramil, agar supaya mendukung berbagai program dan  kegiatan  pembentukan  komponen  cadangan,  penataan  komponen

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
pendukung,  pembinaan  kesadaran  bela  Negara  (PKBN),  maupun  berbagai kegiatan  Binter  lainnya  untuk  menyiapkan  segala  sumber  daya  nasional menjadi sumber daya pertahanan untuk mendukung gelar OMP.
Ketiga,  Strategi  di  Bidang  Anggaran. Meningkatkan  alokasi  anggaran pemberdayaan  wilayah  pertahanan  di  setiap  Kodam,  Korem,  Kodim,  dan Koramil sesuai kebutuhan dan daftar skala prioritas serta berpegang teguh pada  prinsip  anggaran  berbasis  kinerja  (ABK)  sehingga  akan  mendukung program  dan  kegiatan  Binter  TNI  AD  untuk  mengelola  dan  membina  SDM, SDA,  SDB,  dan  sarana  prasarana  nasional  untuk  diubah  menjadi  sumber daya pertahanan.
Keempat,  Strategi  di  bidang  piranti  lunak/sistem  dan  metode. Mengadaptasi perkembangan teknologi informasi di era revolusi industry 4.0 dengan  membuat  website  resmi  pada  Kodam,  Korem,  Kodim,  dan  Koramil untuk  mensosialisasikan  program  dan  kegiatan  pembinaan  teritorial. Pembuatan  akun  media  sosial  (instagram,  facebook,  twitter,  youtube,  blog, vlog)  pada  setiap  Korem,  Kodim,  dan  Koramil  untuk  media  sosialisasi, komunikasi,  penyuluhan,  dan  jaringan  komunitas  dalam  berbagi  informasi terkini  sangat  penting  dikembangkan.  Digitalisasi  pendataan  potensi pertahanan di tengah masyarakat juga mutlak dilakukan agar supaya tidak ketinggalan jaman dan mengikuti perkembangan di tengah masyarakat.
Kelima, Strategi Untuk Masyarakat. Melakukan sosialisasi, penyuluhan,  pembimbingan,  pembinaan,  dan  penataran  kepada  semua lapisan  masyarakat,  mulai  dari  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh pemuda,  tokoh  adat,  tokoh  intelektual,  ormas,  OKP,  dan  organsisasi  sosial kemasyarakatan lainnya di tengah masyarakat tentang program dan kegiatan penyiapan potensi wilayah pertahanan, pentingnya pembentukan komponen pendukung,  mendesaknya  dibangun  komponen  cadangan,  dan  kewajiban untuk mengikuti pendidikan bela Negara untuk menyadarkan bahwa semua warga Negara berhak dan wajib untuk bela Negara melalui berbagai jalur yang ada.
Keenam,  Strategi  Untuk  Pemda. Melakukan  komunikasi,  koordinasi, dan kolaborasi dengan semua unsur yang ada di jajaran pemerintah daerah,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
baik  pemda  Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota  untuk  melakukan sinkronisasi RTRW Pertahanan Darat yang dimiliki oleh Kodam, Korem, dan Kodim,  dengan  RTRW  Pembangunan  yang  dibuat  oleh  Pemda  Propinsi, Kabupaten dan Kota. Perlu adanya pemahaman terhadap semua pemangku kepentingan  di  pemerintahan  daerah  dan  DPRD  tentang  adanya  dokumen perencanaan  wilayah  pertahanan  di  setiap  wilayah,  baik  daerah pertempuran,  daerah  komunikasi,  daerah  belakang,  yang  didalamnyaa terdapat  daerah  pangkal  perlawanan  yang  kesemuanya  itu  harus  sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Ketujuh,  Strategi  Untuk  NGO/LSM. Melakukan  sosialisasi,  diskusi, dan dialog untuk memberikan kesadaran bahwa tugas pokok TNI AD dalam pemberdayaan  wilayah  pertahanan  maupun  pembinaan  teritorial  di  setiap daerah  oleh  Kodam,  Korem,  Kodim,  dan  Koramil  merupakan  amanat  dari UUD NRI 1945, UU Pertahanan Negara, UU TNI, dan UU PSDN yang sah dan konstitusional  sehingga  tidak  ada  alasan  untuk  tidak  setuju  ataupun menentang  semua  program  dan  kegiatan  TNI  AD  dalam  penyiapan  potensi wilayah pertahanan menjadi kekuatan pertahanan.

## Gagasan Inovasi Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi
Melihat  implementasi  pembinaan  teritorial  yang  dilaksanakan  oleh Kodam III/Siliwangi selama ini, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang ditempuh,  maka  lahir  sebuah  ide,  gagasan,  dan  terobosan  kreatif  sebagai sebuah novelty (kebaruan atau keaslian atau originalitas) dari penelitian ini berikut ini:
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pertahanan (AMDAL HAN).
Dalam  doktrin  strategi  pertahanan  semesta,  terdapat  daerah pertempuran,  daerah  komunikasi,  daerah  belakang  yang  didalamnya terdapat daerah pangkal perlawanan sebagai tumpuan untuk melakukan perlawanan  wilayah  secara  total  dalam  menghadapi  musuh,  sehingga diperlukan penyiapan RAK Juang. Oleh karena itu, diperlukan penyiapan wilayah  pertahanan  yang  dituangkan  dalam  RTRW  Pertahanan  Darat yang  akan  membagi  wilayah  berdasarkan  hakekat  ancaman  dan  gelar peperangan untuk menghadapinya.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Penataan  tempat  atau  wilayah  sebagai  ruang  juang  dapat dilaksanakan  sejak  dini,  sebagai  contoh:  Dinas  PU  dalam  organisasi Pemda  merancang  pembangunan  jalan,  seyogyanya  rancangan  tersebut disentuh  dengan  aspek  pertahanan  sehingga  bila  terwujud  maka  pada kondisi  darurat/perang  dapat  difungsikan  sebagai  landasan  pesawat udara.  Contoh  lain  :  Pembangunan  gedung  bertingkat,  seyogyanya mengandung  aspek  pertahanan  dengan  membangun  tempat  parkir basement secara bertingkat ke bawah sehingga memberikan keuntungan pada  aspek  ekonomi  dan  pertahanan.  Di  samping  penghematan  tempat dapat  juga  difungsikan  sebagai  bunker  tempat  perlindungan  pengungsi bila pada kondisi darurat maupun Negara dalam keadaan perang.
Berdasarkan hal itu, maka diperlukan “Amdal Pertahanan”, dimana setiap  perijinan  sarana  prasarana,  pendirian  bangunan,  pembangunan gedung,  perijinan  pabrik,  maupun  berbagai  infra  struktur  fisik  lainnya yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  pengembang,  pengusaha,  maupun pihak lain, selain meminta ijin ke pemerintah / pemda, harus pula melalui perijinan dari Kodam untuk dikeluarkan Amdal Pertahanan. Kodam akan mengeluarkan  ijin  Amdal  Pertahanan  kepada  semua  pihak  yang mengajukan pembangunan sarana prasarana fisik setelah melalui studi kelayakan  dan  pengecekan  dalam  dokumen  RTRW  Hanrat  sehingga sarana  prasarana  yang  dibangun  memang  sudah  layak  atau  memenuhi unsur pertahanan.
Dalam  konteks  ini,  Kodam  sebagai  pihak  yang  mengeluarkan  ijin Amdal  Pertahanan  harus  meningkatkan  kualitas  dan  kompetensi pelayanan perijinan, dimana kecepatan pelayanan perijinan, kemudahan pelayanan perijinan, dan keterbukaan pelayanan perijinan harus menjadi prinsip  utama  sehingga  dapat  menghindari  anggapan  bahwa  perijinan berupa Amdal Pertahanan mempersulit iklim usaha / pelaku usaha, dan menghambat pembangunan daerah.
b. Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIM BINTER).
Dalam  pengelolaan  data  potensi  pertahanan  dan  data  teritorial, sudah  saatnya  satuan  komando  kewilayahan,  khususnya  Kodam

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
mengembangkan  data  base  (data  dasar  /  data  induk)  secara  digital sehingga  memudahkan  dalam  proses  pencarian,  pengelompokan, penyajian, maupun sebagai bahan masukan pimpinan untuk pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
Selama ini, data potensi pertahanan dan data teritorial yang ada di Kodam  masuk  bersifat  manual  baik  data  geografi,  data  demografi, maupun data kondisi sosial. Data-data tersebut terdapat dalam laporan satuan teritorial, Analisa Daerah Operasi (ADO), maupun laporan satuan lainnya  yang  kadangkala  jarang  sekali  di- update atau  diperbarui, sehingga  ketika  ditanyakan  oleh  pimpinan  satuan  berapa  data  jumlah Menwa  di  wilayah  Kodam  X  misalnya,  maka  agak  sulit  dan  agak  lama untuk mencarinya.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  Sistem  Informasi  Manajemen Pembinaan Teritorial (SIM Binter) yang dirancang melalui software digital dengan penyajian yang rapi, mudah untuk mengakses, masuk dengan log in dan password tertentu, dan didukung oleh jaringan pengamanan yang kuat  oleh  ahli  IT  atau  ahli  Siber  TNI  AD,  sehingga  setiap  data  yang diperlukan, khususnya data teritorial mudah disajikan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

## SIMPULAN
Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ancaman militer, ancaman  non  militer,  dan  ancaman  hibrida  yang  mendorong  disusunnya strategi pertahanan semesta, melibatkan rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung, yang disiapkan secara dini, melalui pendidikan kesadaran  bela  Negara  dan  pelatihan  dasar  kemiliteran,  sehingga  mampu mendukung  komponen  utama  (TNI)  dalam  menggelar  operasi  militer  untuk perang  (OMP)  menghadapi  ancaman  musuh.  Oleh  karena  itu,  diperlukan penyiapan  potensi  pertahanan  melalui  pemberdayaan  wilayah  pertahanan yang  dilakukan  dengan  menggelar  pembinaan  teritorial  TNI  AD  untuk menstranformasikan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan,  dan  sarana  prasarana  nasional  menjadi  sumber  daya  pertahanan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
dan kekuatan pertahanan yang siap digerakan ketika Negara dalam keadaan perang.
Pembinaan  teritorial  yang  dilakukan  oleh  Kodam  III/Siliwangi  belum sepenuhnya optimal baik dilihat dari fungsi pembinaan teritorial (pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial) maupun metode pembinaan teritorial (komunikasi  sosial,  pembinaan  ketahanan  wilayah,  dan  bhakti  TNI). Hambatan  yang  dihadapi  Kodam  III/Siliwangi  dalam  menggelar  pembinaan teritorial  adalah  hambatan  internal  (personil,  materiil,  anggaran,  piranti lunak) dan hambatan eksternal (pemahaman keliru masyarakat, ego sektoral pemerintah  daerah,  dan  persepsi  negatif  NGO/LSM).  Formulasi  strategi pembinaan  teritorial  yang  dilakukan  meliputi  sosialisasi,  komunikasi, koordinasi,  penyuluhan,  pembimbingan,  penganggaran,  pengadaan,  dan pelatihan. Adapun gagasan inovasi sebagai novelty / kebaruan penelitian ini adalah dirumuskannya “Amdal” Pertahanan dan SIMBINTER TNI AD.
Rekomendasi  yang  dapat  diusulkan  adalah  mengingat  urusan pemerintahan  absolut  yang  dimiliki  oleh  Kemhan/TNI  tidak  didelegasikan, yakni  urusan  Pertahanan  Keamanan,  maka  untuk  memudahkan  dalam koordinasi perlu adanya surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri  Dalam  Negeri  menyangkut  kerja  sama  pengelolaan  potensi pertahanan dan pembinaan teritorial sehingga antara komando kewilayahan (Kodam,  Korem,  Kodim,  Koramil)  dan  pemerintah  daerah  (Propinsi  dan Kabupaten/Kota)  memiliki  kewajiban  bersama-sama  dalam  menyiapkan potensi  pertahanan  negara  dan  pembinaan  teritorial  di  daerah.  Selain  itu, perlu  pula  pemerintah  untuk  segera  membuat  aturan  turunan  berupa Peraturan  Pemerintah  (PP)  sebagai  penjabaran  dari  UU  No  23  Tahun  2019 Tentang  PSDN  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  operasional  dan petunjuk teknis di lapangan bagi TNI, khususnya TNI AD, terutama Komando Kewilayahan  (Kodam,  Korem,  Kodim,  dan  Koramil)  dalam  melaksanakan penyiapan potensi wilayah pertahanan / pembinaan teritorial dalam rangka penataan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.1121
Buzan, B. (1991). People, State and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War. Harvester Wheatsheaf.
Herdiansah, A. G. (2017). Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Lebak. Jurnal Cosmogov , 65-82.
Kementerian Pertahanan. (2015). Buku Putih Pertahanan RI. Jakarta.
Kodam III/Siliwangi. (2020). Laporan Analisa Potensi Wilayah (Anpotwil).
Bandung: Kodam III/Siliwangi.
Kodam III/Siliwangi. (2020). Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Teritorial (Progbinter). Bandung: Kodam III/Siliwangi.
Kodam III/Siliwangi. (2020). Laporan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembinaan Teritorial (Sisrendal Binter). Bandung: Kodam III/Siliwangi.
Mabes TNI AD. . (2017). Buku Petunjuk Teritorial. Jakarta.
Miles, M. B. (2013). Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook.
London: Sage Publication.
Nainggolan, P. P. (2014). Terorisme dan Perspektif Keamanan Pasca Perang Dingin. Jurnal Analisis CSIS , 19-35.
Perwita, A. A. (2014). Human Security dalam Konteks Global dan
Relevansinya Bagi Indonesia. . Jurnal Analisis CSIS , 44 – 62.
Possen, B. (1994). The Source of Military Doctrine. Ithaca : Cornell University Press.
Pusterad. (2020). Optimalisasi Penyiapan Potensi Wilayah Pertahanan Melalui Binter Yang Sesuai Perkembangan Lingkungan. Jakarta.
Salman, A. (2018). Penyiapan Potensi Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Semesta. Jurnal Agregasi , 17-35. Siregar, R. S. (2019). Implementasi Komunikasi Sosial Kodim 0204/DS
Dalam Mencegah Radikalisme di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara , 61- 80.
Stephan, A. (1971). The Military in Politics : Changing Patterns in Brazil. .
Princeton: Princeton University Press.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Subagyo, A. (2016). Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. Jurnal Agregasi Unikom , 1-17.
Subianto, L. H. (2013). Konsep Human Security : Tinjauan dan Prospek.
Jurnal Analisis CSIS, 31(1) , 21-38.
Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sujito, A. d. (2012). Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi.
Yogyakarta: IRE Press.
Susetyo, E. (2019). Operasi Militer Selain Perang dan Pembinaan Teritorial
TNI AD di Kabupaten Bandung. Jurnal JIPSI, 4(2) , 1-18.
Tippe, S. &. (2016). Kapita Selekta Hubungan Internasional. Bandung: PT Alfabeta.
Vermonte, P. J. (2014). Transnational Organized Crime : Isu dan Permasalahannya. Jurnal Analisis CSIS, 31(1) , 1-20.