Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERLINDUNGAN HUKUM PENGADAAN TANAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3583 K/PDT/2018
Telly Widjaya 1 , Fransiscus Xavierius Arsin 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia tellywidjaya@gmail.com 1
Naskah diterima: 27 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## Abstract
Business  activities  which  are  State  Strategic  Projects  or  as  National  Vital  Objects  are  often related  to  land  acquisition  for  development  in  the  public  interest.  Land  acquisition  must  of course prioritize the principles of applicable laws and regulations. However, in practice there are often disputes in  land acquisition and compensation that have been  carried out  by  other parties.  Research  using  normative  juridical  methods,  this  paper  intends  to  provide  an overview  of  legal  certainty  for  right  of  way  to  the  gas  pipeline  located  along  the  Bontang forest  area  to  Tanjung  Santan,  East  Kalimantan,  which  is  a  National  Vital  Object  and  has been  operating  since  1975  and  has  received  a  permit  from  Governor  of  East  Kalimantan Province. The land has previously also gone through a compensation mechanism which was carried out on a land use permit, at the request of the Agrarian Directorate of East Kalimantan Province to compensate for the loss of timber stands and objects on it to the holders of HPH (Forest  Management  Rights)  but  in  practice,  land  disputes  still  arise.  With  Government Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration,  it  should  be  a  solution  to provide legal certainty to owners of right of way to gas pipelines to deal with land disputes from other parties.
Keywords: land  procurement,  right  of  way,  land  compensation,  lease  forest  area,  national vital object
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: tellywidjaya@gmail.com
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Penguasaan  Tanah  secara  individu  ataupun  kelompok  di  dalam  kawasan  hutan seharusnya dilarang untuk memastikan pemegang izin pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya penguasaan tanah secara  individu  ataupun  kelompok  yang  tidak  sesuai  aturan  sehingga  menimbulkan  konflik pertanahan.
Tanah adalah sebagai satu sumber kekayaan alam yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, baik dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai tempat  bermukim  maupun  sebagai  mata  pencaharian.  Artinya  tanah  sangat  vital  bagi kelangsungan  hidup  manusia  dan  seiring  dengan  pertambahan  populasi  maka  ketersediaan tanah akan semakin terbatas, sehingga tanah mempunyai kedudukan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  kekayaan  nasional  dan  dipergunakan  setinggi- tingginya  untuk  kemakmuran  bangsa  Indonesia,  maka  dalam  hal  ini  tanah  harus  dapat dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
Hukum  keagrariaan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 1
Arti  dari  Pasal  33  dari  frasa  “dikuasai  oleh  negara”  sering  disalah  artikan  seolah-olah bahwa  semua  tanah  di  Indonesia  adalah  dimiliki  oleh  negara.  Dalam  konsep  hukum  agraria Indonesia,  negara  tidak  memiliki  tanah,  melainkan  pengertian  yang  memberikan  kepada negara,  sebagai  organisasi  kekuasaan  dari  bangsa  Indonesia,  untuk  pada  tingkatan  yang tertinggi:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, pengunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dengan  demikian  kata  dikuasai  berarti  negara  hanya  diberikan  kewenangan  hak mengatur  tanah  di  Indonesia,  yaitu  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  tanah.  Tanah  ini  kemudian  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang dengan hak-hak yang disediakan negara berdasarkan UUPA. 2
Sejak zaman dulu tanah sudah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Tanah tidak dapat diciptakan  sehingga  keberadaannya  atau  jumlahnya  adalah  tetap  (terbatas)  mengakibatkan terjadinya  sengketa  tanah  berkepanjangan  dan  perebutan  antar  pemilik  tanah  rela  berkorban apa  saja  untuk  supaya  dapat  mempertahankan  tanah  yang  dimilikinya  sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid:
“Soal  agrarian  (soal  tanah)  adalah  soal  hidup  dan  penghidupan  manusia,  karena  tanah adalah  asal  dan  sumber  makanan  bagi  manusia.  Perebutan  terhadap  tanah  berarti  perebutan makanan,  tiang  hidup  manusia.  Untuk  itu  orang  rela  menumpahkan  darah  mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”. 3
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 . Ps. 33
2 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya , Jilid 1 (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 18.
3 Mochammad  Tauhid,  2009, Masalah  Agraria  Sebagai  Masalah  Penghidupan  dan  Kemakmuran  Rakyat Indonesia , Yogyakarta: STPN Press, hlm. 3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Salah  satu  problematik  yang  di  hadapi  pemerintah  dewasa  ini  muncul  "kembali" persoalan  pertanahan  /  agraria  dalam  wujud  sengketa  pertanahan  yang  terakumulasi  dalam tindakan  anarkis,  seperti  penjarahan  dan  pendudukan  tanah  –  tanah  perkebunan,  perhutani, Hak  Usaha  Pertambangan  dan  Hak  Pengelolaan  Hutan  yang  terjadi  di  Jawa,  Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang dalam tataran hukum sangat bertentangan. Sebaliknya dalam wacana sosiologis-empiris perilaku rakyat ini dicermati sebagai manifestasi dari sikap protes  ketidak  adilan  yang  melampaui  batas  kesadaran  mereka  tujuannya  menuntut kembalikan  hak-hak  yang  dirampas  karena  saluran  hukum  tersumbat.  Dan  tampaknya sengketa  /  konflik  pertanahan  kedepan  justru  mungkin  akan  meningkat  intensitasnya, ditambah  upaya  penanganan  penyelesaiannya  memberikan  kesan  tidak  komprehensif,  tidak tuntas dan sifatnya partial atau sektoral. 4
Fenomena  diatas  untuk  menjawab  bahwa  persoalan  permasalahan  keagrarian  / pertanahan  dalam  tataran  politik  hukum  agraria  di  Indonesia  adalah  masalah  yang  bersifat multi  dimensional,  yang  merupakan  masalah  nasional  yang  krusial.  Didalamnya  terkait berbagai  aspek  yuridis,  sosial,  ekonomi,  dan  keamanan.  klaim  dari  warga  setempat  baik  di jawa  diluar  Jawa  atas  tanah  perkebunan,  kehutanan,  Hak  Pengelolaan  Hutan  dan  usaha pertambangan  yang  mengatas  namakan  tanah  leluhur  (hak  adat  /  ulayat)  menunjukkan keruwetan permasalahan yang ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berbentuk yuridis normatif (normative law research) yaitu menggunakan studi  kasus  hukum  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji  rancangan undang-undang.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 5 Penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara  terhadap  responden.  Penelitian  preskriptif  tesis  ini  bertujuan  untuk  memberikan jalan keluar (penyelesaian) atas sengketa kepemilikan tanah antara pemilik lahan dengan PT Pertamina  Gas.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan historical approach (pendekatan histori).
Penelitian  ini  memiliki  bentuk  hasil  penelitian  preskriptif-analitis,  yaitu  mempelajari tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan norma-norma hukum. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanah dalam pengertian hukum agraria Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut UUPA), adapun hak-hak penguasaan atas tanah di Indonesia yaitu: 7

## 1. Hak Bangsa Indonesia
Hak  ini  merupakan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  tertinggi  dalam  hukum  tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUPA. Hak Bangsa Indonesia merupakan
4 Boedi  Djatmiko,  “ Pembaharuan  Hukum  Agraria  di  Indonesia:  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan” http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/pembaharuan-hukum-agraria-di-indonesia.html,  Diakses  19  Mei 2021.
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian , Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.43.
7 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya , Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), hlm. 18.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hubungan hukum yang bersifat abadi karena selama rakyat Indonesia bersatu sebagai Bangsa Indonesia  dan  masih  adanya  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  di  Indonesia  maka  tidak  ada sesuatu  kekuasaan  yang  akan  dapat  memutuskan  atau  meniadakan  hubungan  tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum II UUPA.
2. Hak Menguasai Negara
Hak  yang  bersumber  dari  hak  Bangsa  Indonesia  dan  diatur  dalam  Pasal  2  UUPA. Kewenangan  dari  hak  menguasai  negara  ini  merupakan  kewenangan  yang  bersifat  publik. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk tujuan mencapai sebesarbesar kemakmuran rakyat.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat teritorial. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat ialah adanya perkembangan nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi  peluang  penguasaan  tanah  secara  individual,  serta  hak-hak  yang  bersifat  pribadi, meski  demikian  hak  ulayat  bukan  hak  orang-perseorangan.  Hak  ulayat  memiliki  sifat fundamental  yakni  bersifat  komunalistik  karena  hak  itu  merupakan  hak  bersama  anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.
4. Hak-Hak Perorangan
Hak  atas  tanah  yang  memberi  wewenang  kepada  pemegang  haknya  (perseorangan, sekelompok  orang  secara  bersama-sama,  badan  hukum)  untuk  memakai,  dalam  arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tertentu.
Perihal  hak-hak  atas  tanah  yang  peruntukannya  dibeda-bedakan  pada  jenis pemanfaatannya, serta pada subyek hukum  yang akan menjadi  pemiliknya, dapat dijelaskan sebagai berikut: 8
1. Hak Milik
Hak yang hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia tunggal, dengan pengecualian badan-badan  hukum  tertentu,  yang  pemanfaatannya  dapat  disesuaikan  dengan  peruntukan tanahnya di wilayah di mana tanah terletak.
2. Hak Guna Usaha
Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu, yang dapat diberikan baik kepada Warga Negara Indonesia Tunggal maupun Badan Hukum Indonesia.
3. Hak Guna Bangunan
Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, untuk selama jangka waktu tertentu, yang dapat  dimiliki baik oleh Warga Negara Indonesia tunggal  maupun  badan  hukum  Indonesia  (yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan di Indonesia).
4. Hak Pakai
Hak  untuk  menggunakan  dan  atau  memungut  hasil  dari  tanah  milik  orang  lain  atau yang dikuasai langsung oleh negara, yang bukan sewamenyewa atau pengolahan tanah, yang dapat diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu kepada Warga Negara Indonesia tunggal, Badan  Hukum  Indonesia  (yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia), Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Pada hakikatnya pemakaian tanah itu hanya  terbatas untuk dua tujuan, pertama: untuk diusahakan, seperti usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak atau peternakan); kedua: untuk  dipakai  sebagai  tempat  pembangunan,  seperti  untuk  membangun  jalan,  Gedung,
8 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum  Harta  Kekayaan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  ed.  1,  cet.  5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 25-26
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lapangan olahraga, Pelabuhan, pariwisata dan lain-lain. Karena semua ha katas tanah itu juga disebut hak untuk memakai tanah. 9
Hutan  adalah  suatu  kesatuan  ekosistem  yang  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam  lingkungannya,  yang  satu  dengan  lainnya tidak  dapat  dipisahkan.  Demikian  berdasarkan  Pasal  1  huruf  b  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Dalam  rangka  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan  hutan,  pemerintah menetapkan  kawasan  hutan  dalam  beberapa  jenis  berdasarkan  fungsi  dan  status  masing- masing,  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  6  angka  2  Undang-undang  Kehutanan,  bahwa hutan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi tiga, yaitu:
a. Kawasan  Hutan  Konservasi,  yaitu  kawasan  hutan  dengan  ciri  khas  tertentu  yang mempunyai  fungsi  pokok  pengawetan  keanekaragaan  tumbuhan  dan  satwa  serta ekosistemnya.
b. Kawasan  Hutan  Lindung,  yaitu  kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara air tanah.
c. Kawasan Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan  masyarakat  pada  umumnya,  khususnya  untuk  pembangunan,  industri  dan ekspor.
Kawasan  hutan  dulu  Belanda  menamakan  de  zin  van  het  boschwezen  yang  diatur  di staatsblad 18 tahun 1940 kemudian setelah Indonesia merdeka diganti menjadi UU Nomor 5 tahun  1967,  dan  yang  terbaru  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan. Bahwa  dalam  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  dilarang  memberi  sertifikat  baik kepada  Badan  Hukum  maupun  Pribadi  dan  terdapat  sanksi  yang  berat  terkait  pelanggaran terhadap kawasan hutan.
Untuk  memanfaatkan  kawasan  hutan  dapat  diberikan  ijin-ijin  untuk  memanfaatkan kawasan hutan dengan jangka waktu tertentu seperti halnya ijin pemanfaatan di Agraria yaitu Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jangka waktu 35 tahun, Hak Guna Bangunan dapat diberikan  dengan  jangka  waktu  30  tahun,  dan  Hak  Pakai  dapat  diberikan  dengan  jangka waktu 25 tahun.
Kawasan  hutan  dapat  dijadikan  hak  milik  sepanjang  sudah  dilepaskan  dari  kawasan hutan  menjadi  APL  (area  penggunaan  lainnya)  sesuai  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2010  bahwa  kawasan  hutan  dapat  dikonversi  sepanjang memenuhi  persyaratan. 10 Suatu  Badan  Usaha  Milik  Negara  maupun  Badan  Usaha  Milik Swasta  bisa  saja  memperoleh  ijin  mempergunakan  kawasan  hutan  dan  sesuai  dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dimana  penggunaan  lahannya  adalah  sebatas  pinjam  pakai  untuk  memanfaatkan  dan  bukan sebagai Hak untuk memiliki tanah sepanjang areal tersebut belum dikeluarkan menjadi areal penggunaan lain dari kawasan hutan.
Permasalahan  terjadi  kemudian  dikarenakan  adanya  Perpres  Nomor  88  Tahun  2017 tentang  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan  dimana  hutan  adat  diberi komunal  right  atau  good  right  dan  berdasarkan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  2012 kehutanan  juga  harus  memperhatikan  tanah  adat,  jika  berada  dalam  kawasan  hutan  tidak harus diberikan haknya akan tetapi hak pemanfaatannya.
Permasalahan  selanjutnya  lurah  dan  camat  diberi  ijin  untuk  mengeluarkan  ijin pemanfaatan  tanah  yang  kemudian  diberikan  di  dalam  kawasan  hutan  dan  pada  akhirnya
9 Ketut Oka Setiawan, Hukum Agraria, (Jakarta: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 94-95
10 Indonesia, Peraturan Pemerintah tetang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan , PP No. 10 Tahun 2010, Ps. 19
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menjadi  sengketa  terhadap  Badan  Usaha  yang  telah  memperoleh  ijin  pemanfaatan  kawasan hutan.
Berdasarkan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c mengenai sertifikat dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  sertifikat  adalah  tanda  bukti  hak  yang  isinya mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sama dengan buku tanah yang bersangkutan, artinya  kewenangan  terhadap  penerbitan  sertifikat  ada  di  Agraria  dalam  hal  ini  Badan Pertanahan  Nasional.  Namun  kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  terlepas  di  luar kawasan  hutan,  artinya  UUPA  Nomor  5  tahun  1960  dipisahkan  kewenangan  dibidang kehutanan. Umumnya alas hak tanah negara ada juga tanah adat dan diterbitkan girik dalam rangka pemungutan pajak. Sesuai  dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  ada  namanya  penguasaan  tanah  milik Negara dengan itikad baik, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan memperoleh tanah Negara,  memanfaatkan  tanah  Negara,  menguasai  dengan  terus-menerus  dengan  itikat  baik, dimana  itikat  baik  maknanya  harus  memenuhi  syarat  objektif  dan  subjektif,  kejujuran, menguasai  berturut-turut  dalam  jangka  waktu  tertentu  baik  penggarapan  secara  sah  dengan ijin maupun tanpa ijin.
Dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  3  menyatakan  bahwa jika seseorang menguasai tanah selama 20 tahun berturut-turut maka dapat diberikan hak atas tanahnya,  namun  jual  beli  terhadap  tanah  hanya  boleh  dilaksanakan  sepanjang  berada  di dalam  areal  penggunaan  lain  dan  tidak  bisa  dilaksanakan  apabila  tanah  tersebut  berada  di dalam  kawasan  hutan  yang  artinya  peranan  Agraria  dalam  hal  ini  tidak  berfungsi.  Padahal untuk  menyelesaikan  sengketa  konflik  pertanahan  selalu  melibatkan  Badan  Pertanahan Nasional. 11
Right  of  Way  (ROW)  secara  harafiah  adalah  daerah  milik  jalan,  atau  bisa  saja merupakan jalan untuk  jalur pipa dan memang dikhususkan. Bahwa untuk penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 mengharuskan adanya panitia penilai untuk ganti rugi dan panitia pembebasan tanah.
Ganti  rugi  yang  dimaksud  adalah  ditentukan  oleh  panitia  yang  meguji,  memverifikasi dan  menginvestigasi  terhadap  ijin  yang  telah  diberikan  Menteri  Kehutanan  untuk pemanfaatan  kawasan  kepada  penggarap  yang  telah  menanam  di  kawasan  tersebut,  bukan berarti  memiliki  kawasan  tersebut.  Nilai  ganti  rugi  atas  dampak  sosial  selalu  menjadi perdebatan  sehingga  untuk  keseragaman  perhitungan  ganti  rugi  dampak  sosial  diatur  dalam Perpres  Nomor  56  Tahun  2017  tentang  Penanganan  Dampak  Sosial  Kemasyarakatan  dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang mengatur pelaksanaan ganti rugi dampak sosial dilaksanakan oleh Gubernur, Pangdam dan Kejati. 12
Sengketa  Tanah  PT  Pertamina  Gas  dengan  Pemilik  Lahan  terletak  di  KM53-SKG Bontang  di  atas  Right  Of  Way  (ROW)  yang  sebagian  besar  terletak  di  sepanjang  kawasan hutan  Bontang  ke  Tanjung  Santan,  Kalimantan  Timur,  yang  merupakan  Objek  Vital Nasional. PT Pertamina (Persero) dahulu Pertamina unit IV telah beroperasional sejak tahun 1975  dan  telah  mendapatkan  perijinan  dari  Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Tanah tersebut  sebelumnya juga sudah melalui mekanisme kompensasi  yang dlaksanakan atas izin penggunaan  lahan,  atas  permintaan  Direktorat  Agraria  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk ganti  kerugian  tegakan  kayu  dan  benda-benda  diatasnya  kepada  para  pemegang  HPH  (Hak Penglolaan  Hutan).  Kemudian  sejak  tahun  2012  terjadi  klaim  atas  tanah  dimana  PT
11 Indonesia, Peraturan Pemerintah tetang Pendaftaran Tanah , PP No. 24 Tahun 1997, Ps. 3
12 Indonesia, Peraturan  Presiden  Tentang  Penanganan  Dampak  Sosial  Kemasyarakatan  Dalam  Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional , PERPRES No. 56 Tahun 2017, Ps. 7 Ayat (3)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pertamina  Gas  selaku  operator  POMA  (Pipeline  Operation  and  Maintenance  Agreement) yang memberikan izin operasional kepata PT Vico Indonesia selaku kontraktor.
Para Pemilik lahan kemudian melakukan penghentian kegiatan PT Vico Indonesia dan memasang  papan  (plang)  klaim  di  dalam  lahan  Manifold  Station  KM  53-SKG  Bontang, Sekambing,  Kalimantan  Timur  dengan  dasar  telah  membeli  tanah  dari  pemilik  lahan sebelumnya. Dengan adanya penghentian kegiatan tersebut maka terjadi kerugian di pihak PT Pertamina  Gas  yang  harus  melaksanakan  kewajiban  kepada  PT  Vico  Indonesia  yang  pada akhirnya  PT  Pertamina  Gas  melayangkan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  atas  pemilik lahan  yang  telah  membeli  lahan  dari  pemilik  lahan  lama  yang  statusnya  berada  di  dalam kawasan hutan.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait penghentian kegiatan oleh pemilik lahan, maka Majelis Hakim  mengabulkan  gugatan  PT  Pertamina  Gas  dan  menolak  Kasasi  dari  Hj.Zahrah  yang mengaku  sebagai  pemilik  tanah.  Dalam  hal  ini  penulis  sependapat  dengan  Putusan  Majelis Hakim  karena  Penggugat  memiliki  hak  untuk  menggunakan  tanah  di  area  Km  53-SKG Bontang  Sekambing  Kalimantan  Timur  untuk  manifold  station  gas  berdasarkan  Surat Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  Nomor 3407K/07/MEM/2012  tanggal  21  Desember  2012  juncto  Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor DA.001 Tahun 1974 tanggal 24 September 1974 juncto  Surat  Bupati  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kutai-Tenggarong  Nomor  Agr.55/PH-3.1/75 tanggal  26  Februari  1975  dan  Penggugat  juga  sudah  memberikan  kesediannya  untuk memberikan ganti kerugian sesuai hasil pengukuran terhadap benda-benda di atas tanah yang dilalui Penggugat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis  yaitu  mengenai  perlindungan hukum  pengadaan  tanah  terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  3583  K/Pdt/2018,  maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Surat  Pernyataan  Pelepasan  Hak  meskipun  bukan  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat seperti halnya Sertipikat. Namun oleh karena prosedur pelepasan hak dan proses ganti rugi sudah dilakukan dengan prosedur hukum yang benar maka sudah tercipta suatu hubungan hukum antara pemegang hak dengan PT. Pertamina Gas. Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini  tetap  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti,  dan  hal  ini  berkaitan  dengan  masalah tandatangan  dan  kesaksian  dan  data-data  pendukung  dalam  Surat  tersebut.  Keberadaan Surat  Pernyataan  Pelepasan  Hak  sebagai  dasar  dalam  penerbitan  Sertipikat  masih  tetap bisa  diakui  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  dan  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dan  pegangan  untuk  menghadapi  gugatan  dari pihak lain.
2. Perlindungan  Hukum  tetap  dapat  diberikan  kepada  PT.  Pertamina  Gas  meskipun  dalam kedudukannya  hingga  saat  ini  belum  memperoleh  Sertipikat  yang  terkendala  karena permasalahan tanah berada di dalam areal kawasan hutan. Hal tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya  izin-izin  pendukung  lainnya  oleh  instansi-instansi  pemerintah  terkait lainnya  kepada  pemegang  ROW  (Right  Of  Way)  oleh  PT.  Pertamina  Gas  yang  telah memperoleh  izin  melalui  jalur  dan  prosedur  sebagaimana  ditetapkan  dalamperaturan perundang-undangan. Dengan diterbitkannya izin-izin operasional tersebut  di  atas, semakin menguatkan kedudukan PT. Pertamina Gas dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak  manapun  sampai  dengan  keputusan  penetapan  kawasan  hutan  difinalisasi  oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Bakhri, Syaiful. Dinamika Hukum Pembuktian . Depok: Rajawali Pers, 2018.
Djatmiko,  Boedi.  “Pembaharuan  Hukum  Agraria  di  Indonesia:  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan”  http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/pembaharuan-hukum-agraria- di-indonesia.html. Diakses 19 Mei 2021.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-  Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jilid 1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi, 2013.
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 .
Indonesia. Undang-Undang  tentang Kehutanan .  UU No.41 Tahun 1999,  LN No.167 Tahun 1999, TLN No.3888.
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum . UU No.2 Tahun 2012, LN No.22 Tahun 2012, TLN No.5280. Indonesia.  Presiden, Peraturan  Presiden  Tentang  Penanganan  Dampak  Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional . PERPRES No. 56 Tahun 2017.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tetang Pendaftaran Tanah . PP No. 24 Tahun 1997. Indonesia. Peraturan  Pemerintah  tetang  Tata  Cara  Perubahan  Peruntukan  Dan  Fungsi Kawasan Hutan . PP No. 10 Tahun 2010. Indonesia. Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria , UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No.2043.
Indonesia. Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan . UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun 2009, TLN No.5052.
Indonesia. Peraturan  Pemerintah  tentang  Kegiatan  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik .  PP No. 14 Tahun 2012.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
Koentjaraningrat, Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan , Jakarta: Gramedia, 1982.
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 3583 K/Pdt/2018 .
Mamudji,  Sri et  al.  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Menteri  Dalam  Negeri. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tentang  Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah . PMDN No.15 Tahun 1975.
Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional. Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Tentang  Tata  Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan . PMNA No. 9 Tahun 1999.
Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional. Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 . PMNA No. 3 Tahun 1997. Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral. Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumberdaya Mineral  Tentang  Kompensasi  Atas  Tanah,  Bangunan  dan  Tanaman  Yang  Berada  di Bawah  Ruang  Bebas  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  Dan  Saluran  Udara  Tegangan Ekstra Tinggi . Permen ESDM No. 38 Tahun 2013. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah . Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2004.
Parlindungan, A.P. Konversi Hak-hak Atas Tanah . Bandung: Mandar Maju, 1990. Setiawan, Ketut Oka. Hukum Agraria . Jakarta: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Cet.3.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 2015.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Ed.1.  Cet.  19.  Depok: Rajawali Pers, 2019.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Santoso,  Urip. Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah .  Jakarta:  Kencana  Predana Media, 2010.
Tauhid,  Mochammad.  “ Masalah  Agraria  Sebagai  Masalah  Penghidupan  dan  Kemakmuran Rakyat Indonesia” . (2019) Yogyakarta: STPN Press, hlm. 3.
Yanjui, Damsik. “Tanah dan Fungsinya
bagi Manusia”
http://damsikyanjui.blogspot.com/2010/03/tanah-dan-fungsinya-bagi-manusia.html.
Diakses 20 Mei 2021.