## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN PROGRAM D-III KEPERAWATAN DI PROPINSI DKI JAKARTA

## ELSYE MARIA ROSA 
Abstract: The  objective  of  this  research is  to  analyze  the  implementation  of  national education policy in the nursing education D-III program in Jakarta Province. The evaluation was based on the implementation of the National Education Systems No. 20 year 2003. The research was  conducted  at  the  Akademi  keperawatan  province in  Jakarta.  It  was  using  policy  analysis method. The sample of this research were 7 person of Akademi Keperawatan, Pusdiknakes and Kopertis 3 that was selected randomly. NVIVO version 8 was used to analyze the data collected.
The research findings are: (1) most of the nursing educations were Diploma III vocational educations; (2) the  ownership status of nursing academies was  in the  hand of private; (3) the management  of  diploma  III  nursing  education  owned  by  public  was  mostly  executed  by  the Department of Health through the Center of Health National Education and Agency for Health of  the  Jakarta  Province;  (4)  three  duty  university  was  not  yet  implemented  completely  as  a mandatory reference for the institutions and lecturers.
Based on these findings, it could be concluded that  --- the implementation of National Education Systems No. 20 year 2003 in performing nursing education diploma III was not carried out well. This was happened because of the involving parties were not able to cooperate effectively and efficiently. Transitional management by the Department of Health, in this case the Center of Health National Education and Agency for Health of the Jakarta Province was not implemented thoroughly. Thereby, the implementation of the National Education Law No. 20 year 2003 could be in jeopardy simply because of its inappropriate execution.
Keywords  : National  Education  Systems  No.  20  year  2003,  Nursing  education  D-III Program

## PENDAHULUAN
Mutu pengelolaan proses pembelajaran dinilai dari efisiensi, akuntabilitas dan memiliki  program  kerja  yang  terencana  dan  terfasilitasi  dengan  baik;  satuan  biaya kompetitif,  berbagai  fasilitas  kemudahan  studi;  otonomi  penyelenggaraan,  fleksibel, akuntabilitas, dalam jaringan kerjasama penyelenggaraan pendidikan secara nasional maupun  internasional.  Dalam  UU  RI  no.20  tahun  2003  dijelaskan  bahwa penyelenggarakan pendidikan tinggi di perguruan tinggi, dapat berbentuk pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan keprofesian diantaranya adalah pendidikan  program  D-III  Keperawatan.  Pendidikan  D-III  Keperawatan  berbentuk pendidikan  vokasi  yaitu  pendidikan  tinggi  yang  mempersiapkan  peserta  didiknya untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
Keperawatan  sebagai  profesi  yang  masih  dalam  proses  menuju  “perwujudan diri”.  Profesi  keperawatan  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan,  diantaranya  adalah pembenahan internal yang meliputi empat dimensi yaitu; 1) Pendidikan keperawatan,
 Dosen di prodi Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2) pelayanan keperawatan, 3) asuhan keperawatan, dan 4) praktik keperawatan. Belum lagi  tantangan  eksternal  berupa  tuntutan  akan  adanya  registrasi,  lisensi,  sertifikasi, kompetensi dan perubahan pola penyakit, peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan  kewajiban,  perubahan  system  pendidikan  nasional,  serta  perubahan-perubahan pada supra system dan pranata lain yang terkait.
Sejak  dicanangkannya  UU  RI  no.20  tahun  2003,  implementasi  pada  institusi pendidikan  D-III  Keperawatan  mengalami  dilema.  Mengingat  penerapannya  belum sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  seluruh  penyelenggara  program  D-III  Keperawatan. Institusi    melaksanakan  peralihan  pembinaan  pada  Depdiknas  tetapi  managemen pendidikan yang seyogyanya dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, peraturan  pemerintah  terkait  pelaksanaan  pendidikan  di  bawah  pembinaan  Diknas cenderung diabaikan.
Bagi  institusi  yang  menginginkan  penyehatan  manajemen  pendidikan  untuk mencapai  mutu  pendidikan  yang  diinginkan,  berusaha  untuk  menjalankan  kaidah- kaidah  pendidikan  yang  ditentukan  Undang-Undang,  akan  beralih  pembinaan  pada Depdiknas dan menjalankan segala aturannya. Tetapi fakta yang terjadi sekarang adalah adanya  2  macam  penyelenggaraan  program  D-III  Keperawatan  yaitu  Akademi Keperawatan  yang  mengikuti  pembinaan  dengan  Depdiknas  dan  Akademi Keperawatan mengikuti kebijakan Depkes. Sehingga muncul  istilah Anak Depdiknas (di bawah binaan Depdiknas) dan Anak Depkes (di bawah binaan Depkes).
Kesimpang  siuran  tersebut  diperparah  oleh  adanya  institusi  yang  mengikuti peraturan atau kebijakan dari Depdiknas hanya untuk  memberikan keuntungan bisnis dan mengabaikan peraturan dengan dalih demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mencerdaskan Bangsa.
Dengan  keluarnya  Undang-undang  RI  no.20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  maka  diperlukan  kesepakatan  baru  tentang  sistem  pendidikan tinggi  keperawatan  agar  output  dari  sistem  ini  dapat  menjadi  input  bagi  sistem kesehatan nasional dan memberi kontribusi bermakna pada pembangunan kesehatan. Diharapkan terjadi sinkronisasi antara peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang RI no.20 tahun 2003 dengan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan terutama pada program D-III Keperawatan.
Dengan  keluarnya  Undang-undang  RI  no.20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  maka  diperlukan  kesepakatan  baru  tentang  sistem  pendidikan tinggi  keperawatan  agar  output  dari  sistem  ini  dapat  menjadi  input  bagi  sistem kesehatan nasional dan memberi kontribusi bermakna pada pembangunan kesehatan.

## Kebijakan Publik
Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone, yang  menyatakan  ”secara  luas”  bahwa  kebijakan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai ”hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Batasan lain dikemukakan oleh Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa ”Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan  dan  tidak  dilakukan”.  Kebijakan  dapat didefinisi menjadi 2 macam yaitu : Katagori pertama, definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci kriteria kebijakan dan katagori kedua, lebih  menekankan  pada  dampak  dari  tindakan  pemerintah  berkaitan  dengan pemerintah tersebut.
Definisi  kebijakan  yang  lebih  menekankan  pada  maksud  dan  tujuan  utama  dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. “A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern......Publik policies are those policies developed  by govermental bodies an official”.
b. “Publik policy is whatever government choose to do or not to do”.
Definisi  Kebijakan  publik  tersebut  mengandung  makna  bahwa  (1)  kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Senada dengan pendapat tersebut memaknai kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
Dengan demikian yang membedakan antara kebijakan pemerintah dan bukan bukan  kebijakan  pemerintah  ialah  :  (1)  bahwa  kebijakan  perintah  dibuat  oleh  suatu badan  pemerintah,  baik  pejabat  maupun  instansi  pemerintah;  (2)  bahwa  kebijakan dibuat dalam rangka hubungan pemerintah dengan masyarakat (sebagian besar warga masyarakat/publik);  (3)  kebijakan  merupakan  pilihan  pemerintah  baik  melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang menyangkut masyarakat banyak.
Karakteristik utama model Eastonian adalah model ini melihat proses kebijakan dari segi input yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran  input  (partai,  media,kelompok  kepentingan);  permintaan  di  dalam  system politik (withinput) dan konversinya menjadi output dan hasil kebijakan
Sementara pengertian Kebijakan Publik yang lebih menekankan pada dampak, diidentifikasi sebagai berikut :
1. What government actually do and why (Richard Simeon)
2. Action taken by government (Ira Sharkansky)
3. A policy may usefully be considered as  a course  of action or  inaction rather than specific decision or action, and such a course has to be perceived  and identified by the analysis in question.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu a) Kebijakan publik, b) pelaku kebijakan dan c) lingkungan kebijakan. Dunn juga mengemukakan  bahwa  dalam  system  kebijakan  terdapat  tiga  elemen  yaitu  ,  a) stakeholders  kebijakan  (policy  actor)  ,  b)  kebijakan  publik  (policy  content)  dan  c) lingkungan kebijakan (policy environment).

## A. Tahap-tahap Kebijakan Publik
Proses  pembuatan  kebijakan  publik  merupakan  proses  yang  kompleks  karena melibatkan  banyak  proses  dan  variabel  harus  dikaji.  Tahap-tahap  kebijakan  publik adalah sebagai berikut:
1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap formulasi kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan
5. Tahap penilaian kebijakan

## B. Implementasi Kebijakan
Implementasi  adalah  melakukan  suatu  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya dimasukkan  dalam  undang-undang,  tetapi  juga  merupakan  bentuk  perintah  yang penting  atau  keputusan  pengadilan.  Idealnya,  keputusan  yang  mengidentifikasi
masalah yang harus  diatasi, menetapkan sasaran  dalam  berbagai  cara,  bentuk proses implementasi. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih  dan  tidak  kurang.  Untuk  mengimplementasikan kebijakan publik  ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program aau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

## C. Analisis Implementasi Kebijakan
Tahap kebijakan yang mengikuti rekomendasi kebijakan, setelah
diputuskan/dibuatnya  kebijakan  berdasar  rekomendasi  tersebut,  adalah implementasi  kebijakan.  Tahap  implementasi  ini  sepenuhnya  dikelola  oleh pengambil  kebijakan  (policy  maker).  Tahap  analisis    implementasi  kebijakan merupakan  suatu  analisis  yang  bersifat  evaluatif,  dengan  konsekuensi  lebih melakukan retrospeksi ketimbang prospektif. Ia berusaha mengenali sejauh mana efek  yang  semula  direncanakan  untuk  dicapai  oleh  kebijakan  telah  terealisir  dan dampak  apa yang  ditimbulkan  olehnya  (baik  dampak  yang  terduga maupun  tak terduga).
Salah satu model implementasi kebijakan adalah Model dari Richard Matland yang disebut Matriks Ambiguitas –Konflik.

## D. Analisis Proses Evaluasi Kebijakan Publik
1. Pengertian Evaluasi Publik
Jones (1996) mengartikan evaluasi public sebagai”…. an activity designed to judge the merits of government policies which varies significantly in the specification of object, the techniques  of  measurement,  and  the  method  of  analysis”. Menurut  Weiss  (1972) menyatakan  ”the  purpose  of  evaluation  research  is  to  measure  the  effect  of  a program again the goals it set out to accomplish as of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming”.
2. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik
Langbein (1980:5) membedakan tipe riset evaluasi menjadi 2 macam tipe yaitu research process dan research outcomes .  Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua macam yaitu metode deskriptif dan kausal. Metode deskriptif lebih mengarah pada  tipe  penelitian  evaluasi  proses  ( process  of  policy implementation ),  sementara metode kausal lebih mengarah pada tipe penelitian evaluasi dampak  ( outcomes of public  policy implementation). Rossi  (1979:  3250)  juga membedakan  riset  evaluasi lebih komprehensif. 3.

## 3. Tahapan Proses Evaluasi Kebijakan Publik
Penelitian  evaluasi  kebijakan  publik  terdapat  beberapa  tahapan  yang  perlu diikuti. Menurut Weiss (1972: 24-25) mengemukakan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti evaluasi kebijakan public sebagai berikut:
a. Find out the program’s goals
b. Translate the goals into measurable indicators of goal achievement
c. Collect data the indicator for those who participated in the program( and for equivalent control group who did not)
d. Compare the data on participants and controls  with the goal criteria.
Sementara  Jones  (1996)  menjelaskan  evaluasi  kebijakan  lebih  operasional  yaitu sebagai  aktivitas  yang  dirancang  untuk  menilai  hasil-hasil  kebijkan  pemerintah
yang  mempunyai  perbedaan-perbedaan  yang  sangat  penting  dalam  spesifikasi objeknya, tehnik-tehnik pengukurannya, dan metode analisisnya.
E. Undang-undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang  RI  no.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, dibuat  karena  adanya  tuntutan  diterapkannya  prinsip  demokrasi,  desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan  dampak  yang  mendasar  pada  kandungan,  proses  dan  manajemen sistem pendidikan.

## METODOLOGI
Format desain penelitian evaluasi penerapan Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan program D-III Keperawatan  menggunakan  desain  Kualitatif.  Metode  yang  digunakan  ini  untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan pendidikan D-III Keperawatan menggunakan metode NVIVO versi 8, merupakan sebuah program komputer untuk membantu dalam analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN

## a. Hasil Kinerja Implementasi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  identifikasi  data  dari  ke-6  komponen  yang  saling  berkaitan tersebut  diatas,  maka  dapat  diperoleh  gambaran  bahwa  implementasi  kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  nasional  pada  penyelenggaraan  pendidikan  D-III Keperawatan  hasilnya  dasarnya  tidak  terimplementasi  dengan  baik,  karena  ada pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  ini  tidak  dapat  bekerja  sama  secara efektif  dan  efisien,  disamping  karena  adanya  pihak  yang  tidak  memahami permasalahan sepenuhnya.
Memperhatikan waktu diterbitkannya UU no. 20 tahun 2003 sampai tahun 2011 ( ± selama 7 tahun)  dan hasil dari implementasi kebijakan yang dirasakan, maka dapat diprediksi  bahwa  Implementasi  kebijakan  UU  no.  20  tahun  2003,  memiliki  resiko gagal  disebabkan  karena  pelaksanaannya  yang  jelek  ( bad  execution ).  Untuk memperoleh gambaran dari pelaksanaan kebijak  Sistem Pendidikan Nasional dapat terlihat dari survey sebagai berikut:
a) Status kepemilikan Institusi D-III Keperawatan Diperoleh  data  dari  D-III  Keperawatan  di  provinsi  DKI  Jakarta,  ternyata  33 institusi  (86.8%)    dimiliki  oleh  swasta/masyarakat,  sedangkan  4  institusi  (10.5%) dimiliki oleh ABRI dan 1 institusi (2.6%) milik pemda.
b) Pembinaan Institusi Diperoleh data bahwa institusi pendidikan D-III Keperawatan di  DKI Jakarta mendapatkan  pembinaan  paling  banyak  dari  Depkes  melalui  Pusdiknakes sebanyak  16  institusi  (42.1%),  kemudian  15  institusi  memperoleh  pembinaan melalui  kedua-dua  departemen  (39.5%)  dan  yang  paling  sedikit  adalah  institusi yang benar-benar murni mengikuti pembinaan dari Diknas  melalui kopertis hanya 7 institusi (18.4%). Hal tersebut terlihat dari table dibawah ini :

## c) Institusi telah menjalankan UU No. 20 tahun 2003
Diperoleh  data  bahwa  institusi  pendidikan  di  DKI  Jakarta  yang  telah menjalankan  peraturan  perundang-undangan  dibidang  pendidikan  menunjukkan bahwa  hanya  2  institusi  (5.3%)  yang  telah  mengikuti  UU  Sisdiknas  sedangkan  36 institusi (94.7%) belum mengikuti UU Sisdiknas tersebut.
d) Tri Dharma Pendidikan program D-III Keperawatan
1) Dharma ke-1: Pendidikan program D-III Keperawatan Pelaksanaan  dharma  ke-1  dari  tridharma  perguruan  tinggi,  100  %  seluruh institusi  telah  menjalankan  fungsi  pendidikan  pengajaran.  Hal  tersebut memperlihatkan  bahwa  institusi  pendidikan  telah  menjalankan  fungsi pertamanya dengan baik.
2) Dharma ke-2: Penelitian program D-III Keperawatan Penyelenggaraan  Dharma  penelitian  yang  dilakukan  oleh  institusi  D-III Keperawatan  di  DKI  Jakarta.  Penyelenggaraan  Dharma  penelitian  yang dilakukan oleh institusi D-III Keperawatan di DKI Jakarta. Pada fungsi ke-2 ini, mulai memperlihatkan kondisi yang paradok dibidang pendidikan. Seharusnya penelitian dilakukan oleh para dosen, tetapi fakta dilapangan sebanyak 89,5 % tidak  pernah  melaksanakan  penelitian,  selebihnya  10,5  %  saja  yang melaksanakan  penelitian,  Tentunya  kondisi  tersebut  mencerminkan  institusi pendidikan yang  sangat ironis.
3) Dharma ke-3: Pengabdian Masyarakat program D-III Keperawatan Penyelenggaraan  Tridharma  ke-3 pengabdian  masyarakat  dapat  dilaksanakan pada  semua  institusi  yaitu  100  %.  Kondisi  tersebut  berkaitan  dengan  dengan beberapa factor diataranya adalah target kegiatan mahasiswa keperawatan yang berkaitan  dengan  Mata  Ajar  Komunitas  adalah  pembinaan  Daerah  Binaan, sehingga peluang untuk melakukan pengabdian masyarakat menjadi otomatis. Tetapi bila ditinjau dari berapa banyak pengabdian masyarakat yang dilakukan hasilnya menjadi berbeda yaitu sering dilakukan sebanyak 89,5% dan kadang- kadang sebanyak 4 %
e) Dosen Memiliki jenjang Kepangkatan pada program D-III Keperawatan Sebagian besar dosen di Akademi Keperawatan di DKI belum ,memiliki jenjang kepangkatan  sebanyak 89,5% sedangkan yang telah memilki jenjang keangkatan baru 10,5 % saja.
f) Sumber Dana Institusi  program D-III Keperawatan Sumber  dana  yang  diperoleh  institusi  untuk  menjalankan  operasional  dari institusi pendidikannya 92,1% berasal dari masyarakat, dalam hal ini dari SPP yang dibayarkan  oleh  mahasiswa.  Sedangkan  pasang  sedikit  berasal  dari  pemerintah daerah 2,6 %
g) Evaluasi Pengendalian Mutu program D-III Keperawatan Pelaksanaan  evaluasi  pengendalian  mutu  dari  institusi  program  D-III Keperawatan 97,4% dilakukan oleh institusi sendiri .
h) Akreditasi Institusi program D-III Keperawatan Akreditasi  dilaksanakan  institusi  program  D-III Keperawatan  dilakukan  oleh Pusdiknakes  dan  Dinas  KEsehatan sebanyak  86,8  %  sedangkan  institusi  yang  di akreditasi oleh BAN-PT hanya 13,5%
i) Penerbitan Ijazah mahasiswa program D-III Keperawatan
Ijazah  yang  diterima  oleh  mahasiswa  Institusi  Program  D-III  Keperawatan diterbitkan oleh Pusdiknakes yaitu sebayak 33 institusi (86,8%) sedangkan ijazah yang diterbitkan oleh institusi hanya 5 institusi (13,2%)
Sedangkan  hasil  implementasi  yang  dirasakan  yang  dirasakan  informan  melalui pelaksanaan FGD dan wawancara mendalam terlihat terlihat dari pemaknaan sebagai berikut:
1) Manfaat Alih Bina
Manfaat  yang  dirasakan  oleh  penyelenggara  pendidikan  D-III  Keperawatan dalam melaksanakan alih bina adalah: penyelenggara pendidikan D-III keperawatan memahami untuk beralih bina tetapi sulit untuk merealisasikannya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  menurut  UU  no.  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  dasarnya  momentum  Reformasi  dalam penyelenggaraan  pendidikan  D-III  keperawatan  menuju  peningkatan  mutu  yang lebih baik. Tindakan operasional yang dilakukan adalah melakukan “Alih Bina” . Peralih  pembinaan    ternyata  belum  sepenuhnya  dapat  dilakukan  oleh  semua institusi penyelenggara pendidikan D-III Keperawatan masih adanya resistensi dari regulator penyelenggara pendidikan D-III keperawatan Dinas Kesehatan
2. Penyelenggara pendidikan D-III Keperawatan pada prinsipnya telah memahami UU no. 20 tahun 2003 tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukan alih bina secara konsisten  mengingat  banyak  kondisi  dilematis  yang  akan  dihadapi  oleh penyelenggara  pendidikan  bila  melakukan  alih  bina.  Dilematis  yang  dihadapi adanya  ancaman  tidak  diterimanya  lulusan  dari  penyelenggara  pendidikan  D-III Keperawatan  di  Rumah  Sakit,  tempat  lapangan  pekerjaan  lulusan  dari  akademi Keperawatan. Sehingga muncul dualisme Ijazah dari penyelenggara pendidikan D- III Keperawatan yaitu ijazah yang diterbitkan oleh pihak Depkes dan ijazah yang diterbitkan oleh institusi
3. Hasil  implementasi  Undang-undang  no  20  tahun  2003  pada  penyelenggaraan pendidikan  tenaga  kesehatan  program  D-III  Keperawatan  pada  dasarnya  tidak terimplementasi dengan baik, karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ini kebijakan  tidak dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Memperhatikan waktu  dan  hasil  dari  implementasi  kebijakan  dapat  diprediksi  bahwa  ada kecenderungan Implementasi kebijakan UU no. 20 tahun 2003, memiliki resiko gagal disebabkan karena pelaksanaannya yang jelek ( bad execution ).
4. Langkah strategis untuk menghindari terjadinya kegagalan maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sebagai penanggung jawab pendidikan di Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan secara tegas dan tidak melakukan tindakan-tindakan  eksperimen  untuk  mengatasi  konflik  yang  berkepanjangan. Sedangkan  Depkes yang memiliki sejarah mengatur penyelenggaraan pendidikan D-III dapat menyelesaikan manajemen transisi dengan tuntas, sehingga tidak ada lagi resistensi dari pihak Dinas Kesehatan.
5. Kendala  dari  penerapan  Undang-Undang no.  20  tahun  2003  pada  Program D-III Keperawatan adalah Resistensi dari pemerintah daerah, sehingga secara psikologis mempengaruhi  penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasi kebijakan UU no.20 tahun 2003.
6. Kekuatan  dari  penerapan  Undang-Undang  no.  20  tahun  2003  adalah  kejelasan penyelenggaraan pendidikan dan diberikannya otonomi institusi untuk mengatur akademik,  dan  operasional  pendidikan  secara  bertanggung  jawab.  Kelemahan adalah  ketidakjelasan  sikap  yang  harus  diambil  oleh  institusi,  ketidak  ketegasan sikap dari pemerintah dalam hal ini  Kemendiknas dan Kemenkes, masih adanya ambiguitas  dalam  penerapan  Undang-Undang  tersebut.  Hambatan  adalah  masih adanya  Resisensi  dari  pelaksana  kebijakan  ditingkat  daerah  dalam  hal  ini  Dinas Kesehatan  serta  belum  dipahaminya  Undang-Undang  tersebut  oleh  pengelola pendidikan.  Peluang adalah munculnya Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2010, sebagai  peluang  untuk  mengatasi  kelemahan  dan  keraguan  dari  institusi  untuk beralih  bina  atau  untuk  dilakukannya  alih  bina.  Tantangan    adanya  tuntutan masyarakat terhadap kualitas tenaga keperawatan di RS serta tuntutan masyarakat terhadap  mutu pendidikan tinggi.
Bentuk  ideal  dari  penyelenggaraan  pendidikan  D-III  keperawatan  adalah pendidikan tinggi yang diatur oleh 1 Departemen dalam hal ini Kemendiknas) dan mutu dari  profesi  keperawatan  dapat  diatur  oleh  pihak  Depkes,  dengan  mengadakan  uji kompetensi bagi lulusan dari institusi pendidikan, sehingga lulusan laik ditempatkan di RS yang dibina oleh Depkes.

## Saran
1. Pihak  Depkes  dalam  hal  ini  Pusdiknakes  dan  Dinas  Kesehatan  dapat mensosialisasikan  secara  jelas  mengenai  penerapan  UU  no.  20  tahun  2003  tanpa harus  adanya  ancaman-ancaman  sehingga  institusi  pendidikan  dapat  membuat keputusan “alih bina” secara konsisten
2. Peraturan  pemerintah  no  17    tahun  2010  dapat  dijalankan,  untuk  mengurangi berbagai keraguan yang dirasakan oleh Departemen Kesehatan cq Pusdiknakes cq Dinas Kesehatan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan program D- III Keperawatan
3. Sosialisasi  bahkan pemberian surat  edaran  resmi  kepada  Rumah sakit mengenai status  penyelenggaraan  pendidikan  D-III  Keperawatan  dan  penjelasan  legalitas ijazah yang diterbitkan oleh masing-masing institusi penyelenggara pendidikan D- III Keperawatan
4. Dibuka  secara  luas  program  pendidikan  S-2  Keperawatan  untuk  meningkatkan kualifikasi  tenaga  pendidik  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang ada sehingga  jenjang akademik bagi dosen-dosen dapat terealisasi
5. Penelitian  lebih  lanjut  mengenai  Resistensi  dari  Pemerintah  daerah  dalam melakukan alih bina Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003..
6. Hubungan  yang  jelas  antar  departemen  yang  terkait  dengan  pendidikan Keperawatan-Rumah  Sakit  diikat  dalam  suatu  hubungan  trilateral  pada  tingkat regional,  nasional  dan  multinasional,  sehingga  Pemerintah  dapat  mendorong institusi  untuk  menjadi  elemen  kunci  dalam  pelaksanaan  kebijakan  untuk melakukan perubahan.
7. Segera  dilaksanakan  Uji  kompetensi  bagi  seluruh  lulusan  dari  Akademi Keperawatan yang akan bekerja di Rumah sakit.
8. Perlu dibentuk suatu dewan ( board) atau majelis (council) pendldlkan keperawatan yang  berfungsi  menentukan  kebijakan  serta  memantau  penyelenggaraan pendidikan keperawatan.

## 9. Pengesahan  Undang-Undang  Keperawatan  untuk  memperjelas  tata  aturan  dari profesi Keperawatan dalam menjalankan profesionalisnenya

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn, William (1999). Analisa  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
Dunn, William N, ( 2007). Publik policy analysis : a introduction-4 th ed . Person. Prentie Hall. New Jersey
Jones ,Charles O (1996). Pengantar Kebijakan Publik, Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Cetakan  ke-3,. Jakarta.
Langbein, Laura Irwin (1980). Discovering Whiter Program Work: Guide to Statictical Method for  Program  Evaluation, Scott,  Foresman  and  Company  Glenview.  Illinois.  United Stated of America
Matland, Richard E.(1995). Syntesizing the Implemntation Literature : The Ambiguity-Conflik Model of policy Implementation, Journal of Publik Administration Research and Theory – PART,Vol.5,No.2  (April  1995),  Oxford  University  Press  and  Publik  Management Research Assosiation.
Robert Eyestone (1971). The Threads of Policy: A study in Policy Leadership. I ndianapolis: Bobbs-Merril,hlm.18.
Rossi, Peter. S, at all (1979). Evaluation: A systematic Approach, Sage Publikation, Beverly Hill, London.
Thomas R.Dye (1975) Understanding Publik Policy. Second Edition. Engelwood Cliff, N.J: Prentice-Hall,hlm.1.
Weiss, Carol H (1972)., Evaluastion Research: Method for Assessing Program Effectiveness , Prentice Hall, Inc., Englewood Clift, New Jersey