e-ISSN : 2621-4105

## TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEMBINAAN BAGI PARA NARAPIDANA

## Andre Sandy Avianto, Endra Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta endra.wijaya333@yahoo.co.id

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  implementasi  pembinaan  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Sukamiskin  dan  sekaligus  untuk  menjelaskan hambatan dari pelaksanaan pembinaan bagi narapidana  di lembaga pemasyarakatan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan fakta bahwa di Lapas Sukamiskin terdapat beberapa kategori narapidana, yaitu narapidana tindak pidana umum dan narapidana kasus  korupsi.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan  di lembaga pemasyarakatan dilakukan terhadap semua narapidana,  termasuk  narapidana  tindak  pidana  korupsi.  Namun  kenyataannya, narapidana  tindak  pidana  korupsi  di  Lapas  Sukamiskin  tidak  memperoleh  semua pembinaan sebagaimana yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode penelitian hukum nondoktrinal dengan bersandar pada data primer serta  sekunder.  Hasil  kajian ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  pembinaan  bagi narapidana  di  Lapas  Sukamiskin  belum  berjalan  maksimal  dan  masih  terjadi perbedaan  dalam  penerapan  program  pembinaan  bagi  para  narapidana.  Selain  itu, persoalan sumber daya manusia di Lapas Sukamiskin juga masih menjadi hambatan bagi  pelaksanaan  program  pembinaan  untuk  para  narapidana.  Kajian  ini  melihat peluang bahwa khusus bagi pembinaan narapidana kasus korupsi, maka modifikasi program pembinaan perlu dilakukan agar mereka yang pendidikannya lebih tinggi itu tetap bisa produktif selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan menghasilkan karya-karya intelektual berupa artikel atau buku.

## Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Pendidikan
e-ISSN : 2621-4105

## THE CHALLENGE OF IMPLEMENTING THE RIGHTS OF EDUCATION FOR THE PRISONERS

## Abstract
This study would explain the education program for inmate in Sukamiskin Prison and its obstacles related to the differences in implementing several program to general criminal case prisoner and corruption case prisoner. The Law Number 12 of 1995 on Penitentiary  rules  that  education  program  provided  in  penitentiary  institution  or prison is given to every prisoner including prisoner from corruption case. Contrary to such rules, in fact, in Sukamiskin Prison, the prisoners from corruption case do not involve in all programs provided, especially education and skill training programs. This  study  uses  non-doctrinal  legal  research  method  and  based  on  primary  and secondary  data.  This  study  reveals  that  several  programs  provided  for  inmates  in Sukamiskin  Prison  still  not  implement  comprehensively  and  the  corruption  case prisoners treat differently from general criminal case prisoners. Sukamiskin Prison also  still  has  problem  related  to  its  human  resources  condition.  This  study  also explains that there is a chance to make the corruption case prisoners more productive while in prison, and for that reason, education program for them needs to be modified. The  future  education  program,  especially  for  the  corruption  case  prisoners,  must contain several efforts encouraging them able to produce their own intellectual works.
Keywords: Education Program; Penitentiary Institution; Prisoner
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari beberapa subsistem  yang  saling  berkaitan,  yaitu  mulai  dari  penyidikan  yang  dilakukan  oleh kepolisian,  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan,  pemeriksaan  di  muka persidangan  yang  dilakukan  oleh  pengadilan,  sampai  ke  pelaksanaan  pidana  yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. 1
Dalam sistem peradilan pidana tersebut, lembaga pemasyarakat dapat dikatakan memiliki fungsi  yang unik jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Ketiga  lembaga  itu  fungsinya  cenderung bersifat  internal  bagi  sistem  peradilan  pidana  itu  sendiri,  sedangkan  lembaga pemasyarakatan  selain  fungsinya  untuk  internal  sistem  peradilan  pidana,  dia  juga memiliki fungsi yang bersifat eksternal. Disebut eksternal ialah karena dia harus juga mampu membina narapidana yang ada di dalamnya untuk siap kembali diterjunkan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  menarik  untuk  dicermati  kajian  dari  Christin Tønseth  serta  Ragnhild  Bergsland,  dan  Eleanor  Novek  mengenai  pembinaan  para narapidana  melalui  program  pendidikan  di  penjara.  Dalam  kajian-kajian  tersebut, dipaparkan  bahwa  pembinaan  terhadap  narapidana,  yang  salah  satunya  melalui pelaksanaan program pendidikan bagi para narapidana, merupakan langkah yang tepat sekaligus  diperlukan  untuk  menyiapkan  mereka  agar  memiliki  semangat,  wawasan, serta  keterampilan  saat  kembali  ke  masyarakat,  dan  upaya  ini  sudah  mulai  digagas sejak abad ke-19 dan berlanjut terus hingga sekarang. 2 Bahkan, sebagaimana kajian dari Kofi Poku Quan-Baffour dan Britta E. Zawada, jika program-program pembinaan melalui pendidikan dilakukan dengan maksimal, maka dia akan bisa berdampak pula bagi upaya menekan potensi terjadinya kejahatan di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan  fakta  bahwa  sebagian  narapidana  yang  sudah  dibebaskan  ternyata  tidak
1 Ismail  Rumadan, “Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  dan  Reorientasi  Tujuan Pemidanaan ,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2 (2), 2013, hlm. 271 http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276 . 2 Gagasan untuk membina dan mendidik narapidana itu juga mengalami banyak pasang surut dukungan, baik dukungan biaya maupun politis, sebagaimana dipaparkan dalam kajian dari Eleanor Novek. Christin Tønseth dan Ragnhild Bergsland, “Prison Education in Norway – The Importance for Work and Life after Release,” Cogent Education 6 (1),2019, hlm. 2 dan 11 https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1628408 ; Eleanor Novek, “Making Meaning:  Reflections  on  the  Act  of  Teaching  in  Prison ,”  Review  of  Communication  19(1),  2019,  hlm.  57 https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1554824 .
e-ISSN : 2621-4105
menutup  kemungkinan  untuk  melakukan  kembali  tindak  pidana,  mengingat  saat dibebaskan  mereka  tidak  bisa  bekerja  untuk  mencari  nafkah  karena  tidak  punya keterampilan apapun. 3
Dengan demikian, walaupun lembaga pemasyarakatan itu tampak berada pada tahap akhir dalam suatu sistem peradilan pidana, 4 tapi sebenarnya dia juga sekaligus memainkan  peran  sebagai  jembatan  untuk  mengantarkan  narapidana  kembali mengawali  kehidupan  sosialnya  di  tengah-tengah  masyarakat,  sekaligus  untuk meminimalisasi potensi terjadinya pengulangan kembali tindak pidana (residivisme).
Secara  kelembagaan,  sesuai  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan  diselengggarakan  oleh  Menteri  dan  dilaksanakan  oleh  Petugas Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan berdasarkan undang- undang tersebut memposisikan narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan, namun mereka tetap harus dibina agar dapat kembali menjadi individu yang baik, benar, mandiri dan bertanggung jawab. Konsep seperti itu lantas diterjemahkan dengan  adanya  penyebutan  narapidana  sebagai  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP). 5
Dalam praktik, sistem pembinaan yang diterapkan kepada narapidana belum bisa berjalan  secara  ideal,  karena  sejumlah  kendala  masih  dihadapi,  baik  dari  sisi pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan maupun dari sisi tindakan atau perilaku yang berlangsung saat proses pembinaan tersebut. Terkait dengan hal yang terakhir disebutkan itu, bahkan akhir-akhir ini terdapat beberapa berita yang menyoroti pembinaan  para  narapidana,  khususnya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (selanjutnya disingkat  Lapas)  Sukamiskin  yang  dapat  dikatakan  tidak  mewujudkan  tujuan  dari pidana  penjara  itu  sendiri.  Salah  satu  contoh  yang  menjadi  perhatian  publik  ialah
3 Kofi Poku Quan-Baffour dan Britta E. Zawada, “Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life ?” Journal of Sociology and Social Anthropology 3 (2), 2012, hlm. 76-77 dan 79-80 https://doi.org/10.1080/09766634.2012.11885567 .
4 Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu ( integrated criminal justice system ). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.”
5 Asfinawati, Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji , Jakarta: Kemitraan, 2007, hlm. 4.
e-ISSN : 2621-4105
mengenai adanya narapidana tindak pidana korupsi yang justru bisa keluar dan pergi berkunjung ke toko bangunan di daerah Padalarang, Bandung. 6
Dari gambaran singkat contoh tersebut dapat diketahui bahwa sistem pembinaan yang  dilakukan  terhadap  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  masih  belum maksimal, hal mana dapat dilihat salah satunya pada fakta bahwa oknum  narapidana tindak pidana korupsi masih ada yang bisa secara leluasa menggunakan sumber daya dan  pengaruhnya  untuk  bisa  mendapatkan  berbagai  fasilitas  yang  sesungguhnya bertentangan dengan hukum.
Sudah  banyak  para  sarjana  atau  peneliti  yang  membahas  perihal  lembaga pemasyarakatan  dalam  kajian-kajiannya,  termasuk  yang  difokuskan  kepada  topik mengenai proses pembinaan narapidana yang ada di dalamnya. Kajian konseptual dari Umi  Enggarsasi  mengenai  pola  pembinaan  narapidana  yang  diarahkan  untuk memaksimalkan keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia telah menyimpulkan bahwa pola pembinaan narapidana di Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal, dan hal tersebut  tidak sesuai dengan harapan narapidana.  Penyebab dari keadaan itu ialah karena masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang  proses  pembinaan  narapidana. 7 Berbeda  dengan  kajian  dari  Umi Enggarsasi  yang  cenderung  konseptual,  dalam  kajian  penelitian  kali  ini  untuk membahas mengenai pola pembinaan narapidana dengan beranjak dari  data empiris, yaitu praktik pembinaan narapidana di dalam Lapas Sukamiskin.
Terhadap  hasil-hasil  kajian mengenai  pola  pembinaan  narapidana  di  beberapa lembaga pemasyarakatan yang sudah ada sebelumnya, seperti kajian dari Narsidi dan
6 Abba  Gabrillin,  “Dari  Rumah  Makan  Padang  hingga  ke  Toko  Bangunan,  Sepak  Terjang  Novanto  dari Balik  Jeruji...,” https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/05360051/dari-rumah-makan-padang-hingga-ke- toko-bangunan-sepak-terjang-novanto-dari?page=all ,  diakses  pada  tanggal  16  September  2020;  Egi  Adyatama, “Ditjen PAS Selidiki Motif
Setya Novanto Kabur ke Toko Bangunan,” https://nasional.tempo.co/read/1215618/ditjen-pas-selidiki-motif-setya-novanto-kabur-ke-toko-bangunan ,  diakses pada tanggal 16 September 2020.
7 Umi Enggarsasi, “ Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia ,” Jurnal Perspektif 18 (3), 2013, hlm. 167 http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27 .
e-ISSN : 2621-4105
Andre Sandy Avianto, Endra Wijaya
Wuraji, 8 Haryanto Dwiatmodjo, 9 Maryanto, Diah Rahmawati dan Indrati Rini, 10 serta Muhammad  Ali  Equatora, 11 maka  kajian  dari  peneliti  kali  ini  dimaksudkan  untuk semakin  melengkapi  informasi  mengenai  pola  pembinaan  narapidana  di  Indonesia yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan di daerah-daerah. Tentunya, walaupun topiknya  cenderung  serupa,  namun  karena  karakteristik  keadaan  yang  berbeda-beda dari setiap lembaga pemasyarakatan, maka jangkauan pembahasan maupun simpulan yang  dihasilkan  akan  cenderung  berbeda  pula.  Apalagi  mengingat  kajian  ini difokuskan  ke  Lapas  Sukamiskin  yang  memiliki  perbedaan  dalam  hal  subjek narapidana  yang  dibina  yang  memang  khusus  berstatus  sebagai  narapidana  tindak pidana korupsi.
Dengan  demikian,  kajian  kali  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  lebih  lanjut implementasi  pembinaan  narapidana  di  Lapas  Sukamiskin  serta  untuk  menjelaskan kendala-kendala  dari  pelaksanaan  pembinaan  bagi  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan  tersebut,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  fakta  bahwa  di  Lapas Sukamiskin  terdapat  beberapa  kategori  narapidana,  yaitu  narapidana  tindak  pidana umum dan narapidana kasus korupsi. Kajian ini juga akan mengungkapkan peluang yang  potensial  dilakukan  untuk  masa  yang  akan  datang  bagi  perbaikan  sistem pembinaan narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi. Pada poin inilah lantas kajian ini akan berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya mengenai pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka kajian kali ini akan berupaya mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana proses pembinaan yang dilakukan  di  salah  satu  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia,  yaitu  dalam  hal  ini Lapas  Sukamiskin,  Bandung,  Jawa  Barat.  Kemudian,  akan  dibahas  pula  beberapa
8 Narsidi  dan  Wuraji,  “ Implementasi  Program  Pembinaan  Napi  di  Lapas  Kelas  II  B  Metro,” Jurnal Penelitian dan Evaluasi 3(4), 2001, hlm. 87-88 https://doi.org/10.21831/pep.v3i4.2079 .
9 Haryanto  Dwiatmodjo, “Community  Base  Treatment  dalam  Pembinaan  Narapidana  Narkotika  (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta),” Jurnal Dinamika Hukum 14(1), 2014, hlm. 121 http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.281 .
10 Maryanto,  Diah  Rahmawati  dan  Indrati  Rini, “Pelaksanaan  Pembinaan  yang  Bersifat  Kemandirian terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi ,” Jurnal Pembaharuan Hukum 1(1),  2014, hlm. 71-72 http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1472 .
11 Muhammad  Ali  Equatora, “Efektivitas  Pembinaan  Kemandirian  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Wirogunan  Yogyakarta,” Empati:  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  7(1),    2018,  hlm.  25-26 10.15408/empati.v7i1.9648 .
e-ISSN : 2621-4105
kendala sekaligus tantangan  yang terjadi di  Lapas Sukamiskin terkait dengan proses pembinaan narapidana.

## C. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  nondoktrinal  dan  dengan bersandarkan  pada  data  primer  serta  sekunder.  Data  primer  yang  digunakan  ialah terdiri dari data berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber  yang  relevan,  sedangkan  untuk  data  sekundernya,  digunakan  beberapa bahan  hukum,  terutama  bahan  hukum  primer  yang  berwujud  peraturan  perundang- undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para sarjana yang dimuat dalam beberapa karya ilmiah.
Perihal implementasi program pembinaan di Lapas Sukamiskin dalam kajian ini, pembahasannya  diawali  dengan  paparan  mengenai  konsep  pembinaan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Selanjutnya, analisis dikembangkan melalui pengaitan antara apa yang  sudah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pendapat para sarjana  dan  informasi  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  para  narasumber. Sebagai  bentuk  data  penelitian,  hal-hal  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  untuk mencapai suatu simpulan yang menjawab permasalahan dalam kajian.

## D. PEMBAHASAN

## Fungsi Pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan
Salah  satu  fungsi  lembaga  pemasyarakatan,  khususnya  dalam  konteks  negara hukum Pancasila, ialah untuk melaksanakan pembinaan yang merupakan bagian dari proses  sistem  pemasyarakatan.  Dalam  sistem  tersebut,  penjeraan  sudah  bukan  satu- satunya lagi tujuan yang hendak dicapai, melainkan juga harus disinergikan dengan tujuan lainnya yang juga penting, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sehubungan dengan hal itu, maka narapidana, yang disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang sebagai makhluk Tuhan, individu dan sekaligus anggota masyarakat. Oleh karena  itu,  narapidana  justru  harus  dibina  sebaik  mungkin  agar  mereka  siap  untuk kembali  ke  masyarakat  dalam  kondisi  pribadi  yang  lebih  baik,  bertanggung  jawab, patuh terhadap hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. 12
12 Victorio  H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13(1), 2019, hlm. 92.
e-ISSN : 2621-4105
Fungsi  lembaga  pemasyarakatan  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.  Dalam  bagian  Penjelasan  Umum  undang-undang  itu  mengandung arah tujuan pemidanaan, yaitu ditujukan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana untuk  menyesali  perbuatannya,  dan  mengembalikannya  menjadi  warga  masyarakat yang  baik,  taat  kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial  dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. 13
Lapas  Sukamiskin  merupakan  tempat  khusus  bagi  narapidana  tindak  pidana korupsi, namun demikian, tidak semua penghuni Lapas Sukamiskin ialah narapidana kasus  korupsi.  Tidak  seperti  kebanyakan  lembaga  pemasyarakatan  yang  mengalami problem  kelebihan  narapidana  penghuni, 14 Puteri  Hikmawati  dalam  kajiannya memaparkan  bahwa  Lapas  Sukamiskin  merupakan  salah  satu  dari  sedikit  lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  tidak  mengalami  kelebihan  beban  kapasitas narapidana  penghuni.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain,  Lapas  Sukamiskin  justru  menjadi sorotan  publik  karena  adanya  dugaan  praktik  jual  beli  fasilitas  “penjara  kamar mewah.” 15
Secara  umum,  pembinaan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dapat dikelompokkan  menjadi:  pembinaan  kepribadian  yang  meliputi  pembinaan intelektualitas,  pembinaan  fisik  atau  jasmani,  serta  pembinaan  kerohanian;  dan pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan bakat dan pembinaan potensi.
Dari  kedua  macam  pembinaan  kepribadian  tersebut,  narapidana  tindak  pidana korupsi di Lapas Sukamiskin hanya mendapatkan pembinaan fisik atau jasmani dan pembinaan  kerohanian.  Narapidana  kasus  korupsi  di  Lapas  Sukamiskin  tidak mendapatkan  pembinaan  intelektualitas  dan  tidak  mendapatkan  pembinaan kemandirian,  baik  itu  pembinaan  bakat  atau  pembinaan  potensi.  Hal  itu  terjadi dikarenakan  narapidana  kasus  korupsi  di  Lapas  Sukamiskin  dianggap  mempunyai
http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98 .
13 Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti, Hukum  Pidana ,  Surakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 320.
14 Galih  Puji  Mulyono  dan  Barda  Nawawi  Arief, “Upaya  Mengurangi  Kepadatan  Narapidana  dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” Jurnal Law Reform 12(1), 2016, hlm. 7-9 https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838 .
15 Y.A.  Triana  Ohoiwutun, “Sel Berfasilitas Istimewa Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal,” Jurnal Masalah  Masalah  Hukum  43(4), 2014,  hlm.  478 http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.478-486 ;  Puteri Hikmawati, “Mendesaknya Perbaikan Pengelolaan Lapas Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin,” Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis 10(15), 2018, hlm. 3.
e-ISSN : 2621-4105
tingkat intelektualitas yang berbeda dibanding dengan narapidana pada kasus umum lainnya.
Berbeda  dengan  pembinaan  yang  diterapkan  kepada  narapidana  kasus  umum, pembinaan  terhadap  mereka  dilakukan  meliputi  pembinaan  kepribadian  dan pembinaan  kemandirian.  Pembinaan  kepribadian  meliputi  pembinaan  wawasan pengetahuan,  fisik  atau  jasmani,  dan  rohani,  di  mana  terdapat  juga  program  kejar paket, olahraga, maupun pendalaman agama. Sedangkan pembinaan kemandirian yang diberikan terdiri dari pembinaan terhadap bakat, potensi, dan minat dari Warga Binaan Pemasyarakatan  yang  akan  dibekali  dengan  pelatihan  keterampilan  yang  sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Metode untuk mengetahui bakat dan minat yang  dipunyai  oleh  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dilaksanakan  dengan  ditentukan secara langsung oleh Wali Pemasyarakatan berdasarkan informasi, pengamatan serta pertimbangan dari proses pengembangan kepribadian.

## Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin
Untuk  menggali  informasi  bagi  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian, peneliti mewawancarai Bpk. Yanuar selaku Kepala Seksi Registrasi Lapas Sukamiskin dan Bpk. Ahim selaku Petugas Pembinaan narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin.  Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  pola pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana  tindak  pidana  korupsi  dan  narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin.
Berdasarkan  wawancara  dengan  para  narasumber,  peneliti  dapat  menjelaskan secara umum pola pembinaan narapidana di Lapas Sukamiskin sebagai berikut:
Pembinaan  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  ditujukan  bagi  perbaikan pribadi  dan  budi  pekerti  narapidana  agar  rasa  percaya  dirinya  bangkit  dan  semakin besar  rasa  tanggung  jawabnya  sehingga  mereka  dapat  menyesuaikan  diri  dengan kehidupan  di  masyarakat  saat  mereka  bebas  nanti.  Hal  tersebut  dilakukan  karena pertimbangan bahwa setiap manusia itu secara naluri memiliki potensi dapat menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.
Arah pembinaan  Lapas Sukamiskin tertuju kepada: pertama , membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum;
e-ISSN : 2621-4105
serta ke dua , membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar kelak dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.
Pemidanaan  merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya  dan  mengembalikannya  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik,  taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Terkait dengan hal itu, untuk  mewujudkan  sistem  pencapaian  pembinaan  narapidana  di  Lapas  Sukamiskin yang baik, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri.
Pola  pembinaan  yang  dilakukan  di  Lapas  Sukamiskin  cukup  beragam.  Lapas Sukamiskin  mengadakan  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian. Pembinaan  kepribadian  meliputi  pembinaan  intelektualitas,  pembinaan  fisik,  dan pembinaan kerohanian, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi pembinaan bakat dan potensi.
Pembinaan  kepribadian  ditujukan  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  dan kemampuan  diri  sendiri  dalam  berusaha  mengatasi  segala  permasalahan  yang dihadapi,  baik  sewaktu  berada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  maupun  setelah bebas dan berada di tengah-tengah masyarakat. Contoh dari pembinaan intelektualitas, yaitu dengan mengadakan seminar bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, belajar membaca dan menulis. Contoh dari pembinaan fisik, yaitu dengan melakukan kegiatan olahraga,  seperti  senam,  berjalan-jalan  santai  ( jogging ),  bermain  bulu  tangkis,  dan lain-lain.  Contoh  dari  pembinaan  kerohanian,  yaitu  dengan  mengadakan  pengajian bersama, mendengarkan ceramah, dan belajar membaca serta menulis Al-Quran.
Kemudian,  pembinaan  kemandirian  ditujukan  agar  terpidana  mempunyai keahlian  atau  kecakapan teknis  yang  berguna  bagi  dirinya  dan  dapat  menjadi  bekal setelah  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan.  Contoh  dari  pembinaan  bakat  dan potensi, yaitu kegiatan budi daya jamur, menanam sayur-sayuran, membuat lemari dari kayu,  membuat  buku-buku  untuk  keperluan  buku  registrasi,  membuat  susu  kedelai, dan lain-lain.
e-ISSN : 2621-4105
Pola pembinaan yang dilakukan Lapas Sukamiskin mempunyai jadwal tersendiri untuk  masing-masing  narapidana  yang  sudah  diatur  oleh  Petugas  Pembinaan. Misalnya, untuk jadwal pembinaan kepribadian, jadwal pembinaan fisik atau olahraga dilakukan setiap pagi dengan cara bergiliran dengan narapidana lainnya, begitu juga dengan jadwal pembinaan kemandirian.
Dari pola pembinaan tersebut yang dijalani oleh narapidana, banyak narapidana yang  sudah  menjalani  perubahan  dalam  diri  mereka.  Artinya,  untuk  sebagian narapidana, pola pembinaan kepribadian ini sudah memberikan dampak yang  cukup baik. Adanya pembinaan fisik seperti olahraga membuat tubuh mereka merasa lebih segar  dan  sehat.  Ceramah-ceramah  yang  diberikan  saat  pembinaan  kerohanian  juga bisa lebih mendekatkan mereka kepada Tuhan, dan pembinaan secara intelektual pun mempunyai dampak yang besar, karena mereka diajarkan juga untuk belajar menulis dan membaca, sehingga yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis, menjadi bisa.
Pola pembinaan kemandirian juga sudah memberikan dampak yang baik untuk narapidana, contohnya dalam budi daya jamur, membuat lemari dari  kayu, membuat susu  kedelai,  dan  kegiatan  lainnya,  yang  tadinya  narapidana  tidak  mengerti  sama sekali,  diajarkan  sampai  bisa  dan  akhirnya  dilakukan  dengan  senang  hati,  sehingga narapidana  mempunyai  keahlian  yang  lebih  saat  nanti  mereka  sudah  bebas  dari lembaga pemasyarakatan.

## Perbedaan  Pola  Pembinaan  antara  Narapidana  Tindak  Pidana  Umum  dan Narapidana Tindak Pidana Korupsi
Di  dalam  Lapas  Sukamiskin,  terdapat  narapidana  tindak  pidana  umum  dan narapidana tindak pidana khusus. Narapidana tindak pidana umum  yang terdapat di Lapas  Sukamiskin  meliputi  narapidana  tindak  pencurian,  narapidana  tindak pemerkosaan dan narapidana tindak pembunuhan, sedangkan untuk narapidana tindak pidana khusus, hanya terdapat narapidana tindak pidana korupsi.
Wawancara kepada Bpk. Yanuar mengenai bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana  tindak  pidana  umum.  Pola  pembinaan  narapidana  tindak  pidana  umum, menurut  Bpk.  Yanuar,  mereka  mendapatkan  semua  kegiatan  pembinaan,  yaitu
e-ISSN : 2621-4105
mendapatkan  pembinaan  kepribadian,  yang  di  dalamnya  ada  pembinaan intelektualitas, pembinaan fisik dan pembinaan kerohanian. 16
Masih menurut Bpk. Yanuar, narapidana tindak pidana umum juga mendapatkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan bakat dan potensi. Kalau pembinaan bakat lebih diarahkan kepada bakat narapidana yang mungkin sudah ada sejak lahir, kalau pembinaan  potensi  diarahkan  kepada  kebiasaan-kebiasaan  di  masyarakat  yang  bisa dikembangkan  supaya  menjadi  lebih  baik  lagi. 17 Narapidana  tindak  pidana  umum mendapatkan  semua  kegiatan  pembinaan  yang  sudah  dijadwalkan  oleh  Petugas Pembinaan.
Selanjutnya, sebagai perbandingan, pertanyaan  kepada Bpk. Yanuar mengenai bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Menurut Bpk. Yanuar, polanya agak berbeda antara narapidana tindak pidana umum dan narapidana tindak pidana korupsi. Terhadap narapidana kasus korupsi hanya dilakukan pembinaan kepribadian  saja,  tidak  dilakukan  pembinaan  kemandirian.  Pembinaan  kepribadian yang  dilakukan  juga  tidak  semuanya,  hanya  pembinaan  fisik  dan  pembinaan kerohanian. Karena rata-rata narapidana kasus korupsi di sini merupakan orang yang lanjut usia, jadi diperlukan olahraga yang cukup untuk menjaga kebugaran narapidana, dan  kalau  pembinaan  kerohanian  juga  harus  dilakukan  agar  lebih  mendekatkan narapidana kepada Tuhan. 18
Untuk  narapidana  tindak  pidana  korupsi  tidak  mendapatkan  semua  kegiatan pembinaan.  Macam-macam  pembinaan  yang  didapatkan  oleh  narapidana  tindak pidana  korupsi  meliputi  pembinaan  kepribadian  yang  bertujuan  untuk  mengubah watak  dan  mental  dari  narapidana  agar  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  lagi  dari sebelumnya. Pembinaan kepribadian yang didapatkan oleh narapidana tindak pidana korupsi  meliputi  pembinaan  fisik,  seperti  olahraga  serta  pembinaan  kerohanian,  di antaranya  dengan  penyelenggaraan  pengajian,  ceramah-ceramah,  membaca  dan menulis Al-Quran.
Menurut  Bpk.  Yanuar,  narapidana  tindak  pidana  korupsi  tidak  mendapatkan pembinaan  kepribadian  berupa  pembinaan  intelektualitas,  dan  tidak  mendapatkan
16 Wawancara  peneliti  dengan  Bpk.  Yanuar,  Kepala  Seksi  Registrasi  Lapas  Sukamiskin,  Bandung. Wawancara dilakukan pada 15 Juni 2020.
17 Ibid.
18 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
pembinaan  kemandirian  berupa  pembinaan  bakat  dan  potensi,  karena  narapidana tindak  pidana  korupsi  dianggap  sudah  mempunyai  intelektualitas  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  narapidana  tindak  pidana  umum,  sehingga  dianggap  tidak diperlukan lagi adanya pembinaan kepribadian berupa pembinaan intelektualitas dan pembinaan kemandirian. 19
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  pola pembinaan antara narapidana tindak pidana umum dengan narapidana tindak pidana korupsi.  Terlihat  bahwa  narapidana  tindak  pidana  umum  mendapatkan  semua pembinaan  yang  terdapat  di  Lapas  Sukamiskin,  sementara  untuk  narapidana  tindak pidana  korupsi,  mereka  hanya  mendapatkan  pembinaan  kepribadian  berupa pembinaan fisik dan pembinaan kerohanian.
Menurut  Bpk.  Yanuar,  pada  dasarnya  semua  petugas  yang  bekerja  di  Lapas Sukamiskin tidak membeda-bedakan narapidana. Selain melakukan tugas keamanan, petugas  Lapas  Sukamiskin  juga  melakukan  pembinaan  terhadap  semua  narapidana. Akan tetapi untuk penanganan terhadap narapidana tindak pidana korupsi, diperlukan petugas yang mempunyai intelektualitas yang lebih tinggi dibanding dengan petugas- petugas  lain.  Hal  tersebut  mengingat  narapidana  tindak  pidana  korupsi  dianggap mempunyai intelektualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana tindak pidana umum. 20
Kegiatan pembinaan yang banyak dilakukan terhadap narapidana tindak pidana korupsi  ialah  pembinaan  kepribadian  berupa  pembinaan  kerohanian,  sedangkan pembinaan  intelektualitas  dan  pembinaan  kemandirian  berupa  bimbingan  kerja  dan kegiatan  keterampilan  kerja  kurang  relevan  untuk  para  narapidana  tindak  pidana korupsi karena materi pembinaan cenderung kurang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. 21
Bpk. Ahim selaku Petugas Pembinaan narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin,  dalam  wawancara  dengan  peneliti,  memaparkan  bahwa  hampir  semua narapidana tindak pidana umum mau mengikuti pembinaan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Yang paling banyak, yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih, seperti menyapu  dan  mengepel.  Ada  juga  yang  melakukan  kegiatan  budi  daya  jamur,
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
membuat  lemari  dari  kayu,  membuat  buku-buku  untuk  buku  registrasi.  Selain  itu, mereka  juga  mau  mengikuti  program  pesantren,  belajar  mengaji,  membaca  dan menulis Al-Quran.  Banyak juga narapidana  yang sudah berubah menjadi lebih baik karena adanya kegiatan pembinaan ini, karena tingkat kesadaran mereka cukup tinggi, jadi niat mereka untuk berubah menjadi lebih baik dapat terwujud. 22
Pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan yang diberikan terhadap para narapidana tidak hanya di bidang mental spiritual saja, akan tetapi juga meliputi bidang-bidang praktis yang tepat guna.

## Kendala yang Dihadapi oleh Petugas Pembinaan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana
Latar  belakang  dari  para  narapidana  yang  beragam,  dalam  praktiknya, menimbulkan  tantangan  tersendiri  bagi  program  atau  proses  pembinaan  kepada narapidana. Dari hasil penelitian peneliti ke Lapas Sukamiskin, dapat diketahui masih ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  Petugas  Pembinaan  dalam  melakukan pembinaan terhadap narapidana, yaitu:

## 1. Tidak semua narapidana mau ikut melakukan kegiatan pembinaan.
Tidak  semua  narapidana  mau  mengikuti  kegiatan  pembinaan  yang  telah diberikan  oleh  petugas,  karena  ada  beberapa  narapidana  yang  sudah  pasrah  akan hidupnya  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Mereka  beranggapan  sisa  hidupnya sudah pasti akan dihabiskan di penjara saja.
Harus  diakui  bahwa  perbedaan  karakteristik  yang  ada  pada  diri  narapidana merupakan  hambatan  terbesar  dalam  kelangsungan  proses  pembinaan  terhadap narapidana  itu  sendiri.  Hal  tersebut  yang  menjadikan  tidak  semua  narapidana  mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diberikan oleh petugas. Walaupun itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan narapidana, yang sering tidak mengikuti pembinaan ialah narapidana tindak pidana umum.
Petugas  melihat  kendala  ini  sebagai  sesuatu  yang  sering  terjadi  pada  setiap lembaga  pemasyarakatan.  Petugas  Pembinaan  Lapas  Sukamiskin  tidak  ingin memberikan  tekanan  atau  paksaan  kepada  narapidana  yang  tidak  mau  melakukan kegiatan pembinaan.
22 Wawancara peneliti dengan Bpk. Ahim, Petugas Pembinaan  narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin, Bandung. Wawancara dilakukan pada 15 Juni 2020.
e-ISSN : 2621-4105
Menurut Bpk. Ahim, hanya sedikit sekali narapidana yang tidak mau melakukan kegiatan pembinaan. Mungkin dari 100%  (seratus persen)  narapidana tindak pidana umum  yang  ada  di  sini,  hanya  sekitar  5%  (lima  persen)  yang  tidak  mau  mengikuti pembinaan.  Alasan  mereka  tidak  mau  ikut  pembinaan  karena  mereka  beranggapan hidup  mereka  sudah  berakhir  atau  sisa-sisa  hidup  mereka  sudah  tidak  berguna  lagi, apalagi dari pihak keluarga sudah tidak peduli terhadap mereka, jadi mereka pasrah saja, tidak punya semangat hidup.
Menurut Bpk. Ahim, Petugas Pembinaan tidak perlu memaksa narapidana untuk mengikuti  kegiatan  pembinaan,  karena  nanti  terdapat  syarat-syarat  secara  tertulis tertentu untuk narapidana yang penting mereka penuhi. Misalnya, seorang narapidana yang  ingin  mendapatkan  remisi,  maka  narapidana  tersebut  harus  mempunyai  surat berkelakuan  baik.  Surat  berkelakuan  baik  itu  didapatkan  apabila  narapidana  selalu mengikuti kegiatan pembinaan. Surat berkelakuan baik sangat penting bagi narapidana untuk mendapatkan remisi. 23
Jadi,  sanksi  yang  diberikan  kepada  narapidana  yang  tidak  mau  mengikuti kegiatan  pembinaan  bukan  merupakan  sanksi  langsung.  Petugas  Pembinaan  hanya mencatat namanya dan menuliskannya di Buku Laporan Pembinaan.
2. Tidak semua Petugas Pembinaan mempunyai intelektualitas yang sepadan dengan narapidana tindak pidana korupsi.
Kendala  lain  yang  dihadapi  Petugas  Pembinaan  ialah  tidak  semua  Petugas Pembinaan mempunyai intelektualitas yang sepadan dengan narapidana tindak pidana korupsi. Kendala ini dirasakan ketika melakukan pembinaan dengan narapidana tindak pidana  korupsi.  Narapidana  tindak  pidana  korupsi  dianggap  mempunyai  tingkat intelektualitas  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  narapidana  tindak  pidana umum, maka cara menghadapi dan cara membinanya pun berbeda.
Menurut  Bpk.  Yanuar,  tidak  semua  Petugas  Pembinaan  mempunyai  tingkat intelektualitas  yang  sama,  atau  dengan  kata  lain,  tidak  semua  Petugas  Pembinaan mempunyai  tingkat  pendidikan  yang  sama.  Kalau  untuk  narapidana  tindak  pidana korupsi,  rata-rata  mereka  sudah  menempuh  pendidikan  S-2  (Magister)  dan  S-3 (Doktor).  Sedangkan  untuk  Petugas  Pembinaan,  hanya  sekitar  50%  (lima  puluh persen)  yang  sudah  menempuh  pendidikan  itu.  Itu  juga  harus  ditambah  dengan
23 Ibid.
e-ISSN : 2621-4105
mengikuti pelatihan-pelatihan. Petugasnya pun dipilih, dilihat yang kinerjanya bagus, dan yang dianggap sudah bisa untuk membina narapidana tindak pidana korupsi. Jadi, tidak  sembarang  Petugas  Pembinaan  bisa  melakukan  pembinaan  kepada  narapidana tindak pidana korupsi. 24
Kesepadanan tingkat intelektualitas dan wawasan antara Petugas Pembinaan dan narapidana  tindak  pidana  korupsi  menjadi  hal  penting  mengingat  apabila  Petugas Pembinaan tidak mempunyai intelektualitas yang sepadan dengan narapidana tindak pidana  korupsi,  maka  yang  terjadi  ialah  kegiatan  pembinaan  yang  dilakukan  bisa menjadi  kurang  relevan  untuk  para  narapidana  tindak  pidana  korupsi  karena  materi pembinaan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.
Persoalan kesepadanan tersebut perlu segera dibenahi, antara lain bisa melalui program  pendidikan  lebih  lanjut  bagi  para  Petugas  Pembinaan.  Sebab  jika  tidak dibenahi, maka akan terdapat “kekosongan” pembinaan yang komprehensif terutama bagi  narapidana  tindak  pidana  korupsi.  Bukan  karena  mereka  dianggap  sudah mempunyai  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  lantas  mereka  dibiarkan  tidak  diberikan pembinaan  intelektualitas  dan  pembinaan  kemandirian  berupa  bimbingan  dan keterampilan kerja. Bagi narapidana tindak pidana korupsi itu tetaplah perlu diberikan program  pembinaan  intelektualitas  dan  pembinaan  kemandirian  mengingat  hal tersebut ialah hak mereka sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus dipenuhi oleh negara, sebagaimana sudah ditegaskan pula di dalam Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 25
Melalui  kedua  ketentuan  tersebut,  aspek  pendidikan  dalam  segala  bentuknya jelas-jelas sudah menjadi prinsip, program  sekaligus  hak 26 yang diperuntukkan bagi
24 Wawancara peneliti dengan Bpk. Yanuar, loc.cit.
25 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa, “Sistem pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan  berdasarkan  asas:  a.  pengayoman;  b.  persamaan  perlakuan  dan pelayanan; c. pendidikan ; d. pembimbingan ; e. penghormatan harkat dan martabat manusia; …” Sedangkan Pasal 14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  menjamin  bahwa,  “Narapidana berhak: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran ; …” (huruf miring dari peneliti).
26 Dalam  konteks  pemenuhan  hak  asasi  manusia,  sebagaimana  dipaparkan  dalam  kajian  dari  Karen Giovanna Añaños Bedriñana, Fanny Tania Añaños Bedriñana dan José Antonio Rodríguez Martín, hak pendidikan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang penting dan diakui oleh  bangsa-bangsa  di  dunia. 26 Sebagai  suatu  hak  asasi  manusia,  pendidikan  diyakini  dapat  menjadi  cara  yang terbaik  bagi  manusia  untuk  bersosialisasi,  dan  mengembangkan  diri  mereka  serta  melepaskan  diri  dari keterpinggiran,  keterbelakangan  dan  kemiskinan,  terutama  bagi  kelompok  marginal  atau  kelompok  rentan, termasuk  para  narapidana.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  yang  di  dalamnya menjalankan  program-program  pembinaan  melalui  pendidikan  bagi  para  narapidana  merupakan  sistem  yang mendukung terwujudnya adaptasi kembali narapidana di masyarakat jika dia telah bebas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10.3 International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
e-ISSN : 2621-4105
narapidana.  Bahkan,  sebagaimana  kajian  dari  Christin  Tønseth  serta  Ragnhild Bergsland, dan Eleanor Novek yang sudah disinggung di bagian awal tulisan ini, sudah dengan  jelas  dapat  diketahui  bahwa  faktor  pembinaan  melalui  pendidikan  di  dalam penjara  menjadi  faktor  penting  yang  tidak  bisa  diabaikan.  Mengingat  melalui pendidikan,  narapidana  akan  berpeluang  secara  maksimal  dalam  menyiapkan  diri mereka  untuk  meningkatkan  rasa  percaya  diri,  wawasan,  serta  keterampilan  saat kembali ke masyarakat. 27
Selain  persoalan  kesepadanan  tingkat  intelektualitas  dan  wawasan  antara Petugas  Pembinaan  dengan  narapidana  tindak  pidana  korupsi  yang  harus  dibenahi melalui upaya peningkatan pendidikan Petugas Pembinaannya, selanjutnya yang perlu mendapatkan  perhatian  pula  ialah  bagaimana  Petugas  Pembinaan  itu  diharapkan mampu  mendorong  para  narapidana  tindak  pidana  korupsi  tetap  bisa  berkarya  dan bermanfaat walaupun mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
Jika  para  narapidana  tindak  pidana  umum  sudah  didorong  untuk  mampu berkarya melalui program-program pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang di dalamnya  meliputi  aspek  pendidikan  serta  keterampilan,  seperti  kegiatan  budi  daya tanaman  serta  membuat  kerajinan  yang  bermanfaat,  maka  para  narapidana  tindak pidana korupsi itu sebenarnya sangat potensial untuk didorong  menghasilkan karya- karya  intelektual  berdasarkan  latar  belakang  dan  pengalaman  pendidikan  mereka. Karya-karya  intelektual  itu  dapat  berwujud  buku  atau  artikel  yang  dipublikasikan melalui jurnal ilmiah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bisa dijadikan contoh pengalaman yang dilakukan oleh para narapidana di luar negeri yang sudah berhasil menerbitkan artikel di  jurnal  ilmiah  bereputasi,  sebagaimana  dilakukan  oleh  Reaz  Ahmed,  Michael Johnson, Craig Caudill, Nicholas Diedrich, David Mains dan Adam Key. Dalam status mereka  sebagai  narapidana,  mereka  berhasil  melakukan  kajian  mengenai  dinamika kehidupan  di  dalam  penjara,  terutama  mengenai  bagaimana  program  pendidikan  di dalam  penjara  dijalankan  beserta  arti  pentingnya  dan  juga  isu  reformasi  sistem kepenjaraan yang diharapkan dapat membuat sistem tersebut menjadi lebih humanis.
Sipil dan Politik) 1966 yang diterbitkan  oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Karen Giovanna Añaños Bedriñana, Fanny Tania Añaños Bedriñana dan José Antonio Rodríguez Martín, “Exercising Fundamental Rights in Punitive Conditions: Education in Spanish Prisons,” The International Journal of Human Rights 23(7),  2019, hlm. 1210- 1211 https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1601084 .
27 Christin Tønseth dan Ragnhild Bergsland, loc.cit. , hlm. 2 dan 11; Eleanor Novek, loc.cit. , hlm. 57.
e-ISSN : 2621-4105
Tentu  saja  karya  ilmiah  mereka  itu  topiknya  sangat  relevan  dengan  pengembangan ilmu  pengetahuan  di  bidang  kepenjaraan.  Kajian  mereka  tersebut  dibangun berdasarkan  pengalaman  mereka  sehari-hari  sebagai  narapidana  serta  dipadukan dengan beberapa literatur, walaupun di tengah-tengah keterbatasan mereka untuk bisa mengakses sumber-sumber literatur di dalam penjara. 28
Dengan berkaca dari pengalaman pembinaan narapidana di negara lain tersebut dapat  diambil  pelajaran  bahwa  penjara  sebenarnya  memiliki  potensi  yang  besar sebagai wadah pembinaan dan pendidikan bagi narapidana yang berada di dalamnya. Semua  narapidana,  walaupun  memiliki  latar  belakang  serta  karakter  yang  berbeda- beda, perlu mendapatkan perlakuan yang sama dan diberikan program pembinaan dan pendidikan yang bobotnya sama.
Jika  dalam  praktiknya,  sebagaimana  terungkap  melalui  wawancara  peneliti dengan  narasumber,  terjadi  perbedaan  penerapan  program  pembinaan  karena  alasan narapidana  kasus  korupsi  sudah  lebih  tinggi  latar  belakang  pendidikannya,  hal  itu bukan  lantas  berarti  bagi  mereka  tidak  perlu  lagi  disediakan  program  pembinaan intelektualitas  dan  kemandirian.  Modifikasi  program  perlu  dilakukan  bagi  para narapidana yang sudah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi tersebut, yaitu misalnya dengan menyediakan program pendidikan dalam bentuk lain yang justru bisa mendorong mereka tetap bisa produktif melakukan atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan  latar  belakang  pendidikan  mereka,  seperti  menghasilkan  karya-karya intelektual dalam bentuk artikel atau buku.
Namun  demikian,  memang  disadari  pula bahwa  usulan  modifikasi  tersebut  di atas juga masih memerlukan sinergi dengan program lain yang tak kalah pentingnya, yaitu  program  untuk  mencetak  para  Petugas  Pembinaan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan yang memiliki tingkat pendidikan serta intelektualitas yang tinggi.

## E. PENUTUP
Pembinaan  yang  dilakukan  di  Lapas  Sukamiskin  terhadap  para  narapidana terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Terdapat perbedaan pola  pembinaan  antara  narapidana  tindak  pidana  umum  dengan  narapidana  tindak
28 Reaz Ahmed, Michael Johnson, Craig Caudill, Nicholas Diedrich, David Mains dan Adam Key, “ Cons and Pros: Prison Education Through the Eyes of the Prison Educated,” Review of Communication 19 (1), 2019, hlm. 69–76 https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1555645 .
e-ISSN : 2621-4105
pidana korupsi. Narapidana tindak pidana umum mendapatkan semua pembinaan yang terdapat  di  Lapas  Sukamiskin,  sedangkan  untuk  narapidana  tindak  pidana  korupsi hanya  difokuskan  pada  pembinaan  kepribadian  berupa  pembinaan  fisik  dan kerohanian.  Hal  tersebut,  salah  satunya,  disebabkan  oleh  pertimbangan  bahwa narapidana  kasus  korupsi  dianggap  sudah  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang tinggi.  Pembinaan  di  Lapas  Sukamiskin  masih  menghadapi  beberapa  kendala sekaligus tantangan dalam praktiknya, yaitu antara lain: belum semua narapidana mau ikut  melakukan  kegiatan  pembinaan  yang  sudah  diprogram,  dan  masih  sedikitnya Petugas  Pembinaan  yang  mempunyai  tingkat  intelektualitas  yang  sepadan  dengan narapidana,  khususnya  narapidana  kasus  korupsi.  Hal  ini  menjadikan  tidak  semua Petugas  Pembinaan  mampu  membina  narapidana  tindak  pidana  korupsi,  sehingga dengan demikian, terjadi pula kelemahan dalam pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan  pembinaan  yang  menyeluruh  serta  maksimal,  khususnya  bagi narapidana  tindak  pidana  korupsi.  Bagi  narapidana  kasus  korupsi,  perlu  dilakukan modifikasi program pembinaan agar mereka yang pendidikannya lebih tinggi itu tetap bisa  produktif  beraktivitas  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikannya,  seperti menghasilkan karya-karya intelektual berupa artikel atau buku selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asfinawati, Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji , Jakarta: Kemitraan, 2007.
Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti, Hukum  Pidana ,  Surakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

## Jurnal
Ahmed, Reaz, Michael Johnson, Craig Caudill, Nicholas Diedrich, David Mains dan Adam Key, “Cons and Pros: Prison Education Through the Eyes of the Prison Educated,” Review of Communication 19(1), 2019. https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1555645 .
Bedriñana,  Karen  Giovanna  Añaños,  Fanny  Tania  Añaños  Bedriñana  dan  José Antonio  Rodríguez  Martín,  “Exercising  Fundamental  Rights  in  Punitive Conditions: Education in Spanish Prisons,” The International Journal of Human Rights 23(7), 2019. https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1601084 .
Dwiatmodjo,  Haryanto,  “ Community  Base  Treatment dalam  Pembinaan  Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
e-ISSN : 2621-4105
Narkotika  Klas  IIA  Yogyakarta),” Jurnal  Dinamika  Hukum 14(1),  2014. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.281 .
Enggarsasi,  Umi,  “Pola  Pembinaan  Narapidana  dalam  Memberikan  Kontribusi Keberhasilan  Pembinaan  Narapidana  di  Indonesia,” Jurnal  Perspektif 18(3), 2013. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27 . Equatora,  Muhammad  Ali,  “Efektivitas  Pembinaan  Kemandirian  Narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Wirogunan  Yogyakarta,” Empati:  Jurnal  Ilmu Kesejahteraan Sosial 7(1), 2018. 10.15408/empati.v7i1.9648 . Hikmawati,  Puteri, “Mendesaknya  Perbaikan  Pengelolaan  Lapas  Pascapenangkapan Kepala  Lapas Sukamiskin,” Info  Singkat:  Kajian  Singkat  terhadap  Isu  Aktual dan Strategis 10(15), 2018.
Maryanto, Diah Rahmawati dan Indrati Rini, “Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian  terhadap  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Slawi,” Jurnal Pembaharuan Hukum 1(1), 2014. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1472 .
Mulyono,  Galih  Puji  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Upaya  Mengurangi  Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” Jurnal Law Reform 12(1), 2016. https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838 .
Narsidi  dan  Wuraji,  “Implementasi  Program  Pembinaan  Napi  di  Lapas  Kelas  II  B Metro,” Jurnal Penelitian dan Evaluasi 3(4), 2001. https://doi.org/10.21831/pep.v3i4.2079 .
Novek,  Eleanor, “Making  Meaning:  Reflections  on  the  Act  of  Teaching  in  Prison,” Review of Communication 19(1), 2019.
https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1554824 .
Ohoiwutun,  Y.A.  Triana,  “Sel  Berfasilitas  Istimewa  Ditinjau  dari  Aspek  Kebijakan Kriminal,” Jurnal Masalah Masalah Hukum 43(4), 2014.
http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.478-486 . Quan-Baffour, Kofi Poku dan Britta E. Zawada, “Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?” Journal of Sociology and Social Anthropology 3(2), 2012. https://doi.org/10.1080/09766634.2012.11885567 .
Rumadan, Ismail, “Problem  Lembaga  Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2(2), 2013.
http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276 . Situmorang, Victorio H., “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13(1), 2019. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98 .
Tønseth,  Christin  dan  Ragnhild  Bergsland,  “Prison  Education  in  Norway  –  The Importance  for  Work  and  Life  after  Release,” Cogent  Education ,  6(1),  2019. https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1628408 .

## Internet
Adyatama, Egi, “Ditjen PAS Selidiki Motif Setya Novanto Kabur ke Toko Bangunan,”
https://nasional.tempo.co/read/1215618/ditjen-pas-selidiki-motif-setya- novanto-kabur-ke-toko-bangunan , diakses pada tanggal 16 September 2020.
e-ISSN : 2621-4105
Gabrillin,  Abba,  “Dari  Rumah  Makan  Padang  hingga  ke  Toko  Bangunan,  Sepak Terjang Novanto dari Balik Jeruji...,” https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/05360051/dari-rumah-makan- padang-hingga-ke-toko-bangunan-sepak-terjang-novanto-dari?page=all , diakses pada tanggal 16 September 2020.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Bpk.  Yanuar,  Kepala  Seksi  Registrasi  Lapas  Sukamiskin, Bandung. Wawancara dilakukan pada 15 Juni 2020.
Wawancara Bpk. Ahim, Petugas Pembinaan narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin, Bandung. Wawancara dilakukan pada 15 Juni 2020.