## ANALISIS PENDAFTARAN MEREK DAGANG TERHADAP KELAS BARANG BAGI PELAKU USAHA KECIL

## Ratu Ratna Korompot
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email :

## Abstrak
Brand registration to small business actors is very important to get protection and  protection  from  the  flood  and  the  flood  of  famous  products,  which  became  the masal  ah  is  when  it  has  been  registered  to  have  the  same  class  of  goods  with  the famous  brand  class  or  that  has  been  preceded  to  register  the  brand  either  the equation  in  essence  or  equality  on  the  whole,  this  is  what  must  be  understood  from the class of goods to the brand goods. Because generally small business actors when finding  the  problem do not  want to  be bothered and still do not  want to  change  the trademark on the grounds because the brand of goods have many who know, and do not understand the flow of registration, because although not yet registered subject to class  goods.  And  also  the  lack  of  understanding  about  the  brand  itself.  This  article examines whether the Law no. 15 of 2001 after being substituted into Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications has provided protection to small business actors, especially in  the Brand class. It is  important  to  examine to  provide justice and protection to both the owners of famous brands, as well as the brand new owners.
Keyword : Class Goods, Brand Goods.

## A. PENDAHULUAN
Pemahaman  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  memang  bukanlah merupakan  domain  hukum  semata,  akan  tetapi  ada  domain–domain  ilmu  lainnya, seperti  teknik,  pertanian  dan  ekonomi.  Namun  harus  diketahui  sebagian  besar pemahaman  terhadap  HKI  haruslah  berlandasan  pada  pemahaman  aspek  hukum. HKI  dikelompokkan  menjadi,  Paten,  Merek,  DTLST,  Desain  Industri,  Rahasia Dagang, Varietas Tanaman. Dan seluruh bagian dari HKI memang sangatlah penting, diantaranya  merek,  hal  itu  disebabkan  oleh  kecenderungan  terakhir  yang menunjukkan  bahwa  apa  yang  disebut  bidang    desain  itu  meliputi  cara  penanganan
berbagai bidang, seperti seni, kerajian, pelajaran lingkungan, teknologi bahkan lebih luas lagi, meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan. 1
Maraknya  merek-merek  dagang  yang  ditawarkan  para  pelaku-pelaku  usaha serta  makin  majunya  pelayanan  jasa  serta  fasilitas-fasiltas  modern  yang  di disuguhkan  kepada  masyarakat,  membuat  masyarakat  terlena  menjadi  masyarakat konsumtif  atau  sebaliknya  termotifasi  untuk  berinovasi  menemukan  ataupun menciptakan produk-produk unggulannya.  Persaingan dan tantangan bagi pengusaha kecil  dan  menengah  tentunya  mebutuhkan  strategi  dan  ketahanan  yang  mumpuni untuk  bisa  bersaing  dalam  menghadapi  perang  merek,  misalnya  barang  yang  sama namun  di  karenakan  perbedaan  merek  yang  terkenal  maka  merek  yang  lainnya ataupun yang baru akan tersingkir ataupun terhambat.
Hak  atas  merek  merupakan  hak  privat  untuk  mengklaim  kepemilikan  eklusif dari suatu merek. Karena merek mempunyai fungsi untuk melindungi pemiliknya dari kompetitor  lainnya  yang  sama-sama  meproduksi  atau  memperdagangkan  produk yang  sama.  Dalam  hal  ini  merek  berfungsi  sebagai  alat  untuk  menjamin  persaingan usaha  yang  sehat.  Tujuan  dari  hukum  merek  bukan  untuk  memberikan  intensif  atas hasil  inovasi,  melainkan  untuk  melindungi  simbol-simbol  sebagai  penanda  sumber, yang  digunakan  oleh  konsumen  untuk  mengakses  informasi  mengenai  kualitas  dari suatu produk. 2
Merek  sebagai  salah  satu  karya  intelektual  manusia  yang  erat  hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa  melintasi  batas  wilayah  negara.  Oleh  karena itu  mekanisme  pendaftaran  Merek  internasional  menjadi  salah  satu  sistem  yang seharusnya  dapat  dimanfaatkan  guna  melindungi  Merek  nasional  di  dunia internasional.  Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid
1 .  http://www.google.co.id/search?q=kasus  pelanggaran  merek  .29  Maret  2012,    di  akses  10 September 2014
2 .  Henny  Marlyna.2017  .Apakah  Undang-Undang  Merek  “Benar-Benar”  Melindungi Konsumen,Artikel Pada International Conference.Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual.Lombok,h.232-233
menjadi  sarana  yang  sangat  membantu  para  pelaku  usaha  nasional  untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.
Dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi  internasional  yang telah  diratifikasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menjadi  sangat penting  terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan, pelindungan  konsumen,  serta  pelindungan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan industri dalam negeri.
Terhadap merek, apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum maka  wajib mendaftarkan  mereknya  sesuai  kelas  barang  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektuak (Dirjent  KI).  Pendaftaran atas suatu merek berdasarkan Pasal 3 UU No. 20  Tahun  2016,  yakni  hak  mendapatkan  merek  setelah  merek  tersebut  terdaftar, sehingga pendaftaran itu bersifat wajib, dan Pada pasal 4 ayat (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan perkelas barang dan/atau jasa. Ini penting di perhatikan oleh  pelaku  usaha  dengan  menentukan  kelas  barang  sebagaimana  yang  disebutkan pula pada pasal 6.
Karena  dalam  praktenya  walaupun  suatu  merek  telah  didaftarkan  tetapi  dalam praktek  masih  terjadi  pelanggaran  merek,  seperti  kasus  antara  PT.  Krakatau  Steel dengan  PT.  Hasindo  Indonesia,  pelanggaran  atas  pendaftaran  merek  tersebut  adalah karena  adanya  unsur  persamaan  pada  pokoknya  dan  penyesatan  konsumen.    Dalam Peraturan  Kemenkumham  tidak  secara  khusus  mengatur  tentang  tanggung  jawab Ditjen  Kekayaan  Intelektua  (KI).  Dalam  proses  pendaftaran  merek,  pihak  yang seharusnya  bertanggung  jawab  adalah  Ditjen  KI,  hal  ini  dimulai  sejak  awal  proses permohonan  pendaftaran  merek  hingga  tahap  pendaftaran  merek  dan  diperolehnya sertifikat  merek.  Adapun  yang  menjadi  tanggungjawab  Ditjen  KI  terhadap pelanggaran  atas  pendaftaran  merek  pada  kelas  barang  yang  sama  adalah mengembalikan  hak  atas  merek  yang  dilanggar  dengan  gugatan  atas  pelanggaran merek yang telah didaftarkan sebelumnya, hal ini sesuai dengan pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016.
Sebagaimana  contoh  kasus  persamaan  pada  pokoknya  dilihat  dari  tiga parameter berupa persamaan visual, persamaan jenis barang, dan persamaan konsep, yaitu  kasus  merek  AQUA  dan  AQUALIVA,  digugat  kepengadilan  niaga  yang akhirnya  Mahkamah  Agung  memutuskan  (putusan  No.114K/N/HKI/2003)  bahwa pemilik merek Aqualiva mempunyai itikat tidak baik dengan mendompleng ketenaran Aqua,  CORNETTO  dan  CAMPINA  yang  dimenangkan  oleh  pemilik  merek Cornetto. 3
Terhadap pelaku usaha kecil dan menegah tentu perlu perhatian dan sosialisasi tentang pendaftaran kelas barang dan bagaimana pengaturannya apabila pelaku usaha kecil tersebut memiliki produk barang yang memiliki persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini  bagaimana  perlindungan  pendaftaran  kelas  barang    pada  merek  barang  yang digunakan oleh pelaku usaha kecil.

## B. PEMBAHASAN
Memasuki  era  Masyarakat  Ekonomi  Asean  di  tahun  2016  merupakan  tahap kemajuan suatu perdagangan  atau bisa menjadi tahap ketertinggalan bagi para pelaku Usaha  yang  merek-mereknya  belum  terdaftar.        Merek    dapat  disebut  merek,  bila memenuhi  syarat  mutlak  berupa  adanya  daya  pembeda  yang  cukup.    Maksudnya tanda  yang  di  pakai  tersebut  mempunyai  kekuatan  untuk  membedakan  barang  atau jasa  yang  di  produksi  dari  suatu  perusahaan  ke  perusahaan  lainnya.    Untuk mempunyai  daya  pembeda  maka  merek itu harus dapat memberikan  penentuan atau “ individualisering ”pada  barang  atau  jasa  bersangkutan.    Sehingga  untuk  memenuhi tujuannya,  serta  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  maka  merek  perlu  di daftarkan. 4
Di  dunia  terdapat  dua  asas  pendaftaran  merek  yaitu  sistem  deklaratif  ( first  to use ) berarti siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak
3 .  businees-law.binus.ac.id/2016/09/30/Permasalahan  Seputar  Persamaan  Pada  Pokoknya  Dan Merek Terkenal Di Indonesia. Akses April 2018.
4 .  Op cit. Muhammad Djumhana`.,R.Djubaedilah, h.159-166
menurut  hukum  atas  merek  yang  bersangkutan,  dan  asas  sistem  konstitutif  ( First  to file ), siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek, sepanjang  belum  bisa  dibuktikan  sebaliknya  dalam  tenggat    waktu  tertentu. 5 Sebagaimana  telah  dituangkan  sebelumnya  bahwa  Undang-undang  merek  menganut asas tersebut diatas, sehingga ini yang kadang tidak dipahami oleh pelaku usaha kecil saat  memberikan  merek  pada  produk  barang  dan  juga  wajib    memeperhatikan  kelas barang merek terhadap merek-merek yang sudah terkenal.
Ketentuan  merek  terkenal  di  Indonesia  dijumpai  antara  lain  pada  Keputusan Mahkamah  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor:  M-02-HC.01.01  Tahun 1987. Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M- 02-HC-01.01Tahun  1987  merek  terkenal  didefinisikan  sebagai  merek  dagang  yang telah  lama  dikenal  dan  dipakai  di  wilayah  Indonesia  oleh  seseorang  atau  badan hukum jenis barang tertentu. Walau dalam UU Merek No 15 Tahun 2002,  dan No 20 Tahun 2016 tidak mendefinisikan lebih lanjut tentang   merek terkenal.
Suatu  merek  dianggap  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek pihak  lain  ditentukan  berdasarkan  patokan  yang  lebi  lentur  dibanding  doktrin entire similar .  Persamaan pada pokoknya dianggap wujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan    atau  serupa  ( identical ),  hampir  mirip  ( nearly  resembles )  dengan  merek orang lain, kemiripan tersebut dapat didasarkan pada 6 :
1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. Faktor  yang  paling  penting  dalam  doktrin  ini  pemakaian  merek menimbulkan  kebingungan  ( actual  confusion )  atau  menyesatkan  ( device ) masyarakat kons umen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi  dari  sumber  asal  geografis  dengan  barang  milik  orang  lain ( likelyhood confucion )
5 .http//:www.scribd.com, ahli First to File, akses Mei 2018
6 .M.  Yahya  Harahap.1996,  Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Bandung: Citra Aditya Bakti. h.417
4. Keutamaan  pemilik  merek  terdaftar  mendapat  perlindungan  hukum  atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.
Para  pelaku  usaha  kecil  mendapat  pembinaan  dari  dinas  terkait  yakni  pada dinas  perindustrian  dan  perdagangan,  dimana  para  pelaku  usaha  tersebut  dibina  dan diberikan  pelatihan  serta  tata  cara  pengelolaan  usaha  yang  baik  dan  benar  sampai pada tahap pendaftaran merek sebagai contoh para pelaku usaha di Wilayah Sulawesi Tengah dalam hal ini Wilayah Kota Palu. 7 Hal ini di maksudkan untuk memudahkan pemilik  Merek  yang  akan  menggunakan  Mereknya  untuk  beberapa  barang  yang termasuk  dalam  beberapa  kelas  yang  semestinya  tidak  perlu  repot  dan  direpotkan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan atau kelas jasa yang di maksud. 8
Merek barang  yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa  yang  di  mohonkan  pendaftarannya,  dikarenakan  merek  tersebut  berkaitan  atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, karena dalam definisi merekapun menerangkan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Menjadi  kendala  oleh  pelaku  usaha  kecil  adalah  telah  menempatkan  merek barangnya  namun  belum  terdaftar,  saat  di  lakukan  pembinaan  dan  memiliki persamaan  pada  pokoknya  dan  persamaan  pada  keseluruhannya  maka  diwajibkan untuk diganti, karena saat ini sistem pendaftaran yang mudah namun saat terindikasi sesuai  definisi  merek  maka  merek  tersebut  akan  tertolak.    Contoh  merek  bawang goreng Palu atau gambar bawang goreng Palu untuk jenis barang bawang goreng Palu
7 .Ratu  Ratna,  Sulwan  Pusadan,  berdasarkan  hasil  penelitian  sebelunya  tahun  2014  oleh  Dipa Fakultas.  judul  penelitian  Analisis  Indikasi  Asal  terhadap  Hak  Merek      Bawang  Goreng  Yang Menunjukan Asal Suatu  Barang.
8 .Op chit Ermansyah Djaja ,h 195-200
atau  untuk  produk  bawang  goreng  Palu.    Jadi  tidak  boleh  mendaftarkan  merek berdasarkan  jenis  barang  yang  di  perdagangkan,  apalagi  dalam  kelas  yang  sama seperti  bawang  goreng  dengan  merek  garuda,  telah  di  komplain  pemilik  kacang garuda , walaupun isinya berbeda namun kelasnya menunjukan kelas yang sama dan kemiripanpada  nama  Garuda. 9 Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6  UU  No  20 Tahun 2016 :
(1)  Permohonan  untuk  lebih  dari  1  (satu)  kelas  barang    dan/atau  jasa  dapat diajukan  dalam satu Permohonan.
(2)  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  menyebutkan jenis  barang  dan/atau  jasa  yang  termasuk  dalam  kelas  yang  dimohonkan pendaftarannya.
(3)    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kelas  barang  dan/ata  jasa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Dan  pada  Pada  pasal  21  menyebutkan  Permohonan  ditolak  jika  Merek tersebut mempunyai :
(1) persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau  dimohonkan  lebih  dahulu  oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c.  Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d.   Indikasi Geografis terdaftar.
Berikut  adalah  Prosedur  Pendaftaran  Merek, 10 yang  harus  di  lalui  oleh pelaku usaha:
9 . Op chit, Ratu Ratna
10 . Op cit. Buku Panduan klinik konsultasi HKI-IKM Tahun 2012
Ditolak Diterima 1 bulan 2 bulan 3 bulan 1 1 bulan
2
Melihat alur pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku usah kecil dan menengah diatas, memang perlu proses yang sabar, apalagi ketika menemukan persamaan pada merek  dan  juga  kelas  merek,  seperti  kasus  Bawang  goreng,  oleh  pelaku  usaha  tidak mau menggantikan mereknya walau belum terkenal dengan alasan sudah dikenal oleh masyarakat umum, pelaku usaha lokal hawatir bila mengganti merek dengan kendala sosialisasi  dan  promosi  yang  memerlukan  biaya,  maka  mereka  lebih  memikirkan keuntungan  yang  saat  ini,  tapi  tidak  untuk  kedepan,  dimana  saat  merek-merek  yang sudah  terkenal  bersaing  dengan  sehat  produk  merek  barangnya,  sementara  pelaku usaha kecil makin tertinggal dan tidak bisa bersaing.
IKM Penelusuran KKH-IKM Daftar ke DJHKI Pemeriksaan kelengkapan administrasi Pemeriksaan Substantif Pengumuman Sertifikat Persyaratan 1.Surat Kuasa 2. Surat pernyataan 3.fotoCopy KTP
4.Etiket Merek 26 lembar. 5.akte pendirian(jika badan hukum)
6.NPWP  (jika  Badan
Hukum)

## C. Kesimpulan
Pendaftaran  merek  dagang  bagi  pelaku  usaha  kecil  lebih  pada  pembinaan  dan pemahaman  tentang  pentinggnya  perlindungan  merek,  dan  yang  paling  utama  saat pendaftaran adanya kelas barang yang harus dipilih berdasarkan jenis usaha apa yang di perdagangkan. Dengan adanya fasilitas penaftran yang di wakili pemerintah terkait memudahkan  para  pelaku  usaha  mendapatkan  perlindungan  merek  walaupun  pada kenyataannya pihak terkait masih kurang memahami tentang merek dagang dan jasa, bila  keberpihakkan  mendominasi  para  pelaku  usaha  kecil  tentunya  banyak  solusi ketika  pendaftaran  merek  dagangnya  di  tolak.    Dengan  demikian  terjamin  dan  bisa bersaing dengan sehat pelaku-pelaku usaha kecil sampai bisa menyaingi pelaku usaha besar dan tumbuh besar yang tentunya banyak faktor yang dapat terselamatkan yaitu produk  lokal  pada  khususnya  dan  terserapnya  tenaga  kerja,  bisa  mensejahterakan Ekonomi Rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Ermansyah Djaja.2009.Hak Kekayaan Intelektual.Sinar Grafika Jakarta. Jakarta 189-190.
Muhammad  Djumahana.,R.Djubaedilah,2003.Hak  Milik  Intelektual  Sejarah Teori dan Prakteknya diIndonesia .
M. Yahya Harahap.1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  1992.  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Panduan    klinik    konsultasi    HKI-IKM  Tahun    2012,  Hak    Kekayaan Intelektual    Industri    Kecil  dan  Menengah  (KKH-IKM)    Kenetrian Perindustrian  Republik  Indoseia.

## 2. Peraturan Peraturan
Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Peraturan  Pemerintah  No  24  tahun  1993  tentang  Kelas  Brang  atau  Jasa  bagi Pendaftaran Merek.
3. Internet
http://www.google.co.id/search?q=kasus pelanggaran merek .29 Maret 2012, di akses 10 September 2014.
http//:www.scribd.com, ahli First to File, akses Mei 2018.

## 4. Sumber lain
Hasil penelitian sebelunya Ratu Ratna Korompot, Sulwan Pusadan, tahun 2014 oleh  Dipa  Fakultas  dengan  judul  penelitian  Analisis  Indikasi  Asal terhadap  Hak  Merek      Bawang  Goreng  Yang  Menunjukan  Asal  Suatu Barang.
Prosiding,  Henny  Marlyna.2017.  Apakah  Undang-Undang  Merek  “Benar- Benar” Melindungi Konsumen, Artikel Pada International Conference.Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual.Lombok.