## PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN SUNNAH SERTA PROBLEMATIKANYA

## Zainul Mu’ien Husni
IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo PO. BOX. 1 Karanganyar Paiton Probolinggo
Email : zainulmuin@gmail.com

## ABSTRACK
Social phenomena which proves many couples have got interfaith marriage in Indonesia and other countries. In this case, interfaith marriage is a  marriage  of  a man  of Muslim  with non-Muslim  women or  otherwise, marriage  the  women  of  Muslim  with  male  non-Muslim.  Therefore,  it  is necessary  for  a  comprehensive  explanation  about  the  law  of  interfaith marriage.
Interfaith marriage  in al-Quran and Sunnah can be classified into three, first , the marriage of men of Muslim with the polytheists ( musyrikah ) women, within the merriage of male of Muslim with polytheists women are disagreement about the law, Ibn Jarir al-Tabari permit the marriage of this category  on  condition  that  the  polytheistic  woman  came  from  the  non- Arabs nation’s which have a holy book or the bible, should be married by men of Muslim. Second , the marriage of men of Muslim with women Ahl al- Kitab ( kitabiyyah ). In this case the majority of ulama get argue that married to of kitabiyah women (Jewish and Christian faiths, either dhimmi or harbi ) is permissible. And, third , the marriage of women of Muslim with a male of non-Muslim, whether the merriage to polytheistic or Ahl al-Kitab ( kitabi ) which  in  this  case  is  based  on  the  consensus  among  ulama  of  islamic jurisprudence (fiqh) that marriage with this category is haraam, whether the male non-Muslim kitabi classified or not.
Fenomena  sosial  yang  membuktikan  banyak  pasangan  yang melangsungkan pernikahan beda agama baik di Indonesia maupun negara lainnya.  Dalam  hal  ini,  pernikahan  beda  agama  tersebut  merupakan pernikahan  laki-laki  Muslim  dengan  perempuan  non-Muslimah  atau,
sebaliknya,  pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Oleh karena itu,  dirasa  perlu adanya penjelasan  komprehensif mengenai hukum pernikahan beda agama.
Pernikahan beda agama dalam al-Qurán dan sunnag dapat digolongkan menjadi  tiga, pertama ,  pernikahan  laki-laki  Muslim  dengan  perempuan musyrik ( musyrikah ), Dalam pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yang  terdapat adanya silang pendapat  tentang kebolahnnya, Ibn Jarir  al-Thabari  membolehkan  pernikahan  kategori  ini  dengan  syarat    si perempuan musyrik berasal dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci atau  semacam  kitab  suci,  boleh  dinikahi  oleh  laki-laki  Muslim. Kedua , pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab (kitabiyyah).
Dalam  hal  ini  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  menikahi  perempuan kitabiyah (pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, baik dzimmi maupun harbi ) hukumnya boleh. dan , ketiga , pernikahan perempuan Muslimah dengan laki- laki non-Muslim, baik musyrik atau pun Ahl al-Kitab (kitabi) yang dalam hal ini berdasarkan ijma’ di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabi atau tidak.
Keyword : Interfaith Marriage, al-Quran and Sunnah

## PENDAHULUAN
Terdapat  1.109  orang  yang  ditemukan  berkeinginan melangsungkan  pernikahan  beda  agama  namun  belum  terlaksana. Banyak  faktor  disebut-sebut  di  dalam  terlaksana  atau  tidak terlaksananya pernikahan beda agama, yaitu faktor agama, lembaga keagamaan,  keluarga,  oknum  negara,  dan  faktor  lingkungan  atau masyarakat (Achmad, 2012: 958).
Pernikahan  beda  agama  dalam  perspektif  Islam  adalah pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau, sebaliknya,  pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non- Muslim.  Pernikahan  ini  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  kategori, pertama ,  pernikahan  laki-laki  Muslim  dengan  perempuan  musyrik ( musyrikah ), kedua , pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab (kitabiyyah) dan , ketiga , pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau pun Ahl al-Kitab (kitabi).
Pernikahan Beda Agama (Perspektif Al-qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya)
Ketiga jenis pernikahan ini belakangan semakin sering terjadi di  dunia  Islam,  termasuk  Indonesia,  sehingga  dirasa  perlu  adanya penjelasan  komprehensif  mengenai  hukum  masing-masing  jenis tersebut.

## Macam-macam Pernikahan Beda Agama dan Hukumnya
1. Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik .
Dalam  QS.  al-Baqarah  ayat  221 Allah subhanahu  wa  ta’ala melarang  keras p ernikahan  laki-laki  Muslim  dengan  perempuan musyrik:
Dan janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Dan  janganlah  kalian  nikahkan  laki-laki  musyrik  (dengan  wanita- wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, wanita budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izin-Nya.
Sungguh pun demikian para ulama tidak satu pendapat tentang hukum perkawinan jenis ini lantaran adanya silang pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan perempuan musyrik dalam ayat ini. Imam Ibn Jarir al-Thabari, misalnya, mengatakan bahwa perempuan musyrik yang dilarang dinikahi adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab saja,  karena  sejak  semula  mereka  tidak  mengenal  kitab  suci  dan merupakan  penyembah  berhala.  Dengan  demikian,  menurutnya, perempuan  musyrik  dari  bangsa  non-Arab  yang  memiliki  kitab  suci atau  semacam  kitab  suci,  seperti  bangsa-bangsa  India,  Cina  atau Jepang, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Pendapat Ibn Jarir ini

## Zainul Mu’ien Husni
94 |
didukung  oleh  Muhammad  ‘Abduh  dan  Rasyid  Ridha  (Rasyid,  1367: 190 -193).
Tetapi mayoritas ulama, termasuk imam-imam mazhab empat rahimahumullah , berpendapat bahwa perempuan musyrik, apa pun agama, kepercayaan dan rasnya, haram dinikahi oleh laki-laki Muslim. Bahkan menurut Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam , perempuan kitabiyah pun haram dinikahi sebagaimana akan dijelaskan di bagian lebih lanjut tulisan ini. Pendapat ini didasarkan pada keumuman larangan pada ayat tersebut di atas(Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid (Dar Ihya, juz III: 33) dan pada QS. Al-Mumtahanah: 10:
Dan janganlah kalian pertahankan tali (perkawinan) perempuan- perempuan kafir.
Kedua  ayat  ini  tegas  sekali  melarang  pernikahan  Muslim  dengan perempuan musyrik.

## 2. Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan kitabiyah.
Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  menikahi  perempuan kitabiyah hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab di sini, adalah  pemeluk  agama  Yahudi  dan  Nasrani  (Kristen),  baik dzimmi maupun harbi sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (Wahbah, 1998: 95). Namun, beberapa ulama, termasuk Abdullah ibn Abbas dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan didukung Dr. Syaikh  Yusuf  al-Qardhawi  dari  kalangan  ulama  kontemporer, membedakan antara yang dzimmi dan yang harbi. Menurut mereka, bahwa yang halal dinikahi hanyalah yang dzimmi, sedang yang harbi hukumnya haram.
Adapun perempuan pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani yang  mempunyai  kitab  suci  masih  diperdebatkan  apakah  termasuk dalam  kategori Ahlul  Kitab  atau  tidak.  Para  ulama  Mazhab  Hanafi mengatakan bahwa siapa saja yang menganut salah satu agama langit ( samawi ) dan berpegang pada sebuah kitab langit semisal Zabur -nya
Pernikahan Beda Agama (Perspektif Al-qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya)
Nabi Dawud atau Shuhuf -nya Nabi Ibrahim atau Nabi Syits alaihimus salam perempuannya halal dinikahi dengan di qiyas kan kepada Yahudi dan Nasrani. Sementara para ulama Mazhab Syafi’i dan sebagian ulama Mazhab Hanbali mengharamkannya dengan dalih bahwa kitab-kitab tersebut  hanya  berisikan  pesan-pesan  moral  sehingga  tidak  bisa disetarakan dengan Taurat, Injil dan Al-qur’an (Sayyid Sabiq, 1977: 94).
Di antara para ulama ada sejumlah kecil, antara lain ‘Abdullah ibn  Umar  dari  kalangan  sahabat,  yang  mengharamkan  perempuan kitabiyah Yahudi dan Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua  agama  tersebut  mengandung  unsur-unsur syirik (politeisme) (Al-Shabuni, Juz I: 268). Hal ini karena Nabi Uzair alaihis salam dalam teologi Yahudi dan Nabi Isa alaihis salam dalam teologi Nasrani masing- masing diposisikan sebagai anak Tuhan. Ketika ditanya tentang masalah ini Ibn Umar berkata:
Allah  telah  mengharamkan  pernikahan  Muslim  dengan  perempuan musyrik.  Dan  aku  tidak  mengenal  kemusyrikan  yang  lebih  besar daripada pernyataan seorang perempuan bahwa tuhannya adalah Isa atau apa pun di antara hamba-hamba Allah (Al-Shabuni, I: 268).
Adapun mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan jenis ini dasar mereka adalah QS. Al-Maidah:5:
Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  yang  baik  baik.  Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita—wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang  beriman  dan  wanita-wanita  yang  menjaga  kehormatan  di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak  dengan  maksud  berzina  dan  tidak  (pula)  menjadikannya gundik-gundik.

## Zainul Mu’ien Husni
Ayat ini tegas sekali menghalalkan pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Memang, adanya unsur syirik dalam teologi Ahl al-Kitab merupakan satu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Namun dalam tradisi Alqur’an, Ahl al-Kitab dan kaum musyrik selalu disebut  dalam  konteks  yang  memberi  kesan  perbedaan  antara keduanya. Sekedar menyebut contoh, simaklah QS. Al-Bayyinah:1:
Orang-orang kafir dari Ahl al-Kitab dan kaum musyrik tidak akan lepas  )dari  agama  mereka(  sampai  datang  kepada  mereka  bukti yang nyata…
Sebagaimana telah baku dalam kaidah bahasa Arab bahwa:
Artinya, dua kata yang dihubungkan dengan kata penghubung “   “ yang berarti “ dan” memberi kesan adanya perbedaan (antara kata yang sebelum “ “ dan kata yang sesudahnya).
Menyikapi  kesan  kontradiksi  ( ta’arudh )  antara  QS.  Al- Baqarah:221 dengan QS. Al-Maidah:5, para ulama dari kelompok ini mengatakan  bahwa  topik  yang  dibicarakan  oleh  ayat  yang  disebut pertama  itu  bersifat  umum  tentang  hukum  menikahi  perempuan musyrik  pada  umumnya.  Sedang  ayat  yang  kedua  khusus  tentang perempuan Ahl  al-Kitab  (Ibn  Rusyd,  II:  33).  Dengan  ungkapan  lain, kedua ayat tersebut berada dalam ranah yang berbeda. Yang pertama berlaku dalam keumumannya menyangkut semua perempuan musyrik, baik  yang  agamanya  tergolong  agama  langit  (samawi)  atau  bukan. Sedang ayat yang kedua berlaku khusus bagi perempuan Ahl al-Kitab saja, meskipun di dalam teologinya terdapat unsur syirik.
Dengan  demikian  pertentangan  antara  kedua  ayat  tersebut redaksional  saja  sifatnya.  Seakan-akan Allah hendak  mengatakan bahwa meskipun dalam teologi Ahl al-Kitab ada unsur syiriknya, namun perempuan mereka merupakan perkecualian dari perempuan musyrik pada umumnya karena antara Ahl al-Kitab dan Islam ada pertalian nasab yang erat, yakni sama-sama agama samawi, wallahu a’lam .
Pernikahan Beda Agama (Perspektif Al-qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya)
| 97
Para pendukung pendapat ini juga menepis kemungkinan bahwa QS. Al-Maidah:5 di nasakh (diralat) oleh QS. Al-Baqarah:221. Sebab, surat Al- Baqarah lebih dahulu turunnya daripada Al-Maidah. Tentu tidak logis bahwa ayat yang lebih dulu turun meralat ayat yang turun kemudian.
Namun, di sini ada satu hal yang terasa sedikit mengganjal, yaitu riwayat yang dipaparkan oleh Imam Al-Thabari dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, lalu Umar memintanya melalui sepucuk surat agar menceraikan perempuan itu. Hudzaifah membalasnya: “Apakah engkau menganggap dia haram?” Umar menjawab: “Aku tidak mengatakan haram, tetapi aku khawatir kaum Muslim lantas menyukai pelacur di antara perempuan Ahl al- Kitab  (Al-Thabari, 2001:  378).  Perintah  yang  sama  diberikan  Umar kepada  Thalhah  ketika  menikahi  seorang  perempuan  Nasrani. Menjelaskan tentang sikap Umar ini Al-Thabari menulis:
Umar tidak menyukai pernikahan Thalhah dan Hudzaifah dengan perempuan  Yahudi  dan  Nasrani  karena  khawatir  diikuti  orang banyak, lalu mereka enggan menikahi perempuan Muslimah, atau karena alasan lain. Oleh karena itu dia memerintahkan keduanya agar menceraikan istri-istri mereka.
Mengomentari  kebijakan  Umar  ini  Syaikh  Muhammad Ali  al- Shabuni menulis: “Semoga Allah merahmati Umar. Begitu bijaksananya dia  mengatur  kepentingan  kaum  Muslim  dengan  pertimbangan maslahat dan betapa butuhnya kita pada sikap bijak seperti ini.”
Kenyataan memang membuktikan bahwa tidak sedikit (untuk tidak mengatakan semua) anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama mentalitasnya tumbuh tidak sejalan dengan cita keagamaan Islam. Hal ini karena pendidikan anak di dalam rumah tangga hampir sepenuhnya di tangan ibu. Pertanyaannya kemudian, apakah Umar

## Zainul Mu’ien Husni
lebih memahami kemaslahatan ummat Muslim daripada Sang Musyarri’, Allah subhanahu wa ta’ala ? Kegelisahan seperti ini agaknya dirasakan oleh  banyak  orang,  tetapi  hanya  segelintir  saja  yang  berani mengutarakannya,  salah  seorang  di  antaranya  adalah  seorang pengunjung  www.qaradawi.net,  website  resmi  Dr.  Syaikh  Yusuf  al- Qardhawi yang menulis, antara lain, sebagai berikut:
Saya, dan mungkin banyak orang selain saya, melihat betapa besar mafasadah yang timbul dari perkawinan semacam ini, khususnya terhadap anak-anak dari istri non-Muslimah yang selalu berusaha mewarnai rumah tangganya dengan warna agama yang dia yakini dan mendidik anak-anaknya sesuka hatinya, sementara sang suami tidak  berbuat  apa-apa.  Sementara,  di  pihak  lain,  saya  yakin sepenuhnya bahwa tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang justru mengandung bahaya bagi rumah tangga Muslim. Oleh karena itu  saya  mohon  Syaikh  Al-Qardhawi  berkenan  memberikan penjelasan seluas-luasnya di seputar masalah ini.
Menanggapi pertanyaan ini Syaikh Al-Qardhawi membuat tulisan panjang  lebar  mengenai  pernikahan  beda  agama  dari  berbagai dimensinya.  Kemudian,  menjelaskan  soal  dibolehkannya  menikahi perempuan Ahl al-Kitab, beliau mengatakan bahwa di balik ketentuan hukum  tersebut  ada  beberapa  hikmah  besar  yang  diharapkan  bisa dicapai, antara lain:
· Motivasi bagi si istri agar masuk Islam,
· Memperkecil  jurang  pemisah  antara  komunitas  Muslim  dan komunitas Ahl al-Kitab,
· Memperluas  lingkup  toleransi  antar  pemeluk  ketiga  agama samawi,
· Mendorong adanya interaksi positif antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab.
Tetapi,  lanjut  beliau,  prinsip  dasar  ini  harus  dibatasi  dalam koridor  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi.  Dari  keempat  syarat tersebut  Penulis  kutipkan  di  sini  syarat  keempat  yang  berkenaan dengan pertanyaan tersebut di atas, yaitu:

## Pernikahan Beda Agama (Perspektif Al-qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya)
| 99
Bahwa di balik pernikahan dengan perempuan kitabiyyah itu harus tidak ada dugaan kuat atau kekhawatiran akan terjadinya fitnah atau bahaya. Sebab, penggunaan barang mubah itu semuanya diikat dengan satu syarat, yaitu tidak menimbulkan bahaya. Jika dalam penggunaannya  jelas-jelas  ada  bahaya  yang  dominan,  maka  dia dilarang secara umum. Tetapi jika bahaya itu pada skala khusus, maka dia dilarang secara khusus pula.
Sehubungan meningkatnya angka pernikahan  beda agama di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di awal tulisan ini agaknya sudah saatnya dilakukan penelitian untuk menguak seberapa besar pengaruh  pasangan  beda  agama  terhadap  mentalitas  dan  tingkat keberagamaan  anak  yang  lahir  darinya.  Tetapi  pengamatan  ala kadarnya di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh negatifnya sangat besar dan massif. Oleh karena itu, mengacu kepada fatwa Al-Qardhawi di atas, barangkali lebih ashlah jika perkawinan beda agama dilarang.
3. Pernikahan  antara  perempuan  Muslimah  dengan  laki-laki non-Muslim.
Konon, telah terjadi ijma’ di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabi atau tidak (Sayyid, juz III: 94). Dalailnya adalah QS. Al-Mumtahanah:10:
Zainul Mu’ien Husni
Wahai orang-orang yang beriman, apabiloa datang berhijrah kepada kalian  perempuan-perempuan  yang  beriman  maka  ujilah (keimanan)  mereka. Allah  lebih  mengetahui  keimanan  mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.
Ungkapan Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang  kafir  itu  tidak  halal  bagi  mereka tegas  sekali  bahwa perempuan  Muslimah  tidak  hala  bagi  laki-laki  non-Muslim.  Hal  ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak  kepemimpinan  ( qawamah )  atas  istrinya  dan  si  istri  wajib mematuhinya. Jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai Muslimah, dan itu tidak boleh terjadi berdasarkan firman Allah:

## Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan (untuk menguasai) kaum Mukmin.
Sungguh  pun  demikian,  terlepas  dari  realitas  sosial  yang berkembang  di  tengah  masyarakat  yang  semakin  majemuk  dan dihadapkan kepada banyak persoalan seiring beragamnya keyakinan dan kepercayaan yang dianut, masalah nikah beda agama tidak pernah sepi dari polemik dan perselisihan pendapat yang cukup bervariasi antara kelompok liberal yang sangat longgar dan cenderung serba- membolehkan dengan alasan pluralisme agama, di satu pihak, dan kelompok konservatif ( Salafi-Wahhabi) yang sangat resistan terhadap pluralisme dan mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama.
Di antara kelompok liberal, antara lain Siti Musdah Mulia, Zainun Kamal  dan  beberapa  intelektual  dari  Yayasan  Wakaf  Paramadina, membolehkan secara mutlak nikah beda agama dengan alasan bahwa larangan tersebut hanya berlaku bagi kaum musyrik atau non-Muslim Makkah di era pra-Islam (Jahiliyah). Pendapat ini mirip dengan yang
Pernikahan Beda Agama (Perspektif Al-qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya)
dikemukakan Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha. Adapun larangan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, menurut Siti, tidak berlaku lagi karena larangan tersebut dulu diberlakukan lantaran kondisi sosial yang masih patriarkis di mana posisi kaum hawa lemah dibandingkan dengan posisi laki-laki, hal yang berbeda dengan kondisi  saat  ini.  Siti  sendiri  merupakan  tokoh  perempuan  yang mengusulkan  pembaruan  hukum Counter  Legal  Draft (CLD)  atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi usulan-usulan gagasan yang kontroversial, seperti bolehnya perempuan menikahkan dirinya sendiri, haramnya poligami dan bolehnya nikah beda agama dan nikah kontrak.
Di  sisi  lain,  terdapat  pandangan-pandangan  ekstrem  yang dikemukakan oleh kalangan Wahabi-Salafi yang mengharamkan secara mutlak  pernikahan  beda  agama  tanpa  kompromi. Alasan  mereka, bahwa pernikahan beda agama adalah satu bentuk invasi terhadap Islam dan merupakan upaya pemurtadan terselubung. Mereka juga mengharamkan pernikahan yang dilangsungkan melalui catatan sipil, dengan  alasan  bahwa  tidak  diatur  dalam  syariat  Islam.  Dengan demikian, pernikahan umat Muslim Indonesia yang dilakukan di Kantor Urusan Agama  (KUA)  dipandang  tidak  sah  dan,  dengan  demikian, hubungan  antara  kedua  pihak  yang  berakad  dihukumi  zina  (Hizbut Tahrir Indonesia, 2014 : 11).

## PENUTUP
Di tengah perselisihan pendapat yang cukup ekstrem tersebut sebuah  kajian  yang  komprehensif,  berimbang  dan  objektif  atas pernikahan beda agama menjadi penting dilakukan dengan melihat secara normatif-tekstual dasar-dasar hukumnya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan menguji istinbath yang dilakukan oleh  umat  Muslim  terhadap  sumber-sumber  tersebut, wallahul Musta’an
Zainul Mu’ien Husni

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Shabuni, Ali, Rawai’  al-Bayan, Juz  I,  (Damaskus:  Maktabat  al- Ghazali, tth).
Al-Zuhayli, Wahbah, Tafsir al-Munir, Juz V-VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
Nurcholish, Achmad, Menjawab  101  Masalah  Nikah  Beda  Agama
(Penerbit Harmoni Mitra Media & ICRP, Yogyakarta, 2012).
Ridla, Rasyid, Tafsir Al-Manar , Vol. VI, (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H). Robbani, Anis, Analisa  Kritis  terhadap  Konsep  Pemikiran  Feminis tentang  Perkawinan  Beda Agama ,  Skripsi  S1,  Prodi Ahwal  al- Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1977). www.hizbut-tahrir.or.id/2014/09/11/nikah-beda-agama-menyerang- islam-membuka-pintu-pemurtadan/
www.qaradawi.net
Pernikahan Beda Agama (Perspektif Al-qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya)