## POLITIK KEKERASAN DAN PEMBISUAN:

## TRANSFORMASI SOSIAL YANG PELIK

## I Ngurah Suryawan
Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA), Manokwari, Papua Barat ngurahsuryawan@gmail.com

## Abstract
This paper discusses the implications of the tragedy series that have general developed strategies in the communities in Papua and how the communities responded the tragedy. Along with the memories of the violence and how they have been suffering by the tragedy, there  was  also  a  “culture”  to  remind  “silent”—afraid  to  bear witness.  The  communities  became  a  muted  group.  The  culture  of the silences also grew in the education matter. Materials in formal education  in  Indonesia  somehow  fail  to  recognize  the  tragedy series  that  happened  to  the  people  of  Papua.  There  are  many encouragements to Papuan to break the culture of silence, brave to be  witnesses,  educate  others  about  the  tragedy.  In  this  paper  the discussion will explore the relation between the violence that the Papuan had been experienced personally and the culture of silence that later grown and settled in their communities.
Kata kunci: violence, Papua, culter of silence, muted group
Kekerasan, kekejian, kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia sering kali juga lebih berkaitan dengan kebisuan pihak korban sendiri daripada sekadar akibat kecurangan atau keserakahan pihak-pihak yang lain (Budi Susanto, S.J, 2003: 6).

## Pendahuluan
Di sebuah laman portal berita alternatif yang dikelola oleh anak-anak muda  Papua,  saya  tertegun  membaca  sebuah  posting  yang  berisikan  seruan beberapa pimpinan gereja bagi umat Kristiani di Papua menyambut Natal 25
Desember  2015.  Forum  Kerja  Oikumenis  Gereja  Papua  mengajak  umat Tuhan  untuk  memaknai  natal  2015  dengan  mengisi  kegiatan  membangun dan  menjadikan  bulan  Desember  sebagai  waktu  untuk  berdamai.  Dalam seruan para pimpinan gereja tersebut diungkapkan:
Berkomitmen  menjaga  anak-anak  supaya  sehat  dan  maju  dalam pendidikan,  agar  mereka  menjadi  pembawa  damai  di  tanah  ini. Bekerja  keras  menafkahi  keluarga,  merefleksikan  diri  dengan  natal dan  menjaga  lilin  kehidupan  Papua  supaya  tetap  menyala  dan bersinar di tengah-tengah kegelapan pembangunan serta kekerasan di tanah ini. 1
Seruan  tersebut  menyayat  hati  karena  diungkapkan  oleh  para pimpinan  gereja  di  tengah  situasi  tanah  Papua  secara  keseluruhan  masih diselimuti dengan berbagai kasus kekerasan dan penderitaan yang tidak jelas penyelesaiannya oleh negara. Dalam rangka merayakan dan memaknai Natal serta  pergantian  tahun  2015,  umat  Kristiani  di  Papua  diminta  untuk merenungkan  banyak  penderitaan,  trauma  dan  kehilangan  anak-anak, perempuan,  laki-laki,  kerabat  dan  saudara  yang  telah  meninggal  dunia melalui berbagai cara dan teknik. “Kami sebagai pribadi dan pimpinan gereja berefleksi  dan  mencoba  memahami  kegoncangan  yang  dialami  warga,  baik secara  pribadi  maupun  kolektif.Ini  terjadi  melalui  sejumlah  peristiwa  yang masih  membayang-bayangi  jalan  hidup  kami,”  ungkap  para  pemimpin denominasi gereja yang terdiri dari Pdt. Dorman Wandikbo (Presiden GIDI), Pdt.  Benny  Giay  (Ketua  Sinode  Kingmi)  dan  Pdt.  Socratez  Sofyan  Yoman (Ketua Umum Gereja-Gereja Baptis Papua).
Menjaga  agar  lilin  kehidupan  terus  menyinari  bangsa  Papua mengalami rintangan yang sungguh berat. Salah satu sebabnya adalah tidak terhentinya  lingkaran  kekerasan  yang  menjadikan  rakyat  Papua  sebagai korbannya.  Berbagai  tragedi  kekerasan  menggambarkan  bagaimana  bangsa Papua  seolah-olah—dalam  pandangan  mereka—akan  “dilenyapkan”  dari negeri  ini.  Pengalaman  kekerasan  tersebut  juga  semakin  menyingkirkan orang Papua dari proyek negara bangsa Indonesia ini.
Dalam  pernyataannya  tersebut,  para  pimpinan  gereja  ini  kemudian menguraikan  berbagai  peristiwa  kekerasan  yang  berlangsung  selama  tahun 2015.  Diantara  peristiwa  tersebut  adalah  penembakan  di  Paniai  yang menewaskan  4  orang  pelajar  (8  Desember  2014),  penembakan  kilat,
1 Lebih lengkap lihat: http://suarapapua.com//read/2015/12/19/3041/kebijakan-membangun- papua-jokowi-dinilai-seperti-daendels-kedua (diakses 23 Desember 2015).
penyiksaan,  penangkapan  dan  penahanan  sewenang-wenang  yang  berulang kali  terjadi  di  Yahukimo  (Maret-Oktober  2015),  penembakan  siswa  di Dogiyai (Maret 2015), rekayasa kasus Tolikara, 11 warga Tolikara ditembak (17  Juli  2015),  sementara  oknum  penembak  dilindungi,  penembakan  di Timika menewaskan 2 orang Kamoro, (Oktober 2015), penembakan 2 orang Mappi  di  Merauke  (Oktober  2015),  penembakan  2  warga  Angkaisera,  Serui (Desember 2015).Termasuk pembiaran yang mematikan, seperti umat Tuhan yang  mengalami  hujan  es  di  Kwiyawage  dan  menewaskan  belasan  warga sejak bulan Juli 2015.Kematian 43 balita secara misterius di Mbuwa, Nduga (Oktober-Desember  2015).  Terjadi  juga  gangguan  dan  serangan  terhadap kegiatan  gereja  pada  kasus  Organda  Abepura  dan  kasus  Enarotali  pada  15 Agustus 2015 dimana gereja diserang dalam rangka mencari senjata termasuk di Jemaat Sere, Sentani, Jayapura. Dengan rentetan kekerasan tersebut, para pimpinan gereja ini kemudian mengungkapkan:
Dari  perkembangan-perkembangan  ini,  kami  gereja  memahami bahwa  pemerintah  sebetulnya  memposisikan  Papua  sebagai  pihak atau musuh yang harus dilumpuhkan, disingkirkan secara sistematis, baik itu dari sisi kultur, identitas maupun eksistensi.
Artikel ini mendiskusikan rangkaian tragedi kekerasan kemanusiaan di  Tanah  Papua  berimplikasi  sangat  buruk  bagi  totalitas  kesaksian  atas penderitaan  yang  mereka  (orang-orang  Papua)  alami  dalam  kehidupan mereka.Pengalaman  kekerasan dan  penderitaan  itu hidup  dalam  keseharian kehidupan orang-orang Papua di kampung-kampung. Teror kekerasan di sisi lain  menyebabkan  budaya  bisu  berkembang  di  tengah  orang-orang  yang diekspresikan  dengan  keengganansekaligus  ketakutan  mereka  untuk berbicara  tentang  kekerasan  yang  melibatkan apparatus  (perangkat)  negara seperti  TNI/POLRI  di  dalamnya.  Bagian  awal  artikel  ini  akan menggambarkan  sebagian  kecil  dari  periode-periode  kekerasan  di  Tanah Papua  dan  beberapa  kisahnya.  Bagian  selanjutnya  akan  mendiskusikan bagaimana  rangkaian  tragedi  kekerasan  tersebut  memicu  budaya  bisu  di tengah  komunitas  pendidikan  orang-orang  Papua  pada  umumnya.  Hal  ini tercermin  dari  keengganan  dunia  pendidikan  di  Papua  secara  umum  untuk mengakomodasi  dan  mendiskusikan  secara  terbuka  tragedi  kekerasan kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Papua.

## Episode-Episode Kekerasan
Nitibaskara  (2002)  mengungkapkan  konflik-konflik  kekerasan  yang terjadi  di  Indonesia,  pada  galibnya  juga  memiliki  kausa  yang  tidak  tunggal. Faktor mana yang lebih dominan sebagai akar konflik seringkali masih harus dilacak,  karena  keberadaannya  biasanya  tertimbun  berlapis-lapis  di  bawah elemen-elemen  lain  dalam  konflik.  Kuasa  konflik  di  Indonesia  setidaknya dapat dipetakan menjadi tiga rumpun besar. Rumpun pertama adalah kausa ideologi, di dalamnya termasuk kausa agama. Karena kuasa ini, maka konflik yang  terjadi  menjadi  konflik  ideologi  yang  memiliki  nuansa  politik  luas, demikian  juga  halnya  dengan  konflik  agama.  Yang  kedua  adalah  kausa konflik  struktural.  Yang  termasuk  dalam  rumpun  ini  adalah  kausa-kausa politik,  hukum  dan  ekonomi.  Rumpun  ketiga  adalah  kausa  konflik  kuasa budaya. Konflik kekerasan yang dipicu oleh konflik budaya lebih merupakan konsekwensi dari masyarakat majemuk. Yang termasuk ke dalam lingkungan kuasa ini adalah kausa kedaerahan (lokalism) dan etnisitas (Nitibaskara, 2002: 145-146).
Dalam  tesisnya  Heryanto (2006)  mengungkapkan  bagaimana  negara menjadi  mesin  teror  dan  kekerasan  yang  paling  massif  terhadap  rakyatnya. Terorisme  negara  merupakan  upaya  menciptakan  identitas  negara-negara kontemporer  melalui  rekonstruksi  subversi.  Di  Indonesia  ini  didukung Undang-Undang  Subversi  yang  baru  dihapuskan  setelah  Soeharto  jatuh. Undang-Undang  tersebut  menjadi  sarana  untuk  menciptakan  masyarakat yang  relatif  "stabil"  menurut  keinginan  penguasa.  Tetapi  itu  tidak  cukup, mekanisme  lain  juga  dijalankan  di  antaranya  dengan  terorisme  negara. Terorisme  negara  adalah  serangkaian  kampanye  disponsori  negara  untuk menciptakan dan mengembangkan teror terhadap warga. Prosesnya berawal dari  rasa  ngeri  di  dalam  masyarakat  yang  timbul  karena  kekerasan  aparat negara  dan  kroninya  terhadap  pribadi  atau  kelompok  tertentu.  Korban  itu (dianggap)  mewakili  kelompok  yang  lebih  besar.  Kekerasan  itu  sengaja dipamerkan dan disiarkan berulang-ulang untuk melestarikan rasa takut dan saling  curiga.  Selanjutnya  masyarakat  sendiri  menyebarkan  kisah  horor  itu yang  kadang-kadang  juga  ditambah-tambahi  yang  pada  gilirannya  akan menakutkan mereka juga.
Situasi  tersebut  sangat  jelas  tergambarkan  di  Papua.  Kekerasan  oleh aparat negara Indonesia terhadap rakyat Papua sebenarnya terjadi sejak awal 1960-an,  namun  baru  pada  tahun  1980-an  kekerasan  politik  ini  menjadi wacana publik. Pada tahun 1990-an sejak kasus pelanggaran HAM di daerah
Tembagapura  pada  akhir  tahun  1994-1995  terungkap,  masalah  kekerasan politik  dan  pelanggaran  HAM  di  Papua  menjadi  wacana  publik  nasional  di Indonesia.  Sejak  kejatuhan  Soeharto  1998,  saat  tuntutan  kemerdekaan semakin  menguat,  kekerasan  politik  juga meningkat.  Dari  tahun  1998-2006 adalah rentang waktu yang diwarnai secara dominan oleh catatan kekerasan politik aparat keamanan di tanah Papua, terutama oleh TNI dan Polri. Jangan dilupakan juga adalah operasi militer yang berlangsung di Tanah Papua sejak 1965  hingga  1998  yang  ditujukan  untuk  mengakhiri  gerakan  OPM (Organisasi Papua Merdeka) menurut pandangan negara berada di hutan dan wilayah pedalaman Papua. Pada tahun 1980-an sejumlah operasi militer juga berlangsung  di  Jayapura  yang  juga  bertujuan  untuk  memutus  jaringan gerakan yang disebut (lagi-lagi) OPM yang berada di kota. Maka sejak 1998 itulah  tindakan  represif  TNI/POLRI  terhadap  rakyat  Papua  yang mengekspresikan  diri  mereka  dengan  mengibarkan  bendera  Bintang  Kejora di beberapa wilayah di perkotaan dan pegunungan (Widjojo dkk, 2009:196).
LIPI  (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia)  dalam Papua  Road Map,  Negotiating  the  Past,  Improving  the  Present  and  Securing  the  Future (Widjojo dkk, 2009: 197-198) mencatat terdapat tiga periode kekerasan yang disebut  oleh  Robin  Osborne  sebagai Indonesia’s Secret  War,  perang  rahasia yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  dengan  aparatnya  terhadap  rakyat Papua.  Periode pertama  adalah  kekerasan  yang  berlangsung  antara  tahun 1961  sampai  dengan  tahun  1969.  Masa  ini  adalahawal  dari  hadirnya kekuasaan Indonesia di tanah Papua. Kekerasan dalam periode ini memiliki dua  tujuan  yaitu  operasi  infiltrasi  dengan  tujuan  untuk  menggagalkan kahadiran  Negara  Papua  Merdeka  yang  telah  dideklarasikan  oleh  Komite Nasional  Papua.  Tujuan  keduanya  adalah  untuk  menkonsolidasikan dukungan  terhadap  Indonesia  menjelang  Pepera  1969.  Sasaran  kekerasan pada  era  ini  lebih  banyak  ditujukan  untuk  mengintimidasi  kelompok- kelompok elit Papua di perkotaan. Pada masa ini di daerah-daerah perkotaan menjadi  salah  satu  sentra  perlawanan  terhadap  Indonesia.  Perlawanan  di kota  berlangsung  terbuka  dan  secara  bersenjata  juga  mulai  muncul  di pedalaman.
Periode kedua gelombang kekerasan ditujukan untuk mempertahankan  kehadiran  Indonesia  di  Papua.  Kekerasan  gelombang kedua  ini  berlangsung  dari  tahun  1970  sampai  tahun  1977.  Kekerasan  ini ditujukan untuk mematikan semua bentuk perlawanan terhadap hasil Pepera sekaligus  untuk  menyiapkan  keamanan  bagi  kehadiran  PT  Freeport Indonesia  di  Papua.  Dalam  gelombang  kekerasan  kedua  ini  tujuan  lainnya
adalah untuk memastikan kemenangan Golkar dalam pemilu 1971-1977 serta memastikan jalannya birokrasi pemerintahan.
Gelombang  kekerasan ketiga  dikenal  dengan  Daerah  Otonomi Khusus  (DOM).  Salah  satu  kekhasan  dalam  periode  kekerasan  DOM  ini adalah  kekerasan  menjalar  ke  kampung-kampung  dengan  alasan  untuk membasmi  OPM  dan  menjaga  keberlangsungan  pembangunan.  Dalam  era DOM inilah terjadi banyak peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM. Beberapa  contoh  diantaranya  adalah  pengungsian  besar-besaran  ke  PNG maupun  pembunuhan  dan  penghilangan  orang.  Selama  era  DOM  inilah operasi  militer  dalam  sekala  kecil  berlangsung  hampir  di  seluruh  tanah Papua.  Yang  menjadi  wilayah  paling  menyita  perhatian  dan  terjadinya kekerasan yang intensif adalah di wilayah tambang PT Freeport Indonesia di Timika  Provinsi  Papua.  Pada  periode  ini  julah  terjadi  pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang mengkritik jalannya pemerintahan di tanah Papua. Periode ketiga inilah juga terjadi  penangkapan  dan  pembunuhan  terhadap  Arnold  C.  Ap.  Meski  masa DOM  sudah  dicabut  pada  Agustus  1998  namun  bukan  berarti  kekerasan berhenti  di  tanah  Papua.  Diantaranya  adalah  operasi  militer  di  wilayah kepala  burung  Papua  meliputi  Manokwari,  Sorong,  Bintuni,  Kebar,  dan Teminabuan  yang  terjadi  di  tahun  1965.  Peristiwa  kekerasan  menjelang Pepera  di  Erambo-Merauke  1969,  Urup  dan  perbatasan  pada  tahun  1969, Enarotali-Paniai  1969,  Pyramid-Wamena  pad  atahun  1969,  Mimika  pada 1977-1978,  pengungsian  Suku  Muyu  pada  1984,  peristiwa  kekerasan  di  Jila pada  tahun  1987,  serta  pembunuhan  di  Timika  antara  1994-1995  dan kekerasan di Mapenduma pada tahun 1996 (Widjojo dkk, 2009:197-199).
Beberapa  episode  kekerasan  tersebut  menggambarkan  kompleksitas persoalan  kekerasan  yang  terjadi  di  negeri  ini,  terkhusus  di  Tanah  Papua. Kekerasan  terhadap  orang-orang  Papua  berlandaskan  kepada  situs-situs kekerasan  yang  tersimpan  dalam  sejarah  kehidupan  pribadi-pribadi  orang Papua yang mengalami tragedi buruk tersebut. Budi Hernawan dan Theo van den Broek (1999; Giay, 2000:8-9) mendeskripsikan jika kita tanpa prasangka mengunjungi  pelosok-pelosok  tanah  Papua  seperti  Wamena,  Paniai, Pegunungan  Tengah,  Pegunungan  Bintang,  Mindiptana,  Timika,  Arso, Mamberamo  dan  yang  lainnya  maka  dengan  mudah  kita  akan  mendengar kisah-kisah  sejarah  penderitaan  yang  keluar  dari  mulut  masyarakat  biasa. Ingatan  rakyat  dengan  tajam  dan  jernih  mencatat  rekaman  peristiwa- peristiwa seperti ini:
Di sungai ini kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada  sejumlah  kampong  yang  dikasih  habis  sama  ABRI;  di  lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap  primitive;  gunung  itu  dulu  kami  punya,  sekarang  orang sudah  kasi  rusak  kami  punya  mama;  dulu  kami  gampang  cari binatang  di  hutan  tetapi  sekarang  kami  tidak  boleh  masuk  karena katanya  milik  perusahaan  yang  dilindungi  undang-undang  negara; kami  punya  anak  tidak  bisa  maju  karena  guru-guru  di  sekolah hampir  tidak  ada.  Susah  dapat  obat  karena  mahal,  dsb,  dst.  (Giay, 2000: 9).
Ingatan  sejarah  seperti  itulah  yang  tersimpan  di  kehidupan masyarakat  biasa  yang  berhubungan  pengalaman  mereka  terhadap  tragedi kekerasan  yang  masuk  ke  dalam  rumah  dan  kehidupan  pribadi  mereka. Narasi-narasi yang diungkapkan seperti di atas tidak pernah dibukukan dan dicatat untuk disebarluaskan menjadi pengetahuan dari generasi ke generasi maupun bagi masyarakat luas. Nada dasar dari segala narasi tersebut adalah: kami dinilai bukan manusia. Artinya adalah kami tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek; obyek kebijakan politik, obyek operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme dan yang lainnya.Kenyataan itulah yang  tersusun selama  puluhan  tahun dan menggelora  sebagai sejarah bangsa Papua.
Sejarah  kekerasan  ini  tidak  pernah  menjadi  bagian  dari  pelajaran sejarah  yang  diajarkan  di  sekolah-sekolah.  Sudah  tentu  karena  ini  adalah sejarah  yang  dianggap  buram  dan  dilarang  diajarkan  kepada  para  siswa karena  akan  mendorong  munculnya  gerakan  separatisme  generasi  muda. Dengan demikian rangkaian peristiwa kekerasan yang berlangsung di tanah Papua  hanya  menjadi  ingatan  kolektif  bangsa  Papua  di  kampung-kampung dan  di  seluruh  penjuru  tanah,  rawa,  pesisir,  dan  pegunungan.Ingatan kekerasan  dan  penderitaan  itulah  yang  diwariskan  turun-temurun  yang berarti  juga  pewarisan  trauma  korban.  Oleh  seorang  teolog  Johan  Baptist Metz  pernah  melukiskan  ingatan  akan  sejarah  ini  dengan  menggunakan istilah memoria  passionis  yang  berarti  ingatan  penderitaan.  Memoria passionis  ini bagaikan magma  yang  tersembunyi dari  pandangan mata  biasa tetapi  menyimpan  energi  laten  yang  dahsyat  dan  siap  menjungkirbalikkan status quo yang ada (Giay, 2000:8-9).
Beberapa  rentetan  tragedi  kekerasan  tersebut  di  satu  sisi  memang sangat  perlu  diungkapkan  dan  diketahui  oleh  publik  sebagai  bentuk pengungkapan  kekerasan  terhadap  kemanusiaan  terhadap  rakyat  Papua. Namun di  sisi  yang  lain,  intimidasi yang dalam  terhadap  rakyat  Papua juga
telah  memunculkan  kebisuan  untuk  mengungkapkan  kisah  kekerasan  yang mereka  alami.  Justru  di  tengah  kebisuan  itulah  akan  tumbuh  pengendapan kekerasan  yang  menimbulkan  apatisme  sekaligus  frustasi  sosial  di  tengah komunitas  orang  Papua.  Yang  akan  terjadi  sudah  bisa  diprediksi  yaitu brutalitas dan kekerasan massa.
Selain brutalitas dan kekerasan massa, yang berdampak sangat serius justru dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan di Tanah Papua menjadi penuh  dengan  pengingkaran  terhadap  realitas  yang  terjadi  di  tengah masyarakat, terkhusus dalam hal ini adalah kekerasan terhadap kemanusiaan di  Tanah  Papua.  Kebebasan  orang-orang  Papua  untuk  mengartikan  “dunia” mereka  yang  penuh  dengan baku  tipu  (saling  menipu),  penindasan  dan pengingkaran  terhadap  kemanusiaan  direbut  oleh  kekuasaan.  Yang  terjadi bisa  dengan  mudah  ditebak  yaitu  tersingkirnya  orang-orang  Papua  dalam berimajinasi  dan  mengkonstruksikan  dunia  dan  masa  depannya  melalui pendidikan.

## Pembisuan
Dalam  sebuah  kunjungan  ke  sebuah  sekolah  dasar  YPK  (Yayasan Pendidikan Kristen) di sebuah kampung di Teluk Wondama, saya betul-betul menyaksikan  bagaimana  anak-anak  Papua  yang  berada  di  sekitar  kampung menjadikan  sekolah  sebagai  tempat  “bermain  yang  sebenar-benarnya. “Mereka  berlari-lari,  tersenyum,  berteriak,  dan  tertawa  bersama  teman- temannya. Sekolah ini berada di ujung kampung, di tengah hutan belantara, anak-anak  yang  mengenakan  seragam  merah  putih  seadanya  berlari-lari mengitari halaman sekolah yang luas. Di tengahnya terdapat bendera merah putih  lusuh  yang  menjulang  tinggi  ditegakkan  tiang  bendera.  Sekolah  itu terbentuk  persegi  empat  dengan  gedung-gedung  sederhana  yang mengelilingi halaman sekolah. Anak-anak Wondama ini saya rasakan begitu bebas  mengekspresikan  diri  mereka  ketika  senang  bertemu  dengan temannya.Anak-anak  ini  saya  rasakan  betul-betul  menemukan  diri  dan identitasnya.  Kegembiraan  dan  rasa  percaya  dirinya  terlihat  jelas.  Mereka inilah anak-anak Papua yang tumbuh di lingkungan alam Papua.
Sementara  di  sisi  yang  lain  saya  menyaksikan  bagaimana  gedung- gedung  yang  mengelilingi  sekolah  tersebut  berdiri  angkuh  menyaksikan anak-anak bermain. Di dalam gedung tersebut hanya terdapat meja-meja dan kursi-kursi yang mulai rusak. Di ruang-ruang guru hanya terdapat beberapa
orang guru yang hanya mengobrol sambil membaca salah satu koran lokal di Papua  Barat  edisi  dua  bulan  yang  lalu.  Sama  sekali  tidak  ada  aktivitas pendidikan di ruang tersebut. Sang kepala sekolah berada di ruangan khusus saya  saksikan  hanya  membuka  map-map  berwarna  merah.  Di  belakangnya adalah  papan  putih  besar  yang  menuliskan  jumlah  siswa  dan  perlengkapan yang  berada  di  sekolah  tersebut.  Kedua  ruang  ini  memiliki  konteks  yang berbeda  dan  juga  berimplikasi  serius  terhadap  konsep  tentang  pendidikan yang berkembang selama ini di Papua. Ruang pendidikan menjadi hal yang sangat penting sekaligus mereproduksi makna dan pengetahuannya masing- masing.  Oleh  sebab  itulah,  ruang  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk menggambarkan  apakah  proses  pendidikan  menghasilkan  “manusia  yang merdeka”  atau  “manusia  yang  bisu”  tidak  bisa  bersuara  karena  dibungkam oleh  lingkungan  yang  menindasnya.  Tanpa  menyadarinya  dengan mendalam, gedung sekolah ternyata membawa ideologinya sendiri. Gedung bukan  hanya  sebatas  bangunan  fisik  tapi  mereproduksi  pengetahuan  di dalamnya.
Secara ilustratif, Tiwon (2014: xv-xvi) menggambarkan bahwa dalam kitab  Jawa  Kuno, Tantu  Panggelaran,  manusia  penghuni  pulau  Jawa—yang baru mengalami “stabilisasi” oleh para dewa—digambarkan sebagai mahluk- mahluk  tanpa  peradaban:  dalam  keadaan  telanjang  mereka  hidup  di  hutan, tanpa pekerjaan untuk ditiru. Mereka punya hanya berbuni, tidak memiliki bahasa:  “mengucap  tanpa  mengetahui  apa  yang  diujarkannya,  tanpa mengetahui maknanya”. Dewa-Dewa kemudian turun dari kahyangan utnuk memberikan  berbagai  pengetahuan:  menenun,  membangun  rumah,  dan mengelola  tanah.  Dan  tentu  juga  pelajaran  bahasa  dalam  bentuk  aturan- aturan jadi. Semua untuk ditiru oleh manusia.
Manusia  diposisikan  sebagai  mahluk  telanjang  dan  bisu  yang  hanya “diberi” bahsa dan pengetahuan dengan cara mengajar yang boleh dikatakan jatuh dari langit dalam bentuk utuh dan sempurna. Manusia tinggal menjadi peniru. Tidak mengherankan kalau salah satu tanda lulus adalah penorehan aksara  suci  pada  lidah  murid.  Lidah  yang  dikenal  tak  bertulang  (dan karenanya  tidak  beraturan)  dengan  demikian  dikekang  untuk  hanya mengucapkan  apa  yang  dikehendaki  para  dewa  (penguasa).  Bahasa,  daya manusia  untuk  mengartikan  dunia,  mengartikan  relasi  social,  mendirikan logos,  membangun  pengetahuan,  hanya  datang  dari  atas(an).  Yang  ada sebelum peradaban/pengetahuan datang hanya bunyi tanpa arti, tanpa daya membangun  apa  pun.  Kebebasan  untuk  mengartikan  dunia  direnggut.  Bagi
Fraire,  pemangkasan  kebebasan  inilah  yang  menjadi  salah  satu  ciri pendidikan yang menindas.
Konteks yang terjadi di Tanah Papua secara gamblang menunjukkan bagaimana  pengetahuan  diintroduksi  oleh  kuasa  dari  luar  dan  kemudian secara  perlahan  namun  pasti  menciptakan  “kuasa  pengetahuan”  itu  sendiri terhadap Tanah Papua. Penciptaan pengetahuan tentang “apa dan bagaimana itu Papua” menjadi kuasa dari rezim penjajah yang menganggap diri mereka lebih  beradab  daripada  orang  Papua.  Oleh  sebab  itulah,  kebebasan  bagi orang-orang  Papua  untuk  mendefinisikan  dirinya  guna  membangun pengetahuan serta menafsirkan dunia menjadi terhalang.
Dasar  dari  keseluruhan  argumentasi  itu  adalah  konsepsi  tentang “beradab” dan “tidak beradab” yang berimplikasi sangat serius terhadap cara pandang  politik kebudayaan  terhadap  suatu  bangsa dan  kebudayaan.  Secara tajam  Tiwon  (2014:  xvii) mengungkapkan  bahwa waktu  senantiasa  berjalan menuju  pengetahuan,  karena  waktu merupakan  bagian  tak  terlepaskan dari menjadi  manusia  dan  imajinasinya.  Karena  itu,  konseptualisasi  waktu  pun harus  dilihat  sebagai  sumberdaya  yang  direbut,  sebagai  bagian  yang  sangat mendasar  dari  akumulasi  awal  yang  membentuk  kapital.  Waktu  dibelah menjadi menjadi dua: masa tanpa peradaban/pengetahuan di satu pihak dan masa  beradab/berpengetahuan  di  pihak  lain.  Kadang-kadang  diakui  adanya masa  ketiga,  atau  masa  transisi,  tetapi  inipun  menekankan  pembelahan antara  dua  konsepsi  waktu  yang  dipertentangkan  itu.  Cara  pembelahan waktu  karenanya  sarat  politik,  apakah  politik  elit  kekuasaan  atau  politik pembebasan,  tetapi  umumnya  yang  memiliki  daya  untuk  menentukan pengertian  waktu  adalah  pihak  penguasa  elit,  sehingga  bentuk  peradaban dan  pengetahuan  merupakan  cerminan  kehendak  elit  yang  memposisikan kaum bawahan untuk menjaga utuh dan lestarinya cerminan tersebut.
Di  tanah  Papua,  kuasa  untuk  melegitimasi  kebudayaan  juga  sangat kolonialistik  (menjajah).  Kuasa  pengetahuan  inilah  yang  membungkam orang-orang  Papua  untuk  mendefinisikan  dirinya.  Jika  mereka  berekspresi, maka  stigmatisasi  separatis  dengan  sangat  mudah  dilekatkan  karena mengganggu  legitimasi  kuasa  negara.  Hal  yang  kemudian  terjadi  adalah budaya  bisu  di  tengah  masyarakat,  ketika  ekspresi  untuk  menyuarakan identitas diri dan kebudayaan tersumbat.
Kebisuan di tengah-tengah kebisingan kata milik kepentingan di luar pengalaman realitas komunitas dan diri sendiri: inilah kebisuan hakiki. Dan kebisuan hakiki ini mematahkan hak dan daya untuk mendefinisikan dunia,
mematahkan  hak  dan  daya  untuk  membangun  pengetahuan  yang  bukan sekadar informasi dalam arti fungsional atau instrumental. Sistem pendidikan di Indonesia hingga kini masih menjadi matarantai pembisuan dengan sistem pendidikan yang amburadul (Tiwon, 2014: xix).
Pemerintah  berulang kali  menggulirkan  strategi  strategi  baru untuk perbaikan  pendidikan,  dengan  merujuk  kepada  cita-cita  percerdasan kehidupan  kehidupan  berbangsa  sebagai  tujuannya.  Pada  rencana  strategis Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tahun  2010-2014,  sifat instrumentalis yang melihat pendidikan sekadar sebagai cara untuk mencapai target  ekonomistik  masih  sangat  terasa  dalam  kata  kunci:  “berdaya  saing” (atau  “kompetitif”)  untuk  menggambarkan  manusia  yang  berubah  menjadi “sumberdaya”  ( resources)  untuk  didayagunakan  demi  memantapkan pembangunan  nasional.  Target  tersebut  memang  dibungkus  dengan rangkaian  panjag  frasa  muluk  seperti  “memajukan  kebudayaan  nasional”, membentuk  “ahlak  mulia”,  “bermoral”,  “beretika”,  “berbudaya”,  “beradab” yang semua tidak diberikan landasan kongkrit, tidak berakar pada penggalian cerdas  terhadap  pengalaman  nyata  dan  konkrit,  tetapi  hanya  hidup  dalam kebiasaan meniru ide abstrak.
Menjadi  sumber  daya  yang  kompetitif:  kalau  ini  merupakan  tujuan pendidikan,  apa  bedanya  dengan  membuat  komoditas  dengan  harga bersaing?  “Bersaing”  karena  menilai  unsur  manusia  serendah  mungkin? Lawan dari pendidikan yang sangat kapitalis ini adalah pendiidkan (sekolah) yang alternatif yang berupaya mengembangkan pola pendidikan yang bukan tiruan, yang tidak sekadar melihat pendidikan secara instrumentalis, sebagai mesin pencetak sumberdaya yang bermanfaat untuk pola pembangunan yang bersandar pada rezim “pasar bebas”, rejim yang sungguh tidak membebaskan Tiwon (2014: xii).
Sekolah  alternatif  mengembalikan  nilai  manusia  kepada  tempatnya yang  utama  dalam  masyarakat  dan  dalam  sekolah,  meruntuhkan  tembok pemisah di antara keduanya yaitu masyarakat dan sekolah itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan kasih sayang karena hanya kasih sayang yang dapat menjalin dialog  yang  sesungguhnya,  dan  tanpa  dialog  pendidikan  hanya  merupakan cara  membuat  manusia  menjadi  objek  penguasaan.  Freire  (2005)  dengan tajam mengungkapkan: “ If I do not love the world, If I do not nlove life, If I do not love people, I Cannot enter into dialogue” (Kalau saya tidak mencintai dunia,  kalau  saya  tidak  mencintai  kehidupan,  kalau  saya  tidak  mencintai orang-orang, saya tidak akan berdialog).
Kasih  sayang  dalam  pendekatan  Freire  (2005)  menjadi  kunci pendidikan  dialogis  yang  memerdekakan.  Tapi  justru  istilah  kasih  sayang yang  hilang  dari  alam  pikiran  kebijakan  pendidikan,  sehingga  kita  perlu bertanya  apakah  dunia  modern  sudah  terlalu  “maju”  untuk  mengakui pentingnya  unsur  ini  dalam  kehidupan,  dalam  pembentukan  dan pemeliharaan  relasi  sosial.  Kasih  sayang  ini  sering  dipahami  dengan  terlalu sempit: di dalam ruang lingkup keluarga terdekat atau cenderung dileburkan dengan kata “cinta” dalam pengertian romantis. Kasih sayang yang hampir- hampir  tidak  disebut  sebagai  dasar  pendidikan  pada  semua  taraf  tidak dipahami  sebagai  daya  positif,  daya  yang  memanusiakan,  daya  yang memerdekakan.

## Transformasi
Dalam konteks Papua, kekerasan yang membadan dalam keseharian orang-orang Papua menjadi “pembunuh” kemerdekaan itu sendiri, disamping juga  melahirkan  pragmatisme  untuk  saling baku  tikam  (saling  membunuh) diantara sesama orang Papua sendiri. Latar belakang kekerasan kemanusiaan ini  adalah  penjajahan  (kolonisasi)  pengetahuan  yang  dibangununtuk melebelkan berbagai citra yang negatif terhadap Papua. Masih lekang dalam ingatan  pejoratif  (merendahkan)  yang  berkembang  menjadi  wacana diskriminatif  terhadap  orang-orang  Papua.  Diantara  stigma-stigma  tersebut salah satunya adalah label yang disematkan kepada “inisiatif” gerakan sosial yang  dilakukan  oleh  orang-orang  Papua  yang  mengkritik  negara  dan apparatus  (aparat)  kekerasan  dan  kekuasaannya.  Stigma  yang  disematkan adalah  separatis  dan  lahirnya  akronim  OPM  (Organisasi  Papua  Merdeka). Negara  memproduksi  stigma  dan  juga  pengetahuan  untuk  semakin menyudutkan  kelompok  masyarakat  yang  dianggap  mengancam  otoritas negara  dan  kekuasaannya.  Reproduksi  pengetahuan  juga  dilakukan  dengan menyebarkannya menjadi wacana khalayak sehingga tercipta sebuah wacana kolektif  yang  berada  di  bawah  kontrol  negara  dan  kekuasaannya.  Oleh karena begitu terfragmentasinya (terpecah dan berlapis-lapisnya) bagian dari negara  tersebut,  maka  beroperasinya  pengetahuan  tentang  stigma-stigma merendahkan inipun berlangsung cair namun merasuk di dalam kehidupan- kehidupan pribadi orang Papua.
Di  sisi  yang  lain,  negara  dengan  segala  perangkat  kekuasaannya secara  terus-menerus  mewariskan  stigma  merendahkan  orang  Papua melalui—salah satu tapi ternyata paling produktif—pendidikan bagi generasi
muda dan mewariskannya ke lingkungan masyarakat. Situasi ini berlangsung rapi  dan  halus  melibatkan  wacana  pengetahuan  dan  kekuasaan  yang kesemuanya dikontrol oleh kekuasaan.
Salah satu warisan terpenting dan paling berpengaruh hingga saat ini adalah  kesukaannya  untuk  memperhantukan  orang  atau  pihak-pihak tertentu  yang  dianggap  mengancam  kekuasaan  negara.  Budi  Susanto  (2003: 8)  mengingatkan  sepatutnya  kita  tidak  hanya  sekadar  sadar,  akrab,  dan waspada  dengan  rezim  “pembangunan”  yang  suka  meminjam  stabilitas “Kamtibmas”,  tetapi  juga  berusaha  untuk  menemukan  jejak  langkah  siasat massa rakyat Indonesia menghadapi strategi modern seperti ini.
Rakyat yang kebanyakan dari kalangan kecil toh jeli bersiasat ketika melihat  kemangkiran  dari  kehadiran  para  penguasa  di  panggung  identitas dan  politik  Indonesia.  Kita  harusnya  mengembangkan  sebuah  kesadaran suatu  “kepercayaan  untuk  tidak  percaya”  lagi  terhadap  apa  yang  selama  ini suka  diingat-ingatkan  oleh  rezim  penguasa  (Orde)  Baru  tentang  masa  lalu tunggal  Indonesia.  Kepercayaan  seperti  itu  penting  untuk  masayarakat Indonesia  masa  kini  mengingat  bahwa  kekerasan,  kekejian,  kekejaman, ketidakadilan  dan  pelanggaran  atas  hak-hak  asasi  manusia  sering  kali  juga lebih  berkaitan  dengan  kebisuan  pihak  korban  sendiri  daripada  sekadar akibat kecurigaan atau keserakahan pihak-pihak lain.
Di  tengah  otoritas  dan  operasi  kekuasaan  yang  dijalankan  oleh negara dan apparatus kekuasaannya, dimana gerakan sosial dari rakyat Papua harus bersandar? Secara tajam Giay (2000: 55-56) mengungkapkan salah satu yang  bisa  menjadi  sandaran  dari  gerakan  sosial  rakyat  Papua  adalah pengalaman  penderitaan  dan  pembunuhan  terhadap  rakyat  Papua  tidak berdosa.Pengalaman  penderitaan  ini  telah  menjadi  sumber  inspirasi  dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat.
Beberapa  pengalaman  kekerasan  dan  penderitaan  yang  telah mempersatukan imajinasi solidaritas “pembebasan” rakyat Papua diantaranya adalah pengalaman terus-menerus dicap bodoh, belum bisa, pemabuk, bodoh yang  warisannya  tersisa  hingga  kini  meskipun  telah  banyak  perubahan  di berbagai  bidang.  Namun  perspektif  berpikir  diskriminatif  dan  kolonialistik tetap  saja  belum  bisa  dibersihkan  secara  total  dalam  pikiran  kehidupan berbangsa dan bernegara bernama Indonesia.
Pengalaman  lain  rakyat  Papua  adalah  secara  terus-menerus diintimidasi  untuk  membuat  pernyataan-pernyataan  politik  baik  lisan
maupun  tertulis  untuk  melepaskan  ratusan  hektar  tanah  adat  mereka  bagi kepentingan  pembangunan  ataupun  pernyataan-pernyataan  mendukung kepentingan  politik  penguasa  walaupun  bertentangan  dengan  kata  hati sendiri. Jika kita jujur melacak jejak diskriminasi terhadap rakyat Papua juga terjadi  dalam  pembagian  pekerjaan,  promosi  pekerjaan,  pemberian kesempatan  berusaha,  kesempatan  mendapatkan  pendidikan  dan  pelayanan kesehatan. Warisan dari sikap diskriminatif ini semakin kompleks di tengah persaingan  orang-orang  Papua  dengan  para  pendatang  yang  menyesaki Papua.  Arus  migrasi  yang  tidak  terkendali  lambat  laun  semakin menyingkirkan orang Papua di tanahnya sendiri.
Pengalaman  traumatis  rakyat  Papua  juga  terjadi  sebagai  akibat  dari pelanggaran  terhadap  kemanusiaan  dalam  berbagai  bentuk  kekerasan  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia  orang  Papua  seperti  pembunuhan  ribuan warga  masyarakat  yang  tidak  bersalah,  penahanan  warga  masyarakat  tanpa pandang  bulu.  Pengalaman  orang-orang  Papua  yang  merasakan  kekerasan tersebut tersimpan dalam ingatan personal orang Papua dan hidup sepanjang zaman  dan  terwariskan  kepada  generasi  berikutnya.  Pengalaman  kekerasan orang-orang Papua pada hakekatnya sangat merendahkan martabat manusia pada  umumnya,  martabat  dan  mental  penguasa  dalam  negara  ini  dan khususnya  martabat  orang  Papua  yang  harus  diperjuangkan  untuk ditegakkan.  Pengalaman  orang  Papua  terhadap  kekerasan  dan  penderitaan melahirkan  sikap  anti  Indonesia  dan  peradaban  bangsa  Indonesia.  Rakyat Papua  secara  kolektif  telah  dihadapkan  untuk  menjalani  pengalaman traumatis  yang  disebabkan  oleh  perlakuan  apparatus  negara  Indonesia. Pengalaman  masa  lampau  demikian,  dari  satu  sisi  dapat  menjerumuskan orang  Papua  ke  dalam  lautan  dan  belenggu  kebencian  dan  kesedihan. Pengalaman  kekerasan  dan  penderitaan  tersebut  sangat  sulit  untuk dihilangkan  dari  ingatan  kolektif  orang  Papua,  dan  sangat  berpengaruh secara  serius  dalam  pemahaman  diri  orang  Papua  sendiri  yang  dapat menghancurkan masa depan (Giay, 2000: 56-57). Oleh karena itulah sangat penting  untuk  menguraikan  pengalaman  kekerasan  dan  penderitaan  orang Papua tersebut dalam kajian lebih dalam dan dibarengi dengan advokasi.Hal ini  dilakukan  agar  ruang-ruang  mediasi  yang  memfasilitasi  pengalaman- pengalaman kekerasan orang Papua termediasi dan diketahui publik.
Oleh sebab itulah menjadi penting untuk menggali bagaimana rakyat sendiri  melihat  dirinya  sendiri  berdasarkan  pengalaman-pengalaman  sosial, ekonomi,  dan  budaya.  Seringkali  kajian-kajian  terhadap  suatu  komunitas hanya  dilihat  dari  perspektif  tertentu  saja,  misalkan  saja  kajian  tentang
masyarakat  kepulauan  masih  dilihat  dari  darat  atau  daratan  saja  secara antropologis  dengan  uraian  etnologi  yang  hanya  terbatas  pada  konsep tentang  daratan  dan  tentang  ke-Indonesiaan,  tidak  pernah  merekognisi imajinasi  dan  pengalaman-pengalaman  masyarakat  setempat.  Bagi masyarakat  yang  berdomisili  di  kepaluan,  perairan  adalah  justru  sebagai jembatan  dan  bukan  penghalang  kehidupan  sehari-hari  massa  rakyat maritime  dan  nelayan.  Berperahu  menjadi  kegiatan  yang  membentuk wacana  orang-orang  yang  berdomisili  di  laut  tentang  pulau,  pantai,  laut, karang, ikan dan yang lainnya, ketika mereka harus mulai dari awal mampu meniru  sampai  menafsir  hegemoni  hal  dan  barang-barang  pembangunan modern—yang  datang  dari  masyarakat  di  darat  maupun  di  pusat  kota  di Jakarta.
Dengan demikian, menjadi orang (dengan identitas) Indonesia tidak harus  ditemukan  dan  dikait-kaitkan  dengan  wasiat  kebudayaan  asli  (dan adilihung)  mereka—sebagaimana  biasa  dikerjakan  kalangan  colonial  tempo dulu.  Berdasar  pengamatan  terhadap  kebudayaan  popular  dalam  kehidupan massa  rakyat  kecil  yang  tidak  jarang  menampilkan  ironi  modernitas, kebudayaan  (orde)  baru  dengan  didukung  oleh  hegemoni  kekuasaan  dan identitas  ikutannya  akan  selalu  kedodoran  akibat  celah  retak  bawaannya. Salah satunya adalah fenomena urbanisasi yang bukan saja bercerita tentang kota besar dengan segala daya tariknya, di satu sisi, dan desa miskin dengan segala  himpitannya  di  sisi  yang  lain.  Penelitian  yang  menempatkan  kajian mikrohistoris  dalam  interelasinya  dengan  konteks  makro  historis  ini mengungkap  ironi,  paradox,  dan  ambivalensi  modernitas  yang  muncul  dari siasat massa rakyat yang sering kali tak terduga—ketika mereka berhadapan dengan  strategi  politik  pembangunan  ekonomi  (Orde)  Baru.  (Susanto,  S.J, 2003: 9-15).
Siasat  politik  budaya  rakyat  sangat  sentral  diperbincangkan  dan menjadikannya  wacana  umum.Salah  satu  dasar  yang  bisa  dijadikan  pijakan dalam  memediasi  gerakan-gerakan  sosial  di  dalam  komunitas-komunitas Papua  adalah  pengalaman memoria  pasionis  (kekerasan  dan  penderitaan) bersama.  Pengalaman memoria  pasionisini  bisa  dijadikan  wacana  publik dengan  membicarakannya  secara  terbuka  dan  melakukan  usaha-usaha rekonsiliasi  diantara  berbagai  pihak  dalam  rangka  memposisikan  diri  atau mereposisi diri untuk menata masa depan. Seturut dengan membuka wacana dan  rekonsiliasi,  pengalaman memoria  pasionis  akan  menjadi  cermin  dan sekaligus  juga  sumber  kekuatan  yang  melahirkan  ide  untuk  menyusun strategi  melawan  penguasa  negara  tetapi  juga  bisa  melahirkan  visi  tentang
masa  depan  Papua  Baru  berdasarkan  ideologi  rakyat  Papua  menuju  Papua Merdeka (Giay, 2000:57).

## Kesimpulan
Lilin  kehidupan  bagi  rakyat  Papua  adalah  kesadaran  mereka  untuk bangkit  dan  “memimpin”  diri  mereka  sendiri  untuk  membebaskan  pikiran dan  praktik  kehidupan  sehari-hari.  Introduksi  kekerasan  dan  penderitaan yang dialami dan terwariskan melahirkan budaya bisu di tengah masyarakat untuk  bersuara  dan  bersaksi.  Namun,  keterpecahan  yang  terjadi  di  tengah komunitas  Papua  justru  lahir  dari  pragmatisme  orang-orang  Papua  untuk mengingkari  kekerasan  dan  penderitaan  tersebut.  Pragmatisme  yang dimaksudkan  adalah baku  tikam  (saling  membunuh)  untuk  mendapatkan keuntungan  ekonomi  politik  yang  ditawarkan  oleh  kekuasaan.  Oleh  sebab itulah  memecah  budaya  bisu  membutuhkan  siasat-siasat  untuk  kembali berefleksi  untuk  kemudian  memikirkan  siasat  politik  budaya  rakyat  yang berpondasikan  penegakan  martabat  kemanusiaan  bagi  orang-orang  Papua. Hanya  dengan  demikianlah  kebisuan  akan  berubah  menjadi  pembebasan yang  akan  memungkinkan  orang-orang  Papua  untuk  bergerak  dan mendefinisikan “dunia”nya.

## Daftar Pustaka
Freire, Paolo. 2005. Pendidikan Kaum Tertindas, Pedagogy of the Oppressed. Jakarta: LP3ES.
Giay,  Benny,  2000. Menuju  Papua  Baru:  Beberapa  Pokok  Pikiran  sekitar
Emansipasi Orang Papua. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
Susanto  Sj,  Budi  (ed).  2003.  Membaca  Postkolonialitas  (di)  Indonesia.
Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
Tiwon,  Slyvia.  2014.  "Sekolah  Memecah  Bisu"  prolog  dalam  Toto  Raharjo, Sekolah Biasa Saja, Catatan Pengalaman Pendidikan Dasar di Sanggar
Anak Alam SALAM. Yogyakarta: Sanggar Anak Alam.
Widjojo  dkk,  Muridan.  2009. Papua  Road  Map:  Negotiating  the  Past, Improving  the  Past  and  Securing  the  Future.  Jakarta:  Buku  Obor, LIPI dan TIFA.
www.suarapapua.com. http://suarapapua.com//read/2015/12/19/3041/kebijakan- membangun-papua-jokowi-dinilai-seperti-daendels-kedua (diakses 23 Desember 2015).