## KOLUSI DAN NEPOTISME
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)

## RAHMAN
Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau e-mail: rahmanmag.fdk@gmail.com

## IMAM GHOZALI
Dosen STAIN Bengkalis e-mail: gaza_liem@yahoo.co.id

## Abstract
Nowadays, collusion and nepotism are considered as the worst indicator of moral decline  in  social  life  in  our  country.  That  behaviours  are  product  of  inhuman social-politic and economic relation. It was the principle of justice violation, and the  continuity  in  doing  that  violation  by  moslem  people  would  cause  disaster. Therefore manipulation and misapplication of power and authority usually begin from bad attitude of certain community that effects moral degradation in various of life aspects, it intimidates right and obligation equality and covers the value of justice that encouraged by the al-Quran and as-Sunnah.
___________________ Keywords: Collusion, Nepotism, al-Quran.

## PENDAHULUAN
Kolusi  dan  nepotisme  telah  menjadi  suatu  budaya 1 dalam  setiap  proses pengambilan keputusan oleh pihak birokrasi, baik pada tingkat elit pemerintahan maupun  pada  swasta.  Budaya  tersebut  sudah  tidak  asing  terutama  bagi  kalangan pembuat kebijakan. Perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang banyak menimpa  para  pejabat,  baik  dari  kalangan  eksekutif,  yudikatif  maupun  legislatif menunjukkan  tidak  hanya  mandulnya  Undang-undang  Nomor  28  tahun  1999 2 ,
1 Mujiburrahman, Sentilan Kosmopolitan (Jakarta: Penerbit Kompas. 2013), h. 131.
2 Penjelasan  UU  No.28  Tahun  1999  tersebut  adalah  Penyelenggaraan  Negara  tidak  dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  pemusatan  kekuasaan,  wewenang  dan tanggung-jawab pada Presiden/Mandataris MPR RI. Di samping itu masyarakat belum sepenuhnya berperanserta  dalam  menjalankan  fungsi  kontrol  sosial  yang  efektif  terhadap  penyelenggaraan Negara.  Pemusatan  kekuasaan,  wewenang  dan  tanggungjawab  tersebut  tidak  hanya  berdampak negatif  di  bidang  politik,  namun  juga  di  bidang  ekonomi  dan  moneter,  antara  lain  terjadinya praktek  penyeleng-garaan  negara  yang  lebih  menguntungkan  kelompok  tertentu  dan  memberi peluang tumbuhnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
tetapi  juga  semakin  tidak  tertibnya  nilai-nilai  kehidupan  sosial  di  tengah-tengah kehidupan masyarakat. 3
Untuk  kasus  korupsi  misalnya  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Maghfur Ahmad bahwa berdasarkan publikasi indeks korupsi yang terjadi di Indonesia oleh Political  &  Economic  Risk  Consultaney (2010),  religiusitas  umat  muslim  layak dipertanyakan  kontribusinya  bagi  transformasi  sosial.  Indonesia  adalah  negara yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Menurut  survei  PERC,  Indonesia ditahbiskan  menjadi  negara  paling  korup  dari  16  negara  di  Asia  Pasifik,  dengan skor  9,07  dari  angka  10  sebagai  negara  paling  korup.  Hasil  ini  menunjukkan praktik  korupsi  semakin  parah,  karena  tahun  2009,  skor  Indonesia  ‗hanya‘  8,32 dan  7,98  pada  tahun  2008.  Kesimpulan  yang  tidak  jauh  berbeda,  juga  dilakukan lembaga  lain,  meskipun  dengan  metode  berlainan.  Misalnya,  indeks  persepsi korupsi  Indonesia  yang  disusun  oleh Transparency  Internasional tahun  2010, memiliki nilai 2,8,  Indonesia berada di  posisi  ke-110 dari 178 negara.  Indeks ini jauh di  bawah Singapura dengan 9,3,  Brunei  peringkat  ke-38 dengan  indeks 5,5, Malaysia peringkat  ke-56 dengan nilai  4,4 dan  Thailand dengan indeks 3,5  yang berada  di  peringkat  ke-78.  Data  kasus  korupsi  yang  diajukan  kepada  KPK  juga menunjukkan  tren  peningkatan  yang  signifikan. 4 Hal  ini  menunjukkan  bahwa Praktik  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  di  Indonesia  bukan  lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal di mana-mana. 5
Hasil  survei  yang  telah  dilakukan  Kompas  seperti  yang  diungkapkan  oleh Maghfur  Ahmad  bahwa  pada  tahun  2011  mengungkap  bentuk-bentuk  korupsi yang  ada  di  masyarakat.  Jumlah  kasus  Korupsi  yang  diadukan  Masyarakat  ke KPK  sebagai  berikut,  pengadaan  barang  dan  jasa  (328  kasus);  gratifikasi  (146); pemerasan  (379);  penggelapan  dalam  jabatan  (393);  penyuapan  (552);  perbuatan curang  (5.596);  penyalahgunaan  wewenang  (150);  tindak  pidana  lain  terkait korupsi  (729);  lainnya  (5);  belum  diklasifikasi  (13.932).  Modus  korupsi  di  atas sering  terjadi  dan  pada  faktanya  melibatkan  para  pejabat  di  negara  religius Indonesia. 6
Sumartana 7 seperti  diungkapkan  oleh  Ismansyah  dan  Purwantoro  Agung Sulistyo  menyatakan  bahwa  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  akhir-akhir
3 Aan Lutfi Kurniawan, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, (Yogyakarta, 2010), h. 1
4 Maghfur  Ahmad, Islam  dan Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia ‖ dalam Abdul Hamid (ed.), Islam dan Perubahan Sosial: Respon Terhadap Isu-isu Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup , (Pekalongan: STAIN Press, 2011), h. 12
5 Fathurrahman  Djamil  dkk, Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN):  Dalam  Perspektif Hukum  dan  Moral  Islam ;  dalam Menyingkap  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  di  Indonesia . (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h. 103
6 Maghfur Ahmad, Islam dan Pemberantasan Korupsi…Op.Cit., h. 29
7 Sumartana, Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi , (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h. 97-102
ini  dianggap  sebagai  wujud  yang  paling  buruk  dan  paling  ganas  dari  gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. KKN adalah  produk  dari  relasi  sosial-politik  dan  ekonomi  yang  pincang  dan  tidak manusiawi.  Relasi  yang  dikembangkan  adalah  relasi  yang  bersifat  diskriminatif, alienatif,  tidak  terbuka,  dan  melecehkan  kemanusiaan.  Kekuasaan  dianggap sebagai sebuah privilege bagi kelompok (kecil) tertentu, serta bersifat tertutup dan menempatkan  semua  bagian  yang  lain  sebagai  objek  yang  tidak  memiliki  akses untuk  berpartisipasi.  Setiap  bentuk  kekuasaan  (baik  politik,  sosial,  maupun ekonomi)  yang  tertutup  akan  menciptakan  hukum-hukumnya  sendiri  demi melayani  kepentingan  penguasa  yang  eksklusif.  Kekuasaan  yang  tertutup semacam  ini  merupakan  lahan  subur  yang  bisa  menghasilkan  panen  KKN  yang benar-benar melimpah. 8
Berkenaan  dengan  permasalahan  tersebut,  sebagaimana  diungkapkan  oleh Nurcholis Madjid dalam Aan Lutfi Kurniawan, maka sebagai bangsa yang bagian terbesar dari penduduknya adalah kaum Muslimin, tidak lagi bisa bersandar hanya pada  kenyataan  statistik  jumlah  penduduk  Islam.  Justru  sejalan  dengan  hukum corruption  pessina atau corruption  by  the  bestin  the  worst, maka  pelanggaran prinsip  keadilan  dan  kesinambungan  oleh  kaum  muslim  akan  mendatangkan malapetaka. 9
Kehadiran kitab suci al-Qur‘an dalam berbagai komunitas peradaban untuk menjawab berbagai problematika umat manusia yang membentuk sebuah gerakan sentrifugal  yang  menjadi  dorongan  untuk  melakukan  pengembangan  makna  dan penafsiran. 10
Abdul  Mustaqim  dan  Sahiron  Syamsuddin  seperti  yang  diungkapkan  oleh Ade  Jamaruddin  bahwa  penafsiran  al-Qur‘an  dengan  berbagai  redaksional definisinya  mengandung  pengertian  yang  seragam,  yakni  yang  menjadi  fokus kegiatan  penafsiran  adalah  mencari  informasi  tentang  maksud  yang  dikehendaki oleh  Allah  SWT  yang  terdapat  dalam  teks  ayat-ayat  al-Qur‘an  dan  proses pencarian  dimaksud  sebatas  kemampuan  manusia.  Dari  gerak  sentrifugal  ini wacana  penafsiran  al-Qur‘an  berkembang  menjadi  suatu  tradisi  keagamaan  yang ditransmisikan  dari  generasi  ke  generasi  yang  relatif  terikat  kaidah  bahasa  dan kandungan arti kosa kata. Dengan kata lain tradisi studi al-Qur‘an muncul sebagai tindakan yang bermuara pada teks semata, dan penafsiran dalam bentuk seperti ini
8 Ismansyah  dan  Purwantoro  Agung  Sulistyo,  Permasalahan  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya, Jurnal Demokrasi Vol. IX No. 1 Tahun. 2010, h. 44
9 Nurcholis Madjid, Indonesia Kita , (Jakarta: Paramadina, 2003), cet. Ke-1, h. 86-87
10 Teks, Jurnal Study Al-Qur‟an . RqiS,  (Bandung: 2002). h. I
sangat tergantung dari bunyi teks semata, dan penafsiran dalam bentuk seperti ini sangat tergantung dari bunyi teks dan subjektivitas sang penafsir. 11
Oleh  karena  al-Qur‘an  sebagai  pedoman  hidup  bagi  umat  manusia  telah memberikan  peringatan  agar  tidak  melakukan  Praktik  manipulasi  kotor  dengan cara-cara yang inkonstitusional untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik berupa  harta  maupun  jabatan  kekuasaan  yang  biasanya  bermuara  pada  aspek materialistik. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:
ِ ِٛاَى ْم َ ؤ  ًْ ِم ا ًٍِٓش ََ اىُلُْٗإَخِل  ِماَُّٙحْلا ىَلِإ اَهِب اىُلْذُجَو  ِلِؾاَبْلاِب  ْمَُ٘ىَِْب  ْمَُ٘لاَىْمَؤ اىُلُْٗإَج  َلََو ِطاَّىلا
َِنى ُمَلْهَح  ْمُخْه َ ؤ َو  ِم ْزِ ْلْاِب ِ
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 12
Oleh karena  al-Qur‘an  sebagai  landasan moral  yang bersifat  universal  bagi kehidupan  umat  manusia  tentunya  menuntut  adanya  interpretasi  (penafsiran) secara  detail  dan  komprehensif  sehingga  pesan  hakiki  yang  hendak  disampaikan tidak  disalahtafsirkan  termasuk  ketika  menafsirkan  konsep  kolusi  dan  nepotisme sehingga  tidak  bertentangan  dengan  maksud  yang  dikehendaki  oleh  al-Qur‘an sendiri.

## PEMBAHASAN
1. Kolusi; Definisi dan Makna
Kolusi  berasal  dari  bahasa  latin collusio yang  berarti  kesepakatan  rahasia, persekongkolan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  jahat  atau  tidak  baik. 13 Istilah ini kemudian berkembang  menjadi  sebuah term  yang didefinisikan sebagai  suatu bentuk kerja sama untuk maksud  yang tidak terpuji, persekongkolan atau sebuah hambatan usaha pemerataan antara pejabat dan pengusaha. 14
Istilah kolusi juga dapat diartikan sebuah perjanjian antar perusahaan untuk bekerja  sama,  guna  menghindari  persaingan  yang  saling  merusak.  Cara  untuk mencapai kerja sama tersebut sejak perjanjian yang sifatnya informal sampai yang
11 Abdul  Mustaqim  dan  Sahiron  Syamsuddin  (ed), Study  al-Qur‟an  Kontemporer , (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  2002).  h.  97-98.  Lihat  Juga  Ade  Jamarudin, Social  Approach  In Tafsir Al-Qur‟an Perspective Hasan Hanafi, Pekanbaru, 2017, h. 3
12 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , h. 26
13 W.J.S. Poerwadarminta, Prent C.M., J. Adisubrata, Kamus Latin-Indonesia , (Yogyakarta: Kanisius, tth.), h. 96
14 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 2001), Edisi III, cet. Ke-1, h. 109
rahasia  atau  sembunyi-sembunyi,  mulai  dari  penggabungan  informasi  hingga pengaturan  resmi  dalam  sebuah  organisasi,  dimana  sanksi  dikenakan  bagi  yang melanggar. 15
Sedangkan dalam istilah hukum positif Indonesia kolusi mempunyai definisi sebagai pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara  atau  pihak-pihak  lain  yang  merugikan  orang  lain,  masyarakat,  dan  atau Negara. 16
Kolusi  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Ana  Qonita  mengutip  Abu  Fida Abdul Rafi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak  tatanan  hidup  bernegara.  Kolusi  adalah  perbuatan  untuk  mencari keuntungan pribadi atau golongan untuk merugikan Negara. 17
Istilah  kolusi  ini  memang  sulit  ditemukan  dalam  kamus  politik,  karena  ia lebih merupakan istilah makro ekonomi atau ekonomi politik. Secara singkat, Paul A.  Samuelson  dalam  bukunya Economics mendefinisikan  kolusi  sebagai perjanjian diantara beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam hal menaikkan harga, membagi pasar yang berakibat membatasi persaingan bebas. 18
Berdasarkan  beberapa  definisi  mengenai  kolusi  tersebut  dapat  dipahami bahwa  kolusi  adalah  kerja  sama  antara  pemegang  jabatan  publik  (aparat  negara) dengan pihak lain, termasuk pengusaha, dengan tujuan yang tidak baik yang dapat menghambat usaha pemerataan kesempatan bagi orang lain.

## 2. Terminologi Nepotisme
Term  nepotisme  terambil  dari  akar  kata nepos dan otis ,  yang  berarti  cucu laki-laki,  keturunan  atau  saudara  sepupu. 19 Kata-kata  ini  kemudian  mengalami perluasan  arti  yaitu: Pertama ,  perilaku  yang  memperlihatkan  kesukaan  yang berlebihan  kepada  kerabat  dekat. Kedua ,  kecenderungan  untuk  mengutamakan (menguntungkan)  sanak  saudara  sendiri  terutama  dalam  jabatan,  atau  pangkat dalam lingkungan pemerintah. Ketiga , tindakan memilih kaum kerabat atau sanak saudara  sendiri  adalah  untuk  memegang  jabatan  pemerintahan  (urusan  publik). 20 Nepotisme  adalah  setiap  perbuatan  penyelenggara  negara  secara  nyata  melawan hukum  yang  menguntungkan  kepentingan  keluarganya  dan  atau  kroninya  di  atas kepentingan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Hubungan  kedekatan  emosional
15 M.  Dawam  Rahardjo, Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN):  Kajian  Konseptual  dan Sosio-Kultural ,  dalam  Edy  Suandi  Hamid  dan  Muhammad  Sayuti  (ed.), Menyingkap  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia , (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), cet. Ke-1, h. 19
16 Tim  Redaksi  Fokus  Media, Himpunan  Peraturan  Perundangan-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , (Bandung: Fokus Media, 2008), cet, I, h. 122
17 Abu Fida Abdul Rafi, Terapi Penyakit Korupsi , (Jakarta: Penerbit Republik, 2006), h. 1
18 M.  Dawam  Rahardjo, Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN):  Kajian  Konseptual  dan Sosio-Kultural , Op.Cit. , h. 26
19 W.J.S. Poerwadarminta, Op.Cit. , h. 691
20 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit. , h. 726
sangat  mempengaruhi  jalannya  sebuah  proses  perekrutan,  penentuan  calon anggota, mendapatkan proyek dan sebagainya.
Dalam  istilah  bahasa  Arab  adalah
تبادم بساْالأ
, 21 sedangkan  istilah  Arab yang  lain  yang  memiliki  makna  hampir  serupa  dengan  nepotisme  adalah تُبطن (kesukuan)  yang  banyak  dikemukakan  oleh  tokoh-tokoh  cendekiawan  muslim klasik, seperti yang tersebut diatas. 22 Sedangkan definisi nepotisme dalam tatanan hukum  positif  Indonesia  adalah,  Setiap  perbuatan  Penyelenggara  Negara  secara melawan  hukum  yang  menguntungkan  kepentingan  keluarganya  dan  atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 23
Sedangkan  dalam  Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu  Sosial  Seligman  dan  Johnson, keterangan mengenai nepotisme terdapat dalam entri ― Spoils System ‖ (sistem yang rusak).  Dalam  entri  tersebut,  Leonard  D.  White  menjelaskan  bahwa  nepotisme adalah sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik. Sistem pengangkatan berdasarkan  nepotisme  tergolong  ke  dalam  sistem  yang  rusak  karena  menyalahi prinsip merit-system (sistem  pengangkatan  berdasarkan  pendidikan,  keahlian, pengalaman,  dan  prestasi). 24 Sedangkan  dalam Black  Dictionary (1999),  kolusi diartikan  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  dan melawan hukum ( contrary to the rights of others and forbidden by law ). 25
Berdasarkan  beberapa  definisi  mengenai  nepotisme  tersebut,  dapat  diambil sebuah  rumusan  bahwa  nepotisme  adalah  tindakan  pemegang  jabatan  publik (aparat  negara)  yang  cenderung  kepada  sanak  keluarganya  dalam  pembagian kekuasaan  dan  wewenang  yang  terkait  dengan  urusan  publik  dan  menyalahi prinsip merit system .

## 3. Ayat-ayat al-Qur’an tentang Kolusi dan Nepotisme
Untuk  menelaah  konsep  kolusi  dan  nepotisme  dalam  perspektif  al-Qur‘an, terlebih  dahulu  dijelaskan  tentang  term saraqah (pencurian), risywah (suap), khiyanat (pengkhianatan), al-qasysy (penipuan).  Sebab,  term-term  tersebut berkaitan  dengan  aspek  moralitas  dan  kemanusiaan  yang  sarat  dengan  nilai-nilai etika  dan  perilaku  hukum  yang  terkandung  dalam  al-Qur‘an  dan  hadits,  melalui keduanya  para  ulama  menggali  dan  mengembangkan  berbagai  teori  untuk kepentingan umat Islam.
21 Attabik Ali, Op. Cit. , h. 846 22 Ibn Khaldun, Muqaddimah , (Beirut : Dar al-Fikr, tth.), h. 128, 131
23 Pasal  1  Bab  I  ayat  (5)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  28  tahun  1999  tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
24 M. Dawam Rahardjo, op. cit. , h. 25
25 Amir Syamsuddin, Jebakan Istilah KKN , (Jakarta: PPDI-LP3ES, 2001)
a. Penjelasan Secara Umum Ayat-ayat Kolusi
Secara eksplisit tidak  ditemukan  ayat  al-Qur‘an  yang  menjelaskan  term tentang kolusi. Akan tetapi secara implisit terdapat beberapa ayat al-Qur‘an yang menjelaskan  tentang  bekerja  sama  baik  dalam  hal-hal  yang  baik  maupun  dalam hal-hal yang buruk sebagai bentuk Perilaku kolusi tersebut. Oleh karena itu, disini akan diuraikan beberapa ayat al-Qur‘an tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan kolusi.
Diantara  ayat-ayat  al-Qur‘an  yang  menjelaskan  mengenai  kerja  sama terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:
ًَِ َِو  َذِب َ لَ َٓ ْ لا َ لََو  َي ْذ َه ْ لا َ لََو  َماَش َح ْ لا َش ْه َّشلا َ لََو  ِه َّللا َشِباَه َش اىُّل ِدُج  َلَ اىُىَمآ  ًًَِزَّلا اَهُّيَؤ ا َ لَ اًها َى ْغ ِسَو  ْم ِهِّبَس  ًِْم ًلَْػََ  َنىًَُخْبًَ َماَشَح ْلا  َذَِْبْلا  َنحِّمآ ِ ۚ او ُدا َ ؿ ْضاََ  ْمُخْلَل َخ ا َر ِإَو ِ ۚ َِّى َمِش ْجًَ َ لََو ْم ُ٘ ِ ْسَ ْ الإا  ًَِن  ْم ُٖو ُّذَض  ْنَؤ  ٍمْىَْ  ُنأَى َش او ُذَخْهَح  ْن َ ؤ  ِماَش َح ْ لا  ِذ ِج ِ ۚ ِ ي َى َّْٓخلا َو  ِّرِب ْ لا ى َلَن اىُه َواَهَح َو ِ ۚ َ لََو اىُه َواَهَح ِ ِناَو ْذُه ْ لا َو  ِم ْز ِْالؤ ىَلَن ۚ َِهَّللا اى َُّٓجا َو ِ ۚ ِ ِبا َِٓهْلا ُذً ِذ َش َهَّللا  َّنِإ Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  melanggar  syi‟ar- syi‟ar  Allah,  dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram, jangan  (mengganggu)  binatang-binatang  hadya,  dan  binatang- binatang  qalaaid,  dan  jangan  pula  menggangggu  orang-orang  yang mengunjungi  Baitullah  sedang  mereka  mencari  karunia  dan  keredaan dari  Tuhannya  dan  apabila  kamu  telah  menyelesaikan  ibadah  haji, maka  bolehlah  berburu.  Dan  janganlah  sekali-kali  kebencian(mu) kepada  suatu  kaum  karena  mereka  menghalang-halangimu  dari Masjidil  Haram,  dan  mendorongmu  berbuat  aniaya  dan  tolong- menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat  berat  siksa- Nya.” 26
Imam Jalal al-Din al-Suyuti menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut yaitu ketika  Rasulullah  SAW  bersama  para  sahabatnya  berada  di  Hudaibiyah  dan dicegah untuk tidak pergi ke Baitullah oleh kaum kafir Quraisy, kemudian datang orang-orang kafir musyrik yang berasal dari Timur mau melaksanakan umrah ke Baitullah.  Lalu  para  sahabat  mengusulkan  kepada  Rasul  SAW  untuk  mencegah mereka  memasuki  Baitullah  sebagiamana  juga  halnya  mereka  dicegah  oleh  kafir Quraiys. Berdasarkan konteks peristiwa itulah turu ayat tersebut. 27
Perilaku  bekerja  sama  dalam  perbuatan  dosa  dan  permusuhan  merupakan hal  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT,  dan  termasuk  perbuatan  kolusi  yang  tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan kolusi dalam hal
26 Depag RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya , h. 87
27 Jalal  al-Din  al-Suyuti, Lubab  al-Nuqul  fi  Asbab  al-Nuzul ,  dalam Tafsir  Al-Qur‟an  al- „Azim , (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), h.100
dosa  dan  permusuhan  telah  melanggar  larangan  Allah  SWT,  dan  orang  yang melakukan  tindakan  tersebut  tidak  akan  dapat  mencapai  derajat  ketakwaan. Sementara  ketakwaan  adalah  cerminan  dari  akhlak  sosial  yang  baik.  Dalam sebuah hadits, Rasullullah saw mengatakan:
َِٚ ِع َُْه ي ِف  َٕا َخ ا َم  ُم ْز ِْالؤَو  ُِٔلُخْلا  ًُ ْعُخ ُّرِبْلا
ُطاَّىلا  ِهُْ َلَن َوِلَّؿًَ  ْنَؤ  َذَِْشََٖو ِ
Artinya: “Kebaikan  adalah  akhlak  yang  baik,  dan  apa  saja  yang  terdetik  dalam hati.  Sedang  kamu  tidak  ingin  orang  lain  mengetahuinya”. (HR. Muslim). 28
Bekerja sama dalam hal kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok sosial dalam al-Qur‘an. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada umatnya agar saling bekerja sama dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara  individual  personal  maupun  sosial  kolektif,  baik  dalam  perkara  agama maupun  dunia,  untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  dan  bahaya  yang mengancam keselamatan mereka.
b. Penjelasan Umum Ayat-ayat Nepotisme
Nepotisme  sebagaimana  telah  dijelaskan  hakekatnya  adalah  mendahulukan dan  membuka  peluang  bagi  kerabat  atau  teman-teman  dekat  untuk  mendapatkan fasilitas  dan  kedudukan  pada  posisi-posisi  yang  berkaitan  dengan  birokrasi pemerintahan,  tanpa  mengindahkan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  menutup peluang  bagi  orang  lain.  Praktik  nepotisme  tidak  dapat  dikaitkan  kepada  pihak swasta  yang  memberikan  kedudukan  kepada  anak  dan  keluarganya.  Istilah  ini hanya digunakan kepada birokrasi pemerintahan. Nepotisme dapat muncul karena berbagai  alasan,  antara lain  berkaitan dengan nilai-nilai  budaya masyarakat  yang begitu  kuat  menuntut  anggota  kerabat  yang  sukses  untuk  membantu  kerabat  lain yang membutuhkan pertolongan.
Dalam  Islam  tidak  diperbolehkan  bagi  seorang  yang  mempunyai  jabatan kekuasaan  memberikan  kedudukan  yang  bersifat  publik  kepada  keluarganya sendiri,  bahkan  orang  yang  terdekat  dengannya  meskipun  bukan  keluarganya, tanpa  melihat  kemampuannya.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  al-Qur‘an  QS.  an-Nisa‘ ayat 135 sebagai berikut;
ِو َ ؤ  ْم ُ٘ ِع ُُْه َ ؤ   ى َلَن  ْى َ ل َو  ِه َّلِل  َءاَذَه ُش  ِـ ْعِْٓلاِب  َنحِماَّىَْ اىُهىُٗ اىُىَمآ  ًًَِزَّلا اَهُّيَؤ اًَ
ًًِْ َذِلاَىْلا َِنحِبَش َْْ ْالأ َو ِ ۚ ا َم ِهِب  ى َ ل ْو َ ؤ  ُهَّللا ََ اًرح ِٓ ََ ْوَؤ اًُِّىَي  ًًَُْ٘  ْنِإ ِ ۚ اى ُ ل ِذْه َح  ْنَؤ   يَىَهْلا اىُهِبَّدَج  َلَََ ۚ َِو ْو َ ؤ او ُىْلَج  ْن ِإ اًرحِب َخ  َنىُلَمْهَح اَمِب  َناَٗ َهَّللا  َّنِئََ اىُغِشْهُح
Artinya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu  sendiri  atau  ibu  bapak  dan  kaum  kerabatmu.  Jika  ia  kaya ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka
28 Jalal al-Din al-Suyuti, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul…. op.cit
janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari kebenaran.  Dan  jika  kamu  memutarbalikkan  (kata-kata)  atau  enggan menjadi  saksi,  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 29
Imam  al-Qurthubi  menjelaskan  redaksi  ayat  ( jadilah  penegak-penegak keadilan ), merupakan redaksi yang sangat kuat terkait perintah untuk berlaku adil dapat  dikemukakan  dengan  menyatakan:  ( berlaku  adillah ).  Lebih  tegas  dari terjemah  ayat  ini  adalah  ( jadilah  orang-orang  yang  adil )  dan  lebih  tegas  dari terjemah  ayat  ini  adalah (jadilah  penegak-penegak  keadilan) ,  dan  puncaknya adalah  redaksi  ayat  di  atas (jadilah  penegak-penegak  keadilan  yang  sempurna lagi  sebenar-benarnya). Yakni  hendaklah  secara  sempurna  dan  penuh  perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan  dengan  penuh  ketelitian  sehingga  tercermin  dalam  seluruh  aktivitas lahir  dan  batinmu.  Jangan  sampai  ada  sesuatu  yang  bersumber  darimu mengeruhkan keadilan itu. 30
Pada  lafadz َِءا َذ َه ُش ِِه َّلِل syuhada‟ ( menjadi  saksi-saksi  karena  Allah )
mengisyaratkan  bahwa  persaksian  yang  ditunaikan  itu  hendaklah  karena  Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ilahiyah. Dijelaskannya terlebih dahulu perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah adalah disebabkan tidak sedikit orang yang hanya bisa memerintahkan yang ma‟ruf, tetapi  ketika  tiba  gilirannya  untuk  melaksanakan ma‟ruf yang diperintahkannya  itu,  dia  lalai.  Ayat  ini  memerintahkan  mereka,  bahkan  semua orang  untuk  melaksanakan  keadilan  atas  dirinya  baru  menjadi  saksi  yang mendukung atau memberatkan orang lain.
Pada  saat  yang  sama  penegakan  keadilan  serta  kesaksian  dapat  menjadi dasar  untuk  menolak mudharat .  Bila  demikian  halnya,  maka  menjadi  wajar penegakan  keadilan  disebut  terlebih  dahulu  karena  menolak  kemudharatan  atas diri  sendiri,  melalui  penegakan  keadilan  tentunya  lebih  diutamakan  daripada menolak mudharat atas orang lain. Atau karena penegakan keadilan memerlukan aneka kegiatan yang berbentuk fisik, sedang kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan, dan tentu saja kegiatan fisik lebih berat dari pada sekedar ucapan. 31
Menurut Imam Ibnu Katsir bahwa kata-kata اًرحِب َخ dalam ayat tersebut adalah yang  tidak  tersembunyi  bagi-Nya  hal-hal  yang  sangat  dalam  dan  yang disembunyikan,  serta  tidak  terjadi  sesuatu  pun  dalam  kerajaan-Nya  di  bumi maupun  di  alam  raya  kecuali  di  ketahui-Nya,  tidak  bergerak  satu  dzarrah  atau
29 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , h.81
30 Imam Al-Qurthubi, al-Jami‟ al-Ahkam al-Qur‟an juz V , (Libanon: Dar al-Fikr, tt),  h. 617
31 Quraish  Shihab, Tafsir  Mishbah,  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur‟an ,  Vol  4, (Jakarta: Lentera Hati), h. 37
diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritanya di sisi-Nya. Ayat  tersebut  turun  berkenaan  dengan  adanya  sengketa  antara  seorang  faqir dengan  seorang  kaya,  tetapi  Rasulullah  saw  langsung  menegaskan  bahwa  orang yang faqir itu tidak bersalah, kemudian turunlah perintah Allah untuk menegakkan keadilan antara kedua orang yang bersengketa tersebut. Berdasarkan ayat tersebut, keadilan  haruslah  ditegakkan  tanpa  melihat  kaya  dan  miskin.  Oleh  karena  itu, keadilan mengandung unsur objektivitas yang harus dijunjung tinggi.
Menurut  logika  al-Qur‘an,  keadilan  harus  ditegakkan  tanpa  pandang  bulu meski  kepada  keluarganya  sendiri,  karena  berlaku  adil  merupakan  salah  satu untuk mencapai derajat takwa yang merupakan perintah Allah SWT. Akan tetapi jika  memang  tidak  ada  lagi  yang  pantas  untuk  diberi  wewenang  dan  kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan. Pemberian kekuasaan tersebut bukan karena faktor kerabat,  tetapi  lebih  karena  faktor  kompetensi  dalam  mengemban  amanah tersebut, sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.  Kasus  tersebut  memiliki  alasan  pembenaran  dari  Islam, secara naqli, dari  kasus  pengangkatan  Nabi  Harun  sebagai  pemegang  amanah kepemimpinan  selama  Nabi  Musa  tidak  ada.  Hal  tersebut  dilakukan  karena memang  hanya  dia  yang  pantas  untuk  menggantikannya.  Prinsip  ini  dijelaskan dalam QS.  Al-A‘raf ayat 132;
َِنحِىِمْؤ ُمِب ََٚل  ًُْدَه اَمََ اَهِب اَهَشَح ْسَدِل  ٍتًَآ  ًِْم  ِهِب اَىِجْإَج اَمْهَم اىُلاََْو
Artinya: “Dan  berkata  Musa  kepada  saudaranya  yaitu  Harun  “gantikanlah  aku dalam  (memimpin)  kaumku,  dan  perbaikilah,  dan  janganlah  kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” 32
Pada peristiwa tersebut Nabi Musa tetap memperlakukan saudaranya secara profesional  dengan  memberikan  arahan-arahan  tugas,  sehingga  meskipun  Nabi Harun  adalah  saudaranya,  ia  tetap  harus  menjalankan  amanah  yang  diembannya yang  akan  dipertanggungjawabkan  di  kemudian  hari.  Inilah  tanggung  jawab pemimpin  yang  menuntut  orang-orang  yang  beriman  untuk  mengesampingkan kepentingan  pribadi  dan  melupakan  deritanya  sendiri  untuk  maju  ke  depan menjadi  teladan  dalam  mengaktualisaskan  Islam  di  dalam  Perilaku.  Hal  ini dijelaskan dalam QS. Thaha ayat 29-32;
( ي ِل َْ َ ؤ  ًْ ِم اًشٍ ِصَو يِل  ْلَه ْحاَو 99 ( ي ِخ َ ؤ  َنوُسا ََ ) 03 ( ي ِسْص َ ؤ  ِهِب  ْد ُذ ْشا ) 03 ي ِف  ُه ِْٖش ْشَؤَو ) ( يِش ْم َ ؤ 09 )ِ
Artinya: “Dan  Jadikanlah  untukku  seorang  pembantu  dari  keluargaku,  Harun saudaraku,  teguhkanlah  hatinya  kekuatan,  dan  jadikanlah  dua  sekutu dalam segala urusanku” . 33
32 Depag RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya , h. 136
33 Depag RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya , h. 261
Dalam ayat di atas terdapat lafadz ( اًشٍ ِصَو ) wazir yang terambil dari kata ( سصو ) wizr yang berarti beban yang berat. Karena itu dosa dinamai dengan wazir, karena dia memikul  beban  yang berat. Nabi  Musa meminta pembantu  yang berasal  dari keluarganya,  yaitu  saudaranya,  Harun.  Ia  tahu  kefasihan  lisan  saudaranya, keteguhan  hatinya,  dan  ketenangan  temperamennya.  Sedangkan  Nabi  Musa memiliki  emosi  tinggi,  mudah  tersinggung,  dan  cepat  naik  darah.  Ia  meminta kepada  Tuhannya  agar  saudaranya  dapat  membantunya,  menopang  dan memperkokoh posisinya, dan menjadi teman untuk bertukar pikiran dalam urusan- urusan besar. 34
Demikian halnya dalam QS. al-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:
ِ ت َِ٘ب َ لَ َم اَهْحَل َن  ُةَسا َج ِح ْ لا َو  ُطاَّىلا ا ََ ُدى ُْ َو اًساَه  ْم ُُ٘ ِل َْ َ ؤ َو  ْم ُ٘ َع ُُْه َ ؤ اى ُْ اىُى َمآ  ًًَ ِز َّلا اَهُّيَؤ اًَ
َِنوُش َم ْؤًُ ا َم  َنىُلَه ٍَُْ َو  ْم ََُش َم َ ؤ ا َم  َهَّللا  َنى ُطْهٌَ َ لَ   دا َذ ِش ف َلَِي
Artinya: Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat  yang  kasar,  keras  dan  tidak  mendurhakai  Allah terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada  mereka  dan  selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Dalam    redaksi  ayat  tersebut  seakan-akan  kita  diperintahkan  oleh  Allah untuk  melakukan  nepotisme  karena  kita  hanya  diperintahkan  untuk  menjaga keluarga kita saja dari api neraka sedangkan yang lainnya tidak. Maka merupakan sebuah  kewajiban  membentengi  dirinya  dan  keluarganya  dari  neraka  ini  yang selalu  mengintai  dan  menantinya. 35 Oleh  karena  itulah  mengapa  Allah  SAW hanya  memerintahkan  kita  menjaga  diri  kita  dan  keluarga  kita  saja,  dan bagaimana  mungkin  kita  bisa  menjaga  suatau  masyarakat  luas  dari  api  neraka kalau  kita  sendiri  tidak  bisa  menjaga  diri  kita  dan  keluarga  kita  sendiri  dari  api neraka.

## 4. Pandangan Mufassir tentang Kolusi dan Nepotisme
Diantara ayat al-Qur‘an yang memiliki kaitan dengan kolusi adalah sebagai berikut:
... ِ ي َى َّْٓخلا َو ِّرِب ْ لا ى َل َن اىُه َواَهَح َو ِ ۚ ِ ِناَو ْذُه ْ لا َو  ِم ْز ِْالؤ ىَلَن اىُهَواَهَح  َلََو ۚ َِهَّللا اى َُّٓجا َو ِ ۚ َهَّللا  َّن ِإ ِ ِبا َِٓهْلا ُذًِذ َش
Artinya: Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  janganlah  tolong-menolong  dalam  hal  berbuat  dosa  dan pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah amat berat siksa-Nya” 36
34 Tafsir fi Zhilalil Qur‟an, vii, h. 400 35 Sayyid Quthb, Tafsir fi  Zhilalil Qur'an , h. 337
36 Depag RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya , h. 87
Imam AS-Suyuthi salah seorang ulama tafsir berpendapat bahwa kata ― ربلا ‖ pada ayat tersebut bermakna saling bekerja sama dalam mengerjakan segala yang telah  diperintahkan  oleh  Allah,  dan  kata  ― ِيىٓخلا ‖  pada  kelanjutannya menunjukkan untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh-Nya. 37
Sedangkan  menurut  al-Qurtubi  bahwa  kata  ― ربلا ‖ (kebajikan) dan ― ِيىٓخلا ‖
(takwa)  dalam  ayat  tersebut  merupakan  dua  kata  yang  memiliki  makna  yang sama.  Ia  menjelaskan,  pengulangan  kata  tersebut  merupakan  penguat  dan menunjukkan  urgensinya.  Dengan  demikian,  setiap  kebajikan  merupakan ketakwaan dan segala bentuk ketakwaan adalah kebajikan. 38
Imam  Al-Mawardi  berpendapat  bahwa  kedua term tersebut  disebutkan secara  beriringan  karena  ketakwaan  bertujuan  untuk  mendapatkan  ridha  Allah, sedangkan kebajikan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dari manusia. Oleh karena  itu,  berkumpulnya  keridhaan  Allah  dan  keridhaan  manusia  merupakan kebahagiaan dan kenikmatan yang sempurna. 39 Lebih lanjut ia berpendapat bahwa kata مزالؤ bermakna  bahwa  tidak  boleh  saling  bekerja  sama  dalam  perbuatan maksiat,  dan ناوذهلا bermakna  tidak  boleh  pula  saling  bekerja  sama  melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa,  yang  oleh  Imam  Jalalain  ditafsirkan  dengan  ―takut  akan  siksaan-Nya dengan  menaati-Nya‖,  karena  siksaan  Allah  sangat  berat  bagi  orang-orang  yang melanggar perintah-Nya. 40
Imam  Ibn  Katsir  berpendapat  bahwa  ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk saling  bekerja sama  dalam  perbuatan  baik  (
لهَ ثارحخلا ),  yaitu  mengerjakan  kebajikan  dan meninggalkan  kemunkaran  yang  juga  sekaligus  merupakan  bentuk  ketakwaan kepada Allah dan Allah SWT melarang mereka untuk saling bekerja sama dalam perbuatan  dosa  dan  kemunkaran.  Demikian  halnya,  menurut  Ibn  Jarir  at-Thabari bahwa  kata مزالؤ memiliki  makna  meninggalkan  segala  yang  telah  diperintahkan oleh Allah dan membencinya. 41
Implementasi  konsep  ayat  tersebut  dijelaskan  oleh  Rasulullah  SAW mengenai  keharusan  menolong  orang  yang  berbuat  zalim  dan  yang  dizalimi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menolong orang yang berbuat zalim adalah
37 Imam Jalalain, Tafsir Tafsir al-Qur‟an al-„Adhim , (Libanon: Dar al-Fikr, tt), h. 80-81
38 Al-Qurtubi, al-Jami‟ al-Ahkam al-Qur‟an juz V , (Libanon: Dar al-Fikr, tt), h. 18
39 Al-Qurtubi, al-Jami‟ al-Ahkam aal-Qur‟an juz V …. op.cit.
40 Imam Jalalain, op.cit. h. 80-81
41 Ibn Kasir, Tafsir Ibn Kasir , (Suriah: Dar al-Qalam al-Araby, tt), h. 478
dengan cara mencegah dan melarangnya dari perbuatan zalimnya itu. Hal tersebut dijelaskan Rasullullah dalam hadisnya sebagai berikut;
اَىَز َّذ َخ ِ مُْ َش َُ َِٛا َْ ُِذَُْبُن ِِه َّللا ًُِْب يِب َ ؤ ٍِش َْ٘ب اَهَرَب ْخ َ ؤ ًِْ َن ِ ٍغ َوَؤ ُِغُوىٍُ َو ًِْ َن ِ ًِ َع َح ْ لا َِٛاَْ َِٛاَْ ُِٛى ُظَس ِِه َّللا ى َّل َض ُِهَّللا هَُْل َن َِمَّل َظ َو ِْش ُطْها َِٕا َخ َ ؤ اً ِالإا َ ق ِْو َ ؤ ا ًمىُل ْ ك َم َِلُِْ ِٛى ُظَساًَ هَّللا ا َز ََ ٍُُِش ُطْه َ ؤ ا ًمىُل ْ ك َم َُِِْ َ٘ ََ ٍُُِش ُطْه َ ؤ ا َرِإ َِنا َ آ اً ِالإا َ ق َِٛاَْ ٍُُِض ُج ْحَج ُِهُهَى ْمَج َِّن ِئ ََ َِٚ ِل َر ٍُُِش ْطَه
Artinya: “Telah  menceritakan  kepada  kami  „Ubaidillah  ibn  Abi  Bakr  ibn  Anas dari  kakeknya  Anas  ibn  Malik,  ia  telah  berkata:  Rasulullah  SAW bersabda:  “Tolonglah  saudaramu  yang  berbuat  zalim  atau  yang dizalimi.  Ada  seseorang  yang  bertanya:  Wahai  Rasulullah,  dalam  hal ini aku menolong orang yang dizalimi, maka bagaimana aku menolong orang  yang  berbuat  zalim?  Rasulullah  SAW  bersabda:  Engkau melarang  dan  mencegahnya  dari  perbuatan  zalim,  itulah  cara menolongnya”. (H.R. Ahmad) 42
Selanjutnya,  Allah  SWT  juga  menegaskan  keharusan  berlaku  adil  baik terhadap  dirinya  sendiri  maupun  terhadap  kerabatnya.  Dalam  hal  ini,  tindakan nepotisme  tidak  dapat  dibenarkan  karena  alasan  itu.  Hal  tersebut  sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya:
ًِْ َذ ِلاَى ْ لا  ِو َ ؤ  ْم ُ٘ ِع ُُْه َ ؤ   ى َلَن  ْى َ ل َو  ِه َّلِل  َءاَذَه ُش  ِـ ْعِْٓلاِب  َنحِماَّىَْ اىُهىُٗ اىُىَمآ  ًًَِزَّلا اَهُّيَؤ اًَ ًِ َِنحِبَش َْْ ْالأ َو ِ ۚ ا َم ِهِب  ى َ ل ْو َ ؤ  ُهَّللاََ اًرح ِٓ ََ ْوَؤ اًُِّىَي  ًًَُْ٘  ْنِإ ِ ۚ ِْن َ ؤ   ي َى َه ْ لا اىُهِب َّدَج  َلَََ اى ُ ل ِذْه َح ِ ۚ ْو َ ؤ او ُىْلَج  ْنِإَو اًرحِب َخ  َنىُلَمْهَح اَمِب  َناَٗ َهَّللا  َّنِئََ اىُغِشْهُح
Artinya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar- benar  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,  maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui  segala  apa  yang  kamu kerjakan.” 43
Ibn  Kasir  berpendapat  bahwa  keharusan  berlaku  adil  tersebut  harus dilakukan  meskipun  dirinya  sendiri  akan  mendapatkan  bahaya  ( mudarat ).  Hal tersebut  harus  dilakukan  karena  keadilan,  kebajikan,  ketakwaan,  dan  kebenaran adalah satu  kesatuan  yang tetap harus ditegakkan tidak boleh mengalahkan  yang lainnya. Keadilan tetap harus ditegakkan meskipun akhirnya keluarganya menjadi miskin, karena hak Allah lebih utama daripada hak keluarganya sendiri. 44
42 Ahmad  ibn  Hanbal, Musnad  Ahmad ,  dalam Mausu‟ah  al-Hadis  al-Syarif ,  (Riyadh: Global Islamic Software Company, 1997)
43 Depag RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya , h. 118
44 Ibn Kasir, op.cit, h. 80
Untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan tersebut al-Qur‘an menegaskan dua prinsip utama yang harus diindahkan oleh manusia.
1) Menegakkan hukum secara fair bagi semua orang, tanpa ada sikap tendensius yang dapat merugikan pihak tertentu. Prinsip ini di jelaskan Allah SWT dalam QS.  Al-Maidah ayat 8;
ِ ِـ ْع ِٓ ْ لاِب  َءا َذَه ُش  ِهَّلِل  َنحِماَّىَْ اىُهىُٗ اىُىَمآ  ًًَِزَّلا اَهُّيَؤ اًَ ِ ۚ َّلَ َ ؤ   ى َل َن  ٍمْى َْ  ُنأَى َش  ْمَُّ٘ىَمِشْجًَ  َلََو اى ُ ل ِذْه َح ِ ۚ ِ ي َى َّْٓخل ِل  ُبَش َْْؤ َىَُ اىُل ِذْنا ِ ۚ َِهَّللا اى َُّٓجا َو ِ ۚ َِّن ِإ َِنىُل َمْهَح ا َمِب  رحِب َخ َهَّللا
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  Jadi  orang-orang yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi dengan  adil.  Dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku adillah,  karena adil itu lebih  dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah: 8). 45
2) Bahwa  setiap  orang  apabila  menjadi  saksi  hendaknya  berlaku  jujur  dan  adil, tanpa  melakukan  manipulasi  hukum  yang  dapat  menguntungkan  pihak  yang kuat dan merugikan pihak yang lemah. Prinsip ini dijelaskan dalam al-Qur‘an surah An-Nisa‘ ayat 135;
ًِْ َذ ِلا َى ْ لا  ِو َ ؤ  ْم ُ٘ ِع ُُْه َ ؤ   ى َلَن  ْى َ ل َو  ِه َّلِل  َءاَذَه ُش  ِـ ْعِْٓلاِب  َنحِماَّىَْ اىُهىُٗ اىُىَمآ  ًًَِزَّلا اَهُّيَؤ اًَ ًِ َِنحِبَش َْْ ْالأ َو ِ ۚ ا َم ِهِب   ى َ ل ْو َ ؤ  ُهَّللاََ اًرح ِٓ ََ  ْوَؤ اًُِّىَي  ًًَُْ٘  ْنِإ ِ ۚ اى ُ ل ِذْه َح  ْنَؤ   يَىَهْلا اىُهِبَّدَج  َلَََ ِ ۚ َِو ْن ِإ اًرحِب َخ  َنىُلَمْهَح اَمِب  َناَٗ َهَّللا  َّنِئََ اىُغِشْهُح ْوَؤ اوُىْلَج
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar- benar  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya  ataupun  miskin,  Maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya. Maka  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin menyimpang  dari  kebenaran.  dan  jika  kamu  memutar  balikkan (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  Maka  Sesungguhnya  Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 46
Dari  penjelasan  ayat  di  atas  manusia  dilarang  mengikuti  hawa  nafsu  saat mengambil  kebijakan  hukum.  Islam  juga  sangat  mempertimbangkan  rasa keadilan,  baik  keadilan  sosial  ( social  justice )  maupun  keadilan  individual ( individual  justice ).  Oleh  karena  itu,  meskipun  harus  dibenci  oleh  keluarganya, keadilan  tetap  harus  ditegakkan.  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  ‗Umar  ibn ‗Abd  al-‗Aziz  yang  menegakkan  keadilan  dengan  mengembalikan  hak  rakyat yang  sebelumnya  digunakan  secara  sewenang-wenang  oleh  keluarga  dinasti Umayyah,  sehingga  banyak  kerabatnya  yang  kemudian  tidak  lagi  mendapatkan
45 Depag RI, Op. Cit , h. 78
46 Depag RI, Op. Cit , h. 89
tunjangan  dari  kerajaan.  Padahal  sebenarnya  mereka  mendapatkan  tunjangan  itu karena  mereka  adalah  kerabat  raja,  bukan  karena  mereka  memegang  jabatan publik.  Hal  tersebut  berakibat  tragis  dengan  kematian  ‗Umar  ibn  ‗Abd  al-‗Aziz yang diracun oleh kerabatnya sendiri. 47

## 5. Analisa Konsep Kolusi dan Nepotisme dalam al-Qur’an
Berdasarkan  beberapa  pandangan  para  mufassir  mengenai  kolusi  dan nepotisme  dalam  al-Qur‘an  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  maka  dapat dilakukan  analisa  bahwa  tindakan  kolusi  dan  nepotisme  akan  mengakibatkan buruknya sistem dan nilai dalam suatu bangsa. Sebab, kolusi adalah suatu bentuk kerja  sama    ( fatnership )    untuk  tujuan  persekongkolan.  Sedangkan  nepotisme dapat menimbulkan pada suatu konflik dan problematika dalam sebuah organisasi, terutama  apabila  salah  seorang  keluarga  ditempatkan  dalam    posisi  yang  tidak sesuai  dengan  kemampuannya,  sedangkan  terdapat  keluarga  lain  yang  mampu, maka  tindakan  seperti  ini    akan  mendatangkan  konflik  loyalitas  dalam  sebuah organisasi dan negara. Setidaknya terdapat dua unsur utama yang dapat dijadikan indikasi  perbuatan-perbuatan  yang  mengarah  pada  sikap  kolusi  dan  nepotisme, yaitu;
Pertama , adanya persekongkolan dan salah satu yang melakukannya adalah aparat  pemerintahan.  Dalam  pandangan  al-Qur‘an  kolusi  tidak  dapat  dibenarkan karena tindakan tersebut merupakan bentuk  dari  saling bekerja sama  dalam  dosa dan  pelanggaran  yang  tidak  dapat  dibenarkan,  dan  pelakunya  tidak  akan  dapat mencapai derajat ketakwaan karena tindakannya tersebut.
Kedua , tindakan  seseorang dengan cara menempatkan orang lain yang tidak susai  dengan  kapasitasnya,  karena  kedekatan  hubungan  kekeluargaan.  Tindakan seperti  ini  tidak  diperbolehkan  menurut  al-Qur‘an,  karena  tindakan  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  ketidak  adilan,  baik  terhadap  dirinya,  kerabatnya, apalagi  terhadap  rakyat.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tindakan  nepotisme tersebut  tidak  menempatkan  seseorang  secara  sesuai  dengan  kapasitasnya. Sementara,  dalam  al-Qur‘an  terdapat  tuntunan  dalam  memberikan  jabatan/hak kepada  kerabat  yang  menyangkut  urusan  publik,  yakni  lebih  karena  faktor kompetensi  dalam  menyampaikan  amanat  yang  benar,  sehingga  akan  lebih  adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Syariat  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur‘an  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Salah  satu  kemaslahatan  yang  hendak  dituju tersebut adalah terpeliharanya harta ( hifz al-mal ) dari berbagai bentuk pelanggaran
47 Muhammad,  Ibrāhim,  Qutb, As-Siyāsah  al-Māliyah  li  „Umar  ibn  „Abd  al-„Azīz ,  (Mesir: al-Hai-Ah Al Misriyyah Al-Amānah Li Al-Kitāb,1988), h. 48
dan  penyelewengan. 48 Tindakan  kolusi  dan  nepotisme  berkaitan  erat  dengan proses  penggunaan  harta  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  mendapat  amanat dalam  suatu  jabatan.  Dalam  hal  ini  ada  relevansinya  dengan  kaidah (pentasarrufan)  imam  (penguasa)  terhadap  rakyat  haruslah  didasarkan  atas kemaslahatan . 49 Tindakan  kolusi  dan  nepotisme  tersebut  juga  terkait  dengan kaidah: (setiap  orang  yang  bertasarruf  untuk  kepentingan  orang  lain,  dia berkewajiban untuk mentasarrufkan-nya berdasarkan kemaslahatan . 50 Selain itu, tindakan kolusi  dan nepotisme tersebut  juga terkait dengan kaidah (sesuatu  yang diharamkan  di  dalam  memperolehnya,  diharamkan  pula  untuk  diberikan kepada pihak  lain). 51 Harta  dan  lain-lain  yang  diperoleh  dari  hasil  kolusi  dan  nepotisme juga  haram  untuk  di tasarrufkan dalam  berbagai  hal  termasuk  juga  dalam “amal saleh”.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  kolusi  dan  nepotisme dikategorikan  sebagai  tindakan  pengkhianatan  terhadap  amanat  dan  juga merupakan  perbuatan  zalim.  Secara  totalitas,  kolusi  dan  nepotisme  dapat dikategorikan  sebagai ma‟siyat ,  tetapi  tidak  ada  ketentuan  dari  syar‘i  tentang bentuk sanksinya di dunia.
Syaikh  Yusuf  Qaradawi  berpendapat  bahwa  setiap  anggota  masyarakat harus  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  hal  mendapatkan  hak  untuk mendapatkan  kesempatan  dalam  memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  dalam kebijakan  publik.  Adalah  tidak  adil  jika  kesempatan  tersebut  hanya  diberikan kepada  sebagian  saja  anggota  masyarakat,  sedangkan  sebagian  yang  lain  tidak mendapatkan kesempatan tersebut sedikitpun. 52
Berdasarkan alasan inilah, maka tindakan kolusi dan nepotisme tidak dapat diperkenankan.  Sebuah  pemerintahan  yang  sistemnya  dilanda  oleh  wabah  kolusi dan  nepotisme  akan  mengabaikan  tuntunan  pemerintah  yang  layak.  Orang  yang melakukan  kolusi  dan  nepotisme  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  lima prinsip universal ( kulliyat al-khams ) dalam yurispuredensi  Islam, yaitu hifdzu al- din , hifdz al-nafs wal „irdl, hifdz al-„Aql, hifdz al-naas dan hifdz al-naal . Hifdz al- Diin ,  merupakan  jaminan  umat  manusia  untuk  memelihara  agama  dan keyakinannya. Hifdz  al-Nafs  wal  „Irdl ,  memberikan  jaminan  atas  hak  setiap nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak, yaitu Islam menuntut
48 Maqasid al-Syariah terbagi menjadi tiga, yaitu: daruriyyat (primer), hajjiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Daruriyyat terbagi lagi  menjadi lima,  yaitu  menjaga al-din (agama), al- nafs (jiwa), al-nasab (keturunan), al-Mal (harta), dan al-„Aql (akal pikiran). Lihat: Imam Sayuthi Farid, Tinjauan  Syariat  Islam  terhadap  Praktik  Korupsi ,  dalam Korupsi  di  Negeri  Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi , (Jakarta: P3M, 2004), h. 176
49 Al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nazair , (Beirut : Dar al-Fikr, tth.), h. 83
50 Imam Sayuthi Farid, op.cit. h. 105
51 Al-Suyuti, op.cit., h. 102
52 Yusuf  Qaradawi, Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam ,  terj.  Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 400-401
adanya keadilan, pemenuhan dasar pekerjaan, dan keselamatan serta terbebas dari kesewenang-wenangan. Hifdz  al-Aql ,  suatu  jaminan  atas  kebebasan  berekspresi, kebebasan  mengeluarkan  opini  dalam  publik. Hifdz  al-Naas ,  suatu  perlindungan atas  privasi  setiap  individu  serta  profesi. Hifdz  al-Maal ,  diproyeksikan  untuk memberikan jaminan atas pemilikan harta benda dan sebagainya.
Kolusi  dan  nepotisme  yang  akar  permasalahannya  terletak  pada  kekalahan dari  idealisme  sosial  yang  berisi  nilai-nilai  yang  dapat  menciptakan  keteraturan dalam  masyarakat.  Kolusi  dan  nepotisme  telah  menjadi  kebiasaan  dalam struktural  masyarakat  kita.  Hal  ini  bisa  kita  amati  dalam  kehidupan  sehari-hari. Pekerjaan merupakan barang yang mahal saat ini. Tapi untuk sebagian orang yang melewati jalan belakang ini sangatlah mudah. Misalnya cukup dengan membayar sejumlah  uang  dalam  jumlah  besar  atau  dengan  membawa  surat  sakti  dari  orang kuat atau melobi keluarga dekat  yang berada dalam struktur lapangan kerja yang diinginkan.  Bila  ini  diimbangi  dengan  kualitas  yang  bagus  tidak  masalah, walaupun  rasa  keadilan  tetap  masih  ternodai.  Tapi  kalau  kualitasnya  jelek,  ini sama saja dengan menempatkan orang yang bukan ahlinya yang kelak justru akan menambah  pada  kehancuran.  Parahnya  hal  ini  seakan  telah  menjadi  prosedural bukan saja di institusi swasta tapi juga di pemerintahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai  konsep  kolusi  dan  nepotisme dalam perspektif al-Qur‘an dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Praktik  kolusi  dan  nepotisme  dapat  berdampak  buruk  dan  negatif  bagi kelangsungan suatu bangsa. Karena praktik kolusi  adalah suatu bentuk  kerja sama  untuk  maksud  persekongkolan  yang  tidak  baik  dan  sebagainya. Sedangkan  nepotisme  berdampak  buruk  pada  timbulnya  suatu  konflik loyalitas dalam organisasi, terutama bila salah seorang keluarga ditempatkan dalam  posisi  yang  tidak  sesuai  dengan  kemampuannya,  sedangkan  terdapat keluarga lain yang mampu, maka hal seperti ini harus dihindari dan dilarang oleh Islam.
2. Kolusi  unsur  utamanya  yaitu  adanya  persekongkolan.  Dalam  pandangan  al- Qur‘an  kolusi  tidak  dapat  dibenarkan  karena  tindakan  tersebut  merupakan bentuk dari saling bekerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang tidak  dapat  dibenarkan,  dan  pelakunya  tidak  akan  dapat  mencapai  derajat ketakwaan karena tindakannya tersebut.
3. Praktik  nepotisme  tidak  diperbolehkan  menurut  al-Qur‘an  apabila  tindakan tersebut  sebagai  bentuk  ketidak  adilan,  baik  terhadap  dirinya,  keluarganya dan  juga  kerabatnya.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tindakan  nepotisme tidak menempatkan seseorang secara sesuai dengan kapasitasnya.
4. al-Qur‘an memperbolehkan melakukan praktik nepotisme dengan memberikan  kedudukan  kepada  keluarga  dan  kerabat  yang  menyangkut urusan  publik  berdasarkan  kompetensi  dan  kemampuan  sehingga  akan  lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Syamsuddin, 2001, Jebakan Istilah KKN , Jakarta: PPDI-LP3ES
Atabik  Ali,  2003, Kamus  Inggris-Indonesia-Arab ,  Yogyakarta:  Multi  Karya Grafika
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2001, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi III, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Pustaka
Hadari Nawawi, 2005, Metode Penelitian Bidang Sosia, Yogyakarta: UGM
Ibn Khaldun, tth, Muqaddimat , Beirut: Dar al-Fikr
Jeremy  Pope,  2003, Strategi  Memberantas  Korupsi:  Elemen  Sistem  Integritas Nasional , terj. Masri Maris, edisi 1, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia M.  Dawam  Rahardjo,  1999, Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN):  Kajian Konseptual  dan  Sosio-Kultural ,  dalam  Edy  Suandi  Hamid  dan Muhammad Sayuti (ed.), Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia , cet. Ke-1, Yogyakarta: Aditya Media
Nurcholis Madjid, 2003, Indonesia Kita , cet. Ke-1, Jakarta: Paramadina Quraish Shihab, 1992, Membumikan al-Qur‟an , Bandung: Mizan
Suharsini Arikunto, 1998, Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta
Sutrisno Hadi, 1983, Metodologi Riset , Yogyakarta: PT. Psikologi UGM
W.J.S. Poerwadarminta, tth, Kamus Latin-Indonesia , Yogyakarta: Kanisius