## Jurnal Manajemen Dakwah
Volume 9, Nomor 2, 2021, 213-239 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd ISSN: 2338-3992 E- ISSN: 1612938462

## ANALISIS KONSEP AKAD DAN IMPLEMENTASINYA PADA KARTU KREDIT SYARIAH DI INDONESIA
Fajar Dwi Alfian 1* , Muhamad Ikbal Mubarok 2 , Yudistia Brilliano 3
123 Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, Jakarta *Email: alfian.fajardwi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad pada kartu kredit syariah dan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan secara  terstruktur  mengenai  permasalahan  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa menurut para ulama di berbagai negara, menyatakan bahwa  akad-akad  pada  kartu  kredit  syariah  sangat  banyak  dan  kompleks, namun  di  Indonesia  berdasarkan  fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  menyatakan  terdapat  hanya  3  akad,  yaitu kafalah,  qardh,  dan  ijarah.  Implementasi  akad-akad  tersebut  juga mengharuskan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh penerbit kartu kredit syariah, antara lain adalah penerapan ta’widh, pencegahan israf, dan proses selesksi nasabah calon pemegang kartu kredit syariah.
Kata Kunci : Akad; kartu kredit; syariah; kartu kredit syariah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  concept  of  contracts  on  Islamic  credit  cards and  their  implementation  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative  method,  which  describes  in  a  structured  manner  the research  problem.  The  results  show  that  according  to  scholars  in  various countries, they state that the contracts  on sharia  credit cards  are numerous and  complex,  but  in  Indonesia,  based  on  the  fatwa  of  the  National  Sharia Council  of  the  Indonesian  Ulema  Council,  it  states  that  there  are  only  3 contracts,  namely kafalah, qardh,  and ijarah. . The implementation  of  these
contracts  also  requires  several  conditions  that  need  to  be  considered  by sharia credit card issuers, including the application of ta'widh, prevention of israf,  and  the  selection  process  for  prospective  customers  of  sharia  credit card holders.

## Keywords: Akad; credit card; sharia; sharia credit card

## PENDAHULUAN
Usaha  perbankan  memiliki  tujuan  menjawab  kebutuhan-kebutuan masyarakat,  setiap  hari  selalu  ada  langkah  maju  dan  fasilitas-fasilitas  baru yang digunakan untuk kepentingan tersebut. Salah satu fasilitas adalah kartu kredit. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan menyediakan kartu kredit untuk melakukan transaksi pembelian tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail) dan sistem  kredit,  yang  namanya  berasal  dari  kartu  plastik  yang  diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana  penerbit  kartu  kredit  meminjamkan  konsumen  uang  dan  bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama (Mustofa, 2015: 17). Kartu  kredit  dewasa  ini  bukan  lagi  hanya  sekedar  gaya  hidup,  tetapi merupakan  kebutuhan  bagi  masyarakat  modern  untuk  menunjang  semua aktivitas  dalam  kehidupannya  sehari-hari.  Semua  keperluan  bisnis  maupun pribadi, mulai dari membiayai perjalanan dinas, menjamu klien hingga biaya kelahiran  si  kecil,  belanja  kebutuhan  harian  atau  berlibur  bersama  keluarga tercinta,  dapat  di  penuhi  oleh  kartu  kredit.  Kartu  kredit  juga  menjadi  salah satu ciri dari gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien. Di  negara-negara  maju  seperti  Amerika  Serikat,  penggunaan  kartu kredit  merupakan  hal  yang  sangat  biasa  dan  umum  digunakan  dalam melakukan  berbagai  jenis  transaksi  dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti berbelanja,  membayar  tagihan,  bahkan  untuk  memberikan  sumbangan.  Di negara  tersebut,  penggunaan  uang  kas  sudah  relatif  sangat  berkurang sehingga penggunaan kartu kredit sebagai  salah  satu  alat pembayaran sudah menjadi  kebutuhan  masyarakat  sebagai  pengganti  uang  yang  relatif  tidak efisien  dan  tidak  aman  untuk  dibawa.  Disamping  faktor  praktis  tadi,  kartu kredit  juga  berfungsi  sebagai  jaminan  kepercayaan  suatu  bank  atau  issuer
kepada  pemegang  kartu  dalam  hal  penggunaan  keuangan  dari  lembaga tersebut (Ibrahim, 2010: 89).
Gaya  hidup  modern  yang  identik  dengan  kepraktisan  dalam melakukan sebuah transaksi  mendorong pihak perbankan untuk  menyediaan berbagai  layanan  produk  untuk  memudahkan  nasabah  dalam  melakukan transaksi.  Tidak  terkecuali  dengan  dikeluarkannya  produk  kartu  kredit syariah  yang  tentu  saja  tujuannya  adalah  mempermudah  nasabah  dalam bertransaksi di merchant yang
menyediakan  penerimaan  pembayaran  dengan  mengunakan  kartu kredit syariah. Hal  ini  didukung  dengan  dikeluarkannya  fatwa  DSN  MUI  tentang dibolehkannya  kartu  kredit  syariah.  Dasar  yang  dipakai  dalam  penerbitan kartu kredit syariah adalah DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah card. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa (Wardani, 2016: 34). Karena  kemudahannya,  Bisnis  kartu  pembiayaan  (kredit)  perbankan syariah  sangat  diminati  nasabah  sehingga  targetnya  melampaui  batas. Namun,  bisnis  ini  dinilai  mendorong  konsumsi  di  luar  kemampuan  nasabah yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  Syariah  itu  sendiri.  Munculnya kartu  kredit  dengan  beragam  manfaat  dan  macamnya  memberikan  berbagai kebaikan sekaligus keburukan. Manfaat kartu kredit dapat menghemat waktu, ketelitian  hitungan,  dan  kenyamanan  konsumen  kartu.  Sebaliknya, Keburukan  munculnya  kartu  kredit  adalah  munculnya  sifat  boros  bagi nasabah  yang  menggunakannya,  perlu  pemilahan  konsumen  untuk menghindarinya.  Selanjutnya  peran  bank-bank  dan  lembaga-lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memberikan klasifikasi ketat bagi nasabah kartu kredit agar sifat boros dapat dihindari (Mustofa, 2015: 18). Kartu  kredit  syariah  adalah  sebuah  paradoks.  Sebab,  bisnis  kartu kredit  yang  mengandalkan  bunga  sebagai  pendapatannya  tak  sesuai  dengan prinsi`p  syariah.  Meski  demikian,  beberapa  bank  sejatinya  mulai  membidik bisnis  ini  bertajuk  kartu  pembiayaan,  tentu  disesuaikan  dengan  prinsip syariah.
General  Manager  Asosiasi  Kartu  Kredit  Indonesia  (AKKI)  Steve Martha  menjelaskan  bank  syariah  yang  ingin  berpartisipasi  dalam  bisnis
kartu  kredit  sejatinya  memang  punya  tantangan  besar.  Secara  alamiah bisnisnya  memang  berlawanan,  kartu  kredit  yang  mengandalkan  bunga  dari cicilan  dengan  prinsip  syariah.  Agak  sedikit  sulit  memang  untuk  diterima masyarakat,  selain  pemain  dan  portofolionya  juga  masih  sedikit dibandingkan dengan kartu kredit konvensional.
Padahal kata Steve, bisnis model kartu pembiayaan sejatinya memang berbeda  dengan  kartu  kredit  konvensional.  Ini  yang  menurutSteve  menjadi tugas  bagi  bank  syariah  untuk  mempopulerkan  konsep  kartu  pembiayaan untuk  meningkatkan  akseptasi  masyarakat.  Sebab  menurutnya  potensi industri syariah sejatinya memang besar. Saat ini, baru ada dua bank yaitu PT Bank BNI Syariah, dan unit usaha syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk yang memiliki produk kartu pembiayaan (Tendi, 2019). Di lain sisi, PT Bank BNI Syariah siap mengoptimalkan bisnis kartu pembiayaan  BNI  iB  Hasanah  Card  sebagai  solusi  transaksi  hijrah  Hasanah. Diharapkan, kartu BNI iB Hasanah Card bisa digunakan sebagai jalan keluar bagi  masyarakat  yang  ingin  bertransaksi  sesuai  prinsip  syariah.  Hal  ini disampaikan  dalam  online  workshop  Bijak  Bertransaksi  dengan  Kartu Pembiayaan di kala Pandemi, Rabu (20/5/2020) yang diadakan BNI Syariah bekerja sama dengan Jurnalis Ekonomi Syariah (JES). Selain  tidak  mendorong  konsumerisme  yang  berlebihan,  tujuan penggunaan  BNI  iB  Hasanah  Card  yang  utama  adalah  sebagai  solusi transaksi hijrah hasanah. Saat ini, jumlah pengguna kartu pembiayaan BNI iB Hasanah  Card  sebanyak  350  ribu  nasabah.  Sejalan  dengan  peningkatan jumlah  pengguna,  jumlah  transaksi  BNI  iB  Hasanah  Card  pada  2019  juga mengalami  peningkatan  hingga  menembus  Rp  1,2  triliun.  Peningkatan transaksi  dengan  BNI  iB  Hasanah  Card  tercatat  signifikan  pada  masa pandemi. Hal ini terutama pada kategori merchant e-commerce sebesar 49% dan groceries sebesar 47% (Harefa, 2020).
Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan  syari’ah  card  berjalan  beriringan.  Walaupun  kartu  kredit konvensional  telah  mapan  dalam  perkembangan  bisnis  di  Indonesia,  namun perkembangan syari’ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi  jalannya  roda  perekonomian.  Adanya  dua  konsep  kartu  kredit  di Indonesia  membuat  daya  tarik  tersendiri  bagi  perputaran  perekonomian. Sehingga  masyarakat  mempunyai  alternatif  pilihan  apakah  menggunakan kartu  kredit  konvensional  ataupun  syari’ah  card.  Perbedaan  antara  kartu kredit  konvensional  dengan  syari’ah  card  ialah  pada  syari’ah  card  tidak
diperkenankan untuk  memungut bunga  tetapi  hanya imbal  jasa  atau fee dari setiap  transaksi  sedangkan  pada  kartu  kredit  konvensional  lebih  kepada berbasis  bunga  karena  berasumsikan  “time  value  of  money”,  bahwa  uang yang  sejatinya  hanyalah  alat  tukar  (medium  of  exchange)  berubah  menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan
faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang
mengusahakannya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah:
(a)  dasar  hukumnya  yaitu  pada  kartu  kredit  konvensional  menggunakan payung  hukum  Undang-Undang  Perbankan,  sedangkan  syari’ah  card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Fatwa DSN, (b) dilihat dari penerbit kartu, pada kartu kredit konvensional diterbitkan oleh bank  umum  konvensional,  sedangkan  syari’ah  card  diterbitkan  oleh perbankan  syari’ah,  (c)  dilihat  dari  perjanjiannya  yaitu  pada  syari’ah  card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.
Ide  penggunaan  syari’ah  card  di  Indonesia  mulai  muncul  pada  awal tahun  2003.  Sejak  saat  itu  wacana  penggunaan  syari’ah  card  mengalami perdebatan  panjang  hingga  sampai  saat  ini.  Perdebatan  panjang  tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan  bahwa  syari’ah  card  lebih  mendekatkan  diri  kepada  sifat  israf (berlebih-lebihan)  sehingga  mendorong  umat  Islam  bersikap  konsumtif, boros  dan  membiasakan  untuk  berutang.  Namun  di  lain  hal  ada  juga  yang berpendapat jika sifat israf tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.
Perspektif  praktik,  walaupun  ada  perdebatan  terkait  syari’ah  card, beberapa  perbankan  syari’ah  yaitu  Bank  Danamon  Syari’ah,  BNI  Syari’ah dan  Bank  HSBC  Syari’ah  mengusulkan  kepada  MUI  agar  mengeluarkan Fatwa terkait syari’ah card. Sedangkan Bank Muamalat tetap bertahan untuk tidak  menelurkan  produk  syari’ah  card  karena  secara  prinsip  tidak  sesuai dengan prinsip-prinsip  Islam. Fenomena menarik tentang syari’ah card ialah setelah  bulan  Juli  2007  Bank  Danamon  Syari’ah  meluncurkan  produk syari’ah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank  Danamon  Syari’ah  menghentikan  penjualan  syari’ah  card.  Selain  itu, tidak  dipungkiri  bahwa  walaupun  tarik  ulur  permasalahan  boleh  atau tidaknya  syari’ah  card,  dapat  dilihat  semenjak  Bank  Danamon  Syari’ah mengeluarkan produk syari’ah card populasi pengguna syari’ah card (Dirham
Card)  pada  Bank  Danamon  Syari’ah  pada  tahun  2010  mencapai  21.000 pengguna. Saat ini posisi Bank Danamon Syari’ah diambil oleh BNI Syari’ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009  (Firmanda,  2014:  257).Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis secara  deskriptif  konsep  dan  sistem  akad-akad  yang  digunakan  pada  kartu kredit syariah secara fiqh, kemudian melakukan analisa terkait implementasi dari akad-akad tersebut pada perbankan syariah di Indonesia.

## KERANGKA TEORI
1.Konsep Kartu Kredit Syariah
Syari’ah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan  hukum  (berdasarkan  sistem  yang  sudah  ada)  antara  para  pihak berdasarkan  prinsip  syari’ah  sebagaimana  diatur  dalam  fatwa  ini  (DSN- MUI,  2006:  9).  Syari’ah  card  dalam  fiqh  muamalah  disebut  dengan Bithaqah  I`timan yaitu  memberikan  hak  kepada  orang  lain  terhadap hartanya  dengan  ikatan  kepercayaan,  sehingga  orang  tersebut  tidak bertanggung  jawab  kecuali  bila  ia  melakukan  keteledoran  atau pelanggaran (Firmanda, 2014: 260).
Menurut  bahasa  kartu  kredit  dipilah  menjadi  dua  kata  yaitu
bithaqah (kartu)  digunakan  untuk  potongan  kertas  kecil  atau  daribahan lain,  di  atasnya  ditulis  penjelasan  yang  berkaitan  dengan  potongan  kertas itu.  Sementara  kata I’timan diartikan  kondisi  aman  dan  saling  percaya.
Dalam  kebiasaan  dunia  usaha  artinya  semacam  pinjaman  untuk  dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan  oleh  pihak  bank  dan  sejenisnya  yang  dapat  digunakan  oleh pembawanya  untuk  membeli  segala  keperluan  dan  barang-barang  serta pelayanan tertentu secara utang (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004: 304). Kamus  Ekonomi  Arab  mengartikan  syari’ah  card  sebagai  suatu jenis  kartu  khusus  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  bank  (sebagai  pengeluar kartu),  lalu  jumlahnya  akan  dibayar  kemudian.  Pihak  bank  akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar,  atau  untuk  langsung  didebet  dari  rekeningnya  yang  masih berfungsi (Badwi, 1984: 62). Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari’ah card ialah  pada  kartu  kredit  konvensional  ditentukan  oleh  biaya  bunga  dan biaya-biaya  lain  (seperti  biaya  denda  keterlambatan)  yang  timbul  pada bulan  tersebut,  akan  diakumulasi  dengan  sisa  utang  pokok  yang  belum
terbayarkan  setelah  tanggal  jatuh  tempo,  untuk  menghitung  biaya  bunga pada  bulan  berikutnya,  sehingga  dikenal  dengan  sistem  bunga  berbunga (bunga yang dibungankan kembali).
Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang  pada  saat  transaksi  serta  juga  melihat  jumlah  hari  utang  yang berjalan. Hal itu didasarkan pada saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal  transaksi.  Sedangkan  pada  syari’ah  card  menggunakan  sistem perhitungan  biaya Monthly  Fee (biaya  pengelolaan  utang  –  ujrah equivalent  2,95%)  dihitung  berdasarkan  kepada  sisa  utang  pokok  bersih setelah  tanggal  jatuh  tempo,  jadi  biaya  yang  timbul  di  bulan  sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya (Firmanda, 2014: 262).

## 2.Konsep Akad (Ushul Fiqh) Pada Kartu Kredit Syariah a.Akad Kafalah
Kafalah  pada  dasarnya  adalah  akad  tabarru’  (sukarela/ voluntary ) yang  bernilai  ibadah  bagi  penjamin  karena  termasuk  kerjasama  dalam kebajikan  ( ta’awun  ‘alal  birri ),  dan  penjamin  berhak  meminta  gantinya kembali  kepada  terutang,  sepantasnyalah  ia  tidak  meminta  upah  atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Akan tetapi hal itu sah-sah saja  kalau  terutang  sendiri  yang  memberinya  sebagai  hadiah  atau  hibah sebagai  ungkapan  rasa  terima  kasihnya.  Namun  demikian,  jika  penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan asa (semacam uang iuran administrasi kartu  kredit  dan  sebagainya)  tersebut  dan  tidak  mau  menjamin  dengan sukarela,  maka  dibolehkan  bagi  pengguna  jasa  jaminan  memenuhi tuntutan  tersebut  bila  diperlukan  seperti  kebutuhan  yang  lazim  dalam perjalanan  studi,  transaksi  bisnis,  kegiatan  sosial,  urusan  pribadi  dan sebagainya.  Penetapan  uang  jasa  kafalah  tidak  boleh  terlalu  mahal sehingga  memberatkan  pihak  terutang  atau  terlalu  besar  melebihi  batas rasional,  agar  terjaga  tujuan  asal  dari  kafalah,  yaitu  jasa  pertolongan berupa  jaminan  utang  kepada merchant ,  penjual  barang  atau  jasa  yang menerima  pembayaran  dengan  kartu  kredit  tertentu  (Az-Zuhaili,  2011: 161).
Menurut Institut Bankir Indonesia, akad kafalah yang dimaksudkan disini  adalah  akad  jaminan  yang  diberikan  oleh  penjamin  ( kafil )  kepada
pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung apabila yang ditanggung wanprestasi (IBI, 2002: 239).
Akan  tetapi,  Rafiq  Yunus  al-Misry  tidak  setuju  jika  pihak pengeluar  kartu  kredit  dianggap  sebagai kafil (penjamin)  kepada pemegang  kartu.  Anggapan  demikian  akan  menjadikan  akad  ini  sebagai kafalah bi ujr (jaminan dengan pembayaran) melalui bayaran keanggotaan
(yang  dibayar  dalam  bentuk  iuran  tahunan.  Bayaran  yang  demikian  tidak boleh  dalam  Islam  karena  kafalah  sama  dengan  utang  dengan  prinsip tabarru’ (tolong menolong). Misry berkesimpulan bahwa  aqad seperti ini termasuk kedalam jenis hawalah (pindah utang) (Wardani, 2016: 40).

## b.Akad Qardh
Al-Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan  nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang  diterimanya  kepada lembaga  keuangan  Syariah  pada  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  LKS dan  Nasabah.Dalam  kamus  Istilah  Keuangan  dan  Perbankan  Syariah, Bank  Indonesia  menjelaskan  Qard  sebagai  berikut,  Qard  (Pinjaman) adalah  suatu  akad  yang  menjamin  ketentuan  pihak  yang  menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima. Selanjutnya,  akad  Qard  dapat  juga  disebut  dengan  akad  yang memberikan  pinjaman  kepada  orang  lain  tanpa  adanya  harapan  untuk mendapat imbalan dari pinjaman tersebut (Mustofa, 2015: 20). Selain  itu  ada  juga  yang  mendefinisikan  bahwa  Qardh  menurut istilah  memberikan  harta  kepada  seseorang  atas  dasar  belas-kasihan  dan dia  akan  mengembalikan  gantinya  setelah  menggunakannya.(Al-Subaily, 2017:  47). Menurut  hanafiyah,  qardh  merupakan  akad  khusus  pemberian harta  mistli  kepada  orang  lain  dengan  adanya  kewajiban  pengembalian semisalnya. Jadi Al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam  dan  pihak  yang  memberikan  pinjaman  yang  mewajibkan peminjam  melunasi  hutangnta  setelah  jangka  waktu  tertentu  (Djuwaini  , 2008: 254).
1) Landasan Syariah
Akad  al-qardh  diperbolehkan  secara  syar’i  dengan  landasan al-qur’an, hadist atau ijma’ ulama. Diantaranya :
a. Al-Hadiid  57  (11)  “  Siapakah  yang  mau  meminjamkan  kepada Allah  pinjaman  yang  baik,  Maka  Allah  akan  melipat-gandakan
(balasan)  pinjaman  itu  untuknya,  dan  Dia  akan  memperoleh pahala yang banyak” , (Eja Armaz,  2013:7).
b. Hadits  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu  Mas’ud,  sesungguhnya  nabi bersabda:  “  Seseorang  muslim  yang  mau  memberikan  pinjaman dua  kali  kepada  sesama  muslim,  maka  ibaratnya  ia  telah bersedekah  satu  kali”  (HR.  Ibnu  Majah  dan  Ibnu  Hibban) (Djuwaini, 2008: 254). c. Al-qardh juga  diatur  dalam  ketentuan  fatwa  DSN  MUI  No. 19/DSN-MUI/IV/2001(untuk  Lembaga  Keuangan  Syariah)  yang menyebutkan bahwa:
Pertama: Ketentuan Umum al-qardh
1.  Al-qardh adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah
( muqtarid ) yang memerlukan.
2.   Nasabah al-qardh wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3.  Biaya adminstrasi dibebankan kepada nasabah
4.  LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5.  Nasabah  al-qardh  dapat  memberikan  tambahan  (sumbangan) dengan  sukarela  kepada  LKS  selama  tidak  diperjanjikan  dalam akad.
6.  Jika  nasabah  tidak  dapat  mengembalikan  sebagian  atau  seluruh kewajibannya  pada  saat  yang  telah  disepakati  dan  LKS  telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
·  Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
·  Menghapus ( write off ) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Kedua: Sanksi
1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  dan  bukan  karena ketidakmampuannya,  LKS  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada nasabah. 2. Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  nasabah  sebagaimana  dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
3. Jika  barang  jaminan  tidak  mencukupi,  nasabah  tetap  harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

## Ketiga: Sumber Dana
Dana al-qardh dapat bersumber dari:
1.  Bagian modal LKS
2.  Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
3.  Lembaga  lain  atau  individu  yang  mempercayakan  penyaluran infaqnya kepada LKS.

## Keempat:
Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 2) Rukun dan Syarat Qardh
Rukun dalam akad Qardh ada empat yaitu , (Eja Armaz, 2013: 7):
a).  Sighat  (ijab  qabul/serah  terima),  bisa  menggunakan  lafal  qardh atau  tulisan  tergantung  kesepakatan  antara  peminjam  dan  si pemberu pinjaman.
b).  Objek  akad/  Muqtarad  (barang  yang  dipinjamkan).  Menurut Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwa diperbolehkan  melakukan  Qardh  atas  semua  benda  yang  bisa dijadikan  objek  akad salam ,  baik  itu  barang  yang  ditakar  dan ditimbang  seperti  emas,  perak,  dan  makanan.  Dan  barangnya bersifat mistly (ada serupa dipasaran).
c). Pelaku  akad,  yang  terdiri  dari  pemberi  pinjaman  (Muqrid)  dan penerima pinjaman (Muqtarid)
Syarat untuk pemberi pinjaman (Muqrid) :
· Ahliyat at-Tabarru’ (layak bersosialisasi).
Orang yang mempunyai  hak  atau  kecakapan  dalam  menggunakan  hartanya secara mutlaq menurut syariat.
·    Ikhtiyar  (tanpa  ada  paksaaan).  Dalam  memberikan  hutang  harus berdasarkan  kehendaknya  sendiri  tidak  ada  paksaan  dan intervensi dari pihak lain.
Syarat  untuk  pihak  yang  meminjam  (Muqtarid)  Haruslah orang  yang  ahliyah  mu’amalah.  Maksudnya  ia  sudah  baligh,
berakal waras.
d). Tujuan yaitu iwadh berupa pinjaman tanpa imbalan (Eja Armaz, 2013:7).

## 3) Seputar Hukum Qardh
Qardh yang mendatangkan keuntungan menurut Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat ( rajih ) menyatakan bahwa Qardh yang  mendatangkan  keuntungan  hukumnya  haram,  jika keuntungan  disyaratkan  sebelumnya.  Jika  belum  disyaratkan sebelumnya  dan  bukan  tradisi  yang  berlaku  maka  tidak mengapa.  Para  ulama  Malikiyah  berpendapat  bahwa  tidaklah sah  akad  Qardh  yang  mendatangkan  keuntungan  karena  ia adalah  riba.  Dan  haram  hukumnya  mengambil  dari  harta pinjaman. Begitu juga hadiah dari peminjam adalah haram bagi pemilik  harta  jika  tujuannya  untuk  penundaan  pembayaran utang,  padahal  sebelumnya  tidak  ada  kebiasaan  memberikan hadiah (Djuwaini, 2008:256).

## c. Akad hiwalah
Ketika  Credit  Card  ini  digunakan  untuk  membeli  barang  dari pedagang,  maka  hubungan  yang  terjadi  adalah  antara  tiga  pihak: penerbit  kartu,  pemegang,  dan  pedagang  yang  memiliki  barang. Dalam  tinjauan  fiqih  akad  yang  terjadi  ini  disebut  dengan hiwalah , jadi  pemegang  kartu  adalah muhil (orang  yang  berhutang)  dan pedagang  adalah muhal (yang  memberi  pinjaman)  dan  penerbit  kartu atau  bank  adalah muhal  ‘alaih (orang  yang  berkewajiban  membayar hutang).
Gambarannya  adalah  bahwa  bank  sebagai  penerbit  kartu mengatakan kepada pemegang kartu:” Gunakan kartu ini untuk anda gunakan  membeli  barang  dari  pedagang  dan  jangan  anda  bayarkan harganya,  biar  kami  yang  membayarkannya  untuk  anda”.  Dan penerbit kartu berkata kepada pedagang :”Juallah barang anda kepada pemegang  kartu  dan  kami  akan  membayarkan  harganya”.  Dan pemegang  kartu  mengatakan  kepada  pedagang  :  “saya  pindahkan tanggung  jawab  pembayarannya  kepada  Bank/  penerbit  kartu”. Apabila  transakasi  ini  terjadi,  maka  transaksi  ini  dengan  jelas  kita sebut  dengan  transaksi hiwalah yang  telah  memenuhi  rukun  dan syarat serta keridhoan dari tiga belah pihak. Dan akad ini adalah akad yang diperbolehkan secara syariat (Ad-Dardiri, 3/325).
Kata  hiwalah  diambil  dari  kata  tahwil  yang  berarti  intiqal (perpindahan).  Yang  dimaksud  disini  adalah  memindahkan  hutang dari  tanggungan  orang  yang  berhutang  (muhil)  menjadi  tanggungan orang  yang  berkewajiban  membayar  hutang  (muhal  alaih).(  Sabiq, 1998:42). Dalam  konsep  hukum  perdata,  hiwalah  adalah  serupa dengan  lembaga  pengalihan  hutang  atau  lembaga  pelepasan  hutang atau  penjualan  hutang  atau  lembaga  pengganti  kreditor  atau penggantian debitor (Heri, 2007:80).
Hawalah  disyari’atkan  untuk  memberikan  kemudahan  bagi hamba-hambaNya  dalam  kehidupan  muamalah.  Melalui  akad hawalah,  memungkinkan  seseorang  yang  mengalami  kesulitan  untuk mengalihkan  sesuatu  yang  masih  menjadi  tanggungannya  (hutang) kepada pihak lain.

## 1) Landasan Hukum
Hawalah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma
a.  Sunnah
Imam  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah bahwa  Rasulullah  saw  bersabda:  “menunda  pembayaran  bagi orang  yang  mampu  adalah  suatu  kedzaliman.  Dan,  jika  salah seorang  dari  kamu  diikutkan  (di-hawalah-kan)  kepada  orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu”.
b.  Ijma
Ulama  sepakat  membolehkan  hawalah.  Hawalah  dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.
2) Rukun dan Syarat Hawalah
a.  Rukun Hiwalah
Menurut  mazhab  hanafi,  rukun  hiwalah  hanya  ijab  dari  pihak pertama dan qabul dari pihak kedua dan ketiga.
Menurut  mazhab  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali,  rukun  hiwalah ntara lain (Nizaruddin, 2013) :
1).  Pihak  pertama,  muhil  yakni  orang  yang  berhutang  dan sekaligus berpiutang.
225
2).   Pihak  kedua,  muhal  atau  muhtal  yakni  orang  yang berpiutang kepada muhil.
3).   Pihak  ketiga  muhal  ‘alaihi  yakni  orang  yang  berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal.
4).  Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, yakni hutang muhil kepada muhtal.
5).  Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama yakni utang muhal ‘alaih kepada muhil.
6).  Ada sighat (pernyataan hiwalah)

## b. Syarat-syarat Hiwalah
1). Syarat Muhil (Pemindah Hutang)
·   Berkemampuan  untuk  melakukan  akad.  Hal  ini  hanya dimiliki mereka yang baligh dan berakal.
· Kerelaan Muhil.
·    Menurut  ulama  hanafiah,  Malikiah  dan  Syafi’iah berpendapat kerelaan muhal adalah wajib dalam hiwalah karena  hutang  yang  dipindahkan  adalah  haknya. Hanabilah  berpendapat  bahwa  jika  muhal  ‘alaih  itu mampu  membayar  tanpa  menunda-nunda  dan  tidak membangkang, muhal wajib menerima pemindahan itu.
·   Abu  hanifah,  syarih  dan  utsman  berpendapat  bahwa dalam  keadaan  muhal  ‘alaih  mengalami  kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.
2).  Syarat Muhal
·    Ia  haris  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan kontrak.
·   Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika itu dipaksakan.
·    Penerima penawaran hendaklah berlaku dan majlis aqad. Ini adalah syarat berakaq.
3).  Syarat Muhal Alaih
·    Berakal dan baligh
·   Kerelaan dari Muhal Alaih
226 ‖                                                    Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 2 (2021) 213-239
4).  Syarat Muhal Bih (Hutang)
·   Ia  hendaknya  hutang  yang  berlaku  pada  mepiutang  dan pemindah  hutang.  Sekiranya  itu  bukan  hutang, kedudukan aqadnya menjadi perwakilan.
·    Hutang  tersebut  bersifat  bisa  dihapuskan  dengan pelunasan atau penghapusan.
3) Berakhirnya Akad Hiwalah
Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut :
a).   Karena  dibatalkan  atau  fasakh.  Ini  terjadi  jika  akad  hiwalah belum  dilaksanakan  sampai  tahapan  akhir  atau  difasakh. Dalam keadaan ini hak penagih dari Muhal akan kembali lagi kepada Muhil.
b).   Hilangnya  hak  Muhal  Alaih  karena  meninggal  dunia  atau bangkrut  atau ia mengingkari adanya  akad hiwalah sementara Muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
c).   Jika  Muhal  Alaih  telah  melaksankan  kewajibannya  kepada Muhal.  Ini  berarti  hiwalah  benar-benar  telah  dipenuhi  oleh semua pihak.
d).  Jika  Muhal  menghibahkan  atau  menyedahkan  harta  hiwalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.
e).  Jika  muhal  menghapus  bukukan  kewajiban  membayar  hutang kepada Muhal Alaih
d. Akad Ijarah
Ijarah  adalah  akad  sewa-menyewa  antara  pemilik Ma’jur dan Musta’jir untuk  mendapatkan  imbalan  atas  obyeksewa  yang disewakan.  Kemudian  dalam  kamus  istilah  keuangan  dan  perbankan syariah  mendefinisikan  Ijarah  adalah  akad  pemindahan  hak  guna (manfaat)  atas  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kpemilikan barang itu sendiri (Wiroso, 2009: 347).
Dalam  PSAK  107  (ED)  tentang  akuntansi  Ijarah  memberikan pengertian  Ijarah  sebagai  berikut:  “ijarah  adalah  akad  pemindahan hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  asset  dalam  waktu  tertentu  dengan
pembayaran  sewa  (ujrah)  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.
Dalam Accounting  Auditing  for  Islamic  FinancialInstitution (AASIFI)  yang  dikeluarkan  oleh Accounting  and  Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), menjelaskan  tentang  pengertian  ijarah  sebagai  berikut:  “sewa  adalah apa  yang  dijanjikan  untuk  dibayar  oleh  Penyewa  sebagai  suatu imbalan atas manfaat yang dinikmati. Segala sesuatu yang tepat untuk dipandang  sebagai  harga  di  dalam  suatu  penjualan  bisa  dianggap sebagai  sewa  di  dalam  suatu  Ijarah.”  Mayoritas  Fuqaha  mengatakan: “syarat-syarat yang berlaku bagi harga juga berlaku bagi sewa”. Sewa harus  diketahui,  jika  manfaat  diketahui  dan  sewa  tersebut  tidak ditentukan,  maka  sewa  untuk  manfaat  yang  sama  harus  di  bayarkan (Mustofa, 2015: 21).

## a).  Hukum ljarah
Para  fuqaha  telah  bersepakat  tentang  kebolehan  hukum ijarah  ini  dengan  beberapa  dalil  dari  Al-Quran  Al-Kariem,  juga dari  Sunnah  nabawiyah,  serta  dari  ijma'  para  ulama.  Namun sebagian  kecil  ulama  ada  juga  yang  mengharamkannya  dengan beberapa alasan. Di antara mereka misalnya Hasan Al-Basri, Abu Bakar  Al-Asham,  Ismail  bin  Aliyah,  Ibnu  Kisan  dan  lainnya. Menurut  mereka  hukum  ijarah  adalah  haram,  sebab  ijarah  itu menghilangkan  manfaat  suatu  barang  dan  manfaat  itu  sendiri bukan suatu benda yang anda. Sedangkan akad atas sesuatu yang tidak ada termasuk transaksi gharar (Zuhaili, 4/730). Namun  hajat  semua  orang  yang  sangat  membutuhkan manfaat  suatu  benda,  membuat  akad  ijarah  ini  menjadi  boleh. Sebab tidak semua orang bisa memiliki suatu benda, namun sudah pasti tiap orang butuh manfaat benda itu.

## b).  Rukun ljarah
Jumhur  ulama  menetapkan  bahwa  sebuah  akad  ijarah  itu setidaknya  harus  mengandung  4  unsur  yang  menjadi  rukun. Dimana  bila  salah  satu  rukun  itu  kurang  atau  tidak  terpenuhi, maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah.
1) Al-'Aqidani (Dua Belah Pihak) (Sarwat, 2017:123) Yang  dimaksud  dengan  al-'aqidani  adalah  kedua  belah  pihak yang  terlibat  langsung  dalam  akad  sewa  menyewa.  Keduanya adalah  inti  dari  akad  ini  yang  bila  salah  satunya  tidak  ada, misalnya  tidak  ada  yang  menyewa  atau  tidak  ada  yang menyewakan, tentu tidak bisa dikatakan akad sewa menyewa. Pihak  yang  menyewakan  disebut  muajjir,  sedangkan  pihak yang menyewa disebut dengan musta'jir .
2) Shighat
Yang  dimaksud  dengan  sighat  adalah  ijab  dan  kabul  antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak yang menyewakan atau musta'jir dan pihak yang menyewa atau muajjir di atas. Dalam  pandangan  jumhur  ulama,  yang  disebut  ijab  adalah lafadz  ucapan  dari  pihak  yang  menyewakan.  Misalnya  dia berkata,"Aku  sewakan  barang  ini  untuk  kamu  ambil manfaanya selama sebulan". Sedangkan  kabul  adalah  lafadz  yang  diucapkan  oleh  pihak penyewa  yang  intinya  menyatakan  persetujuan  atas  apa  yang diucapkan pemberi sewa. Misalnya dia berkata,"Aku setuju". Namun dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, ijab itu tidak harus  diucapkan  oleh  pihak  yang  memberi  sewa,  tetapi  bisa bisa  saja  dari  pihak  yang  menyewa.  Demikian  juga  dengan kabul, bisa saja merupakan lafadz yang datang dari pihak yang menyewakan.
Yang menjadi titik utamanya adalah siapa yang mengucapkan lafadz  sewa  menyewa  lebih  dahulu,  maka  berarti  dia mengucapkan  lafadz  ijab.  Dan  siapa  yang  menyatakan persetujuan,  berarti  dia  yang  mengucapkan  kabul.  Maka sighatnya  bisa  saja  datang  dari  pihak  yang  menyewa  dengan dia  berkata,"Aku  sewa  barangmu  ini".  Lalu  pemilik  barang sebagai pihak yang menyewakan menjawab,"Aku terima".
3) Pembayaran
Rukun  yang  ketiga  dalam  akad  sewa  adalah  adanya pembayaran  dengan  harga  tertentu.  Pembayaran  adalah  harga sewa  menyewa  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Adanya harga  sewa  ini  membedakan  akad  sewa  ini  dengan  akad  pinjam. Karena dalam akad pinjam, tidak ada kewajiban untuk membayar.
4). Manfaat
Rukun  yang  keempat  adalah  adanya  manfaat  yang  bisa diambil  oleh  pihak  penyewa.  Seperti  manfaat  rumah  untuk dijadikan tempat tinggal, atau manfaat sewa tanah untuk ditempat atau ditanami.
Yang  paling  utama  membedakan  antara  jual-beli  dengan sewa-  menyewa  terletak  pada  manfaat  ini.  Dalam  akad  jual-beli, vang diperjual-belikan bukan manfaat melainkan jati diri atau 'ain suatu  benda.  Sedangkan  dalam  akad  sewa  menyewa,  benda  itu sendiri  tidak  diperjual-belikan,  namun  yang  diberikan  hanya sebatas manfaatnya saja.

## c).  Objek ljarah
Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa ijarah itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat  menjadi  objek  transaksi.  Dari  segi  ini,  ijarah  dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang  lazim  disebut  dengan  persewaan.  Misalnya,  sewa-menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya.
Kedua,  ijarah  yang  mentransaksikan  manfaat  SDM  yang lazim disebut dengan perburuhan.
1). Manfaat Harta Benda
Tidak  semua  harta  benda  boleh  diijarahkan,  kecuali  bila  bila memenuhi syarat-syarat berikut ini:
a. Jelas Manfaatnya
Manfaat  objek  akad  harus  diketahui  secara  jelas.  Hal  ini dilakukan  misalnya  dengan  memeriksanya  secara  langsung atau  pemilik  memberikan  informasi  secara  transparan tentang kualitas manfaat barang. yang rewa b. Dapat diserah-terimakan
Objek  ijarah  dapat  diserah-terimakan  dan  dimanfaatkan secara  langsung  dan  tidak  mengandung  cacat  yang menghalangi  fungsinya.  Tidak  dibenarkan  transaksi  ijarah
atas  harta  benda  yang  masih  dalam  penguasaan  pihak ketiga.
c. Tidak Bertentangan Dengan Syariah
Objek  ijarah  dan  pemanfataannya  harus  tidak  bertentangan
dengan syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan  vcc  porno,  menyewakan  rumah  bordil,  atau menyewakan toko untuk menjual khamar.
d. Manfaat Langsung
Yang  disewakan  adalah  manfaat  langsung  dari  sebuah benda.  Misalnya,  sewa  menyewa  rumah  untuk  ditempati, mobil  untuk  dikendarai,  tanah  sawah  untuk  ditanami  atau buku  untuk  dibaca.  Tetapi  sebaliknya,  menyewa  suatu benda  untuk  diambil  hasil  turunan  dari  benda  itu  tidak dibenarkan  secara  syariah.  Misalnya,  menyewa  pohon untuk  diambil  buahnya,  atau  menyewa  kambing  untuk diambil  anaknya,  atau  menyewa  ayam  untuk  diambil telurnya  atau  menyewa  sapi  untuk  diambil  susunya.  Sebab telur,  anak  kambing,  susu  sapi  dan  lainnya  adalah  manfaat turunan  berikutnya,  dimana  benda  itu  melahirkan  benda baru lainnya.
e.  Benda Isti'mali Harta benda yang mejadi objek ijarah haruslah harta benda yang  bersifat  isti'mali,  yakni  harta  benda  yang  dapat dimanfaatkan berulang käli tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun,  mobil  dan lainnya.
Sedangkan  benda  yang  bersifat  istihlaki  atau  benda  yang rusak  atau  berkurang  sifatnya  karena  pemakaian  seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah:
“Segala  sesuatu  yang  bisa  dimanfaatkan  sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan”.
Kelima  persyaratan  di  atas  harus  dipenuhi  dalam  setiap ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda.
2).  Pekerja
Adapun  ijarah  yang  mentransaksikan  suatu  pekerjaan  atas seorang  pekerja  atau  buruh,  harus  memenuhi  beberapa persyaratan berikut ini :
a.  Jelas Batas Waktunya
Perbuatan  tersebut  harus  jelas  batas  waktu  pekerjaannya, misalnya  bekerja  menjaga  rumah  satu  malam  atau  satu bulan.  Dan  harus  jelas  jenis  pekerjaannya,  misalnya pekerjaan  menjahit  baju,  memasak,  mencuci  dan  lain sebagainya.  Dalam  hal  yang  disebutkan  terakhir  ini  tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.
b.  Bukan Yang Asalnya Memang Kewajiban
Pekerjaan  yang  menjadi  objek  ijarah  tidak  berupa pekerjaan  yang  telah  menjadi  kewajiban  pihak  pekerja sebelum  berlangsungnya  akad  ijarah.  Seperti  kewajiban membayar  hutang,  mengembalikan  pinjaman,  menyusui anak dan lain-lain.
3).  Biaya
Dari  segi  uang  atau  ongkos  sewa,  ijarah  harus  memenuhi syarat berikut :
a. Mal Mutaqawwim
Upah harus berupa mal mutaqawwim, yaitu harta yang halal untuk  dimanfaatkan.  Dan  besarnya  harus  disepakati  secara jelas oleh kedt belah pihak.
Sedangkan  mempekerjakan  buruh  dengan  upah  makan merupakan  upah  yang  tidak  jelas,  karena  mengandung unsur  jahalah  (ketidak-pastian).  Ijarah  seperti  menurut jumhur ulama selain Al-Malikiyah, adalah tidak sah.
Sedangkan  fuqaha  Al-Malikiyah  menetapkan  keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.
b.  Upah Berbeda Dengan Objek Pekerjaan Upah  itu  harus  berbeda  dengan  objek  pekerjaannya. Menyewa  rumah  dengan  rumah  lainnya,  atau  mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya mengantarkan kepada riba.

## PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah di Indonesia
Di  Indonesia,  Syariah  Card  adalah  fasilitas  kartu  talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu ( hamil al-bithaqah ) sebagai alat  bayar  atau  pengambilan  uang  tunai  pada  tempat-tempat  tertentu yang  harus  dibayar  lunas  kepada  pihak  yang  memberikan  talangan ( mushdir  al-bithaqah )  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Alhasil, Syariah  Card  dapat  diartikan  sebagai  kartu  yang  berfungsi  seperti kartu  kredit  yang  hukumnya  berdasarkan  prinsip  Syariah.  Adapun terkaitan  para  pihak  adalah  penerbit  kartu  atau Mushdir  al-bithaqah , pemegang kartu atau hamil al-bithaqah , dan penerima kartu dalam hal ini merchant baik  itu  pusat  perbelanjaan,  toko,  dan  lain  sebagainya atau Tajir/Qabil al-Bithaqah .
Kemudian ada ketentuan mengenai diperbolehkannya pengenaan  fee  atas  transaksi  yang  terjadi.  Penerbit  kartu diperbolehkan  mengenakan  membership  fee,  yaitu  iurankeanggotaan termasuk perpanjang masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan  izin  menggunakan  kartu  yang  pembayarannya  berdasarkan kesepakatan. Merchant  fee pun  diperbolehkan,  pemberian merchant kepada penerbit kartu sehubungan transaksi yang menggunakan kartu sebagai  upah/imbalan  atau  ujrah  atas  jasa  perantara,  pemasaran,  dan penagihan.  Sedangkan  jika  terjadi  keterlambatan  pembayaran  yang sudah  jatuh  tempo,  maka  penerbit  boleh  menggunakan Ta’wid atau ganti  rugi  terhadap  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  penerbit kepada  pemegang  kartu.  Begitu  pula  pemberian  denda  karena keterlambatan  pembayaran  yang  akan  diakui  sebagai  dana  sosial bukan menjadi hak bank (DSN-MUI, 2006: 11).
Berkenaan  dengan  transaksi  Syariah  Card  terdapat  tiga  pihak sekaligus yang saling berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan Merchant. Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk Syariah  Card  otomatis  akan  memberikan  konsekuensi  adanya  lebih dari satu akad, jika dijabarkan maka akad Syariah Card adalah sebagai berikut:
Pertama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu  (card  holder)  dengan  memenuhi  segala  persyaratan  dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu. Pada tahap ini
terjadi Wa’ad (Janji)  dari  bank  Syariah  kepada  nasabah  untuk memberikan pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual- beli.  Kedua,  bank  atau  lembaga  pembiayaan  akan  menerbitkan  kartu apabila “disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, terjadilah akad jual-beli. Ketiga,  dengan  kartu  kredit  yang  telah  dipegangnya,  nasabah dapat  melakukan  transaksi  pembelanjaan  barang  atau  jasa  ditempat- tempat  yang  telah  mengikat  perjanjian  dengan  bank,  dengan mnunjukkan  Syariah  Card  tersebut  sebagai  bukti  transakasi.  Pada tahap  ini  nasabah  bertindak  sebagai Wakalh dari  bank  untuk menggunakan Syariah Card dalam transaksi pembelian barang.
Keempat, bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank Syariah mendapatkan Ribhi atau margin. Kelima,  merchant  akan  menagih  ke  bank  atau  lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi nasabah pemegang kartu.
Keenam,  bank  atau  lembaga  pembiayaan  akan  membayar kembali  kepada  pedagang  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya. Ketujuh,  bank  akan  menagih  kepada  pemegang  kartu berdasarkan  bukti  pembelian  sampai  batas  waktu  tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Terakhir, pemegang kartu akan  membayar  sejumlah  nominal  yang  tertera  di  dalamnya  sudah termasuk Ribhi ,  sampai  pada  batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  dan apabila  terjadi  keterlambatan,  maka  pemegang  kartu  akan  dikenai denda  sejumlah  tertentu  sesuai  kesepakatan  dalam  akad  (Pujiono,
2005: 67). Untuk  dapat  menggunakan  kartu  kredit  syariah  harus  dapat memenuhi  beberapa  kriteria  yang  diberikan  kepada  setiap  pengguna kartu  kredit  syariah,  antara  lain  bahwa  nasabah  pengguna  harus memiliki pendapatan/gaji yang laik dan sesuai dengan kebutuhan serta pengguna  kartu  harus  memiliki  kemampuan  secara  finansial  untuk melunasi pembayaran pada waktunya. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari  ketidakmampuan  membayar  di  saat  penagihan. Disamping  kriteria  tersebut,  kartu  kredit  syariah  akan  diberikan batasan dari besaran pembelanjaan atas transaksi yang dilakukan oleh
pihak  pengguna  kartu/nasaba.  Ada  batasan  maksimal  yang  dipatok oleh  pihak  penerbit  kartu  kredit  syariah  di  saat  nasabah  melakukan transaksi.  Ditambahkan  pula  bahwa  penggunaan  kartu  kredit  tidak dapat  digunakan  untuk  melakukan  transaksi  atas  barang-barang  yang diharamkan  sehingga  kartu  kredit  syariah  hanya  dapat  diakses transaksinya  pada  barang-barang  yang  telah  ditentukan  kriteria kehalalannya (Kristianti, 2014: 292).

## 2. Polemik Akad dan Praktik pada Kartu Kredit Syariah
Berbagai  permasalahan  pada munculnya produk  Syariah Card adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  adanya Charge yaitu Late  charge atau  denda  karena  keterlambatan  pembayaran  dan  ada  juga Ta’wid (ganti  rugi)  memunculkan  pertanyaan  apakah  perbedaan  yang mendasari  denda  dalam  Syariah  Card  dan  Kartu  Kredit
Konvensional. Pengenaan ta‟wid banyak kontroversi ulama‟ tentang prmasalahan  ini,  ada  yang  memperbolehkan  dan  ada  pula  yang melarang adanya ta‟wid.
Beberapa pendapat tentang ta‟wid yang diterapkan dalam bank Islami  adalah  sebagai  berikut.  Menurut  ijtihad  Kamal  Hammad, hanya  mahkamah  yang  berwenang  untuk  memberikan  hukuman terhadap  nasabah defaul  payment .  Ia  menolak  dengan  tegas hukuman  terhadap  nasabah defaulpayment dengan  kompensasi.
Sementara  ijtihad  saintifikSyaykh  Mustafa  al-Zarqa‟,  sebagaimana dikutip  Mohammad  Ali  Elgari et.al ,  berpendapat  bahwa  hukuman denda mesti diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan uang denda itu  mesti  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  sosial.  Bank  Syari„ah tidak  boleh  mengambil  uang  denda  tersebut,  tetapi  semua  uang dendaitu mesti dimanfaatkan untuk maslahah ‘ammah ( publicinterest ).
Sementara  ijtihad  saintifik  kolektif Islamic  FiqhAcademy , mengeluarkan  fatwa  bahwa  jika  nasabah  gagalmembayar  angsuran pada  waktu  yang  telah  disepakati,  maka  pihak  bank  tidak  boleh mengenakan denda atau bayaran lain atas kegagalan tersebut, kerana hal  itu  sama  saja  dengan  menerapkan  konsep  bunga  terhadap angsuran tersebut.
Sedangkan  menurut  al-Sadiq  al-Darir  berpendapat  denda terhadap defaul  payment dengan  syarat  jumlah  denda  itu  tidak
melebihi  jumlah  hutang  nasabah  diperbolehkan.  Muhammad  Taqi Usmani mendukung pendapat ini, yaitu nasabah defaul payment atau tai‟wid  hendaknya  membayar  sejumlah  uang  kepada  institusi kebajikan  yang  dimiliki  oleh  bank  Islam  untuk  tujuan  membiayai kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh Syari„ah.
Bank Islam tidak boleh mendapat bagian sedikitpun dari uang denda  tersebut.  Jadi  uang  denda  itu  bukan  kompensasi  kepada pembiaya  (bank  Islam)  sebagai opportunitycost ,  tetapi  semata-mata untuk  tujuan  kebajikan.  SedangkanUmer  Chapra  dan  Tariqullah Khan  menyatakan  bahwa  kalau defaul  payment tidak  dikenakan penalti  atau  denda  maka  hal  iniakan  menjadi  satu  fenomena  dan preseden  yang  tidak  baik  bagi  kelangsungan  ekonomi  sosial,  dan orang  yang defaul  payment tersebut  akan  terus-menerus  melakukan ketidakjujuran.  Hal  ini  juga  akan  memperburuk  sistem  keuangan suatu institusi keuangan apalagi kalau nilai kontrak itu sangat besar.
Oleh karena itu, Umer Chapra dan Khan mengusulkan konsep “ Loss Given Default ” (LGD) untuk menentukan jumlah kompensasi agar  bisa  mengkurangkan  nilai-nilai  ketidakadilan  antara  pihak nasabah  dan  bank  Islam  saat  terjadi defaulpayment dengan  syarat jumlah kompensasi sudah disetujui olehulama, dalam hal ini adalah Dewan Penasehat Syari„ah Nasional.
Sedangkan  menurut  Joni  Tamkin  bin  Borhan  berpndapat, bahwa  pengenaan  ganti  rugi  ( ta‘wid  mali )  menurut  penelitian sebagian  pakar  ekonomi  Islam  adalah  dibolehkandengan  argumen- argumen  berikut:  (1)  Di  antara  inti  hukum  Islam  adalah  konsep “penolakan madarat” di mana setiap madarat atau kerugian mestilah dihindari.  (2)  Praktek  riba  hanya  terjadi  dalam  hal  pertukaran  uang dengan uang atau barang ribawi dengan barang ribawi. Dalam kasus pengenaan  bayaran  ganti  rugi,  ia  dikenakan  ke  atas  kegagalan nasabah  dalam  akad  pertukaran  ( mu‘awadah )  yang  melibatkan pertukaran antara uang dengan barang yaitu dari jenis dan sifat yang berbeda.
Dalam  hal  ini  terdapat  ijtihad  fiqhi  berhubung  dengan bay‘ al-‘arbun dan  kebolehan  hangusnya  uang  deposit  karenauntuk mengganti  kerugian  penjual  menunggu  dan  tidak  memasarkan barang  yang  ditempah  itu  kepada  pelanggan  lain.  Kerugian  dalam
kasus bay‘ al-‘arbun adalah berbentuk kerugian ekonomi, sementara kerugian yang ditanggung oleh investor dan penabung akibat defaul payment adalah  berbentuk  kerugian  riil.  (3)  Riba  selalu  memberi kelebihan satu pihak ke atas pihak lain, sementara bayaran ganti rugi hanya  sekedar  mengembalikan  keadaan  kerugian  kepada  keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak bank, kerana tujuan ganti rugi hanya sekedar memperbaiki keadaan.
Untuk  permasalahan  Syariah  Card  ini  maka  pendapat  di ambil  pendapat  Umar  Chapra  dan  Thariqul  Khan.  Seharusnya  ada kesepakatan  Ta‟wid  agar  ketidakadilan  dapat  dihilangkan  (Kholis, 2014: 12).
Kedua, adanya Syariah Card dengan menggunakan akad jasa
(fasilitas)  pelayanan  perlu  adanya  kehati-hatian  agar  tidak  masuk dalam  lingkaran  keharaman  dalam  hal  ini  adalah  keharaman  riba.
Munculnya  berbagai  polemik  antara  lain  pada  pemilihan  akad, karena  akad  yang  digunakan  adalah  akad  Qard  atau  pembiayaan maka disyaratkan adanya agunan.
Akad  Qard  secara  harfiah  adalah  akad  dengan  prinsip pinjam-meminjam  untuk  non-bisnis  yang  harus  disertai  jaminan. Qard  adalah  pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa ada harapan  imbalan.  Dalam  literature  fikih  klasik  qard  dikatagorikan dalam  akad  tathowwui  atau  akad  saling  membantu  dan  bukan bersifat komersial.
Dengan  akad  Qard,  pemegang  kartu  kredit  syariah  harus menyetor  deposit  yang  menjadi  agunan  sekaligus  limit  kreditnya. Deposit  ini  disimpan  dalam  bentuk  deposito  dan  tabungan  yang tidak  bisa  ditarik,  hal  inipun  menjadi  identitas  adanya Goodwill invsment dari  nasabah  itu  sendiri.  Akad  Qord  memungkinkan pemegang  kartu  untuk  mencicil  uang.  Di  sini  kita  dapat  melihat adanya sebuah paradoks di sisi lain orang yang menjadi kartu kredit syariah adalah orang yang hendak berhutang tetapi disisi lain justru harus punya uang dulu sebagai bentuk deposit.
Adanya ketidak konsistenan penggunaan istilah dalam fatwa Syariah  Card  juga  menimbulkan  kerancuan,  istilah  yang  digunakan adalah  akad  Qard  tetapi  pada  ketentuan merchantfee terdapat  ujrah penagihan  atau tahsil  al-dayn ,  disatu  sisimenggunakan  istilah  Qard
di  sini  lain  menggunakan  istilah dayn. Adanya  perbedaan  yang sangat tipis ini akanmenimbulkan implikasi yang cukup luas.
Qardul  hasan  sebenarnya  adalah  akad  yang  bersifat  kerja sama dalam bentuk  bantuan uang yang bercondong penggunaannya untuk usaha (produktif). Hal ini berbeda dengan Dayn (utang) yang penggunaannya  lebih  brsifat  kepada  konsumtif,  dan  hal  ini  secara otomatis berbeda akad. Oleh karena itu, dalam Islam menganjurkan untuk  menggunakan  sistem  kerja  sama  ( Syirkah) dari  pada  sistem Dayn (utang).
Ketiga,  dalam  produk  kartu  kredit  syariah  tidak  ada  sistem kontrol  yang  memastikan  apakah  pemegang  kartu  menggunakan kartu kreditnya untuk membelanjakan barang-barang yang halal saja atau  tidak,  karena  selama  ini  ketika  seorang  nasabah  menggunakan kartu  kredit  syariah  untuk  transaksi  dengan  cara  menggeseknya, maka yang tercatat adalah nama merchant bukan nama item barang yang  dibeli.  Hal  ini  menjadikan  kartu  kredit  syariah  pada penggunaannya  rentan  terjadi  penyelewengan.  Maka  perlu  adanya sesuatu  yang  dapat  menghilangkan  kemudharatan  tersebut,  hal  ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “Kemadharatan itu harus dihilangkan.”
Dalam  hal  yang  menyangkut  pada  kemudharatan  ini  maka seharusnya  pada  syariah  card  ini  harus  ada  badan  pengawas  yang secara  sistemis  dapat  meminimalisir  adanya  penyelewengan penggunaan  kartu  kredit  syariah,  sehingga  kemudharatan  yang terjadi dapat dihilangkan.
Keempat,  kartu  kredit  syariah  seharusnya  tidak  boleh menjadikan  pemakainya  menjadi Isrof (konsumtif/berlebihan),
sementara  di  sisi  lain  kartu  kredit  cenderung  menjadikan pemegangnya  menjadi  konsumtif.  Dalam  hal  ini  jelas  bertentang dengan  prinsip  syariah.  Tetapi  pada  tataran  prakteknya  ke-Isrof-an ini  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  pagu  limit  berdasarkan  jenis kartu, yaitu kartu hijau, kartu emas, dan kartu platinum.
Adanya  pagu  limit  ini  tidak  serta  merta  memberikan hilangnya  kemudharatan,  dalam  hal  ini  adalah  kemudharatan Isrof , sehingga Isrof akan tetap terjadi meskipun adanya pagulimit. Sebuah penciptaan produk diperbankan syariah seharusnya didasarkan pada
tujuan produk itu diciptakan yaitu menghindarkan dari Riba, Gharar, Israf  atau  Konsumsi  yang  berlebihan,  eksploitasi,  dan  lain sebagainya (Aziz dan Ulfah, 2010: 254).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. (2004). Fikih
EkonomiKeuangan Islam , Jakarta: Darul Haq.
Antonio,  Syafi’i.  ISLAMIS  BANKING  BANK  SYARIAH  :  Dari  Teori  Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press. 2001.
Aziz,  Abdul  dan  Ulfah,  Maria.  (2010). Kapita  Selekta  Ekonomi IslamKontemporer , Bandung: Alfabeta. Az-Zuhaili,  Wahbah.  (2011). Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu ,  Jakarta:  Gema Insani. Badwi, Ahmad Zaki. (1984). Mu’jamAl-Musthalahat At-Tijariyah At- Ta’awuniyah  Arab-Inggris-Perancis ,  Beirut:  Dar  An-Nahdhah  al-
Arabiyah.
Djuwaini,  Dimyauddin,  Pengantar  FIQH  MUAMALAH,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2008.
DSN-MUI.  (2006). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  54/DSN- MUI/X/2006 Tentang Syariah Card , Jakarta: Dewan SyariahNasional – Majelis Ulama Indonesia.
Firmanda,  Hengki.  (2014).  Syariah  Card  (Kartu  Kredit  Syariah)  Ditinjau dari Asas Utilitas dan Maslahah. Jurnal Ilmu Hukum , 4(2).
Hardi,  Eja  Armaz.  "Analisis  Pemberdayaan  Masyarakat  Muslim  Miskin
Melalui Qardul Hasan." Jurnal Adzkiya vol 1. no2 (2013).
Harefa,  Thomas.  (2020). BNI  Syariah  Optimalkan  Bisnis Kartu Pembiayaan , diakses 20 November 2020, (https://investor.id/finance/bni-syariah-optimalkan-bisnis-kartu-
pembiayaan)
Heri,  Sudarsono.  Bank  dan  lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan
Ilustrasi. Ekonesia: Yogyakarta. 2007.
Ibrahim,  Azharsyah.  (2010).  Kartu  Kredit  dalam  Hukum  Syariah:  Kajian Terhadap Akad dan Persyaratannya. Jurnal Al-Mu’ashirah , 7(1).
Imam  ad-Dardiri,  Kitab  Hasyiyah  ad-Dasuqi  Syarah  atas  asy-Syarah  al-
Kabir, Darul Kutubil Islamiyah Jilid 3
Institut  Bankir  Indonesia  (IBI).  (2002).
Konsep,  Produk,  dan ImplementasiOperasional Bank Syariah , Jakarta: Penerbit Jembatan. Kholis, Nur. (2014). Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam MenjawabProblematika Hukum Transaksi Kontemporer , Makalah.
Kristianti,  Dewi  Sukma.  (2014).  Kartu  Kredit  Syariah  dan  Perilaku
Konsumtif Masyarakat. Ahkam , 14(2).
Mustofa,  Ulul  Azmi.  (2015).  Syariah  Card  Perspektif  Al-Maqashid
Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1(1).
Nizaruddin,  Nizaruddin.  " Hiwalah  Dan  Aplikasinya  Dalam  Lembaga Keuangan Syari'ah." Jurnal Adzkiya vol 1. No 2 (2013) Nugroho, Ani, and  Fakultas  Hukum Universitas  Palangka Raya. " Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia . Jilid 8, No 2, September  2013. Pujiono, Arif. (2005). Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer). Jurnal Dinamika Pembangunan, 2(1).
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Pustaka Percetakan Offset:Bandung. 1998.
Tendi.    (2019). Membaca    Peluang    Bisnis    Kartu    Pembiayaan    di    Bank Syariah , diakses 20 November 2020,
(https://keuangan.kontan.co.id/news/membaca-peluang-bisnis-kartu- pembiayaan-di-bank-syariah)
Wardani,  Fitri  Anis.  (2016). Kartu  Kredit  Syariah  dalam  Tinjauan  Islam . Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishodia, 1(2).
Wiroso. (2009). Produk Perbankan Syariah , Jakarta: LPFE Usakti. Sarwat,  Ahmad  (2017).  Serial  Fikih  Kehidupan/  Muamalat.  Rumah  Fikih Publishing
Website: https://baznas.go.id/ https://dompetdhuafa.org https://www.bbc.com/indonesia/ https://www.republika.co.id/