## ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009-2014
Ryfal Yoduke*

## Sri Ayem
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta *mioevettyoduke@gmail.com

## ABSTRACT
The  study  was  conducted  in  Bantul,  for  research  purposesprovides  an  overview  of  (1)  the effectiveness of the tax year dearah to PAD2009-2014; (2) efficiency at local levies to PAD 2009- 2014; (3)Local Tax contribution to PAD for 2009-2014;(4) contribution levies Area to PAD 2009- 2014.The nature of  the research include descriptive, population  is  the report  Bantul year's actual revenue  and  budget  realization  report  service  producer  Retribution  2009-2014,  also  at  the  same till.  Method  Data  collection  is  a  method  of  secondary  data,  as  well  as  techniques  to  analyze  the data using the ratio of effectiveness, efficiency ratio, and the ratio of contribution. The study found that the level of effectiveness of the Local Tax 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, very effective, and in 2010 effective. Level Retribution efficiency 2009-2014, entirely exceeded 100% andotherwise very ineffective. Local Tax contribution in 2009 at the level ofless; In 2010, 2011, 2014 moderate; 2012 and 2013 is quite good. Contributions Retribution 2009 at a very good level, 2010-2013 criteria is less,2014 is very less.

## Keywords: Effectiveness and Efficiency, Contributions, Local Taxes and Levies, PAD

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  volume  pembangunan dari  tahun  ke  tahun  dan  ditambah  dengan naiknya  populasi  penduduk  dan  kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan  yang  patut  dicermati,  upaya pemecahan  masalah  dan  beban  pembangunan tersebut  menuntut  peran  pemerintah  secara berkesinambungan. Dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber  penerimaan  negara,  sedangkan pemerintah  daerah  dihadapkan  pada  masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga  pembiayaan  daerah  masih  bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan  yang  lebih  besar  terhadap  daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan  potensi  daerah  di  berbagai bidang  pembangunan,  salah  satu  kebijakan pemerintah  untuk  menunjang  ekonomi  daerah
adalah  dengan  mengeluarkan  Undang-undang Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  28  Tahun  2009  (Undang-undang selanjutnya  disebut  dengan  UU  dan  Nomor disebut dengan No.)
Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada bab 5 paragraf kedua pasal  157  menjelaskan  tentang  Pendapatan, Belanja,  dan  Pembiayaan.  Komponen  sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah adalah terdiri atas:
a.  pendapatan  asli  daerah  yang  selanjutnya disebut PAD, yaitu:
1) hasil pajak daerah;
2) hasil retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain PAD yang sah;
b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pada  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang Dana  Perimbangan  Pemerintah  Pusat  dan
Daerah Bab I Pasal 1 ayat 18 menyebutkanPendapatan  Asli  Daerah,  adalah pendapatan
yang diperoleh Daerah yangdipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Selanjutnya  pada  Bab  IV  Pasal  5  merinci penjelasan  tentang  sumber  penerimaan  daerah sebagai  berikut  :  (1)  Penerimaan  Daerah  dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan    Daerah  dan  Pembiayaan;  (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  bersumber  dari:  (a).  Pendapatan  Asli Daerah;  (b)  Dana  Perimbangan;  dan  (c)  Lain- lain  Pendapatan.  (3)  Pembiayaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: (a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; (b) penerimaan Pinjaman Daerah; (c) Dana Cadangan  Daerah;  dan  (d)  hasil  penjualan kekayaan Daerah  yang dipisahkan. Pasal  6 ayat 1  di  UU  tersebut  merinci  bagian-bagian  yang termasuk dalam PAD bersumber dari: (a) Pajak Daerah;  (b)  Retribusi  Daerah;  (c)  hasil pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah.
Pemerintah daerah sebagai hasil implikasi  sistem  otonomi  daerah  menetapkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  melalui    Peraturan  Daerah  (Perda). Perda  tentang  APBD  selalu  memuat  ringkasan tentang  PAD  beserta  target  yang  harus  dicapai dalam  satu  tahun  berjalan  (tahun  kalender). Berdasarkan  UU  No.  32  dan  33  Tahun  2004 kemudian  di  perjelas  pada  UU  No.  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah bab 1 pasal 10 menjelaskan bahwa Pajak Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; kemudian  pada  pasal  64  menyebutkan  bahwa Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut Retribusi,adalah  pungutan  Daerah  sebagai pembayaran  atas  jasaatau  pemberian  izin tertentu yang khusus disediakandan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau Badan.
Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu sumber  pandapatan  asli  yang  lazim  didaerah kabupaten/kota  terdiri  dari  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral  bukan  Logam dan  Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah, Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan,  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan, sedangkan  Retribusi  Daerah    adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin  tertentu  yang khusus  disediakan dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan (Yani 2009:63dikutip dari Prameka, 2012).
Penjelasan  komponen  Retribusi  Daerah berdasarkan  UU  No.  28  Tahun  2009  adalah Retribusi  Jasa  Umum  :  Pelayanan  kesehatan, Pelayanan kebersihan, Penggantian beban cetak KTP  dan  beban  cetak  akta  catatan  sipil, Pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat, Pelayanan  parkir  ditepi  jalan,  Pelayanan  pasar, Pengujian  kendaraan  bermotor,  Pemerikasaan alat  pemadam,  Penggantian  beban  cetak  peta, Penyediaan  dan  atau  penyedotan  kakus, Pengelolaan  limbah  cair,  Pelayanan  tera/tera ulang,  Pelayanan  pendidikan,  Pengendalian menara  telekomunikasi;  Retribusi  Jasa  Usaha  : Pemakaian  kekayaan  daerah,  Jasa  usaha  pasar grosir  atau  pertokoan,  Jasa  usaha  tempat pelelangan,  Jasa  usaha  terminal,  Jasa  usaha tempat  khusus  parkir,  Jasa  usaha  tempat penginapan/pesanggrahan/ villa, Jasa usaha rumah  potong  hewan,  Jasa  usaha  pelayanan pelabuhan,  Jasa  usaha  tempat  rekreasi  dan olahraga,  Penyebrangan  di  air,  Jasa  usaha penjualan  produksi  usaha  daerah;  Jasa  Izin Tertentu  :  Izin  mendirikan  bangunan,  Izin tempat  penjualan  minuman  beralkohol,  Izin gangguan Izin trayek, Izin usaha perikanan.
Penetapan tarif retribusi daerah ditentukan  sebagai  berikut  :  (1)  tarif  retribusi jasa  umum  ditetapkan  berdasarkan  kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan  masyarakat,  dan  aspek  keadilan; (2) Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 153,  prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  tarif
retribusi  jasa  usaha  didasarkan  pada  tujuan untuk  memperoleh keuntungan  yang layak;  dan (3)  Tarif  retribusi  perizinan  tertentu  diterapkan berdasarkan  pada  tujuan  untuk  menutupi sebagian  atau  seluruh  biaya  penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Menurut  Mikha  (2010)  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  merupakan  komponen PAD,  memiliki  prospek  yang  baik  untuk dikembangkan.  Oleh  karena  itu  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  harus  dikelola  secara profesional  dan  transparan  dan  dalam  rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya  terhadap  PAD.  Sidik  (2002) melalui  penelitian  tentang  optimalisasi  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah mengemukakan  bahwa  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  merupakan  komponen  PAD yang seharusnya menjadi komponen penerimaan  utama  bagi  daerah,  sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Dana  Perimbangan)  semakin  berkurang  dan daerah  diharapkan  memiliki  akuntabilitas  yang tinggi kepada masyarakat lokal.
Dari penguraian beberapa kutipan penelitian  sebelumnya,  dapat  simpulkan  bahwa Pajak  Daerah  adalah  komponen  PAD  yang diperoleh  daerah  dari  masyarakat  sebagai  suatu kewajiban  tanpa  adanya  janji  penerimaan (pengembalian) manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah. Retribusi Daerah  menurut  simpulan  penulis  adalah kewenangan daerah untuk menarik imbalan dari masyarakat  atau  orang  pribadi  atau  badan  yang memerlukan  palayanan  dan  memperoleh  serta menerima  jasa  dan/atau  prestasi  dan/atau manfaat  tertentu  sebagai  hasil  timbal-balik  dari imbalan yang dibayarkan masyarakat atau orang pribadi atau badan oleh daerah.
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak  lepas  dari  efektivitas  dan  efisiensi  serta kontribusi  terhadap  PAD.  Efektivitas  adalah tingkat  angka  pencapaian  pemerintah  dalam memungut  atau  menarik  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  yang  dibandingkan  dengan target  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Efektivitas  adalah  keberhasilan  atau  kegagalan dari  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya (Puspitasari, 2014).  Efisiensi  adalah biaya  yang
dipakai  pemerintah  daerah  dalam  memberikan pelayanan  jasa  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan  layak  pada  proses  pemungutan Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang kemudian dibandingkan dengan jumlah keuntungan  keseluruhan,  serta  perbandingan bersama  target.  Kontribusi  adalah  angka  yang diberikan  oleh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah terhadap jumlah keseluruhan pada angka PAD  yang  dicapai  maupun  angka  pada  target yang ditetapkan.
Analisis  efektivitas  pajak  daerah  yaitu analisis  yang  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah (Halim,  2004:  135  dalam  Octovido  dkk,  2014). Rasio  Efektivitas  menurut  Handoko  (2013) adalah  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, semakin  tinggi  rasio  efektivitas,  maka  semakin baik  kinerja  pemerintah.  Analisis  kontribusi merupakan  rasio  PAD  dalam  t  tahun  dengan penerimaan  daerah  pada  tahun  yang  sama. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa  besar  peranan  seluruh  penerimaan daerah  (Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah) dalam  meningkatkan  PAD,  sehingga  dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran  yang  jelas  mengenai  tindakan  atau kebijakan  yang  harus  dilakukan  pemerintah daerah  dalam  usaha  meingkatkan  peran  seluruh penerimaan daerah tersebut (Mikha, 2010). Kabupaten Bantul adalah salah satu  pemerintah daerah  yang  menyelenggarakan  UU  No.  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  sebagai  sumber  PAD  untuk  membiayai proses  operasional  pemerintahan  di  daerah, dimana proses tersebut membutuhkan dukungan sumber  daya  finansial  yang  cukup  besar. Sumber  daya  finansial  tersebut  dapat  diperoleh melalui  PAD  yang  tergolong  dalam  empat komponen  besar  yaitu  (1)  Pajak  Daerah,  (2) Retribusi  Daerah,  (3)  Hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain- lain  PAD  yang  sah.  Kaitannya    dengan perumusan  dan  penerapan  komponen  PAD dalam  hal  ini  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah sebagai komponen dengan potensi  yang cukup  besar  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi yang optimal.
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti karena  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah cenderung  menunjukan  hasil  fluktuatif,  selain itu  juga  merupakan  sumber  pendapatan  daerah yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menjalankan  Otonomi  Daerah.  Sebagai  salah kawasan  pembentuk  kota  “besar”  Yogyakarta, Kabupaten  Bantul  bersama  Kota  Yogyakarta dan Kabupaten Sleman bersama-sama membangun  serta  mengembangkan  daerahnya masing-masing,  namun  demikan  terlihat  secara jelas  bahwa  Kabupaten  Bantul  lamban  dalam pembangunan  dari  Kota  Yogyakarta  dan Kabupaten Sleman sehingga terjadi ketimpangan  dalam  hal  pembangunan  tersebut. Kelambanan  yang  mengakibatkan  ketimpangan pembangunan  tersebut  menjadi  satu  hal  yang menarik  bagi  penulis  untuk  meneliti  kondisi keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  bantul dari  segi  PAD  (Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah),  menganalisis  efektivitas  dan  efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten  Bantul,  kemudian  seberapa  besar kontribusinya  terhadap  PAD  Kabupaten  Bantul itu  sendiri.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah diuraikan tersebut serta merujuk pada penelitian  oleh  Julastiana  dan  Suartana  (2013), Rosa  (2012),  Aryani  (2015),  Tope  dan Darmawan  (2014),  Safitri  (2008),  Hakim (2013),Puspitasari  (2014),  Bahri  F(2011),  dan Doru  (2014),dengan  melakukan  penyesuaian yang  dibutuhkan,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengangkat  kedalam  penelitian  yang  berjudul “Analisis Efektivitas,  Efisiensi  Pajak  Daerah Dan  Retribusi  Daerah  Serta  Kontribusi Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014” dengan menganalisa hal berikut :
1. Bagaimana  tingkat  efektivitasdan  efisiensi pencapaian  pemerolehan  Pajak  Dearah  di Kabupaten  Bantul  tahun  2009-2014  sudah efektif?
2. Bagaimana  tingkat  efektivitas  dan  efisien pencapaian  pemerolehan  Retribusi  Dearah
di  Kabupaten  Bantul  tahun  2009-2014 sudah efisien?
3. Tingkat  kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten
Bantul tahun 2009-2014? 4. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014?

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif dengan menerapkan perhitungan rasio efektivitas  dan  rasio  efisiensi  serta  rasio kontribusi. Metode deskriptif ialah metode bagi peneliti untuk mendeskripsikan, menggambarkan,  setra  melukiskan  penemuan yang  terjadi  dari  penelitian  yang  dilakukan (Ardhiansyah  dkk,  2014),  penemuan  tersebut dapat  berupa  perbandingan  dominan  antara Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap PAD.  Secara  keseluruhan  dari  penguraian  teori diatas dapat dikatakan bahwa pelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan  penerapan  unsur/sumber  untuk memperoleh  informasi  tentang  proses  dan  hasil dari penerapan tersebut.

## Definisi Operasional Variabel Pendapatan Asli Daerah
Sari  (2014)  menyatakan  bahwa  PAD merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  daerah yang  dipungut  berdasarkan  peratuan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, PAD  merupakan  salah  satu  indikator  yang menentukan kemadirian suatu daerah. Lalityasari  dkk  (2013)  menyimpulkan  semakin besar  pendapatan  suatu  daerah  maka  semakin besar pula kampuan daerah untuk menyelenggarakan  usaha-usahanya  atau  dengan kata  lain  pemerintah  mampu  memberikan pelayanan  umum  kepada  masyarakat.  Secara Keseluruhan  PAD  bisa  disimpulkan  sebagai salah  satu  sumber  finansial  daerah  yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melaksanakan  pembangunan  dan  pelayanan yang  diperoleh  dari  pemanfaatan  potensi  atau kekayaan  dan  sumber  daya  dari  daerah  itu sendiri.

## Efektivitas Pajak Daerah
Efektivitas  adalah  keberhasilan  atau kegagalan  dari  organisasi  dalam  mencapai tujuannya. Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan
kemampuan pemerintah daerahdalam  mengumpulkan  pajak  daerah sesuai  dengan  jumlah  penerimaan  pajak  daerah yang  ditargetkan(Puspitasari,  2014).  Julastiana dan  Suartana  (2013),  mengatakan  upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendapatan  yang  berpotensi  meningkatkan PAD,  seperti  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.

## Efisiensi Pajak Daerah
Efisiensi  pajak  daerah  adalah  nilai  yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan  pajak  dibagi  realisasi  penerimaan pajak  daerah  (Puspitasari,  2014).  Analisis pertumbuhan  serta  efektivitas  dan  efisiensi Pajak  Daerah  oleh  Aryani  (2015)  menyatakan dalam  kaitannya  dengang  pemungutan  sumber pendapatan  daerah  khususnya  pajak  daerah, efisiensi  biaya  pengeluaran  dapat  diartikan efisien  yang ukuran masukannya sudah tertentu yaitu biaya atau pengeluaran untuk pemungutan Pajak  Daerah  sedangkan  keluarannya  dapat diukur  dengan  keberhasilan  penerimaan  Pajak Daerah.

## Efektivitas Retribusi Daerah
Efektivitas  retribusi  daerah  merupakan perbandingan  antara realisasi dan  target penerimaan  retribusi  daerah,  sehingga  dapat digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan  dalam melakukan pungutan (Puspitasari, 2014). Untuk menganalisis  kinerja  administrasi  Retribusi Daerah,  perlu  dihitung  efektivitas  pemungutan efektivitas  Retribusi  Daerah,  dimana  secara umum  efektivitas  memperlihatkan  seberapa besar pendapatan retribusi dibandingkan dengan potensi  Retribusi  Daerah  sebenarnya.  Target retribusi  yaitu  suatu  jumlah  yang  telah ditentukan  dan  harus  dicapai  selama  setahun anggaran dan potensi penerimaan retribusi yaitu usaha untuk menaikan retribusi untuk mencapai target (Rosa, 2012).

## Efisiensi Retribusi Daerah
Kata  efisien  berasal  dari  bahasa  latin efficere yang berarti menghasilkan, mengadakan,  menjadikan.  Efisiensi  Retribusi Daerah  mengukur  besarnya  biaya  pemungutan yang  digunakan  terhadap  realisasi  penerimaan retribusi itu sendiri (Puspitasari, 2014). Efisiensi Retribusi  Daerah  digunakan  untuk  mengukur bagian dari hasil Retribusiyang digunakan untuk menutup  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  dalam rangka  pengelolaan  Retribusi  Daerah,  apabila perhitungan angka efisiensi menghasilkan angka yang  kecil  dari  suatu  pokok  target/pencapaian maka  suatu  komponen  dari  terget/pencapaian (Pajak Daerah/Retribusi Daerah) yang diperoleh memiliki nilai efesiensi yang baik.

## Kontribusi  Pajak    Daerah  dan  Retribusi Daerah
Kontribusi  menurut  Handoko  (2013) bahwa kontribusi adalah analisi yang digunakan untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi yang  dapat  disumbangkan  dari  penerimaan Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap PAD,  maka  dibandingkan  dengan  realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah terhadap  PAD.  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  adalah  kemampuan  dua  unsur tersebut  yang  mampu  dipungut  dan  ditarik  dari masyarakat  oleh  pemerintah  daerah  sebagai sumberdaya pembiayaan finansial dalam operasional pemerintahan daerah melaui PAD.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi yang  terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono dalam Nugroho,  2014).  Populasi  yang  ditetapkan dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Daftar Target  dan    Realisasi  Pendapatan,  Rincian Laporan  Realisasi  Anggaran  Menurut  Urusan Pemerintahan  Daerah,  Organisasi  Pendapatan dan Belanja Daerah, tahun 2009-2014.
Sampel  penelitian  adalah  sebagian  atau seluruh dari jumlah populasi yang diambil untuk diuji  guna  menemukan  dan  menyimpulkan penelitian.  Teknik  pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  adalah  metode sensus  sampling
(Sampel jenuh) yaitu semua populasi digunakan segabai  sampel  (Nugroho,  2014).  Sampel  yang digunakan  adalah  seluruh  populasi  yang ditetapkan  oleh  peneliti  yaitu  Laporan  Daftar Target  dan    Realisasi  Pendapatan,  Rincian Laporan  Realisasi  Anggaran  Menurut  Urusan Pemerintahan  Daerah,  Organisasi  Pendapatan dan Belanja Daerah, tahun 2009-2014.

## Sumber  Data  dan  Metode  Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  digunakan  adalah sumber  data  sekunder,  pengumpulan  data menggunakan  metedo  runtun  waktu  ( time series ).  Metode  runtun  waktu  adalah  melihat pengukuran  dari  waktu  ke  waktu  tertentu, pengukuran  dapat  dilihat  dari  berbagai  cara frekuensi,  presentase,  atau  dengan  cara  melihat pusat  kecenderungan  dari  suatu  gejala  atau kejadian  (Riduansyah,  2003).  Pengertian  dari Mikha  (2010)  data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dalam  bentuk  sudah  dipublikasikan, dapat  berupa  catatan  atau  laporan  keuangan pemerintah  daerah  serta  data  terkait  dengan penelitian.  Data  yang  akan  diteliti  dalam penelitian  ini  adalah    yaitu  Laporan  Realisasi Anggaran  atau  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  atau laporan  lain  yang  dianggap  berkaitan  dengan variabel  yang  diteliti  dan  dapat  memberikan informasi  yang  dibutuhkan  dengan  rentang waktu 2009-2014.

## Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan dengan menerapkan perhitungan rasio efektivitas  Pajak  Daerah  untuk  menghitung tingkat efektivitas, rasio efisiensi untuk menghitung  tingkat  efisiensi  Retribusi  Daerah, dan rasio kontribusi untuk menghitung kontribusi  Pajak  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.

## Rasio Kontribusi
Menurut  Halim  dalam  Fauziah  dkk (2014)  mengatakan  bahwa  kontribusi  adalah sumbangan atau sesuatu kegiatan yang diberikan  terhadap  suatu  kegiatan  sehingga memberikan  dampak  yang  bisa  dirasakan. Mulyanto  dalam  Mikha  (2010)  mengatakan
analisi  kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  digunakan  untuk  mengetahui  jumlah kontribsui  yang  berikan  terhadap  PAD.  Rumus yang  digunakan  untuk  mengetahui  kontribusi Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap PAD  Kabupaten  Bantul  adalah  sebagai  berikut (Hakim, 2013) :
Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Pajak Daerah    = x 100% Realisasi PAD Kontirbusi Retribusi Daerah Retribusi Daerah   = x 100% Realisasi PAD
Tabel 1. Kriteria Kontribusi per Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah per PAD Presentase Kontribusi Kriteria 0,00%-10% 10,10%-20% 20,10%-30% 30,10%-40% 40,10%-50% >50% Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik Baik Sangat Baik
Sumber : (Hakim, 2013)

## Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah
Rasio efektivitas
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dalam hal ini Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  rill  daerah.  Rasio  tersebut dituliskan sebagai berikut (Hakim, 2013) :
Rasio Realisasi Pajak Daerah Efektivitas Pajak  = x 100% Target Penerimaan
Pajak Daerah

## JURNAL AKUNTANSI VOL.3 NO.2 DESEMBER 2015
Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas per Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rasio Efektivitas Kriteria >100% >90%-100% >80%-90% >60%-80% <60% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang efektif Tidak Efektif
Sumber : Hakim (2013)

## Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah
Rasio Efisiensi menggambarkan efisiensi pengeluaran  biaya  dalam  merealisasikan  PAD yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  rill. Perhitungan  rasio  ini  akan  diterapkan  dalam perhitungan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah.  Rasio  efektivitas  dan  rasio efisiensi  dirumuskan  sebagai  berikut  (Hakim, 2013) :
B. Pen. Retribusi Daerah* Rasio Efisiensi = x 100% Penerimaan Retribusi Daerah

## *Biaya Penerimaan Retribusi Daerah
Tabel 3. Kriteria Rasio Efisiensi per Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rasio Efisiensi Kriteria >100% >90%-100% >80%-90%
>60%-80%
<60% Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien Sangat Efisien Sumber : (Hakim, 2013) Tabel 4. Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bantul 2009-2014 Tahun Terget Pajak Daerah Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14.036.000.000 16.679.578.000 30.802.000.000 39.922.684.800 64.487.000.000 77.892.200.000 14.108.451.478 16.541.249.955 35.068.591.776 51.768.352.231 83.232.017.500 99.558.470.705
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Data Penelitian
Data  penelitian  adalah  data  yang diperoleh  dari  dinas  pendapatan,  pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah  Kabupaten  Bantul yang  kemudian  dihitung  menggunakan  rasio efektivitas  dan  rasio  kontribusi  Pajak  Daerah terhadap  PAD,  rasio  efektivitas  dan  rasio kontribusi Retribusi Daerah PAD, serta efisiensi terhadap penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten  Bantul  untuk  menjawab  rumusan masalah.  Perhitungan efisiensi menggukan data belanja  langsung,  belanja  tidak  langsung,  dan belanja operasional dinas-dinas penghasil Retribusi Daerah Kabupaten Bantul.

## Analisis Data Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Analisis Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian  pemerintah  dalam  memungut  atau menarik  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah yang  dibandingkan  dengan  target  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Efektivitas  adalah keberhasilan  atau  kegagalan  dari  organisasi dalam  mencapai  tujuannya(Puspitasari,  2014). Data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Bantul  dengan  rentang  waktu  yang diteliti  adalah  2009-2014,  dengan  menerapkan perhitungan  rumus  rasio  efektivitas  maka diperoleh  gambaran  tentang  tingkat  kefektivan pemungutan  pajak  daerah,  perhitungan  rasio tersebut adalah sebagai berikut :

## Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bantul(dalam rupiah)
Tahun Target Reaslisasi 2009 14.036.000.000 14.108.451.478 2010 16.679.578.000 16.541.249.955 2011 30.802.000.000 35.068.591.776 2012 39.922.684.800 51.768.352.231 2013 64.487.000.000 83.232.017.500 2014 77.892.200.000 99.558.470.705 Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Rumus :
Realisasi Pajak Daerah Rasio Efektivitas Pajak  = x 100% Target Penerimaan Pajak Daerah
Tabel 6. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten BantulPeriode 2009-2014
(dalam rupiah) Tahun Target Reaslisasi Efektivitas Kriteria 2009 14.036.000.000 14.108.451.478 100,56% Sangat Efektif 2010 16.679.578.000 16.541.249.955 99,17% Efektif 2011 30.802.000.000 35.068.591.776 113,85% Sangat Efektif 2012 39.922.684.800 51.768.352.231 129,67% SangatEfektif 2013 64.487.000.000 83.232.017.500 129,06% Sangat Efektif 2014 77.892.200.000 99.558.470.705 127,81% Sangat Efektif Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Perhitungan  rasio  atas  target  dan  realisasi serta penjelasan tabel 5 dan tabel 6 memperlihatkan  tren  pencapaian  pemungutan pajak. Tingkat efektivitas diatas dapat menjelaskan  bahwa  pada  tahun  2009  tingkat perolehan  Pajak  Daerah  memenuhi  kriteria sangat  efektif  dengan  angka  100,56%;  pada tahun 2010 menjelaskan keadaan yang menurun yakni  hanya  memenuhi  tingkat  kriteria  efektif sebesar 99,17%; tahun 2011 kembali menunjukan  tren  positif  dengan  meningkatnya tingkat  efektivitas  dari  tahun  sebelumnya  ke angka  113,85%  dengan  kriteria  sangat  efektif; tahun  2012  memberikan  informasi  pencapaian yang  naik  sebesar  15,82%  yakni  sebesar 129,67%  memenuhi  kriteria  sangat  efektif; tahun  2013  mengalami  penurunan  0,61%  dari angka  129,67%  ke  angka  129,06%  tetapi  tetap
memenuhi  kriteria  sangat  efektif;  dan  pada tahun  2014,  tingkat  perolehan  Pajak  Daerah oleh  pemerintah  daerah  kembali  mengalami penurunan  sebesar  1,25%  ke  angka  127,81% namun tetap berada di kriteria sangat efektif.
Peningkatan  perolehan  Pajak  Daerah  oleh pemerintah daerah dengan rentang waktu 2009- 2014  menunjukan  posisi  yang  cenderung fluktuatif  dengan  pencapaian  tingkat  efektivitas terbesar  berada  pada  tahun  2012  dengan  angka 129,67%.  Analisis  dan  perhitungan  rasio  diatas mendukung  dan  membuktikan  asumsi  tentang konidisi pencapaian Pajak Daerah yang cenderung  fluktuatif  (naik  dan  turun)  serta ketertarikan  peneliti  yang  ingin  mengetahui tingkat efektivitasnya dan memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bantul untuk

## JURNAL AKUNTANSI VOL.3 NO.2 DESEMBER 2015
mengetahui  kondisi  PAD  dalam  hal  ini  Pajak Daerah.

## Analisis Data Efisiensi Pajak Daerah
Efisiensi  pajak  daerah  adalah  nilai  yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan  pajak  dibagi  realisasi  penerimaan Pajak Daerah.
Rasio Efisiensi Pajak Daerah:

## *Biaya Penerimaan Pajak Daerah
Kriteria  yang  digunakan  dalam  menilai efisiensi Pajak Daerah adalah pengelolaan pajak daerah  dikatakan  efisien  apabila  rasio  efisiensi atau  rasio  biaya  pungut  tidak  melebihi  5% Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002  dikutip  dalam  Puspitasari  (2014).  Bahri  F (2011)  mangatakan  untuk  mengukur  tingkat efisiensi  pemungutan  Pajak  Daerah  adalah dengan membandingkan biaya untuk memperoleh  Pajak Daerah  dengan  hasil perolehan Pajak Daerah. Tabel 7. Realisasi Pajak Daerah dan Biaya/Belanja DPPKAD Kabupaten Bantul periode 2009-2014 (dalam rupiah) Tahun Realisasi Biaya/Belanja 2009 14.108.451.478 43.319.634.903 2010 16.541.249.955 16.529.292.901 2011 35.068.591.776 29.964.757.202 2012 51.768.352.231 32.634.465.618 2013 83.232.017.500 41.968.267.212 2014 99.558.470.705 58.532.516.393
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
X 100%

## Tabel 8. Perhitungan Efisiensi Pajak Daerah DPPKADKabupaten Bantul periode 2009-
2014(dalam rupiah) Tahun Reaslisasi Biaya/Belanja Persentase Kriteria 2009 14.108.451.478  43.319.634.903 307,04% Tidak Efisien 2010 16.541.249.955  16.529.292.901 99,92% Kurang Efisien 2011 35.068.591.776  29.964.757.202 85,44% Cukup Efisien 2012 51.768.352.231  32.634.465.618 63,03% Efisien
2013 83.232.017.500  41.968.267.212 50,42% Sangat Efisien 2014 99.558.470.705  58.532.516.393 58,79% Sangat Efisien
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Tabel  8  menunjukan  tingkat  pencapaian pemerolehan  Pajak  Daerah  dengan  tingkat efisiensi tahun 2009 adalah yang teringgi dalam tahun 2009-2014 yakni dengan tingkat persentase sebesar 307,04% atau dalam kata lain biaya  pemerolehan  Pajak  Daerah  tahun  ini menggunakan  anggaran  30,704  kali  lipat  dari Pajak  Daerah  yang  dihasilkan,  tidak  efisien. Tahun  2010  tingkat  efisiensi  di  angka  99,92% dengan  kategori  kurang  efisien,  turun  sebesar 207,12%. Tingkat persentase efisiensi pemerolehan  Pajak  Daerah  tahun  2011  masuk kategori  cukup  efisien  mencapai  angka  85,44% turun  dari  persentase  sebelumnya  sebesar 14,48%.  Untuk  tahun  2012  dinyatakan  efisien, angka persentase efisiensi Pajak Daerah sebesar 63,03%,  selisih  turun  dari  tahun  sebelumnya 22,41%.    Efisiensi  pencapaian  pemerolehan Pajak  Daerah  tahun  2013  dengan  efisiensi 50,42%,  angka  ini  adalah  yang  terendah  dalam periode  2009-2014,  dan  dinyatakan  sangat efisien, persentasenya turun sebesar 12,61% dari tahun sebelumnya. Sedangkan efisiensi perolehan  Pajak  Daerah  tahun  2014  kembali naik  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  8,37%  di angka  58,79%.  namun  tetap  dalam  kategori sangat efisien.
Secara
keseluruhan, efisiensi pemerolehan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Bantul berkinerja  baik  dengan  hasil  tren  yang  terus turun di  periode 2009-2014, dari besaran  angka 300,04%  pada  tahun  2009  turun  ke  angka 58,79%  pada  tahun  2014  yang  mana  angka tersebut  memenuhi  kriteria/kategori  sangat efisien.

## Analisis Data Efektivitas Retribusi Daerah
Untuk  menganalisis  kinerja  administrasi Retribusi  Daerah,  perlu  dihitung  efektivitas pemungutan efektivitas Retribusi Daerah, dimana secara umum efektivitas memperlihatkan  seberapa  besar  pendapatan retribusi dibandingkan dengan potensi Retribusi Daerah  sebenarnya.  Target  retribusi  yaitu  suatu jumlah  yang  telah  ditentukan  dan  harus  dicapai selama setahun anggaran dan potensi penerimaan retribusi yaitu usaha untuk menaikan retribusi untuk mencapai target (Rosa, 2012).  Efektivitas  retribusi  daerah  merupakan perbandingan  antara realisasi dan  target penerimaan  retribusi  daerah,  sehingga  dapat digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan  dalam melakukan pungutan (Puspitasari, 2014).

## Tabel 9. Realisasi Retribusi Daerah dan TargetKabupaten Bantul
Periode 2009-2014 (dalam rupiah) Tahun Terget Retribusi Daerah Realisasi 2009 2010 2011 48.219.832.144 14.676.656.244 18.791.093.190 58.205.951.445 15.978.422.097 17.798.603.458 2012 c2013 2014 19.821.987.200 26.671.104.494 26.490.454.741 20.595.098.751 27.116.286.436 26.004.713.221
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah

## Tabel 10.Perhitungan Efektivitas Retribusi DaerahKabupaten Bantul
Periode 2009-2014 (dalam rupiah) Tahun Terget Realisasii Efektivitas Ktriteria 2009 2010 2011 2012 2013 2014 48.219.832.144 14.676.656.244 18.791.093.190 19.821.987.200 26.671.104.494 26.490.454.741 58.205.951.445 15.978.422.097 17.798.603.458 20.595.098.751 27.116.286.436 26.004.713.221 120,70% 108,86% 94,71% 103,90% 101,66% 98,16% SangatEfektif Sangat Efektif Efektif Sangat Efektif
Sangat Efektif

## Efektif
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Pada  tabel  9  dan  tabel  10,  berdasarkan rasio  efektivitas  diperoleh  hasil  efektivitas pemerolehan  Retribusi  Daerah  tahun  2009- 2014.  Tahun  2009  hasil  perolehan  Retribusi Daerah  dinyatakan  sangat  efektif  dengan  angka persentase  sebesar  120,70%,  naik  20,70%  dari target.  Tahun  2010  kriteria  sanget  efektif dengan angka persentase 108,86%, namun turun sebesar  11,84%  dari  tahun  2009.  Tahun  2011 dinyatakan efektif karena perolehan hanya pada angka  94,71%,  selisih  14,15%  dari  tahun sebelumnya.  Tahun  2012  sangat  efektif  dengan perolehan  kembali  naik  ke  angka  103,90%, selisih  naik  9,19%  dari  tahun  2011.  Perolehan Retribusi  Daerah  tahun  2013  kembali  turun sebesar  2,22%  dari  tahun  2012  103,90%  ke angka  101,66%  namun  tetap  dinyatakan  sangat efektif. Tahun 2014 hanya mampu terealisasi di angka efektivitas 98,16%, pencapaian ini masuk kriteria  efektif.  Perolehan  tahun  2014  turun
sebesar 3,5% dari tahun 2013. Hasil dinyatakan bedasarkan kriteria pada tabel kriteria efektivitas.

## Analisis Data Efisiensi Retribusi Daerah
Efisiensi  retribusi  daerah  mengukur besarnya  biaya  perolehan  yang  digunakan terhadap  realisasi  penerimaan  retribusi  itu sendiri  (Puspitasari,  2014).  Rasio  Efisiensi menggambarkan  efisiensi  pengeluaran  biaya dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  rill.  Pengujian  efisiensi  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memberikan gambaran tentang kondisi pemungutan Retribusi Daerah  di  Kabupaten  Bantul.  Perbandingan antara  realisasi  penerimaan  Retribusi  Daerah dengan  total  biaya/belanja  langsung  dan  tidak langsung  dari  dinas,  kantor,  dan  badan penghasil  retribusi  di  Kabupaten  Bantul.
Tabel 11. Realisasi Retribusi Daerah dan Total

## BelanjaDinas PenghasilKabupaten Bantul Periode 2009-2014(dalam rupiah)
Tahun Realisasi Retribusi Daerah Total Belanja Dinas Penghasil 2009 58.205.951.445 116.929.275.568 2010 15.978.422.097 210.413.329.069 2011 17.798.603.458 280.332.123.549 2012 20.595.098.751 356.518.564.583
2013 27.116.286.436 429.549.545.642 2014 26.004.713.221 441.073.706.510
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Tabel 12.Perhitungan Efisiensi Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul Periode 2009-2014 (dalam rupiah) Tahun Reaslisasi Total Belanja Dinas Penghasil Efisiensi 2009 58.205.951.445 116.929.275.568 200,88% 2010 15.978.422.097 210.413.329.069 1.316,85% 2011 17.798.603.458 280.332.123.549 1.575,02% 2012 20.595.098.751 356.518.564.583 1.731,08% 2013 27.116.286.436 429.549.545.642 1.584,10% 2014 26.004.713.221 441.073.706.510 1.696,12%
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Dari  tabel  11  dan  penerapan  rumus efisiensi  serta  tabel  12  menjelaskan  tentang tingkat  yang sangat kurang efisiensi, data tahun 2009-2014  secara  keseluruhan  melebihi  angka 100%  dimulai  dari  200,88%  di  tahun  2009, 1.316,85%  untuk  tahun  2010,  1.575,02%  di tahun  2011,  1.731,08%  di  tahun  2012, 1.584,10%  untuk  perbandingan  biaya/belanja pada  dinas  penghasil  untuk  tahun  2013,  dan
angka  1.696,12%  untuk  tahun  2014.  Tahun 2012  adalah  tahun  tertinggi  tingkat  sangat kurang efisien untuk perolehan Retribusi Daerah dilingkungan Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan  pemerolehan  Retribusi  Daerah dinyatakan  sangat  tidak  efisien,  karena  berada pada  angak  di  atas  100%  sesuai  dengan  tabel kriteria.

## Tabel 13. Selisih Total Anggaran
Periode 2009-2014 (dalam rupiah) Tahun Total Belanja Dinas Penghasil Selisih Anggaran 2009 116.929.275.568 93.484.053.501 2010 210.413.329.069 69.918.794.480 2011 280.332.123.549 76.186.441.034 2012 356.518.564.583 73.030.981.059
2013 429.549.545.642 11.524.160.868 2014 441.073.706.510 324.144.430.942 Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Lebih  lanjut,  tabel  13  menunjukan  selisih anggaran  belanja  langsung  dan  tidak  langsung dari tahun 2010 ke 2009 sebesar 93.484.053.501;  tahun  2011  ke  2010  sebesar 69.918.794.480;  2012  ke  2011  selisih  dengan jumlah  76.186.441.034;  sementara  tahun  2013 ke  2012  meningkat  sebesar  73.030.981.059; kemudian  tahun  2014  ke  2013  sebesar 11.524.160.868;  dan  tahun  2014  ke  2009 memiliki  selisih  angka  dengan  jumlah  besar yakni 324.144.430.942.
Peningkatan biaya/belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam upaya dan usaha  memperoleh  Retribusi  Daerah.  Tingkat persentase efisiensi Retribusi Daerah yang besar disebabkan penerapan perbandingan biaya/belanja  yang  terintegrasi  antara  langsung dan tidak langsung. Meningkatnya angka selisih (naik)  anggaran  biaya/belanja  dapat  diartikan dua  hal,  pertama  adalah  sebagai  bentuk ketidakefisienan  pemerintah    Kabupaten  Bantul dalam melakukan fungsi daerah untuk memungut Retribusi Daerah yang tidak menutup biaya pemerintah untuk menyelenggarakan pemberian jasa kepada orang
pribadi  atau  badan  yang  mendapatkan  suatu keistimewaan yang diberikan pemerintah daerah, kedua besaran anggaran tersebut  adalah bentuk  investasi  pemerintah  Kabupaten  Bantul untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah di masa mendatang.

## Analisis  Data  Kontribusi  Pajak  Daerah terhadap PAD
Analisis  kontribusi  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  peranan  seluruh penerimaan daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)  dalam  meningkatkan  PAD,  sehingga dengan  adanya  data  tersebut  dapat  memberikan gambaran  yang  jelas  mengenai  tindakan  atau kebijakan  yang  harus  dilakukan  pemerintah daerah  dalam  usaha  meingkatkan  peran  seluruh penerimaan  daerah  tersebut  (Mikha,  2010). Analisis data kontribusi Pajak Daerah diterapkan  dengan  tujuan  menjawab  rumusan masalah  serta  untuk  mengetahui  besaran kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Kabupaten  bantul,  adapun  penerapan  tersebut sebagai berikut :

## Tabel 14. Realisasi Pajak Daerah dan Total PAD Kabupaten Bantul
Periode 2009-2014 (dalam rupiah) Tahun Reaslisasi Total PAD 2009 14.108.451.478 88.691.362.690 2010 16.541.249.955 81.646.839.293 2011 35.068.591.776 128.896.456.173 2012 51.768.352.231 166.597.778.028 2013 83.232.017.500 224.197.857.443 2014 99.558.470.705 357.271.829.724
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Tabel 15. Realisasi Pajak Daerah, Total PAD, dan KontribusiKabupaten Bantul
Periode 2009-2014 (dalam rupiah) Tahun Reaslisasi Total PAD Kontribusi Kriteria 2009 14.108.451.478 88.691.362.690 15,90% Kurang 2010 16.541.249.955 81.646.839.293 20,25% Sedang 2011 35.068.591.776  128.896.456.173 27,20% Sedang 2012 51.768.352.231  166.597.778.028 31,07% Cukup Baik 2013 83.232.017.500  224.197.857.443 37,12% Cukup Baik 2014 99.558.470.705  357.271.829.724 27,86% Sedang Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah Realisasi  pemungutan  Pajak  Daerah tahun  2009  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Bantul dengan jumlah 14.108.451.478 berkontribusi  sebesar  15,90%  terhadap  PAD, periode  ini  kriteria  kurang;  tahun  2010,  jumlah realisasi  16.541.249.955  berkontribusi  sebesar 20,25% dari 81.646.839.293, mengalami kenaikan  sebesar  4,35%,  dan  masuk  kriteria sedang;  tahun  2011,  total  perolehan  Pajak Daerah
menyumbang porsi sebesar 35.068.591.776  atau  27,20%  dari  angka  total PAD  128.896.456.173,  naik  6,95%  dari  tahun sebelumnya, kriteria sedang; 2012 juga mengalami  kenaikan  besaran  jumlah  Pajak Daerah  yang  terpungut  yaitu  51.768.352.231 atau 31,07% dari 166.597.778.028, naik 3,87%, periode  tahun  ini  masuk  kriteria  cukup  baik; tahun  2013,  angka  realisasi  Pajak  Daerah 83.232.017.500  menyumbang  37,12%  dari 224.197.857.443  total  PAD,  naik  6,05%,  angka sumbangan  Pajak  Daerah  ini  masih  memenuhi kriteria cukup baik; tahun 2014 tetap mengalami kenaikan  dalam  angka  jumlah  total  perolehan Pajak  Daerah  dengan  kontribusi  sebesar 99.558.470.705  dari  total  angka  jumlah  total PAD  357.271.829.724,  dalam  hal  Persentase,
tahun  2014  mengalami  penurunan  sebesar 9,26%  dari  37,12%  ke  27,86%,  selaras  dengan penurunan,  kriteria  kontribusi  pajak  periode  ini turun  ke  predikat  sedang.  Tahun  2013  adalah tahun  dengan  tingkat  kontribusi  Pajak  Daerah yang tertinggi dalam kurun waktu 2009-2014.
Analisis  Data  Kontribusi  Retribusi  Daerah terhadap PAD
Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan  yang  dibeikan  oleh  retribusi terhadap penerimaan PAD (Supriadi dkk, 2015). Mulyanto  dalam  Mikha  (2010)  mengatakan analisi  kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  digunakan  untuk  mengetahui  jumlah kontribsui  yang  berikan  terhadap  PAD,  Mikha sendiri mengatakan kontribusi Retribusi Daerah merupakan  rasio  antara  realisasi  penerimaan dari  Retribusi  Daerah  dalam t tahun  dengan realisasi  penerimaan  PAD  pada  tahun  yang sama,  analisis  kontribusi  Retribusi  Daerah digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar peranan  penerimaan  Retribusi  Daerah  dalam meningkatkan  PAD.  Rumus  dan  pembahasan, sebagai berikut :
Tabel 16.Realisasi Retribusi Daerah dan Total PAD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014 (dalam rupiah) Tahun Reaslisasi Total PAD 2009 58.205.951.445 88.691.362.690 2010 15.978.422.097 81.646.839.293 2011 17.798.603.458 128.896.456.173 2012 20.595.098.751 166.597.778.028 2013 27.116.286.436 224.197.857.443 2014 26.004.713.221 357.271.829.724 Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Tabel 17.Perhitungan Kontribusi Retribusi DaerahKabupaten Bantul Periode 2009-2014 (dalam rupiah)
Tahun Reaslisasi TotalPAD Kontribusi Kriteria 2009 58.205.951.445 88.691.362.690 65,62% Sangat Baik 2010 15.978.422.097 81.646.839.293 19,57% Kurang 2011 17.798.603.458 128.896.456.173 13,80% Kurang 2012 20.595.098.751 166.597.778.028 12,36% Kurang 2013 27.116.286.436 224.197.857.443 12,09% Kurang 2014 26.004.713.221 357.271.829.724 7,27% Sangat Kurang
Sumber : DPPKAD Kab. Bantul, data diolah
Perolehan  Retribusi  Daerah  tahun  2009 oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bantul dengan  jumlah  58.205.951.445  berkontribusi sebesar  65,62%  terhadap  PAD,  sangat  baik; tahun  2010,  jumlah  realisasi  15.978.422.097 berkontribusi sebesar 19,57% dari 81.646.839.293,  mengalami  penurunan  drastis sebesar  46,05%,  merupakan  penurunan  terbesar dari tahun 2009-2014, dengan kriteria kontribusi kurang;  tahun  2011,  total  perolehan  Retribusi Daerah menyumbang porsi sebesar 17.798.603.458  atau  13,80%  dari  angka  total PAD  128.896.456.173,  turun  5,77%  dari  tahun
sebelumnya, kriteria kurang; 2012 juga mengalami penurunan, besaran jumlah Retribusi Daerah  yang  terpungut  yaitu  20.595.098.751 atau  12,36%  dari  166.597.778.028,  turun  lagi sebesar 1,44%, masih dengan kriteria kurang.
Tahun  2013,  angka  realisasi  Retribusi Daerah  27.116.286.436  menyumbang  12,09% dari  224.197.857.443  total  PAD,  kembali  turun sebesar  0,27%,  kontribusi  dengan  kriteria kurang;  tahun  2014  mengalami  penurunan dalam  angka  jumlah  total  perolehan  Retribusi Daerah dengan kontribusi sebesar 26.004.713.221  dari  total  angka  jumlah  total
PAD  357.271.829.724,  dengan  Persentase angka  7,27%  atau  turun  sebesar  4,97%, penurunan kontribusi periode ini masuk kriteria sangat  kurang.  Secara  keseluruhan,  dalam rentang  waktu  2009-2014,  perolehan  Retribusi Daerah  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bantul mengalami  penurunan  dengan  sifat  penurunan pendapatan  dari  tahun  2009  sebesar  65,62%  ke tahun  2010  dan  terus  turun  hingga  ke  7,27% pada  tahun  2014  yang  merupakan  kontribusi terendah dalam kurun waktu tersebut.
Efektivitas  dan  kontribusi  Pajak  serta Retribusi  Daerah  kiranya  dapat  ditingkatkan untuk  mendukung  kemandirian  pemerintah daerah  dalam  hal  finansial.  Khusus  efisiensi, merujuk  pada  transparansi  keuangan  instansi pemerintah  maka  perlu  dilakukan  pembukuan yang  memisahkan  antara  kegiatan  produktif retribusi  dan  kegiatan  pembangunan  oleh pemerintah daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Efektivitas  Pajak Daerah, Efisiensi Retribusi Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Kabupaten Bantul  2009-2014  (studi  kasus  pada  DPPKAD Kabupaten  Bantul)  di  bagian  sebelumnya  yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Berdasarkan penelitian dengan rasio efektivitas,  tingkat  perolehan  Pajak  Daerah pada Kabupaten Bantul tahun 2009,
2011,2012,2013, dan 2014 dinyatakan sangat efektif  meskipun  cenderung  fluktuatif  (naik dan turun), masing-masing besaran persentase  100,56%,  113,  85%,  129,67%, 129,06%,  127,81%,  serta  tahun  2010, ditingkat efektif sebesar 99,17%. Tahun 2012 adalah  yang  tertinggi  dan  2010  adalah terendah.Berdasarkan  rasio  efisiensi,  tingkat pemerolehan Pajak Daerah Kabupaten Bantul periode  2009-2014  cenderung  naik  turun (fluktuatif)  per  tahunnya  namun  keseluruhan mengalami penurunan antara biaya dan pajak yang  dihasilkan,  tahun  2009  adalah  yang
tertinggi dan tidak efisien dengan perolehan307,04%  dan  terendah  serta  sangat efisien  adahal  tahun  2013  dengan  angka 50,42%.
2. Berdasarkan  pengujian  rasio  efektivitas, tingkat pemerolehan Retribusi Daerah secara keseluruhan  cenderung  baik,  tahun  2009 (120,70%), 2010 (108,86%), 2012
(103,90%),  dan  2013  (101,66%)  dinyatakan sangat  efektif  dengan  angka  pemerolehan diatas 100%, sedangkan tahun 2011 (94,71%)  dan  2014  (98,16%)  dinyatakan efektif.  Berdasarkan  penelitian  dengan  rasio efisiensi, tingkat efisiensi perolehan Retribusi Daerah  berbanding  biaya/belanja  dalam upaya  mendapatan  Retribusi  Daerah  oleh dinas penghasil di  Kabupaten Bantul dengan mengacu  pada  besaran  belanja  langsung  dan tidak  langsung  dalam  kurun  waktu  2009- 2014 dinyatakan sangat tidak efisien, masing masing  besarannya  diatas  100%  yakni  2009 200,88%, 2010 1.316,85%, 2011 1.575,02%, 2012 1.731,08%, 2013 1.584,10%, dan 2014 sebesar 1.696,12%. Tahun 2009 adalah  yang terendah dan 2012 adalah yang tertinggi. 3. Berdasarkan penelitian dengan rasio kontribusi,  tingkat  kontribusi  Pajak  Daerah terhadap  PAD  Kabupaten  Bantul  cenderung fluktuatif  (naik  dan  turun),  pada  tahun  2009 dinyatakan  kurang  dengan  berada  di  posisi 15,90%,  tahun  2010,  2011,  2011,  dan  2014 berada  pada  posisi  sedang  dengan  besaran masing-masing 20,25%, 27,20%, dan
27,86%. Tahun 2012 serta 2013 berada pada posisi  31,07%  dan  37,12%.  Tahun  2013 adalah yang terbesar dan 2009 terendah.
4. Berdasarkan penelitian dengan rasio kontribusi, tingkat kontribusi Retribusi Daerah  Terhadap  PAD  Kabupaten  Bantul relatif mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar  65,62%  ke  tahun  2014  sebesar 7,27%,  kedua  tahun  ini  dinyatakan  yang tertinggi dan terendah. Tahun 2010 kontribusi  hanya  sebesar  19,57%,    kembali penurunan  tahun  2011  di  posisi  13,80%, 2011 12,36%, tahun 2013 sebesar 12,09%.

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian yang  telah  dikemukakan  tersebut,implikasi  dari
hasil  penelitian  adalah  sebagai  berikut:  Pajak Daerah  adalah  Pungutan  dan/atau  sumbangan wajib  yang  tidak  berimbal  atas  penyerahannya, Pajak  Daerah  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  kepada  masyarakatnya  sebagai  sumber keuangan  untuk  operasional  pemerintahan  dan pembangunan  daerah  serta  untuk  kemakmuran penduduk  diwilayahnya.  Retribusi  Daerah  bisa disebut  juga  sebagai  imbalan  yang  ditarik  oleh pemerintah  daerah  atas  penyediaan,  pemberian layanan  jasa  kepada  orang  pribadi  atau  badan (pembayar/pengguna  jasa)  yang  memberikan nilai dan manfaat lebih bagi pihak pembayar.
Bagi  pemerintah,  adanya  penelitian diharapkan  mampu  memberikan  acuan  untuk meningkatkan efektivitas perolehan Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dengan  tetap memperhatikan  asas-asas  pemungutan  Pajak serta tingkat efisiensi untuk upaya permerolehan Retribusi Daerah.

## Keterbatasan Penelitian
Penyusunan  penelitian  ini  menemui beberapa  kendala  yang  menyebabkan  pengaruh besar  pada  hasil  dan  pembahasan.  Ada  pun kendala-kendala tersebut adalah pertama, penelitian di lakukan bersamaan dengan periode pemerintah daerah untuk mempersiapkan laporan  keuangan  dan  keperluan  lain  untuk pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  hal ini  mengakibatkan  peneliti  mengalami  sedikit kendala  dalam  usaha  mengumpulkan  data. Kedua,  tidak  adanya  pengadministrasian  yang secara rinci atau terpisah untuk kegiatan belanja pemerintah  daerah  baik  itu  pegawai,  peralatan, dan  perlengkapan  kantor  yang  secara  langsung berhubungan  dengan  usaha  pemerintah  daerah dalam meningkatkan pendapatan asli darah dari kegiatan pemerintah dalam melakukan kewajiban  lain  dalam  pelayanan  masyrakat  dan kegiatan  pembangunan  daerah  di  Kabupaten Bantul.  Karena  keadaan  tersebut,  maka  peneliti melakukan  penelitian  dengan  menggunakan belanja langsung dan tidak langsung dari setiap dinas  penghasil  PAD  dalam  hal  ini  Retribusi Daerah.  Namun,  meskipun  sebagai  sumber keuangan  yang  sah  pada  Kabupaten  Bantul, Retribusi  tidak  terlalu  memberikan  kontribusi yang  lebih  baik  dari  Pajak  Daerah  dan  relatif menurun.

## Saran
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian  dan  kesimpulan  di  atasmaka  dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul a. Tingkat  pecapaian  Pajak  Daerah  atas target  yang  selalu  meningkat  sudah sangat baik/efektif, namun tetap memperhatikan  konsistensi  yang  selaras dengan tren persentesenya karena terlihat  naik  dan  turun  (fluktuatif),  serta kontribusinya  perlu  ditingkatkan.  Perlu diadakan upaya-upaya untuk meningkatkan  hasil  PAD  khususnya Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Penurunan  perolehan  PAD  dari  sektor Retribusi  Daerah  kiranya  mendapatkan perhatian serius, evaluasi, dan ditingkatkan semaksimal mungkin karena tren kontribusi yang terus turun. b. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan melakukan  pengadministrasian  terpisah dan  terperinci  untuk  kegiatan  belanja pemerintah  daerah  dalam  upaya  untuk memperoleh pendapatan dengan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan upaya tersebut. Pemisahan tersebut  berujuan  untuk  memudahkan proses  evaluasi  dan  memberikan  fungsi kontrol  serta  membantu  pemerintah daerah  khususnya  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Bantul  untuk  mencapai sasaran huruf (a) Meningkatnya efisiensi,  eketifitas  dan  responsibilitas pelayanan publik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian  ini  membahas  secara  umum gambaran tentang efektivitas Pajak Daerah, Efisiensi  Retribusi  Daerah,  Kontribusi Pajak  Daerah,  dan  Kontribusi  Retribusi Daerah terhadap PAD. Adanya keterbatasan dalam  penelitian  ini,  maka  diharapkan kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  dapat melakukan penelitian secara mendalam dan berfokus pada upaya dan hasil serta belanja pemerintah daerah dalam usaha memperoleh  pendapatan  dari  Retribusi
Daerah  untuk  dapat  digeneralisasikan  pada wilayah lain yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhiansyah, Diaz., Rahayu, Sri Mangesti., dan
Husaini, Achmad. 2014. Analisis Potensi  Pajak  Hotel  dan  Pajak Restoran  dan  Kontribusinya  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota  Batu  Tahun  2011-2013) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB)|Vol.  14  No.  1  September 2014.
Aryani,  Farida.  2015. Analisis  Pertumbuhan serta Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan  Pajak  Daerah  Kabupaten Musi  Banyuasin. Dosen  PNS  Kopertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu.
Bahri  F,  M  Samsul.  2011. Efisiensi  dan Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Daerah Kota  Surakarta  Tahun  2004-2009 .
Skripsi  Strata  Satu  Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Bantul,  2016. Sumber  Data  Daftar  Target  dan Realisasi  Pendapatan  Daerah  Tahun 2009.
____________,  2016.  Sumber  Data  Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010.
____________,  2016.  Sumber  Data  Daftar
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011.
Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Bantul,  2016. Sumber  Data  Daftar  Target  dan Realisasi  Pendapatan  Daerah  Tahun 2012.
____________,  2016.  Sumber  Data  Daftar Target dan Realisasi Pendapatan
Daerah Tahun 2013.
____________,  2016.  Sumber  Data  Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014. Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Kabupaten Bantul. http://dppkad.bantulkab.go.id – Copyright  2016  ©  Kantor  PDT
Pemerintah  Kabupaten  Bantul (Di akses  pada  tanggal  4  Januari  2016 sebagai  sumber  acuan  data  dan informasi  tentang  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul)
Doru,  Yakobus.  2014. Analisis  Kontribusi Penerimaan  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  Universitas  Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Fauziah, Isfatul., Husaini, Achmad., Shobaruddin, M. 2014. Analisis Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Daerah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten  Malang  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Kabupaten  Malang). Jurnal PerPajakan  |  Vol.  3  No.  1  Desember 2014| Universitas Brawijaya Malang.
Hakim,  Vita  Amaliah.  2013. A nalisis  Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Tasikmalaya  (Studi Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan  Kota Tasikmalaya) Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Siliwangi
Handoko,  Sri  P,  SE.  2013. Analisis  Tingkat Efektivitas  Pajak  Daerah  Sebagai Sumber  Pendapatan  Daerah  Kota Pontianak .  Jurnal  Ilmiah  Program Magister  Ilmu  Ekonomi  Universitas Tanjungpura, Pontianak 2013.
Julastiana,  Yaneka.,  Suartana,  Iwayan.  2013.
Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Klungkung . Fakultas
Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
Lalityasari,  Ayu  Rahajeng.,  Suhadak.,  Zahroh,
Z.A.    2013. Efek  Pajak  Hotel  dan Pajak  Restroran  Sebagai  Sumber Pendapatan  Pajak  Daerah  Kota  Batu (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Kota Batu). PS PerPajakan, Jurusan
Administrasi  Bisnis,  Fakultas  Ilmu Administrasi,  Universitas  Brawijaya Malang.
Mikha, Danied. 2010. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Sleman. Alumni  UPN  “Veteran” Yogyakarta. Kajian Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Juni 2010.
Nugroho,  Adi.  2014. Analisis  Pengaruh  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah Periode 2010-2012.
Universitas Dian Nuswantoro.
Octovido,  Irsandy.,  Sudjana,  Nengah.,  Azizah, Devi  Farah.  2014. Analisis  Efektivitas dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Sebagai Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Batu  (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan
Daerah  Kota  Batu  Tahun  2009-2013) . Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang | Jurnal Administrasi  Bisnis  (JAB)  |  Vol.  15 No. 1 Oktober 2014.

## Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bantul . www.jdih.setjen.kemendagri.go. id/files(Di  akses  pada  tanggal  4 Januari  2016  sebagai  referensi  acuan sumber  hukum  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Bantul)
Prameka, Adelia Shabrina dkk. 2012. Kontribusi Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. Analisis Efektivitas,  Efisiensi,  dan  Kontribusi Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 .  Skripsi  Strata  satu  (S1)
pada Program Sarajana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Riduansyah,  Mohammad.  2003 .  Kontribusi
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhdapa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah
Daerah  Kota  Bogor). Makara,  Sosial Humaniora,  Vol.  7  No.  2,  Desember 2003.
Rosa, Yenni Del., 2012. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten  Pesisir  Selatan .  Dosen Tetap STIE Dharma Andalas.
Safitri, Dian. 2008. Analisis efektivitas, efisiensi dan  kontribusi  pajak  Daerah  dalam Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Asli
Daerah (Studi Kasus pada KPPD Kota Yogyakarta . STIE Nusa Negarakencana. Sidik,  DR.  Machfud  Msc.  2002. Optimalisasi Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Dalam Rangka Meningkatkan
Kemampuan  Keuangan  Daerah. Orasi
Ilmiah  wisuda  XXI  STIA  LAN
Bandung, April Tahun 2002.
Sari,  Manasha  Rosatia.  2014. Analisis  Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten  Pasuruan  Tahun  2009-
2013 . Universitas Negeri Surabaya.
Supriadi,  Dara  Rizky.,  Dwiatmanto.,  Karjo,
Suhartini.  2015. Kontribusi  Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kota  Malang  (Stidu  Kasus  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Malang. PS PerPajakan, Jurusan Administrasi Bisnis,  Fakultas  Ilmu  Administrasi, Universitas  Brawijaya  Malang.  Jurnal
PerPajakan  (JEJAK)  |  Vol.  1  No.  1 Tahun 2015.
Tope, Patta., dan Darman. 2014. Efektivitas dan Pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah untuk Menjamin Ketercukupan Kapasitas Fiskal Daerah Otonom Baru Kabupaten  Mamuju  Utara  Provinsi
Sulawesi  Barat .  Fakultas  Ekonomi Universitas  Tadulako  Palu.  Jurnal Aplikasi  Manajemen  |  Volume  12  | Nomor 1 | Maret 2014.
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000. Hukumonline.com http://www.hukumon line.com/pusatdata/detail/ (diakses tanggal 9  Januari 2016  sebagai referensi Undang-undang).
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004. Hukumonline.com http://www.hukumon line.com/pusatdata/detail/ (diakses tanggal 9  Januari 2016  sebagai referensi Undang-undang).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004. Hukumonline.com http://www.hukumon line.com/pusatdata/detail/ (diakses tanggal 9  Januari 2016  sebagai
referensi Undang-undang). Undang-undang No. 28 Tahun 2009. http://www.kemendagri.go.id/produk- hukum/2009/09/15/ undang-undang-no-
28-tahun-2009(diakses tanggal 9 Januari 2016 sebagai referensi).