## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
http :// w w w. inf eb . o rg 2023 Vol. 5 N o.   2 Hal: 488-492 e-ISSN: 2714-8491

## Denda dalam Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Menurut Perspektif Fiqh Muamalah
Andi Athifah Amalia Achruh 1 
1 Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
andiathifah07@gmail.com

## Abstract
Bai' Bitsaman Ajil is a ba'I (sale and purchase) transaction in which the bank is the seller and the customer is the buyer. BBA is  a  sale  and  purchase  transaction  of  services  or  goods  where  the  original  price  is  added  to  the  profit  submitted  and  the nominal is agreed between the buyer and the seller. This study aims to further discuss Fine in Financing Bai' Bitsaman Ajil according to the Fiqh Muamalah Perspective. This study uses descriptive qualitative methods to describe events (phenomena) or  conditions  of  the  observed  object.  The  application  of  fines  to  BBA  transactions  can  be  carried  out  but  with  the  aim  of protecting the rights of financiers and according to the DSN-MUI fatwa Number 17/DSNMUI/IX/2000 concerning penalties in the form of fines for financing recipients who are able but delay or take time to fulfill their obligations.
Keywords: BBA, Fines, Financing, Perspective of Fiqh, Ba'I.

## Abstrak
Bai’  Bitsaman  Ajil  merupakan  transaksi  ba’I  (jual  beli)  dimana  bank  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli.  BBA adalah transaksi jual beli jasa atau barang dimana harga asalnya ditambah dengan keuntungan yang disampaikan dan disetuji nominalnya  antara  pembeli  dan  penjual.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  lebih  lanjut  mengenai  Denda  dalam Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil menurut Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk  menggambarkan  kejadian  (fenomena)  atau  keadaan  dari  objek  yang  diamati.  Penerapan  denda  pada  transaksi  BBA dapat  dilakukan  namun  dengan  tujuan  melindungi  hak  pemberi  pembiayaan  dan  menurut  fatwa  DSN-MUI  Nomor 17/DSNMUI/IX/2000  tentang  hukuman  berupa  denda  kepada  penerima  pembiayaan  yang  mampu  tapi  menunda  atau mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya.
Kata kunci: BBA, Denda, Pembiayaan, Perspektif Fiqh, Ba’I.
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Allah  SWT.  menghalalkan  aktifitas  jual  beli  untuk dilakukan  oleh  manusia  dimana  unsur-unsur  dalam aktifitas  jual  beli  [ 1 ].  Bai’  atau  jual  beli  memiliki berbagai  macam  bentuk  yang  dimana  normalnya  jual beli  dapat  dilihat  dari  jenis  akadnya,  penyerahan produnya  (barang  dan  jasa)  dan  cara  pembayarannya. Banyak  firman  Allah  SWT.  yang  menjelaskan mengenai  jual  beli  di  dalam  al-Qur’an  dan  salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:
Artinya  orang-orang  yang  Makan  (mengambil)  riba tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya  jual  beli  itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah  penghuni- penghuni  neraka;  mereka  kekal  di  dalamnya  QS.  Al- Baqarah: 275.
Rukun  dan  syarat  dari  jual  beli  harus  dipenuhi  dalam aktifitas  atau  transaksi  tersebut  yang  dimana  menurut salah satu ahli fiqh mazhab Asy-Syafi’I mengemukakan  bahwa  terdapat  tiga  rukun  dari  Ba’i (jual  beli)  yaitu  adanya  orang  yang  bertransaksi (penjual  dan  pembeli),  objek  transaksi  dan  shighat (ijab  dan  qabul)  [ 2 ].  Ba’I  juga  memiliki  syarat  yang berupa  agen  transaksi  harus  beragama  Islam,  baliq, berakal,  bersedia  untuk  melakukan  transaksi,  tidak terdapat  batas  waktu  yang  panjang  diantar  ijab  dan qabul,  kalimat  ijab  dan  qabul  yang  diucapkan  harus sama  dan  barang  nya  diterima  dalam  Islam  dan objeknya dapat diambil manfaatnya [ 3 ].
Seiring perkembangannya zaman, untuk mempermudah  aktifikat  manusia  dalam  mememnuhi
kebutuhannya,  maka  transaksi  ba’i  juga  mengalami perkembangan dengan munculnya akad-akad baru dari ba’i  atau  jual  beli  salah  satunya  pembiayaan  Bai’ Bitsaman  Ajil  (BBA)  [ 4 ].  Pembiayaan  ini  merupakan transaksi  dimana  pembayarannya  akan  dibayar  pada waktu yang akan datang atau ditangguhkan [ 5 ]. Harga dari  transaksi  BBA  dapat  lebih  tinggi  daripada  harga tunainya  dan  dapat  dilakukan  dengan  cara  cicilan. BBA  dianggap  sah  apabila  waktu  pembayaran  di tetapkan  secara  pasti  seperti  menyebutkan  periode waktunya [ 6 ] .
Namun  dalam  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  seperti BBA  terdapat  risiko  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  kerugian  seperti  adanya  wanprestasi  atau penundaan  pembayaran  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ].  Hal  tersebut  tidak sejalan  dengan  hukum  Islam  (syariah)  yang  dimana tidak  ada  satu  pihak  yang  dapat  mengalami  kerugian baik  pemberi  pembiaayan  maupun  penerimanya  [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka menerapkan  sanksi  yang  berupa  denda  sebagai solusinya  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ].  Hal  ini  sangat  bermanfaat bagi agen transaksi terutama pihak pemberi pembiayaan dan dalam penerapan sanksi harus melihat kondisi  dari  penerima  pembiayaan  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]. Namun  seringkali  debitur  tidak  diperhatikan  konsisi kreditur  ketika  terjadi  penunggakan  pembayaran  [ 19 ] [ 20 ].  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk membahas  lebih  lanjut  mengenai  Denda  dalam Pembiayaan  Bai’  Bitsaman  Ajil  menurut  Perspektif Fiqh Muamalah.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif  untuk  menggambarkan  kejadian  (fenomena) atau  keadaan  dari  objek  yang  diamati.  Data  penelitian ini bersumber dari jurnal, penelitian sebelumnya, buku, artikel  dan  sumber  pendukung  lainnya  yang  selaras dengan topik yang diangkat.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Bai’ Bitsaman Ajil merupakan transaksi ba’I (jual beli) dimana  bank  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai pembeli.  Menurutnya  Bai’  Bitsaman  Ajil  (BBA) merupakan  bai’  murabahah.  Dalam  perbankan murabahah  sering  kali  dilakukan  dengan  pembayaran metode  cicilan  (muajjal  atau  BBA)  dan  harga  yang diberikan  oleh  pihak  bank  dari  barang  pemasok  akan ditambah  dengan  margin  (keuntungan)  dan  jumlah keuntungannya  disampaikan  oleh  pihak  bank.  BBA adalah  transaksi  jual  beli  jasa  atau  barang  dimana harga  asalnya  ditambah  dengan  keuntungan  yang disampaikan  dan  disetuji  nominalnya  antara  pembeli dan penjual. Selain  itu, serah terima  barang dilakukan setelah akad dan mencicil pembayarannya dalam kurun waktu yang telah disetuji oleh kedua belah pihak .
Sebuah  transaksi  dapat  dijatuhkan  sah  atau  tidak bergantung  pada  pemenuhan  rukun  dan  syaratnya. Rukun  merupakan  hal  yang  wajib  ada  dalam  sebuah transkasi  ( necessary  condition )  dan  syarat  merupakan pelengkap  dalam  transaksi  ( sufficient  condition ). Dalam  transaksi  BBA  ada  beberapa  rukun  dan  syarat
yang  harus dipenuhi  yaitu agen transaksi (penjual  dan pembeli). Para ulama sepakat bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh agen transaksi adalah baliq (dewasa) dan berakal.  Barang  atau  objek  transaksi.  Syartnya  barang tersebut  berwujud  dan  berupa  hak  milik  seseorang (penjual)  dan  objeknya  dapat  diambil  manfaatnya. Selai  itu,  objek  tersebut  dapat  diserahkan  secara langsung  (ketika  transaksi  berlangsung)  atau  sesuai dengan  waktu  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Shigat (ucapan  serah  terima  atau  ijab  dan  qabul).  Syaratnya adalah  ucapan  ijab  dan  qabul  harus  sama  atau  selaras dan  dilakukan  dalam  satu  tempat  (majlis).  Nilai  tukar (harga  barang).  Syaratnya  adalah  harga  yang ditentukan harus jelas jumlahnya dan waktu pembayarannya jelas .
Pada  umumnya,  transaksi  muamalah  hukumnya diperbolehkan untuk dilakukan tetapi selama tidak ada nash  yang  melarang  pelaksanaannya.  Oleh  sebab  itu, dasar  hukum  dalam  hal  ini  al-Qur’an  dan  hadis Rasulullah  SAW.  dibutuhnkan  dalam  menentukan halal  atau  haramnya  suatu  aktifitas.  Dalam  al-Qur’an dan hadis tidak ada dalil atau nash yang secara khusus menerangkan  mengenai  transaksi  akad  BBA  namun banyak  terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  hadis  yang membahas  secara  umum  tentang  transaksi  jual  beli (bai’). Seperti pada QS. An-Nisaa’ ayat 29.
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  samasuka  di  antara  kamu.  dan janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu.  (QS.  An- Nisaa’: 29).
Dari  ayat  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  ayat tersenut terfokus pada transaksi jual beli dan melarang umat  muslim  mengambil  hak  orang  lain  dengan  cara yang  batil.  Sehingga  harta  yang  dimiliki  tidak dikeluarkan  untuk  kepentingan  yang  batil  seperti maksiat.  Selain  itu,  umat  muslim  tidak  boleh melakukan  riba,  perjudian,  menganiaya,  menipu  dan melakukan  transaksi  yang  dilarang  dalam  Isalm  demi meraup keuntungan.
Kemudian  dalam  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Bukhari  dari  Aisyah  r.a  yang  dijadikan  sebagai landasan  dari  Aisyah  r.a.  bahwa  Rasulullah  SAW membeli  makanan  dari  seseorang  Yahudi  yang pembayarannya  dilunasi  sampai  dengan  tempo  waktu tertentu  dan  Rasulullah  menggadaikan  baju  besinya pada  seorang  Yahudi  tersebut”.  Maksud  dari  hadis tersebut bahwa orang yang melakukan aktifitas hutang harus  memiliki  tempo  waktu  untuk  membayarnya dengan  mewajibkan  adanya  kepatuhan  pada  tempo yang  telah  disetuji  dan  ditentukan  oleh  kedua  belah pihak. Pembiayaan BBA bertujuan untuk memudahkan
nasabah  (kreditur)  dalam  memenuhi  kebutuhan  yang tidak  dapat  dipenuhi  secara  konstan.  Sehingga  barang atau  jasa  yang  dibutuhkan  dapat  dipenuhi  terlebih dahulu oleh pihak bank .
Namun  hukum  transaksi  BBA  dikalangan  para  ulama terbagi menjadi dua yaitu ulama yang memperbolehkan  (jaiz)  dikemukakan  oleh  ulama Mazbah Hanafi, Maliki, Syafi’i,  Hambali, tabiin, para sahabat  dan  Zaid  bin  Ali.  Selain  itu,  ulama  yang mengharamkannya  dikemukaan  oleh  Zaidiyah  atau salah satu golongan dalam syi’ah, Ibadhiyah atau salah satu  golongan  dalam  khawarij,  Al-Jashash  al-Hanafi, sebagian  ulama  Mazhab  Syafi’i,  sebagian  dari  ulama haanabali,  Imam  Yahya  dan  Zahiriyah.  Perbedaan pendapat  ini  terjadi  dikarenakan  perbedaan  sudut
pandang  dalam  memahami  tambahan  harga  dalam BBA (dikategorikan sebagai riba atau tidak karena riba merupakan  tambahan  yang  berkenaan  dengan  waktu) dan  transaksinya  (terdapat  harga  murah  dari  harga mahal  sehingga  masuk  ke  dalam  gharar  yang  tidak jelas  harga  dan  sifat  barangnya  atau  termasuk  dalam dua transaksi dalam satu barang) .
Mekanisme  dari  pembiayaan  BBA  adalah  pihak  bank membelikan  sebuah  barang  yang  diinginkan  atau dibutuhkan  oleh  nasabah  kemudian  memberikannya dengan  kesepakatan  nasabah  melakukan  cicilan pembayaran  kepada  pihak  bank  sesuai  dengan kesepakatan.  Selanjutnya  mekanisme  bai’  bitsaman Ajil ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Mekanisme Bai’ Bitsaman Ajil
Keterangan  pihak  nasabah  memilih  barang  atau  asset yang  dibutuhkan.  Kemudian  bank  memberikan pembiayaan  BBA  dengan  kesepakatan  antara  nasabah dan  bank  termasuk  mengenai  keuntungan  yang diperoleh  pihak  bank.  Kemudian  pihak  bank  akan melakukan  transaksi  untuk  membeli  barang  atau  asset yang  diinginkan  oleh  nasabah  secara  tunai  sehingga hak  kepemilihan  atas  barang  tersebut  menjadi  hak milik  pihak  bank.  Kemudian  bank  menjual  barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati sebelumnya.  Pembayaran  dilakukan  oleh  nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan secara cicil dalam waktu atau tempo yang telah ditentukan .
Dalam  bahasa  Arab  denda  berarti  gharamah.  Denda merupakan  sebuah  hukuman  yang  dilakukan  yang berupa  sebuah  keharusan  untuk  mebayar  sejumlah nominal yang telah diberikan karena adanya kelalayan atau  ketidakpatuhan  terhadap  perjanjian  yang  telah dibuat  sebelumnya.  Landasan  hukum  denda  dapat dilihat  dari  ayat  al-Qur’an  dan  Hadis.  Dalam  QS.  Al- Maidah ayat 89.
Artinya:  Allah  tidak  menghukum  kamu  disebabkan sumpah-sumpahmu  yang  tidak  dimaksud  (untuk bersumpah),  tetapi  Dia  menghukum  kamu  disebabkan sumpah-sumpah  yang  kamu  sengaja,  Maka  kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang  miskin,  Yaitu  dari  makanan  yang  biasa  kamu berikan  kepada  keluargamu,  atau  memberi  pakaian kepada  mereka  atau  memerdekakan  seorang  budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka  kaffaratnya  puasa  selama  tiga  hari.  yang demikian  itu  adalah  kaffarat  sumpah-sumpahmu  bila kamu  bersumpah  (dan  kamu  langgar).  dan  jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu  hukum-hukum-Nya  agar  kamu  bersyukur (kepada-Nya) Al-Maidah: 89 .
Dalam  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  bahwa Abu  Hurairah  r.a  berkata  “pada  suatu  malam  ada seorang  lelaki  yang  sedang  bersama Rasulullah SAW, dan  tidak  lama  kemudian  dia  kembali  kerumah  nya. Setibanya  dirumah  dia  melihat  anak-anaknya  sudah tertidur  pulas  di  kamar  tidur.  Kemudian  isterinya menyiyapkan  makanan  untuknya,  tetapi  lelaki  itu bersumpah untuk tidak makan kerena takut membangunkan  anak-anaknya.  Namun  tidak  berapa lama,  ia  pun  menyiyapkan  makanan  yang  telah disiapkan  isterinya.  Keesokan  harinya  ia  pergi menemui  Rasulullah  dan  menceritakan  kepadanya tentang  kejadian  semalam.  Rasulullah  SAW  berkata kepadanya,”  barang  siapa  telah  bersumpah,  kemudian ia  melihat  sesuatu  yang  lebih  baik  dari  sumpahnya, maka  hendaklah  ia  mengerjakan  sesuatu  yang  lebih
baik  dari  itu,  dan  membayar  denda  (kafarat)  dari sumpahnya tersebut .
Terdapat  perbedaan  pendapat  para  ulama  fiqh mengenai  pemberlakuan  denda.  Beberapa  ulama berpendapat  bahwa  sanksi  denda  tidak  dapat diberlakukan dan beberapa ulama yang lain memperbolehkan  adanya  sanksi  denda.  Ulama  yang memperbolehkan  adanya  denda  adalah  ulama  Mazhab Hambali  termasuk  Ibnu  Qayyum  dan  Ibnu  Taimiyah, sebagian  besar  ulam  Mazhab  Maliki,  ulama  Mazhab Hanafi  dan  sebagian  ulama  dari  golongan  Mazhab Syafi’i. Alasan ulama yang memperbolehkan hukuman denda didasarkan pada sebuah Hadis riwayat dari Bahz bin Hukaim yang membahas tentang zakat unta bahwa Rasulullah SAW bersabda siapa yang membayar zakat untanya  dengan  patuh,  akan  menerima  imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan  mengambilkan,  serta  mengambil  dari  hartanya sebagai  denda  dan  sebagai  hukuman  dari  tuhan  kami (HR. an-Nasa’i). Menurut ulama yang memperbolehkan, hadis tersebut telah memperlihatkan bahwa Rasulullah SAW memberlakukan denda kepada orang yang tidak ingin membayarkan zakatnya .
Sedangkan  untuk  ulama  yang  tidak  memperbolehkan adanya  denda  yaitu  ulama  Syafi’i,  Muhammad  bin Hasan  Asy  Syaibani  dan  beberapa  ulama  Mazhab Maliki. Landasan alasan ulama melarang bahwa sanksi denda  yang  telah  dilakukan  pada  awal  Islam  telah dibatalkan  (nasakh)  oleh  hadis  Rasulullah  SAW, diantaranya  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah bahwa  di dalam  harta seseorang tidak ada  harta orang lain selain zakat .
Tidak  terdapat  larangan  dalam  menetapkan  denda dalam  Islam  selama  bertujuan  untuk  melindungi  hak pemberi  pembiayaan  dan  terdapat  persetujuan  dua belah  pihak  pada  saat  akad  berlangsung.  hal  tersebut sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  17/DSN- MUI/IX/2000  tentang  hukuman  berupa  denda  kepada penerima  pembiayaan  yang  menunda  atau  mengulur waktu  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayarannya. Adapun  isi  dari  fatwa  DSN-MUI  Nomor  17/DSN- MUI/IX/2000 sebagai berikut hukuman yang disebutkan  dalam  fatwa  ini  adalah  hukuman  yang diberikan  oleh  LKS  kepada  nasabah  yang  sengaja menunda  pembayaran  meskipun  mampu  membayar. Nasabah  yang  tidak  mampu  membayar  karena  alasan force  majeur  tidak  boleh  dikenakan  sanksi.  Nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran dan tidak  memiliki  niat  untuk  membayar  hutangnya  dapat dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir dengan  tujuan  agar  nasabah  lebih  patuh  dalam melaksanakan  kewajibannya.  Sanksi  dapat  berupa denda  yang  jumlahnya  disepakati  dan  ditentukan  saat akad  ditandatangani.  Uang  yang  diperoleh  dari  denda akan digunakan sebagai dana social .
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dalam  mengeluarkan sebuah  fatwa  akan  mengamati  keadaan  atau  situasi yang terjadi pada Lembaga Keuangan Islam (LKI) dan kondisi masyarakat. Terdapat keadaan dimana nasabah yang  mampu  namun  mengulur-ulur  waktu  dalam
memenuhi  kewajiban  pembayarannya.  Oleh  sebab  itu, DSN  mengeluarkan  fatwa  tentang  nasabah  mampu yang mengulur-ulur (menunda) pembayaran .

## 4. Kesimpulan
Pembiayaan  Bai’  Bitsaman  Ajil  (BBA)  merupakan transaksi jual beli yang muncul seiring perkembangannya zaman untuk mempermudah pemenuhan  kebutuhan  dimana  pembayarannya  akan dibayar  pada  waktu  yang  akan  datang  atau ditangguhkan. Di kalangan ulama, hukum BBA terbagi menjadi dua sebagian ulama ada yang memperbolehkan  yaitu  dari  jumhur  ulama.  para sahabat,  tabiin,  dan  Zaid  bin  Ali.  Sedangkan  untuk yang  melarang  adanya  transaksi  BBA  dari  golongan Zaidiyah,  Ibadhiyah,  Imam  Yahya,  al-Jashash  al- Hanafi,  sebagian  ulama  Syafi’iyah,  sebagian  ulama hanabilah,  dan  Zhahiriyah.  Penerapan  denda  pada transaksi  BBA  dapat  dilakukan  namun  dengan  tujuan melindungi  hak  pemberi  pembiayaan  dan  menurut fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSNMUI/IX/2000 tentang hukuman  berupa  denda  kepada  penerima  pembiayaan yang  mampu  tapi  menunda  atau  mengulur  waktu dalam  memenuhi  kewajibannya  pada  pembayaran maka hukumnya mubah.

## Daftar Rujukan
[1] Albanjari,  F.  R.,  &  Subagyo,  R.  (2019).  Penerapan  Sanksi Denda pada Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di Baitul Maal Wat Tamwil  (BMT)  Pahlawan  Tulungagung  atas  Keterlambatan dalam  Pembayaran  Angsuran. JMK  (Jurnal  Manajemen  Dan
Kewirausahaan), 4 (3), 221. DOI: https://doi.org/10.32503/jmk.v4i3.595 .
[2] Amri,  A.  (2019).  Denda  dalam  Bai’  Bitsaman  Ajil  Menurut Fiqih  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN). Jurnal Ekonomi  Syariah,  Akuntansi  dan  Perbankan  (JESKaPe),  3 (1), 56–74. DOI: https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i1.440 .
[3] Nurmusyahidah,  N.,  Hamid,  A.,  &  Famauri,  A.  T.  (2019). Problematic  Financing  Fine  in  Indonesian  Ulema  Council Perspective. International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious
Understanding, 6 (5), 241. DOI:
https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1075 .
[4] Sari,  R.  A.,  &  Zaki,  I.  (2020).  Kesesuaian  Akad  Murabahah Dengan  Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  Bank  Jatim  Unit Usaha  Syariah. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan, 6 (6),  1259.  DOI: https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1259- 1271 .
[5] Marta  Saputra,  F.,  &  Faniyah,  I.  (2021).  Restrukturisasi  Kredit Kendaraan  Bermotor  Perusahaan  Pembiayaan  Akibat  Situasi Pandemic  Covid-19. UNES  Law  Review,  4 (2),  198–206.  DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.226 .
[6] Sigit,  P.,  Saepudin,  A.,  Bahri,  S.,  &  Purnama,  Y.  (2021). Implementasi  Denda  Pada  Akad  Murabahah  Dalam  Perspektif Ekonomi  Syariah  Di  BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera (PAS). Eksisbank:  Ekonomi  Syariah  dan  Bisnis  Perbankan, 5 (1), 131–146. DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.113 .
[7] Chattha, M. K., & Hyder, M. (2019). China-Pakistan Economic Corridor: Where is the money going?. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 3 (1), 100–114. DOI: https://doi.org/10.24294/jipd.v3i1.1117 .
[8] Said  Syah,  F.  A.  (2022).  Financing  Restructuring  Effort  to Handle Problem Financing During in the Pandemic Time Covid- 19  at  PT.  Bank  Sumut  Syariah  Kantor  Cabang  Pematang Siantar. Al-Kharaj:  Journal  of  Islamic  Economic  and  Business, 4 (1), 55–65. DOI: https://doi.org/10.24256/kharaj.v4i1.2133 .
[9] Evans,  R.  B.,  Kraeussl,  R.,  Matos,  P.,  &  Spaenjers,  C.  (2021). The  Fine  Art  of  Financing:  The  Jpmorgan  Private  Bank  and Lending  Against  Art. SSRN  Electronic  Journal .  DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2974588 .
[10] Magni, C. A., Marchioni, A., & Baschieri, D. (2022). Impact of financing  and  payout  policy  on  the  economic  profitability  of solar  photovoltaic  plants. International  Journal  of  Production
Economics, 244 . DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108338 .
[11] Mustafa,  M.  A.  (2020).  The  Penetapan  Denda  Terhadap Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Perbankan  Syariah. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 2 (2), 159– 175. DOI: https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914 .
[12] Bai,  M.,  Li,  S.,  Xu,  L.,  &  Yu,  C.  F.  (Jeffrey).  (2022).  How  do Overconfident  Ceos  Respond  To  Regulation  Fair  Disclosure? Evidence  from  Financial Report Readability. Finance Research Letters , 50. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103349 .
[13] Surepno,  S.,  &  Inayah,  N.  (2022).  Analisis  Kesesuaian Perlakuan  Akuntansi  Murabahah  Berdasarkan  PSAK  102  di BMT  Usaha  Artha  Sejahtera. Al-Mal:  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan  Islam,  3 (1),  1–13.  DOI: https://doi.org/10.24042/al- mal.v3i1.10812 .
[14] Prisznyák,  A.  (2022).  Bankrobotics:  Artificial  Intelligence  and Machine  Learning  Powered  Banking  Risk  Management Prevention  of  Money  Laundering  and  Terrorist  Financing. Public Finance Quarterly, 67 (2), 288–303. DOI: https://doi.org/10.35551/PFQ_2022_2_8 .
[15] Sartika,  M.  B.,  &  Fithria,  A.  (2021).  Analisis  Perlakuan Akuntansi  Syariah  Pada  Produk  Pembiayaan  di  BMT  Batik
Mataram  Yogyakarta. Jurnal  REKSA:  Rekayasa  Keuangan,
Syariah dan Audit, 8 (1), 31. DOI:
https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i1.3802 .
[16] Pohribna,  N.,  Petlenko,  Y.,  Chervinska,  T.,  &  Kharlamova,  G. (2022).  Hybridization  of  financing  as  a  transition  strategy  to transparent,  accountable,  and  efficient  university  management: The  case  of  Ukraine. Problems  and  Perspectives  in
Management, 20 (1), 164–176. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.15 .
[17] Zhou,  D.  (2021).  Image  Recognition  Of  Pledges  of  Capital Stock In Small- and Medium-Sized Enterprises Based on Partial Differential  Equations. Advances  in  Mathematical  Physics , 2021. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/6548344 .
[18] Huda,  S.,  &  Isnandar,  F.  R.  (2020).  Analisis  Mitigasi  Risiko Pada  Pembiayaan  Mudharabah  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri. MASLAHAH  (Jurnal  Hukum  Islam  dan  Perbankan  Syariah), 11 (1), 55–67. DOI:
https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i1.2760 .
[19] Paramansyah,  A.,  Abdillah,  I.,  &  Damayanthi,  D.  (2020). Implementasi  Akad  Ba’i  Istishna  dan  Ba’i  Taqsith  Pada Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  (Non  Bank)  di  Perumahan Islami  Indonesia. Al-Kharaj :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &
Bisnis Syariah, 3 (1), 72–87. DOI:
https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.189 .
[20] Sadique,  M.  A.  (2015).  Application  of  Profit  and  Loss  Sharing Modes  In  Trade  Financing  for  Small-Scale  Businesses:  An Alternative To Debt Based Financing. IIUM Law Journal, 23 (1). DOI: https://doi.org/10.31436/iiumlj.v23i1.165 .