Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7, No. 2, Desember 2018, pp. 87-96 ISSN 2310-6051 (Print), ISSN 2548-4907 (online) Journal hompage https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

## DINAMIKA KAMPANYE POLITIK DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL (Studi Deskriptif - Analitis Kampanye Pemilukada Serentak 2018 di Propinsi Jawa Tengah)

## Muchamad Yuliyanto
yuliyanto@undip.ac.id
Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

## Article Info
Keyword: political campaigne, kinds of campaigne, contents of campaigne, media campaigne

## Abstract
As part of political activities in the practical democracy, a political campaign is one of an important persuasive tool for attracting constituent in the general election. By using these tools, politician send ideas, vision and mission to attract the public and to win the political contestation. By applying mix-methods, quantitative and qualitative, this  study  tries  to  describe  the  general  election  campaign  used  in  the  governor election of Central Java province 2018. This study found some campaigns strategies including;  1)  direct  campaign  or  direct  communication  between  the  governor candidate  and    the  constituent;  public  communication  and  public;  (2)  political campaigns via mainstream media, in this case newspaper, radio, TV as  well as via traditional media such as billboard, calender, et;  (3) social media campaign that are used for creating online communication with constituents. This study suggests that in the  digital  era,  candidates  should  focusing  on  the  social  media  campaign  as  this channel is wider
used by the Indonesian public. Copyright © 2018 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi.
Corresponding Author:
Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang 1269 Email: yuliyanto@undip.ac.id

## PENDAHULUAN
Salah satu agenda reformasi politik di negeri ini adalah  perubahan  dan  perbaikan  sistem  politik  dan praktik  demokrasi  sebagai  instrumen  untuk  mengelola pemerintahan  dan  kepentingan  publik.  Sistem  politik zaman  Orde  Baru  yang  berbingkai  monolitik  dan praktik demokrasi melalui pemilihan umum (demokrasi elektoral)  yang  ditengarai  penuh  rekayasa  dan  tidak demokratis,  selanjutnya  sejak  1998  telah  mengalami transformasi  secara  fundamental.  Hal  ini  ditandai dengan  sistem  politik pluralistik yang  memberi kesempatan  tumbuh  subur  partai  politik  dan  praktik pemilihan umum  yang  lebih terbuka, demokratis, jujur dan  adil.  Sehingga  terdapat  perubahan  peta  kekuatan politik  sebagaimana  hasil  pemilu  1999  dengan  sistem multi  partai  ekstrem,  karena  banyak  parpol  peserta pemilu.  Konsekuensi  yang  dirasakan  langsung  adalah perkembangan  politik  dan  kampanye  pemilu  yang
makin  kompleks  dinamis,dan  bahkan  memasuki  era euphoria  democracy  yang  ditandai  kebebasan berekspresi  dan  mempersuasi  konstituen  sebagai  target pemenangan  dalam  kompetisi  pemilu  tersebut.  Model demokrasi  perwakilan (representative  democracy ) sebagai  warisan  sistem  zaman  Orde  Baru  dipraktikkan terakhir  dalam  pemilihan  presiden  melalui  sidang umum MPR/DPR tahun 1999, hanya dalam waktu lima tahun  mengalami  perubahan  fundamental  dengan memperkuat  demokrasi  melalui  praktik  pemilihan umum  secara    langsung (direct  election) oleh  rakyat untuk  presiden  dan  wakil  presiden  2004  dan selanjutnya  diikuti  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  pada  2005.  Praktik  demikian  pantas dikembalikan  pada  definisi  demokrasi  menurut  Georg Sorensen  (2003;14)  yakni:  “proses  berlangsungnya sebuah  mekanisme  untuk  memilih  pemimpin  politik, dimana  setiap  warga  negara  diberikan  kesempatan
untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik  yang  bersaing  meraih  suara.  Adapun kemampuan  (warga  negara)  untuk  memilih  diantara para  pemimpin  politik  pada  masa  pemilihan  disebut demokrasi”.
Definisi  di  atas  memperjelas  demokrasi  dengan model  pemilihan  langsung  merupakan  metode  untuk mempraktikkan  demokrasi  yang  berupaya  memberi kesempatan  dan  otonomi  kepada  setiap  warga  negara sebagai  partisipaan  dalam  kompetisi  pemilu  untuk mendapatkan  pemimpin  yang  akan  mengelola public polecy melalui  lembaga  eksekutif  maupun  legislatif. Apalagi  bahwa  pasca  reformasi  terdapat  semacam pandangan  dan  dukungan  terhadap  demokrasi  sebagai consensus bersama untuk sarana mengelola kepentingan umum dan sistem pemerintahan kita.
Berikutnya  indikasi  dari  sebuah  negara mengalami  perkembangan  demokrasi  adalah  terdapat prasyarat  yakni  muncul  banyak  asosiasi  sosial  dan kekuatan  politik  yang  makin  beragam.  Kemajemukan kekuatan  politik  yang  direpresentasikan  secara  legal- formal  melalui  partai  politik  telah  membawa konsekuensi pemilihan umum sejak 1999 selalu diikuti banyak  parpol,  termasuk  didalam  dinamika  sosial politik  diikuti  tumbuh  subur  perkumpulan  dan komunitas  sebagai  asosiasi  sosial  yang  sering beriringan  dengan  dinamika  perpolitikan  seperti pemilihan  umum  maupun  pemilihan  presiden  dan kepala  daerah  secara  langsung.  Oleh  karenanya,  mulai terdapat kompetisi dan upaya untuk saling  memenangi perhelatan pemilu di tengah keragaman politik. Realitas tersebut  secara  konseptual  dapat  diselesaikan  melalui jalan  demokrasi  sebagaimana  pendapat  Haryatmoko (2003:xii)  yakni:  “sistem  politik  yang  mampu menopang pluralitas (kemajemukan) serta menyelesaikan  konflik  (kepentingan)  dengan  cara damai adalah demokrasi”.
Artinya  demokrasi  sekadar  metode  yang merupakan consensus untuk menjadi jalan menyelesaikan  kepentingan  dan  keinginan  banyak individu  maupun  kelompok  dalam  memperbutkan dukungan  masyarakat  untuk  mengelola  pemerintahan dan  kekuasaan  negara.  Adapun  praktiknya  melalui pemilihan  umum  (general  election)  yang  memberi kesempatan  penuh  warga  negara  memberikan
pilihannya (public choice), dengan dukunga kesepakatan  melalui  konstitusi  dan  regulasi  yang berlaku,  misalnya  dari  UUD  1945,  UU,  Peraturan Pemerintah sampai Peraturan KPU sebagai penyelenggara  pemilu.  Kemudian  dimensi  utama dalamdemokrasi  elektoral  yang  dipraktikkan  melalui pemilihan  umum,  menurut  Hans  Joergen  (dlm  Georg Sorensen;2003:19) terdapat tiga  hal  yakni:  “kompetisi, partisipasi  dan  kebebasan  politik  dan  sipil  untuk menentukan pilihan”.
Hal tersebut dapat dijelaskan, dimensi kompetisi adalah  terdapat  persaingan  diantara  pemimpin  politik (calon  legislatif,  calon  presiden,  calon  DPD  dan  calon kepala  daerah)  untuk  memperoleh  simpati  dan dukungan  elektabilitas  dalam  perhelatan  pemilihan umum.  Upaya  untuk  memperoleh  simpati  dan dukungan  salah  satunya  ditempuh  melalui  kampanye. Sedangkan  partisipasi  sebagai  realisasi  keikutsertaan dan  kesediaan  warga  negara  memberikan  pilihan (konstituensi)  juga  sangat  dipengaruhi  aktivitas kampanye  sebagai  praktik  komunikasi  politik  diantara para  pemimpin  politik  dengan  konstituen.  Khalayak politik  sebagai  subyek  yang  menjadi  target  kampanye politik  tentu  amat  dipengaruhi  (efek)  dari  pesan-pesan selama  kampanye  berlangsung.  Adapun  kebebasan politik dan sipil untuk menentukan piliha sesungguhnya merupakan  feedback  atau  respon  individual  yang dipengaruhi  kuat  aktivitas  kampanye.  Oleh  karena  itu kampanye menjadi salah satu entitas yang amat penting dan  strategis  dalam  aktivitas  pemilihan  umum  baik legislatif,  pilpres  maupun  pemilukada  selama  ini. Uraian  tentang  dinamika  pemilu  dan  keberadaan aktifitas kampanye di dalamnya sebagaimana pengantar di  atas,  maka  rumusan  masalah  yang  dapat  diajukan adalah  bagaimanakah  deskripsi  praktik  kampanye dalam  demokrasi  elektoral  seperti  pada  pemilihan umum  maupun pemilukada serentak yang meliputi arti penting,  model, isu-isu strategis, pendekatan, dan efek kampanye ?

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  tentang  kampanye  politik  ini maka mempergunakan pendekatan kombinasi kuantitatif  dan  dilengkapi  kualitatif.  Adapun  metode yang  dipergunakan  adalah mix  methods antara  survey
dengan  indepht  interview  yang  merupakan  kombinasi penyebaran kuesioner terstruktur dan terbuka sekaligus dilengkapi  wawancara  mendalam  dengan  informan yang  berkompeten  yakni ketua team kampanye politik dalam pilkada serentak 2018. Selanjutnya pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  adalah purposive  sampling  yakni  mereka  yang  merupakan warga  negara  yang  memiliki  hak  pilih  dalam pemilukada. Teknik pengambilan sampel mempergunakan multistage  random  sam pling  dimana pengambilan sampel dilakukan secara bertahap dengan jumlah sampel yang diambil tergantung jumlah pemilih dari masing-masing kabupaten/kota. Secara keseluruhan  jumlah  sampel  di  provinsi  Jawa  Tengah untuk  penelitian  tentang  kampanye  pemilukada Gubernur-  Wakil  Gubernur  sebesar  3.010  responden. Disamping  itu  untuk  melengkapi  temuan  penelitian juga  dilakukan  observasi  dalam  bentuk  pengamatan langsung peneliti ke daerah yang sedang diselenggarakan  pemilihan  umum  kepala  daerah serentak  yakni  pemilukada  bupati/walikota  bersamaan dengan  pemilukada  gubernur/wakil  gubernur.  Seperti diselenggarakan  di  Kabupaten  Kudus,  Karanganyar, Banyumas,  Kabupaten  Tegal,  Magelang  dan  Kota Tegal.

## PEMBAHASAN

## 1.Definisi Kampanye
Pembahasan  diawali  dengan  penjelasan  tentang praktik  demokrasi  dalam  format  yang  bisa  diketahui saat  ini,  menurut  Smita  Notosusanto  (Tempo,  Edisi Juli: 2005) adalah:
“(1)  demokrasi  prosedural  dimana  dalam  praktik seperti  pemilu  menekankan  sebatas  pranata  pemilu yang  jujur  adil  serta  pranata  ketatanegaraan  yang mencerminkan  Trias  Politika;  kekuasaan  legislatif, eksekutif  dan  yudikatif.  Dan  (2)  demokrasi  substantif dimana praktik seperti pemilu  lebih  menekankan  pada perlindungan  hak-hak  sipil  dan  warga  negara  yang sadar hak dan kewajiban di negara demokrasi. Jenis ini mengutamakan  fatsun  politik  yang  diabdikan  untuk kepentingan publik”.
Kampanye  sebagai  bagian  aktivitas  politik dalam pemilu sudah seharusnya mengacu dan menjadi pilar  penegak  praktik  demokrasi,  sebagai  sarana
memajukan  dan  menyejahterakan  rakyat  sebagai kontistuen  di  dalamnya.  Adapun  definisi kampanye menurut  Rogers  &  Stoney  (dlm  Antar  Venus;2004, h.7) adalah:
“serangkaian  tindakan  komunikasi  yang  terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar  khalayak  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan pada  kurun  waktu  tertentu.  Segala  tindakan  dalam kampanye adalah menjalankan prinsip persuasi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuannya”.
Kampanye  merupakan  salah  satu  aktivitas komunikasi  yang  direncanakan (by  design) dengan prinsip  mengubah  pandangan,  respon,  sikap  dan bahkan  sampai  perilaku  atau  tindakan  yang berhubungan  dengan  sebuah  subyek  atau  peristiwa dalam  perhelatan  kompetisi  antar  pemimpin  politik pada  saat  pemilihan  umum  termasuk  pemilukada serentak.  Dalam  perhelatan  pemilihan  umum  maka sudah  menjadi  pengetahuan  konseptual  terdapat  target yang  merupakan  konstituen  dalam  kategori:  pemilih kritis,  pemilih  skeptis,  pemilih  antipati  dan  pemilih pragmatis. Mereka dapat didekati bahkan “ditaklukkan”  para  politisi  untuk  mendapatkan dukungan  suara  hanya  melalui  kampanye  politik. Adapun  mekanisme  kampanye  dalam  perspektif komunikasi dapat dijelaskan  sebagai berikut:
Adapun feedback yang  menjelaskan  sebagai efek  dari  aktivitas  kampanye  dapat  berupa  simpati kemudian  dapat    berlanjut  menjadi  sikap  yang berorientasi putusan untuk memilih atau tidak memilih kepada  kandidat  sesuai  pandangan  dan  ekspektasinya. Disamping  itu terdapat  pula determinant  factor diluar isi  pesan  dalam  kampanye  sebagai  pertimbangan pemilih  saat  menentukan  pilihan,  seperti;  kecakapan pribadi, integritas, background dan tentu
kompetensinya.  Hal  demikian  sesuai  dengan  jenis kampanye  yang  paling  populer  untuk  kepentingan politik,  menurut  Charles  U  Larsen  (dlm  Antar  Venus, 2004:  52-54)  berikut:  “ candidat  oriented  campaigns , yakni  kampaye  yang  dilakukan  hanya  berorientasi kepada  kandidat  yang  umumnya  dimotivasi  oleh keinginan untuk meraih kekuasaan politik”.
Adapun  jenis  kampanye  ini  sering  disebut political campaigns dengan tujuan untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat yang diajukan partai  politik  maupun  perseorangan  agar  dapat menduduki  jabatan  politik  yang  diperebutkan  lewat pemilihan  umum.  Seperti  pemilukada  Gubernur/wakil gubernur  dan  bupati/wakil  bupati  secara  serentak  di Jawa  Tengah  2018  ini.  Pada  praktik  kampanye  politik di lapangan maka menurut Rogers & Storey (1987,dlm Venus;2004:7)    terdapat  beberapa  karakteristik, diantaranya:
1) Sumber kampanye selalu dapat diidentifikasi dengan jelas, yakni para politisi atau juru kampanye dari parpol atau profesional yang diperbantukan selama  kampanye pada waktu tertentu.
2)  Pelaksanaan  kampanye  selalu  terikat  dan  dibatasi waktu,  yakni  berdasar  ketentuan  dari  keputusan  KPU selaku  penyelenggara  pemilu,  misalnya  kampanye pemilukada  serentak  sejak  15  Januari  sampai  23  Juni 2018.
3)  Sifat  gagasan  (isi  pesan)  yang  disampaikan  terbuka untuk  diperdebatkan  khalayak  selaku  target  dari aktivitas  kampanye,  misalnya  pembangunan  bidang pertanian  dengan  kebijakan  kartu  petani  dari  calon gubernur Jawa Tengah.
4)  Memiliki  tujuan  yang  tegas,  variatif  dan  spesifik serta  mudah  terukur,  yakni  memperoleh  dukungan suara untuk memenangi kompetisi politik serta berdasar kuantifikasi  suara  melalui  perolehan  suara  dalam pemilu  atau  pemilukada  seperti  Pemilihan  Gubernur/ Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.
5) Modus penerimaan pesan bersifat sukarela dan tidak ada  paksaan  karena  bersifat  persuasive  saja.  Terpaan pesan kampanye diterima dan direspon khalayak secara sukarela  berdasar  hasil  analisis  dan  respon  terhadap berbagai isu yang merupakan pesan kampanye tersebut. 6) Modus pelaksanaan kampanye diatur kode etik atau standar  etika tertentu,  misalnya  tidak  menyebarkan
hoaks, finah,  kebohongan dan penyebaran hate speech apalagi  yang  bernuansa  SARA.  Hal  demikian  diatur dalam peraturan KPU tentang kampanye.
7)  Sifat  kepentingan  mempertimbangkan  kepentingan pihak  lain  pula,  artinya  gagasan,  visi  dan  misi  yang disampaikan  dalam  kampanye  selalu  berhubungan dengan public interest untuk menciptakan kesejahteraan dan  kebaikan  bersama.  Kampanye  pemilihan  kepala daerah  mengusung  tema  yang  berhubungan  dengan kepentingan dan harapan konstituen, seperti ketersediaan lapangan kerja, kemajuan ekonomi rakyat, ketahanan  pangan,  kesetaraan  gender,  perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## 2. Sumber Informasi Politik
Masyarakat  selalu  mengikuti  perkembangan  politik sejak  diberlakukan  pemilihan  langsung  kepala  daerah melalui media yang dapat diaksesnya. Konstituen yang memiliki  hak  pilih  sebelum  maupun  setelah  menerima terpaan  pesan  kampanye  politik,  sesungguhnya  telah memiliki  sumber  informasi  tentang  politik  termasuk pemilihan  gubernur.  Adapun  kebiasaan  mereka  dalam mengakses  sumber  informasi  politik  dapat  diketahui sebagaimana  hasil penelitian  terkait sumber  informasi tentang  politik  dan  pemilu  gubernur  2018,  sebagai berikut:

## Sumber Informasi Tentang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur 2018
Sumber: Hasil Penelitian,Agustus 2017
Sumber  informasi  yang  mendeskripsikan  akses
Sumber Informasi Pilgub Fre- quency Per- cent Valid Per- cent Media Elektronik (TV, 269 8.9 33.4 Koran/Majalah 59 2.0 7.3 Brosur/ Leaflet 4 .1 .5 Teman /Saudara 171 5.7 21.2 Media Sosial/ Internet 188 6.2 23.4 Perangkat Desa, KPU 16 .5 2.0 Baliho/Sanduk, dll 75 2.5 9.3 Tim sukses Parpol 6 .2 .7 PNS / Guru 17 .6 2.1 Total 805 26.7 100.0 Missing System 2205 73.3 Total 3010 100. 0
masyarakat  terhadap  media  maka  dapat  diketahui bahwa di  Jawa Tengah  media  yang dominan dijadikan sarana mendapatkan informasi adalah: media elektronik (Televisi  dan  Radio),  Media  Sosial/Internet,  ingroup (kelompok berteman) dan outdoor  media (pemasangan baliho,  spanduk  dan  umbul-umbul).  Artinya  di  Jawa Tengah  hampir  berimbang pemanfaatan  media sebagai sumber  informasi  politik  seperti  pemilihan  gubernur atau  pemilukada  serentak  yang  meliputi; media mainstream, outdoor media dan media sosial/internet . Berikutnya  media  mainstream  seperti  televisi  sebagai sumber informasi bagi masyarakat Jawa Tengah, maka dapat  diketahui  dari  hasil  penelitian  tentang  peta kebiasaan  menonton  TV  berdasar  waktu  seperti  tabel berikut:

## Durasi Menonton Tayangan Televisi Masyarakat Jawa Tengah

## Sumber: Hasil Penelitian,Agustus 2017
Deskripsi  tabel  di  atas  maka  dapat  diketahui kebiasaan  menonton  TV  yang  dominan  di  masyarakat Jawa Tengah adalah primetime yang merupakan waktu utama  dalam  suatu  keluarga  menyempatkan  waktu menonton  siaran  TV  (pkl  19.00  –  21.00).  Diikuti mereka  yang  memiliki  kebiasaan  menonton  TV  pada pukul  17.00  –  19.00.  Oleh  karena  itu,  kedua  waktu amat  strategis  untuk  memasang  iklan  atau  ekspose pemberitaan  tentang  kegiatan  kampanye  politik  pada saat  pelaksanaan  pemilu  dan    pemilukada,  bahkan dalam kegiatan Debat Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa  Tengah  yang  diselenggarakan  KPU.  Media
mainstream  (khususnya  televisi)  masih  diyakini  dapat dijadikan sarana meningkatkan popularitas, menyosialisasikan  gagasan  dan  visi  misi  bahkan mampu  membentuk  opini  publik  yang  dapat mengorientasikan pandangan seseorang kearah putusan menentukan pilihan. Hal demikian sejalan dengan Teori Agenda Setting (Maxwell  McCombs & Donald Show; dlm Littlejohn; 2009: 415) bahwa khalayak tidak hanya mempelajari  isu-isu  pemberitaan  melalui  media,  akan tetapi  juga  mempelajari  seberapa  besar  signifikansi diberikan kepada suatu isu atau topic berdasarkan cara media  massa  memberikan aksentuasi terhadap  isu atau topik  tersebut.  Media  massa  (seperti  TV)  diyakini merupakan  agen  yang powerfull  effects kepada khalayak  dalam  membentuk  opini  dan  mengarahkan pandangan  seseorang  terhadap  obyek  tertentu  seperti pilihan  dalam  pemilu.  Apa  yang  menjadi  agenda penting  bagi  media  kemudian  juga  menjadi  agenda publik,  yakni  isu  yang  dianggap  penting  pula  oleh khalayak  setelah  memperoleh  terpaan  informasi  dari media, seperti kampanye pemilu  melalui  media  massa. Adapun  media  sosial  sebagai  instrumen  baru  untuk memperoleh  informasi  politik  karena  memiliki beberapa  sifat  yang  menunjukkan  kelebihan  seperti; interaktif,  variatif,  cepat  da  terus  berubah,  aksesibel, mudah  dan  makin  murah  diakses  publik,  cover  area yang hampir tak terbatas, amat personal karena mampu masuk ke ruang pribadi tiap individu selaku user media maya  tersebut.  Sedangkan  ingroup  yang  menunjukkan perilaku kolektif masyarakat sesungguhnya menempatkan  relasi  individu  dalam  satu  kelompok sering  dijadikan  sumber  mencari  informasi  terkait politik seperti pemilihan umum.

## 3. Model Kampanye
Kampanye sebagai upaya persuasi kepada calon pemilih  dalam  kompetisi  pemilukada  serentak,  maka amat dipengaruhi model yang dilaksanakan. Masyarakat  selaku  pemilih  memiliki  respon  dan ketertarikan  yang  beragam  terhadap  model  kampanye dalam  pemilu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  model kampanye yang disukai dan dinilai efektif mempengaruhi  pandangan  dan  penilaian  terhadap komunikator politik, sebagai berikut:

## Model Kampanye Yang Disukai
Waktu Menonton Televisi Fre- quenc y Per- cent Valid Percent 5-7 Pagi 94 3.1 3.1 7-9 Pagi 56 1.9 1.9 9-11 Pagi 50 1.7 1.7 11-13 Siang 55 1.8 1.8 13-15 Siang 60 2.0 2.0 15-17 Sore 154 5.1 5.1 17-19 Petang 362 12.0 12.0 19-21 Malam 1517 50.4 50.4 21-23 Malam 321 10.7 10.7 Diatas jam 23 20 .7 .7 Tidak pernah 321 10.7 10.7 Total 3010 100.0 100.0

## dan Dianggap Efektif
Sumber: Hasil Penelitian,Agustus 2017 Deskripsi hasil penelitian peta model kampanye yang  disukai  dan  efektif  maka  dapat  diketahui  bahwa model kampaye yang disukai masyarakat Jawa Tengah terutama  adalah:  (1) direct  communication dalam format  dialog  langsung (face  to  face  communication) antara  calon  pemimpin  dengan  konstituen  yang dilakukan  secara  intensif  dan  massif  di  wilayah  Jawa Tengah.  Misalnya  dialog  dalam  pengajian  akbar  atau dialog  dengan  buruh  pabrik.  Kemudian  (2)  kampanye terbuka (open  campaigns) dimana  diselenggarakan  di tempat terbuka seperti lapangan, alun-alun atau stadion, meski hal ini makin sulit dijadikan sarana mempersuasi pemilih,  namun  sebagai  upaya show  of  supporter menjadi penting untuk meyakinkan tingkat popularitas sebagai  calon  dalam  kompetisi  pemilu,  yang  biasanya diselenggarakan  pada  akhir  masa  kampanye  politik.
Misalnya  kampanye  akbar  di  alun-alun  kota.  Dan  (3) bhakti  sosial  ke  masyarakat,  yang  dimaksud menyelenggarakan  kampanye  dengan  memberikan pelayanan  umum    sebagai  wujud  kepedulian    (public care) kepada masyarakat, dengan harapan memperoleh simpati  dan  dukungan  yang  dapat  diorientaskan  pada putusan  menentukan  pilihan  kepada  calon  pemimpin dalam  masa  pemilu  tersebut.  Seperti  mengadakan donor  darah  massal,  pembagian  bantuan  raskin,  dan bersih  makam,  Adapun  media  sosial  dan  online  masih dianggap minim sebagai sarana kampanye yang efektif karena  keterbatasan  akses  atau  rendahnya  ketertarikan terhadap media baru tersebut.
Deskripsi model kampanye di atas menunjukkan bahwa  kampanye  politik  media  sosial  maupun  online (online campaigns) dalam pemilukada serentak  2018 di  Jawa  Tengah,    belum  menjadi  andalan  utama dimanfaatkan  para  pelaku  kampanye.  Analisis  yang dapat  penulis  kemukakan  bahwa  terdapat  beberapa argumentasi  berdasar  hasil  penelitian  (Agustus  2017) sebagai  berikut:  (1)  secara  demografis  struktur penduduk  yang  mewakili  generasi  milenial  pada  usia 17 -30tahun (15,0%) belum berimbang dengan generasi lama berusia 45 -65 tahun (27,50%) yang belum terlalu familier  dengan  media  now,  dan  masih  menyukai media  mainstream  maupun  komunikasi  langsung dengan calon. (2) secara geografis penduduk di wilayah Jawa  Tengah  sebagian  besar  (55,50%)  tinggal  di perdesaan  dengan  kondisi  perbukitan  dan  pegunungan yang  sering  mengalami  kesulitan  mengakses  media online  sehingga  terdapat    kendala  teknis  ketika  ingin memanfaatkan  media  daring  tersebut.  (3)  kemudahan memanfaatkan  media  offline  karena  pertimbangan teknis  dan  tidak  terlalu  membutuhkan  kapasitas berpikir  dan  berdiskusi  “serius”  sebagaimana  ketika memanfaatkan media online atau media sosial. C.3. Isu Kampanye dan Referensi Politik Salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  keberhasilan aktivitas  kampanye  adalah  isu-isu  strategis  sebagai pesan  untuk  disampaikan  kepada  khalayak.  Sehingga isu  tersebut  sesuai  harapan  dan  diskursus  yang berkembang  di  tengah  masyarakat.  Sesungguhnya  isu dalam  kampanye  menunjukkan  gagasan,  visi  dan  misi yang  akan  direalisasikan  ketika  memegang  polecy maker  di  lembaga  eksekutif  (kepala  daerah)    maupun
Model Kampanye Fre- quenc y Per- cent Valid Percent Dialog tatap muka/ 1101 36.6 36.6 Pasang Spanduk/ 131 4.4 4.4 Iklan di TV 91 3.0 3.0 Kampanye terbuka di 443 14.7 14.7 Kalender/ Stiker/ 20 .7 .7 Bhakti Sosial ke Masyarakat 396 13.2 13.2 Media Sosial 31 1.0 1.0 Konser Musik/ 129 4.3 4.3 Iklan di Koran 5 .2 .2 Iklan di Radio 4 .1 .1 Pertemuan rutin/ 118 3.9 3.9 Pemberian kenangan 70 2.3 2.3 Pasar Sembako Murah 288 9.6 9.6 Jalan Sehat/ Sepeda Santai 31 1.0 1.0 Khitanan Massal 3 .1 .1 Debat di TV 18 .6 .6 Tidak tahu 131 4.4 4.4 Total 3010 100.0 100.0
lembaga  legislatif  (DPR).  Keberhasilan  meyakinkan konstituen  melalui  kampanye  politik  karena  isu-isu strategis yang diangkat ke dalam pesan kampanye, ikut mendorong  partisipasi  pemilih  yang  pada  ujungnya menentukan elektabilitas sebagai calon pemimpin yang bersaing  dalam  pemilu.    Adapun  isu  strategis  yang merupakan berbagai permasalahan dalam perbincangan  publik  untuk  dicarikan  solusi,  dapat diketahui dari  hasil penelitian sebagai berikut:

## Permasalahan yang Menjadi Isu
dalam Kampanye Pilgub 2018
Sumber: hasil penelitian, Agustus 2017
Permasalahan  mendasar  yang  dapat  diangkat  menjadi isu kampanye dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah terfokus  utama  pada  berbagai  sektor,  yakni:  (1) perbaikan  kehidupan  ekonomi  masyarakat  dalam  arti meningkatkan  pendapatan  dan  daya  beli  masyarakat serta menyelesaikan problem kebutuhan lapangan kerja
untuk  menurunkan  pengangguran.  Kemudian  (2) pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur  publik  di wilayah  Jawa  Tengah  yang  menjadi  otoritas  gubernur, dan (3) masih tinggi kemiskinan sehingga membutuhkan  solusi  untuk  menurunkan  jumlah penduduk miskin. Dan terakhir (4) pembangunan sektor pertanian  sebagai  penyangga  kemandirian  pangan maupun  lumbung  padi  nasional.  Keberhasilan meyakinkan publik melalui isu – isu kampanye tersebut di  atas  dalam  praktik    amat  dipengaruhi  kapasitas pelaku  kampanye  politik,  yang  dapat  diidentifikasi  ke dalam  dua  agen  menurut  Signitzer  (1986;  dlm  Antar Venus;  2004:  54)  berikut:  (1)  instrumental  mediator, yakni  komunikator  dalam  kampanye  yang  anonim (tidak  dikenal  nama  secara  personal),  misalnya wartawan,  simpatisan  atau  team  pemenangan  kandidat di  tengah  masyarakat,  dengan  contoh  Gerakan  Santri Gayeng  dalam  menyosialisasikan  program  Calon Gubernur  Ganjar  Pranowo.    Dan  (2)  consumatory mediator,  yakni  subyek  yang  merepresentasikan lingkungan nyata dari situasi atau gagasan dan isu yang dikampanyekan. Misalnya; akademisi atau tokoh agama yang  mewakili  suara  kandidat  tentang  realitas  sosial. Contoh  pernyataan  paguyuban  kyai  kampung  untuk memasyarakatkan  program  Sudirman  Said  yang  akan meningkatkan kualitas sekolah madrasah dan pesantren. Pada  perkembangan  selanjutnya,  setelah  pemilih memperoleh  terpaan  pesan  kampanye,  mereka  akan merespon  dalam  ranah  kognisi  tentang  berbagai  isu kampanye  kemudian  menga  ah  pada  sikap  yang  akan menggiring  pada putusan  menentukan pilihan. Namun dalam  proses  terdapat  faktor  determinan  lain  yakni kehadiran  sumber  referensi  yang  sering  dijadikan pertimbangan  saat  menentukan  pilihan,  diantaranya sebagai berikut :
Isu-isu Strategis Fre- quenc y Per- cent Valid Percent Kemiskinan Masyara- kat 526 17.5 17.5 Ekonomi / Pengang- 1065 35.4 35.4 Biaya Kesehatan ma- hal 60 2.0 2.0 Insfrastruktur Rusak 558 18.5 18.5 Pertanian (Pupuk, 139 4.6 4.6 Keamanan/Ketertiban 55 1.8 1.8 Harga Sembako mahal 208 6.9 6.9 Kasus Narkoba 12 .4 .4 Penegakan Hukum tdk 28 .9 .9 Biaya Pendidikan Mahal 84 2.8 2.8 Banjir/ Longsor 36 1.2 1.2 Kurang Air Bersih 12 .4 .4 Korupsi Aparat 49 1.6 1.6 Kenakalan Remaja 100 3.3 3.3 Kebersihan Ling- 36 1.2 1.2 Tidak tahu 42 1.4 1.4 Total 3010 100.0 100.0

## Pilihan dalam Pilgub 2018
Sumber:  hasil penelitian, Agustus 2017
Deskripsi  hasil  penelitian  di  atas  menunjukkan pemilih  Pilgub  Jawa  Tengah  sebagian  besar  pemilih otonom  yang  memiliki  kemadirian  tinggi  karena  saat menentukan  pilihan  politik  hanya  menuruti  keinginan dan kemampuan diri sendiri. Meskipun demikian ketika mereka  telah  mendapatkan  terpaan  pesan  kampanye dari  kandidat  atau  pelaku  kampanye  dan  mengalami dilema  bahkan    kegoyahan  pilihan  (instability  choice) maka  mereka  akan  mencari  referensi  sebagai  sumber pertimbangan  saat  akan  memutuskan  pilihan,  kepada: (1)  tokoh  masyarakat  setempat  di  lingkungan  tempat tinggal  (RT,RW  dan  tokoh  disegani)  kemudian  (2) teman  kerja  dan  tetangga  dekat  di  sekitar  rumah tinggal.  (3)  kepala  desa/lurah  yang  dijadikan  panutan karena  memiliki  pengaruh  kuat  dalam  keseharian,  (4) pengurus  parpol  setempat  yang  dianggap  memiliki banyak  informasi  politik.  (5)  orangtua  yang  berada dalam  lingkungan  keluarga,  biasanya  kepala  rumah tangga,  dan  terakhir  (6)  tokoh  agama  lokal  di  sekitar kampung  halaman.  Mereka  adalah  pribadi  yang dianggap    memiliki  banyak  informasi  untuk  dijadikan pertimbangan  saat  menentukan  pilihan  dalam  pemilu atau  pemilukada.  Mereka  yang  dikategorikan  sebagai sumber referensi politik  ini, dalam perspektif two way
communication adalah para opinion  leader  yang sering dijadikan  sumber  pertimbangan  terkait  pilihan  seperti pada  pemilihan  gubernur  Jawa  Tengah  2018.  Realitas tersebut    menunjukkan  masih  terdapat  kultur paternalism  di  tengah  masyarakat.  Adapun  penjelasan tentang  proses  seorang  pemilih  dalam  menentukan putusan  politik  setelah  menerima  terpaan  kampanye yakni  mekanisme  dalam  proses  memutuskan  pilihan kepada calon  berdasar tahapan kampanye seperti  pada kompetisi  pemilihan  umum  maupun  pemilihan  kepala daerah.    Maka  dapat  dieksplanasikan  dengan  mengacu konsep siklus  menentukan pilihan dari Yale University Model (dlm Antar Venus; 2004: 20-21 ) seperti berikut:
Surfacing diartikan para calon pemimpin (caleg,
calon  kepala  daerah,  calon  presiden)  melakukan sosalisasi diri maupun kampanye agar dikenal luas oleh konstituen,  melalui  kegiatan  komunikasi  publik maupun  komunikasi  interpersonal  secara  massif  dan intensif sehingga diharapkan menjadi bahan perbincangan  publik  setelah  menerima  terpaan informasi.  Primary,  aktivitas  yang  dilaksanakan  dalam format sosialisasi maupun kampanye makin diorientasikan  atau  dipusatkan  pada  personal  politisi yang  sedang  bersaing  memperebutkan  dukungan konstituen.  Pada  fase  ini  pemilih  makin  memfokuskan pada penilaian  suka atau  menolak terhadap  figur  calon pemimpin  yang  berkampanye.  Berikutnya,  nomination yang  berarti  sikap  dan  langkah  dari  khalayak  selaku konstituen yang makin mengutamakan atau memprioritaskan  figur  calon  tertentu  yang  bersaing dalam  pemilihan  umum,  untuk  dipilih. Election yakni tahap  terakhir  yang  ditunjukkan  dengan  kesediaan khalayak  untuk  menentukan  putusan  pilihan  kepada calon  tertentu,  sehingga  memperoleh  dukungan elektabilitas riil dalam pemilihan umum.
Referensi Untuk Per- timbangan Pilihan Fre- quenc y Per- cent Valid Percent Pengurus Parpol 237 7.9 7.9 Tokoh masyarakat 383 12.7 12.7 Tokoh agama 202 6.7 6.7 Kepala Desa/ Lurah 248 8.2 8.2 Teman / Rekan ker- 300 10.0 10.0 Orang Tua 222 7.4 7.4 LSM 41 1.4 1.4 Ketua RT/RW 178 5.9 5.9 Tidak Ada/ Diri 1095 36.4 36.4 Pasangan Calon 11 .4 .4 Tidak Tahu 93 3.1 3.1 Total 3010 100.0 100.0

## KESIMPULAN
Pertama ,  kampanye  sebagai  salah  satu  format komunikasi  politik  dalam  praktik  demokrasi  elektoral seperti  pemilihan  langsung  kepala  daerah  mengikuti siklus komunikasi dari sosialisasi dan kampanye untuk menyampaikan  gagasan  dan  visi  misi  yang  dijanjikan. Selanjutnya  khalayak  menerima  dan  mengolah informasi  untuk  menilai  kualitas  dan  rasionalitas  dari tawaran  visi  misi,  kemudian  diikuti  sikap  khalayak untuk mendukung dan menominasikan terhadap politisi tertentu menjelang pemilihan, dan baru diakhiri dengan eksekusi politik yang berwujud putusan untuk memilih atau  menolak  terhadap  politisi  bersangkutan  dalam pemilu.
Kedua ,  media  kampanye  yang  dominan  dalam perhelatan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  termasuk pemilihan  gubernur  di  Jawa  Tengah  adalah  direct communications  yakni  komunikasi  politik  langsung dalam  format  kampanye  di  hadapan  publik,  seperti pertemuan  langsung  politisi  dengan  konstituen. Kemudian  disusul  dengan  media  luar  ruang  (outdoor media)  sebagai  instrument  mengenalkan  figur  maupun tawaran  gagasan  kepada  pemilih,  seperti  pemasangan baliho  dan  spanduk  yang  memadai  dan  massif. Meskipun  media  luar  ruang  hanya  efektif  untuk memasyarakatkan calon pemimpin politik, tetapi masih dijadikan referensi publik mengenal figur.
Ketiga , sedangkan media sosial belum menjadi sarana utama  kegiatan kampanye pemilu karena online media maupun  medsos  belum  maksimal  dijadikan  referensi maupun  sumber  informasi  yang  accessible  (mudah diakses)  karena  struktur  usia  penduduk  yang didominasi  old  generation  yang  tidak  terbiasa memanfaatkan  teknologi  infomasi  kontemporer. Disamping  secara  geografis  konstituen  sebagian  besar tinggal  di  wilayah  yang  kesulitan  terjangkau perkembangan teknologi informasi. Sehingga kehadiran media  sosial  atau  media  online  belum  dijadikan sumber informasi atau media kampanye dalam pemilu. Keempat , contents  of  campaigne yang  merupakan pesan  politik  dalam  kampanye  adalah  merupakan  isu- isu  yang  menjadi  perbincangan  dan  harapan masyarakat,  yang  berhubungan  langsung  dengan kepentingan  bersama  dalam  kehidupan  sehari-hari. Jika  diinterpretasikan    maka  isu  tersebut  berhubungan
dengan  public  interest,  misalnya:  kemajuan  ekonomi, lapangan  pekerjaan,  pendidikan,  kesehatan  dan infrastruktur publik.
Kelima , kampanye bukan satu-satunya media strategis sebagai sarana persuasive untuk memperoleh dukungan elektabilitas  dari  konstituen,  karena  dalam  praktik terdapat faktor determinan lain yang ikut mengorientasikan  putusan  pilihan  politik,  yakni keberadaan  dan  peran  dari:  (1) tokoh  masyarakat  yang diwakili  ketua  RT  dan  RW,  (2)  anggota  peer  group sebagai kelompok bermain yang interaktif dalam sehari -  hari,  kemudian  (3)  perangkat  desa  sebagai  panutan sekaligus berpengaruh, (4) tokoh agama atau guru ngaji karena  memiliki  otoritas  moral  dan  terakhir  (5)  kepala keluarga  saat  mendiskusikan  putusan  akhir  menjelang pemilihan umum.

## REKOMENDASI
Penelitian  bidang  komunikasi  politik  dengan fokus  pada  kampanye  politik,  berdasar  analisis  maka dapat direkomendasikan sebagai beikut:
Pertama ,  partai  politik  sebagai  agen  utama  dalam praktik  demokrasi  elektoral  melalui  pemilihan  umum harus  mulai  menyesuaikan  perkembangan  ICT  sebagai instrument  untuk  pelaksanaan  kampanye,  yakni memanfaatkan  kehadiram  teknologi  informasi  berbasis internet berupa media sosial dengan berbagai variasi di dalamnya. Hal ini guna mengantisipasi pemilih milenial yang  melek  ICT  dan  menjadikan  sumber  informasi termasuk kampanye politik pada setiap pemiliha umum. Kedua ,  masyarakat  selaku  pemilih  memiliki  akses informasi  kampanye  politik  yang  makin  terbuka, dilogis  dan  langsung  dengan  politisi  dalam  setiap perhelatan  kompetisi  memperebutkan  dukungan keterpilihan  (elektabilitas)  dalam  pemilu.  Oleh  karena itu  pemilih  harus  maki  kritis  dan  korektif  terhadap  isi pesan  kampanye  politik  yang  merupakan  isu-isu strategis yang langsung berhubungan dengan kepentingan  umum  selama  berlangsung  perhelatan kompetisi  seperti  dalam  pemilihan  umum  untuk memilih kepala daerah maupun anggota legislatif.
Ketiga ,  pada  praktik  pemilu  selain  model  kampanye yang  makin  variatif  maka  terdapat  faktor  determinan yang  amat  memengaruhi  eksekusi  pemilihan  yakni opinion  leader  sebagai  sumber  referensi  politik  saat
memutuskan  pilihan.  Mereka  adalah  bagian  dari endorser  yang  mengorientasikan  putusan  pilihan menjelang  pemilihan  umum.  Oleh  sebab  itu  partai politik  maupun  politisi  harus  membangun  community relations  dengan  mereka  sebagai  bagian  mesin kampanye politik dalam pemiliha umum.
Keempat ,  untuk  keperluan  pengembangan  keilmuan yang bersifat akademik, maka dapat dilakukan penelitian lanjutan  yang  memfokuskan  pada  peran  dan  pengaruh opinion leader maupun media sosial dalam mengarahkan eksekusi  pilihan  pada  saat  pemilihan  umum.  Hal  ini berkaitan dengan pengembangan bidang komunikasi dan kampanye politik dan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Antar Venus, Manajemen Kampanye , Penerbit Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2004 Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokr atisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003 Haryatmoko,
Etika Politik , Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2003 Stephen W Littlejohn (terj.), Teori Komunikasi , Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2009 TEMPO, Edisi Juli, 2005 . SUARA MERDEKA, Edisi 04 Juni 2