## REFLEKSI TERHADAP EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI)
Efriza 1
1 Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  membahas  perkembangan  dinamika  dan  kinerja  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), setelah empat periode dihasilkan anggota-anggota DPD tetapi karena kewenangannya yang minimalis menyebabkan kinerjanya  tak  memuaskan.  Malah,  DPD  bukannya  diwacanakan  kembali  untuk diperkuat  justru  keinginan  yang  menguat  adalah  membubarkan  DPD  yang dianggap  pemborosan  anggaran  negara  saja.  Sebab,  tak  dapat  dipungkiri  kinerja dan  kiprahnya  selama  empat  periode  tidaklah  istimewa  selain  hanya  aksesoris belaka dari lembaga perwakilan kita yang lainnya.

## Kata kunci: DPD, Senator, Kinerja, Amandemen Kelima

## Abstract
This  writing  discusses  the  dynamics  development  and  performance  of  the  Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), after a four-year period produced by DPD members due to their minimalistic authority causing unsatisfactory performance.  Instead,  the  DPD  is  not  being  discouraged  again  to  follow  the  strong desire of dismissing the DPD which says it is a waste of the state budget. Because, it is  undeniable  that  performance  and  work  during  the  four  periods  can  be  special  in addition to mere accessories from our other representative institutions.
Keywords: DPD, Senator, Performance, Fifth Amendment

## PENDAHULUAN
Posisi  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  adalah  para  Duta Nusantara yang dipilih langsung oleh pemilih, sama halnya anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Namun  banyak  pihak  yang  bertanya,  mengapa fungsinya  sebagai  lembaga  perwakilan  daerah  dibuat  menjadi  sangat terbatas. Keberadaaannya seperti “kerakap tumbuh di batu,” dilahirkan tapi seolah  tidak  dikehendaki,  DPD  hadir  dengan  ketidakberdayaannya. Kehadirannya seolah diterima setengah hati. Ini adalah realitas yang harus diterima  negeri  ini  bahwa  adanya  lembaga  seperti  Senator  namun  lemah
dan  menyedihkan  berbagai  kalangan.  Biaya  memilih  dan  dipilih  anggota DPD  sangat  besar,  namun  fungsinya  baru  menjadi  “pelengkap  penyerta”  di lembaga legislatif kita, hingga sekarang menjalani periode keempat lembaga tersebut, (Syafuan Rozi dan Efriza, 2010: 229).
Di  satu  sisi,  tuntutan  peningkatan  peran  dari  DPD  semakin  besar  di dorong oleh publik,  hal ini bisa dipahami karena besarnya harapan daerah agar DPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk memperjuangkan  berbagai  permasalahan  yang  selama  ini  tidak  dan  belum diakomodir  pusat.  Berbagai  kalangan  lainnya  menilai,  DPD  selama  ini belum memperlihatkan kinerjanya secara maksimal yang dibuktikan dengan banyaknya aspirasi daerah yang belum jelas keputusannya. Padahal daerah mendambakan  keputusan  yang  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  harapan mereka, (Majalah Figur, Edisi XIII, 2007: 3).
DPD  untuk  kali  pertamanya  terbentuk  setelah  pemilihan  umum (Pemilu)  tahun  2004,  kini  memasuki  periode  keempat,  dilahirkan  melalui proses  demokrasi  yang  mahal  dan  melelahkan.  Tetapi  kehadiran  “DPD antara  ada  dan  tiada,”  DPD  memang  ada  antara  lain  karena  memang  ada lembaganya,  menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) dalam jumlah ratusan milyar rupiah setiap tahun untuk membiayai kegiatannya,  dan  ada  kerjanya  menyampaikan  usul  (puluhan)  Rancangan Undang-Undang (RUU), menyampaikan ratusan pertimbangan kepada DPR, namun  sebaliknya  tiada  hasil  yang  signifikan,  termasuk  tidak  ada  aspirasi daerah  yang  diwakili  berhasil  diperjuangkan  dengan  baik,  (Ahmad  Farhan Hamid, 2017: 6). Peran dan kewenangan DPD yang dinilai lemah dan masih minim itu, menyebabkan kini, muncul wacana agar peran dan kewenangan lembaga  itu  perlu  diperkuat.  Tetapi,  jika  tak  kunjung  diperkuat,  muncul usulan  agar  DPD  dibubarkan  karena  hanya  memboroskan  anggaran. Lembaga  ini  pun  diasumsikan  tak  seperti  lembaga  perwakilan  lainnya karena  kewenangannya  yang  terbatas,  DPD  disejajarkan  seperti  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetapi berplat merah.
Seiring  dinamika  perkembangan  atas  institusi  DPD,  tatkala Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memperbolehkan  anggota  partai  mendaftarkan diri  sebagai  calon  anggota  DPD  dalam  Pemilu  2009  lalu,  serta  meninjau perkembangan saat itu DPD berlarut-larut terlibat konflik dalam perebutan kursi pimpinan DPD dan juga institusi DPD mengalami degradasi nilai sejak Ketua  DPD  terpilih  sebagai  Ketua  Umum  Partai  Hanura  dan  mengajak rekan-rekannya  di  institusi  DPD  untuk  bersama-sama  hijrah  dengan  cara merangkap  jabatan  sebagai  anggota  Partai  Hanura  sekaligus  sebagai anggota  DPD,  sehingga  keanggotaan  DPD  dan  DPR  terlihat  sama  bahkan institusi  DPD  lebih  mirip  sebagai  Fraksi  tambahan  dalam  tubuh  DPR, realitas  ini  menyebabkan  wacana  membubarkan  DPD  kian  lebih  besar daripada menguatkan institusi ini.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  menyembulkan  rasa  keinginan melakukan  penelitian  lebih  lanjut,  dengan  mengupayakan  untuk  meninjau kembali  terkait  eksistensi  DPD  dalam  hubungan  relasi  kekuasaan  dengan DPR dalam proses kerja bersama sebagai institusi dua kamar dari lembaga perwakilan  rakyat  di  Indonesia.  Sehingga,  Penulisan  ini  diharapkan  dapat menjelaskan  secara  komprehensif  mengenai  sejarah  dan  dinamika hubungan  kedua  lembaga  tersebut,  agar  dapat  dihadirkan  sebuah kesimpulan  dasar  terhadap  dua  arus  pertentangan  antara  memperkuat institusi DPD atau malah membubarkan institusi DPD tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  dalam  penelitian  ini  dirancang  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  menggunakan  metode  studi  pustaka  ( library research ).  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengadakan  studi penelaahan  terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  dan  laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini (M. Nazir,  2003).  Dalam  melakukan  prosedur  studi  pustaka  bahwa  informasi- informasi  yang  dihimpun  dari  sumber  kepustakaan  adalah  yang  relevan
dengan  penelitian  ini,  kemudian  diteliti  dan  dianalisis  serta  dilakukan pengkajian  akan  kelemahan  atau  kekurangan  dari  penelitian-penelitian sebelumnya,  sehingga  kebaruan  riset  ( novelty )  dari  hasil  penelitian  dalam penulisan ini dapat dihasilkan.

## KERANGKA TEORI
Penelitian  ini  dalam  melakukan  penulisannya  tentu  diperlukan dukungan oleh teori atau konsep yang dapat membantu dalam menganalisis permasalahan.  Ada  tiga  teori  atau  konsep  yang  digunakan  yaitu:  pertama, parlemen;  kedua,  fungsi  legislasi;  dan  ketiga,  mengenai  struktur  organisasi parlemen. Untuk memahaminya, uraiannya sebagai berikut.

## a. Lembaga Perwakilan Rakyat (Parlemen)
Mengutip  berdasarkan  pernyataan  Carl  J.  Friedrich,  lembaga perwakilan  rakyat  atau  biasa  disebut  parlemen,  adalah  lembaga  utama dari  pemerintahan  perwakilan  modern,  yaitu  sebagai  majelis  perwakilan rakyat ( representatives assemblies ) yang memunyai fungsi utama legislasi dan  sebagai  majelis  tempat  dilakukannya  pembahasan  ( deliberative assemblies )  untuk  memecahkan  berbagai  masalah  masyarakat  dalam rangka  melakukan  pengawasan  terhadap  fiskal  dan  administrasi pemerintahan  melalui speech and  debate serta questions and interpellation ,  (A.  Rosyid  Al  Atok,  2015:  206).  Sedangkan,  menurut  Jimly Asshiddiqie,  bahwa  fungsi  dari  cabang  kekuasaan  legislatif  yakni:  terdiri dari fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan ( control ), dan fungsi perwakilan  ( representasi ),  (Jimly  Asshiddiqie,  2006:  32-34).  Untuk  lebih memahami  mengenai  lembaga  perwakilan  rakyat  (parlemen)  akan dijelaskan  fungsi  dari  lembaga  perwakilan  antara  lain  dalam  fungsi legislasi berikut ini.

## b. Fungsi Legislasi
Fungsi  legislasi  berkaitan  dengan  kewenangan  untuk  membentuk peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat  warga  negara.  Fungsi
legislasi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi legislasi dalam arti luas dan  dalam  arti  sempit.  Fungsi  legislasi  dalam  arti  luas  termasuk  di dalamnya  membentuk  Undang-Undang  Dasar  (UUD),  sedangkan  fungsi legislasi  dalam  arti  sempit  terbatas  pada  fungsi  membentuk  undang- undang.  Dalam  penulisan  penelitian  ini  bahwa  pembentukan  undang- undang  yang  dimaksudkan  adalah  pembentukan  undang-undang  dalam arti  sempit,  yaitu  pembentukan  peraturan  perundang-undang  yang berupa  undang-undang.  Berkaitan  dengan  pelaksanaan  fungsi  legislasi dalam  pembentukan  undang-undang,  menurut  Jimly  Asshiddiqie terdapat  empat  kegiatan  yang  meliputi:  pertama,  prakarsa  pembuatan undang-undang;  kedua,  pembahasan  rancangan  undang-undang;  ketiga, persetujuan atas pengesahan RUU; dan keempat, pemberian persetujuan pengikatan  atau  ratifikasi  atas  perjanjian  dan  persetujuan  internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya, (Jimly Asshiddiqie, 2007: 159).
Keberadaan  undang-undang  sangatlah  penting  karena  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  konstitusi.  Maria  Faria  Indriati  S. menyatatakan  bahwa,  “karena  materi  muatan  konstitusi  sebagai  aturan dasar/pokok  pada  prinsipnya  sangat  terbatas  pada  hal-hal  yang  pokok dan  mendasar,  maka  untuk  bisa  dilaksanakan  secara  aktual  perlu dirumuskan  lebih  lanjut  dalam  aturan-aturan  umum  yang  jelas  dan terperinci  dalam  bentuk  undang-undang  dan  selanjutnya  perlu dijabarkan lebih teknis dan terinci dalam aturan pelaksana, (A. Rosyid Al Atok,  2015:  3).”  Hal  itu,  menunjukkan  bahwa  undang-undang  berada  di tengah-tengah  yang  menjembatani  antara  konstitusi  atau  aturan dasar/aturan pokok dan aturan pelaksana.

## c. Struktur Organisasi Parlemen
Mengenai struktur parlemen, pada prinsipnya struktur organisasi parlemen dibedakan berdasarkan jumlah majelis atau kamar
yang  ada  di  dalamnya.  Jika  di  dalam  parlemen  terdapat  hanya  satu majelis disebut dengan sistem unikameral, dan jika di dalam parlemen terdapat dua majelis disebut bikameral, (A. Rosyid Al Atok, 2015: 207- 208).
Dalam  sistem  unikameral  bahwa  parlemen  suatu  negara  hanya memiliki  satu  majelis  yang  melaksanakan  semua  fungsi  parlemen, seperti fungsi pengawasan maupun fungsi pembuatan undang-undang. Sedangkan,  dalam  sistem  bikameral  parlemen  suatu  negara  memiliki dua majelis yang melaksanakan semua fungsi parlemen, seperti fungsi pengawasan maupun fungsi pembuatan undang-undang.
Berdasarkan  Andrews  S.  Ellis,  bahwa  ada  dua  alasan  mengapa para  penyusun  konstitusi  memilih  sistem  bikameral  yaitu:  pertama, untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan ( checks  and  balances )  serta  untuk  pembahasan  sekali  lagi  dalam bidang legislasi; dan kedua, membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan  tertentu  yang  biasanya  tidak  cukup  terwakili  oleh  majelis pertama  secara  khusus,  bikameralisme  telah  digunakan  untuk menjamin perwakilan memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif.  Meski  begitu,  hasil  dari  kesenjangan  representasi  di  majelis kedua  sangat  bervariasi  di  dalam  sistem  dunia,  (Reni  Dwi Purnomowati, 2005: 1-10).
Setelah  memahami  alasan  pembentukan  sistem  kamar  kedua  di atas,  maka  kita  juga  perlu  memahami  fungsi  dari  kamar  kedua. Menurut  Lord  Bryce  bahwa  penjabaran  klasik  tentang  fungsi  dari second  chamber atau  kamar  kedua  dalam  prakteknya  memiliki  empat macam  fungsi,  yaitu:  pertama,  perbaikan  dari  legislasi;  kedua,  awal mula  dari  rancangan  yang  tidak  kontroversial;  ketiga,  penundaan legislasi dari konstitusi fundamental penting agar dapat memungkinkan  suatu  opini  dari  negara  dapat  cukup  diungkapkan  di
atasnya;  dan;  keempat,  debat  publik  atau  pembahasan  publik,  (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 14-15).
Dari  pemahaman  di  atas,  bahwa  dalam  sistem  kamar  kedua umumnya  suatu  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  disahkan  menjadi undang-undang setelah melalui pertimbangan di kedua majelis, hal ini merupakan  proses  yang  normal  dalam  sistem  bikameral.  Jelas mungkin  saja  muncul  ketegangan  dan  ketidakstabilan  dalam  sebuah sistem  yang  membolehkan  terjadinya  perdebatan  untuk  memilih  dan menyetujui atau tidak menyetujui sebuah rancangan undang-undang – terutama  dalam  sistem  presidensial  yang  mana  pengaturan  semacam itu  dapat  menyebabkan  sang  presiden  memilih  lembaga  yang  paling menguntungkan proposalnya dalam kasus-perkasus.
Meski  demikian,  yang  patut  dipahami  adalah  meski  parlemen terdiri  dari  dua  majelis,  tetapi  kedua  majelis  bisa  jadi  tidak  setara kekuasaannya.  Menurut  Andrew  S.  Ellis,  bahwa  sistem  bikameral dapat  digolongkan  sebagai  ‘kuat’  dan  ‘lemah’  yaitu:  pertama,  dalam sistem  yang  ‘kuat,’  pembuatan  undang-undang  biasanya  dimulai  dari majelis  manapun,  dan  harus  dipertimbangkan  oleh  kedua  majelis dalam  forum  yang  sama  sebelum  bisa  disahkan.  Kedua,  dalam  sistem ‘lunak,’  majelis  yang  satu  memiliki  status  yang  lebih  tinggi  dari  yang lain.  Misalnya,  majelis  pertama  mungkin  dapat  mengesampingkan penolakan  atau  amandemen  RUU  yang  diajukan  oleh  majelis  kedua, (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 23).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Kebutuhan Parlemen Dua Kamar di Indonesia
Gagasan  pembentukan  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan  daerah tidak  terlepas  dari  bergulirnya  semangat  Reformasi  akibat  adanya krisis  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  terjadi  sejak  1997.  Memasuki tahun 1999 terjadi perubahan penting dalam hal struktur kelembagaan
pada sistem politik Indonesia. Melalui empat kali amandemen Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tahun 1999-2002, sistem politik Indonesia  mengalami  perubahan  secara  fundamental  dari  sistem otoritarian  menjadi  sistem  politik  yang  demokratis  selain  itu  dari sebuah sistem yang sentralistik menjadi desentralistik, (Frank Feulner, 2005: 140).
Salah  satu  perubahan  yang  penting  dilakukan  pada  tahun  2001 adalah ketika Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR dengan dibantu oleh Tim Ahli ditugaskan  untuk  membuat  rancangan  amandemen  ketiga  UUD  1945. Rancangan  Amandemen  UUD  1945  dari  PAH  I  tersebut  mengusulkan sistem bikameral – atau sistem dua dewan – di badan legislatif, hingga pada  akhirnya  terbentuklah  sistem  bikameral  di  Indonesia  dengan adanya  dua  lembaga  parlemen,  yaitu  lembaga  DPR  dan  DPD  selain berbagai perubahan lainnya.
Selanjutnya,  dalam  Perubahan  Keempat  tahun  2002,  telah menetapkan  komposisi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  baru yang terdiri dari anggota DPR ditambah anggota DPD. Keberadaan DPD ini  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  adalah  menggantikan  Utusan  Daerah sebagai  lembaga  negara  baru  yang  diatur  dalam  konstitusi  yang  diisi oleh  wakil  daerah  melalui  Pemilu  merupakan  peningkatan  dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, (Amidhan, 2017: 115-116).
Merujuk  hasil  Amandemen  Ketiga  UUD  1945  pada  tahun  2001 itu,  disepakatinya  pembentukan  DPD.  Lembaga  legislatif  baru  ini dimaksudkan  agar  masalah-masalah  yang  dihadapi  daerah  menjadi perhatian  besar  oleh  pemerintah  pusat  daripada  masa  lalu.  Kehadiran DPD  sebagai  hasil  dari  gerakan  reformasi  yang  mengakhiri  kekuasaan Orde  Baru  pada  1998.  Selama  hampir  50  tahun,  sebelum  reformasi bergulir,  dominasi  pemerintah  pusat  atas  daerah  cukup  kuat. Terutama  di  bidang  politik  dan  ekonomi.  Hal  ini  mengakibatkan
keterbatasan  partisipasi  politik  oleh  masyarakat  kecil,  dan  kebijakan ekonomi  yang  kurang  memihak  kepada  kepentingan  masyarakat  di daerah.
Kehadiran  DPD  telah  membangkitkan  harapan  masyarakat  di daerah  bahwa  kepentingan  dan  aspirasi  daerah  dapat  diangkat  dan diperjuangkan  di  tingkat  nasional.  Keberadaan  DPD  diharapkan  dapat menjamin  kepentingan  daerah  sebagai  bagian  dari  kepentingan nasional.  Secara  umum  latar  belakang  dibentuknya  DPD  adalah sebagai  berikut:  pertama,  memperkuat  ikatan  daerah-daerah  dalam wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  memperteguh persatuan  kebangsaan  seluruh  daerah;  kedua,  meningkatkan  agregasi dan  akomodasi  aspirasi  kepentingan  daerah-daerah  dalam  perumusan kebijakan  nasional  berkaitan  dengan  negara  dan  daerah-daerah; ketiga,  meningkatkan  percepatan  demokrasi,  pembangunan  dan kemajuan  daerah-daerah  secara  serasi  dan  seimbang;  keempat, membangun  mekanisme  kontrol  dan  keseimbangan  antar  cabang kekuasaan  negara  dalam  lembaga  legislatif  itu  sendiri;  dan  kelima, menjamin  dan  menampung  perwakilan  daerah-daerah  yang  memadai untuk  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan  daerah  dalam lembaga  legislatif,  (dokumen:  Sekilas  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia, tanpa nomor halaman).
Lembaga  legislatif,  yaitu  DPD  yang  baru  belakangan  muncul  ini merupakan  amanat  dari  perubahan  ketiga  UUD  1945,  yaitu  dalam Pasal  22C,  Pasal  22D,  dan  Pasal  22E.  Selanjutnya  dalam  Perubahan Keempat  UUD  1945,  posisi  DPD  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  konteks sebagai  bagian  dari  MPR.  Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dikatakan  bahwa “MPR  terdiri  atas  anggota  DPR  dan  anggota  DPD  yang  dipilih  melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”
Konsep  lembaga  perwakilan  rakyat  di  Indonesia  semula  bersifat unik  karena  adanya  MPR  yang  punya  fungsi  “super”  namun  tidak bekerja  sehari-hari  dan  ada  pula  DPR  yang  memegang  legislatif  rutin. Sejak  perubahan  keempat  UUD  1945  tersebut,  konsep  lembaga perwakilan rakyat Indonesia berubah menjadi serupa dengan parlemen bikameral (dua kamar), hal mana selain DPR dikenal pula DPD sebagai lembaga legislatif. Namun masih saja ada keunikan, yaitu dengan tetap diakuinya  MPR  sebagai  lembaga  tersendiri,  sehingga  seakan-akan  ada tiga lembaga perwakilan di Indonesia.

## Reformasi Menghadirkan Soft Bicameral
Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 ialah dibentuknya  lembaga  baru  yang  bernama  DPD. Raison  d’etre dari keberadaan  DPD,  untuk  mengakomodasikan  semangat checks  and balances tidak  hanya  antara  pusat  dan  daerah, tetapi  juga  di dalam parlemen  itu  sendiri.  Namun,  tidak  adanya  posisi equal melainkan inequality (ketidaksetaraan)  antara  hubungan  kerjasamanya  dengan DPR.
Pada  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  hasil  Sidang  Tahunan  MPR tahun 2001 mengadopsikan gagasan parlemen ‘bikameral’ yang bersifat ‘ soft .’ Kedua kamar dewan perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan  yang  sama  kuat,  yang  lebih  kuat  tetap  DPR,  sedangkan kewenangan DPD hanya bersifat terbatas. Hal itu terjadi karena proyek amandemen  ini  ditangani  kalangan  MPR,  dan  karena  semua  anggota DPR yang juga sekaligus sebagai anggota MPR yang ikut merumuskan UUD  1945  mengenai  fungsi  dan  kewenangan  DPD,  maka  DPR  dengan kewenangan  yang  ada  lebih  cenderung  merumuskan  lebih  besar kewenangannya, melebihi kewenangan yang dimiliki DPD.
Idealnya,  seperti  dijelaskan  di  awal,  bahwa  posisi  anggota  DPD adalah  para  Duta  Nusantara  yang  dipilih  langsung  oleh  pemilih,  sama
halnya  anggota  DPR.  Namun  banyak  pihak  yang  bertanya  mengapa fungsinya  sebagai  lembaga  perwakilan  daerah  dibuat  menjadi  sangat terbatas.  Keberadaaannya  seperti  kerakap  tumbuh  di  batu.  Dilahirkan tetapi  seolah  tidak  dikehendaki.  Kehadirannya  seolah  diterima setengah  hati.  Hal  itu  benar-benar  menjadi  tanya  dan  meyedihkan berbagai  kalangan.  Biaya  memilih  dan  dipilih  anggota  DPD  sangat besar, namun fungsinya baru menjadi “pelengkap penyerta” di lembaga legislatif kita.
Setelah satu dekade lebih keberadaan DPD pasca reformasi yakni pada  1  Oktober  2004.  DPD  masih  mengemban  dua  fungsi  utama. Pertama,  mengajukan  usul  ikut  membahas  dan  memberikan pertimbangan  terkait  dengan  bidang  legislasi  tertentu.  Kedua, mengawasi  pelaksanaan  undang-undang  berkaitan  dengan  masalah- masalah daerah.
Wewenang  DPD  memang  masih  jauh  dari  memadai  untuk menjadi  kamar  kedua  yang  efektif  dan  setara  dalam  sebuah  parlemen bikameral.  Permasalahan  antara  DPR  dengan  DPD  adalah  kerdilnya fungsi  DPD  dalam  konstitusi  dan  dari  berbagai  undang-undang turunannya.  Kehadiran  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan  belum mengarah  kepada  adanya  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  yang  sama dengan  DPR.  UUD  1945  yang  mengatur  DPD,  dan  undang-undang turunannya  seperti  undang-undang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD (disebut  UU  MD3),  dalam  hubungan  DPR  dan  DPD,  kedudukan  DPD masih  sangat  lemah  karena  fungsinya  hanya  memberi  pertimbangan kepada DPR.
Dari  sisi  konstitusi,  proses  amandemen  UUD  1945  yang  semula diharapkan  akan  mampu  menjawab  berbagai  persoalan  bangsa, ternyata  tidak  dilakukan  secara  tuntas,  dan  terkesan  setengah  hati. Bahkan  proses  pembentukan  sebuah  sistem  yang  kita  kenal  sebagai
soft  bicameral ini,  diputuskan  melalui  kompromi  bukan  dengan mekanisme voting .
Dalam  proses  Amandemen  untuk  mencapai  musyawarah mufakat  terjadi “bargaining  politics,” ide  mengenai  DPD  dipertukarkan dengan gagasan pemilihan presiden secara langsung antara dua fraksi terbesar  di  MPR,  Fraksi  Partai  Golkar  (F-PG)  dan  Fraksi  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (F-PDI-P).  Demi  diterima  ide pemilihan  presiden  secara  langsung,  F-PG  bersedia  menerima weak bicameralism karena  F-PDIP  menolak strong  bicameralism dengan alasan  akan  membawa  Indonesia  ke  arah  federalisme,  akhirnya, wewenang  DPD  memang  masih  jauh  dari  memadai  untuk  menjadi kamar  kedua  yang  efektif  dan  setara  dalam  sebuah  parlemen bikameral.  Kehadirannya  seolah  diterima  setengah  hati,  (Yoyoh Rohaniah dan Efriza, 2016: 398).
Jika  dipelajari  lebih  mendalam  bahwa,  dalam  sistem  dua  kamar murni  ( strong  bicameralism )  kedua  kamar  tersebut  diberi  tugas  dan wewenang  menetapkan  undang-undang.  Artinya,  setiap  rancangan undang-undang  yang  telah  disetujui  DPR  (sebagai  Majelis  Rendah) harus dibahas lebih lanjut dalam kamar kedua (sebagai Majelis Tinggi). Majelis  Tinggi  ini  kemudian  memutuskan,  menerima  seluruhnya  atau menolak  seluruhnya  rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui DPR.
Dengan  demikian,  kalau  Majelis  Rendah  memunyai  hak amandemen,  Majelis  Tinggi  tidak  memunyai  hak  amandemen.  Melihat pasal-pasal  dalam  UUD  1945  yang  mengatur  DPD,  lembaga-lembaga ini  tidak  memunyai  tugas  dan  wewenang  seperti  itu.  Bahkan  dalam UUD  1945  ditentukan,  jumlah  seluruh  anggota  DPD  tidak  lebih  dari 1/3 jumlah anggota DPR. Itulah sebabnya, perubahan UUD 1945 tidak menganut  sistem  dua  kamar  murni  ( strong  bicameralism ),  sehingga  di lingkungan  PAH  I  BP  MPR  muncul  istilah soft  bicameralism untuk
menyebut  bentuk  sistem  ini.  Walaupun  demikian  DPD  memunyai fungsi-fungsi,  yaitu:  fungsi  legislasi  (terbatas),  fungsi  pertimbangan (terbatas), dan fungsi pengawasan (terbatas).
Bagi DPD, kendati merupakan hasil politik reformasi, keberadaannya sudah menunjukan kiprah sebagai lembaga politik atau parlemen  yang  memerankan  kamar  kedua  secara  lunak  ( soft  second chamber ).  Dengan  demikian,  sistem  perwakilan  kita,  lebih  tepat dikatakan  menerapkan  sistem  “ soft  bicameralis ”  bukan  sistem trikameral.  Konsep  trikameral  yang  secara  konstitusional  ada, kenyataannya  secara  politik  hanya  dipenuhi  satu  kamar,  yakni  DPR; dan  juga  tidak  dapat  dikatakan  kita  menganut  trikameral  sebab  tugas MPR  tidak  ada  kaitannya  dengan  fungsi  lembaga  legislatif  (seperti pembuatan  undang-undang  atau  legislasi),  yakni:  melainkan  hanya menetapkan dan mengubah UUD, impeachment , dan melantik presiden dan wakil presiden.
Jadi,  prinsip  bikameral  telah  dipilih  dan  dijalankan,  seperti: adanya  lembaga  DPD  di  samping  lembaga  DPR,  mereka  memainkan prinsip  perwakilan  yang  berbeda,  mereka  menjalankan  sidang-sidang terpisah, dan mereka punya sekretariat sendiri-sendiri. Walaupun DPD tidak  memainkan  peran  sebagai  lembaga  legislatif  (legislasi  penuh), tetapi  DPD  memiliki  fungsi-fungsi  legislatif,  pertimbangan,  dan pengawasan (seluruhnya terbatas).
Dalam  pada  itu,  meskipun  kelembagaan  DPD  telah  terbentuk, namun pelembagaan perwakilan wilayah ( spartial representation ), pada tingkat  konstitusi  maupun  legislasi,  tidak  dengan  sendirinya meningkatkan  watak  keterwakilan  daerah,  karena  kekuasaan  legislatif di tangan DPR sebagai wakil rakyat kini menjadi keniscayaan.
Sementara  itu,  DPD  yang  semestinya  merupakan  salah  satu kamar  dalam  sistem  perwakilan  bikameral,  yang  memainkan  fungsi sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat  daerah  dalam  pembuatan
kebijakan  di  tingkat  pusat,  dan  diharapkan  dapat  mencegah disahkannya  perundang-undangan  yang  cacat  dan  ceroboh,  serta melakukan  pengawasan  yang  selama  ini  sejak  Indonesia  merdeka hingga  penghujung  2020  ini,  realitasnya,  sistem  kontrol  hanya dilakukan  satu  kamar  ( only  one  eye ),  yakni  DPR  yang  terdiri  atas politikus  dengan  beragam  kepentingan,  sehingga  DPD  kini  berfungsi sebagai  kosmetik  belaka  dalam  sistem checks  and  balances ,  akibat dipilihnya  sistem soft  bicameral tersebut  (silahkan  baca:  Syafuan  Rozi dan Efriza, 2010).

## Peran Menguat Tetapi Eksistensi Merosot
Sepanjang  menyangkut  DPD,  Mahfud  MD  berpendapat,  bahwa saat terjadi tuntutan untuk menciptakan sistem yang menjamin checks and  balances ,  dirancang  sistem  parlemen  bikameral.  DPD  diposisikan seperti  lembaga  Senat  seperti  di  Amerika  Serikat  yang  akan berpasangan  dengan  DPR  untuk  memerankan  lembaga  parlemen. Namun  perjalanan  pembahasan  ternyata  yang  disepakati  MPR  pada waktu itu sekadar DPD yang hadir secara konstitusional, namun peran dan  fungsinya  sangat  sumir,  dan  tidak  memunyai  kewenangan memadai sebagai layaknya lembaga legislatif.
Walaupun  kewenangannya  masih  sangat  terbatas,  namun keinginan  untuk  membangun  sistem  bikameral,  menurut  Denny Indrayana,  bukannya  tidak  memunyai  alasan  yang  kuat.  Berdasarkan berbagai  penelitian  sebelumnya,  ditemukan  data  bahwa  sampai  tahun 1990-an,  memang  dari  4  parlemen  yang  ada  di  dunia,  3  merupakan parlemen  unikameral.  Kecenderungan  ini  berubah,  pada  tahun  1996 dari  36  negara  yang  diteliti,  23  ternyata  menganut  sistem  bikameral. Walaupun  negara-negara  yang  menganut  sistem  bikameral  itu  bisa dibedakan  menjadi  yang weak  bicameralism (bikameral  yang  lemah),
atau strong  bicameralism (bikameral  yang  kuat  dan  seimbang), (Bambang Sadono, 2017: 5).
Penataan  kedudukan,  fungsi,  dan  peran  DPD  sebagaimana ditegaskan  dalam  UUD  1945  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh  persatuan  kebangsaan  seluruh  daerah.  Meski  begitu, melihat realitasnya, diperlukan kembali penataan sistem ketatanegaraan  melalui  penyempurnaan  konstitusi,  inilah  yang diperjuangkan  oleh  DPD  dan  berbagai  kalangan  yang  mendukung terhadap  penguatan  kewenangan  DPD,  hal  ini  diharapkan  harus  bisa memenuhi kebutuhan ketatanegaraan dalam konteks kekinian, dan ke depan  harus  bisa  menjawab  tantangan  yang  akan  terjadi.  Sehingga amandemen  tersebut  tidak  merupakan  kesepakatan  politik  yang hampa  yang  hanya  memenuhi  tuntutan  politik  yang  emosional  dan parsial  belaka.  Usulan  amandemen  yang  didorong  oleh  DPD  bukan sebagai  langkah  politik  yang  pragmatis  dan  bersifat  jangka  pendek. Bahkan  argumentasi  mendasarnya  adalah  untuk  membangun  sistem dan manajemen lembaga dalam sistem ketatanegaraan yang menjamin akuntabilitas dan mempertegas sistem checks and balances .
Bahkan  secara  politik  hukum,  eksistensi  DPD  telah  diperkuat oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  Putusan  Nomor  92/PUU-X/2012, dengan  membangun  purifikasi  sistem  bikameral  yang  kuat  pasca amandemen  UUD  1945.  Penguatan  itu  merupakan  penegasan  fungsi legislasi  DPD  dalam  ikut  mengusulkan  Rancangan  Undang-Undang, dan ikut dalam pembahasan Tingkat I maupun II, pada materi legislasi yang terkait dengan Pasal 22D UUD 1945.
Pasca  putusan  92/PUU-X/2012  telah  muncul  Undang-Undang baru  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD  (UU  MD3)  yakni,  UU  Nomor 17  Tahun  2014.  Namun,  undang-undang  ini  tidak  mengindahkan beberapa  hasil  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  92/PUU-X/2012.
Hal  ini  memicu  DPD  mengajukan  kembali judicial  review ,  yang  telah diputus  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  79/PUU- XII/2014,  hal  mana  putusan  ini  memperkuat  putusan  92/PUU- X/2012, (Bambang Sadono, 2017: 4).
Tafsir  konstitusional  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015 telah menegaskan kembali wewenang DPD terkait dengan pembahasan RUU dalam UU MD3 Tahun 2014, sebagai berikut:
1. Pasal  71  huruf  c  UU  MD3  Tahun  2017,  dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang  tidak  dimaknai,  “ membahas  rancangan  undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. ”
2. Pasal  166  ayat  (2)  UU  MD3  Tahun  2017,  dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang  tidak  dimaknai,  “ Rancangan  undang-undang  sebagai dimaksud  pada  ayat  (1)  beserta  naskah  akademik  disampaikan secara  tertulis  oleh  pimpinan  DPD  kepada  pimpinan  DPR dan Presiden .”
3. Pasal  250  ayat  (1)  UU  MD3  Tahun  2017,  dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang  tidak  dimaknai,  “ Dalam  melaksanakan  wewenang  dan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  249,  DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program  dan  kegiatan disampaikan  kepada  Presiden  untuk
dibahas  bersama  DPR sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan .”
4. Pasal 277 ayat (1) UU MD3/2017, dinyatakan bertentangan dengan UUD  1945  dan  tidak  memunyai  kekuatan  hukum  mengikat, sepanjang tidak
dimaknai, “ Rancangan undang-undang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  276  ayat  (3)  beserta  naskah akademik  disampaikan  dengan  surat  pengantar  pimpinan  DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden .”
Selanjutnya, dapat dilihat dalam berikut ini:
Tabel 1.1
Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal dalam UU MD3/2014 Substansi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Keterangan Pasal 71 huruf c c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau  DPR  yang berkaitan dengan  otonomi daerah, hubungan  pusat dan daerah, pembentukan dan  pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan  pusat
“ membahas rancangan undang- undang yang diajukan oleh Presiden,  DPR, atau DPD yang  berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat  dan  daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam dan  sumber  daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan  pusat  dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan  bersama antara DPR dan Presiden .”
DPD dilibatkan dalam  pembahasan rancangan  undang- undang yang terkait lingkung kewenangan sampai sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
Pasal dalam UU MD3/2014 Substansi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Keterangan dan daerah, dengan mengikutsertaka
n  DPD  sebelum
diambil
persetujuan
bersama  antara DPR dan Presiden. Pasal 166 ayat (2): (2). Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. “ Rancangan  undang- undang sebagaimana pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan  secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan  DPR dan Presiden .” Selain  kepada  DPR, DPD juga menyampaikan Rancangan Undang-Undang beserta Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Presiden. Pasal 250 ayat (1) (1). Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud  Pasal 249, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. “ Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun  anggaran yang  dituangkan  ke dalam  program  dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang- undangan .” DPD memiliki kemandirian  dalam menyusun anggaran yang disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR.
Pasal dalam UU MD3/2014 Substansi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Keterangan Pasal 277 ayat (1): (1). Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  276  ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden “ Rancangan  undang- undang sebagaimana dimaksud  Pasal  276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan  dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden .” Selain  kepada  DPR, DPD juga menyampaikan Rancangan Undang-Undang beserta Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Presiden.
(Sumber:  Panitia  Perancang  Undang-Undang  –  Law  Center,  2017: 40-41)
Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012 atau  Nomor  79/PUU-XII/2014,  hal  mana  kewenangan  legislasi  DPD kembali  dipulihkan  sesuai  dengan  mandat  UUD  1945.  Dalam  proses legislasi  DPD  berwenang  menyusun  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas),  mengajukan  rancangan  undang-undang  dan  ikut  serta dalam  proses  pembahasan  rancangan  undang-undang  secara  tripartit bersama DPD dan pemerintah.
Meski  demikian,  tetap  saja  dalam  prakteknya,  sebenarnya kedudukan  DPD  masih  lemah  dibandingkan  DPR  dalam  menjalankan fungsi  legislasi  karena  memang  secara  konstitusional  Pasal  20  UUD 1945 telah membatasi kewenangan DPD. Melihat lemahnya kedudukan DPD  dalam  fungsi  legislasi  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa peran  DPD  hanya  bersifat  penunjang  atau auxiliary terhadap  fungsi DPD  di  bidang  legislasi  karena  perannya  lebih  kurang  hanya  sebagai
co-legislator , bahkan I Wayan Sudirta mengatakan bahwa berdasarkan kewenangannya  tersebut  DPD  tidak  dapat  disebut  sebagai  majelis tinggi  melainkan  hanya  suatu  “badan  pertimbangan”  ( advisory  body ) karena  bahkan  dalam  area  hal  mana  DPD  dapat  memberikan pertimbangan  ( advice )  pun  juga  dibatasi,  (I  Wayan  Sudirta,  2017:  70- 71).
Tentu  saja  hal  ini  tampak  tidak  sebanding  dengan  persyaratan untuk  menjadi  anggota  yang  lebih  berat  daripada  persyaratan  untuk menjadi  anggota  DPR,  karena  anggota  DPD  sebagaimana  DPR  sama- sama  dipilih  oleh  rakyat,  hal  mana  daerah  pemilihan  untuk  menjadi anggota  DPD  adalah  provinsi  dengan  kuota  masing-masing  empat orang  untuk  setiap  provinsi.  Sedangkan  untuk  anggota  DPR  daerah pemilihannya  meliputi  wilayah  di  bawah  provinsi  seperti  kabupaten dan  kota  dengan  jumlah  kursi  yang  lebih  banyak  dibanding  DPD. Tatkala  kesadaran  ini  telah  dirasakan  sejak  periode  pertama  tahun 2004,  sehingga  hingga  kini  muncul  keinginan  agar  dilakukannya amandemen  kelima  terhadap  UUD  1945,  keinginan  tersebut  terus digulirkan oleh DPD.
Di  saat  dukungan  terhadap  DPD  mulai  menguat,  ternyata eksistensi DPD hingga tahun keempatnya, memang tak bisa dimungkiri nyaris  belum  terdengar  prestasi  kinerja  para  anggotanya  sebagai representasi  daerah,  mereka  justru  terlihat  semakin  merosot popularitasnya, di awali dari tertangkap tangan dalam perkara korupsi Ketua DPD Irman Gusman, lalu konflik perebutan kursi kepemimpinan sampai  dengan  pencalonan  anggotanya  dalam  Pemilu  Serentak  2019 mendatang  yang  menggerus  eksistensi  DPD,  sebab  selain  Ketua  DPD Oesman  Sapta  Odang  menjadi  Ketua  Umum  Partai  Hanura  juga beberapa anggota DPD bergabung dalam kepengurusan partai tersebut, dan  terakhir  terpilihnya  sosok  kontroversial  La  Nyalla  menjadi  Ketua DPD RI.
Persoalan  dari  Kasus  Oesman  Sapta  tentu  saja  bertentangan dengan tujuan dari keberadaan DPD, yang secara konsep ketatanegaraan  merupakan  suatu  institusi  yang  merepresentasikan wilayah. Maka, ketika sejumlah anggota DPD justru menjadi pengurus partai  politik,  tentu  terjadi  disorientasi  fungsi  DPD,  mereka  tak  lagi murni  berlaku  mewakili  daerahnya.  Padahal  DPD  sendiri  saat  ini, berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  79/PUU-XII/2014, bahwa  dalam  proses  legislasi  DPD  sudah  mulai  menguat,  hal  mana DPD  berwenang  menyusun  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas), mengajukan  rancangan  undang-undang  dan  ikut  serta  dalam  proses pembahasan  rancangan  undang-undang  secara  tripartit  DPR  bersama Pemerintah  dan  DPD,  bahkan  DPD  sendiri  saat  ini  telah  memiliki wewenang  baru,  yakni  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  peraturan daerah (Perda) seperti diatur dalam UU MD3 tahun 2018. Jadi dengan segala  keluhan  dan  keterbatasan  wewenang,  semestinya  anggota  DPD tetap memaksimalkan wewenangnya dengan meningkatkan checks and balances sebagai kamar kedua di parlemen.

## KESIMPULAN
Dalam 16 tahun usianya, memang terjadi evolusi fungsi legislasi DPD,  juga  dalam  upaya  agregasi  dan  artikulasi  kepentingan.  Namun, selama  periode  kesatu  (2004-2009),  kedua  (2009-2014),  ketiga  (2014- 2019), dan keempat (2019-2024) DPD, evolusi tersebut kurang optimal mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi perwakilan. Pimpinan/anggota  DPD  tetap  saja  kesulitan  untuk  menyerap, menghimpun,  menampung,  dan  menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat dan  daerah,  seiring  pemenuhan  tuntutan  berbangsa  dan  bernegara sekaligus  peningkatan  peran  dan  tanggung  jawab  lembaga  perwakilan ini.
‘Kerja  politik’  DPD  yang  usianya  memasuki  tahun  keenambelas itu,  persoalan  antar  kedua  lembaga  perwakilan  masih  terus  bergulir. Problema  paling  mendasar  ialah  mewujudkan  proses  legislasi  model tripatrit  DPR-DPD  bersama  Presiden.  Pasca  putusan  MK  No.  92/PUU- X/2012, atau Nomor 79/PUU-XII/2014, DPD yang notabene main state organ harus  gencar  mensosialisasikan  konsekuensi  atas  keputusan Mahkamah  Konstitusi  itu,  karena  proses  legislasi  model  tripatrit  yang melibatkan tiga pihak, yakni DPR, DPD, dan Presiden, (Yoyoh Rohaniah dan  Efriza,  2016).  Peran  DPD  khususnya  dalam  hal  legislasi  sudah menguat,  hanya  persoalannya  DPD  dihadapkan  pada  resistensi  DPR yang  begitu  tinggi,  selain  menguatnya  konflik  internal  antar  anggota yang  memengaruhi  kelembagaan,  serta  terjadinya  kemerosotan  nilai dalam memperjuangkan hasil kerja dan kinerjanya agar lebih baik.
Bahkan,  DPR  dapat  saja  disinyalir  kembali  mengabaikan putusan  Mahkamah  Konstitusi,  seperti  terjadi  pada  2012  itu,  UU  No. 17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD  (MD3)  disusun dengan  tidak  mengindahkan  putusan  tersebut.  Keadaan  itu  yang memantik  langkah  hukum  DPD.  Mahkamah  Konstitusi  untuk  kali kedua  (22  September  2015)  kembali  telah  mengambil  keputusan  tepat dengan  memenangkan  sebagian  tuntutan  DPD  –  terutama  yang berkaitan  dengan  ikhtiar  menempatkan  DPD  sejalan  dengan  DPR dalam  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  Pasal  22D  UUD  1945. Keputusan  itu  telah  mengembalikan  sistem checks  and  balances di tubuh  parlemen.  DPD  sebagai  salah  satu  kamar  di  parlemen  memiliki kembali wewenang mengimbangi kamar lain, yakni DPR.
Selama  ini,  fungsi  dan  relasi  legislasi  DPD  dianggap  seperti dibonsai  oleh  DPR  saat  sebuah  rancangan  undang-undang  masuk proses pembahasan. Meski kenyataan itu tidak dapat dinafikan, tetapi DPD  sesungguhnya  masih  bisa  memaksimalkan  peran  dan  fungsinya seandainya  bisa  menggerakkan  partisipasi  publik  secara  efektif  pada
tingkat nasional maupun daerah. DPD pun tak luput untuk kita tunjuk kesalahannya,  karena  DPD  melupakan  peran  yang  semestinya  DPD harus kembali melibatkan publik, memperoleh simpatik publik, bukan terjerembab  oleh  konflik  kepentingan  anggotanya  seperti  perebutan kursi pimpinan DPD, inilah arah langkah DPD yang perlu dilakukan ke depan.
Para  anggota  DPD  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  daerah, meski  dalam  perkembangannya  calon  anggota  legislatif  (Caleg)  DPD tidak  lagi  ’perseorangan’  murni.  Legitimasi  yang  sangat  kuat  tersebut merupakan  modal  penting  yang  dimiliki  anggota  DPD  untuk mengerakkan publik dan memperoleh dukungan dari mereka. Berbeda dengan  anggota  DPR,  anggota  DPD  lebih  otonom  dan  independen dalam memperjuangkan kemajuan pembangunan di daerah. Nyatanya, kesadaran  ini  sudah  mulai  terkikis,  malah  DPD  diibaratkan  seperti Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik, bukan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan institusi parlemen sebagai kamar kedua.
Setelah  satu  dekade  lebih  berjalan,  kritik  terhadap  otonomi daerah  dalam  kerangka  hubungan  pusat-daerah  terus  bermunculan. Hubungan  pusat-daerah  yang  masih  menyimpan  banyak  problem merupakan  persoalan  lain,  isu  penting  yang  masih  dan  akan  terus relevan  bagi  penguatan  peran  DPD.  Pembangunan  belum  merata  ada ketimpangan  antarwilayah,  antarpulau,  antardaerah,  dan  hal-hal spesifik  yang  terkait  misalnya,  persoalan  kewilayahan,  provinsi kelautan,  dan  daerah  perbatasan.  Masyarakat  di  daerah  menunggu kiprah  DPD  untuk  membuat  Indonesia  lebih  adil,  lebih  merata,  dan setara.
DPD  dalam  peran  di  perpolitikan  nasional,  meski  fungsi  dan kerjanya  terbatas,  DPD  ibarat civil  society tetapi  berbentuk  ‘Raksasa’ dan  dibiayai  negara.  Tidak  perlu  lagi  terus  mempersoalkan  lemahnya kedudukan  DPD  dalam  sistem  keparlemenan  di  Indonesia,  dengan
selalu  menuntut  Amandemen  Kelima  UUD  1945,  sebab  keinginan Amandemen tanpa dipertimbangkan secara keseluruhan pengaturannya  dengan  jelas  akan  menimbulkan  permasalahan  kelak antara lain, banyaknya penumpang gelap utamanya agenda terselubung  partai-partai  politik  seperti  setelah  Pilpres  2014  dan  2019 lalu, bahwa beberapa partai yang kalah menggulirkan isu pengembalian  pemilihan  presiden  melalui  MPR  tidak  lagi  secara langsung.
Oleh karena itu, DPD periode keempat ini, tidak perlu lagi selalu mempersoalkan  eksistensinya  dengan  terus  melakukan judicial  review ke  Mahkamah  Konstitusi  atau  terus  menggulirkan  amandemen  ke-5 UUD  1945.  DPD  hanya  perlu  meningkatkan  kerja  politiknya,  dan kembali  melibatkan  publik.  Inilah  arah  langkah  DPD  semestinya  ke depan.  Terlepas  dari  kuat  atau  lemahnya  kedudukan  DPD  dalam sistem  parlemen  di  Indonesia,  keberadaan  DPD  telah  terbukti  mampu memberikan  simulasi  positif  terhadap  kemajuan  demokrasi  di Indonesia,  sebagai  bukti  kiprahnya  selama  satu  dekade  ini  kepada rakyat,  bangsa,  dan  negara,  DPD  telah  menghasilkan  keputusan totalnya  mencapai  494  keputusan,  dan  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi,  DPD  yang  notabene main  state  organ harus  gencar mensosialisasikan  konsekuesinya  proses  legislasi  model  tripatrit  di Indonesia  dengan  model  tiga  pihak,  DPR,  DPD,  dan  Presiden.  Dan semestinya,  optimisme  kerja  politik  DPD  periode  2019-2024  ini,  harus tetap  dipelihara,  untuk  lebih  bergairah  menggerakkan  perubahan  dan kembali  melibatkan  publik  dalam  dinamika  hubungan  pusat  dan daerah. Jika DPD mau dan mampu!

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Al Atok, A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan
Perbandingan  dengan  Beberapa  Negara  Bikameral,  (Malang: Setara Press, 2015).
Asshiddiqie,  Jimly,  Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II,
(Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, 2006).
-------,  Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Reformasi, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Panitia  Perancang  Undang-Undang  –  Law  Center,  Peta  Jalan Legislasi DPD RI, Jakarta: DPD RI, 2017.
Purnomowati,  Reni  Dwi,  Implementasi  Sistem  Bikameral  dalam Parlemen Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
Yoyoh  Rohaniah  dan  Efriza,  Handbook  Sistem  Politik  Indonesia Menjelajahi  Teori  dan  Praktik,  Malang:  Intrans  Publishing, 2016.
Rozi,  Syafuan  dan  Efriza,  Parlemen  Indonesia  Geliat  Volksraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti,
Bandung: Alfabeta, 2010.

## B. Lain-lain (Dokumen, Jurnal, dan Majalah)
Dokumen,  Sekilas  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia, Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia,  tanpa  nomor halaman.
Majalah  Figur,  Menyoal  Kewenangan  DPD  (Dewan  Perwakilan Daerah), Edisi XIII, 2007.
Ahmad  Farhan  Hamid,  DPD  RI  dan  Masa  Depan  Demokrasi Indonesia, dalam Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 003/Juni 2017.
Amidhan,  “DPD  dan  Harapan  Kewenangan  Legislasi,”  Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 003, Juni 2017.
Bambang Sadono, Politik Hukum DPD RI Dalam Sistem UUD 1945 Pasca  Amandemen,  dalam  Jurnal  Majelis,  Edisi  01/Tahun 2017.
Frank  Feulner,  Menguatkan  Demokrasi  Perwakilan  di  Indonesia: Tinjauan  Kritis  Terhadap  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dalam Jentera,  Negara  dan  Kekuasaan,  Jakarta,  edisi  8  tahun  III, 2005.
I  Wayan  Sudirta,  Pemikiran  Penguatan  DPD  Melalui  Amandemen UUD  1945,  dalam  Jurnal  Ketatanegaraan,  Volume  003/Juni 2017.