## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3085/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia
1 Muhammad Agung , 2 Emmanuel Ariananto Waluyo Adi ,
1 Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia,
2 Analis Hukum Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia,
Article Info Abstract Article history: Received : 02 Maret 2022 Publish: 14 Maret 2022 Indonesia  is  one  of  the  countries  that  has  the  largest  nickel  reserves  in  the world.  In  addition  to  being  used  for  export,  currently  the  government  has required  domestic  downstream  nickel.  In  addition,  the  potential  for  nickel  in Indonesia also plays a role in increasing investment for state revenues through investment consolidation. Through the policy of banning nickel ore exports, the long-term  sustainability  of  raw  nickel  supply  for  domestic  smelter  needs  is maintained. However, there are issues in  the community due to  the export  ban affecting the selling price of nickel, in particular having an impact on business activities.  This  paper  discusses  the  extent  of  nickel  investment  policies,  nickel ore  exports,  downstreaming,  and  the  obstacles  faced.  The  author  found  that nickel downstreaming actually pushed nickel prices in a positive direction, thus encouraging investors to come to Indonesia
Keywords:
Investment, Nickel, Smelter
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 02 Maret 2022 Publis : 14 Maret 2022 Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  cadangan  nikel  yang besar di dunia. Selain nikel digunakan untuk diekspor saat ini pemerintah telah mewajibkan hilirisasi nikel di dalam negeri. Selain itu potensi nikel di Indonesia juga  berperan  dalam  peningkatan  investasi  untuk  penerimaan  negara  bisa melalui  investasi  smelter.  Melalui  kebijakan  larangan  ekspor  ore  nikel, kesinambungan  pasokan  nikel  mentah  dalam  jangka  panjang  untuk  kebutuhan smelter domestik tetap terjaga. Tetapi terdapat isu di masyarakat akibat larangan ekspor  mempengaruhi  harga  jual  nikel  khususnya  berdampak  bagi  kegiatan usaha.  Tulisan  ini  membahas  sejauh  mana  kebijakan  investasi  nikel,  larangan ekspor  ore  nikel,  hilirisasi,  dan  kendala  yang  dihadapi.  Penulis  menemukan bahwa adanya hilirisasi nikel justru mendorong harga nikel ke arah yang positif sehingga mendorong para investor datang ke Indonesia
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:

## Muhammad Agung
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, Email: agungsahip@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang
Sumber  daya  mineral  di  Indonesia  memiliki  potensi  yang  cukup  banyak  dan  hampir tersebar  di  seluruh  pelosok  nusantara.  Indonesia  yang  kaya  akan  sumberdaya  mineral sehingga menghasilkan pemasukan yang cukup besar bagi negara melalui pajak dan royalti setiap  tahunnya.  Menurut  United  States  Geological  Survey  (USGS),  cadangan  nikel Indonesia  adalah  nomor  satu  dunia,  Dari  2,67  juta  ton  produksi  nikel  di  seluruh  dunia, Indonesia  telah  memproduksi  800  ribu  ton,  jauh  mengungguli  Filipina  (420  ribu  ton  Ni), Rusia (270 ton Ni), dan Kaledonia Baru (220 ribun ton Ni) kemudian juga Berdasarkan data dari Kementerian ESDM tahun 2020, ketahanan cadangan  nikel di Indonesia mencapai 2,6 miliar  ton  cadangan  dengan  umur  cadangan  mencapai  27  tahun.  Berdasarkan  pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton (tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228 juta
ton) dan cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan terikira 986 juta ton).  Sedangkan  untuk  total  sumber  daya  logam  mencapai  174  juta  ton  dan  68  juta  ton cadangan logam. Data menunjukan bahwa SDA nikel di Indonesia sangat mendukung untuk meningkatkan ekonomi bisa dari ekspor, investasi, dll.  Investasi merupakan salah satu cara yang  digunakan  untuk  mengembangkan  harta  kekayaan  yang  dimiliki  secara  produktif. Investasi dapat dilakukan di Pasar Modal dalam bentuk saham yang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam  menanamkan  modalnya  antara  lain:  Faktor  Sumber  Daya  Alam,  Sumber  Daya Manusia,  Faktor  Stabilitas  Politik  dan  Perekonomian,  Faktor  Kebijakan  Pemerintah,  dan Faktor  Kemudahan  dalam  Perizinan.  Realisasi  investasi  sub  sektor  mineral  dan  batu  bara sendiri  baru  mencapai  sebesar  US$3,5  miliar  hingga  10  Desember  2021,  atau  81,3  persen dari target US$4,3 miliar.
Dalam  mendukung  perkembangan  industri  nikel  yang  terintegrasi  maka  Pemerintah akan  meningkatkan  hilirisasi  nikel  dalam  negeri  yang  salah  satunya  dengan  peningkatan jumlah smelter. Pemerintah menargetkan pembangunan 53 smelter hingga 2024 mendatang , dimana pada 2021 terdapat 19 smelter telah berdiri dengan tambahan 4 smelter ditargetkan rampung pada akhir tahun. Keempat smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang Tbk. dengan progres 97,7 persen, PT Smelter Nikel Indonesia (100 persen), PT Cahaya Modern Metal  Industri  (100  persen),  dan  PT  Kapuas  Prima  Citra  dengan  progres  pengerjaan mencapai  99,87  persen    pada  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  11  Tahun  2019  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Permen  ESDM  Nomor  25  Tahun  2018  tentang  Pengusahaan Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yaitu  per  Januari  2020,  bijih  nikel  dengan  kadar  di bawah  1,7  persen  tidak  dapat  dikirim/diekspor  mentah-mentah  ke  luar  negeri,  Keputusan tersebut  dilakukan  dalam  upaya  menjaga  cadangan  nikel  dengan  mempertimbangkan keberlanjutan  pasokan  bahan  baku  dari  smelter  yang  sudah  ada  ,  Salah  satu  alasan pemerintah  memberlakukan  pelarangan  ekspor  ore  nikel  adalah  bahwa  nikel  dapat digunakan sebagai bahan baku untuk komponen mobil listrik. Percepatan pelarangan ekspor bertujuan  untuk  mendukung  program  pemerintah  dalam  percepatan  program  mobil  listrik. Industri  mobil  listrik  sangat  bergantung  terhadap  komoditas  nikel  sebagai  bahan  baku pembuatan baterai mobil listrik. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai untuk Transportasi  Jalan.  Indonesia  juga  memiliki  teknologi  untuk  mengolah  nikel  kadar  rendah yang bisa diubah menjadi cobalt serta lithium sebagai bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan  listrik,  yang  mana  program  pembuatan  kendaraan  listrik  Nikel  merupakan komoditas  yang  paling  menguntungkan  karena  menjadi  bahan  utama  pembuatan  baterai litium,  terutama  melihat  permintaan  produksi  untuk  kendaraan  listrik  yang  semakin  tinggi belakangan ini  Saat ini ada beberapa jenis produk olahan nikel di Indonesia, yaitu nickel pig iron  (NPI),feronikel  (FeNi),  Ni-matte, mixed  hydroxide  precipitate (MHP), mixed sulphide precipitate (MSP), dan baja tahan karat ( stainless steel).
Pada tahun 2022 dan tahun 2023, Indonesia akan memasuki era hilirisasi sumber daya alam. Bicara mengenai hilirisasi mineral, patut untuk diketahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi  kegiatan  pokok  dalam  usaha  mineral  dan  batubara  (minerba).  Pertama,  kegiatan penambangan ( mining ), kemudian peleburan ( smelting ), dan terakhir adalah pemurnian. Dari ketiga kegiatan pokok tersebut, yang berada pada sektor hulu dalam usaha mineral batubara adalah  aktifitas  penambangan,  sedang  dua  lainnya  (Peleburan  dan  pemurnian)  adalah termasuk  aktifitas  hilir.  Sehingga,  hilirisasi  dimaknai  sebagai  segala  proses  peleburan  dan pemurnian  hasil  tambang.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  penghentian  ekspor  nikel  keluar negeri  sebagai  bahan  mentah.  Sebaliknya,  nikel  akan  diolah  terlebih  dahulu  di  Indonesia sebelum hasilnya nanti akan di ekspor  Tantangan hilirisasi saat ini diantaranya yaitu hampir seluruh  produk  hasil  pengolahan  nikel  di  Indonesia,  diekspor  keluar  negeri  sebagai  bahan baku industri vital dan strategis yang bernilai ekonomis tinggi dan teknologi pengolahan dan pemurnian  masih  dikuasai  oleh  asing  terutama  China,  Jepang,  dll.  Selain  itu  beberapa
kendala  dalam  mengembangkan  smelter  hilirisasi  di  Indonesia,  diantaranya  keterbatasan cadangan  mineral  dan  persebaran  cadangan  mineral  sehingga  tidak  ada  jaminan  pasokan bahan baku; terbatasnya luas lahan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan bersamaan  beberapa  IUP  harus  bergabung  agar  tersedia  bahan  baku  yang  cukup  untuk membangun  satu  unit  smelter;  belum  tersedianya  pasokan  energi  yang  memadai  dan ekonomis  di  lokasi  atau  yang  bisa  diakses  di  lokasi  tambang;  serta  belum  terbangunnya sinergi antar industri; kurangnya infrastruktur pengangkutan bahan baku dan hasil produksi pabrik;  dan  masih  kecilnya  daya  serap  produk  oleh  industri  hilir  domestik,  padahal  pasar ekspor  cukup  jenuh  Permen  ESDM  11/2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  07  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Penetapan  Harga  Patokan  Penjualan  Mineral  Logam  Dan  Batubara  menyebutkan  Smelter Wajib  Beli  Bijih  Nikel  Sesuai  Harga  Patokan  Mineral.  Kenaikan  royalti  nikel  juga  akan mendorong  peningkatan  nilai  tambah  nikel  melalui  aktivitas  hilirisasi.  Hal  ini  dikarenakan nilai royalti nikel yang memang naik sampai 10%. Namun kondisi royalti nikel yang telah diolah  menjadi  feronikel  justru  mengalami  penurunan  dari  4%  menjadi  2%.  Dalam perkembangannya  untuk  sektor  sumber  daya  alam  energi  dan  mineral,  pemerintah  telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 tahun 2019 yang mewajibkan perusahaan untuk mendirikan smelter (pemurnian), hal ini tentu saja dapat membuat pengolahan bijih nikel memiliki nilai jual yang lebih baik namun juga  memiliki  kendala  biaya  dalam  pembangunan  dan  pengembangan  industri  dari  smelter tersebut.  Berdasarkan  hal-hal  diatas  maka  penulis  ingin  membahas  efektivitas    Peraturan Menteri  ESDM  Nomor  11  Tahun  2019  terhadap  harga  jual  nikel  dalam  peningkatan investasi di Indonesia

## 2. METODE
Metodologi  pada  hakikatnya  memberikan  pedoman,  tentang  cara-cara  seorang  ilmuwan mempelajari,  menganalisa  dan  memahami  lingkungan-lingkungan  yang  dihadapinya.  Metode yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Yuridis Normatif  yaitu  penulisan  karya  ilmiah  yang  didasarkan  pada  studi  kepustakaan  dan  mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan hukum.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  yang  tidak  hanya  mengkaji  hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang  dapat  ditelusuri  melalui  literatur.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  analisis  hermeneutik  dan  interpretasi.  Analisis  hermeneutik  digunakan  untuk memahami  teks  sebagai  rangkaian  tanda  yang  disusun  sedemikian  rupa  oleh  pengarang  untuk menyampaikan  makna  tertentu.  Sebaliknya,  analisis  interpretasi  digunakan  untuk  menafsirkan dan mengungkapkan esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Investasi secara umum
Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa inggris yakni investment of . Dalam regulasi tidak dikenal istilah apa itu investasi. Untuk mengetahui pengertian dari pada investasi, diperlukan beberapa pandangan dari para ahli.  Investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan  yang  terpenting  mengarahkan  agar  investasi  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat. Apabila  mengartikan  investasi  dari  sudut  pandang  ekonomi  maka  investasi  sebagai  salah  satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, dapat pula diartikan sebagai:
1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;
2. suatu tindakan membeli barang modal;
3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.
Secara Normatif pengertian investasi dapat dilihat di dalam Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN).  Menurut  Undang-undang  tersebut dijelaskan  batasan  pengertian  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri (PMDN). Kedua Undang-Undang tersebut terakhir dicabut dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (“UUPM”).
Menurut  Prof.  Dr.  Adler  Haymans  Manurung  investasi  tidak  saja  hanya  menggunakan estimasi  atas  proyek  instrumen  investasi,  namun  faktor  psikologi  juga  turut  menentukan  dari investasi tersebut. Adanya faktor psikologi tersebut mempengaruhi berinvestasi dan hasil yang akan  dicapai.  Oleh  karenanya,  analisis  berinvestasi  yang  menggunakan  ilmu  psikologi  dapat mempengaruhi tingkah laku atau perilaku investor.
Ada  beberapa  jenis  investasi  yang  umum  dalam  dunia  bisnis  yakni  diantaranya  sebagai berikut:
1. Deposito
Penanaman  modal  dalam  bentuk  simpanan  uang  kepada  suatu  perusahaan  dengan  jaminan investor  akan  menerima  keuntungan  berupa  bunga  dalam  jangka  waktu  yang  sudah disepakati.  Investasi  dalam  bentuk  deposito  dibedakan  menjadi  deposito  berjangka  dan sertifikat deposito;
2. Saham
Invetasi  berupa  saham  sudah  umum  dilakukan  pada  perusahaan  –perusahaan  besar.  Saham adalah bentuk lain dari aset perusahaan. Misalnya jika Anda memiliki saham 50% dari suatu perusahaan  maka  sama  saja  Anda  memiliki  aset  setengah  dari  total  aset  yang  dimiliki perusahaan  tersebut.  Saham  umumnya  dibuat  dalam  bentuk  surat  berharga  yang menunjukkan kepemilikan;
3. Obligasi Obligasi  umumnya  dilakukan  pada  bisnis  yang  menyediakan  jasa  pinjaman  modal. Keuntungan  yang  didapatkan  dengan  cara  investasi  obligasi  lebih  tinggi  daripada  deposito karena  bunga  yang  dipatok  juga  lebih  tinggi.  Namun  cara  ini  lebih  berisiko  karena  jika peminjam modal bangkrut maka ada kemungkinan utang tidak dibayarkan;
4. Reksadana Selain saham, reksadana kini juga sedang populer di kalangan pebisnis maupun masyarakat.
Reksadana adalah tempat untuk menghimpun uang secara kolektif dan dana yang terkumpul tersebut  akan  dikelola  oleh  manajer.  Untung  dan  rugi  akan  dibagi  rata  kepada  seluruh investor. Sehingga reksadana bisa disebut juga tempat berkumpulnya para investor;
5. Investasi Properti
Jenis  investasi  ini  termasuk  investasi  non  riil  karena  bukan  berupa  uang  namun  berupa bangunan  seperti  rumah,  gedung  atau  apartemen.  Bentuk  investasi  ini  terbilang  paling menguntungkan karena harga jual properti jarang turun bahkan selalu naik;
6. Emas
Investasi  juga  bisa  dalam  bentuk  emas.  Sama  halnya  dengan  properti,  investasi  emas cenderung  lebih  menguntungkan  daripada  bentuk  investasi  yang  riil.  Umumnya  emas  yang diinvestasikan berupa emas batangan.
Bentuk-bentuk  Investasi  pada  umumnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  sebagai berikut:
1. Investasi Pada Aktiva Riil
Suatu investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata atau dapat dilihat secara fisik. Misalnya pada investasi emas, properti, tanah, logam mulia, dan lain-lain;
2. Investasi Pada Aktiva Finansial
Merupakan  suatu  investasi  yang  dilakukan  seseorang  dalam  bentuk  surat-surat  berharga. Misalnya pada saham, deposito, dan lain sebagainya

## Proses Investasi di Indonesia
Investasi di Indonesia bisa dilakukan dengan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  penanaman  modal  beserta  peraturan  turunannya. Disebutkan  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  penanaman  modal  yang merupakan  atas  perkembangan  kegiatan  penanaman  modal/investasi  dari  tahun  1967 sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  Penanaman  modal  adalah  segala  bentuk kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal asing untuk melakukan usaha di wilah negara Republik Indonesia.
Penanaman modal terbagi menjadi dua yakni:
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan;
- Penanaman Modal Asing (PMA).
Penanaman  modal  dalam  negeri  adalah  perseorangan  warga  negara  Indonesia,  badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman  modal dalam negeri  dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang  No.25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Bidang  usaha  yang  dapat menjadi  garapan  penanaman  modal  dalam  negeri  adalah  semua  bidang  usaha  yang  ada  di Indonesia.  Namun  ada  juga  bidang-bidang  yang  perlu  dipelopori  oleh  pemerintah  dan  wajib dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Penanaman  modal  dalam  negeri  di  luar  bidang-bidang  tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Misalnya seperti: perkebunan, pertanian, perikanan, telekomunikasi,  jasa  umum,  perdagangan  umum,  pertambangan.  Penanaman  modal  dalam negeri  dapat  merupakan  kerjasama  bisnis  antara  modal  negara  dan  modal  swasta  nasional, misalnya  seperti:  di  bidang  telekomunikasi,  perkebunan  dan  pertambangan  yang  mana pemerintah lebih berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dijalankan oleh  swasta  nasional.Terdapat  beberapa  dasar  hukum  dalam  penanaman  modal  yang dikemukakan  di  atas  serta  beberapa  ketentuan-ketentuan  pokok  yang  menjadi  acuan  dalam melaksanakan  kegiatannya,  baik  bidang  usaha  maupun  beberapa  aspek  lainnya,  seperti  aspek kelembagaan,  ketenagakerjaan,  aspek  perlindungan  hukum  dan  selainnya.  Disinilah  terlihat sangat  penting  untuk  memahami  ketentuan-ketentuan  pokok  dalam  bidang  penanaman  modal tersebut, agar semakin jelas dalam menjalankan aturan-aturan yang terkait, dan juga agar dapat melaksanakan investasi dengan baik.
Terdapat  berbagai  macam  fasilitas  yang  dapat  dinikmati  oleh  para  investor  baik  untuk investor dalam negeri maupun asing yang ditawarkan oleh pemerintah, yakni sebagai berikut: 1. Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh).
Pemberian  fasilitas  Pajak  Penghasilan  ini  dilakukan  melalui  pengurangan  penghasilan  netto sampai  tingkat  tertentu  terhadap  jumlah  penanaman  modal  yang  dilakukan  dalam  waktu tertentu.3  Fasilitas  pajak  penghasilan  yang  diberikan  kepada  penanam  modal  diberlakukan berdasarkan  kebijakan  industri  nasional  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
2. Pembebasan atau keringanan bea impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal adalah melepaskan kewajiban  atau  pengurangan  beban  dari  investor  untuk  membayar  bea  masuk  atas  barang modal  yang  dimasukkan  ke  dalam  wilayah  Republik  Indonesia.  Pasal  4  huruf  b  Undang- Undang  No.  25  Tahun  2007  telah  ditentukan  jenis-jenis  barang  yang  dibebaskan  dari  bea masuk  impor.  Jenis-jenis  barang  yang  dibebaskan  dari  pembebasan  atau  keringannan  bea impor adalah barang modal, mesin; atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum bisa diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan  atau  keringanan  bea  masuk  bahan  baku  atau  bahan  penolong  untuk  keperluan produksi;
4. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin, yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
5. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
Fasilitas penyusutan atau amortisasi merupakan kemudahan yang diberikan kepada investor, berupa pengurangan atau penghapusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh investor, yang digunakan dalam pelaksanaan penanaman modal
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Keringanan  pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  keringanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  investor  dalam  penggunaan  hak  atas  tanah.  PBB  merupakan  pajak dikenakan  atas  bumi  dan  bangunan.  Keringanan  itu,  berupa  pengurangan  sebesar  50%  atas pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  selama delapan  tahun,  sejak  diperoleh  izin  peruntuan  atas hak atas tanah;
7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Pembebasan  atau  pengurangan  pajak  penghasilan  badan  hanya  dapat  diberikan  kepada penanam  modal  baru  yang  merupakan  industri  pioner.  Industri  pioner  merupakan  industry yang mempunyai ciri-ciri:
a. Memiliki keterkaitan yang luas dengan yang lainnya;
b. Memberi nilai tambah dan n eksternalitas yang tinggi. Eksternalitas adalah jika investasi terjadi lintas batas daerah atau dampaknya bisa mengenai daerah tetangga lokasi investasi;
c. Memperkenalkan teknologi baru; serta
d. Memiliki  nilai  strategis  bagi  perekonomian  nasional  (Pasal  18 ayat  (5)  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal);
8. Fasilitas hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, bersimensi dua  dengan  ukuran  panjang  dan  lebar.  Tanah  sendiri  adalah  tempat  kita  dalam  melakukan segala  aktifitas  kehidupan  kita  sehingga  perekonomian  pun  tidak  dapat  terlepas  dari pemanfaatan tanah sebagai tempat beraktifitas. kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang sekaligus dapat diperbaharui kembali;
9. Fasilitas Keimigrasian. Fasilitas  imigrasi  merupakan  kemudahan  yang  diberikan  kepada  investor  dalam  kaitan dengan  hal  ikhwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  ke  luar  wilayah  Negara  Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian). Bertujuan untuk Penanaman modal  yang  membutuhkan  tenaga  kerja  asing  dalam  merealisasikan  penanaman  modal; Penanaman  modal  yang  membutuhkan  tenaga  kerja  asing  bersifat  sementara  dalam  rangka perbaikan  mesin,  alat  bantu  produksi  lainnya,  dan  pelayanan  purna  jual;  dan,  Calon penanaman modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal;
10. Perizinan Impor.
Fasilitas  perizinan  impor  merupakan  kemudahan  yang  diberikan  kepada  investor  untuk memasukkan barang ke Indonesia. Fasilitas perizinan impor ini telah ditentukan dalam Pasal 21 huruf b dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun  disamping  dari  fasilitas  yang  diberikan  tersebut  tentunya  terdapat  persyaratan  yang harus dipenuhi bagi perusahaan, yakni diantaranya adalah sebagai berikut:
- Menyerap banyak tenaga kerja;
- Melakukan alih teknologi;
- Termasuk skala prioritas tertinggi;
- Melakukan industri pionir;
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- termasuk pembangunan infrastruktur;
- berada  di  daerah  terpencil,  daerah  tertinggal,  daerah  perbatasan,  atau  daerah  lain  yang dianggap perlu;
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- industri  yang  menggunakan  barang  modal  atau  mesin  atau  peralatan  yang  diproduksi didalam negeri.
Adapun syarat-syarat penanaman modal dalam negeri:
Permodalan  yang  digunakan  merupakan  modal  yang  merupakan  kekayaan  masyarakat Indoensia baik langsung maupun tidak langsung.
- Pelaku  investasi:  Negara  dan  swasta  Pihak  swasta  dapat  terdiri  dari  orang  dan  atau  badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia;
- Bidang usaha:  semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah;
- Perizinan  dan  perpajakan  :  memenuhi  perizinan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll;
- Batas waktu berusaha: merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah;
- Tenaga  Kerja:  wajib  menggunakan  tenaga  ahli  bangsa  Indonesia,  kecuali  apabila  jabatan- jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan).
Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  (PP  5/2021)  yang  menjadi  peraturan  pelaksana  dari Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  membawa  perubahan  terhadap pengaturan  perizinan  berusaha.    Sebelumnya,  izin  usaha  dimohonkan  melalui  sistem  perizinan berusaha  berbasis  elektronik,  yakni online  single  submiss ion  (OSS)  versi  1.1.  Namun  sejak  2 Juli  2021,  permohonan  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  dilakukan  melalui sistem Online  Single  Submission  Risk  Based  Approach (OSS-RBA)  sesuai  dengan  Surat Menteri  Investasi  /Kepala  BKPM  Nomor  1342/A.1/2021.  Untuk  lebih  detailnya  BKPM  telah menerbitkan tiga Peraturan Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  Berbasis  Resiko  yaitu  Peraturan  BKPM  No.3  Tahun  2021  tentang  Sistem  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  Terintegrasi  secara  Elektronik,  Peraturan  BKPM  No.4  Tahun  2021 tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Fasilitas Penanaman  Modal,  dan  Peraturan  BKPM  No.5  Tahun  2021  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pemohon Perizinan Berusaha, Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA antara lain (Pasal 170 PP 5/2021):
1. Orang perseorangan, Pelaku usaha perorangan  yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum dalam hal kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
2. Badan Usaha, Badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
3. Kantor  perwakilan  Yang  mencakup  perorangan  WNI,  perorangan  WNA,  atau  badan  usaha perwakilan  pelaku  usaha  dari  luar  negeri.  Dapat  berupa  KPPA,  KP3A,  kantor  perwakilan BUJKA.
4. Badan  usaha  luar  negeri,  Badan  usaha  asing  yang  didirikan  di  luar  wilayah  Indonesia  dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu yang melakukan usaha di Indonesia sebagai: Pemberi waralaba luar negeri; Pedagang berjangka asing; PSE lingkup privat asing; Bentuk usaha tetap untuk kegiatan di sektor minyak dan gas.
Hak  Akses  Agar  dapat  mengakses  sistem  OSS-RBA,  pelaku  usaha  wajib  melakukan pendaftaran. Pihak yang dapat memperoleh hak akses adalah (Pasal 171 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):
1. Pelaku  usaha  dapat  berupa  Orang  perseorangan;  Direksi/penanggung  jawab  pelaku usaha; atau Pengurus (untuk koperasi dan yayasan).
2. Lembaga OSS
3. Kementerian/Lembaga
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi
5. DPMPTSP Kabupaten/Kota
6. Administrator KEK
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki hak akses untuk (Pasal 173 ayat (1) PP 5/2021):
1. Mengajukan permohonan perizinan, perubahan dan pencabutan berusaha;
2. Menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
3. Menyampaikan pengaduan; dan/atau
4. Mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
Sedangkan,  bagi  lembaga  OSS  sampai  dengan  badan  pengusahaan  KPBPB  memiliki hak akses untuk (Pasal 173 ayat (2) PP 5/2021):
1. Melakukan  verifikasi  teknis  dan  notifikasi  pemenuhan  persyaratan  perizinan  berusaha berbasis risiko;
2. Pelaksanaan jadwal pengawasan; dan
3. Penyampaian hasil pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha. Tahapan Permohonan Perizinan:
1. Registrasi,  Persyaratan  yang  dibutuhkan  adalah:  NIK/e-KTP  untuk  pemohon  WNI; Nomor paspor untuk pemohon WNA; Nomor pengesahan legalitas untuk badan usaha.
2. Legalitas,  mencakup:  Profil  pelaku  usaha;  Nomor  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha Indonesia (KBLI) milik pelaku usaha yang terdiri dari 5 digit angka untuk menentukan tingkat risiko usaha; Lokasi usaha yang disebutkan secara detail.
3. Kegiatan usaha, mencakup hal-hal berikut ini:
a) Jenis  kegiatan  usaha,  Apakah  termasuk  kegiatan  utama,  pendukung,  atau  kantor cabang administrasi;
b) Produk/Jasa,  Mencakup  satu  lini  produksi,  KBLI,  jenis  produk/jasa,  satuan, kapasitas, merek dagang, pemegang hak kekayaan intelektual;
c) Investasi,  Berupa  nilai  tambah,  nilai  bangunan,  nilai  mesin/peralatan  lain,  modal kerja dan lain-lain;
d) Tenaga kerja, Meliputi jumlah tenaga kerja pria dan jumlah tenaga kerja wanita;
e) Status  bangunan,  mencantumkan  status  bangunan  tempat  usaha,  apakah  bangunan sewa atau bukan sewa.
4. Persetujuan  lingkungan,  Seperti  identitas  penanggung  jawab,  pernyataan  pengelolaan lingkungan atau dokumen lingkungan yang dimiliki pelaku usaha.
5. Persetujuan  bangunan,  Hal  ini  mencakup  jumlah  bangunan  dan  izin  mendirikan bangunan (IMB)  yang sudah dimiliki dan juga keterangan tentang sertifikat laik fungsi (SLF) jika sudah memiliki.
6. Penerbitan, Permohonan perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko usaha, diantaranya:
a) Usaha dengan tingkat risiko rendah Pelaku usaha memperoleh NIB sebagai identitas usaha,  yang  secara  otomatis  berlaku  sebagai  legalitas  untuk  melaksanakan  usaha (Pasal  12  ayat  (1)  PP  5/2021).  NIB  ini  juga  berlaku  sebagai  standar  nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelaku usaha UMK (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021).
b) Usaha  dengan  tingkat  risiko  menengah  rendah  Pelaku  usaha  mendapat  perizinan berusaha  berupa  NIB  dan  sertifikat  standar  berupa  pernyataan  untuk  memenuhi standar usaha (Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021).
c) Usaha  dengan  tingkat  risiko  menengah  tinggi  Pelaku  usaha  mendapat  NIB  sebagai perizinan  berusaha  dan  sertifikat  standar  yang  diterbitkan  pemerintah  pusat  atau pemerintah daerah (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021).
d) Usaha  dengan  tingkat  risiko  tinggi  Pelaku  usaha  memperoleh  NIB  dan  izin  yang wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021).

## Hilirisasi Nikel Untuk Mendorong Investasi
Hilirisasi  pertambangan  adalah  bagian  dari  proses  industrialisasi.  Industrialisasi mendorong proses transformasi dari suatu negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber  daya  alamnya  menjadi  negara  mandiri  dari  sisi  ekonomi  untuk  kemakmuran  rakyat. Keberhasilan  industrialisasi  dalam  negeri  tidak  dapat  terjadi  hanya  dengan  topangan  hilirisasi sektor  pertambangan,  namun  juga  harus  didukung  oleh  pembangunan  industri  yang  lebih  hilir
atau industri manufaktur dalam negeri yang akan menghasilkan produk akhir untuk dikonsumsi oleh  masyarakat.  Keberhasilan  hilirisasi  pertambangan  itu  sendiri  sangat  ditentukan  oleh kebijakan dan peraturan teknis dalam implementasinya dengan mempertimbangkan penyediaan bahan  baku,  lahan,  tenaga  kerja,  energi,  infrastruktur,  teknologi,  kegiatan  operasional  dan pemeliharaan, sistem perizinan, dan kegiatan pembiayaan investasi. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan  salah  satu  alat  fiskal  untuk  menciptakan  nilai  tambah  mineral,  meningkatkan penerimaan  negara,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan mensejahterakan rakyat Indonesia yang adil dan merata. Hilirisasi sering disebut downstreamin g atau value-adding ,  yang  artinya  upaya  meredam  ekspor  bahan  mentah  dan  sebaliknya mendorong  industri  domestik  untuk  menggunakan  bahan  tersebut  karena  meningkatkan  nilai tambah domestik (sembari menciptakan lapangan kerja). Jika memang harus mengekspor, maka yang  diekspor  adalah  barang  jadi,  hasil  dari  olahan  bahan  baku  itu. Khususnya  saat  ini pemerintah  telah  menetapkan  Covid  19  sebagai  bencana  nasional  melalui  Keputusan  Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) agar pelaksanaan hilirisasi juga memerhatikan situasi global.
Kebijakan hilirisasi mineral dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomi barang, akan tetapi  tanpa  memperkuat  basis  produksi  (pasokan)  di  hulu,  smelter-smelter  domestik  akan kesulitan  memperoleh  bahan  baku  untuk  diolah  menjadi  produk  bernilai  tambah  tinggi. Larangan  ekspor  mineral  mentah  bukan  dimaksudkan  untuk  mengerem  produksi  bijih  atau mineral  mentah,  melainkan  dalam  rangka  menjaga  kesinambungan  pasokan  mineral  mentah dalam jangka panjang untuk kebutuhan smelter-smelter domestik. Dampak positif nilai Tambah Hilirisasi  Nikel  yaitu  Peningkatan  nilai  tambah  Pengembangan  industri  hilir  mineral  Produk Domestik  Bruto  (PDB).  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  Kesempatan  kerja, Peningkatan  kemampuan  teknologi  dan  SDM  Ekspor  mineral,  serta  Menumbuhkan  ekonomi nasional.  Investasi  pada  proyek  pembangunan  smelter  di  Indonesia  menunjukan  ketertarikan investor Asing yakni salah satunya adalah Elon Musk, pengusaha icon mobil listrik dunia yang secara  langsung  menyatakan  ketertarikannya  secara  terbuka  pada  produk  nikel  dari  Indonesia dan  LG  Solution  dari  Korea  Selatan  yang  telah  menadatangani  kesepatakan  Investasi  (MoU) sebesar  US$  9.8  Milliar  setara  atau  Rp.  142  trilliun  untuk  perkembangan  industri  nikel terintegrasi di Indonesia.  Chengxin Lithium China mengumumkan akan mengambil 65 persen saham  dalam  proyek  lithium  senilai  US$350  juta  atau  Rp5  triliun  di  Indonesia  untuk membangun kapasitas produksi di luar negeri. proyek pabrik yang akan membuat bahan kimia lithium  untuk  baterai  kendaraan  listrik  (EV)  dan  berlokasi  di  Indonesia  Morowali  Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah
Upaya meningkatkan nilai tambah mineral khususnya Nikel berupa pembangunan smelter. Pembangunan  smelter  perlu  diiringi  dengan  pembangunan  infrastruktur.  Pemerintah  perlu menyiapkan dukungan pembangunan infrastruktur, terutama pembangkit energi, lahan smelter, insentif bea masuk dan perpajakan untuk jangka waktu tertentu, serta kepastian hukum terhadap jangka waktu produksi tambang sebagai jaminan bahan baku smelter untuk mendukung industri dalam  merealisasikan  hilirisasi  menuju  industrialisasi.  Peningkatan  Nilai  Tambah  Batubara adalah  kegiatan  pengembangan  dan/atau  pemanfaatan  batubara  untuk  meningkatkan  mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal. Adapun pengaturan terkait itu dapat dilihat pada:
- UU no. 3 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (menyesuaikan proses  Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 )
Pasal  102  ayat  (1)  menyebutkan  Pemegang  IUP  atau  IUPK  pada  tahap  kegiatan  Operasi Produksi  wajib  meningkatkan  nilai  tambah  Mineral  dalam  kegiatan  Usaha  Pertambangan melaiui: Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;  Pengolahan untuk  komoditas  tambang  Mineral  bukan  logam;  dan/atau  Pengolahan  untuk  komoditas tambang batuan.
- pasal  170A  yaitu  Pemegang  KK,  IUP  Operasi  Produksi,  atau  IUPK  Operasi  Produksi Mineral  logam  yang  telah  melakukan  kegiatan  Pengolahan  dan  Pemurnian,  yang  dalam
proses  pembangunan  fasilitas  Pengolahan  dan/atau  Pemurnian;  dan/atau  telah  melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi  Produksi  lainnya,  atau  IUP  Operasi  Produksi  khusus  untuk  Pengolahan  dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri
- Pasal  167  PP  No.  96  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral  Dan  Batubara  menyebutkan  Pemegang  IUP  dan  IUPK  tahap  kegiatan  operasi produksi untuk komoditas Mineral wajib melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.
- PP  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral  pada  Pasal  3  ayat  (1)  menyebutkan  Pemegang  izin  usaha  pertambangan  operasi produksi, IUPK operasi produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas batubara yang melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di dalam  negeri  dapat  diberikan  perlakuan  tertentu  berupa  pengenaan  royalti  sebesar  0%(nol persen).
Hilirisasi erat kaitannya dengan konsep nilai tambah dan daya saing produk. Semakin hilir sebuah produk yang dihasilkan dari kegiatan industri, makin tinggi nilai atau harganya. Dalam tatanan  ekonomi  makro,  semakin  terhilirkan  kegiatan  sebuah  produksi,  akan  memberikan kontribusi lebih besar terhadap total pendapatan domestik bruto sebuah negara. Dalam praktik industrial,  konsep  nilai  tambah  merupakan  perbedaan  atau  rasio  antara  nilai  jual  produk  yang dihasilkan dengan seluruh komponen biaya untuk menghasilkan produk dalam satuan volume/ berat yang ekuivalen. Struktur biaya produksi per ton produk merupakan akumulasi dari harga bahan baku, upah, biaya manajemen, produktivitas, pajak, depresiasi dan biaya-biaya lain yang sering tidak terduga. Semakin rendah struktur biaya produksi, makin tinggi daya  saing produk (atau  negara  tersebut).  Apalagi  jika  kualitas  produk  yang  dihasilkan  sangat  baik.  Peraturan Menteri  ESDM  No.  11  tahun  2019  mewajibkan  setiap  perusahaan  untuk  dapat  mengolahnya terlebih  dahulu  untuk  menaikkan  harga  pasar  lokal  sebelum  diekspor,  salah  satu  kendala  yang dihadapi  terkait  pengolahan  nikel  di  Indonesia  adalah  kurangnya  smelter-smelter  untuk mengolah  nikel.  Kendala  lainnya  adalah  dari  segi  sumber  daya  manusia  yang  terbatas,  dan banyak  para  pekerja  di  Indonesia  yang  belum  menguasai  tentang  cara  pengolahan  nikel. Berdasarkan regulasi yang ada  bahwa pemerintah lebih serius meningkatkan hilirisasi mineral nikel.  Implikasi  dari  adanya  kebijakan  larangan  ekspor  nikel  bagi  bangsa  indonesia  adalah pembangunan  fasilitas  pemurnian  nikel  ditingkatkan,  teknologi  lithium  ion  battery  ( Li-ion battery)  semakin  berkembang  di  Indonesia,  dan  meningkatkan  daya  tarik  investasi  asing  ke dalam negeri.

## 4. KESIMPULAN
Pelarangan  ekspor  bukan  bertujuan  menghambat  perdagangan,  namun  bertujuan  untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri.  Pelarangan  ekspor  ore  nikel  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  bahan  baku  smelter yang  ada  di  Indonesia.  Kebijakan  pelarangan  tidak  dapat  ditunda  karena  kekayaan  mineral khususnya nikel dapat habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri  ESDM  No.  11  Tahun  2019  tentunya  menimbulkan  kontra  di  dalam  pelaksanaannya terutama bagi investor asing karena secara otomatis harga jual nikel yang berasal dari Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Namun dengan diterbitkannya peraturan ini  tidak  semata-mata  membuat  laju  Investasi  ke  Indonesia  menjadi  terhambat.  Pemerintah Indonesia  juga  membuka  kesempatan  berikut  juga  dengan  memberikan  kemudahan  dari  segi perizinan  seperti  yang  sudah  saya  paparkan  sebelumnya  dan  juga  fasilitas-fasilitas  ( privilege ) kepada  investor  terkait  penanaman  modal  baik  itu  dari  dalam  negeri  ataupun  asing.  Saat  ini Indonesia  masih  membutuhkan  pendanaan  terkait  pembangunan  smelter  (pemurnian), pembangunan  PLTU  sebagai  penggerak  utama  dari  mesin  pengolah  nikel,  tenaga  ahli  serta
pelatihan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pengolahan nikel dengan baik yang tentunya  membutuhkan  dana  yang  sangat  banyak.  Dalam  rangka  percepatan  ekonomi  dan pembangunan  pemerintah  telah  mengambil  langkah  yang  tepat  dengan  mewajibkan  semua perusahaan  tambang  di  Indonesia  untuk  mengolah  hasil  tambang  dan  melarang  ekspor  bahan mentah  guna  menaikkan  harga  pasar  di  Internasional  dan  menambah  devisa  negara  dengan kedepannya lebih meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.PP No. 5 Tahun 2021
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. PP  No.  96  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## Buku
Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), Manurung, Adler Haymans. “Teori Investasi: Konsep dan Empiris”, (PT Adler Manurung Press, 2012),
Muhammad  Sood,  “Hukum  Perdagangan  Internasional”,  (Jakarta:  PT  Raja.  Grafindo  Persada,
2012)
Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia I, (Jakarta: Djambatan, 1999),

## Jurnal/Makalah
Susanto, Jurnal Surya Kencana Dua, “Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 5 Tahun 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis), vol. 3 no.1 Juli 2016.
Dra.  Farida Efriyanti, MM, “Yuk  Kenali Investasi”,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung 2019.
Ananda Mustika Muas, “Upaya China Dalam Memenuhi Kebutuhan Nikel Dalam Negeri Pasca Kebijakan UU MINERBA No. 4 Tahun 2009 di Indonesia”, ejournal.hi.fisip-umul.ac.id, Ilmu Hubungan Internasional, vol. 7, 2019,
Yeni Nuraeni, Seminar Nasional Edusainstek, “Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel  Terhadap  Kondisi  Sosial,  Ekonomi  dan  Budaya  Masyarakat”,  Pusat  Penelitian dan  Pengembangan  Kementerian  Ketenagakerjaan  amaFakultas,  FMIPA  UNIMUS 2018,
Siombo,  Marhaeni  Ria,  and  Emmanuel  Ariananto  Waluyo  Adi,  (2020).  "Implikasi  Keppres No.12  Tahun  2020  Pada  Perusahaan  Pembiayaan".  Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 5, no. 1 (October 2020)
E.H.  Sujiono,  M.  Diantoro,  Samnur,  “Karakteristik  Sifat  Fisis  batuan  Bikel  di  Sorowako Sulawesi Selatan”, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 10 vol. 2, Juli 2014.
Syahrir  Ika,  Kebijakan  Hilirisasi  Mineral:  Reformasi  Kebijakan  untuk  Meningkatkan Penerimaan Negara, Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 1 No. 1 (2017)
Izzaty dan Suhartono,  Kebijakan Percepatan  Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya  Hilirisasi Nikel,  Info  Singkat  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI,  Vol.XI  No. 23/I/Puslit/Desember/2019
Izzaty  dan  Suhartono,  “Kebijakan  Percepatan  Larangan  Ekspor  Ore  Nikel  dan  Upaya  Hilirasi Nikel”,  Bidang  Ekonomi  dan  Kebijakan Publik,  Info  Singkat,  Kajian  Singat Terhadap Isi Aktual dan Strategis, Vol.XI. No.23/I/Puslit/Desember/2019,
Sekar  Wiji  Rahayu,  Implikasi  Kebijakan  Dan  Diskriminasi  Pelarangan  Ekspor  Dan  Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Internet
https://money.kompas.com/read/2019/12/15/123615726/indonesia-raja-nikel-dunia-puluhan- tahun-hanya-ekspor-bijih-mentah?page=all, diakses pada tanggal 10 Juni 2021. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210203/44/1351621/nikel-kedaulatan-minerba ,  diakses  pada tanggal 10 Juni 2021.
https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-investasi/ , diakses pada tangaal 3 Juni 2021. https://investasi.kontan.co.id/news/harga-nikel-terus-menurun-ternyata-ini-penyebabnya ,  diakses pada tanggal 10 Juni 2021.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530deed2b11d4/soal-larangan-ekspor-mineral-- pemerintah-siap-hadapi-jepang/ , diakses pada tanggal 10 Juni 2021.
https://www.idxchannel.com/economics/ternyata-indonesia-punya-cadangan-nikel-terbesar-di- dunia , diakses pada tanggal 13 Juni 2021.
https://duniatambang.co.id/Berita/read/1116/Kendala-Perusahaan-Tambang-dalam-Melakukan-
Hilirisasi-Mineral, diakses pada tanggal 9 Juni 2021.
https://www.amanatinstitute.id/transisi-pemanfaatan-batubara-yang-berkelanjutan/ https://www.jpnn.com/news/sulit-mencari-sumber-dana-pembangunan-
pltu#:~:text=Biaya%20yang%20dibutuhkan%20untuk%20membangun,Rp%2049%2C2 %20miliar). diakses pada tanggal 12 Juni 2021.
https://bisnis.tempo.co/read/1280779/sah-jokowi-teken-inpres-percepatan-kemudahan- berusaha/full&view=ok, diakses pada tanggal 9 Juni 2021.
Tinjauan  Umum  Tentang  Investasi  atau  Penanaman  modal,  diakses  dari  http://repository.uin- suska.ac.id/7089/4/BAB%20III.pdf pada tanggal 13 Juni 2021.
Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal,  “Prosedur  Izin  Investasi  di  Indonesia”  diakses  dari https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-izin-investasi-di- indonesia pada tanggal 15 Maret 2021.
Hilirisasi  Nikel  Ciptakan  Nilai  Tambah  dan  Daya  Tahan  Ekonomi,    Siaran  Pers  Nomor:
301.Pers/04/Sji/2020 Tanggal: 14 Oktober 2020 KESDM
https://nikel.co.id/peluang-dan-tantangan-hilirisasi-nikel/ https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan- daya-tahan-ekonomi
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211224/44/1481589/kementerian-esdm-atur-strategi-geber- capaian-investasi-minerba-di-2022.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4888934/indonesia-setop-ekspor-nikel-dan-bauksit- mentah-mulai-2022 https://nikel.co.id/peluang-dan-tantangan-hilirisasi-nikel/ https://www.hukumonline.com/berita/a/menerka-tata-niaga-nikel-di-2020-pasca-larangan- ekspor-lt5dfb6d66d7faf/?page=2
https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib- diketahui-pengusaha
Ariyanto, A. Patunru. 2015. Hilirisasi. Kompas 24 Januari 2015. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210924/257/1446365/benamkan-investasi-rp5-triliun- chengxin-lithium-china-bangun-pabrik-lithium-morowali