## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2435/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## The Dynamic Relations of the Northern European Countries and China Within Arctic Corridor Project in Regional Security Complex Perspective
Adzkia Rahma Sakinah 1 , Henny Saptatia Drajati Nugrahani 2
1,2 European Studies, School of Global and Strategic Studies, University of Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 23 October 2021 Publish 07 November 2021
The phenomenon of global warming has an impact on many things, including melting in the Arctic region which opens up opportunities for the opening of the Northern Sea Route in Arctic waters. China's presence in the Arctic region is increasingly massive in line with efforts to connect the Silk Road Belt Road Initiative in Europe with the Arctic  region  differently  by  Northern  European  countries.  This  study  specifically discusses  the  dynamics  of  relations  between  Northern  European  countries— specifically  referring  to  Nordic  countries  such  as  Denmark,  Sweden,  Norway, Finland, and Iceland—and China, especially regarding the Arctic Corridor project and geopolitics in the Arctic region. This study aims to characterize the presence or absence of securitization practices by  Northern European countries against  China related to the Arctic Corridor project. This will be discussed through the reactions, attitudes and policies shown by Northern European countries towards China in the framework related to the Arctic Corridor. The method used in this study is qualitative using a securitization approach, specifically the Regional Security Complex theory by Barry Buzan and Ole Waever to examine the problems discussed. Referring to this, the author asks the question, are there any securitization practices that occur in the dynamics  related  to  the  Arctic  Corridor  project  between  Northern  European countries and China? Another question that is in line with this is how does the theory of securitization review the relationship between Northern European countries and China in the project? The hypothesis that emerges from the research question is that Northern European countries tend to have different attitudes in responding to China in  the  Arctic,  specifically  in  the  Arctic  Corridor  project.  In  this  case  Finland  and Norway, which are the initiators of the project, tend to show their support for your presence  in  the  Arctic,  namely  as  financial  supporters  of  the  mega  project. Meanwhile, Denmark, Sweden and Finland are just the opposite, which in this case considers China a threat in the context of regional security in both Northern Europe and the Arctic.

## Keywords:
Northern European countries China Arctic corridor
Regional security complex Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 23 Oktober 2021 Publis 07 November 2021 Fenomena  pemanasan  global  berdampak  pada  banyak  hal,  termasuk  diantaranya adalah  mencairnya  es  di  kawasan  Arktika  yang  mana  hal  ini  membuat  peluang terbukanya  Jalur  Laut  Utara  di  perairan  Arktika.  Kehadiran  Tiongkok  di  kawasan Arktika yang semakin masif seiring dengan upaya untuk menyambungkan Jalur Sutra Belt Road Initiative di Eropa dengan kawasan Arktika ditanggapi secara berbeda oleh negara-negara Eropa Utara. Penelitian ini secara spesifik membahas tentang dinamika relasi  hubungan  antara  negara-negara  Eropa  Utara—secara  khusus  merujuk  pada negara Nordik yakni Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Islandia—terhadap Tiongkok khususnya menyangkut proyek Koridor Arktika dan geopolitik di kawasan Arktika.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkarakteristikkan  ada  dan  tidaknya praktik sekuritisasi oleh negara-negara Eropa Utara terhadap Tiongkok terkait proyek Koridor Arktika. Hal ini akan ditinjau melalui dinamika reaksi, sikap serta kebijakan yang  ditunjukkan  oleh  negara-negara  Eropa  Utara  terhadap  Tiongkok  dalam kerangka  kerjasama  terkait  Koridor  Arktika.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sekuritisasi, secara spesifik adalah teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan Ole Waever untuk  mengkaji  permasalahan  yang  dibahas.  Mengacu  pada  hal  tersebut,  penulis
mengajukan pertanyaan penelitian yakni apakah ada praktik sekuritisasi yang terjadi dalam  dinamika  kerjasama  terkait  proyek  Koridor  Arktika  antara  negara-negara Eropa  Utara  dan  Tiongkok?  Pertanyaan  lainnya  yang  sejalan  dengan  hal  tersebut adalah bagaimana teori sekuritisasi meninjau hubungan yang terjalin antara negara- negara  Eropa  Utara  dan  Tiongkok  dalam  proyek  tersebut?  Hipotesis  yang  muncul dari  pertanyaan  penelitian  tersebut  adalah  bahwa  negara-negara  Eropa  Utara cenderung  memiliki sikap  yang berbeda dalam  menanggapi kehadiran Tiongkok di Arktika, secara spesifik dalam proyek Koridor Arktika. Dalam hal ini Finlandia dan Norwegia  yang  merupakan  inisiator  proyek  tersebut  cenderung  menunjukkan dukungannya  terhadap  kehadiran  Tiongkok  di  Arktika,  yakni  sebagai  pendukung finansial mega proyek tersebut. Sementara itu, Denmark, Swedia dan Finlandia justru bersikap sebaliknya, yang mana dalam hal ini mereka menganggap Tiongkok sebagai suatu  ancaman  dalam  konteks  keamanan  regional  baik  di  kawasan  Eropa  Utara maupun Arktika.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Adzkia Rahma Sakinah, Universitas Indonesia Email: adzkiarahma12@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Arktika  merupakan  kawasan  yang  secara  geografis  berada  di  wilayah  Kutub  Utara  dan merupakan  bagian  dari  beberapa  wilayah,  seperti  Rusia,  Alaska,  Kanada,  Greenland,  Islandia, Lapland  serta  Norwegia.  Letaknya  yang  sangat  jauh  dari  wilayah  negara-negara  pada  umumnya membuat  kawasan  tersebut  kurang  mendapatkan  perhatian  global.  Namun  di  era  kontemporer  ini negara-negara di dunia mulai memberikan perhatian lebih terhadap kawasan tersebut karena Arktika diketahui menyimpan potensi sumber daya alam yang besar terutama di sektor mineral. Untuk itulah kemudian  beberapa  negara  mulai  berusaha  untuk  mengeksplorasi  kekayaan  sumber  daya  alam  di dalamnya  dan  dalam  jangka  panjang  mereka  berlomba  untuk  menguasai  Arktika.  Diantara  negara yang  saling  bersaing  untuk  mengamankan  posisinya  dalam  geopolitik  di  kawasan  tersebut  adalah negara-negara yang termasuk dalam anggota Dewan Arktika, yakni Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Denmark—termasuk juga didalamnya adalah Greenland dan Kepulauan Faroe—, Swedia, Norwegia, Finlandia, serta Islandia (Bailes & Olaffson, 2017).
Dari kedelapan negara tersebut, lima diantaranya merupakan negara-negara Eropa Utara atau yang juga dikenal sebagai negara Nordik, yakni Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia dan Islandia. Posisi strategis mereka baik secara geografis—kedekatan wilayah mereka dengan Arktika—maupun sebagai  anggota  Dewan  Arktika  mengindikasikan  bahwa  negara-negara  Eropa  Utara  tersebut memiliki  peran  penting  terhadap  geopolitik  Arktika.  Selain  anggota  tetap,  Dewan  Arktika  juga memiliki observer atau Dewan Pengawas yang terdiri atas 13 negara, yang mana salah satunya adalah Tiongkok.  Walaupun  secara  geografis  Tiongkok  tidak  memiliki  keuntungan  langsung  terhadap kawasan Arktika, namun posisi strategis Tiongkok dalam geopolitik global—sebagai observer Dewan Arktika serta anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa—membuat Tiongkok dianggap sebagai salah satu aktor penting dalam dinamika geopolitik di kawasan Arktika (Bailes & Olaffson, 2017).
Tujuan strategis Tiongkok terhadap Arktika tertuang dalam white paper pertama mereka yang dikeluarkan  pada  tahun  2018  dan  berisi  tentang  posisi  dan  kebijakan  Tiongkok  terhadap  Arktika. Melalui white  paper tersebut,  Tiongkok  berupaya  untuk  lebih  memahami,  melindungi, mengembangkan  potensi  kawasan  Arktika,  serta  berpartisipasi  dalam  tata  kelola  segala  hal  yang berkaitan  dengan  Arktika,  termasuk  melindungi  kepentingan  bersama  dari  seluruh  negara  dan
komunitas  internasional  di  Arktika.  Keterlibatan  Tiongkok  dalam  geopolitik  Arktika  telah  dimulai sejak tahun  1925, yang mana ketika itu Tiongkok ikut menandatangani Perjanjian Spitsbergen dan mulai berperan aktif dalam urusan wilayah Arktika. Dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok juga mulai menjajaki peluang komersial yang berkaitan dengan rute ekspedisi di perairan Arktika. Hal ini semakin  gencar  dilakukan  oleh  Tiongkok  terutama  ketika  Tiongkok  dan  negara-negara  Nordik mendirikan pusat riset bersama di tahun 2013  yang bernama China-Nordic Arctic Research Center (Beixi & Jian, 2014).
Melalui platform riset tersebut pada tahun 2017 Tiongkok dan negara-negara Nordik menyusun perencanaan  terkait  jalur  s hipping dan  pembangunan  kota  pelabuhan  di  kawasan  Arktika.  Jalur shipping yang dimaksud dalam kerjasama antara Tiongkok dan negara-negara Nordik adalah rencana pembangunan Jalur Sutra lanjutan dari One Belt One Road (OBOR). Proyek OBOR atau yang juga dikenal dengan Belt Road Initiative (BRI) nantinya akan disambungkan dengan proyek Jalur Sutra Utara, sehingga jalur BRI di Eropa akan terhubung dengan kawasan Arktika. Proyek Jalur Sutra Utara yang digagas oleh Tiongkok tersebut bersambut dengan proyek Koridor Arktika yang diinisiasi oleh Finlandia dan Norwegia. Ide terkait proyek tersebut pertama kali tercetus pada 27 Maret 2017, yang mana ketika itu pemerintah Finlandia sedang menyusun action plan terkait strategi mereka terhadap kawasan Arktika (Forsby, 2019).
Proyek  yang  diperkirakan  menghabiskan  dana  minimal  sekitar  €  3  miliar  tersebut  memiliki fokus  utama  untuk  membangun  jalur  kereta  yang  nantinya  akan  menghubungkan  kawasan  Eropa Utara,  seperti  misalnya  Rovaniemi—sebuah  kota  di  Finlandia  yang  terletak  di  Lingkar  Utara Arktika—dengan  Kota  Sodankylä  di  Finlandia.  Dari  Kota  Sodankylä  jalur  tersebut  kemudian dihubungkan  dengan  Pelabuhan  Kirkenes  di  Norwegia.  Selanjutnya,  jalur  laut  dari  Pelabuhan Kirkenes di timur laut Norwegia dihubungkan dengan Tiongkok dan akan berujung di pelabuhan laut dalam  Samudra  Arktika.  Melalui  jalur  tersebut  nantinya  barang-barang  dari  Tiongkok  serta  hasil minyak bumi dan gas alam dari perairan Arktika dapat dibawa oleh kapal pengangkut barang melalui jalur Laut Utara hingga ke Pelabuhan Kirkenes. Kemudian dari Kirkenes kargo tersebut akan diangkut oleh kereta api dan dikirim ke seluruh daratan Eropa melalui jalur rel kereta api yang menghubungkan antara kawasan Nordik, Baltik dan negara-negara di daratan Eropa (Devonshire-Ellis, 2017).
Lebih  lanjut,  pembiayaan  proyek  Koridor  Arktika  sangat  bergantung  pada  Tiongkok  karena pasca krisis ekonomi di tahun 2008 negara-negara anggota Uni Eropa tidak memiliki alokasi dana yang besar untuk proyek-proyek ambisius seperti Koridor Arktika. Untuk itulah kemudian Finlandia yang menginisiasi proyek tersebut mencoba melakukan pendekatan ke Tiongkok untuk mendapatkan investasi  dan  kerjasama  pembangunan  infrastruktur  Koridor  Arktika.  Namun  ternyata  beberapa negara Eropa Utara lainnya justru menunjukkan sikap yang berbeda. Seperti misalnya Swedia yang mengalami  dilema  antara  mendukung  proyek  tersebut  namun  juga  berat  hati  atas  kerjasama  yang terjalin  dengan  Tiongkok  terkait  Koridor  Arktika.  Hal  ini  terlihat  dari  penolakan  Swedia  terhadap upaya pembangunan pelabuhan laut dalam di Kota Lysekil, Swedia oleh Tiongkok. Proyek tersebut akhirnya  dihentikan  karena  sifatnya  yang  kontroversial  serta  alasan  keamanan  di  wilayah  tersebut (Brattberg, 2019).
Sementara  itu,  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  Tiongkok  terkait  proyek  Koridor  Arktika, diketahui  bahwa  selain  berada  dalam  rute  yang  diproyeksikan  dalam  Koridor  Arktika,  Tiongkok melihat bahwa negara-negara Nordik merupakan negara yang kokoh terutama dalam aspek ekonomi. Hal ini terbukti dari stabilitas ekonomi mereka pasca Eropa dilanda krisis ekonomi pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa Nordik dapat dipandang sebagai suatu entitas bersama yang kokoh tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga secara ketahanan sosial sebagai suatu bangsa. Faktor lainnya yang  juga  menjadi  alasan  Tiongkok  untuk  melakukan  kerjasama  terkait  Koridor  Arktika  dengan negara-negara Nordik adalah karena mereka telah lama dikenal sebagai negara yang unggul di bidang pengembangan smart cities . Dalam hal ini Tiongkok menginginkan agar pihaknya dapat melakukan kerjasama sharing technology dengan negara-negara Nordik sehingga proyek yang digagasnya dapat
terlaksana  dengan  cepat,  akurat  dan  berteknologi  tinggi.  Untuk  itulah  kemudian  Tiongkok mempersepsikan  negara-negara  Eropa  Utara  sebagai  mitra  strategis  khususnya  dalam  proyek pembangunan Koridor Arktika (Devonshire-Ellis, 2017).
Penelitian  terkait  dinamika  reaksi  negara-negara  Eropa  Utara  dan  Tiongkok  terkait  Koridor Arktika ini disusun dengan tujuan utama yakni untuk mengkarakteristikkan ada dan tidaknya praktik sekuritisasi oleh negara-negara Eropa Utara terhadap Tiongkok terkait proyek Koridor Arktika. Hal ini akan ditinjau melalui dinamika reaksi, sikap serta kebijakan yang ditunjukkan oleh negara-negara Eropa  Utara  terhadap  Tiongkok  dalam  kerangka  kerjasama  terkait  Koridor  Arktika.  Selanjutnya, mengacu  pada  latar  belakang  dan  tujuan  penelitian  yang  telah  disampaikan,  penulis  mengajukan pertanyaan penelitian yakni apakah ada praktik sekuritisasi yang terjadi dalam dinamika kerjasama terkait proyek Koridor Arktika antara negara-negara Eropa Utara dan Tiongkok? Pertanyaan lainnya yang sejalan dengan hal tersebut adalah bagaimana teori sekuritisasi meninjau hubungan yang terjalin antara negara-negara Eropa Utara dan Tiongkok dalam proyek tersebut?
Penelitian  itu  diangkat  oleh  penulis  dengan  merujuk  pada  beberapa  penelitian  sebelumnya dengan tema terkait. Diantaranya adalah penelitian oleh Vasily Erokhin (2018) yang meneliti tentang peran Tiongkok dalam pengembangan konektivitas terbukanya jalur maritim baru di kawasan Utara, yakni  Arktika.  Dalam  tulisannya,  Erokhin  (2018)  menjelaskan  tentang  upaya  Tiongkok  untuk memainkan  perannya  secara  aktif  dalam  mekanisme governance di  kawasan  Arktika.  Peluang terbukanya  jalur  maritim  baru  di  kawasan  Arktika  tersebut  sangat  penting  bagi  Tiongkok  yang merupakan  negara  yang  berorientasi  pada  perdagangan  global.  Untuk  itulah  Tiongkok  melakukan pendekatan  terhadap  negara-negara  Eropa  Utara  untuk  kelancaran  ambisinya  sebagai  salah  satu pemain inti di kawasan Eropa. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis mengulas hal sebaliknya, yakni  berfokus  pada  dinamika  sikap  dan  reaksi  negara-negara  Eropa  Utara  dalam  menjalankan kerjasamanya terkait Koridor Arktika dengan Tiongkok melalui perspektif sekuritisasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan di dalam penyusunan penelitian ini adalah kualitatif. Dalam buku  metode  penelitian  milik  Beverly  Hancock,  Elizabeth  Ockleford  dan  Kate  Windridge  yang berjudul Introduction  to  Qualitative  Research ,  dijelaskan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif  ini berkaitan  dengan  obyek  yang  akan  diteliti  yakni  berupa  kumpulan  jurnal  dan  penelitian  yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam hal ini penulis secara spesifik merujuk pada jurnal dan penelitian yang membahas tentang kerjasama antara negara-negara Eropa Utara dan Tiongkok baik dalam proyek Belt Road Initiative maupun Koridor Arktika. Selain itu penulis juga mengacu pada penelitian  sebelumnya  terkait  dominasi  Tiongkok  di  kawasan  Arktika  terutama  pada  proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Arktika dan sekitarnya.  Secara spesifik tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif karena penulis berupaya untuk menjelaskan sebab terjadinya sebuah fenomena melalui keterkaitan hubungan antar-variabel di dalamnya. Lebih lanjut, penelitian dengan tipe metode eksplanatif dapat digunakan untuk mengelaborasikan konsep dengan peristiwa  empirik  yang  dikaji  (Levy,  2002).  Dalam  hal  ini,  penulis  berupaya  untuk  menjelaskan dinamika reaksi dan sikap negara-negara Eropa Utara terhadap Tiongkok terkait Koridor Arktika melalui variabel pendekatan Regional Security Complex dan kerjasama bilateral yang terjalin antara masing-masing negara Eropa dengan Tiongkok.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Regional Security Complex (RSC) oleh Barry Buzan dan Waever (2003) untuk mengkaji topik yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Buzan dan Waever (2003) pendekatan keamanan pasca Perang Dingin lebih mengarah pada aspek regional. Hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya era unjuk kekuatan antar-negara superpower seperti Amerika Serikat  dan  Uni  Soviet.  Pasca  era  tersebut  negara-negara superpower tidak  lagi  memiliki  intensi untuk mengintervensi suatu regional. Hal ini tentu sangat berbeda dengan era Perang Dingin. Lebih lanjut,  Buzan  dan  Waever  (2003)  mengemukakan  sebuah  teori  yang  dikenal  sebagai  RSC  atau
Pendekatan  Keamanan  Regional.  Teori ini  muncul  untuk  meninjau  sekuritisasi  dan  desekuritisasi sebagai dua aspek penting yang dibutuhkan untuk menganalisis masalah keamanan. Buzan (1991) dalam bukunya, yakni People, States and Fears mengemukakan bahwa aktor yang berperan dalam praktik  sekuritisasi  dan  desekuritisasi  dapat  berasal  dari  aktor  non-negara.  Hal  ini  berbeda  dari definisi security complex yang terfokus pada negara sebagai aktor utama. Teori RSC  melihat  adanya  dua  variabel  penting  yang  berpengaruh  dalam  keamanan  suatu kawasan, yakni variabel internal dan eksternal. Dalam variabel internal dijelaskan letak geografis, interaksi  antar-negara  dan  kesamaan  sistem  merupakan  tiga  indikator  yang  menjadi  penentu berjalannya keamanan di suatu kawasan. Pada indikator pertama, yakni letak geografis, dipahami bahwa  tidak  semua  negara  yang  letaknya  berdekatan  dapat  menjalin  suatu  sistem  kerjasama keamanan  bersama.  Indikator  selanjutnya  adalah  interaksi  antar  negara,  yang  mana  indikator  ini meninjau frekuensi dan kedekatan hubungan antar-negara dalam suatu kawasan. Indikator ini juga meninjau  intensitas  interaksi  antar-negara  sehingga  dapat  diamati  adakah  interdependensi  yang muncul diantara negara-negara yang menjalin hubungan. Indikator terakhir adalah kesamaan sistem, yakni meninjau kesamaan sistem budaya, ekonomi, sosial dan politik dalam negara-negara di suatu kawasan. Dalam hal ini apabila negara-negara yang saling menjalin hubungan memiliki kesamaan yang semakin kompleks, maka rasa solidaritas yang mucul diantara mereka akan semakin kuat pula (Buzan, 1991).
Teori RSC  melihat  adanya  dua  variabel  penting  yang  berpengaruh  dalam  keamanan  suatu kawasan, yakni variabel internal dan eksternal. Dalam variabel internal dijelaskan letak geografis, interaksi  antar-negara  dan  kesamaan  sistem  merupakan  tiga  indikator  yang  menjadi  penentu berjalannya keamanan di suatu kawasan. Tiga indikator tersebut terlihat jelas di kalangan negara- negara  Eropa  Utara  yang  mana  secara  geografis  mereka  berada  di  belahan  bumi  utara  dan  sama- sama dikelilingi oleh Samudra Atlantik. Selain itu, negara-negara Eropa Utara diketahui memiliki kedekatan hubungan dan interaksi yang kuat karena adanya berbagai kesamaan sistem. Salah satunya adalah sistem negara kesejahteraan. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa negara-negara Eropa Utara  memiliki  interdependensi  yang  kuat  antara  satu  sama  lain  khususnya  di  bidang  keamanan kawasan. Kemudian dalam variabel eksternal terdapat dua indikator yang digunakan, yakni situasi internasional dan isu yang sedang berkembang (Buzan, 1991).
Indikator pertama adalah situasi internasional yang meninjau kondisi lingkungan internasional. Dalam hal ini akan dilihat apakah keadaan lingkungan internasional saat itu mendukung atau tidak untuk  membentuk  pengaturan  keamanan  atau security  arrangement dalam  RSC.  Indikator selanjutnya  yakni  isu  yang  sedang  berkembang,  yakni  meninjau  tentang  butuh  atau  tidaknya kerjasama antar-negara di kawasan  yang  sama terutama dalam hal pengaturan keamanan (Buzan, 1991).  Dalam  konteks  Koridor  Arktika,  peneliti  menggunakan  teori  ini  untuk  meninjau  apakah negara-negara  Eropa  Utara  memiliki  persepsi  yang  sama  terkait  keamanan  kawasan  mereka. Terlebih ketika proyek yang awalnya digagas oleh mereka sendiri kemudian mulai didominasi oleh peran  Tiongkok  yang  ikut  berpartisipasi merealisasikan  proyek  tersebut.  Tujuan  utama  Tiongkok adalah  menyambungkan  Koridor  Arktika  dengan  BRI  di  Eropa,  sehingga  nantinya  sumber  daya mineral, minyak bumi dan gas alam yang dieksplorasi dari Arktika bisa tersalurkan secara efektif hingga ke Tiongkok. Hal inilah yang kemudian membuat posisi Tiongkok di Eropa Utara menjadi ancaman bagi negara-negara di sekitar Arktika, termasuk ancaman bagi keamanan regional mereka.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Interpretasi Koridor Arktika sebagai Proyek Strategis Global
Isu  mengenai  Arktika  mulai  banyak  diperbincangkan  di  kalangan  global  ketika  konsentrasi pemanasan global dalam kurun waktu terakhir semakin meningkat, sehingga hal ini berdampak pada pencairan  es  di  kawasan  Arktika  dan  terciptanya  jalur  perairan  baru  yang  memungkinkan  untuk dibukanya rute perdagangan melalui jalur Laut Utara. Jalur tersebut nantinya akan memotong jalur laut
tradisional yang melewati belahan bumi selatan sebanyak 30%. Jalur  Laut Utara juga tidak memiliki choke points seperti Selat Malaka dan Terusan Suez yang menjadi titik transit jalur perdagangan melalui rute Laut Selatan, yakni melewati Laut China Selatan, Selat Malaka, Laut Merah, Terusan Suez, Laut Mediterania, Selat Gibraltar dan berujung di pelabuhan-pelabuhan penting di Eropa. Selama beberapa ratus tahun terakhir, jalur ini merupakan jalur perdagangan terpenting yang terjadi dalam rute pertukaran barang  global.  Peluang  terbukanya  jalur  maritim  baru  tersebut  dimanfaatkan  oleh  negara-negara  di dunia untuk mulai berlomba mengeksplorasi sumber daya alam yang tergandung didalamnya. Lebih lanjut, United States Geological Survey (2008) memperkirakan bahwa 1/3 dari total minyak bumi dan gas alam global berada di kawasan Arktika. Berikut adalah data dari United States Geological Survey (2008) terkait estimasi sumber daya alam yang terdapat di Arktika:
Tabel 1. Estimasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan Arktika Wilayah Minyak Bumi (juta ton) Gas Alam (milyar kubik) Gas Alam (juta ton) Minyak Bumi & Gas Alam (juta ton) Cekungan Laut Siberia Barat 499,2 18.456 16.610,4 17.109,6 Arktika Alaska (Far North Alaska) 4.087,3 5.644,7 5.644,7 9.732,0 Cekungan Laut Barents Timur 1.010,4 8.996 8.096,4 9.106,7 Total Keseluruhan SDA di Arktika 5.596,9 33.723,9 30.351,5 35.948,4
Sumber: United States Geological Survey (2008)
Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa minyak bumi dan gas merupakan dua elemen sumber daya alam  terbesar  yang  tersimpan  di  kawasan  Arktika.  Melimpahnya  kandungan  sumber  daya  alam  di Arktika tersebut menarik perhatian baik negara yang berada di kawasan Lingkar Utara Arktika maupun negara non-Arktika, termasuk diantaranya adalah Tiongkok. Dalam hal ini diketahui bahwa Tiongkok memiliki kepentingan untuk menyambungkan Jalur Sutra BRI di Eropa dengan jalur maritim baru yang melewati perairan Arktika. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tiongkok mencoba masuk dalam proyek Koridor Arktika yang digagas oleh Finlandia dan Norwegia. Proyek tersebut merupakan penghubung antara BRI di daratan Eropa dengan Jalur Laut Utara, sehingga penting bagi Tiongkok untuk melakukan pendekatan dengan negara-negara Eropa Utara demi terealisasinya tujuan untuk menghubungkan Eropa, Arktika dan Asia melalui satu jalur transportasi yang terkoordinasi secara sistematis (Arctic Corridor, t.t.)
Proyek Koridor Arktika yang diinisiasi pada 9 Mei 2018 tersebut memiliki tujuan utama yakni untuk  mengembangkan  jalur  transportasi  alternatif  yang  hemat  biaya  dari  Arktika  ke  Eropa  dan Asia—melalui Jalur Sutra BRI—terutama untuk kegiatan shipping. Selain itu, jalur Koridor Arktika juga  direncanakan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing  di  bidang  eksplorasi, pertambangan atau dengan kata lain optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di kawasan Arktika dan sekitar lainnya. Dengan demikian diharapkan Arktika dapat menjadi suatu kawasan rujukan bagi aktor global yang mencari cadangan energi serta memfasilitasi jalur transportasi untuk perdagangan global (Arctic Corridor, t.t.) Proyek  Koridor Arktika merupakan mega proyek  yang direncanakan untuk  terhubung dengan jalur BRI Tiongkok di Eropa serta jalur transportasi Rail Baltica—sebuah jalur  kereta  api  yang  merupakan  salah  satu  proyek  transportasi  Uni  Eropa—yang  melintasi  lima negara  anggota  Uni  Eropa,  yakni  Polandia,  Lithuania,  Latvia,  Estonia  dan  Finlandia.  Selain  Rail Baltica, kerjasama tersebut juga melibatkan Eurasian Land Bridge, China Rail, Finnish-Russian Rail serta beberapa pelabuhan di kawasan Baltik dan Rusia (Tsuruoka, 2017).
Proyek  Koridor  Arktika  yang  rencananya  akan  selesai  pada  tahun  2030  tersebut  diketahui memberikan keuntungan di tiga hal utama, yakni: pertama, mempercepat waktu shipping barang dari Eropa  ke  Tiongkok  dan  sebaliknya;  kedua,  mengurangi  emisi  karbon—Jalur  Laut  Utara  yang mencakup Laut Baltik dan Laut Utara diberlakukan pembatasan emisi kendaraan yang ketat untuk melindungi ekosistem laut—; dan terakhir menciptakan jalur transportasi alternatif untuk Jalur Laut Selatan yang dinilai kurang strategis karena memiliki rute yang terlalu panjang (Koivurova, et. al., 2019).  Berikut  adalah  ilustrasi  konektivitas  jalur  transportasi  di  kawasan  Eropa  Utara—secara khusus adalah negara-negara Nordik—dalam koridor Jalur Sutra BRI yang nantinya akan terhubung dengan jalur Koridor Arktika:
Gambar 1. Ilustrasi Konektivitas Jalur Transportasi Jalur Sutra BRI dan Koridor Arktika Sumber: Asia Times (2017)
Lebih  lanjut,  dampak  positif  dari  dibangunnya  jalur  kereta  api  Koridor  Arktika  adalah meningkatkan  skala  industri  pariwisata,  tenaga  kerja  serta  jumlah  wisatawan  secara  signifikan. Selain  itu  pengiriman  gas  akan  dapat  dipotimalkan,  yang  mana  dalam  sekali  pengiriman  dapat dikirimkan gas setara dengan 350.000 kWh energi. Selama ini pengiriman gas dari Rusia ke daratan Eropa  masih  menggunakan  pipa  yang  ditanamkan  di  bawah  laut,  yang  mana  memiliki  peluang kebocoran yang cukup tinggi. Dengan adanya jalur kereta api Koridor Arktika maka penyaluran gas melalui pipa tersebut dapat digantikan dengan menggunakan kontainer, sehingga akan lebih fleksibel dan aman. Dalam skala lebih luas, optimalisasi eksplorasi gas dari Arktika yang diangkut melalui kereta  api  dalam  Koridor  Arktika  perlahan-lahan  akan  mengalihkan  kecenderungan  global  dari penggunaan minyak bumi ke gas alam. Diprediksikan pengurangan tersebut dapat menekan emisi karbondioksida hingga 20% (Arctic Corridor, t.t.).

## Agenda Sekuritisasi di Kawasan Arktika pada Era Kontemporer
Menurut Thierry Braspenning-Balzacq (2005) sekuritisasi terjadi melalui tiga proses utama, yakni:  pertama,  para  pemimpin  politik  membingkai  isu  tertentu  sebagai  ancaman  eksistensial; Kedua,  proses  pembingkaian  isu  tersebut  harus  diterima  oleh  publik  secara  terbuka;  Dan  ketiga penerimaan  tersebut  menangguhkan  kondisi  politik  normal  dengan  melegitimasi  kondisi  darurat yang ditimbulkan oleh isu yang disekuritisasi tersebut. Lebih lanjut, kondisi darurat yang dimaksud dalam poin ketiga biasanya diikuti dengan tindakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir ancaman dan resiko yang  mungkin ditimbulkan oleh suatu isu yang disekuritisasi. Ketika  suatu  kebijakan  diimplementasikan  dengan  menggunakan  pendekatan  sekuritisasi,  maka pemerintah  akan  memperlakukan  suatu  isu  yang  seharusnya  merupakan  permasalahan  yang tergolong  biasa—dan  semestinya  tidak  perlu  dihadapi  dengan  tindakan  represif—dengan menjadikan  isu  tersebut  sebagai  suatu  ancaman  bagi  keselamatan  publik  dan  keberlangsungan negara.  Dengan  anggapan  tersebut  maka  suatu  tindakan  militer,  represif,  diskriminatif  atau pengamanan  adalah  yang  paling  sesuai  dan  mendesak  untuk  mengatasi  ancaman keamanan  yang timbul. (Balzacq, 2005).
Selanjutnya,  isu  terkait  sekuritisasi  di  Arktika  di era  kontemporer ini mulai  mengarah  pada pembahasan  terkait  aspek  yurisdiksi  nasional,  yakni  tentang  siapa  yang  memiliki kedaulatan atas batas terluar dari landas kontinen di Arktika. Dalam hal ini isu sekuritisasi di kawasan tersebut tidak terlepas  dari  peran  media  yang  memberikan  pengaruh  besar  dalam  pembentukan  opini  publik. Sekitar  tahun  2007,  tema-tema  yang  diberitakan  oleh  media  terkait  Arktika  kebanyakan  adalah terkait  isu  lingkungan  yang  dihubungkan  dengan  aspek  ekonomi,  politik  serta  keamanan.  Media internasional  juga  lebih  fokus  untuk  mengulas  Arktika  sebagai  zona  yang  memungkinkan terciptanya kerjasama multilateral atau justru menjadi kawasan yang rawan konflik—karena adanya persaingan  eksplorasi  minyak  bumi,  gas  alam  dan  sumber  daya  di  Arktika—.  Saat  ini  Arktika menjadi  kawasan  yang  rawan  dijadikan  kontes  persaingan  kekuatan  terutama  ketika  isu  terkait terbukanya jalur maritim baru yang melintasi perairan Arktika mulai diperbincangkan oleh negara- negara  Arktika.  Meskipun  Arktika  bukan  merupakan  wilayah  yang  penuh  dengan  aksi  militer— seperti  halnya  kawasan  Timur  Tengah  dan  sebagian  Afrika—namun  hal  tersebut  bukan  tidak mungkin terjadi apabila persaingan antar-negara di Arktika untuk menguasai sumber daya alam serta mendominasi geopolitik Arktika terus berlanjut (Gricius, 2021).
Hipotesis tersebut merujuk pada fenomena terkait bagaimana beberapa wilayah di dunia yang semula tidak menjadi kawasan persaingan dan konflik namun selanjutnya dapat berubah menjadi kawasan yang konfliktual ketika terjadi kepentingan politik yang tidak kunjung diredam dan disikapi secara serius dalam lingkup global. Contohnya adalah Krimea, kawasan yang semula milik Ukraina selanjutnya dianeksasi oleh Rusia melalui agenda politik dan militer yang agresif (Gricius,  2021). Banyaknya  pembahasan  terkait  persaingan  antar-negara  di  kawasan  tersebut  membawa  Arktika menjadi  wilayah  yang  kerap  disekuritisasi.  Salah  satu  bentuk  sekuritisasi  tersebut  dapat  ditinjau melalui speech  act yang  disampaikan  dalam  kebijakan  resmi  negara-negara  Arktika  maupun organisasi internasional seperti Dewan Arktika. Hal ini terjadi ketika Arktika yang semula dipandang sebagai  wilayah  periferal  secara  global,  namun  seiring  berkembangnya  zaman  kawasan  tersebut mulai  dianggap  penting.  Indikator  atas  hal  tersebut  dapat  ditinjau  melalui  adanya  kekhawatiran negara-negara Arktika—terutama negara-negara Eropa Utara—atas agresifitas Rusia dan Tiongkok di Arktika. Dalam praktiknya, sekuritisasi terkait Arktika bisa saja dihindari dengan beberapa cara, seperti misalnya mengalihkan isu persaingan militer di Arktika dengan lebih menekankan kerjasama antar-aktor penting di kawasan Arktika. Contohnya adalah transparansi terkait proyek pembangunan di  sepanjang  Jalur  Laut  Utara,  kerjasama  pencarian  dan  penyelamatan  korban  kecelakaan transportasi  di  Arktika,  serta  kerjasama  penanggulangan  polusi  di  lingkungan  Arktika  yang  tidak memerlukan banyak aspek politik. Selain itu, pembahasan mengenai aspek keamanan di lingkungan Arktika  juga  dapat  digeser  dari  yang  semula  terpaku  pada  hal-hal  militeristik  menjadi  keamanan lingkungan (Gricius, 2021).
Analisis    Agenda    Sekuritisasi    Negara-negara    Eropa    Utara    terhadap    Tiongkok  terkait Antartika
Meningkatnya aktivitas Tiongkok di kawasan Arktika dapat dilihat dalam beberapa konteks, salah satunya adalah aktivitas Tiongkok di Greenland. Hingga saat ini Tiongkok setidaknya telah terlibat  dalam  lima  proyek  infrastruktur  prestisius  di  Greenland,  diantaranya  adalah  perluasan bandara  yang  diprakarsai  oleh  pemerintah  Greenland,  proyek  pertambangan  zink  potensial  di Citronen  Fjord  yang  bekerja  sama  dengan  perusahaan  Australia,  Ironbark,  proyek  penambangan tembaga di Wegener Halv, bisnis pembuatan besi di Isua serta penambangan bahan mineral langka yang  diawasi  oleh  Greenland  Minerals  Australia—bekerja  sama  dengan  Shenghe  Resources—. Aktivitas  Tiongkok  di  Greenland  yang  terkesan  ambisius  tersebut  terjadi  karena  pemerintahan Greenland  yang  dijalankan  oleh  Perdana Menteri  (PM)  Kim  Kielsen  dan  PM  sebelumnya,  Aleqa Hammond membuka kesempatan bagi pihak asing untuk masuk ke wilayah mereka dengan bekerja sama di bidang eksplorasi bahan mentah (Menesez, 2021).
Seiring  berjalannya  waktu,  kehadiran  Tiongkok  di  Greenland  tersebut  menimbulkan sensitifitas politik Denmark terhadap Greenland karena dikhawatirkan Tiongkok akan mendukung ambisi Greenland untuk memisahkan diri dari Denmark. Selain itu, Denmark juga mengkhawatirkan kedekatan Tiongkok dan Greenland akan membuat Greenland lebih condong terhadap Tiongkok dan akan dengan sukarela memasok mineral dan hasil bumi langka bukan kepada Denmark melainkan kepada Tiongkok (European Parliament, 2018). Namun demikian, Greenland juga dihadapkan pada dilema untuk tetap menjaga hubungannya dengan Denmark dan tidak berpikir untuk memisahkan diri dari Denmark ketika melihat bahwa Tiongkok menunjukkan minat khusus terhadap sumber daya alam  mereka.  Greenland  merasa  khawatir  bahwa  Tiongkok  akan  memonopoli  proses  ekstraksi sumber  daya  alam  di  wilayah  mereka  jika  pihaknya  tidak  berhati-hati  dalam  menanggapi kerjasamanya  dengan  Tiongkok.  Dalam  jangka  panjang,  kehadiran  Tiongkok  dapat  dianggap sebagai  ancaman  bagi  keamanan  masyarakat  Greenland  dan  hal  ini  akhirnya  dapat  berkembang menjadi tindakan sekuritisasi (Dingman, 2014).
Selanjutnya, jika membahas tentang kebijakan keamanan Swedia terhadap Arktika, diketahui bahwa Swedia sangat berfokus pada keamanan iklim Arktika. Peningkatan suhu rata-rata Arktika dalam  beberapa  waktu  terakhir  menimbulkan  permasalahan  global  pada  umumnya,  dan  secara khusus  meningkatkan  resiko  keamanan  teritorial  dan  kedaulatan  Swedia.  Untuk  itulah  Swedia memberikan perhatian lebih terkait aspek tersebut menyangkut kawasan Arktika. Selain keamanan lingkungan,  Swedia  juga  menyoroti  keamanan  Arktika  dari  aspek  militer.  Dalam  hal  ini  Swedia melihat  bahwa  stabilitas  di  Arktika  mulai  terganggu  ketika  Rusia  dan  Tiongkok  menunjukkan agresifitasnya di kawasan tersebut melalui aktivitas militer dan proyek pembangunan ambisius untuk menyambut terbukanya Jalur  Laut Utara. Berbeda dengan Denmark, Norwegia dan Islandia  yang merupakan  anggota  NATO,  Swedia  memiliki  persepsi  ancaman  yang  berbeda  khususnya  jika membahas tentang Tiongkok. Hubungan antara Swedia dan Tiongkok telah berlangsung sejak abad ke-18, yakni melalui aktivitas Swedish East India Company (Ministry of Defense Sweden, 2017). Swedia  yang  mengakui  kedaulatan  Tiongkok  pada  tahun  1950  tersebut  menjadi  negara pertama  yang  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  Tiongkok,  yang  mana  hal  ini  menunjukkan kedekatan hubungan bilateral diantara kedua negara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seperti negara-negara Eropa Utara lainnya, Swedia mengambil jarak terkait kedekatannya dengan Tiongkok  terutama  jika  berhubungan  dengan  Arktika.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kekhawatiran Swedia terhadap proyek ambisius BRI Tiongkok di Eropa, terlebih ketika Tiongkok berupaya untuk memberikan FDI dalam jumlah besar ke Swedia dan menawarkan kerjasama dalam pembangunan pelabuhan  dan  bandara  secara  masif  di  Swedia.  Upaya  pendekatan  Tiongkok  tersebut  dipandang Swedia sebagai langkah strategis Tiongkok untuk masuk dan mendominasi geopolitik di kawasan Eropa Utara dan Arktika yakni dengan memanfaatkan Swedia sebagai pintu masuk utama—dalam ranah diplomatik—untuk menjalin kedekatan dengan negara-negara Eropa Utara lainnya (Stephen, 2019).
Beralih pada Norwegia, diketahui bahwa perkembangan isu keamanan dan sekuritisasi terkait Norwegia  dan  kawasan  Arktika  dapat  dianalisis  melalui  beberapa  aspek,  salah  satunya  adalah melalui hubungan bilateral. Sebagai contoh adalah analisis masalah keamanan di Arktika melalui sudut  pandang  hubungan  bilateral  antara  Norwegia  dan  Rusia.  Dalam  perjalanannya,  hubungan antara kedua negara tersebut cukup fluktuatif mengingat Norwegia dan Rusia beberapa dalam situasi konfliktual  khususnya  dalam  pembahasan  mengenai  keamanan  laut.  Menurut  catatan  media Norwegia,  Aftenposten,  Norwegia  mengidentifikasi  Rusia  sebagai  salah  satu  ancaman  utama mereka, khususnya ketika membahas tentang kawasan Arktika. Dalam hal ini Norwegia memandang Rusia sebagai negara yang tidak terduga dan memiliki minat serta kepentingan yang kuat terhadap Arktika  sehingga  hal  tersebut  dapat  mengancam  stabilitas  dan  kepentingan  Norwegia  di  Arktika. Selain  Rusia,  Norwegia  juga  memiliki  sentimen  tersendiri  terhadap  Tiongkok  terkait  peluang
terbukanya aksesibilitas jalur maritim baru, yakni Jalur Laut Utara yang melintasi perairan Arktika (Jensen, 2013).
Tidak dapat dipungkiri bahwa terbukanya jalur perairan baru tersebut memunculkan peluang ekonomi  yang  besar  dan  menguntungkan  khususnya  bagi  negara-negara  yang  berada  di  Lingkar Utara  Arktika.  Namun  demikian,  hal  tersebut  juga  berpotensi  menimbulkan  konflik  kepentingan antar-negara yang terlibat didalamnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Norwegia berkenaan dengan  hal  tersebut  adalah  peran  Tiongkok  yang  mendominasi  pembangunan  infrastruktur  laut seperti  pelabuhan  dan  pusat  penelitian  di  beberapa  lokasi  strategis  di  negara-negara  di  sekitar Arktika.  Dalam  menanggapi  hal  tersebut,  Menteri  Luar  Negeri  Nowegia,  Ine  Eriksen  Søreide, menyatakan  bahwa  peningkatan  aktivitas  Tiongkok  di  kawasan  Arktika  membuat  Norwegia bersikap  waspada  terhadap  adanya  kemungkinan  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  kepentingan Norwegia di Arktika khususnya di masa yang akan datang (Atlantic Coucil, 2021).
Bergeser  pada  Finlandia,  salah  satu  pemain  inti  dalam  proyek  Koridor  Arktika,  diketahui bahwa sebagai negara yang memiliki kedekatan geografis dan kepentingan untuk menjaga Arktika, Finlandia menekankan pentingnya untuk menjaga keamanan di kawasan tersebut. Sekalipun negara- negara  Arktika  berkompetisi  antara  satu  sama  lain  untuk  mendapatkan  pengaruh  lebih  besar  dan mendapatkan posisi lebih kuat dibandingkan negara lainnya, namun jika berbicara tentang keamanan Arktika  mereka  sebenarnya  menolak  adanya outsiders seperti  Tiongkok.  Namun  kemudian masuknya  Tiongkok  sebagai  salah  satu observer dalam  Dewan  Arktika  membuat  Finlandia mempertimbangkan untuk membuka diri terhadap Tiongkok, terlebih ketika Finlandia beranggapan bahwa  Tiongkok  merupakan  mitra  strategis  untuk  realisasi  proyek  Koridor  Arktika  yang  akan menghubungkan daratan Eropa, wilayah Eropa Utara dan perairan Arktika. Diantara negara-negara Eropa Utara lainnya, dapat dikatakan bahwa Finlandia paling bersikap kooperatif terhadap Tiongkok terutama jika menyangkut kawasan Arktika. Hal ini dapat ditinjau melalui beberapa hal:
Pertama, jika ditinjau dari aspek geografis diketahui bahwa Tiongkok merupakan negara yang termasuk  dalam  kawasan  Asia  Timur,  sementara  Finlandia  menempati  kawasan  paling  utara  di Eropa.  Dalam  hal  ini  keduanya  adalah  negara  yang  terletak  di  kedua  ujung  Eurasia.  Kedua,  baik Finlandia maupun Tiongkok merupakan negara pantai, yang mana Finlandia berbatasan dengan Laut Baltik  sementara  Tiongkok  berbatasan  langsung  dengan  Samudra  Pasifik  (Akimo,  2017). Selanjutnya,  jika  membahas  tentang  Arktika,  baik  Finlandia  maupun  Tiongkok  mendefinisikan dirinya  sebagai stakeholders Arktika,  yang  mana  Finlandia  menyatakan  dirinya  sebagai Arctic nation pada tahun 2010 sementara Tiongkok mendefinisikan diri sebagai near Arctic state. Hal ini tertuang dalam dokumen The Finnish Arctic Strategy (2010), yakni disebutkan bahwa sebagai Arctic nation Finlandia secara aktif akan ikut mendukung aktivitas Uni Eropa di kawasan Arktika. Selain itu, Finlandia juga mendefinisikan dirinya sebagai Arctic expert that complies with the principles of sustainable development. Hal ini dibuktikan dengan diinisiasinya Arctic Environmental Protection Strategy pada tahun 1989, yakni sebuah perjanjian multilateral yang tidak mengikat antara negara- negara  di  sekitar  Arktika  yang  membahas  tentang  perlindungan  lingkungan  di  Kutub  Utara (Koivurova, et al., 2017).
Beralih  pada  Islandia,  Menteri  Luar  Negeri  Islandia,  Gudlaugur  Thór  Thórdarson  (2019) menyatakan  bahwa  pihaknya  masih  mempertimbangkan  untuk  berpartisipasi  atau  tidak  dalam proyek BRI Tiongkok di Eropa dan Arktika. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tiga hal penting, yakni adanya keuntungan  yang bisa mereka optimalkan dengan terealisasinya proyek BRI—yang membuka proyek-proyek sejenis lainnya seperti Koridor Arktika—, kemungkinan bahwa Tiongkok akan  mendominasi  Arktika  dan melemahkan  posisi  geopolitik  Islandia  di  kawasan  tersebut,  serta pergerakan dan kebijakan luar negeri mereka terhadap Tiongkok yang dipantau oleh NATO—yang mana dalam hal ini NATO memandang Tiongkok sebagai suatu ancaman di Arktika—(Hauksdóttir, 2019).

## Prospek Strategis Koridor Arktika dalam Perspektif Tiongkok
Keterlibatan  Tiongkok  dalam  proyek  Koridor  Arktika  tidak  terlepas  dari  pendekatan  yang dilakukan oleh Finlandia terhadap Tiongkok setelah Finlandia dan Norwegia menyadari bahwa realisasi Koridor  Arktika  tidak  dapat  digantungkan  kepada  Uni  Eropa.  Dalam  hal  ini  mereka  menilai  bahwa Tiongkok  dapat  mendukung  pembiayaan  mega  proyek  tersebut  mengingat  adanya  kepentingan Tiongkok  di  kawasan  Eropa  Utara  dan  Arktika.  Selain  itu,  Tiongkok  diketahui  telah  berhasil merealisasikan proyek ambisius seperti Jalur Sutra BRI serta proyek sejenis lainnya. Seperti misalnya pembangunan terowongan Qamchiq—terowongan kereta api sepanjang 19,2 km yang menghubungkan Ferghana  dan  Tashkent  di  Uzbekistan—.  Terowongan  yang  dibangun  atas  kerjasama  antara  China Railway  Tunnel  Group  dan  Uzbek  Railways  tersebut  merupakan  realisasi atas  BRI  di  kawasan  Asia Tengah (Breum, 2018).
Dalam menanggapi tawaran kerjasama terkait Koridor Arktika, Tiongkok menyambut baik hal tersebut karena hal ini sejalan dengan tujuan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Tiongkok. Tujuan yang dimaksud adalah memasukkan laut di kawasan Arktika ke dalam blue economic corridors Tiongkok dan menjadikannya bagian dari proyek BRI Tiongkok di Eropa—yang mana dengan adanya Koridor  Arktika jalur BRI tersebut akan segera tersambung hingga ke  Arktika—. Selain itu, melalui proyek  Koridor  Arktika  Tiongkok  juga  dapat  merealisasikan  beberapa  hal,  yakni;    pertama  adalah mempersingkat  jarak  tempuh  maritim  dari  Tiongkok  menuju  Eropa  sebesar  28%  dari  jarak  tempuh aslinya, demikian pula sebaliknya. Lebih lanjut, diketahui bahwa jalur maritim memiliki arti penting bagi pertumbuhan  ekonomi  Tiongkok,  yang  mana  sejak  tahun  2001  nilai  ekspor  dan  impor  Tiongkok mengalami pertumbuhan yang pesat,  yakni 26% dan 28% dengan mengoptimalkan shipping melalui jalur  laut  (Edmonds, et  al., 2006).  Jika  dihitung  dari  pelabuhan  Kirnekes,  Norwegia  dengan  adanya Koridor Arktika maka waktu dan jarak tempuh pengiriman barang dari Eropa Utara ke negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan bisa direduksi secara signifikan. Berikut adalah tabel komparasi waktu dan jarak tempuh pengiriman barang dari Eropa Utara ke negara-negara Asia Timur antara jalur biasa yang melewati Terusan Suez dengan jalur Koridor Arktika dan Jalur Laut Utara:
Tabel 2. Komparasi Waktu dan Jarak Tempuh Shipping Barang dari Eropa Utara ke Asia Timur
Melalui Terusan Suez Lama Pengiriman Melalui Koridor Arktika & Jalur Laut Utara Lama Pengiriman Reduksi Waktu Pengiriman ( — … hari) Menuju Tiongkok 499,2 18.456 16.610,4 17.109,6 — 16 hari Menuju Korea Selatan 4.087,3 5.644,7 5.644,7 9.732,0 — 18,5 hari Menuju Jepang 1.010,4 8.996 8.096,4 9.106,7 — 20,5 hari
Sumber: Arctic Corridor (t.t.)
Selanjutnya, Tiongkok memandang  Koridor  Arktika sebagai suatu proyek  yang bersifat positif karena dapat koridor tersebut dapat terhubung dengan Jalur Laut Utara perairan Arktika. Jalur Laut Utara tersebut menjadi jalur  alternatif  dari jalur perairan  utama  yang  selama  ini  digunakan  oleh Tiongkok, yakni  Selat  Malaka  dan  Terusan  Suez.  Tiongkok  mulai  mencari  alternatif  rute  maritim  baru  setelah mereka  dihadapkan  pada Malacca  Dilemma, yakni  kekhawatiran  Tiongkok  akan  dependensi  mereka yang cukup tinggi terhadap Selat Malaka. Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya kemungkinan jika  suatu  saat  negara-negara  yang  berada  di  sekitar  Selat  Malaka  seperti  Indonesia,  Malaysia  dan Singapura  memutuskan  untuk  memblokade  jalur  perairan  tersebut,  maka  kegiatan  ekspor  dan  impor barang dari atau keluar Tiongkok akan terhambat dan ini mengancam perekonomian mereka. Demikian halnya  dengan  Terusan  Suez  yang  merupakan  jalur  yang  cukup  berisiko  bagi  kapal-kapal  milik Tiongkok. Hal ini dikarenakan untuk melalui Terusan Suez, kapal Tiongkok harus melewati Laut Merah serta Samudra Hindia dengan risiko adanya perompak dan bajak laut. Untuk itulah mereka mulai mencari jalur alternatif maritim lain yang lebih bebas seperti misalnya jalur perairan Arktika (Shinn, 2021).

## 4. KESIMPULAN
Melalui pemaparan diatas, penulis menyimpulkan hal penting terkait masuknya dominasi Tiongkok di kawasan Arktika, yang mana hal ini tidak dapat dilepaskan dari fenomena mencairnya es di kawasan Arktika akibat global warming yang menyebabkan peluang terbukanya jalur maritim baru yakni Jalur Laut Utara. Dengan mengacu pada white paper tahun 2018 terkait gagasan dan tujuan Tiongkok terhadap kawasan Arktika, mereka berupaya untuk  menghubungkan wilayah  Asia, Eropa dan Arktika melalui proyek  Jalur  Sutra  BRI.  Peluang  untuk  merealisasikan  hal  tersebut  terwujud  ketika  Finlandia  dan Norwegia menawarkan kepada Tiongkok untuk bekerjasama dalam proyek jalur kereta api yang dikenal dengan Koridor Arktika. Proyek tersebut merupakan jembatan atau penghubung antara Jalur Sutra BRI Tiongkok di daratan Eropa dengan Jalur Laut Utara perairan Arktika. Namun demikian, tidak semua negara  di  kawasan  Eropa  Utara  mendukung  kehadiran  Tiongkok  di  Arktika.  Untuk  itulah  Tiongkok berupaya  melakukan  berbagai  pendekatan  terhadap  beberapa  negara  Eropa  Utara  seperti  Denmark, Swedia dan Islandia agar negara-negara tersebut dapat mendukung proyek Jalur Sutra BRI di kawasan Eropa.  Selanjutnya, jika ditinjau melalui pendekatan regional security complex, negara-negara Eropa Utara  diketahui  memiliki  kedekatan  hubungan  dan  interaksi  yang  kuat  karena  adanya  berbagai kesamaan sistem. Salah satunya adalah sistem negara kesejahteraan yang mereka implementasikan dalam negara masing-masing dengan merujuk pada sistem Scandinavian model of welfare state. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa negara-negara Eropa Utara memiliki interdependensi yang kuat antara satu sama lain khususnya di bidang keamanan kawasan.
Untuk  itulah  isu  yang  berhubungan  dengan  keamanan  kawasan  mereka,  seperti  misalnya Koridor  Arktika dan kehadiran Tiongkok di kawasan Eropa Utara dan Arktika menjadi perhatian bersama  karena  menyangkut  tentang  keamanan  regional  mereka.  Dalam  hal  ini  penulis  meninjau bahwa  terdapat  persepsi  yang  berbeda  diantara  negara-negara  Eropa  dalam  melihat  kehadiran Tiongkok  khususnya  di  kawasan  Arktika.  Finlandia  dan  Norwegia  sebagai  penggagas  proyek tersebut diketahui memiliki kedekatan dan hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok dibandingkan dengan hubungan antara Denmark, Swedia, dan Islandia dengan Tiongkok. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah persepsi Denmark dan Islandia terhadap Tiongkok yang mengacu kepada  sikap  dan  kebijakan  NATO  terhadap  Tiongkok.  Ketika  NATO  berpandangan  bahwa Tiongkok merupakan ancaman di kawasan Arktika, maka Denmark dan Islandia yang merupakan anggota  dari  NATO  tentu  memiliki  persepsi  serupa.  Untuk  itulah  dapat  ditarik  suatu  garis kesimpulan  yakni  bahwa  dinamika  hubungan  antara  negara-negara  Eropa  Utara  dan  Tiongkok  di kawasan  Arktika  secara  umum  dan  dalam  proyek  Koridor  Arktika  secara  khusus  digambarkan sebagai suatu hubungan pasang-surut. Dalam hal ini negara-negara Eropa Utara tersebut dihadapkan pada suatu dilema dikarenakan adanya perasaan yang mana di satu sisi mereka tidak ingin Tiongkok mendominasi kawasan Arktika yang secara geografis lebih dekat dengan mereka.  Namun di sisi lain mereka  juga  tidak  dapat  memungkiri  bahwa  proyek  Koridor  Arktika  tidak  dapat  terlaksana  jika negara-negara Eropa Utara tidak secara kompak menyetujui realisasi proyek tersebut karena Koridor Arktika melintasi beberapa negara Eropa Utara seperti Norwegia, Finlandia dan Islandia

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Akimo, M, 2017. “The Arctic rail project receives Soini’s support”. Lapin Kansa , A8-A9. Arctic Corridor, n.d. Arctic Railway: Rovaniemi-Kirnekes . European Regional Development Fund. Atlantic Council, (2021). “Looking North: Conference on security in the Arctic ”. Speech by Minister of Foreign Affairs of Norway, Ine Eriksen S ø reide in the Conference on security in the Arctic on March 19, 2021. [daring]. Retreived from
[ https://www.youtube.com/watch?v=IJzOKvD7WgA] (accessed on September 1, 2021). Bailes, Alyson Judith Kirtley & Olafsson K. P., 2017. “The EU Crossing Arctic Frontiers: The Barens Euro-Atlantic Council”. The European Union and the Arctic. University of Gdańsk.
Balzacq, T. B, 2005. “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”. European Journal of International Relations, 11 (2).
Beixi, Deng & Jian, Yang, 2014. “Asian-Arctic Cooperation: A Briefing on the China-Nordic Arctic Research  Center  (CNARC)”. Arctic Yearbook . [daring]. Retreived from [ https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2014/2014-commentaries/95-asian-arctic- cooperation-a-briefing-on-the-china-nordic-arctic-research-center-cnarc ] (accessed on September 1, 2021).
Brattberg, Erik, 2019. “Chinese Investment in Baltic Sea Region”. Baltic Rim Economies, February 28,  2020.  [daring].  Retrieved  from  [ https://carnegieendowment.org/2019/02/28/chinese- investments-in-baltic-sea-region-pub-78474] (accessed on September 1, 2021).
Breum,  Martin,  2018.  “Finland  plans  ‘Arctic  Corridor’  linking  China  to  Europe ”.  EU  Observer , February  28,  2018.  [daring].  Retrieved  from  [ https://euobserver.com/nordic/141142] (accessed on June 27, 2021). Buzan, Barry & Waever, Ole, 2003. Regions and Powers: The Structure of International Security. New York: Cambridge University Press.
Buzan, Barry, 1991. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Colorado: Lynne Rienner Publishers .
Devonshire-Ellis, Chris, 2017. “Finland and Baltics Gear Up Rail and Arctic Infrastructure Projects to Connect With China, Russia, and EU OBOR Trade”. Silk Road Briefing , August 20, 2017.
[daring].  Retrieved  from  [ https://www.silkroadbriefing.com/news/2017/08/17/finland- baltics-gear-up-rail-arctic-infrastructure-projects-connect-with-china-russia-eu-obor-trade/] (accessed on October 20, 2021). Dingman, Erica M, 2014. Greenlandic Independence: The Dilemma of Natural Resource Extraction. Arctic Yearbook, 1-17.
Edmonds, Christopher, Croix, Sumner J. La, Li, Yao, 2006. “China’s Rise as an International Trading
Power”. East-West Center Working Papers Economic Series , 5 (4).
Erokhin, Vasily. 2018. “Arctic Blue Economic Corridor: China’s Role in the Development of a New Connective Paradigm in the North”. Arctic Yearbook. Rovaniemi: Northern Research Forum. European Parliament, 2018. China’s Arctic policy: How China aligns rights and interests. Briefing paper. European Parliamentary Research Service.
Forsby,  Andreas  Bøje,  (2019). Nordic-China  Cooperation:    Challenges  and  Opportunities. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies Press.
Gricius,  Gabriella,  2021.  “The  Arctic’s  Securitization”. Inkstic  Media ,  June  17,  2021.  [daring]. Retrieved from [ https://inkstickmedia.com/the-arctics-securitization/] (accessed on September 20, 2021).
Hancock,  Beverly,  Windridge  Kate,  Ockleford,  Elizabeth,  2009. Introduction  to  Qualitative Research. Birmingham: NIHR Research Design Service.
Hauksdóttir,  Rikey  Th,  2019.  “Pressure  in  the  Arctic:  China-Iceland  Relations  in  the  U.S-China Rivalry”, Institute  for  Security  &  Development  Studies, December  4,  2019.  [daring].
Retrieved from [ https://www.isdp.eu/pressure-in-the-arctic-china-iceland-relations/] (accessed on September 23, 2021).
Jensen,  Leif  Christian,  2013.  “Seduced  and  surrounded  by  security:  A  post-structuralist  take  on Norwegian High North securitizing discourses”, Cooperation & Conflict, 48 (1). Koivurova, T., Kauppila, L., Kopra, S., Lanteigne, M., Shi, M., Smieszek, M., Stepien, A. (2019). China  in  the  Arctic  and  the  Opportunities  and  Challenges  for  Chinese-Finnish  Arctic  Co- operation. The Government’s analysis, assessment and research. August, 2019. Levy, Jack S, (2002). Evaluating Methodology in International Studies. Michigan: The University of Michigan Press.
Menesez, D. R. (2021). The Case for a Five Eyes Critical Minerals Alliance: Focus on Greenland. London: Polar Research & Policy Initiative.
Ministry of Defense Sweden, 2017. “Speech by the Swedish Minister for Defense Peter Hultqvist at the  Munich  Security  Conference  2017  on  “Arctic  Security””. [daring].  Retrieved    from [ https://www.government.se/speeches/2017/02/speech-by-the-swedish-minister-for-defence- peter-hultqvist------at-the-munich-security-conference-2017-on-arctic-security/] (accessed on August 12, 2021).
Stephen, Kathrin, 2019. “New Report: China is in the Arctic to stay”. High North News, March 5, 2019 . [daring]. Retrieved from [ https://www.highnorthnews.com/en/new-report-china-arctic- stay] (accessed on September 24, 2021).
Tsuruoka, Doug, 2017. “Finland could serve as China’s gateway for Obor”, Asia Times, July 2, 2020 [daring]. Retreived from [https://asiatimes.com/2017/07/finland-serve-chinas-arctic- gateway-obor/] (accessed on September 25, 2020).
United  States  Geological  Survey,  2008. Circum-Arctic  Resource  Appraisal:  Estimates  of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle.
Van der Putten, Frans-Paul & Meijnders, Minke, 2021. China, Europe and the Maritime Silk Road. Clingendael report. March 2015. The Hague: Clingendael Institute.