J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 15 No. 1, Juni 2021, 173-186 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4689
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama
M. Ikhwan 1* , Anton Jamal 2
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Jln. Alue Peunyareng Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Email: 1* m.ikhwan@staindirundeng.ac.id, 2 anton.jamal@staindirundeng.ac.id
Submit : 3 Maret 2021 Diterima : 15 Maret 2021 Revisi : 31 Mei 2021 Terbit : 11 Juni 2021
Keywords : Discourse, Islamic Law, Public Space, Indonesian Context.
Abstrak: Tulisan  ini  menjelaskan  diskursus  hukum  Islam  dalam  konteks  ke-Indonesiaan  guna memahami  nilai-nilai  substantif  agama  dalam  kehidupan  berbangsa.  Perkembangan  zaman memunculkan kompleksitas persoalan dalam kehidupan di antaranya kehadiran hukum Islam dalam negara-bangsa, hal ini tentu membutuhkan diskursus yang komprehensif agar dapat menjawab setiap persoalan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif dengan merujuk  pada  sumber-sumber  sekunder  sehingga  diberi  kesimpulan Pertama , perumusan hukum Islam di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam pengertian lebih mengutamakan penerapan nilai-nilai luhur agama itu sendiri (substantif). Kedua, peran agama sangat besar dalam kehidupan publik, maka peminggiran agama ke wilayah privat atau sebaliknya (menempatkan hukum agama ke ranah publik) perlu ditinjau dari berbagai aspek. Ketiga, Formalisasi syariat Islam dalam beberapa perspektif tata hukum Indonesia relatif sulit diwujudkan karena pertimbangan historis, ideologis, sosiologis, politis, yuridis, religius, dan kultural, baik di lingkup nasional maupun internasional.
Kata Kunci: Diskursus, Hukum Islam, Ruang Publik, Konteks Indonesia.
Abstract: This  paper  explain  the  discourse  of  Islamic  law  in  the  Indonesian  context  in  order  to understand  the  substantive  values  of  religion  in  national  life.  The  development  of  the  times  raises  the complexity of problems in life, including the presence of Islamic law in the nation-state, this of course requires a comprehensive discourse in order to answer each of these problems. This paper uses  a qualitative research method with a narrative approach by referring to secondary sources so that it can be concluded. First, the formulation of Islamic law in Indonesia needs to be considered in terms of prioritizing the application of the noble values of religion itself (substantive). Second, the role of religion is very large in public life, hence the exclusion of religion from the private sphere or vice versa (placing religious law into the public sphere) needs to be viewed from various aspects. Third, the formalization of Islamic law in several perspectives of the Indonesian legal system is relatively  diffcult  to  materialize  because  of  historical,  ideological,  sociological, political, juridical, religious and cultural considerations, both at the national and international levels.

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Pendahuluan
Kehadiran  hukum  Islam  dalam  negara-bangsa  seringkali  menuai  beragam  pendapat,  dari yang membenarkan hingga yang menolak sama sekali, konon lagi ketika mulai masuk dalam ranah formalisasi melalui perda atau qanun. Secara sederhana dapat diketahui dari qanun syariah yang disahkan keberadaannya sementara pada sisi yang lain juga ada beberapa perda syariah yang dibatalkan. 1 Demikian juga dengan organisasi kemasyarakatan yang berlatar belakang agama, ada yang tumbuh subur di Indonesia, bahkan kelahirannya sebelum Indonesia terbentuk sebagai negara kesatuan, tetapi belakangan ada juga yang dibekukan hingga dibubarkan meskipun usianya baru seumur jagung. 2 Faktanya, meskipun sumber otoritatif yang digunakan dalam menyampaikan argumentasi kehadiran hukum Islam dalam suatu negara dapat dipastikan sama yaitu al-qur’an dan al-sunnah , namun tetap saja menimbulkan perbedaan bahkan pertentangan. Hal ini tidak sulit untuk dimaklumi, karena masing-masing berangkat dari interpretasi yang berbeda terhadap dua sumber primer tersebut dan sebahagian telah dimaknai berseberangan dengan semangat kebangsaan Indonesia, sehingga secara wajar dapat ditolak dan dibubarkan.
Al-qur’an dan al-sunnah sebagai sumber hukum Islam dan teks wahyu yang diyakini bersifat absolut-suci, pada kenyatannya memerlukan pendekatan dan terobosan pemahaman yang memadai, agar dapat mewujudkan menuju konteks substantif esoterik dalam kehidupan manusia. Pergeseran orientasi dalam hal pemaknaan bukanlah sesuatu yang keliru, melainkan justeru menjadi penegasan bahwa alquran selalu relevan dengan waktu dan tempat. 3 Memang tidak dapat dibantah bahwa kehidupan dunia dewasa ini tengah dihadapkan pada berbagai persoalan baru yang belum ada pada saat awal munculnya Islam. Seperti kehadiran hukum Islam dalam kehidupan negara-bangsa, sehingga  dibutuhkan  pemikiran-pemikiran  yang  diharapkan  dapat  menjawab  aneka  persoalan tersebut dengan menyajikan tafsiran-tafsiran yang memadai dan segar.
Tantangan kehidupan moderen tidak selamanya relevan dengan tafsir klasik, alasannya karena banyak persoalan baru yang muncul, pada kenyataannya jauh berbeda dengan situasi dan kondisi saat tafsir klasik itu dilahirkan sehingga bukan hanya sudah tidak relevan melaikan dapat menimbulkan persoalan baru karena ditinggal oleh waktu dan tempat yang sudah berubah. Untuk mengatasi hal  ini,  syari’at  mengizinkan  manusia  untuk  menghadapi  persoalan-persoalan  tersebut  dengan memanfaatkan  akal  yang  dianugerahkan  kepadanya  untuk  menemukan  kebenaran-kebenaran. 4 Dengan demikian tulisan ini diarahkan untuk menjelaskan beberapa isu-isu aktual, yang berkaitan dengan hukum Islam dalam konteks ke-Indonesiaan, dengan membaca bentangan sejarah hukum Islam di Indonesia, formalisasi hukum Islam dalam negara-bangsa, problematika penerapanya, dan urgensi memahami kembali nilai-nilai substansi agama dalam kehidupan berbangsa dalam konteks Indonesia.
1 Juli  Hantoro,  “Polemik  Perda  Syariah  Belum  Usai”, Tempo.co , 19 November 2018, https://fokus.tempo.co/read/1147646/ polemik-perda-syariah-belum-usai/full&view=ok, diakses 15 Januri 2021.
2 Devira Prastiwi, “Tak Hanya FPI, Ini 6 Ormas Lain yang Juga Dibubarkan Pemerintah”, Liputan6.com , 1 Januari 2021,  https:// www.liputan6.com/news/read/4446539/tak-hanya-fpi-ini-6-ormas-lain-yang-juga-dibubarkan-pemerintah, diakses 13 Januari 2021.
3 Muhyiddin dan Ilyas Supeno, “Pergeseran Orientasi Hukum Islam Kontemporer (Pembaharuan Pemahaman Hukum Islam Dari Legal-Eksetorik Menuju Substantif-Esoterik)” Diponegoro Privat Law Review 4, no. 1 (2019), 32.
4 Abdul Moqsith Ghazali, “Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam” Ilmu Ushuluddin , Vol. 1, no. 5 (2013), 407.

## Hukum Islam dalam Bentangan Sejarah Indonesia
Upaya melacak kehadiran hukum Islam di Indonesia tidak mungkin terlepas dari sejarah formalisasi hukum Islam yang pernah berlangsung di republik ini. Bahkan upaya tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk dalam suatu tatanan negara-bangsa sesperti yang kita saksikan dewasa ini. Karena itu, jika ditelisik dari sudut pandang historisnya, formalisasi hukum Islam di Indonesia telah menuai perdebatan yang panjang setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga faktor yaitu Pertama , disebabkan oleh faktor sejarah peradaban Islam yang pernah ada dan masih menyisakan pengalaman bagi dunia Islam hingga saat ini; Kedua , kompleksitas permasalahan yang terakumulasi dan meniscayakan adanya solusi, namun solusi tersebut masih sangat terbatas; Ketiga , pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat yang terus membuka ruang perdebatan terkait hubungan antara agama dan negara.
Isu  penerapan  Syariat  Islam  di  Indonesia  (formalisasi),  pada  kenyatannya  bukanlah  sesuatu yang baru. Anthony Reid dalam M. Zainal Anwar mengungkapkan bahwa, sejak awal abad ke-17 M. hukum Islam yang ketat pernah diterapkan secara parsial di Jawa Barat (Banten) dan Aceh, pada saat itu misalnya hukum potong tangan diberlakukan kepada para pencuri. Hal ini menunjukkan betapa sejak awal sejarah Islam di Nusantara hukum Islam mulai dicatat. Isu Syariat Islam juga telah menggema dan telah menjadi perhatian umat Islam saat itu. Sebagai fakta yang harus diyakini dan tercataat dalam lembaran sejarah Nusantara, pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada 25 Mei 1670, pemerintah Belanda melalui Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) telah mengeluarkan legislasi awal yang berisi kompilasi hukum pernikahan serta waris Islam yang diterapkan di majelis hukum VOC di Indonesia. Legislasi Belanda pasca bubarnya VOC terpaut dengan pelaksanaan Syariat Islam, merupakan dekrit Kerajaan 1882 tentang pembuatan“ Majelis hukum Agama” di Jawa serta Madura (staatsblad 1882 No. 152). Sekalipun dekrit tersebut mengakui, kalau sebagian besar pribumi Indonesia tunduk kepada hukum adat yang dijalankan oleh majelis hukum pribumi. Di samping itu sepanjang berkuasa di Indonesia secara totalitas kebijakan-kebijakan Belanda sudah menempatkan hukum Islam ke tempat yang lebih inferior . 5
Sejak Indonesia dijajah Belanda, hingga awal-awal kemerdekaan Indonesia, pernah bemunculan beberapa teory pemikiran hukum Islam, dan cenderung beretentangan antar satu teory dengan yang lainnya, di antaranya: Teori receptie in complexu (RIC) yang di perkenalkan oleh Mr. Lodewijk Cristian Van den Berg yang mengatakan, bahwa terhadap umat Islam berlaku hukum Islam dan begitu juga atas umat agama lain berlaku hukum agama mereka. Teori ini membuka peluang bagi setiap pemeluk agama untuk memberlakukan hukum agamanya. Teori ini tidak berlangsung lama karena diruntuhkan oleh teori receptie yang dimotori oleh Christian Snouck Hurgronje sebagai bentuk penyempitan ruang perkembangan hukum Islam. yang terus mengalami perkembangan saat itu. Ia berpendapat bahwa hukum Islam dapat diberlakukan, apabila tidak bertentangan dengan hukum adat. Rumusan kebijakan terhadap hukum Islam antara lain; (1) dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku; (3) dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya
5 M. Zainal Anwar, “Formalisasi Syari’at Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik Dalam Kebijakan Publik” Millah , Vol. 10, no. 2 (2011), 192.

## M. Ikhwan, Anton Jamal
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
ideologi yang dap at membawa dan menumbuhkan gerakan Pan-Islamisme, yang mempunyai tujuan mencari kekuatan-kekuatan lain dalam mengahadapi pemerintah Hindia Belanda. 6
Teori receptie yang dibangun Hurgronje kemudian menjadi usang dan tak bermakna, setelah mendapat penolakan dari sebahagian besar umat Islam. Salah seorang yang paling gigih adalah pemikir hukkum Islam (yaitu) Hizairin, yang mengatakan teoeri receptie harus exit kemudian dikenal dengan (receptie exit) (harus ditolak dan dikeluarkan) karena bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, dan receptie sering juga disebut sebagai teori iblis. Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori receptie , Hazairin memberikan tiga kesimpulan yaitu: Teori receptie dianggap tidak berlaku dan exit dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945, Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 29 ayat 1, dan sumber hukum nasional itu selain agama Islam juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik dibidang hukum perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional.
Usaha Hazairin ini diperkuat oleh H. Sayuti Thalib, ia membangun teori receptio a contrario yang berpendapat bahwa hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang merupakan sebagai kebalikan dari receptie. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut: Pertama, bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Kedua, hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya. Ketiga, hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.
Dari teori-teori yang ada tersebut di atas yang muncul di akhir adalah teori eksistensi, teori ini dikemukakan oleh H. Ictijanto S. A, Teori ini mengungkapkan, bentuk eksistensi hukum Islam sebagai  salah  satu  sumber  hukum  nasional  ialah  sebagai  berikut:  (1)  merupakan  bagian  integral dari hukum nasional Indonesia; (2) keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; (3) norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; dan (4) sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 7 Di kala ini, upaya untuk mempraktikkan Syariat Islam di masa Indonesia modern tampaknya kembali bergejolak, apalagi perjuangan untuk mewujudkan hal tersebut dalam sesuatu regulasi terkadang memunculkan pro serta kontra, dan paling utama ketika lebih ditunjukan pada upaya memperoleh legitimasi serta operasionalisasi lewat negeri secara resmi.
Menimpa tema ikatan agama serta negeri ini (mengenai keterkaitan agama dan negara), terdapat tiga aliran yang memberi komentar tentang ikatan atau hubungan keduanya (agama dengan negara). Aliran pertama, berpendirian Islam tidaklah sekedar agama yang menyangkut ikatan antara manusia dengan Tuhan, namun Islam merupakan agama yang lengkap dengan seluruh aspek kehidupan manusia  tercantum  kebudayaan  bernegara,  benak  (pemikiran)  semacam  ini  dianut  oleh  yang merujuk pada pemikiran Hasan al-Banna, Sayyid Qutub serta Abu A’ la al-Maududi;
6 Amiruddin “Teori Keberlakuan Hukum Islam dan Peranannya dalam Masyarakat” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makssar (2013) , dimuat di http://amireksepsi.blogspot.com/2013/11/v-behaviorurldefaultvmlo_30.html diakses 22 Desember 2020.
7 Muhammad  Asrul,  “Dilema  Penerapan  Hukum  Islam  Di  Indonesia”, Harian Aceh , 2013, https://www.harianaceh. co.id/2013/06/21/dilema-penerapan-hukum-islam-di-indonesia/.  Diakses  01  Februari  2021.  Atau  juga dapat  dibaca  dalam Sudirman L. “Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syariah” (2020), 93-108.
Diskursus Hukum Islam dalam Konteks ...
Kedua, meraka yang berpendirian bahwa Islam merupakan agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Mereka beragumen sebabnya kalau Nabi Muhammad saw merupakan seseorang  Rasul  biasa,  sebagimana  rasul-  rasul  lainnya  yang  bertugas  tunggal  yaitu  mengajak manusia kembali ke jalur yang mulia serta menjunjung besar budi pekerti luhur. Nabi tidak untuk mendirikan serta mengepalai sesuatu Negeri.  Mereka mengambil referensi dari Ali Abdul Al-Raziq serta Thaha Husein. Ketiga, menolak komentar yang menyatakan kalau Islam merupakan agama yang serba lengkap, serta pula menolak kalau dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat kalau dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan, namun ada seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara semacam yang di kemukakan Muhammad Husein Haikal. 8 Pada umumnya muslim Indonesia lebih memilih komentar yang ketiga tersebut walaupun sebahagian yang lain pula menganut komentar yang kedua ataupun yang pertama. Memang harus diakui bahwa ikatan agama dan politik sangat erat, namun di antara keduanya terdapat perbedaan dari segi teknis serta praktisnya. Agama (Islam) dimaknai sebagai kabar suci yang diterima Rasul dari  Tuhan,  sebaliknya  politik  merupakan  wewenang  kemanusiaan,  lebih  spesifik  menyangkut teknis struktural serta prosedural. Oleh sebab itu, politik (sistem kenegaraan) dibedakan dari agama dari  segi  lapisan  resmi  struktural  serta  instan  duniawi.  Karena  itu  umat  Islam  (pada  dasarnya) tidak tidak perlu menuntut formalisasi agama (negeri Islam). Sebab bagaikan (sebuah) sistem nilai, hanya diperuntukan kepada individu-individu penganutnya. Dengan bahasa lain dapat diakatakan kehadiran agama dalam tatanan bernegara adalah nilai-nilai substansinya bukan wujud formalnya. 9

## Paradigma Negara-Bangsa dan Hukum Islam
Formalisasi hukum Islam dalam sistem kenegaraan menjadi suatu problem yang hampir dialami oleh semua negara yang tidak termasuk sebagai negara agama (Islam), tapi juga tidak mengakui sebagai negara sekuler seperti Indonesia saat ini. Dalam konteks inilah terbuka arena diskursus, paling tidak antara hukum Islam dan hukum negara. Pada pihak pertama, terjadi ketika hukum Islam diperjuangkan sebagai aspirasi keagamaan untuk diakomodasi semaksimal mungkin oleh negara dan mempersempit atau memotong aspirasi keagamaan lain. Sedangkan di pihak kedua, kontestasi terjadi ketika hukum Islam dan negara sama-sama terlibat dalam arena saling menaklukkan sepenuhnya. Dalam kondisi tersebut, masyarakat berada pada posisi yang dilematis, karena masyarakat muslim harus menerapkan hukum Islam secara kaffah , sementara di pihak lain harus tunduk pada hukum negara. Namun demikian, substansi permasalahannya tidak terletak pada bagaimana kedua masalah ini dapat diterapkan sekaligus, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana hubungan dan rumusan antara agama dan negara, terutama pada aspek hukumnya. 10
Adapun kaitannya dengan paradigma formalisasi hukum Islam, dapat dilihat dalam teori yang dikemukakan oleh para sosiolog tentang hubungan Islam dengan negara, di antaranya:
Pertama , Paradigma integralistik (unified  paradigm) . Dalam paradigma ini agama dan negara
8 Zuhraini Zuhraini, “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 14, no. 1 (2014), 34-35. Atau juga dapat dibaca dalam Abdullah “Hubungan Agama dan Negara: Koteks Ke-Indonesiaan” Jurnal Politik Profetik , Vol. 4, no. 2 (2014), 24.
9 Rahmatunnair Rahmatunnair, “Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia” Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah , Vol. 12, no. 1 (2012), 104-107. Atau juga dapat dibaca dalam Abdullah, H. J. “Proyeksi Sistem Pemerintahan Islam di Negara Republik Indonesia” Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law , Vol. 16, no. 1 (2014), 24.
10 Rahmatunnair, 101.

## M. Ikhwan, Anton Jamal
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
dianggap menyatu, sehingga domain negara juga termasuk agama. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan secara sekaligus. Oleh karena itu, kepala negara dianggap sebagai pemegang kekuasaan politik dan agama. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena diyakini bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Itu artinya bahwa hukum-hukum yang dijalankan dalam  sistem  kenegaraan  adalah  hukum-hukum  Tuhan  (syariah),  dan  hukum-hukum  selain  dari syariah secara otomatis ditolak. Dengan demikian, dalam perspektif integralistik, pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum postif negara merupakan suatu keniscayaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh imam Khomeini, bahwa dalam negara Islam yang berwenang menetapkan hukum adalah otoritas penuh Tuhan. Tidak seorang pun berhak menetapkan hukum, dengan kata lain yang boleh berlaku hanyalah hukum Tuhan. Paradigma inilah kemudian yang melahirkan  paham  “negara  agama” , yakni  sistem  kenegaraan  diatur  menurut  prinsip-prinsip keagamaan, yang dikenal dengan konsep Islam din wa dawlah . Kepala negara menjadi penjelmaan Tuhan yang meniscayakan ketundukan mutlak tanpa reserve . Atas nama Tuhan, penguasa dapat melakukan apa saja yang dikehendaki.
Kedua, Paradigma simbiotik (symbiotic paradigm). Dalam paradigma ini antara agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Artinya bahwa agama memerlukan negara, karena melalui otoritas negara agama dapat berkembang. Demikian sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang, terutama dalam bimbingan etika dan moral spritual. Paradigma ini didukung oleh suatu tesis, sebagaimana yang dikemukakan al-Mawardi, bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam hal ini pemeliharaan agama dan negara merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik di mana keduanya merupakan misi kenabian. Oleh karena itu, penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh Islam sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, dalam konsep ini, hukum Islam menempati posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik dan sebaliknya negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam secara benar dan tepat.
Ketiga, paradigma sekularistik (secularistic paradigm). Paradigma ini menganut disparitas pemisahan antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara didikotomikan secara diametral. Paradigma ini menolak pendasaran hukum negara kepada hukum Islam, bahkan menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara. Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu negara tertentu. Hukum Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif negara, kecuali telah diterima oleh negara sebagai hukum nasional. 11 Sebagai bagian lain dari pertimbangan penerapan syariah atau formalisasi hukum Islam di Indonesia mesti memperhatikan beberapa aspek berikut : Pertama , Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa agama, sehingga paradigma formalisasi hukum Islam tidak boleh menafikan keberadaan agama lain yang selama ini sudah turut andil mendirikan dan membangun negara Indonesia.
11 Nasaruddin Nasaruddin, “Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika , Vol. 6, no. 2 (2009), 214.it can be formulated that the relationship between the state and religion is seen in the aspects of governance and democracy. Religion, in this case Islam, requires the formation of a state and gives concessions in terms of the form and technical arrangement of socio-political issues, the shape and composition of the state is not mandatory, which is important how to practice the values of the teachings of religion itself in a country. Thinking about the relationship between Islam and democracy, lies in the existence of Islamic principles about justice (al-’adā lah Atau juga dapat dibaca dalam Riyanto, A. “Islam dan Negara: Metamorfosa Pemikiran Politik Islam Indonesia” Spektrum , 2004, 2.
Diskursus Hukum Islam dalam Konteks ...
Kedua , Formalisasi hukum Islam mesti dibangun di atas narasi sejarah Indonesia yang tepat, sehingga simbolisasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipandang mengabaikan realitas sejarah. Ketiga , Formalisasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mesti memperhatikan aspek sosiologis dan berakar secara kultural. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, sehingga paradigma formalisasi hukum Islam harus menampilkan wajah Islam keindonesiaan yang khas. Formalisasi hukum Islam bukan arabisasi, melainkan transformasi nilai-nilai universal yang berproses secara sosiologis dan kultural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Keempat , Formalisasi harus mempertimbangkan aspek konstitusional yang berkontestasi dalam koridor konstitusi serta aturan yang telah dibuat bersama sebagai bangsa. Oleh karena itu, formalisasi hukum Islam tidak bergerak ke arah pembentukan Negara Islam atau mengubah bentuk Negara Republik Indonesia menjadi khilafah atau daulah al Islamiyah. Kelima , Umat Islam harus sadar bahwa intervensi negara yang terlalu jauh dalam kehidupan beragama tidak selamanya menguntungkan. Dalam arti bahwa pada kondisi tertentu justru intervensi negara dapat merugikan, karena boleh jadi muncul agama tanpa negara.
Keenam , Formalisasi hukum Islam tidak harus dilakukan secara formalistik simbolistik, akan tetapi dapat dilakukan melalui transformasi nilai-nilai kaeagmaan dalam menjalankan roda pemerintahan suaatu bangsa. 12

## Diskursus Hukum Islam Konteks Keindonesiaan
Bagaimana menempatkan agama dalam konteks keindonesiaan adalah pertanyaan klasik yang sama tuanya dengan republik ini. Sejak awal, para founding fathers telah terlibat dalam perdebatan konstruktif mengenai dasar negara, apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau sekuler, namun hal ini seolah belum selesai dan masih mejadi topik aktual hingga saat ini. Seyogyanya pembahasan ini telah tuntas sejak lama, para pendahulu bangsa ini telah merumuskan konsep bangsa yang sangat sesuai dengan konteks keindonesiaan.
Dalam  konteks  ini  kejeniusan  para  perumus  bangsa  menuangkan  pikiran-pikiran  mereka melalui ideologi pancasila. Secara formal Indonesia merupakan negara sekuler, dalam pengrtian bukan negara teokrasi. Pun demikian negara tetap memberi perlindungan (protection) dan fasilitas bagi perkembangan agama yang ada. Nilai agama boleh memasuki ruang publik melelui mekanisme legislasi terbuka dan terakomodir dalam hukum positif yang dapat mengikat setiap warga negara dalam bentuk perundang-undangan. Ruang akomodatif ini dapat diisi oleh agama guna memperkaya hukum nasional dan etika publik sepanjang semua kelompok agama bersikap toleran, saling menghargai tradisi agama lain. Hanya saja yang tak kalah pentingnya adalah ketegasan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganya, apapun agama yang dianutnya, sehingga etika, spirit dan norma komunal tidak menggeser dan mengalahkan hukum positif yang telah disepakati. Tanpa ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil, keragaman komunitas yang memberi  warna  bagi  Indonesia  akan  hilang  keindahannya,  lalu  berubah  menjadi  sumber  konflik yang mengancam ketenteraman dan keutuhan berbangsa-bernegara.
Kilas sejarah yang tertulis di berbagai lembaran sumber mengisahkan bahwa Nabi Muhammad dijadikan sebagai model kepemimpinan agama, politik, dan sosial umat Islam. Kekuasaan yang
12 Rahmatunnair, “Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia.”, 102-103.

## M. Ikhwan, Anton Jamal
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
dibangun atas nama agama diwariskan kepada khalifah dan berkembang pesat hingga pada gilirannya pernah mengukir peradaban dunia Islam. Inilah salah satu yang menjadi inspirasi bagi sebahagian orang dan berusaha mewujudkannya kembali. Namun sekarang muncul persoalan baru yang mesti dipikirkan  dan  harus  dicarikan  solusinya  bersama-sama,  bagaimana  mendudukkan  agama  ketika muncul negara modern berdasarkan paham nasionalisme seperti halnya Indonesia. 13
Di berbagai belahan dunia, agama ternyata tidak bisa benar-benar diprivatisasi. Revolusi Islam Iran, peran Paus Paulus II dalam gerakan demokratisasi di Eropa Timur, Amerika Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara, maraknya fenomena spritualitas, terorisme, dan sebagainya adalah contoh ekspansi agama ke wilayah publik pada tingkat global. Perbincangan itu muncul bukan karena agama semakin terpinggirkan dan terancam punah, melainkan karena agama ternyata semakin menampakkan wujudnya di kehidupan publik. Modernitas, yang kerapkali dianggap sebagai akhir dari kekuasaan agama, justru menjadi titik balik kebangkitan agama modern.
Agama bukanlah urusan privat semata seperti di Barat, tetapi aktivitas dan ekspresi keberagamaan juga aktif mewarnai ruang publik, bahkan masuk ke panggung Istana dengan fasilitas negara. Dengan kata lain, ruang publik menjadi wilayah yang kadang diperebutkan oleh simbol- simbol negara dan agama, disana terdapat rujukan hukum adat, hukum agama dan hukum positif yang kesemuanya bisa tumbuh sejalan dan harmonis, tetapi juga potensial menimbulkan benturan dan konflik loyalitas dari warga masyarakat. Belakangan muncul gejala segregasi sosial yang hendak membenturkan paradigma keumatan dan kewarganegaraan (citizenship) . 14 Modernitas ternyata tak kuasa menghapus jejak agama dalam perkembangan masyarakat global. Semakin kuat argumentasi untuk menjadikan agama sebagai konsumsi wilayah privat, maka agamapun semakin melangkah jauh masuk ke wilayah publik. Sebagai sebuah fenomena yang sulit dihindari, peran agama di wilayah publik harus dirumuskan.
Selain sebagai alat pemersatu, argumentasi bagi tindakan bermoral, dan pembawa kedamaian, agama  juga  bisa  menjadi  sumber  perpecahan,  pertikaian,  eksklusifitas,  dan  sumber  kemunduran kehidupan dunia. Jika tidak dirumuskan dengan baik, keterlibatan agama dalam kehidupan publik bisa menjadi sangat berbahaya, karena ia adalah kekuatan absolut yang otoriter. Dalam hal ini Jurgen Habermas yang dikutip Noor memberikan beberapa pandangan positifnya terkait batasan normatif kepada pihak kelompok agama, pihak kelompok sekular, pihak negara dan pihak mayoritas agama.
Pertama, dia  menuntut  “penerjemahan”  kontribusi  kelompok-kelompok  agama  dan  bahasa religius partikular mereka ke dalam bahasa yang dapat diterima oleh publik. Karena dalam deliberasi resmi parlemen, kementerian, peradilan dan birokrasi hanyalah “alasan-alasan sekular” yang dapat diperhitungkan. Karena itu, keyakinan-keyakinan religius harus dijelaskan secara rasional, sehingga memiliki suatu status epistemis yang dapat diterima oleh para warga lainnya.
Kedua , tuntutan yang sama juga ditujukan Habermas kepada para warga sekular atau yang beragama lain. Demokrasi deliberatif menghargai sikap saling belajar untuk mengerti dari posisi partner diskursus. Seperti arogansi eksklusivisme agama yang dapat memandang para warganegara sekular  sebagai  “jiwa-jiwa  yang  tersesat”,  arogansi  sekularisme  juga  dapat  dimiliki  oleh  para
13 Endang Suarini, “Agama di Ruang publik”, 16 Maret 2012, diambil kembali dari http://endangsuarini.blogspot.co.id/2012/03/ agama-di-ruang-publik-koran-sindo-16.html
14 Komaruddin  Hidayat,  “Agama  di  Ruang  Publik,” Sindonews.com , 30 Desember 2016, http://nasional.sindonews.com/ read/1166903/18/agama-di-ruang-publik-1483061176.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
warganegara sekular jika mereka menilai agama sebagai irasional.
Ketiga , sikap negara sendiri dalam deliberasi harus seperti neraca yang seimbang. Di sini Habermas mewaspadai bahaya kesalahpahaman yang dapat muncul jika asas netralitas yang seharusnya dilaksanakan oleh negara diidentikkan begitu saja dengan sekularisme. Sehingga asas netralitas justru menyembunyikan pemihakan terhadap sekularisme. Netralitas kekuasaan negara terhadap  pandangan  hidup  yang  menjamin  kebebasan-kebebasan  etis  yang  sama  bagi  setiap warganegara tidak dapat disamakan dengan universalisasi politis sebuah pandangan dunia sekular. Di hadapan asas netralitas sekularisme juga merupakan sebuah pandangan dunia substantif di antara pandangan-pandangan dunia lain, maka negara juga harus bersikap netral terhadapnya seperti juga terhadap agama.
Keempat , dalam konteks sebuah negara dengan mayoritas agama tertentu, bukan hanya argumen- argumen minoritas agama lain, melainkan juga kontribusi-kontribusi kelompok sekular tidak boleh dibendung begitu saja. Dominasi mayoritas menjelma menjadi penindasan, jika sebuah mayoritas yang berargumentasi secara religius dalam prosedur formasi opini dan aspirasi politis dari minoritas sekular atau minoritas beragama lain menampik pelaksanaan diskursif atas pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh minoritas ini. Dengan ungkapan lain, menurut Habermas, kelompok mayoritas dalam demokrasi tidak boleh mengabaikan atau membungkam potensi kebenaran argumentasi yang  berasal  dari  kelompok-kelompok  minoritas,  karena  prosedur  demokrasi  memiliki  kekuatan legitimasinya bukan hanya lewat inklusivitasnya, melainkan juga lewat “ciri deliberatif”-nya. 15
Melihat peran agama yang begitu besar dalam kehidupan publik, maka konsep mengenai peminggiran agama ke wilayah privat perlu ditinjau ulang. Hal itu penting paling tidak untuk mengetahui aspek-aspek mana saja dari agama yang mungkin untuk diprivatisasi dan aspek mana pula  yang  harus  berperan  di  wilayah  publik.  Pada  aspek-aspek  seperti  ritual,  peribadatan,  dan keyakinan memang harus berada di wilayah privat. Negara atau institusi publik sama sekali tidak punya kewenangan masuk ke wilayah ini. Wilayah keyakinan dan peribadatan atau ritual adalah wilayah yang sangat subjektif. Agama memiliki jargon yang sangat tepat untuk hal ini, yaitu hablun min al-Allah (hubungan  personal  dengan  Tuhan).  Pada  beberapa  kasus,  Indonesia  tampak  belum begitu menyadari aspek yang sangat sakral ini.
Aspek lain yang ada dalam agama adalah aspek moralitas, interaksi sosial, dan struktur masyarakat.  Aspek-aspek  ini  memang  harus  beroperasi  di  wilayah  publik.  Inilah  yang  disebut sebagai hablun min al-nas (hubungan sosial antar manusia). Pada ranah ini, agama bisa menjadi solusi bagi problem-problem sosial. Soal-soal penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, soal penanganan terorisme, pengaturan fasilitas-fasilitas mewah bagi para pejabat daerah hingga pusat, pembayaran beban utang luar negeri yang tidak manusiawi, kenaikan  harga-harga pokok  kebutuhan masyarakat,  penetapan gaji  guru  dan  dosen  yang  masih sangat rendah sejak profesi ini ada di negeri ini, penjualan (privatisasi) BUMN kepada pihak asing atau kolega bisnisnya, dan sebagainya. 16
Aspek inilah yang paling nyata yang menjadi problem masyarakat. Namun disayangkan agama kerapkali dipersempit hanya menjadi wacana tentang surga, neraka, busana muslimah,
15 Irfan Noor, “Identitas Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas,” Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin , Vol. 11, no. 1 (2016), 82-83.
16 Taufiqurrahman, “Kompilasi Hukum Islam (Suatu Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia),” Al-Ihkam , Vol. 7, no. 2 (1991), 314.

## M. Ikhwan, Anton Jamal
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
atau bagaimana melakukan zikir dan doa dengan baik. Sementara penderitaan masyarakat yang tampak begitu nyata diabaikan begitu saja. Persoalannya, keterlibatan agama di wilayah publik bisa menimbulkan sektarianisme atau praktik politik identitas. Bibit otoritarianisme juga bisa muncul dari sini. Oleh karena itu, agama harus mampu mentransformasikan diri untuk menyelesaikan problem real yang terjadi di masyarakat. Agama harus harus diobjektivasi untuk terlibat dalam kehidupan publik. Objektivasi memungkinkan agama tampil tidak sektarian dan diskriminatif, pada ruang publik agama tentu harus menggunakan bahasa publik.
Pengaruh agama secara eksplisit dalam negara dan kehidupan politik jelas tidak bisa diterima karena ini akan memicu diskriminasi dan sektarianisme. Posisi negara harus netral, bukan untuk meniadakan agama, tapi untuk melindungi dan berlaku adil bagi semua agama. Menjadikan agama sebagai dasar negara, berarti telah membatasi peran agama dan keyakinan lain yang mungkin muncul. Formalisasi syariat Islam dalam beberapa perspektif  tata hukum Indonesia sulit dilakukan karena berkaitan dengan berbagai aspek historis, ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, dan kultural,  baik  dilingkup  nasional  maupun  internasional.  Aspek-aspek  tersebut  dalam  realitasnya ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan saling mepengaruhi satu dengan yang lainnya. 17
Disarikan dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan di Tasikmalya yang dilakukan oleh H. Suismanto ditemukan beberapa problematika penerapan syariat Islam secara umum : Pertama , Kontra produktif  dengan  nilai-nilai  pluralisme  yang  mengagungkan  demokrasi  bangsa  Indonesia; Kedua , Ditolak oleh non muslim dan kaum muslim moderat; Ketiga , Bertentangan dengan sosial budaya masyrakat yang tersebar di seluruh pelosok negeri; Keempat , Bertentangan dengan konstitusi nasional sebagai hasil kesepakatan bersama; Kelima , Persoalan agama merupakan wilayah privat; Keenam , Syariat bukanlah konsep baku melaikan hanyalah sumber nilai dalam hidup; Keenam , Kerap terjadi pelanggaran HAM, mulai dari pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan, diskriminasi terhadap  kaum  perempuan,  dikriminasi  terhadap  non  muslim,  terampasnya  ruang-ruang  publik masyrakat, terjadi kekerasan atas nama agama sampai pada paradok secara epistimologi terhadap syariah itu sendiri. 18 Sarjana lainnya, menurut  Yunus tantangan penerapan syariat Islam itu terdiri dari tiga tantangan yang berat dan sulit yaitu 1). Pengaruh Budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian umat Islam, 2). Kalangan sekuler yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan syariah di Indonesia dan sudah merambah ke dalam jiwa-jiwa generasi muda Islam sendiri, 3). Dan opini publik yang terbentuk melalui media massa, tidak memihak kepada penerapan syariah. 19
Kemudian tanggapan dari kaum Jaringan Islam Liberal (JIL)yang dikutip oleh Yunus memaparkan argumentasi dalam merespon isu penerapan syariat Islam sebagai bagian dari problematika penerapan syariat Islam :
Pertama ; persoalan penerapan syariat Islam di Indonesia pada dasarnya adalah persoalan klasik menyangkut hubungan agama dan politik yang tidak pernah tuntas di negara Indonesia. Oleh karena itu, Islam liberal memandang perlu untuk memberikan pemikiran alternatif bagaimana mendudukan persoalan tersebut. Kedua ; penerapan syariat Islam diusung oleh gerakan Islam militan dipandang
17 Faisal Faisal, “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 12, no. 1 (2012), 44.
18 H Suismanto, “Perda Syariat Islam Dan Problematikanya (Kasus Tasikmalaya)”, Jurnal Aplikasia Ilmu-Ilmu Agama , Vol. 8 no. 1 (2007), 33-37.
19 Nur Rohim Yunus, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika , Vol. 12, no. 2 (2016), 272.
Diskursus Hukum Islam dalam Konteks ...
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara objektif sangat pluralistik. Untuk itu, Islam Liberal hadir sebagai counter of balance terhadap kecenderungan tersebut. Ketiga ; gerakan penerapan syariat Islam disadari atau tidak ternyata diikuti oleh penampilan wajah Islam yang tidak ramah dan humanis, melainkan menampilkan wajah Islam yang garang. Islam Liberal bermaksud untuk menunjukkan wajah Islam yang lebih ramah, inklusif dan humanis. Keempat ; alasan yang paling penting menyangkut persoalan argumentasi yang dikembangkan oleh pendukung penerapan syariat Islam yang menurut Islam Liberal tidak saja lemah, tetapi juga bertentangan dengan semangat dasar Alquran dan sejarah Islam itu sendiri. 20
Problematika selanjutnya terkait penerapan syariat Islam sebagaimana yang di paparkan berikut ini :
Pertama , Hambatan eksternal berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu di luar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa menyebarluaskan image yang negative tentang Islam dan syariat Islam, misalnya dengan menjelek- jelekkan  Islam  dengan  slogan  “Harem  dan  Pedang”  (sebagai  simbol  bagi  pengungkungan  kaum wanita dan kekerasan). Kedua , Hambatan dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan mengekang kesenangan mereka. Mereka itulah yang sering disebut sebagai para hedonis, atau yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul ma’aashiy .
Ketiga , Hambatan dari pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam, atau memahaminya dengan pemahaman yang salah. Mereka inilah yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul jahl. Keempat , Disamping itu, usaha-usaha menuju penerapan syariat Islam juga berkaitan dengan masalah strategi. Hambatan-hambatan bisa pula muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda- beda. Hambatan dari sisi ini akan menjadi semakin signifikan apabila strategi-strategi tersebit saling berseberangan satu sama lain. 21
Dari sejumlah tantangan atau problematika penerapan syaiat Islam yang diuraikan di atas dapat dibenarkan bahwa saat ini berbicara penerapan syariat Islam selalu beriringan sekaligus dengan berbagai hambatan yang sangat kompleks. Oleh karena itu kiranya dapat dimaklumi mengapa syariat  Islam  itu  tak  dapat  diterapkan  (begitu  saja)  di  negara  yang  mayoritas  Islam  sekalipun. Karena membutuhkan upaya penyesuaian dengan realitas politik, sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam wadah negara-bangsa.  Sebagai umat beragama yang hidup di negara demokrasi  seperti  Indonesia,  tidak  dilarang  melaksanakan  aktifitas-aktifitas  keagamaan  selama tidak menggangu kepentinga-kepentingan umum. Sebagai umat beragama yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari berbesar hati dan tekun melaksanakan perintah agama dan keyakinan masing-masing, tanpa melecehkan agama dan keyakinan umat lain, hidup berdampingan dengan rasa aman dan damai dalam bingkai negara dan agama.
20 Yunus, 271.
21 Muhammad Asrul, “Dilema Penerapan Hukum Islam di Indonesia.”, 4.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Urgensi Memahami Kembali Substansi Hukum Islam
Secara bahasa substansi dapat diartikan sebagai: 1. watak yang sebenarnya dari sesuatu dapat juga diartikan dengan isi, pokok, inti, 2. unsur; zat, 3. Kekayaan, harta. 22 Adapun substansi hukum secara istilah menurut Lawrence M. Friedman adalah aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. 23 Dengan demikian substansi hukum Islam adalah ketentuan dalam syariat yang dituangkan ke dalam seperangkat aturan dan norma yang akan diterapkan kepada masyarakat.
Aspek nilai dan watak dari hukum Islam yang menjadi panduan dan mewarnai pola kehidupan umat Islam, secara bahasa dapat diartikan sebagai substansi hukum Islam. Namun secara istilah lebih dekat kepada pengertian budaya atau kultur hukum yang kemudian menjadi sebuah hukum yang hidup (living law) . Hal ini sebagaimana dijelaskan Lawrence, bahwa yang dikatan budaya atau kultur hukum adalah sikap manusia (termasuk aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap ini tentu dipengaruhi oleh cara pandang dan keyakinan terhadap sejumlah nilai-nilai dan prinsip yang harus dijunjung tinggi.
Sebagaimana  halnya  substansi  hukum  Islam  dalam  pengertian  ketentuan-ketentuan  dalam syari’at yang dituangkan ke dalam seperangkat aturan dan norma-, budaya atau kultur hukum juga menjadi salah satu diantara tiga pilar hukum; substansi hukum, budaya atau kultur hukum, dan struktur hukum. 24 Artinya tanpa adanya salah satu pilar maka hukum akan sulit untuk ditegakkan. Dengan demikian dalam teori sistem hukum, upaya menghidupkan budaya atau kultur hukum semata tanpa dibarengi dengan substansi hukum, dan strukstur hukum, akan menyebabkan hukum dan cita-cita hukum (termasuk hukum Islam), secara teoretis dapat dipastikan sulit atau bahkan mustahil untuk ditegakkan dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat/negara hukum. Terlebih lagi jika umat Islam berkeinganan untuk mewujudkan ajaran Islam secara kaffah dalam kehidupan.
Sampai pada batas ini, juga dapat dipahami bahwa upaya mewujudkan syari’at Islam secara kaffah, memerlukan upaya sungguh-sungguh dan perjuangan panjang. Karena dalam negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia, syari’at Islam tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan umat Islam. Umat Islam harus membangun diskursus dan memepertimbangkan banyak hal, serta harus menempuh jalur legislasi secara formal sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dalam hal inilah diperlukan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari’at yang sifatnya lebih subtantif dalam kehidupan masyarakat muslim. Karena, jika umat Islam hanya menunggu  formalisasi  syari’at  atau  hukum  Islam  yang  dipositifkan  dan  diakui  oleh  negara  akan mengakibatkan dua hal; pertama, umat Islam akan tertunda mengamalkan nilai-nilai dan prinsip syari’at,  atau  yang  kedua  akan  melahirkan  usaha-usaha  yang  radikal  dan  mengandung  unsur “memaksa”, agar hukum Islam segera diwujudkan, karena beranggapan bahwa hal itu sebagai satu- satunya cara untuk membumikan syari’at Islam.
22 https://kbbi.web.id/substansi diakses 26 Januri 2021
23 Lawrence M. Friedman, The Legal System (New York: Russel Sage Foundation, 1969).
24 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terj. Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6-8.
Diskursus Hukum Islam dalam Konteks ...

## Penutup
Perumusan hukum Islam secara formalis di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam pengertian lebih mengedapankan dan mengutamakan penerapan nilai-nilai luhur agama itu sendiri (substantif). Karena  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi,  tidak  melarang  melaksanakan  aktifitas-aktifitas keagamaan  selama  tidak  menggangu  kepentingan-kepentingan  umum.  Peran  agama  yang  begitu besar dalam kehidupan publik, maka konsep mengenai peminggiran agama ke wilayah privat perlu ditinjau ulang. Hal itu penting paling tidak untuk mengetahui aspek-aspek mana saja dari agama yang mungkin untuk diprivatisasi, dan aspek mana pula yang harus berperan di wilayah publik. Pada aspek-aspek  seperti  ritual,  peribadatan,  dan  keyakinan  memang  harus  berada  di  wilayah  privat. Negara atau institusi publik sama sekali tidak punya kewenangan masuk ke wilayah ini. Wilayah keyakinan dan peribadatan atau ritual adalah wilayah yang sangat subjektif. Agama memiliki jargon yang sangat tepat untuk hal ini, yaitu hablun min al-Allah (hubungan personal dengan Tuhan). Namun Aspek lain yang ada dalam agama adalah aspek moralitas, interaksi sosial, dan struktur masyarakat. Aspek-aspek ini memang harus beroperasi di wilayah publik. Inilah yang disebut sebagai hablun min al-nas (hubungan sosial antar manusia). Pada ranah ini, agama bisa menjadi solusi bagi problem- problem sosial seperti pengetasa kemiskinan, pendidikan, kesehatan, soal penanganan terorisme, dan lain-lain.
Upaya  mewujudkan  syari’at  Islam  secara  kaffah  memerlukan  upaya  sungguh-sungguh  dan perjuangan, karena dalam negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia, syari’at Islam tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan umat Islam. Umat Islam harus membangun diskursus dan memepertimbangkan banyak hal, serta harus menempuh jalur legislasi secara formal sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam hal inilah diperlukan upaya untuk  mewujudkan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  syari’at  yang  sifatnya  lebih  subtantif  dalam kehidupan masyarakat muslim. Karena, jika umat Islam hanya menunggu formalisasi syari’at atau hukum Islam yang dipositifkan dan diakui oleh negara akan mengakibatkan dua hal; pertama, umat Islam akan tertunda mengamalkan nilai-nilai dan prinsip syari’at, atau yang kedua akan melahirkan usaha-usaha yang radikal dan mengandung unsur “memaksa”, agar hukum Islam segera diwujudkan, karena beranggapan bahwa hal itu sebagai satu-satunya cara untuk membumikan syari’at Islam.

## Daftar Pustaka
Abdullah “Hubungan Agama dan Negara: Koteks Ke-Indonesiaan” Jurnal Politik Profetik , Vol. 4, No. 2,
2014.
Abdullah,  H.  J.  “Proyeksi  Sistem  Pemeintahan  Islaam  di  Negara  Republik  Indonesia” Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law , Vol. 16, No. 1, 2014.
Amiruddin “Teori Keberlakuan Hukum Islam dan Peranannya dalam Masyarakat” Fakultas Hukum

## Universitas Hasanuddin: Makssar, 2013.
Anwar,  M.  Zainal.  “Formalisasi  Syari’at  Islam  Di  Indonesia:  Pendekatan  Pluralisme  Politik  Dalam Kebijakan Publik.” Millah , Vol. 10, No. 2, 2011. https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art1.
Faisal, Faisal. “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 12, No. 1, 2012. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978.
Friedman, Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, terj. Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.

## M. Ikhwan, Anton Jamal
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Friedman, Lawrence M. The Legal System . New York: Russel Sage Foundation, 1969.
Ghazali, Abdul Moqsith. “Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam.” Ilmu Ushuluddin , Vol. 1, No. 5, 2013.
Juli Hantoro, “Polemik Perda Syariah Belum Usai”, Tempo.co , 19 November 2018, https://fokus.tempo. co/read/1147646/polemik-perda-syariah-belum-usai/full&view=ok
Devira Prastiwi, “Tak Hanya FPI, Ini 6 Ormas Lain yang Juga Dibubarkan Pemerintah”, Liputan6.com , 1  Januari  2021,  https://www.liputan6.com/news/read/4446539/tak-hanya-fpi-ini-6-ormas- lain-yang-juga-dibubarkan-pemerintah
https://kbbi.web.id/substansi
Komaruddin Hidayat. “Agama Di Ruang Publik,” Sindonews.com , 30 Desember 2016. http://nasional. sindonews.com/read/1166903/18/agama-di-ruang-publik-1483061176.
Muhammad Asrul. “Dilema Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” Harian Aceh , 2013. https://www. harianaceh.co.id/2013/06/21/dilema-penerapan-hukum-islam-di-indonesia/.
Muhyiddin dan Ilyas Supeno. “Pergeseran Orientasi Hukum Islam Kontemporer (Pembaharuan Pemahaman  Hukum  Islam  Dari  Legal-Eksetorik  Menuju  Substantif-Esoterik).” Diponegoro Privat Law Review 4, no. 1 (2019): 494–501.
Nasaruddin,  Nasaruddin.  “Pemikiran  Islam  Tentang  Hubungan  Negara  Dengan  Agama.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 6, no. 2 (2009): 205–18. https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.134.205-218. Noor,  Irfan.  “Identitas  Agama,  Ruang  Publik  Dan  Post-Sekularisme:  Perspektif  Diskursus  Jurgen Habermas.” Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 11, no. 1 (2016): 61–87. https://doi.org/10.18592/jiu. v11i1.733.
Rahmatunnair, Rahmatunnair. “Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia.” Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah , Vol. 12, No. 1, 2012. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984.
Riyanto, A. “Islam dan Negara: Metamorfosa Pemikiran Politik Islam Indonesia” Spektrum , 2004. Suarini, Endang. “Agama di Ruang publik”, 16 Maret 2012. Diambil kembali dari http://endangsuarini. blogspot.co.id/2012/03/agama-di-ruang-publik-koran-sindo-16.html
Sudirman L. “Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syariah” (2020).
Suismanto, H. “Perda Syariat Islam Dan Problematikanya ( Kasus Tasikmalaya )” 8, no. 1 (2007): 30–42. Taufiqurrahman. “Kompilasi Hukum Islam ( Suatu Formalisasi Syari ’ at Islam Di Indonesia ).” Al- Ihkam 7, no. 2 (1991): 305–15.
Yunus, Nur Rohim. “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi.” Hunafa: Jurnal Studia Islamika , Vol. 12, no. 2, 2016. https://doi.org/10.24239/ jsi.v12i2.394.253-279.
Zuhraini, Zuhraini. “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik.” Analisis: Jurnal Studi Keislaman , Vol. 14, no. 1, 2014. https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.639.
Diskursus Hukum Islam dalam Konteks ...