## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negeri dengan penduduk  muslim terbesar yaitu sebanyak 193.600.000 jiwa dari total jumlah penduduk 220 juta jiwa, sangatlah wajar jika panganan  halal  menjadi  isu  yang  cukup  menarik untuk  dikaji  dan  diperbincangakan  (BPS,2007).  Hal ini  dikarenakan  semakin  pesatnya  perkembangan teknologi  pangan  terutama  agroindustri  pangan olahan  yang  mengakibatkan  penggunaan  bahan (ingredient)  dalam  pengolahan  pangan  menjadi
sangat  bervariasi.  Masalah  yang  kemudian  timbul adalah  banyaknya  bahan  pangan,  baik  bahan  baku utama  maupun  bahan  aditifnya,    yang  sulit ditentukan kehalalalan asal bahan pembuatnya.
Sertifikasi  produk  halal  telah  tercantum  dalam Undang-undang  nomor  33  tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  halal,  yang  mewajibkan  setiap produk  olahan  makanan  wajib  memiliki  label  halal dalam produk. Aturan tentang label halal dan iklan pangan  diperinci  pada  Peraturan  Pemerintah

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK PANGAN HALAL DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
l Implementation of Halal Food Product Guarantee Policy in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province
Hamberi * Bayu Dwi Saputra
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
hamberi@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Palangka  Raya  provinsi  Kalimantan  Tengah.  Tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  analisis destriptif.  Informan  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  dialkukan  dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  implementasi  Undang-undang  no. 33  tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal  di  kota  Palangka  Raya provinsi  Kalimantan  Tengah  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi sudah  dilaksanakan  namun  belum  berjalan  secara  optimal  dan  belum memberikan perubahan berarti pada masyarakat. Adapun saran yang bisa peneliti berikan pada pihak penyelenggara kebijakan jaminan produk halal di  kota  Palangka  Raya  hendaknya  lebih  menjalin  kerjasama  dengan instansi  dan  masyarakat  agar  kebijakan  sertifikasi  produk  halal  dapat berjalan dengan semestinya.
Kata Kunci: Implementasi Jaminan Produk Halal Setifikat Produk Keywords : Implementation Guarantee
Halal Products Product Certificate

## Accepted
January 2016

## Published
April 2016

## Abstract
This study aims to determine how the Implementation of Law number 33 of 2014  concerning  Halal  Product  Assurance  in  the  City  of  Palangka  Raya, Central Kalimantan province. The type of research used is qualitative research methods  with  descriptive  analysis  techniques.  The  informants  taken  in  this study  were  conducted  using  purposive  sampling  and  snowball  sampling techniques.
Based on the results of research on the implementation of Law no. 33 of 2014 concerning guarantee of halal products in the city of Palangka Raya,  Central Kalimantan  province,  it  can  be  concluded  that  the  implementation  has  been carried  out  but  has  not  run  optimally  and  has  not  provided  meaningful changes  to  the  community.  The  advice  that  researchers  can  give  to  the organizers  of  the  guarantee  policy  for  halal  products  in  the  city  of  Palangka Raya should be to collaborate more with agencies and communities so that the halal product certification policy can run properly.
Nomor  69  Tahun  1999  tentang  label  dan  iklan pangan.    Pada  pasal  3  ayat  2.  Persyaratan  minimal keterangan yang harus tercantum dalam label tidak lagi  mencantumkan  keterangan  halal  sebagai  salah satu  persyaratan  sebagaimana  pada  UU  pasal  30 ayat  2.  Di  dalam  peraturan  pemerintah  ini  aturan tentang  label  halal  tercantum  dalam  pasal  10  dan pasal 11.
Pasal  10  ayat  1  menyatakan,  bahwa  setiap  orang yang  memproduksi  dan  memasukan  pangan  yang dikemas  ke  dalam  wilayah  Indonesia  untuk diperdagangkan  dan  menyatakan  bahwa  pangan tersebut  halal  bagi  umat  islam,  bertanggung  jawab atas  kebenaran  pernyataan  tersebut  dan  wajib mencantumkan  keterangan  atau  tulisan  halal  pada label.
Sedangkan  pasal  11  ayat  1  menyatakan,  bahwa untuk  mendukung  kebenaran  pernyataan  halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1, setiap  orang  yang  memproduksi  atau  memasukan pangan  yang  dikemas  ke  dalam  wilayah  Indonesia untuk  diperdagangkan,  wajib  memeriksakan terlebih  dahulu  pangan  tersebut  pada  lembaga pemeriksa  yang  telah  diakreditasi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Sebagain  provinsi  dan  daerah  sudah  memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang sertifikasi produk  halal  sendiri,  Provinsi  dan  daerah  yang sudah  memiliki  peraturan  daerahnya  sendiri, diantaranya:  Kalimantan  Barat,  Kalimantant  Timur, jawa Barat, Bandung, Bangka Belitung dan Aceh. Di  indonesia  saat  ini  meningkatnya  produk  luar negeri  dan  maraknya  bahan  makanan  impor  yang sudah masuk pasar nasional tetapi masih diragukan kehalalannya.  Jadi,  pelaku  usaha  seperti  UMKM diwajibkan  memiliki  sertifikasi  produk  halal,  hal  ini merupakan  upaya  pemerintah  dalam  melindung konsumen dan pelaku usaha  agar  apa  yang di olah dan  dikonsumsi  itu  layak  untuk  masyarakat  serta
diharapkan  juga  dapat  meningkatkan  daya  saing dengan produk luar daerah hingga luar negeri. Prosedur  dalam  pembuatan  sertifikasi  label  halal dilakukan  oleh  dua  lembaga  pemerintahan,  yaitu LPPOM  dan  Majelis  Ulama  Indonesia    (MUI). Prosedur  yang  dilakukan  dalam  pembuatan sertifikasi  halal  tersebut  dilakukan  setiap masyarakat  yang  ingin  produknya  diberi  sertifikat halal.  Setiap  produk  halal  yang  akan  diberi  label halal  produk,  harus  terdaftar  PIRT,  kemudian  tim audit  LPPOM  dan  MUI  akan  meninjau  dan mengevaluasi produk tersebut.
Sebagai  kota  yang  memiliki  penduduk  muslim terbanyak  di  Kalimantan  Tengah,  maka  isu kehalalan  produk  sangat  berpengaruh  di  kota Palangka Raya. Sertifikasi produk halal pun menjadi sangat  penting  untuk  para  pelaku  usaha  makanan siap  saji  dan  kemasan,  karena  di  Kota  Palangka Raya  saat  ini  sedang  marak  iru  makanan  siap  saji yang  mengandun  bahan  tidaklayak  konsumsi  dan bahan  haram  bagi  umat  muslim.  Maka  sertifikasi produk halal dapat dijadikan pelindung bagu pelaku usaha dan konsumen.

## Kebijakan Publik
Menurut  Frederich  (Agustino,2014:7)  kebijakan adalah  serangkaian  kegiatan  yang  diusulkan  oleh kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang terdapat hambatan-hambatan atau kesempatan  dan  kebijakan  dimaksudkan  untuk mengatasi  tujuan  tersebut.  Sedangkan  menurut Eulaw  dan  Frewit  (Tangkilisan,2007:5)  ,  kebijakan adalah  keputuran  tetap  yang  dicirikan  oleh konsistensi  dan  pengulangan  tingkah  laku  dari mereka yang membuat dari mereka yang mematuhi peraturan tersebut.
Kebijakan  publik  secara  sederhana  merupakan konsep  dasar  rencana  pemerintah  atau  organisasi publik  untuk  mengatur  kepentingan  umum  atau orang  banyak.  Sedangkan  secara  umum,  kebijakan publik  adalah  segala  sesuatu  yang  dikerjakan  dan
tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan  umum.  Segala  sesuatu  yang  dimaksud adalah  setaip  aturan  dalam  kehidupan  bersama, baik  itu  hubungan  antar  warga  maupun  warga dengan pemerintah.
Kebijakan  publik  biasanya  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan  seperti  undang- undang  (UU),  peraturan  presidenm  dan  peraturan daerah  (Perda).  Menurut  Young  dan  Quinn (Suharto ,2014:44) kebijakan publik adalah tindakan yang  dibuat  dan  diimplementasikan  oleh  badan pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya.
Adapun  jenis-jenis  kebijakan  publik,  menurut Pasolong  (2013:40),  menyatakan  bahwa  jenis-jenis kebijakan  publik  dapat  ditelusuri  melalui  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, pasal  7  menjelaskan  jenis  dan  hirarki  Peraturan Perundang-undangan  sebagai  berikut:  (1)  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  (2) Undang-undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah,
(4)Peraturan Daerah.
Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan  oleh  Wahab  (Anggara,  2015:530) implementasi  sebagai  suatu  proses  melaksanakan keputusan  kebijakan,  yang  biasanya  dalam  bentuk undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan peradalian, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Dikatakan oleh George C. Edward (Subarsono,2015:89), implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh  4  variabel,  yaitu  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Ke empat  aspek  tersebut  mempengaruhi  keberhasilan suatu pelaksaan program kebijakan dalam mencapai tujuan.
Ada beberapa model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Wibawa
(Tangkilisan,2007:138),  implementasi  kebijakan merupakan  pengejawantahan  keputusan  mengenai kebijakan  yang  mendasar,  biasanya  tertuang  dalam satu  undang-undang,  namun  juga  dapat  berbentuk instruksi-instruksi  eksekutif  yang  penting  atau keputusan  perundangan.  Menurut  Agustino (Agustino,  2014:139),  implementasi  merupakan suatu  proses  yang  dinamis,  dimana  pelaksana kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan sehingga  akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran  kebijakan itu  sendiri.  Ripley  dan  Franklin  (Tahir,2014:95) mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan  implementasi  kebijakan  didasarkan pada  tiga  aspek,  yaitu:  (1)Tingkat  kepatuhan birokrasi  terhadap  birokrasi  diatasnya  atau tingkatan  birokrasi  sebagaimana  ditaur  dalam undang-undang, (2)Adanya kelancaran rutinitas dan tidak  adanya  masalah,  serta  (3)Pelaksanaan  dan dampak  (manfaat)  yang  dikehendaki  dari  semua program yang ada terarah.

## Produk Pangan Halal
Kata  Halalan  berasal  dari  bahasa  Arab  “Halala” yang  berarti  “lepas”  atau  “tidak  terikat”.  Secara etimologi,  kata  halalan  berarti  hal-hal  yang  bolhe dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan  ketentuan-ketentuan  yang  melarangnya.
Dapat  juga  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang bebas  dari  bahaya  duniawi  dan  ukhrawi.  Maknaan dan minuman halal adalah (1)Bukan terdiri dari atau mengandung  bagian  /benda  dari  hewan  yang dilarang oleh syariat islam untuk memakannya, atau hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam,
(2)  tidak  mengandung  sesuatu  yang  dihukumi  najis menurut syariat Islam, (3) tidak mengandung bahan penolong atau bahan tambahan yang diharamkakan dalam syariat Islam, (4) dalam proses, menyimpan, dan  menghidangkan  tidak  bersentuhan  atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi
persyaratan  sebagaimana  di  atas  atau  benda  yang dihukumkan sebagai nahis menurut syariat islam.

## Jaminan Label Produk Halal
Label  adalah  bagian  dari  sebuah  produk  yang berupa  keterangan/penjelasan    mengenai  barang tersebut  atau  penjualnya  (Gitosudarmo,  2000). Sedangkan  yang  dimaksud  produk  halal  menurut LPPOM  adalah  produk  yang  memenuhi  syarat kehalalan  sesuai  syari’at  Is lam.    Labelisasi  halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halala pada  kemasan  produk  untuk  menunjukan  bahwa produk  yang  dimaksud  berstatus  sebagai  produk halal.  Label  halal  sebuah  produk  dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut  telah  mendapatkan  sertifkat  halal  oleh LPPOM  MUI.  Sertifikasi  dan  labelisasi  halal bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum dan  perlindungan  terhadap  konsumen,  serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Indikator labelisasi produk halal ada tiga, yaitu:
a. Pengetahuan,  merupakan  informasi  atau maklumat  yang  diketahui  atau  disadari  oleh seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang telah  dikombinasikan  denga  pemahaman  dan potensi  yang  lantas  melekat  di  benak seseorang.
b. Kepercayaan,  merupakan  suatu  keadaan psikologis  pada  saat  seseorang  menganggap suatu premis benar.
c. Penilaian  terhadap  labelisasi  halal,  merupakan proses,  cara,  perbuatan  menilai/pemberian nilai terhadap label hala suatu produk.
Syarat kehalalan suatu produk meliputi:
1. Tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan tradisional yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan  seperti  :  bahan  yang  berasal  dari organ  tubuh  manusia,  darah,  dan  kotoran- kotoran
3. Semua  bahan  yang  berasal  dari  hewan  yang dilarang dalam syariat Islam
4. Semua tempat penyimpanan, tempat pengolahan, tempat penjualan, dan transportasinya  tidak  boleh  digunakan  untuk bahan  haram.  Jika  pernah  digunakan  untuk bahan haram, maka terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur syariat.
Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya harus melampirkan spesifikasi dan  sertifikat  halal  bahan  baku,  bahan  tambahan, dan  bahan  penolong  serta  bahan  aliran  proses. Surat  keterangan  tersebut  bisa  dari  MUI  daerah (produk lokal) atau lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
Setelah  itu  tim  auditor  LPPOM  MUI melakukan  pemeriksaan  dan  audit  ke  lokasi produsen yang bersangkutan serta penelitian dalam laboratorium  yang  hasilnya  dievaluasi  oleh  rapat tenaga  ahli  LPPOM  MUI  yang  terdiri  dari  ahli  gizi.
Biokimia,  pangan,  teknologi  pangan,  teknik pemprosesas,  dan  bidang  lain  yang  terkait.  Bila memenuhi  persyaratan,  laporan  akan  diajukan kepada  sidang  Komisi  Fatwa  MUI  untuk memutuskan kehalalalan produk tersebut.
Tidak semua laporan yang diberikan LPPOM MUI  langsung  disepakati  Komisi  Fatwa  MUI. Terkadang,  terjadi  penolakan  karena  dianggap belum memenuhi persyaratan. Dalam kerjanya bisa dianalogikan bahwa LPPOM MUI adalah jaksa yang membawa  kasus  ke  pengadilan  dan  MUI  adalah yang memutuskan keputusan hukumnya.
Sertifikat  halal  berlaku  selama  dua  tahun. Sedangkan  untuk  daging  yang  diekspor,  sertifikat diberikan  pada  setiap  pengepalan.  Dalam  rentang waktu  tersebut,  produsen  harus  bisa  menjamin kehalalalan  produknya.  Proses  penjaminannya dengan pengangkatan Auditor Halal Internal untuk
memeriksa dan mengevaluasi Sistem jaminan Halal ( Halal Assurance System) di dalam perusahaan.
Auditor  Halal  tersebut  di  syaratkan  harus beragama  Islam  dan  berasal  dari  bagian  terkait dengan  produksi  halal.  Hasil  audit  oleh  auditor  ini dilaporkan  kepada  LPPOM  MUI  secara  periodik (enam  bulan  sekali)  dan  bila  diperlukan  LPPOM MUI  melakukan  inspeksi  mendadak  dengan membawa surat tugas .

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Metode Kualitatif  dengan  merujuk  kepada  pendapat  yag diungkapkan  oleh  Moleong  (2004:8)  (1)  Tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena itu  hubungan  penelitian  harus  mengambil  tempat pada  keutuhan  dalam  konteks  untuk  keperluan pemahaman,  (2)  konteks  sangat  menentukan daalam  menetapkan  apakah  suatu  penemuan mempunyai  arti  bagi  konteks  lainnya,  yang  berarti bahwa  suatu  fenomena  harus  ditliti  dalam keseluruhan  pengaruh  lapangan,  (3)  sebagai struktur  nilai  kontekstual  bersifat  determinative terhadap  apa  yang  akan  dicari,  serta  data  yang diperoleh  dalam  bentuk  informasi  baik  lisan maupun tulisan.
Sumber  data  primer  diperoleh  melalui  observasi dan  wawancara  kepada  pengelola  dan  pejabat struktural  di  kantor  Majelis  Ulama  Indonesia  di kota  Palangka  Raya.  Data  sekunder  diperoleh  dari Kantor  Majelis  Ulama  Indonesia  di  Kota  Palangka Raya dan Badan Pemeriksa Olahan Makanan Kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan, peneliti  menemukan  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan dari implementasi kebijakan sertifikasi produk  halal  di  kota  Palangka  Raya.  Disimpulkan
bahwa  pencapaian  implementasi  tersebut  belum optimal  karena  adanya  faktor-faktor  yang  bisa menjadi penghambat. Meskipun Lembaga
Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Makanan Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  yang bertanggung  hawab  penuh  atas  pembuatan sertifikasi  produk  halal  ini  sudah  melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertifikasi produk halal.
Mengingat  undang-undang  nomor  33  tahun  2014 tentang  sertifikasi  produk  halal  yang  mengatakan bahwa  seluruh  produk  harus  memiliki  sertifikasi produk  halal  masih  bersifat  sukarela.  Walaupun masih  bersifat  suakrela,  perlindungan  konsumen perlu  diperhatiakn  karena  apa  yang  kita  konsumsi belum  tentu  aman  untuk  tidak  hanya  aman  untuk umat  muslim  namun  juga  untuk  masyarakat  non muslim.
Berbagai  daerah  dan  provinsi  sudah  memiliki peraturannya  sendiri  untuk  melindungi  konsumen dan produsen di daerah mereka. Di kota Palangka Raya  sendiri  masih  memerlukan  banyak  persiapan agar  masyarakat  mau  membuat  sertifikasi  produk halal,.
1. Perspektif  Kepatuhan  Birokrasi  yang  Lebih Rendah Terhadap Birokrasi di atasnya
Tingkat kepatuhan birokrasi dalam
Implementasi  kebijakan  sertifikasi  produk  halal di kota Palangka Raya sudah terkoordinasi oleh Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Tugas  dan  wewenangnya  di  setiap instansi  sudah  memiliki  perannya  masing- masing,  seperti  dinas  kesehatan  berwenang dengan  pengurusan  izin  produk  rumah  tangga (PIRT)  serta  sebagai  pemberi  label  dalam kemasan,  badan  pemeriksa  olahan  obat  dan makanan berperan untuk menguji kelayakan dan kualitas  makanan  tersebut,  dan  lembaga pengkajian  pangan  dan  obat-obatan  dan
kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM MUI)  yang  berperan  dalam  pengurusan sertifikasi produk halal.
Lembaga  dan  instansi  sudah  patuh  atas  tugas yang  dipercayakan  Majels  Ulama  Indonesia untuk bekerja sama dalam pembuatan sertifikasi produk  halal.  Dilihat  dari  kerjasama  serta kepatuhannya terhadap birokrasi antar lembaga, tidak  ada  yang  diatas  maupun  di  bawah  dalam pengurusan  label  halal  seluruh  instansi  bekerja sama  dalam  peningkatan  kesadaran  masyarakat akan pentingnya sertifikasi produk halal. Menurut Ripley dan Franklin dalam Arifin Tahir (2014:95)  tingkat  kepatuhan  birokrasi  yaitu setiap aparatur dalam birokrasi atau implementator  kebijakan  publik  dituntut memiliki  sikap  yang  mewujud  pada  tindakan yang  patuh  dan  taat  asas  dalam  melaksanakan setiap  kebijakan,  hal  ini  masih  belum  sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin  melihat  dari  kepatuhan  birokrasinya memang  sudah  berjalan  dengan  baik  namun dalam ruang  lingkup administrasi kota palangka raya  kebijakan  jaminan  produk  halal  dikatakan belum  berhasil  karena  masih  perlu  sering diadakannya  sosialisasi  dan  bantuan  dari pemerintah  serta  instansi  terkati  agar masyarakat  mau  patuh  dengan  pemerintah, karena  dalam  pembuatan  sertifikasi  produk halal  buth  dana  yang  cukup  besar  bagi  pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
2. Persepsi  Kelancaran  Rutinitas  dan  Tiadanya Masalah
Kelancaran  rutinitas  seperti  prosedur  dalam pembuatannya  menurut  narasumber  yang ditemui  oleh  peneliti,  prosedur  pembuatannya tidak  rumit.  Memang  dalam  pengurusannya dapat memakan waktu yang lama serta menelan biaya yang cukup besar, namun itu semua sudah menjadi  standar  bagi  para  implementor  karena
dalam  prosedur  pembuatannya  memang membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  karena perlu  melalui  beberapa  tahapan-tahapan.  setiap produk  harus  sudah  memiliki  izin  industri  dari Dinas  Kesehatan,  dan  sudah  di  uji  coba  oleh Badan  Pemeriksa  Olahan  Makanan,  kemudian bila  sudah  melengkapi  persyaratannya  baru didaftarkan  ke  LPPOM  MUI  untuk  menjalani auditnya.
Namun yang menjadi masalah dalam pengurusannya adalah ketidak pahaman masyarakat dalam pengurusannya, ditambah lagi ketika  masyarakat  mengetahui  berapa  biaya yang harus dikeluarkan, membuat pelaku usaha berfikir  kembali  untuk  mengurusnya.  Hal  ini disebabkan  karena  sosialisasi  yang  disampaikan kepada wirausahawan masih belum menyeluruh. Keterbatasan  anggaran  dalam  penyampaian sosialisasi  kepada  wirausaha  masih  belum  ada dari  pemerintah.  Kemudian  kendala  yang ditemui  peneliti  dalam  kelancaran  ruitinitasnya yaitu  kurangnya  pegawai  administratif  yang  ada di  LPPOM  MUI  untuk  menangani  pendaftaran untuk  sertifikasinya.  Dengan  kata  lain kelancaran  rutinitas  untuk  sertifikasi  produk halal  masih  belum  maksimal  karena  masih banyak kendala-kendala yang dihadapi.
Menurut Ripley dan Franklin dalam Arifin Tahir (2014:96),  kelancaran  rutinitas  dan  tiada masalah  dalam  hal  ini  implementor  kebijakan publik  sedapat  mungkin  meminimalisir  setiap permasalahan  yang  ditemui  dalam  proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi Problem Solver dan bukan menjai  pemicu  masalah.  Dalam  hal  ini  kondisi lapangan  masih  belum  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Ripley  dan  Franklin,  Karena dalam  hal  ini  pemerintah  masih  kurang  aktif untuk  mengatasi  kebijakan  mengenai  jaminan produk  halal  karena  tidak  ada  landasan  hukum
dan  peraturan  yang  kuat  untuk  pelaksanaan sertifikasi  produk  halal.  Dalam  hal  ini implementor tidak menjadi pemicu masalahnya. Yang  menjadi  pemicunya  adalah  tingkaan  atas yang  lebih  mengurus  kebijakan  dalam  hal membuat  peraturan  dan  landasan  hukum  yang tegas.
3. Perspektif  Pelaksanaan  yang  Mengarah  Kepada Kinerja  yang  Memuaskan  Semua  Pihak Terutama Penerima Manfaat yang Diharapkan
Perpektif  pelaksanaan  yang  mengarah  kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama penerima  manfaat  yang  diharapkan.  Menurut Ripley  dan  Franklin  dalam  Arifin  Tahir (2014:96)  yaitu  setiap  pelaksanaan  kebijakan pada  akhirnya  bermuara  pada  efektif  tidaknya proses  implementasi  dari  kebijakan  itu  sendiri. Efektifitas  proses  implementasi  kebijakan tentunya  akan  melahirkan  apa  yang  disebut optimalisasi  kinerja  kebijakan  pun  ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan itu sendiri.
Dalam  hal  ini  di  lapangan  tidak  sejalan  dengan apa  yang  dikatakan  oleh  Ripley  dan  Franklin, dapat dilihat dari kinerja serta koordinasi antar instansi  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan sertifikasi  produk  halal.  Hal  yang  ditemui peneliti,  kinerja  lembaga  Majelis  Ulama Indonesia di Palangka Raya provinsi Kalimantan Tengah  masih  belum  optimal  karena  dalam pelaksanaannya  fasilitas  serta  jumlah  pegawai yang  tidak  mencukupi  untuk  kelancaran berjalannya kebijakan tersebut. Namun beserta instansi  pemerintahan  seperti  Dinas  Kesehatan kota  Palangka  Raya  sudah  cukup  baik.  Kedua instansi  tersebut  sudah  sering  melaksanakan pertemuan  untuk  membahas  sertifikasi  produk halal  dalam  koordinasinya.  Disamping  itu instansi  yang  bekerja  sama  selalu  mengarahkan masyarakat untuk membuat sertifikasi.

## KESIMPULAN
Bahwa  Implementasi  kebijakan  sertifikasi  produk halal  sudah  berjalan,  namun  masih  belum  optimal karena  kebijakan  sertifikasi  produk  halal  dasarnya masih belum kuat mengingat undang-undang no 33 tahun  2014  tentang  sertifikasi  produk  halal  masih bersifat  polateri  atau  bersifat  sukarela.  Seharusnya pemerintah  kota  Palangka  Raya  beserta  provinsi Kalimantan  Tengah  harus  suah  memiliki  peraturan daerahnya  sendiri  mengingat  pasar  perindustrian kian  meningkat  karena  bersamaan  dengan peningkatan  produk-produk  dari  luar  yang  sudah mula  masuk  pasar  nasional.  Perlindungan konsumen  perlu  ditingkatkan  mengingat  indonesia mayoritas  penduduknya  pemeluk  agama  islam. Tidak  hanya  penduduk  muslim  yang  harus dilindungi namun juga masyarakat Non Muslim. Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi  produk  halal  oleh  lembaga  Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Badan Pemeriksa Olahan Makanan  (BPOM),  dan  Dinas  Kesehatan  kota Palangka  Raya  yaitu  sosialisasi,  peningkatan partisipasi  masyarakat  dan  peraturna  pemerintah kota  dan  provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  masih belum  kuat  untuk  mengatur  kebijakan  jaminan produk  halal.  Jaminan  produk  halal  adalah  suatu jaminan  bahwa  setiap  produk  yang  sudah  memiliki sertifikasi aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, terutama  konsumen  muslim.  Peran  pemerintah kota Palangka Raya sebaiknya sudah memiliki dasar hukum  yang  kuat  untuk  kebijakan  ini.  Mengingat bahwa  provinsi  dan  daerah  lain  sudah  memiliki dasar  yang  kuat  untuk  perlindungan  masyarakat yang  berusaha  melindungi  konsumen.  Karena tanggung  jawab  pemerintah  adalah  melayani  dan melindungi rakyatnya.

## REFERENSI
Anggara,  Sahya.  2015. Ilmu  Administrasi  Negara.
Bandung: Pustaka Setia.
Agustino,Leo.  2014. Dasar-dasar  Kebijakan  Publik.
Bandung: Alfabeta.
Bahruddin.  2010. Probelm  Sertifikasi  Halal  Produk
Pangan  Hewani. Jurnal  ilmu  pendidikan,
(online), Jilid 2, No. 1, (Http://www.portalgaruda.ac.id.  Diakses  20 April 2017)
Hamdi,  Muchlis.  2014. Kebijakan  Publik. Bogor:
Ghalia Indonesia
Huberman.  2012. Panduan  menulis  Skripsi. Fisip UMP, Palangka Raya.
Pasolong,  Harbani.  2007. Teori  Administrasi  Public.
Bandung: Alfabeta
Suharto,  Edi.  2014. Analisis  Kebijakan  Publik.
Bandung: Alfabeta
Subarsono.  2015. Analisis  Kebijakan  Publik.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Tangkilisan.  2007. Kebijakan  dan  Manajemen Otonomi  Daerah. Yogyakarta:  Lukman Offset.
Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta. Toun,  N.  R.,  &  Nufus,  H.  2015.  Implementasi Program Pusat Informasi Konseling
Mahasiswa  (PIK-M)  BKKBN  di  Kota Palangka  Raya. Restorica:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi  Negara  Dan  Ilmu  Komunikasi, 1(1), 1-4.
Wahab,  Abdul  Solichin.  2015. Analisis  Kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Yusuf,  M.,  &  Kobota,  K.  2015.  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Inventaris  Barang Bergerak  Milik  Daerah  di  Lingkungan Pemerintah  Kota  Palangka  Raya. Pencerah Publik , 2(1), 1-5.