INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16869-16880 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia
Ayu Nadira Wulandari 1 ✉ , Halimah Tusaddiah 2. , Ajeng Priska Sari .3. , Yunita Pebrina 4. , Abdi Waruwu 4
Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan
Email: tusaddiahhalimah22@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kependudukan sama dengan kata penjajahan yang merupakan penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Kependudukan ini memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat suatu Negara dalam segala aspek kehidupan baik itu aspek politik, ekonomi, agama, social budaya sampai bidang militer. Bagi bangsa Indonesia kependudukan atau penjajahan merupakan pengalaman sejarah yang sangat pahit, oleh karena silih berganti dijajah oleh bangsa asing. Salah satu bangsa yang sempat menjajah Indonesia adalah Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun (1942-1945). Oleh karena itu  tulisan  ini  bertujuan  mengambarkan  secara  teoritis  tentang  Sistem  kependudukan  Jepang  di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi Pustaka melalui beberapa sumber baik buku, artikel dan sumber lainnya yang terkiat dengan kependudukan Jepang di Indonesia. Kata  Kunci:  Awal  kependudukan,  akhir  kependudukan,  dampak  kependudukan,  Jepang,  system penjajahan.

## Abstract
Population is the same as the word colonization, which is the control of a country over another country. This occupation has a negative impact on the lives of the people of a country in all aspects of life, be it political, economic, religious, social and cultural aspects to the military field.  For  the  Indonesian  people,  occupation  or  colonization  is  a  very  bitter  historical experience, because one after another they were colonized by foreign nations. One of the nations  that  had  colonized  Indonesia  was  Japan  for  approximately  three  and  a  half  years (1942-1945).  Therefore,  this  paper  aims  to  theoretically  describe  the  Japanese  occupation system in Indonesia. The data collection technique used is a literature study through several sources  including  books, articles and  other  sources related  to the  Japanese  population  in Indonesia.
Keyword: Beginning of population, colonization system, end of population, impact of population, Japan.

## PENDAHULUAN
Bagi Bangsa Indonesia, peralihan dari era kolonial Belanda ke era Jepang merupakan titik  balik  dalam  sejarah  mereka.  Penderitaan  yang  dialami  oleh  bangsa  Indonesia  tidak pernah berhenti. Meskipun ada perbedaan dalam cara Jepang dan Belgia menjalankan bisnis, keduanya  berdampak  negatif  terhadap  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia. Jepang  dapat  dengan  mudah  menjauhkan  Indonesia  dari  hegemoni  Belanda.  Salah  satu lokasi strategis di Nusantara yang terbukti berhasil adalah pemisahan Jepang dari Belanda. Tarakan adalah nama wilayah Nusantara yang pertama kali diserbu Jepang pada 12 Januari 1942. Berakhirnya perang Belgia melawan Jepang ditandai dengan deklarasi perang bersama melawan Jepang dan Uni Soviet pada tanggal 9 Maret 1942, yang juga menandai dimulainya pendudukan Jepang.
Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia dan secara bertahap melakukan  perubahan  untuk  mengembalikan  kekuasaan  Barat.  Karakteristik  fisik  orang Jepang hampir sama dengan orang Indonesia, dan ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Jepang. Karena itu, Jepang dapat dengan mudah mengidentifikasi tiga A yang mereka miliki: (1) Asia Timur Jepang; (2) Asia Selatan Jepang; dan (3) Asia Timur Jepang. Semboyan ini telah berhasil mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Jepang dipandang oleh  Rakyat  Indonesia  sebagai  penolong  mereka  dari  belenggu  penjajahan  Belanda. Akhirnya, Jepang sendiri mengakui bahwa ada dampak negatif yang signifikan yang terutama menimpa  rakyat  Indonesia.  Seperti  yang  diketahui,  bangsa  barat  telah  lama  menjajah
Indonesia. Pebuatan semacam ini  dilakukan  Jepang  dengan cara yang metodis. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memberikan bantuan kepada tentara Belanda untuk melatih  warga  negara  Indonesia  yang  pada  akhirnya  dapat  menangani  tugas-tugas pemerintahan  yang  selama  ini  mereka  kerjakan.  Orang-orang  di  Jepang  sendiri  memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja sama dengan orang-orang di Indonesia sebagai sarana untuk mewujudkan kutipan-kutipan "Asia untuk Asia" seperti yang selama ini diutarakan.
Setelah Jepang berhasil menaklukkan Indonesia, pemerintah melakukan beberapa kali konsultasi untuk menjalankan langkah pemerintah selanjutnya di bawah pengawasan militer Jepang.  Sebagai  bagian  dari  upaya  berkelanjutan  untuk  menjalankan  administrasi pemerintahan,  pemerintah  Jepang  segera  memisahkan  aktor-aktor  bermasalah  di  dalam sistem  pemerintahannya.  Bagaimanapun,  Jepang  mendorong  mata-matanya  untuk membantu melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan di atas. Namun, jumlah mereka tidak sebanyak yang diharapkan, sehingga pemerintah Jepang menghubungi warga negara yang sudah  berada  dalam  posisi  lemah  untuk  membantu  mereka  memahami  sifat  dari pertempuran yang telah hilang dari Belgia.
Periode pemerintahan Jepang selama tiga dari lima tahun terakhir adalah periode yang sangat  singkat  dibandingkan  dengan  pemerintahan  sebelumnya  (Belanda).  Karena  rakyat Indonesia telah lama menginginkan perdamaian, mereka memiliki rasa solidaritas yang kuat terhadap  Jepang  dan  bersedia  menanggung  segala  konsekuensi  dari  tindakan  mereka. Akibatnya, rakyat Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk melihat Jepang diperlakukan secara adil. Masuknya Jepang ke  Indonesia  disambut  dengan tangan terbuka oleh rakyat Indonesia. Pada saat itu, Sambutan dengan cepat berubah menjadi kebencian ketika terlihat bahwa tujuan Jepang datang ke Indonesia tidak sebaik Belgia. Perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia yang kejam, bengis, dan tidak konsisten, pada akhirnya membuat rakyat Indonesia membangkang dan melawan. Dikatakan oleh penulis bahwa Jepang selalu bersikap dingin terhadap rakyat Indonesia, mencari titik temu untuk mengejar tujuannya mencerahkan Indonesia. Dengan begitu, Jepang menjalankan misinya menggunakan sistem pemerintahan militer dan kebijakan kebijakannya, serta berbagai cara untuk mendapatkan simpati kepada bangsa  Indonesia.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan  dalam  kajian  ini  membahas  sistem pemerintahan atau ketatanegaraan masa pendudukan Jepang di Indonesia, mulai dari awal menguasainya sampai kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Artikel ini menurut peniliti menarik dengan alasan bahwa pada masa Jepang Indonesia terlihat begitu simpati, sebab Jepang mampu mengusir kolonial Belanda.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini ditulis dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi ini identik dengan kegiatan menganalisis teks atau wacana (Hamzah, 2019). Disebut penelitian kepustakaan  karena  hampir  keseluruhan  bahan  atau  data  yang  digunakan  dalam menyelesaikan  tulisan  berasal  dari  perpustakaan,  baik  berupa  buku,  ensiklopedi,  kamus, jurnal,  dokumen,  majalah  dan  lain  sebagainya  (Harahap,  2014).  Studi  kepustakaan  ini bertujuan untuk menjadi basis teori dan data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dapat menjadi sumber referensi untuk pengembangan teori dan pemikiran dalam bidang penelitian  yang  terkait.  Studi  kepustakaan  memanfaatkan  sumber  perpustakaan  untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Awal Kependudukan Jepang Di Indonesia
Dalam  sejarah  Indonesia,  Jepang  kadang-kadang  disebut  sebagai  Hindia-Belanda (nama Indonesia pada masa kolonial). Kemudian, dengan runtuhnya ladang emas Belanda di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Jepang dapat dengan mudah mengumpulkan ladang emas Belanda yang terletak di Batavia (Jakarta). Kemudian ada Divisi ke-2 di pihak Jepang, yang diperuntukkan bagi kelas satu di Jawa Barat, dan Divisi ke-48 di Jawa Tengah. Jepang  ini  dipimpin  oleh  jenderal  Jepang  Hitoshi  Imamura,  yang  akan  segera  memimpin ekspedisi militer untuk menaklukkan Jepang. Pada akhirnya, kekuatan Jepang ditandingi oleh Divisi ke-38 di bawah pimpinan Kolonel Shoji. Ekspor baru Jepang ke bagian timur Indonesia juga  akan  terpengaruh.  Kemampuan  pertahanan  Jepang  sangat  kuat,  tetapi  kemampuan pertahanan Belgia telah melemah selama pangkalan sebelumnya. Sebagai negara militeristik di Asia, Jepang sangat berharga. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sebagian besar pergerakan nasional di beberapa negara Asia, khususnya Indonesia. Dengan kekalahan Perang  Dunia  II,  Jepang  memasuki  era  peperangan  baru.  Sebagai  contoh,  ada  beberapa pernyataan  dari  pejabat  pemerintah  Indonesia  yang  mengindikasikan  bahwa  akan  ada bencana di Lautan Teduh di masa depan. Hal ini didasarkan pada analisis politik, dimana evolusi  politik  Indonesia  ditandai  dengan  sikap  tegas  yang  menyangkal  adanya  fasisme eksternal.  Pernyataan  ini  disampaikan  dengan  jelas  oleh  Gabungan  Angkatan  Kepolisian Indonesia (GAPI).
Sebaliknya, ada ramalan Joyoboyo di Pulau Jawa yang menyatakan bahwa pada suatu saat nanti, pulau ini akan diserang oleh bangsa kulit kuning, tetapi tingkat serangannya hanya sedikit,  dan  setelah  selesai,  Indonesia  akan  merdeka.  Ramadan  yang  telah  diterima  oleh
masyarakat tidak dipaksakan atau dieksploitasi oleh Jepang, oleh karena itu masuknya Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sebuah keanehan. Imigrasi Jepang yang tersebar di seluruh Jawa terkadang menghasilkan populasi yang lebih besar daripada Sekutu. bentuk kekalahan dari pemerintah Belgia. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang angkatan ke-16 berhasil bertempur di tiga lokasi terpisah: Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah).  Setelah  penemuan  ini,  kota  Batavia  (Jakarta)  diakui  oleh  Jepang  sebagai  "kota terbuka" pada tanggal 5 Maret 1942, dan tidak lagi menjadi bagian dari pendudukan Jerman. Setelah itu, Jepang secara diam-diam membagi wilayah di dekatnya, yaitu Bogor. Setelah peringatan keras dari pemerintah Belgia kepada pemerintah Jepang, Jepang akhirnya berhasil menaklukkan  dan  mengganti  nama  kota  Bandung  pada  tanggal  1  Maret  1898.  Kolonel Toshinori Shoji memimpin ekspedisi tersebut, yang melibatkan 5.000 orang yang telah tiba di Eretan, dekat Cirebon. Hari itu juga terbukti berhasil menstabilkan wilayah Subang. Ketika mereka  mendekati  Kota  Bandung,  Jepang  meninggalkan  Lembang  dan  Sumedang  dan berjalan dengan kepala tegak. Sepanjang jalan, masyarakat pedesaan Bandung menyambut Jepang dengan banzai.
Masyarakat  Bandung  telah  berpaling  dari  Jepang  karena  keyakinan  bahwa  Jepang adalah bangsa yang baik hati dan akan melindungi kepentingan Indonesia dari kepentingan Amerika Serikat (Sofianto, 2014: 53). Momentum seperti ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melanjutkan  usahanya  untuk  membawa  Belanda  dan  kawan-kawannya  lebih  dekat  ke perbatasan Kalijati yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Bandung. Mundurnya Jerman dari wilayah tersebut berlanjut hingga 4 April 1942, di mana Jepang berhasil merebut kembali wilayah tersebut.
Pada tanggal 7 Maret 1942, seorang tentara Belgia di sekitar Bandung meminta bantuan penduduk setempat. Kolonil Shoji mengirimkan pesan ini kepada Jendral Imamura; meskipun demikian, upaya penduduk setempat harus didukung oleh seluruh Pasukan Serikat Jawa. Jika pemerintah Belgia tidak mematuhi ultimatum Jepang, maka Bandung akan dihancurkan oleh serangan udara. Jenderal Imamura juga melakukan persiapan lain agar Gubernur Jenderal Belanda dapat ikut serta dalam gempa bumi di Kalijati. Jika tren ini terus berlanjut, maka serangan  ke  Bandung  akan  segera  dimulai.  Namun,  di  kemudian  hari,  pemerintah  Belgia menekan Jepang. Menteri Utama Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, yang juga dikenal sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda, bersama dengan beberapa anggota pejabat yang buta huruf dan satu orang yang melakukan perjalanan ke Kalijati untuk bekerja. Pada tanggal 9  Maret  1942  Pemerintahan  Jepang  atas  wilayah  Indonesia  secara  resmi  dipegang  oleh pemerintahan  militer  Menurut  UUD  No.1  (Osamu  Seroi)  yaitu  Undang-  undang  yang dikeluarkan oleh panglima tentara keenambelas tanggal 7 Maret 1942, menyatakan bahwa
pembesar  balatentara  Jepang  Nipon  memegang  kekuasaan  militer  dan  segala  kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal.
Praktek pelaksanaan sistem pemerintahan ini dipegang oleh dua angkatan perang yaitu Angkatan  Darat  (Rikugun)  dan  Angkatan  Laut  (Kaigun),  yang  masing-masing  mempunyai wilayah kekuasaan Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan, yaitu ;
1. Jawa  dan  Madura  dengan  pusatnya  Batavia  di  bawah  kekuasaan  Rikugun  (Angkatan Darat Jepang). Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura
2. Di  bawah  kekuasaan  Rikugun  (Angkatan  Daral  Jepang)  Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa Tenggara, Maluku, Irian di bawah kekuasaan Kaigun (Angkatan Laut Jepang)
3. Rikugun maupun Kaigun selalu bersaing dalam mengambil hati rakyat jajahan, sampai detik-detik  perang  usai,  semua  bagian  wilayah  militer  ini  berada  di  bawah  komando Panglima  Besar,  untuk  Asia  Tenggara  berkedudukan  di  Saigon,  kemudian  baru berhubungan dengan Tokyo.

## Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia
Mengenai  hukum  pidana  Indonesia,  disebutkan  bahwa  Jepang  bukanlah  negara pertama  yang  menghukum  warga  negara  Indonesia.  Sebelum  bangsa  Jepang  masuk  ke Indonesia, bangsa ini sebelumnya dipenjara oleh bangsa Spanyol dan bangsa Portugis sekitar satu abat lamanya. Kemudian, bangsa Belanda memenjarakan mereka selama tiga periode waktu  yang  berbeda,  masing-masing  sesuai  dengan  kondisi  nasional  dan  situasi  politik internasional saat itu.
Jepang  secara  resmi  mengakui  Indonesia  sebagai  negaranya,  seperti  yang  telah dinyatakan sebelumnya. Hal ini terjadi pada tanggal 9 Maret 1942, saat pendudukan Jepang atas beberapa bagian dari Kongo Belgia di sekitar wilayah Kalijati. Laporan ini menandakan berakhirnya  masa  penjajahan  Belgia  atas  Indonesia.  Indonesia  juga  memperkenalkan makanan  panggang  pertama  dalam  sejarah  benua  Asia,  yang  sebelumnya  dikuasai  oleh bangsa Eropa dengan mengorbankan bangsa Asia, khususnya Jepang. Ada satu hal yang sangat menarik dari proses penandatanganan ini, yaitu panglima perang Hindia Belanda, atau Jenderal Teer Porter, yang mewakili pemerintah Belanda, bukan Gubernur Jenderal Tjarda Van Starkenborgh. Belanda menyadari bahwa Jepang tidak akan lama menjajah Indonesia, karena Amerika Serikat yang dikalahkan Jepang pada perang 1941 telah bangkit dan berhasil merebut beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Dan dengan itu, dalam waktu yang sangat singkat, Indonesia akan sekali lagi terpisah dari Jepang oleh Laut dan akhirnya bergabung dengan Belgia sebagai tetangga terdekatnya.
Kebijakan lain yang dilakukan Jepang adalah memanfaatkan tenaga rakyat jelata yang dikenal  dengan  istilah  Romusha,  yang  terdiri  dari  organisasi-organisasi  semi  militer  dan
militer  yang  berasosiasi  dengan  para  petani  Indonesia,  seperti  Heiho,  Keibodan,  dan Seinendan. Mereka dilatih dalam kemampuan berperang, penggunaan peralatan militer serta strategi dalam berperang.

## Akhir Pendudukan Jepang di Indonesia
Sekutu tiba di Irian Barat pada April 1944. Keadaan Jepang juga semakin sulit. Ketika Pulau Saipan, yang merupakan  bagian dari  gugusan Kepulauan Mariana,  jatuh ke  tangan Sekutu  pada  bulan  Juli  1944,  situasi  menjadi  semakin  mendesak.  Pulau  tersebut  sangat penting bagi Sekutu karena pesawat pengebom B 29 Amerika Serikat dapat mencapai Saipan dari  Tokyo  dalam  waktu  singkat.  Hal  ini  menimbulkan  kekacauan  di  masyarakat  Jepang. Situasi Jepang juga memburuk. Dengan demikian, pada tanggal 17 Juli 1944, Kabinet Tojo runtuh dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.
Perdana  Menteri  Koiso  mengumumkan  kemerdekaan  Indonesia  pada  tanggal  7 September 1944, agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Deklarasi ini disebut sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia.Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah  pendudukan  Jepang  di  bawah  pimpinan  Letnan  Jenderal  Kumakici  Harada mengumumkan  pembentukan  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (juga dikenal sebagai BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai dalam bahasa Jepang) untuk memenuhi janji Koiso untuk kemerdekaan.
Salah satu tujuan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki berbagai aspek yang berkontribusi pada pembentukan negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI memiliki 67 anggota, terdiri dari orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat adalah  ketua  BPUPKI,  dan  dibantu  oleh  dua  ketua  muda  dari  Jepang,  RP  Suroso  dan Ichibangse. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Cuo SangiIn, Jalan Pejambon, Jakarta (sekarang Departemen Luar Negeri). BPUPKI mengadakan sidang dua kali selama  masa  jabatannya.  Sidang  pertama  membahas  rumusan  dasar  negara  dari  29  Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang kedua membahas batang tubuh UUD negara Indonesia merdeka dari 10 hingga 16 Juli 1945.
BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI,  juga  dikenal  sebagai  Dokuritsu  Junbi  Inkai).  Ir.  Soekarno adalah  ketua  PPKI.  Sementara  itu,  serangan  nuklir  Sekutu  terhadap  dua  kota  di  Jepang membuat situasi di Jepang semakin sulit. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Little Boy, sebuah bom  atom,  dijatuhkan  di  kota  Hiroshima,  menewaskan  129.558  orang.  Kemudian  pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu membom Nagasaki dengan bom atom. Akibat bom kedua kota tersebut, Jepang menjadi tidak berdaya dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945.
Di  pagi  hari  tanggal  15  Agustus  1945,  Sekutu  mengumumkan  bahwa  Jepang  telah menyatakan penyerahan tanpa syarat, yang menandakan bahwa perang telah berakhir. Berita bahwa Jepang telah dikalahkan menjadi kenyataan. Para pemuda, termasuk Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, dan Wikana, antara lain, menerima berita tersebut melalui siaran radio di Jakarta. Karena Jepang sudah melemah, Indonesia memanfaatkan peluang kekalahan Jepang untuk  lepas  dari  penjajahannya.  Pada  tanggal  17  agustus  1945,  mereka  mengumumkan kemerdekaannya, yang menandakan bahwa kekuasaan Jepang di Indonesia telah berakhir.

## Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

## 1. Aspek Kehidupan Politik
Dalam bidang politik, tindakan pertama kali yang dilakukan oleh pihak Jepang adalah membekukan segala kegiatan politik. Semua pergerakan rakyat yang berbau politik dilarang. Seolah-olah pemerintah militer Jepang menerapkan sistern fasisrne dan menetapkan garis politik  pemerintah  sebagai  satu-satunya  aliran  yang  harus  ditaati.  Rakyat  tidak  diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Kemenangan gemilang yang diperoleh tentara Jepang dalam waktu yang sangat singkat, memang menakjubkan, menimbulkan kepercayaan orang terhadap keunggulan dan kemampuan tentara Jepang dan meningkatkan martabat Jepang pada taraf yang sangat tinggi. Keunggulannya merupakan faktor yang menentukan kepemimpinan Jepang di antara bangsa Asia.
Sebenarnya  pemerintahan  militer  Jepang  merupakan  pemerintahan  yang  diktator.  Untuk mengendalikan  keadaan,  pemerintah  dibagi  menjadi  beberapa  bagian  Jawa  dan  Madura diperintah oleh tentara ke- 16 dengan pusatnya di Jakarta (dulu Batavia). Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukittinggi (Sumbar). Sedangkan Indonesia bagian Timur  diperintah  oleh  tentara  ke-2  (angkatan  laut)  dengan  pusatnya  di  Makasar  (Sulsel). Pemerintah  angkatan  darat  disebut  Gunseibu,  dan  pemerintah  angkatan  laut  disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi tiga Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapus. Akhirnya Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (Syu) dan diperintah oleh seorang  Residen  (Syucokan).  Karesidenan  terdiri  dan  Kotapraja  (Syi),  Kabupaten  (Ken), Kawedanan  atau  distrik  (Gun),  Kecamatan  (Son),  dan  Desa  (Ku)  (Muttaqin,  dkk,  2011:  83). Kebijakan dibidang politik yang dapat ketahui diantaranya:
• Pelarangan menggunakan bahasa Belanda dan Inggris, tetapi memakai bahasa Jepang
• Membentuk gerakan tiga A
• Membagi tiga bagian kekuatan militer Jepang di Indonesia
• Mengubah  sistem  struktur  birokrasi  pemerintahan  menjadi  pemerintahan  militer  dan pemerintahan sipil
• Merangkul umat Islam Indonesia
• Membentuk  organisasi-organisasi  politik  buatan  Jepang  dan  melakukan  kerja  sama dengan tokoh-tokoh nasionalis
2. Aspek Khidupan Ekonomi dan Sosial
Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara imperialis tidak jauh berbeda  dengan  negara-negara  imperialisme  lainnya.  Kedatangan  bangsa  Jepang  ke Indonesia  berlatar  belakang  masalah  ekonomi,  yaitu  mencar  daerah-daerah  sebagai penghasil  bahan  mentah  dan  bahan  baku  untuk  memenuhi  kebutuhan  industrinya  dan mencan tempat pemasaran terhadap hasil-hasil industrinya Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada jaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pendudukan Jepang.  Kebijakan  pemerintahan  Jepang  dalam  melakukan  sistem  pengaturan  di  bidang ekonomi,  Jepang  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  pada  intinya  terpusat  pada  tujuan pengumpulan  bahan  mentah  untuk  industri  perang.  Ada  dua  tahap  perencanaan  untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada  tahap  penguasaan,  Jepang  mengambil  alih  pabrik-pabrik  gula  milik  Belanda  untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Sello Kaisya. Dalam  tahap  restrukturisasi  (menyusun  kembali  struktur),  Jepang  membuat  kebijakan- kebijakan di antaranya sebagai berikut ;
1. Sistem autarki (rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang)
2. Sistem  tonarigumi  (organisasi  rukun  tetangga  yang  terdiri  atas  10-20  KK  untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang)
3. Memonopoli hasil perkebunan oleh Jepang berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan
4. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.
Dalam bidang sosial diberlakukannya  Romusha, karena  melihat dari  praktek praktek eksploitasi ekonomi masa pendudukan Jepang, yang telah banyak menghancurkan sumber daya  alam,  sehingga  menimbulkannya  krisis  ekonomi.  Pergerakan  sosial  yang  dilakukan pemerintah Jepang dalam bentuk Kinrohosi atau kerja bakti yang lebih mengarah pada kerja paksa  hanya  untuk  kepentingan  perang.  Kemudian  semakin  luasnya  daerah  pendudukan Jepang,  memerlukan  tenaga  kerja  yang  banyak  untuk  membangun  sarana  pertahanan berupa  kubu-kubu,  lapangan  udara,  jalan  raya  dan  gudang  bawah  tanah.  Tenaga  yang mengerjakan itu semua diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya, sehingga
kegiatan  ini  menggunakan  sistem  kerja  paksa  istilah  terkenalnya  Romusha.  Pada  awalnya mereka  melakukan  dengan  sukarela,  lambat  laun  terdesak  oleh  perang  pasifik  sehingga pengerahan tenaga diserahkan kepada Romukyokai yang ada disetiap desa. Banyak tenaga Romusha yang tidak kembali dalam tugas seab meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi serta kesehatan yang mencukupi.

## 3. Aspek Kehidupan Pendidikan
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan masa pendudukan Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan  kesempatan  kepada  bangsa  Indonesia  untuk  mengikuti  pendidikan  pada sekolahsekolah yang dibangun oleh pemerintah Di samping itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai  bahasa  perantara  pada  sekolah-sekolah  serta  penggunaan  nama-nama dibahasaindonesiakan Namun tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapat bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan lawarunya dalam perang Pasifik.
Selanjutnya, hal yang menarik adalah sebuah pemaksaan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada Dewa Matahari (Seikerei). Penghormatan ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimigoyo). Jadi, tidak semua rakyat Indonesia menerima kebiasaan akan hal ini terutama dari kalangan umat  Islam.  Sehinggan  penerapan  Seikerei  ini  ditentang  oleh  kalangan  umat  Islam,  salah satunya perlawanan oleh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Zainal Mustafa pengasuh Pes antren Sukamanah, Jawa Barat.
Pada intinya, Jepang mengambil alih  pendidikan di Indonesia dan mengubah sistem pendidikan  di  Indonesia  secara  signifikan.  Kebijakan  Jepang  dalam  bidang  pendidikan  di Indonesia melarang semua sekolah bekas Belanda dan hanya memperbolehkan beroperasi sekolah-sekolah pribumi. Jepang memanfaatkan pendidikan untuk membantu kepentingan perang.  Para  peserta  didik  dilatih  agar  memiliki  jiwa  kemiliteran.  Pendidikan  moral  Jepan ditanamkan pada peserta didik. Selain itu para guru juga dilatih agar bisa mengajar sesuai dengan kebijakan yang telah ditaetapkan oleh Jepang.

## 4. Aspek Kehidupan Kebudayaan
Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk dapat menanamkan kebudayaannya Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke arah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat seperti itu merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisamya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.
5. Militer Dalam bidang militer
Jepang  telah  mendirikan  organisasi  pergerakan  berbasis  militer  semata-mata  untuk
kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Pada tahun 1943 Jepang semakin intensif dalam mendidik dan melatih pemudapemuda Indonesia di bidang militer. Karena  situasi  di  medan  perang  Asia-Pasifik  semakin  menyulitkan  Jepang.  Dari  situasi tersebut, maka Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang bisa diikutsertakan dalam pertempuran dalam menghadapi Sekutu.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Jepang  mempersiapkan  barisan  militer  dengan  mendirikan gerakan-gerakan berbasis militer, sebagai berikut: 1) Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun; 2) Losyi Seinendan, yaitu barisan  cadangan tau  seinendan putri;  3) Bakutai, yaitu pasukan berani mati; 4) Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23-35 tahun. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan; 5) Hizbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam; 6) Heiho, yaitu  pembantu  prajurit  Jepang  yang  anggotanya  berusia  18 – 25  tahun;  7)  Jawa Sentotai/Hokokai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa; 8) Suisyintai, yaitu barisan pelopor; 9) Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943; 10) Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944; 11) Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943.

## SIMPULAN
Setelah jatuhnya daerah kekuasaan Hindia Belanda di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,  dan  Maluku,  memudahkan  Jepang  untuk  menaklukan  pusat  kekuasaan  Hindia Belanda yang berada di Batavia (Jakarta). Tentara Jepang itu dipimpin oleh  letnan jendral Hitoshi Imamura yang nantinya akan bertugas melawan sekutu dalam memperebutkan Jawa. Jepang secara resmi mengusai yakni tepat tanggal 9 Maret 1942 saat penandatangananan piagam penyerahan dari Belnda ke Jepang di sekitar daerah Kalijati. Jepang dapat dengan mudah  menyebarkan  semboyan  tiga  A  mereka,  yaitu  (1)  Jepang  Cahaya  Asia;  (2)  Jepang Pemimpin  Asia;  dan  (3)  Jepang  Pelindung  Asia.  Dari  semboyan  ini  berhasil  mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Jepang hanya menjajah Indonesia selama tiga setengah  dan  dikalahkan  oleh  Amerika  Serikat  dan  menyetakan  menyerah  secara  resmi tanggal 15 Agustus 1945. Namun, dibalik kependudukan Jepang di Indonesia, banyak sekali dampak yang terjadi di beberapa aspek diantaranya politik, ekonomi dan social, Pendidikan, kebudayaan, dan juga militer.
DAFTAR PUSTAKA
Badran, Wayan. 1997. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum. Jakarta : Erlangga.
Fadli, R & Dyah Kumalasari. 2019. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya 13(2), 189-205.
Hamzah, Amir (2019) Metode Penelitian Kualitatif : Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Peqnerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. Batu: Literasi  Nusantara.
Harahap, Nursapia (2014) “Penelitian Kepustakaan”. Jurnal Iqra’, vol. 08, no. 01, pp. 68 -73. Ishak, M. 2012. Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. Jurnal Inovasi 9(1).
Isnaeni, H & Apid. 2008. Romusa : Sejarah Yang Terlupakan (1942-1945). Yogyakarta : Ombak. Muslimin, Y & Hudaidah. 2021. Pendidikan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Journal Of Practice Learning and Educational Development 1(3), 130-134.
Muttaqin, dkk. 2011. Sejarah Pergerakan Nasional. Bandung : Humaniora.
Nagazumi, dkk. 1998. Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang. Yayasan Obor Indonesia.
Notosusanto, Nugoroho.. !978. Tentara Peta. Jakarta: Gramedia.
Ricklefs. 1981. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004. Jakarta : Serambil Ilmu Semesta.
Sakto,  Zein.  2022.  Proses  Berakhirnya  Kekuasaan  Jepang  di  Indonesia.  Diakses  Pada  10 Oktober 2023. Dari https://www.awalilmu.com/2015/04/proses-berakhirnyakekuasaan- jepang-di-indonesia.html?m=1
Sofianto,  K.  2014.  Garut  Pada  Masa  Pemerintahan  Jepang.  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  dan Humaniora. Vol 16, No. 1.
Waworuntu, S dan Indah Tjahjawulan. 2020. Kulit Muka Majalah Djawa Baroe :Representasi Propaganda Pendudukan Jepang di Indonesia 8(2), 198-226
Yasmis. 2007. Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Sejarah Lontar 4(2), 24- 32.
Zed,  Mestika  (2014)  Metode  Penelitian  Kepustakaan.  Jakarta  :  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.