## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH

## Nur Hisamduddin
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Eka Ayu Hilda Pricilia Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## Abstract
Presentation of  financial  statement  from  a  Shariah  entity  is  an accountability  form  which  made by  the  entity  to  be  informed  the stakeholders-were  associated  to  the  entity. This  study  aims  to  find out  the  perceptions  of  the parties-were  associated  to  shariah accounting  or  shariah  entity  about  fair  dan  true  in  financial statement  presentation  of  shariah  entity.  This  study  is  a  qualitative research  with  descriptive  data  and  triangulation  analysis.  The  kind of data in this study is primary data which get from direct interview. The result of this study show that there are some senses about using fair  and  true  terminology,  which  in  compilate  and  present  a financial statement for shariah, fair and true must be used together in order to obtain information that fit with event based on agreement, without manipulation information, and without disobeying the rule of Allah  SWT.  It  was  shown  by  the  perceptions  from  the  informants  in research  proccess.  This  study  can  be  the  refference  for standard maker  in  repairing  the  existence  standard  or  for  academicians, practicians, and Islamic teachers as the first step to re-examine the existence standard.
Keywords: Perception,  presentation,  financial  statement,  shariah entities, fair, true.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  entitas  syariah  di  Indonesia  semakin  menunjukkan  angka yang signifikan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya entitas syariah diantara entitas konvensional yang telah ada. Seperti yang terlihat, saat  ini  entitas  syariah  yang  paling  banyak  dikenal  oleh  masyarakat  adalah  bank syariah.  Bukan  hanya  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  yang  merupakan  entitas berbasis  syariah.  Tetapi  terdapat  jenis  entitas  syariah  lainnya  yang  telah menunjukkan  eksistensinya  di  dalam  dunia  bisnis Indonesia,  yakni  Unit  Usaha Syariah. Perkembangan dari BUS dan UUS sendiri di Indonesia pada tahun 2012 dapat  dikatakan  cukup  signifikan.  Hal  ini  tertera  dalam  Outlook  Perbankan Syariah  2013  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  dan  iB  Perbankan  Syariah yang  menuliskan  mengenai  perkembangan  BUS  dan  UUS.  Sampai  pada  tahun terakhir yakni Oktober 2012 memang BUS dan UUS tidak mengalami perubahan jumlah,  tetapi  terdapat  pertumbuhan  kantor  jaringan  yang  semakin  meluas.  Di

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
Indonesia,  terdapat  Bank  Umum  Syariah  sebanyak  11  buah  dan  Unit  Usaha Syariah 24 buah, jumlah yang sama dengan tahun 2011 kemarin. Namun, jumlah kantor  cabang  dari  BUS  dan  UUS  meningkat,  dari  yang  totalnya  sebanyak  452 menjadi 508 kantor cabang. Dan di dalam Outlook Perbankan Syariah juga tertera untuk  tahun  2013,  diestimasikan  BUS  dan  UUS  di  Indonesia  akan  mengalami pertumbuhan  relatif  cukup  tinggi  berkisar  antara  36% - 58%.  Tentunya  angka yang  tertera  di  dalam  Outlook  Perbankan  Syariah  2013  telah  menggambarkan bagaimana  entitas  keuangan  syariah semakin  menunjukkan  eksistensinya  dalam perkembangan ekonomi saat ini.
Dalam  perspektif  akuntansi,  ketika  melihat  adanya  perkembangan  yang pesat  pada  entitas  syariah,  maka  akan  diikuti  pula  oleh  perkembangan  akuntansi yang  ada  di  dalamnya.  Seperti  halnya menurut  Triyuwono  (2006),  semakin berkembangnya  entitas  syariah  tentu  saja  akan  berimbas  kepada  perkembangan akuntansi  khususnya  pada  Akuntansi  Syariah.  Hal  tersebut  dikarenakan  bentuk akuntansi itu sendiri di satu sisi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya (Morgan, 1988;  Hines,  1989;  dan  Francis,  1990),  dan  disisi  lain  setelah  akuntansi dipengaruhi  oleh  lingkungannya  maka  akuntansi  tersebut  akan  mempengaruhi lingkungannya (Mathews dan Perera, 1993).
Akuntansi  Syariah  sendiri  berbeda  dengan  akuntansi  konvensional  yang selama ini dikenal. Menurut Triyuwono (2006), istilah Akuntansi Syariah pertama kali  dikenal  berawal  dari  sebuah  disertasi  yang  berjudul Shari’ate  Organisation and Accounting : The Reflection of Self ’s Faith and Konwledge pada tahun 1995 dari  University  of  Wollongong  di  Australia  yang  kemudian  diterjemahkan  ke dalam  Bahasa  Indonesia  dengan  judul Organisasi  dan  Akuntansi  Syariah yang diterbitkan  oleh  LKiS  di  Yogyakarta  pada  tahun  2000.  Sejak  tahun  2007, Akuntansi  Syariah  terus  berkembang  dan  bahkan  terbelah  menjadi  dua  bagian, yakni Akuntansi  Syariah  Praktis  yang  terkait  dengan  praktik  akuntansi  yang  ada dan  Akuntansi  Syariah  Filosofis-Teoritis  yang  berfokus  pada  teori  serta metodologi  bagaimana  Akuntansi  Syariah  dibangun  dan  dikembangkan (Triyuwono, 2000).
Selain  dikalangan  praktisi  dan  akademisi,  syariah  juga  mulai  dikenal  oleh masyarakat  luas  sebagai feedback dari  semakin  berkembangnya  entitas-entitas syariah  di  Indonesia.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  ketertarikan  masyarakat  yang mulai meningkat pada produk-produk syariah yang mulai banyak ditawarkan oleh berbagai  entitas.  Ketertarikan  ini  muncul  dengan  harapan  dengan  adanya  entitas syariah  dan  produk  yang  ditawarkan,  masyarakat  dapat  dengan  tenang mempercayakan uangnya untuk dititipkan dan dikelola oleh entitas syariah sesuai dengan  prinsip  Islam  yang  ada.  Harapan  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat memandang  entitas  syariah  sebagai  wadah  yang  memberikan  jasa  dengan mempertimbangkan kehalalan dari yang dilakukan.
Selain terkait dengan harapan di atas, seharusnya untuk entitas-entitas yang berdasar  pada  prinsip-prinsip  syariah  tentu  saja  segala  kegiatan  yang  ada  di dalamnya, baik transaksi maupun kegiatan operasional, haruslah dilakukan sesuai dengan  prinsip  dan  kaidah  Islam.  Sama  seperti  entitas  konvensional  pada umumnya,  entitas-entitas  syariah  juga  melakukan  kegiatan  keuangan  yang  harus dilaporkan, baik kepada pihak eksternal dan internal dari entitas syariah tersebut, juga  kepada  masyarakat  luas  yang  membutuhkan  informasi  akan  kegiatan

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
keuangan  yang dilakukan  oleh  entitas  tersebut.  Hal  tersebut  dikarenakan  entitas syariah  merupakan  entitas  yang  tidak  hanya  dimiliki  oleh  seorang  pemilik  saja, melainkan terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan akan adanya entitas tersebut.  Sebagai  bentuk  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  entitas  syariah kepada  pihak-pihak  tersebut,  tentunya  entitas  syariah  perlu  membuat  laporan keuangan  yang  memberikan  informasi  kepada  berbagai  pihak  mengenai  posisi keuangan dari entitas tersebut.
Saat  berbicara  mengenai  Akuntansi Syariah  dan  keterkaitannya  dengan pencatatan,  pelaporan,  dan  penyajian  informasi  akuntansinya,  sebenarnya akuntansi itu  sendiri  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  dunia  Islami,  bahkan  pada jaman Rasulullah SAW, beliau telah melakukan pencatatan untuk setiap transaksi yang  beliau  lakukan.  Hal  ini  tentu  menunjukkan  bagaimana  akuntansi  sendiri telah  ada  semenjak  jaman  dulu  dan  telah  diterapkan  dalam  melakukan  transaski dan kegiatan usaha.
Seperti  halnya  yang  tertulis  dengan  jelas  di  dalam  Al-Quran,  Surat  Al- Baqarah ayat 282 yang isinya:
“ Hai orang- orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  telah  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya secara benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia  menulis,  dan hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis itu),  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu  orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”
Ayat di atas menunjukan dengan jelas bahwa sejak dulu akuntansi telah ada di dalam  Islam. Menurut Susilowati (2012), adanya  akuntansi dalam  Islam sejak dulu dapat dilihat dari yang pertama adanya pencatatan (akuntansi), dimana yang dicatat  ini  ialah  transaksi (mu’amalah) .  Di  dalam  ayat  di  atas  dijelaskan  pula mengenai  penulisan  atau  pencatatan  transaksi  secara  benar.  Hal  tersebut menunjukkan  eksistensi  akuntansi  yang  telah  ada  sejak  jaman  dahulu,  bahkan sebelum  Luca  Pacioli  menemukan  tata  buku  berpasangan  yang  ia  tuliskan  ke dalam  buku  berjudul  “ Summa  de  Arithmatica,  Geometrica,  Proportini  at Proportionalita” pada  tahun  1494, Al-quran  telah  memberikan  aturan  yang  adil mengenai pencatatan atas transaksi yang dilakukan.
Dengan  keterkaitan  entitas  syariah  dengan  akuntansi  menjelaskan  pula bahwa  entitas  syariah  memiliki  keterkaitan  dengan  laporan  keuangan.  Berbeda dengan entitas bisnis konvensional yang dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya  menggunakan  aturan  yang  ada  di  dalam  Standar  Akuntansi Keuangan,  entitas  syariah  harus  mengikuti  Standar  Akuntansi  Syariah  dalam meyusun dan menyajikan laporan keuangannya, yakni mengikuti PSAK 101.
Jika  menelusuk  ke  dalam  PSAK  101  mengenai  Penyajian  Laporan Keuangan  Syariah,  dapat  diketahui  bahwa  laporan  keuangan  harus  menyajikan secara  wajar  posisi  keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  arus  kas  entitas  syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan  yang  diharuskan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  dalam

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  entitas syariah  di  dalam PSAK  101  adalah  entitas  yang  melaksanakan  transaksi  syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.
Terdapat  beberapa  pertimbangan  menyeluruh  yang  dijelaskan  di  dalam PSAK  101  dalam  menyajikan  laporan  keuangan,  salah  satunya  adalah  penyajian secara  wajar.  Dimana  dalam  PSAK  101  paragraf  16  bahwa  laporan  keuangan harus  menyajikan  secara  wajar  posisi  keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  arus  kas entitas  syariah  dengan  menerapkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan secara  benar  disertai  pengungkapan  yang  diharuskan  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan  untuk  menghasilkan  penyajian  yang  wajar  walaupun  pegungkapan tersebut tidak diharuska oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Istilah  wajar  sendiri  merupakan  istilah  yang  memang  sudah  jelas  ada  di dalam  Akuntansi  Konvensional.  Dimana  wajar  disini  biasanya  di  dalam  sebuah perusahaan  terkait  dengan  adanya  tingkat  materialitas  yang digunakan  dalam membuat  laporan  keuangan  dan  juga  terkait  dengan  pemilihan  metode-metode yang  digunakan  dalam  menghitung  komponen  di  dalam  laporan  keuangan. Maksud dari materialitas sendiri yakni besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi  penghilangan  atau  salah  saji,  dilihat  dari  keadaan  yang  melingkupinya, dapat  mengubah  atau  mempengaruhi  pertimbangan  orang  yang  meletakan kepercayaan terhadap informasi tersebut (Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi  312).  Dengan  kata  lain,  perusahaan  memiliki toleransi  atas  terjadinya kesalahan  dalam  penyajian  informasi  akuntansi  di  dalam  laporan  keuangan, dengan  syarat  tidak  melebihi  batas.  Dalam  Akuntansi  Konvensional,  kewajaran memang mejadi salah satu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan.
Namun  apakah  hal  tersebut  berlaku  juga  untuk  entitas  syariah  yang menggunakan  prinsip-prinsip  Islam,  dimana  Islam  tidak  menghendaki  adanya kesalahan  yang diwajarkan. Seperti yang dijelaskan di dalam PSAK 101, entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  yang  dinyatakan  dalam  anggaran  dasarnya. Entitas  syariah  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  berdasar  pada  prinsip-prinsip syariah.  Hal  tersebut  jelas  sekali  menunjukkan  bahwa  entitas  syariah  haruslah berdasar pada prinsip dan kaidah Islam dalam melakukan kegiatannya, baik dalam bertransaksi, beroperasi, maupun dalam kegiatan akuntansinya.
Jika di Akuntansi Konvensional, wajar dan materialitas masih bisa diterima untuk  digunakan  dalam  penyajian  laporan  keuangan.  Sedangkan  jika  di  dalam Akuntansi  Syariah  dan  Laporan  Keuangan  untuk  Entitas  Syariah,  tentu  toleransi kesalahan  ini  bukanlah  hal  yang  dapat  dimaklumi.  Terlihat  juga  di  dalam  Al- Quran  terutama  Al-Baqarah  ayat  282  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dimana  di dalam pencatatan harus dilakukan secara benar, atau dengan kata lain menghindari adanya kesalahan.
Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  pendapat  yang  dimiliki  oleh  beberapa pihak  yang  biasa  berkecimpung  di  lingkungan  Akuntansi  Syariah  mengenai pemaknaan dalam penggunaan istilah wajar dan benar di dalam penyajian laporan keuangan  ada  entitas  syariah,  khususnya  terkait  dengan  komponen  laporan keuangan  yang  mengandung  materialitas  penyusunan  dan  penyajiannya.  Selain

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
berfokus  pada  hal  di  atas  peneliti  juga  mengumpulkan  pandangan  dari  informan mengenai  penggunaan  materialitas  di  dalam  penyajian  laporan  keuangan  dengan menghubungkannya dengan penggunaan istilah wajar dan benar tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  dan  triangulasi  sumber  metode  keabsahan  data  penelitian.  Sedangkan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh langsung dari  informan melalui  wawancara. Terdapat beberapa  kriteria di dalam penentuan informan penelitian, yakni:
a. Akademisi,  dimana  diwakili  dengan  pemilihan  dosen  sebagai  informan dengan  kriteria  yakni  merupakan  dosen  akuntansi  yang  mengerti  dengan baik  mengenai  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan dan memahami  dan  ikut  berkecimpung  di  dalam  Akuntansi  Syariah,  baik sebagai  dosen,  peneliti,  atau  pelaku  kegiatan  syariah.  Informan  dalam kriteria  ini  adalah  Dra.  Yulinartati,  MM.,  Ak.,  CA.,  Dosen  Akuntansi Universitas Muhamadyah Jember.
b. Ulama,  dimana  pemilihan  informan  dilakukan  dengan  dua  kriteria,  yakni memahami  dengan  baik  mengenai  prinsip  dan  kaidah  Islam  secara menyeluruh  dan  mengerti  mengenai  penyajian  laporan  keuangan sederhana  dan  atau  memiliki  usaha  yang  berprinsip  syariah.  Informan dalam  kriteria ini  adalah Abdul  Rokhim,  Direktur  Keuangan  BMT  UGT Sidogiri Pasuruan.
c. Praktisi  perbankan  yang  diwakili  oleh  akuntan  dari  Bank  Muamalat Indonesia  Cabang  Jember,  dimana  dalam  pemilihan  informan  dilakukan dengan  memilah  Bank  Syariah  yang  telah  berdiri  sejak lama  dengan pengalaman yang cukup dalam melakukan penyajian laporan keuangan.
d. Pakar Akuntansi Syariah yang diwakili oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas  Brawijaya,  Prof.  Iwan  Triyuwono,  SE.,  M.Ec.,  Ak., Ph.D.,  sebagai  informan  tambahan  yang  mengerti  mengenai  teori  dan praktik yang ada di dalam Akuntansi Syariah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan,  penulis  membuat  analisis terhadap jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh informan.
a. Akademisi
Sebagai seorang  akademisi, Yulinartati  menjelaskan  bahwa  wajar  yang  ada di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah sama dengan penyajian laporan keuangan untuk entitas bisnis non syariah. Berdasarkan wawancara yang telah  dilakukan,  didapatkan  bahwa bagi  Yulinartati,  laporan  keuangan  dikatakan wajar  apabila  telah  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku.  Dengan  kata  lain,  untuk entitas syariah, laporan keuangan dikatakan wajar apabila laporan keuangan yang telah  dibuat  oleh  entitas  syariah  tersebut  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  di dalam standar yang berlaku umum. Dimana standar yang digunakan untuk entitas syariah adalah PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Yulinartati  berpendapat  bahwa  sejauh

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
entitas  syariah  dalam  membuat  laporan  keuangan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Syariah,  maka  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  entitas  tersebut dapat  dikatakan  wajar.  Selain  itu,  untuk  tingkat  materialitas  yang  ada  di  dalam penyajian  laporan  keuangan,  hal  tersebut juga  dapat  dikatakan  wajar.  Dimana dalam  memasukkan  angka-angka  dan  pos-pos  ke  dalam  laporan  keuangan mempertimbangkan  pengaruh  dari  angka  dan  pos  tersebut  terhadap  laporan keuangan.  Ini  menandakan  bahwa  masih  terdapat  toleransi  kesalahan  atau kekurangan selama  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  entitas  asalkan tidak  melebihi  batas  toleransi  dan  masih  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku secara  menyeluruh.  Namun,  apabila  dikaitkan  dengan  kesesuaiannya  dengan prinsip  syariah,  materialitas  tidak  sesuai dengan  prinsip  syariah.  Hal  tersebut dikarenakan  masih  adanya  informasi  yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  laporan keuangan.
Sedangkan  beliau  memandang  bahwa  perbedaan  yang  ada  antara  wajar  di dalam  PSAK  101  yang  dikaitkan  dengan  benar  di  dalam  Al-Baqarah  sebagai sebuah  kemakluman  atas  ketidak  mudahan  dalam  memahami  makna  yang terkandung di dalam Al-Quran. Lagipula jika menghilangkan tingkat materialitas yang  ada  di  dalam  wajar  untuk  mendapatkan  penyajian  laporan  keuangan  yang benar,  tentu  akan  membuat  laporan keuangan  menjadi  banyak  dan  tidak  ringkas. Sedangkan  laporan  keuangan  dibuat  seharusnya  secara  ringkas  tetapi  informatif dan memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.
Beliau  juga  memberikan  pandangan  mengenai  pengaplikasian  benar  di dalam penyajian laporan keuangan sebagai dasar dalam melakukan prosedur dari awal akan terjadinya transaksi hingga akhirnya laporan keuangan disajikan untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban  kepada pihak-pihak  yang terkait dengan  entitas  syariah  tersebut,  seperti  dengan  melakukan  panduan  sejak  awal pada  saat  akad  akan  disepakati  agar  tidak  memberatkan  sebelah  pihak.  Dalam memberikan  pandangan  ke  depannya,  perlu  dibuatnya  standar  tambahan  agar lebih sesuai dengan prinsip Islam.
Sehingga  jika  ditarik  kesimpulan  bahwa  Yulinartati  cenderung  tidak mempermasalahkan perbedaan  antara istilah wajar dan benar di dalam penyajian laporan  keuangan  syariah  jika  dilihat  dari  sisi  akuntansinya,  karena  untuk mendapatkan  informasi  akuntansi  yang  ringkas  dan  informatif,  yang  perlu menerapkan  tingkat  materialitas  ke  dalam  penyajian  laporan  keuangan  secara wajar.  Namun,  yang  Yulinartati  permasalahkan  adalah  jika  dikaitkan  dengan prinsip  Islam,  karena  praktik  yang  ada  di  dalam  entitas  syariah  tersebut  yang terkadang  cenderung memberatkan  nasabah.  Sehingga,  beliau  juga  berpendapat bahwa untuk pengaplikasian benar di dalam laporan keuangan bukan hanya terkait dengan laporan keuangan saja melainkan dimulai sejak awal transaksi yang terjadi di  dalam  entitas  syariah  agar  semua  pihak tidak  dirugikan  dan  entitas  syariah dapat  mempertanggungjawabkan  bukan  hanya  kepada  manusia,  melainkan  juga kepada Allah SWT.

## b. Praktisi Perbankan
Sama  seperti  persepsi  yang  diberikan  oleh  Yulinartati,  menurut  Praktisi Perbankan,  wajar  yang  ada  di  dalam  penyajian  laporan  keuangan,  baik  untuk entitas syariah maupun non syariah, memiliki makna yang sama. Makna tersebut

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
yakni  apakah  entitas  syariah  tersebut  telah  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  sesuai  dengan  standar  yang  ada.  Tentu  dengan  kata  lain  juga  masih menyisipkan  tingkat  materialitas  dalam  memilih  dan  memasukkan  angka  dan komponen  laporan  keuangan  ke  dalam  laporan  keuangan.  Yang  membedakan antara  keduanya  hanya  pada  penggunaan  nama  yang  lebih  Islami  dan  adanya penambahan akad sebelum transaksi dilakukan.
Dalam menanggapi perbedaan antara wajar dan  benar di dalam PSAK 101 dan Al-Baqarah, Praktisi Perbankan berpendapat bahwa sulit untuk membenarkan sesuatu  yang  sudah  memiliki  bentuk  yang  besar  seperti  bank-bank  yang  telah memiliki cabang dimana-mana. Untuk menelusuri kesalahan di dalam satu cabang mungkin masih dapat dilakukan, tetapi untuk mengontrol semua cabang sangatlah sulit.  Maka  dari itu  entitas  selalu  membuat  SOP  dan  kebijakan  yang  berguna untuk  mengontrol  itu  semua.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  beliau  lebih cenderung  memaklumi  adanya  kesalahan  di  dalam  entitas  syariah  dengan  syarat masih  dalam  batas  kewajaran.  Beliau  juga  menjelaskan  bahwa  di  dalam  entitas syariah  tersebut  mengandung  hak-hak  orang  banyak  yang  menjadi  amanah  bagi entitas  tersebut.  Apapun  yang  terjadi  dan  dilakukan  oleh  entitas  harus dipertanggungjawabkan  kepada  pihak-pihak  tersebut.  Kesalahan  atau  kehilangan yang  terjadi  tersebut  perlu  dilaporkan  agar  semua  pihak  mengerti  kejadian tersebut, material ataupun tidak material, menurut beliau itulah makna benar jika dikaitkan dengan laporan keuangan.
Sehingga, menurut Praktisi Perbankan, PSAK 101 yang mengatur mengenai penyajian  laporan  keuangan  syariah  perlu  mendapatkan  tambahan  aturan  atau standar  yang  lebih  sesuai  dengan  prinsip  Islam  dan  tidak  lagi  cenderung  sama dengan Standar Akuntansi Keuangan konvensional.
Sejalan  dengan  pendapat  sebelumnya,  Praktisi  Perbankan  mengatakan bahwa untuk penyajian laporan keuangan di dalam entitas syariah harus disajikan dengan benar tanpa mempertimbangkan materialitas lagi. Dengan kata lain, dalam menyajikan  laporan  keuangan,  semua  nilai  yang  terkait  dengan  entitas  syariah dimasukkan dan disajikan di dalam laporan keuangan.
Dari  pendapat  yang  beliau  paparkan,  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut pandangan  Praktisi  Perbankan,  jika  mengaitkan  penyajian  laporan  untuk  entitas syariah agar sesuai dengan prinsip Islam, perlu adanya penambahan standar baru yang  mengangkat  konsep  benar  sesuai  dengan  prinsip  Islam  dengan menghilangkan  tingkat  materialitas.  Selain  itu,  konsep  benar  juga  harus diaplikasikan ke dalam entitas syariah sejak akan adanya transaksi yang nantinya akan menjadi bagian dari laporan keuangan.

## c. Ulama
Sebagai seorang direktur keuangan di BMT UGT Sidogiri Pasuruan, Abdul Rokhim  menjelaskan  bahwa  untuk  menyebutkan  wajar,  terlebih  dahulu  harus ditinjau  sudut  pandang  mana  yang  digunakan.  Beliau  berpendapat  bahwa  jika dilihat  dari  sisi  penyusunannya,  wajar  di  dalam  penyajian  laporan  keuangan tersebut  dikaitkan  dengan  PSAK,  dimana  apabila  penyusunan  dan  penyajian laporan  tersebut  mengikuti  aturan  yang  ada  di  dalam  PSAK,  maka  itu  dapat dikatakan  sebagai  wajar.  Tetapi  sebagai  kepastian  akan  kebenaran  dari  angka- angka dan komponen yang tersaji di dalam laporan keuangan tersebut benar atau

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
tidak itu dinamakan wajar dari sisi audit. Hal ini hampir sama dengan makna dari pendapat dua informan sebelumnya mengenai wajar yang ada di dalam penyajian laporan keuangan.
Sedangkan  untuk  wajar  yang  ada  di  dalam  penyajian  laporan  keuangan syariah  menurut  beliau  tidak  masalah  untuk  diterapkan.  Wajar  disini  lebih cenderung  pada  kegiatan  atau  keputusan  yang  sesuai  dengan  SOP  yang  dibuat oleh entitas syariah yang berasal dari kesepakatan semua pihak. Dikatakan wajar apabila  tindakan  yang  dilakukan  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai dengan  kebijakan  yang  telah  disepakati  oleh  entitas  itu  sendiri.  Dimana  dalam membuat  kebijakan  dan  SOP,  butuh  adanya  kesepakatan  dan  keridhoan  dari semua  pihak  mengenai  hal-hal  yang  nantinya  akan  menjadi  kebijakan  dan  SOP yang  akan  digunakan  oleh  entitas  tersebut  ke  depannya.  Selama  yang  dilakukan sesuai  dengan  kesepakatan  dan  tidak  melanggar  aturan  Allah  SWT.,  maka  hal tersebut dapat dikatakan wajar.
Misalkan  saja,  dalam  mengakui  biaya  sewa  selama  setahun,  jumlah keseluruhan dari biaya sewa tersebut diakui secara bertahap walaupun sebenarnya telah  dilunasi  di  awal.  Hal  tersebut  menurut  Abdul  Rokhim  termasuk  ke  dalam wajar  dan  dapat  dilakukan,  asalkan  telah  disepakati  bersama  dan  jumlah  yang dibayarkan  dengan  yang  diakui  sama  tanpa  dikurangi  ataupun  ditambah.  Contoh lainnya, dalam kasus kehilangan, barang atau uang yang dititipkan kepada entitas merupakan  amanah  dari  nasabah  dan  harus  dijaga.  Apabila  terjadi  kehilangan tersebut,  entitas  dapat  mengganti  barang  atau  uang  tersebut  dengan  nilai  yang setara apabila memang tidak dapat digantikan dengan hal atau jumlah yang sama. Sama  seperti  contoh  pertama,  penggantian  dengan  nilai  setara ini  juga  termasuk ke dalam wajar. Dalam menyajikan keduanya, baik untuk biaya dan penggantian nilai setara juga harus disajikan sesuai dengan nilai yang sebenarnya ada. Dengan kata  lain,  untuk  perkiraan  maupun  penggantian  dengan  nilai  setara,  hal  tersebut dapat dilakukan asalkan tidak melanggar kesepakatan dan aturan Allah SWT.
Dalam  menanggapi  materialitas  yang  ada  di  dalam  penyajian  laporan keuangan  entitas  syariah,  Abdul  Rokhim  menyatakan  bahwa  hal  tersebut  masih sesuai dengan prinsip syariah, dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan telah mendapatkan keridhoan dari semua pihak. Hal  tersebut  ditujnjukkan  dengan  contoh  yang  beliau  paparkan  terkait  dengan adanya  sisa  uang  operasional  di  bawah  Rp  1.000  yang  dikumpulkan  dan disedekahkan kepada pesantren.
Dalam  melihat  perbedaan  antara  wajar  dan  benar  di  dalam  PSAK  101  dan Al-Baqarah, secara  runtut Abdul Rokhim menjelaskan bahwa dalam mengatakan suatu  hal  itu  benar  atau  salah  harus  memiliki  dasar  sebagai  landasan.  Dimana sebelum  PSAK  101  dirumuskan,  tentu  ada  fatwa  dari  Majelis  Ulama  Indonesia yang  menjadi  dasar  landasan  bagi  PSAK  101  dalam  membuat  standar  yang berlandaskan syariah, sehingga apa yang sudah di atur di dalam PSAK 101 dapat dikatakan  benar  sesuai  dengan  prinsip  Islam.  Karena  produk  tidak  akan  muncul dan tidak akan ada standar akuntansinya apabila MUI belum memberikan fatwa. Untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  makna  benar  yang  trekandung  di dalam Al- Baqarah  ayat  282, Abdul Rokhim menjelaskan bahwa kata  “ adl” yang ada di dalam Al-Baqarah yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi benar  mungkin  saja  benar  disini  memiliki  arti  yang  luas.  Untuk  benar  yang

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
menjadi makna dari Al-Baqarah tersebut beliau pahami sebagai kebenaran dalam menuliskan  kejadian  atau  aktifitas  sesuai  dengan  kesepakatan.  Selain  itu,  beliau juga  memaknai  kata  tersebut  sebagai  adil  dan  berimbang.  Dimana  adil  dan berimbang ini menunjukkan bahwa tidak boleh adanya kecondongan untuk berat sebelah  dan  tidak  boleh  melupakan  unsur  benar  sesuai  dengan  kesepakatan diantara semua pihak. Apabila benar ini diaplikasikan ke dalam laporan keuangan, menurut Abdul Rokhim, lebih ke arah mencatat dan memasukkan angka-angka ke dalam laporan keuangan sesuai dengan kejadian dan kesepakatan yang telah ada, tidak  condong  untuk  memihak  salah  satu,  tidak  ada  perekayasaan,  dan  tidak melanggar  aturan  Allah  SWT.  Kesepakatan  yang  sering  disebutkan  oleh  Abdul Rokhim  disini  dalam  kata  lain  adalah  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  entitas syariah pada saat anggaran dasar ditetapkan, dengan syarat tidak melanggar aturan Allah SWT.
Ketika  menilai  kesesuaian  PSAK  101  dengan  prinsip  dan  kaidah  Islam, menurut Abdul  Rokhim,  saat  suatu  entitas  menyatakan  bahwa  bentuknya  adalah syariah,  maka  semua  yang  ada  di  dalamnya  harus  sesuai dengan  prinsip  syariah. Dengan  kata  lain  harus  mengunakan  benar.  Namun,  untuk  urusan  dunia  seperti muamalah atau akuntansi yang terkait dengan adanya muamalah dan kesepakatan, itu  dikembalikan  lagi  kepada  manusianya.  Selama  tidak  melanggar  aturan Allah SWT tidak masalah untuk dilakukan. Seperti wajar yang ada di dalam PSAK 101, itu  sudah  cukup  menurut  Abdul  Rokhim.  Karena  Islam  tidak  kaku  dan  tidak menyusahkan  manusia  dan  Allah  itu  memberikan  kemudahan  kepada  manusia dalam  melakukan  muamalah.  Sehingga  beliau  berpendapat  bahwa  PSAK  101 sudah cukup menggunakan wajar, asalkan tidak melanggar ketentuan Allah SWT dan adanya saling ridho di dalam kesepakatan yang ada.
Jika  disimpulkan  dari  semua  pendapat  yang  telah  dipaparkan  oleh  Abdul Rokhim,  didapatkan  bahwa  beliau  cenderung  setuju  dengan  penyajian  laporan keuangan  secara  wajar  dengan  syarat  dilakukan  secara  benar  sesuai  dengan kesepakatan dan kejadian yang sesungguhnya tanpa melanggar aturan Allah SWT. Dimana kesepakatan yang dimaksud disini adalah kebijakan atau SOP yang telah ditentukan saat anggaran dasar dan disetujui oleh semua pihak.

## d. Pengembang Konsep dan Teori Akuntansi Syariah
Penyajian  laporan  keuangan  menurut  Iwan  Triyuwono  merupakan  langkah untuk  memberikan  informasi  keuangan  secara  ringkas  dan  informatif.  Terkait dengan  wajar  yang  di  dalam  penyajian  laporan  keuangan,  menurut  beliau,  hal tersebut  berhubungan  dengan  pencatatan  yang  dilakukan  secara  benar  tanpa adanya  manipulasi,  penyajian  dengan  menggunakan  nilai  sekarang.  Namun, terdapat  kelemahan  yang  menyertai  penyajian  laporan  keuangan  secara  wajar, yakni adanya unsur subjektivitas dalam melakukan penilaian, baik dalam menilai masa manfaat dari suatu aset ataupun dalam menilai current value.
Untuk  mengantisipasi  kelemahan  tersebut,  beliau  menjelaskan  adanya appraiser dalam  menilai  masa  manfaat  dan  nilai  ekonomi  dari  suatu  aset.  Hal tersebut  dilakukan  dalam  rangka  mengurangi  unsur  subjektivitas  dalam dilakukannya  penilaian.  Karena  merupakan  entitas  syariah  yang  berangkat  dari nilai-nilai  Islami,  semua  yang  dilakukan  perlu  berangkat  dari  nilai-nilai  Islami. Untuk  mendapatkan  nilai  yang  objektif,  entitas  perlu  percaya  kepada appraiser

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
dengan  kemampuan  untuk  menilai  secara  objektif  dengan  mengunakan kompetensi  yang  dimilikinya.  Sehingga  tidak  akan  muncul manipulasi  dan kecurangan  di  dalam  penilaian  tersebut.  Selain  menggunakan appraiser,  untuk menghindari adanya kecurangan atau manipulasi, di setiap pihak di dalam entitas maupun di luarnya perlu memiliki nilai-nilai Islami di dalam hati. Saat berangkat dari  nilai  Islami  yang  ada  di  hati,  kemungkinan  adanya  manipulasi  akan berkurang. Sedangkan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar yang ada di dalam PSAK 101 masih sama dengan yang ada di dalam konvensional.
Misalkan, dalam menilai cadangan piutang yang merupakan bagian dari pos piutang,  penilaian  tersebut  biasanya  menggunakan  prosentase  dan  penaksiran. Menurut Iwan Triyuwono, hal tersebut temasuk ke dalam penyajian secara wajar dan wajar-wajar saja untuk dilakukan. Penilaian nilai ekonomi dan masa manfaat dari  suatu  aset  juga  termasuk  ke  dalam  wajar.  Asalkan  semua  itu  dilakukan seobjektif  mungkin  tanpa  ada  niat  untuk  melakukan  permainan  informasi. Sedangkan  dalam  memaknai  materialitas,  beliau  berpendapat  bahwa  hal  tersebut tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  karena  masih  terdapat  informasi  yang  tidak disajikan di dalamnya yang merupakan hasil dari pertimbangan dalam menyajikan informasi akuntansi yang informatif dan jelas.
Terkait dengan perbedaan yang ada antara wajar dan benar di dalam PSAK 101 dan Al-Baqarah 282, Iwan Triyuwono memandang bahwa benar yang ada di dalam  Al-Baqarah  menurut  beliau  menjadi  kesatuan  dengan  adil.  Dengan  kata lain,  laporan  keuangan  harus  disajikan  secara  benar  dan  adil.  Sedangkan  karena akuntansi  modern  masih  lebih  memihak  kepada  kaum  kapitalis  maka  termasuk dalam  kriteria  belum  benar  dan  belum  adil.  Oleh  karena  itu,  berangkat  dari Al- Baqarah  ayat  282,  Iwan  Triyuwono  membuat  konsep Akuntansi  Syariah  dengan menggunakan Syariah Enterprise Theory. Maka dari itu, beliau juga menawarkan konsep  baru  yang  berbeda  dengan  konsep  yang  telah  ada  sebelumnya,  yakni mengganti Laporan Keuangan menjadi Laporan Akuntansi Syariah. Bukan hanya nama yang berubah, tetapi juga komponen yang di dalamnya juga.
Di dalam Laporan Akuntansi Syariah terdapat tiga komponen yang berbeda dengan  sebelumnya,  yakni  Laporan  Komitmen  Tauhid  yang  berisi  informasi kualitatif,  Laporan  Rezeki  Allah  yang  berisi  distribusi  rizki  Allah,  dan  Laporan Amanah Allah  yang  berisi  mengenai  kekayaan.  Namun,  untuk  teknis  bagaimana dalam  menyusun  dan  menyajikan  Laporan  Akuntansi  Syariah  tersebut  masih belum dipikirkan lebih lanjut. Bisa saja tidak lagi menggunakan istilah wajar atau benar, melainkan menggunakan istilah lain dengan makna yang lain. Karena untuk mengembangkan konsep yang baru yang sesuai dengan prinsip Islam, beliau tidak mau  terikat  lagi  dengan  konsep  yang  telah  ada  sebelumnya,  yakni  konsep konvensional.
Dalam  memaknai  kata  benar  yang  ada  di  dalam  Al-Baqarah,  beliau memaparkan  bahwa  arti  dari  benar  dan  adil  tersebut  merupakan  satu  kesatuan, seperti  yang  beliau  jelaskan  sebelumnya.  Dimana  informasi  yang  terkait  dengan adanya transaksi bukan hanya informasi keuangan mengenai jumlah dan nilai dari transaksi  tersebut,  melainkan  juga  informasi  non  keuangan.  Seperti  saat  adanya transaksi jual beli, untuk informasi keuangan yang ada di dalam transaksi tersebut adalah  jumlah  uang  dan  jenis  barang,  sedangkan  informasi  non  keuangan  terkait dengan adanya rasa syukur atas didapatkannya sejumlah uang atas penjualan dan

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
barang  yang  dibutuhkan  atas  pembelian  dari  transaksi  tersebut.  Apabila  benar diaplikasikan  ke  dalam  laporan  keuangan,  seharusnya  informasi  baik  keuangan dan non keuangan tersebut juga disajikan di dalam laporan keuangan secara benar, tanpa manipulasi.
Terkait  dengan  penilaian  PSAK  101  mengenai  kesesuaiannya  dengan prinsip  Islam  yang  ada,  Iwan  Triyuwono  berpendapat  bahwa  adanya  PSAK  101 tersebut  merupakan  langkah  positif  yang  dilakukan  oleh  IAI  untuk  membuat standar  yang  lebih  menyesuaikan  dengan  nilai-nilai  Islami.  Hal  tersebut  juga dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dari  entitas  syariah  akan  adanya standar  yang  berprinsip  Islami. Walaupun  sebenarnya  konsep  yang  diusung  oleh IAI  adalah  tambal  sulam  terhadap  konsep  konvensional  yang  ada  sebelumnya. Dengan  kata  lain masih  menerapkan  beberapa  konsep  dari  konvensional  yang sesuai dengan prinsip Islam dan memodifikasi yang tidak sesuai.
Berbeda dengan ketiga informan  yang menilai penyajian laporan keuangan entitas  syariah  seharusnya  menggunakan  wajar  atau  benar,  sejalan dengan pendapat-pendapat  sebelumnya  mengenai  Laporan  Akuntansi  Syariah,  Iwan Triyuwono  menjelaskan  bahwa  untuk  konsep  yang  lebih  sesuai  dengan  Islam harus  beranjak  tanpa  terikat  dengan  konsep  konvensional  yang  ada.  Dimana harapannya  ke  depan,  Akuntansi  Syariah  dapat  digunakan  bukan  hanya  untuk entitas  syariah,  melainkan  juga  non  syariah  yang  juga  menerapkan  nilai-nilai Islami  dalam  kegiatan  entitasnya.  Namun,  beliau  menambahkan  bahwa  sampai saat ini, beliau belum memiliki pandangan mengenai teknis dalam membuat dan menyusun Laporan Akuntansi Syariah.
Sehingga,  jika  disimpulkan,  Iwan  Triyuwono  berpendapat  bahwa  wajar dalam  penyajian  laporan  keuangan  syariah  dapat  dilakukan  asalkan  dilakukan seobjektif  mungkin  tanpa  niat  untuk  memainkan  informasi  yang  tersaji di dalamnya.  Sedangkan  untuk  konsep  benar,  beliau  menjelaskan  bahwa  benar tersebut terkait dengan konteks yang sedang dirujuk. Apabila merujuk pada nilai- nilai  Islami,  benar  disini  adalah  penyajian  informasi  bukan  hanya  informasi keuangan  melainkan  juga  informasi  non  keuangan,  dimana  disajikan  secara  adil dan  benar  tanpa  memihak  kepentingan  satu  pihak.  Beliau  menawarkan  konsep baru  yang  lebih  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islami  walaupun  secara  teknis  masih belum  dipikirkan  bagaimana  penyusunan  dan  penyajian  dari  Laporan Akuntansi Syariah.  Dengan  kata  lain,  beliau  cenderung  pada  penyajian  laporan  keuangan syariah  secara  benar  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  tanpa  adanya  niat memanipulasi dan menyembunyikan informasi yang ada.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  diperoleh  beberapa  poin  penting  yang sesuai  dengan  tujuan  dari  penelitian  ini,  yaitu  untuk  mendapatkan  persepsi mengenai  wajar  dan  benar  di  dalam  penyajian  laporan  keuangan  untuk  entitas syariah dari informan yang telah ditentukan. Dari persepsi-persepsi tersebut, dapat dilihat bahwa persepsiyang dipaparkan oleh setiap informan memiliki penjelasan yang  berbeda-beda  antara  satu  sama  lain.  Perbedaan  yang  terlihat  antar  persepsi adalah  pada  bagaimana  tiap  informan  memaknai  istilah  wajar  dan  benar  itu sendiri.
Sebelum  dikaitkan  dengan  penyajian  laporan  keuangan  untuk  entitas syariah, saat melihat wajar  yang ada di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas  bisnis  non  syariah,  sebagian  besar  informan  memiliki  pendapat  yang

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
hampir  sama.  Yulinartati  memaknai  wajar tersebut  sebagai  kesesuaian  antara laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  entitas  dengan  aturan  yang  ada  di  dalam standar yang berlaku umum. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Praktisi Perbankan,  dimana  laporan  keuangan  tersebut  dikatakan  wajar  apabila  telah dibuat  dan  disajikan  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  umum.  Begitu  juga pendapat  dari  Abdul  Rokhim  yang  melihat  wajar  sebagai  penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  mengikuti  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  IAI. Sedangkan  pendapat  yang  lebih  kompleks  di  paparkan  oleh  Iwan  Triyuwono, dimana  beliau  menjelaskan  bahwa  wajar  disini  bukan  hanya  kesesuaian  dengan standar  yang  berlaku  umum,  melainkan  wajar  tesebut  terkait  dengan  pencatatan yang benar tanpa adanya manipulasi dengan menyajikan nilai yang sesuai dengan nilai  sekarang,  tetapi  tentunya  kelemahan  yang  muncul  dari  keadaan  tersebut adalah adanya unsur subjektivitas dalam melakukan penilaian yang sesuai dengan nilai yang sekarang.
Sedangkan  untuk  penyajian  laporan  keuangan  yang  ada  di  dalam entitas syariah,  persepsi  yang  sama  di  dapatkan  dari  semua  informan.  Dimana  keempat informan  berpendapat  bahwa  wajar  yang  ada  di  dalam  penyajian  laporan keuangan syariah yang tertera di dalam PSAK 101 merupakan konsep wajar yang sama  dengan  yang  ada  di  dalam  standar  akuntansi  konvensional.  Dengan  kata lain, wajar di dalam PSAK 101 juga masih menoleransi kesalahan  yang ada saat penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  selama  kesalahan  tersebut  tidak material  dan  secara  keseluruhan  dari  laporan  keuangan  masih  sesuai  dengan standar yang berlaku, sama seperti yang ada di dalam konsep konvensional.
Dalam  menanggapi  materialitas  yang  ada  di  dalam  penyajian  laporan keuangan  pada  entitas  syariah,  terdapat  beberapa  pendapat  yang  sama.  Menurut Yulinartati  dan  Praktisi  Perbankan,  materialitas  yang  ada  di  dalam  penyajian laporan keuangan jika dikaitkan dengan prinsip syariah, kedua informan tersebut memiliki  pendapat  yang  sama  bahwa  materialitas  masih  belum  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Berbeda  dengan  pendapat  Abdul  Rokhim,  dimana  beliau menjelaskan  bahwa  materialitas  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  prinsip  syariah dengan  syarat  di  dalam  penerapannya  tidak  melanggar  aturan  Allah  SWT. Sedangkan  Iwan  Triyuwono  memberikan  pernyataan  yang  sama  dengan  kedua informan yang pertama, yakni masih belum sesuai dengan prinsip syariah karena masih  terdapat  beberapa  informasi  yang  tidak  disajikan  di  dalam  laporan keuangan.
Untuk  istilah  benar  yang  berangkat  dari  terjemahan  surat Al-Baqarah  ayat 282,  setiap  informan  memberikan  pemahaman makna  yang  berbeda-beda. Menurut Yulinartati, sulit untuk memahami makna yang sebenarnya terkandung di dalam  ayat  Al-Quran  jika  tidak  benar-benar  paham  akan  tafsir,  tetapi  beliau berpendapat  bahwa  benar disini  terkait  dengan  beberapa  hal,  yakni  pencatatan yang  dilakukan  perlu  secara  mendetail  dan  perhitungan  dilakukan  secara  benar, panduan  akan  perumusan  dan  perhitungan  bagi  hasil  sebelum  akad  disepakati, serta  praktik  yang  tidak  memberatkan  dan  merugikan  salah  satu  pihak. Sedangkan  Praktisi  Perbankan  memandang  benar  disini  sebagai  benar  yang menyeluruh,  baik  dalam  melakukan  perhitungan  dan  penyertaan  angka-angka  ke dalam  laporan  yang  benar  tanpa  kesalahan  ataupun  tanpa  merubah  jumlah  yang ada,  dalam  melaporkan  kesalahan  atau  kehilangan  yang  terjadi,  serta  dalam

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
memilah  transaksi  dan  aliran  uang  yang  akan  masuk  maupun  keluar  dari  entitas syariah.  Berbeda  pula  dengan  persepsi  Abdul  Rokhim  sebagai  ulama  dalam memaknai istilah benar tersebut, dimana menurut beliau benar yang ada di dalam Al-Baqarah  282  adalah mecatat  secara  benar  sesuai  dengan  aktivitas  dan kesepakatan  atau  kebijakan  yang  telah  disetujui  oleh  semua  pihak  dari  entitas syariah,  tanpa  adanya  tindakan  menambah  atau  mengurangi  jumlah  yang  ada, tidak condong pada satu pihak, tidak ada perekayasaan, dapat dipertangungjawabkan,  dan  yang  pasti  tidak  melanggar  aturan Allah  SWT.  Dan untuk persepsi dari Iwan Triyuwono, benar yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ialah  benar  dan  adil  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  perlu  diterapkan  dalam melakukan  penyajian informasi  keuangan  dengan  bukan  hanya  memasukkan informasi  keuangan  saja,  melainkan  juga  informasi  non  keuangan  yang  terkait dengan adanya kegiatan di dalam entitas syariah tersebut, agar tidak ada informasi yang disembunyikan dan tidak diungkapkan.
Sebagai  akhir  dari  pendapat-pendapat  yang  dilontarkan  oleh  informan, dalam  menanggapi  pengunaan  wajar  atau  benar  di  dalam  penyajian  laporan keuangan untuk entitas syariah yang seharusnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan persepsi antar informan. Persamaan persepsi muncul antara Yulinartati dengan  Praktisi  Perbankan,  dimana  kedua  informan  ini  berpendapat  bahwa seharusnya  untuk  penyajian  laporan  keuangan  dalam  entitas  syariah  perlu dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam serta terlepas dari wajar.  Dengan  kata  lain,  perlu  adanya  penambahan  aturan  mengenai  standar dalam  melakukan  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  syariah.  Namun, kedua  informan  tersebut  juga  menambahkan  bahwa  akan  ada  kesulitan  dalam menerapkan benar tersebut secara menyeluruh, karena Indonesia bukanlah negara Islam  dan  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  haruslah  sesuai  dengan  standar berlaku  secara  umum.  Berbeda  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Abdul  Rokhim, menurut beliau, wajar itu perlu diterapkan dan PSAK 101 yang ada sudah cukup untuk menjadi standar dalam menyajikan laporan keuangan untuk entitas syariah, dengan sebelumnya juga memperhatikan unsur benar sesuai dengan kejadian yang berdasar  pada  keridhoan  dan  kesepakatan  antar  semua  pihak,  tanpa  melanggar aturan  Allah  SWT.  Wajar  sendiri  sebenarnya  ada  di  dalam  Islam,  dimana  hal tersebut  terlihat  dari  adanya  perhitungan  nilai  setara  dalam  menilai  suatu  barang atau  jumlah  uang.  Sedangkan,  Iwan  Triyuwono  menawarkan  konsep  baru mengenai  laporan  keuangan  yang  dapat  digunakan,  yakni  bukan  lagi  Laporan Keuangan melainkan menjadi Laporan Akuntansi Syariah dengan komponen yang lebih  sesuai  dengan  prinsip  dan  kaidah  Islam.  Dimana  konsep  tersebut  dapat digunakan  oleh  entitas  syariah  maupun  non  syariah,  asalkan  entitas  tersebut memiliki  dan  menggunakan  nilai-nilai  Islami  dalam  melakukan  kegiatannya. Untuk  Laporan Akuntansi  Syariah  yang  Iwan Triyuwono  paparkan  secara  teknis belum  memikirkan  akan  memakai  istilah  wajar  atau  benar  dalam  menyusun  dan menyajikan  Laporan  Akuntansi  Syariah,  kemungkinan  untuk  lepas  dari  kedua istilah  tersebut  dan  menggunakan  kata  yang  baru  dengan  makna  yang  baru  bisa saja terjadi.
Sehingga  jika  disimpulkan,  wajar  yang  ada  di  dalam  penyajian  laporan keuangan untuk entitas syariah masih cenderung sama dengan yang ada di dalam entitas bisnis non syariah sejalan dengan masih digunakannya tingkat materialitas.

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
Wajar  tersebut  juga  masih  memberikan  toleransi  kesalahan  yang  terjadi  selama penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, asalkan secara keseluruhan masih  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  umum.  Sedangkan  apabila  penyajian laporan  keuangan  syariah  dilakukan  secara  benar,  banyak  hal  yang  perlu diperhatikan, baik dalam pencatatannya yang harus dilakukan dengan benar tanpa manipulasi dan rekayasa maupun dalam pemilahan transaksi dan aliran uang yang keluar masuk di dalam entitas syariah. Namun, sulit untuk mengaplikasikan benar secara  mutlak  dan  menyeluruh  di  dalam  entitas  syariah  yang  ada  di  Indonesia, karena  butuh  pengkajian  secara  mendalam  sebelum  menjadikan  istilah  benar menjadi  standar  agar  dapat  diterapkan  secara  menyeluruh.  Tetapi,  untuk  PSAK 101 sendiri jika dipandang dari sisi Islam, sudah cukup dengan menggunakan kata wajar  dengan  syarat  tetap  menggunakan  unsur  benar  yang  bukan  hanya  pada pencatatannya  saja,  melainkan  juga  benar  berdasarkan  jumlah  yang  telah disepakati  oleh  semua  pihak  dan  sesuai  dengan  kejadian,  serta  tidak  melanggar ketentuan  Allah  SWT  dalam  melakukan  semua  itu.  Dengan  kata  lain,  dalam menyajikan  laporan  keuangan  untuk  entitas syariah,  wajar  dan  benar  perlu berjalan seiringan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan  bukan  hanya  kepada  sesama  manusia,  melainkan  juga kepada alam, dan Allah SWT.

## 4. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  wawancara  dan analisis  hasil  wawancara  yang  telah  penulis lakukan, persepsi mengenai wajar dan benar di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah antara lain.
a. Pada  umumnya,  penggunaan  istilah  wajar  di  dalam  penyajian  laporan keuangan  dalam  entitas  syariah  sama  seperti  yang  digunakan  di  dalam entitas non syariah.
b. Penggunaan  istilah  wajar  di  dalam  penyajian  laporan  keuangan  entitas syariah  memilik  beberapa  makna,  yakni  kesesuaian  dalam  penerapan PSAK 101 dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan di  dalam  entitas  syariah;  sesuai  dengan  kejadian  yang  sesungguhnya  dan kesepakatan  diantara  semua  pihak;  penyajian  nilai  di  dalam  Laporan Keuangan  menggunakan  nilai  sekarang;  penilaian  secara  objektif  atas nilai-nilai  dan  pos-pos  yang  akan  disajikan  di  dalam  laporan  keuangan; dan kesetaraan dalam melakukan penilaian atas sejumlah uang atau barang yang ada di dalam entitas syariah.
c. Makna dari penggunaan istilah benar di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah yaitu, diterapkan sejak persetujuan akad awal; dicatat sesuai  dengan  nilai  sesungguhnya  sesuai  dengan  kejadian  yang  berdasar dari  kesepakatan,  tanpa  mengurangi  atau  menambah  nilai;  tidak  ada manipulasi  dan  permainan  informasi;  tidak  menyembunyikan  informasi; adil dan berimbang tanpa memihak salah satu pihak: serta tidak melanggar ketentuan dan aturan Allah SWT.
d. Wajar  dan  benar  perlu  berjalan  beriringan  dengan  syarat  sejalan  dengan nilai-nilai  Islami  yang  berangkat  dari  hati  tanpa  niat  untuk  memanipulasi

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
dan memainkan informasi demi kepentingan salah satu pihak.
e. Baik  wajar  dan  benar  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  dan  kaidah  Islam dengan maknanya sendiri, dimana wajar digambarkan melalui perhitungan dengan  nilai  kesetaraan  dan  dikembalikan  kepada  kesepakatan  yang  ada tanpa  melanggar  aturan Allah  SWT,  sedangkan  benar  dalam  wujud  tanpa mengurangi atau menambah jumlah yang sebenarnya terjadi.
f. Materialitas  dapat  dikatakan  belum  sesuai  dengan  prinsip  syariah  jika dalam  menentukan  tingkat  materialitas  terdapat  niat  untuk  memanipulasi atau  menyembunyikan  informasi  yang  seharusnya  dilaporkan  dan disajikan di dalam laporan keuangan.
g. Materialitas dapat dikatakan sesua dengan prinsip syariah jika hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dan keridhoan dari seluruh pihak serta tidak melewati batas aturan Allah SWT.

## 4.2 Keterbatasan
Keterbatasan  di  dalam  penelitian  ini  ialah  kurangnya  jumlah  pihak  dan kriteria  yang  dijadikan  sebagai  informan,  sehingga  persepsi  yang  dihasilkan  dari penelitian  ini  dapat  dikatakan  kurang  variatif.  Sehingga  saran  yang  dapat diberikan  untuk  penelitian  selanjutnya  ialah  dengan  menambahkan  kriteria informan yang lebih banyak agar persepsi yang dihasilkan lebih variatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Dharmapala,  Dhammika,  and  Hines,  J.  R.,  Jr  (2006)  “Wich  Countries  Become Tax Havens”. NBER Wo rking Paper No. 12802.
Hines, J. R., Jr and E. M. Rice (1994) “Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business” Quarterly Journal of Economics, 109, 149 – 182.
Hishikawa,  A.  (2002)  “The  Death  of  Tax  Havens”  Boston  College  International and Comparative Law Review, 25, 389 – 417. Holik, D. S. (2005) “Foreign Trusts, 2002 “Statistics of Income Bulletin, 25, 134 – 150.
Kanbur, R. and M. Keen (1993) “Jeux Sans Frontieres: Tax Competition and Tax Coordination When Countries Differ in Size “American Econ omic Review, 83, 877 – 892.
Kaufmann,  D.,  A.  Kraay  and  M.  Mastruzzi  (2012)  “Governance  Matters  IV:
Governance Indicators For 1996 – 2011” World Bank Working Paper.
Keen,  M.  and  D.  Wildasin  (2004)  “Pareto - Efficient  International  Taxation”
American Economic Review, 94, 259 – 275.
Kenny, L. W. and S. L. Winer (2006) “Tax Systems in the World: An Empirical Investigation into the Importance of Tax Bases, Administration Costs, Scale and Political Regime” International Tax and Public Finance, 13, 181 – 215. Kind, H. J., K. H. M. Knarvik and G. Schjelderup (2000) “Competing for Capital in a Lumpy World” Journal of Public Economics, 78, 253 – 274. Kudrle,  R.  T.  and  L.  Eden  (2005)  “Tax  Havens:  Renegade  States  in  the International Tax Regime? “Law and Policy, 27, 100 – 127.

## PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH
La Porta, R., F. Lopez-de- Silanes, A. Shleifer and R. Vishny (1999) “The Quality of  Government”  Journal  of  Law,  Economics,  &  Organization,  15,  222 – 279.
Li, G. (1985) “Robust regression” in D. C. Hoaglin, F. Mosteller and J. W. Tukey, eds. Exploring Data Tables, Trends, and Shapes New York: John Wiley  & Sons, 281 – 340.
Masters, M. and C. Oh (2006) “Controlled Foreign Corporations, 2002” Statistics of Income Bulletin, 25, 193 – 232. OECD  (1998)  Harmful  Tax  Competition:  An  Emerging:  An  Emerging  Global issue Paris: OECD.
OECD  (2000)  Tawards  Global  Tax  Cooperation:  Progress  in  Identifying  and Eliminating Harmful Tax Practices, Paris: OECD.
Rose, A. K. and M. Spiegel (Forthcoming) “Offshore Financial Centers: Parasites or Symbionts? Economic Jurnal.
Sach s, J. D. and M. Warner (1995) “Natural Resource Abundance and Economic Growth” NBER Working Paper 5398.
Slemrod,  J.  (2004)  “Are  Corporate  Tax  Rates.  Or  Countries,  Converging?”
Journal of Public Economics, 88. 1169 – 1186.
Slemrod,  J.  D.  Wilson,  (2006)  “Tax  Competition  with  Parasitic  Tax  Havens”
NBER Working Paper 12225.
Wooldridge, J. M. (2002) Economertic Analysis of Cross Section and Panel Data,
MIT Press, Cambridge, MA.
World  Bank  (2006)  Where  is  the  Wealth  of  Nations?  Measuring  Capital  for  thr 21st Century, World Bank, Washington, DC.