Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 31-38

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung
I Wayan Dharmawan, A.A. Gede Raka dan I Made Mardika
Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Corespondence E-mail: wawan19730114@gmail.com

## Abstract
Employee  Affair  management  Badung  Regency  arranged  with  Employee  Affair  Information  Management System (SIMPEG) based on website. Employee Affair and Human Resource Developing Department of Badung Regency  as  Program  implementation  effort  to  improving  employee  administration  and  management  in  a manner  fast,  right  and  accurate.  The  program  performance  goes  well  even  though  not  yet  reached  optimal result. Analysis effectiveness of the policy implementation program at Employee Affair and Human Resource Developing Department of Badung Regency is the research effort. Two point of problem under studied are (1) Empoyee  Affair  Information  Management  System  (SIMPEG)  program  based  on  website  by  Employee  Affair and  Human  Resource  Developing  Department  of  Badung  Regency  implementation  effectiveness  and  (2) influencing factors of implementation Employee Affair Information Management System (SIMPEG) program. Research  aims  are  to  know  Employee  Affair  Information  Management  System  (SIMPEG)  programs implementation effectiveness-based website at Employee Affair and Human Resource Developing Department of  Badung  Regency  and  influencing  factors  which  is  an  obstacle  of  implementation  Employee  Affair Information  Management  System  (SIMPEG)  program.  Qualitative  Descriptive  Method  approach  is  using  on this  research  with  the  application  of  Edward  III  Theory  and  Bambang  Sunggono  Theory.  Observation technique,  deep interview and  documentation  are  used  as  data  collection.   Technique  purposive sampling  is used  for  selection  of  informants  and  data  analysis  with  inductive  qualitative.  Research  result  indicate  that Employee  Affair Information  Management  System  (SIMPEG)  program implementation  based  on  website  are running  as  effective,  corresponding  to  four  element  which  determine  policy  implementation  that  is communication,  resource,  disposition  and  bureaucratic  structure.  Inhibiting  factors  of  SIMPEG  program implementation based on website at Employee Affair and Human Resource Developing Department of Badung Regency are policy content, Human Resources supporting, infrastructure and communication.
Keywords: Implementation, SIMPEG, pr ogram based on website

## Abstrak
Pengelolaan  data  kepegawaian,  Kabupaten  Badung  dilakukan  dengan  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian  (SIMPEG)  berbasis  web.  Pelaksanaan  program  oleh  Badan  Kepegawaian  dan  Pengelolaan Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) Kabupaten  Badung  berupaya  meningkatkan  manajemen  dan administrasi kepegawaian  secara  cepat,  tepat  dan  akurat.  Kendatipun  program  ini  telah  terlaksana  dengan  baik,  namun belum  mencapai  hasil  yang  optimal.  Penelitian  ini  berupaya  menganalisis  efektivitas  implementasi kebijkasanaan  program  di  BKPSDM  Kabupaten  Badung.    Dua  masalah  yang  dikaji  adalah:  (1)  efektifitas implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di  BKPSDM  Kabupaten  Badung,  dan  (2)  Faktor - faktor  yang CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan daerah desentralisasi. Dengan digunakan asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing - masing dan mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Prinsip  otonomi  daerah  pada  Undang - undang  nomor  23  Tahun  2014  menggunakan  prinsip  otonomi seluas - luasnya, nyata, dan bertanggung jawab dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berarti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang - undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  merupakan  penerapan e-Governmen t  dalam pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. SIMPEG diselenggarakan dalam mengelola data kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat untuk mendukung kebijaksanaan manajemen administrasi kepegawaian.
Tujuan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah dapat terwujudnya suatu  sistem  informasi  manajemen  yang  berintegrasi  dalam  suatu  jaringan  komputer  yang  mampu menghasilkan informasi  yang  bermutu  untuk  menunjang  pengambilan  keputusan  manajemen  kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan khususnya antara lain menghasilkan data kepegawaian yang valid  untuk  membantu  pimpinan  dalam  merencanakan  penyusunan  formasi,  pengadaan,  mutasi,  promosi/ demosi dan pengembangan karier pegawai di masa yang akan datang.
Untuk menyeragamkan laporan kepegawaian dan aplikasi SIMPEG di Indonesia, Menteri Dalam Negeri RI  sebagai  induk  dari  pemerintah  daerah  propinsi,  kabupaten  dan  kota di  Indonesia  telah  menetapkan Kepu- tusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian De- partemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat  SIMPEG  adalah  suatu  totalitas  yang  terpadu  terdiri  atas  perangkat  pengolah  meliputi  pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi  di  bidang  kepegawaian. Tujuan  SIMPEG dalam  Kepmendagri  adalah  terciptanya  database  kepega- waian  mulai  dari  tingkat  Kabupaten/Kota,  Propinsi  dan  Departemen  Dalam  Negeri  yang  dapat  menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali dan mendistribusikan data pegawai.
Pemerintah Propinsi Bali telah membangun dan pengembangan SIMPEG sejak tahun 1994 dan sampai
How  to  Cite : Dharmawan, I, W., Raka, A, A, G & Mardika, I, M. (2019). Implementasi Program Sistem Informasi Mana- jemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  berbasis  web  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung . PUBLIC INSPIRATION: Jurnal Administrasi Publik 4 (1): 31-38
mempengaruhi  implementasi  program  SIMPEG  tersebut.  Tujuan  penelitian  adalah    untuk  mengetahui efektivitas  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di  BKPSDM  Kabupaten  Badung  dan  faktor - faktor yang  menjadi  menghambat  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di    BKPSDM  Kabupaten  Badung. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  penerapan  teori Edwards III dan teori Bambang Sunggono. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data dengan  kualitatif  bersifat  induktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  SIMPEG berbasis  web  di  BKPSDM  Kabupaten  Badung  sudah  berjalan  cukup  baik  sesuai  dengan  empat  unsur  yang menentukan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor - faktor yang  menjadi hambatan dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung menyangkut isi kebijakan, dukungan SDM, sarana prasarana dan komunikasi.
Kata kunci: Implementasi, SIMPEG, pr ogr am berbasis web
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 33
saat ini masih aktif dengan SIMPEG berbasis web. Tujuan dibangun SIMPEG untuk mendukung pemantapan administrasi kepegawaian yaitu pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian yang bersifat standar dan sera- gam.  SIMPEG  memuat  database  pegawai  seperti  data  pokok  PNS,  biodata  PNS,  data  gaji,  jabatan,  pangkat, hubungan keluarga dan unit kerja. Selanjutnya dilaksanakan pengembangan SIMPEG hingga saat ini melalui kegiatan pemutakhiran database pegawai, perubahan kodefikasi pada tabel - tabel dan perubahan jenis data, ele- men data dan struktur database pegawai.
Sama halnya dengan Pemerintah Propinsi Bali, di Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun dan mengembangkan SIMPEG sejak tahun 1995 dan sampai saat ini masih berlanjut. Karena ruang lingkup peker- jaan yang begitu luas dan koordinasi masing - masing bidang tidak optimal, maka tahun 2015 BKPSDM (dahulu BKD,  Diklat)  Kabupaten  Badung  mengembangkan  SIMPEG  berbasis  web  dengan  alamat  website www.badungkab.go.id/instansi/bkpsdm.  Dengan  SIMPEG  berbasis  web  diharapkan  pelayanan  administrasi kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Badung lebih cepat, tepat, akurat dan akuntabel. Serta didukung oleh pengolahan dan penyempurnaan ( updating ) data kepegawaian terintegrasi yang mampu memberikan informasi data kepegawaian yang akurat dan realtime sehingga tujuan BKPSDM Kabupaten Badung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ( clean governance ), transparan, akuntabel dan professional terwujud.
Namun  dalam  kenyataannya  bahwa  implementasi  SIMPEG  berbasis  web  di  BKPSDM  Kabupaten Badung  masih  mengalami  berbagai  kendala,  sehingga  pengelolaan  administrasi  kepegawaian  terutama  pen- golahan data kepegawaian tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Pertama, di mana data kepegawaian sangat fluktuatif (perubahan data kadang bertambah kadang berkurang setiap saat) dan dinamis (bergerak terus) seiring dengan  perkembangan  jaman  dan  arus  teknologi  globalisasi.  Data  Kepegawaian  adalah  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  informasi  kepegawaian  seseorang.  Informasi  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  Nama,  NIP, Alamat,  Jumlah  Keluarga,  SK  CPNS,  SK  PNS,  Kepangkatan,  Jabatan,  Organisasi  atau  Unit  Kerjanya,  Gaji, Jenjang dan Tingkat Pendidikan, serta Diklat - diklat yang pernah diikuti baik teknis maupun fungsional (modul pelatihan SIMPEG, 2000). Kedua, begitu dinamisnya data kepegawaian membuat data yang dimiliki oleh mas- ing - masing pegawai menjadi kurang lengkap ( update ). Ini dapat dilihat dari laporan prosentase dalam SIMPEG berbasis web, pegawai yang telah menyempurnakan data kepegawaian di Kabupaten Badung pada bulan Juli 2018 sebesar 53,5% dari total jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Badung 8.354 orang.
Dengan  belum  lengkap  data  kepegawaian  dalam  SIMPEG  berbasis  web  menyebabkan  informasi  data kepegawaian  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung  belum  akurat  dan  valid.  Di  samping  data  belum  valid, dukungan SDM yang memiliki pendidikan TI yang ada sebanyak 4 (empat) orang namun belum memiliki kom- petensi programmer dan masih bergantung pihak ketiga (rekanan). Demikian pula koordinasi antar bidang di BKPSDM Kabupaten Badung belum berjalan optimal maksudnya di BKPSDM Kabupaten Badung terdiri dari 3 (tiga) bidang dan sekretariat, tiap bidang mempunyai tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) masing - masing harus dilaksanakan namun belum berjalan optimal. Disamping itu pula terjadi perubahan struktur kelembagaan juga mempengaruhi  kevalidan  data  kepegawaian  maksudnya  setiap  ada  perubahan  struktur  kelembagaan  proses menginput mutasi jabatan struktural maupun fungsional membutuhkan waktu yang cukup lama.
Penulis tertarik mengkaji permasalahan ini, disebabkan karena implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung masih mengalami kendala maupun permasalahan. Disamping permasala- han  tersebut  di  atas,  juga  permasalahan  yang  lain  diantaranya  koordinasi  antar  bidang  di  BKPSDM  masih lemah terutama dalam melaksanakan tupoksi masing - masing. Pimpinan dalam hal ini Kepala BKPSDM sudah memberikan pengarahan maupun instruksi untuk melaksanakan koordinasi secara optimal namun dalam imple- mentasinya masih belum optimal. Padahal SIMPEG sudah memberikan kemudahan - kemudahan dengan fasili- tas - fasilitas menu sesuai kebutuhan masing - masing bidang.
Berdasarkan  identifikasi  di  atas  permasalahan  adalah  Bagaimanakah  implementasi  program  SIMPEG berbasis  web  di  BKPSDM  Kabupaten  Badung  ?  dan  Faktor - faktor apa  yang  menghambat  implementasi  pro- gram  SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung ?. Adapun Tujuan penelitian ini dibagi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memahami implementasi kebijakan pada in- stansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten Badung, sedangkan tujuan khususnya adalah (1) Untuk mengetahui implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang menghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di  BKPSDM Ka- bupaten Badung.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 34

## 2. KONSEP

## Implementasi Kebijkan Publik
Secara  umum,  istilah ” kebijakan ” atau ” policy ” dipergunakan  untuk  menunjuk  perilaku  seorang  aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut James Andersen, kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dil- akukan atau tidak dilakukan pemerintah.
Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis dengan lebih melakukan retropeksi dari pada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu pertama memberi informasi bagaimana program - program tersebut dapat terlaksana, kedua menunjukkan faktor - faktor yang dapat diubah agar diperoleh capaian hasil yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan implementasi atau program baru.
Sebagaimana Budi Winarno (2012:158) menyatakan proses implementasi memiliki variabel atau faktor yang membentuk kaitan ( linkage ) antara kebijakan dan pencapaian ( performance ). Variabel tersebut merupaka variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya.
Menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2012 : 177), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy . Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, an- tara pembentukan kebijakan dan konsekuensi - konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.
Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu - individu atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta, sehingga pada akhirnya akan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

## Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Sistem informasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu sistem dan informasi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu  kesatuan  dari  orang  yang  sistematis  dan  ter - struktur  serta  menjalankan  fungsi  untuk  mencapai  suatu tujuan tertentu, sedangkan  informasi dapat diartikan sejumlah data yang telah diolah dan memiliki kegunaan untuk suatu tujuan tertentu. Sehingga Sistem informasi didefinisikan sebagai perangkat lunak yang membantu mengatur dan menganalisa data.
Pengertian SIMPEG berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa: “ Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  (SIMPEG)  adalah  suatu  totalitas  yang  terpadu  yang  terdiri  atas  perangkat  lunak;  perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian ”.

## Program Berbasis web
Dalam  perangkat  lunak  (software),  aplikasi  berbasis  web  adalah  aplikasi  yang  dapat  diakses menggunakan penjelajah web (web browser) melalui jaringan seperti internet atau intranet. Aplikasi berbasis web  juga  merupakan  aplikasi  perangkat  lunak  komputer  yang  dikodekan  dalam  bahasa  pemrograman  yang didukung penjelajah web (web browser) seperti HTML, ASP, Perl, Java, Java Script, PHP, Python, Ruby dan bahas pemrograman lainnya.

## 3. Metode
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang  digunakan  adalah  jenis  deskriptif.  Moleong  (2012:6)  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misal- nya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pengum- pulan  data  dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Pemilihan  informan menggunakan teknik purposive sampling , dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 35

## Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung
Implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dianalisis melalui sudut teori implementasi kebijakan publik dari George C Edwards ( Edwards III ) yang mencakup unsur komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Masing - masing  unsur  tersebut  berdasarkan  data  empiris  di BKPSDM Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut :

## Komumikasi
Implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  dapat  berjalan  efektif  bila  proses  komunikasi  yang  dil- akukan di BKPSDM Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan penuh tanggung ja- wab  sesuai  dengan  tupoksinya  yang  ada.  Komunikasi  dalam  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web dapat  dilakukan  dengan  penyampaian  informasi  yang  jelas  dan  adanya  konsistensi  penyampaian  informasi secara  baik  akan  mendorong  aparatur  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanannya.  Penyaluran  komunikasi  yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik juga. Dalam penyaluran komunikasi seringkali terjadi perma- salahan ini disebabkan adanya salah pengertian (miskomunikasi) karena semakin banyak lapisan birokrasi yang haru dilewati dalam proses komunikasi, maka semakin besar peluang perintah diabaikan dan distorsi di tengah jalan.
Dalam  proses  komunikasi  diperlukan  atau  melibatkan  tiga  unsur  penting,  yaitu  :  (a)  penyaluran (transmisi),  (b)  kejelasan  tujuan,  (c)  konsistensi.  Pada  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di BKPSDM Kabupaten Badung penyampian informasinya melalu rapat - rapat intern maupun ekstern. Rapat terse- but baik rapat rutin maupun rapat koordinasi kepegawaian. Dalam rapat - rapat tersebut dijelaskan dan disosial- isasikan tujuan SIMPEG, kegunaannnya, aturan pelaksananya dan cara mengoperasikannya. Pada konsistensi, implementasi SIMPEG berbasis web berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2000 dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai struktur organisasi BKPSDM dan OPD.
Berdasarkan penjelasan ketiga faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu transmisi, kejelasan tujuan, dan konsistensi, maka dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan dengan cukup baik.
Sumber Daya
Dalam  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di  BKPSDM  Kabupaten  Badung,  sumber  daya yang dapat menentukan keberhasilan implementasi tersebut dalam menciptakan efektivitas kerja, sumber daya tersebut terdiri atas : (1) staf, (2) informasi, (3) wewenang, dan (4) fasilitas.
Staf,  berdasarkan  dari  data  kepegawaian  Pemerintah  Kabupaten  Badung  keadaan  Desember  2018 diketahui bahwa BKPSDM Kabupaten Badung memiliki sumber daya manusia (staf) berjumlah 72 orang. Ber- dasarkan pada tingkat pendidikan seluruh PNS - nya memiliki ijazah minimal tingkat SMA sederajat. Mayoritas PNS berpendidikan Sarjana (S - 1) sebanyak 33 orang dengan prosentase 45,83%. Dari 33 orang sarjana (S - 1), lima orang bergelar Sarjana Komputer namun belum memiliki kompetensi programmer yang tersebar di masing - masing bidang dan sekretariat. Kalau masalah staf, ada dua sisi yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas, untuk saat  ini  staf  yang  ada  sudah  cukup  memadai.  Kalau  masalah  kualitas,  untuk  menambah  kompetensi  mereka dikirim untuk mengikuti bintek, pelatihan - pelatihan atau diklat yang terkait dengan program SIMPEG.
Untuk menunjang pelaksanaan  implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, informasi yang digunakan melalui media sosial dalam bentuk grup Whatsapp (WA) dan email. Media sosial  ini  digunakan  sebagai  wahana  komunikasi  mengenai  permasalahan - permasalahan  terkait  implementasi program SIMPEG berbasis web.  Media sosial ini operator - operator SIMPEG dapat melakukan konsultasi dan usul perbaikan data kepegawaian pada program SIMPEG berbasis web. Penyampaian informasi melalui grup WA dan email sudah berjalan baik dan cukup efektif.
Pada  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di  BKPSDM  Kabupaten  Badung,  pada  internal BKPSDM  kewenangannya  sudah  cukup  jelas  sesuai  dengan  tupoksi  masing - masing  bidang,  namun  dalam koordinasi perlu ditingkatkan dan dimantapkan.
Fasilitas - fasilitas dalam implementasi program SIMPEG berbasis web terbagi dalam 2 bagian yaitu fasil- itas fisik dan fasilitas aplikasi. fasilitas fisik merupakan sarana dan prasarana kerja sudah cukup memadai untuk
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 36
menunjang keberhasilan implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung. Sara- na dan prasarana yang dimaksud adalah meja dan kursi, seperangkat komputer, laptop, printer, jaringan inter- net, listrik, dan telepon.   Setiap  pegawai admin telah dilengkapi dengan seperangkat komputer dan/atau laptop. Jaringan LAN dan wifi tersambung ke seluruh ruangan yang ada di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung dan kantor kecamatan maupun keluruhan serta di sekolah - sekolah. Sedangkan fasilitas aplikasi tidak kalah pentingnya karena merupakan roh dari kebijakan ini. Adapun fasilitas aplikasi ini adalah program SIM- PEG  itu  sendiri  yang  berbasis  web  dan  dapat  diakses  melalui  website  BKPSDM www.badungkab.go.id/ instansi/bkpsdm .
Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam  implementasi program SIMPEG berbasis web ini. Salah satu aspek yang terpenting dalam BKPSDM Kabupaten Badung adalah adan- ya pembagian tugas dan standard operational procedure (SOP).
Bahwa pada pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi BKPSDM dan tupoksinya sudah berjalan dengan baik, namun koordinasi perlu ditingkatkan.
SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu instansi untuk mencapai tujuannya. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus di- lalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Implementasi program SIMPEG berbasis web sudah ada SOP - nya. Dengan SOP menjadi acuan dan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas. Dengan SOP,  tata cara dan waktu yang dibutuhkan dalam implementasi program SIMPEG berbasis web sudah jelas dan transparan.

## Disposisi
Disposisi  mencakup  pengangkatan  birokrasi  dalam  hal  ini  pengangkatan  admin  dan  operator  SIMPEG dan insentif. Pada pengangkatan dan penunjukkan admin dan operator SIMPEG sesuai dengan bidang tugas staf tersebut.  Disamping  itu,  staf  tersebut  mempunyai  kemampuan  dan  komitmen.  Pengangkatan  admin  maupun operator SIMPEG sudah berjalan cukup baik, namun komitmennya perlu ditingkatkan.
Untuk  saat  ini,  admin  dan  operator  SIMPEG  belum  dapat  insentif  khusus,  namun  seluruh  pegawai Pemerintah Kabupaten Badung sudah mendapatkan tunjangan beban kerja.
Faktor - Faktor yang Menghambat Implementasi Program SIMPEG Berbasis Web di BKPSDM Kabupaten Badung
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi masih dijumpai sejumlah kendala - kendala yang ada dalam implementasi menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan  implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung.
Berikut ini akan di analisis faktor - faktor yang menjadi penghambat implementasi program SIMPEG ber- basis web di BKPSDM Kabupaten Badung mengacu kepada teori menurut Bambang Sunggono. Terdapat em- pat unsur yaitu (1) Isi kebijakan, (2) Informasi, (3) Dukungan, (4) Pembagian Potensi.

## Isi Kebijakan
Dalam isi kebijakan dijumpai beberapa kendala yaitu untuk mengantisipasi data kepegawaian yang fluk- tuatif dan dinamis dibutuhkan computer server yang mempunyai kapasitas penyimpanan lebih besar dan lebih cepat aksesnya. Untuk skala prioritas, update data kepegawaian belum optimal, dilihat dari data jumlah pegawai yang melaksanakan update data sebanyak 53,5% (4469 orang) dari jumlah pegawai seluruhnya 8354 orang dan batas waktu update data sudah molor. Dalam implementasi program SIMPEG berbasis web belum diterbitkan SK Bupati Badung dn masih mengacu pada aturan dipusat Permendagri Nomor 17 Tahun 2000. Pada pelaksa- naan  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  masih  ada  kekurangan  baik    pada  data  kepegawaiannya maupun  aplikasinya.  Disamping  kendala - kendala  di  atas,  kendala  lainnya  pada  isi  kebijakan  yaitu  waktu pelaksanaan dan sumber daya manusia.
Informasi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 37
Pada penyampaian informasi program SIMPEG belum optimal, hal ini disebabkan karena pada saat rapat koordinasi  dan  sosialisasi  diwakilkan.  Akibatnya  informasi  terkait  program  SIMPEG  yang  diinginkan  tidak berjalan sesuai dengan rencana.

## Dukungan
Implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung belum didukung oleh SK Bupati  Badung  sebagai  acuan  atau  dasar  hukum  pelaksanaan  program  SIMPEG  berbasis  web.  Pada  saat  ini, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2000
Pembagian Potensi
Pembagian potensi sudah jelas sesuai dengan struktur organisasi, namun dalam pelaksanaan koordinasi perlu ditingkatkan. Kendala lain yaitu penunjukkan admin dan operator SIMPEG belum dilengkapi SK Bupati Badung.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten  Badung  dapat  ditarik  simpulan  sebagai  berikut:  Implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di BKPSDM  Kabupaten  Badung  berdasarkan  unsur  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi sudah berjalan cukup baik. Unsur - unsur implementasi tersebut meneguhkan kembali tesis yang dikemukakan oleh  Edwards  III.  Namun  dalam  penerapannya,  masih  dijumpai  sejumlah  kendala  terutama  terkait  dengan penambahan  SDM  yang  mempunyai  kompetensi  programmer,  komitmen  pelaksana,  penambahan  kapasitas server, pengangkatan admin dan operator SIMPEG dengan SK Bupati Badung, dan koordinasi admin antar bi- dang di BKPSDM.
Faktor - faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  implementasi  program  SIMPEG  berbasis  web  di BKPSDM Kabupaten  Badung  menyangkut  unsur isi kebijakan,  informasi,  dukungan  dan  pembagian  potensi. Empat faktor kendala tersebut, antara lain: (a) isi kebijakan menyangkut penetapan skala prioritas yang lebih terukur, (b) penyampaian informasi yang akurat kepada operator SIMPEG, (c) dukungan legalitas pelaksana, dan pembagian potensi terkait dengan komitmen pelaksana program maupun pengguna program SIMPEG ber- basis web di pemerintah Kabupaten Badung.
Berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan, maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten  Badung,  agar  dapat  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  pelaksanaan  program  SIMPEG  berbasis web. Dimensi kuantitas menyangkut tentang dukungan SDM, alokasi dana, dan fasilitas pendukung yang me- madai. Dimensi kualitas terkait dengan pengangkatan/penunjukan SDM pelaksana, dan kapasitas maupun mutu program  sehingga  mampu  memberikan  pelayanan  yang  lebik  baik  di  bidang  SDM  yang  dimiliki.  Kepada Pelaksana program terutama BKPSDM dapat meningkatkan komitmen, tanggung jawab pengelolaan, dan pen- dataan  administrasi  kepegawaian  secara  optimal  sehingga  mampu  meningkatkan  kinerja  lembaga.  Kepada masyarakat,  agar  dapat  menfaatkan  program  ini  (mengakses)  guna  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan terkait dengan keadaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Badung.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M. Khoirul. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, SIMDA . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Anderson, James E. 2005 . Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta : Andi Offset.
Abdul  Wahab,  S..  2008, Analisis  Kebijaksanaan  :  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara , Bumi Aksara, Jakarta.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung : CV. Afabeta.
Dunn, William N.. 2003. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya.
Edward III, George C. 1980. Implementing Publik Policy . Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 38
Efendy, Onong Uchjana. 2009, Dimensi-Dimensi Komunikasi, Bandung: Remadja Karya.
Indrajit,  Richardus  Eko,  et  all..  2004. Electronic  Government  :  Strategi  Pembangunan  dan  Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital. Yogjakarta : Andi Offset.
Jogiyanto. 2001. Analisis dan Desain, Sistem  Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis . Yogyakarta : Ansi Offset.
Kadir, Abdul.  2003. Pengenalan Sistem Informasi . Yogyakarta : Andi Offset.
Muhajir. 1992. Analis Data Kualitatif. Diterjemahkan T.R. Rohidi. Jakarta : UIPres McLeod  Jr.,  Raymond.  1995. Management  Informtion  System,  A  Study  Of  Computer-Based  Information System. 6 th Edition, New Jersey : Prentice - Hall inc.
Moleong, Lexy J.. 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung  : Remaja Rosdakarya.
Nugroho. 1987. Metode Penelitian Survey, Lembaga Penelitian. Jakarta : Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Nasikun.  2007, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Priyanto, Eko. 2008. Pengantar Sistem Informasi Manajemen Pegawai. http://www.gecko.web.id/implement  asi - ti/pengantar - sistem - informasi - manajemen - pegawai/  diakses  tangal  14 Desember 2018.
Siagian, Sondang P. 1981. Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan . Jakarta : Gunung Agung.
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik . Jakarta : Sinar Grafika.
Susanto, Azhar. 2004. Sistem Informasi Manajemen . Bandung : Linggar Jaya.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,Kuantitatif,  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta.
Winarno, Budi. 2012. Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik .  Yogyakarta : CAPS.
Dokumen - dokumen
Undang - undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai De- partemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah :
Instruksi  Presiden  Nomor.  3    Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E  – Government.
--------------. 2000. Modul Pembekalan SIMPEG. Departemen Dalam Negeri.