## PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK PADA ORGANISASI KEPEMIMPINAN SISWA “LKS” KOTA PALEMBANG MELALUI APLIKASI LAPOR

## INCREASING PUBLIC PARTICIPATION IN THE PALEMBANG CITY "LKS" STUDENT LEADERSHIP ORGANIZATION THROUGH THE LAPOR APPLICATION
Muhammad Qur’anul Kariem * , Ahmad Naufal Fahrezi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri *Email: mquranul@uigm.ac.id (Diterima 14-02-2023; Disetujui 14-03-2023)

## ABSTRAK
Partisipasi publik yang rendah di masyarakat menjadi hal yang selalu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pelajar sebagai generasi muda menjadi pihak yang harus didorong sebagai pioneer untuk dapat meningkatkan partisipasi  publik.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pelatihan  ini  adalah  metode  sinkronus  yang dilakukan secara daring. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pelajar SMA tentang urgensi partisipasi publik bagi pemerintahan serta peningkatan keterampilan penggunaan aplikasi “LAPOR”, hal tersebut menjadi modal awal yang berdampak pada peningkatan partisipasi publik pelajar SMA.
Kata kunci: Partisipasi, LAPOR, Pemerintah

## ABSTRACT
Low public participation in society is something that always gets the spotlight from various parties. Students as  the  younger  generation  are  parties  who  must  be  encouraged  as  pioneers  to  be  able  to  increase  public participation. The method used in this training activity is a synchronous method that is carried out online. The result of this community service activity is that there is an increase in the knowledge of high school students about the urgency of public participation for the government and an increase in the skills of using the "LAPOR" application,  this  is  the  initial  capital  that  has  an  impact  on  increasing  public  participation  of  high  school students.
Keywords: Partisipation, LAPOR, Government

## PENDAHULUAN
Partisipasi  publik  merupakan  bagian  penting  untuk  mewujudkan  tata  Kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Partisipasi  publik  akan  menjadi  input  bagi pemerintahan  sehingga  dapat  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  secara  optimal. Menurut  Ombudsman  Republik  Indonesia,  partisipasi  publik  masyarakat  masih  rendah karena disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu pertama standar pelayanan yang dirumuskan tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  kedua  sarana  pengaduan  tidak  dimiliki  oleh instansi,  ketiga  adalah  tindaklanjut  yang  masih  minim  dari  aduan  masyarakat,  keempat adalah masyarakat memiliki ketakutan apabila dianggap salah melapor (ombudsman.go.id, 2020).  Oleh  karena  itu,  partisipasi  publik  harus  didorong  agar  masyarakat  dapat mendapatkan timbal balik ( feedback ) yang seimbang. Kelompok pemuda, terutama pelajar, menjadi  bagian  strategis  dari  masyarakat  yang  harus  didorong  agar  dapat menyampaikan
partisipasi  dengan  baik.  Pelajar  memiliki  kemampuan  dasar  yang  baik  yaitu  penggunaan teknologi informasi sebagai modal awal agar dapat berperan untuk berpartisipasi.
Mono & Samaloisa (2022) dalam artikelnya menyatakan bahwa pemerintah berhasil mendorong  peningkatan  partisipasi  masyarakat.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa partisipasi  masyarakat  menjadi  sangat  penting  untuk  terus  didorong  bagi  pemerintahan. Untuk  menumbuhkan  partisipasi  publik  diperlukan  proses  dan  waktu  yang  tidak  instan, komitmen  pemerintah  menjadi  jaminan  penting  untuk  hal  tersebut.  Firdaus  (2020)  juga menekankan pentingnya penguatan partisipasi publik sebagai upaya untuk menekan korupsi. Hasil  penelitian  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  bahwa  partisipasi  publik menempati titik strategis dalam pemerintahan. Artikel yang ditulis oleh Sururi (2019) juga menyatakan untuk mendapatkan mencapai keberhasilan tingkat partisipasi publik, harus ada pengembangan dan pendekatan sumber daya lokal serta kemandirian masyarakat.
Kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat yang baik, akan dapat mewujudkan partisipasi publik, tidak hanya pada peningkatan kapasitas pemerintah, namun peran serta masyarakat  menjadi  bagian  penting  yang  tidak  dapat  dipisahkan  (Parlindungan,  2019). Artinya  bahwa,  tanggungjawab  untuk  meningkatkan  partisipasi  publik  harus  berimbang dalam  dua  sisi,  dimana  selama  ini  dianggap  pemerintah  lah  yang  harus  paling bertanggungjawab apabila partisipasi publik minim.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ruhana  (2019)  menemukan  bahwa  partisipasi  yang cenderung  diminati  oleh  masyarakat  adalah  partisipasi  kolaboratif  dan  pemberdayaan dengan aktor yang berkolaborasi dengan publik, hal ini akan membuat pemerintah nyaman dan  juga  dapat  mengakomodasi  aspirasi  publik  untuk  menciptakan  demokratisasi  yang bertujuan memperkuat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian  di  atas,  bahwa  partisipasi  publik  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam pembangunan pemerintahan.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik  di  pemerintah  Kota  Palembang,  tentunya terdapat berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Minimnya partrisipasi publik di  masyarakat  menjadi  hal  yang  kurang  baik  bagi  optimalisasi  dan  evaluasi  kinerja pemerintah. Pelajar SMA/SMK di Kota Palembang yang merupakan bagian dari generasi muda  perlu  dituntut  untuk  dapat  meningkatkan  partisipasi  publik.  Sebagian  dari  pelajar- pelajar terbaik di Kota Palembang tergabung dalam Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) Kota Palembang yang merupakan binaan dari pemerintah. Pelajar khususnya yang tergabung dalam organisasi LKS Kota Palembang, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam meningkatkan  partisipasi  publik,  namun  faktor  minimnya  pengetahuan  dan  keterampilan
untuk  menyampaikan  partisipasi  menjadi  hal  yang  perlu  ditingkatkan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  peningkatan  partisipasi  publik  pelajar  SMA/SMK  di  Kota  Palembang  salah satunya melalui Pelatihan Aplikasi Lapor untuk Pemerintah Kota Palembang.

## BAHAN DAN METODE
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan bekerjasama dengan Pengurus Besar Ikatan Keluarga  Alumni  Latihan  Kepemimpinan  Siswa  (PB  IKA LKS)  Kota  Palembang. Metode yang digunakan adalah dengan metode sinkronus yang dilaksanakan secara daring (online) dengan menggunakan aplikasi CloudXMeeting dengan sistem ceramah, tanya jawab dan  praktik.  Pelatihan  dilakukan  oleh  pemateri  kepada  31  peserta  dari  siswa-siswi  dari berbagai  SMA/SMK  Kota  Palembang  yang  tergabung  dalam  LKS  Kota  Palembang. Pelatihan dilakukan dengan cari melalui penyampaian materi dasar terkait dengan filosofi dan urgensi partisipasi publik kepada pemerintah kota Palembang, dan dilanjutkan praktik penggunaan aplikasi lapor aplikasi, pada pilihan menu pengaduan dan aspirasi.
Alat  ukur  yang  digunakan  untuk mengukur  tingkat  keberhasil  dari  pelatihan yang dilaksanakan yaitu menggunakan google form dengan sistem pemberian pre-test sebelum penyampaian  materi  dan  dilanjutkan  dengan  pemberian post-test setelah  penyampaian materi  oleh  narasumber.  Hasil  dari pre-test dan post-test akan  diperbandingkan  apakah terdapat  peningkatan  pengetahuan  terkait  dengan  pelayanan  publik  serta  peningkatan keterampilan terkait dengan penggunaan aplikasi lapor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peserta  pelatihan  dari  siswa-siswi  SMA/SMK  yang  tergabung  dalam  Latihan Kepemimpinan  Siswa  (LKS)  Kota  Palembang  pada  awalnya  menyatakan  48,4%  bahwa partisipasi  publik  sangat  penting.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  kesadaran  pelajar  akan partisipasi publik sesungguhnya telah mencapai taraf yang cukup baik, namun data ini juga belum menunjukkan angka mayoritas untuk menempatkan partisipasi publik sebagai sesuatu yang  sangat  penting.  Pada  indikator  terkait  dengan  pengetahuan  pelajar  tentang  bentuk partisipasi  publik,  sebesar    60%  menyatakan  kurang  mengetahui,  dan  6,7%  menyatakan tidak  mengetahui.  Apabila  dua  hasil  ini  digabung,  terdapat  66,7%  pelajar  yang  belum memiliki pengetahuan terkait dengan apa saja bentuk partisipasi publik.
Angka  tersebut  sangat  tinggi  (mayoritas)  dan  sesungguhnya  mencerminkan  kondisi yang tidak ideal. Ketidaktahuan pelajar terkait dengan bentuk partisipasi publik dikonfirmasi dengan  data  minimnya  pelajar  yang  pernah  menyampaikan  aspirasi  dan  atau  pengaduan.
Hanya  36,7%  pelajar  pernah  menyampaikan  aspirasi  dalam  berbagai  bentuk,  dan  hanya 25,8% pelajar yang pernah menyampaikan pengaduan.
Lebih rendahnya pelajar yang pernah menyampaikan pengaduan daripada yang pernah menyampaikan menjadi masalah yang harus diselesaikan. Penyampaian pengaduan memang membutuhkan  usaha  yang  lebih  daripada  penyampaian  aspirasi,  stigma  negatif  terhadap pelapor akan adanya ancaman atau intimidasi menjadi faktor penyebab hal tersebut.
Ditinjau dari aspek keinginan pelajar untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan, terdapat total 80,6% menyatakan keinginan mereka.  Namun,  berdasarkan  data yang telah diuraikan di atas, pelajar yang pernah menyampaikan aspirasi ataupun pengaduan hanya di bawah  40%.  Artinya  masih  terdapat  kesenjangan  yang  cukup  tinggi  dari  pelajar  yang berkeinginan  untuk  menyampaikan  aspirasi  ataupun  pengaduan  dengan  yang  dapat mengimplementasikan keinginannya tersebut. Hal itu dilatarbelakangi oleh faktor minimnya pengetahuan  pelajar  SMA/SMK  untuk  menyampaikan  keinginannya  tersebut.  Kondisi tersebut juga dikonfirmasi melalui data yang menunjukkan bahwa sebanyak 64,5% pelajar kurang  mengetahui,  dan  16,1%  pelajar  tidak  mengetahui  tata  cara  untuk  menyampaikan aspirasi dan pengaduan.

## Gambar 1. Diagram Hasil mayoritas pelajar tidak mengetahui tata cara menyampaikan aspirasi dan pengaduan
Pelajar SMA/SMK yang tergabung pada LKS Kota Palembang juga meyakini bahwa dengan menyampaikan aspirasi dan pengaduan akan membuat pemerintah kota Palembang semakin baik, hal ini dibuktikan dengan data responden sebesar 90% (gabungan data sangat setuju  dan  setuju).  Artinya  bahwa  kesadaran  akan  menyampaikan  partisipasi  publik sesungguhnya  sudah tinggi,  dan juga  persepsi  bahwa  hal tersebut  dapat membuat  kinerja pemerintah  semakin baik.  Pada  konteks  pengetahuan  pelajar  mengenai  web  atau  aplikasi LAPOR  sebagai  sarana  untuk  menyampaikan  aspirasi  maupun  pengaduan,  pelajar SMA/SMK  yang  tergabung  pada  LKS  Kota  Palembang  menyatakan  bahwa  93,4%  tidak mengetahui terkait aplikasi tersebut, dan yang mengetahui hanya ada pada persentase 6,7%.
Data ini kembali mengkonfirmasi bahwa rendahnya pelajar SMA/SMK yang pernah menyampaikan  aspirasi  dan  pengaduan  dikarenakan  pada  umumnya  mereka  tidak mengetahui saluran  tersebut,  seperti  halnya aplikasi  LAPOR  Kondisi  ini menjadi  catatan yang kurang positif, mengingat LAPOR merupakan web dan aplikasi resmi yang dikelola oleh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  menjadi  penanggungjawab  di  setiap pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  diperparah  dengan  minimnya  pengetahuan  pelajar SMA/SMK yang memahami cara untuk menyampaikan aspirasi pengaduan melalui aplikasi LAPOR,  dimana data menunjukkan sebesar  93,3%  responden  tidak  mengetahui  tata cara penggunaannya.  Aplikasi  LAPOR  yang  belum  banyak  dikenal  oleh  pelajar  berkorelasi dengan tingkat pengetahuannya untuk menggunakan aplikasi tersebut yang masih minim.
Maka dari itu, pelatihan penggunaan aplikasi LAPOR kepada pelajar SMA/SMK yang tergabung di LKS Kota Palembang menjadi sangat penting, mengingat dari berbagai uraian data yang dihimpun melalui pre-test menunjukkan hasil yang kurang positif. Peningkatan partisipasi  publik siswa SMA/SMK  melalui  pelatihan aplikasi  LAPOR  dilakukan  dengan metode sinkronus secara daring melalui aplikasi CloudXMeeting.
Pemateri  menyampaikan  materi  mengenai  urgensi  partisipasi  publik  dalam  negara demokrasi, dimana partisipasi publik  yang tinggi dapat berdampak pada optimalisasi dan evaluasi kinerja pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi, terkhusus di kota Palembang. Pemateri  juga  menyampaikan  berbagai  contoh  studi  kasus  dalam  pelayanan  publik  dan pembangunan yang membutuhkan partisipasi publik. Sebagai contoh terkait kasus pelayanan publik, pelayanan pembuatan KTP Elektronik yang menurut peraturan perundang-undangan gratis  atau  tidak  dikenakan  biaya  pelayanan,  namun  seringkali  terdapat  pungutan  liar (pungli)  dalam  mendapati  pelayanan  tersebut  dengan  berbagai  dalih  dan  alasan.  Sebagai contoh  terkait  kasus  pembangunan,  apabila  tahun  tidak  mendapatkan  penanganan  dan mengakibatkan  banyak  masalah,  masyarakat  dapat  menyampaikan  aspirasi  untuk pembangunan jalan tersebut.
Pada  sesi  terakhir,  pemateri  memperkenalkan  mengenai  aplikasi  LAPOR  langsung melalui  web,  serta  memberikan  penjelasan  terkait  penyampaian  aspirasi  dan  pengaduan melalui aplikasi tersebut. Setelah itu, diadakan sesi tanya jawab yang dinamis dari pemateri dan peserta, dan mengisi formulir post-test untuk mengukur hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.  Hasilnya,  terdapat  peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  pada  beberapa indicator  yang  telah  ditetapkan.  Pertama,  terdapat  peningkatan  kesadaran  para  pelajar SMA/SMK  yang  tergabung  dalam  LKS  Kota  Palembang,  yang  menyatakan  bahwa partisipasi  publik  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting,  dimana  sebelum  pelatihan
dilakukan yang menganggap hal  tersebut sangat penting hanya sebesar 48,4% meningkat menjadi 81,8%, atau terdapat peningkatan sebesar 33,4%.
Pada indikator selanjutnya, 66,7% pelajar yang sebelumnya tidak mengetahui bentuk partisipasi publik, persentase ketidaktahuannya menurun cukup signifikan menjadi 18,2%. Artinya  bahwa  pelajar  mulai  mengetahui  bentuk-bentuk  dari  partisipasi  publik.  Kondisi tersebut  secara  langsung  juga  mempengaruhi  keinginan  pelajar  untuk  menyampaikan aspirasi  dan  pengaduan.  Terdapat  peningkatan  pelajar  yang  sangat  ingin  menyampaikan aspirasi dan pengaduan, dari sebelumnya 25,8% menjadi 31,8%.
Data selanjutnya menunjukan terdapat peningkatan pengetahuan siswa terkait dengan tata cara menyampaikan aspirasi dan pengaduan, dari yang hanya 19,4% menjadi 77,3% atau meningkat sangat signifikan yaitu 57,9%. Peningkatan pengetahuan siswa terkait tata cara penyampaian  aspirasi  dan  pengaduan  menjadi  sangat  penting  karena sebagai  modal  awal untuk menyampaikan partisipasi publik yang baik. Indikator lain, terkait dengan persepsi siswa bahwa partisipasi publik dapat membuat pemerintah kota Palembang semakin baik, juga  mengalami  peningkatan.  Sebelumnya  hanya  terdapat  33,3%  responden,  setelah pelatihan meningkat menjadi 54,5%.
Aplikasi  LAPOR  yang  sebelumnya  mayoritas  tidak  dikenali  oleh  pelajar,  terdapat peningkatan yang sangat signifikan sebesar 70,6%. Hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi terkait  dengan aplikasi  LAPOR  harus  terus  dilakukan  karena  minimnya  informasi  terkait dengan  hal  tersebut  di  kalangan  pelajar  SMA/SMK.  Pada  indikator  terakhir,  sebelum mengikuti pelatihan hanya terdapat 6,7% pelajar yang mengetahui  dan memahami tata cara penyampaian aspirasi dan pengaduan melalui aplikasi LAPOR. Setelah mengikuti pelatihan, keterampilan  siswa  untuk  menggunakan  aplikasi  tersebut  menjadi  lebih  baik,  dengan persentase 77,3%. Hal ini berarti pelatihan yang dilakukan secara umum dapat memberikan dampak keterampilan untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui aplikasi LAPOR yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pelatihan  penggunaan  aplikasi  LAPOR  pada  pelajar  SMA/SMK  yang  tergabung  di LKS Kota Palembang terbukti efektif untuk memberikan pengetahuan dasar terkait dengan urgensi  partisipasi  publik  dalam  pemerintahan. Selain  itu,  pelajar yang  sebelumnya  tidak mengenali  dan  memahami  aplikasi  LAPOR  dan  tata  cara  penggunaannya,  meningkat signifikan  keterampilannya  untuk  hal  tersebut.  Pengetahuan  tentang  urgensi  partisipasi
publik  bagi  pemerintahan  serta  keterampilan  penggunaan  aplikasi  LAPOR  akan  dapat memberikan dampak pada peningkatan partisipasi publik siswa.
Saran untuk pengabdian ini bahwa, pelajar yang tergabung pada LKS Kota Palembang yang telah mendapatkan pelatihan terkait dengan aplikasi LAPOR, hendaknya dapat menjadi pelopor bagi pelajar lainnya untuk dapat secara bersama-sama meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab untuk pembangunan daerah melalui partisipasi publik

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Indo  Global  Mandiri  yang  telah mendanai  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  serta  kepada  mitra  Ikatan  Keluarga Alumni (IKA) Latihan Kepemimpinan Siswa Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Firdaus, F. R. (2020). Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(3), 282- 293.
Menumbuhkan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengawasan  Pelayanan  Publik. https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--menumbuhkan-partisipasi- masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik
Mono, A., & Samaloisa , R. . (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan  Condongcatur  Kapanewon  Depok  Kabupaten  Sleman.  TheJournalish: Social and Government, 3(2), 113-121. https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.259
Parlindungan, R. (2019). Partisipasi Publik Dalam Proses  Kebijakan Di Masa Reformasi. Jurnal Trias Politika, 3(1), 10-21.
Ruhana,  A.  S.  (2019).  Demokratisasi  Partisipasi  Publik  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan Umat Beragama. Dialog, 42(2), 125-134.
Sururi,  A.  (2019).  Inovasi  Kebijakan  Partisipasi  Publik  Dalam  Pengelolaan  Dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan  Cikande  Kabupaten  Serang).  Jurnal  Administrative  Reform,  6(3),  110- 121.