## POLITIK HUKUM PEMERINTAH  KOLONIAL TERHADAP PERADILAN AGAMA

## Dri Santoso
STAIN Jurai Siwo Metro Abstract
Holand  kingdom  government  delegation  is  Vereenigde  oost indische compagnie (VOC) has been  sent to Nusantara Islands at XVI century, has goal: The first as trade mission and get result of plantation, the comodity with hight price in europe at the time. The other goal of their mission are to  colonialize new territory as market of result industry and as resource to develope holand kingdom, beside it there is  hidden mission to spread kristen relegion.
To realize of their goal have been arrangged strategy , strategy is used to break people againt. Like stratgy with aply syariah (Islamic Law)  in  all  aspec  of    life,    this  policy  has  based  on  receptio  in complexu  theory . this strategy has suxesful l  and has been acept by ellite local Muslim. and than becouse of anxious at Pan Islamisme Movement  in  Turky  will  Influence  Nusantara  Muslim.  Holand Kigdom  Government  change  their  political  law  with  limitation  in many  aspec.  For  example  limitation  Absholue  competension  in Relegious  court.  The  policy  is  based  receptie  theory  of  Snauckh Hugronje.  So  is  clear  that  all  of  political  law  of  holand  colonial  or Hindia Belanda at Relegious court  to colling down muslim againts with soft politik or other way.
Keywords : Law, Government, Religious courts

## A. Pendahuluan
Pada  Abad  XVI  Pemerintah  Kerajaan  Belanda mengirimkan  VOC  ( Vereenigde  Oostindische  Compagnie )    sebagai delegasi  dagang  ke  kepulauan  Nusantara  dengan  tugas  utama mendapatkan hasil bumi terutama rempah-rempah.  pada tahun 1596  VOC  Mendarat  di  Banten,  dengan  tujuan  untuk memperoleh barang dagangan yang saat itu banyak dicari orang Eropa  karena  harganya  mahal,  yaitu  rempah-rempah.  Motivasi kedatangan  VOC  di  Indonesia  ternyata  tidak  semata-mata  di dorong  untuk  berdagang,  akan  tetapi  punya  tujuan  lain  yaitu politik  dan  agama. 1 Secara  politik  kedatangan  belanda  adalah sebagai  kepanjangan  kolonialisme  yakni  mengusai  wilayah Nusantara  sebagai  wilayah  jajahanya  untuk  dikeruk  kekayaanya dan  di  jadikan  pasar  bagi  hasil  industrinya.  Sedangkan  misi agama  yang  dijalankan  adalah  menyebarkan  agama  Kristen  ke Indonesia.
Pada  saat  VOC  datang  Ke  Nusantara,  wilayah  ini merupakan  wilayah  berkebudayaan  tinggi,  di  mana  sebelumnya sudah  banyak  berdiri  kerajaan-kerajaan  besar,  baik  kerajaan- kerajaan  Hindu  dan  Budha,  maupun  kesultanan  Islam  sebagai realitas yang terjadi pada saat itu, mungkin kondisinya berbeda dengan  koloni-koloni  lain  sebagaimana  di  benua  Afrika, Amerika maupun Australia yang penduduknya masih primitif. Pada  abad  XVI  wilayah  Indonesia  berada  di  bawah kekuasaan  beberapa  kesultanan  Islam,  dengan  infrasruktur politik  yang  mapan,  di  mana  ajaran  Islam  di  jalankan  dalam segala bidang termasuk di dalamnya peradilan Agama.
Di  kerajaan  Mataram  Islam  di  kenal  dengan  Pengadilan Surambi,  karena  dilaksanakan  di  serambi  Mesjid.  Wewenang peradilan  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  perkara  perdata  tetapi juga berwenang mengadili perkara pidana. Di Kerajaan aceh di kenal  istilah  Keucik,  Balai  Hukum  Mukim,  Panglima  Sagi  dan Mahkamah Agung, yang memiliki kewenaangan berjenjang baik perdata  maupun  pidana.  Selanjutnya  peradilan  agama  yang
1 Abdul  Halim, Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal,46
memiliki  kewenangan  yang  serupa  sebagaimana  terdapat  di Kesultanan Priangan, Kesultanan Banten, Kesultanan Goa dan Kesultanan-Kesultanan lain di Indonesia. 2
Melihat  kenyataan  yang  di  hadapi  merupakan  masyarakat yang  memiliki  kebudayaan  yang  tinggi  selama  ber  abad-abab, Pemerintah Kerajaan Belanda menyadari bahwa kondisi tersebut tidak dapat ditaklukan dengan mudah, baik dengan cara politik maupun  militer,  oleh  karena  itu  dikirimlah  para  sarjana  untuk melakukan penelitian dan merumuskan langkah kebijakan yang tepat, sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
Politik  Hukum  atau  kebijakan  Pemerintah  Kerajaan Belanda  di  ambil  atas  dasar  masukan  dari  para  ahli,  baik  ahli hukum,  kebudayaan,  politik  dan  lainnya  yang  dikirim  ke Nusantara,    bermuara  pada  pertimbangan-pertimbangan  dalam membuat  peraturan  perundangan  yang  diberlakukan  di antaranya dengan membentuk Peradilan Agama (PA) di wilayah jajahanya  yang  selanjutnya  di  kenal  dengan  Hindia  Belanda, Peradilan  Agama  yang  dibentuk  oleh  Hindia  Belanda  kini menjadi  bagian  dari  sitem  hukum  nasional  dan  bernaung  di bawah  pembina  administratif  maupun  pembina  yustisial Mahkamah Agung.
Seolah  ingin  melepaskan  diri  dari  kungkungan  politik hukum  Hindia  Belanda,  Peradilan  Agama  waktu  demi  waktu mengalami perkembangan  ke arah yang positif, kini  di samping statusnya  yang  sejajar  dengan  dengan  Peradilan  lain  di Indonesia,  sumber  hukumnya  juga  jauh  mengalami  perubahan, dengan  lahirnya  beberapa  undang-undang  tentang  Peradilan Agama  sebagai  sumber  hukum  formal,  dalam  hukum  material, waulupun  belum  ada  kodifikasi  terhadap  hukum  material peradilan Agama. Akan tetapi lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan  beberapa  Undang-undang,  seperti  undang-undang  tentang zakat,  wakaf  dan  haji,  merupakan  indikasi  terhadap  arah perkembangan yang positif Peradilan Agama.
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  politik  hukum suatu  rezim  berperan  besar  dalam  mempengaruhi  keberadan Peradilan Agama, dengan demikian menarik untuk mengetahui
2 Ibid , hal38-45
politik  hukum  kolonial  Belanda,  karena  sebagai  pihak  yang mula-mula  mendirikan  peradilan  agama  yang  sampai  saat  ini masih  terasa  pengaruhnya,  terutama  dalam  hal  kompetensi absolutnya terhadab Peradilan Agama.
Tulisan  ini  akan  mengkaji  politik  hukum  yang  di  tempuh pemerintah  kerajaan  Belanda  dalam  membentuk  Peradilan Agama.

## B. Pembahasan
1. Politik Hukum Kolonial Era VOC
Hukum  Islam  lahir  di  Indonesia  yaitu  sejak datangnya Islam ke Indonesia, jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang. 3 Hingga saat ini masih terdapat perbedaan  pendapat  terkait  kapan  datangnya  Islam  ke Indonesia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi, hal ini didasarkan pada adanya pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia dan India yang sudah sampai ke kepulauan Nusantara.  Pendapat  lain  menyatakan  bahwa  Islam masuk ke Indonesia yaitu pada Abad ke-13 Masehi, hal ini  ditandai  adanya  masyarakat  muslim  di  Samudera Pasai,  Perlak  dan  Palembang.  Sementara  di  Jawa terdapat makam Fatimah Binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 475 H atau 1082 M, dan makam- makam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13. Hal ini merupakan  bukti  perkembangan  komunitas  Islam termasuk  di  pusat  kekuasaan  Hindu  Jawa  ketika  itu, yakni Majapahit.
Pada akhir abad ke enam belas atau tepatnya tahun 1596,  organisasi  perusahaan  Belanda  bernama Vereenigde  Oostindische  Compagnie  atau  yang  lebih dikenal  dengan  sebutan  VOC,  merapatkan  kapalnya  di pelabuhan  Banten,  Jawa  Barat.  Maksud  kedatangan VOC  semula  untuk  berdagang,  namun  kemudian
3 Sirajuddin, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Cet.1,  (Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2008), hal, 69
berubah  untuk  menguasai  kepulauan  Indonesia.  Untuk mencapai  maksud  tersebut,  Pemerintah  Belanda memberi kekuasaan kepada VOC ( Vereenigde Oostindische Compagnie )  untuk  mendirikan  benteng-benteng  dan mengadakan  perjanjian  dengan  raja-raja  Indonesia. Karena  hak  yang  diperolehnya  itu,  VOC  mempunyai dua  fungsi  yaitu  pertama  sebagai  pedagang  dan  kedua sebagai badan pemerintahan. 4
Sebagai    usaha  memantapkan  pelaksanaan  kedua fungsi itu, VOC mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Untuk itu di daerah-daerah yang dikuasainya, VOC  membentuk  badan-badan  peradilan  untuk Indonesia.  Namun,  oleh  karena  susunan  badan peradilan  yang  disandarkan  pada  hukum  Belanda  itu, tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  pada  praktiknya, sebagai upaya untuk menghindari perlawanan dari umat Islam,    maka  VOC  membiarkan  lembaga-lembaga  asli yang  ada  dalam  masyarakat  berjalan  terus  seperti keadaan  sebelumnya.  Misalnya,  karena  di  kota  Jakarta dan sekitarnya hukum Belanda yang dinyatakan berlaku tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  VOC  terpaksa  harus memperhatikan  hukum  yang  hidup  dan  diikuti  oleh rakyat  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Dalam Statuta Jakarta tahun 1642 disebutkan, bahwa mengenai kewarisan  orang  Indonesia  yang  beragama  Islam  harus dipergunakan  hukum  Islam  yakni  hukum  yang  dipakai oleh rakyat sehari-hari. 5
Pada  waktu  VOC  pertama  kali  menguasai Indonesia,  mereka  kurang  menghiraukan  agama  dan kebudayaan  bangsa  Indonesia.    Akan  tetapi    Setelah kekuasaan VOC  diambil oleh kerajaan Belanda abad ke- 18,  barulah  ada  perhatian  Belanda  kepada  kehidupan kebudayaan dan agama. Belanda selalu kuatir dan curiga terhadap  perkembangan  Islam  di  Indonesia  terutama karena ada gerakan Panislamisme yang berpusat di Turki
4 Abdul Halim, Op.Cit ., hal.46
5 Sirajudin, hal, 103
semasa  kekuasaan  Usmaniyah  di  Istambul.  Pemerintah Kerajaan  Belanda  mengalami  perlawanan  politik  dan militer  dari  kesultanan-kesultanan  dan  pemimpin- pemimpin  ummat  Islam  di  daerah-daerah  Indonesia, terutama  sepanjang  abad  ke-19  dan  yang  terakhir  pada tahun 1903, jadi sudah masuk abad ke-20 bahkan pada tahun  1908  di  Sumatera  Barat  terjadi  lagi pemberontakan rakyat muslimin terhadap Belanda. Oleh karena  itu,  Belanda  memperhatikan  psikologi  massa antara lain dengan membiarkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. 6
Pada waktu VOC diberi kekuasaan oleh pemerintah Belanda  untuk  mendirikan  benteng-benteng  dan mengadakan  perjanjian-perjanjian  dengan  raja-raja kepulauan  Indonesia,  VOC  membentuk  badan-badan peradilan  khusus  pribumi  di  daerah  kekuasaannya. Dalam  Statuta  Batavia  tahun  1642  disebutkan,  bahwa mengenai  soal  kewarisan,  orang  Indonesia  yang beragama  Islam  harus  dipergunakan  hukum  Islam. Sehubungan dengan hal ini, VOC meminta D.W Freijer menyusun  suatu  compendium  yang  berisi  hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Conpendium tersebut kemudian  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa yang  terjadi  antara  umat  Islam  di  daerah-daerah  yang dikuasai  oleh  VOC.  Kitab  hukum  tersebut  terkenal dengan nama Compendium Freijer. 7
Di samping Compendium Freijer, pada masa VOC juga muncul kitab hukum Mogharraer (Moharrar) untuk Pengadilan  Negeri  Semarang.  Kitab  ini  adalah  kitab perihal hukum-hukum Jawa yang dialirkan dengan teliti dari  kitab  hukum  Islam  moharrar  yang  didalamnya merupakan kumpulan hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum  anak  negeri  yang  dipergunakan  oleh  Landraad
6 Saidus  Syahar, Asas-Asas  Hukum  Islam ,  (Bandung,  Alumni,  1996), hal, 133-134 7 Ahmad  Roestandi  dan  Muchyidin  Efendi ,  Komentar  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal 103
(pengadilan  negeri)  Semarang  dalam  memutuskan perkara  perdata  dan  pidana  yang  terjadi  dikalangan rakyat setempat. 8
Organisasi  VOC  pada  tanggal  31  Desember  1799 dibubarkan  karena  mengalami  kebangkrutan.  Setelah kekuasaan  VOC  berakhir  kemudian  digantikan  oleh Belanda  yang  mana  sikap  Belanda  berubah  ubah terhadap  hukum  Islam,  kendati  perubahan  itu  terjadi secara  perlahan-lahan.  Tetapi  tujuan  utama  pemerintah kolonial  belanda  di  Nusantara  tidak  mengalami perubahan  yaitu:  Pertama,  menguasai  kepulauan Nusantara  sebagai  wilayah  yang  memiliki  sumber  daya alam  yang  sangat  melimpah  terutama  hasil  perkebunan seperti:  lada,  pala,  cengkih,  kopi  cokelat  dan  lain-lain. Kedua,  menghilangkan  pengaruh  Islam  dari  sebagian besar  orang  Islam  dengan  proyek  kristenisasi.  Ketiga, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan  politik  hukum  yang  sadar  terhadap  Indonesia. Maksudnya,  Belanda  ingin  menata  dan  mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. 9
Tujuan utamanya dari politik hukum Pemerintah hindia Belanda  adalah:  Memperoleh  sebanyak-banyak  hasil bumi  Indonesia  terutama  rempah-rempah  yang merupakan komoditas yang sangat laku di pasar Eropa, memisahkan  Penduduk  kepulauan  Nusantara  dengan ajaran Islam sehingga terlepas dari pengaruh pergerakan Panislamisme  maupun  gerakan  pembaharuan  Islam lainnya, Memberlakukan hukum Belanda sehingga dapat mencabut  rakyat  kepuluan  Nusantara  dengan  akar budayanya.  Selanjutnya  setelah  dapat  ditaklukan  secara ekonomi, agama dan budaya, secara politik akan mudah dikuasai.
Namun  upaya  Belanda  tersebut  mendapat perlawanan  dari  penduduk  pribumi  sebagaimana  yang disampaikan Harry J. Benda bahwa:
8 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit . hal. 56 9 Ibid .,
“Ever  since  the  arrival  of  the  Dutch  East  India  Company  in Southeast Asia at the turn of the seventeenth century, the Dutch had encountered Muslim hostility in Indonesia. Time and again, the consolidation of their expanding power was threatened by local outbreaks  of  Islamic  inspired  resistence,  led  either  by  Indonesian rulers converted to the faith of the prophet or, at the village level, by fanatical ulama, the independent teacher and scribes of Islam”. 10
“Sejak kehadiran Perusahaan hindia Belanda di Asia Tenggara pada abad ke 17, Belanda telah menunjukkan kepada kaum muslimin dengan sifat bersahabat, Seiring berjalannya  waktu,  konsolidasi  dari  pergeseran kekuasaan  yang  mereka  miliki  terancam  oleh pemberontak muslim yang melakukan perlawanan, yang juga  dipimpin  oleh  pemimpin  lokal  yang  beriman  pada nabi, pada level pedesaan, pada ulama yang fanatik, guru dan  cendekiawan  muslim,  yang  mencium  adanya  niat terselubung kolonial dibalik sikap bersahabatnya.
Upaya  pemerintah  untuk  mengubah  hukum  Islam belum dimulai  pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di  zaman  Daendels  (1800-1811).  Di  masa  itu,  secara umum hukum Islam dianggap sebagai hukum asli orang pribumi.  Karena  pendapat  yang  demikian,  Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal hukum  agama  orang  Jawa  tidak  boleh  diganggu  gugat dan hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh kekuasaan Pemerintah Belanda. Di samping itu,  ia  menegaskan  bahwa  kedudukan  para  penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam yaitu hukum asli orang Jawa  dalam  susunan  badan  peradilan  yang  dibentuknya sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara. 11
Ketika  Inggris  menguasai  Indonesia  (1811-1816) keadaan tidak berubah. Thomas S. Raffles yang menjadi
10 Harry  J.  Benda, Chistian  Snauch  Hugronje  and  the  Foundations  of Ducth  Islamic  Policy  in  Indonesia ,  The  University  of  Chicago  Press,
http://www.jstor.org/pss/1876034, 27 Januari 2012.
11 Abdul Halim, Loc. Cit
Gubernur  Jenderal  Inggris  suntuk  kepulauan  Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa hukum yang berlaku dikalangan  rakyat  adalah  hukum  Islam.  Ia  mengatakan “ the koran…. forms the general law of Java .” Namun setelah Indonesia  dikembalikan  oleh  Inggris  kepada  Belanda berdasarkan  konvensi  yang  ditandatangani  di  London pada  tanggal  13  Agustus  1814,  Pemerintah  Kolonial Belanda  membuat  suatu  undang-undang  tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan,
pertanian  dan  perdagangan  dalam  daerah  jajahannya  di Asia.  Undang-undang  ini  mengakibatkan  perubahan  di hampir  semua  bidang  kehidupan  orang  Indonesia, termasuk  bidang  hukum  yang  akan  merugikan perkembangan hukum Islam selanjutnya. 12
Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels  (1800-1811)  dan  sewaktu  Inggris  menguasai Indonesia  (1811-1816)  yang  mana  Thomas  S.  Raffles menjadi  Gubernur  Jendral  Inggris  untuk  kepulauan Indonesia,  hukum  Islam  merupakan  hukum  yang berlaku  bagi  masyarakat.  Pada  masa  itu  hukum  Islam dipergunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  dikalangan  orang  Islam.  Hal tersebut  sibagai  kebijakan  yang  mengakui  realitas  yang ada, di kepulauan Nusantara pada saat itu. Kenyataan di atas  sebagaimana  diakui  oleh  Van  Den  Berg,  yang melahirkan teori  receptio incomplexu  yang menyatakan bahwa  syariat  Islam  secara  keseluruhan  berlaku  bagi pemeluk-pemeluknya.  Sehingga  berdasarkan  pada  teori ini,  maka  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  tahun  1882 mendirikan peradilan agama bagi pemeluk agama Islam, yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. 13
Sesuai  dengan  pendapat  Carel  Frederick  Winter, seorang  ahli  tertua  mengenai  soal-soal  Jawa  Javaichi yang  lahir  dan  meninggal  di  Yogyakarta  (1799-1859),
12 Ibid .,
13 Saidus Syahar. Asas-Asas Hukum Islam , (Bandung, Alumni, 1996), hal. 105-106
Solomon Keuzer (1823-1868) Maha Guru Ilmu Bahasa dan  Ilmu  Kebudayaan  Hindia  Belanda,  terakhir Lodewijke Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), yang dalam tahun 1884 menulis buku Muhammadansch Recht  (asas-asas  hukum  Islam)  menyatakan  bahwa hukum  Islam  diperlukan  bagi  orang-orang  Islam  bumi putera  walaupun  dengan  sedikit  penyimpangan- penyimpangan.
Teori  receptio  in  complexu  ini  yang  mendasari kelahiran Pasal 75 dan Pasal 78  jo, pasal 109 RR. Pasal 75  ayat  (3)  R.R  tersebut  mengatur:  “Apabila  terjadi sengketa  perdata  antara  orang-orang  Indonesia  yang beragama  Islam  oleh  hakim  Indonesia  haruslah diperlakukan  Hukum  Islam  gonsdientig  wetten  dan kebiasaan  mereka.  Sedangkan  dalam  ayat  (4)  Pasal  75 R.R.  disebutkan:  “Undang-undang  agama,  adat  dan kebiasaan  itu  juga  dipakai  untuk  mereka  oleh  Hakim Eropa  pada  pengadilan  yang  Huger  Beroep,  bahwa dalam  hal  terjadi  perkara  perdata  antara  sesama  orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia,  maka  mereka  tunduk  kepada  keputusan hakim  agama  atau  tokoh  masyarakat  mereka  menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.
Menurut  Pasal  109  R.R.  ditentukan  pula: “Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 75 dan Pasal 78 itu berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang  Indonesia,  yaitu  orang-orang  Arab,  Moor, orang  Cina  dan  semua  mereka  yang  beragama  Islam, maupun orang-orang yang tidak beragama.
Menurut  Pasal  7  Rechterlijke  Organisatie ditetapkan:  “Sidang-sidang  pengadilan  negeri  ( landraad ) harus  dihadiri  oleh  seorang  fungsionarie  yang mengetahui  seluk  beluk  agama  Islam,  kalau  yang dihadapkan  itu  tidak  beragama  Islam,  maka  penasehat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu. 14
14 Mohd Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam , Op.Cit , hal 55
Sejalan  dengan  berlakunya  hukum  Islam  itu, pemerintah  Hindia  Belanda  membentuk  pengadilan agama  dimana  berdiri  pengadilan v negeri  dengan Staatsblad  1882  No.  152  dan  153,  kemudian  diiringi terbentuknya  pengadilan  tingggi  agama  (mahkamah syar’iyyah)  yang  berfungsi  sebagai  pengadilan  agama tinggi  banding  dan  terakhir  berdasarkan  Pasal  7  g Staatsblad 1937 No. 610 dan dalam tahun 1937 dengan Staatsblad  1937  No.  638  dan  639  dibentuk  pula peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur  dengan  nama  Pengadilan  Qadhi  Kecil  pada tingkat  pertama  dan  Pengadilan  Qadhi  Besar  untuk tingkat banding dan terakhir.  Pada masa itulah dikenal dengan  masa  Receptio  on  Complexu,  yaitu  suatu  teori yang  menyatakan  bahwa  di  Indonesia  berlaku  hukum Islam, walaupun dengan sedikit penyimpangan. 15
Paham  tentang  teori  Receptio  in  Complexu  pada masa  ini  telah  mempengaruhi  politik  hukum  kolonial belanda dan pada saat  inilah hukum Islam benar benar diakui  berlaku  sebagai  hukum  positif  bagi  masyarakat yang  beragama  Islam  sebagaimana  telah  disebutkan dalam  Pasal  75  ayat  (3)  Regeerings  Reglement  yang menyebutkan  bahwa  apabila  terjadi  sengketa  perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam, oleh hakim  Indonesia  haruslah  diperlakukan  Hukum  Islam gonsdientig  wetten  dan  kebiasaan  mereka.  Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan pengadilan  agama  yang  kemudian  diiringi  dengan terbentuknya  pengadilan  tinggi  agama  (mahkamah syar’iyyah).
Teori Receptio In Complexu ini menjadikan hukum Islam  diakui  dan  berlaku  sebagai  hukum  positif  pada masa  pemerintahan  Hindia  Belanda,  merupakan pemahaman  yang  jujur  dan  obyektif  dalam menggambarkan  tentang  berlakunya  pranata-pranata hukum  yang  berlaku  di  kalangan  penduduk  asli
15 Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarmain Harahap, Op. Cit ., hal,125
nusantara  pada  masa  itu.  Walaupun  pada  dasarnya hukum  Islam  telah  ada  berlaku  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  jauh  sebelum  pemerintah  Hindia Belanda tiba di Indonesia.
2. Teori resepsi dan pembatasan peran hukum Islam Terlepas dari politik hukum yang melatar belakangi kelahiran peradilan Agama, bertujuan untuk melanggenggengkan  kepentingan  Kolonial  Belanda, keberadaan peradilan Agama yang memiliki kewenangan luas, karena di dasarkan pada teori receptio in complexu, cukup di terima oleh umat Islam pada saat itu. Hingga lahirlah teori receptie yang meralat teori sebelumnya.
Teori  receptio  in  complexu  kemudian  ditentang oleh  Van  Vollenhoven  dan  Snouck  Hurgronje  sebagai pencipta  teori  baru  yaitu  teori  receptie  (resepsi)  yang menyatakan  bahwa  hukum  Islam  dapat  diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat.Menurut  pandangan  teori  ini,  untuk  berlakunya hukum  Islam  harus  diresepsi  (diterima)  terlebih  dahulu oleh  hukum  adat.  Oleh  karenanya  menurut  teori tersebut  seperti  hukum  kewarisan  Islam  tidak  dapat diberlakukan  karena  belum  diterima  atau  bertentangan dengan hukum adat. 16
Munculnya  teori  receptie  ini  berpangkal  dari keinginan  Snouck  Hurgronje  agar  orang-orang  pribumi rakyat  jajahan  jangan  sampai  kuat  memegang  ajaran Islam,  sebab  pada  umumnya  orang-orang  yang  kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi  oleh  peradaban  Barat.  Atas  dasar  itulah  ia memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda untuk  mengurus  Islam  di  Indonesia  dengan  berusaha menarik  rakyat  pribumi  (inlander)  agar  lebih  mendekat kepada  kebudayaan  Eropa  dan  pemerintah  Hindia
16 Ibid , hal. 106
Belanda  dengan  menempuh  kebijaksanaan  sebagai berikut : 17 a. Dalam  kegiatan  agama  dalam  arti  yang  sebenarnya (agama  dalam  arti  sempit),  pemerintah  Hindia Belanda  hendaknya  memberikan  kebebasan  secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksankan ajaran agamanya.
b. Dalam  bidang  kemasyarakatan,  pemerintah  Hindia Belanda  hendaknya  menghormati  adat  istiadat  dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  jajahan kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka.
c. Dibidang  ketatanegaraan,  mencegah  tujuan  yang dapat  membawa  atau  menghubungkan  kearah gerakan  Pan  Islamisme  yang  mempunyai  tujuan untuk  mencari  kekuatan-kekuatan  lain  dalam hubungan menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Upaya  sistemik  yang  kemudian  ditempuh  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  sebagai  realisasi  teori receptie  ini  adalah  dengan  berusaha  melumpuhkan  dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara: a. Sama  sekali  tidak  memasukkan  masalah  hudud  dan qishash  dalam  bidang  hukum  pidana.  Mengenai hukum pidana ini telah diunifikasi dengan Wet Boek Van Strafrecht yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (Staatsblad 1915 No. 732).
b. Dibidang tatanegara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut  dihancurkan  sama  sekali.  Segala  bentuk kajian yangberhubungan dengan politik ketatanegaraan (siyasah) dilarang keras. c. Mempersempit  berlakunya  hukum  muamalah  yang menyangkut  hukum  perkawinan  dan  hukum kewarisan.  Bahkan  khusus  untuk  hukum  kewarisan
17 Afdol, Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006  &  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  dikutip  dari  Abdul  Ghofur Anshori, hal. 16
Islam  diupayakan  tidak  berlaku  yang  ditandai  oleh adanya upaya dari pemerintah Hindia Belanda untuk menanggalkan  wewenang  peradilan  agama  dibidang kewarisan  pada  pengadilan  agama  di  Jawa,  Madura dan  Kalimantan  Selatan,  kemudian  kewenangan dibidang  kewarisan  ini  diserahkan  kepada  landraad. Di  samping  itu  juga  terdapat  larangan  penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adatnya. 18
Realisasi  teori  receptie  ini  yaitu  terjadinya perubahan secara sistematis Regeerings Reglement Stbl. 1855  No.  2  menjadi  Wet  Op  De  atau  I.S.  pada  tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) seterusnya dengan Stbl. 1929 No.  221,  dimana  dinyatakan  bahwa  hukum  Islam  tidak lagi  mempunyai  kedudukan  yang  tersendiri.  Hukum Islam  baru  dianggap  berlaku  sebagai  hukum  apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:
a. Norma  hukum  Islam  harus  diterima  terlebih  dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat);
b. Kalaupun  sudah  diterima  oleh  hukum  adat,  norma dan  kaidah  hukum  Islam  itu  juga  tidak  boleh bertentangan  ataupun  tidak  boleh  telah  ditentukan lain  oleh  ketentuan  perundang-undangan  Hindia Belanda. Sejalan dengan perubahan Regeerings Reglement itu menjadi  Indische  Staats  Regeling  oleh  pemerintah Hindia  Belanda  dikeluarkan  pula  Staatsblad  1937  No. 116  yang  membatasi  wewenang  dan  tugas  peradilan agama  yang  semula  berhak  menetapkan  tentang  hal waris,nikah  talak  rujuk  dan  hadlhanah  dan  sebagainya, kemudian  hanya  berwenang  mengadili  sepanjang  yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk saja, di luar itu tidak berwenang.
Adanya  teori  resepsi  yang  menyatakan  bahwa hukum  Islam  dapat  diberlakukan  sepanjang  tidak
18 Moh. Idris Ramulyo, Op.cit . Wewenang Pengadilan Agama Dialihkan Menjadi Wewenang Pengadilan Negeri, hal . 108
bertentangan  dengan  hukum  adat  yang  dalam realisasinya  dikeluarkan  Staatsblad  1937  No.  116  yang membatasi  wewenang  dan  tugas  peradilan  agama menjadikan peranan hukum Islam sangat dibatasi. Pada saat  itu  hukum  Islam  mengalami  kondisi  yang  sangat berat karena harus berhadapan dengan hukum adat dan hukum pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat  itu.Dampaknya  adalah  hukum  Islam  yang  telah berlaku  secara  formal  dipersempit  ruang  geraknya  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  seperti  wewenang menyelesaikan  hukum  waris  yang  sebelumnya  menjadi kewenangan Peradilan Agama
C. Penutup
Politik  Hukum  Pemerintah  Kolonial  Belanda  terhadap keberadaan  peradilan  Agama  dipengaruhi  oleh  tujuan kolonialisme  yaitu,  Sebagai  upaya  persuasif  dalam  meredam perlawanan  umat  Islam  Indonesia,  sehingga  tujuan  murni kolonial Belanda yaitu: Pertama untuk mengekploitasi kekayaan alam  di  Kepulauan  Nusantara  tercapai,  ke  dua  menyebarkan agama  kristen  dengan  cara-cara  simpatik,  ke  tiga  Memperluas wilayah  jajahan  dan  memperpanjang  masa  kekuasaan  dengan perlawanan yang minimal dari penduduk setempat. Hal ini dapat terlihat :
1. Pada  awalnya  pemerintah  Hindia  Belanda  berusaha  untuk merangkul  umat  Islam  Indonesia,  dengan  memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan, karena pada kenyataanya berdasarkan teori receptio in complexu, Syariat Islam sudah di  serap  secara  keseluruhan  oleh  umat  Islam  Indonesia, sehingg  dengan  cara  ini  akan  mengurangi  perlawanan  dari masyarakat.
2. Kekhawatiran terhadap pergerakan Pan Islamisme di Turki akan  berpengaruh  secara  masif  di  kalangan  Muslimin Indonesia,  oleh  karena  itu  Hindia  belanda  berusaha menjauhkan  umat  Islam  dengan  ajaranya,  untuk  itu  di tempuh  dengan  mengurangi  wewenang  peradilan  Agama berdasarkan teori receptie.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia , Raja Grafindo  Persada, 2000.
Abdul  Ghofur  Anshori  dan  Yulkarnain  Harahab, Hukum  Islam Dinamika  dan  Perkembanganya  di  Indonesia ,  ctk.  Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Akademika Presindo, Jakarta, 1992
Ash  Shiddieqy,  Hasbi, Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam ,  Al- Maarif, Jogjakarta, 1969
Ali Zainudin, Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta 2006.
Abd.  Shomad, Hukum  Islam ,  Kencana  Prenada  Media  Group,
2010.
Cik  Hasan  Bisri, Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata
Sosial , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Daniel  S.  Lev. Peradilan  Agama  Islam  di  Indonesia ,  alih  bahasa, Zaini Ahmad Noeh, intermasa, 1986.
Djalil,  Basiq. Peradilan  Agama  di  Indonesia,  Gemuruhnya  Politik Hukum (Hk.  Islam,  Hk.  Barat  dan  Hk.  Adat)  dalam Rentang Sejarah bersama pasang surut Lembaga Peradilan Agama  hingga  lahirnya  peradilan  Syari’at  Islam  Aceh, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006.
Departemen  Agama  R.I, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia , Jakarta, 1991.
Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah , Kencana Prenada, 2005
Hadi Setia Tunggal, Undang-undang republik Indonesia Nomor 50  tahun  2009  tentang  Perubahan  ke  dua  Atas  Undang- undang  nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, Harvarindo, 2010.
HJ. Benda, Cristian Snouch Hugronje and the foundation of duch policy in  Indonesia ,  the  journal  modern  History,  University Chikago press,1958.
Kansil.,  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di Indonesia , Balai Pustaka: Jakarta, 1982.
M.  Yahya  Harahap,  S.H., Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara Peradilan Agama , Sinar Grafikan, 2005
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Citra aditia bakti, Bandung, 2004
Mohd .Idris Ramulyo, . Asas-asa Hukum Islam (sejarah timbul dan berkembangnya kudukan hukum islam dan sistem hukum di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
Syaidus Sahar, Asas-Asas Hukum Islam , Alumni Bandung, 1996.