## STUDI POTENSI RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

## Widyatmoyo
Akademi Manajemen Administrasi (AMA) Yogyakarta

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pemetaan  serta  identifikasi  potensi  retribusi  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sleman, termasuk melakukan proyeksi untuk beberapa tahun  yang  akan  datang.  Penelitian  dilakukan  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan (DPUP)  Kabupaten  Sleman  serta  memanfaatkan  data  sekunder  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah (Dispenda)  Kabupaten  Sleman.  Dalam  penelitian  ini  juga  dianalisis  tentang  kepuasan  pelanggan (pembayar  retribusi  IMB)  dengan  mengambil  sampel  sebanyak  50  orang.  Sampel  ini  diambil dengan teknik nonprobability sampling dengan metode convenience sampling.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  besarnya  retribusi  tahun  2012  sampai  akhir tahun  diperkirakan  sebesar  Rp.  16.450.247.408,67.  Sementara  potensi  retribusi  IMB  pada  tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 17.176.397.167,00. Dengan diberlakukannya Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi IMB yang berlaku mulai awal tahun 2012, diperkirakan akan meningkatkan potensi penerimaan IMB sebesar 79% dibandingkan apabila menggunakan peraturan sebelumnya. Sementara  hasil  analisis  kepuasan  pelanggan  (pembayar  retribusi  IMB)  di  kabupaten  Sleman menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kantor  Pelayanan  Perijinan  perlu untuk terus ditingkatkan karena kepuasan pelanggan untuk variabel tangible, reliability, assurance, dan  empaty  berada  dalam  kategori  antara  cukup  puas  dan  puas,  bahkan  untuk  variabel responsiveness berada pada kategori antara tidak puas dan cukup puas.
Kata Kunci : Retribusi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Kualitas Pelayanan
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman

## LATAR BELAKANG PENELITIAN
Secara umum, retribusi daerah menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi  atau  badan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  disebutkan  bahwa  sumber penerimaan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi,  diklasifikasikan  dalam  4  (empat)  sumber, yaitu : (i) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (ii) Dana Perimbangan; (iii) Pinjaman Daerah; serta (iv) Lain-lain Penerimaan yang sah. Khusus mengenai PAD dapat dikatakan bahwa peranannya/sumbangannya  terhadap  keseluruhan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah)  masih  relatif  kecil.  Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  sebagai penyempurnaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  dijelaskan  bahwa  penerimaan  daerah terdiri  dari  2  sumber,  yaitu:  (1)  Pendapatan  Daerah,  dan  (2)  Penerimaan  Pembiayaan  Daerah. Pendapatan  Daerah  terdiri  dari  :  (1)  PAD,  (2)  Dana  Perimbangan,  dan  (3)  Lain-lain  Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pinjaman daerah masuk menjadi bagian dari Penerimaan Pembiayaan Daerah.
Retribusi  Daerah  Kabupaten/  Kota  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 dikelompokkan  menjadi  3  golongan  retribusi,  yaitu  (1)  Retribusi  Jasa  Umum,  (2)  Retribusi  Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa  umum  meliputi:  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan,  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/ Kebersihan,  Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu  tanda  Penduduk  dan  Akta  Catatan  Sipil, Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan  Pengabuan  Mayat,  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum,  Retribusi  Pelayanan  Pasar,  Retribusi  Pengujian  Kendaraan  Bermotor,  Retribusi Pemeriksaan  Alat  Pemadam  Kabakaran,  Retribusi  Pengganian  Biaya  Cetak  Peta,  Retribusi Penyediaan  dan/  atau  Penyedotan  Kakus,  Retribusi  Pengolahan  Limbah  Cair,  Retribusi  Pelayanan Tera/  tera  Ulang,  Retribusi  Pelayanan  Pendidikan,  dan  Retribusi  Pengendalian  Menara Telekomunikasi.
Sedangkan  jenis-jenis  retribusi  yang  termasuk  dalam  golongan  retribusi  jasa  usaha  adalah  : Retribusi  Pemakaian  Kekayaan  Daerah,  Retribusi  Pasar  Grosir  dan/  atau  Pertokoan,  Retribusi Tempat  Pelelangan,  Retribusi  Terminal,  Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir,  Retribusi  Tempat Penginapan/  Pesanggrahan/  Villa,  Retribusi  Rumah  Potong  Hewan,  Retribusi  Pelayanan
Kepelabuhan,  Retribuai  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga,  Retribusi  Penyeberangan  di  Air,  dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Jenis-jenis  retribusi  yang  termasuk  dalam  retribusi  perizinan  tertentu  adalah  :  Retribusi  Izin Mendirikan  Bangunan,  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol,  Retribusi  Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Adapun  fokus  perhatian  penelitian  di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  ini  dibatasi  pada pengkajian  model  potensi  Retribusi  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  termasuk  proyeksinya  di tahun-tahun yang akan datang.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1. Studi Pustaka,  yaitu  pengumpulan  data-data  sekunder  dari  berbagai  laporan  target  dan  realisasi PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  berikut  komponen-komponennya,  data-data  sosial  ekonomi daerah  yang terkait, dokumen peraturan-peraturan perundangan tentang penerimaan daerah dan data-data hasil penelitian dan pengkajian sebelumnya yang relevan,
2. Survey Potensi,  yaitu dengan melakukan observasi  langsung di  lapangan  dengan menggunakan instrumen  daftar  pertanyaan  ( Questionaire) dan  wawancara  langsung  terhadap  obyek-obyek Retribusi Daerah yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan,
3. Wawancara, diskusi  dan konsultasi  Nara Sumber,  yaitu dengan melakukan pengkajian bersama dengan  menghadirkan  nara  sumber  dari  instansi  pengelola  pendapatan  atau  instansi  terkait lainnya  untuk  mendapatkan  informasi  permasalahan,  hambatan,  peluang  peningkatan  dan pengembangan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  terutama  difokuskan  pada  beberapa  jenis retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

## Cakupan / Batasan Penelitian
Penelitian  ini  dibatasi  pada  Pemetaan  dan  Penghitungan  Potensi  Retribusi  Ijin  Mendirikan Bangunan  (IMB),  yaitu  melakukan  pemetaan  data  obyek  dan  perhitungan  potensi  Retribusi  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman

## Metode Analisis Data
Setelah  berbagai  data  yang  dibutuhkan  terkumpul,  akan  dilakukan  analisis  yang  dibagi menjadi  dua,  yaitu  :  tahap  analisis  deskriptif  dan  tahap  analisis  kuantitatif.  Analisis  Deskriptif dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  perkembangan  komponen  Retribusi  Daerah  di Kabupaten  Sleman  dari  waktu  ke  waktu  menurut  jenis  komponen  Retribusi  Daerah.  Sedang Analisis  Kuantitatif  dilakukan  untuk  mengetahui  atau  meramalkan  retribusi  Ijin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  di  tahun-tahun  yang  akan  datang  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  metode least  square (metode  kuadrat  terkecil).  Kemudian  juga  akan  dilaksanakan  pengukuran  kualitas pelayanan  Kantor  Pelayanan  Perijinan  (KPP)  Kabupaten  Sleman  dengan  menggunakan SERVQUAL  yang  berupa tangible,  assurance,  responsiveness,  reliability dan empathy dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 orang pelanggan (pembayar retribusi IMB) di Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman.

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

## Kelemahan Perencanaan Pendapatan Daerah
Setidaknya  ada  tiga  kelemahan  perencanaan  pendapatan  daerah  yang  selama  terjadi  di berbagai  daerah  Kabupaten/  Kota  maupun  Propinsi,  yaitu: pertama ,  penentuan  target  pendapatan daerah  untuk  masing-masing  jenis  penerimaan  lebih  didasarkan  pada kaidah  incremental ,  bukan didasarkan  pada  potensi  jenis  penerimaan  dimaksud.  Penggunaan  kaidah  incremental  ini  biasanya hanya  dapat  meningkatkan  realisasi  penerimaan  daerah  sekitar  10  –  15  persen  saja.  Dan  karena sifatnya  incremental,  dasar  penentuan  target  terutama  menggunakan  data-data  sebelumnya,  tidak didasarkan pada data potensi.
Kelemahan kedua adalah masing-masing jenis penerimaan daerah belum dihitung potensinya secara obyektif dan komprehensif.  Kelemahan ketiga adalah sebagai  dampak belum dilakukannya perhitungan potensi jenis-jenis penerimaan daerah, yaitu bahwa penilaian terhadap kinerja instansi pengelola pendapatan lebih didasarkan pada rasio pengumpulan ( collection ratio ), belum dilengkapi dengan  penilaian  rasio  cakupan  ( coverage  ratio ).  Penilaian  yang  hanya  mendasarkan  pada  rasio pengumpulan akan terjerumus pada penilaian yang salah, karena pada penilaian rasio pengumpulan, hanya membandingkan antara realisasi suatu jenis penerimaan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.  Jika  penentuan  target  penerimaan  itu  bersifat  incremental,  biasanya  realisasi
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
penerimaan relatif mudah dicapai, sehingga rasio pengumpulan dinilai cukup baik yaitu bernilai 100 persen  lebih.  Bahkan  karena  penentuan  target  penerimaan  itu  ”dapat  dimainkan”  oleh  instansi pengelola  penerimaan,  maka  dibuat  penentuan  target  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dengan mudah  dicapai.  Dengan  demikian  maka  rasio  pengumpulan  yang  bernilai  100  persen  lebih  belum tentu menunjukkan kinerja instansi pengelola penerimaan itu sudah baik. Penilaian kinerja instansi pengelola  penerimaan  itu  harus  disertakan  pula  dengan  rasio  cakupan  ( coverage  ratio )  yaitu membandingkan antara realisasi  suatu jenis penerimaan dengan potensi jenis penerimaan tersebut. Adapun kelemahan keempat , adalah bahwa upaya peningkatan penerimaan daerah masih dianggap sebagai kegiatan rutin institusi pengelola pendapatan, seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), bukan  merupakan  kegiatan  strategis  yang  harus  didukung  program  dan  pendanaannya  oleh Pemerintah Daerah.

## Kerangka Berpikir Potensi Pendapatan Daerah
Berangkat  dari  beberapa  kelemahan  tersebut  diatas,  maka  perlu  dilakukan  perubahan kerangka  berfikir  dari  perencanaan  pendapatan  secara incremental menuju  ke  perencanaan pendapatan  berdasarkan  potensi.  Ada  tiga  istilah  penting  dalam  perencanaan  pendapatan  daerah yang harus dipahami oleh setiap aparat perencana, yaitu target, realisasi dan potensi . Target atau anggaran pendapatan adalah rencana pendapatan yang kemungkinan dapat diwujudkan atau diraih dengan pengerahan sumber daya yang ada. Realisasi pendapatan merupakan nilai pendapatan yang benar  -  benar  dapat  diwujudkan  atau  diraih  berdasarkan  target  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Sedangkan potensi  pendapatan adalah  keseluruhan  pendapatan  yang  mungkin  dapat  diwujudkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan kondisi obyek yang dimiliki.
Dengan  berlandaskan  potensi  pendapatan  yang  dimiliki,  maka  penentuan  target  pendapatan yang  akan  datang  tidak  lagi  berdasarkan  pada  kidah  incremental  tetapi  didasarkan  pada  potensi yang ada. Penilaian kinerja instansi pengelola pendapatan daerah tidak hanya didasarkan pada rasio pengumpulan  yang  menunjukkan  tingkat  pencapaian  target  yang  ditetapkan,  tetapi  juga mempertimbangkan  rasio  cakupan  yang  menunjukkan  tingkat  pendapatan  potensi  yang  dimiliki. Sehingga pendapatan daerah dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan efisien dan efektif.
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman

## Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  merupakan  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam pungutan retribusi daerah ini pemerintah daerah menyediakan atau memberikan jasa atau perijinan tertentu kepada masyarakat, kemudian atas jasa atau perijinan tertentu itu, masyarakat membayar pungutan.
Dengan demikian secara prinsip jelas berbeda antara pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah  tidak  mensyaratkan  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  atau  menyediakan  jasa  atau perijinan  tertentu  kepada  wajib  pajak,  tetapi  dalam  retribusi  daerah  pemerintah  daerah  memiliki kewajiban  untuk  memberi  atau  menyediakan  jasa  atau  perijinan  tertentu  yang  menjadi  obyek  dari retribusi dimaksud.

## ANALISIS KINERJA DAN POTENSI RETRIBUSI IMB KABUPATEN SLEMAN Target Anggaran Retribusi IMB
Retribusi IMB merupakan jenis retribusi penting dan strategis di Kabupaten Sleman. Retribusi IMB ini merupakan salah satu dari banyak jenis retribusi daerah Kabupaten Sleman. Target retribusi IMB di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Target Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2007 – 2011
No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 2.3111.500.000 2.611.500.000 2.900.000.000 3.400.000.000 4.761.750.000 a. IMB 2.050.000.000 2.050.000.000 2.200.000.000 2.681.000.000 1.835.000.000 b. Penelitian IMB 100.000.000 102.500.000 100.000.000 129.000.000 61.750.000 c. Pemutihan IMB 102.500.000 100.000.000 110.000.000 100.000.000 50.000.000 d. Administrasi Pemutihan IMB 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 e. Bea Balik Nama IMB 7.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 f. Denda Retribusi 350.000.000 478.500.000 478.500.000 2.800.000.000 2 Ijin Mendirikan Tower 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Ret IMB 4.311.500.000 4.611.500.000 4.900.000.000 6.400.000.000 7.761.750.000
Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Target  anggaran  Retribusi  daerah  pada  tahun  2010  berjumlah  Rp.  58.973.721.680  dan menurun menjadi sebesar Rp. 30.418.362.723 pada tahun 2011, atau menurun sebesar 48,42 persen. Retribusi  IMB  pada  tahun  2007  ditargetkan  mencapai  Rp.  4.311.500.000    dan  target  pada  tahun 2008 sebesar Rp. 4.661.500.000. Pada tahun 2009 targetnya dinaikkan menjadi Rp 4.900.000.000. Kemudian  pada  tahun  berikutnya  target  Retribusi  IMB  itu  dinaikkan  kembali  pada  tahun  2010 menjadi Rp. 6.400.000.000 dan di tahun 2011 menjadi sebesar Rp 7.761.750.000.
Ada  beberapa  komponen  retribusi  IMB  yang  targetnya  tetap  beberapa  tahun,  misalnya retribusi  ijin  pendirian  tower  ditargetkan  tetap  dari  tahun  2007–2009  yaitu  sebesar  Rp. 2.000.000.000.  Selanjutnya  naik  menjadi  Rp.3.000.000.000  di  tahun  2010  dan  2011.  Untuk  sub- komponen  denda  retribusi,  target  tahun  2007  sub-komponen  ini  belum  dimasukkan  ke  dalam komponen IMB, selanjutnya pada tahun  2008 ditargetkan sebesar Rp 350.000.000, lalu meningkat di tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp 478.500.000. Selanjutnya target tahun 2011 naik cukup tinggi menjadi Rp 2.800.000.000. Sub-komponen yang paling dominan dalam komponen ijin mendirikan bangunan adalah sub-komponen IMB dan sub-komponen denda retribusi.

## Realisasi Retribusi IMB
Realisasi  penerimaan  retribusi  IMB  pada  tahun  2007  –  2011  di  Kabupaten  Sleman  adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Realisasi Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2007 – 2011 (Rupiah)
No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 1.263.606.708 3.955.793.076 5.193.581.535 4.846.180.214 7.354.410.741 a. IMB 1.148.557.222 947.064.065 1.279.345.186 2.026.826.395 3.174.637.319 b. Penelitian IMB 57.607.575 47.052.515 63.343.832 101.047.130 195.796.221 c. Pemutihan IMB 46.998.465 52.178.235 57.550.565 31.740.838 22.091.660 d. Administrasi Pemutihan IMB 347.500 385.000 297.500 212.500 142.500 e. Bea Balik Nama IMB 10.095.946 20.365.275 28.589.670 20.824.951 32.063.535 f. Denda Retribusi 2.888.747.986 3.764.454.782 2.665.528.400 3.929.679.506 2 Ijin Mendirikan Tower 1.878.125.000 3.251.250.000 3.016.437.500 1.681.250.000 1.276.531.500 Ret IMB 3.141.731.700 7.207.043.076 8.210.019.034 6.527.430.214 8.630.942.241
Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah
Realisasi  retribusi  IMB  pada  tahun  2007  sampai  dengan  2011  berturut-turut  adalah  Rp. 3.141.731.700,  Rp.  7.207.043.076,  Rp.  8.210.019.034,  dan  Rp.  6.527.430.214  serta  Rp. 8.630.942.241. Dengan melihat pencapaian realisasi retribusi IMB yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini, tidak bijaksana kalau target setiap tahun dibuat tetap.
Realisasi  komponen  retribusi  IMB  yang  merupakan  komponen  paling  dominan  juga mengalami perkembangan yang cenderung meningkat selama tahun 2007 – 2011. Pada tahun 2007, realisasi  penerimaan  komponen  retribusi  IMB  adalah  sebesar  Rp.  1.263.606.708  dan  meningkat menjadi  sebesar Rp.  3.955.793.076  pada tahun 2008. Tahun 2009  meningkat  lagi  menjadi  sebesar Rp.  5.193.581.535  sebelum  kemudian  sedikit  menurun  pada  tahun  2010  menjadi  sebesar  Rp. 4.846.180.214. Namun pada tahun 2011 komponen retribusi ini meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 7.354.410.741.
Komponen retribusi ijin mendirikan tower  yang ditargetkan tetap selama tahun 2007 – 2009 dan tahun 2010-2011, ternyata memiliki realisasi yang naik-turun dari tahun ke tahun. Tahun 2007 realisasi  retribusi  ijin  mendirikan  tower  mencapai  Rp.  1.378.125.000  ,  meningkat  di  tahun  2008 menjadi  Rp.  3.251.250.000.  Selanjutnya  mengalami  penurunan  pada  tahun  2009  menjadi  Rp. 3.016.437.500, menurun lagi  di  tahun 2010 menjadi  Rp.  1.681.250.000. Selanjutnya turun lagi  di tahun 2011 menjadi Rp. 1.276.531.500.

## Rasio Pengumpulan Retribusi IMB
Rasio pengumpulan retribusi IMB selama tahun 2007 – 2011 hampir semuanya menunjukkan tingkat  pencapaian  yang  lebih  dari  100  persen,  kecuali  tahun  2007  yang  tingkat  pencapaiannya kurang  dari  100  persen  yaitu  72,87  persen.  Rasio  pengumpulan  penerimaan  Retribusi  pelayanan IMB  pada  tahun  2008  sebesar  156,28  persen,  dan  naik  pada  tahun  2009  menjadi  sebesar  167,55 persen.  Tahun  2010  rasio  ini  turun  menjadi  sebesar  102,00  persen.  Pada  tahun  2011  rasio pengumpulan retribusi IMB meningkat lagi menjadi sebesar 111,20 persen.
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Tabel 3. Rasio Pengumpulan ( Collection Ratio ) Retribusi IMB
Kabupaten Sleman Tahun 2007 – 2011 (Persen)
No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 55,87 151,48 179,09 142,53 154,45 a. IMB 56,03 46,2 58,15 75,6 173,00 b. Penelitian IMB 57,61 45,9 62,34 78,3 317,08 c. Pemutihan IMB 45,85 52,18 52,32 31,74 44,18 d. Administrasi Pemutihan IMB 23,17 25,67 19,83 14,17 - e. Bea Balik Nama IMB 134,61 271,54 285,90 208,25 213,76 f. Denda Retribusi - 825,36 786,72 557,06 140,35 2 Ijin Mendirikan Tower 93,91 162,56 150,82 56,04 42,55 Ret IMB 72,87 156,28 167,55 102,00 111,20
Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah.
Rasio pengumpulan komponen retribusi IMB sebagai komponen yang paling dominan dalam pembentukan  retribusi  IMB  secara  keseluruhan  juga  memiliki  pola  yang  sama  dimana  hampir semua target selama tahun 2007-2011 dapat dicapai kecuali tahun 2007 yang rasio pengumpulannya kurang  dari  100  persen  yaitu  sebesar  55,87  persen.  Pada  tahun  2008  tingkat  pencapaian  retribusi IMB  sebesar  151,48  persen  dan  naik  menjadi  179,09  persen  pada  tahun  2009,  kemudian  turun menjadi 142,53 persen. Pada tahun 2011 rasio pengumpulan retribusi IMB naik lagi menjadi 154,45 persen.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  berdasarkan  rasio  pengumpulan  ini  maka  pengelolaan retribusi IMB relatif sudah sangat efektif, terutama karena dukungan efektivitas komponen dominan retribusi  IMB,  khususnya  sub-komponen  denda  retribusi.  Sementara  itu  masih  ada  beberapa komponen dan sub-komponen retribusi IMB yang perlu ditingkatkan efektivitasnya.

## Kontribusi Retribusi IMB
Jenis  penerimaan  retribusi  IMB  didominasi  oleh  penerimaan  komponen  Ijin  Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kontribusi semakin meningkat selama tahun 2007 – 2011 masing-masing adalah: 40,22 persen;  54,89 persen;  63,26 persen;  74,24 persen, dan 85,21 persen. Sub-komponen
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
yang  berpengaruh  dalam  komponen  ini  adalah  sub-komponen  IMB  dan  sub-komponen  denda retribusi. Kontribusi sub-komponen IMB selama tahun 2007-2011 awqalnya mengalami penurunan kemudian naik lagi, yaitu: 36,56 persen; 13,14 persen; 15,58 persen; 31,05 persen dan 36,78 persen. Sedangkan sub-komponen denda retribusi relatif stabil dengan kontribusi yang cukup besar selama tahun 2008-2011, yaitu: 40,08 persen; 45,85 persen; 40,84 persen dan 45,53 persen.
Komponen  berikutnya  adalah  retribusi  ijin  mendirikan  tower  memiliki  kontribusi  yang cenderung menurun selama tahun 2007 – 2011, dimana pada tahun 2007 kontribusinya 59,78 persen dan menurun menjadi 45,11 persen pada tahun 2008. Tahun 2009 turun lagi menjadi 36,74 persen, kemudian menurun lagi dua tahun berturut-turut menjadi 25,76 persen dan 14,79 persen.
Tabel 4. Kontribusi Komponen Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2007 – 2011 (Persen) No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 40,22 54,89 63,26 74,24 85,21 a. IMB 36,56 13,14 15,58 31,05 36,78 b. Penelitian IMB 1,83 0,65 0,77 1,55 2,27 c. Pemutihan IMB 1,50 0,72 0,70 0,49 0,26 d. Administrasi Pemutihan IMB 0.01 0,01 0,00 0,00 0,00 e. Bea Balik Nama IMB 0,32 0,28 0,35 0,32 0,37 f. Denda Retribusi - 40,08 45,85 40,84 45,53 2 Ijin Mendirikan Tower 59,78 45,11 36,74 25,76 14,79 Ret IMB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah
Sementara  itu  kontribusi  retribusi  IMB  terhadap  total  retribusi  daerah  pada  tahun  2008 mencapai  13,84  persen  dan    meningkat  pada  tahun  2009  menjadi  sebesar  15  persen.  Selanjutnya pada tahun 2010 kontribusi retribusi IMB mengalami penurunan sebesar 11,04 persen. Selanjutnya pada  tahun  2011,  kontribusi  retribusi  IMB  meningkat  tajam  menjadi  26,03  persen.  Peningkatan kontribusi  Retribusi  pelayanan  IMB  pada  tahun  2011  ini  antara  lain  disebabkan  karena pertumbuhan  retribusi  IMB  ini  cukup  tinggi,  yaitu  sebesar  32,22  persen.  Sedangkan  pertumbuhan total retribusi daerah secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu -43,90.
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman

## Pertumbuhan Retribusi IMB
Pertumbuhan retribusi  IMB rata-rata selama tahun 2008 – 2011 adalah sebesar 35,87 persen per  tahun.  Pertumbuhan  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2008  yaitu  sebesar  143,06  persen  dan terendah tumbuh sebesar -25,48 persen yaitu pada tahun 2010. Hal ini bisa dimaklumi karena pada tahun itu terjadi bencana meletusnya gunung Merapi.
Tabel 5. Pertumbuhan Komponen Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2011 (Persen)
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 Rata- rata 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 213,01 31,29 (6,69) 51,76 72,34 a. IMB (17,54) 35,09 58,43 56,63 33,15 b. Penelitian IMB (18,32) 34,62 59,52 93,77 42,40 c. Pemutihan IMB 11,02 10,30 (44,85) (30,40) (13,48) d. Administrasi Pemutihan IMB 10,79 (22,73) (28,57) (32,94) (18,36) e. Bea Balik Nama IMB 101,72 40,38 (27,16) 53,97 42,23 f. Denda Retribusi - 30,31 (29,19) 47,43 16,18 2 Ijin Mendirikan Tower 73,11 (7,22) (44,26) (24,07) (15,25) Rata-rata (2 komponen) 143,06 12,04 (25,48) 13,85 35,87
Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah.
Komponen-komponen  retribusi  IMB  yang  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  pertumbuhan  retribusi  IMB  selama  tahun  2007  –  2011  antara  lain  adalah komponen  IMB,  sub-komponen  penelitian  IMB  dan  sub-komponen  bea  balik  nama.  Komponen retribusi  IMB  yang  memiliki  pertumbuhan  rata-rata  dibawah  pertumbuhan  retribusi  IMB  adalah sub-komponen  IMB  dan  sub-komponen  denda  retribusi.  Sedangkan  yang  tumbuh    negatif  adalah retribusi  sub-komponen  pemutihan  IMB,  sub-komponen  administrasi  pemutihan  IMB  dan komponen ijin mendirikan tower.

## Analisis Kinerja Retribusi IMB
Penilaian matrik kinerja untuk retribusi IMB dengan ketegori prima apabila jenis retribusi itu memiliki rasio  pertumbuhan lebih dari 1 (satu) dan rasio  kontribusi lebih besar dari 1 (satu) pula.
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Rasio kontribusi komponen-komponen Retribusi pelayanan IMB selama kurun waktu tahun 2006 – 2009 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Rasio Kontribusi dalam rangka Perhitungan Matrik Kinerja Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2011
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 Rata-rata 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 1,09 1,27 1,48 1,70 1,39 2 Ijin Mendirikan Tower 0.9 0,73 0,51 0.30 0,61
Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah.
Nampak dalam tabel rasio kontribusi tersebut bahwa retribusi IMB  memiliki rasio kontribusi lebih  besar  dari  1  (satu)  selama  kurun  waktu  2008  –  2011  maupun  secara  rata-rata,  dan  nilainya semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Sedangkan  komponen  ijin  mendirikan  tower  mempunyai rasio  kurang  dari  1  (satu),  dan  nilainya  semakin  turun  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  itu  berarti  bahwa penerimaan  retribusi  IMB  memiliki  peranan  penting  karena  nilainya  lebih  besar  dari  rata-rata komponen retribusi IMB. Selanjutnya rasio pertumbuhan untuk komponen-komponen retribusi IMB di Kabupaten Sleman nampak dalam tabel berikut :
Tabel 7. Rasio Pertumbuhan dalam rangka Perhitungan Matrik
Kinerja Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2011 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 Rata-rata 1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 1,49 2,60 (0,26) 3,74 1,89 2 Ijin Mendirikan Tower 0,51 (0,59) (1,74) (1,74) (0,89)
Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2010, diolah.
Penerimaan  retribusi  IMB  memiliki  rasio  pertumbuhan  rata-rata  lebih  dari  1  (satu)  selama kurun  waktu  2008  –  2011.  Selama  tahun  2008  –  2011  memang  hanya  satu  kali  retribusi  pasar memiliki rasio pertumbuhan kurang dari 1, bahkan negatif yaitu pada tahun 2010.
Sedangkan  komponen  ijin  mendirikan  tower  mempunyai  rasio  pertumbuhan  yang  terus menurun  selama  tahun  2008-2011,  yaitu  berturut-turut  sebesar:  0,51;  (0,59);(1,74);  (1,74).  Rasio pertumbuhan rata-ratanya adalah sebesar (0,89).
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman

## Perhitungan Estimasi Potensi Retribusi IMB
Perda  Nomor  6  tahun  2011  mulai  berlaku  tanggal  1  Januari  2012.  Pelaksanaan  Perda  ini langsung  berpengaruh  terhadap  naiknya    nilai  retribusi  IMB.  Tabel  di  bawah  ini  memaparkan kinerja retribusi IMB tahun 2012 setelah diberlakukannya Perda Nomor 6 tahun 2011.
Tabel 8. Realisasi Retribusi IMB Kabupaten Sleman Januari-September 2012 (Rupiah)
Bulan IMB Ijin Tower IMB reklame IMB Kabel Tanam Jumlah Januari 383.225.703 10.483.700 0 0 393.709.403 Februari 1.235.314.427, 331.349.000 0 0 1.566.663.427 Maret 1.094.635.482 15.237.300 0 0 1.109.872.782 April 1.125.905.621 380.445.000 18.520.000 22.155.000 1.547.025.621 Mei 1.072.714.064 358.140.900 29.065.375 0 1.459.920.339 Juni 1.265.509.600 0 1.433.250 0 1.266.942.850 Juli 1.924.599.190 0 1.719.000 0 1.926.318.190 Agustus 1.206.920.380 0 11.544.400 0 1.218.464.780 September 1.113.386.002 0 3.000.000 6.645.000 1.123.031.002 Jumlah 10.422.210.469 1.095.655.900 65.282.025 28.800.000 11.611.948.394
Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012
Dari  data  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  retribusi  IMB  Kabupaten  Sleman  tahun  2012  sampai bulan  September  adalah  sebesar  Rp  11.611.948.394.  Nilai  ini  telah  melampau  target  tahun  2012 yang  ditetapkan  yaitu  sebesar  Rp7.150.000.000.  Dengan  menggunakan  perhitungan  time  series memanfaatkan data bulan Januari s.d. September 2012, maka besarnya retribusi tahun 2012 sampai akhir  tahun  diperkirakan  sebesar  Rp  16.450.247.408,67.  Sedangkan  perhitungan  time  series  jika menggunakan  data  dari  tahun  2007-2011  adalah  sebesar  Rp  9.187.916.267,03.  Dari  ke-2  data tersebut  diketahui  selisih  sebesar  Rp  7.262.331.141,64    atau  79  persen.  Selengkapnya  bisa  dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 9. Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2012 (Rupiah)
Retribusi IMB tahun 2012 berdasarkan Perhitungan time
series dengan data 2007-2011 (A) Realisasi retribusi tahun 2012 sampai bulan September 2012 Retribusi IMB tahun 2012 berdasarkan Perhitungan time series dengan data Januari- September 2012 (B) Selisih (A) dan (B) dalam Rupiah Selisih (A) dan (B) dalam persen 9.187.916.267,03 11.611.948.394 16.450.247.408,67 7.262.331.141,64 79,04
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Kenaikan  retribusi  IMB  pada  tahun  2012,  terutama  disebabkan  kenaikan  komponen  ijin mendirikan  bangunan  (IMB)  yang  signifikan.  Sedangkan  komponen  ijin  mendirikan  tower  relatif tetap  jika  dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya.  Selain  itu,  pada  tahun  2012  ada  tambahan  2 komponen  baru,  yaitu  IMB  reklame  dan  IMB  kabel  tanam.  Perbedaan  proyeksi  disebabkan  oleh basis  data  yang  digunakan.  Yang  pertama  (A)  menggunakan  data  retribusi  tahun  2007-2011, sedangkan  yang  ke-2  (B)  menggunakan  data  retribusi  bulan  Januari-September  2012.  Selisih sebesar  79%  disebabkan  mulai  tahun  2012  telah  diberlakukan  Perda  No.  6  tahun  2011  tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dapat dikatakan bahwa dengan diberlakukannya Perda baru tersebut telah meningkatkan potensi retribusi IMB sebesar 79,04%.
Untuk menghitung proyeksi retribusi IMB Kabupaten Sleman tahun 2013, dilakukan dengan cara  time  series  memanfaatkan  data  retribusi  tahun  2007-2011.  Selanjutnya  hasil  yang  didapatkan ditambah  79,04%  (faktor  Diberlakukannya  Perda  Baru).  Penghitungan  retribusi  IMB  Kabupaten Sleman  tahun  2013  juga  dilakukan  dengan  cara  time  series  memanfaatkan  data  retribusi  bulan Januari-September 2012.
Tabel 10. Proyeksi Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2013 (Rupiah)
Proyeksi Retribusi IMB tahun 2013 berdasarkan Perhitungan time series dengan data 2007-2011 (X) Proyeksi Retribusi IMB tahun 2013 berdasarkan Perhitungan time series dengan data 2007- 2011 ditambah faktor Perda Baru (X+79%) Proyeksi Retribusi IMB tahun 2013 berdasarkan perhitungan time series dengan data Januari- September 2012 9.895.217.362,94 17.176.397.167 24.191.443.807,98
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Potensi retribusi IMB Kabupaten Sleman tahun 2013 adalah antara Rp 17.176.397.167,00 sampai dengan Rp 24.191.443.807,98.

## Analisis  Kepuasan  Pembayar  retribusi  IMB  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Dinas  Perijinan Kabupaten Sleman
Membangun  kepuasan  pelanggan  melalui  penciptaan  kualitas  pelayanan  yang  baik  adalah strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh  organisasi  atau  instansi  pemerintahan  yang  bergerak  dalam pelayanan  publik,  karena  setiap  pelanggan  yang  puas  adalah  tujuan  organisasi.  Semakin  baik kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  organisasi  maka  diharapkan  semakin  puas  juga konsumennya.  Kualitas  baik  yang  dirasakan  pelanggan  akan  menjadi  dorongan  bagi  pelanggan
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
untuk  menjalin  ikatan  yang  lebih  kuat  dengan  organisasi.  Dengan  ikatan  yang  baik,  dalam  jangka panjang  memungkinkan  organisasi  untuk  memahami  dengan  seksama  harapan  dan  kebutuhan pelanggan  serta  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Melalui  upaya  seperti  ini  organisasi  dapat meningkatkan  kepuasan  pelanggan  dan  organisasi  memaksimumkan  pengalaman  pelanggan  yang menguntungkan  dan  meminimumkan  atau  meniadakan  pengalaman  pelanggan  yang  kurang menyenangkan.
Kualitas  pelayanan  adalah  salah  satu  unsur  penting  dalam  organisasi.  Hal  ini  disebabkan karena  kualitas  pelayanan  merupakan  salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja organisasi.  Oleh  karena  itu,  kualitas  pelayanan  harus  mendapat  perhatian  yang  serius  dari manajemen organisasi,  termasuk  bagi  Dinas Perijinan  Kabupaten Sleman. Untuk itu penelitian ini juga  berupaya  untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan  pelanggan  terhadap  kualitas  pelayanan  yang telah diberikan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Sleman.
Analisis  tingkat  kepuasan  pembayar  IMB  terhadap  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh Dinas  Perijinan  Kabupaten  Sleman  ini  menggunakan  lima  dimensi  yaitu  diukur  dari  tangible, reliability,  responsiveness,  assurance,  dan  empathy.  Adapun  hasil  dari  wawancara  dan  kuesioner yang diberikan kepada responden adalah sebagai berikut :
1. Tangible
Rata-rata  jawaban  responden  untuk  9  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  kuesioner  untuk variabel tangible terlihat pada tabel berikut ini
Tabel 11.  Rata-rata jawaban responden untuk variabel tangible No. Pertanyaan Rata-rata Kategori 1 Kondisi fisik bangunan pelayanan IMB 3,86 Antara cukup puas dan puas 2 Kebersihan  dan kerapian ruangan 3,88 Antara cukup puas dan puas 3 Penataan interior kantor 3,80 Antara cukup puas dan puas 4 Kelengkapan  alat  yang  dipakai  untuk melayani 3,42 Antara cukup puas dan puas 5 Pegawai berseragam dan rapi 3,56 Antara cukup puas dan puas 6 Adanya  poster/pamflet  tentang  syarat  dan prosedur perijinan IMB 3,02 Antara cukup puas dan puas 7 Fasilitas tempat parkir kendaraan 3,14 Antara cukup puas dan puas 8 Kenyamanan  ruangan  (misalnya  adanya tempat duduk/ruang tunggu, AC, TV dll) 3,76 Antara cukup puas dan puas 9 Fasilitas toilet/kamar kecil 3,22 Antara cukup puas dan puas Rata-rata total 3,52 Antara cukup puas dan puas
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Dari  tabel  11  terlihat  bahwa  jawaban  responden  untuk  variabel  tangible  berada  pada kategori antara cukup puas dengan puas, dengan 5 (lima) jawaban mendekati kategori puas dan 4 (empat) jawaban mendekati kategori cukup puas. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepuasan responden  (pembayar  IMB)  terhadap  kualitas  pelayanan  DPUP  Kabupaten  Sleman  untuk variabel tangible adalah 3,52 yang berarti berada diantara cukup puas dan puas (mendekati puas).

## 2. Reliability
Rata-rata  jawaban  responden  untuk  2  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  kuesioner  untuk variabel reliability terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 12. Rata-rata jawaban responden untuk variabel reliability
No. Pertanyaan Rata-rata Kategori 1 Prosedur penerimaan pelanggan (pembayar retribusi) yang cepat dan tepat 3,04 Antara cukup puas dan puas 2 Ketepatan waktu jadwal pelayanan
(jadwal buka dan tutup sesuai aturan) 3,06 Antara cukup puas dan puas Rata-rata total 3,05 Antara cukup puas dan puas Sumber : data primer
Dari  tabel  12  terlihat  bahwa  jawaban  responden  untuk  variabel  reliability  berada  pada kategori antara cukup puas dengan puas, tetapi kedua jawaban tersebut mendekati kategori cukup puas.  Secara  keseluruhan  rata-rata  tingkat  kepuasan  responden  (pembayar  IMB)  terhadap kualitas pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk variabel reliability adalah 3,05  yang berarti berada diantara cukup puas dan puas (mendekati cukup puas).
3. Responsiveness
Rata-rata  jawaban  responden  untuk  4  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  kuesioner  untuk variabel responsiveness terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 13. Rata-rata jawaban responden untuk variabel responsiveness No. Pertanyaan Rata-rata Kategori 1 Kemampuan yang cepat dan tanggap dalam menangani keluhan 2,98 Antara tidak puas dan cukup puas 2 Kemampuan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti 3,18 Antara cukup puas dan puas 3 Tindakan  yang cepat dan tepat saat pelanggan (pembayar retribusi) membutuhkan 3,24 Antara cukup puas dan puas 4 Penyelesaian  perijinan  tepat  waktu sesuai jadwal yang ditentukan 2,40 Antara tidak puas dan cukup puas Rata-rata Total 2,95 Antara tidak puas dan cukup puas
Dari tabel 13 terlihat bahwa jawaban responden untuk variabel responsiveness berada pada kategori antara cukup puas dengan puas (2 item) dan antara tidak puas dan cukup puas (2 item). Secara  keseluruhan  rata-rata  tingkat  kepuasan  responden  (pembayar  IMB)  terhadap  pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk variabel responsiveness adalah 2,95 yang berarti berada diantara tidak puas dan cukup puas (mendekati cukup puas).

## 4. Assurance
Adapun  rata-rata  jawaban  responden  untuk  6  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  kuesioner untuk variabel assurance terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 14. Rata-rata jawaban responden untuk variabel assurance No. Pertanyaan Rata-rata Kategori 1 Pengetahuan dan kemampuan karyawan/pegawai 3,18 Antara cukup puas dan puas 2 Kemampuan dan ketrampilan pegawai dalam bekerja 3,16 Antara cukup puas dan puas 3 Karyawan jarang melakukan kesalahan 3,04 Antara cukup puas dan puas 4 Pelayanan yang sopan dan ramah 3,40 Antara cukup puas dan puas 5 Pelayanan dapat dipercaya (jujur) 3,26 Antara cukup puas dan puas 6 Jaminan keamanan dalam pelayanan 3,32 Antara cukup puas dan puas Rata-rata total 3,23 Antara cukup puas dan puas
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Dari  tabel  14  terlihat  bahwa  jawaban  responden  untuk  variabel  assurance  berada  pada kategori  antara  cukup  puas  dengan  puas,  dengan  rata-rata  semua  jawaban  mendekati  kategori cukup puas. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepuasan responden (pembayar IMB) terhadap pelayanan  DPUP  Kabupaten  Sleman  untuk  variabel  assurance  adalah  3,23  yang  berarti  berada diantara cukup puas dan puas (mendekati cukup puas).

## 5. Empaty
Rata-rata  jawaban  responden  untuk  4  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  kuesioner  untuk variabel empaty terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 15.  Rata-rata jawaban responden  untuk variabel empaty No. Pertanyaan Rata-rata Kategori 1 Memberikan perhatian kepada setiap pelanggan (pembayar retribusi) 3,38 Antara cukup puas dan puas 2 Perhatian kepada setiap keluhan pelanggan (pembayar retribusi) 3,30 Antara cukup puas dan puas 3 Sikap simpatik karyawan dalam melayani 3,18 Antara cukup puas dan puas 4 Pelayanan tanpa membedakan status 3,20 Antara cukup puas dan puas Rata-rata Total 3,26 Antara cukup puas dan puas
Dari  tabel  15  terlihat  bahwa  jawaban  responden  untuk  variabel  empaty  berada  pada kategori antara cukup puas dengan puas, dengan semua jawaban mendekati kategori cukup puas. Secara  keseluruhan  rata-rata  tingkat  kepuasan  responden  (pembayar  IMB)  terhadap  pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk variabel empaty adalah 3,26 yang berarti berada diantara cukup puas dan puas (mendekati cukup puas).
Dari wawancara dan kuesioner  yang dikumpulkan didapatkan masukan-masukan atau saran- saran dari masyarakat sebagai pembayar IMB sebagai berikut:
1. Proses  pembuatan  IMB  dirasakan  masih  terlalu  lama,  penyelesaian  sering  molor  atau  belum sesuai  jadwal  atau  slogan  yang  digembar-gemborkan,  sehingga  pelayanan,  fasilitas,  dan manajemen pengelolaan perlu ditingkatkan.
2. Pengurusan  IMB  diberikan  kemudahan,  birokrasi  diperpendek,  prosedur  disederhanakan, kesalahan pelayanan diminimalisir.
3. Ada transparasi, mohon ada papan tarif.
4. Pemanggilan harap menggunakan mikrofon sehingga lebih jelas.
5. Apabila ada berkas yang kurang lengkap agar segera dikonfirmasi, jangan dibiarkan menunggu terlalu lama.
6. Perlu  penambahan  personil  atau  petugas  atau  dengan  membuat  kebijakan  kerja  lembur  pada waktu-waktu tertentu.
7. Pelayanan  jangan  diskriminasi,  semua  disamakan,  jangan  karena  sudah  kenal  kemudian didahulukan padahal antrinya dibelakang.
8. Mohon disediakan sampel atau contoh format pengajuan IMB.
9. Tempat parkir digratiskan, karena kadang harus berkali-kali datang ke DPUP.
10. Petugas yang melayani pembuatan IMB harus benar-benar mengetahui kriteria bangunan.
11. Petugas yang berjaga di loket (didepan) pengetahuan ditingkatkan agar tidak sering melempar tugas dan tanggungjawab, pahami aturan, syarat, dan prosedur pengurusan IMB.
12. Pelayanan yang ramah, simpatik, dengan senyuman.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa nilai  Retribusi  IMB  Kabupaten  Sleman  dari  tahun  2007 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2010 yang kemungkinan disebabkan adanya bencana meletusnya gunung Merapi. Komponen yang berperan sangat besar dan terus  meningkat  adalah  komponen  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  terdiri  dari  sub- komponen  utama:  IMB  dan  denda  retribusi.  Sedangkan  komponen  ijin  mendirikan  tower  relatif stagnan.  Dengan  diberlakukannya  Perda  No.  6  tahun  2011  tentang  Retribusi  ijin  Mendirikan bangunan  (IMB)  yang  mulai  berlaku  mulai  tahun  2012,  diperkirakan  telah  meningkatkan  potensi penerimaan  IMB  sebesar  79%  dibandingkan  jika  menggunakan  peraturan  sebelumnya.  Potensi retribusi  IMB  Kabupaten  Sleman  tahun  2013  diperkirakan  Rp    17.176.397.167,00  sampai  dengan Rp 24.191.443.807,98.
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  maka  perlu  pemetaan  ( mapping )  dan  penyusunan data  base obyek retribusi IMB secara komprehensif dan dinamis dalam rangka aktualisasi perhitungan potensi dari  waktu  ke  waktu  mengingat  potensi  reribusi  IMB  ini  senantiasa  berkembang  seiring  dengan perkembangan  perekonomian  daerah.  Dengan  kegiatan  ini  akan  diketahui  dengan  pasti  berapa jumlah  bangunan  di  Kabupaten  Sleman,  berapa  yang  sudah  mempunyai  IMB  dan  yang  belum.
Widyatmoyo – Studi Potensi Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Selanjutnya  data  tersebut  bisa  digunakan  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  agar mengurus  IMB,  sehingga  diharapkan  bisa  meningkatkan  retribusi  IMB.  Setelah  didapatkan  data bangunan di seluruh Kabupaten Sleman, selanjutnya penentuan target penerimaan retribusi IMB di masa  mendatang  supaya  lebih  mendasarkan  pada  potensi  penerimaan  retribusi  IMB  yang  telah dihitung, tidak lagi berdasarkan pada kaedah incremental . Jika kegiatan mapping dan penyusunan data  base obyek  retribusi  di  seluruh  wilayah  kabupaten  Sleman  dianggap  terlalu  banyak membutuhkan waktu,  tenaga dan biaya, maka bisa dilakukan pengambilan sampel dengan metode multi-stage  random  sampling .  Dengan  menggunakan  metode  ini,  data  bisa  terus  diperbarui  dan potensi retribusi IMB bisa diketahui.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  juga  perlu  untuk  1)  meningkatkan  Sosialisasi Peraturan  Perundang-undangan  baru  yang  mengatur  penarikan  retribusi  IMB  dengan  waktu  yang memadai,  sehingga  dapat  lebih  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban pembayaran  retribusi  IMB.  2)  Meningkatkan  penegakan  hukum  ( law  inforcement )  terhadap pelanggaran  peraturan  daerah  tentang  Retribusi  IMB  dengan  mengoptimalkan  peran  aparat ketertiban serta penegak hukum yang terkait, 3) Meningkatkan dan pengembangan sarana prasarana fisik  dan  fasilitas  Dinas  Perizinan  dan  DPUP    untuk  menunjang  terwujudnya  pelayanan  perizinan yang  prima,  dan  4)  Meningkatkan  SDM  pengelola  SDM  Dinas  Perizinan  baik  dari  sisi  kuantitas maupun kualitas  agar bisa mengelola retribusi IMB dengan baik dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
DPPKD Kabupaten Sleman (2012). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007-2012 .
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Prakosa, Kesit Bambang (2005). Pajak dan Retribusi Daerah . Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press.
Sumardi (2010). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah). Makalah pada Workshop Pajak dan Retribusi Daerah dalam Perspekstif Ekonomi dan Hukum yang diselenggarakan  oleh  Citra  Daya  Insani  di  Hotel  Mutiara  Yogyakarta  pada  Bulan  Mei 2010.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.