Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 1, Issue 4, Januari 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)
IMPLEMENTATION OF GIVING REMITION FOR CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION AS ONE OF THE RIGHTS OF COMMUNITIES
(Study at Padang Class IIA penitentiary)

## Novendra
Magister of Law at Ekasakti University Email: novendrapdg@gmail.com

## ABSTRACT
The  provision  of  remission  for  corruptors  becomes  an  interesting  issue  to  be discussed with the issuance of Government Regulation No. 99 of 2012 whose substance is judged  to  be  contrary  to  the  penal  code.  The  Government  Regulation  contains  several additional  requirements  for  special  criminal  inmates.  For  prisoners  of  corruption,  there are  two  requirements  that  must  be  met,  namely  the  general  terms  and  the  special conditions  that  are  applied  cumulatively  if  you  want  to  get  a  reduction  in  the  period  of detention.  This  condition  resulted  in  the  increasingly  difficult  inmates  of  corruption  to obtain remission as happened in Penitentiary Class IIA Padang.

## Keywords: Remission, Prisoners, Corruptors

## PENDAHULUAN
Remisi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  huruf  I  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  merupakan  hak  yang  diberikan  terhadap  narapidana dan  anak  pidana  yang  telah  berkelakuan  baik  selama  menjalani  pidana.Apabila  dikaitkan dengan ilmu psikologi, remisi mempunyai hubungan dengan rangsangan dan tingkah laku balasannya  sebagaimana  dikemukakan  oleh  seorangpsikolog  Amerika  Serikat,  B. Watson 1 dengan Stimulus  Response  Theory. Ia  mengungkapkan  bahwa  setiap  tingkah  laku pada  hakekatnya  merupakan  tanggapan  atau  respon  terhadap  rangsangan  ( stimulus ).
Apabila  rangsangan  yang  diberikan  memberikan  akibat  yang  positif  atau  memberikan ganjaran (rewarding )  maka  tingkah  laku  balas  terhadap  rangsangan  tersebut  juga  akan
1 Sugeng Puji Leksono, Op.Cit , hlm.28
positif dan akan diulangi. Namun sebaliknya, bila rangsangan memberikan akibat negatife (berupa punishment) maka  hubungan  rangsang  itu  akan  dihindari.  Begitupula  dengan remisi,  paling  tidak  dapat  dijadikan  stimulus  untuk  mengurangi  gangguan  keamanan  dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara.
Terkait  dengan  masalah  remisi  ini,  pada  sekitar  akhir  Tahun  2011  Kementerian Hukum  dan  HAM  RI  membuat  kebijakan  tentang  moratorium  atau  pengetatan  remisi terhadap  narapidana  korupsi  dan  teroris.  Terhadap  kebijakan  moratorium  atau  pengetatan remisi  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  ini  mendapatkan  tanggapan beragam.  Salah  satu  pendapat  dilontarkan  oleh  Mantan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  pada  masa  Presiden  BJ.Habibie,  YusrilIhzaMahendra  yang  menyatakan kebijakan  tersebut  sebagai  suatu  pelanggaran  hukum  dan  tidak  sepatutnya  terjadi  dalam Negara  yang  menganut  asas  hukum.Yusril  menjelaskan  sesuai  dengan  Undang-undang Pemasyarakatan  era  keputusan  turunannya,  dengan  tegas  mengatur  tentang  pemberian remisi  kepada  koruptor  dan  teroris.Hanya  memang,  disebutkan  pemberian  pembebasan bersyarat, baru dapat dilakukan setelah menjalani sepertiga dari masa pidana 2 .
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  pada tanggal 12 November 2012 yang memuat beberapa tambahan persyaratan bagi narapidana tindak  pidana  khusus  semakin  mempersulit  narapidana  tindak  pidana  korupsi  untuk mendapatkan Remisi.
Adapun  bunyi  Pasal  34A  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:
(1). Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  juga  harus  memenuhi persyaratan:
a. Bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2 http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/11/01 diakses pada 27 Mei 2017
b. Telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana korupsi; dan
c. telah mengikuti  program  deradikalisasi  yang diselenggarakan oleh  LAPAS dan/atau  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  serta  menyatakan ikrar:
1) kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak akan mengulangi  perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2). Narapidana  yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor  narkotika,  psikotropika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) hanya  berlaku  terhadap  Narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(3). Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus  dinyatakan  secara  tertulis  dan  ditetapkan  oleh  instansi  penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan  pemerintah  ini  berlaku  efektif  bagi  narapidana  yang  diputus  pengadilan dengan  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dari  tanggal  12  Nopember 2012  ke  atas.  Hal  ini  memberikan  dampak  langsung  pada  pelaksanaan  pemberian  remisi umum  kepada  narapidana  di  Lapas  Klas  IIA  Padang  yang  tidak  dapat  diberikan  kepada seluruh  narapidana  dikarenakan  persyaratan  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  narapidana tindak  pidana  korupsi  tersebut  antara  lain:  disamping  sudah  menjalani  masa  pidana minimal 6 bulan dan berkelakuan baik selama manjalani pidana ditahun yang bersangkutan juga harus dilengkapi surat keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu  membongkar  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya  dan  telah  membayar lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan  pengadilan.  Hal  ini  dijelaskan dengan  keluarnya  Surat  Edaran  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  :  M.HH-04.PK.01.05.04  Tahun  2012  Tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Persyaratan  bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya  disatu  sisi  tentunya  memberatkan bagi  narapidana  karena  proses  pembongkaran  perkara  pidana  yang  bersangkutan  telah selesai  dan  telah  mendapat  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( incraht )  dan  hal  ini
menimbulkan  pertanyaan  baru  karena  seseorang  tidak  boleh  dituntut  /di  hukum  dua  kali atas  perbuatan  yang  sama.  Di  sisi  lain,  dengan  melibatkan  instansi  penegak  hukum  lain dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut diatas sebagai salah satu persyaratan remisi tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar. Dan diperberat lagi dengan keharusan  untuk  membayar  denda  dan  uang  pengganti  dengan  jumlah  yang  besar  tentu sulit  untuk  dipenuhi  oleh  narapidana  Tindak  pidana  korupsi  di  Lapas  Klas  IIA  Padang. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana umum hanya diberlakukakan persyaratan sudah menjalani  masa  pidana  minimal  6  bulan  dan  berkelakuan  baik  selama  manjalani  pidana ditahun yang bersangkutan sehingga apabila dua persyaratan tersebut sudah dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan sudah dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  pemberian  remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?
2. Hambatan-hambatan  apa saja  yang ditemui dalam  pelaksanaan pemberian remisi bagi  narapidana  tindak  pidana  korupsi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu  suatu penelitian yang menggambarkan tentang tentang pelaksanaan dan hambatan yang ditemui dalam  pemberian  remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana  korupsi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis normatif. yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  ketentuan-ketentuan dan  peraturan  perundang-undangan. 3 Pendekatan yuridisempiris dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  semua  bahan  dan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang  berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3 Ronny  HanitijoSoemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1990, hlm. 23

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Pelaksanaan  Pemberian  Remisi  Bagi  Narapidana  Tindak  Pidana  Korupsi  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang
Pemenuhan  hak  narapidana  yang  berada  di  lembaga  pemasyarakatan  untuk mendapatkan  binaan  dan  bimbingan  serta  dalam  masa  hukuman  atas  tindak  pidana yang  dilakukannya  merupakan  tanggung  jawab  dari  petugas/pembina  lembaga pemasyarakatan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Hak  narapidana  yang  dimaksudkan  diatas salahsatunya  adalah  hak  untuk  mendapatkan  remisi  yang  dapat  diberikan  pada narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
Remisi  atau  pengurangan  masa  pidana  merupakan  hak  setiap  narapidana  atau terpidana  yang  menjalani  pidana  hari  kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas),  yang  diatur  dalam  Kepres  No.  69  Tahun  1999  tentang  Pengurangan  Masa Pidana  (Remisi) juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pengaturan  mengenai  hak  mendapatkan  remisi  bagi  narapidana  diatur  dalam Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor28Tahun2006  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:
(1). Setiap  Narapidana  dan  Anak  Pidana  berhak  mendapatkan  Remisi.Remisi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  Narapidana  an  Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Berkelakuan baik; dan
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(2). Bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan  hak  asasi  manusiayang  berat,  dan  kejahatan  transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Berkelakuan baik; dan
b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
(3). Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak  Pidana  apabila  memenuhi  persyaratan  melakukan  perbuatan  yang membantu kegiatan Lapas.
Pemberian  remisi  terhadap  narapidanakhususnya  narapidana  tindak  pidana korupsi  yang  didasarkan  pada  Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006,
pada  tahun  2011  menjadi  ramai  diperbincangkan  dalam  masyarakat  terutama  para pakar  hukum  sehingga  mengusulkan  agar  Kementerian  Hukum  dan  HAM memberlakukan  pengetatan  remisi  dan  pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana tindak pidana korupsi dengan istilah populernya moratorium.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang diperoleh pnjelasan bahwa:
“Kebijakan  pengetatan  remisi  itu  substansinya  bukan  menangguhkan  atau menghapuskan  sama  sekali  pemberian  remisi,  tapi  tetap  memberikan  remisi terhadap  koruptor  dengan  persyaratan  yang  diperketat,  karena  pemberian  remisi dan  pembebasan  bersyarat  terhadap  koruptor  selama  ini  sangat  mudah,  bahkan pemberian remisi  dan pembebasan bersyarat  ini  ditengarai  sudah dikomersialisasi. Untuk  itu  pihak  Lapas  Klas  IIA  Padang  dalam  melaksanakan  pemberian  Remisi kepada narapidana tindakpidana korupsi sangat hati-hati dan prosedural”. 4
Dalam  rangka  pengetatan  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  khususnya tindak  pidana  korupsi,  maka  pemerintah  merubah  Pasal  34  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  menjadi  Pasal  34A  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:
(1). Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana  terorisme,  narkotika  dan  precursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  juga  harus  memenuhi persyaratan:
a. Bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
b. Telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan  untuk  narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana korupsi; dan
c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  serta  menyatakan ikrar :
1) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing  yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2). Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursos narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) hanya berlaku  terhadap  narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
4 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sri  Yuwono,  Bc.IP,  S.IP,  M.Si,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan klas IIA Padang pada tanggal 7 Mei 2018 di Padang.
singkat 5 (lima) tahun.
(3). Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a harus  dinyatakan  secara  tertulis  dan  ditetapkan  oleh  instansi  penegak  hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan  remisi  yang  diberikan  kepada  Narapidana  korupsi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang adalah: 5
1. Remisi Umum bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Syafrudin, S.Sos. Terpidana  Syafrudin,  S.Sos.  diberikan  remisi  umum  2  (dua)  bulan  karena  telah telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani  pidana  serta  tidak  pernah  melakukan  larangan  yang  telah  ditentukan Lapas  Klas  IIA  Padang.Pemberian  remisi  umum  tersebut  diberikan  pada  17 Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.Narapidana tindak pidana  korupsi  tersebut  memperoleh  remisi  karena  tersebut  semuanya  telah memenuhi  persyaratan  umum  dan  persyaratan  khusus  pelaksanaan  pemberian Remisi.Narapidana  korupsi  yang  telah  memenuhi  persyaratan  umum  dan persyaratan  khusus  pelaksanaan  pemberian  Remisi  kemudian  diajukan permohonan  pemberian  Remisinya  oleh  petugas  Sub  Seksi  Registrasi  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
2. Remisi Khusus bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Syafrudin, S.Sos. Terpidana Syafrudin, S.Sos. diberikan remisi khusus 6 (enam) bulan karena telah memenuhi persyaratan khusus, yaitu:
a. Terpidana Syafrudin, S.Sos., telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan  Beriata  Acara  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Nomor: 2590K/Pid.Sus/2015  tanggal  13  Januari  2016,  dimana  terpidana  dihukum penjara  selama  4  tahun  dan  6  bulan  penjara  serta  denda  sebesar  Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
b. Terpidana Syafrudin, S.Sos., telah membuat Surat Pernyataan untuk bersedia bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  mengungkap  perkara  tindak pidana yang terkait dengan perkara saya tertanggal 7 Maret 2017.
c. Pihal  Lapas  Klas  IIA  Padang  telah  mengajukan  permohanan  penetapan kesediaan  narapidana  untuk  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  atas  nama Syafruddin, S.Sos tertanggal 7 Maret 2017 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang
d. Surat Penetapan dikabulkannya permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum atas nama Syafruddin, S.Sos oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 15 Mei 2017.
e. Terpidana  Syafruddin,  S.Sos  telah  membayar  denda  sebesar  Rp. 200.000.000,-(dua  ratus  juta  rupiah)  yang  dibuktikan  dengan  tanda  terima pembayaran  denda  tanggal  15  Januari  2016  kepada  Kepala  Seksi TindakPidana  Khusus  (Kasi.Pidsus)  Kejaksaan  Negeri  Padang.menjalani pidana  selama  12  (dua  belas)  bulan  dan  berkelakuan  baik  selama  menjalani
5 Hasil wawancara dengan Bapak Sri Yuwono, Bc.IP, S.IP, M.Si, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 7 Mei 2018 di Padang
pidana  serta  tidak  pernah  melakukan  larangan  yang  telah  ditentukan  Lapas Klas IIA Padang. Pemberian remisi umum tersebut diberikan pada 17 Agustus 2017  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Padang.  Narapidana  tindak pidana  korupsi  tersebut  memperoleh  remisi  karena  tersebut  semuanya  telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi.  Narapidana  korupsi  yang  telah  memenuhi  persyaratan  umum  dan persyaratan  khusus  pelaksanaan  pemberian  Remisi  kemudian  diajukan permohonan  pemberian  Remisinya  oleh  petugas  Sub  Seksi  Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa:  “pelaksanaan  pemberian  remisi  khusus  kepada narapidana  tindak  pidana  korupsi  pada  tahun  2017  hanya  1  (satu)  orang  saja,  yaitu kepada terpidana Syafruddin, S.Sos, dari keseluruhan narapidana tindak pidana korupsi di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  yang  berjumlah  27  (dua  puluh  tujuh) narapidana tindak pidana korupsi, karena terpidana Syafruddin, S.Sos, telah memenuhi persyaratan umum dan persayaratan khusus pelaksanaan pemberian remisi”. 6
B. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pemberian  Remisi Bagi Narapidana  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang
Dalam  proses  pemenuhan  hak  para  narapidana  tidak  selalu  berjalan  dengan lancar dan sesuai dengan yang telah diatur dan diharapkan, hal ini dikarenakan adanya beberapa  kendala  ataufaktor  penghambat  dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana tersebut.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam  proses  pemenuhan  hak  narapidana  tindak pidana korupsi dalam hal mendapatkan remisi.
Hak  untuk  mendapatkan  remisi  merupakan  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh petugas lembaga pemasyarakatan selama narapidana berada di lembaga pemasyarakatan  dalam  program  pembinaan.  Hak  remisitersebut  mendapat  jaminan pemenuhannya  karena  diatur  dalam  undang-undang  pemasyarakatan.  Namun  dalam pemenuhannya terdapat beberapa hambatan yang ditemui.
Pada  pelaksanaan  pemberian  remisi  terhadap  narapidanatindak  pidana  korupsi tentunya  ada  beberapa  hambatan  yang  dihadapi  petugas  Sub  Seksi  Registrasi,  baik hambatan yang berasal dari Narapidana korupsi yang bersangkutan maupun dari proses pengajuan  pemberian  remisi  kepada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik
6 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sri  Yuwono,  Bc.IP,  S.IP,  M.Si,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 7 Mei 2018 di Padang
Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara  yang penulis lakukan terkait dengan  hambatan- hambatan  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  pemberian  remisi  bagi  narapidana  tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, antara lain: 7
1. Berkaitan  dengan  syarat  khusus  memperoleh  remisi  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  harus  dipenuhi  oleh  narapidana  korupsi. Diantara  beberapa  persyaratan,  persayaratan  yang  paling  sulit  untuk  dipenuhi  oleh narapidana  tindak  pidana  korupsi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  adalah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja narapidanatindak pidana korupsi yang dapat memenuhi persyaratan khusus tersebut.
2. Proses  atau  prosedur  pengajuan  permohonan  dan  penerbitan  Surat  Keputusan dariKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terlalu lama mengenai dikabulkan  atau  ditolaknya  permohonan  pemberian  remisi  bagi  narapidana  tindak pidana  korupsi,  sehingga  narapidana  korupsi  yang  menurut  syarat-syarat  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  telah  berhak  mendapatkan remisi tetapi karena terhambat surat keputusan (SK) yang belum keluar maka belum bisa dilaksanakan karena harus menunggu sampai SK tersebut keluar.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak  pidana  korupsi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  hanya  diberikan kepada  satu  narapidana  dari  dua  puluh  tujuh  narapidana  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  berdasarkan  undang-undang  pemasyarakatan  dan  peraturan  pemerintah  tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan., yaitu: pertama, telah memenuhi  persyaratan  umum,  antara  lain:  berkelakuan  baik  dan  telah  menjalani  masa pidana  lebih  dari  enam  bulan  serta kedua, telah  memenuhi  persyaratan  khusus,  yaitu: bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membongkar  perkara  korupsi  yang
7 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sri  Yuwono,  Bc.IP,  S.IP,  M.Si,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 7 Mei 2018 di Padang.
dilakukannya dengan menyatakan kerjasamanya secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak  hukum  dan  pelaku  telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai putusan pengadilan.
Hambatan-hambatan  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  pemberian  remisi  bagi narapidana  tindak  pidana  korupsi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  adalah pertama , sulitnya  narapidana  tindak  pidana  korupsi  memenuhi  persyaratan  khusus pelaksanaan  pemberian  remisi,  yaitu  mau  bekerjasama  dan  membayar  denda  serta  uang pengganti  sesuai  dengan  putusan  pengadilan, kedua, proses  keluarnya  Surat  Keputusan (SK)  dikabulkannya  atau  ditolaknya  pemberian  remisi  yang  terlalu  lama,  sehingga  harus menunggu lama kejelasan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pemberian remisi.

## DAFTAR NPUSTAKA
Abdullah  Syukur, Studi  Implementasi  Latar  Belakang.  Konsep  Pendekatan  dan Relevansinya Dalam Pembangunan” , Persadi, Bandung, 1987
Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia  Membangun Manusia Mandiri Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004
Andi Hamzah , Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1991
Aswanto,  Jaminan  Perlindungan  HAM  dalam  KUHAP  dan  Bantuan  Hukum  Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Perpustakaan FH Unair, Surabaya, 1999
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineke Cipta, Jakarta, 1982
Bambang  Poernomo ,  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan , Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 183.
C.I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Djambatan, Jakarta, 1995
DiahGustiniati, Hukum  Penitensia  dan  Sistem  Pemasyrakatan  di  Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011
Didin  Sudirman, Reposisi  dan  RevitalisasiPemasyarakatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Di Indonesia , Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007
Didin Sudirman,Masalah-Masalah  Aktual  Bidang  Pemasyarakatan,  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia, Jakarta
Djisman  Samosir,  Fungsi  Pidana  Penjara  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di  Indonesia,  Bina

## Cipta, Bandung, 1992
DjokoPrakosodanDjamanAndhiNirwanto ,Euthanasia  :  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
Djoko Prakoso, Hukum Penintensir di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1988
Dwidja  Priyatno,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia,  PT.Refika  Aditama, Bandung, 2006
MardjonoReksodiputro,  Bunga  Rampai  Permasalahan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Pusat  Pelayanan  Keadilan  Dan  Pengabdian  Hukum,  Universitas  Indonesia  (UI) Jakarta, 1997
___________________,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum Melawan  Kejahatan),  Pusat  Pelayanan  Keadilan  Dan  Pengabdian  Hukum, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 1994
Muladi,  Kapita  Selekta  Sisiem  Peradilan  Pidana,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro (BP. UNDIP), Semarang, 1995
Panjaitan  dan  Simorangkir,  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 1995
Ramdlon,Naning,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Di  Indonesia,  Lembaga  Kriminologi  UI, Jakarta, 1983
Roeslan  Saleh,  Pengertian  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  Aksara Baru, Jakarta, 1983
Sugeng  Puji  Leksono.  Suara  Hati  dari  Balik  Terali  Besi,  Setetes  Asa  dari  Lowokwaroe, 2010
Syed Hussain Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi , LP3ES, Jakarta, 1987
Vito Tanzi, Corruption, Government, Activities, and Markets , IMF Working Paper, 1994