Volume  3  Issue 1,  March 2019:  pp.  50-66.  Copyright  ©  2019  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas

## TRIPS-Plus Provisions Under a Frame of Bilateral Free Trade Agreement

## Safril Sofwan Sanib
Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: safrilsanib@yahoo.co.id
Abstract: The  objective  of  this  research  is  to  analyze  and  find  the  philosophy  of TRIPS-Plus  Provisions  under  the  framework  of  Bilateral  Free  Trade  Agreements (BFTA).  This  research  is  legal  research  by  using  a  statutory,  conceptual  and comparative approach. This research found that the philosophy of the provisions of TRIPS-Plus  under  BFTA  is  to  eliminate  the  minimum  standards  and  flexibility contained in the provisions of TRIPS Agreement of the WTO which have impacts on: (1)  restricting  the  grounds  for  exclusion  of  patentability;  (2)  limitations  on  the issuing  of  compulsory  licences;  (3)  limiting  the  scope  of  exhaustion  of  rights;  (4) extension of patent providing term; (5) patent-like protection for plant varieties; (6) exclusivity over test data with respect to pharmaceutical and chemical products; (7) protection  for  new  types  of  trade  mark;  and  (8)  strong  protection  for  digital technologies. If countries agree on BFTA with partners / trading partners about IPR provisions containing TRIPS-Plus above, it will cause the country to not be able to use the  flexibilities  provided  by  IPR  agreements  at  the  multilateral  level  (TRIPS Agreement)  and  this  will  affect  fulfillment  of  basic  rights  such  as:  the  right  to education, the right to health and access to affordable and inexpensive medicines, and the right to food.
Keyword: TRIPS-Plus; bilateral; protection
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  menemukan filosofi  Ketentuan  TRIPS-Plus  di  bawah  kerangka  Perjanjian  Perdagangan  Bebas Bilateral ( Bilateral Free Trade Agreements =BFTA). Penelitian ini adalah penelitian hukum  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual,  dan komparatif. Penelitian ini menemukan, bahwa filosofi dari ketentuan TRIPS-Plus di bawah BFTA adalah untuk menghilangkan standar minimum dan fleksibilitas yang terkandung  dalam  ketentuan  Perjanjian  TRIPS  WTO  yang  berdampak  pada:  (1) pembatasan  alasan  untuk  pengecualian  dari  invensi  yang  bisa  di  patenkan;  (2) membatasi penerbitan lisensi wajib; (3) pembatasan ruang lingkup exhaustion of rights dan  impor  paralel;  (4)  perpanjangan  jangka  waktu  pemberian  paten;  (5)
kewajiban  perlindungan  paten  untuk  perlindungan  varietas  tanaman;  (6) eksklusivitas  atas  uji  data  berkenaan  dengan  produk  farmasi  dan  kimia;  (7) perlindungan  untuk  jenis-jenis  merek  dagang  baru  (8)  perlindungan  yang  kuat untuk  teknologi  digital.  Bila  negara-negara  menyepakati  BFTA  dengan mitra/partner dagang tentang ketentuan-ketentuan HKI yang mengandung TRIPS- Plus  tersebut  di  atas  maka  akan  menyebabkan  negara  tersebut  tidak  dapat menggunakan  fleksibilitas  yang  diberikan  oleh  perjanjian  HKI  pada  level multilateral  ( TRIPS  Agreement )  dan  hal  tersebut  berdampak  pada  tidak terpenuhinya  hak-hak  dasar  yaitu:  hak  atas  pendidikan,  hak  atas  kesehatan  dan akses obat-obatan secara terjangkau dan murah, serta hak atas pangan.
Kata kunci: TRIPS-Plus; bilateral; perlindungan

## PENDAHULUAN
Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah: the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time . 1 Pada level internasional HKI diatur dalam perjanjian Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut TRIPS ). Perjanjian TRIPS ini merupakan standar perlindungan HKI pada level internasional yang telah disepakati oleh negara-negara sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan multilateral dalam kerangka pembentukan World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO ). Meskipun demikian, diskursus mengenai perjanjian TRIPS dari berbagai perspektif masih terus berlangsung. Nurul Barizah 2 mendeskripsikan TRIPS sebagai berikut:
“ The TRIPS Agreement is a pivotal legal document dealing with Intellectual Property Rights.  This  Agreement  is  the  most  significant,  influential,  and  comprehensive agreement on Intellectual Property Rights as one of the pillars of the WTO global trade regime.  It  deals  with  listed  ranges  of  Intellectual  Property  Rights,  establishing minimum  universal  standards  of  protection,  requiring  effective  enforcement measures  and  establishing  a  dispute  settlement  mechanism.  Due  to  its  significant outreach,  scholars  describe  this  agreement  as  involving  a  radical  change,  a ‘conceptual  leap',  in  the  history  of  Intellectual  Property  Rights,  including revolutionising international Intellectual Property Laws ”.
Artinya, perjanjian TRIPS merupakan dokumen hukum yang sangat penting, yang paling  berpengaruh  dan  paling  komprehensif  sebagai  salah  satu  pilar  dari  rezim perdagangan WTO .  Perjanjian TRIPS adalah  perjanjian  yang  menetapkan  standar
1 World  Trade  Organization, What  Are  Intellectual  Property  Rights?, World  Trade  Organization, https://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/TRIPS_e.htm  #WhatAre . diakses  pada  tanggal  28 Agustus 2017 .
2 Nurul  Barizah, Intellectual  Property  Implications  on  Biological  Resources :  Indonesia’s  Adoption  of International Intellectual Property Regimes and the Failure to Adequately Address the Policy Challenges In the Area of Biological Resources, Jakarta: The Nagara Institute, 2010, hlm. 54-55.
minimum  dan  fleksibilitas  dalam  perlindungan  HKI  serta  mewajibkan  setiap  anggota untuk  menerapkannya  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasionalnya. 3 Namun, pasca  penandatanganan  perjanjian TRIPS muncul  keinginan  negara-negara  maju disponsori  oleh  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  Eropa  untuk  mengubah  standar perjanjian TRIPS dari  yang  minimum  ke  standar  yang  maksimum  dan  sering  disebut dengan TRIPS-Plus melalui Bilateral  Free  Trade  Agreement ( BFTA) atau  Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral.
Berdasarkan kondisi di atas Perjanjian BFTA TRIPS-plus ini mendapatkan banyak resistensi dari  negara-negara  berkembang  seperti  Brazil  dan  Argentina  dengan  alasan bahwa perjanjian tersebut akan mematikan potensi negara-negara berkembang dan yang masih sedang akan berkembang. 4 Pada prinsipnya, TRIPS-Plus telah melampaui ketentuan yang sudah ada dalam Perjanjian TRIPS. Perjanjian karena: (1). Pengaturan area baru HKI (perlindungan non  original  database );  (2).  Penerapan  standar  yang  lebih  luas (memperpanjang jangka waktu perlindungan merek dagang dari 10-15 tahun, sedangkan hak  cipta,  perhitungan  perlindungan  selama  seumur  hidup  pencipta  sampai  setelah pencipta meninggal  dunia ditambah 75-95  tahun); dan (3).  Penghapusan  pilihan untuk anggota  di  bawah  Kesepakatan TRIPS (kewajiban  untuk  melindungi  varietas  tanaman "Hanya" the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) system 1991). 5 Berdasarkan isu hukum yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah apa landasan filosofis dari adanya ketentuan TRIPS- Plus dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral?
3 Achmad Zen Umar Purba Perjanjian TRIPS dan Beberapa Isu Strategis , Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni, 2011, hlm. 171.
4 R.  Mayne ,  Regionalism,  Bilateralism,  and  “ TRIPS-Plus ”  Agreements : The  Threat  to  Developing Countries. UNDP Human Development Report Office Occasional Paper, 2005, hlm. 5.
5 David Vivas-Eugui, Regional and bilateral agreements and a TRIPS-Plus world: the Free Trade Area of the Americas (FTAA), Geneva and Ottawa: Quaker United Nations Office (QUNO), Quaker International Affairs Programme (QIAP), International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2003 , hlm. 4. Lihat juga: Bryan Mercurio, “ TRIPS-Plus Provisions in FTAs: Recent Trends ” , http://papers.ssrn.com/abstract_id=947767 hlm. 219, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016, Begitu juga pendapat Graham Dutfield, menyatakan ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus terdiri; memperpanjang paten dan  hak  cipta  untuk  jenis  materi  yang  baru;  menghilangkan  atau  mempersempit  pengecualian  yang diizinkan  termasuk  yang  masih  disediakan  dalam  hukum  HKI  Amerika  Serikat  dan  Eropa; memperpanjang persyaratan perlindungan; memperkenalkan aturan HKI baru yang dimandatkan TRIPS lebih awal dari periode transisi yang diizinkan oleh TRIPS; dan meratifikasi perjanjian WIPO baru yang berisi  langkah-langkah TRIPS-Plus .  Graham  Dutfield “ To Copy  Is  To  Steal”:  Trips,  (Un)Free  Trade Agreements and The New Intellectual Property Fundamentalism ', 2006 (1) The Journal of Information and Technology Law (JILT), http://go.warwick.ac.uk/jilt/2006_1/dutfield/, hlm. 5. diakses pada tanggal 26 Juli 2016.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Penelitian  tersebut  mengacu  pada  penelitian  hukum  ( legal  research ).  Karakteristik penelitian  hukum  yakni  mencari  kebenaran  koherensi  yang  mana  suatu  kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum 6 .

## Pendekatan Masalah
Prinsip-prinsip  perlindungan  HKI  yang  diimplementasikan  dalam  Hukum  HKI  Nasional dalam  kerangka  perjanjian  perdagangan  bebas  bilateral  merupakan  penelitian  hukum yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 7 Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya  atas  isu  hukum. 8 Adapun pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Pendekatan Undang-undang ( statute approach )
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum, 9 yaitu  ketentuan-ketentuan TRIPS dan TRIPS-Plus yang  mengatur  tentang  HKI  dan  konvensi-konvensi internasional  lain  yang  relevan.  Pendekatan  ini  bertujuan  mempelajari ratio legis dan  dasar  ontologis  suatu  ketentuan-ketentuan  tersebut  guna mendapatkan kandungan filosofis yang ada di belakang ketentuan-ketentuan tersebut terutama ketentuan TRIPS-Plus .
b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach )
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  dalam  ilmu  hukum,  kemudian  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  asas-
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 77.
7 Ibid ., hlm. 35.
8 Ibid., hlm. 41.
9 Ibid., hlm. 93.
asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang  di  hadapi. 10 Serta,  mempelajari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tentang  HKI, TRIPS dan  prinsip- prinsip TRIPS-Plus .  Pendekatan  penelitian  ini  untuk  mengungkapkan  ide-ide yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  HKI  terutama TRIPS- Plus.
c. Pendekatan Komparatif
Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Pendekatan ini membandingkan antara ketentuan-ketentuan HKI yang ada dalam TRIPS WTO , dengan ketentuan-ketentuan HKI yang ada dalam BFTA yang  dilakukan  oleh  negara  maju  dan  negara  berkembang.  Selanjutnya, mengungkapkan  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  ketentuan tersebut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Filosofi Ketentuan TRIPS-Plus Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral

## Pengertian TRIPS-Plus
Pada dasarnya Perjanjian TRIPS hanya menetapkan standar minimum perlindungan HKI. Artikel  1.1 TRIPS dengan  tegas  memberikan  kebebasan  setiap  anggota WTO untuk pelaksanaan perlindungan HKI. Ketentuan ini adalah suatu pilihan, bukan suatu kewajiban seperti di dalam perjanjian FTA . Menurut Sunil Kumar Agarwa 11 :
“ The principle of minimum intellectual property standards is the cornerstone of the TRIPS  Agreement.  The  principle  constitutes  a  significant  conceptual  and  strategic basis  for  subsequent  multilateral  and  bilateral  intellectual  property  negotiations aimed  at  setting  higher  standards.  Its  effect  is  that  any  intellectual  property agreement negotiated subsequent to TRIPS among and/or involving WTO members can only create higher standards. Higher standards, which could result from bilateral, plurilateral or multilateral treaties, have come to be commonly referred to as TRIPS- plus”.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  bahwa TRIPS menetapkan  prinsip  standar minimum  HKI  yang  menjadi  landasan  perjanjian TRIPS .  Prinsip  tersebut  merupakan konsep  signifikan  dan  dasar  strategi  untuk  kelanjutan  negosiasi  HKI  multilateral  dan
10 Ibid ., hlm. 95 11 Sunil Kumar Agarwa, TRIPS-plus Agenda Through Anti-counterfeiting Trade Agreement: Implication For India, Social  Science  Research  Network , tersedia  di SSRN: http://ssrn.com/abstract=1868026 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1868026, hlm. 2, diakses pada tanggal 21 September 2017.
bilateral  yang  bertujuan  untuk  menetapkan  standar  yang  lebih  tinggi.  Efeknya,  bahwa setiap  perjanjian  HKI  yang  dinegosiasikan  setelah TRIPS antara  dan/atau  melibatkan anggota WTO ,  hanya  bisa  membuat  standar  yang  lebih  tinggi.  Kenyataan  sekarang  ini standar  yang  lebih  tinggi,  merupakan  hasil  dari  perjanjian  bilateral,  multilateral  atau plurilateral, yang sering disebut dengan TRIPS-Plus .
Pengertian TRIPS-Plus Standard adalah  perlindungan  HKI  dengan  standar  yang lebih  tinggi  dari  standar  yang  ditetapkan  perjanjian TRIPS . 12 David  Vivas-Eugius 13 menyatakan,  perjanjian TRIPS adalah  salah  satu  perjanjian  kunci  dalam WTO ,  sudah membebankan standar minimum yang relatif tinggi, untuk HKI pada semua anggota WTO . Kemudian, Sisule F Musungu and Graham Dutfield, TRIPS-Plus adalah sebuah konsep yang mengacu  pada  penerapan  peraturan  dan  praktik  HKI  multilateral,  plurilateral,  regional dan/atau  nasional  yang  mempunyai  efek  mengurangi  kemampuan  negara-negara berkembang  untuk  melindungi  kepentingan  publik. 14 Keduanya  berpendapat  bahwa TRIPS-Plus termasuk  setiap  standar  baru  yang  akan  membatasi  negara-negara  untuk: 15 (1). mempromosikan inovasi teknologi dan untuk memfasilitasi transfer dan penyebaran teknologi;  (2).  melakukan  tindakan  yang  diperlukan  untuk  melindungi  kesehatan masyarakat, gizi dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor sosial-ekonomi dan teknologi; atau, (3). melakukan tindakan yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan HKI oleh pemegang hak atau yang dikuasakan oleh pemegang hak untuk praktik-praktik yang tidak wajar yang menghambat perdagangan atau mempengaruhi transfer teknologi internasional.

## Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus
TRIPS-Plus komitmen tidak hanya terjadi di negosiasi bilateral dan regional, tetapi juga di forum internasional di luar WTO seperti WIPO . Ada keprihatinan atas komitmen TRIPS- Plus, karena  negosiasi  pada  berbagai  tingkat  ini  mempromosikan  "satu  ukuran  cocok untuk semua." 16 Ada risiko, bahwa perjanjian regional dan bilateral dapat mengganggu
12 Nurul Barizah, “ TRIP-Plus Provisions on Patent Under Indonesia’s Bilateral Free Trade Agreement ” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 21 Juli 2014: 356 – 377, hlm. 1.
13 David Vivas-Eugui 2003., Op.Cit., hlm. 4.
14 Sisule  F  Musungu  and  Graham  Dutfield , Multilateral  Agreements  and  a  TRIPS-Plus  World:  The  World Intellectual  Property  Organisation  (WIPO) ,  Geneva  and  Ottawa: Quaker  United  Nations  Office  (QUNO), Quaker International Affairs Programme (QIAP) , 2003 , hlm. 3.
15 Sisule F Musungu and Graham Dutfield, Ibid, hlm. 4.
16 David Vivas-Eugui, Op.Cit . hlm. 4.
sistem  multilateral  yang  pada  umumnya  membatasi  penggunaan  fleksibilitas  dan pengecualian oleh negara-negara berkembang yang diizinkan dalam kesepakatan TRIPS . Menurut Kinda Mohamadieh (dkk), 17 kewajiban TRIPS-Plus yang ditetapkan melalui FTA bilateral,  terutama dengan Amerika Serikat, berwujud dalam bentuk eksklusivitas data, perpanjangan  aturan  paten,  pembatasan  penggunaan  lisensi  wajib,  pembatasan  ruang lingkup exhaustion of rights dan impor paralel , perlindungan data, dan mengaitkan paten dengan persetujuan pemasaran obat.

## Perlindungan Paten
Pemegang  paten  dapat  mengamankan  monopolisasi  dan  menghindari  persaingan, ketentuan BFTA pada HKI umumnya berfokus pada:
a. Pembatasan Alasan untuk Pengecualian Paten
Kebanyakan BFTA Amerika  Serikat  (disingkat  AS)  mempertahankan prinsipnya,  bahwa  perlindungan  yang  efektif  dan  memadai  harus  diberikan kepada penemuan di segala bidang teknologi. Produk-produk tersebut saat ini dikecualikan dari perlindungan paten, seperti tanaman, hewan, proses biologis yang  esensial  dan  produk,  gen,  rentetan  gen,  metode  bisnis  dan  program komputer,  harus  dilindungi  oleh  hukum  hak  paten  dari  negara penandatanganan kesepakatan BFTA .
Selanjutnya, berkaitan dengan pematenan bentuk kehidupan. Prinsip hukum paten yang berlaku umum, bahwa bentuk kehidupan tidak dapat dipatenkan. Ruang lingkup paten telah diperluas untuk mencakup bentuk kehidupan dan kehidupan  organisme  seperti  mikro-organisme.  Kemajuan  dalam  penemuan bioteknologi,  inovasi,  dan  aplikasinya  telah  menantang  teori  paten, menimbulkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  teknologi  tersebut  dapat dipatenkan  dan  bagaimana  caranya  memenuhi  batas  perlindungan  paten khusus secara kolektif. 18 Sehingga, dalam perjanjian TRIPS meletakkan dasar untuk perlindungan bentuk kehidupan, meskipun secara teoritis, hal tersebut bisa  disanggah  karena  bentuk  kehidupan  tidak  termasuk  dalam  kategori "penemuan"  berdasarkan  Pasal  27.1 TRIPS .  Calvalho  berpendapat,  paten
17 Kinda  Mohamadieh  et.al, The  Arab  Region  and  Trade  Liberalization  Policies  A  Look  Into  Sectoral Implications, Beirut, Lebanon: The Arab NGO Network For Development (ANND), hlm. 72.
18 lihat Carlos M Correa, Integrating Public Health Concern into Patent Legislation in Developing Countries , Geneva: South Centre, 2000, hlm. 99.
adalah teknologi yang netral, 19 harus diberikan kepada semua jenis teknologi tanpa  diskriminasi. 20 Berdasarkan United  States-BFTA ,  AS  cenderung menekankan  prinsip  tersebut. 21 Artinya,  semua  kategori  bentuk  kehidupan dapat  dipatenkan,  termasuk  gen  dan  rentetan  gen.  Saat  ini  paten  tidak diberikan untuk organisme hidup, 22 algoritma matematika dan kode objek.
b. Keterbatasan pada Penerbitan Lisensi Wajib
Filosofi  dasar  paten,  bahwa  hak  monopoli  harus  disediakan  untuk memfasilitasi  peningkatan  akses  ke  teknologi  baru  dan know-how .  Hak eksklusif  tidak  boleh  digunakan  sebagai  penghambat  perlindungan  hak konsumen untuk produk penting. Lisensi wajib 23 merupakan mekanisme untuk pemilik paten untuk bertindak sesuai ketentuan ini.
Pada prinsipnya, lisensi wajib diberikan atas dasar non-sukarela. Berdasarkan Perjanjian TRIPS dan  Konvensi  Paris,  negara-negara  diperbolehkan  untuk menggunakan lisensi wajib paten, asalkan kondisi tertentu terpenuhi. 24 Maka, dalam  ketentuan TRIPS-Plus berdasarkan BFTA AS  juga  berupaya  untuk membatasi  tindakan  penting  seperti  lisensi  wajib  pada  situasi  tertentu  dan membuat  prosedur  untuk  mengeluarkan  lisensi  wajib  yang  rumit  dan berkepanjangan. 25 Selain  itu,  ekspor  obat  berlisensi  wajib  ke  negara-negara yang  tidak  memiliki  atau  tidak  cukup  kapasitas  produksi  tidak  akan  dapat
19 Carvalho, Nuno Pires de, The TRIPS Regime of Patent Right , 2nd Edition, The Netherlands: Kluwer Law International, 2005, hlm. 9.
20 Pasal 27 dari TRIPS Agreement.
21 Pasal  16.7.1  dari United  State-Singapore BFTA ,  United  States  Trade  Representative, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text.  Dikunjungi  pada tanggal 20 Oktober 2017.
22 Grup Afrika, telah secara konsisten menyuarakan keprihatinan tentang implikasi ketentuan perjanjian tentang bentuk kehidupan. Dalam pandangan mereka, paten tidak boleh diberikan pada mikroorganisme, proses  non-biologis  dan  mikrobiologi  untuk  produksi  tanaman  dan  hewan.  Karena  hal  tersebut "bertentangan dengan struktur masyarakat dan budaya mereka, dan memohon pengecualian dalam hal tersebut.  Lihat Note  by  the  WTO  Secretariat.  The  relationship  between  the  TRIPS  Agreement  and  the Convention  on  Biological  Diversity:  Summary  of  issues  raised  and  points  made ’,  IP/C/W/369/Rev.1,  9 March 2006, Paragraphs 28 – 29.
23 Lisensi wajib memungkinkan negara yang memegangnya untuk memproduksi atau mengimpor bentuk generik  dari  produk  yang  dipatenkan.  Berdasarkan  Deklarasi  Doha  tentang  Perjanjian TRIPS dan Kesehatan  Masyarakat  (Diadopsi  pada  14  November  2001),  setiap  Anggota  memiliki  hak  untuk memberikan lisensi wajib dan kebebasan untuk menentukan dasar yang menjadi dasar pemberian lisensi tersebut. Kinda Mohamadieh dkk, Op.Cit., hlm. 72
24 TRIPS Pasal 31 , Paris Convention, Pasal . 5A. 25 Jakkrit Kuanpoth, TRIPS-Plus Rules under Free Trade Agreements: An Asian Perspective, dalam Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders (ed) , Intellectual Property and Free Trade Agreements, Oregon: Oxford and Portland, 2007, hlm. 34.
dilaksanakan. 26 Lisensi  wajib  adalah fleksibilitas penting  yang  terkandung dalam  Pasal  31 TRIPS untuk  memungkinkan  produsen  obat  generik menggunakan paten guna memproduksi obat-obatan dengan biaya yang lebih rendah  dan  mekanisme  ini  dianggap  sebagai  cara  untuk  mengatasi  masalah akses pada obat-obatan dan kesehatan masyarakat pada anggota WTO . 27 BFTA AS, melarang mitra dagang untuk mencabut paten. Lisensi wajib menjadi satu mekanisme  yang  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  praktik-praktik  kasar dari pemegang hak. 28 Sejak TRIPS-Plus menetapkan ruang lingkup, durasi dan cakupan ketentuan lisensi wajib, negara-negara yang sedang berkembang akan memiliki  sedikit  ruang  untuk  melakukan  penyesuaian  dalam  hukum nasionalnya untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. 29
c. Membatasi ruang lingkup exhaustion of rights dan Impor Paralel Doktrin exhaustion membahas masalah kapan pemegang HKI mengontrol atas distribusi  obat  berhenti.  Ide  dasarnya  adalah  ketika  pemegang  hak  telah memperoleh  pengembalian  ekonomi  dari  penjualan  pertama  atau menempatkan  obat  di  pasar,  pembeli  atau  penerima  obat  berhak  untuk menggunakan dan menyebarkannya tanpa pembatasan lebih lanjut. 30 Selain itu juga, usulan AS untuk rancangan FTA bertujuan memperkuat HKI melampaui apa  yang  diperlukan  dalam TRIPS dengan  melarang  adopsi  dari  doktrin " exhaustion of rights ", yaitu penjualan  pertama  dari suatu objek perwujudan suatu HKI di negara asing penerima hak eksklusif pemegang hak itu. 31
d. Perpanjangan Jangka Waktu Paten
26 Ibid . 27 Ping Xiong, “ TRIPS-Plus Provisions And The Approaches To Interpretation Of Free Trade Agreements And TRIPS: Do They Affect Public Health? ” , Journal of World Trade, Vol. 46, No. 1, 2012, hlm. 174.
28 Jakkrit Kuanpoth, Op.Cit ., hlm. 6.
29 Ibid.
30 Pedro  Roffe,  Christoph  Spennemann  and  Johanna  von  Braun, Intellectual  property  rights in  free  trade agreements: moving beyond TRIPS minimum standards dalam Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules Intellectual Property in the WTO Volume I, edited by Carlos M. Correa, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010, hlm. 296.
31 Menurut  Pasal  6 TRIPS ,  negara-negara  dapat  menerapkan the  exhaustion  principle secara  berbeda. Beberapa mungkin menerapkan prinsip ketika obat dijual di perbatasan nasional saja (disebut National exhaustion ), tetapi negara-negara lain, terutama Uni Eropa, tidak mengizinkan pembatasan impor ketika obat dijual pada anggota masyarakat (disebut regional exhausting ). Berdasarkan prinsip ketentuan paten, hak paten habis setelah pemasaran pertama oleh pemegang hak atau dengan persetujuannya, terlepas dari tempat pemasaran. Jakkrit Kuanpoth, Op.Cit ., catatan kaki nomor 4.
Jangka  waktu  perlindungan  paten  berdasarkan  Perjanjian TRIPS adalah  dua puluh  (20)  tahun.  Jangka  waktu  ini  adalah  sesuatu  yang  layak  untuk menghargai  perlindungan  penemu  atas  upaya  inovatif.  Beberapa  produk, seperti obat-obatan dan bahan  kimia pertanian, memerlukan otorisasi resmi sebelum produk tersebut dipasarkan. 32 Penandatanganan FTA juga diperlukan untuk  memperpanjang  jangka  waktu  perlindungan  paten  dalam  kasus penundaan yang tidak rasional dalam pemberian paten. 33
e. Paten untuk Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 27.3 (b) dari TRIPS memberikan pilihan negara-negara penandatanganan untuk  memberikan  perlindungan  varietas  tanaman  dengan  hak  paten  atau dengan  sistem sui  generis yang  efektif  atau  juga  dengan  keduanya.  Biasanya dipilih  bukan  perlindungan  paten  karena  banyak  negara  telah  melindungi varietas  tanaman  di  bawah Plant  Breeders'  Rights  (PRBs)  of  the  UPOV Convention . 34 Perlindungan  paten  untuk  varietas  tanaman  dianggap  kurang tepat  bagi  negara-negara  yang  sedang  berkembang  karena  persyaratan kebaruan, langkah inventif, aplikasi industri dan pengungkapan secara tertulis yang cukup. 35
Terkait dengan konsep hak-hak petani yang diadopsi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memiliki tujuan untuk memberikan penghargaan kepada petani  yang  telah  melestarikan  sumber  daya  genetik  tanaman  dan  telah memberi  kontribusi  pada  pengembangan  varietas  tanaman.  Persyaratan hukum, seperti pemberian prior informed consent 36 dan pembagian keuntungan
32 Yi-Jen Chu, The Evolution of US and EU Approaches to Intellectual Property Provisions Related to Public Health in Free Trade  Agreements: Are They Responding to Public Health Concerns?, Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) Master Thesis (09/10) No. 5 , hlm. 26.
33 Ketentuan  yang  dinegosiasikan  oleh  Amerika  Serikat  mencerminkan  hukum  domestik  Amerika  dan berasal dari US Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 (Hatch – Waxman Act ) sebagaimana dikutip oleh Bryan Mercurio, Op.Cit., hlm. 229. 34 David Vivas-Eugui , Op.Cit, hlm. 19.
35 Pedro Roffe , Bilateral agreements and a TRIPS-Plus World: the Chile-USA Free Trade Agreement, Quaker International Affairs Programme , Ottawa, 2004. hlm. 20.
36 Free, Prior and Informed Consent (FPIC) adalah prinsip yang dilindungi oleh standar hak asasi manusia internasional  yang  menyatakan,  'semua  orang  memiliki  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri'  dan  - terkait dengan hak untuk menentukan nasib sendiri - 'semua orang memiliki hak untuk bebas mengejar ekonomi,  sosial  dan  pengembangan  budaya  mereka'.  Pendukung  FPIC  adalah  UNDRIP,  Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional, yang merupakan instrumen internasional  paling  kuat  dan  komprehensif  yang  mengakui  kesengsaraan  Penduduk  Asli  dan mempertahankan hak-hak mereka. Food and Agriculture Organization of United Nation, Free Prior and Informed  Consent – An  Indigenous  Peoples’  right  and  a  good  practice  for  local  communities ,  Food  and Agriculture
Organization of United Nation , https://www.un.org/development/desa/
telah diperkenalkan ke dalam hukum nasional beberapa negara yang sedang berkembang untuk mencegah pembajakan sumber daya genetik. Berdasarkan cara ini, sui generis sistem dapat diterapkan untuk: (a) penciptaan varietas baru tanaman;  (b)  konservasi  dan  dorongan  untuk  menggalakkan  kegiatan pertanian; dan (c) pencegahan penyalahgunaan sumber daya genetik tanaman.
f. Eksklusivitas atas Uji Data terkait dengan Produk Farmasi dan Kimia Pasal  39.3  dari TRIPS menetapkan,  semua  pihak  dari  seluruh  anggota  harus melindungi  kerahasiaan  data  yang  diajukan  untuk  persetujuan  pemasaran, perlindungan hukum ini relatif terbatas, karena hanya diperlukan untuk entitas kimia  baru.  Perlindungan  harus  tersedia  hanya  untuk  melindungi  terhadap "penggunaan komersial yang tidak adil" dan "pengungkapan" data. Tidak ada ketentuan TRIPS yang  mengharuskan  negara  anggota  untuk  memberikan perlindungan  eksklusivitas  kepada  orang  pertama  yang  menyampaikan persetujuan data untuk pemasaran. 37
Beberapa  negara  maju,  termasuk  AS,  memberikan  perlindungan TRIPS-Plus berdasarkan eksklusivitas data untuk mempertahankan keunggulan teknologi dan ekonomi perusahaan multinasionalnya. Semua FTA yang masuk ke dalam permintaan  Amerika  Serikat  untuk  perlindungan  data  uji  yang  dirahasiakan dengan mensyaratkan, mitra dagang harus memberikan hak eksklusif pada data selama 5 tahun. 38

## Perlindungan Merek Dagang yang Tidak Jelas Visual
Pasal  15  Perjanjian  TRIPS,  merek  dagang  adalah  tanda  yang  digunakan  oleh  siapa  pun dalam  bisnis  atau  perdagangan  untuk  membedakan  barang  atau  jasa  dari  orang  lain. Merek  dagang  dapat  berupa  nama  pribadi,  huruf,  angka,  elemen  figuratif,  warna  dan kombinasi  dari  semuanya.  Merek  dagang  yang  dapat  didaftarkan  harus  berbeda  (yaitu dapat membedakan barang atau layanan dari pemilik bentuk barang atau jasa lainnya).
indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples- right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.
37 Carlos María Correa, Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals: Implementing the Standards of the TRIPS Agreement, South Centre , Geneva, 2002.
38 Ruth Lopert and Deborah Gleeson, “ The High Price of “Free” Trade: U.S. Trade Agreements and Access to Medicines ” , the Journal of Law, Medicine and Ethics, Vol 41, Issue 1, Spring 2013, hlm. 199-223.
Menurut TRIPS-Plus ,  para pihak untuk melindungi tidak hanya menandai terkait dengan frase, kombinasi warna, dan bentuk dan elemen konfigurasi barang, tetapi juga tanda-tanda yang tidak terlihat mata. Rezim perdagangan baru ini memungkinkan orang untuk mendaftarkan merek didasarkan pada identifikasi oleh suara, tekstur dan aroma. 39

## Perlindungan Hak Cipta Untuk Teknologi Digital
Perjanjian TRIPS tidak  memasukkan  standar  minimum  tentang  isu-isu  HKI  tertentu  di dunia  maya.  Namun,  pada  tahun  1996 World  Intellectual  Property  Organisation ( WIPO ) telah  mengadopsi  dua  "perjanjian  internet": WIPO  Copyright  Treaty dan the WIPO Performances dan Phonograms  Treaty .  Kedua  perjanjian  tersebut  menciptakan  bentuk hukum yang sama sekali baru  dalam  HKI dengan  memasukkan internet,  dengan tujuan agenda  digital WIPO dipertimbangkan  oleh  semua  mitra  dagang.  Misalnya,  masa perlindungan 70 tahun setelah kematian pencipta dan bukan 50 tahun seperti yang diatur dalam Pasal 9.1 TRIPS 40 dan Pasal 7 (1) Konvensi Berne 41 , kecuali mengenai BFTA Amerika Serikat dengan Vietnam dan Jordan.
FTA melarang  tindakan  pengelakan  teknologi  untuk  melindungi  pekerjaan, termasuk  manufaktur,  impor  atau  distribusi  perangkat  untuk  melakukannya.  Juga, mengamanatkan pertanggungjawaban penyedia layanan internet yang mendistribusikan konten  yang  melanggar  hak  cipta  melalui  server  dan  jaringan.  Kewajiban  tersebut terinspirasi oleh Pasal 18 dari WIPO Performances and Phonograms Treaty dan Pasal 11 dari Perjanjian Hak Cipta WIPO , serta Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital Amerika Serikat tahun 1998. 42
Menurut  Laporan UNESCO :  Hak  Cipta  telah  muncul  sebagai  salah  satu  cara terpenting untuk mengatur arus ide dan produk berbasis pengetahuan internasional, dan menjadi instrumen utama industri pengetahuan abad 21. 43 Karena, kepemilikan hak cipta sebagian besar berada di tangan negara-negara industri besar dan perusahaan multimedia utama. 44 Industri berbasis hak cipta termasuk penerbitan, film, televisi, radio, musik dan
39 Pasal. 16.2 (1), United State-Singapore BFTA , United States Trade Representative, https://ustr.gov/trade- agreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.
40 Pasal  9.  1  dari TRIPS ,  Anggota  harus  mematuhi  Pasal  1  hingga  21  dari  Konvensi  Bern  (1971)  dan Apendiks.  Namun,  anggota  tidak  akan  memiliki  hak  atau  kewajiban  berdasarkan  perjanjian  ini berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi itu atau hak yang diperoleh darinya.
41 Pasal 7 (1) Konvensi Berne, Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini adalah umur penulis dan lima puluh tahun setelah kematiannya.
42 Art 15.4 of the US – CAFTA and Dominican Republic FTA.
43 UNESCO, World Information Report 1997/98 , Paris: UNESCO, 1998, hlm. 320, http://www.unesco.org/ chap23.pdf, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.
perangkat lunak komputer telah membantu meningkatkan produktivitas secara dramatis dengan membantu penciptaan produk berbasis informasi seperti perangkat lunak, surat elektronik atau database komputer ilmiah yang canggih. 45
Menurut  Komisi  HKI  Inggris,  ekonomi  global  berbasis  pengetahuan,  teknologi komputer merupakan persyaratan penting untuk mengakses dan menggunakan informasi, mempercepat transfer teknologi dan mendorong pertumbuhan produktivitas. 46 Hak cipta juga dapat meningkatkan biaya industri kreatif. 47 Selain itu juga, banyak ketentuan BFTA AS  dan  mitra  dagangnya  mencerminkan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  yaitu Digital Millenium Copyright Act 1998 ( DMCA ).
Era baru untuk HKI akan memungkinkan pemilik konten menikmati perlindungan yang  lebih  besar  dari  aturan  hak  cipta konvensional .  Perlindungan  digital  akan memungkinkan pemilik untuk mengakses kondisi dari karya-karya yang oleh hukum hak cipta secara tegas tidak dilindungi lagi untuk merangsang kreativitas lebih lanjut (yaitu karya-karya yang telah jatuh ke dalam domain publik). Ruang lingkup penggunaan online secara  adil  akan  dipersempit,  sebagai  pemilik  konten  dapat  meminta  pembayaran  atas penggunaan atau excerpting sebuah karya digital, terlepas dari tujuan pengguna. 48
Situasi  terburuk  muncul,  ketika  klausul  reproduksi  sementara  dimasukkan  ke dalam hukum nasional. Bandingkan dengan aturan hak cipta konvensional bahwa tidak ada  kontrol  diberikan  kepada  pemilik  hak,  larangan  reproduksi  sementara  akan memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan internet. Karena, setiap penggunaan internet browser , yang memerlukan penyimpanan beberapa detik dalam RAM, akan  merupakan  menyalin.  Sedangkan  penggunaan  karya  cipta  konvensional,  seperti membaca buku, bukan pelanggaran hak cipta, browsing atau menggunakan internet akan dilarang atas dasar pelanggaran hak cipta.

## KESIMPULAN
Filosofi ketentuan TRIPS-Plus dalam perjanjian perdagangan bebas bilateral adalah untuk menerapkan tentang perlindungan dan penegakan HKI yang lebih luas daripada yang telah
45 Report of the Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy , London: Commission on Intellectual Property Rights, 2002, hlm. 95.
46 Ibid . hlm. 100 dan 104.
47 Michelle Boldrin & David K. Levine, Against Intellectual Monopoly , New York: Cambridge University Press, 2007, hlm. 107.
48 Julie E. Cohen, “ Lochner in Cyberspace: The New Economic Orthodoxy of “Right Management”” , 97 Mich. L. Rev. 462, 1998.
ditetapkan dalam perjanjian multilateral, yaitu: (1) Konvensi Paris (2) Konvensi Bern (3) Perjanjian TRIPS  WTO .  Sehingga  ketentuan-ketentuan  tersebut  menghapuskan  standar minimum  dan fleksibilitas yang  disediakan  dalam  Perjanjian TRIPS. Hal  tersebut mengakibatkan: Pertama ,  adanya  pembatasan  alasan  untuk  pengecualian  dari sesuatu/invensi  yang  bisa  di  patenkan.  Sehingga  semua  invensi  bisa  dipatenkan  tanpa pengecualian, meskipun itu invensi yang terkait dengan tanaman, hewan, proses biologis, gen, rentetan gen, metode bisnis dan program komputer. Kedua , adanya pembatasan pada pemberian  lisensi  wajib.  Sehingga  dapat  meningkatkan  harga  obat-obatan  baru  dan membuat pengobatan menjadi tidak mudah diakses karena “lisensi wajib". Ketiga , adanya pembatasan  ruang  lingkup exhaustion  of  rights dan  impor  paralel.  Sehingga  hal  ini memiliki dampak khusus pada produk farmasi, di mana harga untuk produk yang sama sangat bervariasi di antara negara-negara yang berbeda, karena pemegang HKI asli akan terus melakukan kontrol atas penjualan, transfer atau penggunaan obat atau jasa setelah penjualan  pertama. Keempat ,  adanya  perpanjangan  jangka  waktu  perlindungan  paten. Sehingga  ada  penundaan  yang  tidak  rasional  dalam  pemberian  paten. Kelima ,  adanya kewajiban  perlindungan  paten  untuk  perlindungan  varietas  tanaman.  Sehingga meniadakan hak petani yang diadopsi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang bertujuan memberikan penghargaan kepada petani yang telah melestarikan sumber daya genetik  tanaman  dan  pengembangan  varietas  tanaman. Keenam ,  adanya  hak eksklusivitas  atas  uji  data  sehubungan  dengan  produk  farmasi  dan  kimia.  Sehingga menghasilkan  efek  negatif  karena  mengurangi  kompetisi  di  sektor  swasta  dan  akan membatasi  akses  produk  produsen  obat  generik. Ketujuh ,  adanya  perluasan  merek dagang  yang  meliputi  tidak  hanya  sesuatu  yang  visual,  tetapi  juga  didasarkan  pada identifikasi  oleh  suara,  tekstur  dan  aroma. Kedelapan ,  adanya  perlindungan  hak  cipta yang  mewajibkan  negara-negara  penandatanganan  untuk  mengadopsi  perjanjian WIPO Copyright  Treaty dan the WIPO Performances and Phonograms  Treaty .  Sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri berbasis pengetahuan.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah seharusnya bersikap tegas dan berani untuk melakukan perlawanan dan penolakan terhadap perjanjian-perjanjian bilateral di bidang  perdagangan  investasi  dengan  negara-negara  lain  yang  mensyaratkan perlindungan  HKI  yang  lebih  tinggi  dari  pada  standar  minimum  yang  telah  ditetapkan dalam TRIPS . Selanjutnya pemerintah Indonesia juga seharusnya berani mengambil sikap untuk mengevaluasi dan membatalkan perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral yang
mengaitkan perlindungan HKI dengan standar tinggi atau TRIPS-Plus sebagai bagian dari kesepakatan,  seperti  perjanjian BFTA Indonesia-Jepang  yang  mana  salah  satu  bab perjanjiannya mengandung perlindungan HKI berstandar tinggi ( TRIPS-Plus ). Lebih lanjut, pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan HKI nasional yang mengandung standar tinggi ( TRIPS-Plus ) untuk segera direvisi dan diganti dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ketentuan perjanjian TRIPS.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abbott,  Frederick  M. Intellectual  Property  Provisions  of  Bilateral  and  Regional  Trade,
Geneva: UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 2006. Barizah,  Nurul, Intellectual  Property  Implications  on  Biological  Resources :  Indonesia’s Adoption  of  International  Intellectual  Property  Regimes  and  the  Failure  to Adequately Address the Policy Challenges In the Area of Biological Resources, Jakarta:
The Nagara Institute, 2010.
Boldrin, Michelle & David K. Levine, Against Intellectual Monopoly , New York: Cambridge University Press, 2007.
Carvalho, Nuno Pires de, The TRIPS Regime of Patent Right , 2nd Edition, The Netherlands:
Kluwer Law International, 2005.
Chu,  Yi-Jen. The  Evolution  of  US  and  EU  Approaches  to  Intellectual  Property  Provisions Related to Public Health in Free Trade Agreements: Are They Responding to Public Health Concerns?, Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) Master Thesis (09/10) No. 5.
Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy . London: Commission on Intellectual Property Rights, 2002.
Correa, Carlos M, Integrating Public Health Concerns Into Patent Legislation in Developing Countries , Geneva: South Centre, 2000.
__________, Protection  of  Data  Submitted  for  the  Registration  of  Pharmaceuticals: Implementing the Standards of the TRIPS Agreement, Geneva: South Centre, 2002.
__________, Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules Intellectual Property in the WTO Volume I , Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010.
Heath, Christopher and Anselm Kamperman Sanders (ed) , Intellectual Property and Free Trade Agreements, Oregon: Oxford and Portland, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Cetakan ke 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Mayne,  Ruth, Regionalism,  Bilateralism,  and  “TRIP S Plus”  Agreements : The  Threat  to Developing Countries, UNDP Human Development Report Office Occasional Paper, 2005.
Mohamadieh, Kinda et.al., The Arab Region and Trade Liberalization Policies A Look Into Sectoral Implications, Beirut, Lebanon: The Arab NGO Network For Development (ANND), 2011.
Musungu, Sisule F and Graham Dutfield, Multilateral Agreements and a TRIPS-Plus World: The World Intellectual Property Organisation (WIPO) , Geneva and Ottawa: Quaker United Nations Office (QUNO), Quaker International Affairs Programme (QIAP) , 2003. Purba, Achmad Zen Umar, Perjanjian TRIPS  dan Beberapa Isu Strategis, Bandung: Kerja Sama Badan Penerbit FH Universitas Indonesia Jakarta dan Penerbit Alumni, 2011.
Report of the Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual Property Rights  and  Development  Policy ,  London:  Commission  on  Intellectual  Property Rights, 2002.
Roffe,  Pedro, Bilateral  agreements  and  a  TRIPS-Plus  world:  the  Chile-USA  Free  Trade Agreement, Quaker International Affairs Programme , Ottawa, 2004.
Vivas-Eugui,  David, Regional  and  bilateral  agreements  and  a  TRIPS-Plus  world:  the  Free Trade  Area  of  the  Americas  (FTAA), Geneva  and  Ottawa:  Quaker  United  Nations Office  (QUNO),  Quaker  International  Affairs  Programme  (QIAP),  International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2003.

## Jurnal
Barizah,  Nurul, “ TRIPS- Plus  Provisions  on  Patent  under  Indonesia’s  Bilateral  Free  Trade Agreement ” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 21, No. 3, 2014.
Cohen,  Julie  E,  “ Lochner  in  Cyberspace:  The  New  Economic Orthodoxy  of  “Right Management ”, 97 Mich. L. Rev. 462, 1998.
Lopert, Ruth and Deborah Gleeson, “ The High Price of “Free” Trade: U.S. Trade Agreements and Access to Medicines ” , the Journal of Law, Medicine and Ethics, Vol 41, Issue 1, Spring 2013.
Mercurio, Bryan. “ TRIPS, Patents, and Access to Life Saving Drugs in the Developing World ” , 8 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 211, 1, 2004.
Xiong, Ping, “ TRIPS-Plus Provisions And The Approaches To Interpretation Of Free Trade Agreements And TRIPS: Do They Affect Public Health? ”, Journal of World Trade, Vol. 46, No. 1, 2012.

## Internet
Agarwa,  Sunil  Kumar, TRIPS-plus  Agenda  Through  Anti-counterfeiting  Trade  Agreement: Implication  For  India, Social  Science  Research  Network , tersedia  di SSRN: http://ssrn.com/abstract=1868026 or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1868026, hlm. 2, diakses pada tanggal 21 September 2017.
D utfield, Graham, “ To Copy Is To Steal”: TRIPS, (Un)Free Trade Agreements and The New Intellectual  Property  Fundamentalism ,  2006  (1)  The  Journal  of  Information  and Technology  Law  (JILT),  http://go.warwick.ac.uk/jilt/2006_1/dutfield/,  diakses pada tanggal 26 Juli 2016.
Food and Agriculture Organization of United Nation, Free Prior and Informed Consent – An Indigenous  Peoples’ Right  And  a  Good  Practice  For  Local  Communities , https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/ 10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good- practice-for-local-communities-fao/, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.
UNESCO, World Information Report
1997/98 , Paris: UNESCO, 1998, http://www.unesco.org/webworld/com_inf_reports/wirenglish/chap23.pdf, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.
United  States  Trade  Representative, United  State-Singapore BFTA ,  United  States  Trade Representative, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/
singapore-fta/final-text, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.
World  Trade  Organization, What  Are  Intellectual  Property  Rights?, World  Trade Organization, https://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/TRIPS_e.htm
#WhatAre . diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.