## PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU TORAJA
(STUDI KASUS 3 KELUARGA  RT. 09 SEPINGGAN RAYA BALIKPAPAN SELATAN)
Annisa Nurilahi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan ummulabibah96@gmail.com
Sri Hartati Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan thesahl@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berawal  dari  realita  yang  terjadi  pada  3  keluarga  masyarakat  suku Toraja  RT  09  Kelurahan  Sepinggan  Raya  Balikpapan  Selatan  mengenai  tata  cara pembagian waris dengan melebihkan harta warisan kepada anak sulung. Serta tidak memberikan hak warisan kepada salah satu ahli waris. Penelitian ini akan membahas tentang  faktor  mengapa  anak  sulung  mendapatkan  warisan  lebih  dari  ahli  waris lainnya serta mengapa dari salah satu ahli waris tidak mendapatkan warisan. Dalam penelitian akan dipaparkan pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris,  ahli  waris,  sebab  menerima  waris  dan  penghalang-penghalang  menerima waris, ashabah , radd serta  waris  menurut  adat.  Penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan (field  research) dalam  praktik  pembagian  waris,  yang  diuraikan  secara deskriptif  tentang  pembagian waris  oleh  3  keluarga  suku  Toraja  RT  09  Kelurahan Sepinggan  Raya  Balikpapan  Selatan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  teknik wawancara melalui responden 3 keluarga masyarakat suku Toraja RT. 09 Kelurahan Sepinggan  Raya  Balikpapan  Selatan.  Kemudian  mendokumentasikan  data,  dan terakhir  menggunakan  editing  data.  Hasil  penelitian  yaitu  ditemukannya  tatacara pembagian warisan suku Toraja yaitu dengan melebihkan harta kepada anak sulung karena menganggap anak sulung berjasa dalam keluarga serta tidak memberikan hak warisan kepada salah satu ahli waris karena telah mendapatkan hibah semasa hidup pewaris.  Melalui  teknik  analisis,  peneliti  mendeskripsikan  secara  kualitatif  bahwa pembagian  waris  berdasarkan  hukum  adat,  sedangkan  berdasarkan  dalam Qoidah Ushul Fiqih , hal ini merupakan al-Urf Fasid bahwa adat yang berlaku di suatu tempat meskipun membagikan dari hasil musyawarah ahli waris itu sendiri. Namun tatacara pembagiannya tidak sesuai hukum syariat yang berlaku sehingga tidak sesuai hukum faraid.
Keyword : Waris, Suku Toraja, Urf

## A. Pendahuluan
Pada zaman jahiliah sebelum Islam datang, bangsa Arab membagikan warisan hanya  kepada  para  laki-laki,  adapun  kepada  kaum  wanita  tidak  mendapat  sama sekali, hal ini pun untuk orang-orang dewasa saja, sedang anak laki-laki tidak diberi. Ketika Islam datang, Allah memberikan bagi setiap orang (ahli waris) haknya masing- masing.
Qur’an  Surah  Annisa’  ayat  11,12,  dan  176  merupakan  asas  ilmu  faraid ,  , didalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Allah Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sangat sempurna Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan, denga  tujuan  mewujudkan  keadilan  dalam  kehidupan  manusia  serta  tidak membiarkan terjadinya pengaduan yang terlontar dari hati orang-orang yang lemah. 1
Kenyataannya ada keluarga yang membagi harta warisan dalam jarak waktu yang lama, sehingga terjadi sengketa dalam harta warisan. seperti yang terjadi pada keluarga  di  salah  satu  kelurahan  di  kota  Parepare  bersengketa  mengenai  harta warisan karena adanya ahli waris yang merebut bagian ahli waris lainnya dengan cara menjual tanpa izin ahli waris lainnya. Konflik yang karena tempat tinggal yang saling berjauhan,  sehingga  muncul  masalah  berkenaan  pembagian  harta  warisan  tidak diketahui titik akhir penyelesaian pembagian harta tersebut. 2
Dalam  Al- Qur’an  telah  menjelaskan  jenis  harta  yang  dilarang  mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan cara yang baik, diantara harta yang halal untuk diambil ialah harta pusaka. Adapun di dalam al- Qur’an dan hadits telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. 3 Firman Allah swt di dalam (Q.S. An-Nisa ayat 29).
... اَل ا ْوُلُكْأَت ا اْمُكَلا َوْمَا اْمُكَنْيَب اِل ِطاَبْلاِب ...
Al-Imam Al-Qurthubi di dalam tafsir Al- Jami’ li Ahkamil Qur’an menyebutkan bahwa  ada  dua  macam  maksiat.  Maksiat  pertama  adalah  maksiat  yang  tidak berdampak  kepada  kekafiran, dan maksiat  kedua  adalah  maksiat yang  berdampak pada  kekafiran  dari  pelakunya  dan  menentang  ketentuan  Allah  dalam  hukum mewarisi ini termasuk jenis yang kedua 4 . Sungguh ancaman yang berat  buat mereka yang  tidak  menjalankan  hukum  warisan  sebagaimana  yang  Allah  tetapkan ketentuannya.
Berlakunya  hukum  kewarisan  adat  khususnya  di  kalangan  umat  Islam  perlu diadakan  penelitian  agar  dapat  memperoleh  kepastian  apakah  ketentuan  hukum kewarisan  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  sejalan  atau  tidak  dengan  ketentuan
1 Muhammad  Ali  Ash-Shabuni,  Al- Mawarits  fisy  Syari’atil  Islamiyah  ‘Alaa  Dhau’  Al -Kitaab  wa Sunnah, terj. A.M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam , Cet. Ke-10, (Jakarta: Gema Insani, 2007),
15 2 Fikri  dan  Wahidin,  “Konsepsi  Hukum  Waris  Islam  dan  Hukum  Waris  Adat  (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”, Al-Ahkam; Jurnal I lmu Syari’ah dan Hukum , Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016: 202
3 H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994),  346
4 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (Mawaris ), (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2007),
hukum kewarisan Islam.
Sebagaimana yang terjadi pada hukum waris adat yang berlaku di Gorontalo pada masa pemerintahan raja-raja Islam adalah hukum waris adat yang berpedoman pada  al- Qur’an,  hadis,  ijma’,  dan  qiyas.  Tetapi  dengan  masuknya  Belanda  dan menguasai  Gorontalo,  sehingga  banyak  hal  yang  tidak  sejalan  dengan  prinsip kewarisan  dalam  Islam,  karena  adanya  hukum  waris  adat  hasil  resepsi  yang dilakukan oleh kolonial Belanda semasa berkuasa, yaitu terlihat dalam masyarakat Gorontalo kebiasaan menunda-nunda pelaksanaan pembagian harta warisan dalam jangka  waktu  yang  lama,  sehingga  di  kemudian  hari  terjadi  sengketa  dan  tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya hak ahli waris utama. 5
Berbeda halnya dengan pelaksanaan pembagian harta warisan di kota Padang bagi  masyarakat  Minangkabau  harta  peninggalan  terbagi  dua  yaitu  harta  pusaka tinggi  yang  ahli  warisnya  adalah  anggota-anggota  keluarga  dilihat  dari  garis  ibu, sedangkan  harta  pusaka  rendah  (harta  pencarian)  diwariskan  tergantung  kepada siapa  sesuai  kemauan  si  pewaris  semasa  hidupnya.  Namun  masuknya  Islam  di Minangkabau  memiliki  pengaruh  sangat  kental  dalam  bidang  pewarisan,  adanya istilah  baru  terhadap  harta  yang  diperoleh  suami  istri  selama  melangsungkan perkawinan  sebagai  harta  pencarian.  Sehingga  harta  pencarian  tidak  lagi  diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum faraid. 6
Namun  ada  hal  berbeda  dalam  pembagian  warisan  bagi  masyarakat  suku Toraja    khususnya  yang  berdomisili  di  Balikpapan,  mereka  membagikan  harta warisan  dengan  melihat  sisi  jasa  terhadap  ahli  waris  tertua  dan  dari  salah  satu responden  dengan  tidak  memasukkan  semua  ahli  waris  yang  mana  mereka mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pusaka  tersebut.  Dikarenakan  telah mendapatkan  hibah  (hadiah)  dari  orang  tua  semasa  hidup.  Berdasarkan  adanya permasalahan  ini  yang  terlihat  berbeda  dari  ketetapan  Allah  sebagaimana  yang terdapat dalam hadits shahih muttafaq ‘alaih dari Rasulullah SAW bersabda:
اوقلحأ ضئارفلْا اهلهبأ
“ Berikanlah harta pusaka itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya .”
Oleh karena itu perlu adanya untuk mengetahui lebih mendalam tentang tata cara  pembagian  warisan  masyarakat  suku  Toraja  yang  berdomisili  di  Kelurahan
5 Hamid Pongoliu, et.al., “Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo d alam Perspektif Sejarah”, Jurnal Diskursus Islam , Volume 06 Nomor 2, Agustus  2018: 396-398
6 Engrina Fauzi, et.al ., “Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat.”, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial , Volume 32 Nomor 2 tahun 2016:
214-215. http://ejournal.uinib.ac.id/index.php?journal=ijt
Sepinggan  Raya  Balikpapan  Selatan,  sehingga  secara  normatif  kajian  ini  akan didasarkan kepada hukum waris adat suku Toraja ditinjau dari hukum Islam.

## B. Metode Penelitian
Penelitian adalah penelitian lapangan (Field Research), y ang bersifat deskriptif analitik . Lokasi penelitian ini berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya di  Kelurahan  Sepinggan  Raya,  kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Kota  Balikpapan. Subjek penelitian ini adalah warga suku Toraja yang tinggal di Balikpapan, adapun objeknya  yaitu  pembagian  waris  3  keluarga  masyarakat  suku  Toraja  di  Kota Balikpapan.  Sehingga  membutuhkan  data  berupa,  Identitas  Informan,  terdiri  dari: tempat tanggal lahir, alamat, riwayat hidup dan pekerjaan. Hasil wawancara langsung antara  peneliti  dan  responden.  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemahaman. Gambaran umum lokasi penelitian.
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana dapat diperoleh. Yaitu orang  yang  merespon  atau  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  peneliti.  Adapun sumber data yang peneliti gunakan sebagai berikut: Sumber data primer, data yang langsung diperoleh dari sumbernya.  Sumber data sekunder, data yang diperoleh dari Informan berupa website atau situs internet. Sumber data tersier, dilakukan dengan melakukan kajian pustaka berupa; buku-buku literatur, artikel, jurnal dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengumpulan  data  dengan  beberapa  tekhnik,  yaitu:  observasi,  dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pengelolaan data dengan teknik kategorisasi, interpretasi data dan editing . Terakhir yaitu tahapan anaslisis dengan cara reduksi data, verifikasi, penarikan kesimpulan. Analisis kualitatif yang menggunakan metode induktif yaitu bagaimana cara pembagian waris masyarakat suku Toraja yang menjadi responden dalam  penelitian  ini,  serta  bagaimana  hukum  Islam  dalam  meninjaunya.  Sehingga mempermudah bahasan dan dipahami secara mudah.

## C. Konsep Waris
Waris dalam bahasa Arab adalah al-Mirast, yaitu bentuk mashdar (Infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. 7 Al Fara’idh adalah bentuk jamak dari kata faridhah dalam arti sesuatu yang ditetapkan
7 Muhammad Ali Ash- Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam , (Jakarta: Gema Insani Press,
1995),  33
kadarnya ( mafrudhah ), karena arti kata al fardh adalah ketentuan kadar ( at Taqdir ).
Nama  ini  tampaknya  beride  dari  ayat  “…bagian  yang  telah    ditetapkan  ( nishaaban mafruudhan )” (Qs. An - Nisa :7)”. 8
Fara’idh 9 adalah bentuk jamak dari kata faridhah . Kata faridhah terambil dari kata fardh yang berarti takdir. 10 Nabi SAW sendiri menamakan dengan al- faraa’idh sebagaimana diperhatikan dalam sabdanya, “Belajarlah ilmu Fara’idh.”
Makna mawaris memiliki  banyak  makna  dari  sisi  bahasa  al- Qur’ an  sebagai berikut: 11 Al-Bayan (penjelasan), s ebagaimana firman Allah Ta’ala, dalam surah At - Tahrim  (66):  2 ,  “ Sesungguhnya  Allah  telah  mewajibkan  kepadamu  sekalian membebaskan  diri  dari  sumpahmu  dan  Allah  adalah  Pelindungmu  dan  Dia  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ”
Bermakna Qath’u (ketetapan  yang  pasti)sebagaimana  firman  Al lah  Ta’ala, dalam  surah  An-Nisa  (4):  7 "  , laki  ada  hak  bagian  dari  harta - ang  laki Bagi  or bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) - peninggalan ibu
bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut - dari harta peninggalan ibu bahagian yang telah ditetapkan . "
Bermakna takdir (ketentuan) sebagaimana firman Allah Ta’ala, dalam surah al - Baqarah (2): 237,
Jika  kamu  menceraikan  isteri-isterimu  sebelum  kamu  bercampur  dengan mereka,  padahal  sesungguhnya  kamu  sudah  menentukan  maharnya,  maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri- isterimu  itu  memaafkan  atau  dimaafkan  oleh  orang  yang  memegang  ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan  keutamaan  di  antara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
Definisi  Waris  secara  syarah  adalah  ilmu  yang  membahas  pembagian  harta waris kepada orang-orang yang berhak memperolehnya. 12 Adapun yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari seorang mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah atau apapun yang berupa hak milik legal secara syar’i.
8 Abdullah  Bin  Abdurrahman  al  Bassam, Syarah  Bulughul  Maram, (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2006), 180
9 Nama Lain Dari Kata Waris
10 ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 797
11 Budi Ali Hidayat, Memahami Dasar- Dasar Ilmu Fara’id , (Bandung: 2009)
12 Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1995), 33
Beberapa  sebab  seseorang  mendapatkan  warisan  adalah: pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari  kerabat  lainnya  yang  meninggal  dunia,  baik  mendapatkan  warisan  dengan bagian  yang  telah  ditentukan  ataupun  mendapatkan  sisa  harta  warisan. Kedua, a danya ikatan pernikahan yang sah, sekalipun belum pernah melakukan hubungan intim, dengan demikian setiap orang itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dari  pasangannya.  Dalil  mengenai  hubungan  kekerabatan  atau  ikatan  pernikahan berhak mendapatkan warisan adalah sebagaimana firman Allah swt: “bagi laki -laki ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  kedua  orang  tua  dan  kerabatnya,” (Qs.  An- Nisa:7) 13 ketiga, Wala’  ada lah  orang  yang  memerdekakan  budak,  berlaku  di  masa awal-awal Islam dimana pada saat itu perbudakan masih terjadi. Hal ini sebagai salah satu  penghargaan  bagi  siapa  saja  yang  memerdekakan  budak,  karena  kedatangan Islam  mempersaudarakan mereka  serta dapat  menjadi  ahli  waris dari  budak  yang dimerdekakan  tersebut. 14 Keempat ,  Baitul  mal  atau  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kemaslahatan Islam. Bahwa baitul mal juga berhak menerima sebagian harta warisan seperti halnya nasab, karena  dalam hal ini mereka masih berhak mendapatkan wasiat sepertiga dari harta mayit, jika ternyata mayit tidak mempunyai ahli waris. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan warisan disebabkan  karena adanya faktor Jihhah (adanya unsur hubungan).
Selain  adanya  penyebab  seseorang  mendapatkan  warisan  maka  dalam beberapa  keadaan  akan  menjadi  penghalang  untuk  menerima:  Penghalang  adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi sebab seseorang tidak mendapatkan apa yang mesti  didapatkan.  Maka  apabila  salah  satu  dari  penghalang  waris  ini  ada  pada seseorang,  maka  ia  tidak  berhak  menerima  warisan,  kendatipun  ahli  waris  ini memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat waris yang sebelumnya telah dipaparkan. Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk  mendapatkan  warisan  adalah  di  sebabkan  karena  pembunuhan,  dan  beda agama. 15

## Rukun dan Syarat Waris
Beberapa  rukun-rukun  dalam  warisanyaitu 16 al-muwarrits,  yaitu  mayit.  Al-
13 Zuhaili Wahbah, Fiqih Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2010),  80
14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , (Jakarta: Darul Fath, 2004),  484
15 Ahmad Sarwat, seri fiqih kehidupan, (Jakarta: rumah fikih publishing, 2017), 100
16 Djamaludin Arra’uf bin Dahlan , Aturan Pernikahan Dalam Islam , (Jakarta Selatan: Publishing,
2011), 70
Warits,  yaitu  dia  yang  masih  hidup  setelah  meninggalnya  al-Muwarrits,  dan  Al- Mauruts yaitu sesuatu yang ditinggal pergi oleh mayit, seperti tanah, uang, ataupun yang lainnya. 17
Adapun  syarat  menerima  warisan  ada  tiga  hal  yaitu  bahwa  Pewaris  benar- benar  telah  meninggal  atau  adanya  keputusan  hakim  yang  menyatakan  bahwa pewaris telah meninggal, hal ini dapat terjadi seperti seseorang yang tertawan dalam peperangan atau orang yang hilang. Kemudian Ahli waris benar-benar masih dalam keadaan  hidup  ketika  pembagian  harta  warisan,  atau  dengan  keputusan  hakim dinyatakan  masih  hidup.  Kemudian  diketahui  dengan  jelas  garis  kekerabatan  dan jalur  kewarisan-nya  seperti  ikatan  suami-istri,  ikatan  kekerabatan  dan  tingkat kekerabatan. 18
Penetapan kadar bagian telah Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa terdapat enam dan penjelasannya sebagai berikut:
1. Setengah  (1\2).  Bagian  ini  hanya  diberikan  kepada  lima  ahli  waris, diantaranya adalah: 19
a. Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak memiliki anak keturunan yaitu anak laki-laki, perempuan dan tidak pula memiliki cucu dari anak laki- laki, baik laki-laki ataupun perempuan.
b. Anak perempuan, apabila tidak ada saudara laki-laki yang bersamanya atau saudari perempuan, baik satu ataupun lebih.
c. Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila sendirian, sementara tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
d. Saudari  sekandung,  apabila  sendirian dengan  syarat  tidak  ada  bersamanya saudara laki-laki, tidak ada anak, tidak ada bapak, serta tidak ada cucu laki- laki dari keturunan laki-laki.
e. Saudari sebapak, apabila sendiri, sementara tidak bersamanya saudara laki- laki,  tidak  ada  anak  laki-laki,  tidak  ada  bapak  serta  cucu  laki-laki  dari keturunan laki-laki.
2. Seperempat (1\4)
17 Prof. Muhammad Ali al-Sabouni, Hukum Kewarisan [Menurut Al-Quran dan Sunnah], (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 49
18 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam , (Yogyakarta: UUI Press, 2005),  68
19 Abu Bakar Jabir al- Jaza’iri, Minhajul Muslim , (Jakarta: Darul Haq, 2009),366
Ahli yang mendapatkan seperempat (1\4) terdiri dari suami dan istri. 20
a. Suami,  Suami  mendapatkan  bagian  seperempat  setelah  memenuhi  satu syarat,  yaitu  apabila  suami  mewarisi  bersama-sama  dengan  ahli  waris keturunan istri (mayit), yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari  keturunan  laki-laki  serta  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki,  baik keturunan itu berasal darinya atau dari suami yang lain.
b. Istri, dalam hal ini apabila istri mewarisi harta peninggalan tidak bersama- sama  dengan  ahli  waris  keturunan  suami  (mayit).  Dalil  mengenai pensyariatan ini terdapat dalam Q.S. an- Nisa’ {4}:12
3. Seperdelapan (1\8), yang mendapatkan bagian ini hanya seorang yaitu istri apabila mayit memiliki anak keturunan, sebagaimana firman Allah swt,
4. Sepertiga (1\3), adapun yang mewarisi bagian sepertiga dari harta     warisan ada tiga orang, diantaranya: 21
a. Ibu, apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan cucu dari anak  laki-laki,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dan  tidak  memiliki  dua saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.
b. Dua  saudara  seibu  atau  lebih  sementara  pewaris  (mayit)  tidak  memiliki bapak atau kakek, anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan.
c. Kakek, apabila dia bersama saudara-saudara, sementara bagian sepertiga itu lebih  banyak  baginya  ketika  jumlah  saudara  lebih  dari  dua  orang  laki-laki atau empat perempuan.
5. Dua  pertiga  (2\3),  adapun  yang ahli  waris  yang  mendapatkan dua  pertiga yaitu: 22
a. Dua  anak  perempuan  atau  lebih  ketika  tidak  ada  ashabah  yang  bersama mereka.
b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari keturunan laki-laki, ketika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, ‘ ashabah yang bersama mereka juga tidak ada dua orang anak perempuan, karena ijma’.
20 Komite Fakultas  Syari’ah Universitas al -Azhar, Ahkamul-Mawaris … 111
21 Abu Bakar Jabir al- Jaza’iri, Minhajul muslim , (Jakarta:  Darul Haq, 2009), 366-367
22 Ibid , 336
c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila  tidak ada dua orang anak perempuan dan dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, tidak ada ‘ ashabah bersama mereka serta tidak ada penghalang.
d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih ketika tidak ada dua orang anak perempuan, dua anak perempuan dari anak laki-laki, dua orang saudara perempuan  sekandung,  tidak  ada  ‘ ashabah serta  tidak  ada  yang  dapat menghalangi .
6. Seperenam (1\6), bagian ini terdapat tujuh ahli waris diantaranya: 23
a. Bapak,  apabila  yang  meninggal  (pewaris)  mempunyai  anak  atau  cucu  dari keturunan laki-laki.
b. Ibu, apabila pewaris mempunyai anak atau cucu dari keturunan laki-laki, atau beserta  dua  saudara  kandung  atau  lebih,  baik  saudara  laki-laki  ataupun perempuan sekandung, seayah maupun seibu.
c. Kakek  dari  jalur  ayah,  apabila  pewaris  memiliki  anak  atau  cucu  dari keturunan laki-laki dan tidak ada ayah.
d. Nenek, apabila tidak ada ibu.
e. Satu  orang  anak  perempuan  dari  cucu  laki-laki  atau  lebih,  yaitu  apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan, serta tidak ada ahli waris lainnya yang dapat menjadi penghalang.
f. Saudara  perempuan  seayah,  apabila  bersama – sama  dengan  saudara perempuan  sekandung,  serta  tidak  ada  ahli  waris  yang    lain  menjadi penghalang.
g. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila tidak ada yang menghalangi. Dalam  syariat  Islam  telah  dijelaskan  tata  cara  pembagian  waris  secara  rinci berdasarkan  al- Qur’ an  dan  sunnah  Nabi-Nya.  Dari  setiap  ahli  waris  mendapatkan sesuai ketentuannya masing-masing sebagaimana firman Allah swt, QS. an- Nisa’: 7 Telah dijelaskan dari ayat di atas secara jelas bahwa, pembagian waris harus sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pembuat syariat sehingga tercapainya kemaslahatan  diantara  umat  manusia.  Serta  dijauhkan dari  kemudaratan  sehingga tidak menimbulkan persengketaan kepada seluruh ahli waris.
Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menghendaki agar hukum Islam yang ditetapkan Allah, dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya secara  nyata oleh umat manusia sendiri. sehingga tercapainya kemaslahatan diantara umat manusia, dan dijauhkan dari kemudaratan agar tidak terjadi perselisihan sesama mereka dan
23 Kamil Muhammad ‘Uwaidah, fiqih Wanita, (Jakarta:  Pustaka al-Kautsar, 2007), 511
tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

## D. Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja
Dalam  syari’at Islam telah  dijelaskan  tata cara  pembagian waris  secara  rinci berdasarkan  al- Qur’an  dan  sunnah  Nabi -Nya.  Dari  setiap  ahli  waris  mendapatkan sesuai ketentuannya masing-masing sebagaimana firman Allah swt, QS.an-Nisa ’. Dari ayat tersebut secara jelas bahwa, pembagian waris harus sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pembuat syari’at sehingga tercapainya kemaslahatan diantara umat manusia.  Serta  dijauhkan  dari  kemudharatan  sehingga  tidak  menimbulkan persengketaan kepada seluruh ahli waris.
Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menghendaki agar hukum Islam yang ditetapkan Allah, dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya secara  nyata oleh umat manusia sendiri. sehingga tercapainya kemaslahatan diantara umat manusia, dan dijauhkan dari kemudharatan agar tidak terjadi perselisihan sesama mereka dan tercapainya keadilan yang sesungguhnya.
Tatacara pembagian waris dari 3 responden bahwa melihat jasa atau ahli waris tertua.  Maka  telah  jelas  bertolak  dalam  hukum  syari’ah; Pertama ,  2:1  bahwa ketetapan anak laki-laki dengan mendapatkan dua bagian dari saudara perempuan telah jelas sebagaimana firman-Nya dalam QS. an-Nisa: 11. Ayat tersebut sangat jelas bagian  anak laki-laki dua bagian dari anak perempun. Namun apabila anak laki-laki tersebut lebih dari satu maka bagian dari mereka membagi rata satu sama lainnya. Itulah ketetapan yang seadil-adilnya.
Sa’id  bin  Jubair  dan  Qatadah  berkata,  “dahulu  orang -orang  musyrik memberikan  hartanya  hanya  kepada  laki-laki  dewasa serta  tidak  memberikan  hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat ini artinya, seluruh sama di dalam hukum Allah, masing-masing sama di dalam hukum Allah.
Begitupun  bagian  warisan  untuk  anak  perempuan  dalam  kasus  1  dalam penelitian  ini  memberikan  dengan  tidak  meratanya  satu  diantara  dengan  yang lainnya.  Telah  jelas  bahwa  anak  perempuan  apabila  dia  mewarisi  sendirian,  maka bagiannya  adalah  separuh  dan  apabila  dua  orang  atau  lebih  bersama-sama mendapatkan  dua  pertiga  bagian.  Sedangkan  bila  bersama  anak  laki-laki mendapatkan ashabah (bagian sisa) dengan formulasi pembagian dua dibanding satu.
Masing-masing dari mereka membagi rata satu sama lainnya.
Kedua , ketentuan bagian ahli waris dengan menganggap bahwa hibah termasuk dalam warisan sebelum meninggalnya pewaris, maka dalam hal ini telah jelas pula bahwa  hibah  tidak  termasuk dari  warisan  karena  warisan  itu  ada  setelah  pewaris
meninggal dunia.
Ketiga , mengenai pembagian warisan dari responden yang beranggapan bahwa pembagian waris dengan melihat sudut jasa atau yang tertua dari ahli waris adalah hal yang benar- benar saja. Bahwasanya merupakan tindakan yang mematuhi orang tua sebelumnya.
Anggapan  tersebut  jika dilihat  dari  sudut mata  bahwa  kewajiban  yang  sama diantara  ahli  waris  terutama  seorang  lelaki  yang  mana  akan  tiba  saatnya  menjadi seorang  suami,  ayah,  maka  dalam  mengemban  amanah  menjadi  tulang  punggung keluarganya  akan  sama  seperti  ahli  waris  lainnya  khususnya  yang  mendapatkan harta lebih dalam pembagian waris tersebut.
Melihat dari pernyataan tersebut, secara tidak sadar masyarakat suku Toraja yang peneliti teliti, telah melakukan taqlid buta yang bertentangan dengan hukum syari’at.  Sebagaimana dalam  pengertian  taqlid  adalah, “ mengikuti  suatu  perkataan tanpa mengetahui dalilnya ”
Syariat  Islam  sendiri  tidak  membenarkan taklid terhadap  sesuatu  tanpa didasari sebuah dalil yang jelas. Hal ini haram dilakukan karena bertentangan dengan hukum syariat yang ada, maka dalam hal ini sesuatu yang tidak diketahui hukumnya karena keterbatasan ilmu, dianjurkan untuk bertanya.
Namun  dalam  metode  kesepakatan  ahli  waris  pada  suku  Toraja  dalam peneli tian ini, tidak didasari ilmu syar’i yang benar, melainkan dari hasil wawasan mereka sendiri sehingga memandang hal tersebut tidak menyalahi hukum keadilan karena  tidak  menimbulkan  pertikaian  diantara  ahli  waris.  Serta  merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka.
Bahwa  jika  mereka  mendatangkan  orang  yang  dapat  membagikan  warisan tersebut secara benar, tentu merujuk pada kebenaran sebagaimana sabda Rasulullah saw yang menjelaskan bahwa umat Rasulullah yang berpegang pada kebenaran pasti membagikan  sesuatu  dengan  seadil-adilnya.  Metode  pembagian  waris  suku  Toraja yaitu berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Dalam hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana teks dalam kaidah berikut:
ةداعلا ا ةمكحم ا

## “Kebiasaan bisa menjadi hukum”
Salah  satu Qowaid  al-Fiqihyyah yaitu  kebiasaan  bisa  menjadi  hukum  apabila kebiasaan tersebut tidak menyalahi dari syariat Islam baik dalam al- Qur’an, Hadits,
Ijma dan yang lainnya. Apabila kebiasaan itu menyalahi hukum dalam Islam maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebuah hukum.
Maka hukum adat suku Toraja di RT. Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan yang menggunakan sistem musyawarah maka peneliti akan menjelaskan pengertian adat tersebut. Kata adat dari bahasa arab: akar katanya ‘ada ya ‘udu mengandung arti pengulangan,  karena  itu  sesuatu  yang  baru  dilakukan  satu  kali,  belum  dinamakan adat.
Adat  pembagian  waris  ini  pun  tertolak  dalam  Qoidah  Ushul  Fiqh  karena merupakan al-Urf  fasid yaitu  adat  yang  berlaku  di  suatu  tempat  meskipun pembagiannya dari kalangan ahli waris.Namun hal ini bertentangan dengan hukum waris  Islam.Cara  pembagian  waris  ini  pun  sudah  merupakan  ketetapan  Allah  swt. Misalnya, dalam ungkapan, “ Aku telah menetapkan dengan pasti bagian harta untuk si fulan. ” Artinya bahwa tidak ada lagi ruang untuk manusia memberikan penafsiran- penafsiran  lain  dalam  menghukumi  hukum  tentang  tatacara  pembagian  Waris tersebut. Adapun istilah lain disebutkan seperti: “ Bagian yang telah ditentukan kadar- kadarnya. ” Maksudnya  kadar  ukuran  pemberian  harta  warisan  itu  haruslah  sesuai dengan  syari’at  Islam.  Melihat  dari  Qoidah  diatas  bahwa  sistem  pembagian  yang mengukur dari sudut jasa sangat tertolak dalam hukum syariah.

## E. Kesimpulan
Pembagian waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat suku Toraja yang berdomisili  di  Balikpapan  khususnya  3  keluarga  yang  menjadi  responden  dalam penelitian ini terdapat dua perbedaan mengenai tatacara pembagiannya, bahwa bagi ahli  waris  yang  telah  mendapatkan  bagian  harta  (hibah)  dari  orang  tua  sebelum meninggalnya  pewaris,  maka  tidak  mendapatkan  bagian  warisan  setelah meninggalnya  pewaris.  Serta  pembagian  waris  harus  dari  pihak  yang  tertua  dari kami,  sehingga  apapun  keputusannya  akan  diperlakukan  sesuai  hasil  keputusan. Pembagian  seperti  ini  secara  turun  temurun  telah  dilakukan  oleh  orang-orang sebelumnya dan sebagai bukti ketaatan serta mengikuti para petua . Dengan kadar waris  dilebihkan  kepada  ahli  waris  yang  tertua  atau  yang  paling  berjasa  dalam keluarga.
Secara  jelas  bahwa  bagian  laki-laki  dua  bagian  dari  anak  perempuan,  dan masing-masing membagi rata jika anak laki-laki lebih dari satu. Begitupun dengan ahli  waris  sesama  perempuan.  Adanya  kesenjangan  yang  sangat  fatal  dalam pembagian waris adalah masalah hak, yang berkaitan dengan manusia dan Allah itu sendiri. Sehingga Allah, yang menentukan, mengatur dan menetapkan sesuai dengan kadar ketentuannya baik banyaknya bagian ataupun sedikitnya bagian tersebut.

## Daftar Pustaka
‘Uwaidah, Kamil Muhammad. fiqih Wanita, Jakarta:  Pustaka al-Kautsar, 2007
Al  Bassam,  Abdullah  Bin  Abdurrahman. Syarah  Bulughul  Maram, Jakarta:  Pustaka
Azzam, 2006
Al- Jaza’iri, Abu Bakar Jabir. Minhajul muslim , Jakarta:  Darul Haq, 2009
Al- Khalafi, Abdul ‘Azhim bin Badawi. Al-Wajiz, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
Al-Khauli, Muhammad bin Sayyid. Ensiklopedi Fikih Wanita , Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2016
Al-Maqdisi, Bahaud Din. Al- ‘Umdatu fi Syarhil ‘Umdati Bab Mawani’ulMirats . Beirut: Al-Resalah, 2005
Al-Qaradhawi , Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 1995
Al-Sabouni, Prof. Muhammad Ali. Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah,
Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005
Alu Bassam, Syaikh Abdullah Abdurrahman. Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim,
Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009
Anshari, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Yogyakarta: UUI Press, 2005 Ash- Shabuni, Muhammad Ali. Pembagian Waris Menurut Islam , Jakarta: Gema Insani Press, 1995
As-Sidiqie, Tengku Muhammad Hasbie. Fikih Mawaris, Semarang,: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
Dahlan , Djamaludin  Arra’uf. Aturan  Pernikahan  Dalam  Islam ,  Jakarta  Selatan:
Publishing, 2011
Hidayat, Budi Ali. Memahami Dasar- Dasar Ilmu Fara’id , Bandung: 2009
Ismail,  Abu  Abdillah  Muhamma. al-Bukhari,  sahih  Bukhari,  bab  Mirasul  Walad  min
Abihi wa Ummihi , Beirut: Dar an-Najah, 1442
K.  Lubis,  Suhrawardi. Hukum  Waris  Islam  Lengkap  Praktis, Jakarta:  Sinar  Grafika Offset, 1995
Makhluf,  Hasanain  Muhammad. Al-Mawarits  fi    asy- Syari’ah  al -Islamiyyah, Kairo: Lajnah al-Bayan al-Araby, 1958
Muthiah,  Aulia. Hukum  Islam  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga ,    Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017
Rasjid, H. Sulaiman. Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994 Rofiq, Dr. Ahmad. Fiqih Mawaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah ,  Jakarta: Darul Fath, 2004
Salim,  Abu  Malik  Kamal  bin  as-Sayyid. Shahiihu  Fiqhi  sunati  waadilatahu  wa
Thaudhiihu Madzaahi bil Aimmati bab Kitabul Mawaris, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2010
Sarwat,  Ahmad. Seri  Fiqih  Kehidupan  (Mawaris ),  Jakarta:  Rumah  Fiqih  Publishing,
2007
Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”, Al - Ahkam; Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016: 202
Hamid Pongoliu, et.al., “Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah”, Jurnal Diskursus Islam, Volume 06
Nomor 2, Agustus  2018: 396-398
Engrina Fauzi, et.al., “Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota
Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat.”, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata
Sosial, Volume 32 Nomor 2 tahun 2016: 214-215. http://ejournal.uinib.ac.id/index.php?journal=ijt