F A K U L T A S EKONOMI DAN BISNIS

## Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal
journal homepage: http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ

## Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  Belanja  di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau
Yola Oktaliza, Muhammad Ahyaruddin, Annie Mustika Putri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia Email: yolaoktaliza@gmail.com

## A R T I C L E   I N F O

## A B S T R A C T
Article History: Received: 26 April 2020 Accepted: 30 Mei 2020 Available online: 13 Juni 2020
Keywords : penyerapan anggaran, kualitas sumber  daya  manusia,  regulasi, perencanaan  anggaran,  komitmen manajemen Untuk  mewujudkan  penyerapan  anggaran  belanja  yang  baik,  perlu diperhatikan  realisasi  anggaran  dengan  target  anggaran  yang  telah ditetapkan.  Apabila  realisasi  anggarannya  masih  sangat  jauh  dari  target yang  telah  ditetapkan  pada  tahun  sebelumnya,  maka  hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  telah  terjadi  kendala  dalam  proses  penyerapan anggaran.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui pengaruh dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran  belanja  di  dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal dengan metode analisis regresi berganda. Sampel yang digunakan adalah 111 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Riau.  Pengumpulan  data  menggunakan kuisioner.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  faktor  kualitas  sumber daya manusia, regulasi, perencanaan anggaran dan komitmen manajemen berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  anggaran  belanja.  Hal  ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan  penyerapan  anggarannya  dengan  meningkatkan  kualitas perencanaan  penyusunan  anggaran,  meningkatkan  sumber daya  pegawai dan  merekrut  pegawai  sesuai  spesialisasinya.  Selain  itu  diharapkan kepada  pemerintah  untuk  tidak  selalu  memperbarui  regulasi  karena regulasi  yang  selalu  berubah-ubah  menyebabkan  pegawai  negeri  sipil kesulitan untuk melakukan program kerjanya.

## 1.  Pendahuluan
Untuk  mempercepat  proses  pelaksanaan program  pembangunan  pemerintah,  tanggal  16 januari  2014  yang  lalu  presiden  Joko  Widodo menerbitkan    Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa  Pemerintah  .  Intruksi  ini  ditujukan  kepada Para  menteri  Kabinet  Kerja,  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung, Panglima TNI, Sekretaris Kabinet, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Negara, para Gubernur dan Bupati/Walikota.    Dalam  instruksinya  tersebut,
Presiden menekankan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melaksanakan  pengadaan  barang  dan  jasa Pemerintah.  Langkah-langkah  tersebut  adalah menyelesaikan  Rencana  Umum  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan  dan  dilakukan  secara  transparan, cermat,  dan  akuntabel.  Presiden  menekankan betapa  pentingnya  proses  penyerapan  anggaran yang maksimal dan sesuai dengan rencana kerja
yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya.  Akan  tetapi,  walaupun  Inpres tersebut  telah  diterbitkan,  masih  saja  banyak laporan  yang  menyatakan  bahwa  proses penyerapan anggaran masih terlambat.
Penyerapan  anggaran  yang    baik  dapat dilihat  dari  tingkat  pelaksanaan  realisasi  fisik dan  realisasi  anggaran  yang  terjadwal  sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran.  Pada  pertengahan  tahun  seharusnya realisasi  penyerapan  anggaran  sudah  mencapai 50%  dan  diakhir  tahun  dapat  dimaksimalkan menjadi 100%.   Namun saat ini fenomena yang kerap  kali  terjadi  adalah  lambatnya  proses penyerapan  anggaran,  dimana  penyerapan anggaran  rendah  pada  awal  tahun  dan cenderung  menumpuk  di  akhir  tahun  (Rifai, 2011).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan  ada  dua  kementerian yang  realisasi  penyerapan  anggarannya  masih rendah  dalam  kurun  waktu  6  bulan  ini,  yakni Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  (PUPR)  yang  baru  terealisasi  27,07% atau  Rp  29,07  triliun  dan  Kementerian Perhubungan  sebesar  22,78%  atau  Rp  10,98 triliun  (www.finance.detik.com,  2018).  Hal  itu juga  berdampak  pada  kinerja  dinas  PUPR Provinsi Riau. Berdasarkan data yang bersumber  dari  website  www.monev.riau.go.id, tingkat  penyerapan  dana  APBD  oleh  Dinas PUPR  Provinsi  Riau  sangat  rendah.  Sampai bulan oktober 2018, dinas  PUPR Provinsi  Riau hanya  mampu  menyerap  27,13%  dari  target awal  sebesar  80,80%.  Sementara  penyerapan untuk  realisasi  fisik  hanya  sebesar  41,50%  dari target  awal  sebesar  49,21%.  Hal  ini  tentu  saja menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Apakah  dinas  PUPR  tidak  dapat  melaksanakan kegiatan  yang  telah  direncanakan  atau  karena terjadi efisiensi anggaran. Penyerapan anggaran yang  tinggi  tanpa  adanya output serta outcome yang  optimal  justru  menunjukkan  kinerja  yang kurang baik.
Bersadarkan permasalahan tersebut, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran  pemerintah  khususnya  di  dinas  PUPR
Provinsi Riau. Beberapa faktor telah diidentifikasi  adalah  kualitas  sumber  daya manusia,  regulasi,  perencanaan  anggaran  dan komitmen manajemen (Dwiyana, 2017; Rerung et  al,  2016;  Henry,  2017;  Juliani  dan  Sholihin,
2014;  Herriyanto,  2012).  Kualitas  sumber  daya manusia  adalah  kemampuan  pegawai  negeri sipil  dalam  melaksanakan  seluruh  tugas- tugasnya.  Salah  satu  penelitian  yang  dilakukan oleh  Dwiyana  (2017)  menjelaskan  bahwa kualitas Sumber Daya  Manusia  yang baik  akan menyerap  anggarannya  dengan  baik.  Namun, Rifai  (2011)  dan  Rerung  et  al  (2016) mengungkapkan  bahwa  dalam  konsep  teori stewardship, Sumber Daya Manusia  yang tidak memiliki sertifikat  yang memadai, tidak pernah mengikuti  pelatihan,  dan  bahkan  sering  terjadi perangkapan tugas menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi tidak baik.
Di  sisi  lain,  factor  regulasi  menjadi penting  dalam  proses  penyerapan  anggaran. Regulasi terkait dengan tata aturan yang sengaja dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan  suatu  kegiatan  dan  memiliki kekuatan hukum. Henry (2017)
mengungkapkan  bahwa  regulasi  berpengaruh signifikan terhadap proses penyerapan anggaran.  Selanjutnya,  factor  perencanaan anggaran  dan  komitmen  manajemen  juga berperan  penting  dalam  proses  penyerapan anggaran.    Herriyanto  (2012)  menjelaskan bahwa  perencanaan  anggaran  berpengaruh sebesar  42,91%  terhadap  proses  penyerapan anggaran.  Sedangkan  komitmen  manajemen adalah kegiatan melakukan dan mempertahankan  perilaku  yang  membantu bawahan  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Rerung (2016) menyimpulkan bahwa komitmen manajemen  dapat  mempengaruhi  penyerapan anggaran  terkait  dalam  proses  penyediaan barang dan jasa.
Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian  ini  secara  khusus  ingin  melihat apakah  kualitas  SDM,  regulasi,  perencanaan anggaran, dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap proses penyerapan anggaran  di  dinas  PUPR  Provinsi  Riau.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  kepada  pemerintah  sebagai  bahan masukan  dan  pertimbangan  untuk  penentuan kebijakan  daerah  dalam  upaya  meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran.
2.   Tinjauan  Pustaka  dan  Pengembangan Hipotesis
Teori Stewardship
Menurut  Donaldson  et  al  (1991),  teori stewardship adalah  teori  yang  menggambarkan situasi  dimana  para  manajer  tidak  termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individu melainkan lebih fokus dengan tujuan organisasi. Teori  ini  mempunyai  dasar  psikologi  dan sosiologi  yang  telah  dirancang  dimana  para eksekutif  sebagai steward termotivasi  untuk bertindak  sesuai  keinginan  prinsipal,  selain  itu perilaku steward tidak  akan  meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Berdasarkan teori stewardship, prinsipal  mengharapkan  tanggung jawab  bersama  sesuai  dengan  kontribusi steward.
Dalam  teori stewardship, terdapat  suatu model  yang  didasarkan  pada  pelayan  yang memiliki  perilaku  dimana  dia  dapat  dibentuk agar  selalu  dapat  diajak  bekerjasama  dalam organisasi,  memiliki  perilaku  kolektif  atau berkelompok  dengan  utilitas  tinggi  daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, model  ini  disebut  dengan model  of  man. Pada teori  stewardship  terdapat  suatu  pilihan  antara perilaku self  serving dan  pro-organisational, perilaku  pelayan  tidak  akan  dipisahkan  dari kepentingan  organisasi  adalah  bahwa  perilaku eksekutif  disejajarkan  dengan  kepentingan principal  dimana  para steward berada. Steward akan  menggantikan  atau  mengalihkan self serving untuk  berperilaku  kooperatif  (Anton, 2010).  Kesimpulannya,  meskipun  kepentingan antara steward dan  principal  berbeda, steward tetap  akan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kebersamaan.
Teori  ini  dapat  dihubungkan  dengan sektor  publik  karena  pihak steward bertindak berdasarkan  keinginan Principal. Maksudnya pihak  pemerintah  akan  melakukan  tugasnya sesuai  dengan  keinginan  dan  kepentingan rakyat.  Teori  tersebut  mengasumsikan  adanya hubungan  yang  kuat  antara  kepuasan  dan kesuksesan  organisasi.  Kesuksesan  organisasi menggambarkan output yang maksimal ini akan memberikan  tingkat  kepuasan  yang  maksimal terhadap  pihak principa l.  Dengan  begitu principal akan  menilai  kinerja  yang  dilakukan oleh Steward sangat baik.
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Kinerja  organisasi  akan  terlihat  buruk jika organisasi  tersebut  tidak mampu menyerap anggarannya  secara  optimal.  Baiknya  kinerja sebuah  organisasi  tidak  terlepas  dari  peranan Sumber Daya Manusianya. Hal ini dapat terlihat dari  manusianya  yang  disebut  juga  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  memanfaatkan kemampuan  fisik  dan  psikisnya  secara  optimal demi  mancapai  tujuan  organisasinya  (Rerung, 2016).  Untuk  mencapai  daya  guna  dan  hasil guna yang sebesar-besarnya, pemerintah mengadakan pengaturan, penyelenggaraan pendidikan  dan  pelatihan  jabatan  Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan  pengabdian,  mutu,  keahlian, kemampuan  dan  keterampilan  (UU  RI  No.43 tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Kepegawaian).
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Zarinah  (2016)  menjelaskan  bahwa variabel  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia merupakan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi proses penyerapan anggaran. Ia juga menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  kualitas sumber  daya  manusia  maka  akan  semakin  baik pula  tingkat  penyerapan  anggaran.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Herriyanto  (2012),  Kirnanda    (2016),  yang menunjukkan  bahwa  Sumber  Daya  Manusia merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap proses  penyerapan  anggaran.  Berdasarkan  hasil penelitian  sebelumnya,  maka  hipotesis  yang pertama di ajukan ialah :
H1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Belanja

## Pengaruh  Regulasi  terhadap  Penyerapan Anggaran Belanja
Regulasi  merupakan  sebuah  tata  aturan yang  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  pedoman dalam  melakukan  suatu  kegiatan  dan  memiliki kekuatan  hukum.  Salah  satu  hal  yang  menjadi penghambat penyerapan anggaran adalah regulasi. Menurut Rifai (2016) ada dua hal yang sering  menjadi  hambatan  yaitu  masalah perijinan  terhadap  perjanjian  kontrak  tahun jamak  dan  regulasi  pengadaan  tanah  dan bangunan. Pada perjanjian kontrak tahun jamak,
masalahnya  terletak  pada  perijinan  yang panjang  yaitu  membutuhkan  ijin  Menteri Keuangan. Untuk pengadaan tanah di isyaratkan  untuk  melakukan clearance oleh Kementrian  PAN  dan  RB,  BPKP  dan Kementrian PU.
Penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh  Sembiring  (2017)  menjelaskan  bahwa Regulasi  berpengaruh  signifikan  terhadap proses  penyerapan  anggaran  belanja.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Arif  (2011)  yang dilakukan  dengan  teknik  wawancara.  Ia menyatakan  bahwa  Regulasi  mempengaruhi minimnya  serapan  anggaran  di  Kabupaten Rokan Hulu. Namun berbeda dengan penelitian Rifai  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  regulasi bukanlah  faktor  yang  mempengaruhi  proses penyerapan APBD. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,  maka  hipotesis  kedua  yang diajukan adalah:
H2: Regulasi  berpengaruh  positif  terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Perencanaan merupakan rencana tertulis yang  menjelaskan  kemana  arah  organisasi (tujuan),  bagaimana  cara  untuk  mencapainya (strategi),  dan  hasil  apa  yang  seharusnya diharapkan/target  kinerja  (Merchant  &  Stede, 2016).  Perencanaan  anggaran  menjadi  salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan  anggaran  karena  perencanaan anggaran memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan  anggaran,  sehingga  semakin  baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik penyerapan anggaran.
Penelitian  terdahulu  yang  ditulis  oleh Gagola  et  al  (2016)  menyimpulkan  bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan anggaran. Sejalan dengan penelitian  Dwiyana  (2017)  yang  menyebutkan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh  positif  signifikan.  Menurutnya penyusunan perencanaan anggaran sudah menggunakan  pendekatan  anggaran  berbasis kinerja,  dengan  instrumen  capaian  kinerja, indikator  kinerja,  analisis  standar  belanja, standar  satuan  harga  dan  standar  pelayanan minimal. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,  maka  hipotesis  ketiga  yang diajukan adalah:
H3: Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran

## Pengaruh  Komitmen  Manajemen  terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Menurut  Cooper  (2015),  komitmen manajemen  adalah  kegiatan  melakukan  dan mempertahankan  perilaku  yang  membantu bawahan untuk mencapai suatu tujuan. Suksesnya  manajemen  sebuah  organisasi  tidak terlepas  dari  komitmen  manajemen,  terutama komitmen  manajemen  puncak.  Para  manajer sering diragukan oleh karyawannya jika ia tidak mampu  menjaga  dan  menghidupkan  sistem organisasinya.
Menurut Rerung et al (2016), komitmen manajemen  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran yang terkait dengan pengadaan barang dan  jasa.  Begitu  pula  dengan  penelitian  Juliani & Sholihin (2014) yang mengungkapkan bahwa komitmen  manajemen  berpengaruh  terhadap penyerapan  anggaran.  Menurutnya  komitmen manajemen  merupakan  peran  kepala  SKPD selaku  pengguna  anggaran  dengan  berbagai upaya  untuk  mencapai  target  penyerapan anggaran  yang  maksimal.  Jadi,  jika  didalam suatu  organisasi  memiliki  tingkat  komitmen manajemen  yang  baik,  maka  hal  itu  akan berdampak  baik  dalam  proses  penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya  maka  hipotesis  ketiga  yang diajukan adalah:
H4: Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

## 3.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif  yang  bersifat  kausal.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh  tingkat  kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Regulasi,  Perencanaan  Anggaran  dan Komitmen Manajemen terhadap proses penyerapan  Anggaran  Belanja. Teknik  analisis data  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Sampel penelitian  ini  adalah  sebanyak  111  Pegawai Negeri  Sipil  yang  bekerja  di  Dinas  PUPR Provinsi  Riau  dengan  kriteria  yaitu  orang  yang menduduki jabatan dalam bidang yang berkaitan  dengan  pengelola  anggaran  dan pengadaan barang/jasa.
Variabel  penyerapan  anggaran  dalam penelitian  ini  diukur  menggunakan  kuisioner
yang  diadopsi  dari  penelitian  Kirnanda  (2016) dengan  indikator    perbandingan  antara  pagu anggaran  belanja  dengan  realisasi  belanja. Kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan  kuisioner  penelitian  Dwiyana (2017) dengan indikator  rangkap tugas/jabatan, mutasi  pegawai  penatausahaan  Keuangan. Regulasi diukur menggunakan kuisioner penelitian  Sembiring  (2017)  dengan  indikator perubahan peraturan disesuaikan dengan kebutuhan  publik,  sosialisasi  peraturan  yang baru,  peraturan  /  kebijakan  tepat  sasaran, Peraturan  /  kebijakan  tidak  membingungkan publik. Perencanaan anggaran diukur menggunakan kuisioner dari penelitian Dwiyana  (2017)  dengan  indikator  kesesuaian dengan  kebutuhan,  sesuai  dengan  tugas  pokok dan  fungsi  SKPD,  pencapaian  sasaran  rencana kerja/rencana  strategi.  Komitmen  manajemen diukur  menggunakan  kuisioner  dari  penelitian Juliani  &  Sholihin  (2014)  dengan  indikator komitmen mencapai target penyerapan anggaran, komitmen pimpinan terhadap dukungan  pelatihan,  pemberdayaan  terhadap pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,  penghargaan  atas  kinerja  pegawai dan  kemampuan  memberikan  solusi  terhadap permasalahan.

## 4.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian survei  dalam  bentuk  pengiriman  kuisioner kepada  responden.  Sebanyak  111  responden yang  diteliti  terdiri  dari  68  pria  dan  43  wanita dengan  usia  rata-rata  berkisar  antara  36-50 tahun sebanyak 63 orang atau 56,8%. Rata-rata responden  yang  diteliti  memiliki  kompetensi yang  memadai  terlihat  dari  tingkat  pendidikan yang  rata-rata  level  sarjana  yaitu  68  orang
61,3%.  Dan  sudah  memiliki  pengalaman  kerja yang  mumpuni  yaitu  5-10  tahun  sebanyak  56 orang  atau  50,5%.  Gambaran  detil  responden bisa dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1: Profil Responden (N = 111)
Karakteristik Responden Jumlah % Jenis Pria 68 61,3% Kelamin: Wanita 43 38,7% Umur: < 25 1 0,9% 26-35 34 30,6% 36-50 63 56,8% >50 13 11,7% Tingkat SMA 6 5,4% Pendidikan: Diploma 23 20,7% Sarjana 68 61,3% Master 12 10,8% Doktor 2 1,8% Lama < 2 tahun 4 3,6% Menjabat: 2-5 tahun 35 31,5% 5-10 tahun 56 50,5% 10-15 tahun 16 14,4% Pengalaman Pernah 44 39,6% Diklat: Jarang 3 2,7% Sering 63 56,8% Sangat Sering 1 0,9%
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, beberapa syarat  harus dipenuhi  terlebih dahulu, yaitu  uji  validitas  dan  reliabilitas.  Hasil pengujian  validitas  menggunakan pearson correlation dan reliabilitas menggunakan cronbach  Alpha telah  memenuhi  standar  yang ditetapkan.  Kemudian peneliti  juga  melakukan uji  asumsi  klasik  berupa  uji  normalitas, heteroskedastisitas  dan  multikolinieritas.  Hasil pengujian  tersebut  semuanya  telah  memenuhi syarat  sehingga  bisa  dilanjutkan  untuk  analisis regresi  linier  berganda.  Hasil  pengujian hipotesis  melalui  uji  t  untuk  mengetahui besarnya  pengaruh  masing-masing  variabel independen  secara  individual  terhadap  variabel dependen dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 2: Hasil Pengujian Hipotesis Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) .107 2.136 .050 .960 Kualitas_SDM .138 .031 .350 4.478 .000 Regulasi .319 .057 .414 5.623 .000 Perencanaan_Anggaaran .087 .036 .189 2.431 .017 Komitmen_Manajemen .141 .056 .183 2.515 .013
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  maka dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  dari variabel kualitas sumber daya manusia mempunyai  nilai  signifikansi  0,000  lebih  kecil dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran belanja.  Pengaruh  positif  ini  menunjukkan bahwa  semakin  baik  kualitas  sumber  daya manusia yang dimiliki maka akan mempermudah  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya.  Sejalan  dengan  proses penyerapan  anggaran  belanja  dimana  semakin meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia tersebut  maka  akan  semakin  meningkat  pula proses penyerapan anggaran.
Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas tinggi  akan  menjadi  keunggulan  tersendiri dalam  sebuah  organisasi  sekaligus  sebagai pembangun  citra  yang  baik  agar  timbul  rasa kepercayaan  di  masyarakat.  Hal  ini  sejalan dengan teori stewardship dimana dinas Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang provinsi Riau  sebagai  pihak steward yang  berfungsi sebagai  pengelola  sumber  daya  masyarakat (pihak principal ) . Semakin baik kualitas sumber daya  manusia  yang  dimiliki  Dinas  PUPR ( Steward) dalam  melaksanakan  tugas  dari masyarakat ( Principal) , maka serapan anggaran akan  menjadi  lebih  baik  karena  sumber  daya manusianya  sudah  paham  dengan  tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh Kirnanda  (2016),  zarinah  (2016)  dan  Dwiyana (2017) yang mengatakan bahwa kualitas sumber daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap realisasi  penyerapan  anggaran  belanja.  Zarinah (2016)  mengatakan    bahwa  faktor  kunci keberhasilan  dalam  pengelolaan  anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi.
Variabel  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran  karena  rata-rata  pengelola  keuangan dan seluruh pegawai pernah mengikuti kursus/diklat/bimbingan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  (lihat  tabel  4.8).  Dan seluruh responden pengelola keuangan
berpendidikan diploma dan S1 dengan program pendidikan  ilmu  ekonomi.  Untuk  responden lainnya  berpendidikan  mulai  dari  SMA  hinga S3 dengan program studi teknik sipil.  Dan rata- rata masa kerja seluruh responden berada diatas 5  tahun  yang  berarti  telah  berpengalaman  dan berkompetensi.  Kualitas  sumber  daya  manusia merupakan  tuntutan  yang  harus  memiliki tingkat  pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang    sangat  baik  sehingga  dapat  ditunjukkan dengan hasil kinerja yang efektif dan efisien.

## Pengaruh  Regulasi  Terhadap  Penyerapan Anggaran Belanja
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  maka dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  dari variabel  regulasi  mempunyai  nilai  signifikansi 0,000  lebih  kecil  dari  0,05  dengan  nilai  beta sebesar 0,319 yang memiliki arti bahwa varibel ini merupakan variabel yang paling besar dalam mempengaruhi  proses  penyerapan  anggaran. Maka hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel regulasi  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran belanja. Pengaruh positif ini menunjukkan  bahwa  semakin  jelas  regulasi yang diterbitkan maka hal ini akan mempermudah  pegawai  dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Sejalan  dengan proses  penyerapan  anggaran  belanja  dimana semakin  jelasnya  regulasi  tersebut  maka  akan semakin  meningkat  pula  proses  penyerapan anggaran.
Regulasi  merupakan  serangkaian  tata aturan  yang  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan pedoman  dalam  melakukan  suatu  kegiatan  dan memiliki  kekuatan  hukum.  Dalam  UU  Nomor 12  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  (2011)  dikatakan  bahwa  peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan dibawahnya. Peraturan menteri,  petunjuk  teknis,  petunjuk  pelaksanaan ataupun  Surat  Edaran  (SE)  adalah  dianggap sebagai  jenis  peraturan  perundang-undangan. Artinya  regulasi  tersebut  dapat  berubah-ubah sesuai  keadaan  asalkan  tidak  melanggar undang-undang diatasnya.
Berdasarkan  teori stewardship, jika regulasi yang dikeluarkan jelas, maka pelaksanaan  pekerjaan  akan  memudahkan  si pegawai ( steward) dalam melaksanakan
program  dan  kegiatan  yang  ada  disatuan  kerja sehingga  diharapkan  serapan  anggaran  lebih cepat  dilakukan.jika  regulasi  sering  berubah- ubah,  maka  akan  menimbulkan  kebimbangan bagi  pegawai  ( Steward) dalam  melaksanakan program kerja yang diinginkan oleh masyarakat ( principal).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sembiring (2017) dan Arif (2012) yang mengatakan bahwa regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap proses realisasi anggaran.
Pengaruh  positif  ini  juga  sesuai  dengan keadaan  regulasi  didalam  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Riau. Regulasi  tersebut  terdiri  dari  undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan  menteri,  keputusan  menteri,  instruksi menteri,  surat  edaran  menteri,  surat  edaran sekretaris  jenderal,  surat  edaran  direktur jenderal,  surat  edaran  inspektur  jenderal,  surat edaran  kepala  badan,  MoU  dan  peraturan daerah (Birohukum.pu.go.id). Hal ini menjelaskan  bahwa  semua  regulasi  yang tersedia  didalam  dinas  PUPR  Provinsi  Riau sudah sangat jelas dan teratur sehingga jika para Pegawai  Negeri  Sipil  mengikuti  seluruh regulasi  tersebut  dengan  tertib  maka  mereka akan lebih mudah dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan.

## Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  maka dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  dari variabel  perencanaan  anggaran  mempunyai nilai  signifikansi  0,017  lebih  kecil  dari  0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel perencanaan  anggaran  berpengaruh  terhadap penyerapan  anggaran  belanja.  Pengaruh  positif ini menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran  yang disusun maka akan semakin  baik  tingkat  penyerapan  anggarannya. Begitu  pula  sebaliknya,  jika  perencanaan anggaran  yang  disusun  tidak  baik,  maka  buruk pula tingkat penyerapan anggarannya.
Didalam  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Percepatan  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan
Jasa  Pemerintah,  dikatakan  bahwa  perencanaan tahun  anggaran  berikutnya  harus  diselesaikan sebelum  berakhirnya  tahun  anggaran  berjalan dan  harus  dilakukan  secara  cermat,  transparan dan  akuntabel.  Proses  perencanaan  kegiatan dalam  penganggaran  merupakan  proses  yang paling  utama.  Sejak  beberapa  bulan  sebelum tahun  anggaran  dimulai,  proses  perencanaan anggaran sudah berjalan. Setiap bidang ataupun UPT  dalam  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Provinsi Riau harus menyusun kerangka  acuan  kerja  beserta  rencana  anggaran biayanya.
Berdasarkan kerangka teori stewardship, pihak principal dan steward memiliki  tujuan yang  selaras  dengan  tujuan  organisasi  demi mencapai  kesuksesan  organisasi.  Masyarakat atau  pemberi  amanah  ( principal) memiliki  hak dan  kewenangan  untuk  meminta  dinas  PUPR atau penerima amanah ( steward) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya termasuk juga dalam hal  ini pihak principal harus  melaporkan  perencanaan program yang telah mereka buat.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juliani  & Sholihin  (2014),  Rerung  (2016),    Sudastri (2016)  yang  mengatakan  bahwa  perencanaan anggaran merupakan faktor yang penting dalam proses penyerapan anggaran.
Aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan  anggaran  yang  akan  disajikan  akan berdampak  pada  gagalnya  program  kerja  yang akan dilaksanakan.
Proses  perencanaan  di  Dinas  PUPR Provinsi  Riau  diawali  dengan  pembuatan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD). RJPD digunakan sebagai acuan untuk membuat  penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD).  Setelah RPJMD ditetapkan, maka pemerintah menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA). Setelah  KUA  disepakati,  maka  kepala  daerah menerbitkan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran (RKA)  SKPD  berdasarkan  nota  kesepakatan. Perencanaan  yang  jelas  dan  terencana  akan menguatkan proses penyerapan anggaran.

## Pengaruh  Komitmen  Manajemen  terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  maka dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  dari variabel  komitmen  manajemen  mempunyai nilai  signifikansi  0,013  lebih  kecil  dari  0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel komitmen  manajemen  berpengaruh  terhadap penyerapan  anggaran  belanja.  Pengaruh  positif ini menunjukkan bahwa semakin baik komitmen manajemen, maka akan semakin baik pula  tingkat  penyerapan  anggarannya.  Begitu pula  sebaliknya,  jika  pihak  manajemen  tidak memiliki  komitmen  yang  baik  dan  tidak memberikan  dukungan  secara  nyata  kepada para  pegawainya,  maka  tingkat  penyerapan anggarannya akan rendah.
Dukungan  dari  kepala  organisasi  sangat diperlukan  untuk  perbaikan  dalam  pelaksanaan anggaran  terkait  penyediaan  barang  dan  jasa khususnya  belanja  modal  pada  instansi  yang dipimpinnya  (Rerung,  2016).  Komitmen  yang tinggi dari kepala organisasi sangat mempengaruhi  penyerapan  anggaran  belanja. Berdasarkan  teori stewardship, komitmen manajemen  merupakan  peran  dari  kepala sebuah  organisasi  ( steward) selaku  pengguna anggaran  yang  berupaya  menerapkan  berbagai macam strategi untuk mencapai target penyerapan  anggaran  yang  maksimal.  Dengan komitmen manajemen yang bersungguh- sungguh  terhadap  pemberian  kualitas  layanan, maka  akan  tercipta  keselarasan  terhadap kepuasan  antara  masyarakat  atau  pemberi amanah ( principal) dengan pemerintah (steward).
Beberapa  bentuk  komitmen  manajemen yang  telah  dilaksanakan  oleh  kepala  dinas PUPR  Provinsi  Riau  yaitu  selalu  memberikan kesempatan  kepada  karyawan  untuk  membuat suatu  rencana  pembangunan,  hal  ini  sangat bermanfaat  untuk  mengasah  kemampuan  PNS dalam  bekerja.  Selain  itu  kepala  Dinas  juga selalu  mengevaluasi  hasil  kerja  yang  telah dilaksanakan,  apabila  terjadi  kendala  maka kepala  Dinas  siap  memberikan  solusi  dalam permasalahan yang tengah dihadapi. Jika kepala dinas  selalu  menerapkan  komitmen  seperti  ini secara  terus  menerus,  maka  seluruh  kendala yang  dihadapi  ketika  melakukan  kegiatan  akan
mudah dihilangkan sehingga proses penyerapan anggaran jauh lebih cepat terlaksana.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gagola  et  al (2016),    Juliani  &  Sholihin  (2014),    Rerung (2016)  yang  mengatakan  bahwa  variabel komitmen  manajemen  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  proses  penyerapan  anggaran. Menurut  Rerung  (2016)  komitmen  manajemen merupakan faktor pendorong untuk memotivasi karyawan agar berupaya meningkatkan kualitas proses yang berkesinambungan dan manajemen harus  terlibat  langsung  dalam  mempertahankan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan.

## KESIMPULAN
Hasil  pengujian  menemukan  bukti bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia,  regulasi, perencanaan anggaran, dan komitmen manajemen  berpengaruh  signifikan  terhadap penyerapan  anggaran  belanja.  Sumber  daya manusia  yang  berkualitas  tinggi  akan  menjadi keunggulan  tersendiri  dalam  sebuah  organisasi sekaligus  sebagai  pembangun  citra  yang  baik agar  timbul  rasa  kepercayaan  di  masyarakat sehingga  proses  penyerapan  anggaran  bisa berjalan  dengan  baik.  Selanjutnya  kejelasan regulasi  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  akan mempermudah  pegawai  dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Hal  ini  berarti bahwa  semakin  jelas  regulasi  akan  membuat proses  penyerapan  anggaran  belanja  semakin baik. Terakhir, perencanaan anggaran yang baik dan  komitmen  manajemen  yang  tinggi  akan memiliki implikasi terhadap penyerapan anggaran belanja yang semakin meningkat.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.  Pertama,  penelitian  ini  hanya dilakukan  pada  satu  dinas  yakni  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau,  sehingga  hasil  penelitian  belum  tentu dapat  digeneralisasi  ke  seluruh  organisasi  yang ada.  Kedua,  data  yang  digunakan  hanya  data primer  yang bersumber  dari kuisioner sehingga masih  ada  keraguan  apakah  responden  yang dituju  benar-benar  mengisi  kuisioner  tersebut dengan baik atau tidak.
Penelitian  ini  memberikan  implikasi praktis  bagi  pemerintah  daerah  khususnya Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang agar  dapat    memaksimalkan  penyerapan anggarannya  dengan  meningkatkan  kualitas
perencanaan
penyusunan anggaran, meningkatkan  sumber  daya  pegawai  dan merekrut pegawai sesuai spesialisasinya. Selain itu  diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  tidak selalu  memperbarui  regulasi  karena  regulasi yang selalu berubah-ubah menyebabkan pegawai negeri sipil kesulitan untuk melakukan program  kerjanya,  dan  hal  itupun  akan memperlambat  proses  penyerapan  anggaran. Selalu  meningkatkan  komitmen  manajemen dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pegawai dan selalu mendukung  pelatihan  teknis  para  pegawai negeri sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen.
Arif,  E.  (2012).  Identifikasi  Faktor-Faktor
Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau
Tahun 2011, 19 (2), 41–62.
Birohukum.pu.go.id.  (n.d.).  produk  hukum kementrian  pekerjaan  umum  dan  penataan ruang.
Cooper, D. (2015). Exploratory Analyses of the Effects  of  Managerial  Support  and Feedback  Exploratory  Analyses  of  the Effects  of  Managerial  Support  and Feedback  Consequences  on  Behavioral
Safety Maintenance , (November).
https://doi.org/10.1300/J075v26n03
Donaldson,  L.,  Davis,  J.  H.,  Argyris,  C., Chandler,  A.,  Etzioni,  A.,  Hage,  J.,  … Whetten,  D.  (1991).  Stewardship  Theory or  Agency  Theory:  CEO  Governance  and Shareholder Returns. Australian Journal of Management , 16 , 49–64.
Dwiyana,  N.  (2017). Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Monitoring Dan Evaluasi Sebagai Variabel Moderating . Universitas Sumatera Utara. Retrieved from http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678 9/634 Gagola,  L.  S.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Warongan,  J.
D.  L.  (2016).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (apbd)
pemerintah  kabupaten  kepulauan  talaud, 108–117.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Multivariate dengan  program  SPSS (tujuh).  Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halim,  A.,  &  Kusufi,  S.  (2013). Akuntansi
Sektor Publik, Akuntansi Keuangan
Daerah .  (Salemba  empat,  Ed.).  Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi, S. (2016). Teori, Konsep, dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik  dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah . (Salemba  empat,  Ed.)  (2nd  ed.).  Jakarta:
Salemba Empat.
Herriyanto,  H.  (2012a). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Ketelambatan  Penyerapan Anggaran  Belanja  Pada  Satuan  Kerja Kementrian/Lembaga  di  Wilayah  Jakarta .
Universitas Indonesia.
Herriyanto,  H.  (2012b). Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi
Keterlambatan
Penyerapan  Anggaran  Belanja  pada  SKL di Wilayah Jakarta . universitas indonesia.
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/3~P MK.05~2014Per.HTM.  (2014).  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan  Uang  Negara  pada  Bank Umum.
Ikhsan,  A.  (2012).  Akuntansi  Sumber  Daya Manusia  suatu  tinjauan  penilaian  modal manusia, 230.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah (2015). International organization Standardization.
(2016).  Komitmen  manajemen  dalam  ISO 9001:2015.
Juliani,  D.,  &  Sholihin,  M.  (2014).  Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian  Penyerapan  Anggaran  Terkait Pengadaan Barang / Jasa, 11 (2), 177–199. Kirnanda,  A.  (2016). Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota Binjai dengan Perubahan Anggaran Sebagai  Variabel  Moderating .  Universitas Sumatera Utara. Retrieved from http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678 9/547
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik .
(ANDI, Ed.). Yogyakarta: ANDI.
Merchant,    kenneth  A.,  &  Stede,    van  der. (2016). Sistem  Pengendalian  Manjemen (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Muhlizi,  A. F. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 , 349–368.
Rerung,  E.  D.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja  Pemerintah  Daerah :  Proses
Pengadaan  Barang  /  Jasa  Di  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 192–202.
Rifai,  A.  (2011).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  keterlambatan  daya  serap anggaran  (  Studi  Empiris  Pada  SKPD Pemprov NTB ), 1–10.
Sembiring,  J.  H.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan Anggaran  Belanja  Direktorat  Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat. Sudastri,  D.  (2016).  Pengaruh  Perencanaan
Anggaran  dan  Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia  Terhadap  Penyerapan  Anggaran,
1–22.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D .
(CV.ALFABETA, Ed.).
Bandung:
CV.ALFABETA. Suryani,  &  Hendriyadi.  (2015). Metode  Riset Kuantitatif  Teori  dan  Aplikasi  pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi islam . (Kencana, Ed.). Jakarta: kencana.
UU  Nomor  12  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan (2011).
UU  RI  No.43  tahun  1999  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (1999).
www:finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-4119916/sri-mulyani-catat- serapan-anggaran-kemenhub-dan-pupr- masih-rendah.  (2018).  Sri  Mulyani  Catat Serapan  Anggaran  Kemenhub  dan  PUPR Masih Rendah.
www.djpk.kemenkeu.go.id.  (n.d.).  perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.
www.monev.riau.go.id.  (n.d.).  APBD  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Provinsi Riau.
www.Tribunpekanbaru.com. (2018). enam proyek  strategis  Pemprov  Riau  disebut masih sesuai target.
Zarinah,  M.  (2016).  pengaruh  perencanaan anggaran  dan  kualitas  sumber  daya manusia  terhadap  tingkat  penyerapan anggaran  satuan  kerja  perangkat  daerah  di kabupaten Aceh Utara, 5 (1), 90–97.