## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5423/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik
M. Fernanda 1 , Aldri Frinaldi 2 , Lince Magriasti 3
Universitas Negeri Padang Article Info Abstract Article history: Received : 14 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 Regional autonomy as a form of decentralization of government policies is aimed at bringing the government closer to providing services to the community as a whole. Thus, the services provided tend to be more evenly distributed and in accordance with the needs of the community in the area concerned.  Decentralization  and  regional  autonomy  can  be  said  to  be  successful  if  government services to the community become better and the community becomes more involved in improving shared welfare. Delegation of authority from the central government to regional governments is carried out by taking into account the capacity and ability of local governments to organize and manage the interests of the local community. The implementation of good government is the main prerequisite  for  realizing  the  aspirations  of  the  people  in  achieving  the  goals  and  ideals  of  the nation and  state.  The  parameters  of good  regional government  are  in  the  form  of  service  to  the community  and  empowerment  of  community  members  in  every  development.  In  order  for  good local  government  to  become  a  reality  and  run  as  it  should,  it  requires  commitment  and  active involvement  of  the  local  government  and  the  community.  Therefore,  in  the  administration  of regional government leadership is needed for regional heads who have the ability, are creative, responsive,  honest,  trustworthy,  democratic,  and  obedient  to  principles  and  have  leadership insights that are characterized by local wisdom. Thus, the wheel of regional government which is run  on  the  principle  of  broadest  autonomy  is  able  to  create  good  and  accountable  regional government.
Keywords:
Decentralization Autonomy and Good Local Government
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 14 Juni 2023 Publish : 07 July 2023 Otonomi  daerah  sebagai  bentuk  dari  desentralisasi  kebijakan  pemerintahan  ditujukan  untuk mendekatkan  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan. Dengan  demikian,  pelayanan  yang  diberikan  cenderung  akan  lebih  merata  dan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan  berhasil  apabila  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  menjadi  lebih  baik  dan masyarakat  menjadi  lebih  berperan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  bersama.  Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan cara mempertimbangkan    kapasitas    dan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan pengaturan  dan  pengurusan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Terselenggaranya  Good government merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta negara. Parameter pemerintahan Daerah yang baik adalah berupa pelayanan  kepada  masyarakat  dan pemberdayaan  warga  masyarakat  dalam  setiap  pembangunan. Agar  pemerintahan  daerah  yang  baik  dapat  menjadi  kenyataan  dan  berjalan  sebagai  mana mestinya diperlukan komitmen dan keterlibatan pihak pemerintah  daerah  dan  masyarakat secara aktif.  Oleh  karena  itu,  maka  di  dalam  menyelenggaraan  pemerintahan  daerah    diperlukan kepemimpinan  kepala  daerah  yang  memiliki  kemampuan,  kreatif,  responsif,  jujur,  amanah, demokratis, dan taat azas serta memiliki wawasan kepemimpinan yang berkarakter kearifan lokal. Dengan demikian, maka roda pemerintahan daerah yang dijalankan dengan prinsip otonomi yang seluas-luanya mampu menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: M. Fernanda Universitas Negeri Padang Email : muhammadfernanda68@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  Daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu  melalui  otonomi  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik  Indonesia.
Sejak  diberlakukannya  kebijakan  otonomi  yang  seluas-luasnya  telah  banyak mengundang  berbagai  perdebatan    dan    bahkan    memasuki  tataran  yang  kontroversial.  Hal  ini disebabkan  pada  dua  hal.    Pertama,    perubahan    yang  dibawakan  oleh  UU  ini  begitu  besar. Tujuan  dari  otonomi  daerah  adalah  pengaturan  masyarakat  lokal  dalam  rangka  peningkatan kapasitas demokrasi baik ditingkat lokal ataupun nasional, pengembalian  martabat  dan  harga diri  masyarakat  daerah  yang  sudah  sekian  lama  dimarginalkan,  bahkan  dinafikan  oleh pemerintah dan masyarakat  di pusat menjadi terganggu. Kekuasaan dengan  segala   atributnya kemudian harus dibagi dengan  pemerintah daerah dan masyarakat   di daerah. Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah untuk merelakan kekuasaan tersebut untuk dibagi  bagi,  sementara  itu kata  kunci dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah “devolusi” kekuasaan kepada daerah. Kedua, begitu kebijakan ini dicanangkan   tiba-tiba   banyak   orang yang   memperdebatkannya. Bermunculan  sejumlah  ahli  atau  pakar  pemerintahan  daerah  atau  pakar  desentralisasi  yang sebelumnya belum atau tidak dikenal. Ketika memperdebatkan masalah otonomi daerah  semua berbicara    tentang  kesiapan  pemerintah  dan  masyarakat  di  daerah.  “Daerah  belum  siap  untuk berotonomi,  karena  sumber  daya manusia dan lebih-lebih sumber daya keuangan sama sekali tidak mendukung (Syaukani, dkk, 2004).
Otonomi  sering  dan  selalu  dikaitkan  dengan    berapa    besar    uang    yang    dapat dimobilisasi  oleh  daerah  guna membiayai kegiatannya. Sering tidak memahami bahwa dalam penyelenggaraan    pemerintahan    tidak  ada  satu  pemerintahan  pun  yang  mampu  dengan sendirinya  mencukupi  kebutuhannya  sendiri.    Kata  kunci  dari  otonomi  daerah  adalah “kewenangan”,  seberapa  besarkah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  daerah  di  dalam menginisiatifkan  kebijaksanaan,  mengimplementasikannya,  dan  memobilasasi  dukungan sumber  daya  untuk    kepentingan    implementasi.  Dengan  kewenangan,  maka  daerah  akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.
Oleh  karena  itu    menjadi  suatu  hal  yang  tidak  masuk  akal  kalau  ada  yang  menyatakan otonomi  merupakan ancaman terhadap integrasi  nasional.  Justru sebaliknya jika kebijaksanaan otonomi daerah gagal dihantarkan kepada masyarakat, dan bahkan kecenderungan  sentralisasi yang  muncul,  maka  tidak  mustahil  akan  menimbulkan    kekecewaan    masyarakat  di      daerah dan   tidak   mustahil   akan mengarah pada disintegrasi. Stigmatisasi terhadap otonomi daerah tidak  hanya  muncul  dari  kalangan  pejabat  eksekutif,  akan  tetapi  juga  dari  pihak  legislatif.  Hal ini  semakin  menjadikan  otonomi  daerah  tidak  dapat  berkembang  dengan  baik  dalam  bingkai negara  kesatuan.  Dari    latar    belakang    masalah  tersebut,  maka  permasalahan  yang  dangkat dalam  tulisan  ini  adalah  :  Bagaimana  pelaksanaan    desentralisasi  dan  otonomi  daerah  dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik?

## 2. KAJIAN TEORI

## 1. Pemerintah Daerah
Dalam  pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pemerintahan  daerah  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat   Daerah   menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya      dalam      sistem        dan      prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-  Undang  Dasar  1945.  Selanjutnya  yang  dimaksud dengan  pemerintah  daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai  kedudukan yang    penting  dan      menonjol      pada      suatu      struktur  pemerintahan  daerah.  Kepala  daerah adalah  orang  pertama  dan  paling  utama  dalam  mengkoordinasikan  aspek  perwakilan  pada proses  pemerintahan  daerah.  Kepala  daerah    adalah  jabatan  politik  dan  jabatan  publik  yang bertugas memimpin birokrasi, dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi- fungsi
pemerintahan daerah terbagi atas perlindungan, pelayanan publik dan pemabangunan. Kepala daerah  menjalankan  fungsi  pengambilan  kebijakan  atas  ketiga  fungsi  pemerintahan  tersebut. Dalam  konteks  struktur    kekuasaan,  kepala  daerah  adalah  kepala  eksekutif  di  daerah (Sarundajang, 2002).
Dalam  konteks  pelaksanaan  otonomi  daerah,  seorang  kepala  daerah  dalam mengimplementasikan pola kepimpinannya seharusnya tidak berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh  kewenangan  yang  sebesar-  besarnya,  tanpa  menghiraukan  makna  otonomi daerah  itu  sendiri  yang  lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bertujuan  memberikan    pelayanan  kepada  masyarakat (J.Kaloh,  2003).
Oleh  karena  itu  pemimpin  daerah  yang  baik  dan  cerdas  pasti  memiliki  kemampuan manajerial  yang  baik  di  dalam  mengelola  pemerintahannnya  secara  optimal,  efektif  dan efisien dengan tidak harus menuntut terlalu besar kewenangan-kewenangannya. Sebab dengan pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  ini,  pemerintah  daerah  seharusnya  sudah  mampu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya.
2. Desentralisasi
Secara  harfiah  desentralisasi    berasal    dari    dua  penggalan  kata  bahasa  Latin  yakni: de=berarti lepas, centrum= berarti pusat. makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri  dari  pusat.  Dalam  makna  ketatanegaraan,  desentralisasi  adalah  penyerahan  kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah (RDH. Koesoemahatmadja,  1979).
Desentralisasi  adalah  strategi  mendemokratisasi  sistem  politik  dan  menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam ptraktek administrasi    publik.  Berlawanan  dengan  sentralisasi  di  mana  kekuasaan  dan  pengambilan keputusan  berkonsentrasi  pada  pusat,  desentralisasi  memperkenankan  level  kekuasaan pemerintahan   yang lebih rendah atau di bawah dalam menentukan sejumlah persoalan yang langsung  mereka  perhatikan.  Dalam  pandangan  Rondinelli,  sebuah  pemerintahan  yang sersentralisasi  tetapi  pejabatnya dipilih  secara teratur jelas lebih demokratis  daripada sebuah pemerintahan  yang  terdesentralisasi  tetapi  terkontrol  secara    ketat  oleh  sebuah  partai  politik yang  otoriter.  Pandangan  seperti  ini  tidak  lepas  dari  pokok  perhatian  Rondinelli  yang  lebih terfokus pada desentralisasi administratif daripada desentralisasi politik.
Pemberian kewenangan kepada unit-unit  atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan  lebih  kecil,  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  mutlak  dan  tidak  dapat  dihindari.  Segi positif  pemberian  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  adalah  tugas-tugas  pemerintahan akan  dijalankan  dengan  lebih  baik,  karena  masyarakat  di  daerah  sudah  sangat  memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang disekitar lingkungannya. Demikian pula Pemerintah Daerah memahami betul kebutuhan masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi sumber  daya  dan  sumber  biaya  dalam  rangka  mendukung  fungsi  dan  tugas  pemerintahan. Dukungan terhadap Pemerintah Daerah akan menjadi besar dan kuat, karena rekuitmen politik lokal  memberikan    peluang    kepada  masyarakat  mempunyai  pemerintahan  yang  memiliki ikatan pesikologis dan emosional dengan mereka (Kacung Marijan, 2006).
Sistem desentralisasi mensahkan pelimpahan wewenang dari  pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah.  Sedangkan  sentralisasi  hanya  memperkenankan  satu  pemerintah  pusat yang mengatur seluruh daerah. Desentralisasi  merupakan  simbol adanya kepercayaan (trust) dari  pemerintahan  pusat  kepada  daerah.  Hal  itu  sesuai  dengan  misi  otonomi  daerah  yang dicanangkan melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan demokrasi, baik di tingkat lokal ataupun nasional.

## 3. Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  merupakan  esensi  pemerintahan  desentralisasi,  istilah  otonomi berasal  dari  penggelan  dua  kata  bahasa  Yunani,  yakni  autos  yang  berarti  sendiri  dan  monos yang  berarti  undang-  undang.  Otonomi  bermakna  membuat  perundang-undangan  sendiri namun  dalam  perkembangannya,  konsepsi  otonomi  daerah  selain  mengandung  arti
zelfwetgeving  (membuat  perda-perda),  juga  utamanya  mencakup  zelfbestuur  (pemerintahan sendiri).Van  Der  Pot  memahami  konsep  otonomi  daerah  sebagai    eigen    huishouding  yakni menjalankan rumah tangga sendiri (M.  Laica  Marzuki, 2006).
Otonomi  daerah  adalah  hak  dan  wewenang  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat  daerah  tersebut. Pemberlakuan  sistem  otonomi  daerah  merupakan  amanat  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.
Menurut Said (2008), terdapat empat perspektif yang mendasari segi positif dan empat perspektif yang mendasari segi negatif otonomi daerah. Empat perspektif yang mendasari segi positif  otonomi  daerah,  yaitu  sarana  untuk  1)  demokratisasi,  2)  membantu  meningkatkan kualitas  dan  efisiensi  pemerintahan,  3)  mendorong  stabilitas  dan  kesatuan  nasional,  dan  4) memajukan pembangunan   daerah.  Empat   perspektif   yang mendasari segi negatif otonomi daerah,  yaitu  1)  menciptakan  fragmentasi  dan  keterpecahbelahan  yang  tidak  diharapkan,  2) melemahkan  kualitas  pemerintahan,  3)  menciptakan  kesenjangan  antar  daerah  yang  lebih besar, dan 4) memungkinkan terjadinya penyimbangan arah demokrasi yang lebih besar.
Pelaksanaan  otonomi  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  konsep  otonomi  yang dimaknai sebagai penyerahan urusan Pemerintah Pusat ke daerah. Dengan mempertimbangkan penyerahan urusan itu sebagai usaha untuk mengurangi beban dan tugas Pemerintah  Pusat.  Disamping  itu  juga,  dalam  rangka  meratakan  tanggung  jawab  sesuai dengan  sistem  demokrasi,  maka  tanggung  jawab  pemerintah  dapat  dipikul  rata  oleh  seluruh masyarakat yang diikutsertakan melalui desentralisasi fungsional dan teritorial. Hal ini dapat menciptakan stabilitas pemerintahan pada umumnya (Makhfudz, 2013).

## 4. Pemerintahan Yang Baik (Good Government)
Istilah   pemerintahan   yang   baik (good government) mulai dikenal luas setelah era reformasi  berlangsung. Good  government adalah  merupakan  praktek  terbaik  dalam  proses penyelenggaraan kekuasaan  Negara.  Agar pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan dan  berjalan  sebagaimana  mestinya  memerlukan  komitmen  dan  keterlibatan  semua  pihak, yaitu  pemerintah  dan  masyarakat. Good  government yang  efektif  menunutut  adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi.
Terselenggaranya Good  government merupakan  prasyarat  utama  untuk  mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta negara. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sangat diperlukan agar penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna, berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggung  jawab  serta  bebas  KKN.  Untuk  itu  harus  ada keterkaitannya  pada  mekanisme  regulasi  akuntabilitas  pada  setiap  instansi  pemerintah  dan upaya memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedeiannya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.
Akuntabilitas  didifinisikan  sebagai  suatu    pihak    perwujudan    kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan   atau  kegagalan pelaksanaan misi  organisasi  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan  secara  periodik.  Pemerintahan  yang  baik  berarti  suatu  pemerintahan  yang teratur,  tiada  celanya.  Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  itu  merupakan  asas-asas hukum  kebiasaan  yang  secara  umum  dapat  diterima  menurut  rasa  keadilan    kita  yang  tidak dirumuskan secara tegas  dalam peraturan-peraturan maupun yang berlaku dari yurisprudensi maupun literatur hukum.
Sedangkan Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang  diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 58  yang terdiri atas :
a. Asas kepastian hukum
b. Asas tertib penyelenggaraan negara
c. Asas kepentingan umum
d. Asas keterbukaan
e. Asas proporsionalitas
f. Asas profesionalitas
g. Asas akuntabilitas
h. Asas efisiensi,
i. Asas efektivitas, dan
j. Asas keadilan.
Parameter  pemerintahan  Daerah  yang  baik  adalah  berupa  pelayanan  kepada masyarakat  dan  pemberdayaan  warga  masyarakat  dalam  setiap  pembangunan.  Agar pemerintahan daerah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagai mana mestinya diperlukan komitmen dan keterlibatan pihak pemerintah  daerah  dan  masyarakat secara aktif. Oleh  karena  itu,  maka  di  dalam  menyelenggaraan  pemerintahan  daerah    diperlukan kepemimpinan  kepala  daerah  yang  memiliki  kemampuan,  kreatif,  responsif,  jujur,  amanah, demokratis,  dan  taat  azas  serta  memiliki  wawasan  kepemimpinan  yang  berkarakter  kearifan lokal.  Dengan  demikian,  maka  roda  pemerintahan  daerah  yang  dijalankan  dengan  prinsip otonomi  yang  seluas-luanya  itu  mampu  menciptakan  pemerintahan  daerah  yang  baik  dan akuntabel.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  kajian  pustaka.  Menganalisis teori  dan  keterkaitan  antar  variabel  melalui  buku  maupun  jurnal  secara  online.  Penelitian kepustakaan  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  sekunder  dengan  bahan  atau  materi  berupa buku-buku,  artikel-artikel,  hasil-hasil  penelitian,  dan  pendapat  ahli  yang  berkaitan  dengan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  dalam  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang baik.

## 4. D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintahan  daerah  adalah  sistem  terdepan  dalam  merespon  aspirasi  masyarakat daerah,  suportif  terhadap  kebijakan  nasional  dan  responsif  terhadap  kecenderungan  global, dengan demikian maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon tuntutan pelayanan publik yang lebih efektif dan efesien, dapat merespon secara cepat berbagai persoalan administrasi pemerintahan.
Otonomi  daerah  menjamin  setiap  daerah  memiliki  peluang  yang  sama  untuk berkembang  berdasarkan  potensi  yang  ada.  Potensi  sumber  daya  alam  dan  manusia  menjadi akan  dapat  digali  secara  optimal  jika  masing-masing  daerah  diberi  keleluasaan  dan  jaminan untuk  menentukan  yang  terbaik  bagi  dirinya.  Otonomi  daerah  sebagai  bentuk  desentralisasi kebijakan pemerintahan ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan.
Otonomi  daerah  berupaya  untuk  lebih  mendekati  tujuan-tujuan  penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur. Pemberian, pelimpahan,  dan  penyerahan  sebagian  tugas-tugas  kepada  pemerintah  daerah.  Otonomi  daerah memiliki  pijakan  kuat  dalam  kerangka  negara  federal.  Gagasan  pemerintah  sebagai  fasilitator dalam pembangunan masyarakat, masih jauh dari harapan, jika memperhatikan kinerja birokrasi selama beberapa tahun terakhir. Selain format ideal bagi keberadaan birokrasi di berbagai level pemerintahan  belum  menemukan  bentuknya,  tarik  menarik  antara  pemerintah  daerah  provinsi dengan  kabupaten  dan  dengan  pusat,  masih  mewarnai  penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia. Selain itu kecenderungan semua level pemerintahan untuk menjalankan semua fungsi pelayanan  juga  masih  dominan,  sehingga  kecenderungan  masyarakat  sebagai  obyek  penerima pelayanan juga masih menonjol.
Pada  dasarnya  desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan    Asas  Otonomi    (Pasal  1  angka    8  Undang-Undang Namor 23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintah Daerah).  Tujuan   utama   kebijakan  desentralisasi adalah:
a.  Membebaskan    pemerintahan  pusat  dari  beban-beban  yang  tidak  perlu  dalam  menangani urusan  domestik,  sehingga  berkesempatan  mempelajari,  memahami,  merespon  berbagai kecenderungan  global  dan  mengambil  manfaat  daripadanya.  Pemerintah  Pusat  diharapkan lebih  mampu  berkonsentrasi  pada  perumusan  kebijakna  makro  nasional  yang  bersifat strategi.
b.  Daerah  akan  mengalami  proses  pemberdayaan  yang  signifikan.  Kemampuan  prakarsa mereka  akan  terpacu,  sehingga  kepabilitasnya  dalam  mengatasi  berbagai    masalah domestika akan semakin kuat.
Desentralisasi  merupakan  simbol  adanya  kepercayaan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada daerah.  Hal  itu  sesuai      dengan      misi      otonomi      daerah  yang  dicanangkan  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yakni  penguatan  masyarakat lokal  dalam  rangka  peningkatan  demokrasi,  baik  di  tingkat  lokal  ataupun  nasional. Pengembalian  martabat  dan  harga  diri  masyarakat  daerah  yang  sudah  sekian  lama dimarginalkan,  bahkan  dinafikan  pemerintah  pusat,  telah  menghancurkan  landasan hegomonistik  pemerintah pusat  dibagi-bagi  dengan  daerah. Adanya pembagian kewenangan serta  tersedianya  ruang  gerak  yang  memadai  untuk  memaknai  kewenangan  yang  diberikan kepada      unit      pemerintahan  yang  lebih  rendah  (pemerintah  lokal)  merupakan  perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.
Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan  cara  pembagian  urusan  penyelenggaraan  pemerintahan  atau  cara  menetukan  urusan rumah  tangga  daerah.  Cara  penentuan  ini  akan  mencerminkan  suatu  bentuk  otonomi  terbatas atau  otonomi  luas.    Dapat    digolongkan    sebagai  otonomi  terbatas  apabila:  Pertama,  urusan- urusan  rumah  tangga  daerah  ditentukan  secara  katagoris  dan  pengembangannya  diatur  dengan cara-  cara      tertentu      pula.      Kedua,      apabila  sistem  supervisi  dan  pengawasan  dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara- cara  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerahnya.  Ketiga,  sistem  hubungan  keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan  hal-hal  seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli  daerah      yang      akan      membatasi      ruang  gerak  otonomi  daerah.  Otonomi  luas  biasa bertolak      dari      prinsip:      Semua  urusan  pemerintahan  pada  dasarnya  menjadi  urusan  rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. dalam negara modern, lebih-lebih apabila  dikaitkan  dengan  paham  negara  kesejahteraan,  urusan        pemerintahan  tidak  dikenali jumlahnya.
Otonomi  daerah  jika  dilihat  dari  sudut  wilayahnya,  maka  penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat.  Dilihat  dari substansi penyelenggaraan  otonomi  daerah,  hal  dimaksud  ditentukan  oleh  sistem  rumah  tangga  otonomi daerah  yang  diadopsi.  Dikalangan  para  sarjana,  istilah  yang  diberikan  terhadap  pembagian urusana antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R. Trena menyebut dengan  istilah  “kewenangan  mengatur  rumah  tangga”.  Bagir  Manan  menyebut  dengan  istilah “sistem rumah tangga   daerah” ( Bagir Manan, 2001).
Pelaksanaan otonomi harus dilaksanakan sesuai dengan konsep otonomi yang dimaknai sebagai penyerahan urusan Pemerintah Pusat ke daerah yang dipergunakan untuk kelangsungan kehidupan  bangsa.  Dengan  mempertimbangkan  penyerahan  urusan  itu  sebagai  usaha  untuk mengurangi  beban  dan  tuga  Pemerintah  Pusat.  Disamping  itu  juga,  dalam  rangka  meratakan tanggung  jawab.  Sesuai  dengan  sistem  demokrasi,  maka  tanggung  jawab  pemerintah  dapat dipikul  rata  oleh  seluruh  masyarakat  yang  diikutsertakan  melalui  disentralisasi  fungsional  dan teritorial. Hal ini dapat menciptakan stabilitas pemerintahan pada umumnya (Makhfudz, 2013). Implementasi Otonomi Daerah memberi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan  mereka  sendiri.  Daerah  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  dan  meningkatkan sumber    daya    lokal    mereka    sendiri.  Namun,  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  seringkali dipelintir menjadi “automoney” telah menyebabkan  kebutuhan  yang besar bagi daerah untuk
menyusun berbagai skema keuangan daerah guna membiayai bergesernya berbagai otoritas dari pusat ke daerah (Tjandra, 2016).
Otonomi  Daerah  harus  didefinisikan  sebagai  otonomi  bagi  rakyat  daerah  dan  bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/ teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun implementasi  otonomi  daerah  diarahkan  sebagai  membesarnya  kewenangan  daerah,  maka kewenangan  itu  harus  dikelola  secara  adil,  jujur,  dan  demokratis.  Dalam  hubungan  itu  kepala daerah  harus  mampu  mengelola  kewenangan    yang    diterima    secara  efektif  dan  efisien  demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  daerah. Cara pandang   yang   demikian   inilah yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara   kepala   daerah   dan   otonomi daerah. Namun pelaksanaan    otonomi    daerah  masih  mempersoalkan  dua  hal:  Pertama,      tentang      pengadaan sumber  dana  yang  dirasa  diluar  kemampuan  daerah  untuk  melaksanakannya.  Kedua,  tentang kesiapan aparatur daerah dalam penyelenggaraan  otonomi  yang dirasa belum ada.
Pengadaan  dana  dan  kesiapan  aparatur  daerah  inilah  yang  menjadi  persoalan  tersendiri di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Banyak  daerah  yang  memiki  potensi  sumber daya alam yang kaya, tapi tidak mampu mengelolanya dengan baik dikarenakan tidak  memiliki sumber daya manusia yang handal. Demikian sebaliknya banyak  daerah  yang memiliki sumber daya manusia yang handal, tapi sumber daya alamnya kurang  mendukung untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Pelimpahan  wewenang  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dilakukan  dengan mempertimbangkan  kapasitas  dan  kemampuan  pemerintahan  daerah  dalam  penyelenggaraan pengaturan  dan  pengurusan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Pelimpahan  wewenang pemerintah  pusat  kepada  pemerintah      daerah      dilakukan      dengan  cara  mempertimbangkan kapasitas  dan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  pengaturan  dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat.
Peran  pemerintah  pusat  dalam  konteks    desentralisasi  adalah  melakukan  supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan, tapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu, dalam  rangka  otonomi  daerah diperlukan  kombinasi  yang  efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan  yang  kuat  dari pemerintah pusat, dengan keluasaan berprakarsa dan      berkreasi dari pemerintah daerah.
Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan  kontrol  masyarakat  kepada  pemerintah  menjadi  lebih  kuat  dan  nyata.  Desentralisasi  dan otonomi  daerah  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat menjadi  lebih  baik  dan masyarakat  menjadi  lebih  berperan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan bersama.  Desentralisasi  kewenangan  tersebut  akan  berakhir  dengan  semakin  meningkatnya peranserta masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari provider menjadi fasilitator.
Dalam  perspektif  negara  kesatuan,  otonomi  daerah  dipandang  sebagai  instrumen  untuk mencapai  tujuan  bernegara  dalam  “nation  unity”  yang  demokratis.  Sebagai  instrumen  untuk mencapai  salah  satu  tujuan  negara  kebijakan  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  mewujudkan pemberian pelayan publik yang lebih baik dan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih  demokratis  serta  memperkuat  kapasitas  masyarakat  dan  meningkatkan  sensitivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan  rakyat  daerah.  Oleh  sebab  itu  pemberian  otonomi  daerah  harus  menjamin lancarnya  kebijakan  ekonomi  nasional  di  daerah  serta  mengembangkan  kebijakan  untuk mengoptimalkan  potensi  ekonomi  di  daerahnya.  Otonomi  daerah  memungkinkan  lahirnya berbagai  prakarsa  daerah  bagi  kemajuan  daerah.  Pemerintah  daerah  mampu  mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumberdaya ekonomi, memfasiltasi pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal,  memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian  berbagai  perizinan,  menyediakan  berbagai  sarana  prasarana  pelayanan  umum, menangkap peluang pasar serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam  bidang  sosial  budaya,  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  memelihara, memberdayakan,  dan  memajukan  tingkat  keadaban  masyarakat.  Implikasinya  otonomi  daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang  sama  memelihara  nilai-nilai  lokal  yang  dipandang  kondusif  terhadap  kemampuan masyarakat  merespon  dinamika  kehidupan  disekitarnya.  Nilai-nilai  lokal  yang  kondusif dilestarikan,  lembaga  milik  masyarakat  adat  yang  telah  teruji  kebenarannya  diaktualisasikan, serta  kerukunan  dan  toleransi  antara  warga  maupun  kelompok  diciptakan,  penghormatan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dipromosikan  dan  norma-norma  yang  telah  disepakati  bersama ditegakkan.
Implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  berimplikasi  pada  pembangunan  daerah. Pembangunan  daerah  diharapkan  "terwujudnya  kemandirian  daerah  dalam  pengelolaan pembangunan  secara  serasi,  profesional,  dan  berkelanjutan".  Dalam  konteks  tersebut pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka reposisi paradigma baru  pembangunan  daerah  yang  berbasis  kewilayahan,  kemitraan  pembangunan,  lingkungan hidup, serta penerapan good governmance dengan strategi sebagai berikut:
a. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah.
c. Mendorong terciptanya keselara.5an dan keserasian pembangunan daerah.
d. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan/pendayagunaan potensi daerah.
e. Mengembangkan fasilitasi penataan dan pengelolaan lingkungan hidup.
f. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi penembangan investasi dan usaha daerah.
g. Mengembangkan    SDM    aparatur  pengelola  pembangunan  daerah  yang  profesional  dalam pelayanan pembangunan di daerah.
Pembangunan  daerah  merupakan  salah  satu  tujuan  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kewilayahan dan lingkungan serta berkelanjutan.
Desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2001 adalah suatu peristiwa  yang  menimbulkan  perubahan  mendasar  pada  hubungan  pusat  dan  daerah,  sekaligus mengubah sebagian perilaku masyarakat  Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat  kekuasaan  saja,  yaitu  pemerintah  pusat  Jakarta.  Desentralisasi  bukan  merupakan  pilihan yang mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas, serta masyarakat yang sangat  heterogen,  desentralisasi  memang  seringkali  menjadi  dilema.  Apresiasi  terhadap keberagaman  menuntut  desentralisasi  yang  pada  gilirannya  melahirkan  otonomi  daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.
Selanjutnya  (Syaukani  dkk,2019)  menyatakan  bahwa  visi  otonomi  daerah  itu  dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup  interaksinya  yang  utama: Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya. Dibidang politik, karena otonomi buah dari desentralisasi dan dekonsentrasi, maka ia  harus  dipahami  sebagai  sebuah  proses  untuk  membuka  ruang    bagi    lahirnya    kepala pemerintahan  daerah  yang  dipilih  secara  demokratis,  memungkinkan  berlangsungnya penyelenggaraan  pemerintahan  yang  responsif  terhadap  kepentingan  masyarakat  luas,  dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.  Dalam  konteks  ini,  otonomi  daerah  akan  memungkinkan  lahirnya  berbagai  prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahakan proses perizinan usaha, dan    membangun    berbagai    infrastruktur  yang  menunjang  perputaran  ekonomi    didaerahnya. Dengan  demikian,  otonomi  daerah  akan  membawa  masyarakat  ke  tingkat  kesejahteraan  yang lebih  tinggi  dari  waktu  ke  waktu.  Dibidang  sosial  dan  budaya.  Otonomi  daerah  harus  dikelola sebaik  mungkin  demi  menciptakan  dan  memelihara  harmoni  sosial,  dan  pada  saat  yang  sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya dengan kearifan lokal.

## 5. PENUTUP
Diberlakukannya  kebijakan  otonomi  yang  seluas-luasnya  pada  tahun  1999  kepada pemerintah  daerah,  dalam  rangka  agar  pemerintahan  daerah  dapat  berkembang  dan  mandiri
dalam  menjalankan  dan    mengatur  pemerintahannya.  Namun  demikian  masih    sering  otonomi selalu  dikaitkan  dengan    berapa    besar    uang    yang    dapat  dimobilisasi  oleh  daerah  guna membiayai  kegiatannya.  Sebetulnya  kata  kunci  dari  otonomi  daerah  adalah  “kewenangan”, seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh daerah di dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, mengimplementasikan  nya,  dan  memobilasasi    dukungan    sumber    daya  untuk  kepentingan pelaksanaannya.  Dengan  kewenangan,  maka  daerah  akan  menjadi  kreatif  untuk  menciptakan kelebihan  dan  insentif  kegiatan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah.  Dengan  diberikannya otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah,  hal  ini  memberikan  peluang  kepada  pemerintah daerah  untuk  dapat  memanfaatkan  dan  mengembangkan  potensi      sumberdaya      manusia (SDM) dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki untuk dapat dikelola secara maksimal guna kesejahteraan rakyatnya. Terselenggaranya Good government merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta negara.
Parameter pemerintahan Daerah yang baik adalah berupa pelayanan kepada masyarakat dan  pemberdayaan  warga  masyarakat  dalam  setiap  pembangunan.  Agar  pemerintahan  daerah yang baik  dapat  menjadi kenyataan dan berjalan  sebagai  mana mestinya  diperlukan komitmen dan keterlibatan pihak pemerintah  daerah  dan  masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, maka di dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah  diperlukan kepemimpinan kepala daerah yang memiliki kemampuan, kreatif, responsif, jujur, amanah, demokratis, dan taat azas serta memiliki wawasan  kepemimpinan  yang  berkarakter  kearifan  lokal.  Dengan  demikian,  maka  roda pemerintahan  daerah  yang  dijalankan  dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luanya  mampu menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel. Oleh karenanya dalam mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  baik,  diperlukan  adanya  pengawasan  internal (Inspektorat)  yang  independen.  Diperlukan  pula  kiprah  pengawasan  fungsional  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat yang baik dan transparan, serta pengawasan eksternal oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  yang  akuntabel.  Dengan  demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dalam kerangka otonomi daerah dapat segera terwujud.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku
Bagir  Manan,  2001, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah ,  Pusat  Studi  Hukum  UII, Yogyakarta.
Henry Muddick, 1966, Democracy, Decentralzation an Development, Reprinted London,  Asia Publishing House , hlm 23.  Diterjemahkan  bebas  dengan  judul, Desentralisasi  dalam Praktek , 2004,  Yogyakarta: Pustaka Kendi, Cetakan I.
J.    Kaloh,    2009, Kepemimpinan  Kepala  Daerah,    Pola  Kegiatan,  Kekuasaan,  dan  Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Jakarta: Sinar Grafika. Kacung  Marijan,  2006, Demokratisasi  di  Daerah:  Pelajaran  dari  Pilkada  Secara  Langsung , diterbitkan  bersama  Pustaka  Eureka  dan  Studi  Demokrasi  dan  HAM  (PusDeHAM), Surabaya.
M.      Laica      Marzuki,      2006, Berjalan-  jalan  di  Ranah  Hukum ,  Buku  Kesatu,  Edisi  Revisi Cetakan Kedua, Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. RDH. Koesoemahatmadja, 1979, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Binacipta,  Bandung.  Dikutip  oleh  M.  Laica  Marzuki  dalam  Berjalan-jalan  di  Ranah Hukum,    Buku    Kesatu,    Edisi  Revisi    Ccetakan    Kedua,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Sarundajang, 2002, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Syaukani H, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan , Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

## Jurnal
Habibi,  Muhammad  Mujtaba  (2015).  Analisis  Pelaksanaan  Desentralisasi  Dalam  Otonomi Daerah  Kota/Kabupaten.  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan,  Vol.28, (No.2), pp. 117-124.
Nadir,  Sakinah  (2013).  Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi  Desa:  Menuju  Pemberdayaan Masyarakat Desa, Vol.1, (No.1), pp. 1-21.