## KEPASTIAN HUKUM DALAM PELELANGAN OBJEK HAK TANGGUNGAN SECARA ONLINE
Legal Certainty in the Object of Liability Rights Auction Online
Begiyama Fahmi Zaki PT. BPR Eka Bumi Putra email: begiyama@gmail.com

## Abstract
an auction object the formal use of mortgage online in KPKNL arranged in Article  54  paragraph  (3)  Minister  of  Finance  Regulation  Number 106/PMK.06/2013  that  the  supply  of  indirect  in  writing  can  be  done  via email  or  the  internet.  The  auction  the  object  a  mortgage  via  email  done through the application of auction email (ALE), both in terms of registration prospective  bidders  and  documents  should  be  equipped  with  the determination of the winning bidder performed on these applications. Legal certainty in this case that is at the time of the registration process bidders up to  set  the  winning  bidder  through  ALE.  This  strengthens  with  the  Law Number 11 of 2008 on information and electronic transaction, where Article 5  paragraph  (1)  described  that information electronically  and/or  document electronic and/or result print is a legal evidence legitimate. The principle of legal certainty of the opinion that an auction had been conducted by KPKNL for  the  legal  protection  to  parties  concerned  to  an  auction.  This  is  in accordance  with  rights  legislation  are  explained  that  when  debtors  injured promise, the holder the mortgage over its own power has the right to sell by auction common. Implementing auction made treatise auction by officials an auction is a certificate authentic in accordance with Article 1867 and 1868 the  book  the  Act  of  Civil  Law.  Treatise  auction  used  the  seller/the  owner goods,  buyers  and  officials  auction  to  maintain  and  carry  out  their  rights and duties and have the power of perfect in accordance with Article 1 the 32 Minister of Finance Regulation Number 106/PMK.06/2013.
Key words: Legal Certainty, The Protection of the Law, Auction, Mortgage Object, Online
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Penggunaan  resmi  obyek  lelang  hipotek  secara  online  di  KPKNL  diatur dalam  Pasal  54  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 106/PMK.06/2013  yang  pasokan  tidak  langsung  secara  tertulis  dapat dilakukan  melalui  email  atau  internet.  Lelang  objek  hipotek  melalui  email dilakukan melalui penerapan email lelang (ALE), baik dari segi pendaftaran calon  peserta  lelang  dan  dokumen  harus  dilengkapi  untuk  penentuan pemenang lelang dilakukan pada aplikasi ini. Kepastian hukum dalam hal ini yaitu pada saat bidder proses pendaftaran hingga mengatur pemenang tender melalui  ALE.  Ini  telah  memperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana Pasal 5 ayat (1)  dijelaskan  informasi  yang  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik dan/atau hasil cetak adalah bukti hukum yang sah. Prinsip kepastian hukum berpendapat bahwa lelang telah dilakukan oleh KPKNL untuk perlindungan hukum  kepada  pihak  yang  berkepentingan  untuk  lelang.  Hal  ini  sesuai dengan  undang-undang  hak  dijelaskan  bahwa  ketika  debitur  cedera  janji, pemegang hipotek atas kekuatan sendiri memiliki hak untuk menjual melalui lelang  umum.  Menerapkan  lelang  dibuat  risalah  lelang  oleh  pejabat  lelang adalah sertifikat otentik sesuai dengan Pasal 1867 dan 1868 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Risalah  lelang  digunakan  penjual/pemilik  barang, pembeli  dan  pejabat  lelang  untuk  mempertahankan  dan  melaksanakan  hak dan kewajiban mereka dan memiliki kekuatan yang sempurna sesuai dengan Pasal 1 Menteri 32 Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013.
Kata  Kunci: Kepastian  Hukum,  Perlindungan  Hukum,  Lelang,  Objek Hipotek, Online

## A. Pendahuluan
Lelang  adalah  suatu  penjualan  barang  di  muka  umum  dengan  cara penawaran   secara    lisan   dan    naik-naik    untuk    memperoleh    harga    yang semakin  meningkat    atau    dengan    penawaran    harga    yang    semakin menurun  dan/atau  dengan penawaran  harga  secara  tertutup  dan  tertulis yang didahului  dengan  usaha mengumpulkan  para  calon  peminat/pembeli lelang  yang  dipimpin  oleh  pejabat lelang. 1 Lelang yang dimaksud dalam hal  ini  ialah  sebagai  salah  satu  alternatif  menjual  barang.  Hal  ini  sangatlah berbeda  dengan  lelang  pengadaan  barang  atau  jasa  dalam  rangka pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  antara Pemerintah dengan Badan Hukum yang menawarkan barang atau jasa.
1 Pasal 1 Vendu Reglement, sebagaimana tertulis dalam Sutarjo. (1995). “Pelelangan Dalam Rangka  Eksekusi  Oleh  Pengadilan  Negeri  dan  PUPN,  Serta  Aspek-Aspek  Hukum  yang Timbul Dalam Praktek”, Makalah Penyuluhan Lelang , Medan, p. 22.
Pelelangan  objek  Hak  Tanggungan  erat  kaitannya  dengan  wanprestasi  dari debitur  terhadap  kreditur.  Wanprestasi  yang  dimaksud  yaitu  di  dalam perjanjian kredit yang diikuti dengan Hak Tanggungan, debitur sudah tidak mampu  lagi  atau  tidak  adanya  itikad  baik  untuk  membayar  kewajibannya kepada kreditur, sehingga barang jaminan yang di bebankan hak tanggungan dijual kepada pihak lain untuk melunasi kewajiban debitur terhadap kreditur (biasanya  dengan  proses  lelang  jaminan).  Pada  dasarnya  ada  banyak  sebab terkait peralihan hak atas tanah beberapa diantaranya yaitu:
1. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat; dan
2. Peralihan  hak  atas  tanah  karena  pemindahan  hak,  salah  satu  bentuk pemindahan  haknya  bisa  melalui  proses  jual  beli,  karena  perbuatan hukum  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  sengaja  dialihkan kepada pihak lain. 2 Pelelangan objek Hak Tanggungan  merupakan salah satu cara perolehan hak atas tanah tersebut.
Peralihan  hak  atas  tanah  melalui  lelang  dilakukan  dalam  rangka pelunasan  hutang  yang  dijamin  dengan  Hak  Tanggungan.  Pasal  1  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut benda-benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Kreditor-kreditor tertentu yang dimaksud dalam hal ini yaitu kreditur yang  memiliki  peringkat  pertama  yang  lebih  dahulu  diutamakan  untuk melakukan  penjualan  jaminan  dan  pelunasan  piutangnya.  Barulah  kreditur- kreditur  lain  sesuai  peringkatnya,  yang  dapat  meminta  haknya.  Pasal  5 Undang-Undang  Hak  Tanggungan  menjelaskan  bahwa  apabila  suatu  objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu  hak tanggungan, peringkat masing-masing  hak  tanggungan  ditentukan  tanggal  pendaftarannya  pada Kantor Pertanahan.
Pemberian hak tanggungan hanya dimungkinkan apabila dibuat dalam bentuk  perjanjian.  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPdt.) menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian yakni:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.
2 Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia , Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Edisi Revisi . Jakarta: Djambatan, p. 317-318.
Dengan  demikian,  eksekusi  atau  penjualan  hak  atas  tanah  yang dibebani  dengan  sertifikat  Hak  Tanggungan  dapat  dilaksanakan  melalui  2 cara:
1. Lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  hak  tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
2. Lelang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 ayat (2)
Rumusan  Pasal  14  ayat  (2)  UUHT  secara  jelas  menyatakan  bahwa sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana  halnya  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Ada  beberapa  cara  dalam  melakukan  pengajuan  penawaran  secara lelang  melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL), yang mana telah diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  93/PMK.06/2010  sebagaimana  telah  diubah  PMK  Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa penawaran lelang langsung dan/atau penawaran lelang tidak langsung dilakukan dengan cara:
1. Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
2. Tertulis; atau
3. Tertulis  dilanjutkan  dengan  lisan,  dalam  hal  penawaran  tertinggi  belum mencapai Nilai Limit.
Terdapat  dua  jenis  penawaran  lelang  yakni  langsung  dan  tidak langsung.  Untuk  penawaran  lelang  langsung,  peserta  lelang  yang  sah  atau kuasanya  pada  saat  pelaksanaan  lelang  harus  hadir  di  tempat  pelaksanaan lelang. Dengan kata lain penawaran secara langsung adalah jenis penawaran yang  konvensional  atau  umum,  sebelum  adanya  aturan  penawaran  secara tidak  langsung.  Dengan  demikian,  asas  kepastian  hukum  antara  para  pihak penjual,  pembeli,  pemilik  obyek  tanah  sebelumnya,  serta  pihak  lain  yang berkepentingan  didalamnya  sangatlah  terlihat  secara  langsung  sampai penetapan pemenang lelang.
Kepastian  hukum  sebagai  asas  yang  mementingkan  kepatutan  dan keadilan,  sangatlah  erat  kaitannya  dengan  asas  lain  dalam  penjualan  lelang yakni: 3
1. Terbuka / transparan. Pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman dan lelang dilaksanakan di depan umum.
3 Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  (1995). Lelang  Barang-Barang  Milik  Badan Usaha Milik Negara/Daerah . Bandung: Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kantor Wilayah IV Kantor Lelang Negara, p. 1.
2. Kompetitif.  Penawaran  lelang  bersifat  kompetitif,  dimana  para  peserta lelang  menawar  dengan  harga  yang  bersaing  tanpa  diberi  prioritas  pada para pihak manapun dalam pelaksanaan pembelian obyek lelang tersebut.
3. Harga  optimal/wajar.  Pembeli  ditunjuk  berdasarkan  peserta  lelang  yang melakukan  penawaran  harga  tertinggi  dan  telah  mencapai  harga  atau melebihi  harga  limit,  sehingga  ditemukan  suatu  harga  barang  yang optimal atau wajar sesuai dengan harga secara umum.
Selanjutnya,  dalam  penawaran  lelang  tidak  langsung,  peserta  lelang yang sah atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang tidak diharuskan hadir di  tempat  pelaksanaan  lelang  dan  penawarannya  dilakukan  dengan menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Ukuran  sah  atau tidaknya  peserta  lelang  untuk  mengikuti  proses  lelang  adalah  telah terpenuhinya  syarat-syarat  proses  lelang  online  sesuai  PMK  No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada Pasal 54 ayat (3)  dijelaskan  bahwa  Penawaran  lelang  secara  tertulis  tanpa  kehadiran Peserta Lelang dilakukan:
a. melalui surat elektronik ( email ) ; b. melalui surat tromol pos; atau
c. melalui internet.
Hal  tersebut  dikuatkan  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 1 angka 4  UU  ITE  menjelaskan  bahwa  dokumen  elektronik  adalah  setiap  informasi elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan dalam  bentuk  analog,  digital,  elektomagnetik,  optikal  atau  sejenisnya,  yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang yang  mampu  memahaminya.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  definisi dan mekanisme penawaran lelang telah mendapat perluasan khususnya dari sudut media yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang. Lelang bukan lagi  hanya  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum  secara  langsung, melainkan juga secara tidak langsung melalui media elektronik salah satunya yaitu internet , dan dokumen elektronik tersebut sah menurut hukum terhadap proses  pelelangan online sesuai  Pasal  54  ayat  (3)  PMK  No. 106/PMK.06/2013 tersebut di atas, bahkan yang telah tercetak sekalipun.
Adanya  sistem  pelelangan  secara  online  bukan  berarti  menjadi jaminan  kepastian  hukum  maupun  asas  yang  berkaitan  di  dalamnya  seperti transparansi, kompetitif maupun harga optimal akan terpenuhi. Dengan kata lain pelelangan secara online dapat menjadi terobosan dari sistem pelelangan secara konvensional, atau sebaliknya, bisa menjadi peluang bagi pihak yang tidak  bertanggung  jawab  untuk  mengambil  keuntungan  di  dalamnya,
termasuk  penyelenggara  pelelangan  secara  online.  Hal  ini  berkaitan  erat dengan  akibat  hukum  yang  timbul  dari  pelaksanaan  pelelangan  hak tanggungan,  sehingga  perlu  terlihat  lebih  jelas  dimana  letak  perlindungan hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terkait  seperti  penjual/kreditor,  debitor, pembeli dan pejabat lelang dalam proses pelaksanaan lelang hak tanggungan secara online .
Bertolak  dari  latar  belakang  di  atas,  dapat  dirumuskan  pokok permasalahan  yaitu:  Bagaimanakah  kepastian  hukum  pelelangan  objek  hak tanggungan  secara online?, dan bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi pihak yang terkait dengan pelelangan objek hak tanggungan secara online? Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  hukum  secara  normatif  dan  empiris.  Pendekatan  normatif dilakukan  dengan  mempelajari,  melihat  dan  menelaah  mengenai  beberapa hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi, pandangan,  doktrin-doktrin  hukum,  peraturan  hukum  dan  sistem  hukum yang  berkenaan  dengan  permasalahan  penelitian  ini.  Pendekatan  empiris berupa  penerapan  (implementasi)  pada  peristiwa  hukum  guna  mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## B. Pembahasan

## 1. Kepastian  Hukum  Dalam  Pelelangan  Objek  Hak  Tanggungan Secara Online
Pelelangan terhadap  objek Hak Tanggungan  merupakan hal yang sah karena  sebagai  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Pertimbangan tersebut karena dalam pelelangan  diperlukan  lembaga  hak  jaminan  yang  kuat  dan  mampu memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Pelaksanaan  eksekusi  objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  atas alasan  cidera  janji  tidak  digantungkan  pada  jatuh  tempo  perjanjian  kredit  . Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tidak  menjelaskan  faktor cidera  janji,  hanya  menegaskan  cidera  janji  menjadi  dasar  bagi  pemegang hak  tanggungan  untuk  melaksanakan  haknya  menjual  obyek  hak tanggungan.  Hal  itu  diulangi  kembali  dalam  penjelasan  pasal  tersebut  yang mengatakan  apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  hak  tanggungan  berhak menjual  obyek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri,  jika  dalam  Akta Pemberian Hak Tanggungan dicantumkan klausul demikian.  Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sertifikat  Hak  Tanggungan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dan berlaku sebagai pengganti Groose Acte Hypotheek sepanjang mengenai ha katas tanah. 4
Eksekusi  objek  hak  tanggungan  atas  alasan  cidera  janji  dapat dilaksanakan,  meskipun  perjanjian  kredit  belum  jatuh  tempo.  Pasal  6  dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberi hak menjual objek hak  tanggungan  atas  alasan  cidera  janji.  Apabila  debitor  cidera  janji, pemegang  hak  tanggungan  (kreditor)  berhak  untuk  menjual  obyek  hak tanggungan, baik berdasarkan Pasal 224 HIR  maupun atas dasar kekuasaan sendiri. Makna menjual objek hak tanggungan atas alasan cidera janji sama artinya  dengan  melakukan  eksekusi  terhadap  objek  hak  tanggungan.  Selain ketentuan  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996, sesuai Pasal 1267 KUHPerdata juga memberi hak opsi kepada kreditur untuk mengambil tindakan apabila debitur wanprestasi, tanpa mempersoalkan  apakah  perjanjian  telah  jatuh  tempo  atau  tidak,  dengan ketentuan  meminta  atau  menuntut  kepada  pengadilan  untuk  memaksa debitur memenuhi perjanjian, jika hal itu masih bisa dilakukan oleh debitur, atau  menuntut  pembatalan  perjanjian  disertai  dengan  penggantian  biaya kerugian dan bunga.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  106/PMK.06/2013  Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  pada  Pasal  1  angka  1  menjelaskan  bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga  secara tertulis  dan/  atau lisan  yang  semakin  meningkat  atau  menurun untuk  mencapai  harga  tertinggi,  yang  didahului  dengan  Pengumuman Lelang.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  penawaran  harga  secara  lisan  oleh peserta  lelang  dihadapan  penjual  dan  pejabat  lelang  KPKNL,  berlaku  jika lelang  tersebut  dilakukan  secara konvensional .  Untuk  sistem  penawaran harga  secara  tertulis,  dapat  dilaksanakan  dengan  dua  cara  yaitu  secara konvensional dan online ,  penawar  lelang  secara konvensional dapat melaksanakannya  dengan  menawar  melalui  media  yang  disediakan  secara tertulis  dengan  penawaran  di  atas  nilai limit 5 dan  di  atas  harga  penawar lainnya  (jika  peserta  lelang  lebih  dari  satu  orang).  Untuk  penawaran  secara online dilakukan melalui Aplikasi Lelang Email (ALE).
Adanya  penawaran  lelang  secara  online  dilatarbelakangi  bahwa pembangunan nasional haruslah dilakukan dengan proses yang berkelanjutan yang  harus  senantiasa  tanggap  terhadap  berbagai  dinamika  yang  terjadi  di
4 Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika, p. 118.
5 Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 106/PMK.06/2013,  Nilai  Limit  adalah  harga  minimal  barang  yang  akan  dilelang  dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik barang.
masyarakat.  Globalisasi  informasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan  mengenai  pengelolaan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di tingkat  nasional  sehingga  pembangunan  Teknologi  Informasi  dapat dilakukan  secara  optimal,  merata,  dan  menyebar  ke  seluruh  lapisan masyarakat  guna  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Untuk  itu  pemerintah perlu  mendukung  pengembangan  Teknologi  Informasi  melalui  infrastruktur hukum  dan  pengaturannya  sehingga  pemanfaatan  Teknologi  Informasi dilakukan  secara  aman  dan  dapat  berperan  penting  dalam  pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Asumsi dasar modernisasi seperti yang dimaksud di atas bahwa: 6
a. Bertolak  dari  dua  kutub  dikotomis  yaitu  antara    masyarakat    modern (masyarakat  negara-negara    maju)    dan    masyarakat    tradisional (masyarakat  negara-negara  berkembang);
b. Peranan    negara-negara    maju    sangat    dominan    dan  dianggap    positif, yaitu  dengan  menularkan  nilai-nilai  modern  disamping  memberikan bantuan  modal    dan    teknologi.    Tekanan    kegagalan    pembangunan bukan  disebabkan  oleh  faktor-faktor eksternal melainkan internal; dan
c. Resep  pembangunan  yang  ditawarkan  bisa  berlaku  untuk  siapa,  kapan dan dimana saja.
Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
106/PMK.06/2013  menjelaskan  bahwa  penawaran  lelang  secara  tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:
a. Melalui surat elektronik ( email); b. Melalui surat tromol pos; atau
c. Melalui internet.
Penawaran  lelang  objek  Hak  Tanggungan  melalui  surat  elektronik ( email) hanya  dapat  diajukan  satu  kali.  Dalam  hal  terdapat  Peserta  Lelang yang mengajukan penawaran melaui surat elektronik ( email ) lebih dari satu kali  untuk  setiap  objek  lelang  dengan  nilai  penawaran  sebelumnya,  maka nilai  penawaran  yang  lebih  tinggi  dianggap  sah  dan  mengikat.  Penawaran Lelang melalui surat elektronik ( email ) dibuka pada saat pelaksanaan lelang, oleh  Pejabat  Lelang  bersama  dengan  Penjual  dan  2  (dua)  orang  saksi, masing-masing 1 (satu) orang dari KPKNL/ Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan  1  (satu)  orang  dari  Penjual.  Pada  Pasal  60  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  106/PMK.06/2013  dijelaskan  bahwa  penawaran  yang telah  disampaikan  oleh  Peserta  Lelang  kepada  Pejabat  Lelang  tidak  dapat diubah  atau  dibatalkan  oleh  Peserta  Lelang.  Dalam  hal  terdapat  Peserta Lelang  yang  mengajukan  penawaran  tertinggi  yang  sama  melalui  surat
6 Budiman,  Arif.  (1984). Sosiologi  Pembangunan  dan  Keterbelakangan  Sosiologi. Jakarta: Pustaka Pulsar.
elektronik  ( email ),  Pejabat  Lelang  mengesahkan  Peserta  Lelang  yang penawarannya diterima lebih dahulu sebagai Pembeli. Hal tersebut disahkan dari  dikirimnya  surat  elektronik  sebagai  pemenang  lelang  ke  email  peserta tersebut.
Pengesahan penawaran oleh pejabat lelang tersebut, adalah sah, hal itu dikuatkan  dengan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  di  dalamnya  menjelaskan  bahwa Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, diterima,  atau disimpan  dalam    bentuk    analog,    digital,    elektromagnetik,    optikal,    atau sejenisnya,  yang    dapat    dilihat,    ditampilkan,    dan/atau    didengar    melalui Komputer    atau    Sistem    Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Terlihat bahwa pelelangan objek Hak Tanggungan secara online yaitu salah satunya melalui email , merupakan bagian dari dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Pada  dasarnya  sistem  elektronik  adalah  serangkaian    perangkat    dan prosedur    elektronik    yang    berfungsi  mempersiapkan,    mengumpulkan, mengolah,    menganalisis,    menyimpan,    menampilkan,  mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Mempersiapkan, mengumpulkan,    mengolah,    menganalisis,    menyimpan,    menampilkan, mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik, sehingga  penyelenggaraan  sistem  elektronik  dapat  dilakukan  oleh penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau  masyarakat.  Salah satunya yang dilakukan oleh KPKNL Bandar Lampung.
Apabila penawar tertinggi atau yang disebut sebagai pemenang lelang wanprestasi,  karena  tidak  membayar  sisa  uang  dari  harga  barang  yang dilelang,  maka  KPKNL  akan  mengambil  uang  jaminan  yang  sebelumnya telah  disetorkan,  dan  dimasukkan  ke  kas  negara,  serta  berhak  untuk memasukkan  orang  tersebut  ke  daftar  hitam  lelang.  Pembeli  yang  sudah masuk  daftar  hitam  tersebut  tidak  dapat  lagi  menjadi  peserta  lelang  dalam waktu  tertentu.  Mengingat  objek  lelang  tidak  jadi  terjual,  penjual  barang lelang/  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  dapat  melakukan  lelang  ulang. Lelang  ulang  merupakan  pelaksanaan  lelang  yang  dilakukan  untuk mengulang  lelang  yang  tidak  ada  peminat,  lelang  yang  ditahan  atau  lelang yang Pembelinya wanprestasi.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  38  PMK  No.  106/PMK.06/2013, pelaksanaan  Lelang  Ulang,  termasuk  di  dalamnya  lelang  melalui email, dapat  dilakukan  serta  nilai  limit  dapat  diubah  oleh  Penjual  (pemegang  Hak Tanggungan) dengan ketentuan:
a. Menunjukkan hasil penilaian yang  masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai; atau
b. Menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada  lelang  sebelumnya  didasarkan  pada  penaksiran  oleh  penaksir/  tim penaksir.
Menurut Harun Al-Rashid pada hakekatnya jual beli merupakan salah satu  cara  pengalihan  hak  atas  tanah  kepada  pihak  pembeli  tanah  dari  pihak penjual  tanah. 7 Melalui  penjualan  secara  lelang,  pembeli  akan  terjamin kepastian  hukumnya  terhadap  obyek  tanah  yang  dilelang,  dengan  bukti terbitnya  risalah  lelang  yang  merupakan  akta  otentik  dari  pembelian  suatu barang  melalui  proses  lelang.  Sehingga  hak  atas  tanah  yang  dilelang  akan jatuh  kepada  pemenang  lelang  meskipun  belum  secara  sempurna,  karena harus  didaftarkan  ke  kantor  pertanahan  setempat  guna  memperoleh legitimasi  yang  sempurna.Lelang  yang  merupakan  salah  satu  cara pemindahan hak  atas tanah  hanya  dapat  didaftarkan jika  dibuktikan  dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang.
Menurut  ketentuan  Pasal  36  ayat  (1)  dan  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997 menjelaskan  bahwa  risalah  lelang  merupakan  bukti  adanya  peralihan  hak secara langsung terjadinya suatu perubahan data yuridis terhadap tanah yang dijual  melalui  lelang  umum  tersebut,  sehingga  pemeliharaan  pendaftaran tanah  dilakukan  apabila  terjadi  perubahan  pada  data  fisik  dan  data  yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dan secara otomatis pemegang hak  yang  bersangkutan  wajib  mendaftarkan  perubahan  kepada  Kantor Pertanahan  setempat  dimana  tanah  tersebut  berada.  Sehingga  dari pendaftaran  hak  atas  tanah  tersebut  akan  diterbitkan sertifikat  sebagai  surat tanda  bukti  hak,  dan  diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang bersangkutan.
Hal  tersebut  sebagaimana  diatur  didalam  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  bahwa  Risalah  Lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang dapat dijadikan dasar untuk balik nama/pendaftaran tanah tersebut.
Pengaturan  risalah  lelang  terdapat  dalam  Pasal  35 Vendu  Reglement atau  disebut  Peraturan  Lelang.  Risalah  lelang  adalah  sama  artinya  dengan “berita  acara’  Lelang,  yang  merupakan  landasan  otentik  penjualan  lelang, tanpa  risalah  lelang.  Tanpa  lelang  yang  dilakukan  dianggap  tidak  sah. Risalah lelang mencatat segala peristiwa yang terjadi pada penjualan lelang. Sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  32  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  106/PMK.06/2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Lelang,  Risalah  Lelang  merupakan  berita  acara  pelaksanaan  lelang  yang
7 Al-Rashid, Harun. (1997). Sekilas Jual Beli Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 50.
dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  yang  merupakan  akta  otentik  dan  mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pihak  Yang  Terkait  Dengan  Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online
a. Perlindungan Hukum Terhadap Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online Bagi Penjual/Kreditor
Berlakunya  UUHT,  ketentuan  mengenai Credietverband dalam  S. 1908-542 jo . S. 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek dalam Buku II KUHPdt. Sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  tidak  berlaku  lagi. Atas  dasar  kenyataan  tersebut,  ditetapkanlah  undang-undang  mengenai lembaga  hak  jaminan  atas  tanah  yang  dalam  hal  ini  memberikan perlindungan  hukum  bagi  penjual/pihak  kreditor.  Lembaga  hak  jaminan yang oleh UUPA diber nama hak tanggungan ini memiliki beberapa ciri-ciri yang kuat.
Pertama,  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  atau  mendahulu kepada  pemegangnya.  Pasal  6  UUHT  menyatakan  bahwa  “apabila  debitor cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk menjual  objek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Hal  ini  menjelaskan  bahwa  kreditor  sebagai  penjual  objek  hak  tanggungan mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  pasal  tersebut,  dikarenakan  pasal tersebut  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  keputusan pengadilan,  dengan  syarat  debitor/  pemberi  hak  tanggungan  cidera  janji. Dengan demikian, hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri  adalah  perwujudan  kedudukan  yang  diutamakan  yang  dipunyai pemegang  hak  tanggungan  atau  pemegang  hak  tanggungan  peringkat pertama  dalam  hal  terdapat  lebih  dari  satu  pemegang  hak  tanggungan.  Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual  objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  misalanya  saja dengan  prosedur  secara  online,  tanpa  memerlukan  persetujuan  lagi  dari pemberi  hak  tanggungan  dan  selanjutnya  mengambil  pelunasan  piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan didahulukan dibandingkan kreditor-kreditor lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan, namun apabila dari hasil penjualan objek hak tanggungan  melalui pelelangan tidak menutupi kewajiban debitor, maka debitor masih memiliki kewajiban kepada kreditor.
Kedua,  selalu  mengikuti  objek  yang  dijaminkan.  Maksudnya  adalah dalam  tangan  siapapun  objek  itu  berada,  apabila  di  dalam  sertifikat  hak
tanggungan  dan  APHT  tertulis  pemegang  objek  hak  tanggungan  adalah pihak  kreditor,  maka  siapapun  yang  menempati  objek  tersebut  atau  merasa menguasai  objek  tersebut  tidak  memiliki  hak,  sampai  lunasnya  kewajiban dari debitor/ pemberi hak tanggungan. Ketiga, memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Hal ini menjelaskan bahwa hak tanggungan dapat mengikat pihak ketiga  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Keempat,  mudah  dan  pasti  pelaksanaan  eksekusinya.  Pelaksanaan eksekusi  objek  hak  tanggungan  hanya  berdasar  kepada  wanprestasinya seorang  debitor  kepada  kreditor  sesuai  dengan  perjanjian  kredit  yang  telah disepakati kedua belah pihak. Selama telah diberikan peringatan 1, 2, dan 3 dari  pihak  kreditor,  meskipun  tunggakan  dari  pihak  debitor  sangatlah  kecil, pihak  kreditor  mendapat  perlindungan  dari  UUHT  untuk  mendaftarkan permohonan  pelelangan  objek  hak  tanggungan  ke  KPKNL.  Apabila  telah ditetapkannya  jadwal  pelaksanaan  lelang  dari  KPKNL,  maka  pelelangan tersebut hanya dapat dibatalkan oleh pihak debitor/ pemberi hak tanggungan dengan menunjukkan bukti pelunasan kewajiban secara keseluruhan kepada KPKNL 5 hari sebelum pelaksanaan lelang dilakukan.

## b. Perlindungan Hukum Terhadap Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online Bagi Debitor
Pasal  20  ayat  (2)  UUHT,  menyatakan  bahwa  “atas  kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan diperoleh harga  tertinggi  yang  menguntungkan  semua  pihak”.  Terlihat  bahwa  wujud perlindungan kepentingan para pihak, sekalipun yang paling berkepentingan tentunya  adalah  pemberi  hak  tanggungan.  Apabila  penilaian  jaminan,  yang dulu dilakukan kreditor, diperkirakan sangat tipis dengan taksiran harga jual sekarang,  dan  taksiran  harga  jual  dekat  atau  lebih  kecil  dengan  kredit kreditor,  maka  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  berkepentingan  sekali atas  penjualan  jaminan  dengan  harga  yang  tinggi,  dengan  pengharapan seluruh tagihannya akan tertutup. Sudah tentu pemberi hak tanggungan juga mengharapkan  harga  yang  tinggi,  sebab  sisa  penjualan  sesudah  diambil kreditor  adalah  haknya.  Apabila  dalam  proses  pelaksanaan  pelelangan  dari proses pemberian surat peringatan sampai penetapan pemenang lelang pihak debitor  merasa  dirugikan  karena  tidak  sesuai  prosedur,  yang  bersangkutan berhak melakukan upaya hukum yaitu melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri.

## c. Perlindungan Hukum  terhadap Pelelangan Objek Hak  Tanggungan Secara Online bagi Pemenang Lelang
Hak  tanggungan  merupakan  perlindungan  hukum  bagi  kreditor apabila  debitor  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  untuk  melunasi hutangnya kepada kreditor. Pelunasan hutang kreditor dilakukan dengan cara penjualan  objek  jaminan  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum. Permasalahan  dalam  pelelangan  terjadi  ketika  pemenang  lelang  tidak  dapat menguasai  objek  lelang  yang  dibelinya  dikarenakan  susahnya  pengosongan dan  adanya  gugatan  dari  pihak  debitor  ataupun  pihak  ketiga.  Perlindungan hukum  harus  diberikan  terhadap  pemenang  lelang  yang  berarti  adanya kepastian  hukum  hak  pemenang  lelang  atas  objek  yang  dibelinya  melalui lelang. Proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak objek lelang dari penjual kepada pemenang lelang.
Terhadap permasalahan pertama untuk sulitnya melakukan pengosongan,  pemenang  lelang  pada  dasarnya  sudah  sepenuhnya  memiliki hak  terhadap  objek  tersebut.  Pemenang  lelang  dapat  membuat  permohonan kepada  pengadilan  untuk  mengeksekusi  atau  mengosongkan  jaminan tersebut  dari  debitor  atau  pihak  ketiga  dengan  menunjukkan  risalah  lelang yang dalam hal ini memiliki kekuatan sama dengan putusan pengadilan. Hal tersebut  dikarenakan  risalah  lelang  merupakan  berita  acara  pelaksanaan lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  yang  merupakan  akta  otentik  dan mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Selain  sebagai  dasar permohonan  eksekusi  ke  pengadilan,  risalah  lelang  juga  dapat  digunakan sebagai dasar balik nama ke BPN tanpa  harus meminta persetujuan terlebih dahulu  kepada  debitor  ataupun  pemilik  sertifikat  objek  hak  tanggungan sebelumnya, karena risalah lelang sama halnya dengan akta jual beli.
Apabila  terjadi  permasalahan  kedua,  yaitu  tidak  sah  atau  batalnya lelang  dikarenakan  putusan  pengadilan  yang  timbul  karena  adanya  gugatan dari  debitor  atau  pihak  ketiga,  meskipun  pada  praktiknya  hal  semacam  ini jarang  terjadi,  namun  akan  ada  akibat  hukum  terhadap  pembeli  atau pemenang  lelang.  Akibat  hukum  terhadap  pembeli  lelang  dapat  dilihat  dari segi barang objek lelang dan dari segi hasil lelang yang telah disetorkannya seharga  yang  telah  diputuskan,  baik  pembayaran  harga  nilai  jaminan, BPHTB, dan bea lelang. Jika putusan menyatakan lelang batal dan tidak sah, maka  hak  pembeli  lelang  atas  objek  lelang  akan  menjadi  berakhir.  Hal  ini berlaku  sejak  jual  beli  lelang  baru  pada  tahap  setelah  penunjukan  pembeli lelang  sebagai  pemenang,  maupun  setelah  barang  objek  lelang  telah dilakukan,  penyerahan  baik  penyerahan  nyata  atau  fisik  melalui pengosongan  maupun  penyerahan  yuridis  melalui  balik  nama  di  kantor pertanahan.  Sedangkan  dari  hasil  lelangnya  maka  akan  dikembalikan  oleh pihak yang menjadi kuasa undang-undang mewakili pemilik barang sebagai
penjual,  diantaranya  bank  kreditor  atau  termohon  eksekusi  atau  pemegang hak tanggungan.

## d. Perlindungan Hukum  terhadap Pelelangan Objek Hak  Tanggungan Secara Online  bagi KPKNL/ Pejabat Lelang dan Kaitannya dengan
BPN
Pejabat  lelang  adalah  orang  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  diberi  wewenang  khusus  untuk  melaksanakan  penjualan  barang secara  lelang.  KPKNL  sebagai  pihak  penyelenggara  pelelangan  objek  hak tanggungan secara online yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat lelang di dalam pelaksanaan pelelangan memang pada dasarnya akan dilindungi oleh undang-undang  selama  prosedur  yang  dijalankan  menurut  ketentuan  yang berlaku.  Misalnya  saja  di  dalam  risalah  lelang,  akan  ada  lembar  yang menyatakan  bahwa  sebelum  pelelangan  objek  Hak  Tanggungan  secara online  melalui  ALE  dimulai  pada  alamat http://www.lelangdjkn.kemen keu.go.id akan  ada  hal  yang  ditekankan  yang  salah  satunya  menyatakan bahwa  Pejabat  Lelang/KPKNL  tidak  menanggung  atas  kebenaran keterangan-keterangan  tentang  keadaan  sesungguhnya  dan  keadaan  hukum atas  barang  yang  dilelang  tersebut,  seperti  luasnya,  batas-batasnya, perjanjian  sewa  menyewa  dan  semuanya  menjadi  resiko  pembeli.  Serta Penawar/Pembeli telah dianggap sunguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah  ditawar  olehnya.  Apabila  terdapat  kekurangan/kerusakan  baik  yang terlihat  ataupun  yang  tidak  terlihat,  maka  Penawar/Pembeli  tidak  berhak untuk  menolah  atau  menarik  diri  kembali  setelah  pembelian  disahkan  dan melepaskan  segala  hak  untuk  meminta  kerugian  atas  sesuatu  apapun  juga. Hal  tersebut  di  atas  seakan-akan  membuat  terlihat  bahwa  KPKNL  tidak menjamin terkait jaminan berupa tanah bersih dan jelas. Perlu digaris bawahi KPKNL  sebagai  penyelenggara  lelang  hak  tanggungan  secara online tidak bisa  melaksanakan  pelelangan  tanpa  adanya  Surat  Keterangan  Pendaftaran Tanah (SKPT), dan SKPT hanya dapat diterbitkan oleh BPN. Terkait hal ini, BPN  selaku  penerbit  SKPT  hanya  dapat  menguji  keterangan  secara  formil namun  tidak  bisa  secara  materiil.  Hal  tersebutlah  yang  menjadi  dasar KPKNL tidak bertanggung jawab terkait objek hak tanggungan, dikarenakan telah ada lembaga lain yang menguji dengan bukti SKPT.
Terhadap hal-hal tersebut di atas akan ditandatangani oleh pihak yang terkait  dengan  pelelangan  objek  hak  tanggungan  secara  online  di  dalam risalah lelang. Risalah lelang tersebutlah yang  menjadi dasar  balik nama ke BPN  tanpa  harus  adanya  Akta  Jual  Beli.  Bahkan  BPN  harus  menerbitkan sertifikat  meski  baru.  Meskipun  hal  tersebut  menguatkan  perlindungan hukum  bagi  pihak  penyelenggara  pelelangan  yang  dalam  hal  ini KPKNL/Pejabat Lelang, namun seharusnya Pejabat Lelang haruslah bersifat aktif,  misalnya  saja  dalam  penentuan  nilai  limit  yang  ditetapkan  oleh
Penjual,  pihak  KPKNL secara langsung  mengecek  ke  lokasi jaminan  untuk melihat  apakah  ada  kesalahan  dari  penilaian  harga  jaminan  tersebut. Kemudian terhadap jaminan, seharusnya pihak KPKNL sebagai pihak yang independen bisa menginformasikan kepada calon pembeli atau peserta lelang mengenai status jaminan tersebut, kondisi jaminan dan hal yang dibutuhkan oleh calon  pembeli,  karena  apabila  yang  menginformasikan  adalah  penjual, sudah dapat dipastikan hanya hal yang baik saja yang akan diberitahukan.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Kepastian hukum untuk pemenang lelang ada pada risalah lelang yang dikeluarkan  secara  tertulis  oleh  Pejabat  Lelang.  Risalah  Lelang  merupakan akte  otentik  yang  digunakan  penjual/pemilik  barang,  pembeli  dan  Pejabat Lelang  untuk  mempertahankan  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  sesuai  dengan  Pasal  1 Angka  32  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  106/PMK.06/2013  baik terhadap hasil lelang konvensional maupun online.
Peraturan  pelaksana  lelang  saat  ini  telah  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  di  dalamnya.  Pihak  kreditor mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  UUHT.  Pihak  debitor  mendapatkan perlindungan hukum melalui jalur pengadilan apabila merasa ada kesalahan prosedur dalam pelelangan objek hak tanggungan tersebut. Pihak pemenang lelang mendapatkan perlindungan hukum dari risalah lelang yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. KPKNL sebagai penyelenggara  pelelangan  melalui  Pejabat  Lelang  mendapat  perlindungan hukum  selama  mengikuti  petunjuk  teknis  pelaksanaan  lelang  dan  prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Saran
a. Optimalisasi  pelelangan  Hak  Tanggungan  yang  efektif,  yaitu  dengan meyakinkan  kepada  masyarakat  bahwa  penjualan  barang  melalui  lelang secara online sah  menurut  hukum  dan  menjamin  kepemilikan  terhadap benda  tersebut,  sehingga  peminat  ataupun  peserta  lelang  di  KPKNL semakin banyak.
b. BPN selaku penerbit SKPT memang menjamin secara yuridis obejk Hak Tanggungan,  namun  pihak  KPKNL/Pejabat  Lelang  seyogyanya  lebih bersifat aktif untuk turun secara langsung ke lapangan, hal tersebut untuk memitigasi  kesalahan  nilai  limit  lelang,  maupun  kondisi  jaminan, sehingga akan lebih memberikan perlindungan hukum dan meminimalisir resiko hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Al-Rashid,  Harun.  (1997). Sekilas  Jual  Beli  Tanah. Jakarta:  Ghalia Indonesia. Budiman,  Arif.  (1984). Sosiologi  Pembangunan  dan  Keterbelakangan Sosiologi. Jakarta: Pustaka Pulsar.
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  (1995). Lelang  Barang-Barang Milik  Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah .  Bandung:  Badan  Urusan Piutang  dan  Lelang  Negara,  Kantor  Wilayah  IV  Kantor  Lelang Negara.
Harsono,  Boedi.  (1999).  Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  isi  dan  pelaksanaannya. Jakarta: Djambaran. Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Karya Ilmiah
Sutarjo.  (1995).  “Pelelangan  Dalam  Rangka  Eksekusi  Oleh  Pengadilan Negeri  dan  PUPN,  Serta  Aspek-Aspek  Hukum  yang  Timbul  Dalam Praktek”. Makalah Penyuluhan Lelang . Medan.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Serta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  93/PMK.06/2010 sebagaimana  telah  diubah  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  106/PMK.06/2013  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Lelang.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  Nomor  6/KN/2013  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.