TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM KAWASAN HUTAN KONSERVASI CAGAR ALAM MANINJAU
(Studi Kasus Nomor: 129/ Pid.B/ LH/ 2017/ PN. LBB)

[Husaini] 1
[Nila Trisna] 2
[Adella Yuana] 3
123 [Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [husnaini4498@gmail.com]
2 [nilatrisna@utu.ac.id]

## Abstract
In Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, in  this  case,  it  does  not  pay  attention  to  the  rights  of  indigenous  peoples  who  have obtained  customary  rights  or  rights  to  control  forests  for  generations.  In  Nagari  Koto Malintang, they have local wisdom that they have practiced for years, such as felling 2 trees  for  basic  needs  and  not  for  commercial  purposes  through  permission  from  local traditional  leaders  and  the  Wali  Nagari  Koto  Malintang.  This  research  is  a  normative juridical  research  using  a  case  approach  and  a  statute  approach,  in  this  research  the analysis  is  carried  out  by  criticizing,  supporting,  or  commenting,  then  making  a conclusion  on  the  results  of  the  study  with  their  own  thoughts.  and  literature  review assistance.  The  application  of  material  punishment  in  decision  number  129/Pid. B/LH/2017/PN.LBB, The judge's consideration in this case also contradicts the theory of criminal responsibility in which the defendants can be given excuses for forgiveness and the  ultimum  theory  remediates  that  punishment  is  the  last  step.  Law  Enforcement Officials should be wiser in eradicating the crime of logging trees on customary lands of customary  law  communities  and  must  pay  attention  to  the  values  that  live  in  local communities such as local wisdom that they have practiced for years.
Keywords: Crime of Tree Cutting, Communal Land, Nature Reserve
Received: 30 Januari 2024               Revised: 16 April 2024               Aceppted: 17 April 2024
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  keberlansungan ekosistem  abiotik  (non  makhluk  hidup)  maupun  biotik  (makhluk  hidup).  Hutan juga  berperan  sebagai  pengelola  beberapa  siklus  yang  ada  di  bumi  yaitu  daur biogeokimia serta penyediaan berbagai kebutuhan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan  manusia. 1 Undang-Undang  Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999 mengatur hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2
Salah  satu  contoh  Hutan  Suaka  Alam  ialah  Cagar  Alam.  Cagar  Alam merupakan  kawasan  konservasi  yang  memiliki  fungsi  pokok  sebagai  kawasan pengawetan  keanekaragaman  hayati  dan  wilayah  perlindungan  sistem penyangga  kehidupan. 3 Luas  cagar  alam  di  Sumatera  Barat  menurut  Surat Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  sebesar  806,  939.00  Ha. 4 Di Sumatera Barat juga mempunyai hutan konservasi yaitu Cagar alam Maninjau yang  memiliki  luas  sepanjang  21.891,78  hektare  dan  berada  di  wilayah Kabupaten  Agam. 5 Cagar  alam  memiliki  nilai  yang  sangat  penting  untuk pengembangan  penelitian,  pendidikan,  ilmu  pengetahuan  dan  kepentingan lainnya.  Berikut  merupakan  peta  Cagar  Alam  Maninjau  yang  terdapat  di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  tidak  memperhatikan  hak-hak  masyarakat disekitar hutan termasuk masyarakat adat yang memperoleh hak ulayat atau hak menguasai  hutan  secara  turun-menurun.  Dalam  UUD  1945  Pasal  18B  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisional  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 6
Dalam  Undang-Undang  no  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  mengatur tentang  hutan  adat.  Dalam  pasal  4  ayat  (3)  Undang-Undang  no  41  tahun  1999 tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012, keberadaan  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  di  tetapkan  dengan  Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengakuan Hutan Adat. Dalam hal ini tanah ulayat atau  pengakuan  hutan  adat  Sumatera  Barat  diatur  dalam  peraturan  daerah Provinsi  Sumatera  Barat  No.  16  Tahun  2008  tentang  Tanah  Ulayat  dan Pemanfaatannya. Hal ini juga harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, dengan memperhatikan Kebiasaan yang hidup dalam masyarakat
1 M. Noor Syahid, 2010, Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia, ALPRIN, Semarang, hlm. 1
2 https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan
3 Hari Purnomo dkk, 2013, Peluang Usaha Ekowisata Di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur, Deaprtemen Arsitektur Landscape, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, hlm. 248
4 Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019
5 https://m.antaranews.com/berita/1196460/bksda-agam-tingkatkan-pengawasan-cagar-alam-maninjau, diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, pukul 13.30 WIB
6 Pasal 18B Ayat (2 )UUD 1945
tersebut sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia agar sesuai dengan rasa keadilan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa  “hakim  dan  hakim  konstitusi wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 7
Sejalan  dengan  ini,  Pasal  28  I  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan  perbedaan. 8 Secara  konstitusional, Negara  Republik  Indonesia  menganut  prinsip  keberagaman  budaya  sehingga dalam lambang Negara Republik Indonesia digunakan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu ajaran hukum adat yang dianut hukum agraria adalah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menentukan semua hak atas tanah  mempunyai  fungsi  sosial.    Prinsip  ini  juga  dilihat  secara  nyata  dalam ketentuan  hukum  positif  Indonesia,  antara  lain  ketentuan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang menentukan  bahwa  hukum  agraria  yang  berlaku  atas  air,  bumi,  dan  ruang angkasa ialah hukum adat. 9
Dalam  hal  ini  bentuk  hukum  penguasaan  atas  tanah  pada  masyarakat hukum  adat  dikenal  dengan  istilah  “hak  ulayat”. 10 Adat  Minangkabau  juga memiliki  tanah  ulayat.  Tanah  ulayat  merupakan  Bahwa  salah  satu  Kasus Penebangan Pohon di Tanah Ulayat pada kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Maninjau  yang  terhadap  para  pelakunya  telah  ditindak  atau  diproses  secara ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Lubuk Basung  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  Nomor:  129/ Pen.Pid/  2017/  PN.  Lbb.  Dan  Putusan  tersebuh  telah berkekuatan hukum  tetap (in  kracht  van  gewijsde) .  Dalam  amar  Putusan  Pengadilan Negeri  Lubuk Basung tersebut adalah sebagai berikut:
Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya  diperuntukkan  baik  bagi  warga  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan  atau  maupun  orang luar. 11 Berbeda dengan  kenyataannya  bahwa tanah  ulayat  kaum  sering  menimbulkan  masalah.  Ketidakjelasan  pengaturan tanah  ulayat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  kerap  kali  menjadi  alasan pembenar dalam memarjinalkan keberadaan tanah ulayat. Disamping itu batas- batas  tanah  ulayat  yang  hanya  berdasarkan  “peta  ingatan”  dari  Penguasa  adat pun menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan tanah ulayat. Pada sisi lain tanah  yang  menurut  pengasaan  masyarakat  merupakan  hak  secara  turun- temurun  dikuasai  oleh  masyarakat  hukum  adat,  sementara  di  sisi  lain
7 Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8 Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945
9 H.P.  Panggabean,  2020, PraktikPeradilan  Menangani  Kasus-Kasus  Hukum  Adat  Suku-Suku Nusantara, Bhuana Ilmu Populer Jakarta, hlm. 3
10 Winda  Devi  Muntu,  2012, Penguasaan  Tanah  Di  Dalam  Kawasan  Cagar  Alam  Gung Duasudara Di Kota Bitung, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.  20
11 Jonaidi,  2018,  Kajian  Hukum  Terhadap  Kedudukan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat Minangkabau Di Sumatera Barat , Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI/ No. 1/ Jan-Mar/ hlm. 100
pemerintah  dengan  segala  bentuk  kebijakan  dan  teknologi  yang  dimiliki menjadikan  lahan/  tanah  masyarakat  tersebut  dikategorikan  sebagai  kawasan hutan cagar alam. 12 Di Nagari Koto Malintang, masalah yang terjadi dapat berupa menebang 2 (dua) batang pohon di tanah ulayat sendiri.
Nagari  Koto  Malintang,  Kabupaten  Agam,  Provinsi  Sumatera  Barat mengambil  dan  menebang  pohon  di  hutan  ulayat  merupakan  suatu  kebiasaan masyarakat  adat  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Di  kawasan pinggiran hutan ini ditemui kasus di mana warga masyarakat yang memiliki hak ulayat  ditangkap  dan  ditahan  karena  telah  melakukan  penebangan  pohon  di kawasan hutan cagar alam. Di Nagari Koto Malintang memiliki peraturan bahwa Pohon  yang  boleh  ditebang  adalah  pohon  milik  kaum  atau  sukunya  sendiri, dengan jumlah yang bisa ditebang sebanyak 2 buah dan harus menanam kembali bibit pohon  yang  baru,  selanjutnya  pihak  yang  ingin  menebang  pohon  di  tanah ulayatnya  sendiri  harus  meminta  izin  dari  mamak  rumah,  mamak  kepala  waris, penghulu suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Jorong Muko-Muko dan Wali Nagari Koto Malintang. 13 Sehingga terdapat beberapa hal yang diputuskan :
a. Menyatakan  Terdakwa  I  Erdi  Pgl  DT.  Samiak  dan  Terdakwa  II  Agusri Masnefi  tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  yang  dilakukan  dengan  cara tidak  sah  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  bertempat  tinggal  disekitar hutan.” Sebagaimana dakwaan alternative ke empat.
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  masing-masing  7  (tujuh) bulan dan  denda  sejumlah Rp. 500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan  selama 1 (satu) bulan.
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
e. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit chaimsaw STANDAR berwarna orange. Dirampas untuk Negara.
f. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Bahwa  dengan  membaca  amar  putusan  sebagaimana  tersebut diatas  adalah  sangat  menarik  untuk  dibahas,  bahwa straafmaat atau hukuman  7  (tujuh)  bulan  dan  denda  masing-masing  sebesar  Rp. 500.000,-  (lima  ratus  ribu  upiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  masing-masing
12 Ibid
13 https://tirto.id/warga-adat-sumbar-tebang-pohon-terancam-penjara-apa-yang-keliru-cGha,  diakses Hari Jum’at, Tanggal 12 Maret 2021, pukul 11:43 WIB
selama  1  (satu)  bulan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  Para Terdakwa tersebut.
Bahwa  dalam  amar  putusan  tersebut  para  terdakwa  dikenakan pasal  82  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:
“Secara  bersama-sama  melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  sah  yang  dilakukan orang  yang  bertempat  tinggal  disekitar  hutan.”  Bahwa  dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung memutuskan para terdakwa  melakukan  penebangan  pohon  dengan  cara  tidak  sah, sebelumnya  para  terdakwa  sudah  melaksanakan  prosedur  peraturan yang  ada  di  Nagari  Koto  Malintang  dan  memiliki  surat-surat  izin  dari Kepala Desa dan Pemuka Adat karena kearifan lokal.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  meneliti  dan  mengkaji  lebih  dalam  terkait  penerapan  hukum  pidana materiil terhadap tindak pidana Penebangan Pohon di Tanah Ulayat Masyarakat Adat  dalam  Kawasan  Hutan  Konservasi  Cagar  Alam  Maninjau  (Studi  Kasus Nomor:  129/Pid.  B/  LH/  2017/PN.Lbb),    serta  ingin  meneliti  dan  mengkaji  lebih dalam  terkait  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara Tindak  Pidana  Penebangan  Pohon  di  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat  dalam Kawasan  Hutan  Konservasi  Cagar  Alam  Maninjau  (Studi  Kasus  Nomor:  129/Pid. B/ LH/ 2017/PN.Lbb).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan  yaitu  penelitian  yang  terutama  menggunakan  bahan  pustaka  atau data  sekunder. 14 Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) . Sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara meminta data yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor Putusan 129/ Pid. B/ LH/ 2017/ PN. LBB, sedangkan  data  skunder  peneliti  lakukan  penelusuran  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan obyek penelitian, mencari kerangka teoritik guna menjawab permasalahan penelitian dan melakukan  kajian kepustakaan. 15 Teknik pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  meminta  Putusan  Pengadilan Nomor 129/ Pid. B/ LH/ 2017/ PN. LBB, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  objek  penelitian  ini.  Sehingga dapat  diperoleh  teori-teori dan konsep yang diperlukan dalam pembahasan ini.
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif , Cetakan ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
15 Alimal  Yusro  Siregar,  2015,  Tinjauan  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Perbuatan  Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup , Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 14

## 3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
3.1 Eksistensi Petugas Kampanye dalam Pemilihan Umum Dalam  Undang  Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  secara  tegas  mengatur  tentang  kewenangan  pemerintah  di  bidang pertanahan  sebagai  pemerintahan  wajib  Pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  mengatur  masalah  peruntukan  dan  penggunaan  pertanahan  di daerah  maka  tentunya  termasuk  didalamnya  kewenangan  untuk  mengatur tanah-tanah  ulayat  masyarakat  Hukum  Adat.  Dengan  pengakuan  yang diberikan kepada masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya (dalam hal ini masyarakat  Hukum  Adat),  maka  pemerintah  daerah  dalam  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  tentunya  harus  memperhatikan  keberadaan  masyarakat hukum adat  yang  ada dengan  tidak  bertindak  semaunya dalam  menjalankan kewenangannya. 16
Dalam memutuskan perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas  fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Berdasarkan  aturan  hukum, terdapat  norma  hukum  yang  mewajibkan  hakim  untuk  menggali,  mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. 17 Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  5  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan  bahwa  “hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”. 18 Sebagaimana telah diuraikan diatas putusan yang baik adalah putusan  yang  dalam  pertimbangan  yang  menerapkan  aspek  kepastian, kemanfaatan  dan  keadilan.  Dalam  putusan  Nomor  129/Pid.B/LH/2017/PN. LBB, memuat pertimbangan sebagai berikut :
Bahwa  sebagaimana  dakwaan  penuntut  Umum  para  terdakwa  telah didakwa  Pasal  82  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  Hutan Jo.Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana,  dan  terhadap  para  terdakwa  oleh Penuntut  Umum  telah  dituntut  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  dalam  dakwaan.  Hal  demikian  ternyata  sebagaimana  diuraikan diatas  majelis  hakim  dalam  pertimbangan  hukum  mengakomodir  semua pertimbangan  hukum  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagaimana  dalam  Tuntutan Pidana (Requisitor) , dengan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur barang siapa.
Bahwa yang dimaksud dari “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 21
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  Hutan  adalah  orang
16 Adonia Ivonne Laturette, 2011, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September, hlm. 6-7
17 M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH), edisi pertama Kencana, Jakarta, hlm. 18
18 Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
perseorangan / korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara  terorganisasi  di  wilayah  hukum  Indonesia  dan/  atau  berakibat hukum di wilayah Indonesia.
Bahwa  subyek  hukum  yang  dimaksud  dalam  perkara  ini  adalah orang  perseorangan  yang  telah  diajukan  ke  persidangan  sebagai Terdakwa  oleh  Penuntut  Umum,  yaitu  Terdakwa  Erdi  pgl  DT.  Samiak dan Terdakwa Agusri Masnefi pgl Epi karena didakwa telah melakukan tindak  pidana  penebangan  pohon  di  dalam  kawasan  hutan  dan dituntut  untuk  mempertanggungjawabkan  menurut  hukum.  atas tindak  pidana  yang  didakwa  telah  dilakukannya  sehingga  dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.
2. Melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pohon” berdasarkan  Pasal  1  butir  14  undang-undang  Nomor  18  tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan mencapai ukuran diameter 10
(sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “kawasan  hutan” berdasarkan  Pasal  1  butir  2  undang-undang  Nomor  18  tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  adalah wilayah  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Pejabat” berdasarkan  Pasal  1  butir  16  undang-undang  Nomor  18  tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.
Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  hukum  yang  dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, kejadian tersebut berawal pada sore hari, dimana hari, tanggal bulan yang sudah tidak terdakwa Erdi Pgl DtSamiak ingat lagi di tahun 2017 bertempat di Labuah Usang Jorong  Muko  -  muko  Kenagarian  Koto  Malintang  Kecamatan  Tanjung Raya  Kabupaten  Agam,  terdakwa  Agusri  Masnefi  datang  menemui terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak di rumah terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak, dan mengatakan  bahwa  terdakwa  Agusri  Masnefi  mau  membuat  kedai dipinggir  Danau  kemudian  terdakwa  Agusri  Masnefi  meminta  tolong kepada terdakwa Erdi Pgl Dt Samiak untuk memotong kayu miliknya.
Menimbang,  bahwa  menurut  pengakuan  terdakwa  Erdi  Pgl  Dt Samiak menebang kedua pohon bayur tersebut ditebang diatas tanah ulayat istri terdakwa Agusri Masnefi kaum Tanjung Kaum DT Majo Sati,
dan  sepanjang  pengetahuan  terdakwa  Erdi  Pgl  Dt  Samiak,  istri terdakwa  Agusri  Masnefi  lah  yang  menguasai  tanah  tersebut,  dan tanah  ulayat  dari  istri  terdakwa  Agusri  Masnefi  berbatasan  dengan tanah  kaum  istri  terdakwa  istri  terdakwa  Erdi  Pgl  Dt  Samiak  yang terletak di Labuah usang, yang mana dulunya nenek moyang terdakwa Erdi  Pgl  Dt  Samiak  dan  nenek  moyang  istri  terdakwa  Agusri  Masnefi tinggal disana, dan keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aslinda, Asrul, Nazirudin dan Rusydi
Menimbang,  bahwa  namun  terdakwa  Erdi  Pgl  Dt  Samiak  tidak mengetahui  apakah  lokasi  terdakwa  Erdi  Pgl  Dt  Samiak  melakukan penebangan  dua  batang  kayu  bayur  tersebut  terletak  di  tanah  ulayat atau  diatas  tanah  pusaka  tinggi,  karena  terdakwa  Erdi  Pgl  Dt  Samiak tidak bisa menjelaskan mana yang tanah ulayat dan mana yang tanah pusaka tinggi
Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  perbedaan  pendapat tersebut  di  atas  khususnya  mengenai  apakah  tempat  penebangan pohon  tersebut  merupakan  kawasan  suaka  alam  dan  kawasan pelestarian alam sebagai cagar alam Maninjau sebagaimana Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS- 2/8/2016 ataukah merupakan tanah harta pusaka tinggi dari kaum istri terdakwa Agusri Masnefi, dan oleh karena unsur  ini  merupakan  unsur  terpenting  untuk  menentukan  dapat dipidana  atau  tidaknya  seseorang,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat jika mengacu kepada Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2004  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-    Undang  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang  Kehutanan  Menjadi  Undang-  Undang  (Undang-  Undang Kehutanan)  bahwa  kawasan  hutan  adalah  wilayah  tertentu  yang ditunjuk  dan  atau  ditetapkan  oleh  Pemerintah untuk  dipertahankan keberadaannya  sebagai  hutan  tetap.  Frasa  “ditunjuk  dan  atau ditetapkan”  pada  Pasal  1  huruf  c  Undang-Undang  Kehutanan merupakan  bentuk  alternatif-kumulatif,  yang  berarti  suatu  wilayah menjadi  kawasan  hutan  oleh  karena  ditunjuk  atau  ditetapkan pemerintah  maupun  kedua-duanya.  Hal  mana  berdasarkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  45/PUU-  IX/2011  frasa  “ditunjuk  dan atau” telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menimbang,      bahwa      oleh      karena      itu      jika      dikaitkan dengan penjelasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tempat kejadian perkara tersebut jika Majelis Hakim kembali membaca  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan
Republik    Indonesia  Nomor  SK.598/Menlhk/Setjen/PLS-2/8/2016,  dan mendengar  keterangan  ahli  Ade  Saputra  yang  pada  pokoknya menyatakan “ahli melakukan pengambilan titik koordinat diatas kedua tunggul  kayu  yang  telah  ditebang  oleh  terdakwa  Erdi  Pgl  DT  Samiak tersebut,  dan  hasilnya  kedua  tunggul  kayu  tersebut  berada  dalam kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau” dan hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat yang terdapat di dalam berkas perkara yaitu berupa peta  hasil overlay yang  memperlihatkan  jika  tunggul  tempat  kejadian perkara  merupakan  masuk  ke  dalam  wilayah  cagar  alam  Maninjau, maka  Majelis  Hakim  berpendapat  oleh  karena  para  Terdakwa melakukan  perbuatannya  di  dalam  kawasan  yang  telah  ditetapkan fungsinya  sebagai  kawasan  Cagar  Alam  Maninjau  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS-2/8/2016, dan penetapan  fungsi  tersebut  ditetapkan  pada  tahun  2016,  maka  jika mengacu  kepada  Pasal 110 huruf b Undang-undang P3H sebagaimana uraian  Majelis  Hakim  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat terhadap perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  para  Terdakwa tetap berlaku  ketentuan  sebagaimana  diatur  di  dalam  undang-  undang  18 tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan.
Majelis  Hakim  berpendapat  Wali  Nagari  bukanlah  pejabat  yang berwenang  untuk  mengeluarkan  izin  terhadap  penebangan  pohon yang  dilakukan  oleh  para  Terdakwa,  dengan  demikian  setelah memperhatikan  seluruh  uraian  Majelis  Hakim  tersebut  di  atas,  oleh karena para Terdakwa menebang pohon yang berada di kawasan hutan hutan yang masuk wilayah cagar alam Maninjau yang  telah ditetapkan oleh  Pemerintah  sebagaimana  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS- 2/8/2016 dan para Terdakwa juga tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  terhadap  unsur  ini  telah terpenuhi.
3. Yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan  yang  bertempat  tinggal  di dalam dan/atau disekitar hutan
Menimbang,  bahwa  para  Terdakwa  melakukan  perbutannya
sebagaimana  cara-cara  yang  Majelis  Hakim  uraikan  di  atas  dan  telah terbukti,  maka  Majelis  Hakim  ambil  alih  sebagai  pertimbangan  pada unsur  ini,  para  Terdakwa  yang  berdasarkan  identitas  yang  termuat  di dalam  dakwaan  telah  dibenarkan  oleh  para  Terdakwa  tersebut, bertempat  tinggal  di  Jorong  Mungko-mungko,  Nagari  Koto Malintang,Kecamatan  Tanjung  Raya,  Kabupaten  Agam,  yang merupakan  satu  wilayah  dengan  tempat  kejadian  perkara  yaitu  di
Labuah  Usang  Jorong  Muko-muko  Kenagarian  Koto  Malintang Kecamatan  Tanjung  Raya  Kabupaten  Agam,  maka  Majelis  Hakim berpendapat oleh karena para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon  di  hutan  yang  masuk  wilayah  cagar  alam  Maninjau  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  sebagaimana  Keputusan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor SK.598/Menlhk/Setjen/PLS-2/8/2016 dan para Terdakwa juga bertempat  tinggal  di  sekitar  tempat  kejadian perkara,  maka  terhadap unsur ini telah pula terpenuhi.
4. Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  yang  turut  serta melakukan.
Menimbang,  bahwa  menurut  Pendapat  ahli  yaitu  R.  SOESILO dalam  bukunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Politea  Bogor, menjelaskan  bahwa  pengertian  turut  serta  melakukan  (medpleger) adalah  dalam  artian  bersama-sama  melakukan.  Sedikit-dikitnya  harus ada  dua  orang,  ialah  orang  yang  melakukan  (pleger)  dan  orang  yang turut melakukan (medenpleger)
Bahwa  Hakim  melihat  terdakwa  Erdi  Pgl  DT  Samiak  adalah sebagai  orang  yang  melakukan  (pleger)  dan  terdakwa  Agusri  Masnefi sebagai  orang  yang  menyuruh  melakukan  dengan  memberikan sejumlah  uang,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  Yang melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  yang  turut  serta  melakukan” dari dakwaan tersebut telah terpenuhi.
3.2 Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Perkara Tindak  Pidana  Penebangan  Pohon  Di  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat Dalam  Kawasan  Hutan  Konservasi  Cagar  Alam  Maninjau  (Studi  Kasus Nomor: 129/Pid. B/ Lh/ 2017/Pn.Lbb).
1. Mengenai penerapan Hukum Pidana Materilnya dalam putusan Nomor
129/Pid.B/LH/2017/PN. LBB
Menurut  Moeljatno  Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh dilakukan,  yang  dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barangsiapa  yang  melanggar tersebut. b. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang telah  melanggar  larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan  apabila  ada  orang  yang  disangka  telah  melanggar larangan tersebut. 19
Menurut  Utrecht ,  tindak  pidana  adalah  adanya  kelakuan  yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas  kelakuannya-anasir  kesalahan (element  van  schuld) dalam  arti  kata “bertanggung jawab” (“strafbaarheid van de dader”) . 20
Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 82  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  diancam  dengan  pidana  penjara selama  7  (tujuh)  bulan  dan  denda  masing-masing  sebesar  Rp.  500.000,- (lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  masing-masing  selama  1  (satu) bulan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Para Terdakwa tersebut.
Dengan  sanksi  pidana  yang  diatur  Pasal 82  Ayat  (2)  Undang-undang
Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  dan  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim dalam    putusan  Nomor  129/Pid.B/LH/2017/PN.  LBB  menurut  penulis bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan karena di dalam amar  putusan  majelis  hakim  berdasarkan  pasal  82  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :
“Secara  bersama-sama  melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  sah  yang  dilakukan orang yang bertempat tinggal disekitar hutan”.
Bahwa yang dimaksud dengan “pohon” berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  adalah  tumbuhan  yang  batangnya berkayu  dan  mencapai  ukuran  diameter  10  (sepuluh)  sentimeter  atau lebih  yang  diukur pada  ketinggian  1,50  (satu  koma  lima puluh)  meter di atas permukaan tanah.
Bahwa yang dimaksud dengan “kawasan hutan” berdasarkan Pasal 1 butir  2  undang  undang  Nomor  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  adalah  wilayah  tertentu  yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Dalam kasus ini, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan perlu ada pengukuhan status atas  penunjukkan  kawasan  hutan  yang  akan  dikelola  sebagai  hutan konservasi.  Dan  dalam  Pasal  2  Ayat  4  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
19 Didik Endro Purwoleksono, 2016, Hukum Pidana, Airlangga,  University Press (AUP), Surabaya, hlm. 3
20 E. Utrecht, 1994, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 260
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : “Hak menguasai  dari  Negara  tersebut  di  atas  pelaksanaannya  dapat dikuasakan  kepada  daerah-daerah  Swatantra  dan  masyarakat- masayrakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  nasional,  menurut  ketentuan-ketentuan  Peraturan Pemerintah.”
Di  dalam  amar  tersebut  menyebutkan  “dilakukan  dengan  cara  tidak sah”,  Pasal  12  huruf  c  Undang-Undang  nomor  18  tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  menyebutkan  bahwa “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” tetapi dalam kasus ini para pelaku sebelumnya sudah mendapatkan surat izin  penebangan  pohon  dari  pemuka  adat  dan  aparat  desa  karena keberadaan  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  di  tetapkan  dengan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengakuan Hutan Adat.
Dalam  hal  ini  menurut  pendapat  penulis  jika  dikaitkan  dengan  teori pertanggung  jawaban  pidana,  seseorang  yang  melakukan  perbuatan pidana  belum  tentu  seseorang  tersebut  dapat  dipidana  karena  orang dapat dipidana apabila ada unsur kesalahan di dalamnya dan dasar dapat dipidananya  pembuat  adalah  asas  kesalahan. 21 Jika  alasan  yang menghilangkan  sifat  melawan  hukum  pada  perbuatan  pidana  biasa disebut  alasan  pembenar,  maka  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan disebut  alasan  pemaaf. 22 Alasan  pemaaf  adalah  alasan  yang menghapuskan  kesalahan  terdakwa.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia  tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. 23
2. Mengenai  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN. LBB
Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  adanya pembuktian,  dimana  hasil  dari  pembuktian  itu  akan  digunakan  sebagai bahan  pertimbangan  dalam  hal  memutuskan  perkara.  Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu peristiwa  atau  fakta  yang  diajukan  itu  benar-benar  terjadi,  guna mendapatkan  putusan  hakim  yang  benar  dan  adil.  Hakim  tidak  dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. 24
Adapun mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya terkait dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana telah
21 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana…, Op. Cit, hlm. 156
22 Ibid. hlm. 124 23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana …, Op. Cit, hlm. 148
24 Ibid, hlm. 141
diuraikan  diatas  yaitu  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar Pasal  82  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
Dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pengadilan  perlu didasarkan  pada  teori-teori  dan  hasil  penelitian  yang  saling  berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran  teori  dan  praktek.  Salah  satu  usaha  untuk  mencapai  kepastian dalam  hukum  kehakiman  dimana  hakim  merupakan  aparat  penegak hukum melalui keputusannya dapat menjadi tolak ukur. Untuk itu hakim harus  menggali  nilai-nilai,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. 25 sebagaimana pertimbangan  dalam  putusan  majelis  hakim  berpendapat  yaitu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  Para  Terdakwa  sebagai berikut:
a. Keadaan yang memberatkan :
Perbuatan  para  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah di dalam menanggulangi penebangan hutan
b. Keadaan yang meringankan: 1) Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan 2) Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga 3) Para terdakwa belum pernah dihukum Sebelum  menjatuhkan  pidana  dasar  utama  majelis  hakim  menjatuh putusan  adalah  dakwaan  dan  tuntutan  pidana  dari  penuntut  umum. Hakim  pada  prinsipnya  tidak  dapat  menjatuhkan  hukuman  kepada terdakwa  apabila  perbuatan  tersebut  tidak  didakwakan  oleh  jaksa penuntut  umum  dalam  surat  dakwaannya. 26 Sehingga  berdasarkan pertimbangan  tersebut  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara kepada para terdakwa yaitu Terdakwa I Erdi Pgl DT. Samiak dan Terdakwa II  Agusri  Masnefi  selama  7  (tujuh)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp. 500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu) bulan.
Dalam  Putusan No.129/Pid.B/LH/2017/PN  LBB, proses  putusan  yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan  majelis  hakim  tersebut  tentang  keadaan  memberatkan yaitu Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam  menanggulangi  penebangan  hutan,  dalam  kasus  ini  tidak  hanya merupakan  ketidakadilan  terhadap  kedua  Terdakwa  tetapi  juga ketidakadilan  bagi  masyarakat  hukum  adat  nagari  Koto  Malintang  yang telah diingkari dan diabaikan hak-haknya atas tanah/hutan ulayat.
25 Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
26 Lilik Mulyadi, 1996, Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39
Menurut teori pertanggung jawaban pidana, jika perbuatan terdakwa merupakan  perbuatan  pidana  maka  seharusnya  terdakwa  diberikan alasan pemaaf 27 , dikarenakan para terdakwa memiliki izin secara tertulis untuk  penebangan  pohon  di  tanah  ulayat  mereka  sendiri  dari  Mamak Pusako,  Penghulu  Suku  Tanjung,  Wali  Jorong  Muko-Muko,  Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Koto Malintang dan Wali Nagari Koto Malintang.  Dan  terdakwa  menebang  hanya  2  batang  pohon  berjenis pohon bayur dikarenakan terdakwa kekurangan kayu dalam membangun rumah  sekaligus  tempat  berjualan  sate  di  pinggir  danau  maninjau  dan terdakwa  tidak  memiliki  cukup  uang  untuk  membeli  kayu  ke  toko bangunan  lagi,  oleh  sebab  itu  karena  di  kenagarian  koto  malintang memiliki kearifan lokal apabila membutuhkan kayu hanya boleh di tanah ulayat  sendiri  atas  persetujuan  pemuka  adat  dan  wali  nagari  koto malintang  dan  dibatasi  paling  banyak  hanya  dua batang  pohon  saja  dan bukan  untuk  di  perjual-belikan.  Dalam  hal  ini  penulis  juga  sependapat dengan  keterangan      saksi RUSYDI, yang  mengatakan  blanko  tersebut dibuat berdasarkan keputusan Rapat Kerapatan Adat Nagari, sebelumnya izin penebangan kayu diberikan secara lisan akan tetapi sejak tahun 2016 sudah  dibuatkan  blankonya  yang  dikeluarkan  oleh  KAN,  akan  tetapi blanko tersebut bisa diperoleh di kantor Walinagari.
Dalam  permasalahan  lingkungan  hidup  ini  haruslah  tetap memperhatikan  asas Ultimum  Remedium yang  mewajibkan  penerapan penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya  terakhir  setelah  penerapan penegakkan  hukum  administratif  dianggap  tidak  berhasil. 28 Sedangkan dalam  kasus  ini hakim  tidak  memperhatikan  bahwa  yang  menjadi obyek permasalahan adalah penebangan pohon di tanah ulayat, oleh sebab itu dalam  kasus  ini haruslah  terlebih dahulu  melakukan  penegakkan hukum administratif oleh pemuka adat dengan para terdakwa dan apabila upaya tersebut  tidak  berhasil  barulah  dilaksanakannya  penegakkan  hukum pidana sebagai upaya terkahir.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  permasalahan  yang  diangkat  dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Penerapan pidana materil dalam putusan nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN.  LBB,  dalam  hal  ini  penulis  kurang  sependapat karena para terdakwa memiliki surat izin dalam menebang pohon yang diberikan  oleh  aparat  desa  dan  pemuka  adat.  Dalam  Undang-Undang
27 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana…, Op,Cit, hlm. 148
28 Istilah  ultimum  remedium  pertama  kali  dipergunakan  oleh  Modderman  di  depan  parlemen  negeri Belanda  untuk  menjawab  pernyataan  salah  seorang  anggota  parlemen  Belanda,  Mackay,  yang  mengatakan bahwa  ia  telah  gagal  menemukan  suatu  dasar  hukum  mengenai  perlunya  suatu  penjatuhan  hukuman  bagi seseorang  yang  telah  melakukan  suatu  pelanggaran.  Dikutip  dari  P.A.F.  Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17-19
no  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  mengatur  tentang  hutan  adat. Dalam  pasal  4  ayat  (3)  Undang-Undang  no  41  tahun  1999  tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012, keberadaan  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  di  tetapkan  dengan Peraturan  Daerah  sebagai  dasar  untuk  pengakuan  Hutan  Adat.  Dalam hal ini tanah ulayat atau pengakuan hutan adat Sumatera Barat diatur dalam  peraturan  daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  No.  16  Tahun  2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  nomor  129/Pid.  B/LH/  2017/ PN.LBB, dalam hal ini penulis kurang sependapat karena majelis hakim menyebutkan  para  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah dalam  menjaga  hutan  karena  Menurut  teori  pertanggung  jawaban pidana,  jika  perbuatan  terdakwa  merupakan  perbuatan  pidana  maka seharusnya  terdakwa  diberikan  alasan  pemaaf,  dikarenakan  para terdakwa  memiliki  izin  secara  tertulis  untuk  penebangan  pohon  di tanah  ulayat  mereka  sendiri  dari  Mamak  Pusako,  Penghulu  Suku Tanjung,  Wali  Jorong  Muko-Muko,  Ketua  Kerapatan  Adat  Nagari Kenagarian Koto Malintang dan Wali Nagari Koto Malintang. Dan Dalam permasalahan lingkungan hidup ini haruslah tetap memperhatikan asas Ultimum  Remedium yang  mewajibkan  penerapan  penegakan  hukum pidana  sebagai  upaya  terakhir  setelah  penerapan  penegakkan  hukum administratif dianggap tidak berhasil. Sedangkan dalam kasus ini hakim tidak memperhatikan bahwa yang menjadi obyek permasalahan adalah penebangan pohon di tanah ulayat, oleh sebab itu seharusnya haruslah terlebih  dahulu  melakukan  penegakkan  hukum  administratif  oleh pemuka  adat  dengan  para  terdakwa  dan  apabila  upaya  tersebut  tidak berhasil  barulah  dilaksanakannya  penegakkan  hukum  pidana  sebagai upaya terkahir.

## 5. REFERENSI
Buku: Syahid M.N., 2010, Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia, ALPRIN, Semarang. Purnomo H. dkk, 2013, Peluang Usaha Ekowisata Di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu,  Jawa  Timur, Deaprtemen  Arsitektur  Landscape,  Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019
Panggabean  H.P.,  2020, Praktik  Peradilan  Menangani  Kasus-Kasus  Hukum  Adat Suku-Suku Nusantara, Bhuana Ilmu Populer Jakarta. Soekanto S. dan Mamudji S., 2003, Penelitian Hukum Normatif , Cetakan ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syamsudin M. dan Luthan S., 2018, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH), edisi pertama Kencana, Jakarta.
Purwoleksono D.E., Hukum Pidana, Airlangga,  University Press (AUP), Surabaya,
2016.
Utrecht E., Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,
1994.
Mulyadi L., Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Jurnal:
Jonaidi,  2018,  Kajian  Hukum  Terhadap  Kedudukan  Tanah  Ulayat  Masyarakat Hukum  Adat  Minangkabau  Di  Sumatera  Barat ,  Jurnal  Lex  Et Societatis, Vol. VI/ No. 1/ Jan-Mar/.
Laturette  A.i.,  2011,  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jurnal Sasi , Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September.

## Skripsi, Tesis, Desertasi:
Muntu  W.D.,  2012,  Penguasaan  Tanah  Di  Dalam  Kawasan  Cagar  Alam  Gung Duasudara Di Kota Bitung , Skripsi , Universitas Hasanuddin Makassar. Siregar  A.y.,  2015,  Tinjauan  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Perbuatan Persetujuan  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup ,  Skripsi ,  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
Sumber Internet: https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan https://m.antaranews.com/berita/1196460/bksda-agam-tingkatkan- pengawasan-cagar-alam-maninjau,  diakses  pada  hari  Sabtu,  tanggal 13 Maret 2021, pukul 13.30 WIB
https://tirto.id/warga-adat-sumbar-tebang-pohon-terancam-penjara-apa-yang-
keliru-cGha, diakses Hari Jum’at, Tanggal 12 Maret 2021, pukul 11:43
WIB