## PERANAN SUBAK PULAGAN-KUMBA
DALAM PENANGGULANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA TAMPAKSIRING, KECAMATAN TAMPAKSIRING, KABUPATEN GIANYAR, BALI
ARTIKEL

## OLEH
I NYOMAN DARMANTA 0914041002
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA

## PERANAN SUBAK PULAGAN-KUMBA DALAM PENANGGULANGAN
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA TAMPAKSIRING, KECAMATAN TAMPAKSIRING, KABUPATEN GIANYAR, BALI
Oleh: I Nyoman Darmanta Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si Drs. I Nyoman Pursika, M.Hum Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: darmanta.inyoman@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  :  (1)  Bentuk-bentuk  alih fungsi lahan pertanian (2) Fungsi dan peranan Subak Gede Pulagan-Kumba dalam menanggulangi  alih  fungsi  lahan  pertanian  (3)  Kendala-kendala  yang  dihadapi Subak Gede  Pulagan-Kumba  dalam  menjalankan  fungsi  dan  peranan  yang dimilikinya  dalam  pananggulangan  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Penelitian  ini dilakukan  di  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  di  Desa  Tampaksiring,  Kecamatan Tampaksiring,    Kabupaten  Gianyar,  Bali.  Tipe  penelitian  yang  dipilih  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif-kualitatif.  Penentuan  subjek  penelitian  ini ditentukan  dengan  teknik Purposive  Sampling ,  sehingga  yang  menjadi  subjek penelitian yaitu : (1) Prajuru (pengurus) subak Gede Pulagan-Kumba, (2) Krama (anggota) subak  Gede  Pulagan  Kumba  dan  (3)  orang  yang  memiliki  lahan pertanian  tetapi  tidak  termasuk  sebagai krama  subak yang  ada  di  Desa Tampaksiring.  Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan:  metode  wawancara  dan metode  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis data deskriptif-kulitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 alih fungsi  lahan pertanian yang terjadi di wilayah  subak Gede Pulagan-Kumba telah  mencapai angka  5,47  hektar dari  luas keseluruhan  wilayah  subak  Gede  Pulagan-Kumba  seluas  205  hektar  atau  2,7% dari  luas  keseluruhan  wilayah  subak  Gede  Pulagan-Kumba.  Bentuk  alih  fungsi yang  terjadi  terdiri  dari:  perumahan  pribadi,  pertokoan,  tempat  usaha,  klinik swasta,  sekolah  dan  kandang  ternak  dan  bentuk  alih  fungsi  yang  paling  domin adalah  perumahan  pribadi.  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  memiliki  fungsi  dan peranan  sebagai  lembaga  adat  yang  diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya  alih fungsi lahan dengan segala bentuk aturan hukum yang dimiliki oleh organisasi ini. Kendala-kendala  subak  Gede  Pulagan-Kumba  dalam  menanggulangi  alih  fungsi lahan  terdiri  dari  dua  kategori,  yakni  kendala  intern  yang  terlihat  dari  lemahnya legitimasi yang dimiliki subak untuk menekan alih fungsi dan otoritas yang lebih luas  dimiliki  oleh krama subak  selaku  pemilik  lahan  untuk  mengelola  lahan miliknya. Serta kendala ekstern yakni pertumbuhan penduduk dan ekonomi serta tingginya nilai jual lahan pertanian.

## Kata kunci: Subak, Alih fungsi lahan, Pertanian

## ABSTRACT
This  current  study  aimed  at  describing  :  (  1)  Forms  of    agriculture  shift land  (2)  The  role  and  function  of  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  to  reduce agriculture land shifted (3) The difficulties faced by Subak Gede Pulagan-Kumba in  running  owned  role  and  function  of  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  to  reduce shifted agriculture  land. This sdudy was done in  Subak Gede Pulagan-Kumba in Tampaksiring  village,  Tampaksiring  District,  Gianyar  regency,  Bali.  The  study was  designed  in  form  of  descriptive-qualitative.  The  subjek  of  this  study  were used  purposive  sampling  technique,  and  the  informant  of  this  study  were  :  (1)
Prajuru (Broad) of  subak Gede Pulagan-Kumba, (2) Krama (members) of  subak Gede  Pulagan  Kumba  and  (3)  and  peoples  in  Tampaksiring  village  which  have agriculture land but do not the including as membersof  subak. The data gathered in  this  study  namely  interview  and  documentation  method.  Technique  analyse data which  is used  in this  study  is data analysis of  descriptive-qualitative. Based on  date  found  by  researcher  on  2007  until  2012  the  shifted  agriculture  land  that happened  in  region  of  subak  Gede  Pulagan-Kumba  have  reached  number  5,47 hectare from wide of the overall of region of subak Gede Pulagan-Kumba for the width  of  205  hectare or  2,7%  from  wide  of  the  overall  of  region  of  subak  Gede Pulagan-Kumba.  The  shifted  agriculture  land  consist  of  several  forms  such  as: housing of person, shop, place of effort, private sector clinic,  livestock cage and school. Most dominating form is housing of person. Subak Gede Pulagan-Kumba have  role  and  function  as  a  traditional  institution  which  hoped  to  reduce  shifted agriculture  land  with the  various  law that this organitation  have. The difficulties faced  by  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  to  reduce  shifted  agriculture  land  were consist  of  two  categories  such  as  intern  problem  showed  from  the  weakly legitimation  that  subak  has  to  reduce  shifted  function  and  the  wider  authority which is members have as the owner of the land to manner their own. Then extern problems  were  growth  of  society  development  and  economy  also  the  higher  of agriculture land sold.
Key words: Subak, Shifted agriculture land function, Agriculture.

## 1. PENDAHULUAN
Keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Bali tidak dapat dilepaskan dari  peranan subak yang  begitu  besar  sebagai  sebuah  organisasi  yang  mengelola air  irigasi.  Subak  merupakan  masyarakat  hukum  adat  Bali  yang  mengatur  di bidang  pengaturan  air  untuk  persawahan  dari  suatu  sumber  air  di  dalam  suatu wilayah.  Sutawan  dkk  (dalam  Pitana,1993)  memberikan  definisi  bahwa Subak adalah  organisasi  petani  lahan  basah  yang  mendapatkan  air  irigasi  dari  suatu sumber bersama, memiliki satu atau lebih pura Bedugul (untuk memuja Dewi Sri, manifestasi  Tuhan  sebagai  Dewi  Kesuburan),  serta  pempunyai  kebebasan  dalam
mengatur rumah tangganya sendiri  maupun di dalam  hubungannya dengan pihak luar. Selain itu, subak juga dipimpin oleh ketua adat yang dikenal dengan sebutan Pekaseh ,  Subak  memiliki  sistem  pengairan  (irigasi),  dan  dengan  menggunakan teknologi tersendiri yang kemudian menjadi sebuah kebudayaan Bali.
Pada  hakekatnya  subak  adalah  lembaga  masyarakat  adat  yang  bersifat otonom.  Yang  berarti  masyarakat  yang  tergolong  ke  dalam  suatu  masyarakat subak  tertentu  memiliki  kebebasan  dalam  mengatur  rumah  tangganya  sendiri maupun  di  dalam  hubungannya  dengan  pihak  luar.  Namun  sifat  otonom  yang dimiliki  oleh  subak  tidak  serta  merta  menjadikan  lembaga  ini  sebagai  lembaga yang  steril  tanpa  ada  interaksi  dengan  lembaga  pemerintahan  lainnya.  Malahan kini  banyak  dikenal  berbagai  program  pemerintah  yang  memanfaatkan  subak sebagai  sasaran  prigramnya.  Suyatna  (dalam  pitana,1993)  menyatakan  bahwa peranan  kelompok  tradisional  di  Bali,  khususnya  banjar  dan  subak  dalam menunjang program-program pembangunan sangat besar. Dengan demikian, maka wajar  bila  pemerintah  memanfaatkan  lembaga  ini  untuk  ikut  mensukseskan program-programnya.
Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di daerah Gianyar, khususnya di Desa Tampaksiring, pertumbuhan penduduk yang cepat yang diikuti pula dengan kebutuhan akan perumahan yang kian meningkat menjadikan lahan- lahan pertanian berkurang. Lahan pertanian semakin sempit akibat terjadinya alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan dan lahan industri. Kecenderungan yang ada  saat  ini  adalah  petani  lebih  memilih  bekerja  di  sektor  informal  dari  pada bertahan  di  sektor  pertanian.  Selain  itu  daya  tarik  sektor  pertanian  yang  terus menurun juga menjadikan petani cenderung melepas kepemilikan lahannya.
Pemilik  lahan  mengalihfungsikan  lahan  pertaniannya  untuk  kepentingan nonpertanian karena  ia  mengharapkan keuntungan  lebih. Secara ekonomis,  lahan pertanian  terutama  sawah  harga  jualnya  tinggi  karena  berada  dilokasi  yang berkembang,  seperti  sawah  yang  berada  di  seputaran  jalan  Ir.  Soekarno Tampaksiring,  Gianyar.  Dengan  harga  jual  yang  tinggi  itu,  akan  menggiurkan petani  untuk  mengalihfungsikan  lahan  pertaniannya  ke  dalam  bentuk  lain  yang apabila  dibandingkan  dengan  pengahasilannya  menggarap  sawah  begitu  jauh perbandingan ekonomisnya. Selain itu bagi petani penggarap dan buruh tani, alih
fungsi  lahan  menjadi  bencana  karena  mereka  tidak  bisa  beralih  pekerjaan.  Para petani  semakin  terjebak  dengan  semakin  sempitnya  kesempatan  kerja  sehingga akan  menimbulkan  masalah  sosial  yang  pelik  di  masyarakat.  Terlebih  lagi  bagi subak sebagai  organisasi  masyarakat  tradisional  Bali  yang  berkecimpung  dalam dunia  pertanian  akan  menghadapi  masalah  serius.  Eksistensi subak akan dipertanyakan apabila  lahan pertanian  sebagai ranah kerja subak  sudah tidak ada lagi.  Selain  itu  gelar  yang  telah  diperoleh  subak  sebagai  salah  satu  Warisan Budaya Dunia ( world heritage ) oleh UNESCO akan percuma saja seiring dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian.
Berdasarkan  latar  belakang  seperti  yang  diuraikan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  beberapa  permasalahan,  yaitu  (1)  Bagaimana  bentuk-bentuk  alih fungsi  lahan  pertanian  yang  terjadi  di  wilayah Subak Gede  Pulagan-Kumba  di Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali?, (2) Bagaimana fungsi dan peranan Subak Gede Pulagan-Kumba dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian di Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali?, (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Subak Gede  Pulagan-Kumba  dalam  menjalankan  fungsi  dan  peranan yang  dimilikinya  dalam  pananggulangan  alih  fungsi  lahan  pertanian  di  Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali?

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian  ini  menggunakan teknik Purposive Sampling , dan  yang  menjadi  subjek  penelitian  yaitu  :  (1) Prajuru (pengurus) subak Gede Pulagan-Kumba, (2) Krama (anggota) subak Gede Pulagan-Kumba dan (3)orang yang  memiliki  lahan  pertanian  tetapi  tidak  termasuk  sebagai krama  subak yang ada di Desa Tampaksiring.  Untuk dapat dipilih  menjadi  informan tentunya  harus memiliki  persyaratan  tersendiri,  terutama  dilihat  dari  segi  pengetahuan  yang dimiliki terkait dengan masalah yang dikaji. Berkenaan dengan itu maka informan kunci penelitian ini adalah prajuru subak Gede Pulagan-Kumba.
Janis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Kualitatif,  yakni  data  yang berwujud  nonangka.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  telah  ditetapkan  yakni prajuru subak dan krama subak Gede Pulagan-Kumba serta orang yang memiliki
lahan  pertanian  tetapi  tidak  termasuk  sebagai krama  subak yang  ada  di  Desa Tampaksiring.
Mantra (2004:130) menjelaskan tentang sumber data dapat dikelompokkan menjadi  dua,  yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data primer  merupakan  data  yang  langsung  diperoleh  dari  lokasi  penelitian  dan mempunyai  kaitan  yang  sangat  erat  dengan  masalah  dalam  penelitian.  Sumber data sekunder merupakan data yang bersumber dari literatur, jurnal, dan referensi- referensi lain yang terkait dengan penelitian.
Dalam  penelitian  ini,  kedua  sumber  data  diatas  sangat  diperlukan  dalam menjawab  seluruh  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Data  primer  akan diperoleh  secara  langsung  di  lokasi  penelitian  yaitu  di  Desa  Tampaksiring, Kecamatan  Tampaksiring,  Kabupaten  Gianyar.  Pengambilan  data  dilakukan melalui  studi dokumentasi dan  wawancara  mendalam dengan sejumlah  informan yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  data  sekunder  akan  diperoleh  dari  berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriftif  kualitatif.  Pengambilan  data  diolah  sedemikian  rupa  sesuai  dengan tujuan  penelitian  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Analisis  data  merupakan rangkaian  kegiatan  penelahaan,  pengelompokan,  sitematis,  penafsiran,  verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akomodasi, dan ilmiah (Mantra, 2004:132).  Semua  data  yang  diperoleh  dari  studi  dokumentasi  dan  wawancara mendalam,  dideskripsi,  diklasifikasi,    dianalisis  dan  diinterpretasi  sesuai  dengan topik, tema penelitian. Metode analisis data yang digunakan yakni teknik induktif. Malalui  teknik  ini  penulis  bermaksud  mengangkat  fakta-fakta  yang  bersifat khusus  atau  peristiwa-peristiwa  kongkrit,  kemudian  dari  fakta  yang  khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Bentuk-bentuk  Alih  Fungsi  Lahan  di  Wilayah  Subak  Gede  Pulagan- Kumba
Subak  Gede  Pulagan-Kumba  yang  terdiri  dari  dua  kelompok  subak,  yakni subak  Pulagan  dan  subak  Kumba  dalam  perkembangannya  memiliki  perbedaan
yang sangat jelas dalam kaitannya dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian di wilayah subaknya masing-masing.
Wilayah  subak  Pulagan  yang  berada  di  sisi  timur  Desa  Tampaksiring menjadikan  wilayah  subaknya  sedikit  jauh  dari  jalan  Ir.  Soekarno  sebagai  jalan utama  Desa  Tampaksiring,  hal  ini  membawa  keuntungan  tersendiri  bagi  subak Pulagan  terutama  dalam  kaitannya  dengan  terjadinya  alih  fungsi  lahan. Berdasarkan  data  yang  disampaikan Pekaseh Pulagan  Ida  Bagus  Made  Artya berdasarkan  perhitungan  dari  tahun  2007  sampai  dengan  2012,  dari  total  103 hektar  wilayah  subak  Pulagan,  alih  fungsi  lahan  pertanian  baru  terjadi  seluas  50 are atau 0,5% dari  luas wilayah  subak Pulagan. Hal  ini  membuktikan kelestarian subak masih terjaga dengan sangat baik. Kelestarian subak Pulagan ini pula telah berhasil  menjadikan  DAS  (Daerah  Aliran  Sungai)  Pakerisan  yang  berada  di wilayah  subak  Pulagan  sebagai  Warisan  Budaya  Dunia  ( world  heritage ) UNESCO.
Sementara  itu  subak  Kumba  yang  berada  satu  rumpun  bersama  subak Pulagan  dalam  satu  subak  Gede  mengalami  hal  yang  berbeda.  Wilayah  subak Kumba  yang  berada  di  sekitaran  jalan  utama  Desa  Tampaksiring  mengalami godaan yang lebih untuk beralih fungsi ke nonpertanian. Berdasarkan data yang di sampaikan Pekaseh Kumba Dewa Nyoman Yadnya berdasarkan perhitungan dari tahun  2007  sampai  dengan  2012,  dari  total  95  hektar  wilayah  subak  Kumba sampai  saat  ini  telah  terjadi  alih  fungsi  lahan  seluas  4,97  hektar  atau  5,2%  dari luas wilayah subak Kumba. Harga jual yang tinggi telah menggoda banyak petani yang  memiliki  sawah  di  dekat  akses  jalan  Desa  untuk  mengalih  fungsikan  lahan pertaniannya.
Alih  fungsi  yang terjadi di wilayah  subak Gede Pulagan-Kumba dapat kita amati dalam beragam bentuk. Bentuk umum yang dapat dijumpai adalah menjadi kawasan  pemukiman  atau  perumahan  pribadi  dan  tempat  usaha,  tapi  kawasan perumahan  pribadi  terlihat  lebih  mendominasi  bentuk  alih  fungsi  lahan  yang terjadi di wilayah subak Gede Pulagan-Kumba.
Tabel  1.  Bentuk  dan  jumlah  alih  fungsi  lahan  di  wilayah  subak  Gede  Pulagan-

## Kumba
No Subak Bentuk Subak Pulagan Subak Kumba Jumlah Jumlah (buah) Jumlah (buah) 1 Perumahan Pribadi - 39 39 2 Pertokoan 2 9 11 3 Tempat Usaha 2 13 15 4 Klinik swasta - 1 1 5 Sekolah - 1 1 6 Kandang ternak 7 9 16 TOTAL 12 73 85 Sumber : Pekaseh subak Pulagan dan Pekaseh subak Kumba
Secara  umum  faktor  yang  menyebabkan  banyak  petani  di  subak  Gede Pulagan-Kumba  mengalih  fungsikan  lahannya  disebabkan  oleh  faktor-faktor berikut:
A. Faktor Internal
Faktor internal ini lebih melihat pada kondisi sosial-ekonomi petani. Karena banyak  petani  yang  secara  ekonomi  masih  kurang  mapan  yang  disebabkan kurangnya penghasilan  yang didapatkan dari  hasil  bertani. Hal  ini  menjadi dasar keinginan  petani  untuk  mengalih  fungsikan  lahannya  atau  bahkan  menjual lahannya agar mendapat modal untuk membuka usaha lain.
B. Faktor Eksternal
Faktor ekternal ini lebih melihat pada kondisi-kondisi tertentu yang berasal dari  luar  diri  petani  yang  mendorong  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian. Faktor-faktor ekternal yang mempengaruhi tersebut seperti:
1) Kepadatan  penduduk  yang  terus  meningkat  di  Desa  Tampaksiring manjadikan lahan pekarangan rumah yang dihuni oleh keluarga besar menjadi penuh  sesak.  Sehingga  tidak  ada  pilihan  lain  selain  menggunakan  tanah warisan  leluhur  yang  dalam  hal  ini  didominasi  lahan  sawah  untuk  dijadikan sebagai  tempat  untuk  membangun  rumah.  Tapi  bagi  keluarga  besar  yang memiliki  modal  tetapi  tidak  memiliki  lahan  sawah  akan  memilih  untuk membeli  lahan  yang  strategis  untuk  dijadikan  sebagai  lahan  untuk membangun rumah.
2) Harga  tanah  yang  semakin  tinggi  terutama  lahan  yang  letaknya  strategis sangatlah menggiurkan bagi petani yang memiliki lahan strategis. Karena jika
dibandingkan dengan penghasilan ia mengolah lahan tersebut sangatlah jauh, maka penawaran tersebut memiliki kecenderungan untuk diterima oleh petani
3) Ketiadaan tempat untuk mengembangkan suatu usaha  menjadi permasalahan tersendiri  bagi  masyarakat  Desa  Tampaksiring.  Hal  ini  pula  mendorong mereka  untuk  memanfaatkan  lahan  sawah  yang  ada  untuk  dijadikan  tempat untuk mengembangkan usahanya
4) Tingginya  biaya  produksi  pertanian  seperti  biaya  untuk  menyewa  traktor, harga bibit dan pupuk yang dirasa kurang seimbang dengan hasil panen juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi petani untuk mengalih fungsikan lahan pertaniannya  ke  dalam  bentuk  lain  yang  dirasa  akan  memberikan  nilai ekonomis yang lebih.
5) Minat  masyarakat  terutama  generasi  muda  untuk  terjun  dibidang  pertanian sangat  rendah.  Banyak  masyarakat  yang  memilih  bekerja  disektor  lain  yang dipandang  lebih  menjanjikan  penghasilannya,  seperti  di  sektor  pariwisata, dagang, dan di bidang kerajinan tangan yang kini berkembang pesat di Desa Tampaksiring

## 3.2 Fungsi dan Peranan Subak Gede Pulagan-Kumba dalam Menanggulangi Alih Fungsi Lahan
Sebagai  sebuah  organisasi  kemasyarakatan,  subak  Gede  Pulagan-Kumba memiliki tata aturan hukum yang jelas dalam menjalankan organisasinya. Aturan hukum  yang  dijadikan  pedoman  dasar  bagi  subak  Gede  Pulagan-Kumba  terdiri dari dua  macam,  yakni  hakum  yang tertulis dan  yang tidak tertulis.  Aturan  yang tertulis  ini  adalah awig-awig , Perarem dan Pasuara, aturan  hukum  yang  tidak tertulis  norma-norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  subak.  Meskipun  secara umum  kita  ketahui  di  masyarakat  adat  Bali perarem dan pasuara merupakan aturan hukum  yang tidak tertulis,  namum dalam  organisasi  subak Gede Pulagan- Kumba  ataupun  dua  subak  di  bawahnya Perarem dan pasuara telah  dibukukan sehingga termasuk kedalam aturan hukum subak yang tertulis.
Di  dalam  aturan  hukum  di  atas  dimuat  berbagai  ketentuan  yang  mengikat seluruh anggota subak, maka dari itu setiap orang yang termasuk kedalam anggota
subak  Gede  Pulagan-Kumba  wajib  mematuhi  segala  ketentuan-ketentuan  hukum yang ada dalam aturan-aturan hukum diatas.
Dalam  kaitannya  dengan  bagian  konsep Tri  Hita  Karana terutama  pada konsep palemahan khususnya  yang berkaitan dengan terjadinya alih  fungsi  lahan di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba, awig-awig subak Gede Pulagan-Kumba menyebutkan bahwa:
Sape  sire  sane  ngadol  utawi  numbas  carik  ring  wewidangan  subak Pulagan- Kumba patut:
1. Mesadok ring prajuru subak utawi Pekaseh Gede
2. Patut nginutin sepopa-pali pemargin Subak Gede Pulagan-Kumba sane sampun memargi
3. Yening wenten salah sinungil carik krama Subak Gede Pulagan-Kumba magentos  wiguna  ayahan  lan  pola-pali  ring  kahyangan  mangda kasungkemin
Artinya:
Siapapun  yang  menjual  atau  membeli  sawah  di  wilayah  Subak  Gede Pulagan-Kumba wajib:
1. Melapor kepada prajuru (pengurus) atau Pekaseh (ketua) Gede
2. Wajib  mematuhi  aturan  yang  sudah  disepakati  Subak  Gede  Pulagan- Kumba yang telah berjalan
3. Jika  ada  salah  satu  sawah krama Subak  Gede  Pulagan-Kumba  beralih fungsi terkait dengan kewajiban dan aturan di Khayangan (Pura/Tempat suci) agar disepakati
Dari kutipan di atas terlihat bahwa Prajuru subak dan Pekaseh Gede  Subak Gede  Pulagan-Kumba  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  penanggulangan terjadinya  alih  fungsi  lahan  di  wilayah  subak.  Keharusan  untuk  melapor  terlebih dahulu  menjadi  mekanisme  yang  harus  ditempuh  bagi krama subak  yang  akan menjual  sawahnya  serta  bagi  masyarakat  di  luar krama Subak  Gede  Pulagan- Kumba yang ingin membeli sawah di wilayah ini. Ataupun bagi masyarakat yang akan mengalih fungsikan lahan sawahnya menjadi nonpertanian.
Seperti  yang  disebutkan  di  atas  untuk  menjual  atau  membeli  sawah  di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba atau mengalih  fungsikan suatu lahan sawah harus  bedasarkan  syarat-syarat  tertentu  terutama  dalam  hal ayah-ayahannya (kewajiban)  harus  tatap  dipenuhi  seperti  pengadaan  bangunan-bangunan  subak, pelaksanaan upacara keagamaan serta kewwajiban lainya.
Selain  aturan  berupa awig-awig,  perarem dan pasuara subak  dikeluarkan pula  himbauan  dari  parajuru  subak  Pulagan  khusunya  untuk  sebisa  mungkin
meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di wilayah subak Pulagan seiring telah diakuinya  DAS  (Daerah  Aliran  Sungai)  Pakerisan  yang  berada  di  sisi  timur wilayah  subak  Pulagan  sebagai  Warisan  Budaya  Dunia  ( world  heritage )  oleh UNESCO  pada  tahun  2011  lalu.  Dengan  status  sebagai  Warisan  Budaya  Dunia, kelestarian wilayah subak Pulagan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu Krama subak  maupun Prajuru subak.  Himbauan  ini  disampaikan  oleh  prajuru subak Pulagan disela-sela paruman subak Pulagan. Himbauan ini bertujuan untuk mendekati krama subak  secara  intensif  agar  mau  tetap  mempertahankan  lahan pertaniannya tetap pada fungsi awalnya sebagai lahan pertanian produktif.
Akan  tetapi  untuk  menciptakan  situasi  tertib  hukum  di  masyarakat  tidak hanya  diperlukan  aturan  itu  semata,  sangat  diperlukan  penerimaan  masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam hal ini peneliti sangat mengapresiasi keteguhan yang  dimiliki  oleh  mayoritas krama Subak  Gede  Pulagan-Kumba  yang  hingga kini tetap mempertahankan lahan sawahnya untuk tidak beralih fungsi. Terutama krama subak Pulagan yang sangat menghargai status DAS (Daerah Aliran Sungai) Pakerisan  sebagai  Warisan  Budaya  Dunia.  Seperti  pendapat  yang  dikemukakan oleh salah satu Krama Subak Pulagan I Wayan Supat yang menyatakan:
“Pengakuan Sungai Pakerisan sebagai Warisan Budaya Dunia adalah salah satu bentuk perhatian dunia pada ajegnya subak di Bali, saya selaku krama merasa  berkewajiban  untuk  turut  menjaga  kelestarian  sawah  saya khususnya”
Selain  itu,  I  Kutut  Runtun  selaku krama subak  Pulagan  sekaligus  Bendesa Adat Tampaksiring berpendapat sebagai berikut:
“Sawah saya adalah warisan penglingsir keluarga, saya merasa bersalah jika saya  mengabaikan warisan  ini apalagi  menjualnya, semampunya akan saya kelola  sebaik  mungkin  untuk  kepentingan  keluarga  saya sekala dan niskala ”.
Dua  pendapat krama subak  Pulagan  tersebut  menunjukkan  bahwa masyarakat subak masih kuat untuk mempertahankan sawah milik mereka sampai saat  ini.  Mayarakat  subak  yang  beragama  Hindu  tetap  memegang  teguh kepercayaan  bahwa  ada  dunia sekala dan niskala (dunia  nyata  dan  dunia  kasat mata)  yang  memberikan  pengaruh  pada  kehidupan  manusia.  Masyarakat  tetap mempertahankan  lahannya  sebagai  salah  satu  bentuk  tanggungjawab  kepada
leluhur  mereka  yang  merupakan  dimensi  dunia  niskala  yang  dipercayai  oleh masyarakat  subak  Gede  Pulagan-Kumba.  Himbauan  dari Prejuru subak  Pulagan diterima  oleh krama subak  dengan  Baik.  Dengan  keteguhan  seperti  itu  maka kelestarian  subak  Pulagan  untuk  mempertahankan  statusnya  sebagai  Warisan Budaya Dunia akan dapat terjaga.
3.3 Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  dalam Menjalankan  Fungsi  dan  Peranannya  dalam  Penanggulangan  Alih Fungsi Lahan
Keberhasilan  dan  efektivitas  penerapan  suatu  bentuk  produk  hukum layaknya  awig-awig, perarem ,  serta pasuara Subak  Gede  Pulagan-Kumba  jelas hanya  dapat  dicapai  dengan  dukungan  dari  seluruh  pihak  terkait  dalam  hal  ini prajuru subak  dan krama subak.  Begitu  pula  dalam  usaha  untuk  menanggulangi alih fungsi lahan di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba perlu sinergi antara dua komponen  tersebut  untuk  satu  komitmen  yakni  menjaga  kelestarian  lingkungan dan subak itu sendiri.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  dalam mewujudkan  sinergi  untuk  bersama-sama  menanggulangi  alih  fungsi  lahan  di wilayah  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  dapat  digolongkan  menjadi  dua  yakni kendala intern dan ektern.
Kendala  intern  merupakan  kendala-kendala  yang  terdapat  di  dalam  tubuh organisasi  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  itu  sendiri,  kendala-kendala  itu  antara lain:
1) Lemahnya  legitimasi  yang dimiliki oleh  Subak Gede Pulagan-Kumba dalam kaitannya dengan adanya jual-beli tanah di wilayah subaknya maupun dalam kaitannya  dengan  terjadinya  alih  fungsi  lahan.  Hal  ini  menyebabkan ketidakberdayaan subak untuk melarang krama subaknya untuk mengalihfungsikan lahannya ataupun yang akan menjual tanah sawahnya
2) Krama subak yang memiliki suatu lahan yang berada di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba memiliki hak penuh terhadap pengelolaan tanahnya. Apakah tanah tersebut akan di kelola sendiri, dikelola orang lain, dialih fungsikan atau bahkan  dijual  menjadi  kewenangan  pemilik  lahannya.  Dengan  catatan  tidak
menimbulkan  suatu  bentuk  kerugian  apapun  pada  tetangga  di  sekitar sawahnya ataupun terhadap subak
3) Kondisi sosial-ekonomi krama subak pemilik lahan biasanya menjadi patokan pengelolaan  yang  akan  dilakukan  terhadap  lahan  miliknya.  Jika  kondisi sosial-ekonominya  stabil  maka  akan  ada  kecenderungan  untuk  tetap membertahankan  lahannya untuk dikelola  sendir.  Namum  jika  berada dalam kondisi yang sebaliknya, dalam artian kondisi sosial-ekonominya tidak stabil dan bahkan cenderung berada pada titik rendah maka akan muncul keinginan untuk  mengalihfungsikan  lahan  atau  bahkan  lahan  miliknya  akan  berpindah tangan.
4) Dengan lemahnya legitimasi yang dimiliki subak serta hak pengelolaan lahan yang penuh berada pada pemilik lahan menjadikan pemilik lahan sawah yang pada  umumnya  adalah krama Subak  Gede  Pulagan-Kumba  menjadi  faktor kunci dalam kaitannya dengan upaya menanggulangi alih fungsi lahan Sementara  itu  kendala  ektern  merupakan  kendala  yang  berasal  dari  luar tubuh organisasi subak, kendala-kendala itu antara lain:
1) Meningkatnya  jumlah  penduduk  Desa  Tampaksiring  menjadikan  kebutuhan akan lahan tempat tinggal menjadi semakin meningkat, hal ini menjadi salah satu  pendorong  masyarakat  untuk  memanfaatkan  laha  sawah  yang  ada  di sekitar pemukiman kini sebagi tempat tinggal baru.
2) Pertumbuhan  laju  perekonomian  masyarakat  yang  senantiasa  berkembang telah  mendorong  masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha  yang dapat menopang  kehidupan  mereka  dalam  kaitannya  dengan  perekonomian keluarga, hal ini menjadikan lahan pertanian yang berlokasi strategis menjadi tempat  pengembangan  usaha  yang  tepat  mengingat  ketersedian  lahan  yang terbatas  sehingga  tiada  pilihan  lain  selain  melakukan  alih  fungsi  terhadap lahan yang sebenarnya masuh sangat produktif.
3) Mobilitas  yang  tinggi  dari  konsumen  lahan  akan  menjadi  godaan  besar  bagi petani  pemilik  lahan.  Karena  biasanya  mereka  akan  diberikan  penawaran yang menggiurkan sebagai nilai tukar lahan miliknya.

## 4. PENUTUP
Alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  di  wilayah  Subak  Gede  Pulagan-Kumba dihitung dari tahun 2007 sampai pada tahun 2012 telah mencapai luas 5,47 hektar atau 2,7% dari 205 hektar luas keseluruhan wilayah subak Gede Pulagan-Kumba. Alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  ke  dalam  bentuk  perumahan  pribadi,  pertokoan, temapat  usaha,  klinik  swasta,  sekolah  dan  kandang  ternak.  Bentuk  yang  paling mendominasi  adalah  perumahan  pribadi  sebagai  gambaran  meningkatnya kepadatan penduduk dan kebutuhan lahan yang meningkat di Desa Tampaksiring.
Subak Gede Pulagan-Kumba memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga adat yang diharapkan dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan dengan segala bentuk aturan hukum yang dimiliki oleh organisasi ini serta melalui himbauan dan pendekatan  yang  intensif.  Kehidupan  masyarakat  subak  yang  berlandasakan Tri Hita  Karana diharapkan  mampu  meningkatkan  kesadaran  dan  keteguhan krama subak  untuk  tidak  mengalihfungsikan  lahannya  yang  akan  berhimbas  pada terciptanya kelestarian lingkungan dan kelestarian subak itu sendiri.
Kendala-kendala  Subak  Gede  Pulagan-Kumba  dalam  menanggulangi  alih fungsi  lahan  terdiri  dari  dua  kategori,  yakni  kendala  intern  seperti  lemahnya legitimasi subak, krama subak memegang otoritas penuh dalam pengelolaan lahan mereka dan kondisi sosial-ekonomi krama subak yang tidak stabil. Serta kendala ekstern  seperti  meningkatnya  jumlah  penduduk,  perkembangan  perekonomian masyarakat dan harga tanah yang tinggi
Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan, maka ada beberapa saran  yang penulis kemukakan  yaitu : Subak Gede Pulagan-Kumba agar  mampu bersinergi  dengan krama nya  untuk  bersatu  padu  mengusahakan  agar  alih  fungsi lahan tidak terus-menerus terjadi dan tetap menjaga lahannya untuk tidak beralih fungsi  apalagi  berpindah tangan untuk tetap menjaga kelestarian  lingkungan dan kelestarian  Subak  Gede  Pulagan-Kumba,  serta  untuk  menjawab  kepercayaan Dunia bahwa kita bisa menjaga kelestarian subak. Selain itu instansi pemerintahan dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten  Gianyar  dan    Instansi  di  Kecamatan    dan Desa  Tampaksiring  agar  membuat  suatu  kebijakan  terkait  alih  fungsi  lahan sebagai  bentuk  tindak  lanjut  penanganan  masalah  alih  fungsi  lahan  agar  lahan pertanian tidak terlanjur habis  beralih  fungsi.  Pemerintah  juga perlu  memberikan
rangsangan  yang  lebih kepada  petani agar  mereka tetap mengelola tanah  mereka seperti  dengan  meningkatkan  subsidi  bibit  dan  pupuk  serta  pengurangan  biaya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang selama ini sedikit dikeluhkan oleh petani subak  Gede  Pulagan-Kumba.    Dan  untuk  mengatasi  permasalahan  ketersediaan tempat  tinggal  sebagai  akibat  meningkatnya  jumlah  penduduk,  pemerintah diharapkan  mampu  menyediakan  lahan  untuk  membangun  tempat  tinggal  bagi masyarakat tanpa harus mengalih fungsikan lahan pertanian yang masih produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  1972.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No.02/PD/DPRD/1972. Tentang Irigasi. Dh, Prov. Bali
Anonim. 2010. Awig-awig subak Gede Pulagan-Kumba . Tampaksiring. Gianyar:
TP
Mantra,  Ida  Bagus.  2004. Filsafat  di  Penelitian  dan  Metode  Penelitian  Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Pitana,  I  Gede.  1993. Subak  sistem  Irigasi  Tradisional  di  Bali  Sebuah  Canang Sari. Denpasar: Upada Sastra.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian kuantitatife, Kualitatife, dan R & D . Bandung: ALFABETA.