## ESOLUSI

## Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan
Sandy Ratna Puspitaningrum 1 , Chotib 2 , & Husnul Fitri Sundoko 3
1 Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan
1,2,3 Kajian Pengembangan Perkotaan - Universitas Indonesia
1 sandy.salsika@gmail.com, 2 chotib.m@ui.ac.id 3 husnul.fitri20@ui.ac.id
DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.6096 Submitted: 2023-12-10, Revised: 2023-12-25, Accepted: 2023-12-27

## Abstrak
Pembangunan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  direncanakan  sebagai  kawasan  representatif  bagi penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk transformasi budaya kerja yang extraordinary. Kawasan IKN menjadi model pembangunan kota-kota masa depan Indonesia menuju Indonesia yang adil dan makmur  pada  tahun  2045.  Namun,  perencanaannya  harus  berdasarkan  kondisi  sosial  dan  budaya masyarakat  Indonesia  yang  sebenarnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perencanaan pembangunan  IKN  yang  tidak  hanya  mengikuti  kebijakan  yang  sedang  tren  tetapi  dikaji  secara mendalam  dari  segi  kebutuhan  pembangunan  perkotaan  yang  inklusif  bagi  masyarakat.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan berdasarkan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa  ruang-ruang  interaksi  sosial,  bangunan  publik,  dan  fasilitas  yang  disediakan  menciptakan kohesi sosial sebagai representasi kemajuan bangsa. Kriteria pembangunan IKN didasarkan pada teori bentuk kota yang baik sebagai ukuran kinerja kota berdasarkan 7 dimensi kota yang baik. Dimensi- dimensi  kota  menjadi  kriteria  pembangunan  perkotaan,  yang  menjadi  acuan  dalam  merumuskan perencanaan IKN agar sesuai dengan tujuan dan harapan bersama kita untuk menyajikan kota yang inklusif bagi masyarakat.
Kata kunci : pemindahan ibu kota, IKN, good city form, dimensi kota

## Abstract
The  development  of  the  Nation’s  Capital  (IKN)  is  planned  as  a  representative  area  for  the implementation of government and a form of extraordinary work culture transformation. The IKN area is a model for the development of Indonesia's future cities towards a just and prosperous Indonesia in 2045. However, planning must be based on the real social and cultural conditions of Indonesian society. This research aims to examine  the  planning of the development of IKN that does  not only follow a fashionable policy but is deeply studied in terms of the need of inclusive urban development for society. The research method in writing is qualitative and based on library research. The results show that social interaction spaces, public buildings, and the facilities provided create social cohesion as a representation of national progress. The criteria for the development of IKN are based on the good city form theory as a measure of city performance based on 7 dimensions of a good city. The dimensions of the city become criteria for urban development, which become a reference in formulating IKN planning so that it is in line with our common goals and hopes to present an inclusive city for the people.
Keywords : capital city relocation, IKN, good city form, city dimensions

## ESOLUSI

## Pendahuluan
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan nama Nusantara dan mengalami perubahan melalui UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU IKN dilakukan akibat kondisi Kota Jakarta yang sudah melebihi kapasitas dan mengkhawatirkan, serta unsur filosofis berupa pemerataan pembangunan dan penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pembangunan IKN akan menjadi  "engine  of  growth"  perekonomian  di  Pulau  Kalimantan  dan  sekaligus  sebagai "trigger" pemerataan pembangunan di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan ini akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok logistik,  aliran  investasi,  dan  pengembangan  teknologi.  IKN  merupakan  cermin perkembangan peradaban bangsa yang modern berupa kota yang hijau dan berkelanjutan melalui  visi  "Kota  Dunia  untuk  Semua". Pembangunan  IKN  menjadi  pemicu  transformasi sosial dan budaya bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.
Pembangunan IKN juga dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang kondusif serta pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia khususnya ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kepadatan penduduk dan kesenjangan sosial ekonomi yang kurang merata  serta  terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa  berakibat  tidak  meratanya  pembangunan  dan kesejahteraan di Indonesia. Pemerataan ini menjadi isu yang penting karena perputaran uang negara  hampir  70%  berada  di  Jakarta,  padahal  luas  Jakarta  hanya  0,003%  dari  total  luas daratan Indonesia (Ayundari, 2022).
Desain  rencana  IKN  melalui  konsep  smart  city  dikembangkan  dengan  berbagai teknologi canggih pendukung di dalamnya. IKN yang diharapkan menjadi kota yang sangat megah sebagai  simbol kemajuan bangsa dan menjadi  kota terbaik di  dunia. Impian untuk IKN agar menjadi kota yang paling berbahagia mengalahkan kota-kota terbaik di dunia. Hal tersebut tentu akan bertolak belakang apabila tidak melakukan elaborasi secara mendalam terhadap  kondisi  riil  masyarakat  baik  secara  sosial,  budaya,  dan  perekonomian. Pembangunan IKN perlu memperhatikan aspek sosial perekonomian, aspek etik-humanis- nya, dan kesiapan SDM.
Upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  Indonesia  maju  perlu  dilakukan  secara transformatif. Menuju jalan kemajuan tidak hanya ditempuh dengan pendekatan simbolik berupa pembangunan infrastruktur dan kota-kota kelas dunia. Pembangunan IKN sebagai kota masa depan yang transformatif diharapkan dapat mendorong terwujudnya transformasi bangsa,  yaitu  transformasi  berbangsa  dan  berbudaya,  transformasi  bekerja,  transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi, dan transformasi bermukim. Tahapan-tahapan pembangunan perlu dikaji secara mendalam berbasis kondisi masyarakat sehingga transformasi yang diharapkan dapat terwujud.
Kondisi sosial perekonomian masyarakat Indonesia pada saat ini secara fundamental masih  mengalami  tekanan  dan  sulit  keluar  dari  jebakan  middle-income  trap.  Skenario

## ESOLUSI
pertumbuhan  ekonomi  dengan  fluktuasi  pada  setiap  periode  (5%,  4%,  dan  3%), mengakibatkan  Indonesia  mengalami  kesulitan  untuk  menjadi  negara  dengan  kategori berpendapatan tinggi  pada tahun 2045. Kemiskinan yang dialami  masyarakat dan kondisi kualitas SDM dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan pemerintah, apabila ingin mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia maju.
Upaya  mendorong  terwujudnya  transformasi  menuju  masyarakat  yang  maju  dan cerdas berbasis teknologi melalui pembangunan IKN perlu dikaji ulang. Tujuan penerapan berbagai sistem teknologi dan fasilitas science and technology park di IKN sebagai pemicu terwujudnya transformasi masyarakat cerdas berbasis teknologi, akan sulit dicapai apabila tidak mampu menciptakan terwujudnya lingkungan inovasi dan pemulihan ekosistem TIK. Meskipun pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di Asia, namun Indonesia  lebih berperan sebagai  konsumen teknologi  daripada penghasil teknologi.
Pembangunan  IKN  diharapkan  dapat  menjadi  pemicu  terwujudnya  perkotaan, permukiman,  dan  perumahan  yang  inklusif  sebagai  wujud  transformasi  bermukim. Pentahapan-pentahapan  pembangunan  perlu  dipertimbangkan  secara  matang  sehingga kehadiran IKN tidak menjadi faktor pemicu ketimpangan pembangunan perkotaan di Pulau Kalimantan dan terjadinya segregasi ruang perkotaan. Pembangunan IKN yang eksklusif dan revolusioner  dapat  menciptakan  terjadinya  segregasi  sosial  dan  ruang  perkotaan  yang berdampak  kepada  peningkatan  ketimpangan  dan  disintegrasi  bangsa  dan  gagal menciptakan  kota  yang  transformatif  secara  humanistik  berdasarkan  falsafah  hidup berbangsa dan berbudaya.
Pendekatan-pendekatan  pembangunan  yang  dilakukan  di  IKN  perlu  dikaji  tidak sekedar  jargon-jargon  mengikuti  fashionable  policy  dan  theoretical  concept,  tanpa memperhatikan permasalahan mendasar di dalamnya, dalam jangka pendek menjadi beban perekonomian  negara  dan  jangka  panjang  menciptakan  ketimpangan  dan  disintegrasi bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah menganalisis bagaimana  seharusnya  pembangunan  IKN  dilakukan  supaya  menjadi  perkotaan  yang humanis  dan  transformatif  bagi  pembangunan  menuju  Indonesia  maju,  dengan menempatkan manusia dan SDM di dalamnya sebagai faktor utama.

## Metode
Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  bersifat interpretasi dengan mengkompilasi dari banyak sumber literatur baik yang merupakan data primer  maupun  sekunder.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  masukan  terhadap kebijakan pembangunan IKN. Kajian ini dilakukan bersumber dari hasil kajian penyusunan jurnal akademik, pandangan dan opini para ahli yang memiliki kompetensi, maupun laporan

## ESOLUSI
hasil  survei  dari  berbagai  pihak/instansi  yang  kredibel.  Untuk  memulai  interpretasi  data kualitatif,  pertama-tama  harus  dipelajari  segala  sesuatu  dari  sudut  pandang  objek  yang diteliti.  Tulisan  ini  memiliki  peran  analisis  kebijakan  pemindahan  ibukota,  yang  terutama difokuskan  untuk  perbandingan  dan  evaluasi  berbagai  strategi  alternatif.  Analisis  ini ditujukan  bagi  aktor  publik sebagai  upaya untuk  mengatasi  berbagai  masalah  sosial  yang timbul akibat kebijakan pemindahan ibukota yang diambil.
Tulisan ini mengacu pada dimensi kota dari buku Theory of Good City Form yang ditulis oleh Kevin Lynch dan membangun kota yang humanis dari konsep Jane Jacobs. Bentuk dan  dimensi  kota  yang  baik  menurut  (Lynch,  1984)  dalam  bukunya  Theory  of  Good  City Form,  apabila  kota  tersebut  dapat  memenuhi  kriteria  dari  vitality,  sense,  fit,  access,  dan control. Tiap-tiap kriteria tersebut sesuai dengan efficiency and justice, yaitu Meta Kriteria. Bentuk kota yang baik, harus terintegrasi secara baik dengan mengandung berbagai nilai- nilai  di  dalamnya.  Hal  tersebut  penting  untuk  menjadikan  kota  tersebut  mampu  menjaga keberlangsungannya  dan  hubungannya  dengan  kota-kota  lain.  Bentuk  kota  yang  baik senantiasa bersifat terbuka, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan waktu.

## Aspek Penting Pemindahan Ibu kota Negara
Dari  hasil  penelaahan  terhadap  kajian-kajian  dan  literatur  yang  kredibel,  dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pemindahan ibukota negara adalah aspek sosio-budaya, aspek geografis, aspek geopolitik dan hankam, aspek ekonomi, teknologi dan lingkungan.
Pertama, aspek geografis. Presiden Joko Widodo menyampaikan lima faktor utama yang menjadi dasar pemilihan Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota Negara, yaitu: (Kominfo, 2019): (1) risiko bencana alam yang minimal. Kalimantan memiliki risiko bencana alam yang lebih  rendah  dibandingkan  Pulau  Jawa,  seperti  banjir,  kebakaran  hutan,  gunung  berapi, tsunami,    dan  tanah  longsor;  (2)  terletak  di  bagian  tengah  Indonesia,  sehingga  dapat dijangkau dengan mudah dari berbagai wilayah di Indonesia; (3) berdekatan dengan kota- kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, sehingga dapat memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang sudah ada; (4) memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, seperti jalan, bandara, dan Pelabuhan; dan (5) tersedia lahan yang luas seluar 180 ribu hektar dan  dikuasai  pemerintah,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  pembangunan  IKN.  Jika dianalisis lebih lanjut, kelima alasan tersebut lebih cenderung berbasis pada pertimbangan geografis (Purnama & Chotib, 2023).
Konsep  pembangunan  kota  baru  IKN  adalah  Indonesia  Sentris,  mencakup pembangunan  nasional  yang  bukan  hanya  dipusatkan  di  Pulau  Jawa,  melainkan  dapat merata  di  seluruh  Indonesia  tanpa  adanya  disparitas.  Letak  Kalimantan  secara  geografis berada  di  tengah-tengah  Indonesia  menjadi  simbol  semangat  untuk  mewujudkan  visi

## ESOLUSI
Indonesia  sentris  dalam  pembangunan  ke  depan.  Sebagai  reprensentasi  keadilan  dan mendorong percepatan pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Kedua,  aspek  ekonomi,  teknologi,  dan  lingkungan. Pemindahan  IKN  Nusantara adalah  upaya  pemerintah  untuk  mendorong  perekonomian  yang  inklusif,  karena  IKN menjadi magnit pertumbuhan ekonomi baru yang akan menyebar ke luar dari Pulau Jawa. Dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi yang memiliki konektivitas baik dengan provinsi  lain,  potensi  untuk  meningkatkan  arus  perdagangan  di  lebih  dari  50%  wilayah Indonesia dapat terwujud. Selain itu, tindakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar  wilayah  dengan  memperluas  skala  perdagangan  di  luar  Pulau  Jawa.  Ini  akan menciptakan  peluang  investasi  di  Ibu  Kota  Negara  dan  provinsi  sekitarnya,  serta menghasilkan diversifikasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan nilai tambah pada sektor non-tradisional. diberbagai provinsi diluar Pulau Jawa.
Pada aspek teknologi dan lingkungan, pemerintah berkeinginan agar pembangunan IKN  diarahkan  pada  konsep  modern  yang  mengintegrasikan  teknologi  canggih  dan berwawasan  lingkungan.  Pembangunan  ibu  kota  baru  diharapkan  dapat  menjadi  pelopor dalam efisiensi energi, inovasi dan kreativitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan. IKN  akan  mengusung  gaya  hidup  rendah  karbon  yang  efisien,  fokus  pada  transportasi umum,  menciptakan  lingkungan  perkotaan  yang  mendukung  pejalan  kaki,  dan  menjaga kelestarian alam. Mampu berkelanjutan dalam segala aspek, mulai dari metode konstruksi berkelanjutan, desain yang lebih hemat energi, pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam sistem jaringan, hingga manajemen sampah yang berkelanjutan.
Ketiga,  aspek  sosiologi  dan  budaya.  Bappenas  melakukan  penelitian  menyeluruh mengenai gaya hidup dan kondisi kehidupan masyarakat setempat, melibatkan aspek-aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang membentuk identitas dan pola kehidupan mereka. Mereka  menganalisis  potensi  masalah  dan  konsekuensi  negatif  yang  dapat  timbul  akibat relokasi dan adanya IKN terhadap masyarakat setempat. Pemerintah merumuskan prinsip- prinsip  panduan  kebijakan  sosial  dalam  rangka  pembangunan  IKN.  IKN  sebagai  kota metropolitan  diperkirakan  akan  meningkatkan peluang usaha  dan  pekerjaan, namun  juga berpotensi menjadi pemicu konflik sosial dan kerawanan antar kelompok etnis. Pemindahan IKN  diharapkan  dapat  memperkuat  ketahanan  ekologi,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya masyarakat  Kalimantan,  sambil  mencegah  terpinggirkannya  masyarakat  lokal  oleh pendatang.  Pemindahan  ASN  ini  diproyeksikan  akan  melibatkan  keluarga  dan  pelaku ekonomi  lainnya,  dengan  perkiraan  jumlah  mencapai  1,5  juta  orang  mendiami  kawasan tersebut  di  masa  depan.  Harapan  masyarakat  adalah  terwujudnya  Pencapaian  kesetaraan dalam  kehidupan  sehingga  seluruh  masyarakat  Kalimantan  dan,  secara  lebih  umum, Indonesia dapat menikmati manfaat pembangunan IKN.

## ESOLUSI

## Pembangunan IKN: Kota Masa Depan Transformatif
Membangun ibu kota baru sebagai embrio kehidupan berbangsa dan bernegara secara transformatif tahap demi tahap tanpa meningggalkan akar budaya dan kehidupan berbangsa. Ibu kota baru dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi real kehidupan berbangsa secara  transformatif  menuju  cita-cita  kehidupan  masa  depan  yang  diinginkan.  Beberapa prinsip transformasi yang dimaksud yaitu: transformasi bekerja, transformasi berbangsa dan berbudaya, transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi, dan tranformasi bermukim.
Pembangunan  IKN  diharapkan  dapat  meningkatkan  budaya  kerja  aparatur pemerintah dengan sistem pengawasan yang terintegrasi. Perpindahan ibu kota di harapkan dapat merubah cara bekerja dan sistem bekerja yang selama ini kurang produktif menjadi lebih  cepat,  mengayomi,  dan  melayani.  Nilai-nilai  dasar  Pancasila,  kegotong-royongan, kejujuran,  etos  kerja,  sikap  toleransi,  menjaga  kehormatan  dan  martabat  harus  menjadi landasan budaya kerja. Ego sektoral yang membudaya dalam bekerja antar kementerian dan instansi menjadi penghambat bagi terwujudnya rencana besar bersama kehidupan bernegara. Transformasi  bekerja  harus  dikembangkan  berdasarkan  nilai-nilai  dasar  bangsa  secara bertahap berdasarkan kondisi yang ada.
Transformasi berbangsa dan berbudaya perlu didorong dalam kondisi prinsip-prinsip ideologi  Pancasila  sebagai  landasan  negara  dan  perspektif  kehidupan,  menjadi  kurang diperhatikan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Penggunaan  Pancasila  sebagai  pedoman  dalam kehidupan politik dan sosial mengalami penurunan signifikan sejalan dengan pengaruh yang semakin  kuat  dari  arus  globalisasi  serta  paham-paham  radikalisme  serta  ideologi  lainnya yang  semakin  berpengaruh  terhadap  cara  berpikir  dan  perilaku  masyarakat  Indonesia (Siswanto, 2017). Pembangunan fasilitas ruang-ruang yang mencerminkan budaya nusantara di  panggung  nasional,  lambang-lambang  kemajuan  bangsa  yang  menjadi  perhatian  bagi dunia, ruang publik, dan sarana edukasi perlu diwujudkan di kawasan IKN. Ibu kota negara sebagai bentuk transformasi berbangsa dan berbudaya jangan hanya di peruntukkan untuk kelompok  dan  golongan  tertentu.  IKN  harus  memperhatikan  aksesibilitas  yang  seluas- luasnya bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dengan tetap memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional.
Transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas merupakan agenda utama pengembangan  IKN.  Beberapa  fasilitas  yang  akan  dikembangkan  adalah:  (1)  Science  and technology district berupa fasilitas technology park, indonesia’s center of excellence, nerves center and innovation center, dan lainnya; (2) Infrastruktur masa depan yang cerdas berupa autonomous car and logistic, infrastruktur terintegrasi dengan dukungan teknologi, cable car, logistic tunnel, drone delivery, dan lainnya; dan (3) Green and smart mobility berupa data gathering sensor, mobility command center, dan future mobility and system.

## ESOLUSI
Transformasi  bermukim  yang  akan  dikembangkan  di  kawasan  IKN  perlu mengedepankan  pendekatan  smart  living.  Mewujudkan  compact  living  yang  terintegrasi dengan  sistem  transportasi  perlu  dikembangkan  dengan  tetap  memperhatikan  kondisi masyarakat.

## Perlunya Pendekatan Humanistik yang Inklusif dan Transformatif
Secara  konsep  dan  pendekatan,  pembangunan  IKN  sudah  berupaya  melakukan elaborasi  tematik  berdasarkan  kondisi  geografis  dan  falsafah  Bangsa  Indonesia  yaitu Pancasila.  Konsep  futuristik  yang  ditawarkan  juga  sebagai  bentuk  semangat  kemajuan bangsa di masa depan yang akan menjadi percontohan pembangunan kota-kota di Indonesia. Namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah  belum  adanya  kajian  pendekatan  pentahapan pelaksanaan pembangunan secara transformatif. Kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia harus  menjadi  penentu  pentahapan  pembangunan  yang  harus  di  lakukan.  Pembangunan IKN dengan berbagai mimpi futuristik yang ditawarkan tanpa memperhatikan transformasi sosial,  budaya, ekonomi akan memberikan dampak negatif yang luar biasa. Fasilitas  yang disediakan akan tidak efektif apabila tidak didasarkan pada perubahan sosial, budaya, dan perekonomian secara transformatif.
Kegagalan pembangunan ibukota di negara negara lainnya perlu dijadikan rujukan, khususnya  yang  mengalami  kegagalan  secara  mendasar.  Salah  satu  yang  menjadi  simbol kegagalan  pembangunan  ibukota  baru  adalah Negara  Brazil  pada  saat  pemindahan  pusat pemerintahan  dari  Rio  de  jainero  ke  Brasilia.  Keputusan  pemindahan  ke  Brasilia  semakin memperparah keadaan ekonomi di Brazil dan menimbulkan banyak permasalahan setelah beberapa  tahun  (Kelly,  2020).  Pembangunan  Brasilia  mengalami  kegagalan  karena mengabaikan prinsip pembangunan kota dari sisi humanistik. Mendesain ibu kota baru yang penekanannya  untuk  mobil,  bangunan,  tapi  mengabaikan  sisi  kemanusiaannya,  akan mengalami  berbagai  permasalahan  di  kemudian  hari.  Lingkungan  hunian  bukan  menjadi pertimbangan  utama  perencanaan  grand  desain  dan  pentahapan  pembangunan  Brasilia. Kehidupan  di  ibukota  baru  tidak  menjadi  perhatian  dan  titik  berat  gagasan  perencanaan. Namun Brasilia di desain lebih kepada faktor bangunan, infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Faktor humanistik cenderung diabaikan dan komunitas yang seharusnya menjadi pemilik kota tidak terbentuk sehingga kota gagal bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan.
Pengembangan  IKN  dengan  tujuan  menciptakan  kawasan  kebanggaan  melebihi kawasan-kawasan ibukota lainnya di negara lain harus dikembalikan kepada tujuan awalnya. Ibu Kota negara di pindahkan karena memiliki 3 (tiga) misi utama, yaitu (1) Daya dukung dan  daya  tampung  Kota  Jakarta  yang  sudah  melebihi  kapasitas  untuk  menciptakan penyelenggaraan  pemerintah  yang  kondusif;  (2)  Pemerataan  pembangunan  ke  seluruh Indonesia;  dan  (3)  Transformasi  Bangsa.  Untuk  itu  pembangunan  ibukota  seharusnya

## ESOLUSI
diintegrasikan  dengan  kebijakan-kebijakan  aspek  lainnya  bukan  hanya  sekedar  menjadi “proyek mercusuar” dengan mengabaikan urgensi kebijakan -kebijakan lainnya.

## Menuju Indonesia Maju secara Transformatif
Menuju jalan kemajuan tidak hanya ditempuh dengan pendekatan simbolik berupa pembangunan infrastruktur dan kota-kota kelas dunia. Jalan kemajuan perlu memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Indonesia dapat terperangkap pada middle income trap. Berdasarkan  analisis  negara  lain  apabila  dibandingkan  dengan  Indonesia,  menunjukkan Indonesia  kurang  mencapai  kriteria  yang  diperlukan  dan  cukup  untuk  mencapai  status negara yang tinggi pendapatannya, misalnya yang dialami oleh Cina, Brasil, Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia pada masa awal mencapai kategori Pendapatan Menengah Atas.
Penting  bagi  pemerintah  untuk  memusatkan  perhatian  pada  pembangunan  kelas menengah yang tangguh dan inovatif, mengingat peran kelas menengah sebagai penggerak utama pembangunan jangka panjang. Alih-alih terfokus pada aspirasi menjadi negara maju, disarankan agar pemerintah lebih berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, mempromosikan kesempatan yang setara, dan membangun kelas menengah yang  kokoh,  tahan  lama,  dan  inovatif  menjadi  fokus utama.  Secara historis,  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2000  sampai  dengan  tahun  2018  hanya  mencapai  5,3%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada periode 1980 sampai dengan tahun 1996 mencapai 6,4%,  yang  ditandai  oleh  kemajuan  pada  sektor  industri  manufaktur  dan  terjadinya liberalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 1968 sampai dengan tahun 1979 mencapai 7,5% (Hidayat et al., 2018). Sesuai data historis pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan angka pertumbuhannya seperti pada masa tahun 1968-1996, dengan angka pertumbuhan 6% - 7,5%.

## ESOLUSI
Gambar 1: Proyeksi GNI Per-Capita Indonesia pada tahun 2023-2045

## Sumber: (Nuryakin et al., 2023)
Catatan:
* Dengan proyeksi penurunan, pertumbuhan ekonomi diantisipasi mencapai 5% hingga tahun  2035,  diikuti  pertumbuhan  sebesar  4%  dari  tahun  2035  sampai  2040,  serta pertumbuhan ekonomi 2041 sampai 2045.
* Bank Dunia mengelompokkan negara-negara berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita:
1. Lower Income Countries (LIC) sebagai kategori negara berpendapatan rendah : < US $ 1,136
2. Lower  Middle-Income  Countries  (LMIC)  sebagai  kategori  negara  berpendapatan menengah bawah : US $ 1,136 – US $ 4,445
3. Upper Middle-Income Countries (UMIC) sebagai negara berpendapatan menengah atas: < US $ 4,446 - 13,385
4. High Income Countries (HIC) sebagai negara berpendapatan tinggi; > US $ 13,846.
Nuryakin  et  al.,  2023,  menggambarkan  berbagai  macam  skenario  dan  proyeksi pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  untuk  mencapai  status  negara  berpendapatan  tinggi. Dengan asumsi bahwa Pendapatan Nasional Bruto per kapita untuk negara berpendapatan tinggi sebesar US$13.846 pada tahun 2023 dan pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto per

## ESOLUSI
kapita sekitar 5% per tahun (sebanding dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%), Indonesia diproyeksikan  dapat  mencapai  status  negara  berpendapatan  tinggi  pada  tahun  2044. Indonesia  akan  mencapai  kategori  negara  berpendapatan  tinggi  pada  tahun  2038,  jika pertumbuhan GNI per kapita mencapai 7% per tahun, meskipun hal itu dianggap sulit untuk dicapai.  Skenario  pertumbuhan  dengan  fluktuasi  pada  setiap  periode  (5%,  4%,  dan  3%), Indonesia  kemungkinan  besar  tidak  dapat  menembus  status  HIC  pada  tahun  2045. Pengalaman  negara-negara  lain  menunjukkan  bahwa  rata-rata  pertumbuhan  pendapatan sejak melewati batas negara berpendapatan menengah atas (UMIC) hingga tahun 2022 yaitu Cina 6,7%, Thailand 2,18%, Malaysia 2,94%, Korea Selatan 4,59%, dan Brasil 1,13%.

## Mimpi Kemajuan di Tengah Kemiskinan
Skenario menuju Indonesia Emas 2045 banyak berfokus pada upaya mencapai status negara  berpendapatan  tinggi,  namun  terlupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kondisi kehidupan masyarakat kategori miskin serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan mencapai 9,36%(BPS, 2023), angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 10 tahun terakhir bila dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 11,25%.
Menurut  (Nuryakin  et  al.,  2023)  gambar  2  menggambarkan  bahwa  sulit  untuk mencapai angka 0% kemiskinan di Indonesia pada tahun 2045 (ukuran kemiskinan BPS (US$ 2,15) maupun Bank Dunia (US$ 3,65)). Upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami  stagnasi  akibat  sebagian  besar  di  antaranya  merupakan  masyarakat  dengan kategori miskin kronis. Dalam penelitian yang dilakukan pada rumah tangga, sekitar 22,5% RT  miskin  pada  tahun  1993  masih  dalam  kondisi  miskin  hingga  tahun  2014.  Fenomena kemiskinan  yang  dinamis  dan  tingkat  kerentanan  rumah  tangga  di  Indonesia  membuat pencapaian impian untuk mencapai tingkat kemiskinan 0% menjadi suatu tantangan yang sulit untuk direalisasikan.
Obsesi  berlebihan  terhadap  pembangunan  IKN  dan  perubahan  arah  kebijakan penyaluran sumber daya untuk mewujudkan impian Indonesia menjadi negara kaya pada tahun  2045  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  melalui  investasi  yang cukup  besar  pada  sektor  padat  modal,  bukan  padat  karya  yang  lebih  banyak  menyerap tenaga kerja. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada pengurangan kemiskinan secara signifikan, terutama jika sektor-sektor yang menjadi motor pertumbuhan tidak melibatkan secara aktif kelompok miskin dan rentan.

## ESOLUSI
Gambar 2: Proyeksi Kemiskinan tahun 2024-2045
Sumber: (Nuryakin et al., 2023)

## Kesiapan SDM untuk Menyambut Kemajuan
Dalam  buku  laporan  white  paper  dari  LPEM  FEB  UI  (Nuryakin  et  al.,  2023) menyampaikan  bahwa  sejak  pertengahan  tahun  2000-an,  pemerintah  telah  melakukan perubahan kebijakan sektor pendidikan, dari sekedar peningkatan akses pendidikan menuju peningkatan  akses  terhadap  pendidikan  yang  berkualitas.  Walaupun  telah diimplementasikan  berbagai  kebijakan  dan  meningkatnya  anggaran  Pendidikan  setiap tahunnya, namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai harapan. Sejak tahun 2000, Indonesia  telah  bersungguh-sungguh  terlibat  dalam  Program  for  International  Student Assessment  (PISA)  untuk  mengukur  pencapaian  perkembangan  kualitas  pendidikan  di Indonesia setiap tahunnya dan melihat perbandingannya dengan negara lain. Namun hasil yang dicapai belum optimal, pada kategori kemampuan membaca yang menunjukkan tren positif, mengalami penurunan seperti pada tahun 2018.   Pada kategori kemampuan matematika  dan  sains  juga  mengalami  stagnasi  selama  duapuluh  tahun  terakhir.  Apalagi diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19, pada tahun 2022 pun akan mengalami penurunan lebih lanjut
Kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah dan juga mengalami ketidaksetaraan yang signifikan antar daerah. Siswa kelas 9 (tingkat 3 SMP) hanya dapat memberi jawaban sekitar  35,6%  soal  matematika  yang  paling  dasar.  Hanya  sekitar  28-40%  siswa  berusia  15 tahun  dapat  mencapai  tingkat  kemampuan  matematika  yang  minimal.  Pemerataan

## ESOLUSI
pendidikan  juga  masih  belum  optimal  bila  merujuk  hasil  ujian  nasional  pada  tahun  2017, prestasi siswa SMP Jawa Tengah (Brebes) Sumatera Utara (Labuhan Batu Selatan), mengalami keterlambatan  lebih  dari  2  tahun  jika  dibandingkan  dengan  siswa  SMP  di  Jawa  Timur (Jombang dan Banyuwangi). Demikian halnya dengan prestasi siswa SMP Sulawesi Tengah (Donggala) bila dibandingkan dengan siswa SMP di Kota Malang mengalami keterlambatan lebih dari 5 Tahun.
Pada  tingkatan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD),  Indonesia  masih  terkendala dengan rendahnya partisipasi anak), khususnya pada kelompok usia 0-2 tahun (dalam Taman Penitipan Anak (TPA) sebesar 0,9%, kelompok usia 3-4 tahun sebesar 21 %, dan kelompok usia  5-6  tahun  kategori  pendidikan  pra-sekolah  sekitar  73%.  Investasi  Indonesia  di  dalam Taman  Pendidikan  Anak  (TPA)  dan Pendidikan  Anak Usia  Dini  (PAUD)  masih  dianggap kurang  memadai.  Indonesia  termasuk  negara  yang  mengalokasikan  dana  terendah  pada sektor  pendidikan  usia  dini,  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  OECD.  Alokasi anggaran  untuk  sektor  kesehatan,  pendidikan,  dan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia  hanya sekitar 0,04% (seharusnya 1% sesuai rekomendasi OECD) dari total Produk Domestik Bruto pada tahun 2020.
Demikian halnya pada sector Kesehatan belum optimal dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat. Kondisi sumber daya dan infrastruktur kesehatan di Indonesia menunjukkan  tingkat  keragaman  yang  mencolok.  Hanya  48,9%  puskesmas  yang  memiliki sembilan  jenis  tenaga  kesehatan  (nakes)  yang  sesuai  dengan  standar  pada  tahun  2021. Transformasi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masih  mengalami  tantangan  berat  secara struktural (Nuryakin et al., 2023).

## Ekosistem TIK Indonesia dan Ketimpangan Pembangunan Perkotaan
Dalam  (Nuryakin  et  al.,  2023)  menyampaikan  bahwa  Indonesia  termasuk  sebagai negara yang cukup signifikan di wilayah ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi digital. Berdasarkan kajian yang dirilis e-Conomy SEA pada tahun 2020, ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 22% dengan transaksi mencapai USD 77 miliar. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor e-commerce Indonesia diharapkan mampu mencapai transaksi sebesar USD 95 miliar  dan tumbuh sebesar 17% (Compounded annual growth rate (CAGR.  Meskipun  pertumbuhan  ini  memberikan  indikasi  optimisme  terhadap  kemajuan ekonomi nasional, perlu diingat bahwa kalkulasi ini tidak mencerminkan peningkatan nilai tambah hanya berdasarkan pada angka penjualan.
Pada  aspek  infrastruktur  jaringan,  kecepatan  unduh  internet  di  Indonesia  masuk dalam kategori rendah di ASEAN, berdasarkan laporan Ookla, kecepatan unduh internet di Indonesia  hanya mencapai  20,17 Mbps (Bestari, 2023). Daya saing digital  Indonesia masih sangat rendah, menempati peringkat 51 dari 63 negara, masih jauh dibawah Thailand dan Malaysia  (peringkat  ke-31  dan  peringkat  ke-40).  Indonesia  juga  masih  mengalami

## ESOLUSI
permasalahan  pada  isu  perlindungan  data  dan  keuangan  digital.  Keadaan  geografis  juga menjadi  kendala  kemajuan  ekonomi  digital  di  Indonesia  yang berkarakteristik  kepulauan. Hal ini mengakibatkan adanya disparitas tingkat digitalisasi di berbagai daerah, rendahnya keterampilan digital, dan kurangnya inovasi di kalangan pelaku industri. Berbagai masalah ini berkontribusi pada Indonesia yang lebih berperan sebagai konsumen teknologi daripada penghasil teknologi.
Pembangunan technology park telah menjadi a fashionable policy dan secara prinsip tidak  selalu  berorientasi  kepada  fasilitas.  Belajar  dari  pengembangan  kawasan-kawasan serupa  di  luar  negeri,  pengembangan  technology  park  cenderung  mengalami  kegagalan akibat  kawasan  tidak  berhasil  menciptakan  inovasi-inovasi  baru  yang  bersumber  dari lingkungan inovasi yang sejati. Peran universitas sebagai pencetak inovator-inovator secara integratif  dengan  kawasan  harus  menjadi  prasyarat  terwujudnya  technology  park  yang berkelanjutan.
Mengutip  dari  buku  Technopoles  of  the  World  karya  dari  (Castells,  1994),  Sophia- Antipolis,  di  dekat  Nice,  adalah  contoh  kla sik  dari  "A  Technopolis“  bahkan  sebagai  “The European Smart Site”. Sophia Antipolis pada awalnya adalah usaha swasta yang diambil alih oleh Negara pada akhir 1970an dengan peningkatan Investasi hingga tujuh kali lipat antara tahun  1982  dan  1989.  Sophia-Antipolis  sukses  di  satu  tingkat  karena  berhasil  membuat kawasan yang berkembang dan cenderung prestige dengan harga lahan dan harga sewa yang tinggi, diisi perusahaan-perusahaan besar, tetapi sejauh ini ia belum berhasil menciptakan lingkungan  inovasi  yang  s ejati.  Berbeda  dengan  “Cambridge  phenomenon”  yang berkembang  dan  telah  sejajar  dengan  Silicon  Valley,  dan  menjadi  citra  atau  simbol  dunia inovatif di seluruh dunia. Cambridge phenomenon menjadi menarik adalah bahwa kejadian itu terjadi di tempat yang agak tidak terduga. Cambridge terletak 50 mil (80 kilometer) utara- utara-timur London, di East Anglia: wilayah yang hingga tahun 1960-an, dianggap sebagai pedesaan terpencil, tetapi tiba-tiba menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat Inggris. Keberhasilan  kawasan  ini  berkembang  akibat  terwujudnya  hubungan  kawasan  dengan universitas  yang  ada  disana  sebagai  pencetak  inovator-inovator  yang  berkontribusi menciptakan lingkungan inovatif di kawasan.
Pengembangan  kawasan  IKN  harus  belajar  dari  pengalaman  negara-negera  yang telah mengambangkan kawasan yang serupa. Pembangunan fasilitas tanpa memperhatikan SDM  dan  lingkungan  iniovatif  itu  sendiri  akan  mengakibatkan  kegagalan  pengembangan kawasan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Penerapan autonomous dan smart logistic didalam kawasan harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang ada sehigga rancangan desain sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Kota baru yang berkembang didorong dua faktor utama, yaitu spekulasi tanah oleh pengembang swasta dan pemberian izin tanah yang tidak terkendali untuk pembangunan perumahan.  Akibatnya,  pengalihan  kepemilikan  tanah  secara  besar-besaran  dari  pemilik tanah sebelumnya, utamanya dari petani miskin yang terpaksa memberikan tanahnya kepada

## ESOLUSI
para pengembang kota baru yang didukung oleh pemerintah pada saat itu, dengan atau tanpa rugi  yang  adil.  Mereka  kemudian  harus  mencari  mata  pencaharian  baru.  Pengembang bersaing  menguasai  lahan  secara  spekulatif  dengan  dukungan  birokrasi  pemerintah  yang cenderung  tidak  transparan.  Pemanfaatan  lahan  di  pinggiran  kawasan  metropolitan seringkali  diwarnai  oleh  'konflik'  antara  masyarakat  pemilik  lahan,  pengembang,  serta pemerintah daerah yang berujung dengan penggusuran penduduk yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.
Ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terkendala oleh keterbatasan fiskal pemerintah dan besarnya backlog dalam kepemilikan dan penghunian tempat tinggal. MBR yang bekerja di pusat kota menghadapi tantangan untuk mendapatkan hunian di area tersebut dengan akses yang terbatas. MBR cenderung mendiami ruang-ruang minor di perkotaan, yang berada di antara perumahan eksklusif. Pilihan tempat tinggal di kawasan-kawasan tersebut diambil oleh MBR karena dekat dengan tempat kerja atau peluang mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor informal. Lingkungan dan  kualitas  tempat  tinggal  dianggap  tidak  terlalu  krusial  bagi  MBR,  selama  masih  bisa mendukung kehidupan. Hak-hak kepemilikan terutama hak milik atas tanah dan bangunan dianggap kurang signifikan, yang lebih esensial bagi mereka adalah dapat tetap tinggal tanpa dipaksa meninggalkan atau digusur, sesuai dengan pandangan mereka bahwa tempat tinggal merupakan suatu fasilitas yang mendasar.

## Kriteria Pembangunan IKN yang Inklusif dan Humanis
Beberapa  kriteria  perlu  menjadi  perhatian  yaitu  dimensi  vitality,  dimensi  sense, dimensi fit, dimensi akses, dan dimensi control. Pertama dimensi vitality. Kinerja vitality IKN yang baru diwujudkan untuk memastikan aspek-aspek yang menunjang ketahanan manusia dalam kehidupan perkotaan dan lingkungan huniannya. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas  sebagai  pembentuk  struktur  kota  harus  memiliki  kinerja  yang  handal  melalui aksesibilitas dan konektivitas dengan transportasi dan mobilitas berkelanjutan, infrastruktur ICT dan  cerdas, infrastruktur kawasan, dan lainnya. Menciptakan ruang fisik kota berupa zoning  settlement,  network,  dan  terintegrasi  dengan  struktur  kota.  Mewujudkan  kualitas lingkungan, dan akses universal terhadap fasilitas dasar. Sesuai dengan theory of good city form, upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan performance dimensi IKN pada  aspek  vitality  untuk  memenuhi  standar  untuk  hidup  dan  berkehidupan  khususnya pada  kriteria  sustenance  (diantaranya  terkait  kualitas,  ketersediaan  serta  kecukupan  air, udara, makanan, dan energi).
Kedua, dimensi sense berperan penting sebagai ukuran bentuk kota yang baik. IKN sebagai pusat pemerintahan direncanakan dengan citra Indonesia  sentris. Struktur IKN di rencanakan dipadukan dengan falsafah bangsa Pancasila dan fungsi pemerintahan sebagai trias politika. Pembentukan sumbu aksis dan hubungan peran fungsi eksekutif merangkul

## ESOLUSI
legislatif  dan  yudikatif akan  meningkatkan  kinerja  dimensi  sense  kota secara  kuat.  Aspek sense terkait kongruen dengan merencanakan kesesuaian antara struktur ruang dan struktur bukan  ruang  terlihat  dari  harmonisasi  perletakan  dan  integrasi  masterplan  yang  telah direncanakan. Kinerja aspek sense pada transperancy bisa diperkuat dengan merencanakan ruang-ruang interaksi sosial  dan  komunitas  dengan  tujuan  terwujudnya  proses  sosial  dan alami yang terjadi di kawasan.
Ketiga  dimensi  fit.  IKN selayaknya  juga  dikembangkan  dengan  melihat keserasian antara perilaku dan aktivitas sehari-hari masyarakat dengan situasi dan kondisi ruang yang mewadahi aktivitas tersebut. Hal ini secara teori merupakan upaya-upaya terencana dalam meningkatkan  kinerja  dimensi  fit  perkotaan.  Perencanaan  ruang  publik tidak  selalu  harus dibangun  dengan  spektakuler  dan  mewah  namun  yang  paling  penting  adalah  dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial antar masyarakat. Pembagian  ruang  dan  zonasi  disesuaikan  dengan  fungsi  dan  kegiatan  kawasan  yang direncanakan.  Zona  hunian  harus  memperhatikan  perilaku  masyarakat  Indonesia  dan karakteristiknya. Masyarakat Indonesia  yang cenderung guyub dan berkarakteristik sosial yang tinggi dengan tradisi dan budaya serta keagamaan harus terwadahi dalam perencanaan ruang dan zonasinya. Masyarakat Indonesia dengan adat ketimuran sangat menjunjung nilai- nilai agama serta budaya dan harus memperhatikan hirarki ruang-ruang private dan publik. Masyarakat Indenesia cenderung sering mengadakan acara-acara bersama seperti pengajian, ibadah, pesta adat perlu di wadahi dalam rencana ruang khususnya hunian.
Masyarakat  Indonesia  juga  memiliki  sosialisasi  yang  tinggi  antar  tetangga  dan cenderung hidup guyub satu dengan yang lainnya. Pemisahan secara jelas antar kelompok msyarakat  akan  merusak  tatanan  budaya  dan  tradisi  yang  telah  bertahan  berabad-abad. Masyarakat kita juga memiliki sifat gotong-royong dan sering bercengkerama sebagai bentuk interaksi sosial baik formal maupun non formal. IKN sebagai representasi seluruh budaya seoptimal mungkin harus mampu menjawab kebutuhan pelestarian dan peningkatan budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia.
Keempat , d imensi access pada pembangunan IKN merupakan aspek yang sangat vital yang  warganya  memperoleh  akses  yang  sangat  mudah  di  segala  bidang  pekerjaan, pendidikan, transportasi, dan arus informasi. Transportasi dan telekomunikasi merupakan asset  sentral  daerah  perkotaan  sebagai  bentuk  ukuran.  Kemudahan  akses  masyarakat terhadap  seluruh  layanan  merupakan  bentuk  kinerja  dimensi  akses.  IKN  sebagai  suatu transformasi  kehidupan  berbangsa  dan  berbudaya  akan  menekankan  kepada  kemudahan akses  terhadap  seluruh  fasilitas  dan  layanan  yang  tersedia.  Pengembangan  sistem transportasi dan mobilitas cerdas yang berkelanjutan, sistem jaringan jalan yang terintegrasi, konektivitas  darat,  laut  dan  udara,  pengembangan  kota  cerdas  dan  kemudahan  akses informasi, dan kemudahan layanan lainnya menjadi upaya-upaya peningkatan kinerja access ibu kota negara baru.

## ESOLUSI
Kelima  dimensi  control.  Suatu  kota  dapat  dikatakan  baik,  apabila  memiliki pengontrolan yang pasti, responsif, serasi dengan penghuninya (baik untuk konteks waktu saat ini, maupun yang akan datang), dan sesuai dengan struktur permasalahan yang ada di lokasi tersebut. Ukuran-ukuran yang menentukan dan mempengaruhi suatu pengontrolan, bergantung  pada  konteks  sosial  &  lingkungan  dari  tiap-tiap  permukiman.  Hal  ini  terjadi melalui proses pembinaan pada pelaksanaan good governance pada tingkat kota. Proses itu terjadi  dipengaruhi  oleh  kondisi  lingkungan  strategis  dan  budaya  masyarakat  yang menciptakan  kondisi  perkembangan  good  governance  dapat  terjadi  dengan  baik.  Faktor leadership sangat menentukan kinerja dimensi control dapat terwujud dengan melakukan pengontrolan secara cermat dan efektif dalam menentukan suatu penegasan, penyesuaian, toleransi dan adaptasi.
Apabila  pengontrolan  tidak  cermat,  maka  yang  akan  terjadi  adalah  melemahnya fungsi kontrol, dan berdampak pada terjadinya sejumlah penyimpangan atas sejumlah aturan dan  norma  yang  telah  ditetapkan.  Hal-hal  tersebut  juga  terkait  erat  dengan  peran  dari pangkat,  jabatan,  kekuatan  dan  pengaruh  sejumlah  pihak  di  dalam  suatu  lokasi  tertentu. Selain  peningkatan  SDM,  dimensi  control  juga  di  dukung  oleh  sistem  teknologi  dan komunikasi  dalam  mendukung  peningkatan  pengontrolan  yang  responsif  dalam menyadiakan  layanan  bagi  masyarakat.  Penyediaan  layanan  sistem  terpusat  dengan dukungan data gathering sensor, mobility command center, integrated system, dan lainnya akan meningkatkan dimensi pengontrolan pada berbagai akses.
Selain itu, perlu juga  prinsip effisiensi dan justice perlu dipertimbangkan.  Efisiensi adalah suatu ukuran standar keseimbangan yang menghubungkan tingkat keberhasilan pada beberapa kinerja tertentu dengan suatu kegagalan pada beberapa kinerja yang lain. Efisiensi juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keseimbangan  antara  sesuatu  yang  dikeluarkan.  Tolak ukurnya  bisa  bermacam-macam,  diantaranya  adalah  terkait  korelasi  antara  biaya  dengan nilai-nilai tertentu. Efisiensi juga berhubungan dengan persoalan lingkungan, penggunaan dan  pengolahan energi, sumber-sumber materi, kinerja politik, dan dampak-dampak serta sejumlah  manfaat  terkait  suatu  kondisi  psikologi  tertentu.  Untuk  menjaga  agar  prinsip efisiensi  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  diperlukan  suatu  instrumen  untuk melindunginya. Instrumen tersebut adalah nilai keadilan. Nilai tersebut terkait erat dengan persoalan keseimbangan & persamaan hak maupun kewajiban bagi tiap-tiap orang, terkait hubungannya didalam suatu masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Pada prakteknya, keadilan  juga  terkait  dengan  penentuan  batas-batas  kebebasan  dalam  bertindak  dan penegakan hukum dalam menjaga hak individu, kelompok dan kepentingan. Pengembangan kota cerdas, smart governance and society, infrastruktur cerdas, kerakyatan cerdas melalui pelibatan masyarakat dan transparansi pembangunan, lingkungan cerdas melalui energi baru terbarukan,  waste  management  system,  serta  bangunan  cerdas  merupakan  upaya-upaya sistematis dalam peningkatan kinerja dimensi efficiency dan justice.

## ESOLUSI

## Pembangunan IKN untuk Masyarakat
Pengembangan IKN yang berorientasi hanya kepada kelompok masyarakat kelas atas dan para aparatur pemerintahan pusat akan menciptakan kota yang eksklusif dan cenderung menimbulkan  ketimpangan  baru.  Kehadiran  IKN  di  Kalimantan  harus  menjadi  tempat tumbuh kembangnya seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali menuju masyarakat yang maju dan cerdas. Mengembangkan sekat-sekat sosial dan golongan pada kawasan tertentu sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kota yang eksklusif akan cenderung tidak berkembang dan hanya menjadi tempat bekerja pada saat-saat hari kerja.
Transformasi  bermukim  perlu  di  kaji  secara  komprehensif  untuk  merumuskan tahapan pembangunannya dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Pembangunan inklusif menggambarkan  respon  terhadap  pendekatan  pembangunan  yang  hanya  berfokus  pada pertumbuhan  ekonomi  semata,  yang  cenderung  menguntungkan  kelompok  elit  dan mengabaikan kepentingan kelompok miskin, marjinal, dan minoritas (Eka Noor, 2018). Hal ini  mengakibatkan  ketidaksejahteraan  dalam  akses  pelayanan,  penurunan  kualitas pembangunan  manusia,  dan  dapat  menciptakan  eksklusi  sosial  serta  menyebabkan  gejala disintegrasi  bangsa  dalam  jangka  panjang.  Pengembangan  hunian  yang  berpagar  dengan sistem  akses  green  fingers  di  kawasan  akan  berdampak  kepada  pengkotak-kotakan  dan segregasi  ruang  dan  sosial.  Pembangunan  ruang  sosial  dan  terintegrasi  hanya  untuk sekelompok masyarakat akan menciptakan kecemburuan sosial dan berkembangnya faham radikalisme  akibat  rasa  ketidakadilan.  Mengelompokkan  hunian  ASN  tanpa  berinteraksi dengan masyarakat akan mereduksi  sifat pelayanan dari  aparatur itu sendiri. Mengkotak- kotak hunian berdasarkan jabatan akan berdampak kepada segregasi sosial dan mengurangi kohesi sosial.
Perlu  menciptakan  ruang-ruang  sosial  dan  pejalan  kaki  tidak  hanya  secara  fisik namun  mampu  menciptakan  komunitas  perkotaan  yang  berperan  dalam  menghidupkan kota.  Komunitas  berperan  dalam  pembangunan  kota,  bukan  hanya  sekedar  objek  dalam pembangunan. "Cities have the capability of providing something for everybody, only when they  are  created  by  everybody".  -  Jane  Jacob  (Erland,  2021).  Jane  Jacobs,  seorang  jurnalis Amerika Serikat, mengingatkan kita bahwa kota seharusnya dibangun untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua warganya dan sebagai ruang partisipasi bagi semua pihak  dalam  proses  pembangunannya.  Pembangunan  IKN  dilakukan  seharusnya  disusun berdasarkan  rencana  pengalokasian  ruang  untuk  setiap  kegiatan  sebagai  scenario  untuk mencapai tujuan kota yang inklusif, adaptif, layak huni, dan berkelanjutan.
Perencanaan dan desain kota yang terlalu mengandalkan pertimbangan teknis dan matematis  cenderung  menciptakan  lingkungan  kehidupan  yang  kering,  tidak  bersifat manusiawi,  dan  kehilangan  identitas.  Pendekatan  perencanaan  dan  desain  kota  yang “humanistis”  menekankan  penekanan  p ada  modal  sosial  yang  sudah  ada.  Jacobs menggambarkan  konsep  ini  saat  mengungkapkan  bahwa  kepadatan  jaringan  sosial  yang tinggi di permukiman urban yang lebih tua, bersamaan dengan keberagaman penggunaan

## ESOLUSI
lahan  dapat  dianggap  sebagai  modal  sosial  yang  mendukung  tingkat  keamanan  umum (Purwanto, 2012).
Pembangunan  hunian  di  IKN  harus  juga  representasi  dari  harapan  bangsa  serta perwujudan norma hukum yang berlaku. Pancasila merupakan dasar norma hukum paling dasar khususnya pada sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan sila kedua  “Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab”,  yang  peraturan  terkait  perumahan  rakyat harus  mempertimbangkan  hak  dan  kepentingan  rakyat  Indonesia,  termasuk  mereka  yang dari kalangan atas, menengah keatas, menegah kebawah dan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut harus dilakukan secara adil dan merata, terutama dalam penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.
Menurut  (Doxiadis,  1968)  dalam  teori  permukiman  dideskripsikan  bahwa permukiman adalah sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu: alam, manusia, masyarakat, lindungan  dan  jaringan.  Pengembangan  IKN  tidak  bisa  diartikan  secara  sempit  sebagai kawasan modern dengan fasilitas-fasilitas mewah, namun juga sembagai wadah transformasi masyarakat dari kondisi saat ini menjadi masyarakat yang maju dan cerdas.

## Kesimpulan
Pengembangan IKN merupakan pekerjaan besar pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintah melalui transformasi budaya kerja dan penyediaan fasilitas yang representatif bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pemindahan IKN merupakan bentuk  pemerataan  pembangunan  yang  cenderung  terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa.  Konsep Pemindahan IKN yang dirancang oleh pemerintah, berkolaborasi dengan para pakar dan ahli, telah merumuskan konsep pendekatan ibu kota negara menyesuaikan dengan harapan dan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kota masa depan yang menjadi model percontohan pengembangan perkotaan di Indonesia di masa depan.
Namun,  konsep  pengembangan  yang  dirumuskan  masih  terlalu  fokus  kepada pengembangan  kawasan  secara  fisik  dan  cenderung  dangkal  dalam  melakukan  elaborasi terhadap  isu  dan  permasalahan  yang  ada.  Kita  perlu  mendukung  pengembangan  IKN dengan  harapan  terwujudnya  suatu  kawasan  yang  modern,  dengan  dukungan  fasilitas berbasis  teknologi  mutakhir  sebagai  representasi  kemajuan  bangsa  di  mata  dunia  dan regional. Namun, grand desain kawasan tidak boleh mengesampingkan prinsip dasar dan tujuan  pemindahan  ibukota  negara  sebagai  cita-cita  besar  berbangsa  dan  bernegara. Pembangunan IKN perlu dilakukan sebagai bentuk transformasi bernegara dan berbudaya secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perekonomian bangsa.
Pembangunan  IKN  secara  transformatif  merupakan  perwujudan  pengembangan kawasan  dengan  menempatkan  manusia  sebagai  faktor  utama.  Pengembangan  IKN  perlu dilakukan secara humanistik tanpa mengabaikan perlunya dukungan infrastruktur cerdas,

## ESOLUSI
hunian  yang  cerdas,  dan  penerapan  teknologi  termutakhir.  Pengembangan  IKN  sebagai antithesis  dari  perkembangan  kota-kota  di  Indonesia  yang  berkembang  cenderung menciptakan  segregasi  ruang  dan  sosial.  Kota-kota  berkembang  dengan  dipengaruhi globalisasi  dan  arus  modal  yang  sangat  kuat  sehingga  menciptakan  kesenjangan  antar masyarakat semakin dalam. Pengembangan IKN perlu dikembangkan secara inklusif tanpa membeda-bedakan kelompok dan golongan, baik yang miskin maupun kaya.
IKN  sebagai  representasi  kemajuan  bangsa  harus  memperhatikan  kondisi  riil masyarakat yang mayoritas masih hidup dalam kemiskinan dan terbelakang. IKN harus bisa diakses  semua  kelompok  untuk  bertransformasi  bersama-sama  menuju  masyarakat  yang cerdas dan maju. Transformasi bernegara dan berbudaya perlu diwadahi di kawasan IKN untuk  menciptakan  kemakmuran  dan  kemajuan  bersama.  IKN  yang  menjadi  model  masa depan pengembangan kota-kota di Indonesia perlu berorientasi kepada inklusifitas sebagai wadah menuju transformasi bersama menuju kepada kemajuan. Model pembangunan IKN akan  diadopsi  di  seluruh  kota-kota  di  Indonesia  secara  transformatif  menuju  cita-cita kemajuan bangsa menuju 2045. Indikatornya cukup jelas, apakah pembangunan IKN dapat menjadi model pembangunan perkotaan yang inklusif bagi kemajuan bangsa untuk diadopsi bagi  kota-kota  lainnya.  IKN  yang  eksklusif  hanya  akan  membebani  anggaran  pemerintah secara jangka pendek dan menciptakan kesenjangan pada jangka panjang yang berdampak kepada disintegrasi dan kerawanan sosial lainnya.
Pemodelan  hunian  sebagai  unsur  utama  pembentukan  kota  dan  menjadi  faktor pembentuk kemajuan kota perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat menjadi model dan diadopsi  sebagai  pengembangan  lingkungan  hunian  di  kota-kota  seluruh  nusantara. Pembangunan perkotaan dan lingkungan hunian yang cenderung mengalami segregasi dan ketimpangan  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  cukup  berat  di  masa  mendatang. Pengembangan  hunian  di  kawasan  inti  IKN  dan  di  kawasan  penyangga  lainnya  perlu menjadi  perhatian  kita  bersama  karena  akan  berpengaruh  kepada  keberlanjutan perkembangan  kota  tersebut.  Perlu  dilakukan  kajian  yang  komprehensif  transformasi bermukim  berdasarkan  kondisi  riil  masyarakat  dan  perkembangan  kehidupan  berbangsa serta bernegara secara jangka panjang

## Daftar Pustaka
Ayundari. (2022). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara . Kemenkeu. Diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi- Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html
Bestari, N. P. (2023). Internet Indonesia Paling Lelet di Asia Tenggara . CNBC Indonesia. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230328065744-37-424983/internet- indonesia-paling-lelet-di-asia-tenggara

## ESOLUSI
BPS. (2022). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022. BPS Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut- jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html
BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 . BPS. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di- indonesia-maret-2023.html
Castells, M. (1994). Technopoles of the World: The Making of 21st Century Industrial Complexes. Routledge & CRC Press.
Doxiadis, K. A. (1968). Ekistics: an introduction to the science of human settlements . (No Title).
Eka Noor, Y. (2018). Membangun Kota Inklusif, Meraih Kenyamanan Tinggal bagi Warga —
Lembaga Ombudsman DIY . Diakses dari https://ombudsman.jogjaprov.go.id/membangun-kota-inklusif-meraih-kenyamanan- tinggal-bagi-warga/
Erland, A. K. (2021). Humans of Urbanism: Jane Jacobs . Medium. Diakses dari https://medium.com/the-urban-condition/humans-of-urbanism-jane-jacobs- bd34380992ec
Hidayat, M. F., Saputro, A. N., & Maula, B. F. (2018). Diagnosis Pertumbuhan Indonesia:
Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya , 39 (2), 108-128. https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989
IMD, W. D. C. (2023). Peringkat Daya Saing Digital Dunia 2023 — Sekolah bisnis IMD untuk kursus manajemen dan kepemimpinan . Diakses dari https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world- digital-competitiveness-ranking/
Kelly, J. (2020). The City Sprouted. Consilience , (22), 73-85.
Kemenkes. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2021. Diakses dari https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2021
Kominfo. (2019). Ibu Kota Negara Pindah ke Wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara . Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke- sebagian-penajam-pasir-utara-dan-sebagian-kutai-kartanegara/0/berita
Kurnia, E. (2023). Menguji Kandungan Logam Berat Air Sungai Jakarta (1) . kompas.id. 22 Sep 2023. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/22/menguji- kandungan-logam-berat-air-sungai-jakarta-1

## ESOLUSI
Lynch, K. (1984). Good City Form . MIT Press.
Nuryakin, C., Susanti, H., Rezki, J. F., Revindo, M. D., & Dartanto, T. (2023). White Paper Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029 . LPEM - FEB - UI. Diakses dari https://www.lpem.org/id/white-paper-dari-lpem-untuk-indonesia- arah-ekonomi-dan-masyarakat-2024-2029/
Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 13 (2), 153-166.
https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486
Purwanto, E. (2012). Relasi Rancangan Kota dan Anarki Warga. Institutional Repository (UNDIP-IR).
Siswanto. (2017). Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan . Diakses dari https://123dok.com/document/yngr5nmp-transformasi-pancasila-identitas- keindonesiaan-transformation-pancasila-indonesian-identity.html
Sulistyono. (2022). Kerugian Ekonomi Dan Lingkungan Sebagai Dampak Kemacetan Transportasi Kendaraan Bermotor Pengguna Bbm Fosil. Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas, 12 (2), 12-21. https://doi.org/10.37525/sp/2022-2/274