Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 783 – 791

## PENGARUH PENDAPATAN EKONOMI, PENDAPATAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh :
Arga Christian Sitohang
Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : argasitohang@untag-sby.ac.id
M. Rizal Amri Chusen
Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : rizal.amri20@gmail.com
Habibur Rohman
Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : kingmamen5@gmail.com .Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 The economic crisis that hit the Republic of Indonesia since 1997 had an impact on almost all aspects and sectors of life. This impact affects  not  only  the  private  sector  such  as  the  capital  market  but also  the  public  sector  (government)  such  as  local  governments. Regional budgets are financial plans that form the basis of public services. In Indonesia, the regional budget document is called the regional  revenue  and  expenditure  budget  (APBD),  for  both provinces and districts and cities. 32/2004 it is stated that for the implementation of the authority of local governments, the central government will transfer balancing funds consisting of the General Allocation  Fund  (DAU),  the  Special  Allocation  Fund  (DAK)  and the regional share of the revenue-sharing fund consisting of taxes and  natural  resources.  Allocating  funds  in  the  form  of  a  capital expenditure budget in APED will increase fixed assets. This capital expenditure allocation is based on the regional need for facilities and infrastructure, both for the smooth running of the government's implementation  tasks  and  for  public  facilities.  Therefore,  in  an effort to improve the quality of public services, local governments should change the composition of their spending. So far, regional expenditures have been mostly used for routine expenditures which are  relatively  less  productive.  In  this  study,  researchers  used  a descriptive type of research, because the research conducted was based on research aimed at explaining a phenomenon, empirically. Documentation  method  is  data  used  through  literature  study, namely data collection by studying books or reading materials that are  related  to  the  problems  being  studied.  This  research  uses variables  and  operational  definitions  as  follows.  Capital expenditures  are  direct  expenditures  used  to  finance  investment activities  (add  assets).  Economic  growth  is  the  process  of increasing per capita output proxied by Gross Regional Domestic Product Per Capita PAD (Regional Original Income) Is Regional Aili  Income  which  consists  of  Regional  Tax  Results,  Regional Levies,  Income  from  Regional  Company  Profits  and  other Legitimate Income DAU ( Untum Allocation Fund) is a universal transfer  from  the  central  government  to  regional  governments  to overcome  horizontal  inequality  with  the  aim  of  equitable distribution  of  financial  capacity  between  regions.  ,6920.05  so  it
.Article Info Abstract
can  be  concluded  that  local  revenue  has  no  effect  on  the  capital expenditure  of  the  Central  Java  provincial  government.  Any increase in local revenue has no effect on the capital expenditure of the Central Java provincial government in the 2017-2021 period. put forward by From the previous section, it can be concluded in this study that the income of the two regions, economic growth has no  effect  on  the  capital  expenditure  budget  of  the  Central  Java provincial  government  with  a  coefficient  value  of  -5.92,  which means  that  if  the  regional  income  vanable  does  not  change  or remains,  then  the  capital  expenditure  budget  Central  Java Province-5 92% and a regression coefficient of 0.210, which means that an increase in Aili 1's income has no effect on increasing the capital expenditure of the Central Java provincial government by 0.210.  The  significant  effect  can  be  seen  from  the  thirung  table value  (0.4360,056)  at  alpha  560.05)  while  the  coefficient  of determination value is 0.059 this value states that the Central Java provincial  government's  capital  expenditure  of  05.99%  is influenced  by  regional  income  and  the  rest  influenced  by  other variables outside this researcher.
Keyword : Economic  Income,  Regional Original  Revenue,  Capital Expenditure Budget)

## 1. PENDAHULUAN
Krisis ekonomi yang melanda negara republic indonesia sejak tahun 1997 membawa dampak hampir pada semua aspek atau  sector  kehidupan.  Dampak  tersebut menimpa  tidak  hanya  sector  privat  seperti pasar  modal  tetapi  juga  pada  sector  public (pemerintah)  seperti  pemerintah  daerah. Dampak  yang  terjadi  lebih  bersifat  dampak negative seperti bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, walaupun ada pula yang berdampak positif seperti meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditi yang  berakibat  meningkatnya  pendapatan para penghasil komoditi tersebut.
Dampat  negative  krisis  ekonomi terjadi pula pada sector anggaran pendapatan belanja  negara  (APBN)  yakni  menjadi labilnya  sector  pendapatan  yang  pada gilirannya  membawa  dampak  tersebut  pada anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD).  Hal  ini  terjadi  karena  alokasi  dana dari  APBN  untuk  APBD  menjadi  labil  pula. Dengan  kata  lain  factor  ketidakpastian  akan penerimaan  dari  pemerintah  pusat  menjadi lebih  tinggi.  Akibat  selanjutnya  tingkat kepastian  akan  jumlah  besarnya  belanja menjadi lebih tinggi pula. Kondisi ini menjadi lebih  memprihatinkan  pada  daerah  yang
tingkat  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  nya rendah. PAD yang rendah berarti ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  dan atau  pemerintah  provinsi  akan  lebih  tinggi. Hal  ini  berarti  bahwa  dengan  adanya  krisis ekonomi  akan  berpengaruh  pada  pendapatan (penerimaan)  dan  belanja  atau  (pengeluaran) daerah tingkat II (kab/kota).
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan  public.  Di  indonesia,  dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  (APBD),  baik  untuk provinsi maupun  kabupaten dan kota.  APBD pada hakekatnya adalah merupakan salah satu instrument  kebijakan  yang  dipakai  sebagai alat  untuk  meningkatkan  pelayanan  umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh sebab  itu  pemerintah  daerah  Bersama  dewan perwakilan  rakyat  daerah  (DPRD)  harus berupaya  secara  nyata  dan  terstruktur  untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan  keadaan  riil  masayarakat sesuai  potensi  dan  kondisi  masing-masing daerah.  Pencerminan  dari  kebijakan  tersebut terungkap  dari  komposisi  komponen  daerah APBD.
Otonomi  daerah  merupakan  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  umum  di  UU  otonomi  daerah  No. 32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah yang  telah  menggantikan  UU  No.  22  tahun 1999.  Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah indonesia  tentang  otonomi  daerah,  dimulai secara  efektif  mulai  tanggal  1  januari  2001. Kebijakan  ini  merupakan  kebijakan  yang dipandang  sangat  demokratis  dan  memenuhi aspek  desentralisasi  yang  sesungguhnya. Desentralisasi  sendiri  mempunyai  tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi,
keadilan,
pemerataan  dan  pemeliharaan  yang  serasi antara pusat dan daerah.
Dalam  UU  No.  32/2004  disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  akan mentransfer  dana  perimbangan  yang  terdiri dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  bagian  daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan  tersebut,  pemerintah  daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  pembiayaan dan lain-lain pendapatan.
Pemerintah  Daerah  mengalokasikan dana  dalam  bentuk  anggaran  belanja  modal dalam  APBD  untuk  menambah  aset  tetap. Alokasi  belanja  modal  ini  didasarkan  pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik  untuk  kelancaran  tugas  pelaksanan pemerintah  maupun  untuk  fasilitas  publik. Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya  mengubah  komposisi  belanjanya. Selama  ini  belanja  daerah  lebih  banyak digunakan  untuk  belanja  rutin  yang  relatif kurang  produktif.  Perubahan  alokasi  belanja ini  juga  ditujukan  untuk  pembangunan berbagai  fasilitas  modal.  Pemerintah  perlu memfasilitasi  berbagai  aktivitas  peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka  kesempatan  untuk  berinvestasi. Pembangunan  infrastruktur  dan  pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Dalam penelitian  Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur  industri  mempunyai  dampak
yang  nyata  terhadap  kenaikan  pajak  daerah. Dalam  penelitian  Darwanto  dan  Yulia Yustikasari  menyatakan  bahwa  pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif,  misal  untuk  dilakukan  aktivitas pembangunan.  Sejalan  dengan  pendapat tersebut,  dalam  penelitian  Darwanto  dan Yulia Yustikasari menyatakan bahwa penerimaan  pemerintah  hendaknya  lebih banyak  untuk  program-program  layanan publik.  Kedua  pendapat  ini  menyiratkan pentingnya  mengalokasikan  belanja  untuk berbagai kepentingan publik.
Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan  kenaikan  PAD.  Dari  perspektif ini  seharusnya  Pemerintah  Daerah  lebih berkonsentrasi  pada  pemberdayaan  kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan  ekonomi  daripada  sekedar produk  perundangan  terkait  dengan  pajak ataupun retribusi.
Alokasi sumberdaya dalam mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup.  Perilaku  korup  ini  terkait  dengan peluang  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi  pada  proyek-proyek  yang  akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian  akan  lebih  banyak  untuk proyek-proyek  yang  mudah  dikorupsi  dan memberikan  keuntungan  politis  bagi  politisi. Keterbatasan  sumberdaya  sebagai  pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi melalui berbagai  teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam publik expenditure management . Pergeseran komposisi belanja merupakan  upaya  logis  yang  dilakukan Pemerintah  Daerah  (Pemda)  setempat  dalam rangka  meningkatkan  tingkat  kepercayaan publik.  Pergeseran  ini  ditujukan  untuk peningkatan  investasi  modal.  Semakin  tinggi tingkat  investasi  modal  diharapkan  mampu meningkatkan  kualitas  layanan  publik  dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunn yang tercermin dari dari adanya peningkatan PAD. Kesinambungan pemerintah daerah relatif lebih terjamin ketika publik  memberikan  tingkat  dukungan  yang tinggi.
Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir  dari  penelitian  yang  dilakukan  Priyo Hari  Adi  dan  David  Harianto  (2007)  dan
menyesuaikan  untuk  kondisi  Indonesia. Penelitian  ini  berfokus  pada  pemerintah daerah  baik  kabupaten  Semarang,  Demak maupun kota Semarang sendiri yang bertujuan  untuk  mengetahui  alokasi  dana dalam bentuk angggaran belanja modal dalam APBD  yang  didasarkan  pada  kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik  untuk kelancaran  tugas  pelaksanaan  pemerintah maupun untuk fasilitas pelayanan publik.
Penelitian  ini  berusaha  mengetahui adanya  pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi Umum  terhadap  pengalokasian  Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi dari  Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari  2007, yang  membedakan  penelitian  ini  dengan penelitian sebelumnya adalah dari obyek yang akan diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten/Kota  Se-  Jawa  Bali  sedangkan penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi  Jawa Tengah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Anggaran Daerah Sector Public Anggaran  daerah  merupakan  salah satu  alat  yang  memegang  peranan  penting dalan rangka meningkatkan pelayanan public dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat  dengan  memperhatikan  potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.
Anggaran  merupakan  pernyataan mengenai estimasi kinerja  yang akan dicapai oleh  suatu  organisasi  dalam  suatu  periode tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran moneter.
Fungsi anggaran :
1. Alat perencanaan Sebagai alat perencanaan, anggaran sector public  merupakan  alat  yang  digunakan untuk  melakukan  berbagai  perencanaan seperti  perumusan  tujuan  dan  kebijakan, program,  aktivitas,  alokasi  dana,  dan sumber  pembiayaan,  serta  indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.
2. Alat pengendalian Sebagai  alat  pengendalian,  anggaran sektor  publik  sebagai  instrumen  yang dapat mengendalikan terjadinya
pemborosan-pemborosan pengeluaran. Berdasarkan  anggaran  yang  diajukan, pemerintah  menyajikan  rencana  detail tentang semua penerimaan dan pengeluaran  yang  harus  dipertanggung jawabkan kepada publik.
3. Alat kebijakan fiscal
Sebagai  alat  kebijakan  fiskal,  anggaran sektor publik digunakan sebagai instrumen yang dapat mencerminkan arah kebijakan  fiskal  pemerintah,  sehingga dapat  dilakukan  prediksi-prediksi  dan estimasi ekonomi, yang akan mendorong memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan  ekonomi    masyarakat  sehingga dapat mempercepat pertumbuhan
ekonomi.
4. Alat politik Sebagai  alat  politik,  anggaran  sector public  merupakan  dokumen  politik  yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak-pihak eksekutif dan legislative atas penggunaan dana public.
5. Alat koordinasi dan komunikasi Sebagai  alat  koordinasi,  anggaran  sector public  merupakan  instrument  untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.  Sebagai  alat  komunikasi, anggaran  sector  public  berfungsi  sebagai alat  komunikasi  antar  unit  kerja  dalam lingkungan eksekutif.
6. Alat penilai  kinerja Sebagai  alat  kinerja,  anggaran  sector public  merupakan  wujud  komitmen  dari pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran kepada pihak legislative sebagai pemberi wewenang. Kinerja pihak eksekutif  sebagai  pihak  manajer  public dinilai  berdasarkan  pencapaian  target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran.
7. Alat pemotivasi Sebagai  alat  pemotivasi,  anggaran  sector publik  dapat  memotivasi  pihak  eksekutif beserta  stafnya  untuk  bekerja  secara ekonomis,  efektif  dan  efisien  dalam mencapai  target  dan  tujuan  organisasi yang telah ditetapkan.
8. Alat untuk menciptakan ruang public Sebagai  alat  untuk  menciptakan  , anggaran sektir public merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat  baik  kelompok  masyarakat yang  terorganisir  maupun  yang  tidak terorganisir.
Jenis anggaran : 1. Anggaran operasional Anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan  kegiatan  pemerintahan.
Belanja  operasi  adalah  belanja  yang manfaatnya hanya untuk satu periode anggaran  dan  tidak  dimaksudkan untuk menambahkan aset pemerintah. Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi  belanja  pegawai,  belanja barang  non-investasi,  pembayaran Bunga,  hutang,  subsidi,  dan  belanja operasional.
2. Anggaran modal/investasi Anggaran yang berisi rencana jangka Panjang dan pembelajaan aktiva tetap seperti Gedung, peralatan, kendaraan, perabotan  kantor.  Belanja  modal merupakan  bagian  dari  anggaran modal/investasi.
Proses penyusunan anggaran Penyusunan dan pelaksanaan
anggaran tahunan  erupakan rangkaian proses anggaran.  Proses  penyusunan  anggaran bertujuan untuk :
1. Membantu  pemerintah  mencapau  tujuan fiscal  dan  meningkatkan  koordinasi bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu  menciptakan  efisien  dan keadilan  dalam  menyediakan  barang  dan jasa public melalui proses pemrpioritasan.
3. Memungkinkan  bagi  pemerintah  untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban  pemerintah  kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. Factor dominan
dalam proses penganggaran:
1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan  sumber  daya  atau  factor- faktor produksi yang dimiliki pemerintah.
3. Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai tujuan dan target. Factor-faktor lain yang
mempengaruhi  anggaran  seperti  munculnya peraturan pemerintah terbaru, fluktuasi pasar, perubahan  sosial  dan  politik,  serta  bencana alam.  APBN  merupakan  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  negara  yang  disetujui oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat/DPR  (UU keuangan negara, 2002). Tujuan utama proses perumusan anggaran  adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerinah yang terdiri
dari  perencanaan  input  dan  output  dalam satuan  keuangan.  Oleh  karena  itu  proses perumusan  anggaran  harus  dapat  menggali dan  mengendalikan  sumber-sumber  dana public. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.
Penganggaran atau proses penyusunan anggaran public memiliki karakteristik  berbeda  dengan  panganggaran dalam bisnis. Karakteristik tersebut mencakup (1) karakteristik sumber daya, (2) motif laba,
(3)  barang  public,  (4)  eksternalitas,  (5) penentuan  harga  pelayanan  publuk  dan  (6) perbedaan  lain  seperti  intervensi  pemerintah terhadap  perekonomian  melalui  anggaran, kepemilikan  atas  organisasi  dan  tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan- kesepakatan yang dicapai melalui bargaining (dengan  acuan  Kebijakan  Umum  APBD  dan Prioritas  &  Plafon  Anggaran)  sebelum anggaran  ditetapkan  sebagai  suatu  peraturan daerah.  Anggaran  yang  telah  ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan  aktivitasnya  dalam  pemberian pelayanan  publik  dan  acuan  bagi  legislatif untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan  dan penilaian  kinerja  eksekutif  dalam  hal pertanggungjawaban kepala daerah.
Proses  penyusunan  anggaran  dalam anggaran  kinerja  dimulai  dari  satuan  kerja- stuan  kerja  yang  ada  di  Pemda,  melalui dokumen  usulan  anggaran  yang  disebut Rencana  Anggaran  Satuan  Kerja  (RASK). RASK kemudian diteleiti oleh tim angggaran eksekutif untuk dinilai kelayakanya (berdasar urgunsi  dan  ketersediaan  dana)  diakomodasi dalam  RAPBD  yang  akan  disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan respon  oleh  semua  komisi  dan  fraksi  dalam pembahasan anggaran.
Proses penyusunan anggaran penganggaran  kinerja  dimulai  dari  satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen  usulan  anggaran  yang  disebut Rencana  Anggaran  Satuan  Kerja  (RASK). RASK  kemudian  diteliti  oleh  tim  anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan  urgensi  dan  ketersediaan  dana) diakomodasi  dalam  RAPBD  yang  akan disampaikan  kepada  legislatif.  RAPBD kemudian  dipelajari  oleh  panitia  anggaran
legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  pandangan  ekonom  klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthis,  dan  John  Stuart  Mill),  maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat  teknologi  yang  digunakan  (Sukirno, 1985). Suatu perekonomian dikatakan mengalami  pertumbuhan  atau  berkembang apabila  tingkat  kegiatan  ekonominya  lebih tinggi dibanding apa yang dicapai pada masa sebelumnya.
Menurut Boediono (1985),
pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output  perkapita  dalam  jangka  panjang. Disini,  proses  mendapat  penekanan  karena mengandung  unsur  dinamis.  Para  teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus  menyempurnakan  makna,  hakikat,  dan konsep petumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PBD dan PDRB saja, tetapi juga diberi  bobot  yang  bersifat  immaterial  seperti kenikmatan,  kepuasan,  kebahagiaan,  nrasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat luas. (Arsyad, 1999).
PDB  adalah  total  output  (produksi) yang  dihasilkan  oleh  suatu  perekonomian. Cara  perhitungan  dalam  praktik  adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa  sektor  produksi  (industrial  origin). Jumlah output masing-masing sektor
merupakan jumlah output seluruh
perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa  output  yang  dihasilkan  suatu  sektor perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau  bisa  juga  merupakan  input  bagi  sektor ekonomi juga lain lagi.
Dengan  kata  lain,  jika  tidak  berhati- hati  akan  terjadi  perhitungan  ganda  (double counting)  atau  bahkan  multiple  counting. Akibatnya PDB bisa menggelembung beberapa  kali  lipat  dari  angka  yang sebenarnya. Untuk menghindarkan  hal diatas maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi  yang  dijumlahkan  adalah  nilai tambah  (value  added)  masing-masing  sektor. Yang  dimaksud  nilai  tambah  adalah  selisih antara nilai output dengan nilai input antara.
NT= NO-NI Dimana : NT = Nilai Tambah NO = Nilai Output NI = Nilai Input antara
Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  adalah  jumlah  nilai  tambah  bruto yang  timbul  dari  sektor  perekonomian  di wilayah  itu.  Yang  dimaksud  dengan  nilai tambah  bruto  adalah  nilai  produk  (output) dikurangi 1 (satu) dengan biaya  antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen- komponen  faktor  pendapat  (upah  dan  gaji) bunga  sewa,  tanah  dan  keuntungan.  Dengan menghitung  nilai  tambah  tersebut  dapat diketahui jumlah PDRB nya.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perangkat  Asli  Daerah  merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah yang  sah  yang  bertujuan  memberikan keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat  terhadap  proses  pembangunan  daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (pendapat)  terhadap  total  pendapatan  daerah dibanding  besarnya  subsidi  yang  diberikan dari  pusat.  Indikator  desentralisasi  fiskal adalah  rasio  antara  PAD  dengan  total pendapatan  daerah.  PAD  terdiri  atas  pajak- pajak  daerah,  retribusi  daerah,  penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lain.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif, karena  penelitian  yang  dilakukan  merupakan penelitian  yang  bertujuan  menjelaskan  suatu fenomena, empiris. Populasi adalah sekelompok  orang,  kejadian  atau  segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu.  Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah.
Sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  se Provinsi  Jawa  Tengah  dari  tahun  2005-2006 dengan  alasan  ketersediaan  data.  Alasan pemilihan  sampel  ini  adalah  daerah  Provinsi ini  memiliki  karakteristik  ekonomi  dan
geografis  yang  unik.  Dengan  keterbatasan SDA,  Provinsi  Jawa  Tengah  ini  relatif mengandalkan  potensi  penerimaan  lain, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi (Kuncoro, 2004).
Dalam  penelitian  ini  sampel  diambil dengan cara purposive sampling atau sampel bertujuan yaitu peneliti kemungkinan mempunyai target  atau tujuan tertentu dalam memilih sampel ini adalah secara tidak acak. Jenis dan Sumber Data
Data yang dianalisis dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti  secara  tidak  langsung  atau  melalui media  perantara,  data  ini  didapat  dari  daftar pustaka  atau  literatur  yang  terdahulu.  yang bersumber  dari  dokumen  Laporan  Realisasi APBD  yang  diperoleh  dari  situs  Dirjen Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah melalui internet. Dari laporan realisasi APBD ini  diperoleh  data  mengenai  jumlah  realisasi anggaran  Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU).  Data  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  Per  Kapita  diperoleh  dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi  jawa  tengah  merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di indonesia yang terletak dipulau jawa bagian tengah antara provinsi jawa timur dan provinsi jawa  barat,  ibukotanya  adalah  semarang, provinsi ini berbatasan dengan Samudra hindi dan  daerah  istimewa  Yogyakarta  disebelah selatan dan laut jawa di sebelah utara.
Secara  geografis  letak  wilayah  jawa tengah antara 5* 4’ dan 8* 3’ lintang selatan dan antara 108* 30’ dan 111* 30’ bujur timur yang  berbatasan  dengan  provinsi  jawa  barat disebelah  barat,Samudra  hindia  dan  daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, jawa timur disebelah timur dan laut jawa di bagian utara.
Luas wilayah provinsi jawa tengah tercata 32,801 km2 yang meliputi 29 kabupaten dan 6  kota.  provinsi  jawa  tengah  meliputi  juga meliputi  pulau  nusakambangan  disebelah selatan  (dekat  dengan  perbatasan  jawa  barat) serta  kepulauan  karimun  jawa  di  laut  jawa. Kabupaten  cilacap  merupakan  kabupaten terluas  dengan  luas  2.124,50  km2  atau  luas kabupaten tersebut merupakan 6,5% dari total wilayah  jawa  tengah,  sementara  itu,  kota
magelang  merupakan  kota  dengan  luas wilayah terkecil yaitu  16,10 km2. Untuk lebih jelasnya  luas daerah menurut kabupaten/kota di  provinsi  jawa  tengah  dapat  dilihat  pada table berikut :
Kabupaten / Kota Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Persentase Luas (km2) 2021 2021 PROVINSI JAWA TENGAH 100.00.00 32800.70 Kabupaten Cilacap 06.50 2124.50.00 Kabupaten Banyumas 04.10 1335.30.00 Kabupaten Purbalingga 02.10 677.50.00 Kabupaten Banjarnegara 03.10 1023.70 Kabupaten Kebumen 0,173611111 1211.70 Kabupaten Purworejo 03.30 1091.50.00 Kabupaten Wonosobo 03.00 981.40.00 Kabupaten Magelang 03.40 1102.90 Kabupaten Boyolali 03.10 1008.50.00 Kabupaten Klaten 02.00 658.20.00 Kabupaten Sukoharjo 01.50 489.10.00 Kabupaten Wonogiri 05.50 1793.70 Kabupaten Karanganyar 02.40 775.40.00 Kabupaten Sragen 0,145833333 941.50.00 Kabupaten Grobogan 06.10 2013.90 Kabupaten Blora 05.50 1804.60 Kabupaten Rembang 0,131944444 887.10.00 Kabupaten Pati 04.50 1489.20.00 Kabupaten Kudus 01.30 425.10.00 Kabupaten Jepara 03.20 1059.20.00 Kabupaten Demak 0,131944444 900.10.00 Kabupaten Semarang 0,145833333 950.20.00 Kabupaten Temanggung 02.50 837.70 Kabupaten Kendal 03.40 1118.10.00 Kabupaten Batang 02.40 788.60 Kabupaten Pekalongan 02.50 837.00.00 Kabupaten Pemalang 03.40 1118.00.00 Kabupaten Tegal 0,131944444 876.10.00
Kabupaten Brebes 0,263888889 1902.40.00 Kota Magelang 00.10 16.10 Kota Surakarta 00.10 46.00.00 Kota Salatiga 00.20 57.40.00 Kota Semarang 01.10 373.80 Kota Pekalongan 00.10 45.20.00 Kota Tegal 00.10 39.70 Sumber : BPS provinsi jawa tengah dalam angka tahun 2021
Berdasarkan  table  diatas  dapat  dilihat bahwa kabupaten cilacap merupakan kabupaten  terluas  dengan  luas  2,124,50  km2 atau luas kabupaten cilacap tersebut merupakan  6,5%  dari  seluruh  wilayah  jawa tengah. Sementara, kota magelang merupakan kota dengan luas wilayah terkecil yaitu 16,10 km2 atau 0.10 % dari wilayah jawa tengah.

## Penduduk Jawa Tengah
Jumlah  penduduk  di  setiap  provinsi sangat  beragam  dan  bertambah  dengan  laju pertumbuhan  yang  sangat  beragam.  Provinsi jawa  tengah  adalah  jumlah  penduduk terbanyak.  Di  provinsi  jawa  tengah  jumlah penduduk mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk provinsi  jawa  tengah  34.257.865  jiwa.  Lalu tahun  2020  meningkat  dengan  jumlah penduduk menjadi 36.516.035 jiwa, sementara  itu  jumlah  penduduk  tertinggi  di provinsi  jawa  tengah  ialah  kabupaten  brebes dengan  jumlah  1.796.004  jiwa  dan  jumlah penduduk  terendah  berada  di  kota  magelang dengan  jumlah  penduduk  121.474  jiwa  pada tahun  2017.  Untuk  lebih  jelasnya,  jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di provinsi jawa tengah dapat dilihat pada table berikut:
5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis yang  telah  diujkan  dan  pembahasan  yang dikemukakan  pada  bagian  sebelumnya  maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa  pendapatan  asli  daerah,  pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran  belanja  modal  pemerintah  provinsi jawa tengah dengan nilai koefisien -5,92 yang artinya  apabila  variable  pendapatan  asli daerah tidak mengalami perubahan atau tetap maka  anggaran  belanja  modal  provinsi  jawa tengah  -5,92%  dan  koefisien  regresi  sebesar 0,210  yang  artinya  bahwa  setiap  kenaikan pendapatan  asli  1%  menyebabkan  tidak berpengaruhnya  meningkat  belanja  modal pemerintah  provinsi  jawa  tengah  sebesar 0,210%.  Pengaruh  signifikan  ini  dapat diketahui  dari  nilai  t-hitung  >  t-tabel  yaitu
(0,436>0,056) pada alfa 5%(0,05) sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,059 nilai ini  menyatakan  bahwa  belanja  modal pemerintah  provinsi  jawa  tengah  sebesar 05,9%  dipengaruhi  oleh  pendapatan  asli daerah dan sisanya dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini.
6. REFERENSI
Abdullah,  Sukriy.  2004. “ Perilaku  Oportunis Legislatif  dan  Penganggaran  Daerah  : Pendekatan Principal–Agent  Theory“. Seminar  Antar Bangsa  di  Universitas Bengkulu, Bengkulu , 4-5  Oktober 2004.
Adi,  Priyo  Hari.  2006 . “Hubungan  Antara
Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan
Kota se Jawa-Bali)“. Simposium Nasional  Akuntansi XI ,  1 – 26.
Drs.  Suparmoko,  M.  Ph.  D,  M.  A.  2002.
“Keuangan dan Pembangunan Daerah “.  Ekonomi  Publik : Penerbit Andi.
Drs.  Tarigan,  M.  R.  P.  2005 .  “Teori  dan Aplikasi “ . Ekonomi Regional : Penerbit PT  Bumi  Aksara.
Halim,  Abdul.  2001.  “Analisis  Deskripsi Pengaruh  Fiskal  Stress  pada  APBD Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa  Tengah“. KOMPAK .  STIE  YO. Yogyakarta , 127 – 146.
Halim,  Abdul  dan  Sukriy  Abdullah.  2003. “Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Terhadap  Belanja  Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa  dan  Bali“. Simposium  Nasional Akuntansi VI , 1140 -1159. Kuncoro, Mudrajad. Ph. D. 2004. "Reformasi, Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang “. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah : Penerbit  Erlangga.
Maimunah,  Mutiara.  2006.  “ Flypaper  Effect pada Dana Alokasi  Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap  Belanja  Daerah  Studi  Kasus Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera“. Simposium Nasional Akuntansi  XI ,  1- 26.
Rahardja,  Prathama  dan  Mandala  Manurung.
2005. ” Suatu  Pengantar“.
Teori  Ekonomi  Makro : Penerbit  FE  UI. Yustikasari,  Yulia  dan  Darwanto.  2007. “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,
Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal“. Simposium Nasional Akuntansi  X ,  1 – 25.
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  .
Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Data  BPS  PDRB  provinsi  jawa  tengah  tahun 2017-2021 Data PUSDARU.JATENGPROV Data SPSS 22