## PERANAN MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PERDAGANGAN PEREKONOMIAN DI KOTA BINJAI
PADA TAHUN 1968-2008
Oleh :
Daniel Halomoan Ginting 
Trisni Andayani 

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah kedatangan masyarakat etnis  Tionghoa  ke  Kota  Binjai.  Kemudian  mengetahui  bentuk  dan peranan masyarakat etnis Tionghoa dalam perdagangan perekonomian di Kota  Binjai  pada  tahun  1968-2008.  Dari  hasil  penelitian  dapatlah diketahui  bahwa  kedatangan  masyarakat  etnis  Tionghoa  secara  besar- besaran  ke  Kota  Binjai  diawali  dengan  pembangunan  perkebunan tembakau  di  Deli,  Langkat  dan  Serdang  (1864–1870).  Di  Binjai  mereka memulai  kehidupannya  baik  sebagai  kuli,  juru  masak,  jongos,  kerani hotel  maupun  sebagai  pedagang  yang  berasal  dari  suku  Punti,  Hakloe, Hokkian,  Hailam  dan  Hakka.  Bentuk  dan  peranan  masyarakat  etnis Tionghoa  dalam  perdagangan  perekonomian  di  Kota  Binjai  pada  tahun 1968-2008  adalah  kontekstual  dengan  fungsi  eksitensi.  Dalam  fungsi tersebut,  ada  unsur  positif  dan  negatif  yang  muncul,  antara  masyarakat etnis  Tionghoa  dan  Bumi  Putera,  secara  timbal  balik.  Fungsi  tersebut berkait dengan peran positif dan peran negatif yang sangat dibiaskan oleh sejarah,  lingkungan,  prasangka,  dan  masalah-masalah  sektoral  berdasar kepentingan  sesaat  atau  lokal.  Peran  dan  posisi  etnis  Tionghoa  yang beroperasi  di  dunia  perdagangan  perekonomian  tersebut  pada  dataran lebih  luas  memperlihatkan  identitas  yang  hendak  dibangun.  Dimana identitas  ini  terkait  dengan  ideologi,  kuasa  ekonomi,  kultur  dagang, budaya, dan posisi steriotipe yang telah berlangsung lama.
Kata Kunci: Masyarakat, Tionghoa, Perdagangan dan Perekonomian

## A. Pendahuluan
Leluhur  orang  Tionghoa  berimigrasi  secara  bergelombang sejak  ribuan  tahun  yang  lalu  melalui  kegiatan  perniagaan.  Peran mereka  beberapa  kali  muncul  dalam  sejarah  Indonesia,  bahkan sebelum  Republik  Indonesia  dideklarasikan  dan  terbentuk. Catatan-catatan  dari  Tiongkok  menyatakan  bahwa  kerajaan- kerajaan  di  Nusantara  telah  berhubungan  erat  dengan  dinasti- dinasti  yang  berkuasa  di  Tiongkok.  Faktor  inilah  yang  kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara.
 Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNIMED
 Dosen Prodi. Pend. Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, UNIMED
Fungsi  orang  Tionghoa  dalam  dunia  perekonomian  telah terasa  berabad-abad  yang  lampau.  Fungsi  ini  erat  berhubungan dengan  jati  diri  suatu  wirausaha  di  bidang  perekonomian.  Di samping itu konteks interaksi sosial budaya dan politis yang telah berabad-abad  lamanya,  akan  mengkristal  memupuk  jati  diri seorang  Tionghoa  di  tanah  air  dan  masyarakat  besar  Indonesia. Barang  tentu  ini  bersifat  positif  atau  pun  negatif  bagi  suatu komunitas  tertentu.  Suatu  contoh  dengan  aplikasi  pada  interaksi etnik di Kotamadya Binjai, melengkapi pemikiran kontekstual ini.
Di  Kotamadya  Binjai  etnis  Tionghoa  merupakan  salah  satu warga  yang  mempunyai  pengaruh  sangat  besar  dalam  bidang perekonomian  khususnya  peradagangan.  Mereka  telah  menjadi dominan dalam perdagangan di setiap sudut kota Binjai, dan etnis Tionghoa  ini  telah  banyak  menguasai  perekonomian  dalam  jalur perdagangan.  Bahkan  kini  pengaruhnya  tidak  hanya  sebatas  Kota Binjai saja, namun sudah sampai ke seluruh Indonesia.
Sebagaimana  uraian  pada  latar  belakang  masalah  bahwa kajian tentang masyarakat etnis Tionghoa memiliki rentang kajian yang relatif luas. Oleh karena itu, dibuat pembatasan masalah yang terbatas  pada  :  Peran  masyarakat  Tionghoa  dalam  perdagangan perekonomian  di  Kota  Binjai  pada  tahun  1968-2008.  Mengingat luasnya  cakupan  masalah  yang  menyangkut  peranan  masyarakat etnis  Tionghoa  dalam  perdagangan,  maka  peneliti  merasa  perlu mengadakan  perumusan  masalah  untuk  mempermudah  beberapa kajian dalam  penelitian  ini,  yakni  sebagai  berikut :  1)  Bagaimana sejarah  kedatangan  masyarakat  etnis  Tionghoa  ke  Kota  Binjai.  2) Bagaimana bentuk dan peranan masyarakat etnis Tionghoa dalam perdagangan perekonomian di Kota Binjai pada tahun 1968-2008.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  karena berhadapan dengan kenyataan menyajikan secara langsung hakikat hubungan  peneliti  dengan  kajian  yang  di  teliti.  Dalam  penelitian ini  diupayakan  mengungkap  peranan  masyarakat  etnis  Tionghoa dalam perdagangan, maka metode yang digunakan adalah  metode penelitian  lapangan  ( Field  Research )  dengan  pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan  data  deskriptif,  cara  atau  tehnik  penelitiannya membuat  deskripsi  sejelas-jelasnya  mengenai  yang  diteliti  serta menerangkan secara fakta karakteristik populasi di lapangan.
Sesuai  dengan  data  dan  judul  penelitian  ini  maka  yang menjadi  lokasi  penelitian  adalah  Kotamadya  Binjai.  Alasan peneliti  menetapkan  lokasi  tersebut  karena  lokasi  ini  banyak ditemukan masyarakat etnis Tionghoa berprofesi sebagai pedagang
yang  telah  lama  menentap  di  Kota  Binjai.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Tionghoa yang berprofesi sebagai  pedagang  dan  bertempat  tinggal  di  Kotamadya  Binjai. Dalam  penelitian  ini  besarnya  sampel  dilakukan  secara  purposive sample atau sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dimana informan berjumlah  23  orang,  dengan  kriteria  menjadi  sampel  adalah  etnis Tionghoa  yang  menjadi  pedagang  di  Kota  Binjai  dalam  kurun waktu 1968-2008.
Untuk mengusahakan tercapainya hasil penelitian, maka alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah : 1) Studi pustaka yaitu  untuk  melengkapi  tehnik  pengumpulan  data  sebagai pelengkap akan digunakan suatu studi pustaka, untuk memperoleh pengetahuan  teoritis  para  ahli  dari  berbagai  literatur.  2) Wawancara  yaitu  dengan  melakukan  tanya  jawab  dengan  para informan yang sudah ditentukan, yakni masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi yang berprofesi sebagai pedagang.
Untuk  menganalisis  data maka  dilakukan  beberapa  tahapan yaitu:  1)  Data  yang  telah  dihimpun  dengan  cara  observasi, wawancara  kemudian  dikelompokan  sesuai  dengan  topik permasalahan  yang  akan  ditteliti.  2)  Setelah  data  dikelompokkan, kemudian  data  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Dimana data-data yang diperoleh berupa hasil observasi dan  wawancara dideskripsikan  ke  dalam  bentuk  tulisan  kemudian dianalisa secara mendalam dan disesuaikan dengan karakteristiknya  (Moleong,  2000:84).    3)  Setelah  data  dianalisis, maka  langkah  terakhir  adalah  menyajikan  (rekonstruksi)  kembali fakta-fakta  dalam  suatu  cara  yag  dapat  menarik  perhatian pembaca,  sehingga  mampu  mendeskripsikan  fenomena  atas rumusan masalah penelitian.

## C. Pembahasan Penelitian
1. Latar Belakang Perekonomian Binjai.
Sejak  abad  yang  silam  Binjai  telah  tumbuh  dengan  pesat, dengan interaksi Tionghoa dan pribumi tetap berlangsung. Namun nampak  bahwa  Tionghoa  khusus  beraktivitas  pada  bidang perdagangan  atau  bidang  lain  yang  ada  hubungannya  dengan perdagangan. Hal ini selalu mengacu pada pertumbuhan sepanjang sejarah  Binjai.  Namun  nama  Tionghoa  selalu  banyak  terkait dengan  bidang  umum  pada  perdagangan home  industry atau industri  sejauh  terkait  dengan  perdagangan,  sedangkan  di  bidang- bidang  lain  selalu  terkait  pada  kelompoknya  sendiri  misalnya keagamaan, adat istiadat, kawasan. tempat tinggal, dan seterusnya. Selanjutnya  di  bidang  pemerintahan  jaringan  lalu  lintas,  terminal dan angkutan, kelompok Tionghoa tidak banyak.
Daerah  komersial  dan  pusat  perekonomian  serta  pusat pemerintahan  terutama  berpusat  di  wilayah  Kecamatan  Binjai Kota.  Kawasan  perindustrian  dipusatkan  di  daerah  Binjai  Utara, sedangkan di sebelah timur dan selatan adalah daerah konsentrasi pertanian.  Daerah  pengembangan  peternakan  dipusatkan  di kawasan  Binjai  Barat.  Kawasan  Industri  Binjai  di  Kecamatan Binjai Utara direncanakan di Kelurahan Cengkeh Turi dengan luas wilayah  300  ha.  Pasar  Tavip  yang  merupakan  pasar  tradisional terbesar  di  Binjai  serta  pusat  perbelanjaan  seperti,  Binjai Supermall,  Suzuya,  Mini  Market  Tahiti  dan  lainnya  berkembang berdasar daerah strategis, bertemunya pembeli dan penjual karena basis bahan baku, tingkat hunian dan kecenderungan pengembangan kota.
Ditinjau  dari  bahan  baku,  daerahnya  makin  meluas  saja karena  perubahan  teknologi  angkutan  yang  makin  canggih. Ditinjau  dari  tingkat  hunian,  maka  perkembangan  Binjai  menjadi kota  yang  makin  besar.  Kecenderungan  perkembangan  kota mengarah  ke  segala  arah, bahkan  menjangkau  jarak  dengan  kota- kota sekitarnya (Medan). Gejala tersebut telah nampak pada fakta keluasan  Binjai  pada  akhir  abad  ke-20  ini  yang  telah  menggejala menjadi  sebuah  kota.    Aneka  pasar  juga  muncul  di  Binjai.  Pada pasar  yang  terletak  di  tengah  kota,  maka  terdapat  interaksi Tionghoa  dan  masyarakat  pribumi  yang intens .  Pada  pasar  yang khusus  menjajakan  barang  tertentu  atau  pasar  di  pinggir-pinggir kota maka kurang terdapat hubungan yang intens antara Tionghoa dan pribumi.
2. Posisi Sosial Ekonomi Orang Tionghoa.
Sejak  tahun  1961,  dalam  bukunya Hoa  Kiau di  Indonesia,
Pramoedya  Ananta  Toer  telah  mensinyalir  posisi  sosio  ekonomi ini.  Menurut  Toer  (1961:15)  menyatakan  bahwa  :  pengusaha
Tionghoa (Istilah Toer dengan Hoa Kiau ) mendapat kedudukannya  bukan  dengan  serta  merta,  tetapi  melalui perkembangan  sosial  yang  panjang  di  tengah  sejarah  masyarakat Indonesia.  Pedagang  Tiongkok  telah  mulai  berada  di  Indonesia (Nusantara)  sejak  awal  mula  sebelum  ada  proses  perdagangan dengan  Tiongkok.  Mula-mula  sebagai  misi-misi  kerajaan,  misi keagamaan, dan misi-misi lain non perdagangan. Jadi keunggulan jati  diri  hubungan  antara  Tiongkok  dan  Indonesia  (Nusantara) telah  ada.  Jati  diri  ini  lahir  lebih  dahulu  dari  pada  jiwa  ekonomi perdagangan antara dua bangsa muncul.
Ketika masa perdagangan muncul, baik yang tradisional dan modern, maka para pedagang Tiongkok ini mendapatkan tempat di lubuk  hati  manusia  Indonesia  berupa  ekonomi  industri, perdagangan,  pertanian,  kerajinan,  dan  sebagainya.  Sekaligus
pengaruh  pada  dunia  sastra,  literatur,  kebudayaan  daerah berdasarkan eksistensi dan kehidupan para pedagang Tiongkok di tengah-tengah  masyarakat  besar  Indonesia.  Terlebih-lebih  dengan kedatangan orang Barat (Eropa), maka ada posisi lowong, sebagai kelas  perantara  terbuka  lebar  bagi  pedagang  Tiongkok.  Dengan demikian  semacam  terdapat  pembagian  peran  kala  itu,  dimana orang-orang  Eropa  yang  berperan  sebagai  eksportir  dan  importir, warga  pribumi  sendiri berperan sebagai petani  nelayan,  pedagang eceran,  sedangkan  peran  warga  etnis  Tionghoa  berada  diposisi tengah-tengah sebagai pedagang perantara.
Secara  ringkas  dapat  disimpulkan  perubahan  struktur  yang terjadi  sebelum  dan  sesudah  kemerdekaan  Indonesia,  menjadikan perubahan fungsi orang Tionghoa dalam sosial ekonomi, meskipun nilai-nilai  positif  dan  nilai  negatif  menyertai  peranan  pengusaha Tionghoa  tersebut.  Pengaruh  positif  dan  negatif  tersebut  nampak hingga  hari  ini  dalam  fungsi  pengusaha  Tionghoa  di  tengah masyarakat besar Indonesia.
3. Masyarakat Tionghoa Dalam Perekonomian dan Perdagangan Di Kota Binjai 1968-2008. Sejarah  Indonesia  modern  pasca  kejatuhan  Presiden
Soekarno,  secara  politis  digantikan  oleh  pemerintahan  baru,  yang kemudian  dikenal  sebagai  rezim  Orde  Baru.  Sebutan  Orde  Baru semula hanya untuk membedakan dengan yang sebelumnya, yaitu Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto,  seorang  yang  berlatar  belakang  militer  dan  dalam perjalanan  kekuasaannya  menerapkan  suprastruktur  politik  yang menekankan pada oligarki politik, korporatisme otoriter, ekonomi- kapitalistik terpusat. Praktik  kekuasaan Orde Baru yang demikian itu  membutuhkan  infrastruktur  ekonomi  dan  politik  yang  kuat untuk menopang kekuasaannya.
Dalam  hal  ekonomi  diterapkan  korporatisme  otoriter  dan pendekatan  ekonomi-kapitalistik  secara  terpusat.  Keadaan  ini akhirnya  mendorong  munculnya  pemusatan  kekuatan  ekonomi pada  kelompok  tertentu,  yang  semuanya  berbasis  pada kepentingan akumulasi kapital dan penguasaan jaringan ekonomi, baik dalam jalur vertikal maupun horisontal. Kelompok tertentu itu terdiri dari keluarga Soeharto, elite militer, elite birokrasi, dan elite ekonomi dari kalangan etnis Tionghoa.
Masyarakat  etnis  Tionghoa  dimasukkan  dalam  jaringan ekonomi secara luas, karena secara politik pemerintahan Soeharto membatasi ruang gerak etnis ini pada bidang lain. Politik ini sama seperti  terjadi  pada  masa  kolonial,  ketika  itu  etnis  Tionghoa diletakkan  secara  sosiologis  sebagai  golongan  perantara,  yang berperan  dalam  akses  ekonomi  dan  perdagangan.  Walaupun,
kenyataannya  cukup  banyak  dari  kalangan  etnis  Tionghoa  yang muncul  secara  fenomenal  di  luar  bidang  ekonomi,  misalnya  di bidang  olah  raga,  keilmuan,  seni,  hukum,  pers,  politik.  Namun, persepsi  sebagai  elite  ekonomi  yang  menguasai  mayoritas perputaran  kapital  dan  jaringan  perdagangan  merupakan  realitas yang tidak terelakkan.
Elit  ekonomi  ini  telah  lama  memegang  kunci  jaringan ekonomi  dan  perdagangan  sejak  masa  kolonial  Belanda.  Elite ekonomi ini kemudian muncul sebagai kelas berkuasa, yaitu kelas yang  menguasi  infrastruktur  ekonomi,  yang  kemudian  dikenal sebagai  kongklomerat.  Dari  sinilah  kemudian  timbul  kekuatan ekonomi  yang  secara  mayoritas  dikuasai  oleh  orang  Tionghoa, yang  menguasai  jaringan  ekonomi  mulai  dari  atas  ke  bawah. Dalam  hal  politik,  rezim  Orde  Baru  menerapkan  sistem  partai tunggal (Golkar), walaupun pada kenyataannya ada PPP dan PDI. Namun,  dua  partai  ini  tidak  mampu  mengimbangi  kekuatan mayoritas  di  tubuh  Golkar  yang  didukung  oleh  tentara,  birokrasi, dan  massa  rakyat  yang  dimobilisasi  di  bawah  tekanan  dan ancaman.  Keadaan  ini  disebut  sebagai  oligarki  politik,  yaitu kekuasaan yang ditopang oleh mekanisme politik otoriter di tangan seseorang  dengan  kroni-kroninya.  Dari  basis  politik  itu,  maka segala aktivitas massa rakyat di bawah kendalinya secara otoriter, termasuk di dalamnya aktivitas perekonomian.
Dari  posisi  etnis  Tionghoa  yang  merupakan  representasi elite ekonomi di Indonesia seperti dijelaskan di atas, maka muncul persepsi  mendasar  bahwa  hampir  semua  sumber  daya  ekonomi berada  dalam  kekuasaannya.  Ini  bisa  terjadi,  karena  adanya kebijakkan pemerintah yang sengaja memposisikan etnis Tionghoa hanya  dalam  bidang  ekonomi.  Akibatnya  muncul  persepsi steriotipe bahwa etnis Tionghoa sebagai “economic animal” , yaitu orang yang hanya mencari uang dan untung.
Orang  Tionghoa  menjadi  etnik  terdepan  dalam  penguasaan jaringan  ekonomi-perdagangan,  selain  disebabkan  fasilitas  politik Orde Baru juga secara mendasar disebabkan budaya dagang etnis Tionghoa.  Budaya  ini  diwarnai  oleh  semangat  kapitalistis  yang didasarkan  pada  kekeluargaan:  pemupukan  modal  dan  kekayaan dari keluarga, oleh keluarga dan untuk kepentingan dan keamanan, keluarga.  Budaya  ini  dipengaruhi  oleh  nilai  Konfusianisme,  yang menyatakan  bahwa  tujuan  hidup  individu  adalah  menciptakan keutuhan,  keharmonisan  dan  keamanan  keluarga.  Ajaran  moral tersebut dianggap sebagai pedoman efisiensi ekonomi. Posisi yang steriotipe  itu  sebenarnya  telah  mulai  dibongkar  seiring  dengan perkembangan  sosial  politik  pasca  Orde  Baru.  Gejala  ini memperlihatkan  bahwa  etnis  Tionghoa  ingin  memainkan  peran-
peran  sosial-budaya  secara  luas. Keinginan itu  pada dataran  lebih luas  sebagai  relasi  dari  penguasaan  ekonomi  di  satu  pihak  dan representasi identitas kelas elite ekonomi di pihak lain.
4. Bentuk Perdagangan Masyarakat Etnis Tionghoa
Dalam  konstruk  pasar  di  Binjai,  kalangan  etnik  Tionghoa Binjai  memperlihatkan  fenomena  tersendiri.  Hal  ini  tampak  jelas pada  lapis-lapis  konstruk  pasar,  mulai  dari  usaha  besar  hingga menengah,  hampir  semua  didominasi  oleh  orang  Tionghoa.  Atas gejala  ini,  akhirnya  timbul  persepsi  kuat  bahwa  orang  Tionghoa merupakan  etnik  terbesar  dalam  kapasitasnya  sebagai  ‘pemain tunggal’  di  dalam  pasar  di  Binjai.  Kelompok  ini  kemudian membangun  diri  menjadi  semacam  agen-agen,  maesinas  atau patronase  dalam  dunia  perdagngan.  Kehadiran  orang  Tionghoa dalam  dunia  perdagangan  perekonomian  di  Binjai,  sebenarnya telah cukup lama. Realitas ini terus berlangsung hingga saat ini.
Pada  pemerintahan  Orde  Baru,  yaitu  ketika  titik-titik pertumbuhan  ekonomi  dikuasai  oleh  orang  Tionghoa.  Mereka dengan  jaringan  bisnisnya  menguasi  infrastruktur,  bahkan  dalam banyak  hal,  karena  pengaruh  penguasaan  kalital,  mereka  dapat mempengaruhi  suprastruktur  kota.  Dua  pengaruh  besar  inilah, yang pada gilirannya memunculkan kelompok elit ekonomi, yang secara  politis  ikut  mempengaruhi  arah  kebijakan  ekonomi,  tetapi juga  berdampak  pada  munculnya  tegangan-tegangan  sosial. Tegangan  sosial  itu  sebenarnya  merupakan  akumulasi  dari berbagai prasangka terhadap orang Tionghoa yang telah terbentuk sejak lama, bahkan sejak masa kolonial.
Memang,  dalam  beberapa  kasus,  tegangan  sosial  itu menjurus  pada  diskriminasi  orang  Tionghoa,  yang  pada  akhirnya mengakibatkan  tindakan  kontra-produktif.  Tegangan  itu  di  satu pihak  (berhubungan  dengan  kepentingan  ekonomi)  orang Tionghoa  dapat  hadir  secara  fenomenal,  tetapi  di  pihak  lain (berhubungan  dengan  kepentingan  non-ekonomi)  orang  Tionghoa dikaburkan  kehadirannya.  Akibatnya,  sekali  lagi,  orang  Tionghoa sering  mendapatkan  citra  yang  hampir  dipahami  secara  steriotipe sebagai  binatang  ekonomi,  yang  serakah,  eksploitatif,  bahkan manipulatif.  Persoalan  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  campur tangan  pemerintah  terlalu  banyak  sehingga  menimbulkan tumbuhnya  pencari  rente  di  kalangan  birokrat  pemerintah, sehingga  wiraswastawan  sesungguhnya  tidak  dapat  berkembang. Kemudian  dia  juga  menimbulkan  kekuatan  ekonomi  pengusaha- pengusaha  Tionghoa,  yang  melalui  koneksinya  dengan  para birokrat negara, berhasil memperoleh fasilitas-fasilitas khusus bagi usahanya. Selanjutnya pada masa Orde Baru perdagangan di kota Binjai  hampir  tidak  di  dukung  dengan  perkembangan  teknologi
yang  memadai.  Akibatnya,  tidak  terjadi  industrialisasi  yang mandiri.  Sehingga  kebanyakan  hanya  bergerak  di  bidang  jasa, kalaupun  bergerak  di  bidang  industri,  dia  hanya  berperan  sebagai komprador  (bertindak  sebagai  agen  industri  manufaktur  asing  di negerinya sendiri.
Praktik  ekonomi  yang  mengandalkan  campur  tangan kekuasaan birokrasi pemerintah dan politik yang berlebihan, pada akhirnya  mengakibatkan  ekonomi  biaya  tinggi,  karena  para pengusaha  harus  menyediakan  dana  untuk  memperlancar usahanya.  Dari  sini  maka  timbul  saling  ketergantungan  antara keduanya.  Para  elite  penguasa  perlu  biaya  besar  untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan demikian perlu membangun  kerjasama  dengan  elite  pengusaha.  Sementara,  para pengusaha  perlu  mendapatkan  perlindungan  politik  dalam memainkan  model ekonomi yang  mendominasi dari hulu ke hilir, maka  diperlukan  kedekatan  mereka  dengan  elite  penguasa  guna membangun  kerajaan  bisnisnya.  Sementara  itu,  dalam  kasus Indonesia, misalnya, para elite penguasa dipegang oleh masyarakat pribumi,  sedangkan  elite  pengusaha  dipegang  oleh  masyarakat etnik  Cina.  Para  elite  penguasa  kebanyakan  berasal  dari  etnik mayoritas,  sementara  para  elite  pengusaha  berasal  dari  etnik minoritas. Di satu pihak (mayoritas) menguasai jaringan birokrasi dan kebijakan politik nasional, sementara di pihal lain (minoritas) mengendalikan  perputaran  roda  ekonomi  dengan  jejaring kapitalnya yang sangat besar.
Perilaku ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di Kota  Binjai  dipengaruhi  oleh  persepsi  mereka  tentang  situasi  dan kondisi  politik,  hankam  dan  sosial  masyarakat.  Dimana  persepsi individu  ataupun  sekelompok  orang  merupakan  suatu  proses dimana  individu  atau  suatu  kelompok  mengorganisir  dan menerjemahkan  kesan  sensorik  mereka  untuk  memberikan  tanda bagi  lingkungan  mereka.  Terlepas  dari  pengukuran  seseorang berjiwa nasionalis ataupun bukan, hal ini terkait dengan salah satu kebutuhan  dasar  hidup  manusia  yaitu  menyangkut  keselamatan dan keamanan etnis Tionghoa di Indonesia.
Selain itu persepsi tentang etnis Tionghoa di Indonesia juga tergantung streotipe yang beredar di kalangan masyarakat pribumi tentang etnis ini. Pembentukan persepsi tentang etnis Tionghoa di Indonesia  terkait  dengan  karakteristik  pribadi  mereka,  terutama dalam  menyikapi  situasi  lingkungan  yang  mereka  hadapi,  dengan motivasi  tertentu  terutama  untuk  mendapatkan  keamanan  dan kesejahteraan  hidup,  bahkan  kemapanan.  Hal  ini  tentunya dipengaruhi  oleh  latar  belakang  pengalaman  masa  lampau,  yang
merupakan  dasar  untuk  melangkah  maju  meraih  harapan-harapan hidup mereka di masa kini dan yang akan datang.
Pada  Tahun  1941  sampai  Tahun  1958,  secara  umum perusahaan Belanda dan pihak swasta asing dominan dalam sektor ekonomi  utama,  seperti  manufacture,  perkebunan,  industri  tekstil dan  lain-lainnya.  Muncul  perubahan  peran  ekonomi  etnis Tionghoa,  yang  saat  itu  sedikit  demi  sedikit  memasuki  usaha grosir dan ekspor impor yang waktu itu masih didominasi Belanda. Kemudian  diikuti  oleh  tumbuhnya  bank-bank  swasta  kecil  yang dimiliki  oleh  etnis  Tionghoa,  dan  muncul  juga  dalam  industri pertekstilan  (Mackie,  1991:322-323).  Pada  bidang  jasa  dan profesipun  secara  kuantitatif  meningkat,  tetapi  untuk  dinas pemerintahan  dan  angkatan  bersenjata,  secara  kuantitas  hampir tidak ada.
Terjadi  pergeseran  peran  dari  tenaga  “kasar”  (misalnya sebagai  kuli  perkebunan)  menjadi  tenaga  kerja  “halus”  yang pekerjaannya  memiliki  status  atau  “gengsi”  yang  lebih  tinggi  dan lebih  membutuhkan  keterampilan,  misalnya  penata  rambut, pengrajin  emas,  wartawan,  dokter,  pengacara  dan  lain-lain. Sehingga,  pada  jaman  perjuangan  kemerdekaan  Republik Indonesia  dan  Demokrasi  Terpimpin,  peran  ekonomi  etnis Tionghoa  meluas,  lebih-lebih  dengan  adanya  kebijakan  Benteng yang  membuat  usaha  pribumi  tidak  berjalan  efektif  dan  memacu hubungan  “Ali-Baba”,  serta  terjadi  persaingan  dari  perusahaan negara dan swasta pribumi lainnya.
Perilaku  ekonomi  etnis  Tionghoa  semakin  menonjol  pada periode  ini,  lebih-lebih  tahun  1957  sampai  tahun  1958. Keberhasilan  usaha  mereka  mengambil  alih  perusahaan- perusahaan  besar  Belanda yang  dinasionalisasi,  walaupun  kondisi politik  dan  ekonomi  Indonesia  tidak  menguntungkan  mereka, lebih-lebih  setelah  peristiwa  Gerakan  30  September  tahun  1965. Pada masa itu, etnis Tionghoa kelas menengah melakukan human capital  besar-besaran  dibidang  pendidikan  terutama  yang  bersifat teknis dan manajerial, sehingga pada saat terjadi inflasi tinggi dan perasaan  anti  etnis  Tionghoa  menyebar  luas  hingga  tahun  1966, etnis  Tionghoa  dapat  beradaptasi  dengan  fleksibel.  Hal  tersebut dilakukan melalui penyediaan modal dan valuta asing yang didapat dari  modal  sendiri  atau  keluarga  dan  atau  jaringan  dengan  pihak luar.  Kunci  utama  keberhasilan  pelaku  ekonomi  baru  etnis Tionghoa,  adalah  merintis  kedekatan  dengan  pejabat  pemerintah pada  awal  Orde  Baru  sebagai  pembinaan  hubungan  secara ekonomi  dan  politis.  Walaupun  demikian,  orang  Tionghoa  tidak banyak  yang  terjun  secara  terbuka  dalam  politik  praktis  saat  itu, mereka melakukannya lewat dukungan material dan non material.
Pada tahun 1965 sampai tahun 1968 merupakan tahun-tahun dimana  tindakan  kekerasan  terhadap  etnis  Cina  meningkat  akibat peristiwa Gerakan 30 September, yang oleh rezim Soeharto diatasi secara  gradual.  Situasi  kondusif  bagi  pertumbuhan  perekonomian dirangsang  oleh  pemerintah  Orde  Baru,  yang  tentunya membutuhkan  lebih  banyak  usaha,  dan  modal  swasta.  Secara kebetulan, kedua hal tersebut banyak dimiliki oleh etnis Tionghoa dan  ditunjang  pula  oleh  kemampuan  teknis  dan  hubungan perekonomian dengan pihak luar negara, terutama dengan sesama etnis  Tionghoa  di  luar  negara.  Akibatnya,  kebanyakan  etnis Tionghoa  mengalami  peningkatan  status  sosial  ekonomi  daripada kondisi sebelumnya. Namun demikian, mereka masih dikesampingkan  dari  usaha-usaha  perekonomian  utama,  dan terdiskri-minasi  untuk  memasuki  Angkatan  Bersenjata  Republik
Indonesia,  administrasi  sipil  pemerintah  dan  perguruan  tinggi negara.
Dampak  dari  perlakuan  diskriminatif  ini  adalah  terjadinya pembagian  kerja  yang  bersifat  pri  dan  non  pri  (bumi).  Perubahan peran  ekonomi  cenderung  menghambat  kerjasama  ekonomi  yang lebih  kuat  sejak  pasca  perang  kemerdekaan  Republik  Indonesia. Menurut  Mackie  (1991:  327-328),  para  etnis  Tionghoa  akhirnya lambat  laun  mengganti  identitasnya  menjadi  identitas  Indonesia, terutama  disebabkan  atas  alasan  peran  ekonomi  mereka. Munculnya  perusahaan-perusahaan  yang  dikuasai  etnis  Tionghoa berdampak negatif, dengan tidak dilibatkannya pengusaha pribumi untuk  bekerjasama  dalam  korporatisasi  perusahaan-perusahaan. Efek  negatif  yang  muncul  adalah  semakin  tajamnya  persaingan usaha pri dan non pri (bumi).
Pada  Tahun  1986  sampai  1997  merupakan  masa  keemasan bisnis etnis Tionghoa di Indonesia,  terlebih-lebih bagi yang dekat dengan  “Keluarga  Cendana”.  Etnis  Tionghoa  mengokohkan  diri sebagai  salah  satu  pilar  penyanggga  pertumbuhan  ekonomi Indonesia.  Keberanian  pengusaha  dan  pelaku  ekonomi  etnis Tionghoa  lainnya  dalam  penanaman  modal,  spekulasi,  strategi kerjasama  dan  jaringan  kerja  dengan  pihak  luar  negara  menjadi point  istimewa  perilaku  ekonomi  etnis  Tionghoa  di  tahun-tahun ini.  Kedekatan  dengan  pejabat  bahkan  sampai  ke  hal-hal  pribadi yang  cenderung  dihubungkan  dengan  kolusi,  korupsi  dan nepotisme  juga  dilakukan  oleh  beberapa  pengusaha  etnis  Cina kelas menengah dan atas.
Akan tetapi, pembangunan ekonomi juga kemapanan hidup yang  didengungkan  dan  dibanggakan  Orde  Baru,  bagaikan  suatu menara  gading  yang  dasar  konstruksi  tidak  kuat,  maka  terjadi keruntuhan  rezim  dan  kemapanan  hidup  yang  “menyakitkan”
dengan adanya krisis moneter. Kalangan bawah “bergerak” karena ketidakpuasan  terhadap  situasi  dan  kondisi  kehidupan  sosial  dan ekonominya,  serta  sikap  anti  kemapanan,  yang  salah  satunya tercetus  dalam  bentuk  kerusuhan  Mei  1998.  Kerusuhan  berupa penghancuran  toko-toko  serta  pusat  perdagangan  terutama  yang dimiliki  oleh  etnis  Tionghoa.  Hal  ini  ikut  mendorong  jatuhnya mantan Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.
Kerusuhan Mei 1998, juga berpengaruh pada sikap anti etnis Tionghoa terutama yang memiliki usaha. Orang Cina yang trauma akibat  kerusuhan  Mei  1998,  banyak  yang  lari  ke  luar  negara,  dan sebagian  ada  yang  melarikan  modal  ke  luar  negara.  Usaha-usaha niaga etnis Cina di kota-kota besar banyak yang vakum, dan baru mulai bangkit setelah ada jaminan keamanan dari mantan Presiden Habibie.  Pelaku  ekonomi  etnis  Cina  hanya  menunggu perkembangan keadaan.

## D. Kesimpulan Dan Saran
Kedatangan masyarakat etnis Tionghoa secara besar-besaran ke  Kota  Binjai  diawali  dengan  pembangunan  perkebunan tembakau  di  Deli,  Langkat  dan  Serdang  (1864–1870).  Di  Binjai mereka  memulai  kehidupannya  baik  sebagai  kuli,  juru  masak, jongos,  kerani  hotel  maupun  sebagai  pedagang  yang  berasal  dari suku Punti, Hakloe, Hokkian, Hailam dan Hakka.
Bentuk  dan  peranan  masyarakat  etnis  Tionghoa  dalam perdagangan  perekonomian  di  Kota  Binjai  pada  tahun  1968-2008 adalah kontekstual dengan fungsi eksitensi. Dalam fungsi tersebut, ada unsur positif dan negatif yang muncul, antara masyarakat etnis Tionghoa  dan  Bumi  Putera,  secara  timbal  balik.  Fungsi  tersebut berkait  dengan  peran  positif  dan  peran  negatif  yang  sangat dibiaskan  oleh  sejarah,  lingkungan,  prasangka,  dan  masalah- masalah sektoral berdasar kepentingan sesaat atau lokal. Peran dan posisi  etnis  Tionghoa  yang  beroperasi  di  dunia  perdagangan perekonomian  tersebut  pada  dataran  lebih  luas  memperlihatkan identitas  yang  hendak  dibangun.  Dimana  identitas  ini  terkait dengan ideologi, kuasa ekonomi, kultur dagang, budaya, dan posisi steriotipe yang telah berlangsung lama.
Adapun  saran-saran  yang  diajukan  sesuai  dengan  hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Melalui penulisan skripsi ini,  peneliti  mengharapkan  agar  masyarakat  pribumi  dapat menerima  kehadiran  masyarakat  Tionghoa  ditengah-tengah lingkungan  kita.  Dengan  tidak  mendiskreditkan  atas  kesuksesan usaha yang mereka raih, 2) Masyarakat Tionghoa selaku kelompok minoritas  selayaknyalah  dapat  membuka  diri  dengan  masyarakat
dimana  mereka  tinggal.  Agar  terwujud  integritas  yang  harmonis antar masyarakat sekitar.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  M.  1992. Ekologi  Manusia  Dan  Konsep  Kebijakan
Industrialisasi Dalam  Prosiding. Makalah  pada  Seminar Pendekatan  Ekologi  Manusia  Dalam  Menyongsong  Era
Industrialisasi  Menjelang  PJPT  II  Jakarta,  Desember  1992. Jakarta, Komphalindo Anderson,  Benedict.  1982. Perspective  and  Method  in  American Research  on  Indonesia  dalam  Benedict  Anderson  dan Audrey  Kahin,  Interpreting  Indonesian  Politics  Thirteen Contribution  to  The  Debate. Ithaca:  Cornell  Modern Indonesia Project, Inter im Report Series No. 62. Burger, Jane C Ollen dan Hellen A More. 2002. Sosiologi. Jakarta. PT Rineka Cipta. Ch’ng,  David  C.L..  1995. Sukses  Bisnis  Cina  Perantauan:  Latar Belakang,  Praktek  Bisnis  dan  Jaringan  Internasional. Penterjemah, Stephen
Suleeman. Pustaka Utama Grafiti.
Kunio, Yoshihara.1987, Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta, LP3ES.
Nasikun,  Dr.  1995. Sistem  Sosial  Indonesia. Jakarta,  PT  Raja
Grafindo Persada.
Mackie,  J.A.C.  1991. Peran  ekonomi  dan  identitas  etnis  Cina Indonesia  dan  Muangtha i dalam  Wang  Gung  Wu  dan Jennifer Cushman, Perubahan Identitas  Orang  Cina  di
Asia Tenggar. Jakarta: Pustaka Utama Grafika.
Meleong,  Lexy  J.  2000. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung, Rosda Karya.
Parken,  SR  dan  Brown  RK.  1995. Sosiologi  Industri. Jakarta, Rineka Cipta. Pelzer, Karl Z. 1985. Toean Keboen Dan Petani, Politik Kolonial Dan Perjuangan   Agraria  Di  Sumatera  Timur  1863–1947. Jakarta, Pustaka  Sinar Harapan. Purnama, Andi. 2007. Peranan Tjong A Fie Dalam Pembangunan Kota Medan 1886-1921. Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah FIS-UNIMED
Redding,  S  Gordon.  1994. Jiwa  Kapitalisme  Cina .  Jakarta:  Abdi
Tandur Setiono, Benny G. 2002. Tionghoa dalam Pusaran Politik . Jakarta:
Elkasa Sjamsuddin,  Helius.  2007. Metodologi  Sejarah .  Yogyakarta: Ombak