Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## KONFLIK TANAH HIBAH MASYARAKAT NELAYAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
Nurlian Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar siti.lian82@yahoo.com

## Abstract
These  conflicts  arise  because  people  demanded  compensation  for  land  area  of  16.1 hectares that has been occupied for six months as a substitute homeland of the fishing community in the village of Padang Seurahet due West Aceh District Government states that the land area of 16.1 hectares located in the village of Pasie Pinang is Government land. Buildings constructed on this land if the Sports and Arts (GORS). The purpose of this  study  to  determine  the  root  causes  of  conflict  and  ways  of  conflict  resolution sociology, namely Negotiation, Mediation and Conciliation. The theory used is George Simmel  conflict  theory  and  Lewis  Coser.untuk  REMEDY  conflict  analysis  used  the concept  of  conflict  resolution  negotiation,  mediation  and  conciliation  in  the  paradigm of  sociology.  Qualitative  research  methods  were  used  to  obtain  research  data.  The research  found  that,  the  Government  of  West  Aceh  found,  can  not  be  compensated  on the  ground  because  it  does  not  do  grant  legally  to  the  public  and  the  public  has  been getting  its  due  in  the  relocation  of  another  tsunami,  a  native  lands  in  the  village  of Padang  Seurahet  been  replaced  by  land  and  houses  in  the  permanent  housing  aid donors.  Conflict settlement  initially  reached by way  of  negotiation  and conciliation by the  Government  of  West  Aceh  District,  but  did  not  find  the  solution,  so  that  the  final resolution adopted by law (litigation).
Keywords: Land Conflict, Government, Fishermen Society and Conflict Resolution

## Abstrak
Konflik ini muncul dikarenakan masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah yang seluas 16,1  Hektar  yang  telah  ditempati  selama  6  bulan  sebagai  pengganti  tanah  asal masyarakat nelayan di Desa Padang Seurahet dikarenakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat  menyatakan bahwa  tanah    seluas  16,1  hektar  yang  terletak  di  Desa Pasie  Pinang adalah  tanah  Pemerintah.  Diatas  tanah  ini  dibangun  Gedung  olah  Raga  dan  Seni (GORS). Tujuan  penelitian ini untuk  mengetahui akar permasalahan konflik dan cara penyelesaian  konflik  secara  sosiologi,  yaitu  Negoisasi,  Mediasi  dan  Konsiliasi.  Teori yang  digunakan  adalah  teori  konflik  George  Simmel  dan  Lewis  Coser.untuk  analisis penyelesian  konflik  digunakan  konsep  penyelesaian  konflik  negoisasi,mediasi  dan konsiliasi  dalam  paradigma  sosiologi.  Metode  penelitian  kualitatif  yang  digunakan untuk  mendapatkan  data-data  penelitian.Hasil  penelitian  menemukan  bahwa, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berpendapat bahwa, tidak bisa diganti rugi atas tanah tersebut  dikarenakan  belum  dilakukan  penghibahan  secara  hukum  kepada  masyarakat
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
dan  masyarakat  tersebut  telah  mendapatkan  haknya  di  relokasi  lain  pasca  bencana tsunami, tanah asal di Desa Padang Seurahet sudah tergantikan oleh tanah dan rumah di perumahan permanen bantuan  lembaga  donor.  Penyelesaian  konflik  awalnya  ditempuh dengan  cara  negoisasi  dan  konsiliasi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat,  akan tetapi tidak menemukan penyelesaiannya, sehingga penyelesaian akhir ditempuh secara hukum (litigasi).

## KATA  KUNCI:  Konflik  Tanah,  Pemerintah,  Masyarakat  Nelayan  dan  Penyelesaian
Konflik

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  hibah  yang  berada  di  Gampong  Pasie  Pinang  Kecamatan  Meureubo adalah  tanah  yang  dibeli  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  sebesar Rp.638.435.000 (enam ratus tiga puluh delapan  juta empat ratus tiga puluh ribu)  yang tertulis  dalam  Berita  Acara  Pembelian  nomor  :03/PPT/AB/2004.  Pengadaan  tanah  ini diperuntukkan  untuk  masyarakat  nelayan  dari  Gampong  Padang  Seurahet  untuk menempatinya. Masyarakat Padang Seirahet di pindahkan kelokasi ini sebelum tsunami 2004  melanda  wilayah  Aceh  dikarenakan  faktor  abrasi  parah  disepanjang  pesisir wilayah  Kabupaten  Aceh  Barat.  Jumlah  keluarga pengungsi  yang  menempati  lahan  16 Ha tersebut sejumlah  112 KK dari Gampong Padang  Seurahet dan masyarakat nelayan dari Gampong Suak Indrapuri sebanyak 21 KK.
Pada  tanggal  15  November  2013  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  (periode 2012-sekarang)  menyatakankan  kembali  bahwa,  tanah  hibah  tersebut  adalah  milik Pemerintah    Kabupaten  Aceh  Barat  dan  masyarakat  nelayan  melakukan  aksi demontrasi besar-besaran sebagai bentuk perlawanan atas pernyataan Pemerintah. Aksi pertama yang dilakukan adalah dengan memasang spanduk di lahan yang disengketakan dengan  menulis  ”Mohon  Pemkab  Jangan  Rampas  Hak  Masyarakat”,  kemudian melanjutkan aksi demo ke Kantor  DPRK Kabupaten Aceh Barat, Kantor Bupati Aceh Barat  dan  ke  Polres  Aceh  Barat  untuk  meminta  dukungan  penyelesaian  konflik  tanah masyarakat nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Konflik Kontemporer
Teori konflik kontemporer lahir oleh adanya kritikan terhadap teori konflik  Karl Marx yang hanya terfokus pada konflik perjuangan kelas antara kelas pemodal (borjuis) dengan  kelas  buruh  (proletar)  dalam  masyarakat  industri  di  abad  ke  19.  Kritikan  ini disampaikan  juga  oleh  Lewis  Coser    dalam  Poloma  (2010:  129)  mengatakan  bahwa, teori  konflik  Karl  Marx  adalah  teori  konflik  fungsional  sruktural  tradisional  sebagai benih  lahirnya pembentukan  teori  sosiologi  konflik komtemporer,  kemudian oleh Ralh
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Dahrendorf  dalam  Poloma  (2010:130-131)  melihat  bahwa,  konflik  sosial  di  abad  20 telah berubah posisinya yaitu, konflik sosial tidak lagi terjadi pada kelas atas dan kelas bawah, akan tetapi dalam konflik masyarakat modern, konflik terjadi pada ketiga kelas sosial  tersebut.  Konflik    sosial  dalam  pandangan    teori  konflik  komtemporer  melihat bahwa, dalam konflik sosial yang terjadi sekarang telah terjadi dekomposisi modal pada sistem  kapitalisme,  dekomposisi  tenaga  kerja  (profesionalisme  perkerjaan)  dan munculnya  kelas  menengah  baru  yang  menyebabkan  terjadinya  konflik  sosial.  Teori konflik  komtemporer  ini  melihat  bahwa,  konflik  sosial  tidak  hanya  terjadi  dalam lingkup  sistem kapitalisme saja, akan tetapi diluar sistem tersebut tetap terjadi konflik sosial dengan motif dan keperntingan konflik yang berbeda.
Selanjutnya Coser dalam  Wirawan (2012:82) mengatakan bahwa, konflik sosial yang  terjadi  pada  interkasi  sosial  yang  terjalin  memberikan  konsekuensi-konsekuensi untuk sistem yang lebih besar, dari pada  konflik yang terjadi interaksi secara individu yang  di  jelaskan  oleh  Simmel.  Coser  dalam  Wirawan  (2012:83)  mengatakan  bahwa, konflik  sebagai  perselisihan  mengenai  nilai-nilai  atau  tuntutan-tuntutan  berkenaan dengan  status,  kekuasaan  dan  sumber-sumber  kekayaan  yang    persediaannya  tidak tercukupi  yang  terjadi  antara  individu,  kumpulan  atau  antara  individu  dengan kelompok.  Lewis  Coser  (1959:49)  berpandangan  bahwa,  konflik  realistis  memiliki sumber konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika pelaku konflik telah memperoleh sumber konflik tersebut tanpa perkelahian, maka konflik akan teratasi dengan baik. Sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang didorong  oleh  faktor  yang  tidak  rasional    dan  cenderung  bersifat  ideologis,  seperti konflik antar agama,antar etnis dan antar kepercayaan.

## Penyelesaian Konflik Dalam Paradigma Sosiologi
Basis  sosiologis  penyelesaian  konflik  disebut  resolusi  konflik  non-litigasi. Penyelesaian  konflik  secara  non-litigasi  dikenal  dengan  konsep  negoisasi,  mediasi dan konsiliasi.  Menurut  Leo  Kanowitz  dalam  Abu  Rohmad  (2002:142-146)  yaitu penyelesaian sengketa non-ligitasi memiliki karakteristik yang unik, yaitu, pelaksanaan perundingan bersifat pribadi  atau rahasia, forum dikontrol oleh para pihak, mempunyai tujuan  untuk  merefleksikan  kepentingan  dan  prioritas  para  pihak,  mempertahankan keberlanjutan  hubungan  para  pihak,  pelakasanaannya  fleksibel  dan  putusannya cenderung dijalankan oleh para pihak yang bertikai.
Berkaitan  dengan  pernyataan  diatas,  maka  penyelesaian  konflik  non-ligitasi belum  tentu  dapat  menyelesaikan  semua  masalah  yang  terjadi,  akan  tetapi  membawa beberapa keuntungan dalam proses penyelesaian konflik yaitu, (1) penyelesaian konflik non-ligitasi  dapat  mengurangi  kemacetan  dan  penumpukan  perkara  (court  congestion) di  lembaga  pengadilan,  (2)  Untuk  dapat  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat (desentralisasi  hukum)  atau  memberdayakan  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam menyelesaikan  masalahnya  (3),  Untuk  memperlancar  akses  masyarakat  memperoleh
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
keadilan  (acces  to  justice)  (4),  Untuk  memberikan  kesempatan  bagi  tercapainya penyelesaian  yang  menghasilkan  keputusan  saling  menguntungkan  (win-win  solution) (5),  Untuk  memudahkan  perkara  lebih  cepat  dan  biayanya  lebih  murah,  (6)  Bersifat tertutup  atau  rahasia  (confidential)  dalam  proses  penyelesaian  konflik  non-litigasi,  (7) Lebih  tinggi  kemungkinan  dilaksanakan  kesepakatan  bersama  sehingga  hubungan pihak-pihak  yang  bersengketa  selanjutnya  masih  terjalin  dengan  baik,  (8)  Mengurangi merebaknya  “permainan  kotor”  dalam  lembaga  peradilan  dan  (9)  Mampu  memenuhi segitiga  kepuasan  (triangle  satisfaction)  dalam  mendapatkan  kesepakatan  damai  yang disepakati bersama.
Menurut  Abu    Rohmah  (2002:132-133)  mengatakan  bahwa,  negosiasi  adalah penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  sendiri  oleh  pihak  yang  bersengketa  tanpa melibatkan  pihak  ketiga.  Dalam  UU  No.30  Tahun  1999    Pasal  6  ayat  (2)  dijelaskan bahwa, dimana hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani  oleh  kedua belah pihak  yang bertikai.  Kemudian    Mark  E.  Roszkowski dalam  Abu  Rohmah  (2002:133)  menyatakan  bahwa,  negosiasi  adalah  suatu  proses penyelesaian  sengketa  dimana  kedua  belah  pihak  yang  memiliki  tuntutan  berbeda membuat sautu kesepakatan melalui kompromi dan konsesi (kelonggaran).
Menurut  Adi  Sulistoyo  dalam  Abu  Rohmah  (2002:137)  mengatakan  bahwa, konsiliasi adalah merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan  pihak  ke  tiga  yang  netral  untuk  membantu  para  pihak  yang  bertikai menemukan  bentuk-bentuk  penyelesaian  konflik  yang  dapat  disepakati  bersama  dalam perundingan secara formal dimana peranannya lebih banyak diperankan oleh konsiliator dalam berupaya menemukan penyelesaian konflik (sengketa).Selanjuntnya Black dalam Wijoyo  (1998:104)  mengatakan  bahwa  konsiliasi  seringkali  lebih  formal  dari  mediasi, dan  Oppenheim  dalam  Emirzon  (2001:91)  menjelaskan  konsiliasi  adalah  proses penyelesaian  sengketa  dengan  menyerahkan  kepada  suatu  komisi  yang  bertugas  untuk menguraikan atau menjelaskan fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dengan mengupayakan  pihak  yang  berkonflik    mencapai  suatu  kesepakatan  dan  membuat usulan-usulan untuk penyelesaian konflik.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif.  Penelitian  kualitatif menurut  Yin  Robert  (1994:  13)  adalah penelitian   yang merupakan  salah  satu  bentuk  penelitian  empiris  yang  melakukan  investigasi  terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan yang nyata khususnya ketika batasan antara  fenomena  dan  konteks  tidak  mempunyai pembuktian  yang jelas. Penyajian  data penelitian    disajikan  dalam  bentuk    deskriptif,  tujuannya  untuk  menggambarkan  dan memahami  kehidupan  masyarakat  dalam  konstek  keutuhan  sebagai  suatu  kesatuan. Pendeskripsian dilakukan dengan secara analitis tentang apa penyebab pengambilalihan tanah  hibah.  Pengumpulan  data  dikumpulkan  dengan  observasi,  wawancara  dan
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
pendokumentasian  (catatan  tertulis  dan  foto  yang  ditemukan  dilapangan)  yang  itu  dari data  primer  dan  data  sekunder.  Data-data  tersebut  di  analisis  teknik  pengumpulan datadimulai dengan mengumpulkan semua informasi,selanjutnya dilakukan pengakatogarian data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi  masyarakat  nelayan  dan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  terhadap munculnya  konflik    adalah  di  saat  masyarakat  nelayan  yang  menempati  lokasi  tanah seluas  16,1  Ha  tersebut  dipindahkan  kembali  kerelokasi  baru  pasca  bencana  tsunami, yaitu  ke  Perumahan  bantuan  Desa  Blang  Beurandang  dan  Desa  Pasie  Mesjid  dengan diatas  sertifikasi  atas  nama  masyarakat  nelayan  tersebut.  Pendapat  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Barat  mempersepsikan  bahwa  tanah  dan  rumah  bantuan  yang  telah diterima  oleh  masyarakat  nelayan  adalah  sebagai  cara  yang  adil  untuk  menggantikan tanah asal masyarakat nelayan yang berada di Desa Padang Seurahet, tetapi persepsi ini berbeda  dengan  masyarakat  nelayan  Desa  Padang  Seurahet  bahwa  tanah  dan  rumah yang diterima  tersebut adalah sudah selayaknya diterima dikarenakan korban tsunami, tidak sebagai tanah pengganti tanah asal masyarakat nelayan di Desa Padang Seuarahet.
Sumber: Analisis Data Penelitian, September 2016
Gb.  1  Skema  Perbedaan  Persepsi  terhadap  relokasi  pasca  bencana tsunami  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Masyarakat Nelayan Gampong Padang Seurahet
Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat Masyarakat nelayan telah adil menerima tanah&rumah bantuan pasca bencana tsunami sebagai pengganti tanah asal di Gampong Padang Seurahet Tanah dan rumah bantuan  pasca becana tsunami adalah sudah selayaknya diterima, bukan sebagai tanah pengganti tanah asal di Gampong Padang Seurahet, tetapi korban tsunamidi Dusun Nelayan
Makmur Gampong Pasie Pinang

## Dasar Perbedaan Persepsi :
Pasal 5 dan  Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara
Masyarakat Nelayan Gampong Padang Seurahet
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  nelayan  dengan  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Barat  adalah  bentuk  konflik  realistis.  Konflik  realistis  seperti  penjelasan  diatas, bahwa  wujud  konflik  tersebut  adalah  perebutan  tanah  sebagai  sumber  ekonomi masyarakat.  Dimana  masyarakat  nelayan  menjadikan  tanah  tersebut  sebagai  modal untuk  mencari  penghidupan  dan  tempat  tinggal.  Konflik  ini  terjadi  dikarenakan  oleh adanya  tuntutan    kepada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  yang  tidak  di  wujudkan, yaitu  ganti  rugi  tanah  seluas  16,1  Ha  dikarenakan  tanah  tersebut  digunakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  untuk  membangun  Gedung  Olah  Raga  dan  Seni (GORS),  sehingga  masyarakat  nelayan  merasa  dirugikan  dan  melakukan  aksi demontrasi sebagai bentuk perlawanan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Aksi demontrasi  yang  dilakukan  juga  sebgaai  bentuk  kekecewaan  terhadap  Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terakumulasi secara massal. Penjelasan selanjutnya adalah, masyarakat  nelayan  melahirkan  energi-energi  agresif  atau  melakukan  aksi  demontrasi secara  berani  dan  massal,  juga  melakukan  proses  interaksi  (membuka  hubungan) dengan  pihak-pihak  lain  yang  bisa  berperan  untuk  membantu  mewujudkan  keinginan masyarakat  nelayan  ini.  Wujud  hubungan  interaksi  yang  dilakukan  dengan  pihak  lain adalah  masyarakat  nelayan  (Perwakilan  Kelompok  Aksi)  melakukan  negoisasi  pada Lembaga  Bantuan  Hukum  Pos  Meulaboh  untuk  meminta  dukungan  dan  dampingan secara  hukum.  Hubungan  interaksi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  nelayan  atau perwakilan  kelompok  aksi  dengan  pihak  Lembaga  Bantuan  Hukum  dimana ketengangan  konflik tersebut belum  mereda/belum  selesai.  Untuk  analisis  teoritis pada konflik  tanah  hibah  masyarakat  nelayan  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat, maka teori konflik ini sangat sesuai dengan yang terjadi dilokasi penelitian.
Sesuai  fakta  yang  ditemukan,  konflik  yang  terjadi  dilapangan  adalah  konflik Vertikal.  Menurut  Suadi,dkk  (2003:41-42)  konflik  terjadi  dalam  setiap  masyarakat harus  dilihat  sebagai  jenis  dan  tipe  konflik  seperti  apa,  sebelum  memberikan penyelesaiannya.  Konflik  vertikal  adalah  konflik  kelas  atas  atau  konflik  yang memperlihatkan  perseteruan  antara  elite  dengan  massa  (rakyat).  Elite  disini  dikatakan sebagai  pengambil  kebijakan  di  tingkat  pusat,  kelompok  bisnis  atau  militer.  Konflik vertikal  ditonjolkan  oleh  adanya  instrumen  kekerasan  negara  sehingga  menimbulkan korban  dikalangan  massa.  Dalam  hal  ini,  sesuai  penemuan  data  dilapangan  bahwa, ditemukan konflik perebutan tanah tidak mengandung unsur kekerasan fisik, akan tetapi masyarakat  nelayan  mendapatkan  tekanan-tekanan  melalui  kekuatan  hukum.  Kekuatan hukum  yang  dimaksudkan  disini  adalah,  proses  hukum  dan  hasil  yang  didapatkan cenderung  berpihak  kepada  Pemerintah.  Hasil  proses  hukum  tersebut  terdapat  dalam bukti  kepemilikan  status  tanah  yaitu,  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  berdasarkan Temuan Tim Pencari Fakta, Temuan Tim Pansus DPRK, Pendapat Hukum Nomor: B- 1042/N.1.16/Gs.1/06/2015  dari  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Meulaboh  dan  Hasil Keputusan  Komisi  Informasi  Aceh  dan  masyarakat  nelayan  tidak  mempunyai  bukti yang kuat atas masalah ini.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Bentuk  tekanan  selanjutnya  dalam  bentuk  penyembunyian  informasi  publik tentang  Berita  Acara  Relokasi  Masyarakat  Nelayan  dari  Gampong  Padang  Seurahet Kecamatan  Johan  Pahlawan  ke  Gampong  Pasie  Pinang  Kecamatan  Meureubo  pada tahun  2004,  Data  dan  penjelasan  bukti  yang  menyatakan  tanah  tersebut  adalah  tanah Pemda  Aceh  Barat,    Data  dan  Penjalasan  terkait  Keputusan  Presiden  Pencabutan  hak masyarakat di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.  Ketiga  bukti  ini  tidak  dipunyai  oleh  masyarakat  nelayan  dari  Gampong  Padang Seurahet, sehingga masyarakat tersebut tidak melanjutkan lagi penyelesaian konflik ini ke jalur hukum.
Dalam hal ini, kontribusi positif konflik yang terjadi antara masyarakat nelayan dengan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  adalah  kelompok  masyarakat  nelayan semakin  kuat  dan  solid  dalam  proses  perlawanan  untuk  mendapatkan  tanah  atau  ganti rugi  tanah  yang  disengketakan.  Kekuatan  solidaritas  kelompok  dalam  pengumpulan dana  demonstrasi  dimana  dana/biaya  tersebut  di  berikan  sukarela  oleh  masyarakat nelayan.  Selain  itu,  sumbangan  dana  untuk  kelompok  masyarakat  nelayan  yang berjuang tersebut didapatkan dari Kelompok Gabungan Tukang Becak Kabupaten Aceh Barat  (GAPENCAK).  Bentuk  solidaritas  kelompok  ini  terwujud  akibat  dari  konflik vertikal  yang  terjadi  antara  masyarakat  nelayan  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Barat. Kekuatan solidaritas ini telah mempersatukan persepsi masyarakat nelayan akan kepentingan  yang  diinginkan  yaitu  menuntut  ganti  rugi  tanah  kepada  Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Penemuan  data    wawancara  dan    data  tertulis  yang  didapatkan  dilapangan bahwa,  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  telah  mengupayakan  proses penyelesaian konflik secara non-litigasi (diluar pengadilan) dengan masyarakat nelayan. Peran  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  telah  melakukan  koordinasi  dan  rapat-rapat dengan instansi yang terkait secara formal. Analisis Sosiologi Pemerintahan oleh Simon dalam  Geert  P.A.  Bram  (2008:254)  mengatakan  bahwa”  Pemerintah  memainkan peranan  untuk  pengumpulan  informasi  tentang  jenis  masalah,  mengeluarkan ketrampilan-ketrampilan  dari  angggota  kelompok  dan  kemungkinan-kemungkinan kombinasinya  dan  komunikasi  dengan  mendayagunakan  elemen-elemen  dengan  tepat, sehingga diperlukan gambaran dari proses pembentukan keputusan itu” sehingga  upaya Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat    melakukan  koordinasi  dari  suatu  proses pembentukan  keputusan  yang  komplek  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  dalam hal ini adalah masalah tanah antara masyarakat nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Upaya  penyelesaian  konflik  tahap  negoisasi  ini  tidak  mendapatkan  suatu perjanjian  untuk  mengakhiri  konflik  dengan  masyarakat  nelayan  dikarenakan, masyarakat  nelayan  tetap  menuntut  ganti  rugi  tanah  tersebut,  karena  tanah  tersebut dianggap  adalah  tanah  sah  milik  masyarakat  nelayan  berdasarkan  Pasal  5  dan  Pasal  6 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Tentang  Penaganan  Permasalahan
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Hukum  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Wilayah  dan Kehidupan  Masyarakat  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Kepulauan  Nias Sumatera Utara.
Sehubungan dengan uraian diatas, maka penyelesaian konflik secara non-litigasi antara  masyarakat  nelayan  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  tidak menghasilkan suatu perjanjian untuk menggakhiri konflik, akan tetapi masyarakat tetap dengan pendiriannya untuk mendapatkan ganti rugi tanah tersebut yang telah digunakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  untuk  membangun  Gedung  Olah  Raga  dan Seni. Perseteruan ini pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Aceh mengambil kebijakan upaya  penyelesaian  konflik  ke  jalur  hukum  kepada  masyarakat  nelayan  untuk menaikkan  tuntutannya  ke  pengadilan,  akan  tetapi  masyarakat  nelayan  tidak melanjutkan  penyelesaian  konflik  ini  kepengadilan,  dikarenakan  tidak  kuatnya  bukti yang dimiliki.
Sumber: Analisis Data Penelitian, Oktober 2016
Gb. 2 Skema Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pos Meulaboh

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  diuraikan  tentang  Konflik  Tanah antara  masyarakat    nelayan  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat,  maka ditemukanlah beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah :
Berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  pada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat, bahwa  tanah  seluas  16,1  Ha  yang  berada  di  Gampong  Pasie  Pinang  adalah  milik
menerima laporan masyarakat nelayan mengumpulka n data dan bukti koordinasi dgn Pemda Aceh Barat sebagai mediator Konflik menyutati BPN Aceh Barat : Dokumen tidak ada  karena kena tsunami menyurati Seketaris Pemerintahan Aceh menyurati Sekretaris Daerah Aceh Barat dokumen tidak ada pada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Aceh Putusan Sidang : Sekretaris Daerah Aceh Barat tidak menyembunyikan informasi publik
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan hasil penelitian  maka  disimpulkan  bahwa,  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  tidak mengambil  alih  tanah  seluas  16,1  Ha  yang  terletak  di  Gampong  Pasie  Pinang, dikarenakan  secara  hukum  belum  di  hibahkan  kepada  masyarakat  nelayan  Gampong Padang  Seurahet.  Bahwa  penyelesaian  konflik  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menyelesaikan konflik pertanahan ini adalah dengan jalur hukum,dikarenakan  penyelesaian  konflik  jalur  persuasif  (jalur  non-litigasi)  tidak mendapatkan kesepakatan dalam negoisasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta dan Tim  Pansus  DPRK  Aceh  Barat  dengan  masyarakat  nelayan  dan  dokumen-dokumen membuktikan tanah tersebut tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Masyarakat nelayan  tidak  mempunyai  bukti  apapun  dikarenakan  telah  hilang  dalam  bencana tsunami 2004.

## Saran
Sehubungan  dengan  uraian-uraian  yang  telah  disampaikan  dalam  kesimpulan  ini mengenai konflik tanah antara masyarakat nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,  maka  ditemukanlah  beberapa  saran  untuk  kebaikkan  kedepan  bagi  lembaga pemerintahan maupun masyarakat biasa. Saran-saran tersebut seperti dibawah ini:
1. Bahwa  untuk  Lembaga  Pemerintahan  dalam  membuat  suatu  program pemindahan  masyarakat  dari  lokasi    A  kelokasi  B  harus  segera  diikuti  dengan tindakan  kesiapan  administrasi,  sehingga  tidak  menimbulkan  masalah dikemudian  hari,  tidak  seperti  pada  kasus  konflik  tanah  antara  masyarakat nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini, dimana masyarakat telah menempati  relokasi  tersebut  selama  6  (enam)  bulan,  akan  tetapi  tidak  diiringi dengan kesiapan administrasi hibah kepada masyarakat.
2. Bahwa  untuk  masyarakat  harus  sadar  hukum  dan  sadar  administrasi  akan kepentingan/keadaan yang sedang dihadapi sebagai pegangan bukti hukum yang sah dan kuat, sehingga ketika muncul suatu permasalahan maka akan ada bukti yang kuat untuk memenangkan sengekta dijalur hukum.
3. Bahwa  untuk  umum,  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  penyelesian konflik secara sosiologis, akan tetapi tahap penyeleasian konflik terakhir berada dijalur  hukum,  karena  penyelesaian  konflik  secara  Negoisasi,  Mediasi  dan Konsiliasi  tidak  mendapatkan  kesepakatan  yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak yang berkonflik.`

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Emirzon,  Joni.  2001.  Alternatif  Penyelesaian  Sengketadi  Luar  Pengadilan.  Jakarta.  PT Gramedia Pustaka Utama.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Johnson,  D,  Paul  .1990.  Robert  M.Z.  Lawang  (Pen).  Teori  Sosiologi  Klasik  Dan Modern Jilid I&II. Jakarta.Gramedia Pustaka Utama.
Konloch,C,Graham.  2005.  Perkembangan  Dan  Paradigma  Utama  Teori  Sosiologi. Bandung. Pustaka Setia.
Kusnadi,H.dkk.  2001.  Teori  dan  Manajemen  Konflik    (tradisonal,  komtemporer  dan islam). Malang. Taroda.
Kusnadi.  2000.  Nelayan:  Strategi  Adaptasi  dan  Jaringan  Sosial.  Humaniora  Utama Press. Bandung
Lacey, Hoda. 2003. How to Resolve Conflict in the Workplace : Mengelola Konflik di Tempat Kerja. Alih Bahasa Bern Hidayat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  Tahun  2014. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.
Mahardika,Timur.  2000.  Gerakan  Masa:  mengupayakan  demokrasidan  keadilan  secara damai, Yogyakarta: Lapera Pustaka Umum.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2007  Tentang  “Penanganan  Permasalahan  Hukum  Dalam  Rangka  Pelaksanan Rehabilitasi    dan  Rekontruksi  Wilayah  dan  Kehidupan  Masyarakat  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara”
Ralf  Dahrendrof,  Ali  Mandan  (pen),  1951.  Konflik  dan  Konflik  Dalam  Masyarakat Industri: sebuah analisa kritik, jakarta, rajawali press.
Ritzer, George. 2014. Teori Sosiologi Modern. Edisi Ketujuh. Jakarta. Kencana Perdana Media Group.
Rohmah, Abu. 2002. Paradigma Resolusi Konflik Agraria. Semarang.Wali Songo Press.
Braam. P.A. Greert. 2008. Sosiologi Pemerintahan. Bogor.DF&DC
Suhartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
Sumanto.1995.  Metodologi  Penelitian  Sosial  Pendidikan:  Aplikasi  Metode  Kuantitatif dan Statistika Dalam Penelitian.Yogyakarta: Andi Offset.
Susan, Novri.2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta. Prenada Media Group.
Surata,Agus,TuhanaTaufik  Andrianto.  2001.  Atasi  Konflik  Etnis.Yogyakarta.  Global Pustaka Utama.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Wijoyo, Suparto.1998. Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Jakarta. Bina Aksara.
Wiwaran,  I.B.  2012.  Teori-teori  Sosial  Dalam  Tiga  Paradigma  (Fakta  Sosial,  Defenisi Sosial dan Perilaku Sosial). Jakarta. Kencana Prenada Media Group.