MENGAIL DI AIR KERUH: GERAKAN PKI DI SULAWESI SELATAN 1950-1965
ANGLING THE TURBID WATER: PKI  MOVEMENT IN SOUTH SULAWESI 1950-1965
Taufik Ahmad Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar Jl. Sultan Alauddin Km 7 Makassar, Tlp/Fax 0411 865166 e-mail: taufik_mukarrama@yahoo.com
Naskah Diterima:26 Februari 2014 Naskah Direvisi:19 Maret  2014 Naskah Disetujui:28 April 2014

## Abstrak
Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan gerakan PKI di Sulawesi Selatan tahun 1950 sampai  1965.  Pokok  persoalan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  dinamika  gerakan  PKI  di tengah buruknya situasi politik dan keamanan regional? Apakah terdapat interelasi hubungan yang dinamis  dan  saling  memberi  pengaruh  antara  PKI  dengan  kelompok  politik  lainnya?  Bagaimana PKI  mengimbangi  kekuatan-kekuatan  lokal  sehingga  mampu  bertahan  sebelum  kehancurannya tahun  1965?  Penelitian  ini  penting  untuk  melihat  perubahan  dan  hubungan  kekuasaan  di  tengah dinamika  politik  di  daerah  Sulawesi  Selatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode sejarah  kritis  dengan  melakukan  analisis  sumber  dokumentasi  dan  wawancara  mendalam.  Hasil penelitian  memperlihatkan  bahwa  munculnya  pemberontakan  DT/II  Kahar  Muzakkar  dan Permesta  memengaruhi  ritme  gerakan  PKI.  PKI  tidak  dapat  mengembangkan  organisasinya  di daerah  pedalaman  karena  penetrasi DI/TII  di daerah  pedalaman  menyebarkan  agitasi  bahwa  PKI anti agama. Sementara di daerah kota, PKI mendapat tantangan dari militer dan elit birokrat yang umumnya  dikuasai  oleh  bangsawan.  Akibatnya,  PKI  gagal  mendapatkan  dukungan  di  Sulawesi Selatan pada pemilu 1955. Setelah DI/TII dan Permesta ditumpas gerakan PKI berkembang pesat dan  mendapat  dukungan  luas  dari  para  petani.  Terdapat  interelasi  hubungan  yang  dinamis, berfluktiatif, saling  memberi pengaruh antara PKI dengan kelompok politik lain dari satu periode ke periode lainnya.
Kata kunci : Gerakan PKI, Keamanan Regional, Sulawesi Sealatan.

## Abstract
This article is  intended to explain PKI movement in  South Sulawesi in  1950  –  1965.  The main  subject  in  this  research  is  to  know  how  the  dynamics  of  the  movement  of  the  PKI  in  the middle  of  the  bad  political  situation  and  regional  security.    Is  there  any  dynamic  interrelation relationship  and  mutual  influence  between  the  PKI  with  other  political  group?  How  does  PKI offset  local  forces  so  that  they  can  withstand  before  its  destruction  in  1965?  This  reasearch  is important to overview the  changes and the power relations in the middle of dynamics politics of South  Sulawesi.    The  research  method  that  is  used  in  this rearch  is  critical  history  method  with doing documentation source analysis and in depth interview.  The result found that the rebellion of DT/II  of  Kahar  Muzzakars  and  Permesta  affected  the  rhytm  of  PKI  movement.    PKI  could  not evolve the organization in rural areas because of the penetration of DI / TII in the countryside that was spreading anti-religious agitation of PKI.  Meanwhile in the city, PKI got challenged from the military and elite bureaucrats who were generally dominated by nobles.  As a result, PKI failed to gain support in the South  Sulawesi in 1955 elections. After DI  / TII and  Permesta exterminated,
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 301-314 302
the  PKI  movement  was  growing  rapidly  and  had  a  wide  support  from  the  peasants.    There  is  a dynamic relationship interrelation, fluctuating, mutual influence between PKI with other political groups from one period to another period.
Keywords: PKI movement, Regional security, South Sulawesi.

## A. PENDAHULUAN
Sebuah  artikel  dalam Harian Rakyat menyatakan  bahwa  “tahun  1958 Sulawesi  Selatan  dikenal  sebagai  daerah yang terus menerus dalam pemberontakan” ( Harian Rakyat , 10 September 1958 dalam Velthoen,  2011).  Pemberontakan  Andi Aziz  yang bermula  dari insiden bulan  Mei 1950  ketika  ia  menolak  pendaratan pasukan  dari  Jawa  di  Makassar,  kemudian gerakan  Andi  Selle  di  wilayah  Toraja  dan Mandar  yang  mengakibatkan  pertempuran dengan Kodam XIV Hasanuddin, dan yang berlangsung  paling  lama  dan  paling memengaruhi  situasi  politik,  sosial  dan ekonomi  adalah  pemberontakan  DI/TII Kahar  Muzakkar  dan  Permesta.  Kedua pemberontakan  ini  memiliki  visi  yang sama,  yaitu  menghilangkan  pengaruh komunis  di  Sulawesi  Selatan  (Ahmad, 2009: 45, 2012:157). Keduanya pun benar- benar  menyita  perhatian,  ekonomi  dan energi pemerintah pusat dalam penumpasannya. Pertempuran yang berlarut-larut menyebabkan terjadinya militerisasi kehidupan sehari-hari masyarakat  di  seluruh  Sulawesi  Selatan dan  militerisasi  politik,  yang  sangat menghalangi  perkembangan  politik  ‘sipil’ (Velthoen,  2011).  Pada  periode  ini Sulawesi  Selatan  dapat  disebut  sebagai daerah dinamis dan bergolak.
Lalu,  bagaimana  dengan  gerakan komunis di tengah dinamisasi dan pergolakan  politik  serta  rapuhnya  situasi keamanan  regional  Sulawesi  Selatan  pada periode  dinamis  dan bergolak  tersebut? Di bawah  kepemimpinan  D.N.  Aidit,  PKI mencoba  menghilangkan  kesan  buruk akibat  peristiwi  Madium  1948,  dengan memanfaatkan  hak  untuk  tampil  legal dalam  konstelasi  politik,  PKI  berusaha menemukan  ritmenya  di  Sulawesi  Selatan.
Namun  tidak  hanya  berhadapan  dengan gerakan  DI/TII  Kahar  Muzakkar  dan Permesta yang secara nyata
mengumandangkan  dirinya  sebagai  anti Komunis, tetapi PKI pun harus  dirumitkan oleh hubungan primordial dan konflik etnis yang  telah  berakar  dalam  sejarah  daerah ini.  Artikel  ini  mencoba  melihat  gerakan PKI  sabagai  fokus  kajian  melalui  latar dinamika  dan  pergolakan  di  Sulawesi Selatan. Ini dimaksudkan untuk memperlihatkan  dan  mengeksplorasi  cara- cara  baru  dalam  memandang  daerah  pada tahun  1950-an  dengan  meletakkan  PKI sebagai  fokus,  sebuah  komunitas  yang banyak dihujat dan diterlantarkan.
Studi tentang politik lokal Sulawesi  Selatan  tahun  1950-60-an  dari berbagai perspektif telah banyak dilakukan.  Barbara  Sillars  Harvey  (1983), dengan  kajian  politik,  ia    mencoba menelusuri  peristiwa  Permesta  dengan memakai  teori “Center  Periphery” .  Teori ini  berusaha  melihat  faktor  lemahnya integrasi  birokratis  dan  ekonomis  yang merupakan  warisan  dari  kondisi  umum zaman  penjajahan,  menjadi  unsur  pokok yang  menimbulkan  ketegangan  pusat dengan  daerah.  Kendatipun  studi  ini melihat  gerakan  Permesta,  tetapi  di dalamnya  mencakup  dinamika  lokal  dan pertarungan  politik  di  mana  PKI  menjadi bagian  penting  di  dalamnya.  Studi  kedua dari  Barbara  Sillars  Harvey  (1989)  yang menyoroti gerakan DI/TII Kahar
Muzakkar.  Studi  ini  mengupas  secara detail  dinamika  regional  Sulawesi  Selatan menjelang dan berakhirnya Gerakan DI/TII Kahar  Muzakkar.    Kedua  studi  Barbara Sillars  Harvey  memberikan  informasi penting  tentang  dinamika  politik  di Sulawesi Selatan
Kemudian  hasil  penelitian  R.Z. Lerissa  (1997)  yang  kemudian  diterbitkan
dengan  judul  “ PRRI/Permesta”:  Strategi Membangun  Indonesia  Tanpa  Komunis” memberi  persepsi  bahwa  salah  satu  tujuan utama  gerakan  Permesta  upaya  menyusun strategi  pembangunan  berskala  nasional tanpa  keterlibatan  PKI  dalam  kegiatan politik  nasional.  Studi  ini  memberi  ruang penjelasan lebih banyak tentang pergulatan para  tokoh  Permesta  dalam  membendung pengaruh komunisme di Sulawesi Selatan.
Pergulatan  PKI  dalam  politik  lokal  juga dapat ditemui dalam studi Anhar Gongong (1994) Kahar  Muzakkar:  Dari  Patriot  ke Pemberontak. Kendatipun studi ini melihat Kahar  Muzakkar  sebagai  fokus  kajian, akan tetapi di dalamnya terdapat pertarungan  politik  antara  PKI  dengan
DI/TII  Kahar  Muzakkar  dalam  berebut pengaruh  di  Sulawesi  Selatan.  DI/TII menyebarkan  agitasi  politik  di  daerah pedalaman  bahwa  PKI  anti  agama, sementara PKI berusaha menyerang DI/TII sebagai  gerakan  separatis  pemberontak.
Kemudian studi William Bigalke (2005)menjelaskan  secara  detail  mengenai dukungan  militer,  Batalyon  Diponegoro yang  sedang  bertugas  dalam  penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar,pada pengembangan  PKI  melalui  Barisan  Tani Indonesia yang banyak mendapat perhatian dari  masyarakat  di  wilayah  Toraja.  Studi ini  memberi  penjelasaan  detail  tentang situasi politik di Toraja tahun 1950an.
Kemudian  hasil  penelitian  Taufik Ahmad (2009)  yang secara khusus melihat tahanan politik PKI di daerah Moncongloe Sulawesi  Selatan.  Ia  mencoba  memulai studinya  dengan  melihat  bahwa  konfllik politik  sampai  pada  kekerasan  terhadap simpatisan  PKI  tahun  1965  di  Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari konflik yang  telah  mengakar  di  Sulawesi  Selatan. Gerakan PKI di Sulawesi Selatan dihadapkan  pada  dominasi  militer  dan bangsawan  yang  telah  lama  mengakar  di daerah ini. Studi ini memberikan informasi penting seputar konflik politik di Sulawesi Selatan tahun 1950 - 60-an.
Berbagai  studi  di  atas  membantu manajamkan  analisis  pergulatan  PKI  di tengah  dinamika  politik  lokal  Sulawesi Selatan.  Sebagai  studi  sejarah  yang menekankan  pada  proses  dan  perubahan, maka  ada  dua  pokok  bahasan  akan diuraikan  dalam  artikel  ini, pertama, menyangkut  konteks  Sulawesi  Selatan dengan  segala  aspeknya  yang  dapat memengaruhi  eksistensi  gerakan  komunis,
meliputi; politik keamanan regional. Kontes ini penting untuk melihat trayektori yang  fluktuatif  perkembangan  PKI  di Sulawesi  Selatan. Kedua, menelaah  sepak terjang  gerakan  PKI  di  Sulawesi  Selatan, dimulai  meretas  jalan  politik  di  Sulawesi Selatan, strategi merebut pengaruh menjelang pemilu tahun 1955 sampai pada perjuangan land reform berujung munculnya aksi sepihak  PKI  mengokupasi tanah  untuk  dibagikan  kepada  petani sebagaimana  amanat  UUPA.  Sikap  politik PKI ini justru mendorong munculnya sikap antipati  terhadap  PKI  itu  sendiri.  Upaya PKI  memperjuangan  hak  tanah  untuk petani  mengakibatkan  pertentangan  antara PKI  dengan  elit  lokal  yang  pada  akhirnya menjadi nyata melalui konflik dan kekerasan  yang  lebih  nyata  terjadi  di Sulawesi  Selatan  setelah  Gerakan  30 September 1965.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  persoalan  di  atas diperlukan  analisis  sejarah  kritis  yang mengkonstruksi  kembali  kejadian  masa lalu  melalui  metode  kerja  yang  sistematis dari  ilmu  sejarah.  Seperangkat  asas  dan kaidah  sistematis  yang  diubah  untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah, menilainya  secara  kritis,  dan  menyajikan dalam bentuk narasi sejarah.
Penelusuran  awal  data  penelitian ini menggunakan studi arsip dan kepustakaan  ( library  research ).  Kemudian pengumpulan sumber primer berupa arsip- arsip  yang  berhubungan  dengan  gerakan PKI  di  Sulawesi  Selatan  dan  wawancara mendalam terhadap pelaku sejarah.
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 301-314
304 Sumber  primer  berupa  arsip  yang digunakan adalah dokumen-dokumen pemerintah  pada  periode  1950  sampai 1960-an.  Kemudian  wawancara  mendalam juga dilakukan terhadap saksi-saksi sejarah, antara lain aktivis PKI, Lekra, dan Pemuda  Rakyat  serta  dari  organisasi lainnya.  Sumber  yang  telah  dikumpulkan kemudian  dianalisis  melalui  tahapan  kritik sumber.  Setelah  kritik  sumber,  dilakukan interprestasi data. Data yang telah diinterpretasi  menjadi  kumpulan  fakta sejarah  kemudian  direkonstruksi  menjadi narasi  sejarah  gerakan  PKI  di  tengah dinamika  politik    regional  Sulawesi Selatan

## C. HASIL DAN BAHASAN
1. Politik Keamanan Regional
Rentang  tahun  1950–1962,  dalam sejarah  Sulawesi  Selatan,  terdapat  dua peristiwa politik yang penting dan menonjol  serta  berdampak  luas  pada berbagai  aspek  kehidupan  sosial,  politik dan  ekonomi  masyarakat  di  Sulawesi
Selatan. Pertama, Gerakan  DI/TII  Kahar
Muzakkar (1950-1962), dan kedua,
Gerakan  Permesta  yang  dipelopori  oleh perwira  militer  di Sulawesi Selatan (1957- 962).  Perbedaan  menyolok  dari  kedua gerakan  ini  terletak  pada  ideologi  dan strategi  perjuangannya.  DI/TII  Kahar Muzakkar  secara  tegas  menyatakan  diri sebagai  gerakan  yang  beridiologi  Islam sebagai  landasan  perjuangannya.  Gerakan DI/TII  terfokus  di  daerah  pedalaman. Sedangkan Permesta adalah sebuah gerakan  yang  dipelopori  perwira  militer yang menawarkan suatu format pembangunan daerah dan menuntut otonomi.  Ada  suatu  kekecewaan  perwira daerah  di  Sulawesi  Selatan  terhadap kegagalan  pusat  dalam  berbagai  bidang pembangunan.  Gerakan  ini  berpusat  di Makassar kemudian berkembang ke Minahasa.  Namun,  baik  gerakan  DI/TII maupun  Permesta  keduanya  memiliki kesamaan visi yaitu menghilangkan pengaruh  komunis  di  Sulawesi  Selatan. (Hamid, 2008: 29).
Sejak  awal,  Gerakan  DI/TII  Kahar Muzakkar  telah  mendapat  perhatian  dari beberapa aliran politik di Sulawesi Selatan. “Tidak  jelas  berapa  lama  setelah  Kahar Muzakkar  memulai  pemberontakannya  – pelariannya  ke  hutan  bulan  Juli  1950  –  ia dihubungi oleh wakil-wakil dari perwujudan  organisasi  komunis  dan  Islam militan”.  (Harvey,  1989:  196).  Tidak  jelas maksud  kedua  kubu  yang  berbeda  ini menghubungi Kahar Muzakkar. Yang jelas Ny. Salawati Daud melakukan pendekatan- pendekatan  kepada  Kahar  Muzakkar  dan mengirim dua orang anggotanya keturunan
Cina dan Jawa untuk mencoba memengaruhi Kahar Muzakkar (Gonggong,  2004:  308).  Demikian  halnya Masyumi  dan  DI  melakukan  pendekatan serupa. Nampaknya PKI berusaha mendekati Kahar Muzakkar dengan maksud  memengaruhi  sikap  politiknya. Hal  serupa  juga  dilakukan  tokoh  Islam, utamanya  dari  Masyumi  justru  kemudian menjadi  sandungan  bagi  perkembangan Masyumi  itu  sendiri  setelah  mendapat tuduhan  mendukung gerakan DI/TII Kahar Muzakkar.  Masyumi  sebagai  partai  Islam memang  merupakan  sasaran  yang  sangat sering menerima tuduhan sebagai “membantu”  gerakan  DI/TII  di  basis-basis pendukung  terkuat  partai  ini.  Jawa  Barat,
Sulawesi  Selatan,  Aceh,  dan  Kalimantan Selatan memang merupakan daerah kekuatan  partai-partai  Islam,  khususnya
Masyumi sebagai salah satu partai “terbanyak” pendukungnya menjadi sasaran  PKI  sebagai  partai  anti  gerakan daerah.  Bahkan  PKI  demikian  gencar menyerang  Masyumi  dengan  melontarkan isu  bahwa  gerakan  DI/TII  merupakan instruksi Natsir, pemimpin tertinggi Masyumi  ketika  itu.  Nampaknya  PKI menempuh strategi
tepat untuk menjatuhkan  tokoh-tokoh  partai  Islam  di daerah.  Kritik  PKI  utamanya  terhadap tokoh-tokoh  politik  militer  yang  dianggap mengedepankan sikap kedaerahan.
Pernyataan politik PKI menyudutkan  partai-partai  Islam  adalah
suatu  bentuk  perjuangan  partai  ini  pada tingkat  elit  pemerintahan  dengan  cara menyerang lawan-lawan
politiknya ( Harian  Rakyat ,  21  September  1954).  Di daerah  pedalaman  Sulawesi  Selatan  justru berkembang  sebaliknya.  Aktivis-aktivis Gerakan  DI/TII  melakukan  propaganda tentang orang-orang
Jawa dengan menyebut  mereka  sebagai  orang  komunis, kafir  atau  tidak  beragama.  “Mereka  juga menggunakan  istilah  “Djawa  pendjadjah” dan  “Anti  Djawa”.  (Muzakkar,  1999:  14). Propaganda  ini  memperburuk  citra  PKI  di mata  rakyat  setempat  yang  dianggap sebagai  golongan  tidak  bertuhan  ( atheis ). (Arsip  Pemerintah  Sulawesi  Reg.  714). Keadaan  ini  memperlihatkan  antara  PKI dan  DI/TII  Kahar  Muzakkar  saling  serang di  arena  masing-masing.  Kalau  di  daerah pedalaman DI/TII Kahar Muzakkar melancarkan  serangan  terhadap  PKI,  di daerah Kota Makassar justru PKI berusaha merebut opini publik dan mengkampanyekan DI/TII Kahar Muzakkar sebagai gerakan separatis. Gerakan  DI/TII  Kahar  Muzakkar juga  menimbulkan  “kekacauan”  dalam bidang  pemerintahan.  Roda  pemerintahan semakin  sulit  dijalankan  dengan  baik, karena  suatu  daerah  tidak  sepenuhnya berada di bawah pemerintahan  RI,
melainkan juga berada di bawah kekuasaan pasukan  DI/TII.  Suatu  daerah  yang  terdiri atas  sekian  distrik,  mungkin  akan  terbagi distrik  yang  satu  dikuasai  oleh  TNI, sedangkan  yang  lainnya de  facto dikuasai oleh DI/TII. Sebagai  contoh,  daerah Sinjai yang  terbagi  atas  5  distrik,  ternyata  3 distrik sepenuhnya searah de facto dikuasai oleh  DI/TII.  Demikian  pula  daerah-daerah lainnya  yang  memang  merupakan  pusat kekuatan  DI/TII  seperti  Palopo,  Bone  dan Mandar.  (Gonggong,  2004:  404).  Basis- basis  kekuasaan  DI/TII  Kahar  Muzakkar merupakan  wilayah-wilayah  yang  nyaris tidak  tersentuh  pengaruh  PKI.  Demikian pula  di  wilayah  inilah  tumbuh  subur anggapan bahwa PKI adalah kafir, perampok  serta  segala  label  buruk  di dalamnya.
Penguasan  wilayah-wilayah  tertentu oleh DI/TII  dan operasi  militer TNI  dalam penumpasannya  menjadikan  daerah  yang didiami  oleh  penduduk  dalam  keadaan tidak  aman.  Rakyat  sering  kali  berpindah- pindah  tempat,  bahkan  terkadang  harus membuka  pemukiman  baru  demi  mencari rasa  aman.  Oleh  karena  itu,  selain  berefek pada roda pemerintahan, eksistensi Gerakan  DI/TII  itu  juga  memengaruhi perubahan  struktur  pemukiman.  Seperti, munculnya  pemukiman-pemukiman  baru atau  adanya  perpindahan  penduduk  secara besar-besaran sehingga membentuk kampung-kampung  baru.  Penduduk  sipil harus  berpindah-pindah  menghindari  efek negatif  dari  pertempuan  DII/TII  dengan TNI.
Selain  DI/TII  Kahar  Muzakkar, gerakan  Permesta  juga  memengaruhi perkembangan politik di Sulawesi Selatan. Gerakan  ini  berawal  dari  tuntutan  dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut  pemberian  otonomi  kepada daerah.  Ada  kekecewaan  daerah  terhadap pusat  yang  berkenaan  dengan  konflik politik-ideologi di pusat, korupsi merajalela,  dan  kegagalan  pembangunan ekonomi.  (Leirissa,  1997)  Akumulasi kekecewaan  ini  merebak  tuntutan  otonomi di  daerah  Sulawesi  Selatan.  Ketegangan yang  terjadi  Sulawesi  Selatan  pada khususnya    sehingga  para  perwira  militer mencetuskan  Permesta  tanggal  2  Maret 1957, dengan terlebih dahulu mengumumkan  daerah  Sulawesi  Selatan dalam  keadaan  darurat  (SOB),  sehingga diberlakukan pemerintahan  darurat  militer. (Arsip  Saleh  Lahade  Reg.  232,  266) Langkah  pertama  yang  diambil  adalah dibentuk  pemerintahan  yang  terdiri  atas unsur sipil yang tergabung dalam Konsentrasi  Tenaga  dan  unsur  TNI  Staf TT-VII/Wirabuana.  Selang  beberapa  jam kemudian  setelah  pengumuman  SOB  dan piagam  Permesta  tersebut,  Letkol  Sumual mengeluarkan pengumuman selaku Kepala Pemerintahan  Militer  dan  Wilayah  TT- VII/Wirabuana, mengenai organisasi pemerintahan.  Pada  hari-hari  berikutnya
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 301-314 306
dikeluarkan juga sejumlah surat  keputusan mengenai  berbagai  masalah  yang  perlu ditangani sesegera mungkin.
Tanggapan  PKI  terhadap  gerakan daerah  dapat  dilihat  pada Harian  Rakjat yang  menunjukkan  sikap  antipati  yang tegas.  Sikap  yang  berbeda  ditunjukkan oleh  Masjumi  dan  PSI  yang  lebih bersimpati. Kaum nasionalis tidak menyukai  sentimen  daerah  ini,  namun sikapnya  tidak  selugas Harian  Rakjat .
Sikap  antipati  Partai  Komunis  Indonesia disebabkan anggapan bahwa rasa kedaerahan  semata-mata  merupakan  usaha kaum  kolonialis  dan  imperialis  untuk memecah  belah  Indonesia.  Partai  ini tampaknya  tidak  menanggapi  penyebab keresahan  di  daerah  dengan  serius.  Dalam tajuk  tanggal  6  Maret  1956  mengenai persoalan daerah, Harian Rakjat memasang judul provokatif: Ratjun
Daerahisme yang berisi  kecaman terhadap pemimpin  daerah  bergolak  dan  partai- partai  berbasis  agama  yang  mendukung gerakan di daerah
Setelah  DI/TII dan Permesta berhasil  ditumpas  oleh  TNI,  Masyumi  dan PSI dibubarkan karena tuduhan mendukung  PRRI/Permesta.  Kondisi  ini memengaruhi konstelasi politik di Sulawesi  Selatan.  Kegagalan  PKI  di Sulawesi  Selatan  dalam  menarik  simpatik rakyat pada pemilu tahun 1955 tidak lepas dari  kuatnya  pengaruh  Masyumi  dan  PSI serta  propaganda  DT/II  kepada  penduduk pedalaman.  Demikian  pula  PKI  juga mendapat  sandungan  dari  perwira  militer yag memiliki fungsi sosial politik dominan di daerah ini yang sebagian besar anti PKI. Namun  kondisi  itu  lebih  ringan  bagi  PKI dengan  berakhirnya  Gerakan  DI/TII  dan PRRI/Permesta serta pembubaran Masjumi dan PSII.
Pemulihan keamanan dan ketertiban  setelah  penumpasan  DI/TII dimanfaatkan  oleh  PKI  untuk  membangun pengaruhnya di daerah pedalaman. Komando  Operasi  Rehabilitasi  Daerah
(KOPREDA)  yang  dibentuk  pemerintah daerah bertujuan untuk membangun
kembali  daerah-daerah  yang  mengalami kehancuran akibat Gerakan DI/TII dimanfaatkan  oleh  PKI  untuk  menarik dukungan masyarakat. Kasus yang diterjadi di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone  adalah  salah  satu  wilayah  pesisir teluk  Bone  mendapat  bantuan  dalam bidang pendidikan, pertanian dan perikanan.  Igo  Garnida  Heri  Erianto, sektraris  PKI  Kabupaten  Bone,  sekaligus menjabat kepala Jawatan Perikanan
Kabupaten  Bone  membuat  dua  lembar formulir untuk ditandatangani oleh nelayan yang  menerima  bantuan.  Lembar  pertama adalah  bukti  penerimaan  barang  dan lembar  kedua  adalah pernyataan kesediaan menjadi  anggota  PKI.  (Idrus  Husein,
Wawancara , 8 Agustus 2008). Sulawesi Selatan kemudian dijadikan  basis  PKI  di  luar  Jawa  sebagai langkah  awal  memanfaatkan  kesempatan keleluasaan setelah berakhirnya DI/TII dan
Permesta serta Masyumi dan PSII dinyatakan  partai  terlarang.  Pertimbangan lain bahwa,  di  daerah ini  memiliki sumber daya  alam  yang  memadai  dan  kondisi strategis  di  Indonesia  Timur,  namun rakyatnya miskin. Propoganda dapat berjalan  dengan  baik  karena  rakyat Sulawesi Selatan terus menerus mengalami penindasan  dari  kaum  feodal.  (Berita Acara Persidangan Marcus Girot, 1968) PKI menggunakan organisasi-
organisasi massanya seperti Pemuda Rakyat,  Gerwani,  BTI  untuk  merekrut orang-orang agar tertarik masuk organisasi PKI. Situasi keamanan yang tidak kondusif sepanjang  gerakan  DI/TII  dan  Permesta telah  mematangkan  posisi  politik  PKI  di pentas  politik  nasional  dan  akhirnya memuluskan  langkah-langkah  politik  PKI di  Sulawesi  Selatan  setelah  kedua  gerakan itu ditumpas. Dengan leluasa PKI memperkenalkan jati dirinya sebagai partai populis  yang  memperjuangan  hak-hak petani.

## 2. Meretas Jalan Politik
Aktivitas  PKI  di  Sulawesi  Selatan mengalami pasang surut seiring
perkembangan  politik  nasional.  Pada  saat pemberontakan  Madium  1948,  PKI  di Sulawesi  Selatan  tidak menunjukkan aktivitasnya  yang  menonjol,  baru  setelah penyerahan kedaulatan 1950, dan melunaknya  sikap  pemerintah  RI,  PKI mulai muncul kembali di daerah ini seiring dengan  bangkitnya  PKI  di  pentas  politik nasional
Gerakan  PKI  pada  dasarnya  sempat mati  suri  ketika  Peristiwa  di  Madiun  pada 18  September  1948.  Posisi  PKI  secara organisasi semakin goyah bahkan eksistensinya  sudah  dibubarkan,  walaupun secara de  jure belum  pernah  diumumkan oleh  pemerintah.  Akan  tetapi  pembicaraan mengenai  nasib  PKI  terus  diupayakan, selain  itu  dalam  sidang-sidang  kabinet pemerintah  secara  khusus  membicarakan tindakan/langkah  yang  ditempuh  untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa seperti  di  Madiun.  Pemerintah  Indonesia melalui  Menteri  Kehakiman  Mr.  Soesanto
Tirtoprodjo  pada  tanggal  4  September 1949  mengeluarkan  pernyataan  bahwa pelaku  yang  terlibat  dalam  peristiwa Madiun  1948  tidak  akan  dituntut,  kecuali bila  mereka  terlibat  tindakan  kriminal (Subhan, 1996: 11)
Keputusan tersebut memberikan kesan  bahwa  pemerintah  RI  bersikap toleran  dan  seakan-akan  bangsa  Indonesia yang  baru  merdeka  akan  menerapkan sistem demokrasi  dan  mampu  menggalang berbagai  kekuatan  partai  politik.  Hal tersebut  menjadikan  perjalanan  nasib  PKI dan kaum komunis pasca peristiwa Madiun menjadi  jelas.  Terbukti  pada  tanggal  4 Februari  1950  pemerintah  menegaskan kembali  bahwa  PKI  tidak  dilarang  dengan catatan  mau  mematuhi  hukum  dan  tata tertib negara. Pernyataan tersebut mengantar  PKI  kembali  ke  gelanggang pentas  politik  nasional  dan  eksistensi  PKI semakin  transparan.  Di  bawah  pimpinan D.N.  Aidit  PKI  berusaha  bangkit  kembali. Dan  sejak  itu  PKI  melakukan  aktivitas politik  di  berbagai  daerah  termasuk  di Sulawesi Selatan. Sampai tahun 1953 gerakan komunis  di  Sulawesi  Selatan  masih  belum menunjukkan  kemajuan  berarti.  Suatu keadaan  yang  masih  kacau  dan  belum kondusif.  PKI  sebagai  organisasi  sangat mementingkan prinsip-prinsip ideologis.
Berhadapan  dengan  situasi  yang tidak  menguntungkan  itu,  kaum  komunis di Sulawesi Selatan lebih suka menggunakan konsep mengenai kesengsaraan yang meningkat ( In Creasing Misery ) yang  menempatkan  kapitalis diidentikkan dengan pemerintah dan kolonial  sebagai  faktor  penyebab  dari segala bentuk kesengsaraan menimpa nasib buruk  rakyat.  Aktivis  komunis  melakukan percobaan  untuk  mengintesakan  antara faham  Komunis  dengan  agama  Islam  dan Nasional. Langkah-langkah yang ditempuh ini  mencoba  mengalihkan  isu yang dilancarkan  Gerakan  DI/TII  di  pedesaan bahwa  PKI  adalah  kafir.  Dengan  langkah ini  diharapkan  minimal  masyarakat  dapat melihat  ideologi  komunis  sebagai  jalan politik  pembebas  dari  kemiskinan  dan dapat  meningkatkan  masyarakat  petani. (Tinjauan  Sudisman  CC  PKI  dalam  Arsip Saleh Lahade, Reg. 259)
Berkembangnya isu bernuansa politis-ideologis  bahwa  PKI  adalah  partai anti  agama  mendorong  aktivis  PKI  untuk melakukan  klarifikasi  tentang  PKI  dan orientasi  ideologinya  yang  menurutnya salah  dipahami  oleh  masyarakat.  PKI melakukan  pertemuan-pertemuan  untuk menjelaskan  tentang  PKI  sebagai  sebuah partai  yang  tidak  anti  agama,  tetapi menjunjung dan menghargai ajaran agama. Dalam  suatu  pertemuan  yang  diadakan tanggal  3  Juni  1953  di  Makassar, menjelaskan  bahwa  PKI  bukanlah  anti agama, namun mengusahakan untuk membuat  rakyat  cinta  agama  dengan  jalan tidak  menggabungkan  keyakinan  dengan politik.  PKI  berusaha  untuk  mendapat makanan  dan  pakaian  yang  menjadi kebutuhan  pokok masyarakat  sejalan dengan  ajaran  Islam  saling  tolong- menolong  dalam  kebaikan.  PKI  berusaha memperjuangkan tanah untuk tani
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 301-314 308
sebagaimana  amanat  agama  Islam  untuk tidak  menelantarkan  orang  miskin.  Dalam kesempatan  itu  pula  PKI  yang  diwakili oleh  Karel  Supit  selaku  Provkom  daerah Sulawesi-Maluku
menjelaskan arti lambang  dan  Panji  Merah  Putih  dan lambang  “palu  arit”  itu  sama  halnya dengan  partai    lainnya  yang  berlambang banten,  bintang,  rosario  dan  obor.  Simbol berupa palu arit adalah lambang dari kaum buruh  dan  tani  serta  kembang  artinya kemakmuran. Karel Supit juga memaparkan  tujuan  perjuangan  untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat  secara  umum.  (Arsip  Provinsi Sulawesi Reg. 236) PKI mendirikan organisasi- organisasi  sebagai  wadah  mesin  politik  di daerah.  Seperti  Barisan  Tani  Indonesia (BTI),  Serikat  Organisasi  Buruh  Seluruh Indonesia (SOBSI),  Pemuda  Rakyat, Gerwani, Persatuan Guru Republik Indonesia  (PGRI),  Lembaga  Kebudayaan Rakyat  (LEKRA),  Gabungan  Organisasi Tani Indonesia(GOTI). Melalui organisasi- organisasi ini PKI memperkuat pengaruhnya,  merekrut  orang-orang  yang tertarik untuk menjadi anggota PKI. Untuk menarik simpatik rakyat, dilakukan pembagian kebutuhan petani, seperti pacul, parang  dan  sekop.  Kemudian  menjanjikan kepada  petani  pembagian  tanah  gratis. (Arsip  Kab.  Bone  Reg.  1075).  Kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menarik simpati  rakyat,  di  antaranya;  pesta  rakyat di Kelurahan
Pa’baeng-baeng dan Sungguminasa,  perlombaan  kesenian  dan olahraga  dengan  menampilkan  simbol- simbol PKI. (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 238).
Di  beberapa daerah, utamanya Luwu,  Pare-Pare,  dan  Makassar  PKI beserta  ormas-ormasnya  mampu  menarik massa  yang  cukup  besar  melalui  konsep pembagian  tanah  dan  alat-alat  pertanian secara  gratis.  Gerakan  turun  ke  bawah yang  dilakukan  oleh  PKI  menunjukkan hasil yang  nyata. Pada tahun 1953 berhasil menyatukan  visi  dan  gerakan  dari  Rukun Tani  Indonesia  (RTI),  Barisan  Tani
Indonesia  (BTI,)  Sarekat  Kaum  Tani Indonesia  (SAKTI)  dan  Pemuda  Rakyat dengan  tetap  memakai  atas  nama  BTI. Kemampuan  menyatukan  itu  didasarkan atas  hasil  penelitian  dan  membenarkan tentang  pertentangan  antara  kaum  miskin atau  buruh  tani  dengan  kapitalis  desa  dan tuan  tanah.  Oleh  karena  itu,  BTI  semakin gencar manyarankan dan menjanjikan agar land  reform diadakan  dalam  masyarakat desa.  (Arsip  Provinsi  Sulawesi,  Reg.  344) Hingga akhir tahun 1953 telah ada aktifitas yang  dilakukan  oleh  gerakan  PKI  yang terorganisir  melalui  Seksi  Comite  (SC) dengan  memberikan  gambaran  umum mengenai  kondisi  yang  dialami  oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam setiap kegiatan  yang  dipelopori  oleh  SC  PKI yang membawa nama buruh, tani, pemuda/pelajar,  wanita,  pengusaha  kecil, pedagang,  para  seniman,  ahli  budaya, wartawan  dan  golongan  tertentu.  Ajaran komunis di Sulawesi Selatan mulai dikenal oleh  sebagian  masyarakat  dalam  bentuk ajaran  “Marhaen”  (Arsip  Kodya  Ujung Pandang, Reg. 194)
Pada tanggal 7 Januari 1954 SC PKI Sulawesi  Selatan  diubah  menjadi  menjadi Central  Comite  (CC)  PKI  untuk  wilayah
Sulawesi dan Maluku berpusat di Makassar. Perubahan bentuk ini dimaksudkan agar gerakan PKI dapat lebih dikonsentrasikan  dalam  upaya  merekrut anggota  sebanyak-banyaknya.  Susunan pengurus,  yakni,    Karel  Supit  sebagai ketua,  Mohammad  Junus  sebagai  wakil ketua,  Anwar  Kadir  sebagai  sekretaris  dan Aminuddin  Muhlis  sebagai  wakilnya. Sekretariat Seksi Komite PKI ini beralamat di  Jalan  Hadji  Sapiah  No.  5  Makassar, rumah  kediaman  Paiso.  (Harvey,  1983: 197).  Sejak  itu,  gerakan  PKI  di  Sulawesi Selatan semakin intensif melakukan kegiatan-kegiatan politiknya, meliputi seluruh  wilayah  Sulawesi  Selatan.  Salah satu  strategi  yang  diterapkan  dalam menyebarkan pengaruhnya adalah memanfaatkan orang Tionghoa yang didatangkan  dari  luar  wilayah  Sulawesi Selatan.
Kursus-kursus yang pernah diadakan CC  PKI  yaitu  pada  tanggal  8  Juli  1962, khusus mengenai sosial politik di Kampung  Panampu  yang  diselenggarakan pada  tengah  malam  dimulai  pada  pukul 21.00  sampai  selesai.  Buku  pengajaran yang  digunakan  dengan judul  ABC Politik cetakan  ke-2  yang  disempurnakan  dan buku  bacaan  komunis  yang  berjudul “Revolusi  Rusia  sampai  Yalto”,  “Azimat Revolusi”, disebarkan secara gratis kepada anggota  dan  pemuda  rakyat.  PKI  memberi kesempatan kepada anggota untuk mempelajari  Marx,  Engels,  Lenin  dan Stalin. Kemudian, dilakukan  kajian isu-isu sosial  politik  yang  berkembang  saat  itu, tidak  jarang  memaparkan  kritik  kepada kaum  kapitalis  dan  imperialis  juga  tuan tanah  yang  menindas  kelas  buruh  dan petani.  Demikian  pula  kecaman  kepada pejabat-pejabat yang korup serta ketimpangan-ketimpangan  sosial  lainnya. Selain  itu  PKI  dibawah  BTI  memberikan pendidikan petani khusunya pemberantasan  buta  huruf.  Disetiap  CS mengadakan ceramah untuk pengembangan organisasi, terutama Pemuda  Rakyat  dan  Gerwani.  Setiap jenjang struktur organisasi PKI seperti CC, harus mendirikan sekolah Badan Pendidikan  Rakyat  (BDR)  yang  setingkat SMP,  Panitia  Pendidikan  Rakyat  (PPR) setingkat SD, mengadakan kursus minimal
16  kali  dalam  4  tahun  dan  mengadakan koor atau nyanyi bersama yang beranggotakan  minimal  25 orang  dan tiap- tiap anggota harus bebas buta huruf. (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 33) Aktivis PKI juga melakukan propaganda pada masyarakat petani, buruh dan  melebarkan  pengaruhnya  dalam  tubuh militer.  Pucuk  pimpinan  langsung  dari seksi  militer  CC  PKI  mengintruksikan kepada tiap-tiap sub comite untuk membentuk  tentara  buruh  rakyat.  Setiap buruh (SOBSI) memilih kader tentara yang sunguh-sungguh  dapat  dipercaya  atau dapat  menyimpan  rahasia.  Pengaruh  kader SOBSI dalam dalam tubuh SBKP (Serikan Buruh  Kementerian  Pertahanan)  terlihat
pada  Kongres  I  SBKP  pada  tanggal  10 April  sampai  dengan  16  April  1953  di Surabaya.  Utusan  Serikat  Buruh  Angkatan Perang  (SBAP)  asal  Makassar  adalah  J.C.
Rumbajan dan Shaidi. Keduanya mengikuti  kongres  itu  dari  awal  sampai akhir. Dalam sidang-sidang kongres tersebut, beberapa agenda sidang membicarakan  masalah  gerakan  buruh SOBSI  sebagai  gerakan  buruh  dibawah kontrol  internasional,  dan  SBKP,  nampak ada  perseteruan  antara  SBKP  dan  SOBSI untuk berebut pengaruh atas SBAP. Dalam tubuh  SBAP  sendiri  terdapat  berbagai oraganisasi-organisasi  pergerakan  buruh, baik  dari  SOBSI,  SBKP,  dan  wakil-wakil dari  instansi  militer/sipil,  AURI,  Gerwis, Invaliden,  PKI,  Pemuda  dan  Rakyat (Arsip Saleh Lahade Reg. 260).

## 3. PKI Pasca Pemilu 1955
Sukses  PKI  dalam  perolehan  hasil pemilihan  DPR  secara  nasional  ternyata tidak  merealitas  di  Sulawesi  Selatan, Tenggara dan Tengah. Hal ini dapat dilihat dari  hasil  pemilu  1955;  Masyumi  sebesar 41,  16  persen,  PNI  sebesar  8,  06  persen, PSSI  sebesar  1,  11  persen,  Partai  Katolik 0.56  persen,  NU  0.55  persen,  Parkindo 0.55  persen;  PSI  0,  41  persen,  PKI  0,25 persen,  dan  PKR  0,  06  persen.  Dari perolehan  itu  nampak  bahwa  partai-partai ideologi  Islam  yang  paling  berhasil merebut hati masyarakat di daerah Sulawesi Selatan. Kemudian untuk wilayah  pemilihan  Sulawesi  Selatan  dan Tenggara  PKI  menempati  posisi  ke-10 dengan  jumlah  suara  17.831  atau  1,6 persen,  sedangkan  suara  yang  diperoleh PKI  untuk  wilayah  Makassar  mencakup Maros  sebesar  5,77  persen  sehingga  PKI tidak  mendapat  kursi  di  dewan  legislatif untuk  14  kursi  yang  diperebutkan.  (Arsip Saleh Lahade, 2445, Harvey, 1983: 42).
Kegagalan PKI dalam pemilu 1955 di Sulawesi Selatan dan Tenggara disebabkan  karena  PKI  tidak  dapat bergerak  leluasa  di  daerah  pedalaman sebagai akibat penetrasi DI/TII yang begitu kuat  yang  menyebarkan  isu  “PKI  adalah
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 301-314 310
anti agama”. Sementara di jajaran pemerintahan  kekuatan  koalisi  militer  dan bangsawan  yang  menguasai  birokrasi    di daerah perkotaan juga menghambat pengaruh komunis. Setelah  Pemilu  tahun  1955,  PKI sudah mulai melakukan perjuangan menuju  tangga  kekuasaan  melalui  jalan konstitusional. Di samping tetap melakukan gerakan di bawah tanah dengan penyusupan dalam berbagai elemen masyarakat dan negara, PKI juga
memaksimalkan  usahanya  untuk  berebut pengaruh  dalam  pentas  politik  nasional.
Dengan  pendekatan-pendekatan  dukungan terhadap  revolusi  yang  didengungkan Sukarno dan adanya persamaan-persamaan cara  pandang  PKI  dengan  Sukarno terhadap  nekolim,  disertai  konsistensinya dalam  memperjuangkan  petani  dan  buruh secara tegas mengantarkan dirinya menjadi kekuatan yang diperhitungkan di panggung politik nasional.
Dalam pentas politik nasional, PKI berhasil  merebut  simpati  politik  Presiden Sukarno,  namun  gagal  merebut  simpati elit-elit lokal di Sulawesi Selatan. Pencetusan  Permesta  dimana  perwira- perwira  pencetusnya  adalah  orang-orang yang  anti  komunis,  merupakan  rintangan berat bagi PKI untuk melebarkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Beratnya menghadapi  agitasi  DI/TII  di  daerah pedalaman  menjelang  pemilu  tahun  1955,
saingan  dengan  Masyumi  semakin  kuat berdasarkan hasil pemilu, ditambah gerakan  Permesta  yang  menolak  konsepsi presiden, utamanya dalam hal ide memasukkan  PKI  dalam  kabinet.  Paiso sebagai  wakil  PKI  menyatakan  mundur dari  DPP,  dan  Pemuda  Rakyat  keluar  dari Dewan  Pemuda  Indonesia  Timur.  ( Warta Pia, 14  Maret  1957).  Ini  memperlihatkan posisi  PKI  tidak  dapat  bergerak  leluasa untuk memperluas pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Pertarungan  politik  ditingkat  elit tidak  mengurangi  aktivitas  PKI  dalam bidang  perjuangan  bagi  kaum  buruh  dan petani.  Sejak  pemilu  1955  dan  seterusnya
PKI memusatkan kegiatan pengorganisasian “sokoguru revolusi”, yakni  kaum  tani  dan  kaum  buruh,  serta sejumlah  massa  (Ricklefs,  2008:  410). Antara  Maret-November  1954  jumlah anggota  PKI  meningkat  tiga  kali  lipat  dari 166.206  orang  menjadi  500.000  orang. Pada  tahun  1962  mencapai  3,3  juta  orang sehingga menjadikan  partai komunis terbesar di negara nonkomunis di manapun.  Sementara  pada  saat  yang  sama PKI  berusaha  menetralisasi  kekuatan- kekuatan  nonkomunis  dengan  mendukung pembentukan “front nasional” dan mengangkat slogan-slogan nasionalis. Aksi dijalankan  dengan  jalan  propaganda  dan agitasi. Kaum “manipol munafik” mengaku  manipolis  tetapi  mendukung dengan  hal-hal  yang  berbau  imprealis  dan kapitalisme  Inggris  dan  Amerika  Serikat juga.  Slogam  yang  populer  tahun  1950-an “Amerika  kita  setrika”  dan  “Inggris  kita linggis”  dimunculkan  kembali.  (Krisnadi, 2000: 38)
Gerakan  propaganda  PKI  diamati oleh  Kodam  XIV  Hasanuddin  sehingga pada  bulan  Agustus  1960  Panglima Kolonel  Inf.  M.  Jusuf  mengambil  langkah yang  sangat  berani  yakni  melarang  semua aktivitas  PKI  di  wilayah  yuridiksinya.  Hal itu  dimaksudkan  selain  untuk  melindungi Sulawesi  Selatan  dari  pengaruh  ideologi komunis,  juga  yang  terpenting  adalah untuk  melunakkan  Gerakan  DI/TII  Abdul Kahar  Muzakkar.  Hanya  karena  tekanan presiden Sukarno, akhirnya larangan terhadap  aktivitas  PKI  dicabut,  tetapi dalam  kenyataannya  dia  tetap  membatasi gerakan  PKI  di  daerah  ini.  Akibat  tekanan dan  pembatasan  Panglima  Kodam  XIV Hasanuddin,  PKI  tidak  dapat  berkembang secara  maksimal  di  Sulawesi  Selatan dengan terbuka atau transparan. PKI hanya melakukan  propaganda  secara  terselubung dengan melakukan pertemuan-pertemuan.
Meskipun  sebelumnya  pemerintah telah melakukan pengawasan, tetapi kegiatan-kegiatan PKI tetap berjalan dengan baik. PKI. Dalam setiap kegiatannya  harus  melaporkan  kepada
Kepala  Daerah  atau  Bupati  atau  Walikota setempat  mulai  tanggal  27  Agustus  1960 (Arsip Kab. Enrekang, Reg. 201). Berdasarkan  kondisi  tersebut  maka  jalur yang  ditempuh  oleh  PKI  lebih  cenderung jalur  kanan  dibanding  jalur  kiri.  Melalui jalur  tersebut,  PKI  melakukan  penyusupan dalam setiap instansi pendidikan pemerintah  maupun  instansi  pendidikan swasta.  (Arsip  Kab.  Sinjai  Reg.  53).  Satu hal  yang  paling  sering  diperjuangkan  oleh PKI dan diterima oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan  yakni adanya himbauan  untuk  pembebasan  rakyat  dari penderitaan.  Masyarakat  yang  berada dalam kemiskinan  merasa bahwa apa  yang diperjuangkan oleh PKI memang sepantasnya  dilakukan  dan  menjadi  materi propagandanya  (Arsip  Provinsi  Sulawesi
Reg.  175).  Sementara  partai-partai  lain tidak menunjukkan ketegasannya.

## 4. Land Reform dan Aksi Sepihak
Tahun 1960, pemerintah  Indonesia memberlakukan UUPA No. 5 Tahun 1960.
Undang-undang  ini  dimaksudkan  untuk membenahi struktur kepemilikan tanah dan penguasaan tanah masih timpang. Presiden Sukarno membuat kebijakan untuk
penataan  agraria,  suatu  kebijakan  yang dikenal  sangat  populis  dan  nasionalis (Mustain,  2007:  15)  Ketimpangan  agraria dapat  dilihat  berdasarkan  data  pertanahan tahun  1957  memperlihatkan  bahwa  rata- rata  petani  di  Indonesia  memiliki  tanah pertanian  seluas  0,5  hektar  dan  petani  di Sulawesi  dan  Nusa  Tenggara  memiliki tanah pertanian seluas 0,8 hektar  (Faryadi, 2008).  Kenyataan  ketimpangan  struktur agraria  semacam  inilah  yang  menjadi alasan  mengapa  pemerintah  Indonesia memutuskan  untuk  menjalankan  program land reform.
Bersamaan
dikeluarkannya Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA), diberlakukan  pula  Undang-Undang  Pokok Bagi  Hasil  (UUPBH),  yang  mengatur  soal pembagian  hasil  panen  antara  pemilik tanah  dan  petani  penggarap.  Kedua undang-undang ini merupakan
keberhasilan  PKI  dalam  politik  nasional. Pemerintah  pusat  merencanakan  penataan agraria  selama  satu  tahun  setelah  UUPA disahkan.  Oleh  karena  tidak  menjadi kenyataan maka pemerintah pusat menundanya  sampai  tahun  1963.  Usaha pemerintah  ternyata  tidak  membuahkan hasil  yang  diharapkan.  Justru,  penerapan undang-undang  ini  di  daerah  sangat  kacau (Hermawan,  2010:  134). Land  reform gagal diterapkan karena mendapat hambatan-hambatan; pertama, adanya administrasi  tanah  yang  tidak  sempurna, mengakibatkan sukarnya mengetahui secara  tepat  luas  tanah  yang  akan dibagikan  dalam land  reform. Kedua,  ada orang-orang yang belum menyadari pentingnya land  reform bagi  penyelesaian revolusi sehingga muncul tindakan merintangi land reform , dan ketiga, adanya tenakan-tekanan  psikologis  dan  ekonomis dari  tuan-tuan  tanah  kepada  para  petani. (Kasdi,  2001).  Dari  hambatan  ini  muncul aksi  sepihak  ( unilateral  action )  yang menjadi pusat persengketaan karena berbenturan dengan pihak tuan tanah. Aksi sepihak  PKI  di  Sulawesi  Selatan  tidak terlepas  dari  ketidaksabaran  BTI  dan menerapkan UUPA.
Aksi  sepihak  PKI  mendorong munculnya  perselisihan  antara  tuan  tanah dan petani penggarap. Di Sulawesi Selatan, aksi  PKI  melalui  BTI  mempelopori penerapan Undang-undang tersebut dengan melakukan  gerakan  pembagian  tanah kepada petani.  Aksi PKI ini selain sebagai respon  konstitusi  UUPA  juga  sebagai upaya  memenuhi  janji-janji  politiknya. Patokan  dasar  pengambilalihan  tanah untuk  petani  adalah  pasal  7  dalam  UUPA dinyatakan bahwa “Untuk tidak merugikan kepentingan  umum  maka  pemilikan  dan penguasaan  tanah  yang  melampaui  batas tidak  diperkenankan.  Pasal  9  ayat  (2) bahwa  “tiap-tiap  warganegara  Indonesia, baik  laki-laki  maupun  wanita  mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan  manfaat  dan  hasilnya  baik bagi  diri  sendiri  maupun  keluarganya”.
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 301-314 312
Aksi  PKI  menuai  kontra  dari  berbagai pihak,  utamanya  kaum  bangsawan  dan tuan-tuan tanah di Makassar.
Akan  tetapi,  tidak  semua  aksi pembagian tanah kepada petani dicerminkan  oleh  semangat land  reform .
Beberapa  kasus  di  Kabupaten  Bone menunjukkan  bahwa  pembagian  tanah dilakukan  oleh  penguasa-penguasa  desa yang  sudah  mapan.  Misalnya,  bangsawan sekaligus kepala desa, telah lama memiliki kekuasaan  dan  masyarakat  cenderung tunduk  atas  kebijakannya.  Tanah-tanah yang  tidak  digarap  karena  ditinggal pemiliknya  pada  saat  intensifnya  Gerakan DI/TII,  diambilalih  dan  dikuasai  oleh kepala  desa.  Sang  penguasa  desa  yang kebetulan  pro  ataukah  hanya  sikap oportunis  terhadap  aksi  PKI  melakukan pembagian  tanah  kepada  petani.  Namun, sebagian  petani  menolak  dengan  alasan bukan haknya atau khawatir akan menimbulkan  pertengkaran.  Tanah-tanah yang  tadinya  tidak  bertuan  ditinggal pemiliknya,  yang  semestinya  diserahkan kepada  petani  miskin  dikuasai  oleh  kepala desa. Sehingga penguasa desa di
Kabupaten  Bone  pada  tahun  1960-an sebagian besar memiliki tanah yang luas.
Isu land  reform dipakai  oleh  PKI untuk  mempolarisasikan  penduduk  desa menjadi  dua  kelas  yang  bertentangan, yaitu,  tuan  tanah  “setan  desa”  dan  petani. Land  reform menimbulkan  pertentangan atau  konflik  di  desa  dan  memperkuat persekutuan-persekutuan  menurut  garis- garis  hubungan  kepartaian.  Konflik  ini tidak  saja  menyangkut  distribusi  tanah tetapi juga kekuasaan yang harus melaksanakan  distribusi  itu.  Dari  sinilah aksi-aksi  PKI  sangat  radikal  merongrong kewibawaan  pemerintah  di  tingkat  lokal dimana
pelaksanaan land reform digalakkan. Di tingkat yang paling sensitif, PKI  berbenturan  dengan  tokoh-tokoh masyarakat agama (ulama) yang selama ini memegang peranan penting dalam masyarakat.  Menjelang  peristiwa  Gerakan 30  September meletus,  K.H Abdul Rahman  Ambo  Dalle,  secara  terang-
terangan  menyatakan  kekecewaan  dan kemarahannya  terhadap  PKI  yang  telah menebarkan  intrik-intrik  dan  fitnah  serta mendorong munculnya pertentangan dalam masyarakat  (Amal,  2003:  213).  Pesantren
Darul Dakwah wal Irsyad (DDI)
melakukan  kegiatan  menempa  santri- santrinya  untuk  mengatasi  aksi-aksi  dan teror  PKI,  serta  mewajibkan  warga  DDI untuk melawannya.
Berbagai  aksi  PKI  dan  ormas- ormasnya  yang  telah  disinggung  di  atas menimbulkan  sikap  yang  kurang  baik  dari berbagai kelompok yang merasa dirugikan. Pengerahan  massa  dan  retorika  politik  kiri menimbulkan  musuh-musuh  PKI  yang diam atau tidak tampak. Aktivis organisasi-organisasi  dari  Partai  Masyumi yang  telah  dilarang  pemerintah  menaruh dendam  terhadap  PKI  yang  selama  ini mendukung  pelarangan  Masyumi.  Mereka umumnya menggabung diri dalam organisasi  Syarikat  Buruh  lain  seperti SARBU MUSI (NU). Akibatnya, perpecahan  masyarakat  dalam  bentuk aliran politik-ideologi menjadi lebih meningkat.  Mencermati  perkembangan politik  pada  tahun  1960-an  memang menggambarkan akan terjadi sebuah revolusi  sosial.  “Situasi  ibukota  pertiwi sedang  hamil,  akan  melahirkan  sebuah revolusi”.
Terlepas  munculnya  musuh-musuh baru  PKI  sebagai  akibat  dari  aksi  sepihak dalam  rangka  reformasi  agraria,  PKI  juga telah  berhasil  membangun  basis  massa petani  yang  cukup  banyak  serta  semakin meningkat  cepat  sejak  tahun  1960.  PKI telah berhasil  mendirikan organisasi petani dan  organisasi  sosial  lainnya  di  daerah tingkat  kabupaten.  Arah  perkembangan PKI  dari  kota  ke  desa  memperlihatkan gejala  menaik.  Jumlah  anggota  PKI mencapai  sekitar  10.000  orang  (Bigalke, 2005:  267).  Jumlah  ini  jauh  meningkat dibanding  dengan  periode  sebelumnya. Oleh  karena  itu,  sejak  berakhirnya  DI/TII Kahar  Muzakkar  dan  Permesta,  PKI dengan cepat menemukan ritmenya.
Akan  tetapi  perkembangan  PKI  di Sulawesi Selatan tidak dapat bertahan lama seiring  dengan  meletusnya  Gerakan  30
September  1965,  di  mana  PKI  menjadi kelompok yang
dituduh paling
bertanggung  jawab  atas  peristiwa  tersebut. Akibatnya  menjadi  sasaran  kemarahan massa. Di Sulawesi Selatan, musuh-musuh PKI  yang  telah  lama  mengakar  bangkit kembali  sehingga  kekerasan  sepanjang akhir  tahun  1965  dan  awal  tahun  1966 tidak  dapat  dihindari.  Perjalanan  politik PKI  mengalami  kehancuran  dan  sebagian besar simpatisannya ditangkap.

## D. PENUTUP
Perkembangan  PKI  di  Sulawesi Selatan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  situasi politik,  ekonomi  dan  keamanaan  regional Sulawesi  Selatan.  Munculnya  gerakan
DI/TII dan Permesta memengaruhi perkembangan  PKI.  Di  daerah  pedalaman Sulawesi Selatan PKI tidak dapat berkembang  karena  mendapat  sandungan dari gerakan DI/TII yang mengkampanyekan  anti  PKI.  Sementara Permesta  yang  dipimpin  oleh  perwira militer  dan  mendapat  dukungan  kalangan elit/bangsawan
memiliki
visi pembangunan  yang  anti  PKI.  Akibatnya, PKI  gagal  mengais  suara  di  wilayah Sulawesi  Selatan  pada  pemilu  1955. Setelah  DI/TII  dan  Permesta  berhasil ditumpas, PKI mulai bangkit dan mendapatkan momentum memperjuangkan hak  petani  untuk  mendapatkan  tanah. Setelah  disahkan  Undang-Undang  Pokok Agraria perjuangan PKI semakin
meningkatkan  intensitasnya.  Akan  tetapi,
PKI  mendapat  tantangan  besar  mengingat
Sulawesi  Selatan  memiliki  hirarki  sosial yang  kuat  di  mana  bangsawan  dan  militer adalah  kelompok yang mendominasi penguasaan tanah. Popularitas PKI di mata petani  semakin  membaik  menjelang  tahun 1965, namun juga semakin memperlihatkan antipati militer dan
bangsawan  terhadap  PKI.  Sebuah  kondisi yang  mengawali sebelum PKI menghadapi
kehancurannya  sebagai  rembesan  dari gerakan 30 September 1965.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Balai Pelestarian  Nilai  Budaya  Makassar  atas izin penelitian yang pada akhirnya menghasilkan  artikel  ini.  Kepada  Badan
Arsip  dan  Perpustakaan  Provinsi  Sulawesi Selatan  atas  bantuan  untuk  mengakses arsip  pemerintahan  di  Sulawesi  Selatan tahun 1950-60-an. Kepada Lembaga Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR Makassar)  atas  bantuan  data,  diskusi  yang mendalam berkenaan dengan fokus penelitian.  Kepada  bapak  Latif  Yusmanor, Anwar  Abbas  dan  aktivis  angkatn  65  di Sulawesi  Selatan  atas  informasi  dan diskusi-dikusi yang larut tentang perkembangan  politik  lokal  pada  tahun 1950-60-an.

## DAFTAR SUMBER 1. Arsip
Arsip Kabupaten Bone Arsip Kabupaten Enrekang
Arsip Kabupaten Sinjai
Arsip Kotamadya Ujung Pandang Arsip Muhammad Saleh Lahade Arsip Provinsi Sulawesi

## 2. Buku, Artikel
Ahmad, Taufik. 2009.
Kamp Pengasingan Moncongloe,
Jakarta: Desantara.
______. 2012.
South  Sulawesi:  The  Militery,  Prison Camps  and  Forced  Labour  dalam Douglas  Kammed  dan  Katharine  Mc
Gregor  (ed) The  Contours  of  Mass Violence in Indonesia, 1965-68,
Singapore: NUS Press.
Amal, Taufik Adnan. 2003.
Gurutta  K.H.  Abdul  Rahman  Ambo Dalle”  (c.1900-1996)  Ulama  Besar  dari Tanah  Bugis”  dalam  Jajat  Burhanuddin (ed) Transformasi Otoritas Keagamaan:
Pengalaman Islam di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka.
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 301-314
314 Bigaleke, Terence William. 2005. Tana  Toraja:  A  Sosial  History  of  an Indonesian People, Singapore: Singapore University Press. Faryadi, Erpan. Sebab-sebab Melatarbelakangi Keterlibatan  Kaum  Tani  dalam  Politik Land  Reform” Makalah disampaikan pada  Konferensi  INFID  ke  15  tanggal 27-28 Oktober, 2008.
Gonggong, Anhar. 2004.
Abdul  Kahar  Muzakkar:  Dari  Patriot Hingga Pemberontak, Yogyakarta: Ombak.
Hamid, Abd. Rahman. 2008. Qahar  Muzakkar  di  Persimpangan Jalan, Makassar: Pustaka Refleksi.
Harvey, Barbara Sillars. 1983. Permesta:  Pemberontakan  Setengah Hati, Jakarta: Grafiti Press.
__________________. 1989. Pemberontakan  Kahar  Muzakkar:  Dari Tradisi ke DI/TII. Jakarta: Grafiti Press.
Kasdi, Aminuddin. 2001. Kaum  Merah  Menjarah:  Aksi  Sepihak PKI/BTI  di  Jawa  Timur  1960-1965. Yogyakarta: Jendela.
Krisnadi. 2000. Tahanan  Politik  di  Pulau  Buru  1969- 1979, Jakarta: LP3S.
Leirissa, R.Z. 1997. Permesta: Strategi Membangun Indonesia  Tanpa  Komunis. Jakarta: Grafiti.
Mustain. 2007. Petani  Vs  Negara:  Gerakan  Sosial Petani  Melawan  Hegemoni  Negara. Jakarta: Ar-Ruz Media.
Muzakkar, Abdul Qahar. 1999. Konsepsi  Negara  Demokrasi  Indonesia. Jakarta: Madina Press.
Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah  Indonesia  Modern  1200-2008. Jakarta: Serambi.
Subhan. 1996. Langkah Merah. Yogyakarta: Benteng
BudayaSulistyo, Hermawan. 2000.
Palu  Arit  di  Ladang  Tebu:  Sejarah Pembantaian  Massal  yang  Terlupakan . Jakarta: Gramedia.
Velthoen, Esther. 2011. “Memetakan  Sulawesi  Tahun  1950-an” dalam  Sita  Van  Bemmelen  dan  Remco Raben (Ed) Antara Daerah dan Negara: Indonesia  Tahun  1950-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
3. Surat Kabar
Harian Rakjat , 6 Maret 1956
Harian Rakyat , 10 September 1958
Harian Rakyat , 21 September 1954
Warta Pia, 14 Maret 1957

## 4. Sumber Lisan/Informan
Idrus Husein (70 Tahun). 2009. Eks  Aktivis  Pemuda  Ansor  1965  dan Pensiunan  Kepala  Dinas  Pendidikan Kecamatan  Cenrana  Kabupaten  Bone, Wawancara, Watampone,  20  Agustus 2009.
Latif Yusmanor (73 Tahun). 2009.
Eks Ketua Lembaga Kebudayaan
Rakyat  (LEKRA)  Sulawesi  Selatan, Wawancara, Polewali  Mandar,  12  Juli 2009.
Anwar Abbas  (70 Tahun). 2009. Eks  Aktivitas  Pemuda  Rakyat  Tahun 1965  (Eks  Tapol  PKI), Wawancara, Makassar, 10 Juni 2009.