## LARANGAN KAWIN KARENA PERTALIAN SESUSUAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Rasyidin Imran
Dosen PMI FDIK UIN IB Padang

## ABSTRAK
Marriage due to interrelated relations in fiqh terminology is called radha'ah. all scholars agree (ijma ') for their prohibition. those who disagree are between the boundaries of the category of intervention (radha'ah), levels of susuance, length of intake, and trading of milk. The latter is interesting when giving birth to contemporary problems, such as the existence of ASI banks, ASI injection, ASI diverting.
KMI does not cover contemporary issues as above, because historically the reference to KHI has been colored more by the works of Sunni Fiqh schools, especially Shafi'i Fiqh. and alternative answers are found in fiqh, namely the fiqh of the zhahiri school and j'afari. Both of these schools agree that this is not included in the category of radha'ah (sesusuan), so marriage is haram. Because what is called radhaah (sesusuan) is by sucking on the tits of a woman who is breastfeeding with her mouth.
Keywords: Marriage of Susuan Relations, Jurisprudence Perspective and Complation of Islamic Law
PENDAHULAN
Tidak semua wanita dapat dinikahi.Sebagian  ada  yang  sah  dikawini, sebagian  ada  yang  haram  dinikahi. Wanita  yang  sah  dikawini  ada  empat macam,  yaitu  :  Pertama,  suci  dari  nikah. Kalau ia sedang bersuami haram dinikahi, sebagaimana  tersebut  dalam  surat  al- Nisaa  ayat  24  yang  artinya:  “ Dan diharamkan  juga  bagimu  mengawini perempuan-peremuan yang sedang bersuami,  kecuali  budak  -  budak  yang kamu  miliki,  yang  demikian  itu  telah dituliskan  Allah  atasmu ”.  Kedua,  jangan yang  sedang  dalam  iddah,  artinya  yang baru diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup  maupun  cerai  mati. Ketiga ,  nyata, artinya  ditentukan  oleh  walinya,  anak perempun yang mana akan dikawinkannya,  si  A  atau  si  B,  dan  lain- lain.  Dan terakhir ,  jangan  perempuan yang jadi mahram. Dalam al-quran wanita yang tergolong mahram berjumlah empat belas macam  (lihat  Q.S.  al-Nisa’,  4:  22- 23).Dalam  kategori  Muhammad  Shahrur
jumlah  tersebut  masuk  dalam  wilayah  a- hadd  al-adan,  yaitu  batas  paling  minimal yang telah ditetapkan, dan tidak mungkin dikurangi, namun memungkinkan ditambah.  Hasil  penelitian  kedokteran, misalnya  menyebutkan  bahwa  menikah dengan  anak  perempuan  paman/bibi dapat berakibat buruk bagi keterunan.Dengan  data  statistik  yang memadai, agama dapat mengharamkannya.
Keharaman  menikahi  keempat belas  wanita  tersebut,  disebabkan  oleh tiga  hal:  sebab  keturunan,  perkawinan dan  sepersusuan.  Tulisan  ini  tidak membahas ketiga sebab tersebut, melainkan  dibatasi  pada  sebab  terakhir yaitu  sebab  sepersusuan,  yang  dalam terminologi  fikih  dikenal  dengan  konsep radha’ah . PEMBAHASAN Pengertian radha’ah Terma radha’ah (                ) adalah bentuk  mashdar  dari  kata radha’ah ( )  yang  berarti  menyusu  atau  menetek. Secara terminologi radha’ah berarti suatu
nama  untuk  isapan  atau  sedotan  dari  al- sadyu (puting susu), baik kepada manusia maupun  pada  binatang.  Pengertian bahasa  ini  mengisyaratkan  tiga  hal tentang  radha’ah,  yaitu  :  Pertama  pada isapan  dari  al-sadyu,  maka  jika  air  susu itu  diperah  kemudian  diminumkan kepada seseorang, hal itu tidak dinamakan  radha’ah.  Kedua,  siapa  pun yang menyusu, dewasa atau bayi, kepada manusia  atau  binatang,  dinamakan radha’ah.
Pengertian bahasa  di atas berbeda dengan  makna  terminologi  fiqih.  Istilah radha-ah  dalam  fikih  dibahas  dalam persoalan  hak-hak  anak  yang  baru  lahir dan  hanya  terkait  dengan  penyusuan anak  manusia,  sedangkan  penggunaan konsep  radha’ah  untuk  hewan  tidak dijumpai  dalam  fikih  Abdurrahman  al- Jaziri mendefinisikan radha’ah dengan: “sampainya  air  susu  manusia ke  dalam  tenggorokkan  seorang  anak kecil.
Definisi al-jaziri di
atas menegaskan  dua  hal  tentang  konsep radha’ah. Pertama, jika pengertian bahasa terbatas  pada  isapan  air  susu  dari  al- sadyu, maka dalam definisi al-Jaziri, yang menjadi  tolak ukur adalah sampainya  air susu  ke  dalam  kerongkongan  anak  yang menyusu, lewat al-sady atau tidak. Kedua, orang yang menyusu adalah al-thfil (anak kecil), maka orang dewasa tidak termasuk dalam kategori radha’ah dari sisi syariat.
Pengertian terminologis al-Jaziri di atas  menyebut  batas  tertentu  usia  anak yang  menyusu.  Dalam  Ensiklopedia Hukum  Islam,  disebutkan  batas  umur lebih dari dua tahun, sebagaimana dalam definisi radha-ah berikut : “Masuknya  air susu  manusia  ke  dalam  perut  seorang anak  yang  umurnya  tidak  lebih  dari  dua tahun”.    Artrinya  anak-anak  yang dikatakan  menyusu  adalah  anak  yang belum mencapai umur dua tahun.
Lebih dari hanya sekedar pengaruh susuan anak kecil pada usia dini terhadap perkembangan fisik, dalam fikih persoalan  susuan  mempunyai  dampak terhadap  sah  atau  tidaknya  seorang  laki kawin  dengan  seorang  wanita.  Apabila seorang  lelaki  ketika  kecilnya  menyusu kepada  seorang  perempuan  (bukan  ibu atau  orang  yang  haram  ia  kawini),  maka ia  diharamkan  kawin  dengan  ibu  tempat ia  menyusu  tersebut,  serta  seluruh perempuan  yang  mempunyai  nasab dengan  ibu  susuan  itu,  baik  secara vertikal  maupun  horisontal.  Alasannya: “Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu- ibumu;  anak-anakmu  yang  perempuan; saudara-saudaramu  yang  perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;  anak-anak  perempuan  dari anak saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari anak saudara-saudaramu yang  perempuan;  ibumu-ibumu  yang menyusui  kamu;  saudara  perempuan yang sepersusuan…”
Sekalipun  ayat  di  atas  hanya menyebutkan perempuan yang diharamkan karena susuan itu adalah ibu dan saudara-saudara sepersusuan, namun  ulama  fikih  menyatakan  bahwa yang  diharamkan  itu  tidak  terbatas  pada ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Dalam  hal  ibu  susuan  dan  saudara perempuan  susuan  ini,  berlaku  hukum sebagaimana  halnya  ibu  dan  saudara perempuan  kandung.  Di  pihak  ibu kandung,  yang  termasuk  haram  dikawini oleh seorang lelaki adalah  nenek  ke atas, ke  bawah  anak  perempuan  dan seterusnya,  dan  ke  samping  saudara perempuan. Demikian pula halnya dengan perempuan  yang  mempunyai  hubungan darah  dengan  ibu  susuan  dan  saudara sepersusuan.
Pemberlakuan  keharaman  hukum mengawini  perempuan-perempuan  dari
pihak  ibu  susuan  dan  saudara-saudara perempuan  sesusuan  di  atas,  didasarkan kepada  teori  kias.  Dalam  sebuah  hadis yang diriwayatkan bahwa rasulullah SAW. Diminta  mengawini  anak  Hamzah.  Lalu Rasulullah  menjawab  “Sesungguhnya  ia tidak halal bagiku,  karena ia adalah  anak saudara  sesusuku,  dan  apa-apa  yang diharamkan  karena  nasab  (keturunan) diharamkan  juga  karena  susuan”  (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas). Radha’ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Larangan menikahi wanita disebabkan  sepersusuan,  dalam  istilah hukum  perkawinan  Kompilasi  hukum Islam  tersebut  dengan  sebab  pertalian sesusuan.  Ketentuan  larangan  tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat (3). Wanita yang masuk  ke  dalam  pertalian sesusuan ada lima macam yaitu :
1. Wanita  yang  menyusuinya  dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
2. Seorang  wanita  sesusuan  dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
3. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
4. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke atas;
5. Anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. Ketentuan KHI di atas agaknya lebih menekankan  pada  dua  hal:  wanita  yang menyusui,  seperti  pada  no.  1,  dan  siapa yang disusui, seperti pada no. 2-5. Dalam banyak hal ada yang tidak tercover dalam KHI,  misalnya  batasan  menyusu,  usia anak yang menyusu, pengertian menyusui,  status  wanita  yang  menyusui apakah sudah bersuami atau tidak, kadar atau jumlah susuan, dan cara penyusuan: apakah  langsung  pada  puting  payudara
atau  melalui  alat  penampung  seperti botol,  atau  melalui  mulut  atau  hidung (infus),  serta  jasa  penyusuan.  Demikian juga ketentuan alat bukti penyusuan, jika terjadi  perselisihan.  Padahal  ini  sangat penting  untuk  menentukan  apakah seorang  anak  benar-benar  disusui  oleh seorang wanita, selain ibunya.
Hal  –hal  di  atas  hanya  ditemukan dalam  diskursus  fikih.  Salah  satu karakteristik fikih adalah adanya keniscayaaan  ikhtilaf.  Ihtilaf  terjadi disebabkan  di  antaranya  perbedaaan interpretasi  terhadap  nash.  Al-Quran hanya  menjelaskan  siapa  yang  menyusui dan  siapa  yang  disusui,  yaitu  ibu  yang menyusukan  (ibu  susuan)  dan  saudara yang  sesusuan,  sebagaimana  termaktub dalam surat al-Nisa’ ayat 23 berikut ini :
“ Dan diharamkan juga atasmu mengawini ibu yang menyusukanmu, dan saudaramu yang sesusuan ” Al-Quran  tidak  memerinci  jumlah atau kadar susuan, atau dengan cara atau alat  yang  digunakan.  Karena  itu ketentuan  tersebut  dalam  fikih  masih diperdebatkan.Secara garis besar ada tiga pendapat  tentang  hal  ini,  sebagaimana disebutkan  dalam  Ensklopedi  Hukum Islam sebagai berikut:
Pertama ,  pendapat  Daudf  al-Zahiri. Menurut  tokoh  besar  mahzab  literal  ini bahwa kadar susuan yang mengharamkan nikah  itu  minimal  tiga  kali  isap.  Jika kurang  dari  itu,  maka  tidak  haram  bagi lelaki  menikahi  perempuan  tempat  ia menyusu.  Alasannya,  sabda  Rasulullah SAW  yang  menyatakan  bahwa:  “satu  dan dua  kali  isap  tidak  mengharamkan (perkawinan)”  (HR.  Ahmad,  Muslim,  Al- Nasai,  Turmudzi  dan  ibnu  Majah  dari ‘Aisyah  bintu  Abi  bakar].  Menurut  Daud al-Zahri,  hukum  susuan  yang  ditentukan secara  umum  oleh  ayat  al-Quran  di  atas, dibatasi oleh hadist ini. Dengan demikian,
ibu  susuan  dan  seluruh  wanita  yang mempunyai  hubungan  darah  dengannya, haram  dikawini  apabila  susuan  itu mencapai kadar tiga kali susuan atau tiga kali isap ke atas.
Kedua ,  pendapat  ulama  mahzab Syafi’I dan Ibnu Hanbal. Menurut mereka kadar  yang  mengharamkan  nikah  adalah lima kali susuan atau lebih, dan dilakukan secara  terpisah.  Alasan  mereka  adalah sebuah  riwayat  dari  ‘Aisyah  bintu  Abi Bakar  yang  menyatakan:  “Ayat  al-Quran pernah  turun  dalam  mengharamkan wanita  tempat  menyusu  itu  jika  sususan itu  (mencapai)  sepuluh  kali  susuan, kemudian  hukum  itu  di nasakh kan (dibatalkan)  menjadi  lima  kali  susuan. Lalu  Rasulullah  wafat,  hukum  lima  kali susuan  itu  tetap  berlaku”  [HR.  Muslim, Abu  Dawud  dan  al  Nasa’i].  Dalam  hadis lain  dari  Aisyah  dikatakan”  “Susuilah  ia (anak  kecil)  sebanyak  lima  kali  susuan, maka  ia  akan  menjadi  anak  karena susuan”  [HR.  Malik  dan  Ahmad  Ibnu Hanbal].
Ketiga , pendapat mahzab maliki dan Hanafi.  Menurut  mereka,  kadar  susuan yang mengharamkan kawin seorang lelaki menikahi  wanita  tempat  ia  menyusu  itu tidak  ada  batasan  yang  tegas,  sesuai dengan  keumuman  pengertian  ayat  23 surat  al-Nisa’  di  atas.  Menurut  mereka, yang  penting  adalah  air  susu  yag  dihisap itu  sampai  ke  perut  anak  sehingga memberikan  energi  dalam  pertumbuhan anak. Alasan mereka, selain ayat 23 surat al-Nisa’,  adalah  sebuah  riwayat  dari ‘Uqbah bin Haris yang menyatakan: “Aku pernah  kawin  dengan  ummu  yahya  binti Ilhab,  lalu  datang  seorang  budak perempuan  hitam  seraya  berkata:  ‘Aku pernah menyusui kamu berdua. Kasus ini aku  ceritakan  kepada  Nabi  saw.  Lalu beliau bersabda: Bagaimana lagi? Ceraikan ia” (HR. Bukhari Muslim). Dalam hadist ini Nabi saw. Tidak
mempertanyakan berapa kali perempuan itu  menyusui  ukuran  haramnya  nikah, tentu    Nabi  saw  akan  bertanya  lebih lanjut,  sehingga  jelas  kadar  air  susu dimaksud,  karena  sesuai  dengan  kaidah usul  fikh,  “Meninggalkan  penelitian/ pemeriksaan dalam hal-hal yang mengandung banyak kemungkinan merupakan  suatu  penjelasan”.  Artinya, ketika  Rasulullah  tidak  mempertanyakan berapa kali susuan yang dilakukan budak hitam  terhadap  ummu  yahya  binti  ilhab dan  Uqbah  bin  Haris,  maka  ini  berarti tidak  perlu  ada  penjelasan  kadar  susuan lagi,  karena  sikap  rasulullah  itu  telah menunjukkan penjelasan secara otomatis.
Adapun hadist-hadist yang mencantumkan  kadar  susuan  tiga  kali atau  lima  kali,  menurut  mereka  tidak dapat  dijadikan  landasan  hukum,  tidak saja karena terdapat perbedaaan mengenai bilangan susuan dalam masing- masing hadist, tetapi juga karena bilangan itu tidak dijumpai dalam al-qur’an. Syarat-syarat Susuan yang Mengharamkan Nikah Ulama  fikih  mensyaratkan  susuan yang  mengharamkan  itu  sebagai berikut :
1. Air susu itu berasal dari susu wanita tertentu  (jelas  identitas),  baik  telah atau sedang bersuami.
2. Air  susu  itu  masuk  kerongkongan anak,  melalui  isapan  langsung  pada puting  payudara  wanita  itu  maupun melalui alat penampung susu, seperti gelas, botol, dan lain-lain.
3. Penyusuan  itu  dilakukan  melalui mulut  atau  hidung  anak  (infus). Ulama  Hanafi,  Syafi’I  dan  Hanbali, mengatakan apabila susu itu dialirkan  melalui  alat  injeksi,  bukan melalui  mulut  atau  hidung,  maka tidak  mengharamkan  nikah  antara wanita pemilik susu atau keturunanya.  Sedangkan  menurut
ulama mazhab Maliki, dengan cara ini pun tetap haram.
4. Menurut  ulama  mahzab  Hanafi  dan Maliki  air  susu  itu  harus  murni, tidak  bercampur  dengan  yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan  yang  lainnya,  maka  diteliti mana yang lebih dominan. Bila yang dominan  adalah  susu,  maka  dapat mengharamkan  nikah.  Akan  tetapi ulama  mazhab  syafi’I  dan  Hanbali menganggap  susu  yang  dicampur dengan cairan lain itu pun sama saja hukumnya  dengan  susu  murni  dan tetap mengharamkan nikah. Apabila susu  itu  dicampur  dengan  susu wanita  lain,  menurut  Abu  Hanifah dan  Imam  Abu  Yusuf,  yang  haram dinikahi  adalah  wanita  yang  air susunya lebih banyak dalam campuran  itu,  akan  tetapi  menurut jumhur ulama,
termasuk Muhammad  ibn  Hasan  al-Syaibani dan zufar ibn Hudail ibn Qais al-Kufi (110  H/728  M-158  H/755  M) [keduanya  pakar  fikih  mazhab Hanafi],  seluruh  pemilik  susu  yang dicampur  itu  haram  dinikahi  anak tersebut  baik  jumlah  susu  mereka sama  atau  salah  satunya  lebih banyak.
5. Menurut  mazhab  fikih  yang  empat, susuan itu dilakukan pada usia anak sedang  menyusu.  Oleh  sebab  itu, menurut  mereka,  di  atas  usia  dua tahun,  maka  tidak  mengharamkan nikah. Alasannya firman Allah dalam Q.S.  al-Baqarah  ayat  223  yang menyatakan  bahwa  sempurnanya susuan  itu  adalah  dua  tahun  dalam sebuah  riwayat  dikatakan:“  tidak dinamakan menyusui, kecuali dalam usia dua tahun” (HR. al-
Duruqthuni). Akan tetapi Dawud al- Zahiri  mengatakan  bahwa  susuan anak  yang  telah  besar  pun
mengharamkan  nikah.  Alasannya adalah  sebuah  riwayat  dari  Aisyah yang  mengatakan  bahwa  Sahlah binti  Suhail  suatu  hari  bertanya kepada  Rasulullah  saw  :  “Ya Rasululullah, Salim itu telah menjadi anak yang besar, ia tinggal bersama saya  dan  Abu  Huzaifah  dalam  satu rumah.  Salim  melihat  saya  sedang berpakaian rumah, sedangkan Allah telah  menjelaskan  bahwa  laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita bukan  mahram  dan  muhrimnya, atau  melihat  aurat  wanita.  Lalu bagaimana pendapat engkau?
Rasulullah menjawab : “Susukan dia, sehingga  ia  menjadi  anak  (susuan) engkau”. Kemudian Aisyah mengatakan,  Sahlah  binti  Suhail kemudian menyusui Salim sebanyak lima kali. Akan tetapi jumhur ulama fikih mengatakan bahwa kasus yang terjadi  pada  Sahlah  binti  Suhail  ini merupakan rukhsah (keringan hukum)  baginya,  karenanya  tidak dapat  dijadikan  patokan  dalam menetapkan keharaman nikah disebabkan susuan. Pembuktian Penyusuan Untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan apakah seorang  anak  telah  benar-benar  disusui oleh seorang wanita, selain ibunya, ulama fikih  menetapkan  bahwa  perlu  alat  bukti untuk menetapkan hal tersebut.Alat bukti itu adalah sebagai berikut.
a. Ikrar, pengakuan dari pihak laki-laki dan  wanita  yang  akan  kawin. Apabila keduanya mengaku saudara sepersusuan,  maka  pengakuan  itu menyebabkan  mereka  tidak  boleh kawin.  Apabila  pengakuan  itu ditemukan setelah perkawinan berlangsung,  maka  secara  otomatis perkawinan  mereka  batal.  Jika mereka  tidak  mau  cerai  dengan
sukarela,  maka  hakim  berhak memaksa  mereka  supaya  cerai. Pengakuan ini juga bisa datang dari salah  satu  pihak,  ibu  susuan,  atau kedua  orang  tua  laki-laki  atau wanita  yang  membuat  perkawinan antara mereka tidak sah (mahram).
b. Persaksian,  yaitu  kesaksian  yang ditemukan  orang  yang  mengetahui secara  pasti  bahwa  laki-laki  dan wanita  itu  sepersusuan.  Adapun jumlah  saksi  yang  disepakati  ulama fikih,  minimal  dua  orang  saksi  laki- laki  atau  satu  orang  saksi  laki-laki dengan  dua  orang  saksi  wanita. Akan  tetapi  ulama  fikih  berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki,  seorang  wanita,  atau empat  orang  wanita,  tidak  dapat diterima,  karena  Umar  bin  Khatab mengatakan  bahwa  saksi  yang diterima  dalam  masalah  susuan hanyalah persaksian dua orang laki- laki.  Para  sahabat  lain  tidak mengubah  ketetapan  Ummar  bin Khattab  ini,  karenanya  menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma’ para  sahabat.  Ijma’  para  sahabat dapat  dijadikan  sandaran  hukum. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT. Dalam Q.S al-Baqarah  :  282,  yang  artinya: “..Dan  persaksikanlah  dengan  dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika  tidak  ada  dua  orang  laki-laki, maka  (boleh)  seorang  laki-laki  dan dua  orang  perempuan  dari  saksi- saksi  yang  kamu  ridhai..”.  Ulama mazhab  Maliki  mengatakan  bahwa kesaksian  wanita  sebelum  akad tidak  sah,  kecuali  ibu  laki-laki  itu sendiri.  Adapun  kesaksian  wanita seorang  laki-laki  dengan  seorang wanita,  atau  kesaksian  dua  orang wanita  menurut  mereka  dapat diterima apabila diucapkan sebelum
akad. Menurut ulama mazhab Syafi’I dan Hanbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima,  karena    masalah  susuan merupakan  masalah  khusus  kaum wanita.  Akan  tetapi,  apabila  kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua  orang  wanita  nilainya  sama dengan  satu  orang  lelaki  dalam  hal persaksian.

## Beberapa Faktor Kontemporer
Di  antara  problem  kontemporer berkaitan  dengan masalah susuan  adalah adanya  Bank  ASI  (bank  air  susu  ibu). Bank  ini  dimaksudkan  sebagai  sebuah lembaga  yang  menghimpun  susu  murni dari  para  donatur  untuk  memenuhi kebutuhan air susu anak-anak yang tidak mendapatkan dari air susu ibunya. Tujuan dasar  pendirian  lembaga  ini  adalah membantu  para  ibu  yang  tidak  bisa menyusui  bayinya  secara  langsung, sehingga aktifitas mereka tidak terganggu.
Tujuan  tersebut  adalah  baik  dan mulia;  memberi  pertolongan  kepada semua  yang  lemah,  apapun  sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila bersangkutan  adalah  bayi  yang  lahir prematur  yang  tidak  mempunyai  daya dan kekuatan. Sementara ia membutuhkan  ASI,  sedangkan  ibunya tidak  dapat  memenuhinya.  Karena  itu, para  ibu  yang  menyumbangkan  air susunya  adalah  terpuji  di  sisi  manusia dan mendapatkan ganjaran dari tuhannya.Bahkan air susunya itu boleh di beri  dari  mereka,  jika  tidak  berkenan menyumbangkannya. Al-quran memperbolehkan  mencari  upah  dengan menyusui anak orang lain. Rasulullah pun ketika  masih  bayi  disusui  oleh  seorang wanita arab Badui yang bernama Halimah Al-Sa;diyah.
Yang  menjadi  persoalaan  dari  Bank Asi ini adalah kekhawatiran bercampurnya  satu  air  susu  dengan  air susu  yang  lain  atau  dengan  air  yang sejenisnya;  dan  yang  jelas  air  susu  itu berasal  dari  banyak  wanita,  yang  jika diminum  otomatis  menjadi  ibu  anak tersebut.
Jawaban  atas  persoalan  ini  sulit didapati  dalam  KHI.  Ketentuan  susuan dalam  KHI,  selain  bersifat  umum,  juga bersifat  penyeragaman  dan  penyatuan (univikasi), karenanya ia tidak menyediakan kemungkinan- kemungkinan alternatif. Fikih menyediakan kemungkinan- kemungkinan solusi
alternatif. Kemungkinan  solusi  alternatif  itu  ada yang ketat, tetapi ada yang berdiri di atas prinsip kemudahan.
Pandangan  ulama  mahzab  Syafi’I dan Maliki, adalah mewakili kemungkinan pertama.  Dalam  pandangan  dua  mahzab ini,  percampuran  air  susu  antara  satu wanita  dengan  wanita  yang  lain  atau pencampuran air susu dengan benda lain, tetap  menyebabkan  keharaman  nikah. Jika pandangan ini diikuti maka pengurus Bank  ASI  harus  bersikap  hati-hati  dalam menerima  air  susu  dari  para  donatur sehingga  satu  dengan  lainnya  tidak bercampur. Kecuali itu, data  wanita  yang menjadi  donatur  harus  dicatat  dengan cermat.
Melakukan pemilahan air susu tidak terjadi  percampuran  bukanlah  hal  yang mudah  dilakukan.  Bagaimana  kalau terjadi  percampuran?  Dengan  prinsip  al- taysir penulis cenderung kepada pandangan  Ibnu  hazim.  Tokoh  mahzab
Zhairi menyatakan bahwa sifat penyusuan yang
mengharamkan perkawinan  hanyalah  yang  menyusu dengan  cara  mengisap  tetek  wanita  yang menyusui dengan mulutnya. Dengan kata lain  yang  namanya  radha’ah  tidak  lain
hanyalah  jika  seseorang  anak  yang menyusu  itu  mengambil  tetek  wanita yang menyusuinya dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Adapun selain cara seperti itu tidak  dinamakan radha’ah. Karena  itu pemberian  air  susu  wanita  dengan menggunakan  bejana  atau  dituangkan  ke mulut lantas ditelannya, dimakan bersama  roti  atau  dicampur  dengan makanan lain, dituangkan ke hidung atau telinganya,  atau  dengan  suntikan,  atau meneteskannya,  maka  yang  demikian  itu tidak dinamakan radha’ah, dan karenanya sama sekali tidak mengharamkan perkawinan,  meskipun  sudah  menjadi makanan sepanjang masa.
Menurut
Yusuf al-Qadhawi pandangan  ibnu  Hazm  ini  adalah pendapat  yang  menentramkan  hati.  Ia menulis.  “Pendapat  itu  sejalan  dengan zhahir  nash  yang  menyandarkan  semua hukum  kepada  irdha’  (menyusui)  dan radha’ah  (menyusu).  Hal  ini  sejalan dengan  hikmah  pengharaman  penyusuan itu,  yaitu  adanya  rasa  keibuan  yang menyerupai  rasa  keibuan  karena  nasab, yang  menumbuhkan  rasa  kekanakan (sebagai  anak),  persaudaraan  sesusuan), dan  kekerabatan-kekerabatan  lainnya. Maka  sudah  dimaklumi  bahwa  tidak  ada proses penyusuan melalui bank ASI. Yang ada  adalah  hanyalah  melalui  cara  wajar yaitu  menuangkan  ke  mulut,  bukan menghisap  dari  tetek,  dan  menelannya sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh para fugaha.
Hemat  penulis  pandangan  ibnu Hazm  dan  dukungan  Yusuf  al-Qrdhawi atasnya,  merupakan  jawaban  yang memiliki  visi  ke  depan.  Apapun  produk manusia tentang ASI, selama tidak masuk dalam  kategori  makna  radha’ah,  maka  ia tidak mengharamkan perkawinan. Karena itu jika kemudian ASI dikalengkan seperti halnya susu hewan, maka tidak berdampak  hukum,  kecuali  dari  sisi  al-
bay’ (bisnis). Sebab sifatnya sama dengan bank  ASI,  yaitu  bahwa  pemberian minumnya  tidak  dengan  cara  menetek dengan mulut lalu menghisapnya.
Baik Bank ASI maupun pengalengan ASI, keduanya bisa memiliki unsur bisnis. Imam  Malik  dan  Syafi’I  membolehkan memperjualbelikan  air  susu  manusia, kecuali  Imam  Hanafi.  Alasan  Imam  Malik dan  Syafi’I  karena  air  susu  adalah  benda yang  boleh  dikonsumsi,  karena  itu  boleh juga  memperjualbelikannya.  Dalam  hal ini,  ASI  disamakan  dengan  susu  hewan. Sedangkan  alasan  Imam  Hanafi  adalah karena air susu manusia itu sama dengan dagingnya.  Karena  daging  manusia  tidak boleh  diperjualbelikan,  maka  begitu  juga dengan air susunya.
Baik  Imam  Malik,  Syafi’I  maupun Hanafi, semuanya mendasarkan pendapatnya  pada  penalaran  analogis (kias).  Dua  Imam  yang  pertama mengkiaskan  pada  benda  yang  boleh dikonsumsi;  sedangkan  yang  kedua menganalogikan  pada  daging  manusia. Analogi  pertama  menyimpulkan  bahwa boleh  memperjualbelikan  ASI,  sedangkan hasil  kesimpulan  terakhir  dari  metode kias menunjukkan tidak boleh (haram).
Kebolehan  memperjualbelikan  ASI secara  implisit  terdapat  dalam  al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 223, yang artinya: “ …Dan  jika kamu ingin anakmu disusukan oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran  menurut  yang  patut…”. Berdasarkan keumumamnaya ini, mayoritas  ulama  (mazhab  Maliki,  Syafi’I, Zhahiri,  dan  Zaidiyah)  berpendapat bahwa seorang wanita boleh menampung air  susunya  dalam  suatu  wadah  dan menjualnya kepada ibu-ibu yang membutuhkannya. Memperjualbelikan air susu itu adalah halal. Secara logika, tidak ada  perbedaan  antara  susu  manusia  dan susu  hewan.  Jika  susu  hewan  dapat
diperjualbelikan,  maka  demikian  juga dengan susu manusia.
Penutup Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa  ulama  sepakat tentang sebab persusuan dapat mengharamkan  pernikahan.  Yang  tidak disepakati  adalah  diantaranya  batasan tentang  kategori  susuan,  lama  susuan, dan memperjualbelikan air susu. Perbedaan  dan  keragaman  pendapat ulama  tersebut  adalah  konsekuensi  logis atas  penalaran  mereka  terhadap  nash. Pendapat ulama tersebut ada yang ketata dan sangat hati sehingga tidak mengesankan  fleksibilitas  hukum  islam. Tetapi  ada  juga  yang  bersifat  taisir, menampilkan unsur kemudahan. Sebagian  pendapat  tersebut  ada  yang tidak memberi ruang kompromi terhadap problema  kontemporer.  Namun  sebagian lagi sangat akomodatif dengan kenyataan riil. Kenyataan dan problema kontemporer  itu  tidak  dapat  dihindari, melainkan  dicarikan  solusinya.  Fikih menawarkan sejumlah alternatif. Jawaban alternatif  itu  ada  dalam  mazhab  Zahiri yang  diwakili  tokohnya  Ibnu  hazm. Bahwa  diantara  problema  kontemporer seperti Bank ASI, Injeksi ASI, pengalengan ASI, tidak masuk dalam kategori radha’ah yang  karenanya  perkawinan  tidak menjadi haram.
Jawaban  fikih  alternatif  di  atas secara eksplisit mengisyaratkan kekurangan  KHI.  Dalam  banyak  hal ketentuan  persusuan  (radha’ah)  dalam KHI  tidak  dapat  mengcover  isu-isu kontemporer.  Apalagi  secara  historis, rujukan  KHI  lebih  banyak  diwarnai  oleh karya-karya mazhab fikih Sunni, terutama fikih  Syafi’i.  Ada  baiknya  dapat  merujuk kepada  mazhab  lain,  seperti  mazhab Zhahri  dan  Ja’fri,  terutama  pandangan- pandangan  hukum  yang  memiliki  visi  ke depan  sehingga  ketentuan  KHI  tidak
kehilangan relevansinya. Dengan ungkapan  lain,  unsur  dinamis  dan fleksibilitas  hukum  harus  menjiwai ketentuan-ketentuan dalam KHI.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Azis Dahlan, Ensklopedi Hukum Islam, Vol 5.  Jakarta: Ichtibar Baru Van Hoeve, 1997. Abdurrahman al-jaziri, Kitab al-fiqh ‘ala al-madhabih al-Araba’ah , Juz IV. Ahmad Warson al Munnawir, Kamus al- Munawwir . Yogjakarta : Pesantren Krapyak. Ibnu Hazm, Al Muhalla , jilid 10, (Beirut:Dar al Fiqh). Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid , Jilid II. Jakarta, 1986. Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i , Jilid II.  Jakarta : Karya Indah, 1998. Muhammad Shahrur, Al Kitab wa al-Quran : Qira’ah Mu’ashirah (Damaskus: Al Ahaly al   Thiba’ah wa al Nasyr wa al Tauzi’,1990). Yusuf al Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer , Jilid II. Jakarta: Gema Insaani Press.