Vol 1, No 1, September 2020, pp 1-6 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear

## Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia
Helsa Titania Lestari, Debbi Chyntia Ovami *
Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia Email: 1 helsatitania12@gmail.com, 2,* debbichyntia@gmail.com
Abstrak −Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh corporate  governance (kepemilikan  institusional,  proporsi komisaris  independen  dan  dewan  direksi)  terhadap tax  avoidance pada  Perusahaan  Asuransi  yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek Indonesia tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif. Populasi penelitian yaitu seluruh  Sub  Sektor  Asuransi yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2017-2019    sebanyak  16  perusahaan.Sampel penelitian  terdiri  dari  14  perusahaan  dengan  laporan  tahunan  selama  3  tahun  yaitu  dari  tahun  2017-2019    dengan  jumlah  42 sampel berupa laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan secara partial kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan  terhadap  perusahaan  asuransi  yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2017-2019,  proporsi  komisaris independen secara partial berpengaruh negatif signifikan terhadap perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019  sedangkandewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa  Efek  Indonesia  tahun 2017-2019  .  Secara  simultan corporate governance (kepemilikan  institusional,  proporsi komisaris independen dan dewan direksi) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

## Kata Kunci: Corporate Governance; Tax Avoidance
Abstract −This  study  aims  to  determine  the  effect  of  corporate  governance  (institutional  ownership,  the  proportion  of independent  commissioners  and  board  of  directors)  on  tax  avoidance  in  insurance  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock Exchange  in  2017-2019.  The  research  method  used  by  researchers  is  quantitative  methods.  The  research  population  is  all insurance  sub-sectors  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  in  2017-2019  as  many  as  16  companies.  The  research  sample consists of 14 companies with annual reports for 3 years, namely from 2017-2019 with a total of 42 samples in the form of an annual  report.  The  results  show  that  partially  institutional  ownership  has  a  positive  and  insignificant  effect  on  insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019, the proportion of independent commissioners partially has a significant  negative  effect  on  insurance  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  2017-2019  while  the  board  of directors  has  a  negative  effect.  insignificant  for  insurance  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  in  2017 -2019. Simultaneously, corporate governance (institutional ownership, proportion of independent commissioners and board of directors) has a significant effect on tax avoidance in insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019.
Keywords : Corporate Governance; Tax Avoidance

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia    merupakan  negara  yang  jumlah  penduduknya  terbesar  keempat  di  dunia  (CIA  World  Factbook,  2016). Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  membutuhkan  dana  pembangunan  yang  besar.  Dalam  rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan pajak. Pajak  sebagai  sumber  penerimaan  merupakan  hal  yang  wajar  karena  penerimaan  ini mempunyai  umur  yang  tidak terbatas  terutama  didukung  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  Postur  APBN 2017, Jumlah pendapatan negara terbesar adalah diiperoleh dari  penerimaan perpajakan yaitu mencapai  Rp1.498,9 Triliun dari total pendapatan dalam negeri sebesar Rp1,748,9 Triliun.
Bagi  perusahaan,  pajak  merupakan  beban  yang  akan  mengurangi  laba  bersih.    Dalam  pelaksanaannya, perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Dengan fenomena ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk mencari jalan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Perusahaan menguruangi beban pajak yang tinggi  dengan melakukan manajemen  pajak  agar  pajak  yang  dibayarkan  lebih  sedikit.  Wajib  pajak  termasuk  perusahan  lazimnya menggunakan tax management untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak  yang  agresif  yang  dilakukan    oleh  perusahaan  dalam  meminimalkan  beban  pajak  sehingga  kegiatan  ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perushaan dimata publik. Fenomena tax avoidance juga berkembang dikalangan perusahaan-perusahaan besar didunia. Sektor dan Sub Sektor yang ada di BEI yang menggunakan praktik tax Avoidance ini, salah satunya Sub Sektor Asuransi yang memiliki jumlah emiten terbanyak di BEI yaitu 16 emiten hingga April 2019.  Data empiris mengenai tax avoidance dan dapat di lihat pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Data Jumlah Pajak Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-
2019 Tahun 2017 2018 2019 Pajak 3.119.072.401 2.884.302.040 2.006.174.940
Vol 1, No 1, September 2020, pp 1-6 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas  dapat  di  lihat  pajak  perusahaan  yang  ada  di    sub  sektor Asuransi mengalami jumlah yang setiap tahunnya menurun yang dapat  menambah laba bersih pada setiap emiten yang bergabung pada sub  sektor  ini.Maka  karena  sebab  ini  perusahaan  Asuransi  diduga  melakukan  praktek tax avoidance untuk mengindari pajak setiap tahunnya yang berdampak peningkatan laba bersih perusahaan. Diduga setiap tahunnya ada Rp.110 trilliun yang merupakan angka penghindaran pajak, yang kebanyakan dari wajib pajak badan sebanyak 80% dan  sisanya  wajib  pajak  pribadi.  Namun  kemajuan  tersebut  tidak  ditunjang  dengan    pengawasan  perpajakan  yang lebih baik, hal ini pun juga terjadi di Indonesia. Tax avoidance di Indonesia dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau  melaporkan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  atas  pendapatan  yang  seharusnya  dikenai pajak.
Dalam melakukan praktik tax avoidance ini, manajemen perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain corporate  governance (Annisa  dan  Kurniasih,  2012:125).Masalah corporate  governance ini  mulai  timbul  di Indonesia  setelah  krisis  keuangan  pada  tahun  1998.  Pada  tahun  1999  dibentuklah    Komite  Nasional  Kebijakan Governance sebagai  wujud  perhatian  khusus  dari  pemerintah  dan investor  dalam  melaksanakan  praktek corporate governance di  Indonesia.  Dengan  dibentuknya  komite  ini,  lahirlah  konsep  dasar corporate  governance yaitu fairness,  transparency,  accountability  and  responsibility,  dan  independency. Hal  penting  dalam corporate governance adalah  ketika  konsep  tersebut  dijalankan  dengan  pengawasan  yang  baik  dalam  perusahaan  maka perusahaan  tersebut  juga  memiliki  tata  kelola  yang  baik  termasuk  salah  satunya  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban pajaknya. Namun ketika corporate governance dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip yang ada serta tidak adanya pengawasan yang cukup, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik tax avoidance (Annisa dan Kurniasih, 2012:124). Apabila  suatu  perusahaan  memiliki  suatu  mekanisme corporate  governance yang  terstruktur  dengan  baik maka  akan  berbanding  lurus  dengan  kepatuhan    dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian  ini, penerapan corporate governance akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan  institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan dewan direksi.  Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan  yang  diambil  oleh  pemimpin  perusahaan  itu  sendiri,  dimana  pimpinan  perusahaan  sebagai  pengambil keputusan  dan  Kebijakan  yang  diambil  oleh  perusahaan  memiliki  peran  yang  signifikan  terhadap  tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dewi dan Maria, 2015:103).
Di Indonesia masih  banyak perusahaan yang belum  mampu menerapkan serta   melaksanakan GCG dengan baik  dan  sungguh-sungguh.  Hal  ini  terjadi  karena  kendala  yang  ada  di  perusahaan.  Seperti,  kendala  internal  yang meliputi  rendahnya  pemahaman  pimpinan  dan  karyawan  tentang  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance , pimpinan  kurang  memberikan  panutan  atau  sikap  keteladanan.  Menerapkan Good  Corporate  Governance (GCG) merupakan suatu  kewajiban  setiap perusahaan agar dapat mencapai keselarasan antara kepentingan pengelola dan stakeholders dalam mencapai tujuan perusahaan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Corporate Governance
Corporate  Governance adalah  rangkaian  proses,  kebiasaan  ,  kebijakan,  aturan,  dan  institusi  yang  mempengaruhi pengarahan,pengelolaan  serta  pengontrolan  suatu  perusahaan  atau  korporasi.  Tata  kelola  perusahaan  juga mencangkup  hubungan  antara  pemangku  kepentingan (stakeholder) yang  terlibat  serta  tujuan  pengelolaan perusahaan.  Menurut  Nasarudin  (2010:236)  bahwa Corporate  Governancm engandung  prinsip  pengelolaan perusahaan  dengan  memperhatikan  keseimbangan  kewenangan  pelaksana  perusahaan  dengan  kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari Stakeholder .

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan    institusional    merupakan    persentase    saham    yang  dimiliki    oleh    pihak    institusi.  kepemilikan institusional  merupakan  pihak  yang memonitor perusahaan  dengan  kepemilikan  institusi  yang  besar (lebih  dari 5%)    mengidentifikasikan    kemampuannya  untuk    memonitor  manajemen    lebih    besar.    Institusi  dapat    berupa yayasan,  bank,  perusahaan  asuransi, perusahaan  investasi,  dana  pensiun,  perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan  institusi  lainnya.  Adanya  kepemilikan  institusional    di    suatu    perusahaan    akan  mendorong    peningkatan pengawasan    yang    lebih  optimal  terhadap  kinerja  manajemen.    Kepemilikan  Institusional  diukur  dengan menggunakan  angka  rasio  mutlak  dengan  membandingkan  jumlah  saham  pihak  institusi  dengan  seluruh  modal saham yang beredar.

## Proporsi Dewan Komisaris
Dewan    komisaris    dalam    menjalankan    fungsi    pengawasan    dapat      memengaruhi    pihak    manajemen  untuk menyusun  laporan  keuangan yang  berkualitas.  Komisaris  Independen  dapat melaksanakan  fungsi  monitoring untuk    mendukung  pengelolaan    perusahaan    yang    baik    dan  menjadikan  laporan        keuangan    lebih    obyektif. Kehadiran  komisaris independen  dalam  dewan  komisaris  mampu  meningkatkan  pengawasan  kinerja  direksi. Dimana  dengan    semakin   banyak   komisaris   independen    maka  pengawasan    manajemen    akan   semakin    ketat. Semakin    tinggi    presentase    dewan    komisaris  independen    berarti  semakin    banyak    juga    suatu    perusahaan
Vol 1, No 1, September 2020, pp 1-6 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear
memiliki dewan komisaris independen, oleh  karena  itu  independensi  juga  akan  makin  tinggi  karena semakin banyak  yang  tidak  ada  kaitan  secara  langsung dengan  pemegang  saham  pengendali,  sehingga kebijakan tax avoidance  dapat   semakin  rendah,  dan begitu  pula  sebaliknya,  semakin  rendah  presentase dewan  komisaris independen  berarti  semakin  sedikit suatu perusahaan  memiliki  dewan  komisaris independen,  oleh  karena  itu independensi  juga  rendah, sehingga  kebijakan tax  avoidance semakin  tinggi.

## Dewan Direksi
Dewan  direksi  memiliki  andil  dalam melakukan corporate  governance ,  bahkan  dewan  direksi  merupakan  peranan sentral  dalam corporate  governance .  Fungsi  dari  dewan  direksi  adalah  sebagai  wakil  dewan  komisaris  dalam  tata kelola perusahaan. Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi  yang  terjadi  untuk  mencapai  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Dewan  direksi  dapat  mempengaruhi praktik tax avoidance perusahaan. semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

## 2.2 Tax Avoidance
Tax  avoidance merupakan  bagian  dari tax  planning yang  dilakukan  dengan  tujuan  meminimalkan  pembayaran pajak. Tax  avoidance bukan  pelanggaran  undang-undang  perpajakan  karena  usaha  wajib  pajak  untuk  mengurangi, menghindari,  meminimalkan  atau  meringankan  beban  pajak  dilakukan  dengan  cara  yang  dimungkinkan  oleh Undang-Undang Pajak. Dan banyak juga persepsi mengenai pengertian dari Tax Avoidance Berikut ini definisi Tax Avoidance. Menurut Lim (2011:125) mendefinisikan tax avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan  ketentuan  perpajakan  yang  dilakukan  secara  legal  untuk  meminimalkan  kewajiban  pajak.  Upaya manajemen  perusahaan  untuk  memperoleh  laba  yang  diharapkannya    melalui  penerapan  manajemen  pajak  salah satunya  adalah  melalui  penghindaran  pajak,  yaitu  mengurangi  jumlah  pajak  dengan  cara  yang  tidak  melanggar peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Penghindaran  pajak  dapat  juga  didefinisikan  sebagai  suatu  bagian  dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak (Chairil, 2011:125).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  metode  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2017:8)  metode kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme.  Populasi  dalam penelitian ini yaitu seluruh Sub Sektor Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019  sebanyak 16  perusahaan.  Sample  penelitian  ini  sebanyak  14  perusahaan.  Dengan  kriteria  dalam  pengambilan  sampel penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019  yang secara berturut-turut.
2. Perusahaan Asuransi yang memiliki laporan keuangan yang tidak  diaudit selama 3 tahun berturut-turut.
3. Perusahaan Asuransi yang tidak memiliki data mengenai variabel- variabel penelitian ini selama tahun penelitian 2017-2019 .
Peneliti  mengukur corporate  governance dengan  variabel  jumlah  kepemilikan  institusional,  proporsi komisaris  independen  dan  dewan  direksi.  Pengukuran  terkait  tax  avoidance  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengn menggunakan proxy cash ETR (cash effective tax rate) (Chen, et al.dalam mulyani, dkk 2010:328) cash ETR (cash effective tax rate) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.
Metode Analisis Data yang digunakan adalah sebagai  berikut : Regresi  Linear berganda. Persamaan regresi linier adalah sebagai berikut :
Y= a+b1X1+ b2X2+ b3X3+e (1)
Keterangan: a  = Intercept (konstanta) b1,b2,b3 = Koefesien regresi dengan variabel X1 ,X2, dan X3 Y  = Tax Avoidance X1  = Kepemilikan Institusional X2  = Proporsi Komisaris Independen X3  = Dewan Direksi e    =  Kesalahan (error)

## 3.1 Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  adalah  syarat  untuk  melakukan  analisis  regresi  berganda  Pengujian  tersebut  dilakukan  untuk menghindari  atau  mengurangi  bias  atas  hasil  penelitian  yang  diperoleh.  Pengujian  asumsi  klasik  yang  digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi
3.2 Uji Hipotesis
Vol 1, No 1, September 2020, pp 1-6 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear
a. Koefisien  Determinasi  (R 2 )  untuk  menentukan  model  regresi  cukup  baik  digunakan,.  Nilai adjusted R 2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2016).
b. Uji  Statistik  F  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
c. Uji  Statistik  t  menunjukkan  seberapa  besar  satu  variabel  independen  secara  individual  atau  parsial  dapat menerangkan variasi variabel terikat

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian koefesien determinasi :
Tabel 2. Hasil Uji Determinasi ( Adjusted R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 ,431 a ,186 ,121 , 7683700
a. Predictors: (Constant), Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen b. Dependent Variable: Tax Avoidance
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R 2 sebesar 0,121. Hal ini berarti vaariabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 12,1%. Dan selebihnya 87,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang  tidak  masuk  dalam  variabel  regresi  dalam  penelitian  ini  seperti  konservatisme  akuntansi,  ukuran  dewan komisaris, profitabillitas dan leverage.
Tabel 3. Hasil Uji F Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1 Regression 5.112 3 1,704 2,886 ,048 b Residual 22.435 38 ,590 Total 27.457 41
Dari tabel tersebut diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 2,886 dengan  menggunakan tingkat kepercayaaan (confident  interval)  95%  atau  a  =  0,05  maka  dari  tabel  distribusi  F  diperoleh  nilai  2,62.  Dengan  membandingkan nilai  F  dengan  Ftabel,  maka  Fhitung  (2,682)  ˃  Ftabel  (2,62).  Keputusannya  adalah  Ho ditolak  dan  Ha  diterima, artinya secara simultan corporate governance (kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan dewan direksi)  berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance pada  perusahaan  asuransi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:
Tabel 4. Hasil Uji T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.224 .496 -.451 .654 Kepemilikan Institusional .718 .384 .285 1.869 .069 Proporsi Komisaris Independen Dewan Direksi -.595 .236 -.386 -2.523 .016 -9.567 8.261 -.170 -1.158 .254
a. Dependent Variable: Tax Avoidance
1. Nilai thitung  variabel kepemilikan institusional sebesar 1,869 dengan tingkat signifikansi 0,069. Sedangkan nilai ttabel  sebesar 1,869. Karena thitung (1,869) > ttabel (1,68595) dan nilai signifikansi 0,069 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak siginifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-201.
2. Nilai  thitung    variabel  proporsi  komisaris  independen  sebesar  -2,523  dengan  tingkat  signifikansi  0,016. Sedangkan  nilai  thitung        (-2,523)  <  ttabel  sebesar  1,68595.  Karena  (1,68595)  dan  nilai  signifikansi  0,016  < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
3. Nilai  thitung    dewan  direksi  sebesar  negatif  1,158  dengan  tingkat  signifikansi  0,254.  Sedangkan  nilai  ttabel sebesar  1,68595.  Karena  thitung  (-1,158)  <  (1,68595)  dan  nilai  signifikansi  0,254  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif tidak siginifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
Vol 1, No 1, September 2020, pp 1-6 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear
Dengan persamaan regresi linear sebagai berikut:
Y = -0,224 + 0,718(X1) – 0,595(X2) - 9,567(X3)
Hasil dari regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut:
a = Nilai konstanta hasil sebesar -0,224 menunjukkan apabila seluruh variabel regresi corporate governance (kepemilikan  institusional,  proporsi  komisaris  independen  dan  dewan  direksi)  konstanta  sama  dengan  0, maka tax avoidance adalah sebesar -0,224.
ßX 1 =  Variabel  kepemilikan  institusional  hasilnya  sebesar  negatif  0,718.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila variabel kepemilikan institusional bertambah 1%, maka tax avoidance akan turun sebesar 0,718 satuan. ßX 2 =  Variabel  proporsi  komisaris  independen  hasilnya  sebesar  0,  595.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila variabel  proporsi  komisaris independen bertambah 1%, maka tax avoidance akan bertambah sebesar 5,95 satuan.
ßX 3 =  Variabel  dewan  direksi  hasilnya  sebesar  negatif  9,567.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  variabel dewan direksi bertambah 1%, maka tax avoidance akan turun sebesar 9,567 satuan.
a. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance
Hasil  regresi  berganda  menunjukkan  nilai  variabel  kepemilikan  institusional  hasilnya  sebesar  negatif  0,718.  Nilai thitung    variabel  kepemilikan  institusional  sebesar  1,869    dengan  tingkat  signifikansi  0,069  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  (H1)  kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif  tidak  siginifikan  terhadap tax avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 . Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian Putri  dan Lawita (2019) dengan judul  penelitian  Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ). Dengan hasil  penelitian menunjukkan bahwa  kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ). Hal  ini mengindikasikan  bahwa semakin  tinggi  kepemilikan  oleh  institusi  maka  akan  semakin mengurangi  tindakan penghindaran  pajak.  Pemilik  institusional  memiliki  insentif  untuk  memastikan  bahwa  manajemen  membuat keputusan yang dapat  memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham  institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen  laba.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Charisma  dan  Dwimulyani  (2019)  bahwa kepemilikan institusional  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak ( tax avoidance ).

## b. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance
Hasil  regresi  berganda  menunjukkan  nilai  variabel  proporsi  komisaris  independen  hasilnya  sebesar  negatif  0,595. Nilai thitung  variabel proporsi komisaris independen sebesar -2,523 dengan tingkat signifikansi 0,016 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 . Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Sandy  dan  Lukviarman  (2015)  dengan  temuan  bahwa  Proporsi  Komisaris Independen  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tax  avoidance .Semakin  besar  Proporsi  Komisaris Independen maka akan semakin rendah tax avoidance . Namun sebaliknya, apabila semakin kecil Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin tinggi tax avoidance . Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Fitria (2018) dengan hasil penelitian bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance .
c. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Tax Avoidance
Hasil  regresi  berganda  menunjuukan  nilai  variabel  dewan  direksi  hasilnya  sebesar  negatif  9.567.  Nilai  t  dewan direksi  sebesar  negatif  1,158    dengan  tingkat  signifikansi  0,469  >  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis (H3)  dewan  direksi  berpengaruh  negatif  tida  signifikan  terhadap tax  avoidance pada  perusahaan  asuransi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Santoso dan Muid (2014) dimana dalam hasil temuannya menyimpulkan bahwa dewan direksi dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak  dan  pengaruh  tersebut  signifikan.  Temuan  penelitian  ini  bermakna bahwa  tinggi  atau  rendahnya  variasi  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  ditentukan  oleh  variasi    variabel  dewan direksi. Dengan kata lain, apabila semakin besar dewan direksi maka akan semakin rendah tax avoidance . Namun sebaliknya, apabila semakin  kecil dewan direksi maka akan semakin tinggi tax avoidance . Hasil penelitian ini tidak sejalan  dengan  penelitian  Mulyani,  dkk.  (2018)  menunjukkan  bahwa  dewan  direksi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap tax avoidance .

## 5. KESIMPULAN
Dari penelitian dapat disimpulkan:
1. Hasil regresi berganda menunjukkan nilai variabel kepemilikan institusional hasilnya sebesar negatif 0,718. Nilai thitung    kepemilikan  institusional  sebesar  1,869    dengan  tingkat  signifikansi  0,069.  Sedangkan  nilai  ttabel sebesar  1,68595.  Karena  thitung  variabel  (1,869)  <  (1,68595)  dan  nilai  signifikansi  0,069  >  0,05,  maka  dapat
Vol 1, No 1, September 2020, pp 1-6 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear
disimpulkan  bahwa  kepemilikan  institusional  erpengaruh  positif  tidak  siginifikan  terhadap tax  avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
2. Hasil  regresi  berganda  menunjukkan  nilai  variabel  proporsi  komisaris    independen  hasilnya  sebesar  negatif 0,595.  Nilai  thitung    variabel  proporsi  komisaris  independen  sebesar  -2,523  dengan  tingkat  signifikansi  0,016. Sedangkan nilai ttabel sebesar 1,68595. Karena thitung (-2,523) < (1,68595) dan nilai signifikansi 0,016 < 0,05, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  proporsi  komisaris  independen  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap tax avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BursaEfek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
3. Hasil  regresi  berganda  menunjuukan  nilai  variabel  dewan  direksi  hasilnya  sebesar  negatif  9.567.  Nilai  thitung dewan direksi  sebesar negatif 1,158  dengan tingkat  signifikansi  0,469 > 0,05, maka dapat  disimpulkan bahwa dewan  direksi  berpengaruh  negatif    tidak  signifikan  terhadap tax  avoidance pada  perusahaan  asuransi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
4. Hasil  uji  F  menujukkan  nilai  Fhitung  sebesar  2,886  dengan  menggunakan  tingkat  kepercayaaan  (confident interval)  95%  atau  a  =  0,05  maka  dari  tabel  distribusi  F  diperoleh  nilai    2,62.  Dengan  membandingkan  nilai Fhitung dengan Ftabel, maka Fhitung (2,682) ˃ Ftabel 2,62). Keputusannya adalah Ho ditolak, dan Ha diterima, artinya  secara  simultan corporate  governance (kepemilikan  institusional,  proporsi  komisaris  independen  dan dewan direksi) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 .
5. Hasil  uji  koefisien  determinasi  (Adjusted R  square )  sebesar  0,121  atau  12,1%.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel dependen yaitu tax avoidance dijelaskan oleh variabel independen yaitu corporate governance yang terdiri dari kepemilikan  institusional,  proporsi  komisaris  independen  dandewan  direksi  sebesar  12,1%.  Sedangkan  sisanya sebesar  87,9%  dijelaskan  oleh  variabel  independen  lainnya  yang  tidak  dijelaskan  dalam  model  penelitian  ini seperti konservatisme akuntansi, ukuran dewan komisaris, profitabillitas dan leverage.
Adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Perusahaan  diharapkan  agar  lebih  meningkatkan Corporate  Governance  (CG) agar  dapat  mengurangi  tingkat Tax Avoidance agar Perusahaan Asuransi agar menjadi perusahaan yang lebih taat pajak dan sadar akan pajak.
2. Penelitian  selanjutnya  menggunakan  variabel  lain  yang  berpengaruh  terhadap tax  avoidance, misalnya karakteristik  perusahaan  dan  diharapkan  dapat  menggunakan  sampel  yang  dikhususkan  pada  satu  sektor  agar dapat  melihat pengaruh variabel  terkait pada setiap perushaan terhadap praktek tax avoidance, diharapkan lebih efisien dalam memilih perusahaan yang akan diteliti.

## REFERENCCES
Annisa,  Nuralifmida  Ayu  dan    Kurniasih,  Lulus.  2012. Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap    Tax  Avoidance. Jurnal akuntansi dan auditing Volume 8, Nomor 2,Mei 2012. Charisma,  Rezia  Bayu dan Dwimulyani,  Susi.  2019. Pengaruh Struktur  Kepemilikan  Terhadap  Tindakan  Penghindaran  Pajak (Tax Avoidance) dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating . Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, ISSN (P) : 2615 – 2584, ISSN (E) : 2615– 3343.
Dewi, dan Maria. 2015. Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Riks, dan Corporate Governance, Pada Tax Avoidance . Jurnal Akuntansi Universita Udayana, ISSN ; 2302-8556.
Fitria,  Giawan  Nur.  2018. Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Komisaris  Independen,  Karakter  Eksekutif  dan  Size  Terhadap Tax  Avoidance  (Study Empiris  Pada  Emiten  Sektor  Perdagangan  yang  Terdaftar  di  BEI  Tahun 2014-2017) .  Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Vol.11 No. 3 Desember 2018, p-ISSN: 2086-7662, e-ISSN: 2622-1950. Mulyani,  Wijayanti,  Masitoh. Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Tax  Avoidance  (Perusahaan  Pertambangan  Yang Terdaftar Di BEI).volume 3,nomor 1, Tahun 2018 Nasarudin Ihsan,dkk. 2010. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta:Kencana. Putri,  Adriyanti  Agustina  dan  Lawita,  Nadia  Fathurrahmi.  2019. Pengaruh Kepemilikan  Institusional  dan  Kepemilikan Manajerial TerhadapPenghindaran Pajak (Tax Avoidance) . Jurnal Akuntansi dan Ekonomika,Vol. 9 No. 1, Juni 2019. Sandy, Syeldila. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur . JAAI Volume 19 No. 2, Desember 2015: 85-98.
Santoso,  Titus  Bayu  dan  Muid,  Dul.  2014.  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Perusahaan. Diponegoro Journal OfAccounting, Volume 3,  Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 1,  ISSN (Online):2337-3806.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.