INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7239-7254 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali
Adinda Nur Cintya Wati 1 ✉ , I Nyoman Mahaendra Yasa 2
Universitas Udayana
Email: adindanurcw29@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali  menunjukkan  pencapaian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang signifikan,  yang  mencerminkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Meskipun  begitu,  terdapat ketidakmerataan karena beberapa kabupaten masih mencatatkan IPM di bawah rata-rata Provinsi Bali. Ini  menunjukkan  bahwa  disparitas  masih  ada  di  antara  kabupaten  dan  kota  tersebut.  Selain  itu, ketimpangan distribusi pendapatan juga mencerminkan disparitas yang signifikan. Tujuan dibuat riset ini adalah untuk mengidentifikasi variabel yang dapat memengaruhi disparitas distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan variabel eksogen adalah tingkat pendidikan, belanja modal dan juga investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang diambil sebagai bahan riset adalah data sekunder dengan  teknik  observasi  non  perilaku  dalam  mengumpulkan  data  dan  kemudian  dianalisis  dengan analisis  jalur.  Menurut  analisis,  ditemukan  bahwa  tingkat  pendidikan  berkorelasi  negatif  signifikan, sedangkan belanja modal dan investasi berkorelasi negatif tanpa ketidaksignifikanan dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Bali. Tingkat pendidikan, belanja modal dan investasi berkorelasi positif signifikan, sedangkan disparitas distribusi pendapatan berkorelasi negatif signifikan dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan berkorelasi tidak langsung, sedangkan belanja modal dan investasi tidak berkorelasi tidak langsung dengan kesejahteraan masyarakat dengan cara melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upaya yang dapat diberlakukan adalah dengan memperhatikan kualitas pembangunan manusia sebagai tujuan dari pembangunan dengan memperhatikan tingkat pendidikan, belanja modal dan investasi di setiap daerah agar dapat meningkat dan dialokasikan secara tepat.
Kata  Kunci: Kesejahteraan  Masyarakat,  Disparitas  Distribusi  Pendapatan,  Tingkat  Pendidikan,  Belanja Modal dan Investasi.

## Abstract
Districts/cities in Bali Province show significant Human Development Index (HDI) accomplishments, which reflect their people's welfare. However, there is inequality because several districts still record HDI below the Bali Province average. This shows that disparities still exist between these districts and cities. Apart from that, inequality in income distribution also reflects significant disparities. This research purposes identify factors that may could affect disparities in income distribution and public welfare with exogenous variables namely level of education, capital expenditure and also district/city investment in Bali Province. The data taken as research material is secondary data using non-behavioral observation techniques in collecting data and then analyzed using path analysis. In line with analysis, it was discovered that the level of education was significantly negatively correlated, while capital expenditure and investment were negatively correlated without being insignificant with disparities in district/city income distribution in the province of Bali. The level of education, capital expenditure and investment are significantly positively correlated, while disparities in income distribution are significantly negatively correlated with the welfare of  district/city  public  in  Bali  Province.  The  level  of  education  is  indirectly  correlated,  while  capital expenditure  and  investment  are  not  indirectly  correlated  with  public  welfare  through  disparities  in district/city income distribution in Bali Province. Efforts that can be enacted are to  take notice to the quality of human advancement as the goal of development by paying attention to the level of education, capital  expenditure  and  investment  in  each  region  so  that  they  can  increase  and  be  allocated appropriately.
Keywords: Public Welfare, Disparities in Income Distribution, Level of Education, Capital Expenditure and Investment.

## PENDAHULUAN
Konsep pembangunan manusia merupakan suatu pendekatan baru dalam memahami pembangunan yang di dalamnya manusia terlibat sebagai agen pembangunan ekonomi. Perubahan-perubahan  ini  mengembangkan  kualitas  manusia  dan  menjadikan  manusia sebagai  aset  bagi  pembangunan  ekonomi  yang  bertujuan  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan  masyarakatnya.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  suatu parameter yang telah diterbitkan United National Development Programme (UNDP) guna mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia dalam suatu daerah.
Kabupaten/kota di Provinsi Bali memperoleh derajat pencapaian IPM yang tinggi yang mencerminkan  kesejahteraan masyarakatnya.  Meskipun  secara  keseluruhan  skor  IPM kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali  selalu  meraih  peningkatan  secara  konsisten,  namun sejumlah  kabupaten  memiliki  skor  IPM  lebih  rendah  dari  Provinsi  Bali.  Salah  satu kabupaten/kota di Bali dengan IPM tertinggi dan terus berkembang dari tahun ke tahun
adalah  Kota  Denpasar.  Dalam  hal  ini  dapat  dijadikan  pembanding  dengan  kabupaten lainnya.
Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (poin)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023
Menurut Tabel 1, IPM yang ada  di kabupaten/kota Provinsi Bali  terus  memperoleh peningkatan  setiap  tahunnya  di  setiap  daerah.  Kendati  demikian,  dari  data  tersebut menunjukkan  bahwa  Kota  Denpasar  menyandang  IPM  tertinggi  dibandingkan kabupaten/kota  lainnya.  Selanjutnya,  disusul  oleh  Kabupaten  Badung.  Di  sisi  lain,  IPM terendah  dimiliki  oleh  Kabupaten  Karangasem.  Hal  tersebut  mengisyaratkan  bahwa peningkatan  IPM  Provinsi  Bali  tidak  dibarengi  dengan  pemerataan  antar  daerahnya sehingga  menyebabkan  ada  daerah  yang  terbelakang  karena  kualitas  sumber  daya manusianya  (SDM)  rendah  dan  ada  daerah  yang  berkembang  karena  kualitas  SDM-nya tinggi.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa ada daerah yang  pembangunannya tertinggal di belakang. Tentu saja, dengan adanya persoalan ini dapat menyebabkan disparitas dalam kualitas SDM di daerah yang kemudian berimbas pada disparitas pendapatan.
Disparitas pendapatan mengarah pada distribusi pendapatan yang tidak merata antar individu maupun golongan masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Peningkatan disparitas pendapatan juga akan meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di masyarakat.  Hal  ini  akhirnya  akan  memperparah  kesenjangan  antara  golongan  dengan penghasilan tinggi dan rendah. Disparitas tidak selalu muncul di kota-kota besar. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang mengalami disparitas distribusi pendapatan. Provinsi Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata yang populer dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa sektor, terutama pariwisata. Namun, dalam keadaan tersebut, terdapat
No Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 2022 1. Jembrana 71,65 72,35 72,36 72,75 73,58 2. Tabanan 75,45 76,16 76,17 76,45 76,75 3. Badung 80,87 81,59 81,60 81,83 82,13 4. Gianyar 76,61 77,14 77,36 77,70 78,39 5. Klungkung 70,90 71,71 71,73 71,75 72,55 6. Bangli 68,96 69,35 69,36 69,37 70,26 7. Karangasem 66,49 67,34 67,35 67,36 68,28 8. Buleleng 71,70 72,30 72,55 72,56 73,45 9. Denpasar 83,30 83,68 83,93 84,03 84,37 Provinsi Bali 74,77 75,38 75,50 75,69 76,44
disparitas distribusi pendapatan yang signifikan antara mereka yang terlibat dalam industri pariwisata dan mereka yang tidak.
Dalam  menganalisis  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  digunakan  indikator  yang disebut rasio gini. Rasio gini ini menggunakan skala 0 hingga 1 (Todaro, 2004: 226). Semakin meningkatnya  rasio  gini  mengindikasikan  semakin  besar  ketimpangan.  Hal  ini  berarti kesenjangan ekonomi antar kelompok di daerah tersebut semakin melebar.
Tabel 2. Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (poin)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023
Terlihat dari Tabel 2, rasio gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2018- 2022 berfluktuasi dan juga antar daerah nya terdapat kesenjangan nilai rasio gininya. Rasio gini paling tinggi dari tahun 2018-2022 terdapat di Kabupaten Klungkung sedangkan rasio gini paling rendah dari tahun 2018-2022 terdapat di Kabupaten Bangli. Dalam hal ini, pekerja di  sektor  pariwisata  cenderung  mendapatkan  pendapatan  yang  melebihi  sektor  lain, sementara orang-orang yang bekerja di sektor lain yang tidak terlalu terlibat dalam industri pariwisata  dapat  mengalami  kesenjangan  pendapatan  yang  besar.  Hal  ini  dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi di antara penduduk setempat.
Di Provinsi Bali, perbedaan dalam belanja modal dan investasi di berbagai sektor serta anggaran  tingkat  pendidikan  dapat  mempengaruhi  distribusi  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Sebagai  contoh,  sektor  pariwisata  mungkin  mendapatkan investasi  lebih  besar  daripada  sektor  lainnya  yang  dapat  menghasilkan  perbedaan pendapatan  yang  signifikan  antara  mereka  yang  terlibat  dalam  sektor  pariwisata  dan mereka  yang  tidak.  Secara  teori,  pembangunan  ekonomi  berpotensi  mengurangi ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Pembangunan  ekonomi  yang  disasar  dengan  tepat dapat  meningkatkan  standar  hidup  masyarakat  sampai  akhinya  akan  menghasilkan
No  Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 2022 1. Jembrana 0,3272 0,2903 0,3531 0,3170 0,3260 2 Tabanan 0,3249 0,3080 0,3239 0,3110 0,2990 3. Badung 0,3392 0,3244 0,3167 0,3320 0,3160 4. Gianyar 0,3050 0,2866 0,3171 0,3330 0,3070 5. Klungkung 0,3915 0,3847 0,3575 0,3460 0,3510 6. Bangli 0,3126 0,2744 0,2829 0,2850 0,2880 7. Karangasem 0,3393 0,3125 0,3268 0,3180 0,2970 8. Buleleng 0,3446 0,2847 0,2851 0,2820 0,2810 9. Kota Denpasar 0,2422 0,3473 0,3301 0,3750 0,3680 Provinsi Bali 0,3774 0,3662 0,3690 0,3780 0,3630
kesejahteraan  masyarakat,  terutama  yang  memiliki  pendapatan  rendah,  sehingga mengurangi disparitas antara penduduk yang berpendapatan rendah dan tinggi.
Disparitas distribusi pendapatan ini ada karena dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terhubung. Di  berbagai penelitian dikemukakan bahwa pendidikan  menjadi faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam memperbesar atau memperkecil kesenjangan distribusi  pendapatan.  Kesenjangan  pendidikan  yang  minim  kemungkinan  besar  akan menyebabkan rendahnya disparitas distribusi pendapatan dan sebaliknya. Apabila terdapat kesenjangan pendidikan yang besar, maka ketimpangan pendapatan juga akan besar. (Lin, 2007).  Daerah  yang  memiliki  akses  terbatas  terhadap  pendidikan  berkualitas  tinggi  atau tidak  menyediakan  kesempatan  yang  setara  bagi  semua  lapisan  masyarakat  dapat mengalami  ketimpangan  yang  lebih  besar.  Pendidikan  yang  kurang  dapat  membatasi peluang ekonomi yang tersedia bagi individu-individu tersebut.
Selanjutnya, belanja modal dan investasi juga berperan penting. Jika investasi lebih condong ke sektor-sektor tertentu atau daerah-daerah tertentu yang tidak merata, hal ini dapat  memperbesar  kesenjangan  antara  masyarakat  yang  mendiami  daerah  yang berkembang  pesat  dan  masyarakat  yang  mendiami  daerah  yang  tertinggal.  Pernyataan tersebut  diperkuat  dengan  penelitian  Yanthi  &  Sutrisna  (2021)  yang  mengatakan  bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah disebabkan oleh keterbelakangan dalam  pembangunan  manusia,  ketidakmerataan  investasi,  dan  tingginya  pertumbuhan ekonomi.
Dengan  demikian, tingkat  pendidikan  yang  berkualitas memberikan  landasan yang adil bagi semua individu untuk memperoleh ilmu dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bersaing  di  pasar  kerja  yang  nantinya  membantu  mengurangi  ketimpangan  distribusi pendapatan dengan meningkatkan kesempatan bagi semua orang. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, masyarakat berpotensi memiliki keterampilan yang lebih baik yang bisa berujung pada peningkatan status pekerjaan dan peningkatan gaji sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan dicapai. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Shahpari dan Davoudi (2013)  yang  mengemukakan  bahwa  penambahan  modal  manusia  dapat  menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu, jika pendidikan  di  suatu  daerah  mengalami  ketimpangan,  maka  disparitas  distribusi pendapatannya  diperkirakan  akan  tinggi  juga  yang  kemudian  akan  mempengaruhi kesejahteraan yang diterima.
Aspek  berikutnya  yang  dibutuhkan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat adalah belanja modal yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun sebuah prasarana. Ketersediaan prasarana di setiap sektor merupakan aspek penting  dalam  pembangunan
ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dengan kualitas IPM yang semakin baik dan kemeraataan  pendapatan.  Belanja  modal  memegang  peran  yang  besar  dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan antar masyarakat serta kesejahteraan masyarakat secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengatur  alokasi  dana  pada  sektor  prasarana  dengan  akurat  dan  cermat  karena ketersediaan  prasarana  merupakan  pendorong  penting  dalam  aktivitas  ekonomi (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).
Belanja modal yang terfokus pada sektor tertentu dapat memperbesar kesenjangan pendapatan  antar  kelompok  masyarakat.  Di  sisi  lain,  belanja  modal  pada  infrastruktur, pendidikan,  kesehatan,  dan  layanan  dasar  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat. Dengan mengarahkan belanja modal secara tepat dan merata, pemerintah dan pemangku kepentingan bisa memperkuat fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  menyeluruh.  Pernyataan  tersebut didasarkan  pada  temuan  studi  yang  menyimpulkan  bahwa  infrastruktur  yang  ada dikarenakan pengeluaran pemerintah yakni belanja modal menyumbang dalam memajukan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  (Zakaria,  2018).  Ketika  belanja  modal  seperti infrastruktur meningkat, maka IPM juga akan meningkat. Jika IPM meningkat, maka akan berimbas terhadap aspek penting masyarakat seperti produktifitas, pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang akan diterima.
Dan tak kalah penting, investasi adalah aspek yang sangat penting dalam penurunan ketimpangan  distribusi  pendapatan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Meningkatnya aktivitas investasi di suatu daerah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan pada ujungnya menurunkan kesenjangan distribusi pendapatan (Awandari dan Indrajaya,  2016). Dengan  adanya  investasi  yang  beragam  membantu  mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal yang dapat memperkecil risiko ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, investasi yang tepat dalam kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia secara keseluruhan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.  Sebabnya,  investasi  berpotensi  menjadi  pondasi  bagi  keberhasilan  dan pembangunan berkelanjutan di masa depan dikarenakan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan  sumber daya manusia  yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Riset yang dilaksanakan memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan analisis kausal asosiatif. Kabupaten/kota di Provinsi Bali dipilih menjadi lokasi riset dengan pertimbangan bahwa  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  cenderung  lebih  rendah  di  beberapa kabupaten bila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Bali secara keseluruhan.  Sebaran IPM di Provinsi Bali  juga  ditemukan belum merata, dan terdapat beberapa  daerah yang dapat  dikatakan  masih  kurang  dalam  hal  kesejahteraannya.  Selain  itu,  ada  ketimpangan sedang  di Provinsi Bali karena  perbedaan pendapatan antar  kota  dan kabupaten. Objek pada riset ini difokuskan pada lima variabel, yaitu tingkat pendidikan, belanja modal, dan investasi  sebagai  variabel  eksogen,  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  variabel  endogen, dan disparitas distribusi pendapatan sebagai variabel intervening. Riset ini memakai data panel dengan jumlah pengamatan sebanyak 9 x 10 = 90 pengamatan dari tahun 2013 hingga 2022. Data kuantitatif dan kualitatif  dimanfaatkan sebagai jenis data riset ini. Data yang dipakai berasal dari sumber sekunder. Pendekatan penghimpunan data yang diterapkan adalah observasi non-perilaku. Teknik pengolahan data yang diimplementasikan meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis jalur dengan mengoperasikan software Eviews 12.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  mengidentifikasi  arah  dan  signifikansi  pengaruh  variabel  eksogen  terhadap variabel endogen, analisis regresi data panel digunakan sebagai pendekatan.
Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

## Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023
Pada variabel (X1) yaitu tingkat pendidikan memperlihatkan  nilai  maksimum terjadi pada Kota Denpasar  di tahun 2022 (11,50 tahun) hingga nilai  minimum pada Kabupaten Karangasem di tahun 2013 (5,34 tahun), terdapat variasi yang cukup signifikan. Dengan nilai mean sejumlah 8,19 tahun dan standar deviasi sejumlah 1,62, kita bisa melihat bahwa nilai rata-ratanya  lebih  besar dibandingkan  standar deviasi.   Dari  sini, dapat  diinterpretasikan
Tingkat
Pendidikan (X1)
Belanja Modal (X2) Investasi (X3) Disparitas Distribusi Pendapatan (Y1) Kesejahteraan Masyarakat (Y2) Satuan Tahun Juta Rupiah  Juta Rupiah Poin Poin Mean 8,19 263,936 1,634 0,3317 73,44 Maximum 11,50 1.241,111 15.728,798 0,4026 84,37 Minimum 5,34 57,141 3,124 0,2682 63,70 Std. Dev 1,62 231,816 2,586 0,0313 55,41
bahwa tingkat pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2013-2022 cenderung merata, meskipun terdapat variasi antara daerah-daerahnya.
Pada variabel (X2) yaitu belanja modal memperlihatkan nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Badung  di  tahun 2017  sejumlah  1.241,111 miliar rupiah,  hingga nilai  minimum terjadi  pada  Kabupaten  Bangli  di  tahun  2020  sejumlah  57,141  juta  rupiah  dengan  nilai standar deviasi sejumlah 231,618 juta rupiah. Nilai mean sejumlah 263,936 juta rupiah yang memperlihatkan bahwa nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan  bahwa  belanja modal kabupaten/kota  di  Provinsi Bali  dari tahun 2013-2022 dapat dikatakan sudah merata.
Pada variabel (X3) yaitu investasi memperlihatkan nilai maksimum terjadi pada Kota Denpasar  di  tahun 2019  sejumlah  15.728,798 miliar  rupiah,  hingga  nilai  minimum  terjadi pada  Kabupaten  Bangli  di  tahun  2019  sejumlah  3,124  juta  rupiah,  dengan  nilai  standar deviasi  sejumlah  2,586  juta  rupiah.  Nilai  mean  sejumlah  1,634  juta  rupiah  yang memperlihatkan bahwa nilai rata-ratanya lebih kecil dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa investasi kabupaten/kota  di  Provinsi Bali dari tahun 2013- 2022 dapat dikatakan belum merata secara maksimal.
Pada  variabel  (Y1)  yaitu  disparitas  distribusi  pendapatan  memperlihatkan  nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Tabanan di tahun 2014 sejumlah 0,4026 poin, hinga nilai minimum terjadi pada Kabupaten Gianyar di tahun 2017 sejumlah 0,2682 poin, dengan nilai standar deviasi sejumlah 0,0313. Nilai mean sejumlah 0,3317 yang memperlihatkan bahwa nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa  disparitas  pada  distribusi  pendapatan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali  dari  tahun 2013-2022 dapat dikatakan merata.
Pada  variabel  (Y2)  yaitu  kesejateraan  masyarakat  memperlihatkan  nilai  maksimum terjadi pada Kota Denpasar di tahun 2022 sejumlah 84,37 poin, hingga nilai minimum terjadi pada Kabupaten Karangasem di tahun 2013 sejumlah 63,70, dengan nilai standar deviasi sejumlah 55,40 poin. Nilai  mean  sejumlah 73,44 yang  memperlihatkan bahwa nilai rata- ratanya lebih besar dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa kesejateraan  masyarakat  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali  dari  tahun  2013-2022  dapat dikatakan merata.
Hasil  riset  menunjukkan  adanya  korelasi  di  antara  variabel-variabel  yang  memiliki koefisien  jalur  dalam  riset  ini.  Teknik  analisis  jalur  ( path  analysis)  digunakan  sebagai pengujian data  riset. Sebelum menyusun persamaan struktural yang  digunakan, langkah pertama adalah mengolah dan menghitung data yang diperoleh menggunakan software E- views 12 sehingga tercermin hasil analisis berikut.
a. Dependent Variable: Disparitas Distribusi Pendapatan
Berdasarakan  perhitungan  dengan  menggunakan  program  Eviews  12  tingkat pendidikan memperoleh nilai standardized coefficient beta dengan nilai yang mencapai - 0,029 dan juga nilai probabilitas yang mencapai 0,000 ≤ 0,05 mengindentifikasikan bahwa tingkat  pendidikan  secara  signifikan  berkorelasi  negatif  dengan  disparitas  distribusi pendapatan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Belanja  modal  dengan  nilai standardized coefficient beta mencapai -2,259 dan juga nilai probabilitas yang mencapai 0,232 > 0,05 mengindentifikasikan  bahwa  belanja  modal  secara  tidak  signifikan  berkorelasi  negatif dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi memiliki nilai standardized coefficient beta mencapai -1,305 dengan nilai probabilitas yang mencapai 0,280 > 0,05 mengindentifikasikan bahwa investasi secara tidak signifikan berkorelasi negatif dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## Tabel 5. Hasil Path Analysis (Struktur II)
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat
Berdasarakan  perhitungan  dengan  menggunakan  program  E-views  12  tingkat pendidikan  memperoleh  nilai standardized  coefficient  beta  dengan  nilai  yang  mencapai 3,281 dan juga probabilitasnya mencapai 0,000 ≤ 0,05 mengindentifikasikan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat yang ada pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Belanja  modal  memperoleh  nilai standardized coefficient  beta  mencapai  0,002  dan  juga  probabilitas  mencapai 0,000  ≤  0,05 mengindentifikasikan  bahwa  belanja  modal  secara  signifikan  berkorelasi  positif  dengan kesejahteraan  masyarakat  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Investasi  memperoleh  nilai standardized coefficient beta mencapai 0,001 dan juga nilai probabilitas mencapai 0,021 ≤
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob C 0.579875 0.049638 11.68204 0.0000 Tingkat Pendidikan -0.029315 0.005987 -4.896679 0.0000 Belanja Modal -2.258610 1.873563 -1.205516 0.2316 Investasi -1.304841 1.199268 -1.088032 0.2799 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob C 48.73302 1.128428 43.18663 0.0000 Tingkat Pendidikan 3.281468 0.063689 51.52353 0.0000 Belanja Modal 0.002236 0.000566 3.952187 0.0002 Investasi 0.000961 0.000408 2.357687 0.0207 Disparitas Distribusi Pendapatan 8.684587 3.189784 -2.722625 0.0079
0,05  mengindentifikasikan  bahwa  investasi  secara  signifikan  berkorelasi  positif  dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Disparitas Distribusi Pendapatan memperoleh nilai standardized coefficient beta mencapai -8,685 dan juga nilai probabilitas mencapai 0,008 ≤ 0,05 mengindentifikasikan bahwa disparitas distribusi pendapatan secara signifikan berkorelasi negatif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Persamaan Struktur I  : Y1 = - 0,029 X1 - 2,259X2 – 1,305 X3
Persamaan Struktur II  : Y2 =   3,281 X1 + 0,002 X2 + 0,001X3 - 8,685Y1
Keterangan:
X1 = Tingkat Pendidikan
X2 = Belanja Modal
X3 = Investasi
Y1 = Disparitas Distribusi Pendapatan
Y2= Kesejahteraan Masyarakat
Dengan  merujuk  Tabel  4  dan  5,  adapun  ringkasan  koefisien  jalurnya  dikompilasi sebagaimana Tabel 6.
Tabel 6. Ringkasan Koefisien Jalur
Keterangan:
X 1 = Tingkat Pendidikan
X 2 = Belanja Modal
X 3 = Investasi
Y 1 = Disparitas Distribusi Pendapatan
Y 2 = Kesejahteraan Masyarakat
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023
Mengacu pada analisis jalur yang telah diuraikan di atas, maka hasil koefisien jalur riset ini dapat dijelaskan sebagaimana yang dapat diamati dalam Gambar 1.
Hubungan antar Variabel Koefisien
P- value Keterangan X 1 → Y 1 -0,029 0,000 Negatif dan Signifikan
X 2 → Y 1 -2,259 0,232 Negatif dan Tidak Signifikan
X 3 → Y 1 -1,305 0,280 Negatif dan Tidak signifikan
X 1 → Y 2 3,281 0,000 Positif dan Signifikan
X 2 → Y 2 0,002 0,000 Positif dan Signifikan
X 3 → Y 2 0,001 0,021 Positif dan Signifikan
Y 1 → Y 2 -8,685 0,008 Negatif dan Signifikan
Gambar 1. Hasil Analisis Jalur Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Berdasarkan uji yang dilakukan, diperoleh nilai pengaruh langsung, tidak langsung, dan total antar variabel sebagaimana pada Tabel 7.
Tabel 7. Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Penelitian
Keterangan:
X1 = Tingkat Pendidikan
X2 = Belanja Modal
X3 = Investasi
Y1 = Disparitas Distribusi Pendapatan
Y2 = Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023
Tingkat pendidikan secara signifikan berkorelasi negatif dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan berikut mengindikasikan bahwa bila terjadi  kenaikan  pada  tingkat  pendidikan,  maka  disparitas  distribusi  pendapatan  akan mengalami  penurunan.  Anggaran  pendidikan  dari  tahun  2018-2022  di  kabupaten/kota Provinsi Bali sesuai dengan amanat UUD.1945 yakni sekurang-kurangnya 20 persen. Dari temuan  hasil  riset  ini  dapat  dikatakan  bahwa  anggaran  pendidikan  yang  dikeluarkan
Hubungan Antar Variabel Langsung Tidak Langsung Total X 1 → Y 1 -0,029 - -0,029 X 2 → Y 1 -2,259 - -2,259 X 3 → Y 1 -1,305 - -1,305 X 1 → Y 2 3,281 (-0,029 x (-8,685)) 0,251 X 2 → Y 2 0,002 (-2,259 x (-8,685)) 19,619 X 3 → Y 2 0,001 (-1,305 x (-8,685)) 11,333 Y 1 → Y 2 -8,685 - -8,685
pemerintah  cukup  efektif  membantu  mengurangi  disparitas  pendapatan.  Dengan memberikan akses yang lebih  luas  ke  pendidikan, individu dari  lapisan masyarakat yang kurang mampu memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan, yang pada akhirnya memberikan kesempatan luas kepada mereka guna meraih pekerjaan yang lebih tinggi. Dengan keterampilan yang relevan, seseorang dapat berperan aktif  dalam  sektor  ekonomi  yang  berkembang,  seperti  sektor  teknologi  atau  jasa profesional.  Wahyuni  dan  Monika  (2016)  dalam  risetnya  telah  menemukan  hasil  analisis bahwa  tingkat  pendidikan  menyebabkan  perubahan  dalam  menurunkan  disparitas pendapatan.
Belanja modal berkorelasi negatif tanpa adanya ketidaksignifikanan dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan berikut menyiratkan bahwa sebesar  apapun  peningkatan  belanja  modal  tidak  akan  memberikan  dampak  yang mendalam terhadap penurunan disparitas distribusi pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Sebabnya, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lebih terkonsentrasi di  pusat  ekonomi  utama  yakni  di  Kabupaten  Badung  dan  Kota  Denpasar  dibandingkan kabupaten lainnya. Ketika pemerintah daerah meningkatkan belanja modal untuk proyek- proyek infrastruktur, harapannya adalah infrastruktur ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat  setempat  yang  kemudian  mendorong  investor  untuk  berinvestasi.  Dengan demikian, adanya investasi yang tinggi di suatu daerah jika tidak diimbangi dengan SDM masyarakat  setempat  yang  unggul,  ini  tidak  akan  dapat  mengurangi  angka  disparitas distribusi pendapatan. Analisa ini berbeda dengan studi sebelumnya, di mana Sutiono (2018) menyatakan  belanja  modal  berkorelasi  negatif  signikan  terhadap  disparitas  distribusi pendapatan.
Investasi  berkorelasi  negatif  tanpa  adanya  ketidaksignifikanan  dengan  disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan berikut menyiratkan bahwa sebesar  apapun  peningkatan  investasi  tidak  akan  memberikan  dampak  yang  mendalam terhadap penurunan disparitas distribusi pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Investasi yang tinggi sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja  dari  masyarakat  lokal,  melainkan  membawa  tenaga  kerja  dari  luar  daerah.  Jika masyarakat sekitar tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang sesuai, mereka tidak dapat menikmati manfaat dari investasi tersebut. Dengan demikian, Besarnya investasi di suatu daerah tidak mengakibatkan penurunan disparitas distribusi pendapatan. Analisa ini memberikan  hasil  yang  serasi  dengan  riset  Pradnyadewi  &  Purbadharmaja  (2017)  yang menyimpulkan  bahwa  investasi  tidak  berdampak  besar  terhadap  disparitas  distribusi
pendapatan. Sebab, dalam meraih angka disparitas yang  kecil, baik pemerintah maupun swasta harus bekerja sama.
Tingkat  pendidikan  secara  signifikan  berkorelasi  positif  dengan  kesejahteraan masyarakat  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Temuan  tersebut  mencerminkan  bahwa  jika terdapat  pertambahan  pada  tingkat  pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat  juga  akan semakin  bertambah.  Peluang  untuk  meraih  pekerjaan  yang  lebih  tinggi  cenderung meningkat  seiring  dengan  peningkatan  tingkat  pendidikan  seseorang  dan  ini  akan berdampak  pada  pendapatan  yang  lebih  tinggi.  Sebagai  hasilnya,  dengan  peningkatan pendidikan, seseorang dapat membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi dirinya dan  keluarganya.  Dari  hasil  riset  ini  menunjukkan  bahwa  anggaran  pendidikan  yang dialokasikan oleh pemerintah telah berhasil secara efektif dan optimal dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi sejumlah besar individu. Hal tersebut dapat membantu dalam mengoptimalkan kesejahteraan secara keseluruhan dengan memberikan keleluasaan dalam  memperoleh  kesempatan  kepada  individu  untuk  membangun  kompetensi  dan pemahaman yang esensial dalam mencapai kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Temuan  riset  ini  didukung  dengan  studi  Aini et  al  (2018)  yang  memberikan  pernyataan bahwa  antara  tingkat  pendidikan  dan  juga  kesejahteraan  masyarakat  secara  signifikan berkorelasi positif satu sama lain.
Belanja modal secara signifikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Adanya  temuan  tersebut  mencerminkan  bahwa  jika terdapat kenaikan belanja modal, kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Adanya  pembangunan  infrastruktur  akan  mendorong  minat  para  investor,  termasuk investor  asing  dan  lokal  untuk  menanam  modal  dan  membuka  peluang  kerja,  karena pembangunan infrastruktur akan memberikan kemudahan mengakses fasilitas dan layanan publik, kemudian akan mengembangkan lapangan pekerjaan yang menyumbangkan pada peningkatan kesejahteraan. Temuan riset tersebut didukung studi Widiani dan Arka (2021) yang  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  secara  langsung  secara  signifikan  berkorelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Investasi  secara  signifikan  berkorelasi  positif  dengan  kesejahteraan  masyarakat kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Adanya  temuan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  jika terdapat  kenaikan  investasi,  kesejahteraan  masyarakat  juga  akan  semakin  meningkat. Dengan kata lain, semakin besar investasi yang dialokasikan di kabupaten/kota Provinsi Bali, tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya juga semakin besar. Hal tersebut  ada  karena  investasi  cenderung  membuka  kesempatan  lapangan  kerja  baru. Dengan adanya tambahan lapangan kerja, pendapatan masyarakat lokal meningkat, yang
pada gilirannya meningkatkan taraf hidup mereka. Hasil ini didukung dengan studi Si’lang et al (2019) yang mendapatkan hasil bahwa investasi secara signifikansi berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Disparitas  distribusi  pendapatan  secara  signifikan  berkorelasi  negatif  dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Semakin rendah angka disparitas pendapatan antara individu atau kelompok kabupaten/kota di Provinsi Bali, semakin tinggi tingkat  kesejahteraan  yang  dapat  dinikmati  oleh  masyarakatnya  secara  keseluruhan.  Ini menunjukkan  bahwa  distribusi  pendapatan  yang  lebih  merata  dapat  mengurangi ketidaksetaraan  ekonomi  di  antara  golongan  masyarakat.  Dengan  distribusi  pendapatan yang lebih adil, lebih banyak individu dapat mengakses sumber daya dan peluang  yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ini dapat meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  dan  peluang  ekonomi  lainnya,  yang  akhirnya memberikan  kontribusi  pada  peningkatan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat.    Ini  cocok dengan  temuan  dari  studi  Triwahyuningtyas et  al  (2019),  yang  meggambarkan  bahwa ketidakmerataan  distribusi  pendapatan  berkorelasi  negatif  terhadap  kesejahteraan masyarakat.
Secara  tidak  langsung,  tingkat  pendidikan  memengaruhi  kesejahteraan  masyarakat melalui  intervening  disparitas  distribusi  pendapatan  atau  dengan  kata  lain,  disparitas distribusi pendapatan bertindak sebagai variabel intervening antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.   Sebaliknya, melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, tidak ada korelasi tidak langsung dari belanja  modal  dan  investasi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  atau  dengan  kata  lain disparitas  distribusi pendapatan tidak  berperan  sebagai variabel intervening  dari  belanja modal dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Sejalan  dengan  temuan  riset  yang  telah  dijabarkan,  implikasi  dari  riset  ini  adalah bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  pembangunan  manusia  melalui  pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali harus memberikan perhatian khusus pada peningkatan anggaran pendidikan. Setiap daerah yang ada di Provinsi Bali perlu menargetkan kebijakan anggaran paling sedikit sejumlah 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD). Melalui  pengalokasian  anggaran  yang  optimal,  diharapkan  bahwa  kualitas  sumber  daya manusia (SDM) akan meningkat melalui pendidikan yang baik.  Selain itu, penting juga untuk memperhatikan belanja modal yang dikeluarkan pemerintah dan investasi di setiap daerah. Hal  ini  karena  belanja  modal  dan  investasi  juga  memainkan  peran  penting  dalam pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya manusia, baik melalui infrastruktur pendukung maupun program-program yang mendukung pengembangan potensi sumber
daya manusia. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali perlu menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada peningkatan anggaran pendidikan, tetapi juga memperhatikan  belanja modal  dan investasi yang  berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Dengan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan secara keseluruhan dalam kualitas pengembangan SDM yang berkelanjutan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## SIMPULAN
Mengacu  pada  tinjauan  sebelumnya,  dapat  diinterpretasikan  bahwa  tingkat pendidikan berkorelasi negatif signifikan, sedangkan belanja modal dan investasi berkorelasi negatif tanpa ketidaksignifikanan dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Bali. Tingkat pendidikan, belanja modal dan investasi berkorelasi positif signifikan, sedangkan  disparitas  distribusi  pendapatan  berkorelasi  negatif  signifikan  dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan berkorelasi tidak  langsung,  sedangkan  belanja  modal  dan  investasi  tidak  berkorelasi  tidak  langsung dengan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  melalui  disparitas  distribusi  pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Untuk  mengurangi  disparitas  pada  distribusi  pendapatan  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  perlu  dilakukan  peningkatan  mutu  pendidikan  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Diharapkan  pemerintah  mengambil  langkah  untuk memperbaiki kualitas pendidikan di setiap daerah, terutama dalam hal bagaimana anggaran pendidikan dibelanjakan. Berdasarkan perkembangan anggaran pendidikan kabupaten/kota di Bali, di beberapa kabupaten realisasi anggaran kurang dari 20 persen. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov Bali lebih memperhatikan anggaran pendidikan yang diperoleh dari APBD agar proporsinya cenderung meningkat dan dialokasikan secara tepat dan optimal.
Kota  Denpasar  dan  Kabupaten  Badung  unggul  dalam  pembangunan  infrasruktur dibanding  kabupaten/kota  lainnya.  Saat  ini,  prioritas  pemerintah  haruslah  fokus  pada pemerataan  pembangunan  infrastruktur  dan  kualitas  masyarakat  setempat  guna memastikan  bahwa  setiap  individu  mendapatkan  manfaat  yang  sama  dari  adanya pembangunan  tersebut.  Dengan  meningkatkan  infrastruktur  di  daerah  yang  tertinggal, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah di luar Kabupaten Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) dan pihak swasta perlu melakukan kerjasama untuk membuat peta investasi dan promosi
investasi sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap kabupaten agar sebaran investasi tidak hanya  terfokus  pada  beberapa  kabupaten.  Selain  itu,  guna  meningkatkan  investasi pemerintah  juga  perlu  mempersiapkan  SDM  lokal  yang  unggul  yang  nantinya  akan memberikan multiplier effect.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, E. N., Ifa Isnaini, Sri Sukamti & Lolita Noor Amalia. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kelurahan  Kesatrian  Kota  Malang. Technomedia Journal (TMJ), 3(1), hal. 2620 – 3383.
Lin,  Chun-hung  A.  (2007).  Education  Expansion,  Educational  Inequality  and  Income Inequality:  Evidence  From  Taiwan,1976 – 2003. Social  Indicators  Research,  80(3),  pp. 601 – 615.
Pradnyadewi,  Diah  &  Ida  Bagus  Putu  Purbadharmaja.  (2017).  Pengaruh  IPM,  Biaya Infrastuktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 6 (2), hal. 255-285.
Shahpari,  G.,  &  Parviz  Davoudi.  (2014).  Studying  Effects  of  Human  Capital  on  Income Inequality in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, pp. 1386 – 1389.
Si ’ lang,  Indrasuara  Luther  Sirangi,  Zamruddin  Hasid  &  Priyagus  Priyagus.  (2019).  Analisis Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. Jurnal Manajemen, 11(2), hal. 159-169.
Todaro, Michael P. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Triwahyuningtyas, Nunuk, Subur Subur & Sri Murtatik. (2019). Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  dengan  Inflasi  Sebagai  Variabel Intervening Di Desa Margamulya Kabupaten Lebak, Banten. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, 8 (2), hal.55-65
Widiani, Luh Triska & Sudarsana Arka. (2021). Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap  Kesempatan  Kerja  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota  di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 10 (1), hal 182 – 215.
Yanthi, Ni Putu Sri Puspita & I Ketut Sutrisna. (2021). Pengaruh IPM dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota  di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 10 (5), hal. 2193 – 2222.