Nurmalasari, N. (2021) Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi  Mewujudkan  Kepastian  Hukum, Syntax  Idea, 3 (8), https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v6i8.1414 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 8, Agustus 2021 URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

## PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  DEMI  MEWUJUDKAN  KEPASTIAN
HUKUM

## Nurmalasari
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia Email: nurmalasari211297@gmail.com

## Abstrak
Pengumpulan  dan  penyebarluasan  data  pribadi  merupakan  pelanggaran  terhadap privasi. Seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Namun demikian kurangnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi menyebabkan rentan terjadinya penyalahgunaan didunia maya. Tujuan dari penelitian ini guna melihat urgensi perlunya RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan, serta menganalisis tawaran konsep RUU Perlindungan Data Pribadi  guna  untuk  menjadikan  landasan  bagi  penegak  hukum.  Metode  penelitian ini  yuridis  normatif  dengan  metode  pengumpulan  data  yaitu  studi  pustaka  dan analisis  secara  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  RUU Perlindungan  Data  Pribadi  memang  perlu  untuk  segerah  disahkan  mengingat banyak  hal  yang  mendorong  RUU  tersebut,  diantaranya  mengenai  peningkatan kasus pembobolan data pribadi, melindungi dan menjamin hak dasar warga negara, serta  agar  memberikan  kepastian  hukum  kepada  warga  negara.  Sehingga  dengan adanya  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  ini  dapat  mengakomodir  beberapa  asas- asas  hukum  nasional,  mulai  dari  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum. Selanjutnya  mengenai  konsep  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  merupakan  upaya pemerintahan  untuk  membangun  landasan  atau  aturan  yang  khusus  dan komprehensif  demi  menjaga  data  pribadi  khususnya  mengenai  hak  privasi masyarakat  Indonesia,  terlebih  lagi  tuntutan  di  era  kemajuan  teknilogi  membuat kejahatan semakin komplek dan tak terbatas.
Kata Kunci: urgensi pengesahan;  RUU perlindungan data pribadi;  kepastian hukum

## Abstract
The  collection  and  dissemination  of  personal  data  is  a  violation  of  privacy.  A person's right to privacy includes the right to determine whether or not to provide personal data. However, the lack of regulation regarding the protection of personal data  makes  it  vulnerable  to  misuse  in  cyberspace.  The  purpose  of  this  study  is  to see the urgency of the need for the Personal Data Protection  Bill to be passed, as well  as to  analyze  the  draft  offer  of  the Personal  Data  Protection  Bill  in  order  to form  the  basis  for  law  enforcement.  This  research  method  is  normative  juridical with data collection methods, namely library research and descriptive analysis. The results of the study indicate that the Personal Data Protection Bill does need to be ratified immediately considering that there are many things that encourage the bill, including increasing cases of personal data breaches, protecting and guaranteeing
the basic rights of citizens, as well as providing legal certainty to citizens. So with the  existence  of  the  Personal  Data  Protection  Bill,  it  can  accommodate  several national  legal  principles,  ranging  from  justice,  certainty  and  legal  benefits. Furthermore, regarding the concept of the Personal Data Protection Bill, it is the government's effort to build a special and comprehensive basis or rules in order to protect  personal  data,  especially  regarding  the  privacy  rights  of  the  Indonesian people, moreover, demands in the era of technological advances make crime more complex and unlimited.

## Keywords: the urgency of endorsement;  personal data protection bill; legal certainty

## Pendahuluan
Saat  ini teknologi  informasi  telah  berkembang  dengan cepat  dan  pesat,  sehingga hal  tersebut  memberikan  sinyal  kemudahan  yang  memungkinkan  setiap  orang  dapat berkomunikasi  kesegala  penjuru  dunia  tanpa  lagi  dibatasi  ruang  dan  waktu. Perkembangan  tersebut  berupa internet , yang  muncul  dan memberikan  gaya  baru  bagi masyarakat  untuk  dijadikan  sebagai  sarana  berkomunikasi.  Oleh  karena  itu  dengan kemunculan  media  elektronik  merupakan  konsekuensi  logis  dari  revolusi  industri  4.0 yang mana cara kerja berpindah dari konvensional menjadi modern (Sinaga 2020).
Ketika  hal  tersebut  terjadi  maka  tak  dapat  di  pungkiri  lagi  kemunculan  revolusi industri  4.0  yang  mengusulkan  banyak  manfaat,  akan  tetapi  memiliki  rintangan  yang harus  dihadapi  oleh  suatu  negara,  yakni  dalam  bidang  hukum,  dimana  memunculkan persoalan-persoalan  seperti internet telah  menciptakan  dunia  bisnis  seakan-akan  tanpa batas,  memberikan  banyak  manfaat  dan  kemudahan.  Atas  dasar  kemudahan  tersebut tentu  mempunya  dampak  yang  begitu  besar  bagi  perlindungan  data  pribadi.  Maka demikian atas permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data dan informasi tersebut  mempunyai  hubungan  dengan  hak  privasi.  Hak  privasi  sendiri    menurut (Kominfo  2015) sebuah  perlindungan  data  juga  sebagai  elemen  kunci  bagi  kebebasan dan  harga  diri  individu.  Perlindungan  data  menjadi  pendorong  bagi  terwujudnya kebebasan  politik,  spiritual,  keagamaan  bahkan  kegiatan  seksual.  Hak  untuk menentukan  nasib  sendiri,  kebebasan  berekspresi  dan  privasi  adalah  hak-hak  yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.
Hak  privasi  merupakan  hak  yang  melekat  pada  seseorang  untuk  tidak  atau menentukan,  memberikan  data  pribadinya.  Oleh  karenanya  ketika  seseorang  dapat mengakses, mengumpulkan ataupun menyebarluaskan data pribadi seseorang maka hal ini  menjadi  bentuk  kejahatan  terhadap  privasi.  Namun  demikian  di  Indonesia  sendiri regulasi  terhadap  perlindungan  data  pribadi  masih  dapat  dikatakan  belum  mampu memberikan  perlindungan  yang  secara  utuh  terhadap  data  pribadi,  khususnya  korban. Hal ini dapat dibuktikan pada regulasi-regulasi yang masih bersifat sektoral dan masih bertebaran  dan  juga  masih  mencerminkan  secara  umum,  yakni  sebagaimana  dalam peraturan  perundang-undangan  yakni  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1971  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Undang-

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi
Undang Nomor 36 Tahun 1998 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  serta  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  kemudian  diamanatkan  lagi  dalam  peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Dengan demikian secara filosofis, yuridis dan sosiologis dijelaskan diatas, masih minimnya dalam penyediaan pengaturan tentang perlindungan data pribadi, serta masih bersifat  persial  dan  sektoral  menyebabkan  beberapa  kasus  yang  tak  terduga  di  dalam dunia  siber  belum  bisa  memberikan  perlindungan  yang  optimal  dan  efektif  terhadap data pribadi.
Berkaitan dengan penelusuran di lapangan dalam rentan waktu tiga tahun terakhir diketahui  terdapat  kebocoran  data  pribadi  dari  BPJS  Kesehatan  mencapai  angka  279 juta, Bukalapak pada tahun 2020, dan juga Tokopedia. Hal inilah kemudian menjadikan sangat  penting  untuk  menyusun  dan  segerah  mengesahkan  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi,  guna menjamin  keamaan  data  pribadi  masyarakat.  Dengan demikian  perlindungan  data  pribadi  memang  menjadi  isu  yang  harus  diperhatikan. Mengapa  demikian,  karena  data  pribadi  menjadi  hal  yang  sensitif  karena  aktivitas pengelolaan  data  yang  akan  memudahkan  identifikasi  kelompok  atau  individu  yang justru berpotensi membahayakan pribadi orang tersebut.
Atas  dasar  uraian  penelusuran  tersebut,  banyak  ditemukan  kasus  dan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  data  dan  informasi (Sautunnida, Jurnal, and Hukum 2012) . Sehingga mempunyai implikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya.  Oleh  karena  itu  perlu  diberikan  sentuhan  hukum,  agar  eksistensi  negara hukum dapat terus dipertahankan.
Selain  dari  pada  itu,  pengaturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  akan meminimalisirkan  ancaman  penyalahgunaan  data  pribadi  di  sektor  industri  perbankan, situs  pertemanan  online  seperti  (Facebook,  My  Space,  Twitter,  Path,  Google  Plus), program  KTP  elektronik,  e-health.  Potensi  terjadinya  kejahatan  yang  berawal  dari pencarian data pribadi seseorang, penghilangan identitas atas data dari pelaku kejahtan, search mesin pencarian, misanya google.com dan bing.com, dan juga cloud computing. Oleh  karena  itulah  atas  dasar  pertimbangan  semua  ancaman  dan  potensi  pelanggaran diatas,  maka  pengaturan  perlindungan  data  pribadi  dimakudkan  untuk  melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat bagi Indonesia (Kominfo 2015).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  belum  memiliki  aturan perundang-undangan  secara  khusus  mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi, sehingga  untuk  melindungi  masyarakat  dan  mengatur  masalah  perlindungan  atas  data pribadi  dan  menyiapkan  berbagai  bentuk  perlindungan  hukum  merupakan  sebuah konsekuensi logis dari Indonesia negara hukum, artinya tindakan apapun harus dilandasi oleh  hukum,  serta  melihat  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  2005-2025  juga  telah  ditentukan  bahwa  untuk mewujudkan  bangsa  yang  berdaya  saing  harus  meningkatkan  pemanfaatan  ilmu
pengetahuan  dan  teknologi,  salah  satunya  yakni  melalui  peraturan  yang  terkait  dengan privasi (Kominfo 2015).
Oleh  karena  itulah  penulis  tertarik  untuk  dikaji  serta  dianalisis  terhadap  urgensi pengesahan  RUU  Perlindungan  Data  tesebut.  Terlepas  dari  pada  itu  perlu  diketahui bahwa penelitian penulis ini mempunyai nilai kebaruan yang terletak pada konsep RUU Perlindungan  Data  Pribadi  yang  diantaranya  mengenai  konsep,  jangkauan,  arah pengaturan  dan juga  ruang  lingkupnya, mengapa  demikian  menjadi  nilai  kebaruannya. Agar ketika RUU Perlindungan Data Pribadi ketika diterapkan dan di sahkan tidak lagi menjadi kebijakan hukum pidana yang saling kontradiktif atau ketidakjelasan rumusan. Oleh sebab itu perlu kiranya untuk menganalisis atau mengkaji RUU Perlindungan Data tersebut.

## Metode Penelitian
Dalam  hal  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif. Adapun  langkah  langkah  yang  dilakukan  adalah  melalui  studi  kepustakaan  yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang-Undang  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  perjanjian  internasional  yang  telah  disahkan serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi, serta bahan pustaka lainnya yang membahas mengenai perlindungan atas  data  pribadi.  Adapun  untuk  menganalisis  data  sekunder  digunakan  metode kualitatif sedangkan metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitis.

## Hasil dan Pembahasan
1. Urgensi Perlunya RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan
a. Meningkatnya Kasus Pembobolan Data Pribadi
Dalam masa pandemi covid-19 ini tentu membuat banyak kegiatan beralih ke  ruang  digital,  sehingga  mengubah  gaya  hidup  mulai  dari  belajar,  bekerja hingga  berbelanja.  Maka  tak  heran  jika  masyarakat  memiliki  ketergantungan pada  teknologi  digital.  Namun  demikian  hal  tersebut  tentu  mempunyai  potensi ancaman  serangan  siber.  Dapat  dilihat  sejumlah  platform  belanja  online  paling banyak menghadapi serangan siber sepanjang tahun 2020. Bahkan juga lembaga negara    menjadi  potensi  ancaman  para  pelaku  kejahatan  siber  dengan  modus operandi  mengincar  data  pribadi  para  pengguna  platfrom  dengan  meretas. Berikut rangkuman kasus kebocoran data yang terjadi sepanjang tahun 2020:

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi
1) Tokopedia
Di awal bulan Mei 2020 terdapat 91 juta data pengguna dan lebih dari
7  juta  data  merchant  Tokopedia  dikabarkan  dijual  gelap.  Penjualan  data Tokopedia  mencakup  gender,  lokasi,  username,  nama  lengkap,  alamat email, nomor ponsel, dan password.
2) Bhineka.com
Kelompok  peretas  yang  bernama  ShinyHunters  mengklaim  bahwa telah membobol sepuluh perusahaan, salah satunya e-commerce b to b asal Indonesia, kelompok peretas tersebut yang kabarnya juga dalang Tokopedia, dilaporkan  membobol  1,2  juta  data  pengguna.  Kelompok  peretas  tersebut menjual di pasar web gelap atau dark web.
3) KPU
Peretas  telah  membobol  2,3  juta  data  warga  Indonesia  dari  Komisi
Pemilihan Umum, serta pertas tersebut telah membocorkan informasi.
4) Data Pasien Cocovid-19
Keamanan  data  diri  pasien  Covid-19  dipertaruhkan.  Pasalnya  data yang  selama  ini  selalu  dirahasiakan  oleh  pemerintahan,  kini  telah diperjualbelikan  oleh  peretas  atau  hacker.  Mucul  kabar  yang  menyebutkan peretasan  basis  data  Covid-19.  Pelaku  peretasan  atas  nama  database Shopping  di  dark  web  rainforums  telah  menjual  data  pasien  Covid-19  di Indonesia, fitur spoiler di situs gelap menunjukkan data yang diambil antara berupa  ID  pengguna,  jenis  kelamin,  usia,  nomor  telepon,  alamat  tinggal hingga status pasien.
b. Melindungi  dan  Menjamin  Hak  Dasar  Warga  Negara  Terkait  Dengan Perlindungan Data Pribadi
Sebelum  mengerucut  pada  titik  pembahasan  terlebih  dahulu  kita  akan mengenal  apa  sebenarnya  data  pribadi  itu.  Pengertian  data  pribadi  merupakan identitas  seseorang  untuk  dapat  dikenali,  seperti  nama,  umur,  jenis  kelamin, pendidikan,  pekerjaan,  dll.  Sehingga  data  pribadi  tidak  dapat  dipisahkan  oleh konsep  privasi.  Konsep  privasi  sendiri  menurut  Charles  Fried  mendefinisikan sebagai  “Kontrol  atas  pengetahuan  diri  sendiri”  yang  diperlukan  untuk melindungi  hubungan  mendasar  dari  rasa  homat,  cinta,  persahabatan  dan kepercayaan (Wahyudi Djafar 2019) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data  pribadi  yang  merupakan  hak  privasi  seseorang  yang  tidak  dapat  diganggu dan dirampas oleh siapapun termasuk negara. Oleh karenannya seseorang dapat membatasi  ruang  lingkup  informasi  pribadi  hanya  untuk  berhubungan  dengan individu.  Sehingga  mengumpul  dan  penyebarluasan  data  pribadi  merupakan pelanggaran  terhadap  privasi  seseorang,  karena  hak  privasi  mencakup  hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi.
Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian  dari  privasi  yang  telah  mendapatkan  legitimasi  jaminan  perlindungan baik  instrumen  hukum  internasional  dan  juga  konstitusi  yang  diatur  dalam
amandemen  keempat  UUD  1945,  dan  di  implementasikan  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  diantaranya menjamin  perlindungan  hak  atas  privasi  warga  negara (Sinaga  2020) ,  sebagai berikut:
1) Pasal  14  ayat  2  menyatakan  bahwa,  setiap  orang  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengelolah,  dan  menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
2) Pasal  29  ayat  1  menyatakan  bahwa,  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
3) Pasal  31  menyatakan  bahwa,  (1)  tempat  kejadian  siapapun  tidak  boleh diganggu, (2) menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau  memasuki  suatu  rumah  bertentangan  dengan  kehendak  orang  yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal ditetapkan oleh Undang- Undang.
Menurut (Wahyudi  Djafar  2019) Sedangkan  dalam  hukum  internasional dalam  hal  ini  hak  atas  privasi  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  12  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan bahwa:
“Tidak  seorangpun  boleh  diganggu  secara  sewenang-wenang  dalam  urusan pribadi,  keluarga,  rumah  tangga  atau  hubungan  surat  menyurat,  juga  tidak boleh  dilakukan  serangan  terhadap  kehormatan  dan  reputasinya.  Setiap  orang berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  gangguan  atau penyerangan seperti itu.”
Kemudian juga diatur dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik  (ICCPR)  yang  menjadi  instrumen  hukum  mengikat  bagi  negara  peserta perjanjian, yang mana menegaskan bahwa: (Wahyudi Djafar 2019)
1) Tidak  boleh  seorang  pun  yang  dapat  secara  sewenang-wenang  atau  secara tidak  sah  dicampuri  masalah-masalah  pribadinya,  keluarganya,  rumah  atau hubungan  surat  menyurat,  atau  secara  tidak  sah  diserang  kehormatan  dan nama baiknya.
2) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hukum  terhadap  campur  tangan  atau serangan seperti tersebut diatas.
Senada  dengan  pandangan  John  Locke  menyatakan  bahwa  hak  asasi manusia  adalah  hak-hak  yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang  Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di  dunia  yang  dapat  mencabutnya.  Hak  ini  merupakan  sifat  yang  paling mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati  yang  tidak  bisa  terlepas  dari  dalam  kehidupan  manusia (Upik  Mutiara 2020).
Pada dasarnya pijakan negara Indonesia sebagai negara hukum yakni dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Diadobsinya  ketentuan  ini  kedalam  bagian

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi
Pasal  UUD  1945  menunjukkan  semakin  kuatnya  dasar  hukum  serta  menjadi amanat negara, bahwa Indonesia adalah negara hukum (Winarno 2007).
Menurut pandangan Wirjono Prodjojodikoro, negara hukum adalah negara yang  berdiri  di  atas  hukum  yang  menjadi  keadilan  kepada  warga  negaranya. Keadilan  yang  merupakan  syarat  bagi  tercapainya  kebahagiaan  hidup  untuk warga  negaranya.  Demikian  juga  pada  halnya  peraturan  hukum  yang  harus mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  pergaulan  hidup  antar  warga  negaranya (Jumiati 2006).
Sedangkan  hukum  memiliki  ciri-ciri  yang  berbeda  dengan  kaidah-kaidah sosial lainnya maupun dengan kaidah agama, yang ciri hukum tersebut menurut Pandangan Soerjono Soekanto dikutip oleh (Gunakaya 2017) sebagai berikut:
1) Hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  keseimbangan  di  antara  kepentingan- kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.
2) Mengatur perbuatan manusia secara lahiriah.
3) Dijalankan  oleh  badan-badan  yang  diakui  oleh  masyarakat  sebagai  badan pelaksana  hukum.  Dalam  masyarakat  sederhana  badan  serupa  ini  dapat berupa kepala adat, dewan para sesepuh atau lainnya.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum suatu kumpulan peraturan atau  kaidah  yang  mempunyai  isi  yang  bersifat  umum  dan  normatif.  Bersifat umum  karena  berlaku  bagi  setiap  orang,  sedangkan  bersifat  normatif  karena menentukan apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan (Gunakaya 2017).
Artinya,  hukum  itu  mengayomi  atau  melindungi  manusia  dalam  masyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  sebuah  teori  yang  membahas  tentang  hukum kita  kenal  dengan a  tool  of  social  enginering ,  yakni  hukum  sebagai  alat mengubah masyarakat. Oleh karena itu hukum sebagai insturmen kontrol sosial di  dalam  masyarakat,  serta  menetapkan  tingkah  laku  mana  yang  dianggap sebagai  penyimpangan  terhadap  aturan  hukum  dan  bagaiamana  ketika  aturan tersebut  di  langgar  apa  sanksi  atau  tindakan  yang  dilakukan  manakala  terjadi penyimpangan (Gunakaya 2017).
Dengan  demikian  yang  dijelaskan  diatas  bahwa  secara  filosofis perlindungan  data  pribadi  menjadi  manifestasi  terhadap  pengakuan  dan perlindungan  atas  hak-hak  dasar  manusia  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila (Gunakaya  2017). Lalu  bagaimanakah  pengaturan  terkait  hak  privasi  di Indonesia?.  Hingga  saat  ini  pengaturan  terkait  hak  privasi  masih  dalam  bentuk bersifat  persial  dan  sektoral  menyebabkan  beberapa  kasus  yang  tak  terduga  di dalam  dunia  siber  belum  bisa  memberikan  perlindungan  yang  optimal  dan efektif  terhadap  data  pribadi.  Dapat  dilihat  beberapa  Undang-Undang  yang dimaksud  yakni:  (1)Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan, (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (4) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  (5)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan, (6)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  (7)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik,  (9)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  (10)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, dan masih banyak yang bertebaran di luar lainnya.
Dari  beberapa  Undang-Undang  dijelaskan  diatas  dapat  dipahami  bahwa perlindungan  data  pribadi  yang  merupakan  sebuah  konsep  hak  privasi  masih dalam  tataran  sektoral,  artinya  Undang-Undang  yang  disebutkan  diatas  masih belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif, serta dalam Undang-Undang itupun hanya mengatur ketentuan umum dan tidak menjelaskan  berbagai  isu  masalah  yang  banyak  dibicarakan  di  level Internasional (Syarpani 2014).
Hingga  saat  ini  Indonesia  yang  telah  memiliki  beberapa  regulasi  sektoral berkaitan  dengan  perlindungan  data  pribadi.  Regulasi  sektoral  pada  dasarnya memiliki  karakteristik  tersendiri,  oleh  karena  itu  tentu  dalam  cakupan  nasional diperlukan  suatu  peraturan  yang  komprehensif.  Di  satu  sisi  hal  tersebut  sangat relevan juga dalam membangun sistem perlindungan data pribadi (Komin 2021). Oleh  karena  itulah  salah  satu  dari  perlunya  RUU  Perlindungan  Data Pribadi  disahkan  yakni  secara  filosofisnya  negara  Indonesia  negara  hukum, maka sudah barang tentu penegak hukum dalam hal ini sebagai alat negara untuk mempertahankan  kemerdekaan,  tata  tertib,  hukum  dan  sebagainya.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa  hukum berfungsi  sebagai  alat  untuk  memberikan  perlindungan  kepentingan  manusia, sedangkan  menurut  Philpus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  tujuan  utama  dari negara  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  rakyatnya. Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  atas  tindakan  pemerintah  dilandasi  oleh  dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum (Setiadi 2017). Lebih  lanjut  mengenai  pemerintah,  dalam  hal  ini  peran  dan  fungsi pemerintahan  yang  dikemukakan  oleh  P.Siagian  berpendapat  bahwa  ada  3 bentuk negara yaitu political state (semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah), bentuk legal state (pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan) dan  bentuk welfare  state (tugas  pemerintah  diperluas  untuk  menjamin kesejahteraan  umum),  dengan directionary  power dan freies  emessen (Marbun 2006). Oleh  karena  itu  kekuasaan  diartikan  secara  yuridis,  maka  kekuasaan disebut sebagai suatu pembatasan Undang-Undang (Bakhri 2018).
Selanjutnya  menurut  Solly  Lubis,  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  membentuk  sebuah  peraturan  perundang-undangan  harus terpenuhi syarat peraturan perundangan-undangan yang ideal antara lain:
1) Peraturan  itu  memberikan  keadilan  bagi yang  berkepentingan,  dalam  hal  ini warga negara tanpa terkecuali.

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi
2) Peraturan  hukum  itu  memberikan  kepastian  hukum,  artinya  bahwa  dengan berlakunya  peraturan  itu  akan  jelas  batas-batas  hak  ( recht,  right )  dan kewajiban  ( plicht,  duty )  semua  pihak  yang  terkait  dalam  suatu  hubungan hukum.
3) Peraturan  itu  memberikan  manfaat  yang  jelas  bagi  yang  berkepentingan dengan  kehadiran  peraturan  itu.  Umumnya,  jika  dua  syarat  terdahulu  sudah dipenuhi maka syarat yang ketiga ini akan dipenuhi juga (Lubis 2009).
c. Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat
Hukum  dan  masyarakat  mempunyai  korelasi  yang  sangat  erat,  artinya, bahwa hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, mengacu pada ungkapan ubi  societas  ibi  ius. Dari  ungkapan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  kehidupan bersama tentu tidak cukup diberikan pada i’tikad baik maupun kesadaran moral pribadi, melainkan perlu melahirkan suatu norma untuk mengatur hidup bersama agar  mewujudkan  ketertiban  dan  keadilan.  Hal  ini  memang  perlu  untuk diwujudkan, karena didalam suatu masyarakat tentu juga tak terlepas dari sebuah konflik yang kemudian sulit untuk  dihindarkan, maka dengan demikian adanya norma  hukum  konflik  tersebut  dapat  diharapkan  sebagai  katub  penyelamat  dan dapat  memecahkan  secara  berkeadilan  dengan  parameter  yang  lebih  objektif (Suliantoro 2017).
Masyarakat  Indonesia  pada  saat  sekarang  ini  telah  mengalami  proses perubahan akibat dari pengaruh eksternal dalam bentuk globalisasi serta gejolak dinamika  internal  berupa  pencarian  jati  diri.  Masa  transisi  bersifat  simultan akbiat  dari  adanya  proses  transformasi  sosial  budaya  yang  berlangsung  secara cepat memunculkan  persoalan  yang  bersifat  kompleks (Suliantoro  2017). Masa transisi  tersebut  kemudian  diikuti  berbagai  perubahan  fundamental,  baik menyangkut perilaku/sikap, pola pikir bahkan cara pandang masyarakat terhadap dunianya,  akibatnya  menimbulkan  problematika  yang  kompleks,  seperti  dalam bidang  hukum,  khususnya  menyangkut  aspek  kepastian  hukum (Suliantoro 2017) kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum terdapat asas-asas hukum yang menjadi dasar atau titik anjak pembentukannya. Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan  bahwa  asas  hukum  dapadiartikan  sebagai  “jantungnya”  peraturan hukum (Rahardjo  2012). Oleh  karena  itu  untuk  memahami  suatu  peraturan hukum  diperlukan  adanya  asas  hukum.  Dengan  kata  lain,  Karl  Larenz menyampaikan  bahwa  asas  hukum  merupakan  parameter  hukum  ethis  yang memberikan arah kepada pembentuk hukum. Sehingga asas hukum mengandung tuntutan  etis  yang  dapat  dikatan  sebagai  jembatan  antara  peraturan  hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat (Mario Julyano 2019). Menurut  Gustaf  Radbruch  dalam  konsep  ajaran  “Prioritas  Baku”, mengemukakan  ada  tiga  ide  dasar  hukum  atau  tiga  tujuan  hukum  adalah keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Keadilan  yang  merupakan  hal paling  utama  dari  ketiga  hal  itu,  namun  demikian  tidak  berarti  dua  unsur  yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Mengingat akan hal bahwa hukum yang
baik  adalah  hukum  yang  mampu  mensinergikan  ketiga  unsur  tersebut  demi kesejateraan dan kemakmuran masyarakat (Prayogo 2016).
Sedangkan  menurut  Utrech,  “Kepastian  hukum  merupakan  aturan  yang bersifat umum sehingga individu mengetahaui perbuat apa yang boleh atau tidak boleh  dilakukan,  dan  juga  merupakan  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah” (Syahrani  1999). Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  kepastian  hukum  merupakan  sebuah  jaminan  atas  perlindungan  yang yustisiable  terhadap  tindakan  sewenang-wenang.  Oleh  karena  itulah  kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya (Prayogo 2016).
Bertitik  tolak  pada  asas-asas  hukum  tersebut  Gustaf  Radbruch  lebih  jauh memberikan pemaknaan tentang kepastian hukum yakni kondisi dimana hukum dapat  berfungsi  sebagai  peraturan  yang  harus  ditaati (Huijbers  1982) .  Oleh karenanya, menurut Fance M. Wantu, “Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan  makna  karena  tidak  lagi  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku  bagi semua  orang” (M.Wantu  2007) .  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa kepastian  hukum  merupakan  aturan  hukum  yang  jelas  dan  tegas  dan  kemudian mendapatkan legalitas agar dapat digunakan sebagaimana mestisnya.
Ketiadaan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang masih bersifat umum di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu kelemahan yang menyebabkan beberapa  perusahaan  tidak  memilih  Indonesia  sebagai  lokasi  untuk  pusat penyimpanan  datanya.  Padahal  perkembangan  pengaturan  perlindungan  data pribadi akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusta data global (Kominfo 2015). Oleh karenanya pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan,  mengingat  mengatur  mengenai  pengumpulan,  penggunaan, pengungkapan,  pengiriman  dan  keamanan  data  pribadi  dan  secara  umum pengaturan  adalah  untuk  mencari  keseimbangan  antara  kebutuhan  akan perlindungan  data  pribadi  individu  dengan  kebutuhan  pemerintah  dan  pelaku bisnis  untuk  memperoleh  dan  memproses  data  pribadi  untuk  keperluan  yang wajar dan sah (Kominfo 2015).
Dalam  konteks  ini  yang  dijelaskan  diatas  tentu  mempunyai  korelasai terhadap  perlindungan  data  pribadi,  dimana  ketika  peraturan  perundang- undangan  yang  menyangkut  perlindungan  data  pribadi  masih  bersifat  sektoral dan  masih  bertebaran  di  luar,  artinya  bahwa  peraturan  perundangan-undangan yang  menyangkut  hal  tersebut  masih  dalam  pembahasan  umum  yang substansinya belum dapat dikatakan sepenuhnya mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi dalam hal ini hak privasi. Kendatipun demikian tentu sangat  mempengaruhi  penegakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia.
Oleh  karena  itu  kepastian  hukum  sangat  menentukan  dalam  penyelesaian perkara hukum, agar dalam proses hukum tidak terjadi kesewenangan dan tetap dalam koridor peraturan yang ada di Indonesia. Tanpa adanya kepastian hukum

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi
masyarakat  tidak  pernah  mengerti  apakah  perbuatan  yang  akan  masyarakat perbuat  benar  ataukah  salah  dan  tanpa  adanya  suatu  kepastian  hukum  akan menimbulkan  berbagai  permasalahan  yaitu  timbulnya  suatu  keadaan  yang meresahkan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  kepastian  hukum  sangat  dibuthkan dalam  masyarakat  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  tindakan  yang sewenang-wenang  dari  berbagai  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan tugasnya ada dalam masyarakat (Kania Dewi Andhika Putri 2018).
Bertitik  tolak  pada  memberikan  kepastian  hukum,  perlu  diketahui  bahwa data  dan  informasi  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  terhadap  kehidupan masyarakat  di  abad  ke-21  terutama  dala  bidang  penyelenggara  pemerintahan, kegiatan bisnis maupun perdagangan berkenaan dengan data pribadi, mulai dari tingkat nasional, regional hingga internasional. Kemunculan RUU Perlindungan Data  Pribadi  ini  akan  mengantarkan  pada  suatu  sistem  administrasi pemerintahan  yang  efisien  dan  efektif  dalam  memberikan  pelayanan  bagi masyarakat.  Kondisi  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah  menjadikan adanya  kebutuhan  suatu  Undang-Undang  yang  mampu  menjamin  perlindungan bagi  seseorang  atas  data  an  informasinya.  Kebutuhan  akan  regulasi  terhadap berbagai  aktivitas  yang  melibatkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dirasakan  samikin  urgent.  Mengingat  akan  hal  aktivitas-aktivitas tersebut  telah  mempengaruhi  dan  bahkan  merubah  paradigma  di  barbagai bidang, khususnya pada bidang informasi dan teknologi.
Dengan  demikian  penjelasan  diatas  tersebut  menunjukkan  betapa pentingnya  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  disahkan,  sehingga  dengan  adanya regulasi tersebut dapat mengakomodir hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan juga regulasi RUU Perlindungan Data Pribadi.
d. Konsep  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  Mengenai  Jangkauan,  Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup
Kehadiran  RUU Perlindungan  Data  Pribadi merupakan  upaya pemerintahan  untuk  membangun  landasan  atau  aturan  yang  khusus  dan komprehensif  demi  menjaga  data  pribadi  khususnya  mengenai  hak  privasi masyarakat Indonesia, terlebih lagi tuntutan di era kemajuan teknilogi membuat kejahatan semakin komplek dan tak terbatas. RUU Perlindungan Data Pribadi ini disamping  mengenai  aturan  yang  khusus  dan  komprehensif  juga  dapat mengharmonisasikan kehadiran undang-undang dari masing-masing sektor kerja seperti  yang  terdapat  pada  undang-undang  ITE  dan  turunannya.  Mengapa demikian,  karena  undang-undang  yang  membahas  tentang  perlindungan  data pribadi  disebutkan  diatas  belum  dapat  menghadirkan  asas/prinsip  yang  terkait perumusan norma. Hal demikian perlu diperhatikan karena merupakan prasyarat terjadinya  keadilan,  ketidakberpihakan  dan  dimensi  moralitas  lainnya.  Di samping itu menurut pandangan (Rahardjo 2000) “Asas hukum dapat dikatakan sebagai  alasan  bagi  pembentukan/lahirnya  sebuah  peraturan  hukum,  atau  biasa disebut dengan ratio legis dari peraturan hukum”.
Dalam  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  tentu  harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar semaksimal mungkin  dapat  mencapai  kesejahteraan  spritual  dan  materiil  bagi  masyarakat maupun  individu  dan  juga  sebagai  sarana  untuk  memperoleh  keadilan.  Dengan demikian  ada  beberapa  asas  yang  harus  diperhatikan  ketika  ingin  membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yakni:
1) Asas Kejelasan Tujuan
2) Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat
3) Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hirerarki dan Materi Muatan
4) Asas Dapat Dilaksanakan
5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
6) Asas Kejelasan Rumusan
7) Asas Keterbukaan.
Dengan  demikian  yang  telah  disebutkan  diatas  mempunyai  hubungan dengan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi.  Mengapa  demikian  dikatakan,  RUU Perlindungan  Data  Pribadi  sebuah  jawaban  tentang  persoalan  dari ketidaksinkronaan Undang-Undang sebelumnya yang masih bersifat sektoral dan juga masih tumpang tindihnya tentang perlindungan data pribadi. Dari persoalan diatas  dapat  dikatakan  bahwa  regulas-regulasi  yang  mengatur  tentang perlindungan  data  pribadi  tersebut  tidak  memberikan  sebuah  kepastian  hukum. Sedangkan berkaca pada Undang-Undang No 10 Tahun 2004 yang pada intinya menyatakan  bahwa  dari  segi  kepastian  hukum  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang mana dalam setiap ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang  No  10  Tahun  2004,  menyatakan  bahwa  dengan  terbitnya Undang-Undang tersebut terasa bahwa pembentukan peraturan semakin seragam baik  dari  sisi  substansi  maupun  sistematika  penuangannya.  Oleh  karena  itu kehadiran RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan penyempurnaan  regulasi pada  Undang-Undang  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Maka  tak  heran  jika masyarakat mendorong agar RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan.
Berbicara  mengenai  regulasi  tentu  akan  berbicara  mengenai  Undang- Undang,  maka  dalam  pokok  pembahasan  pada  rumusan  kedua  ini  mengenai konsep  perlindungan  data  pribadi,  mengenai  jangkauan,  arah  pengaturan  dan juga ruang lingkup.
1) Konsep  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Dalam  RUU  Perlindungan  Data Pribadi Serta Asas-Asas Bidang Hukum Perlindungan Data Pribadi
Konsep  perlindungan  data  pribadi  mengisyaratkan  bahwa  individu memiliki  hak  untuk  menentukan  apakah  ia  akan  bergabung  dengan masyarakat  kemudian  akan  membagi  atau  bertukar  data  pribadi  diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk  melakukan  hal  tersebut.  Hukum  perlindungan  data  pribadi  secara umum  juga  mencakup  langkah-langkah  pengamanan  perlindungan  dari

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi
keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan ketentuan atau syarat (Dewi 2016).
Dengan  adanya  konsep  perlindungan  data  pribadi  ini  tentu  dapat melindungi  data  pribadi  individu  terhadap  penyalahgunaan  pengumpulan, khususnya  bagi  konsumen  yang  sangat  membutuhkan  perlindungan  hukum terutama  di  era  dimana  data  pribadi  menjadi  lebih  sangat  berharga  bagi kepentingan  bisnis,  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  data  pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa adanya persetujuan mereka.
Namun  demikian,  di  Indonesia  pengaturan  privasi  dan  perlindungan data  pribadi.  tidak  dapat  ditemukan  dalam  satu  peraturan,  akan  tetapi  para sarjana  selalu  merujuk  pada  Pasal  28  G  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 sebagai titik anjak untuk membuat peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi, sebagaimana bunyi Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan.
“Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  atas  perlindungan  diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.
Berdasarkan  tersebut  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  mengenai privasi  dan  perlindungan  data  pribadi,  melainkan  ketentuan  tersebut  hanya menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusia.
Bertitik tolak pada penjelesan diatas, maka sudah searah dan sejalan apa yang  menjadi  konsep  perlindungan  data pribadi  di  dalam  Naskah  Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi (Kominfo 2015) menjelaskan bahwa:
“Pengaturan  yang  akan  disusun  diharapkan  dapat  melindungi  data pribadi  individu  terhadap  penyalahgunaan  pengumpulan  serta pengolahannya dipermudah dengan teknologi informasi dan komunikasi  saat  ini.  Perkembangan  pengaturan  data  pribadi  secara umum  akan  menempatkan  Indonesia  sejajar  dengan  negara-negara dengan  tingkat  perekonomian  yang  maju,  yang  telah  menerapkan hukum  mengenai  perlindungan  data  pribadi.  Dengan  demikian  akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya,  yang  merupakan  suatu  strategi  kunci  dalam  ekonomi nasional Indonesia. Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanaan data pribadi dan secara umum pengaturan data  pribadi  adalah  untuk  mencari  keseimbangan  antara  kebutuhan akan  perlindungan  data  pribadi  individu  dengan  kebutuhan Pemerintahan  dan  Pelaku  Bisnis  untuk  memperoleh  dan  memproses data pribadi untuk keperluan yang sewajarnya”.
Sedangkan mengenai asas-asas dalam pembentukan RUU Perlindungan Data  Pribadi  perlu  diperhatikan,  mengingat  asas-asas  tersebut  sebagai  dasar dari perumusan norma dalam RUU Perlindungan Data Pribadi yakni:
a. Asas Perlindungan
Dalam  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  telah  memuat  asas perlindungan. Mengapa demikian, asas perlindungan Menurut Philipus M. Hadjon  dalam (sinta.unud.ac.id  n.d.) “Perlindungan  hukum  merupakan harkat  dan  martabat  dan  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  subyek  hukum  dalam  negara  hukum  dengan  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara  tersebut  guna  mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk  suatu  peraturan  tertulis,  sehingga  sifatnya  lebih  mengikat  dan akan  mengakibatkan  adanya  sanksi  yang  harus  dijatuhkan  kepada  pihak yang  melanggarnya”.  Maka  demikian  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi menjadi  kelak  dimaksudkan  untuk  memberi  perlindungan  kepada  pemilik data  mengenai  privasinya,  mengenai  data  pribadi,  mengenai  hak-hak  atas dasar agar data tersebut tidak disalhgunakan.
b. Asas Kepentingan Umum
Kepentingan  umum  menurut  Jazim  Hamidi (Pratiwi  et  al.  2016) memberikan  indikator  atau  unsur-unsur  yang  termuat  di  dalam  asas kepentingan umum yaitu: untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan  pembangunan,  kepentingan  masyarakat,  dan  ada  dasar peraturan perundang-undangannya.
Merujuk  pada  pandangan  tersebut,  maka  dalam  RUU  Perlindungan Data  Pribadi  menjelaskan  bahwa  asas  kepentingan  umum  sangat  penting untuk  menjadi  salah  satu  asas  dari  RUU  tentang  Perlindungan  Data Pribadi,  karena  kepentingan  umumlah  yang  dapat  dijadikan  alasan  yang sah,  sesuai  dengan  rumusan  Undang-Undang,  sebagai  alasan  untuk menerobos  atau  alasan  pengecualian  terhadap  perlindungan  privasi  atas data  pribadi.  Kepentingan  umum  tersebut  meliputi,  keamanan  negara, kedaulatn  negara,  pemberantasan  korupsi  dan  tindak  pidana  lainnya (Kominfo 2015).
c. Asas Pertanggungjawaban
Asas pertanggungjawaban memberi landasan bagi semua pihak yang terkait dengan pemrosesan, penyebarluasan, pengelolahan, dan pengawasan  data  pribadi  untuk  bertindak  secara  bertanggung  jawab sehingga  mampu  menjamin  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  para  pihak yang terkait, termasuk pemilik data (Kominfo 2015).
Asas  yang  terdapat  di  dalam  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  yang telah  disebutkan  diatas  sejalan  dengan  teori  pertanggungjawaban  yang dimotori  oleh  Hans  Kelsen  menyatakan  bahwa  “Seseorang  bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi
tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Area 1997).
2) Jangkauan RUU Perlindungan Data Pribadi
Maksud dari pada jangkauan RUU Perlindungan Data Pribadi ini adalah untuk  memberikan  batasan  hak  dan  kewajiban  terhadap  setiap  tindakan perolehan dan pemanfaatan (pengelolaan) semua jenis data pribadi baik yang dilakukan  di  Indonesia  maupun  data  pribadi  warga  Indonesia  di  luar  negeri, baik dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (badan publik, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (Kominfo 2015).
3) Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup RUU Perlindungan Data Pribadi
a. Ketentuan Umum
Hal-hal yang terdapat dalam ketentuan umum ini yakni asas, maksud dan  tujuan  dimuat  dalam  ketentuan  Undang-Undang  serta  batasan pengertian yang digunakan, seperti: Data Pribadi, Informasi, Data Pribadi Sensitif,  Proses  Data  Pribadi,  File  Data  Pribadi,  Pengelola  Data  Pribadi, Pemroses  Data  Pribadi,  Pemilik  Data  Pribadi,  Pengelolaan  Data  Pribadi, Kepentingan  Umum,  Privasi  Data  Pribadi,  Pemasaran Langsung,  Komisi, Transfer  Data  Pribadi,  Pihak  Ketiga,  Transaksi  Bisnis,  Badan  Publik, Badan  Hukum  Publik,  Badan  Hukum  Swasta,  Badan  Usaha  Perorangan, Organisasi  kemasyarakatan,  Setiap  Orang,  Alat  Pemroses/Pengolah  Data Visual/CCTV.  Dengan  demikian  ketentuan  umum  dalam  RUU Perlindungan  Data  Pribadi  telah  mengatur  lebih  spesifik  dibanding beberapa Undang-Undang yang telah ada.
b. Materi Yang Akan Diatur
Dalam  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  pengelolaan  data  pribadi sensitif  merupakan  agenda  yang  substansial  di  dalam  RUU  tersebut, karena  data  pribadi  sensitif  dalam  Naskah  Akademik (Kominfo  2015) “Merupakan data dan informasi yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan,  kondisi  fisik  dan  kondisi  mental,  kehidupan  seksual,  data keuangan  pribadi,  data  pendidikan,  serta  data  dan  informasi  pribadi lainnya  yang  mungkin  dapat  membahayakan  dan  merugikan  privasi pemilik data”.
Selain  dari  pada  itu,  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  juga mengatur hak-hak pemilik data pribadi antara lain:
i. Hak untuk mengajukan permintaan akses yang memadai dan salinan atas  data  pribadi  miliknya  kepada  pengelola  data  pribadi  yang mengelola data pribadi miliknya.
ii. Hak  untuk  meminta  pengelola  data  memperbaiki  kesalahan  dan ketidakakuratan,  dan  memperbaharui  data  pribadi  yang  berada  di dalam pengelolaan pengelola data pribadi.
iii. Hak  untuk  melengkapi  data  dan  pribadi  sebelum  data  dan  pribadi tersebut dikelola oleh pengelola data pribadi.
iv. Hak  untuk  meminta  kepada  pengelola  data  pribadi  untuk memusnahkan data pribadi.
v. Hak  untuk  menuntut  dan  menerima  ganti  rugi  atas  pelanggaran terhadap hak-haknya.
vi. Hak  untuk  dapat  setiap  saat  menarik  kembali  persetujuan pengelolaan data yang telah diberikan pada pengelola data dengan pemberitahuan.
Namun  demikian  dalam  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  mengatur mengenai  pengecualian,  akan  tetapi  hal  tersebut  dalam  keadaan-keadaan tertentu  serta dengan alasan yang sah diatur oleh Undang-Undang, antara lain:  Keamanan  nasional,  kepentingan  proses  penegakan  hukum, kepentingan  pers  sepanjang  data  pribadi  diperoleh  dari  informasi  yang sudah dipublikasikan, kepentingan penelitian ilmiah dan statistik.
Selanjutnya  mengenai  kewajiban  pengelola  data  pribadi  yang mencakup beberapa kewajiban yakni:
i. Kewajiban  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  pemilik  data, artinya    pengelola  data  pribadi  harus  mendapatkan  persetujuan, guna memberikan informasi kepada pemilik data pribadi mengenai legalitas  dari  pengelola  data  pribadi,  tujuan  pengelolaan  data pribadi,  jenis-jenis  data  pribadi  yang  akan  dikelola,  periode retensi  dokumen  yang  memuat  data  pribadi,  rincian  mengenai informasi  apa  saja  yang  dikumpulkan,  jangka  waktu  pengelolaan dan  pemusnahan  data  pribadi,  dan  juga  pemilik  data  pribadi mempunyai hak untu menolak memberikan persetujuaan. ii. Kewajiban  untuk  tidak  mencegah  atau  melarang  pemilik  data menarik kembali persetujuan pengelolaan data pribadi
iii. Kewajiban  menghentikan  pengelolaan  data  pribadi  segera  setelah pemilik data menarik persetujuan pengelolaan data pribadi.
iv. Kewajiban  menunda  proses  pengelolaan  data  pribadi  sebagian atau seluruhnya apaila pemilik data pribadi meminta penundaan..
v. Kewajiban  untuk  mengumumkan  kebijakan  perlindungan  privasi mengenai data pribadi.
vi. Kewajiban melindungi dan memastikan keamanan data pribadi.
vii. Kewajiban  untuk  memberikan  akses  kepada  pemilik  data  pribadi apabila terdapat permintaan akses dari pemilik data.
viii. Kewajiban untuk memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data  pribadi  pengelola  data  pribadi  dengan  alasan  yang  wajar mengemukakan pada pemilik data pribadi.
ix. Kewajiban  untuk  melakukan  pengawasan  yang  tepat  terhadap orang  yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan  data  pribadi  di bawah perintah dan pengawasan pengelola data pribadi.
x. Kewajiban  untuk  melakukan  usaha  yang  wajar  untuk  memastikan data  pribadi  yang  dikelolah  akurat  dan  lepangkap  apabila  data pribadi  akan  digunakan  untuk  membuat  suatu  keputusan  yang mempengaruhi  pemilik  data  pribadi,  dan  data  pribadi  akan diungkapkan  kepada  pihak  lain  berdasarkan  persetujuan  pemilik data pribadi.

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi
xi. Kewajiban  untuk  memastikan  perlindungan  data  pribadi  dari permintaan,  pengumpulan,  penggunaan,  pengelolahan  dan pengungkapan yang tidak sah. xii. Kewajiban untuk melindungi data pribadi yang dikelolanya dengan membuat sistem keamanan yang dapat mencegah akses yang tidak sah,  pengumpulan,  penggunaan,  pengelolahan,  pengungkapan, modifikasi, penghapusan yang tidak sah atau tindakan lainnya. xiii. Kewajiban  untuk  melakukan  pemberitahuan  pada  pemilik  data yang  dirugikan tanpa  pendaan fakta  bahwa  data  pribadi  miliknya terungkap.Kewajiban  untuk  menginformasikan  pemasangan  alat pemroses data visual ke masyarakat dan menjamin keamanan data pribadi yang diperolehnya dari alat pemroses data visual.
Di  dalam  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  juga  telah  mengatur mengenai  penyelesaian  sengketa  yakni  melalui  penyelesaian  di  luar pengadilan dan melalui pengadilan. Namun demikian, penyelesaian di luar pengadilan  harus  dilakukan  secara  suka  rela  oleh  para  pihak  yang bersengketa  tanpa  adanya  paksaan.  Jika  penyelesaian  diluar  pengadilan tidak mendapatkan hasil para pihak dapat menyelesaikan perkara tersebut ke  pengadilan.  Sedangkn  untuk  ketentuan  sanksi  di  dalam  RUU Perlindungan  Data  Pribadi  ditetapkan  sanksi  yang  proporsional  dengan perbuatan/pelanggaran yang dilakukan, selain dari pada itu juga penerapan sanksi  untuk  memberikan  efek  jera  sera  diterapkan  untuk  memberikan edukasi  untuk  merubah  perilaku  publik  untuk  lebih  memahami  perlunya menghargai  hak  privasi  atas  data  pribadi.  Terlepas  dari  pada  itu  sanksi tersebut berupa  sanksi pidana dan sanksi perdata ganti rugi. Hal ini dapat juga  melihat  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Data  di  setiap  negara yang menerapkan sanksi pidana, hal ini dilakukan karena kasus pencurian data  pribadi  yang  mengarah  kepada  tindak  kriminal.  Disamping  itu penetapan  besaran  sanksi  dapat  dirumuskan  dengan  kesesuaian  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  penetapan sanksi  perlu  dilengkapi  dengan  mekanisme  penegakan  hukumnya  yang disesuaikan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa RUU Perlindungan Data  Pribadi  memang  perlu  untuk  segerah  disahkan  mengingat  banyak  hal  yang mendorong  RUU  tersebut,  diantaranya  mengenai  peningkatan  kasus  pembobolan  data pribadi,  melindungi  dan  menjamin  hak  dasar  warga  negara,  serta  agar  memberikan kepastian  hukum  kepada  warga  negara.  Sehingga  dengan  adanya  RUU  Perlindungan Data  Pribadi  ini  dapat  mengakomodir  beberapa  asas-asas  hukum  nasional,  mulai  dari keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Selanjutnya  mengenai  konsep  RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya pemerintahan untuk membangun landasan atau  aturan  yang  khusus  dan  komprehensif  demi  menjaga  data  pribadi  khususnya
mengenai  hak  privasi  masyarakat  Indonesia,  terlebih  lagi  tuntutan  di  era  kemajuan teknilogi  membuat  kejahatan  semakin  komplek  dan  tak  terbatas.  RUU  Perlindungan Data Pribadi ini disamping mengenai aturan yang khusus dan komprehensif juga dapat mengharmonisasikan kehadiran undang-undang dari masing-masing sektor kerja seperti yang  terdapat  pada  undang-undang  ITE  dan  turunannya.  Dengan  adanya  konsep perlindungan  data  pribadi  ini  tentu  dapat  melindungi  data  pribadi  individu  terhadap penyalahgunaan  pengumpulan,  khususnya  bagi  konsumen  yang  sangat  membutuhkan perlindungan hukum terutama di era dimana data pribadi menjadi lebih sangat berharga bagi  kepentingan  bisnis,  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  data  pribadi  konsumen dijual  atau  digunakan  tanpa  adanya  persetujuan  mereka.  Maka  demikian  untuk memprioritaskan RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan.

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi

## BIBLIOGRAFI
Area, Universitas Medan. (1997). “Xxvii Universitas Medan Area.”:9–32. file:///C:/Users/ASUS/Documents/teori kebijakan.pdf.
Bakhri,  Syaiful.  (2018). Ilmu  Negara  Dalam  Dalam  Pergumulutan  Filsafat,  Sejarah  Dan Negara Hukum . Depok: Raja Grafindo.
Dewi,  Sinta.  (2016).  Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum 5(1): 22–30. Google Scholar
Djafar,  Wahyudi,  and  Asep  Komarudin.  (2014).  Perlindungan  Hak  Atas  Privasi  Di  Internet- Beberapa Penjelasan Kunci. Elsam : 2. https://elsam.or.id/perlindungan-hak-atas-privasi-di- internet-beberapa-penjelasan-kunci/. Google Scholar
Gunakaya, A. Widiada. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: Andi. Google Scholar
Huijbers,  Theo.  (1982). Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah .  Jakarta:  Kanisius. Google Scholar
Jumiati. (2006). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Demokrasi Vol.V(No.2): 178. Google Scholar
Kania  Dewi  Andhika  Putri,  Ridwan Arifin.  (2018).  Tinjauan  Teoritis  Keadilan  Dan  Kepastian Dalam Hukum Indonesia. Jurnal Mimbar Yustitia 2(2): 148–49. Google Scholar
Komin. (2021). “Kominfo.” https://kominfo.go.id/content/detail/35104/ruu-pdp-jamin- perlindungan-data-pribadi-yang-progresif-dan-komprehensif/0/berita_satker.
Kominfo. (2015). Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi. 116. Google Scholar
Lubis,  M.  Solly.  (2009). Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan .  Bandung:  Mandar  Maju.

## Google Scholar
M.Wantu,  Fence.  (2007).  Antinomi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim. Jurnal  Berkala Mimbar Hukum . 19(3): 388. Google Scholar
Marbun, S.F dan Mahfud M.D. (2006). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Liberty.
Mario  Julyano,  Aditya  Yuli  Setiawan.  (2019).  Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum. Jurnal  Crepido 1(1):  13. Google Scholar
Pratiwi,  Cekli  Setya,  Cristina  Yulita,  Fauzi,  and  Shinta  Ayu  Purnamawati.  (2016).  Penjelasam Hukum:  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB)  Hukum  Administrasi. Judicial Sector Support Program : 1–132.
Prayogo,  R  Tony.  (2016).  Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi  Nomor  06/PMK/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian  Undang- Undang. Jurnal Legislasi Indonesia 13(2): 194. Google Scholar
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Rahardjo. (2012). Ilmu Hukum . Bandung: Aditya Bakti. Google Scholar
Sautunnida,  Lia,  Kanun  Jurnal,  and  Ilmu  Hukum.  (2012).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah Yang  Mengalami  Kerugian  Dalam  Transaksi  Perbankan  Melalui  Internet. Kanun:  Jurnal Ilmu Hukum 14(1): 37–52. Google Scholar
Setiadi,  H.E.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan  Sistem  Penegakan  Hukum  Di Indonesia, . Jakarta: Prenada Media. Google Scholar
Sinaga,  Erlina  Maria  Christin.  (2020).  Formulasi  Legislasi  Perlindungan  Data  Pribadi. Jurnal RechtVinding 9(2): 237–56. Google Scholar
sinta.unud.ac.id. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi Dan Gojek. Sinta Unud . https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005305-3-BAB II.pdf.
Suliantoro,  Oleh  B  Wibowo.  (2017).  Dinamika  Arah  Kepastian  Hukum  Di  Tengah Transformasi  Sosial-Budaya  Dalam  Perspektif  Pemikiran  Mazhab  Sociological Jurisprudence. Jurnal Filsafat 17(1): 15–31. Google Scholar
Syahrani,  Riduan.  (1999). Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti. Google Scholar
Syarpani.  (2014).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Media  Elektronik (Berdasarkan  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik. Beraja Niti Vol.3(No.6): 7. Google Scholar
Tekno.tempo.co. Pencurian  Data  Pribadi  Nyata  Ini  Heboh  11 Serangan  Siber  Sepanjang  2020. tekno.tempo.co . https://tekno.tempo.co/read/1417180/pencurian-data-pribadi-nyata-ini- heboh-11-serangan-siber-sepanjang-2020.
Upik  Mutiara,  Romi  Maulana.  (2020).  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bagian  Dari  Hak Asasi  Manusia  Atas  Perlindungan  Diri  Pribadi. Journal  of  Law  and  Policy  Studies Vol.1(No.1): 47. Google Scholar
Wahyudi Djafar, M. Jodi Santoso. (2019). Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya, Lembaga Studi Dan Advoksi Masyarakat (ELSAM . Jakarta: ELSAM.
Winarno.  (2007). Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan:  Panduan  Kuliah  Di Perguruan Tinggi . Jakarta: Bumi Aksara.

## Copyright holder:
Nurmalasari (2021)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: