## Pilkada, Pelayanan Publik dan Tugas Polisi

## Adrianus Meliala
Guru Besar / Kriminolog, FISIP Universitas Indonesia Komisioner/Anggota Ombudsman RI Anggota Senat/Pengajar STIK - PTIK FISIP UI, Depok, Jawa Barat E-mail: adrianusmeliala@gmail.com

## Abstract:
General Election of Regional Head (Pilkada), is basically a public service. This is by reason of, first, the goal is for the public’s own interest in order to elect a leader. Second, the accessory is public in the sense that a number of citizens have equal rights and need to be treated equally. However, in contrast to basic public services, Pilkada is a secondary or tertiary public service, since the need to organize new elections is felt urgently after basic services are met. Therefore, Pilkada needs to be preserved its existence and its relevance as a public facility provided by the state in order to meet democratic leader seeking demands.

## Abstrak:
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), pada dasarnya adalah pelayanan publik. Hal ini dengan alasan, pertama, tujuannya adalah untuk kepentingan publik sendiri dalam rangka memilih pemimpin. Kedua, pengaksesnya adalah publik dalam artian sejumlah warganegara yang memiliki hak sama dan perlu bahkan harus  diperlakukan secara sama pula.  Namun demikian, berbeda dengan pelayanan publik dasar, pilkada merupakan pelayanan publik sekunder atau bahkan tertier, karena kebutuhan menyelenggarakan pilkada baru dirasakan urgen setelah berbagai layanan dasar terpenuhi. Oleh karena itu, pilkada perlu dijaga eksistensi dan relevansinya sebagai suatu fasilitas publik yang disediakan negara guna memenuhi kebutuhan mencari pemimpin secara demokratis.

## Pendahuluan
Salah satu tugas terpenting negara dewasa ini adalah menghadirkan pelayanan publik ( public services ) dalam jumlah banyak, variasi yang lengkap serta terjaga kualitasnya. Hal itu diperlukan guna memenuhi aspirasi warganegara yang juga bervariasi kebutuhan dan aspirasinya. Makin negara mampu melakukannya, maka makin negara tersebut dikenal sebagai negara kesejahteraan ( welfare state ).
Ini terjadi dan terlihat di negara-negara Skandinavia. Negara-negara seperti Denmark, Finlandia atau Swedia  dikenal sebagai negara- negara yang baik, lengkap dan berkualitas pelayanan publiknya. Jika mengambil contoh ekstrim, maka tanpa warganegaranya harus bekerja  sedikitpun negara-negara tersebut bisa atau mampu menyediakan  makan-minum dan akomodasi yang lumayan selama seumur hidup.
Tentunya, untuk mencapai tingkat seperti itu, tidaklah mudah dan murah. Dibutuhkan birokrasi dengan kemampuan SDM dan dilengkapi teknologi serta tata kelola yang canggih dan kompleks guna menjamin delivery atau terlaksananya pelayanan  sehingga kebutuhan seluruh warganegara (yang pasti bervariasi juga) dapat terlayani secara ajeg dan berkelanjutan.
Hal lain yang tak kalah penting untuk diingat adalah bahwa apabila masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan level tersebut, maka  negara membutuhkan pajak yang besar serta kemampuan mengupayakan penerimaan non-pajak lainnya.
Untuk konteks Indonesia, selain masyarakatnya sendiri memang belum berkemampuan membayar pajak yang tinggi, dikhawatirkan aparat negara (baik itu pegawai negeri sipil ataupun aparat sipil negara) juga belum mampu menghadirkan pelayanan publik dalam kapasitas yang besar, dalam jumlah
bervariasi dan dengan kualitas tinggi. Macam- macam penyebabnya: mulai dari terbatasnya pengetahuan, ketiadaan infrastruktur, kekhawatiran anggaran dikorupsi dan sebagainya.
Maka, dalam banyak hal, apa yang kita miliki dewasa ini barulah diseputar pemenuhan kebutuhan dasar dan dengan kualitas taraf yang pada umumnya masih minimal. Kebutuhan dasar dalam hal ini mencakup pelayanan pendidikan, kesehatan, listrik, air minum dan transportasi. Dan terkait standar pelayanan yang harus disediakan oleh setiap unit pelaksana pelayanan publik, misalnya, levelnya pun cukup rendah. Sebagaimana diminta oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kelengkapan yang harus dihadirkan penyelenggara layanan guna mencapai standar yang diminta, kelihatannya, baru berada di tataran administratif saja.

## Pilkada Sebagai Pelayanan Publik
Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada), demikian pula beberapa jenis pemilihan politik lainnya seperti pemilihan presiden dan pemilihan legislatif,  pada dasarnya adalah pelayanan publik pula. Mengapa demikian, terdapat 2 (dua) alasan. Pertama, tujuannya adalah untuk kepentingan publik sendiri dalam rangka memilih pemimpin. Kedua, pengaksesnya adalah publik dalam artian sejumlah warganegara yang memiliki hak sama dan perlu bahkan harus diperlakukan secara sama pula.
Namun demikian, berbeda dengan pelayanan publik dasar, pilkada bisa dibilang merupakan pelayanan publik sekunder atau bahkan tertier. Dikatakan demikian karena kebutuhan menyelenggarakan pilkada baru dirasakan urgen setelah berbagai layanan dasar terpenuhi.  Setelah orang kenyang, sehat dan terdidik, barulah pilkada dianggap sebagai
kebutuhan yang penting untuk direalisasikan.
Tidak semua pihak setuju cara pandang ini. Elemen masyarakat yang menganggap kebutuhan bernegara sebagai utama dan vital boleh-boleh saja memandang bahwa tidak perlu mengaitkan pilkada dengan ketersediaan sekolah, beras atau listrik, misalnya. Pada saat tidak ada beras pun, katakanlah begitu, berpolitik dan bernegara bisa dan harus tetap jalan.
Dalam kaitan du acara pandang itulah, pilkada perlu dijaga eksistensi dan relevansinya sebagai suatu fasilitas publik yang disediakan negara guna memenuhi kebutuhan kita mencari pemimpin secara demokratis.  Mengapa mengatakan demikian?
Penyebabnya adalah, dewasa ini sudah cukup banyak pihak yang meragukan kemanfaatan pilkada. Pilkada dianggap membawa ekses negatif daripada efek positif. Dengan kata lain, pilkada membawa lebih banyak hal mudharat daripada solusi yang mujarab. Sudah biaya penyelenggaraannya mahal, umumnya prosesnya bertendensi membelah masyarakat pula. Masyarakat yang tadinya guyub, kemudian terpecah seiring dengan jumlah calon-calon yang maju.
Tidak hanya itu, calon yang terpilih kemudian banyak  tertangkap karena terjerat korupsi. Kalaupun tidak terjerat korupsi, maka calon yang maju pilkada boleh jadi tidak merakyat atau bahkan tidak/kurang dikenal karena karbitan. Kemunculannya di pilkada lebih merupakan hasil lobby para elite politik setempat, dengan kepentingannya masing- masing, dan tak lupa mengalir pula sejumlah dana dengan dalih uang mahar, biaya kampanye dan lain-lain.
Pilkada DKI tahun lalu, sebagai contoh, boleh dibilang membawa hal yang makin menjadikan pilkada kritikal untuk tetap dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Dari
berbagai hal menarik yang muncul saat itu, salahsatunya adalah tentang dijadikannya masjid sebagai basis politik serta lokasi kampanye. Hal tersebut menjadikan hampir tidak ada lagi kawasan yang bebas politicking ketika itu, dan menimbulkan ancaman terjadinya konflik horizontal setiap saat.

## Tugas Kepolisian
Kepolisian dalam hal ini termasuk instansi yang paling direpotkan oleh pelayanan publilk yang satu ini. Bagi sebagian aparat kepolisian, pilkada dianggap aktivitas pelayanan publik yang malah mengganggu publik itu sendiri. Sehingga, sebagaimana terlihat di beberapa daerah, malah di- emoh -i oleh publik.  Buktinya adalah rendahnya prosentase keikutsertaan pemilih dibanding jumlah pemilih tetap dalam beberapa pilkada yang lalu.
Bagaimana tidak dijauhi, pilkada yang seharusnya damai malah sering rusuh. Wilayah yang semula aman-tenteram berubah jadi tegang karena masing-masing kelompok pendukung siap bentrok karena tidak siap kalah. Belum lagi menyangkut isu ataupun berita yang bersliweran, baik yang dilontarkan secara langsung atau melalui media sosial. Ada yang berisi konten politis, ada pula yang menyinggung SARA (suku, agama, ras dan golongan). Berpolitik menjadi sesuatu yang serba boleh, tanpa aturan dan bahkan boleh “mematikan” pihak lain.
Tambah lagi kini kehadiran fenomena hoax alias berita palsu atau berita plintiran ( hate spin ). Saat berita palsu itu menyangkut SARA, maka bayangkan efek destruktifnya. Pihak- pihak yang menjadi korban akan pusing tujuh keliling. Membersihkan nama kembali menjadi pekerjaan maha berat. Amat tidak adil apabila hoax dibiarkan dan pelakunya bebas berkeliaran begitu saja.
Singkat cerita, pilkada mulai diragukan (minimal secara tidak resmi oleh kalangan
kepolisian)  sebagai pelayanan publik yang perlu didukung dengan persiapan jauh-jauh hari dan yang memerlukan anggaran negara amat besar. Hal itu bukanlah karena negaranya ogah-ogahan men- deliver pilkada sebagai suatu layanan, entah dalam bentuk kesiapan yang rendah atau aparat yang tidak siap. Yang hampir selalu terjadi adalah, persiapan pilkada itu sendiri berlangsung prima, namun kontestannya yang justru bermasalah: karena berkonflik dalam partai sendiri, tidak lolos verifikasi, pernah terlibat pidana,  sengaja diungkap dosa-dosa masa lalunya  atau ada pula yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh instansi penegak hukum.
Sejalan dengan itu, masyarakat selaku pemilih juga kerap dijadikan obyek oleh tim pemenangan maupun oleh aparat dari berbagai instansi. Salahsatu bentuknya adalah agar masyarakat melahap berita atau informasi terkait SARA atau sisi gelap menyangkut kontestan tertentu sehingga akhirnya menyeberang memilih kontestan yang lain.
Melalui statemen di atas, penulis ingin menyatakan pula bahwa produsen dari isu SARA sebenarnya bukan hanya masyarakat. Aparat dari berbagai instansi juga bisa menjadi pelaku aktif, khususnya jika diperintah oleh kepala daerah yang mau kembali maju di  masa kepemimpinan kedua. Alhasil, sikap netral dan seimbang yang seyogyanya diperlihatkan lalu  dibuang jauh- jauh.
Dalam setting seperti itulah kepolisian mesti bekerja. Dalam situasi penuh kontraksi (akibat menguatnya kepentingan serta perilaku-perilaku yang tidak orisinil), kepolisian kini menghadapi situasi baru. Kebaruan itu berupa modus, motif dan tujuan kejahatan yang bisa ditemui terkait pilkada. Alhasil, menghadapi permasalahan ini, kepolisian setempat  harus siap-siap untuk “kecipratan”. Maksudnya, akan ada saja oknum- oknum kepolisian yang dengan bemacam- macam cara  ikut melakukan mulai dari berbagai
jenis maladministrasi hingga tindak pidana.
Demikianlah amat sulit membersihkan praktek politik yang kotor dimana kepolisian bisa sepenuhnya dan selamanya bersih. Amat sulit menjaga integritas anggota pada saat para pemain politik lokal itu memiliki, katakanlah, hubungan kerabat atau sama-sama sekampung dengan anggota.

## Penutup
Telah diuraikan di atas bahwa kalau kita tidak ingin pilkada kehilangan tujuan utamanya yakni sebagai mekanisme sirkulasi elite yang disepakati di negara demokrasi, maka kita wajib menjaganya. Salahsatu caranya adalah agar kembali meletakkan hakekat pilkada sebagai entitas pelayanan publik.
Dengan mengatakan demikian, maka pilkada  perlu kembali dikelola dengan standar- standar pelayanan publik pada umumnya, melihat publik sebagai pihak yang pertama dan satu-satunya diuntungkan oleh keberadaaannya dan, untuk itu, memiliki proses kerja yang jelas, ajeg dan akuntabel.
Jika hal itu bisa terjadi, bisa dibayangkan tugas kepolisian akan amat ringan. Kepolisian hanya akan bertugas menjaga pilkada dari anasir eksternal yang ingin mengacau, mengingat para penyelenggara maupun partisipan pilkada itu sendiri telah bersepakat menjauhi praktek- praktek buruk dan kotor. (*)