## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Kasmanita Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: kasmanita@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  Legal  Protection  of  Victims  of  Domestic Violence. Domestic violence is any form of violence that occurs within the scope of the household. The victims of domestic violence are people or individuals who accept  violent  behavior  or  threats  of  domestic  violence.  In  an  effort  to  protect victims  of  domestic  violence  the  government  issued  legislation  to  protect  the rights and obligations of victims of domestic violence, including Act Number 23 of 2004  concerning  Eradication  of  Domestic  Violence  (PKDRT),  Law  Number  27 Year  2004  concerning  the  Truth  and  Reconciliation  Commission,  and  Law Number  13 of  2006 concerning Protection of  Witnesses and Victims. In addition to  the  laws  and  regulations  there  is  also  the  role  of  the  justice  enforcement apparatus, namely the police, advocates and judicial institutions.
Keywords: Legal Protection, Victims, Domestic Violence

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  segala  bentuk kekerasan  yang  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Adapun  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  orang  atau  individu  yang  menerima  perilaku kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  upaya perlindungan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pemerintah  mengeluarkan peraturan  perundang-undangan  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  di  antaranya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain  peraturan  perundang-undangan  terdapat  pula  peran  aparat  penegak keadilan, yaitu pihak kepolisian, advokad serta lembaga peradilan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, KDRT

## PENDAHULUAN
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukan  merupakan  hal  yang  tabu  dalam lingkup kehidupan keluarga. Maraknya pelaporan kasus diberbagai lembaga yang memilki  kewenangan  dalam  penanganan  kasus  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga menjadi bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal  yang lumrah.  Ada  beberapa  tanda  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam kehidupan,  diantaranya  memiliki  rasa  cemburu  yang  berlebihan  terhadap pasangan,  terburu-buru  setiap  mengambil  sebuah  keputusan,  sering  berperilaku kasar  terhadap  orang  lain,  memiliki  keinginan  yang  besar  dalam  mengendalikan atau mengontrol pasangan, memiliki perasaan emosional yang tinggi dan memiliki harapan  yang  tidak  realistis  terhadap  pasangan,  misalnya  menginginkan pasangannya serba sempurna.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga kini sudah menjadi masalah sosial, sehingga para korban kekerasan menjadi lebih bebas  dalam  menuntut  hak-haknya,  selain  itu  pemerintah  telah  mengeluarkan berbagai  peraturan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  pihak  yang  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Di  antaranya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping  adanya  perlindungan  dari  berbagai  undang-undang,  aparat  penegak hukum  juga  sangat  berperan  penting  dalam  perlindungan  korban  serta peningkatan upaya pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum di antaranya pihak kepolisian, advokat, dan lembaga penegak keadilan.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Korban  mempunyai  peranan  yang  fungsional  dalam  terjadinya    suatu kejahatan,  karena  pada  kenyataannya  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  mungkin timbul  kejahatan  kalau  tidak  ada  korban,  yang  merupakan  peserta  utama  dari pelaku  dalam  hal  terjadinya  suatu  kejahatan  yang  dimaksud  dengan  korban adalah: "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohahiah sebagai akibat  tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri  sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". 1
1 Lely  Setyawati  Kurniawan, Refleksi  Diri  Para  Korban  dan  Pelaku  Kekeraan  dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h. 13.
Dalam perkembangannya pengertian korban menjadi lebih luas lagi, tidak hanya mengenal korban kejahatan saja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat ke 3 pengertian korban berbunyi: "Korban adalah orang yang  mengalami  kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam  lingkup  rumah tangga". 2
Pasal  1  angka  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2002  dan  Pasal  1 angka  5  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2004  tentang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi  mendefinisikan    korban  adalah  orang  perseorangan  atau  kelompok orang  yang  mengalami  penderitaan,  baik  fisik,  mental,  maupun  emosional, kerugian  ekonomi,  atau  mengalami  pengabaian,  pengurangan,  atau  perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 3
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  menyebutkan:  "Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan fisik,  kerugian  ekonomi,  penderitaan  mental  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak pidana". 4
Pelaku  atau  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)    adalah orang  yang  mempunyai  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan, perwalian  dengan  suami,  dan  anak  bahkan  pembatu  rumah  tangga  yang  tinggal dalam  sebuah  rumah  tangga.  Tidak  semua  tindakan  kekerasan  dalam  rumah tangga dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku.  Padahal  perlindungan  yang  diberikan  negara  dan  masyarakat  bertujuan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  korban  serta  menjatuhkan  hukuman terhadap pelakunya. 5
B. Langkah-Langkah  Defensif  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam
Dalam konteks defensif terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah ada program-program pelayanan yang dibentuk oleh
2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), h. 8.
3 Anggun  Malinda, Perempuan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana:  Tersangka,  Terdakwah, Terpidana, Sanksi, Korban (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h. 64.
4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Penjelasannya (Jakarta: Visimedia, 2009), h. 3-4.
5 Fathul Djannah, Dkk., Kekerasan Terhadap Istri (Yogyakarta: Lkis, 2002), h. I23.
pemerintah.  Salah  satu  contohnya  adalah  pemberian  pengawasan  atau perlindungan dari berbagai macam ancaman yang membahayakan nyawa korban, serta pemberian bantuan medis sampai kepada pelayanan hukum.
Kekerasan dalam Rumah Tangga sering terjadi karena tidak adanya jalinan kerja sama antara suami dan istri. Jalinan kerja sama ini berupa pemahaman antara hak  dan  kewajiban  masing-masing,  persamaan  derajat,  terciptanya  sikap  dan perilaku  saling  menghargai,  menghormati,  dan  saling  membantu  dalam  berbagai bidang. 6
Dalam  pasal  11  dan  12  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  terdapat  upaya  defensif  untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: 7
Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 12 untuk  melaksanakan  ketentuan  sebagaiamana  dimaksud  dalam  pasal  11, pemerintah:
a. merumuskan  kebijakan  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah tangga;
b. menyelenggarakan  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  tentang kekerasan dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan  sosialisasi  dan  advokasi  tentang  kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  sensitive  gender  dan isu  kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta  menetapkan  standard  an kreditasi pelayanan yang sensitif gender.
Tindakan  solusi  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terdapat dalam  pasal  15  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut: 8
6 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Perkawinan (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 203.
7 Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , h. 7.
8 Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , h. 7.
Pasal 15
Setiap  orang  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengetahui  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  wajib  melakukan  upaya-upaya  sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan terhadap korban;
c. memberikan pertolongan kepada korban;
d. memberikan pertolongan darurat; dan
e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Peranan  hukum  Islam  dalam  pencegahan  timbulnya  kekerasan  dalam rumah  tangga  selain  metode  defensif  juga  terdapat  metode  edukatif.  Metode edukatif  yaitu  metode  yang  bertujuan  agar  suami  dan  istri  terhindar  dari  kasus KDRT.  Oleh  sebab  itu,  dalam  Islam  dianjurkan  untuk  memilih  pasangan  yang sekufu.  Sekufu  dalam  arti  seimbang  dalam  hal  ibadah  atau  keagamaannya,  buka dalam  hal  fisik,  cantik  atau  tampan  serta  keturunannya.  Dengan  adanya  unsur keseimbangan  dalam  agama  suami  istri  dapat  mengarakan  rumah  tangganya menaati  kewajiban  kepada  Allah  swt.  dengan  pengarahan  seperti  itu  suami  istri juga mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
Menyangkut  masalah  kekeluragaan,  Islam  sangat  menganjurkan  untuk memandang  manusia  sebagai  salah  satu  makhluk  hidup  yang  memiliki  roh,  akal dan hati. Sehingga suami istri selalu saling melengkapi agar tercipta rumah tangga yang penuh keharmonisan dalam segala aspek kehidupan. 9
Berangkat  dari  langkah  defensif  hukum  Islam,  tidak  menutup kemungkinan  banyaknya  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi. Dalam  hal  ini  hukum  Islam  dengan  motode  defensif  dibantu  oleh  lembaga- lembaga baik pemerintahan ataupun swasta yang disebut dengan lembaga hakam. Lembaga  hakam  ini  berfungsi  untuk  mencegah  dan  melindungi  suami  istri  dari tindak kekerasan pada saat terjadinya konflik dalam rumah tangga. 10

## C. Peran  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga
Peran aparat penegak hukum dalam hal ini merupakan salah satu terobosan hukum  yang  dilakukan  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  mengenai
9 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Perkawinan , h. 203.
10 Mansour  Fakih,  Analis  Gender  dan  Transformasi  Sosial  (Cet.  II;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2002), h. 133.
Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  yakni  khususnya kepolisian,  advokat,  dan  pengadilan  dalam  memberikan  perlindungan  dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan bagi keamanan korban: 11
a. Peran Kepolisian
Pada  saat  kepolisian  menerima  laporan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, mereka harus segera menjelaskan kepada korban mereka mendapatkan pelayanan dan  pendampingan.  Kepolisian  memperkenalkan  identitas  mereka  dengan menjelaskan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sudah  merupakan  kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 20, 26, 27, 35, dan 36. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus  diambil  kepolisian  yaitu  memberikan  perlindungan  sementara  kepada korban,  meminta  surat  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan  dan melakukan penyelidikan.
b. Peran Advokat
Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib memberikan konsultasi  hukum  mengenai  hak-hak  korban  dan  proses  peradilan.  Mendampingi korban  pada  penyidikan  dan  pemeriksaan  di  dalam  sidang,  serta  melakukan koordinasi  dengan  sesame  penegak  hukum,  relawan  pendamping  dan  pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
c. Peran Pengadilan
Pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban  anggota  keluarga  lain  yang  diajukan  oleh  kepolisian.  Pengadilan  dapat mempertimbangkan permohonan korban atau kuasanya untuk menetapkan kondisi khusus  berupa  pembatasan  gerak  pelaku,  larangan  memasuki  tempat  tinggal bersama,  larangan  membuntuti,  mengawasi  atau  mengintimidasi  korban.  Korban dapat  melaporkan  kepada  polisi  jika  terjadi  pelanggaran  perintah  perlindungan, kemudian menyusun laporan bersama kepada pengadilan, yang wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku membuat pernyataan tertulis  yang  isinya  kesanggupan  untuk  mematuhi  perintah  perlindungan  yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan dan menerima sanksi yang telah ditetapkan jika masih saja melanggar.
11 Muhammad  Ishar  Helmi, Gagasan  Pengadilan  Khusus  KDRT (Yogyakarta:  Deepublish, 2017), h. 53 -54.

## PENUTUP
Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  orang  yang  mengalami kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Setiap individu  dalam  lingkup  rumah  tangga  memiliki  potensi  untuk  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  baik  suami,  istri,  anak  dan  juga  asisten  rumah tangga.
Melihat  banyaknya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  dalam lingkup sosial masyarakat, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai undang- undang  sebagai  jalan  untuk  pemberantasan  tindak  kekersan  dalam  rumah  tangga yang  kebanyakan  terjadi  pada  pihak  perempuan  (istri),  salah  satunya  adalah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Pengahpusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Peran  aparat  penegak  keadilan  juga  sangat  dibutuhkan  oleh  korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti pihak kepolisian yaitu  menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menjelaskan kepada korban bahwa  mereka  mendapatkan  pelayanan  dan  pendampingan.  Kemudian  advokad memberikan  perlindungan  dan  pelayanan  wajib  memberikan  konsultasi  hukum mengenai  hak-hak  korban  dan  proses  peradilan.  Dan  terakhir  peran  lembaga peradilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban anggota keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian

## DAFTAR PUSTAKA
Djannah, Fathul, Dkk., Kekerasan Terhadap Istri . Yogyakarta: Lkis, 2002.
Fakih,  Mansour. Analis  Gender  dan  Transformasi  Sosial .  Cet.  II;  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Ishar  Helmi,  Muhammad. Gagasan  Pengadilan  Khusus  KDRT .  Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Kurniawan,  Lely  Setyawati. Refleksi  Diri  Para  Korban  dan  Pelaku  Kekeraan dalam Rumah Tangga . Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
Malinda,  Anggun. Perempuan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana:  Tersangka, Terdakwah, Terpidana, Sanksi, Korban . Yogyakarta: Garudhawaca, 2016. Maloko, M. Tahir. Dinamika Hukum Perkawinan . Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban beserta Penjelasannya. Jakarta: Visimedia, 2009.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.