ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya
Faizul Amalia Nova 1 ; Ananta Prathama 2, *
1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; prathama.ananta@gmail.com * Correspondence : prathama.ananta@gmail.com

## Kata kunci
Peran Pemerintah, Kekerasan Anak, UPTD PPA
Keywords The Role of Government, Child Violence, UPTD PPA

## ABSTRAK
Surabaya  sebagai  kota  metropolis  tentu  dalam  hal  kemudahan  akses  untuk melapor kasus kekerasan anak juga lebih tinggi. Dengan status kota besar, tidak menampik kemungkinan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak terus ada di Surabaya. Permasalahan kekerasan pada anak mengalami siklus naik turun di setiap daerah. Di Surabaya sendiri kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir ini. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Surabaya. Peran Pemerintah Khususnya UPTD PPA Kota Surabaya telah baik  untuk  perlindungan,  pencegahan  dan    penanganan  kasus  kekerasan  anak. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  mengenai  peran  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dalam  penanganan  Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely  dalam  Mudrajad  Kuncoro  diantaranya  yaitu  peran  pemerintah  sebagai koordinator, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran pemerintah sebagai stimulator.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  melaksanakan  wawancara, observasi,  serta  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belum tercapainya  tujuan  peran  pemerintah  menangani  kasus  tindak  kekerasan  anak karena terdapat 1 dari 3 tujuan peran pemerintah yang belum terwujud, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator.

## ABSTRACT
Surabaya as metropolis certainly has access to easy access to reporting on child abuse.  With  the  status  of  a  large  city, did  not  rule  out  the  possibility  that  the violence against children continued in surabaya. The problem of child abuse is developing cycles of ups and downs in every region. In surabaya alone cases of child violence have been raised in the last three years. This certainly paid attention to the surabaya city government. The role of government particularly uptd ppa city surabaya has been good for protection, prevention and handling cases of child violence. The purpose of the study to describe the role of the technical unit for women and children’s pro tection of child violence in the city of surabaya USES the  blakely  role  theory  of  government  in  the  mudrajad  kuncoro,  among  other things,  the  role  of  government  as  coordinator,  the  role  of  government  as facilitator,  and  the  role  of  government  as  stimulator.  This  type  of  research  is qualitative. The study USES data-collection techniques by carrying out interviews, observations,  and  documentation.  The  study  has  shown  that  the  role  of governments  in  child  violence  has  not  yet  been  achieved  because  1  of  the  3 objectives of government roles has yet been realized – the role of governments asa facilitator..

## Pendahuluan
Kekerasan hingga kini masih banyak terjadi di tengah masyarakat, mulai dari pembunuhan, penganiayaan, pelecehan seksual, penganiayaan yang bersifat psikis, dan bentuk tindakan kriminal lainnya. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah  satu  isu  yang  penting  dan  butuh  upaya  yang  keras  dalam  menanganinya. Sementara itu, manusia menginginkan rasa aman dan damai tidak direbut dari segala bentuk  ketidakadilan  dan  kekerasan.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  rasa ketidakadilan hadir dalam kehidupan sehari-hari terutama pada kelompok rentan. Salah satu yang kelompok dalam masyarakat yang rentan adalah anak-anak.
Anak  merupakan  kelompok  yang  rentan  berisiko  menjadi  korban  kekerasan sebab  anak  memosisikan  dirinya  sebagai  manusia  yang  lemah,  tidak  berdaya  dan tidak memiliki kuasa serta ketergantungan terhadap orang dewasa di sekelilingnya sehingga  anak  tidak  memiliki  keberanian  untuk  mengungkapkan  apa  yang dialaminya  kepada  orang  lain.  Kekerasan  terhadap  anak  adalah  semua  bentuk tindakan  menyakitkan  secara  fisik  atau  emosional,  penyalahgunaan  seksual, traficking ,  penelantaran,  eksploitasi  yang  mengakibatkan  cedera/kerugian  nyata ataupun  potensial  terhadap  kesehatan  anak,  kelangsungan  hidup  anak,  tumbuh kembang  anak  atau  martabat  anak,  yang  dilakukan  dalam  konteks  hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Margareta & Sari Jaya, 2020).
Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di lingkungan  rumah,  di  lingkungan  bermain  bahkan  di  lingkungan  sekolah.  Pelaku kekerasan  bisa  dari  berbagai  kalangan,  baik  yang  dilakukan  oleh  teman,  orang dewasa,  guru,  dan  keluarga.  Kasus  yang  sering  kali  terjadi  karena  pengaruh lingkungan  atau peer  group ,  serta  paparan  media,  termasuk  tayangan  media  yang tidak  sehat,  vulgar, satanic ,  pornografi,  serta  syarat  dengan  kekerasan  dan konsumerisme (Widowati, E & Cahyati, 2019).
Kekerasan  terhadap  anak  seperti  sudah  membudaya  dan  selalu  ada  setiap tahunnya. Akibatnya, dari tahun ke tahun kekerasan terhadap anak terus bertambah.
Negara maju dan negara berkembang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kasus  kekerasan  yang  terjadi  karena  dapat  menimbulkan  banyak  masalah, khususnya masalah sosial. Kemiskinan menurut Adawiyah (2020) merupakan suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.  Seseorang  atau  keluarga  dapat  dikatakan  miskin  atau  hidup  dalam kemiskinan  jika  pendapatan  mereka  atau  akses  mereka  terhadap  barang  dan  jasa relatif  rendah  dibandingkan  kebanyakan  orang  dalam  perekonomian  (Rini  & Sugiharti, 2018). Kemiskinan akan mempengaruhi kualitas tenaga, mental, dan fisik yang akan membuat masyarakat semakin tidak memiliki daya. Mengingat masalah kemiskinan  yang  begitu  kompleks,  maka  diperlukan  upaya  intervensi  dalam
penurunan kemiskinan, salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat  (Putricia & Prathama, 2023).
Meningkatnya  kasus  kekerasan  terhadap  anak  akhir-akhir  ini,  mendorong perlunya  penanganan  kasus  sedini  mungkin  berupa  penyediaan  layanan perlindungan  khusus  bagi  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan.  Untuk  itu, berdasarkan  Peraturan  Menteri  PPPA  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  pembentukan UPTD  PPA yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 diperlukan perhatian Pemerintah Daerah agar kekerasan terhadap perempuan dan  anak  bisa  ditangani  dengan  membentuk  UPTD  PPA  di  seluruh  wilayah Indonesia. Siagian dalam (Lobbu, J.Lengkong, & D.Pombengi, 2013) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki peranan penting dalam upaya penanganan dan perlindungan anak  dari  kekerasan  perlu  membentuk  rencana  yang  diwujudkan  dalam  program dan kegiatan untuk menyelenggarakan perlindungan anak.
Surabaya  sebagai  kota  metropolis  tentu  dalam  hal  kemudahan  akses  untuk melapor  kasus  kekerasan  anak  juga  lebih  tinggi.  Dengan  status  kota  besar,  tidak menampik kemungkinan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak terus ada di Surabaya. Permasalahan kekerasan pada anak mengalami siklus naik turun di setiap daerah. Di Surabaya sendiri kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir ini. Kenaikan angka kekerasan pada anak ini tercatat dalam data Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3APPKB)  Surabaya.  Jumlah  kasus  pada tahun 2020 berjumlah  116 kasus, tahun 2021 berjumlah 136 kasus dan tahun 2022 berjumlah 152 kasus.
Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  isu  yang  sensitif  yang  datanya  sulit diperoleh. Fakta di lapangan diperkirakan lebih memprihatinkan, banyak kejadian kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga dan masih tabu untuk diungkapkan (Susanto, 2021). Alasan sebagian besar anak-anak korban kekerasan  tidak  melaporkan  kejadian  yang  dialaminya,  karena  rasa  takut  pada pelaku serta takut akan stigma dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri demi untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti  takut,  malu,  dan  bahkan  keluarga  korban  menganggap  bahwa  anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan sebagai aib yang harus ditutupi (Noviani, Arifah, Cecep, & Humaedi, 2018).
Setiap negara memiliki sebuah kebijakan publik atau public policy , yang mana kebijakan ini berupa sebuah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan sebuah  masalah  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun melalui berbagai lembaga pemerintah guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Ningrum,  Widodo, & Soesiantoro,  2023).  Upaya  dalam  menanggulangi  kekerasan pada anak, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun  2022  tentang  pembentukan  dan  susunan  organisasi  Unit  Pelaksana  Teknis
Dinas  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kota Surabaya yang kemudian disingkat UPTD PPA Kota Surabaya memiliki peran guna memberikan  perlindungan  khusus  dan  layanan  bagi  perempuan  dan  anak  yang menjadi  korban  kekerasan,  eksploitasi,  diskriminasi,  tindak  pidana  perdagangan orang.  Oleh  karena  itu,  setiap  masyarakat  korban  kekerasan  mendapat  pelayanan secara terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  (UPTD PPA).
Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak    (UPTD PPA)  kota  Surabaya  merupakan  unit  pelayanan  terintegrasi  dalam  upaya memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA  memiliki  fungsi  menyelenggarakan  layanan  pengaduan  masyarakat, penjangkauan  korban,  pengelolaan  kasus,  penampungan  sementara,  mediasi  dan pendampingan korban (Bessie, Leo, & Amalo, 2023). Pelayanan yang dilakukan oleh UPTD  PPA  Kota  Surabaya  sangat  membantu  bagi  anak  korban  kekerasan  untuk melindungi korban serta membantu korban untuk memperoleh hak-hak nya. Kota Surabaya  sendiri  telah  berdiri  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak  (UPTD PPA) yang mana saat itu masih menggunakan nama dan  regulasi  lama,  yakni    Unit  PPT  PPA  (Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan  dan  Anak)  yang  dibawahi  oleh  Kepala  Bidang  PPA  DP3A-PPKB  Kota Surabaya.
Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD  PPA)  Kota  Surabaya  ini  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3APPKB)  Kota  Surabaya  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. UPTD PPA Kota Surabaya  sendiri  bertindak  sebagai  lembaga  penyedia  layanan  terhadap  korban kekerasan anak di tingkat kota yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah darah  dan  masyarakat  dalam  bentuk  perawatan  medik,  psikosial  dan  pelayanan hukum.
Melalui  UPTD  PPA  ini  akan  memperkuat  posisi  Pemkot  Surabaya  dalam pencegahan  dan  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  dan  perundungan  pada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Surabaya tidak hanya memberikan layanan penanganan kasus saja, namun juga membangun koordinasi dengan stakeholder.Keterlibatan berbagai pihak di luar birokrasi  dalam  mewujudkan  kota  yang  ramah  dan  berpihak  kepada  anak-anak sangat dibutuhkan seperti diantara-Nya, puskesmas, rumah sakit, kepolisian, para insan  media, Non-Governmental  Organization (NGO)  atau  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati anak-anak hingga Forum Anak Kota Surabaya.
Studi-studi terdahulu yang berkaitan yaitu  studi Furi & Saptatiningsih (2020) tentang  Peran  UPTD  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dalam  Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. hasil yang ditemukan yaitu peran dalam menangani perempuan  korban  kekerasan,  pendampingan  pemulihan  kesehatan  perempuan korban  kekerasan,  pendampingan  psikologi  perempuan  korban  kekerasan, pendampingan  hukum  perempuan  korban  kekerasan,  peran  dalam  psikoedukasi dilingkungan  perempuan  korban  kekerasan,  peran  dalam  rehabilitasi  sosial perempuan  korban  kekerasan  semuanya  telah  terlaksana  dengan  baik.  Sedangkan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki.
Kemudian studi Triana (2019) tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan  dan  Anak  Kota  Balikpapan.  Hasil  yang  ditemukan  yaitu  ditemukan bahwa  peran  dinas  pemberdayaan  perempuan  perlindungan  anak  dan  keluarga berencana  dalam  mengatasi  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kota Balikpapan,  dalam  menjalankan  bekerja  sama  dengan  P2TP2A  untuk  mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan  resoisalisasi.  Adapun  dalam  penanggulangan  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  menemui  kesulitan  terutama  dalam  pola  pikir  masyarakat  yang beranggapan  bahwa  kasus  tersebut  merupakan  aib  keluarga,  sekolah.  Dalam kegiatan  pemulihan  sebaiknya  ada  komunikasi  terlebih  dahulu  antara  korban dengan  psikolog  agar  dalam  proses  pemeriksaan  pemeriksaan  korban  berjalan dengan lancar.
Dengan demikian penelitian ini memiliki urgensi sebab Unit Pelaksana Teknis Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kota  Surabaya  baru  diresmikan namun  belum  ada  penelitian  tentang  hal  tersebut.  Maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  peran  pemerintah  melalui  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kota  Surabaya  dan  akan  mengkaji menggunakan teori peran pemerintah menurut Mudrajad Kuncoro  yang meliputi: 1) peran pemerintah sebagai koordinator; 2) peran pemerintah sebagai fasilitator; dan 3) peran pemerintah sebagai stimulator.

## Metode
Penelitian ini membutuhkan analisis secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  Kota Surabaya  menjadi  lokasi  penelitian  karena  merupakan  lembaga  pemerintah  yang menaungi kekerasan anak. Teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan metode menurut Ade Heryana yang meliputi informan kunci, informan utama, dan informan pendukung (Heryana, 2018). Informan kunci merupakan sumber informasi yang sangat memahami permasalahan yang diajukan oleh peneliti, dalam penelitian
ini  yaitu  kepala  bagian  tata  usaha  UPTD  PPA  Kota  Surabaya.  Informan  utama merupakan  seseorang  yang  memiliki  pengetahuan  teknis  dan  mendalam  tentang masalah yang diajukan peneliti, dalam penelitian ini yaitu konselor UPTD PPA Kota Surabaya.  Informan  pendukung  merupakan  orang-orang  yang  dapat  memberikan data  lebih  lanjut  untuk  dianalisis  dan  didiskusikan,  dalam  penelitian  ini  yaitu masyarakat yang pernah diberikan layanan di UPTD PPA Kota Surabaya.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis serta disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap  gejala  yang  diteliti  (Abdussamad,  2021).  Melalui  observasi,  keterlibatan langsung peneliti terhadap kegiatan subjek penelitian maka akan memperoleh data yang  lebih  konkrit  karena  memuat  fakta  di lapangan.  Wawancara  melibatkan  dua pihak dalam dialog dengan menggunakan pedoman wawancara, yang mana pihak yang diwawancarai akan menerima pertanyaan.
Dokumentasi adalah merupakan catatan kejadian yang sudah berlalu yang bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-  karya  monumental  dari  seseorang (Abdussamad,  2021).  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dokumentasi dengan menganalisis dokumen berupa jurnal, kebijakan tertentu yang ditetapkan  pemerintah,  peraturan  perundang-undangan,  serta  dokumen  yang berasal  dari  instansi  terkait  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  terkait  peran UPTD PPA Kota Surabaya secara lengkap. Dalam penelitian ini menerapkan teknik analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu mulai dari pengumpulan data,  penyajian  data,  kondensasi  data,  hingga  penarikan  kesimpulan/verifikasi (Hardani & Andriani, 2020).

## Hasil dan Pembahasan
Kota  Surabaya  menginisiasikan  peran  UPTD  PPA  untuk  mengentaskan kekerasan anak dengan cara berperan sebagai aktor utama dan aktif dalam rangka melindungi, menangani, dan mencegah kasus tindak kekerasan pada anak. Dengan adanya lembaga seperti UPTD PPA ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kota termasuk rasa aman, nyaman, sejahtera bagi anak. Kota Surabaya dinobatkan sebagai  kota  layak  anak  sudah  seharusnya  memiliki  UPTD  PPA  untuk  membantu jalan kerja dari DP3APPKB dan pemerintah Kota Surabaya. Namun tidak menampik bahwa  walaupun  pemerintah  sudah  aktif  menjalankan  perannya  mengenai kekerasan anak, kasus kekerasan masih ada.
Dengan upaya pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD PPA yang memiliki peran aktif dalam melindungi, menangani dan mencegah kekerasan pada anak, maka untuk  mengetahui  tercapainya  peran  pemerintah  dalam  penanganan  tindak kekerasan anak tersebut akan diinterpretasikan berdasarkan teori peran pemerintah menurut Mudrajad Kuncoro yang meliputi: 1) peran pemerintah sebagai koordinator, 2) peran pemerintah sebagai fasilitator, dan  3) peran pemerintah sebagai stimulator.

## 1. Peran Pemerintah Sebagai Koordinator
Peran  pemerintah  sebagai  koordinator  merupakan  pemerintah  daerah  dapat bertindak  sebagai  koordinator  untuk  menetapkan  kebijakan  bagi  pembangunan didaerahnya. Sebuah tata kelola pemerintahan  yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan lembaga nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan  kebijakan  kolektif.  UPTD  PPA  Kota  Surabaya  tidak  bekerja  sendiri, namun melakukan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. UPTD PPA telah berhasil menjalin koordinasi dengan pihak lain untuk melaksanakan perlindungan dan  penanganan  kekerasan  anak.  Seperti,  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perangkat desa maupun masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan Ani selaku konselor :
“Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  semua  unsur  melakukan  kerjasama.  Salah  satu  upaya pemerintah untuk merangkul semuanya melalui satgas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) ini  di  tingkat  Kecamatan,  ada  satgas  PPA  di  tingkat  kelurahan,  kemudian  ada  puspaga  dan PPTP2A di tingkat RW. Ada juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Dan jug a lembaga lain seperti kepolisian, puskesmas, dan rumah sakit...” (Wawancara , 12 Mei 2023).
Keterlibatan LSM sendiri memberikan keringanan dan kemudahan bagi UPTD PPA  dalam  melaksanakan  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Seperti  SCC  yang merupakan lembaga hukum yang berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi korban tanpa memandang perbedaan agama, ras, kekayaan dan  jenis  kelamin.  Dan  untuk  urusan  perlindungan  anak  adanya  Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  dan  dibantu  juga  dengan  adanya  yayasan  embun,  dan lainnya.  Perlu  adanya  peran  dari  LSM  maupun  organisasi  anak  tersebut,  karena seringkali  masyarakat  tidak  mau  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaannya.  Selain OPD  dan  LSM  penyelenggaraan  perlindungan  korban  kekerasan  diwujudkan  ke dalam bentuk sebuah lembaga dimana lembaga tersebut berada di seluruh lapisan masyarakat agar memudahkan penjangkauan korban yang melibatkan masyarakat itu sendiri.
Sebagai  unit  pelaksana  daerah  juga  sangat  membutuhkan  peran  dan keterlibatan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dalam  mengimplementasikan peraturan-peraturan dan sebagai media penghubung antara masyarakat dan UPTD PPA. Seperti yang disampaikan Ani, selaku konselor dalam wawancara berikut:
“Kita juga ada tiga bulan sekali itu rapat jejaring. Jadi kita mengundang seluruhnya baik itu LSM, NGO,  dan  lain  sebagainya.  Itu  untuk  melaksanakan  terkait  perlindungan  dan  penanganan perempuan dan anak. Terkait dengan hukum ada SCC, Kemudian untuk anak-anak yang terkait pelecehan seksual ada embun. Jadi tidak hanya kita sendiri yang bekerja. Kita juga butuh jejaring dengan yang lain untuk melaksanakan dan meli ndungi perempuan dan anak...” (Wawancara , 12 Mei 2023).
Peran  masyarakat  itu  sendiri  juga  sangat  diperlukan  dalam  proses perlindungan kekerasan. Mulai dari tahap pengaduan, dimana korban bisa melapor atau melakukan pengaduan melalui perangkat desa seperti Lurah, RT/RW, SATGAS KDRT dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, dalam tahap proses penanganan juga sangat
dibutuhkan peran dari perangkat desa. Oleh karena itu, UPTD PPA berkoordinasi dengan  perangkat  desa  seperti  RT/RW  dalam  melakukan  pengawasan.  Karena P2TP2A tidak mampu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan secara rutin,  maka  dibutuhkan  peran  dari  perangkat  desa  tersebut.  Dapat  dilihat  dari pernyataan Ibu Ani  sebagai konselor dalam wawancara berikut:
“Setiap kali mengenai pengaduan kita melakukan koordinasi dengan kelurahan, RT/RW ataupun Bhabinkamtibmas.  Korban  bisa  melapor  ke  perangkat  pemerintah  terdekat  dengan  mereka  seperti RT/RW.  Ada  banyak  pintu  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  korban  untuk  melapor.  Dan  dalam prosesnya kita bekerja sama dengan perangkat terdekat masyarakat, seperti RT/RW. Sebab nantinya RT/RW yang akan membantu kita untuk mengawasi...” (Wawanacara , 12 Mei 2023).
Perangkat  pemerintah  terdekat  dengan  masyarakat  sangat  diperlukan perannya  pada  proses  penanganan  kekerasan  anak,  mulai  dari  tahap  pengaduan, penanganan, dan penyelesaian. Selain itu, masyarakat juga sangat membantu dengan adanya kepedulian dalam pencegah kekerasan anak, dengan membentuk SATGAS PKBM ditingkat kecamatan, SATGAS PPA ditingkat kelurahan, serta PUSPAGA dan PPTP2A di tingkat RW. Tetap tidak dapat dipastikan bahwa seluruh RW di Surabaya memiliki  PUSPAGA  dan  PPTP2A.  Masih  terdapat  sekitar  90  RW  yang  memiliki PUSPAGA dan PPTP2A. Sedangkan untuk PKBM ada di 31 kecamatan dan SATGAS PPA ada 154 kelurahan.

## 2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Seiring  Peran  Pemerintah  sebagai  fasilitator  ialah  pemerintah  daerah  bisa mempercepat  pembangunan  melalui  perbaikan  lingkungan  perilaku  didaerahnya. Dalam fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan dan memfasilitasi suasana yang tertib, aman, dan nyaman. Termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan serta memberikan pemeliharaan pada fasilitas tersebut.
Peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  didukung  dengan  penyediaan  berbagai fasilitas  dalam  kegiatan  perlindungan  dan  pendampingan  korban  kekerasan. Pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD PPA menyediakan fasilitas berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah shelter (rumah  aman),  mobil  dan  motor  perlindungan  anak,  serta  sarana informasi dan komunikasi seperti website di alamat https://dp3appkb.surabaya.go.id/hubungi-kami/  dan hotline 08113345303.  Selain itu juga terdapat beberapa media sosial berupa instagram , twitter, facebook , dan youtube . Namun  untuk  sarana  informasi  dan  komunikasi  ini  masih  menjadi  satu  dengan DP3APPKB Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ani, selaku konselor sebagai berikut:
“Untuk  fasilitas  kita  ada  mobil  dan  motor  perlindungan  anak,  ada  shelter  (rumah  aman). Fasilitasnya bukan hanya berupa akomodasi namun juga sampai ke psikolog dan psikiater. Psikolog dan  psikiater  kita  bekerja  sama  dengan  volunter  yang  bekerja  sama  dengan  kami.  Dan  kita menyediakan layanan hotline yang tersedia 24 jam, media sosial berupa instagram, twitter, facebook, youtube dan website...”(Wawancara ,12 Mei 2023).
Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Surabaya memiliki berbagai fasilitas yang tersedia. Dengan adanya shelter ini, untuk Mewujudkan upaya penanganan korban
kekerasan anak. Hal Tersebut didukung dengan pengamatan langsung di lapangan dan  dapat  ditemukan  tersedianya  rumah  aman  atau  shelter  tersebut  di  Kota Surabaya.  Namun  keberadaan  lokasi  alamat  dari  shelter  itu  sendiri  tidak  di publikasikan  secara  publik  dan  bersifat  rahasia. Website yang  dimiliki  oleh  UPTD PPA Kota Surabaya tersebut telah baik dan menampilkan informasi terkait kekerasan yang  mudah  dimengerti  dan  dipahami  oleh  orang  awam  untuk  mengaksesnya. Sehingga  dengan  tersedianya  layanan  informasi  dan  komunikasi  tersebut memudahkan masyarakat maupun korban untuk mencari informasi dan melakukan pengaduan terkait KDRT yang dialami.
Adanya fasilitas sarana yang disediakan tersebut sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan  penanganan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  juga  mendukung  sarana prasarana  tersebut  dengan  adanya,  program  fasilitasi  UPTD  PPA  dimana kegiatannya  melakukan  koordinasi  dengan  LSM  dan  OPD  terkait,  melakukan validasi  data  dengan  lembaga  penerima  layanan  lainnya  seperti  puskesmas, kepolisian, dan LSM. Melakukan sosialisasi terkait KDRT dengan tokoh masyarakat, organisasi  kemasyarakatan  seperti  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK), dengan guru Budi Pekerti (BP), dan anak-anak. Melakukan Forum Group Discussion (FGD)  dan  membentuk  tim  khusus  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak. Sosialisasi yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan anak.
Salah satu upaya yang dilakukan UPTD PPA Kota Surabaya dalam membantu penyebaran informasi terkait UPTD PPA itu sendiri dan tindak kekerasan terhadap perempuan  dan  anak  seperti  KDRT  dilakukan  dengan  menyebar  informasi  ke masyarakat  melalui  media  sosial.  Berdasarkan  observasi  dan  pengamatan  yang dilakukan peneliti melihat bahwa adanya media sosial yang dimiliki tersebut dapat memberikan informasi terkait kekerasan dan adanya layanan yang disediakan oleh pemerintah  untuk  korban  kekerasan.  Saat  ini  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kota Surabaya juga telah memiliki berbagai program penanganan korban kekerasan yang tidak hanya direncanakan tetapi juga dilaksanakan dengan baik.
Adapun  program  yang  dimiliki  UPTD  PPA  seperti,  program  fasilitasi  UPTD PPA  dimana  kegiatannya  melakukan  koordinasi  dengan  LSM  dan  OPD  terkait, melakukan  validasi  data  dengan  lembaga  penerima  layanan  lainnya  seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM. Melakukan sosialisasi terkait KDRT dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),  dengan  Guru  Budi  Pekerti  (BP),  dan  anak-anak.  Melakukan Forum  Group Discussion (FGD) dan membentuk tim khusus perlindungan perempuan dan anak. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  Ani,  selaku  Ketua  Seksi konselor yaitu:
“Sesuai dengan tujuan, kita memiliki fokus kegiatan seperti memberikan sosialisasi baik itu terhadap tokoh  masyarakat,  PKK,  terhadap  Guru  BP,  dan  anak-anak.  Selain  itu  juga  untuk  penanganan
kasus  KDRT  kita  memfasilitasi  dan membantu  untuk  assessment  apabila  membutuhkan  fasilitas penanganan disesuaikan dengan jenis KDRT seperti kekerasan psikis, fisik, seksual, yang dialami. Selain itu, kita ada program fasilitasi UPTD PPA, kegiatannya itu pertama melakukan koordinasi dengan LSM maupun OPD terkait...” ( Wawancara , 12 Mei).
Dengan  adanya  program  yang  diberikan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perempuan  dan  Anak  ini,  dapat  mewujudkan  upaya  pencegahan  terhadap  tindak kekerasan  anak.  Begitu  halnya  dengan  penyediaan  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  dalam  perlindungan  dan  penanganan  korban  kekerasan.  Sumber  daya manusia  yang  dimiliki  juga  sangat  berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan penanganan korban kekerasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki harus kompeten dibidangnya.
UPTD PPA Kota Surabaya memiliki sumber daya manusia, tetapi belum dirasa mencukupi.  Dilihat  dari  hasil  penelitian,  ada  di  beberapa  saat  tertentu  petugas maupun  anggota  UPTD  PPA  yang  tidak  sedang  berada  dikantor  atau  dapat dikatakan tidak dapat selalu dipastikan berada dikantor karena biasanya melakukan survei  lapangan.  Pelaksanaan  perlindungan  dan  pendampingan  yang  sering dilakukan di lapangan membuat petugas harus melakukan pekerjaan diluar kantor juga.  Sehingga  UPTD  PPA  masih  memerlukan  tambahan  tenaga  lagi.  Hal tersebut harus  diperbaiki  lagi  dan  disesuaikan  sesuai  kebutuhan  yang  diperlukan  dengan perencanaan SDM.
Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perempuan  dan  Anak  Kota  Surabaya  dalam fasilitas setidaknya sudah mampu menyediakan fasilitas seperti sarana, prasarana, dan  sumber  daya  manusia.  Namun  tentunya  belum  sempurna.  Dari  kurang  nya kesempurnaan  fasilitas,  menjadikan pekerjaan  rumah  oleh  pihak  UPTD  PPA  Kota Surabaya itu sendiri untuk menjadikan fasilitas lebih mumpuni lagi. Garis besarnya ialah maka pemerintah disini, sudah berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan  penanganan  korban  kekerasan  yang  diharapkan  berjalan  efektif  bagi  korban kekerasan.
3. Peran Pemerintah Sebagai Stimulator
Pemberdayaan  Peran  pemerintah  sebagai  stimulator  dapat  diartikan  bahwa pelaksanaan  perumusan  berbagai  kegiatan  yang  merupakan  tanggung  jawab nasional  karena  secara  konstitusional  merupakan  tugas  pemerintah,  yang  harus dilaksanakan  sendiri  oleh  pemerintah  itu  sendiri.  Pemerintah  itu  sendiri  melalui UPTD  PPA  menyelenggarakan  layanan  terpadu  berbasis  masyarakat  dalam penanganan dan pendampingan kekerasan.
Berkenaan dengan penanganan korban kekerasan, perlu adanya tindakan dan proses  penanganan  yang  dilakukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  mulai  dari  pengaduan,  konseling,  pendampingan,  dan penyelesaian, yang disampaikan Ani selaku konselor dalam wawancara berikut:
“Alur  penanganannya  seperti  pada  alur  manajemen  kasus  bagi  lembaga  penyedia  layanan perlindungan  perempuan  dan  anak.  Mulai  dari  identifikasi  masalah,  pengumpulan  data, assessment,  rencana  intervensi,  pelaksanaan  intervensi,  review  kasus,  evaluasi  dan  terminasi. Namun kembali lagi sesuai dengan kebutuhan klien. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa
memang ada korban yang melapor kemudian laporannya dicabut. Kita juga tidak bisa memaksakan keputusan  yang  diambil  karena  itu  hak  mereka.  Namun  di  awal  kita  memberikan  edukasi.  Apa keuntungan dan konsekuensi untuk melalui proses penanganan ini hingga selesai...” (Wawancara 12 Mei 2023).
Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kota Surabaya adalah lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam  melakukan  tugasnya  UPTD  PPA  Kota  Surabaya  memiliki  berbagai  bentuk layanan untuk korban. Mulai dari medis, hukum, pendampingan psikologi, shelter (rumah aman), mediasi, pengaduan, psikosial, dan reintegrasi sosial. Semua bentuk layanan ini diupayakan untuk hak dan kebutuhan korban. Seperti dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ani, selaku Ketua Seksi konselor yaitu:
“Kita memiliki beberapa pelayanan, seperti medis, hukum, pendampingan psikologi, shelter (rumah aman),  mediasi,  psikososial,  pengaduan,  dan  reintegrasi  sosial.  Untuk  psikososial,  kita  sendiri memberikan  konseling  dan  pendampingan  psikologis  maupun  spiritual  bagi  korban.  Dan  untuk hukum, kita mendampingi mulai dari awal hingga akhir...” (Wawancara 12 Mei 2023).
Bentuk  layanan  yang  dilakukan  oleh  UPTD  PPA  terdapat  dua  macam  yaitu ligitasi  dan  non  ligitasi.  Layanan  ligitasi  misalkan  perkosaan,  pencabulan  atau pelecehan  seksual,  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sedangkan  layanan  non- litigasi  misalnya  konsultasi  permasalahan  yang  tengah  dihadapi,  mediasi  antara suami dan istri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah. Layanan ini diberikan  untuk  memberikan  pelayanan  pendampingan  dan  konseling  kepada masyarakat.  Di  UPTD  PPA  terdapat pembagian  menurut  ranah  permasalahannya, yaitu  antara  lain  ranah  hukum,  psikologi  dan  kesehatan.  Proses  pelaksanaannya sesuai  temuan  peneliti  melibatkan  pihak  di  bidang  hukum,  dinas  kesehatan  yang menangani  persoalan  kesehatan  dan  dari  psikolog  yang  mendampingi  secara psikologi. Pada UPTD PPA sendiri, untuk bidang psikologi masih berjejaring dengan volunter.
Pelayanan dilakukan pada hari kerja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk keperluan darurat layanan konseling dapat diberikan selama 24 jam melalui hotline.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  keperluan  darurat  yaitu  apabila  korban terancam  keselamatannya  atau  membutuhkan  pertolongan  segera  contohnya  baru saja  menjadi  korban  perkosaan,  penganiayaan  atau  pada  kondisi  psikologis  yang sangat  berat  seperti  depresi  dan  akan  bunuh  diri.  Segala  bentuk  layanan  yang diberikan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak adalah  gratis  atau  tidak  dipungut  biaya.  Untuk  memperlancar  kinerja  P2TP2A berjejaring dengan kepolisian, puskesmas, rumah sakit, kejaksaan dan pengadilan.
Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana lembaga pelayanan masyarakat. Mulai dari pengaduan atau pelaporan, pelayanan kesehatan bagi korban, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi
perempuan  dan  anak  korban  kekerasan.  UPTD  PPA  membantu  korban  hingga kembali ke lingkungan hidupnya atau keluarga dengan baik.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  mengenai  peran  unit  pelaksana  teknis  daerah  perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya  menggunakan  teori  dari  Mudrajad  Kuncoro  yang  dapat  menentukan tercapainya tujuan peran pemerintah ditemukan bahwa peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) menunjukkan bahwa belum berjalan dengan maksimal karena dari 3 (tiga) peran pemerintah, terdapat 1 (satu) tujuan yang belum tercapai, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator.
Penanganan kasus kekerasan melalui UPTD PPA berhasil mewujudkan fungsi lembaga, yang mana berhasil mewujudkan peran pemerintah sebagai koordinator, belum  berhasil  mewujudkan  peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  dan  berhasil mewujudkan peran pemerintah sebagai stimulator. Pemerintah telah berperan aktif dalam menyediakan berbagai fasilitas dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan  anak  seperti  terbentuknya  UPTD  PPA,  namun  fasilitas  yang  ada  belum maksimal.
Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kota  Surabaya  telah  berdiri  di  bawah  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya masih terdapat banyak waktu kedepannya untuk mengupayakan perbaikan fasilitas sehingga menjadi fasilitas yang memadai untuk masyarakat dan dapat tercapainya fungsi UPTD PPA dengan baik. Serta dapat menambah tenaga kerja profesional seperti konselor dan pegawai agar terpenuhinya sumber daya manusia dalam UPTD PPA Kota Surabaya dengan baik. Selain itu juga menggencarkan  sosialisasi  maupun  poster  mengenai  kekerasan  yang  mana  akan meningkatkan  daya  tahu  masyarakat  yang  tinggi  sehingga  semakin  besar kemungkinan terwujudnya seluruh peran pemerintah dalam fungsi UPTD PPA..

## Referensi
Diyah, S., & Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya. Journal of Social Work and Social Service , 1 (1), 1.
Bessie,  A.  K.  J.  (2023).  Implementasi  Fungsi  Layanan  Unit  Pelaksana  Teknis Daerahperlindungan  Perempuan  Dan  Anak  (Uptd  Ppa)  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  Dalam  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  Sebagai  Saksi Dalam Tindak Pidana. Jurnal Hukum Online , 1 (4), 498-529.
Fadjarajani, S., Rosali, E. S., Patimah, S., Liriwati, F. Y., Nasrullah, Sriekaningsih, A., … Nugraha, M. S. (2020). M etodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner. In Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner . Gorontalo: Ideas Publishing.
Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. Jurnal Kewarganegaraan , 4 (2), 122-129.
Heryana,  A.,  &  Unggul,  U.  E.  (2018).  Informan  dan  pemilihan  informan  dalam penelitian kualitatif. Universitas Esa Unggul , 25 , 15.
Lobbu,  D.  N.,  J.Lengkong,  F.  D.,  &  D.Pombengi,  J.  (2013).  Peran  Pemerintah  Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Journal Of Chemical Information And Modeling , 53 (9), 1689 – 1699.
Margareta, T. S., & Sari Jaya, M. P. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati). Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan , 18 (2), 171. Https://Doi.Org/10.31851/Wahanadidaktika.V18i2.4386 Ningrum,  A.  C.,  Widodo,  D.,  &  Soesiantoro,  A.  (2023).  Implementasi  Kebijakan Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (Dp3akb) Kabupaten Sidoarjo. Aleph , 87 (1,2), 149 – 200. R
Noviani  P,  U.  Z.,  Arifah,  R.,  Cecep,  C.,  &  Humaedi,  S.  (2018).  Mengatasi  Dan Mencegah  Tindak  Kekerasan  Seksual  Pada  Perempuan  Dengan  Pelatihan Asertif. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 5 (1),  48. Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V5i1.16035
Peraturan  Walikota  Nomor  133  Tahun  2022  Tentang  Pembentukan  Dan  Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan  Perempuan Dan Anak Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
Putricia, A. M., & Prathama, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Padat Karya Viaduct By Gubeng Di Kota Surabaya. Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 95-110..
Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2018). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga Ayu. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan , 4 (1), 17 – 33.
Susanto,  A.  F.  (2021).  Pendekatan  Restoratif  Dalam  Kekerasan  Rumah  Tangga Menurut  Perspektif  Hukum  Pidana. Pagaruyuang  Law  Journal , 4 (2),  245 – 262. Https://Doi.Org/10.31869/Plj.V4i2.2470
Triana,  A.  (2019).  Peran  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Balikpapan. Sosiatri Sosiologi , 7 (23), 184 – 195.
Widowati, E., & Cahyati, W. H. (2019). Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal. Palastren: Jurnal Studi Gender , 12 (1), 65- 98.