## Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Karya Utama Jawa Barat Cabang Pagaden

## Ine Mariane
FISIP Universitas Pasundan inemariane@unpas.co.id

## Abstrak
PT.BPR  KARYA  UTAMA  JABAR  CABANG  PAGADEN  didirikan  bertujuan  untuk memperluas  layanan  kepada  masyarakat  lebih  tercapai,  membangun  peningkatan pendapatan  masyarakat  khususnya  dipedesaan  melalui  kegiatan  usaha  menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit bagi masyarakat.  Staf  kredit adalah  petugas  Bank  yang  menangani  pemberian  kredit  kepada  calon  nasabah  baru dan  nasabah  lama.  Staf  kredit  merupakan  suatu  bagian  yang  sangat  penting  dalam organisasi Bank karena posisi staf kredit adalah dimana keuntungan Bank ada didalam kredit,  dilihat  dari  fungsi  dan  tanggungjawab  staf  kredit  dalam  melaksanakan pekerjaan cukup berat karena ada target tersendiri untuk pemenuhan nasabah baru.
Kata kunci :  Pelayanan

## Abstract
PT.  BPR  KARYA  UTAMA  JABAR  branch  of  PAGADEN  was  established  aiming  to  expand services  to  the  more  established  community,  build  an  increase  in  income  especially  in  rural communities  through  the  business  activities  of  collecting  public  funds  and  channeling  in  the form of credit to the community. Credit staff are bank officers who handle lending to prospective new customers and old customers. Credit staff is a very important part in the bank organization because the credit staff position is where the bank's profit is in credit, seen from the functions and responsibilities of the credit staff in carrying out quite heavy work because there are separate targets for the fulfillment of new customers.
Keywords :  Services

## Pendahuluan
Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan    sebagai  lembaga  keuangan  bank  melakukan  kegiatan  pokok  di  bidang keuangan  artinya  usaha  perbankan  selalu  berkaitan  dengan  keuangan.  Pertumbuhan perekonomian  Indonesia  dalam  tahun-tahun  terakhir  ini  sedang  mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat.  Bentuk-bentuk  usaha  yang  baru  banyak bermunculan dengan upaya untuk mencari keuntungan. Para pelaku usaha ini sangat penting  perannya  dalam  mengurangi  tingkat  pengangguran  dengan  cara  membuka lapangan  pekerjaan  ke  masyarakat  luas.  Pertumbuhan  dunia  perbankan  ini berkembang pesat, terbukti dengan ramainya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang  perbankan  walaupun  keadaan  perbankan  saat  ini  banyak  juga  bank  yang mengalami  likuidasi.  Keberadaan  bank  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai peranan  yang  cukup  penting  dalam  mensukseskan  pelaksanaan  pembangunan.  Bank sangat  diharapkan  mampu  melakukan  produk  jasa  bank  bagi  pembangunan, disamping  berbagai  jenis  produk  jasa  lainnya  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat. Bank  dalam  memberikan  kredit  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  dalam memberikan pelayanannya, karena pihak bank tidak mau mengambil resiko kegagalan dalam  pelunasan  kredit  para  debitur,  yang  kita  kenal  dengan  istilah  kredit  macet. Kredit  macet  akan  membawa  dampak  tidak  baik  bagi  kelangsungan  bank  itu  sendiri, dan masyarakat akan mulai mempertanyakan kredibilitas bank tersebut.
Prinsip  kehati-hatian  dalam  menganalisis  permohonan  kredit  itu  sangat diperlukan. Pihak bank dapat memberikan kredit tersebut dengan baik dan benar maka tingkat  resiko  dan  kerugian  dapat  ditekan  sekecil  mungkin,  akan  tetapi  sebaliknya apabila pihak bank tidak dapat melakukan dengan baik dan benar maka akan terjadi penyimpangan  dalam  pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh  calon  debitur  yang megajukan kredit, sehingga hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kredit macet, maka bank  pun  mendapat  kerugian  di  segi  pinjamannya  dan  pandangan  masyarakat  atas kredibilitas  bank  tersebut.  Perkembangan  Bank  saat  ini  sudah  semakin  luasnya demikian  juga  dengan  wilayah  operasinya  sehingga  untuk  mempermudah  kegiatan dan  penghimpunan  dana  maka  setiap  daerah  mendirikan  bank  dalam  rangka meningkatkan  ekonomi  dan  pembangunan  masing-masing  daerah  tersebut.  Dengan melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk

## Kerangka Teori

## a.  Pengertian Administrasi
Menurut  Siagian  (2001:2)  administrasi  adalah  sebagai  “keseluruhan  proses kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  didasarkan  atas  rasionalitas  tertentu dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dengan memanfaatkan  saran  dan  prasarana  tertentu  secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna”.
Administrasi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Handayaningrat (1998:2) mengatakan  bahwa  “  administrasi  dalam  arti  sempit  yang  meliputi  kegiatan  catat mencatat,  surat  menyurat,  pembukuan  ringan,  ketik  mengetik,  agenda  dan sebagainya  yang  bersifat  teknis  ketatausahaan”.  Sedangkan  dalam  arti  luas  dapat disimpulkan  pada  dasarnya  mengandung  unsure  pokok  yang  sama  yaitu  adanya kegiatan  tertentu,  adanya  manusia  yang  melakukan  kerjasama  serta  mempunyai tujuan ditentukan sebelumnya.
Selanjutnya  Pasolong  (2010:3)  mendefinisikan  administrasi  adalah  pekerjaan terencana  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dalam  bekerjasama  untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.
Adapun  tujuan  dari  administrasi  adalah  menerapkan  kemampuan  dan keterampilan  kerja  sehingga  tercapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien  melalui tindakan rasional.

## b.  Prosedur
Prosedur  tidak  hanya  melibatkan  aspek  finansial  saja,  tetapi  aspek  manajemen juga  memiliki  peranan  penting,  prosedur  merupakan  rangkaian  langkah  yang dilaksanakan  untuk  menyelesaikan  kegiatan  atau  aktifitas  sehingga  dapat  tercapai tujuan  yang  diharapakan  secara  efektif  dan  efisien  serta  dapat  dengan  mudah menyelesaikan  suatu  masalah  yang  terperinci  menurut  waktu  yang  ditetapkan. Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  penulis  mengungkapkan  beberapa pendapat tentang pengertian prosedur, diantaranya pengertian yang dikemukakan oleh Kasmir (2000;15) mendefinisikan prosedur sebagai berikut : “Prosedur adalah suatu  urutan  kegiatan,  biasanya  melibatkan  beberapa  orang  dalam  suatu departemen  atau  lebih  yang  dibuat  untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”. Dari beberapa pengertian diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengertian  prosedur  suatu  urutan tugas pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan.  Prosedur  yang  baik      mempunyai  beberapa    karakteristik,    diantaranya sebagai berikut :
1) Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi
2) Prosedur  mampu  menciptakan  adanya  pengawasan  yang  baik  dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3) Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana
4) Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggungjawab
5) Menunjukan tidak adanya penetapan keputusan dan tanggungjawab
6) Adanya  suatu  pedoman  kerja  yang  harus  diikuti  oleh  anggota-anggota organisasi.
7) Mencegah terjadinya penyimpangan.
8) Membantu efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja dari suatu unit organisasi.
c.  Bank
c.1 Pengertian Bank
Untuk lebih memahami pengertian tentang lembaga perbankan menurut Kasmir (2000:11)  “Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  utamanyaadalah menghimpun  dana  dari  masyarakatdan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut kemasyarakatanserta memberikan jasa Bank lainnya”.   Menurut  Undang-Undang No.10  Tahun  1998  yang  dimaksud  dengan  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan  yang  bergerak  dibidang  keuangan,  sebagai  lembaga  keuangan  Bank melakukankegiatan  pokok  dibidang  keuangan,  maka  secara  garis  besar  usaha perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Dalam  praktik  perbankan  di Indonesia  saat  ini  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  perbankan  memiliki beberapa  jenis  Bank.  Didalam  Undang-Undang  No.10  Tahun  1998  dengan sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1967,  terdapat  beberapa perbedaan jenis perbankan.
Dalam  Undang-Undang  pokok  perbankan  no.14  Tahun  1967  tersebut  jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :
1) Bank Umum
2) Bank Pembangunan
3) Bank Tabungan
4) Bank Pasar
5) Bank Desa
6) Lembaga Desa
7) Bank pegawai
Berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  dan ditegaskan  lagi  dengan  keluarnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  1998  maka  jenis  perbankan  terdiri  dari  2  jenis  :  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan Rakyat.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tersebut  mengakibatkan perubahan  fungsi  Bank  Pembangunan  dan  Bank  Tabungan  menjadi  Bank  Umum. Kemudian Bank Desa, Bank Pasar, Lembaga Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.   Pengertian  Bank  Umum  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  adalah  Bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah  Bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari  Pengertian  tersebut  kegiatan  BPR  jauh  lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana BPR  dilarang  untuk  menerima  simpanan  giro  larangan  lainnya  bagi  BPR  adalah
tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.   Disamping  kedua jenis Bank diatas dalam praktiknya masih terdapat satu lagi jenis Bank yang ada di Indonesia  yaitu  Bank  Sentral,  jenis  Bank  ini  bersifat  tidak  komersil  seperti  halnya Bank  Umum  dan  BPR.  Di  Indonesia  fungsi  Bank  Sentral  dipegang  oleh  Bank Indonesia.  Fungsi  Bank  Sentral  adalah  sebagai  Bank  sirkulasi,  Bank  to  Bank  dan Ledder Of The Laast.
Jenis Bank dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu :
1) Dilihat dari segi kepemilikannya
Jika  dilihat  dari  segi  kepemilikannya  maka  Bank  terbagi  menjadi  Bankmilik pemerintah,  Bank  milik  swasta  nasional,  Bank  milik  koperasi,  Bank  asing  dan Bank milik campuran.
2) Dilihat dari segi status
Jika  dilihat  dari  segi  status  maka  Bank  terdiri  dari  Bank  yang  dapat melaksanakan  transaksi  keluar  negeri  atau  yang  berhubungan  dengan  mata uang  asing  (Bank  Devisa)  dan  Bank  belum  dapat  mempunyai  izin  untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank devisa (bank non devisa).
3) Dilihat dari segi caramenentukan harga Dalam  menentukan  harga,baik  harga  jual  maupun  harga  belisaat  ini  Bank terbagi  kedalam  2  kelompok  yaitu  Bank  konvensional  dan  Bank  yang berdasarkan prinsip syariah (Islam).
Perkembangan Bank saat ini sudah semakin luasnya, dengan demikian juga dengan wilayah  operasinya  sehingga  untuk  mempermudah  kegiatan  dan  penghimpunan dana  maka  setiap  daerah  mendirikan  Bank  dalam  rangka  meningkatkan  ekonomi dan pembangunan masing-masing daerah.

## c.2 Ruang Lingkup Bank/Perbankan
Pengertian  Bank  Umum  menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  :  “ Bank  umum  adalah  Bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Peranan Bank antara lain adalah :
1) Sebagai Lembaga Keuangan
Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara  pihak  yang  memiliki  kelebihan  likuiditas  Bank  itu  dunia  usaha, pemerintah  dan  rumah  tangga  dengan  pihak  yangmengalami  kekurangan likuiditas  yaitu  dunia  usaha,  pemerintah  dan  rumah  tangga.  Peran  sebagai intermediasi  inilah  yang  membuat  Bank  sangat  berperan  dalam  mendukung segala  kegiatan  ekonomi  suatu  Negara  dalam  pendapatannya  dana  yang dikumpulkan dan pihak Bank yang memiliki kelebihan likuiditas tersebut akan disalurkan  kemnbali  oleh  Bank  kepada  pihak  yang  mengalami  kekurangan likuiditas  dalam  proses  penyaluran  tersebut  Bank  harus  melakukan  berbagai proses  yang  mesti  dilakukan  supaya  dana  yang  disalurkan  dapat  memberikan hasil baik bagi Bank maupun nasabah yang menyimpan dananya di Bank.
2) Sebagai Lembaga Moneter
Perekonomian  yang  stabil  akan  lebih  disukai  dibandingkan  dengan perekonomian  yang  mengalami  gejolak  dan  guncangan.  Kestabilan  menjadi sangat  penting  karena  kondisi  stabil  akan  menciptakan  suasana  yang  kondusif untuk  perkebangan  dunia  usaha  dan  bisnis.  Salah  satu  parameter  yang  dapat mengukur kestabilan perekonomian yakni dengan melihat kinerja dan stabilitas makro ekonomi.
Fungsi-fungsi  Bank  umum  yang  diuraikan  dibawah  ini  menunjukan  betapa pentingnya keberadaan Bank umum dalam perekonomian modern yaitu ;
1) Penciptaan uang
2) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran
3) Menghimpun dana simpanan masyarakat
4) Mendukung kelancaran transaksi internasional
5) Penyimpanan barang-barang berharga
6) Pemberian jasa-jasa lainnya.

## c.3 Usaha Bank
Menurut Pasal 6, usaha Bank umum meliputi :
a) Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro, deposito  berjangka,  sertifikat  deposito,  tabungan,  dan  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu.
b) Memberikan kredit
c) Memberikan surat pengakuan utang
Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan atas perintah Nasabahnya : Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank  yang  masa  berlakunya  tidak    lebih  lama  dari  pada  kebiasaan  dalam perdagangan surat-surat dimaksud Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya lebih lama  dari  kebiasaan  dalam  perdagangan  surat-surat  dimaksud  :  Kertas pembendaharaan  Negara  dan  surat  jaminan  pemerintahan  :  Sertipikat  Bank Indonesia Obligasi; Surat dagang  berjangka waktu dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu  sampai dengan 1 tahun.
d) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
e) Menempatkan  dana  pada,  meminjamkan  dana  dari,  atau  memindahakan  dana kepada  Bank  lain,  baik  dengan  menggunakan  surat,  sarana  telekomunikasi maupun wesel untuk cek atau sarana lainnya.
f) Menerima  pembayaran  dari  tagihan  atas  surat  berharga  dan  melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
g) Menyediakan pembayaran dari tagihan atas surat berharga
h) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
i) Melakukan  penempatan  dana  dari  nasabah  kepada  nasabah  lainnya  dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.
j) Membeli  melalui  pelelangan  agunan  baik  semua  maupun  sebagian  dalam  hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
k) Melakukan  kegiatan  anjak  piutang,  usaha  kartu  kredit  dan  kegiatan  wali amanatnya.
l) Menyediakan  pembiayan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perautan pemerintah.
m) Melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim  dilakukan  oleh  Bank  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  ini  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.Perbankan  selain  melakukan  kegiatan  usaha  sebagaimana dimaksud dengan pasal 6, Bank Umum dapat pula :
n) Melakukan  kegiatan  dalam  valuta  asing  dengan  memenuhi  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
o) Melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  pada  Bank  antara  perusahaan  lain dibigang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi dan lembaga kliring penyelesaian dan menyimpan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
p) Melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  untuk  mengatasi  akibat kegagalan  kredit,  dengan  syarat  menarik  kembali  penyertaannya,  dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan  oleh Bank Indonesia.
q) Bertindak sebagai pendiri dana pensiunan dan pengurus dana pensiunan sesuai dengan ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan dana pensiunan yang berlaku.

## d. Kredit
Kredit  berasal  dari  bahasa  latin  credare  yang  berarti  kepercayaan,  ataucredo  yang berarti  saya  percaya.  Jadi  seandainya  seseorang  memperoleh  kredit  berarti  ia memperoleh kepercayaan (trust). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian  adanya suatu  kepercayaan  dari  seseorang  atau  badan  lainnya  yaitu bahwa  yang  bersangkutan  pada masa  yang  akan  datang  akan  memenuhi  segala sesuatu  kewajiban  yang  telah  diperjanjikan  terlebih    dahulu.  Menurut  Undang- Undang  No.  10/1998  :  Kredit  adalah  Penyediaan  uang  atau  Tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  Kesepakatan  meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitaif.  Menurut  (Creswell,  2010:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  ini  melibatkan  upaya-upaya
penting  seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prosedur mengumpulkan data spesifik dari pertisipa, menganalisis data secara induktif melalui tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna dari data.

## Hasil dan Pembahasan

## a.  Sejarah Singkat PT.BPR Karya Utama Jabar
Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  LPK  Jalancagak  selanjutnya  disebut “Bank”  didirikan  di  Republik  Indonesia  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Kepala Daerah Tingkat II Subang Nomor 170/STAP/pe.023.3/SK/78 tanggal 1 September 1978 dengan  nama  PD  Badan  Perkreditan  Pasar  Jalancagak.  Berdasarkan  Surat  Keputusan Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Subang  Nomor  581/PE/32/85  tanggal  4  September 1985  diubah  menjadi  PD  BPR  Lembaga  Perkreditan  Kecamatan  (LPK)  Jalancagak. Kegiatan  usaha  Bank  telah  memperoleh  izin  dari  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia  melalui  Surat  Keputusan  Mentri  Keuangan  Nomor  KEP-079/KM.17/1998 tanggal  18  Februari  1998  serta  dari  Bank  Indonesia,  dengan  surat  nomor 31/18/UBPR/ADR/Bd tanggal 14 April 1998.   Dengan  izin  prinsip  Berdasarkan Keputusan  Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia  No.13/5/KEP.DpG/2011  tanggal  12 Agustus  2011  tentang  Pemberian  Izin  Penggabungan  Usaha  (Merger)  PD.  BPR  LPK Cisalak,  PD.  BPR  LPK  Pagaden,  PD.  BPR  LPK  Purwadadi  dan  PD.  BPR  LPK Pamanukan ke dalam PD. BPR LPK Jalancagak. Menindaklanjuti Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan Bentuk Hukum PD. BPR hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten  Tasikmalaya  menjadi  Perseroan  terbatas,  maka  tanggal  8  April  2014 pemegang saham dan pengurus PD. BPR LPK Jalancagak telah melakukan RUPS luar biasa  dalam  rangka  perubahan  bentuk  badan  hokum  PD.  BPR  LPK  Jalancagak Kabupaten  Subang.  Dalam  RUPS  luar  biasa  tersebut  pemegang  saham  telah memberikan  persetujuan  terhadap  perubahan  bentuk  badan  hokum  PD.  BPR  LPK Jalancagak.   Kemudian pada tanggal 3 Desember 2014 telah didirikan suatu Perseroan Terbatas  dengan  nama  PT.  BPR  Karya  Utama  Jabar,  sesuai  dengan  Akta  Pendirian Perseroan  Terbatas  Nomor.03  tanggal  3  Desember  2014  dihadapan  Asep  Subrata,  SH Notaris di Subang, dan telah mendapat pengesahan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-39469.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR Karya Utama Jabar, tanggal  12  Desember  2014.    PT.BPR  Karya  Utama  Jabar  Cabang  Pagaden  dalam melakukan  usahanya  berdasarkan  demokrasi  dengan  prinsip-prinsip  kehati-hatian, adapun maksud dan tujuan didirikan antara lain :
1. Menunjang  kelancaran  penyedia  permodalan  di  daerah  pada  umumnya  dan pembangunan perekonomian.
2. Menciptakan  pemerataan  dalam  kesempatan  berusaha  bagi  pengusaha  golongan ekonomi lemah di pedesaan.
3. Menyalurkan fasilitas kredit bagi pegawai/PNS
4. Sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  dalam  rangka  pembangunan daerah.
5. Selain  memberantas  para  pelepas  uang  dan  pengijon,  juga  membantu  masyarakat pedesaan dalam sector perekonomian.
Visi  PT.BPR  Karya  Utama  Jabar  menjadi  BPR  Regional  Champion  yang  andal  dan terpercaya.   Dalam  rangka  mewujudkan  visi  sebagaimana  dirumuskan  diatas,  maka PT.BPR  Karya  Utama  Jabar    menetapkan  misi  sebagai  berikut  :  1)  Turut  serta  dalam menggerakan roda perekonomian khususnya sector UMKM di daerah; 2) Memebrikan pelayanan prima dan professional kepada nasabah’ 3) Menghasilkan keuntungan yang memuaskan  bagi  pemegang  saham;  dan  4)  Meningkatkan  kesejahteraan  seluruh karyawan.  Kegiatan  Usaha  PT.BPR  Karya  Utama  Jabar.    Bank  Perkreditan  Rakyat adalah  Bank  yang  menerima  simpanan  hanya  dalam  bentuk  deposito  berjangka, tabungan,  dan  bentuk-bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.  Bagaimana lajimnya usaha Bank, Kegiatan Usaha Bank PT.BPR Karya Utama Jabar, meliputi dana tersebut  pada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit,  sedangkan  larangan  bagi  Bank Perkreditan Rakyat adalah :
a. Dilarang  menerima  tabungan  berupa  giro  dan  ikut  serta  dalam  laluy  lintas pembayarannya.
b. Dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
c. Dilarang merlakukan usaha perasuransian
d. Dilarang  melakukan  usaha  lain  diluar  kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud diatas.
a. Membantu  kepala  bagian  dana  dalam  mencapai  target  dan  sasaran  simpanan tabungan yang telah ditentukan.
b. Melakukan aktifitas langsung dalam kegiatan penggalangan dana menurut wilayah kerja yang telah ditentukan.
c. Melaporkan  hasil  dari  kegiatan  pengerhana  dana  tabungan  dilapangan  ke  kepala bagian dana.
d. Aktif melakukan promosi dan sosialisasi.
e. Membuat  laporan  kemajuan  penggalangan  dana  tabungan  setiap  minggun  dan hasilnya.
f. Mencetak laporan nominative tabungan setiap bulan.
Fungsi :
Sub  bagian  dana  yang  melakukan  aktifitas  langsung  kelapangan  melakukan  kegiatan pengarahan dana.
Tanggung Jawab :
a. Merealisasikan pencapaian target sesuai yang telah ditentukan.
b. Mampu  mencapai  target  pengarahan  dana  tabungan  sesuai  dengan  progress  yang telah ditentukan.
Staf Deposito memiliki tugas pokok sebagai berikut :
a. Melakukan promosi atau sosialisasi produk (pemasaran).
b. Mmebantu  pembukuan  rekening  deposito  dengan  kelengkapan  dokumen  dan persyaratan yang berlaku. Fungsi :Sub bagian dana yang membantu kepala bagian dana dalam hal pengarahan dana deposito dan pinajaman pihak ketiga.
Tanggung Jawab :
Dapat  mencapai  target  pengarahan  dana  deposito  dan  pinjaman  juga  pihak  ketiga sesuai dengan progress yang telah ditentukan.
Manajer Pelayanan memiliki tugas pokok sebagai berikut :
a. Mewakili  kepala  cabang  untuk  melayani  pihak  auditor  atau  pihak  kesternal  yang berkaitan dengan keuangan perusahaan sesuai dengan keyangan perusahaan sesuai dengan limpahan wewenang yang diberikan.
b. Bertanggung  jawab  atas  pencatatn  keuangan  perusahaan,  pendokumentasian, beserta bukti-buktinya.
c. Bertanggung  jawab  atas  semua  bentuk  dokumen  yang  berhubungan  dengan pembelian, pembayaran, dan pendapatan.
d. Melayani,  memonitor  dan  mengatur  pembayaran  transaksi  keuangan  dan  hutang perushaan.
e. Melakukan proses sesi awal dan tutup sesi pada teller.
f. Menyelnggarakan  dan  memeriksa  pencatatan  mengenai  keuangan  sehubungan dengan  hutang-hutang  komisi,  perbaikan-perbaikan  kesalahan,  dan  modal perusahaan.
g. Melaksanakan  dan  memantau  prinsip  mengenal  nasabah  (  know  your  customer principles).
h. Menetapkan strategi pelayanan prima untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan nasabah.
Fungsi :
a. Mengelola, melayani dan memonitor transaksi keuangan.
b. Mengkordinasi, mengarahkan dan mengawasi aktifitas teller dan customer service. Wewenang :
a. Pemegang kunci brankas uang.
b. Menjamin ketepatan wajtu pembukaan dan penutupan.
c. Memeriksa, melegalisasi dan menjamin kebenaran transaksi kas.
d. Memberikan persetujuan penyetoran atau penarikan (otorisasi) sesuai kewenangan diatas wewenang teller.
e. Mengatur saldo kas di teller pada saat operasi. Tanggung Jawab :
a. Menjamin  kerahasiaan  password  milik  sendiri  dan  tidak  sharing  dengan  pegawai lain.
b. Ketepatan waktu dalam pemberian laporan transaksi harian kepada kacab.
c. Pelaksanaan  dan  pengawasan  KYC  dilaporkan  secara  berkala  kepada  kepala cabang.
d. Menjamin keabsahan fisik uang.
e. Memberikan pelayan yang baik, cepat dan tepat kepada nasabah.
f. Menyampaikan  saran  dan  usul  kepada  kepala  cabang  yang  berhubungan  dengan kelancaran, ketertiban dan keamanan pelayanan pengelolaan kas.
Teller memiliki tugas pokok sebagai berikut :
a. Melayani penyetoran dan pengambilan tunai.
b. Menghitung dan menyortir fisik uang tunai.
c. Melaksanakan front office yang prima.
d. Melakukan penerimaan atau pembayaran sesuai perintah bagian keuangan. Wewenangnya adalah :
a. Melakukan  akses  ke  computer  atau  data  base  serta  mengelola  data  sesuai  dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
b. Mengambil  tindakan-tindakan  yang  diperlukan  untuk  menjaga  kepatuhan pelaksanaan prosedur pembukuan atau penutupan rekening dan pelayanan jasa.
c. Mengambil  tindakan-  tindakan  yang  diperlukan  untuk  menjaga  hubungan  baik dengan nasabah atau relasi.
Tanggung Jawab :
a. Terkelolanya data base nasabah file-file aplikasi yang baik.
b. Terselesaikannya masalah-masalahnya berkaitan dengan pelayanan front office.
c. Bertanggung jawab kepada bagian keuangan.
Manajer Akunting memiliki tugas pokok sebagai berikut :
a. Menyusun laporan keuangan harian, bulanan, triwulan dan tahunan.
b. Membantu sepenuhnya audit intern dan ekstern.
c. Melakukan perhitungan pph 21, 23 dan SPT tahunan.
d. Merealisasikan anggaran dan pendapatan.
e. Meningkatkan keterampilan, membimbing staff dibawahnya dalam mencapai target pelaksanaan system actual yang akurat.
Fungsi :
a. Mengelola fungsi akutansi dan administrasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan- ketentuan yang berlaku.
b. Bagian yang memastikan proses transaksi akutansi telah berjalan dengan baik dan tepat.
Wewenang :
a. Melakukan  pemantauan  pnegeluaran  biaya  dengan  berpedoman  kepada  anggaran yang telah ditentukan.
b. Melaksanakan  verifikasi  kepada  manajemen  untuk  kepentingan  pembuatan laporan.
Tanggung Jawab :
a. Menyajikan laporan keuangan sesuai standar akutansi.
b. Menyampaikan seluruh laporan tepat waktu.

## b.  Pembahasan
Kredit  yang  diberikan  untuk  tujuan  meningkatkan  usaha,  produksi  dan  investasi. Kredit  Produktif  digunakan  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa.  Artinya  Kredit Produktif  digunakan  untuk  diusahakan  sehingga  menghasilkan  sesuatu  baik  berupa barang atau jasa.
Berdasarkan Sektor Usaha Yang dibiayai :
1. Kredit Sektor Perdagangan
2. Kredit Sektor Perindustrian
3. Kredit Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
4. Kredit Sektor Jasa Dunia Usaha
Suku  Bunga  Kredit  Produktif    tidak  sama  rata,  tergantung  kepada  lamanya  jangka waktu  kredit,  dan  suku  bunga  kredit  tergantung  kebijakan  Manager  Kredit  dan Pimpinan Cabang.
1. Untuk jangka waktu 1 tahun bunganya 1,75%
2. Untuk jangka waktu 2 Tahun bunganya 2%
3. Untuk jangka waktu 3 tahun bunganya 2,25%
4. Untuk jangka waktu 4-5 tahun bunganya 2,5%
• Jangka Waktu Kredit Produktif :
Minimal 1 tahun (12 bulan), dan maksimal 5 tahun (60 bulan).
• Plafond Kredit Produktif
Plafond Kredir Produktif yang berjalan saat ini di PT.BPR Karya Utama Jabar Cabang Pagaden  dominan  dari  plafond  Rp.  1.000.000  s.d  Rp.  80.000.000.  Karena    plafond lebih dari Rp. 80.000.000 harus ada persetujuan kantor pusat.
• Jaminan Kredit Produktif :
1. SERTIFIKAT
2. AJB
3. BPKB
4. SPOP
5. KIKITIR
• Dokumen Yang Diperlukan Untuk Kredit Produktif :
1. Aplikasi Permohonan
2. Fotokopi KTP Suami/Istri
3. Fotokopi Kaka
4. Fotokopi Surat Nikah
5. Photo Suami/Istri
6. Rekening Listrik
7. Surat Persetujuan Suami/Istri
8. Surat Keterangan Usaha
9. Foto Usaha
10. Foto Jaminan
• Dokumen Yang Diperlukan Untuk Jaminan SERTIFIKAT, AJB, SPOP dan KIKITIR :
1. SERTIFIKAT, AJB, SPOP, KIKITIR.
2. SPPT terbaru
3. Keterangan kepemilikan dari Desa
• Dokumen Yang Diperlukan Untuk Jaminan BPKB :
1. BPKB
2. Fotokopi STNK yang berlaku
3. Gosok No.Mesin
4. Gosok No.Rangka
Kredit Konsumtif
Kredit  yang  digunakan  untuk  keperluan  pribadi  misalnya  keperluan  konsumsi,  baik pangan, sandang maupun papan. seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai penghasilan tetap.
• Suku Bunga Kredit Konsumtif :
Untuk Suku Bunga Kredit Konsumtif adalah 1,5%
• Jangka Waktu Kredit Konsumtif :
Untuk Jangka Waktu Kredit Konsumtif adalah 1 tahun (12 bulan) – 7 tahun (84 bulan).
• Plafond Kredit Konsumtif
Plafond Kredit Konsumtif biasanya dilihat dari sisa gaji (penghasilan).
• Dokumen yang Diperlukan Untuk Kredit Konsumtif :
1. Aplikasi Permohonan
2. SK
3. Fotokopi KTP Suami/Istri
4. Photo Suami/Istri
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Fotokopi Surat Nikah
7. Surat Persetujuan Suami/Istri
8. Leger Gaji
9. Rekening Listrik
10. Surat Kuasa Pemotongan Gaji
11. Slip angsuran terakhir, apabila mempunyai pinjaman ke Bank lain Alokasi Kredit BPR Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :
1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam  memberikan  kredit,  BPR  wajib  memenuhi  ketentuan  Bank  Indonesia mengenai  batas    maksimum  pemberian  kredit,  pemberian  jaminan,  atau  hal  lain yang  serupa,  yang  dapat  dilakukan  oleh  BPR  kepada  peminjam  atau  sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada erusahaan-perusahaan dalam sekelompok yang  sama  dengan  BPR  tersebut.  Batas  maksimum  tersebut  adalah  tidak  melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonnesia.
3. Dalam  memberikan  kredit,  BPR  wajib  memenuhi  ketentuan  Bank  Indonesia mengenai  batas  maksimum  pemberian  kredit,  pemberian  jaminan,  atau  hal  lain yang  serupa,  yang  dapat    dilakukan  oleh  BPR  kepada  pemegang  saham  (dan keluarga)  yang  memiliki  10%  atau  lebih  dari  modal  disetor,  anggota  Dewan Komisaris (dan keluarga), anggota Direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta
perusahaan-perusahaan yang di didalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keuarga) yang memiliki 10% atau
4. lebih  dari  modal  disetor,anggota  dewan  komisaris  (dan  keluarga),  anggota  direksi (dan keluarga) pejabat BPR lainnya.
5. Batas  maksimum  tersebut  tidak  melebihi  10%dari  modal  yang  sesuai  dengan ketentuan yang  ditetapkan Bank Indonesia.

## c.  Proses Pemberian Kredit Secara Umum
Secara garis besar proses pemberian kredit dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Debitur / calon Debitur :
a. Membuat surat permohonan
b. Memenuhi kelengkapan data permohonan
2. Analis / Account Officer :
a. Memproses permohonan kredit
b. Pengumpulan data/verifikasi
c. Kunjungan calon Debitur
d. Membuat proposal hasil analisa kredit
3. Seksi legal/Appraisal :
a. Melakukan penilaian agunan
b. Membuat laporan hasil penilaian agunan
4. Seksi legal/Administrasi Kredit :
a. Menerima berkas kredit yang sudah diputus oleh komite kredit
b. Menyiapkan draft perjanjian kredit beserta dokumen pengikatannya
c. Melaksanakan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikat
5. Kepala Bagian
Menandatangani berita hasil analisa dan hasil penialaian aguana
6. Kepala Cabang/Direksi/Dirut :
a. Memberikan  keputusan  kredit  sebagai  anggota  komite  kredit  tertingg Menandatangani surat keputusan kredit, perjanjian kredit dan dokumen pengikatan beserta assesorisnya.
Tahapan dalam proses pemberian kredit secara umum :
Prosedur Pemberian Kredit
1) Nasabah  harus memiliki jaminan dan usaha yang layak
2) Nasabah  harus berusia 21 tahun atau sudah menikah
3) Nasabah    harus  terbebas  dari    kolektibilitas  dengan    kategori  ada  tunggakan, diragukan  atau macet.
4) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan kredit
5) Nasabah    harus  tunduk  kepada  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  PT.BPR  Karya Utama Jabar.
Dalam  melakukan  penilaian  permohonan  kredit  harus  memperhatikan  beberapa prinsiputama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur, adapun prinsip penilaiandalam dunia perbankan dekenal dengan 5 C, yaitu :
1. Character
Yaitu  penilaian  terhadap  karakter  atau  kepribadian  calon  debitur  dengan  tujuan untuk mengidentifikasi kualitas mental dan moral sehingga dapat memperkirakan kemungkina debitur dapat memenuhi kewajibannya,
Pengumpulan informasi,
dokumen & verifikasi Analisa & persetujuan kredit Administrasi & pembukuan kredit Pemantaun kredit Pelunasan & penyelamatan kredit Permohonan kredit Pengumpulan data/dokumen : 1. Perijinan 2.Keuangan
3. Copy dok.agunan
Verifikasi : 1. OTS 2. Checking Persetujuan kredit Analisa kredit
Pemenuhan dokumen : 1. SPKK 2. Dokumen asli, agunan 3.Perjanjian kredit 4. Pengikatan agunan 5. Asuransi Pembukuan : Review kelengkapan dokumen & persyaratan kredit Pemantauan : 1. On Desk 2. On The Spot   3. Antisipasi dini 4. Annual Review Pelunasan Penyelamatan kredit
Identifikasi meliputi : a. Kejujuran b. Integritas c. Keadilan d. Bertanggung jawab e. Kesederhanaan f. Kelayakan untuk dipercaya, dll
2.   Capacity
Yaitu  penilaian  secara  subyektif  tentang  kemampuan  debitur  untuk  melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan :
a.  Catatan  perstasi  debitur  di  masa  lampau  yang  didukung  dengan  pengamatan dilapangan atas saran usaha seperti : Toko, karyawan, peralatan, pabrik dll.
b.  Kemungkinan usaha survive di masa yang akan dating
3.   Capital
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimilki oleh calon debitur yang diukur  dengan  posisi  perusahaan  secara  keseluruhan  oleh  rasio  keuangan  yang penekanannya pada komposisi modalnya.
4.   Collateral
Yaitu  penilaian  terhadap  agunan  yang  dimiliki  calon  debitur  dan  agunan merupakan  pertahanan  terakhir  dalam  kredit  apabila  debitur  tidak  mampu membayar kewajibannya Syarat agunan kredit adalah :
a) Marketable,  yaitu  harus  mampu  dijual  pada  tingkat  harga  yang  wajar  dan pergerakan harganya relatif stabil.
b) Dapat diikat secara hukum, yaitu agar pihak bank dapat menjualagunan tersebut untuk  membayar  kewajiban  hutang  debitur  yang  tertunggak  sesuai  dengan prosedur hokum yang  berlaku.
c) Adanya  margin  yang  memadai,  yaitu  nilai  agunan  harus  melebihi  jumlah kewajiban  kredit  debitur,  sehingga  bank  tidak  mengalami  kerugian  karena agunan  tidak  memiliki  margin  yang  cukup  untuk  menutup  biaya  likuidasi aguna, bungan dan kemungkinan merosotnya nilai  agunan.
5. Conditions ofeconomy
Yaitu penilaian kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik dengan melihat  adanya  keterkaitan  dengan  jenis  usaha  yang  dilakukan  oleh  calon debitur.Kondisi ekonomi merupakan :
1) Faktor eksteral yang berada diluar kontrol kreditur dan debitur
2) Faktor  yang  mempengaruhi  kapasitas  dan  kapital  dalam  menentukan  resiko kredit
3) Resiko  kredit  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan  dibidang  politik,  sosial dan ekonomi.
Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  (BMPK),  adalah  prosentase  maksimum penyediaan dana atau pemberian kredit yang diperkenankan terhadap modal Bank
1. Pihak  Terkait  adalah    perseorangan  atau  perusahaan,  badan  yang  mempunyai hubungan  pengendali  dengan  Bank,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan keuangan.
a. Perseorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank b. Dewan pengawas, Direksi dan Pejabat Bank
c.  Pihak  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  sampai  dengan  derajat  kedua, baik horizontal  maupun vertikal dari (Dewan Pengawas, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank).
2.  Pihak  Tidak  Terkait  adalah  perseorangan  atau  perusahaan,yang  tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan pengendali dengan Bank.
3.   Perhitungan BMPK :
a.Bagi  pihak  terkait  baik  sebagai  1  (satu)  peminjam  atau  kelompok  peminjam ditetapkan    setinggi  tingginya  sebesar  10%  dari  Modal  Bank  atau  sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
b  Bagi  pihak  tidak  terkait  baik  sebagai  1  (satu)  peminjam  atau  kelompok peminjam  ditetapkan  setinggi-tingginya  sebesar  20%  dari  Modal  Bank  atau sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Memproses pengajuan kredit dan menyimpan berkas-berkasnya.
1) Menerima pengajuan permohonan kredit
2) Mengecek kelengkapan berkas administrasi yang disyaratkan dalam pengajuan kredit
3) Melakukan  survey  ke  lokasi  atau  kontak  dengan  pihak-pihak  eksternal  untuk pengumpulan data atau informasi tambahan terkait penyusunan analisa kredit
4) Melakukan cek atas agunan yang digunakan untuk pengajuan kredit
5) Menyusun analisa permohonan kredit sesuai batas kewenangan
6) Melakukan pemantauan atau pembinaan kepada debitur
7) Meyimpan dan mengelola berkas-berkas debitur kredit di KCP
8) Monitoring kredit kolektibilitas 1 dan 2
Permasalahan yang dihadapi dalam proses transaksi adalah :
a. Tingkat  suku  bunga  kredit  cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  Bank-Bank umum lainnya sehingga menjadi permasalahan kurangnya permohonan kredit, sehingga harus ekstra kerja keras dalam mendapatkan nasabah baru.
b. Kredit  tidak  lepas  dari  kolektibilitas  atau  kredeit  macet,  kemacetan  angsuran nasabah adalah hal yang paling sering dihadapidalam kredit, selain karakteristik konsumen  yang  sulit  untuk  ditebak  juga  turun  dan  naiknya  usaha  nasabah adalah hal yang patut untuk diperhatikan karena dua hal tersebut yang menjadi tingkat kemacetan angsuran meningkat.
c. Debitur selalu menginginkan proses permohonan kredit yang diajukannya cepat di acc atau dicairkan.
d. Kurangnya atau tidak lengkap persyaratan dokumen kredit.

## Kesimpulan
Proses pemberian kredit di PT.BPR KARYA UTAMA JABAR CABANG PAGADEN, dasarnya telah  sesuai dengan ketentuan-ketentuan perkreditan di lembaga perbankan dan  pada    tahap    penilaian  kelayakan  kredit  yang  pada  umumnya  menggunakan prinsif 5C.
Persyaratan-persyaratan    kredit  bagi  debitur,  persyaratan  mengenai  identitas dan  dokumen-dokumen  atau  perusahaan  merupakan  persyaratan  yang  mutlak  harus dipenuhi.  Apabila  persyaratan  tersebut  tidak  dipenuhi  maka  permohonan  kredit tersebut akan dikembalikanuntuk dilengkapi terlebih dahulu, karena hal tersebut guna jika kredit tersebut macet dan  tidak bertanggungjawab.
Prosedur adalah rangkaian cara yang disatukan dan menjadi pola yang tetap dalam peaksanaan  setiap  pekerjaan  dan  menjadi  acuan  bagi  setiap  pegawai  untuk melaksanakan    pekerjaan  baik  pada  organisasi  pemerintahan  maupun  organisasi swasta.  Prosedur  dalam  oermohonan  kredit  telah  sesuai  dengan  peraturan  PT.BPR KARYA  UTAMA   JABAR CABANG PAGADEN.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  penelitian  selama  melaksanakan  praktek terdapat  beberapa  saran  yang  berhubungan  dengan  kekurangan-kekurangan  pada proses pemberian kredit, guna untuk kelangsungan dan kenyaman para debitur. Saran tersebut  diantaranya  :  penilaian  kelayakan  calon    nasabah,  yang  ada  pada  prinsip  5C terutama  poin  pertananian  yaitu  Character  adalah  hal  yang  paling  utama  dan  tidak terburu-buru  menyimpulkan  karakter  calon  Nasabah.  Untuk  memberikan  kredit sebaiknya  lebih  berhati-hati,  jangan  sampai  membuat  kesalahan.  Karena  akan mengakibatkan  kredir  macet.  Nasabah  guna  memperkecil  atau  meminimalisir terjadinya kredit macet. Dalam prosedur permohonan kredit seharunya jangan terpaku dalam  persyaratan  kredit,  akan  tetapi  pihak  Bank  harus  flexible  dalam  melatyani nasabah  karena  tidak  sedikit  nasabah  tidak  memiliki  bnyak  waktu  harus  mengurus usahanya,  dengan  demikian akan    bersaing  dengan  Bank-Bank  lain  dalam  pelayanan kredit.

## Referensi
Kasmir. 1998. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Lukman Dendawijaya. 2001. Manajemen Perbankan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ruddy Tri Santoso. 1996. Kredit Usaha Perbankan . Yogyakarta: Andi
Suhardjono.  2003. Manajemen  Perkreditan  Usaha  Kecil  dan  Menengah .  Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan (UPP0 AMP YKPN.
Sumadi Suryabrata. 2004. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Titom Yunianti Ananda, Djuhaepah T. Marala. 1995. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2006. Credit Management Handbook, Teori, Konsep,  Prosedur  dan  Aplikasi  Pnaduan  Praktis  Mahasiswa,  Bankir  dan  Masalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Jenis-Jenis Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
SOP (Standar Operation Prosedur) PT. BPR Karya Utama Jabar