Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Perilaku Kepemimpinan Umar Abdul Azis (Khalifah Umayyah) Dalam Sistem Pemerintahan Islam
Yeni Sri Lestari
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Email: yenisrilestari@utu.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  perbandingan  antara  keberhasilan  kepemimpinan  Umar  Abdul  Azis melalui  pendekatan  perilaku  dengan  sistem  pemerintahan  saat  ini  yang  dilakukan  oleh  model pemimpin  lainnya.  Pembahasan  ini  dianggap  penting  dikarenakan  dua  sebab,  pertama  sistem pemerintahan  di  Indonesia  yang  mayoritas  dipimpin  oleh  pemimpin  muslim  tidak  lagi mengindahkan nilai-nilai keislaman serta kepemimpinan yang bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  baik  di  bidang  ekonomi,  politik  dan  sosial.  Hasil  kajian  mendapati perilaku  Umar  Abdul  Aziz  dalam  memerintah  banyak  membawa  perubahan  yang  positif  bagi kaum  Bani  Umayyah  pada  masa  kekuasaan  Umar.  Beberapa  aspek  positif  banyak  dijumpai dalam pembangunan baik  di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada beberapa negara  yang saat  ini  dipimpin  oleh  seorang  Muslim  seharusnya  dapat  menjadikan  model  kepemimpinan Umar sebagai teladan.
Keyword: perilaku; pemerintahan; islam.

## 1. PENDAHULUAN
Kehebatan  zaman  pemerintahan  Islam  dalam  sejarah  dunia  merupakan  hal  yang sangat  mengagumkan.  Hingga  hari  ini,  masih  banyak  dijumpai  pemimpin  yang memiliki  upaya  dan  semangat  untuk  menegakkan  sistem  pemerintahan  yang  teguh dengan  mempertahankan  nilai-nilai  dan  prinsip  ajaran  agama  yang  dibawa  oleh  Nabi Muhammad  SAW  dan  dilestarikan  oleh  pemimpin  umat  setelah  wafatnya  Rasulullah, seperti sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Khulafah Ar-Rasyidin .
Menyelusuri  perjalanan  zaman  pemerintahan Khulafah  Ar-Rasyidin tersebut, kegemilangan kuasa Islam yang bermula di Kota Madinah al-Munawwarah, merupakan kota  yang  dahulunya  bernama  Yathrib.  Tepatnya  pada  hari  Senin,  20  September  622 Masehi,  ketika  terjadinya  perjalanan  hijrah  Nabi  Muhammad  SAW  dari  Makkah  ke Madinah  menandai  Madinah  mulai  menjadi  ibu  kota  kerajaan  Islam  dan  kiblat pemerintahan yang baik pada masa itu.
Di bawah pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin , empayar Islam berkembang dengan sangat cepat yang dibuktikan dengan kekuatan tentara Islam mampu menaklukkan kota- kota  penting  seperti  Damaskus,    Baitulmuqaddis,  Iskandariah,  dan  Baghdad.  Setelah kepemimpinan  keempat Khulafa  al-Rasyidin dimana  pemimpin  terakhir  pada  masa tersebut  adalah  Saydina  Ali  bin  Abi  Talib  RA,  Muawiyyah  yang  pada  ketika  itu merupakan  Gubernur  Damaskus  mengubah  pusat  pemerintahan  kerajaan  Islam  ke
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Damaskus.  Beliau  kemudiannya  mendirikan  dan membentuk  Pemerintahan  Islam  Bani Ummayyah.
Pemerintahan  Bani  Umayyah  merupakan  pemerintahan  khalifah  Islam berlandaskan kepada penurunan ahli waris pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW  yang  terdiri  dari  keluarga  di  dalam  kaum Quraiys  di  Mekah.  Pemerintahan  Bani Ummayyah berkuasa  dari  tahun  661  Masehi  hingga  tahun  750  Masehi.  Padahal,  kaum Bani  Ummayyah  sebelumnya  merupakan  musuh  berat  umat  Islam  sebelum  mereka memeluk Islam.
Pemerintahan Bani Umayyah mengambil nama kebesaran mereka dari nama datuk Muawiyah,  penggagas  pemerintahan  ini  yaitu  Umayyah  bin  Abdul  Syams,  seorang pemimpin  kaum  Quraiys  yang  kaya  dan  berpengaruh.  Muawiyah  telah  menjadi Gubernur  Syria  di  bawah  pemerintahan  khalifah  ketiga  Islam,  Saidina  Uthman  bin Affan. Pada tahun 35 Hijriah, kota Madinah yang menjadi ibu kota negara Islam telah dilanda krisis politik yang hebat sehingga mencetuskan pemberontakan yang menentang pemerintahan.  Akibatnya,  Khalifah  Uthman  bin  Affan  dibunuh  oleh  pemberontak. Selepas  peristiwa  pembunuhan  Saydina  Uthman,  Saydina  Ali  Abi  Talib  telah  dilantik menjadi khalifah yang baru.
Mengingat bahwa pembunuh Saydina Uthman belum dihukum oleh Saydina Ali, Muawiyah  enggan  menerimanya  sebagai  khalifah  dan  menentang  Saydina  Ali  pada tahun  657  Masehi.  Beliau  tidak  mengakui  Saydina  Ali  menjadi  khalifah  karena Muawiyah  telah  menuduh  Saydina  Ali  terlibat  dalam  kesepakatan  untuk  membunuh Khalifah  Uthman.  Kedua  pihak  bersetuju  untuk  berunding  untuk  menyelesaikan masalah  yang  timbul.  Perundingan  ini  dilihat  oleh  para  pengikut  Saydina  Ali  sebagai kesepakatan yang tidak adil. Pada akhirnya, kekuasaan empayar Islam dipecahkan.
Wafatnya  Saydina  Ali  pada  tahun  661  Masehi,  maka  anak  Saydina  Ali  yaitu Saydina  Hassan  telah  menjadi  khalifah  namun  baginda  telah  mengambil  keputusan untuk  memberi  jawatan  khalifah  kepada  Muawiyah  sebagai  khalifah  seluruh  empayar Islam  dengan  harapan  supaya  Muawiyah  dapat  menyatukan  umat  Islam  pada  masa  itu karena Saydina Hassan tidak sanggup lagi melihat perpecahan umat Islam terus berlaku di hadapan matanya. Hal ini menyebabkan terbentuknya Pemerintahan Bani Ummayyah yang berdasarkan garis keturunan dan menyaksikan pertukaran pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus.
Pemerintahan Bani Umayyah dapat dikatakan sebagai fase ketiga kekuasaan Islam yang  berlangsung  selama  kurang  lebih  satu  abad.  Fase  tersebut  dapat  dikatakan mengalami  perubahan  bukan  saja  dari  sudut  sistem  kekuasaan  yang  berdasarkan kekeluargah,  namun  terjadi juga  perubahan  dalam  bidang  politik,  sosial,  ekonomi  dan budaya.  Antara  lain  adalah  terbentuknya  penghapusan  sistem  nepotisme  dan perkembangan  kekuasaan  wilayah  jajahan  hingga  ke  Sepanyol,  Afrika  Utara,  Timur Tengah dan juga masa pemerintahan tersebut menjalar hingga ke Nusantara.
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kajian mengenai kepemimpinan Umar Abdul Azis pernah dilakukan oleh Umar Prasetyo  yang  berjudul  “Kepemimpinan  Spiritual  Umar  Bin  Abdul  Aziz”.  Kajian  ini mendapati  bahwa  kepemimpinan  spiritual  Umar  merupakan  gaya  kepemimpinan spiritual  yang  bertansformasi  dari  dimensi  keduniaan  kepada  dimensi  spiritual (keilahian)  yaitu  sebuah  kepemimpinan  yang  menjunjung  ketakwaan,  bijak,  adil berlandaskan  kepada  hukum  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Selain  itu,  kredibilitas kepemimpinan Umar dalam perilaku dan sifat utamanya adalah takwa, zuhud, tawadhu, wara’, santun, pemaaf, tegas, adil dan bijaksana. Sehingga pada masa pemerintahannya banyak menghasilkan kebijakan dan pengaruh yang positif bagi rakyatnya.
Kajian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Nana  Audina  yang  berjudul  “Sistem Pemerintahan Good  Governance Umar  Bin  Abdul  Aziz”  kajian  ini  mendapati  bahwa pada  masa  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Umar  telah  berhasil  membawa kesejahteraan  secara  menyeluruh  bagi  rakyat  dan  membetuk  sebuah  sistem pemerintahan  yang  adil, bebas  dan  kebersamaan pada kaum  muslimin  sehingga  segala bentuk  kezaliman  yang  pernah  ada  sebelumnya  tidak  lagi  dirasakan  pada  masa pemerintahan Umar Abdul Aziz.

## 3. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  akan  membahas  mengenai  perilaku  kepemimpinan  Umar  Abdul Azis  yang  memerintah  pada  masa  kekhalifaan  Umayyah . Kajian  permasalahan  ini melingkupi  penggunaan  konsep  perilaku  pemimpin  dalam  melaksanakan  sistem pemerintahan  pada  masa  kekuasaannya.  Penulisan  ini  menggunakan  tehnik pengumpulan  data  penelitian  kepustakaan  (studi  pustaka)  yaitu  pengumpulan  data dilakukan  melalui  data-data  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  sumber  bacaan  yang meliputi buku, jurnal, surat kabar dan lain-lain.
Variabel  penelitian  dalam  penulisan  ini  ialah  perilaku dan  sistem  pemerintahan Abdul Azis. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis penelitian yang kualitatif, yaitu penelitian  ini  menganalisis  permasalahan  dan  menguraikan  pembahasan  menggunakan kata-kata atau deskriptif.
Dokumentasi  dalam  kajian  ini  merupakan  metode  pengumpulan  data  penguat melalui artikel, arsip-arsip, dan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku tertentu yang berkaitan  dengan  perilaku  dan  sistem  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Umar  Abdul Azis.  Dalam  hal  ini,  peneliti  mengumpulkan  berita-berita  yang  dipublikasikan  dalam bentuk  artikel  dan  tulisan  lainnya  yang  terkait  untuk  kemudian  dianalisis  secara mendalam.
Analisis  data  penelitian  merupakan  proses  untuk  mencari  dan  menyusun  secara sistematis dan terstruktur data yang diperoleh melalui studi pustaka sehingga data yang diperoleh  akan  lebih  mudah  dipahami  dan  diinformasikan  kepada  orang  lain.  Analisis
yang  dilakukan  bertujuan  untuk  merangkai  hubungan  dan  konsep  dalam  analisa  data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.
Langkah  yang  akan  ditempuh  dalam  penelitian  ini  meliputi,  pertama  melakukan penelitian  kepustakaan  meliputi  buku,  artikel  maupun  surat  kabar,  setelah  data terkumpul  akan  disusun  atau  dinarasikan  dalam  bentuk  kalimat-kalimat  yang  lebih tertata  dan  kompleks.  Selanjutnya  untuk  validitas  data,  peneliti  menggunakan  metode triangulasi,  yaitu  metode  pengecekan  terhadap  data  yang  diperoleh  melalui  pelbagai sumber.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz atau dikenal dengan nama lahirnya Abu Hafs, Umar  ibnu  Abd  al-Aziz  ibnu  Marwan  ibnu  al-Hakam  al-Umawiy  al-Qurashiy.  Beliau dilahirkan  pada  61  Hijriah  (682  Masehi).  Kakek  dari  ibunya  adalah  Saydina  Umar  al- Khattab, Khulafah ar-Rasyidin kedua setelah Saydina Abu Bakar as-Siddiq. Dilahirkan di kota Madinah, bapaknya adalah pemerintah di Mesir, iaitu adik dari Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah. Semasa bapaknya dilantik sebagai pemerintah  di  Mesir,  dia  turut  dibawa  bersama  dan  menghafal  al-Quran  di  sana. Khalifah  Abdul  al-Malik  ibnu  Marwan  telah  menikahkan  anaknya  Fatimah  dengan Khalifah Umar.
Umar  dipilih  oleh  Khalifah  al-Walid  ibn  Abd  al-Malik  sebagai  pengusaha  di Madinah  al-Munawwarah  pada  tahun  87H/  705M.  Kemudian  kekuasaannya  diperluas lagi hingga meliputi Mekah dan Ta’if dan seterusnya menjadi pemerintah seluruh Hijjaz pada tahun 93H/711M. Namun, dia akhirnya diberhentikan dari jabatan itu disebabkan oleh  fitnah  yang  mengatakan  dia  melindungi  orang  yang  lari  dari  pengadilan  yang dituduhkan terhadapnya oleh Hajjaj ibn Yusuf, Gubernur Irak.
Umar  Abdul  Azis  dilantik  menjadi  Khalifah  pada  tahun  98H  (717M)  yaitu merupakan  khalifah  kedelapan  Bani  Umayyah  setelah  kematian  sepupunya,  Khalifah Sulaiman  ibnu  Abdul  Malik,  khalifah  ketujuh  atas  wasiat  khalifah  tersebut  walaupun ditentang  keras  oleh  beberapa  kerabat  Umayyah.  Khalifah  Umar  sebenarnya  tidak menginginkan jabatan itu. Oleh karena pelantikan itu, beliaupun mengumpulkan orang- orang  di  masjid  untuk  shalat  berjemaah  lalu  menyampaikan  keputusannya  untuk menolak  jabatan  tersebut  dan  memberikannya  kepada  orang  lain,  namun  mayoritas rakyat  yang  datang  pada  majelis  tersebut  menolak  tawaran  Umar  dan  menginginkan Umar untuk menerima jabatan tersebut.
Yusof  Qadhrawi  menyatakan  dalam  sebuah  bukunya  bahwa,  para  ulama  yang menetapkan  nama-nama mujaddid iaitu  pencetus  reformasi  dalam  sejarah  dunia  Islam bersepakat  memilih  Khalifah  Umar  ibnu  Abdul  Aziz  sebagai mujaddid bagi  seratus tahun pertama iaitu pada tahun 101 H walaupun masa kekhalifahannya sangat singkat. Reformasi yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bukan saja melingkupi isu pemikiran dan  keilmuan  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Imam  as-Syafie  pada  akhir  seratus
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
tahun  kedua,  tetapi  melibatkan  amal  (praktik)  dan  juga  persoalan  hukum.  Khalifah Umar  memusnahkan  taklid-taklid  yang  menuju  kepada  kezaliman,  menghidupkan keadilan, menghancurkan kezaliman, mengembalikan hak kepada pemiliknya, menolak permohonan orang-orang yang tamak, menyebarkan jiwa takwa dan takut kepada Allah serta perasaan cinta untuk melakukan tindakan dan kegiatan semata-mata karena Allah (Qadhrawi, 1997).
Penjabaran  dari  pernyataan  tersebut,  sebenarnya  banyak  terjadi  pembaharuan yang  telah  dilaksanakan oleh  Khalifah  Umar  ibnu  Abdul  Aziz  yang  membawa  kepada sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam yang sebenarnya dan membangun sistem pemerintahan yang sangat mapan pada masa itu. Sistem ini jelas menuntut keadilan dan yang  utama  menegakkan  syiar  Islam  yang  teguh.  Perubahan  dan  reformasi  yang dilaksanakan  ini  dibagi  kepada  tiga  kategori  utama  iaitu  politik,  ekonomi  dan  sosial, dimana  perubahan  ini  berkaitan  dengan  perilaku  Umar  Abdul  Aziz  selama  memimpin Bani Umayah.
Dalam  bidang  politik,  perilaku  kepemimpinan  Umar  Abdul  Aziz  banyak menyumbang  perubahan  dalam  berbagai  aspek  pemerintahan  seperti  kebijakan  dalam dan  luar  negeri,  pelantikan  pegawai-pegawai  pemerintahan  dan  sebagainya.  Banyak pakar  sejarah  bersepakat  mengatakan  gaya  pemerintahan  Umar  Abdul  Aziz  bersandar kepada  pemerintahan  yang  juga  pernah  dilakukan  oleh khalifah-khalifah  ar-Rasyidin karena bentuk atau cara pemerintahan Umar Abdul Aizz adalah berdasarkan kepada al- Quran dan hadith Rasulullah SAW.
Awal  Khalifah  Umar  dilantik,  beliau  telah  melakukan  reformasi  yang  tidak menentang  dari  hakikat  dan  kehendak  Islam  yang  sebenarnya  telah  diajarkan  oleh Rasulullah  SAW.  Sistem  Pemerintahan  dan  politik  sehat  yang  dilaksanakan  oleh Khalifah  Umar  ibnu  Abdul  Aziz  telah  menyebabkan  banyak  ulama  dan pemikir  Islam seperti seperti Hasan al-Basri, al-Syaabi, Abu Bakar Abdul Rahman dan lain-lain tampil kembali melibatkan diri dalam sistem pemerintahan, untuk mendukung kekuasaan Bani Umayyah menjadi lebih baik lagi.
Awal  mula  ditetapkan  sebagai  seorang  khalifah, perilaku  yang  sangat  berkesan dari  kerendahan  hati  seorang  Umar  bin  Abdul  Azis  secara  langsung  mengumpulkan seluruh  penduduk  negaranya  untuk  melaksanakan  shalat  bersama,  setelah  itu,  sebagai seorang  yang  telah dibai’at oleh  khalifah  sebelumnya  untuk  menggantikannya  sebagai seorang  khalifah,  Umar  pada  mulanya  menolak  jawatannya  dan  menyerukan  kepada kaum  mukminin  yang  saat  itu  berkumpul  di  mesjid  untuk  memilih  seorang  khalifah pengganti pada hari pertama ia diumumkan sebagai seorang khalifah.
Perilaku  Umar  di  atas  adalah  sebuah  titik  awal  adanya  prinsip  demokratisasi dalam  diri  Umar  untuk  menerima  kebebasan  berpendapat  bagi  kaum  mukminin  bagi memilih  seorang  khalifah  pengganti  dirinya.  Namun  demikian,  kaum  mukminin  yang hadir  dalam  majelis  tersebut  tidak  ingin  menggantikan  kedudukan  Umar  sebagai seorang  khalifah,  hingga  pada  akhirnya  Umar  tetap  menjadi  seorang  khalifah  dari
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
golongan  Bani  Umayyah  setelah  wafatnya  Sulaiman  Ibnu  Abdul  Malik.  Keinginan kaum Bani Umayyah pada masa tersebut tetap memilih Umar sebagai pemimpin mereka didasarkan  kepada  perilaku  Umar  yang  meninggalkan  kesan  sebagai  pemimpin  yang rendah hati dan menginginkan wujudnya demokratisasi dalam sebuah pemerintahan.
Pemerintahan  Bani  Umayyah  adalah  sebuah  pemerintahan  yang  berlandaskan kepada  sistem  feodal  yaitu  merupakan  pemerintahan  khalifah  Islam  berdasarkan keturunan pertama  setelah  wafatnya Nabi  Muhammad  SAW  yang  terdiri  dari keluarga di dalam kaum Quraisy di Mekah. Feodalisme merupakan suatu bentuk susunan lapisan masyarakat yang mengikuti hierarki dan merupakan cara hidup yang merangkumi aspek politik,  ekonomi  dan  sosial.  Sistem  feodal  ini  juga  merupakan  suatu  bentuk  sistem pemerintahan  yang  diperintah  oleh  individu  tertentu  yaitu  seorang  raja  atau  maharaja yang  mempunyai  kuasa  tertinggi  dan  dianggap  menguasai  dan  memiliki  tanah  dan bukan pemerintahan pusat.
Struktur sistem feodal juga adalah berbentuk piramida yang terdiri dari golongan memerintah  dan  golongan  diperintah.  Oleh  yang  demikian,  langkah  pertama  yang diambil oleh Khalifah Umar adalah menghapuskan tradisi feodal yang mewarisi sistem politik  di  akhir-akhir  dinasti  Umayyah  yang  memiliki  kekayaan  secara  tidak  logis. Beliau  juga  mempraktikkan  keadilan  dan  kesederhanaan  hidup  terhadap  diri  dan anggota  keluarga  beliau  sebelum  rakyat.  Harta  yang  ada  termasuk  barang  perhiasan isterinya  diserahkan  kepada  Baitulmal  dan  segala  perbelanjaan  negara  berdasarkan konsep hemat-cermat dan berhati-hati atas alasan uang tersebut adalah harta rakyat.
Selain  itu,  Khalifah  Umar  ibnu  Abdul  Aziz  juga  begitu  tegas  memerangi pemerintahan  yang  zalim.  Langkah  yang  lain  diambil  seperti  pemecatan  pegawai pemerintahan  yang  zalim  atau  tidak  cakap  dan  menggantikannya  dengan  orang  yang lebih  baik  dan  layak.  Khalifah  Umar  ibnu  Abdul  Aziz  juga  memperhatikan  segala tindakan yang dibuat oleh wakil-wakilnya. Beliau memerhatikan setiap penyalahgunaan kekuasaan dan sifat buruk wakil yang menindas rakyat dengan zalim.
Perilaku  lainnya  yang  berkesan  dari  sistem  pemerintahan  Umar  adalah  beliau tidak  segan  untuk  memberhentikan  pegawai  yang  zalim  dan  menggantinya  dengan pegawai  yang  baik  akhlak  dan  budi  pekertinya.  Ketegasan  pendiriannya  dalam menegakkan  keadilan  kepada  seluruh  rakyatnya  diwujudkan  dengan  menjalankan hukum-hukum yang hak termasuk memecat pegawai yang tidak tekun. Sebagai contoh, beliau  memecat  pegawai  yang  menindas  rakyat  seperti  di  Mesir,  Khurasan,  Iraq  dan Afrika dengan mengetatkan peraturan kepada para pegawai agar lebih bertanggungjawab  tetapi  Umar  juga  turur  menaikkan  gaji  dan  memberikan  tunjangan kehidupan lainnya, sebagai imbangan dan bagi menghindari terjadinya penyalahgunaan kuasa. Perilaku Umar dalam menyeimbangkan kinerja birokrasi dapat dicontoh, karena tidak hanya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan kekuasaan namun juga memberikan reward terhadap pegawai yang berprestasi dan mengapresiasi kerja pegawai dengan layak sesuai kinerja mereka.
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Khalifah Umar juga membuat perubahan terhadap sistem komunikasi yang lebih transparan  antara  pemerintah  dan  rakyat.  Beliau  membentuk  kelonggaran  terahdap peraturan  pejabat  Khalifah  untuk  membolehkan  semua  lapisan  masyarakat menyampaikan  saran  atau  kritik.  Beliau  menghapuskan  prktik  nepotisme  dan mengembalikan sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan. Apabila kerabatnya sendiri  tidak  mampu  menegakkan  keadilan  dan  memerintah  dengan  baik  maka  beliau mengadakan  musyawarah  dan  menampung  pendapat  rakyatnya.  Pada  masa kepemimpinan Umar inilah musyawarah benar-benar hidup di zamannya menggantikan sistem nepotisme yang bersifat diktator.
Khalifah  Umar  telah  membentuk  beberapa  lembaga  publik  untuk  menguatkan pemerintahan  pada  masanya.  Pembentukan  lembaga  ini  bertujuan  untuk  memberi pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat.  Beberapa  lembaga  yang  dibentuk tersebut  antara  lain  adalah  lembaga  militer,  lembaga  pengaduan  masyarakat  dan  lain- lain. Untuk mendukung upaya tersebut, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz juga melantik pengurus  di  setiap  wilayah,  pemimpin  militer,  petugas  pajak,  ketua  polisi,  ketua  pos, dan pelbagai jabatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan masyarakat.
Umar  Abdul  Aziz  juga  telah  mengubah  kebijakan  pemerintahannya  dengan mementingkan  kepentingan  rakyatnya.  Sebelum  pemerintahan  Khalifah  Umar  ibnu Abdul  Aziz,  sistem  pemerintahan  hanya  tertumpu  pada  pemungutan  hasil  pajak  dan pembangunan  infrastruktur  saja  dan  tidak  mementingkan  pembangunan  rohani  dan keagamaan.  Namun,  beliau  menukar  kebijakan  dengan  mementingkan  kepentingan rakyatnya  dan  mengutamakan  prinsip,  tuntutan  moral  dan  kehendak  agama  sehingga sangat  sulit  untuk  berjumpa  dengan  fakir  miskin  yang  berhak  untuk  menerima  zakat. Kebijakan  yang  dibentuk  oleh  Umar  telah  membawa  perubahan  pada  taraf  hidup masyarakatnya,  karena  pada  masa  pemerintahannya  tersebut  tidak  lagi  dijumpai  kaum fakir dan miskin.
Sistem  pemerintahan  yang  berkenaan  dengan  dasar  kebijakan  hubungan  luar negera  terhadap  negara-negara  asing  dengan  negaranya,  khususnya  negara-negara bukan  Islam  juga  turut  dikembangkan  oleh  Umar.  Dasar  kebijakan  beliau  adalah berdasarkan  kepada  daulah  islamiah,  hal  inilah  yang  memperkuat  sistem  reformasi beliau terhadap kebijakan luar negaranya. Khalifah-khalifah sebelumnya menggunakan kebijakan untuk menyerang negara-negara asing, dalam usaha meluaskan jajahan Islam serta akidahnya. Tetapi khalifah Umar tidak suka melakukan pertumpahan darah sesama manusia.  Beliau  lebih  suka  melakukan  peperangan  dengan  cara  berdakwah.  Karena kebijakan  tersebut  juga  Umar  dapat  meminimalisir  tindakan  kekerasan  terhadap  kaum pemberontak  seperti  kaum  Khawarij  dengan  menggunakan  dialog  yang  sifatnya  lebih halus. Perilaku Umar ini berhasil dan memiliki dampak yang lebih positif dibandingkan dengan khalifah-khalifah Umaiyyah sebelumnya.
Pembangunan  dalam  pemerintahan  Umar  tidak  hanya  berdampak  kepada persoalan politik dan pemerintahan saja, akan tetapi perilaku kepemimpinan Umar juga
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
banyak  mempengaruhi  bidang  ekonomi.  Khalifah  Umar  ibnu  Abdul  Aziz  telah mengambil  suatu  langkah  besar  yang  mengubah  sistem  eknomi  yang  ada.  Sistem pemungutan  pajak  biasa  dihapuskan  sama  sekali  dan  pemerintahan  melaksanakan sistem pajak yang dianjurkan oleh Islam.
Pembaharuan kebijakan tersebut berkaitan dengan sistem perpajakan, tanah dan taraf  hidup  kaum  budak.  Beliau  telah  menghapuskan  hukum  pajak  tanah  karena membebankan  para  petani.  Peningkatan  taraf  kaum  budak  dilakukan  dengan  membela nasib  mereka  yang  ditindas.  Gaji  buruh  juga  dinaikkan  hingga  ada  yang  mendapatkan gaji  seperti  gaji  pegawai  pemerintahan.  Beliau  juga  menghapuskan  pajak jizyah yang dikenakan  kepada  orang  bukan  Islam  dengan  harapan  banyak  yang  akan  memeluk Islam. Jizyah adalah  hak  yang  diberikan  oleh  Allah  kepada  kaum  Muslimin  untuk menuntutnya dari orang-orang kafir, karena mereka tunduk kepada pemerintahan Islam. Jizyah ialah  pajak  yang  dikenakan  kepada  individu  bukan  Islam  yang  berlindung  di negara Islam. Jizyah merupakan harta umum yang dibagikan berdasarkan kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil setiap satu tahu n dan tidak wajib diambil sebelum satu tahun. Hukum jizyah adalah wajib berdasarkan al-Qur’an.
Khalifah  Umar  ibnu  Abdul  Aziz  telah  mendirikan  Baitul  Mal  dan mengembalikan  harta  yang  tidak  sah  ke  Baitul  Mal.  Baitul  Mal  berasal  dari  Bahasa Arab (bayt  al-mal) yang  bermaksud  "rumah  harta".  Baitul  Mal  merupakan  institusi keuangan  yang  bertanggungjawab  mengurus  pajak.  Baitul  Mal  berfungsi  sebagai perbendaharaan  khalifah  yang  mengurus  keuangan  pribadi  dan  perbelanjaan  kerajaan. Selain  itu  juga  mengurus  pembagian  zakat  untuk  rakyat.  Perilaku  amanah  yang  tinggi mendorong  Khalifah  Umar  ibnu  Abdul  Aziz  untuk  berlaku  adil  terhadap  semua  pihak baik  kepada  dirinya,  keluarganya  maupun  kerabatnya  yang  dekat  sekalipun.  Sebagai contoh,  beliau  menjual  hadiah  yang  diberikan  kepada  beliau  atas  pelantikan  beliau sebagai Khalifah dan uang tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Begitu juga kuda- kuda  yang  dihadiahkan  kepada  beliau  sewaktu  diangkat  sebagai  khalifah,  beliau menolak  untuk  menggunakan  kuda-kuda  tersebut  sebaliknya  menggunakan  kendaraan sendiri.  Selain  itu,  harta  yang  ada  termasuk  barang  perhiasan  isterinya  diserahkan kepada Baitu Mal dan segala perbelanjaan negara berdasarkan konsep hemat-cermat dan berhati-hati  atas  pertimbangan  bahwa  harta  yang  dibelanjakan  tersebut  adalah  harta rakyat.
Tindakan lain yang menjadikan perilaku Umar sangat disenangi oleh rakyatnya adalah  segala  bentuk  jamuan  dalam  negara  tidak  dibenarkan  menggunakan  harta kerajaan.  Beliau  merampas  kembali  harta  yang  diselewengkan  oleh  pegawai  dan mengembalikannya  kepada  Baitul  Mal.  Peralatan  dan  perhiasan  upacara  resmi  negara yang  dianggap  mewah  dihapuskan  dan  dialokasikan  untuk  pemasukan  ke  Baitul  Mal bagi  membantu  rakyat  jelata.  Harta-harta  rakyat  yang  dipelihara  dan  diperuntukkan sesuai haknya telah menyebabkan semangat kerja rakyat kembali pulih dan pendapatan rakyat semakin bertambah. Dengan itu, pungutan pajak juga meningkat.
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Peningkatan  ekonomi  rakyat  juga  dilakukan  dengan  membuat  proyek  utama seperti pembukaan ladang-ladang baru, tanah pertanian, memperbanyakkan saluran air, serta  membangun  jalan  raya  bagi  memudahkan  pengangkutan  dan  hubungan  antar wilayah disetiap kota seperti Basrah, Kufah, Fustat dan lain-lain. Selain itu, kemudahan infrastruktur  seperti  sekolah  dan  rumah  sakit  juga  didirikan  untuk  memberikan  akses kemudahan  kepada pembangunan  masyarakat.  Beliau juga  merenovasi  Masjid Nabawi dan Masjidil Haram agar dapat menampung lebih banyak jemaah untuk shalat sehingga, ekonomi  rakyat  meningkat,  kemiskinan  dapat  dihapuskan  pada  zamannya  sebab keadilan pemerintahan dan konsep hemat  cermat keluarga Khalifah sendiri jadi teladan tanpa disuruh.
Bidang  Sosial juga  tidak  lupu  dari perjatian  Umar  terutama  dalam peningkatan ilmu  pengetahuan.  Oleh  yang  demikian,  beliau  telah  mengarahkan  cendekiawan  Islam untuk menterjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai macam bidang ilmu lainnya dari  Bahasa  Yunani,  Latin  dan  Siryani  ke  Bahasa  Arab  agar  memudahkan  umat  Islam untuk  mempelajarinya. Beliau juga banyak  membangun sekolah  agar  semua rakyatnya berpeluang untuk menuntut ilmu.
Program dakwah dan memperjuangkan syiar Islam yang menitikberatkan kepada penghayatan  agama  dalam  kalangan  rakyatnya  juga  dibangun  oleh  Umar.  Beliau memerintahkan  rakyatnya  agar  mendirikan  shalat  secara  berjamaah  di  masjid, menjadikan  masjid  sebagai  tempat  untuk  mempelajari  hukum-hukum  Islam sebagaimana  pada  zaman  Rasulullah  SAW  dan Khalifah  ar-Rasyidin .  Beliau  turut memerintahkan  Muhammad  bin  Abu  Bakar  Al-Hazni  di  Mekah  untuk  mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis Rasulullah.
Uamr juga mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara dan beberapa orang lagi pendakwah kepada raja-raja India, Turki dan Barbar untuk mengajak mereka memeluk Islam. Selain itu, beliau juga telah menghapuskan fitnah terhadap Saydina Ali dan  keluarganya  yang  disebut  dalam  khutbah-khutbah  Jum’at  dan  digantikan  dengan beberapa  potongan  ayat  suci  Al-Quran.  Ini  dilakukannya,  karena  Umar  mempercayai Saydina  Ali  dan  keluarganya  adalah  bagian  insan  mulia  yang  banyak  membantu Rasulullah  dalam  perjuangan  Islam  dan  sebagai  umat  Islam,  tidak  berhak  mencaci mereka.
Masa  kepemimpinan  Umar  membawa  banyak  perubahan  dalam  sistem perpolitikan  dan  pemerintahan  sebuah  negara  merupakan  konsep  pemerintahan  yang bijak  dari  seorang  khalifah.  Pada  saat  ini,  pelbagai  permasalahan  dalam  pemerintahan negara  selalu  terjadi  baik  perkara  kecil  maupun  perkara  besar.  Dalam  perkara  kecil masih  banyak  kita  lihat  bahwa  sistem  pemerintahan  oleh  pemimpin  negara  tidaklah loyal kepada masyarakatnya, melainkan tujuan seorang pemimpin saat ini naik menjadi seorang  pemimpin  ialah  karena  didasarkan  pada  keinginan  untuk  berkuasa  dan mewujudkan  kepentingannya  maupun  kepentingan  kelompok  yang  mendukungnya. Sedangkan dalam perkara besar saat ini, banyak kita dapati bahwa pemimpin negara di
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dunia  ini  banyak  yang  telah  melakukan  penyimpangan  dalam  memerintah  negaranya sehingga  menyebabkan  banyak  terdapat  korupsi,  kudeta  militer  serta  kemerosotan ekonomi negaranya, pada dasarnya perkara itu semua terjadi karena pemimpin saat ini tidak lagi memiliki moral dan etika politik yang baik dalam memerintah negaranya.
Banyak  contoh  perilaku,  gaya  dan  kebijakan  Khalifah  Umar  yang  dapat dilakukan oleh para pemimpin dunia saat ini khususnya pemimpin negara-negara Islam untuk  mewujudkan  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  baik  dan  akan  mendukung kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakatnya.  Pada  masa  kepemimpinan  Umar, pelaksanaan  undang-undang  Islam  dan  sunnah  adalah  pedoman  dasar  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Umar,  dalam  hal  ini  Umar  sangat  menekankan  kepada masyarakat yang dipimpinnya untuk senantiasa melakukan kewajiban umat Islam dalam melaksanakan  undang-undang  Islam  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sebagai  contoh, wacana  pelaksanaan  hukum  jinayah  di  Aceh  saat  ini  dapat  dilaksanakan  namun tertantang dengan adanya isu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Masa kepemimpinan Umar yang menerapkan pelaksanaan kehidupan bernegara berdasarkan undang-undang Islam terbukti berjaya dalam membangunkan pemerintahan negara.  Sebagai  contoh  didapati  pada  masa  kepemimpinan  Umar  tidak  lagi  dijumpai adanya  masyarakat  miskin  yang  berhak  untuk  menerima  zakat,  hal  ini  dikeranakan masyarakat  tersebut  dibawah  kepemimpinan  Umar  telah  hidup  sejahterah dan  makmur karena  pelbagai  kebijakan  Umar  yang  sesuai  dengan  hukum  undang-undang  Islam seperti  bersikap  adil  dan  tegas  telah  meberjayakan  pemerintahan  umar  dalam memberantas  kemiskinan  di  negaranya.  Hal  yang  demikian  berlaku  sebaliknya  pada masa  kepemimpinan  pada  era  globalisasi  saat  ini,  sistem  dunia  tanpa  batas  telah menyebabkan  terjadinya  monopoli  perekonomian  dari  negara  maju  terhadap  negara dunia  ketiga  yang  menyebabkan  ketergantungan  negara  dunia  ketiga  terhadap  bantuan maupun suntikan dana atau keuangan dari negara maju untuk proses pembangunan, hal ini telah menyebabkan negara maju semakin maju dan negara miskin semakin miskin.

## 5. KESIMPULAN
Umar  muncul  sebagai  ikon  penting  dalam  sejarah good  governance sebagai seorang  muslim,  hal  demikian  dicapai  melalui  pemugaran  kehidupan  religius  di kalangan  umat  sehingga  terwujudlah  suasana  kondusif  bagi  pelaksanaan    agenda islah dalam pelbagai bidang politik-ekonomi-agama. Walaupun Umar memimpin dalam masa yang  sangat  singkat,  namun  kepemimpinan  Umar  sebagai  seorang  pemimpin  negara telah  berhasil  mengantarkan  kehidupan  yang  makmur  dan  sejahtera  bagi  penduduk negaranya.
Melalui  pelbagai  kebijakan  yang  ditetapkan  Umar  banyak  masyarakat  dalam negaranya menjadi lebih baik dikeranakan adanya prinsip dalam menjadikan AL-Qur’an dan  Sunnah  sebagai  landasan  dalam peyelenggaraan pemerintahannya.  Selain  daripada itu,  sikap  seorang  pemimpin  seperti  Umar  yang  merupakan  seorang  yang  bertanggung
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
jawab, adil dan tegas merupakan sebuah contoh bagi pemimpin-pemimpin dunia saat ini untuk mewujudkan konsep masyarakat madani pada era globalisasi ini.
Kepemimpinan yang baik seperti masa Umar ini hanya dapat diwujudkan dalam sesebuah  negara  yang  memiliki establisment  strong .  Dimana  sesebuah  negara  telah mencapai  puncak  kekuatan  politik  dan  ekonomi  yang  baik.  Pada  era  globalisasi  ini, gaya  pemerintahan  seperti  Umar  ini  sangatlah  sulit  untuk  dipraktekkan  dalam kehidupan  nyata,  hal  ini  dikeranakan  kuatnya  peranan  daripada  konsep  negara-negara Barat  dibandingkan  dengan  konsep  Islam  telah  mewujudkan  ketimpangan  yang  berat bagi negara Islam yang masih banyak bergantung kepada negara Barat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakam,  Abdullah.  2009. Umar  bin  Abdul  Azis:  Peribadi  Zuhud  Penegak Keadilan . Jakarta: Alam Raya Enterprise.
Ali  Muhammad  Muhammad  Al-Shallabi.  2011. Amirul  Mukminin  Umar  Abdul  Aziz, Kuala Lumpur: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd
Ammar Lukman dan Mohd. Puzhi Usop (pent). 2010. Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz;  Menegak  Keadilan  Dan  Membanteras  Penyelewengan  Di  Bawah  Sistem Pemerintahan Islam. Bandar Baru Bangi: Al-Hidayah Publication
Mohamad  Al-Bakri,  Zulkifli.  2010. Khalifah  Umar Ibnu Abdul Azis; Imam  Yang Adil . Bandar Baru Bangi: Darul Syakir Enterprise
Mohammad Subki dan Abdul Rahman Al-Hafiz.2012. Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz , Kuala Lumpur: PSN Publication
Nana  Audina.  2018. Sistem  Pemerintahan  Good  Governance Umar  Bin  Abdul  Aziz. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
Tarikuddin  bin  Haji  Hassan.  2010. Pemerintahan  Kerajaan  Bani  Umayyah .  Malaysia: Perniagaan Jahabersa
Umar  Prasetyo.  2018. Kepemimpinan  Spiritual  Umar  Bin  Abdul  Aziz .  Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
Yusof  Qadhrawi.  1997. Membangun  Masyarakat  Baru ,  terj.  Rusydi  Helmi.  Jakarta: Gema Insani Press.