INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4973-4986 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi UUD No. 40 Tahun 2004 Tentang Pengajuan Klaim Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Andi  Djemma Masamba
Wulandari Patuang 1 ✉ , Reza Aril Ahri 2 , Arman 3
Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia Email: wulanpatuang956@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Implementasi  UUD  No.  40  Tahun  2004  Tentang  Pengajuan  Klaim  Rawat  Inap  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Andi  Djemma  MasambaDampak  dari keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit secara lagsung memperngaruhi kualitas layanan di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengajuan klaim rawat inap BPJS Kesehatan di RSUD Andi Djemma Masamba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap 8 orang informan  yang  terdiri  dari  koder,  kepala  instalasi  Casemix,  DPJP,  perawat,  petugas  laboratorium, radiologi, pendaftaran dan  verifikator internal. Untuk melihat  aspek input, proses  dan  output dalam pengajuan  klaim  rawat  inap  BPJS  Kesehatan,  pengolahan  data  menggunakan  content  analysis  Hasil penelitian menunjukkan aspek input, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai, belum adanya  pemberian  insentif  khusus,  terlalu  banyaknya  item  dalam  formula  rekam  medis  sehingga kepatuhan  dokter  dalam  mengisi  rekam  medis  masih  kurang.  Pelaksanaan  SPO  tidak  lancar  serta peralatan komputer dan jaringan kurang memadai. Kemudian indikator permasalahan proses adalah sering ditemukan catatan pada rekam medis rawat inap tidak diisi dengan lengkap dan pengambilan rekam  medis  tidak  tepat  waktu  sedangkan  outputnya  adalah  pengajuan  klaim  rawat  inap  BPJS Kesehatan di RSUD Andi Djemma Masamba setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaksanaan pengajuan klaim rawat inap BPJS Kesehatan belum efektif karena masih terdapat berkas klaim. Tidak Lengkap Saat diserahkan. Oleh karena itu, disarankan untuk dapat memberikan saksi yang lebih tegas kepada dokter yang tidak melengkapi rekam medis dan kemudian memberikan insentif khusus kepada semua pihak yang terlibat dalam pengajuan klaim rawat inap BPJS Kesehatan.
Kata Kunci : Pembayaran, Klaim Rawat Inap , BPJS Kesehatan, Input, Proses dan Output

## Abstract
Implementation of law No. 40 of 2004 on Inpatient Claim Submission of Social Security Administrative Body  for  Health  (BPJS  Kesehatan)  at  Andi  Djemma  Masamba  Regional  General  Hospital.  Late  claim payments to hospitals have a direct impact on the quality of hospital services. The aim of this study was to examine the inpatient claims submitted by BPJS Kesehatan at Andi Djemma Masamba Hospital.This study applied qualitative methods using case study research. Eight informants were interviewed and in- depth observations were used to gather data. Coders, heads of Casemix installations, medical doctor in charge  (DPJP),  nurses,  lab  officers,  radiologists,  registrations,  and  internal  verifiers  were  among  the informants.  In  addition,  this  study  used  content  analysis  to  examine  the  input,  process,  and  output elements of BPJS Health inpatient claim submission.The results reported that factors such as input, lack of  human  resources,  absence  of  incentives,  too  many  entries  in  the  medical  formula,  and  doctors’ compliance in filling out the medical records were still inefficient. SPO implementation was not well done and computer within the network equipment was inadequate. The indicator of process problems was that the records of the inpatient medical records were not fully filled in and medical records were not being processed on time. The output of the implementation of BPJS Kesehatan is the submission of the BPJS  Kesehatan  inpatient  claims  at  Andi  Djemma  Masamba  Hospital  every  10th  of  next  month. Therefore, the implementation of the inpatient claims for BPJS Kesehatan has not been successful due to  the  accumulation  of  claim  files  and  the  fact  that  the  claims  were  incomplete  when  they  were submitted. In addition, more assertive witnesses should be provided to doctors who fail to complete medical records and special incentives should be provided to all parties involved.
Keywords: Payment, Inpatient Claim, BPJS Kesehatan, Input, Process and Output

## PENDAHULUAN
Jaminan  Kesehatan  merupakan  sebuah  jaminan  perlindungan  Kesehatan  agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan  dasar  Kesehatan,  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran Jaminan Kesehatan ataupun iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Perpres RI, 2018).
Jaminan  Sosial  wajib  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  yang  disebut  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN),  diselenggarakan  melalui  suatu  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS).  Pemerintah  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  jaminan  kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu subsistem yang terdapat dalam sistem kesehatan ialah subsistem pembiayaan kesehatan. Untuk itu, dalam rangka memahami  dengan  jelas  dan  lengkapsistem  kesehatan  maka  perlulah  dipahami  pula tentang subsistem pembiayaan kesehatan. Namun dalam kenyataan hal ini masih kurang
dimengerti  dan  dipahami  sepenuhnya  dimana  masih  terdapat  permasalahan  antara pelayanan  kesehatan  yang  diterima  dengan  tuntutan  pengajuan  klaim  dan  rumah  sakit, yaitu pengajuan klaim tidak sesuai dengan prosedur dan tarif dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) sehingga menimbulkan masalah bagi rumah sakit
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bekerja sama dengan pihak  pelayanan  kesehatan  dalam  hal  pembiayaan.  Dalam  proses  tersebut  memerlukan proses klaim asuransi atau klaim BPJS Kesehatan. Klaim BPJS merupakan pengajuan biaya perawatan  pasien  peserta  BPJS  oleh  pihak  rumah  sakit  kepada  pihak  BPJS  Kesehatan, dilakukan  secara  kolektif  dan  ditagihkan  kepada  BPJS  Kesehatan  setiap  bulannya.  Untuk mendapatkan biaya ini pihak rumah sakit wajib menyerahkan dokumen bukti sebagai syarat pengajuan  klaim.  Kelengkapan  dokumen  pengajuan  klaim  merupakan  hal  yang  sangat penting  untuk  kelancaran  proses  penggantian  biaya  pelayanan.  Kelengkapan  dokumen klaim dapat dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan yang berasal dari peserta (seperti fotokopi KTP dan Kartu BPJS) atau dari asuhan medis (seperti resume medis dan laporan penunjang)

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, yaitu sebuah uraian serta penjelasan kompehensir mengenai berbagai aspek yang dimiliki seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu progam, maupun suatu situasi sosial. (Sugiyono, 2018)

## B. Sumber Data
Sumber Data dalam penelitian merupakan tenaga kesehatan di RSUD Andi Djemma Masamba yang terlibat langsung dalam kegiatan atau pengajuan klaim BPJS Kesehatan.
Informan  dalam  pelitian  ini  adalah  orang  yang  dianggap  mampu  memberikan informasi tentang masalah yang dialami dalam pelaksanaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  tenaga  di  rumah  sakit  yang  berhubungan  dengan proses penklaiman BPJS Kesehatan. Adapun informan tersebut terdiri atas:
1. Informan Kunci adalah Kepala Instalasi Casemix
2. Informan Pendukung
a. Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) Bagian Koding
b. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
c. Kepala Ruang Perawatan
d. Petugas Penanggung Jawab Laboratorium di RSUD Andi Djemma Masamba
e. Petugas Penanggung Jawab Radiologi di RSUD Andi Djemma Masamba
f. Petugas Penerimaan Pasien JKN pembuat SEP RSUD Andi Djemma Masamba
C. Teknik Analisis Data
Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu: data primer dan data skunder, berikut penjelasannya :

## 1. Data Primer
Data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik ataupun perilaku.yang  dilakukan  oleh  subjek  yang  dapat  dipercaya,  dalam  hal  ini  adalah  subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang dilteliti. Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah Kepala instalasi casemix  di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kab. Luwu Utara, Kepala Bidang Umum, Staf Administrasi.
Observasi
Menurut  Sugiyono  (2019:hal  297)  Observasi  merupakan  dasar  semuailmu pengetahuan, melalui observasi penelitian belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara lagsung peristiwa atau fenomena yang jadi pocus penelitian.

## Wawancara mendalam
Menurut Kriyantono (2020:hal 291-293) wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan informan agar  mendapatkan  data  lengkap  dan  mendalam.  Wawancara  ini  membedakan  antara responded (orang yang akan diwawancarai hanya sekali) dengan informan (orang yang ingin periset ketahui atau pahami dan yang akan diwawancarai beberapa kali). jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti  tentang  informasi  apa  yang  akan  diperoleh.  Oleh  karena  itu  dalam  melakukan wawancara,  pengumpul  data  telah  menyiapkan  instrumen  penelitian  berupa  pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2018).
2. Data Skunder
Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumendokumen grafis (table catatan) foto-foto, benda-benda lain yang dapat memperkaya data skunder.
Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk  membantu  menampilkan  kembali  beberapa  data  yang  mungkin  belum  dapat diperoleh.  Beberapa  catatan  tertulis  dan  gambar  diperlukan  untuk  membantu  dalam mengalisis  data  penelitian  (Susanti,  2018).  Pada  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan regulasi  yang  berhubungan  dengan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Data  tersebut
berasal  dari  buku  dan  profil  kesehatan  nasional,  Provinsi,  Kota/Kabupaten  serta  laporan bulanan dan tahunan RSUD Andi Djemma Masamba Kab. Luwu Utara. Laporan tersebut telah merangkum jumlah kunjungan pasien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Input  Terhadap  Pelaksanaan  Pengajuan  Klaim  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS) Kesehatan
Secara  umum  pelaksanaan  klaim  rumah  sakit  kepada  BPJS  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan  Kesehatan;  4)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  69  Tahun  2013  tentang  Tarif Standar  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  dan  Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, dan 5) Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  71  Tahun  2013  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Jaminan Kesehatan Nasional .
BPJS Kesehatan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit swasta dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 dijelaskan bahwa kepala atau pemilik fasilitas kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan mengadakan perjanjian untuk menjalin kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Secara umum dilakukan oleh semua jenis rumah sakit di seluruh Indonesia baik rumah sakit pemerintah, swasta maupun swasta tipe yang lain. Saat ini pembayaran melalui sistem sedang metode pembayaran yang digunakan oleh pemerintah. Untuk  menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, diperlukan pula dukungan input yang berkualitas.

## a. Man
Man adalah orang-orang dalam suatu organisasi yang mempunyai peranan dalam menjalankan  fungsi  manajemen  dalam  operasional  organisasi.  Manusia  mengacu  pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi. Hal ini mencakup pengaturan jam kerja, penugasan orang yang tepat, pembagian pekerjaan, dan lain sebagainya. Faktor yang paling  menentukan  dalam  manajemen  adalah  manusia.  Manusia  akan  melakukan  proses untuk mencapai tujuan berdasarkan tujuan yang telah diciptakan oleh manusia.
Efektivitas dan efisiensi mutu pendokumentasian rekam medis sangat dipengaruhi
oleh faktor sumber daya manusia, dimana apabila tidak dikelola dengan baik maka faktor sumber daya manusia akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Sebuah organisasi bisa kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa SDM, karena SDM manusia merupakan satu- satunya sumber yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya yang merupakan poin penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi (Sturisno 2016).
Dari  hasil  penelitian  dengan  melakukan  pendekatan  wawancara  mendalam man dalam  pelaksanaan  pengajuan  klaim  BPJS Kesehatan yaitu jumlah tenaga kesehatan pada RSUD    Andi  Djemma  Masamba  secara  umum  telah  mencukupi.  Namun  untuk  lebih memaksimalkan kinerja maka dibutuhkan penambahan tenaga seperti penambahan tenaga pada bagian rawat inap.
Beberapa tenaga kesehatan di RSUD Andi Djemma Masamba sudah mampu dan mengerti  dalam  menyelesaikan  pengajuan  klaim  Rawat  Inap  BPJS  Kesehatan  khususnya dalam  kelengkapan  berkas  kalim  karena  pihak  rumah  sakit  sering  memebrikan  sosialisasi terkait pengajuan klaim BPJS. Jadi walaupun tidak mendapatkan pelaihan khusus mengenai pengajuan klaim BPJS Kesehatan mereka tetap mampu melaksanakannya.
Berdasarkan kendala-kendala  ditemukan  pada hasil penelitian yang berhubungan dengan SDM terhadap penyebab terjadinya pending klaim di RSUD Andi Djemma Masamba dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  pada  bagian  perawatan,  dimana  kinerja  secara  tidak langsung dipengaruhi oleh jumlah pasien yang datang semakin banyak dan pekerjaan yang menumpuk. Seharusnya diakukan penambahan petugas.
b. Money
Pemberian reward perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja petugas dan rasa  tanggung  jawab  terhadap  tugasnya  masing-masing,  seperti  pada  bagian  pengisian rekam medis, baik berupa sertifikat penghargaan maupun sertifikat yang diberikan kepada petugas rekam medis setiap bulannya.Dalam mencapai tujuannya, perusahaan memerlukan faktor pendukung yaitu manajemen sumber daya manusia yang merupakan suatu program, kegiatan  untuk  memperoleh,  mengembangkan,  memelihara  dan  memanfaatkan  sumber daya manusia. Sumber daya manusia (pegawai) yang berkualitas sangat diperlukan untuk mencapai  tujuan  rumah  sakit.  Sehingga  menjadi  suatu  keharusan  bagi  rumah  sakit  untuk menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  kinerja  pegawai,  salah  satu  caranya  adalah  dengan menerapkan reward. Dari hasil penelitian yang ditemukan secara umum RS tidak memberikan rewad atau insentif khusus dalam pengajuan klaim ke BPJS. Dalam pelaksanaan pengajuan klaim BPJS. Tenaga kesehatan pemberian uang jasa dengan besarannya dapat dilihat dari jumlah  klaim  yang  diajukan.  Kurangnya reward  dapat  mempengaruhi  secara  langsung
pengusulan pengajuan klaim dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba ke BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi kendala dengan memberikan  tambahan  jumlah reward dan  hal  ini  juga  merupakan wujud  kepedulian  dan  penghargaan  pihak  rumah  sakit dengan mempertimbangkan petugas rekam medis akan bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam kelengkapan pencatatan rekam medis.
c. Material
Bahan  baku  yang  digunakan  manusia  sebagai  penunjang  pelaksanaan  sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit dan agar suatu pekerjaan yang dilakukan dapat selesai  lebih  cepat. Bahan  yang  tidak  memenuhi  syarat  dapat  menyebabkan kelengkapan rekam medis yang tidak maksimal. Material dalam penelitian ini adalah sebagai pendukung pelayanan rekam medis rawat inap agar dapat terlaksana dengan baik berupa formulir rekam medis
Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait formulir rekam medis ditemukan bahwa adanya  keluhan  terhadap  banyaknya  variabel  yang  harus  diisi  pada  formulir,  dibutuhkan pengisian rekam medis yang panjang sehingga agar sebuah rekam medis dapat terisi dengan lengkap  dan tepat,  dibutuhkan peran serta dari banyak tenaga kesehatan dan dibutuhkan kerjasama yang baik diantara tenaga kesehatan. Selain variabel pengisian rekam medis yang sangat banyak juga terdapat pengisian berulang sehingga dokter sering menunda dan tidak melengkapi rekam medis.
Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran tahun 2009 menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran setelah memberikan pelayanan segera melengkapi rekam  medis. Hal ini  menjadi  penilaian kelengkapan  untuk  mengetahui  sejauh  apa  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada pasien.Lembar formulir rekam medis di RSUD Andi Djemma Masamba akan diampra setiap minggunya  tergantung  kebutuhan  perawat  yang  ada  di  ruangan  perawatan.  Agar memudahkan  pengambilan  formulir rekam  medis  saat  dibutuhkan  maka,  Formulir  rekam medis disusun rapi di Instalasi Rekam Medis. Namun, masih sering didapatkan stok formulir yang  habis  pada  saat  dibutuhkan.Berdasarkan  kendala-kendala  ditemukan  pada  hasil penelitian  yang  berhubungan  dengan  formulir  rekam  medis (material)  dapat  disimpulkan bahwa  terlalu  banyak  variabel  yang  harus  diisi  pada  formulir  rekam  medis  dan  terdapat beberapa  pengisian  yang  berulang  sehingga  menjadi  penyebab  ketidaklengkapan  pada rekam medis. Salah satu penyebab terjadinya pending klaim adalah ketidaklengkapan berkas klaim  yang diajukan  ke  BPJS  Kesehatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  olah  data sekunder tentang kelengkapan berkas klaim rawat inap bulan maret 2022 bahwa dari 483 berkas klaim ditemukan  sebanyak  156   berkas  klaim  yang  tidak  lengkap.  Tanggal  lahir  merupakan
Komponen berkas klaim yang paling banyak tidak terisi dengan lengkap yaitu tidak sesuaian koding, kasus kunjungan berulang dibawah 30 hari dengan penyakit yang sama, bukan gawat darurat dan bukan penyakit kronis (readmisi).

## d. Method
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  proses  atau  cara  yang  digunakan  agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan. Terkait dengan SPO bahwa pelaksanaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan merupakan inti dari pendekatan metode.
Dalam penetapan SPO telah disesuaikan dengan keadaan di rumah sakit dan harus berdasarkan ketentuan yang ada, serta dalam pengesahan dan keputusan dari Direktur Rumah Sakit harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan rekam medis.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  kesediaan  SPO (method) RSUD  Andi  Djemma Masamba telah mempunyai SPO sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan  tetapi  terkadang  ditemukan  adanya human  error  atau  terdapat  hal  yang  tidak sesuai dan terdapat beberapa berkas klaim yang tidak lengkap akibat kurangnya komunikasi dengan  tenaga  kesehatan  lainnya.    Berdasarkan  kendala-kendala  ditemukan  pada  hasil penelitian  yang  berhubungan  dengan  SPO  dalam  pelaksanaan  pengajuan  klaim  BPJS Kesehatan  dapat  disimpulkan  bahwa walaupun  sudah  tersedia  SPO  namun  SPO  untuk kegiatan administrasi  klaim  BPJS  belum  semuanya  mempunyai  SPO  sebagai acuan  dalam bekerja  seperti  pada  verifikasi  internal  berkas  klaim.  Ketersediaan  SPO  diharapkan  dapat mencegah ketidaklengkapan berkas klaim.
e. Machine
Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam proses pengajuan klaim semua kegiatan yang dilakukan sudah menggunakan teknologi informasi yang dapat mempermudah proses pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Adapun aplikasi yang digunakan di bagian pendaftaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengajuan klaim, seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi yang dapat mempermudah proses pengajuan klaim BPJS. Kesehatan. Aplikasi yang digunakan di bagian pendaftaran rawat jalan dan rawat inap  yaitu  SIM-RS.  Aplikasi  SIM-RS  merupakan  aplikasi  yang  dapat  digunakan  untuk memasukkan  data  pasien  dan  membuat  nomor  rekam  medis  pasien  secara  sistematis. Kemudian menginput kodifikasi penyakit dan tindakan pada SIM-RS dan INA-CBG's untuk pasien JKN, namun INA-CBG's yang belum terintegrasi dengan SIM-RS sangat menghambat pelaksanaan  pengajuan klaim BPJS  Kesehatan  karena harus diinput 2  (dua) kali pada dua aplikasi  yang  berbeda.  Berdasarkan  kendala  yang  ditemukan  pada  hasil  penelitian  terkait pemanfaatan teknologi informasi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan klaim
BPJS  kesehatan  di  RSUD  Andi  Djemma  Masamba  menggunakan  peralatan  komputer  dan jaringan yang kurang memadai.
2. Proses  terhadap  Pelaksanaan  Pengajuan  Klaim  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS) Kesehatan
a. Pelayanan Administrasi
Di  RSUD  Andi  Djemma  Masamba  Proses  administrasi  pasien  JKN  terbagi  atas administrasi pada penerimaan pasien JKN di tempat pendaftaran dan pada saat pemberian pelayanan.  Dari  hasil  penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses pendaftaran pasien JKN telah terkomputerisasi dan mengikuti pedoman SOP yang berlaku di rumah sakit.
Pada saat pendaftaran ada persyaratan pasien harus menyetor BPJS, KTP dan rujukan dari KTP. Pada bagian registrasi rawat inap, identitas pasien telah dicatat selengkap mungkin oleh petugas rekam medis. Pada saat pasien mendaftar, ada beberapa variabel yang harus diisi pada formulir ringkasan masuk dan keluar oleh petugas pendaftaran, antara lain:
nama lengkap, nomor rekam medis, tanggal lahir, umur, alamat dan tanggal masuk. Meskipun terkadang ditemukan ada beberapa pasien yang namanya tidak sesuai dengan KTP atau  yang  tercantum  pada  dokumen  identitas  lainnya,  namun  nama  yang  tertulis  pada formulir ringkasan masuk dan keluar harus sesuai dengan nama di KTP.
Temuan lain dalam penelitian ini adalah pada berkas persyaratan administrasi pasien saat pendaftaran masih sering ditemukan tidak lengkap sehingga menjadi penyebab lamanya waktu  tunggu  pendaftaran  di  TPP.  Menurut  Kepmenkes  Nomor  129  Tahun  2008  tentang Standar  Pelayanan  Minimal  RS  bahwa  waktu  tunggu  penyediaan  dokumen  rekam  medik pelayanan rawat jalan rerata ≤ 10 menit. Kemudian untuk pelayanan rawat inap rerata ≤ 15 menit (Kepmenkes RI, 2008).Temuan  lain  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  berkas persyaratan  administrasi  pasien  saat  pendaftaran  masih  sering ditemukan tidak lengkap sehingga menjadi penyebab lamanya waktu tunggu pendaftaran di TPP. Menurut Kepmenkes Nomor  129  Tahun 2008  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  RS  bahwa  waktu  tunggu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan rerata ≤ 10 menit. Kemudian untuk pelayanan rawat inap rerata ≤ 15 menit (Kepmenkes RI, 2008).
b. Rekapitulasi Pelayanan
Dari hasil penelitian diketahui masih terdapat beberapa variabel pada rekam medis yang belum diisi secara lengkap. Catatan yang biasanya tidak diisi atau tidak dilampirkan adalah  hasil  pemeriksaan  PA,  tanda  tangan  DPJP,  resume  medis,  kemudian  singkatan diagnosa dan tindakan. Menurut BPJS (2014), pengisian resume medis harus mencantumkan diagnosa utama, diagnosa sekunder dan tindakan yang dilakukan serta harus sesuai dengan diagnosis  tersebut  sehingga  tarifnya  akan  sesuai  jika  dokumennya  lengkap.  Selain  itu,
penyebab  tarif  sesuai  klaim  dan  tidak  sesuai  klaim  (kerugian)  adalah  akibat  pemeriksaan penunjang  yang  tidak  mendukung  diagnosis  utama.  Hal  ini  diperkuat  karena  adanya penurunan jaminan dari diagnosis primer sehingga menjadikan diagnosis sekunder sebagai diagnosis utama. Kerugian juga dapat disebabkan oleh pemeriksaan penunjang yang tidak mendukung diagnosis. Keterbatasan waktu menjadi faktor utama tidak terisinya rekam medis secara lengkap. Selain itu, beban kerja yang besar dan banyaknya bagian rekam medis pasien yang harus diisi juga menjadi faktor penyebabnya. Berdasarkan kendala-kendala ditemukan pada  hasil  penelitian  yang  berhubungan  dengan  proses  rekapitulasi  pelayanan  dalam pelaksanaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan dapat disimpulkan bahwa terdapat hal yang menghambat dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan yaitu adanya ketidaklengkapan rekam medis pada saat pasien selesai dilakukan pelayanan. Sebelum rekam medis diserahkann ke unit  rekam medis perawat yang bertanggung jawab  melakukan pengecekan kelengkapan terlebih dahulu. Adanya catatan rekam medis pasien rawat inap seperti resume medis, tanda tangan  DPJP  yang  tidak  lengkap  serta  hasil  pemeriksaan  PA  yang  lambat  keluar  karena pemeriksaan PA dilakukan di luar rumah sakit.
c. Rekapitulasi Berkas Klaim
Rekapitulasi berkas klaim BPJS Kesehatan atau yang berdasarkan pedoman praktis pengurusan  klaim  pada  fasilitas  kesehatan  BPJS  Kesehatan  disebut  dengan  rekapitulasi pelayanan, yaitu kumpulan berkas administratif yang diperlukan untuk pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan. Berdasarkan pedoman praktis pengurusan klaim  fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa pada saat mengajukan rekapitulasi klaim, berkas klaim yang diperlukan  terdiri  dari  SEP,  bukti  pelayanan  yang  memuat  diagnosis  dan  prosedur  serta ditandatangani oleh DPJP dan bukti pendukung lainnya. layanan.
Hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh petugas rekapitulasi berkas di Instalasi Rekam Medis di tahap rekapitulasi berkas yang pertama yaitu melakukan assembling dengan   cara  disusun secara sistematis dan memisahkan berkas    klaim dengan berkas rekam medis secara keseluruhan. Selanjutnya melakukan analisis kelengkapan berkas klaim, dengan melihat apabila ada formulir yang tidak terisi lengkap maka akan dipisahkan dan dikumpulkan untuk dikembalikan ke unit yang terkait untuk dapat dilengkapi kembali. Rekam medis yang sudah lengkap akan dikumpulkan dan diserahkan ke bagian koding untuk dilakukan pengkodean.
d. Pengkodean dan Entry Data
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  setiap  berkas  Yang  masuk  ke  bagian koding disusun sesuai dengan tanggal kemudian dilakukan pemisahan antara berkas klaim rawat jalan dengan rawat inap. Untuk memastikan kelengkapan berkas klaim, terlebih dahulu
dilakukan  pengecekan  oleh  Petugas.  Berkas  yang  kurang  lengkap  dipisahkan  dan dikembalikan ke bagian instalasi rekam medis. Temuan mengenai permasalahan yang sering ditemui  pada  proses  kode  dan  entri  data  adalah  apabila  file  tidak  lengkap  maka  harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena ketidaklengkapan Persyaratan pengisian rekam medis dapat  memperlambat  proses  Klaim  dan  berkas  BPJS  akan  menumpuk  dan  petugas  harus mengembalikannya ke setiap ruang rawat inap untuk diselesaikan, sehingga memakan waktu lama.  Kelengkapan  rekam  medis  mempengaruhi  keakuratan  kode  penyakit  dan  tindakan. Coder  sangat  berpengaruh  dalam  pemberian  kode  persetujuan  klaim  BPJS  Kesehatan  di RSUD Andi Djemma Masamba. Hal ini sejalan dengan penelitian Indawati (2019) didapatkan bahwa  rata-rata  terdapat  berkas  klaim  rawat  inap  yang  dikembalikan  per  bulan  sebesar 20,88%  dimana 36%  dari total klaim rawat inap yang dikembalikan  adalah pengembalian untuk  konfirmasi  koding.  pemeriksaan  penunjang  yang  tidak  mendukung  diagnosis  dan ketidaktepatan  penentuan  kode  oleh  koder  merupakan  Penyebab  pengembalian  klaim terkait konfirmasi koding. Permasalahan lain yang ditemukan pada proses penginputan kode dan data di RSUD Andi Djemma Masamba, selain permasalahan kelengkapan rekam medis, adalah  server  dan  jaringan  BPJS  yang  terkadang  mengalami  gangguan  sehingga menghambat proses penginputan kode dan data.
Berdasarkan kendala yang ditemukan pada hasil penelitian terkait proses pemasukan data  dan  pengkodean  dalam  pelaksanaan  pengajuan  klaim  BPJS  Kesehatan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  klaim  yang  tertunda  terjadi  karena  berkas  yang  tidak  lengkap  karena keakuratan kode penyakit dan tindakan tergantung pada kelengkapannya. dari berkas rekam medis.  Persetujuan  klaim  BPJS  Kesehatan  di  RSUD  Andi  Djemma  Masamba  sangat dipengaruhi oleh coding yang diberikan oleh coder.Kemudian server dan jaringan BPJS sering mengalami gangguan sehingga menghambat proses pemasukan kode dan data.
3. Output  terhadap  Pelaksanaan  Pengajuan  Klaim  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS) Kesehatan
Klaim adalah tuntutan atau tuntutan imbalan dari hasil dari layanan yang diberikan. Dalam hal ini tuntutan rumah sakit terhadap BPJS Kesehatan merupakan tuntutan berupa imbalan jasa dari rumah sakit melalui tenaga kerjanya antara lain dokter, perawat, apoteker dan lain-lain, hingga peserta BPJS Kesehatan yang sedang berobat atau dirawat di rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan terkait pengajuan klaim BPJS Kesehatan didapatkan informasi bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak BPJS Kesehatan dengan RSUD  Andi  Djemma  Masamba  yang  terkait  dengan  pengajuan  berkas  klaim  ke  BPJS Kesehatan dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan selanjutnya.
Temuan lain mengatakan bahwa pada tanggal 10 bulan selanjutnya tetap dilakukan
pengajuan berkas klaim ke BPJS kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak BPJS kesehatan walaupun masih ditemukan berkas klaim yang tidak lengkap karena apabila tidak diajukan maka klaim tersebut akan dijadwalkan ulang oleh pihak BPJS Kesehatan dengan  waktu  yang  tidak  ditentukan  sehingga  rumah  sakit  akan  menunggu  lama  untuk dibayarkan klaimnya. Hal ini sejalan dengan hasil olah data sekunder berkas klaim rawat inap bulan maret 2022 ditemukan masih terdapat beberapa yang tidak lengkap. Dari 483 berkas klaim ditemukan sebanyak 156 berkas klaim yang tidak lengkap.
Persyaratan mutu rekam medis yaitu Kelengkapan rekam medis sebagaiman yang tertera pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (Kepmenkes RI, 2008).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen yang mempengaruhi berdasarkan input,  proses  dan output  terhadap  Pelaksanaan  Pengajuan  Klaim  BPJS  Kesehatan  di  RSUD  Andi  Djemma Masamba adalah :Dari segi input ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, belum ada pemberian insetif khusu, terlalu banyak item dalam formula rekam medis sehingga kepatuhan dokter dalam mengisi rekam medis masih kurang. Pelaksanaan SPO tidak lancar serta  peralatan  komputer  dan  jaringan  kurang  memadai.Dari  segi  proses  adalah  sering ditemukan catatan pada rekam medis rawat inap tidak isi dengan lengkap dan pengemalian rekam medis tidak tepat waktu. Dari segi output adalah pengajuan klaim rawat inap BPJS Kesehatan di RSUD Andi Djemma Masamba setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaksanaan pengajuan klaim rawat inap BPJS Kesehatan belum efektir karena masih terdapat berkas klaim tidak lengkap saat diserahkan

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar, A. (1996). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara
BPJS  Kesehatan.  (2016).  Panduan  Praktis  Administrasi  Klaim  Fasilitas  Kesehatan  BPJS Kesehatan.
BPJS  Kesehatan.  (2016).  Panduan  Praktis  Administrasi  Klaim  Fasilitas  Kesehatan  BPJS Kesehatan.
Een Kurnaesih, Fairus Prihatin, dkk (2023). “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan minat kunjungan ulang pasien rawat inap di RSUD Tenriawaru Bone” https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/1124
Fonda, Muti, Yulia Fitriani, (2021), Studi Literature Review Tentang Analisis Uni Klaim Dalam
Menyelesaikan Tagihan Peserta JKN-KIS, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, STIKes Dharma Landbouw Padang, Volume 2 (Nomor 1) 103-106.
Haeruddin,  dkk.  (2023)  “Strategi  Peningkatan  Kinerja  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Arifin Nu’Mang Kab. Sidrap” http://pasca -umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/1144/1377 https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/1124
Irmawati, dkk, (2018), Penyebab Pengembalian Berkas Klaim BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasien Rawat Inap Ditinjau Dari Syarat-syarat Pengajuan Klaim di RSUD R.A. Kartini Jepara, Jurusan Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang, Volume 1 (Nomor1) 45-51
Kepmenkes RI. (2008). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
Kurniawati  Fajris,  Haeruddin,  dkk  (2021),  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Waktu  Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Pasien Di Rsud Kota Makassar”
https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/280/151
Mangkunegara,  A.  P.  (2000).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Moekijat. (2011). Dasar - Dasar Motivasi. Bandung: Pionir Jaya.
Moekijat. (2011). Dasar - Dasar Motivasi. Bandung: Pionir Jaya. Noviatri, L. W. (2016). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan
Nurmiati  Muchlis,  dkk.  (2022),  Pengaruh  Kompetensi,  Motivasi  dan  Kualitas  Pelayanan Kesehatan Terhadap Minat Kembali Pasien di RSUD Labuan Baji Makassar. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/983
Penyerahan Klaim BPJS di RS Panti Nugroho. Jurnal Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Permenkes  RI.  (2011).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2052  Tahun  2011  tentang  Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
Permenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Permenkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
RA Ahri, Dkk. (2019) “Potential for Fraud of Health Service Claims to BPJS Health at Tenriawaru
Public Hospital, Bone Regency, Indonesia” https://www.ijicc.net/images/vol8iss5/8509_Palutturi_2019_E_R.pdf
Razak, A., & Situmorang, C. (2019). Sketsa Politik Jaminan Kesehatan Nasional. Yogyakarta:
Deepublish. (Santiasih, 2021)
Sabarguna, B. S. (2005). Prosedur Manajemen Rumah Sakit dan Teknik Satori, D., & Komariah, A. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Semarajana, I. N. G., & Soewondo, P. (2019). Factors Related to Pending Claim in Indonesian National  Health  Insurance  (JKN)  :  a  Systematic  Review.  Research  for  Better  Society, Nomor 4.
Syamsuriani. (2019). Studi Kualitatif Kelengkapan dan Ketepatan Pengembalian Berkas Rekam Medis  Pasien  Rawat  Inap  di  RSUP  Dr.  Wahidin  Sudirohusodo  Makassar.  (Tesis), Universitas Hasanuddin, Makassar. tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
(UU RI,2011). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
UU RI. (2009). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
UU RI. (2014). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Vokasional, Volume 1 Nomor 1.
Yuliyanti, C., Thabrany, H. (2018). Delayed Claim Payment And The Threat To Hospital Cash Flow Under The National Health Insurance Scheme In Indonesia. Proceedings of International Conference on  Applied  Science  and  Health  (3)  Diakses  dari  https://publications.inschool.id/index.php/ic ash/article/view/223.