## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  292-299  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7773.292-299

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI PUTUSAN NOMOR 375/PID.B/2020/PN.SRH)
Ronald Hasudungan Sianturi 1 , Willy Yohanes Siahaan 2 , Deswan Harapenta Ginting 3 , Airo Kamta Perangin-angin 4 , I Made Aditya Mantara Putra 5
1,2,3,4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
5 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email:

## Abstrak
Keluarga yang dianggap sebagai orang terdekat seringkali terlibat sebagai pelaku dalam beberapa tindakan asusila. Salah satunya adalah banyaknya laporan pemerkosaan dan pelecehan. Perbuatan asusila ini dapat terjadi di mana saja  dan  dapat  berdampak  buruk  bagi  kehidupan  korbannya,  mulai  dari  masyarakat  di  kota  besar  hingga  di pedesaan.  Perlunya  pencegahan  dan  terapi  yang  efektif  muncul  dari  fakta  bahwa  masalah  sosial  sering  kali diakibatkan oleh kegiatan asusila yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Dalam upaya menekan dan mencegah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu dengan memeriksa  suatu  kasus  yang  memiliki  signifikansi  hukum  yang  sedang  berlangsung  dan  undang-undang  yang relevan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak di bawah hukum pidana positif yang ada. Artinya didalam KUHP kedudukan korban itu tampaknya masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.
Kata kunci: Asusila, Pemerkosaan, Keluarga

## Abstract
Families  who are  considered as the closest  people are often involved as perpetrators in  several  immoral  acts. One of them is the number of reports of rape and abuse. This immoral act can occur anywhere and can have a bad impact  on the lives of the victims, ranging from people in  big  cities to  rural  areas. The need for effective prevention and treatment arises from the fact that social problems are often the result of immoral activities carried out by members of their own families. In an effort to suppress and prevent. This research was conducted using a normative  legal  research  methodology,  namely  by  examining  a  case  that  has  ongoing  legal  significance  and relevant laws. Criminal acts against acts that violate decency are regulated in articles 467 to. 505 Chapter 16 Draft  Criminal  Code.  Victim  protection  is  more  of  an  indirect  or  abstract  protection  under  existing  positive criminal law. This means that in the Criminal Code it seems that the position of the victim is still not optimal as it should be for the perpetrators of decency crimes.

## Keywords: Immoral, Rape, Family

## PENDAHULUAN
Dalam  era  yang  terus  berkembang  dengan  pesat,  terutama  dalam  hal  teknologi  dan  budaya, masyarakat  Indonesia  menghadapi  tantangan  yang  sering  muncul.  Salah  satunya  adalah  adanya kecenderungan  bahwa  hanya  orang  dewasa  yang  seringkali  melanggar  nilai-nilai  dan  norma-norma yang berlaku, terutama dalam aspek norma hukum, tergolong anak dapat secara sadar dan tidak sadar melanggar norma hukum. Pelanggaran norma hukum yang memaksa anak berhadapan dengan sistem peradilan memunculkan jawaban bahwa beberapa aparat penegak hukum tidak memberikan perhatian khusus  terhadap  wanita  yang  mencurigakan.  Wanita  belum  sepenuhnya  diuntungkan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Perempuan,  di  sisi  lain  perlu  dilindungi  sebagai  bagian
dari  badan  hukum,  karena  mereka  dipercayakan  kepada  Tuhan  dan  generasi  penerus  keluarga,  klan, suku, bangsa dan bangsa, dan generasi kemanusiaan berikutnya (Mulyadi, 2007)
Di  antara  masalah  moral  lainnya,  masih  banyak  kasus  pemerkosaan,  pelecehan  seksual  dan kejahatan yang merajalela. Norma moral merupakan salah  satu norma yang berlaku bagi  masyarakat yang dibentengi. Kami juga memperingatkan setiap individu untuk tidak terjerumus ke dalam tindakan yang  memalukan  ini.  Perilaku  asusila  mencakup  tindakan-tindakan  dengan  unsur  seksual  yang  tidak diharapkan  dan  dilakukan  tanpa  persetujuan  dari  pihak  yang  terlibat,  sehingga  menimbulkan  reaksi negatif  pada  korban  seperti  rasa  malu,  kemarahan,  dan  agresi.  Di  Indonesia,  terdapat  tingkat pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang tinggi dan beragam.
Masalah kejahatan martabat ini tidak dapat dinilai dari umur atau sifat manusia, siapapun  bisa melakukannya termasuk anak-anak, orang tua dan usia muda, tanpa pandang bulu dan bermasyarakat, semua  orang,  bisa  dilakukan  baik  oleh  orang,  pelajar  maupun  pegawai  negeri  sipil.  Norma  moral menjadi landasan penting untuk menetapkan kepastian hukum dan pedoman keadilan masyarakat dalam konteks  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri.  Tindak  pidana  kesusilaan  ini  juga  memiliki  unsur  norma kesusilaan  dan  norma  kesusilaan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Di  Indonesia,  sistem  peradilan  pidana merupakan mekanisme kontrol sosial yang melibatkan berbagai elemen untuk mengatur berbagai jenis kejahatan.  Suatu  institusi  sosial,  yaitu  sistem  peradilan  pidana,  secara  formal  dirancang  untuk menanggapi berbagai kebutuhan tersebut dan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam prosesnya.
Korban  perkosaan  dan  pelecehan  seksual  seringkali  mengalami  trauma  berkelanjutan  akibat kejadian tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak bisa melupakan hal-hal buruk yang mereka alami. Jika korban masih mempunyai hak untuk membalas dendam kepada pelaku, maka korban dapat menentukan besarnya ganti kerugian dan korban kejahatan harus dilindungi. Namun, negara mengambil alih segala bentuk  balas  dendam  dan  reparasi,  sehingga  tidak  lagi  mempertimbangkan  peran  korban.  Selain  itu, dengan  berkembangnya  cara  berpikir  dalam  hukum  pidana,  perlu  diberikan  orientasi  kepada  pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, perhatian negara terhadap korban berkurang, dan korban harus lebih dilindungi agar bisa melupakan kejadian itu dan melanjutkan hidup, namun hal itu tidak sepenuhnya tercapai. Mengingat trauma yang dialami korban, korban enggan mengungkapkan apa  yang  terjadi.  Perlindungan  hukum  kepada  korban,  yang  penting  bagi  peran  negara  dan  aparat penegak hukum, belum optimal dalam praktiknya (Gosita, 2004).
Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian  “Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Asusila (Studi  Kasus  :  Putusan  Nomor  375/Pid.B/2020/PN  Srh)”  sebagai  suatu  upaya  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  korban  dan  menuntut  pertanggugjawaban  pelaku  dalam  tindak  pidana asusila serta memperbaiki mekanisme penanganan perkara tindak pidana asusila di Indonesia.

## METODE PENELITIAN Jenis dan Sifat Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto (1981), penyidikan hukum pada dasarnya merupakan sebuah proses ilmiah yang bergantung pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu, dan satu atau lebih identifikasi melalui analisis,  kecuali  juga  dilakukan  penyelidikan  fakta  hukum  secara  mendetail,  tujuannya  adalah  untuk menyelidiki fenomena hukum dan  tudi lebih  lanjut  tentang  akibat dari masalah yang ditinjau.1 Jenis penyidikan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penyidikan  hukum  normatif  (normative judiciary). Dengan kata lain, penyidikan hukum yang berkaitan dengan norma hukum termasuk dalam hukum dan studi kasus Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Srh.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan pada metode penelitian hukum normatif (normative judiciary). Dengan kata lain, penelitian hukum normative merupakan kaidah hukum yang berkaitan dengan norma hukum termasuk dalam hukum dan studi kasus.

## Sumber Data Penelitian
Terdapat 3 sumber data penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian jurnal ini, yaitu:
a. Sumber Hukum Primer
Sumber Hukum Primer adalah referensi atau  dokumen yang memberikan informasi langsung kepada peneliti atau pengumpul data.
b. Sumber Hukum Sekunder
Sumber Hukum Sekunder adalah bahan atau materi yang mengulas atau menjelaskan hukum primer, termasuk hasil survei, karya-karya para ahli hukum, serta berbagai materi dokumen lainnya.
c. Sumber Hukum Tersier
Bahan aturan penunjang adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai aturan-aturan utama dan aturan-aturan sekunder. Contohnya, seperti kamus hukum, majalah atau jurnal hukum, atau berita-berita yang mencakup fakta-fakta relevan untuk penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data
Penting  untuk  memahami  bahwa  metode  pengumpulan  data  adalah  aspek  yang  sangat  krusial  dalam penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa prosedur pengumpulan data, termasuk kuesioner, observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  yang  berhasil  terkumpul  harus  memenuhi  kriteria tertentu  agar  tetap  relevan  dengan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi,  dan  tidak  menyimpang  dari fokus penelitian (Mudzakir, 1984).

## Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif sebagai metode analisis data. Data kualitatif bukanlah angka, melainkan kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan berdasarkan hukum dan pandangan peneliti untuk menjawab pertanyaan tugas ini. Analisis kualitatif menghasilkan analisis data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan subjek penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan tindakan.3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.1 Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Asusila di Indonesia
Kriminalitas kesusilaan telah menjadi bagian yang tetap hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian luas dari publik. Setiap harinya, kejadian tindak pidana kesusilaan terus terjadi dan menjadi  sorotan  dalam  liputan  media  massa.  Tindak  pidana  ini  melibatkan  pelaku  dan  korban  dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak hingga lansia, serta beragam latar belakang sosial seperti rakyat  biasa,  pelajar,  mahasiswa,  orang  tua,  dan  pejabat  publik.  Proses  penegakan  hukum  terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan memiliki tantangan yang kompleks, terutama dalam hal tindak pidana yang terkait dengan perilaku asusila, pornografi, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tindakan serupa. Mereka sepakat bahwa delik kesusilaan harus diberantas secara tegas dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma- norma moral dan sosial yang berlaku Pendekatan Sianturi dan Djoko Prakoso terhadap delik kesusilaan yang berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin menunjukkan kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan  terhadap  individu  yang  menjadi  korban  tindak  pidana semacam itu (Marlina, 2009).
Mereka  menganggap  bahwa  tindakan  kejahatan  semacam  ini  merusak  integritas  seseorang  dan masyarakat  secara  umum,  dan  oleh  karena  itu,  tindakan  hukum  yang  tegas  perlu  diterapkan  untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan, meliputi:
1. Pasal 284 mengatur tentang tindakan perselingkuhan
2. Pasal 285 mengatur tentang tindakan pemerkosaan
3. Pasal 286 dan pasal 288 mengantur tentang tindak persetubuhan dengan wanita di bawah umur
4. Pasal 289 dan 294 mengatur tentang tindakan percabulan
5. Pasal 295 dan pasal 506 mengatur tentang penghubung tindakan pencabulan
6. Pasal  299,  pasal  534  dan  juga  pasal  535  mengatur  tentang  pencegahan  dan  pengguguran kehamilan
7. Pasal  281  hingga  pasal  283  bis,  dan  pasal  532  hingga  533  mengatur  rentang  tindak  pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyebabkan rasa malu seseorang.
Laden Marpaung juga sepakat dengan pandangan yang sama mengenai tindakan kriminal yang melibatkan pelanggaran terhadap moralitas seksual, yaitu :
1. Mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 hingga pasal 283.
2. Perjinahan yang diataur pada pasal 284.
3. Kejahatan perkosaan yang diatur dalam pasal 265.
4. Perbuatan persetubuhan dengan perempuan di bawah umur yang diatur dalam Pasal 286
1. hingga Pasal 288.
5. Perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 294, kecuali Pasal 291.
6. Tindakan pelacuran yang diatur dalam Pasal 295 dan Pasal 296.

## 1.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan
Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana dalam Rancangan KUHP Nasional, perbuatan pidana atau tindak pidana dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen berikut ini:
1. Unsur-unsur Formal
2. Unsur Material
Untuk dianggap sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi dua kriteria penting. Pertama, perbuatan  tersebut  harus  dianggap  melanggar  hukum,  sehingga  masyarakat  merasa  bahwa  perbuatan tersebut  tidak  pantas  atau  tidak  boleh  dilakukan.  Kedua,  walaupun  suatu  perbuatan  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang,  tetapi  jika  perbuatan  tersebut  tidak  dianggap melanggar  atau  bertentangan  dengan  norma-norma  hukum  yang  diterima  oleh  masyarakat,  maka perbuatan tersebut tidak akan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan pandangan Moeljatno pada tahun 1993 (Rekodiputro, 1994).
Dalam ranah ilmu hukum pidana, terdapat dua jenis kelompok unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.
1. Unsur Objektif
Faktor-faktor  yang  berada  di  luar  diri  pelaku  tindak  pidana  merujuk  pada  unsur  objektif.  Lamintang menjelaskan bahwa unsur objektif terkait dengan kondisi atau keadaan di mana pelaku harus melakukan tindakan. Unsur-unsur objektif tersebut meliputi:
a. Perbuatan atau perilaku manusia: Perbuatan atau perilaku manusia dapat  bersifat aktif, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, dan sebagainya.  Terdapat pula perilaku yang bersifat pasif, contohnya adalah ketidakmelaporkan kepada pihak berwenang atau orang yang terancam  ketika  mengetahui  adanya  konspirasi  jahat  atau  niat  untuk  melakukan  kejahatan tertentu, tidak mematuhi kewajiban sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, dan tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam situasi bahaya nyata.
b. Unsur melawan hukum merupakan bagian penting dari tindak pidana, dimana setiap perbuatan yang  dilarang  dan  dihukumkan  dalam  undang-undang  pidana  haruslah  bertentangan  dengan hukum  (wederrechtelijkheid/rechtswidrigkeit),  meskipun  unsur  ini  tidak  diungkapkan  secara eksplisit dalam rumusan undang-undang.
c. Akibat merupakan persyaratan mutlak dalam tindak pidana dan ditemukan dalam tindak pidana materiil  atau  tindak  pidana  yang  dirumuskan  secara  materiil,  seperti  pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan jenis-jenis tindak pidana lainnya.
d. Unsur lain yang mempengaruhi sifat tindak pidana adalah keberadaan beberapa unsur objektif yang harus menyertainya untuk mendapatkan status sebagai tindak pidana. Contohnya, kategori penghasutan,  pelanggaran  kesusilaan,  pengemisan,  dan  penyalahgunaan  alkohol  termasuk dalam jenis tindak pidana tertentu yang harus dilakukan di depan umum.  Selain itu, beberapa tindak pidana juga mengharuskan adanya unsur subjektif tertentu agar dapat dianggap sebagai tindak  pidana,  contoh  dari  tindak  pidana  yang  memerlukan  unsur  subjektif  tertentu  adalah kejahatan  jabatan  yang  harus  dilakukan  oleh  pegawai  negara,  dan  pembunuhan  anak  sendiri yang harus dilakukan oleh ibu.
e. Tindak pidana yang diperlakukan sebagai kualifikasi berdasarkan akibat yang ditimbulkannya mengandung  unsur  yang  dapat  memberatkan  pidana.  Jika  tindakan  tersebut  menyebabkan akibat  tertentu,  ancaman  hukuman  pidananya  akan  meningkat.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus penganiayaan,  hukuman  maksimalnya  adalah  2  tahun  8  bulan  penjara.  Namun,  jika penganiayaan tersebut menyebabkan cedera serius, hukuman maksimalnya meningkat menjadi 5  tahun  penjara,  dan  jika  menyebabkan  kematian,  hukuman  maksimalnya  ditingkatkan  lagi menjadi 12 tahun penjara.
f. Unsur tambahan yang dapat menentukan apakah suatu tindak pidana terjadi adalah situasi di mana  seseorang  secara  sukarela  bergabung  dengan  tentara  negara  asing  yang  diketahui  akan berperang dengan Indonesia. Pelaku tindak pidana ini hanya akan dipidana jika perang benar- benar terjadi, dan kondisi-kondisi lain yang relevan terpenuhi.
2. Unsur Subjektif
Unsur subjektif merupakan aspek dari karakteristik pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini mencakup beberapa hal seperti:
a. Kesengajaan  (dolus)  adalah  unsur  yang  terdapat  dalam  tindakan  yang  dilakukan  dengan sengaja, seperti pelanggaran kesusilaan, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya.
b. Kealpaan (culpa) adalah unsur yang terdapat dalam tindakan yang dilakukan karena kelalaian, seperti penculikan yang mengakibatkan kematian, dan sebagainya.
c. Niat  (voornemen)  adalah  unsur  yang  terdapat  dalam  upaya  untuk  melakukan  suatu  tindakan (percobaan).
d. Maksud (oogmerk) Hal ini terdapat seperti dalam; pencurian, pemerasan, penipuan dan lain- lain.
e. Dengan  perencanaan  sebelumnya:  ini  terjadi  dalam  kasus  seperti  pembunuhan  dengan perencanaan, bunuh diri dengan perencanaan, dan sejenisnya.
f. Dalam  situasi  seperti  membuang  anak  sendiri,  membunuh  anak  sendiri,  atau  melakukan pembunuhan  anak  sendiri  dengan  perencanaan,  tindakan  tersebut  dilakukan  karena  adanya perasaan takut (vrees) yang menjadi unsur subjektif yang mempengaruhi pelaku.
Aturan  hukum  pidana  yang  melarang  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  dapat  ditemukan dalam  Pasal  281, 282,  dan  283  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pembentuk  undang- undang telah menyusun ketentuan pidana untuk tindakan yang menentang kesusilaan di muka umum dalam Pasal 281 KUHP. Dalam lingkup ilmu hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda sejumlah empat ribu lima ratus rupiah (Boediarto, 2000).

## 1.2 Bentuk  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Asusila  dalam  Studi  Kasus  Putusan Nomor (375/Pid.B/2020/PN.Srh)
Dasar  pengaturan  pornografi  didasarkan  pada  keyakinan  akan  Tuhan  Yang  Maha  Esa, penghargaan  terhadap  martabat  dan  harkat  manusia,  prinsip  keberagaman,  kepastian  hukum,  non- diskriminasi,  serta  perlindungan  terhadap  warga  negara.  Pasal  2  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai prinsip-prinsip  ini  “Pengaturan  pornografi  didasarkan  pada  prinsip  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, menghormati  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  mengedepankan  kebhinekaan,  menjamin  kepastian hukum, melarang diskriminasi, serta melindungi hak-hak warga negara.” Berdasarkan hal tersebut, hal- hal berikut diatur dalam Undang-Undang ini: (Scholten, 2002)
1. Nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama dihormati dan dipegang teguh.
2. Aturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai  batasan  dan  larangan  yang  harus  diikuti  oleh semua  warga  negara  disediakan,  serta  jenis  sanksi  yang  diberikan  bagi  pelanggar ditentukan.
3. Setiap warga negara, terutama perempuan, anak-anak, dan generasi muda, dilindungi dari dampak negatif dan menjadi korban dari pornografi.
Pengaturan tentang pornografi dalam Undang-Undang ini mencakup :
1. Larangan dan pengaturan terhadap produksi, penyebaran, dan penggunaan pornografi.
2. Perlindungan anak-anak dari pengaruh negatif pornografi.
3. Upaya pencegahan dalam produksi, penyebaran, dan penggunaan pornografi, termasuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan tersebut.
Undang-Undang ini dengan jelas menetapkan konsekuensi  yang  sesuai bagi pelanggaran  yang terkait  dengan  produksi,  distribusi,  dan  penggunaan  pornografi,  yang  disesuaikan  dengan  tingkat kesalahan, yaitu berat, sedang, dan ringan. Selain itu, untuk kasus tindak pidana yang melibatkan anak- anak, hukuman diperketat. Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi juga dikenakan sanksi yang lebih berat, dengan menggandakan hukuman pokok dan menambahkan hukuman tambahan.
Kewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, serta perawatan jasmani dan rohani bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi diatur dalam Undang-Undang ini untuk semua pihak, baik negara maupun lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga  keluarga  dan  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  dalam  upaya  melindungi  korban  pornografi. Undang-undang ini menempatkan kewajiban pada semua pihak, termasuk negara.
Sehubungan  dengan  itu,  para  pihak  telah  menyusun  Undang-Undang  Pornografi  secara komprehensif  guna  menciptakan  dan  memelihara  tatanan  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang beretika,  berkepribadian  luhur,  dan  menjunjung  tinggi  cita-cita  Ketuhanan  dan  Ketuhanan.  Hanya Tuhan yang menghormati harkat dan martabat setiap warga negara (Hamzah, 2002).
Tujuan pembentukan Undang-Undang ini selanjutnya ditetapkan dalam Pasal 3. Isi dari Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah:
a. Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  dan  menjaga  tatanan  kehidupan masyarakat  yang  memiliki  etika,  kepribadian  yang  mulia,  menghormati  nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghargai martabat dan kehormatan manusia.
b. Nilai-nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan dari masyarakat Indonesia yang beragam dihormati, dilindungi, dan dilestarikan.
c. Pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat diberikan.
d. Kepastian  hukum  dan  perlindungan  dari  pornografi  diberikan  kepada  warga  negara, terutama melindungi anak-anak dan perempuan.
e. Penyebaran dan komersialisasi pornografi dan eksploitasi seksual di masyarakat dicegah.
Tindak Pidana Kesusilaan Peraturan Perundang-Undangan  yang  juga dikenal dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang undang- undang  yang  lebih  tepat  dan  mandiri  seputar  tindak  pidana  kesusilaan.  Sebelumnya  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana  kesusilaan dalam Bab XIV tentang Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  (Pasal  281  dan  282),  selain  perbuatan  kesusilaan  tertentu  yang  kini termasuk  dalam  pelanggaran  Buku  III  KUHP.  Tindakan  kesusilaan  ini  dianggap  sebagai  kejahatan terhadap kesusilaan.
Pelarangan  kegiatan  pornografi  dapat  dipahami  dengan  dua  cara  berbeda  dari  sudut  pandang politik kriminal atau kerangka politik hukum pidana.
a. Beberapa  kejahatan  yang  termasuk  dalam  kategori  pornografi  dianggap  sebagai  kejahatan murni  karena  merupakan  tindak  pidana  yang  mandiri.  Hal  ini  berarti  sifat  kejahatan  melekat pada perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dianggap jahat, melanggar norma kesusilaan, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dihargai tinggi oleh masyarakat, dan berpotensi merugikan, sehingga larangan terhadap kegiatan pornografi ditetapkan.
b. Aturan ini berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan inti atau kejahatan serius, seperti pemerkosaan dan zina, selain sebagai tindak pidana inti. Analogi yang dapat digunakan adalah  larangan  mendekati  kawah  gunung  merapi  karena  masuk  ke  dalam  kawah  dapat menyebabkan dampak  yang fatal, sehingga telah diberlakukan larangan  untuk mencegahnya. Keterkaitan  yang  erat  dan  saling  mempengaruhi  (korelasi  yang  signifikan)  dimiliki  oleh larangan  terhadap  tindak  pidana  pornografi  yang  terkait  dengan  kejahatan  inti  (pemerkosaan dan zina) (Waluyadi, 2009).
Perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  atau  tindak  pidana  yang  termasuk  dalam  kategori  Tindak  Pidana Pornografi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
a. Pasal 4 ayat (1)
Pornografi yang secara jelas dan eksplisit mengandung unsur-unsur tersebut dilarang untuk dihasilkan, diciptakan, dialihwujudkan, diduplikasi, disebarkan, disiarkan, diimpor, diekspor, ditawarkan, dijual, disewakan, atau disediakan oleh setiap individu:
1. Perbuatan  hubungan  seksual,  termasuk  hubungan  seksual  yang  melanggar  norma- norma atau norma-norma sosial yang berlaku.
2. Tindakan kekerasan seksual.
3. Masturbasi atau onani.
4. Tindakan ketelanjangan atau tampilan yang memberikan kesan ketelanjangan.
5. Menampilkan atau menggunakan gambar, representasi, atau objek yang berkaitan dengan alat kelamin.
6. Produksi, penyebaran, atau konsumsi materi pornografi yang melibatkan anak-anak.
b. Pasal 4 ayat (2)
Larangan diberlakukan kepada setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi yang:
1. Ditampilkan  dengan  jelas  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  memberikan  kesan ketelanjangan.
2. Ditampilkan dengan jelas alat kelamin.
3. Dieksploitasi atau ditampilkan aktivitas seksual.
4. Layanan seksual ditawarkan atau diiklankan secara langsung maupun tidak langsung.
Tujuan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidaklah untuk nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam penetapan tindak pidana kesusilaan dan pornografi sebagai bentuk khusus dari  tindak  pidana  kesusilaan,  mencakup  dua  aspek  nilai,  yaitu  nilai  universal  dan  nilai  lokal.  Nilai universal berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, di mana perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang  merendahkan  martabat  dan  moralitas  seseorang.  Di  sisi  lain,  nilai-nilai  lokal  ditentukan  oleh konteks  budaya  dan  hukum  di  masyarakat  tertentu,  sehingga  setiap  lingkungan  budaya  dan  hukum dianggap memiliki cara yang berbeda dalam merumuskan perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum pidana kesusilaan atau pornografi.

## 1.3 Perlindungan Hukum bagi Korban yang Mengalami Kejahatan Asusila di Indonesia dalam Studi Kasus Putusan Nomor (375/Pid.B/2020/PN.Srh)
Implementasi penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui usaha penerapan sanksi pidana. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menegakkan hukum itu sendiri, yang terdiri dari berbagai unsur, di antaranya:
1. Aturan mengenai perilaku manusia dalam interaksi sosial masyarakat.
2. Aturan tersebut memiliki sifat yang mengharuskan ketaatan.
3. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran aturan tersebut memiliki karakter yang tegas.
4. Aturan ini ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang.
Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengharmonisasikan nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  norma  dan  pandangan  yang  stabil,  serta  menerjemahkan  sikap  dan tindakan  sebagai  implementasi  nilai-nilai  tersebut  sebagai  tahap  akhir,  dengan  tujuan  menciptakan (sebagai  rekayasa  sosial),  menjaga,  dan  mempertahankan  (sebagai  kontrol  sosial)  kehidupan masyarakat.
Di  Indonesia,  hukum  yang  berlaku  untuk  tindak  pidana  mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut penjelasan dari Profesor Moeljatno, SH, Bagian integral dari seluruh sistem  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  adalah  hukum  pidana,  yang  diberikan  landasan  dan peraturan untuk:
1. Negara dilengkapi dengan ancaman dan sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melakukan suatu pelanggaran pidana.
2. Kapan dan dalam situasi apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau menerima hukuman sesuai dengan ancaman yang telah disampaikan, dijelaskan.
3. Menetapkan  prosedur  pelaksanaan  untuk  penggunaan  pidana  ketika  ada  seseorang  yang dicurigai melanggar larangan tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan penegakan hukum pidana melibatkan usaha untuk menerapkan secara resmi peraturan atau norma hukum yang mengikat oleh penguasa atau pemerintah, dengan  tujuan  menciptakan  rekayasa  sosial.  Serangkaian  langkah,  seperti  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan, pra-penuntutan, persidangan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan, terlibat dalam proses penegakan  hukum  pidana.  Untuk  memastikan  bahwa  hukum  dan  penegakan  hukum  berjalan  dengan baik, diperlukan keserasian dalam beberapa aspek, di antaranya:
1. Terdapat ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan tidak tertulis
2. Mentalitas petugas penegak hukum yang positif
3. Ketersediaan fasilitas yang diperlukan
4. Kesadaran hukum

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam  sistem  hukum  pidana  yang  berlaku  saat  ini,  perlindungan  terhadap  korban  cenderung diartikan secara abstrak atau tidak langsung. Meskipun berbagai ketentuan pidana yang ditujukan untuk melindungi  asasi  korban  telah  ada,  namun  kedudukan  korban  kejahatan  kesusilaan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tampaknya  masih  belum  optimal  dalam  konteks  pelaku kejahatan tersebut.
Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP) mengelompokkan  tindak  pidana  yang  melanggar  kesusilaan  menjadi  satu  bab  dengan  judul  “tindak pidana terhadap perbuatan  yang melanggar kesusilaan.” Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut dapat ditemui dalam pasal 467 hingga 505, yang terdapat dalam Bab 16 RUU KUHP. Dalam rancangan
RUU  KUHP,  kejahatan  kesusilaan  diatur  dalam  buku  kedua  tentang  tindak  pidana,  BAB  XV,  yang mencakup  pengaturan  tindak  pidana  kesusilaan  dari  pasal  411  hingga  441.  Meskipun  beberapa perubahan ada, pengaturan mengenai delik kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP pada dasarnya memiliki  kesamaan,  karena  RUU  KUHP  hanya  melakukan  peninjauan  ulang  atau  revisi  terhadap pengaturan yang telah diatur dalam KUHP.

## Saran
Nilai  kesusilaan  dan  pornografi  memiliki  sifat  universal  yang  terkait  dengan  nilai-nilai  moral yang  menghargai  martabat  kemanusiaan  secara  umum.  Namun,  lingkungan  budaya  dan  hukum mempengaruhi  sifat  lokal  dari  nilai  kesusilaan.  Setiap  lingkungan  budaya  dan  hukum  memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan norma hukum  pidana  kesusilaan  atau  pornografi.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  nilai  kesusilaan/pornografi dalam  hukum  pidana  dapat  bervariasi  tergantung  pada  lingkungan  budaya  dan  norma  hukum  yang berlaku di suatu daerah.
Maka  dari  itu,  pendekatan  yang  hati-hati  dan  cermat  telah  dilakukan  oleh  Tim  Perumus  RUU KUHP dalam merumuskan kebijakan hukum pidana nasional yang terkait dengan norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat lokal. Dengan bertujuan untuk menerapkan hukum yang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat secara terbatas, maka dipertimbangkan juga nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) RUU KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Boediarto,  A.  (2000). Kompilasi  Abstrak  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Tentang  Hukum  Pidana,  Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) . Jakarta: Pelita Pustaka.
Gosita, A. (2004). Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan) . Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. Hamzah, A. (2002). Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice) . Bandung: PT Refika Aditama.
Mudzakir.  (1984). Posisi  Hukum  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Desertasi.  Soekanto,  Soerjono Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Mulyadi, L. (2007). Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan 13 Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan . Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. Rekodiputro, M. (1994). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Suatu Tinjauan Krininologi . Jakarta: LPPH Golkar. Scholten, P. (2002). Struktur Ilmu Hukum . Bandung: Alih Bahasa B. Arief Sidharta. Waluyadi. (2009). Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana . Bandung: CV Mandar Maju.