## Perubahan Desa dan Penerapan Kebijakan Orde Baru di Blitar Barat (1969-1983 an)
Muhammad Rifki Amirudin, Grace Tjandra Leksana Department Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Email: muhammad.rifki.2007326@students.um.ac.id

## Abstract
This research aims to narrate the direction of village development policies during the New Order era  as  well  as  the  forms  of  implementation  of  President  Soeharto's  government  policies  in  West Blitar from 1969 to 1983. This research was motivated by the emergence of West Blitar as one of the regions that was successful in implementing modernization and development programs at the beginning  of  the  New  Order  government.  The  modernization  program  that  was  preceded  by  the purge of communists is an interesting paradox to study. The method used in this research was a historical research method which includes topic selection, heuristics, criticism, interpretation and historiography  using  a  social  history  approach  carried  out  with  interpretation  from  archives, newspapers and articles. This research found that the main focus of the New Order government's development in West Blitar from 1969 to 1983 was in the areas of food and shelter. During this period, the government succeeded in improving agriculture, controlling population, and building several other supporting infrastructure. This  success cannot be separated from the authoritarian and top-down New Order government style.
Keywords: New Order, Modernization program, West Blitar

## Pendahuluan
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 59 Tahun 2017 dan Perpres No 111 Tahun  2022  pemerintah  meluncurkan  program Sustainable  Development  Goals (SDGs) desa. program ini menyasar dalam beberapa bidang seperti kesejahteraan, pangan, kesehatan, infrastruktur, keamanan serta bidang-bidang kesejahteraan desa lainnya. 1 Permasalahan desa yang cukup kompleks terutama dalam bidang sosial ekonomi  membuat  pemerintah  perlu  memberikan  perhatian  khusus  kepada  desa. disamping  itu,  desa  merupakan  indikator  serta  pendukung  tercapainya pembangunan berkelanjutan, apabila permasalahan desa di Indonesia dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan. 2
Jika menilik pada sejarah, pada dasarnya posisi penting desa sudah menjadi ujung  tombak  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dari  masa  ke  masa.  Pada pemerintahan  Sukarno,  wilayah  desa  diposisikan  sebagai  sebuah  negara  kecil. Melalui  UU  No  19  Tahun  1965,  Presiden  Sukarno  membentuk  desa  praja  atau
1 D. L. Pristiandaru, “SDGs Desa: Pengertian, Peraturan, Dan Tujuannya.,” Kompas.Com. Https://Lestari.Kompas.Com/Read/2023/06/08/120000486/Sdgs-Desa--Pengertian-Peraturan-Dan- Tujuannya?Page=all , 2023.
2 A.  H.  Iskandar, SDGs  DESA:  Percepatan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Nasional Berkelanjutan (Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2020).
daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah desa dapat  mengelola  pemerintahannya  sendiri  berdasarkan  asal  usul  dan  nilai-nilai sosial  budaya  yang  terdapat  pada  masyarakat.  Namun  perubahan  terjadi  setelah pemerintahan  Presiden  Soeharto.  Desa  yang  semula  diberikan  otonomi  penuh, melalui UU No 5 Tahun 1979 pemerintah berusaha menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintah desa yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan  yang  dilakukan  secara  top-down,  secara  tidak  langsung  juga  akan membuat status hukum adat menjadi runtuh 3
Sebagai  bentuk  komitmen  Presiden  Soeharto  dalam  upaya  pembangunan desa, pemerintah merintis program jangka panjang lima tahunan yang biasa disebut dengan Repelita. Program Repelita dilaksanakan dalam 6 tahap yang dimulai dari tahun 1969 hingga 1999. Pada tahap Repelita pertama hingga ketiga (1969-1984) fokus  utama  pembangunan  pemerintah  adalah  pertumbuhan  GNP  dan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Sementara itu, pada Repelita ke empat hingga ke enam (1984-1999) fokus pembangunan pemerintah adalah pada investasi dan  infrastruktur  di  wilayah  perkotaan. 4 Dalam  upaya  menjalankan  Repelita  di tingkat desa Presiden Soeharto menjalankan beberapa program pangan. Dalam hal pertanian misalnya, Presiden Suharto menggencarkan program revolusi hijau untuk merubah sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian modern. Adanya program ini  secara  tidak  langsung  menggerus  kearifan  lokal  serta  menimbulkan ketergantungan  masyarakat  kepada  pemerintah  pusat. 5 Meskipun  begitu,  atas adanya  program  ini  pemerintah  dapat  mencapai  swasembada  beras.  Bahkan  atas prestasinya Presiden Soeharto dapat meraih medali emas dari FAO berupa medali “Indonesia: From Rice Importer to Self Sufficiency”. 6
Di  balik  penghargaan  yang  diraih  oleh  presiden,  terdapat  mekanisme  yang berjalan di tingkat akar rumput yang membuat program ini mendapat apresiasi dari dunia  internasional.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai implementasi  program-program  pembangunan  Orde  Baru  melalui  studi  kasus  di Blitar  Barat.  Ada  beberapa  alasan  mengenai  pemilihan  lokasi  ini.  Pertama  Blitar Barat merupakan salah satu target operasi anti-komunis di tahun 1965 dan 1968.
3 Djaenuri, A Zayanti Mandasari and M. N Alamsyah, “Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi”, 02 ed., vol. 03, n.d.
4 S  P.  Syahrie,  “Politik  Pembangunan  Orde  Baru:  Industrialisasi,  Swastanisasi,  Dan Pertumbuhan Ekonomi.,” Jurnal Sejarah Lontar 6, no. 1 (2009): 1–11.
5 F., & Harianto, S Gultom, “Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani ,” TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 4, no. 2 (2021): 145–54.
6 S., Nur, S. M. K. M, and B. W Joko, “Pencitraan Soeharto Dalam Buku Andai Pak Harto Nyapres,  Kupilih!  (Kebosanan  Orang-Orang  Pinggiran  Menanti  Kemakmuran)  Dalam  Perspektif Analisis Wacana Kritis van Dijk,” Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 6, no. 2 (2017): 139–51.
Operasi  ini  merupakan  serangkaian  pembersihan  orang-orang  komunis  dan simpatisannya  di  wilayah  Blitar  dalam  upaya  stabilisasi  oleh  pemerintah  Orde Baru. 7 Keadaan ini berkaitan erat dengan komunisme yang dianggap sebagai akar permasalahan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  pada  masa  Orde  Baru Kedua,  Blitar  adalah  salah  satu  wilayah  yang  mendapat  penghargaan  dari pemerintah  provinsi  Jawa  Timur  dalam  bidang  KB  serta  menjadi  objek  program modernisasi  oleh  pemerintah  Orde  Baru. 8 Program  modernisasi  dalam  bidang pangan  dan  papan  seperti  pengenalan  teknologi  baru  pertanian,  pengelolaan koperasi desa, dan pembangunan infrastruktur publik menjadi strategi utama Orde Baru  dalam  meminimalisir  paham  kiri  yang  dikhawatirkan  muncul  dalam masyarakat pasca penumpasan orang-orang komunis. 9 Kedua hal ini, operasi anti komunis  yang  memakan  korban  dan  program  modernisasi  Orde  Baru  menjadi sebuah paradoks yang menarik. Dapat dikatakan bahwa penyingkiran komunisme menjadi awal proyek pembangunan Orde Baru.
Tulisan sejarah yang membahas mengenai Orde Baru dapat ditemukan dalam beberapa karya yang ditulis oleh Dwi Wahyono dan Gayung Kasuma (2012) yang membahas  mengenai  propaganda  serta  sikap  anti  komunisme  yang  dilancarkan Orde Baru dan Abdul Syukur (2010) yang membahas mengenai pemerintahan Orde Baru  dari  aspek  sosial,  politik  serta  ekonomi.  Selain  itu  karya  lain  seperti  Ferdi Gultom  dan  Sugeng  Hariyanto  (2021)  yang  membahas  seputar  program  revolusi hijau  yang  merubah  kehidupan  sosial  masyarakat  petani  serta  Muhammad  Rifki Amirudin,  Athifa  Raissa  Putri  dkk  (2022)  yang  membahas  strategi  dan  bentuk- bentuk pembangunan pada masa Orde Baru di wilayah Blitar.
Penelitian-penelitian tersebut  belum secara spesifik  membahas pengalaman sehari-hari  warga  masyarakat  yang  menjalani  implementasi  program-program modernisasi  Orde  Baru.  Oleh  karena  itu,  melalui  pendekatan  sejarah  sosial, penelitian  ini  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  berikut:  Bagaimana  arah kebijakan  pembangunan  desa  pada  masa  Orde  Baru?  Bagaimana  bentuk-bentuk penerapan kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto di Blitar Barat?

## Metode Penelitian
Dalam  menyusun  hasil  penelitian,  metode  yang  digunakan  peneliti  adalah metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo dalam metode penelitian sejarah terdapat  lima  tahap  yaitu  pemilihan  topik,  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan
7 D. W. Hadi and G. Kusuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1980,” Jurnal Sosioteknologi 1 (2012): 40–50.
8 Muhammad  Donni  Rizki,  “Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Orde  Baru  Melalui Program Keluarga Berencana: Studi Kasus Di Jawa Timur Periode 1970an-1996,” 2023.
9 Bahan Seminar Desa Pancasila (Museum Brawijaya, Malang, Indonesia: Arsip Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, Inventarisasi 316-a, 1969).
historiografi. 10 Sumber  sejarah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari beberapa sumber tekstual, visual dan sumber lisan. Diantara sumber tekstual yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  seminar  desa  Pancasila  tahun  1969 dan  laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  kabupaten  Blitar  tahun  1974  yang diperoleh  dari  perpustakaan  Museum  Kodam  V  Brawijaya  Malang.  Sebagian sumber primer ini peneliti dapat dari keikutsertaannya dalam penelitian pada tahun 2022  tentang  desa  Pancasila  di  wilayah  Blitar  yang  dipimpin  oleh  bapak  Sujud Purnawan Jati dengan judul Mereka yang Turut Membangun Negara: Masyarakat Desa dan Desa Pancasila di Jawa Timur Pada Masa Orde Baru (1968-1980). Terkait sumber lisan peneliti menggunakan data wawancara dari warga desa Tunjung dan Bendorejo dan beberapa perangkat desa yang mulai menjabat tahun 1969 dan 1976. Selain  itu  peneliti  juga  menggunakan  data  foto  yang  didapatkan  dari  arsip  serta koleksi  pribadi  narasumber.  Sumber-sumber  yang  telah  dikumpulkan  kemudian melalui  tahap  kritik,  baik  intern  maupun  ekstern  untuk  mengetahui  keaslian  dari sumber yang telah didapatkan. Setelah melalui tahap kritik sumber, data yang telah didapat  kemudian  diinterpretasi  untuk  mengetahui  maksud,  tujuan  serta  jalannya peristiwa sejarah. Selanjutnya tahap terakhir dari penelitian ini adalah historiografi yaitu menulis peristiwa yang ada menjadi tulisan yang baik sesuai dengan kaidah- kaidah yang baku.

## Hasil dan Pembahasan

## Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pada Masa Orde Baru
Berdasarkan  UUD  1945  dan  Pancasila,  desa  merupakan  komponen  utama untuk mencapai ketahanan nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan  desa  tergolong  pembangunan  yang  cukup  lambat.  Kurangnya perhatian  pemerintah  dan  politisi  terhadap  pembangunan  di  desa-desa,  serta kurangnya data, tenaga ahli, dan kekurangan lainnya membuat pembangunan desa secara nasional pada periode 1945-1969 kurang terealisasi. Keadaan ini diperparah dengan  kesibukan  pemerintah  menghadapi  kelompok  separatis  seperti  RMS, DI/TII,  Permesta,  dan  G30S. 11 Singkatnya,  pada  masa  pemerintahan  Presiden Soekarno  fokus  utama  kebijakan  pemerintah  adalah  stabilisasi  politik  yang disebabkan  masalah  baik  yang  datang  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Hal  ini mengakibatkan terlantarnya desa sebagai daerah penghasil pangan dan perkebunan (Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 16 Agustus 1970 dalam Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun , 1973)
10 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah , cetakan 4. (Bentang Budaya, 2001).
11 B. N Marbun, Proses Pembangunan Desa: Menyongsong Tahun 2000 . (Penerbit erlangga, 1988).
Berbeda  dengan  masa  pemerintahan  Presiden  Soekarno,  pada  masa pemerintahan Orde Baru perekonomian Indonesia cenderung lebih membaik. Hal ini  didukung  dengan  keadaan  sosial  politik  yang cenderung  lebih  stabil  daripada pemerintahan  sebelumnya.  Sikap  anti-komunis  serta  operasi-operasi  militer  yang dilakukan  pemerintah  Orde  Baru  membuat  masyarakat  memilih  untuk  patuh  dan enggan memiliki masalah dengan pemerintah. 12 Hal ini tentu menjadi kesempatan baik bagi pemerintah Orde Baru untuk masuk dalam kehidupan masyarakat lewat Dwi  Fungsi  ABRI.  Adanya  Dwi  Fungsi  ABRI  diharapkan  akan  menciptakan kedekatan sipil dan militer sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. 13
Sikap anti komunis ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mewujudkan stabilitas sebagai bagian dari “Trilogi Pembangunan” yang digagas oleh pemerintah Orde Baru. Isi dari Trilogi Pembangunan diantaranya adalah (1) stabilitas nasional; (2) pemerataan pembangunan; dan (3) pertumbuhan ekonomi. Sementara itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Orde  Baru  menggagas  program  jangka  panjang  yang  biasa  disebut  dengan Repelita. 14 Pelaksanaan  Repelita  dimulai  dengan  menyasar  pada  pembangunan dasar  di  tingkat  desa.  Pada  masa  Repelita  pertama  hingga  ketiga  (1969  –  1984) tujuan  utamanya  adalah  pertumbuhan  GNP,  intensifikasi  pangan,  dan pembangunan infrastruktur desa. Sementara itu, pada Repelita ke empat hingga ke enam  (1984-1999)  fokus  pembangunan  pemerintah  adalah  pada  investasi  dan infrastruktur di wilayah perkotaan. 15
Dalam  usaha  mensukseskan  Repelita  yang  pertama,  pemerintah menggencarkan  Revolusi  Hijau  yang  memiliki  tujuan  utama  tercapainya swasembada pangan. Dengan bantuan konsultan  asing,  pakar dalam  negeri, serta para  penyuluh  pertanian  pemerintah  berusaha  mendekati  masyarakat  untuk mengenalkan teknologi baru dalam bidang pertanian. 16 Selain itu, pemerintah juga membuat program Bimas untuk mendukung program Revolusi Hijau. Terdapat dua program  utama  yang  digagas  oleh  pemerintah.  Pertama  adalah  memberikan bimbingan  kepada  petani  terkait  teknik  pertanian.  Kedua  adalah  memberikan bantuan  modal  kepada  para  petani  baik  dalam  bentuk  kredit  maupun  subsidi. 17
12 Nordholt, “OUTWARD Appearances: Trend, Identitas, Dan Kepentingan.,” 2005…,
13 Hadi and G. Kusuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1980.”...
14 R.  Rahmawati,  “Repelita:  Sejarah  Pembangunan  Nasional  Di  Era  Orde  Baru,” ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan IX, no. 2 (2022): 33–42.
15 S.  P.  Syahrie,  “Politik  Pembangunan  Orde  Baru:  Industrialisasi,  Swastanisasi,  Dan Pertumbuhan Ekonomi.,” Jurnal Sejarah Lontar 6, no. 1 (2009): 1–11.
16 N. E. Patra, Dampak Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1971-1976. , 2017.
17 Suwondo  Arif, Pembangunan  Lima  Tahun  Di  Propinsi  Jawa  Timur  1969-1988 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1999).
Kedua  program  tersebut  juga  didukung  dengan  adanya  Panca  Usaha  Tani  yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa poin dari Panca Usaha Tani diantaranya adalah pemilihan bibit unggul, irigasi, pemupukan, penggunaan obat pembasmi hama, dan sistem  bercocok  tanam  dengan  pola  yang  baik. 18 Hal  ini  tentu  menimbulkan dampak  tersendiri  bagi  sistem  pertanian  di  Indonesia.  Sistem  pertanian  yang mengedepankan  prinsip  intensifikasi  dan  mengabaikan  prinsip  ekologi,  akan berdampak  pada  kerusakan  ekosistem  serta  menciptakan  ketergantungan  kepada petani. 19
Selain  intensifikasi  pangan  pemerintah  Orde  Baru  juga  melakukan pengendalian  populasi  penduduk  lewat  program  Keluarga  Berencana  (KB). Berbeda dengan pemerintahan Presiden Sukarno, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto  pengendalian  populasi  lewat  KB  sangat  didukung  bahkan  di  gencarkan secara  masal.  Dengan  dalih  kesejahteraan  kehidupan  rakyat  dan  pembangunan negara, pemerintah Orde Baru berusaha menata tubuh dan mengesampingkan hak- hak asasi perempuan. Hak-hak disini adalah hak yang secara legal mengakui setiap pasangan untuk secara bebas dan bertanggungjawab menentukan jumlah keturunan, jarak kelahiran, serta mendapatkan informasi dan sarana untuk mewujudkannya. 20 Namun,  dalam  kenyataanya  lewat  program  safari  KB,  pemerintah  Orde  Baru berusaha menekan naiknya angka demografi. Bahkan lewat PKK para akseptor KB dijemput  dari  rumah  ke  rumah  dan  dibawa  ke  kantor  desa  untuk  dilakukan  KB. Bahkan jika terjadi penolakan, para perempuan desa tersebut tidak jarang mendapat kekerasan psikis dan di tuduh sebagai PKI. 21

## Bentuk-bentuk Penerapan Kebijakan Orde Baru di Blitar Barat
Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru berusaha memperbaiki kembali tatanan  masyarakat  Indonesia  dalam  tahap  rangkaian  pelaksanaan  Repelita  di wilayah  Blitar,  pemerintah  Orde  Baru  membuat  serangkaian  Projek  yang  biasa disebut dengan Desa Pancasila. Projek Desa Pancasila adalah program modernisasi yang bertujuan untuk membumikan nilai-nilai dalam falsafah Pancasila yang mana dirasa cocok untuk membawa masyarakat desa ke arah yang lebih baik. 22 Nilai yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  nilai  yang  mengarah  pada  religiusitas,  memupuk
18 E.  Patra,  “Dampak  Revolusi  Hijau  Pada  Masa  Orde  Baru  Di  Kabupaten  Gunungkidul Tahun 1971- 1976”… ,
19 Gultom, “Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani ”…,
20 R. Sihite, “Kekerasan Negara Terhadap Perempuan,” Kriminologi Indonesia I Juli 3, no. 1 (2003): 33–42.
21 V.  K  Dewi  and  Kasuma,  “Perempuan  Masa  Orde  Baru  (Studi  Kebijakan  Pkk  Dan  Kb Tahun 1968-1983),” VERLEDEN: Jurnal Kesejarahan 4 (2014): 157–72.
22 Bahan Seminar Desa Pancasila ……,
rasa  manusiawi,  demokratis,  persatuan,  serta  kesejahteraan. 23 Agaknya,  dengan branding  Pancasila  pemerintah  Orde  Baru  berusaha  memupuk  solidaritas  serta meraih  dukungan  untuk  program  yang  telah  ada.  Kenyataan  ini  sesuai  dengan propaganda  Orde  Baru  yang  hadir  untuk  memurnikan  Pancasila 24 serta  alasan stabilisasi  wilayah  Blitar  dari  orang-orang  komunis. 25 Dalam  pelaksanaannya program  ini menggunakan metode Civic Mission yang menempatkan pemerintah pusat sebagai fasilitator sedangkan pamong desa dan pemerintah setempat sebagai pelaksana utama. 26 Namun, adanya program ini sepertinya kurang dimengerti oleh pamong maupun pemerintah setempat. Pasalnya beberapa narasumber yang pernah menjabat tahun 1969 dan 1976 an, tidak mengetahui terkait program ini. Mereka hanya  tahu  terkait  program  yang  ada  dari  pemerintah  merupakan  penerapan  P4. Berdasarkan hasil analisis data, dalam bidang sosial dan ekonomi pemerintah Orde Baru  melakukan  sejumlah  pengembangan  mencakup  bidang  pertanian, kependudukan,  dan  infrastruktur.  Pelaksanaan  program-program  tersebut  akan dijabarkan secara lebih lanjut pada bagian berikut ini.

## Program Pertanian di Blitar Barat
Depresi ekonomi serta krisis pangan yang terjadi pada tahun 70 an merupakan PR awal bagi pemerintah Orde Baru. Keadaan ini diperparah dengan gejolak politik akibat  penumpasan  orang-orang  komunis  di  wilayah  Blitar.  Hal  ini  tentu berpengaruh  pada  perekonomian  masyarakat.  Pasalnya  kestabilan  politik  secara tidak  langsung  juga  akan  membawa  pada  kestabilan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, ketidakstabilan politik di  Blitar juga serta merta  berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. 27 Salah  satu  strategi  pembangunan  Orde  Baru  yang  diluncurkan  untuk memperbaiki ketidakstabilan ekonomi adalah meningkatkan produksi pertanian.
Dalam hal pertanian, salah satu usaha terbesar pemerintah Orde Baru adalah perbaikan  Program  Bimas  yang  telah  diintrodusir  oleh  pemerintahan  Presiden Soekarno.  Penyempurnaan  program  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  berbagai masukan  yang  disubsidi  kepada  para  petani  termasuk  bibit  unggul,  pestisida  dan pupuk. 28
Pada  tanggal  20  September  1976,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur memberikan  penghargaan  kepada  empat  kabupaten  di  wilayah  Jawa  Timur.
23 A.  S.  Utama  and  S.  Dewi,  “Pancasila  Sebagai  Ideologi  Bangsa  Indonesia  Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi. ” 13, no. 1 (2018).
24 Hadi and G. Kusuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1980”….,
25 S. Utama and Dewi, “Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi”…,
26 Bahan Seminar Desa Pancasila …..,
27 S. Utama and Dewi, “Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi”…,
28 Abdul syukur, Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 8 (PT Ichtiar Baru van Hoeve., 2010).
Penghargaan tersebut ditujukan kepada kecamatan yang dianggap berhasil dalam menjalankan  program  Bimas  dan  KB.  Kabupaten  tersebut  diantaranya  adalah Nganjuk, Lumajang, Magetan, dan Blitar. Dalam hal ini Gubernur mengapresiasi serta  mengucapkan  selamat  atas  keberhasilan  para  bupati  dan  masyarakat  atas pencapaian program yang telah ada.  Selain itu, untuk mencapai ketahanan pangan nasional,  gubernur  Jatim  meminta  agar  disusun  pola  yang  tepat  hingga  tingkat BUUD/KUD terkait pembelian hasil panen terutama padi dari petani. Hal ini karena keterlambatan BUUD/KUD terhadap pembelian hasil panen akan mengakibatkan petani menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga dibawah standar. 29
Di  wilayah  Blitar  Barat,  pelaksanaan  program  Bimas  dikoordinir  langsung oleh  pejabat  desa  setempat.  Para  pejabat  desa  ditugaskan  untuk  mendaftar  luas lahan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  untuk  pengajuan  dana  bantuan.  Selain mendapatkan  bantuan  pupuk,  para  petani  juga  mendapatkan  uang  insentif  dari pemerintah.  Bantuan  dari  pemerintah  ini  akan  cair  setiap  6  bulan  sekali.  Setelah satu  program  berakhir,  para  pejabat  desa  ditugaskan  untuk  mendaftarkan masyarakat  untuk  mendapatkan  bantuan  Bimas  lainnya. 30 Namun,  tidak  semua petani  mendapatkan  bantuan  pupuk  dari  pemerintah.  Mereka  mengaku mendapatkan benih dan pupuk dari hasil membeli di toko-toko terdekat. 31
Meskipun  begitu,  wilayah  Blitar  Barat  adalah  salah  satu  wilayah  yang mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan dipilihnya  Desa  Bendorejo  sebagai  tempat  uji  coba  benih  di  wilayah  Kecamatan Udanawu. Bibit tersebut dikirim langsung dari badan riset di Bogor. Ada banyak jenis bibit pertanian yang dilakukan uji coba di desa ini. Diantara benih yang pernah dilakukan  uji  coba  di  desa  ini  adalah  bibit  padi  jenis  PB  dan  Lendah.  Setelah dilakukan beberapa uji coba penanaman, penimbangan, dan peninjauan, padi yang paling  berkualitas  akan  di  sumbangkan  kepada  masyarakat  sebagai  bibit  unggul. Disamping  itu,  masyarakat  juga  mendapatkan  bimbingan  serta  peninjauan  dari dinas  pertanian  setempat.  Terkait  penggunaan  bibit  unggul,  bibit  padi  jenis  PB merupakan jenis padi yang digemari oleh masyarakat, selain karena enak padi ini memiliki  umur  panen  yang  cenderung  singkat. 32 Maka  tidak  heran  jika  awal pelaksanaan  Repelita,  padi  jenis  PB  merupakan  padi  andalan  di  Jawa  Timur. Bahkan  dengan  adanya  bibit  padi  PB,  jumlah  produktivitas  padi  di  Jawa  Timur meningkat menjadi dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. 33
29 B. Yudha, “Empat Kabupaten Di Jatim Terima Panji2 Penghargaan,” 1976….,
30 Wawancara Bapak  Jawari  (Salah  Satu  Pejabat  Desa  Tunjung),  (Tunjung,  February  26, 2023).
31 Wawancara Dengan Ibu Asmirah, (Tunjung, November 12, 2023).
32 Wawancara Terhadap Bapak Sarehudin (Sebagai Penjabat Desa Bendorejo), (Bendorejo, 16 Agustus 2023).
33 Angkatan Bersenjata, 11 April 1969 , produksi beras di Jatim telah meningkat dua kali lipat .
Selain menjadi tempat uji coba pupuk dan benih, desa Bendorejo adalah salah satu  desa  yang  konsisten  serta  menjadi  pusat  koperasi  yang  ada  di  Kecamatan Udanawu.  Terbukti  dengan  adanya  lumbung  padi  Pertiwi,  masyarakat  desa Bendorejo dapat membeli aset-aset baru untuk pembangunan fasilitas umum desa. Lumbung padi Pertiwi pada dasarnya adalah lumbung swadaya yang dibangun oleh masyarakat desa Bendorejo. Pada masa Orde Baru lumbung ini dijadikan koperasi desa oleh pemerintah kabupaten. Lumbung ini bertugas menyimpan dan membeli padi dari masyarakat. Namun karena banyak orang-orang yang memiliki lumbung sendiri di rumah, membuat masyarakat memilih menimbun padi yang dimilikinya. Akibatnya  karena  tidak  ada  yang  berminat  untuk  menjual  padi  di  koperasi  desa, koperasi ini menjadi bangkrut dan terbengkalai. 34 Jika kita amati, sistem koperasi memanglah  penting  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Hal  ini  karena  koperasi merupakan wujud dari sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Keadaan  ini  selaras  dengan  kultur  masyarakat  desa  sendiri  yang  kebanyakan mengedepankan asas kekeluargaan. 35
Atas  keberhasilan  yang  diraih  pemerintahan  Desa  Bendorejo  maka  tidak heran  jika  desa  ini  pernah  menjadi  juara  2  kategori  desa  sedang  tingkat  provinsi dalam ajang lomba desa pada tahun 1970/1971. 36
Gambar 1. Lumbung Pertiwi Sebelum Alih Fungsi
Sumber: Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974. Arsip Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, Inventarisasi 316-a. Museum Brawijaya, Malang, Indonesia.
34 Wawancara Terhadap Bapak Sarehudin (Sebagai Penjabat Desa Bendorejo )…,
35 Eef  Saefulloh,  Wasman,  and  Dina,  “Peran  Koperasi  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan Ekonomi Kerakyatan” 3, no. 1 (2018): 430–39.
36 “Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974” (Malang, 1970).
Gambar 2. Lumbung Padi Pertiwi yang sudah Alih Fungsi Menjadi Salon Kecantikan)

## Sumber: Dokumen pribadi peneliti

## Program pengendalian penduduk di Blitar Barat
Penduduk  merupakan  salah  satu  komponen  utama  dalam  proses  terjadinya perubahan  sosial.  Banyaknya  jumlah  penduduk  tentu  mempengaruhi  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  ada  di  Indonesia.  Beberapa  ahli  ekonomi  klasik mengemukakan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut diantaranya adalah jumlah penduduk, stok barang-barang  modal,  luas  tanah,  sumber  daya  alam  serta  teknologi  yang digunakan. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara tidak langsung akan menyebabkan  kepadatan  penduduk.  Penduduk  yang  terlalu  padat  tanpa  disertai pengelolaan  SDM  yang  mumpuni  akan  menyebabkan  berbagai  permasalahan sosial. 37 Disamping itu, ungkapan yang biasa kita dengar “akeh anak akeh rejekine” turut menjadi penyebab meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran jika pemerintahan Orde Baru berusaha mengendalikan tingkat populasi di Indonesia.
Salah  satu  program  yang  digencarkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  untuk menekan  jumlah  kepadatan  penduduk  adalah  dengan  melaksanakan  program Keluarga  Berencana  kepada  masyarakat.  Program  keluarga  Berencana  pada dasarnya  mulai  digencarkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  sejak  persiapan dilaksanakannya  Repelita  pertama  yaitu  ketika  dibentuknya  Lembaga  Keluarga Berencana  Nasional  (LKBN)  pada  tahun  1968.  Selanjutnya  pada  tahun  1970, lembaga  tersebut  berubah  nama  menjadi  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Nasional (BKKBN) untuk peningkatan pelaksanaan program. 38
Adanya  badan  yang  menangani  pertumbuhan  laju  penduduk  ini  juga  tidak terlepas dari maraknya pernikahan dini yang terjadi pada tahun 1970 an yang terjadi
37 D.  Yunianto,  “Analisis  Pertumbuhan  Dan  Kepadatan  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi”, Forum Ekonomi 23, no. 4 (2021): 688–99.
38 A Puspitasari, “Implementasi Program Kb Di Surabaya Tahun 1974-1979.,” AVATARA, e- Journal Pendidikan Sejarah, 151, no. 3 (2015): 10–17.
di  Jawa  Timur.  Pada  tahun  1970,  jumlah  persentase  anak  dibawah  umur  yang menikah  pada  umur  10-14  tahun  adalah  2,14%  sedangkan  15-19  tahun  adalah 25,10%. Tingginya persentase tersebut membuat Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah Jawa Barat terkait rata-rata perkawinan rendah. Dalam hal ini rata- rata perkawinan dibawah umur banyak terjadi di pedesaan dengan  jumlah 36,1% dibanding dengan daerah perkotaan yaitu sebesar 21,2 %. Fenomena seperti ini jika terus  menerus  dibiarkan  tentu  akan  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  laju pertumbuhan penduduk. 39
Wilayah  Blitar  adalah  termasuk  golongan  wilayah  yang  sukses  dalam menjalankan KB. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari gubernur Jawa Timur pada tanggal 20 September 1976. 40 Meskipun begitu, terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan KB di wilayah Blitar Barat. Masih banyak perempuan yang  enggan  untuk  di  KB.  Padahal  para  perangkat  desa  telah  melakukan penjemputan dari rumah ke rumah. Mereka takut untuk KB dengan alasan karena mereka pekerja berat. Selain itu mereka takut karena banyak orang setelah KB yang menderita  sakit. 41 Bahkan,  beberapa  orang  yang  bersedia  ikut  KB  mendapat intimidasi  oleh  tetangganya.  Akibatnya,  para  perangkat  desa  sedikit  memiliki kesulitan  dalam  mensosialisasikan  dan  mengajak  masyarakat  untuk  melakukan KB. 42 Namun  para  perangkat  desa  tersebut  tidak  kehabisan  ide.  Mereka menggunakan  cara  persuasif  serta  memberikan  iming-imingi  bibit  kelapa  gratis kepada masyarakat yang mau di KB. 43

## Program pembangunan infrastruktur di Blitar Barat
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus utama  pada  masa  Orde  Baru.  Pesatnya  program  yang  digencarkan,  dirasa  perlu untuk membuat sarana penunjang agar program tersebut berjalan lancar. Maka dari itu, tidak heran jika sejak awal Repelita pemerintah Orde Baru berusaha melakukan pendekatan sektoral seperti penyediaan air bersih untuk pedesaan, program sanitasi, dan  program  pengembangan  kampung. 44 Hal  ini  juga  didukung  dengan  pesatnya pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia  yang  memiliki  rata-rata  7%  menjadi  modal  utama  pemerintah  dalam mendukung program-program Pembangunan. 45
39 A. A. Aris Devi Puspita Sari, “Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini Di  Jawa  Timur  Tahun  1974-1980  Sebagai  Usaha  Pengendalian  Laju  Pertumbuhan  Penduduk,” Journal Pendidikan Sejarah 2, no. 1 (2014).
40 B. Yudha, “Empat Kabupaten Di Jatim Terima Panji2 Penghargaan.”…,
41 Wawancara Dengan Ibu Asmirah,…
42 Wawancara Bapak Jawari (Salah Satu Pejabat Desa Tunjung)…,
43 Wawancara Bapak Jawari (Salah Satu Pejabat Desa Tunjung)…,
44 Syahrie,  “Politik  Pembangunan  Orde  Baru:  Industrialisasi,  Swastanisasi,  Dan Pertumbuhan Ekonomi”.…,
45 Abdul syukur, Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 8 …..,
Demi  kelancaran  program  yang  ada,  dukungan  dari  masyarakat  sangatlah perlu.  Dalam  hal  ini  melalui  pejabat  desa,  pemerintah  Orde  Baru  berhasil mengorganisir  masyarakat  untuk  ikut  serta  mensukseskan  program  yang  ada  di wilayah  Blitar  Barat.  Bahkan  dengan  alasan  ikut  berjuang,  masyarakat  secara sukarela ikut mensukseskan program Repelita Orde Baru. Menurut Henk Schulte kata  “Pelita”  merupakan  simbol  modernitas  dan  kebaruan. 46 Seperti  layaknya lampu yang menerangi kegelapan, program ini hadir sebagai solusi dari kesulitan- kesulitan yang menimpa Indonesia. Dengan ikut mensukseskan program ini secara tidak langsung masyarakat telah mendukung kebaruan dan kemodernan.
Sebagai  usaha  untuk  intensifikasi  bidang  pertanian,  pada  masa  repelita pertama pemerintahan Orde Baru membangun sebuah sumber di wilayah Mantenan Udanawu  sebagai  sumber  pengairan  warga.  Sumber  tersebut  menelan  biaya sejumlah  Rp.  250.000. 47 Selain  itu  pada  masa  kepemimpinan  Bupati  Edi  Slamet (1975-1980),  pemerintah  juga  membangun  sungai  sebagai  sodetan  dari  gunung kelud. Selain sebagai sudetan, sungai tersebut juga digunakan sebagai sarana irigasi persawahan  masyarakat.  Dengan  mengadakan  kerja  bakti  pemerintah  berhasil mengorganisir  pejabat  desa  dan  masyarakat  untuk  ikut  serta  melakukan pembangunan irigasi. Mereka hanya mendapatkan sebungkus nasi serta minuman sebagai upah. Bahkan pemerintah juga mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk  ikut  mensukseskan  pembangunan.  Pemerintah  juga  gencar  membangun jalan-jalan baru sebagai akses penghubung. 48
Gambar 3. Beberapa Projek Jalan Baru di Desa Bendorejo
Sumber: Koleksi Bapak Sarehudin
46 Nordholt, “OUTWARD Appearances: Trend, Identitas, Dan Kepentingan.”…,
47 “Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974.”
48 Wawancara Terhadap Bapak Sarehudin (Sebagai Penjabat Desa Bendorejo)…,

## Simpulan
Terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan  antara  masa  pemerintahan Presiden  Sukarno  dan  Presiden  Suharto.  Jika  pada  masa  pemerintahan  Presiden Sukarno pembangunan di desa cenderung berjalan lambat, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pembangunan di  desa  cenderung mengalami  peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari adanya program-program Repelita yang digagas pemerintah Orde Baru serta operasi anti-komunis yang dilakukan oleh pemerintah. Kurangnya pihak  oposisi  serta  sifat  pemerintah  Orde  Baru  yang  sangat  otoriter  dalam pelaksanaan  program  pembangunan  membuat  pemerintah  lebih  leluasa  untuk mengintervensi  kehidupan  masyarakat  desa.  Dalam  praktiknya  di  Blitar  Barat, pemerintah  Orde  Baru  berhasil  mengajak  masyarakat  untuk  ikut  mensukseskan program-program  Repelita.  Keberhasilan  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran perangkat desa yang ikut andil dalam suksesi program. Sehingga masyarakat tidak ada  pilihan  lain  kecuali  mengikuti  perintah  yang  datang  dari  perangkat  desa. Keadaan  ini  hampir  sama  dengan  konsep  Desa  Pancasila  pemerintah  Orde  Baru yang  menempatkan  pemerintah  desa  sebagai  garda  terdepan  dalam  suksesi program.  Namun  sepertinya,  istilah  Desa  Pancasila  kurang  digadang-gadang pemerintah Orde Baru. Pasalnya, para perangkat sebagai pelaksana utama program tidak  mengetahui  tentang  program  tersebut.  Mereka  hanya  mengikuti  perintah atasan dan hanya mengerti program yang dilaksanakan merupakan penataran P4. Dalam  hal  ini  suksesi  kebijakan  yang  berhasil  dilakukan  pemerintah  Orde  Baru adalah  perbaikan  pertanian,  pengendalian  jumlah  penduduk,  serta  membangun beberapa infrastruktur penunjang lainnya di wilayah Kecamatan Udanawu. Bahkan atas keberhasilan program di wilayah ini, Desa Bendorejo hadir sebagai salah satu desa di Kecamatan Udanawu yang mendapat penghargaan tingkat provinsi dalam ajang lomba desa pada tahun 1970/1971.

## Daftar Sumber
Abdul syukur, et al. (2010). Indonesia dalam arus sejarah jilid 8 . PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Aris  Devi  Puspita  Sari,  A.  A.  (2014).  Kebijakan  Pemerintah  Orde  Baru  Tentang Perkawinan  Dini  Di  Jawa  Timur  Tahun  1974-1980  Sebagai  Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. Journal Pendidikan Sejarah , 2 (1).
Angkatan bersenjata, 11 april 1969, produksi beras di Djatim telah meningkat dua kali lipat.
Bahan seminar desa Pancasila, 1969. Arsip Komando Daerah Militer V/ Brawijaya,
Inventarisasi 316-a. Museum Brawijaya, Malang, Indonesia
Dewi, V. K., & Kasuma, G. (2014). PEREMPUAN MASA ORDE BARU (STUDI KEBIJAKAN  PKK  dan  KB  TAHUN  1968-1983). VERLEDEN:  Jurnal
Kesejarahan , Vol. 4 , No , 157–172.
Eef  Saefulloh,  Wasman,  dan  D.  I.  N.  A.  (2018). PERAN  KOPERASI  DALAM MEWUJUDKAN  PEMBANGUNAN  EKONOMI  KERAKYATAN . 3 (1),  430– 439.
NUR, 145–154. https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579
Hadi,  D.  W.,  &  Kusuma,  G.  (2012).  Propaganda  Orde  Baru  1966-1980. Jurnal Sosioteknologi , 1 , 40–50. www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal propaganda_dwiwahyonohadi.pdf
Ibrahim,  M.  K.  dan  H.  (2012).  Sejarah  dan  Perkembangan  Sistem  Pemerintahan Desa. Model Penataan Kampung Adat Di Kabupaten Siak , 33–50.
Iskandar,  A.  H.  (2020). SDGs  DESA:  Percepatan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Nasional  Berkelanjutan .  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yfoIEAAAQBAJ&oi=fnd& pg=PA1&dq=sdgs+desa+&ots=YHyMw8uFdI&sig=kj4y3F0PcflOoHPZRu Rnogv2280&redir_esc=y#v=onepage&q=sdgs desa&f=false
Kuntowijoyo. (2001). Pengantar Ilmu Sejarah (cet. 4). bentang budya.
Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974. Arsip Komando Daerah  Militer  V/  Brawijaya,  Inventarisasi  316-a.  Museum  Brawijaya, Malang, Indonesia.
Marbun,  B.  N.  (1988). Proses  Pembangunan  Desa:  Menyongsong  Tahun  2000 . Penerbit Erlangga.
Muhammad Donni Rizki. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN  ORDE  BARU  MELALUI  PROGRAM  KELUARGA BERENCANA:  STUDI  KASUS  DI  JAWA  TIMUR  PERIODE  1970an-1996 (Issue July).
Muhammad  Rifki  Amirudin,  Athifa  Raissa  Putri,  Nadila  Farah  Dibah,  Rosyidul Awwab, Slamet Sujud Purnawan Jati, Arif Subekti, G. L. (2022). Pancasila Village:  A  New  Order  Strategy  for  Village  Prosperity  in  Blitar,  East  Java, 1968 – 1985 . 61–69. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-63-3
Nordholt,  H.  S.  (dkk).  (2005). OUTWARD  appearances:  trend,  identitas,  dan kepentingan . LKiS.
Nur, S., Joko, B. W., Boja, S. M. K. M., & Tengah, J. (2017). Pencitraan Soeharto dalam  Buku  Andai  Pak  Harto  Nyapres,  Kupilih!  (Kebosanan  Orang-Orang Pinggiran  Menanti  Kemakmuran)  dalam  Perspektif  Analisis  Wacana  Kritis van Dijk. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia , 6 (2), 139– 151.
Patra,  N.  E.  (2017). Dampak  revolusi  hijau  pada  masa  orde  baru  di  kabupaten gunungkidul tahun 1971-1976 . 151–173.
Pristiandaru,  D.  L.  (2023). SDGs  Desa:  Pengertian,  Peraturan,  dan  Tujuannya . Kompas.Com.  https://lestari.kompas.com/read/2023/06/08/120000486/sdgs- desa--pengertian-peraturan-dan-tujuannya?page=all
Puspitasari,  A.  F.  (2015).  Implementasi  Program  Kb  Di  Surabaya  Tahun  1974- 1979. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah , 151 (3), 10–17.
Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru. ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan , IX (2), 36–42. Sihite,  R.  (2003).  Kekerasan  Negara  Terhadap  Perempuan. Jurnal  Kriminologi Indonesia I Juli , 3 (I), 33–42.
Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun . (1973). C.V. Sumadjaja.
Suwondo  Arif,  S.  (1999). Pembangunan  Lima  Tahun  Di  Propinsi  Jawa  Timur 1969-1988 . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Syahrie,  S.  P.  (2009).  Politik  Pembangunan  Orde  Baru:  Industrialisasi, Swastanisasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Sejarah Lontar , 6 (1), 1–11. Utama,  A.  S.,  &  Dewi,  S.  (2018). Pancasila  sebagai  Ideologi  Bangsa  Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi . 13 (1). https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn
Yudha,  B.  (1976,  September). Empat  Kabupaten  di  Jatim  Terima  Panji2 Penghargaan .
Yunianto,  D.  (2021).  Analisis  pertumbuhan  dan  kepadatan  penduduk  terhadap pertumbuhan ekonomi. Forum Ekonomi , 23 (4), 688–699.
https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233
Zayanti  Mandasari,  Djaenuri,  A.,  &  Alamsyah,  M.  N.  (2011).  Politik  Hukum Pemerintahan Desa;  Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi. Modul , 03 (02), 1–34.