## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) (STUDI DI KANTOR KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR)
Yuslainiwati 1 , Edy Mawardi 2 , David 2 , Dedi Arman 2 , Yuliana 3
1) Dosen Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang 2) Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
3) Universitas Sjakhyakirti Palembang Email Correspondence : drs_firdaus@unisti.ac.id

## ABSTRACT
The aim of this research is to find out how the implementation of Minister of Home Affairs Regulation no. 4 of 2010 concerning PATENT guidelines for the implementation of PATENTS in Tanjung Raja District. This  research  is  descriptive  qualitative  in  nature.  The  aspect  or  focus  of  this  research  is  the implementation of Minister of Home Affairs Regulation no. 4 of 2010 concerning PATENT Guidelines in Tanjung Raja District. In this research, researchers used qualitative data from primary and secondary sources. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the implementation of Minister of Home Affairs Regulation no. 4 of 2010 concerning PATENT guidelines in Tanjung Raja District, has fulfilled the four variables measuring the effectiveness of implementing a public policy according to George C. Edward III's theory. The four variables referred to include communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure.

## Keywords: Implementation, Integrated Sub District Administrative Services, Regulations of The Minister
of Home Affairs

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  4  Tahun  2010  tentang  pedoman PATEN terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tanjung  Raja.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Aspek  atau  fokus  penelitian  ini  adalah implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  PATEN  di Kecamatan Tanjung Raja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010  tentang  pedoman  PATEN  di Kecamatan Tanjung Raja, telah memenuhi empat variabel pengukuran efektivitas implementasi suatu kebijakan publik menurut Teori George C. Edward III tersebut. Keempat variabel dimaksud antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap kecenderungan, dan struktur birokrasi.
Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penyelenggaraan negara dan pemerintah  saat  ini  tidak  dapat  dilepaskan dari  perubahan  yang  sangat  cepat  dan dramatis  yang  terjadi  dalam  skala  global. Munculnya  konsep governance merupakan salah  satu  jawaban  perubahan  tersebut. Dalam  konsep governance ini  terdapat paradigma  penyelenggaraan  negara  dan pemerintah  dari government ke governance .
Sebagai  konskuensi  dari  perubahan  ini, pemerintah  tidak  lagi  memegang  monopoli dalam  penyelenggaraan  negara,  namun harus  berbagi  peran  baik  dengan  sektor swasta maupun dengan civil society (masyarakat).
Perubahan  ini  juga  berakibat  pada pola  hubungan  antara  pemerintah,  sektor swasta, dan masyarakat menjadi lebih sejajar dan demokratis. Perubahan ini juga membawa  konsekuensi  terhadap  makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah. Pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan  secara  bertanggung  jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan
publik,  pemberdayaan  dan  peran  serta  dari masyarakat.
Selanjutnya,  dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  secara  tegas  telah diamanatkan  bahwa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  akan  ditempuh  melalui tiga  jalur,  yakni  peningkatan  pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing.
Kecamatan  dipandang  begitu  sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan,  karena  ada banyaknya  pihak  dari masyarakat itu sendiri yang  mengharapkan  demikian.  Sebenarnya, Kecamatan  dapat  berperan  sebagai  pusat pelayanan  bagi  masyarakat  apabila  dilihat kepada kondisi waktu pelayanan yang tepat, kondisi  jarak  yang  dekat,  serta  kondisi kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh Kecamatan itu sendiri.
Pemerintah juga sudah dapat melihat problem tersebut karena masih ada banyaknya  keluhan-keluhan  yang  diberikan kepada  para  penyelengara  publik  mengenai prosedur  pelayanannya  yang  mengartikan bahwa,  kepuasan  masyarakat  masih  rendah terhadap  kualitas  pelayanan  yang  diberikan dimana  kualitas  dari  pelayanan  itu  sendiri belum  memenuhi  harapan  mereka.  Hal
tersebut  bisa  berkaitan  dengan  pengurusan pelayanan  yang  terkesan  ribet,  waktu pelayanan yang diberikan terkesan lama, dan biaya  pelayanan itu sendiri, selebihnya sikap dari  pertugas  personal  dalam  melayani  juga masuk  pada  kategori  apakah  mencerminkan sikap  pelayanan  yang  baik  atau  tidak.  Lalu, masalah  keadaan  jarak  yang  di  tempuh antara tempat tinggal masyarakat dan tempat pelayanan  itu  sendiri  masih  menjadi  banyak keluhan  bagi  masyarakat  kepada  pihak penyelenggara  publik  itu  sendiri,  sehingga dengan  adanya  program  penyelenggaraan PATEN  oleh  Pemerintah  dimaksudkan untuk  menjadi  simpul  pelayanan  bagi masyarakat, yang dimana Kecamatan adalah sebagai pusat pelayanannya.

## Rumusan Masalah
Sejalan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  4  Tahun  2010 tentang pedoman PATEN  terhadap  pelaksanaan  PATEN  di Kecamatan Tanjung Raja.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Implementasi  Kebijakan Publik
Van  Meter dan Van  Horn (dalam
Budi Winarno, 2008 : 146-147)
mendefinisikan implementasi kebijakan publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Tindakan-tindakan  ini  mencakup  usaha- usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi Tindakan-tindakan operasional dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam rangka  melanjutkan  usaha-usaha  untuk mencapai perubahan  besar  dan  kecil  yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan  yang  dilakukan  organisasi  publik yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.
Pengertian  implementasi  menurut Daniel  A.  Mazmanian dan Paul  Sabatier (1979)  sebagaimana  dikutip  dalam  buku Solihin  Abdul  Wahab  (2008  :  65)  adalah memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku atau  dirumuskan merupakan fokus perhatian impelmentasi  kebijaksanaan  yakni  kejadian- kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman kebijakan  negara  yang  mencakup  usaha- usaha untuk mengadministrasikannya maupun  untuk  menimbulkan  akibat/dampak nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian- kejadian. Menurut  Mulyadi  (2015:12), implementasi  mengacu  pada  tindakan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini  berusaha  untuk  mengubah  keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.
Mencermati  pengertian  mengenai implementasi  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  akan dimulai  sebelum  tujuan-tujuan  atau  sasaran- sasaran kegiatan ditetapkan atau diidentifikasikan  oleh  keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  implementasi  merupakan suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh berbagai  aktor  sehingga  pada  akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan  atau  sasaran-sasaran  kebijakan itu sendiri.
Terdapat  beberapa  teori  dari  ahli mengenai  implementasi  kebijakan,  antara lain  teori George C. Edward III. Edward III (dalam Subarsono,
2011 : 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel yakni :1)Komunikasi,
2)Sumberdaya, 3)Disposisi,  4)Struktur organisasi. Pelayanan
Administrasi Terpadu

## Kecamatan (PATEN)
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri (Permendagri)  No.  4  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  (PATEN)  menjelaskan  bahwa maksud  dari  penyelenggaraan  PATEN adalah untuk mewujudkan kecamatan sebagai  pusat  pelayanan  masyarakat  dan menjadi contoh pelayanan bagi kantor/badan pelayanan  terpadu di kabupaten/kota. Selain itu,  penyelenggaraan  PATEN  bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan  pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam penyelenggaraan PATEN terdapat persyaratan  substantif  yang  harus  dipenuhi yakni  pendelegasian  sebagian  wewenang bupati/walikota  dengan  tujuan  agar efisiensi dan  efektivitas  penyelenggaraan  PATEN tercapai.
Sebagai  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, khususnya  untuk  pelayanan  administrasi, PATEN  menganut  asas-asas  pelayanan publik  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Asas- asas  Pelayanan  Publik,  yang  meliputi  : 1)Kepentingan  umum,  berarti  pemberian pelayanan  oleh  pelaksana  PATEN  tidak boleh  mengutamakan  kepentingan  pribadi
atau  golongan,  2)Kepastian  hukum,  berarti terdapat  jaminan  bagi  terwujudnya  hak  dan kewajiban antara penerima pelayanan (masyarakat) dan pemberi pelayanan (kecamatan) dalam penyelenggaraan PATEN, 3)Kesamaan hak, berarti pemberian pelayanan dalam PATEN tidak membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan, gender, dan status ekonomi,
4)Keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban, berarti  pemenuhan  hak  itu  harus  sebanding dengan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan, baik  oleh  pemberi  maupun  oleh  penerima layanan,  5)Keprofesionalan,  berarti  setiap pelaksanaan PATEN harus memiliki kompetensi  yang  sesuai  dengan  bidang tugasnya,
6)Partisipatif, berarti
meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan PATEN dengan
memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan harapan masyarakat, 7)Persamaan perlakuan/tidak  diskriminatif,  berarti  dalam penyelenggaraan  PATEN,  setiap  warga masyarakat  berhak  memperoleh  pelayanan yang  adil,  8)Keterbukaan,  berarti  setiap penerima  pelayanan  dapat  dengan  mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang  PATEN,  9)Akuntabilitas,  berarti proses penyelenggaraan PATEN harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  10)Fasilitas
dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, berarti  terdapat  pemberian  kemudahan terhadap kelompok rentang sehingga tercipta keadilan  dalam  pelayanan,  11)Ketepatan waktu,  berarti  penyelesaian  setiap  jenis pelayanan  yang  dikelola  dilakukan  tepat waktu  sesuai  dengan  standar  pelayanan dalam  PATEN,  12)Kecepatan,  kemudahan, dan  keterjangkauan,  berarti  setiap  jenis pelayanan  dalam  PATEN  dilakukan  secara tepat,  mudah,  dan  terjangkau  oleh  warga masyarakat penerima layanan.
PATEN seyogyanya merupakan suatu  inovasi  pelayanan  guna  mendekatkan jarak  antara  pemerintah  sebagai  penyedia layanan, dengan masyarakat sebagai penerima  layanan.  Terdapat  persyaratan yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  kecamatan dapat  melakukan  penyelenggaraan  PATEN menurut  Permendagri  No.  4  Tahun  2010, yaitu  :  1)Syarat  substantif,  yaitu  adanya pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota  kepada  camat yang meliputi bidang  perijinan  dan  non  perijinan  yang ditetapkan melalui
Peraturan Bupati/Walikota, 2)Syarat administratif,
yaitu meliputi adanya standar pelayanan dan uraian  tugas  personil  kecamatan  yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota,  3)Syarat  teknis,  yang meliputi  sarana  dan  prasarana,  serta  adanya
pelaksana  teknis  yang  disesuaikan  dengan kemampuan anggaran daerah.
Selanjutnya,  Permendagri  No.  4 tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  Pasal  8 (2)  juga  mengatur  standar  pelayanan  dalam penyelenggaraan  PATEN,  meliputi  :  1)Jenis pelayanan,  2)Persyaratan  pelayanan,  3)
Proses  atau  prosedur  pelayanan,
4)Pejabat  yang  bertanggung  jawab terhadap pelayanan,  5)Waktu  pelayanan,  6)Biaya pelayanan.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono  (2016:9) metode  deskriptif  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  berdasarkan  pada  filsafat postpositivisme  digunakan  untuk  meneliti pada  kondisi  objek  yang  alamiah  (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara trigulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif, dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih menekankan makna daripada generalisasi.  Penelitian  deskriptif  kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan,  menerangkan,  menjelaskan  dan menjawab  secara  lebih  rinci  permasalahan yang  akan  diteliti  dengan  mempelajari
semaksimal  mungkin  seorang  individu, suatu  kelompok  atau  suatu  kejadian. Penelitian  ini  mendeskripsikan  data  yang telah  diterima,  menghimpun  data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  mengenai implementasi  Permendagri  No.  4  Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN di Kecamatan  Tanjung  Raja  Kabupaten  Ogan Ilir.
Aspek  atau  fokus  penelitian  ini adalah  implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010  Tentang Pedoman  PATEN  di  Kecamatan  Tanjung Raja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  jenis  data  kualitatif  dari sumber  primer  dan  sekunder.  Menurut Sugiyono  (2018:456)  Data  primer  yaitu sumber  data  yang  langsung  memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  langsung dari  sumber  pertama  atau  tempat  objek penelitian  dilakukan.  Peneliti  menggunakan hasil  wawancara  yang  didapatkan  dari informan  mengenai  topik  penelitian  sebagai data  primer. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data, misalnya  lewat  orang  lain  atau  lewat dokumen.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi sumber data primer adalah seluruh data yang
diperoleh  melalui  :  1)  Observasi  langsung terhadap  implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri    No.  4  Tahun  2010  tentang Pedoman  PATEN  di  Kecamatan  Tanjung Raja.  2)Wawancara  melalui  wawancara terstruktur  terkait  dengan  implementasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4 Tahun  2010  Tentang  Pedoman  PATEN  di Kecamatan  Tanjung  Raja.  3)Dokumentasi. Dokumentasi  digunakan  sebagai  acuan untuk  memperoleh  data  yang  telah  tersedia dalam  bentuk  arsip  atau  buku  yang mendukung  penelitian  untuk  kemudian dikomparasi atau dibandingkan dengan hasil wawancara.  Data  sekunder dalam penelitian ini  yaitu  berupa  buku,  dokumen-dokumen- artikel-artikel,  situs  internet,  kepustakaan, jurnal  baik  berupa  teori  maupun  data  yang berhubungan  dengan  permasalahan  dalam penelitian.
Informan  pada  penelitian  ini  terdiri atas  1  (satu)  orang  Kepala  Seksi  Pelayanan Umum  sebagai informan kunci, dan 5 (lima) orang  petugas  PATEN  serta  10  (sepuluh) orang masyarakat pengguna layanan PATEN sebagai  informan  pendukung.
Pemilihan  informan  kunci  dalam  penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling .  Teknik purposive  sampling ini merupakan teknik pemilihan informan penelitian  secara  sengaja  oleh  peneliti  yang
didasarkan  atas  kriteria  dan  pertimbangan tertentu,  seperti  :  1)Kepala  Seksi  Pelayanan Umum.  2)Petugas  pelayanan.  3)Masyarakat. Penentuan  jumlah  petugas  pelayanan  dan masyarakat yang diajdikan sebagai informan pendukung  menggunakan  teknik snowball sampling .

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  merupakan kegiatan  yang  kompleks  dengan  begitu beragamnya  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan. Sebelum  melakukan  penilaian  terhadap implementasi suatu kebijakan publik, George  C.  Edward  III memulai  dengan mengajukan  dua pertanyaan, yaitu : 1) What is  the  precondition  for  successful  policy implementastion  ?, 2) What  are  the  primary
obstacles to
successful policy implementation  ?
George  C.  Edward  III berusaha menjawab  dua  pertanyaan  tersebut  dengan mengkaji  empat  faktor  atau  variabel  dari kebijakan  yaitu  komunikasi,  sumberdaya, disposisi  atau  sifat  kecenderungan,  dan struktur birokrasi.

## 1)  Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah  satu faktor  atau  variabel  yang  penting  dalam mempengaruhi implementasi kebijakan
publik.  Komunikasi  sangat  menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Implementasi  yang  efektif  akan  terlaksana, jika  para  pembuat  keputusan  mengetahui mengenai  apa  yang  akan  mereka  kerjakan. Menurut George  C  Edward  III dalam Widodo  (2010  :  97)  komunikasi  diartikan sebagai  “proses  penyampaian  informasi komunikator  kepada  komunikan”. Informasi yang  yang  diketahui  oleh  para  pengambil keputusan  hanya  bisa  didapat  melalui komunikasi  yang  baik.  Informasi  dalam kebijakan  publik    perlu  disampaikan kepada pelaku  kebijakan  agar  pelaku  kebijakan dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka persiapkan  dan  lakukan  untuk  menjalankan kebijakan  tersebut  sehingga  tujuan  dan sasaran  kebijakan  dapat  tercapai  sesuai dengan yang diharapkan.
Untuk mengukur keberhasilan variabel  komunikasi,  menurut  George C. Edward  III dalam  Agustino  (2006  :  157- 158)  terdapat  tiga  indikator  utama,  yakni :1)Transmisi,  2)Kejelasan, 3)Konsistensi Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  di  Kecamatan  Tanjung  Raja, komunikasi  terkait  dengan  implementasi
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4 Tahun 2010 sudah cukup efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari : 1)Hirarki birokrasi dalam implementasi  kebijakan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No  .4  Tahun  2010  sesuai dengan  Peraturan  Bupati  Ogan  Ilir  No.  56 Tahun  2017  cukup  ramping.  Struktur organisasi  terkait  dengan  implementasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4 Tahun  2010  tentang  pedoman  PATEN, hanya  memuat  tiga  lapisan  hirarki  birokrasi yakni  Camat,  Sekretaris  Kecamatan/Kepala Seksi, dan para pelaksana. Dengan demikian,  rantai  informasi  terkait  dengan implementasi  Permendagri  No.  4  Tahun 2010   tentang pedoman PATEN cukup baik untuk  mengantisipasi  kemungkinan  adanya bias informasi ataupun miskomunikasi terkait  dengan  Implementasi  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.4  Tahun  2010 tentang pedoman PATEN. 2)Terdapat rapat- rapat  rutin  antara  unsur  pimpinan  dan  para pelaksana  ( impelementors )  terkait  dengan implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  4  Tahun  2010 tentang pedoman PATEN bersifat penjelasan maupun evaluasi. Kegiatan ini memberikan pengetahuan  yang  cukup  kepada  para implementor dalam  pelaksanaan  kebijakan, sehingga implementor dapat  mengetahui dengan  jelas  maksud  dan  tujuan  serta
sasaran  yang  ingin  dicapai  termasuk  dari impelementasi  Permendagri  No.  4  Tahun 2010 tentang pedoman PATEN.
Dengan demikian, subtansi implementasi  Permendagri  No.  4  Tahun 2010  tentang  pedoman  PATEN  dapat diketahui dengan jelas oleh para implementor .  3)Terdapat  pertemuan  dengan seluruh  lurah dan kepala desa se-Kecamatan Tanjung  Raja,  terkait  dengan  pelaksanaan implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN.  Kegiatan  ini  menandakan  bahwa transmisi komunikasi implementasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4 Tahun  2010  telah  disampaikan  dengan  jelas kepada  kelompok yang menjadi sasaran dari implementasi,  karena  dalam  pertemuan tersebut  mengharuskan  para  lurah  dan kepala desa untuk menyampaikan masyarakat  secara  langsung.  4)Mekanisme pelaporan  terkait  dengan  implementasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4 Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN telah berjalan  dengan  baik. Pelaporan seyogyanya merupakan  bahan  evaluasi  bagi  unsur pimpinan untuk melakukan penilaian terhadap  implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010.  Distorsi atau  hambatan  terkait  dengan  implementasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4
Tahun  2010  dapat  diketahui  dengan  segera untuk kemudian ditentukan alternatif pemecahan masalah yang tepat.

## 2)  Sumber daya
Syarat  berjalannya  suatu  organisasi adalah  kepemilikan  terhadap  sumber  daya ( resources ). George C. Edward III , mengkategorikan  sumber  daya  organisasi terdiri  dari “staff,  information,  authority, facilities, building, equipment, land, supplies .  Sumberdaya  tersebut  menurut George  C.  Edward  III ,  dapat  diukur  dari aspek  kecukupannya  yang  didalamnya tersirat  kesesuaian.  Sumberdaya  diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem  yang  mempunyai  implikasi  yang bersifat  ekonomis  dan  teknologis.  Secara ekonomis  sumberdaya  bertalian  dengan biaya  atau  pengorbanan  secara  langsung yang  dikeluarkan  oleh  organisasi  yang mereflesikan  nilai  atau  kegunaan  potensial dalam  transformasinya  ke  dalam output . Sedangkan  secara  teknologis  sumberdaya bertalian  dengan  kemampuan  transformasi dari organisasi.
Selanjutnya,  menurut George  C. Edward  III dalam  Agustino  (2006  :  158- 159),  sumberdaya  merupakan  hal  penting dalam  implementasi  kebijakan  yang  baik. Indikator-indikator  yang  digunakan  untuk melihat sejauhmana sumberdaya
mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : 1)Staf, 2)Anggaran, 3)Wewenang, 4)Fasilitas. Faktor penting lain dalam implementasi  suatu  kebijakan  publik  adalah fasilitas .  Implementors mungkin  memiliki staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten di  bidangnya,  namun  semua  itu  tidak  akan berhasil  tanpa  adanya  dukungan  dari fasilitas (sarana dan  prasarana)  yang mencukupi.
Berdasarkan  reduksi  data  yang penulis  lakukan,  ditinjau  dari  variabel sumberdaya, implementasi Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010 Tentang pedoman Paten pada Kantor Camat Tanjung  Raja  telah  didukung  dengan sumberdaya  yang  memadai.  Kondisi  ini dapat  dilihat  dari  :  1)Kecukupan  kuantitas dan  kualitas  dari  para  pelaksana  yang bertugas.  Jumlah  para pelaksana telah sesuai dengan  yang  syaratkan  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  tersebut.  Sedangkan untuk  kualitas  para  pelaksana  dinilai  telah memiliki  kompetensi  dan  kapabilitas  yang memadai.  Penilaian  atas  kompetensi  dan kapabilitas  para  pelaksana  PATEN  pada Kantor Camat Tanjung Raja, tercermin pada pemilihan para pelaksana/pegawai berdasarkan  kompetensi  dan  kapabilitas yang memadai, pengikutsertaan para
pelaksana/pegawai  dalam  kursus-kursus  dan bimbingan  teknis  terkait  dengan  pelayanan publik  secara  berkala,  maupun  tercermin dalam  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Pelayanan dan dengan masyarakat pengguna layanan  PATEN.  2)Terdapat  mekanisme pelaporan  triwulan,  semester  dan  tahunan terhadap  pelaksanaan  PATEN  pada  Kantor Camat  Tanjung  Raja.  Pelaporan  ini  berisi informasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan PATEN terutama berkaitan dengan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan, dalam  kurun  waktu  tertentu.    Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme  pelaporan  ini  merupakan  sarana yang  tepat  bagi  unsur  pimpinan  guna memperoleh  data  terhadap  kepatuhan  para pelaksana PATEN  dalam  menjalankan peraturan  dan  regulasi  terkait  dengan PATEN.  3)Implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010  Tentang Pedoman  PATEN pada Kecamatan Tanjung Raja  telah  didukung  dengan  anggaran  yang memadai dalam APBD Kabupaten Ogan Ilir. Anggaran tersebut meliputi anggaran pengadaan  sarana  dan  prasarana  terkait dengan implementasi, kebutuhan perlengkapan kantor dan bahan cetakan serta pada  anggaran  insentif  bagi implementors . Penetapan anggaran dilakukan secara pertahun dengan mempertimbangan
kebutuhan  dan  kekhususan  dari  masing- masing  kecamatan,  dan  alokasi  penggunaan dilakukan  pada  tahun  berjalan.  Melihat ketersediaan  anggaran dengan pertimbangan kebutuhan dan kekhususan, dapat disimpulkan  bahwa impelementasi Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.4  Tahun  2010 Tentang  Pedoman PATEN pada Kecamatan Tanjung  Raja,    telah  didukung  dengan anggaran  yang  memadai.  Dengan  demikian program-program terkait dengan implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN  dapat  berjalan  dengan  optimal  dan kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  oleh implementor dapat dilakukan secara maksimal.

## 3)    Disposisi  atau sifat kecenderungan
Pengertian  disposisi menurut George C.  Edward  III dalam  Widodo  (2010  :  104) adalah  :  “kemauan,  keinginan,  dan kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk melaksanakan  kebijakan  secara  sungguh- sungguh  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan kebijakan  dapat  diwujudkan”.  Selanjutnya George  C,  Edward  III dalam  literatur  yang sama (Widodo, 2010 : 104-105)
menambahkan  bahwa  “jika  implementasi kebijakan  akan  berhasil  secara  efektif  dan efisien, implementors tidak hanya
mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan kebijakan  tersebut,  tetapi  mereka  juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan  kebijakan tersebut”.
Berdasarkan  reduksi  data,  dapat dikatakan  bahwa  para  pelaksana  PATEN pada  Kantor  Camat  Tanjung  Raja  telah memiliki sikap yang positif atau mendukung implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  dari  : 1)Pemilihan  dan  pengangkatan  petugas PATEN  oleh  Kepala  Seksi  Pelayanan Umum  dilakukan  tidak  hanya  semata berdasarkan  pada  kompetensi  yang  dimiliki oleh  pegawai  yang  bersangkutan, melainkan juga  menyangkut  kapabilitas  yang  dimiliki oleh  pegawai  tersebut.  Kapabilitas  tersebut menyangkut  dedikasi,  integritas  dan track record dari  pegawai  yang  bersangkutan. Kepala  Seksi  Pelayanan  Umum  sebagai penyelia  langsung  dari  pegawai  yang  akan ditempatkan sebagai petugas  PATEN, memungkinkan untuk melakukan pengamatan  langsung  terhadap  kapabilitas pengawai  sebelum  ditempatkan  sebagai petugas  PATEN,  dimana  hasil  pengamatan ini  untuk  kemudian  diusulkan  ke  Camat. Ditinjau  dari  sisi  pengangkatan  birokrasi, pemilihan  para  petugas  PATEN  telah
melalui  seleksi  menyangkut  kompetensi  dan kapabilitas  yang  dilakukan  oleh  Kepala Seksi Pelayanan Umum.  Kondisi  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi positif untuk mendapatkan sifat kecenderungan  yang  positif  dari  petugas PATEN. 2)Para petugas PATEN Kecamatan Tanjung  Raja  setiap  bulannya  mendapatkan insentif  dari  Pemerintah  Kabupaten  Ogan Ilir.  Insentif  petugas  PATEN  dianggarkan per  tahun  dalam  APBD  Kabupaten  Ogan Ilir.  Manipulasi  insentif  dari  pejabat  kepada petugas PATEN merupakan faktor
pendorong  agar  para  petugas  PATEN menjalankan implementasi Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010 Tentang  Pedoman  PATEN  dengan  baik, disamping manipulasi  insentif  tersebut merupakan  alasan  bagi  petugas  PATEN untuk  mempertahankan  sifat  kecendrungan yang  positif.  3)Selama  pengamatan  dan wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti, tidak ditemukan adanya konflik kepentingan ( conflict  of  interest )  yang  berakibat  pada penurunan  kualitas  pelayanan  PATEN  pada Kecamatan  Tanjung  Raja.  Kondisi  ini merupakan  bukti  bahwa  para  petugas PATEN  telah  memiliki  sifat  kecendrungan yang  positif  dalam  implementasi  Pertauran Menteri  Dalam  Negeri  No.4    Tahun  2010 Tentang Pedoman PATEN.

## 4)   Struktur birokrasi
Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama dari banyak pihak. Ketika struktur organisasi tidak kondusif terhadap implementasi  suatu  kebijakan,  kondisi  ini akan menyebabkan terjadinya ketidakefektifan  dan  akan  menghambat jalannya  pelaksanaan  kebijakan.  Untuk  itu, pemahaman  terhadap  struktur  organisasi merupakan faktor fundamental untuk mengkaji  implementasi  kebijakan  publik. George C. Edward III dalam Winarno (2008 :  150)  menyebutkan  bahwa  terdapat  dua karakteristik  utama  dari  organisasi  yakni Standard  Operational  Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan  pedoman perlakuan  terhadap  beberapa  sub-kegiatan yang terjadi dalam suatu kegiatan.
Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab kepada beberapa  bagian  yang  berbeda  sehingga memerlukan  koordinasi.    Terkait  dengan struktur  birokrasi  dalam  implementasi  suatu kebijakan  publik, George  C.  Edward  III dalam  Widodo  (2010:106)  mengemukakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat
meningkatkan  gagalnya  komunikasi  karena kesempatan  untuk  intruksinya  terdistorsi sangat  besar.  Semakin  terdistorsi  dalam
pelaksanaan
kebijakan, semakin
membutuhkan koordinasi yang intensif.
Implementasi Peraturan
Menteri
Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010  Tentang Pedoman  PATEN pada Kecamatan Tanjung Raja telah didukung dengan adanya struktur birokrasi dan Standard Operating Procedure ( SOP ).  Bila  ditinjau  dari  struktur  birokrasi, sesuai  dengan  Keputusan  Bupati  Ogan  Ilir No.  56  Tahun  2017,  struktur  birokrasi  yang dibentuk  cukup  ramping  dan  tidak  terlalu terfragmentasi.  Koordinasi  dapat  langsung dilakukan  oleh  masing-masing  bagian  yang terlibat  tanpa  hambatan  yang  berarti, sehingga  distorsi  dalam  komunikasi  dapat dikatakan  sangat  kecil.  Kondisi  ini  juga didukung  dengan  adanya  SOP,  dimana dalam  SOP  tersebut  mengharuskan  kepada bagian-bagian  yang  terlibat  dalam  layanan PATEN  untuk  saling  melakukan  koordinasi terkait  dengan  layanan  yang  diberikan. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa struktur  birokrasi  dalam  layanan  PATEN
Kecamatan
Tanjung
Raja mampu mengantisipasi adanya kemungkinan
kegagalan    komunikasi  terkait  dengan Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  No.4  Tahun  2010  Tentang Pedoman PATEN di Kecamatan Tanjung Raja.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  4  Tahun  2010 tentang pedoman PATEN  di  Kecamatan  Tanjung  Raja,  telah memenuhi empat variabel pengukuran efektivitas  implementasi  suatu  kebijakan publik  menurut  Teori George C. Edward III tersebut.  Keempat  variabel  dimaksud antara lain  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  atau sikap kecenderungan, dan struktur birokrasi.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  terdapat  beberapa  saran  terkait dengan  implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  4  Tahun  2010  Tentang Pedoman  PATEN  di  Kecamatan  Tanjung Raja, sebagai berikut :
1) Peningkatan keterampilan petugas PATEN  pada  kursus-kursus  maupun bimbingan  teknis  yang  bersifat hardskill untuk  selalu  dilakukan.  Langkah  ini selain  dapat  meningkatkan  keterampilan dan  pengetahuan  petugas  PATEN,  juga
sangkat  diperlukan  untuk  menyiapkan petugas  PATEN  dalam  menghadapi tantangan  kemajuan  teknologi  yang kemungkinan  besar  akan  berpengaruh terhadap sistem maupun prosedur layanan publik di masa mendatang.
2) Mengikutsertakan  petugas  PATEN pada kursus-kursus kepribadian ataupun
bimtek-bimtek  yang  bersifat softskill .
Kondisi  ini  berguna  untuk  mewujudkan pelayanan prima  dari  implementasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4 Tahun  2010  Tentang  Pedoman  PATEN di Kecamatan Tanjung Raja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin,  2008, Evaluasi
Kebijakan  Publik ,  Malang,  Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
AG,  Subarsono,  2011, Analisis  Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi),
Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Agustino, Leo, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik , Bandung, Alfabeta. Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta, Rineka Cita.
A.S,    Moenir,  2010, Manajemen  Pelayanan Umum  Di  Indonesia ,  Jakarta,  Bumi Aksara
Barata,  Atep,  Adya,  2003, Dasar-dasar Pelayanan Prima , Jakarta, PT Gramedia Boediono, 2003, Pelayanan Prima
Perpajakan , Jakarta, Rineka Cipta
Creswell,  J.W .  2014, Research  Design  :
Qualitative,
Quantitative and MixedMethods, Approaches, 4
Edition , London : Sage
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka
Harbani,  Pasolong,  2013, Kepemimpinan Birokrasi , Bandung, CV Alfabeta Hardiansyah,  2018, Kualitas  Pelayanan Publik  (Edisi  Revisi), Yogyakarta,
Gava Media
Keputusan  Menteri  dalam  Negeri  No.  238-
270 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman  Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan.
Keputusan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur Negara  (Kepmenpan)  No.  58  Tahun
2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian  Citra  Pelayanan  Prima sebagai Unit Pelayanan Percontohan .
Keputusan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur Negara  (Kepmenpan)  No.  63  Tahun 2003  Tentang Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Koetler,
Philip, 2000, Manajemen Pemasaran,  Jilid 1 dan 2, Edisi 12 , Jakarta, Erlangga Lembaga Administrasi Negara, 1998,
Pelayanan  Publik,  Modul  Pelatihan DasarCalon  PNS ,  Jakarta,  Lembaga Administrasi Negara
Lupiyoadi,  Rambat,  2001, Manajemen Pemasaran  Jasa ,  Jakarta,  Salemba Empat
Mukarom,  Zaenal    Laksana,  Wijaya, Muhibudin, 2015, Manajemen
Pelayanan Publik, Bandung, Pustaka Setia
Peraturan  Bupati  Ogan  Ilir  No.  56  tahun
2017 Tentang Penyelenggaraan PATEN  pada  Kecamatan  Tanjung

## Raja Kabupaten Ogan Ilir
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  4
Tahun 2010  Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Rahmayanti, Nina, 2013, Manajemen Pelayanan Prima , Yogyakarta, Graha Ilmu
Sadili, Hasan, 1996, Kamus Inggris
Indonesia ,  Jakarta,  PT  Gramedia
Pustaka Utama
Samodra,  Wibawa,  1994, Kebijakan  Publik, Proses dan Analisis , Cetakan Kesatu,
Jakarta, Intermedia
Sinambela,  L.P,  dkk,  2006, Reformasi Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan dan  Implementasi ,  Bumi  Aksara,
Jakarta Sugiono, 2012. Metode Penelitian Pendidikan;  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif dan RD ,  Bandung,
Alfabeta
Suparlan,  Parsudi,  1993, Kemiskinan  di Perkotaan , Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta
Sutopo  dan  Suryanto,  2003, Pelayanan
Prima, Bandung, Nuansa
Suwithi, Ni Wayan, 2013 Industri Perhotelan, Jilid
1 , Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tjiptono,  Fandy  dan  Chandra,  Gregorius, 2012, Service, Quality
and
Satisfaction, Jogjakarta, Andi Offset
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara R.I.  Tahun  2009,  No.  90, Jakarta, Sekretariat Negara, Jakarta
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah,  Lembaran Negara  R.I  Tahun  2014,  No.  5587 , Jakarta, Sekretariat Negara Warella,  1997, Administrasi  Negara  dan Kualitas  Pelayanan  Publik  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar Madya,  Ilmu  Administrasi  Negara, Semarang, Universitas Diponegoro Widodo,  Joko,  2010, Analisis  Kebijakan Publik,  Konsep  dan Aplikasi Analisis Proses  Kebijakan  Publik ,  Malang, Banyumedia Publishing Wijayanti,  Tri,  Mega,  2020, Potret  Buram Pelayanan  Publik  di  Indonesia , http://yoursay.suara.com/news/2020/ 03/21/095345,  diakses  pada  tanggal 18 April 2021
Winarno,  Budi,  2008, Kebijakan  Publik, Teori  dan  Proses ,  Jakarta,  PT  Buku Kita.