## IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

## Arya Krisna Okta Bomantara
E-mail: Aryakrisnaoktabomantara@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Tuhana E-mail: Tuhana_6@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to find out the legal implications and examine the case of under-lending with fiduciary collateral in the Koperasi Serba Usaha Barokah. Based on this matter in this study also know the legal consequences arising from underhanded credit with fiduciary guarantees. This type of research is a descriptive type of empirical research. This research is a study with data obtained from activities in the field. The technique of collecting data is in the form of field studies and literature studies. Field studies include direct observation of interviews with the heads of cooperatives, secretaries and members of cooperatives then study of literature is literature from books and journals. The analysis technique uses descriptive tools with interview data collection and observation. The results of this study are analysis of underhanded credit at the Koperasi Serba Usaha Barokah by looking at legal regulations and interviews with related sources.
Keywords: consequences; Agreement; Fiduciary.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum dan mengkaji terhadap kasus pemberian kredit di bawah tangan dengan jaminan fidusia di Koperesi Serba Usaha Barokah Sragen. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini juga mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap kredit di bawah tangan  dengan  jaminan  fidusia.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  dengan  tipe  diskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan data-data yang di peroleh dari kegiatan di lapangan . Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi langsung wawancara dengan kepala koperasi, sekertaris dan anggota koperasi  kemudian studi kepustakaan  adalah  literature  dari  buku  maupun  jurnal.  Teknik  analisisnya  menggunakan  deskriptif dengan alat pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap kredit di bawah tangan di Koperasi Serba Usaha Barokah dengan melihat peraturan hukum dan wawancara dengan narasumber terkait .
Kata Kunci: Akibat; Perjanjian; Fidusia.

## A. Pendahuluan
Perekonomian yang berkembang semakin pesat menyebabkan kebutuhan hidup manusia menjadi semakin kompleks. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang orang memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan yang diterima.Harga kebutuhan yang semakin melonjak, banyaknya promo menarik, dan persaingan usaha yang semakin ketat, membuat banyak orang mencari tempat yang dapat memberikan pinjaman uang.Lembaga bukan bank seperti koprasi lebih diminati di karenakan pinjaman lebih mudah dan cepat.
Indonesia sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha untuk melaksanakan disegala bidang guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah di bidang ekonomi.
Pembangunan dalam bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya menjaga dan meneruskan pembangunan tersebut agar berkesinambungan, para pelaku pembangunan meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini untuk menunjang penyediaan dana yang besar tersebut perbankan merupakan sarana yang paling strategis dalam penyediaan dana. Adapun berbagai bentuk lembaga keuangan, koperasi menjadi yang paling banyak pilihannya dan cepat serta ringan. Koperasi sebagai lembaga keuangan telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit jaminan. Kredit jaminan merupakan bagian dari usaha koperasi  yang telah terbukti banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.
Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014:19) menyatakan bahwa secara garis besar, lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan:
1.  Lembaga keuangan bank, merupakan lembaga usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainya. Lembaga keuangan di atur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998tentang perbankan.
2.  Lembaga keuangan bukan bank, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keungana yang secara langsung menyalurkan kepda masyarakat guna investasi peusahaan. Lembaga bukan bank meliputi lembaga asuransi, penggadaian, koperasi simpan pinjam, dan bursa  efek.  Dasar  hukum  lembaga  keuangan  bukan  bank  adalah  surat  keputusan  mentri keuangan Nomor 38/KMK/IV/I/1972 yang kemudian di ubah dengan surat keputusan mentri keuangan Nomor 280/KMK.01/1989 mengenai pengawasan dan pembinaan lembaga bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang di jalankan.
3.  Lembaga pembiyaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiyaan modal dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Banyak juga sekarang pinjaman dengan perjanjian untuk mengikatkan para kreditur dengan debitur. Salah satu syarat untuk mendapatkan kredit dari koperasi yaitu dengan adanya suatu jaminan.  Jaminan  tersebut  diperlukan  untuk  menjamin  pelunasan  kredit  yang  dilakukan  oleh masyarakat perorangan atau badan hukum dalam memperoleh kredit koperasi adalah hak tanggungan.Hak tanggungan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak atas tanah. Selain itu koprasi akanmemberikan kredit kepada masyarakat dengan suatu persetujuan atau kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat berupa sebuah perjanjian tertulis maupun tidak tertulis (lisan).Pada praktiknya perjanjian kredit atau utang-piutang yang dibuat oleh koperasi saat ini hanya berupa perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian kredit tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila terjadi wanprestasi.Jenis perjanjian kredit tertulis ada 2, yakni perjanjian kredit di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (akta otentik).
Pengertian perjanjian berdasarkan kententuan pasal 1313 kitab Undang–Undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan yang dapat di nilai dengan uang. (Abdulkadir Muhammad 2010:290 )
Pihak dalam Koperasi Serba Usaha Barokah yang terdiri dari anggota tetap koperasi serta Ketua Koperasi Bapak Bandyo , anggota , calon anggota dan pengguna Koperasi Serba Usaha Barokah. Selain hal tersebut masih ada pengurus Koperasi sebagai yang menjalankan Koperasi Serba Usaha Barokah terdiri dari Ketua Bapak Bandyo, Ernawati selaku sekertaris dan Betty Anna R selaku bendarahara dari  Koperasi Serba Usaha barokah.
Koperasi  Serba  Usaha  memberikan  pinjaman  dengan  jaminan  fidusia,  serta  dalam pelaksaanaan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi Serba Usaha Barokah Berdiri di Sragen sebagai Koperasi pusat dan belum memiliki cabang. Hal tersebut dikarenakan Koperasi ini baru berdiri 8 (delapan) tahun  sejak tahun 2010, serta masih sedikitnya anggota tetap serta dana yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Barokah.
Berdasarkan urian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang implikasi hukum terhadap perjanjian di bawah tangan dengan jaminan fidusia di Koperasi Barokah Sragen.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian dalam bahasa inggris disebut research , adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” pada kebenaran (truth). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya (Mukti Fajar, 2010:20-21).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat dekriptif dengan pendekatan kualitatif.  Sumber  penelitian  yang  digunakan  adalah  data  hukum  primer  yang  diperoleh  dari pihak-pihak yang ada hubungan secara langsung dengan masalah dalam penelitian dengan cara wawancara, data hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penulis. Teknik pengumpulandata hukum yang digunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Menurut  Subandyo  sebagai  Ketua  Koperasi  Serba  Usaha  Barokah,  koperasi  ini  memulai dengan  sistem  perjanjian  kredit  di  bawah  tangan  untuk  Koperasi  Serba  Usaha  Barokah  sejak berdirinya Koperasi pada tangal 10 Desember 2010. Awalnya hanya perjanjian di bawah tangan yang hanya bisa dipinjam oleh anggota, beberapa bulan kemudian beralih menggunakan jaminan agar ada pengikat dan tanggung jawab debitur untuk membayar hal tesebut (wawancara tanggal 12 September 2018 ).
Perjanjian  di  bawah  tangan  dengan  jaminan  fidusia  kemudian  diberlakukan  untuk  calon anggota dengan jaminan fidusia. Perjanjian di bawah tangan dipilih Koperasi Serba Usaha Barokah karena di tinjau dari beberapa faktor:
1.  efisiensi waktu yang diberikan lebih cepat , hal itu pula ditunjang dari pembuatan perjanjian hanya  dilakukan  secara  sepihak  yang  di  buat  oleh  pihak  Koperasi  Serba  Usaha  Barokah sebagai kreditur kemudian debitur hanya melihat dan memahami perjanjian baku yang telah di buat oleh pihak kreditur apabila setuju atau sudah paham maka dilanjutkan ketahap berikutnya. Pihak debitur hanya memberikan syarat kredit yang kemudian di lanjutkan penandatanganan perjanjian;
2.  biaya yang mahal untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang mahal mebuat Kopereasi Serba Usaha Barokah tidak menggunakan jasa notaris untuk melakukan perjanjian tersebut;
3.  menyangkut dengan asas koperasi yang lebih mengutamakan penyelsaian dengan kekeluargaan, maka hal ini di pilih agar tidak terlalu membebani yang dikarenakan biaya yang mahal dan terlalu mengikat sehingga debitur atau calon anggota merasa tidak ada rasa mensejahterakan anggotanya.
Berdasarkan  faktor-faktor  di  atas  yang  membuat  Koperasi  Serba  Usaha  Barokah  memilih perjanjian di bawah tangan, meskipun dengan jaminan berupa fidusia. Menurut Sutrisno selaku Calon Anggota Koperasi Serba Usaha Barokah cara ini di nilai cepat dan memilih meminjam uang di Koperasi Serba Usaha Barokah ( wawancara tanggal 19 September 2018 ).
Menurut Yayuk selaku Sekertaris Koperasi Serba Usaha Barokah Sragen mengatakan selama bekerja di Koperasi Serba Usaha Barokah dengan melakukan perjanjian di bawah tangan dengan jaminan Fidusia tidak mempunyai kasus yang hingga pengadilan serta membuat Koperasi Serba
Usaha Barokah Sragen mendapat rugi hingga terpuruk. Hanya saja beberapa pembayaran debitor menunggak 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan yang disebabkan debitor belum memiliki uang untuk memberikan angsuran serta sulit di rumah debitor apabila belum memiliki uang sehingga hal tersebut membuat menunggaknya angsuran (wawancara tanggal 19 September 2018).
Perjanjian  kerdit  di  bawah  tangan  dengan  jaminan  fidusia  berdasarkan    hukum  yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
a.  Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian penulis melihat dari syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ada 4 (empat) syarat sah nya perjanjian:
1)  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu kesepaktan dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian.
2)  Cakap untuk membuat suatu perjanjian, para pihak harus sekurang kurang nya berumur 21 (dua puluh satu tahun ) dan cakap hukum
3)  Mengenai suatu hal tertentu, dalam suatu perjanjian harus memiliki subjek dan objek perjanjian.
4)  Suatu sebab yang halal, di dalam suatu perjanjian yang di buat subjek dan objek tidak boleh melangar hukum yang berlaku.
b.  Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang di buat secara sah sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”
Adapun  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1338  ayat  (2) menyatakan bahwa:
“persetujuan itu tidak dapat ditarik kembli selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
c.  Berdasarkan perjanjian di bawah tangan sebagaimana ditulis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1874 tentang akta di bawah tangan menyatakan bahwa :
“Sebagai  tulisan-tulisan  di  bawah  tangan  dianggap  akta-akta  yang  ditanda  tangani  di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain- lain tulisan yang dibuat tanpa perantara pejabat yang berwenang.”
d.  Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1876 menenai pembuktian akta di bawah tangan menyatakan bahwa:
“ Barangsiapa dihadapi dengan suaru tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memugkiri tanda tangannya secara tegas; tetapi bagi para ahli warisnya atu orang yang mendapatkan hak daripadanya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”
Adapun salah seorang menungkri tulisan tersebut maka akan diselesaikan sebagaimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1877 menyatakan bahwa:
“jika seseorang memingkiri tulisan atu tanda tangan nya, ataupun jika para ahli warisnya atu orang yang medapatkan hak dari padanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut di periksa.”
Bedasarkan keterangan di atas merupakan dasar dari adanya perjanjian akta dibawah tangan dengan jaminan fidusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis saat melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha Barokah Sragen. Selanjutnya penulis meninjau dari sisi jaminan fidusia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan Undang-Undang terbaru mengenai Jaminan Fidusia. Koperasi Serba Usaha Barokah menggunakan jaminan berupa fidusia sehingga penulis
melakukan tinjauan menurut hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia bahwa:
“Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di atas merupakan lanjutan dari perjanjian yang telah di buat oleh pihak debitur Koperasi Serba Usaha Barokah dengan kreditur Calon anggota. Setelah sudah memiliki perjanjian seharusnya dibawa ke notaris agar di daftarkan ke kantor fidusia. Koperasi Serba Usaha Barokah tidak mendaftarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menuliskan berapa nominal yang harus dibayarkan karena pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia ayat 2:
“ Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Permerintah”
Biaya  yang  belum  pasti  ini  yang  membuat  Koperasi  Serba  Usaha  Barokah  Sragen  yang belum mau mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.Pendaftaran fidusia juga dianggap merugikan keuntungan  dari  pihak  Koperasi  Serba  Usaha  Sragen.  Berdasarkan  Pasal  20  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia :
“Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusai mengakibatkan beralihnya hukum segala hak dan kewajiban penerima Fidusia kepada kreditor baru”

## D. Simpulan
Peran Koperasi Serba Usaha Sragen dalam nggunakan perjanjian yang dibuat di bawah tangan dengan  jaminan  fidusia  dilakukan  dengan  pertimbangan  berbagai  faktor  yaitu  efesiensi  waktu, biaya yang murah, lebih dekat dengan azaz koperasi dengan kekeluargaan, kemudian kurangnya pengetahuan  kepada  masyarakat  sehingga  dikatakan  lebih  cepat.  Selain  itu  berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak melanggar undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia, namun pada saat pembuktian secara pengadilan hanya memiliki sesuai pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1876 pembuktian akan dilakukan dengan cara akta di bawah tangan serta untuk eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara langsung karena tidak memiliki hak pendahuluan dan hak eksekusi fidusia.

## E. Saran
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan penulis menyarankan kepada  Koperasi Serba Usaha Barokah Sragen dalam membuat perjanjian sebaiknya dilakukan pendaftaran di kantor fidusia dan dibuatkan akta outentik pada notaris untuk menghidari wanprestasi oleh debitor. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia apabila fidusia  didaftarkan  maka  pihak  kreditor  akan  mendapatkan  hak  serta  perlindungan  yang  pasti. Diharapkan dengan adanya studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Barokah Ini Koperasi yang lain lebih berhati-hati untuk memberikan kredit serta mendaftarkan jaminan pada kantor fidusia.

## F.  Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung PT Citra Aditya Bakti Fajar, M & Yulianto Achmad 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Totok Budi Santoso dan Nuritno. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Jakarta: Salemba Empat Rivai, Veithzal. 2006. Managemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik , Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Subekti, 2001, R. Hukum Pembuktian , Frada Paramita: Jakarta,2001

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992  tentang pengkoperasian

## Jurnal
Dwi  Fidhayati.  2017.“Kekuatan  Mengikat  Perjanjian  di  Bawah  Tangan  dalam  Pembiyayaan  Bank Syariah” . Jurnal Hukum dan Syariah. Fakultas Syariah UIN  Maulana Malik Ibrahim Malang
Yudha  Sindu  Riyanto.  2018,  “Pelaksanaan  Perjanjian  Krdit  dengan  Jaminan  Fidusia  di  Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rayat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo”. Jurnal Privat Law . Fakultas Universitas Sebelas Maret. Surakarta
Fatma  Parang.  2014.”Implementasi  Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Kredit  di  Indonesia”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Universitas San Ratulangi Manado

## Internet
Rachmaswari, Andina. 2007 http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Pen elitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=35685&obyek_id=4 , diakses tanggal 2 Januari 2018