## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI

## VOLUME 10
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 10, No. 03 September 2021 Special Issues
No. 03 September • 2021 Special Issues
Supplementary Articles
EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PROVINSI DKI JAKARTA, INDONESIA
EVALUATION OF NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM IMPLEMENTATION IN JAKARTA PROVINCE, INDONESIA
Evi Susanti Sinaga 1 , Ika Rahma Ginting 2 , Rina K Kusumaratna 1 , Tiara Marthias 3
1 Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Trisakti 2 Departemen Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti 3 Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan , Universitas Gadjah Mada,

## ABSTRAK
Implementasi Jaminan Kesehatan (JKN) di beberapa daerah di Indonesia mengalami tantangan baik dari pemberi layanan kesehatan, badan pengelola jaminan kesehatan (BPJS), maupun dari masyarakat. Hasil luaran yang terjadi bisa bervariasi bergantung kepada implementasi aspek tata kelola, pemerataan atau keadilan sosial, dan aspek mutu layanan yang berbeda- beda. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan mengevaluasi implementasi jaminan kesehatan nasional di Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator sasaran peta jalan JKN tahun 2019 yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek yaitu tata kelola, pencapaian pemerataan pelayanan kesehatan ( equity ), dan mutu layanan. Penelitian ini menggunakan desain mix methods yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan unsur kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif bersumber dari data sekunder yang berasal dari BPJS Kesehatan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (Sismonev DJSN). Data kualitatif bersumber dari wawancara mendalam kepada informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling . Hasilnya adalah bahwa Provinsi DKI sudah mencapai target kepesertaan JKN.  Masih terdapat peserta JKN yang tidak aktif/menunggak yang berasal dari peserta segmen pekerja penerima upah pemerintah dan swasta. Fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sudah memenuhi standar, namun terkait paket manfaat layanan jantung, ketersediaan dokter spesialis jantung dan fasilitas cath lab belum merata khususnya di Kepulauan Seribu. Preferensi pasien dalam memilih layanan kesehatan yang diinginkan mengakibatkan implementasi sistem rujukan berjenjang dan rujuk balik masih mengalami kendala di fasilitas kesehatan.
Kata kunci : Implementasi; Jakarta; Jaminan Kesehatan Nasional

## ABSTRACT
The implementation of National Health Insurance in several regions in Indonesia faces challenges, such as health service providers, health insurance management , and the community. The outcome that occurs may vary depending on the implementation of different aspects of governance, equity or social justice, and aspects of service quality. Therefore, research was conducted by evaluating the implementation of the national health insurance in DKI Jakarta Province. The evaluation is carried out based on the 2019 JKN road map target indicators, grouped into three aspects: including governance, achievement of equal distribution of health services (equity), and quality of service. This research used a mixed-methods design that combined the approach of quantitative and qualitative elements. Quantitative data were collected from secondary data from Health Social Security Agency (BPJS Kesehatan), the National Social Security Council Monitoring and Evaluation System (Sismonev DJSN). The qualitative data comes from in-depth interviews with selected informants using the purposive sampling technique. The result was that DKI Province had achieved the JKN membership target. There are still JKN participants who are inactive / in arrears from participants in the government and private wage-earning segments. Health facilities and human health resources have met the standards, but related to the package of benefits for heart diseases services, the availability of cardiac specialists and cath lab facilities has not been evenly distributed, especially in the Seribu Islands. Patient preferences in choosing the desired health service resulted in implementing a tiered referral system and back-referral still having problems in health facilities.
Keywords: Implementation; Jakarta; National Health Insurance

## PENDAHULUAN
Kesehatan adalah hak asasi dan investasi dimana semua warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibentuk pada tahun 2014 dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera(1). Berdasarkan Undang -Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)
dapat dirumuskan bahwa JKN merupakan program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggaran nasional secara bergoting-royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayari oleh pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan  nirlaba yakni BPJS Kesehatan(2). Manfaat yang dijamin oleh program JKN berupa pelayanan kesehatan perseorang yang komprehensif, mencakup
pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis. Pemberian manfaat tersebut menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya.
Melalui badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yaktu BPJS, maka Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mulai diimplementasikan sejak 1 Januari 2014. Selama beberapa tahun sejak Program JKN diimplementasi, negara berusaha untuk mewujudkan  jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia atau biasa disebut dengan jaminan kesehatan semesta ( Universal Health Coverage )(3). UHC merupakan harapan dan target yang ingin diraih oleh negara (dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana kebijakan) dalam rangka menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Sebuah sistem besar perlu difahami oleh semua pemangku kepentingan dan dijalankan dalam satu arah dan sinkron agar tujuan akhir sistem jaminan kesehatan dalam UU SJSN atau Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dapat dicapai dalam waktu  yang  diharapkan. Berdasarkan delapan sasaran pokok peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012-2019 yang telah disusun, UHC ditargetkan tuntas pada bulan Januari 2019(4). Di dalam peta jalan tersebut mencakup mengenai kepesertaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, regulasi, tatakelola, dan mutu dari pelayanan kesehatan. Kepesertaan menyangkut bagaimana memetakan segmen masyarakat secara tepat, agar Program JKN dapat mengalokasikan anggaran serta menentukan iuran peserta secara tepat, termasuk seberapa banyak peserta yang iurannya harus dibayar oleh negara (pemerintah). Sementara itu pemanfaatan pelayanan kesehatan menyangkut kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Kepesertaan Program JKN seharusnya dipandang bukan hanya dari sisi jumlah penduduk yang dicakup, tetapi juga bagaimana mereka harus bisa mengakses setiap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Angka UHC yang tinggi tidak akan memiliki arti jika tidak disertai tersedianya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, maka dibutuhkan tata kelola yang baik untuk mewujudkan program ini. Pada tahun 2014, awal implementasi Program JKN ada beberapa penelitian yang mengevaluasi kesiapan stakeholder termasuk BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, RS, Puskesmas maupun para peserta dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Di Makassar ditemukan kendala dalam implementasi awal program JKN seperti sarana prasarana di fasilitas kesehatan yang masih perlu dilengkapi ditingkat primer dan sekunder.
Selain itu, regulasi mengenai JKN juga belum tersosialisasi baik kepada stakeholder maupun kepada masyarakat(5). Evaluasi pada proses implementasi program JKN memperlihatkan bahwa ditemukan permasalahan dalam pengadaan dan penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan pedoman manajemen ketersediaan obat pada fasilitas kesehatan primer. Sedangkan di fasilitas kesehatan sekunder ditemukan biaya klaim rumah sakit sering mengalami keterlambatan karena berkas pasien yang belum lengkap menjadi salah satu masalah. Jika dilihat dari aspek tingkat kepuasan pasien JKN terhadap pelayanan rumah sakit berada pada kategori baik yaitu sebesar 87,7% dimana angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 85%(6)which started on January 1, 2014 has contributed greatly to reform health care systems and financing in Indonesia. As mandated by law, is expected to gradually JKN can become the backbone for achieving Universal Health Coverage in 2019. Until now, there are various studies aimed to evaluate the JKN program that has been expected to provide recommendations for this program. Purposes: The purpose of this research was to conduct the literature review about the implementation of the National Health Insurance program in Indonesia and formulate the recommendations to improve it. Methods: The research was conducted in March 2015 by reviewing the literature on various journals research those have been published during the period January 2014 to March 2015 on the UNHAS website repository. There were 8 Journals found and reviewed in this research. Results: The results showed that at the beginning of JKN program, there are several problems found in the implementation such as the lack of regulations and guidelines related to the implementation of JKN, low coverage of socialization programs to health centers and hospitals, hospital was unprepared to meet the specific requirements for BPJS credentials, the hospital was unsatisfied with the tariffs of INA CBG, and hospital claims is often too late. However, another journal showed that as for the level of patient satisfaction at hospital, 87.7% of respondents are satisfied. Conclusions: During the implementation of JKN Program in Indonesia, there are several problems and challenges. Therefore we need to learn and improve the program based on this experience and research findings. To achieve Universal Health Coverage in 2019 we need to improve the quantity and quality of research in evaluating the implementation of JKN in Indonesia. Keywords: National Health Insurance, Evaluation, Literature Review ABSTRAK Latar belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN.
Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional: Evi Susanti Sinaga., dkk.
Pada tahun 2019, pada tanggal 1 Agustus jumlah peserta Program JKN mencapai 223.347.554 jiwa, yang berarti belum seluruh penduduk tercakup dalam program tersebut, karena dalam kenyataan jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai 269,1 juta jiwa. Ini artinya masih perlu banyak pembenahan dalam penyelenggaraan Program JKN Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 di DKI Jakarta ditemukan bahwa proporsi pengetahuan rumah tangga terhadap kemudahan akses ke fasilitas kesehatan sebanyak 31,5% mengatakan sulit mengakses rumah sakit, 32,1% mengatakan sulit mengakses puskesmas(7). Jika dilihat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 yang merupakan survei berbasis rumah tangga, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di daerah perkotaan di Provinsi DKI Jakarta yaitu BPJS 82,58%, Jamkesda 0,48%, Asuransi swasta 3,12%, Perusahaan 4,47%, tidak punya sebesar 12,74%(8). Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan dalam sebulan terakhir adalah 62,31%. Berdasarkan Susenas September 2020, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota Jakarta kembali meningkat menjadi 496,84 ribu orang atau 4,69 persen dari total penduduk Jakarta(9). Berdasarkan latar belakang kompleksnya permasalahan yang ditemukan di DKI Jakarta maka perlu dilakukan evaluasi implementasi program JKN untuk mengetahui berbagai kendala dan faktor-faktor penyebabnya baik dari sisi keadilan sosial (equity) , tata kelola dan mutu layanan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain mix methods yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan unsur kuantitatif dan kualitatif baik dalam pengumpulan data, analisis data, maupun interpretasi bukti-bukti(10). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di DKI Jakarta. Data kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menilai capaian sasaran tata kelola, equity (keadilan sosial), mutu layanan dari implementasi program JKN. Tata kelola adalah perilaku, metode yang digunakan suatu lembaga atau organisasi unutk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur yang dimiliki secara optimal sebgai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Equity adalah setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Mutu layanan adalah kemampuan memrikan layanan yang efektif, efisien, mudah diakses, aman, tepat waktu, dan berpusat pada pengguna layanan(11–13).
Data kuantitatif bersumber dari data sekunder yang berasal dari BPJS Kesehatan, Sismonev DJSN. Data sekunder terdiri dari data cakupan kepesertaan, proporsi peserta JKN yang aktif dan menunggak, jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan. Data kualitatif bersumber dari wawancara mendalam kepada 12 informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling . Data kualitatif ini diambil dari instansi yang berlokasi di pusat (Kemenko PMK, DJSN), di Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Sosia, Bappeda, BPKD), Puskesmas dan RSUD. Analisa data kuantitatif menggunakan analisis univariat yaitu menggambarkan distribusi frekuensi. Sedangkan data kualitatif dianalisis secara triangulasi yaitu mengecek kebenaran data dan informasi dari berbagai sudut pandang yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan yang berbeda-beda(14). Indikator evaluasi diambil dari sasaran program JKN tahun 2019 yaitu tata kelola menggunakan sasaran satu dan lima (BPJS kesehatan beroperasi dengan baik dan semua peraturan pelaksanaan telah disesuaikan secara berkala untuk menjamin kualitas layanan yang memadai dengan harga keekonomian yang layak), equity berdasarkan sasaran dua dan empat (seluruh penduduk  Dki Jakarta mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan memadai), dan mutu menggunakan indikator sasaran enam (peserta menyatakan puas dalam layanan BPJS maupun layanan di fasilitas kesehatan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Equity Pada tanggal 29 September 2020 melalui siaran pers Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Nomor : 16189/1.776.5), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah menyediakan Jaminan Kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk masyarakatnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Jakarta melalui program JKN dan menyatakan sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi DKI Jakarta sebesar 96,56%(15). Hal ini didukung data yang dikeluarkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial (SISMONEV), cakupan kepesertaan di DKI Jakarta hingga Desember 2020 sebesar 162,93% (17.343.622 jiwa) dari total populasi 10.644.986 jiwa(16). Tren cakupan kepesertaan dibandingkan dengan target selama 5 tahun dari 2016-2020 digambarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 1. Tren Cakupan Kepesertaan dalam 5 tahun terakhir 2016-2020 Segmen kepesertaan dibagi atas empat kriteria yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP)(17). Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kepesertaan berdasarkan segmen kepesertaan JKN di Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota. Tabel 1. Jumlah Kepesertaan berdasarkan Segmen Kepesertaan di Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Kabupaten/ Kota PBI (%) Non PBI (%) PBI Pusat PBI Daerah PPU PBPU BP Kep Seribu 6.764 46,80 7.688 53,20 6.764 0 7.508 27 153 Kota Adm Pusat 5.096.517 66,69 2.545.047 33,31 116.715 4.979.802 2.398.540 101.556 4.4951 Kota Adm Utara 246.389 14,83 1.414.870 85,17 246.389 0 1.247.089 144.201 23.580 Kota Adm Barat 211.909 11,72 1.595.931 88,28 211.909 0 1.324.550 248.856 22.525 Kota Adm Selatan 172.698 4,08 4.056.461 95,92 172.698 0 3.712.820 229.868 113.773 Kota Adm Timur 254.095 12,77 1.735.253 87,23 254.095 0 1.399.655 259.408 76.190 DKI Jakarta 5.988.372 34,53 11.355.250 65,47 1.008.570 4.979.802 10.090.162 983.916 281.172
Berdasarkan tabel diatas diketahui segmen kepesertaan di Provinsi DKI Jakarta paling banyak berasal dari kelompok bukan penerima bantuan iuran yaitu 65,47%. Dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017-2022, dijelaskan bahwa status Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian menarik masyarakat untuk
datang mencari kesempatan kerja di Jakarta. Hal tersebut harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian bertambah. Terkendalanya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan akan berimplikasi pada berbagai masalah kesehatan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016-2020.
Tabel 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dalam 5 Tahun Terakhir (2016-2020) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah FKTP 632 653 693 692 682 Jumlah FKRTL 127 139 154 154 146 Jml Fasilitas Kesehatan 759 792 847 846 828
Berdasarkan hasil wawancara, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan cenderung bertambah setiap tahunnya. Pihak BPJS Kesehatan juga terus pro-aktif meningkatkan kerjasama dan membina hubungan baik dengan rumah sakit dengan cara sosialisasi yang dilakukan secara rutin untuk meningkatan pemahaman dan berdiskusi. Dampak dengan semakin banyaknya rumah sakit yang bekerjasama untuk: 1) Peserta JKN, berkurangnya penumpukan pelayanan di
rumah sakit yang sudah ada; 2) Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, sistem pembayaran yang sudah pasti ditanggung asalkan sesuai dengan prosedur, sehingga rumah sakit dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan; 3) Dokter umum dan spesialis, dapat menangani pasien dengan baik karena penanggungan sudah jelas dan tentunya dukungan dari BPJS Kesehatan untuk perbaikan pelayanan. BPJS Kesehatan akan selalu menjaga hubungan kemitraan yang
Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional: Evi Susanti Sinaga., dkk.
baik dengan rumah sakit agar kualitas JKN dapat meningkat.
Perkembangan fasilitas kesehatan sebaiknya dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang memadai jika dibandingkan dengan jumlah populasi disuatu wilayah tersebut. Data sumber daya
manusia kesehatan diperoleh melalui Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan(18). Berikut adalah grafik yang menggambarkan rasio tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan spesialis terhadap jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta.
Gambar 2. Rasio Tenaga Kesehatan (Dokter Umum dan Dokter Spesialis) terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir (2015-2019)
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui dalam empat tahun berturut-turut tren rasio dokter umum dan spesialis terhadap jumlah populasi meningkat setiap tahunnya, namun ditahun ke lima (2019) mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk (per 100.000 penduduk) adalah 1:63 dan ini sudah memenuhi standar ketenagaan berdasarkan Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013 tentang terget ratio per 100.000 penduduk  untuk tahun 2019 adalah sebanyak 45 dokter umum. Ratio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk adalah 1:68 dan angka ini juga sudah memenuhi standar target dokter spesialis tahun 2019 berdasarkan Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebanyak 11 dokter spesialis (19,20).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, semua klinik utama dan rumah sakit harus mengikuti jumlah minimal dokter spesialis yang tersedia sesuai dengan kelasnya. Pengecekan dilakukan saat pengkajian izin operasional baru, pengawasan pengendalian yang dilakukan berkala, dan saat
perpanjangan izin operasional. Dinas Kesehatan memastikan seluruh persyaratan untuk mendirikan dan operasional klinik utama dan rumah sakit tersebut terpenuhi sesuai dengan PMK No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Selanjutnya, jumlah dokter yang tersedia diatas syarat minimal di suatu rumah sakit mengikuti kebijakan manajemen rumah sakit, dan tidak ada peraturan tentang batas maksimal dokter spesialis. Dengan adanya tarif Indonesian- Case Based Groups (INA-CBG’s) yang ditetapkan Pemerintah, maka rumah sakit akan menyesuaikan harga dan berdampak pada pendapatan dokter spesialis. Untuk menjaga mutu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mendorong agar semua rumah sakit terakreditasi, selain itu rumah sakit juga harus memiliki tata kelola klinis dan tata kelola manajemen yang baik. Jika hal tersebut sudah terpenuhi maka bisa terlihat apakah tarif INA-CBG’s sesuai atau tidak. Berikut adalah distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di tingkat kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
Tabel 3. Distibusi SDMK berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
Kabupaten/ Kota Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Spesialis Dokter Sub Spesialis Dokter Gigi Sp. & Dokter Gigi Sub Sp. Dokter Spesialis Jantung Cath Lab Kep Seribu 44 7 6 0 0 0 0 Kota Adm Selatan 1.432 477 1.598 117 187 61 11 Kota Adm Timur 1.530 352 1.255 151 110 71 14 Kota Adm Pusat 1.243 417 1.752 135 267 50 16 Kota Adm Barat 1.388 457 1.160 91 153 70 12 Kota Adm Utara 965 262 849 51 64 34 7 DKI Jakarta 6.602 1.972 6.620 545 781 286 60
Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah dan sebaran sumber daya manusia kesehatan khususnya dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis sudah tersedia untuk menjamin seluruh
penduduk memenuhi kebutuhan medis di masing- masing kabupaten/kota. Namun, terkait paket manfaat layanan jantung, ketersediaan dokter spesialis jantung dan fasilitas cath lab belum merata khususnya di Kepulauan Seribu.
Tata Kelola Evaluasi tata kelola dilihat berdasarkan sasaran BPJS Kesehatan beroperasional dengan baik dan
parameternya melalui data presentasi jumlah peserta JKN yang aktif dan menunggak di DKI Jakarta. Sedangkan sasaran implementasi dari peraturan pelaksana terkait pelauanan kesehatan dijelaskan berdasarkan hasil wanwancara mendalam. Berikut adalah sebaran data jumlah peserta yang aktif dan menunggak dalam lima tahun terakhir.
Gambar 3. Peserta Aktif, dan Peserta Tidak Aktif/Menuggak Iuran Dalam 5 Tahun Terakhir (2016-2020) di Provinsi DKI Jakarta Bagi peserta aktif pada tahun 2020 yaitu sebesar 88,17% sedangkan peserta yang tidak aktif atau menunggak adalah sebesar 11,83%. Untuk cakupan kepesertaan, peserta akitf, peserta tidak aktif/menunggak berdasarkan kabupaten/ kota di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.  Peserta Aktif, dan Peserta Tidak Aktif/Menuggak Iuran berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Kabupaten/ Kota Populasi (Jiwa) Kepesertaan (Jiwa) Aktif (Jiwa) (%) Menunggak (Jiwa) (%) Kep. Seribu 24.469 14.452 14.239 98,53 213 1,47 Kota Adm Pusat 931.366 7.641.564 7.048.607 92,24 592.957 7,76 Kota Adm Utara 1.827.731 1.661.259 1.417.300 85,31 243.959 14,69 Kota Adm Barat 2.619.785 1.807.840 1.537.922 85,07 269.918 14,93 Kota Adm Selatan 2.282.521 4.229.159 3.538.198 83,66 690.961 16,34 Kota Adm Timur 2.959.114 1.989.348 1.736.130 87,27 253.218 12,73 DKI Jakarta 10.644.986 17.343.622 15.292.396 88,17 2.051.226 11,83
Dari tabel 4  dapat diketahui cakupan kepesertaan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai UHC dan cakupan kepersertaan paling besar berpusat di wilayah Kota Adm Pusat dan Kota Adm Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tingginya partisipasi peserta karena peranan kelurahan, RT/RW dalam menjangkau masyarakat, petugas KPLDH (Ketuk Pintu Layani Dengan Hati) memiliki peranan penting dalam mendata dan mengingatkan masyarakat yang belum terdaftar segera mendaftarkan diri baik di Puskesmas maupun melalui RT/RW. Hasil wawancara sebagai berikut.
Karena ini dilaksanakannya keroyokan, semuanya terlibat kan. Mulai dari Lurah. Malah kita ada yang PKK dengan Dasa Wisma. Dasa Wisma itu adalah kader PKK yang akan mengunjungi 10 rumah, mereka melakukan pendataan keluarga, salah
satunya menanyakan apakah punya BPJS asuransi kesehatan ga. Jadi kalau memang belum punya, masyarakat dibawa, diajak ke ini, cukup mereka ngasih KTP dan KK-nya, mereka bisa dapat BPJS Kesehatannya (Bappeda Prov. DKI Jakarta) DKI itu punya KPLDH di Puskesmas. KPLDH itu Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jadi setiap puskesmas itu punya beberapa tim (...) mereka membantu mereka siapa yang belum punya JKN. Mereka disuruh memilih, mau yang mana ini? PBI kah atau mau mandiri. Selain mereka mendata kesehatan pasien.
Kalau yang berperan itu selain KPLDH itu, tentunya RT/RW, karena kan mereka yang punya warganya. Mereka yang juga membantu kita kemudian saat itu, saat kita mengejar UHC, pembukaan pendaftaran PBI itu juga di Kantor Lurah, saat itu. Artinya kita dibantu lintas sektor. Sama Dukcapil juga terkait NIK (Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta)
Selain itu, di semua kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta terdapat peserta yang tidak aktif/
Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional: Evi Susanti Sinaga., dkk.
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 10, No. 03 September 2021 Special Issues
menunggak dengan proporsi terbanyak di Kota Adm Selatan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh informasi sebagai berikut.
Oh kalau peran Dinkes tentunya kita, selain mereka (BPJS Kesehatan) sosialisasi, ya kita (Dinkes Provinsi) juga perannya karena kita sebagai pembayar premi disitu. Jadi ya kita harus tahu apa yang mereka (BPJS Kesehatan) paparkan dan update data yang mereka paparkan.
Kalau masalah pasien yang menunggak itu kan yang BPJS peserta mandiri yang PBPU. Nah itu kita ada datanya, untuk tahun 2018 itu sejumlah 218.127 jiwa untuk tahun 2019 yang menunggak 196.418 jiwa. Artinya, yang menunggak ini sesuai dengan Pergub 169 tahun 2016 itu dialihkan menjadi PBI daerah. Karena itu sudah masuk ke dalam Pergub, kalau ada yang menunggak kelas I dan kelas II selama lebih dari 3 bulan akan dialihkan ke PBI daerah. Atau misalnya dia peserta kelas III menunggak sampai dengan 1 bulan, berikutnya mereka dialihkan ke PBI daerah.
Kita (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta) yang terkait itu (data kepesertaan), terkait PBI-APBD itu tentunya diatas kami kan Biro Kesos (…) ya. Jadi dia yang benar-benar membantu memfasilitasi kami untuk berkoordinasi tentang data. Terkait lagi tentang KSD mba. Jadi KSD kita ada, Anda harus punya rencana aksi tentang data warga yang non-BPJS, artinya yang diluar PBI-APBD. Artinya kemarin kita kemarin difasilitasi ketemu ini, Dinas Kesehatan dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah Dinas Tenaga Kerja dia merangkul BPJS Tenaga Kerja. Kemudian dilihat dipadankan oleh Dukcapil, oh ternyata di Badan Usaha, dimana banyak karyawan tersebut, masih banyak lo yang belum punya BPJS Kesehatan. Ya sudah berarti itu kerjaannya BPJS dong, bukan kita, karena itu yang non-PBI kan. Itu kan dia sebagai karyawan, artinya PPU, pekerja penerima upah. Tapi ternyata hasil dari kita duduk bareng, yang kita bayarkan PBI itu sebagai karyawan, yang mestinya dibayar oleh Badan Usaha.
Berdasarkan hasil wawancara bahwa telah terjalin koordinasi yang baik antara Dinas Sosial,Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk pendataan kepesertaan
program JKN. Hasilnya, ditemukan masih ada karyawan badan usaha belum menjadi peserta JKN dan beberapa penduduk yang seharusnya didaftarkan oleh badan usaha justru telah didaftarkan melalui PBI APBD. Kemudian peserta yang menuggak berasal dari kelompok PPU baik dari pemerintah maupun swasta.
Selama pelaksanaan Program JKN ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Berdasarkan wawancara terdapat implementasi dari peraturan terkait pelayanan kesehatan dalam Peraturan Pemerintah No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52, salah satunya tidak lagi menjamin kekerasan, sehingga dibuat Keputusan Gubernur yang menjamin tentang korban kekerasan dan visum. Berikut hasil wawancara mendalam dengan Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta.
Kalau program atau kegiatan itu justru yang tadinya dijamin menjadi tidak dijamin. Misalnya dulu kami menjamin korban (kekerasan). Misalnya dia penduduk DKI, dia itu korban kekerasan, langsung dia suruh kita daftar ke PBI daerah sehingga preminya kita bayarkan. Tapi ternyata di bulan September berlakunya PP (Perpres) 82 yang lama tahun 2018, dia tidak menjamin lagi. Ya sudah artinya si korban kekerasan ini kan walaupun kita daftarkan BPJS kan tidak mengcover. Artinya sejak itu Dinas Kesehatan menjamin pembiayaan korban kekerasan dan visum. Nah untuk visum itu ada Kepgub nya sendiri kalau korban kekerasan ya sesuai dengan pembiayaan INA-CBGs tarif kelas III.

## MUTU LAYANAN
Aspek mutu layanan yang dievaluasi dilihat dari sasaran peserta menyatakan puas terhadap layanan di BPJS maupun layanan di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS. Dalam hal ini yang dievaluasi menggunakan indikator sistem rujukan berjenjang maupun rujuk balik yang diterapkan di fasilitas kesehatan yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan salah satu rumah sakit di DKI Jakarta.
Tabel 5. Jumlah Kunjungan dan Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di FKTP (Nasional) Tahun 2020
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kunjungan Rujukan Dokter Gigi Praktik Mandiri 687953 36399 Dokter Praktik Perorangan 16365400 1832925 Faskes TNI 2497488 528716 Klinik Polri 1492318 285786 Klinik Pratama 52659009 5298993 Puskesmas 210249369 12763291 RS Tipe D Pratama 40431 5018
Tabel 6. Jumlah Peserta Program Rujuk Balik (Nasional) Tahun 2020
Penyakit Rujuk Balik Diabetes Melitus (DM) 685077 Hipertensi 630494 Jantung 222631 Asma 52996 Stroke 50570 Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) 37939 Epilepsi 33203 Skizofren 17463 Sindroma Lupus Erythematosus (SLE) 1412 Total 1731785
Berdasarkan hasil wawancara, peraturan tentang program rujuk balik masih sulit diimplementasikan di RSUD Pasar Minggu. Pasien sering menolak dirujuk balik ke Puskesmas dengan alasan mereka merasa tidak nyaman, dan obat sering tidak tersedia. Bila seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama punya satu standar yang sama dengan sistem pelayanan yang bagus maupun ramah dan didukung ketersediaan obat, maka implementasinya  akan mudah. Tetapi karena sistem pelayanan masing-masing fasilitas kesehatan berbeda-beda maka pasien akan memilih sendiri untuk berobat di tempat sesuai preferensi pasien itu sendiri.
Peraturan tentang rujukan berjenjang dilakukan RSUD Pasar Minggu jika sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mereka tidak memadai untuk kondisi pasien. Sistem rujukan berjenjang tersebut dinilai kurang efisien karena ketika pasien hanya meminta rujukan dari rumah sakit tipe D atau tipe C, BPJS Kesehatan tetap harus membayarkan klaim untuk rumah sakit tersebut. Menurut RSUD Pasar Minggu, peraturan tentang kegawatdaruratan hanya memberikan kriteria, tapi tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang diagnosa. Kalau berdasarkan subjektivitas, kesakitan yang dirasa pasien bisa dianggap mengancam keselamatan mereka. Rumah sakit tetap melakukan pelayanan sesuai dengan diagnosa tertulis. Sebaiknya BPJS Kesehatan bekerjasama dengan IDI, PERSI, dan Kemenkes, untuk menetapkan kriteria dan diagnosa tentang kegawatdaruratan, serta memperbaiki sistem rujukan.

## KESIMPULAN
Provinsi DKI Jakarta telah mencapai target cakupan kepesertaan JKN. Hal ini didukung kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, rumah sakit
dan puskesmas untuk pendataan kepesertaan program JKN. Masih terdapat peserta JKN yang tidak aktif/menunggak yang berasal dari peserta segmen pekerja penerima upah pemerintah dan swasta. Fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sudah memenuhi standar, namun terkait paket manfaat layanan jantung, ketersediaan dokter spesialis jantung dan fasilitas cath lab belum merata khususnya di Kepulauan Seribu. Preferensi pasien dalam memilih layanan kesehatan yang diinginkan mengakibatkan implementasi sistem rujukan berjenjang dan rujuk balik masih mengalami kendala di fasilitas kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Putri AE. Seri Buku -4 : Paham JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) [Internet]. 2014. 92 p. Available from: http://perpustakaan.bappenas. go.id/lontar/file?file=digital/166156-[_ Konten_]-Konten D1726.pdf
2. Presiden RI. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2015;1–27.
3. Retnaningsih H, Rini T, Lestari P, Yuningsih R, Sholikah N, Suni P, et al. Universal Health Coverage (UHC): Perspektif Kesehatan Dan Kesejahteraan. 2019. 122 p.
4. Mundiharno, Thabrany H. Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019. Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional; 2012. 1–196 p.
5. Balqis B, Nurhayani N, Geswar RK. Kesiapan Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gowa. J Adm dan Kebijak Kesehat Indones. 2014;3(01).
6. Irwandy. Kajian Literature
: Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia. J Kebijak Kesehat Indones  JKKI. 2016;05(03):110–4.
Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional: Evi Susanti Sinaga., dkk.

## 7. Badan Pusat Statistik. Kemiskinan DKI
Jakarta kembali meningkat. 2021;1–4.
8. Badan Pusat Statistik. Statistik Kesejahteraan Rakyat. Jakarta; 2019.
9. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Statistik Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2020. Jakarta; 2020.
10. Shorten A, Smith J. Mixed methods research: expanding the evidence base. Evid Based Nurs [Internet]. 2017 Jul 1;20(3):74 LP – 75. Available from: http://ebn.bmj.com/ content/20/3/74.abstract
11. Siddiqi S, Masud TI, Nishtar S, Peters DH, Sabri B, Bile KM, et al. Framework for assessing governance of the health system in developing countries: Gateway to good governance. Health Policy (New York). 2009;90(1):13–25.
12. Kutzin J. Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and implications for policy. Bull World Health Organ. 2013;91(8):602–11.
13. BAPPENAS. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik [Internet]. p. 1–4. Available from: https://www.bappenas.go.id/ files/4913/5078/6556/15.pdf
14. Schoonenboom J, Johnson RB. How to Construct a Mixed Methods Research Design. Kolner Z Soz Sozpsychol [Internet].
2017/07/05. 2017;69(Suppl 2):107–31. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/28989188
15. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Siaran Pers Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta; 2020.
16. DJSN. Aspek Kepesertaan [Internet]. Sistem Monitoring Dan Evaluasi Jaminan Sosial. 2021 [cited 2021 Feb 16]. Available from: http://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/index. php 17. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 169 Tahun 2016 Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan. Jakarta; 2016.
18. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Rekapitulasi SDM Kesehatan yang didayagunakan di Fasyankes pada tahun 2015-2019 [Internet]. Kementerian Kesehatan RI. 2021 [cited 2021 Feb 24]. Available from: http://bppsdmk.kemkes.go.id/ info_sdmk/history/
19. Menteri Kesehatan RI. Permenkes No. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyususnan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. 2015.
20. Kepmenko Bidang Kesra. Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025. 2013.