Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS

## JURNAL JIPS
(Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )
Vol. 2 No. 3 ISSN : 2579-5449 E-ISSN : 2597-6540 (media online)

## IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY IN REALIZING GOOD GOVERNANCEIN THE WEST SUMATERA REGION

## Dewirahmadanirwati
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) ADABIAH

## Abstract
This paper aims to look at the implementation of regional autonomy in West Sumatra in relation to Good  Gavernance.  The  concept  of  autonomy  or  decentralization  is  not  just  the  surrender  and implementation  of  affairs,  but  more  closely  the  real  meaning,  namely  the  granting  of  government authority. Regional autonomy is a decentralization process of authority that was originally in the center, then  given  to  the  regions,  so  that  services  are  closer  to  society,  can  accelerate  growth  regional development, improving community welfare, and accelerating the democratic process. The principles in implementing regional autonomy, namely democracy, community participation, equity and justice, and attention to the potential and diversity of the region. The granting of authority is followed by financial balancing between regional centers. The implementation of local governments that involve community participation  enables  the  creation  of  democratic  local  governments,  towards  the  creation  of  good governance.  With  regard  to  the  principles  of  good  governance,  there  are  four factors  that  need  to  be considered, namely: (a) Accountability, (b) Transparency, (c) openness, (d) legal rules. In addition to these  factors, to  realize  good  governance, there  are  several important elements of  regional  autonomy that  need  to  be  considered  in  the  effort  to  achieve  good  governance  Good  governance,  namely:  1). Autonomy  is  related  to  dematization.  2)  In  autonomy  contained  the  meaning  of  self-initiative,  3).  The concept of autonomy contains the freedom and independence of the community to make decisions, 4). Autonomous regions must have power. 5). Autonomy is not only influenced by internal factors, but also external Factors
Keywords: Regional Autonomy, Good Governance, West Sumatra, Transparent
© 2018Jurnal JIPS

## IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH SUMATERA BARAT

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Sumatera  Barat  dalam kaitannya  dengan  Good  Gavernance.  Konsep  otonomi  ataudesentralisasi  tidak  hanya  sekedar penyerahan  dan  pelaksanaan  urusan,  tetapi  lebih  mendekati  makna  sesungguhnya  yaitu  pemberian kewenangan pemerintah.Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan ke daerah, dengan tujuan supaya pelayanan lebih dekat kepada masyarakat,  dapat  mempercepat  pertumbuhan  pembangunan  daerah,  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  serta  memprcepat  proses  demokrasi.  Prinsip-prinsip  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah,  yaitu  demokrasi,  peran  serta  masyarakat,pemerataan  dan  keadilan,  serta  memperhatikan potensi  dan  keragaman  daerah.  Pemberian  kewenangan  tersebut  diikuti  dengan  perimbangan keuangan  antara  pusat  daerah.  Pelaksanaan  pemerintah  daerah  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat  memungkinkan  terciptanya  pemerintahan  daerah  yang  demokratis,  menuju  terciptanya
pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, ada empat faktor yang  perlu  diperhatikan,  yaitu;(a)  Akuntabilitas,  (b)  Transparansi,  (c)  keterbukaan,  (d)  aturan hukum. Di samping faktor tersebut, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, ada beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu   diperhatikan dalam upaya pencapaian pemerintahan yang baik  Good  governance,yaitu:1).  Otonomi  berhubungan  dengan  dematisasi.  2)Dalam  otonomi terkandung  makna  self-initiative,  3).  Konsep  otonomi  mengandung  kebebasan  dan  kemandirian masyarakat untuk mengambil keputusan, 4). Daerah otonomiharus memiliki power. 5). Otonomi tidak hanya dipengaruhioleh faktor internal, tetapi juga faktor eskternal.
Keywords: Otonomi Daerah, Good Governance, Sumatera Barat, Transparan

## I   INTRODUCTION
Otonomi  daerah  merupakan  suatu  bentuk respon  dari  pemerintah  atas  berbagai  tuntutan masyarakat  terhadap  tatanan  penyelenggraan Negara  dan  Pemerintahan.  Hal  ini  merupakan suatu  sinyal  bahwa  telah  berkembangnya kehidupan  berdemokrasi  dalam  suatu  Negara, karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan  pelayanan  yang  lebih  baik  dan responsif.  Salah  satu      alternative  untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsive adalah  melalui  otonomi  daerah.  Dengan  adanya perubahan  lingkungan    strategis  dalam  sistem pemerintahan    daerah  di  Indonesia,  dan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  22 tahun 1999, hal ini memberi kesempatan kepada daerah  baik  propinsi  maupun    kabupaten  /kota mempunyai  kewenangan  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan    masyatakat  setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Implementasi  bukan  merupakan  proses mekanisme,  di  mana  setiap  aktor  akan  secara otomatis  melakukan  apa  saja  yang  seharusnya dilakukan  sesuai  skenario  pembuatkebijakan, tetapi merupakan proses kegiatan yang seringkali
dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  cukup signifikan terhadap pencapaian tujuandan sasarankebijakan  serta pembenturan kepentingan antar  aktor  yang  terlibat  ,  baik  sebagai administrator,  petugas  lapangan  atau  kelompok sasaran.Untuk memcapai tujuan otonomi sebagaiamana yang diamanatkan dalam Undang- undang  nomor  22  tahun1999,  maka  diperlukan pemerintahan yang bersih (Good Gavernance).
Good Gavernance atau struktur pemerintahan  yang  baik  adalah  seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi, baik swasta,  maupun  negeri  untuk  menentukan keputusan(Dede,  2003:  178).  Terselenggaranya Good  Gavernance  merupakan  prasyarat  bagi setiap  pemerintahan  untuk  mewujudkan  aspirasi masyarakat  dan  mencapai  tujuan  serta  cita-cita berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  rangka  itu diperlukan  pengembangan  dan  penerapan  sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlansung  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna, bersih,  dan  bertanggung  jawab,  serta  bebas  dari kolosi, korupsi, dan nepotisme.

## II   RESEARCH METHODS
Otonomi
Daerah (OTODA) dan
desentralisasi  pada  dasarnya  mempersoalkan pembagian  kewenangan  kepada  organ-organ penyelenggara  Negara,  sedangkan  otonomi menyangkut  hak  yang  mengikuti  pembagian wewenang  tersebut  (Mardenis,  2017:  84). Desentralisasi  sebagaimana  yang  dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah:
―Desentralisasi  terkait  dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah  pusat  yang  berada  di ibukota negara baik melalui caradekonsentralisasi, misalnya
pendelegasian kepada pejabat dibawahnya maupun melalui pendelegasian  kepada  pemerintah atau perwakilan di daerah‖.
Sedangkan secara sederhana Otonomi Daerah dapat di definisikan sebagai kewenangan yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada daerah  untuk  mengurus  urusan  daerah  masing- masing  sesuai  dengan  potensi  dan  ciri–ciri  khas masing- masing daerah.
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  sistem  sentralisasi  mengharuskan keseragaman  antardaerah  (homogenisasi),  maka dengan  OTODA  (desentralisasi)  masing-masing daerah dibolehkan tampil beda(heterogen) sesuai dengan  potensi  dan  ciri  khas  dearah  masing- masing. Batasan pengertian diatas hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan oleh  pusat  kepada  daerah,  tetapi  belum menjelaskan isi dan keluwesan kewenangan serta konsekuensi  penyerahan  kewenangan  itu  bagi badan-badan  otonomi  daerah.  Dengan  adanya perubahan  lingkungan  strategis  dalam  sistem pemerintahan  daerah  di  Indonesia  sebagaimana dijelaskan    dalam  Undang-Undang  nomor  22 tahun  1999  bahwa  daerah  Propinsi  dan Kabupaten/Kota  mempunyai  kewenangan  di dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa paradigm Konsep sistem pemerintahan  telah  beralih  dari  sentralistik- birokratik  kepada  demokrasi  –  partisipatif, sehingga  daerah  memiliki  peluang  yang  sangat strategis didalam merumuskan dan
menformulasikan kebijakannya untuk
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Konsep  otonomi  atau  desentralisasi  tidak  hanya sekedar  penyerahan  dan  pelaksanaan  urusan, tetapi  lebih  mendekati  makna  sesungguhnya, yaitu  pemberian  kewenangan  oleh  pemerintah pusat kepada daerah.
Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi  kewenangan  yang  semula  berada di  pusat,  kemudian  diberikan  kepada  daerah secara  utuh,  dengan  tujuan  agar  pemerintah daerah  dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan    kesejateraan  masyarakat,  dan mempercepatproses demokratisasi. Yang menjadi  prinsip  dalam  penyelengaraan  otonomi daerah yaitu demokratisasi, peran serta masyarakat,  pemerataan,  dankeadilan,  serta
memperhatiakan  potensi  dan  keanegaraman daerah.  Hal  yang  mendasar  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  mendorong  untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa  dan  kreatifitas,  meningkatkan  peran serta  masyarakat,  serta  mengembangkan  peran dan  fungsi  DPRD.  Pemberian  kewenangan tersebut  diikuti  dengan  perimbangan  keuangan antara pusat dan daerah.
a.
Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:
1. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan  dengan  memperhatikan aspek  demokrasi,  keadilan,  pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah.
2. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Luas  dan  utuh  diletakkan  pada daerah  kabupaten  dan  daerah  kota, pelaksanaan OTODA yang luas dan utuh diletakkan  pada  daerah  kabupaten  dan daerah kota, sedangkan propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan OTODA harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga  tetap  terjamin  hubungan  yang serasi  antara  pusat,  dan  daerah  serta antardaerah.
5. Pelaksanaan OTODA harus lebihmeningkatkan  kemandirian  daerah otonom,  dan  oleh  karenanya  dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah  administrasi.  Demikian  pula kawasan-kawasan  khusus  yang  dibina oleh  pemerintah  atau  pihak  lain,  seperti bahan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan  perumahan,  kawasan  industri, kawasan pekebunan, kawasan pertambangan,  kawasan  kehutanan  , kawasan  perkantoran  baru,  kawasan pariwisata,  berlaku  ketentuan  daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus  lebih  meningkatkan  peranan  dan fungsi  badan  legislatif  daerah,  baik fungsi  legislasi,  fungsi  pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelengaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan  azas  dekonsentrasi
diletakan  pada  daerah  provinsi  dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakan pelaksanaan  kewenangan  pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan azas tugas
pembantuan  dimungkinkan,  tidak  hanya dari pemeritah kepada daerah, tetapi juga dari  pemerintah  daerah  dan  daerah kepada  desa  yang  disertai  dengan pembiayaan,  sarana  dan  prasarana,  serta sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban melaporkan
pelaksanaan dan
mempertanggungjawabkan  kepada  yang menugaskan. b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan kebijakan OTODA
Dengan  dimulainya    implementasi  Undang- Udang  Nomor  22  tahun  1999  dan  Undang- Undang  nomor  25  tahun  1999  di  daerah,  maka ada  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah, yaitu:
1. Komitmen  dan  Sikap  poltik Pemerintah pusat
2. Sumber  daya,  baik  sumber  daya
alam maupun sumber daya manusia
3. Organisasi  yang  seimbang  dan dinamis
4. Hubungan kerja sama
5. Komunikasidan koordinasi
6. Prilaku dan sikap aparatur
7. Partisipasi masyarakat
Ketujuh komponen tersebut bukanlah berdiri  sendiri-sendiri  secara  rigid,  tetapi ketujuh-tujuhnya  saling  berinteraksi,  interelasi, dan  interdepedensi,  meskipun  masing-masing memiliki penekanan yang berbeda-beda. Dengan formulasi  seperti  ini,  maka  akanmemudahkan dan  melanggengkan  daerah  untuk  berotonomi, karena komponen di atas menjadi terintegrated.
c. Good Governance Dan Otonomi Daerah
Pelaksanaan  pemerintahan  daerah  yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, memungkinkan  terciptanya  pemerintahan  derah yang demokratis dalam rangka menuju pemerintahan  yang  baik  (good  gavernance).
Dalam  teori  dan  praktek  pemerintahan  modern diajarkan  bahwa  untuk  menciptakan  the  good governance perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan.  Good  governance  menunjuk  pada proses pengelolaaan pemerintahan melalui keterlibatan  stakehorders  yang  luas  dalam bidang-bidang  ekonomi,social,  dan  politik,  serta pemberdayagunaan sumber daya alam, keuangan,  dan  manusia,  untuk  kepentingan semua  pihak,  yakni  pemerintah,  pihak  swasta, dan  rakyat  dalam  cara  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  keadilan,  kejujuran,  persamaan, efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Good governance merupakan kecendrungan global dan tuntutan  dalam  system  politik  yang  demokratis. Menurut Irwan (2013) Terdapat beberapa elemen penting  dari  otonomi  daerah  yang  perlu diperhatikan  dalam  kaitannya  dengan  upaya pencapaian  pemerintahan  yang    baik  (good governance), di antaranya adalah:
1. Otonomi berhubungan erat dengan  demokrasi  (khususnya  grass roots democracy).
2. Dalam otonomi terkandung makna  self-initiative  untuk  mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri.
3. Konsep  otonomi  mengandung kebebasan  dan  kemandirian  masyarakat daerah  dalam  mengambil  keputusan  dan berprakarsa.
4. Dearah  otonom  harus  memiliki fower  (termasuk  dalam  sumber  sumber keuangan)  untuk  menjalankan  fungsi- fungsinya, memberikan pelayanan publik serta  sebagai  institusi  yang  mempunyai pengaruh agar ditaati warganya.
5. Dalam  pelaksanaannya,  otonomi daerah  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh faktor  internal  akantetapi  juga  faktor eksternal.
Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan  pemerintahan  yang  universal, karena itu harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik ditingkat  pusat  maupun  ditingkat  daerah.  Untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (good governance)  menghendaki  adanya  akuntabilitas, transparansi,  keterbukaan  dan  rule  of  low. Sementara  pemerintahan  yang  bersih  menuntut
terbatasnya  praktek  yang  menyimpang  (mal- administration) dari ―etika administrasi Negara‖. Sedangkan pemerintahan yang berwibawa menuntut  adanya  ketundukan,  ketaatan  dan kepatuhan (compliance) rakyat terhadap Undang- undang,  pemerintah  dan  kebijakan  pemerintah. Pemerintahan  yang  berwibawa  dalam  arti  yang sesungguhnya adalah pemerintahan yang bijaksana. Pemerintahanyang bijaksana memiliki arti  yang  lebih  mendalam,  yakni  tidak  sekedar mengandalkan  legalitas  hukum  (otoritas)  yang
dimiliki  untukmenjalankan  administrasi  publik, akantetapi  juga  berusaha  menumbuhkan  rasa memilki (senseofresponsible) masyarakat terhadap  proses  administrasi  public  dan  hasil- hasil  pembangunan  yang  dicapai(Nisjar,  dalam Sedarmayanti, 2012). Untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, pemerintah harus memberikan  kesempatan  dan  peluang  atau menciptakan keberdayaan dan kualitas mayarakat yang lebih baik.

## III   RESEARCH FINDING
Karakteristik clean
and good governance, diharapkan dapat diwujudkan dengan  caramelakukan  pembangunan  kualitas manusia sebagai pelaku good governance, yaitu:
1. Pembangunan oleh dan untuk masyarakat
2. Pokok  pikiran  community  information planning  system,  dapat  diwujudkan dengan  ―sharing‖  sumber  daya  terutama sumber daya informasi yang dimilki oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Lembaga legislatif perlu berbagi informasi  dengan  masyarakat  atas  apa yang  mereka  ketahui  mengenai  sumber daya  potensial  yang  diperlukan  birokrat kepada masyarakat.
4. Birokrat harus menjalin kerjasama dengan  rakyat,  yaitu  dengan  membuat program-progamnya  yang  sesuai  dengan apa  yang  diinginkan  oleh  mereka,  agar mereka  tidak  dihadapkan  pada  berbagai macam tekanan.
5. Birokrasi membuka dialog dengan masyarakat,  untuk  memperkuat  interaksi yang  lebih  besar  antara  birokrat  dengan rakyat  atau  pejabat  yang  dipilih,  dengan cara ini mempermudah melakukan konversi  sumber  daya  yang  diperlukan dalam melakukan control.
6. Berupaya untuk mengembangkan organisasi  yang  mampu  beradaptasi dengan
lingkungannya,
serta
menanggapi  tuntutan  lingkungannya. Dan untuk mewujudkan ―clean dan good governance‖  diperlukan  manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang
baik  dan  handal,  yakni  manajemen  yang kondusif, responsive, dan adaptif.
Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat Menghadapi ImplementasiOtonomi Daerah Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melanjutkan pelaksanaan sosialisasi dalam  rangka  menyamakan  visi  dan persepsi tentang penyelenggraan Otonomi  Daerah  yang  diikuti  oleh pejabat  propinsi,  Kabupaten/Kota  dan masyarakat  dengan  menghadirkan  Nara Sumber dari Pemerintah Pusat.
2. Mengikuti dan menyelenggrakan seminar/lokakarya/rapat  koordinasi  dan rapat  kerja  baik  di  tingkat  pusat,
Propinsi, dan Kabupaten dan Kota.
3. Merumuskan substansi penataan kewenangan kelembagaan (postur organisasi)  3P  (Personil,Perlengkapan, dan Pembiayaan).
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia  di  daerah,  baik  di  bidang pemerintahan daerah, pembangunan, maupun  kemasyarakatan  sesuai  dengan potensi dan kepentingan daerah.
5. Peningkatan kualitas sumber daya kelembagaan  pemerintah  daerah  dan masyarakat  yang  berbasis  adat  istiadat sebagai  karakteristik  budaya  masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.
6. Melakukan  pemberdayaan  masyarakat melalui  pembinaan  terhadap  lembaga- lembaga  ekonomi,  (Koperasi,  Pedagang kecil  dan  besar)  lembaga  politik, lembaga  hukum,  lembaga  adat,  dan lembaga  swadaya  masyarakat  yang
tumbuh dan berkembang dalam lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumatera Barat. 7. Menjalin dan membangun hubungankerjasama  dengan  berbagai pihak dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah. Setelah  berjalan  implementasi  Undang- undang  nomor  22  dan  25  tahun  1999, dipropinsi  Sumatera  Barat  terdapat berbagai permasalahan, antara lain:
a. Masih  kelihatan  adanya  proses  of political  interaction,  yaitu  tarik menarik  kepentingan  pusat  dan daerah.
b. Munculnya  penafsiran  sempit  yang mengganggap  semua  kewenangan pemerintah  dapat  didesentralisasikan seluruhnya  ke  daerah,  sehingga munculnya euphoria kekuasaan yang berlebihan  yang  mengarah  kepada regionalism, ketertutupan dan bahkan individualism.
c. Penafsiran  pasal  4  (UU  22/99)  yang masih  sempit,  membuat  kurang seimbangnya hubungan Propinsi dan Kabupaten/kota.  Sehingga  kurang terjalin work in partnership,
kompatibilitas, etika administras dan sistem manajemen pemerintahan yang terbuka.
d. Masih  kurang  terjalinnya  hubungan yang  bersifat  kemitraan  anatara legislative  dan eksekutif,  yaitu  suatu hubungan  horizontal  dan  bukan vertical,  dan  terabaikannya  check and  balance  dalam  penyelenggaraan pemerintah.
e. Banyak  daerah  yang  menerapkan daerhisme dalam
penempatan
personil, terkadang dalam penempatan personil, dan juga dalam penempatan pejabat eselonering kurang  memperhatikan  peraturan perundangan yang berlaku.
f. Perkembangan situasi ekonomi  yang tidak  kondusif,  sehingga  pendapatan dan daya beli masyarakat rendah.
g. Masih  rendahnya  tingkat  partisipasi masyarakat terhadap pembanguan.
1. Bergulirnya  Undang- Undang nomor 22 tahun  1999  dan  Undang-Undang  nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang di dalamnya mengatur kewenangan daerah untuk menyelenggarakan  otonomi  daerah,  lansung disambut  positif  oleh  Pemda  Sumatera  Barat. Sambutan  ini  direspon  oleh  Pemerintah  Daerah Sumatera  Barat  dengan  megeluarkan  peraturan Daerah  (Perda)  Nomor  9  Tahun  2000,  tentang ketentuanPokok Pemerintahan Nagari, kemudian direvisi  dengan  Perda  Nomor  2  Tahun  2007 tentang  ketentuan  pokok  pemerintahan  nagari. Ketentuan-ketentuan  ini  kemudian  diikuti  oleh Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  yang  pada intinya  mengandung  konsep  kembali  ke  nagari, yang beridentitas adat lokal dan ingin mengembalikan  pemerintahan  local  menjadi pemerintahan  Nagari.  Penyelenggaraaan    dan pengelolaan pemerintahan Nagari  tersebut, dikelola berazaskan kearifan lokal, dan disinergikan dengan Prinsip-prinsip Good
Governance,  seperti  (1)  rule  of  low,  (2) transparence,  (3)  responsiveness,  (4)consensus orientation, (5)eguity, (6)Effectivenessand efficiency, (7) accountability, (8) strategic vision, sebagai  wujud  kerja  sama  antara  pemerintahan Nagari  dan  masyarakat,  dan    swasta  secara selaras dan berpadanan.

## IV   CONCLUSION
Konsep  otonomi  atau  desentralisasi  tidak hanya  sekedar  penyerahan  dan  pelaksanaan urusan, tetapi lebih mendekati makna sesungguhnya  ialah  pemberian  kewenangan pemerintah.Otonomi  daerah  merupakan  proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan ke daerah secara utuh dengan  tujuan  supaya  pelayanan  lebih  dekat kepada masyarakat,, dapat mempercepat
pertumbuhan pembangunan daerah, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  serta mempercepat  proses  demokratisasi.    Inti  dari otonomi  daerah  adalah  kebebasan  masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang bersifat lokalitas untuk terselenggaranya kesejahteraan. Sistem desentralisasi  ini  diharapkan  dapat  menuju pemerintahan  yang  baik  (good  governance).
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 2 No. 3 (2018) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Good gavernance menunjuk pada proses pengelolaan  pemerintahan  melalui  keterlibatan stakeholder  yang  luas  dalam  bidang,  ekonomi, social,  dan  politik,  serta  pendayagunaan  sumber daya  alam,  keuangan,  dan  manusia  untuk kepentingan  semua  pihak,  yakni  pemerintah, pihak swasta, dan rakyat dengan cara yang sesuai dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.  Implementasi  prinsip-prinsip  good gavernance dalam penyelengaraan pemerintah di daerah  Sumatera  Barat  disinergikan  dengan falsafah  adat  Minangkabau,  sebagai  falsafah dalam  pemerintahan  Nagari.  Hal-hal  yang mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di Sumatera Barat adalah:
1. Sifat egaliter dan jiwa kewirausahaan masyarakat Sumatera Barat.
2. Potensi  objek  pariwisata  yang ada  di  daerah  Sumatera  Barat,  serta keindahan alam daerah sumatera Barat.
3. Terdapatnya  suatu  manajemen komunitas lokal yang cukup potensial 4. Sistem keakraban antara kampung  halaman  dan  rantau  yang cukup kuat untuk mendorong pembangunan di daerah
5. Tingkat  stabilitas  soasial  politik daerah yang kondusif bagi para investor, serta  menjunjung  tinggi  norma,  etika, adat, dan agama.
Tersedianya manusia-manusia yang memiliki  sumber  daya  yang  cukup  handal  dan mempunyai  kapabilitas  yang  tinggi  untuk  lebih dikembangkan guna menggali dan memanfaatkan potensi.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 2 No. 3 (2018) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
Mardenis.2017 .  Pendidikan  Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembagan Kepribadian Bangsa. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Meuthia, Ganie Rochman.2000. Good Gavernance: Prinsip,Komponen dan Penerapan dalam HAM. Jakarta: Bapenas . Nirjar,  Skarhi,  1997. “Beberapa  Catatan tentangGood Governance.” Jurnal Administrasi  dan  Pembangunan.Vol  I dan II. Sedarmayanti.2012 . Good Gavernance: Kepemimpinan Pemerintahan yang Baik. Bandung: MandarMaju. Utomo Warsito. 2000 . Otonomi dan Pengembangan Lembaga
Daerah.

## Yogyakarta: Fisipol UGM.
Undang-Undang  Nomor  32.  Tahun  2004
Tentang  Pemerintahan  dan  Otonomi Daerah  dan  Undang-Undang  nomor  33
Tahun 2004.
Wibawa, DKK. 1999. Undang-Undang Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.