## DOMINASI MILITER (ANGKATAN DARAT) DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU

## Oleh: Pulung Sumantri

## ABSTRAK
Di  dalam  perjalanan  historis  bangsa  Indonesia  menempatkan  Orde  Baru  sebagai  penguasa terlama  dan  paling  terasa  hingga  kini.  Militer  adalah  konsep  yang  menjadi  ciri  khas  dalam pemerintahan  Orde  Baru.  Suharto  yang  muncul  dari  organik  Angkatan  Darat  telah mendominasi pemerintahan yang juga berasal dari Angkatan Darat pada umumnya. Meskipun terdapat unsur-unsur militer lainnya, Angkatan Darat-lah yang paling nyata berkuasa selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Melalui kajian literatur, tulisan ini akan mengupas tonggak- tonggak  kekuasaan  Angkatan  Darat  dalam  kekuatan militer  yang  berkuasa  besar  di  tiap lini pemerintahan. Hasil yang didapat adalah perubahan-perubahan dalam realitas historis bangsa Indonesia yang militernya berganti-ganti berkuasa dalam pemerintahan. Mulai dari Angkatan Laut  di  masa  kerajaan-kerajaan  Jawa  (Singashari,  Majapahit  dan  Mataram)  dan  Sumatera (Sriwijaya  dan  Aceh)  hingga  kemerdekaan  yang  menempatkan  Angkatan  Darat  sebagai pemenang  dalam  kekuasaan.  Dominasinya  di  dalam  pemerintahan  sangat  terasa  selama  32 tahun Orde Baru memerintah.
Kata Kunci : Militer, Angkatan Darat, Pemerintahan, Orde Baru.

## I. PENDAHULUAN
Tidak dapat dipungkiri, ketika berbicara Orde Baru, maka yang terbayang adalah militerisme.  Pemerintahan  Indonesia  pada  masa  itu  dipegang  militer.  Segala  posisi puncak  dalam  birokrasi  negara,  baik  legislatif  maupun  eksekutif,  didominasi  oleh militer. Formal-informal, legal-ilegal, militer ikut andil didalamnya. Untuk yang ilegal atau informal mungkin sulit untuk dilihat bagaimana peran militer didalamnya, namun sangat  gampang  untuk  dirasakan.  Berdasarkan  sebuah  sumber,  peran  militer  dalam pada  masa  Orde  Baru  menempati  jabatan-jabatan  politis  yang  strategis  menjalankan roda  pemerintahan  negara,  seperti  menteri,  gubernur,  bupati,  anggota  Golkar  dan duduk mewakilinya dirinya di DPR.
Pada tahun 1966, anggota militer yang menjadi menteri sebanyak 12 orang dari 27  anggota  kabinet  dan  11  anggota  militer  yang  menempati  jabatan  strategis  di departemen-departemen  urusan  sipil.  Di  DPR,  sebanyak  75  anggota  militer  duduk mewakili militer. Di tingkat daerah, pada tahun 1968, sebanyak 68% gubernur dijabat oleh anggota militer, dan 92% pada tahun 1970. Sementara, pada tahun 1968, terdapat sebanyak 59% bupati di Indonesia berasal dari anggota militer. Kemudian pada tahun 1973, jumlah militer yang menjadi menteri sebanyak 13 orang; sebanyak 400 anggota militer dikaryakan di tingkat pusat, dan 22 dari 27 gubernur di Indonesia dijabat oleh militer.
Tahun  1982,  sebanyak  89%  jabatan-jabatan  strategis  di  tingkat  pusat  yang berkaitan dengan persoalan sipil dijabat oleh anggota militer. Kemudian pasca pemilu 1987, sebanyak 80% anggota DPR dari Fraksi ABRI dan sebanyak 34 perwira senior menjadi anggota DPR melalui Fraksi Golkar. Kemudian, 120 anggota militer terpilih sebagai pimpinan Golkar daerah dan hampir 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar berasal di militer. Jumlah fraksi ABRI di DPR juga meningkat dari 75 menjadi 100.  Kenaikan  ini  dianggap  tidak  layak,  karena  jumlah  ABRI  hanya  500.000  orang (0,3% dari jumlah penduduk  Indonesia) tetapi mendapatkan kursi 20% di  parlemen. (Cholisin, 2002 dan Pakpahan, 1994)
Sebuah  hal  yang  menakjubkan  bahwa  militer  telah  merasuk  kesegala  lini birokrasi  elit  negara.  Lebih  menakjubkan  lagi  bahwa  peran  militer  didalamnya mayoritas terdiri atas unsur Angkatan Darat (TNI-AD). Adalah hal yang lumrah jika suatu negara memiliki angkatan perang dengan unsur Darat, Laut dan Udara ditambah organisasi militer dengan tugas pokok keamanan yang dinamakan Polisi, baik sebagai bagian  Darat  maupun  Laut.  Pada  perkembangannya  di  masa  Orde  Baru,  Angkatan Daratlah  yang  paling  mendominasi  dalam  pemerintahan  sipil  ataupun  militer  itu sendiri. Namun bukan berarti hal tersebut dimulai pada masa Orde Baru. Ada beberapa alasan historis yang mengantarkan bentuk pemerintahan militeristik seperti itu.

## II. PEMBAHASAN
Pramoedya  Ananta  Toer  (1999)  mengatakan  bahwa  kesalahan  pengelolaan militer  Indonesia telah lama terjadi sejak  Hindia-Belanda. Sebelum menjadi  Hindia- Belanda,  nusantara  adalah  negara  maritim  yang  besar.  Mulai  Singosari,  Majapahit, bahkan Pada waktu Belanda menguasai Indonesia menjadi kekuasaan maritim di dunia. VOC, Serikat Dagang Belanda yang membangun imperium maritim terbesar di dunia dengan ibukotanya Batavia. Dan Batavia menyebabkan lahirnya Jawasentrisme, semua diukur  untuk  kepentingan  Jawa.  Dari  Luar  Jawa  (khususnya  daerah  Asia  Tenggara) membawa harta di bawa ke Jawa. Semuanya Perbuatan VOC. Tetapi kemudian VOC bangkrut,  kapal-kapalnya  pada  tenggelam  karena  korupsi  para  pejabat,  dengan mengangkuti barang-barang berlebihan. Bangkrut VOC, kemudian muncul pemerintah Hindia-Belanda,  karena  sudah  tidak  mempunyai  kekuasaan  laut  lagi.  Akhirnya Pertahanan Hindia Belanda itu didasarkan pada pada pertahanan Darat. Padahal untuk negara kepulauan, hal ini melemahkan karena selalu bermasalah dengan integrasi.
Salah satu bukti kelemahan pertahanan Darat untuk negara maritim adalah Pada tahun 1812, waktu Hindia Belanda dikurung oleh Inggris dari laut, dalam beberapa hari angkat tangan. Waktu diserang oleh Jepang pada 1942 dalam beberapa hari juga angkat tangan.  Jadi  kalau  itu  diteruskan  sampai  sekarang,  itu  bukan  lagi  kekeliruan,  tetapi
kesalahan. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia terlalu banyak belajar dari sejarah atau tidak belajar sama sekali dari sejarah?
Kerajaan-kerajaan di  Asia Tenggara memiliki sistem  yang berbeda. Sejarawan Barat,  Anthony  Reid  menyebutkan  bahwa  mengkaji  Asia  Tenggara  adalah  satu kesatuan. Berbeda dengan Eropa, walaupun terbagi antara timur-barat, utara selatan, pengkajiannya tetap satu kesatuan. Sedangkan wilayah Asia tidak bisa dikaji sebagai satu  kesatuan.  Walau  India  atau  Cina  dengan  peradaban  yang  terkenal  itu,  secara geografis dekat dengan Asia Tenggara, tetap belum bisa dikaji sebagai satu kesatuan dengan  mereka.  Maka  pengkajian  Asia  Tenggra,  ditempatkan  secara  tersendiri terutama  historisnya.  Ini  menandakan  daerah  Asia  Tenggara  memiliki  sistem  yang berbeda.
Sejak kerajaan-kerajaan di Nusantara masih eksis, Jawanisasi telah berkembang dengan baik. Namun terminologi yang digunakan sungguh berbeda setelah Barat mulai menguasai  Nusantara  hingga Orde Baru, bahkan pada masa Reformasi.  Sebelum itu semua, Jawanisasi maksudnya “men-Jawakan” sesuatu yang berasal dari luar ke Jawa. Hubungan dagang hingga ekspansi yang dilakukan hingga abad 16 (sebelum masuknya Barat) dengan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara lebih bersifat politis. Tidak ada unsur menghilangkan satu sama lain yang berujung pada satu sistem. Yang ada adalah kolaborasi  antar  sistem  yang  dianut  pada  kerajaan-kerajaan  di  wilayah  berbeda sehingga Jawanisasi bukan memusat, namun meluas tanpa menghilangkan sistem yang ada.  Ibarat  lampu  mulai  bercahaya,  semakin  bercahaya  dan  semakin  terang.  Ketika Sriwijaya berjaya di Nusantara,  yang terjadi dapat dikatakan juga “Sumateranisasi”. Inilah  apa  yang  disebut  dengan  Mancanegara,  bahwa  batasan  wilayah  diukur  secara politis. Bukan Mancanegara seperti yang di kenal sekarang dengan batasan wilayah.
Ketika  Belanda  masuk  menguasai  Nusantara  dengan  VOC-nya  sebagai perusahaan  dagang  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  perubahan  telah  dimulai. Walaupun dikatakan Pramoedya bahwa semua hasil di Nusantara dibawa ke Jawa, pada prinsipnya demi kepentingan kolonial.  Ketika Hindia-Belanda berkuasa kepentingan ini  menjadi  semakin  sentralistik.  Yang  dikirim  keluar  pulau  Jawa  bukan  lagi  demi
kepentingan politis tetapi penaklukan-penaklukan demi menguasai perdagangan. Yang digunakan adalah orang Jawa sebagai pekerja dan militer (pasukan Mangkunegaran) demi  kepentingan  Belanda.  Semuanya  dilakukan  dengan  terpusat  pada  Batavia.  Ini yang  mula-mula  memperkecil  kekuatan  politis  Jawa  hanya  sebagai  satu  kekuatan wilayah.
Indonesia telah benar-benar menjadi kekuasaan yang terpusat di Pulau Jawa pada saat Jepang berkuasa 1942. Aksi fasisme Jepang lebih dikonsentrasikan pada kekuatan Angkatan  Darat  yang  banyak  di  isi  oleh  orang-orang  Indonesia  seperti Heiho,  Gyu- Gun,  Tokubetsu  Keisatsutai,  Tokubetsu  Hikojo  Kinmutai, dan  badan  semi  militer seperti Mokutai, Kenkotai Sintai, Keibodan, Seinenda Yang hampir semuanya berada di Jawa.
Di  luar  Jawa,  angkatan-angkatan  militer  tidak  lebih  besar  karena  konsentrasi kekuasaan  Jepang  lebih  kepada  ekspolitasi  sumber  daya  alam.  Walaupun  begitu kekuatannya lebih besar dari masa pendudukan Belanda. Tokoh-tokoh militernya pun lebih dikenal  berasal  dari  Angkatan Darat  seperti Soedirman, Urip  Sumoharjo, A.H. Nasution, T.B. Simatupang. Angkatan Laut dan Angkatan Udara hanya beberapa dan tidak  dikenal  dalam  historiografi  Indonesia  karena  memang  lebih  dipersiapkan menggunakan  senjata  yang  lebih  gampang  dipakai  dan  gampang  dicari  di  daratan karena menurut negri jajahan orang Indonesia mayoritas dapat menggunakan senjata sederhana  yang  gampang  dipelajari.  Apalagi  tingkat  buta  huruf  yang  besar  ketika Jepang mensurvei orang Indonesia pada saat pendudukannya.
Kelihatan ketika pembentukan militer di awal-awal kemerdekaan, bahwa BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) bermula dari Jawa. Sedangkan  di  daerah-daerah  masih  berbentuk  laskar  rakyat.  Ketika  penggabungan laskar-laskar  rakyat  di  daerah  menjadi  satu  komando  di  bawah  organisasi  militer formal, praktis bahwa Angkatan Darat sudah mulai mendominasi terutama perubahan BKR yang pada saat dibentuk berada di bawah koordinasi sipil, berubah menjadi TKR sebagai lembaga otonom ketentaraan (Purwanto, 2006: 211).
Kekuatan  militer  mulai  mendapat  posisi  penting  ketika  terjadi  serangkaian pemberontakan-pemberontakan  di  daerah  dimana  Soekarno  sangat  membutuhkan militer  untuk  meredam  pemberontakan  yang  terjadi.  Semenjak  itu,  posisi  militer semakin kuat di arena-arena politik. Apalagi ketika A.H. Nasution mencetuskan konsep Dwi-Fungsi  TNI  pada  ulang  tahun  Akademi  Militer  Nasional  (AMN)  tanggal  12 November 1958 di Magelang yang menyebut dua peran militer yaitu fungsi militer dan “fungsi wilayah” atau pembina masyarakat. Inilah yang menurut Nasution merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Angkatan Darat semakin kuat di arena politik. Bukan saja karena Nasution berasal dari Angkatan Darat, penumpasan-penumpasan gerakan spratis didaerah banyak dilakukan atas jasa Angkatan Darat.
Melihat peran militer semakin kuat dalam perpolitikan negara, Soekarno mulai membatasi  gerak  militer  dengan  cara  mengganti  Nasution  sebagai  KSAD  kepada Ahmad Yani pada Juni 1962 yang mencabut Undang-undang Keadaan Bahaya (SOB). Tidak  itu  saja,  setelah  dikeluarkannya  dekrit  presiden  yang  mengubah  sistem pemerintahan  menjadi  demokrasi  terpimpin,  mengantarkan  Soekarno  menjadi panglima  tertinggi  angkatan  bersenjata.  Tampak  sejak  1956  hingga  akhir kekuasaannya,  atribut  militer  yang  dikenakannya  semakin  “memberatkan”  bajunya. Sampai  disini  historiografi  mencatat  persaingan  politik  dalam  tiga  kubu  yaitu Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Pecahnya peristiwa G-30-S 1965, mengantarkan Angkatan  Darat  sebagai  pemenang  dalam  kekuasaan  Indonesia  yang  mengantarkan Soeharto menjadi presiden RI kedua.

## III. PENUTUP
Mulai 1966, setelah Pemilu dimenangkan, praktis angkatan darat berkuasa ketika Soeharto menjadi presiden yang berasal dari Angkatan Darat. Sebagai militer, Soeharto berpikiran  seperti  militer.  Segala  sesuatunya  tentang  militer  didapatkan  dari  didikan Jepang  di  PETA.  Dalam  aertikel  R.E.  Elson  disebutkan  bahwa  ia  mempelajari solidaritas grup, pentingnya disiplin, aturan yang terkontrol, kepentingan hirarki dan
arti tugas. Ditambahkan juga bahwa tidak pernah ragu untuk bertindak. Semua ini di realisasikan dalam mengelola Indonesia di Orde Baru. Yang paling saya soroti dalam tulisan  ini  adalah  aturan  terkontrol,  kepentingan  hirarki  dan  ketidakraguan  dalam bertindak.
Aturan  terkontrol  dilakukan  dengan  sistem  pemerintahan  yang  sentralistik. Kegiatan  negara  dalam  hal  apapun  selalu  harus  sampai  dalam  pemerintahan  yang berpusat di Jawa sehingga kontrol dilakukan melalui pusat persis seperti garis komando dalam  militer.  Hampir  sama  dengan  fasisme  Jepang,  kegiatan  negara,  terutama kegiatan ekonomi dilakukan atas kontrol pusat. Berkembanglah Jawanisme yang jauh berbeda jika dibandingkan Jawanisme masa raja-raja Nusantara sebelum kedatangan Barat.  Jawanisme  lebih  dianggap  sebagai  penjajahan  Jawa  atas  suku-suku  lain  di Indonesia karena bentuknya bergerak kedalam sehingga kalau di ibaratkan bola lampu, maka “mengubah sinar bola lampu semakin terang kedalam, bukan keluar”.
Kepentingan hirarki juga mengubah pola angkatan perang. Kekuasaan terpusat hanya  pada  kekuatan  Angkatan  Darat  dimana  semua  angkatan  perang  digabungkan dalam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan panglima besar selalu oleh Angkatan Darat. Ironis dengan bentuk negara kepulauan, malah militer Angkatan Darat yang di perkuat. Hal ini sangat terasa ketika masa reformasi, Angkatan Laut tidak mampu  menjaga  stabilitas  wilayah  yang  selalu  berkaitan  dengan  masalah  integrasi. Belum  lagi  masalah-masalah  perbatasan  laut  yang  tak  kunjung  usai  dengan  negara tetangga.  Kekuatan  angkatan  darat  dalam  struktur  negara  hanya  untuk  memuluskan kekuasaan Soeharto yang tidak berimbang dengan kekuatan politik negara. Sedangkan kritik  atas keblinger Soeharto  dijawab  dengan  ketidakraguan-nya  dalam  bertindak. Bukan hanya penjahat, atau preman yang dihabisi, tetapi juga lawan-lawan politik atau bahkan kaum intelektual yang kritis tidak jauh berbeda nasibnya dengan penjahat atau preman. Kemanan yang di ciptakan Soeharto, berbanding lurus dengan ketakutan yang ditimbulkannya.
Walaupun dimasa reformasi, kebebasan lebih terjamin dibandingkan Orde Baru, dan  peran  militer  dalam  politik  dibatasi,  permasalahan-permasalahan  dasar  dalam
pemerintahan  belum  juga  dapat  terpecahkan.  Bangsa  ini  belum  juga  dapat  melihat sejarah  dengan  jelas,  sehingga  jangankan  belajar  dari  sejarah,  apa  yang  terjadi  pada masa  lalu  saja  belum  sepenuhnya  diketahui  sehingga  apapun  yang  dilakukan,  selalu memiliki pengertian dan tindakan yang salah.

## DAFTAR BACAAN
Fattah, Abdullah. (2005). Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945- 2004 , Yogyakarta : LKIS. Hill,  David  T.  (2010). Jurnalisme  dan  Politik  di  Indonesia ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Kecik,  Hario.  (2010). Pemikiran  Militer  3:  Sepanjang  Masa  Bangsa  Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
McGregor,  Katherine  E.(2008). Ketika  Sejarah  Berseragam:  Membongkar  Ideologi Militer Dalam Menyusur Sejarah Indonesia , Yogyakarta: Syarikat. Nordholt,  Henk  Schulte;  Bambang  Purwanto,  Ratna  Saptari.  (2008). Perpektif  Baru Penulisan Sejarah Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Oostindie,Gert,  (2016). Serdadu  Belanda  di  Indonesia  1945-1950 ,  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Purwanto, Bambang. (2006). Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

## Arsip
Pidato Pramoedya Ananta Toer pada peluncuran ulang Media Kerja Budaya, 14 Juli 1999 di Aula Perpustakaan Nasional.