## Politik Representasi Identitas Papua
Dalam Bingkai Pemberitaan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat
Maulana Andinata Dalimunthe Universitas Sumatera Utara, maulanaandinatad@usu.ac.id

## Abstrak
Dinamika konstruksi terhadap identitas Papua sebagai the other merupakan proses politik  representasi  yang  dilakukan  oleh media.  Konsep representasi tidak sekedar memproduksi atau menampilkan kembali sesuatu kehadapan khalayak, tetapi melalui beragamannya konsep representasi menghadirkan maksud tertentu kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana representasi identitas etnis Papua dalam  bingkai  pemberitaan  surat  kabar  Kedaulatan  Rakyat.  Metodologi  yang digunakan  pada  tulisan  ini  ialah  metode  kualitatif,  dengan  mengkaji  secara komprehensif teks media dengan mengidentifikasikan, mendeskripsikan, memahami, dan menginterpretasi  data-data  yang  diperoleh  melalui  media.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Kedaulatan Rakyat semestinya bebas dari berbagai intervensi elit, dan  membuka  ruang  bagi  orang-orang  Papua  untuk  menyampaikan  aspirasi  dan argumentasi  mereka  sendiri,  tanpa  diwakilkan  oleh  sudut pandang atau perspektif lainnya,  seperti  pihak  kepolisian  ataupun  militer.  Negara  semestinya  juga  turut berperan serta dalam menjaga kondusifitas dan keadilan di antara berbagai identitas dan etnisitas yang ada di Indonesia, dengan tidak mendudukan kelompok Papua atau kelompok minoritas sebagai objek kebijakan atau kepentingan mereka
Kata kunci: Kedaulatan Rakyat, Representasi, Papua

## Pendahuluan
Terdapat  berbagai  pendapat  terkait  keragaman  etnis  yang  ada  di  Indonesia. Hildred  Geertz  (1967)  misalnya,  Ia  menyebutkan  bahwa  terdapat  lebih  dari  300  suku tersebar  di  berbagai  daerah  yang  ada di Indonesia, dan masing-masing dari suku tersebut memiliki  ciri-ciri  dan  keunikan  tersendiri,  di  antaranya  ialah  bahasa,  kebiasaan,  hingga identitas  kultural  (Geertz,  1967).  Keberadaan  kelompok-kelompok  ini  pula  yang  secara implisit  mendorong  identitas  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  yang  multi  etnis, multikultur,  dan  multi  agama,  yang  keseluruhannya  merupakan  pondasi  untuk membangun  sebuah  negara  multikultur  yang  besar.  Namun,  keberagaman  ini  apabila tidak  dirawat  dan  tidak  dipelihara  dengan  baik,  dapat  menjadi  bumerang  yang  justru berdampak  pada  disintegrasi  dan  perilaku  rasisme  terhadap  kelompok  atau  identitas budaya yang minoritas.
Hal  demikian  salah  satunya  dapat  dilihat  melalui  keberadaan  suku  bangsa  Papua yang  kerap  kali  diidentikkan  dengan  perbedaan  kultur  dan  perbedaan  fisik  atau  biologis dengan  suku  bangsa  lainnya  yang  ada  di  Indonesia.  Papua  pada  umumnya  didefinisikan dalam  kaitannya  dengan  ciri-ciri  fisik,  namun  pada  dasarnya  pembentukan  identitas Papua  dikonstruksikan  melalui  beberapa  cara. Pertama ,  identitas  Papua  dibangun melalui  kaca  mata  politis.  Sejak  Papua  diintegrasikan  dengan  NKRI  (Negara  Kesatuan Republik  Indonesia)  melalui Act  of  Free  Choice tahun  1969  secara  absah  Papua memasuki  kontrak  sosialnya  dengan  Indonesia  dan  dengan  sendirinya  menjadi  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Indonesia.  Berbeda  dengan  wilayah-wilayah  lain  di Indonesia,  penggabungan  Papua  dilakukan  melalui  proses voting yang  rawan  gugatan karena  beberapa  pihak masih mempermasalahkan hasil dari Act of Free Choice . Kedua , identitas  Papua  dibangun  melalui  pendekatan  sosio-kultural.  Secara  rasial,  masyarakat Papua  tidak  berasal  dari  ras  yang  sama  dengan  kelompok etnis Indonesia lainnya seperti etnis  Melayu,  karena  Papua  termasuk  dalam  ras  Melanesia,  yang  menempati  sebuah pulau  di  bagian  paling  timur  dari  wilayah  geografis  Indonesia.  Sebagian  besar  orang Papua  beragama  Nasrani.  Identitas  sosio-kultural  ini  menjadi  stigma  yang  melekat sebagai  pembeda  antara  orang-orang  Papua  dengan  orang-orang  Indonesia  lainnya. Identitas  sosio-kultural  lain  yang  melekat  pada  rakyat  Papua  adalah  kehidupan  yang masih  dianggap  primitif.  Kondisi  ini  lebih  disebabkan  karena  faktor  isolasi  geografis beberapa  wilayah  pedalaman  Papua  sehingga  masih  terdapat  rakyat  dengan  penampilan demikian  (Wardhani,  2016)  .
Konstruksi  identitas  yang  demikian  berimplikasi  pada  stigmatisasi  bahwa  orang Papua  adalah  mereka  yang  berasal  dari  pulau  Papua,  berpenampilan  fisik  Melanesia, beragama  Nasrani,  bergaya  hidup  hidup  terbelakang,  dan  masih  mempermasalahkan keberadaannya  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Keadaan  seperti  ini  pula yang  kerap  kali  membuat  suku  Papua  cenderung  dipandang  sebelah  mata,  dan  tidak jarang  menerima  perilaku  diskriminatif  dari  kelompok  budaya  lainnya.  Salah  satu tindakan  diskriminatif  yang  mendera  para  pelajar  asal  Papua  terjadi  ketika  para  pelajar Papua  berencana  mencari  rumah  kos  untuk  tempat  tinggal  sementara  mereka  di Yogyakarta.  Salah  seorang  mahasiswa  Papua  menyebutkan  bahwa  dirinya  amat kesulitan  mencari  kamar  kos,  meskipun  banyak  rumah  kos  yang  kosong. Ia meyakini hal ini  diakibatkan  keberadaannya  sebagai  pendatang  asal  Papua.  Emanuel  Gobay  (31), salah  seorang  putra  Papua  yang  sudah  sepuluh  tahun  tinggal  di  Yogyakarta  bahkan menilai  masalah  diskriminasi  terhadap  kelompok  mereka  semakin  kuat  dalam  beberapa tahun  terakhir.  Lebih  lanjut  Gobay  menilai  alasan  yang  melatar  belakangi  perilaku diskriminatif  terhadap  kelompoknya  lebih  dikarenakan  faktor  warna  kulit  dan  rambut keriting  yang  pada  umumnya  menjadi  ciri  khas  orang-orang  Papua.  Perlakuan
diskriminatif  terhadap  pelajar-pelajar  asal  Papua  juga  terjadi  ketika  mereka  tengah menggelar  aksi  damai  terkait  “hak  menentukan  nasib  sendiri  Papua  Barat”.  Juru  bicara Persatuan  Rakyat  Pembebasan  Papua  Barat,  Roy  Karoba  menyebutkan,  ketika  aksi tersebut  berlangsung  beberapa  ormas  antisparatis  memperlakukan  mereka  dengan kurang  manusiawi,  karena  ormas  tersebut  melempar,  dan  meneriakan  kata-kata  yang bernada  negatif  (cacian)  kepada  mahasiswa  Papua,  serta  kondisi  ini  dibiarkan  oleh polisi yang  berjaga-jaga  di  sekitar  asrama  (Atmasari:2016).  Tindakan  diskriminatif  yang diterima  oleh  pelajar  Papua  di  Yogyakarta  tidak hanya didasarkan pada ciri fisik mereka, tetapi  juga  dibentuk  oleh  konstruksi  media,  melalui  pemberitaan-pemberitaan  yang kerap kali  menampilkan  sisi negatif  dari orang-orang  Papua.
Dinamika  konstruksi  terhadap  identitas  Papua  sebagai the  other merupakan proses  politik  representasi  yang  dilakukan  oleh  media. Konsep representasi tidak sekedar memproduksi  atau  menampilkan  kembali  sesuatu  kehadapan  khalayak,  tetapi  melalui beragamannya  konsep  representasi  menghadirkan  maksud  tertentu  kepada  masyarakat. Media  sebagai  agen  informasi  ( knowledge )  memiliki  sebuah  makna  yang mengkontruksi sesuatu,  dalam  hal  ini  identitas  Papua.  Oleh  karena  itu,  melalui  tulisan  ini  penulis  ingin mengetahui  lebih  jauh  politik  representasi  identitas  Papua  dalam  bingkai  pemberitaan Kedaulatan Rakyat.

## Metodologi
Tulisan  ini  akan  dibedah  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  interpretatif. Metode  kualitatif  interpretatif  mengkaji  secara  komprehensif  teks  media  dengan mengidentifikasikan,  mendeskripsikan,  memahami,  dan  menginterpretasi  data-data  yang diperoleh  melalui  media  (Schatzman,  Dalam  Creswell,  2010:  298).  Korpus  penelitian  ini adalah teks-teks berita surat kabar Kedaulatan Rakyat yang membahas isu-isu mengenai kelompok  etnis  Papua.  Teks-teks  berita  yang  menjadi  data  dalam  penelitian  ini  tidak terbatas  pada  satu  isu,  namun  dilihat  melalui  berbagai  isu  yang  di  dalamnya menyinggung  isu Papua, baik ekonomi,  politik,  sosial,  dan budaya.

## Pembahasan

## Identitas Etnis Papua dalam Perspektif Sosial-Budaya
Menurut  Hall  (2013:  1-3),  representasi  menghubungkan  makna  dan  bahasa  pada budaya.  Representasi  bagi  Hall,  merupakan  produksi  makna  yang  terdapat  di  dalam konsep  mental  manusia  melalui  bahasa.  Melalui  representasi,  suatu  makna  diproduksi dan  dipertukarkan,  sehingga  representasi  adalah  salah  satu  cara  guna  memproduksi makna.  Representasi  bekerja  melalui  sistem  representasi,  dan  sistem  representasi  ini terdiri  dari  dua  komponen  penting,  yakni;  konsep  mental  (pikiran)  dan  bahasa.  Kedua komponen  ini  saling  berkaitan.  Konsep  yang  kita  miliki  mengenai  sesuatu  hal  dalam pikiran  kita  membuat  kita  dapat  mengetahui  makna  terhadap  hal  tersebut,  namun  makna
tersebut  tidak  dapat  kita  komunikasikan  tanpa  adanya  bahasa.  Misalnya,  kita  mengenal dan  mengetahui  konsep  “Rumah”,  tetapi  kita  tidak  akan  mampu  mengkomunikasikan makna  dari  “rumah”  (benda  yang  digunakan  oleh  orang-orang  untuk  menetap  atau tinggal  pada  suatu  tempat)  tanpa  mengungkapkannya  melalui  bahasa  yang  dimengerti oleh  orang lain.
Stuart  Hall  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  pendekatan  representasi  (2013:  10- 11). Pertama pendekatan  reflektif,  yang  melihat  makna  dari  objek  manusia,  gagasan, atau  kejadian  yang  ada  di  dalam  dunia  nyata.  Dalam  pendekatan  ini  bahasa  berguna sebagai  cermin  untuk  merefleksikan  makna  sebenarnya  yang  terdapat  dalam  kehidupan masyarakat. Kedua ,  pendekatan  Intensional,  yang  melihat  bahwa  makna  dari  sebuah objek  berasal  dari  penulis  atau  pembuatnya.  Dalam  hal  ini,  penulis  berperan  penting menentukan  makna  melalui  bahasa  yang  mengacu  pada  aturan,  kode,  dan  kesepakatan yang  ada  dalam  suatu  budaya. Ketiga pendekatan  konstruksionis,  yang  mana  makna digunakan  untuk  merepresentasikan  konsep  tertentu  dalam  masyarakat.  Masyarakat dapat  menentukan  maknanya  sendiri  berdasarkan  budaya  dan  sistem  representasi  yang mereka miliki,  yang digunakan  untuk  berkomunikasi  dengan budaya.
Identitas  seseorang  pada  dasarnya  bersumber  dari  dua  hal  (Maalouf,  2003). Pertama ,    Identitas  merupakan  suatu  entitas  yang  diturunkan  atau  diwariskan  dari  satu generasi  ke  generasi  berikutnya.  Warisan  ini  mencakup  budaya  atau  sosio-kultural  yang menjadi  ciri-ciri  suatu  budaya  tertentu.  Ciri-ciri  ini  seperti;  kebiasaan  budaya,  nama marga  atau  keluarga,  kepercayaan,  adat,  nilai-nilai  sosial,  dan  sebagainya.  Pencirian kultural  ini  (baik  pada  tataran  material  maupun  tataran  abstrak  atau  konsepsional) diterima  sejak  manusia  tumbuh  dari  kecil.  Manusia  lahir  sebagai  individu  dengan  latar belakang  etnik  tertentu.  Meskipun  ilmu  sosial  kontemporer  menyebutkan  bahwa identitas  etnik  adalah  rekonstruksi  yang  dihasilkan  melalui  agenda  sosial,  politik  dan ekonomi,  individu  tentunya  tidak  akan  lepas  dari  identitas  diri  yang  diterimanya  sejak lahir.
Selain  itu,  keterkaitan  di  antara  genetis  (tampilan  fisik),  dengan  latar  belakang kultural  (kebisaan,  nilai,  norma)  mengandaikan  relasi  timbal  balik  antara  identitas  diri dan  etnisitas  yang  dikonstruksi  dengan  tanah  kelahiran  ( homeland ).  Toft  (2003) menyebutkan  bahwasanya  rasa  kepemilikan  terhadap  tanah  kelahiran  tidak  dapat dipisahkan  dari  pemahaman  seseorang,  mengenai  siapa  dirinya  dan  berasal  dari  mana dirinya.  Oleh  sebab  itu,  perlawanan  kerap  dilakukan  sekelompok  orang  apabila ditemukan  pihak-pihak  di  luar  kelompok  mereka  memiliki  hasrat  untuk  menduduki  atau menguasai  secara  semena-mena  tanah  kelahiran  atau  teritori  di  mana  identitas  mereka berasal.
Kedua ,  identitas  dipahami  berdasarkan  keinginan  seseorang  untuk  menentukan pencirian  lain  yang  ingin  dia  aplikasikan  atau  terapkan.  Pencirian  semacam  ini bersumber  dari  berbagai  macam  bentuk  identitas  diri  pihak  lain  yang  berada  di  sekitar kita,  dan  melengkapi  identitas  genetis-kultural  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Dalam konteks  masyarakat  plural,  seseorang  akan  dihadapkan  dengan  berbagai  bentuk  wujud identitas  dan  etnisitas,  sehingga  mau  tidak  mau  mereka  diharuskan  untuk  berinteraksi dengan  orang  lain  dari  latar  belakang  budaya  dan  gaya  hidup  yang  beragam.  Bentuk interaksi  seperti  ini  dapat  dilihat  melalui  proses  asimilasi  maupun  adaptasi  budaya. Identitas  seseorang  tidak  hanya  dilihat  melalui  keterangan  yang ada pada  kartu pengenal, sebab  Identitas  berkaitan  dengan  keberadaan  seseorang  yang  memiliki  keunikan  yang khas.  Keunikan  dan  khas  tersebut  tidak  hadir  secara  ilmiah  dan  muncul  begitu  saja, namun  melalui  proses  identifikasi  genetis,  kultural  dan  sosial  yang  berlangsung  selama hidup  mereka.
Masyarakat  Papua  menerima  keotentikan  diri  mereka  baik  dari  leluhur  mereka maupun  dari  identifikasi  genetis-kultural  dan  psiko-sosial,  yang  mengacu  pada  unsur- unsur  budaya  eksternal  yang  mereka  terima.  Kompleksitas  identifikasi  tersebut menghasilkan  ciri  khas  dan  keunikan  identitas  diri  pada  orang-orang  Papua, dibandingkan  dengan  suku  lainnya  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  melihat  dan memahami  keunikan  identitas  diri  genetis-kultural  dan  psiko-sosial  orang-orang  Papua, kita  perlu  mencermati  bagaimana  konsepsi  identitas-diri  orang  Papua  direkonstruksi, baik  oleh  orang  Papua  itu  sendiri,  oleh  suku-suku  lain  di  Nusantara,  dan  bahkan  oleh media  sebagai  pihak  eksternal.  Konsepsi  terhadap  identitas-diri  orang  Papua  merupakan salah  satu  rekonstruksi  dalam  sejarah  nusantara  yang  telah  menjalani  proses  panjang, yakni  semenjak  zaman  kerajaan  kuno,  masa  kolonisasi  nusantara,  dan  masa  Indonesia merdeka.  Pada  masa  kolonisasi  misalnya,  identitas  orang  papua  sebagai  salah  satu  etnik nusantara ditinjau  melalui  rekonstruksi  pemerintah  kolonial  (Djunatan,  2013).
Konstruksi Identitas Papua Dalam Bingkai Pemberitaan Kedaulatan Rakyat
Melihat  situasi  di  Papua  saat  ini,  media  menjadi  alat  para  elit  guna  mengejar kepentingan  yang  mereka  inginkan,  sehingga  media  melenceng  dan  mengabaikan  visi- misi  serta  independensi  yang  mereka  gaungkan.  Tidak  sedikit  media  yang  sudah terkontaminasi  dan  terjerumus  ke  dalam  praktik  kepentingan  kelompok  elit  tertentu. Dengan  demikian,  ruang  aspirasi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka melalui  media  dalam  ruang  demokrasi  dibungkam,  tidak  terkecuali  orang-orang  Papua. Kelompok  elit  dengan  berbagai  sumber  daya  yang  mereka  miliki,  dengan  sangat  mudah mengintervensi  media,  baik  dalam  skala  nasional  maupun  dalam  skala  lokal.  Kegagalan media  dalam  memberitakan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Papua  adalah  minimnya  atau bahkan  sama  sekali  tidak  dibukanya  ruang  atau  rubrik  bagi  masyarakat  Papua,
khususnya  masyarakat  akar  rumput  ( grassroot )  untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka. Kebanyakan  pekerja  media  secara  dominan  meliput  berita  dari  perspektif  para  elit, seperti  penjabat  di  lembaga  negara,  maupun  pihak  otoritas  keamanan  negara.  Praktik seperti  ini  semakin  menutup  ruang  aspirasi  orang-orang  Papua,  karena  para awak media tidak  mendengarkan  argumentasi  mereka  yang  secara  langsung  menjadi  bagian  atau bahkan  objek  dari  sebuah  produk  pemberitaan  media.  Dengan  demikian,  media  secara eksplisit  telah membungkam  apirasi  masyarakat Papua.
Pemberitaan  mengenai  Papua  khususnya  yang  berkaitan  dengan  isu  separatisme semakin  menguat,  dan  masih  menjadi  porsi  utama Kedaulatan  Rakyat dalam menghadirkan  isu  Papua.  Salah  satu  isu  yang  hangat  diperbincangkan  oleh  media  ialah penyerangan  kelompok  Papua,  yang  oleh  pihak  kepolisian  disebut  sebagai  kelompok separatis.  Pihak  kepolisian  menyebutkan  bahwa  kelompok  separatis  ini  bahkan melakukan  penembakan  dan  menyandera  orang-orang  Papua  di  kampung  Kimbeli  dan Banti,  Timika.  Hal  ini  Pula  yang  memantik  Negara  melalui  beberapa  pihak  terkait, seperti  TNI  dan  POLISI  untuk  melakukan  perlawanan  balik  guna  meredam  tindakan yang  dilakukan  kelompok  separatis  tersebut.  Namun  yang  patut  disayangkan  adalah pemberitaan  media  belum  mampu  menjadi  katalisator  atau  medium  dalam  menengahi konflik  yang tengah berlangsung.
Pemberitaan Kedaulatan  Rakyat tentang  Papua  masih  cenderung  menyudutkan kelompok  etnis  Papua.  Dalam  hal  ini,  dan  media  massa  melalui  pemberitaannya  malah ikut  menyuburkan  stigmatisasi  separatis  terhadap  Papua.  Media  massa  belakangan  ini seakan-akan  juga  membenarkan  bahwa  pelaku  kekerasan  di  Papua  adalah  orang Papua, padahal  belum  terbukti  secara  hukum.  Media  dalam  hal  ini  malah  menjadi  semakin bebas,  dan  ikut  ambil  bagian  dalam  menguatkan  wacana  bahwa  Papua  adalah kelompok yang keras dan selalu diidentikkan  dengan konflik.
Media  secara  tidak  langsung  menjadi  agen  yang  malah  mereproduksi stereotype terhadap  kelompok  Papua. Stereotype dapat  dilihat  melalui  tiga  hal  (Hall,  2013:  247- 248),  yakni; Pertama, stereotype  me-reduksi,  meng-esensialisasikan,  me-naturalkan,  dan menetapkan  perbedaan.  Kelompok  Papua  direduksi  oleh  media  sebagai  kelompok  yang marginal,  dan  menetapkan  perbedaan  tersebut  dengan  berbagai  cara. Kedua, stereotype pada  praktiknya  tertutup  dan  eksklusi.Dalam  hal  ini,  kelompok  papua  dieksklusi  dan tidak  diberikan  ruang  oleh  media  untuk  menyampaikan  suara  mereka  secara  langsung, sebab  kerap  diwakilkan  oleh  elit  tertentu,  seperti  kepala  daerah  atau  pihak  kepolisian. Ketiga, stereotype  cenderung  berlangsung  di  mana  ada  ketidaksetaraan  kuasa ( inequalities  of power ). Perilaku Media yang seperti ini juga menguatkan anggapan ironi demokrasi  pada  praktik  media  yang  seakan-akan  menjadi  agen  populer  dalam
menguatkan  atau  mereproduksi  wacana-wacana  tertentu,  dalam  hal  ini  isu  etnisitas Papua.
Tindakan  media  yang  mereproduksi stereotype kelompok  Papua  dapat  dilihat melalui  pemberitaan  media  mengenai  kasus  teror  dan  kekerasan  yang  terjadi  terhadap masyarakat  Timika,  khususnya  di  perkampungan  Kimbeli  dan  Banti.  Pemerintah  melalui Polisi  dan  TNI  menganggap  kelompok  yang  melakukan  hal  tersebut  adalah  separtisme kemerdekaan  Papua,  yang  diindikasikan  dapat  mengancam  stabilitas  negara.  Padahal, pihak  Polisi  dan  TNI  belum  melakukan  konfirmasi  secara  langsung  kepada  kepala  adat atau  penduduk  di  sekitar  Kimbeli  dan  Banti,  apakah  mereka  merasa  disandra  atau disudutkan  oleh  kelompok  yang  dianggap  separatis.  Pihak  kemanan  negara  (Polisi  dan TNI)  ibarat  “bersimbiosis  mutualistis”  dengan  media  guna  menguatkan  wacana  yang mereka  bangun  terhadap  Papua.  Perspektif  polisi  kerap  dijadikan  bahan  bagi  institusi media  dalam  menyampaikan  pemberitaan  yang  berkaitan  dengan  Papua.  Ketika memberitakan  Papua,  pihak  wartawan  cenderung  menunggu  informasi  dari  pihak kepolisian  atau  TNI.  Setelah  mereka  memperoleh  informasi  yang  mereka  inginkan,  Para wartawan  ini  tidak  melakukan  apa  yang sebelumnya  disebut check and balance. Seperti yang diungkapkan  oleh  Victor mambor  (Dalam, Rasiey, 2017).
“Informasi dari aparat keamanan tanpa diuji kebenarannya, langsung dijadikan berita. Ini kan tidak benar dalam membuat sebuah berita, terutama jika itu berkaitan dengan konflik,”
Pekerja  media  menganggap  apa  yang  disampaikan  kepolisian  adalah  informasi paling  “benar”  dan  sudah  mewakilkan  apa  yang  tengah  berlangsung  di  Papua,  sehingga mereka  mengangap  tidak  lagi  diperlukan croscheck pada  pihak-pihak  yang  dituduh sebagai  pelaku  kekerasan  yang  notebene  adalah  orang  Papua.  Jika  sudah  begini, pemberitaan-pemberitaan  yang  acap  kali  disampaikan  oleh  media  amat  bias  dengan penguasa,  khususnya  otoritas  kemanan  negara. Hampir  semua  aspek  sosial  produksi berita  media  memiliki  kondisi  dan  konsekuensi  epistemik.  Dengan  demikian,  publik memperoleh  wawasan  atau  pengetahuan  ( knowledge )  mengenai  aspek  kognitif  dan interaksional  dari  produksi  pengetahuan  tentang  dunia,  melalui  aspek  relasional  antara institusi  media  (jurnalis  dan elit  media) dan elit institusi  lainnya  (Dijk,  2014).
Praktik  semacam  ini  pula  yang  semakin  menegaskan  keberadaan  media  sebagai corong  kepentingan  kelompok  elit  tertentu,  sehingga  semaking  menghapuskan  ruang aspirasi  orang-orang  Papua  di  media.  Pekerja  media  seharusnya  bertindak  seimbang dengan  mencoba  mencari  informasi  pembanding  di  luar  perspektif  kepolisian,  guna mengetahui  kebenaran  peristiwa  yang  sesungguhnya.  Media  kerap  kali  mengacuhkan perspektif  lain  yang  semestinya  dapat  dijadikan  penyeimbang  pada  sebuah  produk pemberitaan.  Media  cenderung  menganggap  otoritas  yang  ada  merupakan  pihak  yang paling  memahami  betul  permasalahan  yang  terjadi.  Seperti  yang  diungkapkan  Victor
Mambor,  ketua  AJI  Kota  Jayapura,  bahwa  awak  media  sering  kali  menjadikan narasumber  berita  adalah  otoritas  sipil  maupun  keamanan  saja,  seperti  Pejabat  Polisi, Pejabat  TNI,  Gubernur,  Kepala Dinas, Bupati, Anggota DPRP/DPRD serta elit di Papua lainnya.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Van  Dijk  (1993),  bahwa  penjelasan  isi  dan struktur  laporan  berita  mengenai  urusan  etnis  harus  dilihat  melalui  proses  sosial  dan kognitif  yang  terlibat  dalam  produksi  berita.  Khususnya  hubungan  dengan  institusi  elit lainnya  yang  diimplementasikan  pada  tahap  atau  proses  komunikasi  (sosial  dan kognitif).  Pendidikan  jurnalis, newsgathering ,  kontak  dengan  narasumber,  pertemuan editorial,  sosialisasi  dan  profesionalisasi  jurnalis,  termasuk  di  antara  banyak  dimensi makro  dan  mikro  dalam pembuatan berita yang berkaitan dengan urusan etnik. Pada saat yang  bersamaan,  aspek  sosial  ini  terkait  dengan  aspek  kognitif  atau  ideologis,  seperti pengetahuan,  kepercayaan,  dan  kognisi  sosial  jurnalis  mengenai  isu  sosial,  budaya,  dan politik  yang  mereka  tulis.    Tidak  hanya  dengan  siapa  wartawan  berbicara,  siapa  yang memiliki  akses  khusus  pada  media,  siapa  aktor  berita  yang  dianggap  penting  dan  cukup kredibel  untuk  benar-benar  dikutip,  siapa  yang  diizinkan  memberikan  pendapat  mereka sendiri,  tetapi juga  bagaimana  jurnalis  tersebut mengevaluasi  pendapat yang dikutip.
Pemberitaan-pemberitaan  terhadap  Papua  merepresentasikan  suasana  mencekam dan  genting  yang  terus  berlanjut  di  tanah  Papua,  dan  terus  direproduksi  melalui  media. Berita  sebagai  produk  media,  dapat  mengkonstruksi  kognitif  seseorang. Misalnya  saat mendengar  sebuah  cerita  mengenai  kelompok  etnis  tertentu,  seorang  pendengar  akan mengaktifkan  informasi  yang  relevan  dengan  informasi  yang  mereka  miliki  tentang etnisitas  tertentu.  Informasi  ini  akan  mencakup,  baik  pribadi  maupun  sosial,  yakni, kontak  langsung  antara  individu  dengan  kelompok  etnis  dan  informasi  yang  diperoleh secara  sosial  dari  sumber  diskursif,  seperti  media.  Meski  tidak  secara  langsung  diakui atau  dikenali,  informasi  ini  terus  tertanam  di  tataran  kognitif  individu,  sehingga memberikan  kontribusi  secara  konseptual  terhadap  pengembangan knowledge dan organization (pengetahuan  dan  organisasinya)  dalam  mental  model  individu.  Proses  ini menjelaskan  adanya  hubungan  antara  antara  wacana, kognisi, dan masyarakat.  (Addison, 2013).
Foucault  berpendapat  bahwa  konstruksi  terhadap  topik,  berarti  mendefinisikan dan  menghasilkan  objek  pengetahuan  kita.  Hal  ini  mengatur  cara  agar  topik  dapat dibicarakan  secara  bermakna.  Ini  juga  mempengaruhi  bagaimana  gagasan  dipraktekkan dan  digunakan  untuk  mengatur  perilaku  orang  lain.  Sebagai  sebuah  wacana, rules  in berarti  cara  untuk  mengerti  atau  memahami  perkataan,  tulisan,  dan  tingkah  laku. Sedangkan rules  out adalah  batasan  perkataan  atau  ujaran,  dan  tingkah  laku  dalam hubungannya  dengan  topik  atau  konstruksi  pengetahuan.  Foucault  berpendapat,
discourse tidak  pernah  terdiri  dari  satu  pernyataan,  satu  teks,  satu  tindakan  atau  satu sumber.  Wacana  yang  sama,  cara  berfikir  atau  keadaan  pengetahuan  pada  satu  waktu (apa  yang  disebut  Foucault  dengan  episteme),  akan muncul di berbagai teks, dan sebagai bentuk  perilaku,  di  sejumlah  lokasi  institusional  yang  berbeda  dalam  masyarakat. Keadaan  ini  kemudian  dikatakan  oleh  Foucault  sebagai  “ discursive  formation”. Peristiwa  diskursif  ini  mengacu  pada  objek  yang  sama,  membagikan  gaya  yang  sama dan  dukungan  strategi  dari  institusi  umum,  administratif  atau  konsep  dan  pola  politik yang  umum.  Foucault  tidak  seperti  teoritis  konstruksionis  lainnya,  dia  fokus  kepada produksi  pengetahuan  dan  makna,  bukan  melalui  bahasa  tapi  melalui  wacana  (Dalam, Cousins  & Hussain, 1984:  84-85).
Wacana  terhadap  Identitas  Papua  sebagai  kelompok  yang  meresahkan  dan berbahaya  terus  dimapankan  melalui  berbagai  ranah  formasi  diskursif,  dan  media  dalam hal  ini  menjadi  salah satu  wadah yang dimanfaatkan guna memapankan wacana tersebut. Media  lagi-lagi  tidak  menghimpun  atau  mengutip  pernyataan  korban  pemerkosaan secara  langsung,  sehingga  kita  tidak  dapat  mengetahui  keabsahan  berita  tersebut. Hampir  semua  peristiwa  yang  berlangsung  dan  dialami  oleh  orang-orang  Papua  hanya menggunakan  sudut  pandang  elit  kepolisian.  Kredibilitas  informasi  dan  perspektif  yang digunakan  oleh Kedaulatan  Rakyat menjadi  semakin  problematis.  Media  seharusnya menghadirkan  perspektif  atau  narasumber  berita  yang  tidak  hanya  berasal  dari  pihak keamanan  negara,  tetapi  juga  melalui  masyarakat  lokal.  Memang  diakui  cukup  sulit untuk  mengakses  narasumber  berita  selain  aparat  kemanan,  namun  hal  ini  merupakan tugas  para  awak  media  (wartawan),  mengingat  tanggung  jawab  yang  mereka  emban guna memenuhi  standar berita,  serta kredibilitas  sebuah media.
Dalam  cakupan  etnik  secara  global,  kita  dapat  memeriksa  suara  atau  jangkauan yang  dimiliki  etnis  minoritas  dibandingkan  dengan  aktor  berita  kulit  putih  pada  ruang media.  Jika  minoritas  dikutip  sama  sekali,  pendapat  mereka  hampir  selalu  diimbangi dengan  pembicara  kulit  putih.  Sebagai  contoh,  hanya  3,8%  laporan  berita di Inggris yang memperbolehkan  kelompok  minoritas  untuk  berbicara  mengenai  isu  etnisitas  (Dijk, 1993).  Contoh  kasus  ini  lagi-lagi  memberikan  pemahaman  kepada  kita  bagaimana  posisi atau  ruang  yang  diberikan  oleh  media  kepada  kelompok  minoritas  yang  masih  jauh  dari kata  berimbang.  Teks  yang  diproduksi  oleh  media  masih  didominasi  oleh  wacana  para elite,  dalam  hal  ini  otoritas  negara.  Baik  dalam  tataran  nasional  maupun  internasional, Media  kerap  dieksploitasi  oleh  negara  guna  menjalankan  kontrol  taksonomi  atas perbedaan (Appadurai,  1991).
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Van  Dijk  (1993),  bahwa Kehadiran  kelompok minoritas  yang  dianggap  berbeda  ( the  others ),  secara  semantik  didefinisikan  dalam wacana  berita  yang  berbeda,  bermasalah,  menyimpang,  atau  mengancam,  sehingga
peristiwa  atau  isu  etnisitas  cenderung  dikonstruksi  sedemikian  rupa  sehingga  tindakan negatif  mereka,  seperti,  kekerasan,  mendapat  porsi  utama  dan  didiskusikan,  namun kemungkinan  penjelasan  sosial  tentang  konflik  etnis  seperti  diskriminasi  atau  penyebab kemiskinan,  tidak disebutkan  dalam  laporan berita.

## Kesimpulan
Kedaulatan  Rakyat menjadi  agen  yang  secara  tidak  langsung  ikut  ambil  bagian dalam  merepresentasikan  dan  mereproduksi  diskriminasi,  serta  stereotipe  terhadap identitas  papua  melalui  pemberitaan-pemberitaan  yang  mereka  sampaikan  kepada publik.  Wacana  terhadap  Identitas  Papua  sebagai  kelompok  yang  meresahkan  dan berbahaya  terus  dimapankan  melalui  berbagai  ranah  formasi  diskursif,  dan  media  dalam hal  ini  dimanfaatkan  guna  memapankan  wacana  tersebut.  Melalui  penggunaan  bahasa sebagai  sistem  simbol,  para  pengelola  media  mampu  menciptakan,  memelihara, mengembangkan,  dan  bahkan  meruntuhkan  realitas.  Ketika  menikmati  suatu  informasi dari  media,  terkadang  tanpa  sadar  penonton/pembaca  digiring  oleh  definisi  yang ditanamkan  oleh media.
Di  samping  itu,  bahasa  digunakan  sebagai  alat  bagi  penguasa  untuk  melegitimasi power yang  mereka  miliki  untuk  diterapkan  pada  kelompok  minoritas. Hal  ini  semakin subur  sebab  diproduksi  serta  dikonstruksi  secara  terus  menerus  melalui  media.  Politik representasi  media  dilihat  melalui  proses  pembentukan  sebuah  teks  yang  ditampilkan pada  sebuah  berita.  Teks  yang  ditampilkan  pada  kenyataannya  tidak  menggambarkan fenomena  yang  sebenarnya,  sebab  berita  telah  mengalami  filterisasi  dari berbagai bentuk kepentingan  para  elit. Peristiwa  atau  isu  yang  berkaitan  dengan  identitas  Papua dikonstruksi  sedemikian  rupa  sehingga  tindakan  negatif  mereka,  seperti,  kekerasan, menjadi  porsi  utama  dan  didiskusikan  terus  menerus,  namun  yang  patut  disayangkan ialah  penjelasan  tentang  penyebab  kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial  di  tanah  papua, khususnya  tidak  disebutkan  dan dibahasa dalam  laporan berita.
Kedaulatan  Rakyat semestinya  bebas dari berbagai intervensi elit, dan membuka ruang  bagi  orang-orang  Papua  untuk  menyampaikan  aspirasi  dan  argumentasi  mereka sendiri,  tanpa  diwakilkan  oleh  sudut  pandang  atau  perspektif  lainnya,  seperti  pihak kepolisian  ataupun  militer.  Negara  semestinya  juga  turut  berperan  serta  dalam  menjaga kondusifitas  dan  keadilan  di  antara  berbagai  identitas  dan  etnisitas  yang  ada  di Indonesia,  dengan  tidak  mendudukan  kelompok  Papua  atau  kelompok  minoritas  sebagai objek  kebijakan  atau  kepentingan  mereka.  Namun  sebaliknya,  Negara  diharuskan membuka  ruang  sosial,  ekonomi  dan  politik  bagi  orang-orang  Papua,  sehingga  identitas Papua menjadi  cair.

## . Daftar  Pustaka
Addison,  Maggie.  (2013). Mental  models  in discourse production: Atypical discourse and the role of event models in the narratives of depressed patients . Carleton University:  Ottawa.
Atmasari,  Nina.  (2016). Asrama  Papua di Jalan Kusumanegara Masih Dijaga Ketat. Harian Jogja. Archived: (http://www.harianjogja.com/baca/2016/07/16/info- jogja-asrama-papua-di-jalan-kusumanegara-masih-dijaga-ketat-737867) Diakses: 2 Desember 2016.
Braithwaite,  John.  Cookson,  Michael.  Braithwaite,  Valerie.  & Dunn, Leah. (2010). Non- truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding. ANU Press: Australia. Cousins,  M. dan Hussain,  A. (1984) Michel Foucault , Macmillan:  Basingstoke. Creswell,  John  W.  (2010).  Research  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga ). Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Dijk,  Van. (1993). Elite Discourse and Racism . Sage Publications: London.
(2014). Discourse  and  Knowledge:  A Sociocognitive Approach . University Printing  House: Cambridge.
Djunatan,  Stephanus.  (2013). Membawa  Keadilan  bagi  Identitas-diri  Orang  Papua. Universitas  Katolik  Parahyangan: Bandung.
Geertz,  Hildred.  (1967). Indonesian  Culture  and  Communities ,  dalam Ruth T. McVey, ed. Indonesia,  Southeast  Asia  Studies .  New  Haven:  Yale  University,  by arrangement with HRAF Press.
Hall,  Stuart. (2013). Representation, Second edition. Sage Publications: London. Maalouf,  Amin.  (2003). In  the  Name  of  Identity,  violence  and  the  need  to  belong . Penguin  Books:  New York.
Portal Radio Suara Dogiyai.  (2017). Pemberitaan Tentang Papua Dinilai Diskriminatif . Archived: (http://radiosuaradogiyaifm.blogspot.co.id/2012/07/pemberitaan- tentang-papua-dinilai.html)  DIakses; 09 Desember 2017.
Purba,  Jhon  (2017). Selain  Merampas  Harta,  Kelompok  Kriminal  di  Papua  Juga Perkosa
Korban . . Archived: ... (http://regional.kompas.com/read/2017/11/18/18202491/sela in-merampas-harta-kelompok-kriminal-di-papua-juga-perkosa-korban). Diakses:
10 Desember 2017. Putra, Putu M. (2017). Menko Polhukam Ganti Nama Kelompok Bersenjata di Papua Jadi KKSB . Liputan 6. Archived: (http://news.liputan6.com/read/3169651/menko-polhukam-ganti-nama- kelompok-bersenjata-di-papua-jadi-kksb).  Diakses: 10 Desember 2017, Rasiey,  Kyoshi.  (2017). Dewan  Pers  diminta  usut  media  yang  memberitakan penyanderaan  di  Papua. Papua  No.  1  News  Portal  |  Jubi.  Archived: (https://tabloidjubi.com/artikel-11549-dewan-pers-diminta-usut-media-yang- memberitakan-penyanderaan-di-papua.html)  Diakses: 10 Desember 2017. Toft, Monica Duffy.  (2003). The Geography of Ethnic Violence: Identity, interest, and the indivisibility of territory. Princenton University Press: Princenton.
Wardhani,  Baiq.  (2016). Muslim  Nuu  Waar:  (un)Common  Identity  Reconstruction   in Papua, Indonesia. Universitas Airlangga: Surabaya.