## MAKNA KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Nurlaila Harun

## ABSTRAK
Keadilan tidak pernah bertemu sejak  zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  dalam  kehidupan  manusia,  keadilan terus  dibicarakan  dan  diperjuangkan  oleh  setiap  individu  dan  masyarakat  untuk memperolehnya  agar  kehidupannya  dapat  berjalan  dengan  baik  aman  dan  sentosa. Keadilan  adalah  kebijakan  tertinggi  dan  selalu  ada  dalam  segala  manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada didunia  ini,  termasuk  agama  islam  yang  menempatkan  keadilan  ditempat  yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan beraneka.
Kata kunci: Keadilan, Hukum, Dan Perundang-undangan

## A. Pendahuluan
Adil  (Ar;al-adl),  salah  satu  sifat  yang  harus  dimiliki  oleh  manusia  dalam rangka  menegakkan  kebenaran  kepada  siapa  pun  tanpa  kecuali,  walaupun  akan merugikan dirinya sendiri. 1 Secara etimologis al-adl berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; atau menyampaikan yang satu dengan yang lain ( al-musawah ). Istilah lain dari al-adl adalah al-qist  al-misl (sama  bagian  atauu  semisal).  Secara  terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari  segi  ukuran  sehingga  sesuatu  itu  menjadi tidak  berat  sebelah  dan  tidak  berbeda satu  sama  lain.  Adil  juga  berarti  “berpihak  atau  berpegang  kepada kebenaran” 2 Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya  jika  keadilan  telah  dicapai,  maka  itu  merupakan  pada  tempatnya  jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil kuat dalam islam selama belum ada dalili lain yang menentangnya.
Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang,  termaasuk  hak  asasi,  wajib  diperlakukan  secara  adil.  Hak  dan  kewajiban terkait  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya.  Oleh  karena  itu  hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negative lainnya, (QS.4:58). 3
58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Melihat.
1 Anonim, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 50
2 Ibid , h. 51
3 Tohaputra Ahmad H. Drs, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Penerbit CV. As Syifa,2000), h.185

## B. Pembahasan
Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap semua hamba-Nya, karena Allah SWT tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang  dilakukan  oleh  hamba-Nya  jika  manusia  berbuat  kebaikan,  maka  tidak  akan mempengaruhi  Kemaha  adilan-Nuya  tidak  akan  mengurangi  kemaha  adilannya  itu. Apa  yang  diperbuat  oleh  manusia,  apakah  kebaikan  atau  kezaliman,  hasilnya  akan diterima oleh manusia itu sendiri.
Quran Surat 41:46. 4
46. Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri  dan  barangsiapa  yang  mengerjakan  perbuatan  jahat,  maka  (dosanya)  untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya.
Dan Quran Surat al-Jaatsiyah (45): 15 5
15. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan  barangsiapa  yang  mengerjakan  kejahatan,  maka  itu  akan  menimpa  dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.
Dalam  periwayatan  hadits,  social al-adl (adil)  merupakan  salah  satu  kreteria seorang  rawi  (penyampai  hadits)  untuk  menentukan  apakah  hadis  yang diriwayatkannya  sahih  atau  tidak.  Adil  dalam  ilmu  Hadits  berarti  “Ketaatan menjalankan perintah Allah SWT 6 dan menjauhi larangganNya, menjauhkan diri dari perbuatan keji, memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari kata-kata yang dapat  merusak  ajaran  agama,  dan  berani  menegakkan  yang  benar  (muruah).  Jumhur ulama  sepakat  mengatakan  bahwa  semua  sahabat  Nabi  SAW  adalah  adil  dan  tidak perlu  lagi  dibahas  keadilan  mereka  dalam  meriwayatkan  hadis  dan  persaksian mereka. (innas as-sahabah kullukum ‘uduh).
4 Ibid , h. 1072
5 Ibid , h. 1120 6 Nur Cahaya, Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi, (Medan: Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN-SU dan Mizaka Galiza, 2004), 73
Dalam  beberapa  bidang  hukum  islam,  persyaratan  adil  sangat  menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Quran banyak  ayat  yang  memerintahkan  manusia  untuk  berlaku  adil  dan  segala  hal, walaupun  akan  merugikan  diri  sendiri.  Diantara  ayat  tersebut  adalah:  Perintah  agar manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar (QS.16:90) 7
90.  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan  permusuhan.  Dia  memberi  pelajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran.
Perlakuan  adil  wajib  ditegakkan  terhadap  siapa  saja,  kendati  terhadap  orang yang tidak seagama Quran 42:15. 8
Dalam Quran Surat Al-Maidah (5) ayat 8 yang berbunyi: 9
15. maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah [1343] sebagaimana diperintahkan  kepadamu  dan  janganlah  mengikuti  hawa  nafsu  mereka  dan katakanlah:  “Aku  beriman  kepada  semua  kitab  yang  diturunkan  Allah  dan  aku diperintahkan  supaya  berlaku  adil  diantara  kamu  amal-amal  kamu.  Tidak  ada pertengkaran  antara  kami  dan  kamu,  Allah  mengumpulkan  antara  kita  dan  kepada- Nyalah kembali (kita)”.
7 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Ibid , h. 592
8 Ibid , h. 1080

## KEWAJIBAN BERLAKU ADIL DAN JUJUR
3.  Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku tidak adil. berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu Kerjakan
Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan prinsip-prinsip peradilan,  Allah  SWT  memerintahkan  agar  manusia  berlaku  adil.  Dalam  beberapa ayat  Al-Quran,  dijelaskan  secara  terperinci  tentang  kewajiban  bagi  penegak  hukum untuk  berlaku  adil  dalam  memutuskan  perkara  di  antara  manusia  sebagai  pencari keadilan.  Dalam  surat  An-Nisa  ayat  58  Allah  memperingatkan  kepada  siapa  yang telah  diturunkan  oleh  Allah  SWT  berarti  ia  termasuk  kafir  serta  berlaku  aniaya  dan fasiq.  Maksudnya  agar  para  penegak  hukum  itu  hendaknya  ia  berlaku  adil  dalam memutuskan perkara, dan dilarang memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsunya
Dalam Ensiklopedi Hukum islam 10 disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam  Asy-Syafi’I  menggaris  bawahi  tentang  kewajiban  hakim  untuk  berlaku  adil terhadap  orang  yang  berperkara.  Hal  ini  sesuai  dengan  surat  Amr  bin  Abi  Syaibah (salah  seorang  sahabat  Rasulullah  SAW)  yang  dikirim  ke  Bassrah  dalam  bidang peradilan  dengan sanad  dari Ummu Salamah,  yakni  Rasulullah berkata bahwa siapa saja  yang diserahi tugas  sebagai hakim maka hendaklah ia harus berlaku  adil dalam ucapan, tindak-tanduk dan kedudukan. Hakim tidak boleh meninggikan suara kepada salah satu pihak sementara melembutkan pada pihak lain. 11 Demikian jua surat Umar bin  al-Khasttab  keada  Abu  Musa  al-Asya’ari  sahabat  nabi  Muhammad  Saw  yang diangkat  menjadi  hakim  di  Kuffah.  Dalam  surat  itu  antara  lain  berbunyi  “ sama ratakanlah manusia dalam persidangan, kedudukan dan keputusanmu sehingga tidak ada  celah  bagi  orang  terpandang  yang  menginginkan  agar  kamu  menyeleweng  dan
10 Azis Abdul Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ibid , h. 27
11 Abidin Zainal, Alawy, Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif, (Jakarta: Penerbit Yayasan Haji  Abdullah Amin,2003), h.71
tidak  berlaku  adil.  Begitu  pula  tidak  akan  putus  asa  kaum  yang  lemah  dan mendambakan  keadilan darimu. “Dalam subuah  Hadis  yang lain riwayat  al-Bukhari dan  Muslim  dan  Ummu  Salamah,  Rasulullah  bersaba  jika  ada  hakim  yang memutuskan suatu perkara tanpa mendengar kedua belah pihak, maka keputusannya itu sama dengan sepotong api neraka. 12
Dalam proses penyelesaian suatu perkara diperlukan kesaksian (asy-syahadah) dari  dua  orang  saksi  yang  adil  jika  perkara  tersebut  menyangkut  perkara  tuduhan terhadap seseorang yang diduga melakukan zina, diperlukan empat orang saksi yang adil  yang  menyaksikan  secara  langsung  perbuatan  tersebut.  Para  adil  yang menyaksikan  secara  langsung  perbuatan  tersebut.  Para  pakar  hukum  islam  sepakat menjadikan  syarat  adil  merupakan  salah  satu  syarat  bagi  seorang  saksi. 13 Ada  juga para pakar hukum  Islam yang mengatakan bahwa adil hanya sebagai sifat tambahan dari  orang  yang  beragama  islam.  Mengenai  orang  fasiq,  para  ahli  hukum  islam sepakat  untuk  tidak  menerimanya  sebagai  saksi,  kecuali  apabila  ia  sudah  bertaubat. Sementara  itu,  para  ahli  hukum  islam  persyaratan  bagi  seorang  saksi  adalah  adil, beragama  islam,  bebas  mengeluarkan  pendapat  (merdeka)  dan  tidak  terlibat  dalam hal-hal yang dilarang olrh agama.
Berkenaan dengan penegakkan keadilan, dalam surat (4):135 14
Keharusan berlaku adil :
35. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi  karena  allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan  kaum  kerabatmu.  Jika  ia [361] kaya  ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu balikkan (kata-kata)atau enggan menjadi saksi,  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui  segala  apa  yang  kamu kerjakan.
12 Taifiq, Rahman, Hadis-Hadis Hukum (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), h.63
13 Mod, Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1999) h.102.
14 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Ibid , h. 211
Dalam surat al-Maidah (5): 8 Allah swt menegaskan bahwa janganlah sekali- kali  kebencian  terhadap  sesuatu,  menjadikan  kamu  tidak  adil,  karena  adil  itu  lebih dekat  kepada  taqwa.  Dari  keterangan  yang  tersebut  dalam  firman  Allah  maka terbentuklan  suatu  kaidah  bahwa  keadilan  itu  sudah  semestinya  tidak  terpengaruh oleh pertingbangan-pertimbangan yang bersifat emosional, 15 seperti kecintaan kepada diri  sendiri,  keberpihakan  kepada  kerabat  sendiri,  kebencian  kepada  suatu  kaum social terhadap kekayaan seseorang, kebencian seorang musuh dan kecintaan seorang kekasih.  Hendaklah  dipahami  bahwa  dalam  konsep  Islam,  keadilan  itu  lebih  dekat dengan keridhaan Allah SWT dan mendorong kepada ke
Demikian prinsip islam terhadap keadilah yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dengan  ridha  Allah  SWT.  Penerapan  keadilan  tidak  membedakan  antara  musuh dengan sahabat dan antara relasi dengan rival. Ketentuan yang berlaku dihadapan Jika timbangan  keadilan  ini  dipegang  oleh  tangan  orang-orang  yang  memegang  teguh prinsip  keadilan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  Swt,  dan  ia  takut melanggar  keadilan  serta  selalu  menjaga  kebenciannya,  ia  akan  selalu  mendapat perlindungan dari Allah sebagaimana tersebut dalam Qur’an surat An-Nisa ayat 135 dan  jika  kamu  memutarbalikkan  kata-kata  dan  enggan  untuk  menjadi  saksi, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
Apabila dilihat dalam berbagai literatur, terkesan bahwa keadilan itu berkaitan dengan  urusan  pengadilan,  dan  beban  keadilan  terletak  pada  pundak  Hakim.  Taatan kepada-Nya.  Sebenarnya  masalah  keadilan  iotu  menyangkut  dalam  berbagai  aspek kehidupan termasuk dalam bidang pemerintahan.  Kunci pokok dalam melaksanakan keadilan adalah kejujuran, sebab kejujuran itu salah satu dari dimensi keadilan yang tidak lepas dari moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, 16
15 Lili Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990) h.39
16 Abdul Halim Uwaays, Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, Ijtihad Statis dan Dinamis (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998) h.81.
Konsep  keadilan  dalam  pemerintahan  dapat  dilihat  dalam  surat  An-Nisa’  58 dimana  dikemukakan  bahwa  “sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan amanah  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan  menyuruh  kamu  jika  menetapkan hukum  diantara  manusia  hendaknya  kamu  menetapkannya  dengan  adil. Sesungguhnya allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kata “amanat” dalam ayat tersebut  terdiri  atas  segala  bentuk  amanah  yang  harusnya  dilaksanakan  seseorang, dimana  yang  paling  utama  adalah  keadilan  dan  dalam  otoritas  manusia  tidak  boleh menghakimi  menurut  tingkah  laku  mereka,  tetapi  harus  sesuai  dengan  perinta  Allah Swt.
Dalam  beberapa  tafsir, 17 termasuk  tafsir  yang  diterbitkan  oleh  Departeman Agama,  ayat  tersebut  dalam  bidang  pemerintahan.  Hal  ini  didasarkan  pada  ayat selanjutnya  yang menyangkut soal pemerintahan yang menekankan agar taat kepada Allah,  taat  kepada  rasul  dan  kepada  yang  memegang  kekuasaan  di  antara  kamu. Focus dari ayat ini adalah perintah Allah kepada hambanya agar hamba-Nya itu taat kepada  mereka  yang  telah  diberikan  amanat  untuk  memegang  kekuasaan sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa ayat 5,. Menurut Maulana Muhammad Ali dalam  The  Holy  Qur’an  sebagaimana  dikutip  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “amanat”  segala  sesuatu  yang  berhalangan  dengan  urusan  Negara  dengan segala aspeknya.
Dalam  berbagai  hadits  yang  membahas  tentang  masalah  amanah,  dapat diketahui bahwa pada prinsipnya amanat itu harus  diserahkan kepada ahlinya, kalau hal ini tidak dilaksanakan maka diserahi amanat pemerintahan.ia harus melaksanakan pemerintahaan itu dengan benar dan adil Seorang yang sudah terpilih untuk menjadi pimpinan pemerintahan, hendaknya ia harus berdiri diatas semua golongan, untuk itu diperlukan  sifat  adil  dalam  diri  pimpinan  tersebut.  Adil  adalah  salah  satu  unsure takwa,  karena  dalam  takwa  terkandung  pengertian  tentang  kemampuan  memilih
17 Said Ramadan Muhammad, Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah, Muassasah ar-Risalah, (Beirut:1990), h.202
antara  yang baik dan buruk dengan pertimbangan-pertimbangan  yang benar dan adil pula.
Tugas  utama  seorang  pemimpin  pemerintahan  adalah  mengambil  keputusan tentang  masalah-masalah  yang  menyangkut  hajat  hidup  rakyatnya.  Pekerjaan  ini tidaklah mudah sebab para penguasa itu cenderung untuk memimpin rakyat menurut seleranya  sendiri,  sehingga  banyak  menimbulkan  ketika  adilan,  dalam  hal  ini  dalam surat Sahad (38) ayat 26. 18 Allah berpesan kepada Nabi Daud
26.  Hai  Daud,  sesungguhnya  kami  menjadikan  kamu  khalifah  (penguasa)  di  muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu  mengikuti  hawa  nafsu,  karena  ia  akan  menyesatkan  kamu  dari  jalan  Allah. Sesungguhnya  orang-orang  yang  sesat  dari  jalan  Allah  akan  mendapat  azab  yang berat, karena melupakan hari perhitungan.
Jadi,  pesan  Allah  terhadap  Raja  Daud  (juga  nabi)  hanya  satu,  yaitu  jika mengambil suatu keputusan maka hendaklah dengan adil. Amanat seorang pemimpin adalah  keadilan,  apabila  hal  ini  dikesampingkan  maka  legitimasinya  akan  tercabut. Seorang  pemimpin  akan  kehilangan  legitimasinya  apabila  ia  telah  melalaikan keadilan.
Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimoligi asti “adil” (al-adl) 19 berarti tidak  berat  sebelah  tidak  memihak  atau  menyamakan  sesuatu  dengan  yang  lain. Istilah lain dari al-adl adalah al-qist, al-misl; yang berarti sama dengan bagian atau semisal.  Sedangkan  pengertian  adil  secara  terminology  adalah  mempersamakan sesuatu  pada  tempatnya.  Menurut  Ibnu  Qudamah 20 bahwa  yang  dimaksud  dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyikan, motivasinya semata-mata karena takut kepada  Allah  Swt.  Berlaku  adil  itu  sangat  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban.  Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak
18 Al-Qur’an dan Terjemahan, Ibid , h. 1013
19 Azis Dahlan, Abduh, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) h.25
20 Ibid , h. 26
dan kewajiban terkait pula dengan amanah, semntara amanah wajib diberikan kepada yang berhak ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa harus ditetapkan dan sifat-sifat Social lainnya.
Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang  perjalanan  sejarah  filsafat  hukum.  Demikian  pentingnya  keadilan  ini, dalam  mempelajari  filsafat  hukum  selalu  timbul  pertanyaan  keadilan  itu  apa sesungguhnya? Pertanyaan ini dijawab oleh filosof Ulpinus 21 yang kemudian diambil ahli oleh kitab Hukum Justianus dengan mengatakan bahwa
Keadilan itu adalah kehendak yang ejeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (Iuatitia est constans et perpetua voluntas lud suum euique tribuendi) .  Aristoteles  juga  telah  menulis  panjang  lebar  tentang  keadilan.  Ia menyatakan  bahwa  keadilan  itu  adalah  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  hubungan antar manusia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu  arti.  Adil  itu  dapat berarti  menurut  hukum  dan  apa  yang  sebanding,  yaitu  yang semestinya.  Disini  ditunjukkan  bahwa  seorang  dikatakan  berlaku  adil  apabila  orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya Aristotles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakan dalam dua jenis keadilan. 22 yaitu keadilan  korektif  yang  sama  artinya  dengan  keadilan  komutatif  dan  keadilan distributive  yang  membutuhkan  distribusi  atas  penghargaan.  Keadilan  korektif  ini berbeda. Keadilan terakhir ini didasarkan pada transaksi baik yang suka rela maupun yang  tidak  dan  hal  ini  biasanya  terjadi  dilapangan  hukum  perdata,  misalnya  dalam perjanjian tukar menukar.
Istilah  “adil”  dan  “keadilan”  berasal  dari  bahasa  arab,  dibawa  oleh  agama Islam  ke  seluruh  penjuru  dunia  dengan  datangnya  agama  Islam  kenegara-negara tersebut.  Di  Indonesia  arti  keadilan  mempunyai  yang  konkret  melalui  penghadapan
21 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) h.155-157
22 Manan Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h.111.
masyarakat Indonesia dengan kolonialisme dan impereialisme barat. Dalam berbagai peristiwa dalam menghadapi colonialism dam imperalisme itu keadilan lebih tampak dalam  bentuk  negatifnya,  yakni  ketidak  adilan  atau  kezaliman  yang  dilakukan  oleh penguasa yang menindas rakyat. Ketidakadilan itu dilihat oleh rakyat dalam berbagai bentuk  perampasan  kemerdekaan  akuisisi  terhadap  tanah  milik  rakyat,  tanam  paksa dan pemaksaan lebih banyak dirasakan daripada dipahami secara rasional. 23 masyarakat banyak menuntut keadilan ini dipahami jika diwujudkan dalam bentuk  tindakan  pemerintah  yang  mengursngi  atau  mencabut  beeban  pajak,  atau tindakan lain yang tidak membebankan rakyat.
Pada  awal  abad  ke  20,M  pengertian  keadilan  lebih  dipahami  secara  rasional dan konkret. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang dihasilkan oleh politik Etis tahun  1904  sudah  menampakkan  hasilnya.  Mulai  saat  ini  keadilan  sudah  beranjak kepada  pemberian  hak  partisipasi  kepada  kaum  pribumi  untuk  turut  mengatur pemerintahan  dalam  birokrasi.  Keadilan  juga  diartikan  sebagai  pemberian  kepada kaum  pribumi  lewat  wakil-wakilnya  untuk  terlibat dalam  proses  pengambilan keputusan  dalam  parlemen.  Sebagai  dalam  masyarakat  lain,  keadilan  diartikan kesempatan berusaha memperoleh pendidikan atau dapat menjalankan ajaran agama. Pokoknya,  kata  “Keadilan”  dalam  bentuknya  yang  positif  dipahami  sebagai pemberian  hak-hak  rakyat  yang  telah  dirampas  oleh  pengusaha  pada  waktu  itu berbagai  gerakan  kebangsaan,  seperti  Budi  Utomo,  Serikat  Dagang  Islam,  Indische Partij,  Sarekat  Islam,  dan  Muhammadiyah,  lahir  karena  tuntutan  memperoleh  atau merebut  keadilan.  Bahkan  sebagian  ahli  hukum  tata  Negara  mengatakan  bahwa gerakan kebangsaan itu lahir pada dasarnya tidak  lain adalah gerakan keadilan  yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. 24
23 Ahmad Amrullah, Drs. Sf.dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,
(Penerbit GEMA INSANI PRESS, Anggota IKAPI Cetakan Pertama, Rabi’ul Akhir 1417 H, 1996), h.265
24 Ibid , h. 277
Saat ini, kata “adil” dan “Keadilan”: sudah menjadi sebuah nilai sentral dalam budaya  Indonesia  modern. 25 Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  rumusan  Pancasila  dimana dalam rumusan kelima terkandung nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, kemungkinan  nilai  keadilan  sosial  ini  dipengaruhi  oleh  ideology  sosialisme  yang menghendaki terciptanya masyarakat tanpa kelas, sebagai wujud dari keadilan social itu setidak-tidaknya sila ini telah mengusahakan social justice (keadilan social) dalam beberapa  sisi,  misalnya  lewat  politik  pemerataan  atau  kesejahteraan.  Gagasan  itu telah  disadur  menjadi  pengertian  Indonesia,  seperti  Intenasionalismevsudah  diubah menjadi  “kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  dan  perwakilan”  dan  istilah social  justice sebagaimana  yang berkembang di Eropa Barat disadur menjadi”

## C. Kesimpulan
Keadilan  merupakan  katup  pengaman  pada  setiap  masyarakat,  dimana keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan kemarahan dan lain-lain, merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia. 26 Selama timbangannya  benar  dan  tangan  yang  diberi  wewenang  untuk  melaksanakannya berlaku amanah dan terpelihara, niscaya masyarakat akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Akan tetapi, apabila timbangannya rusak dan tangan yang diberikan wewenang  untuk  melaksanakan  amanah  disalahgunakan,  maka  masyarakat  akan merasakan  penderitaan  yang  menyakitkan  sehingga  keadilan  tidak  akan  pernah terjadi, masyarakat akan kacau dan akan hidup menderita sepanjang zaman. Oleh sebab  itu,  sebaik-baiknya  penguasa  adalah  orang  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  seburuk-buruk  penguasa  adalah  seorang  yang  membuat rrakyatnya sengsara. Pemimpin harus adil kepada rakyatnya.
25 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita) 1999, h.88

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  tohaputra  H.Drs., “Al-Qu’an  Dan  Terjemahnya” Penerbit  CV.  As  Syifa, Semarang, 2000
Afdol, “Kewenangan  Pengadilan  Agama  Berdasarkan  UU  No.3.  Tahun  2006  dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia ,” Penerbit Airlangga University, Press, 2006
Amrullah  Ahmad,  Drs.  S.dkk.,  “ Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum Nasional”., Penerbit  GEMA  INSANI  PRESS,  Anggota  IKAPI  Cetakan  Pertama, Rabi’ul Akhir 1417H, September 1996
Atmasasmita  Romli, “Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Penegakan Hukum”, CV Mandar Maju., Bandung., 2001
Apeldoorn  Van, “Pengantar  Ilmu  Hukum” .,  Penerbit  Pradnya  Paramita,  Jakarta. 1999
Abdul  Manan,  Dr.,  SH., “Reformasi  Hukum  Islam  diIndonesia” ,  Penerbit  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Abdul  Azis  Dahlan, “Ensiklopedi  Hukum  Islam” .,  Penerbit  PT.  Ichtiar  Baru  van Hoeve, Pencetak PT. Intermasa, Jakarta, 1996
Cahaya  Nur, “Hukum  Islam  Kontemporer,  Tantangan  dan  Pengembangan Metodologi”. Dalam  kumpulan  karangan  Syari’at  Islam  di  Indonesia,  Fakultas Syari’ah IAIN-SU dan Misaka Galiza, Medan, 2004
Damodiharjo  Darji  dan  Shidarta,  “ Pokok-pokok  Filsafat  Hukum”, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2002
Hasan Cik Bisri., “ Pilar-pilar  Hukum Islam Dan Pranata Sosial” Penerbit PT. Raja Grafinbdo Persada, Ctakan Pertama, Maret 2004., Jakarta
Harjono,  Anwar,  “ Hukum,  Kekuasaan,  dan  Keadilan  dalam  Cahaya  Qur’an”, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1982
Idris  Ramulyo  Mod.,  “ Asas-asas  Hukum  Islam” ., Sejarah  Timbul  dan Berkembangnya  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  diIndonesia”, Penerbit  Sinar Grafika., Jakarta., 1999
Lev,  Daniel.,  A.,  “ Islamic  Court  in  Indonesia ”.,  Terjemahan  Indonesia  oleh  Zaeni Ahmad Noeh, Pengadilan Agama di Indonesia Penerbit PT., Intermasa, Jakarta, 1980
Muhammad Ramadhan  Said, al-Buti., “Dhawabit  al-Mashlahah fi  asy-Syari’ah akl- Islamiyah”, Muassasah ar-Risalah Beirut., 1990.
Qadri,  Ahmad  Anwar, “Islamic  Jurisprudence  in  the  Muslim  World”, Delhi,  Taj Company, 1086
Rahman Taifiq, “ Hadits-hadits Hukum”., penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2000
Rasyidi Lili.,: “ Dasar-Dasar Filsafat Hukum” , Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1990
S.  Anonim., “  Ensiklopedi  Hukum  Islam” .,  Penerbit  PT  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve., Jakarta, 1996
Sadlan-As,  Shalih  bin  Ghanin,  Dr.” Aplikasi  Syari’at  Islam” .,  Penerbit  DARUL FALAH Edisi Indonesia, Cetakan Pertama., Jakarta Timur., 2002
Sudirrman  Antonius.,  SH.,  MH.,  “ Hati  Nurani  Hakim  dan  Reformasi” ,  Penerbit PT.Raja  Grafindo  Persada  Dicetak  di  Kharisma  Putra  Utama  Offset,  Cetakan Pertama, Agustus 2004., Jakarta
Uwaays Halim Abdul., “Al-Fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat”, alih bahasa  Zarkasyi  Chumaidy  dengan  judul, “Ijtihad  Statis  dan  Dinamis” ,  Penerbit, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998
Umar Hasbi H.M. Drs. M.A., Ph.D., “ Nalar Fiqih Kontemporer”., Penerbit Gunung Persada Press., Cetakan Pertama, Oktober, Anggota IKAPI., Jakarta., 2007
Zainal  Alawy  Abidin, “Ijtihad  Kontemporer  dan  Reformasi Hukum  Islam,  Dalam Perspektif” ., Mahmud Syaltut, Penerbit  Yayasan Haji Abdullah Amin, Jakarta, 2003
------------,  “ Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Jakarta,  Direktorat  Pembinaan Badan Peradilan Agama., 1991/1992
------------, “Personal  Law  in  Islamic  Counttries,  History,  Text,  and  Comparative Analysis” , New Delhi Academic of Law and Religion, 1987
------------,  “ Fungsi  Hukum  Islam  dalam  Kehidupan  Umat”  dalam  Dimensi Hukum….”, Amrullah Ahmad, Ed, Penerbit Gema Insani PRESS, Jakarta, 1996