## MAKSIMALISASI KONFIGURASI TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ( MPR )
Hassan Suryono
Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail: Hassansuryono@staff.uns.ac.id
Abstract. The  purpose  of  this  research  is  to  explain  how  to  maximize  the  duties  and powers  of  the  People's  Consultative  Assembly  of  the  Republic  of  Indonesia.  The research  method  is  Doktiner  with  constructive  logical  analysis.  The  results  of  the research found that the MPR whose members consist of the House of Representatives and the Regional Representative Council has a very strategic function and authority. it  can  be  effective  and  can  be  optimal  if  that  authority  in  addition  to  the  authority contained  in  the  Constitution  also  has  the  authority  in  the  Invitation  Law  under  the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  What  is  meant  is  through  the  MPR Decree by increasing the authority, namely setting outlines of State Policy Keywords: Duties and authorities of  MPR

## PENDAHULUAN
Telah  kita  ketahui  bersama bahwa  dalam  sistem  ketatanegaraan Republik  Indonesia  pasca  perubahan Undang-Undang  Dasar  1945  baik perubahan  ke  1,2,3  dan  4  terjadi perubahan  yang  sangat  berarti.  Salah satu  perubahan  adalah  mengenai  tugas dan  wewenang  MPR.  Dalam  konteks Indonesia,  sebelum  tahun  1999,  kita pernah  memiliki  tiga  konstitusi  yaitu UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950.  Konstitusi  yang  berlaku  saat  ini
adalah UUD 1945 dengan ditambahkan beberapa hal pada empat kali perubahan.  Dari empat konstitusi  yang pernah kita miliki, berlangsung beberapa pusaran perdebatan berkaitan dengan tafsir atas cita-cita negara yang berkedaulatan rakyat.
Kalau kita merenung dan berfikir  apakah  kita  sudah  melakukan proses berfikir secara cermat dan cerdas dalam  arti  sudah  melakukan  validasi pengujian pasal-pasal perubahan tersebut terhadap Pembukaan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  ,dimana  status  Pembukaan tersebut telah menjadi keputusan seluruh anggota Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  yang tidak akan merubahnya dan yakin betul bahwa  perubahan  Undang-Undang Dasar/pasal-pasal  tersebut  benar-benar merupakan      pencerminan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar. Fakta  secara  logis  dan  factual ternyata masih ada pemikiran- pemikiran  ya  agar  ada  perubahan  atau peninjauan  kembali  terhadap  pasal pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan  ada  sekelompok  masyarakat menginginkan  kembali  lagi  pada Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum diadakan  perubahan.Terlepas  dari  itu semua menjadi wewenang MPR untuk mengubah  dan  menetapkan  Undang Undang Dasar.
Konfigurasi  tugas  dan  wewenang MPR sebelum dan sesudah perubahan Terdapat beberapa alasan mengapa  UUD  1945  perlu  diubah,  di antaranya (i) bahwa
praktek ketatanegaraan selama ini penuh dengan  rekayasa  dan  usaha-usaha  lain serta  belum  mampu  menciptakan pemerintahan yang stabil dan demokratis.  Hal  ini  disebabkan  karena banyaknya  kelemahan  pada  UUD 1945;  (ii)  bahwa  sesuai  UUD  1945, MPR merupakan pelaksana sepenuhnya  kedaulatan  rakyat  dengan kekuasaan  tidak  terbatas.  Akibatnya rakyat sendiri kehilangan kedaulatannya;  (iii)  bahwa  Pancasila merupakan  norma  dasar  ( fundamental norm )  yang  tidak  langsung  bersifat operasional. Karena itu harus dijabarkan dalam pasal-pasal  sesuai
dengan  perkembangan  jaman;  (iv) bahwa  UUD  1945  masih  bersifat sementara.  Hal  ini  didasarkan  pada Pidato  Presiden  Soekarno  pada  Rapat Penutupan Panitia Persiapan
Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  pada 18 Agustus 1945. (v) bahwa UUD 1945 dipandang  terlalu  sumir,  ringkas  serta bersifat executive  heavy. Selain  itu, masih  belum  lengkapnya  pengaturan tentang  HAM,  lemahnya  pembatasan kekuasaan  dan  tidak  memadainya sistem checks  and  balances.( Slamet Efendi Yusuf, 2009 )
Kalau kita melihat ke belakang dalam  sejarah  perpolikan  di  Indonesia mengenai  keberadaan  MPR  titik  debat yang pertama adalah berkaitan dengan keberadaan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.  Keberadaan  MPR  merupakan gagasan  yang  menarik  dan The founding fathers, karena dalam pasal 1 ayat  (2)  UUD  1945  (versi  asli) disebutkan “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Selanjutnya  dalam  pasal  2 dinyatakan “MPR terdiri atas anggota- anggota MPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan  menurut  aturan yang  ditetapkan  dengan  undang- undang”. Dalam  pasal  3  disebutkan “MPR  menetapkan  UUD  dan  garis- garis besar daripada haluan negara”.
Namun  dalam perubahan UUD 1945,  MPR  jelas  tidak  disebutkan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan  rakyat.  Komposisi  MPR terdiri  atas  anggota  MPR  dan  anggota DPD  yang  dipilih  melalui  pemilihan umum  dan  diatur  lebih  lanjut  dalam UU.  MPR  juga  tidak  lagi  menetapkan garis-garis  besar  daripada  haluan negara.  Perubahan  ini  tentu  saja merupakan perubahan yang mendasar
dalam konsep negara yang dibayangkan oleh the founding fathers.
Perubahan  yang  telah  dilakukan  tentu disertai  dengan  sejumlah  argumentasi yang  juga  cukup  kuat  dan  bisa  jadi merupakan  bagian  dari  semangat zaman. Salah satunya adalah
kesenjangan  antara  idealitas  badan permusyawaratan  yang  dicita-citakan oleh the  founding  fathers dengan praktek  realitas  politik  yang  pernah terjadi.
Dalam beberapa periode kekuasaan,  keinginan the  founding fathers untuk  membuka  ruang  bagi sociale rechtrsvaardigheid justru dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang tengah berkuasa. Caranya dengan menggunakan kalimat
“menurut  aturan  yang  ditetapkan dengan UU” dengan melakukan proses pengisian  utusan  daerah  dan  utusan golongan melalui mekanisme pengangkatan.  Dengan  cara  itu,  maka kekuatan politik dominan bisa mengontrol  badan  permusyawaratan sehingga hakekat dasar permusyawaratan  jusru  tidak  dapat terwujud. Ke  depan  perlu  dipikirkan kembali  ide  dasar the  founding  fathers untuk membangun lembaga permusyawaratan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi  dalam  proses  pengisiannya. Pertanyaannya  :  bagaimana  membuka saluran  bagi  apa  yang  disebut  Bung Karno sebagai sociale rechtsvaardigheid ? Bagaimana mewujudkan ekonomische democratie ?  serta  bagaimana  menjamin  prinsip permusyawaratan  menjadi  semangat dalam interaksi di lembaga pemerintahan ?
Sebagaimana  diuraikan  di  atas pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan.  “Kedaulatan  ada  ditangan rakyat  dan  dilaksanakan  sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.  Dengan  bunyi  seperti  itu maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah menjadi lembaga pemegang kedaulatan rakyat.
Setelah  perubahan  UUD  1945, Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  tersebut berubah menjadi : Pasal 1 ayat (2) UUD 1945  setelah  perubahan  “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”.
Berdasarkan perubahan tersebut, kedaulatan rakyat, menurut UUD 1945 setelah  perubahan,  dilaksanakan  oleh lembaga-lembaga  negara  yang  juga diatur  secara  jelas  kewenangannya dalam UUD 1945 setelah perubahan.
Perubahan ini sangatlah penting karena, perubahan inilah yang menjadi dasar  untuk  mereduksi  kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR  sebagai  penjelmaan  seluruh rakyat Indonesia, dan lembaga tertinggi negara  menjadi  lembaga  negara  yang sama  kedudukannya  dengan  lembaga negara lain.
Kedaulatan  rakyat,  menurut UUD 1945 setelah perubahan, dilaksanakan  oleh  lembaga-lembaga negara  yang  juga  diatur  secara  jelas kewenangannya  dalam  UUD  1945 setelah  perubahan.  Kedaulatan  Rakyat dalam Pasal UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2)  UUD  1945  sebelum  perubahan “Kedaulatan  ada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pasal tersebut  melahirkan  :  1)  Supremasi MPR.,2) Presiden mandataris MPR
3) Presiden pemegang teguh kekuasaan tertinggi  sesudah  majelis.,4)  Presiden pemegang sekaligus kekuasaan eksekutif  dan  legislatif  .,5)  Ada sentralisasi kekuasaan Metamorfose kedaulatan rakyat
dalam  konstitusi:  setelah  perubahan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mewujudkan pemegang supremasi adalah konstitusi. Berdasarkan perubahan tersebut,
kedaulatan  adalah  konstitusi  oleh lembaga-lembaga  negara  yang  diatur secara  jelas  kewenangannya  dalam UUD  1945.  Presiden  menjalankan kedaulatan  rakyat  untuk  menjalankan pemerintahan  negara  undang-undang dan  mengawasi  Presiden.  Mahkamah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi menjalankan  kedaulatan  rakyat  dalam bidang yudikatif dan peradilan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitianya  doktriner dengan konsep teoritis yang menumbuhkan  terhadap  pemahaman konseptual yang terdapat dalam perundang  undangan.  Obyek  yang diteliti bahan hukum primer dalam hal ini  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  tahun  1945,  dan  Ketetapan MPR.  Teknik  pengumpulan  datanya dengan  kajian  studi  pustaka  terhadap bahan  primer  dan  sekunder  ditambah dengan  pendapat  para  pakar.  Validitas datanya dengan member chek para ahli dengan jalan FGD. Sedangkan analisis datanya dengan analisa kualitatif  logis  konstruktif  dengan mengurai, menyususn secara sistematis dan logis.

## MAKSIMALISASI  TUGAS  DAN WEWENANG MPR
Selain optimalisasi pelaksanaan tugas  dan  wewenang  MPR  dalam konteks menjalankan tugas dan wewenangnya diharapkan dapat didukung  dengan  penyediaan  sumber daya  yang  berkualitas  sesuai  dengan profesionalesmenya  ,sehingga  lebih memungkinkan  MPR  bergerak  dan berprestasi  lebih  tinggi  dibandingkan dengan periode-periode lalu.
Bersamaan dengan itu, MPR diharapkan dapat menghindari diri dari berbagai  isu  negative  yang  selama  ini cenderung dilontarkan terhadap lembaga tersebut. Dengan memperhatikan  aspirasi  masyarakat yang mendambakan terbentuknya MPR
yang semakin berkualitas. MPR memang  harus  menghilangkan  kesan hanya  sebagai  sekumpulaan  utusan daerah dan wakil partai pilitik.
Sebagaimana kalau
kita memiliki  sesuatu  yang  baru,  kitapun nampaknya juga menaruh harapan yang besar  sekali  kepada  MPR.  Pada hakikatnya  tampilnya  lembaga  MPR yang  kuat  merupakan  harapan  semua pihak  baik  rakyat  yang  diwakili  dan mitra  kerjanya.  Mengapa  demikian? Sebab MPR  yang kuat  dan berkualitas serta  mempunyai  posisi  yang  strategis akan  mampu  melaksanakan  semua fungsi dan tugasnya untuk mengantarkan bangsa Indonesia
mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  sebagaimana  diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Diantara banyaknya peran MPR yang diharapkan sebagian besar rakyat adalah  adanya  peningkatan  fungsi memutus usul DPR atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi . Harus disadari bahwa fungsi MPR bukanlah untuk
berbagi  pekerjaan  dengan  pemerintah. Sebab jika demikian halnya maka MPR hanya  menjadi  bagian  dari  eksekutif. Padahal  menurut  kaidah  demokrasi Pancasila,  MPR  dibentuk  sebagai lembaga  yang  dapat  mengubah  dan menetapkan Undang Undang Dasar.
Kita dapat melihat  jika anggota
MPR bersidang     menyampaikan pendapat    disampaikan  dengan  sopan dan berterus terang ,hal ini  tidak boleh diartikan bahwa mereka tidak vokal . Sebab kita bisa membedakan  keterus- terangan dan kevokalan yang sopan dengan yang tidak sopan. Artinya,  di dalam mengemukakan pendapat secara vokal  dan   terus  terang  tersebut, seseorang     tidak     perlu     harus meninggalkan etika  dan kesopanan yang kita anut. Inilah tampaknya  yang harus dipahami benar oleh para anggota MPR. Peningkatan  pelaksanaan  tugas dan wewenang anggota  MPR mutlak diperlukan.  Tetapi    harus   disadari bahwa    peningkatan    tersebut   tidak berarti MPR harus vulgar, apalagi merasa dirinya yang paling tahu tentang kenegaraan dan kebijakan pemerintah.
Anggota  MPR  yang  mumpuni akan  mampu  memberi  peluang  bagi peningkatan  tugas  dan    wewenang MPR  sehingga  berdaya  guna  dan efektif  dimasa  yang  akan  datang.MPR dapat  membentuk  litbang  litbang sebagai tangan panjang untuk menggali informasi dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  kewenangan  MPR perlu ditambah menetapkan garis garis besar  Haluan  Negara  yang  selama  ini kewenangan tersebut tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA
AAGN Ari Dwipayana. (2009). Kembali  ke  hakekat  Republica. Makalah disampaikan pada Pancasila  pada  tanggal  30  mei sampai 1 Juni 2009 Hassan Suryono. (2005). Upaya meningkatkan  dan  Memperkuat Pelaksanaan budaya hukum pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam  Majalah  MIIPS, Surakarta : FKIP UNS. -----------------------. (2005). Hukum kenegaraan  dan  pemerintahan
. Yogjakarta: Ombak
.  (2008). Uji  Materiil terhadap  peraturan  Perundang- undangan  di  Negara  RI dalam
Jurnal  Republika,  Surakarta  ; Fakultas Hukum UNS Slamet Effendi Yusuf. (2009). Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif  Pancasila .  Makalah. Makalah disampaikan pada Pancasila  pada  tanggal  30  mei sampai 1 Juni 2009 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UU  No  12  Tahun  2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan