## PANDUAN AKSES KREDIT BAGI PEDAGANG MLIJO KE MULTIFINANCE SEBAGAI DAMPAK DARI PERLUASAN FUNGSI MULTIFINANCE
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (SALAH SATU BENTUK PENGEMBANGAN MODEL FINANCIAL INCLUSION )
Sunaryati Hardiani 1 , Nanik Sisharini 1*
1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Merdeka Malang *nanik.sisharini@unmer.ac.id

## Abstract :
The  background  of  this  study  was  based  on  results  of  previous  studies  in  which  the  major problems  facing  traders  mlijo  to  be  able  to  do  business  continuity  is  the  capital.  With  the enactment of Law no. 21 Year 2011 concerning FSA wherein Financing Agency can expand its business to finance Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), this is an opportunity for  Mlijo  traders  to  be  able  to  raise  capital  effort  from  Formal  Financial  Institutions. Financing model for SMEs by Financing Institutions is out put of Research Phase I. While in this  Phase  II  study  focused  on  the  preparation  of  credit  access  guidelines  for  SMEs.  The purpose  of  this  study  is  to  develop  of  credit  access  guidelines  for  SMEs  which  is  a continuation of previous research results. Specific targets to be achieved is 1) Ease of SMEs to  access  credit  to  finance.  2)  Make  it  easy  for  SMEs  to  find  and  prepare  all  the  necessary credit  requirements.  3)  Ease  for  SMEs  to  determine  the  number  of  credits  taken  and  the number  of  installments  to  be  paid.  The  research  method  using  descriptive  research  method and policy research. The unit of analysis is 1) These financial institutions in Malang 2) Mlijo traders  in  Malang  and  3)  the  FSA  in  Malang.  Excavations  carried  out  with  technical information FGD. Data were analyzed using descriptive analysis to describe the findings and policy,  which  involves  all  interested  parties  to  devise  a  right  credit  access  guidelines  for SMEs.
Keywords: FSA, Multifinance, SMEs and Credit Access Guidelines.

## PENDAHULUAN
Lembaga pembiayaan adalah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank  yang  aktivitasnya  selama  ini  hanya melakukan pembiayaan di bidang automobil, elektronik,  alat  berat  dan  pesawat.  Dengan diberlakukannya  Undang-Undang  tentang OJK  diharapkan  lembaga  pembiayaan  dapat memperluas usahanya yaitu dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM)  sehingga  pembiayaan tidak  lagi  identik  dengan  sektor  tertentu. Selain  itu,  nantinya  perusahaan  pembiayaan dapat  menggantikan  peran  perbankan  dalam mendorong  sektor  riil.  Khususnya  setelah
keluarnya  aturan  mengenai  pengurangan kantor  cabang  bank  ( branchless  banking ), sehingga perusahaan pembiayaan bisa menjadi alat agar dana-dana perbankan dapat tersalurkan.
Sektor  UMKM  yang  terus  mengalami pertumbuhan dan peningkatan kualitas (manajemen,  keuangan,  output  produk  dan pemasaran)  akan  menjadi  motor  penggerak perekonomian  nasional  yang  sudah  teruji tahan  banting  dihajar  puting  beliung  krisis ekonomi  global  seperti  yang  terjadi  tahun 1998  dan  2008.  UMKM berkontribusi sebesar  97%  terhadap  penyerapan  tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan
tingginya kontribusi UMKM terhadap kondisi  perekonomian  tanah  air. Jumlah UKM  di  Indonesia  mencapai  sekitar  56,5 juta,  dan  sebesar  99,8%  adalah  UMKM. Jumlah  tersebut  meningkat  dari  tahun  ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan  diberlakukannya  UU  no.  21 Tahun  2011  tentang  OJK  diharapkan lembaga  pembiayaan  dapat  memperluas usahanya  yaitu  dengan  membiayai  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) sehingga  lembaga  pembiayaan  tidak  lagi identik  dengan  sektor  tertentu.  Selain  itu, nantinya  perusahaan  pembiayaan  dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong  sektor  riil.  Khususnya  setelah keluarnya  aturan  mengenai  pengurangan kantor  cabang  bank  ( branchless  banking ), sehingga perusahaan pembiayaan bisa menjadi alat agar dana-dana perbankan dapat tersalurkan.
Latar belakang penelitian ini didasarkan  pada  hasil  penelitian  sebelumnya dimana  masalah  utama  yang  dihadapi pedagang  mlijo  untuk  bisa  melakukan kontinuitas usaha adalah permodalan. Dengan  diberlakukannya  UU  no.  21  Tahun 2011 tentang OJK dimana Lembaga Pembiayaan  dapat  memperluas  usahanya dengan  membiayai  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  ini  adalah  merupakan peluang  bagi  pedagang  mlijo  untuk  dapat menambah  modal  usaha  dari  Lembaga Keuangan Formal. Model pembiayaan pedagang  mlijo  oleh  Lembaga  Pembiayaan merupakan  out  put  dari  Penelitian  Tahap  I. Sedangkan pada Penelitian Tahap II ini fokus pada  penyusunan  panduan  akses  kredit  bagi UMKM.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menyusun panduan akses kredit bagi UMKM yang merupakan lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya.  Dengan  adanya  buku  panduan akses  kredit  tersebut  diharapkan  adanya  :  1) Kemudahan UMKM untuk akses kredit pada multifinance . 2) Memudahkan UMKM untuk mengetahui dan menyiapkan semua persyaratan  kredit  yang  diperlukan  dan  3) Kemudahan bagi  UMKM  untuk  menentukan
jumlah  kredit  yang  diambil  dan  jumlah angsuran yang harus dibayarkan.
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi OJK
Undang-undang  tentang  OJK  dibentuk dengan  tujuan  agar  seluruh  kegiatan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan  dan akuntabel. Seiring berjalannya waktu OJK kian berbenah. Fungsi dan peran OJK kini semakin  kompleks.  Sejumlah  aturan  pun gencar  dikeluarkan  untuk  memperkuat peran  dan  fungsi  OJK.  Satu  di  antaranya adalah  OJK  akan  memperluas  cakupan fungsi perusahaan pembiayaan ( multifinance ).  Saat  ini  OJK  sedang menyiapkan aturan bagi perusahaan pembiayaan agar  dapat  turut  memberikan akses  pembiayaan  dan  permodalan  bagi sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM). Penelitian ini memberi masukan  pada  OJK  tentang  model pembiayaan  UMKM  yang  tepat  oleh multifinance,  berkaitan  dengan  rencana pembuatan kebijakan tentang penambahan kegiatan  usaha multifinance yang  akan dituang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Multifinance .
2. Bagi Multifinance
Lembaga  pembiayaan  adalah  merupakan salah  satu  lembaga  keuangan  non  bank yang  aktivitasnya  selama  ini  hanya melakukan pembiayaan di bidang automobil,  elektronik,  alat  berat  dan pesawat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang  tentang  OJK  diharapkan lembaga  pembiayaan  dapat  memperluas usahanya  yaitu  dengan  membiayai  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) sehingga  pembiayaan  tidak  lagi  identik dengan  sektor  tertentu.  Penelitian  ini mencoba memberi masukan pada multifinance  bagaimana  model  yang cocok untuk pembiayaan UMKM. Multifinance  sebagai  operator  dalam penyaluran kredit, tidak hanya berkepentingan agar kredit yang disalurkan  dapat  kembali,  tetapi  juga berkepentingan agar kredit yang disalurkan  tepat  sasaran.  Seorang  “Agen”
dari  multifinance  dapat  berfungsi  juga sebagai pendamping bagi UMKM sehingga  selain  angsuran  lancar,  dapat menjadikan UMKM yang berkualitas baik ditinjau  dari  sisi financial maupun manajemen..
3. Bagi UMKM (Pedagang Mlijo)
Membantu  UMKM  untuk  mendapatkan tambahan modal pada perusahaan multifinance dengan  cara  yang  lebih sederhana  karena  tidak  harus  pergi  ke kantor  lembaga  keuangan,  selain  itu  juga membantu  bagaimana  cara  membayar angsuran  yang  tidak  memberatkan,  yaitu dengan  menyisihkan  sebagian  pendapatan setiap  harinya  sehingga  pada  saat  jatuh tempo  pembayaran  angsuran  tidak  usah bingung lagi.
Data  dari  Gerai  info  buletin  Bank Indonesia  edisi  XV  Juni  2011,  UMKM berkontribusi sebesar 97% terhadap penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Hal tersebut  menunjukkan  tingginya  kontribusi UMKM  terhadap  kondisi  perekonomian tanah  air. Jumlah  UKM  di  Indonesia mencapai  sekitar  56,5  juta,  dan  sebesar 99,8%  adalah  UMKM.  Jumlah  tersebut meningkat  dari  tahun  ke  tahun  seiring pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM lebih dari  96  juta  orang  atau  sebesar  97,3%  dari angkatan  kerja.  Kontribusi  UMKM  dalam pembentukan  PDB  mencapai  Rp.  2.993 triliun  atau  sebesar  56,5%.  Terkait  dengan sumbangan dalam pembentukan nilai eksport,  UMKM  menyumbang  sebesar  Rp. 162,3 triliun atau sebesar 17,02%. Berdasarkan data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi  besar  terhadap  perekonomian nasional.
Bank Indonesia sebagai mitra pemerintah berkepentingan dalam ikut menyokong  perkembangan  UMKM  karena berkaitan  dengan  pengendalian  inflasi  yang terjadi.  Ada  dua  cara  yang  dapat  dilakukan oleh  BI  dalam  menyokong  pertumbuhan UMKM,  yaitu  melalui  sisi  permintaan ( demand  side )  dan  penawaran  ( supply  side ). Upaya  BI  dari  sisi  permintaan  diperlihatkan
melalui  kegiatan  penelitian,  pelatihan  dan penyebaran  informasi.  Sedangkan  dari  sisi penawaran  dengan  membuat  regulasi  di sektor  perbankan  agar  berminat  membiayai UMKM dengan tetap menjaga prinsip kehati- hatian ( prudent ).
Dengan  diberlakukannya  UU  no.  21 Tahun  2011  tentang  OJK,  diharapkan lembaga  pembiayaan  dapat  memperluas usahanya  yaitu  dengan  membiayai  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Mengajukan  kredit  pada  suatu  lembaga keuangan merupakan masalah tersendiri bagi pedagang  mlijo,  hal  ini  disebabkan  oleh keterbatasan  pengetahuan  yang  dimiliki. Oleh  sebab  itu  panduan  bagaimana  cara mengakses kredit sangat diperlukan.
Luaran  penelitian  ini  adalah  berupa Buku Kecil (Buku Saku) yang berisi panduan akses  kredit  ke  Lembaga  Pembiayaan. Diharapkan dengan adanya buku panduan ini dapat  mempermudah  proses  pedagang  mlijo memperoleh  kredit  untuk  menambah  modal usaha,  sehingga  nantinya  akan  tercipta UMKM  yang  berkualitas  baik  ditinjau  dari sisi manajemen keuangan, pemasaran, sumberdaya  manusia,  maupun  operasional. Untuk mewujudkan itu semua tentu diperlukan  peran  dari  lembaga  pembiayaan, yaitu  sebagai  penyalur  kredit  bagi  UMKM dan pendampingan kepada UMKM, sehingga tujuan  untuk  menciptakan  UMKM  yang berkualitas dapat terwujud.
Inklusi Keuangan ( Financial Inclusion ) Inklusi keuangan adalah suatu kegiatan menyeluruh  yang  bertujuan  meniadakan segala  bentuk  hambatan  terhadap  akses masyarakat  dalam  memanfaatkan  layanan jasa  keuangan  dengan  didukung  oleh berbagai  infrastruktur  yang  ada.  Dari  sisi ekonomi  makro,  program  ini  diharapkan dapat  mendukung  pertumbuhan  ekonomi yang  makin  inklusif  dan  berkelanjutan,  serta dapat  memberikan  manfaat  kesejahteraan bagi  rakyat  banyak.  Urgensi  memperluas layanan keuangan kepada masyarakat didasari  oleh  hasil  Survey  Neraca  Rumah Tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010  yang  menyebutkan  bahwa  62%  rumah
tangga  tidak  memiliki  tabungan  sama  sekali. Fakta  ini  sejalan  dengan  hasil  studi World Bank tahun  2010  yang  menyatakan  bahwa hanya separuh dari penduduk Indonesia yang memiliki  akses  ke  sistem  keuangan  formal. Artinya  ada  lebih  dari  setengah  penduduk yang tidak punya akses ke lembaga keuangan formal  sehingga  membatasi  kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan produktif lainnya. Hasil survei juga mengatakan, sebanyak 54,90% rumah tangga Indonesia belum memiliki utang dan lembaga keuangan. Hanya 45,10% rumah tangga yang memiliki  akses  terhadap  pinjaman  dan  dari jumlah tersebut hanya 19,58% yang memiliki akses  terhadap  pinjaman  di  bank.  Terdapat sedikit  peningkat  akses  keuangan  ke  bank, dari  18,21%  di  2010  menjadi  19,58%  pada 2011.  Dilihat  dari  kategori  pendapatan, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi, umumnya lebih banyak melakukan pinjaman daripada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Preferensi sumber pinjaman  juga  berbeda,  di  mana  masyarakat berpenghasilan rendah lebih banyak meminjam  pada  NLK,  dan  masyarakat berpenghasilan  sedang  dan  tinggi  lebih banyak  meminjam  ke  bank.  Survei  BI  ini ingin  menggambaran  bahwa  masih  banyak orang  Indonesia  yang  belum  terjangkau  oleh layanan lembaga keuangan formal, utamanya bank.
Masalah  inklusi  keuangan  ( financial inclusion )  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia saja,  namun  juga  di  sejumlah  negara  lain. Tercatat  kepemilikan  rekening  di  negara- negara  maju  (yaitu  Eropa,  Amerika  Serikat, dan  negara-negara  OECD)  yang  saat  ini berada rata-rata di atas 50% terhadap jumlah penduduknya  berbanding  terbalik  dengan  di negara-negara  sedang  berkembang  (yaitu Afrika,  Amerika  Latin,  Timur  Tengah,  dan Asia  Timur)  yang  berkisar  rata-rata  30%. Lebih  jauh, besarnya persentase kepemilikan rekening  di  negara-negara  maju  (Eropa, Amerika  Serikat,  dan  negara-negara  OECD) tersebut  berbanding  lurus  dengan  tingkat pendapatan per kapita (GDP per kapita) yang rata-rata di atas US$ 20 ribu. Semakin tinggi GDP  per  kapita,  semakin  tinggi  pula
persentase  kepemilikan  rekening  di  lembaga keuangan formal. Sebaliknya, semakin rendah  GDP  per  kapita  di  negara-negara sedang  berkembang  (Afrika,  Amerika  Latin, Timur  Tengah,  dan  Asia  Timur),  maka tingkat  persentase  kepemilikan  rekening semakin rendah atau sedikit.
Kondisi seperti itu menunjukkan tingkat  literasi  keuangan  di  negara-negara maju  lebih  tinggi  dibandingkan  di  negara- negara  sedang  berkembang.  Untuk  itu kondisi  tersebut  tidak  bisa  dibiarkan  begitu saja,  melainkan  harus  segera  diseimbangkan secara  proporsional  dengan  cara  mendorong peningkatan  literasi  keuangan  masyarakat  di emerging countries melalui program financial inclusion .
Dalam keanggotaan negara-negara G20,  tingkat  literasi  keuangan  di  negara- negara maju juga lebih menonjol dibandingkan negara-negara sedang berkembang.  Sebagai  salah  satu  negara anggota G20, akses jasa keuangan masyarakat di Indonesia masih berkisar 20%. Hal  ini  menunjukkan  betapa  masih  besarnya warga  masyarakat  Indonesia  (sekitar  80%) yang  tidak  atau  belum  memiliki  akses  ke lembaga keuangan. Kondisi tersebut memberikan makna penting, bahwa pemerintah  dan  regulator  keuangan  bersama dengan  seluruh  pelaku  industri  keuangan seyogyanya  memberikan  akses  yang  seluas- luasnya  kepada  masyarakat  yang  tergolong ke  dalam  “unbanked  society”  melalui pendekatan financial inclusion .
Menurut Kiryanto (Infobanknews.com) masih  rendahnya  rasio  simpanan  dan  kredit terhadap  total  PDB  yang  masing-masing sebesar 37,50% dan 29,62% disebabkan oleh keterbatasan  akses  kepada  masyarakat  untuk berhubungan  dengan  bank.  Faktor  penyebab utamanya  karena  jumlah  outlet  atau  kantor cabang yang terbatas sehingga belum mampu diakses oleh masyarakat.
Kendala yang dihadapi dalam memperluas  inklusi  keuangan  secara  umum dapat  dikelompokan  menjadi  2  (dua)  yakni kendala  yang  dihadapi  masyarakat  dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan.  Dalam  hal  menabung,  kendala
yang  dihadapi  masyarakat  yakni  tingkat pemahaman  terhadap  pengelolaan  keuangan yang  masih  kurang  dan  biaya  pembukaan rekening  serta  biaya  administrasi  yang  bagi sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan. Sementara dalam hal meminjam hambatan yang dihadapi masyarakat  diantaranya  adalah  pemenuhan persyaratan  aspek  legal  formal  usaha  yang dimiliki, kurangnya informasi tentang produk perbankan,  atau  produk  yang  tidak  sesuai dengan  kebutuhan.  Adapun  kendala  di tingkat lembaga keuangan diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan memperluas  jaringan  kantor,  kurangnya informasi  mengenai  nasabah  potensial,  dan terbatasnya  informasi  mengenai  keuangan konsumen.  Disisi  lain  untuk  menambah jaringan  kantor  di  daerah  terpencil,  bank dihadapkan  pada  persoalan  biaya  pendirian yang  relatif  mahal. Branchless  banking diharapkan  dapat  menjembatani  kendala tersebut untuk mendekatkan layanan perbankan  kepada  masyarakat  khususnya yang jauh dari kantor bank.
Dalam  upaya  mewujudkan  keuangan inklusif  Bank  Indonesia  telah  menetapkan enam  pilar  strategi  yang  meliputi  edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan  informasi  keuangan,  kebijakan, fasilitasi  intermediasi  dan  saluran  distribusi serta perlindungan konsumen. Dalam implementasi 6 pilar tersebut, peran perbankan  yang  menguasai  sekitar  80%  dari industri  keuangan  di  Indonesia  sangat diharapkan  khususnya  dalam  membangun layanan  keuangan  yang  bisa  dinikmati  oleh lebih banyak masyarakat.
Salah satu program yang ditempuh oleh Bank  Indonesia  pada  pilar  pengembangan saluran distribusi adalah Branchless Banking. Branchless  Banking merupakan  kegiatan pemberian  jasa  layanan  sistem  pembayaran dan  keuangan  terbatas  yang  dilakukan  tidak melalui  kantor  fisik  bank,  namun  dengan menggunakan  sarana  teknologi  dan/atau  jasa pihak  ketiga  terutama  untuk  melayani masyarakat  yang  belum  terlayani  jasa keuangan/ unbanked . Layanan keuangan yang diberikan  melalui branchless  banking ini
merupakan  layanan  sistem  pembayaran  dan perbankan  terbatas  yang  ditujukan  untuk memenuhi  kepentingan  ekonomi  masyarakat unbanked dan underbanked , seperti pengiriman  uang,  menyimpan  kelebihan pendapatan, dan memperoleh tambahan dana untuk  pembiayaan  usaha  produktif . Secara umum karakteristik masyarakat yang menjadi target  dalam  kerangka branchless  banking yakni  memiliki  pendapatan  relative  kecil, pemahaman  terhadap  sistem  keuangan  yang kurang, dan tidak/kurang memiliki pengalaman dalam menggunakan jasa/produk perbankan.
Di  dunia  internasional,  khususnya  di emerging market , praktek branchless banking bukanlah  hal  baru.  Dari  berbagai studi literatur tercatat lebih dari 100 (seratus) negara,  seperti Malaysia,  India,  Filipina, Kenya, Pakistan, dan Mexico, yang mengimplementasikan branchless  banking . Sementara  itu,  dalam  konteks  Indonesia, branchless banking merupakan hal baru bagi industri perbankan di Indonesia. Oleh karena itu,  implementasi branchless  banking perlu dilakukan secara hati-hati mengingat implementasi  perluasan  layanan  perbankan melalui UPLK dan teknologi dapat meningkatkan risiko, khususnya risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi bagi bank dan perusahaan telekomunikasi.
Implementasi program financial inclusion menjadi  penting  dilakukan  karena memberikan  akses  seluas-luasnya  kepada masyarakat  sebagai  target  pasar  lembaga keuangan,  termasuk  perbankan.  Dalam  hal ini pelaku industri perbankan memiliki peran dan  kontribusi  nyata  dalam  pelaksanaan program financial inclusion melalui beberapa strategi,  yaitu,  pertama,  menjadi  motor penggerak  kegiatan financial  inclusion , misalnya  melalui  program  sosialisasi  dan edukasi masyarakat terhadap layanan perbankan;  melayani  pembukaan  rekening simpanan Tabunganku bagi masyarakat lapis bawah;  dan  kegiatan corporate  community responsibility (CCR)  yang  beroritenias  pada pengembangan masyarakat ( community development ).
Perluasan Fungsi Multifinance
Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah lembaga negara berdasarkan Undang-undang Nomor  21  Tahun  2011  yang  berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan. Sesuai  amanat  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan,  terhitung  sejak  31  Desember 2013,  pengaturan  dan  pengawasan  bank dilakukan  OJK.  Dengan  demikian  BI  akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Undang-undang tentang OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Seiring berjalannya waktu OJK kian berbenah. Fungsi dan perannya kini semakin kompleks.  Selain  menjadi  lembaga  pengatur dan  pengawas  pasar  modal  dan  lembaga keuangan  non  bank,  OJK  menjadi  pengawas perbankan.  Sejumlah  aturan  pun  gencar dikeluarkan  untuk  memperkuat  peran  dan fungsinya  itu.  Satu  di  antaranya,  lembaga "super  body"  tersebut  akan  memperluas cakupan  fungsi  perusahaan  pembiayaan ( multifinance ). Kini, OJK sedang menyiapkan aturan bagi perusahaan pembiayaan agar  dapat  turut  memberikan akses  pembiayaan  dan  permodalan  bagi sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM).  Pengembangan  bisnis  ini  perlu dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan karena  selama  ini  masyarakat  menganggap bahwa perusahaan pembiayaan tidak bersentuhan  dengan  sektor  UMKM.  Dengan perluasan fungsi lembaga pembiayaan tersebut  diharapkan  perusahaan  pembiayaan dapat  menggantikan  peran  perbankan  dalam mendorong  sektor  riil.  Khususnya  setelah keluarnya  aturan  mengenai  pengurangan kantor cabang bank ( branchless banking ).
Rencana  penambahan  kegiatan  usaha multifinance  yang  akan  dituang  dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Multifinance  disambut  baik  oleh  industri. Pada  media  online  Kontan  (Rabu,  5  februari 2014)  Suhartono,  Direktur  Utama  Federal
International  Finance  (FIF)  mengakui  ada potensi  pembiayaan  besar  di  sektor  mikro. UMKM  merupakan  prospek  yang  bagus terhadap perusahaan multifinance . Selain itu, aturan ini bisa membuat perusahaan multifinance bertumbuh  sesuai  fungsinya. Untuk  saat  ini  fungsi multifinance relatif bertabrakan  dengan  perbankan  seperti  dalam pembiayan kendaraan bermotor.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Chief  Executive  Officer  (CEO)  ACC Multifinance,  Djojana  Djody.  Perusahaan pembiayaan  bisa  membiayai  sektor  yang lebih luas jika ada aturannya, dan tidak harus fokus pada kendaraan bermotor saja. Semakin  luas  fungsinya,  semakin  banyak masyarakat bakal kenal multifinance. Mengintip  survei Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK), tingkat pengenalan (literasi) masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan sangat  minim,  cuma  9,8%,  sedangkan perbankan di atas 25%.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) Ditinjau dari Sisi Permodalan
Merujuk  UU  No.  20  Tahun  2008 tentangUMKM  dinyatakan  bahwa  yang termasuk Usaha Mikro adalah usaha produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau badan  usaha  perorangan  yang  melakukan kegiatan  usaha  di  Indonesia  dengan  nilai kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50  juta belum  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling  banyak  Rp  300  juta.  Sedangkan kriteria  Usaha  Kecil  punya  aset  tidak  lebih Rp 500 juta dan omzet  hingga Rp 2,5 miliar per  tahun,  dan  Usaha  Menengah  memiliki aset  Rp  10  miliar  dan  omzet  Rp  50 miliar/tahun.
Permasalahan  klasik  dan  mendasar yang dihadapi oleh UMKM adalah berkaitan dengan  tipisnya  permodalan,  ketidakjelasan badan  hukum  formal  dan  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  belum  memiliki keahlian (Widiarto, 2011). Sedangkan menurut  Lestari  (2009)  untuk  memenuhi permodalan,  UMKM  menghadapi  empat masalah  yaitu  masih  terbatasnya  akses UMKM  terhadap  berbagai  informasi  dan
layanan  oleh  lembaga  keuangan,  prosedur dan  persyaratan  perbankan  yang  terlalu rumit,  tingkat  bunga  yang  terlalu  tinggi  dan kurangnya  pembinaan  dalam  manajemen keuangan.  Dengan  kondisi  seperti  ini tentunya UMKM kesulitan untuk mendapatkan  kredit  yang  sudah  diprogram oleh pemerintah.
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permodalan UMKM antara lain: 1. Kebijakan perkreditan  untuk  produksi  dan  kebijakan untuk  memproteksi  produk  UMKM  dari persaingan produk-produk asing dan industri besar  dalam  pasar  sehingga  persaingan  di dalam  negeri  bisa  menguntungkan  produk sendiri  (UU  No.  20  Tahun  2008)  2. Pembiayaan  UMKM  yang  bisa  diakses secara mudah, cepat dan murah, di antaranya: a.  UMKM  belum  layak  usaha  dan  belum bankable, mereka dapat mengakses pembiayaan  dengan  mengikuti  program- program  yang  termasuk  dalam  Program Nasional  Pemberdayaan  Mandiri  (PNPM), misalnya  pembiayaan  produktif,  koperasi usaha mikro, dan Program Perkassa (Perempuan  Sehat  Sejahtera).  b.  UMKM layak  usaha  tapi  belum  bankable,  misalnya dengan  KUR  dan  PNPM  melalui  pola  dana bergulir  melalui  Lembaga  Pengelola  Dana Bergulir (LDB).
Pada penelitian sebelumnya Panggabean  (2008)  meneliti  tentang  dampak Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha  Mikro  (P3KUM)  bagi  anggota koperasi,  hasilnya  menunjukkan  bahwa masih perlu adanya pendampingan manajemen  untuk  penggunaan  dana  yang diterima  dari  pemerintah  agar  penggunaan dana  yang  digulirkan  pemerintah  tepat sasaran.  Syarif  dan  Budhiningsih  (2009) mendasarkan  penelitiannya  tentang  telah digulirkannya  dana  pemerintah  dari  tahun 2000  sampai  2007  sebesar  Rp.39,54  triliun untuk 214 jenis program melalui 12 instansi, dimana  sebesar  Rp.  3,4  triliun  disalurkan oleh  Kementerian  Negara  Koperasi  dan UKM.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kontribusi kredit program terhadap permodalan  UMKM  masih  sangat  rendah, hal  ini  disebabkan  karena  tidak  semua
program  diberikan  dalam  bentuk  kredit (pinjaman  yang  harus  dikembalikan).  Selain itu  tujuan  penggunaannya  yang  bersifat sektoral, dan pola pelaksanaan yang ada tidak sesuai  dengan  karakteristik  UMKM,  adanya unsur-unsur  yang  tidak  berkaitan  dengan tujuan pemberdayaan UMKM, kondisi internal  pelaku  UMKM  yang  sangat  lemah, belum siapnya lembaga perguliran dana serta masih besarnya peran sumber-sumber perkreditan non formal.
Berbeda  dengan  kajian  sebelumnya hasil  penelitian  Yoseva  dan  Syarif  (2010) menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan kinerja  UMKM  yang  menerima  bantuan perkuatan  modal.  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  berdampak  positif  bagi  UMKM penerima,  tetapi  penyaluran  KUR  relatif masih lambat dan perlu perubahan kebijakan dalam  penyaluran  KUR,  Idris  (2010).  Dari penelitian Ramdhansyah dan Sondang (2013) permodalan  masih  menjadi  masalah  bagi UMKM,  sumber  pembiayaan  didominasi oleh pembiyaan non formal, sumber pembiayaan perbankan dianggap masih rumit prosedurnya, model pembiayaan yang diinginkan  UMKM  adalah  yang  melibatkan penyandang  dana,  lembaga  keuangan  formal (Bank), dan adanya pembina atau koordinator. Dari penelitian-penelitian terdahulu  tampak  bahwa  permodalan  masih menjadi  kendala  bagi  UMKM.  Selain  itu diperlukan  adanya  model  pembiayaan  yang tepat untuk setiap jenis UMKM.

## METODE
Rancangan  penelitian  ini  merupakan kombinasi  dari  penelitian  deskriptif,  dan applied  research .  Unit  analisis  adalah  1) Pedagang  mlijo  di  kota  Malang.  2) Perusahaan multifinance yang  ada  di  kota Malang. 3) Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Malang. Instrumen penelitian menggunakan  teknik  wawancara  mendalam dan FGD. Teknik analisis data menggunakan analisis  deskriptif  untuk  mendeskripsikan hasil  temuan  dan  kebijakan  yang  melibatkan pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk mendapatkan informasi yang tepat yang akan digunakan  untuk  menyusun  buku  panduan
akses kredit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Panduan  akses  kredit  untuk  pedagang mlijo  disusun  berdasarkan  masukan  dari stake holder yang terdiri dari pedagang mlijo, lembaga  pembiayaan  dan  OJK  .  Panduan akses kredit ini dimaksudkan untuk mempermudah  pedagang  mlijo  memahami dan  menyiapkan  persyaratan  pengajuan kredit dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk  memperoleh  kredit.  Adapun  isi  dari panduan akses kredit tersebut adalah sebagai berikut:

## Syarat Pengajuan Kredit
Syarat  pengajuan  kredit  untuk  setiap Lembaga  Keuangan  berbeda-beda,  tetapi secara  umum  syarat-syarat  yang  diperlukan antara  lain  : 1) Foto  copy  kartu  identitas (KTP)  suami  dan  istri  (bagi  yang  sudah menikah),  dan  jika  alamat  KTP  dengan tempat  domisili  tidak  sama,  maka  harus ditambah  surat  keterangan  domisili  dari Kelurahan setempat. 2) Foto copy surat nikah (bagi  yang  sudah  menikah),  hal  ini  untuk mengetahui  apakah  harta  yang  dijaminkan merupakan  harta  bersama  atau  bukan.  Jika harta bersama tentunya memerlukan persetujuan  dari  kedua  belah  pihak. 3)  Foto copy  Kartu  Keluarga  (KK).  KK  diperlukan untuk  mengetahui  berapa  orang  yang ditanggung oleh debitur. 4) Jaminan, Jaminan ini  diperlukan  untuk  menjamin  piutang  dari Lembaga  Keuangan  kepada  nasabah  dapat dikembalikan , 5) Mengisi formulir pengajuan kredit dari Lembaga Pembiayaan yang dituju.

## Formulir Pengajuan Kredit
Setiap  nasabah  yang  akan  mengajukan kredit pada lembaga keuangan, harus mengisi formulir  yang  disediakan  oleh  masing- masing lembaga keuangan. Formulir pengajuan  kredit  bagi  pedagang  mlijo sebaiknya  dibuat  sesederhana  mungkin  agar tidak  menyulitkan  untuk  mengisi  formulir tersebut.
Nama Dan Alamat Lengkap Multifinance Nama Dan Alamat Lengkap
Multifinance  yang  ada  di  Kota  Malang dicantumkan  dalam  buku  panduan  karena untuk memudahkan UMKM memilih Multifinance  mana  yang  akan  dipilih  untuk mengajukan kredit.

## Jumlah Kredit Dan Angsuran
Sebagai  acuan  antara  jumlah  kredit yang  diambil  dan  besarnya  angsuran  yang harus dibayarkan tiap bulan diberikan contoh perhitungan.  Dengan  asumsi  besarnya  bunga 1,5%  tiap  bulan  besarnya  angsuran  tampak pada tabel 1 berikut :

## Tabel 1. Gambaran Jumlah Kredit Dan Angsuran
Pokok Pinja- man (000Rp) Jk. Waktu Kredit (Bulan) Bunga 1,5% (000Rp) Pokok Pinja- man + Bunga (000Rp) Ang- suran Per Bulan (000Rp) Tabung- an Per Hari (000Rp) 00 6 45 545 91 4,55 1.000 12 180 1.180 99 5 1.500 12 270 1.770 147,5 7,5 2.000 12 360 2.360 197 9,85 2.000 24 720 2.720 113,5 5,7 5.000 36 2.700 7.700 213,9 10,7
Sumber : data diolah

## Prosedur Pengajuan Kredit
Pengajuan  kredit  pedagang  mlijo  ke Lembaga  Keuangan  sesuai  dengan  prinsip Branchless  Banking dapat  digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Prosedur Pengajuan Kredit
Pedaga ng Mlijo Lembaga Pembiayaa n Agen Pedagan g Mlijo
Agen Lembaga Pembiayaa n Setuj u Tidak Setuju Kredi t Cair 1 2 6 5 7 8 3
Keterangan :
1. Pedagang  Mlijo  sebagai  calon  nasabah sudah  melengkapi  semua  persyaratan kredit  yang  sudah  ditentukan  dan  sudah menentukan  berapa  jumlah  kredit  yang diajukan,  kemudian  menelpon  Lembaga Pembiayaan yang dituju untuk mengajukan kredit.
2. Lembaga  pembiayaan  menugaskan  salah seorang pegawainya, dalam hal ini disebut agen  untuk  mendatangi  calon  nasabah dengan sekalian membawa formulir pengajuan kredit untuk calon nasabah.
3. Agen  mendampingi  calon  nasabah  untuk mengisi formulir.
4. Formulir  yang  sudah  terisi  dan  semua persyaratan  pengajuan  kredit  diserahkan ke agen oleh calon nasabah
5. Agen menyerahkan semua berkas pengajuan kredit ke Lembaga Pembiayaan untuk  dipertimbangkan  layak  tidaknya calon nasabah memperoleh kredit.
6. Jika  tidak  layak,  maka  pengajuan  kredit tidak disetujui.
7. Dan  jika  layak,  maka  kredit  disetujui  dan dana  cair,  sehingga  nasabah  memperoleh tambahan modal untuk berdagang.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Berdasarkan  UU  no.  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tujuan  OJK  adalah  memperluas  cakupan fungsi perusahaan pembiayaan ( multifinance )  dengan  membiayai  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). sehingga nantinya perusahaan pembiayaan dapat  menggantikan  peran  perbankan dalam mendorong sektor riil.
2. Panduan  akses  kredit  ini  diharapkan memudahkan pedagang  mlijo untuk  akses kredit  pada multifinance ,  mempersiapkan semua  persyaratan  kredit  yang  diperlukan dan memudahan untuk menentukan jumlah  kredit  yang  diambil  dan  jumlah angsuran  yang  harus  dibayarkan,  hal  ini sesuai dengan prinsip Branchless Banking dan  adanya  keterbatasan  pengetahuan masyarakat tentang perbankan.

## Saran
1. Segera dikeluarkan aturan tentang perluasan fungsi multifinance untuk membiayai  sektor  riil  sesuai  dengan  UU no. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
2. Perlunya sosialisasi kepada pelaku UMKM tentang perluasan fungsi multifinance yang  dapat  menggantikan fungsi perbankan agar dana-dana perbankan  dapat  tersalurkan  dan  pelaku UMKM  khususnya  pedagang  mlijo  dapat segera  memperoleh  tambahan  modal untuk memperluas usaha yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baridwan,  Anis.  2013. Membangun  Good Governance  Industri  Jasa  Keuangan melalui Fungsi Assurance Yang
Terintegrasi . Sosialisasi Audit Internal, Manajemen  Risiko  dan  Pengendalian Internal  Otoritas  Jasa  Keuangan  di Hotel Haris Malang, 12 September.
Idris,  Indra.  2010.  Kajian  Dampak  Kredit
Usaha Rakyat (KUR). Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM , Vol. 5,
Agustus, Hal. 49-73. Kiryanto, Ryan. 2012. Strategi  Implementasi Program Inklusi Keuangan di Indonesia. Infobanknews.com , 27
Agustus, 15:42
Kontan.co.id.  2014.  Multifinance  Sambut Baik  Rencana  Perluasan  Usaha.  5 Februari, 17:31.
Lestari,  Sri.  2009.  Perkembangan  dan Strategi  Pengembangan  Pembiayaan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM). Jurnal Pengkajian Koperasi dan  UKM ,  Vol.4,  Agustus,  Hal.  116- 139.
Manao,  Hekinus.  2013. Financial  Inclusion . Diskusi  Ilmiah  Bulanan  Universitas Merdeka Malang, 20 Februari.
Panggabean,
Riana. 2008. Dampak Pemberdayaan  UMKM  dan  Koperasi Melalui Program
Pembiayaan Produktif  Koperasi  dan  Usaha  Mikro (P3KUM) bagi anggota koperasi (Studi kasus  di  Kabupaten  Brebes). Jurnal Infokop , Vol. 16, September, Hal. 126- 142.
Ramdhansyah  dan  Sondang  Aida  Silalahi. 2013. Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi  UMKM. Jurnal  Keuangan dan  Bisnis ,  Vol.  5  No.  1,  Maret,  Hal.
30-40.
Syarif,  Teuku  dan  Budhiningsih  Etty.  2009.
Kajian  Kontribusi  Kredit  Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM , Vol. 4,
Agustus, Hal. 62-87.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
Viva  News.  2014.  Multifinance  Perluas
Akses  ke  UMKM,  Bagaimana  Skema
Pembiayaannya. 28 Januari, 23:16.
Widiarto,  Bandoe.  2011.  Primadona  Dengan
Sejuta  Persoalan. Gerai  Info ,  Edisi XIII, April, Hal 5.
Yoseva  dan  Teuku  Syarif.  2010.  Kajian
Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk UMKM. Jurnal  Pengkajian  Koperasi dan  UMKM ,  Vo.  5,  Agustus,  Hal  30-
48.