## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum Pejabat Lelang KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah
M. Zein Hazimy 1 , M. Zen Abdullah 2 , Nyimas Enny FW 3 , M. Chairul Idrah Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Jambi Correspondence email: muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id
Abstrak. Pejabat  lelang  merupakan  ujung  tombak  dari  pelaksanaan  lelang,  namun  terhadap  pelaksanaan  lelang  dimaksud,  tidak jarang  Pejabat  Lelang  dilaporkan  secara  pidana  oleh  termohon  eksekusi  kepada  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  karena  merasa dirugikan  akibat  barangnya  dieksekusi  lelang.  Sebab  lain  bahwa  salah  satu  fungsi  lelang  berupa  fungsi  publik  merupakan pelaksanaan  lelang  eksekusi  yaitu  lelang  untuk  melaksanakan  putusan  atau  penetapan  pengadilan,  dokumen-dokumen  lain  yang dipersamakan  dengan  itu,  dan  atau  melaksanakan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  sehingga  akibatnya  juga  bagi pegawai  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  tidak  berminat  diangkat  menjadi  Pejabat  Lelang,  dimana  dalam  setiap proses  lelang  di  Negara  Indonesia  wajib  melalui  Pejabat  Lelang  di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  (KPKNL)  di wilayah  pelaksanaan  lelang.  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  perlindungan  hukum  bagi  pejabat  lelang  KPKNL dalam pelaksanaan tugas pelelangan  hak tanggungan atas tanah hak milik  nasabah .
Kata kunci : Lelang; Hak Milik; Nasabah
Abstract. The auction official is the spearhead of the auction implementation, but regarding the auction implementation, it is not uncommon for the Auction Official to be criminally reported by the execution respondent to Law Enforcement Officials because they feel disadvantaged as a result of their goods being auctioned. Another reason is that one of the functions of an auction in the form of a public function is the implementation of an execution auction, namely an auction to carry out court decisions or orders, other documents equivalent to that, and or carry out provisions in statutory regulations. so as a consequence also for employees of the Directorate General of State Assets who are not interested in being appointed as Auction Officials, where in every auction process in the State of Indonesia it is mandatory to go through Auction Officials at the State Assets and Auction Service Office in the area where the auction is held. So this study aims to analyze the legal protection for auction officials at the State Assets and Auction Service Office in carrying out the task of auctioning mortgage rights on land owned by customers.

## Keywords: Auction; Right of ownership; Customer

## PENDAHULUAN
Lelang  sejak  lama  telah  dikenal  masyarakat  dunia  sebagai  salah  satu  sarana  jual  beli  barang,  namun  tidak diketahui  secara  pasti  sejak  kapan  lelang  digunakan  sebagai  sarana  jual  beli.  Lelang  masuk  ke  Indonesia  seiring dengan  kedatangan  bangsa  Belanda  melalui  sebuah  perusahaan  dagang  yang  disebut Vereenigde  Oost  indische Compagnie ( VOC )  tahun  1750.  Saat  itu,  fungsi  lelang  sebagai  sarana  jual  beli  komoditas  teh  hasil  bumi  Indonesia, dimana sistem ini sampai sekarang masih digunakan dalam lelang teh di London.
Seiring  dengan  perkembangan  kebutuhan  akan  lelang,  maka  pada  zaman  Hindia  Belanda  landasan  hukum lelang  ditetapkan  dengan  menerbitkan Vendu  Reglement , Ordonantie  28  Februari  1908 Staatsblad 1908-189 sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Staatsblad  1941:3.  Vendu  Reglement  (VR). VR  dimaksud menjadi sumber hukum lelang tertinggi yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini berlaku hingga saat ini sebagai satu- satunya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pelaksanaan  lelang  di  Indonesia,  yang  berdasarkan  Pasal  II Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mengatakan  segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  ada  masih langsung  berlaku,  selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang  Dasar  ini.  Sejalan  dengan  adanya tuntutan  masyarakat  yang  dinamis,  lelang  yang  semula  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  jual  beli  telah  mengalami perkembangan menjadi fungsi publik, fungsi privat dan fungsi budgeter .
Fungsi publik lelang tercermin pada saat lelang dipergunakan untuk melaksanakan penjualan  barang termohon eksekusi  dalam  rangka  penegakan  hukum  ( law  enforcement ).  Fungsi  publik  lainnya  tercermin  dalam  pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan barang dikuasai negara, khususnya pada saat pemindahtanganan dengan cara dijual. Penjualan  Barang  Milik  Negara/Daerah  dan  barang  dikuasai  negara  sesuai  ketentuan  harus  dilakukan  secara  lelang. Sementara  itu,  fungsi  privat  lelang  tercermin  saat  lelang  digunakan  oleh  siapapun  sebagai  pemilik  barang  yang bermaksud  menjual  secara  lelang.  Selain  fungsi  publik  dan  privat  tersebut,  lelang  mempunyai  fungsi budgeter yang
1 ASN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate
2 Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum UNBARI Jambi
3 Tenaga Pengajar Pada Fakultas Hukum UNBARI Jambi

## M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah
memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, atau Lelang Non Eksekusi Sukarela untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket , serta Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).
Berdasarkan  fungsi  lelang  di  atas,  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengkategorikan jenis lelang menjadi tiga yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
Berdasarkan jenis lelang tersebut di atas, terdapat para pihak dalam pelaksanaan  lelang yaitu penjual, pembeli lelang, dan pejabat lelang. Berdasarkan Pasal 1 angka 14, angka 19, dan angka 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dijelaskan pengertian Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi  wewenang  khusus  untuk  melaksanakan  penjualan  barang  secara  lelang.    Penjual  adalah  orang,  badan  hukum atau  badan  usaha  atau  instansi  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  atau  perjanjian  berwenang  untuk menjual barang secara lelang. Pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
Pejabat lelang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan lelang, namun terhadap pelaksanaan lelang dimaksud, tidak jarang Pejabat Lelang dilaporkan secara pidana oleh termohon eksekusi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena merasa dirugikan disebabkan barangnya dieksekusi lelang. Hal ini disebabkan karena salah satu fungsi lelang berupa fungsi publik merupakan pelaksanaan lelang eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  lembaga  atau  instansi  yang  menggunakan  lelang  sebagai  sarana  penegakan  hukum  adalah  lembaga perbankan.  Bank  akan  melaksanakan  lelang  terhadap  jaminan  kredit  macet  debiturnya  dengan  mekanisme  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta  Benda  -  Benda  yang  berkaitan dengan Tanah atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).
Pasal 1, angka 1. UUHT telah menyebutkan pengertian dari Hak Tanggungan, yakni :
Hak  Tanggungan  adalah  hak  atas  tanah  beserta  benda-benda    yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  selanjutnya disebut Hak  Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  –  Pokok  Agraria  berikut  atau tidak berikut benda – benda lain  yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.
Undang-Undang  Hak  Tanggungan  memberikan  kewenangan  kepada  Kreditor  atau  Bank  untuk  melakukan parate  eksekusi  berdasarkan  pasal  6  yakni  menjual  sendiri  tanpa  melalui  penetapan  pengadilan.  Sebenarnya  istilah parate  eksekusi  secara  tersurat  tidak  pernah  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Istilah  parate  eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya secara etimologis berasal dari  kata “paraat” artinya siap ditangan,  sehingga  parate  eksekusi  dikatakan  sebagai  sarana  yang  siap  di  tangan,  menurut  kamus  hukum,  parate eksekusi mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses pengadilan dan hakim. 4
Pengertian parate eksekusi menurut Bachtiar  Sibarani 5 adalah “melakukan sendiri eksekusi  tanpa bantuan atau campur  tangan  pengadilan  atau  hakim”,    sedangkan  menurut  subekti 6 parate  eksekusi  adalah  “menjalankan  sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa perantara hakim)”. Menurut sudarsono 7 pengertian parate eksekusi adalah “pelaksanaan langsung tanpa proses pengadilan, eksekusi langsung yang bisa dilakukan dalam masalah  gadai  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  perjanjian”.  jadi  dapat  disimpulkan  parate  eksekusi adalah kewenangan  yang dimiliki oleh kreditur  untuk mengeksekusi objek jaminan  hak  tanggungan  secara  langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan.
Penjualan jaminan yang dibebani hak tanggungan dapat dilakukan melalui proses lelang. Proses lelang ini harus dihadapan  pejabat  lelang  negara  atau  melalui  Kantor  Lelang  Negara  atau  yang  saat  ini  disebut  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL).  KPKNL  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  153/PMK.01/2006 pasal  30  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  adalah  instansi  vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang.
4 Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris, (Semarang:Aneka, 1997), hlm. 655.
5 Bahtiar Sibarani, “Parate Eksekusi dan Paksa Badan”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15, No. 8, (September 2001): 22.
6 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm. 42.
7 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 39.

## M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah
Perkara  pidana  yang  terjadi  pada  Sdr.  UAM  selaku  Pejabat  Lelang  pada  KPKNL  Denpasar  merupakan  salah satu contoh dampak pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana diamanahkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan). Adapun kronologi kasusnya secara singkat Penulis uraikan sebagai berikut:
Pada  tanggal  10  Januari  2011,  PT  Bank  Swadesi  melalui  PT  Duta  Balai  Lelang  berdasarkan  surat  Nomor: 32/LG/KP.JKT/SB/I/2011 mengajukan permohonan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan kepada KPKNL  Denpasar  atas  barang  jaminan  debitor  atas  nama  Sdri.  RKKP  terhadap:  sebidang  tanah  SHM  a.n.  RKKP seluas  1.520m2  terletak  di  Jalan  Kunti  Utara  Nomor  9  RK  atau  Jalan  Dewi  Saraswati  III  Nomor  9  RK,  Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
KPKNL  Denpasar  melakukan  verifikasi  terhadap  kelengkapan  dokumen  persyaratan  lelang  atas  permohonan lelang dimaksud. Oleh karena dokumen persyaratan lelang telah lengkap secara legal formal (subjek dan objek lelang), maka  Kepala  KPKNL  Denpasar  berdasarkan  surat  Nomor  S-63/WKN.14/KNL.01/2011  tanggal  12  Januari  2011 menetapkan  Jadwal  Lelang  pada  tanggal  11 Februari  2011.  Selanjutnya  Kepala  KPKNL Denpasar  menugaskan  Sdr. UAM berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-48/WKN.14/KNL.01/2011 tanggal 10 Februari 2011 untuk melaksanakan lelang  dimaksud.  Sdr.  UAM  melaksanakan  lelang  tersebut  pada  tanggal  11  Februari  2011  dengan  menetapkan  Sdr. NHS selaku kuasa dari Sdr. SR  selaku pemenang lelang. Pada  saat pelaksanaan lelang dimaksud terdapat 14 (empat belas)  penawar  lelang.  Harga  lelang  yang  ditetapkan  Pejabat  Lelang  sebagai  harga  tertinggi  penawaran  sebesar Rp6.386.000.000,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).  Pelaksanaan lelang tersebut dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 059/2011 tanggal 11 Februari 2011. Sehubungan dengan pelaksanaan lelang dimaksud, Sdri. RKK selaku debitor (termohon eksekusi) dari kreditor PT Bank Swadesi merasa dirugikan dan melaporkan Sdr. UAM  sebagaimana  tercatat  dalam  Laporan  Polisi  Nomor  LP/133/III/2011/Bali/Dit.Reskrim  tanggal  24  Maret  2011. Adapun dasar laporan adalah Saudara UAM diduga telah melanggar pasal 421 KUHPidana, yang menyatakan seorang pejabat  yang  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang  untuk  melakukan,  tidak  melakukan  atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Berdasarkan  laporan  pidana  tersebut,  Sdr.  UAM  ditetapkan  sebagai  tersangka.  Pada  saat  pengembangan penyidikan, Penyidik kemudian menambahkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam berkas penyidikan yang menyatakan menyatakan “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau  pembebasan  utang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  suatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  palsu,  diancam  bila  pemakaian tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun. Setelah  berkas  lengkap  maka  terhadap  Sdr.  UAM  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan  berdasarkan  Surat Perintah/Penetapan  Penahanan  Penyidik  Nomor  SP-Han/111/XII/2015/Dit.Reskrim  tanggal  21  Desember  2015 ditahan  pada  tanggal  21  Desember  2015.  Penuntut  Umum  No.Prin  4898/P.1.10/Ep/01/2016  sejak  tanggal  28 Desember 2015 s.d. 16 Januari 2016. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Januari 2016 s.d. 4 Februari  2016 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Februari 2016 s.d. 2 April 2016. Berdasarkan  Penetapan  Majelis  Hakim  Nomor  15/Pen.Pid/2015/PN.Dps  tanggal  2  Maret  2016,  Sdr.  UAM ditangguhkan penahanannya serta dikeluarkan dari Rumah Tahanan Denpasar.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor    15/Pid.B/2016/PN.Dps  tanggal  28  Juli  2016  jo  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250K/Pid/2016 pada intinya amarnya menyatakan Terdakwa Sdr. UAM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan  tindak pidana  sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,  namun  Sdr. UAM telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan/ dirampas hak kebebasaannya di Rumah Tahanan Denpasar kurang lebih  selama  2,5  bulan  tanpa  alasan  hukum  yang  sah,  didakwa,  serta  dituntut  dalam  perkara  pidana  Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps.  Sebagai  dampak  penahanan  tersebut,  Sdr.  UAM  telah  pula  diberhentikan  sementara  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil,  hal  ini  berdasarkan  Pasal  88  Ayat  1  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Pada saat termohon eksekusi melaporkan secara pidana Pejabat Lelang maka sudah sepatutnya Undang-Undang Lelang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Pejabat  Lelang,  oleh  karena  Undang-Undang  lah  yang  telah memberikan  tugas  atau  amanat  kepada  Pejabat  Lelang  untuk  melaksanakan  lelang  eksekusi  dimaksud.  Akan  tetapi yang terjadi adalah perlindungan hukum oleh Undang-Undangan terhadap Pejabat Lelang masih sangat kurang, dalam kasus di atas Sdr. UAM selaku Pejabat Lelang ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, didakwa, dan dituntut atas suatu pelaksanaan  lelang  yang  sah  secara  hukum.  Guna  menjaga  eksistensi  pelaksanaan  lelang  yang  diamanatkan  oleh berbagai  Undang-Undang  dimaksud  sudah  sewajarnya  Undang-Undang  memberikan  perlindungan  hukum  dalam pelaksanaan lelang dimaksud.
Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan

## M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah
warga  negaranya.  Hubungan  inilah  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Perlindungan  Hukum  merupakan  hak  bagi warga Negara dan di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.
Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum , Pasal  28D  ayat  1  UUD  NRI  mempertegas  perlindungan  hukum  dimaksud  yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  subyek  hukum  (dari  tindakan sewenang-wenang  seseorang)  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu  bahwa  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian. Perlindungan,  keadilan,  dan  kesejahteraan  tersebut  ditunjukkan  pada  subyek  hukum  yaitu  pendukung  hak  dan kewajiban,  tidak  terkecuali  bagi  seorang  Pejabat  Lelang.  Pejabat  Lelang  sebagai  pejabat  umum  dalam  hubungan kedudukan dan fungsinya untuk melaksanakan lelang perlu diberikan perlindungan hukum agar lelang yang memiliki fungsi  publik,  fungsi  privat,  dan  fungsi budgeter dapat  terjaga  eksistensinya.  Terhadap  Pejabat  Lelang  dalam hubungan kedudukan dan fungsinya perlu jaminan perlindungan hukum secara preventif agar Pejabat Lelang merasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  tertarik  untuk  menganalisa  alas  an  perlindungan  hukum  terhadap  pejabat lelang  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  dalam  pelaksanaan  tugas  pelelangan  hak  tanggungan  atas tanah  milik  nasabah  sehingga  kedepannya  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  di  bidang  ilmu hukum hukum lelang pada khususnya.

## METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  mengutamakan  meneliti  pendekatan  Undang-undang (statute  approach), pendekatan  kasus (case approach) , pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (compatarive approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) sehingga dapat menganalisa dalam menjawa permasalahan di dalam perlindungan hukum terhadap pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  Lelang dalam pelaksanaan tugas pelelangan hak tanggungan atas tanah milik nasabah

## HASIL

## Perlindungan  Hukum  Pejabat  Lelang  KPKNL  dalam  Pelaksanaan  Tugas  Pelelangan  Hak  Tanggungan  Atas Tanah Hak Milik Nasabah
Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga  negaranya.  Hubungan  inilah  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Perlindungan  Hukum  menjadi  hak  bagi warga  negara,  namun  di  sisi  lain  perlindungan  hukum  menjadi  kewajiban  bagi  negara.  Negara  wajib  memberikan perlindungan  hukum  bagi  warga  negaranya,  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yaitu  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Perlindungan hukum dimaksud dipertegas dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Satjipto  Rahardjo  mengemukakan  bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia yang dirugikan orang lain. Pengayoman tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Lebih  jauh  perlindungan  hukum  merupakan  upaya  hukum  yang  harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun.  Philipus  M.  Hadjon  membedakan  perlindungan  hukum  menjadi  dua macam  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  (perkara)  sedangkan  sebaliknya  perlindungan  hukum  yang  represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 8
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum  tersebut  di  atas,  perlindungan  hukum  terhadap  Pejabat  Lelang  dapat dilakukan  secara  preventif,  hal  ini  agar  seoarang  Pejabat  Lelang  sebelum  ditetapkan  sebagai  tersangka,  ditangkap, ditahan, dan dituntut atas suatu laporan pidana, terlebih dahulu dipastikan oleh suatu perangkat hukum bahwa Pejabat Lelang dimaksud melanggar ketentuan dalam suatu pelaksanaan lelang.
Perlindungan  hukum  secara  preventif  terhadap  Pejabat  Lelang  melalui  muatan  materi  undang-undang  lelang adalah sangat penting adanya, hal ini untuk memberikan rasa aman terhadap Pejabat Lelang dalam menjalankan tugas
8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2

## M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah
dan fungsinya. Undang-Undang perlu memberikan jaminan perlindungan hukum secara preventif agar Pejabat Lelang merasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun,  sehingga Pejabat  Lelang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  merasa  aman,  demi  pelaksanaan  lelang  yang  diamanatkan oleh berbagai Undang-Undang dapat dilaksanakan.
Bentuk  perlindungan  hukum  dimaksud  dengan  mengadakan  asas lex  spesialis  derogat  lege  generalis pada Undang-Undang Lelang . Asas lex spesialis derogat lege generalis dalam KUHP di atur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP yaitu Bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus,  maka  hanya  yang  khusus  itulah  yang  diterapkan dan  103  KUHP  yang  berbunyi  Ketentuan-ketentuan  dalam Bab  I  sampai  dengan  Bab  VIII  buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh  ketentuan  perundang- undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain.
Penerapan asas lex spesialis derogat lege generalis dalam kaitan dengan penelitian ini adalah berkenaan dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
Barang  siapa  dipanggil  sebagai  saksi,  ahli  atau  juru  Bahasa  menurut  undang-undang  dengan  sengaja  tidak memenuhi  kewajiban  berdasarkan  undang-undang  yang  harus  dipenuhinya,  diancam  dalam  perkara  pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

## dan Pasal 112 KUHAP menyatakan:
Penyidik  yang  melakukan  pemeriksaan,  dengan  menyebutkan  alasan  pemanggilan  secara  jelas,  berwenang memanggil  tersangka  dan  saksi  yang  dianggap  perlu  untuk  diperiksa  dengan  surat  panggilan  yang  sah  dengan memperhatikan  tenggang  waktu  yang  wajar  antara  diterimanya  panggilan  dan  hari  seorang  itu  diharuskan memenuhi  panggilan  tersebut.  Orang  yang  dipanggil  wajib  datang  kepada  penyidik  dan  jika  ia  tidak  datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
Berdasarkan Pasal 224 ayat (1) KUHP dan Pasal 112 KUHAP, dalam hal Pejabat Lelang dipanggil oleh aparat penegak hukum sehubungan dengan laporan pidana terhadap Pejabat Lelang atau untuk dijadikan sebagai saksi dalam suatu dugaan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 224 ayat (1) KUHP dan Pasal 112 KUHAP, Pejabat Lelang wajib hadir untuk memenuhi panggilan.
Perlindungan  hukum  terhadap  Pejabat  Lelang  secara  preventif  yaitu  dalam  hal  Pejabat  Lelang  dipanggil  atas laporan pidana berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya maka Pejabat Lelang dimaksud terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Kehormatan Pejabat Lelang. Dalam hal Majelis Kehormatan menyatakan pelaksanaan lelang atau pembuatan Risalah  Lelang  dilaksanakan  tidak  sesuai  prosedur,  maka  Majelis  Kehormatan  memberikan  ijin  kepada  Aparat Penegak  Hukum  untuk  memeriksa  Pejabat  Lelang  dimaksud.  Perlindungan  hukum  dimaksud  memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan untuk memeriksa terlebih dahulu terhadap Pejabat Lelang dalam hal Pejabat Lelang  dipanggil  oleh  aparat  penegak  hukum  sehubungan  dengan  laporan  pidana  terhadap  Pejabat  Lelang.  Pejabat Lelang hanya memenuhi panggilan APH setelah dinyatakan  pelaksanaan lelang atau pembuatan Risalah Lelang tidak sesuai  prosedur  oleh  Majelis  Kehormatan.  Pembahasan  dan  analisis  berkaitan  dengan  Majelis  Kehormatan  Pejabat Lelang oleh Penulis dibahas pada subjudul variabel berikutnya.
Penerapan  asas lex  spesialis  derogat  lege  generalis dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  Pejabat Lelang adalah dalam rangka memberikan rasa kenyamanan Pejabat Lelang dalam  kedudukan dan fungsinya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. Lelang merupakan lex spesialis derogat lege generalis dari buku III KUHPerdata Lelang  tidak  secara  khusus  diatur  dalam  KUHPerdata,  namun  termasuk  dalam  perjanjian  bernama  di  luar KUHPerdata  yang  diatur  secara  khusus  dalam Vendu  Reglement  Stbl. Tahun  1908  Nomor  189.  Karakter  hukum khusus  lelang  dapat  dilihat  dengan  unsur-unsur  berikut:  a.  penjualan  barang  di  muka  umum  b.  didahului  dengan pengumuman  guna  mengumpulkan  calon  pembeli  c.  dilakukan  oleh  dan  atau  dihadapan  Pejabat  Lelang  d.  harga terbentuk  dengan  cara  penawaran  lisan  naik-naik  atau  turun  dan  atau  tertulis.  Pejabat  Lelang  dalam  posisi  lelang adalah  sebagai  perantara  mempertemukan  antara  pemohon/penjual  lelang  dengan  calon  pembeli  lelang.  Dengan kondisi  demikian  secara  hukum  sudah  sepatutnya  Pejabat  Lelang  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara khsusus.
b. Kedudukan dan fungsi Pejabat Lelang merupakan rangkaian pelaksanaan eksekusi
Bahwa berdasarkan jenis lelang, lelang dibagi menjadi tiga jenis yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan  lelang  non  eksekusi  sukarela.  Bahwa  berdasarkan  penelitian  penulis,  dari  ketiga  jenis  lelang  di  atas,  yang paling rawan terhadap laporan pidana adalah berkaitan dengan lelang eksekusi. Lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh  Pejabat  Lelang  merupakan  rangkaian  dari law  enforcement untuk  melaksanakan  putusan  atau  penetapan
M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan

## Atas Tanah Hak Milik Nasabah
pengadilan,  dokumen-dokumen  lain  yang  dipersamakan  dengan  itu,  dan/atau  melaksanakan  ketentuan  dalam peraturan perundangundangan.
c. Menjaga eksistensi Lelang
Akibat  jaminan  sebagai  pejabat  lelang  yaitu  menghadapi  resiko  hukum  menimbulkan  kurangnya  minat  pegawai DJKN  untuk  diangkat  menjadi  Pejabat  Lelang.  Kurangnya  minat  pengangkatan  Pejabat  Lelang  dimaksud  juga sebagai  akibat  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  Pejabat  Lelang  yang  dirasa  masih  rendah  serta  tingginya risiko permasalahan hukum dalam pelaksanaan lelang.
Pertimbangan  lain  sebagai  mitigasi  Pejabat  Lelang  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  dengan  adanya perlindungan preventif dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Rencana Pelaksanaan Lelang Wajib di Umumkan kepada khalayak publik (Asas Publisitas) Pasal  51  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  dinyatakan  Pelaksanaan  lelang  wajib  didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual. Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai  ketentuan  kepada  Pejabat  Lelang.  Pengumuman  Lelang  paling  sedikit  memuat: identitas  Penjual, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan, jenis dan jumlah barang, lokasi, luas tanah, jenis hak atas  tanah,  dan  ada  atau  tidak  adanya  bangunan,  khusus  untuk  barang  tidak  bergerak  berupa  tanah  clan/  atau bangunan,  spesifikasi  barang,  khusus  untuk  barang  bergerak,  waktu  dan  tempat aanwijzing ,  dalam  hal  Penjual melakukan aanwijzing ,  Jaminan penawaran  lelang  meliputi  besaran,  jangka  waktu,  cara  dan  tempat  penyetoran, dalam  hal  dipersyaratkan  adanya  jaminan  penawaran  lelang, Nilai  Limit,  kecuali  Lelang  Kayu  dan  Hasil  Hutan Lainnya  dari  tangan  pertama  dan  Lelang  Noneksekusi  Sukarela  untuk  barang  bergerak,  cara  penawaran  lelang, jangka  waktu  Kewajiban  Pembayaran  Lelang  oleh  Pembeli,  alamat  domain  KPKNL  atau  Balai  Lelang  yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui internet, atau alamat surat elektronik (email) KPKNL atau Balai  Lelang  atau  Pejabat  Lelang  Kelas  II  yang  melaksanakan  lelang  dengan  penawaran  lelang  melalui  surat elektronik  (email);  dan  syarat tambahan  dari  Penjual  (jika  ada). Pengumuman  Lelang  diterbitkan  pada  hari  kerja dan dilaksanakan  melalui  surat  kabar  harian  yang  terbit  dan/atau  beredar  di  kota  atau  kabupaten  tempat  barang berada. Dalam  hal  tidak  ada  surat  kabar  harian,  Pengumuman  Lelang  diumumkan  dalam  surat  kabar  harian  yang terbit  di  kota  atau  kabupaten  terdekat  atau  di  ibukota  propinsi atau  ibu  kota  negara  dan  beredar  di  wilayah  kerja KPKNL  atau  wilayah  jabatan  Pejabat  Lelang  Kelas  II  tempat  barang  akan  dilelang.  Surat  kabar  harian  harus mempunyai  tiras  atau  oplah paling  rendah  5.000  (lima  ribu)  eksemplar,  jika  dilakukan  dengan  surat  kabar  harian yang terbit di kota atau kabupaten, paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara. Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang  memenuhi  kriteria  di  atas,  Pengumuman  Lelang  dilakukan  pada  surat  kabar  harian  yang  diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
b. Lelang Melalui Internet
Lelang Melalui Internet adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa  kehadiran  peserta  lelang  untuk  mencapai  harga  tertinggi,  yang  dilakukan  melalui  aplikasi  lelang  berbasis internet.  Lelang  Melalui  Internet  ini  di  atur  dalam  PMK  Nomor  90/PMK.06/2016  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Lelang  Dengan  Penawaran  Secara  Tertulis  Tanpa  Kehadiran  Peserta  Lelang  Melalui  Internet.  Dengan  lelang melalui  internet  ini,  maka  calon  pembeli  lelang  dapat  melakukan  penawaran  dari  manapun  tempat  calon  pembeli lelang berada. Dengan lelang melaui internet tersebut, maka pelaksanaan lelang semakin transparan dan harga yang terbentuk  menjadi  kompetitif.  Hal  ini  juga  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  dalam pelaksanaan lelang.
c. Kutipan Risalah Lelang menggunakan kertas sekuriti
Kutipan  Risalah  Lelang  yang  selanjutnya  disebut  Kutipan  adalah  kutipan  kata  demi  kata  dari  satu  atau  beberapa bagian  Risalah  Lelang.  Kutipan  Risalah  lelang  diberikan  kepada  pembeli  lelang.  Kutipan  berfungsi  sebagai  Akta Jual  Beli  untuk  kepentingan  balik  nama.  Kutipan  Risalah  Lelang  ini  merupakan  dokumen  yang  dipegang  oleh Pembeli  Lelang  untuk  di  bawa  kepada  instansi  terkait  guna  balik  nama  atas  objek  lelang.  Dalam  rangka  mitigasi risiko atas pemalsuan kutipan Risalah Lelang dimaksud, maka kutipan dicetak pada kertas sekuriti. Kertas sekuriti yang digunakan untuk mencetak kutipan hanya yang memuat fitur-fitur tertentu antara lain:
1) nomor seri; dan
2) logo Kementerian Keuangan.
Pemakaian urutan  nomor seri  kertas sekuriti  tidak  harus mengikuti  urutan dari nomor Risalah  Lelang yang dikeluarkan,  namun  disesuaikan  dengan  urutan  diterimanya  permintaan  dari  pembeli  lelang  yang  telah menunjukkan dokumen. Untuk memastikan keaslian kertas sekuriti digunakan alat infrared dan ultraviolet . Diwajibkannya  rencana  pelaksanaan  lelang  diumumkan  kepada  khalayak  publik  (asas  publisitas)  sebelum pelaksanaan lelang, lelang melalui internet, penggunaan kertas sekuriti sebagai kutipan Risalah Lelang merupakan

## M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah
mitigasi  risiko  penyalahgunaan  wewenang,  pelanggaran  prosedur,  dan  pemalsuan  kutipan  Risalah  Lelang  oleh Pejabat  Lelang.  Dengan  demikian  walaupun  Pejabat  Lelang  diberikan  perlindungan  hukum  preventif,  namun Pejabat  Lelang  telah  diberikan  rambu-rambu  hukum  yang  sangat  ketat  untuk  tidak  dapat  melakukan  pelanggaran pelaksanaan lelang dan penyalahgunaan wewenang.

## Bantuan Hukum
Bantuan  Hukum  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada  Pejabat Lelang  dalam  menghadapi  laporan  pidana  atau  pemanggilan  oleh  Aparat  Penegak  Hukum  atas  suatu  pelaksanaan lelang atau penerbitan Risalah Lelang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  ketentuan  bantuan  hukum  terhadap  Pejabat  Lelang  masih  berdasarkan pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  158/PMK.01/2012  tentang  Bantuan  Hukum  di  Lingkungan  Kementerian Keuangan.  Peraturan  bantuan  hukum  tersebut  berlaku  umum  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Kementerian Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 158/PMK.01/2012  dinyatakan masalah hukum adalah  masalah yang  timbul  sebagai  akibat  dari  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Kementerian  baik  yang  mengarah  pada  proses pengadilan,  sedang  dalam  proses  pengadilan  maupun  setelah  adanya  putusan  pengadilan.  Dalam  Peraturan  Menteri Keuangan dimaksud diatur terkait asas dan tujuan yaitu:
a. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, efisiensi dan efektivitas.
b. Pemberian  Bantuan  Hukum  oleh  Kementerian  bertujuan  untuk  menjamin  dan  memenuhi  hak  hukum  Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau  Mantan Pegawai dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum. 9
Pemberian bantuan hukum terkait dugaan tindak pidana terhadap Pejabat Lelang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi masalah hukum di KPKNL dengan berkoordinasi (baik lisan, tulisan maupun media elektronik lainnya) kepada  Kantor  Wilayah/Kantor  Pusat  dan  dapat  dikoordinasikan  dengan  Biro  Bantuan  Hukum  Sekretariat  Jenderal Kementerian  Keuangan  melalui  Kantor  Pusat.  Terhadap  hal  tersebut  Direktorat  Hukum  dan  Hubungan  Masyarakat telah mengirimkan Surat Nomor: S-246/KN.8/2011 tanggal 13 Mei 2011 10 perihal Bantuan Hukum terkait Penanganan Perkara  Pidana  di  Lingkungan  DJKN  kepada  seluruh  Kepala  Kantor  Wilayah  DJKN  dan  Kepala  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  agar  selalu  berkoordinasi  dengan  Direktorat  Hukum  dan  Hubungan Masyarakat, sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.
Berdasarkan Pasal 10 PMK 158/PMK.01/2012, Pemberian bantuan hukum meliputi:
a. nasihat  hukum  khususnya  mengenai  hak  dan  kewajiban  saksi,  ahli  atau  tersangka  dalam  setiap  tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik;
b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;
d. pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik;
e. mengkoordinasikan  dengan  unit  atau  instansi  terkait  dalam  menyiapkan  materi  untuk  kepentingan  pemberian keterangan/kesaksian:
f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan  hukum. 11
Pendampingan  dilakukan  terhadap  Pejabat  Lelang  maupun  pensiunan/mantan  Pejabat  Lelang  yang  dipanggil oleh  aparat  penegak  hukum  baik  sebagai  pemberi  keterangan,  saksi  atau  ahli  baik  dalam  tahap  penyelidikan, penyidikan, maupun di persidangan.
Pendampingan pada prinsipnya dilakukan oleh Unit Hukum/Bantuan Hukum tempat terjadinya masalah hukum dan terkait dengan pelaksanaan tugas kantor tersebut. Dalam hal permohonan pendampingan ditujukan kepada DJKN, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:
a. Apabila  Pejabat  Lelang  yang  dipanggil  masih  aktif  bertugas  di  kantor/unit  yang  bersangkutan,  diajukan  kepada kantor/unit yang bersangkutan.
b. Apabila  Pejabat  Lelang  yang  dipanggil  telah  dimutasi,  dapat  diajukan  melalui  kantor/unit  tempat  Pejabat  Lelang bertugas kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum.
c. Apabila yang dipanggil adalah pensiunan atau mantan Pejabat Lelang:
9 Pasal  2  dan  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  158/PMK.01/2012  tentang  Bantuan  Hukum  di  Lingkungan Kementerian Keuangan
10 Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara. Direktorat  Hukum dan Humas. Surat Nomor:  S-246/KN.8/2011  tanggal 13 Mei 2011.
11 Pasal  10  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  158/PMK.01/2012  tentang  Bantuan  Hukum  di  Lingan  Kementerian Keuangan.
M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan

## Atas Tanah Hak Milik Nasabah
1) berdomisili  berbeda  dengan  kantor/unit  tempat  terjadinya  masalah  hukum,  maka  dapat  diajukan  melalui kantor/unit  terdekat  tempat  pensiunan  atau  mantan  Pejabat  Lelang  berdomisili  kepada  kantor/unit  tempat terjadinya masalah hukum;
2) berdomisili  sama  dengan  kantor/unit  tempat  terjadinya  masalah  hukum,  diajukan  langsung  kepada  kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum. 12
Dalam  hal  Pejabat  Lelang  maupun  pensiunan/mantan  Pejabat  Lelang  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka dan/atau  terdakwa  maka  unit  bantuan  hukum  Kementerian  Keuangan  tidak  dapat  lagi  memberikan  bantuan  hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 PMK 158/PMK.01/2012 yang menyatakan:
Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang berstatus  tersangka  tidak  memperoleh  Bantuan  Hukum  dari  Kementerian  dalam  proses  pemeriksaan  di  tingkat penyidikan. 13
Bahwa  ketentuan  yang  berlaku  saat  ini,  dalam  hal  Pejabat  Lelang  ditetapkan  sebagai  tersangka,  maka  yang bersangkutan  tidak  memperoleh  Bantuan  Hukum  dari  Kementerian  Keuangan  dalam  proses  pemeriksaan  di  tingkat penyidikan. Hal ini  sangat dikeluhkan oleh Pejabat  Lelang. Pejabat  Lelang merasa tidak  nyaman terkait pelaksanaan tugasnya. Pejabat lelang merasa bahwa Negara membiarkan mereka pada saat diperiksa sebagai tersangka, yaitu pada saat masa kritis. Masa kritis disini adalah adanya kewenangan penyidik/Aparat Penegak Hukum untuk membatasi hak asasi  Pejabat  Lelang  sebagai  tersangka  dengan  penangkapan  dan  penahanan  atas  suatu  laporan  pidana  yang disampaikan  secara  sepihak. Berbeda  halnya  jika  Pejabat  Lelang  ditetapkan  sebagai  tersangka  yang  sebelumnya berdasarkan  hasil  pemeriksaan superintenden (Pengawas  Pejabat  Lelang)  atau  suatu  badan  yang  ahli  dalam  lelang menyatakan secara nyata (objektif) Pejabat Lelang dimaksud melakukan tindak pidana/pelanggaran/ fraud maka dalam hal  Pejabat  Lelang  dimaksud  tidak  memperoleh  bantuan  hukum  dari  Kementerian  Keuangan,  hal  tersebut  dapat diterima  oleh  rasa  keadilan.  Pejabat  Lelang  dimaksud  sudah  sewajarnya  tidak  mendapatkan  bantuan  hukum  dari Kementerian  Keuangan,  karena  Pejabat  Lelang  dimaksud  telah  merusak  nama  instansi  Kementerian  Keuangan  dan Negara.
Dengan  demikian  terlihat  jelas,  bantuan  hukum  terhadap  Pejabat  Lelang  memiliki  peran  strategis  dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap Pejabat Lelang. Variabel bantuan hukum terhadap Pejabat Lelang yang dipanggil oleh  APH terkait  permasalahan  hukum  atas  suatu pelaksanaan lelang atau penerbitan Risalah Lelang sangat strategis kedudukannya dalam memberikan perlindungan hak-hak dari Pejabat Lelang dimaksud.

## Aparat Penegak Hukum
Penegakan  hukum  adalah  proses  yang  dilakukan  demi  tercapainya  atau  tegaknya  hukum  dan  berfungsinya norma-norma  hukum  dalam  berperilaku  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum  diperlukan  agar  norma- norma  masyarakat  yang  telah  dibuat  dan  diformulasikan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  bisa  berjalan dengan baik  tanpa ada pelanggaran yang bisa mengganggu jalannya norma-norma  hukum  tersebut. Menurut  Sacipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. 14 Subtansi dari penegakan hukum terletak pada cara  yang digunakan  untuk menjamin berjalannya  norma-norma hukum  agar  bisa  menciptakan  ketenteraman  dan  kedamaian  hidup  bermasyarakat.  Keberhasilan  penegakan  hukum bisa  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  ini  bisa  saling  berkaitan  demi  menjamin  terciptanya  penegakan hukum yang benar-benar bersih tanpa tebang pilih. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: 15 a. Hukum (Undang-Undang)
b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dalam pergaulan hidup.
12 Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara. Direktorat  Hukum dan Humas. Pedoman Teknis Pendampingan  Dalam Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan DJKN.Jakarta.2015.h.21.
13 Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingan Kementerian Keuangan.
14 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung, 1983.h.24., dikutip dalam http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html diakses tanggal 8 Oktober 2019.
15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, 1983.h.5.

## M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah
Faktor-faktor penegakan hukum tersebut di atas, dapat penulis uraikan sebagai berikut: a. Faktor Hukum (Undang-Undang)
Praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi  keadilan  merupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara  normatif. 16 Harus  diakui  pula  bahwa seringkali  dijumpai  suatu  permasalahan  yang  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  ataupun  kalau sudah  diatur  tetapi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  mengatur  secara  jelas  dan  lengkap. Memang  tidak  mungkin  undang-undang  itu  mengatur  segala  kegiatan  kehidupan  manusia  secara  tuntas.  Fungsi hukum  itu  sendiri  adalah  untuk  mengatur  seluruh  kepentingan  manusia.  Sedangkan  kepentingan  manusia jumlahnya tidak terbatas dan seiring berjalannya waktu kepentingan manusia berubah-ubah dan terus berkembang. Tidak mungkin undang-undang dapat selalu memenuhi kebutuhan hukum setiap kepentingan manusia.
Dalam  kaitan  dengan  penelitian  ini  misalnya  adalah  hukum  (Undang-Undang)  lelang  yang  belum  memuat norma  perlindungan  hukum  secara  preventif  terhadap  Pejabat  Lelang.  Padahal  dalam  pelaksanaan  tugasnya, berbagai Undang-Undang memberikan amanah yang begitu banyak terhadap Pejabat Lelang.
b. Faktor Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum)
Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam hal peraturan  atau  hukum  telah baik,  namun mentalitas  ataupun kepribadian Penegak Hukum kurang baik maka akan terjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas  atau  kepribadian  penegak  hukum.  Mengutip  pendapat  J.E  Sahetapy  yang  menyatakan  bahwa,  dalam kerangka  penegakan  hukum  dan  implementasi  penegakan  hukum  bahwa  penegakan  keadilan  tanpa  kebenaran adalah  suatu  kebejatan.  Penegakan  kebenaran  tanpa  kejujuran  adalah  suatu  kemunafikan.  Dalam  kerangka penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga  penegakan  hukum  (inklusif  manusianya)  keadilan  dan  kebenaran  harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. 17
Penegakan  hukum  bukan  seperti  menarik  garis  lurus  yang  selesai  dengan  dibuatnya  undang-undang  dan diterapkan  seperti  sebuah  mesin  saja,  sehingga  tampak  sederhana  dan  mudah.  Kompleksitas  penegakan  hukum disebabkan  adanya  keterlibatan  manusia  dalam  proses  penegakan  hukum.  Dimensi  keterlibatan  manusia  ini dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.
Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  aparat  penegak  hukum  bukanlah  semata-mata  berarti  pelaksanaan perundang-undangan.  Ruang  lingkup  aparat  penegakan  hukum  sebenarnya  sangat  luas,  karena  mencakup  hal-hal yang  langsung  terhadap  orang  yang  terjun  dalam  bidang  penegakan  hukum.  Aparat  penegak  hukum  yang  tidak hanya mencakup law enforcement , juga meliputi peace maintenance . Adapun profesi yang terlibat dalam masalah penegakan hukum di Indonesia yaitu polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara.
c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Fasilitas Pendukung mencangkup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan  yang  diterima  oleh  polisi  dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal  yang  praktis  konvensional,  sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang  merupakan  tindak  pidana  khusus  yang  selama  ini  masih  diberikan  wewenangnya  kepada  Jaksa  Penuntut Umum. Hal ini karena secara teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas dan begitu banyak.
d. Faktor Masyarakat
Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok,  pasti  mempunyai  kesadaran  hukum,  masalah  yang  timbul  adalah taraf  kepatuhan  hukum,  yakni  kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang  atau  rendah.  Sebagaimana  diketahui kesadaran  hukum  sebenarnya  merupakan  suatu  proses  yang  mencangkup  pengetahuan  hukum,  sikap  hukum,  dan perilaku hukum.
Dalam  pelaksanaan  lelang  eksekusi,  maka  sudah  barang  tentu  masyarakat  adalah  selaku  pihak  termohon eksekusi. Masyarakat selaku termohon eksekusi seharusnya dapat memahami bahwa dalam hal ada kewajiban yang tidak  diselesaikan  baik  kepada  Negara  ataupun  kepada  masyarakat  lainnya  karena  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  ataupun  dokumen  yang  dipersamakan  dengan  itu  segera  menyelesaikan  kewajiban tersebut.  Dalam  hal  terdapat  dampak  dari  tidak  diselesaikannya  kewajiban  tersebut,  seperti  misalnya  timbulnya lelang eksekusi terhadap harta masyarakat maka seyogyinya masayarakat tersebut menerima secara sukarela.
e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dalam pergaulan hidup
16 Ibid.h.42
17 J.E. Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung. Eresco.h.87

## M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Nasabah
Secara analisis konsepsional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya super-culture, culture, subculture dan counter-culture . Variasi kebudayaan yang  demikian  banyaknya,  dapat  menimbulkan  persepsi-persepsi  tertentu  terhadap  penegakan  hukum,  variasi- variasi kebudayaan  sangat sulit untuk diseragamkan, oleh  karena itu penegakan  hukum  harus disesuaikan  dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta.
Berdasarkan  faktor-faktor  penegakan  hukum  tersebut  di  atas,  maka  dalam  kaitan  penulisan  ini  yaitu berkenaan  dengan  faktor  perlindungan  hukum  terhadap  Pejabat  Lelang,  maka  penulis  mengkategorikan  faktor- faktor  di  atas  menjadi  dua  kategori.  Kategori  pertama  yang  merupakan  faktor  eksternal  yaitu  terdiri  dari  faktor hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum, sarana atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  masyarakat,  dan  faktor  kebudayaan.  Adapun  kategori  kedua yang merupakan faktor internal yaitu faktor hukum (undang-undang) lelang.
Berkenaan  dengan  faktor-faktor  pada  kategori  pertama,  penulis  lebih  melihat  penanganan  yang  dilakukan oleh pihak kepolisian selaku Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum) merupakan faktor utama. Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup 18 law in the book menjadi law in action . Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi  dapat  terjadi  pada  tahap  awal  penyelesaian  suatu  perkara  pidana  dapat  berakhir,  karena  polisi  mempunyai kewenangan  yang  disebut  diskresi.  Hukum  memberikan  wewenang  kepada  polisi  untuk  menegakkan  hukum dengan  berbagai  cara,  dari  cara  yang  bersifat  preventif  maupun  represif  berupa  pemaksaan  dan  penindakan  yang berlanjut pada perkara.
Khusus dalam kasus ini, penulis lebih fokus kepada faktor aparat penegak hukum khusus pihak polisi yang melakukan  pemanggilan  dan  pemeriksaan  terhadap  Pejabat  Lelang  terkait  dengan  laporan  pidana  dalam  suatu pelaksanaan lelang atau penerbitan Risalah Lelang. Sebagai praktisi hukum, kepolisian tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai praktisi hukum pihak kepolisian harus menelaah secara baik dan benar  pada  saat  tahap  penyelidikan  untuk  mengumpulkan  bukti  permulaan  atau  bukti  yang  cukup  agar  dapat dilakukan  tindak  lanjut  ke  tahap  penyidikan.  Setelah  tahap  penyelidikan  sudah  dilakukan  dan  didapat  bukti  yang cukup,  maka  selanjutnya  akan  dilimpahkan  ke  tahap  penyidikan.  Tindakan  polisi  mesti  selalu  mengandung kebenaran  hukum,  bukannya  hukum  dijadikan  pembenaran  tindakan  kepolisian  atau  merekayasa  hukum  bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok,  kepentingan  pribadi  atau  perorangan,  dan  kepentingan  lainnya.  Upaya  paksa  pada  sisi  yang  benar adalah  tindakan  kepolisian  berdasarkan  undang-undang  untuk  membatasi  kebebasan  seseorang  yang  melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.
Adanya  penetapan  tersangka,  penangkapan,  penahanan,  dan  penuntutan  menurut  pendapat  penulis disebabkan  karena  kekurangcermatan  dan  kurangnya  pemahaman  polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum  terkait dengan  proses  bisnis  pelaksanaan  lelang  secara  menyeluruh.  Proses  bisnis  pelaksanaan  lelang  memerlukan keahlian  dan  pengalaman  tersendiri,  memerlukan  disiplin  ilmu  khusus  terkait  lelang.  Persyaratan  untuk  diangkat menjadi  Pejabat  Lelang  harus  telah  mengikuti  Diklat  Teknis  Substantif  Spesialisasi  (DTSS)  Pejabat  Lelang. Sehingga  APH  dalam  memeriksa  Pejabat  Lelang  perlu  dengan  sangat  cermat  dan  teliti,  sehingga  tidak mengabaikan hak Pejabat Lelang.
Kecermatan  dan  ketelitian  polisi  selaku  APH  dalam  menangani  laporan  dugaan  tindak  pidana  terhadap Pejabat  Lelang  adalah  dengan  mengupas  secara  menyeluruh  ketentuan  lelang  baik  yang  berkaitan  langsung maupun tidak. Undang-undang dimaksud mulai dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang Lelang ( Vendu Reglement, Ordonantie  28  Februari  1908  Staatsblad  1908-189 )  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Staatsblad  1941:3) ,  KUHPerdata,  Undang-Undang  Pertanahan,  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  ataupun Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  Hukum  Jaminan,  Hukum  Kebendaan,  Peraturan  Menteri  Keuangan tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  maupun  Peraturan  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  terkait  Petunjuk Teknis  Lelang.  Disamping  mengupas  ketentuan  dimaksud  secara  menyeluruh  perlu  juga  mendengarkan  ahli yang  objektif  berkaitan  dengan  suatu  kasus  lelang.  Dengan  demikian  dalam  hal  polisi  akan  melakukan penangkapan  dan  penahanan ,  maka  upaya  hukum  dimaksud  dapat  dilakukan  secara  objektif,  jujur  dan  benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.
Peran  polisi  membentuk  identitas,  yaitu  sebagai the  legalistic  abusive  officer ,  yaitu  polisi  yang  menyadari perannya  sebagai  penjaga,  pelindung  masyarakat  serta  nilai-nilai  masyarakat,  dan  dengan  cepat  menggunakan kekuatan  dan  sangat  otoriter. Semua  yang  dimiliki  polri  saat  ini  belum  mampu  menjadikan  polri  professional.
18 Satjipto Rahardjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia.Kompas.Jakarta.h.25
M. Zein Hazimy et al.,  Perlindungan Hukum Pejabat Lelang  KPKNL dalam Pelaksanaan Tugas Pelelangan Hak Tanggungan

## Atas Tanah Hak Milik Nasabah
Bahkan terdapat keraguan masyarakat tentang kinerja atau performance yang akan diwujudkan polri di masa yang akan datang.
Persoalan  yang  ada  polisi  bukan  hanya  melulu  pada  penguasaan  teknis  ( hardskill ),  akan  tetapi  juga kemampuan yang bersifat softskill , salah satunya adalah komunikasi. Hal ini disadari betul oleh Mabes Polri 19 yang berpendapat  bahwa  polisi  memiliki  karakter  tertentu  yang  menghambat  komunikasi  disebabkan  oleh  kondisi pekerjaan  mereka  yang  penuh  stress  dan  berkaitan  dengan  konflik.  Situasi  tersebut  membuat  polisi mengembangkan  karakter  atau  cenderung  bersikap  negatif  dalam  berkomunikasi,  seperti  prasangka  buruk, kecurigaan berlebihan, gaya yang opresif, agresif, dorongan untuk menonjolkan diri, sikap tidak menghargai, sok berkuasa, dan tidak berempati.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  Pejabat  Lelang  Pejabat  Lelang  KPKNL  Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Pelelangan  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Hak  Milik  Nasabah  Sangat  Diperlukan untuk  memberikan  rasa  aman  terhadap  Pejabat Lelang  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Undang-Undang  perlu  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum secara  preventif  agar  Pejabat  Lelang  merasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun, sehingga Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merasa aman, demi pelaksanaan lelang yang diamanatkan oleh berbagai Undang-Undang dapat dilaksanakan. Bentuk perlindungan hukum dimaksud  dengan  mengadakan  asas lex  spesialis  derogat  lege  generalis pada  Undang-Undang  Lelang . Asas lex spesialis derogat lege generalis dalam KUHP di atur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP yaitu Bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan dan 103 KUHP yang berbunyi Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh  ketentuan  perundang-undangan  yang  lain  diancam  dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahtiar Sibarani, “Parate Eksekusi dan Paksa Badan”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15, No. 8, (September 2001 J.E. Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung. Eresco. Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris, (Semarang:Aneka, 1997) Mabes Polri, 2006. Perpolisian Masyarakat . Mabes Polri, Jakarta R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta, 1989 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Hukum dan Humas. Surat Nomor: S-246/KN.8/2011 tanggal 13 Mei 2011.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Hukum dan Humas. Pedoman Teknis Pendampingan Dalam Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan DJKN.Jakarta.2015.h.21.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung, 1983.. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, 1983. Satjipto Rahardjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia.Kompas.Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  158/PMK.01/2012  tentang  Bantuan  Hukum  di  Lingkungan  Kementerian Keuangan
19 Mabes Polri, 2006. Perpolisian Masyarakat . Mabes Polri, Jakarta, hlm. 110-111