E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
PENERAPAN

## HUKUM PIDANA PADA PENYIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER- TERRORISM
Alfendo Yefta Argastya 1 , Supanto 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email: 1 alfendoyefta02@gmail.com, 2 supanto.8787@gmail.com
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  pidana  dalam  mengakomodasi kejahatan cyber-terrorism di Indonesia serta penerapan hukum  pidana yang dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan untuk menangani kejahatan cyber-terrorism. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.  Untuk  penunjang  bahan  hukum,  dilakukan  wawancara  dengan  pihak  Subdit  V/Siber Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Jawa  Tengah.  Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  tindak  pidana cyber-terrorism  belum  dirumuskan  ke  dalam  peraturan  perundang-  undangan.  Dalam  mengantisipasi tindak pidana cyber-terrorism penyidik menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme. Dalam penelitian ini juga dilakukan inventarisasi instrumen hukum yakni KUHP, UU Pendanaan Terorisme, dan UU Telekomunikasi.  Tetapi  instrumen  tersebut  tidak  bisa  diterapkan  pada  tindak  pidana  cyber-terrorism. Penyidik dalam melakukan  penyidikan terhadap tindak  pidana cyber-terrorism  menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme dalam jangka waktu sementara.
Kata  Kunci:  Cyber-terrorism,  Penyidikan,  Pengaturan  Hukum  Pidana,  Penerapan  Hukum  Pidana  oleh Penyidik.
Abstract: This research aims to determine the regulation of criminal law in accommodating cyber-terrorism crimes in Indonesia and the application of criminal law by the police in the investigation process to deal with cyber-terrorism crimes. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is literature study. To support legal material, interviews were conducted with  the  SubDirectorate  V/Siber  of  the  Directorate  of  Special  Criminal  Investigation  at  the  Central  Java Police. The results showed that the crime of cyber-terrorism has not been formulated into legislation. In anticipating criminal acts of cyber-terrorism, investigators use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law. In this study, an inventory of legal instruments was also carried out, namely the Criminal Code, the Terrorism Financing Act, and the Telecommunications Law. However, this instrument cannot be applied to criminal acts of cyber-terrorism.  Investigators in conducting investigations into criminal acts of cyber-terrorism use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law for a temporary period.
Keywords:  Cyber-terrorism,  Investigation,  Criminal  Law  Regulation,  Application  of  Criminal  Law  by Investigators.

## 1. Pendahuluan
Akses  informasi  menjadi  sangat  mudah  sebagai  konsekuensi  dari  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama telekomunikasi yang sudah membuat masyarakat tidak  memiliki  batasan  ruang  dalam  melakukan  komunikasi  (Aris  Hardinanto  2019:1). Perkembangan  teknologi  pada  prinsipnya  memegang  peranan  penting  dalam mengonstruksi dinamika kehidupan manusia, karena diperhitungkan sebagai unsur yang dapat berandil dalam kehidupan manusia. Terlebih, pemanfaatan teknologi saat ini juga merambah  di  bidang  hukum.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pemikiran  hukum  progresif yang  dicetuskan  oleh  Satjipto  Rahardjo,  di  mana hukum  hendaknya  mampu  mengikuti perkembangan  zaman,  mampu  menjawab  perubahan  zaman  dengan  segala  dasar  di dalamnya,  serta  mampu  melayani  masyarakat  dengan  menyandarkan  pada  aspek moralitas dan kemampuan dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri (Satjipto Raharjo 2006:11).
Tidak  dapat  dipungkiri  bahawasanya  disamping  kemanfaatan  yang  diperoleh, perkembangan teknologi dan informasi juga menjadi salah satu penyumbang terbanyak modus dan motif kejahatan yang ada di dalam masyarakat, yakni dengan memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk melakukan sebuah kejahatan. Penyalahgunaan komputer ini banyak menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks khususnya dalam proses penegakan  hukum,  mengingat  komputer  sebagai  salah  satu  media  yang  memiliki karakteristik  tersendiri  yang  sangat  bertolak  belakang  dengan  media  yang  sering digunakan  dalam  melakukan  kejahatan-kejahatan  secara  konvensional  (Sheila  Maulida Fitri 2020:2).
Kemudahan  dalam  membagikan  sekaligus  menerima  informasi  melalui  jaringan nirkabel pada era digital dipandang menarik para pelaku kejahatan untuk melancarkan tindakan  yang  dilarang  oleh  hukum.  Pelaku  kejahatan  siber  (cybercrime)  bisa  dengan mudah  melakukan  tindakan  yang  merugikan  korban,  hal  tersebut  karena  korban  2 kejahatan siber (cybercrime) tidak bisa melihat tindakan atau perbuatan pelaku kecuali korban  juga  terkoneksi  dengan  internet.  Berbicara  mengenai  kejahatan  siber (cybercrime)  sudah  barang  tentu  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana.  Moeljatno memberikan  definisi  tindak  pidana sebagai  perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang  melanggar  aturan  (Moeljatno  2015:60).  Perkembangan  teknologi  yang  pesat memberikan pengaruh pada perkembangan jenis tindak pidana baru yang lebih mutakhir yang salah satunya adalah tindak pidana siber. Tindak pidana siber adalah implikasi dari munculnya  aktivitas  yang  masif  di  ruang  siber  yang  biasa  dikenal  dengan  cyberspace. Perkembangan tindak pidana siber yang masih sangat relatif baru mengakibatkan belum adanya pengertian yang final terhadap kejahatan siber (cybercrime) itu sendiri.
Indonesia  pernah  mengalami  serangan  cyber-terrorism  tepatnya  pada  bulan  Mei 2017  lalu,  terdapat  dua  rumah  sakit  yaitu  Rumah  Sakit  Harapan  Kita  dan  Rumah  Sakit Dharmais.  Menurut  Dirjen  Aplikasi  Informatika,  Samuel  mengatakan  serangan  ini memiliki sifat masif serta menyasar critical resource (sumber daya yang sangat penting). Serangan  ini  mengakibatkan  gangguan  pada  sistem  komputer  yang  berkaitan  dengan proses  administrasi  rumah  sakit  sehingga  menyulitkan  pelayanan  medis  bagi  pasien. Serangan  cyber-terrorism  ini  menginfeksi  semua  komputer  yang  terkoneksi  dengan internet.  Kemudian  serangan  siber  ini  berjenis  ransomeware  wannacry.  Di  lihat  dari
tampilan  komputer  diketahui  ransomeware  ini  meminta  dana  tebusan  yang  diminta dengan pembayaran melalui bitcoin.
Cyber-terrorism  menjadi  ancaman  yang  sangat  serius  dan  membutuhkan pencegahan secara komperhensif oleh pemerintah. Mengapa demikian, karena serangan cyber-terrorism  ini  bisa  menyerang  apa  saja  yang  terhubung  dengan  internet  terlebih menyerang objek vital negara yang bisa menganggu fungsi bahkan dapat menimbulkan korban yang jauh lebih besar daripada aksi terorisme yang dilakukan secara konvensional. Aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  cyber-terrorism  di  Indonesia sampai saat ini belum menemui kejelasan dan kepastian (Agis Josianto Adam 2014:165). Namun  rupa-rupanya  perlu  adanya  pemberian  batasan  definisi  tindak  pidana  cyber- terrorism  guna  menunjukkan  benang  merah  antara  terorisme  siber  dengan  definisi terorisme  itu  sendiri.  Hal  tersebut  guna  menentukan  aturan  hukum  mana  yang  paling tepat diterapkan dalam melakukan penegakan hukum atas serangan cyber-terrorism di Indonesia.
Jika  melihat  aturan  lain  yang  ada  sedikit  kaitannya  dengan  kejahatan  cyber-terrorism yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  I1  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Terorisme). Kedua aturan tersebut masih menimbulkan kerancuan dan menghambat kinerja aparat jika terjadi serangan cyber-terrorism. Gustav Radbruch mengatakan ada 3 (tiga)  tujuan  hukum  yang  salah  satunya  adalah  kepastian  hukum  yang  artinya  aparat dalam melakukan penegakan hukum harus berlandaskan aturan yang jelas. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti pengaturan hukum pidana terkait  untuk menangani kejahatan  cyber-terrorism  dan  bagaimana  proses  penegakan  hukumnya.  Kemudian penulis juga akan menguraikan instrumen hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana cyber-terrorism.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan cyber-terrorism  di  Indonesia  dan  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  yang  dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan untuk menangani kejahatan cyber-terrorism.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  atau  sering  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  berdasarkan  pada  bahan-bahan  hukum  primer  dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif
adalah  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validasi  aturan  hukum,  konsep hukum, dan norma hukum. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalahsesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Sumber  bahan  hukum  yang  penulis  gunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  berupa Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  menjadi  Undang-Undang,  Undang- undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Bahan  hukum  sekunder  berupa  hasil penelitian,  tulisan-tulisan  karya  ilmiah,  jurnal,  kamus-  kamus  hukum,  dan  hasil wawancara  yang  secara  tidak  langsung  memberikan  keterangan  terkait  bahan  hukum primer dan mampu mendukung penelitian ini.
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan  (library  research).  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  menggunakan  cara menganalisis  suatu  konten  yang  berkaitan.  Teknik  ini  digunakan  untuk  mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip, laporan, dan hasil penelitian yang serupa atau saling berkaitan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 273).

## 4. Pembahasan

## 4.1.    Pengaturan  Hukum  Pidana  Dalam  Mengantisipasi  Kejahatan  Cyber-  terrorism  di Indonesia
Perlu  diketahui  kembali  bahwa  kejahatan  siber  pada  hakikatnya  merupakan  bentuk kejahatan  yang  ditujukan  terhadap  komputer  dan  jaringannya.  Hal  tersebut  merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi yang hampir merambah di berbagai  sektor krusial. Selama 20 tahun terakhir, teknologi informasi berkembang sangat signifikan. Dari mulai alat  administrasi  dalam  rangka  mengoptimalkan  proses  kantor,  sekarang  menjadi  instrumen strategis  industri,  pemerintahan  bahkan  militer  (Constantin  &  Monica  2015:115).  Namun pesatnya teknologi tersebut  memiliki celah yang sangat rawan dan berbahaya. Bahwa  dalam ruang  maya  (cyberspace)  memiliki  atau  terdapat  kerentanan  yang  sangat  serius  sehingga berpotensi  terjadi  sebuah  kejahatan.  Seperti  halnya  terorisme,  tindak  kejahatan  terorisme sendiri  mengalami  perkembangan  sangat  pesat  yang  awalnya  dilakukan  secara  konvensional sekarang  berubah  menjadi  modern  dengan  memanfaatkan  internet  untuk  melakukan  aksi kejahatan.
Cyberspace  dapat  dikatakan  sebagai  tempat  untuk  para  teroris  melancarkan  aksinya seperti  melakukan  hacking  atau  pemerasan  (ransomeware)  guna  memperoleh  dana  yang digunakan  untuk  membiayai  aksi  terornya.  Selain  itu,  teroris  menggunakan  media  teknologi informasi untuk  saling  melakukan komunikasi serta berkoordinasi dalam rangka memperiapkan
agenda  mereka.  Pada  hakikatnya  terorisme  siber  (cyber-  terrorism)  merupakan  tindak kejahatan  melawan  hukum  yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok dengan motif politis  untuk  mencapai  ideologinya,  yang  dilakukan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan cara melakukan serangan, merusak data informasi, sistem komputer, bahkan program komputer  (Zephirinus  Jondong  2020:22).  Terlebih  pelaku  cyber-terrorism  ini  menyerang terhadap instalasi penting yang dimiliki negara sehingga menimbulkan kekacauan dan menebar rasa takut dengan menggunakan sarana internet sebagai instrumen melakukan kejahatan.
Berkaitan  dengan  instrumen  hukum  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  cyber- terrorism secara experssive verbist belum  diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga  hal  tersebut  menimbulkan  problematika  dan  ketidakpastian  dalam  upayanya mengakomodir  tindak  kejahatan  cyber-terrorism.  Jika  tindak  pidana  cyber-terrorism  terjadi, lantas  aparat  penegak  hukum  harus  menggunakan  dasar  hukum  apa  untuk  menangani kejahatan tersebut.  Mengingat  dalam  hukum  pidana  ada  istilah  asas    legalitas.  Asas  legalitas disini  mengandung  arti  bahwa  jika  ingin  menjerat  suatu  perbuatan  maka  harus  ada  aturan hukum yang mengatur terlebih dahulu namun apabila tidak ada regulasi yang mengatur maka perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dipidana.  Padahal  tindak  pidana  cyber-terrorism  ini  sangat berbahaya dan harus di waspadai.
Dalam  mengakomodir  tindak  pidana  cyber-terrorism  di  Indonesia,  penulis  mencoba meninjau  menggunakan  instrumen  hukum  yang  ada  yakni  dengan  melihat  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  I1 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  serta  peraturan  lain sepanjang  ada  keterkaitan  dengan  tindak  pidana  cyber-terrorism.  Rupa-rupanya  jika  melihat aturan tersebut maka sudah barang tentu wajib untuk dibedah betul guna menentukan pasal untuk menjerat tindak pidana cyber-terrorism.
a) Pengaturan  Kejahatan  Cyber-terrorism  di  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
Suatu hal yang harus dipahami adalah hukum pidana saat ini yang disampaikan oleh Jan
Remmelink dalam setiap delik apa yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk selain perilaku manusia juga berbuat dan tidak berbuat, sikap batin seseorang betapapun immoral ataupun tercelanya bagi masyarakat, tidaklah penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan. Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individu yang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, tetapi juga perbuatan yang dilakukan (Arief dalam Ahmad Faizal 2020:276). Kemudian dalam kaitannya perkembangan kejahatan dunia maya  tentu jika menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinilai tidak lengkap dan tidak lagi  dapat  mengakomodir  masalah  hukum  yang  berdimensi  tindak  pidana  baru,  karena kurang  sesuai  dengan  nilai  sosio-filosofik,  sosio-politik  dan  sosio-kultural  yang  hidup  di masyarakat (Barda Nawawi 2011:14).
Rumusan  delik  dalam  KUHP  masih  bersifat  konvensional  dan  sama  sekali  belum mengatur mengenai jenis tindak  pidana siber yang salah satunya adalah cyber-terrorism.
Beberapa  pasal  dalam  KUHP  dapat  dikorelasikan  dengan  tindak  pidana  terorisme  siber namun terkendala dalam penerapannya yaitu ketentuan sebagai berikut:
Tabel 1. Pengaturan KUHP Jika Dikaitkan Dengan Cyber-terrorism
Berdasarkan  pasal-pasal  di  atas  jika  dirunut  berdasarkan unsurnya maka sudah sangat jelas bahwa rumusan bentuk tindak pidananya  masih  bersifat  konvensional  sehingga  tidak memenuhi kualifikasi kejahatan cyber- terrorism. Untuk lebih meyakinkan lagi perlu adanya penjelasan mengenai kejahatan cyber-terrorism guna menguji pasal-pasal tersebut. Bahwa serangan  siber  dilakukan  dalam  ruang  maya  yang  bermotif  kanpolitik  yang  berpotensi mengakibatkan  kematian.  Kemudian  serangan  siber  menyebabkan  ketakutan  dan merugikan  baik  materiil  atau  immateriil.  Yang  paling  penting  adalah  kejahatan  cyber- terrorism menyerang objek vital negara. Menurut hemat penulis, maka pasal-pasal tersebut tidak relevan dengan kejahatan cyber-terrorism.
b) Pengaturan Kejahatan Cyber-terrorism di Dalam Undang-Undang Telekomunikasi Dalam rangka penegakan hukum untuk mengantisipasi tindak pidana cyber-terrorism, penulis  mencoba  mengkaji  masalah  ini  dengan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  1999 tentang  Telekomunikasi  (UU  Telekomunikasi)  dikaitkan  dengan  tindak  pidana  cyber- terrorism.  Berangkat  dari  permasalahan  tersebut,  telematika  sangat  berkorelasi  dengan hajat    hidup    orang  banyak,  karena  di  dalamnya  terdapat  sumber  daya  terbatas  sebagai contoh  frekuensi  radio  dan  pengaturannya  secara  terkoordinatif,  interkoneksi  antar penyelenggara dan antar regional. Dalam penjelasan umum UU Telekomunikasi disebutkan bahwasanya  Perubahan  lingkungan  global  dan  perkembangan  teknologi  telekomunikasi yang  berlangsung  sangat  cepat  telah  mendorong  terjadinya  perubahan  mendasar, melahirkan  lingkungan  telekomunikasi  yang  baru,  dan  perubahan  cara  pandang  dalam penyelenggaraan telekomunikasi,  termasuk  hasil  konvergensi  dengan  teknologi  informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.
Percepatan tersebut juga menimbulkan sisi-sisi negatif yakni berkembangnya ancaman dan  gangguan  yang  dilakukan  menggunakan  media  telekomunikasi.  Kaitannya  dengan tindak pidana cyber-terrorism, penulis memfokuskan pada Pasal 21 UU Telekomunikasi yang diberbunyi:
No Pasal Keterangan 1. Pasal 168 ayat (1), (2), dan (3) Kejahatan terhadap ketertiban Umum 2. Pasal 340 Kejahatan terhadap nyawa 3. Pasal 362 Pencurian 4. Pasal 368 Pemerasan dan Pengancaman
“Penyelenggara  t elekomunikasi  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum”.
Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut hemat penulis Pasal 21 UU Telekomunikasi hanya menyatakan perbuatan yang dilarang yakni kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban  umum.  Kemudian  kaitannya  dengan  tindak  pidana  cyber-terrorism  penulis mengerucutkan  pada  frasa  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Tafsir  frasa  tersebut  masih sangat luas dalam Pasal 21 UU Telekomunukasi tersebut. Dasar argumentasinya adalah pada Pasal  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  detail  mengenai  frasa  keamanan  dan  ketertiban umum yang seperti apa dalam UU Telekomunikasi. Kaitannya dengan tindak pidana cyber- terrorism, memang tindak pidana tersebut mengancam keamanan dan ketertiban umum, tetapi dalam pasal tersebut belum dapat diterapkan pada tindak pidana cyber-terrorrism karena  tafsir  yang  sangat  luas  dan  UU  Telekomunikasi  sendiri  diperuntukan  hanya  untuk mengtur jalannya komunikasi antar penyelenggara. Selain itu definisi telekomunikasi sendiri adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:
“Telekomunikasi  adalah  setiap  pemancaran,  pengiriman  dan  atau    penerimaan  dari  hasil informasi  dalam  bentuk    tanda-  tanda,  isyarat,  tulisan,  gambar,  suara  dan  bunyi  melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.
Mengingat  tindak  pidana  cyber-terrorism  dalam  melakukan  aktivitasnya  dengan menggunakan  instrumen  jaringan  internet  dan  menyerang  komputer  yang  menyasar kepada objek vital negara.
c) Pengaturan  Kejahatan  Cyber-terrorism  di  Dalam  Undang-Undang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Dasar  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Pendanaan Terorisme) ini bukan hanya karena keresahan terhadap banyaknya ancaman bom atau bentuk terorisme lainnya yang  sering  terjadi,  melainkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  suatu  hukum positif  guna  mengatur  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pendanaan terorisme di Indonesia. Selama ini pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dengan  mendasarkan  pada  UU  Terorisme  masih  terbatas  pada  upaya  mengejar  pelaku sehingga  dapat  dijatuhi  hukuman  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Tentu pendekatan  follow  the  supect  tidak  membuat  perbuatan  atau  kegiatan  teror  berhenti. Dengan  jaringan  yang  begitu  luas  dan  tersembunyi  membuat  eksistensi  mereka  tetap terjaga.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  cyber-terrorism  dalam  UU  Pendanaan  Terorisme, menurut hemat penulis  tidak diatur sama sekali mengenai tindak pidana tersebut. Dalam UU  a  quo  hanya  mengatur  sebatas  transaksinya  saja.  Dasar  argumentasinya  adalah  jika berbicara  mengenai  pendanaan  terorisme  maka  merujuk  pada  Pasal  1  angka  1  yang berbunyi:
“Pendanaan  Terorisme  adalah  segala  perbuatan  dalam  rangka  menyediakan, mengumpulkan,   memberikan,   atau  meminjamkan Dana,   baik    langsung   maupun  tidak
langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris”.
Kemudian definisi  transaksi dalam  Pasal 1  angka  5  yang berbunyi:
“Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih”.
Maka  hal  tersebut  sudah  jelas  dalam  UU  ini  hanya  sebatas  transaksinya  saja, kendatipun transaksi menggunakan sarana internet sebagai contoh i-banking, payment, dan mobile  banking  maka  UU  Pendanaan  Terorisme  ini  tidak  dapat  diterapkan  pada  tindak pidana  cyber-terrorism.  Kemudian  jika  menggunakan  media  internet  untuk  melakukan pendanaan terorisme dengan cara membobol dana masyarakat melalui peretasan (hacking) situs investasi online untuk dimodifikasi nilai investasinya kemudian investasi tersebut dijual untuk  mendapatkan  uang,  maka  tindakan  tersebut  dapat  dijerat  dengan  UU  ITE  bukan dengan UU Pendanaan Terorisme. Karena modus daripada tindak pidana cyber-terrorism ini memiliki sifat menyerang dengan memanfaatkan instrumen jaringan untuk mendapatkan apa  yang  diinginkan.  Dan  biasanya  dalam  kasus  tindak  pidana  cyber-terrorism  dalam melakukan  aksinya  dengan  menyerang  komputer  sehingga  komputer  menjadi  terganggu dan meminta uang tebusan supaya komputer bisa diakses kembali yang selanjutnya pelaku meminta tebusan uang dalam bentuk bitcoin.
d) Pengaturan Kejahatan Cyber-terrorism di Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Terkait perkembangan kejahatan terorisme di dunia maya maka diperlukan instrumen hukum untuk mengatur hal tersebut. UU ITE sebagai peraturan yang bersifat administratif tidak  luput  mengatur  cakupan  hukum  yang  dimungkinkan  dapat  terjadi  sebagai  dampak negatif adanya penyalahgunaan teknologi. Hal ini dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia mengingat pemanfaatan teknologi bersifat lintas teritorial. Pihak manapun bahkan di seluruh dunia dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  kemudian  juga  memiliki  implikasi  hukum  di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, maka pihak tersebut dapat terjerat UU ITE.  Dalam  penjelasan  UU  ITE  disebutkan  bahwa  “merugikan  kepentingan    Indonesia” adalah    perbuatan    yang    dapat  mengakibatkan  adanya  kerugian  terhadap  kepentingan ekonomi  nasional,  perlindungan  data  strategis,  harkat  dan  martabat  bangsa,  pertahanan dan keamanan negara. Dalam konsideran UU ITE berkembangnya teknologi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  kejahatan  baru  termasuk  salah  satunya  cyber- terrorism.
Kaitannya  dengan  penegakan  hukum  terkhusus  pada  proses  penyidikan  penulis memfokuskan pada 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 UU ITE. ketentuan Pasal  30  dan  Pasal  32  sesungguhnya  memiliki  dimensi  pengaturan  yang  dapat mengakomodir  kejahatan cyber-terrorism  dengan  sanksi  sebagaimana yang  diatur  dalam Pasal 46 dan Pasal 48 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000, -. (lima miliar rupiah). Namun rumusan delik dalam kedua Pasal tersebut dinilai masih sangat sederhana sehingga lebih tepat ditegakan terhadap terorisme siber  yang menyerang individu atau perseorangan, bukan terhadap serangan yang masif.
Frasa masif dalam hal ini bersifat sangat meluas yang artinya perbuatan tersebut menyerang instalasi penting negara dan fasilitas publik sehingga berdampak di berbagai sektor dan lini masyarakat.
Menelaah Pasal 30 UU ITE, dalam konstruksi pasal tersebut mengatur mengenai tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan  cara  apapun.  Perbuatan  dalam  rumusan  pasal  tersebut  menerangkan  bahwa tindakan illegal yang dilakukan seseorang terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan  untuk  memperoleh  informasi  dokumen  elektronik  dan/upayanya  penerobosan, pembobolan,  dan  penjebolan  yang  melanggar  melampaui  batas  sistem  keamanan. Sedangkan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE dalam konstruksinya mengatur perlindungan terhadap  suatu  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  baik  milik  orang  lain  atau  milik publik  yang memiliki sifat rahasia. Dalam rumusan Pasal tersebut terdapat frasa melawan hukum.  Melawan  hukum  (wederrechtelijkheid)  sendiri  dalam  doktrin  hukum  pidana berdasarkan  Memorie  van  Toelichting  atau  sejarah  pembentukan  KUHP  di  Belanda  tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frasa “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibit; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententinam ejus circumuenit, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Eddy O.S Hiariej 2016:232).
Kaitannya  dengan  sifat  melawan  hukum  dalam  konstruksi  Pasal  30  UU  ITE  tersebut mempunyai dua corak, yakni melawan hukum objektif dan melawan hukum subjektif. Unsur objektif  disini  dimaksudkan  unsur  yang  berhubungan  dengan  keadaan,  artinya  di  dalam keadaan mana tindakan pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku (Anselmus S. J. Mandagie 2020:53). Jika dikaitkan dengan konstruksi pasal tersebut unsur objektif berarti komputer  dan/atau  sistem  komputer  tersebut  bukan  milik  pelaku  serta  perbuatan  akses komputer  atau  sistem  elektronik  tersebut  illegal  dan  dalam  konteks  subjektif  pelaku memiliki niat jahat untuk mengakses komputer secara illegal.
Kemudian  seperti  halnya  Pasal  30  UU  ITE,  Pasal  32  UU  ITE  juga  memiliki  dua  corak melawan  hukum  yakni  objektif  dan subjektif. Objektif dalam konstruksi pasal 32 terdapat pada  unsur  objeknya  yakni  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  tersebut  milik orang  lain.  Agar  rumusan  tersebut  memenuhi  sifat  melawan  hukum  objektif,  maka  frasa milik  orang  lain  tersebut  wajib  dan  harus  dibuktikan  keberadaannya  melalui  perbuatan mengubah harus tidak  ada izin dari pemiliknya. Lalu sifat melawan hukum yang subjektif bertumpu  pada  keadaan/sikap  batin  pelaku  terhadap  sifat  melawan  hukum  objektif. Selanjutnya  dalam  Pasal  33  UU  ITE  pada  hakikatnya  sifat  melawan  hukum  terletak  pada materiil/ akibat tindakan tersebut, yakni tindakan pelaku akan berimplikasi terganggunya sistem elektronik (Zephirinus 2020:24)
Konstruksi Pasal 30, 32, dan 33 UU ITE pada intinya dapat diterapkan dalam kerangka penegakan  hukum  untuk  mempidana  pelaku  kejahatan  cyber-terrorism.  Ketiga  pasal tersebutlah  yang mendekati cara kerja pada kejahatan cyber-terrorism, yakni mengakses komputer  tanpa  izin,  mengubah,  merusak  dokumen  elektronik  yang  tersimpan,  dan melawan  hukum  melakukan  tindakan  apa  pun  yang  berakibat  terganggunya  sistem
elektronik,  terlebih  pelaku  memasuki  sistem  jaringan  komputer  dan  mengenskripsi  data sehingga  tidak  dapat  diakses  kembali  bahkan  pelaku  juga  melakukan  pemerasan  dengan meminta uang.
Namun  konstruksi  pasal  tersebut  memiliki  kekurangan  yakni  lebih  mengarah  pada tindak pidana yang dilakukan terhadap individu. Mengingat kembali bahwasanya kejahatan cyber- terrorism memiliki sifat serangan yang masif. Kemudian sifat melawan hukum untuk konteks  kejahatan  cyber-terrorisme  tidak  terpenuhi  dalam  konstruksi  pasal-pasal  UU  ITE karena dalam tindak pidana cyber-terrorism ancaman dan serangan secara melawan hukum dilakukan hanya terhadap komputer, data, dan jaringan yang tersimpan, lalu memiliki tujuan untuk melakukan intimidasi terhadap pemerintah bahkan masyarakat untuk tujuan politik atau sosial tertentu. Intimidasi disini dimaksudkan dengan menebar ketakutan atau  teror yang  akan menganggu  stabilitas  keamanan negara.
e) Pengaturan  Kejahatan  Cyber-terrorism  di  Dalam  Undang-Undang  PemberantasanTindak Pidana Terorisme
Berbicara mengenai pengaturan tindak pidana cyber- terrorism, penulis memfokuskan pada Pasal 6 UU Terorisme yang berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang  bersifat  massal  dengan  cara  merampas kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa dan  harta  benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan  kerusakan  atau  kehancuran  terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.
Berdasarkan pasal yang sudah diuraikan di atas, menurut hemat penulis pasal tersebut mendekati dengan bentuk kejahatan cyber-terrorism. Itu pun terletak pada frasa ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta  menimbulkan  korban  yang  bersifat  masal.  Serangan  cyber-terrorism  harus berimplikasi pada orang  atau barang atau setidaknya cukup menyebabkan ancaman bahaya untuk menimbulkan rasa takut. Sebab, kendatipun dilakukan dalam suatu sistem elektronik, serangan  cyber-terrorism ini tetap terdiri dari unsur-unsur yang terdapat dalam terorisme konvensional  (Janet  dkk  2004:280).  Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  terorisme konvensional,  yakni:  adanya  kerusakan,  ketidakpastian,  ketakutan,  keputusasaan  bahkan kematian.  Kemudian  dalam  tindak  pidana  cyber-terrorism  harus  dilihat  terlebih  dahulu identitas pelaku, motivasi, dan tujuan yang dilakukannya, serta akibatnya (Varvara 2001:5).
Namun  kekurangan  dan  celah  dari  Pasal  6  UU  Terorisme  ini  adalah  bahwa  dalam rumusannya tidak dijelaskan menggunakan instrumen apa pelaku teror melakukan aksinya, bahwa  cyber-  terrorism  ini  menggunakan  sarana  internet  dan  jaringan  untuk  setiap kegiatannya.    Ini  tentunya    harus  menjadi  perhatian  serius    karena  modus  dan  bentuk kejahatan terkhusus terorisme terus mengalami progres perkembangan yang signifikan.
f) Cakupan Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber- terrorism dalam UU ITE dan UU Terorisme
Setelah  menguraikan dan menginventarisasi  pasal-pasal yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang kemudian penulis kerucutkan hanya 2 undang-undang saja yakni UU
ITE dan UU Terorisme, lalu penulis akan mengkorelasikan antara unsur- unsur  yang terdapat dalam  UU  ITE  dan  UU  Terorisme  sebagai  cakupan  pengaturan  hukum  pidana  terhadap kejahatan cyber- terrorism. Berdasarkan cakupan unsur-unsur pasal di dalam UU ITE dan UU Terorisme  yang  kemudian  dikorelasikan  menunjukkan  bahwa    sesungguhnhya    tindakan serta    akibat    yang    ditimbulkan  dalam  serangan  cyber-terrorism  telah  memenuhi  unsur sebagaimana yang diatur dalam kedua instrumen hukum tersebut. Namun dalam perspektif UU Terorisme  jika ditinjau dari sikap batin atau motifnya, serangan cyber-terrorism  yang masif, menyerang objek vital sehingga menimbulkan suasana teror yang meluas tidak masuk dalam tindak pidana terorisme karena tindak memenuhi kualifikasi motif politik dan ideologi meskipun sesungguhnya sama-sama menimbulkan gangguan keamanan. Indikator penentu suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme sesuai UU Terorisme apabila  perbuatan  itu  dilakukan  dengan  motif  ideologi,  politik  dan  gangguan  keamanan. Kemudian perbuatan baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana terorisme ketika kekerasan atau   ancaman   kekerasan  ditunjukan  pada  badan  dan  nyawa seseorang secara langsung, bukan  dalam  bentuk  maupun  sarana  digital.  Lalu  serangan  cyber-terrorism  dengan menyebarkan  virus  ransomeware  yang  terjadi  dengan  motif  ekonomi,  baru  dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme apabila dapat dibuktikan bahwa uang yang diminta   oleh   pelaku   tersebut digunakan untuk mendanai suatu jaringan organisasi radikal yang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai ideologi.
Kemudian  untuk  menghindari  mispresepsi  dan  sekaligus  mempertegas  pengaturan hukum  pidana  terhadap  kejahatan  cyber-terrorism,  bahwa  terorisme  konvensional merupakan tindakan teror yang dilakukan dengan merusak fasilitas umum dengan senjata sebagai contoh bom dll. Sedangkan terorisme siber ini sesungguhnya pengembangan dari tindak pidana terorisme konvensional karena memiliki modus atau cara yang sama dalam melakukan  aksinya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  UU  Terorisme  hanya  saja dilakukan menggunakan sarana  elektronik  dan motifnya  tidak  terbatas  hanya pada  motif ideologi  dan  politik  saja  tetapi  sepanjang  serangan  siber  itu  ditujukan  kepada  sistem keamanan  negara  baik  secara  langsung  maupun  melalui  fasilitas  publik  dan  objek  vital negara lainnya. Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam klasifikasi ini juga mencakup tindakan  terorisme  dengan  motif  pertentangan  ideologi  yang  dilakukan  menggunakan sarana internet.
Penulis sendiri berpendapat,  bahwasanya dalam konteks  cyber-terrorism tidak diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang-  undangan.  Dalam  situasi  seperti  ini  pelaku  tindak pidana cyber- terrorism  tergolong  masih bebas  dan  leluasa  karena belum  ada regulasi yang secara pasti dan tegas tertulis expersive verbist dalam instrumen hukum di Indonesia. Tetapi  untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  penulis  berpendapat,  untuk  mengakomodir kejahatan  cyber-terororism  di  Indonesia  bisa  menggunakan  instrumen  hukum  yang  ada yakni pada Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 UU ITE dan Pasal 6 UU Terorisme untuk jangka waktu  yang  sifatnya  sementara.  Lalu  hal  tersebut  juga  harus  melihat  kasusnya  terlebih dahulu, jika memang murni tindak pidana terorisme dilakukan secara konvensional maka menggunakan  UU  Terorisme  dan  jika  menggunakan  sarana  internet  dalam  melakukan tindakan atau aksinya maka menggunakan UU.
4.2.  Penerapan Hukum Pidana Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Untuk Menangani Kejahatan Cyber-terrorism
Sebagaimana  penjelasan  mengenai  pengaturan  hukum  pidana  terhadap kejahatan  cyber-terrorism  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya,  kini  perlu  diketahui juga bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kejahatan cyber-terrorism oleh kepolisian  dalam  rangka  proses  penyidikan  untuk  menangani  kejahatan  tersebut. Pada  tindakan  penyelidikan  penekanan  diletakkan  pada  perbuatan  atau  tindakan dalam  rangka  “mencari  dan  menemukan”  sesuatu  peristiwa  yang  dianggap  atau diduga  sebagai  tindak  pidana.  Kemudian  pada  proses  penyidikan,  titik  tekannya terletak pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang  ditemukan  dapat  menjadi  terang,  serta  agar  dapat  menemukan  dan menentukan  pelakunya.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  hampir  tidak  ada perbedaan makna antara keduanya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase  tindakan  yang  berwujud  satu.  Lalu  keduanya  saling  berkaitan  guna  dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana (Yahya Harahap 2018:109).
Proses  penyidikan  terhadap  kejahatan  cybercrime  terkhusus  cyber-  terrorism pada  dasarnya  sama  dengan  proses  penyidikan  terhadap  proses  penyidikan terhadap kejahatan konvensional lainnya. Kemudian yang membedakan adalah dari segi  proses  penangkapan  pelaku  kejahatan  beserta  melakukan  koordinasi  dengan pihak  terkait.  Penanganan  kejahatan  cyber-  terrorism  tergolong  rumit,  sebab penyidik  harus  memastikan  keberadaan  pelaku,  alat  yang  digunakan  dalam melakukan  kejahatan  tersebut  serta  menemukan  alat  bukti  dan  barang  bukti. Terlebih  penyidik  harus  menguraikan  dan  mengetahui  modus  operandi  pelaku kejahatan cyber- terrorism (Abdul Agis 2017:45).
Kemudian  berkaitan  dengan  tindak  pidana  cyber-terrorism  apakah  berbeda dengan illegal access jawabannya adalah berbeda karena konsep illegal access masih dalam  tataran  kejahatan  yang  masih  sederhana  sedangkan  cyber-terrorism kejahatan  yang  membutuhkan  penanganan  khusus.  Namun  illegal  access  adalah bagian dari cyber-terrorism, tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai cyber- terrorism. Berbicara mengenai kejahatan siber, ada lima kata kunci terkait kejahatan siber, antara lain: (Eddy O.S Hiariej 2014:299)
a) Illegal access yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
b) Illegal  interception  yakni  sengaja  dan  tanpa  hak  mendengar  atau  menangkap secara  diam-diam  pengiriman  dan  pemancaran  data  komputer  70  yang  tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
c) Data interference diartikan sebagai sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan atau perubahan data komputer.
d) System  interference  yaitu  sengaja  melakukan  gangguan  atau  rintangan  serius tanpa hak terhadap fungsinya sistem komputer.
e) e.   Missuse of devices adalah penyalahgunaan perlengkapan computer termasuk program komputer, password komputer, kode masuk.
Berdasarkan uraian di atas kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara dengan penyidik dalam rangka upaya penyidik menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana  cyber-terrorism.  Maka  tindak  pidana  cyber-terrorism  mengandung  unsur illegal access, data interference, dan system interference. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana cyber-terrorism. Hal tersebut berkaitan juga dengan modus operandinya.
a. Relevansi Modus Operandi Cyber-terrorism dengan UU ITE dan UU Terorisme Berbicara mengenai illegal access, dalam UU ITE illegal access terdapat dalam Pasal 30 dengan modus operandi Unauthorized Access to Computer System and Service  yang  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menerobos masuk atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin dari pemilik sistem jaringan komputer tersebut. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan tujuan sabotase (Nur Khalimatus 2012:83).
Kemudian  mengenai  data  interference,  dalam  UU  ITE  data  interference terdapat dalam Pasal 32 dengan modus operandi cyber sabotage and extortion, yaitu  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  membuat  gangguan,  perusakan  atau penghancuran  terhadap  suatu  data,  program  komputer  atau  sistem  jaringan komputer  yang  tersambung  dengan  internet. Biasanya  kejahatan  ini  dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb. Logic bomb merupakan suatu program yang  dirancang  dan  dapat  digunakan  oleh  pelakunya  sewaktu-waktu  atau tergantung keinginan dari pelaku, dari situ terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu, rusak, bahkan hilang. Hal tersebut menimbulkan  sistem  jaringan  komputer  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.
Terakhir  adalah  system  interference,  dalam  UU  ITE  system  interference terdapat  dalam  Pasal  33  dengan  modus  operandi  hampir  mirip  dengan perbuatan  pidana  pada  data  interference.  Tindak  pidana  pada  system interference  ini  adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum  dengan  melakukan aktivitas yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik sehingga tidak bisa bekerja  sebagaimana  mestinya.  Berdasarkan  uraian  tersebut  menunjukkan relevansi cyber-terrorism dengan UU ITE sebagai penerapan hukum pidana oleh penyidik kepolisian. Hal tersebut dikarenakan terdapat unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam UU ITE.
Kemudian jika berbicara mengenai modus operandi tindak pidana terorisme konvensional  sendiri  kaitannya  dengan UU  Terorisme  adalah  bahwa  terorisme sendiri pada hakikatnya suatu tindak kejahatan ekstrim yang sengaja dilakukan dan direncanakan dengan tujuan menebarkan  teror,  ancaman,  ketakutan serta rasa tidak aman di tengah masyarakat (Wenda Hartarto 2016:381). Lalu modus operandi  yang  merupakan  paradigma  klasik  dalam  tindak  pidana  terorisme berupa penculikan, penyanderaan, dan menimbulkan kerugian bagi lawan tanpa mengorbankan  teroris  itu  sendiri  telah  berubah  dengan  menggunakan paradigma baru berupa pengorbanan teroris atau aksi teror dengan bunuh diri. Selain  itu  terorisme  konvensional  kerap  dalam  melakukan  aksinya  dengan
memasang rakitan bom. Target sasaran terorisme sendiri biasanya ditempat vital seperti mall, tempat ibadah, hotel dll.
Modus-modus yang digunakan dalam aksinya masih tergolong konvensional. Sehingga menjadi relevan ketika dalam menjerat teroris dengan modus operandi yang  dilakukan  masih  dengan  cara  konvensional  menggunakan  instrumen  UU Terorisme. Namun dalam perkembangannya, teroris juga memanfaatkan sarana internet dalam menunjang aksinya. Sebagai contoh, pembiayaan aksi terorisme. Pendukung aksi terorisme juga bisa menggunakan sarana internet sebagai lahan pengumpulan  dana.  Pembiayaan  ini  pada  umumnya  dibagi  dalam  beberapa kategori,  yaitu  ajakan  langsung,  e-commerce,  eksploitasi  alat  pembayaran online, dan melakukan pemerasan dengan menyerang komputer yang kemudian meminta uang dalam bentuk bitcoin. Kaitannya dengan cyber- terrorism, yang pada  sebelumnya  sempat  disinggung  bahwa  Indonesia  pernah  mengalami serangan cyber-terrorism, kemudian menyerang Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah  Sakit  Dharmais.  Hal  itu  menyebabkan  gangguan  komputer  sehingga menimbulkan kekacauan. Pelaku membobol jaringan komputer yang kemudian meminta uang dalam bentuk uang virtual. Tetapi kasus tersebut belum diketahui siapa pelakunya.
Berdasarkan  keterangan  dari  Kominfo  bahwa  kasus  serangan  itu  kategori cyber-terrorism.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Iptu  Endro Prabowo penyidik Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana cyber- terrori sm,  beliau  mengatakan  “terkait  dengan  cyber -terrorism  atau  terorisme siber itu perbuatan terornya akan ikut pada UU Terorisme, tapi 74 perbuatan- perbuatan  yang  mendukung  aksinya  akan  ikut  pada  UU  ITE.  Sebagai  contoh teroris  Imam  Samudra,  yang  dilakukan  Imam  Samudra  melakukan  carding. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, Imam Samudra melakukan transaksi untuk menghimpun dana. Kemudian perbuatan Imam Samudra tersebut dalam hal  melakukan  carding  tidak  diatur  dalam  UU  Terorisme.  Maka  perbuatan tersebut,  penyidik  bisa  men- juncto  kan  kedua  UU  tersebut”.  Menurut  hemat penulis,  bahwa  pengaturan  tindak  pidana cyber-terrorism  belum  diatur  dalam kedua  instrumen  hukum  tersebut.  Tetapi  dalam  rangka  penegakan  hukum, khususnya penyidik kepolisian menggunakan instrumen hukum yang ada untuk menerapkan  hukum  pidana  yakni  UU  Terorisme  dan  UU  ITE  sebagai  prevensi penyidik  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  cyber-terrorism.    Tetapi  dalam menerapkan kedua UU tersebut hanya untuk sementara waktu.
b. Proses  Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap  Tindak Pidana Cyber-terrorism Dalam  proses  penyidikan  tentu  penyidik  memiliki  mekanisme  dalam menangani  tindak  pidana  cyber-terrorism,  mengingat  tindak  pidana  cyber- terrorism ini lokasi, pelaku, dan alat yang digunakan tidak berada ditempat yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Endro Prabowo penyidik Subdit  V/Siber  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Jawa  Tengah.  Beliau mengatakan  “penyidik  harus  memahami  terlebih  dahulu  mengenai  teori  locus dan tempus”. Berbicara meng enai tempus delicti, Vos menyatakan bahwasanya
tempus  delicti  ditentukan  pada  saat  tindakan  atau  kelakuan  terjadi.  Berbeda dengan  Vos,  Jonkers  menyatakan  bahwa  tempus  delicti  adalah  pada  saat tindakan  atau  kelakuan  terjadi  dan  pada  saat  akibat  terjadi.  Dasar agrumentasinya perbuatan terdiri dari dua segi yakni tindakan dan akibat (Eddy OS Hiariej 2014:297).
Tindakan  dan  akibat  merupakan  suatu  rangkaian  peristiwa  sebagai  satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Untuk  menjerat  pelaku  penyidik  dalam menangani  perkara  cyber-terrorism  menganut  pendapat  dari  Jonkers  yakni tempus  delicti  dapat  ditentukan  pada  saat  tindakan  akibat  terjadi.  Kemudian mengenai  locus  delicti,  bapak  Iptu  Endro  Prabowo  mengatakan  “dalam menentukan locus suatu tindak pidana, penyidik memahami teori locus dalam hukum pidana, ada yang namanya teori perbuatan, kemudian teori bekerjanya alat  dan  teori  akibat”.  Dalam  doktrin  hukum  pidana  ada  dua  aliran  dalam menentukan locus delicti. Pertama, aliran yang menentukan hanya satu tempat terjadinya  perbuatan  pidana.  Kedua,  aliran  yang  menentukan  di  beberapa tempat terjadinya suatu perbuatan pidana. berdasarkan aliran pertama, ada dua teori, masing-masing adalah teori tentang tempat di mana tindakan  terjadi dan teori  instrumen.  Sedangkan  aliran  kedua  dapat  memilih  untuk  menggunakan teori tempat terjadinya tindak pidana atau memilih menggunakan teori akibat. Khususnya  cyber-terrorism,  penyidik  lebih  menggunakan  teori  instrumen,  di mana  locus  delicti  ditentukan  oleh  alat  yang  digunakan  dan  dengan  alat  itu perbuatan pidana diselesaikan. Penggunaan teori instrumen ini   sangat   berarti dalam      kejahatan-kejahatan     yang     modus  operandinya  canggih  atau  terjadi pada lintas batas.
Dalam kaitanya penanganan tindak pidana cyber-terrorism, bapak Iptu Endro Prabowo menambahkan bahwa “dalam penetuan locus delicti cyber -terrorism khususnya cyber-terrorism ada istilah lain mengenai locus delicti. Istilah dalam siber, yakni teori uploder, teori downloder, dan server. Teori uploder itu sama dengan  teori  perbuatan  di  mana  perbuatan  itu  dilakukan.  Kemudian  teori downloder sama dengan teori akibat sedangkan teori server sama dengan teori bekerjanya alat. Istilah-istilah tersebut hanya diperuntukan untu tindak pidana yang dilakukan menggunakan instrumen jaringan internet.
Kemudian berbicara mengenai proses. Jika penyelidikan ternyata ditemukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan/atau khusus yang mengatur mengenai perbuatan yang diduga kejahatan siber, maka penyidik  akan  melanjutkan  proses  penyidikan,  dengan  menerbitkan  Surat Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  lalu  diberikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum. Selanjutnya  dilakukan  pemerikasaan,  berkaitan  dengan  proses  pemeriksaan barang  bukti  digital  dalam  penanganan  data  elektronik  diperlukan  langkah khusus agar bukti digital tidak mengalami perubahan. Karena itu penyidik harus memahami penanganan awal barang bukti elektronik pada komputer di tempat kejadian  perkara,  penggandaan  secara  physical  sektor  per  sektor  (forensic imaging), analisis sistem file (file system), dari program windows, mencari dan memunculkan file walaupun sudah dihapus dan diformat, atau data yang tidak
pernah disimpan dan hanya di print, analisis telepon seluler (mobile forensic), dan  analisis  gambar  digital  (image  forensic).  Selanjutnya  pemeriksaan  dalam tahap  penyidikan  dilakukan  terhadap  saksi,  ahli,  dan  pemeriksaan  tersangka. Untuk  kepentingan  pembuktian  tentang  persesuaian  keterangan  saksi  dengan saksi,  saksi  dengan  tersangka,  tersangka  dengan  tersangka,  dapat  dilakukan pemeriksaan konfrontasi dan juga rekonstruksi dan dokumentasi.
Semua pemeriksaan, rekonstruksi dan dokumentasi dibuatkan berita acara.
Berkaitan  dengan  pemerikasaan  alat  bukti  digital  dalam  proses  pemeriksaan pada  masa  penyidikan  diperlukan  ahli  teknologi  informasi  yang  bersertifikasi, sehingga penyidik dapat melibatkan profesional. Cara kerja ahli digital forensik antara lain:
a) Proses  acuqiring  dan  imaging.  Setelah  penyidik  menerima  barang  bukti digital,  maka  harus  dilakukan  proses  acuqiring  dan  imaging  yaitu mengkloning/menduplikat  secara  tepat  dan  presisi  1:1.  Dari  hasil  kopi tersebut, seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis.
b) Melakukan analisis.  Setelah melakukan proses acuqiring dan imaging, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enskrip, dan jejak log file yang ditinggalkan.
Selanjutnya  perlu  diketahui  sasaran  pada  proses  penyidikan  khusus  cyber- terrorism  adalah  pelaku,  alat  yang  digunakan,  tempat,  peristiwa,  dan kegiatannya. Menurut hemat penulis, dalam proses penyidikan untuk menangani tindak  pidana  cyber-terrorism,  penyidik  dituntut  bekerja  profesional  dalam mengungkap  tindak  pidana  tersebut.  Mengingat  cyber-terrorism  adalah kejahatan yang sangat kompleks dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat luar biasa dalam proses penegakan hukum.

## 5. Kesimpulan
1. Berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana cyber- terrorism ini  pada  hakikatnya  belum  dirumuskan  atau  belum  diatur  dalam  sebuah peraturan  perundang-undangan. Dalam  uraian sebelumnya,  penulis  melakukan inventarisasi pasal dalam KUHP, UU Telekomunikasi, UU Pendanaan Terorisme, UU  ITE,  dan  UU  Terorisme.  Berdasarkan  hasil  kajian  dan  penelitian,  penulis berpendapat  instrumen  hukum  yang  paling  mendekati  dalam  mengantisipasi tindak  pidana  cyber-terrorisme  yakni  UU  ITE  dan  UU  Terorisme.  Dasar argumentasinya  adalah  dalam  KUHP  sama  sekali  tidak  mengakomodasi  tindak pidana  cyber-terrorism.  Selain  itu  pasal-pasal  dalam  KUHP  jika  dirunut berdasarkan  unsurnya  maka  sudah  sangat  jelas  bahwa  rumusan  bentuk  tindak pidananya  masih  bersifat  konvensional  sehingga  tidak  memenuhi  kualifikasi kejahatan cyber- terrorism. Lalu dalam UU Telekomunikasi, UU tersebut hanya diperuntukan  untuk  mengtur  jalannya  komunikasi  antar  penyelenggara. Selanjutnya dalam UU Pendanaan Terorisme jika dikaitkan dengan tindak pidana cyber-terrorism,  maka  tidak  diatur  sama  sekali  mengenai  tindak  pidana  cyber- terrorism. Dalam UU a quo hanya mengatur sebatas transaksinya saja. Kemudian pasal dalam UU ITE, penulis berpendapat bahwa  ketentuan Pasal 30,  Pasal 32,
dan Pasal 33  memiliki  dimensi pengaturan yang dapat mengantisipasi kejahatan cyber-terrorism. Hal tersebut didasari berdasarkan penafsiran unsur-unsur pasal kemudian dikaitkan dengan cara atau modus operandi dari tindak pidana cyber- terrorism.  Selanjutnya  dalam  UU  Terorisme,  penulis  berpendapat  setelah menginventarisasi pasal yang termaktub dalam UU Terorisme, maka yang sedikit mendekati  adalah  Pasal  6  UU  Terorisme.  itu  pun  terletak  pada  frasa  ancaman kekerasan  yang  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang secara meluas serta menimbulkan korban yang bersifat masal.
2. Dalam proses penyidikan, penyidik memandang perlu pentingnya menguraikan modus  operandi  cyber-terrorism  dengan  UU  ITE  dan  Terorisme.  Tindak pidana cyber-terrorism mengandung unsur illegal access, data interference, dan system interference. Pada Pasal 30 dengan menggunakan modus operandi Unauthorized Access  to  Computer  System  and  Service.  Kemudian  Pasal  32  dengan menggunakan modus operandi cyber sabotage and extortion. Terakhir Pasal 33 dengan menggunakan modus operandi hampir mirip dengan perbuatan pidana pada data interference. Hal ini menurut penulis, modus operandi yang digunakan relevan dengan apa yang ada di dalam UU ITE. Selanjutnya dalam UU Terorisme Modus-modus  yang  digunakan  dalam  aksinya  masih  tergolong  konvensional. Sehingga menjadi relevan ketika dalam menjerat teroris dengan modus operandi yang  dilakukan  masih  dengan  cara  konvensional  menggunakan  instrumen  UU Terorisme.
3. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  penyidik,  terkait  dengan cyber-terrorism atau terorisme siber itu perbuatan terornya akan ikut pada UU Terorisme,  tapi  perbuatan-perbuatan  yang  mendukung  aksinya  akan  ikut  pada UU ITE.

## 6. Saran
1. Pemerintah  dalam  hal  ini  Presiden  dan  DPR  memiliki  pilihan  dalam  membuat kebijakan terkait dengan penanggulangan tindak pidana cyber- terrorism, yaitu merevisi UU ITE atau UU Terorisme dan membuat undang-undang baru dalam rangka  untuk  mengantisipasi  tindak  pidana  tersebut.  Sebab  Indonesia  saat  ini mengalami  kekosongan  hukum  mengenai  tindak  pidana  cyber-terrorism. Kebijakan tersebut bisa dilakukan dengan politik hukum pidana.
2. Aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  penyidik  kepolisian  harus  meningkatkan profesionalitas  dan  meningkatkan  kemampuan  dalam  menangani  kejahatan siber. Mengingat kejahatan siber ini akan terus berkembang pesat begitu pula dengan modus operandinya.

## 7. Daftar Pustaka
Buku Aris Hardinanto. 2019. Akses Ilegal Dalam Perspekif Hukum Pidana , Malang: Setara Perss Barda Nawawi Arief. 2011. Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro
Eddy O.S Hiariej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta
Pieter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Satjipto Raharjo. 2006. Membedah Hukum Progresif , Jakarta: PT Kompas
Media Nusantara
Sheila Maulida Fitri. 2020. Ransomeware Wannacry dan Tindak Pidana Terorisme Siber , Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
Jurnal
Abdul  Agis.  2017.  Peranan  Kepolisian  Dalam  Penyidikan  Penyalahgunaan Informasi  Dan  Transaksi  Elektronika  (ITE).  Vol  1  No  2.  Makassar: Universitas Muslim Indonesia
Agis  Josianto  Adam.    2014.    Tindak  Pidana  Cyber  Terrorism  Dalam  Transaksi Elektronik. Jurnal Lex Administratum . Vol II No.2.
Ahmad  Faizal  dan  Eko  Soponyono.  2020.  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Pengaturan  dan  Penanggulangan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  di Media  Sosial.  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia.  Vol  2  No  2. Semarang: Universitas Diponegoro.
Anselmus S. J. Mandagie. 2020. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Lex  Crimen  Vol. IX/No. 2.
Constantin  Georgescu  dan  Monica  Tudor.  2015.  Cyber  Terrorism  Threats  to Critical Infrastructures Nato's Role in Cyber Defense. Knowledge Horizons -  Economics  Journal.  Vol  7  No.  2.  Romania:  Dimitrie  Cantemir  Christian University Department of Economics and International Affairs
Nur Khalimatus. 2012. Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Perspektif. Volume XVII No. 2. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma.
Wenda  Hartarto.    2016.    Analisis  Pencegahan  Tindakpidana  Pendanaan  Teroris Pada  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (Analysis  of  Crime  Prevention  of Terrorist  Financing  in  Asean  Economic  Community  Era).  Jurnal  Legislasi Indonesia. Vol. 13 No. 04.
Zephirinus  Jondong.  2020.  Kebijakan  Hukum  Pidana  Bagi  Tindak  Pidana  Cyber Terrorism Dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Preferensi  Hukum.  Vol.  1,  No.  2.  Bali:  Fakultas  Ilmu  Hukum  Universitas Warmadewa

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang    Nomor    5    Tahun    2018    tentang    Perubahan    Atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana