## KEBANGKITAN AGAMA DAN PRASANGKA SEKULER DALAM KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

## Achmad Djatmiko Pusdiklat Kementerian Luar Negeri

## Abstract
The  global  resurgence  of  religion  seems  nowadays  to  generate  repression  as  it  tends  to create  international  instability,  political  upheaval  and  chaotic  states.  Most  political scientist  and  intelligence  experts  did  not  predict  the  resurgence  because  it  was  not supposed  to  happen  in  a  country  participating  so  thoroughly  in  modernization  and Westernization.
It  is  interesting  to  learn  that  so  many  scholars  and  policymakers  who  monitored  the international  politics  have  missed  the  warning  signs  about  the  resurgence.  It  because  of the argument that religion was the object that needed to vanish for modern international politics to come into being. Religion has been, and largely remains, what the discipline of International Relations (IR) can speak about only as a threat to its own existence.
This paper tries to explain how the resurgence of religion has been on the spotlight in the eyes  of  IR  Study.  It  also  explains  that the  IR  Study  now  faces a  serious  dilemma  to  treat religion in such a proper way. Various arguments on the strategy to deal with religion has come up that makes religion a more and more interesting subject in academic realms.
Kata Kunci: Kebangkitan agama, modernisasi, pencerahan, sekularisasi, Westphalia

## A. PENDAHULUAN
Selama  lebih  dari  dua  dasawarsa  terakhir  kajian  Hubungan  Internasional  (HI) dihadapkan  pada  fenomena  global  kebangkitan  kembali  agama  ( global  resurgence ). Fenomena  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  logika  sekularisme  yang  telah mendominasi  kajian  HI.  Bagaimana  memperoleh  formula  yang  tepat  untuk menyertakan keberadaan agama menjadi salah satu variable penting dalam kajian HI merupakan  perhatian  utama  yang  akhirnya  mendatangkan  dilema  tersendiri. Bahkan,  terdapat  spekulasi  kemungkinan  perlunya  merumuskan  suatu  paradigm baru,  misalnya  semacam  ‘peradaban  yang  berakar  pada  agama”  ( religiously  rooted civilizations )?
Dalam  tradisi  kajian  HI,  dan  juga  ilmu  sosial  pada  umumnya,  agama  memang tidak penah mendapatkan perhatian sebagai faktor penting ataupun variable analisis karena dianggap tidak memiliki peran dan dampak terhadap kehidupan masyarakat apalagi hubungan antar negara. Ini dapat difahami karena para pakar ilmu sosial dan filsuf terkemuka  dunia  Barat di  Abad  ke-18 hingga  awal  Abad ke-20  seperti  Comte, Durkheim, Freud, Marx, Nietzsche, Voltaire dan Weber, telah memberikan pengaruh besar  terhadap  perkembangan  ilmu  sosial,  dengan  kesamaan  pandangan  bahwa
hadirnya  masa  Pencerahan  ( enlightenment )  akan  memusnahkan  agama  sebagai landasan pemikiran dan pengaturan dunia
Pandangan  bahwa  “Tuhan  telah  mati”  ( God  is  dead ),  yang  didengungkan Nietzsche  misalnya,  merujuk  pada  hilangnya  kepercayaan  kristiani  dan komitmennya  terhadap  keberadaan  kekuasaan  mutlak.  Demikian  halnya,  Weber berkeyakinan  bahwa  ideologi  sekuler  terus  bergerak  menggantikan  agama  sebagai dasar  legitimasi  and  pengawasan  sosial  di  masyarakat  Abad  ke-19.  Secara  umum para  ahli  dan  filosof  sosial  Barat  tersebut  tidak  mengakui  adanya  agama  sebagai landasan  penjelasan  terhadap  hal  ikhwal  duniawi  karena  sangat  percaya  bahwa  di sebuah masyarakat industri yang modern yang lebih diperlukan adalah rasionalitas, sikap  ilmiah  dan  legalitas,  untuk  dapat  memahami  dan  mengatur  kehidupan  dunia ini.
Ketika  kini  agama  banyak  diperbincangkan,  temanya  lebih  banyak  pada pembahasan  aspek  historis,  yang  lebih  sebagai  penjelasan  dan  pemberian  alasan mengapa  agama  ‘terlewatkan’  dalam  kajian.  Selain  itu,  dari  berbagai  perbincangan mengenai  kebangkitan  agama  ini,  juga  terungkap  tingginya  tingkat  kesulitan  yang dihadapi  para  pakar  HI  untuk  mendefinisikan  agama  sehingga  dapat  memenuhi persyaratan menjadi salah satu variable dan bahasan pokok dalam kajian.
Tulisan  singkat  ini  mencoba  memaparkan  mengenai  fenomena  kebangkitan agama secara global sehingga menjadi tantangan bagi kajian HI, problematika teoritis dalam mengidentifikasi agama dan tantangan kajian HI di masa depan.

## Fenomena Kebangkitan Agama
Realitas menunjukkan bahwa peran agama kini tidak dapat lagi disembunyikan karena  karakternya  yang  lintas  batas  dan  kawasan,  merambah  ke  seluruh  penjuru dunia.  Bahkan,  dalam  hal  tertentu,  perannya  justeru  terkesan  semakin  dominan. HI kini menghadapi masalah untuk mempertimbangkan keberadaan peran agama ini di dalam suatu lingkup kajian yang beraliran sekularisme yang dominan. Hal ini dapat diibaratkan seperti menyambut kehadiran tamu asing yang selama ini sangat dibenci meskipun sosoknya belum benar-benar dimengerti, hanya berdasarkan praduga.
Kendala yang dihadapi kajian HI dalam menghadapi kebangkitan agama, antara lain,  adalah:  Pertama,  agama  belum  dikenal  secara  material  akibat  telah dimarginalkan  dan  ditempatkan  sebagai  ‘makhluk  asing’  sebelumnya.  Agama terlanjur  dihilangkan  dari  wacana  publik  HI  karena  dianggap  sebagai  bagian  dari tradisi  masa  lalu,  milik  masyarakat  pra-modern  yang  keberadaanya  lebih  terkait dengan  masalah  domestik  dan  berdimensi  personal.  Kedua,  agama  diibaratkan seperti  bangkit  dari  kubur,  karena  dalam  kalkulasi  pandangan  sekularisme,  ia semestinya  lambat  laun  musnah  dan  kini  semestinya  sudah  berada  dalam  fase hampir musnah seiring bergulirnya modernisasi, industrialisasi dan demokrasi serta rasionalitas dalam masyarakat.
Apakah  agama  akan  terus  dikesampingkan  ataukah  disambut  sebagai  objek kajian  baru  dalam  HI?  Untuk  mengesampingkan  agama  dari  kajian  HI  bukanlah  hal mudah  karena  memerlukan  alasan  rasional,  ilmiah  dan  akurat  serta  kontekstual sesuai  realitas  politik  global.  Sebaliknya,  menambahkan  agama  sebagai  topik  kajian pun tidak mudah mengingat hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dan eksistensi
teori  sekularisasi  mereka,  bahwa  agama  lambat-laun  akan  lenyap  akibat  tergerus oleh  arus  modernisasi  di  masyarakat.  Antara  bangkitnya  kembali  agama  dalam realitas  politik  global  dan  keberadaan  HI  berfaham  sekuler  yang  menampik kehadiran  agama  menjadi  tema  sentral  perdebatan  di  kalangan  para  pakar  HI  saat ini.
Selama dasawarsa terakhir,  semakin  terlihat  menjamurnya bahasan  mengenai kebangkitan  politis  agama.  Munculnya  era  post-positivist  di  tahun  1990an,  telah membuka  kesempatan  bagi  ilmu  sosial  dan  HI  untuk  melakukan  pembahasan terhadap  tata  nilai  dan  kejadian-kejadian  yang  tidak  kasat  mata,  seperti  halnya agama.  Para  pakar  pun  kemudian  mulai  mempelajari  dampak  positif  apakah  yang ditimbulkan  oleh  agama  dalam  proses  modernisasi,  demokratisasi  dan  penciptaan perdamaian,  baik  dalam  konteks  Barat  maupun  non-Barat.  Selain  itu  juga  melihat implikasi  teoritis  yang  lebih  mendalam  dari  kebangkitan  global  agama  ini  dalam melahirkan pemikiran mengenai masa depan ketertiban dunia.
Agenda  penelitian  terhadap  hal  ini,  kemudian  harus  berhadapan  langsung dengan konteks nyata yang sangat dibayangi oleh peristiwa traumatis Serangan “11 September  2001”  dan  perkembangannya.  Konteks  ’11  September’  seakan memperkuat  pandangan  kaum  sekuler  bahwa  agama  selalu  berkaitan  dengan instabilitas politik, negara yang kacau dalam ranah interaksi global, fundamentalisme dan  terorisme.  Arus  utama  pandangan  publik  di  kalangan  akademisi  semakin merefleksikan  keyakinan  bahwa  kembalinya  agama  dalam  politik  internasional utamanya  dalam  bentuk  militansi  dan  kekerasan  politik,  dan  semakin berkembangnya irasionalitas dalam sistem internasional yang berlangsung rasional.
Berbagai  peristiwa  terkait  peran  agama  yang  terpampang  diibaratkan  secara sinis  seperti  sebuah  wabah  yang  dikirim  Tuhan  atau  hukuman  terhadap  kehidupan duniawi. Seolah ‘pembalasan’ Tuhan kini mulai bermunculan. Karenanya, kemudian terdapat  pandangan  perlu  munculnya  paradigm  baru  sebagaimana  halnya  ‘ clash  of civilization’ ,  munculnya  fundamentalisme  agamis  atau  konflik  terhadap  pandangan sekularisme’. Pada saat bersamaan, beberapa pakar menyadari adanya aspek positif dari  manifestasi  agama  untuk  dapat  disandingkan  dengan  pendekatan  sekuler tradisional  dan  bagaimana  mereka  dapat  diintegrasikan  dalam  suatu  kerangka analisis yang ada.
Kesadaran  ini,  meski  belum  disepakati  oleh  para  pakar  HI,  namun  telah menarik  perhatian  para  pembuat  kebijakan,  pejabat  negara  dan  praktisi.  Seperti dikatakan Elizabeth Hurd, terdapat asumsi dasar bahwa sebenarnya para aktor dan penganut agamis telah terintegrasi dan bersinergi dalam teori dan praktek hubungan internasional. Masalah-masalah yang terkait dengan agama, misalnya, dengan segera akan  dapat  terselesaikan  bila  melibatkan  para  tokoh  dan  ahli  agama  sehingga terdapat potensi agama untuk berkontribusi terhadap masa depan dunia yang lebih baik yang tidak mustahil bisa diraih.
Meskipun  demikian,  pendekatan  problem-solving  semacam  in  sering  gagal untuk  menggambarkan  esensi  sesungguhnya  dari  peran  agama  dalam  kehidupan publik  internasional  dan  bentuk-bentuk  pengetahuan  yang  menyertainya.  Dalam konsep  agama,  terdapat  jaringan  kekuatan  yang  rumit,  termasuk  negara,  pasar, kelembagaan,  organisasai  internasional,  yang  bersinergi  untuk  merumuskan  suatu
tatanan  praktis  yang  dapat  diterima,  yang  bernuansa  toleran.  Terkait  hal  ini,  Hurd mengingatkan  bahwa  “sekularisasi  bukanlah  ketiadaan  agama,  tetapi  kekuasaan untuk  mendefinisikan,  membentuk  bahkan  mengalihkannya.  Itu  adalah  kekuatan untuk  mempertegas  identitas  dan  komunitas  agama,  memberikan  sanksi  terhadap kemapanan  otoritas  dan  memberikan  pressure  terhadap  situasi  sehingga  agama mendapat ruangan untuk berkembang.
Kembali  ke  peristiwa  “Serangan  11  September”  di  AS,  para  ilmuwan  terkesan sangat  lamban  untuk  mengakui  kebangkitan  agama,  khususnya  menyangkut kawasan  di  luar  Eropa,  dan  juga  dalam  mempertimbangkan  bahwa  agama  telah membentuk  dunianya  sendiri.  Agama  pun  memberi  peran  terhadap  kebijakan polugri suatu negara. Seperti dikatakan Timothy Shah, “ religion has become one of the most  influential  factors in  world  affairs  in  the  last  generation  but  remains  one  of  the least examined factors in the professional study and practice of world affairs .” bahwa agama  telah  menjadi  salah  satu  faktor  yang  sangat  berpengaruh  pada  generasi terakhir  ini  namun  tetap  merupakan  salah  satu  faktor  yang  kurang  diamati  dalam kajian dan praktek professional menyangkut masalah-masalah global. Pangkal semua ini, sekali lagi, terletak pada dominasi sekularisasi, yang berpandangan bahwa ketika dunia  mengalami  modernisasi,  agama  akan  memudar  ( wither  away ),  seperti disebutkan oleh Marx dalam ilmu sosial kontemporer, termasuk HI.
Dari  beberapa  literatur  mengenai  agama  dan politik  global,  belum  didapatkan kesepakatan ataupun strategi teoritis yang mapan dan untuk memahami keberadaan agama.  Seperti  dikatakan  Monica  Dyffy  Toft,  “ traditional  international  relations theory provides little guidance for those needing to understand the interplay of religion and politics in a global setting” Sangat disayangkan bahwa perkembangan konseptual dan  teoriti  saat  ini  pun  tetap  masih  berada  pada  tataran  yang  sama,  agama diposisikan  terkucil  dalam  kajian  HI.  Sementara  unsur-unsur  sekularisasi  tetap bercokol dengan pengaruhnya, terlihat kenyataan bahwa secara internal pandangan mereka  sebenarnya  tidak  konsisten.  Di  hampir  seluruh  belahan  dunia,  dan  hampir sepanjang  keberadaan  sejarah,  penetrasi  agama  sangat  dirasakan  sehingga kebangkitannya  kembali  yang  dihebohkan  sekarang  ini  lebih  tepat  disebut  sebagai kembali dari tempat pengasingannya.
Sikap  para  pakar  HI  yang  demikian  sebenarnya  telah  salah  jalan.  Peran  yang dimainkan  agama  dalam  HI  tidaklah  sesederhana  yang  diduga  dan  dianggap homogen. Agama  sebenarnya  telah memberikan  pengaruh terhadap berbagai aspek HI  melalui  beragam  cara.  Salah  satu  pengaruh  agama  yang  dapat  diketahui  pasti adalah  sebagai  sumber  letigimasi.  Nilai-nilai  normatif,  termasuk  agama,  selama  ini diakui memainkan peran penting yang dapat digunakan oleh para praktisi di tingkat global, termasuk para pembuat kebijakan tradisional dan bahkan oleh para lawannya sekalipun,  baik  di  luar  maupun  dalam  negeri.  Hal  ini  harus  menjadi  perhatian mengingat peran pentingnya terus meningkat.
Meskipun  demikian,  manifestasi  pengaruh  agama  tidaklah  hanya  sebatas memberikan  legitimasi  terhadap  suatu  kebijakan  yang  sebenarnya  juga  memiliki motivasi  non-agamis  ( secular ).  Seringkali  bahkan,  antara  motivasi  agamis  dan sekuler  bersinergi  dan  bertemu.  Sebuah  negara,  misalnya,  memiliki  alasan  politis untuk  memberikan  bantuan  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan.  Hal  ini  tentu saja sejalan dengan prinsip beramal baik kepada sesama yang dimiliki hampir semua
agama,  sebagai  suatu  kebajikan.  Sama  juga,  kebijakan  beberapa  negara  terhadap Israel,  dalam  banyak  hal,  termotivasi  oleh  kepentingan  material  di  Timur  Tengah, paling  tidak  untuk  Amerika  Serikat,  serta  kepentingannya  dalam  mendukung demokrasi  dan  sistem  pasar  bebas  ke  seluruh  belahan  dunia.  Bisakah  kita mengatakan  bahwa  kebijakan  terhadap  Israel  tidak  terkait  dengan  konflik kepentingan agama atas tempat-tempat suci yang menjadi sumber konflik agama?.
Jadi, kebijakan luar negeri suatu negara dapat juga dilatarbelakangi oleh aspek agama.  Dapat  terjadi  bahwa  pandangan  agamis  para  penguasa  dan  pembuat kebijakan  pun  berperan,  baik  secara  individual  dalam  suatu  pemerintahan  sekuler atau  pun  pemerintahan  agamis  seperti  di  Iran.  Di  lain  pihak,  kebijakan  luar  negeri dapat  dipengaruhi  oleh  pandangan  agamis  dari  penduduknya  dalam  suatu  negara meskipun  terkadang  bertentangan  dengan  pandangan  para  penguasa.  Kembali  ke kasus Israel, misalnya, baik kaum Yahudi maupun Palestina meyakini bahwa tempat Haram esh-Sharif dimana Masjidil Aqsa berada adalah tempat suci yang tidak boleh diserahkan kepada pihak lawan. Pemimpin Israel maupun Palestina yang menyerah atas  kasus  ini  meski  dengan  penyelesaian  damai,  sangat  mungkin  dapat  kehilangan kepercayaan di mata rakyatnya.
Kendala  lain  menyangkut  kebangkitan  agama  dalam  kajian  HI  terkait  dengan problematika  definisi  agama.  Seperti  telah  disinggung  di  muka,  dari  berbagai perbincangan  mengenai  kebangkitan  agama  ini,  juga  terungkap  tingginya  tingkat kesulitan yang dihadapi para pakar HI untuk mendefinisikan agama sehingga dapat memenuhi persyaratan menjadi salah satu variable dan bahasan pokok dalam kajian. Kelemahan metode dalam mengkaji agama menjadi penyebabnya yang telah dimulai sejak  abad  ke-18.  Kajian  terhadap  agama  dihadapkan  pada  masalah  definisi  yang belum  disepakati,  yang  akhirnya  menjadi  semakin  kompleks  dengan  munculnya kelompok  filosofis-humanis  di  Eropa  Barat  yang  menolak  halo-hal  terkait supranatural.
Pandangan  para  humanis  sekuler  memiliki  pengaruh  kuat  di  dunia  Barat  dan diikuti  oleh  para  ahli,  yang  kemudian  mencoba  mendefinisikan  kembali  agama sehingga  mencakup  juga  unsur  humanis  filosofis.  Akibatnya,  pertanyaan  mengenai definisi  agama  sampai  kini  belum  terjawab  tuntas  dan  tetap  menjadi  bahan perbincangan. Kemudian muncul lah pertanyaan yang sangat mendasar menyangkut: a) Apakah agama harus didefinisikan? dan 2) Jika demikian, bagaimana caranya?.
TIdak  dapat  dielakkan  bahwa  beragam  definisi  yang  ada  perlu  dikaji  kembali disertai  perkiraan  dan  dampak  yang  timbul  dari  setiap  definisi  tersebut.  Idealnya, dari  beragam  definisi  yang  tersedia  dapat  ditentukan  definisi  mana  yang  paling berguna  dalam  kajian  mengenai  fenomena  agama.  Yang  terjadi  tidaklah  demikian. Pembahasan  mengenai  definisi  agama  cenderung  tidak  memuaskan  karena  semua definisi yang telah tersedia dianggap belum layak digunakan sebagai pedoman untuk disepakati bersama.
Terkait  hal  ini,  Robert  Baird  melihat  bahwa  hampir  semua  sejarahwan  agama memiliki  anggapan  yang  salah  dengan  pendapatnya  bahwa  agama  merupakan sebuah kata  yang  berhubungan dengan  “sesuatu di  luar sana  yang esensinya  hanya dapat  difahami  oleh  para  sejarahwan  agama”    Pandangan  lain  disuarakan  oleh Pummer yang mengatakan bahwa untuk mendefinisikan agama sebagai sesuatu yang
‘sakral”  menyiratkan  suatu  pemahaman  teologis  dan  ontologis,  akibat  belum ditemukannya pemahaman yang benar.
Terdapat dua jenis definisi agama sejauh ini, yang setidaknyha dapat dijadikan pegangan  sementara  mengenai  agama.  Pembahasan  mengenai  definisi,  haruslah mempertimbangkan  keberadaan  dua  jenis  ini,  yaitu  definisi  substantive  dan fungsional.  Definisi  substantive  menyangkut  nilai  dan  pemikiran  agamis,  yang mencakup  di  dalamnya  definisi  terkait  supranatural  dan  makhluk  manusia  super. Adapun  definisi  fungsional  adalah  definisi  agama  dalam  kaitannya  dengan konsekuensi  ataupun  fungsinya  dalam  diri  manusia,  masyarakat,  kebudayaan umumnya.
Keunggulan  definisi  fungsional  ini  adalah  bahwa  dapat  diterapkan  secara seimbang baik terhadap system kepercayaan ketuhanan ataupun non-ketuhanan, di masyarakat  yang  mengakui  adanya  kekuatan  supranatural.  Dengan  definisi  ini  bias diamati perubahan dan ketidak-sinambungan sejarah secara lebih baik, dan juga bias digabungkan  ke  dalam  penelitian  dan  kajian  empiris  sehingga  dapat  dibuktikan kebenarannya.

## Prasangka Sekuler
Apakah  sekularisme?  Pada  umumnya  disepakati  bahwa  sekularisme mendukung  adanya  pemisahan  poltik  dan  agama.  Teori  sekularisma  selalu dihadapkan  pada  tantangan  untuk  menjawab  sedikitnya  tiga  pertanyaan:  Pertama, bisakah  pemisahan  antara  politik  dan  agama dilakukan.  Kedua,  apakah  alasan  yang membenarkan  pemisahan  agama  dan  politik  itu?  Ketiga,  setelah  pemisahan, bagaimanakah hubungan antara keduanya dapat dilihat?
Sekularisasi berpandangan bahwa “agama akan semakin tidak penting di dunia ini  (“ religion  is  becoming  less  important  in  the  world .”),  dan  itu  diyakini  merupakan konsekuensi logis dari modernitas. Faham sekularisme meyakini bahwa modernisasi merupakan  mesin  penggerak  utama  dalam  menyingkirkan  dan  menggiring  para “tuhan” menuju masa pensiun.
Ada tiga prinsip dasar sekularisasi, yaitu 1) mempertahankan konsep mengenai adanya  kesenjangan  besar  antara  dunia  “agamis”  dan  “sekuler”,  2)  Hal-hal  terkait agama  berada  dalam  lingkup  pribadi  ( private  sphere ),  dan  3)  Privatisasi  agama merupakan  “ sine  qua  non ”  (keharusan)  dalam  system  demokrasi  liberal  Selain  itu, sebagaimana dikatakan Jose Cassanova, sekularisasi mengandung 3 konotasi dengan pengertian yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu:
a) Sekularisasi  diartikan  sebagai  menurunnya  kepercayaan  dan  praktek peribadatan  agama  di  masyarakat  modern,  sehingga  sering  diartikan  sebagai bagian  dari  proses  pembangunan  manusia  secara  universal.  Konotasi  ini  paling sering digunakan sebagai bahan perdebatan saat ini.
b) Sekularisasi merupakan privatisasi agama, sering difahami sebagai konsekuensi dari kecenderungan sejarah modern yang bersifat normatif, yang sesungguhnya menjadi prakondisi bagi politik demokrasi lliberal modern; dan
c) Diferensiasi dalam ranah sekuler (negara, ekonomi dan iptek), biasanya difahami sebagai  ‘emansipasi’  dari  norma-norma  dan  pranata  agama.  Konotasi  ini
merupakan  komponen  inti  dari  teori  sekularisasi  klasik,  yang  berhubungan dengan makna historis-etimologis asli dan istilah Kekristenan abad pertengahan. Ia  merujuk  pada  transformasi  makna,  baik  menyangkut  benda  atau  pun  orang, dari  kepemilikan  atau  pengendalian  yang  bersifat  agamis  atau  gerejawi  kepada sipil dan duniawi
Pandangan sekularisasi sangat menonjol dalam kajian ilmu sosial di Eropa dan Amerika,  sehingga  kemudian  secara  khusus  sangat  mendominasi  kajian  HI. Alasannya  sangat  jelas,  karena  kajian  ini  mendasarkan  pada  prinsip  “penolakan terhadap  agama”  pasca  perjanjian  Westphalia  1648  dan  tetap  bertahan  hingga sekarang.  Seperti  dikatakan  Jack  Snyder,  “sifat  dasar  teori  HI  yang  menonjol  dalam melaksanakan kajian empirisnya adalah sama sekali tidak menyentuh agama.  Daniel Philpott menyuarakan pendapat senada bahwa “Teori-teori utama kajian HI memang menekankan  bahwa  negara  bangsa  ( nation-state ),  organisasi  internasional,  partai politik  (political  parties),  klas  sosial,  bisnis,  kepentingan,  kelompok,  NGOS  maupun para  pe- lobby yang  mengejar  tujuan  kepentingan  politik,  dengan  melibatkan kekuasaan  ( power ),  penaklukan  (conquest),  kebebasan  ( freedom ),  kemakmuran ( wealth ),  kesejahteraan  ( welfare  provision ),  HAM,  keadilan  ( justice ),  kebersihan lingkungan ( environmental cleanliness ) maupun tujuan lainnya. Dari semua itu, tidak satu  pun  yang  mengandung  tujuan  agamis  dan  tidak  mempertimbangkan kemungkinan  adanya  keterlibatan  dan  pengaruh  tokoh  ataupun  kelompok  agamis terhadapnya. Dasar dari sikap ini dapat dijelaskan dengan sudut pandang intelektual dan aspek sejarah.
Secara  intelektual,  pandangan  sinis  faham  era  Pencerahan  ( Age  of Enlightenment ) telah mempengaruhi pemikiran beberapa pakar ilmu sosial  modern di  abad  ke-19.  Bahwa  pada  dasarnya  kecenderungan  untuk  mengesampingkan agama dapat dirunut pada pola pemikiran dalam karya Weber, Durkheim dan Marx. Ketiganya  percaya  bahwa  agama  merupakan  peninggalan  era  pra-modern, ditakdirkan  untuk  lenyap  sejalan  dengan  meningkatnya  gerakan  industrialisasi, urbanisasi,  birokratisasi  dan  rasionalisasi.  Pandangan  semacam  ini  kemudian dipadukan  dengan  kajian  ilmu  politik  yang  berkembang  di  abad  ke-19.  Dari  sudut pandang  kajian  HI,  kaenanya,  tinjauan  mengenai  agama  dianggap  bertentangan dengan  kajian  perbandingan  politik.  Problematika  ini  diperburuk  oleh  kenyataan bahwa  mereka  yang  menjalankan  agenda  riset  terhadap  disiplin  HI pada  umumnya tidak menyertakan agama dan tidak perduli terhadapnya.
Adapun secara historis, pengalaman reformasi yang telah menghasilkan perang agama  yang  berlangsung  selama  lebih  dari  30  tahun  di  kawasan  Eropa  menjadi peringatan  ( warning )  mengenai  bahaya  keberadaan  agama  bila  melampaui  batasan wilayah  pribadi. Sejalan  dengan  ini, Philpott  beranggapan  bahwa  pandangan konvensional  terhadap  kenyataan  tersebut  adalah,  “Perang  agama  dan  wilayah kedaulatan  merupakan  prinsip  politik  utama  Eropa  selama  lebih  dari  seabad,  yang kemudian dapat diakhiri setelah adanya perjanjian Westphalia.
Terhadap  hal  demikian,  seorang  teolog,  William  Cavanaugh  menyimpulkan bahwa  agama  merupakan  sumber  konflik  internasional,  sebagai  “ the  creation  myth for  modernity ”.  Dan  dalam  konteks  tersebut,  lahirnya  Islam  politik  telah memberdayakan  kembali  sekularisme  di  Barat.  Beralasan  kiranya  bila  Elizabeth Hurd mengatakan bahwa “Lebih dari agama manapun atau tradisi politik manapun,
Islam telah hadir mewakili kaum ‘non-sekuler’ dalam pemikiran dan praktek politik di  Eropa  dan  Amerika.  Sekularisme  lalu  berkolaborasi  sebagai  bagian  dari  oposisi terhadap ide anti-modern, anti-Kristen dan Teokrasi Islam Timur Tengah”
Dalam  kajian  HI  diyakini  bahwa  sekularisasi  (privatisasi  dan  marginalisasi kepercayaan  agama)  adalah  senjata  utama  untuk  merealisasikan  lahirnya  politik internasional modern, yang oleh Scott diistilahkan sebagai Westphalian presumption, atau    “anggapan  Westphalia”,  yaitu  suatu  gagasan  bahwa  budaya  dan  plulralisme agama tidak boleh berada di ranah publik karena akan menimbulkan konflik dengan tatanan  international.  Karenanya,  agama  perlu  diprivatisasi  dengan  cara dilembagakan, yang oleh Charles Taylor disebut sebagai “ secular independent ethics ” (etika  bebas  seculer),  atau  dengan  cara  digantikan  dalam  ranah  public  oleh  suatu “etika kosmopolitanisme”. Sistem Westphalia telah menetapkan sekularisme sebagai kode genetik dalam disiplin HI. Tujuannya untuk mengalihkan sekularisme kedalam suatu kondisi yang memungkinkan HI berkembang, daripada menjadi sebuah obyek dari penelitian.
Gambaran  mengenai  munculnya  sistem  negara-bangsa  sekuler  membawa tatanan  yang  terkandung  didalamnya  kekacauan  agama  ini,  menandai  dua  hal: Pertama,  negara  yang  bermunculan  dibawah  sistem  Westphalia  tidaklah  sekuler, tetap  lebih  bersifat  pengakuan.  Ia  berlandaskan  pada  sebuah  proses  berpindahnya hal-hal kesucian, yang telah membentuk keberadaan negara berdaulat ketika “Tuhan yang kekal yang para warganya berhutang perdamaian dan keamaan Tuhan.
Kedua,  meskipun  konflik  antar  kepercayaan  di  Eropa  merupakan  ekspresi ketidaksepakatan  teologis,  ia  juga  merupakan  bagian  dari  strategi  pembangunan bangsa  yang  didorong  oleh  para  elit  penguasanya  yang  memanfaatkan  kapasitas tradisi  agama  untuk  menimbulkan  kohesi  sosial  dan  untuk  memobilisir  kesetiaan dalam  rangka  memperkuat  batasan  antara  komunitas  agamis  yang  mampu bekerjasama dengan batasan negara.
Menurut  William  Cavanaugh,  pandangan  tradisional  mengenai  sistem internasional  sangat  mendukung  terciptanya  mitos  kekerasa  agama.  Ini  merupakan mitos pembenaran negara-bangsa liberal  sebagai konsekuensi penafsiran dari nilai- nilai  Pencerahan  yang  lebih  besar,  yang  telah  menemukan  konsep  dikotomi  antara agamis  dan  sekuler  dan  menempatkan  hal-hal  agamis  sebagai  irrasional,  impulsive dan  membahayakan  yang  harus  diberikan  jalan  di  ranah  public  rasional,  dalam bentuk kekuasaan sekuler.
Sejak  itu,  para  pakar  HI  pun  mulai  mengakui  bahwa  telah  terjadi  adanya “prasangka sekuler” ( secularist bias ) baik di ranah publik maupun politik. Prasangka ini,  dalam  banyak  hal,  mengakibatkan  gagalnya  para  pakar  menempatkan  agama dalam  politik  global.  Selain  itu,  prasangka  ini  juga  ikut  berkonribusi  terhadap rendahnya akurasi dan pemahaman para ahli mengenai peran agama dalam beragam kontek politik, termasuk dalam dunia Barat sekuler sendiri.

## Dikotom Modern dan Pra-Modern
Terkait  dengan  modernisasi,  sebagai  bagian  dari  sekularisasi,  konsep  ini  pun lahir  di  era  Pencerahan  ( enlightenment )  yang  dianut  antara  lain  oleh  Voltaire,
Montesquieu dan Diderot. Mereka  sangat mengagungkan rasionalitas manusia yang dengan  akal  dan  pengetahuan  yang  dimilikinya  dapat  membebaskan  umat  dari perbudakan  oleh  ikatan  tradisi,  utamanya  oleh  pihak  Gereja.  “Era  Pencerahan melahirkan pandangan rasional mengenai dunia ini, yang didasarkan pada tolok ukur pembuktian empiris, iptek dan fenomena alam maupun penguasaan teknologi jagad raya.  Modernisasi  memasuki  ranah  publik  melalui  dua  fenomena  ‘tantangan Kristianiti’, yaitu munculnya kajian Ilmu Pasti dan faham demokrasi yang dimulai di Eropa pada Abad ke-17.
Revolusi  Perancis,  misalnya,  targetnya  bukan  hanya  terhadap  kekuasaan  raja tetapi  juga  lembaga  Geraja  sebagai  rejim  lain  yang  juga  ikut  membentuk  tatanan masyarakat tradisional ketika itu. Konflik antara Gereja dan iptek telah berlangsung bahkan  pada  jauh-jauh  hari  sebelumnya  ketika  penemuan  ilmu  pasti,  seperti  yang dialami  Galileo,  memporakporandakan  kepercayaan  Gereja  yang  telah  lama mengukuhi  suatu  kebenaran  mutlak  versinya  sendiri.  Iptek  menjadi  senjata  dalam perjuangan suatu tertib sosial yang tidak didasarkan pada agama tetapi rasionalitas manusia semata
Menurut  Thomas,  modernisasi  merupakan  transformasi  ekonomi,  sosial, budaya dan infrastruktur politik yang lengkap dari negara-negara berkembang ( the complete  transformation  of  the  economic,  social,  cultural,  and  political  infrastructure of  developing  countries ”).  Hal  ini  secara  politis  telah  menimbulkan  adanya  suatu dikotomi karakter masyarakat, yaitu yaitu yang modern dan pra-modern. Masyarakat pra-modern  dianggap  sebagai  lawannya  dari  yang  modern,  bercirikan  bahwa kesakralan  tradisi  diasumsikan  sebagai  pilar  masyarakat  yang  tak  tergoyahkan.  Di dalamnya  terkandung  kesakralan  agama,  yang  terinspirasi  oleh  tata  nilai  tertentu dan  bersandarkan  pada  tradisi.  Masyarakat  seperti  inilah  yang  ingin  dirubah  oleh para pendukung era Pencerahan  untuk menjadi  masyarakat  yang rasional, berbasis iptek, HAM, perdagangan bebas dan sekuler, menuju terciptanya suatu tatanan dunia liberal  dan  menjadi  tolok  ukur  modernitas  bagi  negara-negara  yang  masih  belum berkembang.
Sangat jelas ( obvious ) bahwa karakter paling menonjol dari masyarakat modern adalah  masyarakat  yang  sekuler,  yang  telah  membuang  pengaruh  agama  ke  tempat tersendiri berdimensi pribadi. Menurunnya keberadaan agama di ranah publik dapat mendorong  berkembangnya  modernisasi  hingga  suatu  tahapan  ketika  akhirnya agama musnah karena dirasakan tidak lagi bermanfaat dalam kehidupan masyarakat yang telah benar-benar modern.
Konsep  modernisasi  dan  teori  sekularisasi  ini  disetujui  oleh  para  pakar  sosial seperti  Durkheim,  Weber,  Marc,  Freud  karena  dianggap  sebagai  suatu  kearifan konvensional  dari  masa  awal  kemunculan  ilmu-ilmu  sosial.  Para  ilmuwan  sosial berharap  bahwa  ideologi  sekuler,  iptek  dan  rasionalisme  dapat  menjadi  basis  bagi kehidupan yang lebih baik di masyarakat modern, sama halnya seperti ketika agama berperan menjadi basis bagi masyarakat dan pemerintahan pada masa sebelumnya, yaitu pra-modern.
Ada  suatu  ironi  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  membahas  mengenai modernitas  dan  kebangkitan  agama.  Di  tengah  berbagai  argument  mengenai  peran agama di masyakat ini, terdapat argument yang sangat ironis, bertentangan dengan
alur  pikir  teori  sekularisasi  dan  modernisasi.  Intinya,  modernisasi  ternyata  tidak menyebabkan  punahnya  agama  namun  justeru  sebaliknya,  ia  menjadi  penyebab bangkitnya kembali peran agama. Pandangan ini memiliki pijakan yang kuat karena melalui  berbagai  metode  dan  identifikasi  berbagai  proses  di  masyarakat.  Begitu banyak bukti bahwa modernisasi ikut berperan terhadap kebangkitan agama, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama,  di  berbagai  belahan  Dunia  Ketiga,  upaya  modernisasi  telah  gagal mengakibatkan  perlawanan  agamis  terhadap  ideology  sekuler  Barat  yang  menjadi dasar  ideology  pemerintahannya.  Selain  itu,  akibat  proses  kolonialisme  dan kolinialisme budaya, ide-ide sekuler Barat dipandang sebagai “makhluk asing”, tidak memiliki  dasar  legitimasi,  sehingga  menyisakan  agama  lah  yang  memiliki kewenangan  sebagai  sumber  legitimasi.  Kedua,  modernisasi  meremehkan  gaya perilaku  (lifestylea)  tradisional,  nilai-nilai  dan  moral  masyarakat  yang  sebenarnya merupakan  bagian  dari  agama,  sehingga  membangkitkan  penentangan  agama terhadap modernitas.
Ketiga,  modernisasi  telah  mengijinkan  kelembagaan  baik  agama  maupun negara untuk memperluas lingkup pengaruhnya sehingga mengakibatkan terjadinya konflik  diantara  keduanya  Keempat,  sistem  politik  modern  memungkinkan partisipasi  masa  dalam  politik  sehingga  menjadi  saluran  bagi  unsur-unsur  agamis masyarakat untuk dalam menyarakan pandangan terhadap pihak lain.
Kelima,  komunikasi  modern  telah  memungkinkan  kelompok-kelompok keagamaan mengekspor pandangannya dengan mudah dan media internasional telah memungkinkan antar kelompok keagamaan saling memahami kegiatan mereka, yang kadang  saling  memberi  inspirasi  dan  perbandingan  satu  sama  lain.  Keenam, kecenderungan  baru  dalam  sosiologi  agama,  yang  dikenal  sebagai  pilihan  rasional atau teori ekonomi mengenai agama, menekankan bahwa kebebasan untuk memilih agamanya  sendiri  di  banyak  masyarakat  telah  mendorong  pada  meningkatnya  hal- hal keagamaan.
Memang terlalu premature untuk mengatakan bahwa faham sekularisme telah mati, namun terdapat keraguan bila ia akan berkembang sebagaimana dibayangkan. Misalnya,  terdapat  pendapat  umum  bahwa  kenyataannya  proses  modernisasi  lah yang  telah  melahirkan  kebangkitan  kembali  agama.  Seperti  dikatakan  Samuel Huntington,  “proses  modernisasi  ekonomi  dan  perubahan  sosial  di  seluruh  belahan dunia telah memisahkan masyarakat dari identitas lokal yang telah lama dianutnya. Selain itu, proses tersebut juga telah melemahkan keberadaan negara-bangsa sebagai sumber  identitas.  Di  banyak  bagian  dunia,  agama  bergerak  masuk  mengisi kesenjangan  ini,  bahkan  seringkali  dalam  bentuk  gerakan  yang  dicap  sebagai fundamentalis.
Tentu  saja  terdapat  pertentangan  mengenai  dua  pandangan  antara,  di  satu pihak  agama  dianggap  sebagai  artifak  peninggalan  masa  lalu  yang  semakin  tidak relevan,  dan  di  lain  pihak  ia  dipandang  sebagai  terus  menjadi  sumber  potensial konflik  internasional.  Bila  asumsi  hubungan  antara  agama  dan  perang  memang benar, terdapat tiga hal yang perlu dipertanyakan:
- Pertama,  seharusnya  terjadi  penurunan  jumlah  penganut  agama  ketika  dunia semakin bertambah damai.
- Kedua,  dalam  sudut  pandang  peperangan  yang  terjadi,  seharusya  tidak  ada hubungannya dengan keencerungan bahwa mereka memiliki ragam agama yang berbeda yang kadang saling berselisih.
- Ketiga, bukti terkuat bagi faham sekularisasi akan mengalami penurunan  dalam jumlah perang yang dilakukan atas nama agama.
Ketidakmampuan  teori  HI  untuk  memprediksi  terjadinya  berbagai  peristiwa terkait  dengan  konotasi  keterlibatan  agama  seperti  “serangan  11  September,  2001, disertai  respon  terkejut  dan  tidak  percaya  khalayak  maupun  para  politisi  dan pimpinan negara di Barat menandakan adanya sesuatu yang salah dari para pakar HI dalam melakukan pendekatan terhadap politik global umumnya dan masalah agama khususnya. Reaksi kalangan akademik pun terlihat beragam. Beberapa berpendapat bahwa  dunia  telah  mengalami  perubahan  yang  drastis,  sementara  lainnya menganggap  bahwa  dunia  tidak  berubah.  Sangat  mengherankan  bahwa  dalam merespon  berbagai  peristiwa  tersebut  para  ahli  kemudian  mempertanyakan mengenai  peran  agama,  yang  sebenarnya  sudah  sangat  jelas  dan  tidak  perlu diragukan.  Peristiwa  11  September  telah  memberikan  peringatan  lebih  dari peristiwa  manapun  dalam  sejarah,  bahwa  agama  memang  tetap  berperan  sebagai suatu  kekuatan  besar  dalam  global  politik,  namun  saat  ini  belum  difahami  secara utuh oleh para pakar dan praktisi HI.
Tidak  bisa  dielakkan  bahwa  telah  terjadi  ‘kelemahan  dan  ketidak-akuratan’ pada model analisis sekuler sehingga berbagai pendekatan terhadap masalah agama dan  pengaruhnya  dalam  politik  pun  begitu  meluas.  Sebagian  besar  kesalahan  ini disebabkan  karena  hingga  sepuluh  tahun  terakhir,  bahasan  mengenai  keberadaan agama  tidak  memberi  perhatian  yang  cukup  terhadap  perannya  dalam  politik  di negara-negara  Barat  serta  dampaknya  terhadap  tindakan  dan  kebijakan  mereka dalam politik global. Ketidak-perdulian terhadap agama dalam politik negara-negara Barat  menyebabkan  kesulitan  untuk  memahami  peran  agama  dalam  HI  dan  politik global  pada  umumnya.  Karenanya,  upaya  mengkaji  peran  agama  terhadap  politk Barat sudah waktunya diakukan saat ini.

## B. PENUTUP
Peran  agama  dalam  kajian  ilmu  sosial  umumnya  dan  HI  khususnya  merupakan suatu  paradok  yang  menarik.  Di  satu  pihak  agama  merupakan  elemen  penting  dari sejarah  kelahiran  ilmu  sosial,  namun  di  lain  pihak  hingga  kini  agama  tetap disingkirkan keberadaannya dalam kajian. Lebih khusus lagi, disiplin ilmu HI justeru telah dibangun atas dasar penolakan terhadap peran agama sebagai pedoman untuk memahami  masyarakat.  Para  ilmuwan  sosial  berharap  bahwa  ideologi  sekuler, pengetahuan dan rasionalisme yang mereka anut dapat memberikan suatu landasan bagi kehidupan yang lebih baik di era modern, seperti halnya yang diperankan oleh agama di era pra-modern masa lalu.
Penolakan  terhadap  agama  didasari  oleh  pemikiran  di  atas.  Pada  beberapa disipllin limu, seperti sosiologi, menerapkan sikap tidak begitu ketat dalam menolak keberadaan  agama.  Namun  tidaki  demikian  dengan  disiplin  HI.  Agama  ditiadakan dimarginalkan  dalam  setiap  kajian  sejak  kelahirannya  sehingga  diibaratkan  agama
diasingkan dari dunia nyata milik HI. Tentu saja, kecenderungan meniadakan agama berpangkal pada karakter kajian HI terfokus pada Barat.
Teori  HI  sendiri  adalah  merupakan  disiplin  ilmu  yang  paling  kuat  meniadakan agama. Hal ini terlihat pada cara pandangnya yang selalu berorientasi Barat. Padahal jika  diamati  dengan  lebih  jeli  sepanjang  sejarah,  dalam  beragam  peristiwa  berskala internasional  selalu  terlihat  bahwa  agama  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang sering  muncul  antara  lain  menjadi  bagian  dari  bentuk  nasionalisme.  Dalam  banyak hal, nasionalisme ini memiliki banyak kesamaan dengan agama.
Sementara  unsur-unsur  sekularisasi  tetap  bercokol  dengan  pengaruhnya, terlihat  kenyataan  bahwa  secara  internal  pandangan  mereka  tidak  konsisten.  Di hampir seluruh belahan dunia, dan hampir sepanjang keberadaan sejarah, penetrasi agama  sangat  dirasakan  sehingga  kebangkitannya  kembali  yang  dihebohkan sekarang ini lebih tepat disebut sebagai kembali dari tempat pengasingannya.
Belum didapatnya kesepahaman mengenai bagaimana melibatkan agama dalam kajian HI. Apakah diperlukan munculnya paradigm baru ataukah memasukkannya ke dalam  metodologi  dan  sitem  kajian  HI  yang  ada,  menjadi  bahan  perdebatan  hingga kini.  Perdebatan  ini  diperkirakan  akan  terus berlanjut  di  kalangan  para  ahli  HI  dan mewarnai  kajian  HI  ke  depan.  Tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  konsep  negara- bangsa sebagai bagian dari sistem Westphalia kemudian dipertanyakan, sebagai unit politik yang berlaku saat ini.

## C. DAFTAR REFERENSI
Appleby,  R.  Scott, Religious  Fundamentalisms  and  Global  Conflict ,  New  York:  Foreign  Policy Association  Headline  Series  #301,  1994,  7-8.  Lihat  juga  :  Shupe,  Anson  “The  Stubborn Persistence of Religion in the Global Arena” in Emile Sahliyeh ed. Religious Resurgence and Politics  in  the  Contemporary  World ,  New  York:  State  University  of  New  York  Press,  1990, hal.19
Turner, Brian S. Religion and Social Theory , 2nd ed., London: Sage, 1991, hal. 190-193
Pabst, ‘The Secularism of Post-Secularity’
Lihat:  Jeffrey  Haynes,  Religion,  Politics  and  International  Relations:  Selected  Essays  (London: Routledge, 2011); Monica Duffy Toft, Daniel Philpott, and Timothy Samuel Shah (eds), God’s Century: Resurgent Religion and Global Politics (New York: W. W. Norton & Co., 2011); Jack Snyder  (ed.),  Religion  and  International  Relations  Theory  (New  York:  Columbia  University Press,  2011);  Nukhet  A.  Sandal  and  Patrick  James,  ‘Religion  and  International  Relations Theory:  Towards  a  Mutual  Understanding’,  European  Journal  of  International  Relations, 17:3  (2011),  pp.  3–25;  Mona  Kanwal  Sheikh,  ‘How  does  Religion  Matter?  Pathways  to Religion in International Relations’, Review  of International Studies, 38:2 (2012),  pp. 365– 92.
Elizabeth  Shakman  Hurd,  ‘International  Politics  after  Secularism’.  dalam Review  of  International Studies , Volume 38 , , Cambridge University Press, December 2012
Timothy  Samuel  Shah,  “Introduction:  Religion  and  World  Affairs:  Blurring  the  Boundaries” dalam Timothy Samuel Shah, Alfred Stepan, and Monica Duffy Toft, eds.,
Monica  Duffy  Toft,  “Religion  and  International  Relations  Theory,” dalam Handbook  of  International Relations (Oxford: Oxford University Press, 2012), 673.
Baird, Robert (1968). Interpretative Categories and the History of Religions. History and Theory 8: 1968, hal.17-30.
Pummer, Reinhard, The Samaritans: A Profile, Library of Congress Cataloging in Publication Data, USA,
Jonathan Fox , Religion as an Overlooked Element in International Relations,” International Studies Review , 3 (3), Fall 2001, 53–73. Definisi serupa dapat ditemukan dalam: Daniel Philpott, “The Challenge of September 11 to Secularism in International Relations,” World Politics 55, no. 1 (October 2002):69
Rodney Stark, “Secularization, R.I.P.,” Sociology of Religion , vol. 60, no. 3 (1999): 251. Also see Philpott, “The Challenge of September 11 to Secularism in International Relations,” 81.
Jose Casanova, “Rethinking Public Religions” in Shah, Stepan, and Toft, eds., Rethinking Religion and World Affairs , 2012, hal. 25. Jose Cassanova, Public Religions in the Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 1994), mempermasalahkan validitas normative dan empiris mengenai pandangan privatisasi ini. Secularization,” The International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences , ed. Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (Oxford: Elsevier, 2001) 13,786–91.
Fox, “Religion as an Overlooked Element in International Relations,” hal. 54. Jack Snyder, “Introduction” in Jack Snyder, ed., Religion and International Relations Theory , (New York: Columbia University Press, 2011), hal. 1.
Daniel Philpott, “Has the Study of Global Politics Found Religion?” Annual Review of Political Science 12 (2009): hal.186-87.
Kenneth D. Wald and Clyde Wilcox, “Getting Religion: Has Political Science Rediscovered the Faith Factor?”, American Political Science Review , vol. 100, No. 4 (November 2006): hal. 526. Philpott, “Has the Study of Global Politics Found Religion?” hal. 187.Juga lihat Bellin, “Faith in Politics: New Trends in the Study of Religion and Politics,” 318; Michael Barnett, “Another Great Awakening? International Relations Theory and Religion” in Snyder, ed., Religion and International Relations Theory , hal. 91.
Daniel Philpott, “The Religious Roots of Modern International Relations,” World Politics, vol.52, No. 2 (January 2000): 213.
Cavanaugh, The Myth of Religious Violence , (New York: Oxford University Press, 2009), 123. Elizabeth Shakman Hurd, The Politics of Secularism in International Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008), 49.
Luca Mavelli, ‘Security and Secularization in International Relations’, European Journal of International Relations , 18:1 (2012), Hal. 177–99, hal. 178. Hatzopoulos and Petito, ‘The Return from Exile’, hal. 1. Mavelli, ‘Security and Secularization’, hal. 182. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, hal . 4. J. Fox, Religion, Civilization and Civil War: 1945 Through the New Millennium . (Lanham: Lexington Books 2004); J. Fox, “Religion as an Overlooked Element of International Relations”
International Studies Review , vol. 3 no. 3 (2001), hal 53-73
E.S. Hurd, The Politics of Secularism in International Relations , (Princeton: Princeton University Press, 2008); L.N. Leustean dan J. T. S. Madeley, “Religion, Politics and Law in the European Union: An Introduction” Religion State and Society , vol. 37, no. 1 (2009), pp3-18
Norris & Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge Studies in Social Theory, Religion and Politics), 2004:7 1 Kurtz, Lester, Gods in the Global Village: The World’s Religions in Sociological Perspective . Thousand Oaks, California: Pine Forge Press. 1995.
Thomas, Scott M. “Taking Religious and Cultural Pluralism Seriously: The Global Resurgence of
Religion and the Transformation of International Society”, Millennium , 29 (3), 2005, hal. 51. Juergensmeyer, Mark “Sacrifice and Cosmic War” Terrorism and Political Violence , 3 (3), 1991, 101– 117.
Sahliyeh, Emile ed., Religious Resurgence and Politics in the Contemporary World , New York: State University of New York Press, 1990.
Shupe, Anson “The Stubborn Persistence of Religion in the Global Arena” in Emile Sahliyeh ed. Religious Resurgence and Politics in the Contemporary World , New York: State University of New York Press, 1990, hal.17–26.
Rubin, Barry “Religion and International Affairs” in Douglas Johnston and Cynthia Sampson eds.
Religion, the Missing Dimension of Statecraft , Oxford: Oxford University Press, 1994, 20–34. Shupe, Anson “The Stubborn Persistence of Religion in the Global Arena” in Emile Sahliyeh ed.
Religious Resurgence and Politics in the Contemporary World , New York: State University of New York Press, 1990, hal.17–26.
Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs , vol. 71, no. 3 (Summer 1993):26. Barnett, “Another Great Awakening?” 93-94.
John Mueller, Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War (New York: Basic Books, 1989). D. Philpott, “The Challenge of September 11 to Secularism in International Relations” World Politics vol. 55, no.1 (2002), hal. 66-95
J. Fox, Religion, Civilization and Civil War: 1945 Through the New Millennium . (Lanham: Lexington Books 2004); J. Fox, “Religion as an Overlooked Element of International Relations” International Studies Review , vol. 3 no. 3 (2001), hal. 53-73 See, for example, Hurd op cit 2008 as well as recent issues of Social Research (Vol. 76, Issue 4 2009) and Religion, State and Society (Vol. 37, Issue 1 2009)