## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH  HUKUM  POLDA SUMBAR DI TINGKAT

## PENGADILAN (Studi Pada Bidang Hukum Polda Sumbar)
1 Siti Nurmala, 2 Otong Rosadi 1 Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: sitinurmala@gmail.com 2 Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

## ABSTRACT
The provision of legal assistance by the Legal Division of the Regional Police is based on the Regulation  of  the  Head  of  the  State  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  2  of  2017 concerning  Procedures  for  Providing  Legal  Aid  by  the  State  Police  of  the  Republic  of Indonesia.  The  crime  of  domestic  violence  is  a  complaint  offense  that  can  be  given  legal advice to both parties in a household dispute in the form of mediation. However, in practice there are still many parties who have not received legal assistance from the beginning of the examination of cases of domestic violence that should be accompanied to obtain their rights in the process of the case they are facing, and through mediation also because there is still no legal force for the decision of the mediation. The specification of this research is descriptive analysis.  The  approach  used  is  a  normative  juridical  approach  which  is  supported  by  an empirical juridical approach with field research, namely the West Sumatra Regional Police Law Division. The data used in this study are secondary data and primary data in the form of interviews.  Then  the  data  was  analyzed  qualitatively  and  presented  in  a  qualitative descriptive form.
Keywords : Legal Aid, Police, Domestic Violence

## ABSTRAK
Pemberian  bantuan hukum  oleh fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang dapat diberikan nasehat-nasehat hukum kepada kedua belah pihak yang bertikai dalam rumah tangga berupa mediasi. Namun dalam  pelaksanaannya  masih  banyak  pihak  yang  belum  mendapatkan  bantuan  hukum  dari awal pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya didampingi untuk mendapatkan  haknya  dalam  proses  perkara  yang  dihadapinya,  dan  secara  mediasi  juga dikarenakan  masih  belum  adanya  kekuatan  hukum  terhadap  putusan  dari  mediasi  tersebut. Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendektan yuridis  normatif yang  didukung  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan
penelitian  kelapangan  yaitu  Bidang  Hukum  Polisi  Daerah  Sumatera  Barat.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data  primer  dalam  bentuk wawancara.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif kualitatif.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Polri, KDRT

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  tentang  Bantuan  Hukum  ada  karena  hak  atas  bantuan  hukum  telah diterima secara universal  yang dijamin dalam Kovenan  Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on civil and Political Rights/ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26  ICCPR  menjamin  semua  orang  berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  serta  harus dihindarkan  dari  segala  bentuk  diskriminasi.  Penyelenggaraan  pemberian  Bantuan  Hukum kepada warga negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk  memenuhi  dan sekaligus sebagai  implementasi negara hukum  yang mengaku  dan  melindungi  serta  menjamin  hak  asasi  warga  negara  akan  kebutuhan  akses terhadap  keadilan (access  to  justice) dan  kesamaan  dihadapan  hukum (equality  before  the law) .
Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapat perhatian secara memadai, sehingga  dibentuknya  Undang-Undang  tentang  Bantuan  Hukum  ini  menjadi  dasar  bagi negara  untuk  menjamin  warga  negara  khusunya  bagi  orang  atau  kelompok  orang  miskin untuk  mendapatkan  akses  keadilan  dan  kesamaan  dihadapan  hukum.  Oleh  karena  itu, tanggung  jawab  negara  harus  diimplementasikan  melalui  pembentukan  Undang-Undang tentang  Bantuan  Hukum.1Sementara  itu,  Pasal  54 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menyatakan  bahwa  guna  kepentingan pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat Bantuan  Hukum dari  seorang  atau lebih  penasihat hukum selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan,  menurut tata  cara  yang  ditentukan  dalam  undang-undang.Konsep  tersebut  berlaku  di  Indonesia  sejak diundangkannya Undang-undang.
KUHAP  dapat  dikatakan  sebagai  landasan  bagi  terselenggaranya  proses  peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan  hukum  terhadap  harkat  marabat  tersangka,  tertuduh,  atau  terdakwa  sebagai manusia.Asas-asas   hukum  acara  pidana,  antara  lain:  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan biaya ringan, asas akusator, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas praduga tak bersalah, asas mendapatkan bantuan hukum, dan asas perlakuan sama di depan hakim.
Asas  mendapatkan  bantuan  hukum  dalam  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia diwujudkan  dalam  bentuk  hak.  Salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  tersangka  yang  terkena masalah  dalam  kasus  pidana  adalah  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum.  Hak  ini  tidak dapat dikurangi sedikitpun karena hak bantuan  hukum ini telah menjadi hak mendasar  yang telah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 27 ayat (1)  Juncto Pasal 28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang mengamanatkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  persamaan,  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum.Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  telah  menjamin
1 www.jogloabang.com diakses 29 November 2020
adanya  peradilan  yang  adil  ( fair  trail )  dengan  lahirnya  KUHAP.KUHAP  sebagai  pedoman hukum  acara  pidana  di  Indonesia  yang  berisi  ketentuan  mengenai  proses  penyelesaian perkara  pidana  sekaligus  menjamin  hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  upaya mewujudkan proses hukum yang adil ( due process of law).
Hak-hak  tersangka  yang  terdapat  dalam  KUHAP  dalam  penulisan  kali  ini  di khususkan  pada  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  yaitu  Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP yang berbunyi:
‘’Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri,  pejabat  yang bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”
Pasal  56 ayat  (1) KUHAP ini seharusnya sudah dapat  melengkapi  pasal-pasal  dalam KUHAP dalam hal  pemberian bantuan hukum namun ternyata dalam pelaksanaannya Pasal 56  ayat  (1)  KUHAP  masih  terdapat  berbagai  hal  yang  perlu  dikritisi,  sehingga  bila  di rangkum ada 4 permasalahan dalam penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu:
1. Tentang  kemampuan  seseorang  untuk  memaksakan,  apakah  dirinya  mampu menyediakan penasihat hukum.
2. Diskriminasi yang terjadi dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP
3. Makna kata wajib dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP
4. Tidak adanya konsekuensi ataupun sanksi, apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP diabaikan.
Sejalan  dengan  KUHAP  semangat  yang  diusung  dengan  berlakunya  Undang- UndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah menjamin hak  asasi  warga  negara  akan  kebutuhan  akses  terhadap  keadilan  ( access  to  justice )  dan persamaan  di  hadapan  hukum (equality  before  the  law) .  Khususnya  bagi  orang  atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Semangat yang mendasari berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sayangnya tidak berjalan sebagai mana mestinya, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan siapa yang disebut sebagai penerima Bantuan Hukum.
Batasan pengertian Bantuan Hukum yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah Jasa hukum  yang diberikan oleh  pemberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  penerima  bantuan  hukum.  Tujuan dari bantuan hukum adalah: 2
1) Dilihat dari aspek kemanusiaan
Program  bantuan  hukum  adalah  untuk  meringankan  beban  (biaya)  dari  masyarakat  yang kurang mampu dalam beracara di muka pengadilan.
2) Dilihat dari aspek kesadaran hukum
2 Mahkamah  Agung  RI.  Bantuan  Hukum  Bagi  Golongan  Masyarakat  Kurang  Mampu.  Jakarta  2004, hlm. 8.
Diharapkan  bahwa  program  bantuan  hukum  akan  memacu  tingkat  kesadaran  masyarakat ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  sehingga  apresiasi  masyarakat  terhadap  hukum  akan  tampil melalui sikap dan perbuatanyang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.
Program bantuan hukum yang dimaksud dari pernyataan di atas tersebut adalah proses yang  dilakukan  untuk  memberikan  bantuan  hukum,  baik  berupa  pembelaan  atau pendampingan dalam semua perkara yang ditangani yang akan diberikan bantuan hukum oleh fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar, salah satunya penulis mengambil perkara pidana tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  di  wilayah  hukum  Polda Sumbar,  Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  masih  dipandang  sebagai  bagian  dari kehidupan,  sehingga  sangat  jarang  dipandang  sebagai  suatu  kejahatan.  Setiap  tahunnya tercatat kasus mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga  yang dilakukan oleh anggota Polri di  wilayah hukum  Polda Sumbar meningkat,  namun  tidak adanya pendampingan  yang didapat  terhadap  pelaku  kekerasan  rumah  tangga  tersebut,  dikarenakan  kurangnya pemahaman atau pengetahuan pelaku kekerasan rumah tangga yang dilakukan anggota polri ini  terhadap  hak-hak  yang  akan  dia  dapatkan  ketika  sedang  dihadapkan  dengan  suatu  kasus pidana  khususnya  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sesui  judul  yang  penulis  buat. Inilah  yang  menjadi  salah  satu  problem  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  di  salah  satu lokasi penilitian di wilayah hukum Polda Sumbar. Dimana lokasi tersebut menjadi salah satu sampel berdasarkan metode yang dilakukan oleh penulis.
Bagi  tersangka/terdakwa  yang  memperoleh  jasa  bantuan  hukum  mempunyai  tujuan pada 2 (dua) hal yaitu: 3
1.  Sebagai syarat yang essensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik; dan
2.  Merupakan suatu tuntutan dari rasa peri-kemanusiaan.
Perlu  diketahui  batasan  pengertian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  terdapat didalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  adalah:  “Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan,  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawanhukum dalam lingkup rumah tangga”.
Polisi  memegang  peranan  penting  dalam  melaksanakan  mediasi  penal.Selain  peran polisi dengan diskresinya itu, pihak lain yang memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara pidana  di  luar  pengadilan  adalah  advokat.  Pada  penelitian  ini  peranan  polisi  pada  fungsi Bidang  Hukum  Polda  Sumbar  sebagai  pemberi  Bantuan  Hukum  dalam  melakukan  mediasi untuk  penyelesaian  perkara-perkara  khususnya  perkara  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Peranan  tersebut  diatur  dalam  peraturan  perundang  undangan.Setiap  peraturan memberitahu    bagaimana  seorang  pemegang  peranan (role  occupant) itu  diharapkan bertindak.  Bagaimana  seorang  itu  akan  bertindak  sebagai  respons  terhadap  peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari  lembaga-lembaga  pelaksana  serta  keseluruhan  komplek  sosial,  politik  dan  lain-lainnya
3 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Indonesia , LP3ES. Jakarta 1981, hlm. 5.
mengenai  dirinya. 4 Seorang  advokat  haruslah  selalu  mengikuti  perkembangan  hukum, sehingga  dalam  mendampingi  kliennya  baik  sebagai  korban  maupun  sebagai  pelaku kejahatan,  tidak  bisa  hanya  melihat  perkara  yang  ditangani  dengan  sudut  pandang  law  in book,  tetapi  juga  law  in  action.  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Bantuan  Hukum  menentukan  bahwa  Bantuan  Hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan hukum  meliputi  masalah  hukum  keperdataan,  pidana,  dan  tata  usaha  negara  baik  litigasi maupun  nonlitigasi  dan  meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi,  mewakili,  membela, dan/atau  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  Penerima  Bantuan Hukum.  Dengan  begitu,  dalam  tugas  dan  kewajibannya,  seorang  advokat  tidak  diharuskan untuk  sampai  beracara  dalam  persidangan.  Penyelesaian  melalui  mediasi  penal  adalah langkah awal dari tugasadvokat dan merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan hukum.
Tersangka  atau  terdakwa  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berhak mendapatkan  bantuan  hukum  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan 5 . Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  wajib  menyediakan  tenaga  bantuan  hukum  bagi tersangka atau terdakwa  anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Bantuan hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dilakukan  dengan  memanfaatkan  penasehat  hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya. yang dikategorikan sebagai tindak pidana, antara lain ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketenteraman, serta kesejahteraan.
Pemberian    bantuan  hukum    oleh  fungsi  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah didasarkan  pada  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Di  lingkungan  Kepolisian  Republik  Indonesia  ("Polri"),  anggota  Polri  yang berhadapan  dengan  masalah  hukum  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  berdasarkan Perkapolri  Nomor  2  tahun  2017.  Bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  bidang  hukum  Polri adalah terhadap:
1. Institusi Polri;
2. Satuan fungsi/satuan kerja;
3. Pegawai negeri pada Polri; dan
4. Keluarga besar Polri.
Bantuan  hukum yang diberikan terbatas hanya bagi  lingkungan Kepolisian saja baik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi antar lingkungan Polri ataupun persoalan antara Polri  dangan  masayarakat  umum.  Berbagai  persoalan  yang  timbul    terkadang  tidak mengandung  unsur  perbuatan  pidana  yang  tergolong  kepada  kejahatan  berat  atau  dengan ancaman lebih dari 3 (tiga) tahun.
Terhadap persoalan yang dianggap ringan atau berat yang berkaitan dengan persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan delik aduan diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi penal.Pelaksanaan    mediasi  penal  memerlukan  peran  aktif  dari  penasehat  hukum  yang menangani  perkara  tersebut,  dalam  hal  ini  adalah  fungsi  Bidang  Hukum  di  Kepolisian. Berbagai  persoalan  dalam  upaya  mediasi  penal  antara  lain  adalah  prinsip  dalam  hukum
4 William  J.  Chambliss  and  Robert  B.  Seidman, Law  order  and  power ,  Addison-Wesley  Publishing Company, 1971, hlm. 123
5 Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003
pidana  yaitu  berupa  ganti rugi  tidak menghapus sifat  melawan hukum  dalam  tindak pidana. Selain itu, dalam hukum  acara pidana, pencabutan laporan dapat  dilakukan tergantung pada tindak  pidananya,  apakah  merupakan  delik  aduan  atau  delik  biasa.  Apakah  kesepakatan  itu hanya  menimbulkan  kewajiban  bagi  tersangka  untuk  melakukan  perbuatan  yang  disepakati (misalnya  ganti  rugi),  atau  sekaligus  membuat  pernyidik  harus  menghentikan  pemeriksaan terhadap perkara tersebut.
Peran  aktif  baik  dari  aparat  polisi  maupun  advokat  berpengaruh  dalam  tercapainya kesepakatan yang adil, final dan mengikat. Maka dari itu kajian mengenai pemberian Bantuan Hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Polri juga menerapkan  mediasi  penal,  perlu  juga  diikuti  kajian  mengenai  akibat  hukum  kesepakatan damai  mediasi  penal.  Tindak  pidana  yang  telah  diselesaikan  secaramediasi  oleh  fungsi Bidang  Hukum  Polda  Sumbar  selama  ini  adalah  tindak  pidana,  khususnya  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga perkara yang juga merupakan delik aduan diberikan nasehat- nasehat hukum kepada kedua belah pihak yang bertikai dalam rumah tangga berupa mediasi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pihak yang belum mendapatkan bantuan hukum dari  awal  pemeriksaan  perkara  kekerasan  dalam  rumah  yang  seharusnya  didampingi  untuk mendapatkan  haknya  dalam  proses  perkara  yang  dihadapinya,  dan  secara  mediasi  juga dikarenakan masih belum adanya kekuatan hukum terhadap putusan dari mediasi tersebut.
Beberapa  kasus  pendapingan  yang  sudah  diselesaikan  oleh  Fungsi  Bidang  Hukum Polda  Sumbar  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  atau  KDRT  kebanyakan  akibat  dari kebutuhan  seksual  yang  tidak  terpenuhi  sehingga  membuat  kerenggangan  dalam  hubungan suami  istri,  dan  pada  beberapa  kasus  tersebut  Fungsi  Bidang  Hukum  Polda  Sumbar  selalu mengusahakan  dan  mengupayakan  mediasi  sebelum  kasus  tersebut  berlanjut  pada  tingkat pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  tentang  pemberian  bantuan  hukum  kepada  anggota  Polri  pelaku  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normatif sebagai  pendekatan  utama  dengan  didukung  oleh  pendekatan yuridis  empiris . Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji aturan-aturan  hukum  yang  terkait  dengan  pemberian  bantuan  hukum  kepada  anggota  Polri pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah  hukum  Polda  Sumatera Barat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya.

## PEMBAHASAN
A. Pemberian  Bantuan  Hukum  Kepada  Anggota  Polri  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polda Sumbar
Pemberian Bantuan hukum oleh bidang hukum kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (Perkapolri  2/2017).  Bantuan  hukum  diberikan  kepadaAnggota  Polri
yang  Berhadapan  dengan  Hukum.  Bantuan  Hukum  adalah  segala  usaha,  upaya,  kegiatan dalam  rangka  membantu  menyelesaikan  permasalahan  hukum  melalui  peradilan  maupun di luar peradilan.
Adapun  yang  berhak  mendapat  Bantuan  Hukum  berdasarkan  Pasal  3  Perkapolri 2/2017:
a. Institusi Polri;
b. Satuan fungsi/satuan kerja;
c. Pegawai negeri pada Polri; dan
d. Keluarga besar Polri.
Sedangkan  yang  disebut  Penasihat  Hukum/Kuasa  Hukum/Pendamping  adalah Pegawai  Negeri pada Polri  yang mendapat  perintah/tugas  atau kuasa dari Pimpinan Polri untukmemberikan  bantuan  hukum.  Penasihat  hukum  pada  bidang  hukum  Polda  Sumbar adalah  anggota  Polri  yang  mendampingi  untuk  kasus  peradilan  perdata/pidana  yang melibatkan anggota Polri lainnyaserta keluarga besar Polri.Anggota Polri dapat bertindak sebagai penasihat hukum untuk suatu perkara.
Pada  Pemberian  bantuan  hukum  dalamperkara  pidana  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan/atau  semua  tingkat  peradilan,  Penasihat  Hukum/Kuasa  Hukum  tersebut berlatar  belakang  Sarjana  Hukum.Bantuan  Hukum  menjadi  tanggung  jawab  Kepala Bidang hukum Polda Sumbar.
Proses  pemberian  bantuan  hukum  kepada  anggota  Polri  pelaku  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  dimulai  dari  surat  perintah  dan  surat  kuasa  diberikan kepada penasehat Hukum dan atau Kuasa Hukum dan atau Pendamping untuk satu perkara yang  dimintakan  sesuai  dengan  permohonan  bantuan  hukum  oleh  anggota  Polri  pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Seperti  pada  beberapa  kasus  yang  ditangani  oleh  Kabidkum  Polda  Sumbar  antara Lain:
1. AKP Hariyanto, S.H permohonan pendampingan pada tahun 2020,
2. BRIPKA Syaiful Bahri permohonan pendapat dan saran hukum pada tahun 2020.
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada anggota polri pelaku tindak pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  selanjutnya  pada  tahap  pencatatan  dalam  buku registrasi pada bagian bantuan Nasihat Hukum dan atau Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera  Barat,  selanjutnya  pada  tahap  rencana  kerja  dan  anggaran,  mencari  dan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis; Barang bukti pada kasus AKP Hariyanto, S.H antara lain:
1. Hasil Visum Etrevertum  Nomor:  Ver/1090/XI/2016 Rumkit  Bhayangkara Padang  atas nama Aisyah Riva Sandra,
2. Hard  Copy  petikan  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 142/K/Pid.Sus/2019, tanggal 15 April 2019
3. Surat  Kapolres  Pasaman Nomor:  B/257/III/HUK/2020  tanggal  12 Maret  2020, perihal rekomendasi dan penilaian terhadap AKP Hariyanto, S.H
Analisis  atau  posisi  kasus  AKP  Hariyanto,  S.H  antara  lain:  berdasarkan  putusan
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor:  142 K/PID.SUS/2019  tanggal  15  April  2019  putusan  perkara  terduga  pelanggar  dengan putusan pidana penjara 4 bulan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah  tangga  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  44  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  saudara  AKP Hariyanto,  S.H  telah  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  sekira  tahun 2016  di  Perum  Permata  Air  Dingin  Blok  E  No.  24  Kel.  Balai  Gadang  Koto  Tangah Padang,  penyebab  terjadinya  KDRT  terhadap  istri  terduga  pelanggaran  atas  nama  Eva Fitria,  S.Pd.  dan  Aisyah  Riva  Sandra,  karena  merasa  tidak  dihargai  dan  dilayani  sebagai suami  seperti  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  yang  tidak  di  berikan  sehingga  terjadilah kekerasan  terhadap  istri  terduga  pelanggaran  yang  berimbas  terhadap  anak  kandung terduga pelanggaran.
Barang bukti pada kasus BRIPKA Syaiful Bahri antara lain:
1. Laporan Polisi Nomor: LP/163/XII/2017/Polres, tanggal 27 Oktober 2017
2. Sprindik Nomor: SP.Sidik/3/I/2019/Reskrim
3. Berkas Perkara Nomor: BP/1/I/2019 tanggal Oktober 2019
4. P-21 Nomor B-2354/N.3.13/Eku.1/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019
5. Akte Buku Nikah Nomor Akta 0113/V/2016 tanggal 31 Mei 2016
Analisis  atau  posisi  kasus  BRIPKA  Syaiful  Bahri  antara  lain  BRIPKA  Syaiful Bahri  dilaporkan  oleh  istri  Tiara  Sendi  dugaan  tindak  pidana  penelantaran  orang  lain dalam  lingkup  rumah  tangganya,  penyebab  terjadinya  penelantara  adalah  tidak  adanya kecocokan  antara  terduga  dan  istrinya,  istrinya  tidak  lagi  menghargai  terduga  sebagai suami dan istrinya sering berpergian keluar daerah tanpa ijin dari terduga sebagai suami.
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada anggota polri pelaku tindak pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  selanjutnya  pada  tahap  meminta  arahan  kepada Kepala  Divisi  Hukum  Polri/Kepala  Bantuan  dan  Nasihat  Hukum  Divisi  Hukum Polri/Kepala  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat,  mengoordinasi  dengan pihak  ketiga  dan  instansi/lembaga  terkait;  mendaftarkan  surat  kuasa  ke  Pengadilan  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  serta  mengajukan  izin  insidentil  beracara;  mengikuti persidangan  di  pengadilan;  meminta  salinan  Putusan  Hakim;  dan  membuat  laporan pelaksanaan  tugas  kepada  Kapolri/Kepala  Divisi  Hukum  Polri/Kepala  Kepolisian DaerahSumatera Barat/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
Jadi,  kedua  contoh  kasus  diatas  mendapatkan  dan  atau  diberikan  bantuan  hukum oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat baik dalam bentuk bantuan hukum  pendampingan,  pemberian  nasehat  dan  hingga  mediasi  dalam  penyelesaian  kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, baik di persidangan hingga di siding disiplin dan KKEP.
B. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Fungsi  Bidang  Hukum  Polda  Sumbar Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Kepada  Anggota  Polri  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polda Sumbar
Pemberian  bantuan  hukum  kepada  anggota  kepolisian  pelaku  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anggota kepolisan  pelaku  tindak  pidana,  namun  dalam  pemberian  bantuan  hukum  tersebut  masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar.
Faktor  internal  yang  di  hadapi  oleh  Fungsi  Bidang  Hukum  Polda  Sumbar  adalah kekurang  tahuan  anggota  kepolisian  tentang  adanya  penyediaan  bantuan  hukum  kepada
anggota kepolisian dan keluarga anggota kepolisian dikarenakan kurangnya informasi atau penginformasian  atau  sosialisasi  kepada  anggota  kepolisian  dan  atau  keluarga  kepolisian tengan Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar yang menydiakan bantuan hukum bagi setiap anggota kepolisian dan keluarga kepolisian, tidak adanya sosialisasi baik secara langsung maupun  tidak  langsung  seperti  penginformasian  melalui  media  sehingga  anggota kepolisian  dan  keluarga  kepolisian  tidak  mendapatkan  informasi  tentang  Fungsi  Bidang Hukum Polda Sumbar.
Faktor eksternal  yang di hadapi oleh Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar karena kurangnya  sosialisasi  sehingga  anggota  kepolisian  dan  keluarga  kepolisian  kurang mendapatkan  informasi  dan  penginformasian  tengang  Fungsi  Bidang  Hukum  Polda Sumbar  yang  berakibat  masih  kurangnya  kepercayaan  oleh  anggota  Polri  pelaku  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Fungsi Bidang  Hukum  Polda  Sumbar,  sehingga  kebanyakan  anggota  Polri  pelaku  tindak  pidana hanya  berangkapan  bahwa  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Fungsi  Bidang  Hukum  Polda Sumbar hanya formalitas saja. Faktor eksternal ini dapat berasal dari korban dan tersangka maupun  keluarganya  serta  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  dan  mempengaruhi.  Misalnya: korban  yang  tidak  bersedia  diselesaikan  secara  mediasi  penal  dan  tetap  menuntut  agar kasusnya  tetap  dilanjutkan  ke  tahap  selanjutnya,  tersangka  yang  tidak  kooperatif  dalam pelaksanaan  penyidikan  sehingga  menghambat  proses  penyidikan,  tidak  tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya. Mereka menanggap proses pemberian bantuan hukum  oleh penasehat hukum yang berasal dari bidang hukum Polda Sumbar adalah upaya untuk membebaskan pelaku tindakpidana.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemberian  Bantuan  Hukum  Kepada  Anggota  Polri  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah oleh bidang hukum kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah berdasarkan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pemberian  bantuan  hukum  dalam  perkara  pidana  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan/atau  semua  tingkat  peradilan,  Penasihat  Hukum/Kuasa  Hukum  tersebut  berlatar belakang  Sarjana  Hukum.  Bantuan  Hukum  menjadi  tanggung  jawab  Kepala  Bidang hukum  Polda  Sumbar.  Proses  pemberian  bantuan  hukum  kepada  anggota  Polri  pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari surat perintah dan surat kuasa diberikan kepada penasehat Hukum dan atau Kuasa Hukum dan atau Pendamping untuk satu  perkara  yang  dimintakan  sesuai  dengan  permohonan  bantuan  hukum  oleh  anggota Polri  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Selanjutnya  pada  tahap pencatatan dalam buku registrasi  pada bagian bantuan Nasihat  Hukum dan atau Bidang Hukum  Kepolisian,  selanjutnya  pada  tahap  rencana  kerja  dan  anggaran,  mencari  dan mengumpulkan  alat  bukti  dan  menganalisis;  selanjutnya  pada  tahap  meminta  arahan kepada Kepala Divisi  Hukum Polri/Kepala Bantuan dan Nasihat Hukum Divisi  Hukum Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengoordinasi dengan pihak ketiga dan instansi/lembaga terkait; mendaftarkan surat kuasa ke Pengadilan yang
memeriksa  dan  mengadili  perkara  serta  mengajukan  izin  insidentil  beracara;  mengikuti persidangan  di  pengadilan;  meminta  salinan  Putusan  Hakim;  dan  membuat  laporan pelaksanaan tugas kepada Kapolri/Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat /Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  Bidang  Hukum  Polda  Sumbar  Dalam  Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  adalah:  kendala  internal  masih  kurangnya  informasi  atau  penginformasian  atau sosialisasi kepada anggota kepolisian dan atau keluarga kepolisian tengan Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar yang menyediakan bantuan hukum bagi setiap anggota kepolisian dan  keluarga  kepolisian,  Faktor  eksternal  yang  di  hadapi  oleh  Fungsi  Bidang  Hukum Polda  Sumbar  karena  kurangnya  sosialisasi  sehingga  anggota  kepolisian  dan  keluarga kepolisian  kurang  mendapatkan  informasi  dan  penginformasian  tengang  Fungsi  Bidang Hukum Polda Sumbar  yang berakibat masih kurangnya kepercayaan oleh anggota Polri pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemberian bantuan hukum oleh  Fungsi  Bidang  Hukum  Polda  Sumbar,  sehingga  kebanyakan  anggota  Polri  pelaku tindak pidana hanya berangkapan bahwa pemberian bantuan hukum oleh Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar hanya formalitas saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Indonesia , LP3ES. Jakarta 1981.
William  J.  Chambliss  and  Robert  B.  Seidman, Law  order  and  power ,  Addison-Wesley Publishing Company, 1971.
A.  Sukris  Sarmadis,  “ Advokat”  Litigasi  dan  Nonlitigasi  Pengadilan  Menjadi  Advokat Indonesia Kini , Mandar Maju, Bandung, 2009.
Abdul  Kadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum ,  Penerbit  PT.  Ctra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menyatakan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik
Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011  tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.