https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM HIBAH YANG BATAL DEMI HUKUM
Okta Ainita*, Davina Fevian Bilantiara**.
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec.Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142, Indonesia.
Email : okta.anita@ubl.ac.id Naskah diterima : 02/02/2021, revisi : 30/05/2021, disetujui 28/06/2021

## Abstrak
Penghibahan  termasuk  perjanjian  dengan  sukarela,  ditujukan  pada  hanya adanya  prestasi  dari  satu  pihak  saja,  sedang  pihak  yang  lainnya  tidak  perlu memberikan  kontraprestasi  sebagai  balasannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dan  memberikan  pemahaman  tentang  prosedur  hibah  agar mempunyai  kekuatan  hukum,  serta  memberikan  pemahaman  mengenai perbandingan  terhadap  hibah  yang  dilakukan  dibawah  tangan  dan  hibah  yang dilakukan  secara  resmi  di  hadapan  notaris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  dalam  contoh  perkara pembatalan  hibah  putusan  Nomor  0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk,  gugatan  Penggugat terhadap  para  Tergugat  yang  merupakan  anak-anak  kandung  Penggugat  tidak  lah tepat. Perbuatan hukum Tergugat menerima hibah dari penggugat adalah tidak sah karena  pada  saat  menerima  hibah  masih  di  bawah  umur  dan  belum  cakap  untuk melaksanakan  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  gugatan  Penggugat (Pembatalan  Hibah)  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  formal  sebuah  gugatan. Perbuatan  hukum  antara  tergugat  dengan  penggugat  batal  demi  hukum  karena tidak  memenuhi  syarat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Pasal 1685  dan  Pasal  1688  KUHPerdata.  Maka  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima (Niet Ontvankelijke ).
Kata kunci : Perbuatan Hukum, Hibah, Pembatalan Hibah.

## Abstract
Grants which include voluntary agreements, are aimed at only the achievements of
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
one  party,  while  the  other  party  does  not  need  to  provide  contra-achievements  in return.   This  study  aims  to  analyze  and  provide  an  understanding  of  the  grant procedure  so  that  it  has  legal  force,  as  well  as  offer  the  concept  of  the  comparison between  grants  made  under  the  hands  and  grants  made  officially  before  a notary.   Based  on  the  results  of  the  research  and  discussion,  the  researcher  can conclude  that  in  the  example  of  the  case  of  cancellation  of  the  decision  grant  No. 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk,  the  Plaintiff's  lawsuit  against  the  Defendants  who  are  the Plaintiff's  biological  children  is  not  appropriate.   The  Defendant's  legal  action  in receiving a grant from the plaintiff was invalid because when he received the grant he was still underage and was not capable yet of carrying out legal actions related to the Plaintiff's lawsuit (Grant Cancellation) thus he did not meet the formal requirements of a  lawsuit.   The  legal  action  between  the  defendant  and  the  plaintiff  is  null  and  void because it does not eligible of the applicable laws and regulations, specifically Article 1685 and Article 1688 of the Civil Code. Hence, the Plaintiff's claim cannot be accepted (Niet Ontvankelijke).
Keywords: Legal Acts, Grants, Cancellation of Grants

## A. Latar Belakang
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Hibah adalah “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  suatu  benda  guna keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu.”  Penghibahan  termasuk kedalam perjanjian dengan sukarela, artinya perkataan dengan sukarela tersebut ditujukan pada  hanya  adanya  prestasi  dari  satu  pihak  saja,  sedang  pihak  yang  lainnya  tidak  perlu memberikan  kontraprestasi  sebagai  imbalan.  Perjanjian  tersebut  juga  dinamakan perjanjian  sepihak  ( unilateral )  yang  merupakan  lawan  dari  perjanjian  bertimbal-balik ( bilateral ).
Hingga  saat  ini  di  Indonesia  masih  berlaku  lebih  dari  satu  hukum  yang  mengatur hibah, diatur baik oleh hukum Islam, hukum Perdata yang bersumber pada Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  maupun  hukum  Adat.  Hakikatnya  pengaturan mengenai  hibah  menurut  ketiga  sistem  hukum  tersebut  memiliki  beberapa  unsur-unsur kesamaan, walaupun terdapat pula beberapa perbedaan dalam beberapa hal. 1
Suatu  perjanjian  apabila  tidak  memenuhi  syarat  subjektif,  maka  perjanjian  tersebut “ Dapat  dibatalkan ” .  Salah  satu  pihak  dapat  memintakan  pembatalan  tersebut,  namun
1 Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia. Rajawali Press, Bandung ,2005, hlm. 12
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
perjanjiannya tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut (pihak yang tidak cakap atau pihak yang  memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Namun jika suatu perjanjian tidak memenuhi  syarat  objektif,  maka  perjanjian  tersebut  adalah “ Batal  demi  hukum ” .  Batal demi  hukum  dapat  diartikan  bahwa  dari  semula  dianggap  tidak  pernah  ada  dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. 2 Terdapat perbedaan yang sangat menonjol  antara  peralihan  hak  milik  atas  harta  kekayaan  dengan  menggunakan  sarana hukum  hibah  dengan  sarana  hukum  lain  seperti  jual  beli  ataupun  tukar  menukar,  dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi. Hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai  perbuatan  hukum  itu  dikenal  baik  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  maupun Burgerlijk  Wetboek (BW).  Peraturan  tentang  hibah  dalam  KUHPerdata  pada  dasarnya bersumber dari  gabungan hukum  kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Prancis, berdasarkan atas gabungan. 3
Dapat  disimpulkan  perbedaan  antara  perjanjian  yang  batal  demi  hukum  dengan perjanjian  yang  dapat  dibatalkan  yaitu  dilihat  dari  adanya  unsur  sebagaimana  terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu dua unsur yang terkait unsur subjektif dan dua  unsur  terkait  unsur  objektif  dan  pembatalan  perjanjian  tersebut  dapat  dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dasar hukum hibah dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw,  yang mengartikan bahwa hibah  ialah pemberian  dari  seseorang  kepada  orang  lain.  Dalam  hal  Pembuatan  akta  hibah  harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  pasal  1682  KUHPerdata.  Terkait  hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Dalam  penelitian  ini  contoh  kasus  terkait  pembatalan  hibah  terhadap  tanah  yang peneliti ambil adalah berdasarkan putusan nomor 457/pdt.G/2020/PA.Tnk tentang duduk perkara  sebagai  berikut  diawali  dengan  Penggugat  (Sukarto  Bin  Suparmin)  telah melakukan  pernikahan  dengan  Ny.  Nasiah  Binti  Suwaji  berdasarkan  Kutipan  Akta  nikah yang  resmi  di pengadilan  agama.  Selama  dalam perkawinan  Penggugat  dikarunia  2  (dua) orang  anak  yakni  Nova  indriyani  Binti  Sukarto,  umur  17  tahun  dan  Zidan  Hariyanto  Bin Sukarto umur 11 tahun. Kemudian Penggugat telah mendapatkan harta gono gini dari hasil perkawinan  tersebut  yaitu  1  (satu)  buah  rumah  di  Dusun  Gotong  Royong  Desa  Rangai Tritunggal Katibung Lampung Selatan dan 1 (Satu) unit warung yang terletak di Srengsem Kecamatan  Panjang  Kota  Bandar Lampung.  Sukarto  Bin  Suparmin  /  suami  telah  diajukan gugatan  cerai  oleh  istri/Nasiah  Binti  Suwaji  berdasarkan  surat  gugatan  nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Tnk telah diputus Pengadilan Agama Tanjung Karang.
Sebelum putusnya perceraian digugat oleh istri/Nafsiah Binti Suwaji dahulu Tergugat sekarang Penggugat yang mana suami istri telah sepakat memberikan hibah     pada tanggal
2 Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Perdata . Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hlm. 76.
3 Fuad Usfa dan Tongat. Pengantar Hukum Perdata . UMM Pers, Malang. 2004.  hlm. 19
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
17  Maret  2013  berupa  1  (Satu)  unit  rumah  dengan  luas  tanah  ±  260  m2,  SHM nomor:1168/SRG yang terletak di Batu Serampok RT. 022 Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Sertifikat SHM nomor : 1168/SRG berawalnya adalah milik orangtua Sukarto (Suparmin) akan tetapi dibaliknamakan atas nama Nasiah  (istri Sukarto) dengan  catatan  pada  Tanggal  24  Mei  2013  sertifikat  tersebut  untuk  Sukarto  (hanya mengatasnamakan  Nasiah/istri).  Perbuatan  hukum  kedua  orang  anak  kandung  dari Penggugat  menerima  hibah  dari  Penggugat  adalah tidak sah  karena  pada  saat  menerima hibah  dari  orangtua  (ayah  kandung)  Penggugat  pada  saat  itu  belum  cukup  umur,  oleh karena  proses    Hibah  sebagaimana  dimaksud  di  atas  adalahtidak  sah,  maka  segala peristiwa  dan  tindakan  hukum  apapun  dan  dilakukan  oleh  siapapun  yang  menggunakan dasar  Berita  Acara  Hibah  dibawah  tangan  tanggal  17  Maret  2013,  atas  sebidang  tanah seluas:  ±  260m2  berdasarkan  sertifikat  tanah  SHM  1168/SRG,  secara  mutatis  mutandis harus dinyatakan tidak sah atau batal menurut  hukum.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  studi  kepustakaan  untuk  menggali  informasi  dari  berbagai  buku,  jurnal,  dan bahan  hukum  lainnya,  sedangkan  pendekatan  yuridis  empiris  digunakan  untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada. Data primer adalah data  yang  diperoleh  secara  langsung  hasil  penelitian  di  lapangan  pada  objek  penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dengan cara observasi dan wawancara.

## C. Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Prosedur Hibah Agar Memiliki Kekuatan Hukum
Prosedur  hibah  yang  harus  dilakukan  agar  mempunyai  kekuatan    hukum  tetap  ialah dengan melakukan hibah yang  baik, yaitu dengan menghadirkan pemberinya dan penerima hibah  tersebut  kemudian  adanya  saksi  kalaupun  hibah  dibawah  tangan  haruslah  dicatat diberita  acara,  termasuk  tanggal,  nama  pemberi  dan  penerima  hibah,  berikut  beberapa prosedur hibah sebagai berikut:
a. Pemberi dan penerima hibah
Hibah  hanya  dapat  dilakukan  di antara  orang-orang  yang  masih  hidup.  Selain  itu, semua  orang  pada  dasarnya  boleh  memberikan  dan  menerima  hibah  kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah  umur  juga  tidak  boleh  menghibahkan  sesuatu  kecuali  dalam  hal  yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama KUHPerdata.
b. Barang  yang  dihibahkan.  Penghibahan  hanya  boleh  dilakukan  terhadap  barang- barang yang sudah ada pada  saat  penghibahan    itu  terjadi.  Jika  barang  itu  belum
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
ada, maka penghibahan tersebut menjadi batal.
c. Dilakukan  dengan  Akta  Notaris  atau  PPAT.  Hibah  secara  prinsip  harus  dilakukan dengan  suatu  akta  notaris  yang  naskah  aslinya  disimpan  oleh  notaris.  Namun, khusus  untuk  hibah  tanah  dan  bangunan  harus  dilakukan  dengan  akta  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sanusi  Sebagai  Ketua  Majelis  Hakim  di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam sidang putusan nomor (0457/pdt.G/2020/PA.TnK)  menerangkan  bahwa  penggugat  mengajukan  gugatan pembatalan  hibah  terhadap  anaknya  yang  masih  dibawah  umur  dalam  hal  ini,  hibah tersebut  bukanlah  hibah  murni  (hibah  yang  dilakukan  dibawah  tangan)  kenapa  disebut dibawah tangan dikarenakan harta tersebut masih keadaan harta berdua antara penggugat dan mantan istrinya.
Hibah  antara  anak  dan  orangtua,  walaupun  dilakukan  dibawah  tangan  haruslah  ada saksi  yang  bertanda  tangan,  hibah  yang  seharusnya  memiliki  akta,  dalam  kasus  tersebut penggugat  ingin  membatalkan  hibah  tetapi  objek  atau  akta  hibahnya  tidak  ada.  Dalam pembatalan hibah haruslah mengetahui hibah yang mana yang akan dibatalkan dalam hal ini objek yang dilbatlakan haruslah jelas, hadirnya seorang saksi saksi yang menyaksikan proses  hibah  tersebut.  Dapat  dilihat  dari  pemaparan  diatas  bahwa  beberapa  faktor  yang fatal  akibatanya  karna  kurang  kecermatan  penggugatan  dalam  membuat  laporan  atau gugatan.
Pemberian  hibah  kepada  orang  yang  belum  dewasa  dan  yang  berada  dibawah perwalian  atau  kepada  orang-orang  terampu,  harus  diterima  oleh  wali  atau  pengampu, yang  untuk  itu  harus  dikuasakan  oleh  Pengadilan  Negeri.  Dalam  pelaksanaan  pemberian hibah kepada penerima hibah selain harus dilakukan dengan suatu akta otentik juga harus mendapat  persetujuan  saudara-saudara  kandung  penerima  hibah,  hal  ini  agar  mencegah timbulnya suatu gugatan terhadap pemberi hibah maupun penerima hibah. 4
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dalam  melaksanakan  suatu  hibah  dengan  prosedur dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tentunya  dilihat  dari  segi  proses  pertama  dalam pembuatan gugatan, disini tidaklah cermat bahkan tidak tepat dalam memilih subjek yang dituntut.  Dalam  hal  ini  terlebih  dahulu  melaksanakan  musyawarah  bersama  mantan istrinya  sebelum  melakukan  perceraiaan,  sehingga  disini  subjek tujuan  pun  keliru dalam prosedur  tidaklah  bisa  membatalkan  janji  sebelah  pihak.  Kemudian  mengenai  bukti  yang kuat  berupa  akta authentic dan  saksi  saksi  dalam  kasus  ini  tidaklah  jelas,  maka  darii  tu bislah terjadi perjual belian terhadap tanah Karena dikarnakan bukti surat pun tidak jelas keberadaanya. Pembatalan akta dipengadilan harusnya ada pula akta yang yang resmi dan jelas yang akan dibatalkan. Maka dapat disimpulkan prosedur yang sesuai tercantum pada Peraturan  Pemerintah  no  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  harus  dilakukan
4 Suwahyuwono, S. Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA . Lex Privatum Vol. VI/No. 3/Mei/2018.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
menggunakan  akta  PPAT  jika  hibah  yang  tidak  dibuat  oleh  notaris,  maka  tidak  akan memliki  kekuatan  hukum,  dalam  kasus  diatas  kurangnya  kecermatan  mengenai  syarat formil terutama mengenai kecakapan hukum si penerima hibah.

## 2. Perbandingan Terhadap Hibah yang Dilakukan dibawah Tangan dan  Hibah yang Resmi dilakukan Dihadapan Notaris.
Pengetian  Hibah  menurut  Negara  dan  Agama  Islam  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang hukum  bernegara,  arti  hibah  dapat  dipermasalahkan  jika  wujud  pemberiannya  berupa uang  dengan  jumlah  yang  banyak  atau  barang  yang  sangat  bernilai.  Dalam  hal  itu,  maka pengertian prosedur hibah dan pemberiannya harus disertai dengan bukti-bukti ketetapan hukum  resmi  secara  perdata  agar  tidak  digugat  oleh  pihak  ketiga,  termasuk  oleh  orang- orang yang termasuk ahli waris di kemudian hari.
Di dalam hukum, tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum yang bisa melakukan segala  perbuatan  hukum,  seperti  halnya  melakukan  penandatanganan  kontrak.  Misalnya saja seorang anak, karena belum dewasa,  maka anak dianggap tidak cakap dalam hukum. Tetapi  tidak  semuanya  orang  dewasapun  akan  secara  otomatis  dianggap  cakap  hukum. Dalam suatu keadaan yang menyebabkan orang dewasa tidak cakap hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. 5
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1666 dan Pasal 1667 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik  kembali,  baik  berupa  harta  bergerak  maupun  harta  tidak  bergerak  saat  pemberi masih hidup. Dalam segi hal syarat mutlak hibah yang resmi Syarat mutlak  hibah adalah milik sempurna. Yang artinya murni harta si ayah  sendiri yang diberikan kepada bapaknya. dalam  kasus  ini  artinya  tidak  lah  sempurna  dikarnakan  harta  yang  di  hibahkan  berupa tanah tersebut pada saat dahulu adalah milik suami istri, jika ingin dijadikan objek hibah harusnya  kedua  belah  pihakk  dengan  ini  harus  membuat  perjanjian  tersendiri  mengenai pembatalan hibah.
Hibah  yang  dilakukan  dibawah  tangan  dalam  masyarakat  tentu  sangat  banyak  terjadi, tentu  saja  diizinkan  dan  memeliki  kekuatan  apabila,  sesuai  dengan  syarat  formilnya sipemberi  dan  penerima  cakap  hukum  tidak  melebihi  1/3  harta  nya  dan  memiliki  saksi saksi  yang menyaksikan hibah dan juga ada dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Dalam hibah  haruslah  jelas  akta  authentiknya  karna  tujuannya  adalah  kaitanya  bagaimana  si penggugat  itu  melakukan  Ibadan  dan  melakukan  kebaikan  agar  legal  secara  hukum.  Jadi hendaknya  melalui  pengadilan  jadi  tidak  terjadi  liar  atau  simpang  siur.  Jika  sudah  jelas maka di mata hukum agama adalah sah secara Negara pun diakui kebradaaannya.Dengan tujuan memberikan barang kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain dan menjadi
5 Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms . SIGn Jurnal Hukum, 2(1), 2020. hlm 72- 85.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
sebagai  warga  Negara  yang  baik  nilai  kesadaran  hukum  masyarkat  dan  tidak  lagi  hibah dibawah tangan.
Penulis menganalisis bahwa dalam perbandingan hibah yang tidak resmi atau dibawah tangan  dan  resmi dihadapan  notaris  dalam  kasus tersebut  memliki  banyak perbandingan diantaranya  dalam  hal  subjek  yang  dituntut.  Dilihat  dari  segi  hibah  yang  resmi  memliki peraturan  yang  jelas  mengenai  umur  yang  layak  dalam  menerima  hibah.  Pada  kasus tersebut  penggugat  menuntut  anak  anaknya  yang  dibawah  umur  bahkan  bisa  dikatakan anak-anak tersebut masi dalam perwalian ayahnya. Hal yang seharusnya dalam perjanjian tersebut para pihak baik itu dari pihak penggugat maupun tergugat.  Kemudian lajut dari segi  porsi  pemberi  hibah  yang  dilihat  terlihat  melebihi  batas  iyaitu  melebihi  1/3  dari hartnya,  dari  segi  pembuktian  bawasannya  pada  kasus  tersebut  tidaklah  jelas  mengenai bukti buktinya berupa akta maupun saksi-saksinya, dibandingkan dengan hibah yang resmi dari  awal  sudah  menjelaskan  pemberi  hibah  harus  memberikan  hibah  pada  anak  yang cakap  hukum  dan  harus  jelas  mengenai  pemberi  dan  penemerima  dan  mengenai  saksi saksi  nya.  Kemudian  dalam  hal  ini  bisa  dilihat  dengan  tujuan  apa  penggugat  menuntut anaknya  juga  belum  jelas,  sedangkan  pada  hibah  yang  resmi  diperbolehkan  mengambil atau  menarik  kembali  hibah  yang  sudah  diberikan  apabila  dengan  alasan  kepentingan  si anak itu sendiri.

## D. Kesimpulan dan Saran
Dalam pembatalan akta di pengadilan harusnya ada  pula akta yang yang resmi dan jelas yang  akan  dibatalkan.  Maka  dari  situ  bisa  disimpulkan  prosedur  yang  sesuai  tercantum pada Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah harus dilakukan menggunakan  akta  PPAT  jika  hibah  yang  tidak  dibuat  oleh  notaris,  maka  tidak  akan memliki  kekuatan  hukum,  dalam  kasus  diatas  kurangnya  kecermatan  mengenai  syarat formil terutama mengenai kecakapan hukum si penerima hibah.
Dalam perbandingan hibah yang tidak resmi atau dibawah tangan dan resmi dihadapan notaris dalam kasus tersebut memliki sangat banyak perbandingan diantaranya dalam hal subjek  yang  dituntut.  Dilihat  dari  segi  hibah  yang  resmi  memliki  peraturan  yang  jelas mengenai  umur  yang  layak  dalam  menerima  hibah.  Pada  kasus  tersebut  penggugat menuntut  anak  anaknya  yang dibawah  umur  bahhkan  bisa dikatakan  anak-anak  tersebut masih dalam perwalian ayahnya. Harusnya dalam perjanjian tersebut penggugat melibatkan mantan  istrinya.  Kemudian  lajut  dari  segi  porsi  pemberi  hibah  yang  dilihat  terlihat melebihi  batas  yaitu  melebihi  1/3  dari  hartanya,  dari  segi  pembuktian  bawasannya  pada kasus tersebut tidaklah jelas mengenai bukti buktinya berupa akta maupun saksi-saksinya, diabdningkan dengan hibah yang resmi dari awal sudah menjelaskan pemberi hibah harus memberikan  hibah  pada  anak  yang  cakap  hukum  dan  harus  jelas  mengenai  pemberi  dan penemerima dan mengenai saksi saksi nya.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## E. Ucapan Terimakasih
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia- Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan  jurnal  yang  berjudul  “Tinjauan Yuridis  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Hibah  yang  Batal  Demi  Hukum”.  Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi  materi,  susunan  bahasa  maupun  cara  penyajian  maupun  penulisannya.  Dalam menyusun  jurnal  ini,  penulis  menyadari  bahwa  dalam  proses  penulisan  jurnal  ini  tidak akan  berjalan  dengan  baik  apabila  tiada  bantuan  penuh  dari  berbagai  pihak  terutama kepada redaksi Jurnal Palar, sehingga sampai diterbitkannya Jurnal Palar ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Okta Ainita, sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum  Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.
Davina  Fevian  Bilantiara, masih  menempuh  Pendidikan  Starta  1,  Semester  7  (akhir), Program Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL).
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Perdata . Rineka Cipta, Jakarta.
Eman Suparman. 2005. Hukum Waris Indonesia . Rajawali Press. Bandung.
Fuad Usfa dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Perdata . UMM Pers. Malang.
B. Undang-Undang dan Peraturan lainnya
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
C. Sumber-sumber lainnya
Budify,  A.,  Manurung,  J.  A.  L.,  &  Hariandja,  S.  B. Pembatalan  Akta  Hibah  di  Pengadilan Negeri  Pematangsiantar:  Kajian  Putusan  Nomor  33/Pdt.  G/2019/PN.  Pms .  SIGn  Jurnal Hukum, 2(1), 2020.
Suwahyuwono, S. Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA . Lex Privatum Vol. VI/No. 3/Mei/2018.