Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## DESAIN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS STANDAR PELAYANAN PARTISIPATIF SATU PINTU Sirajuddin
Magister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang, sirajuddinegalita@gmail.com

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
The Constitution guarantees the right for services, so that the government  is obliged to provide protection guarantee and legal certainty to each citizen in the  government  and  public  services.  Ironically,  the  right  for  services  is  often taken  away  by  the  egoism  of  the  state  elites  and  the  fading  professionality among the government apparatus as the providers of services. Therefore, it is interesting  to  study  a  proper  design  of  legal  protection  to  the  license  service recipients based on one-stop    participatory licensing service standard  after the enactment of the Law on Job Creation. This study employed a juridical normative approach.  The  results  showed  that  the  legal  protection  to  the  citizens  in providing the licenses is still covered by cost uncertainty, service time, and low satisfaction among the citizens to the licensing service. As  a result, it needs a strategy  to  strengthen  the  fulfillment  of  right  for  services  by  encouraging changes regulations into  responsive and progressive ones with  transparency and professionality of service and accompanied by  cultural formation among the  service  apparatus  ending  in  the  legal  protection  to  the  licensing  service recipients so that one-stop  participatory service standard may be attained.
Keywords : Legal Protection; Licensing Service; Service Standard
Cite this paper : Sirajuddin. (2022, Desember). Desain Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Perizinan Berbasis Standar Pelayanan Partisipatif Satu Pintu. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Law and Society

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  dari  sisi  hukum  atau  perlindungan  pada  penerima  layanan perizinan publik idealnya diletakkan pada jaminan konstitusi, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945  sebagai  hukum  dasar.  Sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  Pasal  28D  ayat  (1)  yang berbunyi : “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan ayat (3) yang berbunyi : “ setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” . Sehingga dalam perspektif konstitusi, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan  kepastian  hukum  kepada  setiap  warga  negara  dalam  pemerintahan  dan  pelayanan publik. 1
Namun,  Ironisnya  jaminan  konstitusi  akan  perlindungan  hukum  bagi  penerima layanan masih ‘jauh panggang dari api’. Betapa tidak, kalau kita runut  berbagai hasil kajian dan  penelitian  sejak  bergulirnya  era  reformasi  hingga  saat  ini  masih  menujukkan  bahwa
1 Lihat UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perubahannya Pasal 28 I ayat 4 dan 5, Pasal 28 H, Pasal 34 ayat 2 dan 3
pelayanan  publik  kita  diberbagai  sektor  masih  buruk.  Hasil  kajian  yang  dilakukan Governance and Decentralization Survey 2002 , misalnya, menemukan paling-tidak ada tiga masalah  penting  yang  perlu  disikapi  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  pasca diberlakukan  peraturan  otonomi  daerah,  yaitu  besarnya  diskriminasi  pelayanan,  tidak adanya  kepastian  pelayanan,  dan  rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan  publik.  Tidak  sedikit  warga  masyarakat  yang  masih  sering  merasa  dipersulit ketika  berhubungan  dengan  birokrasi  –kecuali  jika  mereka  bersedia  menyediakan  dan membayar dana lebih. Berbeda dengan slogan dan janji-janji yang dikumandangkan, dalam kenyataan kinerja layanan publik yang ditawarkan lembaga-lembaga pemerintah umumnya sarat permasalahan, dan bahkan acapkali mengecewakan publik. 2
Di Jawa Timur, berdasarkan rekaman pemberitaan yang dilakukan Pusat Studi Hak Asasi  Manusia  Universitas  Surabaya  selama  satu  tahun,  telah  terjadi  1.843  pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan pelayanan umum atas dasar persyaratan dan persamaan umum (periode Juli 2003 – Juni 2004). Jumlah itu baru yang terekam dalam berita media massa. 3 Kasus yang kerapkali terjadi di Jawa Timur, misalnya masalah pengurusan KTP yang tidak sesuai harga yang tertera, pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas-tugas aparatur penyelenggara pelayanan publik. Keluhan masyarakat mengenai kinerja administrasi negara menunjukkan bahwa institusi ini belum bisa menjalankan fungsinya secara baik.
Pada  2019  lembaga  pengawas  pelayanan  publik Ombudsman  RI  (ORI) Perwakilan Kaltim  mengaku  mennerima  ratusan  pengaduan  atau  laporan  dari  masyarakat  terkait penyelenggaraan pelayanan publik di daerah tersebut. Dari laporan laporan itu, lima puluh persennya  terbukti  terjadi  maladministrasi.  Kemudian  dari  ratusan  laporan  tersebut terbanyak melapor soal agraria yang diduga dalam pelayanannya terjadi maladministrasi. 4 Pola  pikir  birokrat  sebagai  penguasa  telah  menyebabkan  sulitnya  melakukan perubahan  kualitas  pelayanan  publik.  tidaklah  aneh  jika  jika  kompetensi  aparatur  belum memadai, pelayanan masih berbelit-belit dan harga pelayanan yang “gelap”. Konsekuensi hal tersebut adalah kewajiban masyarakat untuk membayar mahal pelayanan secara ilegal yang seharusnya menjadi tanggungjawab konstitusional negara.
Ditengah buruknya pelayanan publik, dan Implikasi dari Lemahnya penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat   maupun daerah, serta kentalnya kepentingan jangka pendek elit politik pemerintah pusat dan daerah adalah kian tertinggalnya bangsa kita dari bangsa lain dalam berbagai indikator pembangunan. Walaupun kita telah merdeka 75 tahun lebih, misalnya, angka pendapatan per kapita (GDP per kapita) kita baru mencapai $4.052 atau sekitar Rp 56.728.500 per tahun, masih jauh di bawah rata-rata dunia yang sudah mencapai $11.727 (IMF 2018).Perolehan tersebut masih jauh tertinggal, bahkan dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN sekalipun. Menurut data Internasional Monetary Fund (IMF 2018), posisi  Indonesia  berada  di  bawah  Malaysia  yang  sudah  mencapai  $11.237,  Brunei Darussalam sebesar $33.233 dan Singapura sebesar $61.767. Pendapatan tersebut bahkan
2 Demikian juga dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Goverance Assesment Survey (GAS) tahun 2006  juga  menunjukkan  bahwa  pemerintah  belum  dapat  meyelenggarakan  pelayanan  dan  kebijakan publik dengan baik yang ditunjukkan dengan rendahnya aksesibilitas berbagai jenis pelayanan publik di daerah.  Bahkan  kondisinya  semakin  buruk  bagi  kelompok  penduduk  miskin  terhadap  pelayanan pendidikan,  kesehatan  dan  permodalan  umumnya  sangat  rendah.  Padahal  bagi  penduduk  miskin berbagai  jenis  pelayanan  ini  menjadi  sumber  pergerakan  bagi  mereka  untuk  keluar  dari  lubang kemiskinan.  Lihat  Agus  Dwiyanto  dkk,    2007. Kinerja  Tata  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, Yogyakarta: PSKK UGM berkerjasama dengan Kemitraan, hlm. 17
3 Lihat Tulisan Opini Anton Novenanto, peneliti Pusham UBAYA “Birokrasi dan Politik Pemda” di Harian Kompas Edisi Jawa Timur  09 Maret 2006, hal D
4 http://kalpostonline.com/headline/laporan-ke-ombudsman-masih-didominasi-soal- pertanahan-dan-perizinan/2020/
berada  di  bawah  negara  yang  baru  merdeka  seperti  Bosnia  Herzegovina  $5.806  dan Czechnya $23.750. 5
Disamping itu, Tumpang tindih aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah ternyata juga berkontribusi bagi buruknya pelayanan publik. Sejak tahun 2000-2015, pemerintah dan DPR sudah menghasilkan 12.471 regulasi. Sebaran regulasi tersebut terdiri  dari  UU  (504),  Perppu  (27),  Peraturan  Pemerintah  (1.386),  Perpres  (1.129),  Keppres (977), Inpres (137), dan Permen (8.331). Kategori dari seluruh regulasi mayoritas adalah sektor kehutanan  (1585),  jenis  pajak  (1.061),  pertanian,  perkebunan  dan  peternakan  (753), perindustrian (411), kelautan dan perikanan (385), perdagangan (276), tata kelola birokrasi dan pelayanan publik (136), tata cara penanaman modal (92), dan persaingan usaha (43). 6 Ditambah lagi dengan 3 ribuan Peraturan Daerah Propinsi dan 25 ribuan Perda Kabupaten/Kota. 7 Jumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  begitu  banyak  tersebut  sudah  tidak proporsional atau malah sudah terlalu banyak sehingga mengarah pada over-regulated . Selain over-regulated , juga sangat mungkin antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang  lainnya  saling  tumpang  tindih  ( overlapping ),  disharmoni,  menimbulkan  konflik.  Kondisi semacam ini bisa terjadi pada semua sektor, termasuk dalam sektor berusaha.
Buruknya  kualitas  regulasi  dan  pelayanan  publik  secara  langsung  memberikan dampak  kepada  investasi.  Birokrasi  yang  berbelit-belit,  lamanya  waktu  proses  perizinan, membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, investasi merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi Indonesia
Salah satu hal yang mendorong untuk kembali dibentuk perundangan berbasis omnibus law 8 melalui  UU  Cipta  Kerja  2020  adalah  guna  mengantisipasi  dampak  tumpang  tindih  peraturan perundang-undangan  dan  tumpang  tindih  kewenangan  sebagai  dampak  pelaksanaan  otonomi daerah. Salah satu  dampak  dari  konflik  norma  adalah  timbulnya  gangguan  pada  fungsi birokrasi dalam melayani publik, dalam hal ini panjang dan rumitnya birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Beranjak dari buruknya kondisi regulasi dan pelayanan publik, kedepan diperlukan desain  perlindungan  hukum  terhadap  penerima  layanan  perizinan 9 yang  berbasis  pada 5 Sementara itu, dalam hal indeks daya saing, Indonesia juga masih lemah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Di tahun 2016, angka Global Competitiveness Index Indonesia adalah 37, jauh di bawah negara Asia lain seperti Singapura (2), Hongkong (7), Jepang (9), Taiwan (12), Malaysia (24), Kores Selatan (25), dan China (29). Segaris dengan hal tersebut, posisi Human Development Index (HDI) Indonesia di tahun 2015 masih berada pada rangking 111 dari 188 negara yang disurvei oleh UNDP dengan skor 0,0684, jauh dari rangking Jepang (10), Korea Selatan (12), Hongkong (13), Singapura (18), bahkan juga kalah dari negara berkembang lain seperti Brunei Darussalam (30), Malaysia (64), Libia (64), dan Kazakhstan (69). Lihat Budi Setiyono. 2018. Model dan Desain Negara Kesejahteraan , Bandung : Penerbit Naunsa Cendekia.
6 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f8a24917acd/4-fokus- simplifikasiregulasi- pemerintah-di-tahun-2017 , diakses tanggal 1 Oktober 2017.
7 Zainal Arifin Mochtar, 2017. “Perihal Menata Regulasi” Makalah dalam Prosiding KN -HTN ke 4, yang  diselenggarakan  di  Jember,  10-13  November  2017,  hlm.  415;  Lihat  juga  Wicipto  Setiadi,  2018 “Simplikasi  Peraturan  Perundang - undangan  untuk  Mendukung  Kemudahan  Berusaha”  Artikel  dalam JURNAL HUKUM RECHTVINDING, Vol. 7, No. 3, Desember 2018, Jakarta : BPHN
8 Omnibus law berasal  dari  kata  “omni”  dari  bahasa  latin  dan  kata  “bus”  dalam  bahasa  Inggris. Omnibus  law  lebih  dipahami  sebagai  metode  atau  teknik  pembentukan  UU  dengan  maksud  untuk mengadakan perubahan atas beberapa UU yang ada dan berlaku sebelumnya. Selengkapnya periksa Jimly Asshiddiqie, 2020. Omnibus Law Dan Penerapannnya Di Indonesia , Jakarta: Konstitusi Press 9 Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau  peraturan  pemerintah,  untuk  dalam  keadaan  tertentu  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan larangan perundangan”. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut : 1. Keinginan mengarahkan  (mengendalikan  sturen)  aktivitas-aktivitas  terentu  misalnya  izin  bangunan.  2.  Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). 3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin membongkar pada monument-monumen) 4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk). 5. Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang  dan  aktivitas- aktivitas  (izin  berdasarkan  “drank  en  horecawet”  dimana  pengurus  harus memenuhi syarat-syarat tertentu). Izin sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada
standar pelayanan publik (SPP) yang dibentuk secara partisipatif. Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan administrasi dalam perpektif Sabian Lust diberikan dengan dua cara, yakni : (1) perlindungan hukum preventif, dan (2) perlindungan hukum a posteriori . Perlindungan  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  sengketa,  sesuai  dengan  maxim “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Upaya mencegah sengketa dipandang jauh lebih menguntungkan  dibandingkan  harus  menyelesaikan  sengketa  yang  telah  terjadi  yang seringkali  membutuhkan  waktu,  tenaga,  biaya  yang  lebih  banyak. 10 Dalam  konteks perlindungan hukum yang preventif inilah penulis menempatkan urgensi standar pelayanan perizinan yang partisipatif satu pintu.
Berangkat dari paparan di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana desain perlindungan hukum yang tepat terhadap penerima layanan perizinan yang berbasis pada SPP partisipatif satu pintu pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  yakni  orang  atau  badan  hukum  kedalam  bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
Fitzgerald dalam Agus Yudha Hernoko menjelaskan : “That the law aims to integrate and  coordinate  various interests in  society  by  limiting the  variety  of  interests such  as in  a traffic  interest  on  the  other” 11 (bahwa  hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  dengan  cara  membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).
Perlindungan  hukum  eksternal  yang  dibuat  oleh  penguasa  lewat  regulasi  bagi kepentingan  pihak  yang  lemah,  sesuai  hakekat  aturan  perundangan  tidak  boleh  berat sebelah  dan  bersifat  memihak,  secara  proporsional  juga  wajib  diberikan  perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. 12
Perlindungan hukum tentu di lakukan oleh negara terhadap segala potensi masalah dan kepentingan warganegaranya, sebagaimana ditegaskan oleh Rescou Pound. Pada saat terjadinya imbangan antara kepentingan dalam masyarakat maka yang akan muncul adalah keinginan  hukum.  Roscou  Pound  menjadikan  tiga  penggolongan  utama  terhadap kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi  oleh  hukum.  Pertama, public  interests ,  yang meliputi  kepentingan  negara  sebagai  badan  hukum  dalam  tugasnya  untuk  memelihara hakikat  negara  dan  kepentingan  negara  sebagai  penjaga  dari  kepentingan  sosial.  Kedua, kepentingan  orang-perorangan  yang  dibedakan  oleh  Roscou  Pound  menjadi  tiga kepentingan lagi, yakni: (1) Kepentingan pribadi (fisik, kebebasan, kemauan, kehormatan, privacy,  kepercayaandanpendapat);  (2)  kepentingan-kepentingan  dalam  hubungan  di rumah  tangga;  (3)  kepentingan  mengenai  harta  benda.  Ketiga,  kepentingan  sosial  yang meliputi  keamanan  umum,  keamanan  dari  institusi-institusisosial,  moral  umum, pengamalan sumber daya sosial, kemajuan sosial dan kehidupan individual.
Ruang Partisipasi
dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan. Lihat Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 2; lihat juga I Made Arya Utama, 2006, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, hlm. 120
10 Sabiant Lust, Administrative Law in Belgium , dalam A’an Efendi & Freddy Poernomo, 2017. Hukum Administrasi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 204
11 Agus  Yudha  Hermoko, Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersil ,  LaksbangMediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 45
Perlindungan  hukum  dalam  konteks  mendesain  pelayanan  publik  yang  berpihak  kepada warga negara sebagai penerima layanan salah satu adalah dengan membuka ruang partisipasi publik. Pada  dasarnya  semua  warga  negara  berhak berpartisipasi  baik  secara  langsung  maupun  melalui lembaga  perwakilan  untuk  mewakili  aspirasi  dan  kepentingan  mereka.  Partisipasi  menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat  serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
Paradigma  birokrasi  (administrasi  negara)  sebagai center  for  public  service harus  diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tidak cukup hanya dengan itu, aparatur pemerintah juga harus mengubah paradigma dari penguasa birokrat menjadi pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, memiliki perhatian  yang  humanis  terhadap  masyarakat  sebagai client -nya,  memberikan  pelayanan  yang efisien, tepat waktu serta dengan biaya murah sehingga mereka mendapat legitimasi dari masyarakat. Inilah  berbagai  persyaratan  utama  untuk  mewujudkan  cita good  governance dalam  konteks memperbesar partisipasi masyarakat. Karena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan cepat, tanpa partisipasi penuh dari warganya. 13
Partisipasi  mempunyai  makna  penting  terutama  pada  fungsinya.  Fungsi  pertama adalah sebagai sarana pembelajaran sukarela kepada masyarakat tentang berbagai masalah publik  kemasyarakatan.  Fungsi  lain  dari  partisipasi  adalah  sebagai  sarana  untuk menampilkan  keseimbangan  kekuasaan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.
Urgensi  partisipasi  dapat  juga  dapat  dilihat  dari  manfaatnya  dalam  meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang  ada  dalam  masyarakat.  Partisipasi  juga  bermanfaat  dalam  membangun  komitmen masyarakat  untuk  membantu  penerapan  keputusan  yang  telah  dibuat.  Komitmen  ini merupakan  modal  utama  bagi  keberhasilan  sebuah  implementasi  peraturan  perundang- undangan.
Dalam konteks pelayanan publik, maka dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan  keputusan    dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  terutama  bagi pemerintah  daerah  akan  memperoleh  beberapa  keuntungan  diantaranya,  yakni  :  (1) pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan masyarakat dan cara memenuhi kebutuhan masyarakat  tersebut  dengan  baik;  (2)  dapat  mengembangkan  rasa  saling  percaya  antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga terbina hubungan yang harmonis diantara keduanya,serta  meningkatkan  dukungan  masyarakat  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah;  dan  (3)  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam implementasi  berbagai  proyek  bersama  antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat,  dan banyak  lagi  manfaat  lain  yang  bisa  dipetik  yang  akan  berujung  pada  upaya  mewujudkan good governance . Menurut  Lenvine 14 produk  pelayanan  publik  dalam  negara  demokrasi  paling  tidak harus  memenuhi  tiga  indikator,  yakni  : pertama ,  Responsivitas  adalah  daya  tanggap penyedia jasa terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan; kedua, responsibilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa  jauh  proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesaui dengan prinsip-prinsip atau ketentuan- ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan; ketiga, akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai  dengan  kepentingan stakeholders dan  norma-norma  yang  berkembang  dalam masyarakat.
13 Perhatikan Dede Rosyada dkk, 2003. Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Jakarta dan Prenada Media, hal . 179 - 183
14 Pendapat Lenvine dikutip oleh AG. Subarsono, 2005. “Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif, dan  Non-Partisan  dalam  Agus  Dwiyanto  (editor),  2005. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui Pelayanan Publik , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal 140-175
Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik 15 (selanjutnya disebut  UUPP).  Secara  spesifik  Pasal  3  UUPP  mengemukakan  bahwa  tujuan  dari  UU pelayanan publik adalah : (1) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab,  kewajiban,  dan  kewenangan  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pelayanan  publik;  (2)  terwujudnya  sistem  pelayanan  publik  yang  layak sesuai  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  dan  korporasi  yang  baik;  (3) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan; (4) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 16
Adapun  Sasaran  yang  ingin  dicapai  dengan  diterbitkannya  UUPP  adalah  :  (1) Terwujudnya acuan hukum tentang penyelenggaraan pelayanan publik; (2)  Terwujudnya kepastian  hukum  bagi  penyelenggaraan  penanaman  modal  (investasi)  di  Indonesia;  (3) Terbentuk  dan  tersusunnya  organisasi  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  layak;  (4) Terlaksananya  pengelolaan  sumber  daya  aparatur  penyelenggara  pelayanan  publik  yang efektif, tepat guna dan tepat sasaran; (5) Terwujudnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik; 17 (6)  Terwujudnya  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik.
Sehingga  harapan  sekaligus  tuntutan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam dinamika perjalanan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul  seiring  dengan  terbitnya  kesadaran  bahwa  warga  negara  memiliki  hak  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  baik,  dan  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan pelayanan yang prima.
Jaminan  hak  masyarakat  dalam  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik telah ditegaskan dalam Pasal 39 UUPP, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :
(1) Peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dimulai  sejak penyusunan standar pelayanan sampai evaluasi dan pemberian penghargaan.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja  sama,  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  masyarakat,  serta  peran  aktif  dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
(3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
(4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Idealnya  birokrasi  berperan  dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap kepentingan rakyat dan masyarakat, untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat atau kehendak  rakyat.  Bukanlah  sebaliknya  rakyat  mengabdi  kepada  kepentingan  birokrasi. Reformasi  ternyata  tak  merubah birokrasi  menjadi  kekuatan  profesional  negara,  terlebih ketika kecenderungan determinasi partai politik terhadap birokrasi tak juga sirna.
15 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) mengambil inisitaif untuk menyusun beberapa rancangan undang undang (RUU) yang mengatur kembali tata cara kerja dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya adalah RUU Penegakan Etika aparat negara , RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Pelayanan Publik. Ketiga RUU ini sidah Masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2007, berdasarkan pemberitaan di Harian Kompas, RUU Pelayanan Publik akan segera disahkan oleh DPR setelah Pemilu 09 April 2009. Lihat Harian Kompas, 09 Maret 2009
16 Lihat Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2009 Tantang Pelayanan Publik
17 Sebelum  disahkan  UUPP  telah  diterbitkan  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia.  Dalam  Undang  Undang  ini,  ditegaskan  bahwa  yang  dimaksud Ombudsman Republik adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang diselenggarakan  oleh  BUMN,  BUMD,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jajak pendapat yang dilakukan Harian Kompas pada Bulan Maret 2007 memperkuat hasil  penelitian  ini,  terungkap  birokrasi  gagal  menjalankan  fungsi  pelayanan  publiknya. 18 Ketidakpastian waktu menjadi problem bagi masyarakat ketika berurusan dengan birokrasi. Urusan  kecil  bisa  memakan  waktu  yang  lama.  Inilah  fenomena  yang  dirasakan  sebagian besar  (62,9  persen)  responden.  Menurut  mereka  berurusan  dengan  birokrasi  selalu memakan waktu lama. Selain ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya menjadi keluhan warga ketika berurusan dengan birokrasi. Tidak sedikit warga menyogok aparat birokrasi demi  kelancaran  urusannya.  Dari  fenomena  ini  lebih  dari  separuh  bagian  (58  persen) responden menganggap aparat birokrasi gampang disuap. Melihat masih buruknya kinerja birokrasi  dalam  pelayanan  publik  maka  partisipasi  atau  peran  serta  masyarakat  menjadi “pintu masuk” meningkatkan kualitas pelayanan publik. 19
SPP Satu Pintu
Salah satu solusi yang banyak dikembangkan dan terbukti merubah wajah pelayanan publik menjadi lebih baik adalah dengan pelembagaan kontrak pelayanan ( service Charter ) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 20
Urgensi  kontrak  pelayanan  dipicu  oleh  beberapa  pertimbangan. Pertama ,  untuk memberikan  kepastian  pelayanan  meliputi  waktu,  biaya,  prosedur  dan  cara  pelayanan; Kedua, memberikan  informasi  mengenai  hak  dan  kewajiban  pengguna  layanan,  penyedia layanan, serta stakeholders lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan; Ketiga ,  untuk  mempermudah  pengguna  layanan,  warga  dan  stakeholders  lainnya  dalam mengontrol praktik penyelenggraan pelayanan; Keempat , untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja pelayanan; Kelima , untuk membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi  kebutuhan,  harapan,  dan  aspirasi  pengguna  layanan,  serta  warga  dan stakeholders lainnya.
Kusumasari  menyebutkan  Ada  beberapa  keuntungan  melakukan  pelembagaan kontrak  pelayanan  antara  lain  adalah 21 :  (a)  mendorong  perubahan  struktur  birokrasi seperti perubahan prosedur pelayanan dan posisi pengguna jasa; (b) pengguna jasa layanan, civil  society  organisation (CSO)  dan  media  massa  dapat  melakukan  peran  kontrol  dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena adanya mekanisme komplain apabila pelayanan publik tidak sesuai dengan standar; (c) mendorong perubahan mindset dan perilaku aparat birokrasi menjadi lebih berorientasi kepada kepentingan publik; (d) fisibilitas tinggi karena melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, LSM ,dan DPRD dalam menyusun prosedur, peraturan dan standar kinerja pelayanan; (e) Melindungi masyarakat dari perilaku birokrasi yang sewenang-wenang mapun sikap arogansi aparat birokrasi terhadap pengguna jasa; (f) Adanya transparansi waktu, biaya dan prosedur pelayanan; (g) Adanya kejelasan SDM yang menangani suatu pelayanan dan kualitas SDM yang lebih baik; (h) Menciptakan etika dan budaya pelayanan yang menempatkan pengguna jasa sebagai subyek pelayanan.
Sedangkan  kelemahan  kontrak  pelayanan  antara  lain  :  (a)  Proses  dialog  antara institusi pelayanan dan stakeholders dalam penentuan kontrak pelayanan yang responsif terkadang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan ; (b) Kemampuan official dimasing- masing  institusi  berbeda-beda  sehingga  amat  sulit  mencari  model  yang  rigid  yang  dapat diaplikasikan untuk semua daerah.
Gayung  bersambut  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  peluang  untuk mengembangkan  pelayanan  publik  yang  mudah  dijangkau  dan  tepat  sasaran  selayaknya
18 Lihat Publikasi hasil jajak pendapat Litbang Kompas di Harian Kompas Tanggal 5 Maret 2007 19 Salah  satu    instrumen  partisipasi  yang  bisa  dikembangkan  sebagaimana  dikemukakan  oleh Urban  Institute  dan  USAID,    antara  lain  dengan  membuat Citizen dan  LSM Charter ,  yaitu  kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat atau LSM untuk melakukan aktivitas bersama guna memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.
20 Puskesmas Bendo Kota Blitar adalah Salah satu daerah yang cukup berhasil merubah pelayanan publik dengan memakai kontrak pelayanan.
21 Bevaola  Kusumasari,  2005.  “Kontrak  Pelayanan  dalam  Reformasi  Pelayanan  Publik  di Indonesia” dalam Erwan A. Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo, 2005. Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer , Yogyakarta : Penerbit Gava Media, hal. 87-98
mendapatkan  perhatian  yang  serius.  Betapa  tidak,  bukankah  salah  satu  filosofi  penting otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
UUPP mensyaratkan adanya standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,  kebutuhan  masyarakat,  dan  kondisi  lingkungan,  dimana  penyelenggara wajib  mengikutsertakan  masyarakat  dan  pihak  terkait.  Pasal  21  UUPP  menegaskan komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
a. dasar hukum
b. persyaratan
c. sistem mekanisme, dan prosedur
d. jangka waktu penyelesaian
e. biaya/tarif;
f. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
h. kompetensi pelaksana;
i. pengawasan internal
j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanandilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
n. evaluasi kinerja pelaksana
Standar pelayanan publik (selanjutnya disebut SPP) merupakan standar pelayanan yang  wajib  disediakan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat.  Adanya  SPP  akan  menjamin pelayanan minimal yang berhak diperoleh warga masyarakat dari pemerintah. Dengan kata lain,  SPP  merupakan  tolok  ukur  untuk  mengukur  kinerja  penyelenggaraan  kewenangan wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  seperti:  perizinan, kesehatan,  pendidikan,  air  minum,  perumahan  dan  lain-lain.  Di  samping  SPP  untuk kewenangan wajib, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar kinerja untuk kewenangan daerah yang lain. 22
Dengan SPP, akan terjamin kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian,  akan  terjadi  pemerataan  pelayanan  publik dan  terhindar  dari  kesenjangan  pelayanan  antar  daerah.  Harus  dibedakan  antara pemahaman  tentang  SPP  dan  persyaratan  teknis  dari  suatu  pelayanan.  Standar  teknis merupakan faktor pendukung untuk mencapai SPP. 23 Secara garis besar, arti penting SPP bagi  daerah adalah: pertama ,  SPP  dapat  bermanfaat  untuk  menentukan  jumlah  anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik. Kedua , SPP dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. Ketiga , adanya SPP akan  memperjelas  tugas  pokok  pemerintah  dan  akan  merangsang  terjadinya checks  and balances yang  efektif  antara  lembaga-lembaga  eksekutif  dan  lembaga  DPRD. Keempat , adanya SPP akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi  pegawai  yang  dibutuhkan.  Kejelasan  pelayanan  akan  membantu  pemerintah daerah  dalam  menentukan  jumlah  dan  kualifikasi  pegawai  untuk  mengelola  pelayanan publik tersebut.
Serupa  akan  tetapi  tak  senama  dengan  SPP  yang  banyak  dikembangkan  dalam penyelengaraan  pelayanan  publik  di  negara  lain  adalah  apa  yang  disebut  dengan Citizen Charter (CC) . Citizen Charter (piagam warga) pertama kali diperkenalkan di Inggris pada era Perdana Menteri Margareth Thatcher. Pada awalnya CC adalah merupakan dokumen yang
22 Sinyo H. Sarundajang, 2003. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta : Sinar Harapan, hlm. 168
didalamnya  disebutkan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  melekat  dalam  diri penerima dan penyelenggara pelayanan publik. kemudian dalam perkembangannya, dalam dokumen  tersebut  disebutkan  juga  sanksi-sanksi  apabila  salah  satu  pihak  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya.  Kemudian  seiring  dengan  perkembangan  konsep  dan  teori manajemen  strategis,  dalam  piagam  warga  juga  disebutkan  visi  dan  misi  organisasi penyelenggara jasa pelayanan, dan juga visi dan misi pelayanan organisasi tersebut. Untuk mempopulerkan program piagam warga ini, di Inggris juga dibuat logo khusus piagam warga ( citizen charter ). 24
Dalam  ” Citizens  Charter ”,  (Piagam  warga  tentang  Standar  pelayanan  publik) kepentingan masyarakat ditempatkan pada posisi yang utama. ” Citizens Charter ” merupakan sebuah pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya diterapkan ” Citizens  Charter ”  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik. Pertama ,  ”Citizens  Charter” diperlukan  untuk  memberikan  kepastian  pelayanan  yang  meliputi  dimensi  waktu,  biaya, prosedur, dan tata cara pelayanan. Kedua , ” Citizens Charter ” dapat memberikan informasi mengenai  hak  dan  kewajiban  pengguna  jasa  layanan  publik  dalam  keseluruhan  proses penyelenggaraan  layanan  publik. Ketiga ,  ” Citizens  Charter ”  memberikan  kemudahan  bagi pengguna  layanan  publik  untuk  mengontrol  praktek  penyelenggaraan  layanan  publik. Keempat ,  ” Citizens  Charter ”  akan  dapat  memudahkan  manajemen  pelayanan  untuk memperbaiki  dan  mengembangkan  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Kelima ,  ” Citizens Charter ”  dapat    membantu  pemerintah  sebagai  penyedia  jasa  layanan  public  untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pada  pemerintahann  negara  maju  di  Eropa,  misalnya;  ada  beberapa  isu  tentang pemerintahan  lokal  yang  mendasari  munculnya  ”Citizens  Charter”,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Audit  Commission  (1993),  yaitu  sebuah  komisi  yang  dibentuk  untuk mengevaluasi  apakah  pemerintahan  lokal  sudah  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien. Beberapa isu tentang pemerintahan lokal tersebut meliputi: (a) Kualitas komunikasi . Apakah lembaga  penyedia  layanan  publik  terus  menjalin  komunikasi,  mendengarkan,  dan memahami aspirasi dari warga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan; (b) Spesifikasi Kualitas  Layanan .  Apakah  spesifikasi  kualitas  layanan  dirumuskan  dengan  standar  yang jelas; (c) Kaulitas penyampaian layanan .
Tabel  berikut  ini  adalah merupakan  perbandingan  antara  kegiatan  layanan  publik yang monopolik dengan layanan publik yang  disemangati oleh ”Citizens’ Charter”. Tabel 1 : Orientasi Layanan Publik 25
24 Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih,  2006. Manajemen  Pelayanan  :  Pengembangan  Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 305-306
25 Sumber : Agus Prianto, 2005. Menakar Kualitas Pelayanan Publik , Malang : Intrans Publishing
Layanan Publik Yang Monopolik Layanan Publik Pasca ”Citizens Charter” Dirumuskan sepihak oleh pemerintah  dan para  aparatnya  secara  tertutup  dan dimaksudkan sebagai pedoman oleh pihak aparat pemerintah. Dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan bersama yang bersifat terbuka. Sebagai alat kontrol pemerintah. Sebagai  instrument  publik  untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pelayanan. Cenderung mengatur kewajiban pengguna layanan dan mengabaikan haknya. Mengatur  hak  dan  kewajiban penyedia  dan  pengguna  layanan secara seimbang.
Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (PTSP) menjadi pilihan yang paling  rasional  dan  efisien.  Waktu  dan  prosedur  pembuatan  izin  menjadi  lebih  singkat. Dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi input data cukup dilakukan sekali  dan  administrasi  dapat  dilakukan  secara  terintegrasi.  Keberadaan  PTSP  bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan dan perilaku serta penyatuan persepsi  aparatur  dalam  menyikapi  langkah-langkah  operasional  kegiatan  pelayanan terpadu satu  dengan memperhatikan system strategis, mekanisme dan prosedur pelayanan terpadu satu pintu.
Tabel 2 : Perbedaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap 26

## PENUTUP
Perlindungan  hukum  terhadap  warga  negara  dalam  pelayanan  perizinan  masih diselimuti  oleh  ketidakpastian  biaya,  waktu  pelayanan,  serta  rendahnya  kepuasan  warga
26 Sumber : Pung Karnantohadi, 2020. Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 44
Layanan  publik  menjadi  urusan  dan tanggung jawab pemerintah. Layanan  publik  menjadi  urusan dan  tanggung  jawab  bersama antara  pemerintah  dan  warga masyarakat. Aspek Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP) Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap (PTSA) Wewenang    dan penandatanganan Wewenang dan penandatanganan  berada  di  satu pihak. Wewenang  dan  penandatanganan masih berada di banyak instansi. Koordinasi  koordinasi  lebih  mudah dilakukan  kepala penyenggara PTSP bertperan sebagai coordinator sebagai SKPD dalam analisis aspek teknis. Koordinasi lebih sulit karena kewenangan  dan  penandatanganan masih berada di banyak pihak Prosedur Pelayanan  Penyederhanaan  prosedur  lebih mudah karena koordinasi berada di tangan kepala PTSP Prosedur sulit disederhanakan karena ego sektoral dibanyak SKPD teknis Pengawasan Pengawasan  menjadi  tanggung jawab  bersama  antara  lembaga penyelenggara  PTSP  dan  SKPD teknis Pengawasan  menjadi  tanggung  jawab SKPD teknis Standar Pelayanan Kualitas  pelayanan  akan  terjaga sedeikitnya pada standar minimal Kualitas  layanan  sulit  di  pertahankan karena  sangat  tergantung  kebijakan SKPD teknis Kelembagaan Berbentuk kantor atau badan Biasanya  hanya  berperan  sebagai loket  penerima,  yang  pada  umunya berbentuk unit. Pencapaian  Target Penerimaan Retribusi Pencapaian  target  penerimaan retribusi  perizinan  yang  dikelola oleh  PTSP  menjadi  tanggung jawab pengelola PTSP Pencapaian target penerimaan retribusi berada di SKPD teknis. Status Kepegawaian   Status  staf  adalah  staf  tetap penyelenggara PTSP Sebagian  besat  staf  statusnya  adalah staf SKPD teknis
terhadap  pelayanan  perizinan.  Sehingga  dibutuhkan  sebuah  strategi  bagi  penguatan pemenuhan hak atas pelayanan dengan mendorong perubahan regulasi yang responsif dan progresif, transparansi dan profesionalitas pelayanan.
Perlindungan  hukum  preventif  terhadap  warga  negara  sebagai  penerima  layanan perizinan  hendaknya tetap menjadi primum remidium , sehingga disamping pelembagaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kedepan, serta untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan, nampaknya tetap dibutuhkan adanya reformasi birokrasi. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  T.  Mauk  :  “ we  need  to  change  the  culture  of  public administration organizations; ...slowness turn to quicknes, top down approach to a bootom up philosophy, beraucracy turn to neigborhoods, bigness to smallness” 27
Aparatur  layanan  publik  atau  birokrasi  yang  selama  ini  didesain  untuk  bekerja lambat, terlalu berhati-hati dan metodologis sudah tidak bisa lagi diterima oleh penerima layanan yang membutuhkan pelayanan yang cepat, efisien, tepat waktu, dan simple (seperti orang  yang  mengurusi  bisnis  atau  investasi  misalnya).  Ditambah  lagi  sekarang  kita memasuki  era  globalisasi  yang  penuih  dengan  kompetisi,  sehingga  gerak  yang  cepat  dan tindakan yang tepat dari aparat pemerintah merupakan suatu keharusan.
Reformasi  birokrasi  tentu  saja  akan  menyentuh  dimensi  yang  sangat  luas  dan melingkup  unsur-unsur  yang  komprehensif.  Kebijakan  reformasi  dengan  demikian  juga harus  memperhatikan  banyak  hal,  bukan  hanya  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aspek struktural (organisasi, sistem, aparat , dan mekanisme pelayanan), akan tetapi juga aspek- aspek  ‘ attitudinal’ dan  ‘ behavioral’ (sikap  mental,  moral  aparat  dan  budaya  pelayanan). Masih  banyak  aparat  pelayanan  yang  bekerja  dengan  mentalitas  ’ mediokritas ’  (hanya sekedar memenuhi perintah atasa, juklak-juknis dan rutinitas yang berlaku belaka) dengan tanpa  kemampuan  dan  kemauan  untuk  mengembangkan  diri  serta menuju ke  mentalitas kerja  ‘ meritokratis’ (bekerja  dengan  penuh  kreativitas,  dinamis,  selalu  ingin  maju  dan mencapai prestasi yang paling tinggi. 28
Warga  negara  sebagai  penerima  layanan  sekaligus  pemilik  kedaulatan  hendaknya mampu bersikap kritis terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi dan perlu adanya kesediaan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan publik,  yakni  mulai  dari  proses  perumusan  sampai  evaluasi    penyelenggaraan  pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanto, Donny, (2002). “Korupsi di Sektor Pelayanan Publik” dalam Hamid Basyaib dkk (editor),  2002. Mencuri  Uang  Rakyat,  16  Kajian  Korupsi  di  Indonesia  (Buku  2), Jakarta: Yayasan Aksara dan Kemitraan Untuk Pembaruan Tata Pemerintahan Asshiddiqie,    Jimly,  (2020). Omnibus  Law  Dan  Penerapannnya  Di  Indonesia ,  Jakarta: Konstitusi Press
Dwiyanto,  Agus dkk, Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia , Yogyakarta: PSKK UGM berkerjasama dengan Kemitraan. 2007
______, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia , Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.
Efendi,  A’an & Freddy Poernomo,. Hukum Administrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
27 T. Mauk, “The Death of Bureucracy” , Public Management Journal, Vol. 81, Jul – August, 1999 dalam Budi Setiyono, 2004. Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi, Semarang: Puskodak FISIP UNDIP, hlm. 133
28 Irfan  Islamy,  “Reformasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik”  makalah  disampaikan  dalam  Seminar “Efektifitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Pasca  Perubahan  UUD  1945”  di  Hotel  Santika,  tanggal  7 Nopember 2006, Bakesbang Propinsi Jatim bekerjasama  dengan PPOTODA FH UNIBRAW
http://kalpostonline.com/headline/laporan-ke-ombudsman-masih-didominasi-soal- pertanahan-dan-perizinan/2020/
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f8a24917acd/4-fokus- simplifikasiregulasi-pemerintah-di-tahun-2017 , diakses tanggal 1 Oktober 2017.
Hermoko, Agus Yudha, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil , Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
Islamy,  Irfan,  (2004).  “Membangun  Masyarakat  Partisipatif”  artikel  dalam  Jurnal Administrasi Publik , Vol. IV No. 2 Maret – Agustus 2004
_____,  “Reformasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik”  makalah  disampaikan  dalam  Seminar “Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Perubahan UUD 1945” di Hotel Santika, tanggal 7 Nopember 2006, Bakesbang Propinsi Jatim bekerjasama  dengan PPOTODA FH UNIBRAW
J. Widijantoro, (2003). “Korupsi Pelayanan Umum dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat”
Tulisan artikel laporan penelitian dalam Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana No. XIV/2003, Yogyakarta: Insist Press
Jaweng, Robert Endi, (2009). “Politik Pelayanan Publik” artikel dalam Harian Kompas, 11 Juni 2009
Karnantohadi,  Pung, Prinsip  Hukum  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  di  Indonesia, Jakarta: Kencana, 2020.
Mochtar, Zainal Arifin, (2017). “Perihal Menata Regulasi” Makalah dalam Prosiding KN-HTN ke 4, yang diselenggarakan di Jember, 10-13 November 2017, hlm. 415
Novenanto,  Anton, “Birokrasi dan Politik Pemda” di Harian Kompas Edisi Jawa Timur  09 Maret 2006, hal D
Prianto,  Agus,. Menakar Kualitas Pelayanan Publik , Malang : Intrans Publishing, 2005
Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan  Citizen’s Charter  dan  Standar Pelayanan  Minimal , Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006.
Sarundajang, Sinyo H., Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah , Jakarta : Sinar Harapan, 2003 Setiadi,  Wicipto,  (2018)  “Simplikasi  Peraturan  Perundang-undangan  untuk  Mendukung Kemudahan Berusaha” Artikel dalam JURNAL HUKUM RECHTVINDING, Vol. 7, No. 3, Desember 2018, Jakarta : BPHN
Setiyono,  Budi.  (2018). Model  dan  Desain  Negara  Kesejahteraan ,  Bandung  :  Penerbit  Naunsa Cendekia.
Sirajuddin,  Didik  S.,  &  Winardi, Hukum  Pelayanan  Publik  yang  Berbasis  Keterbukaan Informasi dan Partisipasi, Malang: Setara Press, 2011.
Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, , Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993
T. Mauk, “The Death of Bureucracy” , Public  Management Journal, Vol. 81, Jul – August, 1999  dalam  Budi  Setiyono,. Birokrasi  dalam  Perspektif  Politik  &  Administrasi , Semarang: Puskodak FISIP UNDIP, 2004
Utama, I Made Arya (2006), Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan  Pembangunan  Daerah  yang  Berkelanjutan  (Studi  Terhadap Pemerintahan  di  Wilayah  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali),  Disertasi,  Program Pascasarjana Unpad, Bandung
Peraturan Perundang-undangan :
Republik Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, UU Nomor  37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
Republik Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Propinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur