CARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT PANDANGAN ULAMA ACEH SINGKIL
Dr. H. Ali Sibra Malisi, MH.I
Email  : alisibramalisi66@gmail.com

## ABSTRAK
Pernikahan  adalah  sunnah  Rasul  dan  merupakan  ibadah  bagi  yang  siap secara jasmani dan rohani. Harus  dipahami dibalik ikatan pernikahan ada ikatan yang mengikat  antara  kedua  mempelai.  Disamping  itu,  ada  beberapa  hal  yang  harus dijaga  bersama.  Salah  satunya  adalah  harta  bersama.  Harta  bersama    seolah - olah  hanya  milik  mempelai  laki-laki  jika  mempelai  wanita  meninggal  dunia. padahal  hakikatnya  harta  bersama  adalah  milik  bersama.  Namun  realitanya harta  bersama  tidak  serta  merta  menjadi  milik  bersama  ketika  salah  seorang meninggal  dunia.  hal  inilah  yang  terjadi  di  masyarakat  Aceh,  tepatnya  Aceh bagian  Singkil.  Inilah  yang  membuat  peneliti  tertarik  untuk  menelitinya. Penelitian  ini  berusaha  mengungkapkan  bagaimana  pembagian  harta  gono-gini dalam pandangan masyarakat Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode observasi  dan  wawancara  guna  mendapatkan  informasi  yang  akurat  dan  dapat dipertanggung  jawabkan.  Harta  bersama  tidak  mesti  dibagikan  jika  mempelai wanita  meninggal  dunia.  Jika  yang  terjadi  adalah  sebaliknya,  maka  harta bersama  harus  dibagikan.  Keyakinan  ini  bertahan  lama  sampai  sekarang dikarenakan  oleh  pandangan  bahwa  mempelai  wanita  jika  ditinggal  oleh  suami akan  menikah  lagi,  ditakutkan  harta  bersama  dikuasai  oleh  suami  barunya, sementara  jika  suami  ditinggal  oleh  istri,  harta  tidak  dibagikan  sebab  masih mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  anak-anak  mereka.  Melihat  pandangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat sangat mempengaruhi proses pembagian harta bersama. Dan minimnya peran ulama dalam pembagian harta bersama.
Kata Kunci : Harta bersama, pandangan ulama singkil

## Latar Belakang
Islam  sebagai  agama  memerintahkan  penganutnya  untuk  mengikuti sunnah Rasulnya. Salah satu sunnah Rasul yang harus diikuti adalah menikah bagi yang mampu jasmaniah maupun rohaniah. Prinsip pernikahan adalah membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadddah  warahmah  dunia  dan akhirat  nanti.  Meskipun  demikian  keluarga  dalam  konteks  kedunian  bukanlah suatu  yang  abadi.  Artinya  keluarga  memiliki  awal  dan  akhir.  Berakhirnya  suatu keluarga  dikarenakan  beberapa  faktor,  diantaranya  terjadinya  perceraian,  hilang salah  satu  pasangan  dalam  kurun  waktu  yang  lama  dan  meninggal  salah  satu pasangan.  Disamping  itu  pernikahan  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya
harta bersama. Dengan adanya harta bersama, tentunya mengandung prinsip yang lain, yaitu pembagian harta.
Perceraian  baik  cerai  mati  atau  cerai  hidup  mengandung  berbagai  akibat hukum. Salah satunya berkaitan dengan harta bersama atau harta gono gini. Harta bersama  ada  ketika  perkawinan  berlangsung,  sedangkan  harta  bawaan  yang diperoleh  sebelum  berlangsungnya  pernikahan.  Bila  pernikahan  terputus diakibatkan  meninggalnya  salah  satu  pasangan  maka  hak-hak  dan  kewajibannya diambil  alih  oleh  keturunannya  (Prodjodikoro,  1993:  18).  Meninggalnya seseorang  tidak  berakibatkan  hilangnya  hubungan  antara  keluarga  (Ash Shiddieqy, 2010: 22).
Harta  bersama  atau  gono  gini  tidak  mudah  untuk  mengetahuinya  sebab mampir  semua  masyarakat  Indonesia  tidak  membedakan  harta  bersama  dengan harta  bawaan  (Hadikusuma,  1990:  56).  Oleh  karena  itulah  ketika  keluarga  putus sangat  susah  memisahkan  harta  bawaab  dan  harta  Bersama.  Hal  ini  diakibatkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum yang mengatur harta kepemilikan.
Masyarakat  Aceh  Singkil  misalnya,  ketika  seorang  istri  meninggal  dunia maka  harta  warisan  maupun  harta  bersama  tidak  dibagikan.  Namun  akan  beda hasilnya  jika  seoang  suami  yang  meninggal  dunia,  maka  harta  waris  akan dibagikan  kepada  ahli  waris.  Adapun  harta  waris  yang  dibagikan  adalah  harta secara  keseluruhan  baik  sebelum  maupun  sesudah  menikah.  Jadi  seolah-olah seorang istri tidak memiliki harta. Atas dasar inilah penulis ingin membahasnya. Tentunya  pembahasan  ini  sesuai  dengan  kadar  keilmuan  yang  dimiliki  oleh penulis.

## Pengertian Harta Bersama
Pernikahan merupakan babak pertama adanya harta bersama. Adanya harta bersama  berawal  dari  kesepakatan  antara  kedua  mempelai  suami  istri.  Harta bersama atau harta gono gini salah satu dari sekian harta yang dimiliki seseorang disamping  milik  pribadi.  Harta  bersama  artinya  harta  bersama  yang  dimiliki antara  suami  dengan  istri  ditandai  dengan  kesepakatan  dalam  pernikahan.  Harta memiliki peran yang vital dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang status sosial dinilai dari harta, semakin banyak harta yang dimiliki maka semakin tinggi pula status  sosial  seseorang  dalam  masyarakat.  Selain  itu  harta  berfungsi  untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi harta memiliki peranan penting dalam roda kehidupan  seseorang.  Akan  tetapi  masih  banyak  orang  kurang  mengerti  akan hukum yang mengatur tentang harta.
Kurangnya pemahaman atau bahkan ketidakpahaman tentang hukum yang mengatur harta bersama atau harta gono-gini akan mempersulit seseorang dalam memberdaya gunakan harta tersebut secara baik dan benar tentunya pada tempat yang  tepat.  Oleh  karena  itulah  perlu  kiranya  dijelaskan  akan  pengertian  tentang harta Bersama atau harta bersama.
Harta  bersama  dalam  kamus  besar  Indonesia  terdiri  dari  dua  kata  yaitu harta dan bersama, harta artinya barang-barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud  yang  mengandung  nilai  didalamnya.  Jadi  harta  bersama  adalah  harta
yang diberdaya  gunakan  secara  bersama-sama demi  kepentingan  bersama (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 342).
Pendapat  lain  menyebutkan  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  kekayaan yang  didapatkan  selama  ikatan  pernikahan  terjalin  dan  diluar  harta  waris  dan hadiah.  Dengan  artian  bahwa  harta  yang  didapat  terjalinnya  ikatan  pernikahan baik yang didapat secara bersama maupun sendiri-sendiri (Thalib, 1986: 89).
Pendapat Sayuti Thalib diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, dan Undang-Undang 1 tahun 1974 pasal 35 bab VII tentang harta benda dalam perkawinan sebagai berikut:
1. Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  1.  menjadi  harta  benda bersama.
2. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang diperoleh  sendiri-sendiri  sebagai  hadiah  dan  warisan  adalah  dibawah penguasaan masing-masing si penerima pihak lain tidak menentukan.
Konsep  harta  bersama  (gono-gini)  dapat  ditinjau  dari  segi  ekonomi  dan hukum,  meskipun  keduanya  dua  tinjauan  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Tinjauan dari segi ekonomi menitik beratkan pada nilai manfaat atau kegunaan,sedangkan dari segi hukum menitik beratkan pada aturan hukum yang berlaku (Muhammad, 1994:  9).  Lain  halnya  dengan  Abdul  Manan  bahwa  harta  bersama  (gono-gini) adalah  harta  yang  diperoleh  selama  ikatan  perkawinan  berlangsung,  tanpa mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapa  (Manan,  1997:  59).  Harta  bersama dalam  persfektif  hukum  disebut  dengan  harta  gono  gini.  Harta  bersama  meliputi harta  yang  bergerak  (mobil,  motor,  saham  dan  lain-lain)  dan  harta  tetap (tanah,rumah dan lain-lain). Sedangkan warisan, hadiah dan hibah dari orang tua tidak termasuk harta Bersama melainkan harta bawaan (Bahari, 2012: 153).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  didefinisikan  bahwa  harta  bersama  adalah harta yang diperoleh selama terjadi ikatan perkawinan. Akan tetapi perlu dipahami tidak  semua  harta  yang  didapat  selama  adanya  ikatan  perkawinan  dikatakan sebagai harta bersama. Harta yang didapat akan menjadi harta bersama ketika ada kesepatakan  antara  kedua  mempelai  yaitu  suami  dan  istri.  Sementara  harta  yang diperoleh  sebelum  terjalinnya  ikatan keluarga  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  harta Bersama. Seperti warisan dan hadiah. Hal ini jelas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 35 ayat 2.
Harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan di  luar  warisan  atau  hadiah,  dengan  kata  lain  harta  bersama  adalah  harta  yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Rofiq,  1995:  200).  Harta  yang  ada  baik  dari  suami  maupun  istri  sebelum pernikahan  akan  tetap  menjadi  milik  pribadi.  Harta  bawaan  adalah milik  pribadi baik  istri  maupun  suami.  Harta  bawaan  akan  menjadi  harta  bersama  jika dinyatakan akan dimiliki secara bersama sebagai harta  Bersama. Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 mengatur tentang harta bersama sejak  dimulainya  ikatan  perkawinan  dan  selama  pernikahan  berlangsung. Percampuran  harta  kekayaan  antara  suami  dan  istri  baik  harta  tetap  maupun bergerak; harta sekarang dan harta yang diperoleh kemudian hari.
Pemahaman akan pencampuran harta sebagai harta bersama didasari oleh keyakinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  perempuan  sebagai  pasangan  suami  istri.  Dengan  harapan  membentuk keluarga  yang sakinah , mawaddah  wa  rahmah berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Hal  ini  berarti  terdapat  ikatan  yang  erat  antara  suami  dan  istri  yaitu meliputi  ikatan  lahir  dan  batin.  Artinya  ikatan  suami  istri  tidak  hanya  dipahami sebagai ikatan yang berlandaskan materi, melainkan terdapat ikatan yang meliputi ikatan jiwa dan batin, dengan kata lain bersatunya suami istri baik secara materi maupun  dalam  segi  spritual  (Bahari,  2012:  154).  Harta  merupakan  salah  satu penunjang  terciptanya  keharmonisan  dan  kebahagian  keluarga.  Adanya  harta maka  akan  terpenuhi  kebutuhan  yang  diinginkan.  Pernikahan  merupakan  awal adanya  harta  bersama,  baik  itu  diperoleh  secara  individu  ataupun  diperoleh bersama-sama (Soemiyati, 1999: 102).
Harta  bersama  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  disebut  dengan  istilah syirkah, yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas  nama  siapapun.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pengaturan  tentang  harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal:
Pasal  85  yang  menyatakan  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
Pasal  86  ayat  (2),  harta  istri  tetap  menjadi  hak  istri  dan  dikuasai  penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan  istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing,  sepanjang  para  pihak  tidak  lain  menentukan  dalam  perjanjian perkawinan.
Pasal  87  ayat  (2),  suami  atau  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing-masing  berupa  hibah,  hadiah sodakah atau lainnya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayan antara lain dalam pasal:
Pasal  35  ayat  (1)  menyatakan  harta  benda  yang  diperoleh  sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
Pasal  35  Ayat  (2)  menyebutkan  harta  bawaan  dari  masing-masing  suami atau  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan  adalah  di  bawah  penguasan  masingmasing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain.
Pasal  36  ayat  (1)  menyebutkan  harta  bersama  suami  dan  istri  dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Pasal  37  ayat  (1)  yaitu  bilamana  perkawinan  putus  karenma  perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Merujuk pada kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dapat  disimpulkan bahwa  kedua  aturan  tersebut  sejalan  dalam  pengaturan  tentang  harta  bersama.
Artinya ada kesamaan antara Komplikasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam mengatur harta bersama dalam ikatan perkawinan.

## Macam-Macam Harta Bersama
Asal  usul  harta  yang  diperoleh  suami  istri  dibagi  menjadi  empat  sumber yaitu: 1). Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah satu, baik dari suami  maupun  istri.  2).  Harta  hasil  usaha  sendiri  sebelum  adanya  ikatan pernikahan.  3).Harta  yang  diperoleh  pada  saat  perkawinan  atau  karena perkawinan.  4).  Harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  kecuali  harta  warisan dan hibah yang diperoleh salah satu dari suami istri (Huri, 2012: 29).
Penggolongan  harta  menjadi  dua  golongan  yaitu  harta  bersama  yang dimiliki  dan  dikuasai  bersama,  harta  masing-masing  yang  dimiliki  dan  dikuasai oleh  masing-masing  dari  suami  istri  (Syah,  1984:  148).  Oleh  kerena  itu  perlu kiranya dipertegas lagi tentang harta bersama, apakah semua harta yang didapatm selama ikatan pernikahan antara suami istri merupakan harta bersama?.
Keempat sumber harta yang didapat sebagaimana dijelaskan di atas dapat disebut  dengan  harta  kekayaan.  Konsep  harta  kekayaan  sebagaimana dikemukakan  pada  uraian  sebelumnya  dapat  ditinjau  dari  segi  ekonomi  dan hukum  yang  keduanya  ada  hubungan  satu  sama  lain.  Tinjauan  ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan sedangkan dari hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.
Harta  bersama  yang  dimiliki  suami  istri  dari  segi  hukum  diatur  dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut: Pasal  35:  1).  Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkainan  menjadi  harta benda bersama.    2).  Harta  bawaan dari  suami  dan  istri  dan harta  benda yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing- masing  penerima,  para  pihak  lain  tidak  menentukan.  Sementara  pasal  36:  1). Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.  2).  Harta  bawaan  suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.
Harta  bersama  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  diatur  dalam  Bab  XII tentang  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  dalam  pasal  85  sampai  dengan  pasal 97. Sementara pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: adanya harta bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik masing-masing usami atau istri. Adapun jenis-jenis harta bersama dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai sebagai berikut:
1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Memperhatikan  pasal-pasal  di  atas  bahwa  yang  dianggap  sebagai  harta bersama  adalah  berupa  benda  milik  suami  istri  yang  mempunyai  nilai  ekonomi
dan  nilai  hukum,  yaitu  nilai  mempunyai  nilai  kegunaan  dan  ada  aturan  hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak  dan  tidak  bergerak  serta  harta  bersama  dapat  berbentuk  surat-surat berharga  dan  harta  bersama  dapat  berupa  benda  tidak  berwujud  berupa  hak  dan kewajiban.

## Pembagian Harta Bersama
Al  Quran  dan  Hadits  nabi  merupakan  landasan  utama  sebagai  sumber hukum  perkawinan  di  negara  Islam  ataupun  negara  yang  mayoritas  pemeluk Islam. Namun, dalam praktiknya ada perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan mazhab  dan  ketidaksamaan  sistem  hukum  yang  dianut  negara  adalah  faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum (Suma, 2005: 203). Pada umumnya di negara-negara Islam, harta bersama tidak dipermasalahkan, terlebih- lebih  dimasukkan  kedalam  Undang-Undang.  Sebab  negara  menganut  mazhab yang mengakui bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri, mulai dari kebutuhan pokok, pembantu rumah tangga dan sebagainya (Mugniyah, 2010: 401). Dengan demikian istri hanya mengurusi rumah tangga serta menjaga anak-anak.  Lain  halnya  di  Indonesia,  istri  ikut  membantu  kebutuhan  rumah tangga,  mulai  mencuci,  belanja  ke  pasar  dan  menjaga  anak-anak,  bahkan  ikut mencari nafkah demi kebutuhan keluarga. Sehingga seorang istri terpaksa bekerja sampai larut malam demi menutupi kebutuhan rumah tangga.
Melihat  penjelasan  di  atas,bahwa  harta  yang  diperoleh  selama  ikatan perikahan,  antara  suami  dan  istri  mempunyai  hak  yang  sama  terhadap  harta bersama.halini  jelas  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  hukum keluarga  Indonesia.  Perlu  dipahami  peraturan  perundangan  sampai  menjadi sebuah Undang-Undang tentunya memerlukan pemikira yang dalam. Hal ini telah dilakukan para ulama secara ijtihad. Inilah konsep awal mengapa terjadi perbedaan tentang masalah harta Bersama antara Indonesia dengan Negara Islam lainnya terutama dengan Negara-Negara Arab.
Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  pasal  35  ayat  1  menegaskan  bahwa  harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, dengan kata lain harta  Bersama  atau sirkah terbentuk  sejak  tanggal  disahkannya  perkawinan sampai  perkawinan  putus.  Suatu  barang  atau  benda  menjadi  harta  bersama  atau tidaknya  ditentukan  ketika  terjadinya  perkawinan  antara  mempelai  laki-laki  dan mempelai wanita. Warisan, hibah dan hadiah yang diterima  oleh  satu  pihak  akan  menjadi  milik  pribadi  dan  tidak  termasuk  harta bersama atau Bersama.
Komplikasi  Hukum  Islam  pasal  1  sub  f  jo  dan  pasal  85  menyebutkan bahwa  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan,  harta milik suami ataupun istri yang terdaftar. Akan tetapi akan menjadi miliki pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli suatu barang menggunakan harta pribadi  suami  atau  istri.  Dengan  kata  lain  membeli  barang  dengan  harta  pribadi adalah  milik  pribadi.  Suami  istri  bisa  memiliki  harta  Bersama  setelah  terjadi perceraian, dengan syarat bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli barang berasal dari harta bersama semasa pernikahan dahulu.
Jadi  harta  bersama  pasca  perceraian  akan  dibagi  sama  rata  dan  adil. Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  pasal  37  tentang  Perkawinan  menjelaskan “jika  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya  masing-masing”.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  hukum  masing- masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah “hukum agama,  hukum  adat  dan  hukum-hukum  lainnya”.  Jika  dalam  perkawinan  ada perjanjian  perkawinan  antara  suami  istri  maka  pembagiannya  mengacu  kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri. Namun perlu dicermati jika begitu yang terjadi,  harta  bersama  atau  Bersama  kapan  ditentukan  pembagiannya.  Harta bersama  atau  Bersama  terkait  dengan  perkawinan.  Perkawinan  merupakan langkah pertama adanya harta bersama atau harta Bersama.
Harta  bersama  atau  harta  Bersama  tidak  dipersamalahkan  selama kehidupan  keluarga  atau  kehidupan  suami  istri  harmonis.  Pembagian  harta Bersama  terjadi  ketika  dalam  suatu  rumah  tangga  terjadi  persilihan  yang mengarah  pada  perceraian  antara  suami  istri.  Macam-macam  perceraian  dalam kitab fiqh maupun dalam Undang-Undang yaitu cerai talak, cerai gugat dan cerai karena kematian (Damanhuri, 2012 32).
Undang-Undang  omor  1  tahun  1974  pasal  37  tidak  menegaskan  berapa bagian  masing-masing  antara  suami  istri,  baik  cerai  mati  maupun  cerai  hidup, lainhalnya  dalam  Komplikasi  Hukum  Islam  pasal  96  dan  pasal  97  mengatur tentang  pembagian syirkah baik  cerai  mati  maupun  cerai  hidup,  masing-masing suami  istri  mendapat  setengah  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan dalam  perjanjian  perkawinan.  Adapun  bunyi  Komplikasi  Hukum  Islam  pasal  96 adalah  sebagai  berikut  a).  Apabila  terjadi  cerai  mati  maka  setengah  dari  harta bersama  menjadi  hak  pasangan  yang  hidup  lebih  lama,  b).  Pembagian  harta bersama  bagi  suami  atau  istri  bilamana  istri  atau  suaminya  hilang  harus ditangguhkan  sampai  adanya  kepastian  atau  meninggalnya  secara  hukum  atas dasar  keputusan  Pengadilan  Agama.  Komplikasi  Hukum  Islam  pasal  97 menyatakan  bahwa  janda  atau  duda  yag  cerai  hidup,  kedua  belah  pihak  berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.
Melihat  penjelasan  dari  Komplikasi  Hukum  Islam  pasal  96  dan  pasal  97 dapat dikatakan bahwa harta bersama atau harta  Bersama ataupun syirkah dibagi sama  rata  atau  seperdua  bagian  antara  suami  dan  istri.  Proses  pembagian  harta bersama  dapat  dilakukan  secara  kekeluargaan  ataupun  dengan  bantuan pengadilan.

## Harta Bersama dalam Hukum Islam
Al  Quran  dan  Hadist  secara  eksplisit  tidak  membicarakan  tentang  harta bersama  atau  harta  Bersama.  Pembahasan  tentang  harta  bersama  atau  harta Bersama  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqh  dengan  pembahasan syirkah atau syarikah . Meskipun Al Quran tidak membicarakan harta bersama secara  eksplisit, sebagaian  ulama  bahwa  QS.  an  Nisa:  32,  membicarakan  tentang  harta  bersama. Kira-kira  artinya  sebagai  berikut,  jangalah  kamu  iri  hati  karena  Allah  SWT, melebihkan  sebagian  kamu  daripada  yang  lain,  untuk  laki-laki  ada  bagian  dari
usaha yang  dikerjakannya,  dan  untuk  perempuan  ada  bagian daripada  usaha  yag dikerjakannya.
Perbedaan pendapat antara pakar hukum Islam di Indonesia tak terelakkan dalam  menentukan  dasar  hukum  harta  bersama  atau  harta  Bersama.  Sebagian berpendapat bahwa al Quran tidak mengaturya, oleh karena itu urusan penentuan dasar  hukum  harta  bersama  diserahkan  pada  ahlinya.  Pendapat  ini  dikemukakan oleh  Hajairin,  Anwar  Haryono  dan  Abdoel  Rooef.  Namun  sebagian  lain berpendapat adalah aneh jika Islam tidak mengatur tentang harta  Bersama. Sebab hal-hal kecil saja diatur secara terperinci dan ditentukan kadar hukumnya. Bahkan tidak  ada  satupun  perkara  yang  tidak  diatur  dalam  ruang  lingkup  pembahasan hukum  Islam.  Jika  al  Quran  tidak  mendefinisikan  secara  eksplisit  maka penjelsannya  ada  dalam  hadist.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Jafizham (Jafizham, 1977: 119).
Ulama-ulama  terdahu  sudah  menyusun  kitab-kitab  dibidang  hukum  yang kemudian  hari  dikenal  dengan  kitab  fiqh.  Pembahasan  dalam  kitab  fiqh  dibagi menjadi empat bagian yaitu:
1. Rubu’ ibadah . Buku ini menjelaskan tentang ibadah diantaranya adalah sholat, puasa, zakat dan haji.
2. Rubu’ mu’amalah . Buku ini menjelaskan tentang maslah yang berkaitan dengan hokum kebendaan, hukum perikatan dan hukum dagang.
3. Rubu’ munakahat . Buku ini menjelaskan tentang masalah pernikahan, perceraian dan yang berhubungan dengan itu.
4. Rubu’ jinayah . Buku ini menjelaskan tentang hukum pidana. Merujuk  pada  penjelasan  diatas,  harta  bersama  atau  Bersama  seharusnya ada dalam pembahasan rubu’ mu’amalah , akan tetapi tidak ditemukan penjelasan yang khusus membahasnya. Hal ini dimungkinkan adat Arab yang tidak mengenal adanya  harta  bersama  antara  suami  istri.  Akan  tetapi  adat  arab  mengenal  istilah syirkah atau syarikah .  Dengan  kata  lain  adat  arab  mengenal  istilah  perkongsian. Istilah syarikat dalam  bahasa  Indonesia  saat  ini  berasal  dari  bahasa  Arab,  sebab dalam  bahasa  Arab  kata syarikat merupakan  bentuk  jamak.  Jadi  masalah  harta bersama antara suami dan istri termasuk dalam perkara perkongsian atau syarikah . Secara  etimologi syarikah berarti  percampuran  suatu  harta  dengan  harta  lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu sama lain. Dengan kata lain, terjadinya penggabungan  suatu  harta  dengan  harta  lain.  Menurut  hukum  Islam  adanya  hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu (Syah, 1984: 282).

## Pembagian Harta Bersama dalam Pandangan Ulama Aceh Singkil
Pendapat ulama Aceh Singkil diwakili oleh Adlim Syah BA (ketua majlis permusyawaratan  ulama)  terhadap pembagian  harta  bersama  atau harta  Bersama beranggapan  bahwa  pembagian  harta  bersama  sudah  jelas  disebutkan  dalam  al Quran.  Adlim Syah Ba mengatakan bahwa pembahasan tentang pembagian harta bersama  ayatnya  sudah  jelas  (qat’i).  jika  seorang  suami  meninggal  dunia,  maka istri mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah membayar hutang dan  wasiatnya.  Dan  seorang  istri  mendapat  seperdelapan  dari  harta  yang ditinggalkan  oleh  suaminya  apabila  tidak  mempunyai  anak  (keturunan).  Sama halnya dengan suami, jika istri meninggal dunia maka suami mendapat setengah
dari  harta  yang  ditinggalkan  setelah  hutang  dibayar  dan  menunaikan  wasiatnya. Dan  seorang  suami  mendapatkan  bagian  dari  harta  yang  ditinggalkan  istrinya seperempat apabila tidak mempunyai keturunan (Adlim Syah BA, interview,  17- 02-2020).
Adlim  Syah  BA  menjelaskan  lebih  jauh  lagi,  bahwa  pembagian  harta bersama  seharusnya  melibatkan  istri,  sebab  istri  termasuk  salah  satu  ahli  waris. Jika tidak memasukkan istri dalam pembagian harta bersama tentunya menyalahi hukum  itu  sendiri.  Kejadian  selama  ini  (Aceh  Singkil),  tidak  sedikit  pihak  istri yang menerima bagian dari pembagian harta bersama atau harta  Bersama. Lebih lanjut lagi Adlim Syah BA menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab hal ini  terjadi  diataranya  adalah  minimnya  pengetahuan  masyarakat  akan  hukum. Disamping itu komunikasi antara masyarakat dengan ulama dan orang yang lebih mengetahui hukum.
Penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  ketidak  pahaman  masyarakat akan  hukum  diakibatkan  oleh  jarangnya  komunikasi  antara  ulama  setempat dengan  masyarakat,  selain  itu  tidak  banyak  masyarakat  yang  mengerti  hukum. Disamping  itu  pemangku  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  (MPU)  tidak sering  jemput  bola.  Hal  ini  diakui  oleh  Adlim  Syah  BA  sendiri  sebagaimana  ia mengatakan “ Wei, idi enggo jelas khebakken kita  akui kesalahan masyarakhat si kukhang  mengekhti  hukum.  Mungkin  end  ape  mekhupaken  masuken  mi.  Kami selaku Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh Singkil untuk lebih mempekhhatiken masalah enda masa mi muka”. (Ia, itu sudah jelas dan kita akui kesalahan masyarakat yang kurang mengerti hukum. Mungkin ini juga merupakan masukan bagi kami sebagai instansi Majelis Permusyawaratan Ulama untuk lebih memperhatikannya di masa-masa yang akan datang).

## Kesimpulan
Praktik  pembagian  waris  harta  Bersama  di  Kabupaten  Aceh  Singkil mengabaikan hak istri ketika meninggal dunia disebabkan oleh pengaruh hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat, secara umum masyarakat beranggapan demikianlah  proses  praktik  pembagian  waris  yang  benar  dan  sudah  sesuai menurut Islam. Hal ini dilakukan karena masyarakat beranggapan bahwa terhadap harta yang ditinggalkan istri masih ada suami yang bertanggung jawab,  dan  suami  masih  mempunyai  tanggungan  terhadap  anak-anak  mereka. Sedangkan terhadap harta yang ditinggalkan oleh suami dibagikan tanpa terlebih dahulu memisahkan dari harta bersama karena mereka beranggapan bahwa, ketika suami telah meninggal dunia maka si istri akan menikah lagi dengan orang lain.
Mayoritas  masyarakat  Aceh  Singkil  ketika  harta  diserahkan  pada  istri ditakutkan  akan  dikuasai  oleh  suami  barunya.  Sehingga  anak-anak  yang mereka tinggalkan, dikhawatirkan akan terbengkalai dan tidak ada yang menanggungjawabi  semua  kebutuhan  hidupnya.  Mayoritas  ulama  berpandangan bahwa praktik tersebut kurang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga ketika ulama tersebut  diminta  untuk  membantu  dalam  proses  pembagian  warisan,  ia  tetap merujuk kepada ayat-ayat al Quran  dan membagikannya sesuai dengan yang ada di  ayat  tersebut.  Sebelum  membagikannya  terlebih  dahulu  memisahkan  antara harta  milik  pribadi  dan  harta  Bersama,  setelah  itu  baru  dibagikan.  Tidak  dapat
dipungkiri  ada  beberapa  ulama  yang  berpandangan  bahwa  istri  tidak  memiliki harta sebab istri adalah tanggung jawab suami, dan wajib dibiayai. Sehingga istri hanya  memelihara  harta  suami  dan  anak-anak  mereka. Wallaahu  a’lam  bi  al- showaab.

## Daftar Pustaka
Ash-Shiddieqy,  Hasbi.  1993. Fiqh  Waris:  Hukum  Pembagian  Waris  menurut Syari’at Islam , Semarang: Pustaka Rizki Putra. Bahari, Adib. 2012. Prosedur Gugatan Cerai , Pembagian Harta Gono - Gini , Hak Asuh Anak , Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Damanhuri  HR,  A.  2012. Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta Bersama, Bandung: Mandar Maju. Jafizham, T. 1997. Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, Medan: Percetakan Mustika. Manan,  Abdul.  1997. Beberapa  Masalah  tentang  Harta  Bersama, Mimbar Hukum No. 33 Th. VIII.
Muhammad, Abdul Kadir. 1994. Hukum Harta Kekayaan, Bandung: Citra Atitya. Mugniyah,  Muhammad  Jawad.  2010. Fiqih  Limia  Mazhab, Terj.  Masykur  AB. dkk., Jakarta: Lentera.
Prodjodikoro,  Wirjono.  1993. Hukum  Warisan  di  Indonesia, Bandung:  Sumur Bandung.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  Kedua,  Cet. VII,(Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
Adlim Syah BA, interview: Aceh Singkil, 17 Februari 2020
Rofiq,  Ahmad.  1995. Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Soermiyati,  1999. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan , Yogyakarta: Liberty.
Suma, Muhammad Amin. 2005. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Syah, Ismail Muhammad. 1984. Pencaharian Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  Hukum  Islam, Disertasi  dalam  Ilmu  Hukum,  Medan:  Universitas Sumatera Utara.
Thalib, Sayuti. 1986. Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: UI Press.Abdul