## MEMBANGUN  KEBIJAKAN  PUBLIK UNGGUL DI ERA DEMOKRASI
Oleh:
Riant Nugroho riantnd@gmail.com

## Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas  Jenderal Achmad Yani

## Abstract
The  superiority  of  a  nation  is  increasingly  determined  by  the  Government's  ability  of the  nation  to  produce  superior  policies.  The  era  of  Indonesian  democracy  since  the 1998  Reformation  has  not  yet  promised  a  public  policy  blow.  The  question  is  how  to build  capacity  to  build  superior  public  policy.  The  answer  is offered  in the  form  of Ten Principles  (also  called  "Laws")  of  Public  Policy.  They  are  ―Public‖,   ―  A  Point  of  No Return‖, ―Great, not Good‖,   ―Management, not politics‖, ―Moral, not technical‖, ― A system,  not  units‖,   ―A  Gift‖,  ―Honor‖,   ―Glorify’,  and  ―Learning‖.  The  performing policy  in  various  places,  at  various  times,  in  various  governments  were  cored  on  the principles, and it will be in the next future.

## Keyword : Excellence  Nation, Excellence  Policy, Ten Principles

## Agenda
Pertanyaan  yang  hendak  kita  jawab  adalah  bagaimana  kita  kebijakan  publik  di era  demokrasi,  dan  kebijakan  publik  yang  bagaimana  yang  perlu  kita  bangun  pada  era demokrasi,   untuk  memperkuat   demokrasi,   membuat   demokrasi   semakin   sehat  dan bernilai  bagi  bangsa.   Ini  menjadi  sebuah  pertanyaan   genting,  karena  demokrasi   di negara-negara  berkembang  sedang  mengalami  ―tantangan‖,  karena  demokrasi  yang berkembang  berubah  menjadi  ologarki  baru,  bukan  saja  oleh  partai-partai,  tetapi  para kaya,    sehingga    dari    bentuk    bernama    demokrasi,    namun    isinya    adalah    plutokrasi. Namun, demokrasi, tetap menjadi pilihan sistem politik terbaik, masalahnya bagaimana kita menjadikan  yang baik tersebut benar-benar  baik.
Suatu  negara   yang  berada  dalam  masalah   yang  berat  biasanya   mempunyai empat  gejala  yang  terjadi  bersamaan:    ekonominya    kalah  karena  semakin    tergantung kepada  negara  lain,  pemimpinnya   terbelah   menjadi   faksi-faksi   yang  berkelahi  tanpa alasan  yang  masuk  akal  dan  manusiawi,   rakyatnya   mendadak   menjadi   pemarah   dan media  sosial  mempercepat  akumulasi  kemarahan  tersebut,  dan  alam  semakin  berubah dalam  rupa  bencana  yang  luar  biasa  sebagai  akibat  kerusakan  lingkungan  yang  akut. Penyebab  utamanya  adalah, karena  tidak  menyadari, bahwa  sempat  rangkaian  gejala
tersebut   bukanlah   sesuatu   yang tiba-tiba, melainkan   disebabkan   oleh   kebijakan- kebijakan   yang  dibuat  oleh  Pemerintah   negara   tersebut.   Alhasil,   manajemen   negara tersebut  sudah  masuk  mode  ―PANIK‖  karena  disokong  oleh  strategi  yang  penuh  emosi akibat   kebijakan    yang   implusif,    apa   yang   dilihat,   langsung   dibuat   kebijakan    – diputuskan waktu itu juga.
Thomas  R.  Dye  (2016)  memberikan  definisi  kebijakan  publik  yang  baik,  yaitu ―whatever  governments  choose  to do  or  not  do…It  is what  government  do,  why  they  do it,  and  what  difference  it  makes‖ 1 . Tepat  sekali,  kebijakan  publik  adalah  pilihan  dan nilai  yang  diberikan  atas  pilihan  itu.  Dan,  yang  membuat  pilihan  bukan rakyat, tetapi pemerintah.  Dari  sini,  saya  memulai  pemahaman  kebijakan  publik  sebagai  seperangkat keputusan-keputusan  strategis untuk  memanajemeni  kehidupan  suatu  bangsa  untuk mencapai  misi  pembentukannya,   yang  biasanya  dimuskan  oleh  pada  pendirinya   – the founding fathers— dalam  bentuk Konstitusi atau Undang-Undang  Dasar .
Sebagai  sebuah  strategi,  kebijakan  publik  ada  pada  semua  bangsa  dengan  sistem politik  yang  berbeda.  Mulai  bangsa  primitif  dengan  sistem  politik  yang  otoriter,  bangsa agraris  tradisional   dengan  sistem   politik  paternalistik,   bangsa  di  abad  pertengahan dengan   sistem   politik   monarkhi    absolut,    bangsa   modern    dengan   sistem   politik demokratis,  mulai  dari  demokrasi  liberal  di  Amerika  Serikat  dan  Inggris,  demokrasi- sosialis   di   Belanda,   Jerman,   dan   Skandinavia,    hingga   demokrasi-khas,    seperti demokrasi Pancasila di Indonesia, kesemuanya  mempunyai kebijakan publik.
Kebijakan  publik  adalah  seperangkat keputusan  politik  yang  melembaga dari suatu   kekuasaan   politik   yang   sah.   Keputusan-keputusan   politik   tersebut   berkenaan dengan  alokasi-alokasi   sumberdaya   penting  dan  langka  pada  bangsa  tersebut,  untuk memastikan   agar  penggunaan   atau  pemanfaatannya   untuk  kebaikan   bangsa   tersebut, bukan   justru   untuk   merusak,    apalagi   menghancurkan.    Kebijakan    publik   adalah keputusan   alokasi   sumberdaya   untuk   memastikan   pendayagunaannya   memberikan kebaikan  bagi  bangsa  tersebut,  dan  bukan  yang  lain,  apalagi  sebaliknya.  Bahkan,  bagi bangsa-bangsa   dan  organisasi-organisasi   supra-negara  dengan  kiprah  yang  mendunia, maka    seperangkat    kebijakan    publik    dibuat    untuk    memastikan    setiap    alokasi sumberdaya  penting  dan  terbatas  (atau  langka),  dijamin  untuk  memberikan  kebaikan kepada umat manusia.
1 Thomas R. Dye, 2016, Understanding Public Policy (15th Edition), New York: Pearson.
Tentu saja, dalam prinsip yang dalam teori evolusi Charles Darwin disebut sebagai survival   for   the   fittest, maka   terdapat   sejumlah   kekuasaan   negara   yang membuat kebijakan  publik  untuk  menguasai  bangsa-bangsa      lain  di  luar  bangsa,  baik  untuk kepentingan  bangsa  mereka  sendiri,  maupun  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok mereka.  Kolonialisasi  atau  penjajahan  bangsa-bangsa  atas  bangsa-bangsa lain, baik di jaman Kuno, Awal, Pertengahan,  Pencerahan,  Modern, hingga saat ini, adalah  salah  satu bentuk   kebijakan   publik.  Pertanyaanya   adalah,   apakah   itu  sesuai dengan Konstitusi mereka.
Pertama,  mungkin  karena  konstitusinya  identik  dengan  Perintah  Raja,  Kaisar, Sultan  atau  Penguasa     yang  mereka   miliki,  atau  juga  karena  mereka  memahaminya demikian.  Dari  sini,  kita dapat  mengelompokkan  dua jenis konstitusi, yaitu  yang agresif dan pasif. Di  kelompok agresif terdapat  kelompok  yang posesif dan  kelompok  yang ekspansionistik. Di kelompok pasif, terdapat kelompok yang harmonis ada yang naif. Meski demikian,  saya juga memberi  label dua kelompok  –agresif  dan pasif - sebagai kelompok konstitusi  yang extrovert dan  yang intravert. Terlepas  dari  karakter  konstitusinya, kebijakan    publik    tetaplah    sebagai    seperangkat    keputusan    keputusan  untuk mengalokasikan  sumberdaya  penting  dan  terbatas  pada  suatu  bangsa  untuk  memastikan pendayagunaannya  memberikan  kebaikan  bagi  bangsa  tersebut.  Dengan demikian,  kita memasuki  pemahaman  ke  dua  kebijakan  publik,  yaitu  sebagai  sebuah strategi.
Kebijakan  publik  adalah strategi untuk  memanajemeni  bangsa  dalam mencapai  tujuan  hidup  berbangsa .  Sebagai  sebuah  strategi,  kebijakan  publik  menjadi keharusan  dari  semua  organisasi  negara,  ―tidak  pedulu‖    bagaimana  bentuk  negaranya. Entah  negara  maju,  berkembang,   ataupun  terbelakang;   negara  di  ―dunia  pertama‖ maupun   di  ―dunia   ke  tiga‖.   Sebagai   strategi,   maka  kebijakan   publik   mempunyai definisi  sebagai  sebuah  strategi  untuk  membawa  suatu  bangsa  dari  suatu  kondisi  pada saat  ini,  untuk  mencapai  suatu  kondisi  tertentu,  yang  jauh  lebih  baik  dari  hari  ini,  di suatu ketika di masa depan. Kebijakan  publik adalah sebuah teknologi untuk membawa ―masa depan ke hari ini‖.
Mari  kita  meletakkan  diri  sebagai  pemimpin  suatu  bangsa.  Pertama,  sebagai Kepala Daerah, maka kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, yang disahkan oleh  Kepala  Daerah,  adalah  membawa   rakyat  daerah  suatu  negara  menjadi rakyat daerah  di  negara  yang  sama  dengan  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya;  sebuah kondisi  yang membuat  rakyat di daerah
tersebut    bangga    kepada    diri   dan   komunitasnya;    bahkan,    pada   tingkat    tertentu membuatnya   bangga  dengan  Pemerintah  Daerah  dan  Kepala  Daerah.  Karena  itu,  di daerah   diperlukan kebijakan   untuk   memastikan   ketersediaan   pangan,   ketersediaan sandang,   ketersediaan   tempat   tinggal, disusul   ketesediaan   pekerjaan,   kesempatan berusaha,  keamanan,  keadilan,  dan  akhirnya kesejahteraan untuk  semua,  dengan  cara mengalokasikan   sumberdaya   penting  dan  terbatas   di  daerah   tersebut  kepada   warga daerah   sedemikian   rupa   sehingga   pemanfaatannya   memberikan   kemanfaatan   yang sebesar-besarnya   untuk   semua.   Pemerintah   Indonesia   menemukan   5   gubernur,   12 bupati,    dan    7    wali    kota    yang    terbaik    pada    tahun    2017,    dan    memberikan penghargaan   Leadership  Award 2017 2 . Saya beruntung  pernah bertemu  dan berdiskusi dengan   beberapa   dari  mereka,   yaitu  Dr.  Sukarwo   dan  Abdullah   Azwar  Anas,  dan memang  mereka  adalah  pejabat  pemegang  kekuasaan  puncak  di  daerah  yang  mengerti kebijakan  publik sebagai  sebuah strategi. Meski, tentu  saja, ada beberapa  kepala  daerah yang sebenarnya  tidak mencapai kriteria yang dimaksud di sini.
Bagaimana   dengan   Menteri?   Jika   kita   adalah   seorang   Menteri   pada   suatu kabinet  pemerintahan,  maka  kebijakan  publik  yang  kita  buat  merupakan  strategi  untuk membawa rakyat   pada   sektor   kegiatan yang   kita   bawahi,   baik   sebagai manusia- manusia maupun  sebagai organisasi, pada  saat  ini,  dengan  kondisi  saat  ini,  menjadi sektor  yang  maju,  jauh  lebih  maju  dari  hari  ini,  pada  suatu  ketika  di  masa  depan, bahkan  menjadi  sektor  yang  terbaik  dibanding  sektor  yang  sama  pada  negara  lain. Salah   satu   Menteri   pada   Kabinet   Presiden   Joko   Widodo   adalah   Dr.   Arief   Yahya, Menteri    Pariwisata.    Meskipun    kementeriannya    adalah    kementerian    ―eselon    3‖, meskipun    pariwisata    hanya    sebagai    ―urusan    pilihan‖    bagi    Pemerintah    Daerah, meskipun   dengan  anggaran   yang  terbatas,   selama  tiga  tahun  terakhir  (2014   –  2017) prestasi   sektor   pariwisata   Indonesia   melampaui   Malaysia,   meski   masih   di   bawah Thailand.  Bahkan,  pada tahun 2018, diperkirakan  devisa dari sektor pariwisata  menjadi yang terbesar dibanding CPO dan migas 3 .
2 Mereka  adalah,  Dr.  Soekarwo,  Gubernur  Jawa  Timur,   Ahmad  Heriawan,  Gubernur  Jawa  Barat,   Syahrul  Yasin  Limpo,  Gubernur Sulawesi  Selatan,  Irwan Prayitno,  Gubernur  Sumatera  Barat  dan TGH.  M. Zainul  Majdi,   Gubernur  NTB. Sementara  12  bupati  yang meraih penghargaan  yang sama antara lain, Abdullah  Azwar Anas, Bupati  Banyuwangi,   Fadli,  Bupati Lamongan,   Aslam  Patonangi, Bupati   Pinrang,   Sulsel,   Nurdin   Abdullah,   Bupati   Bantaeng,   Sulsel,   Sri   Purnomo,   Bupati   Sleman,   Hasto   Wardoyo,   Bupati Kulonprogo,   Yuswir   Arifin   Dt.   Indo   Marajo,   Bupati   Sijunjung,   Sumsel),   Indra   Catri,   Msp   Dt.   Malako   Nan   Putiah,   Bupati Agam,   Kuryana  Azis,  Bupati  Ogan  Komering  Ulu,  Sumsel,  Moh.  Suhaili,  Bupati  Lombok  Tengah  dan  Mardani  H.  Maming,  Bupati Tanah  Bumbu,  Kalsel.  Sedangkan  untuk  kategori  wali  kota  yang  mendapat  penghargaan  adalah,    Tri  Rismaharini,  Wali  Kota Surabaya,   Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung,   H.Syaharie Ja’ang, Wali Kota Samarinda, Riza Falepi, Wali Kota Payakumbuh,   Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau, dan Sutarmadji, Wali Kota Pontianak, Rizal Effendi, Walikota Balikpapan.
3 Melalui  branding  Wonderful  Indonesia,  peringkat  pariwisata  Indonesia  di  dunia  meningkat  ke  peringkat  50  pada  tahun  2015. Sebelumnya,  di  peringkat  70  dari  141  negara  pada  2013.  Bahkan,  berdasarkan  laporan  resmi  World  Economic  Forum,  Indonesia berhasil melejit delapan peringkat hingga ke peringkat 42 pada 6 April 2017. Menteri mempunyai target, Indonesia  akan mampu
Bagaimana   dengan  Kementerian   lain?  Kementerian   Pertanian  mempunyai   dua  misi yang  bersamaan:    mencukupi    pangan,    khususnya    beras,  dan  menyejahterakan    petani. Indonesia selalu mengimpor beras mulai dari tahun 2000 hingga 2015 atau selama 15 tahun. Sementara, pada tahun 2016 sampai 2017 pemerintah berhenti sementara untuk mengimpor beras  dan  pada  2018  Indonesia  kembali  mengimpor  beras  500.000  ton 4 .
Sementara  itu, Nilai  Tukar  Petani  (NTP) 5 nasional  berada  di  kisaran  103-104%,  yang berarti  marjin  usaha  pertanian  relatif  rendah,  sehingga  sulit  untuk  menyejahterakan keluarga   petani,  apalagi  petani  yang  sekedar buruh  garap. Dalam  pemahaman   ilmu kebijakan   publik,   menteri   di  bidang  pertanian   belum  dapat  membangun   kebijakan publik yang baik di sektornya.
mencapai ranking 20 sebelum 2019 dan bertekad pariwisata akan menjadi penghasil devisa negara terbesar sekaligus menjadi destinasi pariwisata  terbaik  di  tingkat  regional  serta  global.  Sektor  pariwisata  diproyeksikan  mampu  menyumbang  produk domestik  bruto sebesar  15  persen,  Rp  280  triliun  untuk  devisa  negara,  20  juta  kunjungan  wisatwan  mancanegara,  275 juta perjalanan wisatawan nusantara dan menyerap 13 juta tenaga kerja pada 2019. Sektor pariwisata diyakini mampu menciptakan pusat-pusat  pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  tersebar  di  seluruh  negeri  ini.  Diharapkan  pula  mampu  memutus  rantai kemiskinan, pengangguran, juga kesenjangan  dengan  cepat  dan  tepat.  Pada  tahun  2016  melalui  branding  Wonderful  Indonesia,  pariwisata  Indonesia  meraih  46 penghargaan dari 22 negara penyelenggara. Bahkan, Pavilion Wonderful Indonesia sukses mempertahankan gelar The Best Exhibition 2017. Tercatat pada semester satu 2017, parwisata Indonesia telah meraih 17 penghargaan. Penghargaan tersebut menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sudah diakui banyak negara, sebagai tempat berlibur yang aman dan nyaman. Hal ini pun mempengaruhi  pula pertumbuhan pariwisata  di semester  satu 2017 sebesar  22,4  persen.  Saat  ini  pesaing  bukan  lagi  Malaysia, Singapura,  atau  Thailand,  yang  pertumbuhannya  masih  di  bawah  5 persen.  Pesaing  yang  paling  mendekati  adalah  Vietnam  yang menjadi    investor    /darling.    Berdasarkan    laporan    Telegraph.co.uk,  hanya  Indonesia  dan  Vietnam  yang  mewakili  ASEAN  dengan pertumbuhan  hingga  25  persen  dan  masuk  kategori  Top-20  Fastest  Growing    Travel    Destinations    in    the    World.    Pada    kancah internasional,   destinasi   wisata   tanah   air   telah   meraih   sejumlah penghargaan.  Misalnya,  Bali  yang  selama  ini  menjadi  ikon pariwisisata  dunia,  terpilih  sebagai  destinasi  pariwisata  terbaik  dunia  versi  Trip  Advisor,  mengalahkan  London  yang  berada  di peringkat kedua dan Paris di peringkat ketiga. Kebijakan yang diandalkan adalah menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan, dan berhasil dicapai semenjak Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata  sebagai  sektor  unggulan  pembangunan   nasional, dan  Pariwisata  dijadikan  sebagai  salah  satu  core  economy  bagi negara  ini  ke  depannya.  Pada  tahun  2007,  jumlah  wisman  yang datang  ke  Indonesia  5,51  juta.  Pada  tahun  2013     kunjungan wisman mencapai 8,8   juta. Pada tahun 2017 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia menjadi 14,04 juta. Pada tahun 2020, ditargetkan kunjungan wisman 20 juta.   Pada tahun 2013, pendapatan devisa  dari  pariwisata  mencapai  US$  10,05  milyar.  Pada tahun Pada  2015,  devisa  dari  sektor  pariwisata  sebesar  US$  12,225 miliar atau  berada  di  posisi  keempat  di  bawah  Migas  US$
18,574  miliar,  CPO  US$  16,427  miliar,  dan  batu  bara  US$  14,717  miliar.  Pada  tahun  2016  mencapai  US$  13,568  miliar  berada  di posisi  kedua  setelah  CPO  US$  15,965  miliar.  Pada  tahun  2017  yang  sekitar  US$  16,8  miliar,  tetap  nomor  dua  setekah  CPO.  Pada tahun  2018  diperkirakan  mencapai  US$  20  miliar,  yang  berarti  pariwisata  akan  menjadi  penghasil  devisa  terbesar.  peningkatan devisa tersebut berasal dari target 17 juta wisatawan mancanegara yang tahun 2018 tumbuh 22% dari tahun 2017.
4 Selama  15  tahun  tersebut,   Indonesia   telah  mengimpor   beras  sebanyak  15,39  juta  ton  beras  dengan  volume  impor  beras terbanyak  pada  tahun  2011  dengan  volume  sebesar  2,75  ton,  sedangkan  volume  terkecil  pada  tahun  2005  sebesar  189.616  ton. Sehingga,  dengan  jumlah  total  impor  beras  tersebut  dan  ditambah  500.000  ton  pada  tahun  ini,  maka  hingga  saat  ini  Indonesia telah  mengimpor  beras  sebesar  15,89  juta  ton.  Sementara,  dari  sisi  dana  yang  dikeluarkan  pada  impor  beras  sebesar  15,39  juta ton  mencapai  5,83  miliar  dollar  AS  atau  Rp  78,70  triliun  (kurs  Rp  13.500).  Baca  juga  : DPR  Soroti  Impor  Beras  Dana  yang  paling banyak   dikeluarkan   pada   impor   tahun  2011   dengan   1,51  milar   dollar   AS  atau  Rp  20,38  trilun,  sedangkan  dana  yang  paling dikeluarkan  paling  sedikit  tahun  2005  dengan  nilai  51,49  juta  dollar  AS  atau  Rp  695,1  miliar  Kompas.com dengan  judul  "Begini Perjalanan                    Impor                    Beras                    Indonesia                    Sejak                    Tahun                    2000                    hingga 2018", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/161052826/begini-perjalanan-impor-beras-indonesia-sejak-tahun-2000- hingga-2018.
Penulis : Achmad Fauzi
5 NTP   adalah  perbandingan   indeks   harga  yang   diterima   petani  (It)   terhadap   indeks  harga  yang   dibayar   petani  (Ib).  -  NTP merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat  tingkat  kemampuan/daya  beli  petani  di  perdesaan.  NTP  juga  menunjukkan  daya tukar  (terms  of  trade)  dari  produk  pertanian  dengan  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi  maupun  untuk  biaya  produksi.  Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani
Bagaimana  dengan  Presiden  atau  Perdana  Menteri?  Sama.  Presiden  atau  PM menjadikan    kebijakan   publik   sebagai   strategi   untuk   mengalokasikan    sumberdaya penting  dan  terbatas  agar  totalitas  sektor  dan  kewilayaan  di  negaranya  terangkat  di  atas rerata,  dan  menjadikannya  sebagai  sektor  dan  kewilayahan  terbaik  dibandingkan  negara yang  setara.  Indonesia  memang  banyak  dipuji  sebagai  negara  dengan  ekonomi  terbesar di  kawasan,  sehingga  menjadi  anggota  dari  G-20.  Namun,  secara  rerata,  baik  secara sektor  maupun  kewilayahan  masih  mengalami  kendala  yang  akut.  Dari  perspektif  ilmu kebijakan  publik,  Presiden  Indonesia  mengalami  kendala  dalam  menjadikan  kebijakan publiknya   sebagai  strategi  yang  efektif  dan  substansial   untuk  ―mengungkit‖  kualitas kehidupan    bangsa.   Tentu   saja,   masalahnya    tidak   serta-merta    berkenaan   dengan Presiden,  tetapi  juga  tim  kerja,  kondisi  lingkungan  domestik  dan  global  yang  kurang menguntungkan, juga karena ―warisan‖ kebijakan di masa lalu yang menjadi masalah besar pada hari ini.
Jika  kebijakan  publik  adalah keputusan dan  juga strategi ,  maka  siapa  yang sebenarnya  aktor  paling  penting  dalam  kebijakan  publik? Pertama,  pemimpin .  Dalam perjalanan   mendampingi   lembaga   pemerintahan   di  Indonesia   dan  sejumlah   negara sahabat di Asia, kawasan Pasifik, Eropa, dan Sub-Sahara,  saya menemukan    bahwa dalam membangun    keberhasilan    kebijakan    publik,    pemimpin    menentukan. Leader  matter! Tanpa kecuali. Tanpa Lee Kuan Yew, Singapura sangat mungkin tidak seperti sekarang ini. Demikian  juga  Malaysia  tanpa  Mahathir  Mohammad    yang  kini comeback menjadi Pimpinan  Malaysia.  China  termasuk  yang  paling  berhasil,  karena  mempunyai Pimpinan Nasional    dengan    kecakapan    dan  prestasi    yang    berterusan:    Deng    Xiaping,  sebagai Pemimpin  tertinngi  RRC  pada  tahun  70an  hingga  90an,     dilanjutkan  dengan Jiang Jemin,  Hu Jintao,  dan Xi Jinping.  Indonesia  memiliki  Soeharto,  yang sempat membawa Indonesia  memasuki  keemasan  di  awal  tahun  1990an,  namun  mengalami kemerosotan pada  akhir  1990an,  dan  sempat  mengalami rebound beberapa  saat  di bawah  Presiden Habibie  dan  kemudian  Bambang  Yudhoyono      pada  periode  pertama,  kemudian terkendala    dalam   menciptakan    suksesi    kepemimpinan    yang   memadai. Presiden Jokowi  berusaha   keras,  dan  terus  bekerja   keras,  meski  mengalami   kendala yang berat.
Jadi,   dalam   membangun   kebijakan   publik,   aktor   pertama   yang   menjadi perhatian  adalah Pemimpin, khususnya Pemimpin  Puncak, baik  di  Pemerintahan, Kementerian,  hingga  Pemerintahan  Daerah.  Karena  itu,  mempelajari  kebijakan  publik menjadi sebuah keharusan bagi setiap Pemimpin dan Calon Pemimpin. Karena, sehebat
apa  pun  gagasan  kenegaraan,  ketika  Pemimpinan  gagal  memimpin  upaya  membangun kebijakan  publik  untuk  merealisasikan  gagasan  tersebut,  maka  gagasan  akan  terpulang sebagai  gagasan;  rakyat  akan  berada  dalam  kesendirian  bersama  angan-angan   yang pernah  dijanjikan  kepada  mereka.  Pemimpin  adalah  aktor  yang  mempunyai peran memastikan hanya   kebijakan-kebijakan   unggul, yang mengunggulkan   bangsa yang boleh   dibuat, sementara   yang   lain tidak   boleh   dibuat. Pemimpin   adalah policy (decision) maker.
Ke    dua, analis    kebijakan . Siapa    yang    membantu    pemimpin    dalam membuat/membangun    kebijakan   yang   unggul?   Pastilah   analis   kebijakan.   Mereka adalah  para  intelektual,  baik  yang  berada  di  dalam  Pemerintahan,  lembaga  penelitian dan    pengembangan    keilmuan,    para    pengajar,    dan   lembaga    pendampingan    atau konsultan  di  bidang  kebijakan  publik,  baik  secara generik atau  sebagai  sebuah sektor. Ada  tiga  kendala   yang  muncul  di  Indonesia  pada  saat  ini.  Pertama,  profesi  analis kebijakan    publik   dianggap    sebagai   sebuah profesi   administratif, bahkan profesi klerikal, sehingga   pengembangan   dan  pembinaannya   tidak  sesuai  dengan   kebutuhan pengembangan   dan  pembinaan   analis   kebijakan.   Ke  dua,  analis  kebijakan   di  dalam Pemerintahan   dan   konsultannya   cenderung   menjadi justifikator atau stempel atas kemauan   politik  dan/atau   birokrasi   agar  tidak  membahayakan   keberadaan  mereka  – bahkan  memberikan  insentif  yang  baik.  Ke  tiga,  pusat-pusat  pengembangan  birokrat senior 6 memberikan  perhatian  secara  terbatas  kepada  pengembangan  kebijakan  publik unggul seperti  yang diperlukan.

## II. Solusi
Kebijakan  politik harus benar, tidak  cukup  hanya baik. Artinya,  ruang ―error‖  harus termamat sangat kecil, kalau bisa zero defect. Karena, kemelencengan 1% pada pembuat  kebijakan,  terjadi penyimpangan  sekitar 1 sentimeter.   Namun, pada  sangat  ―di   masyarakat‖,      maka  penyimpangan    terjadi  bisa    sampai    100 kilometer.  Perspektif geometrikal perlu  dimiliki  oleh  setiap aktor  penting  dalam kebijakan  publik,  oleh  para  penyiap  dan  pendamping kebijakan   publik,   dan oleh   publik,   warga   masyarakat,     untuk   memastikan kehidupan  mereka  bukan  menjadi  sebuah  ―pertaruhan-perjudian‖  dari  pemegang kekuasaan,   melainkan   sebagai  suatu  kehidupan   yang  berharga   untuk  dijalani,  baik
6 Kemendagri, KemenPan&RB, Kemenhukham, Kemensetneg, Setwapres, LAN, hingga DPR, DPD, dan DPRD. LAN menghilangkan modul Kebijakan Publik sejak  tahun 2011.
sebagai  manusia,  komunitas,  bangsa,  maupun  sebagai  umat  Tuhan.  Kebijakan  publik tidak boleh sia-sia dibuat, apalagi menyia-siakan manusia yang menjadi publiknya.
Kebijakan   publik  adalah   ―pertaruhan  terbesar‖   setiap  pemerintah.   Mari  kita simak  pernyataan  Prof.  Michael  Porter,  Bishop  William  Lawrence  University  Professor at Harvard Business School (2006), sebagai berikut:
What  makes  government  effective?  This  is  among  the  most  important  question facing  any society,  because  the failure  of government  is all  too  common  and  often  catastrophic.  There  are numerous  examples  of  countries  that  have  been  saddled by   bad   government   policies,   poor   implementation, ethical    failures,    and    the    inability    of    government    to change   when   it   necessary.   The   victims   are   citizens, whose lives and livehoods suffer.
Etis
Politis
Strategis Teknis Operasional
Kita  telah  sampai  pada  pemahaman  bahwa  menguasai  kebijakan  publik  adalah keharusan bagi  setiap  penyelenggara  negara.  Ini  sejalan  dengan  tiga  premis  yang  saya kembangkan    selama    15    tahun    terakhir 7 .    Pertama, keunggulan    negara    semakin ditentukan   oleh   seberapa   mampu   para   pengelola   negara   membangun   kebijakan- kebijakan  unggul. Premis  ke  dua,  adalah tidak  peduli  bagaimana  negara,  sistem  politik ataupun  kekayaan  alamnya,  sepanjang  pemerintahnya  dapat  membangun  kebijakan- kebijakan   publik  yang  unggul,   maka  negara   itu  akan  menjadi  negara  pemenang   di antara  negara-negara  lain  yang  menjadi  kolega  maupun  pesaingnya. Premis  yang  ke tiga, hanya  dua  tugas  utama  pemerintah,   membangun   kebijakan  publik  yang  unggul dan memberikan  pelayanan publik yang bermutu tinggi.
Dengan  demikian,  tugasnya  adalah memperkuat  dua  aktor  paling  penting dalam membangun  kebijakan  publik  unggul  ( excellence ),  pemimpin  dan  para  calonnya,  dan para   analis   kebijakan   publik.   Pertanyaannya   adalah, bagaimana? Ini   menjadi   isu penting   karena   kebijakan   publik   banyak   diajarkan   secara   sulit,   ruwet,   njlimet, menyebalkan,  membosankan,  dan  bahkan  diajarkan  dengan  keliru  atau  salah,  baik  dari cara  maupun  substansinya.  Karena  itu, berikut  ini  disampaikan metode yang  dirasakan selama  ini  cukup  membantu  penguatan  kapasitas most  important  actor dari  kebijakan
7 Lihat  Riant  Nugroho,  2001, Reinventing  Indonesia, Jakarta:  Elex/Gramedia,  Riant  Nugroho,  2003, Reinventing  Pembangunan, Jakarta:  Elex/Gramedia,  Riant  Nugroho,  2003, Kebijakan  Publik, Jakarta:  Elex/Gramedia,  Riant  Nugroho,  2004, Analisis  Kebijakan, Jakarta:  Elex/Gramedia,  Riant  Nugroho,  2006, Kebijakan  Publik  Negara  Berkembang, Jakarta:  Elex/Gramedia,  Riant  Nugroho,  2016 (2008), Public  Policy, Jakarta:  Elex/Gramedia,  Riant  Nugroho,  2015, Kebijakan  Publik  di  Indonesia, Yogjakarta:  Pustaka  Pelajar, Riant Nugroho, 2017, Policy Making, Jakarta: Elex/Gramedia.
publik.  Metode  ini  mengajarkan,  bahwa  ada  lima  jenjang  penguasaan  atas  kebijakan publik, yaitu jenjang operasional,  teknis, strategis, politis, dan etis.
Kita mulai dari tengah: strategis. Pada pemahaman strategis, kebijakan publik harus difahami   sebagai   sekuensi   untuk   mentransformasikan    sumberdaya   bangsa menjadi aset      bangsa,      dan
akhirnya menjadi keunggulan bangsa.  Kebijakan  publik  adalah teknologi untuk merubahnya.
Disebut sebagai ―teknologi‖,
karena  harus  ―ramah  pengguna‖ ( user  friendly )  dan  sesuai  dengan kebutuhan        yang        dihadapi
( tailored made ). Kebijakan  yang baik merubah sumberdaya  menjadi aset.
Kebijakan yang buruk menjadikan sumberdaya menjadi beban, bahkan malapetaka.
Dengan  demian,  tantangan  strategis  kebijakan  publik  adalah  seberapa hebat  kebijakan publik  bisa  mengungkit  sumberdaya  yang  ada  menjadi  aset  yang  luar biasa.
Pemahaman teknis. Dalam    pemahaman ini, kebijakan publik difahami sebagai sebuah proses
manajemen. Dengan  demikian,
yang    perlu    disimak    adalah proses      kebijakan      publik. Selama  ini,  kebijakan  publik diajarkan       sebagai       sebuah
proses   ―perumusan-implementasi-evaluasi‖.   Pada   pemahaman   ini,   kebijakan   publik perlu  difahami  sebagai  sebuah  fakta  manajemen, yang  berarti  sekuensinya  identik,  atau setidaknya  sebangun,  dengan  proses  manajemen,  yaitu:  ―perencanaan-perumusan- pelaksanaan/pengorganisasian-kepemimpinan-pengendalian‖    yang    bergerak    dalam sebuah  irama  rantai  nilai  ( value  chain ).  Kebijakan   publik harus  direncanakan, tidak tiba-tiba  dibuat.  Perumusannya  perlu  mengikuti  kaidah  yang  memadai.  Pelaksanannya harus  dimulai  dari  pengorganisasian   dan  kesiapan  manusia  pelaksana  dan  penerima. Harus  ada  pemimpin  yang  bertanggungjawab   bila  utuk  mencapai  keberhasilan,  dan
dapat   dihukum   apalbila   terjadi   kegagalan,   dan   ada   pengendalian,   yang  terdiri   dari monitoring-evaluasi-insentif 8 .
Pada  pemahaman operasional, maka  proses  kebijakan  publik  dilihat  sebagai sebuah turunan operasional dari suatu proses manajemen, dan disarankan untuk ditata dalam tujuh  langkah  yang  diberi  nama  sebagai  ― The  7  Stepwise  of  Policy  Process ‖, sebagai berikut:
Secara  proses  pun  harus  difahami,  bahwa kebijakan  publik tidak  serta-merta identik  dengan  hukum.  Proses  kebijakan  publik  yang  serta-merta  identik  dengan  hukum biasanya terjebak kepada perdebatan  kering pasal-demi-pasal,  dan pada akhirnya terjadi ―kompromi  pasal‖.   Kebijakan  publik  terdiri  dari  kebijakan  formal,  konvensi,  ucapan pejabat  publik,  dan  perilaku  pejabat  publik.  Hukum  adalah  salah  satu  bentuk  kebijakan formal.    Kebijakan    publik    mempunyai    dua    paradigma, kontinentalis, yang hukum- minded,  top-down,  tidak  lengkap,  fokus  pada  tata  cara, dan anglo-saxonis yang fokus kepada interaksi publik-negara, lengkap, dan fokus kepada substansi. Kebijakan publik pun tidak  serta-merta  diawali  dari  ―masalah‖,  melainkan  ―isu‖,  yang  dapat  berupa ―masalah‖   atau   ―gagasan   masa   depan‖.   Dalam   operasionalisasi,   kebijakan   publik
8 Untuk diskusi lebih lanjut dapat disimak pada Nugroho, 2017, Policy Making, Jakarta: Elex/Gramedia.
dimulai   dari analisis   kebijakan, yang  tidak  saja  menjustifikasi,   namun   juga  dapat memfalsifikasi  suatu rencana kebijakan 9 .
Pemahaman  selanjutnya  adalah,  politis  –atau  juga  ideologis.  Pemahaman kebijakan  publik  dalam  dimensi  politis  mengamanatkan  kepada  pembuat  kebijakan  dan analis    kebijakan    untuk    senantiasa    ―mengembalikan‖    kebijakan    publik    yang disiapkannya   kepada ideologi bangsa,   di  mana  untuk   Indonesia   adalah Pancasila. Apabila  kebijakan  publik sesuai  dengan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,   Kerakyatan   yang  dipimpin   oleh  hikmat kebijaksanaan  dan permusyawaratan/perwakilan,  dan
Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  sudah  dilalui,  maka  kebijakan tersebut    ―lulus‖   dalam   ujian   politik.    Sila-sila    Pancasila   perlu   difahami   sebagai seperangkat nilai bukan  hanya  kata-kata.  Misalnya,  selama  ada  Pancasila,  maka  selama itu tidak  dibolehkan  kebijakan  yang  mengatas-namakan   (penganut)  agama  tertentu yang  mengalahkan  (penganut)  agama  lain. Kementerian  Pariwisata,  misalnya, mengedepankan   Promosi  Pariwisata   Halal/Syariah,   namun  tidak  mengijinkan  adanya Peraturan   Pariwisata   Halal/Syariah.      Sayangnya,      ada   pemerintah      daerah   yang menetapkan   perda  tentang   pariwisata   syariah.  Kebijakan tax  amnesty yang  akhirnya dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu,  pun  dapat  dinilai  bertentangan  dengan  sila  ke  lima Pancasila.  Pada  prinsipnya,  kebijakan  publik  yang  kepentingan-kepentingan apa  pun, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional, yang  ada  pada  Pancasila, boleh   dibuat  dan  dikembangkan   seluas-luasnya.   Pancasila   adalah   yang  pertama   dan utama, bahkan ―di atas‖ pasal-pasal pada UUD 1945.
Kebijakan  publik  mengatur,  mengarahkan, dan  mengembangkan  interaksi  di  dalam  komunitas, dan  antara  komunitas  dengan  lingkungannya,  untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat
memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkannya  secara  efektif.            Kebijakan  publik adalah  alat  ( tool )  dari  suatu  komunitas  yang melembaga  untuk  mencapai social  beliefs  about goodness- nya.   Keberhasilkan    dan/atau   kegagalan kebijakan  publik  dalam  mencapai goodnesss secara
Policy performance / failure Public policy Belief on goodness Political process Values and norms Political institutions
efektif akan melahirkan kepercayaan sosial baru. Di satu sisi, keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat ( strengthening ) kepercayaan sosial yang dipegang, di sisi lain kegagalan kebijakan publik akan melemahkan, bahkan dapat meruntuhkan, keyakinan sosial yang ada. Pertanyaan penting di sini adalah, apa belief on goodness dari Negara Kesatuan   Republik Indonesia?   Jelas:  Pancasila,   dan  baru  disusul   UUD  1945.  Inilah yang disebut sebagai the principle-centered  public policies paradigm.
Akhirnya,  pemahaman  etis.  Kebijakan  publik  adalah  masalah  pilihan-pilihan dilematis,  dan  pilihan  tersebut  sebagian  besar  –kalau  tidak  seluruhnya—ada  pada  ranah etis. Kita   mulai   dari   isu   pertama:   kekuasaan.   Pimpinan   puncak   adalah pemegang kekuasaan, dan  ―kekuasaan  adalah   Jubah  Tuhan‖.   Artinya,   pemimpin   puncak  tidak boleh  menyalahgunakan    kekuasaan,  atau  ―Jubah  Tuhan‖   yang  sedang  ―dipinjamkan‖ kepadanya,  termasuk  di  dalamnya sewenang-wenang 10 dan menyia-siakan 11 kekuasaan. Bentuk  paling  buruk  adalah  membuat  kebijakan  publik  yang  memburukkan  kehidupan rakyat,   bahkan   kehidupan   umat   manusia.   Di   tingkat   nasional,   kebijakan    yang menciptakan   sengketa   di   kawasan   Asia   Selatan   dan   Afrika   bagian   tengah,   yang menyengsarakan  rakyat masing-masing.
Di  tingkat  global,  sengketa  negara adikusa  dengan  kepentingannya  secara  sengaja ataupun tidak, menciptakan kerusuhan tanpa henti di kawasan Siria, serta di sisi lain muncul gerakan klandestin      global      ISIS.      Di    tingkat  paling mikro,  seorang  pejabat  tinggi  di  sebuah Pemerintah  Daerah  membuat  kebijakan  yang sudah diketahuinya  tidak baik (dan tidak benar
juga),  tetapi  tetap  dilaksanakannya;  sebuah  kenyataan  yang  sering  kita  ledek  sebagai ―stupid  policy‖.  Karena  kebijakan  publik  adalah  masalah moral, masalah etikal, maka pembelajaran    penting   dari   para pimpinan   dan   calon   pimpinan, dan   para analis kebijakan adalah,  apakah  mereka  sudah  menyelesaikan dilema  etik atau moral, ataukah belum. Jika dilema etikal sudah selesai, maka mereka boleh melanjutkannya.
Pertanyannya,  bagaimana  menyelesaikan  dilema  moral,  yang  berujung  pada pertanyaan    ― to    do    or    not    to    do ?‖    Solusinya    adalah,    kembalikan    kepada
10 Artinya bertindak di  luar wenenang
11 Artinya membuat tidak berarti kekuasaan itu
pertanggungjawaban   moral, untuk  siapa  sebenarnya   kebijakan   ini  dibuat? Matriks berikut ini barangkali dapat membantu kita:
Untuk siapa sebenarnya  kebijakan Tindakan disarankan dibuat Vendor Stop Pendonor waktu Pemilu Stop Kelanggengan  kekuasaan Stop Keluarga Cek Partai Hati-hati, pelajari dengan baik Organisasi/Lembaga OK, tetapi harus cermat Pimpinan OK,      tetapi      harus      cermat      dan profesional Rakyat OK, kerjakan secara profesional (Kemuliaan)  Tuhan 12 Sangat OK ….

## Catatan Akhir
Dalam  perjalanan  waktu,  saya  melihat  sangat  banyak  ― the  alchemy  of  policy ‖ 13 , kebijakan   yang  ―ajaib‖,  dibuat  dengan   berhasil,   dilaksanakan   berhasil,  hasilnya  pun berhasil.  Di  Indonesia  setidaknya  ada  beberapa  kebijakan  yang  dinilai  masuk  kategori tersebut,   kebijakan   keluarga   berencana,   kebijakan   kelompok-kelompok    pertanian, kebijakan karang   taruna, kebijakan   pendidikan   gratis   di  Jembrana,   kebijakan lahir ceprot  dapat  akte di Banyuwangi,  kebijakan  SIM-Corner  di Surabaya,  kebijakan paten- isasi produk  UMKM  di  Jawa  Timur,  dan  kebijakan  pertanian  di  Kulon  Progo.  Di Singapura  kita  melihat  kebijakan public  transport yang  sangat  baik.  Di  Malaysia  kita melihat  kebijakan stabiliasi  krisis pada  tahun  1998  yang  dipimpin  oleh  PM  Mahathir. Di  China  kita  melihat  ―geliat   dan  sabetan  Naga‖   yang  membuatnya   menjadi  negara yang  menggentarkan.   Lihat  saja  rencananya   untuk  membangun   jaringan   transportasi Beijing   London,   hingga   dukungan   informal   untuk  membuka   ―Selat  Kra‖.   Di  Rusia, Putin,   menjadikan   migas   sebagai   kekuatan   negara,   bukan   sebagai   ajang   kekayaan pemilik   usaha   kerajaan-kerajaan   migas   dunia.   Korea   menjadikan   K-Pop   sebagai hentakan kultural yang melanda dunia.
12 Kemuliaan Tuhan, bukan agama
13 Disampaikan pada Pertemuan ke X International Conference of Public Administration, Chengdu, PR China, 2014.
Pertanyannya  adalah, mengapa  bisa? Ini  pertanyaan  penting  bagi  semua  Kepala Pemerintahan    di  Indonesia,  sebagaimana    di  ASEAN  dan  sekelilingnya.    Keberhasilan Pemerintah  menentukan  keberhasilan  negara.  Keberhasilan  negara  memastikan keberhasilan  bangsa.  Kembali  ke  Prof.  Porter,  keberhasilan  pemerintah  ditentukan keberhasilannya   membangun excellence   policies. Tantangan   kita  adalah,  kenyataan yang  acapkali  pahit,  para  Pimpinan  tidak  (mau)  mengerti,  bahwa kebijakan  publik adalah agenda utama dan pertama.
Cukup  banyak  kasus  yang  menunjukkan,    sebagian  (besar)  para  pimpinan  kita banyak    mengucapkan    KEBIJAKAN    PUBLIK    tetapi    belum cukup    memahami apa makna  KEBIJAKAN  PUBLIK.  Karena  tidak  memahami  dengan cukup, maka  mereka menjadikan  kebijakan  publik  sebagai tugas  bawahan  mereka, dan  jika  pun  dikerjakan hanya  tugas  sampingan  dari  mereka  sendiri. Tugas  utama  dari  pemimpin  pemerintahan yang  dipilih  adalah  tugas  ―Seremonial,  Memberi  pengarahan,  Pencitraan  diri, Administratif,    dan   Hobi‖.    Jadi,   catatan   akhirnya   adalah   agar   semua   Pimpinan Pemerintah menjadi Master Kebijakan Publik.
Untuk  memulai  penguatan  para  pimpinan  pemerintahan  agar  ―bersedia‖ belajar (dan  menjadi master )  kebijakan  publik  adalah  dengan  mencermati  dan  mengingat  10 Prinsip Utama (bisa juga disebut ―Hukum‖) Kebijakan Publik, yaitu:
Prinsip  1  :  Publik. Kebijakan  publik  adalah  kebijakan  untuk  publik,  sehingga  sejak awal  meletakkan  unsur Kepentingan  Publik di  atas  kepentingan  lainnya,  termasuk kepentingan  bisnis dan kepentingan  politik baik orang-seorang atau golongan atau organisasi tertentu.  Karena  itu,  kebijakan  publik  harus  menaruh  prinsip kolaborasi dan empati kepada publik, sejak dari dimensi formal, kognitif, hingga nilai. Pertanyaan: di mana letak ―publik‖ di dalam kebijakan publik kita?
Prinsip  2  : A Point  of  No  Return. Kebijakan  publik adalah  keputusan  pemerintah  yang tidak  dapat  ditarik  kembali,  sehingga  harus  dibuat  dengan  serius  dan  sungguh-sungguh. Pertanyaan:   berapa  banyak  dan  berapa  kali  kita  membuat   kebijakan  terus  kita  tarik kembali?
Prinsip   3  :  Great,   not  Good. Kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang hebat, dan bukan  sekedar baik. Tujuannya  tidak  sekedar membaikkan  bangsa tetapi menghebatkan bangsa. Karena  itu  harus  dibuat  oleh orang-orang  terbaik dengan cara-cara  terbaik. Tidak  boleh  dikerjakan  oleh sembarang  orang dengan sembarang  cara. Sudahkah  kita mengambil best people dan best method dalam kita membuat kebijakan publik?
Prinsip    4   :   Manajemen,    bukan    politik. Kebijakan   publik   adalah   keputusan manajemen,  karena  tugasnya  adalah  untuk  mengkreasikan   nilai  dari  semua  aset  yang ada  dan  yang  mungkin  ada  untuk  semuanya.  Bukan  keputusan  memperbutkan   aset untuk dikuasai kelompok tertentu, seperti prinsip politik Laswell who get what… Kebijakan publik  adalah manajemen, sehingga  tidak  cukup hanya dengan  proses formulating- implementing-evaluating, namun planning-formulating-implementing- leading- controlling. Pertanyaan:   sudahkah   manajemen   lebih   banyak   menjadi   roh, ataukah lebih banyak politik?
Prinsip   5  :  Masalah   moral,  bukan  teknis. Kebijakan   publik  pada awal dan akhir adalah    tentang    Moralitas    Pemerintah,    bukan    tentang    masalah-masalah    teknis. Pertanyaan:   sudahkah   kita  meletakkan   dasar-dasar   moral   di  dalam   kebijakan   kita daripada dasar-dasar  formal –yang harus ada sesuai dengan peraturan?
Prinsip 6 : Sebuah sistem, bukan satuan-satuan. Kebijakan  publik adalah sebuah sistem dari  kebijakan-kebijakan   publik.  Sistem  ini  akan  menjadi  unggul  jika  berhasil menjadi sebuah  entitas  kebijakan  publik  nasional  yang  terdiri  dari  kebijakan-kebijakan  publik sektoral  dan  regional  yang  unggul,  saling  melengkapi,  saling  mendukung,  dan saling mengukuhkan.  Pertanyaan:  sudahkah  kebijakan-kebijakan  publik  kita  saling  bersinergi daripada saling bertabrakan?
Prinsip  7  :  Sebuah  hadiah. Kebijakan  publik  adalah  sebuah  hadiah  dari  Pemerintah untuk  rakyatnya.  Karena  hadiah,  haruslah  memberikan  kebahagiaan,  dan  bukannya kesedihan.  Kebijakan  yang  menyedihkan  rakyat  adalah  kebijakan  yang  terburuk  yang pernah ada. Pertanyaan: sudahkah kebijakan publik kita menjadi hadiah daripada musibah?
Prinsip  8 : Kehormatan. Kebijakan  publik  adalah  kehormatan  untuk  Pemerintah,  dan bukannya  tugas.  Sebagai  sebuah  kehormatan,  sudah  pasti  dilakukan  dengan  cara-cara yang   terhormat    dan   menghasilkan    praktik-praktik    yang   terhormat.    Pertanyaan: sudahkah kita merasakan  bahwa itu adalah kehormatan daripada tugas dan wewenang ? Prinsip  9  :  Memuliakan. Kebijakan  publik  adalah  untuk  memuliakan  rakyat,  bukan untuk   menghukum.   Kebijakan   publik   muncul   ketika   negara   berubah   dari   negara ketertiban  ke  negara  kesejahteraan.  Jika  negara  ketertiban  cukup  diatur  oleh  hukum, maka  kesejahteraan  tidak  dapat  dicapai  dengan  hukum,  melainkan  dengan  kebijakan publik.  Pertanyaan:  sudahkah  kita  mengerti  bahwa  kita  memerlukan  kebijakan  publik, daripada hukum semata ?
Prinsip   10  :  Pembelajaran. Kebijakan  publik  adalah  pembelajaran   yang  baik  bagi suatu  bangsa  untuk  hidup  lebih  baik  dari  hari  lalu  dan  hari  ini.  Pertanyaan:  sudahkah kebijakan publik kita memberi pembelajaran  yang baik kepada bangsa kita?
Jika di depan kita, bagaimana kebijakan publik di era demokrasi, dan kebijakan publik yang bagaimana  yang  perlu  kita  bangun  pada  era  demokrasi,  untuk  memperkuat  demokrasi, membuat demokrasi semakin sehat dan bernilai bagi bangsa?            Tulisan ini  merupakan perjalanan  untuk  menemukenali  cara  bagaimana  agar  Pemerintah  di negara  demokratis di  negara  berkembang  dapat  menjadi  pembuat  dan  pengembang kebijakan-kebijakan publik unggul. Diskusi kita memberikan  jawaban sebagai berikut:
―Di    dalam    praktek,    setidaknya ada lima jenis demokrasi:
productive democracy, yaitu
demokrasi  yang  menghasilkan nilai  bagi  bangsa, constructive democracy,
demokrasi yang
mampu menkonstruksikan, membentuk bangsa, menjadi bangsa yang (menuju)
demokrasi, accomodative
democracy, demokrasi    yang   menampung    segala   aspirasi,   ―demokrasi   pelangi‖, destructive  democracy, demokrasi  yang  meruntuhkan  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa, dan despairing   democracy, demokrasi   yang  mengecewakan.   Pertanyaan   kita  adalah, apa  ukuran  untuk  mempunyai productive    democracy? Jawabannya  adalah  demokrasi yang  prosesnya   dapat   men- deliver kebijakan-kebijakan   publik   unggul.   Diskusi   di depan,  hingga  kita  berbicara  tentang  ‗10  Prinsip‘,  adalah cara agar  demokrasi  kita menjadi demokrasi  yang menghasilkan. The Productive democracy‖.

## Daftar Pustaka
Acemoglu, D, Robinson, J.A., 2012, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, New York: Crown Business/Random House
Acemoglu, D, Robinson, J.A., 2019, The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, New York: Penguin Random House
Agamben, G., 2005, State of Exception, Chicago: The University of Chicago Press Allison,  G.,  dkk,  2013,  Lee  Kuan  Yew:  The  Grand  Master’s  Insights  on  China,  United States, and the World, Massachusetts: MIT Press
Ambardi,  K.,  2009,  Mengungkap  Politik  Kartel:  Studi  tentang  Sistem  Kepartaian  di Indonesia Era Reformasi, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
Aristoteles, 2017, Politik (terjemahan) Yogyakarta : Narasi.
Breman, I, 2006, The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall, New York: Simon & Schuster.
Budiardjo, M. 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka, h. 107.
Feith,  H.,  1984,  “Rezim-rezim  Developmentalis  Represif  di  Asia:  Kekuatan  Lama, Kerawanan Baru, Prisma, 9 (11).
Freeland,  C.,  2012,  Plutocrats:  The  Rise  of  the  New  Global  Super  Rich  and  the  Fall  of Everyone Else is a book about economic inequality, New York: Penguin Habermas, J., 2010, Ruang Publik, Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat  Borjuis (terj.). Bantul: Kreasi Wacana.
Huntington, S.P, 1968, Political Order in Changing Societies, Yale: Yale University Press. Levitsky, S, Ziblatt, D., 2018, How Democracies Die, New York: Penguin Random House Mulgan, G., 1994, Politics in an Antipolitical Age, London: Polity Press Nugroho, R., 2013, Policy Making, Elex: Gramedia. Lihat juga Talcott Parsons, 1967, The Structure of Social Action, New York: Free Press
Nugroho, R., 2008, Public Policy (edisi pertama), Jakarta: Elex/Gramedia. Nugroho, R., 2022, Tugas Pemerintah, Jakarta: Elex/Gramedia.
Schwab,  K., 2016, The Fourth Industrial Revolution, Geneva: World Economic Forum. Sumarto, M., 2018, Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum Sosial & Politik, Yogjakarta: UGM Press.
Sumption, J., 2019, Trials of the State, London: Profile Books