## ISLAMIC BONDS :

## Tinjauan Fikih dan Keuangan

## Royyan Ramdhani Djayusman
Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor, Jawa Timur, Indonesia royyan@isid.gontor.ac.id

## Abstrak
Islamic Bonds atau Obligasi Syariah merupakan salah satu instrumen investasi  yang  cukup  banyak  diminati  pada  saat  ini.  Ini  karena instrumen tersebut merupakan produk keuangan syariah yang menjadi solusi dari instrumen investasi konvensional seperti obligasi konvensional yang menerapkan sistem bunga. Namun, kemunculan produk syariah tersebut juga mengundang banyak kritik dari berbagai ekonom muslim karena Islamic Bond atau Obligasi Syariah pada awalnya lahir dari instrumen  keuangan  konvensional.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah untuk  menganalisis  struktur  produk  Islamic  Bond  berdasarkan definisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis prosedur pemindahtanganan atau jual-beli Islamic Bond kepada investor lain. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode fenomenologis dengan pendekatan deskriptif  kualitatif. Sedangkan  alat  analisa  digunakan  analisa  struktur  keuangan  dan fiqh. Hasil yang dicapai adalah bahwa penggunaan istilah Sukuk lebih tetap  dibandingkan  Islamic  Bonds  atau  Obligasi  Syariah.  Adapun definisi Sukuk adalah sebagai surat investasi yang digunakan sebagai bukti kepemilikan terhadap aset riil yang dijadikan underlying asset atas penerbitan Sukuk. Sedangkan dalam pemindahtanganan Sukuk sebelum masa jatuh tempo (maturity) terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menerangkan bahwa hal tersebut merupakan jual-beli utang
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
(uang)  yang  dilarang  dalam  Islam  dan  pendapat  kedua  menyatakan bahwa hal tersebut merupakan jual-beli asset.
Kata kunci: Obligasi Islam, Sukuk, Investasi Syariah.

## Abstract
ISLAMIC BONDS: FIQH AND FINANCIAL REVIEW. Islamic Bonds is an investment instrument that pretty much in demand at the moment. This is because the instrument is an Islamic financial product which is the solution of  the conventional investment instruments such  as  bonds  applying  conventional  system  of   interest.  However,  the emergence of  Islamic products also invites a lot of  criticism from various Muslim  economists.  This  is  understandable  because  the  Islamic  Bond initially born from conventional financial instrumen This paper aims to analyze the structure of  Islamic Bond products based on the definitions in accordance with Islamic values. In addition, this paper also analyzes the alienation procedures or transfer of  Islamic bond to other investors. The method used in this paper is phenomenological with qualitative descriptive approach. While the tools of  analysis used are financial structures and fiqh. The result of  analysis is that the use of  the term sukuk is more permanent than Islamic Bonds. Sukuk is defined as an investment letters used as proof  of  ownership of  real assets which is used as underlying assets of  the issuance of  Sukuk. Meanwhile, there are two opinions concerning  the  transfer  of   Sukuk  before  the  maturity  date.  The  first opinion explains that it is similar to buying and selling of  debt (money) which is prohibited in Islam and the second opinion states that it is an asset sale.
Keywords: Islamic Bonds, Sukuk, Syariah Investments.

## Pendahuluan A.
Pada  umumnya  pola  investasi  dapat  dibedakan  menjadi dua  macam;  investasi  langsung  dan  investasi  portofolio.  Pola pada  investasi  langsung  adalah  investor  atau  penanam  modal menyalurkan dananya pada usaha atau proyek secara langsung. Sedangkan investasi protofolio merupakan pola investasi dimana investor menyalurkan dananya kepada manajer atau perusahaan
investasi tertentu, kemudian investor tersebut akan mendapatkan bukti investasi berupa sertifikat investasi seperti saham, obligasi ataupun bentuk-bentuk lainnya.
Setiap  investor  tentunya  ingin  mendapatkan return (keuntungan) yang tinggi dengan risk (resiko) yang rendah, hal ini sesuai dengan istilah umum dalam investasi “ High risk high return,  low  risk  low  return ”.  Investasi  yang  mendatangkan return (keuntungan) yang tinggi tentunya mempunyai resiko yang tinggi pula, dan sebaliknya investasi yang tingkat return (keuntungan)- nya rendah maka tingkat resikonya juga rendah. Investasi secara langsung akan mendatangkan keuntungan yang tinggi akan tetapi memiliki tingkat resiko yang tinggi pula.
Selain  tidak  bersifat liquid (cair)  investasi  langsung  juga lebih  banyak  membutuhkan  waktu  dan  tenaga  para  investor untuk  mengawasi,  mengelola  dan  mengembangkan  usahanya. Bagi para investor yang tidak terlalu mengambil banyak risiko, investasi portofolio merupakan pilihan yang cukup tetap untuk menginvestasikan dananya. Selain memiliki tingkat resiko yang rendah,  investasi  portofolio  dapat  bersifat liquid dalam  waktu tertentu.
Di  antara  instrumen  investasi  portofolio,  obligasi  (surat utang) merupakan instrumen yang sangat safety (aman) dan liquid (cair). Obligasi bersifat liquid artinya dana investasi dapat diambil kembali  berikut  tambahan  keuntungan  (bunga)  dari  jangka waktu yang telah disepakati. Obligasi sangat safety (aman) apalagi obligasi  yang  dikeluarkan  negara.  Dalam  saham,  para  investor akan mendapatkan keuntungan bersih yang dibagi dalam bentuk deviden.  Pada  obligasi,  dimana  dana  investor  adalah  sebagai dana  pinjaman  (utang)  maka  pihak  yang  menerbitkan  obligasi (kreditur) tersebut akan melunasi kewajibannya terlebih dahulu kepada investor, kewajiban itu berupa pembayaran dana investasi berikut  bunganya.  Sehingga return (keuntungan)  dari  obligasi lebih kompetitif daripada pembagian deviden pada saham.
Perkembangan perekonomian yang berbasis prinsip syariah saat ini tidak hanya pada sektor perbankan saja, namun juga sektor
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
lain  seperti  asuransi,  pegadaian,  dan  investasi.  Perkembangan bisnis  syariah  ini  tidak  hanya  tumbuh  dan  berkembang  di negara-negara muslim, akan tetapi negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas juga mengembangkan pola bisnis syariah ini, khususnya investasi berbasis syariah. Hal ini sangat mungkin dan wajar terjadi dalam dunia perekonomian, seperti diungkap dalam “ Say’s Law: Supply Creates its Own Demand ”, bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Bisnis yang berbasis syariah tentunya akan menciptakan pasarnya tersendiri meskipun di tempat atau daerah non-muslim.
Islamic  Bond (obligasi  syariah)  merupakan  salah  satu instrument yang paling diminati dalam dunia investasi pada saat ini.  Negara-negara  Barat  seperti  Inggris  dan  Jerman  melihat peluang  pasar  investasi  syariah  cukup  kompetitif.  Di  samping itu,  dengan  instrumen  yang  berbasis  syariah  ini  negara-negara tersebut dapat menarik dana (modal) dari negara-negara Timur Tengah yang memiliki surplus dana sehingga dapat diinvestasikan di negara penerbit obligasi syariah tersebut. Namun, sejauhmana Islam  dapat  melegalkan  skema  investasi  dengan instrument Islamic  Bond (Obligasi  Syariah)?  Bagaimana  dengan  landasan hukum dibolehkannya Islamic Bond ? Apakah Islamic Bond dapat dipindahtangankan?
Pembahasan B.
Definisi 1.

## Islamic Bond
Secara terminologis, Islamic Bond terdiri dari dua kata yaitu Islamic dan bond . Kata Islamic merupakan kata yang memberikan sifat pada kata setelahnya ( bond ). Dalam Oxford dictionary, kata bond berarti commerce  certificate  issued  by  a  government  or  a  company promising to repay borrowed money at a fixed rate of  interest. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam bahasa Indonesia bond berarti sertifikat keuangan (surat berharga) yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan perjanjian (untuk) mengembalikan uang yang dipinjam (pinjaman) beserta bunga dengan tingkat suku bunga tertentu atau tetap.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Rivai dkk. mendefinisikan secara bahasa bond berarti surat utang atau obligasi. Sedangkan secara istilah bond berarti suatu perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa suatu pihak berjanji akan membayar sejumlah uang pada suatu waktu yang ditetapkan (yakni  tanggal  habis  tempo),  dan  membayar  bunga  modalnya pada tanggal-tanggal tertentu sampai pada tanggal habis tempo tersebut di atas. 1
Bodie  dkk.  menyebutkan bond atau  obligasi  merupakan sekuritas  yang  diterbitkan  sehubungan  dengan  perjanjian pinjaman.  Pihak  peminjam  menerbitkan  (menjual)  obligasi kepada pihak pemilik dana dengan imbalan sejumlah uang; jadi obligasi tersebut merupakan surat pernyataan utang dari pihak peminjam.  Perjanjian  tersebut  mewajibkan  penerbit  obligasi (pihak peminjam) untuk melakukan pembayaran tertentu kepada pemegang obligasi pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi berbunga  pada  umumnya  mewajibkan  pihak  penerbit  untuk melakukan  pembayaran  bunga  tengah  tahunan  hingga  masa jatuh tempo kepada pemegang obligasi. 2 Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bond berarti obligasi atau surat utang. Maka Islamic Bond secara bahasa berarti obligasi yang sesuai atau dibolehkan dalam Islam (obligasi syariah) atau juga dapat diartikan sebagai surat utang syariah.
Dalam istilah bahasa Arab, bond atau obligasi disebut shakk sedangkan dalam bentuk jamak ( plural ) adalah sukuk . Menurut Ayub, Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam, ia sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang  menunjukkan  kewajiban  finansial  yang  timbul  dari  usaha perdagangan dan aktifitas komersial lainnya. 3
1 Najib, dkk., Investasi Syari’ah (Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 16.
2 Bodie, dkk., Investasi (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 24.
3 Iggi  H.  Achsien, Investasi  Syariah  di  Pasar  Modal  (Menggagas  Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 36.
Adam  menyebutkan  bahwa  sejumlah  penulis  Barat  yang memiliki  perhatian  terhadap  sejarah  Islam  dan  bangsa  Arab, menyatakan bahwa sakk inilah yang menjadi akar kata “ cheque ” dalam bahasa Latin, yang saat ini telah lazim dipergunakan dalam transaksi  dunia  perbankan  kontemporer.  Sementara  itu,  fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan obligasi syariah sebagai berikut.
“Obligasi  Syariah  adalah  suatu  surat  berharga  jangka  panjang  yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi  syariah  yang  mewajibkan  emiten  untuk  membayar  pendapatan kepada  pemegang  obligsi  syariah  berupa  hasil/  margin/  fee,  serta membayar kembali dana obligasi paa saat jatuh tempo.”
Menurut Iggi, Islamic Bonds disebut juga muqarada bond , dan diajukan sebagai alternatif pengganti interest-bearing bonds . Muqarada adalah sinonim dengan qirad yang juga sama dengan mudharaba . Instrumen  keuangan  ini  sudah  mendapatkan  pengesahan  dari IOC  Academy. Muqarada  bond diterbitkan  perusahaan/emiten ( sebagai  mudharib )  kepada  investor  (sebagai rabb  al-mal )  dengan tujuan  pendanaan  usaha  tertentu.  Keuntungannya  dibagikan secara berkala oleh emiten berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Nisbah ini merupakan rasio pembagian keuntungan, sehingga menggunakan prinsip profit and loss sharing . Pada kontrak ini,  emiten  menyediakan  pembayaran bond pada  saat maturity (jatuh tempo). 4
Iggi  menyebutkan  bahwa  kontrak  seperti  ini  sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Jordania dan Turki. Serupa dengan  prinsip Islamic  Bonds adalah  instrumen  seperti Islamic certificate  of   deposits yang  dipertimbangkan  sebagai medium-term instrument . Instrumen jangka pendek akan jatuh pada transaksi melalui Islamic money market. 5
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Islamic Bond atau Obligasi Syariah tidak
4 Ibid ., hlm. 45.
5 Ibid ., hlm. 51.
dapat  didefiniskan  sebagai  surat  utang  Islami  (syariah).  Hal tersebut  dikarenakan  pengertian  utang  dalam  obligasi  dengan persyaratan  pembayaran  bunga  dari  penerbit  obligasi  (emiten) kepada  pemegang  obligasi  (investor)  merupakan  transaksi yang  dilarang  dalam  Islam.  Dalam  hal  ini,  utang  dalam  Islam dipandang sebagai pinjaman yang bersifat bantuan atau kebaikan ( tabarru’ ), dan apabila suatu pinjaman tersebut dilakukan untuk mendapatkan  manfaat  (keuntungan)  maka  transaksi  tersebut termasuk  riba.  Oleh  karena  itu,  istilah  yang  lebih  tepat  untuk menggambarkan  skema  investasi  ini  adalah Sukuk daripada istilah Islamic Bond ataupun Obligasi Syariah .

## Landasan
2.

## Hukum
Obligasi  pada  hakikatnya  adalah  utang  pihak  yang menerbitkannya (penerbit) kepada pihak yang membeli obligasi tersebut (pemilik). Dalam kesepakatan antara penerbit dan pemilik, penerbit menjanjikan rasio tertentu yang akan dibayarkan kepada pemilik pada periode yang telah disepakati sebagai imbalan dari pinjaman/utang tersebut.
Islam  telah  mengatur  perihal  transaksi  utang-piutang, hal tersebut telah banyak didapat dari berbagai sumber hukum syariah. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282, Allah swt. berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
Rasulullah  saw.  juga  telah  menerangkan  batasan-batasan dalam  hal  transaksi  utang  piutang,  agar  transaksi  tersebut terhindar dari riba. Rasulullah saw. bersabda:
(Jual-lah) emas dengan emas pada takaran dan keadaan masing-masing yang sama dan (jual-lah) perak dengan perak pada takaran dan keadaan masing-masing yang sama, barang siapa yang melebihkan (salah satunya) atau meminta lebih maka (perbuatan) itu adalah riba. (H.R. Muslim).
Umi menyebutkan 6 bahwa Syekh Al-Azhar Gad al-Haq Ali Gad al-Haq pada 14/3/1979 mengutarakan pendapatnya perihal obligasi pembangunan yang diterbitkan oleh pemerintah Mesir, “Obligasi  pembangunan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah dengan  rasio  komisi  yang  tetap  merupakan  sejenis  pinjaman berbunga  tertentu  siapapun  pemberi  pinjamannya  dan  ia merupakan  salah  satu  bentuk  riba  yang  diharamkan  dalam  al- Qur’an, Sunnah, dan Ijma.’”
Umi juga menyebutkan perihal Majma’ Fiqh (Dewan Fiqh) Internasional  yang  diakui  eksistensinya  telah  membahas  dan menetapkan  haramnya  mengeluarkan  obligasi  berbunga  atau bermuamalah dalam obligasi tersebut dengan cara apapun. 7 Di antara keputusan itu adalah Keputusan Muktamar ke-6 Majma’ al-Fiqh  al-Islami di  Jeddah  tahun  1410  H.  Muktamar  tersebut mengeluarkan  Keputusan  Nomor:  62/11/6  tentang  obligasi sebagai berikut. 8
1.  Bonds (obligasi)  yang  mencerminkan  kewajiban  pembayaran atas  harga  obligasi  beserta  bunga  atau  disertai  manfaat yang  disyaratkan  adalah  haram  secara  syar’i,  baik  dari  segi pengeluaran, pembelian maupun pengedarannya. Karena hal itu merupakan pinjaman ribawi, sama saja apakah pihak yang mengeluarkannya adalah perusahaan swasta atau perusahaan umum milik pemerintah dan tidak ada pengaruhnya apakah
6 Syekh Abdurrahman Sa’di, dkk., Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah (Jakarta: Senayan, 2008), hlm. 52. 7 Ibid ., hlm. 68.
8 Yusuf al-Qardhawi, Bunga Bank Haram (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 77.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
ia dinamakan sebagai sertifikat investasi ( investment certificate ), tabungan atau penanaman bunga tersebut dengan keuntungan, komisi atau yang lainnya.
2.  Diharamkan juga zero coupon bonds (as-sanadat dzat al-kubun ash- shafari), karena ia termasuk pinjaman yang dijual dengan harga lebih  murah  dari  harga  nominalnya,  pemiliknya  mengambil keuntungan  dari  perbedaan  tersebut  yang  diperhitugkan sebagai diskon bagi obligasi tersebut.
3 .  Bond (obligasi) berhadiah, hukumnya haram karena termasuk pinjaman yang disyaratkan di dalamnya manfaat atau tambahan nisbah  bagi  kelompok  pemberi  pinjaman  atau  sebagaian dari  mereka  dengan  tidak  ditentukan  orangnya,  apalagi  ia menyerupai perjudian.
Seperti yang disebutkan oleh Syahatah dan Fayyadh, untuk rekosntruksi  obligasi  agar  sesuai  dengan  syariah,  maka  dapat dilakukan beberapa hal berikut:
1. Penghapusan  bunga  yang  tetap  dan  mengalihkannya  ke surat investasi yang ikut serta dalam keuntungan dan dalam kerugian  serta  tunduk  pada  kaidah al-ghunm  bi  al-ghurm
(keuntungan/penghasilan  itu  berimbang  dengan  kerugian yang ditanggung).
2.  Penghapusan  syarat  jaminan  atas  kembalinya  harga  obligasi dan bunganya sehingga menjadi seperti saham biasa.
3.  Pengalihan obligasi ke saham biasa.
Tjiptono  dan  Hendy  menyebutkan  bahwa  tidak  semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi 9 : 1.  Aktivitas utama ( core business ) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa ini menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah:
9 Tjiptono Darmadji, Pasar Modal di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab) (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 79.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
a.  Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
b.  Usaha  lembaga  keuangan  konvensional  (riba)  termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
c.  Usaha  yang  memproduksi,  mendistribusikan,  serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
d.  Usaha yang memproduksi atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
2.  Peringkat investmen grade -nya harus:
a.  Memiliki fundamental usaha yang kuat.
b.  Memiliki fundalmental keuangan yang kuat.
c.  Memiliki citra yang baik bagi publik.
3.  Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII).
Dari  beberapa  landasan  hukum  tersebut  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  model  investasi  melalui Islamic  Bond atau Obligasi Syariah dengan skema utang sangat bertentangan dalam Islam.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penataan  kembali  ( re- structure ) atas skema investasi tersebut, di antaranya adalah dengan menghilangkan unsur bunga, dan menggunakan pola mudharabah dan ijarah . Jenis
3. Islamic Bonds (Obligasi Syariah)
Tjiptono  dan  Hendy  menyebutkan  obligasi  ( bonds )  pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa jenis yaitu: menurut penerbitnya,  kupon  yang  diberikan,  jaminan  ( collateral ),  dan lain-lain.  Dari  sisi  kupon/fee  yang  dibayarkan    obligasi  dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu obligasi berbasis suku bunga (konvensional) dan obligasi syariah. 10
Obligasi  suku  bunga  (konvensional)  yaitu  jenis  obligasi yang pembagian keuntungannya berdasarkan tingkat suku bunga. Obligasi  jenis  ini  terdiri  dari  4  (empat)  macam,  yaitu:  obligasi bunga tetap ( fixed rate bond ), obligasi bunga mengambang ( floating
10Tjiptono Darmadji, Pasar Modal di Indonesia, hlm. 69.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
rate  bond ),  obligasi  kombinasi  bunga  tetap  dan  mengambang ( combination rate bond ), kupon nol ( zero coupon ).
Obligasi  syariah  merupakan  obligasi  yang  pembagian keuntungan/ margin / fee- nya berdasarkan  prinsip  syariah.  Yang dimaksud dengan berdasarkan prinsip syariah adalah pengelolaan dana  dari  obligasi  tersebut  harus  terhindar  dari  hal-hal  yang dilarang  dalam  hukum  Islam  (syariah)  termasuk  di  dalamnya bebas  dari  bunga  yang  telah  dianggap  sebagai riba .  Obligasi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu: Obligasi Syariah Mudharabah dan Obligasi Syariah Ijarah . Obligasi Syariah Mudharabah
4. Obligasi Syariah Mudharabah adalah surat perjanjian pinjaman yang  menggunakan  akad mudharabah antara  penerbit/penjual obligasi ( mudharib ) dengan pembeli obligasi ( shahib al-mal ). Jadi, obligasi tersebut merupakan surat pernyataan utang dari pihak peminjam (penerbit obligasi). Akad tersebut mewajibkan kepada penerbit  (penjual)  obligasi  tersebut  melakukan  pembayaran tertentu kepada pemilik (pembeli) obligasi. Pembayaran tersebut dalam obligasi syariah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil dari keuntungan ataupun pendapatan perusahaan/penerbit obligasi tersebut.  Sehingga  jumlah  nominal  bagi  hasil  yang  dibayarkan kepada pemilik obligasi tidak tetap, karena pembayaran kepada pemilik obligasi baru dapat dilakukan setelah pendapatan penerbit obligasi telah diketahui.
Walaupun jumlah nominal pembayaran/pendapatan baru dapat diketahui setelah pendapatan penerbit obligasi diketahui, namun pembeli/pemilik obligasi telah mengetahui jumlah porsi pembagian  pendapatan  atau  nisbah/rasio  atas  pendapatan penerbit  obligasi  pada  awal  perjanjian/akad.  Oleh  karena  itu, besar  kecilnya  pendapatan  pemilik  obligasi  tergantung  kepada besar kecilnya pendaptan dari penerbit obligasi tersebut, dengan kata lain keuntungan atau return dari obligasi jenis ini tidak bersifat tetap, artinya bisa kecil dan bisa besar.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Gambar 1
Skema Sukuk (Islamic Bond ) Mudharabah Investor Emiten Obligasi Modal Hasil BagiHasil Dana BagiHasil %nisbah nisbah%
Tjiptono  dan  Hendy  menyebutkan  bahwa  hal  lain  yang membedakan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional adalah, untuk obligasi syariah, sejak awal telah ditentukan sumber untuk  pembayaran  obligasi.  Seperti  pada  obligasi  syariah  yang diterbitkan  oleh  Indosat,  pembayaran  obligasi  tersebut  berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan dari satelit dan internet 11 .

## Obligasi Syariah Ijarah
5.
Menurut  Tjiptono  dan  Hendy  Obligasi  Syariah  Ijarah merupakan  obligasi  syariah  yang  menggunakan  akad  sewa sedemikian, sehingga kupon ( fee ijarah ) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan. Pemilik  Obligasi  Syariah  Ijarah  akan  mendapatkan  biaya  sewa secara periodik dari penerbit obligasi tersebut. Dana dari obligasi ini  akan  digunakan  oleh  penerbit  obligasi  dalam  pengadaan aset tertentu yang dapat berupa manfaat atas barang atau jasa. Kemudian  aset  tersebut  akan  digunakan  oleh  penerbit  untuk
11 Tjiptono Darmadji. Pasar Modal di Indonesia, hlm. 89.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
melakukan  usaha  untuk  mendapatkan  keuntungan,  sehingga penerbit obligasi dapat melakukan pembayaran biaya sewa atas manfaat aset tersebut kepada pemilik obligasi. 12
Berdasarkan  permohonan  dari  PT  Mandiri  Sekuritas, MUI dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan  Fatwa  No.  41/DSN-MUI/III/2004  Tentang Obligasi Syariah Ijarah . Dalam fatwanya DSN merujuk beberapa pendapat ulama, di antaranya Ibnu Qudamah tentang jual beli manfaat. Dalam al-Mughni , VII/7, ia berpendapat:
“Ijarah  adalah  jual-beli  manfaat,  dan  manfaat  berkedudukan  sama dengan benda.”
Gambar 2
Skema Sukuk (Islamic Bond) Ijarah Investor Emiten Obligasi Aset Dana biayasewa(fix)
Dalam  Obligasi  Syariah Ijarah ,  dana  yang  digunakan sebagai  modal  dialokasikan  pada  pengadaan rite baru  ataupun pengembangan rite lama, baik rite yang bergerak maupun rite yang tidak bergerak ataupun jasa.
12 Tjiptono Darmadji. Pasar Modal di Indonesia, hlm. 97.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

## Perbedaan  antara  Obligasi  Konvensional  (Umum) 6. dengan Syariah
Perbedaan  mendasar  antara  obligasi  syariah  dan  obligasi konvensional adalah pada penerapan bunga yang sudah ditentukan diawal  transaksi.  Pada  obligasi  syariah  pembagian  keuntungan tidak ditentukan pada saat awal transaksi, namun yang ditentukan adalah besarnya persentase ( nisbah ) dari keuntungan yang didapat di  masa  yang  akan  riter.  Sehingga  penerbitan  obligasi  yang berbasis prinsip syariah harus memperhatikan beberapa hal yang menyebabkan dilarangnya transaksi obligasi konvensional.
Berdasarkan  beberapa  kriteria  di  atas,  dapat  disimpulkan beberapa perbedaan mendasar antara obligasi konvensional dan syariah, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.
Perbedaan Konvensional Syariah Prinsip Kapitalisme Islam Bentuk Utang Investasi Pembagian Profit Bunga/Kupon Bagi Hasil/ Fee Objek Bebas Objek Halal Likuiditas sblm maturity /jatuh tempo Jual beli di pasar sekunder Pengalihan (sesuai dengan akad) Underlying Asset Tidak harus ada Harus ada Sumber: Olahan dari berbagai sumber.
Pemindahtanganan 7. Islamic Bonds (Obligasi Syariah) Pada  dasarnya  pemindahtanganan bonds (obligasi)  antara pembeli dan penjual/penerbit hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo ( maturity ). Pada saat jatuh tempo pembeli obligasi akan  mendapatkan  jumlah  nominal  obligasi  berikut  dengan bunga  ataupun  kuponnya.  Namun,  pengalihan bonds (obligasi) dapat  terjadi  di  pasar  sekunder.  Obligasi  konvensional  dapat diperjual-belikan walaupun sebelum masa jatuh tempo ( maturity ). Pemilik (pembeli) obligasi akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual obligasi tersebut. Artinya, pemilik obligasi  dapat  memperoleh  obligasi  di  pasar  sekunder  dengan
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
potongan harga ( discount ) dari nominal yang tertera pada obligasi tersebut.
Perdagangan obligasi di pasar sekunder merupakan usaha untuk  menjaga  likuiditas  dari bonds (obligasi).  Pada  dasarnya Islamic Bonds (obligasi syariah) diterbitkan untuk investasi jangka panjang,  sampai  jatuh  tempo  ( maturity )nya.  Pemindahtanganan dapat terjadi pada bonds (obligasi) hanya pada saat jatuh tempo ( maturity )  dengan  nominal  harga  yang  tertera  pada  sertifikat obligasi. 13
Dalam pemindahtanganan obligasi syariah sebelum masa jatuh  tempo  ( maturity )  terdapat  dua  pendapat,  yaitu  bahwa  hal tersebut merupakan jual-beli utang (uang) yang dilarang dalam Islam,  sedangkan  pendapat  lainnya  menyatakan  bahwa  hal tersebut merupakan jual-beli asset yang mewakili obligasi syariah dalam bentuk underlying asset .
Syafi’i  menyatakan  bahwasanya  Islam  memandang  uang hanyalah  sebagai  alat  tukar  bukan  komoditas  atau  barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi ( money demand for transaction ), bukan untuk spekulasi atau trading. Sedangkan Menjadikan uang sebagai  komoditas  atau  barang  dagangan  sama  halnya  dengan praktek  pertukaran  antara  benda  yang  dijadikan  mata  uang ( naqdiy ) seperti emas dan perak serta bahan makanan pada zaman Rasulullah SAW. Dimana, emas diperjualbelikan atau ditukarkan dengan emas dengan takaran yang tidak sama.
Dalam kitab Shahih Muslim Kitab al-Musaqat Bab ash-Sharfu wa Bai’u az-Zahab bi al-Waraqah Naqdan hadits no. 2.973, Rasulullah saw. dengan tegas menggolongkan transaksi emas dengan emas dan perak dengan perak yang tidak sama takarannya transaksi ribawi.
Rasulullah saw. bersabda, “(Jual-lah) emas dengan emas pada takaran dan keadaan masing-masing yang sama dan (jual-lah) perak dengan perak pada takaran dan keadaan masing-masing yang sama, barang siapa yang
13Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar, hlm. 107.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
melebihkan (salah satunya) atau meminta lebih maka itu perbuatan itu adalah riba. (H.R. Muslim).
Proses  pemindahtanganan  obligasi  syariah  dapat  dilihat lebih jelas dalam Gambar 3 di bawah ini.

## Gambar 3
S kema Pemindahtanganan Obligasi Syariah Investor Emiten Obligasi Aset Obligasi (Kepemilikan Piutang) Dana = Investor Baru Jual Menurut Iggi, jual beli obligasi tidak pada saat jatuh tempo merupakan kontrak bai-dayn. 14 Karena jual beli utang dipandang sebagai  transaksi  ribawi.  Pasar  sekunder Islamic Bond terdapat di Malaysia, artinya Islamic Bond dapat diperjualbelikan di sana. Penerbitan bond s sebagai Islamic debt certificate -nya ( shahdah ad-dayn ) melalui proses sekuritisasi aset berdasarkan prinsip murabahah bi tsaman ajil , karena objek penjualan dalam hukum Islam adalah komoditi yang mempunyai nilai tertentu. Karenanya, sekuritisasi dilakukan untuk membuat surat utang ini sebagai klaim atas aset yang dijaminkan.
14 Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar, hlm. 106.
Jika  merujuk  pada  pengertian  Obligasi  Syariah  atau Sukuk yang diartikan sebagai bukti kepemilikan terhadap asset, maka  pemindahtanganan  Obligasi  Syariah  atau  Sukuk  berarti pemindahtanganan atau jual-beli aset riil yang dijadikan underlying asset -nya.  Sehingga,  jual-beli  ini  sama  halnya  dengan  jual-beli barang lainnya yang tidak termasuk dalam kategori riba.
Transaksi jual-beli aset tersebut dapat digambarkan melalui penjelasan pada Gambar 4 di bawah ini.
Investor Emiten Obligasi Aset Obligasi (Bukti Kepemilikan Aset) Dana = Investor Baru Jual (Aset)
Atas beberapa hal di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar yang menyebabkan dilarangnya pengalihan Islamic Bonds (obligasi) adalah  ketika  obligasi  yang  merupakan  bentuk  kepemilikan piutang  diperjualbelikan  dengan  mengambil  keuntungan  dari selisih  harga  jual  dan  beli.  Adapun  jual-beli  yang  dilakukan terhadap aset riil yang dijadikan underlying asset penerbitan Sukuk tersebut merupakan jual beli yang tidak termasuk dalam kategori riba.
MUI  melalui  DSN  telah  mengatur  perihal  pengalihan obligasi syariah, akan tetapi tidak mengatur masalah jual-belinya.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Peraturan tersebut telah diatur dalam Fatwa No. 41/DSN-MUI/ III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah disebutkan:
“Kepemilikan  Obligasi  Syariah  Ijarah  dapat  dialihkan  kepada  pihak lain, selama disepakati dalam akad penyelesaiaannva dilakukan melalui Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah”.
Dari  beberapa  pembahasan  di  atas,  penulis  mencatat bahwasanya  pemindahtanganan  atau  pengalihan  kepemilikan obligasi syariah dapat dilakukan dengan beberapa catatan:
1.  Adanya kesepakatan pada awal akad antara emiten dan investor perihal pengalihan obligasi syariah sebelum masa jatuh tempo ( maturity ).
2.  Adanya  kesepakatan  bersama  antara  emiten,  investor,  dan calon  investor  baru  dalam  pengalihan  kepemilikan  obligasi tersebut.
3.  Calon pemilik baru mengetahui dengan jelas haknya sebagai pemegang obligasi tersebut.
4.  Kesepakatan atau perjanjian antara emiten dan investor awal tetap  berlaku  meskipun  telah  terjadi  pergantian  investor/ pemengang obligasi.
5.  Adanya  aset  yang  riil  sebagai underlying  asset penerbitan obligasi.
6.  Apabila obligasi tersebut akan dialihkan kepada pihak ketiga, maka nilai nominal yang dialihkan sama dengan nilai nominal yang tertera pada sertifikat obligasi.

## Simpulan
C.
Penggunaan  istilah Islamic  Bonds atau  Obligasi  Syariah tidak tepat jika digunakan sebagai salah satu instrumen dalam keuangan Islam. Istilah yang lebih tepat adalah Sukuk yang dapat didefinisikan  sebagai  surat  investasi  yang  digunakan  sebagai bukti kepemilikan terhadap aset riil yang dijadikan underlying asset
atas  penerbitan  Sukuk.  Adapun  jenis-jenis  Sukuk  yang  dapat diaplikasikan sesuai syariah adalah Sukuk Mudharabah dan Sukuk Ijarah . Dalam  pemindahtanganan  Sukuk  sebelum  masa  jatuh tempo  ( maturity )  terdapat  dua  pendapat.  Pendapat  pertama menerangkan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  jual-beli  utang (uang) yang dilarang dalam Islam, karena uang dijadikan sebagai komoditas  bukan  sebagai  alat  tukar.  Adapun  pendapat  kedua menyatakan bahwa hal tersebut merupakan jual-beli asset yang mewakili  obligasi  syariah  dalam  bentuk underlying  asset .  Jadi, komoditi yang diperjualbelikan adalah barang nyata atau aset riil yang menjadi syarat dalam penerbitan Sukuk tersebut.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

## DAFTAR PUSTAKA
Achsien,  Iggi  H., Investasi  Syariah  di  Pasar  Modal  (Menggagas Konsep  dan  Praktek  Manajemen  Portofolio  Syariah), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, Taudhih al-Ahkam min Bulug al-Maram, Jilid IV, Beirut: Mu’assasah al-Khidmaat at-Thiba’iyah, 1997.
Bodie, dkk., Investasi , Jakarta: Salemba Empat, 2006.
Darmadji, Tjiptono, Pasar Modal di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab) , Jakarta: Salemba Empat, 2006.
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.
Najib, dkk., Investasi Syari’ah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik , Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008. al-Qardhawi, Yusuf, Bunga Bank Haram , Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
Sa’di, Syekh Abdurrahman, dkk., Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah , Jakarta: Senayan, 2008.
Samsul, Mohamad, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio , Jakarta: Erlangga, 2006.