## PELUANG BISNIS BIDANG KEHUTANAN BAGI PENGUSAHA DAERAH PADA OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR
La Sina
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

## ABSTRAK
Di era reformasi saat sekarang ini telah melahirkan berbagai keinginan masyarakat di daerah, keinginan tersebut perlunya otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Di  Kalimantan  Timur  juga  tuntutan  tersebut  selalu  dikumandangkan  oleh  masyarakat  agar pelaksanaan otonomi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Kalimantan  Timur  yang  kaya  raya  akan  sumber  daya  alam,  seperti  Kehutanan,  hal  ini  akan memberikan  peluang  bisnis  dibidang  Kehutanan  khususnya  kepada  para  pengusaha  dibidang Kehutanan.
Dengan luasnya kawasan hutan yang ada di Indonesia akan lebih memberikan peluang bisnis bagi pengusaha pada otonomi daerah dewasa ini.
Pengusahaan dibidang Kehutanan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat di  daerah  sehingga  dengan  demikian  masyarakat  akan  mendapatkan  perbaikan  kehidupan  lewat pengusahaan  hutan,  selain  masyarakat  juga  Pemerintah  Daerah  akan  mendapat  kontribusi  dari  hasil pengusahaan hutan 80% dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan dan 60% dari dana reboisasi.
Key words :  Bisnis bidang Kehutanan dan Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Otonomi  Dearah  yang  telah  bergulir sejak diundangkannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  dan  Undang-undang  Nomor  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kerja serta diberlakukannya  secara  efektif  pada  awal tahun 2001 dan telah diganti dengan Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Kerja  membawa  berbagai  harapan  bagi masyarakat  yang  selama  ini  merasa  kurang mendapat  peluang  dalam  berbagai  kegiatan usaha di Kalimantan Timur.
Daerah bersama
masyarakat mengharapkan  perubahan  dan  perbaikan bersamaan  dengan  diberikannya  otonomi untuk  mengelola  sumberdaya  hutan  bagi pengembangan ekonomi di wilayahnya.
Sumberdaya
hutan
memiliki kedudukan,  fungsi  dan  peran  nyata  bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat tidak hanya  bangsa  dan  rakyat  Indonesia  akan tetapi juga bagi masyarakat dunia
internasional. Hutan
merupakan salah
satu sumberdaya  alam  yang  dapat  memulihkan diri  selama  pemanfaatannya  tidak  melampui daya  pulihnya,  sehingga  manfaat  ganda  dari hutan akan terus mengalir selama keberadaan dan fungsinya tetap terjamin.
Dewasa  ini  potensi  sumberdaya  hutan di  Kalimantan  Timur  baru  sebagian  kecil yang telah dimanfaatkan, sedangkan sebagian besar  jenis  flora  fauna  lainnya  belum dimanfaatkan secara optimal. Tingkat pemanfaatan  pada  beberapa  kawasan  hutan produksi yang dilakukan oleh para pemegang Hasil Pemanfaatan Hutan (HPH) telah begitu intensif  dengan  tujuan  untuk  memburu  kayu ( timber extraction ), sehingga telah menyebabkan kerusakan  hutan dan degradasi fungsi hutan.
Permasalahan fundamental dalam alokasi  pemanfaatan  sumberdaya  hutan  di Kalimantan  Timur  terdapat  ketidakadilan dalam  alokasi  pemanfaatan  dan  kurang berdayanya perekonomian masyarakat utamanya  masyarakat  dunia  usaha  dengan koperasi  dan  masyarakat.  Akibatnya  tidak terjalin  hubungan  yang  serasi  dan  seimbang antara usaha besar, menengah, kecil, koperasi dan  masyarakat,  sehingga  tidak  berkembang suatu sistem ekonomi yang berbasis kehutanan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sekitar hutan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  bukti  empirik  bahwa  para pemegang  HPH  yang  penguasaan  areal konsesinya  relatif  luas  telah  melampui kapasitas manjemen,  sehingga kegiatan pengusahaan  hutannya  menjadi  tidak  efektif, efisien  dan  mengabaikan  prinsip-prinsip pengelolaan  hutan  lestari  bahkan  cenderung
menelantarakan  areal  konsesinya  setelah melakukan penebangan hutan.
Selain  itu  dengan  sistem  usaha  HPH seperti  tersebut,  kurang  adanya  hubungan saling  ketergantungan dan keselarasan antara masyarakat,  koperasi,  usaha  kecil,  usaha menengah dan para pemegang HPH, kopreasi,  usaha  kecil,  usaha  menengah  dan para  pemegang  HPH,  akibatnya  telah menimbulkan kesenjangan struktural maupun kesenjangan fungsional yang bermuara kepada  konflik  yang  berkepanjangan  antara pemegang  HPH  dan  masyarakat  di  sekitar hutan.
Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan  akan  dapat  terselesaikan  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Secara  garis besar bahwa dengan Undang-Undang Nomor 41  tentang  Kehutanan  Tahun  1999  tersebut, terdapat  perubahan  yang  mendasar  dalam pola  pemanfaatan  hutan,  dimana  sistem  hak pengusahaan  hutan  sudah  tidak  digunakan lagi.  Sebagai  gantinya  pemanfaatan  hutan hanya diberikan dalam bentuk izin pemanfaatan  hasil  hutan  (kayu  maupun  non kayu),  izin  pemanfaatan  kawasan  hutan,  izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan  hasil  hutan  (kayu  maupun nonkayu).

## PEMBAHASAN

## A.  Peluang Usaha Dalam Bidang Kehutanan
1.  Keadaan Sumberdaya Hutan
Dengan diberlakukannya otonomi daerah  maka  segala  bentuk  perizinan  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  hutan  telah didelegasikan  kepada  Daerah.  Beberapa Keputusan
Menteri
Kehutanan yang merupakan  peraturan  pelaksanaan  otonomi daerah  bidang  kehutanan,  seperti  Keputusan Menteri  Kehutanan  No.  05.1/Kpts-II/2000 yang  mengatur  tentang  Pemanfaatan  Hutan Produksi,  telah  memberikan  kewenangan kepada
Bupati
untuk
menerbitkan keseluruhan perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan  hutan  produksi.  Sedangkan apabila  kawasan  hutan  produksi  yang dimohon  oleh  pihak  ketiga  untuk  mendapat perizinan  tersebut,  berada  pada  kawasan hutan  produksi  yang  melintas  lebih  dari  satu Kabupaten  maka  kewenangan  perizinannya berada pada Gubernur.
Peran Pemerintah Pusat/Daerah terbatas  pada  lebih  peka  yang  bersifat strategis  seperti  penetapan  dan  pengendalian kualitas kebijakan, pengawasan dan
pembinaan  terhadap  pelaksanaan  otonomi daerah.
Peran Pemerintah dalam bidang kehutanan  pada  era  otonomi  daerah  mutlak diperlukan  terutama  dalam  menjembatani pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan terhadap  manfaat  agar  tidak  menimbulkan pertentangan  kepentingan.  Secara  garis  besar bahwa  peran  Pemerintah  adalah  untuk menciptakan  iklim  yang  kondusif  dalam pemanfaatan  hutan,  sehingga  seluruh  lapisan masyarakat baik badan usaha milik negara/daerah,  swasta,  koperasi  maupun masyarakat  mempunyai  peluang  yang  sama untuk  memanfaatkan  potensi  sumberdaya hutan. Secara umum bahwa tujuan
pengelolaan  hutan  adalah  untuk  memberikan manfaat optimal dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Dalam konteks pengelolaan  hutan,  hutan  harus  dipandang sebagai  satu  kesatuan  ekosistem  yang  utuh, bukan hanya sebagai sumber kayu bagi bahan baku industri.
Prinsip umum pengelolaan hutan tersebut  dipahami  dan  diamalkan  oleh  yang diberi  amanah  untuk  menerbitkan  perizinan pemanfaatan  sumberdaya  hutan  tersebut, sehingga  pemanfaatan  sumberdaya  hutan mampu  berperan  sebagai  basis  utama  bagi penggerak ekonomi umat.
Pemanfaatan  potensi  sumberdaya  hutan dari  kawasan  hutan  seluas  120,5  juta hektar, baru berorientasi kepada produksi kayu  sedangkan  terhadap  produksi  non kayu  seperti  rotan,  getah,  sutera  maupun komoditas lainnya masih belum
dimanfaatkan  secara  optimal (D.Ruhjadi
Prawiraatmaja, 1998).
Pada  tahun  1998  secara  nasional kontribusi bidang kehutanan terhadap perekonomian  nasional  adalah  sekitar  US  $ 3,39  miliar  per  tahun  dan  dapat  memberikan sumber  penghidupan,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  kepada  30  juta penduduk sekitar hutan. Pengalaman empirik pada  masa  pemulihan  krisis  ekonomi, ternyata perekonomian yang berbasis kehutanan lebih survive dibandingkan kegiatan  perekonomian  yang  berbasis  sektor lainnya.
Peran  lainnya  yang  disumbangkan  dari manfaat  tidak  langsung  dari  pengelolaan hutan  lindung  pada  Daerah  Aliran Sungai  yang  ditujukan  sebagai  fungsi hidro-orologis ,  ternyata  telah  mampu memberikan  dukungan  terhadap  70% sektor-sektor pembangunan lainnya. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengelolaan  hutan  lindung  di  daerah aliran  sungai  Citarum,  telah  mempu
menjamin  ketersediaan  air  di  Sungai Citarum sekitar 845 juta metrik per tahun atau  setara  Rp.  1,9  trilyun  per  tahun  (D. Ruhjadi Prawiraatmadja, 1998).
Dilihat  dari  aspek  ekonomi,  kegiatan usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat pengusaha  maupun  masyarakat  lokal  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  hutan  adalah mulai  tahapan  perencanaan  hutan  hingga kepada  pemanfaatan  pasca  panen.  Secara keseluruhan bahwa peluang usaha yang dapat dimanfaatkan  dalam  proses  pengelolaan hutan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu aktifitas paket pemanfaatan hutan itu  sendiri  dan  aktifitas  usaha  dalam  tahapan proses pemanfaatan hutan.

## 2. Aktifitas Usaha Pemanfaatan Hutan
Aktifitas-aktifitas yang
berkaitan dengan  pemanfaatan  hutan  antara  lain,  usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan  hasil  hutan  non  kayu,  usaha pemanfaatan  kawasan  hutan  dalam  bentuk budidaya  tanaman  bawah  tegakan  hutan, usaha  pemungutan  hasil  hutan  kayu  dan pemungutan  hasil  hutan  non  kayu,  serta usaha  jasa  lingkungan  seperti  ekotourism, pemanfaatan jasa air, olah raga tantangan dan lain sebagainya.
a. Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu, dalam  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan kayu di Kalimantan Timur yang memperoleh peluang usaha adalah Badan Usaha  milik  Daerah,  Swasta,  Pengusaha Kecil, Pengusaha Menengah dan Koperasi.
b. Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Non  Kayu, yang  meliputi  usaha  pemanfaatan  rotan, sagu,  getah-getahan,  kulit  kayu,  kayu putih,  bambu,  buah/biji  dan  nipah.  Luas maksimal  yang  boleh  diusahakan  adalah 5.000 hektar untuk setiap pemohon dalam satu  propinsi  atau  20.000  hektar  untuk setiap  pemohon  dalam  wilayah  negara kesatuan Republik Indonesia.
c. Usaha  Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu, yang  meliputi  usaha  pemungutan  hasil hutan kayu dalam kawasan hutan produksi  yang  tidak  dibebani  hak  kepada pihak ketiga. Kelompok masyarakat yang dapat  memanfaatkan  usaha  ini  adalah Koperasi  masyarakat  sekitar  hutan  dan perorangan.  Luas  maksimum  yang  dapat diusahakan  adalah  100  hektar  dan  dalam satu  Kabupaten  maksimum  seluas  500 hektar.
d. Pemungutan  Hasil  Hutan  Non  Kayu adalah usaha pemungutan hasil hutan non kayu antara lain usaha pemanfaatan rotan, sagu,  getah-getahan,  kulit  kayu,  kayu
putih,  bambu,  buah/biji  dan  nipah. Kelompok  masyarakat  yang  mempunyai peluang  memanfaatkan  usaha  tersebut adalah  koperasi  masyarakat  sekitar  hutan dan perorangan.
e. Usaha  Pemanfaatan  Kawasan  Hutan, yaitu  pemanfaatan  ruang  tumbuh  untuk melakukan  budidaya  tanaman  jamur, tanaman  obat,  tanaman  hias,  tanaman pangan, perlebahan dan budidaya penangkaran satwa dalam kawasan hutan produksi  dan  hutan  lindung.  Kelompok masyarakat  yang  dapat  memperoleh peluang usaha adalah perorangan
(maksimum  5  hektar)  dan  koperasi masyarakat  sekitar  hutan  (maksimum  50 hektar).
f. Usaha  Pemanfaatan  Jasa  Lingkungan, yaitu pemanfaatan kawasan hutan dengan  jalan  tidak  mengektraksi  hasil hutan,  yaitu  berupa  usaha  pemanfaatan air,  wisata/rekreasi  alam,  perburuan satwa  liar,  olah  raga  tantangan,  usaha dalam  rangka  pembinaan  fisik  dan mental, carbon trade dan usaha penelitian.  Kelompok  masyarakat  yang dapat melakukan usaha pemanfaatan jasa lingkungan  adalah  perorangan,  koperasi, badan  usaha  milik  negara/daerah  dan swasta.
g. Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu Hutan  Tanaman,  yaitu  suatu  kegiatan usaha  didalam  kawasan  hutan  produksi untuk menghasilkan kayu sebagai produk utama  yang  kegiatannya  terdiri  atas penanaman,  pemeliharaan,  pengamanan, pemanenan dan pengolahan serta pemasaran hasil hutan tanaman.
Kelompok masyarakat yang dapat mengusahakannya  adalah  perorangan (maksimum  1.000  hektar),  Koperasi (maksimum  5.000  hektar),  BUMN/D
(5.000  –  50.000  hektar)  dan  swasta
(5.000 – 50.000 hektar).
h. Usaha  Penangkaran  Swasta/Tumbuhan
Liar dan Usaha Pemanfaatan
Tumbuhan/Satwa  Liar,  yaitu  kegiatan budidaya  satwa/tumbuhan  liar  di  luar habitat aslinya dan kegiatan pemanfaatan tumbuhan/satwa liar.
i. Usaha  Pengusahaan  Pariwisata  Alam, yaitu  usaha  jasa  wisata  alam  pada  zona pemanfaatan taman nasional.
j. Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan, yaitu  kegiatan  usaha  pemanfaatan  kayu melalui  industri  pengolahan  hasil  hutan baik berupa kayu maupun non kayu.
3. Aktifitas  Usaha  dalam  Proses  Pengelolaan Hutan
Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam tahapan proses pengelolaan  hutan  adalah  mulai  tahapan perbenihan  hingga  tahapan  pengelolaan  hasil hutan. Adapun kegiatan usaha tersebut antara lain adalah pengada/penangkar benih tanaman  hutan,  pengada  pupuk,  konsultan pelaksana rehabilitasi hutan, konsultan AMDAL,  konsultan  penyusunan  rencana pembangunan/pengembangan HTI, konsultan pemetaan dan konsultan pelaksana eksploitasi hutan  maupun  kerjasama  usaha  baik  dengan badan  usaha  swasta  maupun  badan  usaha milik negara/daerah.
Disamping  kegiatan  usaha  tersebut terdapat  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang ditujukan  untuk  menunjang  profesionalisme kegiatan  usaha  dalam  bidang  kehutanan, seperti  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan kehutanan maupun lembaga penelitian swasta dalam bidang kehutanan.
Aktifitas-aktifitas  usaha  tersebut  diatas adalah peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan  oleh  pengusaha  daerah  dalam rangka  menunjang  pelaksanaan  otonomi daerah bidang kehutanan.

## B. Keuntungan  Pemerintah  Daerah  Propinsi Kalimantan Timur terhadap Pengusahaan
Hutan
Dalam  Pasal  160  (3)  Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, selain
pengusaha daerah mendapatkan peluang bisnis bidang kehutanan tetapi juga bagi pemerintah daerah akan mendapatkan dana bagi hasil yang akan mendapatkan dana bagi hasil yang bersumber dari  sumberdaya  alam  seperti  penerimaan kehutanan  yang  berasal  dari  Iuran  Hak Penguasaan  Hutan  (IHPH),  Propinsi  Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
Dana  bagi  hasil  yang  bersumber  dari sumber  daya  alam  yang  berasal  dari kehutanan akan diatur sebagai berikut : 1. Penerimaan  kehutanan  yang  berasal  dari penerimaan Iuran Hak Penguasaan Hutan  (IHPH)  dan  Propinsi  Sumberdaya Hutan  (PSDH)  yang  dihasilkan  dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen)  untuk  pemerintah  dan  80%
(delapan puluh persen) untuk daerah.
2. Penerimaan  kehutanan  yang  berasal  dari dana  reboisasi  dibagi  dengan  imbangan sebesar  60%  (enam  puluh  persen)  untuk pemerintah  dan  40%  (empat  puluh persen) untuk daerah.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah agar tetap mendorong para pengusaha untuk  berkiprah  didalam  usaha  dibidang kehutanan, karena selain memberikan keuntungan  bagi  pengusaha  di  daerah  juga memberikan keuntungan terhadap pemerintah daerah.

## PENUTUP
Sumberdaya  hutan  memiliki  kedudukan, fungsi  dan  peran  yang  cukup  penting  dalam perekonomian  lokal,  regional,  nasional  dan internasional.
Otonomi  bidang  kehutanan  membawa konsekuensi logis munculnya berbagai kesempatan/peluang  berusaha  bagi  masyarakat maupun  pengusaha  daerah  dituntut  untuk  lebih peka dalam memanfaatkan peluang tersebut.
Otonomi  bidang  kehutanan  diharapkan akan  menimbulkan  iklim  usaha  yang  kondusif bagi  masyarakat  maupun  pengusaha  daerah, sehingga  akan  bermuara  kepada  peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dari  masyarakat  yang berbasis usaha dalam bidang kehutanan. Pengusahaan dibidang
kehutanan memberikan  peluang  bisnis  bagi  pengusaha kehutanan  dan  terhadap  pemerintah  daerah  akan mendapat  dana  bagi  hasil  yang  bersumber  dari iuran usaha dibidang kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Literatur Amrah Muslimin,1999. Ikhtiar Perkembangan  Otonomi  Daerah, Penerbit  Jembatan,  Jakarta.,  hal  8  –
9.
Abdullah Rozali. 1999. Pelaksanaan Otonomi Luas  dan  Isi  Federalisme  sebagai Suatu Alternatif.
Ruhjadi  Prawiraaruradja.  2003.  Peluang Bisnis bagi Pengusaha Kehutanan di Daerah.

## B.  Perundang-undangan.
RI.  2001.  Undang-undang  Nomor  41  Tahun
1999 tentang Kehutanan.
RI.  2005.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
RI.  2005.  Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Negara.