## PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM:  PENERAPAN UNSUR MEMPERKAYA DAN/ATAU MENGUNTUNGKAN DALAM UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Anto Widi Nugroho, S.H.,M.H. Kejaksaan Republik Indonesia Email: antowidin@gmail.com
Abstract T he judge decision in criminal case of corruption is practically happen by disparity case. Therefore, the problem of punishment is not only important for judge and the process of criminal justice, but also the law process entirely, especially in the term of law construction. This research is normative research so the data collecting is done through literary study and qualitative analysis. The result of this research shows that: 1) The regulation of corruption case eradication, there is no explanation include an explanation about element of enrichtment or advantageous but, there is law opinion can be parameter of “enrichment” element in corruption case namely how much the national detriment which has been abused by suspect act. 2) The limitation of national detriment based on the court decision in Sukabumi No. 31/Pid.B/2008/PN.Smi is one hundred million rupiah to make easy the category of enrichment. 3) The implementation of enrichtment and advantageous element by judge in the future is the threat given in the form of incompetence to do in law.
Keywords: Judge Decision, Corruption, Enrichment, Advantageous, National Detriment/

## National Loss
Pendahuluan Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Sebagaimana pendapat Nyoman Serikat Putra Jaya yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. 1 Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang
1 Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia . Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal. 2
sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 2
Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan  bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan  virus  flu  yang  menyebar  ke  seluruh  tubuh  pemerintahan  sejak  tahun  1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. 3
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan “ ultimum remedium ” terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi. Dalam prakteknya, masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana. Maksudnya adalah bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian definisi mengenai unsur memperkaya dan/atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Di samping itu, Hakim dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi  antara  suatu  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).
Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. 4
Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka 2 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni. Hal. 133
3 Romli Atmasasmita. 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional . Bandung: Mandar Maju. Hal. 1
4 Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan . Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 88
akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Harapan sebagian besar masyarakat adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam kasus-kasus korupsi yang telah memporak-porandakan sendi- sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimanakah batasan-batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi? 2) Bagaimanakah penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber hukum tertier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan. Keseluruhan data yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif.

## Pembahasan 1.  Batasan Nilai Kerugian Negara Yang Masuk Dalam Kategori Memperkaya Dan/ Atau Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  yang    dikualifikasikan  sebagai  kejahatan    luar  biasa  dan  dipandang  telah membudaya bahkan menjadi sistem, merupakan persoalan yang harus dihadapi bersama sebagai bangsa. Kerusakan yang timbul akibat kejahatan tersebut telah merongrong sendi-sendi kehidupan bangsa yang berakibat luas terhadap kepercayaan pada kepemimpinan pemerintahan dan kemasyarakatan. Maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi hambatan utama dalam menarik para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Hal itu telah menjadi kesulitan yang amat besar dalam upaya membangun perekonomian, karena merajalelanya korupsi mulai dari level pemerintahan yang terendah, sampai ke level pemerintahan yang tertinggi, membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dirancang dengan baik dan akurat. Korupsi tersebut dikatakan pula telah membudaya di masyarakat. Masyarakat juga kehilangan kepercayaan terhadap kejujuran dan kesungguhan aparat pemerintahan. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ravikanth B. Lamani dan G. S. Venumadhava yang menyebutkan corruption has infected every sphere of modern life. It has vitiated the moral values of the society and the police force cannot be an exception. In fact, corruption of police is not a new phenomenon, but the irony is that the issue has seldom been seized by  the organization with a sense of seriousness (Korupsi telah menginfeksi setiap bidang kehidupan modern. Hal ini telah mencederai nilai-nilai moral masyarakat dan kepolisian tanpa kecuali. Bahkan, korupsi yang dilakukan oleh polisi bukanlah sebuah fenomena baru, namun ironinya adalah bahwa masalah ini jarang disinggung oleh organisasi secara serius). 5
Korupsi telah mengakibatkan tingkat kerugian yang cukup tinggi terhadap ekonomi dan keuangan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi masyarakat secara kolektif, yang akibat kebocoran tersebut rakyat menjadi miskin dan terhambat hak-haknya untuk memperoleh kemajuan secara ekonomi karena ketidakberdayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
Mengenai unsur “merugikan keuangan negara” aparat penegak hukum bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi
5 Ravikanth B. Lamani dan G. S. Venumadhava. 2013. “Police Corruption in India”. International Journal of Criminology and Sociological Theory ,  Vol.  6,  No.  4,  December  2013,  228-234.  India:  Karnatak University. Hal. 228
adalah kekuasaan. Dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.
Namun demikian, kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (kerugian negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tidak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.
Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.
Namun demikian, terdapat putusan hakim yang memuat pertimbangan hukum tentang nominal jumlah kerugian negara, yaitu Putusan No.31/Pid.B/2008/PN.Smi. Dalam pertimbangan hukum Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.334/Pid/2008/PT.Bdg, Majelis Hakim dalam kesempatan tersebut telah memberikan batasan kerugian negara senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk memudahkan kategori/ukuran nilai ”memperkaya” sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolok ukur yang membedakan antara kriteria unsur ”memperkaya” dengan kriteria unsur ”menguntungkan”.
Meskipun demikian, tentang unsur “merugikan keuangan negara” sebaiknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, terutama untuk jumlah nominal angka kerugian. Oleh karena itu, supaya dapat memberantas korupsi secara berdaya guna perlu adanya ketentuan perundangan yang memenuhi syarat minimal, yaitu mempunyai redaksional yang jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun serta terukur nilai nominal daripada kerugian negara tersebut. Selain itu, juga dibutuhkan political will bagi setiap elemen masyarakat, khususnya kepada aparatur negara yang diberi kepercayaan untuk bertindak mengelola keuangan negara untuk tidak bersikap ceroboh dan rakus.

## 2.  Penerapan Unsur Memperkaya Dan/Atau Menguntungkan Oleh Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang
Penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana dalam hukum Acara Pidana diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Suatu putusan Hakim, idealnya akan memberikan keadilan untuk semua pihak, sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan rasa subyektif yang tolak ukurnya sangat relatif. Meskipun sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menentukan keadilan dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili, Hakim mempunyai kebebasan/independensi yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan suatu standard tindakan khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi, karena implementasinya di lapangan akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada independensi Hakim dalam menangani perkara korupsi. Pemahaman yang dapat dijadikan pedoman adalah ketentuan undang -undang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan yang menggariskan bahwa putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan
bagi rakyat Indonesia. Saat ini, persepsi keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat, di antaranya adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang secara serius dan konsisten. Selain itu, juga dengan berpedoman pada kondisi obyektif bangsa yang mengalami kerugian keuangan negara dan menimbulkan penderitaan luar biasa di segala bidang sebagai akibat korupsi. Mengacu pada hal-hal tersebut, maka dapat ditentukan titik berat antara keadilan bagi terdakwa dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang hak-haknya telah terampas guna mencapai suatu putusan yang tepat.
Oleh karena itu, selain melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dipersidangan dengan mempertimbangkan berbagai hal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik penjatuhan putusan selama ini, maka sudah seharusnya dampak korupsi berupa kerugian besar yang diderita dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai titik tolak bagi Hakim dalam setiap pengambilan putusan perkara korupsi. Putusan perkara korupsi yang dilandasi pemikiran untuk menitikberatkan pada keadilan masyarakat bukan untuk mencari popularitas. Bukan pula dengan memaksakan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan dalam setiap perkara korupsi, karena apapun fakta dan keadaannya akan sangat berbahaya jika pada akhirnya terjadi penyalahgunaan/arogansi kekuasaan. Sebaliknya, apabila dalam putusan perkara korupsi Hakim juga mempertimbangkan dengan seksama antara keadilan terdakwa dan keadilan masyarakat sepanjang penjatuhan putusan itu dilakukan secara adil, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai kegagalan Hakim dalam pemberantasan korupsi.
Terjadinya disparitas pidana disebabkan oleh persepsi hakim terhadap filsafat pemidanaan dan tujuan pemidanaan sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan serupa pencegahan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara dan denda saja, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan pidana tambahan akan lebih efektif. Seorang hakim akan menjatuhkan pidana lebih berat, sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa pemidanaan harus sesuai dengan perbuatannya. Sebaliknya seorang hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab hakim berpendirian bahwa pidana harus sesuai dengan orangnya.
Pengadilan mempunyai peran penting dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan di bidang peradilan, hakim harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan, selain menguasai norma-norma hukum tertulis. Meskipun demikian, betapapun idealnya suatu konsepsi, faktor manusia di belakangnya merupakan hak yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian peranan yang diharapkan dari suatu lembaga peradilan dapat berguna sebagai wadah dalam hal: a) memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. b) Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan. c) Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan. 6
Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Hal ini dikarenakan tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tugas hakim tersebut dilakukan dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya terhadap perkara-perkara yang ditanganinya sehingga putusan yang dibuat mencerminkan perasaan keadilan.
Namun pada kenyataannya, tidak jarang putusan-putusan yang dibuat oleh hakim mengundang kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang satu lebih berat sementara itu terhadap pelaku lainnya dijatuhi hukuman yang lebih ringan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.
6 Anton Rasnhart. 1995. Masalah Hukum . Jakarta: Aksara Persada. Hal. 103.
Menurut KUHAP bahwa hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakah terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Kedudukan hakim yang terhormat diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat, sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, maka dirasa penting bagi seorang hakim. Tidak saja sebagai petugas yang trampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya. 7
Hakim berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bilamana ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu. Sementara itu, Bismar Siregar menyebutkan bahwa tugas hakim sebagai unsur penegak hukum dalam rangka law as a tool of engineering dalam era pembangunan Indonesia, wajib merumuskan niai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang- undang tertulis tidak ada aturannya. 8
Sebagaimana diketahui bahwa kasus korupsi saat ini semakin meningkat dengan pelaku yang melibatkan pejabat-pejabat negara dan negara dirugikan milyaran rupiah. Dengan demikian, sudah seharusnya hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman pidana yang maksimal. Namun, pada kenyataannya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi masih belum efektif. Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait dengan kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi berbeda-beda atau penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
Berbagai faktor mendasari timbulnya hal tersebut, meskipun secara normatif pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana adalah sebagai berikut: 9 (1) Bersumber dari hukum itu sendiri. Faktor perbedaan penjatuhan pidana yang bersumber dari hukum itu sendiri meskipun dapat dibenarkan secara ideologis namun mengandung kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan “ judicial discretion ” yang terlalu luas karena tidak adanya “ sentencing standards ”. Dalam hal ini adalah mengenai unsur makna kata “memperkaya” dan “menguntungkan” maupun batasan nominal kerugian keuangan negara dalam kategori memperkaya maupun menguntungkan dalam tindak pidana korupsi. (2) Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri. Perspesi hakim terhadap philosophy of punishment dan the aims of punishment memegang peranan penting dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berfikir bahwa tujuan hanya bisa
7 Rusli Muhammad. 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial . Yogakarta: UII Press. Hal. 44-45
8 Bismar Siregar. 1996. Rasa Keadilan . Surabaya: Bina Ilmu Offset. Hal. 35
9 Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. Op.Cit . Hal. 94-95
dicapai dengan pidana penjara, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Selain itu, perbedaan penjatuhan pidana juga berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Sebagaimana diketahui proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. (3) Faktor-faktor lain. Sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin, residivisme dan umur. Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP (Pasal 486, 487 dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana. Sementara itu, dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan “rasa subjektif” yang tolak ukurnya sangat relatif.
Adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan bila dibandingkan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, hakim dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Soerjono Soekanto menyebutkan kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan- peraturan umum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum. Supaya dapat tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaedah termaksud harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan merupakan keadaan serasi yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan kegoncangan. Sementara itu, manfaat hukum adalah untuk menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat. 10 Dengan adanya disparitas pidana tersebut menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum yang memberi kemanfaatan juga belum tercapai karena pelaku tindak pidana korupsi tidak semakin berkurang tetapi justru semakin bertambah banyak. Sementara itu, untuk kepastian hukum, bahwa dengan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sudah memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini memang sudah seharusnya bahwa pelaku kejahatan harus mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya meskipun hukuman tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi keadilan di masyarakat perlu dilakukan revisi perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi harus lebih bersifat menakutkan bagi para calon koruptor apabila melakukan perbuatan pidana korupsi. Beberapa revisi yang perlu dilakukan antara lain adalah: a) ancaman pidana harus rasional dan proporsional, artinya ancaman pidananya harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana itu sendiri. b) Ancaman ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan c) ancaman pidana tambahan berupa ketidakcakapan bertindak dalam hukum pada setiap penjatuhan putusan pemidanaan yang dijatuhkan bagi para pelaku korupsi dengan jumlah kerugian negara minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Adanya revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi penting untuk dilakukan mengingat korupsi yang terjadi akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan revisi terhadap peraturan
10 Soerjono Soekanto. 1991. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum . Jakarta: Alumni. Hal. 38-39.
perundang-undangan tersebut, karena korupsi yang terus berlanjut tanpa ada penanganan serius dikhawatirkan akan dapat merusak tatatan kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eurela Mujaj (2013). Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa corruption is seen as an increasingly noticeable phenomenon in our society  which  seriously  affects  the  lawful  state,  democracy  and  Human  Rights.  After  the great political, social and economical changes which took place in Albania after 1995, the phenomenon boosted. With the approval of the new Penal Code, more precisely in law 7895 date 27.01.1995, there was the legal basis which sanctioned Corruption as a penal offense. Yet, with time it needed to be improved and amended. This was largely due to the insufficiency of the actual legal basis to prevent or eliminate this problem (korupsi dipandang sebagai fenomena nyata dalam masyarakat yang secara serius mempengaruhi negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Setelah perubahan politik, sosial dan ekonomi secara besar-besaran yang terjadi di Albania setelah tahun 1995, fenomena itu terjadi. Dengan persetujuan KUHP yang baru, lebih tepatnya dalam hukum 7895 tanggal 1995/01/27, ada dasar hukum yang disetujui, yaitu korupsi sebagai bentuk pelanggaran hukum. Namun seiring berjalannya waktu, perlu untuk ditingkatkan dan diubah. Hal ini disebabkan oleh ketidakcukupan sebagian besar dasar hukum yang sebenarnya untuk mencegah atau menghilangkan masalah ini). 11
Korupsi merupakan hal yang sangat membahayakan dalam berlangsungnya suatu pemerintahan, bahkan jauh lebih berbahaya daripada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perang sekalipun. Hal ini dikarenakan bahaya korupsi dapat menghancurkan struktur negara hingga bagian terkecil dari suatu pemerintahan yang berdaulat, dan menghancurkan semangat persatuan dan kesatuan yang semakin lama kian terkikis. Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya korupsi di Indonesia sekarang ini sudah terjadi secara sistematik dan meluas. Hal tersebut karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, yang pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang antara lain, di bidang politik, sosial, dan ekonomi.
Penutup Pertama , makna unsur memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya dalam Undang-Undang. Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan” jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Namun, pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Meskipun demikian, terdapat pendapat hukum dalam Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi. yang dapat dijadikan tolok ukur atas unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam suatu tindak pidana korupsi adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/ tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya 11 Eurela Mujaj. 2013. “Changes In The Penal Code of The Republic of Albania Concerning Corruption”. Eu- ropean Scientific Journal , June 2013 edition vol. 9, No.17 ISSN: 1857 – 7881 (Print)  e - ISSN 1857- 7431. Albania: The European University of Tirana. Hal. 31
kekayaan terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah..
Kedua , batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi tidak diatur dalam Undang-Undang. Namun demikian, terdapat putusan hakim yang memuat pertimbangan hukum tentang nominal jumlah kerugian negara, yaitu Putusan No.31/Pid.B/2008/PN.Smi. Dalam pertimbangan hukum Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.334/Pid/2008/PT.Bdg, Majelis Hakim dalam kesempatan tersebut telah memberikan batasan kerugian negara senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk memudahkan kategori/ukuran nilai ”memperkaya” sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolok ukur yang membedakan antara kriteria unsur ”memperkaya” dengan kriteria unsur ”menguntungkan”.
Ketiga , penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang adalah: a) ancaman pidana yang dijatuhkan   harus  rasional  dan  proporsional.  Artinya ancaman pidananya harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan  oleh  perbuatan  pidana itu sendiri. b) ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). c) ancaman pidana tambahan berupa ketidakcakapan bertindak dalam hukum pada setiap penjatuhan putusan pemidanaan yang dijatuhkan bagi para pelaku korupsi dengan jumlah kerugian negara minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sementara itu, berdasarkan kesimpulan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disarankan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini perlu untuk dilakukan supaya terdapat kejelasan keterangan terutama tentang makna memperkaya dan menguntungkan serta adanya tolok ukur untuk batasan jumlah nominal kerugian negara. Selain itu juga melakukan revisi untuk ancaman pidananya menjadi hukuman pidana mati bagi para koruptor.
Selanjutnya, saran kepada kejaksaan, diharapkan Jaksa Penuntut Umum untuk tetap menerapkan bentuk surat dakwaan primair dan dakwaan subsidair (Primair: Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) untuk suatu perbuatan yang masuk dalam dua aturan pidana tersebut. Namun demikian, dalam tuntutan hukumannya Jaksa Penuntut Umum hendaknya melakukan penuntutan dengan ancaman pidana maksimal. Saran untuk pengadilan, Hakim diharapkan melakukan analisis yuridis sesuai dengan prosedur pembuktian dalam surat dakwaan sehingga hakim tidak melakukan kesalahan penerapa hukum. Selain itu, hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan menjatuhkan pidana maksimal bagi para koruptor, mengingat bahaya korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara.
Daftar Pustaka Atmasasmita, Romli. 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional . Bandung: Mandar Maju.
B. Lamani, Ravikanth dan G. S. Venumadhava. 2013. “Police Corruption in India”. International Journal of Criminology and Sociological Theory , Vol. 6, No. 4, December 2013, 228- 234. India: Karnatak University.
Chazawi, Adami. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia . Malang: Bayumedia Publishing.
Egwemi, Victor. 2012. “Corruption And Corrupt Practices in Nigeria: An Agenda For Taming The Monster”. Journal of Sustainable Development in Africa (Volume 14, No.3, 2012), ISSN: 1520-5509. Nigeria: Ibrahim Badamasi Babangida University.
Muhammad, Rusli. 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial . Yogakarta: UII Press. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Mujaj, Eurela. 2013. “Changes In The Penal Code of The Republic of Albania Concerning Corruption”. European Scientific Journal , June 2013 edition vol. 9, No.17 ISSN: 1857 – 7881 (Print)  e - ISSN 1857- 7431. Albania: The European University of Tirana.
Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi.
Rasnhart, Anton. 1995. Masalah Hukum . Jakarta: Aksara Persada.
Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia . Semarang: Badan Penerbit Undip.
Siregar, Bismar. 1996. Rasa Keadilan . Surabaya: Bina Ilmu Offset.
Soekanto, Soerjono. 1991. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum . Jakarta: Alumni.
Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. 2013. Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan . Bandung: Remaja Rosdakarya.