## Memaknai Suara Hati sebagai Model Politik Etis Kekristenan Humanis Meminimalisir Pengaruh Politik Identitas di Indonesia
Budi Astra Tarigan 1 , Erikson Tarigan 1 , Alemina Br Ginting 1
1 STT Abdi Sabda Medan, Indonesia
Corresponding Author :        budiastratarigan1991@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received February 03, 2024 Revised April 22, 2024 Accepted April 25, 2024

## ABSTRACT
Politics today has a negative connotation, and almost all crimes, violence and  conflicts  occur  for  political  reasons.  In  Indonesia  today,  identity politics is getting stronger, especially politics using the issue of religious differences, all these symptoms and phenomena are fertile ground for the practice  of  dehumanisation,  namely  treating  humans  inhumanely.  This must be addressed theologically to minimise the destructive impact due to the shallowing of the substance and function of politics itself in the life of plural  Indonesian  society.  The  author  uses  conscience  as  a  theological locus  in  finding  a  model  of  Christian  political  ethics,  becoming  a theological contribution for Christianity to live out what kind of political model  is  in  accordance  with  the  Christian  faith  which  is  humanist  in praxis and minimises the negative effects of identity politics. The goal is that  Christianity  can  play politics in  accordance  with  the  ethical  rules of its faith, and can be an example and role model for the wider community on how to play healthy and correct politics
Keywords : Ethics, Conscience, Politics, Humanism and Identity Politics
Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  politik  telah  dikonotasikan  sebagai  sesuatu  yang  kotor  dan berakibat buruk, hampir setiap yang berbau politik di identifikasikan dalam pelabelan negatif,  seolah-olah  tidak  ada  lagi  yang  baik  atau  positif  dari  politik.  Kekristenan sendiri acapkali mendiskreditkan politik, di mana politik dinilai sesuatu yang sekular dan  tidak  bersangkut-paut  dengan  hal-hal  yang  spritual.    Desakralisasi  eksistensi politik itu semakin menguat dan meruncing ketika Indonesia dilanda pengaruh poliitk identitas,  hampir  diseluruh  penjuru  negeri  Indonesia  hampir  setiap  konflik  yang terjadi  disebabkan  oleh  politik  identitas,  secara  khusus  isu  politik  agama.  Fakta  ini membuktikan  bahwa  sesunguhnya  telah  terjadi  penyempitan  serta  pendangkalan terhadap eksistensi  dan esensi dari  politik tersebut dan hal itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.  Maka  dari  itu  adalah  perlu  mengkaji  politik  dalam  perspektif  teologi Kristen  secara  khusus  secara  etika  Kristen.  Penulis  mengunakan  suara  hati  sebagai lokus  teologi  dalam  memandang,  memahami  dan  memaknai  eksistensi  dan  esensi politik itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan etis bagi kekristenan dalam berpolitik dan sekaligus memberikan wawasan teologis bagi kekristenan untuk tidak  terpapar  virus  politik  identitas,  dan  secara  praksis  etika  politik  Kristen  dapat menjadi model yang dapat ditiru oleh berbagai pihak dalam berpolitik.

## Attractive : Innovative Education Journal

## METODE
Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kepustakaan,  penulis  mengkaji  eksistensi  dan  esensi  politik  yang telah  menjadi  dangkal  serta  sempit  akibat  politik  identitas.  Maka  perlu  memaknai politik  secara  teologis,  penelitian  ini  mengunakan  suara  hati  sebagai  lokus  teologi untuk  memahami  politik  dan  merekonstruksi  suara  hati  sebagai  model  politik  etis kekristen yang humanis dan menimalisir efek negatif politik identitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Etika
Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani ethos dalam  Perjanjian  Baru  (PB)  kata  ethos diterjemahkan  sebagai  kebiasaan  (Luk  22:39,  Kis  25:16),  selain  itu    PB  mengunakan kata ethe yang artinya norma, Susila  atau adat-istiadat (Kis 16:21, 1 Kor 15:33). Maka etika  menerangkan  kebiasaan  kesusilaan  yang  berlaku  dilingkungan  kita  atau  yang berkaitan  dengan  kehidupan  kita.  Terkadang  etika  disamakan  dengan  moral  (Latin: mos, jamak: mores ),  akan  tetapi  secara  praksis  etika  dan  moral  itu  berbeda,  moralitas adalah  nilai  kesusilaan  yang  berlaku  sedangkan  etika  pertimbangan  nilai  kesusilaan tersebut, dalam relasi keduanya etika tidak bisa tanpa moral akan tetapi moral belum tentu  etis.  Maka  etika  adalah  pertimbangan  moral  karena itu  etika berkaitan  dengan hikmat  (Ibrani: khokma )  untuk  membedakan  yang  baik  dan  yang  jahat  (Ams  1:4) (Douma,  1993,  1-6).  Etika  dapat  didefenisikan  sebagai  ilmu  tentang  apa  yang  bisa dilakukan  atau  adat  kebiasaan,  sebab  etika  membahas  konvensi-kovensi  sosial masyarakat yakni  azas-azas akhlak atau moral atau ilmu yang membahas kumpulan azas  atau  nilai  moral  atau  kode  etik  yakni  nilai  yang  duanggap  baik  dan  buruk (Bertens, 2011, 4-6). Etika dalam ilmu teologi reformasi masuk dalam rumpun teologi sistematika  yakni  dogmatika  dan  etika,  dewasa  ini  etika  dibedakan  atas  empat  jenis yakni  etika  deskriptif  yakni  etika  sebagai  ilmu  yang  menerangkan  (deskripsi)  nilai- nilai  susila  atau  moral.  Etika  normatif  yakni  etika  sebagai  ilmu  yang  barometernya adalah norma-norma yang berlaku, etika terapan yakni  etika yang diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti etika dokter, etika politik, etika ekonomi dan sebagainya serta  meta  etika;  ilmu  yang  menyelidiki  dasar-dasar  etika  apakah  berlaku  secara umum atau temporal (Douma, 1993, 7-10).

## 2. Pengertian Suara Hati
Kata  suara  hati  bukan  menerangkan  hati  sebagai  organ  tubuh  manusia  yang memiliki suara, tetapi sebuah metafora untuk menerangkan fungsi dan peran vital hati sebagai inti dan pusat dari hidup manusia. Hati sebagai simbolisasi ruang atau tempat pengetahuan,  perasaan,  kehendak,  keputusan,  keyakinan  dan  kebijaksanaan  (1  Raj 3:12). Maka hati menjelaskan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menilai, memilih  dan  bertindak  sesuai  dengan  kaidah,  norma  yang  diyakininya  (Rm  2:12-16) (Collins, 2006, 97 & 306). Suara hati menjelaskan makna kesadaran manusia bahwa ia memiliki  kehendak  yang  harus  dihormati  sebagai  dasar  manusia  itu  bertindak mewakili  dirinya  secara  mutlak,  yang  diberikan  oleh  Allah  kepada  manusia  sebagai wujud  dari  kemutlakan  Allah  di  dalam  diri  manusia  (Suseno,  1987,  63).  Maka  suara hati  secara  sederhanya  adalah  tabiat  batin  manusia,  yang  menjadi  sumber  hukum mengenai  apa  yang  benar  dan  yang  salah  dalam  diri  manusia.  Menurut  teologi kekristenan  suara hati  adalah  anugerah  Allah  yang  diberikan Allah  kepada  manusia ketika  Allah  menciptakannya,  dan  hanya  yang diberikan  Allah  kepada  manusia  dan tidak  diberikan  kepada  binatang.  Wujud  suara  hati  dalam  diri  manusia  itu  adalah kesadaran  moral  untuk  membedakan  yang  benar  dan  yang  salah,  atau  suara  hati
sebagai  kemampuan  manusia  untuk  berfikir,  merasakan,  berkomunikasi, membedakan,  memilih  hingga  menentukan  wataknya  sendiri  (Thiessen,  1992,  248). Tentu  dapat  dipahami  suara  hati  bersangkut-paut  dengan  kemandirian  manusia dalam hal inilah suara hati menolak sistem yang sifatnya memaksa, memonopoli dan mengeksploitasi.  Sebab  suara  hati  muncul  ketika  manusia  mulai  mengerti  dan memahami dan mengolah segala data dan fenomena di dalam hatinya untuk menjadi sebuah tindakan (Suseno, 1987, 55-56).
Suara  hati  itu  menyangkut  beberapa hal  yakni:  Kesadaran akan  akibat,  yakni suatu tindakan itu benar dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Kesadaran akan  kewajiban  yakni  sesuatu  itu  dikatakan  benar  apabila  berjalan  sesuai  dengan kaidah-kaidah,  norma-norma,  hukum  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Kesadaran  akan tangung-jawab yakni sesuatu itu dikatakan benar pertangung-jawaban yang diberikan manusia itu atas apa yang telah dilakukannya (Brownlee, 2009, 31-38). Secara praksis suara  hati  itu  diinterpretasikan  sebagai  suara  yang  berasal  dari  kedalaman  hati  atau pusat kedirian manusia, karena itulah terkadang suara hati dianalogikan sebagai suara Tuhan,  sekalipun  manusia  juga  memiliki  kebebasan  untuk  mendengarkan  atau mengabaikannya  (Soedarminta,  2013,  63).  Nilai  sakral  yang  diberikan  kepada  suara hati disebabkan fungsi dari suara hati itu terkadang sebagai pengkoreksi, penilai dan penguji tindak-tanduk yang dilakukan oleh manusia, dan suara hati mengiring kepada kesadaran  bahwa  akan  adanya  pertangung-jawaban  atas  segala  sesuatu  yang  telah diperbuat (Sugiarto, 1987, 10).
Eksistensi suara hati itu didalam diri manusia terkadang hadir dengan begitu kuat  mempengaruhi  hidup  manusia,  tetapi  terkadang  sangat  lemah  dan  tidak berdampak didalam kehidupan manusia. Maka eksistensi suara hati itu dalam hidup manusia ditentukan situasi dan aksi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, artinya tindak-tanduk manusia itu mempengaruhi kuat-lemahnya suara hatinya. Maksudnya jika  manusia  itu  telah  terobsesi  kepada  sesuatu  hal  yang  konotasinya  adalah  salah, maka  cenderung  manusia  akan  mengabaikan  suara  hatinya.  Sebaliknya  ketika manusia  memiliki  ruang  untuk  tenang,  saat  itulah  suara  hati  akan  menguat  sebab suara hati dekat dengan norma moral, hal-hal positif dan pertimbangan-pertimbangan baik (Kieser, 1987, 96-98). Sekalipun suara hati itu bagian dan termaktub dalam bagian hak  azasi  manusia,  tetapi  suara  hati  juga  bagian  dari  hasil  kebijaksanaan  akal  budi manusia,  karena  itu  berjalannya  akal  budi  akan  membuka  ruang  bersuaranya  suara hati  (Susena,  1987,  189).  Maka  suara  hati  sangat  penting  dalam  pengambilan keputusan dipihak manusia, sebab suara hati adalah bagian dari proses pengetahuan dan  wawasan  manusia  (Bertens,  2009,  167),  Sejatinya  suara  hati  dipercaya  sebagai suara yang selalu mengarahkan manusia kepada hal-hal baik didalam diri seseorang, dengan  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  moral  mana  yang  baik  dan  mana yang buruk (Drie, 2007, 31).
3. Suara Hati Menurut Alkitab

## A. Suara Hati Menurut Perjanjian Lama (PL)
PL  dikenal  berorientasi  kepada  hukum  Taurat  yakni  hukum  Allah,  artinya Taurat  dijadikan  sebagai  barometer  nilai-nilai  kehidupan,  dalam  PL  suara  hati  itu digolongkan sebagai bagian dari hukum-hukum Allah tetapi hukum Allah yang tidak tertulis.  PL  mengidentifikasikan  suara  hati  itu  sebagai  ketulusan,  keikhlasan  atau kesungguh-sungguhan  (Pasaribu,  1988,  35).  PL  memaknai  bahwa  suara  hati  sebagai hati  nurani  yang  bersih  itulah  sebagai  penentu  apakah  manusia  mampu  bersekutu kepada  Allah  atau  tidak,  karena  dosa  akan  membuat  manusia  itu  mengalami kerusakan  kualitas  suara  hati  dan  mengalami  keterputusan  relasi  dengan  Allah  (Kej
3:8), kualitas suara hati yang rusak akan mengiring manusia untuk menyalahkan Allah ( Kel  32:22 - 24)  (Tobing,  2004,  37).  PL  menyebutkan  dosa  menyebabkan  suara  hati  itu mengalami kemerosotan kualitas, bagaimana hati dapat menjadi bebal, memberontak, susah  diatur,  dalam  konteks  inilah  hati  manusia  masih  perlu  dimurnikan  dengan firman Allah (Lase, 2006, 30).

## B. Suara Hati Menurut Perjanjian Baru (PB)
Menurut PB suara hati turut memberikan kesaksian tentang Allah (2 Kor 1:12, 5:11),  dalam  konteks PB  maka  suara hati  bukan  lagi  sekedar  untuk  pembenaran  diri melainkan  bagian  kesaksian  Allah  untuk  menghakimi,  mengkoreksi  dan mengintropeksi diri (Subandrijo, 2020, 226-227). PB menawarkan bahwa Kristus adalah cara untuk menjernihkan dan  memunirkan suara hati atau hati  nurani  (Ul  30:14 bnd Rm 2:15). Kristus melekatkan hukum Allah dan suara hati, sehingga suara hati dapat memperdengarkan  hukum-hukum  Allah  (Hakh,  2014,  28).  Maka  menurut  PB  suara hati  adalah  sesuatu  yang  inheren  pada  hakikat  kemanusiaan  jika  di  dalam  Kristus, melalui  Kristus  maka  manusia  dengan  suara  hatinya  sebagai  pribadi  yang  dapat berkomunikasi secara pribadi dengan Allah .

## 4. Pengertian Politik
Politik  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu polis artinya  kota  atau  negara  dalam bentuk kata sifatnya polites artinya warga negara dan dalam bentuk jamaknya politikos artinya  kewarganegaraan.  Bahasa  Inggris  mengunakan  kata politics yang  diartikan bijaksana. Maka secara etimologi sederhananya politik dapat diartikan kebijaksanaan dalam mengatur kewarganegaraan dalam suatu kota atau Negara (Damsar, 2010, 10- 12).  Secara  praksis  politik  melekat  dalam  aspek-aspek  kehidupan  manusia,  artinya politik ikut mempengaruhi kehidupan manusia, karena itulah politik disebut master of science manusia.  Politik  adalah  representatif  kesadaran  dan  kodrat  manusia  sebagai makhluk sosial, untuk merumuskan apa yang patut dan tidak patut untuk dilakukan (Surbakti,  1992,  1).  Menurut  perspektif  ilmu  pengetahuan  politik  digolongkan  dalam cabang ilmu sosial, politik sudah dikenal sejak tahun 450 sM dalam karya para filsuf dunia seperti Plato, Aritoteles di eropa, di Asia politik sudah dikenal sejak tahun 350 SM  dalam  karya  filsuf  Konfusius,  Mencius,  Shang  Yan,  karena  itu  dapat  dikatakan politik adalah ilmu sosial tertua di dunia ini (Budiarjo, 2021, 5-6).
Sejatinya  hal-ikhawal  lahirnya  politik  adalah  kesadaran  manusia  untuk mengapai  kehidupan  bersama  yang  lebih  baik  dalam  kehidupan  sosial.  Politik dibutuhkan agar semua pihak dapat merasa puas, dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu wilayah kota. Untuk mencapai hal itu dibentuklah sistem yakni pengurus kehidupan bersama yang memiliki kekuasaan, pengambil kebijakan dan pendistribusi kebijakan  untuk  kepentingan  bersama.  Maka  politik  adalah  sistem  atau  aturan  yang diterima secara personal dan komunal masyarakat untuk kehidupan bersama kearah yang lebih baik (Budiarjo, 2021, 13-15). Oleh karena itu makna awal dari politik adalah penyelengaraan  kekuasaan  atau  pemerintah  untuk  kebaikan  bersama  yakni masyarakat, dalam konteks inilah politik menjadi bagian dari  hakikat hidup manisia atau  sesuatu  yang  melekat  dalam  hidup  manusia,  sebab  salah  satu  hakikat  hidup manusia  adalah  bersifat  sosial  atau  untuk  hidup  bersama-sama  dalam  polis.  Tentu makna utama  dari  politik  adalah  kepentingan  umum  atau  kebaikan  bersama,  politik menjadi  ruang  bagi  manusia  untuk  dpaat  duduk  bersama  membicarakan, merumuskan  tujuan  bersama  yang  hendak  dicapai.  Tetapi  dewasa  ini  politik  lebih kepada  kepntingan  kelembagaan  atau  institusionalisme  negara,  akibat  politik  tidak lagi  dimaknai  sebagai  pemerintah  sebagai  presentatif  masyarakat  yang  diberi wewenang oleh masyarakat untuk merealisasikan tujuan bersama. Politik dewasa ini
justru  dimaknai  sebagai  kekuasaan,  politik  dimaknai  sebagai  cara  dan  usaha  untuk merebut, mempertahankan hingga melangengkan kekuasaan (Budiarjo, 2021, 2-6). 5. Pengertian Humanitas
Humanitas dapat diartikan manusia atau bersifat manusia atau yang berkaitan dengan  watak  manusia,  karena  itu  humanitas  berbicara  memperbaiki  keadaan manusia  sebagai  perikemanusiaan  (Napel,  1999,  167).  Humanitas  dikenal  dengan istilah humanisme yakni  memahami  dan  memaknai  eksistensi  manusia  dalam hubungan kemanusiaan didalam komunitas, menjadikan manusia sebagai fokus atau sumber  dari  makna  dan  nilai  dalam  kehidupan di  dunia.  Humanitas  menghidupkan perasaan prikemanusiaan dalam relasi hidup yang baik, munculnya humanisme akibat tekanan  dan  diskriminasi  yang  dilakukan  para  penguasa  terhadap  kemanusiaan, sehingga harkat dan martabat manusia itu perlu ditegakkan (Pramono, 2021, 109-122).

## 6. Keberadaan Politik Identitas
Politik  identitas  menekankan  kesamaan  karakteristik  identitas  yang  berbasis ras,  etnis  dan  keagamaan,  suatu  model  politik  yang  menggiring  gaya  berpolitik menjadi  bersifat  fundamental  primordial,  yaitu  kebijakan  politik  dilakukan berdasarkan  identitas.  Di  Indonesia  politik  identitas  yang  paling  mencolok  agama politik  berdasarkan  isu  perbedaan  agama,  dimana  kebijakan-kebijakan  politik  disetir berdasarkan  ajaran  agama  tertentu,  atau  dominannya  agama  tertentu  dalam  ruang politik masyarakat. Politik identitas membuat perbedaan atau pembedaan itu menjadi isu  yang  besar  dan  massif,  dampaknya  dalam  masyarakat  menimbulkan  stratifikasi sosial  gaya  baru  yakni  berdasarkan  perbedaan  agama  dalam  slogan  mayoritas  dan minoritas agama. Politik identitas mengunakan isu-isu identitas untuk memenangkan dan  merebut  kekuasaan  dengan  dalil  identitas  dominan  atau  mayoritas  (Nasrudin, 2018, 34-47). Merekonstruksi mekanisme politik atau pengornasisasian politik dengan jargon-jargon  identitas,  politik  identitas  menghasilkan  pembedaan-pembedaan terhadap  identitas  lain  dan  tentu  saja  model  politik  seperti  ini  sangat  rentan  sekali berubah  menjadi  rasisme,  fanatisme  dan  bermuara  kepada  intoleransi  (Widyawati, 2021, 66-87).
7. Politik Identitas Dan Suara Hati
Hemat  penulis  politik  identitas  merusak  dan  membunuh  suara  hati  manusia, mengapa? Politik identitas adalah model biopolitik yakni politik yang didasarkan pada pembedaan-pembedaan  pada  diri  manusia  sebagai  makhluk  biologis  dan  sistem politik  seperti  ini  sangat  berbahaya  dalam  konteks  kehidupan  negara  yang multikultural,  multietnis  dan  multireligi  seperti  Indonesia.  Politik  identitas  akan membunuh  nilai  toleransi  politik  dan  dampaknya  bisa  saja  menimbulkan  perang identitas  atau  perpecahan  fundamental  integritas  bangsa  karena  perbedaan  entitas atau identitas. Politik identitas akan membangkitkan rasa otonomi primordialisme dan mengabaikan  begitu  saja  cita-cita  kehidupan  bersama  untuk  kebaikan  bersama,  serta mengiring  kehidupan  sosial  bersifat  barbar  atau  rimba  yakni  siapa  yang  kuat (mayoritas) maka ia akan menjadi penguasa dan pihak yang lemah (minoritas) harus tunduk  kepada  pihak  mayoritas,  sebab  politik  identitas  akan  membunuh  semangat kebangsaan  dan  mengobarkan  semangat  proteksi  dan  kejayaan  entitas  kelompok. Menurut  penulis  dalam  konteks  kehidupan  negara  demokrasi  yang  plural  dan beragam,  politik  identitas  adalah  alat  manipulasi  untuk  mengalang  dan  merebut kekuasaan,  dengan  membanjiri  masyarakat  dengan  tafsiran-tafsiran  kepentingan kelompok  sebagai  kekuatan  aksi  politiknya.  Politik  identitas  berkedok  menjaga kelestarian identitas seperti etnis, budaya atau agama tetapi memiliki tujuan apartheid atas nama identitas untuk memperoleh dominasi.
Membaca  dan  memaknai  politik  identitas  dengan  suara  hati  itulah  kontruksi teologis  yang  sedang  dibangun  oleh  penulis  melalui  artikel  ini.  Apakah  politik identitas  sesuai  dengan  kehendak  bebas  bebas  manusia.  R.C.  Sproul  menyebutkan kehendak  bebas  adalah  kemampuan  manusia  untuk  membuat  pilihan  tanpa  ada prasangka  sebelumnya,  dan  kehendak  bebas  menjelaskan  posisi  manusia  itu  adalah bebas, mandiri dan netral dalam diri manusia untuk membuat menyatakan kehendak, keinginan  atau  keputusannya  (Sproul,  1996,  43-44).  Hal  senada  disebutkan  Magnis Suseno  bahwa  kehendak  bebas  manusia  adalah  fakta  keputusan  atau  tindakan  itu, benar-benar berasal dari kehendak, keinginan dari diri manusia itu sendiri tanpa ada intervensi  atau  doktrinisasi  (Suseno,  1987,  25).  Maka  kehendak  bebas  adalah  bagian azasi  dari  diri  manusia  yakni  hak  individu  untuk  mencapai  tujuan  yang  hendak  ia gapai yang dianggapnya bernilai tanpa ada intervensi dari pihak lain (Sunaryo, 2017, 1-2) . Jika dilihat dalam kekristenan kehendak bebas itu adalah representasi dari hasrat manusia itu sendiri (1 Kor 6:12), karena itu rasul Paulus menasehati agar setiap orang tidak  mengunakan  kehendak  bebasnya  untuk  berbuat  dosa  tetapi  untuk  melakukan hal-hal  yang  baik  (Gal  5:13)  dan  karena  itu  pula  mengikuti  Tuhan  janganlah  karena keterpaksaan  tetapi  karena  keputusan  manusia  itu  sendiri  yang  bebas  (1  Kor  7:22). Paulus  juga  menasehatkan  bahwa  kehendak  bebas  janganlah  dipergunakan  hanya berorientasi untuk keuntungan diri sendiri tetapi juga bersangkut-paut untuk kebaikan bagi orang lain (1 Kor 9:19) (Fletcher, 2007, 39-40).
Maka  dalam  kekristenan  didalam  kehendak  bebas  manusia  itu  terdapat tangungjawab sosial sebab manusia adalah makhluk sosial yakni relasionalnya sebagai manusia  dengan  sesamanya  manusia  (Saragih,  2009,  127).  Tentu  kita  menemukan relasi  antara  kehendak  bebas  dan  tangungjawab,  maksudnya  manusia  bebas  dengan kehendaknya  untuk  menentukan  pilihannya  atau  mengapai  tujuannya,  akan  tetapi segala  pilihan  atau  kehendak  manusia  itu  harus  dipertangungjawabkannya (Sudarminta,  2013,  53-55).  Oleh  karena  itu  tindakan  manusia  berdasarkan  kehendak bebasnya  menerangkan  bahwa  tindakan  itu  dilakukan  di  bawah  sadar  dirinya, dibawah  kontrolnya  dan  tindakan  itu  adalah  disengaja  karena  dikehendakinya (Wibowo,  2017,  102-104).  Menurut  penulis  secara  etis  perlu  dipertanyakan  ulang apakah benar politik identitas itu adalah benar-benar keinginan, kehendak, kemauan dan  keputusan  yang  diambil  manusia  itu  sendiri  didalam  kemandirian  dan kenetralitasannya  sebagai  manusia  yang  merdeka?  Jangan-jangan  politik  identitas justru  hadir  sebagai  produk  manipulasi  doktrinal  yang  mengunakan  isu  dan  jargon identitas untuk merebut kekuasaan? Politik identitas juga perlu dikritik secara etis, jika politik identitas itu adalah representase dari kehendak bebas manusia, lalu bagaimana dengan  tangungjawa  sosialnya?  Bukankah  kehendak  bebas  itu  bagian  dari  hak  azasi manusia sebagai mahluk sosial, yakni kehendak bebas manusia itu tidak boleh hanya menguntungkan  dirinya  dan  merugikan  orang  lain  disekitarnya?  Maka  politik identitas  juga  perlu  dibaca  dalam  tangungjawab  sosial,  apakah  dapat  dibenarkan secara  etis  politik  identitas  hanya  menguntungkan  kelompok  atau  identitas  terentu dan  menyebabkan  kerugian  pada  pihak  lain  dalam  konteks  kehidupan  sosial masyarakat  yang  multi  etnis,  kultul  dan  religi?  Berdasarkan  wacana  inilah  penulis beropini bahwa politik identitas membunuh dan mengabaikan suara hati manusia dan politik  identitas  adalah  model  perpolitikan  yang  tidak  sesuai  dan  relevan  dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk dan plural.

## 8. Humanitas Dan Suara Hati
Kemerosotan kemanusiaan berawal dari rusaknya suara hati itu sendiri sebab rusaknya  suara  hati  maka  rusaklah  moralitas  manusia,  sebab  suara  hati  adalah
anugerah  Allah  bagi  manusia  melalui  akal  budinya,  dalam  kekristenan  akal  budi itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya (Mat 22:37, Flp 12:12- 18) (Stevanus, 2016, 60). Dasar  moralitas adalah kebebasan manusia yang terungkap dalam suara hatinya, karena itu memiliki hati  nurani  berarti  pertimbangan etis yang merupakan  karakteristik  kemanusiawian  (Suseno,  1987,  19-20).  Maka  dari  itu penyegaran suara hati menurut kekristenan berkaitan dengan penyegaran hubungan dengan Tuhan, yakni  pengalaman personal  akan cinta, kebahagiaan, murah hati  dan lemah  lembut  (Gal  5:22)  (Shelton,  1990,  23-25).  Suara  hati  membicarakan  perbuatan atau  tindakan  manusia,  bukan  menjadi  manusia  sebagai  objek,  tetapi  memandang manusia  sebagai  makhluk  yang  memiliki  kesadaran  etis,  kesadaran  rasional  dan kesadaran akan pertimbangan-pertimbangan etis (Sandur. 2020, 83). Maka dalam hal ini  suara  hati  digunakan  sebagai  lokus  berteologi  untuk  memandang  kemanusiaan, sebab  dewasa  ini  substansi  kemanusiaan  itu  telah  pudar  digempur  oleh  politik identitas  yang  mengkotak-kotakkan  manusia  itu  ( primordialisme ).  Melalui  suara  hati adalah  penting  untuk  meredefinisikan  kemanusiwiaan  kita,  melalui  pertanyaan siapakah  sesamakah  kita  manusia?  Memandang  praktek-praktek  dehumanisasi melalui  kacamata  suara  hati,  sekaligus  mengkoreksi  sudahkah  agama  berkontribusi terhadap harkat dan martabat manusia universal (Moedjanto, 1992, 99-107).
Menurut penulis suara hati adalah agama atau kepercayaan yang paling dasar dalam  diri  manusia,  dan  suara  hati  berbicara  manusia  bukan  dari  perspektif  tradisi normatif  melainkan  dari  kehidupan  praksis  dan  pragmatis.  Suara  hati  adalah kesadaran bahwa manusia bukanlah benda material yang dapat diekploitasi, manusia adalah  pribadi  yang  menekankan  relasional  yang  mutual,  aktual  dan  dimanis.  Maka melalui suara hati menjadi ruang yang menjembatani bahwa kebenaran rohani harus mencakup  kebenaran-kebenaran  sosial  kemanusiaan.  Hal  itu  disebabkan  suara  hati tidak  berorientasi  egoistik  melainkan  usaha  mencari  makna  akan  kebenaran  hidup bersama manusia, suara hati adalah perspektif yang mensajikan bahwa perbedaan dan persamaan  identitas-identitas  manusia  bukanlah  persoalan  normatif  fundamental melainkan persoalan fleksibelitas (Adiprasetya, 2002, 28).
Suara  hati  akan  menjadi  alarm  yang  memberikan  peringatan  akan  adanya budaya  atau  ideologi  yang  tidak  lagi  menghormati  atau  menghargai  kemerdekaan, kebenaran dan prikemanusiaan. Suara hati menjadi suara yang mengecam saat relasi manusia  terjadi  kearah yang  tidak  sehat,  ketika  relasionalitas  manusia  telah  dinodai, sebab  suara  hati  tidak  berorientasi  kepada  legalitas  denominasi  identitas insitusionalitas melainkan kepada pelayanan dan perilaku hidup (Wessel, 1999, 152). Hal  itu  senada  dengan  apa  yang  dilakukan  Yesus  dalam  pelayananNya  yakni pelayanan  yang  bersangkut  paut  dengan  perjuangan  harkat  dan  martabat  manusia dari  gempuran  legaitas  tradisi  Yahudi  yang  sering  sekali  mendiskreditkan, memarginalisasikan  hingga  mendesakralisasikan  harkat  dan  martabat  manusia (Singgih, 2010, 18).
9. Suara Hati Sebagai Model Etis Politik Kekristenan

## A. Suara Hati Sebagai Etika Politik
Etika politik adalah penilaian atau penelitian kritis terhadap moralitas politik, koreksi  terhadap  keputusan  politik  dan  pertangung-jawaban  politik.  Etika  politik menyelidiki bentuk-bentuk legatimasi dan ideologi-ideologi politik yang berkembang berdasarkan  norma-norma  politik.  Memandang  etika  politik  menurut  perspektif kekristenan,  adalah  refleksi  iman  atas  tindakan-tindakan  politis  yang  akan  dan  telah dilakukan,  berdasarkan  iman  kepada  Yesus  Kristus.  Tolak  ukur  etika  politik  Kristen adalah penyataan Allah yang secara umum salah satunya melalui suara hati dan secara
khusus  melalui  Yesus  Kristus.  Etika  politik  Kristen  mempertanyakan  koherensi  dan relevansi normatifitas iman dengan realitas kehidupan, karena kekristenan itu sendiri adalah  bagian  dari  masyarakat.  Maka  dari  itu  etika  politik  Kristen  adalah  upaya merealisasikan  kehendak  Allah  dalam  kehidupan  politik,  membangun  suatu  kondisi kehidupan  politik  yang  didalamnya  terimplementasi  moralitas  Kristus.  Oleh  karena itu  etika  politik  Kristen  adalah  proses  berteologi  itu  sendiri,  yakni  mengumuli  agar terwujudnya  kehidupan  politik  yang  bercerikan  kesejahtraan  ( shalom )  Allah  dalam kehidupan bermasyarakat (Sirait, 2016, 39-45). Suara hati sebagai model etika politik, hal  itu  disebabkan  pemahaman  bahwa  suara  hati  memiliki  relasi  yang  kuat  dengan Tuhan,  karena  orang  beriman  dalam  mengambil  keputusan  akan  membuka  ruang seluasnya  untuk  mendengar  suara  hatinya,  sebab  Tuhan  dinyakini  juga  berbicara melalui suara hati (Bertens, 2011, 58). Suara hati juga disebut sebagai hati nurani yakni tempat  dimana  manusia  mengalami  perjumpaan  dengan  Tuhan  yang  paling  murni, dalam  dan  tersembunyi,  karena  itu  suara  hati  akan  selalu  menuntut  perbuatan  baik dan menolak perbuatan jahat (Carm, 2007, 228). Kegagalan berpolitik adalah rusaknya suara  hati  dalam  mengambil  keputusan  atau  kebijakan  politis,  dan  faktor  utama rusaknya  suara  hati  adalah  perbuatan  dosa  manusia.  Ketika  dosa  telah  menjadi kebiasaan  atau  gaya  hidup,  maka  suara  hati  akan  menjadi  tidak  berdaya,  tidak berfungsi dan terabaikan begitu saja (Verkuyl, 2018, 59).

## B. Politik Sebagai Partisipasi Solidaritas Sosial
Menjadikan  suara  hati  sebagai  model  politik  partisipasi  solidaritas,  berangkat dari  penyataan Yesus bahwa kekristenan bertujuan menjadi  garam dan terang dunia (Mat  5:13-16),  dalam  hal  ini  politik  dipandang  sebagai  partisipasi  solidaritas  sosial untuk mewujudkan keadilan Maka jiwa politik dilakukan keluar dari jalur partisipasi solidaritas  sosial  sebagai  keadilan  Allah,  maka  saat  itulah  politik  itu  telah  menjadi hambar atau tidak kristiani lagi atau seperti garam yang telah hambar (bnd. Mat 5:13). Menurut  perspektif  kekristenan  politik  itu  berarti  perbuatan  baik  yang  memuliakan Allah,  maka  dari  itu  poitik  juga  bagian  dari  iman  Kristen  sebab  iman  bukan  hanya persoalan  batin  tetapi  juga  menyangkut  persoalan  kehidupan  sosial  politis.  Politik suara  hati  sebagai  etika  politik  Kristen,  adalah  kesadaran  perlunya  komunitas  ( polis ) yang hidup bermoral seperti Yesus membentuk komunitas para murid, jadi politik itu dalam  etika  Kristen  adalah  cara  hidup  yang  relevan  dengan  hukum  dan  kehendak Allah (Stassen & Gushee, 2013, 615-636). Hemat penulis melalui suara hati maka politik akan  menjadi  murni  gerakan  partisipasi  solidaritas,  suara  hati  menjadikan  politik sebagai  koreksi  terhadap  personal  dan  komunal  terhadap  gerakan  ideologi  yang memecahbelah kesatuan masyarakat. Suara hati menjadi diagnosa politik atas indikasi penyimpangan-penyimpangan atas nama politik untuk kepentingan keuntungan dan kekuasaan primordial.

## C. Politik Sebagai Suara Kenabian (Voice Profetis)
Sejatinya  politik  itu  adalah  suci  dalam  perspektif  kekristenan,  karena  politik adalah jalan yang dapat membawa seseorang kepada kesucian, sebab dunia bukanlah sesuatu yang harus dihindari sebab Allah telah menyucikan dunia ini (Yoh 3:16). Rasul Paulus sendiri mengajak setiap orang Kristen untuk menghormati dan menaati pejabat politik  negara,  karena  fungsi  jabatan  politik  itu  berasal  dari  Allah  yakni  untuk menyelengarakan  kebaikan  dan  keadilan  hidup  bersama  (Rm  13:1-7)  (Olla,  2014,  37- 53).  Kesucian  politik  adalah  perjuangan  terhadap  kemanusiaan  melalui  politik  yakni bersikap  solider  terhadap  mereka  korban  ketidakadilan,  karena  politik  itu  suci  tentu akan  ada  martir-martir  politik  yakni  mereka  yang  mati  menjadi  korban  untuk membela  hak-hak  politik  mereka  yang  menjadi  korban  dari  praktek  krimanilisasi
penguasa,  para  martir  politik  itu  di  Indonesia  seperti  Munir  Said  Thalib,  Ita Martadinata  dan  lain  sebagainya  (Andalas,  2008,  172-173).  Menurut  penulis  adalah perlu  untuk  menemukan  korelasi  antara  suara  hati  dan  suara  kenabian,  bagaimana politik  digunakan  sebagai  presentase  suara  Allah  dalam  kehidupan  sosial  manusia. Politik  seharusnya  dijadikan  sebagai  kesaksian  dan  partisipasi  suara  Allah  secara holistik  yang  berbicara  kepada  manusia  dalam  seluruh  aspek-aspek  kehidupannya, dalam  perspektif  suara  kenabian  maka  politik  itu  adalah  berdinamika  bukan  statis. Kesadaran  bahwa  politik  adalah  beproses  secara  terus-menerus,  melalui  politik  itu Allah  memanggil,  mentrasformasi,  membentuk  dan  memperbaharui  manusia (Thomas, 2000, 216-217).

## D. Politik Berwawasan Kerajaan Allah
Kerajaan  Allah  bukan  menerangkan  tempat,  wilayah  atau  teritorial  sistem pemerintahan  atau  kekuasaan,  melainkan  berlakunya  kedaualatan  Allah  (Brownlee, 1993,  54).  Kedaulatan  Allah  yang  dimaksud  adalah  pemerintahan  Allah  atau kekuasaan  Allah  yang  memasuki  dunia  (Browing,  2007,  195).  Menurut  iman  Kristen melalui Yesus kehadiran dan pelayananNya di dunia sebagai momentum berlakunya kekuasaan Allah (Mrk 1:15), artinya kerajaan Allah memjelaskan bahwa keselamatan Allah sudah datang dan sudah diambang kenyataan (Collins, 2000, 139). Iman Kristen menjelaskan  bahwa  kerajaan  Allah  bukan  hasil  usaha  manusia  tetapi  bukan  berarti manusia  tidak  bisa  masuk  kedalamnya,  sebab  kerajaan  Allah  hadir  untuk penyelamatan  seluruh  manusia  dan  atas  seluruh  ciptaan  (Mat  20:1)  (Mcelrath  & Mathias,  1979,  68).  Maka  kerajaan  Allah  berarti  kedaulatan,  aktivitas,  kehadiran, intervensi  dan  eksistensi  Allah  yang  memasuki  sejarah  dunia,  tujuannya  untuk membebaskan,  menyelamatkan  manusia  dari  dosa,  kejahatan  berdasarkan  karunia Allah (Hunter, 1990, 49). Menurut penulis hakekat politik adalah kebijaksanaan dalam mengatur kewarganegaraan dalam satu kota atau negara, sebagai representase kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan hidup dalam kebersamaan, dengan tujuan agar semua pihak merasa puas dan tidak ada dirugikan dalam  satu  wilayah.  Maka  politik  yang  berwawasan  kerajaan  Allah  adalah  model politik yang mengambil keputusan dan kebijakan politik untuk mencerminkan karya pembebasan, keselamatan dan penebusan Allah, yang sifatnya universal yakni untuk seluruh  manusia  dan  untuk  seluruh  ciptaan.  Oleh  karena  itu  politik  berwawasan kerajaan  Allah  memaknai  politik  bukanlah  soal  jabatan  kekuasaan  atau  kehendak denominasi untuk berkuasa, melainkan politik menghadirkan serta mengimplementasikan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan wacana diatas yang telah dideskripsikan oleh penulis, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni: Eksistensi dan esensi politik telah mengalami pengerdilan dan pendangkalan, seolah-olah politik itu adalah  sesuatu  yang  kotor,  jahat,  manipulasi,  sehingga  politik  harus  dijauhi  karena politik  bersifat  sekular  yang  tidak  bersangkut-paut  dengan  hal-hal  yang  sakral  atau spritualitas.  Hal  itu  diperkuat  akibat  dampak  negatif  politik  identitas  secara  khusus politik  yang  mengunakan  isu-isu  agama  di  Indonesia  yang  acapkali  menciptakan konflik,  kekerasan  dan  disintegrasi  masyarakat  Indonesia  yang  plural.    Perlunya merevitalisasi  eksistensi  dan  esensi  politik,  sesunguhnya  politik  tujuannya  adalah mengatur kehidupan bersama dalam satu wilayah agar semua pihak dapat dipuaskan dan tidak ada dirugikan. Politik adalah kebijakan untuk kebaikan kehidupan bersama,
dan  dibentuklah  sistem  dan  dilegasikan  kekuasaan  untuk  mengatur  kehidupan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dewasa ini politik justru ditampilkan bukan untuk  tujuan  dan  kepentingan  bersama,  melainkan  justru  untuk  merebut, mempertahankan  serta melangengkan  kekuasaan  dan  segala  cara  ditempuh  temasuk mengunakan politik identitas.

## REFERENSI
Adiprasetya Joas, Mencari Dasar Bersama , (Jakarta : BPK-GM), 2002 Andalas  Patrius  Mutiara, Kesucian  Politik  :  Agama  Dan  Politik  Ditengah  Krisis Kemanusiaan, (Jakarta : Libri BPK-GM), 2008 Bertens K., Etika, (Jakarta : Gramedia), 2011 ________, Persfektif Etika Baru (Yogyakarta: Kanisius), 2009 Brownlee  Malcolm, Pengambilan  Keputusan  Etis  dan  Faktor-faktor  di  Dalamnya (Jakarta: BPK-GM), 2009 _______________, Tugas Manusia Dalam Bumi Milik Tuhan, (Jakarta : BPK-GM), 1993
Browing W.R.F., Kamus Alkitab , (Jakarta : BPK-GM), 2007 Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2021 Carm Piet Go O., Teologi Moral Dasar (Malang: Ikapi), 2007 Collins Gerald O., Kamus Teologi (Yogyakarta: Kanisius), 2006 Damsar, Penghantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2010 Douma J., Kelakuan Yang Bertangung Jawab : Pembimbing Kedalam Etika Kristen, (Jakarta : BPK-GM), 1993 Drie R.M, Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Andi), 2007 Fletcher Verne H., Lihatlah Sang Manusia (Jakarta: BPK-GM), 2007 Hakh Samuel Benyamin, Akal Budi dan Hati Nurani (Bandung: Bina Media Informasi), 2014 Henry Thiessen C., Teologi Sistematika (Malang: Gandum Mas), 1992 Hunler A.M., Yesus Tuhan dan Juru Selamat, (Jakarta : BPK-GM), 1990 Kieser Bernhard, Moral Dasar Kaitan Iman Dan Perbuatan (Yogyakarta: Kanisius), 1987 Lase Pieter, Mengenal Hati Allah , (Yogyakarta: Andi), 2006 Mcelrath W.N., Mathias Billy, Ensiklopedi Alkitab Praktis , (Bandung : Lembaga Literatur Baptis), 1979 Moedjanto dkk (ed), Tantangan Kemanusiaan Universal , (Yogyakarta : Kanisius), 1992 Napel Henk Ten, Kamus Teologi Indonesia – Inggris, (Jakarta : BPK-GM), 1999 Olla  Paulinus  Yan, Spritualitas  Politik  :  Kesucian  Politik  Dalam  Perspektif  Kristinani, (Jakarta : Gramedia), 2014
Pasaribu Rudolf, Teori Etika Praktis (Medan: Pieter), 1988 Sandur Simplesius, Etika Kebahagiaan (Yogyakarta: Kanisius), 2020 Saragih Jahenos, Berteologi Melalui Komunikasi (Jakarta: Suara Gereja Kristiani Yang Esa Peduli Bangsa), 2009 Shelton Charles M., Moralitas Kaum Muda (Yogyakarta: Kanisius), 1990 Singgih  Emmanuel  Gerrit, Berteologi  Dalam  Konteks ,  (Yogyakarta  :  Pustaka  Teologi), 2010 Sirait Saut, Politik Kristen Di Indonesia : Suatu Tinjauan Etis, (Jakarta : BPK-GM), 2016 Sproul R. C., Kaum Pilihan Allah (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara), 1996 Stevanus Kalis, Apologetika, Benarkah Yesus Itu Tuhan? (Yogyakarta: Andi), 2016 Stassen Glenn H, Gushee David P, Etika Kerajaan : Mengikut Yesus Dalam Konteks Masa Kini, (Surabaya : Momentum), 2013
Suseno  Franz  Magnis, Etika  Dasar  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral (Yogyakarta: Kanisius), 1987 Sudarminta J., Etika Umum (Yogyakarta: Kanisius), 2013 Sugiarto, Aku Percaya (Jakarta: BPK-GM), 1987 Surbakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Widiasaraan Indonesia), 1992 Sunaryo, Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2017 Thomas Norman E, Tranformasi Misi Kristen, (Jakarta : BPK-GM), 2000 Tobing Victor L, Roh Kudus , (Medan: YPDPA), 2004 Verkuyl J., Etika Kristen Bagian Umum (Jakarta: BPK-GM), 2018 Welsels Anton, Memandang Yesus , (Jakarta : BPK-GM), 1999 Jurnal-Jurnal
Bambang Subandrijo, "Analisis Peran Hati Nurani Dalam Surat-Surat Paulus Dan Etika Kristen" dalam Jurnal Theologia In Loco Vol. 2, No. 2 , edisi Oktober 2020 Juhana Nasrudin “Politik Identitas Dan Represenmtase Politik” dalam Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama Volume 1 Nomor 1, 2018
Widyawati  “Menguatnya  Politik  Identitas  Di  Indonesia”  dalam  Jurnal  Pendidikan PKN Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2021 Yonatan  Wingit  Pramono,  Aji  Suseno  “Tantangan  Humanisme  Dalam  Era  Derupsi Sebagai Sosio Pluralisme Iman Kristen” dalam Miktab Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani, Volume 1 Nomor 2, Desember 2021
Copyright Holder :
© Budi Astra Tarigan, Erikson Tarigan, Alemina Br Ginting (2024).
First Publication Right :
© Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: