## IMPLEMENTASI KEADAAN DARURAT DI INDONESIA: INKONSISTEN PENERAPAN KEADAAN DARURAT

## Fitri Atur Arum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 199103240000002301@uin-suka.ac.id

## Enika Maya Oktavia

## Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
21103070004@student.uin-suka.ac.id
Abstract : This research examines the declaration of a state of emergency as a response to crises  and  its  constitutional  implications.  It  highlights  questions  about  legitimacy, constitutional  necessity,  and  the  need  for  oversight  mechanisms  during  a  state  of emergency.  The  study  emphasizes  the  importance  of  updating  Indonesia's  regulations regarding  a  state  of  emergency,  citing  issues  within  the  current  legal  framework.  The research  underlines  the  importance  of  upholding  the  rule  of  law  principles  when responding to threats and crises. Using a juridical-normative method, this paper also notes inconsistencies in  the declaration  of  states of  emergency, with some not  being  officially announced  (de  jure).  Changes  in  regulations  and  oversight  of  states  of  emergency  are urgently needed to ensure the protection of human rights, constitutional rights of citizens, and  the  controlled  use  of  resources  during  emergency  conditions.  The  research  reveals that the Emergency Law grants the government authority to take emergency actions, but there is uncertainty in the activation of the state of emergency in various regions. The study also  addresses  the  dilemma  of  protecting  national  sovereignty  and  human  rights.  This research provides insights into the concept and implementation of a state of emergency in Indonesia.Within the concept of a state of emergency in the Indonesian Constitution, there is ambiguity and uncertainty that could potentially undermine the rule of law and human rights.  The  history  of  state  of  emergency  implementations  also  shows  weaknesses  in executive oversight. Constitutional amendments, clear provisions, and stronger oversight, as well as civil society participation during states of emergency, are required.
Keywords: Inconsistency, State of Emergency, Executive Authority, Human Roght
Abstrak  : Penelitian  ini  mengkaji  deklarasi  keadaan  darurat  sebagai  respons  terhadap krisis  dan  implikasi  konstitusionalnya.  Penelitian  ini  menyoroti  pertanyaan  tentang legitimasi,  kebutuhan  konstitusi,  dan  perlunya  mekanisme  pengawasan  selama  keadaan darurat.  Penelitian  ini  menekankan  pentingnya  memperbarui  regulasi  Indonesia  terkait keadaan  darurat,  dengan  merujuk  pada  masalah  dalam  kerangka  hukum  saat  ini. Penelitian ini menekankan pentingnya menjaga prinsip supremasi hukum saat merespons ancaman  dan  krisis.Dengan  menggunakan  metode  yuridis-normatif,  tulisan  ini  juga mencatat  adanya  inkonsistensi  dalam  deklarasi  keadaan  darurat  beberapa  keadaan darurat bahkan tidak diumumkan secara resmi (de jure). Perubahan dalam regulasi dan pengawasan keadaan darurat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk memastikan perlindungan  hak  asasi  manusia,  hak  konstitusional  warga  negara,  dan  penggunaan sumber daya yang terkendali selama kondisi darurat.Ditemukan bahwa Undang-Undang Keadaan  Bahaya  memberi  otoritas  pemerintah  untuk  tindakan  darurat,  namun  ada ketidakpastian  dalam  aktivasi  status  darurat  di  berbagai  daerah.  Penelitian  juga
membahas  dilema  melindungi  kedaulatan  negara  dan  hak  asasi  manusia.  Penelitian  ini memberikan  wawasan  tentang  konsep  dan  implementasi  keadaan  darurat  di Indonesia.Dalam konsep keadaan darurat di Konstitusi Indonesia, terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berpotensi merugikan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sejarah  penerapan  keadaan  darurat  juga  menunjukkan  kelemahan  dalam  pengawasan terhadap  kekuasaan  eksekutif.  Diperlukan  amandemen  konstitusi,  ketentuan  yang  jelas, serta  pengawasan  yang  lebih  kuat  dan  partisipasi  masyarakat  sipil  selama  keadaan darurat.
Kata Kunci: Inkonsistensi, Kekuasaan Eksekutif, Keadaan Darurat, Hak Azasi Mnausia.

## PENDAHULUAN
Penetapan keadaan darurat sebagai respons terhadap krisis sering kali menimbulkan kontroversi mengenai konstitusionalitasnya. 1 Diskusi dimulai dengan pertanyaan mendasar mengenai  legitimasi  dan  kebutuhan  konstitusional  dalam  mendorong  penegakan  hukum selama keadaan darurat. 2 Hal ini diikuti dengan pertimbangan mengenai pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) terhadap pelaksanaannya guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, keadaan darurat juga dikenal sebagai Hukum Tata Negara Darurat. 3
Dalam Konstitusi Indonesia, klausul konstitusi yang terkait dengan undang- undang tentang keadaan darurat terdapat pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Pasal ini dianggap sebagai bentuk  pengecualian  konstitusional  dalam  keadaan  darurat.  Pasal  12  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  menyatakan  bahwa "Presiden menyatakan keadaan darurat, syarat-syarat dan akibat keadaan darurat itu ditetapkan dengan undang-undang." Klausul ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan keadaan darurat sebagai kepala negara. 4 Dengan demikian, hal ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan penyimpangan dari hukum dalam kondisi darurat, secara konstitusional.
Kajian  mengenai  keadaan  darurat  sangat  penting  bagi  Indonesia  karena  sering menghadapi  konflik,  bencana,  dan  pandemi  serta  menjamin   kepastian  dan
1 RAMRAJ,  Victor  V.;  AHIRUVENGADAM,  Arun  K.  Emergency  Powers  in  Asia. Cambridge: Cambridge University  Press, 2010. Hal. 1.
2 DESIERTO, Diane A. Necessity, And National Emergency Clauses: Sovereignty in Modern  Treaty Interpretation. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers,  2012. Hal. 37.
3 ASHIDDIQIE,  Jimly.  Hukum  Tata Negara  Darurat. Jakarta: RajaGrafindo  Persada, 2007.
4 ORAA, Jaime. Human Rights in States of Emergency in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1992. Hal. 247.
ketertiban hukum. Keadaan darurat adalah situasi di mana pemerintah merespons ancaman dengan  cara  luar  biasa.  Ketika  keadaan  darurat  diaktifkan,  fungsi-fungsi  normal pemerintahan  dapat  terpengaruh,  sehingga  otoritas  pemerintah  dapat  menangguhkan kebebasan sipil warga negara, dan bahkan beberapa hak asasi manusia dapat terpengaruh.
Saat ini, hanya ada satu  undang-undang  yang mengacu pada Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Undang-undang Nomor 23/prp/1959  tentang Keadaan Bahaya (the  State of Danger Law) . Penggunaannya menimbulkan beberapa masalah, termasuk penggunaan yang  berulang  dalam  situasi  darurat  militer  dan  sipil.  Tulisan  ini  menemukan  bahwa regulasi mengenai keadaan darurat di Indonesia sudah perlu diperbarui dan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai selama kondisi darurat.

## METODE PENELITIAN
Dengan menggunakan metode  yuridis-normatif, tulisan ini juga mencatat adanya inkonsistensi dalam deklarasi atau proklamasi keadaan darurat; beberapa keadaan darurat bahkan  tidak  diumumkan  secara  resmi (de  jure) .  Perubahan  dalam  regulasi  dan pengawasan keadaan darurat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan penggunaan sumber daya yang terkendali selama kondisi darurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Keadaan Darurat Dalam Konstitusi Indonesia
Klausul konstitusi terkait keadaan darurat di Indonesia terdapat dalam Pasal 12. Pasal ini dianggap sebagai bentuk pengecualian konstitusional dalam keadaan darurat. Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Presiden menyatakan keadaan bahaya, keadaan dan akibat  keadaan  bahaya  itu  ditetapkan  dengan  undang-undang."  Klausul ini  memberi Presiden, sebagai  kepala negara, kewenangan  untuk  menetapkan
keadaan  darurat. 5 Selain  itu,  pasal  ini  memberikan  kewenangan  kepada  Presiden  untuk mengesahkan penyimpangan hukum secara konstitusional dalam kondisi darurat.
Dalam  "Teologi  Politik:  Empat  Bab  tentang  Konsep  Kedaulatan"  karya  Carl Schmitt, terdapat dua konsep utama yang dijelaskan, yaitu makna keadaan pengecualian dan  gagasan  kedaulatan. 6 Dalam  keadaan  darurat,  keadaan  pengecualian  adalah  hukum yang  digunakan  untuk  menciptakan  ketenangan,  keamanan,  dan  kedisiplinan  dalam keadaan yang  tidak normal.  Schmitt  menyatakan bahwa  "Semua  hukum  adalah  hukum situasional," yang berarti bahwa hukum tertentu digunakan dalam kondisi tertentu. Terkait dengan  konsep  keadaan  pengecualian,  hal  ini  dikaitkan  dengan  gagasan  kedaulatan,  di mana "Yang berdaulat, memutuskan kasus luar biasa." Schmitt menjelaskan bahwa yang berdaulat adalah orang yang memutuskan pengecualian tersebut, dan negara yang berdaulat harus membuat  pengecualian untuk memulihkan  disiplin dan stabilitas.
Konsep  keadaan  darurat  berkembang  dan  mendapat  perbaikan.  Peneliti  seperti Rossiter  mulai  mengeksplorasi  perlunya  pembatasan  tertentu  dalam  penerapan  keadaan darurat untuk mencegah  terciptanya kediktatoran konstitusional yang  berbahaya. 7 Namun, penerapan  keadaan  darurat  membawa  dilema,  di  mana  di satu  sisi,  keadaan  darurat mengabaikan keberlakuan undang-undang dan norma hukum untuk melindungi kedaulatan negara, 8 sementara di sisi lain, keadaan darurat dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan pengabaian hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.
5 BASKORO,  Dewo;  ARSIL,  Fitra;  AYUNI,  Qurrata.  Kewenangan  Pemegang  Kekuasaan  Indonesia Terkait  Keadaan  Darurat  Dalam  Ketentuan  Undang-Undang  Keadaan  Darurat.  Da  lam:  SUSETYO,  Heru; WAAGSTEIN, Patricia Rinwigati; CAHYONO, Akhmad Budi. Memajukan Supremasi Hukum dalam Konteks Global. London: CRC Press,  2020. hal.81-89.
6 SCHMITT,  Carl.  Teologi  Politik:  Empat  Bab  Konsep  Kedaulatan,  Diterjemahkan  oleh  George Schwab. Chicago: Universitas Chicago Press,  2005. hal. 13.
7 ROSSITER, Clinton. Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2017. Hal. 3.
8 AURIEL, Pierre; BEAUD, Olivier; WELLMAN, Carl. The Rule of Crisis: Terrorism, Emergency Legislation  and  the  Rule  of  Law.      In:  SELLERS,  Mortimer;  MAXEINER,  James  (Eds.).  Ius  Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice.  Vol.  64. Berlin:  Springer,  2018.
Oleh  karena  itu,  Schmitt  menyatakan  bahwa  upaya  mempertahankan  kedaulatan dalam keadaan  pengecualian  hanya  dapat  dipahami  dalam  konteks  tatanan  hukum  secara keseluruhan.  Kewenangan  ini  beroperasi  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Konstitusi. Schmitt  menggunakan  persyaratan  Konstitusi  dengan  cara  yang  memperkuat  alasan keberadaan  negara,  menjamin  disiplin  dan  stabilitas  warga  negara,  sehingga  tatanan konstitusional  negara  dapat  berfungsi  secara  normal.  Konsep  "pengecualian"  dan "kedaulatan" perlu diatur dalam sebuah  konstitusi.
Pengaturan klausul hukum darurat dan pengecualian yang dapat dilakukan dalam keadaan krisis biasanya diatur melalui beberapa pendekatan. Beberapa ketentuan mengenai klausul  darurat  dijadikan  bagian  dari  teks  Konstitusi  seperti  di Norwegia  dan  Kanada. Meskipun Konstitusi Amerika Serikat tidak secara eksplisit mengacu pada klausul darurat, habeas corpus (penahanan individu) dapat ditangguhkan jika terjadi krisis  keamanan.
Sayangnya, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan darurat, sehingga norma pengaturan mengenai batasan dan diperbolehkannya penyimpangan dalam keadaan darurat tidak dijelaskan. Pasal 12  UUD NRI Tahun 1945  merinci  pengaturan mengenai  keadaan darurat melalui  undang- undang.  Rincian  mengenai  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam  keadaan darurat hanya terdapat dalam Undang-Undang 23/prp/1959 tentang Keadaan Bahaya. 9
Dalam  literatur  Indonesia,  keadaan  darurat  disebut  dengan  keadaan  darurat konstitusional  (Hukum  Tata  Negara  Darurat).  Herman  Sihombing  mengartikan  hukum darurat  konstitusional  sebagai  serangkaian  keadaan  yang  luar  biasa  dan  luar biasa  ketika seluruh lembaga dan otoritas negara bekerja sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk  menghilangkan  segala  keadaan  darurat  yang  mengancam  atau  bahaya  terhadap kehidupan sehari-hari menurut peraturan perundang-undangan yang umum dan teratur.
9 ARSIL,  Fitra;  AYUNI,  Qurrata.  Model  Pengaturan  Kedaruratan  Dan  Pilihan  Kedaruratan  Indonesia Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan,  Depok,  v.50,  n. 2,  hal.423-446, 2020.
Di  sisi  lain,  Jimly  Asshiddiqie,  mengartikan  keadaan  darurat  konstitusi  sebagai keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak  dengan  cara  yang  tidak  biasa  sesuai  dengan  aturan  yang  biasa  berlaku  dalam keadaan normal. Keadaan darurat konstitusional memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam  keadaan  darurat  untuk  mengambil  tindakan  di  luar  hukum  namun  tetap  dalam koridor konstitusi.
Keadaan  darurat  konstitusional  mempunyai  unsur-unsur  yang  mengurangi, membatasi,  atau  bahkan  membekukan  hak  asasi  manusia  tertentu.  Namun  pengurangan tersebut harus memenuhi tiga syarat,  yaitu: 1) harus bersifat sementara, 2) dimaksudkan untuk mengatasi krisis, dan 3) harus ada pengembalian ke keadaan normal  untuk membela hak asasi manusia  yang mendasar.
Dalam  menghadapi keadaan  darurat  yang tidak normal,  Presiden  Indonesia diberi kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  adat. 10 Kewenangan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk melindungi warga negara. Norma perlindungan warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan, "membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi seluruh rakyat Indonesia dan segenap  kemerdekaan  dan  tanah  air  yang  telah  diperjuangkan,  untuk  turut  serta mewujudkan  tatanan  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial."
Landasan konstitusional ini  juga  didukung oleh  ketentuan Pasal  28G  ayat (1)  UUD  NRI  Tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa  'Setiap  orang  berhak  atas perlindungan  diri  sendiri,  keluarga,  kehormatan,  harkat  dan  martabat,  serta  harta  benda yang berada dibawah kekuasaannya, kendalinya, serta berhak merasa aman
10 BASKORO, Dewo; ARSIL, Fitra; AYUNI, Qurrata. The Authority of the Indonesian Power Holder Related to the State of Emergency in Terms of the Law on States of Emergency. In: SUSETYO, Heru;  WAAGSTEIN,  Patricia  Rinwigati;  CAHYONO,  Akhmad  Budi.  Advancing  Rule  of Law in  a Global Context. London: CRC Press, 2020. Hal.81-89.
dan  berhak  mendapat  perlindungan  dari  ancaman  rasa  takut  untuk  melakukan  atau  lalai melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya.
Namun,  dalam  keadaan  darurat  seperti  bencana,  pandemi,  atau  pemberontakan, semakin sulit bagi pemerintah untuk memenuhi tujuan keselamatan, perlindungan diri, dan anggota keluarga, dengan menggunakan metode standar. Oleh karena itu, konsep hukum tata negara mengakui bolehnya melakukan penyimpangan hukum dalam keadaan darurat untuk menjamin kedaulatan dan memenuhi  hak-hak warga negara.
Satu-satunya undang-undang yang menggunakan landasan konstitusional Pasal 12 UUD  NRI  Tahun  1945  dalam  pembentukannya  adalah  Undang-undang  Nomor 23/prp/1959  tentang  Keadaan  Bahaya.  Undang-Undang  Keadaan  Bahaya  pada  awalnya merupakan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  yang  diterbitkan  pada  masa kepemimpinan  Sukarno  untuk  memberantas  suatu  pemberontakan.  Isinya  erat kaitannya dengan  kebutuhan  untuk  mengatasi  kondisi  yang berkaitan  dengan  intervensi  keamanan dan  pertahanan  negara,  serta  memberikan  serangkaian  izin  kepada pemerintah  untuk mengabaikan  hukum dan  hak  asasi  manusia  yang  dipatuhi dalam  kondisi  normal  tidak diizinkan.  Misalnya,  dalam  keadaan  darurat  sipil,  pemerintah  diperbolehkan  melakukan penyitaan  barang  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Keadaan  Bahaya  yang memberikan pengaturan mengenai tiga keadaan darurat di Indonesia yaitu Darurat Sipil, Darurat  Militer, dan Darurat  Perang. Presiden dapat  menetapkan ketiga kondisi  tersebut dalam  tiga  keadaan:  a)  adanya  ancaman  terhadap  keamanan  atau  ketertiban  hukum  di sebagian atau seluruh wilayah di Indonesia akibat pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam, yang  dikhawatirkan  tidak  dapat  dibatasi  dengan  standar  peralatan;  b)  perang,  atau timbul  bahaya  perang  atau  terancam  pendudukan  wilayah  Indonesia;  c)  kehidupan bernegara  yang  berada  dalam  keadaan  bahaya  atau  keadaan  khusus  lainnya  yang membahayakan eksistensi negara.
Undang-undang  Keadaan  Bahaya  Indonesia  memberikan  otoritas  kepada pemerintah untuk mengambil berbagai tindakan dalam keadaan darurat, termasuk menyita barang-barang umum, melakukan penyadapan dan pembatasan pada media
telekomunikasi,  melarang kegiatan dan pertemuan, serta membatasi orang keluar  rumah (pasal 16-19 Undang-undang Keadaan Bahaya Indonesia).
Penting untuk dicatat bahwa dalam keadaan darurat, pengadilan tidak berwenang memeriksa,  memutuskan,  dan  menyelesaikan  perkara  Tata  Usaha  Negara  tertentu.  Ini merupakan  salah  satu  klausul  diskresi  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Keadaan Bahaya Indonesia ketika menyatakan keadaan darurat, dan merinci keleluasaan pemerintah untuk membuat peraturan yang dianggap penting untuk segera menangani keadaan darurat.
Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa dalam keadaan darurat perang, pemerintah diberi  kewenangan  untuk  mengambil  alih  kepemilikan  barang-barang  perang,  melarang pertunjukan dan menutup percetakan, memaksa orang untuk wajib militer/militerisasi, dan membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang pertahanan dan keamanan pada masa perang (pasal 27-32 Undang- Undang Keadaan Bahaya Indonesia).
Dalam menghadapi keadaan darurat,  penting untuk  menjaga keseimbangan antara penegakan  hukum  yang  memberikan  kewenangan  kepada  otoritas  darurat  dengan mematuhi  Konstitusi,  Undang-Undang,  dan  peraturan  lainnya.  Beberapa  peraturan perundang-undangan  dapat  dikecualikan,  yaitu  kebijakan  atau  tindakan  yang  melanggar hak yang tidak dapat dikurangi, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan cara ini, fokusnya adalah pada pemberian kekuasaan untuk menegakkan Undang-Undang darurat yang bersifat umum dan luas.
Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Keadaan Bahaya Indonesia memiliki beberapa kelemahan dan ketidaksesuaian dengan sistem ketatanegaraan saat ini.  Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001, peran Presiden Indonesia berubah, dan dia  tidak  lagi  bertanggung  jawab  kepada  MPR.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap Presiden dalam menjalankan  prosedur darurat.
Selain  itu,  beberapa  istilah  dan  nomenklatur  yang  digunakan  dalam  Undang- Undang Keadaan Bahaya Indonesia tahun 1959  sudah tidak relevan dalam
sistem  pemerintahan  saat  ini.  Hal  ini  juga  berlaku  untuk  pemberian  wewenang  kepada Menteri Pertama, Badan Darurat Militer Pusat, Badan Darurat Militer Daerah, dan posisi lainnya yang sudah tidak ada lagi dalam pemerintahan saat ini.
Selanjutnya,  Undang-Undang  Keadaan  Bahaya  juga  kurang  responsif  terhadap kebutuhan  akan  checks  and  balances  dalam  keadaan  darurat.  Mekanisme  yang menghentikan  potensi  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  keadaan  darurat  belum  diatur secara  tegas  dalam  Undang-Undang  ini.  Kritik  dan  resistensi  dari  masyarakat terhadap penggunaan  Undang-undang  Keadaan  Bahaya  juga  perlu  dipertimbangkan  karena berpotensi  menimbulkan  kesewenang-wenangan  dan  dugaan  pelanggaran  hak  asasi manusia.

## B. Inkonsisten Penerapan Keadaan Darurat

## 1. Implementasi Undang-Undang Keadaan Bahaya
Dalam sejarah penggunaan Undang-Undang Darurat Konstitusi di Indonesia, terdapat beberapa potensi pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat  yang telah tercatat. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang tidak diatur secara tegas oleh pemerintah Orde Baru.
Pada  tahun  1990,  Kepala  Pemerintahan  Daerah  Aceh  melapor  kepada  Presiden Soeharto  untuk  meminta  penambahan  personel  TNI. 11 Dengan  menggunakan  Peraturan Pemerintah  No.  16  Tahun  1960  Tentang Permintaan  dan Pelaksanaan  Bantuan  Militer, pemerintah menambah kekuatan militer  di Aceh dari menjadi 12.000 tanpa mengeluarkan pernyataan  resmi  mengenai  keadaan  darurat. 12 Namun,  pelaksanaan  Daerah  Operasi Militer  di  Aceh  efektif  dilakukan  melalui  pendekatan  represif  dengan  menggunakan kekuatan  militer.  Hal  ini  disebut  sebagai  "keadaan  darurat  “ de  facto" oleh  Jimly Asshiddiqie,  yang  berarti  bahwa
11 MAJALAH  TEMPO.  Mengapa  Aceh  Berontak, Jakarta, vol. 25, hal. 32  Agustus  2003.
12 DJOHARI,  Djohari.  Penerapan  Norma  Hukum  Tata  Negara  Darurat  Serta  Kaitannya Dengan Penanggulangan-gan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami  Di  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, v.2, n. 3, hal.64-85, 2011.
meskipun tidak dinyatakan secara resmi, dalam praktiknya, keadaan darurat atau keadaan bahaya memang terjadi.
Perbedaan antara keadaan darurat yang diumumkan secara resmi (keadaan darurat de jure ) dan  yang terjadi dalam praktik (keadaan darurat de facto ) adalah  masalah  yang perlu diperhatikan dalam supremasi hukum. Keberadaan dan penggunaan Undang-Undang Darurat Konstitusi harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selama  masa  pelaksanaan  wilayah  operasi  militer  di  Aceh,  banyak  kasus pelanggaran  HAM  terjadi,  termasuk  penculikan,  pembunuhan,  dan  pemerkosaan,  yang menurut  beberapa  catatan  dilakukan  oleh  pihak  militer.  Ini  menimbulkan  keprihatinan terkait dengan pelanggaran HAM selama masa keadaan darurat de facto tersebut.
Pada tahun 2003, Keadaan Darurat Militer di Aceh ditegaskan secara resmi melalui Keputusan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2003  tentang Pernyataan  Keadaan  Bahaya  Dengan Tingkatan  Keadaan  Darurat  Militer  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam .  Sebelumnya, pemerintah  telah  mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan  Gerakan Aceh Merdeka (GAM)  dan kemudian  mengumumkan  keadaan  darurat  militer,  namun  pada  tanggal  7 Agustus 1998  Pemerintah  Indonesia  mengumumkan  pencabutan  status  wilayah  operasi militer  dan  menarik  satuan  operasional  TNI  dari  Aceh,  meskipun  tidak  secara  resmi mengumumkan keadaan darurat. Ini menunjukkan keragu-raguan mengenai hukum  darurat yang digunakan selama  masa operasi  militer di Aceh.
Pemberlakuan  darurat  militer  kemudian  diubah  menjadi  darurat  sipil  pada  tahun 2004 setelah Rapat Musyawarah antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selama masa  keadaan  darurat  tersebut,  dilakukan  berbagai  operasi  termasuk  Operasi Kemanusiaan,  Operasi  Pemulihan  Ekonomi,  Operasi  Penegakan  Hukum,  Operasi Penguatan Tata Kelola, dan Operasi Pemulihan Keamanan.
Kejadian-kejadian ini menunjukkan perlunya peraturan yang jelas dan ketat dalam penggunaan Undang-Undang Darurat Konstitusi untuk mencegah pelanggaran HAM dan memastikan  supremasi  hukum  selama  keadaan  darurat.  Penghapusan  status  darurat  di Aceh,  baik  Darurat  Militer maupun  Darurat  Sipil,
dilakukan melalui peraturan presiden. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Kondisi Bahaya Dengan Tingkat Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah produk hukum yang digunakan dalam penghapusan status Darurat Sipil di  Aceh.  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  ini  pada  tanggal  19  Mei  2005 setelah sebelumnya mengadakan Rapat Permusyawaratan dengan DPR RI pada tanggal 16 Mei 2005. Rapat ini mempertimbangkan bahwa kondisi keamanan, ketentraman, ketertiban umum, serta pemerintahan dan kegiatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  sudah  mengalami  perbaikan  yang  signifikan  dan menunjukkan hasil yang baik.
Selama perubahan status darurat, penggunaan produk hukum untuk mengaktifkan status darurat tidak konsisten, yang menyebabkan inkonsistensi dalam bentuk hukum yang digunakan untuk mengaktifkan keadaan darurat. Selain  itu, Rapat Konsultasi dengan DPR sebelum penetapan status darurat merupakan praktik yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Rapat Konsultasi dengan DPR bisa dianggap sebagai bentuk checks and balances atau pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif pada lembaga eksekutif, meskipun tidak bersifat mengikat.
Kasus serupa terjadi dalam operasi militer di Papua, Irian Jaya, 13 di mana operasi militer  dilakukan  tanpa  deklarasi  status  darurat  terlebih  dahulu.  Penggunaan kekuatan darurat  tanpa  deklarasi  eksplisit  dapat  memberikan  peluang  terjadinya  pelanggaran  hak asasi manusia  dalam situasi tersebut. 14
Berikut  adalah  beberapa  deklarasi  status  darurat  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Indonesia di beberapa daerah:
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Darurat Sipil di Nanggroe Aceh Darussalam (Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2003).
13 OSBORNE,  Robin.  Kibaran  Sampari:  Gerakan  Pembebasan  OPM  dan  Perang Rahasia di Papua Barat Amiruddin al Rahab. (terjemahan). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001.
14 AL-RAHAB,  Amiruddin.  Operasi-Operasi  Militer  di  Papua,  Pagar  Makan  Tanaman?  Jurnal Penelitian Politik,  Depok, v.3, n. 3, hal. 23-03-2006.
2. Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam:  Penghapusan  Status  Darurat  Sipil  di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005).
3. Provinsi  Maluku  Utara:  Situasi  Darurat  Militer  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam (Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000).
4. Provinsi  Maluku  Utara:  Situasi  Darurat  Sipil  di  Provinsi  Maluku  dan  Provinsi Maluku Utara (Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003).
5. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pernyataan Perubahan Status Darurat Sipil di Nanggroe Aceh Darussalam.
Ini  merupakan  beberapa  contoh  deklarasi  status  darurat  berdasarkan  Undang-Undang Keadaan Bahaya di berbagai  daerah di Indonesia.

## 2. Implementasi Undang-Undang

## Penanggulangan Bencana
Fenomena lain yang juga patut dikaji adalah beberapa produk peraturan perundang- undangan  yang  bersifat  darurat  namun  tidak  mencantumkan  Pasal  12  UUD  NRI  Tahun 1945  sebagai  pertimbangannya.  Beberapa  Undang-Undang  yang  bersifat  darurat  adalah Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana;  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  dan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Keuangan. Semua Undang- Undang tersebut mempunyai sifat darurat yang dapat menyimpang dari Undang-Undang normal dalam kondisi tertentu.
Contoh  penentuan  status  darurat  bencana  alam  dan  non-alam.  Pro  dan  kontra penetapan  status  bencana  nasional  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  menimbulkan pertanyaan menarik untuk dikaji. Apakah Presiden harus terikat pada indikator tertentu untuk menentukan status darurat bencana nasional?  atau, sebagai    pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi,  bisakah  Presiden  menyatakan  penetapan  status  darurat  bencana  nasional  dan lokal  sebagai  hak  prerogratifnya?.  Misalnya
pada gempa Lombok (2018), gempa dan tsunami di Palu (2018), letusan gunung berapi di Sinabung  (2010-2017),  letusan Gunung Merapi  di Yogyakarta (2006),  dan gempa  Padang (2009), banyak pihak yang meminta Presiden untuk menetapkan status Bencana Nasional, namun Presiden tidak mengabulkannya.
Terletak  di  kawasan  yang  disebut  Cincin  Api,  Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  paling  banyak  mengalami  bencana  alam  di dunia.  Data  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  menyebutkan  bahwa  bencana  alam  masih  menjadi penyumbang  bencana  terbesar  di  Indonesia.  Bencana  yang  sering  terjadi,  seperti  banjir, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, memakan ribuan hingga  jutaan korban jiwa.
Secara khusus, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) telah mengatur keadaan darurat bencana. Undang- Undang  ini  merupakan  produk  peraturan  perundang-  undangan  yang  diambil  sebagai pembelajaran berharga dari bencana tsunami di Provinsi  Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, dan gempa bumi di Kepulauan Nias pada tanggal 28 Maret 2005. Tsunami Aceh pada tahun 2004, dengan korban jiwa lebih dari 165.000 jiwa, dan gempa Nias yang memakan lebih dari 1.000 korban  jiwa, telah menyadarkan  pemerintah  Indonesia akan pentingnya mempersiapkan  instrumen  legislatif  dalam  menghadapi  bencana.  Bencana  yang  terjadi belakangan ini juga menimbulkan korban jiwa. Seperti gempa Lombok (2018) dengan 564 korban  jiwa  dan 1.584  orang  luka-luka  pada bulan  Agustus 2018,  serta gempa  bumi Palu pada  bulan  Oktober  2018  yang  mengakibatkan  2.113  orang  meninggal  dunia  dan 4.612 orang luka-luka.
Fenomena  bencana  ini  menimbulkan  banyak  permasalahan  hukum,  seperti penentuan  status  suatu  bencana  dan  keadaan  daruratnya  seperti  apa.  Kebijakan  harus dilakukan oleh pemerintah. Pengaktifan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat memungkinkan  pemerintah  untuk  melakukan  libur  sekolah  dan  bekerja,  pembatasan kegiatan  keagamaan,  serta  pembatasan  tempat  atau  fasilitas  umum  (pasal  59  Undang- Undang Kekarantinaan Kesehatan). Penerapan karantina dan pembatasan social skala besar (PSBB) harus terlebih dahulu memerlukan  penetapan dari Pemerintah Pusat.
Pasal  51  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana  menyatakan  bahwa  pemerintah menetapkan status darurat bencana sesuai dengan skala bencana. Presiden melaksanakan penetapan  darurat  bencana  nasional  dalam  skala  nasional.  Penetapan  darurat  bencana kabupaten/kota  dilaksanakan  oleh  gubernur,  dan  penetapan  darurat  bencana kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota (pasal 51 UU Penanggulangan Bencana), namun  Undang-Undang  ini  masih  memiliki  kelemahan.  Kelemahannya  terletak  pada pendelegasian  wewenang  untuk  membuat deklarasi.  Pemimpin  Daerah  yaitu  Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak diatur atau wajib mengajukan permohonan izin kepada Presiden untuk  menetapkan  status  darurat  bencana  di  daerahnya  sehingga  para  pemimpin  daerah dapat menetapkan kondisi darurat bencana sesuai pertimbangannya masing-masing. Kondisi ini  dapat  berujung  pada  deklarasi  yang  memfasilitasi  penyimpangan  kebijakan  dan memfasilitasi  perpanjangan masa darurat yang tidak proporsional.

## 3. Implementasi Penanganan Covid-19
Contoh  lain  yang  menunjukkan  fenomena  ketidakpastian  dan  inkonsistensi  dalam penggunaan Undang-Undang darurat juga terjadi ketika Pemerintah menghadapi pandemi Covid-19.  Awalnya,  Presiden  melakukan  pendekatan  darurat  kesehatan  dengan menggunakan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan (UU  Kekarantinaan  Kesehatan).  Melalui  UU  Kekarantinaan  Kesehatan,  pemerintah kemudian menerbitkan  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Keadaan  Darurat  Kesehatan  Masyarakat  yang  mengacu  pada  UU  Kekarantinaan Kesehatan.  Penetapan  ini  menjadi  dasar  penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia.
Baik  UU  Penanggulangan  Bencana  maupun  UU  Kekarantinaan  Kesehatan  Masyarakat tidak memberikan jalan keluar dalam menghadapi gejolak perekonomian akibat Covid-19. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Presiden Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Negara.  Stabilitas Perekonomian
Nasional  atau  Sistem  Keuangan,  meski  dinilai  melanggar  kewenangan  DPR  secara konstitusional,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini  akhirnya  disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada rapat paripurna 12 Mei 2020.
Kekuasaan  untuk  membentuk  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  merupakan hal  yang  umum  terjadi  di  berbagai  negara,  terutama  di  negara-negara  dengan  sistem presidensial. Dalam berbagai karya sastra, peraturan semacam ini dikenal dengan berbagai nama.  Diantaranya  adalah  kewenangan  keputusan  konstitusi,  atau  sebagian  penulis menyebutnya  sebagai  kewenangan  keputusan  eksekutif  atau  kewenangan  keputusan presiden. 15 Dengan  dalih  mengatasi  pandemi Covid-19  di  bidang  keuangan,  pemerintah mengajukan  Perpu  yang  memotong  kewenangan  konstitusional  ruang  lingkup  anggaran DPR.  Sebelumnya,  Pasal  12  ayat  (2)  mengatur  bahwa  perubahan postur  atau  rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan  negara  hanya  diatur  dengan  atau  berdasarkan  peraturan  pemerintah.  Ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan adanya interaksi DPR dalam pengesahan anggaran APBN, "Presiden mengajukan rancangan Undang-Undang tentang APBN untuk dibahas bersama dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memperhatikan  rekomendasi  Dewan  Perwakilan Daerah.
Peraturan  tersebut  kemudian  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid- 19  atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Negara.  Stabilitas Perekonomian  dan/atau  Sistem Keuangan  menjadi Undang-Undang. Banyak pihak  yang khawatir ketika terbitnya Undang- Undang mengurangi peran konstitusional DPR, namun proses kesepakatan politik DPR akhirnya menyetujui skema tersebut dengan alasan  krisis di masa pandemi
15 ARSIL, Fitra. Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pena-gaturan dan Penggunaan Perppu di Negara -Negara Presidensial.  Jurnal Hukum & Pembangunan, Depok, v.48, n. 1, hal. 1-21, 2018.
Covid-19. 16 Penulis  juga  mengidentifikasi  adanya  kecenderungan  konstelasi  kongruen pada  partai  politik  yang  mendukung  pemerintah  sebagai  partai  mayoritas, sehingga kebijakan Presiden lebih mudah disetujui, namun mengurangi fungsi check and balances parlemen.

## KESIMPULAN
Dalam  Konstitusi  Indonesia,  terdapat  kebingungan  dan  ketidakjelasan  dalam  pengaturan mengenai keadaan darurat meskipun Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 memberikan Presiden wewenang  untuk  menetapkan  keadaan  darurat,  norma  pengaturan  yang  jelas  mengenai batasan  dan  diperbolehkannya  penyimpangan  selama  keadaan  darurat  tidak  dijelaskan dengan  rinci  dalam  Konstitusi.  Selain  itu,  pengalaman  masa  lalu  menunjukkan  adanya ketidakpastian  dan  kelemahan  dalam  mekanisme  pengawasan  terhadap  eksekutif  selama keadaan darurat, yang dapat berdampak negatif pada supremasi hukum, hak asasi manusia, dan  penegakan  konstitusi  selama  krisis.  Sebagai  rekomendasi,  perlu  ada  amendemen Konstitusi  untuk  mengatur  dengan  lebih  jelas  kewenangan  dan  batasan  selama  keadaan darurat,  termasuk mekanisme  pengawasan oleh lembaga  legislatif. Hal  ini  penting  untuk memastikan keberlakuan konstitusi tetap terjaga selama situasi darurat, sambil menghindari penyalahgunaan  kekuasaan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  perlu dipertimbangkan  revisi  undang-undang  yang  terkait  dengan  keadaan  darurat  dan penanggulangan  bencana  untuk  memperbaiki  mekanisme  pengambilan  keputusan  dan komunikasi  selama  situasi  krisis.  Masyarakat  sipil  dan  lembaga  hak  asasi  manusia  juga harus  terus  mengawasi  dan  mengadvokasi  agar  keadaan  darurat  tidak  mengarah  pada pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ramraj, Victor V.; Ahirvindham, Arun K. (2010). Emergency Powers in Asia. Cambridge: Cambridge University Press.
Desierto,  Diane  A.  (2012). Necessity,  And  National  Emergency  Clauses:  Sovereignty  in Modern Treaty Interpretation. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Ashiddiqi, Jimly. (2007). Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Oraa, Jaime. (1992). Human Rights in States of Emergency in International Law. Oxford: Clarendon Press.

## Jurnal
Baskoro, Dewo; Arsil, Fitra; Ayuni, Qurrata. (2020). Kewenangan Pemegang Kekuasaan Indonesia  Terkait  Keadaan  Darurat  Dalam  Ketentuan  Undang-Undang  Keadaan Darurat. Dalam: Susetyo, Heru; Wagstein, Patricia Rinwigati; Cahyono, Akhmad Budi. Memajukan Supremasi Hukum dalam Konteks Global. London: CRC Press, hal. 81-89.
Arsil,  Fitra;  Ayuni,  Qurrata.  (2020).  Model  Pengaturan  Kedaruratan  Dan  Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Depok, v.50, n. 2, hal. 423-446.
Djohari, Djohari. (2011). Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan  Penanggulangan-gan  Gangguan  Keamanan  Dan  Bencana  Tsunami  Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . Jurnal Ilmu Hukum , Jambi, v.2, n. 3, hal. 64- 85.
Al-Rahab, Amiruddin. (2006). Operasi-Operasi Militer di Papua, Pagar Makan Tanaman? Jurnal Penelitian Politik , Depok, v.3, n. 3.
Arsil,  Fitra.  (2018).  Menggagas  Pembatasan  Pembentukan  dan  Materi  Muatan  Perppu: Studi  Perbandingan  Pena-gaturan  dan  Penggunaan  Perppu  di  Negara  -Negara Presidensial. Jurnal Hukum & Pembangunan , Depok, v.48, n. 1, 1-21.

## Majalah
Majalah Tempo. (2003, Agustus 25). Mengapa Aceh Berontak. Jakarta.

## Buku terjemahan
Osborne,  Robin.  (2001). Kibaran  Sampari:  Gerakan  Pembebasan  OPM  dan  Perang Rahasia di Papua Barat Amiruddin al Rahab . (terjemahan). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat