## PELAKSANAAN JUAL BELI PERKEBUNAN SENGON DENGAN AKAD IJARAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
( Studi Kasus Di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang )
Zubaidah Email: nyimaszy@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  discusses  about  the  practice  of  buying  and  selling  sengon  plantations  with lease  agreements  carried  out  by  communities  in  the  village  of  Denok,  Lumajang  district, Lumajang  district.  The  practice  of  buying  and  selling  does  not  appear  to  be  in  line  with  the transaction concepts regulated in Sharia Economic Law. Therefore the author feels interested in the  importance  of  further  examining  this  issue  from  the  perspective  of  Sharia  Economic  Law, specifically  by  using  the  theory  of  buying  and  selling  ( bai' )  and  rent  ( ijarah ).  This  research  is limited  to  the  following  issues:  (1)  How  is  the  sale  and  purchase  of  sengon  plantations  with ijarah contracts carried out by the people in Denok village, Lumajang district, Lumajang district? (2) What is the implementation of the sale and purchase of sengon plantation with ijarah contract by  the  people  in  the  village  of  Denok  Lumajang  sub-district  Lumajang  regency  according  to Sharia Economic Law? And (3) What is the implementation of the sale and purchase of sengon plantations  with  ijarah  contracts  by  people  in  the  village  of  Denok  Lumajang  sub-district Lumajang  district  according  to  the  principles  of  Sharia  Economic  Law?  This  research  is  field research  where  research  is  conducted  by  approaching  the  subject  and  object  of  research  in  the research  location.  The  approach  that  the  author  chose  in  this  study  is  a  case  study  approach, which is an approach used in studies of certain cases from various legal aspects. Data collection techniques  that  will  be  selected  to  obtain  accurate  data  in  this  study  are  documentation, observation, and interviews.
The results of this research are: (1) The implementation of the buying and selling of sengon plantations  with  the  ijarah  contract  can  be  explained  by  the  following  points:  (a)  The  type  of contract  that  is  said  is  a  lease  agreement,  although  in  the  contract  there  are  two  legal  actions, namely buying and selling sengon trees and rental of plantation land (b) Regarding the object of the contract there are two, namely sengon trees and plantation land. For the contract object in the form  of  sengon  tree  ownership,  the  owner  moves  from  the  owner  to  the  tenant,  while  for  the contract  object  in  the  form  of  sengon  tree  does  not  take  ownership,  only  the  right  to  use temporarily  from  the  owner  to  the  tenant  within  a  specified  and  agreed  period.  (c)  As  a  legal consequence of the lease agreement, the owner of the plantation gets an amount of money from the  lessee,  and  the  tenant  gets  a  number  of  sengon  plants  to  be  owned  (being  the  owner  of sengon) and the right to use the land for the specified time. (2) The sale and purchase of sengon plantations with the  ijarah contract  in Denok village Lumajang sub-district Lumajang district is in  accordance  with  the  theory  of  akad,  bai  ’(buying  and  selling),  and  ijarah  (rent)  in  Sharia Economic  Law.  (3)  The  sale  and  purchase  of  sengon  plantations  with  the  ijarah  contract  in Denok  village  Lumajang  sub-district  Lumajang  district  is  in  accordance  with  the  principles  of Sharia Economic Law which includes the principle of permissibility, the principle of benefit, the principle of willingness, the principle of justice, and customary principles as law.
Keywords : Sengon, Transaction, Ijarah, Sharia Economic Law.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya para ulama fiqh sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun demikian ada beberapa ulama melarang ijarah dengan alasan bahwa ijarah  adalah  jual  beli  manfaat,  sedangkan  manfaat  pada  waktu  dilakukannya  akad  tidak  bisa diserahterimakan.  Setelah  beberapa  waktu  barulah  manfaat  tersebut  dapat  diperoleh  dan dirasakan  sedikit  demi  sedikit.  Sedangkan  sesuatu  yang  tidak  ada  pada  waktu  akad tidak  boleh diperjualbelikan. Pendapat ini ditegaskan oleh beberapa ulama seperti Hasan al-Basri, Abu Bakar al-Asham,  Ismail  bin  Aliyah,  al-Qasyani  dan  Ibnu  Kisan.  Namun  demikian  pendapat  tersebut dibantah  oleh  Ibn  Rusyd  bahwa  manfaat  meskipun  pada  waktu  akad  dilaksanakan  belun  ada, akan tetapi pada dasarnya manfaat tersebut akan terwujud dan akan dimiliki oleh penyewa, inilah yang  menjadi  pertimbangan  dibolehkannya  akad  ijarah  tersebut. 1 Selain  itu  kebolehan  akad ijarah  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  unsur  kemaslahatan  yang  diwujudkan  melalui  akad tersebut.  Seorang  pemilik  barang  memiliki  apa  yang  dibutuhkan  oleh  penyewa  dan  penyewa memiliki uang untuk membayar harga sewa  dimana uang tersebut juga dibutuhkan oleh pemilik barang.  Dalam  akad  tersebut  kedua  belah  pihak  sama-sama  saling  membutuhkan,  sehingga dengan dilakukannya akad ijarah maka kebutuhan kedua belah pihak akan terpenuhi. Disitulah di antaranya  letak  kemaslahatan  yang  diperoleh,  selain  akad  tersebut  juga  tidak  menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
Selain  argumentasi  di  atas,  kebolehan  ijarah  juga  dapat  ditemukan  landasan  hukumnya dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  saw.  Di  dalam  al-Qur’an  Allah  memerintahkan  untuk memberikan  upah  kepada  wanita-wanita  yang  menyusukan  bayi  milik  wanita  lain. 2 Selain  itu juga  dikisahkan  dalam  hadis  Nabi  saw  bahwa  Ibn  Umar  menceritakan  bahwa  orang  yang mempekerjakan  seorang  pekerja  hendaknya  memberikan  upah  kepadanya  sebelum  keringatnya kering. 3 Dari  ayat  dan  hadis  tersebut  maka  jelaslah  bahwa  hukum  sewa-menyewa  adalah dibolehkan karena adanya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
Karena  adanya  kemanfaatan,  akad  ijarah  banyak  dipraktekkan  oleh  masyarakat  di Indonesia  dari  dulu  hingga  saat  ini.  Bahkan  tidak  hanya  dalam  hal  yang  lazim  terjadi  seperti sewa-menyewa  rumah  dan  atau  kendaraan,  tetapi  juga  sewa  perkebunan.  Salah  satu  contohnya adalah  sewa-menyewa  perkebunan  sengon  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  desa  Denok kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang. Di desa tersebut (dan juga di beberapa desa lainnya di  kecamatan  Lumajang)  banyak  warga  desa  yang  melakukan  praktek  jual  beli  perkebunan sengon dengan akad sewa (ijarah).
Di  antara  alasan  yang  paling  banyak  diungkapkan  oleh  para  pelaku  akad  sewa  sengon  di  lokasi penelitian  yang  penulis  pilih,  adalah  karena  jarak  antara  waktu  tanam  sampai  panennya  dapat  dikatakan sangat    singkat.  Oleh  sebab  itulah  keuntungan  dari  menanam  pohon  sengon  menjadi  sangat  menarik. Selain  itu  karena  proses  penanaman  pohon  sengon  tersebut  tidak  begitu  membutuhkan  banyak  tenaga, karena hanya perlu dilakukan beberapa kali saja selama beberapa tahun mendatang hingga pohon sengon tersebut siap pakai. Selain itu pohon sengon juga tidak membutuhkan banyak perawatan, karena  tidak  memerlukan  pupuk  dan  pestisida  secara  rutin,  seperti  tanaman  sayuran  atau  buah- buahan. Memang sebenarnya tidak ada batasan tentang kapan sebaiknya pohon sengin dipanen. Tetapi  bagi  sebagian  orang  di  lokasi  penelitian  ini  mereka  mengatakan  bahwa  semakin  cepat pohon  sengon  ini  bisa  ditebang,  maka  akan  semakin  baik.  Karena  selain  agar  dapat  ditanami
1 Muhammad  Ibn  Rusyd  al-Qurthubi, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid ,  juz  2,  (Beirut:  Dar  al-Fikr, tth), 166.
2 Lihat surat al-Thalaq ayat 6.
3 Muhammad bin Islail al-Kahlani, Subulus Salam , juz 3, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabiy, 1960), 80-81.
kembali, uang hasil persewaan tersebut juga dapat dimanfaatkan  oleh pemilik barang. Menurut para petani sengon di lokasi penelitian, idealnya pohon sengon dipanen setelah sengaon berusia lima hingga enam tahun. Hal ini karena kayu sengon yang sudah berumur enam tahun atau lebih biasanya  memiliki  ukuran  yang  besar,  dan  yang  lebih  penting  lagi  adalah  tekstur  kayunya  juga sudah  lebih  tua  memiliki  kualitas  yang  lebih  bagus,  sehingga  harga  jualnya  juga  akan  lebih mahal. 4 Konsekwensinya adalah bahwa waktu tunggunya juga akan lebih lama.
Setelah  melakukan  penelitian  awal,  penulis  menemukan  beberapa  warga  desa  yang menjual tanaman sengon yang baru berumur dua tahun kepada sesama warga dengan akad sewa (ijarah). Menurut mereka, mereka menjual tanaman sengon dan sekaligus menyewakan lahannya kepada pembeli dengan satu akad, yaitu akad sewa atau akad ijarah. 5
Adapun pelaksanaan akad sewa tersebut dilakukan dengan cara penyewa membeli tanaman sengon  yang ada di tanah pemilik kebun dan sekaligus  menyewa tanah tempat tanaman sengon tersebut  tumbuh.  Pohon  sengon  yang  dijual  rata-rata  berusia  sekitar  dua  tahunan.  Kemudian setelah dijual, pembeli menyewa lahan tersebut selama kurang lebih lima tahun ke depan dengan maksud agar tanaman sengon yang dibeli tersebut sudah siap untuk dipanen, dimanfaatkan, atau dijual  dalam  bentuk  potongan-potongan  kayu.  Hal  ini  dilakukan  karena  pohon  sengon  yang dijual  biasanya  baru  berusia  sekitar  dua  tahunan,  dan  dalam  usia  tersebut  pohon  beum  dapat dimanfaatkan.  Sehingga  pembeli  harus  menunggu  selama  beberapa  tahun  lagi  untuk  dapat memanen  pohon-pohon  sengon  tersebut  dengan  cara  menyewa  tanah  tempat  pohon  sengon tersebut tumbuh. Praktek sewa dan atau jual beli seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya di desa Denok kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang.
Praktek sewa atau ijarah perkebunan sengon di atas apabila dilihat secara sekilas memang tampaknya  tidak  ada  masalah.  Tetapi  apabila  dilihat  secara  lebih  mendalam,  dalam  pandangan Hukum  Ekonomi  Syariah  tampak  terdapat  beberapa  kerancuan  pada  praktek  akad  tersebut. Adapun  beberapa  kerancuan  yang  penulis  maksudkan  setidaknya  dapat  diperinci  menjadi beberapa poin berikut:
1. Antara pemilik lahan dan penyewa melakukan dua hal yang berbeda hanya dengan satu akad, yakni  jual  beli  tanaman  sengon  dan  persewaan  lahan  sebagai  tempat  tumbuhnya  pohon sengon tersebut. Padahal seperti yang diketahui bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah antara akad  sewa  (ijarah)  dan  akad  jual  beli  (bai’)  terdapat  perbedaan  fundamental  dari  aspek konsekwensi  hukumnya.  Dalam  akad  sewa  (ijarah)  yang  dipersyaratkan  adalah  adanya pemindahan  kemanfaatan  dari  pemilik  barang  kepada  penyewa  dengan  imbalan  atau  upah dalam  jumlah  tertentu,  sedangkan  dalam  akad  jual  beli  (bai’)  yang  dipersyaratkan  adalah adanya pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbalan atau upah yang  disepakati  bersama.  Karena  itu  dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah,  tidak  dihalalkan  jual beli  dilakukan  dengan  akad  lain,  termasuk  dengan  akad  ijarah  atau  sewa-menyewa,  dan sebaliknya tidak dihalalkan sewa-menyewa dilakukan dengan akad jual beli.
2. Adanya larangan dari hadis Nabi saw tentang praktek sewa-menyewa tanah. Larangan tersebut berdasarkan  pada  dalil  hadis  shahih  dari  Nabi  saw  tentang  larangan  penyewaan  tanah  dan mengambil  upah  atau  bagian  tertentu  dari  tanah  tersebut.  Hadis  ini  diriwayatkan  oleh  Rafi’
4 Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018 dengan beberapa warga pelaku akad sewa kebun sengon yaitu ibu Darla sebagai pemilik lahan dan Muhammad Hifni sebagai penyewa.
5 Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018 dengan beberapa warga pelaku akad sewa kebun sengon yaitu ibu  Darla  sebagai  pemilik  lahan  dan  Muhammad  Hifni  sebagai  penyewa,  Suhaimi  sebagai  pemilik  kebun  dan Minhadi sebagai penyewa, serta  Kawit sebagai pemilik kebun dan Soin sebagai penyewa.
bin Khudaij, Jabir, Abu Said, Abu Hurairah, dan Ibn Umar. Mereka semua meriwayatkan dari Nabi saw tentang larangan menyewakan tanah dalam segala bentuknya. 6
Praktek sewa-menyewa perkebunan sengon yang dilakukan oleh masyarakat di desa Denok kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang tersebut apabila dilihat dari dua poin masalah di  atas tampaknya  tidak  sejalan  dengan  konsep-konsep  transaksi  yang  diatur  dalam  Hukum  Ekonomi Syariah  yang  mengatur  hukum  dan  tata  cara  transaksi  ekonomi  berdasarkan  hukum  Islam. Karena itu penulis merasa tertarik akan pentingnya mengkaji lebih jauh tentang masalah ini dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya deengan menggunakan teori jual beli (bai’) dan sewa-menyewa  (ijarah).  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  penulis  mengambil  tema penelitian ini.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  tersebut  dalam penelitian  ini  dibatasi  untuk  menemukan  jawaban  tentang  beberapa  pertanyaan  berikut:  (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli perkebunan sengon dengan akad ijarah oleh masyarakat di desa Denok  kecamatan  Lumajang  kabupaten  Lumajang?  (2)  Bagaimana  pelaksanaan  jual  beli perkebunan  sengon  dengan  akad  ijarah  oleh  masyarakat  di  desa  Denok  kecamatan  Lumajang kabupaten  Lumajang  menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah?  (3)  Bagaimana  pelaksanaan  jual  beli perkebunan  sengon  dengan  akad  ijarah  oleh  masyarakat  di  desa  Denok  kecamatan  Lumajang kabupaten Lumajang menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  dimana  penelitian  dilakukan dengan cara mendatangi subjek dan objek penelitian yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini juga  termasuk  penelitian  hukum  normatif,  yakni  suatu  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui  ada  tidaknya  suatu  aturan  hukum  yang  sesuai  dengan  norma  hukum,  atau  ada tidaknya  kesesuaian  suatu  tindakan  hukum  dengan  norma  atau  prinsip  hukum. 7 Penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mendapatkan  informasi  data  valid  langsung  dari  sumber  primernya  secara detail  tentang  proses  transaksi  akad  sewa-menyewa  perkebunan  sengon  di  desa  Denok kecamatan  Lumajang  kabupaten  Lumajang,  dimana  penulis  hendak  melihat  permasalahan tersebut dari sudut pandang teori-teori dalam fiqh muamalah.
Pendekatan  yang penulis pilih dalam penelitian  ini adalah pendekatan studi kasus,  yaitu suatu  pendekatan  yang  digunakan  dalam  studi  terhadap  kasus  tertentu  dari  berbagai  aspek hukum. 8 Selain  pengertian  tersebut,  pendekatan  kasus  juga  dapat  dipahami  sebagai  suatu penelitian  yang  bertujuan  secara  khusus  menjelaskan  dan  memahami  objek  yang  ditelitinya secara  khusus  sebagai  suatu  kasus.  Pendekatan  kasus  dalam  hal  ini  sengaja  penulis  gunakan untuk  memahami  subjek  dan  objek  penelitian  secara  kasuistik  (yang  hanya  berlaku  khusus  di lokasi penelitian). Kemudian melalui pendekatan ini penulis akan melakukan interpretasi hukum berdasarkan  komparasi  yang  penulis  temukan  antara  tindakan  subjek  hukum  dengan  teori hukumnya, yakni teori hukum dalam fiqh muamalah.
Teknik pengumpulan  data merupakan  seperangkat teknik atau  langkah-langkah  yang dapat  ditempuh  oleh  peneliti  untuk pengumpulan  data. Berkaitan  dengan  penelitian  ini  dimana penelitian akan dilakukan dengan cara studi lapangan ( field research ), maka teknik pengumpulan data  yang  akan  dipilih  guna  mendapatkan  data  yang  akurat  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara.

## PEMBAHASAN
6 Yusuf al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam , (Jakarta: Era Media, 2005), 394.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.
8 Ibid, hlm. 134.

## A.  Pelaksanaan  Jual  Beli  Perkebunan  Sengon  Dengan  Akad  Ijarah  Oleh  Masyarakat  di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  mengenai  pelaksanaan  jual  beli  perkebunan sengon  dengan  akad  ijarah  oleh  masyarakat  di  Desa  Denok  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten Lumajang, penulis mencatat beberapa poin penting sebagai bahan analisis sebagai berikut:
(1)  Jenis  akad  yang  diucapkan  adalah  akad  sewa,  meskipun  dalam  akad  tersebut  terdapat  dua perbuatan hukum, yakni jual beli pohon sengon dan sewa lahan  perkebunan untuk merawat pohon-pohon sengon yang dibeli dengan akad sewa tersebut.
(2)  Mengenai  objek  akadnya  ada  dua,  yaitu  pohon  sengon  dan  tanah  perkebunan.  Untuk objek akad  yang  berupa  tanaman  pohon  sengon  kepemilikan  berpindah  dari  pemiliknya  kepada penyewa,  sedangkan  untuk  objek  akad  berupa  tanah  tempat  tumbuh  pohon  sengon  tidak berpindak  kepemilikan,  hanya  saja  hak  untuk  memanfaatkan  berpindah  sementara  dari pemiliknya  kepada  penyewa  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dan  disepakati antara kedua pihak yang bertransaksi.
(3) Mengenai subjek akadnya yakni pemilik kebun dan penyewa, sebagai akibat hukum dari akad sewa  tersebut  pemilik  kebun  mendapat  pengggantian  berupa  sejumlah  uang  dari  penyewa, dan  penyewa  mendapatkan  sejumlah  tanaman  sengon  untuk  dimiliki  (menjadi  pemilik sengon) dan hak memanfaatkan tanah selama waktu yang ditentukan.
Demikian  pelaksanaan  jual  beli  sengon  dengan  akad  sewa  di  desa  Denok  kecamatan Lumajang  kabupaten  Lumajang  yang  dapat  penulis  jelaskan.  Untuk  selanjutnya  penulis  akan melakukan analisis perbandingan untuk melihat sejauh mana relevansi praktek transaksi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
B.  Pelaksanaan  Jual  Beli  Perkebunan  Sengon  Dengan  Akad  Ijarah  Oleh  Masyarakat  di Desa  Denok  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  Menurut  Hukum  Ekonomi Syariah

## 1. Pelaksanaan Jual Beli Perkebunan Sengon Menurut Teori Akad
Akad  merupakan  bagian  yang  paling  penting  dalam  suatu transaksi,  karena  akad  dalam hukum  Islam  menjadi  jalan  atau  cara  untuk  memeperoleh  harta  atau  suatu  kemanfaatan  benda yang  menjadi  objek  akad.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  akad  diartikan  sebagai suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu. 9 Dalam  terminology  fiqh,  akad  dimaknai  sebagai “Suatu pertalian  ijab (pernyataan  melakukan  ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan  ikatan) sesuai  dengan  kehendak  syariah  yang  berpengaruh  pada  objek  perikatan.”  Adapun  maksud dengan  kalimat  “sesuai  dengan  kehendak  syariah”  adalah  bahwa  seluruh  perikatan  tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara’. 10 Atas dasar definisi tersebut dapat dikatakan bahwa akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.  Adapun  kehendak  tersebut  harus  diungkapkan  dalam  suatu  pernyataan,  baik  pernyataan tersebut  dalam  bentuk  perkataan,  perbuatan,  tulisan  maupun  isyarat.  Pernyataan  pihak-pihak yang  mengikatkan  diri  tersebut  disebut  sebagai  ijab  dan  qabul.  Ijab  adalah  pernyataan  pertama yang  diungkapkan  oleh  salah  satu  pihak  yang  mengandung  keinginan  secara  pasti  untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan
9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 poin 1.
10 Abdul  Hadi, Memahami  Akad-Akad  Dalam  Perbankan  Syariah  dan  Dasar-Dasar  Hukumnya ,  (Surabaya:  Sinar Terang, 2015), 79.
persetujuannya untuk mengikatkan diri. Jadi, perikatan dalam konteks fiqh lazim disebut sebagai akad. 11
Dilihat dari aspek ini maka sebenarnya pelaksanaan akad dalam sewa-menyewa maupun jual  beli  perkebunan  sengon  oleh  masyarakat  desa  Denok  kecamatan  Lumajang  kabupaten Lumajang  telah  terjadi.  Karena  di  lapangan  penulis  menjumpai  adanya  ucapat  tawar-menawar antara  pihak  yang  bertransaksi  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  kesepakatan  dengan  cara mepilik perkebunan menyerahkan kebun sengon beserta manfaat tanahnya kepada penyewa dan penyewa membayar sejumlah uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam akad kepada pemilik kebun.
Adapun syarat-syarat suatu akad dapat dianggap sah 12 di antaranya:
(1)  Kedua  orang  yang  melakukan  akad  haruslah  orang-orang  yang  cakap  bertindak  hukum. Dalam  hal  akad  sewa  perkebunan  sengon,  penulis  melihat  bahwa  semua  pelaku  akad  yang menjadi responden adalah orang-orang yang sudah dewasa dan cakap bertindak hukum. Dan sejauh  pengetahuan  penulis  di  lokasi  penelitian,  yakni  di  desa  Denok,  penulis  mendapati bahwa  tidak  ada  satupun  pelaku  akad  sewa  perkebunan  sengon  yang  dilakukan  oleh  anak- anak dibawah umur atau oleh orang yang tidak cakap bertindak hukum.
(2) Objek akad atau barang yang diakadkan jelas dan dapat diberlakukan hukum atasnya. Seperti yang  dijelaskan  bahwa  objek  akad  dalam  hal  ini  adalah  perkebunan  sengon  yang  berupa tanah  dan  tanaman  sengon  dengan  jumlah  yang  jelas.  Selain  itu  objek  akad  tersebut  juga dapat menerima akibat hukum dari akad yang dilakukan oleh pemilik kebun dan pennyewa.
(3) Akad yang dilakukan bukanlah akad yang dilarang oleh syari’at Islam, seperti akad jual beli terhadap barang yang diharamkan. Untuk syarat yang inipun akad terhadap perkebunan telah memenuhi  syarat  karena  tanaman  sengon  bukan  hal  yang  terlarang  untuk  diperjualbelikan menurut syariah Islam.
(4) Ijab dan qabul dilakukan berjalan terus dan tidak terputus, atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Seperti  yang telah dijelaskan  bahwa  ijab dan qabul dilakukan tanpa terputus, karena dalam  akad  sewa  perkebunan  sengon    ijab  dan  qabul  diakhiri  dengan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  pembeli  dan  penyewa  dengan  penyerahan  hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak, dimana pihak pemilik kebun menyerahkan kebunnya beserta tanaman sengon yang  ada  di  dalamnya,  sedangkan  pihak  penyewa  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada pemilik  kebun  sebagai  penggantian  atas  pemindahan  hak  dan  manfaat  dari  kebun  sengon yang dimilikinya.
Dari sini dapat dipahami bahwa syarat-syarat akad jual beli perkebunan sengon sebenarnya sudah  tercukupi  dan  berjalan  sesuai  syariah.  Selanjutnya  akan  dilihat  dari  aspek  rukun-rukun akad  apakah  dalam  jual  beli  sengon  rukun-rukun  akad  telah  terpenuhi  atau  belum.  Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:
(1)  ‘Aqid  (Orang  yang  melakukan  akad). ‘Aqid  ialah  orang  yang  berakad  (subjek  akad). Adakalanya  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  akad  terdiri  dari  satu  orang,  namun  juga terkadang  terdiri  dari  beberapa  orang.  Berkaitan  dengan  ‘aqid  ini  setidaknya  ada  dua  hal  yang perlu  diperhatikan,  yakni  tentang  kecakapan  (ahliyah) 13 dan  kekuasaan  (wilayah) 14 dari  orang
11 Nasrun Harun, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT Ihktiar Baru Van Hoeve, 2003), 63.
12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22-25.
13 Ahliyah  dibagi  menjadi  dua,  ahliyah  al-wujub  (kecakapan  seseorang  dalam  menerima  hak  dan  kewajiban)  dan ahliyah al-ada’ (kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban).
14 Adapun  pengertian  wilayah  adalah  suatu  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  syara’  yang  emmungkinkan  kepada pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan tasarruf (tindakan hukum) dan melaksanakan akibat-akibat hukum yang timbul dari akad tersebut.
yang berakad. Dalam hal akad jual beli sengon, ‘aqid terdiri dari para pemilik kebun sengon dan para  penyewa  kebun  tersebut,  dan  kesemuanya  ada  dalam  akad  sewa  sengon  yang  dimaksud. Karena  itu  dapat  penulis  katakana  bahwa  untuk  rukun  ini  telah  terpenuhi  dalam  pelaksanaan akad sewa perkebunan sengon.
(2)  Ma’qud  ‘alaih  (Objek  akad). Ma’qud  ‘alaih  adalah  objek  akad  atau  benda-benda yang  diakadkan,  atau  segala  sesuatu  yang  dijadikan  sasaran  atau tujuan  akad.  Misalnya  benda- benda  yang  dijual  dalam  akad  jual  beli,  atau  benda-benda  yang  akan  disewa  dalam  akad  sewa. Dalam  kaitannya  dengan  akad  sewa  perkebunan  sengon,  objek  akadnya  adalah  tanaman  pohon sengon  dan  tanah  tempat  tanaman  tersebut  tumbuh.  Sehingga  dapat  disimpulkan  pula  bahwa rukun yang inipun telah terpenuhi dalam akad sewa sengon yang dimaksud.
(3) Maudhu’  al-‘aqid. Maudhu’ al-‘aqid adalah tujuan atau maksud  yang  ingin dicapai ketika  mengadakan  akad.  Berbeda  akad  maka  berbedalah  tujuan  pokok  akad.  Dalam  akad  jual beli misalnya, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan cara memberi ganti. Demikian pula dalam akad sewa-menyewa, tujuannya adalah memindahkan kemanfaatan suatu barang dari pemiliknya kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad sewa perkebunan sengon pun tujuannya jelas, yakni adanya kehendak untuk memindahkan hak  atas  kepemilikan  sengon  dan  hak  pemanfaatan  tanah  dari  pemiliknya  kepada  penyewanya dengan imbalan sejulkah uang sesuai kesepakatan.
(4) Shighat al-‘aqid (Ijab dan Qabul). Sighat al-‘aqid adalah ijab qabul. Ijab merupakan ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu dari pihak yang melakukan akad. Menurut pendapat  Wahbah  Zuhaili,  ijab  adalah  ucapan  khusus  yang  menunjukkan  kerelaan  yang  timbul pertama dari pembicaraan salah seorang yang melakukan akad,  yang mana datangnya dari orang yang  memberikan  hak  milik,  atau  dari  orang  yang  menerima  hak  milik. 15 Sedangkan  qabul adalah  penyataan  yang  disebutkan  kedua  kali  dari  ucapan  salah  seorang  yang  melakukan  akad, yang menunjukkan kesepakatan dan persetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh orang yang pertama. 16 Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah yang memaknai qabul  sebagai  penyataan  kedua  yang  terucap  dari  pelaku  akad  yang  kedua. 17 Dalam  akad  sewa perkebunan  sengon,  ijab  diucapkan  dalam  bentuk  penawaran  terhadap  kebun  sengon  yang dimiliki  oleh  pemiliknya,  sedangkan  qabul  diucapkan  dalam  bentuk  persetujuan  oleh  penyewa baik atas harga maupun objek yang disewakan. Jadi, dalam hal ini rukun harus adanya ijab qabul pun telah terpenuhi dalam akad sewa perkebunan sengon di desa Denok tersebut.
Dalam  akad  sewa  perkebunan  sengon  penulis  tidak  mendapati  hal-hal  yang  meyebabkan berakhirnya akad sebagai berikut: (a) Jual beli yang hukumnya fasad, seperti adanya unsur-unsur penipuan,  atau  salah  satu  dari  rukun  atau  syarat-syaratnya  tidak  terpenuhi,  (b)  Adanya  khiyar khiyar  syarat, 18 khiyar  aib, 19 atau  khiyar  rukyah, 20 (c) Akad  yang  telah  disepakati  tersebut tidak
15 Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam , hlm. 93.
16 Ibid.
17 Muhamamd  Abu  Zahrah, Al-Milkiyah  wa  Nazhariyah  al-Aqh  di  al-Syari’ah  al-Islamiyah ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1976), hlm. 202.
18 Khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak penjual dengan ketentuan ia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, meskipun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka  ia  dapat  melangsungkan  jual  beli  dan  apabila  ia  tidak  menghendaki  maka  ia  boleh  membatalkannya.  Lihat Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, 290.
19 Khiyar  aib  adalah  suatu  bentuk  khiyar  untuk meneruskan atau membatalkan  jual  beli,  karena adanya  cacat  pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan khiyar. Lihat Ahmad Wardi Muslih, Fiqh Muamalah, 232.
20 Khiyar  rukyak  adalah  pilihan  untuk  meneruskan  suatu  akad  atau  membatalkannya  setelah  barang  yang  menjadi objek  akad telah dilihat  oleh  pembeli.  Hal ini terjadi  dalam  kondisi  barang  yang  menjadi  objek  akad  tidak  ada  di
dilaksanakan  oleh  salah  satu  atau  semua  pihak  yang  berakad,  (d)  Terwujudnya  tujuan-tujuan akad tersebut secara sempurna.
Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan antara pemilik dan penyewa kebun  sengon  adalah  akad  yang  sah  karena  telah  memenuhi  seluruh  syarat  dan  rukun  akad. Selain itu penulis tidak menemukan hal-hal yang dapat menyebabkan  berakhirnya akad tersebut seperti  pembatalan  akad,  adanya  kematian,  serta  adanya  ketidaksepakatan.  Karena  itu  dalam pandangan  teori  akad  dalam  hukum  ekonomi  syariah,  penulis  menyimpulkan  bahwa  akad  yang dilakukan dalam masalah ini adalah sah hukumnya.

## 2. Pelaksanaan Jual Beli Perkebunan Sengon Menurut Teori Bai’ (Jual Beli)
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kata bai’ secara bahasa artinya adalah tukar- menukar (apapun bentuknya, apa saja). Lafadz bai’ (jual) dan syira’ (beli) seringkali digunakan untuk satu arti yang sama. 21 Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu“jual” dan  “beli”  dimana  makna  antara  yang  satu  dengan  lainnya  saling  bertolak  belakang.  Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak  menjual  dan  di  pihak  lain  membeli,  maka  dalam  hal  ini  terjadilah  peristiwa  hukum  jual beli.
Dalam  pandangan  ulama  Hanafiyah,  jual  beli  adalah  tukar-menukar  harta  dengan  harta menurut cara yang khusus, sedangkan pengertian harta mencakup zat (barang) dan uang. Ulama Syafi’iyah  mendefinisikan bai’ (  jual  beli)  sebagai  suatu  akad  mu’awadhah  (timbal  balik) terhadap  selain  manfaat  dengan  cara  tukar-menukar  harta  dengan  harta  dengan  syarat-syarat tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk waktu  selamanya  (bukan  sementara  atau  dalam  jangka  waktu  tertentu).  Sementara  itu  ulama Hanabilah  mendefinisikan bai’ (jual  beli)  sebagai  kegiatan  tukar-menukar  harta  dengan  harta, atau tukar-menukar manfaat dengan manfaat yang mubah, bukan riba dan bukan hutang. 22 Menurut  ulama  Syafi’iyah  dan  Hanabilah,  objek  jual  beli  bukan  hanya  barang  (benda), tetapi  juga  manfaat,  dengan  syarat  tukar-menukar  berlaku  selamanya,  bukan  untuk  sementara. Karena itulah, ijarah atau sewa-menyewa tidak termasuk jual beli karena manfaat yang diperoleh dari  hasil  akah  ijarah  hanya  digunakan  untuk  sementara  berdasarkan  batas  waktu  yang  telah ditentukan dalam akad. Demikian pula i’arah (pinjam meminjam) juga bukan termasuk akad jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.
Untuk  melihat  apakah  akad  sewa-menyewa  perkebunan  sengon  sesuai  dengan  teori  jual beli atau tidak, perlu diperbandingkan dengan rukun dan syarat sahnya jual beli.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  rukun  jual  beli  menurut  jumhur  ulama setidaknya ada tiga, yaitu: (1) Adanya penjual dan pembeli. (2) Adanya uang atau alat tukar. (3) Adanya  sighat  yang  berupa  ijab  qabul.  Dalam  suatu  perbuatan  jual  beli,  ketiga  rukun  ini hendaklah  terpenuhi,  sebab  seandainya  salah  satu  saja  dari  ketiga  rukun  jual  beli  tersebut tidak terpenuhi  maka  perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  jual  beli.  Dalam kaitannya  dengan  jual  beli  perkebunan  sengon  yang  menjadi  topik  penelitian  ini,  maka  ketiga rukun  jual  beli  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas  dapat  ditemukan,  yaitu  (1)  adanya pemilik kebun sebagai penjual dan penyewa sebagai pembeli, (2) Adanya uang yang diserahkan oleh  penyewa  sebagai  harga  pohon  sengon  yang  dibeli,  dan  adanya  pohon  sengon  sebagai
majelis akad, dan hanya ada contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya bagus atau tidak. Lihat Ahmad Wardi Muslih, Fiqh Muamalah, 236.
21 Misalnya dalam surat Yusuf (12) ayat 20.
22 Ali Fikri, Al-Mu’amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah , (Mesir: Musthafa al-Halabiy, 1357 H), 11.
komoditi yang dijual kepada penyewa, serta (3) Adanya ucapan ijab qabul yang diucapkan oleh kedua  belah  pihak,  yakni  antara  pemilik  kebun  sengon  dan  pembelinya.  Perlu  diketahui  bahwa sighat atau ucapan ijab qabul yang harus diucapkan dalan akad jual beli haruslah ijab qabul jual beli, karena itu tidak sah akad jual beli dengan menggunakan ucapan ijab qabul i’arah (pinjam- meminjam) atau ijarah (sewa-menyewa). 23
Agar  suatu  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  pihak  penjual  dan  pembeli  sah  secara  hukum, selain  harus  terpenuhinya  rukun-rukun  jual  beli  tersebut,  maka  harus  pula  terpenuhi  beberapa syarat-syarat yang berkaitan dengan hal-hal berikut: 24
(a) Berkaitan dengan subjeknya
(1)  Kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian  jual  beli  haruslah  orang  yang  berakal  sehat, karena itu bertransaksi dengan orang gila dan atau bodoh dapat mengakibatkan tidak sah jual beli yang dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan berakal sehat adalah bahwa orang yang berakad dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak  berakal  maka  jual  beli  yang diadakan tidak sah. Apabila dilihat dari aspek ini, akad jual beli perkebunan sengon telah memenuhi persyaratan ini karena dilakukan oleh orang-orang yang berakal sehat.
(2)  Jual  beli  harus  dilakukan  dengan  kesadaran  dan  kehendaknya  sendiri,  tidak  ada  paksaan. Yang  dimaksud  dengan  kehendak  sendiri  adalah  bahwa  dalam  melakukan  perbuatan  jual beli  tersebut  salah  satu  pihak  tidak  melakukan  tekanan  maupun  paksaan  kepada  pihak lainnya  sehingga  pihak  yang  lain  tersebut  melakukan  perbuatan  jual  beli  bukan  lagi disebabkan karena kemauannya sendiri, tetapi disebabkan karena adanya unsur paksaan. Jual beli  yang  dilakukan  bukan  atas  dasar  kehendaknya  sendiri  adalah  tidak  sah  hukumnya. Berkaitan  dengan  jual  beli  perkebunan  sengon,  penulis  tidak  melihat  akad  yang  dilakukan atas  dasar  paksaan  atau  tekanan  dari  pihak  manapun,  jadi  murni  atas  kehendak  mereka sendiri.  Karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  akad  jual  beli  sengon  tidak  ada  unsur paksaan yang menyebabkan batalnya akad tersebut.
(3)  Kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi  harus  sudah  baligh  usianya.  Dalam  hukum Islam, usia baligh berkisar  pada usia 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan telah  haid  (bagi  anak  perempuan).  Pada  syarat  yang  inipun  akad  jual  beli  sengon  telah terpenuhi  karena  dilakukan  oleh  orang-orang  dewasa  yang  sudah  berusia  baligh,  bukan dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.
(4)  Jual  beli  yang  dilakukan  tidak  terhadap  sesuatu  yang  mubadzir  atau  tidak  ada  manfaatnya. Keadaan tidak mubadzir maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian  jual  beli tersebut bukanlah  manusia  yang  boros (melakukan perbuatan  mubazir), karena  orang  yang  boros  di  dalam  hukum  dikategorikan  sebagai  orang  yang  tidak  cakap bertindak. Maksudnya adalah  ia tidak dapat  melakukan sendiri perbuatan hukum  meskipun kepentingan  hukum  tersebut  menyangkut  kepentingannnya  sendiri.  Penulis  dalam  hal  akad jual  beli  perkebunan  sengon  tidak  menemukan  aspek  yang  termasuk  dalam  kategori perbuatan  boros  yang  dilakukan  oleh  para  usbjek  penelitian  ini,  yaitu  para  pemilik  sengon beserta para pembeli atau penyewanya.
(b) Berkaitan dengan Objeknya 25
(1)  Bersih  barangnya,  artinya  barang  yang  diperjualbelikan  bukanlah  benda  yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau diharamkan untuk dikonsumsi atau dipergunakan.
23 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, 351.
24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal Bab 4 pasal 56.
25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76.
(2)  Dapat  dimanfaatkan,  artinya  kemanfaatan  barang  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  hukum syariah Islam yang tidak bertentangan dengannya.
(3)  Milik  orang  yang  melakukan  akad,  artinya  orang  yang  melakukan  perjanjian  jual  beli  atas sesuatu  barang  adalah  pemilik  sah  barang  tersebut  atau  telah  mendapatkan  ijin  dari pemiliknya yang sah.
(4)  Mampu  menyerahkan,  artinya  pihak  penjual  (baik  sebagai  pemilik  maupun  sebagai  kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
(5)  Barang  dapat  diketahui  keadaannya,  artinya  apabila  dalam  suatu  akad  jual  beli  keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli hukumnya tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Dan
(6)  Barang  yang  diakadkan  ada  ditangan  penjual,  artinya  jual  beli  dilarang  apabila  dilakukan dalam keadaan barang yang diperjualbelikan belum ada di tangan penjual. Karena bisa jadi barang  yang  belum  ditangan  tersebut  memiliki  kerusakan  yang  tidak  dapat  diketahui  oleh pembeli, atau tidak dapat diserahkan oleh penjualnya.
Apabila dilihat dan diperbandingkan, keseluruhan syarat yang berkaitan dengan objek  jual beli tersebut telah terpenuhi dalam akad jual beli sengon. Melalui metode observasi yang penulis lakukan  di  lokasi  penelitian,  penulis  tidak  mendapati  bahwa  perkebunan  sengon  sebagao objek akad  bertentangan  dengan  salah  satu  saja  dari  syarat-syarat  objek  jual  beli  sebagaimana  yang telah disebutkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  mendapati  bahwa  akad  jual  beli  sengon  tidak sejalan dengan dua poin penting dalam teori bai’ (jual beli) dalam hukum ekonomi syariah ini, yaitu:
(1) Implikasi dari sahnya suatu akad jual beli menuntut terjadinya pemindahan kepemilikan maupun manfaat untuk selamanya, bukan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam akad  jual  beli  perkebunan  sengon,  yang  terjadi  adalah  pemindahan  kepemilikan  pohon  sengon saja,  sementara  tanah  tempat  pohon  sengon  tumbuh  tersebut  hanya  boleh  diambil  manfaatnya dalam waktu tertentu, sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan.
(2)  Salah  satu  rukun  sahnya  jual  beli  adalah  harus  adanya  akad  dalam  bentuk  apapun, namun akad yang dimaksud adalah akad jual beli. Karena itu tidak sah melakukan transaksi jual beli tetapi dengan menggunakan akad selain akad jual beli, seperti akad ijarah (sewa-menyewa), akad rahn (gadai), atau akad i’arah (pinjam-meminjam).
Berdasarkan  dua  perbedaan  fundamental  tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  akad  jual beli  perkebunan  sengon  tidak  sejalan  dengan  konsep  bai’  (jual  beli)  dalam  hukum  ekonomi syariah.
Akan  tetapi  hukum  sah  tidaknya  jual  beli  dengan  akad  sewa-menyewa  akan  menjadi  lain apabila  dikaitkan  dengan  qaidah-qaidah  dalam  ilmu  fiqh  (qawa’id  fiqhiyah).  Di  dalam  qaidah fiqh terdapat qaidah asasi yang merpakan bagian dari qawa’id asasiyah al-khamsah (lima qaidah- qaidah asasi) yang berbunyi:
اهدصاقمب روملأا
“ Segala perkara tergantung kepada niatnya .” 26
Di  kalangan  ulama  fiqh  niat  dikenal  sebagai  maksud  yang  ada  di  dalam  hati  untuk melakukan sesuatu dimana tempat niat ada di dalam hati dan diwujudkan dengan suatu perbuatan atau  ucapan.  Karena  niat  merupakan  perwujudan  dari  maksud  dan  tempat  dari  maksud  adalah
26 Musthafa Ahmad Zerqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm , juz 2, (Daamsiq: Dar al-Qalam, 2004), 980.
hati.  Sehingga  dapat  dipahami  apabila  para  fuqaha  berpendapat  bahwa  niat  harus  didahulukan dari perbuatan.
Asal mula qaidah ini adalah sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari shahabat Umar bin Khatthab r.a. yang berbunyi:
ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعلأا امنإ
“Setiap  perbuatan  itu  bergantung  kepada  niatnya  dan  bagi  setiap  orang  adalah  sesuai dengan apa yang diniatkannya...” 27
Hadis  tersebut  menjadi  dasar  munculnya  qaidah  tentang  amal  seseorang  yang digantungkan kepada  niatnya. Seperti di dalam mazhab Hanafi yang memunculkan qaidah yang berbunyi:
ةينلاب لاإ باوث لا
“ Tidak ada pahala kecuali dengan (adanya) niat .”
Dari  qaidah  asasi  tertang  niat  tersebut  muncul  pula  qaidah  cabang  yang  memiliki  ruang lingkup lebih sempit atau lebih kecil yang hanya berlaku dalam bidang muamalah maddiyah saja, yaitu qaidah yang berbunyi:
ينابملاو ظافللأل لا يناعملاو دصاقملل دوقعلا يف ةربعلا
“ Hal  yang  diperhitungkan  dalam  akad-akad  adalah  maksud  dan  maknanya,  bukan  pada ucapan dan ungkapan kata-katanya .” 28
Yang  dimaksud  dengan  transaksi  pada  qaidah  ini  adalah  transaksi  muamalah  seperti  jual beli  ( bai’ ),  sewa-menyewa  ( ijarah ),  pegadaian  ( rahn ),  serta  bentuk-bentuk  muamalah  lainnya. Pertimbangan utama dalam suatu transaksi adalah tujuan dilakukannya suatu transaksi tersebut, bukan  pada  ungkapan  atau  rangkaian  kata  yang  diucapkan.  Apabila  kalimat  yang  diungkapkan seseorang  tertuju  kepada  akad  tertentu,  tetapi  yang  dimaksudkan  adalah  akad  yang  lain,  maka yang  dijadikan  dasar  adalah  akad  yang  dimaksudkan  dalam  hatinya,  dan  bukan  akad  yang diucapkannya.  Karena  itu  apabila  antara  ucapan  dan  sesuatu  yang  dimaksudkan  memiliki kekuatan  argumentasi  yang  setara  atau  sesuatu  yang  dimaksudkan  lebih  kuat,  maka  yang dijadikan  sandaran  adalah  akad  yang  dimaksudkan  di  dalam  hatinya.  Misalnya  seseorang mengucapkan  kata  “hibah”,  namun  yang  dimaksud  adalah  “jual  beli”,  atau  mengucapkan  kata “ijarah” tetapi  yang dimaksud adalah “jual  beli”  maka  yang  menjadi sandaran adalah apa  yang diniatkan di dalam hatinya, yakni jual beli.
Adapun masalah akad jual beli perkebunan sengon dengan ucapan sewa-menyewa, apabila dilihat  dari  perspektif  qaidah  fiqh  ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa  meskipun  ucapan  yang digunakan untuk membeli tanaman sengon menggunakan kata “sewa” tetapi yang dimaksudkan adalah  “jual  beli”  maka  yang  berlaku  adalah  jual  beli.  Hal  ini  didasarkan  pada  apa  yang dimaksud  dalam  hati  orang  yang  melakukan  akad  tersebut,  yaitu  menjual  tanaman  sengonnya meskipun  dengan  menggunakan  kata  “sewa”  dalam  akadnya.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  meskipun  akad  yang  diucapkan  dalam  jual  beli  sengon  adalah  akad  sewa, dari  perspektif  qaidah  fiqh  hal  itu tidak  membatalkan  akad  jual  belinya,  karena  yang  dimaksud dengan  ungkapan  “sewa”  adalah  “jual  beli”,  dan  inilah  yang  dijadikan  dasar  keabsahan transaksinya.

## 3. Pelaksanaan Jual Beli Perkebunan Sengon Menurut Teori Ijarah (Sewa-Menyewa)
Menurut  fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000, ijarah  merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ( ujrah ), tanpa
27 Hadis diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim.
28 Musthafa Ahmad Zerqa, Al-Madkhal , 980.
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 29 Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah, ijarah  diartikan  sebagai  sewa  barang  dalam  jangka  waktu  tertentu  (disertai) dengan pembayaran. 30
Mazhab  Hanafi  mendefinisikan  ijarah  sebagai  suatu  akad  terhadap  manfaat  dengan imbalan berupa harta. Adapun mazhab Maliki menyatakan bahwa ijarah adalah suatu akad yang memberikan  hak  milik  atas  manfaat  suatu  barang  yang  mubah  untuk  masa  tertentu  dengan imbalan  yang  bukan  berasal  dari  manfaat.  Sementara  itu  mazhab  Syafi’i  mendefinisikan  ijarah sebagai suatu akad atas manfaat tertentu yang bisa diberikan dengan imbalan tertentu. Sedangkan mazhab  Hanbali  mendefinisikan  ijarah  sebagai  suatu  akad  atas  manfaat  yang  bisa  sah  dengan lafal  akad  ijarah. 31 Seorang  ulama  fiqh  kontemporer  yaitu  Sayid  Sabiq,  mendefinisikan  ijarah sebagai suatu jenis akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. 32 Dari  berbagai  definisi  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  ijarah  adalah  suatu  akad yang  bertujuan  untuk  mengambil  manfaat  sesuatu  benda  dengan  jalan  memberikan  imbalan kepada  pemilik  benda  tersebut  berupa  harta  atau  uang  dengan  jumlah  yang  disepakati.  Yang perlu  digarisbawahi  dalam  akad  ijarah  atau  sewa-menyewa  adalah  dalam  hal  bendanya  tidak berkurang  sama  sekali,  dan  hanya  manfaatnya  yang  diambil  oleh  penyewa,  dan  itupun  dibatasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa terjadinya sewa- menyewa  yang  berpindah  hanyalah  manfaat  dari  benda  yang  disewakan  tersebut,  yang  mana dalam  hal  ini  dapat  berupa  manfaat  barang  seperti  rumah,  kendaraan,  atau  dapat  juga  berupa tenaga pekerja. Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa ijarah merupakan suatu akad atas  penggunaan  manfaat  terhadap  suatu  barang  dengan  memberikan  imbalan  kepada  pemilik barang  tersebut.  Dengan  demikian  objek  ijarah  adalah  manfaat  dari  suatu  barang,  misalnya seseorang  menyewa  sebuah  rumah  untuk  dijadikan  sebagai  tempat  tinggal  selama  satu  bulan dengan  imbalan  Rp.  1.000.000,  maka  ia  berhak  menempati  rumah  tersebut  selama  satu  bulan tetapi ia tidak berhak memiliki rumah tersebut.
Pada  bab  sebelunya  telah  dijelaskan  bahwa  apabila  dilihat  dari  aspek  imbalan  yang diberikan,  ijarah  tampak  memiliki  kesamaan  dengan  jual  beli,  namun  keduanya  berbeda  dalam hal  objek  akadnya,  karena  dalam  jual  beli  objeknya  adalah  benda,  sedangkan  dalam  ijarah objeknya  manfaat  dari  benda.  Karena  itu  tidak  dibolehkan  menyewa  pohon  untuk  diambil buahnya  sebab  buah  termasuk  benda,  bukan  manfaat.  Juga  tidak  boleh  menyewa  sapi  untuk diambil susunya, karena susu adalah benda, bukan manfaat. 33
Untuk melihat apakah akad sewa perkebunan sengon sesuai dengan teori ijarah atau tidak dalam hukun ekonomi syariah, maka perlu dilihat apakah akad sewa perkebunan sengon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat ijarah atau tidak.
Apabila berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 34 rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu:
(1) Akad (Ijab dan Qabul)
Syarat  akad  dalam  ijarah  adalah  sebagaimana  syarat  akad  dalam  transaksi-transaksi lainnya,  yaitu  ijab  qabul  harus  menegaskan  bahwa  akad  yang  dilakukan  adalah  akad  sewa- menyewa  atau  ijarah,  ucapan  ijab  qabul  harus  jelas  dan  dapat  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang
29 Fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah.
30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 poin 9.
31 Syamsuddin Ibn Qudamah, Al-Syarh al-Kabir, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 301.
32 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 198.
33 Ahmad Wardi Muslih, Fiqh Muamalah , 317.
34 Lihat fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 251.
berakad, 35 harus berjalan terus dan tidak terputus, atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul.  Oleh karena  itu  berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  apabila  seseorang  menarik  kembali  ijabnya sebelum  qabul  maka  secara  hukum  ijab  tersebut  menjadi  batal  dan  tidak  berimplikasi  hukum apapun.
Berkaitan dengan  masalah akad  sewa perkebunan sengon,  menurut hasil observasi  yang penulis lakukan di lokasi penelitian, rukun dan syarat ini telah terpenuhi.
(2) ‘Aqid (mu’jir/orang yang menyewakan dan musta’jir/orang yang menyewa) ‘Aqid  diharuskan  orang  yang  berakal  sehat,  mumayyiz  dan  balig  menurut  ulama Syafi’iyah. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi’i perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang  yang  belum  dewasa  menurut  mereka  adalah  tidak  sah,  meskipun  mereka  sudah  memiliki kemampuan  untuk  membedakan  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk. 36 Sementara  itu  ulama Malikiyah berpendapat bahwa mumayyiz adalah syarat dalam akad jual beli dan sewa-menyewa, sedangkan  balig  adalah  syarat  untuk  kelangsungannya.  Karena  itulah  dalam  mazhab  Maliki apabila seorang anak mumayyiz menyewakan suatu barang yang ia miliki hukumnya adalah sah, namun untuk kelangsungannya harus menunggu izin dari walinya.
Terlepas  dari  perbedaan  pendapat  antara  Malikiyah  dan  Syafi’iyah  tersebut,  dalam kaitannya  dengan  akad  sewa  perkebunan  sengon,  penulis  melihat  bahwa  akad  dilakukan  oleh orang-orang  yang  sudah dewasa dan  memenuhi  syarat untuk  melakukan suatu perjanjian  sewa- menyewa. Jadi, dalam kasus ini rukun dan syarat pada poin ini pun telah terpenuhi.
(3) Ujrah (upah atau harga sewa)
Ujrah  atau  upah  disyaratkan  harus  berupa  mal mutaqawwim yang  diketahui  wujud  dan jumlahnya, ini yang disepakati oleh jumhur ulama. Syarat tersebut diperlukan dalam akad ijarah karena  upah  merupakan  harga  atas  manfaat,  sama  nilainya  dengan  harga  suatu  barang  dalam akad jual beli. Penentuan nisab upah tersebut dapat didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku di  masyarakat.  Syarat  lainnya  adalah  bahwa  upah  tidak  boleh  sama  bentuk  dan  ukurannya dengan jenis manfaat yang didapat dari penyewaan barang menurut ulama Hanafiyah, sedangkan ulama Syafi’iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat ujrah. 37
Dalam  kaitannya  dengan  akad  sewa  perkebunan  sengon,  rukun  dan  syarat  ini  telah terpenuhi  karena  berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan,  orang-orang  yang  menyewa kebun sengon semuanya  memberikan upah berupa uang dalam  jumlah  yang disepakati  bersama antara pemilik kebun dan penyewa.
(4) Objek Akad/Manfaat (dari barang atau jasa)
Mengenai  syarat  objek  ijarah  setidaknya  ada  beberapa  syarat  yang  menurut  penulis sangat penting, yakni:
(a)  Objek  akad  yaitu  manfaat  harus  jelas  sehingga  tidak  menimbulkan  perselisihan  di kemudian hari. Apabila objek manfaat tersebut tidak jelas maka akad ijarah tidak sah hukumnya. Karena  manfaat  tersebut  tidak  dapat  diserahkan  dan  tujuan  akad  tidak  dapat  tercapai.  Syarat kejelasan objek ijarah yang harus dijelaskan dalam akad meliputi objek manfaat, masa manfaat, dan apabila manfaat yang dimaksudkan berupa jasa, maka harus dijelaskan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja.
35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 252.
36 Pandangan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257.
37 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu , juz 4, 752.
(b)  Objek  akad  harus  dapat  dipenuhi  secara  hakiki.  Dengan  demikian  tidak  sah menyewakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  diserahkan  secara  hakiki,  seperti  menyewakan  sesuatu barang yanng tidak dalam kekuasaannya. 38
(c)  Kemanfaatan  objek  sewa  yang  diperjanjikan  adalah  yang  dibolehkan  dalam  agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang mekanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah dimana  rumah  tersebut  akan  digunakan  untuk  kegiatan  prostitusi  atau  menjual  minuman  keras atau sebagai tempat perjudian.
Dalam  kasus  akad  sewa  perkebunan  sengon,  objek  akad  atau  manfaat  sewa  tanah meskipun tidak disebutkan oleh pemilik maupun penyewa, tetapi dapat dilihat secara jelas, yaitu untuk  memelihara  dan  membesarkan  tanaman  sengon  yang  tumbuh  di  tanah  tersebut  hungga dapat dipanen. Jadi, pada rukun dan syarat inipun akad sewa kebun sengon telah terpenuhi.
Dari  uraian  di  atas,  penulis  mencatat  setidaknya  terdapat  poin  penting  tentang pelaksanaan  akad  sewa  perkebunan  sengon  apabila  dilihat  dari  perspektif  teori  ijarah  dalam hukum ekonomi syariah tersebut, yaitu dalam akad sewa perkebunan sengon sebenarnya ada dua objek  akad,  yakni  tanah  tempat  tanaman  sengon  tersebut  tumbuh,  dan  pohon  sengon.  Apabila dilihat dari perspektif teori ijarah maka yang relevan atau sesuai dengan teori ijarah hanya dalam hal  sewa  tanah  saja.  Sedangkan  dalam  sewa-menyewa  pohon  sengon  tidak  sesuai  dengan  teori ijarah karena dalam akad sewa sengon terjadi pemindahan hal milik untuk selamanya. Sementara dalam  teori  ijarah  pemindahan  hak  milik  tidak  boleh  terjadi,  yang  boleh  terjadi  hanya pemindahan manfaat dan itupun harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu.
Namun  demikian  masalah  ini  dapat  diselesaikan  dengan  berpedoman  kepada  qaidah fiqh yang telah disebutkan sebelumnya, yakni:
ينابملاو ظافللأل لا يناعملاو دصاقملل دوقعلا يف ةربعلا
“ Hal  yang  diperhitungkan  dalam  akad-akad  adalah  maksud  dan  maknanya,  bukan  pada ucapan dan ungkapan kata-katanya .” 39
Dengan qaidah ini dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya akad sewa pada objek akad tanaman sengon adalah akad jual beli, dan bukan akad sewa. Karena sudah dapat dipahami bahwa akad tersebut  berdasarkan sifatnya adalah akad jual  beli, sehingga  yang benar-benar akad sewa sebenarnya hanya terkait pada objek akad tanah saja, dan tidak terkait pada pohon sengonnya.
C.  Pelaksanaan  Jual  Beli  Perkebunan  Sengon  Dengan  Akad  Ijarah  Oleh  Masyarakat  di Desa  Denok  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang  Menurut  Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
Salah satu prinsip yang paling utama dalam  masalah muamalah adalah prinsip kebolehan. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal, tidak ada yang haram, kecuali jika ada  nash  (dalil)  yang  shahih  dan  jelas  yang  mengharamkannya.  Apabila  tidak  ditemukan  dalil yang shahih dan jelas yang menunjukkan keharamannya, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum  asalnya,  yakni  halal.  Prinsip  ini,  apabila  dihubungkan  dengan  akad  sewa  perkebunan sengon,  maka  jelas  sekali  bahwa  akad  sewa  perkebunan  sengon  tidak  bertentangan  dengan prinsip  kebolehan  ini,  karena  sejauh  penelitian  dan  analisis  yang  penulis  lakukan,  berlum ditemukan  hal-hal  yang  dapat  merubah  keharaman  hukumnya,  karena  dalam  akad  yang dilakukan antara pihak pemilik kebun dan pihak penyewa, sudah sejalan dengan teori-teori yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah.
38 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , juz 3, 201.
39 Musthafa Ahmad Zerqa, Al-Madkhal , 980.
Adapun  praktek  sewa-menyewa  perkebunan  sengon  yang  dilakukan  oleh  warga  desa Denok  kecamatan  Lumajang  kabupaten  Lumajang  apabila  dilihat  dari  perspektif  kemaslahatan, maka  dapat  penulis  katakana  bahwa  praktek  sewa-menyewa  sengon  tersebut  sangat  jelas kemaslahatannya. Hal ini karena praktek tersebut dapat mendatangkan kemakmuran bagi semua pihak,  baik  bagi  pemilik  kebun  sengon  itu  sendiri  maupun  bagi  penyewa.  Pemilik  kebun mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  menjual  tanaman  sengon  berikut  uang  sewa  tanahnya, sedangkan  penyewa  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  pohon  sengon  apabila  sudah  siap dipanen.  Jadi,  sekali  lagi  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  sewa  perkebunan  sengon  sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.
Prinsip  kerelaan  dalam  hubungan  muamalah  mensyaratkan  bahwa  segala  transaksi  yang dilakukan  harus  atas  dasar  kerelaan  antara  masing-masing  pihak.  Kerelaan  antara  pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak  terpenuhi  asas  ini,  maka  itu  berarti  transaksi  untuk  mendapatkan  harta  dilakukan  dengan cara yang bathil. Dengan demikan prinsip ini mengharuskan bahwa dalam suatu akad tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.kondisi rela atau ridha ini diaplikasikan dalam suatu perjanjian yang  dilakukan  di  antaranya  dengan  terwujudnya  kesepakatan  dalam  bentuk  ijab  dan  qabul setelah kedua belah pihak yang bertransaksi melakukan khiyar. Prinsip ini apabila dihubungkan dengan pelaksanaan akad sewa perkebunan sengon sebenarnya sudah sejalan, karena dalam akad tersebut  penulis  tidak  menemukan  adanya  unsur  paksaan  atau  tekanan,  baik  terhadap  pemilik kebun maupun penyewa.
Prinsip  keadilan  apabila  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  akad  sewa  perkebunan  sengon maka  dapat  dikatakan  bahwa  akad  tersebut  telah  sejalan  dengan  prinsip  keadilan  ini.  Karena dalam  prakteknya  masing-masing  pihak  baik  pemilik  kebun  sengon  maupun  penyewa  atau pembeli sengon sama-sama mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum dari akad  yang dilakukan. Tidak ada pihak  yang terdholimi, dan  bahkan  masing- masing pihak telah sama-sama mendapatkan keuntungannya.
Prinsip  adat  sebagai  hukum  apabila  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  akad  sewa  perkebunan sengon,  maka  dapat  penulis  katakan  bahwa  tata  cara  akad  baik  sewa  maupun  jual  belinya sebenarnya  dilandasi  oleh  adat  atau  kebiasaan  yang  terjadi  secara  turun  temurun  dalam masyarakat mereka. Seperti jual beli tanaman sengon yang dilakukan dengan kata sewa. Jadi dari aspek ini penulis dapat simpulkan bahwa praktek jual beli atau sewa perkebunan sengon di desa Denok  kecamatan  Lumajang  kabupaten  Lumajang  telah  sejalan  dengan  prinsip  adat  sebagai hukum.

## KESIMPULAN
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  jual  beli  perkebunan  sengon  dengan akad  ijarah di desa Denok kecamatan Lumajang  kabupaten  Lumajang telah sesuai dengan teori akad,  bai’  (jual-beli),  dan  ijarah  (sewa-menyewa)  dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah.  Selain  itu, pelaksanaan jual beli perkebunan sengon dengan akad ijarah di desa Denok kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi prinsip  kebolehan,  prinsip  kemaslahatan,  prinsip  kerelaan,  prinsip  keadilan,  serta  prinsip  adat sebagai hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali , Muhammad  Abu  Hamid. Al-Musytasyfa ,  jilid  2,  Beirut:  Dȃr  al-Kitȃb  al-Ilmiyyah, t.th.
Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslimin , Beirut: Dal al-Fikr, 2005. Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. Subulus Salam , juz 3, Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabiy, 1960.
Al-Khayyath, Abdul Aziz. Nazhariyah al-‘Urf, Amman: Maktabah al-Aqsha, 1397 H. Al-Qardhawi, Yusuf. Halal Haram Dalam Islam , Jakarta: Era Media, 2005.
Al-Qurthubi,  Muhammad  Ibn  Rusyd. Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid ,  juz  2, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
Al-Salam, Izzuddin bin Abd Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam , ttp: Dar al-Jail, 1980. Al-Suyuthi,  Jalaluddin. Al-Asybah  wa  al-Nadha’ir  fi  al-Furu’ ,  ttp:  Dar  al-Kutub  al-Alamiyah, tth.
Amar, Faozan. Ekonomi Islam, Suatu Pengantar, Jakarta: Uhamka Press, 2016. Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002.
Ash-Shidiqi, Hasbi. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam . Jakarta: Tintamas, 1975. Asshidiqy, Jimly. Teori Hans Kelsen tentang Hukum , Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Pres, 1982.
Djamil,  Fathurrahman. Hukum  Ekonomi  Islam:  Sejarah,  teori  dan  Konsep .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2015.
Fikri,  Ali. Al-Mu’amalah  al-Maddiyah  wa  al-Mu’amalah  al-Adabiyah ,  Mesir:  Mustafa  al- Halabiy, 1358 H.
Hadi,  Abdul. Memahami  Akad-Akad  Dalam  Perbankan  Syariah  dan  Dasar-Dasar  Hukumnya , Surabaya: Sinar Terang, 2015.
Hakim, Abdul Hamid. Al-Bayan , ttp: Maktabah Nusantara Bukittinggi, 1960.
Harun, Nasrun. Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT Ihktiar Baru Van Hoeve, 2003.
Hazm, Ibn Al-Muhalla , juz 8, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Al-Fiqh, ttp: Dar al-Kuwaitiyah, tth. Manan,  Abdul. Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama , Jakarta: Kencana, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosdakarya, 2007.
Mukhlas. Implementasi  Akad  Ijarah  Pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Solobaru ,  Surakarta: Program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta, 2016.
Muslih, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah , Jakarta: Amzah, 2013. Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer , Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Qarib, Muhammad. Solusi Islam , Jakarta: Dian Rakyat, 2010. Qudamah, Syamsuddin Ibn. Al-Syarh al-Kabir, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth. Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah , Beirut: Dar al-Fikr, 1983. Syafe’i, Rahmat Fiqh Muamalah , Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
Thohari,  Chamim. Fiqh  al-Aqalliyyat:  Framework  Ijtihad  Hukum  Islam  Untuk  Muslim Minoritas , Jurnal Istinbath Volume 11, Nomor 2, November 2014.
Zahrah,  Muhamamd  Abu. Al-Milkiyah  wa  Nazhariyah  al-Aqh  di  al-Syari’ah  al-Islamiyah , Beirut: Dar al-Fikr, 1976.
Zerqa, Musthafa Ahmad. Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm , juz 2, Damsiq: Dar al-Qalam, 2004.
Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu , Beirut: Dar al-Fikr, 1989.