Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753

## Rekayasa Desain Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia yang Efektif
Hatta Abdi Muhammad 1) , Ahmad Baidawi 2)
1 Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi
1 Hattaabdimuhammad@gmail.com , 2 ahmad.baidawi@unja.ac.id
Abstrak. Sistem  pemerintahan  yang  dipraktekkan  diberbagai  negara  saat  ini  cenderung mengalami  perubahan.  Beberapa  negara  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam  penyelenggaraan eksistensi  negera.  Ciri  khas  negara  tersebut  salah  satunya  adalah  dengan  memiliki  sistem pemerintahan.  Adapun  Negara  Indonesia  Secara  konstitusional  menganut  sistem  pemerintahan presidensial,  sistem  pemilu  proporsional  dan  menganut  sistem  multi  partai.  Sampai  sekarang, pemerintahan  demokratis  yang  dibangun  belum  stabil,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  tidak  cocoknya bangunan ketiga sistem tersebut. Rumusan sistem presidensial yang diamanatkan konstitusi ternyata sulit dalam penerapannya, bahkan berjalan kurang efektif apalagi didukung oleh lemahnya performa dan  lembaga  presiden  dalam  menjaga  stabilitas  politik.  Dengan  demikian  perlu  desain  sistem pemerintahan presidensial  yang efektif dengan penataan kembali baik secara institusional maupun non  institusional.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  kajian  konsep  teoritis  tentang  sistem  pemerintahan yang hingga kini masih dipraktekkan di berbagai negara. Metode kajian  ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi literatur.
Kata Kunci: Desain; Sistem Presidensil; Teoritis; Efektif.
Abstract. The  system  of  government  that  is  practiced  in  various  countries  now  tends  to change.  Some  countries  have  their  own  characteristics  in  the  implementation  of  the  country's existence.  One  of  the  special  characteristics  of  the  country  is  having  a  government  system.  The Indonesian  State  constitutionally  adheres  to  a  presidential  government  system,  a  proportional electoral system, and a multi-party system. Until now, the democratic government that was built has not been stable, this is inseparable from the incompatibility of the building of the three systems. The formulation of the presidential system mandated by the constitution turned out to be difficult in its application,  even  running  ineffectively  let  alone  supported  by  the  weak  performance  and presidential institutions in maintaining political stability. Thus it is necessary to design an effective presidential  government  system  with  realignment  both  institutionally  and  non-institutionally.  This paper  is  the  result  of  a  study  of  theoretical  concepts  about  the  government  system  which  is  still practiced  in  various  countries.  The  method  of  this  study  uses  descriptive  qualitative  methods  and literature studies.
Keywords: Design, Presidential System, Theoretical, Effective .

## PENDAHULUAN
Kajian tentang desain sistem pemerintahan yang ideal dan efektif seringkali menjadi  tema  yang  cukup  menarik  untuk dikaji  secara  lebih  mendalam,  tentu  dalam rangka  mewujudkan    dan  menghadirkan bentuk  sistem  pemerintahan  yang  baik (good governance) ,  stabil,  ideal  dan  efektif  untuk menopang sistem demokrasi.
Dalam  sejarah  panjang  pemerintahan Indonesia,  sempat  beberapa  kali  terjadi perubahan  pada  sistem  pemerintahannya.
Pertama, Pada  saat  pertama  kali  negara Republik Indonesia diproklamasikan, republik ini menganut sistem presidensial. Kedua, saat terjadi konferensi meja bundar (KMB) karena ditetapkannya  konstitusi  Republik  Indonesia Serikat (RIS), maka secara otomatis Indonesia berubah  bentuk  menjadi  negara  serikat  dan menerapkan sistem parlementer pada pemerintahannya. Ketiga, Setelah  berlakunya UUDS  1950,  Negara  Republik  Indonesia kembali  berbentuk  negara  kesatuan,  dan sistem  pemerintahannya  masih  menggunakan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
sistem  parlementer  (Isra,  2018,  h.  35). Keempat, setelah  keluarnya  Dekrit  Presiden pada  5  Juli  1959,  sistem  pemerintahan  di Indonesia  kembali  menjadi  presidensial.  Hal tersebut  karena  Dekrit  Presiden  1959  berisi bahwa  UUDS  1950  tidak  lagi  berlaku  dan kembali  ke  UUD  1945,  serta  pembubaran konstituante karena gagal membuat konstitusi yang baru.
Akhirnya  hingga  saat  ini  sistem pemerintahan  Indonesia  kembali  menjadi presidensial  seperti  pada  waktu  pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan.  Walaupun  begitu  ada  hal yang  berbeda  pada  UUD  1945  yang diamandemen  karena  dianggap  presiden memiliki  kewenangan  yang  sangat  besar sehingga  dapat  disalahgunakan.  Berdasarkan sejarah diatas, mari kita lihat bagaimana hasil dari implementasi sistem pemerintahan presidensil  di  Indonesia.  Pada  tahun  1960- 1965  implementasi  sistem  pemerintahan presidensial dipadukan dengan sitem multipartai  terbatas,  hanya  10  partai  politik. Selanjutnya tahun 1966-1998 penyederhanaan partai  politik  dilakukan  dengan  fusi  partai, sehingga  hanya  3  partai  saja  yang  selalu bertarung  dalam  setiap  Pemilu.  Pada  era  ini implementasi sistem pemerintahan presidensial  dipadukan  atau  disandingkan dengan sistem multipartai sangat terbatas.
Pada  masa  orde  lama  dan  orde  baru, implementasi sistem pemerintahan presidensial  berjalan  efektif  dan  stabil  karena adanya  penyederhanaan  pada  partai  politik, kuatnya  karakter  kepemimpinan  nasional, serta  adanya  kekuasaan  terpusat  pada  satu tangan  oleh  presiden  yang  mengarah  pada kekuasaan  dominan  berada  ditangan  Presiden yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional  atau  hak  prerogatif (eksekutif heavy) .
Paska  reformasi  partai  politik  tumbuh subur, sebagai wujud kebebasan berorganisasi,  sehingga  sistem  kepartaian kembali  pada  sistem  multipartai.  Sistem pemerintahan  presidensial  tidak  bisa  berjalan sebagaimana mestinya, karena kuatnya parlemen yang didukung partai politik. Partai- partai  politik  di  DPR  memainkan  peranan, fungsi,  dan  hak  DPR  secara  maksimal.
Apalagi  bila  dirunut  bahwa  antara  parlemen dengan  presiden  sama-sama  dipilih  oleh rakyat,  biasanya  akan  sama-sama  mengklaim mendapatkan  legitimasi  kuat  karena  pilihan langsung itu. Juan J. Linz mengatakan sebagai berikut:
But what the most striking is that in a presidential  system,  the  legislators, especially when they represent cohesive, disciplined parties that offer clear ideological and political alternatives, can also claim democratic  legitimacy.  This  claim  is thrown  into  high  relief  when  majority of  legislature  represent  a  political option  opposed  to  the  one  the president  represents.  Under  such circumstances,  who  has  the  stronger claim to speak on behalf of the people: the,  or  the  legislative  majority  that opposes his policies?)( Juan J/Linz &

## Lijphart, 1992)
Dari  ilustrasi  di  atas,  Juan  J.  Linz menggambarkan  bahwa  hubungan  antara Presiden  dengan  legislative  akan  mengalami problematika  karena  sama-sama  mengklaim bahwa  mereka  dipilih  oleh  rakyat.  Ini  yang kemudian menyulitkan terciptanya checks and balances. Terkait dengan Permasalahan diatas, ada beberapa hal yang perlu kami bahas lebih lanjut  antara  lain:  1).  Bagaimana  Penerapan atau  Implementasi  Sistem  Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Era Reformasi?  2).  Bagaimana  Skema  Sistem Pemerintahan  Presidensial  yang  Efektif  di Indonesia berdasarkan Kajian Teoritis?
Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu yang  membahas  tentang  desain  sistem pemerintahan presidensial yang efektif diantaranya:  1).  Susilo  Imam  Santosa  dan  I Ketut  Suardita  dengan  judul  desain  sistem pemerintahan presidensial yang efektif didalam  tulisan  tersebut  imam  santosa  dan  I Ketut  Suardita  menyimpulkan  bahwasanya sistem pemerintahan presidensial yang efektif itu  adalah  memperbaiki  sistem  pemilu  dan sistem  kepartaian  di  Indonesia.  2).  Zuhdi Arman,  Tinjaun  terhadap  sistem  multipartai dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  di indonesia pada era reformasi. Dalam kesimpulannya,  Zuhdi  arman  mengatakan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
Ada  3  (tiga)  hal  yang  menjadi  implikasi penerapan  sistem  multi  partai  terhadap  relasi eksekutif-legislatif
dalam sistem pemerintahan  Presidensial  di  Indonesia  pada era  reformasi,  yaitu:  Pertama,  banyaknya kepentingan  partai  politik  yang  bertentangan dengan  kebijakan  pemerintah.  Kedua,  tidak adanya  pengaturan  koalisi  tetap.  Ketiga, lemahnya  posisi  Presiden.  Dari  penelitian diatas  dapat  penulis  tegaskan  yang  menjadi perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang terdahulu  lebih  bersifat  umum  dan  tidak spesifik  pada  negara  indonesia  sedangkan penelitian  ini  lebih  spesifik  membahas rekayasa  sistem  pemerintahan  presidensial yang efektif di indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang berangkat  dari  perspektif  fokus  penelitian yang mengacu pada kualitas makna (Moleong:  2007).  Metode  pengumpulan  data adalah  penelitian  kepustakaan  yang  didukung oleh  media  cetak  seperti  buku,  majalah,  surat kabar,  jurnal,  laporan  dari  berbagai  sumber, dan  juga  media  elektronik,  terutama  internet di  mana  data  merupakan  sumber  sekunder. Selain  data  sekunder  diatas  penulis  juga menggunakan  data  primer  yang  didapatkan dari wawancara bersama pihak yang kompeten dalam menjawab persoalan penelitian  ini.  Setelah  didapatkan  datanya, maka  data-data  diatas  akan  dianalisis  dalam kerangka  teoritis  yang  telah  ditentukan  untuk membuktikan  bahwa  hipotesis  itu  akurat  dan akhirnya dapat menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  sudah  menerapkan  sistem presidensial  sangat  lama  namun  sistem presidensial  yang  dilaksanakan  nampaknya tidak genuine atau murni hal ini bisa kita lihat dan  cermati  dari  karakteristik  parlementer dalam  proses  legislasi.  Meskipun  adanya karakteristik parlementer dalam proses legislasi,  namun  hal  tersebut  tidak  menjadi masalah karena kondisinya masih memungkinkan  dan  juga  dilihat  dalam konteks  ketatanegaraan  hal  semacam  ini  sah-
sah  saja,  asalkan  penggabungan  sistem pemerintahan  tetap  dapat  menghadirkan pemerintahan  yang  efektif,  akuntabel,  dan demokratis. Sistem presidensialisme di Indonesia pada kenyataannya telah dikombinasikan  dengan  sistem  multipartai. Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi  dan  pluralitas  sosial  yang  kompleks. Hal  inilah  yang  menyebabkan  Indonesia menggunakan  sistem  multipartai.  Faktor utama  adalah  kemajemukan  masyarakat. Faktor  ini  yang  menyebabkan  keniscayaan bagi penerapan sistem multipartai. Sementara kemajemukan masyarakat  merupakan  sesuatu yang bersifat given dalam struktur masyarakat Indonesia.  Faktor  kedua,  sejarah  dan  sosio- kultural masyarakat, merupakan faktor pendukung bagi terbentuknya sistem multipartai.  Multipartai  semakin  mantap ketika ditopang sistem pemilihan proporsional. Penerapan sistem pemilu proporsional  menjadi  faktor  ketiga  bagi terbentuknya  multipartai  di  Indonesia.  Ketiga faktor  ini  merupakan  satu  kesatuan  yang saling  berhubungan  dan  memengaruhi.  Pada saat ini terlihat bahwa penerapan presidensialisme  yang  berkombinasi  dengan sistem  multipartai  dalam  beberapa  hal  masih mengakibatkan pemerintahan kurang efektif. Sudut  Pandang  Teori  Terhadap  Sistem Presidensial.
Apabila  kita  runut  dari  kajian  teori kekuasaan,  yang  kenal  dengan  teori trias politica yang  dikemukakan  oleh  John  Locke. John  Locke  dalam  karya  ilmiahnya Two Treatises  on  Civil  Government antara  lain menyatakan perlu adanya pembagian kekuasaan  atas  kekuasaan  yang  membentuk undang-undang (UU), kekuasaan yang melaksana  undang-undang,  dan  kekuasaan federatif.  John  Locke  merupakan  orang  yang pertama  kali  memikirkan  perlunya  dilakukan pemisahan kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut John Locke,
tahap terbentuknya  negara  unionis,  yaitu  perjanjian antar  individu  untuk  membentuk body politics ,  (negara).  Hal  itu  diperlukan  supaya kebebasan  dan  hak  asasi  manusia  yang  satu jangan  sampai  melanggar  kebebasan  dan  hak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
asasi manusia lainnya, maka mereka bersepakat  untuk  mengakhiri  suatu  keadaan alami  tersebut  dengan  membentuk  suatu organisasi body politic (negara). Tahap kedua, tahap pactum  subyektionis ,  yaitu  para individu  menyerahkan  hak  dan  kebebasannya kepada  negara,  dengan  memegang  hak-hak asasinya untuk melakukan pengawasan terhadap body  politics (negara)  tersebut supaya  tidak  terjadi abuse  of  power atau penyalahgunaan  wewenang  (Locke,  2008,  h. 1).
Berdasarkan  Teori  kekuasaan  diatas, kemudian melahirkan teori sistem pemerintahan  yang  pada  umumnya  dibagi menjadi 2 bentuk. 1). Sistem Parlementer, 2). Sistem    Presidensial.  Adapun  ciri-ciri  dari Sistem  Parlementer  sebagai  berikut  (Isra, 2013,  h.  30)  :  1.  Adanya  parlemen;  2. Eksekutif  dibagi  menjadi  dua  bagian;  3.
Kepala Negara menunjuk Kepala Pemerintahan; 4. Kepala Pemerintahan menunjuk menteri;  5.  Kementrian/pemerintah adalah  suatu  lembaga  kolektif;  6.  Menteri- menteri biasanya adalah anggota parlemen; 7. Pemerintah  secara  politis  bertanggung  jawab terhadap  jalannya  persidangan;  8.  Kepala pemerintahan dapat memberikan pertimbangan  kepada  Kepala  Negara  untuk membubarkan  parlemen;  9.  Parlemen  adalah lembaga  tertinggi;  10.  Pemerintah  tidak secara  langsung  bertanggung  jawab  kepada pemilih; 11. Parlemen adalah pusat kekuasaan dalam sistem politik.
Sementara itu ciri-ciri Sistem Presidensial  sebagai  berikut:  1.  Presiden adalah kepala Negara dan kepala pemerintahan;  2.  Presiden  tidak  dipilih  oleh legislative  tetapi  dipilih  langsung  oleh konstituen;  3.  Presiden  bukan  bagian  dari legislative,  dan  dia  tidak  boleh  berasal  dari kantor  legislative  kecuali  melalui  proses impeachment secara  legal;  4.  Presiden  tidak bisa membubarkan legislative dan memerintahkan  pelaksanaan  pemilu  (Ball  & Peters, 2000, h. 63).
Dengan  ciri-ciri  sistem  presidensial seperti  diatas,  maka  posisi  presiden  sangat kuat  karena  mendapatkan  legitimasi  dari pemilihnya  yang  memilih  secara  langsung. Posisi  itu  juga  membawa  hubungan  yang
seimbang  antara  presiden  dengan  legislatif karena  tidak  bisa  saling  mengganggu. Presiden,  karena  tidak  dipilih  oleh  parlemen, maka presiden tidak mempunyai beban moral (hutang  budi)  kepada  parlemen.  Sebaliknya, Presiden  tidak  bisa  membubarkan  parlemen. Dengan  pola  hubungan  antara  presiden  dan parlemen yang seperti ini maka pemerintahan akan ideal dan efektif.
Implementasi Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Reformasi Berdasarkan ciri-ciri
sistem presidensial  yang  ada  dalam  UUD  1945, maka  dapat  dikatakan  sistem  (pemurnian) terutama  dengan  adanya  ketentuan  tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung;  pemakzulan  presiden  dan  wakil presiden melalui lembaga peradilan; penegasan  ketentuan  bahwa  presiden  tidak dapat  membubarkan  DPR;  dan  penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk  undang-undang.  Terkait  dengan masalah  lembaga  pembentuk  undang-undang, DPR  bukanlah  satu-satunya  lembaga  yang melakukan  pembahasan  suatu  rancangan undang-undang,  akan  tetapi  masih  ada lembaga  lain  yaitu  presiden.  Bahwa  setiap rancangan  undang-undang  dibahas  bersama- sama  oleh  DPR  dan  presiden  (Lihat  isi  UUD 1945,  Pasal  20:  2),  dengan  demikian  adanya persetujuan  bersama  memberikan  otoritas ganda  dalam  pembentukan  undang-undang. Pola  pembahasan  demikian  menurut  Ismail Suny,  Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim sebagai  model  legislasi  yang  dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer (Isra, 2010, h. 6).
Jika diletakkan dalam sistem pemerintahan  presidensial,  maka  pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial pasca reformasi  belum  dapat  dikatakan  sebagai penerapan  sistem  pemerintahan  presidensial secara  murni,  terutama  karena  masih  adanya karakteristik parlementer dalam proses legislasi.  Meskipun  adanya  karakteristik parlementer dalam proses legislasi, namun hal tersebut  tidak  menjadi  masalah  hal  itu dikarenakan
kondisinya masih memungkinkan  demikian,  dan  juga  dilihat dalam  konteks  ketatanegaraan  hal  semacam ini sah-sah saja, asalkan penggabungan sistem
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
pemerintahan dapat menghadirkan
pemerintahan yang ideal, efektif dan demokratis.
Pada saat ini terlihat bahwa penerapan sistem pemerintahan presidensial yang berkombinasi  dengan  sistem  multipartai dalam  beberapa  hal  masih  mengakibatkan pemerintahan  kurang  ideal  dan  efektif, beberapa bukti antara lain:
Pertama ,  bahwa  penerapan  sistem presidensial dalam konteks multipartai (banyak  partai)  pragmatis  atau compromise presidentialism cenderung memunculkan intervensi partai politik terhadap presiden dan sebaliknya presiden cenderung mengakomodasi  kepentingan  partai  politik dalam  menyusun  kabinet.  Pembentukan kabinet yang semula merupakan hak prerogatif presiden, dalam sistem presidensial kompromis ini presiden ikut melibatkan peran partai  politik.  Implikasi  dari  pola  intervensi dan  akomodasi  ini  menyebabkan  model koalisi pendukung pemerintah yang terbangun adalah  koalisi  yang  rapuh.  Kerapuhan  ikatan koalisi disebabkan partai politik dalam sistem multipartai  pada  umumnya  tidak  memiliki kedekatan  secara  ideologis,  dan  komposisi partai  politik  yang  berkoalisi  cenderung berubah-ubah.
Kedua, dalam  hubungan  legislatif  dan eksekutif,  maka  kebijakan  publik  yang diambil eksekutif memang semestinya diawasi  legislatif.  Namun,  dengan  tingginya konflik  antara  legislatif  dan  eksekutif  dalam sistem pemerintahan presidensial yang bersifat
kompromis menyebabkan pemerintahan  berjalan  tidak  efektif,  bahkan hak  angket  dan  penarikan  dukungan  selalu menjadi  alat  bagi  partai  untuk  bernegosiasi dengan  seorang  Presiden  (Yuda.  2010,  h. 261).  Fenomena  ini  memiliki  kecenderungan yang  besar  terjadi  pada  sistem  multipartai karena  presiden  sangat  sulit  mendapatkan dukungan  mayoritas  parlemen.  Selain  itu, polarisasi dan fragmentasi politik di parlemen juga cukup tinggi dalam sistem multipartai.
Ketiga, proses  pemberhentian  atau penjatuhan presiden dalam sistem pemerintahan parlementer relatif lebih mudah ketimbang dalam sistem presidensial. Presiden  dan  wakil  presiden  dalam  sistem
presidensial  tidak  bisa  di-impeach  atau diberhentikan  karena  alasan  politik.  Sebuah Impeachment  atau  pemberhentian  Presiden dan  wakil  presiden  dan  jabatannya  dalam sistem  presidensial  hanya  bisa  dilakukan karena  alasan  pelanggaran  hukum  lebih spesifik  lagi  dibatasi  pada  kasus-kasus  tindak pidana  tertentu.  Prinsip  presidensialisme  ini berpotensi mengalami reduksi ketika diterapkan  di  atas  struktur  politik  multipartai yang  pragmatis.  Pada  sistem  presidensial kompromis,  presiden  cenderung  dapat  di- impeach  karena  alasan  politik.  Berdasarkan aspek  kompromi  eksternal,  implementasi kombinasi sistem presidensial dan multipartai dapat diambil kesimpulan mengalami penurunan  kualitas  serta  dalam  penerapannya berjalan  kurang  ideal  dan  efektif,  karena prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial mengalami reduksi.
Rekayasa  Desain  Sistem  Presidensial  di Indonesia  yang Efektif
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945,  Negara  Indonesia  dalam pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sejarahnya, sistem  presidensial  di  Indonesia  sudah  ada sejak  kemerdekaan.  Dari  periode  ke  periode, sampai setelah terjadi amandemen UUD 1945 dan  pemilu  presiden  2009,  dinamika  sistem presidensial di Indonesia menunjukkan beberapa perubahan sekaligus beberapa dilema  yang  dihadapi  oleh  presiden  yang terpilih.  Ada  tiga  desain  institusi  politik menurut  Hanta  Yuda  yang  perlu  dirancang dan  di  tata  kembali  untuk  menuju  Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif (Yuda, 2010, h. 272).
Pertama, Desain Pemilu, pemilu perlu dirancang  untuk  mendorong  penyederhanaan jumlah  partai  politik  di  parlemen  sekaligus mendukung  penguatan  sistem  pemerintahan presidensial.  Dengan  meroformasi  sistem pemilu,  penyederhanaan  jumlah  partai  politik dapat  ditempuh  melalui  beberapa  agenda salah  satunya  rekayasa  institusional  atau (institutional engineering) , antara lain: menerapkan sistem pemilu distrik (plurality/majority system) atau sistem campuran (mixed  member  proportional) , memperkecil besaran daerah pemilihan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
(distric  magnitude),  menerapkan  ambang batas  kursi  di  parlemen (parliamentary threshold)
secara konsisten, serta menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Kedua, Desain  Institusi  Parlemen, rancangan kelembagaan di parlemen diarahkan untuk menyederhanakan dari polarisasi  kekuatan  politik  di  parlemen, seperti  pengurangan  jumlah  fraksi  dan efektivitas  koalisi  agar  proses-proses  politik di  parlemen  menjadi  lebih  sederhana  dan efisien  dalam  kerangka checks  and  balances yang  proporsional  untuk  menghindari  terlalu kuatnya  lembaga  legislatif.  Berkaitan  dengan hal  itu,  agenda  rekayasa  institusional  yang perlu dirancang kembali antara lain: penyederhanaan  jumlah  fraksi  di  parlemen melalui pengetatan (Administrasi) persyaratan ambang  batas (parliamentary  threshold) di parlemen dalam  pembentukan fraksi, regulasi koalisi  parlemen  diarahkan  ke  dua  blok politik (pendukung dan oposisi), dan penguatan  kelembagaan  dan  kewenangan Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  untuk mengimbangi  DPR  agar  fungsi checks  and balances tidak  hanya  terjadi  antara  presiden dan DPR, tetapi juga antara DPR dan DPD.
Ketiga, Desain Institusi Kepresidenan, desain  institusi  kepresidenan  juga  diarahkan untuk  memperkuat  posisi  politik  presiden  di hadapan  parlemen,  agar  kekuasaan  parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden. Selain itu juga diarahkan  kabinet  solid  dan  pemerintahan dapat  berjalan  efektif.  Karena  itu,  ada beberapa agenda rekayasa institusional, antara lain : penataan ulang sistem legislasi, presiden tidak  memiliki  kekuasaan  dalam  membentuk undangundang  tetapi  diberikan  hak  veto, kejelasan  kewenangan  wakil  presiden  dan relasi antara presiden dan wakil presiden, dan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet.
Demikianlah 3 Desain untuk mencapai Sistem  Pemerintahan  Presidensil  yang  Ideal dan  Efektif  menurut  Penulis.  Jika  ke  tiga desain diatas benar-benar bisa di implementasikan maka negara Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berhasil dalam
menerapkan  sistem  Presidensil  di  tengah sistem multi partai.

## KESIMPULAN
Dilihat dari system pemilihan presiden secara langsung di Indonesia, dapat dikatakan bahwa  system  pemilihan  langsung  ini memberikan legitimasi  yang  sangat  kuat bagi presiden  terpilih  karena  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat.  Apabila  pemilihan umum  untuk  memilih  anggota  dewan, nuansanya  lebih  diwarnai  oleh  menonjolnya kontestasi  antar  partai  politik,  sementara kalau  pemilihan  presiden  secara  langsung, nuansanya  lebih  mencerminkan  kehendak rakyat.  Oleh  sebab  itu,  mekanisme  dan tatacaranya  pun  bukan  untuk  memilih  partai politik  yang  mengusungnya  tetapi  langsung memilih  orangnya,  sehingga  partai  politik hanyalah  sebagai  kendaraan  saja  untuk berfungsinya  mesin  pemilu  presiden  secara langsung.  Dengan  legitimasi  kuat  yang diperoleh  dengan  pemilihan  langsung  ini, diharapkan terbentuk kelembagaan presidensial  yang  juga  kuat  karena  mengakar pada  kehendak  mayoritas  rakyat.  Di  sisi  lain, lembaga presiden juga memerlukan mekanisme  untuk  mengontrol  kekuasaannya sehingga  tidak  mengarah  ke  kekuasaan otoriter.  Oleh  karena  itu,  mekanisme  checks and  balances  ini  perlu  agar  pemerintahan presidensial bisa berjalan.
Desain sistem pemerintahan presidensial  yang  Ideal  dan  efektif  adalah dengan mengadakan beberapa agenda perubahan  antara  lain: Pertama, Desain pemilu,  pemilu  perlu  dirancang  untuk mendorong  penyederhanaan  jumlah  partai politik di parlemen yakni dengan menerapkan parliamentary threshold sebesar 5%; penerapan  sistem  campuran  dalam  pemilu (distrik  dan  proporsional); Kedua, Desain institusi  parlemen,  rancangan  kelembagaan parlemen  diarahkan  untuk  menyederhanakan polarisasi  kekuatan  politik  di  parlemen, seperti  pengurangan  jumlah  fraksi  dan efektivitas  koalisi  agar  proses-proses  politik di  parlemen  menjadi  lebih  sederhana. Ketiga , Desain  institusi  kepresidenan  juga  diarahkan untuk  memperkuat  posisi  presiden,  yakni dengan  pembagian  kewenangan  yang  jelas antara  presiden  dan  wakil  presiden,  dan  juga
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
pemilihan  langsung  hanya  untuk  presiden saja.
Dengan  menyadari  bahwa  system presidensial  di  Indonesia  berbasis  multi partai,  maka  diperlukan  mekanisme  yang baku  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  kuat untuk menjaga agar pemerintahan presidensial dapat efektif. Ketersediaan UU yang memberi kesempatan  pada  munculnya  koreksi-koreksi kebijakan  pemerintah  seperti  interpelasi, angket  maupun  gugatan  ke  pengadilan diperlukan untuk memperkuat system presidensial  ini.  Di  Indonesia  UU  yang mengatur  tentang  hak  interpelasi,  angket maupun  gugatan  ke  pengadilan  sudah tersedia.  Hanya  saja,  masih  diperlukan penguatan  kelembagaan  kepresidenan  yang berupa  restrukturisasi  sekretariat  presiden yang mengacu pada kebutuhan Presiden untuk menjalankan  peran  dan  fungsinya  sebagai kepala pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ball,  Alan  R.  dan  Peters,  B.  Guy.  2000,
Modern  Politics  and  Government ,  edisi ke 6. Macmillan Press. Isra, Saldi, 2013, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
___________.  2018, Sistem  Pemerintahan Indonesia:  Pergulatan  Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial . Jakarta: Rajawali Press. Maleong,  J.  Lexy.  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja
Rosdakarya, 2004. Lijphart,  Arend  (ed).  1992, Parliamentary versus Presidential
Government.
London: Oxford University Press.
Locke,  John.  2008,  dalam  W.  Riawan
Tjandra, Hukum  Administrasi  Negara , Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Sulardi,  2012. Menuju  Sistem  Pemerintahan Presidensiil  Murni .  Malang:  Setara Press. UU 23 tahun 2004, Tentang Pemilu Presiden dan  Wakil  Presiden dan  UU  42  tahun 2008, Tentang  Pemilu  Presiden  dan Wakil Presiden .
Wren,  J.  Thomas  &  Price,  Terry  L.  The
Values  of  Presidential  Leader.  New York: Palgrave Macmilan. 2007. Yuda, Hanta, 2010, Presidensialisme Setengah  Hati ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.