## PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PELATIHAN EKSPOR PADA KELOMPOK UMKM DAN SMK DI KELURAHAN DUREN JAYA KECAMATAN BEKASI TIMUR KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
Kencana Verawati 1 , Henita Rahmayanti 2
1,2 Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Prodi Transportasi, Universitas Negeri Jakarta e-mail: kencanaverawati@unj.ac.id, henita.rahmayanti@unj.ac.id

## Abstrak
Banyak  pengusaha  kecil  dan  menengah  berharap  mengembangkan  bisnis dengan  cara  ekspor  produknya  ke  pasar  yang  lebih  luas.  Namun  demikian jarang  ada  pengusaha  yang  dapat  terpikir  untuk  bisa  mencoba  pasar  ekspor agar bisa memperluas jangkauan pasar mereka. Masalah pajak ini pun antara ekspor  maupun impor  memiliki  peraturan  yang  berbeda.  Saat  kita  mengimpor barang,  hampir  semua  barang  terkena  pajak  import.  Sedangkan  saat mengekspor  produk  kita  ke  luar  negeri  tidak  semua  produk  dikenakan  pajak ekspor  dan  bea  cukai.    Metode  yang  diguanakan  yaitu  (1)  Persiapan  (2) Pelaksanaan  dan  (3)  Pelaporan.  Berdasarkan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan Penagbdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  bahwa  sosialisasi  yang  diikuti  oleh  91 (Sembilan  puluh  satu)  peserta  telah  memahami  kegiatan  ekspor  dengan tingkat  pemahaman  kelulusan  100%.  Kegiatan  berjalan  dengan  lancar,  diikuti secara  antusias  oleh  para  peserta,  dan  menjadi  pengalaman  serta meningkatan  kesadaran  pentingnya  mengetahui  kegiatan  ekspor  di  Indonesia untuk  meningkatkan  pengetahuan  tentang aktifitas  atau  kegiatan logistik  yaitu pengiriman dan distribusi barang.
Kata kunci: Ekspor, Peraturan, Pengiriman

## Abstract
Many  small  and  medium  entrepreneurs  hope  to  develop  their  business  by exporting  their  products  to  a  wider  market.  However,  rarely  do  entrepreneurs think of being able to try out the export market in order to expand their market reach.  Even  this  tax  issue  between  exports  and  imports  has  different regulations.  When  we  import  goods,  almost  all  goods  are  subject  to  import taxes. Meanwhile, when exporting our products overseas, not all products are subject  to  export  taxes  and  customs  duties.  The  methods  used  are  (1) preparation  (2)  implementation  and  (3)  reporting.  Based  on  the  evaluation  of the implementation of PkM activities, the socialization that was attended by 91 (ninety  one)  participants  had  understood  export  activities  with  a  passing  level of  100%  understanding.  The  activity  ran  smoothly,  was  followed enthusiastically by the participants, and became an experience and increased awareness  of  the  importance  of  knowing  export  activities  in  Indonesia  to
increase knowledge about logistical activities or activities, namely the delivery and distribution of goods.
Keywords : Export, Regulation, Delivery

## PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  yang  serius yang coba dilakukan pemerintah dalam mengembangkan  sektor  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai salah  satu  solusi  alternatif  untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan dan pengangguran adalah dengan membentuk  suatu  lembaga  khusus yang dalam tugas pokok dan fungsinya yang terkonsentrasi pada sektor Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) tersebut. Dinas Perindustrian
Perdagangan  dan  Koperasi  khususnya yang  ada  di  Kota  Bekasi  merupakan salah  satu  perangkat  Pemerintahan Daerah.  Dalam  beberapa    tahun terakhir    sektor    Usaha    Mikro    Kecil Menengah    (UMKM)    telah  berhasil menjelma  menjadi  sumber  penggerak ekonomi baru di Indonesia. Tambunan (2012) mendefinisikan
UMKM  sebagai  sebuah  unit  usaha yang  mandiri  dan  berdiri    sendiri, dimana  dilakukan      oleh      orang perorangan      atau      Badan      Usaha. Kontribusi   UMKM   terhadap   Produk Domestik    Bruto    (PDB)    tercatat mencapai    61,41    persen.    Dengan dominasi    tersebut,    UMKM  setidaknya menyerap    hampir    97    persen    total tenaga    kerja    nasional    dan    memiliki proporsi    99  persen  dari  total  pelaku usaha di Indonesia.Maka tidak
berlebihan apabila kita menyebut bahwa  ekonomi  di  Indonesia  tumbuh pesat  lewat  sektor  UMKM.  Peran UMKM  terhadap  perekonomian  dan penyerapan tenaga kerja memang tidak lagi  diragukan.  Namun,  dalam  sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana  pengaruhnya  terhadap perekonomian  dan  penyerapan  tenaga kerja.  Pada  tahun  2014,  sumbangsih penerimaan  pajak  dari  PPh  Final UMKM  hanya  sekitar  Rp2  triliun. Dengan  asumsi  UMKM  berkontribusi Rp.3.000  trilliun  terhadap  PDB,  nilai  itu masih  relatif  jauh  dibawah  potensi perpajakan  sebesar  Rp30  triliun  (1 persen dari kontrobusi terhadap PDB).
Salah  satu  upaya  yang  serius yang coba dilakukan pemerintah dalam mengembangkan  sektor  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai salah  satu  solusi  alternatif  untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan dan pengangguran adalah dengan
membentuk  suatu  lembaga  khusus yang dalam tugas pokok dan fungsinya yang terkonsentrasi pada sektor Usaha
Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) tersebut. Dinas Perindustrian Perdagangan  dan  Koperasi  khususnya yang  ada  di  Kota  Bekasi  merupakan salah  satu  perangkat  Pemerintahan
Daerah,  yang  merupakan  bagian  dari
suksesor  implementasi  kebijakan  dan pelaksana  pembangunan  Pemerintah Kota Bekasi, dilahirkan untuk membantu pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya sesuai dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, yaitu  bertugas  lebih  mentikberatkan kepada pelayanan publik dalam bidang pelayanan  perindustrian  perdagangan dan  koperasi  serta  UMKM  dalam memperlancar roda perekonomian, mendorong  pertumbuhan  kota  melalui kegiatan jasa dan perdagangan. Pentingnya  pelayanan  tersebut  untuk meningkatkan  sentra-sentra  industri perdagangan dan koperasi serta UMKM  dalam  menunjang  Visi  Kota Bekasi,  yaitu  BEKASI  SEHAT,  CERDA dan  IHSAN  sehingga  kesejahteraan masyarakatnya  dapat  lebih  terjamin dan  tingkat  pengangguran  di  Kota Bekasi ini pun dapat di minimalisir.
Menurut Mankiw  (2006),  ekspor adalah  berbagai  macam  barang  dan jasa  yang  diproduksi  di  dalam  negeri lalu  di  jual  di  luar  negeri.  Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang  Perubahan  Undang-Undang No. 10. Tahun 1995 tentang Kepabeanan,  ekspor  adalah  kegitan mengeluarkan  barang  keluar  daerah pabean sesuai dengan UU
Kepabeanan.  Menurut  Susilo  (2008), impor  bisa  diartikan  sebagai  kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar  negeri)  ke  dalam  wilayah  pabean negara  lain  (dalam  negeri).  Pengertian
ini  memiliki  arti  bahwa  kegiatan  impor berarti melibatkan dua negara.
Dalam  hal  ini  bisa  diwakili  oleh kepentingan  dua  perusahaaan  antar dua  negara  tersebut,  di  mana  satu pihak bertindak sebagai penjual (eksportir) dan satunya sebagai pembeli  (importir).  Sedangkan  menurut Tanjung (2011), transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Menurut peraturan perundang undangan Impor adalah kegiatan memasukkan  barang  ke  dalam  daerah pabean. Tujuan utama kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  adalah untuk  meningkatkan  wawasan  dan pengetahuan  pelaku  UMKM  (pengrajin rotan,  fashion –  penjahit,  pedagang online  /  offline,  pengrajin  pengolahan kertas  bekas),  siswa,  mahasiswa  serta masyarakat  umum  untuk  mengetahui kegiatan ekspor. Terutama untuk pelaku UMKM bahwa dengan perkembangan  teknologi  saat  ini  yang semakin  canggih,  pengiriman  barang tidak hanya dilakukan di dalam Indonesia  (perdagangan)  melainkan dilakukan  di  dalam  negeri  dan  ke  luar negeri. Didukung oleh beberapa aplikasi atau program atau platform jual beli  yang  bisa  diakses  melalui  telpon genggam atau Hp (handphone). Sehingga persaingan dalam perdagangan  semakin  meningkat.  Hal ini  dapat  diatas  dengan  meningkatkan pemahamam UMKM untuk maju bersaing di dunia ekspor.

## METODE
Metode  Metode  yang  digunakan adalah ceramah, simulasi, diskusi serta evaluasi. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini dilakukan dengan tiga tahapan pelaksanaan, yaitu: 1. Persiapan
Setelah  mendapatkan  rencana  aksi maka  dilakukan  persiapan  kegiatan pengabdian masyarakat. 2. Pelaksanaan kegiatan Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk menindakanjuti rencana  kegiatan  dengan  memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada pelaku  UKM,  siswa  SMK  6  Bekasi  dan masyarakat umum. 3. Pelaporan Program  ini  merupakan  menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dengan memberikan sosialisasi pengetahuan  tentang  ekspor  untuk meningkatkan pengetahuan
para pelaku  UMKM,  siswa  SMK  6  Bekasi dan masyarakat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengabdian kepada masyarakat  ini  mendapatkan  beberapa hasil  yang diharapkan mempunyai efek positif  bagi  mitra.  Kegiatan  PkM  ini dibagi  menjadi  tiga  tahap,  yaitu:  tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan. Kegiatan pada tahap persiapan,  kegiatan  PkM  (Pengabdian kepada masyarakat) telah
direncanakan  dari  bulan  Maret  sampai minggu ketiga September. Tim  PkM  merumuskan  masalah yang  terjadi  di  masyarakat  terkait dengan ketidaktahuan ilmu
pengetahuan  tentang  ekspor.  Setelah permasalahan ditemukan, maka selanjutnya  disusun  proposal  untuk diajukan  ke  LPPM  melalui  SIPP (Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) LPPM UNJ. Setelah  melalui  proses  review internal, maka pada awal Mei diumumkan  bahwa  tim  ini  termasuk dalam  penerima  hibah  kegiatan  PkM Fakultas.  Oleh  karena  itu  langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan  mitra,  dalam  hal  ini  SMKN  6 Kota  Bekasi  yang  akan  menjadi  tuan rumah  pelaksanaan  kegiatan.  Kepala SMKN  6  Kota  Bekasi  dan  para  siswa SMK  sangat  menyambut  baik  hal  ini. Awalnya kegiatan PkM ini akan diadakan  secara  langsung  di  tempat mitra,  yaitu  SMKN  6  Kota  Bekasi. Namun  dikarenakan  adanya  wabah Covid-19,  maka  pelaksanaan  PkM dilaksanakan  secara  online  dengan tetap  penyelenggaraan  pusat  di  Lab. RPL SMKN 6 Kota Bekasi.
Kemudian disepakati waktu pelaksanaan  pada  awal  bulan  Juli 2020,  tepatnya  pada  tanggal  07  Juli 2020.  Waktu  yang  panjang  menuju pelaksanaan  kegiatan  dimanfaatkan untuk  mempersiapkan  acara,  mulai dari: membuat bahan / materi,
pembagian tugas panitia, serta
mengundang  calon  peserta  yang  akan terlibat.    Waktu  yang  panjang  menuju pelaksanaan  kegiatan  dimanfaatkan untuk  mempersiapkan  acara,  mulai dari:  menyiapkan  materi,  pembagian tugas panitia, mengundang calon peserta hingga mengarahkan mahasiswa yang akan terlibat. Pada  pelaksanaan  kegiatan  ini dihadiri  dan  diikuti  oleh  siswa  SMKN  6
Bekasi, Pelaku UMKM, Mahasiswa dan Dosen.  Dengan  rincian  sebagai  berikut :  UMKM  (pengrajin  rotan,  fashion – penjahit,  pedagang  online  /  offline, pengrajin  pengolahan  kertas  bekas), SMPN  11  Kota  Bekasi,  SMK  Negeri  6 Kota  Bekasi,  SMK  Negeri  5  kota Bekasi,  SMK  Negeri  47  Jakarta, Universitas  Negeri  Jakarta,  Universitas
Singaperbangsa Karawang, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Universitas  YARSI,  Universitas  M.H Thamrin, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Dian Nusantara, Universitas Nasional, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma,  Universitas  Paramadina, masyarakat  sekitar  sekolah  SMK  N  6 Bekasi serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dan PPSDM KEBTKE. Pembukaan diawali oleh pengisian presensi dan peserta mengikuti  pre-test.  Soal  pre-test  terdiri dari 10 soal berupa pilihan ganda yang berkaitan  dengan  pengetahuan  topik yang  akan  dibahas  dalam  sosialisasi. Berikut  Grafik  hasil  pre-test  para peserta.
Gambar 1. Diagram Hasil Pre-Test Peserta Pelatihan Ekspor Dari grafik diatas dapat diidentifikasi  bahwa  peserta  banyak mendapatkan  nilai  dibawah  7  (tujuh) yaitu  sebanyak  68  peserta  atau  75% sedangkan  sebanyak  23  peserta  atau 25% sudah memahami kegiatan ekspor.  Jika  nilai  dibawah  7  (tujuh) artinya peserta belum memahami dengan baik bagaimana sistem
kegiatan  ekspor  di  Indonesia.  Hal  ini juga  menjadi  tolak  ukur  agar  dengan adanya  sosialisasi  ini,  peserta  dapat memahami  dengan  baik  proses  atau alur  dari  sistem  ekpor,  kebijakan, persyaratan dan sebagainya.
Setelah  mengikuti  pelatihan  para peserta  diberikan  soal  post-test  untuk mengetahui  apakah  ada  peningkatan pengetahuan  peserta  tentang  materi yang  dijelaskan.  Soal  post-test  terdiri dari  10  soal.  Soal  post-test  yang berikan  sama  seperti  yang  diberikan saat  pre-test.  Berdasarkan  hasil  post- test  dapat  dilihat  bahwa  adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai materi pelatihan yang dijelaskan. Kegiatan dilakukan dengan memberikan  materi  melalui  aplikasi zoom,  metode  penyampaian  2  arah (pemateri dan peserta). Simulasi dengan  memberikan  gambar  alur  dari kegiatan  ekspor  di  Indonesia  dengan membahas  dokumen-  dokumen  serta persyaratan  dari  satu  kegiatan  ke kegiatan  lainnya.  Peserta  juga  dilatih untuk  memberikan  contoh  dari  bidang pekerjaan  /  bisnis  yang  sudah  ditekuni ataupun yang belum (masih mempunyai  rencana),  hal  ini  dilakukan agar  mereka  paham  dengan  bisnis yang  akan  dijalankan  jika  melakukan ekspor.  Diakhir  sosialisasi,  peserta
wajib mengikuti post test yang berguna untuk mengetahui peningkatan
pemahaman  mereka  tentang  kegiatan bisnis  ekspor.  Post  test  diikuti  oleh  91 peserta  dengan  soal  10  butir.  Hasil yang diperoleh setelah diolah hasil post test  peserta  didapat  sebanyak  91 peserta  mendapatkan  nilai  7  (tujuh) sebanyak  31  peserta,  nilai  8  (delapan) sebanyak 23 peserta, nilai 9 (Sembilan) sebanyak  26    peserta  dan  nilai  10 (sepuluh) sebanyak 11 peserta. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta 100% mengalami  peningkatan  pemahaman tentang kegiatan ekspor.
Gambar 2. Diagram Hasil Post-Test Peserta Pelatihan Ekspor Setelah  mengerjakan  post-test, peserta diberikan pertanyaan mengenai evaluasi pelaksanaan pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan  yang  diberikan  kepada para peserta disebutkan bahwa penjelasan  yang  diberikan  pemateri sangat  jelas  dan  mudah  dipahami. Waktu  yang  pelaksanaan  juga  sudah sangat  sesuai  dengan  materi  yang dipaparkan.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  juga disebutkan bahwa para peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan  dengan  topik-topik  di  bidang transportasi. Topik-topik tersebut
dibutuhkan  karena  pelatihan  di  bidang transportasi  jarang  di  dapat  oleh  para siswa SMK.
Selain  itu  kegiatan  pengabdian masyarakat  juga  mendapatkan  kritik, antara  lain  gangguan  sinyal  karena kondisi  saat  ini  Covid19  sehingga dilakukan pelatihan secara online menggunakan  Zoom,  materi  yang sedang  ditampilkan  terlambat  tayang. Hal  ini  akan  kami  perhatikan  lagi  untuk perbaikan  pelaksanaan  pengabdian masyarakat  di  masa  depan  terutama jika saat ditampila menggunakan sistem online. Setelah mengikuti kegiatan  ini,  para  peserta  diberikan  e- materi  dan  e-sertifikat.  Sedangkan untuk  publikasi  di  media  Youtube dilakukan upload hasil sosialisasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan  terhadap  pelaksanaan kegiatan  PkM  maka  dapat  disimpulkan sebagai  berikut:  (a)  Kegiatan  PkM  ini adalah pelatihan ekspor kepada pelaku UMKM  dan  siswa  SMK  6  BEKASI, mahasiswa,  dosen  dan  umum.  (b) Kegiatan  PkM  telah  dilaksanakan  di SMKN  6  Kota  Bekasi  pada  tanggal  07 Juli  2020  dan  dihadiri  oleh  50  yang terdiri  dari  siswa,  mahasiswa,  dosen, unit  pemerintahan  dan  pelaku  UMKM dari  wilayah  Jabodetabek  dan  Jawa Barat.  (c)  Kegiatan  berjalan  dengan lancar, diikuti secara antusias oleh para peserta, dan menjadi pengalaman serta meningkatan  kesadaran  pentingnya
mengetahui kegiatan ekspor di Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan  tentang  aktifitas  atau kegiatan  logistik  yaitu  pengiriman  dan distribusi  barang.  (d)  Pelaksanaan program  mampu  menghasilkan  luaran- luaran  yang  diharapkan  oleh  program pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir M.S, 2001, Ekspor Impor: Teori & Penerapannya, Jakarta: PPM.
Amir  M.S,  1993,  Seluk-beluk  dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri: Suatu Penuntun IMPOR & EKSPOR, Jakarta: PT Pustaka. Chairul Anwar, 2001, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001,
Seri  Hukum  Bisnis.  Transaksi Bisnis  Internasional  (Ekspor- Impor),  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Mankiw, N,Gregory, 2006. Makro Ekonomi,  Terjemahan:  Fitria Liza,  Imam  Nurmawan,  Jakarta: Penerbit Erlangga. Mardiasmo,  2016.  Perpajakan  Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi. Munir  Fuady,  2003,  Hukum  Kontrak (Dari  Sudut  Pandang  Hukum Bisnis),  Bandung:  Citra  Aditya Bakti. Raflis, R., Wijaya, R. S., & Rahmi, Y. Y, 2019. Pelatihan Penerapan Akuntansi  Dan  Pajak  Pada Badan Usaha Milik Nagari
Barokah Lamo Kabupaten Sijunjung. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3. Raharjo,  T.,  &  Khusnaini,  K,  2018. Asistensi  Pembuatan  Laporan Keuangan Berbasis Android bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.  Wikrama  Parahita: Jurnal  Pengabdian  Masyarakat, 2(2), 75-78. Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta. Snieska, V. dan Normantiene, A., 2011, The  Role  of  Creative  Industries in International Rate, Economics and Management, vol. 16.
Susilo,  Andi,  2008.Buku  Pintar  Ekspor- Impor, Trans Media Pustaka. Tambunan,  Tulus,  2012.  “Usaha  Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia  :  isu- isu  penting”, Jakarta : LP3ES. Tanjung,  Abdul  Hafiz,  2011.  Akuntansi, Transparansi,  dan  Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang  Perubahan  Undang-
Undang  No.  10  Tahun  1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan.
Waluyo,  2011,  Perpajakan  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Windari,  Ratna  Artha,  2014,  Hukum Perjanjian,  Yogyakarta:  Graha Ilmu.