Available Online at: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jmis

## EVALUASI IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN “ISLAM MELAYU NUSANTARA” SEBAGAI DISTINGSI UIN RADEN FATAH

## Afriantoni
Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: afriantoni_uin@radenfatah.ac.id

## Herman Zaini
UIN Raden Fatah Palembang hermanzaini@yahoo.com

## Abstract
Perguruan tinggi adalah institusi yang membidani kelahiran sumber daya intelektual berkualitas. Perguruan tinggi  memberikan  kontribusi  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  termasuk  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah sebagai  salah satu Perguruan Tinggi Islam  yang berada di  Kota Palembang.  Secara  faktual,  IAIN  Raden  Fatah  melakukan  pengembangan  dan  perencanaan  perubahan kelembangan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah. Usaha pengembangan dilakukan sejak  tahun  2003.  Usaha  tersebut  menarik  dikaji  dan  diteliti  secara  lebih  mendalam.  Sebagai  organisasi publik, visi organisasi sangat penting dan menentukan roda organisasi mempengaruhi misi dan mekanisme manajemen  secara  menyeluruh.  Visi  organisasi  IAIN  mempengaruhi  struktur  organisasi,  keilmuan  dan peran  lembaga  sebagai pelopor perubahan dan kesiapan  menghadapi daya  saing global.  Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  perumusan  visi,  pengembangan  orientasi  keilmuan  dan  daya  saing sebagai  dasar  usaha  pihak  manajemen  kampus  dalam  melakukan  sebuah  proses  perubahan.  Manajemen perubahan  dilakukan  sebagai  kerangka  teoritis  untuk  mengetahui  proses  yang  dilakukan  IAIN  mencapai cita-cita  besar  yakni  menjadi  UIN  Raden  Fatah.  Diakui  bahwa  perubahan  yang  dilakukan  telah menghabiskan  waktu  setidaknya  10  tahun  lamanya,  dan  pada  tahun  2014  mulai  terlihat  hasilnya.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  visi  yang  digagas,  dirumuskan  dan  diimplementasikan  sebagai  rujukan segenap  sivitas  akademika  IAIN  Raden  Fatah  yang  tercatat  19  kali  mengalami  perubahan  dan  sangat mempengaruhi  kinerja  kelembagaan  dalam  mencapai  cita-cita  besar  tersebut.  Dalam  konteks  keilmuan, model  keilmuan  yang  dirumuskan  oleh  Ismail  tentang  “Rumah  Ilmu”  bisa  diterima  sebagai  perencanaan pengembangan IAIN Raden Fatah. Tantangan terbesar adalah daya saing global dan antar lembaga dengan perbaikan kurikulum, evaluasi, materi, dan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan lainnya.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Melayu, Nusantara

## Introduction
Transformasi  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  menjadi  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Raden  Fatah  sebuah  lompatan  perubahan  manajemen  pendidikan  tinggi yang  menarik.  Terutama  UIN  Raden  Fatah  menjadikan  “Islam  Melayu  Nusantara” sebagai  distingsi  sekaligus  kebijakan  dalam  bidang  akademik  menuju  universitas berstandar internasional (Tim Penyusun, 2014).
Untuk  melakukan  evaluasi  implementasi  kebijakan  Islam  Melayu  Nusantara sebagai  distingsi  UIN  Raden  Fatah  Palembang.  Upaya  ini  dilakukan  dalam  berbagai diskusi  salah  satunya  adalah  mengembalikan  kejayaan  Palembang  melalui  universitas dalamkajian akademiknya (Berita Pagi, 2018). Menariknya penelitian ini setidaknya ada dua. Pertama, Islam  Melayu  adalah  amanah  dari  Kementrian  Agama  RI,  berdasarkan rekam  digital  media  online  terdapat  wawancara  dengan  Aflatun  Muchtar  (Rektor  UIN Raden Fatah Pertam) bahwa berdasarkan Keputusan Kementrian Agama (Kemenag) yang ingin  masing-masing  PT  memiliki  keunggulan,  dimana  sebagai  identitas,  IAIN  Raden Fatah  sendiri  yang  ingin  pusat  Peradaban  Islam  Melayu  adanya  di  Palembang. Kedua,

## Afriantoni, Herman Zaini
Evaluasi Implementasi  Kebijakan “Islam Melayu Nusantara” Sebagai Distingsi Uin Raden Fatah
satu tanggung jawab akademik, IAIN Raden Fatah berusaha menjaga peradaban tersebut dengan  menjadikan  Peradaban  Islam  Melayu  sebagai  program  studi  (prodi)  unggulan (Sriwijaya Post, 2014).
Dalam  konteks  penelitian  ini,  setidaknya  beberapa  hal  yang  menarik  dalam  kajian evalusi  ini. Pertama, dinamika  arah  pengembangan  dengan  membangun  “distingsi” perkembangan kelembagaan dan keilmuan memang selayaknya dibicarakan terbuka agar dianamika  keilmuan  dan  kekhasan  UIN  terbaca  di  mata  publik.  Berikut  diuraikan distingsi UIN Raden Fatah yang berbeda dengan universitas lainnya, baik dalam konteks lokal, nasional maupun internasional dan berbasiskan Islam (Afriantoni, 2018).
Kedua,  peningkatan  mutu  SDM. Harus  diakui  bahwa  pendidikan  tinggi  adalah institusi  yang  membidani  kelahiran  sumber  daya  intelektual  yang  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Kegiatan memproduksi,  mengkonstruksi  dan  merevitalisasi  paradigma  sumber  daya  manusia  itu, agar mereka memiliki perspektif kognisi, afeksi dan konasi yang baik di mata masyarakat sebagai bekal kehidupannya-tentu saja tidaklah mudah.
Ketiga,  peran  masih  belum  optimal.  Suatu  cita-cita  yang  senantiasa  terus  dikejar oleh  masyarakat  untuk  menapaki  eksistensi  kehidupannya  dalam  komunitas  kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera. Dengan kata lain, perguruan tinggi sampai hari ini  merupakan  jalan  elementer  bagi  masyarakat  dalam  upayanya  menjadikannya  kaum elit – kelompok masyarakat yang memberikan pengaruh, dan daya dorong kuat sekaligus juga  sebagai  pemimpin  ditengah  suatu  komunitas  masyarakat.  Apapun  komunitasnya, apakah komunitas politik, ekonomi, sosial, budaya, profesi dan sebagainya.
Keempat,  belum  berfungsi  sebagai  agent  perubahan. Lulusan  perguruan  tinggi diharapkan  mampu  menjalankan  fungsinya  sebagai  agen  pembaruan  dalam  masyarakat (agent of social change). Yakni Pemahaman dan pemikiran masyarakat yang terbuka dan cerdas  dalam  bidang  apapun  (politik,  hukum,  pendidikan,  kesehatan,  keagamaan)  dan berbagai  dimensi  lain.  Lulusan  peguruan  tinggi  juga  diharapkan  membawa  pencerahan dan memberikan pengaruh bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Kelima, korelasi sejarah. Dalam upaya pengembangan UIN Raden  Fatah tersebut, ragam  pemikiran  tentang  distingsi  UIN  Raden  Fatah  adalah  fenomena  akademik  yang masih  berkembang  sampai  saat  ini.  Antara  ide,  konsep,  teori  dan  realita  yang  menjadi tuntutan  secara  luas.  Selain  itu,  tuntutan  pasar  dan  percepatan  pengembangan  lembaga merupakan realitas nyata. Demikian pula basis pengembangan yang dihubungkan secara korelatif  Islam  dengan  kerajaan  Sriwijaya,  serta  Islam  dengan  Kesultanan  Palembang Darussalam.
Setidaknya,  sejak  tahun  2014  ditetapkan  sebagai  UIN  Raden  Fatah  dan  disahkan salah  satu  distingsinya  adalah  Islam  Melayu  Nusantara,  setidaknya  ada  sekitar  empat tahun  berjalan  (sekarang  2018),  karenanya  sudah  selayakanya  dilakukan  berbagai evaluasi terutama terkait implementasi kebijkan distingsi Islam Melayu Nusantara di UIN Raden Fatah.
Secara garis besar evaluasi implementasi ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu ex-ante evaluation yaitu (evaluasi pra pembuatan kebijakan), ongoing evaluation ( mengidentifikasi  dampak  dan  hasil  kebijakan),dan  3) ex-post  evaluation  ( menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan). Penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan.
Pertama, proses perumuasan. Mengutip teori rasionalisme bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya.  Rasionalitas  yang  diambil  adalah  perbandingan  antara  pengorbanan  dan hasil  yang  dicapai.  Lebih  lanjut  dijelaskan  mengenai  cara  –  cara  formulasi  kebijakan disusun  dalam  urutan:  (1)mengetahui  preferensi  public  dan  kecenderungannya;  (2) menemukan  pilihan-pilihan;  (3)menilai  konsekuensi  masing-masing  pilihan;  (4)  menilai
rasio  nilai  sosial  yang  dikorbankan;  dan  (5)  memiilih  alternatif  kebijakan  yang  paling efisien (Tilaar dan Nugroho, 2008).
Kedua,  implementasi  kebijakan, Mustopadidjaja  menyebutkan  beberapa  hal  yang diperlukan  dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan,  yaitu  (1)  pengetahuan,  keahlian,  dan keterampilan untuk mengelola proses pelaksanaan kebijakan secara baik dan efektif; (2) pemahaman  mengenai  desain  kebijakan  secara  utuh;  (3)  pengetahuan  mengenai  a) keseluruhan  aspek  dan  proses  pelaksanaan  kebijakan  secara  menyeluruh,  dan  mengenai b) peta dan kondisi lingkungan aktual di mana yang bersangkutan berperan atau di mana kebijakan  tersebut  dilaksanakan;  (4)  informasi  dini  mengenai  perkembangan pelaksanaan;  dan  (5)  kemampuan  untuk  a)  melakukan  penilaian  atas  perkembangan pelaksanaan dan untuk b) mengembangkan berbagai kemungkinan langkah tindak lanjut yang  dapat  berupa  usulan  mengenai policy  adjustment ataupun legal  reforms tertentu, system  improvement tertentu,  dan  sebagainya.  Selain  itu,  diperlukan  pula  pengetahuan dan  pemahaman  mengenai  sistem  kebijakan  yang  berlaku  dalam  kehidupan  negara bangsa,  dalam  sistem  administrasi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Tilaar  dan Nugroho, 2008).
Ketiga,  lingkungan  kebijakan. Lingkungan  Kebijakan  Publik  terbagi  dua,  yaitu evaluasi  lingkungan  formulasi  kebijakan  dan  Evaluasi  Lingkungan  Kebijakan.Evaluasi lingkungan  formulasi  kebijakan  menhasilkan  sebuah  deskripsi  bagaimana  lingkungan kebijakan  dibuat  dan  kenapa  kebijakan  seperti  itu.  Evaluasi  Lingkungan  Kebijakan berkenaan  dengan  factor  lingkungan  apa  saja  yang  membuat  kebijakan  gagal  atau berhasil diimplementasikan (Tilaar dan Nugroho, 2008).
Dalam konteks pendidikan tinggi Islam sangat menarik untuk dilakukan pengkajian dan  penelitian  secara  lebih  mendalam,  terkait  perkembangannya  yang  cukup  pesat  di tengah-tengah  masyarakat.  Termasuk,  implementasi  distingsi  UIN  Raden  Fatah  yang sampai  dengan  hari  ini  masih  terus  melakukan  pengembangan  dan  perubahan perencanaan  kelembangan  UIN  Raden  Fatah  menuju  pendidikan  tinggi  berstandar internasional.
Dalam pengembangan tentu merumuskan visi dan misi sangat menentukan kepada distingsi  yang  akan  dirujuk  sebagai  bagian  roda  organisasi  pendidikan  tinggi.  Dalam kajian ini distingsi yang ditetapkan sebagai pembeda yang mempengarui visi. Sedangkan, visi  akan  mempengaruhi  misi  dan  mekanisme  manajemen  secara  menyeluruh,  dari struktur organisasi sampai aspek keilmuan. Walau terkadang aspek keilmuan cenderung dapat berdiri sendiri tergantung paradigma yang dibangun.
Kajian  ini  sedikit  tidaknya  juga  akan  berbicara  tentang  pengelolaan  Perguruan Tinggi sebagai implikasi pengembangan kajian tersebut. Diyakini bahwa banyak para ahli dan  pakar  baik  sebagai  pengambil  kebijakan  di  UIN  Raden  Fatah  maupun  dosen-dosen senior yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang akademik yang lebih layak membahas persoalaan ini. Terlepas dari kompetensi dan kapasitas tersebut, penting sekali penelitian  untuk  menjawab  persoalan  distingsi  UIN  Raden  Fatah  yang  masih  dalam pergulatan  pemikiran  yang  akan  dikembangkan.  Karena  fokus  penelitian  ini  tentang evaluasi implementasi kebijakan distingsi IslamMelayu Nusantara di UIN Raden Fatah.

## Research Methodology
Langkah-langkah pelaksanaan penelitian pada kesempatan ini biasanya diwujudkan dalam  pembuatan  rancangan  penelitian  berupa  tempat  dan  waktu,  jenis  metode,  jenis data,  sumber  informasi,  teknik  pengumpulan  data,  teknik  analisa  data,  dan  kronologis pengambilan  data  penelitian  juga  harus  dipersiapkan  dengan  baik.  Penelitian  ini menerapkan  metode  evaluasi  dengan  menggunakan Stake  Countenance  Model. Pengumpulan  dan  Pemaparan  data  menggabungkan  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif. Hal  ini  sama  dengan  yang  ditulis  oleh  Cresswell  dan  Vicki  L.  Plano  Clark  yaitu  “ Mix methods  research  helps  answer  questions  that  cannot  be  answered  by  qualitative  or

## Afriantoni, Herman Zaini
Evaluasi Implementasi  Kebijakan “Islam Melayu Nusantara” Sebagai Distingsi Uin Raden Fatah
quantitative  approaches  alone” (John  W.  Cresswell  &  Vicki  L.  Plano  Clarck,  2007) . Pengumpulan dan analisis data penelitian ini lebih didominasi oleh data kualitatif dengan desain berikut:

## Gambar 2 Visualisasikan Analisis Data
Desain  penelitian  di  atas  digunakan  untuk  mengoleksi,  menganalisis, menginterpretasi,  dan  melaporkan  data  hasil  penelitian.  Hal  ini  sebagaimana  yang diungkap  oleh  Cresswell  &  Vicki  L.  Plano  dalam  bukunya Designing  and  Conducting Mixed  Methods  Research “ research  designs  are  procedures  for  collecting,  analyzing, interpreting,  and  reporting  data  in  research  studies” (John  W.  Cresswell  &  Vicki  L. Plano Clarck, 2007) .
Model  di  atas  menggambarkan  bahwa  evaluasi  model  ini  terdiri  dari  tiga tahapan/pase  yaitu;  masukan  ( antecedents ),  proses (transactions ),  dan  Dampak ( outcomes ).Pada  aspek Intens/ tujuandimuat  komponen  atau  hal-hal  yang  dievaluasi, yaitu komponen antecendents (alasan dan dasar pembuatan kebijakan, tahapan – tahapan formulasi  kebijakan); transactions (Implementasi  kebijakan  yang  terdiri  dari  aspek tahapan  dan  implementasi  kebijakan);  dan outcomes (hasil  kebijakan  yang  terdiri  dari tujuan,  sasaran,  hasil  pelaksanaan  kebijakan).  Setelah  itu  dilakukan  pengumpulan  data dengan  menggunakan  intrumen  yang  dipilih.  Hasil  data  lapangan  dicocokkan  dengan kriteria evaluasi yang digunakanuntuk memutuskan apakah komponen atau hal-hal yang dievaluasipada aspek Intens/ tujuansudah memenuhi kriteria atau tidak. Hasil dari proses analisis ini akan menghasilkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan.

## Result and Discussion

## A. Konsep Evaluasi Implementasi Kebijakan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “evaluasi diartikan sebagai penilaian”. Kemudian,  Menurut  Nawawi  “evaluasi  merupakan  kegiatan  untuk  menilai  atau melihat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya (Nawawi, 2009).
Kemudian,  William  N.  Dunn  menulis  bahwa  secara  umum  istilah  evaluasi  dapat disamakan  dengan  penaksiran  ( appraisal ),  pemberian  angka  ( rating ),  dan  penilaian ( assessment ),  kata  –  kata  yang  menyatakan  usaha  untuk  menganalisis  hasil  kebijakan dalam  arti  satuan  nilainya.  Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  evaluasi  berkenaan  dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003).
Dari kutipan ini dipahami bahwa evaluasi merupakan pengukuran kebaikan (jasa), harga  (manfaat),  dan  nilai  sesuatu.  Evaluasi  juga  dapat  dipahami  sebagai  sebagai  usaha membedakan  kemanfaatan  dari  ketidakmanfaatan,  kemurnian/kebaikan  ( precious )  dari ketidakmurnian/ketidakbaikan  sesuatu. Juga  evaluasi  merupakan  prosedur  analisis kunci dari segala disiplin.
Dalam  mengevaluasi  kinerja  sebuah  kebijakan,  ada  beberapa  proses  yang  harus dilakukan agar tercapai tujuan evaluasi yang diinginkan. Pertama , membuat perencanan evaluasi  kinerja.  Langkah  untuk  menentukan  hal-hal  apa  saja  yang  perlu  dilakukan, sumber  daya  yang  diperlukan,  waktu,  serta  hal-hal  lain  yang  relevan  dengan  kebutuhan perencanaan. Kedua ,  membentuk  tim  evaluasi.  Tim  ini  diperlukan  untuk  melaksanakan
Qualitative data
Quantitative data
Results
apa  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Tim  ini  beranggotakan  berbagai  unsur ( stakeholder )yang berhubungan kebijakan yang telah dibuat. Ketiga , penyusunan rencana kerja  evaluasi  kebijakan.  Pada  tahap  ini,  Tim  menentukan  kerangka  kerja  dan  rencana kerja  yang  akan  dilaksanakan  selama  proses  evaluasi  kinerja  kebijakan.  Dan keempat , melakukan evaluasi. Adapun gambar untuk kajian evaluasi ini sebagai berikut:

## Gambar 1

## Proses Evaluasi Kinerja Kebijakan
Nugroho  menulis  bahwa  sebuah  kebijakan  publik  tidak  bisa  dilepas  begitu  saja. Kebijakan  harus  diawasi,  dan  salah  satu  mekanisme  pengawasan  disebut  “evaluasi kebijakan”.  Dalam  buku  lain  Nugroho  menyatakan  bahwa  evaluasi  acapkali  hanya dipaham  sebagai  evalausi  atas  implementasi  kebijakan  saja.  Sesungguhnya  kebijakan publik  mempunyai  tiga  lingkup  makna,  yaitu  evaluasi  perumusan  kebijakan,  evaluasi implementasi  kebijakan  dan  evaluasi  lingkungan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  ketiga komponen  tersebutlah  yang  menentukan  apakah  kebijakan  akan  berhasilguna  atau  tidak (Nugroho, 2009).
Gagasan  Islam  melayu  Nusantara  dapat  diambil  dari  konsep  pemikiran  tentang Islam  Nusantara  yang  memang  mengedapankan  nilai-nilai  kelokalan  dan  kebudayaan lokal. Islam Nusantara menempatkan pribumisasi Islam sebagai metodologi yang melalui proses  perwujudan  nilai-nilai  Islam  melalui  bentuk  budaya  local  (Arif,  2015).  Ma’ruf Amin meletakkan tiga pilar bagi Islam Nusantara yakni pemikiran, gerakan, dan amaliyah (Amin,  2015).  Oleh  karena  itu,  Islam  Melayu  Nusantara  sendiri  adalah  sebuah  cara pandang  penerimaan  masyarakat  setempat  terhadap  Islam  yang  terbuka  atas  budaya- budaya lokal.
Hasil  penelitian  Geertz  tersebut,  bisa  diambil  tiga  hal  penting  dari  model penelitiannya, pertama , Geertz mempunyai perhatian yang kuat pada kekhususan sebuah budaya; kedua , penekanan karakteristik pada arti thick description tentang agama; ketiga , Geertz  memasukkan  satu  kesimpulan  yang  lebih  umum,  sebagai  contoh  keduanya  tidak menolak keraguan yang diakibatkan oleh munculnya sekularisme dan skriptualisme. Bagi Geertz  hal  tersebut  adalah  bentuk  kesamaan  umum  yang  bisa  ditarik  dari  kedua  bangsa ini  (Clifford  Geertz,  1989).  Berdasarkan  kerangka  inilah  peneliti  akan  melakukan pembahasan  terhadap  distingsi  Islam  Melayu  Nusantara  di  UIN  Raden  Fatah.  Secara komprehensif,  teori  Geertz  tentang  agama  sebagai  sistem  budaya  meliputi  segala  cara atau  pola  berpikir,  perasaan,  dan  tindakan.  Ketertarikan  tentang  budaya  pasti  akan memperhatikan  objek-objek  kebudayaan  seperti  tradisi  yang  berkembang,  rumah, sandang,  jembatan,  dan    alat-alat  komunikasi.  Kemungkinan  semua  aspek  inilah  yang juga akan menjadi perhatian dalam penelitian ini.

## B. Kebijakan Distingsi Islam Melayu Nusantara
Diskursus  pemikiran  distingsi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Raden  Fatah bergulat  secara  alami.  Ragam  pemikiran  tentang  distingsi  UIN  Raden  Fatah  adalah fenomena  akademik  yang  masih  berkembang  sampai  saat  ini.  Antara  ide,  konsep,  teori dan  realita  yang  menjadi  tuntutan  secara  luas.  Selain  itu,  tuntutan  pasar  dan  percepatan pengembangan  lembaga  merupakan  realitas  nyata.  Demikian  pula  basis  pengembangan yang dihubungkan secara korelatif Islam dengan kerajaan Sriwijaya, serta Islam dengan
Pelaporan Hasil Evaluasi Proses Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Evaluasi Kebijakan Pembentukan Tim Evaluasi Perencanaa n Evaluasi Kinerja Kebijakan

## Afriantoni, Herman Zaini
Evaluasi Implementasi  Kebijakan “Islam Melayu Nusantara” Sebagai Distingsi Uin Raden Fatah
Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Dinamika  arah  “distingsi”  perkembangan kelembagaan  dan  keilmuan  memang  selayaknya  dibicarakan  terbuka  agar  dinamika keilmuan  dan  kekhasan  UIN  terbaca  di  mata  publik.  Berikut  diuraikan  distingsi  UIN Raden Fatah yang berbeda dengan universitas lainnya, baik dalam konteks lokal, nasional maupun internasional. Diantaranya yang paling jelas adalah berbasiskan Islam.
1. Berbasis Islam
Kekhasan UIN ini sudah nyata dalam singkatan UIN dengan simbol huruf “I”. “I” adalah  Islam.  Namun,  pendalaman  persoalan  keislaman  ini  perlu  dimunculkan mengingat,  UIN  Raden  Fatah  ke  depan  bukan  sekedar  mencetak  agamawan,  tetapi juga  ilmuwan.  Walaupun  selama  ini  agamawan  dan  ilmuwan  sudah  dikembangkan, namun dengan UIN, tentu aspek keilmuannya akan lebih luas.
Dalam konteks “Rumah Ilmu” yang disepakati sebagai basis integrasi-ilmu untuk UIN Raden Fatah, juga masih relevan dibicarakan. Karena secara menyeluruh “Rumah Ilmu”  belum  menjadi  pijakan  akademik  untuk  diturunkan  dalam  bentuk  kerangka kurikulum  dan  pengembangan  Fakultas.  Walaupun  dicantumkan  dalam  proposal pengembangan lembaga, tetapi arah pengembangannya tidak mengacu secara filosofis dan komprehensif terhadap “rumah ilmu” yang sudah disepakati.
Kemungkinan  yang  dapat  dikatakan  bahwa  basis  “Islam”  juga  masih diperdebatkan,  walau  tidak  secara  terbuka.  Namun,  kontekstualisasi  “rumah  ilmu” dalam kerangka pengembangan lembaga semestinya dapat dijadikan basis fondasinya. Tidak  serta  merta  menentukan  program  studi  semata-mata  yang  terkadang  tidak  ada relevansinya  dengan  pengembangan  studi-studi  keislaman.  Alih-alih  pengembangan menjadi  sukses,  justru  hal  seperti  di  beberapa  program  studi  di  UIN  mengalami stagnasi,  terutama  program  studi  berbasis  Islam.  Bagaimana  upaya  pembenahan, perbaikan dan pengembangannya masih dalam tanda tanya.

## 2. Melayu-Nusantara
Bagi  UIN  Raden  Fatah  Melayu-Nusantara  adalah  amanah  Kementerian  Agama RI  yang  telah  disepakati  secara  bersama  oleh  UIN  Raden  Fatah.  Untuk  itu  kajian Melayu  Nusantara  menjadi  distingsi  UIN  Raden  Fatah.  Namun  demikian,  otokritik masih  muncul  mengingat  kontroversinya  Melayu  di  Sumatera  Selatan  (Sumsel). Bukan hanya itu, karena kajian tentang melayu di Sumsel masih sangat minim. Selain itu,  persepektif  melayu-nusantara  masih  dipertanyakan.  Jika  kajian  melayu  seperti Hardvard  University  mungkin  tidak  masalah,  namun  untuk  Sumsel,  memang  masih dalam dialektika.
Melayu-Nusatara  mengakomodasi  nilai-nilai  kultural  masyarakat  setempat  dan sejalan  dengan  nilai-  nilai  ajaran  Islam.  Karenanya,  kajian  dan  kekhasan  Melayu- Nusantara  menjadi  sebuah  tradisi  Melayu-Islam.  Pembentukan  tradisi  ini  tidak  lepas dari  peran  para  ulama  setempat.  Setidaknya  dalam  kelembagaan  harus  diperkuat dengan sistem yang mengarah ke sana yang berbasis “Islam” telah berhasil.
Persoalannya  adalah  “ketepatan  historis”,  sejarah  yang  memungkinkan  sekali dalam  kajian  adalah  kerajaan  Sriwijaya  yang  didominasi  ajaran  Budha  dan  Hindu, sedangkan Melayu didominasi ajaran Islam. Tentu meletakan Palembang dan Sumsel serta UIN Raden Fatah merupakan diskursus tersendiri.
Dari  aspek  keilmuan  program  studi  keilmuan  politik  Islam  dan  ilmu perpustakaan.  Benarkah  sudah  cocok  dan  tepat    berada  di  bawah  naungan  Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Raden Fatah?. Justru setelah mengeluarkan alumni baru dirasakan “pahit” oleh pengguna dan penerima lapangan pekerjaan.
Kemudian,  ada  juga  program  studi  Sistem  Informasi  berada  di  bawah  naungan Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi,  tentu  menyebabkan  Program  Studi  ini  menjadi
belum  jelas  arah  dan  penerimaan  pasar  kerja.  Benarkah  program  studi  ini  tepat diletakan dibawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Akankah lebih cocok dititipkan kepada  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  yang  telah  beroperasi.  Jika  sebagai pengembangan  Fakultas  Ilmu  Komputer,  mungkin  bisa  masuk  akal,  tetapi,  jika  tetap berada disana untuk selamanya, maka perlu reposisi.
Belum  lagi,  pasca  pembentukan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,  Fakultas Sains  dan  Teknologi,  dan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik,  serta  menyusul  Fakultas Psikologi  yang  tentu  akan  merujuk  kepada  distigsi  Melayu  Nusantara.  Bagaimana kesiapan  semua  prodi-prodi  embrio  yang  mengarah  pembentukan  fakultas  tersebut sampai dengan hari ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

## 3. Market Sumsel
Selain  itu,  tantangan  berbasis  market  juga  sebagai  dasar  yang  paling “menggiurkan”  dalam  pengembangan  kelembagaan  UIN.  Mengapa  tidak?  Sektor market  akan  menjawab  kemana  alumni  UIN  Raden  Fatah  setelah  selesai  kuliah. Memang  terkait  hal  ini,  para  pemikiran  tentang  pengembangan  UIN  selain  tim perumus  dan  para  pengkaji  lain  juga  harus  padu  untuk  menformulasikan  gagasan dalam  konteks  pengembangan  kurikulum,  sibalus,  lembaga  dan  bahkan  budaya  apa yang akan diwujudkan dengan perubahan UIN tersebut.
Jika  memperhatikan  kebutuhan  untuk  market  Sumsel,  maka  sektor  pertanian, perkebunan,  perikanan,  pertambangan,  energi,  kemaritiman,  dan  kelautan  merupakan market  potensial  untuk  mengembangkan  wilayah  Sumsel.  Maka  sesungguhnya  ada wilayah  yang  mungkin  sudah  banyak  alumni  dan  mahasiswanya,  misalnya  pada fakultas  atau  program  studi  pertanian,  perkebunan,  perikanan,  pertambangan,  energi, dan  kemaritiman  di  perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta,  tetapi  fakultas  ini sesungguhnya  masih  dibutuhkan,  karena  luas  lahan  di  Sumsel  pada  sektor  ini  masih terbuka lebar.
Tetapi tentang “rumah ilmu” dan “melayu nusantara” seharusnya ada pembinaan khusus untuk dosen-dosen muda dan dosen-dosen baru terlebih lagi basis mereka dari universitas umum. Maka, kalau belajar dari UIN Sunan Kalijaga, dosen-dosen barunya ditatar  selama  empat  bulan  tentang  budaya  dan  maksud  dari  integrasi  ilmu  dalam konteks jaring laba-laba yang dianutnya. Bagi UIN Raden Fatah, memang tidak perlu sepenuhnya  mencontoh  UIN  Sunan  Kalijaga,  tetapi  setidaknya  ada  konsentrasi  yang mengarah  ke  arah  pengembangan  filosofi  kelembagaan  dan  distingsi  yang  telah disepakati.
Untuk  memulai  semua    tidaklah  semudah  membalikan  telapak  tangan.  Sebab, jangan  sampai  UIN  secara  kelembagaan  “lepas  kontrol”  dari  keinginan  mendasar tentang orientasi lembaga khas Islam. Selain itu, tetap UIN memiliki komitmen untuk tidak  menerima  paham  apapun  untuk  menjaga  stabilitas  kelembagaan.  Antisipasi seperti  ini  sengaja  diutarakan  agar  jangan  sampai  pengembangan  kelembagaan menjadi lahan empuk para teroris, fundamental, sekuleris, dan radikal masuk ke dalam UIN Raden Fatah.

## C. Sejarah Distingsi “Islam Melayu Nusantara”
Dalam proses transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah maka, distingsi “Islam Melayu Nusantara” menjadi salah satu hal penting dan sangat strategis selain rumah ilmu yang  sudah  tersusun  dalam  naskah  akademik.  Beriku  ini  dideskripsikan  terkait  sejarah dan dasar penerimaan UIN Raden Fatah sebagai tempat melayu yang cukup dominan.
Menurut    Ismail  yang  mendasar  UIN  Raden  Fatah  dalam  implementasi  Islam Melayu  Nusantara  karena  kebijakan  yang  merupakan  amanah  dari  Kementerian  Agama RI.  Sejauh  ini,  amanat  tersebut  telah  dilaksanakan  dengan  berdirinya  Program  studi

## Afriantoni, Herman Zaini
Evaluasi Implementasi  Kebijakan “Islam Melayu Nusantara” Sebagai Distingsi Uin Raden Fatah
doktor dalam bidang Sejarah Peradaban Islam yang merupakan titik tolak pembangunan UIN  dan  distingsi  dari  pendidikan  tinggi  agama  Islam  lain.  Sebenarnya  sejarah  distigsi Melayu  ini  awalnya  dari  perubahan  UIN  menjadi  UIN,  sehingga  membutuhkan  sebuah legitimasi untuk pemohonan menjadi UIN dapat diwujudkan. Usulannya, memang sudah sejak  2012  sehingga  pertimbangannya  cukup  lama.Baru  kemudian  berdasarkan  kajian dari  Kementerian  Agama  RI,  UIN  Raden  Fatah  dapat  dilakukan  perubahan  dengan distigsi dalam bidang Islam Melayu Nusantara (Ismail Sukardi, 2019).
Keberadaan  distingsi  Islam  Melayu  Nusantara  ini  sudah  sejak  lama  diberikan kepada  UIN  Raden  Fatah,  bahkan  sudah  disusun  pada  tahun  2012.  Dimana  usulan  itu serentak  dengan  diajukannya  rencana  perubahan  UIN  menjadi  UIN  Raden  Fatah  salah satu  sebagai  penguatnya  adalah  pendirian  program  studi  doktor  dalam  bidang  Sejarah Peradaban Islam (SPI) UIN Raden Fatah.
“Saya rasa adanya sejarah Raden Fatah sebagai raja dan banyaknya ulama Islam di  Kota  Palembang  khususnya  Sumatera  Selatan  adalah  bagian  terpenting  dalam memperjelasan sebuah peradaban melayu di bumi Sumatera Selatan ini. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana UIN memiliki grand desain yang memadai terkait Islam Melayu.  Sehingga,  kajian  ke  depan  UIN  benar-benar  memiliki  target  yang  jelas  terkait budaya Islam Melayu” (Muhammad Adil, 2019).
Kutipan di atas, menginformasikan bahwa aspek sejarah Islam di Palembang dan wilayah Sumatera Selatan, benar-benar sangat mendasar penerimaan ini. Disamping tidak terlepas  dari  usaha  UIN  Raden  Fatah  dalam  membangun  perguruan  tinggi  baru  dan menjadikan Islam Melayu Nusantara sebagai distingsi UIN Raden Fatah.
Selain  itu,  kebudayaan  di  kota  Palembang  memang  sejak  dulu  dikenal  dengan kebudayaan  Melayu  Islam  dan  dengan  budaya  Jawa  ditinggalkan  (Lintani,  2019). Ungkapan  Vebri  ini  disampaikan  pada  seminar  sastra  dalam  rangka  untuk  penguatan budaya  Melayu  Islam  dengan  mengangkat  sastra lokal  Myang  mngukuhkan  kebangsaan yang harmonis.
Karena  itu  menurutnya,  ke  depan  perlu  banyak  lagi  budaya  di  kota  Palembang untuk menambah sastra arab yang membumi di kota Palembang. Sedangkan M Walidin mengatakan,  awalnya  sastra  arab  masuk  ke  nusantara  termasuk  di  Palembang  selain  di bawa oleh oleh pedagang juga dibawa oleh para ilmuwan/ulama seperti Abdul Somad Al Palembani dari Palembang, dan Nuruddin Al-Raniri dari Aceh.
“Dari  jalur  intelektual  ini  lebih  nyata  nasab  kesastraannya  tapi  tidak  dalam bentuk  puisi  tapi  bentuk  lain  ,  kesusastraan  yang  lain,  kalau  puisinya  menurut  saya  kita banyak mengutip dari sana (Walidin, n.d.).
Sehingga  pengaruh  sastra  arab  ke  nusantara  itu  bisa  dari  dua  jalur  bisa  jalur perdagangan  bisa  jalur  akademik  dimana  para  ilmuwan/ulama  yang  menimba  ilmu  di Arab  lalu  membawa  ilmu  Islam  ke  Palembang  dan  membuat  ratib  samman  yang  ada  di Kesultanan Palembang Darussalam.

## D. Tahapan-tahapan Kebijakan “Islam Melayu Nusantara”

## 1. Melakukan Penyerapan Kebijakan Islam Melayu Nusantara
Salah  satu  usaha  dalam  obseravasi  penelitian ini  belum  optimalnya  penyerapan aspirasi  publik  terkait  kebijakan  Islam  Melayu  Nusantara.  Penyerapan  aspirasi  ini diperlukan,  karena  memang  sudah  selayaknya  lahirnya  program  studi  atau  upaya pengembangan  kelembagaan  di  UIN  Raden  Fatah.  Untuk  pelaksanaan  penyerapan melalui  proses  awal  dengan  menampung  aspirasi  masyarakat  kampus  UIN  melalui  3 (tiga) fase. Pertama, pengkajian semua persoalan Islam Melayu Nusantara baik  yang berbasis  keilmuan  Barat  ataupun  Timur,  sejarah,  geografi,  dan  geneologi    secara tuntas. Kedua, membangun  kesadaran  Islam  Melayu  Nusantara  yang  sama  dalam
kelompok-kelompok  kampus  mulai  dari  pegawai,  mahasiswa,  dan  dosen  secara komprehensif. Ketiga, merumuskan  idealnya  Islam  Melayu  Nusantara  UIN  Raden Fatah.
Ketiga  hal  ini  merupakan  langkah  dalam  merumuskan  program  studi  dan kerangka Islam Melayu Nusantara yang di kembangkan di lembaga pendidikan tinggi. Jika  ketiga  hal  ini  sudah  terinternalisasi  pada  civitas  akademika  UIN  Raden  Fatah, kemudian munculnya partisipasi civitas akademika diharapkan muncul dan komitmen senses of belonging kepada lembaga sangat kuat.
Dalam  hal  ini  karena  dalam  tahap  tersebut,  sivitas  akademika  dan  masyarakat diajak  untuk  memahami  masalah  yang  berbasis  solusi  tentatif  atas  masalah  yang dihadapi.  Proses  penyerapan  pemikiran  merupakan  salah  satu  fase  krusial  dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut kelanjutan perkembangan rencana konversi ke UIN.  Namun,  setiap  tahapan  dan  sebuah  proses  yang  bermanfaat  untuk  membangun kesadaran  bersama  atas  persoalan  yang  dihadapi.  Proses  ini  diharapkan  diharapkan mampu  membantu  dan  mendorong  percepatan  pengembangan  budaya  Islam    Melayu Nusantara di UIN Raden Fatah.
Skema 1 Saluran Serap Pengambil Kebijakan Distingsi Islam Melayu Nusantara
Sumber: Skema diolah dari Statuta UIN Raden Fatah
Perlu  dicermati  bersama  skema  di  atas  diketahui  bahwa  kekuatan  utama  UIN Raden  Fatah  dalam  melakukan  penyerapan  tahapan  dan  pemikiran  dari  sivitas akademika  dan  masyarakat  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  sebagai  langkah  yang  sangat positif  dalam  mengoranisasi  struktur-struktur  Islam  Melayu  Nusantara  dan market need yang  ada  di  tiap  daerah.  Selain  itu,  UIN  berupaya  membangun  sistem  atau mekanisme  serap  aspirasi  berjenjang  mulai  dari  tingkat  paling  bawah  yakni masyarakat, siswa dan calon siswa. Peran yang dilakukan UIN ini tentu menarik untuk dilihat  dalam  perspektif  perumusan  dokumen  Islam  Melayu  Nusantara  yakni  naskah akademik yang menjadi tolak ukur pengembangan kelembagaan.

## 2. Proses Pembahasan Distigsi Islam Melayu Nusantara
Secara faktual dalam mengelola pemikiran untuk Islam Melayu Nusantara belum memperoleh naskah akademik/naskah Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah yang dapat  memberikan  keuntungan  secara  optimal.  Untuk  itu,  memang  mekanisme  juga harus  dijalankan  agar  rumusan  dapat  diterima  dengan  baik  dan  penuh  dengan kebijakan.
Secara  internal,  perguruan  tinggi  dituntut  senantiasa  menata  diri  baik  dengan menyatukan  langkah  seluruh  anggota  civitas  akademikanya  dalam  mengantisipasi perubahan  dan  tantangan  ke  depan.  Dalam  konteks  perguruan  tinggi  Islam,  penting untuk  melakukan  refleksi  dalam  rangka  reorientasi  pergururuan  tinggi  Islam  sebagai landasan  filosofis  bagi  upaya  gerakan  dan  penyatuan  langkah  bagi  seluruh  anggota civitas  akademika.  Di  samping  itu,  penataan  secara  internal  yang  menyangkut  aspek
Naskah Akademik SENAT UIN PIMPINAN UIN
Pemikiran Sivitas Akademika, Masyarakat dan Tokoh TIM POKJA ISLAM MELAYU NUSANTARA

## Afriantoni, Herman Zaini
Evaluasi Implementasi  Kebijakan “Islam Melayu Nusantara” Sebagai Distingsi Uin Raden Fatah
managemen,  administrasi,  organisasi,  pengembangan  akademik,  adalah  hal  penting lainnya yang harus segera dilakukan.
Berkenaan  dengan  hal  ini,  diskursus  ilmiah  tentang  karakteristik  perguruan tinggi  Islam,  epistemologi  pengembangan  keilmuan,  dan  sosok  lulusan  yang dihasilkan  harus  menjadi  tema  sentral.  Konseptualisasi  hal-hal  tersebut  harus dilakukan  sebab  konsep  ini  akan  menjadi  dasar  kebijakan  pengembangan  perguruan tinggi  Islam  lebih  lanjut  mulai  dari  tataran  konsep  abstrak,  seperti  visi  dan  misi, struktur  kelembagaan,  struktur  kurikulum  di  setiap  fakultas,  jurusan  dan  program studi, sampai pada arah dan strategi pembinaan dan pengembangan dosen, mahasiswa dan seluruh civitasnya.

## 3.  Keterlibatan  Pengambil  Kebijakan  Proses  Perumusan  Islam  Melayu Nusantara
Peran  senat  universitas  dalam  proses  perumusan  aspirasi  ini  sangat  strategis, maka perumusan arah dan tujuan atau apa yang dapat dikembangkan dalam konsepsi Islam Melayu Nusantara. Tentu semua harus diketahui dan ditetapkan oeh Senat agar dapat  senantiasa  mengingatkan  konsep  Islam  Melayu  Nusantara  dan  program  yang diprioritaskan  adalah  program  yang  bisa  memberi  kemajuan  dan  mempercepat menjadi UIN Raden Fatah.
Tabel 2 Peran dan Wewenang Struktur dalam Proses Perumusan Kebijakan Islam Melayu Nusantara No Pemangku Kepentingan Peran dan atau Wewenang 1 Senat Membahasan dan merumuskan point-point arah Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah Merekomendasikan ke Rektor untuk membentuk Tim yang membahas eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara Merekomendasikan perlunya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita Islam Melayu Nusantara Mengesahkan konsepsi dan master plan tentang Islam Melayu Nusantara 2 Rektor dan Pimpinan Wewenang dan fungsinya membahas program atau kebijakan. Membentuk Tim yang membahas eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara Membentuk kepanitiaan khusus untuk menyelenggarakan kegiatan 3 Tim Islam Melayu Nusantara Merumuskan Tim yang membahas eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara Menetapkan pola kerja bidang-bidang dalam struktur  yang membahas eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara Menjalankan program sampai terwujudkan eksistensi distingsi Islam Melayu Nusantara
Sumber: Diolah penulis dari pemahaman terhadap realitas dan kerja-kerja struktur di lingkungan UIN

## Raden Fatah
Menilik tabel di atas, terlihat bahwa keberadaan Senat dan Pimpinan UIN Raden Fatah  memiliki  otoritas  yang  cukup  besar  dalam  fase  pembahasan  suatu  usulan
menjadi  sebuah  program  atau  kebijakan  secara  kelembagaan.  Walaupun  dikatakan bahwa  eksistensi  kedua  institusi  tersebut tidak  secara  langsung  melakukan  penetrasi- penetrasi  terhadap  evaluasi  terkait  implementasi  kebijakan  Islam  Melayu  Nusantara. Maka  layak  dirumuskan  dengan  baik,  salah  satunya  dengan  membentuk  kelompok kerja,  tim  perumus  distingi  Islam  Melayu  Nusantara,  dan  tim  pengembangan  UIN Raden Fatah dalam mengembangkan Islam Melayu Nusantara.
Tabel 3
Proses Perumusan dalam Pembuatan Kebijakan Islam Melayu Nusantara No. Item Langkah Kerja 1. Desain utama Merumuskan Islam Melayu Nusantara 2. Prinsip Islam Melayu Nusantara harus sesuai dengan asas- asas yang ada dalam Islam 3. Prioritas kerja Menjaring pemikiran tentang Islam Melayu Nusantara Memberi maslahat banyak orang. Terumusnya struktur Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah 4. Sumber yang dipakai sebagai bahan pembahasan Buku-buku Hasil serap pemikiran sivitas akademika Hasil survei 5. Acuan atau Referensi Nilai-nilai Islam
Sumber: Diolah penulis berdasarkan pengamatan dan dari berbagai wawancara
Mencermati  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  hal  yang  paling  mendasar  dalam struktur  Islam  Melayu  Nusantara  yang  akan  dikembangkan  kemudian  yakni  kembali kepada Islam. Dengan cara merumuskan pola kerja dan pengambilan kebijakan, maka hasil yang diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi UIN Raden Fatah sendiri.

## E. Implementasi “Islam Melayu Nusantara” di UIN Raden Fatah Untuk melihat implemenasi “Islam Melayu Nusantara” dalam kampus UIN Raden
Fatah, harus dilihat secara menyeluruh dan tidak parsial. Hal yang layak untuk dicermati terkait tentang visi yang tetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang.
Gambaran  tentang  cita-cita  masa  depan  UIN  Raden  Fatah  Palembang  yang  ingin diwujudkan  dalam  kenyataan  dirumuskan  dalam  kalimat  visi  berikut: “Menjadi Universitas  Berstandar  Internasional,  Berwawasan  Kebangsaan  dan  Berkarakter Islami.” Visi ini menjadi acuan dan arah bagi semua civitas akademika UIN Raden Fatah dalam  penyelenggaraan  semua  kegiatan  tri  dharma  perguruan  tinggi  dan  pengembangan akademik serta kelembagaan UIN Raden Fatah Palembang.
Rumusan visi tersebut mengandung tiga nilai pokok ( core values ) yang diharapkan mewarnai  setiap  gerak  dan  langkah  pengelolaan  dan  pengembangan  UIN  Raden  Fatah, yaitu  “standar  internasional”,  “wawasan  kebangssaan”,  dan  “karakter  Islami”.  Ketiga nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi spirit utama pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah.
1. Keberadaan Islam Melayu dalam Program Internasionalisasi UIN
Sejak  menjadi  UIN  pada  akhir  2014,  internasionalisasi  menjadi  bagian  yang tidak  saja  memujudkan  setiap  program  dalam  kegiatan  yang  menjalin  hubungan dengan  dunia  serumpun  melayu  seperti  Malaysia,  Thailand,    dan  sebagainya.  Sebab, sejak  tahun  2014  UIN  Raden  Fatah  telah  membuka  apa  yang  disebut  dengan  “kelas internasional”  pada  enam  fakultasnya,  yaitu  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum,  Fakultas Ilmu  Tarbiyah dan Kependidikan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas

## Afriantoni, Herman Zaini
Evaluasi Implementasi  Kebijakan “Islam Melayu Nusantara” Sebagai Distingsi Uin Raden Fatah
Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Islam  dapat  dipisahkan  dari  eksistensi  UIN  Raden  Fatah.  Dalam  wawancara dengan  berbagai  pihak  di  UIN  Raden  Fatah,  khususnya  Muhamad  Sirozi,  selaku rektor, diketahui bahwa ada beberapa alasan filosifis dan akademik.
Pada  kegiatan  ini,  maka effect  eduvation antaranya  adalah: pertama, internasionalisasi diharapkan menjadi sarana dan strategi untuk mewujudkan visi UIN Raden  Fatah,    yaitu, “Menjadi  universitas  berstandar  internasional,  berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami” .
Yang dimaksud dengan Kelas internasional di UIN Raden Fatah adalah: “...kelas khusus  yang  diselenggarakan  dengan  menerapkan  nilai-nilai  akademik  dan  standar pelayanan pendidikan tinggi yang beraku secara nasional dan diperkaya dengan nilai- nilai  akademik  dan  standar  pelayanan  pendidikan  tinggi  yang  berlaku  di  dunia internasional”  (Ismail  Sukardi,  2014).  Jadi  ada  dua  acuan  yang  dirujuk  oleh  Kelas Internasional UIN Raden Fatah, yaitu standar pendidikan tinggi di tingkat nasional dan standar  pendidikan  tinggi  yang  berlaku  di  dunia  internasional.  Untuk  yang  pertama acuannya cukup jelas, yaitu Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik  Indonesia  (Permenristekdikti)  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Sedangkan  untuk  yang  disebut  terakhir  memang  tidak  disebutkan  secara  jelas, akan tetapi dalam buku Pedoman Umum Pelaksanaan Kelas Internasional UIN Raden Fatah  Palembang pada  bagian  F.  Standar  Kompetensi  Lulusan,  poin  2  disebutkan bahwa  lulusan  kelas  internasional  “…memiliki  kompetensi  akademik  bertaraf internasional,  sehingga  mampu  melanjutkan  studi  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi  di  perguruan  tinggi  kelas  dunia  ( World  Class  University )  (Ismail  Sukardi, 2014). Meskipun belum eksplisit, frase “kompetensi akademik bertaraf internasional” dan  “mampu  melanjutkan  pendidikan  di perguruan  tinggi  kelas  dunia”  menunjukkan bahwa  standar  kompetensi  lulusan  kelas  internasional  UIN  Raden  Fatah    sekurang- kurangnya memenuhi syarat untuk masuk ke universitas kelas dunia.
Hal  ini  sebagai  mana  diungkapkan  oleh Sirozi  yang  dikutip  oleh  Ismail  di  atas secara  eksplisit  dicantumkan  dalam  buku  Pedomen  kelas  internasional  yang manyatakan  bahwa  arah  pengembangan  kelas  internasional  ini  adalah  “… menjadi sebuah model dan pusat keunggulan kegiatan Tri Dharma pada fakultas dan program pascasarjana  di  UIN  Raden  Fatah  Palembang  dengan  mutu  pelayanan  pendidikan berstandar  internasional,  berwawasan  nasional,  dan  berkarakter  Islam i”  (Ismail Sukardi,  2014).  Bahkan  pada  pada  buku pedoman  termaktub  bahwa  manfaat  penting kelas internasional ini adalah (Ismail Sukardi, 2014):
1. Menjadi  model  yang  yang  dapat  mencontohkan best  practice penyelenggaraan kegiatan perkuliahan.
2. Menjadi incubator penyemaian budaya akademik berstandar internasional.
3. Menjadi  basis  pengembangan  kerjasama  akademik  tingkat  internasional  dalam berbagai  bentuk,  misalnya  program double  degree,  research  partnership, dan joint publication.
Pembukaan  kelas  internasional  adalah  respons  UIN  Raden  Fatah  Palembang terhadap trend globalisasi dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi. Respon ini sejalan  dengan  salah  satu  tantangan  pengelolaan  lembaga  pendidikan  tinggi  yang dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  04  Tahun  2014,  bahwa  untuk meningkatkan globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2. Pendirian Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Pendirian Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) merupakan bentuk yang berbeda  dalam  Pembukaan  Islam  Melayu  adalah  salah  satu  langkah  strategi  untuk mewujudkan visi pengembangan UIN Raden  Fatah,  yaitu menjadi sebuah universitas Berstandar Internasional berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami .
Maksudnya,  didirikan  dari  awal  yakni  Sejarah  Peradaban  Islam  (SPI)  yang merupakan    Untuk  pendirian  Sejarah  Peradaban  Islam  di  Fakultas  Adab  dan Humaniora  berdiri  sejak  tahun  1997,  pada  penerimaan  pertama  pada  tahun  1997. Selanjutnya  didirikan  Program  Studi  S2  Sejarah  Peradaban  Islam  kemudian  pada tahun  2000  ini  sudah  ada  1  program  studi  yang  membuka  Islam  Melayu  yaitu menambah S3 Sejarah Peradaban Islam tahun 2011. Kemudian yang melatarbelakanginya  yaitu  pertama:  sudah  jadi  program  Wakil  Rektor  1  yaitu  pada saat itu Sirozi untuk mengembangkan Islam Melayu disetiap fakultas sebagai program unggulannya,  Memang  kita  sudah  ke  visi  misi  UIN  Raden  Fatah  yaitu  berstandar Internasional  dari  awal  sudah  memetahkan  kegiatan  dalam  menghadapi  MEA, kegiatan-kegiatannya seperti itu agar sesuai dengan tema di 2014 itu siap menghadapi MEA,  jadi  dalam  rangka  mengahdapi  MEA  itu  maka  kita  menyiapkan  sebagai  kelas yang  paling  tidak  berstandar  internasional  menerima  dn  membuka  Islam  Melayu sehingga  pada  tahun  2017  ini  kita  sudah  membuka  2  program  studi  untuk  Islam Melayu (Maaftuhatussolihah, 2017).
Selaras  dengan  apa  di  ungkapan  oleh  Ketua  Program  Studi  SPI  Fkultas  Adab dan Humaniora.
Yang  melatarbelakanginya  adalah  sebenarnya  sudah  wajarnya  apalagi  kami jurusan  bahasa  dan  sastra  arab,  jadi  bahasa  dalam  pembalajaran  sudah  memakai bahasa Arab lagi pula kalau Islam Melayu itu patokannya bahasa pengantarnya adalah bahasa  internasional  kami  sudah  selama  ini  mengunakan  bahasa  internasional  yaitu bahasa  arab  jadi  tinggal  meresmikan  saja  namun  pelaksanaannya  sudah  berlangsung lama,  apalagi  jurusan  bahasa  dan  sastra  arab  tidak  hanya  bahasa  arab  tetapi  dalam penulisan  skripsi,  ujian  skripsinya  sudah  memakai  bahasa  arab  jadi  dengan  adanya Islam Melayu semakin resmi semakin legal pengunaan bahasa arabnya (Padila, 2019).

## 3. Pendirian Lembaga Bercirikan Islam Melayu
Ada  beberapa  lembaga  yang  didirikan  untuk  membuktikan  bahwa  kepedulian pihak UIN Raden Fatah dalam menghidupkan budaya melayu Hal ini terungkap dalam Focus  Group  Discussion  (FGD)  ‘Implementasi  Kebijakan  Islam  Melayu  Nusantara sebagai  Distingsi  UIN  Raden  Fatah  Palembang,  di  Hotel  Amaris  (24/7).  Padahal seyogyanya selevel UIN Raden Fatah sudah mampu merintis bangunan Balai Melayu seperti  Balai  Melayu  Jogyakarta  yang  sarah  dengan  aset-aset  Melayu  bisa  dijadikan rujukan dunia.
4. Penerjemahan Al Quran dengan Bahasa Melayu Palembang
Tidak  semua  masyarakat  Palembang  yang  paham  dengan  tuturan  Bahasa Palembang  halus  (Baso  Palembang).  Bahkan,  saat  ini  para  pelafal  nya  bisa  dihitung dengan jari. Namun, para budayawan dan ulama di Palembang  punya keinginan untuk tetap melestarikan kebudayaan melayu itu, lewat Alquran yang diterjemahankan dalam Bahasa  Palembang.  Adalah  pihak  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Raden  Fatah Palembang,  yang  punya  gagasan  untuk  melestarikan  Baso  Palembang  tersebut.  Tapi, UIN  Raden  Fatah  Palembang  tidak  sendirian,  melainkan  turut  melibatkan  Puslitbang Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, ulama dan budayawan Palembang.
"Bahasa Palembang halus ini sudah sangat langka, apa yang tersisa hanya pelafal Palembang sehari-hari yang sudah tercampur dengan bahasa lain. Proyek awal ini, kita

## Afriantoni, Herman Zaini
Evaluasi Implementasi  Kebijakan “Islam Melayu Nusantara” Sebagai Distingsi Uin Raden Fatah
mencari  budayawan  yang  paham  Bahasa  Palembang  halus,  sekaligus  yang  paham bahasa  Alquran.  Tetapi  tidak  ketemu  satu  pun.  Jadi  kita  mengalihbahasakan  dari terjemahan Bahasa Indonesia ke Palembang halus” (Alfi Julizun Azwar, 2019).
Menurut  Alfi,  ide  pertama  kali  menerjemahkan  Alquran  ke  Bahasa  Palembang dicetuskan oleh mantan Rektor UIN Raden Fatah, yang juga merupakan Ketua Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  Sumsel,  Prof  KH  Aflatun  Muchtar.  Saat  berkunjung  ke Gorontolo pada tahun 2012 lalu, kesadaran beliau (Aflatun) tergugah akan pentingnya mengangkat budaya melayu Palembang lewat Alquran.
5. Penelitian dan Pengabdian Berbasis Islam Melayu
Program Penelitian Kompetitif merupakan salah satu program guna mendukung kegiatan  pokok  program  pembangunan  pendidikan  tinggi  Islam  yang  menjadi tanggung jawab UIN Raden Fatah Palembang sekaligus upaya mencapai Visi dan Misi UIN  Raden  Fatah  Palembang.  Program  tersebut  juga  merupakan  wujud  komitmen UIN  Raden  Fatah  Palembang  untuk  memberikan  akses  yang  luas  bagi  dosen  dan mahasiswa  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas (capacity  building) di  ranah akademik.
Implementasi  program  peningkatan  mutu  penelitian  sejalan  dengan  usaha  UIN Raden  Fatah  Palembang  untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  berkualitas  dan terpublikasi  di  jurnal  terakreditasi  bahkan  internasional  terindeks  Scopus  dan Thomson  Reuters.  Secara  periodik  UIN  Raden  Fatah  Palembang  melalui  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LP2M)  memberikan  bantuan  dana penelitian  berdasarkan  asas  kompetisi,  legalitas,  transparansi  kualitas,  dan akuntabilitas.  Espektasi  dosen  PTKI  khususnya  UIN  Raden  Fatah  Palembang  yang sedemikian  besar  pada  program  riset  dan  publikasi  ilmiah  dari  tahun  ke  tahun,  perlu disikapi  secara  arif  dengan  mengupayakan  pembiayaan  secara  proporsional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Penelitian  mulai    tahun  2015-2019  karena  itu  akan  dilakukan  dalam  tiga  jenis kegiatan,  yaitu 1) penelitian berbasis keilmuan, 2) penelitian unggulan  Islam Melayu dan 3) penelitian kelompok pengembangan prodi.  yang dialokasikan untuk 178 judul penelitian  dengan  rincian  sebagai  berikut  ;  80  judul  untuk  penelitian  berbasis keilmuan,  20  judul  penelitian  unggulan  Islam  Melayu  dan  78  judul  penelitian Pengembangan  Prodi  Penelitian  Kompetitif  Individual  Unggulan  Islam  Melayu Penelitian Kompetitif Individual Unggulan Islam Melayu adalah penelitian kompetitif yang dilakukan oleh dosen UIN RF yang diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu khusus pada bidang Islam Melayu dari berbagai aspek yang dapat dilakukan sesuai  dengan  tema  penelitian  yang  ditetapkan  Puslitpen.  Penelitian  ini  dilaksanakan oleh  1  orang  peneliti  Dosen  Tetap  PNS  atau  Dosen  Tetap  Non  PNS  dari  berbagai pangkat dan golongan (LP2M, 2017).

## 6. Usaha Pengembalian Budaya Melayu Palembang
Budaya melayu di kota Palembang yang dulu menjadi identitas masyarakat kota Palembang  pernah  menjadi  tuan  di  negeri  seniri,  namun  budaya  melayu  yang  dulu menjadi  kearifan  lokal  masyarakat  melayu  di  Palembang,  kini  lambat  laun  mulai hilang.  Sejarawan  kota  Palembang,  Kemas  A.R.  Panji  menilai  hilangnya  budaya melayu dikarenakan perkembangan zaman dan globalisasi dan ketidaktahuan generasi muda saat ini.
Solusinya  dengan  melakukan  publikasi  dalam  bentuk  komunikasi  dengan membuat  video  pendek  dan  di  bagi  di  medsos  dan  juga  membuat  film  dokumenter, publikasi video pendek dan sebagainya. Film dokumenter yang baik adalah film yang
isinya berbasis data berupa fakta dan realita, yang dawali dengan riset dan observasi. Kemudian diangkat dalam bentuk bentuk film/audio visual (Panji, 2019).
Secara  prinsip  kegiatan  workshop  akan  menghasilkan  hasil  kerja  nyata  yang dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  kurikulum  dan  penguatan distingsi  lembaga  sebagai  universitas  yang  berbasis  Islam  Melayu.    Mahasiswa merupakan  salah  satu  penggerak  perubahan  dunia.  Mahasiswa  dinilai  memiliki kreatifitas  yang  harus  terus  diasah.  Oleh  karena  itu,  selain  menambah  pengalaman, melalui  event  ini  juga  mahasiswa  diharapkan  bisa  belajar  dan  terjun  langsung  dalam pembuatan suatu kegiatan atau acara.
Kita memiliki Unit Kegiatan Mahsiswa (UKM) seni budaya dimana mahasiswa bisa  menyalurkan  berkreasi  dalam  bidang  budaya,”  paparnya.  Tidaak  hanya  itu, tambahnya,  setting  plan  gedung  baru  UIN  Raden  Fatah  Palembang  yang  teletak  di Jakabaring  sudah  menggambarkan  nuansa  Melayu.  Selain  itu,  dicanangkan  gedung tersebut atur sedemikian rupa agar terlihat seperti mengambang diatas air. “Sejak jadi UIN kita sudah memfokuskan untuk mengangkat Islam Melayu. Kita sangat berterima kasih adanya apresiasi dari Gubernur Sumsel terharap UIN Raden Fatah Palembang,” pungkasnya. Terlepas dari semua yang diuraikan di atas, maka rincian lembaga yang turut andil dalam pengembangan Islam Melayu Nasantara:

## Conclusion
Sejarah  adanya  distingsi  “Islam  Melayu  Nusantara”  dalam  proses  transformasi IAIN  menjadi  UIN  Raden  Fatah  saling  berhubungan,  karena  sejarah  distigsi  Melayu  ini awalnya  dari  perubahan  UIN  menjadi  UIN,  sehingga  membutuhkan  sebuah  legitimasi untuk pemohonan menjadi UIN dapat diwujudkan. Usulannya, memang sudah sejak 2012 sehingga  pertimbangannya  cukup  lama.Baru  kemudian  berdasarkan  kajian  dari Kementerian  Agama  RI,  UIN  Raden  Fatah  dapat  dilakukan  perubahan  dengan  distigsi dalam bidang Islam Melayu Nusantara.
Dasar  bagi  pihak  universitas  menerima  dan  mengimplementasikan  “Islam  Melayu Nusantara” sebagai distingsi UIN Raden Fatah  perubahan IAIN menjadi UIN salah satu faktor  dominan  yang  cukup  rasional  untuk  dikabulkan  permintaan  untuk  IAIN mengajukan  perubahan  kelembangaan.  Selanjutnya,  hasil  kajian  yang  cukup  mendalam mengenai  kelayakan  IAIN  menjadi  UIN  juga  sebuah  faktor  yang  tidak  cukup  hanya sebagai  bagian  terpisah  untuk  pengembangan  kelembagaan,  sehingga  permintaan  dapat direalisasikan dengan sangat baik.
Dalam  konteks  pembuatan  kebijakan  “Islam  Melayu  Nusantara”  sebagai  sebagai distingsi UIN Raden Fatah Pertama, pengkajian semua persoalan Islam Melayu Nusantara baik  yang  berbasis  keilmuan  Barat  ataupun  Timur,  sejarah,  geografi,  dan  geneologi secara tuntas. Kedua, membangun kesadaran Islam Melayu Nusantara yang sama dalam kelompok-kelompok  kampus  mulai  dari  pegawai,  mahasiswa,  dan  dosen  secara komprehensif. Ketiga, merumuskan idealnya Islam Melayu Nusantara UIN Raden Fatah. Tahapan  implemetasi  “Islam  Melayu  Nusantara”  yang  dilakukan  sebagai  sebagai distingsi UIN Raden  Fatah  ini sudah terinternalisasi pada civitas akademika UIN Raden Fatah,  kemudian  munculnya  partisipasi  civitas  akademika  diharapkan  muncul  dan komitmen senses  of  belonging kepada  lembaga  sangat  kuat.  Adapun  sarana  atau  media yang  digunakan  dalam  penggalian  seharusnya  digalakkannya  diskusi-diskusi  kecil, workshop, lokakarya, kerjasama, budaya-budaya, dan lain sebagainya. Pengkajian dalam rangka  penyerapan  kebijakan  Islam  Melayu  Nusantara  harus  berawal  oleh  UIN  Raden Fatah  memperlihatkan  gejala  menarik  bagi  proses  pengembangan  UIN  menjadi  UIN Raden Fatah.
Hasil  dari  implementasi  “Islam  Melayu  Nusantara”  sebagai  sebagai  distingsi  UIN Raden  Fatah  meluasanya  wacana  publik  terkait  Islam  Melayu.  Adanya  kesadaran

## Afriantoni, Herman Zaini
Evaluasi Implementasi  Kebijakan “Islam Melayu Nusantara” Sebagai Distingsi Uin Raden Fatah
masyarakat kampus terkauit distingsi.  Dalam hal ini karena dalam tahap tersebut, sivitas akademika dan masyarakat diajak untuk memahami masalah yang berbasis solusi tentatif atas  masalah  yang  dihadapi.  Proses  penyerapan  pemikiran  merupakan  salah  satu  fase krusial dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut kelanjutan perkembangan rencana konversi  ke  UIN.  Namun,  setiap  tahapan  dan  sebuah  proses  yang  bermanfaat  untuk membangun  kesadaran  bersama  atas  persoalan  yang  dihadapi.  Proses  ini  diharapkan diharapkan  mampu  membantu  dan  mendorong  percepatan  pengembangan  budaya  Islam Melayu Nusantara di UIN Raden Fatah.

## Bibliography
Afriantoni. (2018). Diskursus Distingsi UIN Raden Fatah. Ukhuwahnews.com .
Alfi Julizun Azwar. (2019). Terjemahan Alquran Berbahasa Palembang, Ide - Tantangan & Local Wisdom Bahasa Palembang menjadi pelengkap 20 terjemahan Alquran. IDN Times .
Amin, M. (2015). Khitat Islam Nusantara. Kompaas . Arif, S. (2015). Nasionalisme dan Islam Nusantara . Kompas. Berita Pagi. (2018, April). Mengembalikan Kembali Kejayaan Palembang Melalui Kajian Naskah Melayu Berita Headline. Berita Headline . Clifford Geertz. (1989). Abangan, Santri, Priyayi . Pustaka Jaya.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gajah Mada University Press. Ismail Sukardi. (2019). Wawancara Wakil Rektor I UIN Raden Fatah Palembang . Ismail Sukardi, D. (2014). Pedoman Kelas Internassional UIN Raden Fatah, Palembang . Rafah Press.
John W. Cresswell & Vicki L. Plano Clarck. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Researchlm . SAGE Publications. Lintani, V. Al. (2019). Budaya Melayu Islam Berkembang di Palembang. Maklumatnews .
LP2M. (2017). Buku Pedoman Penelitian UIN Raden Fatah Palembang . Rafah Press. Maaftuhatussolihah. (2017).
Wawancara Dengan Wakil Dekal I Fakulatas Ekonomi dn Bisnis Islam . Muhammad Adil. (2019). Ketua Program Studi Strata 3 Sejarah Peradaban Islam . Nawawi, I. (2009). Public Policy. Analisis, Strategi advokasi teori dan praktek . ITS Press. Nugroho, R. (2009). Public Policy . PT. Elex Media Komputindo. Padila. (2019). Wawancara dengan Kepala Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora .
Panji, K. A. (2019). Workshop Kajian Ilmu Komunikasi, tema Kearifan Lokal Masyarakat Melayu .
Sriwijaya Post. (2014). IAIN Siap Menjadi Pusat Peradaban Islam Melayu. Berita Online Sripoku .
Tilaar dan Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan. Pengantar Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik (1st ed.). Pustaka Pelajar.
Tim Penyusun. (2014). Buku 50Tahun IAIN Raden Fatah Palembang . RafaPress.
Walidin, M. (n.d.). Wawancara Dosen Fakultas Adab. Maklumatnews .