P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## UPAYA PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Faldi Biaggy 1 , Padmono Wibowo 2
1 Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan , email: biaggyfaldi@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  pemenuhan  hak narapidana  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang layak dalam tinjauan undang-undang, maupun kendala yang dihadapi pihak lapas dalam  memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum normatif.  Penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  data  sekunder.  Bahan  hukum sekunder  yang  utama  adalah  dari  undang-undang  terkait  hak  kesehatan narapidana.  Metode  analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif. Berdasarkan  dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa pemenuhan  hak  narapidana  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan makanan  yang  layak  dalam  tinjauan  undang-undang    di  Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi  pihak  Lapas,  kendala  -  kendala  tersebut  antara  lain  adalah  over capacity  yang  terjadi  di  Lapas,  masih  kurangnya  petugas  keahlian  khusus dibidang kesehatan  yang ada di Lapas dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas.
Kata Kunci:
Hak Kesehatan Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Undang-Undang.
Cite this paper: Faldi Biaggy, P. W., 2020. Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Hal  tersebut  dengan  tegas  dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1). Dengan pengertian tersebut, maka Indonesia menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai acuan nilai bagi masyarakat, termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Maka dari itu, sudah  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  tanpa terkecuali, untuk menjaga serta mengamalkan hukum agar hukum tetap berdiri tegak di Indonesia. Dalam rangka menegakkan Negara hukum di Indonesia sebagaimana yang di cita-citakan, diperlukan usaha agar masyarakat mengenal asal mula hukum yang berlaku.
Namun, dalam usahanya untuk mencapai hal tersebut, masyarakat sering kali menjumpai berbagai rintangan yang ditimbulkan, antara lain adanya pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan.
Pelanggaran hukum  atau pelaku kejahatan akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat  walaupun  cara  pencegahannya  telah  dilaksanakan.  Negara  juga  telah mempunyai  suatu  lembaga  yang  di  peruntukkan  khusus  untuk  menangani  kejahatan tersebut, tetapi kejahatan tetap saja muncul dengan gaya baru dan modusoperasi yang baru, sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap pelanggaran hukum, dalam penegakan hukum  pidana  akan  di  proses  melalui  berbagai  tahap  sesuai  dengan  sistem  peradilan pidana yang ada di Indonesia. Ketika hakim telah memutuskan suatu perkara melanggar hukum, maka selanjutnya yang diberikan kepada pelanggar tersebut adalah pemidanaan. Pemidanaan  atau  penjatuhan  pidana  dilakukan  terhadap  seseorang  yang  terbukti melakukan tindak pidana.
Pemberian  pemidanaan  tersebut,  bukan  hanya    semata-mata  bertujuan  untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, namun pidana penjara merupakan salah  satu  jenis  sanksi  pidana  yang  paling  sering  digunakan  dalam  menanggulangi masalah  kejahatan.  Dalam  penerapannya,  kenyataan  empiris  di  bidang  pemidanaan secara  umum  masih  menganut  pemahaman  bahwa  pemidanaan  hanya  untuk  sekedar memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga memberikan gambaran bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan  akan  muncul  kembali  dalam lingkungan  kehidupan  social  masyarakat.  Dibutuhkan  suatu  sistem  agar  narapidana menyadari  kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  bagi  diri,  keluarga,  dan lingkungannya dan system tersebut merupakan sistem pemasyarakatan.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab 1 . Sistem Pemasyarakatan disamping  bertujuan  untuk  mengembalikan  warga  binaan  pemasyarakatan  sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya  tindak  pidana  oleh  warga  binaan  pemasyarakatan,  serta  merupakan penerapan  dan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila. Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan ini tetap mengutamakan hak- hak  narapidana  sebagai  warga  Negara  Indonesia  yang  hilang  kemerdekannya  karena melakukakan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap menerapkan hak asasi manusia.
1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2
Sering  ditemukan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  bahwa  hak-hak  narapidana belum diberikan seutuhnya sesuai dengan hak mereka sebagai warga Negara. Hal idi bisa disebabkan dari berbagai hal, seperti kurangnya pemahaman akan hak-hak narapidana yang tercantum dalam Undang-Undang oleh para petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan  atau  bahkan  dari  narapidana  sendiri.  Sebagai  negara  hukum  hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum, selain itu juga narapidana harus diayomi oleh para petugas dari perlakuan tidak adil seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang  wajar  tidak  adanya  kesempatan  untuk  mendapatkan  remisi  serta  perbedaan perlakuan  dalam  haknya  untuk  mendapatkan  hak  kesehatan.  Dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Permasyarakatan  menyebutkan bahwa  salah  satu  hak  dari  narapidana  adalah  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan makanan  yang  layak.  Pemenuhan  pelayanan  kesehatan  ini  tidak  hanya  menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakukan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan  kesehatan  secara  manusiawi  yang  diarahkan  pada  tingkatan  harkat  dan martabat,  sehingga  diharapkan  dapat  mengembangkan  suatu  masyarakat  yang berkepribadian,  yang  saling  menghormati  yang  menjunjung  tinggi.  Dalam  konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat.
Dengan  sistem  yang  telah  berjalan,  seharusnya  pemenuhan  hak  pelayanan kesehatan  kepada  narapidana  harus  maksimal  dilakukan.  Bahwa  narapidana  berhak untuk  tidak  diperlakukan  sebagai  orang  sakit  yang  diasingkan,  maka  narapidana  juga berhak  atas  pelayanan  kesehatan  selayaknya  masyarakat  banyak.  Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa Lembaga  Pemasyarakatan  perlu  memperhatikan  kesehatan  narapidana  secara menyeluruh, jika tidak maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak  baik.  Upaya  memenuhi  hak-hak  narapidana  di  atas  masih  banyak  yang  hanya sebatas  pengakuan  saja  dalam  perundang-undangan  namun  implementasianya  masih jauh dari realita. Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan yang  muncul,  seperti  kelayakan  lembaga  pemasyarakatan  di  daerah,  sarana  dan prasarana,  kurangnya  personil,  hingga  kendala  terkait  over  kapasitas  penghuni  lapas. Pemerintah  juga  memiliki  peran  yang  sangat  penting  didalam  melakukan  pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana, hal ini sangat terkait dengan fungsi pemerintah sebagai alat untuk selalu meningkatkan kesehatan masyarakatnya termasuk narapidana 2 . Dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi  narapidana  yang  sakit  harus  mendapatkan  pelayanaan  kesehatan  yang  optimal, menurut  Undang-Undang  No.23  Tahun  1992  Tentang  Kesehatan,  kesehatan  adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan 5 hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanaan kesehatan demikian pula  bagi  narapidana  yang  sedang  menjalani  masa  pidananya  di  Lembaga
2 Jumalia. Pontianak, Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan
Pemasyarakatan.  Pelayanan    kesehatan  yang  diberikan  di  Lembaga  Pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada warganya.
Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Hal ini dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam undang-undang dirasa sulit untuk dilaksanakan  apabila  kita  melihat  kondisi  Lapas  realitanya.  Dalam  tinjuan  undang- undang dirasa bahwa kondisi Lapas sudah memadai, sehingga dapat melaukan peraturan tersebut.  Namun  yang  terjadi  sebaliknya,  kondisi  sarana  dan  prasarana  kesehatan  di Lembaga  Pemasyarakatan  masih  bisa  dikatakan  belum  memadai.  Kondisi  ini  tentunya akan  mengakibatkan  timbulnya  masalah-masalah  baru  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana.
Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji kembali bagaimanakah proses pemenuhan hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dalam tinjauan undang-undang, dan apa saja  kendala  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  hak  narapidana  atas  pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum normatif.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normative. Penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seluruh manusia terlahir dengan memiliki hak. Manusia memiliki hak bukan karena diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat,  melainkan  semata-mata  berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata  karena  ia  manusia.  Dalam  arti  ini,  maka  meskipun  setiap  orang  terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda- beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan  yang  telah  dialami  oleh  seseorang  atau  betapapun  bengisnya  perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.
Narapidana adalah seorang yang dipidana karena telah melakukan perbuatan buruk yang  melanggar norma  hukum.  Sebagai  seorang  yang  menjalani  pidana,  bukan  berarti narapidana  kehilangan  semua  hak-haknya  sebagai  manusia  atau  bahkan  tidak memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana. Hak-hak narapidana telah diatur dalam  Sistem  Pemasyarakatan.  Satu  diantara  hak  tersebut  adalah  hak  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak.  Menurut  Levey  dan Lommba (1973) dalam Azrul Azwar 3 ,yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap  upaya  yang  diselenggarakan  sendiri  atau  secara  bersama-sama  dalam  suatu organisasi  untuk  memelihara  dan  meningkatakan  derajat  kesehatan,  mencegah  dan menyembuhkan  penyakit  serta  memulihkan  kesehatan  perseorangan,  keluarga,  dan ataupun masyarakat .
3 Azrul Aswar 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan , Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta, Hlm, 42
Secara khusus hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam berbagai instrument hukum Nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut dapat dilihat dari beberapa instrumen hukum sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Dalam  Undang-Undang  No  12  Tahun  1995  Tentang  Pemayarakatan,  Pasal  14, menyebutkan tentang hak-hak Warga Binaan adalah:
1) Warga  Binaan  berhak  untuk  mendapatkan  perawatan,  baik perawatan rohani maupun jasmani;
2) Warga Binaak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
3) Warga Binaak berhak untuk menyampaikan keluhan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 4 , juga menyebutkan bahwa hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatanan adalah sebagai berikut:
Pasal 5
Setiap Narapidana dan  Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat  perawatan rohani dan jasmani.

## Pasal 6
1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti
2) Pada  setiap  LAPAS  wajib  disediakan  petugas  bimbingan  rohani  dan pendidikan budi pekerti.
3) Dalam  melaksanakan  bimbingan  dan  pendidikan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.
Pasal 7
Setiap Narapidana dan  Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat  perawatan jasmani berupa:
a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pasal 14
1) Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
2) Pada  setiap  LAPAS  disediakan  poliklinik  beserta  fasilitasnya  dan disediakan  sekurang-kurangnya  seorang  dokter  dan  seorang  tenaga  kesehatan lainnya.
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan , Pasal 5,6,7,14,15-23

## Pasal 15
1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
2) Dalam  hal  dokter  sebagaimana  ayat  (1)  berhalangan,  maka  pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
Pasal 16
1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
2) Dalam  hal  Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  ada  keluhan mengenai  kesehatannya,  maka  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  di  LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
3) Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
Pasal 17
1) Dalam  hal  penderita  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (3) memerlukan  perawatan  lebih  lanjut,  maka  dokter  LAPAS  memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
2) Biaya  perawatan  kesehatan  di  rumah  sakit  bagi  penderita  dibebankan kepada negara.
3) Dalam  hal  ada  Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya. Pasal 18
1) Apabila  Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  meninggal  dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.
2) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak diambil keluarganya  dalam  jangka  waktu  2  x  24  jam  sejak  meninggal  dunia  dan  telah diberitahukan  pada  keluarga,  penguburannya  dilaksanakan  oleh  LAPAS,  sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.
Pasal 19
1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan  dan  minuman  sesuai  dengan  jumlah  kalori  yang  memenuhi  syarat kesehatan.
2) Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  berkewarganegaraan asing,  atas  petunjuk  dokter  dapat  diberikan  makanan  jenis  lain  sesuai  dengan kebiasaan di negaranya.
Pasal 20
1) Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil  atau menyusui,  berhak  mendapatkan  makanan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk dokter.
2) Makanan  tambahan  juga  diberikan  kepada  Narapidana  yang  melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
4) Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  telah  mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
5) Untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  Kepala  LAPAS  dapat  menentukan makanan  tambahan  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  berdasarkan pertimbangan dokter
Pasal 21
1) Kepala  LAPAS  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  makanan,  yang meliputi:
a. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
b. kebersihan  makanan  dan  dipenuhinya  syarat-syarat  kesehatan  dan  gizi; dan
c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum
Pasal 22
Makanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  sebelum  diserahkan  kepada Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan,  harus  diperiksa  terlebih  dahulu  oleh Petugas LAPAS.
Pasal 23
Setiap  Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  berpuasa,  diberikan makanan tambahan.
c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana
Dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No:  M.  02-PK.04.10  Tahun  1990,  Tentang Pola Pembinaan Narapidana 5 , menyebutkan bahwa:
Perawatan  warga  binaan  Pemasyarakatan  berfungsi  untuk  menjaga  agar  mereka selalu  dalam  keadaan  sehat  jasmaniah  maupun  rohaniah,  oleh  karena  itu  selalu diusahakan  agar  mereka  tetap  memperoleh  kebutuhan-kebutuhan  dasar  yang  cukup yaitu kebutuhan pelayanan kesehatan, makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu dan sebagainya
Dalam  Kepmen  Kehakiman  No:  M.  02-PK.04.10  Tahun  1990  Tentang  Pola Pembinaan  Narapidana  Bab  VII  bagian  D  menyebutkan  juga  bahwa  perawatan  warga binaan Pemasyarakatan terdiri dari:
1) Perlengkapan warga binaan
a. Tahanan memakai pakaian sendiri dalam batas yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu keamanan serta menun-jukkan kepatutan dan kesopanan.
b. Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian yang layak dari Lembaga Pemasyarakatan.
5 Kepmen Kehakiman No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana bab VII bagian D.
c. Setiap tahanan diberikan perlengkapan rnakanan, minum, ibadah dan tidur yang layak
2) Makanan warga binaan.
a. Setiap tahanan berhak mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan.
c. Tahanan  yang  sakit,  hamil,  menyusui  dan  tahanan  anak-anak  dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
d. Untuk  menyimpan  makanan  dan  pemeliharaan  peralatan-nya, dilaksanakan oleh petugas perawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.
e. Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Rutan/Cabrutan harus tertib dan  aman  sampai  di  dapur  dan  sebelum  diterima  secara  resmi,  lebih  dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.
f. Di dapur dan di ruang makan digantungkan daftar mingguan tentang menu makanan yang mudah dibaca.
g. Pemberian  makanan  kepada  tahanan  dilakukan  di  tempat  yang  khusus digunakan untuk ruang makan.
h. Tahanan  dapat  menerima  kiriman  makanan  dan  minuman  dari keluarganya, handai taulan dan pihak-pihak lain.
i. Pemasukan bahan makan baik jumlah, jenis maupun mutunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan.
j. Harus  menyediakan  makan  pagi,  siang  dan  sore,  sesuai  menu,  di  Ruang Karutan, untuk diteliti apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.
k. Perlengkapan  makanan  dan  minuman  diberikan,  tetapi  pemakaian perlengkapan  makanan  dan  minuman  yang  dapat  membahayakan keamanan/ketertiban dilarang.
l. Tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Kesehatan warga binaan.
a. Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
b. Perawatan kesehatan tahanan di Rutan dilakukan oleh dokter Rutan dalam hal tidak ada Dokter Rutan/Cabrutan dapat dilakukan oleh para medis.
c. Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  sekurang-kurangnya  satu  kali  dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter.
d. Atas nasehat Dokter Rutan dan seizin pihak yang menahan tahanan yang sakit dan tidak bisa dirawat di Klinik Rutan, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin instansi yang menahan dengan pengawalan POLRI/CPM.
e. Apabila  ada  tahanan  yang  meninggal  dunia  karena  sakit  segera diberitahukan  kepada  instansi  yang  menahan  dan  keluarga  tahanan  yang bersangkutan  serta  dimintakan  surat  keterangan  dari  Dokter  serta  dibuatkan Berita Acara oleh Tim yang dituniuk oleh Karutan/ Kacabrutan.
f. Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam sejak meninggal  dunia,  padahal  telah  diberitahukan  kepada  keluarganya,  maka penguburannya dilakukan oleh Rutan/ Cabrutan atau Rumah Sakit.
g. Pengurusan  jenazah  dan  pemakamannya  diselenggarakan  secara  layak menurut agamanya.
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  No:  E.03.PP.02.10  tahun 2003  telah  ditetapkan  standar  pelayanan  minimal  pelayanan  kesehatan  dan  makanan Narapidana di Lapas 6 , sebagai berikut :
1) Secara  meLembaga  pelayanan  kesehatan  yang  ada  masih  dalam  taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
2) Rujukan  penderita  dilakukan  secara  seadanya,  tergantung  kondisi  pada masing-masing Lapas.
3) Bentuk-bentuk  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif dilakukan secara sistimatis
Dari uraian instrumen-instrumen hukum diatas yang mengatur dan menjamin hak atas  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dapatlah  di simpulkan  bahwa  hak  atas  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan mencakup sebagai berikut; 7
Hak atas ketersediaan ( Availability )
Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan makanan dan air bersih, serta program-program kesehatan di Lembaga  Pemasyarakatan.  Hak  Narapidana  atas  ketersediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan di Lapas meliputi;
a. Ketersediaan  sumber  daya  manusia  kesehatan  (SDMK)  di  Lapas  yang sekurang-kurangnya satu orang dokter, dan satu orang, Perawat, dan ketersediaan tenaga Rohaniawan.
b. Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  yang meliputi;
• Poliklinik rawat jalan dan rawat inap,
• Perbekalan obat-obatan dan alat-alat kesehatan/kedokteran,
• Sarana pendidikan dan penyuluhan kesehatan,
• Ketersediaan makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan,
• Ketesedian perlengkapan/alat-alat makan dan minum
• Ketersedian air bersih,
• Ketersediaan sarana sanitasi lingkungan yang baik,
• Ketersediaan  kamar  mandi  dan  jamban  yang  memenuhi  dan  tempat pembuangan sampah, yang memenuhi standar kesehatan,
• Ketersediaan sarana untuk berolahraga,
• Ketersediaan  sarana  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan Narapidana, dan lain-lain.
6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : E.03.PP.02.10 Th. 2003 tentang, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Narapidana di Lapas
7 Alpan Sarkawi. 2013. Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia, Makasar.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
c.  Ketersediaan anggaran atau pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas Narapidana berhak untuk mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan baik pembiayaan pelayanan kesehatan di dalam Lapas ataupun pembiayaan perawatan kesehatan di tingkat lanjutan yakni di Rumah Sakit dan sarana Kesehatan lainnya.
d. Ketersediaan upaya-upaya pelayanan kesehatan di Lapas
Narapidana  berhak  atas  ketersediaan  program – program  atau  upaya-upaya pelayanan  kesehatan  di  Lapas  yang  meliputi;  Upaya  pelayanan  kesehatan  Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
Hak atas keterjangkauan (Accessibility )
Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan,  artinya  bahwa  walaupun  narapidana  dalam    keadaan  sedang  menjalani pemidanaan  di  Lapas,  mereka  tetap  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan sebagaimana  masyarakat  pada  umumnya  tanpa  diskriminasi  terhadap  mereka. Selanjutnya mereka mendapatkan hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara  fisik,  ekonomi  dan  akses  atas  informasi  tentang  kesehatan  di  Lembaga Pemasyarakatan.

## Hak atas menerima atau mendapatkan ( Acceptability)
Sebagai  seorang  yang  sedang  menjalani  pemidanaan,  Narapidana  tetap  berhak untuk  menerima  atau  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  hak  atas  semua  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  HAM  dan  etika  medis,  menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural, Adapun hak-hak Narapidana untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas meliputi;
1) Pelayanan  kesehatan  promotif,  Pelayanan  kesehatan  promotif  dimaksud meliputi;
• Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik secara individual maupun berkelompok.
• Kegiatan konseling, baik secara pribadi maupun kelompok,
• Pemantauan dan pemeliharaan sanitasi dan higiene perorangan.
• Pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
• Olah raga rutin dan kompetisi.
2) Pelayanan kesehatan preventif, Pelayanan kesehatan preventif yang meliputi;
• Pemeriksaan  (screening)  awal  pada  saat  pertama  kali  masuk  ke  dalam Lapas.
• Pemeriksaan berkala pada Narapidana, yang minimal 1 bulan sekali.
• Isolasi pada Narapidana yang menderita penyakit menular,
• Pemberian imunisasi,
• Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana agar  sesuai  dengan  persyaratan  higiene  dan  sanitasi  makanan  maupun  dengan kebutuhan energi dan nutrisi,
• Pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Lapas,
• Pemantauan dan surveilens kejadian penyakit menular di Lapas,
• Pemantauan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan Lapas
3)  Pelayanan  kesehatan  kuratif,  Adapun  hak  Narapidana  terhadap  pelayanan kesehatan kuratif di Lapas meliputi;
• Pelayanan  pengobatan  penyakit  umum,  termasuk  pelayanan  kesehatan gigi, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
• Pelayanan  pengobatan  penyakit  khusus  seperti  tuberkulosis,  malaria, infeksi saluran reproduksi, dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.
• Pelayanan  kesehatan  rujukan  sesuai  dengan  masalah  kesehatan  yang dialami  Narapidana,  baik  pelayanan  rujukan  medis  atau  pelayanan  rujukan Psikososial,
• Pelayanan kesehatan rehabilitatif
• Adapun pelayanan kesehatan rehabilitatif dimaksud meliputi;
• Pelayanan  rehabilitasi  fisik  bagi  Narapidana  yang  mengalami  gangguan fisik akibat trauma dan rudapaksa,
• Pelayanan  rehabilitasi  mental  bagi  Narapidana  yang  mengalami  masalah kesehatan jiwa dan perilaku,
• Pelayanan rehabilitasi fisik dan mental terhadap Narapidana yang terlibat penyalahgunaan NAPZA,
• Pelayanan rehabilitasi mental terhadap andikpas dengan perilaku seksual berisiko,
• Latihan fisik,
• Konseling perorangan/kelompok
• Bimbingan rohani.,
• Mendapatkan surat keterangan kesehatan

## Hak atas kualitas ( Quality)
Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, yang meliputi;
a. Standar masukan (Input)
Narapidana berhak atas standar masukan pelayanan kesehatan yang meliputi;
1) Standar ketenagaan atau SDM kesehatan di Lapas.
Jumlah tenaga kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan dan Perawatan di Lapas hendaklah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Narapidana yang dibina.
2) Standar fasilitas pada unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lapas
Narapidana berhak atas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Lapas yang berkualitas atau memenuhi standar.
Adapun  fasilitas  minimal  yang  perlu  dimiliki  oleh  unit  pelayanan  pesehatan  dan perawatan di Lapas meliputi;
• Peralatan diagnostik klinik,
• Peralatan untuk tindakan medik,
• Peralatan penunjang pelayanan medik,
• Peralatan penunjang perawatan,
• Sarana  dan  prasarana  untuk  melaksanakan  pendidikan  kesehatan  dan pelayanan konseling
3) Standar pembiayaan kesehatan di Lapas
Narapidana  berhak  atas  pembiayaan  kesehatan  yang  cukup  di  Lembaga Pemasyarakatan,  untuk  melaksanakan pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  haruslah didukung oleh pendanaan yang cukup, pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas harus disesuaikan  dengan  jumlah  dan  kebutuhan  Narapidana  dan  kemampuan  yang  ada, pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lapas dapat dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sumber pembiayaan lainnya.
b. Standar proses (Process)
Proses  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dimaksud  adalah  semua  tindakan yang  dilakukan  pada  Narapidana  di  unit  pelayanan  kesehatan  haruslah  sesuai  dengan standar keperawatan dan standar tindakan medis.
c. Standar lingkungan (Environment)
Narapidana berhak untuk meneriama fisik dan sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan yang meliputi, kamar hunian, kamar mandi, perlengkapan pakaian dan tidur  yang  cukup,  Air  bersih  yang  sesuai  dengan  standar  kesehatan,  pembuangan  air limbah, tempat pembuangan sampah, dan sanitasi penyelenggaraan makanan yang sesuai dengan standar kesehatan.
d.  Standar Keluaran (Output)
Standar  keluaran  yang  dimaksud  disini  adalah  bahwa  pelayanan  kesehatan  di Lemabaga  Pemasyarakatan  haruslah  dapat  memuaskan  pemakai  jasa  pelayanan kesehatan tersebut dalam hal ini Narapidana dan Tahanan
Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan,  juga  berfungsi  sebagai  tempat  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  bagi  warga binaan. Fungsi pelayanan kesehatan bagi warga binaan merupakan salah satu  penunjang dari  program  pembinaan  jasmani  dan  rohani  terhadap  warga  binaan.  Dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 8 , menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan berupa:
Pasal 14
1. pelayanan  kesehatan  bagi  Narapidana  yang  membutuhkan  perawatan kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas.
2. Memberikan  surat  rujukan  kepada  Narapidana  yang  akan  melakukan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya.
3. Melakukan  upaya-upaya  pencegahan  (preventif)  terhadap  penyakit menular di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Melakukan  kebersihan  lingkungan  kamar  hunian,  perkantoran  serta tempat peribadatan agar bebas dari sampah dan kotoran.
8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Tentang Pemasyarakatan pasal 14
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Narapidana.
Dalam  melakukan  pemenuhan  hak  tersebut,  tentunya  terdapat  kendala  yang menyebabkan tidak  dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Secara garis besar kendala penghambat yang dihadapi oleh pihak Lapas dalam usaha pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah:
1. Over kapasitas yang kerap terjadi di setiap Lembaga Pemasyarakatan, rata-rata Lapas di Indonesia over kapasitas karena jumlah narapidana yang masuk melebihi dari narapidana  yang  keluar,  sehingga  jumlah  nya  tidak  sebanding  dan  menyebabkan penumpukan narapidana. Hal ini tentu akan berdampak pada kurang optimalnya  proses pembinaan. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalanai proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi lapas yang over kapasitas, tentu sangatlah sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal untuk dibina. Dengan banyaknya narapidana yang berada di dalam suatu Lapas, entu akan membuat  Kurang  terjaganya  kebersihan  di    Lapas.  Kondisi  Lapas  yang  kurang  bersih tentu akan menimbulkan permasalahan baru seperti akan ada banyak narapidana yang menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit.
2. Kurangnya petugas keahlian khusus di bidang kesehatan untuk menangani para narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan masih kekurangan tenaga – tenaga yang ahli dalam  memiliki  keahlian  khusus  seperti  tenaga  psikolog  untuk  menunjang  kesehatan psikis para narapidana, masih kurangnya tenaga medis yang lebih ahli dan professional dalam  melakukan  perawatan  kesehatan  untuk  narapidana  yang  menderita  penyakit – penyakit yang memerlukan perawatan secara khusus seperti penyakit HIV, Tuberkulosis, Bronkitis  dll.  Masih  tidak  adanya  juru  masak  yang  ahli  dalam  mengolah  makanan megakibatkan  kurang  baiknya  kualitas  makanan  yang  dihidangkan  kepada  para narapidana, ditambah lagi tidak adanya ahli gizi di Lapas sepeti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan bahwa idealnya proses pemenuhan  hak  mendapatkan  makanan  di  Lapas  harus  melibatkan  ahli  gizi  sebagai supervisor  dalam  proses  pengolahan  makanan  dan  juga  bertugas  untuk  membantu proses pemenuhan gizi harian para narapidana.
3.  Dana  yang  terbatas  tentu  menjadi  kendala  yang  dihadapi  pihak  Lapas  dalam memenuhi hak – hak narapidana karena dengan terbatasnya dana anggaran, membuat proses  program  pembinaan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Anggaran  yang  terbatas  juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak – hak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana  program  pembinaan.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  masih  kurang lengkapnya  fasilitas – fasilitas  yang  ada  di  Lapas  untuk  menunjaang  kebutuhan – kebutuhan  harian  narapidana.  Seperti  ruang  inap,  poliklinik  dan  alat-alat  kedokteran lainnya. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan aggaran agar proses  pembinaan  kepada  para  narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  berjalan dengan maksimal .

## PENUTUP
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  kepada  narapidana  untuk  di  Lembaga
Pemasyarakatan belum berjalan secara maksimal. Dalam Undang-Undang bahwa hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mencakup hak atas ketersediaan ( availability ), hak atas keterjangkauan (accessibility ), hak atas menerima atau  mendapatkan  ( acceptability), hak  atas  kualitas  ( quality). Pemerintah  serta Pemasyarakatan  telah  berusaha  untuk  mebuat  berbagai  peraturan  tentang  pelayanan kesehatan  kepada  narapidana  dengan  sangat  rinci  dengan  tujuan  peraturan  tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pembinaan dan pemberian hak kesehatan  kepada  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Namun,  dalam pelaksanaannya sangat sulit apabila dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, karena kondisi yang diharapkan berbeda dengan kondisi pada realita. Pada kenyataannya, dalam Lembaga  Pemasyarakatan  ditemukan  berbagai  macam  kendala  yang  dihadapi  pihak Lembaga Pemasyarakatan, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over kapasitas yang terjadi di Lapas, masih kurangnya petugas khusus dibidang kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Alpan,  Sarkawi,  2013  . Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  bagi  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia , Mksr.
Azrul  Aswar. Pengantar  Administrasi  Kesehatan ,  Edisi  Ketiga,  Binarupa  Aksara, Jakarta, Hlm, 42
Jumalia,  2017. Peran  Pemerintah  Dalam  Pemenuhan  Hak  Narapidana  Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan , Pontianak
Kepmen  Kehakiman  No:  M.  02-PK.04.10  Tahun  1990, Tentang  Pola  Pembinaan Narapidana bab VII bagian D.
Muhammad Farid, 2015. Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ,   Makasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan , Pasal 5,6,7,14,15-23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan , Pasal 5,6,7,14,15-23