## Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
(Studi Kasus Putusan MA No. 448K/PID/2016)
Valentina Nania Sitanggang 2 , Ruth Astrid Sibarani, Marolop Butarbutar 3
1 Universitas Prima Indonesia, valentinanania722@gmail.com
2 Universitas Prima Indonesia, e-mail: ruthastrid01@gmail.com
3 Universitas Prima Indonesia, e-mail: marolopbutarbutar18@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 01-02-2024 Direvisi: 16-05-2024 Diterima: 25-05-2024 This research discusses the analysis of criminal acts of theft with violence, with a case  study  of  Decision  No.  448  K/PID/2016  Pekanbaru  District  Court.  This research refers to the increase in crime cases in Indonesia, especially theft, which can harm individuals and society. This research focuses on cases of criminal acts of  violent  theft  involving  the  defendant  Febriadi  Panjaitan  Alias  Adi  and hiscolleagues. This research uses normative juridical methods with specifications for  using  primary  and  secondary  data  as  well  as  the  application  of  the  law  by judges. Criminal sanctions against perpetrators of violent theft are heavier than ordinary theft. Research findings show that the defendant and his colleagues were proven guilty of committing violent theft which resulted in the death of the victim. The Pekanbaru District Court's decision initially imposed a prison sentence of 7 years,  then  the  Pekanbaru  High  Court  upheld  the  decision  by  increasing thesentence to 8 years, and the Supreme Court rejected the appeal. Keywords : Theft ; Violence ; Criminal

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  analisis  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan, dengan  studi  kasus  pada  Putusan  MA  No.  448  K/PID/2016  PengadilanNegeri Pekan  baru.  Penelitian  ini  mengacu  pada  meningkatnya  kasus  kriminalitas  di Indonesia,  khususnya  pencurian,  yang  dapat  merugikan  individu  dan masyarakat.Penelitian  ini  memfokuskan  pada  kasus  tindak  pidana  pencurian dengan kekerasan yang melibatkan Terdakwa Febriadi Panjaitan Alias Adi dan rekan-rekannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  metode  yuridis  normatif dengan  spesifikasi  menggunakan  data  primer  dan  sekunder  serta  penerapan hukum  oleh  hakim  Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pencurian  dengan  kekerasan lebih  berat  dari  pencurian  biasa  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa Terdakwa dan rekannya terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan yang  mengakibatkan  kematian  korban.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru awalnya  menjatuhkan  hukuman  penjara  selama  7  tahun,  kemudian  Pengadilan Tinggi  Pekanbaru  menguatkan  putusan  tersebut  dengan  menambah  hukuman menjadi 8 tahun, dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Kata Kunci : Pencurian ; Kekerasan ; Kejahatan Corresponding Author
: Valentina Nania Sitanggang, Universitas Prima Indonesia, e-mail:
email@gmail.com
93 | P a g e Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2701

## PENDAHULAN
Menurut  KBBI  pencurian  berasal  dari  kata  curi  dan  merupakan  suatu  proses  atau kegiatan  dari  mengambil  barang  seseorang  (Ebta,  n.d.),  sedangkan  KUHP  Pasal  362 memberikan  defenisi  bahwa  pencurian  merupakan  perbuatan  mengambil  barang  sebagian ataupun semua nya milik orang lain dengan tujuan untuk pribadi melalui cara melawan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021) . Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,  semua  pihak  harus  secara  serius  mengatasi  masalah  kejahatan.  Tindak  pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, yaitu kejahatan terhadap barang.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  melaporkan,  sebanyak  372.965  kejahatan  terjadi  di Indonesia  sepanjang  2022.  Jumlah  tersebut  melonjak  55,74%  dibandingkan  pada  tahun sebelumnya yang sebanyak 239.481 kejadian. Melihat trennya, jumlah kejahatan di tanah air terus  menurun  sejak  2017-2021.  Kendati,  angkanya  mengalami  peningkatan  drastis,  bahkan mencetak rekor pada tahun lalu (Pratiwi, 2023).
Tidak  hanya  krisis  ekonomi,  tetapi  juga  krisis  moral,  pertumbuhan  penduduk, kesenjangan  sosial  dan  meningkatnya  pengangguran.  Hal  ini  otomatis  meningkatkan  gairah seseorang  untuk  melakukan  kejahatan.Tekanan  ekonomi  ini  memaksa  banyak  orang  untuk menabung  dan  menggunakan  segala  cara  untuk  mendapatkan  uang  yang  mereka  butuhkan untuk kebutuhan mereka (Jamhur, 2018).
Hal ini tentu akan terus terjadi, karena selama suatu barang tertentu mempunyai nilai dan  merupakan  hasil  dari  keinginan  seseorang  untuk  memilikinya,  maka  di  samping meningkatkan sumber daya manusia setiap warga negara Indonesia, perlu dilakukan penegakan hukum  pidana  yang  aman,  adil  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  terutama  bagi  korban  dan pelaku tindak pidana, agar ia tidak mengulangi perbuatannya (Arfa & Nas, 2021). Berdasarkan yang  diuraikan  pada  alinea  di  atas,  maka  kami  melaksanakan  penelitian  berjudul  “Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Study Kasus Putusan  No. 448 K/PID/2016).
Beberapa  riset  yang  dilakukan  sebelumnya  menunjukkan  faktor  yang  menjadi meningkatnya tingkat kriminalitas di Pinrang ialah minimnya fasilitas pendidikan disana dan kemiskinan  (Aswat,  2014).  Peneltian  lainnya  juga  mengatakan  bahwasanya  Majelis  Hakim dianggap  terlalu  ringan  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian kekerasan, hendaknya Majelis Hakim mengingat bahwa pidana yang diberikan bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku - pelaku tindak pidana pencurian, namun juga untuk mencegah  pelaku  lainnya  yang  hendak  melakukan  pencurian  (Sakti  et  al.,  2022).  Dalam penelitian  sebelumnya  juga  menunjukkan  bahwasanya  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama anak-anak remaja, bukan tidak banyak tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak dibawah umur, sebab menurut Dr. Zakiah Darajat di umur 21 tahun seseorang cenderung mulai memiliki pemikiran dan  emosi  yang  stabil  (Harahap,  2018).  Sementera  itu  di  penelitian  lainnya  faktor  ekonomi merupakan alasan yang cukup mendasar kenapa seseorang melakukan pencurian, para pencuri biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan untuk menyambung hidup mereka sehari- hari  (Usrina  &  Nurhafifah,  2021).  Adapun  riset  yang  sejenis  saat  ini  dilaksanakan  untuk menggali  lagi  apakah  ada  faktor  lain  selain  dua  hal  tersebut  yang  menyebabkan  terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sekaligus apakah sudah tepat terhadap penerapan hukumnya pada tindak pidana yang dilakukan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara sebagaimana putusan Majelis Hakim  dalam  perkara  no.448K/PID/2016,  dan  juga  penerapan  hukum  oleh  hakim  dalam menjatuhkan  sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  no.448 K/PID/2016. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini ialah ; Bagaimana duduk
94 | P a g e Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2701
perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan MA No. 448K/PID/2016?; Bagaimana  ketentuan  pidana  materil  yang  berkaitan  dengan  duduk  perkara  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  dalam  Putusan  MA  No.  448K/PID/2016?;  dan  Bagaimana penerapan  hukum  oleh  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  perkara Putusan MA No. 448K/PID/2016?. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan informasi  dalam setiap perkembangan ilmu  hukum  pada umumnya dan hukum pidana  secara  khusus  berkaitan  masalah  yang  akan  dibahas  dan  juga  memberikan  manfaat praktis  bagi  peneliti  dapat  lebih  mengetahui  bahwa  masih  ada  terjadi  di  Indonesia  maupun disekitar  kita  yaitu  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Kekerasan  dengan  berbagai  faktor penyebab  hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  susahnya  Indonesia  menjadi  negara maju.  Selanjutnya  manfaat  bagi  pembaca  untuk  menambah  wawasan  mengenai  tindak pencurian dengan kekerasan karena dapat mengetahui apa saja hukuman dan sanksi bagi orang yang melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  hukum  normatif  merupakan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber bahan hukum primer  dan  sekunder  (Purwaka,  2007).  Sumber  bahan  hukum  primer  meliputi  :  Peraturan perundang-undangan dan Putusan No.448/K/PID/2016, sementara sumber hukum sekundernya meliputi dokumen hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran  bahan  pustaka  (Moleong,  2012).  Untuk  melakukan  analisis  data  dan  menarik kesimpulan  penelitian  ini  mengunakan  data  yuridis  normatif  yaitu  dengan  mengkaji  tentang pertimbangan  hukum  dari  hakim  yang  mengadili  dan  memberi  putusan  dalam  kaitannya dengan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini (idtesis.com, 2013). Dengan meneliti bahan pustaka,  data  sekunder  dan  primer,  sehinga  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  dan menjawab permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Duduk  Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Kekerasan  Dalam  Putusan Perkara NO. 448K/PID/2016
Adapun  duduk  perkara  dalam  dalam  perkara  No.  448  K/PID/2016  yang  telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut: Pada hari selasa tanggal 29 april 2014 sekitar pukul  18.30wib  bertempat  di  simpang  jalan  darma  bakti  sigunggung  labuh  barat  kecamatan payung sekaki pekanbaru,terdakwa Febriadi panjaitan,saksi Jefri Simangungsong,saksi Slamet Sampurno, saksi  Aldo dan saksiAngga berkumpul, membicarakan  rencana pembagian tugas untuk melakukan pencurian.
Saksi Slamet Sampurno bertugas untuk menarik tas korban yang akan di jambret yg di bonceng  oleh  saksi  Angga.  saksi  Jefrianto  bertugas  melihat  situasi  dengan  berboncengan bersama saksi Aldo . terdakwa Febriadi bertugas menunggu di pasar kaget dan berperan untuk menolong ataupun membantu temannya untuk melarikan diri. Sarana yg dipergunakan untuk melakukan  jambret  tersebut  adalah,  sepedamotor  beat  warna  merah  milik  saksi  Aldo  yg dipergunakan saksi  Aldo dan saksi  Jefrianto saat  mengiringi saksi  Angga  dan Slamet  untuk memantau situasi.
Sedangkan  terdakwa  Febriadi  menggunakan  Sepeda  motor  yamaha  jupiter  z  warna orange hitam milik Angga untuk menjemput saat menolong para pelaku, yg mana sepeda motor
95 | P a g e Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2701
tersebut  sudah  ditinggalkn  saksi  Angga  kepada  terdakwa  Febriadi,karena  sepeda  motor tersebut tidak kencang.
Selanjutnya Jefrianto beserta Aldo dan Angga serta Slamet pergi melewati jalan sepakat tembus  jalan  sigunggung,  kemudian  Angga  dan  Selamet  memutar  kearah  jalan  arengkka ll,melihat Angga dan Slamet memutar Aldo dan Jefrianto juga ikut memutar,kemudian Slamet mengambil tas yang disandang oleh korban yg mengendarai sepeda motor yamaha vega dan selanjutnya slamet dan angga melarikan diri lalu korban tersebut mengejar,karena tahu korban mengejar Angga dan Slamet tiba-tiba mengerem mendadak sepeda motornya sehingga korban yang berada di belakangnya menabrak sepeda motor saksi Slamet dan saksi Angga.
Sehingga  mereka  terjatuh,  selanjutnya  saksi  Angga  berusaha  menegakkan  sepeda motornya namun karena tidak berhasil. Saksi Angga dan saksi Slamet marikan diri, sementara saksi Jefrianto dan saksi Aldo berbelok kearah kanan jln sido rukundan langsung menuju kedai tuak senantiasa jln arengka ll.
Tidak  lama  kemudian  terdakwa  Febriadi,saksi  Angga  dan  saksi  Slamet  dengan berbonceng 3 pergi menuju rumah Angga,sementara saksi Jefrianto bersama Aldo menunggu di kedai tuak,untuk mencari informasi mengenai peristiwa pemjambretan dan sepeda motor yg tertinggal di lokasi kejadian.
Bahwa yang terjadi dengan korban adalah terpental dan tergeletak dengan jarak 5 meter dari  sepeda  motornya  dan  setelah  dirawat  selama  4  hari  dirumah  sakit  eka  hospital,korban meninggal dunia sebagaimana surat visum et refertum dengan diagnose cedera kepala sedang dengan  tingkat  kesadaran  menurut  glasglow  sepuluh  ,tambah  patah  tulang  tengkorak  kiri belakang dan kanan belakang ,tambah pendarahan selaput otak,pasien di rawat di eka hospital pekan baru pada tanggal 29 april s/d 03 mei 2014 dan pasien meninggal dunia (Putusan Perkara NO. 448K/PID/2016, 2016).
Berdasarkan teori hukum pidana bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah memiliki beberapa unsur berupa (Hamdiyah, 2024)  :
a. Adanya subjek
b. Unsur Kesalahan
c. Perbuatan Melawan Hukum
d. Suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelaku yang melanggarnya akan diancam hukuman pidana.
e. Dalam suatu waktu tempat dan keadaan tertentu.
Dengan  memperhatikan  unsur-unsur  yang  dimaksudkan  dengan  tindak  pidana sebagaimana  disebutkan  di  atas  pada  prinsipnya  dapat  dibagi  atas  dua  bagian  yaitu  unsur subjektif berupa unsur yang terletak pada diri pribadi  si pelaku termasuk  pelaku sendiri. Di samping unsur subjektif adalah unsur objektif yaitu unsur tindak pidana di luar unsur pelaku dan yang ada pada diri pelaku (Turangan et al., 2021) .
Maka duduk perkara diatas telah mengandung unsur-unsur tindak pidana antara lain :
1. Unsur subjektif, pada duduk perkara di atas antara lain pelaku adalah Aldo, Angga, Selamet, Febriadi, Jefrianto.
2. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana terdiri dari kesengajaan (delik dolus) atau kelalaian  (culpa)  ,dalam  duduk  perkara  diatas  adalah  unsur  kesengajaan  dengan fakta bahwa perbuatan itu sebelum dilakukan telah di rundingkan artinya sebelum dilakukan perbuatan sengaja telah ada niat terlebih dahulu.
3. Unsur  bersifat  melawan  hukum,yang  merupakan  perwujudan  dari  asas  legalitas yang  dianut  oleh  hukum  pidana  atau  dengan  kata  lain  bahwa  hukum  pidana
96 | P a g e Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2701
menegaskan tidak sesorang pun dapat dihukum apabila tidak ada ketentuan hukum pidana  yang  merumuskan  perbuatan  tersebut  dihukum,  unsur  ini  dalam  duduk perkara  diatas  dimana  perbuatan  para  pelaku  yaitu  merampas  tas  si  korban  dan mengakibatkan kematian melanggar pasal 365.
4. Unsur tindakan yang dilarang oleh undang-undang, unsur ini dengan jelas terlihat pada duduk perkara diatas yaitu merampas milik orang lain dan perbuatan secara tiba-tiba  merem  kendaraannya  dengan  maksud  agar  sikorban  mengalami kecelakaan.
5. Unsur waktu dan tempat, unsur ini disebut dengan istilah Tempus Delicti dan Locus Delicti,  dimana  dalam  duduk  perkara  diatas  ditentukan  sekitar  pukul  18.30  wib sebagai Tempus Delictinya dan tempat jalan Darma Bakti Sigungung labuh barat kecamatan  paying  sekaki  Pekanbaru.  Sebagai  Locus  Delicti  Termaksud  wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

## B. Ketentuan  Pidana  Materil  yang  berkaitan  dengan  duduk  perkara  tindak  pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.448K/PID 2016
Bahwa  dengan  memperhatikan  duduk  perkara  sebagaimana  diuraikan  diatas,  maka Adapun  ketentuan  pidana  materil  yang  berkaitan  dengan  duduk  perkara  pidana  dimaksud adalah:

## 1. Ketentuan umum pidana materil
Adapun  ketentuan  umum  pidana  materil  adalah  sebagaimana  dirumuaskan didalam  buku  I  Kitab  undang-undang  hukum  pidana  yaitu  dari  Pasal  1-103 KUHPidana, berdasarkan duduk perkara diatas dimana pelakunya terdiri dari lebih satu orang berarti dalam peristiwa pidana diatas berkaitan dengan rumusan ketentuan pasal 55-56 KUHPidana yaitu tentang penyertaan (Deelneming) yaitu terdiri dari:
a. Orang  yang  melakukan  (Pleger),  yaitu  pelaku  yang  sendirian  telah  berbuat semua unsur dari tindak pidana.
b. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), yaitu orang yang melakukan perbuatan  terhadap  seseorang  sehingga  seseorang  itu  dapat  menentukan kehendaknya  selain  melakasanakan  apa  yang  disuruh  orang  yang  menyuruh maka yang dapat dihukum adalah orang yang menyuruh.
c. Orang yang turut melakukan (Mede Plegger) yaitu Bersama-sama melakukan, dalam  hal  ini  para  pelaku  semuanya  melakukan  perbuatan  pelaksanaan  atau unsur pokok dari peristiwa pidana tersebut.
d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan  sengaja  membujuk  (Uitlokker)  melakukan  perbuatan  itu,dalam pembujukan ini baik sipembujuk atau pun orang yang dibujuk atau orang yang melakukan tindak pidana itu juga sama-sama dapat dihukum.
e. Orang membantu melakukan (Medepelichtig), orang yang sengaja memberikan bantuan  tersebut  pada  waktu  atau  sebelum  kejahatan  dilakukan  maka  orang salah melakukan perbuatan.
2. Ketentuan Pidana Tertentu
Adapun  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  pidana  tertentu  adalah  tentang rumusan  peristiwa  pidana  yang  terkualifikasi  oleh  atau  yang  sesuai  dengan  duduk perkara sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa dengan memperhatikan duduk perkara dalam  penelitian  ini  dapat  dikatakan  dalam  bentuk  tindak  pidana  kejahatan  terhadap harta  kekayaan  dimana  unsur  pokoknya  sebagaimana  dirumuskan  dalam  ketentuan
97 | P a g e Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2701
pasal 362KUHPidana sebagimana disebutkan tentang pencurian,oleh karena itu penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan pidana tertentu sebagimana dirumuskan dalam ketentuan  pasal  362  KUHPidana  sampai  dengan  ketentuan  pidana  materil  tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 365KUHPidana yaitu :
a. Ketentuan pidana materil tertentu pada pasal 362 KUHP Menegaskan, barang siapa mengambil sesuatu barang,yang sama sekali atau  sebagian  termasuk  kepunyaan  orang  lain,dengan  maksud  akan  memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara  selama-lamanya  lima  tahun  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.900. berdasarkan  ketentuan  rumusan  diatas  yang  dapat  dihukum  harus  memenuhi unsur-  unsur  yaitu  berupa  adanya  sesorang  pelaku  atau  lebih  berdasarkan ketentuan pidana turut serta dimana pelaku tersebut melakukan sesuatu tindakan yaitu  berupa  mengambil  sesuatu  barang  dimana  barang  dimaksud  seluruhnya atau  Sebagian  merupakan  kepunyaan  orang  lain  dan  maksud  pelaku  dalam mengambil barang tersebut adalah bermaksud untuk memiliki sehingga dapat disebut dapat melawan hukum.
b. Ketentuan pidana materil tertentu pada pasal 363 KUHP Menegaskan,Pencurian hewan, Pencurian pada waktu kebakaran,letusan,banjir,  Gempa  bumi,atau  gempa  laut,letusan  gunung  api, kapal selam,kapal terdampar, kecelakaan kereta api,huru- hara,pemberontakan atau kesengsaraan dituasa perang, pencuriam pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauaaanya orang  yg  berharal  (yang  punya).  Pasal  ini  membahas  mengenai  pencurian dengan  pemberatan  atau  pencurian  yang  disertai  dengan  keadaan-keadaan tertentu yaitu berupa yang dicuri hewan dilakukann pada malam hari pelakunya lebih  dari  satu  orang,  dengan  jalan  mebungkuk  atau  memanjat  atau  dengan memakai kunci palsu, pemilik palsu, atau memakai jabatan palsu keadaan ini lah unsur khusus ditambah dengan unsur dalam pasal 362KUHP.
c. Ketentuan pidana materil tertentu pada pasal 364 KUHP Menegaskan, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ayat4,begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 ayat 5 ,asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya,maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima pulih  rupiah,dihukum  sebagai  pencurian  ringan  dengan  hukuman  penjara selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut merupakan bagian dari pasal 362 dan 363 ayat  4  sama  juga  dengan  pasal  363  ayat5,  yang  dinamakan  pencurian  ringan asalkan tidak dilakukan didalam rumah ataupun di daerah pekarangan yang ada rumahnya bila harga barang yang di  ambil  itu tidak lebih dari dua ratus  lima puluh rupiah.
d. Ketentuan pidana materil tertentu pada pasal 365 KUHP Bahwa rumusan pasal 365 KUHP ini tetap harus memenuhi aturan pasal 362KUHP sebagai unsur pokok hanya hukumannnya yang berbeda, sedangkan terhadap  pasal  363KUHP  perbuatannya  sama  harus  memenuhi  unsur  pokok pencurian sebagai didalam pasal 362KUHP dan perbuatannya ada pada keadaan tuntutan  dalam  pasal  363  KUHP  yang  didalam  pasal  365  KUHP  sedangkan
98 | P a g e Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2701
dengan pasal  364 sama-sama harus memenuhi  unsur pasal  362  KUHP  dalam perbedaannya  tidak  adanya  unsur  kekerasan  sebagaimana  dalam  pasal  365 KUHP.

## C. Penerapan  Hukum  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  dalam  Perkara  Tindak  Pidana Pencurian dengan Kekerasan Pada Putusan No.448K/PID/2016
Bahwa  dengan  memperhatikan  amar  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Pekanbaru  sebagaimana  diuraikan  pada  poin  1  di  atas,  memperhatikan  perbuatan  terdakwa sesuai dengan rumusan masalah pasal 365 ayat 2 huruf 2e Junto ayat 4KUHP. Dalam hal ini penulis  sependapat  berdasarkan  atau  dengan  alasan  sebagaimana  duduk  perkara  yang  telah diuraikan penulis sebelumnya, akan tetapi terhadap hukuman yang dijatuhkan hanya 7 tahun penulis  kurang  sependapat  karena  terlalu  ringan,  karena  menurut  pasal  365  KUHP  ayat  4 menyatakan  bahwa  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  menyebabkan seseorang luka berat atau mati maka akan dikenakan ancama pidana seumur hidup atau mati.
Bahwa dengan memperhatikan amar putusan pengadilan tinggi pekanbaru menguatkan putusan  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  dengan  perbaikan  dan  mengurangi  pidana  yang  di jatuhkan  yang  majelis  hakim  pengadilan  tinggi  pekanbaru  sependapat  dengan  menyatakan terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan kekerasan  di  dalam  keadaan  memberatkan  secara  Bersama-sama  sebagaimana  dirumuskan dalam pasal 365ayat 2 huruf 2e junto ayat 4 KUHP, akan tetapi memperbaiki hukuman dengan menambah menjadi 8 tahun dalam hal ini penulis tetap kurang sependapat atas hukuman yang dijatuhkan dengan alasan penulis sama seperti tanggapan atas hukuman oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Bahwa  dengan  memperhatikan  amar  putusan  mahkamah  agung  republik  indoensia sebagaimana  diuraikan  di  atas,  yang  menyatakan  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  dalam  keadaan memberatkan secara Bersama-sama, seperti yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 365 ayat2 huruf  2e  junto  ayat  4  KUHP,  dan  penjatuhan  hukuman  sama  seperti  yang  dijatuhkan  oleh majelis hakim pengadilan tinggi Pekanbaru, serta merampas 1 unit sepeda motor yamah Jupiter mx warna hitam lest hijau tanpa plat nomor dirampas untuk negara.
Dalam putusan majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, dalam hal pemberatan  hukumannya  terpenuhi  penulis  sependapat  karena  terpenuhi  unsurnya sebagaimana  dalam  duduk  perkara,  dan  tentang  adanya  hukumannya  yang  sama  dengan putusan pengadilan tinggi  pekanbaru, penulis tidak sependapat  karena terlalu  ringan dengan alasan  penulis  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  juga  terhadap  putusan  yang  merampas barang  bukti  penulis  tidak  sependapat,  karena  menurut  ketentuan  pidana  jenis  hukuman  ini merupakan  hukuman  tambahan  yang  dijatuhkan  terhadap  hukuman  pokok  dan  penegasan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP, dimana pokoknya menegaskan bahwa barang yang dirampas untuk  negara  adalah  yang  dengan  sengaja  dipakai  akan  melakukan  kejahatan  berdasarkan duduk  perkara  adalah  benar  sepeda  motor  dimaksud  dipergunakan  melakukan  kejahatan tersebut, akan tetapi bukan milik siterhukum dalam perkara ini, oleh karena itu penulis penulis kurang sependapat dalam hal ini.

## PENUTUP
Bahwa duduk perkara no 448/K/PID/2016 adalah merupakan suatu perbuatan bersama- sama  atau  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  duduk  perkara No.448K/PID/2016.  Ketentuan  pidana  materil  yang  berkaitan  dengan  duduk  perkara  dalam
99 | P a g e Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2701
putusan  448K/PID/2016  adalah  termasuk  ketentuan  pidana  umum  tentang  turut  serta (Delneming)  dalam  ketentuan  pidana  tertentu  sebagian  dirumuskan  dalam  pasal  365  ayat  2 huruf  2e  jo  pasal  4  KHUP.  Akan  tetapi  dalam  menjatuhkan  vonis  terhadap  terdakwa  yang dimulai dari Pengadilan tingkat pertama sampai mahkamah agung, penulis menaruh pandangan yang  berbeda,  dikarenakan  menurut  penulis  sudah  sepantasnya  majelis  hakim  menerapkan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau mati dikarenakan perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.
Penulis  berharap  agar  kasus  pencurian  ini  tidak  terulang  kembali,  sehingga  agar pengadilan  melalui  majelis  hakim  menjatuhkan  hukuman  berat  dan  penerapan  hukum  yang tepat agar masyarakat yang mengetahui tidak akan melakukan perbuatan yang sama termaksud pelaku tidak akan melakukan perbuataannya lagi.
100 | P a g e Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah DOI: https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2701

## DAFTAR PUSTAKA
Arfa, F. A., & Nas, Z. (2021). FILSAFAT HUKUM Pendekatan Komprehensif . Prenada Media. Aswat, H. (2014). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Pinrang. PETITUM , 1 (1 April), Article 1 April.
Ebta, S. (n.d.). Arti kata curi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online . Retrieved May 21, 2024, from https://kbbi.web.id/curi
Hamdiyah,  H.  (2024).  ANALISIS  UNSUR-UNSUR  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN:
TINJAUAN HUKUM. Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam , 18 (1), Article 1. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.216
Harahap,  M.  E.  (2018). Analisis  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Pencurian  dengan  Kekerasan yang  Mengakibatkan  Orang  Mati  dilakukan  oleh  Anak  dibawah  Umur  (Studi  Kasus Nomor
37/Pid.Sus. Anak/2017/Pn.Mdn) . https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11945
idtesis.com. (2013). Metode
Penelitian Hukum Empiris dan Normatif . https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
Jamhur, J. (2018). Faktor Kriminogenik Penjambretan Di Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Tahun 2017. [Other, Universitas Islam Riau]. https://doi.org/10/daftar_pustaka.pdf
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (2021).  https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal- product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail
Moleong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Pratiwi,  F.  S.  (2023,  Desember). Data  Jumlah  Kejahatan  di  Indonesia  pada  2022— Dataindonesia.id . https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di- indonesia-pada-2022
Purwaka, T. H. (2007). Metodologi Peneitian Hukum . Universitas Atma Jaya. Putusan Perkara NO. 448K/PID/2016 (2016).
https://103.226.55.88/direktori/putusan/aad539cb38d93b976e0bfdcc03aef835.html Sakti,  I.  A.,  Ilyas,  M.,  &  Muhdar,  M.  Z.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), Article 2.
Turangan,  N.  B.,  Lembong,  R.  L.,  &  Bowole,  H.  Y.  A.  (2021).  KAJIAN  KEBEBASAN BERPENDAPAT DI JEJARING SOSIAL TERHADAP DELIK PENGHINAAN. LEX CRIMEN , 10 (12), Article 12.
Usrina,  A.,  &  Nurhafifah,  N.  (2021).  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Suatu  Penelitian  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Bireuen). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 5 (1), Article 1.