## Abstract
Medical Currently , the relationship between doctor and patient is not just the relationship treatment alone , but he is also part of “ therapeutic agreement ” in which the patient is required to know and understand their rights and obligations in any effort to cure . One of the rights of patients in the treatment process is to get a record of treatment from a doctor or hospital , which in the world of health known as the Medical Record . But unfortunately, not many people who understand what it is and the importance of medical records for patients. Though medical record is valuable and important function for the patient , because it contains a description of a patient’s medical history as well as actions taken by doctors in an effort to cure . In fact, not only that , the medical records could also be evidence in cases of alleged medical errors doctors in handling / treating patients . This paper is going to study the problem of medical record as evidence in the criminal laws of evidence , especially in cases of alleged misconduct medical doctor.
Saat ini, hubungan antara dokter dengan pasien bukanlah sekadar hubungan pengobatan semata, tetapi ia juga merupakan bagian dari “perjanjian terapeutik” di mana pasien diwajibkan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam setiap upaya penyembuhan. Salah satu hak pasien dalam proses pengobatan adalah mendapatkan catatan kesehatan dari dokter atau Rumah Sakit, yang

## POLITIK HUKUM PIDANA Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian Pidana

## Ahmad Anfasul Marom & Hasrul Buamona
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta & Advokat dan Konsultan Hukum Kesehatan pada HB & Partners Attorney At Law.
Email: anfasul@yahoo.com
dalam dunia kesehatan dikenal dengan istilah Rekam Medis. Akan tetapi sayangnya, tidak banyak masyarakat yang memahami apa itu rekam medis serta arti pentingnya bagi pasien. Padahal rekam medis ini memiliki nilai dan fungsi penting bagi pasien, karena di dalamnya memuat penjelasan tentang riwayat penyakit yang diderita pasien serta tindakan yang telah dilakukan oleh dokter dalam upaya penyebuhan. Bahkan bukan hanya itu, rekam medis juga bisa menjadi alat bukti pada kasus dugaan kesalahan medis dokter dalam menangani/ mengobati pasien. Tulisan ini hendak mengkaji masalah Rekam Medis sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian pidana, khususnya pada kasus dugaan kesalahan medis dokter.
Kata Kunci: Rekam Medis, Alat Bukti, Pembuktian Hukum Pidana

## A. Pendahuluan
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan pada saat ini telah menuntut restorasi terhadap pemikiran masyarakat atas keterbukaan informasi dalam dunia pelayanan kesehatan, khususnya Rekam Medis. Bertambahnya kapasitas pendidikan masyarakat (pasien) telah ikut mempengaruhi terjadinya pergeseran hubungan antara dokter dan pasien. Pada mulanya dokter dianggap sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding pasien, dikarenakan pasien merupakan pihak yang membutuhkan jasa dokter dan sekaligus pihak yang ingin disembuhkan penyakitnya oleh dokter. Pasien juga sering kali menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tindakan medis kepada dokter karena menganggap bahwa dokter adalah pihak yang mengetahui segalanya ( good father ). Akan tetapi saat ini, hubungan pasien dan dokter tidak lagi dipahami hanya sekedar pengobatan semata, tetapi juga sebagai perjanjian terapeutik sebagamana diatur dalam pasal 1320 BW. Dalam perjanjian terapeutik, pasien diwajibkan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam setiap upaya penyembuhan. Hal ini diperoleh dari kerja sama antara pasien dengan dokter dikarenakan dalam perjanjian terapeutik kedudukan antara pasien dan dokter adalah sejajar. 1
1 Tulisan Hasrul Buamona tentang Kajian Yuridis Rekam Medis (24 Mei 2013).
Lihat http/www.LBHYogyakarta.com.
Rekam Medis ( Medical Record ) adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang memuat identitas, pemeriksaan, pengobatan, maupun tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan maupun rawat inap, baik yang dokelola oleh pemerintah ataupun swasta. 2 Rekam medis ini dibuat oleh dokter yang menangani pasien dan harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan; dan bahwa setiap catatan rekam medis tersebut harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. 3
Akan tidak banyak masyarakat yang memahami apa itu rekam medis dan juga arti pentingnya bagi pasien. Padahal, rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai catatan medis yang menjelaskan tentang riwayat penyakit pasien, serta tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, tetapi ia bisa menjadi alat bukti pada kasus dugaan kesalahan medis dokter dalam ruang lingkup hukum pidana. Tulisan ini hendak mengkaji masalah Rekam Medis sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian pidana, atau secara khsusus pada kasus dugaan kesalahan medis dokter dalam hukum pidana.

## B.  Rekam Medis dalam Hukum Kesehatan

## 1.  Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Kesehatan
Pembangunan kesehatan pada hakikatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, baik menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal maka dilakukanlah berbagai upaya pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan. 4 Namun demikian, menurut hemat penulis, tujuan pembangunan kesehatan seharusnya didasarkan pada asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan, keadilan gender, serta asas kaidah agama. Semua asas tersebut tidak
2 Lihat Pasal 1 Ayat (1) PERMENKES No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; dan penjelasan terhadap Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 29 tentang Praktek Kedokteran.
3 Lihat Undang-Undang No. 29 tentang Praktek Kedokteran, khususnya Pasal 46 Ayat (1), (2), dan (3).
4 Masrudi Muhtar, Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 23.
hanya merupakan prinsip-prinsip belaka, namun juga harus dijadikan patokan pembangunan kesehatan di negara ini sebagaiman yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.
Menurut J.J. Leenen, hukum kesehatan itu sendiri meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Selain itu, pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, serta hukum otonom, ilmu dan literatur juga menjadi sumber hukum kesehatan. 5 Beberapa negara Eropa, seperti Belanda, Perancis, dan Jerman yang menganut sistem hukum kodifikasi menyebut hukum kesehatan dengan istilah Medical Law atau Medical Recht , sedangkan Amerika Serikat dan Inggris yang menganut sistem hukum Common Law lebih memilih menggunakan istilah Healt Law . Hingga kini, hukum kedokteran dan hukum kesehatan masih mencari identitasnya untuk diakui sebagai satu bidang keilmuan tertentu, yakni yang berkaitan dengan hukum dan kesehatan ( medicolegal ). 6
Dengan demikian, secara harfiah Health Law atau Gezondheidsrecht (hukum kesehatan) mencakup ruang lingkup yang lebih luas daripada sekedar produk profesi medis. Ia tidak hanya meliputi segi curing, tetapi juga segi caring , seperti pusat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberantasan penyakit sampai pada masalah farmasi. Dengan demikian, hukum kesehatan tidak hanya mencakup segi represif dan kuratif dari pelaksanaan profesi medik, namun juga mencakup segi preventif dan rehabilitasi. Hal ini tampak dari program kesehatan dunia yang diorganisir oleh World Health Organisation (WHO). 7 Dari segi ilmu hukum, hukum kesehatan baru dapat dikatakan mandiri setelah selesainya perang dunia kedua.
Masalah hukum kesehatan ini sebenarnya sudah dipelajari pada abad yang lalu, namun pendekatannya masih insidental. Pada awal abad ini memang sudah ada beberapa publikasi yang bersifat yuridis mengenai
5 Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , (Jakarta: Grafika Jaya, 1991).
6 Syahrul Mahmud, Penegakkan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Maplraktik, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm 7.
7 Hermieen Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik , (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 77-78.
hukum kesehatan, tertutama yang menyangkut hukum dan hak-hak pasien. Dalam kaitan ini ada beberapa penulis yang sudah menyinggung masalah hukum kesehatan. Rang, misalnya, dalam karyanya tidak saja membahas hak-hak pasien, tetapi juga mensejajarkan hukum pasien dan hukum kedokteran sebagai bagian dari hukum kesehatan. Dalam mukadimah statuta WHO juga disebut-sebut ada hak atas kesehatan. Dalam Statuta tersebut tertulis secara jelas: the right to health care , tetapi karena satu dan lain hal dokumen internasional ini menyebut the right to health. 8
Leenen mengemukakan bahwa aturan hukum yang secara spesifik diterapkan dalam pelayanan kesehatan memiliki landasan teoretis sendiri, khususnya yang berkaitan dengan dua hak dasar manusia, yakni hak atas pelayanan kesehatan, dan hak manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. 9 Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Muyters mengemukakan bahwa landasan dan asas-asas hukum kesehatan, terlihat mencolok justru karena ketiadaannya. Ia menamakan hukum kesehatan sebagai sebuah konglomerasi atau keutuhan aturan-aturan hukum dari berbagai bidang hukum yang berbeda sumbernya. 10
Saat ini, hukum kesehatan telah merebut tempat dalam ilmu pengetahuan hukum. Bidang ini merupakan bagian dari disiplin yuridis. Ia sebenarnya bukanlah semacam campur aduk ilmu hukum, ilmu kedokteran dan etika. Namun para penyelenggara profesi hukum kesehatan tidak luput dari lirikan orientasi bidang-bidang medika dan etika, kendatipun ia bukan etikawan. Demikian pula orang-orang yang tidak sempat memperoleh orientasi tersebut, baik sebagai dokter, perawat atau etikawan, harus menggunakan metode-metode yuridis untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kesehatan. 11

## 2.  Rekam Medis
Rekam medis ( Medical Record ) merupakan istilah yang resmi (baku). Pada masa dahulu, istilah yang digunakan adalah patienten status (status
8 Freddy Tengker, Hak Pasien, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), hlm. 31- 32.
9 Freddy Tengker, Hukum Kesehatan Kini dan Disini, (Bandung: CV Mandar Maju, 2010), hlm.14.
10 Muyters, B.Geknipt verband, Kluwer, Devanter, 1985.
11 Freddy Tengker, Hukum Kesehatan Kini dan Disini, hlm. 16.
pasien). Di RSCM istilah yang digunakan masih menggunakan term “dokumen medis”, yang arti sebenarnya lebih luas dari rekam medis itu sendiri, yang mencakup surat keterangan telah vaksinasi, sedangkan rekam medis digunakan khusus untuk dokter swasta/rumah sakit.
Rekam medis ini memiliki fungsi penting bagi pasien dan juga dokter. Dalam hal ini, pasien berhak mengetahui apa saja yang ditulis oleh dokter mengenai penyakit yang dideritanya. Sementara bagi dokter, rekam medis ini merupakan kekuatan yang membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan teliti dan hati-hati dalam menyembuhkan pasien. Semakin lengkap suatu rekam medis maka semakin baik i’tikad (niatan) sang dokter dalam merawat pasien dan juga semakin kuat kedudukan hukum dokter. 12 Menurut  Gemala R Hatta, rekam medis adalah kumpulan segala kegiatan para pelayan kesehatan yang ditulis, digambarkan, atas aktivitas mereka terhadap pasien. 13 Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) PERMENKES No 269/MENKES/PER/III/2008 dijelaskan bahwa rekam medis adalah “berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. 14
Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), praktik profesi dokter harus melaksanakan rekam medis, baik untuk dokter yang bekerja di rumah sakit maupun dokter yang berpraktik secara pribadi. Pernyataan IDI tentang rekam medis tersebut termuat dalam lampiran SK PB IDI No.315/PB/A.4/88 angka 6, yang menyatakan bahwa rekam medis harus ada dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, melengkapi kebutuhan informasi locum tennens , kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, referensi masa datang, serta karena adanya hak pasien untuk melihat dan mengetahui penyakitnya. Sementara itu, pada angka 7 lampiran SK tersebut disebutkan bahwa rekam medis wajib ada di rumah sakit, puskesmas atau balai kesehatan dan praktik dokter pribadi atau berkelompok. 15
12 Rio Christiawan, Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 15.
13 Hayt and Hayt, Legal Aspects of Medikal Record Physicyan Record , (Company Ilionis, 1964), hlm. 11.
14 Lihat Pasal 1 Ayat (1) PERMENKES No 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis.
15 Y. A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, (Malang: Bayu Media, 2008), hlm. 28.
Rekam medis, dengan demikian, merupakan sarana penting dalam praktik kedokteran. Ia merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayan kesehatan yang tertulis, yang mencerminkan setiap langkah yang diambil dalam rangka hubungan antara dokter dengan pasien yang dalam mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) alinea 1 disebut sebagai hubungan transaksi terapeutik . Hak pasien mengenai transaksi terapeutik dilindungi oleh dokumen internasional yang terdiri atas hak atas informasi ( the right to information ) dan hak untuk menentukan nasib sendiri ( the right to self determination ).
Terapeutik itu sendiri merupakan hubungan hukum yang terdapat dalam dunia medis, khususnya dokter dan pasien. Hubungan hukum terapeutik itu diatur dalam Pasal 1320 BW, yang menyebutkan bahwa tindakan medis dokter kepada pasien merupakan tindakan penyembuhan ( inspanning verbintennis ). Rekam medis sangat diperlukan oleh pasien dikarenakan merupakan bagian dari alat komunikasi medis antara dokter dan pasien dari segala tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter.
Tujuan dan kegunaan dari rekam medis dapat dilihat pada beberapa aspek, antara lain: 16
1) Aspek administrasi; suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.
2) Aspek medis; suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medik karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan dan perawatan yang harus diberikan kepada pasien.
3) Aspek hukum; suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam usaha menegakkan hukum serta menyediakan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.
4) Aspek keuangan; suatu berkas rekam medis mempunyai nilai keungan karena isinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan pembayaran biaya pelayanan rumah sakit. Tanpa bukti catatan tindakan pelayanan, maka pembayaran biaya pelayanan di rumah sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan.
16 Bambang Poernomo, Materi Kuliah MHK , (Yogyakarta: Pascasarjana UGM,
2001)
5) Aspek penelitian; suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya mengandung informasi yang bisa dipergunakan sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
6) Aspek pendidikan; suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data informasi tentang perkembangan kronologis kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi pengajaran dibidang profesi si pemakai.
7) Aspek dokumentasi; berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya merupakan sumber ingatan yang harus didokumentasikan yang dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.
Sementara dalam aspek hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan fungsi utama rekam medis, yakni sebagai bahan pembuktian di sidang pengadilan (perdata dan pidana) serta sebagai sarana mengembalikan ingatan para pihak yang berpekara. Dengan demikian, dari aspek hukum, rekam medis memiliki fungsi yang sangat penting. Sebab, dalam proses hukum, tidak adanya rekam medis kesehatan akan senantiasa menyudutkan atau merugikan tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hal ini disebabkkan karena apabila tidak ada catatan dalam rekam kesehatan, maka hal itu akan dianggap bahwa tidak ada bukti dilakukannya suatu pelayanan kesehatan tersebut. 17
Selain itu, rekam medis juga berfungsi untuk mengingatkan dokter tentang keadaan, pemeriksaan, diagnosa dan kesimpulan mengenai penyakit yang diderita oleh pasiennya. Demikian pula ia dapat mengingatkan tentang terapi atau pengobatan yang pernah dilakukannya. Hal ini akan membantu dokter untuk pengobatan selanjutnya, apakah akan diteruskan dengan obat-obatan yang pernah diberikan ataukah harus diganti dengan terapi atau obat-obatan lain. 18
Dasar hukum rekam medis itu tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Kesehatan , (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 229.
18 Syahrul Mahmud, Penegakkan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter …, hlm 118.
Kedokteran, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 269/ MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011. Berikut ini akan diuraikan berbagai ketentuan dan penjelasan tentang rekam medis sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Parktik Kedokteran, masalah rekam medis diatur dalam Pasal 26, 27, dan 52.

## Pasal 46
Ayat (1): “setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.”
Ayat (2): “rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.”
Ayat (3): “setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.”

## Pasal 47
Ayat (1): “dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.”
Ayat (2): “rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.”
Ayat (3): “ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

## Pasal 52
“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: (a) mendapatkan isi rekam medis.”

## Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Pasal 29, ayat (1) poin (a) dari undang-undang tersebut menyatakan: “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis.”

## Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 8 dari undang-undang ini menyatakan:
“Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”

## Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis
Dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008, masalah rekam medis diatur dalam Pasal 1, 5, 12, dan 13.

## Pasal 1:
Ayat (1): “rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”
Pasal 5:
Ayat (1): “setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.”
Ayat (2): “rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan.”
Ayat (3): “pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”
Ayat (4): “setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung.”
Ayat (5): “dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan.”
Ayat (6): “pembetulan sebagaiman dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.”
Pasal 12:
Ayat (1): “berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.”
Ayat (2): “isi rekam medis merupakan milik pasien.”
Ayat (3): “isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.”
Ayat (4): “ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau di copy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.”
Pasal 13:
Ayat (1): Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai:
a.  pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
b.  alat bukti dalam proses penegakkan hukum, disiplin kedokteran, dan kedokteran gigi dan penegakkan etika,dan etika kedokteran gigi;
c.  keperluan pendidikan dan penelitian;
d.  dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan;dan
e.  data statistik.
Ayat (2): “pemanfaatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya.”
Ayat (3): “pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan untuk kepentingan negara.”
Sementara itu, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi menegaskan lebih lanjut tentang pentingnya rekam medis. Pada point 10 dari peraturan tersebut disebutkan:
“Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis secara benar dan lengkap serta menyimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokter dan dokter gigi yang berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, maka penyimpanan rekam medis merupakan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan.”
Dari paparan di atas maka menjadi jelas bahwa rekam medis memiliki nilai penting bagi pasien, dokter, maupun rumah sakit. Selain itu, keberadaan rekam medis juga memiliki dasar yang sangat kuat, sehingga tidak ada alas an bagi dokter atau rumah sakit untuk tidak membuat rekam medis, dan demikian juga tidak ada alas an bagi pasien untuk tidak mendapatkan catatan kesehatannya (rekam medis).

## C.  Hukum Pembuktian Pidana
Term pembuktian yang berasal dari kata dasar “bukti”, memiliki beragam makna. 19 Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang makna atau arti dari istilah pembuktian. 20 Meski demikian, secara umum, istilah pembuktian bisa dimaknai sebagai kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dari masing-masing pihak yang dikemukakan dalam suatu sengketa. 21
19 Pembuktian berasal dari kata dasar bukti, yang berarti “keterangan nyata” atau “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”. Lihat Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 151.
20 Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai suatu usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan ( bewijzen ). Lihat M. Marwa & Jimmy P. Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 496.
21 R. Subekti, misalnya, mendefiniskan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Sementara Nashr Farid Washil mendefiniskan term pembuktian sebagai kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak. Di sisi lain, M. Natsir Asnawi, mendefinisikan pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing pihak. Lihat R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975),
Sedangkan pembuktian menurut hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar- tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada-tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. 22
Dengan demikian, pembuktian baik secara teori maupun sistem pembuktian merupakan bagian penting untuk membuktikan apakah delik pidana tersebut telah dilanggar oleh subjek hukum atau tidak. Ia berfungsi menentukan apakah delik pidana dan subjek hukum memiliki hubungan kausa atau tidak, serta fungsi selanjutnya apakah locus, tempus dan subjek hukum memiliki hubungan kausa dengan delik pidana atau tidak. Dengan demikian, pembuktian, baik secara teori maupun sistem, begitu dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) .
Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa teori hukum pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk memutusakan suatu kasus pidana. Teori-teori tersebut adalah:

## 1.  Conviction Intime
Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim. Dalam hal ini ada kesan bahwa hakim bersifat subjektif. Menurut aliran ini, sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. 23
Oleh karena hakim dalam memutuskan perkara hanya berdasarkan pada keyakinannya belaka maka sekiranya ada pengakuan terdakwa dan keterangan saksi pun hal itu belum bisa menjamin akan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa. Putusan hanya dapat diberikan oleh hakim apabila ia sungguh-sungguh meyakini berdasarkan hati nuraninya bahwa terdakwa adalah pelaku kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu, teori conviction intime ini tidak membuka kesempatan untuk mengajukan
hlm. 5; Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 26; dan M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 3. 22 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 185.
23 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia , (Bandung: Sumur, 1962), hlm. 71.
bukti lain karena bukti yang dikenal hanyalah keyakinan hakim semata. Akibatnya, putusan hakim menjadi tidak populer, bahkan menjadi aneh bagi masyarakat. 24

## 2.  Positief Wettelijk Bewijstheorie
Menurut teori ini, pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Untuk menentukan ada-tidaknya kesalahan seseorang, maka hakim harus mendasarkan pada alat bukti yang ada dalam undang-undang. Jika alat bukti tersebut telah terpenuhi maka hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat bukti yang ada. Teori ini bertolak belakang dengan teori pembuktian conviction intime. Keyakinan hakim dalam teori ini tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada-tidaknya kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. 25
Dalam teori ini, hakim dalam pemeriksaan kasus pidana nyaris hanya sebagai corong undang-undang; dalam arti hakim tidak diberi kewenangan penuh untuk menemukan kebenaran materiil demi terwujudnya keadilan substantif baik bagi terdakwa maupun korban. Hal ini dapat memunculkan pelanggaran HAM dikarenakan terdakwa juga tidak diberi kesempatan untuk membuktikan dan bahkan menolak segala alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan penuntut umum.
Terkait dengan hal ini, Hendar Soetara berpendapat bahwa teori ini sudah ditinggalkan dan apalagi teori ini sejalan dengan teori pemeriksaan yang berasas inkisitor ( inquisitor ) yang memandang tersangka sebagai obyek pemeriksaan. Selain itu, teori ini ditinggalkan karena meminggirkan sama sekali fungsi hakim yang cukup berintegritas, jujur, dan bijaksana yang dalam mengambil putusan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

## 3.  Conviction Rasionnee
Timbulnya teori ini sebagai upaya jalan tengah antara teori pembuktian berdasar undang-undang dan teori pembuktian semata-semata berdasar
24 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, hlm. 187.
25 Ibid., hlm 188.
keyakinan hakim. Dalam teori ini hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasar keyakinannya. Namun, tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan berdasarkan pada pembuktian dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada ketentuan pembuktian tertentu.
Dalam conviction rasionnee, kesimpulan hakim tidak didasarkan pada undang-undang tetapi didasarkan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, dan hakim bebas memilih tentang pelaksanaan pembuktin. 26
Dalam teori ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat bukti, namun dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat bukti tersebut, terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangnnya bersifat logis. Artinya, alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal sehingga dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Teori ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas ( vrije bewiijstheorie ), karena dalam membentuk keyakinannya, hakim bebas menggunakan alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat- alat bukti tersebut.

## 4.  Negatife Wettelijk Bewisjtheorie
Teori ini menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada ketentuan undang-undang dan dasar keyakinan hakim. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan berdasarkan undang-undang adalah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan. Sedangkan pengertian keyakinan hakim dalam teori ini adalah keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 27
KUHAP ataupun HIR menganut teori negatif menurut undang- undang. Kedua-duanya memiliki persamaan dalam sistem dan cara menggunakan alat-alat bukti, yakni teori pembuktian negatif menurut undang-undang (Pasal 183 KUHAP selaras dengan Pasal 294 ayat (1)
26 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana , (Bandung: Alumni, 2011).
27 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana , (Bandung: Alumni, 2011).
HIR). 28 Teori ini diatur dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menyatakan: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya . 29
Adapun sistem pembuktian yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: 30
1) Wettelijk atau pembuktian menurut undang-undang; karena undang- undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2)  Negatif; karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang (KUHAP) itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Adapun alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terdiri dari: (1) Alat  Bukti yang sah, yang meliputi: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa; dan (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Selain keyakinan hakim dan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, ada hal lain yang tidak bisa diabaikan oleh penegak hukum (:hakim, jaksa, polisi maupun advokat), terkait dengan cara memperoleh alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam ajaran hukum pidana dijelaskan bahwa apabila sebuah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup bukti, baik alat bukti ataupun barang bukti, yang menentukan suatu peristiwa pidana tidak cukup maka dakwaan tersebut turut juga tidak terbukti. Selain itu, apabila dalam memperoleh alat bukti ataupun barang bukti didapatkan dengan cara melawan hukum ataupun alat bukti dan barang bukti tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan peristiwa pidana, maka secara
28 Martiman Prodjohamijojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi , (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 84.
29 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
30 P.A.F lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 421.
hukum peristiwa pidana dianggap tidak pernah ada serta pembuat pidana dianggap tidak pernah melakukan perbuatan pidana.

## D. Penutup
Rekam Medis ( Medical Record ) adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang memuat identitas, pemeriksaan, pengobatan, maupun tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan maupun rawat inap, baik yang dokelola oleh pemerintah ataupun swasta. Dengan semikian, rekam medis ini memiliki nilai dan fungsi penting bagi pasien, karena di dalamnya memuat penjelasan tentang riwayat penyakit yang diderita pasien serta tindakan yang telah dilakukan oleh dokter dalam upaya penyebuhan. Bahkan bukan hanya itu, dalam ruang lingkup hukum, rekam medis juga bisa berfungsi sebagai atau menjadi alat bukti pada kasus dugaan kesalahan medis dokter dalam menangani/mengobati pasien.
Dalam perspektif hukum pembuktian pidana, rekam medis dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (c) KUHAP. Ini dikarenakan rekam medis sebagai catatan medis ataupun segala tindakan dokter terhadap pasien dibuat dalam bentuk dokomen tertulis. Kategori rekam medis sebagai alat bukti surat juga senada dengan Pasal 187 ayat 4 huruf (b) KUHAP yang menyatakan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan .
Selain itu, rekam medis juga dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli. Hal ini terkait dengan isi catatan pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter, sehingga dalam pembuktian persidangan pidana hakim bisa mengetahui apakah tindakan kedokteran yang termuat dalam rekam medis tersebut telah sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran atau tidak. Di sisi lain, kedudukan rekam medis dalam hukum pembuktian pidana dapat dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk. Sebab, menurut teori pembuktian negatife wettelijk , dalam kasus adanya indikasi kesalahan “tindakan medis dokter”, seorang hakim dalam pembuktian hukum pidana tidak hanya mendasarkan pada keyakinan belaka, namun juga harus didasarkan pada rekam medis yang masuk kategori sebagai alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
B. Bosh-Kemper dalam R. Tresna, Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Dalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri Jakarta , NVVersluys, t.t.
Poernomo, Bambang, Materi Kuliah MHK, Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2001.
Tengker, Freddy, Hak Pasien, Bandung: CV Mandar Maju, 2005.
Tengker, Freddy, Hukum Kesehatan Kini dan Disini, Bandung: CV Mandar Maju, 2010.
Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta: Grafika Jaya, 1991.
Hayt and Hayt, Legal Aspects of Medikal Record Physicyan Record , Company Ilionis, 1964.
Soetarna, Hendar, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Bandung: Alumni, 2011.
Koeswadji, Hermieen Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik,
Bandung Citra Aditya, 1992.
Muhtar, Masrudi, Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
Muyters, B.Geknipt verband, Kluwer, Devanter 1985.
Marwa, M. & Jimmy P. Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Asnawi, M. Natsir, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia,
Yogyakarta: UII Press, 2013.
Prodjohamijojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
Lamintang, P.A.F., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1984.
Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
Christiawan, Rio, Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,  2003.
Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Mahmud, Syahrul, Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Maplraktik, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Hukum Kesehatan. Bandung: Remadja Karya, 1987.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006.
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Sumur,
1962.
Ohoiwutun, Y.A Triana, Bunga Rampai Hukum Kedokteran , Malang: Bayu Media, 2008.
http/www.LBHYogyakarta.com. Tulisan Hasrul Buamona Tentang Kajian Yuridis Rekam Medis 24 Mei 2013.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis.
Peraturan Konsil Kedokteran Indoensia Nomor 4 Tahun 2011.