Ruhdiara
PRINCIPLES OF STATE ORGANIZATION IN SURAH AN-NISA' (4): 58-59.
Ruhdiara
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ruhdiara496@gmail.com

## ABSTRACT
Islamic State shows that the context of the discussion on the theme of government, requires to talk  about  the  State,  power,  and  politics  and  all  things  related  to  it.  Because  these  three themes  are integral (covering) in  a government  political  system. Government  and power  are very  urgent  in  a  nation's  community,  because  in  this  way  the  guarantee  of  an  orderly  life order, act based on the law, mutual trust among citizens, and the ideals of building justice for all  citizens  will  be  realized.  Then  the  government  too,  as  an  unavoidable  fact  in  the  life  of every citizen which has many meanings for them, individually and collectively. Government is the hope and opportunity to realize a prosperous and sovereign life by regulating the freedom and  equal  rights  of  its  citizens.  The  method  used  in  this  journal  article  is  a  descriptive qualitative  research  method.  The  type  of  research  used  in  the  study  is  classified  as  library research,  namely  research  in  which  data  is  processed  and  extracted  from  various  books, newspapers,  magazines  and  several  writings  that  are  related  to  this  research  and  uses  a normative legal approach. The results of this study indicate that in the implementation of the administration of the State, especially the government of the State in Surah An-Nisa {4}: 58-59 suggests that there are six principles of the use of political power or government power which can be seen as the principles of the administration of the State in the government system, Keywords: Leaders, Principles of State Administration, Qs An-Nisa'{4}: 58-59

## ABSTRAK
Negara  Islam  menunjukkan  bahwa  konteks  pembicaraan  tentang  tema  pemerintahan, mengharuskan untuk berbicara tentang Negara, kekuasaan, dan politik serta segala hal yang terkait  dengannya.  Sebab  ketiga  tema  ini,  bersifat  integral  (meliputi)  dalam  sebuah  sistem politik  pemerintahan.  Pemerintahan  dan  kekuasaan  sangat  urgen  dalam  suatu  komunitas bangsa, karena dengan begitu jaminan atas tata kehidupan yang tertib, betindak berdasarkan hukum, sikap saling percaya sesama warga, dan cita-cita membangun keadilan untuk semua warga  akan  terwujud.  Kemudian  pemerintahan  juga,  sebagai  suatu  kenyataan  yang  tidak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warganegara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara  perorangan  maupun  secara  bersama-sama.  Pemerintah  adalah  harapan  dan kesempatan  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  sejahtera  dan  berdaulat  dengan  mengatur kebebasan  dan  persamaan  hak  warga  negaranya.  Metode  yang  digunakan  dalam  artikel jurnal  ini  yaitu  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  tergolong  penelitian  kepustakaan  (library  research),  yakni penelitian  yang  data  diolah  dan  digali  dari  berbagai  buku,  surat  kabar,  majalah  dan beberapa  tulisan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  ini  serta  menggunkan pendekatan hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan
Ruhdiara
penyelenggaraan Negara, khususnya pemerintahan Negara dalam Surah An-Nisa {4}: 58-59 mengemukakan  ada  enam  prinsip  penggunaan  kekuasaan  politik  atau  kekuasaan pemerintahan  yang  dapat  dipandang  sebagai  asas-asas  penyelenggaraan  Negara  dalam sistem pemerintahan.
Kata Kunci: Pemimpin, Asas-Asas Penyelenggaraan Negara, Qs An-Nisa’{4}: 58-59

## A. PENDAHULUAN
Negara  Islam  menunjukkan  bahwa  konteks  pembicaraan  tentang  tema  pemerintahan, mengharuskan  kita  untuk  berbicara  tentang  Negara,  kekuasaan,  dan  politik  serta  segala  hal yang  terkait  dengannya.  Sebab  ketiga  tema  ini,  bersifat  integral  (meliputi)  dalam  sebuah sistem politik pemerintahan. 1 Rogert H. Soltou, seperti dikutip oleh Muin Salim, menjelaskan:
“Berdasarkan  pendekatan  sosiologis,  ia  berpendapat  bahwa  kekuasaan    adalah  hubungan antara  orang-orang  yang  sangat  penting  dalam  mengatur  kehidupan  manusia.”  Menurut pandangannya,  di  dalam  diri  manusia  memang  terdapat  hasrat-hasrat  yang  masing-masing merupakan  kekuatan  yang  diperlukan  untuk  membentuk,  mengembangkan  atau  menguatkan bahkan  melemahkan  masyarakat.  Hasrat-hasrat  tersebut  merupakan  kekuatan  sosial  yang menjadikan masyarakat bergerak sehingga kepentingan-kepentingan manusia dapat terpenuhi melalui penggabungan dan penyelarasan”. 2
Dari  kutipan  di  atas  menjelaskan,  bahwa  pemerintahan  dan  kekuasaan  sangat  urgen dalam suatu komunitas bangsa, karena dengan begitu jaminan atas tata kehidupan yang tertib, betindak  berdasarkan  hukum,  sikap  saling  percaya  sesama  warga,  dan  cita-cita  membangun keadilan  untuk  semua  warga  akan  terwujud.  Kemudian  pemerintahan  juga,  sebagai  suatu kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dalam  hidup  setiap  warganegara  yang  memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan maupun secara bersama-sama. 3 Pemerintah adalah
1 Fahrul Abd. Muid, “Pemerintahan  Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Al-Ulum Volume. 10, Nomor 1 (Juni 2010), hlm. 44-45.
2 Untuk  jelasnya,  dapat  dibaca  dalam  Robert  D.  Putnam,  Bowling  Alone:  The  Collape  and  Revival  of American Community. (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 170. Hal ini berarti ketidakpercayaan warga (citizen  distrust)  terhadap  otoritas  atau  pemerintahan  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dalam  sebuah  negara yang berdaulat, guna memberi tekanan kepada pemerintahan tersebut, dan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik.  Ketidakpercayaan  terhadap  otoritas  bahkan  lebih  krusial  lagi  dalam  proses  transformasi  politik  dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sikap saling percaya sesama warga, sebagai bentuk dari budaya politik, telah menjadi faktor menentukan bagi stabilitas demokrasi. Sikap saling percaya antar sesama warga sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam interaksi di antara sesama, dan untuk mengurangi ongkos sebuah transaksi pelayanan Negara bagi rakyat.
3 Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma),” Jurnal Muqtasid Volume 6, Nomor 1 (Juni 2015), hlm. 25-26.
Ruhdiara
harapan  dan  peluang  untuk  mewujudkan  hidup  yang  sejahtera  dan  berdaulat  melalui pengelolaan  kebebasan  dan  persamaan  yang  dimiliki  oleh  warganegara.  Pemerintah,  di  sisi lain,  merupakan  tantangan  dan  hambatan  bagi  warga  negara,  apalagi  jika  pemerintah dijauhkan dari pengalaman etis pemerintah. Masyarakat tanpa pemerintah berantakan. Dalam Bowling  Alone,  Robert  D.  Putnam,  menulis,  diantara  modal  sosial  yang  sangat  penting  bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang demokratis merupakan sikap saling percaya antar sesama warga, disamping civil society sebagai satu jaringan keterlibatan warga dan norma hubungan timbal balik (reciprocity).
Berdasarkan  urgensi  keniscayaan  adanya  sebuah  organisasi  sistem  pemerintahan  ini, maka  dalam  Islam  dikenal  term al-siyasāh  al-syar’iyyah (politik  keagamaan)  dan kepemimpinan formal  yang disebut khilafah atau  ulil  amri. Term-term  tersebut  direkam  oleh beberapa ayat Al-Quran seperti QS. An-nisa’: 58-59, QS Al-Baqarah: 30, dan  QS Shadd: 26, Sementara  para  pakar  tata  Negara  Islam  yang  mendukung  “konsep  Negara  Islam”  menyebut komponen ayat-ayat ini sebagai konsep dasar politik dalam Islam ( Al Siyāsah Al-Syar’iyyah ). Pesan  moralitas  politik  beberapa  ayat  ini,  meniscayakan  kepada  pemerintah  sebagai  pelaku kekuasaan  politik,  untuk  melaksanakan  pembangunan  yang  berwawasan  keadilan  atau kemaslahatan umum, sebagaimana sebagaimana kaidah fiqh: 4
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملاا فرصت Artinya: “Kebijakan  pemimpin  atas  rakyatnya  dlakukan  berdasarkan  pertimbangan kemaslahatan”
Dari  kaidah  di  atas,  banyak  mufassir  yang  mencurahkan  perhatiannya  untuk menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran, dengan menggunakan berbagai corak pendekatan tafsir, baik  dengan  corak  tematik (maudhu’i) ,  atau  corak  lainnya,  akan  tetapi  ada  mereka juga menggunakan pendekatan fiqh siyasah (fikih politik) dalam memaknai ayat-ayat sosial politik berbangas  adan  bernegara.  Usaha  tersebut  dimaksudkan  untuk  menggali  muatan  konsepsi kekuasaan  politik  dan  ketatanegaraan  berdasarkan  Al-Qur’an,  yang  dalam  aktualisasinya kemudian diintegrasikan ke dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tertentu.
4 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah , Cet. ke- 3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 38.
Ruhdiara
Sehinga dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka Islam juga harus menganut asas-asas  penyelenggaraan  Negara,  di  karenakan  Negara  Islam  juga  memiliki  hukum  yang sangat diperlukan untuk menjaga maupun mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. 5 Mustahil  akan  menjadi  satu  kesatuan  kehidupan  sosial  yang  harmonis  dalam masyarakatnya jika tanpa adanya hukum Hukum dapat dinyatakan sebagai norma atau kaidah yang dimana berlaku secara umum dan juga universal. Hukum diperuntukan untuk siapa saja dan dimana saja tanpa membeda-bedakan dari segi apapun dan tidak berlaku diskriminatif. 6 Hukum  bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang,  dan  menyamaratakan.  Baginya,  setiap orang  yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa  yang mencuri. Maka dari itu, Hukum harus bersifat  adil. Keadilan sendiri merupakan tujuan tertinggi  dari hukum,  tapi kepastian  hukum  pun  adalah  bagian  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  semua  pihak  untuk mengupayakan keadilan. 7 Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang melanggar dari apa yang telah ditentukan dan dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi.
Adapun  kemanfaatannya  yang  dilekatkan  pada  hukum  sebagai  alat  untuk  mengatur masyarakat  yang  tentu  saja  tidak  boleh  melanggar  keadilan.  Oleh  karena  itu,  pentingnya memahami  hakikat  tujuan  hukum  dalam  rangka  penegakkan  hukum  untuk  mewujudkan  rasa keadilan dengan adanya jaminan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum  dapat  tetap  terjaga  dalam  menjaga ketertiban di masyarakat.
Dari  uraian  di  atas  dapat  simpulkan  bahwa  setiap  pemerintah  harus  memiliki  asas-asas dalam  penyelenggaraan  negara  sehingga  peneliti  ingin  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai asas-asas penyelenggaraan negara dalam Islam pada Surah An-nisa’(4): 58-59.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tergolong  penelitian  kepustakaan (library  research) ,  yakni  penelitian  yang  data  diolah  dan  digali  dari  berbagai  buku,  surat
5 Suwari Akhmaddhian, “Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace,” , Logika : Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 09 Nomor 01 (Juni 2018): hlm. 30-34. 6 Suwari Akhmaddhian, “Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace,” , Logika : Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 09 Nomor 01 (Juni 2018), hlm. 30-34. 7 Armin Tedy, “Sejarah Negara Tuhan,” Tsaqofah & Tarikh Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember2018), hlm. 191- 192.
kabar,  majalah  dan  beberapa  tulisan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  ini. 8 Kemudian  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  hukum normatif,  pendekatan  hukum  normatif  adalah  pendekatan  yang  memandang  agama  dari  segi ajaran  yang  utama  dan  asli  dari  Tuhan,  tanpa  pemikiran  manusia.  Pendekatan  ini  bersifat tekstual  dan  kurang  memberi  ruang  terhadap  kontekstualitas  pemikiran. 9 Dalam  pendekatan normatif  ini,  teks  agama  dilihat  sebagai  suatu  kebenaran  yang  mutlak  dari  Tuhan  yang  di dalamnya  belum  terdapat  penalaran  pemikiran  manusia.  Kebenaran  diukur  berdasarkan  nash atau teks yang sifatnya qat’i atau mutlak.
Sedangkan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ialah  metode  penelitian  kualitatif yang  bersifat  deskriptif. 10 Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  memerlukan pemahaman  yang  mendalam  dan  menyeluruh  berhubungan  dengan  obyek  yang  di  teliti  serta menjawab  permasalahan  untuk  mendapatkan  data-data,  sehingga  dianalisis  dan  mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraaan Negara
Asas adalah prinsip  yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya atau disebut juga dasar. Secara etimologis, pemimpin diperoleh dari kata “pimpin” dengan  mendapat  awalan  “me”  yang  berarti  “memimpin”,  “menunjukkan  jalan”,  dan “memimpin”.  Istilah  yang  diadvokasikan  oleh  Marifield  dan  Hamzah  menyatakan  bahwa kepemimpinan  adalah  untuk  menggerakkan,  mengarahkan,  mengkoordinasikan  motivasi  dan loyalitas  dari  mereka  yang  terlibat  dalam  usaha  kolektif  (bersama). 11 Kepemimpinan  dalam bahasa  Inggris  disebut leadership ,  tetapi  dalam  bahasa  Arab  disebut  zi'amah  atau  imamah. Kata-kata ini memiliki arti, sehingga  dapat menggunakan salah satunya untuk menerjemahkan kata kepemimpinan. Ada juga istilah untuk kepemimpinan secara umum yaitu khalifah.
8 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2007), hlm. 54.
9 Andi  Eka  Putra,  “Sketsa  Pemikiran  Keagamaan  Dalam    Perspektif  Normatif,  Historis    Dan  Sosial- Ekonomi,” Al-Adyan Volume 12, No. 2 (Desember 2017): hlm. 210. 10 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.ke-10 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 211.
11 Fridayana Yudiaatmaja, “Kepemimpinan: Konsep, Teori Dan Karakternya,” Media Komunikasi FIS Vol 12, No 2 (Agustus 2013): hlm. 30-31.

## Ruhdiara
Menurut  Tony  Bush  kepemimpinan  adalah  tindakan  mempengaruhi  orang  lain  bagi mencapai tujuan akhir yang diharapkan. 12 Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Yulk dan Gary mereka berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk  memahami  dan  menyetujui  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  dan  cara  melakukannya, serta sebuah proses yang membantu individu dan kelompok  mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya, Menurut Stoner Kepemimpinan adalah Sebuah proses dalam mengarahkan atau  memengaruhi  kegiatan  terkait  sebuah  organisasi  atau  kelompok  demi  mencapai  tujuan tertentu.  Kemudian  Menurut  Wahjosumidjo Kepemimpinan  merupakan  kemampuan  dalam diri  seseorang  dan  mencakup  sifat-sifat,  seperti  kepribadian,  kemampuan,  dan  kesanggupan. Kepemimpinan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  gaya,  perilaku,  dan  kedudukan  pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. 13
Hughes,  Ginnet  &  Curphy  menjelaskan  bahwa  seorang  pemimpin  yang  sukses  tidak lepas  dari  kemahiran  asas  dan  kemahiran  lanjutan.  Kemahiran  asas  tersebut  antaranya; mempunyai  kesan  komunikasi  yang  baik,  kemahiran  mendengar,  memberikan  kritik  yang membangun, perlakuan asertif, memberi hukuman secara hati-hati, pengendalian musyawarah dan membangun hubungan positif dengan berbagai pihak, termasuk bahawan dan rekan kerja. Sedangkan kemahiran lanjutan antaranya; bijak dalam memberikan tugas, berusaha menangani suatu konflik dengan baik, meningkatkan kreatifitas dan kredibilitas, merancang pembangunan organisasi, latihan dan bimbingan, mempunyai kemahiran dalam berunding sehingga mampu mengambil  keputusan  secara  bijak.  Pendapat  tersebut  didukung  oleh  Winston  &  Patterson yang  menjelaskan  bahwa  kepemimpinan  adalah  proses  memberikan  dukungan,  mengambil resiko,  aktif,  selalu  terdepan,  membangun  kebersamaan,  berpengaruh,  kreatif,  inovatif, berorientasikan matlamat dan berorientasikan kemanusiaan. 14
Berdasarkan  pengertian-pengertian  mengenai  kepemimpinan  di  atas,  peneliti menyimpulkan  bahwa  kepemimpinan  merupakan  suatu  proses  yang  memerlukan  sikap
12 Tony Bush, Leadership and Management  Development in Education (Hawker Brownlow  Education, 2008), hlm. 8.
13 https://salamadian.com/pengertian-kepemimpinan/ di akses, 28 maret 2022 pukul 18.56.
14 Subhan  Mubarok,  “Prinsip  Kepemimpinan  Islam  dalam  Pandangan  Al-Qur’an,” Al  Muhafidz:  Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 1, No.1 (Februari 2021): hlm. 3-4.
Ruhdiara
percaya  diri,  bijak  dalam  pengendalian  suatu  masalah,  dan  memerlukan  kecakapan  dalam berkomunikasi  sehingga  dapat  mempengaruhi  pemikiran  dan  aktivitas  orang-orang  dalam mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama.

## 2. Konsep Khalifah Menurut Pandangan Al-Qur’an
Khalifah  merupakan  kepala  Negara  sebagaimana  Al-Qur’an  menyebut  kata  khalifah dalam dua ayat yakni surah Al- Baqarah ayat 30 dan Shad ayat 26. 15
َيَو اَهيِف ُدِسْفُ ي نَم اَهيِف ُلَعَْتََأ اوُلاَق ًةَفيِلَخ ِضْرَلأا  ِفِ ُلِعاَج ينِِّإ ِةَكِئَلاَمْلِل َكُّبَر َلاَق ْذِإَو َسُن ُنَْنََو َءآَميدلا ُكِفْس
ينِِّإ َلاَق َكَل ُسيدَقُ نَو َكِدْمَِبِ ُحيب { َنوُمَلْعَ ت َلا اَم ُمَلْعَأ 30 }
Artinya: Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat:  "Sesungguhnya  Aku hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  bumi".  Mereka  berkata:  "Mengapa Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Qs. Al-Baqarah:30)
َكَّلِضُيَ ف ىَوَْلْا ِعِبَّتَ تَلاَو يقَْلْاِب ِساَّنلا َْيَْ ب مُكْحاَف ِضْرَلأْا  ِفِ ًةَفيِلَخ َكاَنْلَعَج اَّنِإ ُدواَداَي اَِبِ ٌديِدَش ٌباَذَع ْمَُلْ ِللها ِليِبَس نَع َنوُّلِضَي َنيِذَّلا َّنِإ ِللها ِليِبَس نَع
َمْوَ ي اوُسَن ِباَسِْلْا { 26 }
Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka  berilah  keputusan  (perkara)  di  antara  manusia  dengan  adil  dan  janganlah kamu  mengikuti  hawa  nafsu,  karena  ia  akan  menyesatkan  kamu  dari  jalan  Allah. Sesungguhnya  orang-orang  yang  sesat  dari  jalan  Allah  akan  mendapat  azab  yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (Qs. Shad:26)
Dari  dua  ayat  di  atas,  dapat  memberikan  informasi  secara  eksplisit  bahwa  begitu urgennya  manusia  sebagai  pengatur  paranata-pranata  sosial  di  alam  guna  menciptakan  iklim yang  lebih  harmonis,  bersahabat  dan  dinamis,  sehingga  dapat  mengantar  manusia  secara kolektif menuju kemakmuran intelektual dan spiritual. 16
15 Yesi  Lisnawati,  dkk,  “Konsep  Khalīfah  Dalam  Al-Qur`Ᾱn  Dan  Implikasinya  Terhadap  Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudu’i Terhadap Konsep Khalīfah Dalam Tafsir Al-Misbah),” Tarbawy Vol. 2, Nomor 1 (2015): hlm. 50.
16 T.  Mairizal,  “Stabilitas  Pemerintahan  Dalam  Perspektif  Alquran,” Jurnal  At-Tibyan Volome  3  No.  2 (Desember 2018): hlm. 157-158.

## Ruhdiara
Dalam  Al-Qur’an  ada  dua  bentuk  plural  atau  jamak  yang  digunakan  oleh  Al-Qur’an dalam kata khalifah yaitu:
a. Khalaif  yang  terulang  sebanyak  empat  kali  dalam  Al-Qur’an,  yakni  pada  surah  al- An'am 165, Yunus 14, 73 dan fathir 39.
b. Khulafah, terulang sebanyak tiga kali pada surah al-'araf 69, 74 dan al-Namal 62 Keseluruhan  kata  tersebut  berakar  dari  kata  khulafa'  yang  pada  mulanya  yang  berarti "dibelakang"  darisini  kata  khalifah  sering  kali  diartikan  sebagai  "pengganti"  (karena  yang menggantikan selalu berada pada fase  yang sesudah digantikannya). 17 Tidak dapat  disangkal oleh  para  mufassir  bahwa  perbedaan  bentuk  kata  di  atas  (khalifah,  khalaif  dan  khulafah), masing-masing  mempunyai  konteks  makna  tersendiri.  Bila  disimak  dalam  Al-Qur'an  dan dipahami  kandungan  ayat  tersebut  pada  kata  khalifah  sebagaimana  dalam  Surat  Shad  dari kisah  hidup  Nabi  Daud  yang  diceritakan  oleh  Al-Qur’an  pada  peristiwa  berhasilnya  Nabi Daud membunuh Jalut:
Dan  Daud  membunuh  Jalut.  Allah  memberinya  kekuasaan/kerajaan  dan  hikmah  serta mengerjakannya apa yang ia kehendak.
Jika  demikian,  kehalifahan  yang  dianugerakan  kepada  Daud  as.  Bertalian  dengan kekuasaan mengelolah wilayah tertentu. Nabi Daud mencapai ini  berkat rahmat Tuhan yang mengajarinya  kebijaksanaan  dan  ilmu  pengetahuan.  Makna  "pengelolaan  wilayah  tertentu" berkaitan dengan kekuasaan politik, dipahami pula pada ayat-ayat yang menggunakan bentuk khulafa  seperti  di  atas.  Ini  berbeda  dengan  kata  khalaif,  yang  tidak  mengesankan  adanya kekuasaan  semacam  itu,  sehingga  pada  akhirnya  kita  dapat  berkata  bahwa  sejumlah  orang yang  tidak  memilki  kekuasaan  politik  dinamai  oleh  Al-Qur’an  dengan  khalaif  tanpa menggunakan bentuk (tunggal). Jika tidak menggunakan bentuk mufrad dalam pengertian ini, tidak seperti khalifah yang berarti penguasa dalam bidang politik, khalifah yang diemban oleh setiap  orang  seolah-olah  menunjukkan  bahwa  hal  itu  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  bantuan orang lain. Hal ini dapat mewujud dalam diri pribadi seseorang atau diwujudkan dalam bentuk otoriter atau dikator.
17 Rahmat  Ilyas,  “Manusia  Sebagai  Khalifah  Dalam  Persfektif  Islam,” Mawa`izh Vol.  1,  No.  7  (Juni 2016): hlm. 172-176.

## Ruhdiara
Bila  dilirik kembali pada ayat al-Baqarah 30,  yang menggunakan kata Khalifah untuk Adam as. maka ditemukan persamaan-persamaan dengan ayat yang membicarakan Daud a.s. baik  dalam  persamaan  redaksi  maupun  makna  dan  konteksuraian. 18 Adam  juga  dimaknai khalifah.  Beliau  sebagaimana  Daud,  juga  diberi  pengetahuan Wa  'allama  Adam  al-Asma' kullaha yang kehalifahan keduanya berkaiatan dengan al-Ardha:
Inni  ja'il  fi  al-Ardhi  khalifah (Adam)  dan Ya  Daud  inna  Ja'alnaka  khalifatan  fi  al  ardha (Daud).
Adam  dan  Daud  keduanya  digambarkan  oleh  Al-Qur’an  sebagai  khalifah,  jadi  di  sini dapat  disederhanakan  menjadi  dua  antara  lain: pertama bahwa  kata  khalifah  digunakan  oleh Al-Qur’an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelolah wilayah baik luas maupun terbatas. Dalam hal ini nabi Daud mengelola wilayah palestina, sedangkan nabi Adam secara potensial atau  aktual  diberi  tugas  mengelolah  bumi  keseluruhannya  pada  awal  masa  sejarah kemanusiaan. Kedua bahwa  seorang  khalifah  berpotensi,  bahkan  secara  aktual  dapat melakukan  kekeliruan  dan  kesalahan  akibat  mengikuti  hawa  nafsu.  Karena  itu,  baik  Adam maupun Daud diberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Khalifah, sebagai lambang pemersatu  dan  perekat  umat  Islam,  sebagaimana  Nabiullah  Muhammad  SAW  menyatukan umat dengan dasar Al-Qur’an dan Sunnah.

## 3. Konsep Manusia sebagai Khalifah dan Syarat-Syaratnya
Secara  bahasa  kata  khalifah  berasal  dari  kata  kholafa-yakhlifu/yakhlufukhalfan-wa khilafatan  yang  dalam  artian  menggantikan  atau  menempati  tempatnya.  Kata  khalafu  dapat diartikan  sebagai  orang  yang  datang  kemudian  atau  ganti,  pengganti.  Kata  al-khaalifatu diartikan  umat  pengganti,  sedangkan  pengertian  al-khaliifatu  yang  bentuk  jama’nya  khulafa’ dan khalaaif yang berarti khalifah. 19
Selanjutnya  pengertian  khalifah  secara  terminologi  menurut  beberapa  ahli  tafsir  dan ilmuan,  seperti  yang  diartikan  oleh  Ibnu  Katsir  bahwa  khalifah  adalah  orang  yang  dapat menyelesaikan berbagai  masalah  yang terjadi dan membela orang  yang teraniaya serta dapat
18 Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59,” Jurnal Madaniyah Volume 9 Nomor 1 (Januari 2019): hlm. 48-49. 19 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia ,  Cet.14  (Surabaya:  Pustaka Progressif, t.t.), hlm. 361-363.
Ruhdiara
menegakkan  hukum  atas  semua  perbuatan  yang  keji  dan  munkar.  Sayyid  Qutb  menjelaskan bahwa  khalifah  adalah  makhluk  yang  diciptakan  oleh  Allah  SWT  yang  mempunyai  banyak potensi  dalam  mengendalikan  dan  mengelola  bumi  secara  harmonis  dengan  menggabungkan antara  undang-undang  yang  mengatur  bumi  dan  undang-undang  yang  mengatur  manusia dengan segala kekuatan potensinya. 20 Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa khalifah adalah  makhluk  yang  menerima  mandat  sebagai  pelaksana  atau  pengurus  yang  berkewajban mengelola  dan  memakmurkan  bumi  serta  semua  isinya  (sumber-sumbernya)  untuk kesejahteraan umat. 21
Berdasarkan  pengertian-pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  manusia  sebagai khalifah  yang  mempunyai  kedudukan  sebagai  pelaksana  dan  penegak  hukum-hukum  Allah SWT  di  muka  bumi  ini.  Selain  itu  juga  dapat  dikatakan  manusia  berkedudukan  sebagai pengatur  dan  penentu  kebijkan  kehidupan  untuk  mengelola  dan  mengendalikan  bumi  demi mencapai kemakmuran kesejahteraan umat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 22 Tujuan utama manusia  diciptakan  di  muka  bumi  ini  atas  dua  peran  penting  yaitu  manusia  sebagai  khalifah Allah Swt dan juga sebagai hamba Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt tentang manusia yang dipilih-Nya untuk menjadi khalifah di muka bumi tertera pada QS. Al-Baqarah {2}: 30. 23 Menurut  Ibnu  Katsir  mengenai  ayat  di  atas,  ia  menghuraikan  persoalan  pertanyaan malaikat  kepada  Allah  Swt  mengenai  peran  khalifah  yang  di  amanatkan  kepada  manusia sedangkan  mereka  mengetahui  peran  tersebut  amat  berat  untuk  manusia.  Ini  karena  seperti yang diketahui oleh malaikat bahwa manusia merupakan makhluk  yang suka pada kerusakan
20 Abd. Gani Jumat,  “Konsep  Pemerintahan Dalam  Alquran:  Analisis Makna Khalīfah Dalam Perspektif Fiqh Politik,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 1 (t.t.): hlm. 179-181.
21 Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an;  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  Dalam  Masyarakat ,  Cet.  9 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 242.
22 Abd. Muid, “Pemerintahan  Dalam Perspektif Al-Qur’an,” hlm. 51-52.
23 ي ِّن ِإ َلاَق َكَل  ُسِّدَقُنَو َكِدْمَحِب ُح ِّبَسُن  ُن ْحَنَو َءآَمِّدلا ُكِفْس َيَو اَهيِف ُدِسْفُي نَم اَهيِف ُلَع ْجَتَأ اوُلاَق ًةَفيِلَخ ِضْرَلأا يِف  ُُُلِعاَج يِّنِإ ِةَكِئَلاَمْلِل َكُّبَر َلاَق ْذِإَو َلا اَم ُمَلْعَأ نوُمَلْعَت
Artinya: Ingatlah  ketika  Rabb-mu  berfirman  kepada  para  Malaikat:"Sesungguhnya  Aku  hendak  menjadikan seorang  khalifah  di  muka bumi".  Mereka  berkata:"Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu orang  yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih dengan  memuji  Engkau  dan  mensucikan  Engkau".  Rabbberfirman:"Sesungguhnya  Aku  mengetahui  apa  yang tidak kamu ketahui". (QS. 2:30).
Ruhdiara
dan kezaliman. Namun jawaban Allah Swt atas pertanyaan malaikat tersebut menggambarkan bahwa  Allah  Swt  sangat  mengetahui  hikmah  dibalik  pemberian  peran  khalifah  kepada manusia.
Selanjutnya  menurut  Ibnu  Katsir, walaupun  golongan manusia ini merupakan makhluk yang  terdorong  ke  arah  kezaliman  dan  kerusakan,  tetapi  di  balik  itu  semua  terdapat kemaslahatan yang lebih besar lagi, karena dalam kejahilan umat manusia ini, Allah Swttelah menempatkan  golongan  para  Nabi  dan  Rasul,  Siddiqin,  Shuhada,  Mukminin,  para  Wali  dan Ulama  untuk  menjadi  pembimbing  kepada  manusia  dalam  menjaga  dan  mengelola  bumi  ini berdasarkan dengan ketetapan dan kehendak Allah SWT. 24
Quraish  Shihab pun menambahkan bahwa pada  mulanya kata khalifah mempunyai arti menggantikan  atau  yang  datang  sesudah  siapa  yang  datang  sebelumnya.  Ada  beberapa  yang memahami kata khalifah sebagai pengganti Allah Swt dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan  ketetapanNya,  tetapi  bukan  bermakna  Allah  Swt  tidak  mampu  atau  menjadikan manusia  berkedudukan  sebagai  tuhan,  namum  atas  dasar  hal  ini  Allah  Swt  bertujuan  untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. 25
Berikutnya, dalam menjalankan tugas kekhalifahan di bumi ini, Allah Swt menjadikan kedudukan  manusia  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  hal  ini  sebagaimana  firman Allah Swt pada surat Al-An’am {6}: 165. 26
Menurut Hamka pada ayat di atas menjelaskan bahwa khalifah mempunyai tugas untuk meramaikan  bumi, memberdayakan  akal  untuk  perkembangan,  berusaha,  menambah  ilmu, membangun  kebudayaan,  mengelola  bangsa  dan  Negara.  Maka  kedudukan  manusia  sebagai khalifah di muka bumi ini tidaklah sama, karena sebagaian dilebihkan dari yang lain. 27 Selain
24 Ibn  Katisr,  Al-Hafiz  Abi  Al-Fida  Isma’il, Tafsir  Al-Qur’an  Al-‘Azim ,  (Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al- Ilmiyyah, jil.10, 1998), hlm. 123-129
25 Lisnawati, dkk,  “Konsep Khalīfah Dalam  Al-Qur`Ᾱn Dan Implikasinya  Terhadap Tujuan Pendidikan Islam  (Studi Maudu’i Terhadap Konsep Khalīfah Dalam Tafsir  Al-Misbah),” hlm. 51.
26 ٌميِحَر ٌروُفَغَل ُهَّنِإَو ِباَقِعْلا ُعيِرَس َكَّبَر  َّن ِإ ْمُكاَتاَءآَم يِف ْمُكَوُلْبَيِّل ٍتاَجَرَد ٍضْعَب َقْوَف ْمُكَضْعَب َعَفَرَو ِضْرَلأْا  َفِئَلاَخ ْمُكَلَعَج يِذَّلا َوُهَو Artinya: Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas  sebahagian  (yang  lain)  beberapa  derajat,  untuk  mengujimu  tentang  apa  yang  diberikan-Nya  kepadamu. Sesungguhnya  Tuhanmu  amat  cepat  siksaan-Nya  dan  Sesungguhnya  dia  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.
27 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm.164.
Ruhdiara
itu,  khalifah  juga  berperan  untuk  mengelola  dan  memustuskan  hukum  dengan  adil  sesuai dengan  ketetapan  dan  ketentuan  Allah  Swt.  Sebagaimana  tergambar  pada  surat  Shad{38}: 26. 28
Dari  ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  kewajiban  manusia  dalam  memutuskan  hukum dengan adil dan menyatakan bahwa manusia memerlukan adanya khalifah Allah Swt. Menurut Ash-Shiddieqy,  ayat  ini  sebagai  instruksi  Allah  Swt  untuk  para  penguasa  agar  memutuskan segala perkara dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.
Secara  kesimpulan  dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  peran  dan  tugas  khalifah  di  muka bumi ini adalah menjaga kemakmuran bumi sehngga menciptakan keadilan kesejahteraan bagi umat dengan cara menetapkan segala perkara dengan ketetuntuan Allah Swt.  Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan addud asy-Syangqiti, Paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seporang Khalifah di antranya sebagai berikut.
1. Muslim. Tidak berlaku jika dia kafir, munafik, atau meragukan kesucian imannya.
2. Laki-Laki.  Tidak  sah  jika  ia  perempuan  karena  Rasul  saw  bersabda  :  Tidak  akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin.
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah An-Nisaa ayat 34:
Selain  ayat  diatas  terdapat  hadis  nabi  yang  mengemukakan  bahwa  perempuan  tidak bisa sebagai pemimpin.
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  ’Muhammad  bin  Musanna,  telah menceritakan  kepada  kami  Kholid  bin  haris,  telah  menceritakan  kepadakami  hamid dari hasan dari abi Bakrah berkata Rasulullah saw Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka." (HR. an-Nasai)
28 ٌباَذَع ْمُهَل ِالله ِليِبَس نَع  َنوُّلِضَي  َنيِذَّلا  َّنِإ ِالله ِليِبَس نَع َكَّلِضُيَف ىَوَهْلا ِعِبَّتَتَلاَو ِّقَحْلاِب ِساَّنلا  َنْيَب مُكْحاَف ِضْرَلأْا يِف ًةَفيِلَخ َكاَنْلَعَج اَّنِإ ُدواَداَي ْوَي اوُسَن اَمِب ٌديِدَش َم ِباَسِحْلا Artinya: Hai  Daud,  Sesungguhnya  kami  menjadikan  kamu  khalifah  (penguasa)  di  muka  bumi,  Maka  berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan  kamu  dari  jalan  Allah.  Sesungguhnya  orangorang  yang  sesat  darin  jalan  Allah  akan  mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.
DOI Prefix 10.22373
Ruhdiara
3. Merdeka. Jika dia seorang budak, itu tidak berlaku karena dia harus memimpin dirinya sendiri  dan  orang  lain.  Budak  tidak  bisa  membimbing  diri  mereka  sendiri  dengan bebas, apalagi membimbing orang lain.
4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, kerena anak-anak itu belum mampu memahami dan memecahkan permasalahan
5. Sampai  ke  derajat  Mujtahid.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Ibn  Hazm,  Ibn  Taymiyah, dan  Ibn  Abdul  Barr,  orang-orang  yang  bodoh  atau  berilmu  karena  mengikuti  silsilah (Taqlid), kepemimpinan tertinggi  Islam adalah konsensus para ulama. Mujtahid dalam hubungannya dengan Islam.
6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa  janji  kepemimpinan  umat  itu  tidak  (sah)  bagi  orang-orang  yang  zalim. Pemimpin  harus  adil  dalam  menjalankan  kepemimpinannya.  Karena  kepemimpinan yang kita pimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa Artinya: dari ibnu umar ra dari Nabi saw berkata: setiap kamu adalah pemimpin dan setiap  pemimpin  akan  ditanya  dari  apa  yang  dipimpinnya.  Dan  setiap pemimpin  (dalam  suatu  negara)  adalah  pemimpin,  dan  lakilaki  adalah pemimpin  atas  keluarganya,  dan  perempuan  adalah  pemimpin  atas  rumah suaminya dan anak-anaknya, maka setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya.(HR. Bukhari)
7. Profesional  (amanah  dan  kuat).  Khilafah  bukanlah  tujuan,    tetapi  tujuan  yang ditetapkan,  seperti  menegakkan  agama  Allah  di    bumi,  menegakkan  keadilan, menolong  orang-orang    yang  dianiaya,  memakmurkan  bumi,  terutama  memerangi orang-orang kafir yang menentang/melawan Islam. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat  mengemban  amanah  tersebut  tidak  boleh  diangkat  menjadi  Khalifah  Sebab  itu, Imam Ibnu Badran, rahimahullah, menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri  Islam  yang  menerapkan  sistem  kafir  atau  musyrik,  tidaklah  dianggap sebagai  pemimpin  umat  Islam  karena  mereka  tidak  mampu  memerangi  musuh  dan tidak  pula  mampu  menegakkan  syari’at  Islam  dan  bahkan  tidak  mampu  melindungi orang-orang  yang  dizalimi  dan  seterusnya.    Mereka  secara  resmi  memerintah kekuasaan seperti raja dan presiden, tetapi menindas orang dan sebagainya. Kemudian

## Ruhdiara
Ibnu Badran menjelaskan bagaimana mungkin orang-orang seperti itu menjadi khalifah di bawah tekanan Taghut (sistem kebodohan) dalam segala aspek kehidupan.
8. Sehat  penglihatan,  pendengaran  dan  lidahnya  dan  tidak  lemah  fisiknya.  Orang-orang dengan  cacat  fisik  atau  kelemahan  tidak  memenuhi  syarat  untuk  kepemimpinan. Bagaimana  orang  seperti  itu  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  luar  biasa  untuk kepentingan agama dan umatnya? Dia hanya membutuhkan bantuan orang lain.
9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalifah. Bagaimana orang pengecut seperti itu bisa bertanggung jawab atas agama Allah dan masalah Islam dan Muslim? Ini  yang  dijelaskan  Umar  Ibnul  Khattab  saat  beliau  berhaji  :  Dulu  aku  adalah pengembala unta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah menelantarkan (unta-unta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah. 10. Dari  suku  Quraisy,  yakni  dari  puak  Fihir  Bin  Malik,  Bin  Nadhir,  Bin  Kinanah,  Bin Khuzai’ah.  Ulama  setuju  bahwa  kondisi  ini  hanya  berlaku  jika  kondisi  di  atas terpenuhi.  Jika  hal  itu  tidak  terpenuhi,  maka  dialah  yang  paling  berhak  menjadi khalifah di antara orang-orang yang memenuhi syarat. 29
4. Tafsir Surah An-Nisa’{4}: 58-59
ْلاِب اوُمُكَْتَ ْنَأ ِساَّنلا َْيَْ ب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ  َلَِإ ِتاَناَمَلأْا اوُّدَؤُ ت نَأ ْمُكُرُمْأَي َللها َّنِإ َي اَّمِعِن َللها َّنِإ  ِلْدَع اًيرِصَب اًعيَِسَ َناَك َللها َّنِإ ِهِب ْمُكُظِع
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’: 58)”.
ْمُتْعَزاَنَ ت نِإَف ْمُكنِم ِرْمَلأْا  ِلَْوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َللها اوُعيِطَأ اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّ يَأاَي ِرِخَلأْا ِمْوَ يْلاَو ِللهاِب َنوُنِمْؤُ ت ْمُتنُك نِإ  ِلوُسَّرلاَو ِللها  َلَِإ ُهوُّدُرَ ف ٍءْىَش  ِفِ
ًلايِوْأَت ُنَسْحَأَو ُرْ يَخ َكِلَذ
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  Uli Al-amr  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,
29 Rahmat Ilyas, Manusia Sebagai Khalifah Dalam Persfektif Islam ,..hlm. 189
DOI Prefix 10.22373
Ruhdiara
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa’: 59)”.
a) Munasabah ayat
Setelah  diterangkan  pada  ayat  yang  sebelumnya  besarnya  pahala  dan  balasan  bagi orang-orang  yang  beriman  dan  beramal  saleh,  maka  ayat-ayat    ini    diterangkan    bahwa    di antara  amal-amal  saleh  yang    penting  adalah  melaksanakan  amanat  dan  menetapkan  hukum antara manusia dengan adil dan jujur.
Ayat  ini  adalah  bagian  dari  surat  An-Nisa  yang  pada  ayat-ayat  sebelumnya menerangkan tentang tuntutan kepada manusia untuk berbuat baik dan adil kepada wanita dan anak yatim dalam hal warisan, hukum,  harta,  cara  berkomunikasi,  dan  tingkah  laku. Serta janji  dan  ancaman,  dan  tuntunan    adanya  hukum    dalam    masyarakat.  Sedangkan  ayat setelahnya  berbicara  tentang Uli  Al-amr dan  ketaatan  kepada  pimpinan  (QS.  An-Nisa’  {4}: 59).  Ayat-ayat  lain  terkait  dengan  kepemimpinan  antara  lain  QS.  al-Baqarah  ayat  30.  Sayid Qutub  dalam  tafsirnya Fi  Dlilail Qur’an memasukkan  ayat  ini  dalam  tema  peraturan  pokok kehidupan umat Islam.
b) Asbab al-Nuzul
Sebab turunnya surah An-Nisa' ayat 58-59 bahwa menurut riwayat Ibnu Marduwaih dari Kalabi dari Shalih dari Ibnu Abbas yaitu setelah kota Mekkah jatuh ke tangan kaum Muslimin dalam  peristiwa  Fathu  Makkah,  Rasulullah  Saw  memanggil  Utsman  bin  Thalhah  untuk meminta  kunci  Ka’bah.  Abbas  berdiri  seraya  berkata:  “Wahai  Rasulullah,  demi  Allah serahkanlah kunci Ka’bah itu kepadaku, supaya aku rangkap dengan jabatan yang selama ini sebagai  pemegang  pengairan  (siqayah)”.  Mendengar  kata-kata  itu  Utsman  bin  Thalhah menarik  kembali  tangannya,  tidak  menyerahkan  kunci  tersebut  kepada  Rasulullah  Saw, kemudian  Rasul  berkata:  “ini  dia  amanat  dari  Allah”.  Selanjutnya  Rasulullah  berdiri  untuk membuka  pintu  Ka’bah  yang  kemudian  terus  keluar  melakukan  thawaf  di  Baitullah. Sehubungan  dengan  itu  turunlah  malaikat  Jibril  dengan  membawa  perintah  dari  Allah  Swt agar  kunci  tersebut  dikembalikan  kepada  Utsman  bin  Thalhah. Rasulullah  pun  segera
Ruhdiara
melaksanakan    perintah    Allah    Swt    itu    setelah  malaikat  Jibril  membacakan  ayat  ke  58 sebagai penguat dari perintah tersebut. 30

## c) Penjelasan Konteks Ayat
اَهِلْهَأ  َلَِإ  ِتاَناَمَلأْا اوُّدَؤُ ت نَأ ْمُكُرُمْأَي َللها َّنِإ ) )
Artinya: “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya”
Pada  ayat  58  di  atas,  Allah  SWT  menjelaskan  ganjaran  yang  besar  bagi  orang-orang beriman  dan  beramal  shaleh.  Dalam  ayat  tersebut  Allah  Swt  memerintahkan  dua  amal  yang harus  dilakukan  oleh  manusia  di  antaranya  menyampaikan  amanat  dan  menetapkan  perkara secara adil. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. 31
Al-Amaanaat ”  bentuk  jamak  dari  “ al-amanah ”  yang  merupakan  bentuk mashdar dari kata amina yaitu ketenangan jiwa atau hilangnya rasa takut. Al-amnu , al-amaanaat , al-amaan merupakan  satu  sumber. Al-Amanah merupakan    sesuatu  yang  dijaga  untuk  disampaikan kepada pemiliknya. 32 Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan “ hafidz ” (orang yang  menjaga), amin (orang  yang  dipercaya)  dan wafiy (orang  yang  memenuhi),  sedangkan yang  tidak  menjaga  dan  tidak  menyampaikannya  disebut  penghianat.  “ Ahliha ”  artinya  yang berhak  menerimanya.    Maka  barangsiapa  yang  tidak  menunaikannya  di  dunia,  maka  ia  akan dituntut nanti dihari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw,  “Sesungguhnya hak-hak itu benar-benar  akan  sampai  kepada  yang  berhak  menerimanya  sampai-sampai  kambing  yang tidak bertanduk pun akan meminta balas dari kambing yang bertanduk”. 33
Mahmud Yunus menyampaikan bahwa yang dimaksud amanah itu ialah barang amanah (kepercayaan) pada seseorang untuk diberikannya kepada yang berhak mengambilnya, seperti petaruh  barang,  wajib  diberikan  kepada  yang  empunya,  hutang  wajib  dibayar  kepada  orang yang berpiutang. Menurut beliau amanat itu banyak macamnya yaitu:
30 Mustabsyirah, ddk, Tafsir (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.118-119
31 Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah , ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2003), hlm.121.
32 Ibid 33 Imam  Ibnu  Katsir, Tafsir  Ibnu  Katsir ,  Terj.  Arif  rahman  hakim  dkk  (Jawa  Tengah:  Perpustakaan Nasional RI), hlm. 477-480
DOI Prefix 10.22373
Ruhdiara
a) Barang-barang  yang  dipertaruhkan  orang  kepada  kita,  maka  wajib  kita  pelihara  dan kita kembalikan kepada yang empunya.
b) IImu  kitabullah,  petaruh  para  ulama-ulama,  wajib  diterangkan  kepada  manusia, menyembunyikannya dinamakan khianat.
c) Rahasia laki-laki dan istri atau orang lain, adalah amanah yang wajib dipelihara dan tidak boleh disiarkan
d) Amanah di kepala pemerintah, supaya mengangkat pegawai yang ahli dan cakap.
e) Amanah  di  tangan  semua  pegawai  negeri,  supaya  menunaikan  kewajiban  masing- masing menurut mestinya.
f) Amanah  kesehatan  yang  dianugerahkan  Allah  kepada  kita,  supaya  kita  pelihara menurut ilmu kesehatan dan nasihat dokter, dan lain-lain. 34
Apalagi  ketika  pejabat  pemerintah  tidak  dipercaya  dan  pengkhianat  telah  merajalela alamat  negara  akan  runtuh dan perdamaian  akan hilang.  Oleh Sebab itu, amanah merupakan salah satu dasar negara yang kuat. 35 Menurut Al-Maraghi, amanah itu dapat dibagi dalam tiga kelompok,  yaitu;  pertama,  amanat  hamba  dengan Rabb nya,  yaitu  apa  yang  telah  dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya  dan  menggunakan  segala  perasaan  dan  anggotanya  untuk  hal-hal  yang bermanfaat  baginya  serta  mendekatkannya  kepada Rabb nya.  Kedua,  amanat  hamba  dengan sesama  manusia,  di  antaranya  adalah  mengembalikan  titipan  kepada  pemiliknya,  tidak menipu,  menjaga  rahasia,  dan  lain  sebagainya  yang  wajib  dilakukan  kepada  kelurga,  kaum kerabat, manusia pada umumnya, dan pemerintah.
Termasuk  dalam  amanat  ini  adalah  keadilan  para umara’ terhadap  rakyatnya,  dan keadilan  para  ulama  terhadap  orang-orang  awam  dengan    membimbing    mereka    kepada keyakinan  dan  pekerjaan yang berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ketiga, amanat manusia  terhadap  diri  sendiri,  seperti  halnya  memilih  yang  pantas  dan  bermanfaat  baginya dalam  masalah  agama  dan  dunianya,  tidak  langsung  mengerjakan    hal    yang    berbahaya
34 Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), hlm. 118.
35 Mhd.  Latip  Kahpi,  “Komunikasi  Politik  Dalam  Al-Quran,” Hikmah Vol.  14  No.  1  (Juni  2020):  hlm. 155.

## Ruhdiara
baginya    di    dunia  dan    akhirat,  serta  menghindarkan  berbagai  penyakit  sesuai  dengan pengetahuan dan petunjuk dari para dokter. 36
Sebagaimana  penjelasan-penjelasan  di  atas,  bahwa  perintah  Allah  Swt  pada  QS.  An- Nisa’  {4}:  58  adalah  untuk  menjaga  amanah  dan  menunaikan  segala  perkara  secara  adil. Perintah ini sangat berkait erat dengan aspek pemerintahan karena pada ayat selanjutnya yaitu QS. An-Nisa’ {4}: 59 menghuraikan mengenai pemerintahan. Seorang pemimpin atau kepada Negara adalah pemegang amanah, baik amanah Tuhan maupun amanah rakyatnya. Pada ayat ini hendaknya masyarakat taat kepada mereka yang telah diberi amanah yang dimaksud dalam ayat  tersebut  yaitu  pemerintahan  atau  urusan  negara.  Pembicaraan  amanah  secara  umum terdapat pada surat Al-Ahzab {33}: 72.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Mahmud  Yunus  dalam Tafsir Qur’an  Karim , beliau  mengatakan  bahwa  amanat  seperti  titipan,  utang  dan  tiap-tiap  hak  orang  yang dipercayakan,  wajiblah  untuk  memberikan  kepada  empunya.  Orang  yang  tidak  mau memberikannya dinamai orang khianat, perintah Allah seperti amanat itu, wajib dilaksanakan dan dibayarkan menurut aturan-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal {8}: 27. 37 Dari ayat tersebut bahwa ada ungkapan menarik yaitu “kekuasaan itu amanah, karena itu harus  dilaksanakan  dengan  penuh  amanah”.  Ungkapan  ini  menyiratkan  dua  hal.  Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi menjadi Pemerintah atau pemimpin, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah Swt, karena Allah sebagai sumber  segala  kekuasaan.  Dengan  demikian,  kekuasaan  yang  dimiliki  hanyalah  sekedar amanah  dari  Allah  yang  bersifat relative ,  yang  kelak  harus  dipertanggung  jawabkan  di hadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan  amanah.  Amanah  dalam  hal  ini  adalah  sikap  penuh  pertanggung  jawaban,  jujur dan memegang prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai. 38
36 Wahbah  Az-Zuhaili, Tafsir  Al-Wasith  Jilid  1  (Al-Faatihah-At-Taubah) ,  (Jakarta:  Perpustakaan Nasional), hlm. 300-301.
37 َنوُمَلْعَت ْمُتنَأَو ْمُكِتاَناَمَأ اوُنوُخَتَو َلوُسَّرلاَو َالله اوُنوُخَتَلا اوُنَماَء  َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah  dan  Rasul  (Muhammad)  dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.
38 Irfan,  “Interpretation  Of  Amanah  Verses  In  The  Qur’an  (Penafsiran  Ayat-Ayat  Amanah  Dalam  Al- Qur’an),” AL- Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol. 04 No. 02 (November 2019): hlm. 115-116.

## Ruhdiara
Menurut  Mahmud  Yunus  juga  berpendapat  jika  para  pegawai  pemerintah  tidak memelihara amanah dengan baik sehingga khianat merajalela didalamnya, maka itu sebagai tanda  akan  kehancuran  dan  kehilangan  keamanan  suatu  Negara.  Oleh  sebab  itu,  amanah merupakan  salah  satu  dasar  pondasi  bagi  menciptakan  Negara  yang  kuat.  Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:
Artinya:  Rasulullah  Saw  bersabda;  apabila  amanah  telah  dicabut  maka  tunggulah kehancuran  (kiamat),  Abu  Hurairah  bertanya  bagaimana  dicabutnya  amanah  ya Rasulullah?  Nabi  menjawab:  apabila  sesuatu  telah  diserahkan  kepada  yang  bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhori)
Selanjutnya perintah Allah yang kedua dalam Surah An-Nisa{4}: 58 Allah berfirman:
ِساَّنلا َْيَْ ب ْمُتْمَكَح اَذِإَو ِلْدَعْلاِب اوُمُكَْتَ ْنَأ ) )
Artinya: “Dan  apabila  kau  menetapkan  hukum  di  antara  manusia,  hendaknya  kau menetapkannya dengan adil. (Qs. An-Nisa:4).
Dalam  ayat  tersebut,  Allah  memerintahkan  untuk  berbuat  adil  dalam  memberikan hukum di antara manusia. Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, Syahr bin Hausyab dalam buku  yang  ditulis  Mustafa    Al-Maragi,  beliau  berkata,  ”Sesungguhnya  ayat  ini  diturunkan untuk  para  pemimpin  atau  penguasa,  yaitu  orang-orang  yang  memerintah  di  antara manusia”. 39
Sedangkan  pemimpin  yang  adil  akan  mendapatkan  ganjaran  yang  amat  besar sebagaimana  Rasulullah  Saw  bersabda:  Artinya:  Dari  Abdullah  ibn  Amr  ibn  Ash  dari  Nabi Saw:  Sesungguhnya  orang-orang  yang  berlaku  adil  menurut  pandangan  Allah,  akan ditempatkan di atas mimbar dari cahaya sisi kanan Tuhan Yang Maha Pengasih. Mereka itulah orang-orang berlaku adil dalam keputusannya, di keluarganya, dan pada apa-apa yang mereka pimpin (mereka tidak bergeser dari keadilannya) (HR. Muslim). 40
39 Sukring,  “Politik  Islam  Suatu  Tinjauan  Atas  Prinsip-Prinsip  Keadilan,” Jurnal  Pendidikan Volume  3 Nomor 1 (Agustus 2019): hlm. 188.
40 Hadits  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim  dalam  “bab  keutamaan  pemimpin  yang  adil,  ancaman  bagi pemimpin  yang  dzalim,  perintah  berlaku  lembut  terhadap  rakyat  serta  larangan  menyusahkan  mereka”,  Hadits No. 4825.
Ruhdiara
Menurut  Ibnu  Katsir,  pada  Surat  An-Nisa  Ayat  58  mengandung  perintah  untuk menegakkan  keadilan  di  dalam  ketetapan  hukum  di  antara  manusia.  Seperti  halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini  berkaitan  dengan umara’ (pemegang  kekuasaan)  untuk  memperlakukan  hukum  dengan adil.  Sehingga  ada  dua  pelajaran  yang  diperintahkan  Allah  dalam  ayat  ini,  yaitu  untuk menyampaikan  amanah  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan  berbuat  adil  kepada  sesama manusia.  Oleh  karena  itu  janganlah  sekali-kali  manusia  menghianatinya  karena  Allah  Maha mendengar atas segala perkataan dan melihat atas segala perbuatan.
Pengertian adil dalam budaya  Indonesia sebenarnya bersumber dari ajaran  Islam,  yaitu kata arab ‘adl. Namun,  dalam Al-Qur’an pengertian adil paling tidak diwakili oleh dua kata, yaitu adl dan qist dari akar kata “a-d-l“ disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Qur’an, sedangkan “q-s-t“ diulang  sebanyak  15  kali.  Namun  demikian,  dalam  pembahasan  ini  tidak  mungkin semua dapat diungkapkan secara detail.
Pemerintah  atau  pemimpin  selalu  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  terdiri  dari kelompok-kelompok. Proses politik juga  berhadapan dengan berbagai  kelompok  golongan. Golongan    yang    terpilih    menjadi    pemerintah  atau  pemimpin  harus  mampu  berdiri  di  atas semua golongan, oleh karena itu diperlukan sifat adil. Dalam surat Al-Maidah {5}: 8 41 Allah menyebutkan keadilan sampai 3 kali. 42
Keterangan  bahwa  keadilan  adalah  sesuatu  yang  dituntut  pada  seorang  pemerintah terdapat  pula  pada  kisah  nabi  Daud  as  yang  pada  waktu  itu kedudukan pula sebagai raja disamping sebagai nabi. Dalam surat Shaad {38}: 26  Allah  menegaskan  tentang  bagaimana sikap    yang    seharusnya    dimiliki  seorang  penguasa  (pemerintah)  dalam  melaksanakan tugasnya.
41 ريِبَخ َالله  َّنِإ َالله اوُقَّتاَو ىَوْقَّتلِل  ُبَرْقَأ  َوُه اوُلِدْعا اوُلِدْعَت َّلاَأ ىَلَع ٍمْوَق  ُناَئَنَش ْمُكَّنَمِرْجَي َلاَو ِطْسِقْلاِب َءآَدَهُش ِلله  َنيِماَّوَق اوُنوُك اوُنَماَء  َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي َنوُلَمْعَت اَمِب Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu  menegakkan (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan adil  dan janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
42 Muhammad  Fu’ad  Abdul  Baqi,  Al-Mu’jam  Al-Mufahras  li  Alfazil  Qur’anil  Qarim,  (Kairo:  Darul Hadits, 2001), hlm. 691-692.
Ruhdiara
Dari  ayat  tersebut    menjelaskan  bahwa  Allah  telah  menjadikan  Daud  sebagai Khalifah.  Kepadanya  diperintahkan  agar  menggunakan  kekuasaannya  untuk  memerintah umatnya  secara  adil  (dalam  ayat  itu  disebut bi  al-haq ). 43 Dari  sini  dapat  di  ambil  suatu makna bahwa syarat pertama kekuasaan adalah keadilan sebagaimana dalam surat An-Nisa’ {4}: 58. Sebuah pemerintah atau kepemimpinan harus didasarkan atas keadilan, dijalankan secara adil dan berfungsi untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana dalam Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya bahwa sifat adil ini antara lain:
a. Sifat  adil  penguasa  terhadap  rakyat  dalam  bidang  apa  pun  dengan  tidak  membeda- bedakan  antara  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  pelaksanaan  hukum,  sekalipun terdapat keluarga dan anak sendiri.
b. Sifat  adil  ulama  terhadap  orang  yang  awam,  seperti  menanamkan  ke  dalam  hati mereka akidah yang benar, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.
c. Sifat  adil  seorang  suami  terhadap  istrinya,  begitupun  sebaliknya,  seperti melaksanakan  kewajiban  masing-masing  terhadap  yang  lain,  dan  tidak  memberikan rahasia ke pihak lain.
Selanjutnya pada QS. An-Nisaa’ {4}: 59 Allah  berfirman:
ِرْمَلأْا  ِلَْوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َللها اوُعيِطَأ اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّ يَأاَي ) )
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Uli Al-amr di antara kamu” ( QS. An-Nisa’: 59)
Dari  ayat  diatas  menjelaskan  mengenai  perintah  bagi  semua  manusia  untuk  taat  dan patuh  kepada  Allah  SWT,  taat  kepada  Rasul-Nya,  dan  kepada  orang  yang  memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan bersama (Ulul Amri). Sebagian ulama berpendapat bahwa hubungan ayat di atas dengan ayat sebelumnya didasarkan pada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 44
43 M.  Quraish  Shihab,  op  cit.,  h.112.  Lihat  juga:Baharuddin  Lopa,  Al-Qur’an&Hak-Hak  Asasi  Manusia, (Yogyakrta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.121.
44 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, t.t.), hlm.429.
Ruhdiara
Menurut  pendapat  ulama,  ayat  pertama  di  tunjukan  kepada  para  pejabat  agar menunaikan  amanat  dan  memerintah  dengan  adil,  sedangkan  dalam  ayat  kedua  terdapat perintah  agar  rakyat  mentaati  Allah,  Rasul-Nya,  dan  Pemerintah.  Pendapat  seperti  itu  antara lain  dikemukakan  oleh  Al  Zamakhsyari  dan  Al  Qurthubi. 45 Pendapat  yang  berbeda dikemukakan  oleh  Al-Maraghi.  Ia  tidak  memandang  ayat-ayat  tersebut  bersifat  khusus  yang ditujukan kepada pemerintah atau rakyat semata, tetapi bersifat umum. Ini juga berarti ayat itu tidak saja ditujukan kepada rakyat, tetapi juga kepada pejabat pemerintahan.
Masalah  lain  yang  terkandung  dalam  klausa  di  atas  berkenaan  dengan  konsep  “Ulul Amri” siapa yang dimaksud dan bagaimana kedudukannya. Perlu dibedakan antara uli al-amr pada  masa  Rasulullah  SAW  dengan  Uli  al-amr  setelah  beliau  wafat.  Yang  pertama  diangkat oleh  Rasulullah  SAW,  karena  itu  tanpa  di  ragukan  lagi  mereka  adalah  amir  Rasulullah  baik menurut  kenyataan  maupun  hukum.  Lain  halnya  dengan  yang  kedua,  Mereka  ini  tidak diangkat  oleh Rasulullah SAW, tetapi  diangkat  sebagai  pelaksana tugas kepemimpinan  yang dimiliki  oleh  Rasulullah  semasa  hidupnya,  yakni  mengatur  kehidupan  umat  dengan menegakan hukum-hukum  tuhan. Mereka juga termasuk konsep amir Rasulullah SAW. Dari sini  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  Rasulullah  SAW  dan  par  Uli  Al-Amr  terdapat  ikatan yang  meghubungkan  mereka  berupa  kewajiban  menegakkan  hukum  Tuhan,  atau  dalam ungkapan lain Uli Al-amr adalah khalifah Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan politik atas umat Islam. 46
Kesimpulan ini berimplikasi bahwa firman Allah SWT tidak hanya membahas mengenai subtansi  yang  mengandung  kewajiban  taat  kepada  Rasulullah  SAW  dan  Uli  Al-amr,  tetapi juga  menjadi  dasar  keberadaan  kekuasaan  politik  yang  dimiliki  pemerintahan  dan keabsahannya.  Keabsahan  kekuasaan  Uli  Al-amr  mengandung  makna  bahwa  hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat. Oleh karena itu, semua  yang  tunduk  pada  hukum  harus  mematuhinya.  Keberadaan  hukum  ini,  disamping
45 Abd.  Abdul  Mu’in, Fiqh  Siyasah  (Konsepsi  Kekuasaan  Politik  Dalam  Al-Qur’an) ,  Cet.  1  (Jakarta:  Pt RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 223-224.
46 Ghunarsa Sujatnika, “Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap   Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam,” Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 1 No. 2 (t.t.): hlm.53-54.
Ruhdiara
hukum  Tuhan,  sebagai  hukum  positif  memperlihatkan  wajah  dari  tata  hukum  yang  menjadi bagian  dari  system  politik  dan  pemerinthan  yang  dikenal  dalam  Al-Qur’an.  Dalam  hal  ini dikenal dua hukum yang berlaku dalam Negara: Hukum Allah (Syariat) yang bersumber dari Al-Qur;an dan Sunnah, dan Hukum Negara yang bersumber dari keputusan Uli Al-amr. Selanjutnya perintah Allah yang kedua dalam Surah An-Nisa’ {4}: 59 Allah berfirman:
ْمُتْعَزاَنَ ت نِإَف ِلوُسَّرلاَو ِللها  َلَِإ ُهوُّدُرَ ف ٍءْىَش  ِفِ ) )
Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya).”
Dari  ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa,  jikalau  tidak  terdapat  di  dalamnya  haruslah disesuaikan dengan hal-hal  yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah  Rasulullah  SAW.  Tentunya  yang  dapat  melakukan  qiyas  seperti  yang  dimaksud  di atas yaitu bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, memahami isi Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. 47
Hal Ini berimplikasi kemungkinan adanya kesatuan pendapat di antara mereka sehingga perintah  tersebut  tidak  dituntut  lagi.  Dengan  kata  lain,  ayat  ini  mengisyaratkan  adanya keputusan  bersama  atau  keputusan  Uli  al-amr  yang  berdasarkan  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Hal itu  dapat  terjadi  apabila  masalah  bersangkutan  dengan  hal-hal  atau  objek  yang  tidak  diatur oleh  Al-Qur’an  dan  Sunnah. 48 Dari  sini,  dapat  disimpulkan  bahwa  perintah  yang  dibahas mengisyaratkan  penggunaan  musyawarah  sebagai  metode  pembinaan  hukum  dan pengambilan keputusan politik atau keputusn pemerintahan. Prinsip musyawarah mengandung hikmah  agar  pemimpin  umat  islam,  terutama  Uli  al-amr,  tidak  meninggalkan  musyawarah, karena  di  dalam  musyawarah  mereka  dapat  memperoleh  pandangan  dan  keinginan  dari masyarakat. Pada sisi lain, musyawarah mengandung makna penghargaan kepada tokoh-tokoh dan  pemimpin  masyarakat,  sehingga  mereka  dapat  berpartisipasi  dalam  urusan  dan kepentingan bersama.
47 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir , Terj. Arif rahman hakim dkk., hlm. 489
48 T.Mairizal, “Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran,” hlm. 169-170.

## Ruhdiara
Esensi  Musyawarah  adalah  pemberian  kesempatan  kepada  anggota  masyarakat  yang memiliki  kemampuan  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan  keputusan  yang mengikat,  baik  dalam  bentuk  aturan-aturn  hukum  ataupun  kebijaksanaan  politik  atau pemerintahan.  Apabila  pendapat  yang  berkembang  dalam  musyawarah  itu  disepakati,  maka keputusan  yang  diambil  oleh  pimpinan  adalah  pendapat  yang  disepakati  itu.  Ini  diisyaratkan oleh  sebuah  hadis  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad  dengan  sanadnya dari Ibn Gunn al-asyri bahwa nabi Muhamad SAW berkata kepada Abu bakar dan Umar Lau Ijtama’ tum fi masyuratin ma khalaftukuma, “ Sekiranya kamu  berdua sepakat  dalam  sebuah musyawarah, tiadalah aku menyalahi pendapatmu berdua”. 49
Dari  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  musyawarah  amat  penting  dalam  kehidupan bersama. Pada sisi lain kenyataan menunjukan bahwa musyawarah tidak hanya dipergunakan sejalan  dengan  ajaran  agama,  bahkan  sering  digunakan  untuk  kepentingan  penguasa  untuk kejayaan  dan  kelestarian  kekuasaan  mereka.  Musyawarah  seperti  ini  telah  menyimpng  dari tujuan yang hendak dicapai, kebenaran atau pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan untuk kebaikan bersama. Ini berarti diperlukannya sebuah prinsip yang dapat menghindarkan penggunaan  musyawarah  sebagai  panggung  legalisasi  kepentingan  sepihak.  Untuk  itu  Al- Qur’an dan Sunnah dijadikan sebagai pemutus akhir.
Bertolak  dari  eksisitensi  musyawarah  sebagai  metode  pembinaan  hukum  dan pengambilan  keputusan,  dari  kenyataan  sejarah,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  perintah penyelesaian  perselisihan  dalam  ayat  sebelumnya  ditujukan  kepada  Uli  Al-amr,  Ini  berarti mereka  tidak  hanya  wajib  bermusyawarah,  tetapi  juga  wajib  menyelesaikan  perselisihan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. 50

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa
1. Islam  adalah  agama  yang rahmatan  lil  alamin , lengkap  dengan  petunjuk  untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dalam lapangan politik, kekuasaan tertinggi
49 Abdul Mu’in, Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an) ,..hlm. 267
50 Ibid .,hlm. 269
Ruhdiara
(disebut  kedaulatan)  ada  ditangan  Allah,  manusia  hanya  sebagai  pelaksana kedaulatan itu.
2. Islam  memandang  kekuasaan  dalam  pengertian  yang  transenden  (kesanggupan bagi pemimpin), kekuasaan dalam pengertian ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sang Khalik. manusia merupakan khalifah yang mempunyai  kedudukan  sebagai  pelaksana  dan  penegak  hukum-hukum  Allah Swt di muka bumi ini.
3. Selain  itu  juga  dapat  dikatakan  manusia  berkedudukan  sebagai  pengatur  dan penentu  kebijakan  kehidupan  untuk  mengelola  dan  mengendalikan  bumi  demi mencapai kemakmuran kesejahteraan umat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
4. Tujuan utama manusia diciptakan di muka bumi ini atas dua peran penting yaitu manusia sebagai khalifah Allah Swt dan juga sebagai hamba Allah Swt. khalifah merupakan  pemegang  mandat  dari  Allah,  untuk  mengatur  tatanan masyarakat/wilayah  baik  besar  maupun  kecil,  demi  mewujudkan  kesejateraan rakyat yang adil dan merata dari berbagai lini kehidupan secara propesional. Hal tersebut mencerminkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, khususnya pemerintahan Negara dalam Surah an-Nisa ayat 58-59 mengemukakan ada enam prinsip penggunaan kekuasaan politik atau kekuasaan pemerintahan  yang dapat dipandang sebagai asas-asas penyelenggaraan Negara dalam sistem pemerintahan antara lain:
a. An  tuaddul  amanati  ila  ahliha :  asas  amanah,  perlindungan  hak-hak  warga negara;
b. An tahkumu bil ‘adl: asas keadilan dalam penyelenggaraan seluruh urusan yang menjadi tanggungjawab negara;
c. Athi’u Allah: asas  ketuhanan,  dalam  pengertian  konstitusionalisme  dan  negara kesejahteraan;
d. Athi’ur Rasul: asas kerasulan, dalam pengertian persatuan dan rule of law ;
e. Ulil Amri: asas penyelenggaraan negara oleh orang-orang yang ahli;
f. dan Fa rudduhu ila Allah war Rasul: asas negara hukum
Ruhdiara

## DAFTAR PUSTAKAAN
Abd. Muid, Fahrul. “Pemerintahan  Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Jurnal  Al- Ulum Volume. 10, Nomor 1 (Juni 2010).
Akhmaddhian,  Suwari.  “Asas-Asas  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  Baik  untuk Mewujudkan  Good  Governace.” ,  Logika :  Journal  of  Multidisciplinary  Studies Vol. 09 Nomor 01 (Juni 2018).
Bush,  Tony. Leadership  and  Management    Development  in  Education .  Hawker  Brownlow Education, 2008.
H.A.  Djazuli. Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu Syari’ah . Cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Hamka. Tafsir Al-Azhar . Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
Ilyas, Rahmat. “Manusia Sebagai Khalifah Dalam Persfektif Islam.” Mawa`izh Vol. 1, No. 7 (Juni 2016).
Irfan.  “Interpretation  Of  Amanah  Verses  In  The  Qur’an  (Penafsiran  Ayat-Ayat  Amanah Dalam  Al-Qur’an).” AL-  Tadabbur:  Jurnal  Ilmu  Alquran  Dan  Tafsir Vol.  04  No.  02 (November 2019).
Jumat,  Abd.  Gani.  “Konsep  Pemerintahan  Dalam  Alquran:  Analisis  Makna  Khalīfah  Dalam Perspektif Fiqh Politik.” Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 1 (t.t.).
Kahpi,  Mhd.  Latip.  “Komunikasi  Politik  Dalam  Al-Quran.” Hikmah Vol.  14  No.  1  (Juni 2020).
Lisnawati,  Yesi,  Aam  Abdussalam,  dan  Wahyu  Wibisana.  “Konsep  Khalīfah  Dalam  Al- Qur`Ᾱn  Dan  Implikasinya    Terhadap  Tujuan  Pendidikan  Islam    (Studi  Maudu’i Terhadap  Konsep  Khalīfah  Dalam  Tafsir    Al-Misbah).” Tarbawy Vol.  2,  Nomor  1 (2015).
Mairizal, T. “Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif AlquraN.” Jurnal At-Tibyan Volome 3 No. 2 (Desember 2018).
Mubarok, Subhan. “Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al-Qur’an.” Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 1, No.1 (Februari 2021).
Mu’in,  Abd.  Abdul. Fiqh  Siyasah  (Konsepsi  Kekuasaan  Politik  Dalam  Al-Qur’an) .  Cet.  1. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1997.
Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia . Cet.14. Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.
Nata, Abuddin. Masail Al-Fiqhiyah . 1 ed. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2003.
Nazir, Moh. Metode Penelitian, . Jakarta: Ghilia Indonesia, 2007.
Putra,  Andi  Eka.  “Sketsa  Pemikiran  Keagamaan  Dalam    Perspektif  Normatif,  Historis    Dan Sosial-Ekonomi.” Al-Adyan Volume 12, No. 2 (Desember 2017).
Setyono,  Joko.  “Good  Governance  Dalam  Perspektif  Islam  (Pendekatan  Ushul  Fikih:  Teori Pertingkatan Norma).” Jurnal Muqtasid Volume 6, Nomor 1 (Juni 2015).
Shihab, Quraish. Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat . Cet. 9. Bandung: Mizan, 1995.
Srifariyati, dan Afsya Septa Nugraha. “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa': 58-59.” Jurnal Madaniyah Volume 9 Nomor 1 (Januari 2019).
Sujatnika,  Ghunarsa.  “Pengisian  Jabatan  Kepala  Negara:  Analisa  Terhadap    Kriteria  Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam.” Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 1 No. 2 (t.t.): 2018.
Sukring.  “Politik  Islam  Suatu  Tinjauan  Atas  Prinsip-Prinsip  Keadilan.” Jurnal  Pendidikan Volume 3 Nomor 1 (Agustus 2019).
Syaikh,  Abdullah  bin  Muhammad  Alu. Tafsir  Ibnu  Katsir  Jilid  2 .  Kairo:  Muassasah  Dar  al- Hilal Kairo, t.t.
Tedy, Armin. “Sejarah Negara Tuhan.” Tsaqofah & Tarikh Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember2018). Yudiaatmaja,  Fridayana.  “Kepemimpinan:  Konsep,  Teori  Dan  Karakternya.” Media Komunikasi FIS Vol 12, No 2 (Agustus 2013).
Yunus, Mahmud. Tafsir Qur’an Karim . Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004.