Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Doris Rahmat, Santoso Budi NU , Widya Daniswara Universitas Slamet Riyadi Surakarta Doris_rahmat@yahoo.com .

## Abstrak
Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  adalah  sebagai  pembimbing  dan  pendidik,  pekerja  sosial,  wali  atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk  mengatur  agar  pembinaan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  cepat  dan  tepat menurut  program  yang  telah  ditetapkan.  Serta  adanya  Problem  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  pembentukan  karakter  dan pribadi  di  tinjau  dalam  perpektif sosiologi  meliputi  hal  hal  sebagai  berikut  Kurang  berjalannya  pelaksanaan  program pembinaan  dengan  baik,  Rendahnya    minat  narapidana  itu  sendiri  untuk  mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas
Kata kunci: Narapidana. Pembinaan

## Abstract
The function of Correctional Officers in fostering prisoners in Correctional Institutions is as a guide and educator, social worker, guardian or parent, security maintenance, and as a communicator with the community, in order to arrange so that the guidance can run quickly and precisely according to a predetermined program. . As well as the problems of correctional institutions in character and personal formation,  reviewed  from  a  sociological  perspective,  include  the  following:  Lack  of  proper implementation of the coaching program, low interest in inmates themselves to participate in coaching programs, lack of adequate correctional technical personnel, low enthusiasm of officers to carry out their duties  ,  Officers  lack  mastery  in  their  respective  fields  of  duty,  Lack  of  support  for  facilities  and infrastructure in carrying out their duties.
Keywords: Inmate, Coachin

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  dan Pancasila  sebagai  landasan  negara 1 UUD  NRI  1945  di  sebut  sebagai  konstitusi merupakan landasan  hukum tertinggi   bangsa   Indonesia   yang menjadi    dasar pembentukan    peraturan atau  undang-undang  yang  mengatur  suatu kepentingan public  yang  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  regulasi   sebagai    bagian   dalam mengatur setiap     hajat     hidup     masyarakat 2 artinya konstitusi memberikan jaminan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  masyarakat  tidak  hanya  memberikan perlindungan  amanah  kostitusi  yang  di  tuangkan  dalam  berbagai  regulasi  yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga  pemasyarakatan.  Penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan  dan  pengayoman.  Pengayoman  kepadamasyarakat  sekaligus  kepada terpidana sendiri agarmenjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.  Demikianlah  konsepsi  baru  mengenai  pemidanaan  bukan  lagi  sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan 3 .
Sistem  pemasyarakatan  diatur  dalam  UU RI  No.12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.  Adapun  pengertian  sistem  pemasyarakatan  menurut  UURI No.12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  tersebut  sebagai  berikut:“Sistem pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara pembinaan   warga   binaan   pemasyarakatan   berdasarkan   pancasila   yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibinadan  masyarakat untuk meningkatkan  kualitas  warga  binaan pemasyarakatan  agar  menyadari kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana,  sehingga dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,
1 Roni Sulistyanto Luhukay, Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus  Law  Cipta  Kerja Jurnal  Meta-Yuridis,  No.  P-ISSN  :  2614-2031  /  NO.  E-ISSN  :  2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm 101
2 Roni  Sulistyanto  Luhukay Pemenuhan  Jaminan  Kesehatan  Oleh  Perusahaan  Dalam  Perpektif Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2013 ,    Jurnal  Ilmiah  Living  Law  E-Issn  2550-1208  Volume  13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 112.
3 Bahrudin  Agung  Permana  Putra,  Paham  Triyoso, Peranan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan Pengawasan  terhadap  Narapidana Yang  Memperolehpembebasan  Bersyarat(Studi  Di  Kejaksaan  Negeri  Malang) , Malang, ,jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hlm 1
dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik dan bertanggung jawab 4 . Agar terwujudnya peranan lembaga permasrakatan di butuhkan tindakan tegas dan menjadi  teladan  sehingga  dapat  terwudnya  Negara  Indonesia  sebagai  Negara hukum Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara, 5
Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan  kepenjaraan  pada  tanggal  27  April  1964  yang  memutuskan  bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara  untuk  membimbing  dan  membina.  Sistem  pemasyarakatan  merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan  yang  lebih  baik  terhadap  narapidana.  Meskipun  pada  dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana 6 . Amanat Presiden  RI  dalam  konferensi  dinas  menyampaikan  arti  penting  terhadap pembaharuan  penjara  pidana  di  Indonesia.  Yaitu  merubah  nama  kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.
Sambutan  Menteri  Kehakiman  RI  dalam  pembukaan  rapat  kerja  terbatas direktorat  jenderal  bina  tuna  warga  tahun  1976  menandaskan  kembali  prinsip- prinsip  untuk  bimbingan  dan  pembinaan  sistem  pemasyarakatan  yang  sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan.
Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara. rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan
4 Ibid. ,
5 Roni Sulistyanto Luhukay, Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan , Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, Hlm 136.
6 Dr.  Suharjo,  SH.,  menjelaskan  tentang  hukum  sebagai  pengayomandalam  menetukan  dan membuka  jalan  perlakuan  terhadap  narapidana  dengan  cara  pemasyarakatan  sebagai  tujuan  pidana penjara.
dengan  bimbingan.  Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  narapidana  lebih buruk  atau  lebih  jahat  dari  pada  sebelum  ia  masuk  lembaga.  Selama  kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh  diasingkan  dari  masyarakat.  Secara  umum  dapat  dikemukakan  bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. 7
Sistim  kemasyarakatan  di  samping  bertujuan  untuk  mengembalikan  warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya kembali tindak pidana oleh warga binaan  pemasyarakatan,  serta  merupakan  penerapan  dan  bagian  yang  tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:
1) Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyrakat.
2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3) Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4) Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  narapidana  lebih  buruk  atau  lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6) Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
7 Van  Bemmelen dalam Amir  Hamzah seorang  ahli  pidana  menganut  teori  gabungan mengatakan,  Pidana  bertujuan  membalas  kesalahan  dan  mengamankan  masyarakat.  Tindakan  ini dimaksudkan  mengamankan  dan  memeliharan  tujuan.  Jadi  pidana  dan  tindakan  bertujuan mempersiapkan  untuk  mengembalik an  terpidana  ke  dalam  kehidupan  bermasyarakat”. 7 Dalam perjalanannya terori pemidanaaan bukan lagi sebagai pembalasan melainkan sebagai pembinaan, di kutib dalam Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita, hlm  32

## 9) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan
Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih  ditekankan  pada aspek  pembinaan  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan. Pasal 28 I ayat (1) merumuskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nirani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun. 8
Dalam  sistim  pemasyarakatan,  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak  lainnya,  dan  memperoleh  informasi  baik  media  cetak  maupun  media elektronik  memperoleh  pendidikan  yang  layak  dan  sebagainya,  untuk melaksanakan  sistim  pemasyarakatan  tersebut,  diperlukan  juga  keikutsertaan masyarakat  baik  dalam  mengadakan  kerja  sama  dalam  mengadakan  pembinaan maupun  dengan  sifat  bersedia  menerima  kembali warga  binaan  pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya,
Di dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas bahwa  dalam  menjalankan  sistim  kemasyarakatan  ada  3  unsur  yang  terkait  di dalamnya yaitu:
1. Narapidana selaku warga binaan.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3. Masyarakat  sebagai  warga  yang  menerima  kembali  bekas  narapidana  yang telah selesai menjalankan pidana.
Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan  sistim  pemasyarakatan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistim pembinaan.  fungsi dari sistem pemasyarakatan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  yaitu:
8 Doris Rahmat,  2018. Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan , Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum.,hlm 7
“Sistem  pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  Warga  Binaan  Permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”
Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu  atau  hanya  dipergunakan  bagi  kepentingan  lembaga  atau  Negara  saja, pekerjaan  yang  diberikan  harus  ditunjukkan  untuk  pembangunan  Negara. Bimbingan  dan  didikan  harus  berdasarkan  azas  Pancasila.  Tiap  orang  adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh  ditunjukkan  kepada  narapidana  bahwa  ia  penjahat.  Narapidana  itu  hanya dijatuhi  pidana  hilang  kemerdekaan.  Sarana  fisik  bangunan  lembaga  dewasa  ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 9
Konsep pidana yang berlatar belakang filsafat pembinaan dengan terutama berorentasi  pada  orang,  sesudah  seharusnya  juga  mempunyai  pengaruh  dalam menetapkan  kebijakan  strategi  berikutnya  yaitu  strategi  dalam  menetapkan kebijakan sangsi pidana. Kebijakan menetapkan sanksi pidana meliputi masalah- masalah menetapkan jenis dan jumlah berat ringannya pidana. 10

## B. Telaah Konsep
1. Fungsi Hukum Pidana
Hukum sangat berfungsi dalam menciptakan masyarakat yang madani. Secara  umum,  hukum  berfungsi  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, secara khusus mempunyai fungsi sebagai:
a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang.
b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
c. Fungsi  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  negara  dalam  rangaka menjalankan  fungsi  mempertahankan  kepentingan  hukum  yang dilindungi. 11
9 Rahmat Hi.  Abdullah , Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm 17
10 Rahmat Hi. Abdullah , Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015. Hlm 24 Adami Chazawi, “ Pelajaran Hukum Pidana , ” Jakarta, PT  Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 15.
2. konsep Pemidanaan
Pemidanaan  bisa  diartikan  sebagai  tahap  penetapan  sanksi  dan  juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan  sebagai  hukum,  sedangkan  “pemidanaan”  diartikan sebagai penghukuman.
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi  positif  bagi  si  terpidana,  korban,  dan  juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi  seorang  pelaku  kejahatan  sekaligus  sebagai  upaya  preventif  terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar- benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.
Pada sat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem  hukum  pidana  yang  berlaku  seperti  yang  diatur  dalam  KUHP  yang ditetapkan  pada UU  No. 1  tahun  1964  jo  UU  No.  73  tahun  1958,  beserta perubahan-perubahannya  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  UU  No.  1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP , UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum  pidana  denda  dalam  KUHP.  Meskipun Wetboek  van  Strarecht peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda 12 .
12 Koeswadji,  Hermien  Hadiati.  1995. Perkembangan  Macam-Macam  Pidana  Dalam  Rangka Pembangunan Hukum Pidana . Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti., Hlm. 11
Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan  mulai  dari  jaman  W.V.S  belanda  sampai  dengan  sekarang  yakni dalam KUHP :
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup  sebagaimana  layaknya  mereka  bebas.  Pembinaan  bagi  terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa  selain  narapidana  dipidana,  mereka  juga  harus  dibina  untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.
Dalam  KUHP  penjaTuhan  pidana  pokok  hanya  boleh  satu  macam saja  dari  tindak  pidana yang  dilakukan,  yaitu  salah satu  pidana  pokok yang diancamkan  secara  alternatif  pada  pasal  tindak  pidana  yang  bersangkutan. Tidak  dibenarkan  penjaTuhan  pidana  pokok  yang  diancamkan  pada  pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih  pidana  tambahan  seperti  termasuk  dalam  Pasal  10b,  dikatakan  dapat berarti  penambahan  pidana  tersebut  adalah  fakultatif.  Jadi  pada  dasarnya dalam  sistem  KUHP  ini  tidak  diperbolehkan  dijatuhi  pidana  tambahan mandiri  tanpa  penjaTuhan  pidana  pokok,  kecuali  dalam  Pasal  39  ayat  (30) (pendidikan  paksa)  dan  Pasal  40  (pengembalian  anak  yang  belum  dewasa tersebut pada orangtuanya).
Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima belas tahun  dan  hanya  boleh  dilewati  menjadi  dua  puluh  tahun,  sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal  12  KUHP.  Sedangkan  mengenai  maksimum  pidana  kurungan  adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal  ada  pemberatan  pidana  karena  pengulangan,  perbarengan,  atau  karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP. 13

## C. Metode Penelitian Hukum
13 Ahmad Nindra Ferry, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar . Makassar, Perpustakaan Unhas, 2002,Hlm. 23
Metode  penelitian  hukum  yang  di  gunakan  dalam  penelitin  ini  yaitu mengunakan yuridis empiris yaitu yang menekankan pada kajian sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada kehidupan sosial yang tidak lepas dari aspek hukum (peraturan perundang-undangan), berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini dikaitkan dengan praktek dilapangan 14 .
D. Pembahasaan
3. Fungsi  lembaga  pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  pembinaan para warga binaan lapas.
Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  bekerja  berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  (KPLP)  Seksi-seksi tersebut  bertanggung  jawab  dengan  tugasnya  di  bawah  pimpinan  kepala Lembaga Pemasyarakatan.
Petugas  atau  yang  disebut  juga  dengan  aparat  dalam  pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemasyarakatan  bukanlah  suatu  pekerjaan  yang  mudah  berdasarkan  sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, Kinerja adalah hasil  kerja yang  dapat  dicapai  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggu jawab masing-masing 15 , faktor  petugas  merupakan  unsur  yang  penting.  Petugas  di  dalam  membina narapidana  harus  mempunyai  kemampuan  dalam  bertugas,  karena  tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.
14 Amirudin, Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 21
15 Rizan  Machmud, Peranan  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Terhadap  Efektivitas  Kerja Pagawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA , Vol. 9 No. 3 September 2013 (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar) ISSN : 1907-3313, hlm 8
Dalam  upaya  peningkatan  daya  kemampuan  petugas  dalam pelaksanaan tugasnya selaku pembina narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas dari petugas itu  sendiri.  Untuk  hal  ini  dengan  cara  menggali  potensi-potensi  petugas  di bidang  tertentu  kemudian  ditempatkan  di  bidang  tugas  yang  ada  kaitannya dengan keterampilan/ ilmu yang dimilikinya. Dengan cara demikian setidaknya akan mempengaruhi dan mendekati kepada sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan  kemampuan  petugas  dalam  melaksanakan  tugasnya  masing- masing.
Sikap  disiplin  dan  kepribadian  yang  matang  bagi  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  tidak  bisa  dipisah-pisahkan  dalam  pelaksanaan  tugas pemasyarakatan yaitu membina suatu sikap/ perbuatan dari manusia dengan berdasarkan kata hati, disertai jiwa untuk selalu berusaha berbuat kepada arah yang baik. Apabila petugas kurang bersikap disiplin dan kurang mempunyai kepribadian  yang  baik,  selaku  panutan  bagi  yang  dibina  (narapidana)  maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai.
Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan  narapidana.  Oleh  sebab  itu  petugas  mempunyai  kedudukan  sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana m adalah sebagai berikut : 16
1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik
Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau  pendidik  narapidana  agar  menjadi  sadar  dan  dapat  berperan  dalam kehidupan  masyarakat  setelah  selesai  masa  pidananya.  pihak  Lembaga Pemasyarakatan  disarankan  untuk  memberikan  bimbingan  kepada  para anak  didik  terkait  dengan  kebutuhan  mereka  terhadap  ketrampilan- ketrampilan psikologis
16 Adi Sujatno, 2008. Pencerahan Di Balik Penjara , Jakarta: Teraju, hlm 43
Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta  mampu  mengevaluasi  proses  pembinaan  serta  perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut  maka  dalam  hal  ini  petugas  berfungsi  sebagai  tim  pembina  di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.
Dalam  melaksanakan  sistem  pembinaan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  kadangkala  pendidik  dan  pembimbing  ada  yang didatangkan  dari  luar  seperti  dalam  melaksanakan  ceramah  agama  yang didatangkan  dan  dibidang  keterampilan  mempergunakan  tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK).
Dengan  demikian  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  belum mempunyai  keterampilan  dan  tenaga  profesional  yang  cukup  sehingga perlu didatangkan tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.
2. Petugas sebagai Pekerja Sosial
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pekerja  sosial,  petugas
Lembaga  Pemasyarakatan  harus  memperlakukan  narapidana  sebagai manusia,  menciptakan  hubungan  yang  baik  antara  petugas  dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah terjalin dengan  baik.  Maka  jelaslah  bahwa  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan Padang  telah  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pekerja  sosial,  sehingga narapidana telah hidup berdampingan secara rukun dan damai.
Sebagai pekerja sosial petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang, siap  menerima  dan  membantu  narapidana  dalam  memberikan keterampilan, memberi petunjuk, membimbing narapidana bagaimana cara hidup  yang  baik,  serta  membantu  narapidana  bagaimana  menghilangkan rasa  minder,  bersikap  optimis  dalam  hidup,  cemas,  takut,  ragu-ragu  jika kembali  ke  tengah-tengah  masyarakat,  hal  ini  dilakukan  dengan  tanpa pamrih.
Dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pekerja  sosial,  petugas pemasyarakatan  sebaiknya  memperlihatkan  sikap  yang  bisa  dijadikan contoh  jangan  memperlihatkan  sikap  seperti  meminta  atau  mengambil sebagian  makanan  atau  rokok  narapidana  yang  didapat  narapidana  dari kunjungan  keluarganya  kecuali  narapidana  tersebut  yang  memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.
3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua
Di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang belum adanya petugas khusus yang ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan surat  edaran  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  No.  D.  B.I.  3/  16/  I tanggal 10 Mei 1973.  Walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya  jauh  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  di  luar  kota. Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan  tempat  narapidana  mencurahkan  segala  hidupnya  dalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Bahkan  wali  juga  mewakili  kepentingan narapidana  sebagai  anak  asuhnya  dalam  sidang  team  pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui  sifat  dan  sikap  narapidana  maupun  persoalan  pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya 17 . Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka  narapidana  tersebut  memecahkannya  sendiri  atau  mereka  minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertingkah laku sebaiknya  sebagai  petugas  janganlah  memperlihatkan  sikap  yang  tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap  dengan  keluhan narapidana, kurang  bersikap  adil antara  sesama
17 Yulia  Sholichatun,  Stres  Dan  Staretegi  Coping  Pada  Anak  Didik  Di  Lembaga Pemasyarakatan Anak, SIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011, hlm 62
narapidana, sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.
4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan
Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta  mencegah  dan  mengatasi  kerusuhan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan  segala  sarana  pembinaan  serta  keamanan  lingkungan  Lembaga Pemasyarakatan  Setiap  kerusuhan  atau  tindakan  mengganggu  keamanan akan  ditangani  oleh  petugas  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi  perkelahian  antara  sesama  narapidana  petugas  telah  mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproses, memisahkan  dan  memberikan  sanksi  berupa  membersihkan  WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan sebagainya.
5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat
Untuk  melaksanakan  tugasnya  sebagai  komunikator  dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:
a) Mengikutisertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
Contoh:  adanya  pertandingan  bola  volly,  gotong  royong  dengan masyarakat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang. b) Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya  :  adanya  jadwal  yang  telah  ditentukan  oleh  petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat.
c) Memberikan penerangan kepada masyarakat.
Contoh:  memberikan  penyuluhan  tentang  hukum  kepada masyarakat.
2. Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif  sosiologi.
Dalam  pelaksanaan  proses  pembinaan  terhadap  ditemui  hambatan- hambatan  baik  hambatan  itu  datang  dari  petugas,  narapidana,  masyarakat, sarana  dan  prasarana  serta  hambatan  dalam  administrasi.  Adapun  bentuk- bentuk hambatan tersebut  Bentuk hambatan datang dari petugas  adalah tidak adanya tenaga ahli yang ahli di bidang ilmu ke jiwaan maupun dibidang teknik keterampilan,  walaupun  ada  jumlahnya  sangat  sedikit.  Usaha  yang  telah dilakukan  untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah  mendatangkan  petugas  yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia cabang Surakarta.
Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya  sehingga  tidak  berjalan  proses  pembinaan  narapidana  dengan  baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
Oleh  sebab  itu  perlu  menjadi  perhatian  khusus  disini  adalah  faktor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan  proses  pembinaan  narapidana,  dimana  suatu  hasil  kerja  tidak banyak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu  pengetahuan,  serta  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan.  Dengan memperhatikan  faktor-faktor  di  atas  maka  penyebabnya  antara  lain  sebagai berikut :
1. Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik. .
2. Rendahnya    minat  narapidana  itu  sendiri  untuk  mengikuti  program pembinaan.
3. Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan.
4. Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya..
5. Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing.
6. Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
Memperhatikan  permasalahan-permasalahan  sebagaimana  telah  diuraikan  di atas  dihubungkan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  maka  perlu  dicari  jalan terbaik  yang  efektif  yang  dapat  digunakan  sebagai  jalan  keluar  dalam memecahkan masalah ini.
a) Mengadakan briving secara priodik
b) Melakukan pengawasan secara ketat.
Dari  hambatan-hambatan  yang  telah  diuraikan  di  atas  menyebabkan  belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana secara baik dan berkesinambungan.
1. Hambatan dari Narapidana
Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini.  Mereka  masih  beranggapan  bahwa  mereka  adalah  orang  yang  tidak merdeka yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima di tengah-tengah masyarakat kembali. Di samping adanya narapidana yang melawan kepada petugas  serta  melanggar  tata  tertib  Rumah  Tahanan  yang  sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.
2. Hambatan dari Masyarakat
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan Masyarakat memegang sangat  berpegaruh  dalam  proses  pembinaan,  karena  narapidana  setelah selesai  menjalanni  hukumannya  maka  mereka  akan    keluar  dari  Rumah Tahanan  dan  akan  kembali  ke  tengah-tengah  masyarakat.  Hambatan  yang datang  dari  masyarakat  berupa  anggapan  yang  negatif,  dimana  Rumah Tahanan  Klas  I  A  Surakarta  masih  sering  disebut  dengan  penjara  yang dianggap sebagai tempat orang-orang jahat .
Bentuk hambatan lain yang ditemui adalah jarangnya masyarakat atau keluarga narapidana yang mau melihat ke Rumah Tahanan apalagi memberi bantuan.  Selain  itu  tidak  ada  pihak  keluarga  korban  yang  mau  memberi jaminan  untuk  tidak  membalas  dendam.  Untuk  itu  usaha  yang  dilakukan Rumah Tahanan adalah berusaha melakukan pembinaan sebaik-baiknya agar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan sendirinya  anggapan  masyarakat  akan  berubah,  serta  memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di
Rumah Tahanan melalui media massa dan surat kabar atau cara lainnya sesuai dengan maksud ingin merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana.
3. Hambatan Sarana dan Prasarana
Di  dalam  melakukan  pembinaan  narapidana  di  Rumah  Tahanan ditemukan  hambatan  sarana  dan  prasarana.  Sarana  dan  prasarana  yang dimaksud dapat berupa belum memadai nya bagunan-bagunan, yang mana isi  dari  bagunan  sudah  melebihi  kapasitas  yang  di  tampung  oleh  bagunan tersebut , dan juga dari pegawai masih sangat kurang .
Hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih kurang dan belum mendukung proses pembinaan, seperti bentuk bangunan yaitu  masih  bersatunya  tempat  pria  dan  wanita,  serta  kurangnya  alat-alat pembinaan.  Usaha  yang  dilakukan  oleh  Rumah  Tahanan  adalah  dengan melakukan  pembenahan,  perbaikan,  dan  penyempurnaan  secara  bertahap sesuai dengan kemampuan 18 .

## E. Kesimpulan
1. Fungsi  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  pembinaan  narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan  masyarakat,  guna  untuk  mengatur  agar  pembinaan  tersebut  dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan.
2. Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di  tinjau  dalam  perpektif   sosiologi  meliputi  hal  hal  sebagai  berikut  Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya  minat narapidana  itu  sendiri  untuk  mengikuti  program  pembinaan,  Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya seman gat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing- masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

## Daftar Pustaka
Adami Chazawi, “ Pelajaran Hukum Pidana , ” Jakarta, PT  Raja Grafindo Persada, 2011.
18 Ismail  Rumadan, Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia  Dan  Reorientasi  Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, hlm 269
Ahmad  Nindra  Ferry, Efektifitas  Sanksi  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar . Makassar, Perpustakaan Unhas, 2002 Adi Sujatno, 2008. Pencerahan Di Balik Penjara , Jakarta: Teraju. Amirudin,  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  Raja  Grafindo,
2012
Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan  terhadap  Narapidana  Yang  Memperolehpembebasan  Bersyarat(Studi  Di Kejaksaan  Negeri  Malang) ,  Malang,  ,jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya. Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita.
Doris  Rahmat,    2018. Pembinaan  Narapidana  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan ,  Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Rahmat Hi. Abdullah , Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015. Rahmat Hi. Abdullah , Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015. Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana . Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti. Rizan Machmud, Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pagawai  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  (Lapastika)  Bollangi  Kabupaten GOWA ,  Vol.  9  No.  3  September  2013  (Jurnal  Capacity  STIE  AMKOP Makassar) ISSN : 1907-3313.
Roni Sulistyanto Luhukay, Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
Roni Sulistyanto Luhukay Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 ,  Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
Roni  Sulistyanto  Luhukay, Indenpendensi  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan , Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019.
Yulia  Sholichatun,  Stres  Dan  Staretegi  Coping  Pada  Anak  Didik  Di  Lembaga Pemasyarakatan Anak, SIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011 Ismail  Rumadan, Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia  Dan  Reorientasi  Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.