## PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN/ISTRI HINGGA LAHIRNYA UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## Oleh Dermina Dalimunthe
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email: derminadalimunthe@gmail.com

## Abstract
In the Book of  Law  Criminal  Law,  domestic violence is  regulated in  acts  of  persecution,  decency,  as  well  as  neglect  of  people  who need  to  be  given  a  living  and  life.  But  violence  stipulated  in  Law No.  23  Year  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic Violence  has  a  specific  properties  so  that  the  issue  of  domestic violence into the public domain. Forms of legal protection can be obtained  by  victims  of  domestic  violence  are  becoming  more complex.

## Kata kunci: Perkembangan, Perlindungan Hukum, Perempuan
A. Pendahuluan Fenomena dalam masyarakat Indonesia  yang  menganggap  bahwa menceritakan  tindak  kekerasan  yang dilakukan  suami  sendiri  seperti  menepuk air  di  dulang,  terpercik  muka  sendiri. Kiasan ini berarti membuka aib  keluarga sendiri.  Kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga,  sering  ditutup-tutupi  karena terpaut  dengan  struktur  budaya,  agama, dan  sistim  hukum  yang  belum  dipahami, padahal  tindak  kekerasan  seperti  ini sudah  termasuk  perbuatan  kriminal.Hal ini  dapat  dilihat  dari  data  yang  masuk, baik  di  kepolisian  maupun  pengadilan yang sangat minim sekali dalam menyelesaikan  kasus  kekerasan  terhadap
isteri.
Salah  satu  tujuan  perkawinan adalah:  “membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. 1 Dalam perkawinan  diatur juga  hak dan kewajiban suami isteri yang ditegaskan  dalam  pasal  33  UU  No.  1 tahun  1974  yaitu:“Suami  istri  wajib saling  mencintai,  hormat  menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batinyang  satu  kepada  yang  lain”.Hal  ini diperkuat lagi dalam Pasal 34 ayat 1 UU No.  1  Tahun  1974  yaitu:  “Suami  wajib melindungi  istrinya  dan  memberikan segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
1 Pasal 1 UUP No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dari isi ketiga pasal di atas, dapat disimpulkan  bahwa  dalam  perkawinan (rumah tangga) tidak boleh ada kekerasan baik  dari  suami  maupun  istri,  khususnya kekerasan suami terhadap istri, karena ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan sekaligus melanggar hak dan kewajiban suami istri.
Seiring  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan  terutama  kesetaraan  bagi perempuan,setelah  lahirnya  UU  No.  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan  Dalam  RumahTangga  dan lebih  diperkuat  lagi  dengan  lahirnya  PP No.  4  Tahun  2006  Tentang  Pemulihan yang  merupakan  Pelaksanaan  dari  UU No.  23  Tahun  2004,menyebabkan  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  mulai terungkap,yang perlu kita pikirkan bersama  adalah  bagaimana  perlindungan hukum  yang  layak  dan  seriusbagi perempuan/istri  yang  menjadi  korban kekerasan suami.
Dalam KUH Pidana ada beberapa pasal yang mampu untuk menjerat pelaku kekerasan ini, namun kelihatannya belum efektif  dalam  penanggulangan  bentuk kekerasannya.Namun  tindak  kekerasan yang  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  ini  mempunyai
sifat spesifik. Perkembangan perlindungan hukum bagi perempuan/isteri  hingga  lahirnya  UU  No 23  Tahun  2004  akan  dipaparkan  penulis
pada berikut ini.
B. Pengertian 1. Pengertian
Perlindungan hukum Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan  rasa  aman  kepada korban  yang  dilakukan  oleh  pihak keluarga,  advocat,  lembaga  sosial, kepolisisan,  kejaksaan,  pengadilan, atau  pihak  lainnya  baik  sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 2

## 2. Pengertian  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Dalam  Deklarasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1993 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Terhadap Perempuan,  yang  dimaksud  dengan kekerasan terhadap perempuan adalah:“Setiap  tindakan  berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat  atau  mungkin  berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan  secara  fisik,  seksual  atau psikologis termasuk ancaman tindakan  tertentu  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang  baik  yang  terjadi di depan umum atau dalam
kehidupan pribadi”. 3
Ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  3
Deklarasi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tahun 1993 yaitu: 2 Pasal 1 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3 Pasal  1  Komite  PBB,  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  (CEDAW Committee),  Rekomendasi  Umum  No.  1989  Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
“Perempuan  berhak  menikmati  dan memperoleh  perlindungan  hak  azasi manusia  dan  kebebasan  azasi  yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial  budaya,  sipil  atau  bidang lainnya”.
Setelah  PBB  resmi  memberikan defenisi  kekerasan  berbasis  jender pada  tahun  1993,  Majelis  Umum mengesahkan Deklarasi Penghapusan  Kekerasan  Terhadap Perempuan yakni: “Kekerasan berbasis
gender
meliputi  segala  tingkah  laku yang  merugikanyang  ditujukan kepada  perempuan  dan  anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan  istri,  penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan  dengan  pembunuhan, pelacuran paksa, sunat untukperempuan dan penganiaayaan  seksual  kapada anak  perempuan.  Lebih  luas  lagi kekerasan  terhadap  perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan atau perampasan kebebasan  yang  membahayakan jiwa  ditujukan  pada  perempuan dan  gadis,  yang  menyiksa  secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-
wenang  sehingga  mengekalkan subordinasi perempuan”. 4
4 Ibid.
Hukum  Indonesia,  terutama Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana tidak  mengenal  kekerasan  terhadap wanita, tapi memakai istilah
penganiayaan  yang  merupakan  jenis prilaku  yang  menggunakan  kekerasan seperti  yang  diatur  dalam  pasal  351 sampai  356  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana. Dalam Pasal 356 Kitab Undang  –  Undang  HukumPidana dituliskan:  Pidana  yang  ditentukan dalam  Pasal  351,  353,  354  dan  355 dapat  ditambah  dengan  sepertiga:  1. Bagi  yang  melakukan  kejahatan  itu terhadap  ibunya,  bapaknya  menurut undang-undang, istrinya atau anaknya. 5 Dari  isi  Pasal  356  ayat  1  ini dapat  dipahami  bahwa  penganiayaan yang dilakukan terhadap istri ditambah hukumannya sepertiga.
Pasal  1  point  1  UU  No.  23 Tahun 2004 menegaskan:
“Kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan yang berakibat timbulnya
kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis dan  atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan atau  perampasan  kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga”.
Kekerasan terhadap istri merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan 5 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.126.
dalam rumah tangga, sebab korban bukan hanya  istri,    dapat  terjadi  terhadap  ibu, ayah,  suami,  anak  dan  pembantu  rumah tangga,  tetapi  secara  umum  yang  sering menjadi korban adalah istri, dan pelakunya adalah suami.
Kekerasan  terhadap  perempuan merupakan  fenomena  sosial  yang  sangat tragis, yang digambarkan oleh Sulistyowati Irianto dalam tulisannya:“bahwa kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap  hari  di  seluruh  dunia,  baik  secara individu  maupun  terintegrasi  di  dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar seperti  konflik  bersenjata  atau  kerusuhan sosial”. 6
Menurut Elli N. Hasbianto, menyatakan secara garis besar Kekerasan
Dalam Rumah Tangga terjadi karena:
1. Budaya  Patriakat  dimana  budaya  ini meyakini  bahwa  laki-laki  adalah superior dan perempuan adalah interior sehingga laki-laki didengarkan untuk    menguasai  dan  mengontrol perempuan.
2. Interprestasi  yang  keliru  atas  ajaran agama,  sering  ajaran  agama  yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dengan interprestasi sebagai pembilehan pengontrolan dan
menguasai istrinya
3. Ole  model,  anak  laki-laki  yang tumbuh  dalam  lingkungan  keluarga yang  ayahnya  suka  memukul/kasar
6 .Sulistyowati  Irianto ,  Kekerasan  Terhadap Perempua dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Perspektif  Feminis) ,  Jurnal  Perempuan,  10  Februari- April 1999.
pada  ibunya,  cenderung  akan  meniru pola tersebut pada pasangannya. 7
Penyebab kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah:
1. Laki-laki  dan  perempuan  tidak  dalam posisi yang setara
2. Masyarakat menganggap laki-laki
dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
3. Kekerasan  da;lam  rumah  tangga bukan  sebagai  permasalahan  sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami isteri
4. Pemahaman  keliru  terhadap  ajaran agama  sehingga  timbul  anggapan bahwa  laki-laki  boleh  menguasai perempuan 8
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Sering ditemukan bahwa
kekerasan  terhadap  perempuan  bukan berdimensi  tunggal  misalnya,  seorang istri  yang  mengalami  penganiayaan secara psikologis  dari suami tidak jarang juga  mengalami  penganiayaan  secara fisik.Perempuan diharuskan mencari nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarganya  karena  suami  menolak memberikan nafkah.
1. Kekerasan fisik
Menurut  Pasal  6  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang
7 Elli  N.  Hasbianto, Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, Sebagai Kejahatan Yang Tersembunyi,
Dalam buku Menakar harta Perempuan MizanKhasanah Ilmu Islam, Jakarta, 1998.
8 Wikipedia.  diunduh  tanggal  15  September 2013.
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,  kekerasan  fisik  merupakan suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
Pengertian fisik dalam undang- undang ini dikaitkan dengan pengertian  penganiayaan  dalam  pasal 351  KUH  Pidana  mempunyai  makna yang  sama  yang  diartikan  sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka. Ada 5 (lima) bentuk penganiayaan  yang  ditemukan  dalam KUH Pidana yaitu: a. Penganiayaan biasa yaitu
perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain.
b. Penganiayaan ringan.
c. Penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat atau
mengakibatkan matinya orang lain.
d. Penganiayaan berat yang
direncanakan terlebih dahulu.
e. Penganiayaan berencan.
Pada  umumnya  penganiayaan terhadap  istri  dalam  rumah  tangga meliputi penganiayaan biasa, penganiayaan  ringan  dan  peganiayaan
berat.  Penganiayaan  dalam  KUH Pidana  bukanlah  delik  aduan (klach delick) yang  dapat  dituntut  apabila telah  ada  pengaduan  terlebih  dahulu dari  pihak  yang  dirugikan,  tetapi dalam  praktek,  kasus  penganiayaan terhadap  istri  tidak  diusut  kalau  tidak ada pengaduan dari istri dan keluarganya karena sebagian
masyarakat  menganggap  persolan  ini merupakan  masalah  keluaga  yang harus  ditutupi  karena  terpaut  dengan struktur  budaya,  agama  dan  sistim hukum sehingga tindakan penganiayaan tidak dikategorikan sebagai  kejahatan,  padahal  tindakan tersebut  telah  tergolong  kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman.

## 2. Kekerasan Non Fisik
Menurut  Pasal  7  UU  No.  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang dimaksud  dengan  kekerasan  psikis adalah perbuatan  yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Pada kekerasan non fisik ( psikologis) dampak  yang  dirasakan lebih menyakitkan dari pada kekerasan  secara  fisik.Kekerasan  non fisik merupakan tindakan yang tujuannya  merendahkan  citra  atau menghilangkan kepercayaan diri seorang perempuan dan juga menekan emosi  korban  hingga  korban  tidak berani  mengungkapkan  pendapatnya yang  akhirnya  istri  jadi  penurut  dan selalu  tergantung  pada  suami  dalam segala hal.
Dalam catatan lembaga pendamping  perempuan  menunjukkan bahwa kekerasan mental, emosi inilah yang paling  umum  terjadi  dan
terimplikasi serius terhadap kehidupan korban.  Beberapa  korban  menyatakan bahwa  kekerasan  fisik  (bukan  yang sangat berat) berbekas hanya beberapa minggu, namun penghinaan, perendahan  akan  terus  terbawa  dalam jangka  waktu  yang  sangat  lama. Kekerasan  psikologis  termasuk  harga diri menimbulkan kabingungan bahkan psikologis serius pada
perempuan. 9

## 3. Kekerasan Seksual.
Pasal  8  UU  No.  23  Tahun 2004Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  menegaskan kekerasan seksual adalah:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang  dilakukan  terhadap  orang yang  menetap  dalam  lingkup rumah tangga tersebut.
b. Pemaksaan hubungan seksual
terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumah  tangganya  dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Bentuk  kekerasan  seksual  ini digolongkan  dalam  beberapa  kategori seperti perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk kekerasan  lain  yang  mendahului,  saat atau setelah hubungan seks,
pemaksaan berbagai posisi dan
kondisi  hubungan  seksual,  pemaksaan aktifitas  seksual  tertentu,  pornografi, penghinaan terhadap seksualitas
9 . Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia , Komnas HAM Perempuan, Jakarta, 2002.
perempuan  melalui  proses  verbal  atau pemaksaan  terhadap  istri  untuk  terus hamil. 10
Pasal 285 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  dinyatakan  “ Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan  memaksa seorang wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar pernikahan, diancam karena melakukanperkosaan,  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  belas  tahun. Dalam  hal  ini  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Pidana  hanya  menegaskan tentang  kekerasan  memaksa  seorang wanita  bersetubuh  di  luar  pernikahan (perkosaan).Pasal ini menafsirkan bahwa perempuan dalam posisi sebagai  isteri  (dalam  pernikahan  yang sah)  tidak  mempunyai  hak  apapun dalam hubungan seks dengan suami.
Dengan asumsi bahwa istri harus selalu  patuh  pada  kehendak  seksual suami,  hukum  tidak  bertanggung jawab  untuk  melindungi  si  isteri  bila isteri membantah atau melawan kehendak  seksual  suami  karena  isteri dianggap tidak patuh pada suaminya.Pasal  ini  tidak  menghukum perkosaan yang terjadi dalam perkawinan (morital  rape) ,  yang dihukum  adalah  pelaku  perkosaan terhadap perempuan yang bukan isteri.
Dengan  diberlakukannya  UU
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah  Tangga  kekerasan  seksual yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap
10 Budi Sempurna Dalam Aroma Elmina,
Perempuan, Kekerasan Dan Hukum , 2003, hal. 36.
isteri  sudah  dapat  diancam  dengan pidana.

## 4. Kekerasan Ekonomi
Pasal  9  UU  No.  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  menegaskan kategori kekerasan ekonomi adalah: 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah  tangganya,  padahal  menurut hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena  persetujuan  atau  perjanjian ia  wajib  memberikan  kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1)  juga  berlaku  bagi  setiap  orang  yang mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi dengan caramembatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar  rumah  sehingga  korban  berada  di bawah kendali orang tersebut.
Bentuk kekerasan yang berdimensi  ekonomi,  di  antaranya  untuk mengontrol  prilaku  istri,  suami  tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan
keluarga, sementara  istri  dilarang  bekerja.  Uang diberikan  dalam  jumlah  kecil  secara bertahap,  hanya  bila  istri  melakukan  apa yang diinginkan oleh suami. Suami tidak bertanggungjawab  menafkahi  keluarga dan  membiarkan  isteri  mencari  sendiri, menghidupi  diri  dan  anak-anak,  suami memaksa  isteri  mencari  uang  sementara ia mengahambur-hamburkan uang.
Istri  yang  tidak  bekerja  akan tergantung  pada  suami,  tetapi  kadang- kadang  kemandirian ekonomi yang dimiliki seorang perempuan akan meningkatkan harga diri dan
menyebabkan  posisi  yang  lebih  tinggi dari  suaminya.  Kemandirian  ekonomi isteri tidak membuat mereka terlepas dari kekerasan dalam rumah tangga.
Penghasilan  isteri  sering  membuat suami kurang bertanggung jawab dengan tidak  memberi  nafkah  lahir  kepada  isteri dengan  alasan  isteri  sudah  punya penghasilan  sendiri,  bahkan  ada  diantara mereka yang dengan sengaja mengeksploitasi isteri-isteri mereka dengan  menyuruh  bekerja  memenuhi kebutuhan sendiri.
D. Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
1. Perlindungan  Hukum  Dalam
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Untuk memberikan atau melaksanakan  perlindungan  hukum secara  maksimal  di  lapangan  sering dijumpai  kendala-kendala  antara  lain adalah  peristiwa  yang  belum  diatur dalam hukum,  meskipun diatur tetapi tidak  lengkap  dan  tidak  jelas.  Tidak akan  ditemukan  hukum  yang  sangat jelas dan lengkap selengakap- lengkapnya.
Fungsi  hukum  adalah  untuk melindungi  kepentingan  manusia, dengan cara mengatur segala aktifitas manusia.  Kegiatan  dan  kepentingan
manusia  sangat  banyak  jumlah  dan jenisnya, dan senantiasa terus berkembang. Oleh karena itu peraturan  yang  tidak  jelas  harus dijelaskan,  yang  kurang  lengkap harus dilengkapi, dengan jalan
menemukan hukumnya melalui
pembentukan hukum baru oleh legislatif  maupun  hakim  melalui proses reckhvinding, agar  aturan hukumnya  dapat  diterapkan  terhadap peristiwanya.
Berkaitan  dengan  kasus-kasus kekerasan  terhadap  isteri,  hukum yang  diberlakukan  masih  mengacu
kepada Kitab Undang- Undang
Hukum  Pidana  dengan  ancaman hukuman  yang  terdapat  dalam  pasal 351 (pasal penganiayaan biasa), pasal 352  (penganiayaan  ringan),  353 (penganiayaan  dengan  rencana  lebih dahulu),  354  (penganiayaan  berat),
355  (penganiayaan  berat  dengan rencana lebih dahulu), 356 (penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, isteri atau anak. Walaupun  aturan  ini  secara ekplisit tidak mengatur tentang
kekerasan dalam keluarga, setidaknya dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk mengadukan  pelaku  ke  polisi  bahkan KitabUndang-Undang Hukum Pidana memberikan  ancaman  hukuman  yang berat  jika  penganiayaan  dilakukan terhadap  isteri/anak  seperti  yang diatur  dalam  pasal  356  ayat  1  KUH Pidana.
Namun  dalam  praktek  sehari- hari para penegak hukum sering tidak
merespon  kepentingan  perempuan dan  melihat  hal  ini  secara  umum, karena:
1. Persoalan dianggap masih pribadi
2. Suami  adalah  pencari  nafkah utama,  agar  anak  atau  keluarga tidak terlantar, sehingga hukuman yang dijatuhkan ringan
3. Mayoritas isteri sangat tergantung secara  ekonomi  dan  perasaan emosional  masih  cinta  sama suami.
2. UU  Perkawinan  No.  1  Tahun
1974.
Pasal  19  huruf  d  PP  No.
9/1975  Tentang  Peraturan  Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi  Hukum  Islam  huruf  f menyatakan  bahwa  perceraian  dapat terjadi  karena  salah  satu  pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan  pihak  lain.  Bila suami  melakukan  kekerasan  terhadap isteri  berdasarkan  pasal  ini,  isteri dapat mengajukan gugatan cerai.
3. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dilihat  dari  stelsel  hukum pidana,  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  ini  diatur  dalam  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana yakni  tindak  pidana  penganiayaan, kesusilaan  serta  penelantaran  orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.  Tindak  kekerasan  yang
diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 ini  mempunyai  sifat  khas/spesifik, misalnya:  peristiwa  itu  terjadi  dalam rumah  tangga,  korban  dan  pelaku terikat  hubungan  hukum  tertentu
(hubungan darah, perkawinan,
perususan,  pengasuhan,  perwalian dengan  suami,  dan  anak  bahkan pembantu rumah tangga) serta
berpotensi  dilakukan  secara  berulang dengan penyebab yang lebih komplek dari tindak kekerasan pada umumnya.
Untuk itu persoalan kekerasan dalam  rumah  tangga  ini  lebih merupakan  persoalan  sosial  yang tidak  hanya  dilihat  dari  perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif,
melalui proses sosial, hukum,
psikologi,kesehatan, dan agama, dengan  melibatkan  berbagai  disiplin, lintas institusi dan lembaga. Pasal  10  UU  No.  23  Tahun
2004  menegaskan:  korban  kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi,  lembaga  sosial  atau pihak  lainnya  baik  sementara maupn  berdasarkan  penetapan perintah perlindungan daripengadilan; b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan  bantuan  hukum  pada  setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani.
UU  No.  23  Tahun  2004    ini secara substantif memperluas institusi dan  lembaga  pemberi  perlindungan agar  mudah  diakses  oleh  korban kekerasan dalam rumah  tangga,  yaitu pihak  keluarga,  advokat,  lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan  atau  pihak  lainnya,  baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Peran  pihak  lainnya  lebih bersifat individual.Peran ini diperlukan  karena  luasnya  ruang  dan gerak  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga, sementara institusi dan lembaga  resmi  yang  menangani perlindungan  korbankekerasan  dalam rumah tangga sangatlah terbatas.Pihak  lainnya  itu  adalah setiap orang yang mendengar, melihat,  atau  mengetahui  terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan,  pertolongan  darurat serta membantu pengajuan permohonan  penetapan  perlindungan baik langsung maupun melalui intitusi  dan  lembaga  resmi  yang  ada. (Pasal  15  UU  No.  23  Tahun  2004 Tentang Pengahapusan KDRT)
UU  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan  fungsi  perlindungan dengan  fungsi    pelayanan  artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan
apalagi  melakukan  tindakan  hukum dalam  rangka  pemberian  sanksi kepada pelaku.
Perlindungan  oleh  institusi dan  lembaga  non  penegak  hukum lebih  bersifat  pemberian  pelayanan konsultasi,  mediasi,  pendampingan,
dan  rehabilitasi.Artinya  tidak  sampai pada litigasi.UU Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga juga membagi perlindungan itu menjadi  perlindungan  yang  besifat sementara  dan  perlindungan  dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan  dan  pelayanan diberikan  oleh  institusi  dan  lembaga sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing-masing:
1. Perlindungan oleh kepolisian berupa  perlindungan  sementara yang  diberikan  paling  lama  7 (tujuh)  hari  dalam  waktu  1x  24 jam sejak memberikan perlindungan,  kepolisian  wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan  dari  pengadilan. Sementara  oleh  kepolisian  ini
dapat  dilakukan  bekerja  sama dengan tenaga kesehatan, sosial,relawan  pendamping  dan pembimbing rohani untuk mendampingi  korban.Pelayanan
terhadap  korban  KDRT  ini  harus menggunakan  ruang  pelayanan khusus  di  kantor  kepolisian dengan  system  dan  mekanisme kerja  pelayanan  yang  mudah diakses oleh korban.
Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial  atau  pihak  lain,  sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun  rumah  aman  untuk menampung, melayani dan mengisolasi  korban  dari  pelaku KDRT. Kepolisian sesuai dengan tugas  dan  kewenangannya  dapat melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan dengan  bukti  permulaan  yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat  melakukan  penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah  terhadap  pelanggaran perintah  perlindungan,  artinya surat penangkapan dan penahanan  itu  dapat  diberikan setelah 1 x 24 jam.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalan bentuk konsultasi hukum,  melakukan  mediasi  dan negosiasi di antara pihak termasuk  keluarga  korban  dan
keluarga  pelaku,  mendampingi korban  di  tingkat  penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, melakukan  koordinasi  dengan sesama  penegak  hukum,  relawan pendamping,  dan  pekerja  sosial (kerjasama dan kemitraan).
3. Perlindungan  dengan  penetapan pengadilan  dikeluarkan  dalam bentuk perintah  perlindungan yang  diberikan  selama  1  (satu) tahun  dan  dapat  diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan  dengan  surat  perintah penahanan terhadap pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga selama 30 (tiga puluh)hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditanda tanganinya mengenai kesanggupan  untuk  memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya  yang  mungkin  timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting  sekali,  artinya  terutama dalam  upaya  pemberian  sanksi terhadap  pelaku  KDRT.  Tenaga kesehatan wajib menberikan laporan tertulis hasil pemerikasaan medis dan membuat  visum et  repertum atas
permintaan  penyidik  kepolisian atau  membuat  surat  keterangan
medis  lainnya  yang  mempunyai kekuatan  hukum  sebagai  alat bukti. 5. Pelayanan pekerja sosila diberikan dalam bentuk konseling untuk  menguatkan  dan  memberi rasa aman bagi korban, memberikan  informasi  mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan  perlindungan,  serta mengantarkan  koordinasi  dengan intitusi dan lembaga terkait. 6. Peranan  relawan  pendamping diberikan kepada korban mengenai  hak-hak  korban  untuk mendapatkan seorang atau beberapa  relawan  pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak  KDRT  yang  dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan,mendengarkan dan memberikan  penguatan  secara psikologis    dan  fisik  kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan
mengenai  hak,  kewajiban  dan memberikan  penguatan  imandan taqwa  kepada  korban.  Bentuk pelayanan  ini  masih  bersifat normatif,  belum  implementatif dan tehnis operasionalyang mudah dipahami, mampu dijalankan  dan  diakses  oleh korban KDRT.
Bentuk perlindungan dan pelayanan  ini  masih  bersifat  normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diaksesoleh korban kekerasan dalam rumah tangga.Tugas pemerintah untuk
merumuskan  kembali  pola  dan  strategi pelaksanaan  perlindungan  dan  pelayanan dan  mensosialisasikan  kebijakan  itu  di lapangan.
Uupaya  sungguh-sungguh  dari pemerintah  dan  semua  pihak,  maka  akan dapat mencegah dan menghapus kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  muka bumi Indonesia ini, karena factor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di negeri ini amatlah subur.
Anggapan  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  akibat disharmoniasasi  dari  tekanan  sosial ekonomi  yang  rendah,  perangai  dan tabiat  pelaku  yang  kasar,  serta  gagal dalam  karir  dan  pekerjaan  terrnyata tidaklah sepenuhnya benar, karena kekerasan  dalam  rumah  tangga  justru acapkali  dilakukan  oleh  mereka  yang kondisi  sosial  ekonominya  baik,  sukses karir dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan  tinggi.  Kekerasan  dalam rumah tangga merupakan multi persoalan,  termasuk  persoalan  sosial, ekonomi,  budaya,  hukum,  agama,  dan hak asasi manusia
Kehadiran  UU  No.  23  Tahun 2004  membuka  jalan  bagi  terungkapnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan
upaya  perlindungan  hak-hak  korban, awalnya  Kekerasan  dalam  rumah  tangga dianggap  wilayah  privat  yang  tidak seorangpun  di  luar  lingkungan  rumah tangga dapat memasukinya.
Komisioner  Komnas  Perempuan Sri  Nurherwati  menyatakan  bahwa: seharusnya  UU  No.  23  tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga dapat melindungi perempuan  dan  anak,  yang  merupakan pihak yang paling rentan di dalam rumah tangga. 11
UU  No.  23  Tahun  2004  ini ditujukan  untuk  memberikan  efek  jera kepada  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga  tetapi  ancaman  hukuman  yang tidak  mencantumkan  hukuman  minimal dan  hanya  mencantumkan  hukuman maksimal  sehingga  ancaman  hukuman alternatif  kurungan  atau  denda  dirasa terlalu  ringan  bila  dibandingkan  dengan dampak  yang  diterima  oleh  korban bahkan lebih menguntungkan menggunakan  Kitab  Undang-  Undang HukumPidana apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis atau bahkan meninggal dunia.
Kenyataannya kehadiran Undang- Undang  No  23  Tahun  2004  justru  malah kerap  digunakan  oleh  aparat  penegak hukum untuk mengkriminalkan
perempuan  korban  kekerasan.  Dari  data pengaduan Komnas Perempuan dari 2011 hingga  Juni  2013  menunujukkan  bahwa 60%  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga mengalami kriminalisasi,  10 % di
antaranya dikriminalkan melalui Undang- Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (UU  KDRT  No.  23 Tahun 2004).
Dalam  perjalanannya  UU  No.  23 Tahun  2004  Tentang  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  ini  masih  ada  beberapa pasal  yang  tidak  menguntungkan  bagi perempuan  korban  kekerasan  yaitu  PP No.  4  Tahun  2006  Tentang  Pemulihan merupakan  Peraturan  Pelaksana  dari  UU KDRT  No.  23  Tahun  2004  yang diharapkan  mempermudah  implementasi UU ini.
Kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  kerap  diperlakukan  sama  dengan kasus  kriminal  lainnya,  aparat  hukum hanya  menggunakan  perspektif  normatif dan  berdasarkan  pemenuhan  unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat  bukti,  maka  ketika  terjadi  pelaporan balik oleh pihak suami  yang sebelumnya telah melakukan kekerasan, aparat meletakkan  posisi  perempuan  korban justru  sebagai  pelaku  kekerasan  tanpa mengindahkan  fakta  kekerasan  gender dalam relasi rumah tangga.
Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga khusunya
pelaksanaan perlindungan hukumnya harus  dilakukan  secara  komprehensif, melalui  proses  sosial,  hukum,  psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin,  lintas institusi  dan  lembaga  agar  cita-cita legislator  yang  terkandung  dalam  UU
No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  dan  masyarakat  Indonenesia
secara  umum  dapat  terwujud  sesuai harapan.
Upaya menghapus kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  perjuangan panjang  bangsa  ini,  khususnya  kaum perempuan  yang  rentan  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.Upaya sunguh  –  sungguh  ini  diharapkan  dapat mempengaruhi  struktur  dan  karakteristik multi  persoalan  menjadi  nilai  yang diyakini  benar  dan  dapatmemberi  rasa aman,  tenteram,  adil,  dan  bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

## E. Kesimpulan
Perkembangan perlindungan
hukum  dalam  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dulu  dianggap  persoalan  pribadi (privat) ,  kini  menjadi  ranah  publik.  Ini dapat  dilihat  dari  pengaturan  yang  ada dalam  KUHPidana,  UU  No.  1  Tahun 1974  hingga  UU  NO.  23  Tahun  2004 Tentang  Pengahpusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga.Hal  ini  berdampak  pada bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga  menjadi  lebih  complex  dengan melibatkan  setiap  individu  (masyarakat), advokat,  kepolisian,  pengadilan,  tenaga kesehatan,  relawan  pendamping  dan pembimbing  rohani.Penyelesaian  kasus kekerasan dalam rumah tangga khusunya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap  korban  harus  dilakukan  secara komprehensif,  melalui  proses  sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan  melibatkan  berbagai  disiplin, lintas institusi dan lembaga.

## Daftar Kepustakaan
Budi  Sempurna  Dalam  Aroma  Elmina, Perempuan,  Kekerasan  Dan Hukum , 2003.
Elli  N.  Hasbianto, Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, Sebagai Kejahatan  Yang  Tersembunyi, Dalam  buku  Menakar  harta Perempuan MizanKhasanah Ilmu Islam, Jakarta, 1998. Moeljatno, Kitab Undang-Undang
HUkum  Pidana ,  Bumi  Aksara, Jakarta, 1996. Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia , Komnas HAM Perempuan, Jakarta,
2002. PP  No.  9  Tahun  1975  Tentang
Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Sulistyowati Irianto , Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan  Hukum  Perspektif Feminis), Jurnal  Perempuan, 10 Februari-April 1999.
UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang
Perkawinan.
Wikipedia, diunduh tanggal 15 September 2013. W.w.w. pikiran rakyat.com/node/251045, diunduh  tanggal  8  Oktober 2013.