Yessiarie Silvanny Sibot, Desti Natasha, Henkam Nipriskila Cahyanti (2023) Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan dalam Perspektif  Hukum Adat Dayak Ngaju, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023
UPAYA HUKUM

## UNTUK MENJERAT TINDAKAN PELAKU PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAYAK NGAJU
Yessiarie Silvanny Sibot, Desti Natasha, Henkam Nipriskila Cahyanti Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya Email:

## Abstrak
Permasalahan yang terjadi adalah kekosongan hukum mengenai pengaturan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku perselingkuhan melalui hukum nasional. Pada masyarakat  adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah,  Hukum  Adat  Dayak  ditegakkan secara  tegas,  namun  masih  belum  banyak  diketahui.  Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  kualitatif  empiris,  dilakukan  dengan  mengunjungi  Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak (DAD) di Kalimantan Tengah.  Hal  ini  dapat  melengkapi  upaya  hukum  nasional  sebelum  pelaksanaan hukum nasional RUU KUHP bagi masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Upaya hukum yang dilakukan untuk menjerat pelaku perselingkuhan adalah ingkar janji  yang  merupakan  upaya  hukum  paling  serius  yang  dapat  dilakukan  oleh masyarakat  adat  suku  Dayak  Ngaju.  Mereka  percaya  bahwa  sumpah  yang diucapkan  pada  Basarah  Adat  akan  serius  bagi  mereka  yang  berani  berbohong. Mereka  mungkin  berumur  pendek,  tidak beruntung  dan  menderita  penyakit  terus menerus untuk diri mereka sendiri dan keturunan serta saudara mereka. Sanksi adat Dayak Ngaju yang dikenakan kepada pelaku perselingkuhan adalah membayar dua kali nilai perkawinan adat (mahar) pasangan yang disitanya membayar ganti rugi malu  bagi  keluarga  sah  pasangan  perempuan,  membayar  ganti  rugi  biaya perkawinan bagi pasangan sah dan membayar kedamaian pesta.
Kata  Kunci: Hukum  Adat  Dayak;  Pelaku  Perselingkuhan;  Masyarakat  Adat;  Upaya Hukum

## Abstract
The problem that occurs is a legal vacuum regarding the regulation of sanctions that can  be  imposed  on  perpetrators  of  infidelity  through  national  law.  In  the  Dayak indigenous  communities  of  Central  Kalimantan,  Dayak  customary  law  is  strictly enforced,  but it is  still  not  widely  known.  This  research  uses empirical  qualitative research  type,  conducted  by  visiting  the  Kedamangan  Institute  in  Central Kalimantan and the Dayak Customary Council (DAD) in Central Kalimantan. This can complement national legal efforts before the implementation of the national law of the Criminal Code Bill for the Ngaju Dayak community in Central Kalimantan. Legal efforts made to ensnare perpetrators of infidelity are broken promises which are the most serious legal remedies that can be done by the indigenous people of the Ngaju Dayak tribe. They believe that the oath taken on Basarah Adat will be serious
for  those  who  dare  to  lie.  They  may  be  short-lived,  unlucky  and  suffer  from continuous  illness  for  themselves  and  their  offspring  and  siblings.  The  customary Dayak  Ngaju  sanctions  imposed  on  perpetrators  of  infidelity  are  to  pay  twice  the value  of  the  customary  marriage  (dowry)  of  the  confiscated  spouse,  pay  shame compensation  for  the  legal  family  of  the  female  partner,  pay  compensation  for marriage expenses for the legal couple, and pay the peace of the party.

## Keywords: Dayak Customary Law; Perpetrator of infidelity; Indigenous; Legal Remedies

## Pendahuluan
Perkawinan  menurut  hukum  adat  merupakan  peristiwa  penting  dan  sakral  bagi setiap orang yang menjalani tidak hanya para pihak yang menikah, tetapi juga masing- masing  keluarga  kedua  mempelai  bahkan  menyangkut  arwah  para  leluhur  (Yuliartini, 2010). Pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan adat dan adanya perselingkuhan dipercaya akan membawa hukuman penderitaan karena telah melanggar janji yang telah diikrarkan pada saat pemenuhan hukum adat (Yuliartini, 2010).
Fenomena yang kerap kali penulis amati di Kalimantan Tengah adalah keenganan korban untuk berusaha menjerat Pelaku Perselingkuhan (pihak ke tiga) yang menggoda pasangan  mereka.  Sebagian  memilih  untuk  melampiaskan  kekecewaannya  dengan melabrak pelaku perselingkuhan ataupun berkoar-koar di media sosial untuk menjelek- jelekan  Pelaku  Perselingkuhan  tersebut.  Sebagian  lagi  memilih  jalan  perceraian  dan pasrah mengganggap dirinya memang sudah tidak menarik lagi.
Sangat  disayangkan  jika masyarakat  suku  Dayak  tidak  memberdayakan  hukum adat  miliknya  sendiri.  Salah  satunya  dengan  memperdalam  ketentuan  adat  yang  dapat menjerat  perbuatan  Pelaku  Perselingkuhan  dan  memberikan  efek  jera  kepada  mereka. Perbuatan Pelaku Perselingkuhan dalam hukum   adat   Dayak   Ngaju   disebut dengan Tungkun merupakan suatu perbuatan yang memiliki dimensi Pidana di dalamnya yaitu tergolong dalam pelanggaran adat kesusilaan. Pedoman pengaturan tentang hukum adat Dayak  yang  sampai  saat  ini  masih  digunakan  adalah  96  Pasal  Hukum  Adat  Tumbang Anoi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan para pemangku adat Dayak.
Faktor dominan terjadinya kasus perceraian di Palangka Raya adalah selingkuh. Terkadang wanita juga bisa menggoda pria yang sudah memiliki istri. Kalau tidak kuat- kuat  iman,  pasti  tergoda  dan  terjadilah  perselingkuhan.  Istilah  yang  sedang  popular  di kalangan masyarakat terhadap seseorang yang menggoda suami / istri orang ini adalah ‘Pelaku Perselingkuhan’. Perbuatan seperti ini telah melanggar nilai adat yang dipegang teguh oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.
Wawancara dilakukan dengan Damang di Lembaga Kedamangan di Kecamatan Kahayan Tengah. Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan  permasalahan yang diangkat yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis,  yang  berupa  laporan-laporan  dari  masyarakat  adat  Dayak  Ngaju  tentang permohonan perceraian yang relevan dengan penelitian ini.
Kasus  asusila  seperti  ini  telah  melanggar  norma  sosial  dan  falsafah  Belum Bahadat suku Dayak Ngaju. Perbuatan ini dapat dikenai sanksi denda adat dengan tidak mengenyampingkan hukum positif dalam aspek pidana (Pratiwi, Suprayitno, & Triyani, 2019).
Perselingkuhan  merupakan  salah  satu  aspek  kehidupan  keluarga  dan  sering menjadi  sumber  permasalahan  (Al  Mansur,  Saim,  &  Riyaldi,  2021).  Perselingkuhan seorang  suami  atau  istri  merupakan  bentuk  penyimpangan  tindakan  anggota  keluarga dilakukan  tanpa  sepengetahuan  pasangannya  (Muhajarah,  2017).  Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual,  persahabatan,  hubungan  dengan  orang  tua,  pekerjaan,  dan  sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap (binti Zulkepley, 2018).
Perubahan  sikap  paling  nyata  dan  sering  terjadi  dalam  kasus  perselingkuhan adalah  kecenderungan  untuk  merahasiakan  sesuatu,  bertindak  defensif  (bersikap bertahan),  dan  berbohong  (Satiadarma,  2001).  Namun  pada  kenyataannya  hukum Indonesia  tidak  mendefinisikan  perselingkuhan.  Sebab,  perselingkuhan  memang mencakup arti yang luas (Wattimena, 2010). Saat ini istilah berselingkuh bisa disematkan pada  pacar,  suami,  maupun  istri.  Selain  itu,  aktivitas  yang  tergolong  sebagai perselingkuhan pun diartikan berbeda-beda, mulai dari komunikasi lisan, tertulis, tatap muka, hingga perzinaan.
Meskipun perselingkuhan merupakan masalah yang sangat privat namun media massa  terutama  elektronik  setiap  hari  membongkarnya  terus-menerus.  Perselingkuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa dan kampung-kampung.
Perselingkuhan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada, tapi juga dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak  mampu  dari  segi  finansial.  Meskipun perselingkuhan  merupakan  masalah  yang  sangat  privat  namun  media  massa  terutama elektronik setiap hari membongkarnya terus-menerus. Perselingkuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa dan kampung-kampung.
Perselingkuhan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu dari segi finansial. Lebih memprihatinkan lagi, perselingkuhan juga dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kekerabatan, seperti perselingkuhan antara ayah/ibu dengan anak tirinya, antara kakak dengan adiknya, antara adik ipar dengan kakak ipar.
Selain  itu,  perselingkuhan  juga  dilakukan  oleh  seorang  ayah/ibu  dengan pacar/teman akrab anaknya dan seorang laki-laki dengan tetangga wanitanya yang telah berumah tangga. Perselingkuhan juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertahun- tahun  membina  mahligai  perkawinan  maupun  mereka  yang  baru  melangsungkan perkawinan.
Hukum  adat  Dayak  masih  sangat  dijunjung  para  warganya.  Para  pelaku perselingkuhan  pun  di  atur  dalam  hukum  adat  tersebut.  Dikutip  dari  buku  Sekilas Perkawinan Dayak Mualang karya L. Tatang disebutkan deretan hukum adat perkawinan.
Dijelaskan  jika  perselingkuhan  masuk  dalam  perkawinan  bermasalah.  Dalam buku  ini  dijelaskan  perkawinan  merupakan  dua  manusia  yang  bersatu  dan  tidak  bisa
dipisahkan. Maka jika terjadi pertikaian karena perselingkuhan akan dikenakan hukum adat  butang.  Butang  merupakan  perbuatan  selingkuh  atau  zinah  yang  pria  atau  wanita yang  sudah  menikah.  Pelaksanaan  hukum  ini  yakni,  mengharuskan  kedua  pihak  yang bersengketa atau bermasalah menyelam dalam air, kemudian keduanya akan didampingi Ketua Adat untuk mengadakan ritual dengan mengucapkan mantra.
Pelaku  Perselingkuhan  adalah  istilah  untuk  menyebut  seorang  yang  dianggap telah  memicu  keretakan  rumah  tangga  pasangan  yang  sudah  menikah  (Ulfiah,  2016). Istilah  ini  berkaitan  dengan  tindakan  perselingkuhan,  khususnya  dengan  mereka  yang telah memiliki pasangan sah dalam pernikahan (Perangin-angin et al., 2021).
Pada dasarnya, menurut Pasal 1 UU Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menentukan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Namun,  dalam  upaya mewujudkan tujuan itu, pasangan suami-istri akan menemui bermacam batu ujian, salah satunya adanya perselingkuhan.
Dari  ketentuan  di  atas,  baik  pelaku  perselingkuhan  yang  melakukan  hubungan seksual dengan suami orang lain maupun laki-laki / perempuan yang telah menikah dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 284 KUHP. Namun, proses penuntutan secara pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan pasangan sah atau istri yang suaminya direbut oleh Pelaku Perselingkuhan.
Berdasarkan  peristiwa  yang  banyak  terjadi  saat  ini,  istilah  ini  identik  dengan seseorang yang merebut seorang suami / istri dari pasangan sahnya. Perbuatan tersebut biasanya dikenal dengan istilah selingkuh. Pelaku Perselingkuhan berkaitan erat dengan perselingkuhan  dengan  kontribusi  dari  kedua  belah  pihak,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dengan  tujuan  sekadar  berzina  atau  mengarah  kepada  pernikahan.  Mereka yang  melakukan  hal  itu  bukan  hanya  membutuhkan  uang,  tetapi  mereka  butuh  nafsu hingga status yang menjadikan seseorang bisa merebut pasangan orang lain, atau disebut Pelaku Perselingkuhan.
Seiring  semakin  seringnya  isu  perselingkuhan  muncul,  istilah  '  Pelaku Perselingkuhan ' jadi fenomena yang sangat populer. Banyak berita yang menjadi viral di sejumlah media sosial adalah berita tentang Pelaku Perselingkuhan. Kedekatan dengan orang  yang  sudah  berumah  tangga  kerap  menjadi  masalah  besar,  salah  satunya  adalah ketertarikan,  meskipun  seseorangan  sudah  mempunyai  suami/istri  dan  anak  (Iqbal  & Fawzea,  2020).  Dikenal  sebagai  Pelaku  Perselingkuhan  untuk  sebutan  orang  yang menggoda  dan  merebut  laki-laki  atau  perempuan,  suami/istri  orang  yang  sudah mempunyai pasangan hidup. Pelaku Perselingkuhan dapat diartikan sebagai seorang yang berani menggoda pasangan yang telah menikah.
Secara  hukum  positif,  apabila  salah  satu  dari  pasangan  selingkuh,  dalam  arti melakukan perbuatan perzinahan, beserta kawan selingkuhnya dapat diadukan ke kantor polisi berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP. Makna overspel dalam pasal 284 KUHP yang  dapat  dituntut  pidana  adalah:  a)  Persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang sudah  menikah  saja.  b)  Partner  yang  disetubuhi,  yang  belum menikah  hanya  dianggap sebagai  peserta  pelaku  (medepleger).  Apabila  partner  yang  disetubuhi  sudah  menikah,
maka bukan dianggap sebagai peserta pelaku. c) Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan.
Secara a contrario dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri  yang  bersangkutan  maka  itu  termasuk  overspel.  Berdasarkan  hukum  positif, perbuatan pelaku perselingkuhan tidak serta merta dapat dijatuhi sanksi pidana, harus ada pengaduan  dan  pembuktian  akurat  yang  menyatakan  bahwa  benar  terjadi  perzinahan (Hadi, 2022). Kondisi tersebut memberikan peluang terjadinya perbuatan perselingkuhan atau  perzinahan  yang  semakin  meluas.  Untuk  itu,  perlu  adanya  aturan  hukum  yang sanksinya tegas langsung bisa dikenakan kepada pelaku perselingkuhan atau perzinahan.
Hukum  adat  merupakan  solusi  konkrit  yang  bisa  diberikan  kepada  pelaku perselingkuhan,  karena  sifatnya  dekat  dengan  kehidupan  masyarakat  dan  nilai-nilai budanya merupakan hasil kristalisasi budaya masyarakat setempat. Menurut hukum adat, hal yang paling pokok dalam perkawinan adalah hakikat mengenai ikatan perkawinan.
Dalam  hukum  adat  bukan  sekedar  ikatan  pria  dan  wanita,  tetapi  juga  ikatan hubungan  hukum  sebagai  perikatan  perdata  dan  perikatan  adat  Perkawinan  menurut hukum  adat  tidak  semata-mata  berarti  suatu  ikatan  antara  seorang  pria  dengan  wanita sebagai  suami  isteri  untuk  mendapatkan  keturunan  dan  membangun  serta  membina kehidupan  keluarga  rumah  tangga,  tetapi  juga  berarti  suatu  hubungan  hukum  yang menyangkut  para  anggota  kerabat  dari  pihak  isteri  dan  dari  pihak  suami.  Terjadinya perkawinan,  berarti  berlakunya  ikatan  kekerabatan  untuk  saling  membantu  dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
Upaya hukum yang dilakukan dengan tantangan bersumpah adalah upaya hukum paling  serius  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  suku  Dayak  Ngaju.  Mereka percaya bahwa sumpah yang diucapkan pada saat basara adat akan berakibat fatal bagi pihak yang berani berbohong yaitu memiliki umur pendek, tidak ada rejeki, sakit penyakit yang sambung menyambung untuknya, keturunan serta saudara-saudaranya.
Sanksi adat Dayak ngaju yang dikenakan bagi perbuatan pelaku perselingkuhan untuk  perbuatannya  yang  berani  merebut  pasangan  sah  orang  lain  dan  diwajibkan membayar  Dua  kali  nilai  palaku  adat  perkawinan  (mahar)  pasangan  yang  direbutnya membayar  ganti  rugi  malu  bagi  keluarga  pasangan  sah,  membayar  ganti  rugi  biaya pernikahan  bagi  pasangan  sah  dan  membayar  pesta  damai.  Hal  ini  dapat  melengkapi kekosongan hukum nasional sebelum berlakunya RUU KUHP bagi masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.
Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk perbuatan hatungkun yang dilakukan oleh untuk menjerat pelaku perselingkuhan ini dapat diadukan dengan cara melaporkan para  pihak  yang  terlibat  ke  Damang  Kepala  Adat  yang  berkedudukan  di  wilayah kecamatan  tempat  tinggal  si  pelapor  ataupun  wilayah  kedamangan  tempat dilaksanakannya kawin adat para pihak yang terikat perkawinan tersebut.
Salah  satu  prasyarat  pengaduan  adalah  harus  dilakukan  dengan  semangat kejujuran  yang  tinggi  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  dan  memiliki  niat  yang  tulus untuk  memberikan  maaf  yang  tulus  kepada  pelaku  nantinya.  Jika  semua  bukti  telah terkumpulkan  serta  para  pihak  yang  dimaksud  telah  jelas  keberadaannya  maka  akan
digelarlah  sebuah  Basara  Adat  yaitu  proses  gelar  perkara/persidangan  dalam  Sistem Hukum Adat Dayak Ngaju.
Salah  satu  prasyarat  pengaduan  adalah  harus  dilakukan  dengan  semangat kejujuran  yang  tinggi  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  dan  memiliki  niat  yang  tulus untuk  memberikan  maaf  yang  tulus  kepada  pelaku  nantinya.  Jika  semua  bukti  telah terkumpulkan  serta  para  pihak  yang  dimaksud  telah  jelas  keberadaan  nya  maka  akan digelarlah  sebuah  Basara  Adat  yaitu  proses  gelar  perkara/persidangan  dalam  Sistem Hukum Adat Dayak Ngaju.
Basara  Adat  berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah Nomor  16  Tahun  2008  tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah memiliki ketentuan sebagai berikut:
a) Jika basara adat itu berkenaan dengan pelaku yang melibatkan orang lain dari luar  wilayah  Kedamangan  (lintas  wilayah  yuridiksi  kedamangan)  dalam  satu  wilayah kabupaten /kota, maka Damang dari wilayah hukum yang bersangkutan perlu memohon kepada  Dewan  Adat  Dayak  (DAD)  Kabupaten/Kota  melibatkan  Damang  dari  wilayah kedamangangan/kecamatan lain dalam menangani dan menyelesaikan perkara tersebut;
b) Jika basara (gelar perkara) itu berkenaan dengan pelaku yang berasal dari luar kabupaten/kota (lintas kabupaten / kota), maka Damang Kepala Adat dari wilayah hukum yang  bersangkutan  perlu  memohon  kepada  Dewan  Adat  Dayak  (DAD)  Provinsi  untuk melibatkan Damang Kepala Adat dari Kabupaten / Kota lain di wilayah provinsi yang bersangkutan Let (hakim) Adat;
c) Jika basara (gelar perkara) itu berkenaan dengan pelaku yang berasal dari luar provinsi (lintas provinsi), maka Damang Kepala Adat dari wilayah provinsi bersangkutan perlu  memohon  kepada  Majelis  Adat  Dayak  Nasional  (MADN)  menugaskan  Damang Kepala Adat dari provinsi lain itu untuk menjadi Let (hakim) Adat (Pratiwi et al., 2019).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih  dalam tentang  “Upaya  Hukum  Untuk  Menjerat  Tindakan  Pelaku  Perselingkuhan  Dalam Presfektif Hukum Adat Dayak Ngaju”.
Sumber  informasi  makalah  ini  didapatkan  dari  jurnal-jurnal  penelitian  hukum, artikel-artikel,  perundang-undangan  dan  wawancara  dengan  Damang  Kepala  Adat Lembaga Kedamangan di Kecamatan Kahayan Tengah.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  peneliti  merumuskan masalahsebagai berikut: 1) Apa Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian hukum untuk Tindakan  Pelaku  Perselingkuhan?  2)  Bagaimana  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan untuk menjerat Pelaku Perselingkuhan melalui Hukum Adat Dayak Ngaju?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research) menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum.  Pokok  kajiannya adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga  penelitian  hukum normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,
penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir, 2004).
Di  dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan,  dengan  pendekatan tersebut  peneliti  akan  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statue  aproach)  (Marzuki,  2013). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema sentral suatu penelitian.
Dalam  penelitian  pada  umumnya  dibedakan  antara  data  yang  diperoleh  secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat  dinamakan  data  primer  (atau  data  dasar),  sedangkan  yang  diperoleh  dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto, 2007).
Data  dalam  penulisan  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  bahan  pustaka  yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, jurnal hukum, peraturan perundang- undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi  penelitian.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  semua  bahan/materi  hukum  yang mempunyai  kedudukan  mengikat  secara  yuridis.  Metode  yang  penulis  gunakan  ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum  primer  dan  sekunder  seperti  96  pasal  Perjanjian  Damai  Tumbang  Anoi,  kitab Panaturan, surat perjanjian kawin, buku hukum dan hasil penelitian hukum.
Bahan hukum primer terdiri dari yaitu wawancara dengan Damang, pemeriksaan dokumen-dokumen  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  penelitian  dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai  permasalahan  dari  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  buku-buku  dan literatur-literatur terkait Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan Dalam Presfektif Hukum Adat Dayak Ngaju.
Bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti,  rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  dari kalangan hukum, dan seterusnya.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka  (literatur,  hasil  penelitian,  majalah  ilmiah,  buletin  ilmiah,  jurnal  ilmiah  dsb). Bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  prosedur  inventarisasi  dan  identifikasi  peraturan perundang-undangan,  serta  klasifikasi  dan  sistematisasi  bahan  hukum  sesuai permasalahan penelitian.
Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan cara  membaca, menganalisa,  mencatat  dan  membuat  ulasan  bahan-bahan  pustaka  yang  ada  kaitannya Upaya  Hukum  Untuk  Menjerat  Tindakan  Pelaku  Perselingkuhan  Dalam  Presfektif Hukum Adat Dayak Ngaju.
Selain  itu  penulis  juga  mengimpun  informasi  yang  relevan  dengan  topik  yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah,  tesis,  peraturan-peraturan,  dan  sumber-sumber  tertulis  baik  tercetak  maupun elektornik lain.
Data Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Penelitian ini disajikan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat adat Dayak Ngaju  untuk  menjerat  dan  memberikan  efek  jera  bagi  Pelaku  perselingkuhan  sesuai dengan hukum adat Dayak Ngaju untuk menjaga arti kesakralan pernikahan dalam adat Dayak Ngaju.
Untuk  menganalisis  data  yang  diperoleh,  akan  digunakan  metode  analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian  dikorelasikan  dengan  fakta-fakta  yang  relevan  (legal  facts)  yang  dipakai sebagai  premis  minor  dan  melalui  proses  silogisme  akan  diperoleh  kesimpulan (conclution) terhadap permasalahannya.

## Hasil dan Pembahasan

## Paradigma  tentang  Upaya  Hukum  Untuk  Menjerat  Tindakan  Pelaku Perselingkuhan
Langkah  awal  melakukan  musyawarah  dalam  Upaya  Hukum  Untuk  Menjerat Tindakan  Pelaku  Perselingkuhan  Dalam  Presfektif  Hukum  Adat  Dayak  Ngaju  yakni dengan diadukan dengan cara melaporkan para pihak yang terlibat ke Damang Kepala Adat yang berkedudukan di wilayah kecamatan tempat tinggal si pelapor ataupun wilayah kedamangan  tempat  dilaksanakannya  kawin  adat  para  pihak  yang  terikat  perkawinan tersebut.
Salah satu prasyarat pengaduan adalah harus dilakukan dengan semangat kejujuran yang  tinggi  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  dan  memiliki  niat  yang  tulus  untuk memberikan  maaf  yang  tulus  kepada  pelaku  nantinya.  Jika  semua  bukti  telah terkumpulkan  serta  para  pihak  yang  dimaksud  telah  jelas  keberadaannya  maka  akan digelarlah  sebuah  Basara  Adat  yaitu  proses  gelar  perkara/persidangan  dalam  Sistem Hukum Adat Dayak Ngaju. Prosedur penyelesaian perkara secara garis besar dilakukan dengan  melakukan  pengaduan  yang  dapat  dilakukan  oleh  istri/suami  sebagai  korban, anak,  keluarga,  masyarakat,  RT,  RW  atau  bahkan  saksi  mata  yaitu  membuat  surat permohonan  yang  berisikan  pengaduan  yang  ditujukan  kepada  Damang  selaku  Kepala Adat dan Mantir sebagai pelaksana untuk segera di proses.
Setelah  melihat  bukti  dan  saksi  yang  ada,  maka  diadakan  musyawarah  yang bertujuan  untuk  berembuk  mencari  kebenaran  dan  keputusan  akhir  dari  kasus  tersebut
setelah itu diadakanlah basara adat untuk memutuskan sanksi/denda bagi yang bersalah dan pembacaan singer/denda yang berikan kepadanya.
Pengambilan  sumpah  Adat  (bukan  sumpah  menurut  agama)  dari  pihak  yang bersengketa  dan  juga  para  saksi.  Dalam  sumpah  Adat  ini  perlu  dilakukan  oleh  tukang tawur/pisur  yang  terlebih  dahulu  memanggil  roh-roh  untuk  memberikan  kekuatan  dan kemampuan  untuk  berkata  jujur.  Pengambilan  keterangan  dari  pihak-pihak  yang bersengketa dan juga keterangan dari para saksi maka dilakukan pembacaan kesimpulan oleh  Mantir  Adat atau  Damang  atas  keterangan  para  pihak  yang  bersengketa  dan juga saksi.  Dalam  hal  telah  dilakukannya  diskusi,  maka  hasil  dari  peninjauan  objek perkara/permasalahan  juga  disampaikan,  atau  apabila  akan  ada  peninjauan  maka  hal tersebut juga disampaikan/dirundingkan, dengan waktu paling lama tiga hari.
Pengambilan keputusan oleh Mantir Adat atau Damang atas perkara yang terjadi serta  pembuatan  berita  acara  Sidang  penyelesaian  perkara  dan  penandatanganan keputusan  yang  dikeluarkan  atas  perkara  tersebut.  Upacara  perdamaian  yaitu  berupa tampung  tawar,  penyembelihan  hewan,  pesta  dan  atau  Hasapa.  Dalam  hal  hasapa  ini hanya dilakukan pada tingkat perkara yang ditangani oleh Damang dan jika dalam suatu perkara  tidak  ada  yang  berkata  jujur  untuk  mengakui  kesalahannya  sehingga permasalahan tidak menemukan titik penyelesaian.
Ancaman dan pengenaan sanksi bukan hanya pada manusia tapi pada hewan dan juga  lama  semesta,  sekalipun  pelaksanaannya  dikerjakan  oleh  manusia  melalui  ritual. Sehingga  sanksi-sanksinya  juga  ditujukan  untuk  mendamaikan  pihak  yang  sedang berperkara.  Menyelesaikan  masalah,  mengembalikan  keseimbangan  alam  baik hubungannya dengan alam, manusia dan sang pencipta.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah Nomor 16 Tahun 2008, disebutkan jenis-jenis sanksi dapat dikategorikan sebagai berikut:
1) Sanksi Ringan berupa: a) Nasihat; b) Teguran; c) Pernyataan maaf.
2) Sanksi sedang adalah Singer (ganti rugi) dan denda berdasarkan kearifan lokal.
3) Sanksi Berat, yakni: a) Dikucilkan; b) Dikeluarkan dari masyarakat adat (diusir);
c) Pencabutan gelar.
Berbagai jenis sanksi singer di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Denda ganti kerugian dalam berbagai rupa seperti pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, menyerahkan barang adat seperti guci, gong, mandau atau  tombak  sebagai  pengganti  kerugian  rohani.  2)  Denda  melaksanakan  upacara  adat (dengan mengorbankan hewan babi, ayam, sapi, atau kerbau) untuk pembersihan batin si korban,  membersihkan  masyarakat  dari  segala  aib  (hal-hal  yang  tabu)  sebagai  bentuk permohonan maaf si pelaku kepada para leluhur secara rohaniah. 3) Denda pengasingan (dikucilkan) dari masyarakat di luar tata hukum, bentuk pertanggung    jawaban    secara batiniah    si    pelaku    atas    pelanggaran     adat yang dilakukannya.
Sanksi  dari  perbuatan  pelaku  perselingkuhan  atau  yang  disebut  dengan  bahasa Dayak  Ngaju  adalah  terdapat  dalam  Pasal  1  Perjanjian  Tumbang  Anoi  dan  diterapkan pada  salah  satu  kasus  yang  penulis  dapatkan  pada  Kedamangan  Kecamatan  Kahayan Tengah yaitu kasus pelaku perselingkuhan (Hatungkun). 10

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dibahas  dapat  disimpulkan  bahwa  Proses Penyelesaian  Kasus  Perselingkuhan  Melalui  Hukum  Adat  Dayak  Ngaju  (Kalimantan Tengah) adalah salah satu penyelesaian masalah jika terjadinya kebuntuhan adat dalam mengadili atau memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar diantara kedua pihak. Pelaksanaan  hukum  adat  berbentuk  mengumpulkan  pihak  yang  bersangkutan  dan bermasalah atas kasus perselingkuhan berserta keluarga dari pihak yang menjadi pelaku ataupun pihak yang menjadi korban (perselingkuhan), wajib melakukan ritual yaitu kedua belah  pihak  yang  bermasalah  akan  disuruh  mendatangi  balai  adat  dan  bertatap  muka langsung untuk menyelesaikan masalah perselikungkuhan yang mereka hadapi didalam rumah tangganya.
Dengan  mengundang  ketua  adat/Damang  adat,  Ketua  RT,  Kades/lurah  untuk memberikan  arahan  atau  himbauan  kepada  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan  dan untuk  memutuskan  siapa  yang  salah  dan  siapa  yang  benar.  Hukum  adat  Dayak  Ngaju (Kalimantan Tengah) merupakan kebudayaan yang telah secara turun-temurun di dalam masyarakat  setempat  serta  telah  diyakini  dalam  menyelesaikan  permasalahan,  sampai pada  saat  ini  masyarakat  Suku  Dayak  Ngaju  (Kalimantan  Tengah)  tetap  melestarikan hukum adat melalui proses “Pertemuan/Mengumpulkan” pihak yang bersangkutan entah pihak yang dinyatakan bersalah maupun pihak yang tidak dinyatakan bersalah dan cara ini merupakan tindakan yang dianggap seadil-adilnya oleh masyarakat adat.
Upaya hukum yang dilakukan dengan tantangan bersumpah adalah upaya hukum paling  serius  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  suku  Dayak  Ngaju  dalam pembuktian ada tidaknya niat jahat dalam diri pelaku perselingkuhan. Perbuatan pelaku perselingkuhan  dianggap  hina  mencerminkan  sikap  Belom  Dia  Bahadat,  Akibat  dari sumpah  yang  diucapkanlah  yang  amat  ditakuti  jika  terjadi  di  kemudian  hari.  Mereka percaya bahwa sumpah yang diucapkan pada saat basara adat telah didengar oleh semua elemen  yaitu  Tuhan,  alam,  manusia  maupun  roh-roh  nenek  moyang  sehingga  akan berakibat fatal bagi pihak yang berani berbohong.

## BIBLIOGRAFI
Abdulkadir, Muhammad. (2004). Hukum dan penelitian hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Al  Mansur,  Muhammad,  Saim,  Saim,  &  Riyaldi,  Rino.  (2021).  Faktor  Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupat. TAHKIM , 17 (1), 62–82.
binti  Zulkepley,  Halimahtun  Saadiah.  (2018). Faktor-Faktor  Sebab  Terjadinya Perselingkuhan  di  Tempat  Kerja  (Studi  Kasus  Perkara-Perkara  yang  Masuk  di Jabatan Agama Islam Perak) . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Hadi,  Saiful.  (2022). Ketentuan  Sanksi  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Zina  dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat . UIN Ar-Raniry.
Iqbal, Muhammad, & Fawzea, Kisma. (2020). Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga . Gema Insani.
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian hukum .
Muhajarah,  Kurnia.  (2017).  Perselingkuhan  suami  terhadap  istri  dan  upaya penanganannya. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 12 (1), 23–40.
Perangin-angin,  Reh  Bungana  Beru,  Sembiring,  Rya  Elita  Br,  Melianti,  Yusna, Habeahan,  Sampitmo,  Batu,  Dewi  Pika  Lbn,  &  Charity,  Hafni  Zahra.  (2021). Pelakor  Overviewed  from  Indonesian  Law  Perspective. International  Conference For Democracy and National Resilience (ICDNR 2021) , 79–82. https://doi.org/2991/assehr.k.211221.014
Pratiwi,  Putri  Fransiska  Purnama,  Suprayitno,  Suprayitno,  &  Triyani,  Triyani.  (2019). Upaya  Hukum  Untuk  Menjerat  Tindakan  Pelakor  Dalam  Perspektif  Hukum  Adat Dayak Ngaju. Jurnal Cakrawala Hukum , 10 (2), 209–217.
Satiadarma, Monty P. (2001). Menyikapi perselingkuhan . Yayasan Obor Indonesia.
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Ulfiah,  Ulfiah.  (2016). Psikologi  keluarga:  Pemahaman  hakikat  keluarga  dan penanganan problematika rumah tangga . Ghalia Indonesia.
Wattimena, Reza Alexander Antonius. (2010). Filsafat Perselingkuhan Sampai Anorexia Kudus . Evolitera.
Yuliartini,  Ni  Putu  Rai.  (2010).  Anak  Tidak  Sah  Dalam  Perkawinan  Yang  Sah  (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).

## Copyright holder:
Yessiarie Silvanny Sibot, Desti Natasha, Henkam Nipriskila Cahyanti (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: