## IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA
Widiatama¹,Hadi Mahmud²,Suparwi³ ¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta ²´³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta ¹ maskulinb@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji negara hukum (rechtsstaat ) atau rule of  law sudah tepat untuk negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif,  membahas  mengenai  doktrin  -  doktrin  dan  asas  -  asas  dalam  ilmu  hukum. Pembudayaan  nilai  dasar  Pancasila  sebagai  ideologi  nasional  adalah  bersifat  imperatif. Dengan  demikian  semua  komponen  bangsa,  lebih-lebih  para  pemegang  jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan kepemimpinan negara  berkewajiban  menjalankan  amanat  di  maksud.  Demi  pertahanan  negara  ,untuk tegaknya  sistem  kenegaraan  Pancasila,  pemerintah  berkewajiban  mendidikkan  dan membudayakan  nilai-nilai  dasar  negara  (ideologi  nasional)  bagi  generasi  penerus  untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelakasanaan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh  negara  dengan  mendaya  gunakan  semua  kelembagaan  dan  komponen  bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh  negara  harus  berdasarkan  atas  hukum  dan  harus  bisa  dipertanggungjawabkan dihadapan  hukum,  bukan  berdasarkan  kekuasaan  semata.  Dengan  dijadikannya  hukum sebagai  dasar  negara,  diharapkan  bisa  memberikan  keadilan  kepada  seluruh masyarakatnya.  Bila  keadilan  dalam  suatu  negara  bisa  dicapai,  berarti  cita  –  cita  para pendiri negara bisa terwujud. Akan tetapi, pengaruh dari negara lain terhadap berlakunya hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan baru. Pengaruh dari bangsa lain tersebut belum  tentu  sesuai  dengan  pribadi  bangsa  Indonesia.  Selain  pengaruh  dari  negara  lain, hukum di Indonseia juga dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam pelaksanaannya agar tidak terombang – ambing dengan pengaruh dari negara lain tersebut, hendaknya nilai – nilai dari pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.

## Kata kunci: Negara Hukum; Ideologi; Pancasila

## THE IDEOLOGY OF PANCASILA AS THE BASIS OF DEVELOPING THE LEGAL STATE OF INDONESIA

## Abstract
The research aims to study the rule of law (rechtsstaat) or the rule of law that is appropriate for the Indonesian State. This research is a doctrinal legal research, prescriptive in nature, discusses the doctrines and principles of legal science. The culture of the basic values  of Pancasila  as  a  national  ideology  is  imperative.  Thus  all  components  of  the  nation, especially the holders of state government positions both at the central and regional levels, state institutions and state leadership are obliged to carry out the mandate in this regard. For the sake of national defense, to uphold the Pancasila state system, the Government is obliged  to  educate  and  cultivate  the  basic  values  of  the  state  to  create  successors  to maintain the integrity of the Republic of Indonesia. Thought for the implementation of the culture of the basic values of the state, should be developed institutionally, conceptually and  functionally  by  the  state  by  empowering  all  the  institutions  and  components  of  the nation. Indonesia is a constitutional state, thus all actions that are carried out by the state must be based on law and must be accounted for before the law, not based on one's own power. By making the law as the basis of the state, it is hoped that it can provide justice to all  of  its  people.  If  justice  in  a country  can  be  achieved,  it  means  that  the  ideals  of  the founders of the country can be realized. However, the influence of other countries on the enactment of law in Indonesia raises new problems. The influence of other nations is not necessarily personal to the Indonesian nation. Apart from influences from other countries, the law in Indonesia can also be relied on by the diversity of ethnicities, religions, customs, cultures and languages. In its implementation, so as to be swayed by the influence of other countries, based on it, the values of Pancasila are always new in every law enforcement in Indonesia.
Keywords: Rule of law; Ideology; Pancasila

## A. PENDAHULUAN
Sejak tanggal 17 Agustus 1945 setelah memproklamasikan kemerdekaannya, para founding fathers (pendiri bangsa) ini menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini  tertuang  di  dalam  UUD  1945  pra  amandemen,  yaitu  pada  penjelasan  umum  yang menyatakan  bahwa:  Negara  Indonesia  ialah  negara  yang  berdasar  atas  hukum ( rechtsstaat ) dan tidak berdasarkan kekuasaan ( machtsstaat) . Pasca amandemen UUD 1945  dalam  pasal  1  ayat  (3)  juga  mengatur  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  Soepomo  mengatakan  bahwa  negara  hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberi perlindungan  hukum  pada  masyarakat,  antara  hukum  dan  kekuasaan  ada  hubungan timbal balik 1 . Hal ini senada dengan pendapat Plato bahwa, penyelenggara negara yang baik  adalah  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  pengaturan  hukum  yang  baik,  dan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  didasarkan  pada hukum  merupakan  salah  satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.
Pembentukan  hukum  hendaknya  mengarahkan  kepada  hakikat  hukum  (law  truth). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan  tertentu  atau  mengutamakan  suatu  kepentingan  di  atas  yang  lain 2 . Lahirnya konsep  negara  hukum  antara  satu  negara  dengan  negara  lain  tentunya  memiliki perbendaan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, sosial, budaya antara satu negara dengan negara lain yang mempunyai perbedaan. Konsep negara hukum barat, baik rechtsstaat maupun rule of law lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme  yang  dilakukan  oleh  para  raja  pada  waktu  itu.  Sedangkan  negara  hukum Indonesia  lahir  bukan  karena  adanya  pergulatan  sosial  melawan  absolutisme sebagaimana yang terjadi di negara rechtsstaat maupun rule of law.
Penelitian  dengan  tema  ideologi  Pancasila  sebagai  dasar  membangun  negara hukum  ini  telah  diteliti  antara  lain  oleh  Fransiska  Novita  Eleanora  (2012)  mengkaji bagaimana  fungsi  pancasila  sebagai  norma  dasar  dalam  sistem  hukum  Indonesia. Hasilnya  adalah  bahwa  pancasila  sebagai  norma  dasar  merupakan  pandangan  hidup bangsa  yang  tercermin  dalam  5  (sila)  dalam  Pancasila.  Kedudukan  Pancasila  dalam
1 Mukthi Fadjar, 2005, Tipe Negara Hukum , Cet. Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 7.
2 Arif Hidayat, Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia , Jurnal Ius Constituendum 4 (2),  2019, hlm 150. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
sistem  hukum  Indonesia  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  atau  sumber tertib hukum sehingga pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia 3 .
Sedangkan  Husein  Muslimin  (2016)  dalam  penelitiannya  mengkaji  tantangan terhadap  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara  pasca  reformasi.  Penelitian tersebut fokus  menyoroti dan mengkaji sejarah pembuatan Pancasila dan kedudukannya sebagai ideologi dan dasar negara. Penelitian ini juga menyoroti kedudukan Pancasila pasca  reformasi  dan  bagaimana  ideologi  dan  dasar  negara  tersebut  diterapkan  dalam menghadapi  tantangan  perubahan  di masa  reformasi.  Pancasila  tidak  bersifat  tertutup melainkan  ideologi  terbuka,  artinya  didak  hanya  dapat  membenarkan  melainkan dibutuhkan, oleh karena itu ideologi terbuka milik seluruh rakyat sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiaanya didalam ideologi tersebut. Ideologi pancasila bersifat  aktual,  dinamis  dan  senantiasa  mampu  menyesuaikan  perkembangan  zaman. Pancasila  sebagai  dasar  negara  pada  hakekatnya  adalah  sumber  dari  segala  sumber hukum atau sumber tertib hukum 4 .
Muhammad  Chairul  Huda  (2018)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Meneguhkan  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Bernegara:  Implemetasi  Nilai-Nilai Keseimbangan  dalam  Upaya  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia”  tersebut  mengkaji bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu  nilai  Ketuhanan  (moral  religius),  nilai  kemanusiaan  (humanisme),  dan  nilai kemasyarakatan  (nasionalisme  dan  keadilan  sosial).  Pertama,  konsep  Ketuhanan  ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah satu agama saja. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat  keyakinan  ( aqidah )  atas  sifat-sifat  Ilahiyah  yaitu;  nilai-nilai  keadilan, persamaan,  kemerdekaan,  kebenaran,  kasih  saying,  perlindungan,  kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian dan lain-lainnya dari beberapa nilai permanen di dalamnya. Kedua yaitu nilai Kkemanusiaan (Humanisme) yang mempunyai maksud arah politik hukum harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang memiliki hak-hak dasar yang melekat, yaitu; hak
3 Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia , Jurnal Adil 3 (1),  2012. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838
4 Husein Muslimin, Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi Fransiska, Jurnal Cakrawala Hukum 7 (1), 2016, hal 30-38.
untuk  hidup,  hak  untuk  memperoleh  pendidikan,  hak  berkarya,  hak  berserikat,  hak berkeluarga,  hak  untuk  mendapatkan  kebahagiaan,  hak  untuk  berfikir,  bersikap  dan mengembangkan potensi 5 .
Setelah  memplokamirkan  diri  sebagai  negara  hukum,  tidak  jarang  dalam praktiknya  mengalami  kendala.  Hal  ini  harus  kita  sikapi  bersama–sama  untuk mewujudkan cita–cita founding fathers (para pendiri) bangsa ini. Sebelum membahas Indonesia  sebagai  negara  hukum,  alangkah  lebih  baik  bila  kita  mengetahui  dahulu negara hukum seperti apakah yang dicita–citakan dan diinginkan oleh founding fathers (para  pendiri  bangsa),  apakah  negara  hukum  seperti  negara  Belanda,  apakah  negara hukum yang sudah diadaptasi dengan pluralisme yang ada di indonesia, ataukah negara hukum lain yang mempunyai cita rasa Indonesia.
Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana plurarisme hukum di Indonesia, konsep negara  hukum  dan  karakteristik  negara  hukum  Pancasila.  Penelitian  ini  melengkapi penelitian sebelumnya oleh oleh Fransiska Novita Eleanora (2012) mengkaji bagaimana fungsi  pancasila  sebagai  norma  dasar  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Sedangkan Husein  Muslimin  (2016)  dalam  penelitiannya  fokus  mengkaji  tantangan  terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi.  Penelitian yang berbeda dari  Muhammad  Chairul  Huda  (2018)  ini  menyimpulkan  Pancasila  menjadi  ideologi negara yang universal dan komperhensif.  Tujuan penelitian ini  mengkaji negara hukum (rechtsstaat ) atau rule of  law sudah tepat untuk negara Indonesia.

## B.   PERMASALAHAN
Dewasa ini kita mungkin sering berfikir apakah negara hukum (rechtsstaat), yang sekarang sudah berlaku di Indonesia merupakan cita – cita dari founding fathers (pendiri bangsa) ini, ataukah negara hukum Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan cita– cita pendiri bangsa ini.
Negara hukum bersumber pada cita-cita Rule of Law. Menurut A.V. Dicey dan Sir I. Jennings bahwa ” semua kekuasaan negara bersumber pada hukum, dan hukum tersebut berdasarkan pada nilai-nilai yang tinggi dari kemanusiaan yang bersifat pribadi manusia”6.
5 Muhammad Chairul Huda, Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan  dalam  Upaya  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia ,  Jurnal  Resolusi  1  (1),  2018,  hal  78-99. https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.160
6 Oemar Senoadji, 1973, Hukum Acara Pidana dalam Prospektif , Erlangga, Jakarta, hlm. 37
Berdasarkan hal tersebut, maka hukum dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan dan penegakan  hukum  harus  selalu  menjunjung  hak  hidup,  kebebasan,  kemerdekaan, dan keamanan  bagi  individu,  karena  hukum  mempunyai  tujuan  untuk  melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat. 7
Dengan  latar  belakang  pemikiran  tersebut  di  atas,  apakah  sebenarnya  Negara Hukum (rechtsstaat) atau rule of  law sudah tepat untuk Negara Indonesia?

## C.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  doktrinal,  bersifat  preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum 8 . Penelitian ini digunakan untuk melakukan kajian pada substansi dan struktur hukum, menganalisis hukum  secara  vertikal  dan  horizontal  yang  memberi  peta  dan  arah  bagi  hukum 9 . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang - undangan ( statute approach) .
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pancasila dan Undang – Undang Dasar tahun 1945. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku buku yang secara substanstif relevan dengan tema dan masalah penelitian.

## D. PEMBAHASAN
1. Pluralisme Hukum di Indonesia
Sebagai  negara  hukum  ( rechtsstaat )  Indonesia  banyak  dipengaruhi  oleh keragaman  suku,  agama,  adat  istiadat,  budaya,  dan  bahasa.  Misalnya  dari keragaman suku dan budaya melahirkan Hukum Adat. Dari segi agama kita kenal dengan  Hukum  Islam.  Dan  juga ada  hukum  yang  berlaku  yang  dipengaruhi  oleh negara  barat.  Kita  ketahui  bersama  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  antara  lain hukum adat, hukum Islam, civil law dan common law. Dengan berlakuknya lebih dari  satu  hukum  di  Indonesia  (pluralisme  hukum)  tidak  menutup  kemungkinan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
Dengan  terjadinya  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaannya  tersebut  sulit kiranya  mewujudkan  kepastian  hukum.  Sering  kita  jumpai  Hukum  Adat
7 Indonesia (1).  Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945. Ps.28E ayat 3
8 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif , Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.
9 Jan Geijssels dan Mark Van Hoecke, 2000, Apakah Teori Hukum Itu? , Terj. B. Arief Sidharta, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, hlm 109.
bersinggungan  dengan  Hukum  Islam,  atau  Hukum  Pidana  atau  Perdata  atau mungkin  juga  bertentangan  dengan  Hukum  internasional  atau  sebaliknya.  Hal tersebut pengaruh dari pluralisme hukum.
Hukum  adat  merupakan  hukum  asli  yang  lahir  dari  kebudayaan  dan  hidup ditengah - tengah masyarakat Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang  berjudul Het  Adatrecht  van  Nederlandsch ,  hukum  adat  merupakan keseluruhan  aturan  -  aturan  tingkah  laku  yang  berlaku  bagi  orang  -  orang  bumi putera  dan  orang  -  orang  timur  asing  yang  mempunyai  pemaksa  dan  sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi. 10
Di  Indonesia  dikenal  juga  hukum  Islam,  karena  mayoritas  warna  negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Banyaknya pemeluk agama Islam tersebut membuat pertumbuhan hukum Islam di Indonesia sangat pesat. Semisal saja, dalam urusan perkawinan, perceraian, waris dan banyak urusan lain yang menggunakan dasar hukum Islam untuk mengaturnya. Dan sudah menjadi aturan baku hukum di Indonesia. 11
Hukum sipil ( civil law ) adalah hukum peninggalan bangsa Belanda. Karena Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama, yaitu sekira 350 tahun maka hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum sipil ( civil law ). Hal ini bisa dilihat di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang banyak dipengaruhi oleh hukum sipil ( civil law ).
Penerapan  c ommon  law pada  hukum  di  Indonesia  bisa  kita  lihat  melalui perjanjian – perjanjian internasional yang Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Hal ini dipengaruhi oleh sarjana hukum yang mendapatkan pendidikan di negara – negara anglo saxon seperti Amerika dan Australia. 12
Selain  sebagai  negara  hukum  ( rechtsstaat ),  di  Indonesia  sendiri  memiliki dasar  negara  yang  sudah  tertanam  di  masyarakat  Indonesia  yaitu  Pancasila. Pancasila  sebagai  dasar  negara  berakar  dari  nilai  –  nilai  budaya  masyarakat  dan
10 Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 85
11 Indonesia  (2),  Peraturatn  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan Perppu No. 2 Tahun 2017 LN NOMOR 138 TLN NOMOR 6084.Pasal 1 angka 1
12 Basri,Faisal dan Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalah- masalah  Struktural,  Transformasi  Baru,  dan  Prospek  Perekonomian  Indonesia, Jakarta:Kencana  Prenada  Media Group, 2009.
bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia, berasal dari  buah pikiran para pendiri bangsa yang disepakati oleh segenap rakyat Indonesia yang merupakan dasar dari Negara Indonesia itu sendiri.
Pancasila  dijadikan  sebagai  dasar  negara  dikarenakan  pancasila  dipandang sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh  Soekarno  dalam  pidatonya  pada  saat  sidang  BPUPKI  yang  menyatakan bahwa 13 :  “Dalam  mengadakan  negara  Indonesia  merdekan  itu  harus  dapat meletakkan negara itu diatas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini”, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:  “saya  beri  uraian  itu  tadi  agar  saudara  –  saudara  mengerti  bahwa  bagi republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang  bisa  menjadi leitstar (bintang  pimpinan)  dinamis,  kalau  kita  mencari  satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam – dalamnya  di  dalam  jiwa  masyarakat  kita  sendiri.  kalau  kita  mau  memasukkan elemen – elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk diatasnya”. 14
Dalam  pidato  tersebut  bila  kita  resapi  dan  kita  ambil  inti  sarinya  adalah, negara  Indonesia  harus  mempunyai  dasar  statis  (kuat)  dan  dinamis  (hidup  dan berkembang  di  masyarakat)  dan  dasar  tersebut  harus  lahir  dari  negara  Indonesia sendiri bukan mengambil dari luar negara indonesia. Kemudian para pendiri negara ini saling bertukar pikiran kemudian menyetujui Pancasila sebagai dasar berdirinya negara Indonesia. Pancasila  sebagai  dasar  negara  memperoleh  pengesahan secara normatif setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada saat disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Untuk  memahami  nilai  –  nilai  yang  terkandung  dalam  sila  –sila  Pancasila dikutip oleh Soejadi adalah: 15
13 Teguh Prasetyo, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasil , Nusa Media, Bandung, hlm. 20-21.
14 Mufti Makarim.Peran  Organisasi  Masyarakat  Sipil  Dalam  Reformasi  Sektor  Keamanan. Pusat Dokumentasi ELSAM.
15 Soejadi, 1999, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia , Lukman Oset, Yogyakarta, hlm. 88- 89.
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai – nilai religius, yang meliputi:
a. Kepercayaan  terhadap  adanya  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  pencipta segala  sesuatu  dengan  sifat  –  sifat  yang  sempurna  dan  suci  seperti  Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya;
b. Ketakwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yakni  menjelaskan  semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan yang meliputi:
a. Pengakuan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  dengan  segala  hak  dan wajib asasinya;
b. Perlakuan  yang  adil  dan  beradap  sesama  manusia,  terhadap  diri  sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan;
c. Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.
3. Sila Persatuan Indonesia.
Dalam  sila  persatuan  Indonesia  terkandung  nilai  persatuan  bangsa  yang meliputi: 16
a. Pengakuan terhadap kebhinekaan tunggal ikaan suku bangsa (etnis), agama, adat, istiadat dan kebudayaan;
b. Pengakuan  terhadap  persatuan  bangsa  dan  wilayah  –  wilayah  Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme);
c. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme).
4.  Sila  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Dalam  sila  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai kerakyatan yang meliputi:
a. Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat;
16 Sutaryo.2013. Membangun  Kedaulatan  Bangsa  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila:  Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Kawasan  Terluar,  Terdepan,  dan Tertinggal  (3T). Yogyakarta.  Kumpulan  Makalah  Call  For Papper Kongres Pancasila VII
b. Kedaulatan adalah ditangan rakyat;
c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
d. pimpinan  kerakyatan  adalah  hikmat  kebijaksanaan  yang  dilandasi  akal sehat;
e. Keputusan diambil berdasarakan musyawarah untuk mufakat oleh wakil  – wakil rakyat.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dalam  sila  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  terkandung  nilai keadilan sosial yang meliputi: 17
a. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia;
c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d. Menghormati hak milik orang lain;
e. Cita – cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;
f. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
Dari  kelima  sila  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa  cita  –  cita  luhur  bangsa Indonesia sudah terangkum di dalam Pancasila. Dan juga Pancasila bisa menjadi penuntun  generasi  –  generasi  berikutnya  untuk  melanjutkan  cita  –  cita  pendiri negara Indonesia.
Hal ini penting mengingat banyaknya pengaruh negara asing yang masuk ke Indonesia. Bangsa Indonesia harus mempunyai pandangan hidup ( way of life ) yang jelas. Dan pandangan itu akan mempermudah kita untuk tetap pada rel yang benar sesuai dengan cita - cita para founding fathers (pendiri bangsa) dan tidak terombang - ambing dengan pengaruh negara lain.
2. Konsep Negara Hukum
Seperti  penjelasan  diatas  bahwa lahirnya  konsep  negara  hukum antara  satu negara dengan negara lain tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh
17 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, 2010, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan  Hasil  Pembahasan  Tahun  1999-2002,  Buku  II  Sendi-Sendi/Fundamental  Negara,  Sekretariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 60.
ideologi,  sosial,  budaya  antara  satu  negara  dengan  negara  lain  yang  mempunyai perbedaan.
Konsep  negara  hukum  barat,  baik rechtsstaat maupun rule  of  law lahir dikarenakan  adanya  pergulatan  sosial  yang  menentang  adanya  absolutisme  yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan Negara Hukum Indonesia lahir bukan  karena  adanya  pergulatan  sosial  melawan  absolutisme  sebagaimana  yang terjadi di negara rechtsstaat maupun rule of law.
Negara  hukum  Indonesia  lahir  dengan  semangat  yang  berbeda,  bukan semangat  untuk  menentang  absolutisme  para  raja,  melainkan  karena  adanya dorongan  dari  seluruh  elemen  bangsa  Indonesia  untuk  merdeka  dari  penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. 18
Mengenai  hal  tersebut  diatas,  Marjene  Termorshuizen  mengatakan: The Indonesian concept negara hukum has been derived from the western conceptions of rechtsstaat during first period after their independence (1945), wich influenced by european than by american type. The reason therefor is that cosequence of long lasting former colonialization law in the middle of twentieth century was still much affected by european (ducht) than American (common law) 19 . terjemahan: Konsep negara  hukum  Indonesia  berasal  dari  konsepsi  barat rechtsstaat selama  periode pertama setelah kemerdekaan Indonesia (1945), yang dipengaruhi oleh tipe Eropa daripada tipe Amerika. Hal ini disebabkan adanya konsekuensi dari hukum bekas kolonilisasi  yang  berlangsung  lama  dalam  abad  pertengahan  yang  masih  banyak pengaruh Eropa (Belanda) daripada Amerika (doktrin common law ). 20
Selain hal tersebut, menurut Philipus Hadjon perbedaan antara konsep negara hukum  Indonesia  dengan rechtsstaat maupun rule  of  law adalah  penekanannya terhadap  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  bersifat individual. Untuk melindungi hak asasi manusi (HAM), konsep rule of law menitik beratkan  kepada  asas  rechmatigheid.  Sedangkan  dalam  negara  hukum  Indonesia (pada  waktu  sidang  BPUPKI)  tidak  menghendaki  adanya  perlindungan  terhadap
18 Magna,  Kuntana,  dkk.,  “ Tafsir  Mahkamah  Konstitusi Atas  Pasal  33  Undang-  Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (Putusan MK Mengenai Judicial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002) ”,Jurnal Konstitusi 7 (1),  2010.
19 I Dewa Gede Atmaja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 , Edisi Revisi, Setara Press, Malang, hlm. 160.
20 Wahyono S.K. “ Wawasan Nusantara Sebuah Konsepsi Geopolitik” dalam Wawasan Nusantara, Surya Indah, Jakarta
HAM  yang  bersifat  individual,  melainkan  yang  menjadi  titik  sentral  adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan 21 .
Kerukunan  dan  kekeluargaan  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia kerukunan dan kekeluargaan seharusnya dijunjung tinggi. Selain itu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat menjadi hal penting untuk mewujudkan Negara Hukum Indonesia.
Unsur – unsur negara hukum Indonesia yang mengandung unsur rechtsstaat yang  tercantum  dalam  UUD  1945  pra  dan  pasca  amandemen  adalah  sebagai berikut:
1.  Asas  legalitas  atau due  process  of  law ,  dalam  arti  bahwa  setiap  tindakan pemerintah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang – undangan.
2.  Adanya  pembatasan  kekuasaan  negara  (baik  dalam  arti  pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan).
3. Adanya penghormatan terhadap HAM.
4.  Adanya  peradilan  tata  usaha  negara  dalam  perselisihan  antara  pemerintah dengan warga negara ( onrechtmatige overheidsdaad ).
Sementara itu unsur – unsur rule of law yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah:
1. Supremasi hukum ( supremacy of law ).
2. Adanya persamaan di depan hukum ( equality before the law ).
3. Kekuasaan kehakiman bebas dan merdeka.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  konsep  negara  hukum  yang  diterapkan  di Indonesia adalah konsep negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang didasarkan pada nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Dalam pembentukan negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila, dikarenakan Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  Negara  Hukum  Indonesia  adalah  Negara Hukum Pancasila.

## 3. Karakteristik Negara Hukum Pancasila
Negara  hukum  Pancasila  adalah  suatu  negara  hukum  yang  bercirikan  atau berlandaskan  pada  nilai  –  nilai  luhur  serta  berlandaskan  pada  identitas  dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai – nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum Pancasila yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4.  Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan.
5. Keadilan sosial.
Karakteristik  yang  dimaksud  yang  terdapat  di  dalam  Nagara  Hukum Pancasila adalah Ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan.
Pertama  dalam  hal  Ketuhanan,  negara  hukum  Pancasila  mengakui  adanya keberadaan  dan  kemahakuasaan  Tuhan.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  pembukaan maupun  pasal  29  UUD  1945.  Dalam  pembukaan  UUD  1945  negara  Indonesia mengakui  bahwa  negara  Indonesia  lahir  karena  adanya  campur  tangan  dan kemahakuasaan Tuhan.
Perlu diingat bahwa kemerdekaan Negara Indonesia didapatkan dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan atas pemberian penjajah Belanda atau negara lain. Kemerdekaan  Indonesia  tidak  mungkin  terjadi  bila  Tuhan  Yang  Maha  Esa  tidak menghendakinya.
Pada  pembukaan  UUD  1945  alinea  III  yang  menyebutkan  bahwa,  “Atas berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa  dan  dengan  didorongkan  oleh  keinginan luhur,  supaya  berkehidupan  kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Berdasarkan pengakuan atas keberadaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan tersebut,  negara  hukum  Pancasila  wajib  menjamin  adanya  kebebasan  beragama ( freedom of religion ). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan:
1.  Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.  Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Kedua,  negara  hukum  Pancasila  mempunyai  karakter  kekeluargaan  dan gotong  royong.  Asas  kekeluargaan  dalam  negara  hukum  Pancasila  tidak  dapat dipisahkan dari paham negara integralistik sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo. Menurutnya kalau hendak membicarakan mengenai dasar pemerintahan Indonesia yang  hendak  dibangun,  maka  hendaknya  sistem  pemerintahan  tersebut  harus didasarkan  pada staatsidee bangsa  Indonesia.  Selanjutnya  menurut  Soepomo, sistem pemerintahan Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan atau yang disebut dengan negara integralistik.
Asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah Pancasila menunjukkan suatu pandangan dan sikap hidup bangsa Indonesia yang menentang pandangan dan sikap bangsa  barat  yang  individualis  dan  liberalis.  Jadi  antar  warga  negara  Indonesia hendaklah saling hormat menghormati dan saling saying menyayangi layaknya satu keluarga.
Keluarga besar yang bernam Indonesia yang terdiri dari bermacam - macam suku,  adat,  budaya,  dan  agama.  Tidak  patut  bila antara  sesame  anggota  keluarga ada  sebuah  permusuhan.  Hendaknya  bila  ada  suatu  permasalahan  yang  terjadi hendaklah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
Asas kekeluargaan diartikan bahwa Indonesia sebagai negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam  penjelasan  umum  UUD  1945,  yang menyebutkan bahwa: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dengan  berdasar  atas  persatuan  dengan  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.  Dalam  pembukaan  ini  diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa  seluruhnya.  Jadi  negara  mengatasi  segala  paham  golongan,  mengatasi
segala  paham  perorangan.  Negara  menurut  pengertian  “pembukaan”  itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
Sampai dengan era tahun 1970 an, ketika orang Indonesia (Jawa khususnya) dihadapkan  pada  konflik  maka  akan  dipilih  cara  –  cara  penyelesaian  dengan menonjolkan  solidaritas  sosial.  Kompromi,  musayawarah  ( conciliation )  serta pendekatan  lunak  selalu  dipandang  sebagai  cara  terbaik  untuk  menyelesaikan konflik  sekaligus  mengembalikan  suasana  kehidupan  harminis.  Bahkan  dapat dinyatakan  bahwa  musyawarah  itu  merupakan  karakteristik  utama  dari  budaya hukum Indonesia 22
Ketiga  asas  gotong  royong,  dalam  asas  ini  memberikan arti  bahwa  Negara Pancasila mengakui gotong royong sebagai salah satu sifat masyarakat Indonesia. Gotong  royong  sendiri  adalah  saling  tolong  menolong  dalam  berbagai  hal  untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Gotong  royong  sering  kita  jumpai  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Sebagai  contoh  gotong  royong  masyarakat  Indonesia  dalam  membuat  jembatan, membangun jalan atau menjaga kebersihan lingkungan dan masih banyak contoh yang lainnya.
Tidak  berhenti  hanya  dalam  tatanan  bermasyarakat,  gotong  royong  dalam menyumbangkan  pikiran  untuk  kemajuan  bangsa  Indonesia  bisa  dilihat  dari keterwakilan  suara  rakyat  oleh  MPR,  DPR,  dan  DPRD  dalam  membuat  suatu produk hukum berupa undang - undang. Indonesia diharapkan bisa menjadi bangsa yang modern, akan tetapi tidak meninggalkan nilai - nilai Pancasila. 23

## E. PENUTUP
Perbedaan  pengertian  negara  hukum  di  Indonesia  dengan  negara  hukum  pada negara lain (negara barat) disebabkan oleh perbedaan ideologi, sosial, budaya dengan negara  lain  (negara  barat).  Tentu  saja  faktor  –  faktor  tersebut  memberikan  warna tersendiri bagi bangsa indonesia. Konsep negara hukum barat, baik rechtsstaat maupun rule  of  law lahir  dikarenakan  adanya  pergulatan  sosial  yang  menentang  adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan Negara Hukum Indonesia  lahir  bukan  karena  adanya  pergulatan  sosial  melawan  absolutisme
22 Daniel Lev, 1972, Judicial Institutins and Legal Culture in Indonesia , Cornell University Press, hlm. 246.
23 M.  Parapat,  dan  Sunardi,  “Pemekaran  Wawasan  Nusantara  Sebagai  Doktrin  Dasar  Nasional”,  dalam Wawasan Nusantara, Surya Indah, Jakarta.
sebagaimana  yang  terjadi  di  negara rechtsstaat maupun rule  of  law. Negara  hukum Indonesia  lahir  dengan  semangat  yang  berbeda,  bukan  semangat  untuk  menentang absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme  yang dilakukan oleh Belanda. Berbeda dengan Negara Hukum yang lain baik rechtsstaat maupun rule of law, Negara Hukum  Indonesia  adalah  suatu  Negara  Hukum  yang  memegang  teguh  nilai  nilai Pancasila. Jadi Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara Hukum Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Atmaja I Dewa Gede, “ Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia
Sesudah Perubahan UUD 1945”, Setara Press, 2010, Malang. Atmorejo Sudjito, “ Hukum dalam pelangi Kehidupan”, Dialektika, 2018, Yogyakarta.
.
Fadjar Mukthi, “ Tipe Negara Hukum”, Bayu Media Publishing, 2005, Malang. F.M. Parapat, dan Sunardi, “ Pemekaran Wawasan Nusantara Sebagai Doktrin Dasar Nasional”, dalam Wawasan Nusantara , Surya Indah, Jakarta. Geijssels Jan dan Mark Van Hoecke. 2000. Apakah Teori Hukum Itu? , Terj. B. Arief Sidharta. Bandung : Fakultas Hukum UNPAR.
Lev  Daniel,  “ Judicial  Institutins  and  Legal  Culture  in  Indonesia”, Cornell University Press, 1972.
M. Hadjon Philipus,” Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, Bina Ilmu, 1987, Surabaya.
Mufti  Makarim, Peran  Organisasi  Masyarakat  Sipil  Dalam  Reformasi  Sektor Keamanan, Pusat Dokumentasi ELSAM. Prasetyo  Teguh,” Membangun  Hukum  Berdasarkan  Pancasila”, Nusa  Media,  2014, Bandung.
Senoadji Oemar,” Hukum Acara Pidana dalam Prospektif”, Erlangga, 1973,Jakarta. Soejadi,” Pancasila  Sebagai  Sumber  Tertib  Hukum  Indonesia”, Lukman  Oset,  1999, Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  2015, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Radja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sutaryo.2013. Membangun  Kedaulatan  Bangsa  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). Yogyakarta. Kumpulan Makalah Call For Papper Kongres Pancasila VII Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, 2010, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan  Tahun  1999-2002,  Buku  II  Sendi- Sendi/Fundamental  Negara,  Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi , Jakarta, hlm. 60.
Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal.  Kumpulan  Bahan  Bacaan  dalam  Penataran  Metode  Penelitian  Hukum , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 85 Wahyono S.K. “ Wawasan  Nusantara  Sebuah  Konsepsi  Geopolitik”  dalam  Wawasan Nusantara , Surya Indah, Jakarta
Jurnal Adam L. Schless, “ Opened Skies: Loosening the Protectionist Grips on International Civil Aviation” Emory International Law Review 8 (43), 1994.
Adi  Purwito,  “ Pembudayaan  Nilai-Nilai  Pancasila  Bagi  Masyarakat  Sebagai  Modal Dasar Peratahan Nasional NKRI ”,Jurnal Moral Kemasyarakatan 1 (1), 2016. Arif  Hidayat,  Zaenal  Arifin, Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia , Jurnal Ius Constituendum 4 (2),  2019. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
Fransiska  Novita  Eleanora, Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia , Jurnal Adil 3 (1), 2012. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838 Husein Muslimin, Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi Fransiska , Jurnal Cakrawala Hukum, 7 (1),  2016. Magna, Kuntana, dkk., “ Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Putusan MK Mengenai Judicial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002)” ,Jurnal Konstitusi 7 (1), 2010. Muhammad  Chairul  Huda, Meneguhkan  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Bernegara: Implemetasi  Nilai-Nilai  Keseimbangan  dalam  Upaya  Pembangunan  Hukum  di Indonesia , Jurnal Resolusi 1(1),  2018.  https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.160 Muslimin Husein ,”Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi”, Jurnal Cakrawala Hukum 7 (1), 2016. Puji  Asmaroini  Ambiro,  “ Menjaga  Eksistensi  Pancasila  dan  Penerapannya  bagi Masyarakat di Era Globalisasi”, Jurnal  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  2  (1), 2017.
Susila  Agna,Krisnan  Johny,  “ Menggali  Kembali  Peran  Pancasila  sebagai  Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globa”
Jurnal Hukum 4 (1), 2019.
Sutrisno, “Peran  Ideologi  Pancasila  dalam  Perkembangan  Konstitusi  dan  Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 1 (1), 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perppu No. 2 Tahun 2017.

## Literasi
Anwar, Dewi Fortuna. 2002 . Gus Dur Versus Militer : Studi tentang Hubungan Sipil- Militer di Era Transisi , Jakarta:PT. Grasindo.
Basri,Faisal  dan  Haris  Munandar.  2009. Lanskap  Ekonomi  Indonesia  :  Kajian  Dan Renungan  Terhadap  Masalah-Masalah  Struktural,  Transformasi  Baru,  Dan Prospek Perekonomian Indonesia , Jakarta:Kencana Prenada Media Group.