Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 799-806
Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah
Samsul Arifin 1*) ,  Sri Herianingrum 2) 1,2 Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia *Email korespondensi: samsul.arifin-2023@feb.unair.ac.id

## Abstract
Islam encourages social care through Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS). ZIS funds that are managed productively can  create  jobs,  improve  the  economy  and  distribute  welfare.  Islam  opposes  hoarding  wealth  and  prioritizes healthy economic circulation. Productive financial management, such as providing working capital, supporting MSMEs, and fulfilling sharia maqashid, can improve welfare. Managing ZIS evenly and stimulating independence leads  to  a  more  even  distribution  of  income.  Islam  emphasizes  the  positive  contribution  of  Islamic-based institutions to fulfilling basic needs.
Keywords : ZIS, Economic Productivity, Maqashid Syariah, Welfare, Infaq
Saran  sitasi :  Arifin,  S.,  &  Herianingrum,  S.  (2024).  Kajian  Mendalam  Analisis  Infak  Produktif:  Pendekatan Strategis  Mewujudkan  Maqasid  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  10 (01),  799-806.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  mahluk  sosial  memiliki kewajiban  untuk  peduli  terhadap  sesamanya,  Islam mengajarkan  agar  umatnya  selalu  memperlihatkan kepedulian  terhadap  sesama.  Ajaran  ini  mendorong penggunaan  instrumen  filantropi  secara  maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, Infak,  dan  Sedekah  (ZIS)  diakui  sebagai  salah  satu wujud  kepedulian  sosial  dalam  Islam.  ZIS  menjadi bagian  integral  dari  pelaksanaan  ekonomi  yang berfokus  pada  kemanusiaan,  di  mana  kekayaan dialirkan  untuk  kepentingan  lebih  luas,  tidak  hanya menguntungkan  sekelompok  orang  tertentu.  Dalam konsep  ini,  ZIS  tidak  hanya  berdampak  pada keseimbangan  ekonomi,  tetapi  juga  memperkuat hubungan  antar  manusia  atau  hablum  minan  nash (Roziq et al., 2021).
Pembahasan  mengenai  kebermanfaatan  nyata dana  ZIS  telah  banyak  dilakukan  seperti  telah banyaknya  hasil  penelitian  yang  dilakukan.  Dalam terminologi  Islam,  keuangan  sosial  merujuk  pada dana-dana Islam yang disumbangkan secara sukarela dengan  niat  tabarru’  (kebaikan/kasih  sayang). Pemberian  ini  tidak  didasarkan  pada  harapan  imbal hasil  materiil,  dan  penggunaannya  bertujuan  untuk
meningkatkan  kesejahteraan  sosial  masyarakat. Sektor  keuangan  sosial  Islam,  yang  juga  dikenal sebagai  Islamic  social  finance,  mencakup  berbagai institusi Islam yang didasarkan pada prinsip filantropi dan  kerja  sama.  Institusi  ini  termasuk,  antara  lain, zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf  (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).
Akidah  Islam  menyatakan  bahwa  kekayaan seharusnya  memberikan  dampak  positif  terhadap kesejahteraan  sesama,  dan  hal  ini  dapat  diwujudkan melalui pelaksanaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai  bentuk  rasa  syukur  kepada  Allah  SWT  atas segala  rizki  yang  diberikan.  Menunaikan  ZIS  bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan juga sebagai cara untuk  mensucikan  jiwa  dan  harta.  Tindakan  ini  juga memberikan manfaat dalam bentuk jaminan keselamatan, perlindungan, pengembangan ekonomi, dan  distribusi  kekayaan  untuk  kepentingan  bersama (Rafdison & Ryandono, 2018).
Menerapkan  zakat,  Infak,  dan  sedekah  dalam konteks perekonomian dapat menghasilkan distribusi pendapatan  yang  lebih  merata  dan  meningkatkan kesejahteraan  sosial-ekonomi  masyarakat  suatu negara  (Herianingrum  et  al.,  2023).  Hal  ini  dicapai
dengan  memanfaatkan  ZIS  secara  produktif  dalam berbagai  peluang  kerja  dan  usaha  yang  tersedia. Dengan  demikian,  dana  ZIS  dapat  digunakan  untuk membuka  lapangan  pekerjaan  dan  mendukung inisiatif bisnis yang memberikan dampak positif bagi perekonomian  dan masyarakat  secara luas (Mawardi et al., 2023).
Bentuk  sedekah  yang  paling  mulia  dan  selalu menjadi cita-cita bagi seorang Muslim adalah sedekah dari  kelebihan  harta  (anfaq  al-Afw).  Sedekah  ini mengandung makna bahwa seorang Muslim memberikan  sebagian  atau  seluruh  harta  yang dimilikinya  setelah  kebutuhan  pribadinya  terpenuhi. Istilah "Afw" di sini merujuk pada sisa harta setelah kebutuhan dasar tercukupi. Jika prinsip anfaq al-Afw betul-betul  diimplementasikan  sepenuhnya  dan seluruh  mukmin  mengeluarkan  seluruh  hartanya  di jalan  Allah,  maka  tidak  akan  ada  lagi  kemiskinan, penyakit,  buta  huruf  maupun  segala  bentuk keterbelakangan  yang  lain  di  dalam  masyarakat Muslim. Distribusi kekayaan tidak dapat diwujudkan lebih baik daripada cara ini (Chaudhry, 2012).
Islam  mengutuk  tindakan  penimbunan  harta dengan ancaman siksa yang keras, karena perputaran harta  dianggap  sebagai  suatu  keharusan.  Pelarangan terhadap penimbunan harta tidak hanya mengharuskan hartanya keluar dari penyimpanannya, tetapi juga menjamin arusnya menuju investasi, yang pada akhirnya akan mencapai saluran distribusi secara alami. Dengan demikian, larangan tersebut bertujuan untuk  mendorong  sirkulasi  ekonomi  dan  distribusi yang sehat.
Menurut  Chaudhry  (2012)  larangan  menimbun harta  memiliki  inti  yang  mendasar  karena  kegiatan tersebut  menghambat  aliran  dan  peredaran  harta  di masyarakat,  menyebabkan akumulasi  kekayaan  pada sejumlah individu yang sedikit. Hal ini sejalan dengan menyia-nyiakan harta dan berdampak pada penderitaan  hidup  banyak  orang.  Oleh  karena  itu, sanksi  yang  diancamkan  kepada  penimbun  harta sangat keras.
Pengumpulan  dana  Infak  pada  tahun  2022 berdasarkan  pada  data  dari  Statistik  Zakat  Nasional adalah sebesar Rp 2,363,656,435,622 angka ini turun dari pengumpulan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 pengumpulan dana Infak Rp 2,565,427,528,375 dari  hasil  pengumpulan  dana  Infak  pada  tahun  2022 ini  berhasil  di  distribusikan  dan  dimanfaatkan  untuk kemaslahatan bersama sebesar Rp 2,115,532,632,787 atau sebesar  89.51% telah disalurkan untuk berbagai
bidang  kegiatan  seperti  kegiatan  kemanusiaan, kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  dakwah,  dan operasional amil (BAZNAS, 2022).
Infak  adalah  segala  bentuk  pengeluaran  atau pemberian yang dilakukan oleh seorang individu, baik pengeluran untuk kebaikan, maupun keburukan. Oleh karenanya di dalam Al Qur’an dikenal istilah Infak fi sabilillah  (Infak  di  jalan  Allah  atau  kebaikan)  dan Infak  fi  sabilit  thagut  (Infak  di  jalan  setan  atau keburukan) (Juhro et al., 2019). Pendayagunaan dana Infak  umumnya  di  salurkan  dengan  cara  yang tradisional  yakni  dengan  cara  memberikan  alokasi dana secara langsung kepada recipients dalam konteks infak  dapat  disebut  muwafik  lahu  yang  di  gunakan untuk  kegiatan  konsumtif  padahal  sebenarnya  dana Infak  akan  memiliki  manfaat  ekonomi  yang  lebih besar  jika  disalurkan  dengan  cara  produktif  kreatif yaitu dengan skema pemberian modal kerja misalnya bagi  pelaku  UMKM  di  berikan  tambahan  modal, Penjahit  di  berikan  modal  kerja  berupa  mesin  jahit atau  lainnya,  Petani  di  berikan  alat  pertanian  seperti cangkul,  sabit,  serta  pemberian  pupuk  dan  bahan lainnya yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Roziq  et  al. (2021)  menemukan  bahwa  Infak  produktif  dapat meningkatkan  kinerja  usaha  dan  kesejahteraan  dari mustahik  penerima  modal  kerja  dengan  skema  qard dari  Baznas  Lumajang.  Hal  ini  membuktikan  bahwa jika dana Infak di salurkan dengan cara yang produktif maka  akan  dapat  meningkatkan  perekonomian masyarakat  miskin  yang  memiliki  usaha  sehingga dapat  meningkatkan  taraf  hidupnya  di  masa  depan sehingga  dapat  memenuhi  maqashid  syariah  yaitu pemenuhan hifdzu diin, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, dan hifdzul maal.
Pengelolaan Infak dan sedekah secara produktif dan merata  agar individu  yang  kurang  mampu  dapat mandiri  dan  tidak  tergantung  pada  bantuan.  Jika pengelolaannya  bersifat  konsumtif,  maka  individu yang lemah akan mengalami ketergantungan berlebihan,  di  mana  mereka  kehilangan  semangat perjuangan dan hanya mengandalkan nasib yang tidak berubah.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  ini  perlu difokuskan  pada  peningkatan  keterampilan  dan kemandirian agar masyarakat dapat meraih keberhasilan dengan usaha mereka sendiri (Hanifah & Adlimah, 2022).

## TINJAUAN PUSTAKA
Infak
Secara  bahasa,  Infak  berasal  dari  kata  bahasa Arab  " anfaqo "  yang  artinya  adalah  membelanjakan atau  mengeluarkan  sesuatu  untuk  suatu  kepentingan. Dalam  konteks  syariah,  Infak  memiliki  makna menyisihkan  sebagian  dari  harta  atau  aset  yang dimiliki  untuk  memenuhi  suatu  kepentingan  yang diamanahkan  oleh  Allah  SWT.  Perbedaan  pokok antara  Infak  dan  Zakat  adalah  bahwa  Infak  tidak memiliki  batas  minimal  nishab  yang  harus  dipenuhi untuk  dapat  dikeluarkan.  Infak  bersifat  lebih  umum dan  fleksibel,  memungkinkan  individu  untuk memberikan  sumbangan  sesuai  dengan  kemampuan masing-masing  tanpa  terikat  pada  ketentuan  nishab tertentu (Jalil et al., 2022).
Infak  memiliki  dimensi  ibadah  di  mana  dalam berinfak  kita  memberikan  harta  kepada  orang  lain untuk membantu, secara logika jika kita memberikan harta  kita  kepada  orang  lain  maka  harta  kita  akan berkurang,  akan  tetapi  bagi  Allah  tidak  demikian, berinfak  berarti  membelanjakan  harta  kita  di  jalan Allah  atas  dasar  kebaikan  dan  bernilai  investasi kepada  diri  sendiri  dan  menjadikan  amal  kebaikan yang  akan  mendapatkan  pahala  yang  berlipat  ganda (Kayikci,  2020).  Infak  bisa  menjadi  tanggung  jawab tak  langsung  bagi  seseorang  jika  status  wajibnya muncul  karena  situasi  atau  hubungan  tertentu. Seseorang  yang  memiliki  kemampuan  keuangan mungkin diwajibkan untuk menyumbang biaya hidup bagi  orang-orang  di  sekitarnya,  karena  infak  dalam sistem  Islam  secara  konseptual  mengandung  makna pemberian, termasuk pemberi dan sanak saudaranya, demi  kemajuan  masyarakat  dan  umatnya  (Kahf, 2009).
Menurut  Kahf  (2009)  Infak  merupakan  fardhu kifayah,  di  mana  setiap  Muslim  memiliki  tanggung jawab  pribadi  untuk  menyumbang  hingga  ada seseorang yang bertanggung jawab untuk menyalurkannya.  Setelah  suatu  kewajiban  dipenuhi oleh  seseorang,  orang  lain  tidak  lagi  harus  memikul beban  pribadi  tersebut.  Kewajiban  semacam  ini melibatkan  semua  kebutuhan  masyarakat,  termasuk pengeluaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  sipil dan  keagamaan  seperti  jalan,  utilitas  umum,  masjid, kuburan,  dan  sebagainya.  Selain  itu,  juga  mencakup kebutuhan sosial masyarakat, seperti memberdayakan orang miskin dan membutuhkan. Jika hasil zakat tidak cukup  untuk  memberikan  bantuan  yang  memadai, dapat  digunakan  untuk  pembangunan  ekonomi  di
daerah tertinggal. Jika terdapat kasusu seperti ini maka ini  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  umat  Islam  yang memiliki  kecukupan  harta  untuk  mengatasi  hal tersebut.
Juhro  et  al.  (2019)  menyatakan  bahwa  Infak merupakan  suatu  pemberian  yang  diberikan  oleh seseorang  baik  bersifat  untuk  kebaikan  atau keburukan.  Oleh  sebab  itulah  maka  terdapat  sebuah istilah dalam Al Qur’an yang menyebutkan Infak Fii Sabilillah  (Infak  dalam  hal  kebaikan)  dan  Infak  Fii Thagut (Infak dalam hal keburukan). Pengelolaan dan penyaluran  dana  ZIS  dapat  dilakukan  dengan beberapa pola yang telah dianjurkan berdasarkan pada buku pedoman ZIS yaitu sebagai berikut:
a. Pola  Konsumtif  Tradisional;  yakni  ZIS  yang disalurkan  kepada  mustahik  secara  langsung untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhannya sehari-hari.
b. Pola Konsumtif Kreatif; yakni pengelolaan zakat yang disalurkan dalam bentuk lain dari harta ZIS seperti pemberian beasiswa, pemberian kebutuhan sekolah dan lain sebagainya.
c. Pola  Produktif  Tradisional;  yaitu  harta  ZIS disalurkan  dalam  bentuk  barang  yang  bernilai ekonomi  dan  berpotensi  untuk  berkembang seperti pemberian hewan ternak, mesin jahit, alat pertanian,  dan  lain  sebagainya  sebagai  bentuk upaya untuk memberikan bantuan alat kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh mustahik.
d. Pola Produktif Kreatif; yaitu penyaluran harta ZIS dengan  cara  pemberian  modal  kerja  atau tambahan  modal  kerja  bagi  mustahik  yang  telah memiliki  usaha,  sehingga  dengan  adanya pemberian  modal  ini  mustahik  dapat  berdaya secara ekonomi karena akan memiliki pemasukan dalam rangka pemenuhan hajat hidupnya.

## Institusi Pengelola Infak di Indonesia
Secara  hukum  berdasarkan  pada  UU  Nomor  23 Tahun  2011  bagian  keempat  tentang  Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada pasal 28 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi: a. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat  menerima  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial keagamaan lainnya.
b. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai
dengan  peruntukkan  yang  diikrarkan  oleh pemberi.
c. Pengelolaan  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
Berdasarkan  pada  bunyi  undang  –  undang tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  pengelolaan dana infak dan sedekah dapat di kelola oleh BAZ atau LAZ  sehingga  dapat  mendatangkan  kebermanfaatan yang  lebih  besar  kepada  umat  yaitu  pemberdayaan umat melalui dana infak dan sedekah. Pemberdayaan usaha produktif yang dimaksud berdasarkan pada UU Nomor  23  Tahun  2011  adalah  “Yang  dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan  masyarakat.  Yang  dimaksud  dengan “peningkatan  kualitas  umat”  adalah  peningkatan sumber daya manusia.”
Skema pengelolaan dana Infak dapat disalurkan dengan  skema  pemberian  pembiayaan  produktif kepada  mustahik  penerima  yang  memiliki  usaha, skema tersebut dapat menggunakan skema pembiayaan  qard  al  hasan  berdasarkan  pada  PSAK point 28 yang menyatakan bahwa “Infak dan sedekah yang  disalurkan  kepada  penerima  manfaat  dengan keharusan  untuk  mengembalikannya  merupakan penyaluran infak dan sedekah dengan cara pemberian al-qardh  al-hasan yang  akan  diakui  sebagai  beban dalam  dana  infak  dan  sedekah  pada  saat  dilakukan hapus tagih.” Dengan adanya skema qard al hasan ini diharapkan  dapat  menumbuhkan  kemandirian  usaha dan kesejahteraan bagi muwafik lahu penerima infak produktif (Roziq et al., 2021).
Pengelolaan  dana  infak  dan  sedekah  melalui lembaga  amil  ini  di  harapkan  dapat  memberikan kebermanfaatan yang jauh lebih besar untuk mencapai pemerataan. BAZ merupakan lembaga pengelola dana zakat  yang  dibentuk  sepenuhnya  oleh  pemerintah untuk  melaksanakan  serangkaian  kegiatan  seperti penghimpunan, pendistribusian dan juga pendayagunaan  dana  zakat  sesuai  dengan  ketentuan Islam, sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola dana  zakat.  yang  dibentuk  sepenuhnya  oleh masyarakat  dan  kemudian  diperbolehkan  oleh pemerintah untuk membantu pengumpulan, penyaluran,  dan  pemanfaatan  dana  zakat  sesuai dengan ketentuan Islam hal ini tentu diharapkan dapat mempercepat penghimpunan dana ZIS (Herianingrum et al., 2022).

## Maqashid Syariah
Maqashid  syariah  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu maqashid  dan  syariah.  Kata  maqashid  merupakan bentuk  jamak  dari  maqshud  yang  berarti  keinginan, tujuan  dan  kemauan.  Maqshud  sendiri  merupakan turunan dari kata qashada yang berarti pemerintahan atau  kemauan.  Sedangkan  kata  syariah  mempunyai arti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan  (Nurasyiah  et  al.,  2022).  Al  Ghazali menekankan  bahwasannya  pemenuhan  kebutuhan dunia dan akhirat adalah tujuan utama dari syariah. ia juga  berpendapat  bahwa  untuk  mencapai  suatu kesejahteraan  maka  harus  terpenuhi  tiga  hierarki utilitas  sosial.  Yaitu,  dhuriyah,  hajiyah,  dan tahsiniyah.  Dhuriyah  merupakan  suatu  yang  terkait dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  wajib  terpenuhi untuk  bisa  merealisasikan  lima  pondasi  yang  telah disebutkan diatas. Hajiyah merupakan suatu kebutuhan  kegiatan  yang  tidak  signifikan  dalam rangka  memelihara  lima  pondasi,  tetapi  hajiyah  ini lebih  dibutuhkan  pada  aspek  meringankan  dan menghilangkan  hambatan  –  hambatan  dan  kesulitan hidup. Sedangkan Tahsiniyah adalah adalah segala hal yang melampaui batas kenyamanan, kebutuhan yang bersifat primer dan lainnya yang bersifat mencerahkan dan menghiasi kehidupan (Roziq et al., 2021).
Al Ghazali dalam karyanya "al-Mustasfa" (1937) menjelaskan  Maqasid  al-Syariah  terdiri  dari  lima unsur penting atau esensial, yaitu menjaga keimanan ( hifz  ad-Diin ); menjaga  diri  atau  kehidupan manusia ( hifz  an-Nafs );  menjaga  akal  ( hifz  al-‘Aql );  menjaga keturunan  atau  nasab  ( hifz  an-Nasl );  dan  menjaga kekayaan  atau  harta  benda  ( hifz  al-Maal ).  Kelima tujuan  syariah  tersebut  harus  tercapai,  karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar ( Dharuriyyat ) dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap individu Muslim.  Oleh  karena  itu,  setiap  lembaga  berbasis Islam,  baik  dalam  konteks komersial  maupun  sosial, harus  mempertimbangkan  seluruh  tujuan  Syariah sebagai landasan utama dan tujuan akhir dalam setiap aktivitasnya.  Ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa upaya  mereka  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar umat Islam (Ascarya & Masrifah, 2023).
Berikut  merupakan  beberapa  definisi  dari maqashid  syariah  berdasarkan  pada  pemikiran  tokoh ekonomi Islam (Sutisna et al., 2020):
a. Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al Ghazali : beliau  merupakan  seseorang  yang  sumbangsih
pemikirannya  terkait maslahah  mursalah cukup banyak,  pembahasan  dari  Al  Ghazali  terkait dengan maslahah mursalah tertuang dalam empat kitab  ushul  fiqh  yang  telah  beliau  karang  yaitu: “ al-Mankhul,  Asas  al-Qiyas,  Shifa  al-Galil,  dan al-Mustasyfa.” Kitab yang disebut terakhir adalah yang  paling  komprehensif  dan  dapat  dianggap merepresentasikan pandangan-pandangannya tentang  konsep  maslahah  dan  tujuan  dari diturunkannya syariat Islam ( maqashid syariah )." Al-Ghazali  mendefinisikan  maslahat  sebagai usaha  untuk  menjaga  tujuan  hukum  Islam, termasuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap tindakan yang bertujuan  untuk  menjaga  kelima  tujuan  hukum Islam  tersebut  dianggap  sebagai  maslahat. Sebaliknya,  segala  sesuatu  yang  merusak  atau mengancam tujuan hukum Islam tersebut disebut sebagai mafsadat , dan upaya untuk menolak dan menghindarinya disebut maslahat.
b. Pemikiran  Maqashid  Syariah  Imam  Asy-Syatibi: Maqasid  bertujuan  untuk  menjamin  tercapainya kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Allah  SWT memberikan kewajiban-kewajiban (taklif ) kepada manusia  berupa  hukum-hukum  Allah  untuk mencapai  kemaslahatan  tersebut.  Secara  logis, sebuah hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu,  dan  tidak  mungkin  ada  hukum  tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa  hukum  pada  dasarnya  dibuat  untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, maqasid  al-Syari'ah  adalah  konsep  untuk memahami hikmah atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah SWT guna mencapai tujuan akhir, yaitu kemaslahatan manusia. Asy-Syathibi, dalam  kitabnya  al-Muwafaqat,  secara  khusus mengkategorikan  maqasid  menjadi  dua  bagian: qashdu  al-syari’  (tujuan  Tuhan)  dan  qashdu  al- mukallaf  (tujuan  mukallaf).  Selanjutnya,  beliau membagi  qashdu  al-syari’  menjadi  empat  jenis. (1)  qashdu  al-syari’  fi  wadh’i  al-syari’ah;  (2) qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li alifham; (3)  qashdu  al-syari’  fi  wadh’i  al-syari’ah  li altaklif  bi  muqtadhaha;  (4)    qashdu  al-syari’  fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari’ah.
c. Pemikiran  Maqashid  Syariah  Ibnu  Taimiyah:
Terkait dengan Maqasid Syariah, Ibnu Taimiyah
menguraikan  konsep  tersebut  melalui  beberapa poin berikut: (1) Dalam perbuatan Allah, terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung; (2) Al-Hikmah merupakan hasil dari tujuan Allah dan maksud  di  balik  perbuatan  tersebut;  (3) Menyangkal  bahwa  dalam  syariat  terdapat maslahat dan Maqasid terhadap manusia di dunia dan akhirat adalah suatu kesalahan yang jelas, dan hal  ini  dapat  dikenali  melalui  al-darurat (kebutuhan mendesak); (4) Allah memiliki tujuan dan  maksud  yang  sama  dalam  penciptaan  dan perintah-Nya;  (5)  Ketika  tujuan  yang  diinginkan oleh Allah sesuai dengan syariah tercapai, hal ini menjamin  terwujudnya  ketaatan  (ubudiyyah) kepada-Nya.  Ibnu  Taimiyah  mengembangkan konsep  Maqasid  dengan  menyoroti  Al-maqasid al-Asasiyah.  Dalam  pembahasannya,  terdapat lima  isu  utama  yang  ditekankan  oleh  Ibnu Taimiyah, yaitu: (1) Realisasi keadilan yang sejati ( maqsud  tahqiqi  al-adl ),  (2)  Perlindungan terhadap  jiwa  ( hifzu  an-nafs ),  (3)  Preservasi keturunan ( hifzu an-nasl ), (4) Penjagaan terhadap akal  pikiran ( hifzu  al-aql ), dan  (5)  Pemeliharaan harta kekayaan ( hifzu al-mal ).
Konsep  Maqashid  Syariah  melekat  dalam perkembangan  dan  praktik  ekonomi  Islam.  Hal tersebut  dikarenakan  syariat  yang  Allah  keluarkan melalui  Al-Qur'an  dan  Sunnah  bertujuan  untuk mencapai kemaslahatan manusia baik secara individu maupun  sosial  sehingga  Maqashid  Syariah  tidak terlepas  dari  hal  tersebut.  Salah  satu  pemikiran keilmuan  Islam  yang  terkait  dengan  kerangka Maqashid Syariah adalah pemikiran Al-Ghazali yaitu hifdzu  diin,  hifdzu  nafs,  hifdzu  aql,  hifdzu  nasl,  dan hifdzul maal. (Amalia et al., 2020).
Tujuan utama negara-negara Muslim berkembang harus didasarkan pada Maqashid Syariah. Berdasarkan hal  tersebut,  maka pemanfaatan filantropi Islam sebagai instrumen pembangunan juga harus  mengacu  pada  Maqashid  Syariah  (Chapra, 2008). Maqashid Syariah Pembangunan dan Kesejahteraan  Manusia  diwujudkannya  dengan memastikan  pengayaan  lima  bahan  berikut  ini  bagi setiap individu.
Gambar 1. Maqashid Syariah Human Development and Well-Being Umer Chapra

## Negara Kesejahteraan Islam Menurut Chaudhry
Negara  kesejahteraan  dalam  perspektif  Islam mengimplementasikan  sistem  jaminan  sosial  yang melibatkan  semua  aspek  kehidupan  warganya  yang berhak,  tanpa  membedakan  berdasarkan  agama, warna  kulit,  bahasa,  ras,  tempat  lahir,  jenis  kelamin, atau  hubungan  darah.  Sistem  jaminan  sosial  ini mencakup  sejumlah  layanan,  seperti  bantuan  biaya hidup, dukungan keluarga, bantuan untuk orang cacat, dukungan  untuk  janda,  perhatian  khusus  untuk  anak yatim,  program  pensiun  bagi  lanjut  usia,  bantuan pengangguran,  layanan  kesehatan,  dan  sebagainya. Sistem ini juga memberikan bantuan finansial kepada debitur  untuk  mengurangi  beban  utang  mereka  dan memberikan  dukungan  kepada  narapidana  dan tahanan dengan menyediakan kebutuhan pakaian dan makanan.
Menurut teori kesejahteraan dari Ibnu Taimiyah, negara  memiliki  tanggung jawab  untuk menciptakan kemakmuran dan menghindari kemiskinan. Selain itu, ia  juga  mengemukakan  bahwa  masyarakat  miskin berhak  memperoleh  kekayaan  negara,  dan  kekayaan yang diperoleh harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan  dan  mewujudkan  kesejahteraan.  Rakyat yang  memiliki  keterbatasan  kemampuan  dalam memenuhi  kebutuhannya  wajib  dibantu  oleh  negara, bantuan yang diberikan negara dapat berupa bantuan konsumtif maupun produktif.
Menurut Al-Syatibi, pemenuhan kebutuhan dasar pada  suatu  periode  waktu  harus  disesuaikan  dengan pertimbangan dan pengukuran yang berlaku pada saat itu,  tanpa  adanya  standar  pasti  atau  dapat  diartikan bahwa  setiap  waktu  memiliki  definisi  yang  berbeda terkait kebutuhan dasar. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan  seseorang  tidak  dapat  disamakan  dalam setiap situasi dan kondisi. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan  seseorang  harus  melibatkan  analisis
perhitungan yang mempertimbangkan waktu, kondisi, dan  situasi  tertentu,  bukan  berdasarkan  perhitungan yang bersifat mutlak (Widiastuti et al., 2022).

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun  metodologi  pada  penelitian  ini  adalah metode Literature Review atau studi pustaka. Desain Literature  Review  merujuk  pada  analisis  teoritis, temuan  penelitian,  dan  bahan  pustaka  lain  yang diambil  dari  berbagai  referensi  sebagai  dasar penelitian  .  Literature  Review  mencakup  tinjauan, ringkasan,  dan  evaluasi  penulis  terhadap  berbagai sumber pustaka, seperti artikel, buku, slide presentasi, dan informasi dari internet, yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Literature Review yang efektif seharusnya  relevan,  terkini,  dan  memadai.  Landasan teori,  tinjauan  teori,  dan  ulasan  pustaka  merupakan beberapa  pendekatan  untuk  melakukan  literature review (Zed, 2008).

## 3. PEMBAHASAN
Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk mencapai Maqashid Syariah salah satu caranya adalah dengan  memanfaatkan  dana  Infak  Produktif  sebagai salah  satu  instrumen  filantropi  Islam  yang  memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat,  dengan  penyaluran  Infak  Produktif dengan skema pemberian dana kepada mustahik yang memiliki usaha khususnya UMKM maka akan dapat meningkatkan  kinerja  usahanya  yang  di  ukur  dari kecukupan  modal,  peningkatan  volume  penjualan serta juga bertambahnya cabang dari UMKM tersebut sehingga dengan demikian juga akan berdampak pada perekonomian  dan  kesejahteraan  mustahiq  tersebut (Roziq et al., 2021).
Potensi  dari  dana  Infak  jika  di  salurkan  dengan cara  produktif  akan  meningkatkan  dampak  yang  di hasilkan  yaitu  multiplier  effect  dengan  memberikan
modal  tambahan  maka  seorang  mustahiq  tidak  akan bergantung  pada  bantuan  orang  lain  sehingga  jika dilihat dari misal di salurkan secara konsumtif maka efeknya  akan  memberikan  dampak  ketergantungan pada bantuan orang lain (Hanifah & Adlimah, 2022).
Model  pemberdayaan  masyarakat  dengan  dana infak  ini  telah  di  terapkan  di  Indonesia  dan  pada praktiknya, pemberdayaan masyarakat menggunakan dua  skema  yaitu  skema  konsumtif  dan  produktif bergantung  pada  sasaran  serta  tujuan  yang  ingin  di capai, praktik serupa juga dilaksanakan di negara lain, terdapat  beberapa  skema  penting  dalam  menerapkan pemberdayaan  berdasarkan  skala  prioritas  (Miah, 2021):
a. Rumah tangga kategori miskin ekstream : kategori ini yang sangat rentan terhadap keterpurukan dan berisiko  pada  hal  –  hal  yang  tidak  diinginkan maka  perlu  secepatnya  untuk  mendapatkan bantuan.
b. Akses  terhadap  permodalan  :  membuka  akses permodalan  dengan  skema  dana  bergulir  kepada masyarakat yang non bankable.
Kebutuhan akan modal bagi UMKM memanglah penting  untuk  mengembangkan  usahanya  agar  tetap berkembang  dan  dapat  menghasilkan  keuntungan yang  dapat  digunakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan sehari-hari.
Pemberian  bantuan  dengan  memanfaatkan instrumen  filantropi  islam  telah  terbukti  mampu mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat hal ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang telah  dilakukan  (Mawardi  et  al.,  2023;  Roziq  et  al., 2021).  Pengentasan  masyarakat  dari  belenggu kemiskinan memang perlu dilakukan selain belenggu kemiskinan  material,  kemiskinan  spiritual  juga  tidak kalah  pentingnya  untuk  dapat  di  atasi  (Beik  & Arsyianti, 2019).
Kemiskinan  spiritual  ini  berhubungan  dengan adanya  maqashid  syariah  yaitu  menjaga  keimanan ( hifz  ad-Diin ); menjaga  diri  atau  kehidupan manusia ( hifz  an-Nafs );  menjaga  akal  ( hifz  al-‘Aql );  menjaga keturunan  atau  nasab  ( hifz  an-Nasl );  dan  menjaga kekayaan  atau  harta  benda  ( hifz  al-Maal ).  Tujuan utama dan terakhir dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai  falah  atau  kesejahteraan  maka  daripada itulah  kita  perlu  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut dengan membantu sesama tanpa memandang gender, ras, dan warna kulit (Chapra, 2008).
Al  Syatibi  dalam  Janwari  (2016)  berpendapat bahwa. “Kepemilikan harta tidak boleh beredar hanya pada  kalangan  tertentu  saja  agar  terwujud  suatu keadilan  sosial  dan  ekonomi  diantara  umat”. Pemenuhan  kebutuhan  menjadi  sebuah  tanggung jawab  dan  kewajiban  bagi  setiap  individu  atau personal  dari  ajaran  agama  untuk  memenuhinya, kewajiban  pemenuhan  tersebut  berlaku  pada  semua pemenuhan  kebutuhan  baik  primer,  sekunder  dan tersier  agar  senantiasa  terjaga  salah  satu  dari  lima unsur pokok yaitu jiwa ( nafs ) dari ancaman berbagai penyakit.  Sehingga  pendapat  Al  Syathibi  ini  sejalan dengan konsep landasan pokok yaitu sukut al syar’i fi al  ibadah  wa  al  mu’amalah atau  bahwa  setiap aktivitas ekonomi terkandung nilai ibadah, muamalah, dan kemaslahatan bagi manusia.
Untuk  memenuhi  distribusi  pendapatan  yang merata dan dapat menyeluruh maka dapat menggunakan  dana  infak  karena  sifatnya  yang  lebih fleksibel  maka  dapat  menggunakan  skema  infak produktif  dengan  pendekatan  penyaluran  dana bergulir yaitu penyaluran dana infak produktif kepada pelaku  UMKM  yang  belum  memiliki  kecukupan modal  atau  memiliki  keterbatasan  modal  dan  akses terhadap lembaga keuangan yang sulit yang kemudian di  manfaatkan  untuk  mengembangkan  usahanya, pelaku  UMKM  dapat  mengembalikan  dana  infak produktif  skema  bergulir  tersebut  dengan  cara melakukan  setoran  rutin  kepada  BAZ  atau  LAZ sehingga dana tersebut dapat di manfaatkan oleh yang lain.  Berikut  merupakan  bagan  skema  penyaluran Infak yang dapat di terapkan:
Sumber: Penulis (2023)

## 4. KESIMPULAN
Infak merupakan ibadah maliyah yang telah kita kenal  sejak  dahulu,  pemanfaatan  infak  untuk kesejahteraan masyarakat saat ini perlu untuk terus di kembangkan,  salah  satu  skema  pemanfaatan  infak
adalah  dengan  skema  infak  produktif  sehingga  akan menstimulus  usaha  dari  penerima  manfaat  dan memutus  rantai  ketergantungan  terhadap  bantuan, lambat  laun  seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan perkembangan  usaha  yang  terus  meningkat,  maka yang  awalnya  adalah  penerima  akan  bertransformasi menjadi  muzaki.  Infak  adalah  instrumen  filantropi Islam  yang  juga  mampu  untuk  meredistribusi kekayaan  dari  orang  yang  kaya  kepada  orang  yang miskin sehingga keduanya dapat secara bersama-sama mencapai maqashid syariah.

## 5. REFERENSI
Amalia, R. Y., Nurwahidin, & Huda, N. (2020). Role of Zakat in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. International Journal of  Zakat  and  Islamic  Philantropy,  2(2),  2672– 7471.
Ascarya,  A.,  &  Masrifah,  A.  R.  (2023).  Developing maqasid  index  for  Islamic  CSR :  the  case  of Ummah’ s Endowment Fund in Indonesia. 16(4),
835–855. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-
2021-0474
BAZNAS.  (2022).  Statistik  Zakat  Nasional  2022.  In Badan Amil Zakat Nasional.
Beik,  I.  S.,  &  Arsyianti,  L.  D.  (2019).  Ekonomi
Pembangunan Syariah (3rd ed.). Rajawali Pers. Chapra, M. U. (2008). Vision of Development in the Light  of  Maqāsid  Al-Sharī  ‘ah.  May. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047
Chaudhry,  M.  S.  (2012).  Sistem  Ekonomi  Islam
Prinsip Dasar. Kencana.
Hanifah, L., & Adlimah, A. M. (2022). Pemberdayaan Kaum  Lemah  Berbasis  Tasawuf:Studi  Kasusdi Yayasan  Al-Kautsar,  Batang,  Jawa  Tengah. Comprehensive Journal of Islamic Studies, 2(2), 83–107. https://doi.org/doi.org/10.28926/sinda.v2i2 . 465 Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie,
E.,  Widiastuti,  T.,  Fauzi,  Q.,  &  Shofawati,  A. (2023).  Zakat  as  an  instrument  of  poverty reduction  in  Indonesia.  Journal  of  Islamic
Accounting
and Business Research.
https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307
Herianingrum,  S.,  Widiastuti,  T.,  Hapsari,  M.  I.,
Ratnasari, R. T., Firmansyah, F., Hassan, S. A., Febriyanti, A. R., Amalia, R. C., & Muzakki, L. A. (2022). Muzakki and Mustahik’s collaboration  model  for  strengthening  the fundraising  capacity  of  Islamic  social  finance institutions  during  COVID-19.  International Journal of Ethics
and Systems. https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2022-0091
Jalil, M. I. A., Lada, S., Pitchay, A. A., Bakri, M. A.,
Ghazali, M. F., & Hamid, M. R. A. (2022). Infaq during  movement  lockdown :  the  perspective from  social  responsibility  theory.  International Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance and Management,
15(2), 441–460. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2021-0020
Juhro, S. M., Sakti, A., Syarifuddin, F., & Suryanti, E.
T.  (2019).  Keuangan  Publik  dan  Sosial  Isalm: Teori dan Praktik. Rajawali Pers.
Kahf,  M.  (2009).  Infaq  in  the  Islamic  Economic System  Monzer  Kahf  Infaq  in  the  Islamic Economic  System.  Islamic  Economics  and Finance Pedia, 1–5.
Kayikci,  M.  R.  (2020).  Islamic  Ethics  and  Female Volunteering. Springer International Publishing. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.
(2018).  Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia 2019-2024.
Mawardi,  I.,  Widiastuti,  T.,  Al  Mustofa,  M.  U.,  & Hakimi,  F.  (2023).  Analyzing  the  impact  of productive  zakat  on  the  welfare  of  zakat recipients.  Journal  of  Islamic  Accounting  and Business Research, 14(1), 118–140. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145
Miah,  M.  A.  (2021).  Effectiveness  of  Zakat-based Poverty  Alleviation  Program:  Evidence  from Bangladesh. International Journal of Zakat, 6(2), 27–42. https://www.ijazbaznas.com/index.php/journal/a rticle/view/325
Nurasyiah,  A.,  Syamputri,  D.,  Adawiyah,  R.  A.  Al, Mahri, A. J. W., & Ismail, A. G. (2022). Islamic wealth management : ensuring the prosperity of Muslim households of MSMEs during Covid-19. International  Journal  of  Ethics  and  Systems. https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2021-0165 Rafdison,  M.  A.,  &  Ryandono,  M.  N.  H.  (2018).
Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif dalam Penguatan Modal dan Peningkatan  Kenerja  UMKM.  Jurnal  Ekonomi Syariah  Teori  Dan  Terapan,  5(1),  19–31. https://doi.org/10.20473/vol5iss20181pp19-31 Roziq, A., Arifin, S., Mahardiyanto, A., & Manurung, D. T. H. (2021). Productive Infaq Funds For The Welfareness Of The Poor. Academy of Strategic Management Journal, 20(5), 1–11.
Sutisna,  Hasanah,  N.,  Dewi,  A.  P.,  Nugraha,  I., Katmas,  E.,  Mutakin,  A.,  Nurhadi,  Suparnyo, Arsyad,  K.,  &  Triyawan,  A.  (2020).  Panorama Maqashid syariah (A. Misno (ed.)). Media Sains Indonesia.
Widiastuti,  T.,  Herianingrum,  S.,  &  Zulaikha,  S.
(2022).  Ekonomi  dan  Manajemen  ZISWAF (Zakat,  Infak,  Sedekah,  Wakaf).  Airlangga Univertity Press.
Zed,  M.  (2008). Metode  Penelitian  Kepustakaan .
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.