## PEMETAAN KESESUAIAN LAHAN PERUNTUKKAN DAERAH PELABUHAN DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI WILAYAH PESISIR SELATAN KABUPATEN  LOMBOK TIMUR
1 Sukuryadi
1 Dosen Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram Email : Syukur_y80@yahoo.com

## ABSTRAK
Undang-undang  nomor  24  tahun  1992  mengamanatkan  bahwa  semua  kegiatan  pembangunan,  baik  itu dilakukan oleh Pemerintah,  Swasta maupun Masyarakat, seyogyanya sesuai dengan Tata Ruang Wilayah yang  telah  ditetapkan.  Selain  untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas  pemanfaatan  ruang  dalam pelaksanaan  pembangunan,  rencana  tata  ruang  digunakan  pula  sebagai  landasan  koordinasi  dalam mengurangi  konflik  ruang  dan  optimasi  pencapaian  tujuan.  Penyediaan  data  dan  informasi  laut  yang komprehensif,  akurat  dan  benar,  serta  dapat  ditemukan  dengan  cepat  dan  mudah  khususunya  bagi pembangunan Kelautan Nasional secara umum merupakan hal yang paling mendesak diperlukan. Sehingga kemajuan  pembangunan  Pusat  dan  daerah  dapat  berjalan  sinkron  dan  berkesinambungan.  Dalam perkembangannya, wilayah pesisir cenderung berkembang dengan pesat.  Namun jika potensi sumberdaya tersebut  tidak  dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan  optimal,  maka  akan  berdampak  terhadap  kerusakan lingkungan, misalnya abrasi pantai, penebangan hutan bakau, rusaknya terumbu karang, serta tercemarnya badan perairan sekitar wilayah pesisir.  Penelitian ini  bertujuan untuk memetakan  tingkat kesesuaian lahan peruntukkan daerah pelabuhan melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang didasari pada hasil survey  dan  pemetaan  di  wilayah  pesisir    selatan  Lombok  Timur.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  potensi wilayah  pesisir  dapat  dikembangkan  untuk  daerah  pelabuhan  sehingga  hasilnya  dapat  diintegrasikan dengan penelitian sebelumnya sebagai data base perencanaan tata ruang wilayah pesisir bagi pemerintah setempat.

## Kata Kunci: Pemetaan, Kesesuaian, Pesisir, Pelabuhan

## I. PENDAHULUAN
Pengelolaan  wilayah  pesisir  harus  dilakukan dengan  cermat  agar  manfaat  ekonomi  dapat  diperoleh secara maksimal dan dampak negatif dari pemanfaatannya  dapat  dikurangi  sekecil  mungkin. Untuk  dapat  melakukan  pengelolaan  sebagaimana dimaksud  di  atas,  maka  diperlukan  rencana  yang memadai.    Hal  ini  dikarenakan  bahwa  wilayah  pesisir merupakan  ekosistem  yang  sangat  potensial,  namun sangat  sensitif  pula.    Kesalahan  dalam  pengelolaan dapat  menghilangkan  potensi  manfaat  kawasan  pesisir, dapat  menimbulkan  dampak  negatif  pada  wilayah daratan  di  sekitarnya,  dan  dapat  pula  menimbulkan dampak negatif pada wilayah lautan dalam.
Dalam perkembangannya, wilayah pesisir cenderung  berkembang  dengan  pesat.    Namun  jika potensi  sumberdaya  tersebut  tidak  dikelola  dan dimanfaatkan  dengan  seoptimal  mungkin,  maka  akan berdampak  terhadap  kerusakan  lingkungan,  misalnya abrasi  (pengikisan)  garis  pantai,  penebangan  hutan bakau,  rusaknya  terumbu  karang,  serta  tercemarnya badan  perairan  sekitar  wilayah  pesisir.  Kerusakan lingkungan  tersebut  pada  gilirannya  dapat  menurunkan produktivitas  perairan  (populasi  perikanan)  di  wilayah pesisir  sehingga  dapat  mempengaruhi  daya  tarik
pariwisata,  khusunya  wisata  bahari  yang  dapat berdampak  pada  penurunan  tingkat  kesejahteraan masyarakat pesisir.
Munculnya  berbagai  dampak  negatif  seperti  di atas  antara  lain  disebabkan  oleh  fungsi  ekologis  dan fungsi ekonomi wilayah pesisir tidak ditempatkan secara proporsional  dalam  mempertimbangkan  pembangunan dan pemanfaatan lahan wilayah pesisir.  Oleh karena itu, untuk  tidak  memperbesar  dampak  negatif  yang  timbul, sejak  sekarang  perlu  ditempuh  berbagai  langkah  yang berorientasi  pada  pemanfaatan  lahan  dan  sumberdaya pesisir  yang  bernilai  tambah  tinggi,  tetapi  disertai dengan  pelestarian  fungsi  ekologisnya  (keseimbangan ekosistem wilayah pesisir).
Untuk  itu  maka  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pantai  perlu  dikembangkan  perencanaan  pengelolaan wilayah pesisir sebagai langkah dalam pencapaian hasil yang  optimal.    Tujuannya  dalah  untuk  mengoptimalkan keuntungan-keuntungan  yang  disediakan  oleh  kawasan pesisir  dan  untuk  meminimalkan  konflik  serta  berbagai perusakan  yang  dilakukan  oleh  manusia  di  dalam wilayah  pesisir.    Guna  mewujudkan  hal  tersebut, penataan  ruang  berupa  penetapan  fungsi  zonasi diharapkan  dapat  menjaga  keseimbangan  antara perlindungan  ekosistem  dan  eksploitasinya  dalam pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  lautan.    Zonasi
merupakan  upaya  penetapan  batas-batas  fungsional suatu  peruntukan  sesuai  dengan  potensi  sumberdaya, daya dukung dan proses-proses ekologi yang berlangsung dalam sistem tersebut.
Dengan demikian  maka sangat diperlukan kegiatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk
memetakan  potensi  kesesuaian  wilayah  pesisir  selatan Lombok  Timur  sebagai  wilayah  pelabuhan  yang nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  arahan  pemanfaatan ruang di kawasan pesisir dan lautan Kabupaten Lombok Timur bagian Selatan.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Alat dan Bahan
Tabel 1. Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan data lapangan.
No. Nama Alat Jumlah Kegunaan 1. Global Positioning System (GPS) 1 buah Penentu posisi stasiun pengamatan 2. Kapal I buah Alat transportasi 3. Layang-layang arus 1 buah Pengukur arus pantai 4. Rambu ukur/tiang skala 1 buah Pengukur ombak dan pasut 5. Tali pengukur ke dalaman 1 buah Pengukur ke dalaman 6. Kompas Geologi 1 buah Penentu arah 7. Stopwatch 1 buah Penentu/menghitung waktu 8. Alat Selam Dasar 1 set Pengamatan Secara Visual 9. Kamera Foto Digital 1 buah Dokumentasi proses 10. Alat tulis menulis - Pencatatan hasil pengukuran 11. Handrefactometer 1 buah Mengukur salinitas 12. Software pengolah data (MS Excel) 1 buah Mengolah data 13. Software analisa data GIS (ArcGIS, Map Info, Surfer dll 1 buah Mengolah data
Sedangkan sebagai bahan yang digunakan antara lain : Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000
B. Prosedur Penelitian 1. Observasi  lapangan  dan  penentuan  objek penelitian Observasi lapangan dilakukan untuk
memperoleh  gambaran  kondisi  umum  wilayah penelitian (Gambar 1). Selanjutnya dapat ditentukan  tentang  kriteria-kriteria  yang  akan dijadikan dasar dari penelitian ini.
2. Pengumpulan data
a. Pengukuran Arah dan Kecepatan Arus Pengukuran kecepatan arus dilakukan dengan menggunakan layang-layang arus dan stop watch, sedangkan arah arus ditentukan dengan menggunakan kompas geologi pada arah pergerakan  layang-layang  arus.  Kecepatan  arus diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut:
� =
dimana :
�
= kecepatan arus (m/detik) = jarak/panjang tali (meter)
= waktu yang ditempuh (detik)

## b.  Pengukuran kedalaman
Pengukuran  kedalaman    menggunakan  batu duga  yang  ditenggelamkan  hingga  menyentuh dasar perairan.
c.  Pengukuran Salinitas
Pengukuran salinitas dilakukan dengan menggunakan handrefractometer.
d.  Pengukuran Arah dan Tinggi Gelombang Penentuan  data  gelombang  yang  terdiri  dari tinggi  gelombang  signifikan  (H1/3),  perode gelombang (T), dan periode gelombang signifikan (T1/3)  (Pratiko,  1996 dalam Saleng,  2000)  yang selengkapnya  di  hitung  dengan  rumus  sebagai berikut  :
� = ∑[� + � + ⋯ + � ]
−
Keterangan  :
� : Tinggi gelombang signifikan ( )
: jumlah gelombang terukur

## e.  Pengukuran Pasang surut
Pengukuran  Pasang  Surut  dilakukan  selama 15  hari  untuk  masing-masing  lokasi  penelitian. Pengambilan Data pasang surut dilakukan dengan tujuan  untuk  mengetahui  tunggang  pasang  surut (A)  dan  pasang  tertinggi  dan  terendah  dalam sebulan.

## 3. Analisa Data
Penelitian selanjutnya melakukan analisa data dengan  SIG  yang  berbasis  pada  analisis  data spasial dan deskriptif/tabular yang bertujuan untuk menentukan  potensi  lahan  untuk  pengelolaan sumberdaya  pesisir/laut.  Data-data  (hasil  survei dan data sekunder) ini selanjutnya akan di analisis
dalam  software  GIS,  analisis  dilakukan  dengan memasukkan  data  survei  dalam  peta  dasar melalui sistem overlay data pada setiap peubah/kriteria dengan mempertimbangkan pembobotan dan skala penilaian untuk mendapatkan  nilai  skoring  dalam  menentukan kesesuaian  lahan  yang  akan  menghasilkan  suatu peta  kesesuaian  dan  prospektif  pengelolaan sumberdaya pesisir/laut.
Kriteria  kesesuaian  dapat  dikelompokkan  ke dalam  beberapa  aspek,  kriteria  teknis  yang menyangkut  kesesuaian  dilihat  dari  aspek  fisik yang  meliputi  beberapa  aktivitas  utama  pada kawasan pesisir yaitu sebagai wilayah pelabuhan.
Tabel 2. Matriks Kesesuaian Untuk Pelabuhan
Faktor Simbol KELAS KESESUAIAN LAHAN S1 S2 N Kedalaman D (m) D > 5,5 D < 5,5 Kisaran Pasang Surut A (m) A < 2 2 < A < 4 A > 4 Kisaran Arus Laut V (m/s) V < 0,5 0,5 < V < 1 V > 1 Tinggi Ombak H (m) H < 0,2 0,2 < H < 1,2 H > 1,2 Luas areal L (m2) L < 126.000 L < 40.000 Sumber : Mappadjantji (2001) 4. Tahapan  Kerja  Untuk  Pemetaan  Kesesuaian Lahan
a.    Tabulasi data Data  hasil  analisis  laboratorium  berupa data fisika dan kimia oseanografi dikumpulkan menjadi  satu  data  base  yang  lengkap.  Hal  ini dilakukan untuk memudahkan proses simulasi data pada komputer.
b.   Verifikasi data Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa kebenaran  dan  keakuratan  data  pada  tables yang  telah  ditabulasi.  Data  yang  memiliki standar  baku  tidak  normal  dari  kondisi sebenarnya,  dapat  dilakukan  perubahan  atau pengecekan ulang kembali.
c.  Interpolasi data Menginterpolasi data hasil analisis kondisi fisika  dan  kimia  oseanografi  pada  suatu bidang  datar  yang  bergeoreferensi  titik-titik ordinat  di  bumi.  Masing-masing  variabel kriteria kesesuaian lahan dilakukan interpolasi untuk membentuk peta tematik tersendiri tiap- tiap parameter dan pemanfaatan lahan.
d.  Pemodelan
Pemodelan dengan memanfaatkan software Sisten Informasi Geografis,
merupakan  salah  satu  cara  untuk meletakkan perencanaan  dan  kajian  analisis  yang  tepat untuk menggambarkan karakteristik dan
potensi  suatu  wilayah.  Model  yang  dilakukan adalah  suatu  konstruksi  simulasi  fisik  dari dunia  nyata.  Pemodelan  ini  meliputi Overlay kriteria  kesesuaian  lahan,  yang  berupa  layer- layer  peta  tematik.  Layer-layer  peta  ini  terdiri dari  kodisi  fisika  dan  kimia  oseanografi berdasarkan matriks kesesuaian lahan.
Overlay
ini dilakukan dengan cara perbandingan  secara  teliti  pada  setiap  layer- layer peta, untuk menentukan tingkat kesesuaian wilayah pesisir.
e.  Analisis  Penentuan  Tingkat  Kesesuain Lahan
Analisis  penentuan  tingkat  kesesuaian lahan  pesisir  yang  mengacu  pada  tabel Matriks  kesesuaian  lahan  yang  berupa  data kimia dan fisika oseanografi. Identifikasi lahan yang  memiliki  potensi  kesesuaian  rendah, sedang,  tinggi  dengan  pertimbangkan skill adjustment (keahlian  dan  keprofesionalan) dari masing-masing pemanfaatan.
Analisis  dari  setiap  layer  peta  tematik kriteria kesesuaian lahan, selanjutnya dikombinasi  dengan  metode Overlay untuk memperoleh peta Potensi Pengelolaan Wilyah Pesisir,  maka  didapatkan  Informasi  lengkap mengenai  wilayah  yang  memiliki  tingkat kesesuaian
lahan
untuk
pengelolaan/pemanfaatan yang lebih baik.
Gambar 1.  Peta Lokasi Penelitian

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Kondisi Parameter Fisik untuk Pengembangan Pelabuhan di Pesisir Selatan Kabupaten Lombok Timur (Teluk Ekas, Teluk Serewe,Teluk Jor dan Teluk Jukung)
Pelabuhan  Perikanan  adalah  tempat  yang  terdiri dari  daratan  dan  perairan  di  sekitarnya  dengan  batas- batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan  pemerintahan dan  kegiatan  ekonomi  yang  dipergunakan  sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang  dan  /  atau  bongkar  muat  barang  yang dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan  pelayaran  dan kegiatan  penunjang.  Landasan  hukum  dari  Pelabuhan Perikanan  terdapat  pada  Peraturan  Menteri  Perikanan dan Kelautan Nomor Per.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan  Perikanan  bahwa:  Sesuai  dengan  Pasal  41 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan,  Pelabuhan  Perikanan  mempunyai  peranan penting  dalam  mendukung  peningkatan  produksi perikanan,  memperlancar  arus  lalu  lintas  kapal
perikanan,  mendorong  pertumbuhan  perekonomian masyarakat  perikanan,  pelaksanaan  dan  pengendalian sumberdaya ikan, serta mempercepat layanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan.
Pembangunan  Pelabuhan  Perikanan  dirancang sesuai  dengan  kemampuan  sumberdaya  wilayah, termasuk  sumberdaya  kelautan,  serta  sesuai  dengan volume  usaha  perikanan  di  wilayah  pengembangan perikanan  yang  telah  ditetapkan.  Pelabuhan  Perikanan dibagi  menjadi  4  golongan,  yaitu  Pelabuhan  Perikanan Samudera  (PPS)  atau  tipe  A,  Pelabuhan  Perikanan Nusantara  (PPN)  atau  tipe  B,  Pelabuhan  Perikanan Pantai  (PPP)  atau  tipe  C,  dan  Pangkalan  Pendaratan Ikan (PPI) atau tipe D.
Adapun  kondisi  factor-faktor  lingkungan  yang berkaitan secara langsung berupa parameter fisika yang mendukung untuk pengembangan pelabuhan antara lain sebagaimana disajikan pada Tabel 2:
Tabel 2. Data Hasil Pengukuran Parameter Oceanografi untuk analisis Kesesuaian lahan Pelabuhan/Dermaga
Perikanan No Parameter Simbol (Satuan) Nilai Ekas Jor/Jukung Seriwe 1 Kedalaman D (m) 0,5 – 8,59 0,5 – 13,99 0,5 - 32 2 Kisaran  Pasang Surut A (m) 2,6 – 2,9 1,8 – 2,6 1,5 – 1,8
3 Kisaran Arus Laut V (m/s) 0,03 – 0,09 0,03 – 0,33 0,03 – 0,33 4 Tinggi Ombak H (m) 0,10 – 0,12 0,10 - 20 0,10 – 0,16

## 1. Kedalaman
Berdasarkan  hasil  pengukuran  di  tiga  lokasi perairan  teluk  yakni  di  Teluk  Ekas  menujukkan kondisi  kedalaman berada  pada  kisaran    0,50 – 3,2  meter  yang  berarti  dikategorikan  tidak  sesuai (N),  3,2 – 5,9  m  yang  dikategorikan  sesuai  (S2) dan  5,9 – 8,59  m  dikategorikan  sangat  sesuai (S1),    keberadaan  wilayah  perairan  yang  tidak sesuai  tersebut  dikarenakan  wilayah  tersebut terlalu  dangkal  terlebih  pada  saat  surut  air  laut terjadi  di  perairan  Teluk  Ekas  seperti  lapangan yang  kering,  sehingga  cukup  menyulitkan  bagi kapal-kapal  besar  untuk  bersandar  ke  pinggir pantai. Untuk pelabuhan sendiri pembangunannya akan  jauh  ke  tengah  untuk  mendapatkan kedalaman  yang  ideal  bagi  kapal  yang  agak besar,  demikian  halnya  dengan  Teluk  Serewe dengan  kondisi  kedalaman  berada  pada  kisaran 0,5-3,2  meter    menunjukkan  kategori  tidak  sesuai karena  lokasi  kajian  yang  relative  berada  pada daerah  yang  dangkal  sedangkan  untuk  Teluk  Jor (Kawasan  Teluk    Jukung)  kondisi  kedalaman berada  pada  kisaran    0,50 – 3,2  meter  yang berarti dikategorikan tidak sesuai (N), 3,2 – 5,9 m yang  dikategorikan  sesuai  (S2)  dan  5,9 – 8,59  m dikategorikan sangat sesuai (S1).
Menurut  Mappadjantji,  A,.  (2001),  bahwa syarat  utama  dalam  memilih  suatu  daerah  pantai peruntukan  pelabuhan  adalah  kedalamannya. Pada  dasarnya  kedalaman  dari  dasar  kolam pelabuhan ditetapkan berdasarkan sarat maksimum  kapal  yang  akan  bertambat  dengan jarak  aman  sebesar  0,8 – 1,0  meter  di  bawah lunas kapal.  Kedalaman minimal yang dibutuhkan bagi  suatu  pelabuhan  adalah  5  meter  dan  yang ideal  adalah  12  meter.    Kedalaman  yang dimaksud  adalah  jarak  antara  permukaan  air  laut dengan dasar laut pada saat surut maksimum.

## 2. Tunggang pasang (A)
Pasang  surut  adalah  fluktuasi  muka  air  laut sebagai  fungsi  waktu  karena  adanya  gaya  tarik benda-benda  di  langit  terutama  matahari  dan bulan  terhadap  massa  air  laut  di  bumi. Pengetahuan tentang pasang surut adalah penting dalam  perencanaan  pelabuhan,  elevasi  muka  air tertinggi  (  pasang  )  sangat  penting  dalam menentukan elevasi puncak bangunan pantai dan fasilitas  pelabuhan.sermentara  kedalaman  alur pelayaran  /  pelabuhan  ditentukan  oleh  muka  air surut.
Mengingat elevasi muka air laut selalu berubah setiap saat, maka diperlukan suatu
elevasi yang ditetapkan berdasarkan data pasang surut, yang dapat digunakan sebagai pedoman di dalam perencanaan suatu pelabuhan. Beberapa elevasi tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Muka  air  tinggi  ( high  water  level ),  muka  air tertinggi yang dicapai pada saat air pasang dalam satu siklus pasang surut.
2.  Muka  air  rendah  ( low  water  level ),  kedudukan  air terendah  yang  dicapai  pada  saat  air  surut  dalam satu siklus pasang surut.
3.  Muka  air  tinggi  rerata  ( mean  high  water  level , MHWL), adalah rerata dari muka air tinggi selama periode 19 tahun.
4.  Muka  air  rendah  rerata  ( mean  low  water  level , MLWL),  adalah  rerata  dari  muka  air  rendah selama periode 19 tahun.
5.  Muka air laut rerata ( mean sea level , MSL), adalah muka  air  rerata  antara  muka  air  tinggi  rerata  dan muka air rendah rerata.
6.  Muka  air  tinggi  tertinggi  ( highest  high  water  level , HHWL),  adalah  air  tertinggi  pada  saat  pasang surut purnama atau bulan mati.
7.  Air  rendah  terendah  ( lowest  low  water  level , LLWL),  adalah  air  terendah  pada  saat  pasang surut purnama atau bulan mati.
8. Higher  high  water  level ,  adalah  air  tertinggi  dari dua  air  tinggi  dalam  satu  hari,  seperti  dalam pasang surut tipe campuran.
9.   Lower  low  water  level ,  adalah  air  terendah  dari dua air rendah dalam satu hari.
Berdasarkan  data  yang  ada  bahwa  kondisi pasang surut di Teluk Ekas berada   pada kisaran 2,6  -  2,9  meter  yang  berarti  termasuk  dalam kategori  sesuai  (S2),  sedangkan  untuk  Teluk  Jor dan  Kecibing  (  Kawasan  Teluk  Jukung)  kisaran pasang  surutnya  berada  kisaran  2,1  -  2,6  meter dengan  kategori  sesuai  (S2)  dan  kisaran  pasang surut untuk Teluk Serewe berada pada kisaran 1,5 – 1,8 meter  yang berarti termasuk dalam kategori sangat sesuai (S1).
Ketiga  lokasi  perairan  tersebut  memiliki  tipe pasang surut yakni tipe semidiurnal dimana terjadi dua  kali  pasang  dan  surut  dalam  sehari. Mappadjantji,  A,.  (2001),  parameter  pasang  surut yang  ideal  bagi  peruntukan  pelabuhan  adalah lebih kecil dari 2 meter atau tidak lebih besar dari 5  meter.    Kondisi  tersebut  mutlak  dibutuhkan mengingat  kawasan  geografis  kawasan  pantai Indonesia,  terutama  kemudahan  navigasi  untuk kapal-kapal yang akan berlabuh dan perencanaan konstruksi bangunan maritimnya.

## 3. Kecepatan Arus (V)
Berdasarkan  hasil  pengukuran  di  lapangan bahwa  di  Teluk  Ekas  menujukkan  kondisi  arus pantai  berada  pada  kisaran    0,03 – 0,09  m/detik sehingga untuk pengembangan pelabuhan dikategori  sangat  sesuai  (S1)  dan  untuk  peraian Teluk Jor dan Kecibing kisaran arusnya yakni 0,15 – 0,33  m/detik  sehingga  dikategorikan  sangat sesuai (S1).  Demikian juga dengan Teluk Serewe dengan  kisaran  kecepatan  arus  laut  yakni  0,21 – 0,27  m/detik  yang  menunjukkan  kategori  sangat sesuai  (S1)  untuk  pengembangan  pelabuhan. Mappadjantji
(2001)
menyatakan
bahwa pengetahuan  tentang  arus  laut  dalam  penentuan kawasan
pelabuhan mutlak
dibutuhkan.
Kecepatan arus ini sangat mempengaruhi maneuver  keluar  masuk  kapal.    Kecepatan  arus laut  yang ideal bagi suatu pelabuhan adalah lebih kecil dari 0,5  m/detik atau tidak lebih besar  dari 1 m/detik,  jika  kecepatan  laut  lebih  besar  dari  1,0 m/detik,  maka  memerlukan  bangunan  pengaman pantai.

## 4. Tinggi Gelombang (H1/3)
Secara  umum  gelombang  laut  ditimbulkan oleh angin meskipun gelombang dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab, misalnya letusan gunung  berapi  di  dasar  laut,  tsunami,  gerakan kapal  dan  lain  sebagainya.  Gelombng  digunakan untuk merencanakan bangunan pemecah gelombang  dan  bangunan  pelabuhan  lainnya. Bentuk  gelombang  di  air  yang  disebabkan  oleh angin  biasanya  terdiri  dari  gelombang  dengan bermacam tinggi dan periode serta arah perambatan.  Dengan  kata  lain,  gelombang  laut yang  dibangkitkan  oleh  angin  bersifat  acak. Parameter untuk menjelaskan gelombang diantaranya adalah tinggi, panjang gelombang dan kedalaman air tempat terjadinya gelombang Gelombang laut merupakan reaksi permukaan air laut oleh seretan angin, sehingga arah angin di laut  identik  dengan  arah  gelombang.  Gelombang harus  diperhitungakan  dalam  setiap  aktivitas  di pesisir  dan  laut.  Besar  dan  arah  gelombang berpengaruh  terhadap  proses  dinamika  pantai, daya tahan  struktur  bangunan  di  pesisir, kehidupan biota dan pelayaran.
Berdasarkan  hasil  pengukuran  di  semua lokasi penelitian menunjukkan bahwa pengamatan tersebut  dikategorikan  sangat  sesuai  dengan kisaran  tinggi  gelombang  0,10 – 0,20  meter. Kondisi ini cukup baik dalam aktivitas kepelabuhanan karena pengaruh gelombang yang kecil  akan  memudahkan  dalam  proses  bongkar muat. Selain itu, tinggi gelombang pada kondisi ini dapat  memperlambat  proses  sedimentasi  atau
erosi pantai pada tipe pantai berpasir (Dahuri et.al, 2004)
Berdasarkan  hasil  pengukuran  di  tiga  wilayah teluk  yakni  di  Teluk  Ekas  menujukkan  kondisi tinggi  gelombang  berada  pada  kisaran    0,10 – 0,12  meter  sehingga  untuk  pengembangan pelabuhan tinggi gelombang tersebut dikategorikan sangat sesuai (S1), demikian halnya dengan  Teluk  Serewe  dengan  kondisi  tinggi ombak  berada  pada  kisaran  0,10  -  0,16  meter yang  juga  menunjukkan  kategori  sangat  sesuai (S1)  dan  untuk  Teluk  Jor  dan  Kecibing  (Kawasan Teluk  Jukung)  kondisi  tinggi  ombak  berada  pada kisaran 0,10 – 0,20 meter dengan kategori sangat sesuai (S1).
Menurut  Mappadjantji    (2001)  bahwa  secara umum  dapat  dikatakan  tinggi  gelombang  ideal untuk  suatu  pelabuhan  adalah  maksimum  0,2 meter atau tidak lebih dari 1,2 meter.

## B. Evalusi Kesesuaian Lahan untuk Pelabuhan
Berdasarkan hasil analisis spasial untuk menentukan tingkat kesesuain lahan untuk pengembangan pelabuhan yang terdapat wilayah pesisir Selatan  Kabupaten  Lombok  Timur  yang  tersebar  di wilayah perairan Teluk Ekas, Serewe, dan Teluk Jor dan Kecibing  (Kawasan  Teluk  Jukung)  dengan  melakukan buffer  garis  pantai  sejauh  800  m  didapatkan  bahwa distribusi  luasan  untuk  kelas  kesesuain  lahan  dengan kategori  sangat  sesuai  (S1)  dari    wilayah  cakupan penelitian  yakni  sekitar  637,528  ha,  dan  untuk  kelas kesesuain  lahan  dengan  kategori  sesuai  (S2)  sekitar 1923,065  ha.    Adapun  gambaran  potensi  hasil  analisis kesesuain  lahan  di  empat  wilayah  perairan  untuk pengembangan  pelabuhan  sebagaimana  terlihat  pada Gambar 2 berikut:
Gambar 2. Peta Tingkat Kesesuaian Lahan untuk Pelabuhan di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Lombok Timur

## IV.   PENUTUP
A. Simpulan
1.  Potensi kesesuaian wilayah pesisir selatan Lombok Timur untuk lahan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan/dermaga memiliki tingkat  kesesuaian  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  karakteristik parameter lingkungannya.
2.  Tingkat kesesuaian Lahan untuk pelabuhan/dermaga perikanan terdiri dari  2  kategori  yaitu  Sangat  Sesuai  (S1),  dan  Sesuai  (S2)  dengan distribusi luasan untuk kelas kesesuain lahan  dengan kategori sangat sesuai (S1) dari
3.  wilayah  cakupan  penelitian  yakni  sekitar  637,528 ha,  dan  untuk  kelas  kesesuain  lahan  dengan kategori sesuai (S2) sekitar 1923,065 ha

## B. saran
1.  Untuk meningkatkan nilai penting dari suatu lahan pesisir  sebaiknya  dalam  pemanfaatan  dan pengembangannya    harus  memperhatikan  faktor- faktor  lingkungan  yang  menjadi  daya  dukungnya (carring capacity) .
2.  Perlunya  perhatian  khusus  terkait  faktor  penentu keberhasilan  pengembangan  dan  pemanfaatan potensi  lahan  seperti  bentang  alam  ( landscape ) serta  parameter  yang  lain  seperti  karakteristik oceanografi dan substrat dasar perairan sehingga membantu dalam perencanaan peruntukan kawasan  mangrove  dan  pelabuhan  sehingga nantinya  dapat  dikembangkan  demi  kebutuhan dan kesejateraan masyarakat pesisir sekitarnya,
3.  Pemerintah  setempat  harus  memiliki  acuan  yang jelas  dalam  menentukan  rencana  penggunaan lahan  wilayah  pesisir  supaya  potensi  yang  ada termanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat  serta  mengurangi  konflik kepentingan antar masyarakat,
4.  Pemerintah  setempat  bersama  pemerintah  pusat harus menindaklanjuti rencana tata ruang  wilayah pesisir
selatan Lombok Timur sesuai peruntukkannya  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  yang  berasal  dari pemberdayaan  wilayah  pesisir  dan  lautan  secara terpadu.
5.  Hendaknya pemerintah daerah mendukung program pusat dengan berbasis pada masyarakat pesisir  supaya  program  kelautan  dan  perikanan berjalan  sesuai  dengan  target  yang  telah ditetapkan pada masing-masing program.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahuri,  R.  J.  Rais,.  S.P.  Ginting  dan  M.J.  Sitepu.  1996. Pengelolaan  Sumberdaya  Wilayah  Pesisir dan  Lautan  Secara  Terpadu .  PT.  Pradya Paramita. Jakarta. Dahuri,  R.,  J.  Rais,  S.P.Ginting,  dan  M.J.Sitepu.,  2004, Pengelolaan  Sumberdaya  Wilayah  Pesisir  dan Lautan  Secara  Terpadu (Edisi  Revisi),  PT. Pradnya Pratama, Jakarta. Mappadjantji  A.,  Andi.  2001. Penataan  Ruang
Wilayah Pesisir . Pustaka
Ramadhan.
Bandung. Nontji, A., 1987. Laut Nusantara . Penerbit Djambatan. Jakarta.
Nybakken, J.W., 1992. Biologi Laut. Suatu Pendekatan Ekologis . Gramedia. Jakarta. Sugiarto,  A.  1986. Peranan  Ekosisitem  Hutan  Bakau Khususnya  di  Tinjau  dari  Pembangunan Perikanan . Prosiding Pertemuan Teknis Evaluasi Hasil Survey Hutan bakau, Jakarta.
Suriamihardja, D.A, Sakka dan A. Massinai. 1998. Studi Of Siwa Oceanographic Condition.
Collaborative  Enviromental  Project  in  Indonesia University  Consortium  on  The  Environment. Center  for  Environmental  Study.  Hasanuddin University. Makassar.