Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)
VOLUME 7 NUMBER 2, AUG 2023 | pp.153-173 | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |
Website: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/index DOI: https://doi.org/10.38043/jids.v7i2.4675
Diserahkan : 2023-02-18, Direvisi : 2023-04-19, Diterima : 2023-06-01,

## EVALUASI KESENJANGAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS IPM DAN IPG DI PROVINSI BALI TAHUN 2022
Novitasari 1 , Soetji Lestari 2
12 Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
E-mail: novitasari004@mhs.unsoed.ac.id , soetji.lestari@unsoed.ac.id

## ABSTRAK
Kesenjangan  gender  dalam  pembangunan  manusia  dapat  berkaitan  dengan  perbedaan  yang  terjadi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seringkali memperoleh kerugian dari perilaku laki-laki. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  evaluasi  kesenjangan  gender  dalam  pembangunan manusia: studi kasus IPM dan IPG di Provinsi Bali tahun 2022. Landasan konseptual dalam penelitian ini  berdasarkan  bahwa  kesenjangan  gender  mempunyai  hubungan  yang  secara  signifikan  dengan pembangunan  manusia  dari  berbagai  aspek  kehidupan.  Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan analisis data sekunder dari buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022” yang diterbitkan oleh KPPPA. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data perbandingan antara IPM dan IPG pada tingkat Nasional dan regional sebagai bentuk perbandingan. Hasil analisis menunjukan bahwa Provinsi Bali mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada tingkat Nasional dalam IPM dan IPG  berarti  adanya  kemajuan  dalam  pembangunan  manusia.  Namun,  pada  kesenjangan  gender perbandingan  antara  IPM  dan  IPG  dalam  tingkat  regional  menunjukan  bahwa  lebih  besar  Indeks Pembangunan  Gender  (IPG)  daripada  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Penyebab  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  rendah  adalah  berkaitan  dengan  komponen  pengeluaran  per  kapita yang  mengalami  penurunan  pada  tahun  2021.  Sedangkan,  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG) berkaitan dengan komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran  Per  Kapita  (PPP)  dengan  perempuan  mempunyai  tingkat  yang  tergolong  rendah daripada laki-laki. Pada analisis evaluasi kesenjangan gender antar kabupaten / kota di Provinsi Bali yaitu pada tahun 2021 tertulis IPM dan IPG terendah di Kabupaten Karangasem dan tertinggi di Kota Denpasar. Dalam hal ini perlunya strategi kebijakan pemerintah agar mengatasi kesenjangan gender dalam pembangunan manusia dan menciptakan kesetaraan gender di Provinsi Bali.
Kata Kunci: Gender; Kesenjangan; Pembangunan;Manusia

## ABSTRACT
Gender gaps in human development can be related to differences that occur between men and women. Women often suffer losses from men’s behavior. This research aims to analyze the evaluation of gender gaps in human development: a case study of IPM and IPG in Bali Province in 2022. The conceptual basis of this research is based on the fact that gender gaps have a significant relationship with human development  from  various  aspects  of  life.  This  research  method  uses  a  secondary  data  analysis approach  from  the  book  “Gender-Based  Human  Development  in  2022”  published  by  KPPPA.  In addition, this research utilizes comparative data between IPM and IPG at the National and regional levels as a form of comparison. The results of the analysis show that Bali Province has a higher position than the National level in IPM and IPG, meaning there is progress in human development. However, in terms of the gender gap, the comparison between IPM and IPG at the regional level shows that the Gender Development Index (IPG) is greater than the Human Development Index (IPM). The cause of the Human Development Index (IPM) is related to the per capita expenditure component which has decreased in 2021. Meanwhile, the Gender Development Index (IPG) is related to components namely Expected Years of Schooling (HLS), Average Years of Schooling (RLS), and Per Capita Expenditure (PPP) with women having a relatively lower level than men. In the evaluation analysis of gender gaps between districts/cities in Bali Province, in 2021 it was written that the lowest IPM and IPG were in Karangasem Regency and the highest in Denpasar City. In this case, there is a need for a government policy strategy to overcome the gender gap in human development and create gender equality in Bali Province.

## Keywords: Gender; Gapst; Development; Human

## PENDAHULUAN
Gender dinilai sering disamakan terkait dengan jenis  kelamin, sebenarnya gender ini berbeda  dengan  istilah  jenis  kelamin.  Gender  menjadi  suatu  karakteristik  yang  ada  dalam membedakan  antara  feminitas  dan  maskulinitas.  Gender  juga  sering  diartikan  sebagai  suatu pemberian  atau  kodrat  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Gender  ialah  suatu  perbedaan  yang  ada pada  perempuan  dan  laki-laki  dalam  berperilaku  dan  nilai  (Yuni  Sulistyowati,  2020).  Peran dari seorang perempuan dianggap sebagai pekerja domestik dalam rumah tangga dan mendidik anak,  sedangkan  peran  dari  seorang  laki-laki  adalah  wajib  untuk  mencari  nafkah  dan memberikan  keputusan  dalam  memimpin  rumah  tangga.  Hal  ini  menimbulkan  terjadinya kesenjangan gender (Bhasin, 2021).
Kesenjangan  gender  ialah  salah  satu  tantangan  utama  pada  pembangunan  manusia  di dunia,  salah  satunya  adalah  negara  Indonesia.  Negara  Indonesia  sering  ditemukan  masalah kesenjangan  gender.  Kesenjangan  gender  dapat  menyebabkan  potensi  dari  para  perempuan dalam  konstribusi  pembangunan  dinilai  belum  optimal  pada  saat  ini.  Kesenjangan  gender dialami  oleh  para  perempuan  yang  disebabkan  perlakuan  dari  pihak  para  laki-laki  sehingga merugikan  pada  pihak  para  perempuan  (Nisarohmah  dan  Darmawan,  2022).  Kesenjangan gender  dalam  berbagai  bidang  pembangunan  dinilai  masih  tergolong  relatif  tinggi,  seperti
pekerjaan,  partisipasi  politik,  dan  pendidikan,  serta  adanya  kelembagaan  Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dinilai belum afektif (KPPPA, 2022).
Pada  saat  ini  kesenjangan  gender  ditandai  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  masyarakat menilai bahwa kurang menganggap penting dalam hal pendidikan khususnya bagi perempuan. Cara pandang yang dimiliki oleh masyarakat menilai bahwa perempuan hanya mampu dalam mengurus  kegiatan  tugas  untuk  hal  rumah  tangga  saja  dan  hanya  bekerja  di  dalam  dapur. Perilaku  yang  dimiliki  oleh  para  lelaki  kepada  perempuan  yang  sering  memiliki  dampak merugikan (Fasawwa, dkk, 2023). Selain itu, ketika seseorang ada pada tingkat ekonomi yang rendah  dan  lemah  dapat  merugikan  perempuan  sehingga  perlunya  pemberdayaan (Mutmainnah,  2019).  Dalam  hal  pemberdayaan  perempuan  dapat  melalui  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar perempuan dapat mendapatkan  kontrol  dan  akses  dalam  berbagai  bidang  sehingga  para  perempuan  mampu berpartisipasi  dan  berperan  untuk  membangun  manusia  yang  lebih  baik  (Elsa,  dkk,  2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menginformasikan bahwa jumlah penduduk  Indonesia  sejumlah  275,77  juta  penduduk  yang  terdiri  dari  perempuan  sejumlah 136,38 juta penduduk dan laki-laki sejumlah 139,39  juta penduduk (Kusnandar, 2022).
Penduduk yang mengalami kesenjangan gender, salah satunya Provinsi Bali. Meskipun, Bali dinilai telah mampu mencapai kemajuan dalam bidang pembangunan. Bali dinilai masih menghadapi dalam berbagai tantangan terkait kesenjangan gender yang mempengaruhi pada pertumbuhan manusia secara keseluruhan. Kesenjangan gender dalam partisipasi antara laki- laki  dan  perempuan  dapat  diukur  dengan  data  capaian  indeks.  Ukuran  tersebut  terlihat  dari Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG).  IPM  telah diperkenalkan  dari  tahun  1990  oleh United  Nations  Development  Programme (UNDP)  dan mampu dipublikasikan pada laporan tahunan di Human Development Report (HDR) dengan secara bekala (Badan Pusat Statistik, 2022). Kesenjangan gender menjadi tantangan sosial dan pembangunan. Kesenjangan gender ini merujuk  pada perbedaan yang disertai dengan akses, perlakuan,  peluang,  dan  pengakuan  antara  individu  berdasarkan  jenis  kelamin  yang  dapat mengakibatkan  suatu  ketidaksetaraan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia.  Fenomena tersebut  tidak  hanya  mempunyai  suatu  dampak  negatif  bagi  setiap  individu  yang  dinilai terdiskriminasi, tetapi mampu menghambat pembangunan manusia (Iqbal, dkk, 2022).
Dalam  mendukung  penelitian  ini  terdapat  beberapa  jurnal  penelitian  yaitu  pertama, penelitian yang ditulis oleh Febiola Napitupulu dan Marlina Ekawaty pada tahun 2022. Hasil penelitian  menjelaskan  bahwa  ketimpangan  gender  mampu  memberikan  pengaruh  terkait bidang  ekonomi  di  negara  Pasifik  dan  Asia  Timur.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  perempuan merasa dirugikan oleh pihak laki-laki (Napitupulu, 2022). Kedua, penelitian yang ditulis oleh Roby Nasution dan Aisyah Fitri Yuniasih pada tahun 2022 menjelaskan bahwa kesenjangan dapat terjadi dalam pemberian upah antara gender. Pada saat pandemi terjadi kesenjangan upah yang secara terus menurus, namun setelah pandemi covid-19 stagnan dengan disebabkan oleh
diskriminasi. Maka, dalam hal ini perlunya hak dalam memperoleh kesetaraan gender (Roby Nasution & Aisyah Fitri Yuniasih, 2022). Ketiga, penelitian dari Titik Handayani pada tahun 2023  menjelaskan  bahwa  tingginya  masalah  yang  terjadi  pada  kesenjangan  gender  dapat disebabkan  kematian  ibu  yang  melahirkan  tergolong  tinggi,  partisipasi  politik  perempuan masih  rendah,  dan  angkatan  kerja  perempuan  lebih  kecil  daripada  laki-laki.  Masalah kesenjangan  gender  pada  dasarnya  disebabkan  oleh  akar  budaya  sehingga  perlunya  strategi dengan nilai kesetaraan dalam bidang keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi kesenjangan gender (Handayani, 2023).
Kesenjangan  gender  dalam  pembangunan  manusia  saat  ini  mampu  menjadi  perhatian utama. Pembangunan manusia ialah suatu konsep yang berkaitan dengan pembangunan sosial, budaya,  ekonomi  dari  masyarakat  dan  setiap  individu.  Kesenjangan  gender  mampu menimbulkan  suatu  hambatan  dalam  pertumbuhan  ekonomi,  mengurangi  suatu  akses  pada layanan kesehatan dan pendiidkan, serta dinilai mengurangi suatu partisipasi dari perempuan dalam mengambil  sutau keputusan. Meskipun saat  ini, telah adanya suatu  kemajuan, seperti adanya  peningkatan  terkait  akses  perempuan  pada  bidang  pendidikan,  namun  masih  perlu untuk  diatasi.  Salah  satunya,  perempuan  yang  memiliki  bayaran  yang  tergolong  rendah  dan diskriminasi  (Ikhsan,  2020).  Pada  hal  ini  berkaitan  dengan  pembangunan  manusia  dapat dihubungkan  dengan  IPM  (Indeks  Pembangunan  Manusia)  dan  IPG  (Indeks  Pembangunan Gender) pada tahun 2021. IPM di Provinsi Bali sebesar 75,65, dan IPG sebesar 94,01. Selain itu,  dapat  dibandingkan  dengan  tingkat  Nasional  yaitu  IPM  sebesar  72,29  dan  IPG  sebesar 91,27. Dalam  hal  ini adanya  perbandingan  antara  IPM  dan  IPG yaitu  pertama,  pada  tingkat Provinsi  dan  Nasional  tertinggi  di  Provinsi  Bali.  Kedua,  antara  IPM  dan  IPG  yaitu  angka jumlahnya lebih tinggi IPG (KPPPA, 2022). Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk  melakukan  analisis  evaluasi  kesenjangan  gender  dalam  pembangunan  manusia:  studi kasus IPM dan IPG di Provinsi Bali tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis evaluasi  kesenjangan  gender  dalam  pembangunan  manusia:  studi  kasus  IPM  dan  IPG  di Provinsi Bali tahun 2022.

## KAJIAN TEORI
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  feminisme  liberal.  Teori feminisme liberal merupakan suatu teori yang mampu dalam menempatkan para perempuan dengan mempunyai kebebasan dari seorang individu secara penuh (Maulid, 2022). Teori ini mampu  dalam  mengidentifikasi  kesenjangan  gender  dalam  akses  terhadap  kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, dan pekerjaan yang dapat mempengaruhi terkait IPM dan IPG. Hal ini mencakup pada penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal yang diharapkan dapat  menganalisis  kesenjangan  gender  dalam  pembangunan  manusia  antara  laki-laki  dan perempuan  dengan  lebih  mendalam  dan  jelas,  serta  memunculkan  kesetaraan  gender  dalam capaian angka IPM dan IPG.
Pada  teori  feminisme  liberal  dapat  dihubungkan  dengan  elemen-elemen  budaya  dan nilai-nilai lokal yang dapat mempengaruhi kesetaraan gender di Provinsi Bali. Elemen budaya
dapat berupa pandangan terhadap suatu peran yang dimiliki oleh para perempuan dan adanya nilai lokal dalam partisipasi ekonomi yang dimiliki oleh perempuan menjadi hal yang penting. Serta, nilai budaya pada agama Hindu telah mempercayai bahwa seorang perempuan memiliki kedudukan yang terhormat. Seorang perempuan dalam budaya Bali mempunyai peran penting dalam  budaya  dan  seni  tradisional  berupa  musik  dan  tari.  Konstribusi  dari  seni  perempuan menunjukan  adanya  kesetaraan  gender  dengan  memastikan  bahwa  adanya  imbalan  dan pengakuan yang setara. Bahkan, dalam budaya Bali ditemukan adanya kegiatan musyawarah yang mampu mendorong para perempuan untuk aktif dalam hal mengikuti forum diskusi dan mampu memastikan suara dari para perempuan dapat  menjadi  perubahan  dalam hal  menuju kesetaraan  gender.  Selain  itu,  Provinsi  Bali  memiliki  berbagai  upacara  adat  yang  dapat melibatkan para perempuan dan laki-laki, seperti upacara ngaben, upacara mepandes, upacara ngerupuk,  upacara  melasti,  dan  upacara  tumpek  landep.  Kesempatan  yang  dimiliki  oleh perempuan  dalam  berpartisipasi  menunjukan  kesetaraan  dalam  hal  kegiatan  upacara  secara berlangsung dan mempunyai hak yang sama dalam hal menjaga warisan budaya. Hal ini dapat menjadi cara untuk mencapai terjadinya kesetaraan gender (Rahmawati, 2016).

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  mengenai  “Evaluasi  Kesenjangan  Gender  Dalam  Pembangunan Manusia:  Studi  Kasus  IPM  dan  IPG  di  Provinsi  Bali  Tahun  2022”  menggunakan  metode penelitian  deskriptif.  Metode  deskriptif  memiliki  tujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena tanpa  melaksanakan  manipulasi  terkait  variabel  (Linarwati,  dkk,  2016).  Penelitian  ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data yang dapat  diperoleh  dari  data  yang  telah  publikasikan.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder bersumber dari buku. Proses pengolahan data sekunder dalam penelitian ini adalah pertama,  pengumpulan  data  yaitu  data  sekunder  yang  berasal  dari  buku.  Buku  ini  berjudul Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) Tahun 2022 . Buku tersebut diterbitkan oleh Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA).  Pada  buku  ini berisi  tentang  data  tahun  2021  yang  menjelaskan  IPM  dan  IPG  dengan  dikaitkan  analisis kesenjangan gender. Kedua, pengolahan awal yaitu data awal yang ada dalam buku tersebut kemudian diambil dan dapat dimasukkan ke sebuah format agar mampu diolah dalam analisis data. Ketiga, cleaning data yaitu dilaksanakan sebagai bentuk mengatasi suatu kesalahan yang ada  dalam  sebuah  data.  Keempat,  konversi  data  yaitu  data  selanjutnya  dilakukan  konversi dalam sebuah bentuk  untuk  dianalisis (Sugiyono, 2011). Setelah melaksanakan  hal  tersebut, maka  mampu  menganalisis  evaluasi  kesenjangan  gender  dalam  pembangunan  manusia  di Provinsi Bali.

## PEMBAHASAN
Provinsi Bali merupakan wilayah provinsi yang ada di negara Indonesia. Ibu Kota dari Provinsi Bali adalah Kota Denpasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020
menginformasikan  terdapat  jumlah  penduduk  sebesar  4.317.404  jiwa.  Bali  disebut  sebagai Pulau  Dewata  yang  memiliki  keindahan  alam  luar  bisa.  Mayoritas  penduduk  Provinsi  Bali adalah beragama hindu. Selain itu, Provinsi Bali sebagai kota perekonomian dengan didasari sebagai  tempat  pariwisata  dan  adanya  nilai  budaya  sehingga  para  wisatawan  sangat  tertarik untuk  berwisata  di  Provinsi  Bali.  Nilai  budaya  di  Provinsi  Bali  pada  agama  Hindu  telah mempercayai seorang perempuan mempunyai suatu kedudukan terhormat. Dalam perempuan agama hindu di Provinsi Bali mampu menjalankan peran sebagai mitra suami dan mengasuh keluarga. Disisi lain, kesenjangan gender dapat terjadi di Provinsi Bali. Kesenjangan gender ini  dapat  terjadi  pada  bidang  pekerjaan,  pendidikan,  peran  dalam  keluarga,  upah,  dan diskriminasi. Hubungan kesenjangan gender dan pembangunan manusia tergolong berkaitan satu  sama  lain.  Hal  ini  disebabkan  kesenjangan  gender  mampu  mempengaruhi  aspek  dari pembangunan  manusia.  Oleh  karena  itu,  analisis  evaluasi  kesenjangan  gender  dalam pembangunan  manusia  dapat  berkaitan  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
1. Perbandingan Trend Capaian IPM dan IPG di Provinsi Bali dan Nasional
a. Trend Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021
Kesenjangan gender sering tidak disadari oleh manusia dan kesenjangan  gender dapat terjadi dengan dalam waktu  yang tergolong  lama. Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia dapat berkaitan dengan suatu perbedaan dari peluang, perlakuan, pengakuan dari jenis kelamin,  dan  akses.  Kesenjangan  gender  dalam  pembangunan  juga  perlu  untuk  dianalisis dengan tepat sesuai pembangunan manusia yang telah dicapai dari wilayah tersebut. Analisis kesenjangan  gender  dapat  menganalisis  terkait  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  dan  politik melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang tergolong penting dalam melihat suatu keberhasilan dari upaya dalam pembangunan terkait  kualitas hidup dari masyarakat. Hal ini juga dapat dihubungkan melalui ukuran dari perbandingan harapan hidup, pendidikan,  dan  melek  huruf  dari  wilayah,  salah  satunya  Provinsi  Bali.  Untuk  menjelaskan keberhasilan  dalam  pembangunan,  maka  perlu  untuk  mengetahui  trend  capaian  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Provinsi  Bali  dan  Nasional  pada  tahun  2020-2021  terlebih dahulu  agar mengerti  capaian trend yang terjadi  antara  tahun 2020 dan tahun 2021. Berikut adalah gambar capaian trend IPM Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021:
| 159
Gambar 1. Trend Capaian IPM Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021 Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021 menunjukan bahwa pada tahun 2020, Provinsi Bali sebesar 75,5 dan pada tingkat nasional sebesar 71,94 yakni mengalami perbedaan sebesar 3,56. Sedangkan, pada tahun 2021 di  Provinsi  Bali sebesar 75,69 dan pada tingkat  nasional sebesar 72,29 dengan perbedaan sebesar 3,4. Hal ini menunjukan bahwa tingkat Provinsi Bali atau  regional  memiliki  IPM  yang  tinggi  khususnya  dalam  pembangunan  ekonomi  dan pendidikan.  Sedangkan,  tingkat  Nasional  perlu  adanya  pemerataan  dalam  pembangunan, seperti ekonomi dan pendidikan agar lebih naik dan memunculkan pembangunan manusia yang berkualitas.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  mampu  digunakan  sebagai  perencanaan pembangunan agar pembangunan selalu mengalami kenaikan dan mutu yang tinggi.
b. Capaian  Trend  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  Provinsi  Bali  dan  Nasional  Tahun 2017-2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator yang dapat mengukur suatu pencapaian  dalam  pembangunan  manusia  yang  disertai  dengan  pertimbangan  dalam  aspek gender. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek, seperti  hidup  sehat,  usia,  standar  hidup  yang  layak,  dan  pengetahuan.  Indeks  Pembangunan Gender (IPG) penting untuk perencanaan pembangunan gender agar dapat meningkat (Aini, 2021).  Pada  IPG  dapat  menjadi  suatu  pengetahuan  dalam  keadaan  capaian  laki-laki  dan perempuan,  salah  satunya  di  Provinsi  Bali  yang  dibandingkan  dengan  tingkat  regional  dan Nasional pada tahun 2017-2021.
70 72 74 76 2020 2021
Bali 75.5 75.69 Nasional 71.94 72.29

## TREND CAPAIAN IPM PROVINSI BALI DAN
NASIONAL TAHUN 2020-2021 Bali Nasional
| 160
Gambar 2. Trend Capaian IPG Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017-2021 Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa adanya perbandingan IPG Provinsi Bali dan Nasional pada tahun 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan IPG di Provinsi di Bali selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan, IPG pada tingkat Nasional mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2019 IPG sebesar 91,07 turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 91,06. Selain itu, jumlah IPG Bali  dan  Nasional  berbeda.  Hal  ini  menandakan  bahwa  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pembangunan  gender  dalam  tingkat  Nasional  masih  rendah  sehingga  perlu  untuk ditingkatkan.Peningkatan ini dapat dilakukan melalui AHH, HLS, dan rata-rata lama sekolah.
c. Perbandingan Capaian Trend IPM dan IPG di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020- 2021
Capaian Trend IPM dan IPG pada tahun 2020-2021 menunjukan bahwa IPG lebih tinggi dari pada IPM dalam tingkat Nasional. Hal ini dibuktikan dengan IPG pada tahun 2021 sebesar 91,27, sedangkan IPM sebesar 72,29. Disisi lain, Provinsi Bali juga mengalami hal yang sama yaitu IPG lebih tinggi daripada IPM. Selain itu, pada perbandingan capaian IPM ditemukan bahwa  perbandingan  antara  tingkat  Provinsi  Bali  dan  Nasional  berbeda  yaitu  lebih  tinggi Provinsi  Bali  dengan  sebesar  75,69.  Hal  ini  disebabkan  Provinsi  Bali  memiliki  keunggulan dalam  pembangunan  manusia,  namun  apabila  dibandingkan  secara  Nasional  yang  identik dengan  Provinsi-provinsi  lainnya,  maka  hal  tersebut  membuat  secara  Nasional  angkanya menjadi  rendah  karena  setiap  wilayah  atau  daerah  memiliki  capaian  pembangunan  manusia yang berbeda-beda.  Selain itu, pada perbandingan IPG pada tahun 2021 lebih tinggi Provinsi Bali  daripada  Nasional.  Hal  ini  disebabkan  masyarakat  di  Provinsi  Bali  sudah  mulai  sadar perlunya  kesetaraan  gender.  Kesetaraan  gender  dinilai  penting  karena  terjadinya  kesetaraan gender antara perempuan maupun laki-laki mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik.

## 2. Kesenjangan Gender Pada IPM dan IPG Berdasarkan Komponen Pembentuknya di Provinsi Bali
Kesenjangan  Gender  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan  Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Bali adalah topik yang penting dalam memahami suatu
85 90 95 2017 2018 2019 2020 2021 93.7 93.71 93.72 93.79 94.01 90.96 90.99 91.07 91.06 91.27
TREND CAPAIAN IPG PROVINSI BALI DAN
NASIONAL TAHUN 2017-2021 Bali Nasional
perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada perkembangan manusia dan kesetaraan gender di  wilayah  tersebut.  Data  dan  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  kesenjangan  gender  dalam IPM dan IPG mampu menjadi suatu wawasan yang tergolong lebih mendalam. Langkah suatu kebijakan  yang  secara  tepat  mampu  dalam  mengurangi  adanya  kesenjangan  gender  dalam pembangungan manusia dan mendorong kesetaraan gender. Maka dalam hal ini perlu melihat secara  komponen  pembentuknya  baik  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG).

## a. IPM Berdasarkan Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi Bali Tahun 2020- 2021
Tabel 1. IPM Berdasarkan Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi Bali
Tahun 2020-2021 IPM dan Komponen IPM 2020 2021 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun) 72,13 72,24 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,33 13,40 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,95 9,06 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) 13.929 13.820 IPM 75,5 75,69
Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan tabel IPM diatas dalam komponen pembentuknya pada tahun 2020-2021 di  Provinsi  Bali  menunjukan  bahwa  pada  tahun  2020  ke  tahun  2021  terkait  Umur  Harapan Hidup  Saat  Lahir  (UHH),  harapan  lama  sekolah  (tahun),  dan  rata-rata  lama  sekolah  (tahun) mengalami  kenaikan.  Sedangkan,  pengeluaran  per  kapita  mengalami  penurunan  (ribu rupiah/orang/tahun).  Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan rumah tangga. Selain itu, adanya  upah  dari  para  perempuan  yang  tergolong  rendah  dan  hanya  diperbolehkan  bekerja domestik, seperti pekerja IRT atau pembantu rumah tangga, buruh setrika, penjaga toko, dan Tenaga  Kerja  Wanita.  Perempuan  dalam  partisipasi  untuk  bekerja  masih  tergolong  sedikit. Oleh  karena  itu,  pengeluaran  per  kapita  yang  dikeluarkan  para  perempuan  menjadi  lebih sedikit. Meskipun demikian, IPM Provinsi Bali pada tahun 2020 sebesar 75,5 dan mengalami kenaikan tahun 2021 sebesar 75,69.

## b. IPG Berdasarkan Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi Bali Tahun 2021
Gambar 3. IPG Berdasarkan Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi Bali Tahun 2020-

## 2021
Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan  gambar  grafik  diatas  menunjukan  bahwa  IPG  dan  komponen pembentuknya pada tahun 2021 di Provinsi Bali terkait Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki sejumlah 70,39 dan perempuan sejumlah 74,17. Hal ini berarti angka harapan hidup lebih tinggi perempuan  daripada  laki-laki.  Faktor  yang  mempengaruhi  angka  harapan  hidup  adalah lingkungan,  pendidikan,  ketersediaan  terkait  pangan,  dan  ekonomi  yang  dimiliki  oleh perempuan. Peningkatan terkait harapan hidup ini menunjukan adanya hidup yang tergolong lebih baik, dan adanya perawatan dari ibu. Sedangkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) pada tahun 2021 yaitu pada laki-laki sebesar 13,49 dan perempuan sebesar 13,37. Hal ini berarti harapan lama sekolah tinggi laki-laki daripada perempuan. Penyebabnya adalah laki-laki lebih diprioritaskan  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Sedangkan,  perempuan  untuk  mendapatkan pendidikan yang tinggi masih tergolong sulit dan keluarga ada yang melarang, serta terdapat stigma di masyarakat, seperti perempuan kodratnya ada 3 M (Manak, Masak, Macak) sehingga tidak  perlu  untuk  menempuh  pendidikan  yang  tinggi  dan  perempuan  hanya  mengurus pekerjaan di rumah sehingga tidak memerlukan pendidikan maupun gelar.
Pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yakni laki-laki sebesar 9,76 dan perempuan sebesar 8,36. Hal ini berarti adanya jumlah RLS yang lebih tinggi dimiliki oleh laki-laki. Penyebabnya adalah perempuan tidak mampu melanjutkan sekolah kembali dan ada yang tidak berkeinginan sekolah,  serta  adanya  perempuan  yang  mengalami  kesulitan  dalam  membaca  dan  menulis sehingga  malas  untuk  bersekolah.  Sedangkan,  pada  Pengeluaran  per  kapita  (ribu  rupiah orang/tahun)  menunjukan  bahwa  pada  laki-laki  sejumlah  16.925  dan  perempuan  sejumlah 13.346. Perbandingannya sejumlah 3.579. Hal ini disebabkan adanya pendapatan yang rendah dari  perempuan,  karena  perempuan  yang  memiliki  pendidikan  rendah  sehingga  sering  lebih mudah untuk memperoleh upah yang rendah. Selain itu, para perempuan hanya bisa menjual berbagai  aneka  sesajen  untuk  setiap  acara  agama  Hindu  sehingga  perlu  didampingi  dengan
AHH HLS
RLS PPP IPM Laki-laki 70.39 13.49 9.76 17 78.9 Perempuan 74.17 13.37 8.36 13 74.17 0 20 40 60 80 100 Grafik IPG Berdasarkan Indikator Provinsi Bali Tahun 2021 Laki-laki Perempuan
berbagai pelatihan yang dapat mendukung kenaikan upah dari perempuan Provinsi Bali. Pada IPM pada tahun 2021 yakni laki-laki sebesar 78,90 dan perempuan sebesar 74,17. Hal tersebut menunjukan  bahwa  adanya  kesenjangan  yang  terjadi  pada  gender  dalam  pembangunan manusia dengan perempuan selalu diabaikan dan kurang diperhatikan dalam ranah publik.
3. Perkembangan  Capaian  Pembangunan  Manusia  dan  Gender  Dalam  Komponen Pembentuknya Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
1. Perkembangan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Dalam  Komponen Pembentuknya Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat melalui regional antar wilayah Kabupaten/Kota yang mengalami suatu kenaikan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kenaikan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disertai dengan berbagai  komponen bentuknya yaitu umur harapan hidup  saat  lahir (UHH) (tahun), harapan lama  sekolah  (tahun),  rata-rata  lama  sekolah  (tahun),  dan  pengeluaran  per  kapita  yang disesuaikan  (ribu  rupiah/orang/tahun).  Maka  untuk  mengetahui  IPM  berdasarkan  komponen pembentuknya  dapat  dilihat  dari  perkembangannya  terlebih  dahulu  dari  setiap  wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
a. Trend Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (tahun) antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021
Gambar 4. Trend Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun) Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 Sumber: KPPPA, 2022
Pada  gambar  grafik  trend  umur  harapan  hidup  saat  lahir  (UHH)  (tahun)  antar kabupaten / kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 menunjukan bahwa Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) pada setiap tahun dari setiap kabupaten dan kota mengalami kenaikan dan membaik.  UHH ialah suatu  rata-rata tambahan pada umur seseorang yang diharapkan dapat terus  hidup.  Umur  Harapan  Hidup  saat  lahir  dapat  mencerminkan  terkait  kondisi  dalam kesehatan. Perhitungan UHH dapat didasarkan pada angka kematian berdasarkan umur. Selain
Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangase m Buleleng Kota Denpansar 2021 72.46 73.75 75.18 73.78 71.41 70.62 70.56 71.95 74.93 2020 72.35 73.65 75.1 73.68
71.25 70.52 70.47 71.83 74.82 0 50 100 150 200 Trend Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (tahun) antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021
2021
itu, pengukuran UHH tersebut dapat menjadi alat bagi pemerintah dalam mengevaluasi kinerja dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan  grafik  tersbeut  mampu  menyimpulkan  bahwa  UHH  tertinggi  pada  tahun 2021  ada  di  Kabupaten  Badung  sebesar  75,18,  dan  UHH  terendah  ada  di  Kabupaten Karangasem  sebesar  70,56.  Pada  daerah  yang  UHHnya  tinggi  yakni  di  Kabupaten  Badung berarti  daerah  tersebut  menunjukan  memiliki  kecukupan  gizi,  program  kesehatan,  dan pembangunan kesehatan yang baik khususnya bagi para perempuan yang sedang hamil agar dapat melahirkan anak yang sehat. Pembangunan kesehatan yakni Rumah Sakit dan Puskesmas disertai dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan baik. Sedangkan, rendahnya UHH yakni di  Kabupaten  Karangasem  disebabkan  adanya  gizi  yang  rendah  dan  masyarakat  Kabupaten Karangasem  yang  memiliki  pendapat  rendah  sehingga  tidak  mampu  membeli  berbagai makanan dan minuman yang memiliki kadar protein dan gizi yang tinggi. Selain itu, kurangnya pemahaman maupun pengetahuan bagi para ibu yang hamil tentang mpasi dan pemberian asi secara ekslusif. Pemberian mpasi sering diberikan sebelum waktunya. Serta, adanya kurangnya pengetahuan gizi, pola asuh, dan kebersihan diri yang tergolong kurang, seperti minimnya cuci tangan  yang  dilakukan  oleh  para  perempuan  di  Kabupaten  Karangasem  (Dinas  Lubis,  dkk, 2020).  Oleh  karena  itu,  perlunya  pemerintah  dalam  perbaikan  kualitas  kondisi  sosial  dan kesehatan  dari  masyarakat  sehingga  diharapkan  Umur  Harapan  Hidup  Saat  Lahir  (UHH) mampu meningkat.
b. Trend  Harapan  Lama  Sekolah  (Tahun)  Antar  Kabupaten / Kota  di  Provinsi  Bali  Tahun 2020-2021
Gambar 5. Trend Harapan Lama Sekolah (Tahun) Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan  gambar  tersebut  menunjukan  bahwa  trend  harapan  lama  sekolah  (tahun) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 yaitu setiap daerah Kabupaten / Kota
0 10 20 30 Jembra na Tabana n Badung Gianya r Klungk ung Bangli Karang asem Bulelen g Kota Denpas ar 2021 12.92 13.01 13.99 13.97 13 12.35 12.42 13.08 14.09 2020 12.65 13 13.98 13.89 12.99 12.34 12.41 13.07 14
Trend Harapan Lama Sekolah (Tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2020-2021 2020 2021
di  Provinsi  Bali mengalami  kenaikan dalam trend harapan lama sekolah (tahun).  Meskipun, kenaikannya tidak terlalu besar tetapi dalam perkembangannya Harapan Lama Sekolah (HLS) tetap  mengalami  kenaikan  dan  terus  membaik.  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  merupakan lamanya anak sekolah dalam tahun yang diharapkan mampu dialami oleh para anak dengan umur  tertentu.  Hal  ini  menunjukan  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  sebagai  indikator  yang penting karena sama dengan peluang dari penduduk yang bersekolah. Penghitungan ini dimulai dari penduduk yang usianya 7 tahun ke atas yang sekolah. Kenaikan yang terjadi pada setiap Kabupaten maupun kota di Provinsi Bali menjelaskan bahwa kualitas pendidikan bagi setiap gender  di  daerah  sudah  mulai  meningkat,  salah  satunya  di  Kota  Denpasar  pada  tahun  2021 sebesar 14,09. Perempuan di Kota Denpasar pada saat ini telah mampu diberikan akses dalam pendidikan  hingga  memperoleh  pendidikan  di  Perguruan  Tinggi,  serta  guru  sekarang  lebih mayoritas ialah seorang perempuan.
c. Trend Rata-rata Lama Sekolah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021
Gambar 6. Trend Rata-rata Lama Sekolah Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021
Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan  gambar  grafik  diatas  terkait  trend  rata-rata  lama  sekolah  antar kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 menunjukan bahwa wilayah kabupaten / kota memiliki kenaikan secara signifikan dalam rata-rata lama sekolah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai  wilayah  mulai  dari  Kabupaten  Jembrana  sampai  Kota  Denpasar  pada  tahun  2020 mengalami  kenaikan,  salah  satunya  Kabupaten  Jembrana  yang  awalnya  pada  tahun  2020 sebesar 8,23, kemudian pada tahun 2021 sebesar 8,35 dan disusul dengan wilayah yang lainnya. Trend ini berarti sukses karena selalu mengalami kenaikan.
Rata-rata  Lama  Sekolah  ialah  suatu  rata-rata  dengan  disertai  jumlah  tahun  yang  telah ditempuh  para  penduduk  yang  umurnya  15  tahun  ke  atas.  Penduduk  tersebut  menempuh seluruh jenis jenjang pendidikan. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar (SD) dihitung 6 tahun,
Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangase m Buleleng Kota Denpansar 2020 8.23 8.88 10.39 9.04 8.13 7.17 6.32 7.24 11.47 2021 8.35 9.14 10.62 9.29 8.14 7.18 6.33 7.25 11.48 0 2 4 6 8 10 12 14 Trend Rata-rata Lama Sekolah Antar Kabupaten/Kota  di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 2020 2021
SMP sampai tamat dihitung selama 12 tahun tanpa menghitung seorang anak tinggal dikelas maupun tidak. Kemudian dilanjutkan ke jenjang SMA dan seterusnya. Kenaikan dalam rata- rata lama sekolah, seperti Kota Denpasar dapat menjadi contoh di Provinsi Bali, karena semua gender yakni perempuan dan laki-laki telah mampu sekolah hingga tamat dan sesuai dengan usia,  serta  pembangunan  pendidikan  di  Kota  Denpasar  yang  baik  yang  dimulai  dari  tingkat Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  Sekolah Menengah  Atas  (SMA),  dan  Perguruan  Tinggi  sehingga  dapat  meningkatkan  IPM  Provinsi Bali.
d. Trend Pengeluaran Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021
Gambar 7. Trend Pengeluaran Per Kapita Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan  grafik  terkait  IPM  tentang  trend  pengeluaran  per  kapita  antar  Kabupaten kota di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan melalui data tersebut Kabupaten Jembrana pada tahun 2020 sejumlah 11.790 kemudian pada  tahun  2021  menjadi  sejumlah  11.675,  Kabupaten  Tabanan  pada  tahun  2020  sejumlah 14.494, kemudian pada tahun 2021 menjadi sejumlah 14.326, Kabupaten Badung pada tahun 2020 sejumlah 17.503, kemudian pada tahun 2021 sejumlah 17.327, Kabupaten Gianyar pada tahun  2020  sejumlah  14.544,  kemudian  pada  tahun  2021  menjadi  14.391,  Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 sejumlah 11.376, kemudian pada tahun 2021 sejumlah 11.287, Kabupaten  Bangli  pada  tahun  2020  sejumlah  11.268  dan  pada  tahun  2021  menjadi  11.201, Kabupaten  Karangasem  pada  tahun  2020  sejumlah  10.237  dan  pada  tahun  2021  menjadi 10.175, Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sejumlah 13.463, dan Kota Denpasar pada tahun 2020  sejumlah  19.723  dan  pada  tahun  2021  menjadi  sejumlah  19.598.  Hal  ini  disebabkan menurunnya pendapatan rumah tangga yang didapatkan oleh setiap keluarga dalam kehidupan sehari-hari.  Pembangunan  ekonomi  harus  ditingkatkan  kembali  khususnya  bagi  perempuan agar  memperoleh  upah  yang  lebih  tinggi.  Wilayah  yang  pengeluaran  per  kapita  tertinggi  di
11,790 14,494 17,503 14,544 11,376 11,268 10,237 13,463 19,723 11,675 14,326 17,327 14,391 11,287 11,201 10,175 13,362 19,598 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 Trend Pengeluaran Perkapita Antar Kabupaten Kota di Provinsi Bali 2020 2021
Kota  Denpasar  dan  terendah  di  Kabupaten  Karangasem.  Selain  itu,  pada  tahun  2020-2021 terjadinya  covid-19  yang  mampu  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  di  Provinsi  Bali, khusunya dalam bidang ekonomi. Pada masa tersebut, masyarakat harus di rumah dan adanya lockdown, serta terhindar dari keramaian sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pendapatan yang berguna dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

## 2. Perkembangan  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  Dalam  Komponen Pembentuknya Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017 sampai 2021 selalu mengalami  kenaikan  di  seluruh  kabupaten  atau  kota  di  Provinsi  Bali.  Perkembangan  IPG berkaitan  dengan  trend  angka  pada  umur  harapan  hidup  (AHH),  standar  hidup,  dan  tingkat pendidikannya selalu mengalami kenaikan. Setiap masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah mulai aktif dalam peningkatan pembangunan gender. Hal ini dapat dilihat melalui IPG dalam komponen pembentuknya sebagai berikut:
a. Trend  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  (tahun)  Antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali Tahun 2021
Gambar 8. Trend Angka Harapan Hidup (AHH) Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa adanya angka trend angka harapan hidup (AHH) antar Kabupaten/Kota tahun 2021 yaitu Kabupaten Badung memiliki Angka Harapan Hidup (AHH) pada laki-laki sebesar 73,35 dan perempuan sebesar 76,77 yang tergolong tinggi daripada  kabupaten/kota  yang  lainnya.  Sedangkan,  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  yang terendah ada di Kabupaten Karangasem yaitu laki-laki sebesar 68,57 dan perempuan sebesar 72,43. Perbedaan Angka Harapan Hidup (AHH) dipengarui oleh beberapa faktor yaitu kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Ketika tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat termasuk tinggi, maka mendorong masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik,  seperti  salah satunya seseorang ketika mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi  maupun  ekonomi  yang  tinggi  akan  mampu  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang lebih  tinggi  dengan  menempuh  pendidikan  S2  dan  menyekolahkan  anggota  keluarganya  ke jenjang  yang  lebih  tinggi  kembali.  Namun,  ketika  tingkat  ekonomi  dan  pendapatan  rendah
60 65 70 75 80 70.5 71.84 73.35 71.87 69.44 68.61 68.57 69.99 73.08 74.3 75.53 76.77 75.56 73.27 72.53 72.43 73.8 76.68 Laki-laki Perempuan
berarti  kualitas  hidupnya  belum  baik  dan  anggota  keluarga  maupun  dirinya  masih  belum mampu mendaoatkan pendidikan yang lebih baik.
b. Trend Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun2021
Gambar 8. Trend Angka Harapan Lama Sekolah Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan gambar grafik diatas menujukan bahwa trend harapan lama sekolah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu Kabupaten Bangli memiliki harapan lama sekolah  tergolong  rendah  daripada  kabupaten  maupun  kota  yang  lainnya.  Hal  ini  ditandai dengan laki-laki sebesar 12,59 dan perempuan sebesar 12,09. Sedangkan, Kabupaten Badung memiliki  harapan  lama  sekolah  yang  tinggi  dibuktikan  dengan  laki-laki  sebesar  14,27  dan perempuan sebesar 13,99. Oleh karena itu, perlunya peningkatan dalam harapan lama sekolah agar  masyarakat  dapat  memiliki  pengetahuan  terutama  para  perempuan  dan  perlunya peningkatan kondisi pembangunan sistem pendidikan di setiap jenjang.
c. Trend Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Antar  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Bali Tahun 2021
Gambar 9. Trend Rata-rata Lama Sekolah Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 Sumber: KPPPA, 2022 Jembr ana Taban an Badun g Giany ar Klungk ung Bangli Karan gasem Bulele ng Kota Den… Laki-laki 9.26 9.95 11.08 9.98 9.23 8.11 7.36 8.16 11.88 Perempuan 7.53 8.53 9.97 8.61 7.14 6.48 5.29 6.44 11.44 0 10 20 Axis T itle Trend Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 Jembrana Badung Klungkung Karangasem Kota Denpasar 12.78 13.29 14.27 14 13.91 12.59 12.59 13.24 14 12.92 12.94 13.99 13.97 12.93 12.09 12.41 13.04 14 Trend Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) Antar
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021
Perempuan Laki-laki
Berdasarkan  gambar diatas  menunjukan bahwa adanya rata-rata lama sekolah (RLS) antar kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2021. Data tersebut memperlihatkan bahwa adanya grafik naik turun dari Kabupaten Jembrana sampai dengan Kota Denpasar. Angka rata- rata lama sekolah (RLS) tertinggi yaitu di Kota Denpasar dengan laki-laki sebesar 11,88 dan perempuan  sebesar  11,14.  Sedangkan,  angka  rata-rata  sekolah  (RLS)  terendah  yaitu  di Kabupaten Karangasem dengan laki-laki sebesar 7,36 dan perempuan sebesar 5,29. Perbedaan jumlah tinggi rendahnya karena masyarakat yang berusia diatas dari 15 tahun untuk menempuh dalam pendidikan sudah dijalankan. Selain itu, perbedaan rata-rata lama sekolah dari laki-laki dan perempuan karena laki-laki didukung  dengan lingkungan karena adanya stigma sebagai pencari  nafkah  sehingga  harus  memiliki  pendidikan  yang  lebih  tinggi  daripada  perempuan. Perempuan diperbolehkan hanya bekerja di dalam domestik sehingga pendidikan yang diterima perempuan  lebih  rendah  daripada  laki-laki.  Selain  itu,  perempuan  hanya  diperbolehkan  di rumah saja dan dilarang untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.
d. Trend  Pengeluaran  per  Kapita  (ribu  rupiah/orang/tahun)  Antar  Kabupaten/Kota  di Provinsi Bali Tahun 2021
Gambar 10. Trend Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun) Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 Sumber: KPPPA, 2022
Berdasarkan data grafik tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan pengeluaran per kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan Kota Denpasar menempati pengeluaran per kapita tertinggi, baik dari laki-laki sebesar 21.192 dan perempuan  sebesar  19.155.  Perbedaan  pengeluaran  antara  laki-laki  dan  perempuan  tersebut sejumlah 2.037. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, Kota Denpasar tetap memiliki posisi tertinggi  daripada  Kabupaten  lainnya  karena  hasil  dari  pendapatan  laki-laki  dan  perempuan yang tinggi  dan wilayah tersebut  menjadi  pusat  dalam hal  perekonomian  dari Provinsi  Bali. Selain itu, ada Kabupaten Karangasem memiliki perbedaan yang lumayan jauh antara laki-laki dan perempuan dalam pengeluaran per kapita daripada kabupaten maupun kota lainnya. Hal ini  dibuktikan  dengan  aki-laki  mendapatkan  sebesar  14.330  dan  perempuan  sebesar  8.944.
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Jembr ana Taban an Badun g Giany ar Klung kung Bangli Karan gasem Bulele ng Kota Denpa sar Laki-laki 13,753 14,778 19,601 16,551 14,238 14,821 14,330 18,020 21,192 Perempuan 11,178 13,596 17,048 13,615 10,976 10,781 8,944 12,519 19,155
Trend Pengeluaran per Kapita (ribu / orang / tahun) Antar
Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Laki-laki Perempuan
Perbedaannya  adalah  5.386.  Perbedaan  pengeluaran  per  kapita  menunjukan  adanya kesenjangan  gender  dalam  pemberian  upah  pada  suatu  pekerjaan.  Upah  yang  diberikan perempuan  tergolong  lebih  rendah  daripada  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  harus  disertai  peran pemerintah  agar  perempuan  mendapatkan  pendapatan  yang  tinggi  (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022).

## 4. Evaluasi Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Manusia di Provinsi Bali
Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia menunjukan adanya ketidaksetaraan maupun perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.  Faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender adalah pertama, budaya dan norma sosial yaitu adanya perbedaan dalam dalam  tanggung  jawab  dan  peran  dari  perempuan  dan  laki-laki  di  lingkungan  masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan gender, sedangkan norma sosial mampu membatasi para perempuan  dalam  partisipasi  politik,  pekerjaan,  dan  pendidikan.  Kedua,  pendidikan  adalah terdapat ketimpangan sebagian para perempuan karena tidak diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan  yang  baik.  Pendidikan  hanya  ditunjukan  kepada  pihak  laki-laki  karena  laki-laki dianggap pencari nafkah sehingga wajib untuk  mendapatkan pendidikan tinggi.  Ketika laki- laki mendapatkan pendidikan tinggi akan dianggap mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan disertai upah yang tinggi sehingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Ketiga, ekonomi yaitu adanya kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan ditandai peluang  pekerjaan  yang  berbeda  dan  upah  yang  diberikan  kepada  perempuan  lebih  rendah. Laki-laki dianggap kuat dan kerja keras sehingga sering dianggap mampu bekerja lebih giat sehingga mendapatkan upah yang tinggi. Sedangkan, perempuan hanya dianggap lemah dan hanya  mampu  bekerja  dalam  domestik,  seperti  menjadi  buruh  setrika  dan  IRT.  Keempat, kesehatan  yaitu  ketika  pada  saat  perempuan  tidak  mempunyai  akses  dalam  pelayanan kesehatan sehingga risiko kesehatan dapat rendah. Seperti, minimnya pengetahuan ibu hamil tentang gizi dan mpasi. Kelima, partisipasi politik yaitu ketika perempuan tidak dapat mewakili dalam posisi politik sehingga perspektif dan kebutuhan perempuan dapat terbaikan. Selain itu, kuota  perempuan  di  Indonesia  30%  harus  mampu  dipenuhi  sehingga  perlunya  peningkatan partisipasi  politik bagi  perempuan  agar mampu  terjun dalam bidang politik, seperti  menjadi Presiden, Wakil Presiden, Mennteri, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.
Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  dan  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG).  Ketika  perempuan  memiliki kesempatan dalam menjalankan komponen dari setiap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG).  Hal  ini  akan  menimbulkan  trend  capaian  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi. Selain itu, perempuan  dapat  menjadi  esensi  dari  pembangunan  manusia  sehingga  tidak  hanya  laki-laki yang  mampu  dalam  berkonstribusi  maupun  esensi  dari  pembangunan  manusia.  Ketika perempuan  sudah  mampu  berkonstribusi  dalam  berbagai  hal,  seperti  partisipasi  politik, pendidikan, dan lainnya sehingga kesenjangan gender dapat teriminalisir.
Kesenjangan gender dapat dilihat melalui perspektif teori feminisme liberal. Pada teori ini menekankan pada pentingnya keseteraan gender antara laki-laki dan perempuan. Keseteraan tersebut menjadi awal dalam mengatasi terjadinya kesenjangan gender, khususnya di Provinsi Bali. Upaya kesetaraan gender difokuskan pada perubahan kebijakan dan hukum yang mampu mendukung  hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  perempuan.  Kesenjangan  gender  ini  dapat dibuktikan dengan seorang perempuan sebagai seorang angkatan kerja yang tidak mempeoleh upah yang tinggi melainkan upah yang murah dan posisi perempuan selalu dibawah laki-laki. Selain  itu,  perbedaan  trend  capaian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan  Indeks Pembangunan  Gender  (IPG)  di  Provinsi  Bali  yang  mengalami  naik  dan  turun  dari  tahun  ke tahun. Dalam hal tersebut, dibuktikan dengan trend capaian IPM dan IPG tertinggi berada di Kota  Denpasar  dan  terendah  di  Kabupaten  Karangasem.  Oleh  karena  itu,  perlunya  peran pemerintah, perusahaan  maupun swasta, dan masyarakat memberikan dukungan agar terjadi kesetaraan gender dan menghilangkan kesenjangan gender yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pelatihan kerja bagi para perempuan, pengetahuan  kesehatan  dan  gizi,  peningkatan  fasilitas  kesehatan,  perlindungan  sosial  pada perempuan, serta pendidikan bagi perempuan.

## KESIMPULAN
Pada perbandingan trend capaian IPM dan IPG di Provinsi Bali dan Nasional tergolong berbeda. Hal ini ditandai dengan pada tahun 2021 capaian trend IPG lebih tinggi daripada IPM baik dari tingkat regional dan Nasional. Kesejangan Gender pada IPM dan IPG berdasarkan pembentuknya  di  Provinsi  Bali  yaitu  melihat  bahwa  pada  IPM  terjadinya  kesenjangan khususnya  dari  komponen  pengeluaran  per  kapita  disesuaikan  (ribu  rupiah/orang/tahun), sedangkan pada IPG terjadi kesenjangan dari komponen pada harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan IPM. Perkembangan capaian pembangunan gender dalam komponen pembentuknya antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dilihat dari IPM dan IPG  pada  pembangunan  manusia.  Pada  tahun  2021  angka  IPM  tertinggi  berada  di  Kota Denpasar  sebesar  84,03  dengan  terdiri  dari  laki-laki  sebesar  85,66  dan  perempuan  sebesar 82,99.  IPM  terendah  di  Kabupaten  Karangasem  sebesar  67,36  dengan  terdiri  dari  laki-laki sebesar 72,39 dan perempuan 64,40. Sedangkan, IPG tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 96,88  dan  terendah  di  Kabupaten  Karangasem  sebesar  88,96.  Hal  ini  disebabkan  adanya kesenjangan  gender  pada  perempuan  dalam  pembangunan  manusia  di  Provinsi  Bali  yang dihubungkan  dengan  berbagai  faktor,  seperti  budaya,  norma  sosial,  pendidikan,  kesehatan, partisipasi  ekonomi,  kesehatan,  dan  partisipasi  politik.  Oleh  karena  itu,  perlunya  peran  dari pemerintah, swasta, perusahaan, dan masyarakat dalam  mengatasi kesenjangan gender dalam pembangunan  manusia  yaitu  meningkatkan  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  dan  partisipasi politik, serta perlu partisipasi perempuan dan pelindungan di dunia kerja dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrilia  Nur  Aini.  (2021).  Analisis  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  Kota/Kabupaten  di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 16 (1), 77–91. Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan
Manusia . https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html, diakses 9 Oktober 2023.
Bhasin, K. (2021). Memahami Gender . Jakarta: Teplok Press.
Dinas  Lubis,  Dewa  AyuMirah  Ardini,  Ketut  Sutiari,  K.  T.  A.  (2020). Potret  Permasalahan Gizi di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali . Bali: Udayana Press. Elsa, Dian Febriyani, Ma’mun Nawawi,  dan S. R. (2022). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Pedesaan. Jurnal  Keislaman,  Kemasyarakatan,  dan Kebudayaan , 23 (2).
Febiola  Napitupulu,  M.  E.  (2022).  Ketimpangan  Gender  dan  Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi Kasus Pada Negara-Negara Asia Timur dan Pasifik. Journal of Development Economic and Social Studies , 1 (1), 29–43.
Ikhsan,  U.  H.  dan.  (2020).  Pembangunan  Manusia,  Ketimpangan  Gender  Dan  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 5 (1). Indonesia,  K.  P.  P.  dan P.  A.  R.  (2022). Menteri  PPPA:  Hapuskan  Kesenjangan  Gender  di Lingkungan Kerja . https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3974/menteri- pppa-hapuskan-kesenjangan-gender-di-lingkungan-kerja/hhoig/k850494.html,  diakses  9 Oktober 2023.
Indonesia, K. P. P. dan P. A. R. (2022). Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022 . Jakarta:  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia (Kemen PPPA).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Pembangunan  Manusia  Berbasis  Gender  Tahun  2022 .  Jakarta:  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA).
Lutfiana  Nisarohmah  dan  Dadang  Darmawan.  (2022).  Analisis  Kesenjangan  Gender  Dalam Bidang Pekerjaan Pada  Era Kontemporer. Gunung Djati Conference Series , 8 (1), 113– 120.
Mega  Linarwati,  Azis  Fathoni,    dan  M.  M.  M.  (2016).  Studi  Deskriptif  Pelatihan  Dan Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  Serta  Penggunaan  Metode  Behavioral  Event Interview  Dalam  Merekrut  Karyawan  Baru  Di  Bank  Mega  Cabang  Kudus. Journal  of Management , 2 (2), 1–8.
Muhammad  Falih  Iqbal  dan  Sugeng  Harianto.  (2022).  Prasangka,  Ketidaksetaraan,  dan Diskriminasi Gender Dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya: Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 8 (2).
Mutmainnah. (2019). Kesenjangan Gender Ditinjau Dari Perspektif Islam. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 5 (1).
Ni Nyoman Rahmawati. (2016). Perempuan Bali Dalam Pergaulan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). Jurnal Studi Kultural , 1 (1), 58–64.
Pijar  Maulid.  (2022).  Analisis  Feminisme  Liberal  Terhadap  Konsep  Pendidikan  Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyyah). Jurnal Riset Agama , 2 (2), 602–631.
Roby Nasution & Aisyah Fitri Yuniasih. (2022). Analisis Kesenjangan Upah Antargender di Kawasan  Timur  Indonesia  Pada  Masa  Sebelum  dan  Saat  Pandemi. Aspirasi:  Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 13 (2), 187–204.
Sugiyono.  (2011). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan  Kuantiatif dan Kualitatif dan

## R&D . Bandung: Alfabeta.
Syaima  Sabine  Fasawwa  dan  Farida  Hanum.  (2023).  Perspektif  Gender  Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Gajahwong Yogyakarta. Jurnal Kajian Sosiologi , 12 (1), 31–39.
Titik Handayani. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Isu Kesenjangan Gender di Indonesia. Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan , 1 (1), 13–32. Yuni Sulistyowati. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. Indonesian Journal of Gender Studies , 1 (2), 1–14.