## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## ISLAM DAN POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

## ISLAM AND LEGAL POLITICS IN LAW NUMBER 3 OF 2022 REGARDING CAPITAL CITY OF COUNTRY

## Ade Andriani
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: adeandriani899@gmail.com

## Surya Hady Winata
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: suryahadywinata23@gmail.com Keywords : ABSTRACT Siyāsah Dustūriyyah, Politics of the Law, Capital City of Country This research aims to explain the views of Siyāsah Dustūriyyah, Legal Politics and Benefits regarding the legislation of Law Number 3 of 2022. This type of research is normative juridical research, namely conducting research through legal materials in the broadest sense, usually called library research. ). This research is also descriptive analytical in nature with a normative approach to law enforcement or a law enforcement- based approach (State Approach). The data collection techniques in this research  were  carried  out  using  literature  study  and  qualitative deductive analysis. The research results show that in the sense of siyāsah dustūriyyah, law number 3 of 2022 already has Islamic principles which do  not  yet  have  the  principles  of  shura'  and  democracy.  However,  it ignores  the  role  of  society  in  its  formation.  The  Islamic  principles applied  are  the  implementation  of  IKN  law  through  a  process  of planning, preparation, discussion, determination, dissemination, as well as research and interpretation. Legal Policies and Regulations National Capital  Law  no.  3  of  2022  does  not  provide  good  and  fair  guidance according to the country's needs. Because the contents of the National Capital Law no. 3 of 2022 is not in accordance with the conditions and needs of the land and people of Indonesia. Kata kunci : ABSTRAK Siyāsah  Dustūriyyah, Politik Hukum, Ibu Kota Negara Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pandangan siyāsah dustūriyyah, politik  hukum,  dan  kemaslahatan terhadap  legislasi Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022.  Jenis    penelitian    ini    adalah penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan penelitian melalui perantara bahan-bahan  hukum  dalam  arti  luas,  biasa  disebut  bahan  kepustakaan ( library research ). Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan  normatif  penegakan  hukum  atau  pendekatan  berbasis penegakan hukum ( statute approach ). Adapun teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan analisis deduktif-kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam pengertian siyāsah dustūriyyah , Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah memiliki prinsip-prinsip Islam yang belum memiliki prinsip syūra dan  demokrasi.  Namun  mengabaikan  peran  masyarakat  dalam pembentukannya. Prinsip Islam yang diterapkan adalah penyelenggaraan  hukum  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  melalui  proses perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  penetapan,  penyebarluasan,

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
serta penelitian dan interpretasi. Kebijakan Hukum dan Regulasi UU Ibu Kota Negara No. 3 Tahun 2022 tidak menjadikannya panduan yang baik dan  adil  sesuai  kebutuhan  negara.  Karena  isi  harta  kekayaan  UU  Ibu Kota  Negara  No.  3  Tahun  2022  tidak  sesuai  dengan  keadaan  dan kebutuhan tanah dan rakyat Indonesia.
Diterima : 3 Agustus 2023; Direvisi : 16 Oktober 2023; Disetujui : 16 Oktober 2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How  to  cite: Ade  Andriani,  Surya  Hady  Winata  “Islam  dan  Politik  Hukum  dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 396-410. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1031.

## PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan pada 18 Januari 2022 dan ditandatangani serta diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari  2022.  Pembentukan  Undang-undang  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  untuk perluasan ibu kota yang selama ini menjadi pusat perekonomian dan bisnis berpusat di Jakarta dan pulau Jawa yang padat penduduk. Sebelum Undang-undang IKN disusun dan diterbitkan, ada satu unsur yang fatal dalam perencanaan Undang-undang tersebut, yaitu Naskah Akademik (NA) yang dibuat secara acak. NA yang setebal 175 halaman ini sangat terbatas dalam menjelaskan persoalan bangsa dan negara, meliputi aspek filosofis, sosial, dan  hukum.  Dari  segi  hukum  dan  perundang-undangan,  UU  IKN  memiliki  beberapa kelemahan  penting  yang  perlu  ditinjau  kembali  karena  kerangka  regulasinya  yang terbatas. Banyak ketentuan yang mengatur UU IKN yang dijelaskan secara ringkas atau tanpa memberikan aturan rinci dan ketentuan yang relevan. Logikanya, pengalihan IKN yang merupakan megaproyek ini akan berdampak pada banyak bidang terkait, antara lain lingkungan  hidup,  hubungan  sosial,  ekonomi,  kebijakan  publik,  kebijakan  pemerintah daerah, tata kota, dan pengembangan wilayah, serta sebagian kepentingan hukum rakyat. Melindungi hukum adalah hasil dari politik, maka ketika kita berbicara tentang kebijakan hukum,  mengutamakan  pengaruh  politik  atau  pengaruh  sistem  politik  terhadap perkembangan dan perkembangan hukum.
Sementara politik hukum sendiri adalah kebijakan hukum, yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. 1 Sejalan dengan teori politik hukum yang dikemukakan  oleh  Mahfud  MD,  konsep  struktur  politik  sebagai  konstelasi  kekuatan politik yang terdiri dari struktur demokrasi dan struktur otoriter. Kebijakan dan hukum merupakan dasar dari negara hukum  sepanjang pelaksanaan negara hukum  tidak dapat dipisahkan  dari  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  secara  umum.  Dapat  dikatakan, asas-asas  dasar  yang  menjadi  landasan  bagi  perkembangan  hukum  juga  akan mempengaruhi pelaksanaan hukum yang telah terwujud dalam Undang-undang. 2
Implementasi UU IKN juga membutuhkan kemauan politik yang kuat dari semua pihak.  Seperti  diketahui  bersama,  dalam  beberapa  tahun  ke  depan  akan  terjadi  transisi kepemimpinan  presiden  melalui  pemilu.  Dengan  demikian,  harus  dipastikan  bahwa kebijakan yang akan digagas tetap berjalan sesuai rencana. Selain itu, mekanisme transisi
1 MD Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia Cet.Ke-5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).
2 Isharyanto, Politik Hukum (Surakarta: Bebuluku Publisher, 2016).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dari pengembangan IKN ke tata kelola IKN juga perlu diperhatikan. Satu hal yang juga dikritisi  adalah  kemampuan  pemerintah  dalam  mengalokasikan  anggaran  dan memperoleh investasi dalam pengembangan IKN. Terutama dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi pasca-COVID-19.
Akan  sangat  menarik  jika  kajian-kajian  terkait  pemindahan  ibu  kota  Indonesia diwarnai  dengan  konsep-konsep  Islam  dari  kajian-kajian fiqh  siyāsah. Selain  itu,  agar hukum tata negara Indonesia mampu beradaptasi dan membuka diri terhadap unsur-unsur penting  dari  luar,  termasuk  yang  terkait  dengan  penyerapan  hukum  tata  negara  Islam melalui doktrin fiqh siyāsah dengan memperhatikan konsep manfaat sebagai acuan dalam perundang-undangan  hukum  Islam.  Semuanya  dilakukan  untuk  masyarakat  demi mencapai kebaikan bersama, dengan kata lain sebuah konsep yang lebih bermanfaat bagi kelangsungan  pemerintahan  dan  negara  harus  dipilih  demi  kebaikan  semua  pihak. Berawal  dari  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  dan mendalam tentang Islam dan politik hukum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Penelitian ini mengkaji pandangan Islam tentang Politik Hukum UU IKN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu melakukan  penelitian  melalui  perantara  bahan  hukum  dalam  arti  luas,  biasa  disebut penelitian kepustakaan. 3 Penelitian hukum normatif mengacu pada asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta asas-asas hukum masyarakat. 4
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis- normatif atau pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ), artinya pendekatan tersebut diambil dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti baik berupa urutan, hierarki maupun tahapan dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  serta  norma,  baik  norma  tersebut tertuang dalam peraturan khusus atau umum, atau apakah norma tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan lama atau baru. 5
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka yaitu proses penelitian pengumpulan data dan studi kepustakaan (buku, kajian penelitian, dan  jurnal  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan).  Perbendaharaan  hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta pengorganisasian dan penataan perangkat hukum sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca, mempelajari, mencatat, menganalisis kitab-kitab yang ada kaitannya dengan hukum.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deduktif- kualitatif. Analisis deduktif-kualitatif adalah kegiatan berpikir berdasarkan hal-hal umum
3 Qomar Nurul, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (CV.Social Politic Genius, 2017).
4 Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
5 Danta  I  Made  Pasek, Metode  Penelitian  Normatif  (Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum) (Jakarta: Kencana, 2016).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(teori, hukum, konsep, prinsip, keyakinan) yang mengarah ke spesifik. 6 Selanjutnya, data tersebut  akan  dianalisis  dengan  memunculkan  beberapa  kesimpulan  dan  temuan berdasarkan  upaya  penelitian.  Dengan  metode  analisis  ini  peneliti  mencoba menggambarkan  sekaligus  menganalisis  secara  deskriptif  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan.
Di antara penelitian terdahulu terkait pembahasan ini adalah:
1) Jurnal  yang  ditulis  oleh  I  Putu  Sastra  Wibawa  dengan  judul “Politik  Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia. “ Tulisan ini berisi politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait ekokrasi di Indonesia. Ada dua hal pokok yang ingin dikaji, yakni (1) bagaimanakah politik hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia?  dan  (2) bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam  rangka  mencapai  ekokrasi  Indonesia.  Adapun  pembahasannya menguraikan  tentang  politik  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup di Indonesia sekarang telah mengarah ke arah hukum yang demokratis dan responsif. Politik hukum yang demokratis dan responsif memberikan jalan untuk menuju cita-cita ekokrasi Indonesia. 7
2) Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Reni  Puspitasari  yang  berjudul  “ Prosedur Pembentukan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara Perspektif Siyāsah Dustūriyyah. ” Penelitian di atas menjelaskan ihwal tata cara pembuatan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara berdasarkan Undang-undang P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Kemudian  hal  lain  yang  diteliti  yaitu  ihwal  pentingnya  pemindahan  ibu  kota negara ditinjau dari siyāsah dustūriyyah . Hasil pembahasan yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa tahap legislasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum mencapai titik maksimal dikarenakan minimnya keterlibatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  fakta  tersebut  bertentangan  dengan Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  memberikan  kewajiban  kepada  pembuat  UU  untuk membuka  seluas-luasnya  akses  kepada  seluruh  masyarakat  guna  memberikan masukan dan kritik, baik secara tertulis mapun lisan di dalam setiap tahapan atau proses pembentukan UU tentang ibu kota negara, di mana hal tersebut luput dan tidak terealisasikan 8
3) Penelitian  Elsa  Benia  dan  Ghina  Nabilah  dengan  judul  “ Politik  Hukum  Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota  Negara  (UU  IKN). ”  Dalam  satu  pembahasannya  diangkat  persoalan mengenai  garis  kebijakan  ( legal  policy )  pembentukan  UU  IKN.  Pembahasan penelitian tersebut mengkritik beberapa hal, misalnya tentang landasan filosofis
6 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
7 I  Putu  Sastra  Wibawa,  “Politik  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Menuju Ekokrasi Indonesia,” Jurnal Kanun Ilmu Hukum 18, no. 1 (2016). https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/5918
8 Reni Puspitasari, “Prosedur Pembentukan  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang  Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah” 2022. http://repository.iainbengkulu.ac.id/9545/

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dalam  NA  RUU  IKN  yang  menitikberatkan  pertumbuhan  ekonomi  serta meminimalkan ketimbangan antara jawa dan luar jawa. Apabila dilakukan telaah bahwa  wilayah  yang  mempunyai  urgensi  akselerasi  ekonomi  sebetulnya  tidak sekedar  wilayah  khusus  di  IKN  namun  juga  di  wilayah  Indonesia  secara keseluruhan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan seperti pemerataan. Faktor pertumbuhan  ekonomi sudah tidak memiliki relevansinya dengan pembentukan ibu  kota  negara  baru  karena  masih  terdapat  banyak  cara  lain  jika  alasannya pertumbuhan ekonomi. Cara seperti meritokrasi, menyedikitkan regulasi maupun reformasi birokrasi dan lain sebagainya. 9
4) Penelitian  Ahmad  Gelora  Mahardika,  dan  Rizky  Saputra  dengan  judul “ Problematika  Yuridis  Prosedural  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Baru  Dalam Sistem  Ketatanegaraan. ”  di  mana  analisis  penelitian  tersebut  salah  satunya menguraikan tentang partisipasi publik dalam proses pembuatan RUU IKN yang harusnya  didasarkan  pada  Undnag-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil ulasan dari kajian itu adalah merujuk  pada  kondisi  di  lapangan  bahwasannya  kontribusi  masyarakat  amat terbatas  dalam  ulasan  RUU  IKN  melihat  rentang  waktu  perdebatan  RUU  IKN yang  cukup  memerlukan  42  hari.  Sedangkan  jika  merujuk  kebiasaan  membuat sebuah produk hukum di Indonesia sejak awal sampai selesai memerlukan 130- 160  hari.  Periode  yang  lama  itu  dimanfaatkan  seluas-luasnya  untuk mempersilahkan keikutsertaan masyarakat seperti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), kunjungan ke lapangan dan juga tukar pikiran dalam wujud kuliah umum atau sosialisasi. 10
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan siyāsah dustūriyyah, politik hukum, dan kemaslahatan terhadap legislasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.

## PEMBAHASAN
Undang-undang Ibu Kota Negara
1. Implikasi Hukum Ibu Kota Negara
Faktor pertama yang sangat penting adalah kurangnya kerangka hukum mengenai proses atau prosedur pemindahan ibu kota negara baru. 11
Meskipun pemindahan ibu kota dapat berdampak langsung pada banyak peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  sebagai  Ibu  Kota  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.  Hukum  perdata  dan  banyak  hukum  lainnya.  Selain  berimplikasi  langsung
9 Ghina Benia, Elsa dan  Nabilah, “No TitlePolitik Hukum Dalam Proses Pemindahan  Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN),” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 10 (2022). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/323.
10 Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang- undangan 2, no. 2 (2022). https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/5429.
11 Ibid. , hlm.13

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, UU IKN juga menimbulkan pertanyaan tentang  bentuk  pemerintahan  yang  ambigu,  apakah  pemerintah  daerah  atau  di  tingkat menteri?. Faktanya di ibu kota negara baru akan ada pemimpin berupa kepala otorita yang akan setingkat  menteri dan bertanggung jawab langsung kepada  presiden.  Oleh karena itu,  tidak  akan  ada  pemilihan  kepala  otorita  dalam  pilkada  karena  kepala  otorita  akan langsung  diangkat  oleh  presiden.  Kewenangan  IKN  tidak  lazim  jika  kewenangan  IKN diakui  sebagai  lembaga  setingkat  kementerian,  karena  bukan  bagian  dari  bentuk/jenis pemerintahan  yang  tercantum  dalam  UUD  1945,  juga  bisa  membingungkan.  struktur kewenangan dan hubungan antara otorita IKN dan pejabat lainnya di pemerintah daerah.

## 2. Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara
Ibu Kota Negara (IKN) atau modal politik berasal dari bahasa latin caput yang berarti  kepala  ( head ),  dan  kata capitol yang  merujuk  pada  gedung  pusat  pemerintahan yang telah selesai. Jakarta ditetapkan sebagai IKN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964 tentang pencanangan Daerah Khusus  Ibu Kota Jakarta Raya yang tetap menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Selain itu, Jakarta  juga  merupakan  pusat  pemerintahan  dan  pusat  bisnis  yang  menarik  bagi masyarakat untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota. 12
Jakarta  yang  menjadi  IKN  Republik  Indonesia  mengalami  peningkatan  jumlah penduduk  akibat  pembangunan  perkotaan  yang  dipimpin  oleh  Indonesia.  Hal  ini menyebabkan  kepadatan  penduduk  dan  pembangunan  infrastruktur  untuk  mendukung fungsi pemerintahan yang efisien. Dampak bagi Jakarta sebagai proyek nasional adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bangunan industri dan perumahan. Salah satu  dampak  pencemaran  lingkungan  adalah  banjir  yang  disebabkan  oleh  sampah. Melibatkan pertimbangan gerakan visual area lain. 13
Dengan  dalil  banyak  negara  telah  melakukannya  dengan  berbagai  alasan, pemindahan  ibu  kota  negara  sebenarnya  bukanlah  peristiwa  yang  tidak  biasa.  Contoh negara yang menunjukkan bahwa memindahkan ibu kota negara adalah opsi yang layak untuk  menyelesaikan  masalah  dan  memajukan  kepentingan  negara.  Seperti  halnya dengan  bagaimana  Australia  memindahkan  ibu  kotanya  dari  Sydney  ke  Canberra  dan Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pemindahan ibu kota negara kedua negara terutama dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk sambil berbagi tanggung jawab menjalankan kota sebagai pusat komersial dan politik. 14
3. Permasalahan  Pendirian  Badan  Penguasa  Ibu  Kota  Negara  dalam  Hukum Positif Indonesia
12 Hutasoit Wesley Liano, “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara,” Jurnal Ilmiah Sosial Hukum Budaya , 2019, 110. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989.
13 Pratami Yunanda Husna, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara” (Universitas Airlangga, 2022).
14 Sahat Aditya Fandhitya Silalahi, “Dampak Ekonomi Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara,”
Jurnal INFO Singkat 11 (2019):20, https://repository.unair.ac.id/104363/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  secara  jelas  menunjukkan  adanya perubahan  pengalihan  IKN.  Namun,  secara  konsep  legal  framework,  pengalihan  IKN harus  disertai  regulasi  yang  detail  untuk  mendukung  pelaksanaannya.  Secara  teori, ketentuan tentang prinsip-prinsip IKN harus diformalkan dalam bentuk hukum. 15
Hal  ini karena dalam prosesnya bisa saja terjadi perubahan terhadap  IKN yang baru dan jika diatur di tingkat hukum, prosesnya akan panjang dan rumit. Oleh karena itu, pemerintah  merasa  perlu  menyesuaikan  konsep  IKN  dengan  sistem  hukum  yang diberikan  daerah.  Setelah  diumumkannya  ketentuan a  quo ,  otomatis  akan  berpengaruh pada banyak ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah,  Undang-undang nomor  23  tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  Undang-undang  nomor  9  tahun  2008 tentang  Kementerian  Pertanahan  dan  masih  banyak  lagi  Undang-undang  lainnya  yang memuat ketentuan tentang status dan jenis tanah perusahaan yang menjalankan pekerjaan di ibu kota negara. 16
Apalagi, hukum quo telah menghadirkan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah. Hal itu terlihat pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang dengan jelas menyebutkan pengalihan IKN sekaligus penguasa ibu kota pulau. Hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang  Kewenangan  Ibu  Kota  Negara  Nusantara,  yang  memberikan  pedoman pelaksanaan sistem pemerintahan baru di wilayah IKN.

## Siyāsah Dustūriyyah
1. Penjelasan Siyāsah Dustūriyyah
Siyāsah adalah  mengendalikan  atau  mengarahkan  sesuatu  dengan  membawa manfaat  bagi  orang-orang  dengan  membimbing  mereka  dengan  cara  menyelamatkan mereka. Siyāsah adalah  ilmu  pemerintahan  untuk  mengontrol  urusan  dalam  dan  luar negeri  seperti  bangunan,  politik  dalam  dan  luar  negeri,  dan  kebijakan  sosial  adalah pengelolaan kehidupan di lapangan atas dasar keadilan dan istiqomah. 17
Hubungan  antara  penguasa  dengan  rakyatnya  serta  struktur  sosial  yang  ada, menurut  Djazuli,  disebut  dengan siyāsah  dustūriyyah ,  yaitu  hukum  dan  aturan  yang bersumber  dari  Al-Qur'an,  Hadis,  kebijakan  para  pemimpin, ijtihād para  ulama,  dan kebiasaan suatu bangsa, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan prinsip-prinsip agama
15 Aditya Zaka Frima and Basid Fuadi Abdul, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara,” Jurnal Ilmah Kebijakan Hukum Vol.15 No. (2021): 157. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1603.
16 Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara  Serta  Implikasi  Hukum  Yang  Ditimbulkan,” Jurnal  Souvereignty Vol  1,  No  (2022):54. https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/214.
17 Pulungan J. Suyuti, Fiqih Siyāsah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  merupakan  perwujudan  kemaslahatan  umat  di  perintah  untuk  memenuhi kebutuhannya termasuk objek siyāsah dustūriyyah . 18
Jadi siyāsah dustūriyyah adalah bagian dari siyāsah fiqh yang membahas masalah hukum dan perdata. Maksudnya adalah membentuk suatu sistem hukum untuk mengatur kesejahteraan rakyat dan tentunya harus dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat.

## 2. Landasan Hukum dan Prinsip Siyāsah Dustūriyyah
Pembahasan fiqh  al-siyāsah  al-dustūriyyah mencakup  wilayah  yang  luas  dan kompleks  dalam  kehidupan  bernegara.  Keseluruhan  masalah  secara  umum  tidak  dapat dipisahkan, sehingga menjadi dua poin utama. Pertama, pembahasan fiqh al-siyāsah al- dustūriyyah tidak  lepas  dari  dalil kully yang  memuat  ayat-ayat  Al-Qur'an,  hadis  Nabi, serta maqāṣid  asy-syarīʿah (tujuan  ajaran  Islam)  dalam  menata  masyarakat  demi terciptanya nilai  dan proses  yang tidak akan berubah bahkan jika masyarakat  berubah. Kedua, hukum yang berubah karena kondisi dan keadaan yang berubah, termasuk hasil ijtihād para  ulama,  disebut fiqh .  H.A  Djazuli  berpendapat  bahwa  sumber siyāsah dustūriyyah antara lain Al-Qur’an, hadis, politik khulafa al-rāsyidīn , ijtihād 'ulama. 19
Menurut  Munawir  Sjadzali,  prinsip  Islam  dalam  penyelenggaraan  negara  ada enam prinsip dalam teks Al-Quran, yaitu prinsip status manusia di dunia, pertimbangan, ketaatan kepada penguasa, keadilan, persamaan, dan hubungan baik di dunia. 20
Prinsip-prinsip  Islam  dalam  hadis  Nabi  tentang  penyelenggaraan  negara  di antaranya adalah prinsip perlunya pemimpin, prinsip tanggung jawab, prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat, prinsip ketaatan, prinsip pemimpin yang tidak konsisten dan bertanggung  jawab,  prinsip  tolong-menolong,  prinsip  kebebasan  berpendapat,  prinsip persamaan  di  depan  hukum,  prinsip  pengangkatan  penyelenggara  negara,  prinsip musyawarah,  dan  prinsip  persaudaraan.  Menurut  Abd  Muin  Salim,  untuk menyelenggarakan  sistem  pemerintahan  negara  sebenarnya  harus  didasarkan  pada  4 (empat) prinsip kekuatan politik yang dianggap sebagai prinsip pemerintahan, yaitu: 1) Nilai keandalan. 2) Asas keadilan (harmoni), 3) Asas ketaatan (disiplin). ) dan 4) Prinsip- prinsip sunnah. Prinsip-prinsip sunnah mensyaratkan bahwa hukum dan kebijakan politik ditentukan melalui pengamatan mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya. 21

## Maṣlaḥah
1. Konsep Maṣlaḥah
Secara etimologis, maṣlaḥah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maṣlaḥah juga  berarti  manfaat  atau  pekerjaan  yang  mengandung  manfaat. Maṣlaḥah dalam al-Qāmūs  al-Mūḥīt, berarti  (baik)  lawan  dari al-fasād (merusak), memperbaiki  sesuatu  dan  menentang  menghancurkan  sesuatu,  dan maṣlaḥah adalah bentuk tunggal dari kata al-maṣāliḥ (mencari keuntungan lawan dari mencari kerusakan).
18 Situmorang Jubair, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāsah Dusturiyyah), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019).
19 H. A. Djazuli, Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaṣlaḥahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2004).
20 Sjadzali Munawir, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993).
21 J. Suyuti, Fiqih Siyāsah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Secara  harfiah, maṣlaḥah dapat  diartikan  sebagai  mengambil  manfaat  dan  menolak keburukan  (bahaya)  guna  mendukung  tujuan syara’ .  Tujuan syara’ yang  harus  ditaati adalah untuk melindungi agama, jiwa, roh, ras dan harta benda. Jika seseorang melakukan perbuatan  yang  menyangkut  menjaga  kelima  aspek  tujuan syara’’ di  atas,  maka  itu disebut maṣlaḥah . 22
Menurut Imam al - Khawarizmi yang dimaksud dengan maṣlaḥah adalah menjaga tujuan syara’ agar terhindar dari mafsadat bagi manusia. Padahal maṣlaḥah memiliki sisi lain yang lebih penting lagi yaitu menciptakan manfaat. 23
Al-Buthi mengatakan bahwa maṣlaḥah adalah kemaslahatan syariat bagi hamba- hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, roh, silsilah, dan harta atas dasar pentingnya bilangan  mengatakan  bila  kemaslahatan  itu  makanan  dan  nutrisi,  dan  menolak penderitaan, atau merenungkannya. 24
Berdasarkan  pendapat  para  ulama  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa maṣlaḥah adalah manfaat tanpa dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya jika terjadi suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat di dalamnya ia menentukan kejelasan hukum, barulah ditemukan hal yang benar dan hukum syara’, yaitu hal-hal yang didasarkan  pada  perbaikan  mudarat  dan  pernyataan  kemanfaatan.  Maka  kejadian  itu disebut maṣlaḥah ,  tujuan  utama  kemaslahatan  adalah  menjaga  kemudaratan  dan  terus memberi manfaat.

## 2. Landasan hukum Maṣlahah
Sebagaimana  dipahami,  struktur  hukum  Islam  adalah  untuk  mencapai kemaslahatan  umat  manusia,  yaitu  untuk  memperoleh  keuntungan,  serta  mencegah berbuat maksiat dan menghilangkan berbagai macam masalah. Namun ruang dan waktu mempengaruhi  nilai  seseorang,  karena  apa  yang  dianggap  memiliki maṣlaḥah hari  ini belum  tentu  menjadi maṣlaḥah di  masa  lalu  atau  masa  depan.  Di  sisi  lain,  apa  yang dianggap maṣlaḥah bukanlah apa yang dianggap maṣlaḥah oleh orang lain. Oleh karena itu,  nilai  ini  sangat  relatif  dan  memerlukan  perubahan  jika  manusia,  lingkungan,  dan keadaan  (iklim)  ingin  berubah  menurut  Undang-undang.  Adanya  Hukum  Allah  ( al- Aḥkam al-Syar’īyyah ) yang akan dijadikan pedoman dan acuan bagi umat manusia untuk melangkah  dalam  kehidupan,  tujuannya  yaitu  agar  umat  manusia  dapat  mencapai kebaikan  di  dunia  dan  akhirat  ( maṣlahah ),  atau  dengan  kata  lain  untuk  mendapatkan kemaslahatan orang banyak.
Menurut pakar uṣūl fiqh kontemporer, Muhammad Abu Zahrah (wafat 1395 H), maṣlaḥah dalam  fikih  Islam  adalah istinbāṭ proses  yang  dipahami  oleh  seseorang. Dijelaskannya  bahwa  kemaslahatan  harus  diperhitungkan  dalam  keputusan  ( istinbāṭ ), selama kemaslahatan itu tidak diputuskan atas dasar keinginan yang tidak bertentangan dengan nas. Baginya, maṣlaḥah adalah landasan ( uṣūl ) dalam mencari persoalan hukum ( istinbatt ),  metode  untuk  mengetahui  syariat,  dan  bukan  berarti  menolak  nas  tertentu
22 Al-Gazali Abu Hamid, Al-Mustaṣfâ Min ‘Ilmi Al-Uṣû (Beirut: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 1980).
23 Abidin  Muhammad  Zainal,  “Konsep  Maslahat  Dan  Signifikasi  Bagi  Dinamisasi  Hukum Islam”,” Jurnal: Ilmu Hukum Vol.7, No. (2020): 95. https://idr.uin-antasari.ac.id/9925/1/.
24 Al-Buthi  Muhammad  Sa’id  Ramadhan, Ḍawabit  Maṣlaḥah  Fi  As-Syari‟ah  Al-Islamiyyah (Beirut: Mu‟asasah al-Risalah, 1997).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
( qaṭ'i ). Menurut Abu Zahrah, maṣlaḥah tidak dapat dijadikan dalil hukum jika perkara tersebut memiliki naṣ (naskah) ( qat'i ) dan niat ( dilālah ) yang jelas. 25
Analisis  Siyāsah  Dustūriyyah  tentang  Pembentukan  Undang-undang  Ibu  Kota Negara
Siyāsah  dustūriyyah adalah  cabang  dari siyāsah  fiqh yang  membahas  masalah hukum  perdata.  Bagian  ini  membahas  antara  lain  konsep  konstitusionalisme (pemerintahan  negara  dan  sejarah  kajian  hukum  di  negara),  hukum  (cara  membuat Undang-undang),  lembaga  demokrasi  dan syūrā yang  merupakan  pilar  utama  hukum. Kekuasaan  hukum  atau  legislasi  dalam  Islam  sering  disebut  dengan Al-Sulṭah  Al- Tasyrī'iyyah yang bertugas membuat dan menetapkan produk hukum.
Menurut Islam, tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan suatu aturan atau hukum yang nantinya akan diterapkan pada umat Islam. Hal ini telah ditegaskan Namun dalam  fikih dustūriyyah ,  istilah Al-Sulṭah  Al-Tasyri'iyyah digunakan  untuk  menyebut salah  satu  otoritas  penguasa  Islam  selain  Cabang  Pelaksana  ( Al-Sulṭah  Al-Tanfīżiyyah ) dan hakim ( Al-Sulṭhah Al-Qaḍāiyyah ). 26
Kewenangan  legislatif  atau Al-Sulṭah  Al-Tasyrī'iyyah dalam  konteks  ini  berarti kewenangan untuk mengeluarkan Undang-undang atau peraturan yang akan dilaksanakan dalam  masyarakat  berdasarkan  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  dalam Al-Sulṭah-A- Tasyrī'iyyah , pemerintah bekerja siyāsah syar’īyyah untuk menetapkan Undang-undang yang  akan  didukung  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat  untuk  kemaslahatannya. Pembagian  kekuasaan  ini  mirip  dengan  konsep Trias  Politica ,  namun  pada  awalnya dilaksanakan oleh pemerintahan Islam.
Kekuasaan  legislatif  dalam  Islam  adalah  kekuasaan  yang  memiliki  tanggung jawab  untuk  membuat  dan  menetapkan  hukum  yang  memiliki  hal-hal  seperti pemerintahan,  masyarakat,  dan  asas  hukum.  Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan atau  disebut khalifah sebagai  gelar  kepala  negara  dan  pemerintah  berhak  membuat Undang-undang yang tidak tetap secara tertulis karena kekuasaan mutlak untuk membuat peraturan adalah milik Allah Swt dan Nabi. Dalam pembentukan qānūn atau asas-asas hukum, pemegang kekuasaan berada di tangan khalifah atau kepala pemerintahan yang dibantu  oleh  lembaga Al-Sulṭah  Al-Tasyrī'iyyah yang  juga  berwenang  menentukan hukum yang berlaku bagi ahlu halli wal aqdi . Namun, kekuasaan mutlak tetap berada di tangan Allah Swt.
Siyāsah dustūriyyah menganalisis pembentukan UU IKN tidak lepas dari peran Kepala  Negara,  dalam  hal  ini  Presiden  Republik  Indonesia  sebagai  khalifah  atau pemimpin di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kebijakan untuk membuat dan menetapkan peraturan negara. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah majelis syūrā , dan ini seperti Ahlu Halli Wal Aqdi yang berhak mendirikan masyarakat hukum.
25 Zainudin, Metode  Penelitian  Hukum ( legal  research  method) ,  (Makasar:  CV.  Social  Politic Genius (Sign), 2017), hlm.6.
26 A  Fauzan,  “Leadership  Character  According  To  Imam  Al-Mawardi  And  Its  Relevance  In Indonesia: The Study Of The Book Of Al- Ahkam As-Sulthaniyyah.,” Jurnal Penelitian 15 (2018): 39–50, doi:https://doi.org/10.28918/jupe.v15i1.1221.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Menurut siyāsah  dustūriyyah, jika  dicermati  pembentukan  hukum  IKN  yang termaktub  dalam  Undang-undang  nomor  3  tahun  2022  memiliki  nilai-nilai  Islam  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  nilai syūrā dan  demokrasi.  Namun  mengabaikan  peran masyarakat  dalam  pembentukannya.  Prinsip  Islam  yang  diterapkan  adalah penyelenggaraan  hukum  IKN  melalui  proses  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengumuman, sosialisasi, interaksi serta penelitian dan interpretasi.
UU  IKN  juga  bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  dan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945  karena  pembentukan  UU  IKN  menggunakan  pola  legislasi  jalur  cepat  yang berimplikasi pada tidak terwujudnya proses permusyawaratan dalam penyusunan UUD 1945. UU IKN dibahas secara cepat dalam kurun waktu 17 hari.  Selain dianggap tidak mewakili  prinsip  keterbukaan  publik,  naskah-naskah  akademik  yang  dijadikan  sumber referensi  penyusunan  UU  IKN  juga  dinilai  sudah  tidak  relevan  lagi. 27 Padahal  teks akademik  sangat  penting  dan  menjadi  dasar  pembentukan  Undang-undang.  Alih-alih menggunakan sumber referensi versi terbaru, naskah tersebut justru mengacu pada kajian pustaka  era  90-an.  Apalagi  dalam  naskah  akademik  cenderung  mengagungkan keberhasilan negara lain memindahkan ibu kota, ketimbang menilai dampak negatif yang akan diterima Kalimantan Timur.

## Analisis Maṣlaḥah  Pemindahan Ibu Kota Negara
Pemindahan  ibu  kota  negara  memiliki  alasan,  sebagaimana  disampaikan  oleh Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  Bambang  Brodjonegoro  yang  mengatakan  dan  migrasi Ibu Kota penting karena enam alasan utama, yaitu: untuk mengurangi beban di Jakarta dan  Jabodetabek,  untuk  mendorong  distribusi  dan  pembangunan  yang  lebih  efisien  di Indonesia  bagian  timur,  untuk  mengubah  konsep  pembangunan  Jawa  dan  Indonesia, untuk  memiliki  ibu  kota  negara. 28 mewakili  jati  diri  bangsa,  kebhinekaan  dan  berkat Pancasila, meningkatkan pengendalian pemerintah pusat secara efektif dan efisien, telah menjadikan ibu kota menerapkan gagasan cerdas, hijau dan indah untuk meningkatkan daya saing daerah dan internasional.
Banyak  juga  yang  menolak  pemindahan  ibu  kota  karena  alasan  ini,  seperti diungkapkan  CEO  Median  Rico  Marbun  yang  mengatakan  bahwa  banyak  masyarakat Indonesia yang menolak rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena  masalah  ekonomi.  Mereka  percaya  bahwa  pemerintah  pertama-tama  harus menyelesaikan  masalah  ekonomi  dan  pengangguran.  Sehingga  masyarakat  masih beranggapan  bahwa  masalah  pengangguran,  masalah  jaminan  sosial,  masalah  status ekonomi, akan cepat diselesaikan oleh Presiden. Masyarakat juga khawatir pemindahan ibu kota negara akan menambah pengeluaran negara, karena kita tahu negara memiliki banyak hutang, masyarakat berpikir bahwa pemerintah harus menyelesaikan konflik di Papua terlebih dahulu  daripada mengembangkan rencana  pemindahan ibu kota negara. Setidaknya  kepercayaan  publik  melihat  situasi  ekonomi  di  Papua  baru-baru  ini,
27 MKRI, “Kurang Partisipasi Publik, UU IKN Kembali
Diuji”, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18164
28 Muhammad  Choirul,  “Ada  6  Alasan  Utama  Ibu  Kota  RI  Harus  Pindah  dari  Jakarta,” https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus- pindah-dari-jakarta .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sebenarnya  ada  dua  alasan  utama  mengapa  publik  akhirnya  melihat  bahwa  rencana pemindahan ibu kota ini pada akhirnya tidak dapat dilakukan dengan segera. 29
Dari perspektif siyāsah dustūriyyah , pemindahan ibu kota negara adalah sesuatu yang  harus  diputuskan  dengan  cara  pemungutan  suara  (suara  terbanyak  yang  akan memutuskan), atau dengan musyawarah. Hal ini juga dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah  SAW,  dan  sebagai  akibat  dari  hasil  keputusan  tersebut,  setiap  orang  yang terlibat  mungkin merasa bertanggung jawab atas pilihan yang diambil dalam kasus  ini memindahkan ibu kota negara ke lokasi tersebut. Hal yang sebenarnya terjadi, penduduk Indonesia tidak dapat memberikan suara penuh untuk pemindahan ibu kota. Orang-orang dengan  tegas  menentang  pemindahan  ibu  kota  negara.  Menurut  jajak  pendapat  terbaru dari  kedai  kopi,  61,9%  responden  menentang  pemindahan  DKI  Jakarta  ke  Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Pembenaran utama terhadap ketidaksetujuan responden adalah pemborosan anggaran. 30
Pemindahan  ibu  kota  merupakan  suatu  keharusan  bagi  Negara  Indonesia  cepat atau  lambat  dari  segi siyāsah fiqh ,  khususnya  dalam  hal maṣlaḥah guna  mencegah terjadinya mafsadat yang sewaktu-waktu dapat terjadi jika Jakarta dibiarkan sepi. Sebagai pusatnya  salah  satu  kekuasaan  eksekutif  di  Indonesia,  khususnya  Presiden,  bertugas mengambil keputusan pemindahan ibu kota. Begitu pula dalam siyāsah dustūriyyah ada Lembaga Ahlul Halli Wal ‘Aqdi. Lembaga ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah maṣlaḥah dan berfungsi sebagai pemberi bantuan yang menampung dan menyalurkan tujuan-tujuan komunal.  Mirip  dengan  Indonesia,  Presiden  memiliki  kekuasaan  untuk  memutuskan kebijakan, termasuk apakah akan memindahkan ibu kota negara.
Demikian juga dengan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi yang terletak di siyāsah dustūriyyah . Namun,  DPR  yang  memegang  kekuasaan  legislasi  dan  nantinya  bertugas  membentuk Undang-undang terkait ibu kota baru, serta seluruh jajaran pemerintahan terlibat dalam pelaksanaannya.  Islam  sangat  menjunjung  tinggi  kebaikan,  terutama  kebaikan  untuk manusia  dan  kebaikan  untuk  menjaga  hak-hak  mereka.  Sebagaimana  tertuang  dalam aturan  kaidah fiqh “Kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya  tergantung  pada kemaslahatan.” 31 Menurut  pedoman  ini,  seorang  pemimpin  harus  mempertimbangkan kepentingan rakyat ketika mengambil keputusan atau mengeluarkan peraturan daripada keinginannya sendiri atau keinginan keluarganya atau organisasinya.
Jika pemindahan ibu kota negara dikaitkan dengan prinsip-prinsip fikih tersebut di atas, maka kebijakan pemindahan ibu kota negara justru telah memicu kontroversi dan pertentangan  publik  karena  akan  berdampak  jangka  panjang  terhadap  lingkungan, ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Pemindahan  ibu  kota  negara  tidak  diperhitungkan  atau dicermati  lebih  bijak  oleh  pemerintah.  Terkait  pemindahan  ibu  kota,  kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak pada kepentingan terbaik rakyat Indonesia. Baik sejarah
29 Dian  Erika  Nugraheny,  “Survei  Median:  Mayoritas  Tolak  Ibu  Kota  Pindah  ke  Kaltim”, https://news.republika.co.id/berita/px8rso382/survei-median-mayoritas-tolak-ibu-kota-pindah-ke-kaltim.
30 Reza Pahlevi, “Alasan menolak pemindahan Ibu
Kota”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja- alasannya.
31 H. Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hlm. 61.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Islam  maupun  Al-Qur'an  menyebutkan  prinsip  manfaat  ini.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  persyaratan  hukum  pemerintah  sejalan  dengan  kebutuhan  dan kesejahteraan masyarkat yang harus dilindungi.
Pemerintah harus memperhitungkan kesulitan rakyat untuk mengawasi program pemerintah dan mencegahnya menyimpang dari jalur dan merugikan penduduk. Namun kenyataannya,  pemerintah  Indonesia  tidak  mempertimbangkan  kondisi  bangsa  saat pemindahan  ibu  kota  dan  menetapkan  UU  IKN  yang  akan  menjadi  landasan  hukum pemindahan  ibu  kota  negara.  Belum  selesainya  pandemi  Covid-19  pada  saat  itu berdampak  signifikan  terhadap  perekonomian  bangsa  dan  sudah  menjadi  beban  yang signifikan,  ditambah  dengan  pengesahan  UU  IKN  yang  seharusnya  tidak  menjadi prioritas  utama  pemerintah.  Justru  mengsejahterakan  rakyat  Indonesia  dan  pemulihan pandemi Covid-19 yang harus diutamakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  mengenai  permasalahan Islam  dan  Politik  Hukum  dalam  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022,  maka  dapat disimpulkan bahwa: Siyāsah dustūriyyah memandang bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah mengandung nilai-nilai Islam yang tidak ketinggalan prinsip syūrā dan demokrasi.  Namun  dalam  pembentukannya  mengabaikan  partisipasi  masyarakat.  UU IKN juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena pembentukan UU  IKN  menggunakan pola legislasi  jalur  cepat yang berimplikasi pada tidak  terwujudnya  proses  permusyawaratan  dalam  penyusunan  UUD  1945.  Hukum  itu sendiri  UU  IKN  dibahas  super  cepat  dalam  17  hari,  DPR  RI  dan  pemerintah  tidak memberikan  ruang  partisipasi  publik,  tidak  merepresentasikan  prinsip  keterbukaan publik,  naskah-naskah  akademik  yang  dijadikan  sumber  referensi  pembuatan  UU  IKN dianggap tidak relevan lagi. Politik hukum dalam pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara belum memberikan arah kebijakan yang baik dan benar  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Karena  apa  yang  terkandung dalam  substansi  materi  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  ibu  kota  negara tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Jika  dilihat  dari  segi fiqh  siyāsah khususnya  dalam  hal Maṣlaḥah ,  cepat  atau lambat pemindahan ibu kota merupakan suatu keadaan yang harus bagi Negara Indonesia agar  terhindar  dari  kerusakan  yang  sewaktu-waktu  dapat  menimpa  jika  Jakarta  terus dibebani  sebagai  ibu  kota.  Namun  pada  kenyataannya  pemerintah  tidak mempertimbangkan keadaan negara saat ini dalam mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Thun 2022 tentang ibu kota negara untuk menjadi sebuah landasan hukum. Peraturan ini tidak bermanfaat bagi rakyat jelata dalam situasi pandemi dan ekonomi krisis yang melanda warga. Belum lagi kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir dan berdampak besar bagi kehidupan ekonomi negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Hamid, Al-Gazali. Al-Mustaṣfâ Min ‘Ilmi Al-Uṣû . Beirut: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 1980.
Ahmad  Gelora  Mahardika  dan  Rizky  Saputra.  “Problematika  Yuridis  Prosedural

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Baru  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-undangan 2, no. 2 (2022).
Benia, Elsa dan Nabilah, Ghina. “No TitlePolitik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 10 (2022).
Fauzan, A. “Leadership Character According To Imam Al-Mawardi And Its Relevance In  Indonesia:  The  Study  Of  The  Book  Of  Al-  Ahkam  As-Sulthaniyyah.” Jurnal Penelitian 15 (2018): 39–50. doi:https://doi.org/10.28918/jupe.v15i1.1221.
H. A. Djazuli. Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaṣlaḥahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah . Jakarta: Kencana, 2004.
I  Made  Pasek,  Danta. Metode  Penelitian  Normatif  (Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum) . Jakarta: Kencana, 2016.
Isharyanto. Politik Hukum . Surakarta: Bebuluku Publishr, 2016.
J.  Suyuti,  Pulungan. Fiqih  Siyāsah,  Ajaran  Sejarah  Dan  Pemikiran .  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
Jubair,  Situmorang. Politik  Ketatanegaraan  Dalam  Islam  (Siyāsah  Dustūriyyah), . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.
Mahfud, MD. Politik Hukum Di Indonesia Cet.Ke-5 . Jakarta, 2020.
Muhammad  Sa’id  Ramadhan,  Al-Buthi. Ḍawabit  Maṣlaḥah  Fi  As-Syari‟ah  Al- Islamiyyah . Beirut: Mu‟asasah al-Risalah, 1997.
Muhammad Zainal, Abidin. “Konsep Maslahat Dan Signifikasi Bagi Dinamisasi Hukum Islam”.” Jurnal: Ilmu Hukum Vol.7, No. (2020): 95.
Mudjib, Abdul, Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih akarta: Kalam Mulia 2005. Munawir, Sjadzali. Islam Dan Tata Negara . Jakarta: UI Press, 1993. Nurul, Qomar. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) . CV.Social Politic Genius, 2017.
Puspitasari,  Reni.  “Prosedur  Pembentukan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyāsah Dusturiyah,” 2022.
Silalahi, Sahat Aditya Fandhitya. “Dampak Ekonomi Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota
Negara.” Jurnal INFO Singkat 11 (2019): 20. Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Sri,  Kursiyah.  “Prinsip-Prinsip  Hukum  Islam  Dalam  Penyelenggaraan  Kekuasaan Negara.” Jurnal Hukum Khaira Umma Volume 1. (2006): 6–66. Waluyo.  “Catatan Kritis  Pembentukan  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan.” Jurnal Souvereignty Vol 1, No (2022): 54.
Wesley Liano, Hutasoit. “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara.” Jurnal Ilmiah Sosial Hukum Budaya , 2019, 110.
Wibawa,  I  Putu  Sastra.  “Politik  Hukum  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia.” JUrnal Kanun Ilmu Hukum 18, no. 1 (2016). Yunanda  Husna,  Pratami.  “Tanggung  Jawab  Pemerintah  Dalam  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara.” Universitas Airlangga, 2022.
Yusuf,  Al-Qardawi. Al-Ijtihād  Al-Mu’aṣir .  Beirut:  Dar  al-Tauzi’  wa  al-Nasyr  al-

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Islamiyyah, 1994. Zainudin, Ali. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Zaka  Frima,  Aditya,  and  Basid  Fuadi  Abdul.  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara.” Jurnal Ilmah Kebijakan Hukum Vol.15 No. (2021):
157.