## PELAKSANAAN PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPULAUAN RIAU TERHADAP PENERAPAN STANDAR MUTU PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN DI KOTA TANJUNGPINANG

## Ilham Wijaya
(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

## Abstract:
The drinking water is one of the basic needs of living things , as well as the primary need for human. Along with the development, the practicality of obtaining the necessities of life increasingly used as  a necessity to pursue  efficiency.Thus , the need for drinking water , in innovate into the bottled  water  (  ADMK  )  in  order  to  meet  the  drinking  water  needs  of  the  community  in  a  short time . Center for Food and Drug Administration RI is a central government agency whose task is to  carry  out  government  duties  in  the  field  of  food  and  drug  supervision  in  accordance  with  the provisions  of  the  legislation  in  force  .The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  tasks, Assessment,  and  action  BPOM  Riau  Islands  in  fixing  bottlenecks  in  quality  control  of  products bottled  in  Tanjungpinang.  Informants  used  is  a  number  of  people  consisting  of  representatives BPOM,  business  agent  AMDK  and  Society.  This  research  analysis  techniques  use  traditional techniques  of  descriptive  analysis  with  qualitative  approach.  The  results  of  the  Implementation Monitoring BPOM Riau Islands Against Application of Standards of Quality Products AMDK in Tanjungpinang with the results of research that supervision means food processing (AMDK) is a routine activity undertaken BPOM in order to monitor the application of the mode of production of processed food conducted by both the food industry through monitoring framework pre market and post  using  standard  checklists,  and  still  their  discrepancies  with  the  reality  in  the  field,  an assessment of the data is the data obtained in measuring the existing problems in the field, and the results are still not in accordance with the assessment of the reality on the ground. evaluation of the assessment results have been obtained by assigning ratings with a new method that is based on a risk-based approach to the method. Conclusions and Recommendations which researchers give for companies manufacturers of bottled water should still follow any control measures that have been held  by  the  BPOM  Riau  Islands,  people  who  have  shop  or  store  that  sells  products  AMDK sebagusnya remain vigilant about the quality control of products sold, and for the government in BPOM this case represented by the Riau Islands in order to improve the standard of supervision in accordance with the existing needs in the field by constantly evaluating existing assessment system and tools used in surveillance tools.
Keywords: Monitoring, Mineral Water Product, BPOM

## Pendahuluan
Air merupakan sumber daya alam kebutuhan  pokok  yang  diperlukan  oleh
setiap  manusia,  dimana  penggunaannya meliputi  semua  kegiatan  mulai  dari mandi,  minum,  memasak  dan  kegiatan sehari-hari  lainnya.Kebutuhan  air  bagi
manusia  setiap  hari  selalu  meningkat, namun  dengan  adanya  penggunaan  yang berlebihan  dan  pencemaran  lingkungan, mutu yang terkandung dalam air tersebut menjadi tercemar. Salah satu kegunaan air yang  paling  penting  adalah  untuk diminum,  tanpa  airminum  manusia  akan merasa haus dan cairan dalam tubuh akan habis  namun,  jika  air  yang  kita  minum mengandung  kotoran  atau  zat-zat  yang membahayakan tubuh, maka akan menimbulkan  dampak  yang  negatif  bagi kesehatan  manusia.  Menjaga  mutu  air minum  adalah  satu  alasan  didirikannya perusahaan air minum yang memproduksi air minum dalam kemasan. Produk  Air  Minum  Dalam  Kemasan sekarang  ini  banyak  memilikibermacam- macam merek.  Produsen  mengunggulkan terjaminnya mutu kebersihan dan kesehatan  yang  terkandung  di  dalam  air minum  tersebut,  hal  ini  merupakan strategi  produsen  untuk  mempromosikan produk-produk  air  minum  yang  telah diproduksi  oleh  perusahaan  air  minum tersebut.
Normalnya  semua  produk  Air Minum  dalam  kemasan  yang  akan  dijual di  seluruh  wilayah  Indonesia  harus didaftarkan terlebih dahulu dan mendapatkan  nomor  registrasi  dari  Balai Pengawas  Obat  dan  Makanan  Repuublik Indonesia  sebelum  diedarkan  ke  pasaran. Hal  ini  dilakukan  selain  menjamin  mutu air  tersebut,  juga  untuk  memberikan  rasa aman kepada setiap konsumen yang akan membeli  produk  tersebut  Peraturan  ini juga  berlaku  bagi  semua  produk  pangan yang  dikemas  dan  menggunakan  label sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Balai Pengawas Obat dan Makanan RI merupakan lembaga
pemerintah  pusat  yang  bertugas  untuk melaksanakan  tugas  pemerintahan  di bidang  pengawasan  obat  dan  makanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pasal
30 Undang Undang Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengawasan terhadap  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  serta  penerapan  ketentuan peraturan perundangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat  dan  lembaga  perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Tujuan  dari  Pasal  30  tersebut adalah  melakukan  pengawasan  dan pemantauan  terhadap  barang  dan/atau jasa yang beredar di masyarakat.Pengawasan terhadap makanan  dan  minuman,  serta  peredaran obat merupakan tugas dari BPOM RI, oleh karena  itu  pengawasan  terhadap  mutu produkAir Minum Dalam
Kemasanmenjadi  tanggung  jawab  BPOM RI. Nomor pendaftaran yang tertera pada label  kemasan  air  minum  dapat  berguna bagi BPOM RI untuk mengawasi produk- produk  yang  beredar  di  pasar,  sehingga apabila  terjadi  suatu  kasus  akan  mudah ditelusuri siapa produsennya.
AMDK  harus  melalui  proses tahapan baik secara klinis maupun secara hukum,  secara  higienis  klinis  biasanya disahkan  menurut  peraturan  pemerintah melalui BPOM baik dari segi kimia, fisika, mikrobiologi,  dan  lain-lain.  Air  Minum Dalam Kemasan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan kode 01- 3553-2006  tentang  Air  Minum  dalam Kemasan,  serta  standar  yang  dikeluarkan oleh  BPOM  yang  merupakan  standar baku  kimia,  fisika,  mikrobiologis,  serta banyak  lagi  persyaratan  yang  harus dipenuhi agar AMDK itu layak dikonsumsi  dan  aman  bagi  kesehatan manusia.  AMDK  yang  telah  memenuhi syarat dan didaftarkan  di BPOM  RI  tidak sepenuhnya  merupakan  air  minum  yang benar-benar bersih dan sehat. Kasus yang dilaporkan  oleh  salah  satu  konsumen kepada BPOM Kepulauan Riau bahwa air
minum dalam kemasan yang ia konsumsi didalamnya terdapat kotoran atau serpihan  dari  kemasan  air  minum tersebut.  Kasus  ini  pun  merupakan  suatu kelalaian dari pihak produsen yang dapat menyebabkan  turunnya  mutu  air  minum yang di produksi. BPOM Kepulauan Riau bertindak  untuk  menyelidiki  penyebab tercemarnya  air  minum  dalam  kemasan tersebut  dan  melakukan  kebijakan  yang menjadi kewenangannya
untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen  khususnya  yang  berada  di wilayah kota Tanjungpinang.
BPOM  Kepulauan  Riau  memiliki kewenangan
untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menguji  sampel  bahan  makanan,  obat- obatan  dan  minuman  yang  akan  di edarkan  ke  pasaran,  sebelum  didaftarkan dan  mendapatkan  ijin  edarnya.  BPOM  RI memiliki  lingkup  yang  lebih  luas  karena sebagai pusat pengawas obat  dan makanan  untuk  seluruh  wilayah  di Indonesia.  Kewenangan  BPOM  RI  salah satunya  yaitu  untuk  memberikan  nomor registrasi  terhadap  produk  makanan, obat-obatan  dan  minuman  yang  telah didaftarkan ke BPOM RI.
Dengan mudahnya diperoleh teknologi  pemurnian  air  minum  saat  ini, masyarakat  akan  mudah  memperoleh  air minum  dalam  kemasan,  namun  apakah penyedia air minum dalam kemasan telah memperoleh  izin  dari  BPOM?  Sehingga mutu  air  yang  dijual  telah  aman  untuk dikonsumsi, namun ternyata ada produsen air minum dalam kemasan yang tidak  memperhatikan  kualitas  air  yang dijualnya, seperti yang diungkapkan di

## Tinjuan Pustaka
1. Konsep Pengawasan
Konsep  teori  merupakan  landasan befikir  untuk  melaksanakan  penelitian dan  teori  yang  di  pergunakan  untuk
menjelaskan fenomena sosial yang menjadi  objek  penelitian.  Teori  adalah serangkaian  asumsi,  konsep,  definisi,  dan proporsi  untuk  menerangkan  fenomena sosial  secara  sistematis  dengan  cara merumuskan  hubungan  antar  konsep (Singarimbun, 2001:47).

## 1. Teori Pengawasan
Pengawasan berasal dari kata awas yang  didalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  memiliki  arti  dapat  melihat baik-baik, tajam penglihatan, memperhatikan  dengan  baik,  waspada hati-hati,  ingat.  Selanjutnya  pengawas adalah orang yang melakukan pengawasan, sehingga dalam pengawasan selalu  ada  pihak  yang  disertakan  disebut pengawas.  Dalam  kaitannya  dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun  dan  menjaga  legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan  dengan  menciptakan  suatu sistem  pengawasan  yang  efektif,  baik pengawasan intern ( internal control ) maupun  pengawasan  ekstern  ( external control ).  Di  samping  mendorong  adanya pengawasan  masyarakat  ( social  control ).
Pengertian
pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah
sesuai dengan pasal 1 Peraturan
Pemerintah  No.  79  Tahun  2005  tentang Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah menyatakan bahwa:
“Pengawasan  atas  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  adalah  proses kegiatan  yang  ditujukan  untuk menjamin  agar  PemerintahanDaerah berjalan  secara  efisien  dan  efektif sesuai  dengan  rencanadan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Menurut  seminar  ICW  pertanggal 30 Agustus 1970 mendefenisikan bahwa “ Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk
memperoleh  kepastian  apakah  suatu pelaksaan pekerjaan/kegiatan
itu dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana, aturan-aturan  dan  tujuan  yang  telah  di tetapkan”. Jika memperhatikan lebih jauh, yang  menjadi  pokok  permasalahan  dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana  yang  telah  di  gariskan  terlebih dahulu  apakah  sudah  di  laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya  telah  tercapai.  Sebagai  bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para  sarjana  di  bawah  ini  antara  lain Menurut Prayudi:
“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan  pekerjaan  apa  yang  di jalankan,
dilaksanakan, atau
diselenggarakan  itu  dengan  apa  yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.(Prayudi, 1981 : 80 ) Menurut Saiful Anwar,
“pengawasan  atau  kontrol  terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan  agar  pelaksanaan  tugas yang  telah  ditetapkan  dapat  mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan” Sasaran pengawasan adalah
temuan  yang  menyatakan  terjadinya penyimpangan  atas  rencana  atau  target. Sementara  itu,  tindakan  yang  dapat dilakukan adalah :
1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Dalam  proses  pengawasan  secara umum  menurut  M.Manullang  (1995:18) terdiri dari tiga fase, yaitu :
1) Menetapkan alat pengukur/standard
2) Mengadakan penilaian
3) Mengadakan perbaikan. Menurut  Kadarman  (2001,  hal.
161)  langkah-langkah  proses  pengawasan yaitu:
1) Menetapkan Standar. Karena perencanaan  merupakan  tolak  ukur untuk  merancang  pengawasan,  maka secara  logis  hal  irri  berarti  bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
2) Mengukur  Kinerja.Langkah  kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau  mengevaluasi  kinerja  yang dicapai  terhadap  standar  yang  telah ditentukan.
3) Memperbaiki  Penyimpangan.Proses pengawasan  tidak  lengkap  jika  tidak ada  tindakan  perbaikan  terhadap penyimpangan-penyimpangan  yang terjadi.
Menurut  G.  R.  Terry  dalam Sukama  (1992:116)  proses  pengawasan terbagi atas 4  tahapan, yaitu  Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.
1) Mengukur pelaksanaan
2) Membandingkan pelaksanaan dengan  standar  dan  temukanlah perbedaan jika ada.
3) Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.
Terry dalam Winardi, (1986:397) bahwa  pengawasan  terdiri  daripada suatu  proses  yang  dibentuk  oleh  tiga macam  langkah-langkah  yang  bersifat universal yakni:
1) Mengukur hasil pekerjaan,
2) Membandingkan  hasil  pekerjaan dengan  standard  dan  memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan),
3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

## 2. Objek Pengawasan
Berdasarkan  objek  pengawasan dapat  dibedakan  atas  pengawasan  di bidang-bidang  sebagai  berikut:  (1) produksi, (2) keuangan, (3)  waktu, dan
(4) manusia dengan kegiatan-
kegiatannya.  Dalam  bidang  produksi,
maka  pengawasan  itu  dapat  ditujukan terhadap  kuantitas  hasil  produksi ataupun  terhadap  kualitas  ataupun terhadaplikuiditas perusahaan. Pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam  menghasilkan  sesuatu  hasil produksi  sesuai  dengan  waktu  yang direncanakan  atau  tidak.  Akhirnya, pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  kegiatan-kegiatan dijalankan  sesuai  dengan  instruksi, rencana tata kerja atau manual.

## 3. Subjek pengawasan
Bilamana pengawasan
itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang  mengadakan  pengawasan,  maka pengawasan itu dapat dibedakan atas :
a. Pengawasan intern Dengan  pengawasan  intern  dimaksud pengawasan  yang  dilakukan  oleh atasan  dari  petugas  bersangkutan.Oleh karena  itu,  pengawasan  semacam  ini disebut  juga  pengawasanvertikal  atau formal. Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan  pengawasan  itu  adalah orang-orang berwenang.
b. Pengawasan ekstern. Suatu pengawasan disebut pengawasan  ekstern,  bilamana  orang- orang yang melakukan pengawasan itu adalah  orang-orang  di  luar  organisasi bersangkutan Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawas  sosial (social  control) atau pengawasan informal. Maman Ukas (2004:338) menyebutkan  tiga  unsur  pokok  atau tahapan-tahapan  yang  selalu  terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:
1) Ukuran-ukuran  yang  menyajikan bentuk-bentuk  yang  diminta.  Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata,  umum  ataupun  khusus,  tetapi selama seorang masih menganggap
bahwa  hasilnya  adalah  seperti  yang diharapkan.
2) Perbandingan  antara  hasil  yang nyata  dengan  ukuran  tadi.  Evaluasi  ini harus  dilaporkan  kepada  khalayak  ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini. Kegiatan  mengadakan  koreksi.
Pengukuran-pengukuran  laporan  dalam suatu  pengawasan  tidak  akan  berarti tanpa  adanya  koreksi,  jikalau  dalam  hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan
Dilain  pihak  menurut  Sarwoto yang  dikutip  oleh  (Sujanto,  1990:13) memberikan batasan :
1) Pengawasan adalah kegiatan manager yang  mengusahakan  agar  pekerjaan- pekerjaan  terlaksana  sesuai  dengan rencana  yang  ditetapkan  atau  hasil yang dikehendaki
2) Pengawasan adalah merupakan proses  kegiatan  yang  terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,  kemudian  diadakan penilaian  serta  mengoreksi  apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
3) Selain  itu  Pengawasan  adalah  suatu penilaian  yang  merupakan  suatu proses pengukuran dan
pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan  yang  nyata  telah  dicapai dengan  hasil-hasil  yang  seharusnya dicapai.  Dengan  kata  lain,  hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau
ketidakcocokan  serta  mengevaluasi sebab-sebabnya.
Namun  sekarang  ini  pengawasan telah  mencakup  kegiatan  pengendalian, pemeriksaan,  dan  penilaian  terhadap kegiatan.  Menurut  (Prayudi,  1981:86), dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :
1) Asas  tercapainya  tujuan,  ditujukan  ke arah  tercapainya  tujuan  yaitu  dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan penyimpangan atau deviasi perencanaan. 2) Asas  efisiensi,  yaitu  sedapat  mungkin menghindari  deviasi  dari  perencanaan sehingga  tidak  menimbulkan  hal-hal lain diluar dugaan.
3) Asas  tanggung  jawab,  asas  ini  dapat dilaksanakan apabila pelaksana
bertanggung  jawab  penuh  terhadap pelaksana perencanaan.
Asas  pengawasan  terhadap  masa depan,  maksud  dari  asas  ini  adalah pencegahan  penyimpangan  perencanaan yang  akan  terjadi  baik  di  waktu  sekarang maupun di masa yang akan datang:
1) Asas langsung, adalah mengusahakan Agar  pelaksana  juga  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan kegiatan.
2) Asas  refleksi  perencanaan,  bahwa harus  mencerminkan  karakter  dan susunan perencanaan.
3) Asas  penyesuaian  dengan  organisasi, bahwa  pengawasan  dilakukan  sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
4) Asas  individual,  bahwa  pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan  sesuai  dengan  tingkat  dan tugas pelaksana.
5) Asas  standar,  bahwa  pengawasan yang  efektif  dan  efisien  memerlukan standar  yang  tepat,  yang  akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
6) Asas  pengawasan  terhadap  strategis, bahwa  pengawasan  yang  efektif  dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
7) Asas  kekecualian,  bahwa  efisiensi dalam  pengawasan  membutuhkan
perhatian  yang  di  tujukan  terhadap faktor  kekecualian  yang  dapat  terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama. 8) Asas  pengendalian  fleksibel  bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
9) Asas  peninjauan  kembali,  bahwa pengawasan  harus  selalu  ditinjau, agar  sistim  yang  digunakan  berguna untuk mencapai tujuan.
10) Asas  tindakan,  bahwa  pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran –
ukuran untuk mengoreksi penyimpangan penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan. 4. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 1) Pemerintah mengelola sebaik mungkin  untuk  menyediakan  air bersih  sesuai  dengan  persyaratan yang telah 2) ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan. Karena ketersediaan  air bersih  yang berada  di  lingkungan  masyarakat yang 3) memenuhi persyaratan Kementerian  Kesehatan  hanya tinggal 3 berbanding 7. Pemerintah terutama Badan Pendukung Pengembangan Sistem
Penyedia  Air  Minum  supaya syarat  air  minum  yang  telah ditentukan  tersebut  terpenuhi. Dan akhirnya SPAM bekerja sama dengan  pemerintah  pusat  dan pemerintah
daerah untuk
membangun  PDAM  di  setiDaerah Dukungan masyarakat at Pembahasan 1. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pemerintah mengelola sebaik
mungkin  untuk  menyediakan  air  bersih
sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan. Karena ketersediaan air bersih yang  berada  di  lingkungan  masyarakat yang memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan  hanya  tinggal  3  berbanding  7. Pemerintah  terutama  Badan  Pendukung Pengembangan  Sistem  Penyedia  Air Minum  atau  yang  disingkat  BPPSPAM berinisiatif mengatur strategi baru bagaimana  cara  masyarakat  Indonesia memperoleh pemasokan air bersih supaya syarat  air  minum  yang  telah  ditentukan tersebut  terpenuhi.  Dan  akhirnya  SPAM bekerja  sama  dengan  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah untuk membangun  PDAM  di  setiap  daerah. Dukungan  masyarakat  atas  perencanaan pembangunan  tersebut    mulai  terlihat dengan  semakin  banyaknya  masyarakat yang  menggunakan  PDAM.  Sehingga masyarakat  sudah  tidak  khawatir  lagi mencari  air  bersih  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu apa saja yang menjadi  persyaratan  air  minum  tersebut layak dikonsumsi.
Berikut ini adalah beberapa syaratnya  sesuai  dengan  Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  1405/menkes/sk/xi/2002  tentang
Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan  Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai air bersih, yaitu :
1). Persyaratan Fisik
Air yang berkualitas harus memenuhi  persyaratan  fisik,  diantaranya yang  pertama,  adalah  jernih  atau  tidak keruh.  Syarat  fisik  air  yang  layak dikonsumsi  adalah  jernih  atau  tidak keruh,  karena  air  yang  keruh  disebabkan oleh  adanya  butiran-butiran  koloid  dari tanah  liat.  Sehingga  apabila  air  tersebut semakin keruh maka kandungan koloid di dalamnya  semakin  banyak.  Yang  kedua, Kemudian  tidak  berwarna,  air  yang digunakan  untuk  kebutuhan  sehari-hari terutama  untuk  minum  harus  jernih. Karena  apabila  air  tersebut  berwarna  itu berarti  mengandung  bahan-bahan  lain yang  berbahaya  bagi  kesehatan.Syarat
fisik  air  layak  konsumsi  yang  ketiga, adalah  rasanya  tawar.  Secara  fisika  air dapat  dirasakan  oleh  lidah  kita,  jika  air yang  kita  minum  terasa  tawar  maka  air tersebut  baik  untuk  dikonsumsi.  Namun, apabila  air  tersebut  memiliki  rasa  seperti asam,  pahit,  manis,  dan  asin  itu menunjukkan air tersebut tidak baik. Rasa asin  disebabkan  adanya  garam-garam tertentu  yang  larut  dalam  air,  sedangkan rasa  asam  diakibatkan  dari  kandungan asam
organic maupun
anorganik.Persyaratan fisik lainnya adalah  tidak  berbau,  air  yang  baik memiliki  ciri  tidak  berbau  saat  dicium baik  dari  kejauhan  maupun  dari  dekat. Air yang berbau busuk berarti mengandung  bahan  organik  yang  sedang mengalami  dekomposisi  atau  penguraian oleh  mikoorganisme  lain.  Kemudian  air yang  layak  dikonsumsi  adalah  air  yang memiliki temperature yang normal Suhu  air  sebaiknya  sejuk  atau  tidak panas  terutama  agar  tidak  terjadi pelarutan  zat  kimia  yang  ada  pada saluran atau pipa, yang dapat membahayakan kesehatan dan menghambat pertumbuhan mikro organisme.  Dan  syarat  fisik  yang terakhir  supaya  air  layak  dikonsumsi adalah tidak mengandung zat padat.

## 2).Persyaratan Kimia
Syarat  kimia  yang  harus  dipenuhi pertama  adalah  kandungan  pH  atau derajat  keasaman.  pH  sangatlah  penting dalam  proses  penjernihan  air  karena keasaman  air  pada  umumnya  disebabkan gas Oksida yang larut dalam air terutama karbondioksida.  Pengaruh  menyangkut aspek kesehatan dari pada penyimpangan standar kualitas air minum dalam hal pH yang  lebih  kecil  dari  6,5  dan  lebih  besar dari  9,2  dapat  menyebabkan  beberapa senyawa  kimia  berubah  menjadi  racun yang sangat mengganggu kesehatan. Yang kedua  adalah  kesedahan,  ada  dua  jenis kesedahan  yaitu  kesedahan  sementara dan  kesedahan  non  karbonat  atau permanen.  Kesedahan  sementara  akibat
dari keberadaan Kalsium dan Magnesium bikarbonat yang hilang karena memanaskan  air  hingga  mendidih  atau menambahkan kapur
dalam air.Sedangkan  kesedahan  non  karbonat disebabkan  oleh  sulfat  dan  karbonat, Chlorida  dan  Nitrat  dari  Magnesium  dan Kalsium disamping Besi dan Alumunium. Konsentrasi  kalsium  dalam  air  minum lebih  rendah  dari  75  mg/l  dapat menyebabkan  penyakit  tulang  rapuh, sedangkan  konsentrasi  yang  lebih  tinggi dari  200  mg/l  dapat  menyebabkan korosifitas  pada  pipa-pipa  air.  Syarat kimia  yang  lainnya  adalah  kandungan besi dalam air. Air yang mengandung besi akan  berwarna  kuning  dan menyebabkan rasa logam besi dalam air. Batas maksimal yang  terkandung  dalam  air  adalah  0,1 mg/l.
Selain besi kandungan alumunium juga tidak boleh terdapat dalam air, batas maksimal adalah 0,2 mg/l. Masih ada lagi unsur  kimia  lainnya  yang  tidak  boleh terkandung  dalam  air  yaitu  zat  organik, sulfat, nitrat dan nitrit. Karena apabila air mengandung  unsur-unsur  kimia  di  atas sudah  dapat  dipastikan  bahwa  air tersebut tidak layak konsumsi, sedangkan yang  layak  konsumsi  adalah  yang  tidak mengandung semua itu.
3). Persyaratan Mikrobiologi
Syarat air layak konsumsi berdasarkan mikrobiologi adalah air yang tidak mengandung kuman-kuman
penyakit  seperti  disentri,  tipus,  kolera, dan bakteri pathogen penyebab penyakit.Jika kesemua syarat di atas telah dipenuhi maka air tersebut layak dikonsumsi  untuk  diminum.  Air  bersih yang diupayakan oleh pemerintah melalui kerjasama  antara  BPPSPAM  dan  PDAM telah memenuhi syarat-syarat di atas. Jadi anda tidak perlu khawatir untuk menggunakan  air  dari  PDAM  yang  anda langgani  tersebut  untuk  diolah  dijadikan air  minum.  Karena  air  tersebut  sudah memenuhi  syarat  air  minum,  sehingga
layak  dikonsumsi. Description :  Syarat  air minum  yang  layak  dikonsumsi  oleh manusia  adalah  air  bersih  yang  sesuai dengan persyaratan Kementerian
Kesehatan. Dan air bersih yang diupayakan  BPPSPAM  yang  bekerjasama dengan  PDAM  sudah  layak  konsumsi, karena  sudah  memenuhi  syarat-syarat tersebut.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  air minum  dalam  kemasan  ada  beberapa pendapat  yang  menyatakan  tentang pengertian  air  minum  dalam  kemasan: Menurut  SNI  01-3553-2006  tentang  Air Minum  Dalam  Kemasan  adalah  air  baku yang  telah  diproses,  dikemas,  dan  aman diminum  mencakup  air  mineral  dan  air demineral.  Air  mineral  adalah  air  minum dalam kemasan yang mengandung mineral  dalam  jumlah  tertentu  tanpa menambahkan mineral. Airdemineral
adalah  air  minum  dalam  kemasan  yang diperoleh  melalui  proses  pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses setara.
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan
Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:  69/M-IND/PER/7/2009  Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia  (SNI)  Air  Minum  Dalam Kemasan  (AMDK)  Secara  Wajib  bahwa
Air  Minum  Dalam  Kemasan,  yang disingkat AMDK adalah air baku  yang  telah  diproses,  dikemas  dan aman diminum.
Beberapa  pengertian  tentang  air minum  dalam  kemasan  tersebut  pada intinya  sama,  yaitu  air  baku  yang  telah diproses,  dikemas  dan  aman  untuk diminum.  Maksud  aman  disini  tentunya sudah  diproses  sesuai  dengan  teknis  dan standar  mutu  yang  berlaku  dan  telah memenuhi syarat yang ditentukan sehingga, air minum tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Badan Pengawas Obat dan
Makanan  atau  disingkat  BPOM  adalah sebuah  institusi  pemerintah  di  Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat- obatan  dan  makanan  di  Indonesia  yang terletak di Jakarta. Tugas dan kewenangan BPOM  RI  lebih  luas  daripada  Balai Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM) Kepulauan Riau, karena ruang
lingkupnya  melakukan  pengawasan  obat dan makanan di seluruh Indonesia. BPOM Kepulauan  Riau  ruang  lingkupnya  hanya mencakup wilayah di Kepulauan Riau.
a. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan
(BPOM)  RI  mempunyai  tugas  yaitu
Melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Mengutip dari www.bpom.go.id
akses  pada  tanggal 9  November 2015
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM) RI mempunyai fungsi, antara lain:
1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan  nasional  di  bidang pengawasan obat dan makanan.
2) Pelaksanaan  kebijakan  tertentu  di bidang  pengawasan  obat  dan makanan.
3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPOM.
4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
c. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI
Menjalankan  fungsi Badan  Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempunyai kewenangan, antara lain:
1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2) Perumusan  kebijakan  di  bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4) Penetapan  persyaratan  penggunaan bahan  tambahan  (zat  aditif)  tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman  pengawasan  peredaran  obat dan makanan;
5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran  obat  serta  pengawasan industri farmasi;
6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.
Menjaga standar mutu atau kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat  perlu  adanya  pengawasan baik  secara  internal  yang  dilaksanakan oleh  penyelenggara  air  minum  untuk menjamin  kualitas  air  minum  yang diproduksi  sesuai  dengan  syarat-syarat yang  ditentukan,  dan  pengawasan  secara eksternal  yang  dilaksanakan  dari  pihak- pihak yang berwenang untuk menentukan  dan  mengawasi  standar mutu AMDK.
BPOM  Kepulauan  Riau  yang bertugas  di  bidang  pengawasan  obat  dan makanan  wajib  melakukan  pengawasan secara eksternal terhadap kualitas AMDK yang  diproduksi  oleh  setiap  perusahaan air minum yang sudah terdaftar di BPOM Kepulauan  Riau  dan  memiliki  ijin  edar. Kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang  dalam  mengawasi  kualitas  air minum  berdasarkan  Pasal  5  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  492/Menkes/Per/IV/2010  tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum
menjelaskan  bahwa:  “Menteri,  Kepala
BPOM,  Kepala  Dinas  Kesehatan  Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Peraturan  ini  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi masing-masing”.
BPOM  Kepulauan  Riau  termasuk berwenang melakukan
pengawasan
terhadap  kualitas  air  minum  dalam kemasan seperti inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas  air,  analisis  hasil  pemeriksaan laboratorium  serta  rekomendasi  dan tindak  lanjut.  Pengawasan  terhadap kualitas  air  minum  BPOM  Kepulauan Riau  dapat  memerintahkan  produsen untuk  menarik  produk  air  minum  dari peredaran  atau  melarang  pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Produsen yang telah melanggar aturan apabila setelah mendapat peringatan keras dari BPOM RI dan  tetap  saja  melakukan  kecurangan maka, akan dibawa ke jalur pengadilan.
4. Fungsi
pemerintahan yang berkaitan  dengan  penciptaan  rasa aman.
Hak  atas  rasa  aman  tersebut  juga merupakan  hak  asasi  yang  dijamin  oleh konstitusi  di  dalam  ketentuan  Pasal  28G ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,dan  harta  benda  yang  di bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas rasa  aman  danperlindungan  dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak  berbuat  sesuatuyang  merupakan hak asasi.“
Dijaminnya  hak  atas  rasa  aman juga  diatur  dalam  Pasal  35  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
“Setiap  orang  berhak  hidup  di  dalam tatanan  masyarakat  dankenegaraan  yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan  sepenuhnya  hak  asasi manusia  dan  kewajiban  dasar  manusia sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang ini.”

## Penutup
Melakukan  pengawasan  terhadap mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)  yang  sudah  terdaftar  di  Kota Tanjungpinang  oleh  BPOM  Kepulauan Riau. Dengan langkah awal yaitu menetapkan alat pengukur atau
standarisasi  pengukuran  yang  ada  dalam menghadapi  permasalahan  yang  ada, dengan hasil penelitian yaitu Pengawasan sarana  pengolahan  pangan  (AMDK) Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPOM dalam rangka memonitor penerapan  cara  produksi  pangan  olahan yang dilakukan baik oleh industri pangan melalui kerangka pengawasan pre market dan  post  market  menggunakan  ceklis baku, dan masih adanya ketidak sesuaian dengan  kenyataan  dilapangan.  Dengan langkah  yang  diambil  sesudahnya  adalah penilaian terhadap data-data yang didapat  dalam  mengukur  permasalahan yang  ada  dilapanan,  dan  hasil  yang didapat  masih  ada  penilaian  yang  tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.
Hambatan dalam pengawasan mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar serta aduan dari  konsumen  di  Kota  Tanjungpinang adalah mengevaluasi hasil penilaian yang telah  diperoleh  dengan  menetapkan penilaian  dengan  metode  baru  yaitu berdasarkan  pendekatan  dengan  metode berbasis  resiko.  Selanjutnya  jika  ada kesalahan  yang  ditemukan  dilapangan makan perusahan harus tetap
mempertahankan mutu kualitas air minum  dalam  kemasan  yang  mereka produksi  sesuai  standar  yang  telah ditetapkan,  apabila  tidak  ada  dilakukan perbaikan maka perusahaan akan terkena sanksi  baik  berupa  sanksi  administratif atau secara Pro-justisia, sedangkan pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh BPOM  Kepri  akan  melakukan  perannya dalam  mempertahankan  mutu  produk dengan  melakukan  komunikasi  dengan informasi yang didapatkan kepada masyarakat  serta  melakukan  edukasi mengenai  produk  yang  layak  konsumsi khususnya  produk  air  minum  dalam kemasan

## Daftar Pustaka
Bohori, H, 1992. “Pengawasan
Negara”.Jakarta, Rajawali Press
Brantas,  2009.“Dasar-dasar  Manajemen”. Bandung, Penerbit Alfabeta.
Darwis,  dkk.  2009.  “Buku  Ajar  Dasar-
dasar Manajemen”. Pekanbaru, Pusbangdik,.
Gunawan,  Rony.  2001. Kamus  Lengkap
Bahasa  Indonesia. Surabaya:  Terbit Terang.
Handoko, T. Hani. 1995. “Manajemen”.Yogyakarta, Edisi kedua: BPFE. Handayaningrat, Soewarno, 1986. “Pengantar Study Ilmu Administrasi
Ilmu Administrasi dan Manajemen”.
Jakarta. Penerbit Gunung Agung. Isa,  H.  Moh..  1980.  “Beberapa  Bacaan tentang  Dasar-dasar  Manajemen”.
Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan Latihan Pegawai Depkes RI.
Joko, Tri. 2010. Unit  Produksi  dalam  Sistem Penyediaan  Air  Minum. Yogyakarta, Graha Ilmu.
Manullang, M., 1995, “Dasar-Dasar Manajemen”.Jakarta, Ghalia Indonesia.
Nasution,  AZ.,  1995.  “Konsumen  dan Hukum”.  Jakarta,  Pustaka  Sinar Harapan,
Prayudi,  1981,  “Hukum  Administrasi Negara”. Jakarta, Ghalia Indonesia.
R. Terry, 1989. “Prinsip-prinsip Manajemen”.Jakarta,  Penerbit  Bina Aksara. Salindeho, Jhon.1998 “Tata Laksana
Dalam  Manajemen”.Jakarta,  Sinar Grafika. Saiful  Anwar,  2004.  “Sendi-Sendi  Hukum Administrasi Negara”, Glora Madani Press. Siagian, S.P, 2005. “Fungsi-fungsi Manajemen”.  Yogyakarta.  Penerbit
Andi Offset.
Siagian,  S.  P.,  1988.  “Manajemen  Sumber Daya  Manusia”.Jakarta,  Penerbit Bumi Aksara,.
Shidarta,  2000.  “Hukum  Perlindungan
Konsumen”. Jakarta. Gramedia Widia Sarana Indonesia. S.  Nitisemito,  Alex.,  1982.  “Manajemen Suatu Dasar”.Jakarta, Ghalia Indonesia S.  Rucky,  Ahmad,  2003.  “Jurnal  Adm. Publik & Bisnis”. Pekanbaru Sujanto,  1986,  “Beberapa  Pengertian  di Bidang Pengawasan”, Ghalia Indonesia,
Sukoco,  Badri  Munir.  2006.  “Manajemen
Adminisrasi  Perkantoran  Modern”.
Jakarta. Penerbit Erlangga.
Widaja,  Gunawan,  dkk,  2000.“Hukum
tentang Perlindungan Konsumen”.Jakarta, Ctk.Pertama, PT. Gramedia.

## DOKUMEN
SNI  01-3553-2006  Air  Minum  Dalam Kemasan (AMDK).
Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Pangan.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1992 tentang Kesehatan
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1996
tentang Pangan.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen
Lintaskepri.com  27  September  2015 in Head Line Tanjungpinang.