## EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PERKARA WANPRESTASI DI TINJAU DARI PERMA NO 1 TAHUN 2019 (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Singkil)
Susanti 1 , Jalaluddin 2
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia Email: Susantimbo06@gmail.com 1 , jalaluddin@utu.ac.id 2
ABSTRAK Kata kunci: Efektivitas, E-court, Wanprestasi Pengadilan  Negeri  Singkil  yang  kini  sudah  menerapkan  peraturan  ini  sebelum adanya  covid-19  di  Indonesia.  Namun  kenyataan  yang  ditemui  bahwa  proses persidangan  secara  elektronik  di  Pengadilan  Negeri  Singkil  khususnya  dalam perkara wanpretasi masih belum efektif dilakukan dikarenakan beberapa kendala yang  dialami  sehingga  proses  persidangan  tidak  dapat  diterapkan  adanya  asas cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan wanprestasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019, dalam bidang hukum perdata dan mencari tahu apa kendala dan solusi yang dialami para pihak berperkara dalam Pengadilan Negeri Singkil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu dengan  menggunakan  fakta-fakta  yang  didapatkan  melalui  wawancara  maupun melihat  dari  prilaku  yang  nyata  melalui  dari  pengamatan  langsung.    Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-court dalam pengaturan PERMA No. 1  Tahun  2019  dalam  perkara  wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  Singkil  belum sepenuhnya  efektif  dilakukan,  dikarnakan  banyak  kendala  yang  menghambat persidangan elektronik pada perkara wanprestasi sehingga proses persidangannya sangat lambat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan E-court dalam perkara wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  Singkil,  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan PERMA No 1 tahun 2019.
ABSTRACT Keywords: Effectiveness, E-court, Wanprestasi. The  Singkil  District  Court  has  now  implemented  this  regulation  before  the existence of Covid-19 in Indonesia. However, the fact that it was found that the electronic trial process at the Singkil District Court, especially in cases of default, was still not effectively carried out due to several obstacles experienced so that the trial process could  not  be applied due to  the principle of  speed. This study aims to examine the effectiveness of implementing defaults based on PERMA No. 1 of 2019, in the field of civil law and find out what obstacles and solutions are experienced by the litigants in the Singkil District Court. The research method used  is  empirical  research,  namely  by  using  facts  obtained  through interviews and looking at real behavior through direct observation. The results of the study show that the application of E-court in PERMA No. 1 of 2019 in default cases at the Singkil District Court has not been fully implemented, because there are many obstacles that hinder electronic trials in default cases so that the trial process is very slow. It can be concluded that the application of E-court in default cases at the Singkil District Court is not fully in accordance with PERMA No 1 of 2019.

## PENDAHULUAN
Hukum dan pengadilan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, dikarenakan pengadilan  merupakan  sebagai  institusi  penegakkan  hukum.  Fokus  utama  pengadilan  adalah menegakkan hukum untuk dapat mewujudkan keadilan bagi semua para pihak. Hukum dan pen- gadilan saling melengkapi dan sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak
hak individu, dan menyediakan keadilan dalam sistem hukum. (Yana Suryana, 2019). Hukum dan pengadilan saling berhubungan dalam mewujudkan penegakan hukum bagi semua para pihak, da- lam menjaga hak individu dan keadilan. Sedangkan peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian perkara dihadapan badan peradilan yang berhub- ungan dengan tugas pengadilan, yaitu memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. (Sulaikin Lubis,  2018).  Peradilan  berupaya  dalam  mencari  cara  penyelesaian  suatu  perkara  dihadapan peradilan, dalam memutus dan mengadili.
Berdasarkan pada Pasal 24 c ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  Tahun  1945,  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  kekuasaan  kehakiman  disini  adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya, seperti dalam Pasal  24c  ayat  (2)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa,  negara  dalam  menyelenggarakan  system peradilan yang bebas dan independen untuk mengadili dan memutuskan perkara serta menegakkan hukum.  (Hariyanto, 2020). Pasal ini menunjukan prinsip-prinsip yang di harapkan dalam men- jalankan  kekuasaan  kehakiman,  termasuk  prinsip  kecepatan,  keakuratan,  dan  biaya  yang  ter- jangkau  dalam  proses  pengadilan.  Implementasi  ini  dapat  dilakukan  berbagai  upaya  seperti penyederhanaan prosedur peradilan, penggunaan teknologi dalam proses peradilan, dan pemberian akses yang mudah terjangkau bagi masyarakat untuk mengajukan perkara ke pengadilan.
Dalam Pengadilan Negeri Singkil persidangan elektronik E-court khusus hanya dilakukan dalam perkara perdata saja, upaya yang dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Singkil menerapkan  persidangan  secara E-court dalam  perkara  perdata  pada  pokoknya  ingin  mencapai sebagaimana menjadi harapan PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam menciptakan peradilan yang ce- pat, sederhana dan biaya ringan. Hanya saja tidak jarang dijumpai beberapa faktor penghambat yang terjadi dilapangan dalam Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021/PN Skl, terdapat beberapa kendala yang di jumpai melalui penerapan persidangan elektronik E-court tersebut, diantaranya adalah ha- kim menganggap bahwa persidangan elektronik itu pada pokonya sudah dilaksanakan dengan ce- pat, sederhana dan biaya ringan, hanya saja para pihak dalam kesaksian yang diberikan serta bukti- bukti fisik yang ditampilkan tidak benar-benar sesuai yang diharapkan sebagaimana yang biasa dilakukan dalam persidangan secara non E-court, sehingga hal ini berpotensi mempengaruhi kuali- tas putusan yang  sudah diterbitkan oleh hakim tersebut (Kurniawati, 2023). PERMA No. 1 Tahun 2019,  yang  dapat  diketahui  dalam  peraturan  ini  memberikan  pelayanan  dengan asas  sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun berbeda dengan halnya dalam perkara wanprestasi yang terdapat dalam    Nomor  Perkara  No.17/Pdt.G/2021/PN  SKL,  persidangan  elektronik  pada  Pengadilan Negeri Singkil yang terdapat dalam perkara wanprestasi ini yang ditemukan fakta dilapangan, tid- aklah semudah yang dibayangkan karena terdapat masalah yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Singkil dalam menerapkan PERMA tersebut, bahwa persidangan elektronik dalam perkara wanprestasi ini tidak seefektif itu dilakukan, dikarnakan banyak kendala yang dialami, sehingga berpotensi menghambat proses persidangan secara elektronik (E-court) , sedangakan satu sisi E- court bertujuan  untuk  memudahkan  persidangan,  hal  tersebut  terdapat  dalam  Nomor  Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN  SKL. Ketika  para  pihak  tersebut  ingin  menyelesaikan  perkaranya  dapat diselesaikan dengan cepat tetapi justru tidak dapat terselesaikan dengan cepat.
Pengadilan Negeri Singkil termasuk instansti satu-satunya dan tingkat pertama dalam wila- yah  Singkil  dan  Subulussalam,  dengan  begitu  banyaknya  perkara  yang  masuk  di  Pengadilan Negeri Singkil, membuat para pekerja atau pegawai pada Pengadilan Negeri Singkil merasa kesu- litan  dalam  pelayanan  tersebut.  Sehingga  dengan  adanya  program E-court ini  para  pekerja  dan pegawai Pengadilan Negeri Singkil sangat terbantu dalam segi pelayanan dan waktu, selain itu E- court juga  membantu  para  advokat  dan  non  advokat  dalam  menyelesaikan  perkaranya  didalam
maupun diluar kota. Urgensi adanya E-court sebenarnya untuk memberikan dampak yang positif bagi  lembaga  peradilan,  dengan  peradilan  yang  berdasarkan  prinsip  asas  cepat,  sederhana  dan biaya ringan. yang dikatakan sederhana disini iyalah pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara yang tidak rumit dan mudah di gunakan, ramah pengguna, baik itu pengguna pihak yang terlibat dalam  kasus  maupun  pengguna  umum  (Ali  &  SH,  2022).  Mudah  mengakses  sistem  seperti mengunggah dokumen, memilih opsi yang sesuai, dan mengikuti prosedur peradilan dengan nya- man dan aman, dan instruksi yang mudah di pahami akan membantu menjadikan sistem E-court sederhana bagi pengguna. (Desi Indah etal., 2020).
Cepat  disini  dimaksudkan  waktu  dalam  penyelesaian  perkara  yang  tidak  berlarut-larut lama, dan tidak memakan waktu seperti pengiriman dokumen fisik, pengaturan jadwal sidang, atau penyederhanaan  berkas  dapat  digantikan  dengan  penggunaan  teknologi  yang  memungkinkan pengiriman, pengarsipan, dan komunikasi secara elektronik. Dengan demikian, proses peradilan dapat  diselsaikan  dengan  lebih  efisien  dan  cepat.  (Mertokusumo,  2009).  Cepat  dalam  artian pemeriksaan perkara telah diukur waktu penyelesainya sehingga tidak di ulur-ulur waktunya se- bagaimana court calender , sedangkan biaya ringan dimaksud adalah biaya yang dapat di jangkau atau lebih ringan, disebabkan para pihak dapat dilakukan pemanggilan secara elektronik, sehingga biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat juga memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika akan melakukan persidangan, karena para pihak tidak perlu menghadiri persidangan langsung da- lam  agenda  tertentu  sehingga  memudahkan,  mengefektifkan  dan  mengefesiensikan  dalam  segi waktu dan biaya bagi para pihak. Namun bukan berarti bisa menyimpangi asas-asas kepatutan atau kepastian hukum, oleh karena itu penulis dalam hal ini sangat penting membahas mengenai Efek- tivitas Penerapan E-court Dalam Perkara Wanprestasi Ditinjau Dari PERMA No 1 Tahun 2019.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  empiris  yang  metode  penelitian hukum  dengan melihat  hukum  dalam  bentuk  nyata  dengan  mengumpulkan  informasi-informasi secara aktual di lapangan.  Metode penelitian ini juga berpedoman pada peraturan perundang un- dangan yang berlaku, dan penelitian terdahulu, untuk sebagai pendukung kajian permasalahan di lapangan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terencana  dan didukung dengan observasi serta wawancara terhadap Mitra, agar mendapatkan solusi atas perma- salahan  mitra.  (Daniella  Natasha,  2022). Penelitian  ini  dapat menemukan  proses  terjadinya  dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat dengan cara melakukan penelitian hubungan antara  hukum  dengan  lembaga  sosial  lain  dengan  menggunakan  teknik  ilmu  sosial,  dan  untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum di terapkan dan ber- fungsi di masyarakat.
Penelitian  ini  juga  dapat  menemukan  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya hukum di masyarakat dengan cara melakukan penelitian hubungan antara hukum dengan lembaga sosial  lain  dengan  menggunakan  teknik  ilmu  sosial,  dan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum di terapkan dan berfungsi di masyarakat. Dalam kese- luruhan, penelitian empiris dan yuridis memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya dapat saling  melengkapi  dan  digunakan  bersama-sama  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih lengkap tentang fenomena atau masalah tertentu.
Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Perkara Wanprestasi Di Tinjau Dari Perma No 1 Tahun 2019 (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Singkil)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  administrasi  perkara  dan  persidangan secara elektronik, yang memberikan pelayanan berasas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dimana dalam peraturan ini mengandalkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efek- tif dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Singkil (ArianiNasution, 2021). Salah satu asas yang digunakan dalam beracara di peradilan adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tentunya bertujuan bahwa pada setiap pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dil- akukan dengan waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, serta berbiaya ringan atau dapat di- tanggung oleh pihak yang berperkara.
Dalam persidangan konvensional pada kenyataanya sistem peradilan di Pengadilan Negeri Singkil masih banyak yang terbebani dengan jadwal yang terlalu padat, biaya yang mahal, proses yang lambat dan jarak rumah yang cukup jauh dari instansi pengadilan. Maka dari itu   Mahkamah Agung memberikan solusi bagi mereka yang mengalami kendala-kendala dalam melakukan per- sidangan yaitu Mahkamah Agung menciptakan Pengadilan Elektronik (E-court) yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dimana para pihak tidak mesti hadir ke pengadilan dikarnakan para pihak dapat melakukan persidangan secara online (NAINGGOLAN, 2023).
Begitu juga halnya dengan pelaksanaan persidangan elektronik dalam perkara wanprestasi bahwa  persidangan  elektronik  yang  seharusnya  dilaksanakan  berdasarkan  cepat  dalam penyelesaian perkara, namun yang terjadi terlihat secara langsung bahwa perkara wanprestasi tidak efektif dilakukan dalam Pengadilan Negeri Singkil. Setelah ditelusuri melalui wawancara terhadap petugas bagian sistem jaringan E-court di Pengadilan Negeri Singkil, tenyata alasan tidak efek- tifnya dilakukan perkara wanprestasi khususnya dalam Nomor Perkara 17/Pdt.G./2021/PN SKL disebabkan karena sulitnya akses jaringan internet, begitu juga dengan tempat tinggal para ber- perkara yang cukup jauh dari instansi pengadilan dan perkotaan, sehingga jaringan internet belum tersentuh ke tempat tinggal para pihak terebut. Sehingga terkendala dalam menguppload berkas dokumen, seperti pengiriman dokumen persidangan, replik, duplik, sampai dengan putusan. Se- hingga belum dikataken efektif dan cepat dalam penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Singkil.

## Pembahasan Pengaturan pelaksanaan persidangan secara (E-court).
Pengaturan dalam pelaksanaan peridangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Ta- hun 2019, tentang administrasi perkara dan persidangan secara  elektronik. Dimana dalam pera- turan ini persidangan dapat dilakukan secara elektronik, Penyelesaian perkara khususnya perkara wanprestasi  dengan  menggunakan  layanan E-Court tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan dengan penyelesaian yang dilakukan secara manual (Lumbanraja, 2020). Tata cara urutannya juga sama seperti pembacaan gugatan, jawaban terhadap gugatan, replik, duplik, pembuktian hingga putusan  semua  alurnya  sama  antara  sidang  yang  dilaksanakan  secara E-Court dengan  yang
dilakukan  secara  manual,  hanya  saja  pada E-Court untuk  proses  mediasi  belum  bisa  dilakukan secara elektronik dan proses pembuktian masih dilakukan secara manual (offline).
Latar belakang lahirnya persidangan elektronik (E-court) adalah Mahkamah Agung menge- luarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2019,  karena  melihat  masa  sekarang  teknologi  sudah  semakin canggih dan semua pekerjaan dan aktivitas sudah bisa dilakukan secara online dan dirumah, yaitu dengan  cara  mengandalkan  sistem  teknologi  dan  informasi  sekarang,  begitu  juga  dengan  per- sidangan, yang kini sudah bisa dilakukan secara online tanpa harus datang kepengadilan, dengan cukup  menggunakan  alat  teknologi  seperti  laptop  dan handphon sudah  bisa  menyelesaikan perkaranya dengan mudah dan cepat. Alasan lain Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 ini juga karena adanya masalah yang di hadapi masyarakat ketika melakukan per- sidangan secara manual atau offline yaitu penyelesaian perkaranya yang sangat lambat, biaya yang cukup mahal dan jarak rumah ke instansi pengadilan yang sangat jauh, oleh karna itu persidangan elektronik (E-court) ini  sangat  membantu  dan  menjadi  solusi  bagi  masyarakat  dalam penyelesaikan  perkara  persidangan  tanpa  mengharuskan  untuk  datang  kepengadilan  (Suadi, 2019a). Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) yang dimaksudkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan  adalah  sederhana  dalam  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan  cara efisien dan efektif sedangkan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh mmasyarakat.
Dalam Pengadilan Negeri Singkil perkara wanprestasi termasuk perkara yang cukup banyak didaftarkan,  sehingga  begitu  banyaknya  perkara  yang  masuk  akan  menghambat  dalam penyelesaian  perkara  dengan  tepat  waktu.  (putra,  2022).  Dengan  adanya  PERMA  No.  1  Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, menjadi jawaban dari per- masalahan  yang  dialami  masyarakat  dalam  penyelesaian  perkaranya,  khususnya  dalam  perkara wanprestasi untuk dapat diselsaikan dengan cepat dan sederhana. Perkara wanprestasi diselsaikan dengan  persidangan  secara  elektronik (E-court) untuk  memudahkan  para  pihak  dalam  me- nyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Negeri Singkil. Tujuan utama dari lahirnya E-court adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital, di samping itu  sebagai  langkah  modernisasi  pengadministrasian  perkara  dan  persidangan  untuk  mengatasi kendala pada proses penyelenggaraan peradilan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengadi- lan  yang  transparan,  efektif  dan  efisien  (Pebrianto  et  al.,  2021).  Aplikasi E-court diharapkan mampu  meningkatkan  pelayanan  dalam  fungsinya  menerima  pendaftaran  perkara secara online sehingga  masyarakat  akan  menghemat  waktu  dan  biaya  saat  melakukan  pendaftaran  perkara (Retnaningsih et al., 2020).
Perkara  wanprestasi  dalam  Pengadilan  Negeri  Singkil  cukup  banyak  didaftarkan,  bahkan meningkat dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk dalam Pengadilan Negeri Singkil khususnya dalam perkara wanprestasi .

## Tabel 1 Jumlah pendaftaran perkara wanprestasi Tahun 2019-2022
Berdasarkan tabel diatas, perkara wanprestasi yang didaftarkan dari tahun 2019-2022 dalam Pengadilan  Negeri  Singkil cukup  banyak,  namun  yang  dilihat  secara langsung  dan  keseluruhan bahwa perkara wanprestasi yang  lebih banyak didaftarkan  persidangan secara langsung (offline) , karena dalam persidangan elektronik para berperkara belum bisa memastikan sepakat dalam per- sidangan tersebut dan belum paham akan sistem persidangan elektronik itu sendiri, sehingga lebih banyak  masayarakat  yang  menggunakan  persidangan  secara  konvensional.  Dapat  disimpulkan bahwa  persidangan  dalam  perkara  wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  Singkil  lebih  banyak didaftarkan secara konvensional (offline) dibandingkan dengan persidanga E-court. (Putra, 2022) Proses persidangan dalam perkara wanpretasi dalam Pengadilan Negeri Singkil bahwa per- sidangan secara elektronik harus disetujui oleh semua pihak yang berperkara dan persetujuan ter- sebut harus disampaikan dihadapan majelis hakim. Sebagai mana proses persidangan perkara wan- prestasi pada umumnya, setelah mediasi dinyatakan gagal oleh hakim, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Dalam persidangan pertama setelah mediasi ga- gal, dan semua para pihak hadir maka Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada para pihak apakah setuju/tidak, apabila proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sistem elektronik (E- court). Apabila  ada  pihak  yang  tidak  hadir  atau  salah  satu  pihak  yang  tidak  memberikan persetujuannya  menggunakan  persidangan  secara  elektronik,  maka  proses  pemeriksaan  perkara selanjutnya tidak dapat dilakukukan secara elektronik. Apabila semua dapat hadir dan menyatakan setuju  dalam  pelaksanaannya  maka  majelis  hakim  akan  menetapkan  jadwal  persidangan  secara elektronik.  Selanjutnya  dilakukan  proses persidangan meliputi jawaban,  replik,  duplik  dan  kes- impulan dilakukan secara elektronik dengan mengupload dokumen-dokumen yang dimaksud me- lalui E-court . Untuk tahap pemeriksaan pembuktian berupa bukti tertulis dan saksi juga dimung- kinkan secara elektronik. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan tanda tanggan  digital,  sedangkan  pemeriksaan  saksi  dan  ahli  dapat  dilakukan  secara teleconference. (Habib Putra Siregar, 2022) . Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik tanpa harus dihadiri para  pihak  dan  salinan  putusan  dikirim  secara  elektronik  dengan  kekuatan  hukum  yang  sama dengan salinan putusan fisik. Untuk mengikuti proses persidangan elektronik (E-court) ini maka setiap  pihak  harus  mempunyai  akun  terlebih  dahulu  dengan  mendaftarkan  pada  alamat http:ecourt.mahkamahagung.go.id.
Dalam  proses  berperkara  merupakan  bagian  dari  urutan  peristiwa  perkara  di  pengadilan. Pelaksanaan  proses  berperkara  terdapat  2  (dua)  cara  yaitu  dengan  cara  datang  langsung  ke
2
4 5 7 4 5 7 9
2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 J U M L A H   P E N D A F T A R A N

## P E R S I D A N G A N
E-Court konvensional
pengadilan (offline) dan secara online atau elektronik. Sebelum adanya sistem E-court Pelaksanaan berperkara,  peradilan  mengharuskan  para  pihak  datang  ke  pengadilan,  namun  cukup  memakan waktu dan biaya yang cukup mahal. Sehingga adanya peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2018 sangat membantu dan memudahkan para berperkara di Pengadilan. Dalam PERMA Nomor 3 tahun 2018 sebelum adanya perturan baru PERMA No 3 Tahun 2018, proses pendafataran hanya ada  3  tahap  yaitu E-filling,  E-payment, dan E-sammons dan  proses  persidangannya  masih  dil- akukan secara manual atau datang langsung ke pengadilan (offline).
Perkembangan peraturan ini sampai pada tahun 2019, munculah peraturan mahkamah agung No.  1  Tahun  2019  mengenai  administrasi  perkara  pengadilan  pengadilan  secara  elektronik (E- court) bahkan kini semua sudah bisa mendaftarkannya bukan hanya para advokat saja tetapi kini semua boleh mendaftarkan secara E-court . Sistem E-court pada tahun 2019 proses berperkaranya terdapat  4  tahapan  yaitu E-filling,  E-payment,  E-summnons dan E-litigation .  Penggugat mendaftarkan perkara yang didaftarkan oleh pengacaranya melalui E-court dalam hal pendaftaran perkara secara online dan mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan. Ketika para  pengguna  telah  terdaftar  dan  sudah  memiliki  akun  maka  harus  melewati  validasi  para pengacara di pengadilan tinggi tempat dimana pengacaranya disumpah. Mahkamah Agung kem- bali memperbaiki layanan pengadilan elektronik dengan PERMA NO. 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, salah satu materi muatan PERMA ini adalah pelaksanaan persidangan dapat dilangsungkan mes- kipun  tergugat  tidak  menyetujuainya.  Persidangan  secara  elektronik  dilaksanakan  sepanjang perkara  didaftarkan  secara  elektronik  (Pasal  20  Ayat  1).  Dengan  demikian,  meskipun  tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Demikian juga, jika penggugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap di gelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).
Maka  perubahan  tersebut  sangat  berbeda  dalam  peraturan  persidangan  elektrinik  sebe- lumnya yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2019, yang dalam peraturan sebelumnya hanya membolehnya  persidangan elektronik  dilakukan  antara  persetujuan  penggugat  dan  tergugat,  se- dangkan dalam pembaruan sekarang kini sudah bisa dilakukan persidangan secara elektronik tanpa adanya persetujuan antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut akan lebih mempercepat berlang- sungnya persidangan secara elektronik dalam pengadilan.
Penerapan E-court dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil.
Dalam  penerapan E-court dalam  penyelesaian  perkara  wanprestasi,  tetap  diperlukan pengaturan  dan  penggunaan  hukum acara  yang  tepat.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tata  cara  per- sidangan, seperti pengajuan gugatan, pemeriksaan saksi, hingga pengambilan keputusan oleh ha- kim. Oleh karna itu, penggunaan E-court dalam penyelesaian perkara wanprestasi harus memper- hatikan dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata. Dalam hal ini,  perlu  adanya  penyesuaian  dan  pengembangan  tata  cara  persidangan  yang  sesuai  dengan
penerapan E-court ,  sehingga  dapat  memaksimalkan  manfaat  dari  teknologi  informasi  dalam penyelesaian perkara wanprestasi dengan tetap memperhatikan prinsip hukum acara yang berlaku.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Singkil,  Habib  Putra  Siregar menyatakan;  bahwa  adanya  perkara  wanprestasi  diselsaikan  secara  elektronik  yang  tidak  dapat disesuaikan  dengan  penerapan  PERMA  NO.  1  Tahun  2019,  dikarenakan  perkara  tersebut diselsaikan tidak cepat dan berlarut-larut lama, sehingga tidak efektif dilakukan, hal tersebut ter- dapat dalam perkara wanprestasi pada Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021.PN/Skl. faktor penyebabnya adalah karena terdapat terkendala dalam mengupload berkas-berkas perkara ke sistem jaringan E- court ,  sehingga  terlambat  dalam  mengupload  dokumen  yang  diperlukan  dalam  persidangan E- court, maka  persidangan  wanprestasi  dalam  Nomor  Perkara  17/Pdt.G/2021.PN/Skl  tidak  dapat diselsaikan secara cepat sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Alasan terlambatnya dalam mengupload berkas tersebut faktor utamanya adalah dikarnakan susahnya akses internet atau jarin- gan, dikarnakan salah satunya tempat tinggal para pihak dibilang cukup jauh dari kota, sehingga jaringan sangat jarang didapatkan. Hambatan lainnya dari implementasi E-court pada Pengadilan Negeri  Singkil  adalah  masih  banyak  masyarakat  yang  berada  diwilayah  yurisdiksi  Pengadilan Negeri Singkil atau belum memahami sistem digitalisasi. Akibatnya, fitur E-court pada Pengadilan Negeri  Singkil  tidak  dapat  difungsikan  dan  masih  banyak  masyarakat  yang  melek  teknologi. kemudian aspek sarana prasarana termasuk menghambat dalam pelaksanaan E-court dan E-litigasi dipengadilan. Meskipun Pengadilan Singkil telah menyediakan segala fasilitas dalam mendukung pelaksanaan E-court seperti  ruang  sidang  elektronik,  wifi,  dan  komputer.  Namun  Pengadilan Negeri  Singkil  tetap  menemui  kendala E-court yaitu  proses  login  pada  sistem  administrasi  el- ektronik sangat lambat. Selain itu, beberapa daerah yang ada disekitaran Aceh Singkil terdalam belum tersentuh jaringan internet yang memadai. Akibatnya beberapa pengacara diluar Singkil, lebih memilih untuk mendaftarkan gugatan secara manual. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Singkil memiliki perbedaan dengan pengadilan lainnya. Oleh karena itu, penerapan E-court dan E-litigasi pada Pengadilan Negeri Singkil perlu dievaluasi dan diperbaiki.
Pengadilan  Negeri  Singkil  merupakan  salah  satu  pengadilan  yang  sudah  aktif  dengan layanan E-court tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan penerapan Pengadilan Negeri Sing- kil terhadap Mahkamah Agung dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas sesuai asas beracara dalam peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Layanan E-court dalam Penga- dilan Negeri Singkil sendiri sudah menerapkan pada tahun 2019 sebelum covid-19 di Indonesia. Sejak  penerapan E-court ini  dalam  Pengadilan  Negeri  Singkil  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat setempat dan para pekerja di Pengadilan Negeri Singkil dikarenakan persidangan yang dulunya  hanya  dilakukan  secara  langsung  kini  setelah  penerapan  tersebut  sudah  bisa  dilakukan secara elektronik (E-court). Dengan diterapkannya aplikasi E-Court , proses beracara diharapkan mampu  meningkatkan  pelayanan  dalam  fungsinya  menerima  pendaftaran  perkara secara  online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.
Ruang Lingkup penerapan E-court di Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara wanprestasi. Tahapan Pada pengadilan elektronik (E-court)
Gambar 1 Tahapan Pengadilan Elektronik (E-court).
a. Pendaftaran Perkara elektronik (E-filling)
Pendaftaran  perkara  secara  elektronik  dapat  dilakukan  dimanapun  dan  kapanpun  oleh pengguna  terdaftar  melalui  aplikasi E-court .  Pengguna  dalam  perkara  wanprestasi  melakukan login pada akun yang telah dibuat, lalu para pihak tersebut akan memilih pengadilan yang sesuai dengan domisilinya sebagai pengadilan untuk mengajukan gugatan. Para pihak yang terdapat da- lam Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021/PN Skl akan diminta untuk membuat akun pengguna yang akan dibantu oleh kuasa hukumnya dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan secara el- ektronik.  Informasi  yang  dimasukkan  meliputi  identitas  pihak-pihak  terlibat,  informasi  perkara, dan rincian permohonan atau gugatan. Bahwa di dalam perkara tersebut akan dimintai keterangan pendaftaran perkara dengan menggunggah permohonan, gugatan, dukungan bukti, dan dokumen- dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses perkara. Setelah dokumen diunggah, pengadilan  akan melakukan  verifikasi  dan  validasi terhadap  dokumen-dokumen  yang  diajukan. Tujuannya  adalah  memastikan  kelengkapan  dan  keabsahan  dokumen  dokumen  tersebut  sesuai dengan  persyaratan  hukum  yang  berlaku.  Jika  terdapat  kekurangan  atau  ketidaksesuaian,  maka pengadilan dapat meminta pembaruan atau klarifikasi dari para pihak. (Bapak Asdanianyah putra, n.d.)

## b. Pembayaran panjar biaya elektronik (E-Payment).
Setelah  para  pihak  melakukan  pendaftaran  secara online, maka  para  pihak  tersebut  akan mendapatkan  taksiran  panjar  biaya  perkara  dalam  bentuk  virtual account. Pembayaran  melalui rekening virtual (virtual account) dapat dibayar pada bank yang telah ditentukan seperti bank BRI, Bank  Syariah  Mandiri  dengan  fitur  sms  banking,  internet  banking,  mobile  banking,  maupun mendatangi teller bank. Taksiran panjar biaya akan dihitung berdasarkan komponen biaya yang akan ditetapkan oleh pengadilan, dan besaran biaya radius juga ditetapkan oleh ketua penggadilan sehingga perhitungan taksiran panjar biaya sudah diperhitungkan sedemikian rupa.  menggunakan aplikasi E-payment.

## Tabel 2 Peratura pembayaran panjar biaya perkara elektronik
Dalam perkara No. 17/Pdt.G/2021/PN SKL tidak terdapat kendala yang dialami dari penera- pan pendaftaran sampai dengan pembayaran panjar, dikarenaka para pihak masih bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran panjar dengan sukses tanpa adanya hambatan yang menghambat da- lam penerapan tersebut. Setelah transaksi pembayaran berhasil, maka para pihak akan menerima konfirmasi  pembayaran  secara  elektronik.  Konfirmasi  ini  dapat  berupa  bukti  pembayaran  yang akan dikirim melalui email, SMS, atau ditampilkan langsung dilayar sebagai tanda bahwa pem- bayaran telah sukses dilakukan.

## c. Pemanggilan Elektronik (E-Summons).
Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 bahwa untuk pemanggilan pihak yang pendafta- rannya  dilakukan  dengan E-court, maka  pemanggilannya  dilakukan  melalui  elektronik,  dengan mengirimkan  surat  ke alamat  para  pihak  secara  elektronik  pengguna  yang  terdaftar.  Sedangkan untuk pihak lawan, pemanggilan pertama dilakukan dengan mengantarkan secara langsung ke tem- pat kediaman pihak lawan. Proses pemanggilan pihak terkait dalam suatu proses peradilan melalui media elektronik, seperti email, pesan teks, atau platfrom komunikasi online . Hal ini dapat mem- percepat proses peradilan dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pemanggilan dan pem- berian pihak yang terlibat lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri.  Jika pihak berada diluar Negeri yang tidak memungkinkan pemangilan secara elektronik oleh jurusita, maka pemanggilan dapat  dilakukan  dengan  cara  aplikasi  ROM (Rogatory  Online  Monitoring) yang  kini  bisa melakukan  pemanggilan  khusus  untuk  para  berperkara  yang  berada  di  luar  wilayah  atau  diluar negeri yang telah dibuat dan disediakan oleh Kementerian Luar Negeri sesuai dengan surat arahan oleh Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (Suadi, 2019b).
Panggilan secara elektronik atau E-summons diatur dalam Pasal 15 – 17 PERMA No. 1 Ta- hun  2019.  Pada  pokoknya E-summons memungkinkan  pemanggilan  para  pihak  dikirim  secara online kepada  domisili  elektroniknya  melalui  akun E-court yang  dimiliki  oleh  pihak.  Adapun definisi dari domisili elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Berikutnya, Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2019
pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggi- lan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan /pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang.
d. Persidangan elektronik (E-litigasi).
Acara persidangan yang dilakukan secara E-litigasi yaitu penyampaian gugatan atau permo- honan, keberatan, bantahan dan perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik,  pembuktian,  kesimpulan  dan  pengucapan  putusan/penetapan.  Dalam  persidangan  el- ektronik para pihak dapat mengajukan dokumen-dokumen terkait perkara secara elektronik (Salim & Muttaqin, 2020). Dokumen tersebut dikirim mealui platfrom online yang telah disediakan oleh pengadilan,  para  pihak  juga  dapat  menerima  dokumen-dokumen  dari  pihak  lawan  secara  el- ektronik. Hal ini akan menggurangi penggunaan kertas dan mempermudah pertukaran informasi antara para pihak perkara.
Namun yang menjadi permasalahan dalam penerapan persidangan elektronik ini khususnya dalam perkara wanprestasi dalam perkara No. 17/Pdt.G/2021/PN SKL. terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga terhambatnya jalan persidangan elektronik tersebut dan tidak dapat dit- erapkan  terdapat beberapa kendala yang di jumpai melalui penerapan persidangan elektronik E- court tersebut,  diantaranya  adalah  hakim  menganggap  bahwa  persidangan  elektronik  itu  pada pokonya  sudah  dilaksanakan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan,  hanya  saja  para  pihak dalam kesaksian yang diberikan serta bukti-bukti fisik yang ditampilkan tidak benar-benar sesuai yang  diharapkan  sebagaimana  yang  biasa  dilakukan  dalam  persidangan  secara  non E-court, se- hingga hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas putusan yang  sudah diterbitkan oleh hakim ter- sebut.
PERMA No. 1 Tahun 2019, yang dapat diketahui dalam peraturan ini memberikan pelayanan dengan  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Namun  berbeda  dengan  halnya  dalam  perkara wanprestasi  yang  terdapat  dalam    Nomor  Perkara  No.17/Pdt.G/2021/PN  SKL,  persidangan  el- ektronik  pada  Pengadilan  Negeri  Singkil  yang  terdapat  dalam  perkara  wanprestasi  ini  yang ditemukan fakta dilapangan, tidaklah semudah yang dibayangkan karena terdapat masalah yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Singkil dalam menerapkan PERMA tersebut, bahwa per- sidangan elektronik dalam perkara wanprestasi ini tidak seefektif itu dilakukan, dikarnakan banyak kendala yang dialami, sehingga berpotensi menghambat proses persidangan secara elektronik (E- court) , sedangakan satu sisi E-court bertujuan untuk memudahkan persidangan, hal tersebut ter- dapat  dalam  Nomor  Perkara  No.17/Pdt.G/2021/PN  SKL. Ketika  para  pihak  tersebut  ingin  me- nyelesaikan  perkaranya  dapat  diselesaikan  dengan  cepat  tetapi  justru  tidak  dapat  terselesaikan dengan  cepat. Peraturan  Mahkamah  Agung  (MA)  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang Prosedur Persidangan Elektronik pada Pengadilan menyatakan dalam Pasal 10 Ayat (3) dan Pasal 22 Ayat (4) bahwa proses persidangan E-court dalam persidangan pertama dan pembuktian belum diterima dilakukan secara elektronik tetapi masih dilakukan secara manual (offline).
Pasal 10 Ayat (3), pada sidang pertama, masih banyak hal yang perlu dibahas dan di klarifi- kasikan  secara  langsung  antara  para  pihak,  hakim,  dan  pengacara  sehingga  proses  ini  masih
dilakukan secara manual. Pada tahap ini, para pihak juga dapat menjelaskan klaim atau sengketa yang  ada  secara  rinci  dan  detail,  sehingga  perlu  dilakukan  secara  langsung  untuk  memastikan semua informasi yang diperlukan terkumpul dengan baik. Pasal 22 Ayat (4), pada tahap pembuk- tian,  proses  pembuktian  yang  di  lakukan  melalui  pemeriksaan  saksi,  ahli,  dan  bukti-bukti  pen- dukung lainnya juga masih di lakukan secara manual. Hal ini dikarenakan pembuktian di penga- dilan memerlukan pengujian kebenaran fakta secara langsung dan terbuka, sehingga memerlukan kehadiran fisik para pihak, saksi, dan ahli yang di periksa. Selain itu, pada tahap pembuktian, ha- kim juga memerlukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disajikan oleh para pihak, seperti dokumen dan rekaman, sehingga proses ini memerlukan kehadiran fisik para pihak dan hakim.
Apabila dalam proses pemeriksaan keterangan saksi atau ahli melalui telekonferensi men- galami gangguan komunikasi dikarenakan jaringan internet ataupun hal lainnya yang menggangu interaksi majelis hakim dengan para pihak, maka pemeriksaan tersebut perlu dilakukan ulang pada jam berikutnya atau dapat ditunda di hari sidang lain, ataupun majelis hakim dapat memerintahkan pemeriksaan dilakukan secara langsung di pengadilan, karena terkait dengan pemeriksaan ini hal yang sangat penting untuk membuktikan dalil dari para pihak, maka adanya gangguan dalam tel- ekonferensi itu akan merugikan pihak yang melakukan pembuktian pada saat itu. Setelah tahap pembuktian selesai, majelis hakim akan menentukan kembali terkait dengan court calender untuk tahapan berikutnya mengenai penyampaian kesimpulan dari para pihak yang dilakukan secara el- ektronik, serta menentukan jadwal pembacaan putusan yang memerlukan kesepakatan dari para pihak.  Setelah  para  pihak  selesai  menyampaikan  kesimpulan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditentukan, Majelis Hakim dapat membacakan putusan pada saat jadwal sidang pembacaan pu- tusan.  Jika  dalam  proses  penyampaian  kesimpulan  ini,  ada  pihak  yang  tidak  mengungah  kes- impulan  di  jadwal  yang  telah  ditentukan,  maka  dinyatakan  tidak  melengkapi  haknya  untuk melakukan penyampaian kesimpulan serta tidak diberikan jadwal ulang terkait hal tersebut. Pu- tusan yang dibacakan oleh majelis hakim dilakukan secara elektronik sesuai jadwal dan ditujukan kepada  para  pihak.  Putusan  tersebut  dapat  dikatakan  telah  sampai  kepada  para  pihak  setelah adanya penyampaian melalui sistem informasi pengadilan. Mengenai hal ini menurut hukum pem- bacaan putusan tersebut telah dihadiri para pihak dan putusan tersebut boleh diambil dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk elektronik.

## KESIMPULAN
Dalam pengaturan dan proses persidangan secara elektronik sesuai dengan PERMA No 1 tahun  2019,  dimana  semua  dilakukan  secara online termasuk  dari  pendaftaran  perkara,  pem- bayaran panjar, pemanggilan dan sampai persidangan dilakukan secara elektronik. Artinya para pihak  yang  memilih  untuk  melakukan  sistem  peradilan  dengan  cara  elektronik (E-court) maka tidak perlu datang ke pengadilan, di karenakan semuanya sudah dilakukan secara elektronik. Be- gitu  juga  dengan  pengumpulan  berkas  perkara  mulai  dari  pendaftaran  hingga  sampai  ke  tahap persidangan. Tidak hanya itu para perkara juga tidak mesti lagi untuk megumpulkan berkasnya ke pengadilan. Namun pelaksanaan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Singkil masih banyak mengalami kendala kendala yang sangat umum terjadi pada masyarakat, contohnya
kendala  dalam  jaringan,  akses  internet  masih  menjadi  kendala  utama  bagi  para  pihak  untuk mengakses dan mengupload berkas-berkas persidangan. Namun kendala tersebut masih bisa diat- asi.
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis teliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan aplikasi E-court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Penga- dilan Negeri Singkil telah dapat menciptakan efektifitas, hal ini terlihat dengan pelaksanaan E- court telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019. Hal ini dibuktikan bahwa Pengadilan Negeri Singkil pada tahun 2022 mendapatkan 10  besar  Nasional  dalam  layanan E-court terbaik.  Dalam  penerapan  Pegadilan  Negeri  Singkil sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (E-court), dimulai  dengan  pendaftaran  perkara  secara online ( E-registration), pem- bayaran panjar perkara secara elektronik (E-payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (E-summons) , dan persidangan perkara secara elektronik (E-litigation).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, D. R. M. H., & SH, M. H. (2022). Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif . Penerbit Alumni.
ArianiNasution, N. S. (2021). Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma , 23 (1), 43–50.
Bapak Asdanianyah putra. (n.d.). Wawancara dengan Petugas Untuk Jabatan Pengelola Sistem Dan Jaringan E-Court Pengadilan Negeri Singkil .
Desi Indah, J., Veren Yonita, E., & Dwi Amalia, A. (2020). Urgensi Pembentukan E-Court Se- bagai Wujud Peradilan Yang Berkembang .
Hariyanto,  H.  (2020).  Hubungan  Kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Kon- stitusi , 3 (2), 99–115.
Kurniawati, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Sebagai Akibat Wan- prestasi Oleh Pemberi Waralaba (Studi Putusan Nomor 74/PDT. G/2021/PN BTM) . Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indo- nesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. Crepido , 2 (1), 46–58.
Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia . NAINGGOLAN,  A.  (2023). Problem  Penegakkan  Hukum  Pidana  Islam  (Qânûn  Jinâyat)  Ter- hadap Pelaku Zina Di Provinsi Aceh Darussalam .
Pebrianto, R., Ikhwan, I., & Azwar, Z. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan). Jurnal AL-AHKAM , 12 (1), 181–197. Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E- Court  Menurut  Perma  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Administrasi  Perkara  Di  Pengadilan Secara  Elektronik  Dan  E-Litigation  Menurut  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (1), 124–144.
Salim,  A.,  &  Muttaqin,  E.  B.  (2020).  Persidangan  Elektronik  (E-Litigasi)  Pada  Peradilan  Tata Usaha Negara. Paulus Law Journal , 2 (1), 15–25.
Suadi, A. (2019a). Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: menakar beracara di pengadi- lan secara elektronik . Kencana.
Suadi, A. (2019b). Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: menakar beracara di pengadi- lan secara elektronik . Kencana.
Sulaikin Lubis, S. H. (2018). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia . Kencana. Yana Suryana. (2019). Penegakkan Hukum dan Peradilan . Cempaka Putih.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License