## ANALISIS FAKTOR PENGARUH DAN PEMODELAN TINGKAT KEMISKINAN SECARA SPASIAL DI INDONESIA
Elysia Nuril Mukarromah 1) , Rendra Erdkhadifa 2
1 FEBI, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia e-mail : elysnuril@gmail.com
2 FEBI, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia e-mail : rendra.erdkhadifa@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to determine the poverty rate model and to measure the effect of education, unemployment, inflation, minimum wages and health on poverty levels in 34 provinces in Indonesia. The data of this research is sourced from secondary data that has been published by BPS Indonesia in 2021. The data taken were analyzed using spatial regression analysis techniques with the weighted function of the selected model using Adaptive Bisquare. The results of the study indicate that all independent variables have a significant influence on the poverty level and it can be seen that based on the results of the grouping, there are 10 provincial groups with the same significance of the independent variables.
Keywords : Economics, Poverty, GWR

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  suatu  negara merupakan  salah  satu  upaya  yang  penting dilakukan.  Setiap  negara  akan  terus  berupaya dalam  memperbaiki  perekonomiannya  agar pertumbuhan  ekonomi  yang  dihasilkan  dapat optimal. Pembangunan ekonomi akan memberikan  dampak  yang  baik  bagi  tingkat kesejahteraan masyarakat [1]. Dengan pembangunan  ekonomi,  masyarakat  akan  lebih mudah  dalam  meningkatkan  pendapatan  untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu  pemerintah  juga  akan  lebih  mudah  dalam memperbaiki struktur ekonomi serta memudahkan dalam mengentaskan ketimpangan sosial  pada  masyarakat.  Sehingga  output  yang diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang baik  pada  pengentasan  kemiskinan  yang utamanya  disebabkan  oleh  tingginya  perbedaan pendapatan dan tingkat pengangguran [2].
Kemiskinan  dalam  masyarakat  dapat diartikan  sebagai  rendahnya  standar  tingkat kualitas  ekonomi.  Kemiskinan  terjadi  akibat tingginya  perbedaan  kemampuan,  kesempatan maupaun pendapatan dalam memenuhi kebutuhan  hidup  [3].  Masyarakat  yang  berada
pada kondisi standar hidup miskin akan memiliki tingkat  kesenjangan  sosial  maupun  ekonomi dalam bersmasyarakat. Kemiskinan akan cenderung  menyebabkan  ketimpangan  dalam berbagai  aspek  kehidupan  baik  dari  jangkauan akses  kesehatan  maupun  akses  pendidikan  yang berkualitas.  Sehingga  masyarakat  yang  berada pada  garis  kemiskinan  akan  mendapatkan kesulitan terutamanya dalam melanjutkan pendidikan, mendapatkan perkerjaan, memenuhi kebutuhan  dasar  serta  mendapatkan  kesehatan yang baik [4].
Kemiskinan masih menjadi
permasalahan  bagi  tiap-tiap  negara  dalam mewujudkan
pembangunan ekonomi.
Kemiskinan  akan  memberikan  dampak  yang buruk  dalam  keberlangsungan  pertumbuhan ekonomi terutama dalam produksi dan perluasan lapangan pekerjaan [5]. Dengan tingginya angka kemiskinan peningkatan kuantitas produksi baik barang atau jasa akan terhambat. Sehingga upaya penurunan  kemiskinan  harus  terus  dilakukan secara  komprehensif  melalui  berbagai  langkah- langkah  strategis  yang  dapat  dilakukan  melalui upaya  peningkatan  pendidikan,  peningkatan kesehatan masyarakat, pengentasan
pengangguran,  penekanan  laju  inflasi  maupuan pada peningkatan upah minimum  guna  menjaga stabilitas  perkembangan  kemiskinan  dalam kapasitas yang lebih baik [6].
Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak terlepas dalam menghadapi permasalahan kemiskinan.
Terjadinya  ketimpangan  pembangunan  maupun kebijakan pemerintah menjadi faktor utama yang menyebabkan pembangunan tidak efektif maupun  tepat  guna  dalam  menjangkau  lapisan masyarakat [7]. Akibatnya dampak pembangunan  tidak  dapat  dirasakan  oleh sepenuhnya bagi seluruh lapisan masyarakat [8]. Guna memperjelas gambaran tingkat kemiskinan di Indonesia berikut disajikan Gambar perkembangan  tingkat  kemiskinan  Indonesia tahun 2018-2021.
Gambar  1. Perkembangan  Tingkat  Kemiskinan Indonesia 2018-2021
Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan  selama  2018-2021  Indonesia  masih memiliki  perkembangan  yang  fluktuatif  setiap tahunnya dengan mengalami peningkatan secara signifikan  selama  2  tahun  terakhir.  Tingkat presentase kemiskinan di Indonesia belum dapat mempertahankan pada posisi yang rendah pada 1 digit. Hanya beberapa periode Indonesia mampu menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 2 digit akan  tetapi  tidak  bertahan  lama  kemudian kembali mengalami peningkatan yang siginifkan
diatas  1  digit.  Distribusi  tingkat  kemiskinan  di Indonesia  didominasi  pada  daerah  perdesaan sebesar  12,53%  jika  dibanding  dengan  daerah perkotaan  sebesar  7,6%.  Sehingga  hal  ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan dan distribusi faktor ekonomi menjadi permasalahan utama dalam mengentaskan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Terdapat  berbagai  faktor  yang  dapat digunakan  dalam  mengentaskan  kemiskinan salah  satunya  melalui  langkah  awal  dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat  bersaing  dalam  meningkatkan  ekonomi dari  lini  terkecil  yaitu  dirinya  sendiri.  Melalui pendidikan tingkat kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Pendidikan akan memberikan fasilitas agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan modal dalam peningkatan hasil produksi barang maupun jasa. Dengan seiringnya peningkatan hasil produksi barang atau jasa maka secara  tidak  langsung  akan  membuka  berbagai macam  lapangan  pekerjakaan  yang  akan menyerap  tingkat  pengangguran.  Akibatnya masyarakat  akan  mendapatkan  penghasilan sebagai  modal  dalam  mengejar  ketimpangan sosial  ekonomi  untuk  memperbaiki  kualitas hidup  baik  dari  pemenuhan  kebutuhan  dasar hingga  mendapatkan  fasilitas  kesehatan  yang layak [9].
Kesehatan  merupakan  salah  satu  faktor fundamental  yang  berkaitan  dengan  jumlah produktifitas barang dan jasa. Kualitas kesehatan yang buruk akan memberikan hambatan terhadap capaian  produktivitas. Sebab, kesehatan menjadi aset  penting  yang  berperan  sebagai  investor dalam  menunjang  pembangunan  sumber  daya manusia  dalam  memperkuat  peningkatan  hasil produksi  barang  dan  jasa.  Sehingga  kesehatan akan berkorelasi secara langsung dalam mendukung  produktivitas  sumber  daya  manusia untuk  membawa  perubahan  dalam  mengatasi permasalahan kemiskinan [10].
Pemerintah  juga  memegang  peranan terpenting dalam pengentasan kemiskinan melalui  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan.
9.82% 9.66% 9.41% 9.22% 9.78% 10.19% 10.14%
9.71%

## Mar Sept Mar Sept Mar Sept Mar Sept
2018 2019 2020 2021
Salah satunya yaitu kebijakan pemerintah dalam menghadapi laju inflasi. Inflasi akan memberikan dampak  secara  langsung  terhadap  tingkat kemiskinan  melalui  kenaikan  biaya  produksi barang  dan  jasa  [11].  Dengan  kenaikan  barang dan  jasa  inilah  yang  menyebabkan  tingkat kesenjangan antara pendapatan dan standar harga pemenuhan  kebutuhan  semakin  sulit  untuk dijangkau. Sehingga hal ini menempatkan faktor upah minimum sebagai kebijakan dari pemerintah  untuk  menghadapi  meningkatnya perkembangan  kemiskinan  dari  adanya  laju inflasi. Adanya upah minimum akan memberikan bantuan terhadap kepastian pendapatan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan [12].
Berdasarkan  pemaparan  permasalahan kemiskinan  di  Indonesia.  Penelitian  kemiskinan memiliki  urgensi  yang  harus  dilakukan.  Hal tersebut  disebabkan  permasalahan  kemiskinan masih menjadi faktor utama dalam menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia.
Pengungkapan  faktor-faktor  penentu  tingkat kemiskinan  akan  memberikan  manfaat  bagi berbagai pihak dalam  memberikan upaya dalam mengatasi  permasalahan  kemiskinan  terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan. Penelitian  terkait  kemiskinan  pernah  dilakukan oleh  [1];  [13]; [14];  [15]. Pengungkapan  faktor- faktor  penentuntu  tingkat  kemiskinan  pada penelitian  yang  telah  dilakukan  menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu variabel  faktor  penentu  tingkat  kemiskinan diketahui  secara  global.  Berdasarkan  kondisi wilayah  atau  letak  geografis  penelitian  yang berbeda-beda, penetapan hasil global tidak akan dapat menjawab permasalahan dalam mengungkapkan penentuan faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut disebabkan adanya kondisi wilayah yang berbeda maka variabel yang menentukan tingkat kemiskinan juga akan berbeda. Dalam penelitian ini  pengungkapan  analisis  faktor  tingkat kemiskinan akan dilakukan secara spasial dengan menggunakan  pendekatan  regresi  spasial  untuk
memperoleh signifikansi variabel penentu tingkat kemiskinan pada tiap-tiap provinsi di Indonesia. Sehingga, hasil penelitian akan lebih bermanfaat dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan  dengan  fokus  pada  masing-masing wilayah untuk mendapatkan kebijakan yang tepat guna,  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui model tingkat kemiskinan serta mengungkapkan variabel  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat kemiskinan pada masing masing wilayah di 34 provinsi Indonesia.

## Kajian Literatur Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  keterbatasan kondisi seseorang terhadap kepemilikan finansial yang  menghambat  dalam  proses  pemenuhan kebutuhan  standar  hidup.  Masyarakat  yang tergolong  dalam  kondisi  garis  kemiskinan  tidak mampu  dalam  mencapai  kehidupan  yang  layak untuk  mendapatkan  kesehatan,  pendidikan, kualitas  pangan  serta  lingkup  sosial  yang  baik. Terdapat  dua  klasifikasi  tingkat  kemiskinan berdasarkan pengertiannya. Pertama kemiskinan yang  bersifat  absolute  dimana  masyarakat  yang berada  pada  garis  kemiskinan  ini  merupakan masyarakat  yang  benar-benar  tidak  mampu dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  seperti makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak maupun  berbagai  akses  sosial  dasar  lainnya. Sedangkan  kelompok  masyarakat  miskin  yang kedua  disebut  sebagai  garis  kemiskinan  relatif. Masyarakat  yang  berada  pada  garis  kemiskinan relatif  umumnya  mereka  telah  mampu  dalam memenuhi  kebutuhan  dasarnya  seperti  makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak, maupun dalam  mengakses  kebutuhan  sosial  seperti pendidikan  maupun  kesehatan.  Hanya  saja  pada garis kemiskinan relatif mereka dapat memenuhi kecukupan  tersebut  masih  berada  pada  garis standar  kelayakan  hidup  pada  lingkungan sekitarnya [16]. Adanya permasalahan kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal seperti tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  rendah, sulitnya  menjangkau  sarana  pendidikan  dan
kesehatan,  kurangnya  produktifitas  masyarakat maupun  kondisi  sosial  lingkungan  masyarakat yang jauh dari taraf hidup sejahtera [11]. Pendidikan
Pendidikan  merupakan  proses  dalam upaya peningkatan seseorang dalam meningkatkan  kulitas  sumber  daya  melalui pengajaran  maupun  pelatihan.  Pendidikan  dapat membentuk pribadi seseorang dalam meningkatkan  kecerdasan  berfikir  maupun keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sosial masyarakat.  Pendidikan  akan  menjadi  langkah strategis  dalam  meningkatkan  pembangunan manusia pada suatu negara. Dengan tercapainya tingkat  pendidikan  yang  baik  pada  masyarakat, dapat membawa langkah baik dalam pembangunan ekonomi suatu negara [17].
Pendidikan  berkaitan  dengan  tingkat kemiskinan melalui hubungan pendidikan sebagai investasi dalam peningkatan sumber daya manusia.  Masyarakat  yang  memiliki  tingkat pendidikan yang baik, mereka akan lebih mudah dalam  mengatasi  ketimpangan  kondisi  sosial ekonomi  dalam  masyarakat.  Dengan  pemikiran cerdas  dan  keterampilan  yang  dimiliki  melalui tingkat  pendidikan,  masyarakat  akan  lebih produktif  sehingga  dapat  memperoleh  sumber pendapatan  yang  baik  guna  meningkatkan  taraf hidupnya.  Masyarakat  yang  memiliki  tingkat pendapatan baik maka akan memiliki akses yang lebih  mudah  dalam  memperoleh  kualitas kesehatan  sehingga  tingkat  kesehatan  dapat ditingkatkan [18].
Penelitian  terkait  dengan  pengaruh pendidikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  pernah dilakukan  oleh  [18];  [19]; [17].  Hasil  penelitian diperoleh bahwa terdapat adanya pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut digunakan sebagai acuan hipotesis dalam  pendidikan  terhadap  kemiskinan  dalam penelitian  ini  melalui  H1  yakni  tingkat pendidikan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan  di  seluruh  provinsi di Indonesia.
Pengangguran
Pengangguran merupakan kondisi masyarakat  yang  telah  memasuki  usia  angkatan kerja  namun  belum  memiliki  pekerjaan  atau sedang  mencari  pekerjaan.  Pengangguran  juga dapat  diartikan  sebagai  seseorang  yang  telah mendapatkan  pekerjaan  atau  memiliki  rencana usaha  akan  tetapi  belum  melakukan  pekerjaan tersebut.  Pengangguran  menjadi  permasalahan ekonomi  terutama  permasalahan  nasional  yang menyebabkan  tingkat  perkembangan  ekonomi negara menjadi lembat [20].
Pengangguran  dalam  kondisi  sosial ekonomi  memiliki  korelasi  secara  langsung dengan  tingkat  kemiskinan  baik  dari  sisi konsumsi  maupun  tingkat  pendapatan.  Dari  sisi konsumsi pengangguran menyebabkan kenaikan tingkat  kemiskinan  sebab  konsumsi  yang  dapat dilakukan akan semakin terbatas dibawah standar konsumsi  lingkungan  masyarakat.  Dari  segi pendapatan  pengangguran  secara  otomatis  tidak akan  memiliki income atau  pendapatan  untuk memenuhi kebutuhan standar hidupnya.
Sehingga
keberlangsungan tingginya pengangguran  akan  menyebabkan  peningkatan jumlah kemiskinan [19].
Penelitian  dari  [19];  [20];  [5]  yang melakukan penelitian faktor pengangguran pada tingkat  kemiskinan  menunjukkan  bahwa  tingkat pengangguran  memberikan  pengaruh  pada peningkatan  kemiskinan.  Sehingga  berdasrkan penelitian  yang  telah  dilakukan  hipotesis  kedua (H2)  dari  pengaruh  penggangguran  terhadap kemiskinan  adalah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  dari  adanya  pengangguran  terhadap perkembangan  tingkat  kemiskinan  pada  34 provinsi di Indonesia.

## Inflasi
Inflasi merupakan bagian dari fenomena perubahan  kualitas  ekonomi  yang  ditandai dengan  naiknya  tingkat  harga  barang  secara signifikan. Terjadinya inflasi tidak akan memiliki kesamaan  pada  setiap  negara  bahkan  wilayah. Begitu  juga  pada  keselurhan  34  provinsi  di Indonesia,  inflasi  yang  terjadi  pada  setiap periodenya  tidak  akan  sama.  Inflasi  yang
berlangsung  dalam  jangka  panjang  dapat menyebabkan  meningkatkan  nilai  harga  selurh barang  secara  terus  menerus  yang  dapat mengakibatkan  semakin  jauhnya  kesenjangan sosial ekonomi pada msyarakat [11].
Perkembangan pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan dihubungkan melalui permintaan  barang  produksi  yang  dilakukan. Semakin tingginya harga barang hal tersebut akan mengurangi  tingkat  produksi  dalam  negeri. Masyarakat  akan  cenderung  memilih  harga barang  yang  lebih  murah  hasil  impor  yang dilakukan. Hal ini menyebabkan tingkat konsumsi produksi barang dan jasa dalam negeri menurun.  Sehingga  pendapatan  yang  diperoleh juga ikut menurun. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan  inflasi  dalam  jangka  panjang  akan meningkatkan jumlah kemiskinan [21].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  [21]; [21];  [11]  yang  berkaitan  dengan  hubungan antara  laju  inflasi  dengan  tingkat  kemiskinan menghasilkan temuan bahwa inflasi yang terjadi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. sehingga  berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  tersebut  hipotesis  ke  tiga  (H3)  yang dibentuk adalah adanya pengaruh yang signifikan pada  34  rovinsi  di  Indonesia  dari  laju  inflasi dengan tingkat kemiskinan.

## Upah Minimum
Upah  minimum  merupakan  penetapan minimal  upah  yang  harus  diberikan  oleh perusahaan dalam suatu wilayah. Penetapan upah minimum pada setiap daerah memiliki perbedaan.  Penetapan  upah  minimum  dilakukan dengan  tujuan  untuk  menciptakan  standar kesejahteraan  pada  msyarakat.  Dengan  adanya penetapan  upah  minimum  diharapkan  dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari [6].
Hubungan  upah  minimpum  terhadap tingkat  kemiskinan  didasarkan  pada  asumsi sesuai  tidaknya  jumlah  upah  minimum  yang ditetapkan  dalam  memenehui  kebutuhan  hudup layak  (KHL).  Ketidak  sesuaian  standar  upah minimum yang ditetapkan secara langsung akan
berdampak pada kurangnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi standar hidup yang layak  sehingga  hal  ini  akan  menyebabkan meningkatnya  tingkat  kemiskinan.  Sehingga penetapan  upah  minimum  yang  cukup  akan mendasari  perkembangan  dalam  mencapaian program pengentasan kemiskinan [22].
Penelitian terkait dengan penetapan upah minimum  dengan  tingkat  kemiskinan  pernah dilakukan  oleh  [22];  [6];  [22].  Hasil  dari penelitian  tersebut  mengungkapkan  bahwa penetapan upah minimum pada tiap-tiap wilayah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga hipotesis ke empat (H4) dari penelitian ini dinyatakan bahwa penetapan upah minimum yang  dalam  hal  ini  adalah  upah  minimum provinsi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan  di  seluruh  provinsi di indonesia.

## Kesehatan
Kesehatan  merupan  faktor  terpenting dalam suatu negara untuk mensukseskan tingkat pembangunan ekonomi. Pengembangan kesehatan akan turut menjadi pendamping dalam upaya  pemerintah  mewujudkan  pembangunan ekonomi yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  kualitas  kesehatan  berdasarkan standar minimum kesehatan  [23]. Pembangunan kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf kualitas  hidup  masyarakat  untuk  mencapai produktifitas  kerja  yang  lebih  baik.  Dengan kepemilikan  tingkat  kesehatan  yang  baik  maka masyarakat akan lebih baik dalam meningkatkan produksi barang dan jasa yang membantu dalam meningkatkan prtumbuhan ekonomi suatu negara.
Tingkat  kesehatan  memiliki  hubungan terhadap  kemiskinan  melalui  kualitas  hidup masyarakat dalam membantu peningkatan produktivitas.  Kesehatan  berkedudukan  sebagai investor  terhadap  penekanan  laju  kemiskinan. Tingkat kesehatan yang dapat diwujudkan dalam masyarakat miskin akan dapat membantu dalam peningkatan  kualitas  kerja  sehingga  pendapatan
yang didapat akan terus meningkat. Peningkatan pendapatan atas peningkatan kualitas kerja inilah yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada masyarakat, sebab masyarakat dengan pendapatan yang diperoleh dari produktifitasnya akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya [24].
Pengembangan hipotesis dalam pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan didasarkan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh [24];  [23];  [10].  Pada  penelitian  yang  telah dilakukan  terdapat  pengaruh  antara  tingkat kesehatan  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Oleh sebab  itu,  hipotesis  dalam  hubungan  variabel pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan dinyatakan  dalam  H5  dengan  asumsi  bahwa tingkat  kesehatan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap tingkat kemiskinan diseluruh provinsi di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitan kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian asosiatif.
Penggunaan  penelitian  asosiatif  dimaksudkan untuk  mengetahui  terkait  dengan  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel yang digunakan yaitu:
X 1 = Pendidikan
X 2 = Pengangguran
X 3 = Inflasi X 4 = Upah Minimaum X 5 = Kesehatan Y = Kemiskinan
Data  yang  peneliti  gunakan  dalam
analisis penentuan faktor kemiskinan bersumber dari  data  skunder  yang  di  terbitkan  oleh  BPS Indonesia tahun 2021 dengan teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dokumentasi.  Populasi  dari  penelitian  ini merupakan seluruh data kemiskinan, pendidikan, pengangguran,  inflasi,  upah  minimum  dan kesehatan  dengan  jumlah  sebanyak  34  provinsi. Teknik  sampling  yang  peneliti  gunakan  dalam pemilihan  sampel  adalah  sampling  jenuh  yang
menggunakan seluruh anggota populasi dijadikan sebagai  sampel  penelitian.  Data  dianalisis menggunakan  teknik  analisis  analisis  regresi sepasial  dengan  menggunakan  aplikasi  GWR4 dan SPSS 16.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  regresi  dengan  menggunakan model GWR ( Geographically Weidhted Regrression ) langkah awal yang perlu dilakukan adalah  menentukan  model  GWR  yang  dilihat dengan fungsi kernel serta kebaikan model yang dibentuk. Terdapat empat jenis pembobot dalam analisis GWR yang dapat digunakan yaitu fungsi kernel  dengan  model fixed  gaussian,  fixed bisquare,  adabtive  gaussian ,  dan adabtive bisquare .  Dari  ke  empat  fungsi  kernel  tersebut akan  dipilih  salah  satu  berdasarkan  model  yang paling  baik  dengan  membandingkan  nilai  AIC, AICc,  BIC  yang  paling  kecil  serta  kebaikan model ( R 2 ) yang paling besar [25]. Berikut tabel hasil  perbandingan  fungsi  kernel  dari  analisis GWR:
Tabel 1. Perbandingan Fungsi Kernel
Fungsi Kernel Ukuran Kebaikan Model AIC AICc BIC R 2 Fixed Gaussian - - - - Fixed Bisquare - - - - Adabtive Gaussian 871,483 876,700 885,157  0,685 Adabtive Bisquare 867,669 879,008 884,068  0,841
Sumber: GWR4 (data diolah)
Berdasarkan  nilai  perbandingan  AIC, AICc,  BIC  dan R 2 pada  masing  masing  fungsi kernel,  dapat  diketahui  bahwa  fungsi  kernel adabtive bisquare merupakan fungsi kernel yang memiliki model palingg baik. Hal tersebut dilihat berdasarkan  perbandingan  ukuran  kebaikan modelnya,  pada  fungsi  pembobot adabtive bisquare memiliki dominasi terbaik pada ukuran kebaikan  model  yakni  memiliki  nilai  AIC,  BIC terkecil  dan R 2 paling  besar.  Nilai  AIC  yang
dibentuk  sebesar  867,669,  nilai  BIC  sebesar 884,068  dan  nilai R 2 sebesar  0,841  atau  sebesar 84,1%.  Sehingga  berdasarkan  perbandingan fungsi  kernel  dengan  melihat  ukuran  kebaikan model  yang  dibentuk  maka  fungsi  kernel adabtive  bisquare dipilih  sebagai  model  yang digunakan  untuk  menentukan  model  tingkat kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia.
Hasil  uji  penentuan  model  pembobot selanjutnya digunakan untuk analisis lebh lanjut dalam  mengetahui  apakah  pada  model  regresi linier bergada memiliki persamaan dengan mode lregresi spasial.
Tabel 2. Pengujian Kesesuaian Model GWR Sumber Nilai F-hitung 3,4576 df1 4,552 df2 23,448 F-tabel 2,796 Sumber: GWR4 (data diolah)
Dapat  diketahui  pada  Tabel  2    bahwa model  regresi  spasial  memiliki  nilai  F  hitung sebesar 3,4576 dengan nilai F tabel sebesar 2,796, berdasarkan  nilai  tersebut  nilai  F  hitung  lebih besar  jika  dibandingkan  dengan  nilai  F  tabel. Sehingga dapat diputuskan bahwa model regresi spasial tidak memiliki persamaan terhadap model regresi linier berganda. Artinya terdapat perbedaan  variabel  yang  mempengaruhi  secara signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  pada  34 provinsi  di  Indonesia.  Selain  itu  berdasarkan pengujian  kesesuaian  model  ini  juga  dapat ditunjukkan  bahwa  koefisien  regresi  pada masing-masing  wilayah  memiliki  estimasi  yag berbeda-beda.  Berikut  Tabel  3  menunjukkan estimasi  koefisien  regresi  spasial  serta  variabel yang  memiliki  pengaruh  secara  signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang di bentuk pada masing-masing wilayah provinsi.
Berdasarkan  nilai  estimasi  parameter koefisien  regresi  yang  dibentuk  pada  Tabel  3 menunjukkan  nilai  koefisien  yang  berbeda-beda pada  setiap  wilayah.  Berbedaan  nilai  koefisien yang  dibentuk  ini  menunjukkan  bahwa  pada
setiap  provinsi  di  indonesia  ukuran  pengaruh yang  diberikan  pada  setiap  variabel  independen terhadap  tingkat  kemiskinan  di  masing-masing wilayah pengukuran juga berbeda. Seperti halnya pada  wilayah  provinsi  Papua  dan  Papua  Barat, walaupun  arah  koefisien  yang  di  bentuk  sama akan  tetapi  nilai  koefisien  yang  dibentuk seluruhnya  berbeda.  Sebagai  contoh  untuk gambaran lebih jelas, pada peningkatan 1 satuan pada  variabel  pengangguran  di  provinsi  Papua Barat  akan  meningkatkan  tingkat  kemiskinan sebesar  33,002  sedangkan  pada  provinsi  Papua atas penigkatan 1 satuan dari pengangguran dapat meningkatkan  tingkat  kemiskinan  yang  lebih besar  yaitu  sebesar  33,636.  Contoh  yang  lain dapat  dilihat  pada  provinsi  Bali  dan  NTB,  pada keuda  provinsi  tersbut  juga  memiliki  arah koefisien  yang  sama  yaitu potitif.  Pada  provinsi Bali setiap peningkatan 1 satuan kesehatan akan menaikkan  tingkat  kemiskinan  sebesar  238,646 sedangkan pada provinsi NTB sebesar 15,55. Hal ini  juga  berlaku  pada  seluruh  wilayah  provinsi sebab  nilai  koefisian  estimasi  parameter  yang dihasilkan berbeda-beda.
Perbedaan  tidak  hanya  terbentuk  pada estimasi  koefisien  parameter  yang  dibentuk, berdasarkan  perbandingan  nilai  t  tabel  dengan nilai  t  hitung  didapatkan  perbedaan  pengaruh yang  signifikan  pada  variabel  independen terhadap  tingkat  kemiskinan  di  seluruh  wilayah provinsi.  Perbedaan  tersebut  dapat  diketahui berdasarkan  nilai  estimasi  parameter  koefisien regresi  yang  telah  tercetak  tebal.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa variabel pengukuran memiliki  nilai  t  hitung  yang  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  nilai  t  tabel.  Pada  34 provinsi  yang  telah  diukur  pada  masing  masing wilayah  memiliki  tingkat  pengaruh  variabel independen secara signifikan yang berbeda-beda. Sebagai contoh dapat dilihat provinsi Kalimantan Timur  dengan  Kalimantan  Utara.  Pada  provinsi Kalimantan  timur  variabel  yang  memiliki pengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan  adalah  variabel  pengangguran, inflasi, upah minimum dan kesehatan sedangkan
pada provinsi Kalimantan
Utara hanya pengangguran  yang  memiliki  pengaruh  secara signifikan pada tingkat kemiskinan.
Tabel 3. Estimasi Parameter Model Spasial
Provinsi 𝛽 0 𝛽 1 𝛽 2 𝛽 3 𝛽 4 𝛽 5 Aceh 93962,37 -14,903 23,016 -195,339 -1,091 17,966 Sumatera Utara 56655,13 -14,899 24,791 -193,09 -1,286 17,734 Sumatera Barat 70642,73 -14,913 25,054 - 192,214 -1,418 17,349 Riau 35222,18 -14,911 25,603 -191,578 -1,462 17,328 Jambi 63019,45 -14,919 25,718 -191,121 -1,534 17,112 Sumatera Selatan 92007,03 -0,015 157,070 -521,302 -30,217 243,549 Bengkulu 67701,83 -14,927 25,431 -191,206 -1,558 16,964 Lampung 63720,06 -14,937 26,589 -189,384 -1,745 16,6069 K. Bangka Belitung 6459,79 -14,933 27,169 -188,8 -1,775 16,639 K. Riau 17514,4 -14,918 28,446 -187,846 -1,775 16,927 DKI Jakarta -30997 0,029 157,356 -522,069 -30,073 245,568 J. Barat 307379 0,0276 157,341 -521,573 -30,075 245,447 J. Tengah 171877,2 -14,938 28,586 -186,976 -1,924 16,4609 DI Yogyakarta 11940,6 -14,958 27,977 -186,961 -2,021 16,013 Jawa Timur 67815,35 -14,962 28,547 -186,179 -2,09 15,912 Banten 138634,4 -14,944 26,637 -189,07 -1,803 16,431 Bali 103062,6 -0,103 156,522 -511,2 -30,419 238,646 NTB 42825,18 -14,977 29,765 -184,29 -2,281 15,550 NTT 77302,98 -14,987 30,565 -183,122 -2,39 15,362 Kalimantan Barat 54827,04 -14,941 29,012 -186,391 -1,975 16,383 Kalimantan Tengah 53896,02 -14,950 29,392 -185,636 -2,066 16,164 Kalimantan Selatan 32349,58 -14,959 29,739 -184,94 -2,151 15,960 Kalimantan Timur 30073,84 0,0647 157,574 -519,011 -29,925 246,856 Kalimantan Utara 131742,5 -14,955 30,257 -184,565 -2,147 16,081 Sulawesi Utara -16041 -14,978 31,799 -182,213 -2,376 15,648 Sulawesi Tengah 73226,86 -14,974 31,189 -182,934 -2,327 15,685 Sulawesi Selatan 63053,14 -14,974 30,722 -183,395 -2,307 15,657 Sulawesi Tenggara 69661,46 0,0346 157,338 -514,583 -29,995 245,117 Gorontalo 73578,91 -14,973 31,541 -182,625 -2,334 15,731 Sulawesi Barat 2413,792 -14,970 30,639 -183,613 -2,276 15,738 Maluku -9320,3 -15,001 32,468 -180,787 -2,556 15,201 Maluku Utara 22053,47 -14,988 32,473 -181,254 -2,462 15,501 Papua Barat 46857,95 -15,006 33,002 -180,139 -2,601 15,156 Papua 72350,64 -15,017 33,636 -179,226 -2,684 15,011 Keterangan Nilai estimasi parameter yang dicetak tebal merupakan nilai estimasi variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang telah ditentukan berdasarkan perbandingan antara nilai t hitung setiap variabel pada masing-masing wilayah dengan nilai t tabel
Sumber: GWR4 (data diolah)
Tabel 4. Pembentukan Model Regresi Spasial Provinsi Model Regresi Berdasarkan Variabel Yang Signifikan Aceh Y = 93962,37 - 195,339X 3 + 17,96591X 5 Sumatera Utara Y = 56655,13 - 14,899X 1 - 193,09X 3 Sumatera Barat Y = 70642,73 - 192,214X 3 Riau Y = 35222,18 + 17,328X 5 Jambi - Sumatera Selatan Y = 92007,03 + 157,070X 2 - 521,302X 3 - 30,217X 4 + 243,549X 5 Bengkulu Y = 67701,83 + 25,431X 2 - 1,558X 4 Lampung Y = 63720,06 - 1,745X 4 K. Bangka Belitung Y = 6459,79 - 14,933X 1 - 188,8X 3 K. Riau - DKI Jakarta Y = -30997 + 157,356X 2 - 522,069X 3 - 30,073X 4 + 245,568X 5 J. Barat Y = 307379 + 157,341X 2 - 521,573X 3 - 30,075X 4 + 245,447X 5 J. Tengah Y = 171877,2 - 186,976X 3 DI Yogyakarta Y = 11940,6 - 14,958X 1 Jawa Timur Y = 67815,35 - 14,962X 1 Banten - Bali Y = 103062,6 + 156,522X 2 - 511,2X 3 - 30,419X 4 + 238,646X 5 NTB Y = 42825,18 - 14,977X 1 NTT Y = 77302,98 - 14,987X 1 Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah Y = 53896,02 - 14,950X 1 Kalimantan Selatan Y = 32349,58 - 14,959X 1 Kalimantan Timur Y = 30073,84 + 157,574X 2 - 519,011X 3 - 29,925X 4 + 246,856X 5 Kalimantan Utara Y = 131742,5 - 14,955 X 1 Sulawesi Utara Y = -16041 - 14,978 X 1 Sulawesi Tengah Y = 73226,86 - 14,974 X 1 Sulawesi Selatan Y = 63053,14 - 14,974 X 1 Sulawesi Tenggara Y = 69661,46 + 157,338X 2 - 514,583X 3 - 29,995X 4 + 245,117X 5 Gorontalo Y = 73578,91 - 14,973X 1 - 182,625X 3 Sulawesi Barat Y = 2413,792 - 14,970X 1 - 183,613X 3 + 15,738X 5 Maluku Y = -9320,3 - 15,001X 1 Maluku Utara Y = 22053,47 - 14,988X 1 + 15,501X 5 Papua Barat Y = 46857,95 - 15,006X 1 Papua Y = 72350,64 - 15,017X 1 + 33,636X 2 Keterangan Provinsi yang tidak memiliki model menandakan diantara variabel independen tidak  ada  yang  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan Sumber: GWR4 (data diolah)
Berdasarkan  model  tingkat  kemiskinan yang  dibentuk  pada  Tabel  4,  diperoleh  hasil bahwa pengaruh variabel independen yang dilihat dari arah koefisien memiliki kecenderungan yang berbeda beda. Pertama pada variabel pendidikan memiliki arah koefisien negatif yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki  pengaruh  negatif  secara  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan.  Kedua  dapat diketahui  dari  model  yang  dibentuk  tingkat pengangguran  memiliki  pengaruh  positif  yang signifikan  pada  tingkat  kemiskinan  yang menandakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pengangguran  maka  kemiskinan  akan  semakin meningkat.  Ketiga  pada  variabel  inflsi  yang memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan.  Adapun  variabel yang ke empat yaitu upah minimum memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.  Serta  variabel  yang  terakhir  yaitu kesehatan  akan  memberikan  tingkat  pengaruh posisitif  yang  signifikan  terhadap  kemiskinan. Berdasarkan perbedaan variabel yang signifikan dari tiap tiap provinsi hal ini menunjukkan bahwa pada setiap daera memiliki faktor yang berbeda- beda  dalam  memodelkan  tingkat  kemiskinan serta  pengaruh  yang  berbeda-beda  pula.  Dari hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  berdasrkan variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  dapat  di kelompokkan pada Tabel 5.
Dari hasil pengelompokak provinsi yang memiliki tingkat signifikansi variabel yang sama maka  dapat  diketahui  bahwa  pada  keseluruhan wilayah  akan  terdapat  10  kelompok.  Kelompok pertama  yaitu  terdiri  dari  provinsi  Aceh  dan Sulawesi Barat dengan variabel yang berpengaruh  adalah  inflasi  dan  kesehatan. Kelompok  kedua  yang  memiliki  kesamaan variabel  pendidikan  dan  inflasi  yaitu  provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Gorontalo. Kelompok yang ketiga hanya terdapat satu  variabel  yang  memiliki  pengaruh  secara signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  yaitu inflasi terdapat pada provinsi Sumatera Barat dan
Jawa  Tengah.  Kelompok  keempat  dengan variabel  kesehatan  yang  terdapat  pada  provinsi Riau.
Tabel  5. Pengelompokan  Provinsi  Berdasarkan Signifikansi Variabel Dependen Sumber: GWR4 (data diolah)
Kelompok  kelima  yang  terdiri  dari provinsi  Sumatera  Selatan,  DKI  Jakarta,  Jawa Barat,  Bali,  Kalimantan  Timur,  dan  Sulawesi Tenggara dengan variabel yang signifikan adalah pengangguran,  inflasi,  upah  minimum  dan kesehatan.  Kelompok  keenam  terdiri  dari  satu provinsi  yaitu  Bengkulu  dengan  variabel  yang signifikan  adalah  pengangguran  dan  upah minimum.  Kelompok  ketujuh  yaitu  provinsi
Kelo- mpok Variabel
Provinsi 1 Inflasi (X 3 ) Kesehatan (X 5) Aceh dan Sulawesi Barat 2 Pendidikan (X 1 ) Inflasi (X 3 ) Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo 3 Inflasi (X 3 ) Sumatera Barat dan Jawa Tengah 4 Kesehatan (X 5) Riau 5 Pengangguran (X 2 ) Inflasi (X 3 ) Upah Minimum (X 4 )
Kesehatan (X 5 )
Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara 6 Pengangguran (X 2 ) Upah Minimum (X 4 ) Bengkulu 7 Upah Minimum (X 4 ) Lampung 8 Pendidikan (X 1 ) DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan,
Maluku, dan Papua Barat 9 Pendidikan (X 1 ) Kesehatan (X 5 ) Maluku Utara 10 Pendidikan (X 1 ) Pengangguran (X 2 ), Papua
Lampung dengan variabel yang signifikan adalah upah  minimum.  Kelompok  8  merupakan kelompok  dengan  anggota  paling  banyak  yaitu terdiri dari provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB,  NTT,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan Selatan,  Kalimantan  Utara,  Sulawesi  Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan papua  barat  dengan  variabel  yang  berpengaruh secara  signfikan  adalah  tingkat  pendidikan. Sedangkan  pada  kelompok  sembilan  dan kelompok 10 hanya terdiri dari satu provinsi yaitu provoinsi  Maluku  Utara  dan  Papua  dengan variabel  yang  signifikan  secara  berturut  turut adalah  pendidikan  dan  kesehatan  dengan pendidikan dan pengangguran.
Gambar1. Peta Clustering Provinsi  Yang Memiliki Variabel Signifikan Sama
Hasil analisis peta clustering pengelompokan  wilayah  berdasarkan  variabel yang memiliki signifikansi sama pada Gambar 1. Diperoleh  hasil  bahwa  pada  34  provinsi  di Indonesia  memiliki  sebaran  variabel  yang memiliki  pengaruh  signifikansi  sama  terbagi  ke dalam  10 cluster, dengan  rata-rata  provinsi wilayah timur Indonesia memiliki kecenderungan variabel  yang  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan  yang  sama.  Pada provinsi  di  bagian  wilayah  timur  Indonesia, secara  dominan  dipengaruhi  oleh  tingkat pendidikan yang ditunjukkan oleh warna wilayah berwarna  kuning.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  letak  geografis  memberikan  pengaruh terhadap  pemodelan  tingkat  kemiskinan  di
Indonesia.  Sehingga  hal  ini  juga  membuktikan bahwa penggunaan analisis regresi spasial dalam mengetahui  pengaruh  tingkat  kemiskinan  di Indonesia  merupakan  metode  yang  tepat.  Sebab kondisi wilayah yang berbeda-beda pada tiap-tiap provinsi akan menunjukkan faktor permasalahan yang berbeda pula. selain itu, pada setiap wilayah juga akan memiliki tingkat kualitas atau kuantitas pembangunan yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh juga akan berbeda.

## Pengaruh  Pendidikan  terhadap  Tingkat Kemiskinan
Pendidikian memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pendidikan yang dapat ditempuh oleh masyarakat maka tingkat kemiskikan akan semakin menurun. Tingkat pedindikan memiliki pengaruh terhadap tingkat  kemiskinan  disebabkan  oleh  kualitas sumber  daya  yang  di  hasilkan.  Keberhasilan pendidikan dalam mendukung perbaikan terhadap tingkat kualitas sumber daya akan dapat meningkatkan produktifitas baik barang maupun jasa.  Dengan  semakin  tingginya  produktifitas yang  dapat  dicapai  maka  dapat  membuka lapangan  pekerjaan  sehingga  dapat  menyerap tingkat  pengangguran  yang  berakibat  turunnya tingkat  kemiskinan.  Sebab  tingkat  kemiskinan sendiri  akan  semakin  menurun  apabila  masing masing individu dapat meningkatkan pendapatannya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Hasil penelian ini telah sesuai dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  [17]  yang menghasilkan pada temuan penelitiannya bahwa pendidikan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan.  Bersama  dengan penelitiannya dijelaskan bahwa tingkat pendidikan  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan  melalui  peningkatan  pendidikan kepala rumah tangga sebagai penghasil pendapatan  utama  dalam  memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari.

## Pengaruh  Pengangguran  terhadap  Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan  hasil  analisis  didapatkan hasil  bahwa  pengangguran  memberikan  arah perkembangan positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya adanya peningkatan pengangguran  sejalan  dengan  peningkatan kemiskinan.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh tingginya  pengangguran  akan  menyebabkan hilangnya pendapatan masyarakat yang digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  standar hidup  yang  layak.  Kebutuhan  masyarakat  yang bergam  akan  semakin  memberikan  kesenjangan dengan  penghasilan  yang  didapat  apabila masyarakat  tidak  bekerja.  Sehingga  dengan semakin  jauhnya  tingkat  kesenjangan  maka secara  otomatis  masyarakat  akan  menurunkan tingkat  konsumsi  kebutuhannya.  Kondisi  inilah yang  menyebabkan  tingkat  kemiskinan  akan meningkat, sebab masyarakat akan semakin tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh [19]  yang  menjelaskan  bahwa  pengangguran merupakan permasalahan utama dalam menunjang  pembangungan  ekonomi  sebuah negara, sebab dengan tingginya angka pengangguran akan menurunkan tingkat pendapatan  dan  kesejah  teraan  masyarakat. akibatnya masyarakat akan masuk dalam lingkup garis  kemiskinan  yang  jangka  panjangnya  akan terus mempengaruhi penurunan tingkat konsumsi nasional.
Pengaruh Inflasi terhadap
Tingkat

## Kemiskinan
Inflasi  berdasarkan  hasil  analisis  dapat diketahui  bahwa  memberikan  pengaruh  negatif dan  signifikan  pada  peningkatan  kemiskinan. Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa kenaikan inflasi akan menurunkan tingkat kemiskinan.  Hasil  ini  dapat  dijelaskan  melalui perbedaan  periode  pengukuran.  Berdasarkan perode  pengukuran  selama  tahun  2021  yang merupakan  periode  jangka  pendek,  dapat menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  kenaikan
inflasi  akan  mengakibatkan  penurunan  tingkat kemiskinan. Hal ini telah sesuai bahwa kenaikan inflasi akan memberikan dampak pada kenaikan barang  sehingga  tingkat  konsumsi  masyarakat akan meningkat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat. Peningkatan inilah yang  menyebabkan  adanya  kenaikan  tingkat kemiskinan  akan  menurun  sebab  tingkat konsumsi  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  ikut meningkat.  Penelitian  ini  telah  sesuai  dengan teori  Keynes  bahwa  inflasi  akan  menyebabkan jumlah  permintaan  pasar  yang  lebih  besar sehingga  dapat  menurunkan  tigkat  kemiskinan dalam  jangka  pendek  dan  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  [21]  yang menghasilkan bahwa tingkat inflasi memberikan pengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan.

## Pengaruh  Upah  Minimum  terhadap  Tingkat Kemiskinan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa upah  minimum  memberikan  pengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di Indonesia. Upah minimum merupakan penetapan minimal  upah  yang  telah  ditetapkan  pada  tiap- tiap  daerah.  Upah  minimum  memberikan pengaruh yang negatif, hal tersebut menandakan bahwa  setiap  kenaikan  upah  minimum  pada setiap  provinsi  akan  menurunkan  tingkat kemiskinan daerah. Tingkat upah minimum akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan  melalui  kepastian  pendapatan  yang akan diperoleh rumah tangga. Sehingga berdasarkan kepastian yang dapat diperoleh maka setiap rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar  yang  diperlukan.  Berdasarkan  uraian tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  upah minimum akan memberikan kepastian pendapatan bagi rumah tangga yang memberikan dampak  pada  terpenuhinya  kebutuhan  rumah tangga  sehingga  tingkat  kemiskinan  dapat diturunkan.  Penelitian  ini  telah  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  [22]  yang
menghasilkan  temuan  bahwa  penetapan  upah minimum dapat memberikan dampak peningkatan  dari  pengentasan  ketidakmampuan ataupun  kekurangan  rumah  tangga,  akibatnya adanya peraturan penetapan upah minimum bagi perusahaan dapat mengurangi kesenjangan antara kebutuhan  rumah  tangga  dengan  pendapatan yang dihasilkan.
Pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat

## Kemiskinan
Dari  hasil  penelitian  tingkat  kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan.  Hal  ini  dapat dijelaskan  bahwa  tingginya  angka  penduduk yang  memiliki  permasalahan  kesehatan  akan meningkatkan tingkat kemiskinan pada masyarakt.  Tingkat  kesehatan  memberikan berbagai  masalah  bagi  para  masyarakat,  dengan tingginya  masyarakat  yang  memiliki  kualitas kesehatan rendah masa secara langsung memberikan  korelasi  yang  berarti  terhadap tingkat  produktivtas  barang  dan  jasa.  Sebab manusia menjadi objek utama dalam peningkatan produksi  barang  maupun  jasa.  Dengan  semakin rendahnya  kualitas  kesehatan  yang  dimiliki, masyarakat  secara  umum  tidak  mampu  dalam menghasilkan  pendapatan  untuk  memenuhi tingkat  konsumsi  sehari-hari  mereka.  Sehingga dengan  hal  ini  apabila  tingkat  permasalahan kesehatan  tinggi  maka  tingkat  kemiskinan  akan mengalami peningkatan yang sejalan. Penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  [10]  yang  menyebutkan  bahwa  kesehatan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan.  penelitian  tersebut  menjelaskan bahwa kesehatan merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemakmuran maupun kesejahteraan untuk  memenuhi  tingkat  kebutuhan  dasar  yang dibutuhkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan temuan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa faktor  pendidikan,  pengangguran,  inflasi,  upah
minimum dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  dengan model  tingkat  kemiskinan  yang  berbeda-beda pada  setiap  provinsinya.  Berdasarkan  hasil temuan  ini  dalam  mengentaskan  kemiskinan dapat dilakukan berbagai upaya yang diantaranya melalui  peningkatan  kualitas  pendidikan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  profesional sehingga  tingkat  pengangguran  yang  menjadi permasalahan dapat dituntaskan untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Dengan seiring  berkembangnya  pendapatan  masyarakat, maka  dapat  digunakan  dalam  mewujudkan pengentasan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan, konsumsi serta kebutuhan lainnya.
Faktor  pengaruh  tingkat  kemiskinan  di Indonesia  dapat  di  kelompokkam  menjadi  10 cluster berdasarkan  variabel  yang  memiliki pengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan.  Berdasarkan  10 cluster tersebut dapat dibedakan dengan jelas variabel mana saja yang  memiliki  pengaruh  secara  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan.  Sehingga  dapat digunakan  sebagai  acuan  dalam  menentukan kebijakan masing-masing wilayah sesuai dengan prioritasnya  agar  kebijakan  yang  dikeluarkan dapat tepat guna, lebih efektif dan efisien dalam menjangkau permasalahan yang ada.

## 5. REFERENSI
[1] D. Cahya and N. Triana, “Analisis Faktor- Faktor  Pembentuk  Kemiskinan  Pulau Jawa  Periode  2013-2021  Analysis  Of Factors  For  Poverty  Island  Java  2013- 2021 Period,” vol. 22, no. 1, pp. 132–145, 2022.
[2] M.  A.  Okuputra  and  Nasikh,  “Pengruh Inovasi  Daerah  Terhadap  Kemiskinan,” Inov.  J.  Ekon.  Keuang.  dan  Manaj. ,  vol. 18, no. 1, 2022.
[3] D. Oktaviana, W. p. Primandhana, and M. Wahed, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan
EKonomi,  Upah  Minimum  Kabupaten, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di  Kabupaten  Madiun,” J.  Syntax  Idea , vol. 4, no. 1, pp. 1034–149, 2021.
[4] S. D. Purnomo, “Determinan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” Forum Ekon. , vol. 21, no. 2, pp. 217–225, 2019.
[5] N.  Zuhdiyaty  and  D.  Kaluge,  “Analisis Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi
Kemiskinan  Di  Indonesia  Selama  Lima Tahun Terakhir,” J. Ilm. Bisnis dan Ekon.
Asia , vol. 11, no. 2, pp. 27–31, 2018. [6] V.  B.  D.  Permatasari  and  B.  Fitanto,
“Analisis Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi,  IPM,  Tingkat  Pengangguran, Upah minimum Terhadap Kemiskinan di Jawa  Timur  tahun  2012-2017,” J.  Ilm. , vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
[7] D.  Ferezegia,  “Jurnal  Sosial  Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan,” J. Sos. Hum. Terap. , vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2018.
[8] A.  M.  Ginting,  “Pengaruh  Ketimpangan Pembangunan  Antarwilayah  Terhadap KemiskinanDi  Indonesia  2004-2013,” Pus.  Penelit.  -  Badan  Keahlian  DPR  RI , vol. 20, no. 1, pp. 45–58, 2015.
[9] D.  D.  Ustama,  “Peranan  Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan,”
Dialogue Can. Philos. Assoc. , vol. 6, no.
1, pp. 1–12, 2009.
[10] T. Adriana, “Pengaruh Tingkat
Kesehatan,  Tingkat  pendidikan,  dan Produktifitas  Terhadap  Kemiskinan  di Kalimantan,” J.  Chem.  Inf.  Model. ,  vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
[11] K. Ihsan and Ikhsan, “Analisis Pengaruh
UMP, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan DI Provinsi Aceh,” J.  Ilm.  Mhs. ,  vol.  3,  no.  3,  pp.  408–419,
2018.
[12] R.  D.  Aprilia,  “Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Upah  Minimum,  Pendidikan Dan  Tingkat  Pengangguran  Terhadap Tingkat  Kemiskinan,” J.  Ilm. ,  pp.  1–19, 2016.
[13] I.  Ksatria,  “Pengaruh  Produk  Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Kemiskinan di Indonesia,” vol. 22, no. 1, pp. 82–88, 2022. [14] B.  Nafi,  “Analisis  Faktor-Faktor  yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia ( 2016-2019 ),”
vol. 7, no. 02, pp. 953–960, 2021.
[15] Y.  C.  Pratama,  “ANALISIS  FAKTOR- FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI
KEMISKINAN DI INDONESIA,”
ESENSI , vol. 4, no. 2, pp. 45–53, 2015.
[16] I.  G.  N.  J.  L.  A.  Parwa  and  I.  G.  W.  M.
Yasa, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Di  Provinsi Bali,” E-Jurnal EP Unud , vol. 8, no. 5, pp.
945–973, 2019.
[17] I.  Indrawati,  E.  Ermawati,  and  R. Istiqamah,  “Pengaruh  Pendidikan  dan Pekerjaan  Terhadap  Kemiskinan  Rumah Tangga  dengan  Lingkungan  Sebagai Variabel  Moderating  di  Kecamatan Bolano  Kabupaten  Parigi  Moutong,” J. Ilmu Ekon. dan Bisnis Islam , vol. 1, no. 2, pp. 38–69, 2020.
[18] N.  Nurhasanah,  M.  Safri,  and  J.  K.  Edi, “Analisis  pengaruh  tingkat  pendidikan dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi,” e- Jurnal  Ekon.  Sumberd.  dan  Lingkung. , vol. 8, no. 3, pp. 161–169, 2019.
[19] D.  Adam,  F.  Z.  Olilingo,  and  I.  R. Santoso,  “Analisis  Pengaruh  Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan
Di  Kawasan  Kerjasama  Utara-Utara,” J. Ekon.  Pembang.  STIE  Muhammadiyah
Palopo , vol. 8, no. 1, pp. 97–111, 2022.
[20] D.  Deffrinica,  “Pengaruh  Tingkat Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di Kabupaten  Bengkayang,” JURKAMI    J.
Pendidik. Ekon. , vol. 2, no. 1, pp. 37–47,
2019.
[21] R.  Mardiatillah,  M.  Panorama,  and  M.
Maftukhatusolikhah, “Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019,” J. Intelekt.
Keislaman, Sos. dan Sains , vol. 10, no. 2, pp. 365–370, 2021.
[22] Y.  A.  Sari,  “Pengaruh  Upah  Minimum Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Dan Jumlah  Penduduk  Terhadap  Kemiskinan Di  Provinsi  Jawa  Tengah,” Equilib.    J.
Ilm. Ekon. Manaj. dan Akunt. , vol. 10, no.
2, pp. 121–130, 2021.
[23] V.  H.  Sisca,  A.  Hamzah,  and  M.  N. Syechalad, “Pengaruh Kesempatan Kerja, Pendidikan  Dan  Kesehatan  Terhadap
Kemiskinan  Di  Provinsi  Aceh,” J. Magister Ilmu Ekon. , vol. 1, no. 4, pp. 21–
30, 2013.
[24] R.  Widyasworo,  “Analisis  Pengaruh Pendidikan,  Kesehatan  Dan  Kesempatan Kerja  Wanita  Terhadap  Kemiskinan  Di Kabupaten Gresik,” J. Ilm. Mhs. FEB , vol.
2, no. 1, pp. 3–17, 2014.
[25] R.  Erdkhadifa,  “Pemodelan  Spasial Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Jawa Timur  dengan  Geographically  Weighted Regression,” Statistika , vol. 21, no. 2, pp. 85–97, 2021.