Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat

## Mastur Mastur, Feri Irawan
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Semarang, Indonesia mastur@unwahas.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dampak pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Inkonstitusonal  bersyarat  melalui  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020. Ugensi  penelitian  ini  adalah  bahwa  putusan  Mahkaman  Konstitusi  tersebut  berimplikasi  hukum  dan berdampak  dibeberapa  bidang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  setelah  putusan  Mahkamah Konstitusi,  memiliki  konsekuensi  hukum  seperti  berikut:    metode omnibus  law masuk  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun, dan menahan semua kebijakan atau tindakan strategis. Selanjutnya, keputusan tersebut berdampak pada bidang hukum, ketenagakerjaan, dan penanaman modal dalam dan luar negeri.
Kata kunci: Inkonstitusonal Bersyarat; Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Cipta Kerja

## Abstract
This research raises issues related to the Judicial Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which  was  declared  conditionally  unconstitutional  by  the  Constitutional  Court  through  Decision  Number 91/PUU-XVIII/2020. So that after the decision has legal implications and impacts in several fields. To answer the  problem,  the  authors  conducted  research  using  a  normative  juridical  research  methodology.  Then  the results in this study are that the Job Creation Law after the Constitutional Court ruling has legal implications, including: it must accommodate the omnibus law method in forming statutory regulations, make improvements within a period of 2 years, and suspend all strategic policies/actions. Then the decision also has an impact on the field of law, domestic and foreign investment and employment.
Keywords: Conditionally Unconstitutional; Constitutional Court Decision; Job Creation Law
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UUCK) dibuat  untuk  mendukung  investasi  dengan  menghindari  adanya  proses  administrasi, sehingga  menciptakan  lapangan  kerja.  Untuk  memastikan  hal  ini,  pemerintah  pusat  dan daerah bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.  Peraturan pelaksana UUCK  ini  dibuat  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke  pemerintah  daerah  untuk  mendukung tercapainya tujuan UUCK tersebut. 1 Selain itu adanya Undang-undang Cipta Kerja ini dapat mengubah kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Negara  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  berlandaskan  hukum  sebagaimana termaktub sesuai Pasal 1 Ayat  (3) Undang-undang Dasar 1945. Berlandaskan hal  tersebut, seluruh  komponen-komponen  keseharian  masyarakat  Indonesia  diharuskan  berdasar  pada aturan  kehukuman.  Hukum  di  Indonesia  dibuat  guna  mewujudkan  suatu  keadilan, ketertiban,  kesejahteraan  dan  kedamaian. 2 Sebagai  upaya  penegakan  hukum  maka dibentuklah  lembaga  kekuasaan  kehakiman.  Mahkamah  Konstitusi  dikonstruksikan  dalam pembentukanya  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman.  Hal  tersebut  ditegaskan dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Kewenangan  MK  melakukan  pengujian  terhadap  undang-undang  memiliki  urgensi tinggi  sebab  bersentuhan  langsung  dengan  kepentingan  masyarakat  Indonesia.  UUCK adalah  salah  satu  undang-undang  yang  diajukan  pengujian  materi  atau judicial  review ke Mahkamah Konstitusi. UUCK dalam proses pembentukanya dirasa banyak kecacatan oleh beberapa  pihak,  tetapi  pemerintah  menerbitkan  UUCK  tentu  memuat  kebutuhan  hukum yang  bermanfaat  guna  mewujudkan  kesejahteraan  umum  dimasyarakat  Indonesia.  UUCK hadir  sebagai  sebuah  upaya  strategi  mereformasi  regulasi  guna  penyederhanaan  peraturan perundang-undangan  akibat  dari hyper regulasi yang  mengakibatkan  disharmonisasi  dan ketidaksinkronan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Menurut  Majelis  Hakim  Konstitusi  dalam  menjatuhkan  Putusan  Nomor: 91/PUUXVIII/2020UUCK  memiliki  cacat  formil.  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa  UUCK  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  karena  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan." Jika  perbaikan  tidak  dilakukan  hingga  tenggat  waktu,  UUCK  dinyatakan  inkonstitusional secara penuh dan permanen.
Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap  UUCK  ini  antara  lain  oleh  Haryono  (2021)  yang  mengfokuskan  pada  metode penafsiran  yang  digunakan  oleh  MK  dalam  memutus  putusan  terhadap judicial  review UUCK.  Kelebihan  dari  penelitian  ini  tidak  hanya  mengkaji  metode  penafsiran  MK  tetapi
1 Hasdinar,  ‘Implikasi  Putusan  MK  No.  91/PUUXVII/2020  Tentang  Pengujian  Undang-Undang  Tentang  Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah’, Jurnal Legislatif , 6.1 (2022), 50–64.
2 Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum  & Teori Peradilan: Legal Theory \& Judicialprudence (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 22.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
juga  mengkaji  tentang  bagaimana  implikasi  dari  metode  penafsiran  MK  tersebut. 3 Selanjutnya  penelitian  oleh  Alrasyid  (2022)  yang  mengkaji  tentang  pertimbangan inkonstitusional  bersyarat  dalam  memutus judicial  review terhadap  UUCK.  Selain  itu penelitian ini juga mengkaji tentang kepastian hukum dan kedudukan hukum omnibus law sebagai teknik pembentukan undang-undang pasca putusan MK tersebut. 4
Terakhir  penelitian  oleh  Hirma  (2023),  penelitian  ini  mengkaji  alasan  dari  UUCK menjadi inkonstitusional bersyarat dan mengkaji tentang implikasi hukum terhadap putusan MK  tersebut.  Penelitian  Hirma  ini  menjelaskan  bahwa  UUCK  tersebut  dinyatakan  cacat formil sehingga dikategorikan sebagai inkonstitusional bersyarat karena tidak sesuai dengan tata  cara  pembentukan  undang-undang.  MK  memberikan  waktu  dua  tahun  kepada pembentuk  undang-undang  untuk  memperbaiki  prosedur  UUCK  sejak  keputusan  dibuat. Jika tidak ada perbaikan, UUCK dapat dinyatakan inkonstitusional secara permanen. UUCK tersebut  akan  dicabut  dan  peraturan  sebelumnya  yang  diubah  olehnya  akan  kembali berlaku. 5
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian penelitian ini yang fokus terhadap dampak putusan MK tersebut sedangkan damapk yang dikaji dalam penelitian  ini  meliputi  dmapak  terhadap  penaman  modal,  investasi  dan  dampak  terhadap ketenagakerjaan.  Penelitian  bertujuan  ini  menyajikan  dampak  putusan  MK  yang  akan memunculkan ilmu pengetahuan yang baru terkait pembentukan undang-undang, perluasan kewenangan  MK,  kemudian  dampaknya  putusan  MK  tersebut  bagi  penanaman  modal  dan ketenagakerjaan.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  merupakan jenis  penelitian  hukum  yang  dilakukan  secara  yuridis  normatif  di  mana  hukum  dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum ( law in books ) atau sebagai kaidah atau standar yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia. 6 Penelitian dengan studi hukum normatif ini berfokus pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 7
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sumber dan jenis data yang digunakan  dalam  hukum.  Bahan  hukum  primer  yang  diginakan  penelitian  ini  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan  dan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  relevan  dengan objek  penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  semua  publikasi  hukum  yang merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, catatan-catatan resmi, kamus-kamus hukum, dan  jurnal-jurnal  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Metode  pengumpulan  data menggunakan  studi  kepustakaan.  dengan  mengumpulkan  dan  mengklasifikasikan  bahan hukum  untuk  menghasilkan  proses  sinkronisasi  dan  penataan.  Metode  anilisis  data  adalah
3 Dodi Haryono, ‘Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja’, Jurnal Konstitusi , 18.4 (2022), 774 <https://doi.org/10.31078/jk1843>.
4 Aldys Rismelin Alrasyid and Sunny Ummul Firdaus, ‘Mengkaji Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kedudukan Omnibus Law’, Souvreignty , 1.3 (2022), 467–75 <https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/163>.
5 Hirma  and  Syamsir,  ‘Kajian  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91  /  Puu-Xviii  /  2020  Tentang Undang-Undang Cipta Kerja’, Limbago: Journal of Constitutional Law , 3.1 (2023), 22–37.
6 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984).
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
kualitatif dan menggunakan teknik deskriptif analisis untuk memeriksa bahan hukum primer dan sekunder.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Dampak  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja
Perjalanan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  mengawal  konstistusi  di  negara  ini.  Sejak berdiri,  untuk  pertama  kalinya  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pengujian  undang-undang mengabulkan  untuk  sebagian  permohonan  uji  formil.  Menurut  keputusan  Mahkmah Konstitusi,  UUCK  dianggap  cacat  secara  formal  karena  berbenturan  dengan  UUD  Negara RI Tahun 1945. UUCK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 8 Untuk itu Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  UUCK  inkonstitusional  bersyarat.  Putusan  MK tersebut memerintahkan kepada pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan DPR RI agar  segera  melakukan  perbaikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak putusan  MK  tersebut.  Jika  dalam  tenggang  waktu  yang  sudah  ditentukan  tidak  melakukan pernbaikan  maka  UUCK  dinyatakan  inkonstitusional  secara  permanen.  Implikasi  hukum terhadap putusan MK tersebut pembuat  undang-undang yakni pemerintah bersama dengan DPR harus mengakomodir metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.  Secara  implisit,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  persyaratan  formal yang berkaitan dengan metode pembentukan undang-undang yang jelas dan baku harus ada di dalam pengaturan pembentukan undang-undangan jika ingin menyederhanakan pembutan undang-undang dengan metode omnibus law . 9
Sebagaimana  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang menyatakan bahwa pembentukan UUCK tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Omnibus law yang juga dikenal sebagai omnibus bill , dan merupakan  bentuk  kebebasan  untuk  membuat  peraturan  perundang-undangan.  Kajian omnibus law ini diawali penerapannya di Amerika Serikat. 10 Metode omnibus law pertama kali  digunakan  di  negara-negara common  law dengan  sistem  hukum  anglo  saxon.  Metode ini digunakan untuk menyederhanakan undang-undang, mengubah atau mencabut lebih dari satu  undang-undang.  Konsep omnibus  hukum menawarkan  solusi  untuk  masalah  yang muncul sebagai hasil dari peraturan yang tumpang tindih atau tumpang tindih yang terlalu banyak. 11
Mahkamah  Konstitusi  memberikan  tenggat  waktu  bagi  para  pihak  yang  pembentuk undang-undang  (pemerintah  bersama  DPR)  untuk  memberbaiki  prosedur  pembentukan undang-undang untuk UUCK selama 2 (dua) tahun sejak putusan dijatuhkan. Apabila dalam kurun  waktu  tersebut  belum  diperbaiki,  maka  Mahkamah  Konstitusi  menyebutkan  bahwa
8 Satria  Rangga  Putra  and  Sujatmiko  Sujatmiko,  ‘Mengulas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  Terkait  Pengujian  Formil  Uu  Cipta  Kerja:  Perspektif  Hukum  Progresif’, Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 22.2 (2022), 229 <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.229-242>.
9 Putra and Sujatmiko.
10 Tomy Michael, ‘Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law’, Jurnal Ius Constituendum , 5.1 (2020), 159–76 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>.
11 Putra and Sujatmiko.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
UUCK  akan  berdampak  hukum  menjadi  inkonstitusional  secara  permanen.  Sementara apabila  dalam  tenggat  waktu  2  (dua)  tahun  juga  pihak  yang  membentuk  undang-undang tidak  juga  memperbaiki  UUCK  maka  demi  kepastian  hukum  dan  mencegah  kekosongan hukum  terhadap  segala  materi  muatan,  undang-undang  maupun  pasal-pasal  yang  telah dirubah maupun dicabut itu, maka dinyatakan diberlakukan kembali.
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa segala  kebijakan  atau  tindakan  yang  berdampak  luas  dan  strategis  harus  ditangguhkan. Selain  itu,  penerapan  peraturan  pelaksana  baru  yang  berkaitan  dengan  UUCK  tidak dibenarkan. Ini berarti bahwa kedudukan UUCK akan "tersandera" selama dua tahun hingga ada perbaikan.
Pembentuk  undang-undang  melanggar  ketentuan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dengan  menggunakan  metode omnibus  law dalam  pembentukan  UUCK.  Dan putusan yang diberikan oleh hakim konstitusi sudah tepat serta bijak dan berlandaskan pada hukum yang mengatur di negeri ini. Untuk mengakomodir metode omnibus law pembentuk UUCK  dapat  melakukan  revisi  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  sehingga  didalamnya  memuat  terkait  mekanisme omnibus  law sesuai  dengan  isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan  UUCK  inkonstitusional  secara  bersyarat  dan  harus  diperbaiki  dalam  jangka waktu 2 tahun untuk meminimalisir dampaknya serta mencegah kekacauan dan kekosongan hukum. Serta pembentukannya pula membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan pembentukan  undang-undang  ini  pula  memiliki  tujuan  yang  baik  untuk  kesejahteraan  dan kemajuan  bangsa  Indonesia.  Selama  tenggat  waktu  2  (dua)  tahun  yang  diberikan  oleh Mahkamah  Konstitusi  diharapkan  pembentuk  undang-undang  dapat  memperbaiki  semua kecacatan formilnya, dan UUCK serta peraturan pelaksananya dapat diberlaku kembali
Putusan  MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang  memerintahkan  semua  tindakan  atau kebijakan  yang  bersifat  stratrgis  dan  berdampak  luas  tentu  saja  bukan  kewenangan Mahkamah  Konstitusi,  melainkan  kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) dan/atau Pengadilan Negeri (PN). Selain itu, perintah tersebut hanya dapat ditegakkan jika gugatan diajukan terhadap pemerintah, yang kemudian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  dan/atau  Pengadilan  Negeri  (PN)  dikabulkan  untuk  dilakukan  penundaan  sampai adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Putusan  MK  yang  memberikan  perintah  untuk  memperbaiki  undang-undang, Mahkamah  Konstitusi  seolah-olah  berada  di  atas  DPR  dan  Presiden.  Kewenangan Mahkamah  Konstitusi  melakukan  pemeriksaan  hanya  dapat  dilakukan  untuk  menentukan apakah  undang-undang  bertentangan  dengan  konstitusi  (lihat  Pasal  24C  Konstitusi  1945). Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengimbangi  fungsi  Presiden  dan  DPR  sebagai  legislator yang  positif.  Sementara  itu,  Mahkamah  Agung  dan  PTUN  tidak  bertanggung  jawab  atas masalah pengujian tindakan dan kebijakan, serta aturan turunan dari undang-undang. 12
12 Farel Hasibuan and others, ‘Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia’, Pendidikan Kewarganegaraan Undhisuka , 10.3 (2022), 162–75.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105

## 3.2 Dampak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  Undang-Undang  Cipta  Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat
Putusan MK  tersebut  memunculkan  pengetahuan  hukum  baru yang ada di  Indonesia akibat dari Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh Mahkamah Konstitusi adalah adanya sebuah putusan bersyarat. Status UUCK yang dinyatakan inkonstitusional  bersyarat. Maka dengan putusan bersyarat tersebut, kedepanya putusan bersyarat baik berupa konstitusional bersyarat  ataupun  inkonstitusional  bersyarat  dapat  diatur  secara  eksplisit  dalam  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Apabila  ketentuan  konstitusional  bersyarat  ataupun  inkonstitusional  bersyarat  telah diatur  secara  pasti  di  dalam  undang-undang,  maka  disini  akan  muncul  partisipasi  publik dalam  rangka  ikut  serta  menjaga  konstitusi  negara.  Publik  akan  mengetahui  ilmu pengetahuan  baru  serta  memahami  tolak  ukur  pengujian  undang-undang  di  Mahkamah Konsistusi  yang  dinyatakan  memiliki  putusan  bersyarat,  baik  konstitusional  bersyarat ataupun  inkonstitusional  bersyarat  publik  akan  memiliki  pengetahuan  baru  terkait  hal tersebut.
Mahkamah  Konstitusi  yang  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara,  memutus  pembubaran  partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu wewenangnya melakukan  pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  dan  memberikan putusanya  bersifat  final.  Menurut  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi,  MK  memiliki  3 (tiga) opsi putusan, yaitu dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima.
Namun,  dalam  praktik  peradilan  konstitusi,  ada  jenis  putusan  lainnya  konstitusional bersyarat  dan  inkonstitusional  bersyarat.  Sehingga  menjadi  sebuah  perluasan  terkait kewenangan  MK  dalam  memberi  putusan.  Menurut  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Artinya  Mahkamah  Konstitusi  boleh  melakukan  trobosan dengan  memilih  opsi  putusan  bersyarat  karena  sebuah  kebutuhan  yang  mendesak  guna mencegah sebuah kekosongan hukum. Apabila Mahkamah Konstitusi hanya berfokus pada 3  (tiga)  opsi  amar  putusan  amat  memungkinkan  akan  terjadinya  kekacauan  hukum  karena adanya kekosongan hukum.
Investasi  memiliki  dua  sisi:  satu  sisi,  sebagai  negara  penerima  investasi,  pemerintah harus  mempersiapkan  sumber  daya  ekonomi  untuk  menarik  investor  Penanaman  Modal Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN),  dan  sisi  lain,  negara  harus mampu menjaga kesejahteraan warga negaranya. Salah satu tujuan dari pembukaan peluang investasi  adalah  untuk  memastikan  kesejahteraan  warga  negaranya. 13 Tujuan  dari  UUCK, menurut  Pasal  3,  adalah  untuk  meningkatkan  lapangan  kerja  melalui  kemudahan, perlindungan,  dan  pemberdayaan  terhadap  koperasi,  UMKM,  serta  industri  dan
13 N  Fibrianti  and  others,  ‘Undang  Undang  Cipta  Kerja  Klaster  Investasi  Telaah  Paradigma  Participatory’, Pandecta Research … , 16.2 (2021), 345–52 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32146>.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
perdagangan nasional,  sehingga semakin banyak  orang  Indonesia dapat  bergabung dengan tenaga  kerja.  Semua  ini  dilakukan  dengan  mempertahankan  keseimbangan  dan  kemajuan antar  daerah  dalam  ekonomi  nasional. 14 Sehingga  yang  menjadi  fokus  dari  disahkannya UUCK  adalah  penataan  dan  mempermudah  perizinan;  sebelumnya,  Undang-Undang Penanaman Modal hanya memungkinkan satu sistem untuk memproses perizinan. 15 Melalui pelaksanaan  UUCK,  pemerintah  berharap  dapat  mempersingkat  proses  pendirian  usaha dengan  membuat  syarat  pendirian  umk  menjadi  mudah  hanya  dengan  surat  pernyataan berbahasa  Indonesia.  Namun,  undang-undang  ini  juga  melupakan  peraturan  terkait permodalan  dan  penanaman  modal. 16 Dampak  putusan  MK  terhadap  penanaman  modal antara lain dapat menyebabkan iklim investasi dalam negeri memburuk akibat dari Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020:  Pertama,  tidak  ada  kepastian  hukum yang melindungi para PMDN sebab penangguhan segala bentuk tindakan yang didasarkan pada UUCK, sehingga menjadikan minat investor menurun bahkan menarik diri akibat tidak adanya  jaminan  hukum  yang  mengatur.  Kedua,  regulasi  penanaman  modal  dalam  negeri yang  berbelit-belit,  hal  ini  juga  dampak  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020.  Kemudahan  perizinan  berusaha  yang  sebelumnya  diberikan  UUCK mendorong  dimana  sebelumnya  permasalahan  tumpang  tindih  mengenai  perizinan  uasha dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta  kementerian/lembaga  membuat  proses perizinan  menjadi  sulit  bagi  investor  dan  juga  memakan  waktu  yang  lama,  menjadi  lebih mudah.
Perubahan  kebijakan  jenis  PMA  yang  dibuat  oleh  UUCK  ini,  investor  asing  dapat berinvestasi  di  sektor  strategis  seperti  air,  ketenagalistrikan,  telekomunikasi,  persenjataan, keamanan,  dan  pertahanan.  Selain  itu,  UU  Penanaman  Modal  sebelumnya  menetapkan bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  produksi  senjata,  mesiu,  alat  peledak,  dan  peralatan perang  dalam  UUCK. 17 Dari  perubahan  kebijakan  investasi  tersebut  akan  menciptakan lowongan  kerja  bagi  penduduk  suatu  negara  yang  menjadi  tuan  rumah  sehingga  dapat meningkatkan  kualitas  penghasilan  dan  standar  hidup.  Di  sini  terlihat  jelas  bahwa penanaman modal adalah bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  mendorong  ekonomi kerakyatan  dan  menciptakan  lapangan  kerja.  Namun,  sejak  putusan  MK  berimbas  besar pada  sektor  penanaman  modal,  sehingga  target-target  penanaman  modal  pemerintah  pusat ataupun pemerintah daerah menjadi tersendat.
Sederhananya,  dampak  penanaman  modal  terhadap  perekonomian  negara  tercermin pada pendapatan nasional negara tersebut, penanaman modal memiliki kaitan positif dengan
14 Otti  Ilham  Khair,  ‘Analisis  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Di  Indonesia’, Jurnal Widya Pranata Hukum , 3.2 (2021), 45–63 <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>.
15 Rani Apriani and Rheina Alifa Mahersaputri, ‘Dampak Undang-Undang Omibus Law Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia’, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9.3 (2022), 1353–61
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1353-1361>.
16 Ruth  Deta  Louisa  and  Mohammad  Fajri  Mekka  Putra,  ‘Pendirian  Persero  Perorangan  Tanpa  Akta  Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja’, Jurnal Ius Constituendum , 8.2 (2023), 185
<https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722>.
17 Ferdinand  Jason  and  David  Tan,  ‘Kepastian  Hukum  Bagi  Penanam  Modal  Asing  Sehubungan  Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja’, UNES Law Review , 4.3 (2022), 367–82 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.240>.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
PDB/GDP.  Dapat  dikatakan  bahwa  PDB/GDP  cenderung  meningkat  ketika  investasi meningkat.  Atau  sebaliknya,  ketika  investasi  turun,  PDB/GDP  biasanya  ikut  turun.  Selain itu  dampkan  dari  putusan  MK  dapat  menurunkan  minat  PMA  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang akan menjadikan para investor asing berfikir kembali  untuk  melakukan  investasi  di  Indonesia.  Karena  dirasa  tidak  menarik  dan  tidak potensial  terhadap para investor asing  yang masuk, sebab tidak bisa memberikan berbagai insentif  dan  keuntungan  yang  optimal.  Atau  bahkan  PMA  bisa  menarik  diri  dan  memilih negara  lain  yang  dapat  memberikan  kerjasama  investasi  yang  lebih  menguntungkan. Karena  pada  dasarnya  kepastian,  kecepatan,  kemudahan,  dan  transparasi  adalah  hal  yang dilihat dan dibutuhkan oleh para investor asing.
Kondisi  UUCK  yang  dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  sehingga  berimplikasi terhadap  penangguhan  kebijakan  yang  didasarkan  pada  UUCK  beserta  peraturan pelaksanaannya.  Menjadikan  ketidakjelasan  kepastian  hukum  pada  bidang  penamana modal.  Kebijakan  yang  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  untuk  menarik  PMA  dengan bentuk  sejumlah  deregulasi  dan  debirokrasi  yang  secara  kontinuitas  dilakukan  oleh pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi menjadi tersendat karena dampak dari putusan MK menjadikan iklim investasi yang tidak kondusif bagi PMA.
Dampak  lain  yang  tidak  dapat  dihindari  adalah  sengketa  internasional  antara Indonesia dan  PMA. Sebab regulasi yang tidak jelas  karena status UUCK  yang tersandera dalam  2  tahun  dan  tumpang  tindihnya  regulasi  yang  ada,  yang  berpotensi  menjadi  sebuah malapetaka bagi masing-masing pihak. Serta berpotensi pula terjadinya sengketa terkait hak dan kewajiban para masing-masing pihak. Hal-hal diatas perlu diperhatikan oleh pemerintah agar  kondisi  iklim  investasi  di  Indonesia  dapat  berjalan  dengan  baik.  Apabila  pemerintah acuh  terhadap  hal  tersebut  dapat  berakibat  membuat  relasi  bisnis  yang  terjalin  antara Indonesia dengan negara asing menjadi berjarak.
Pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  oleh  perusahaan  tentu  saja  menimbulkan  dampak sosial  yang  mengakibatkan  perselisihan  antara  perusahaan  dan  karyawannya.  Oleh  karena itu,  diperlukan  peraturan  yang  adil  dan  undang-undang  untuk  melindungi  karyawan  dan melindungi haknya. 18 Berkaitan dengan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan pekerja,  ada  bebarapa  aturan  ketenagakerjaan  yang  diubah  di  UUCK.  Pengaturan  PKWT mengalami  perubahan  yang  signifikan,  terutama  dalam  hal  jangka  waktu  dan  payung perlindungan  tenaga  PKWT  yang  tidak  tercantum  dalam  pengaturan  UUCK. 19 Dalam konteks  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia,  kepentingan  pekerja  dan  pengusaha  harus dilindungi  secara  proporsional.  Dalam  hal  ini,  hubungan  kerja  harus  memberikan  relasi yang  proporsional  untuk  memberikan  manfaat  bagi  kedua  belah  pihak. 20 Dampak  yang ditimbulkan  putusan  MK  tehadap  sektor  ketenagakerjaan  antara  lain:  1)  Pemutusan
18 Khair.
19 Syerrin  Hakim  and  Imam  Haryanto,  ‘Implementasi  Pengawasan  Dan  Pemberian  Sanksi  Terhadap  Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu’, Jurnal USM Law Review , 6.2 (2023), 812 <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>.
20 Dede  Agus,  ‘Eksistensi  Hubungan  Industrial  Pancasila  Pasca  Disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja’, Jurnal Ius Constituendum , 8.1 (2023), 87 <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
Hubungan  Kerja  (PHK),  UUCK  menghapus  hak  pekerja/buruh  untuk  meminta  PHK  jika merasa  dirugikan  oleh  perusahaan.  Menurut  Pasal  169  Ayat  (1)  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  pekerja/buruh  dapat  mengajukan  permohonan  PHK  kepada  lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila perusahaan di antaranya menganiaya, menghina  secara  kasar  atau  mengancam;  2)  Pengupahan,  UUCK  yang  dinyatakan inkonstitusional  bersyarat  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020 berdampak  pada  masalah  pengupahan  yang  tidak  bisa  di  implementasikan  kebijakan barunya.  Dan  kebingungan  para  pemberi  kerja  untuk  memberikan  pengupahan  dengan kebijakan yang ada. 3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), UUCK yang menghapus ketentuan mengenai jangka waktu PKWT atau pekerja kontrak. Menurut Pasal 59 Ayat (4) UUCK  menyatakan  bahwa  aturan  lebih  lanjut  mengenai  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan pekerjaan,  jangka  waktu  serta  batas  perpanjangan  PKWT  ditentukan  dengan  PP. Sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat dibuat paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama (1) satu tahun.  Aturan  baru  tersebut  memiliki potensi memberikan  keleluasaan  dan kekuasaan bagi  para  pengusaha  untuk  mempertahankan  status  pekerja  kontrak  tanpa  batas.  4)  Hari libur kerja, pekerja berhak atas 2 (dua) hari libur per pekan, yang sebelumnya telah diatur dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Tetapi,  menurut  Pasal  79  Ayat  (2)  Huruf  (b)  UUCK menyatakan  agar  pekerja  diberikan  waktu  istirahat  mingguan,  yang  hanya  1  (satu)  hari untuk  6  (enam)  hari  kerja  dalam  1  (satu)  pekan.  Pasal  79  UUCK  juga  telah  menghapus kewajiban  perusahaan  untuk  memberikan  istirahat  panjang  2  (dua)  bulan  kepada  pekerja yang  telah  bekerja  selama  6  (enam)  tahun  berturut-turut  dan  berlaku  untuk  kelipatan  dari masa  kerja  6  (enam)  tahun  tersebut.  Pasal  79  Ayat  (3)  UUCK  mengatur  pemberian  cuti tahunan minimal  12 hari kerja hanya  setelah  pekerja telah  bekerja  selama  12 bulan secara terus-menerus.
Selama  proses  pembangunan  ekonomi,  hubungan  antara  investasi  dan  pembangunan ekonomi berdampak positif pada peningkatan iklim daya saing investasi suatu negara. Iklim ini  mempengaruhi  perkembangan  pendapatan,  sehingga  semakin  menarik  iklim  investasi, semakin banyak kegiatan investasi yang ditanamkan di suatu negara, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan pendapatan. 21 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020  berdampak  terhadap  berbagai  bidang,  terutama  dalam  bidang penanaman  modal,  investasi  dan  ketenagakerjaan.  Penelitian  ini  menganalisis,  apakah putusan  MK  yang  menyatakan  UUCK  inkonstitusional  bersyarat  adalah  hal  yang  tepat? Mengingat ada dampaknya pada bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan, penelitian ini  akan  menganalisis  dampak  putusan  MK  tersebut.  Untuk  meminimalisis  terjadinya persoalan  serius  terkait  konstitusionalitas  UUCK,  maka  langkah  Mahkamah  Konstitusi untuk  memutus  inkonstitusional  bersyarat  sudah  tepat,  sehingga  ketentuan  UUCK  akan
21 Marulak  Pardede,  ‘Reformasi  Peraturan  Investasi  Di  Indonesia  (Suatu  Upaya  Peningkatan  Iklim  Daya  Saing Investasi) Investment’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 23.2 (2023), 231 <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244>.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
tetap  berlangsung  selama  2  (dua)  tahun  sembari  dilakukan  perbaikan  oleh  pembuatan undang-undang (pemerintah dan DPR) dan untuk juga menghindari kekosongan hukum.
Tetapi,  jika  setelah  2  tahun  kemudian  UUCK  dinyatakan  inkonstitusional  secara permanen,  sebab  pembentuk  undang-undang  tidak  mampu  memperbaikinya.  Untuk menghindari konflik serta untuk menjamin kepastian hukum penanam modal asing (PMA), alangkah  baiknya  jika  dilakukannya  ketentuan  peralihan  dan  juga  aturan  tambahan. Ketentuan  peralihan  yang  ada  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  memiliki  tujuan  untuk  menghindari kekosongan hukum, memberikan jaminan hukum, memberikan perlindungan hukum kepada pihak  yang  terkena  perubahan  sebuah  undang-undang,  dan  mengatur  hal-hal  yang  bersifat peralihan/sementara.
Jika UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen apabila dalam 2 tahun tidak mampu  melakukan  perbaikan.  Pemerintah  harus  menerapkan  ketentuan  peralihan  yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak PMA. Ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa PMA yang saat ini berinvestasi di Indonesia dapat terus menikmati hak- hak  berdasarkan  UUCK  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan  bersama.  Langkah-langkah tersebut  perlu  diambil  untuk  melindungi  hak-hak  PMA  dari  kerugian  dan  menghindari sengketa  internasional  antara  Indonesia  dan  PMA.  Hal  ini  juga  harus  diperhatikan  agar iklim  investasi  di  Indonesia  baik  dan  selain  itu  terjalin  hubungan  bisnis  yang  baik  antara Indonesia  dan  luar  negeri  yang  bersama-sama  membangun  dan  memajukan  perkonomian negara.  Selaras  dengan  dengan  analisis  terhadap  dampak  bidang  penanaman  modal  yang telah diuraikan di penelitian ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang  menyatakan  UUCK  inkonstitusional  bersyarat  juga  dirasa  sudah  tepat  untuk meminimalisir  dampak  yang  lebih  luas  dalam  bidang  ketenagakerjaan  serta  menghindari kekosongan  hukum  akibat  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  statusnya  telah  diubah oleh UUCK.

## 4. PENUTUP
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  terkait pengujian  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  menyatakan inkonstitusional  bersyarat  karena  tidak  memenuhi  prosedur  pembentukan  undang-undang sebagai  mana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  tidak  memuat  metode omnibus  law di dalamnya.  Meskipun  UUCK  dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  melalui  amar  putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 namun UUCK tersebut masih tetap  berlaku  sampai  dilakukan  perbaikan  oleh  pembentuk  undang-undang  yakni pemerintah bersama DPR dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun setelah putusan dibacakan. Jika  pembentuk  undang-undang  tidak  dapat  melakukan  perubahan  pada  UUCK  dalam jangka  waktu  dua  (dua)  tahun,  maka  undang-undang,  pasal,  atau  materi  undang-undang yang  telah  dicabut  atau  diubah  oleh  undang-undang  tersebut  dinyatakan  berlaku  kembali. Pemerintah  bersama  DPR  RI  harus  menangguhkan  semua  kebijakan  strategis  dan berdampak luas, dan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan peraturan pelaksana baru sesuai
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
dengan  UUCK.  Dampak  putusan  MK  terhadap  penanaman  modal  antara  lain  dapat menyebabkan  iklim  investasi  dalam  negeri  menurun  akibat  regulasi  perizinan  yang  masih berbelit-belit,  tidak  ada  kepastian  hukum  terhadap  investor.  Sedangkan  dampak  di  sektor ketenagakerjaan yaitu berkaitan dengan pengajuan PHK, pengupahan dan PKWT.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Dede,  ‘Eksistensi  Hubungan  Industrial  Pancasila  Pasca  Disahkannya  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Cipta  Kerja’, Jurnal  Ius  Constituendum ,  8.1 (2023), 87 <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>
Ali,  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  \&  Teori  Peradilan:  Legal  Theory  \& Judicialprudence (Jakarta: Kencana, 2009)
Alrasyid, Aldys Rismelin, and Sunny Ummul Firdaus, ‘Mengkaji Inkonstitusional Bersyarat Terhadap  Kedudukan  Omnibus  Law’, Souvreignty ,  1.3  (2022),  467–75 <https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/163>
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2012)
Apriani,  Rani,  and  Rheina  Alifa  Mahersaputri,  ‘Dampak  Undang-Undang  Omibus  Law Terhadap  Iklim  Investasi  Di  Indonesia’, Justitia :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan
Humaniora , 9.3 (2022), 1353–61
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1353-1361>
Fibrianti, N, B Santoso, R Setyowati, and ..., ‘Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah  Paradigma  Participatory’, Pandecta  Research  … ,  16.2  (2021),  345–52 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32146>
Hakim,  Syerrin,  and  Imam  Haryanto,  ‘Implementasi  Pengawasan  Dan  Pemberian  Sanksi Terhadap  Perusahaan  Atas  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu’, Jurnal USM Law Review , 6.2 (2023), 812 <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085> Haryono,  Dodi,  ‘Metode  Tafsir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian Konstitusional  Undang-Undang  Cipta  Kerja’, Jurnal  Konstitusi ,  18.4  (2022),  774 <https://doi.org/10.31078/jk1843>
Hasdinar,  ‘Implikasi  Putusan  MK  No.  91/PUUXVII/2020  Tentang  Pengujian  Undang- Undang  Tentang  Cipta  Kerja  Terhadap  Pembentukan  Peraturan  Daerah’, Jurnal Legislatif , 6.1 (2022), 50–64
Hasibuan,  Farel,  Junimart  Girsang,  Ampuan  Situmeang,  Fakultas  Hukum,  Universitas Internasional  Batam,  Sistem  Hukum,  and  others,  ‘Terhadap  Implementasi  Omnibus Law Di Indonesia’, Pendidikan Kewarganegaraan Undhisuka , 10.3 (2022), 162–75 Hirma, and Syamsir, ‘Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / Puu-Xviii / 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja’, Limbago: Journal of Constitutional Law , 3.1 (2023), 22–37
Jason,  Ferdinand,  and  David  Tan,  ‘Kepastian  Hukum  Bagi  Penanam  Modal  Asing Sehubungan  Dengan  Inkonstitusional  Undang-Undang  Cipta  Kerja’, UNES  Law Review , 4.3 (2022), 367–82 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.240>
Khair,  Otti  Ilham,  ‘Analisis  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Perlindungan  Tenaga Kerja  Di  Indonesia’, Jurnal  Widya  Pranata  Hukum ,  3.2  (2021),  45–63 <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>
Louisa,  Ruth  Deta,  and  Mohammad  Fajri  Mekka  Putra,  ‘Pendirian  Persero  Perorangan Tanpa  Akta  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja’, Jurnal  Ius
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat
Mastur Mastur, Feri Irawan
e-ISSN: 2621-4105
Constituendum , 8.2 (2023), 185 <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722> Pardede, Marulak, ‘Reformasi Peraturan Investasi Di Indonesia (Suatu Upaya Peningkatan Iklim  Daya  Saing  Investasi)  Investment’, Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure ,  23.2 (2023), 231 <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244>
Putra, Satria Rangga, and Sujatmiko Sujatmiko, ‘Mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  91/PUU-XVIII/2020  Terkait  Pengujian  Formil  UU  Cipta  Kerja:  Perspektif Hukum  Progresif’, Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure ,  22.2  (2022),  229 <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.229-242>
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984)
Tomy  Michael,  ‘Bentuk  Pemerintahan  Perspektif  Omnibus  Law’, Jurnal  Ius Constituendum , 5.1 (2020), 159–76
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>