ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tana Tidung : Pajak Penangkar Sarang Burung Walet
Ramli Paris 1, * ; Ibnu Sabil 2 ; Yumiati 3 1, 2, 3 Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia; ramliparisUT2018@gmail.com
* Correspondence : ramliparisUT2018@gmail.com
Kata kunci Implementasi, pajak, sarang burung wallet, wajib pajak.

## Keywords
Implementation, swallow's nest, tax, taxpayer

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013  tentang  Pajak  Daerah  bagi  penangkar  burung  walet  di  Kabupaten  Tana Tidung, dan  kendala apa saja dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil penelitian ini yaitu : 1). Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013  tentang  Pajak  Daerah  bagi  penangkar  burung  walet  di  Kabupaten  Tana Tidung  belum  dapat  diterapkan  dengan  baik,  2).  Sampai  saat  ini  Perbub  Tana Tidung  Nomor  12  Tahun  2017,  mengenai  petunjuk  pelaksanaan  pemungutan pajak sarang burung walet terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 belum  berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan rendahnya  wajib  pajak  menyetor  pajak  sarang  burung,  dan  3).  Kendala implementasi  Perda  Nomor  3  Tahun  2013  yaitu:  minimnya  jumlah  aparat pemungut pajak yang terlatih, pemungutan pajak selama ini dirasa masih belum optimal,    kurangnya  sosialisasi  mengenai  peraturan  bupati  Tana  Tidung  yang mengatur  tentang  pajak  daerah,  khususnya  pajak  pemilik  sarang  burung  walet, kurangnya pengawasan penegak hukum, terkait pemilik sarang burung yang tidak menyetor pajak, dan rendahnya kesadaran wajib pajak.

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Regional Tax for swallow breeders in Tana Tidung Regency, and what are the obstacles in the Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013. The form of research used is descriptive using qualitative methods. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The results of this study are: 1). The implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Regional Tax for swallow breeders in Tana Tidung Regency has not been implemented properly, 2). Until now, Perbub Tana Tidung Number 12  of  2017,  regarding  guidelines  for  the  implementation  of  swallow's  nest  tax collection on the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 has not run properly. This is shown by the low number of taxpayers depositing bird's nest  tax,  and  3).  The  obstacles  to  the  implementation  of  Regional  Regulation Number 3 of 2013 are: the lack of trained tax collectors, tax collection so far is still not optimal, lack of socialization regarding Tana Tidung regent regulations governing  local  taxes,  especially  taxes  on  swallow  nest  owners,  lack  of  law enforcement supervision, related to bird nest owners who do not deposit taxes, and low awareness of taxpayers.

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  amanah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  mengenai otonomi  daerah,  maka  pelaksanaan  pembangunan  dan  penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus disikapi secara strategis sehingga akan memberikan dampak yang positif  (Marjuni dkk, 2019). Dampak positif otonomi daerah adalah memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih  terlaksana  dan  terciptanya  iklim  demokrasi  di  daerah  serta  memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan – kebijakan daerah yang lebih  mementingkan  nasib  mereka  daripada  hanya  sekedar  mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi dimasa yang lalu(Iqbal & Herman, 2018).
Suatu  daerah  otonom  harus  mampu  mandiri  dengan  mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setinggi-tingginya, diantaranya adalah dengan mengandalkan pajak dan restribusi daerah yang telah ditetapkan dengan undang- undang  (Sutedi,  2013).    Pengelolaan  otonomi  daerah  tidak  terlepas  dari  sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah (Fauziyah & Sriharyani, 2020). Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Nirbita & Sartika, 2020).
Salah satu daerah yang menggunakan pajak sebagai modal pembangunan dan menjalankan program pemerintah daerah adalah Kabupaten Tana Tidung, dimana pemungutannya sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Selain pungutan  pajak,  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  guna  mewujudkan pembangunan  daerah  yang  berkesinambungan,  daerah  dituntut  untuk  menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi daerah  adalah  kemampuan  atau  sumber  daya  suatu  daerah  yang  terpendam  dan dapat dikembangkan (Apriyanto & Kusnandar, 2020).
Salah satu potensi yang dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung adalah pengelolaan Sarang Burung Walet. Sarang burung walet merupakan salah satu potensi sumber daya  alam  hayati  yang  dikelola  oleh  masyarakat  Kabupaten  Tana  Tidung.    Di samping  sebagai  sumber  pendapatan  masyarakat,  burung  walet  juga  berpotensi sebagai  sumber    pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yaitu  melalui  penarikan  pajak (Irianto, 2022).
Potensi sarang burung walet ini dinilai potensial di setiap kecamatan yang ada di  Kabupaten  Tana  Tidung.  Sampai  awal  tahun  2022,  jumlah  pengusaha  burung walet yang ada di Kabupaten Kabupaten Tana Tidung  berjumlah 1395 buah yang tersebar  di  5  kecamatan.  Dengan  jumlah  pengusaha  yang  ada,  seharusnya  pajak sarang  burung  walet  dinilai  sangat  memadai  sebagai  potensi  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  Kabupaten  Tana  Tidung  yang  hasilnya  dapat  digunakan  untuk Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah dan juga sebagai pembiayaan Pembangunan Daerah, selain pajak-pajak dari sektor lainnya (BPKAD KTT, 2021) Pajak  sarang  burung  walet  adalah  pajak  atas  kegiatan  pengambilan/atau pengusahaan  sarang  burung  wallet  (Manopo,  2015),  di  Kabupaten  Tana  Tidung telah  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Tana Tidung  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Harga  Pasaran  Umum  Burung  Walet  dan Pelaksanaan  Pungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet  di  Wilayah  Kabupaten  Tana Tidung.  Dalam Perbup tersebut ditetapkan besaran tarif pajak sarang burung walet adalah  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari  nilai  pasaran  sarang  burung  wallet  di daerah tersebut.
Pengusahaan sarang burung walet mendapat perhatian di Tana Tidung, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat daerah ini sendiri. Namun tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung. Hal ini  disebabkan  oleh  minimnya  pajak  yang  diterima  oleh  pemerintah  baik  karena kurangnya  kesadaran  dari  para  pengusaha  itu  sendiri  maupun  karena  kurang tegasnya dalam penerapan peraturan tentang usaha penangkaran walet ini. Hal ini terlihat,  pada  tahun  2021,  dari  1395  penangkar  walet,  hanya  2  penangkar  yang membayar pajak. Realisasi  penerimaan pajak penangkar burung walet hanya Rp. 8.100.000,-.    Sedangkan  estimasi  penerimaan  pajak  sarang  burung  walet  setiap tahunnya berdasarkan estimasi hitungan BPKAD diatas 4 M (BPKAD KTT, 2021).
Beberapa  pemicu  tidak  adanya  pembayaran  pajak  pengusaha  walet  ini, dikarenakan beberapa hal. Diantaranya adalah masih ada wajib pajak sarang burung walet  belum  mendaftarkan  usahanya  dan  tidak  mengerti  tata  cara  pemungutan pajak sarang burung walet yang ada  di daerah Tana Tidung. Permasalahan pajak burung  walet  ini  juga  terjadi  di  daerah  lainnya.    Seperti  beberapa  penelitian terdahulu yang mengkaji masalah pajak sarang burung walet ini. Penelitian Utari (2017), mengenai implementasi peraturan daerah yang mengatur penarikan pajak sarang  burung  walet  menyampaikan  bahwa  hasil  penelitiannya  pelaksanaan implementasi perda tersebut belum berhasil dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah  pengusaha  yang  tidak  berdomisili  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara sehingga menyulitkan dalam proses penagihan, sikap para pengusaha yang kurang transparansi dalam melakukan kegiatan panen sarang burung walet, hingga masih kurangnya  kesadaran  para  pengusaha  sarang  burung  walet  untuk  membayarkan pajak dari hasil panen sarang burung walet yang dilakukannya, padahal merujuk pada peraturan terkait, pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.  Sehingga Perda  setempat  mengeluarkan  aturan  untuk  memberikan  sanksi  bagi  yang  tidak mau  menyetorkan  pajak  burung  walet  dengan  memberikan  hukuman  atu  denda. Hal yang sama juga disampaikan Wendra et al., (2020) yang menyampaikan bahwa
implementasi kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet belum berjalan  dengan  efektif.  Dalam  penertiban  izin  usaha  penangkaran  burung  walet terdapat banyak hambatan antara lain, koordinasi antar dinas terkait yang belum berjalan baik, pengawasan oleh dinas terkait yang masih sangat minim, rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha karena sanksi yang tidak pernah diterapkan, sehingga perlu  adanya  evaluasi  terhadap  kebijakan  berlaku  saat  ini  dengan  lebih memperhatikan  dampak  lingkungan  dan  sanksi  yang  lebih  tegas.  Permasalahan pajak burung walet ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Tana Tidung saja, akan tetapi berdasarkan beberapa peneliti terdahulu menyampaikan bahwa di beberapa daerah implementasi pajak sarang burung walet memang belum terlaksana dengan maksimal, dan faktor penyebabnya diantaranya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak  dan  masih  banyak  peternak  yang  belum  mengetahui  cara  pembayaran  dan perhitungan pajaknya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Febriyanda dan  As’ari  (2023) ,  yang  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  pajak  sarang burung  wallet  di  Pekanbaru  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  dikarenakan beberapa factor, yaitu: 1) Wajib Pajak tidak tinggal di lokasi sarang burung walet, 2) Penghasilan dari sarang burung walet jauh merosot, 3) Ketentuan pembayaran yang belum maksimal. Padahal pajak sarang burung wallet ini sangat besar kontribusinya bagi  pembangunan  daerah  yang  bersangkuta  jika  dikelola  dengan  maksimal. Penelitian Prawiranegara dkk (2020) menyampaikan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sangat besar sekali.  Akan tetapi beberapa tahun ini mengalami penurunan dikarenakan  kurangnya  kesadaran  pemilik  sarang  burung  menyetor  pajak  dan belum ada sanksi tegas yang mengenai hal tersebut.
Sebenarnya  permasalahan  minimnya  kesadaran  setor  pajak,  bukan  hanya dijumpai pada pajak sarang burung wallet saja, akan tetapi kebijakan pengelolaan sarang burung juga harus diperhatikan.  Penelitian  May dkk (2021), menganalisis pengelolaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet belum efektif. Komunikasi  dengan  kelompok  sasaran  yang  dilakukan  melalui  sosialisasi,  belum efektif. Kuantitas SDM masih terbatas. Anggaran untuk pengoperasian izin usaha sarang  burung  walet  masih  belum  optimal.  Faktor  penghambat  dalam mengelolanya  adalah informasi yang berupa perumusan kebijakan sangat minim, sumber  daya  aparatur,  anggaran,  fasilitas;  kebutuhan  ekonomi;  dan  dukungan kelompok  sasaran  belum  optimal.    Perbedaan  penelitian-penelitian  sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada landasan teori yang digunakan adalah  Edward  III  dan  Willian  N  Dunn  dalam  mengkaji  implementasi  kebijakan pajak  sarang  burung  wallet,  sedangkan  teori  yang  saya  gunakan  adalah  Grindle, selain  itu  fokus  pada  penelitian  yang    saya  lakukan  adalah  pada  penarikan  dan
pengelolaan  pajak  penangkar  burung  walet  di  wilayah  Kabupaten  Tana  Tidung yang selama ini pelaksanaannya masih belum optimal.
Selain itu masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan serta kendala dalam pelaksanaan  pemungutan  pajak  baik  dari  pihak  yang  berwenang  dalam melaksanakan  pemungutan  maupun  penangkar  itu  sendiri.  Dalam  pelaksanaan pemungutan pajak, di tahun 2021 hanya sebesar 0,15 % penangkar walet yang mau menyetorkan pajaknya kepada pemerintah, terlihat bahwa 99,85% penangkar belum memiliki kesadaran dalam menyetorkan pajak.  Hal ini sangat ironis sekali, padahal jika  75%  saja  penangkar  sadar  akan  kewajibannya  membayar  pajak,  pasti  akan sangat  mempengaruhi  pendapatan  daerah  Kabupaten  Tana  Tidung.  Penyebab penangkar enggan membayar pajak sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti sehingga hal ini menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih jauh kasus ini (BPKAD KTT, 2021).

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode  deskriptif  adalah  penelitian  yang  diarahkan  untuk  memberikan  gejala- gejala,  fakta-fakta,  atau  kejadian-kejadian  secara  sistematis  dan  akurat,  mengenai sifat-sifat  populasi  atau  daerah  tertentu  (Sugiyono,  2017).  Objek  penelitian  yang akan dideskripsikan adalah Implementasi Perda Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Tidung. Penelitian  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari wawancara  dengan  informan  yang  ditentukan  dengan  teknik Snowball  sampling (Arikunto, 2016). Snowball Sampling adalah merupakan teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Informan dalam penelitian ini  adalah  pemilik  sarang  burung  wallet,  Camat  Kecamatan  Sesayap,  pemungut pajak,  Penyuluh  di  kecamatan  Sesayap,  dan  Pegawai  BPKAD  Kabupaten  Tana Tidung.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, dokumentasi, dan wawancara (Moleong, 2017). Setelah memperoleh data, data akan dianalisa, dengan mengacu pada konsep Milles & Huberman (2014) yaitu reduksi data,  penyajian  data,  Triangulasi,  dan  penarikan  kesimpulan.  (Alam  et  al.,  2022; Sudirman et al, 2023).

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 bagi Penangkar Burung Wallet
Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang  Pajak  Daerah,  yang  difokuskan  pada  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tana Tidung  Nomor  12  Tahun  2017  mengenai  pajak  penangkar  burung  walet  di
Kabupaten  Tana  Tidung.  Penelitian  menggunakan  Teori  Grindle.  Ada  beberapa parameter pertanyaan untuk mengkaji implementasi aturan tersebut.
Peneliti menanyakan mengenai keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017 bagi penangkar  burung  wallet  kepada  beberapa  pemilik  sarang  burung  walet  dan reduksi data hasil wawancara pada tanggal  22 Juni 2022, kepada bapak MS salah satu pemilik sarang burung walet di Kecamatan Sesayap
“ peraturan bupati soal pajak burung walet ini sudah ada, cuman saya tidak tau..tidak paham nomor berapa...dan tahun berapa dikeluarkan.. begitu juga isinya apa aja....saya tidakbegitu ngerti ” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022) .
Jawaban  lain  disampaikan  oleh  bapak  HE,  pemilik  sarang  burung  di  kecamatan Sesayap Ilir.
“ kalau soal pajak..khususnya pajak walet...saya sendiri pernah dengar ada pak Bupati mengatur soal pajak sarang burung.....tapi untuk tarif pajak walet lalu cara bayarannya bagaimana tata caranya kami ini ndak ngerti sama sekali” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022) .
Berdasarkan  jawaban  beberapa  pemilik  sarang  burung  walet  di  Kabupaten Tana  Tidung,  ternyata  sebagian  besar  masyarakat  memang  sudah  mengetahui keberadaan pajak daerah, khususnya pajak penangkar burung walet.  Akan tetapi, isi dari peraturan yang dikeluarkan Bupati Tidung Pala, yaitu Perbup Kabupaten Tana  Tidung  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  petunjuk  pelaksanaan  pemungutan pajak sarang burung walet belum diketahui isinya secara detail, maksud, tujuan, tata cara,  serta  perhitungan  besaran  pajak  penangkar  belum  mengetahuinya.  Padahal menurut  penyuluh  lapangan  di  Kecamatan  Sesayap  khususnya,  menyampaikan bahwa  hal  tersebut  sudah  di  sosialisasikan.  Hal  ini  terungkap  setelah  dilakukan wawancara  pada  tanggal  21  Juni  2022.  Jawaban  bapak  DB,  selaku  penyuluh lapangan di kecamatan Sesayap:
“ pengenalan pembayaran pajak penangkar burung walet di wilayah Tana Tidung...sudah sejak lama disosialisasikan  dan  diinfokan  ke  warga  setiap  saat.    Hal  ini  mengingat  sejak  dikeluarkannya peraturan bupati di tahun 2017, kesadaran warga untuk setor pajak sangat minim sekali....sangat memprihatinkan  lah......jangankan  menyetor  pajak...menanyakan  soal  pajak  saja  tidak  pernah ” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022) .
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  bapak  EM,  selaku  Pegawai  BPKAD  Bagian Pemungutan Pajak di kecamatan Sesayap.
“penyampaian informasi mengenai pajak sarang burung walet...lama sudah diinformasikan kepada pemilik burung walet....bahkan di tahun 2020 pemerintah juga melakukan sosialisasi...kembali lagi pada kesadaran mereka sendiri lagi...mereka seolah-olah tidak tau kalau harus menyetorkan pajak kepada  negara.....rasanya  capek  sudah  bolak-balik  menagih.....tapi  selalu  ditempo- tempo  terus” (Hasil wawancara, 21 Juni 2022).
Kejadian tersebut hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh May dkk (2021) yang menyampaikan bahwa pengelolaan sarang burung wallet belum  dilakukan  secara  efisien.  Para  petugas  lapang  dari  instansi  terkait  sudah secara  rutin  menyampaikan  mengenai  pengelolaan  sarang  burung  wallet,  akan tetapi  para  pemilik  tetap  cuek.  Komunikasi  dengan  kelompok  sasaran  yang
dilakukan  melalui  sosialisasi,  belum  efektif  dikarenakan  kuantitas  SDM  masih terbatas.
Pemungutan  pajak  sarang  burung  di  Kabupaten  Tana  Tidung  saat  ini mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah,  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tana  Tidung  Nomor  12  Tahun  2017. Meskipun demikian, kesadaran pemilik burung walet dalam membayar pajak masih rendah.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  pemilik  sarang burung  belum  melaporkan  pendapatannya  dengan  benar  kepada  Bapenda  atau pihak terkait lainnya.
Pemerintah  daerah  telah  melakukan  pendataan  secara  berkala  terhadap penangkar  burung  walet,  namun  masih  terdapat  ketidakjujuran  dari  beberapa pemilik sarang burung yang menyatakan belum pernah panen padahal sebenarnya sudah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  data  yang  masuk  ke  BPKAD  masih  kurang detail.  Meskipun  telah  dilakukan  pendataan,  belum  ada  teguran  resmi  yang diberikan kepada pemilik burung walet yang tidak membayar pajak.
Dasar pengenaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung telah diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  12  tahun  2017,  dengan  tarif  pajak  sebesar 10%. Selain itu, untuk memudahkan perhitungan harga pasar hasil panen burung walet, Bupati juga telah menetapkan harga pasaran serta tata cara pemungutan pajak melalui Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020.
Sistem  pengenaan  pajak  sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Tana  Tidung menggunakan sistem self assessment, di mana pemilik sarang burung walet diberi tanggung  jawab  untuk  menghitung  dan  melaporkan  sendiri  besaran  pajak  yang akan disetorkan ke Bapenda. Meskipun tarif pajak tetap 10%, terdapat perbedaan tarif berdasarkan jenis hasil panen, seperti burung walet super, dua jari, dan dua jari. Pajak dikenakan berdasarkan hasil penjualan panen, sehingga jenis hasil panen yang lebih  tinggi  akan  dikenakan  pajak  yang  lebih  tinggi  pula.  Meskipun  demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan di lapangan.
Harga hasil panen sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung sudah jelas dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020.  Hal ini memiliki tujuan untuk menyeragamkan harga jual panen sarang walet di Tana Tidung.  Akan tetapi masih  banyak  pemilik  sarang  burung  yang  tidak  jujur  dengan  hasil  panennya. Masyarakat  beranggapan  bahwa  dengan  menyampaikan  hasil  panen  yang sebenarnya  akan  berpengaruh  pada  jumlah  pajak  yang  akan  disetorkan  ke  kas daerah.
Implementasi adalah suatu proses atau tahapan dalam  kebijakan publik yang memiliki  banyak  arti.  Suatu  implementasi  kebijakan  adalah  objek  yang  penting, bahkan lebih penting dari sekedar impian atau rencana yang tersimpan rapi dalam arsip  kalau  tidak  diimplementasikan  (Mulyadi,  2015).  Menurut  Winarno  (2014) implementasi  kebijakan  adalah  suatu  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai
aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk menjalankan kebijakan guna menghasilkan outcome atau tujuan yang diinginkan.
Fenomena menjamurnya penangkar sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung  sebetulnya  merupakan  anugrah  yang  dapat  memberikan  dampak  positif baik bagi masyarakat maupun pada pemerintah daerah tersebut, diantaranya adalah peningkatan  PAD.  Selain  dampak  positif,  potensi  munculnya  masalah  juga  ada. Beberapa  kebijakan  dan  peraturan  daerah  telah  dibuat  dalam  rangka  menangani keberadaan penangkar burung walet ini, terutama mengenai pendataan, pengaturan keseragaman  harga,  serta  pengaturan  penyetotan  dan  pemungutan  pajak  sarang burung  walet.  Akan  tetapi  sampai  saat  ini  masalah  pemungutan  pajak  sarang burung  walet  masih  sangat  kompleks  dan  kesadaran  membayar  pajak  sarang burung walet masih sangat kecil, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan pajak daerah di wilayah ini.
Berdasarkan kondisi tersebut terlihat bahwa peraturan yang telah dikeluarkan bupati tidak begitu diperhatikan masyarakat, khususnya peraturan yang mengatur pajak  daerah  maupun  pajak  sarang  burung  walet.  Implementasi  kebijakan  yang mengatur  pajak  daerah  maupun  pajak  sarang  burung  di  lapangan  sering  sekali mendapat  berbagai  kendala,  baik  yang  muncul  dari  pemerintah  sebagai pelaksanaan  kebijakan,  lingkungan  masyarakat  dan  penangkar  burung  walet  itu sendiri.  Hal ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prawiranegara  dkk (2020) yang menyampaikan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak  daerah  dan  kontribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah  sangat  besar sekali.    Akan  tetapi  beberapa  tahun  ini  mengalami  penurunan  dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik sarang burung menyetor pajak dan belum ada sanksi tegas yang mengenai hal tersebut.
Kabupaten  Tana  Tidung  merupakan  salah  satu  daerah  di  wilayah  provinsi Kalimantan Utara yang memiliki potensi sangat bagus bagi perkembangan sarang burung walet. Dari fakta yang ada di lapangan, keberadaan penangkar burung walet terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat saat kita masuk ke Tana Tidung, baik dari Kabupaten Malinau maupun dari Kabupaten Bulungan banyak sekali  sarang  burung  walet  baru  bermunculan.  Keberadaan  sarang  burung  yang semakin menjamur seharusnya memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak daerah.  Karena secara otomatis  semakin banyak yang menyetorkan pajak sarang burung  walet,  akan  tetapi  yang  terjadi  justru  sebaliknya.  Pemerintah  kabupaten Tana Tidung selama ini melalui aparatnya sudah melakukan sosialisasi mengenai pajak  daerah  dan  pajak  sarang  burung  walet  kepada  para  penangkar.  Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mendatangi pemilik sarang burung walet. Para petugas mengenalkan dan menjelaskan isi dari Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Sarang Burung Walet.
Tindakan  sosialisasi  yang  dilakukan  petugas  baik  oleh  penyuluh  ataupun pegawai  BPKAD  yang  bertugas  memungut  pajak  selama  ini  terkesan  sia-sia. Berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan,  terlihat  bahwa  para  pemilik  sarang burung  walet  bersikap  cuek  dan  sangat  rendah  kesadarannya  dalam  membayar pajak. Sikap yang diperlihatkan oleh pemilik sarang burung walet menurut peneliti masih diluar dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemilik burung walet  menyetor  pajak.  Dari  fenomena  tersebut  terlihat  bahwa  implementasi peraturan bupati mengenai pajak daerah, khsususnya pajak sarang burung belum terlaksana  dengan  baik.  Sesuai  dengan  pendapat  Grindle  bahwa  keberhasilan implementasi dapat diukur dari pencapaian akhir dari kebijakan tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan setoran pajak di segala bidang, diantaranya seperti  yang  dilakukan  oleh  Bapenda  Kota  Malang  yaitu  menjalankan  7  strategi yaitu:1). Mengadakan sosialisasi perpajakan daerah, 2). Adanya petugas lapangan yang keliling disetiap kecamatan, 3) Membentuk satgas reklame dan mengadakan operasi rutin, 4) Kerjasama dengan tim pemeriksa pajak, 5) Pemanggilan wajib pajak yang menunggak melalui surat undangan, 6) Memberikan kemudahan pelayanan, dan 7) adanya program sunset policy V dan VI (Larasati dan Dominika, 2021).
Kurang optimalnya pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan sistem pemungutan pajak menjadi masalah yang serius dalam manajemen kebijakan publik seperti  yang  terjadi  pada  pemungutan  pajak  sarang  burung  wallet  di  kabupaten Tana Tidung. Dalam hal ini diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.  Penerimaan  lingkungan  kebijakan  terhadap  kebijakan  yang diselenggarakan  begitu  penting,  yang  terjadi  di  kabupaten  Tana  Tidung  adalah lingkungan  kabupaten  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  wajib  pajak  sarang burung  walet  masih  belum  bisa  menerima  adanya  kebijakan  untuk  menghitung sendiri besar pajak terutangnya. Hal ini terbukti dengan kemauan atau hasrat untuk membayar  pajak  ( willingness  to  pay )  dari  wajib  pajak  sarang  burung  wallet begitu rendah serta wajib pajak juga tidak disiplin dalam melaksanakan peraturan perpajakan.
Seperti  telah  kita  ketahui  bersama  bahwa  pajak  bagi  pembangunan  daerah, maupun  negara  sangat  penting,  hal  ini  dikarenakan  kontribusi  terbesar  bagi pendapatan negara maupun daerah berasal dari pajak. Seharusnya dengan sangat minimnya  wajib  pajak  pemilik  sarang  burung  di  Kabupaten  Tana  Tidung  dalam menyetor  pajak,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  lebih  tegas  dan  bijaksana menyikapi  hal  tersebut.  Selain  digunakan  membiayai  pembangunan,  penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut  Resmi  (2012),  yang  dimaksud  pajak  daerah  adalah  iuran  yang dikenakan  pemerintah daerah  kepada  wajib  pajak  sesuai dengan  undang-undang yang  berlaku,  yang  nantinya  hasil  pajak  ini  akan  digunakan  untuk  membiayai keperluan  daerah  dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Di  Tana Tidung, pajak daerah yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD)
diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  pembangunan  daerah,  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingan daerah ini adalah Kabupaten yang baru terbentuk.  Salah satu  pajak daerah adalah pajak sarang burung walet. Seperti telah kita ketahui bahwa sarang burung walet di Tana Tidung sangat banyak, dan  dari  waktu  ke  waktu  peningkatan  jumlah  sarang  burung  sangat  signifikan, sehingga  hal  ini  dainggap  berpotensi  sebagai  pemasukan  pajak  daerah,  apalagi diiringi dengan peraturan bupati Tana Tidung yang juga mengatur khusus perihal pembayaran pajaks arang burung walet.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dari  observasi  dan  wawancara  mengenai pemungutan  dan  penyetotan  pajak  sarang  burung,  diperoleh  informasi  bahwa perhitungan setoran pajak menurut peraturan bupati Tana Tidung dilakukan secara self  assistment yaitu  wajib  pajak  menghitung  sendiri  besar  biaya  pajak  yang  akan disetor kepada penerima pajak. Akan tetapi sampai saat ini pemilik sarang burung walet  belum  memiliki  kesadaran  menyetor  pajak.    Dan  hal  ini  juga  ditemui  oleh peneliti  di  lapangan  ada  beberapa  hambatan  dalam  hal  penyetotan  pajak  sarang burung, sehingga perlu dilakukan suatu inovasi baru atau metode lain dalam proses pemungutan  pajak  sarang  burung  walet  oleh  petugas  agar  dapat  meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Tana Tidung.

## B. Hambatan  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2013dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017
Melihat  perkembangan  pemilik  atau  penangkar  burung  walet  yang  terus bertambah dari waktu ke waktu di Tana Tidung, maka dapat disimpulkan bahwa prospek  sarang  burung  wallet  dalam  menyumbang  PAD  daerah  tersebut  sangat besar.  Akan  tetapi  kondisi  yang  terjadi  di  lapangan  sangat  berlawanan  dengan harapan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa sampai saat ini pembayaran pajak sarang burung walet di kabupaten Tana Tidung memang masih jauh dari yang diharapkan dan yang seharusnya disetorkan ke pemerintah daerah. Hal ini juga terjadi di beberapa daerah yang banyak terdapat sarang burung wallet,  seperti  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Wendra  dkk  (2020),  maupun penelitian Febriyanda  dan  As’ari  (2023) yang  menyatakan  bahwa  ada  beberapa faktor  yang  menyebabkan  pemilik  sarang  burung  wallet  tidak  membayar  pajak, diantaranya adalah karena koordinasi antar dinas terkait yang belum berjalan baik, pengawasan  oleh  dinas  terkait  yang  masih  sangat  minim,  rendahnya  tingkat kepatuhan pengusaha karena sanksi yang tidak pernah diterapkan, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan berlaku saat ini dengan lebih memperhatikan dampak lingkungan dan sanksi yang lebih tegas.
Dan saat ini pemerintah daerah Tana Tidung juga sedang melakukan upaya- upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya adalah pajak sarang burung. Hal ini harus serius dilakukan mengingat pajak sarang burung walet sangat  berpengaruh  besar  bagi  PAD,  dimana  dengan  meningkatnya  jumlah  PAD
diharapkan dapat mengatasi masalah pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  dapat  membantu  pembangunan  fasilitas  pelayanan  publik  dan infrastruktur  di  kabupaten,  dapat  memberikan  beasiswa  dan  bantuan  kesehatan bagi masyarakat (Maulana, 2012).
Pajak  daerah  merupakan  pendapatan  asli  daerah  (seperti  pajak  restoran, pajak hotel, dan pajak sarang burung walet) yang oleh karena itu peruntukan dana yang diperoleh dari pajak menjadi wajib untuk tujuan kesejahteraan rakyat daerah dan  bukan  untuk  sebaliknya.  Sehingga  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  haruslah dibarengi  dengan  kepatuhan  masyarakat  daerah  untuk  membayar  pajak,  selain karena pajak merupakan instrumen yang bersifat memaksa pajak juga merupakan upaya  pemerintah  daerah  untuk  mendapatkan  pendapatan  yang  nantinya  akan digunakan  untuk  kesejahteraan  rakyat  itu  sendiri,  dengan  adanya  fenomena masyarakat  yang  tidak  melakukan  pembayaran  pajak,  pada  dasarnya  telah merugikan dirinya dan merugikan daerah itu sendiri (Diaz, 2016).
Menurut  Sutedi  (2013),  pemungutan  pajak  daerah  kepada  wajib  pajak  di daerah tersebut merupakan pengaplikasian konsep dari otonomi daerah yang mana daerah  memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar  dalam  mengatur  urusan  rumah tangganya. Sehingga hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal  menggunakan  pajak  daerah  untuk  dapat  mengalokasikan  hasil  penerimaan pajak  daerah  untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  merata.  Pajak lebih  diperuntukkan  kepada  pembangunan  daerah,  yang  termasuk  di  dalamnya pembangunan  pendidikan  agar  terbentuk  generasi  daerah  yang  pintar  dan  yang dapat menjadi penerus penyelangaraan pemerintahan di daerah nantinya (Raharjo, 2014).
Pajak  sarang  burung  walet  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan potensial bagi pajak daerah di Kabupaten Tana Tidung.  Pemasukan pajak daerah, khususnya dari pajak sarang burung walet diharapkan dapat dijadikan sumber dana pembangunan  daerah.    Oleh  karena  itu  penanganannya  harus  serius,  sehingga pemasukan dari pajak sarang burung walet di Tana Tidung dapat dijadikan sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Pajak  Daerah  bagi  penangkar burung walet di Kabupaten Tana Tidung dijumpai beberapa kendala yaitu :
1. Masih  minimnya  jumlah  SDM  pemungut  pajak  yang  terlatih,  dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang ada di Tana Tidung.
2. Pemungutan  pajak  yang  telah  dilakukan  selama  ini  dirasa  masih  belum optimal  dan  belum  sesuai  dengan  perencanaan  dan  potensi  yang  ada  di wilayah tersebut.
3. Masih  kurangnya  sosialisasi  mengenai  peraturan  daerah  kabupaten    Tana Tidung  yang  mengatur  tentang  pajak  daerah,  khususnya  pajak  pemilik sarang burung walet. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Sinaga (2016), bahwa  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai
Wajib  Pajak  mengenai  pentingnya  membayar  pajak,  manfaat  membayar pajak,  dan  sanksi  yang  akan  diterima  apabila  Wajib  Pajak  melalaikan kewajibannya.  Disamping  kesadaran  pengetahuan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  masih  rendah  juga  ikut  mempengaruhi,  dimana  Wajib  Pajak  belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana  prosedur  pendaftaran,  menghitung  dan  melaporkan  sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya (Novicadisa dkk, 2016).
4. Lemahnya  penegakan sanksi , terkait pengusaha sarang burung wallet yang tidak membayar pajak.
5. Kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  untuk  menyetor  pajak  dan  masyarakat belum  memahami  betapa  pentingnya  pajak  daerah  bagi  pemerintah setempat.
Selain  itu  menurut  Teofilus  dan  Utomo  (2023),  ada  beberapa  hal  yang menyebabkan target penerimaan pajak sarang burung wallet belum tercapai yaitu: 1) kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 2) kurangnya pemahaman  wajib  pajak  tentang  aturan  dan  tatacara  dalam  perpajakan,  3) minimnya  sosialisasi  dari  Bapenda  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  4) sistem  pembayaran  dan  pelaporan  online  belum  efektif  dan  5)  dasar  pengenaan pajak  pada  laba  bruto  dengan  tarif  yang  tinggi,  6)  sulitnya  pemeriksaan  karena keterbatasan data dan bukti. Dengan melihat kendala-kendala tersebut, maka ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Tana Tidung yaitu:
1. Pemerintah  harus  memberikan  informasi  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat Tidung  Pala, khususnya  pemilik sarang burung walet mengenai pajak  bagi  penangkar  burung  walet  serta  pentingnya  menyetorkan  pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui berbagai media, misalnya koran lokal, papan reklame, spanduk, dan media sosial.
2. Mengupayakan  peningkatan  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) aparatur, terutama pemungut pajak dan penyuluh lapangan.
3. Melakukan  monitoring  dan  pengawasan  dalam  penagihan  pajak  pada  wajib pajak daerah, khususnya pajak sarang burung walet.
4. Penegakan hukum bagi wajib pajak sarang burung wallet.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengenai  upaya    melakukan    peningkatan pendapatan  asli  daerah  melalui  sektor  pemungutan  Pajak  Sarang  Burung Walet adalah dengan langkah awal menegakkan aturan hukum terkait  pemungutan  Pajak Sarang  Burung  Walet.  Hal ini didukung oleh hasil Erani (2020) yang   menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  daerah  yang  memiliki  potensi  sarang    burung    walet namun  masih  banyak  pula  bentuk  perlawanan  maupun   penghindaran   pajak yang   dilakukan   oleh   Wajib   Pajak.   Sehingga  diperlukan  penegakan  hukum dalam    rangka    mengurangi    perlawanan  dan  penghindaran  pajak  agar  nantinya
dapat dilaksanakan pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet  yang  tertib  dan mampu  meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah.
Secara umum untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang perpajakan perlu  dilakukan  reformasi  dibidang  perpajakan,  antara  lain:  melakukan penyempurnaan  regulasi/perangkat  aturan,  menggalakkan  sosialisasi  agar menambah  pengetahuan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  wajib  pajak  taat  pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian  sanksi  secara  konsisten  dan  tegas,  dan  melakukan  pemungutan  pajak yang: Adil, berdasarkan Undang-Undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana (Sinaga, 2016).

## Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi Perda Kabupaten Tana Tidung No 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dengan mengambil studi kasus pajak sarang  burung  wallet  dan  menggunakan  teori  Grindle  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  peraturan  daerah  tersebut  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini dikarenakan  masih  minimnya  jumlah  SDM  pemungut  pajak  yang  terlatih, pemungutan pajak yang telah dilakukan selama ini dirasa masih belum optimal dan belum sesuai dengan perencanaan dan potensi yang ada di wilayah tersebut, masih kurangnya  sosialisasi  mengenai  peraturan  daerah  kabupaten  Tana  Tidung  yang mengatur  tentang  pajak  daerah,  khususnya  pajak  pemilik  sarang  burung  wallet, lemahnya    penegakan  sanksi  terkait  pengusaha  sarang  burung  wallet  yang  tidak membayar pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajak dan masyarakat  belum  memahami  betapa  pentingnya  pajak  daerah  bagi  pemerintah setempat.  Perbup  Kabupaten  Tana  Tidung  Nomor  12  Tahun  2017  merupakan turunan dari Perda Kabupaten Tana Tidung No 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Dari  hasil  penelitian,  masih  banyak  pemilik  sarang  burung  wallet  yang  belum mengetahui  keberadaan  Perbub  Kabupaten  Tana  Tidung  Nomor  12  Tahun  2017 dikarenakan  sosialisasi  yang  belum  merata  dan  masih  terbatasnya  pemahaman masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  peneliti  sampaikan keterbatasan penelitian ini adalah pada saat pengumpulan data mengenai pemilik sarang burung serta data-data mengenai wajib pajak dan penyetoran pajak sarang burung penelitian mengalami kesulitan untuk mendapatkan data. Sedangkan saran yang  disampaikan  adalah:  Pemerintah  daerah  di  harapkan  membentuk  tim Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi,  yang  bertugas  mengawasi  setiap  kegiatan  panen yang  dilakukan  pemilik  sarang  burung,  dengan  demikian  tim  mengetahui  secara langsung pendapatan dalam setiap panen. Kemudian saran berikutnya adalah pada saat  melaksanakan  sosialisasi  pemerintah  dan  petugas  di  harapkan  mampu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pemilik sarang burung mengenai
tata  cara  perhitungan  hasil  panen  dan  perkiraan  perhitungan  pajak  yang  harus disetorkan  kepada  negara  berdasarkan  aturan  yang  berlaku,  dan  Pemerintah Kabupaten  Tana  Tidung  di  harapkan  melakukan  pendekatan  persuasif  kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani dengan pajak yang harus dibayarkan.

## Referensi
Alam, S., Al Putra, F., & La Ode Mustafa, R. (2022). STRATEGI PEMBANGUNAN ILMU  PENGETAHUAN,  TEKNOLOGI  DAN  INOVASI  DAERAH  DI SULAWESI TENGGARA. Journal Publicuho , 5 (4), 1277-1293.
Apriyanto, D., & Kusnandar, K. (2020). Kajian Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata  Alam  Di  Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus  (Khdtk)  Gunung Bromo. Jurnal Belantara , 3 (1), 80. Https://Doi.Org/10.29303/Jbl.V3i1.432 Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta
BPKAD Kabupaten Tana Tidung (2021). Laporan BPKAD Kabupaten Tana Tidung Tahun  2021.  https://tanatidungkab.go.id/diklat-pengelolaan-keuangan-dan- barang-milik-daerah-oleh-bpkad-ktt-378.html.  Diakses  taggal  20  september 2023.
Diaz, P. (2016). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Mitra Wacana Medika Erani, A. N. (2020). Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jurist-Diction, 3(4), 1265. Https://Doi.Org/10.20473/Jd.V3i4.20206
Fauziyah, H., Odas, S. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. JURNAL  RECHTEN:  RISET  HUKUM  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA.
Volume 2 (1), 21-27.
Febriyanda, M. K., Hasim, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet  di  Kota  Pekanbaru.  MOTEKAR:  Jurnal  Multidisiplin  Teknologi  dan Arsitektur. 1(2). p 286-300
Iqbal, M., Herman. (2018).  Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan  Masyarakat  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir. Jurnal  Wedana . Volume 4 (1), 445-452
Irianto,  R.  (2022).  Efektifitas  Peningkatan  Pajak  Sarang  Burung  Walet  dan Kontribusinya  Terhadap  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Batang. RISTEK  :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang . Vol. 7 No. 1, 01 – 10
Larasati,  D.  C.,  Dominika,  D.  (2021).  Strategi  Pemerintah  Daerah  Dalam Meningkatkan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Reklame  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Reformasi. 11(2). p 151-161
Manopo, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Minahasa,  Jurnal  Riset Ekonomi. Manajemen Bisnis dan Akuntansi. 3(3)
Marjuni,  Muhlis  Madani,  S.  R.  (2019).  Efektivitas  Pengelolaan  pajak  Bumi  Dan
Bangunan  Perdesaan  Perkotaan  (PBB-P2)  Di  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bone. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik . Volume 5 (2). p 192-208 Maulana,  Ahmad,  2012,  Analisis  Potensi  dan  Upaya  Pemungutan  Pajak  Sarang Burung Walet Di Kota Singkawang,Jurnal Kebijakan Ekonomi, Jakarta.
May, R., Yuniningsih, T., & Larasati, E. (2021). Analisis Empat Dimensi Kebijakan Izin  Usaha  Pengelolaan  Dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet  Di  Kota Pekanbaru  Provinsi  Kepulauan  Riau. Jdkp  Jurnal  Desentralisasi  Dan  Kebijakan Publik , 2 (2), 217 – 238. Https://Doi.Org/10.30656/Jdkp.V2i2.3241 Miles, M., Huberman, A.M., Saldana, J. ( 2014) . Qualitative Data Analysis , A Methods Sourcebook. Edition 3. Sage Publications.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Mulyadi. (2015). Implementasi kebijakan. Bandung : Balai Pustaka.
Nirbita, B. N., Sartika, S. H. (2020). Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota  Tasikmalaya  Tahun  2016-2019. JRAP  (Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Perpajakan). Vol 7 (2), 197-202
Novicadisa, S., Sjamsuddin, S., Suryadi (2016). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik. 6(1). p 69-76
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2020 Prawiranegara, B.,  Dendy,  S.,  Wiwin ,  S.,  Anisa.  (2020).  Contribution  of Swallow’s Nest Tax and loca; Tax To Local own Revenue Evidence in one of The Region in Indonesia. JAWARA: Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. 7(2). p 92-104
Raharjo, A. (2014). Pembi ayaan Pembangunan Daerah . Jakarta : Graha Ilmu. Resmi, S.  (2012). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 7(1). p 142-157
Sudirman, F. A., Pertiwi, G., & Saidin, S. (2023). Implementasi Kerjasama Sister City Kota  Kendari  (Indonesia)-Kota  La  Rochelle  (Perancis)  dalam  Peningkatan Pelayanan Air Bersih (2017-2019). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 400-416.
Sugiyono .  ( 2017) . Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D . Alfabet Sutedi, A.  (2013). Hukum Pajak dan Retribusi Daerah . Jakarta : Sinar Grafika
Teofilus.,  Utomo  R.  P.  (2023).  Analisis  Penyebab  Tidak  Tercapainya  Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM).8(4).p 1-9
Utari, V. P. R. (2017). Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung  Walet  Di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara .  . eJournal Ilmu Pemerintahan, 5 (2), 557 – 570.
Wendra,  R.  M.,  Afrizal,  T.,  Supriyono,  E.,  Setiono,  S.  T.,  &  Fatimah,  A.  N.  (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
DiKotaPekanbaru.Perspektif,9(2),397 – 405. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3877 Winarno, B. (2014) . Kebijakan Publik: Teori. Proses, dan Studi Kasus .  Yogyakarta :CAPS