Vol. 5. No. 1  (2022) 84-97 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd
Muhammad Sopiyan; Siah Khosyi’ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: 3210110010@student.uinsgd.ac.id ; skhosyiah@gmail.com Submitted: Revised: Published: 15-03-2022 28-04-2022 27-06-2022 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.429

## Abstract
In the Qur'an, Islamic inheritance law is explained in detail, concretely and realistically, even according to  mutaqaddimiin  scholars  these  verses  are  qoth'iyah  (definitely)  which  closes  the  space  for  ijtihad. Meanwhile, the current reality is different from the situation when the inheritance verse was revealed and  it is possible  if inheritance  law is translated  within  the  scope  of  Islamic  society  according  to  the conditions and social situations that surround it. This study discusses equality of rights in inheritance with a focus on issues of loss and radd, because loss requires a more comprehensive understanding. The  methodology  uses  a  descriptive  analysis  approach  to  library  data  by  collecting  library  data, reading and reviewing  it and then doing an analysis  to  constructively  criticize related  to  kalalah  and rad. The results of the study were then analyzed that the development of the concept of kalalah and rad underwent many changes but what needs to be underlined is that everything depends on the illat according to the rules of ushul fiqh al-hukm yaduru ma'a 'iltrain.
Keywords: Development; Kalalah; Radd; Family Law; Heirs

## Abstrak
Dalam  al-Qur’an,  hukum  kewarisan  Islam  dijelaskan  secara  terinci,  konkrit  dan  realistis,  bahkan menurut para ulama mutaqaddimiin ayat-ayat tersebut bersifat qoth’iyah (pasti) yang menutup ruang ijtihad. Sementara realitas saat ini berbeda dengan situasi pada saat ayat waris diturunkan dan tidak menutup  kemungkinan  jika  hukum kewarisan  diterjemahkan  dalam ruang  lingkup  masyarakat Islam sesuai dengan kondisi dan situasi sosial yang melingkupinya. Penelitian ini membahas persamaan hak dalam waris  dengan focus persoalan kalalah dan radd, karena kalalah memerlukan pemahaman yang lebih  komprehensif. Metodologi  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analisis  terhadap  data  pustaka dengan  pengumpulan  data  pustaka,  dibaca  serta  ditelaah  kemudian  dilakukan  analisis  untuk mengkritisi  secara  kontruktif  berkaitan  kalalah  dan  rad.  Hasil  penelitian  kemudian  dianalisis  bahwa perkembangan  konsep  kalalah  dan  rad  mengalami  banyak  hal  perubahan  namun  yang  perlu digarisbawahi adalah segala sesuatu bergantung dari illatnya sesuai kaidah ushul fiqh al-hukm yaduru ma’a ‘illatih
Kata Kunci: Kalalah; Radd; Hukum keluarga; Ahli Waris

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  pemikiran  atau  gagasan  dalam  pembaharuan  hukum  kewarisan  Islam sebagai wujud perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat  melahirkan  beberapa  gagasan  pembaharuan  dalam  pembagian  warisan.  Secara substantif  pembaharuan  tersebut  lebih  berada  pada  tataran  aplikasi  hukum  (tatbiq  al- ahkam),  sebagai  upaya  mengangkat  kenyataan  hukum  yang  berada  dalam  kesadaran masyarakat,  akomodasi  ke  dalam  sistem  hukum  yang  kemudian  diformulasikan  dalam legislasi  hukum  sebagai  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hasil  ijtihad  individu  atau hasil  ijtihad  atau  kesepakatan  para  ulama’  yang  disebut  ijtihad  jama’i  (ijtihad  kolektif).  Di antara gagasan pembaharuan itu, ialah: 1 pembagian warisan dengan cara damai, pembagian warisan  ketika  pewaris  masih  hidup,  pembagian  dengan  sistem  kolektif,  dan  pembagian warisan sistem gono-gini.
Pembagian warisan dengan cara damai diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 183 yang menyatakan, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam  pembagian  harta  warisan  setelah  masing-masing  menyadari  bagiannya.  Secara normatif,  pembagian  warisan  hanya  bisa  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertera secara kongkrit dalam al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan ( dalalah ) qath’i .
Salah satu aspek hukum yang diatur sedemikian terperinci dan  sistematis dalam hukum Islam  adalah  soal  pewarisan.  Aspek  ini  menarik  dan    penting,  bukan  semata  adanya pengaturan  mengenai  peralihan  kekayaan  antar    generasi  ke  generasi,  tetapi  juga menyangkut  kedudukan  dan  hak-hak    perempuan  dalam  menerima  kekayaan  tersebut. Pembagian  harta  warisan  menurut  petunjuk  al-Qur’an  dan  hadits  bertujuan  positif  dan konstruktif  untuk  menyelamatkan  umat  Islam  dari    perbuatan  tercela  yakni  mengambil  dan memakan hak milik orang lain  terutama hak milik orang yatim dengan jalan yang tidak benar.
Namun pada hal ini, Allah menerangkan bagian waris saudara- saudara baik sekandung, seayah maupun seibu yang biasa disebut dengan pembagian waris kalalah. Sedangkan sisanya dari  pada  harta  disebut  sebagai  rad.  Problem  yang  muncul  dari  keduanya  adalah  masalah adalah  posisi  Hukum  islam  dan  penjelasan  logis  yang  mampu  di  terima  oleh  masyarakat secara  luas.  Atas  dasar  itu,  maka  tujuan  penelitian  ini  mencoba  untuk  membahas  terkait persamaan  hak  dalam  waris    dengan  fokus  membahas  persoalan kalalah dan radd ,  karena menurut penulis kalalah memerlukan penelitian lebih lanjut agar tidak sekedar dipahami dari makna lughawi . Radd dalam  hukum  waris  islam  terjadi  ketika  adanya  sisa  harta  sesudah dibagikan kepada dzawil furudh , sedangkan ahli waris yang berhak atas sisa harta ( ashabah ) tidak  ada,  dan  hal  ini  adalah  pandangan  ulama  klasik  yang  memerlukan  penafsiran  kembali bahwa  sisa  harta  waris  mesti  dibagi  rata  tanpa  milihat  jalur  nasabiah  dan  diberikan  rata
1 Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. IV, hlm. 198-206.
sesuai  dengan  hak  pembagian  dalam  waris  yang  sudah  ditetapkan,  karena  kondisi  sekarang berbeda karena fungsi perempuan sudah ikut terlibat dalam hal mencari nafkah. Maka dalam hal ini perlu kajian baru dalam sisa harta waris ( radd ).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  makalah    ini  adalah  analisis  studi  kepustakaan  ( library research ) menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif yuridis. Yaitu suatu  metode  pengumpulan  data  pustaka,  untuk  dibaca  serta  ditelaah  kemudian  dilakukan analisis  sehingga  penulis  kemudian  dapat  mengkritisi  secara  kontruktif  berkaitan  dengan hukum waris studi kalalah dan Rad. Sumber data penelitian adalah dengan menggabungkan sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder  terhadap  topik-topik  kajian  yang  memiliki hubungan  dengan  masalah  kalalah  dan  rad.  Dalam  penelitian  kepustakaan,  metode  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  penelitian  berupa  data-data  kepustakaan  yang  telah dipilih,  dicari,  disajikan  dan  dianalisis.  Sumber  data  penelitian  ini  mencari  data-data kepustakaan  yang  substansinya  membutukan  tindakan  pengolahan  secara  filosofis  dan teoritis.  Studi  pustaka  di  sini  adalah  studi  pustaka  tanpa  disertai  uji  empirik.  Data  yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis. 2 Teknik  pengolahan  dan  analisa  data,  penelitian  yang  melakukan  analisa  data terhadap  literatur  baik  dalam  sumber  data  primer  maupun  sekunder.  Isi  yang  terkandung dalam  literatur  tersebut  kemudian  dikelompokan  dengan  tahap  identifikasi,  klasifikasi, kategorisasi, dan kemudian interpretasi. 3

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Kewarisan dalam Islam
Kata  mawaris  merupakan  bentuk jamak dari mirast ( irts , wirts , wiratsah dan turats , yang dimaknai dengan mauruts ) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta  pusaka  tersebut  dinamakan muwarits .  Sedang  yang  berhak  menerima  pusaka  disebut warist . 4 Waris adalah bentuk isim fa’il dari kata waritsa , yaritsu , irtsan , fahuwa waritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: warits , muwarits , al-irts , warasah dan tirkah . 5
2 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 159.
3 Ibid.
4 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), cet. II, hlm.1.
5 Ibid.
Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa mawarits adalah pindahnya hak milik orang  yang  meninggal  dunia  kepada  para  ahli  warisnya  yang  masih  hidup,  baik  yang ditinggalnya  itu  berupa  harta  bergerak  dan  tidak  bergerak  atau  hak-hak  menurut  hukum syara. 6 Waris  adalah  berbagai  aturan  tentang  perpindahan  hak  milik  seseorang  yang  telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara’idh artinya  bagian  tertentu  yang  dibagi  menurut  agama  Islam  kepada  semua  yang  berhak menerimanya. 7
Hukum waris di Indonesia sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI dimana sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa pasal yang mengatur terkait hal tersebut seperti: Pasal 171 huruf e KHI yaitu terkait harta waris; Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan  Pasal 174 ayat (1) KHI terkait yang berhak dan yang terhalang menerima waris; Pasal 176  -  Pasal  182  KHI  terkait  besara  bagian  masing-masing  ahli  waris;  dan  Pasal  191  ayat  (1) dan (2)  KHI terkait wasiat dalam Islam.
KHI  sendiri  juga  memuat  peraturan  Islam  terkait  perkawinan,  perwakafan,  pewarisan, dan  lainnya  dimana  semuanya  berlandaskan  pada  Al-Qur’an  dan  hadist.  Kajian  masalah- masalah  waris  didalam  hukum  Islam,  merupakan  salah  satu  materi  pembahasan  ilmu  fiqih yang terpenting. Karena itulah para ahli fiqih telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan  warisan,  dan  menulis  karya-karya  mengenai  masalah-masalah  waris  ini,  dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fiqih mawaris dalam istilah lain dinamakan juga ilmu faraidh
2. Sistem Kewarisan Islam
Sistem kewarisan Islam adalah untuk mengoreksi sistem kewarisan yang tidak adil yang sudah berlaku sejak pada masa- masa pra-Islam. Sebagaimana sistem hukum pada umumnya yang  berkembang  melalui  tahapan-tahapan  historis  tertentu,  maka  demikian  juga  halnya dengan  sistem  kewarisan  Islam.  keputusan-keputusan  mendetail  tentang  kewarisan  Islam, baik  berupa  wahyu  maupun  sunnah  Nabi  Muhammad  saw.,  berjalan  secara  regular  dan berangsur-angsur  selama  22  tahun  dalam  periode  antara  permulaan  dakwah  Nabi Muhammad pada tahun 610 sampai wafat beliau pada tahun 632 M. hukum kewarisan, ayat- ayat  Al-Qur’an  hanya  menentukan  ahli  waris  enam  orang,  yaitu  suami,  istri,  anak  (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu dan saudara,  sedangkan  ahli waris lain tidak diatur didalamnya, seperti kekek, nenek, cucu dan lain sebagainya.
Dalam  ayat  Al-Qur’an  yang  sudah  jelas  adalah  dalam  surat  An-Nisa„  (4)  ayat  12  yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia ialah Dan bagimu para suami seperdua” dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Kata nisfu dalam ayat Al- Qur„an yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperdua, kata ini sudah jelas, sehingga
6 Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-Mawarits fi asy-Syari’atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah , Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007),cet. X, hlm. 33.
7 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris , (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.
tidak diperlukan penafsirkan.
Hukum warisan sebagaimana mempunyai tiga fungsi hubungannya dengan Al-Qur„an, adalah  pertama  Sunnah  sebagai  penguat  hukum  dalam  Al-Qur’an  ini  seperti  Sunnah  Nabi Muhammad  SAW  dari  Ibnu  Abas  yang  diriwayatkan  Buchori  dan  Muslim  yang  maksudnya ialah  Berikan  faraa’id  bagian  yang  telah  ditentukan  dalam  Al-Qur’an  kepada  yang  berhak menerimanya  dan  selebihnya  berikanlah  kepada  keluarga  laki-laki  yang  terdekat.  a.Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:
“ Berikanlah  faraidh  (bagian  yang  ditentukan)  itu  kepada  yang  berhak  dan  selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat ” (HR. Bukhari).
Hadits Nabi dari Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:
“ Dari Jabir Ibnu Abdullah berkata: Janda Sa‟ad datang kepada Rasulullah saw. Bersama dua  orang  anak  perempuannya.  Lalu  ia  berkata:  “Yaa  Rasulullah,  ini  dua  orang  anak perempuan Sa‟ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka    mengambil  harta  peninggalan  ayah  mereka  dan  tidak  memberikan  apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta.” Nabi berkata: “Allah  swt  akan  menetapkan  hukum  dalam  kajadian  ini.”  Kemudian  turun  ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah dua pertiga  untuk  dua  anak  perempuan  Sa‟ad,  seperdelapan  untuk  istri  Sa‟ad  dan selebihnya ambil untukmu. ” (HR. Abu Daud)
Hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  dari  „Imron  bin  Husein  menurut  riwayat  Imam  Abu Daud:
“ Dari Imron bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. Sambil berkata: “Bahwa  anak  laki-laki  dari  anak  laki-laki  saya  meninggal  dunia,  apa  yang  saya  dapat dari harta warisannya.” Nabi  berkata: “Kamu mendapat seperenam .” (HR. Abu Daud) Menurut  Muhammad  Syahrur, 8 Allah  memberikan  setengah  bagian  laki-  laki  bagi perempuan  sebagai  batas  minimal,  dan  batas  minimal  ini  berlaku  ketika  perempuan  sama sekali  tidak  terlibat  dalam  mencari  nafkah  bagi  keluarga,  ketika  perempuan  ikut  mencari nafkah persentase bagian perempuan bertambah besar mendekati persentase bagian laki-laki sesuai  dengan  seberapa  banyak  ia  terlibat  dalam  pencarian  nafkah  dan  juga  sesuai  dengan tuntutan  ruang  dan  waktu  dalam  sejarah.  Hal  ini  didasarkan  pada  ayat  Al-Qur’an  (Q.S.  An- Nisa’ [4]: 11).
Allah  mensyari'atkan  kepadamu  tentang  (pembagian  warisan  untuk)  anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak  itu  semuanya  perempuan  yang  jumlahnya  lebih  dari  dua,  maka  bagian  mereka  dua pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Jika  dia  (anak  perempuan)  itu  seorang  saja,  maka  dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-
8 Muhammad Syahrur, op. cit ., hlm. 3.
masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak  dan dia diwarisi oleh kedua ibu-  bapaknya saja (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah (dipenuhi)  wasiat  yang  dibuatnya  atau  (dan  setelah  dibayar)  hutangnya.  Orang  tuamu  dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 9
Dengan demikian dalam hukum warisan bagian suami adalah seperdua (1/2) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian contoh ayat Al-Qur’an yang artinya belum jelas, atau mempunyai arti ganda, akibatnya menimbulkan penafsiran dan terjadi perbedaan pendapat  di  antara  para  ahli  hukum  Islam.  Ayat  al-Quran  tersebut  adalah  dalam  surat  Al- Baqarah (1) ayat 228 yaitu yang diterjemahkan dalam  bahasa Indonesia: Dan wanita-wanita yang  dicerai  hendaklah  menahan  diri  tiga  kali  quru’  .  Kata quru dalam  ayat  Al-Qur„an mempunyai  arti  ganda,  pertama  dapat  diartikan  haid’,  dan  kedua  dapat  diartikan  suci”. Sehinggan  kata  quru„  kalau  diartikan  haid,  waktu  tunggu  wanita  apabila  diceraikan  oleh suaminya  tiga  kali  (3X)  berarti  3  kali  masa  berjumlah  90  hari.  Kemudian  kata  quru„  apabila ditafsirkan suci berarti tiga kali (3x) masa suci berjumlah 120 hari. Dalam hukum warisan ayat- ayat  Al-Qur’an  yang  telah  rinci  hanya  terbatas  kepada  ahli  waris  yang  hubungan  dengan pewaris  sangat  dekat,  sebagaimana  telah  disebut  di  atas.  Sedangkan  untuk  kerabat-kerabat yang lain belum diatur secara jelas. Ayat-ayat Al-Qur’an hanya  menerangkan kerabat dekat, lebih berhak dari yang lainnya.
3. Asas-Asas Hukum Warisan Islam
Asas hukum warisan Islam dalam teks al-Quran dan As-Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut  merupakan  hasil  ijtihad  para  mujtahid.atau  ahli  hukum  Islam.  Dengan  demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian. 10
a. Asas Ijbari
Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. hukum warisan Islam berasaskan ijbari , maka pelaksanaan pembagian harta  warisan  itu  mengandung  arti  paksaan  tidak  kehendak  pewaris  sebagaimana  hukum warisan perdata barat.
b. Asas Induvidual
Maksud dari pada asas ini adalah  harta  warisan dari pewaris yang telah  diterima  oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris
9 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 78.
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 123
tidak  terikat  dengan  ahli  waris  lainnya,  tidak  seperti  dalam  hukum  Adat  ada  bagian  yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.
c. Asas Bilateral
Asas  bilateral  artinya  ahli  waris  menerima  harta  warisan  dari  garis  keturunan  atau kerabat  dari  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan,  demikian  sebaliknya  peralihan  harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.
d. Asas Keadilan Berimbang
Dari  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  menerima  harta  warisan  secara  berimbang artinya  dari  garis  keturunan  pihak  laki-laki  dan  darl  garis  keturunan  pihak  perempuan menerima  harta  warisan  sesuai  dengan  keseimbangan  tanggung  jawab  dalam  kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan  dari  pewaris,  namun  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dengan  perempuan  berbeda, laki-laki ( public family ) sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan  perempuan  sebagai  ibu  rumah  tangga  ( domistic  family ),  yang  mengatur  rumah tangga.  Dengan  demikian  sangat  wajar  kalau  al-Quran  menetapkan  laki-laki  mendapat  dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.
e. Asas Warisan Semata Kematian
Hukum  warisan  Islam  hanya  mengenal  satu  bentuk  warisan  karena  adanya  kematian, seperti dalam hukum warisan perdata barat (BW), dengan istilah ab intestato , namun dalam hukum  warisan  BW,  selain ab  intestato juga  karena  adanya  wasiat  yang  disebut testament termasuk sebagai bagian dari hukum warisan. Lain halnya dangan hukum Islam wasiat suatu lembaga hukum tersendiri, bukan sebagai bagian hukum warisan.
Menurut  Amir  Syarifuddin,  asas  ini  ada  hubungannya  sangat  erat  dengan  asas  ijbari, disebabkan meskipun seorang ada kebebasan atas hartanya, tetapi setelah meninggal dunia kebebasan itu tidak ada lagi. Hal ini juga difahami bahwa harta dalam Islam mempunyai sifat amanah  (titipan),  artinya  manusia  berhak  mengatur,  tetapi  harus  sesuai  dengan  ketetapan- ketetapan Allah SWT, sehingga apabila seorang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak lagi untuk  mengaturnya, dan  kembali kepada-Nya. Selain kelima asas tersebut  asas ta’awun atau  tolong-menolong  juga  merupakan  asas  hukum  warisan  Islam.hukum  asas  ini  akan dijelaskan dalam sub bab as-shulh .
Ta’awun atau  tolong-menolong  diantara  para  ahli  waris,  sudah  menjadikan  kewajiban diantara  ahli  waris,  bagi  ahli  waris  yang  mampu  berkewajiban  meringankan  beban  atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu, dengan menyerahkan atau menggugurkan. Dasar hak  harta  warisannya,  dan  atau  rela  menerima  harta  warisan  yang  tidak  sesuai  dengan  hak yang  harus  diterimanya.  Dengan  demikian  salah  satu  ahli  waris,  dapat  meringankan  beban penderitaan,  kesukaran  ahli  waris  yang  lain,  apalagi  para  ahli  waris  itu  dalam  satu kekerabatan (hubungan darah).
4. Kalalah dan Rad
a. Konsep Kalalah
Sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Siah  Khosiah  dalam  bukunya  bahwa  kata kalalah terbentuk  dari mashdar yang  diartikan  dengan kalal (kepayahan).  Namun, kalalah yang dimaksud  adalah  orang  meninggal  dunia  tidak  meninggalkan  leluhur  baik  laki-laki  dan perempuan.  Menurut  sebagaian  pendapat,  kata  tersebut  di  ambil  dari iklil (mahkota)    yaitu benda  yang  membelit  di  kepala  pada  samping  kanan  dan  kiri  sehingga  menutup  kepala bagian atas. Ahli waris, selain orang tua dan anak, kumpul mengelilingi orang yang meninggal dunia  dari  samping,  bukan  dari ashl dan  bukan  dari  keturunan,  bagaikan  membelitnya mahkota  di  kepala.  Orang  tua  dan  anak  merupakan  ujung  dari  seseorang  sehingga  jika mereka tidak ada, para ahli waris yang lain selain keduanya, disebut kalalah . Anak dan orang tidak  digolongkan kalalah ,  sedangkan  saudara  dari  golongan  mana  aja  disebut kalalah , demikian pendapat jumhur ulama. 11
Kalalah dibunyikan  dalam  al-Qur’an QS. An-Nisa’ (4):  ayat 12 dan  176. Dalam surah an-Nisa (4) ayat 12 dinyatakan bahwa :
jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunya seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara  perempuan  (seibu  saja),  bagi  masing-masing  dari  kedua  jenis  saudara  itu seperenam  harta.  Tetapi  jika  saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  mereka  bersekutu dalam sepertiga itu……”
Sementara itu, dalam surah an-Nisa (4) ayat 176 dinyatakan bahwa :
“ Allah beri fatwa  kepadamu tentang  kalalah, yaitu laki-laki mati (padahal) tidak  ada baginya walad (anak) tetapi ada baginya seorang saudara perempuan, maka (saudara perempuan)  ini  dapat  separoh  dari  apa  yang  ia  tinggalkan,  dan  (saudara  laki-laki)  itu jadi warisnya (pula) jika tidak ada baginya walad (anak). Jika ada saudara perempuan itu dua orang, maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ia tinggalkan, dan jika mereka itu laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki dapat bagian dua bagian perempuan.  Allah  terangkan  bagi  kamu  supaya  kamu  tidak  sesat,  karena  Allah  amat mengetahui tiap-tiap sesuatu
Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jika seorang yang meninggal dunia tidak punya anak,  tetapi  mempunyai  saudara  laki-laki  maupun  saudara  perempuan  dari  yang  meninggal dunia  itu  (pewaris),  maka  ia  mendapat  pembagian  dari  harta  peninggalan  pewaris  itu. Mafhum  mukhalafahnya  menunjukkan  bahwa  jika  seorang  yang  meninggal  itu  mempunyai anak  ( walad ),  maka  saudara  dari  pewaris  yang  meninggal  itu  terdinding  dalam  arti  tidak berhak  mendapatkan  pembagian  dari  harta  warisan  saudaranya  yang  meninggal  itu. Pendapat  para  ulama  klasik    Adapun  yang  dimaksud  kalalah  menurut  mereka  adalah seseorang  yang    meninggal  dunia  tidak  mempunyai  anak  dan  ayah.  Para  ulama’
11 Siah Khosiah, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , ( Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), hlm. 175.
menafsirkannya bahwa kalalah itu seseorang yang meninggal dunia tidak  meninggalkan anak, ataupun cucu dari anak laki-laki dan ayah.
Pembagian  warisan  pada  kondisi kalalah ,  para  ulama  klasik  (kewarisan patriarkhi / patrilineal )  membedakan  kedudukan  saudara,  yaitu  pada    ayat  12  surat  an-Nisa menjelaskan  bagian  warisan  untuk  saudara  seibu,    sedangkan  ayat  176  untuk  saudara sekandung  dan  saudara  seayah.  Pendapat    ini  berpedoman  pada  khutbah  Abu  Bakar  yang menerangkan demikian. Ada  juga ulama  yang berpendapat bahwa al-akh pada ayat 12 ada tambahan min‘um .
Rasyid Ridha pun menguatkan pendapat, bahwa al-akh dalam ayat  12 adalah saudara seibu.  Namun  ia  membantah  bahwa  tambahan min’um atau al-um pada  ayat  itu  seperti disebutkan  dalam  beberapa  hadits  sebagai  betul-betul  bagian  dari  al-Quran.  Beliau mengatakan  hal  itu  hanyalah  penafsiran    yang  kemudian  dianggap  sebagai  lafaz  al-Quran yang dinasakhkan.  Mengenai kalalah, beliau meriwayatkan pula tentang keragu-raguan Umar yang sangat, tetapi tetap menguatkan pendapat jumhur yang menganggapnya sebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki ( walad ) dan ayah ( walid ). 12
Sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan  Imam  Malik  dan  atsar  dari    sahabat  Abu  Ishaq bahwa  yang  dimaksud  kalalah  adalah  seseorang  yang  tidak    meninggalkan  dunia  tidak meninggalkan anak, cucu dari anak laki-laki dan  ayah, kakek. Bagaimana dengan anak, cucu perempuan  dari  anak  laki-laki?    Apakah  bisa  menghijab  saudara-saudara  dalam  menerima warisan?  Terkait dengan hal itu, terjadi perbedaan sengit di kalangan para  ulama’. Ada yang berpendapat  bahwa  anak,  cucu  perempuan  dari  anak  laki-  laki  dapat  menghijab  saudara dalam menerima warisan, seperti ibnu Rusyd.  Tetapi kebanyakan ulama, bahwa  anak, cucu perempuan  dari  anak  laki-laki  tidak  dapat  menghijab  saudara-saudara  dalam  menerima warisan. Pendapat  ini berdasarkan hadits tentang meninggalnya Sa’ad Ibn Rabi’.
Jumhur  sahabat  mendasarkan  pendapat  mereka  pada  arti  isti’mal,    bahwa  kalalah adalah  orang  yang  mati  tidak  meninggalkan  keturunan  dan    orang  tua.  Arti  ini  mereka kuatkan  dan  takhsis-kan  dengan  hadits-hadits,    sehingga  hanya  mencakup  orang  yang  tidak mempunyai anak (keturunan)  laki-laki dan ayah. Keberadaan anak perempuan atau ibu tidak berpengaruh  kepada kalalah. 13
Yang  dimaksud kalalah oleh    Muhammad  Syahrur  adalah  seseorang  yang  meninggal tidak memiliki anak,  baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang    ditinggal  mati  ayahnya,  baik  laki-laki  maupun  cucu  perempuan,  dan  ia  juga    tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Jadi, dapat diartikan  bahwa penerima warisan dalam  kasus  kalalah  adalah  suami/istri  dan  atau    saudara-saudara  si  mayit  laki-laki  maupun
12 Al-Yasa’  Abubakar, Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan  terhadap  Penalaran  Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab , (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 96
13 Alyasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab , (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 59
perempuan  baik  saudara  seibu,  se  ayah  maupun  sekandung.    Pendapat  Syahrur  mengenai pengertian  kalalah  di  atas,  karena    Syahrur  ada  penyifatan  pada  firman  Allah  surat  an-Nisa ayat 176: in imru’un halaka laysa lahu waladun , (ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak).
Menurut  Syahrur,  keberadaan  kerabat  yang  dekat  akan    menghalangi  kerabat  yang lebih jauh untuk menerima pembagian harta waris,  baik jika mereka terdiri dari satu orang atau lebih, baik laki-laki maupun  perempuan. Seperti ketika ada seseorang meninggal dunia, keberadaan  anak    perempuan  (ke  bawah)  dan  ibu  (ke  atas)  masih  ada,  maka  tetap  akan menghalangi saudara-saudara untuk menerima harta warisan. 14
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  kalalah  adalah  jika  seseorang  yang  meninggal  tidak mempunyai  anak  dan  keturunanya  serta  tidak  meninggalkan  ayah.  Pengertian  tersebut memberikan gambaran yang lebih bersifat umum dalam menafsirkan lapazd walad ( mungkin laki-laki atau mungkin perempuan serta keturunan dari anak laki-laki dan keturunan dari anak perempuan).  Dari  pengertian  yang  terdapat  dalam  KHI  tersebut,  saudara,  baik  sekandung, sebapak,  maupun  se-ibu,  dapat  dihijab  oleh  anak  laki-laki  maupun  perempuan.  Jika menggunakan  pasal  185  KHI,  keturunan  dari  anak  laki-laki  maupun  keturunan  anak perempuan bisa menghijab saudara, sebagaimana orang tuanya (anak laki-laki maupun anak perempuan ) menghijab saudara 15
b. Konsep Radd
Radd adalah berkurangnya pembagi (jumlah bagian fard ) dan bertambahnya bagian ahli waris,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  sedikitnya  ashab al-furud ,  sedangkan  jumlah  seluruh bagianya  belum  mencapai  nilai  sehingga  ada  harta  warisan  yang  tersisa  dan  tidak  ada seorangpun ashabah yang  berhak  menerimanya.  Pada  pasal  193  KHI  menjelaskan  bahwa apabila  dalam  pembagian  harta  warisan  di  antara  para  ahli  waris dhaw  al-faraidh angka pembilang  lebih  kecil  dari  pada  angka  penyebut,  sedangkan  ada  ahli  waris  ashobah, pembagian  harta  warisan  tersebut  dilakukan  secara radd ,  yaitu  sesuai  dengan  hak  masing- masing ahli waris, sementara sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.
Rad  akan  terjadi  jika  terwujud  tiga  unsur,  yaitu  adanya ashab  al-furudh ,  tidak  adanya ashabah , dan adanya sisa harta wari, tiga unsur ini harus ada untuk terjadinya masalah radd , sebab jika tidak ada salah satunya  maka tidak akan terjadi masalah radd itu, misalnya kalau ada  ahli warits ashabah  maka  tidak  akan  terjadi  Radd  begitu  pula  kalau  jumlah  saham  ahli warits sama besar dengan jumlah asal masalah radd dimaksud. 16
Mengenai masalah radd ini tidak semua fuqaha sependapat menetapkannya pada garis besarnya ada dua pendapat dalam masalah ini, pendapat pertama adalah pendapat Zaid bin
14 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur’an; Qira’ah Mu’ashirah , Terj. Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Qur’an Kontemporer II oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Penerbit Elsaq Press, 2007), hlm. 41.
15 Siah Khosy’ah, op. cit ., hlm. 184.
16 Dirjen Binbaga Islam Depag  RI , Ilmu  Fiqih , (Jakarta: Depag RI, 1982), Jilid III, hlm. 98.
Tsabit  dan  sebagian  kecil  sahabat  mengingkari  adanya radd dalam  pembagian  pusaka.  Jika terjadi  kelebihan  harta  dari  saham  para  ahli  warits,  padahal  tidak  terdapat  ahli  warits ashabah,  maka  kelebihan  itu  tidak  dikembalikan  kepada  ahli  warits ash  habul  furudh melainkan sisa lebih diserahkan kepada baitul mall , untuk kepentingan kaum muslim.
Para  Imam  fuqaha  seperti  Urwah,  Az  Zuhri,  Malik  Asyafi’I  dan  Ibnu  Hazm  Azh  Zhahiri pada dasarnya sependapat dengan Zaid bin Tsabit. Menurut fuqaha Malikiyah sisa lebih harta pusaka  itu  tidak  boleh  di  Raddkan  kepada ash  habul  furudh dikala  tidak  ada  ahli  warits ashabah ,  melainkan  harus  diserahkan  kepada  baitul  maal.  Demikian  pula  tidak  boleh  sisa lebih itu diserahan kepada baitul maal baik baitul maal itu bekerja secara rapi ataupun tidak.
Fuqaha  Syafi’iyah  sependapat  dengan  fuqaha  Malikiyah  dalam  masalah  ini,  yakni  sisa lebih  harta  pusaka  diserahkan  kepada  baitul  maal,  sebab  kepala  kas  bendahara  negara ataupun  baitul  maal,  sebab  kepala  kas  bendahara  negara  ataupun  baitul  maal  menjadi pengawas dalam pelaksanaan kepentingan kaum muslimin.
5. Analisis Perkembangan Waris Studi Kalalah dan Radd
Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki  dan  wanita  (struktur  masyarakat  bilateral),  maka  wajar  kalau  aspirasinya  mengenai hak  dan  kewajiban  juga  seimbang,  dalam  hal  ini  termasuk  hak  dalam  warisan.  Dengan demikian  timbul  suatu  pertanyaan,  apakah  hukum  waris  Islam  itu  dapat  berubah  karena perubahan  struktur  sosial.  Ternyata  memang  demikian,  bahwa  hukum  waris  Islam  itu, sekurang-kurangnya  dalam  pelaksanaannya  bukan  hanya  dapat  berubah  karena  struktur sosial, tetapi sebab yang lebih kecil yaitu struktur Keluarga.
Secara  umum  keluarga  dalam  masyarakat  modern  Indonesia  mcenderung menempatkan  model  keluarga  inti,  yaitu:  bapak,  ibu  dan  anak  tanpa  sanak  saudara.  Ini menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial. Dengan perkataan lain, keluarga inti merupakan model yang modern dalam masyarakat industri.
Persoalan  kewarisan  saudara  yang  termuat  dalam  ayat  al-Quran  adalah  pembicaraan tentang kalalah. Makna  kalalah  mengandung banyak  perdebatan di kalangan umat Islam, di antaranya ada yang kalalah adalah ahli waris, ada juga yang berpendapat kalalah itu pewaris itu  sendiri  (orang  yang  meninggal),  dan  pendapat  yang  meyakini  kedua  makna  tersebut. 17 Diluar itu ada juga yang berpendapat kalalah sebagai menantu perempuan. Namun, sejauh ini makan  kalalah  yang  lebih  sesuai  dengan  konteks  ayat-ayat  al-Quran  yang  berbicara tentangnya  adalah  saudara  laki-laki,  baik  ia  berkedudukan  sebagai  pewaris  maupun  sebagai ahli waris.
Makna  tersebut  sesungguhnya  telah  Allah  jelaskan  dalam  ayat  176  surat  an-Nisa. Pertanyaan  yang  signifikan  adalah  kapan  saudara  memiliki  hak  untuk  mewarisi.  Dalam hubungan dengan hukum waris yang telah Allah jelaskan, saudara tidak dapat mewarisi ketika
17 Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir at-Ṭabari, Jami’ al-Bayan an Ta’wil ay al-Qur’an (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), IV, hlm. 191
pewaris  memiliki  anak  ( walad ).  Al-Quran  tidak  membedakan  antara  anak  lak-laki  dan perempuan. Hal ini didasari bahwa kata walad mencakup pengertian maskulin (anak laki-laki) maupun  feminim  (anak  perempuan),  karana  dalam  bahasa  Arab  tidak  dijumpai  bentuk feminim pada kata al-awlad.  Hazairin  menghubungkan pengertian walad ini dengan dengan arti mawali dalam  surat  an-Nisa  ayat  33,  sehingga  menghasilkan  pemahaman  yang  luas tentang walad ,  yaitu  keturunan.  Dalam  analisanya  tentang  sistem  kewarisan  bilateral  yang dicanangkan  al-Quran,  keturunan  tidak  dibedakan  antara  garis  laki-laki  dan  perempuan. 18 Dengan  demikian,  saudara  hanya  mewarisi  ketika  pewaris  tidak  memiliki  keturunan  sama sekali.
Sedangkan  penyelesaian radd yang  dilakukan  oleh  jumhur  ulama  adalah  memberikan radd kepada  semua  dhawil  furud  kecuali  kepada  suami/istri.  Karena  menurut  mereka, maksud  dari  surah  al-Anfal  ayat  75,  kekerabatan nasab lebih  diutamakan  dibandingkan dengan  hubungan  sebab  seperti  perkawinan.  Namun  baik  KHI  dengan  keumumannya, maupun  UU  waris  mesir  No.  77  tahun  1943  mengikuti  pendapat  Utsman  bin  Affan  yang menyatakan  bahwa radd diberikan  kepada  semua  ahli  waris  tanpa  kecuali,  termasuk suami/istri. Alasan yang digunakan adalah pada saat terjadi kekurangan harta, suami/istri ikut menanggungnya.  Demi  adanya  keadilan  hukum  dalam  masyarakat,  maka  ketika  ada  harta yang  tersisa,  suami/istri  juga  diikut  sertakan  sebagaimana  keikut  sertaan  mereka  dalam permasalahan  awal.  Apabila  harta  pewaris  tidak  habis  dibagi  (kelebihan)  atau  terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara aul dan rad . Aul untuk  penyelesaian  kekurangan  dalam  pembagian  harta  warisan pewaris,  sedangkan radd merupakan  metode  untuk  menyelesaian  kelebihan  dalam pembagian harta pewaris.
Pengaturan  mengenai aul dan radd ini  terdapat  dalam  Pasal  192  dan  Pasal 193 Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  dimana  pemecahan  secara aul dengan  membebankan kekurangan  harta  yang  akan  dibagi  kepada  seluruh  ahli  waris  yang  berhak  menurut  kadar bagian  masing-masing  dengan  menaikkan  angka  penyebut  sesuai  atau  sama  dengan  angka pembilangnya.  Sedangkan radd yaitu  dengan  mengembalikan  sisa  kelebihan  harta  kepada ahli  waris  yang  ada  sesuai  dengan  kadar  bagian  masing-masing  secara  berimbang  di  antara mereka.  Agar  asas  keadilan  berimbang  dapat  diwujudkan  waktu  penyelesaian  pembagian warisan,  penyesuaian  dapat  dilakukan  melalui radd yakni  mengembalikan  sisa  (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing. 19
Dalam  hubungan  ini  perlu  dicatat  bahwa  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai siapa  yng  berhak  menerima  pengembalian  itu.  Namun,  pada  umumnya  ulama  mengatakan bahwa  yang  berhak  menerima  pengembalian  sisa  harta  itu  hanyalah  ahli  waris  karena
18 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 50
19 Mohammad  Daud  Ali. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,  2004), ed. VI, hlm. 325.
hubungan  darah,  bukan  ahli  waris  karena  hubungan  perkawinan. 20 Dalam  KHI  soal radd ini dirumuskan dalam Pasal 193 KHI yang berbunyi:
Apabila  dalam  pembagian  harta  warisan  di  antara  ahli  waris  Dzawil  furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada  ahli waris asabah, maka pembagian  harta warisan tersebut  dilakukan secara  rad, yaitu sesuai  dengan  hak  masing-masing  ahli  waris,  sedang  sisanya  dibagi  secara  berimbang  di antara mereka.
Dalam  rumusan  tersebut  tidak  dibedakan  antara  ahli  waris  karena  hubungan  darah dengan  ahli  waris  karena  hubungan  perkawinan.  Penyelesaian  pembagian  warisan  dapat dilakukan  dengan  damai  berdasarkan  kesepakatan  bersama. Di  dalam  KHI  hal  tersebut dirumuskan dalam Pasal 183 KHI yang berbunyi, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut membuka peluang terhadap pengembalian kelebihan  sisa  harta  warisan/radd  dibagi  rata  bagi  ahili  waris  termasuk  pihak  istri.  Karena secara sosiologis istri juga ikut terlibat dalam proses mencari harta selama masa perkawinan, maka berhak mendapatkan sisa waris dari kasus radd .

## D. KESIMPULAN
Kalalah pada  prinsipnya  merupakan  warisan  yang  diberikan  kepada  penerima  waris pada saat muwarist (pemberi warisan) tidak mempunyai keturunan sehingga harta tersebut dapat  diberikan  kepada  kerabat  dekat  dan  secara  otomatis  akan  menghalangi  kerabat  yang lebih  jauh  untuk  menerima  pembagian  harta  waris.  sedankan radd adalah  salah  satu  harta sisa  setelah  dibagi  habis  kepada  ahli  waris,  dengan  jalur nasabiah .  Pandangan  para  ulama klasik terkait sisa harta waris dalam kasus radd perlu dikaji kembali dan tidak sejalan kondisi sosial  hari  ini,  sedangkan  hukum  bisa  berubah  dengan  kondisi,  zaman  dan  waktu.  Pada  era saat  ini    peran  perempuan  sudah  berubah.  Faktanya  perempuan  sudah  ada  juga  yang dominan  dalam  mencari  nafkah  dalam  kebutuhan  rumah  tangga  dan  peran  lain.  Jika kesimpulan  ulama  tentang  sisa  harta  waris  pada  kasus radd ,  sang  Istri  tidak  dapat  lagi  dari sisa radd tersebut,  maka  sungguh  tidak  adil  dan  tidak  membawa  kepada  kemaslahatan, karena  hukum  itu  diturunkan  dalam  kerangka  untuk  kemaslahatan  di  muka  bumi  ini  sesuai kaidah hukum, al-hukm yaduru ma’a ‘illatih .

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al-Yasa’.  1998. Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan  terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab . Jakarta: INIS.
20 Ibid .
Ash-Shabuni,  Muhammad  Ali.  2007. al-Mawarits  fi  asy-Syari’atil  Islamiyah  ala  Dhauil  Kitab Was-Sunnah ,  Terj:  A.  M.  Basalamah,  Panduan  Waris  Menurut  Islam.  Jakarta:  Gema Insani Press.
Departemen  Agama  RI,  2002. Al-Quran  dan  Terjemahnya .  Semarang,  PT  Karya  Toha  Putra. Syarifuddin,  Amir.  2009. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  antara  Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana.
Dirjen Binbaga Islam Depag  RI , 1982. Ilmu  Fiqih . Jakarta: Depag RI.
Hasbiyallah. 2013. Belajar Mudah Ilmu Waris . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Hazairin. 1982. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis . Jakarta: Tintamas. Ali, Mohammad  Daud.  2004. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Ibn Jarir at-Ṭabari, Abu Ja’far Muhammad. t.th. Jami’ al-Bayan an Ta’wil ay al-Qur’an . Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
Khosiah,  Siah.  2021. Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia .  Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media.
Muhadjir, Noeng. 1998. Metodologi Penelitian . Jakarta: Rake Sarasin.
Rafiq, Ahmad. 2002. Fiqh Mawaris . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Saebani, Beni Ahmad. 2009. Fiqh Mawaris . Bandung: Pustaka Setia.
Syahrur,  Muhammad.  2007. al-Kitab  wa  al-Qur’an;  Qira’ah  Mu’ashirah ,  Terj. Prinsip  dan Dasar Hermenutika Al-Quran Kontemporer, oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: Penerbit Elsaq Press.