Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN (ALP) DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN YANG B ERPIHAK PADA PEREMPUAN DAN KEMISKINAN DI POLMAN
Syamsu Alam *

## ABSTRACT
This research is based on the idea that women's representation is the support of  society, especially  women,  to fulfill  basic rights  and  basic  rights  so  that  problems related to poverty and other problems of gender inequality can be overcome through the voice  of  women  of  parliament.  This  research  uses  qualitative  approach  with descriptive type. The location of the research and the determination of informants was chosen  purposively  by  considering  the  focus  on  women.  Those  selected  are  those directly  involved in  the  management  of development at  the  village /  kelurahan  level.
The result of the research shows that the general knowledge about the Profile of Women Legislative Members (ALP) in Polman Regency is not satisfactory, their knowledge about ALP profile is not deep because most of them do not know well about other data related to ALP like position and party as well the area of the electoral district of the ALP. This is because the ALP is rarely in direct contact with the community and the media  is  not  utilized.  Public  expectations  of  a  gender-responsive  Development Program Arrangement and ensuring the alignment of Women and the Poor are; The ALP should play an active role in promoting village development programs that must be guarded by involving women and the poor to all stakeholders. The ALP should also encourage  existing  Regulations  /  Regulations  related  to  Musrembang  Village  /  Sub District  /  Regency  that  ensure  the  representation  of  Women,  and  other  Marginal Groups.
Keywords: Members of the Women's Legislature (ALP), Women and Poverty

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  di  Indonesia  telah  mengalami  beberapa  perubahan  dari periode Pemilu ke periode Pemilu yang lain. Keterlibatan perempuan dalam
*) Prodi PPKn, Universitas Al Asyariah Mandar E-mail: syamsualam39@yahoo.com
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
politik  dari  waktu  ke  waktu  terus  mengalami  peningkatan.  Salah  satu indikatornya  adalah  trend  peningkatan  keterwakilan  perempuan  di  legislatif terutama sejak pemilihan umum tahun1999, lalu 2009 hingga pada tahun 2014. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%).
Peningkatan  keterwakilan  perempuan  terjadi  setelah  berlakunya perubahan  Undaang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yaitu  pasal  28  H  ayat  (2)  yang  menyatakan  “Setiap  orang  berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan”.  Ketentuan UUD  1945  tersebut  menjadi  landasan  yang  kuat  bagi  semua  golongan  warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan  struktural dalam berbagai aspek  kehidupan,  termasuk  pada  aspek  politik.Karena  itu,  UU  paket  politik yang  digunakan  sebagai  landasan  pelaksanaan  Pemilu  2004,  2009  maupun Pemilu  2014  mengakomodasi  norma-norma  hukum  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di  legislatif.  Kebijakan  afirmasi (affirmative  action    ) terhadap  perempuan  dalam  bidang  politik  setelah berlakunya  perubahan  UUD  1945  dimulai  dengan  disahkannya  UU  Nomor  12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
Peningkatan  keterwakilan  perempuan  berusaha  dilakukan  dengan  cara memberikan  ketentuan  agar  partai  politik  peserta  Pemilu  memperhatikan keterwakilan  perempuan  sekurang-kurangnya  30%  didalam  mengajukan  calon anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Pasal  65  ayat  (1)UU  Nomor  12  Tahun  2003 tentang  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  menyatakan: „ ‟ Setiap  Partai  Politik Peserta  Pemilu  dapat  mengajukan  calon  Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  setiap  Daerah  Pemilihan  dengan  memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
Dari  waktu  ke  waktu,  a ffirmative  action terhadap  perempuan  dalam bidang  politik  semakin  disempurnakan.  Hal  itu  dapat  ditelaah  ketika  DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008  tentang  Partai  Politik  dan  UU  No.  10  Tahun  2008  tentangPemilu  DPR, DPD,  dan  DPRD.UU  No.  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu mengatur  agar  komposisi  penyelenggara  Pemilu  memperhatikan  keterwakilan perempuan  minimal  30%.  Pasal  6  ayat  (5)  UU  tersebut  menyatakan  bahwa :„ ‟ Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamemperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%
(tigapuluh  perseratus). Terbaru  adalah  Undang-Undang  No.7  Tahun  2017
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
tentang Pemilihan Umum yang mengatur keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen disetiap daerah pemilihan.
Meski demikian, perlu kita ketahui bahwa peningkatan kuota perempuan memang  terus  terjadi  namun  tidak  terlalu  signifikan.  Pada  pemaparan  diatas sudah  dikatakan  30%  merupakan  kuota  perempuan  yang  harus  bisa  dipenuhi. Ketentuan kuota ini tidak hanya diperuntuhkan pada DPR RI dan DPD, juga terhadap DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Namun pada kenyataannya, pemilu legislatif di Kabupaten Pol-Man pada tahun 2009 hanya mencakup 15%
dari 40 anggota legislatif dan di tahun 2014 mencakup 22,1% (10 orang dari 44 orang  anggota DPRD  Pol-Man),  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa intervalnya adalah  7,1%.  Sepintas  terjadi  peningkatan  kuota,  namun  pada  letak sesungguhnya kuota perempuan tetap belum terpenuhi.
Memang  angka  keterwakilan  perempuan  di  kursi  legislatif  mengalami peningkatan,  namun  di  Propinsi  Sulawesi  Barat,  khususnya  di  Kabupaten Polewali Mandar belum dipenuhi angka 30 persen.  Sementara masalah- masalah yang berkaitan dengan perempuan masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPS di tahun  2012  angka  buta  huruf  di  Sulawesi  Barat  mencapai  12,41  persen  dari angka  secara  nasional  sebesar  7,42  persen..  Selain  itu  berdasarkan  data kementerian  kesehatan  ,Angka  kematian  ibu  dan  anak  di  Sulawesi  Barat  juga masih cukup tinggi.
Sementara  di  sisi  lain,  keterwakilan  perempuan  merupakan  tumpuan harapan masyarakat khususnya perempuan untuk memenuhi hak-hak dasar dan azasi    sehingga  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  kemiskinan  dan masalah  ketidakadilan  gender  lainnya  dapat  diatasi  melalui  suara  perempuan parlemen.  Tantangan  terhadap  keterwakilan  perempuan  dengan  ekspektasi masyarakat    yang  diidentifikasi  dan  mendasari  dilaksanakannya  Penelitian  ini dengan  melakukan  “Survey    Harapan  Masyarakat  terhadap  Kinerja    Anggota Legislatif  Perempuan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar\”.  Tujuan  Penelitian  ini untuk mengetahui;
1. Deskripsi  pengetahuan  dan  pengenalan  masyarakat  terhadap  anggota legislatif  perempuan  (ALP)  terkait  Identitasnya,  Komisi  dan Fraksi/Partainya serta Daerah Pemilihannya (Dapilnya).
2. Harapan masyarakat terhadap peran anggota Legislatif perempuan dalam menjalankan tupoksinya dalam hubungan peningkatan kesejahteraan dan keberpihakan kepada perempuan dan masyarakat miskin ?
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di tiga wilayah Kecamatan; Polewali, Wonomulyo dan  Balanipa.Data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini,  bersifat  kualitatif. Namun  demikian,  data  kuantitatif  tetap  diperlukan  sejauh  mendukung  hasil penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan    pendekatan  kualitatif    dengan  tipe deskriptif.  Lokasi  Penelitian  dipilih  secara  purposive.  Begitu  juga    penetuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan menfokuskan pada perempuan. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam  pengelolaan  pembangunan  di  tingkat  desa/kelurahan.  Jumlah  Informan perdesa  20  orang,  terdiri  4  orang  Aparat  pemerintah  desa  (1  Kepala  Desa,  1 Sekretaris  Desa  dan  2  anggota  BPD  dengan  memprioritaskan  anggota  BPD Perempuan),  4  orang   perempuan)  yang mewakili Pengurus  organisasi/lembaga perempuan  ditingkat  desa/Kelurahan,  12  orang  (  6  laki-laki  dan  6  perempuan) dari  Informan  kunci  yang  direkrut  dari  berbagai  latar  belakang  sosial  dan organisasi  warga  setempat,  mereka  adalah  Kader/Perempuan  aktifis  di  tingkat desa/kelurahan;  (PKK,  Posyiandu,  Kelompok  Tani  dan  Nelayan,  Kelompok Dasawisma,  Kelompok  SPP,  Guru  dan  Ormas  Perempuan  yang  ada  di tingkat desa/kelurahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Deskripsi  Pengetahuan  Umum  Responden    tentang  Anggota  Legislatif Perempuan (ALP)
Data  menunjukkan  bahwa  umumnya  responden    yang  diteliti menyatakan  mengenal  anggota  legislatif  perempuan  (ALP)  yang  berasal  dari wilayahnya baik di DPRD Tingkat Provinsi dan di DPRD tingkat Kabupaten, walaupun hanya sebahagian kecil  menyatakan tidak kenal. Hanya saja  mereka tidak  bisa  menyebutkan  semua  nama-nama  anggota  legislatif  perempuan tersebut.  Baik  Responden  Aparat  Pemerintah  Desa  maupun  Pengurus Organisasi/lembaga  perempuan  dan  Kader/aktifis  perempuan  ditingkat  desa, Pengetahuan mereka tentang ALP cukup baik. Mereka mampu menyebut nama ALP  lebih  dari  2  orang.  Nama-nama  yang  banyak  dikenal  antara  lain; Dra.Hj.Andi  Ruskati  Ali  Baal,  Hj.Marini  Ariakati,  Hj.Jumiati  Mahmud, Hj.Samirah Pratiwi dan Hj.Nurbaeti.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Tabel  1 .  Pengetahuan  umum  Responden  tentang  Profil  Anggota  Legislatif Perempuan (APP) Informan Kenal Nama & Partai Anggota Legislatif Perempuan Kenal Komisi & Fraksi Kenal Wilayah Daerah Pemilihan (Dapilnya) 1. Aparat Pemerintah desa 2. Pengururus Organisasi Perempuan ditingkat desa/kelurahan 3. Kader/Aktifis Perempuan desa/lurah 81,67 66,67 60 58,33 56,67 58,33 36.67 33,33 40
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  kendatipun  Aparat  Pemerintah  Desa, Pengurus  Organisasi/lembaga  perempuan    dan  Kader/aktifis  Fasilitator  Desa mengenal ALP dan Partainya dengan presentase antara  56,67% - 81,67 % dan, namun  ketika  ditanyakan  Pengetahuan  dan  pemahaman  mereka  mengenai Komisi  dan  Fraksinya  serta  Wilayah  daerah  pemilihannya ternyata  jawaban warga hanya 33,33 – 58,33%. Artinya pengetahuan warga terkait hal-hal yang berkaitan  wilayah  konstituennya  relative  kurang.Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa system relasi atau pola hubungan melalui kunjungan lapangan atau temu konstituen  dan  diskusi  publik kurang  tersosialisasikan  dari  kalangan  Anggota
DPRD Perempuan,
Pengetahuan  Responden  tentang  ALP  pada  dapil  di  wilayahnya tergolong  kurang,  sebagian  besar  informan    (    >50    %)    merasa  tidak  kenal dengan ALP  di dapilnya karena berbagai macam sebab seperti jarang turun ke lapangan,  tidak  pernah  melakukan  sosialisasi,  atau  kunjungan  mereka  hanya ketika menjelang pemilihan anggota legislatif.
Apakah  ALP    melakukan  temu  konstituen  baik  formal  maupun  tidak formal, hampir  sebagian besar  (66,77%  - 75%)  responden  dari  Aparat  Pemdes, Pengurus organisasi/lembaga perempuan dan Kader/Perempuan aktifis ditingkat desa/kelurahan  menyatakan  jarang atau kurang memadai. Walaupun ada pula yang menyatakan ada atau cukup ( 25 % - 33,33%).
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Tabel 2. Deskripsi Temu Konstituen Anggota Legislatif Perempuan (APP) Informan Selalu (Tinggi) Cukup (Sedang) Kurang (Rendah) 1. Aparat Pemerintah desa 2. Pengurus Organisasi/ lembaga Perempuan ditingkat desa/kelurahan 3. Kader/  Perempuan  Aktifis desa/lurah 0 0 0 33,33 25 25 66,67 75 75
Ketika  responden  ditanya,    apakah  APP  yang  dikenal  masyarakat karena  ketokohan atau prestasi. Jawaban dari ketiga elemen Informan tersebut bervariasi  seperti:  (1)    Tanggapan  Kader  Perempuan/Aktifis  desa/lurah  dikenal karena sering menghadiri acara adat,  karena faktor keluarga/domisili di wilayah tersebut  dan  mampu  bersosialisasi  di  masyarakat  (2)    Oleh  Pengurus Organisasi/Lembaga  Perempuan  dikenal  karena  jabatannya  sebagai  Pengurus atau  Ketua  Partai/ormas.  (3)  Oleh  Aparat  Pemerintah  desa/Lurah  dikenal karena  ketokohan  suami/isteri  Gubernur  dan  isteri  Bupati,  organisasi keagamaan,  menjadi bagian dari beberapa organisasi, karena asal wilayahnya, walaupun ada juga karena prestasi seperti memberi pelayanan yang baik, sering member bantuan sosial.
Jawaban  responden  tersebut  menunjukkan  bahwa  ALP  dikenal masyarakat  lebih  banyak  karena  faktor  primordial  atau  ketokohan  yang sifatnya  mentradisi,  bukan  karena  prestasi  yang  bersifat  fungsional  yang dikenang  masyarakat.  Latar  belakang  keterpilihan  ALP  seperti  responden  di Polewali  yaitu:  karena  kemampuan  melakukan  sosialisasi  dan  menjanjikan program  tertentu  sebelum  terpilih,  ketokohan  dan  jalinan  kekerabatan, dukungan dari keluarga dan materi.  Ada juga karena banyak memberi bantuan social,  karena  memiliki  banyak  dana,  menjadi  orang  penting  pada  ormas keagamaan terbesar di daerahnya, pengaruh keluarga dan juga mungkin partai sedikit,  karena  beruntung  saja,  bapaknya rajin turun  waktu  kampanye,    kasih bantuan  ke  masyarakat,  dikenal  masyarakat  dan  diketahui  sepak  terjangnya. Sedikit  berbeda  dengan  responden  Polewaali,  maka  di  Balanipa;  walaupun sebahagian  menganggap  keterpilihan    ALP  karena  dukungan  keluarga,  atau karena  keberuntungan  semata  tetapi  banyak  juga  responden  yang  menjawab
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
karena  lebih  mampu  membangun  komunikasi  dengan  masyarakat,  mampu bersosialisasi,    survive  dan  konsisten  dalam  berjuang,  lebih  dipercaya,    lebih dekat dengan masyarakat, karena aktivitasnya, sebagai aktivis perempuan dan besar  pada  partai,  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  memiliki keterampilan,  punya  kapasitas  dan  aktif  pada  organisasi.    Sifat  lain  yang menjadi latar belakang keterpilihan ALP seperti:  pengaruh partai atau karena efektifnya program pengkaderan partai dianggap kurang.
b. Deskripsi  Sosialisasi  Program    Legislasi  yang  Berpihak  pada  Perempuan  & Kemiskinan
Umumnya  responden (66,67 - 80 %) menyatakan kurang mengenal tentang  ada  tidaknya  produk-produk  legislasi/perda yang  dihasilkan  di  DPRD, walupun    sisanya  (  sekitar  20  %)  menyatakan  ada.  Namun  demikian pengetahuan  responden  mengenai  perda  ini  masih  sangat  kurang.  Responden sama  sekali  tidak  bisa  menyebut  Bentuk  Perdanya  (Nomor  dan  Tahun) penetapan Perdanya dan secara samar-samar hanya bisa menyatakan ada Perda Perlindungan  Anak,  Pelayanan  Kesehatan,  Pendidikan  Gratis,  Retribusi  Pasar dan Terminal.
Tabel 3. Pengetahuan Responden tentang Produk Legislasi (Perda) Iforman Kenal atau Mengetahui Tidak Kenal/Tidak mengetahui 1. Aparat Pemerintah Desa 2. Pengurus Organisasi/ lembaga Perempuan  ditingkat desa/ kelurahan 3. Kader/Aktifis  Perempuan  di  tingkat desa/kelurahan. 33,33 23,33 20 66,67 76,67 80
Terkait  dengan  Perda-Perda  yang  disebutkan  responden  diatas, kemudian  ditanyakan  apa    kepentingan  perempuan  tercakup  di  dalam    perda tersebut,  sebagian  menyatakan  kurang  tahu  karena  tidak  ada  sosialisasi  dan sebagian menyatakan kepentingan perempuan sudah tercakup.
Bila  ada  cakupan  produk  legislasi  itu  mengenai  perempuan,  isinya tentang  apa?  Responden  menjawab  Tentang;    perlidungan    KDRT,
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Perlindungan anak, pelayanan kesehatan  gratis, pendidikan gratis, pembinaan dan bantuan modal untuk usaha ibu-ibu rumah tangga.
Ketika  ditanyakan  mengenai,  apakah  ada  kebijakan  atau  program mengenai  masalah  kemiskinan  di  wilayah  anda?  Responden  umumnya menyatkan ada, seperti : mengenai  Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, pendidikan gratis,  BLT,  perbaikan    jalan,  kesehatan  gratis,  SPP  terkhusus  perempuan miskin, perbaikan rumah kumuh, pemberian bantuan melalui PNPM, Program PKH,  beras  untuk  lansia,  pembinaan  usaha    petani  rumput  laut,    pemberian keterampilan  bagi  perempuan  lewat  pelatihan,  bantuan  modal  usaha  bergulir, pembangunan sarana dan prasaran a, pengadaan tempat usaha kecil. Sebagian respondennya  juga  mengaku  tidak  mengetahui/kurang  jelas  apa  Perda  itu menekankan prioritas pada kebutuhan warga yang masuk dalam kategori miskin karena  tidak pernah mendapat  sosialisasi mengenai  Perda-Perda  di Kabupaten Polman.
c. Harapan  Responden  Tentang  Peran  ALP  dalam  menangani  Masalah Perempuan dan Orang Kemiskinan.
Sebenarnya  sudah  banyak  kebijakan  atau  program  mengenai  masalah
Perempuan dan kemiskinan di Kabupaten Polman, seperti : mengenai  Raskin, Jamkesmas,  Jamkesda,  pendidikan  gratis,  BLT,  perbaikan    jalan,  kesehatan gratis,  Usaha  Simpan  Pinjam,      perbaikan  rumah  kumuh,  pemberian  bantuan melalui  PNPM,  Program  PKH,  dan  lain-lain.Yang  perlu  diriview  dan  direflesi untuk  diefektifkan  adalah  pengawalannya  agar  Perempuan  dan  Orang  Miskin betul-betul sebagai Perencana, Pelaksana dan Penerima Manfaat setiap Program Pembangunan yang ada di desa/kelurahan.
Tabel  4. Haraapan  responden  terhadap  Pengawalan  Program  yang  menjamin keberpuhakan pada Perempuan dan Warga Miskin. Harapan Responden F % 1. ALP  harus  berperan  aktif  dalam  mensosialisasikan Program-program  pembangunan  desa/kelurahan  yang harus  dikawal  dengan  pelibatan  Perempuan  dan  warga miskin kepada semua stakeholder 2. ALP harus mendorong dan menghasilkan Regulasi/aturan  mengenai  pengembangan  pengkaderan Aktifis/Kader/Fasilitator Desa. 3. ALP  juga  harus  mendorong  agar  ada  Regulasi  atau PERDA  yang  berkaitan  dengan  Musrenbang  Desa, 60 60 60 100
100
100
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Kecamatan  hingga  Kabupaten  yang  menjamin keterwakilan  Kelompok  Perempuan,  Warga  Miskin  dan Kelompok Maraginal lainnya Hasil  survey  tentang  Harapan  responden    terhadap  ALP  dalam menangani masalah Perempuan dan Kemiskinan digambarkan sbb;   ALP harus berperan aktif dalam mendorong Program-program pembangunan desa/kelurahan  yang  harus  dikawal  dengan  pelibatan  Perempuan  dan  warga miskin.Sebenarnya skema penganggaran pembangunan desa sudah banyak yang masuk  kedesa,  hanya  yang  perlu  ditingkatkan  dan  diefektifkan  adalah pengawalannya;  yang  menjamin  agar  program-program  pembangunan desa/kelurahan  betul-betul  tepat  sasaran,  dalam  arti  Perempuan  dan  warga miskin  dijamin  sebagai  Perencana  Program,  Pelaksana  Program  dan  Penerima manfaat Program.
Supaya  pengawalan  program-program  pembangunan  desa  dapat terwujud,  maka  ALP  harus  mendorong  dan  menghasilkan  Regulasi/aturan mengenai  pengembangan  pengkaderan  Aktifis/Kader/Fasilitator  Desa. Pendampingan  dan  pemberdayaan  Perempuan  dan  warga  miskin  dipedesaan hanya bisa efektif jika tersedia warga setempat yang ada didesa yang berfungsi sebagai  Fasilitator  Pembangunan.  Kader/Aktifis  ditingkat  Desa/Kelurahan diharapkan  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  terkait  dengan; Gender, Prinsip dan azas-azas pembangunan yang Partisipatif, Transparansi dan Akuntabel.  Internalisasi  nilai-nilai  keberpihakan  pada  kelompok  Perempuan, Miskin  dan  yang  Marginal.  Keterampilan;  Perencanaan  Kelompok, Pendampingan Kelompok dan Monitoring Evaluasi Usaha Kelompok.
Untuk menjamin aspirasi dan kebutuhan Perempuan dan warga miskin terakomodir  dan  terimplementasikan,  maka  ALP  juga  harus  mendorong  agar ada  Regulasi  atau  PERDA  yang  berkaitan  dengan  Musrenbang  Desa, Kecamatan  hingga  Kabupaten,  Perda  tersebut  menjamin  adanya  keterwakilan Kelompok  Perempuan,  Warga  Miskin  dan  Kelompok  Maraginal  lainnya dalam semua  prosesnya.  Hasil-hasil  Musrenbang  Desa  harus  bisa  dikawal  dijamin usulan-usulan proramnya berkaiaatan kebutuhan Perempuan dan warga miskin.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara umum pengetahuan masyarakat (Aparat Pemerintah Desa, Pengurus organisasi/lembaga  ditingkat  desa/kelurahan  dan  Kader/Aktifis  perempuan desa/kelurahan)  tentang  Profil  Anggota  Legislatif  Perempuan  (ALP)  di
Kabupaten  Polman  kurang  memuaskan.  Sebagian  besar  responden  yang diteliti  bisa  menyebut  2  ALP.  Tetapi  pengetahuan  mereka  tentang  Profil APP  kurang  mendalam  karena  sebahagian  besar  di  antara  mereka  tidak mengenal  dengan  baik  tentang  data  lain  yang  berhubungan  dengan  APP seperti Jabatan/Komosi  dan partainya serta  wilayah daerah pemilihan APP itu.  Hal  ini  disebabkan  karena  ALP  jarang  bersentuhan  langsung  dengan masyarakatnya.  Saluran  atau  media  yang  masyarakat  dapat  manfaatkan untuk mengenal ALP kurang termanfaatkan.
2. Keterpilihan ALP di setiap wilayah umumnya karena ketokohan orang-orang terdekat  dari  ALP  tersebut  seperti  ketokohan  suami  yang  pejabat  atau hubungan  kekeluargaan  dari  ALP  serta  kedermawanannya  sehingga  dapat diartikan  bahwa  ALP  dikenal  masyarakat  lebih  banyak  karena  faktor primordial,  bukan  karena  prestasi  yang  bersifat  fungsional  yang  dikenang masyarakat.
3. Produk  legislasi  seperti  Perda  yang  seharusnya  menjadi  tupoksi    DPRD, kurang  atau  bahkan  tidak  dikanl  secara  memadai  oleh  masyarakat.  Sekitar 66,67  -  80  %  responden  menyatakan  tidak  mengetahui  bahwa  DPRD ada/selalu  menghasilkan  produk  legislasi  seperti  perda,  terutama  produk legislasi  yang  responsif  gender  dan  memiliki  keberpihakan  terhadap perempuan  dan  masyarakat  miskin  .  Karena  itu,  Responden  menganggap Anggota Legislatif Perempuan (ALP) dalam menjalankan tupoksinya belum berjalan  dengan  baik  dan  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  ALP  di  yakini masih  belum  memperjuangkan  program  yang  responsif  gender  dan memberdayakan perempuan,.
4. Kebijakan  program  masalah  kemiskinan  (termasuk  Perempuan)  di Kabupaten  Polman  menurut  pengakuan  sebahagian  besar  responden  sudah mulai banyak dilakukan pemerintah. Yang perlu diperhatikan untuk diriview dan  direflesi  adalah  system  pengawalannya  agar  Perempuan  dan  Orang Miskin betul-betul sebagai Perencana, Pelaksana dan Penerima Manfaat dari setiap program pembangunan yang ada di desa/kelurahan.
5. Harapan  Masyarakat  terhadap  Pengawalan  Program  Pembangunan  yang responsive gender dan menjamin keberpihakan pada Perempuan dan Warga
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Miskin adalah; ALP harus berperan aktif dalam mensosialisasikan Program- program pembangunan desa/kelurahan yang harus dikawal dengan pelibatan Perempuan  dan  warga  miskin  kepada  semua  stakeholder,  ALP  harus mendorong  dan  menghasilkan  Regulasi/aturan  mengenai  pengembangan penguatan SDM  Aktifis/Kader/Fasilitator Desa Perempuan. ALP juga harus mendorong  agar  ada  Regulasi  atau  PERDA  yang  berkaitan  dengan Musrenbang  Desa,  Kecamatan  hingga  Kabupaten  yang  menjamin keterwakilan Kelompok Perempuan, Warga Miskin dan Kelompok Maraginal lainnya

## SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  simpulan  tersebut,  peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Perlunya  pembekalan  dan  penyadaran  kepada  ALP  tentang  Pembangunan yang responsive Gender Poverty Inclusif (GPI)
2. Meningkatkan aktifitas ALP tentang produk legislasi yang berkenaan dengan perempuan dan kemiskinan.
3. Peningkatkan  jalinan  komunikasi  ALP  dan  Masyarakat  melalui  program- program yang partisipatif dan responsive Gender Poverty Inclusif.
4. Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dasar    untuk  menetapkan kebutuhan  dan  kegiatan  peningkatan  kapasitas  perempuan  parlemen khususnya    di  Kabupaten  Polman  dan  daerah-daerah  lainnya  di  Provinsi Sulawesi Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah A.R. dan M.A.Muslim. 2006. Model Penilaian Kinerja Wakil Rakyat : Panduan  untun  menilai  Kinerja  Anggota  DPR/DPRD.    Departemen Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Indonesia. Depok. BPS Kabupaten Polman.  2016. Kabupaten Polman dalam Angka Tahun 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Polman Djoyosoekarto,  A.  2004.    Dinamika    dan  Kapasitas    DPRD  dalam  Tata Pemerintahan Demokratis.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Kalyanamitra.  2011.    Menelisik  Partisipasi  Perempuan  dalam  Musrenbang: Kajian  terhadap  Kebijakan-Kebijakan  Terkait.  Kerjasama  Program RHV-Oxfarm GB dengan Kalyanamitra. Jakarta.
Kartiwa,  H.A.  Implementasi  Peran  dan  Fungsi  DPRD  dalam  Rangka Mewujudkan “ Good Governance ”.