Rusdiono, hal 76-94

## Analisis RPJPD 2005 - 2025 dan RPJMD 2009 - 2014 Kabupaten Sanggau
Rusdiono Universitas Tanjungpura
surel: rusdiono@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Penyusunan  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  (RPJMD)  berikut strategi  maupun  agenda  prioritas  pembangunan  memiliki  hubungan  yang  linear.  Untuk  itu dihindari  penyusunanya  hanya  sebatas  penjabaran  janji  politik  atau  slogan  kampanye  dari calon  kepala  daerah  terpilih  dan  tidak  berpijak  dari  rencana  pembangunan  jangka  panjang daerah  (RPJPD).  Hal  ini,  akan  berpengaruh  terhadap  efektifitas  RPJPD.  Kemudian  strategi dan  agenda  prioritas  dalam  RPJMD  harus  dipahami  dengan  baik  oleh  segenap  organisasi publik  beserta  jajarannya.  Selain  itu,  terkait  dengan  kompleksnya  tujuan  yang  akan  dicapai dalam  RPJPD  maupun  RPJMD  tentunya  membutuhkan  pengembangan  budaya  organisasi publik dalam pelaksanaannya.

## Kata kunci: RPJPD, efektifitas, organisasi publik

## Abstract
Policy The preparation of the local medium-term development plan (RPJMD) along with  the  development  strategy  and  development  priority  agenda  had  a  linear  relationship. For  this  reason,  the  drafting  process  avoided  the  elaboration  of  political  promises  or campaign  slogans  from  elected  candidates  which  not  based  on  the  local  long-term development  plan  (RPJPD).  This  will  affect  the  effectiveness  of  the  RPJPD.  Then  the strategies  and  priority  agenda  in  the  RPJMD  must  be  well  understood  by  all  public organizations  and  their  staffs.  Besides,  related  to  the  complexity  of  the  objectives  to  be achieved  in  the  RPJPD  and  RPJMD  certainly  required  the  development  of  the  public organization’s culture in their implementation.

## Keywords: RPJPD, efektivity, public organization

## Pendahuluan
Kabupaten Sanggau adalah salah satu dari Kabupaten  yang  berada  di  provinsi Kalimantan  Barat  dengan  ibukotanya Sanggau,  dengan  luas  18.302  Km  atau sekitar  12,47  %  dari  luas  seluruh  wilayah Provinsi kalimantan barat. Sejak terbentuknya pemerintahan kabupaten sanggau pada tahun 1959, dan
diberlakukannya  UU  RI  Nomor  34  Tahun 2003  tanggal  18  Desember  2003  tentang pembentukan  Kabupaten  Sekadau  di Provinsi  Kalimantan  Barat,  maka  luas wilayah  Kabupaten  Sanggau  saat  ini menjadi  12.857,8  Km  dengan  tipologi wilayah terdiri atas tanah tergenang, tanah kering,  hutan  perkebunan  dan  lain-lain. Jumlah penduduk sebanyak 370.096
Rusdiono, hal 76-94
Orang  yang  terdiri  dari  191.368  orang penduduk  laki-laki  dan  178.728  penduduk perempuan yang tersebar di 15 kecamatan, dengan  kepadatan  penduduk  29  jiwa/km dan  Sex  ratio  penduduk  kabupaten sanggau  adalah  107,  yang  berarti  setiap 107 orang laki-laki terdapat 100
perempuan.
Kemudian secara
administratif kabupaten  Sanggau  memiliki  batas-batas wilayah sebagai berikut :.
- Sebelah  utara  dengan  Malaysia Timur (Sarawak)
- Sebelah  Selatan  dengan  kabupaten Ketapang dan Kabupaten pontianak - Sebelah  Timur  dengan  kabupaten
Sekadau - Sebelah  Barat  dengan  kabupaten Landak Pembangunan di sanggau telah
dilaksanakan oleh segenap unsur
pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  yang telah  menunjukkan  perubahan  secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mengefektifkan  fungsi-fungsi  pemerintah daerah dan membangun sinergisme dengan berbagai kalangan masyarakat dan swasta. Kondisi ini diperkuat pula dengan terciptanya sistem politik yang demokratis dan  berorientasi  pada  keadilan  serta terciptanya  sistem  pemerintahan  yang bergeser  yang  semula  bersifat  sentralistik ke desentralisasi.
Perubahan  sistem  pemerintahan  itu memberikan  peluang  kepada  pemerintah daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri, dengan instrumen  otonomi  daerah  sesuai  dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Realisasi  efektivitas  pelaksanaan  otonomi daerah itu diantaranya dibutuhkan panduan berupa  perencanaan  pembangunan  daerah yang sistematis dan bertahap.
Prakarsa  pemerintah  daerah  dalam menyusun perencanaan pembangun dilandasi  oleh  Undang-undang  No.  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang mengintruksikan  setiap  pemerintah  daerah
menyusun  perencanaan  jangka  panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun)  dan  pembangunan  tahunan  yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan  daerah  dan  pembangunan secara nasional. Kesemua itu dipandu pula dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2007  tentang  RPJPN  Tahun  2005-2025 dengan Visi Pembangunan yaitu
“Indonesia  yang  Mandiri,  Maju,  Adil  dan Makmur”.  Dengan  Misi  pembangunan nasional, yaitu :
1.  Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,  bermoral,  beretika,  berbudaya dan  beradab  berdasarkan  falsapah
Pancasila 2.  Mewujudkan  bangsa  yang  berdaya saing 3.  Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4.  Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu 5.  Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6.  Mewujudkan  Indonesia  asri  dan lestari
7.  Mewujudkan  indonesia  menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat  dan  berbasiskan  kepentingan nasional.
RPJP Kabupaten Sanggau tahun 2005- 2025  dengan  rohnya  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 mencoba menjawab  Visi  pembangunan  bangsa  ini. Penuangan  dari  RPJP  Kabupaten  dicoba dijawab oleh pemerintah kabupaten dengan  jajaran  SKPD  menuangkannya  ke dalam  Rencana  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD),  sebagai  bentuk  upaya  yang dijalankan oleh masa pemerintahan Bupati terpilih dalam pencapaian Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah. Namun  kenyataan  tidak  jarang  ditemukan setiap  calon  peserta  pemilihan  kepala daerah  berkaitan  dengan  pencapaian  visi dan  misinya  tidak  merujuk  pada  Rencana pembangunan  jangka  panjang  daerah  dan hanya  mengacu  pada  isu-isu  lokal  yang dikemas  dan  diterjemahkan  ke  dalam
Rusdiono, hal 76-94
bahasa  politik  dan  bahasa  program  yang mudah  dijual  dan  diingat  kepada  calon pemilih.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif kualitatif.  Dengan  menggunakan  teknik pengumpulan data berupa Library Research  dengan  memanfaatkan  data-data skunder  yang  pengumpulan  datanya  dari perpustakaan,  buku-buku,  jurnal,  artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang  telah  diolah  menjadi  data  untuk diklasifikasikan  yang  kemudian  disusun, diringkas,  dianalisa  dan  disimpulkan sesuai permasalahan yang diteliti.

## Pembahasan
Visi  Misi  RPJPD  2005-2025  dan Visi Misi RPJMD 2009- 2014

## Kabupaten Sanggau
1.  Visi  RPJPD  kabupaten  Sanggau  tahun 2005-2025 “Sanggau  Mandiri,  Maju,  Adil Dan  Sejahtera  Sebagai  Beranda  Depan Negara” mengarah  pada  pencapaian  cita-cita dan  harapan  masyarakat  kabupaten  Sanggau yang diukur dengan
1) tingkat kemandirian, terukur dari ketersediaan  SDM  yang  berkualitas  dan mampu  memenuhi  tuntutan  kebutuhan pembangunan daerahnya., dengan peningkatan  daya  saing,  kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum, kemampuan pembiayaan pembangunan  daerah  yang  makin  kokoh serta  kemampuan  memenuhi  sendiri kebutuhan pokoknya.
2) kemajuan,  terukur  dengan  mewujudkan masa  depan  yang  lebih  baik  pada  bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, politik, pertahanan dan keamanan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban  tinggi,  profesional  serta berwawasan  ke  depan  yang  luas.  Maju
juga  diarahkan  pada  terbentuknya  daerah yang mampu mengelolah segenap potensi sumber dayanya, namun tetap mengedepankan  pentingnya  kerjasama dan sinergitas dengan kabupaten lain.
3) keadilan,  terukur  dari  tidak  memihak, berpihak  pada  kebenaran  dan  tidak sewenang-wenang, berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan kebutuhan  dasar  kepada  semua  pihak tanpa kecuali.
4) sejahtera,  terukur  dari  terpenuhinya masyarakat  akan  kebutuhan  ekonomi (materiil)  maupun  sosial  (spiritual), dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan,
5) beranda  depan  negara  terukur  dengan mewujudkan fungsi-fungsi keamanan dan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan. 2. Misi RPJPD 2005-2025 Kabupaten
Sanggau.
Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh melalui 6 misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1) Meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia,  dengan  indikator  meningkatnya IPM, meningkatnya pemerataan pendidikan  dan  kesempatan  memperoleh pendidikan  yang  layak,  demikian  pula meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.
2) Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, dengan  indikator  membaiknya  struktur perekonomian  yang  kokoh  berlandaskan keunggulan  kompetitif,  meningkatnya sumber-sumber pembiayaan
pembangunan
daerah, semakin
meningkatnya  kualitas  pelayanan  dan semakin  baiknya  ketersediaan  kebutuhan pokok dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi.
3) Mewujudkan  kehidupan  politik  dan  tata pemerintahan yang baik, dengan indikator semakin meninkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas publik sesuai dengan standard  mutu  pelayanan,  pengembangan
Rusdiono, hal 76-94
sistem  dan  iklim  demokrasi,  peningkatan kemampuan  dan  kemandirian  daerah, penguatan kelembagaan lokal, dan peningkatan  sinergisme  dari  berbagai pihak  pada  tingkat  lokal,  nasional  dan internasional.
4) Mewujudkan  pengelolaan  SDA  dengan menjaga  kelestarian  fungsinya,  dengan indikator meningkatnya pengelolaan SDA yang berorientasi pada kelestarian lingkungan  hidup,  meningkatnya  kualitas pengelolaan  kekayaan  keragaman  jenis dan kekhasan SDA, meningkatnya kesadaran,  sikap  mental  dan  perilaku masyarakat  dalam  pengelolaan  SDA  dan lingkungan
5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah NKRI, dengan indikator  kepastian hukum  dan  penegakan  HAM  serta kesetaraan  dan  keadilan  gender,  semakin berkurangnya  kuantitas  dan  kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya  penduduk  tumbuh  seimbang, mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan gender,  kesejahteraan  dan  perlindungan anak, meningkatnya keamanan dan ketertiban
dengan terpeliharanya persatuan,  kesatuan  serta  kerukunan masyarakat,  meningkatnya  perlindungan dan  pengayoman  terhadap  masyarakat dari segala tindak
kejahatan,
berkurangnya kasus kekerasan dan
diskriminasi, berkurangnya tingkat
pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat dalam melaksanakan perda dan perundang-undangan yang berlaku
6) Mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda  depan,  dengan  indikatornya peningkatan  kerjasama  sosial  dan budaya dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  dan pemberdayaan SDM, peningkatan kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak dan berorientasi pada kelestarian lingkungan  dan  peningkatan  kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif.
3.  Visi RPJMD 2009-2014
Visi  adalah  gambaran  kondisi  masa depan  yang  diinginkan,  sehingga  merupakan cita-cita  yang  diharapkan  dapat  tercapai.  Visi yang  dimaksud  dalam  dokumen  RPJMD Kabupaten  Sanggau  ini  merupakan  cita-cita pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam jangka  menengah.  Visi  Pembangunan  daerah ini menjadi kerangka kerja segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Sanggau.
Selanjutnya  Visi  Kabupaten  Sanggau yang ingin dicapai adalah :
Bangkit  dan  Terdepan  mengandung makna  tekad  pemerintah  beserta  seluruh komponen  masyarakat  untuk  menjadikan daerah  Kabupaten  Sanggau  yang  berbatasan langsung  dengan  Negara  tetangga  Sarawak (Malaysia)  sebagai  beranda  depan  rumah NKRI yang hidup saling berdampingan, saling menunjang, berkiprah positif dalam membangun  kehidupan  keluarga,  kehidupan masyarakat  dan  kehidupan  bernegara  secara harmonis,  tertib,  aman  dan  penuh  semangat kebersamaan, memulihkan
kembali
perekonomian  untuk  mencapai  pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, perluasan
kesempatan kerja dan berusaha, serta mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat Sanggau.
Kemudian  untuk  mencapai  Visi  yang dimaksud dilakukan Kabupaten melalui:
1) Peningkatan  standar  hidup (levels  of living) setiap  orang,  baik  pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  dan bidang lainnya;
2) Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan  tumbuhnya  rasa  percaya diri (self-esteem) setiap orang;
3) Peningkatan kebebasan (freedom/
democracy) setiap orang.
Berpijak  dari  visi  dalam  RPJMD  2009-
“SANGGAU BANGKIT DAN TERDEPAN dan Te rdepan ”
Rusdiono, hal 76-94
2014 dan Visi RPJPD 2005-2025, tampak visi dalam  RPJMD  yang  mengedepankan  isu standar  hidup,  penciptaan  kondisi  dalam rangka  menumbuhkan  rasa  percaya  diri  dan peningkatan  kebebasan  setiap  orang,  lebih sedikit  poinnya  dibandingkan  dengan  visi dalam  RPJPD  2005-2025,  yang  mencakup  5 poin,  yaitu  kemandirian,  kemajuan,  keadilan, kesejahteraan  dan  beranda  depan  negara. Selain  itu,  adanya  perbedaan  isu  yang  ingin dicapai  dalam  RPJPD  dengan  Misi  RPJMD menunjukkan  ketidak  konsistenan  dalam rumusan  visi  RPJMD.  Kenyataan  ini,  jelas akan  berpengaruh  dalam  upaya  efektivitas pencapaian  visi  RPJPD  dalam  20  tahun  ke depan.  Kondisi  ini  menunjukkan  preseden yang tidak baik, dimana RPJMD disusun tidak berdasarkan  RPJPD,  namun  didasarkan  pada visi  dan  misi  bupati  terpilih  yang  terkesan simple  dan  berbau  janji  politis,  yang  dicoba untuk diterjemakan ke dalam RPJMD.
4. Misi RPJMD 2009-2014
Misi  adalah  pola  sikap  dan  pradigma pemikiran yang diemban
Pemerintah Kabupaten Sanggau dan mempelihatkan secara  jelas  tahapan  yang  penting  dalam proses pembangunan di Kabupaten Sanggau.
Untuk  mewujudkan  Visi  “ Sanggau Bangkit dan Terdepan ” Kepala
Daerah/Bupati  Kabupaten  Sanggau  terpilih telah  merumuskan  12  (dua  belas)  pernyataan Misi sebagai berikut:
1. Memperkuat dan memperbaiki Perencanaan Daerah, Data Base Kabupaten Sanggau, RTRWK dan Penataan Lahan Desa.
2. Mereposisi kebijakan daerah yang berorientasi  kepada  ekonomi  kerakyatan, harmonisasi  investor,  rakyat  dan  buruh/ karyawan.
3. Melakukan Pembangunan infrastruktur jalan  dan  jembatan  yang  terencana  dan terukur sesuai dengan prioritas, pemerataan sampai pada tingkat perdesaan.
4. Mereposisi  kebijakan  perkebunan  berskala investasi dan melakukan gerakan pengamanan  investasi  yang  ada  dengan prinsip kerakyatan dan keadilan.
5. Mereposisi  kebijakan  pendidikan  dan kesehatan melalui peningkatan
kesejahteraan  guru/  paramedis  untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan  yang  dibiayai  pemerintah Kabupaten,  perbaikan  infrastruktur  dan mutu pendidikan/ kesehatan.
6. Melakukan  reformasi  birokrasi  publik dalam  rangka  menciptakan  organisasi pemerintahan  yang  bersih,  solid  dan efektif.
7. Pengembangan  ketahanan  pangan  keluarga melalui diversifikasi usaha pertanian/perkebunan/peternakan yang berbasis rumah.
8. Pengembangan  usaha  mikro  produktif  dan investasi  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan/keuangan
masyarakat, memperkuat  usaha  produktif  secara partisipatif / kerakyatan. 9. Pengembangan  keuangan  daerah  dalam rangka pembiayaan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. 10. Menggali  sumber-sumber keuangan  daerah dengan memetakan potensi dan mendorong  kegiatan  prekonomian  yang berdampak  tidak  langsung  ( multiplayer effect )  terhadap  pencapaian  hasil-hasil pembangunan.
11. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan  yang  sinergis,  terukur  dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal. 12. Penataan Ibukota Kabupaten dan Penanganan Sampah Perkotaan. Keduabelas  misi  yang  disampaikan  oleh
Bupati  terpilih  2009-2014  diperkuat  dan dibungkus dengan penguatan program keagamaan  untuk  mempertebal  iman  dan taqwa  masyarakat  Kabupaten  Sanggau  yang multi  etnis  dan  multi  agama.  Kenyataan  ini menunjukkan  bahwa  penyusunan  RPJMD belum optimal berlandaskan dari RPJPD yang sudah ada. Persoalan ini muncul akibat proses Pilkada langsung dimana setiap calon kandidat diharuskan  membuat  visi  dan  misi  dan menjualnya kepada pemilih, hanya berdasarkan  kecenderungan  pada  isu-isu  yang
Rusdiono, hal 76-94
berkembang  dan  bersifat  situasional  dan kondisional ketika itu, kemudian dikemas oleh Tim  suksesi  dengan  rumusan  bahasa  yang kental  bernuansa  politis,  mudah  dicerna  dan laku dijual kepada calon pemilihnya.
Visi  dan  misi  diartikan  secara  pragmatis oleh  setiap  kandidat  maupun  pemilih,  selain itu  bersifat  instan  tidak  berorientasi  jangka panjang.  Pejabat  politik  terpilih  selanjutnya mendeskripsikan  visi  dan  misinya  sebagai janji-janji  politik  kedalam  RPJMD,  sebagai panduan  untuk  melangkah  lima  tahun  ke depan selama masa kepemimpinannya, namun tidak mendekati pada tahap pencapaian RPJPD secara efektif.
Kenyataan  ini,  memberi  kesan  bahwa penyusunan  RPJMD  tidak  berlandaskan  pada RPJPD  dan  tergantung  pada  visi  dan  misi bupati  terpilih,  dimana  penyusunan  visi  dan misi  itu  sebagai  instrumen  politik  dalam proses  Pilkada  tidak  berlandaskan  pada RPJPD.  Apabila  fenomena  ini  menjadi kebiasaan  kandidat  dalam  setiap  proses Pilkada,  artinya  empat  kali  proses  Pilkada  ke depan di kabupaten ini belum tentu pencapaian realisasi  rencana  dalam  RPJPD  terwujud secara efektif.
Tuntutan  administrasi  publik  yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi yang bercirikan  demokratis,  keterbukaan,  hukum  di atas  kekuasaan  politik,  keadilan  sosial  dan Pemda  yang  aspiratif  terhadap  tuntutan masyarakat daerah, supportive terhadap kebijakan nasional, (Raka Dkk dalam Ibrahim, 2007: 102).
Berpijak  dari  pendapat  itu,  Pemerintahan daerah  sebagai  sebuah  organisasi  yang bertujuan  mensejahterakan  masyarakat  luas berdasarkan  pada  perencanaan  yang  dibangun dalam  RPJPD  dan  dituangkan  dalam  RPJMD. Penyusunan  RPJMD  yang  tidak  berlandaskan pada  RPJP  namun  hanya  berlandaskan  pada visi dan misi bupati terpilih sebagai instrumen pilkada dan tidak menukik terhadap pencapaian  RPJPD  menunjukkan  birokrasi yang  memiliki  otoritas  dalam  penyusunannya tergantung  dari  keinginan  dari  bupati  terpilih.
Permasalahan  ini  benar-benar  merupakan masalah  yang  serius.  Dikemukakan  Miftah Thoha,  2008:  187)  Masalah  kekuasaan tidaklah bisa dipertimbangkan sebagai masalah  yang  ringan.  Karena  perubahan situasi yang melanda secara dramatis membuat kemungkinan penguasa atau pemimpin tunggal  tidak  hanya  dipandang  jelek,  tetapi juga sudah tidak praktis lagi. Cara kepemimpinan  yang  memusatkan  kekuasaan pada seorang manajer atau administrator sudah tidak  sesuai lagi  dengan  perubahan-perubahan zaman sekarang.
Analisis    Keterkaitan    Visi    Misi RPJMD   dengan   Strategi
Pembangunan Daerah dan SOPD Kabupaten
Selanjutnya  strategi  dalam  merumuskan program dan kegiatan pembangunan berangkat dari  dari  Visi  dan  Misi  Bupati  dan  dan  Wakil Bupati  Sanggau  terpilih  periode  2009-2014, yaitu  menjadikan Sanggau  Bangkit  dan Terdepan , dengan strategi sebagai berikut :
1. Perbaikan  dan  penguatan  tata  ruang Kabupaten dan desa.
2. Strategi pengembangan ketahanan pangan keluarga;
3. Strategi pembangunan bidang pendidikan;
4. Strategi pembangunan bidang kesehatan;
5. Strategi  pembangunan  infrastruktur  jalan dan  jembatan  dan  sarana  dan  prasarana lainnya;
6. Strategi  pembangunan  usaha  produktif dan investasi;
7. Strategi  perbaikan  manajemen  keuangan daerah;
8. Strategi penataan Ibukota dan penanganan sampah perkotaan;
9. Strategi  reformasi  birokrasi  publik  dalam rangka menciptakan organisasi pemerintah yang bersih, solid dan efektif;
10. Strategi  pengembangan  transparansi  dan partisipasi masyarakat;
11. Strategi percepatan pembangunan
wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan  berkelanjutan  pada  kawasan  cepat tumbuh dan tertinggal
Rusdiono, hal 76-94
12. Strategi  penguatan  masyarakat  dalam bingkai iman, moral dan ahlak
Kemudian  dalam  menjalankan  Visi,  Misi yang  dikemas  dengan  strategi  dan  agenda prioritas pembangunan, dalam pelaksanaannya dukungan  satuan  organisasi  perangkat  daerah (SOPD) kabupaten berikut
aparat
penyelenggara pemerintahan
kabupaten diperlukan agar pencapaiannya berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan data pada tahun 2008 berjumlah    6.262  orang  tersebar  di  semua SOPD  baik  di  dinas,  badan,  kantor,  dan lembaga pemerintahan daerah lainnya.
Kemudian  dari  komposisi  golongan  pangkat
diketahui  pada  tahun  2008,  tersebar  pada golongan  I  sebanyak  129  orang,  golongan  II sebanyak 1.682 orang, golongan III berjumlah 3.125 orang dan golongan IV berjumlah 1.326 orang.  Lebih  jelasnya  dapat  diketahui  pada tabel berikut ini.

## Tabel 1
Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sanggau Berdasarkan Golongan
Tahun 2005 - 2008 No Jenis Data 2005 2006 2007 2008 1 GOL I 134 134 144 129 2 GOL II 1481 1717 1398 1682 3 GOL III 3193 3211 3108 3125 4 GOL IV 1288 1329 1250 1326 Jumlah 6096 6391 5900 6262
Sumber: Bappeda Kabupaten Sanggau, April 2009
Selanjutnya jumlah pejabat struktural pada pemerintah  Kabupaten  Sanggau  pada  tahun 2008  tersebar  pada  eselon  II  berjumlah  27 orang pegawai, eselon III berjumlah 140 orang pegawai  dan  eselon  IV  berjumlah  464  orang pegawai,  atau  secara  keseluruhan  berjumlah 631  orang  pegawai.  Lebih  jalasnya  dapat
dikihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 2
Jumlah Pejabat Struktural
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
Tahun 2005 - 2008 No. Pejabat Struktural Tahun 2005 2006 2007 2008 1 Eselon II 14 14 16 27 2 Eselon III 22 22 88 140
Rusdiono, hal 76-94
3 Eselon IV 293 293 401 464 Jumlah 329 329 505 631
Sumber: Bappeda Kabupaten Sanggau, April 2009
SOPD  pemerintah  kabupaten  Sanggau dalam  penyusunan  dan  pembentukannya  serta ketentuannya  didasarkan  pada  tiga  aturan perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  yaitu  berawal  dengan dikeluarkannya PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan  daerah  Kabupaten/kota  yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2007.
Kemudian  masih  terkait  dengan  Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, pemerintah mengeluarkan  kembali PP No. 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  tanggal 23 Juli 2007. Isi dari PP ini secara substansial mengatur  dan  memberikan  acuan  kepada setiap pemerintah daerah agar dalam menyusun
SOPD
menyesuaikannya karakteristik daerah masing-masing (misalnya; Luas  wilayah,  jumlah  Penduduk  dan  APBD). Sedangkan sebagai bagian dari upaya standarisasi  dan  tertib  penataan  kelembagaan perangkat  daerah  sebagaimana  ditetapkan dalam  PP  No.  41  tahun  2007  tentang perangkat daerah maka pemerintah menetapkan  adanya  Petunjuk  Teknis  yang ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  57  Tahun  2007  tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,  kecuali  urusan  pemerintahan yang  menjadi  urusan  Pemerintah  (pusat).
Dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  dan
tugas pembantuan.
Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi  kewenangan  pemerintah  (pusat) adalah  urusan  dalam  bidang politik  luar negeri,  pertahanan,  keamanan,  moneter dan  fiskal  nasional,  yustisi,  dan  agama . Urusan  pemerintahan  yang  dapat  dikelola secara  bersama  antar  tingkatan  dan susunan  pemerintahan  atau  konkuren adalah  urusan-urusan  pemerintahan  selain urusan pemerintah (daerah) yang sepenuhnya  menjadi  urusan  Pemerintah (pusat).  Dengan  demikian  dalam  setiap bidang  urusan  pemerintahan  yang  bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Untuk  mewujudkan  pembagian  urusan pemerintahan  yang  bersifat  konkuren secara  proporsional  antara  Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota, maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan  yang  meliputi eksternalitas, akuntabilitas  dan  efisiensi .  Penggunaan ketiga  kriteria  tersebut  diterapkan  secara kumulatif  sebagai  satu  kesatuan  dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan  hubungan  antar  tingkatan  dan susunan pemerintahan.
a. Kriteria  eksternalitas didasarkan  atas pemikiran  bahwa  tingkat  pemerintahan yang  berwenang  atas  suatu  urusan pemerintahan  ditentukan  oleh  jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.  Untuk  mencegah  terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut,  maka  ditentukan  kriteria akuntabilitas
b. Kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan dampak  yang  timbul  adalah  yang  paling
Rusdiono, hal 76-94
berwenang untuk menyelenggarakan urusan  pemerintahan  tersebut.  Hal  ini adalah  sesuai  dengan  prinsip  demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat.
c. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran  bahwa  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  sedapat  mungkin  mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib
mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya  yang  sangat  diperlukan dalam  menghadapi  persaingan  di  era global.
Dengan  penerapan  ketiga  kriteria tersebut, semangat  demokrasi  yang  diterapkan  melalui kriteria  eksternalitas  dan  akuntabilitas,  serta semangat  ekonomis  yang  diwujudkan  melalui kriteria  efisiensi  dapat  disinergikan  dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan  demokratisasi  sebagai  esensi  dasar  dari kebijakan desentralisasi.
Berdasarkan
beberapa kriteria sebagaimana  disebutkan  di  atas,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sanggau  telah  menetapkan struktur  organisasi  sebagaimana  ditetapkan dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun 2007  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Sanggau, terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah
2. Assisten Sekretaris Daerah
3. Bagian-Bagian
4. Sub Bagian-Sub Bagian
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor  :  19  Tahun  2007  tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau , yaitu : Sekretaris,  Bagian,  Sub  Bagian,  Tenaga  Ahli. Dalam penetapan Dinas Daerah telah dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor:  20 Tahun  2007  tentang Pembentukan  Dinas Daerah Kabupaten Sanggau , yaitu :
1. Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olah Raga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi
4. Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan Informasi
5. Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7. Dinas Pekerjaan Umum
8. Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,
Koperasi dan UKM
9. Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11. Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya
Mineral 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sedangkan lembaga teknis daerah dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau, yaitu:
1. Inspektorat Kabupaten
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pemerintah Desa
5. Badan  Lingkungan  Hidup,  Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
6. Badan  Pemberdayaan  Perempuan,  KB dan Perlindungan Anak
7. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
8. Kantor  Kesatuan  Bangsa,  Politik  dan Linmas
9. Kantor  Kearsipan  dan  Perpustakaan Daerah
10. Kantor Ketahanan Pangan
11. Kantor  Penanaman Modal  dan  Pelayanan Perizinan
12. RSUD
Pemerintah  Kecamatan  dan  Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten  Sanggau  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Pembentukan  dan Susunan  Organisasi Pemerintah  Kecamatan  dan  Kelurahan  di Kabupaten Sanggau, yaitu :
1. 15 Kecamatan
2. 6 Kelurahan
3. 160 Desa
Kemudian  untuk  menjalankan  visi  dan
Rusdiono, hal 76-94
misi  RPJMD  dalam  tataran  operasionalnya  di turunkan  ke  dalam  strategi  dan  agenda prioritas pembangunan, yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
B.1. Strategi Perbaikan  dan  Penguatan  Tata Ruang  Kabupaten  dan  Desa , dengan  program kerja yang diarahkan pada :
(1) Review dan merevisi tata ruang Kabupaten Sanggau;
(2)  Pembuatan  tata  ruang  desa  dalam  bentuk Perdes dan perda;
(3) Sosialisasi dan pengisian tata ruang,
(4)  Perbaikan  dan  penguatan  tata  ruang Kabupaten dan desa
(5)  Penertiban  pemanfaatan  dan  penggunaan tanah.
Strategi  B.1.  merupakan  penjabaran  dari Misi pertama yaitu memperkuat dan memperbaiki  perencanaan  daerah,  data  base Kab  Sanggau,  RTRWK  dan  Penataan  lahan Desa, namun tidak mencerminkan dari ke tiga Visi yang dibangun.
Dengan  agenda  prioritas  pembangunan daerah diletakkan pada:
a. Penataan Ruang
b. Pengelolaan Utilitas Kota
c. Pengembangan Transportasi
d. Pembangunan wilayah perdesaan
e. Pengendalian dan pelestarian Lingkungan Hidup
Prediksi  keterlibatan  SOPD,  Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup,
Kebersihan  dan  Pemadam  Kebakaran,  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan Desa.
Berpijak  dari  misi  dalam  RPJMD  dengan agenda prioritas pembangunan penataan ruang, pengelolaan  utilitas  kota,  pengembangan transportasi,  pembangunan  wilayah  perdesaan dan  pengendalian  pelestarian  lingkungan
hidup,  belum  mencerminkan  sesungguhnya visi pertama yaitu memperkuat dan memperbaiki  perencanaan  daerah  dan  data base  kabupaten  Sanggau,  kemudian  dalam agenda  konsistensi  poin  e,  hampir  sama dengan agenda lain pada strategi yang lainnya. Kemudian  mengenai  SOPD  yang  terlibat  baik langsung  maupun  tidak  langsung  melibatkan berbagai  macam  SOPD  baik  dinas  maupun badan, seperti Dinas PU, Badan pemberdayaan Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa,  Kantor penanaman  modal  dan  pelayanan  perizinan, badan  lingkungan  hidup,  kebersihan  dan pemadam  kebakaran,  dinas  perindustrian, perdagangan,  koperasi  dan  UKM,  dikuatirkan lemahnya  koordinasi,  ego  sektoral  dari masing-masing institusi publik.
B.2. Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan  Keluarga,  dengan  program  kerja  yang diarahkan pada :
(1) revitalisasi pembangunan pertanian mencakup  sub  sektor  tanaman  pangan  dan holtikultura,
peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)  pembangunan  sektor  pertanian  untuk peningkatan  ketahanan  pangan  daerah  guna menunjang ketahanan pangan nasional.
Strategi  B..2.  merupakan  penjabaran  dari Misi  ke  7,  yaitu  pengembangan  ketahanan pangan  keluarga  melalui  deversifikasi  usaha pertanian/perkebunan/ pertanian yang berbasis rumah., dan penjabaran visi pertama peningkatan  standard  hidup  setiap  orang konsumsi  pangan.Dengan  agenda  prioritas pembangunan :
(1)  Peningkatan  ketersediaan  dan  cadangan pangan
(2)  Peningkatan  Koordinasi  pembinaan  mutu pangan
(3)  Peningkatan  pemberdayaan  masyarakat dalam mengatasi masalah  Pangan
(4)  Peningkatan  koordinasi  pengendalian harga pangan strategis.
Rusdiono, hal 76-94
(5) Penanganan daerah rawan pangan
(6)  Peningkatan  pemahaman  masyarakat terhadap upaya pemantapan ketahanan
pangan  serta  penguatan  kelembagaan dewan ketahanan pangan
(7)  peningkatan  evaluasi/pengawasan  dan pengendalian manajemen pembangunan ketahanan pangan.
(8) pengembangan Cadangan Pangan Daerah.
(9) Pengembangan Lumbung Desa
(10) Pengembangan Diversifikasi panga
(11) Pengembangan kelompok Tani
(13)  Pengembangan  pengadaan  Diversifkasi tanaman pangan
SOPD,  Kantor  Ketahanan  Pangan,  Dinas Pertanian,  perikanan  dan  peternakan,  Dinas kehutanan dan perkebunan, Badan pelaksanaan  penyuluhan  pertanian,  perikanan dan  kehutanan,  dan  Dinas  perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.
Berpijak dari misi pengembangan ketahanan  pangan  keluarga  sebagai  upaya mewujudkan  ketahanan  pangan  daerah  dan ketahanan pangan nasional, dengan 13 agenda prioritas  pembangunan  yang  mengarah  pada perwujudan kuantitas dan kualiatas ketersediaan  pangan.  Volume  dan  variasi program  yang  begitu  banyak  menunjukkan keseriusan dari pemerintah kabupaten. Namun untuk  mewujudkan  itu  melibatkan  berbagai macam SOPD mulai dari hulu sampai hilirnya. Persoalan klasik yang dijumpai dalam organisasi
publik berkaitan dengan perwujudannya  masing-masing  menunjukkan ego  sektoral,  sehingaga  tidak  jarang  program saling overlaping.

## B.3. Strategi
Pembangunan Bidang Pendidikan,  dengan  program  kerja  yang diarahkan pada :
(1)  Peningkatan      kualitas    sumber      daya
manusia agar mampu menghadapi tantangan
era globalisasi.
(2) Peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan guru.
Strategi  B.3.  merupakan  penjabaran  dari Misi  ke  5  Mereposisi  kebijakan  pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kesejahteraan  guru  dan  paramedis,  dan penjabaran Visi pertama peningkatan standard hidup  setiap  orang  di  bidang  pelayanan pendidikan. Dengan agenda prioritas pembangunan :
a. Peningkatan Kualitas Pendidikan,
Pemerataan dan Perluasan Pendidikan
b.  Peningkatan  Kualitas  Generasi  Muda  dan Prestasi Olah Raga.
SOPD  yang  terlibat  Dinas  Pendidikan, Pemuda  dan  Olah  Raga,  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata.
Berpijak  dari  misi  mereposisi  kebijakan pendidikan  yang  berorientasi  peningkatan kualitas  SDM,  peserta  didik  dan  guru  serta kesejahteraannya., dengan agenda prioritasnnya  belum  mencerminkan  upaya peningkatan  kesejahteraan  guru.  Persoalan  ini seharusnya menjadikan komitmen dari pemerintah  kabupaten,  jangan  sampai  timbul persoalan  peningkatan  kesejahteraan  guru seperti  tunjangan  maupun  intensif  lainnya yang sebelumnya ada menjadi tidak ada untuk tahun selanjutnya.
B.4. Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan,  dengan  program  kerja  diarahkan pada (1) peningkatan derajat kesehatan
masyarakat,
(2) peningkatan akses pelayanan kesehatan      yang        terjangkau  oleh masyarakat
(3)  peningkatan    pemahaman    masyarakat tentang  lingkungan sehat dan perilaku sehat.
Strategi  B.4.  merupakan  penjabaran  dari Misi  ke  5  mereposisi  kebijakan  kesehatan
Rusdiono, hal 76-94
melalui  peningkatan  kesejahteraan  paramedis dan  penjabaran  dari  Visi  pertama  peningkatan standar hidup setiap orang di bidang pelayanan kesehatan. Dengan agenda prioritas pembangunan :
a.  Peningkatan  akses pelayanan     kesehatan yang   terjangkau oleh masyarakat
SOPD  yang  terlibat  Dinas  Kesehatan  dan RSUD
Berpijak  dari  misi  mereposisi  kebijakan kesehatan  melalui  peningkatan  kesejahteraan paramedis,  ternyata  dalam  agenda  prioritas peningkatan  kesejahteraan  paramedis  tidak tertuang secara eksplisit,demikian pula dengan peningkatan  akses  pelayanan  kesehatan  tidak secara ekslisit tertuang dalam agenda prioritas. Kembali  lagi  persoalan  konsistensi  antara misi,  dengan  strategi  dan  agenda  prioritas tidak linear.
B.5.  Strategi  pembangunan  infrastruktur  jalan dan  jembatan  dan  sarana  dan  prasarana lainnya, dengan program kerja diarahkan pada :
(1)    peningkatan  kuantitas  maupun  kualitas pembangunan  infrastruktur  jalan  dan jembatan  dan  sarana  prasarana  lainnya, sebagai faktor penunjang bagi pengembangan wilayah dalam
mendukung  pembangunan  ekonomi, kesejahteraan  sosial  terutama  pada daerah sentra produksi/unggulan, daerah perdesaan,  daerah  pedalaman,  daerah miskin maupun daerah tertinggal.
Strategi  B.5  merupakan  penjabaran  misi ketiga  melakukan  pembangunan  infrastruktur jalan dan jembatan yang terencana dan terukur sesuai  dengan  prioritas,  pemerataan  sampai pada  tingkat  pedesaan,  Namun  dalam  visi tidak  tertuang  secara  eksplisit  dan  pada penjelasan  visi  pertama  kemungkinan  masuk dalam bidang lainnya.
Dengan agenda prioritas pembangunan
a. Pembangunan Prasarana Wilayah
SOPD  yang  terlibat  Dinas  PU.  Agenda
prioritas  terlalu  gobal  dan  sederhana  dan belum  mencerminkan  pencapaian  dari  misi yang  dinginkan,  sehingga  akan  menemukan kesulitan  dalam  pencapaiannya  secara  efektif dan efisien.
B.6.  Strategi  pembangunan  usaha  produktif dan  investasi,  dengan  program  kerja  yang diarahkan pada :
(1) Peningkatan luas areal perkebunan,
(2) Peningkatan kualitas produk perkebunan,
(3) Peningkatan produktivitas kebun rakyat,
(4)  Peningkatan      iklim      investasi    yang kondusif    untuk    pengembangan  perkebunan, (5)  Peningkatan  dan  pengembangan  ekspor hasil-hasil perkebunan,
(6)  Regulasi      bidang      perizinan      dalam rangka   pengembangan  areal perkebunan dan investasi.
(7)  Peningkatan  investasi  di  bidang  industri, hutan kemasyarakatan serta
pertambangan dan sumber daya mineral.
Strategi  B.6  merupakan  penjabaran  dari Misi  ke  delapan  pengembangan  usaha  mikro produktif  dan  investasi,  namun  tidak  tertuang dalam  Visi  secara  eksplisit  dan  kemungkinan masuk dalam visi pertama “ bidang lainnya”
Dengan agenda prioritas pembangunan :
(1)    pengembangan  produkun  ggulan  untuk membangun agribisnis dan agroindustri,
(2)  pengembangan industri pengolahan,
(3)  peningkatan perdagangan antar daerah dan ekspor serta kerjasama ekonomi dan
investasi,
(4)    pengembangan  informasi  dan  sistem pelayanan investasi termasuk regulasi dan
bidang investasi
(5)  penguatan BUMD,
(6) menumbuh-kembangkan  kewirausahaan  di
Rusdiono, hal 76-94
kalangan pengusaha mikro dan
pengusaha kecil,
(7) pengembangan perekonomi perbatasan,
(8) pemantapan manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup.
SOPD  yang  terlibat  Dinas  Perindustrian, perdagangan,  koperasi  dan  UKM,  Dinas Pertanian,  perikanan  dan  peternakan,  Dinas kehutanan  dan  perkebunan,  Dinas  Energi  dan Sumber  daya  mineral,  Kantor  penanaman modal dan Pelayanan perizinan.
Berpijak  dari  misi  dan  agenda  prioritas pembangunan yang begitu terurai dan
integratred,  pemahaman  dari  SOPD  yang terlibat di dalamnya dalam membreakdown ke dalam program dan proyek yang komperehensif.  Persoalan  sinergisme  perlu menjadi  perhatian  dari  semua  SOPD  yang terlibat di dalamnya.
B.7. Strategi  perbaikan  manajemen keuangan daerah, dengan program kerja  diarahkan pada :
(1)  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  potensi PAD,
(2) peningkatan operasional pemungutan pajak pusat dan Propinsi,
(3)  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap perusahaan daerah.
Strategi  B.7.  merupakan  penjabaran  dari Misi  ke  sembilan      pengembangan  keuangan daerah  dalam  rangka  pembiayaan  kegiatan sosial  dan  ekonomi  dan  misi  ke  sepuluh menggali  sumber-sumber  keuangan  daerah, yang  secara  eksplisit  masuk  dalam  visi penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan  tumbuhnya  rasa  percaya  diri. Dengan agenda prioritas pembangunan :
(1). peningkatan kemandirian keuangan daerah,
(2). penguatan sektor keuangan daerah
SOPD  yang  terlibat  Bappeda,  Inspektorat Kabupaten,  Dinas  Pendapatan,  pengelolaan
keuangan dan aset daerah
Berpijak dari misi pengembangan keuangan  daerah  dalam  rangka  pembiayaan kegiatan  sosek,  dengan  agenda  prioritas pembangunannya belum mencerminkan makna  “pengembangan”  demikian  pula  untuk soseknya.  Hal  ini,  akan  memberikan  salah tafsir  dari  SOPD  yang  terlibat  di  dalam pencapain misi tersebut.
B.8.  Strategi  penataan  kembali  tata  ruang Ibukota,  dengan  program  kerja    diarahkan pada :
(1) penyusunan, evaluasi, pengesahan,
sosialisasi  RDTRK/RTK
(2)  pengawasan,  pengendalian  dan  penertiban bangunan secara terpadu.
(3)  peningkatkan  kebersihan  da  kesehatan lingkungan perkotaan melalui
pemberdayaan
masyarakat dalam pengolahan sampah sendiri,
(4) perencanaan dan pembangunan TPA.
Strategi  B.8.  merupakan  penjabaran  dari  misi ke  dua  belas  penataan  ibukota  kabupaten  dan penanganan sampah perkotaan, dan penjabaran dari  visi  pertama  peningkatan  standar  hidup setiap  orang  bidang  lainnya.  Dengan  agenda prioritas pembangunan :
(1)  pertamanan Kota
(2)  pengelolaan Kebersihan Kota
SOPD  yang  terlibat  Badan  Lingkungan Hidup, kebersihan dan  Pemadam   Kebakaran.
Berpijak  dari  misi  penataan  ibukota kabupaten dan penanganan sampah perkotaan, dengan  ke  dua  agenda  prioritas  pembangunan belum  mencerminkan  penataan  tata  ruang ibukota, persoalan RDTRK/RTK dan pengawasan serta pengendalian tidak tercermin dalam arah pencapaiannya. Konsistensi  antara  Misi,  strategi  dan  agenda prioritas pembangunan tidak linear.
B.9. Strategi reformasi birokrasi publik dengan program kerja diarahkan pada :
Rusdiono, hal 76-94
(1)  menciptakan  organisasi  pemerintah  yang bersih,  solid  dan  efektif  ditujukan  untuk memelihara serta mengembangkan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik (Good Governance)
(2) terwujudnya pelayanan prima,
(3) terwujudnya kemandirian keuangan daerah dan
(4) terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(5)  terwujudnya  konsistensi  komitmen  dan keterpaduan pembangunan seiring dengan perkembangan dinamis kebutuhan masyarat atau teknologi.
Strategi  B.9  merupakan  penjabaran  dari misi  ke  enam  melakukan  reformasi  birokrasi publik  dan merupakan  penjabaran  dari  visi  ke dua penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan  tumbuhnya  rasa  percaya  diri
Dengan agenda prioritas pembangunan
(1) penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan,
(2)  peningkatan      pengawasan      dan akuntabilitas    penyelenggaraan  pemerintahan, (3)  peningkatan  kapasitas  dan  sumberdaya aparatur,
(4) peningkatan kualitas pelayanan publik,
(5)  penyediaan  kantor  pemerintah  yang terkoordinasi pada pelayanan satu pintu
(6) peningkatan kualitas pelayanan publik
SOPD  yang  terlibat,  BKD,  Inspektorat
kabupaten
Berpijak  dari  misi  melakukan  reformasi birokrasi  publik  dengan    agenda  prioritas peningkatan kelembagaan, manajamen, kapasitas  SDM,  budaya  pelayanan  dan akuntabilitas pelayanan membutuhkan program  yang  dikemas  secara  sinergi  antara BKD, Inspektorat dan Sekretariat Daerah
B.10.  Strategi kesepuluh , pengembangan
transparansi    dan   partisipasi masyarakat dengan agenda prioritas pembangunan diarahkan pada :
(1) peningkatan perolehan akses masyarakat terhadap semua informasi mengenai  tindakan yang diambil oleh para perumus kebijakan.
(2) Peningkatan informasi yang   relevan tentang      sistem,      prosedur, mekanisme  serta hak  dan  kewajiban yang    menyangkut    pelayanan  dapat diperoleh secara bebas dan wajar oleh semua orang
(3) peningkatan informasi yang transparan dalam menumbuhka partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
Strategi  B.10 merupakan  penjabaran  dari misi ke  enam    melakukan  reformasi  birokrasi publik  dan  penjabaran  dari  visi  ke  tiga peningkatan  kebebasan  setiap  orang.  Dengan agenda prioritas pembangunan
Tidak terperinci secara jelas
SOPD  yang  terlibat  Dinas  Perhubungan, komunikasi  dan  informasi,  BKD,  Kantor Kesatuan bangsa, politik dan Linmas, DPRD
Berpijak dari misi pengembangan transparansi dan partisipasi masyarakat dengan tujuan  memberiakan  ruang  publik  untuk mengakses kebijakan pemerintah dan partisipasi  masyarakat  dalam  membangun kebijakan  pemerintah  daerah.  Selain  tugas SOPD  terkait,  juga  diperlukan  peran  DPRD dalam  menggunakan  hak  inisiatifnya  untuk membangun peraturan daerah untuk pencapaian misi dimaksud.
B.11.  Strategi percepatan      pembangunan pada  kawasan  perbatasan,  dengan  program kerja yang diarahkan pada :
(1) peningkatan  sumber daya  manusia kawasan perbatasa
(2) peningkatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan
Rusdiono, hal 76-94
Strategi B.11 merupak penjabaran dari misi ke sebelas  percepata  pembangunan  wilayah perbatasan  yang  sinergis  dan  terukur  dan penjabaran  dari  visi  ke  dua  penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya  rasa  percaya  diri.  Dengan  agenda prioritas pembangunan ;
(1)  Pemberdayaan  fakir  miskin,  komunitas adat tertinggal dan PMKS
(2)  Pembangunan  pemukiman  transmigrasi  di wilayah perbatasan
(3) Pembangunan    dan    pengadaan    sarana dan prasarana wilayah perbatasan
(4) Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar Negara
(5)  Sosialisasi    kebijakan    pemerintah  dalam penyelesaian perbatasan antar negara
SOPD  yang  terlibat  Dinas  sosial,  tenaga kerja  dan  transmigrasi,  badan  pemberdayaan masyarakat  dan  pemerintahan  daerah,  Dinas PU,  Dinas  perhubungan,  komunikasi  dan informasi,  kantor kesatuan bangsa, politik  dan linmas.
Berpijak dari misi percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis,  selain  melibatkan  SPOD  di  tingkat kabupaten,  provinsi  dan  pusat  memberikan andil dalam pengembangan kawasan perbatasan,  demikian  pula  kerjasama  antar kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan.
B.12.  Strategi  peningkatan  nilai-nilai,  norma dan  kaidah  agama  yang    diyakini,  dengan program kerja diarahkan pada :
(1)    pembentukan  sikap  dan  perilaku,  ahlak yang  terpuji  sehingga  mampu  memupuk semangat  persatuan,  persaudaraan  yang berimplikasi lancarnya program pembangunan  yang  dicanangkan  oleh pemerintah.
Strategi  B.12  tidak  secara  eksplisit penjabaran  dari  misi  yang  ada,  namun setidaknya mencerminkan penjabaran dari visi ke  dua  peningkatan  kebebasan  setiap  orang.
Dengan agenda prioritas pembangunan :
(1) Peningkatan  nilai-nilai,  norma  dan kaidah  agama  yang  diyakini  dan dianut  oleh  masing-masing  pemeluk agama,
(2) menggerakkan    organisasi-organisasi keagamaan    untuk  berperan  aktif dalam  pembinaan  dan  pendampingan umat,
(3) peningkatan  nilai-nilai  positif  budaya masyarakat menjadi perekat
keselarasan  dan  stabilitas  sosial.
Dengan prioritas :
a.  peningkatan  kualitas  kehidupan beragama.
b.  peningkatan  ketahanan  budaya lokal dan kepariwisataan
c.  peningkatan  kualitas  kehidupa  dan perlindungan terhadap  perempuan dan anak
d. pembangunan hukum
SOPD yang terlibat Dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas pendidikan, pemuda dan olah raga,  badan  pemberdayaan  perempuan,  KB dan  perlindungan  anak,  kantor  kesatuan bangsa, politik dan Linmas dan Dinas vertikal seperti  instansi  vertikal  bidang  agama,  dan instansi  vertikal  bidang  hukum  dan  HAM  di kabupaten.
Berpijak  dari  visi  ke  dua  peningkatan kebebasan  setiap  orang  dan  dalam  misi  tidak tertuang  secara  eksplisit  dengan  agenda prioritas  peningkatan  kesadaran  beragama, toleransi dan kesamaan hak setiap orang dalam beragama  dan  ketahanan  budaya  lokal  dalam menghadapi  gempuran  globalisasi  terutama yang datang dari negara tetangga.

## Analisis Visi Misi RPJMD dengan Konsep Organisasi Publik
Berdasarkan    RPJPD,  RPJMD,  Strategi, Agenda    Prioritas    dan  SOPD  Kabupaten Sanggau,  dengan  Visi  Misi  RPJM  Sanggau Bangkit  dan  Terdepan  memperlihatkan  masih lemahnya  konsistensi  antara  rumusan  dalam RPJPD, RPJMD, Strategi, dan agenda prioritas
Rusdiono, hal 76-94
pembangunan  dari  setiap  misi  dan  strategi yang ditetapkan.
Selain  itu,  antara  rumusan  suatu  misi, dengan strategi dan agenda prioritas pembangunannya  melibatkan  secara  penuh berbagai  macam  dan  variasi  SOPD,  apabila tidak disikapi secara serius akan menimbulkan masalah  koordinasi,  masalah  komunikasi, masalah kewenangan dan tanggung jawab, ego sektoral,  tumpang  tindih  program,  masalah patnership  antar  kelembagaan,  yang  akhirnya mengarah  pada  persoalan  konflik  dalam organisasi  maupun  intra  organisasi  publik yang  kurang  kondusif  dalam  pencapaian  visi dan misi RPJMD.
Problem  yang  muncul  dalam  organisasi ketika  adanya  perubahan  berkaitan  dengan pelaksanaan  RPJMD  adalah  konflik  antar kelompok pelaksana kegiatan. Sebuah organisasi  katakanlan  Pemerintah  Kabupaten secara  total  sesungguhnya  merupakan  suatu keseluruhan  yang  terdiri  dari  aneka  macam kelompok  atau  unit-unit  kerja  tertentu,  yang pada  suatu  saat  tertentu  dapat  mengalami konflik  yang  dapat  mempengaruhi  secara keseluruhan kinerja pemerintah daerah. Menurut  Edgar  Schein  dalam  Winardi,  2006; 177)  ;  ….. this  problem  exists  because  as groups  become  more  committed  to  their  own goals  and  norms,  they  are  likely  to  become competitive  with  one  another  and  seek  to undermine  their  rivals,  activities,  thereby becoming  a  liability  to  the  organization  as  a whole.  The  overall  problem,  then,  is  how  to establish,  high  productive,  collaborative intergroup relations.
Kesemua  ini,  salah  satunya  tidak  terlepas dari  pilihan  desain  organisasi  publik  yang masih  dikedepankan  dengan  karakteristik birokrasi mesin, yang menurut Robbins (dalam Shintaningrum,  2009)  memiliki  karakter proses  kerja  distandarisasikan,  peraturan diformalisasi,  tugas  dikelompokkan  dalam deft-deft  fungsional,  wewenang  disentralisasi, pengambilan  keputusan  mengikuti  rantai komando,  bagian  terpenting  technostructure, yang memiliki kelemahan menciptakan
konflik  antar  sub-sub  unit,  tujuan  fungsional unit  dapat  mengalahkan  tujuan  keseluruhan organisasi,  perhatian  yang  berlebihan  dalam mengikuti  peraturan,  tidak  ada  tempat  dalam modifikasi.
Sejalan dengan itu masalah-masalah pokok,  yang  ditimbulkan  karena  perubahan dalam  organisasi  mengubah  corak  birokrasi, diantaranya  masalah  integrasi;  kesehatan moral  dan  integrasi  kepribadian,  masalah pengaruh sosial, diantaranya masalah kekuasaan  dan  bagaimana  didistribusikannya, masalah  kolaborasi,  diantaranya  kekuatan- kekuatan sentrifugal yang memecahkan kesatuan komunitas, masalah adaptasi, diantaranya struktur birokrasi yang paramidal, dan  masalah  revitalisasi,  diantaranya  tidak takut  melakukan  revisi  dalam  menghadapi masalah organisasi dan masyarakat yang selalu berkembang  dan  berubah.  (Thoha,  2008,  186- 189).
Ke  depan  organisasi  publik  tidak  lagi sekedar mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas saja, melainkan  lebih  dari itu ingin mencapai  dan  menciptakan  kondisi-kondisi yang inovatif dan kreatif. Selain itu, tantangan lainnya  semakin  meningkatnya  konflik  dan konradiksi,  yang  perlu  diberikan  solusinya secara profesional. Persoalan struktur organisasi  dengan  model  yang  diterapkan seperti  “model  tradisional,  yang  rigid  dan kaku,    atau  struktur  organisasi  dengan  model human relations yang mengedepankan penyesuaian-penyesuaian, dan perilaku- perilaku non struktural serta struktur organisasi  dengan  model  MSDM  yang mengedepankan self  drecting dan self  control dan  keleluasaan  anggota  dalam  menghadapi persoalan yang timbul dalam organisasi”.(Sulistiyani, 2003; 49 - 51).
Dalam  prakteknya  bagaimana  organisasi publik  dengan  otoritas  dan  kewenangan berdasarkan  fungsional  yang  dimiliki  dapat bersinergi  dalam  mencapai  visi  dan  misi maupun  strategi  dan  agenda  prioritas  yang dibangun  dalam  rumusan  RPJMD  dengan mengembangkan  struktur  organisasi  yang
Rusdiono, hal 76-94
mengkombinasikasikan kekuatan dari berbagai model  tradisional,  model  human  relations, model MSDM, sebagai upaya untuk meminimalisir konplik kepentingan dari berbagai  institusi  publik.  Sejalan  denganitu Gaus  mendefinisikan organization  as  the arrangement  of  personel  for  facilitating  the accomplishment  of  some  agreed  purpose through  the  allocation  of  functions  and responbilities, adapun Selznick formal organizations  as  a  system  of  consciously  co- ordianted  activities  or  forces  of  two  or  more persons.  Kemudian  Selznik  mengemukakan organizations  with  the  notion  of  rationality and rational in their actual operations. (dalam Burrel and Morgan, 1985; 152)
Pengembangan model struktur yang fungsional  dalam  menjalankan  RPJMD  yang dilakukan  oleh  setiap  SOPD  merupakan tuntutan  bagaimana  setiap  organisasi  dan setiap  aparat  penyelenggara  dalam  organisasi dimaksud  mengalokasikan  setiap  fungsi  dan tanggung  jawab  dengan  mengedepankan rasionalitas  dalam  setiap  kegiatan,  sehingga dilema, friksi, keragu-raguan dapat diminimalisir  dan  tidak  mengkesampingkan hubungan  diantara  formal  non  formal  dalam organisasi, problem pendelegasian serta individu  dan  tujuan  organisasi.  Merujuk  dari itu,  seridaknya  perlu  dipertimbangkan  bentuk organisasinya  dengan  menggunakan open system model toward decentralization, differentiation,  toward  expantion,  adaption, toward  competitive  position  of  the  overall system,  and  human  relation  model;  towrd human commitmen, toward maintenance of the sociotechnicalsystem, value of human resources .  (Quin,  Hall,  dalam  Wright  and Robbins, 1987; 139)
Selain  itu,  efektivitas  pemahaman  akan rumusan  RPJMD  berikut  strategi  dan  agenda prioritasnya  oleh  segenap  institusi  publik beserta jajarannya berkaitan dengan kompleksnya tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, pengembangan kultur keorganisasian pada organisasi  publik  sebuah  persyaratan,  yang menurut  Edgar  Schein,  dalam  Winardi,  2006; 127),  yang  terbentuk  akibat  reaksi  atas
tantangan  setiap  organisasi,  yaitu  adaptasi eksternal dan ketahanan serta integrasi internal mencakup kegiatan menghadapi persoalan :
1. Misi  dan  strategi;  mengidentifikasi  misi primer  dan  memilih  strategi  guna mencapai misi tersebut.
2. Tujuan-tujuan ; menetapkan tujuan-tujuan spesifik
3. Alat-alat  ;  menetapkan  bagaimana  cara mencapai tujuan-tujuan tersebut, menyeleksi sebuah struktur keorganisasian dan sistem imbalan
4. Pengukuran;  menetapkan  kriteria  guna mengukur  seberapa  jauh  para  individu serta tim-tim mencapai tujuan mereka.
5. Penetapan  dan  pemeliharaan  hubungan- hubungan  kerja  efektif  antara  para anggota organisasi
6. Tindakan menghadapi persoalan;
a. mengidentifikasi metode-metode komunikasi;
mengembangkan arti bersama bagi konsep-konsep penting
b. menetapkan kriteria untuk keanggotaan di dalam kelompok-kelompok dan tim-tim
c. menderteminasi peraturan-peraturan
untuk mencapai, mempertahankan,
kehilangan kekuasaan dan status
d. mengembangkan sistem-sistem guna mendorong  perilaku  yang  diinginkan  dan mencegah  timbulnya  perilaku  yang  tidak diinginkan.
Pengembangan  kultur  keorganisasian  dari setiap  SOPD  dalam  menggapai  Visi  dan  Misi RPJMD  sebagai  respon  dari  reaksi  dan tantangan organisasi maupun aparatur penyelenggara  dalam  menjalankan  tugas pokok  dan  fungsinya  dengan  melakukan adaptasi  eksternal  dan  ketahanan  organisasi maupun  integrasi  internal  menjadi  perhatian yang serius dalam membangun strategi, tujuan yang  ingin  ditetapkan,  sarana  dan  prasarana yang  dibutuhkan,  serta  membangun  sistem dalam  terciptanya  hubungan  yang  kondusif antara  individu  dengan  individu  atau  antara tim  dengan  tim  lainnya  maupun  antar organisasi  dengan  organisasi  yang  lainnya dalam  sebagai  upaya  terbangunnya  perilaku organisasi  yang  kondusif  demi  terciptanya sinergisme diantara SOPD.
Rusdiono, hal 76-94

## Simpulan
Penyusunan  RPJMD  berikut  strategi  maupun agenda  prioritas  pembangunan  setidaknya memiliki hubungan yang linear dan dihindarkan penyusunan RPJMD hanya sebatas  penjabaran  visi  dan  misi  ketika seorang  bupati  mencalonkan  dirinya  dalam pemilihan kepala daerah dan menggunakannya sebagai  janji  atau  slogan  kampanye.  Adapun RPJMD yang dikemas hanya sebatas rumusan sederhana  dari  janji  politik  dan  tidak  berpijak dari  RPJPD  akan  berpengaruh  terhadap efektifitas rencana pembangunan jangka panjang. Ke depan rumusan RPJMD setidaknya  mengacu  dengan  visi  dan  misi RPJPD,  sehingga  setiap  Bupati  terpilih  pada masa  pemerintahannya  dapat  menentukan capaian  lima  tahun  ke  depan  dan  dilanjutkan kembali kepada calon bupati terpilih berikutnya.
Kejelasan  otoritas  SOPD  yang  memiliki wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam menjalankan misi tertentu perlu dikedepankan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. kesalahan  program  dan  kesalahpahaman  dari pihak-pihak yang terlibat atau merasa bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  misi tersebut. Penghindaran konflik perlu mendapat perhatian karena memnggau terciptanya efektifitan dan efisiensi. Untuk itu pengembangan  model  struktur  antara  model tradisional,  model  human  relations  dan  model manajemen  sumber  daya  manusia  yang  lebih mengarah perubahan model struktur fungsional  hendaknya  menjadi  perhatian utama.  Demikian  pula  dengan  pengembangn kultur  keorganisasian  dalam  setiap  SOPD terutama  dalam  merespon  dinamika  tuntutan perkembangan  masyarakat  dengan  melakukan adaptasi  eksternal  dan  ketahanan  maupun adaptasi  internal  sebagai  upaya  membangun sinergisme antara aparat penyelenggara maupun antar SOPD.
Efektivitas  SOPD  dalam  menjalankan  visi dan  misi  dengan  strategi  dan  agenda  program dibutuhkan  sinergisme  antar  organisasi  publik terutama  yang  memiliki  otoritas  dalam
mencapai  misi.  Kerjasama  dan  koordinasi perlu  dikembangkan  secara  optimal  dengan membangun struktur organisasi yang fungsional dengan berlandaskan model organisasi sistem terbuka dan model hubungan antar  manusia  dalam  upaya  membangun kebersamaaan  SOPD  yang  terlibat  dalam mensukseskan misi RPJPD dan RPJMD  yang dimaksud.
Rusdiono, hal 76-94

## Referensi
Buku: Ibrahim, Amin, (2009) Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya , Refika Aditama, Bandung.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh,  (2003) MSDM,
Konsep, Teori dan Pengembangan dalam
Konteks  Organisasi  Publik ,  Graha  Ilmu,
Jogyakarta
Shintaningrum.  (2009). Teori  Organisasi Kontemporer, Diktat. Program Pascasarjana Unpad, Bandung. Thoha,  Miftah,  (2008) Ilmu  Administrasi
Publik Kontemporer , Prenada, Jakarta.
Winardi,  (2006) Manajemen  Perubahan , Prenada, Jakarta
Wright,  Penny,  L  And    Robbins,  P.  Stephens, (1987) Organization  Theory;  Reading and Cases, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, Newe Jersey.

## Sumber Lain;
RPJPD Kabupaten Sanggau 2005 - 2025
RPJMD KaBupaten Sanggau 2009 - 2014