which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara, 1955-2022

## The Development of Muhammadiyah in Southeast Aceh Regency, 1955-2022
Mirna Anggriani * , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Solihah Titin Sumanti , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Abdi Mubarak Syam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sejarah  Indonesia  adalah  eksistensi  organisasi massa  Islam.  Organisasi-organisasi  ini  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap perkembangan  bangsa  Indonesia  bahkan  sebelum  negara  ini  merdeka  pada  tahun  1945.  Salah  satu yang  menarik  untuk  diperbincangkan  adalah  Muhammadiyah,  sebuah  ormas  Islam  yang  didirikan oleh  KH.  Ahmad  Dahlan  pada  tahun  1912  di  Yogyakarta,  pusat  kebudayaan  Jawa.  Muhammadiyah dianggap  sebagai  perwakilan  kemajuan  dalam  kalangan  umat  Islam.  Banyak  tokoh  dari Muhammadiyah  terlibat  dalam  pembentukan  negara,  seperti  Ki  Bagus  Hadikusumo  dan  KH.  Mas Mansyur, yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam merumuskan dasar negara sebelum kemerdekaan pada tahun 1945 (Ambarwati, 2018 ).
Kehadiran organisasi kemasyarakatan merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama. Hal ini seiring dengan munculnya kelompok-kelompok berkepentingan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur  aktivitas  ormas,  penting  ditegaskan  bahwa  anggota  ormas  harus  menjalankan  tugas  dan perannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Era  1980-an  ditandai  dengan  bangkitnya  ormas  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  yang mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  proyek-proyek  pembangunan.  Pada  masa  ini,  eksistensi organisasi masyarakat berkembang pesat di seluruh Indonesia. Namun, beberapa ormas saat ini mulai mendapat  kritik  karena  aktivitasnya  cenderung  menyimpang  dari  peraturan  perundang-undangan yang mengatur organisasi masyarakat serta landasannya, termasuk aturan main dan tujuan ormas itu sendiri (Budairi, 2002 ).
ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
Established  in  1937,  Muhammadiyah  made  its  debut  in  Southeast  Aceh through Minangkabau migrants, propagating its teachings and organization. Despite initial challenges, including misconceptions labeling Muhammadiyah as  Wahabi  or  Salafi,  it  emerged  as  a  Quran  and  Hadith-based  movement. Utilizing historical research methods, this study explores Muhammadiyah's impact  on  Southeast  Aceh,  revealing  rapid  acceptance  among  the  Alas people  due  to  their  existing  religious  understanding.  Muhammadiyah significantly influenced the region, targeting social, educational, and religious spheres  for  renewal.  Its  presence  led  to  the  establishment  of  educational institutions and social development, resonating deeply with the community's needs.  Muhammadiyah's  role  in  Southeast  Aceh  exemplifies  its  broader mission to enrich Islamic practices and community welfare, underscoring its profound influence in the region's religious and social landscape. Through its multifaceted  initiatives,  Muhammadiyah  continues  to  shape  the  socio- religious fabric of Southeast Aceh, embodying a dynamic force for positive change in the community.
Received Revised Accepted Published 30/12/2023 11/01/2024 18/01/2024 19/02/2024

## KEYWORDS
Muhammadiyah; Southeast Aceh; religious renewal; social development; historical research.
*CORRESPONDENCE AUTHOR mirnaanggriani48@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8675
Kehadiran lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah pada masa itu merupakan alternatif bagi kalangan pribumi yang tidak memiliki akses ke pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Sekolah  Belanda  pada  masa  itu  bersifat  sekuler,  hanya  mengajarkan  mata  pelajaran  umum  tanpa menyertakan  pendidikan  agama.  Kondisi  ini  menjadi  permasalahan  tersendiri,  sehingga Muhammadiyah  menciptakan  konsep  pendidikan  yang  menggabungkan  kedua  aspek  tersebut. Pendirian organisasi ini tidak terlepas dari berbagai persoalan keagamaan pada saat itu, terutama di Yogyakarta yang menjadi saksi mata bagi KH. Ahmad Dahlan sendiri. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan banyak dipengaruhi oleh ide-ide dari tanah Arab, seperti Wahabi dan Rasyid Ridha, yang merupakan murid dari Muhammad Abduh (Syam, 2004 ).
Berangkat  dari  persoalan  tersebut,  lahirlah  kesadaran  dari  KH.  Ahmad  Dahlan  untuk mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah, terutama karena pemikiran reformis dari Mesir yang  dipegang  oleh  Muhammad  Abduh  telah  meresap  dalam  dirinya.  Oleh  karena  itu,  semangat pembaruan  ( tajdid )  yang  ingin  mengembalikan  ajaran  Islam  kepada  akar-akarnya  selalu  menjadi fokus  utama  yang  diusung  oleh  Muhammadiyah.  Selain  itu,  salah  satu  gerakan  penting  yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menerapkan konsep dakwah amar ma'ruf nahi munkar . Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan masyarakat Islam yang harmonis. Menurut Nashir, melalui pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar , Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuan utamanya, yaitu "terwujudnya masyarakat Islam yang sesungguhnya" (Nashir, 2014 ).
Perkembangan Muhammadiyah dalam sejarahnya juga meluas hingga ke daerah bumi Serambi Makkah, yaitu Aceh. Keberadaan Muhammadiyah di Aceh tidak terlepas dari kehadiran para perantau dari Minangkabau, Sumatera Barat. Muhammadiyah di Aceh memiliki corak yang berbeda dengan di Jawa  atau  Minangkabau.  Di  sini,  mereka  tidak  hanya  aktif  dalam  bidang  agama,  sosial,  dan pendidikan,  tetapi  juga  menjadi  saluran  aspirasi  politik  masyarakat  Aceh.  Tidak  jarang Muhammadiyah  Aceh  menghadapi  hambatan  dari  pemerintah  kolonial  akibat  aktivitas  politiknya. Model  ini  tercermin  dari  kondisi  politik  dinamis  di  Aceh  pada  waktu  itu.  Meskipun  menghadapi tentangan dari pemerintah Belanda, Muhammadiyah tetap gigih menjalankan programnya, meskipun hanya  sebagian  kecil  sekolah  rakyat  di  Aceh  yang  menggunakan  bahasa  Aceh  sebagai  bahasa pengantar (Waryanti et al., 2005 ).
Organisasi  Muhammadiyah  di  Aceh  Tenggara  telah  ada  sejak  tahun  1930-an,  jauh  sebelum pembentukan kabupaten tersebut pada tahun 1974. Mereka telah memainkan peran penting dalam pengembangan  Islam,  pendirian  institusi  pendidikan,  dan  kegiatan  sosial.  Hubungan  etnik Minangkabau di Aceh Tenggara  sangat erat dengan organisasi ini. Meskipun ada perbedaan dalam praktik  keagamaan,  yang  oleh  sejarawan  sering  disebut  sebagai  modernis,  namun  dakwah  yang mereka  lakukan  cukup  diterima  oleh  masyarakat.  Hal  ini  karena  masyarakat  Aceh  Tenggara cenderung  terbuka  dan  mampu  mengakomodasi  perbedaan  dengan  baik.  Para  pengelola Muhammadiyah  yang  berasal  dari  etnis  Minangkabau  juga  memiliki  kemampuan  komunikasi  dan adaptasi yang baik dengan masyarakat lokal di Aceh Tenggara.
Pemahaman  agama  yang  bersifat  taklid,  yaitu  penerimaan  fatwa  dan  amal  perbuatan  yang dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tidak  dapat  berubah  lagi  di  kalangan  umat  Islam,  semakin  meluas. Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  pintu  ijtihad  sudah  tertutup  sehingga  kreativitas  umat  Islam terkekang.  Ijtihad  adalah  upaya  sungguh-sungguh  untuk  menafsirkan  atau  memberikan  pendapat tentang suatu masalah. Peran ulama Islam yang terlibat dalam berbagai organisasi masyarakat dalam perjuangan  mencapai  kemerdekaan  tidak  dapat  diabaikan.  Salah  satu  organisasi  Islam  yang berkembang adalah Muhammadiyah. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta.
Ahmad Dahlan, sebagaimana para pembaharu Islam lainnya, dengan karakteristik yang unik, memiliki cita-cita untuk membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan memajukan kehidupan melalui  tajdid  (pembaruan)  yang  mencakup  aspek-aspek  tauhid  (aqidah),  ibadah,  muamalah,  dan pemahaman  terhadap  ajaran  Islam  serta  kehidupan  umat  Islam,  dengan  mengacu  pada  sumber aslinya, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi yang sahih , serta membuka pintu ijtihad . Dahlan bermaksud membersihkan aqidah Islam dari segala bentuk syirik, menghilangkan praktik-praktik bid'ah dalam ibadah,  menyingkirkan  kepercayaan  dari khurafat dalam  muamalah,  dan  mengubah  pemahaman tentang  ajaran  Islam  dengan  membebaskan  umat  Islam  dari  taklid  untuk  memberikan  kebebasan dalam berijtihad.
Perintisan kehadiran Muhammadiyah di Aceh dimulai sejak tahun 1923 oleh S. Djaja Soekarta, mantan pengurus Muhammadiyah di Betawi, yang saat itu bekerja di perusahaan Aceh Tram. Pada tahun  1927,  pengurus  pusat  Muhammadiyah  aktif  memberikan  dukungan  langsung  bagi perkembangan organisasi di Aceh, sehingga Muhammadiyah mulai merambah ke berbagai wilayah di Aceh,  termasuk  Sigli,  Lhokseumawe,  Langsa,  Kuala  Simpang,  dan  daerah-daerah  lainnya.  Sebagai Konsul  pertama,  Teuku  Muhammad  Hasan  dari  Glumpang  Payong  diangkat,  yang  kemudian digantikan oleh T. Tjut Hasan, anggota keluarga Uleebalang Meuraxa (Rusdi, 2007 ).
Penyebaran  paham  Muhammadiyah  di  wilayah  Aceh  dilakukan  melalui  serangkaian kunjungan  tablig  dan  kuliah  di  setiap  cabang  Muhammadiyah,  yang  kemudian  berkontribusi  pada pembentukan  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam.  Pada  masa  pendudukan  Jepang,  salah  satu mubalig  Muhammadiyah  yang  juga  menjabat  sebagai  ketua  Hizbul  Wathan  Aceh,  yakni  Teuku Muhammad Idris Lhoong, mengadakan kunjungan dari Kutaraja hingga wilayah Westkust van Aceh sampai  ke  Singkil.  Dampaknya,  Muhammadiyah  berkembang  pesat  di  Aceh,  mengungguli  daerah- daerah lainnya di wilayah tersebut (Waryanti et al., 2005 ).
Kajian  sebelumnya  telah  mengungkap  perkembangan  Muhammadiyah  di  bagian  lain  Aceh. Misalnya, penelitian oleh Zalekha pada perkembangan Muhammadiyah di Blangpidie dari tahun 1970 hingga saat ini, serta kontribusinya terhadap masyarakat setempat (Zalekha, 2017 ). Penelitian tersebut menunjukkan  kemajuan  dan  aktivitas  Muhammadiyah  di  Kecamatan  Blangpidie  dalam  bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Selain itu, terdapat kajian tentang perkembangan Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (2009-2017) oleh Hasmida. Penelitian ini menyoroti masuknya Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien pada tahun  1940,  yang  dibawa  oleh  Tengku  Ibnu  Hajar,  seorang  pendatang  dari  Meukek,  Aceh  Selatan. Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien berkembang pesat dalam bidang keagamaan, ekonomi, dan  pendidikan,  yang  didorong  oleh  upaya  bersama  Muhammadiyah  dan  masyarakat  setempat (Hasmida, 2017 ).
Penelitian  oleh  Alfian  tentang  perkembangan  Muhammadiyah  di  Banda  Aceh  (1923-1943) menjelaskan bahwa gagasan tentang Muhammadiyah sudah muncul di Aceh pada tahun 1923, yang awalnya diperkenalkan oleh seorang pegawai pegadaian Belanda asal Sunda, Djajasoekarta. Namun, menurut catatan resmi organisasi Muhammadiyah, didirikan di Banda Aceh pada tahun 1927 (Alfian, 2014 ). Selanjutnya, penelitian oleh Nofil Gusfira tentang Strategi dan Dinamika Muhammadiyah di Takengon menyoroti makna keberadaan Muhammadiyah di sana, yang telah membawa perubahan dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat  Gayo.  Namun,  pengaruh  modernisasi,  politik,  dan  ekonomi juga  menciptakan  dinamika  dalam  perkembangan  dan  kehidupan  masyarakat  setempat  (Gusfira, 2017 ).
Meskipun pendekatan Muhammadiyah bervariasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya, Muhammadiyah  sendiri  mengidentifikasi  dirinya  sebagai  gerakan  Islam  dan  gerakan  dakwah  amar makruf nahi munkar, yang berakar pada ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Oleh
karena  itu,  Muhammadiyah  memiliki  identitas  yang  jelas:  sebagai  gerakan  Islam,  gerakan  dakwah amar  makruf  nahi  munkar,  dan  gerakan  yang  berpegang  pada  ajaran  Islam  yang  bersumber  dari Alquran  dan  Sunnah.  Identitas  ini  mempengaruhi  cakupan  dan  aktivitasnya  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia  atau  masyarakat  (Syaifullah, 1997 ).  Sejauh  yang diperlihatkan oleh sejumlah kegiatan di Aceh, Muhammadiyah menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki (Zain et al., 2017 ).
Dengan  latar  belakang  tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  penting  untuk  mengkaji perkembangan  Muhammadiyah  di  Aceh  Tenggara  (1955-2022).  Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk memahami  bagaimana  Muhammadiyah  pertama  kali  memasuki  Aceh  Tenggara  dan  bagaimana organisasi ini berkembang di wilayah tersebut,  serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi.  Menurut  peneliti,  kajian  ini  penting  karena  akan  memberikan  informasi  dan  penjelasan tentang  proses  masuk  dan  perkembangan  Muhammadiyah  di  Aceh  Tenggara  selama  periode  1955 hingga 2022. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk kajian-kajian selanjutnya tentang  Muhammadiyah  di  Aceh  Tenggara.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar  belakang  tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki proses, perkembangan, serta hambatan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi Muhammadiyah dalam menyebarkan dakwah di Aceh Tenggara.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode sejarah, sebuah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menghasilkan sintesis tertulis. Tahapan  heuristik  melibatkan  pengumpulan  data  sumber  sejarah  yang  relevan  dengan  tema penelitian. Sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan bentuk dan prioritas penggunaan. Data primer yang penulis gunakan berasal dari Organisasi Muhammadiyah di Aceh Tenggara serta wawancara  dengan  beberapa  pengurusnya.  Data  sekunder  diambil  dari  beberapa  artikel  yang membahas  perkembangan  Organisasi  Muhammadiyah  di  cabang-cabang  di  Aceh.  Verifikasi merupakan upaya penulis dalam memilah dan memilih sumber yang dipercaya, baik secara eksternal maupun  internal,  dari  data  yang  terkumpul.  Interpretasi  melibatkan  penafsiran  penulis  terhadap sumber  sejarah  yang  telah  dikumpulkan,  guna  memahami  maksud  dan  tujuan  di  baliknya. Historiografi merupakan tahapan terakhir, di mana hasil penelitian disusun menjadi tulisan.
Peneliti  juga  menggunakan  pendekatan  keagamaan  untuk  menjelaskan  religiositas masyarakat,  berfokus  pada  tingkat  konservatif  dan  ritual  keagamaan,  bahkan  lebih  terfokus  pada bentuk tradisional suatu agama (Alauddin et al., 2023 ). Penelitian ini melibatkan wawancara langsung dengan  pelaksana  peristiwa  dan  saksi  mata  terkait  judul  penelitian  "Perkembangan  Ormas  Islam Muhammadiyah (1955-2022)".
Tabel 1. Nama Informan No Nama Jabatan 1 Bagindo Ali Akbar, SE Ketua Pengurus Muhammadiyah   Aceh Tengara
2 Ustad. Ruli Pardian, MA Wakil Sekretaris Pengurus Muhammadiyah  Aceh Tenggara
3 Siti Warisah

## Masyarakat Muhammadiyah Aceh Tenggara
Teknik  wawancara  dapat  dilakukan  secara  individual  maupun  kelompok  (Suyitno, 2018 ). Dalam  hal  ini,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  berbagai  pihak  pengurus  daerah Muhammadiyah kabupaten Aceh Tenggara untuk mengumpulkan data penelitian. Terakhir, peneliti melakukan  penarikan  kesimpulan  selama  proses  penelitian,  yang  melibatkan  pengumpulan  data, pencatatan pola, penjelasan, sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan dibuat dengan cermat, terbuka, dan skeptis (Rijali, 2018 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Berdirinya Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara
Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Agustus 2022 mengungkapkan informasi dari  wakil  sekretaris  pengurus  Muhammadiyah  bahwa  pada  masa  lalu  terdapat  komunitas  orang Minang  yang  bermigrasi  ke  Aceh  Tenggara.  Mereka  pertama-tama  mencari  masjid,  dan  setelah beribadah, mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dahulu terdapat sebuah masjid wakaf yang  pengurusnya  rata-rata  berasal  dari  orang  Minangkabau  yang  mayoritas  merupakan  anggota Muhammadiyah. Oleh karena itu, masjid ini diberi nama Masjid At-Taqwa, sesuai dengan kebiasaan di kalangan Muhammadiyah yang memberikan nama Taqwa pada setiap masjid yang mereka bangun. Ketika  cabang  Muhammadiyah  dari  Aceh  Tengah  didirikan,  orang-orang  Minangkabau  juga membentuk  cabang  Muhammadiyah  di  Aceh  Tenggara.  Indikasi  dari  orang-orang  terdahulu menunjukkan bahwa sekitar tahun 1955, Muhammadiyah di Aceh Tenggara sudah terbentuk, dengan Nyak Obor sebagai ketua pertamanya (wawancara dengan Ustadz Ruli).
Ketua  pengurus  Muhammadiyah  Aceh  Tenggara  menegaskan  bahwa  pada  masa  itu, pengenalan  Muhammadiyah  kepada  orang  non-Minangkabau  dilakukan  secara  bertahap.  Saat  ini, tidak  hanya  orang  Minangkabau  yang  menjadi  pengurus  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Aceh Tenggara,  asalkan  memiliki  komitmen  untuk  memajukan  Muhammadiyah,  siapa  pun  boleh bergabung. Misalnya, Nyak Obor sebagai ketua pertama (Minangkabau), Abdurrahman (Alas), dan Arifin dari (Gayo). Dalam hal kepemimpinan, tidak ada pertimbangan suku. Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara kini memiliki empat cabang, yaitu Cabang Lawe Alas, Cabang Simpang Semadam, Cabang Lawe Sigala, dan Cabang Kutacane, yang paling aktif adalah Cabang Kutacane yang berlokasi  di  pusat  kota.  Hubungan  antara  Muhammadiyah  dan  pemerintah  berjalan  baik  dan Muhammadiyah dianggap sebagai mitra pemerintah.
Selain  itu,  perkembangan  Muhammadiyah  di  Aceh  juga  menunjukkan  adanya  kantong- kantong di mana ajaran Muhammadiyah hidup dengan baik dan stabil, yang disebut sebagai "daerah modal".  Di  antara  daerah-daerah  ini  adalah  Merduati,  Sukaramai,  Keudah,  dan  Bandar  Baru  atau Lampriet di Banda Aceh; Lhong Blangme di Aceh Besar; Meureudu di Pidie; Bireuen (Aceh Utara); Simpang (Aceh Timur); Jeuram (Aceh Barat); dan Blang Pidie (Aceh Selatan) atau Aceh Kota Kutacane (Aceh  Tenggara).  Selanjutnya,  Muhammadiyah  terus  berkembang  secara  menyeluruh  dan melaksanakan berbagai kegiatan amal usaha (Muhammadiyah, n.d.).

## Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara
Berdirinya  cabang  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara  pertama  kali  tercatat  pada  tahun 1955, di mana kelompok orang Minangkabau melakukan migrasi ke wilayah tersebut dari Takengon menuju Blangkejeren, dan kemudian ke Aceh Tenggara. Bahkan sebelum masa kemerdekaan, sejak tahun  1800,  orang  Minangkabau  sudah  tinggal  di  Aceh  Tenggara.  Motivasi  untuk  merantau  dan persiapan  sebelum  berangkat  merupakan  bagian  dari  budaya  mereka,  disertai  dengan  tuntutan kehidupan. Sebelum berangkat, mereka diberi nasihat, pengetahuan, bahkan diajarkan seni bela diri. Persiapan  tersebut  bertujuan  untuk  melatih  kemampuan  adaptasi  mereka  di  lingkungan  baru, sebagaimana pepatah yang mengatakan, "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Merantau dianggap  sebagai  kebanggaan,  meskipun  pada  akhirnya  mereka  harus  kembali  ke  tanah kelahiran. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya pengembangan dakwah Islam, termasuk pengembangan organisasi Muhammadiyah.
Migrasi  orang  Minangkabau  ke  Aceh  Tenggara  dengan  membawa  Muhammadiyah  tidaklah dilakukan untuk kepentingan bisnis atau mencari penghidupan di dalam Muhammadiyah. Mayoritas dari mereka yang bergabung dengan Muhammadiyah telah memiliki usaha sendiri di luar organisasi.
Oleh  karena  itu,  mereka  tetap  mempraktikkan  prinsip  pendiri  Muhammadiyah,  yaitu  "Hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di dalamnya", dengan menjadikan kegiatan dakwah dan  sosial  sebagai  fokus  utama.  Kontribusi  keuangan  dari  anggota  atau  donatur  digunakan  secara sosial dan diatur dengan ketat untuk kepentingan organisasi. Para pengurus Muhammadiyah sangat menekankan  integritas  dan  kejujuran  dalam  pengelolaan  keuangan  organisasi,  yang  secara  luas meningkatkan kepercayaan jamaah (Murni, 2002 ).
Setelah  didirikannya  cabang  Muhammadiyah  dari  Aceh  Tengah,  orang-orang  Minangkabau juga membentuk cabang Muhammadiyah di Kutacane, Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa  sekitar  tahun  1955,  Muhammadiyah  telah  hadir  di  Aceh  Tenggara.  Ini  tidak  terlepas  dari aktivitas ekonomi mereka yang bergantung pada perdagangan dengan masyarakat lokal, sementara mereka  tidak  aktif  dalam  bidang  pertanian.  Oleh  karena  itu,  bagi  mereka  yang  berasal  dari  luar daerah, bekerja sebagai petani di perantauan mungkin tidaklah sebaik menjadi bagian dari migrasi merantau.
Selama ini, sebagian besar orang hanya menyadari pengaruh Muhammadiyah di Aceh sebatas pada bidang keagamaan, padahal organisasi ini memiliki dampak yang meluas, mencakup berbagai aspek  kehidupan,  termasuk  paham  keagamaan,  pendidikan,  dan  sosial,  yang  telah  memberikan kontribusi  besar  terhadap  kemajuan  masyarakat  Aceh  Tenggara.  Sebagai  salah  satu  gerakan  Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang sepele. Kelahiran Muhammadiyah harus  diakui  sebagai  respons  konkret  umat  Islam  terhadap  berbagai  masalah  sosial,  pendidikan, keagamaan, bahkan politik yang melingkupi bangsa Indonesia.
Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Agustus 2022, terkait perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara, menunjukkan adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah di wilayah tersebut yang telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, keagamaan, dan sosial. Keberadaan Muhammadiyah  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara  tercermin  dalam  pendirian  Sekolah  Dasar  (SD)  dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah, serta Tempat Pembelajaran Quran (TPQ). Hasil wawancara  peneliti  dengan  Siti  Warisah,  seorang  anggota  masyarakat  Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat Aceh  Tenggara,  terutama  dalam  mengajarkan  praktik  ibadah  yang  benar  (wawancara  dengan  Siti Warisah).
Muhammadiyah di Aceh Tenggara telah membentuk empat cabang, yaitu cabang Kutacane, cabang  Lawe  Alas,  cabang  Simpang  Semadam,  dan  cabang  Lawe  Sigala,  dengan  cabang  Kutacane menjadi yang paling aktif hingga saat ini.
Tabel 2. Nama Pimpinan Muhammadiyah kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022
No. Nama Jabatan 1 H. Bagindo Ali Akbar Ketua 2 Drs H. Buchari Ahmad Wakil Ketua 3 M. Asri Piliang Wakil Ketua 4 Drs. Muliadi Imami Wakil Ketua 5 Masri Amin Sekretaris 6 H. Ruly Pardian Wakil Sekretaris 7 Irwan Salamuddin Wakil Sekretaris 8 Endang Gunaidi Bendahara
Hubungan  antara  Muhammadiyah  dengan  pemerintah  berjalan  harmonis  dan  merupakan mitra penting pemerintah, terutama terlihat dalam lembaga FKUB, Majelis Adat Aceh (MAA),  dan MPU.  Muhammadiyah  telah  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  mengurangi  beban  kerja pemerintah, khususnya dalam bidang sosial, seperti yang terlihat dari aktivitas Lazismu yang semakin
intens, seperti program bedah rumah dan penanganan korban banjir. Pengurus Muhammadiyah Aceh Tenggara tidak pernah melakukan intervensi dalam pemilihan kepemimpinan, baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, menegaskan independensi organisasi tersebut. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada anggota dan kader Muhammadiyah.
Muhammadiyah Aceh Tenggara menjalin hubungan baik dengan Muhammadiyah Sumatera Utara, seperti yang terlihat dari keikutsertaan mubaligh dari Sumatera Utara dalam Peringatan Hari Besar  Islam  (PHBI)  di  Aceh  Tenggara.  Contohnya,  baru-baru  ini,  acara  pelatihan  atau  kaderisasi diadakan  dengan  mengundang  pembicara  dari  Muhammadiyah  Sumatera  Utara.  Setiap  kegiatan Muhammadiyah di Aceh Tenggara selalu terbuka untuk melibatkan organisasi masyarakat lainnya.
Program  kerja  Muhammadiyah  di  Aceh  Tenggara  mencakup  dua  kategori  utama.  Pertama, pengembangan organisasi terkait dengan tertib administrasi, yang meliputi:
1) Pemasangan  atau  perbaikan  papan  nama  organisasi  Muhammadiyah  dan  Amal  Usaha Muhammadiyah di tingkat Daerah dan Cabang.
2) Pelaksanaan  tertib  administrasi  sesuai  dengan  peraturan  dan  pedoman  yang  berlaku  di lingkungan Muhammadiyah.
3) Penataan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
4) Pembuatan  situs  web  dan  surel  Muhammadiyah  untuk  mempermudah  komunikasi  dan informasi organisasi.
5) Pembentukan  dan  optimalisasi  kantor  pusat  bagi  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  dan organisasi tingkat Daerah lainnya.
6) Pengembangan dan pemberdayaan Cabang dan Ranting Muhammadiyah.
7) Pembuatan database Muhammadiyah di semua tingkatan.
8) Penyebaran AD/ART Muhammadiyah ke semua Cabang.
9) Pelaksanaan pelatihan administrasi.
10) Penyusunan laporan secara periodik oleh setiap Cabang.
Kedua, konsolidasi organisasi Muhammadiyah di Aceh Tenggara, yang mencakup:
1) Pendanaan  kegiatan  organisasi  Muhammadiyah  sesuai  dengan  tingkatannya  masing-masing (pertemuan, diskusi, seminar, lokakarya, dan proyek amal bersama).
2) Perayaan bersama Peringatan Hari Besar Islam dengan organisasi masyarakat setempat.
3) Kunjungan ke Cabang setidaknya 3 kali dalam satu periode kepemimpinan.
4) Optimalisasi  peran  masjid  atau  balai  pendidikan  sebagai  basis  aktivitas  Muhammadiyah (pengajian, pengembangan Diniyah Awaliyah, dan kegiatan lain yang bermanfaat).
Muhammadiyah  Aceh  Tenggara  menunjukkan  komitmennya  sebagai  gerakan  Islam  yang konsisten  dan  memiliki  semangat  yang  tinggi  dalam  mengamalkan  ajaran  Islam.  Melalui  kegiatan seperti  pengajian  dan  salat  berjamaah,  Muhammadiyah  mendorong  semangat  kebersamaan  yang tinggi,  yang  menjadi  dasar  pembentukan  kesalehan  dan  ketakwaan  dalam  mengelola  organisasi. Pimpinan  dan  anggota  Muhammadiyah  diharapkan  aktif  dalam  mengikuti  dan  menyelenggarakan kajian keislaman, memperhatikan masjid, meningkatkan ibadah sesuai  dengan  ajaran Alquran  dan Sunnah, serta melakukan amal-amal kebajikan lainnya.

## Hambatan dan Peluang dalam Penyebaran Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara
Hasil  observasi  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyebaran  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Aceh Tenggara menghadapi berbagai hambatan dan peluang. Salah satu hambatan utama adalah adanya perbedaan pandangan antara ulama, yang berdampak negatif pada dakwah Muhammadiyah. Selain itu, keaktifan anggota juga menjadi kendala, terutama karena mayoritas penggerak Muhammadiyah
adalah  pedagang,  yang  membuat  komunikasi  menjadi  sulit.  Di  sisi  lain,  jumlah  pimpinan Muhammadiyah yang terbatas juga menjadi kendala dalam pengembangan organisasi.
Namun, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Muhammadiyah untuk memperluas dakwahnya,  terutama  dalam  bidang  pendidikan.  Masyarakat  Aceh  Tenggara  umumnya  menerima baik  Muhammadiyah,  terutama  dalam  hal  pendidikan  dan  keagamaan,  karena  pendekatan Muhammadiyah  yang  tidak  memaksa  atau  menekan.  Respons  positif  masyarakat  Alas  di  Aceh Tenggara  terhadap  Muhammadiyah  menunjukkan  bahwa  organisasi  ini  telah  berhasil  memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial.
Tantangan dakwah yang dihadapi oleh Muhammadiyah di Aceh juga terkait dengan persepsi masyarakat.  Pertama,  adanya  ketidaknyamanan  terhadap  Muhammadiyah,  yang  muncul  karena kesalahpahaman  tanpa  klarifikasi,  dan  seringkali  diwarnai  dengan  klaim  bahwa  Muhammadiyah sesat. Kedua, dalam berdakwah, Muhammadiyah mengutamakan ajaran Alquran dan Sunnah, namun sering  kali  menabrak  tradisi  yang  telah  mapan  di  masyarakat.  Muhammadiyah  menekankan pentingnya mengamalkan ajaran Islam berdasarkan ilmu, bukan hanya karena mengikuti tradisi yang sudah ada (Zain et al., 2017 ).

## SIMPULAN
Organisasi  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara  didirikan  pada  tahun  1955  oleh  para pendatang dari etnis Minangkabau yang berdagang dan secara bersamaan memperluas dakwah Islam dengan  mendirikan  cabang  Muhammadiyah.  Perkembangan  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Aceh Tenggara  mencakup  berbagai  bidang,  termasuk  pendidikan,  sosial,  dan  keagamaan.  Program  amal usaha yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat  Aceh  Tenggara,  khususnya  dalam  sektor  pendidikan,  seperti  Sekolah  Dasar Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah, Tempat Pendidikan Quran Nasiatul Aisyiah, dan Taman Kanak-Kanak Muhammadiyah. Dalam konteks Aceh Tenggara, Muhammadiyah telah  memberikan  kontribusi  yang  berarti  dalam  pengembangan  Islam,  pendirian  institusi pendidikan,  dan  kemajuan  sosial.  Peran  Muhammadiyah  ini  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat setempat,  terutama  karena  organisasi  ini  secara  aktif  menanggapi  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka. Muhammadiyah di Aceh Tenggara telah menargetkan tiga aspek utama untuk diperbarui, yaitu aspek sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan pemahaman keagamaan.

## REFERENSI
Alauddin, A., Fathma, A., Af’ida, L., & Helwa, F. (2023). Strategi Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Komunitas Lokal: Studi Kasus Kabupaten Magelang. Community , 9 (1), 1 – 15. Alfian. (2014). Perkembangan Muhammadiyah di Banda Aceh (1923-1943) . Universitas Sumatera Utara. Ambarwati, A. (2018). Perilaku dan Teori Organisasi. In Amirullah (Ed.), Media Nusa Creative (Issue April). Media Nusantara Creative. https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2011.03558.x Budairi, A. (2002). Eksistensi Organisasi Masyarakat dan Searah Perkembangannya di Indonesia . Gramedia. Gusfira, N. (2017). Strategi Dan Dinamika Muhammadiyah Di Takengon. Jurnal As-Salam , 1 (3), 16 – 29. Hasmida. (2017). Perkembangan Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (2009-2017) . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Muhammadiyah, P. W. (n.d.). Sekilas Sejarah Muhammadiyah Aceh . http://aceh.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html
Murni, D. (2002). Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad ke-20 . INIS. Nashir, H. (2014). Memahami Ideologi Muhammadiyah (I. Nasri, Ed.; Edisi ke E). Suara Muhammadiyah. Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin . 17 (33), 81 – 95. Rusdi, S. (2007). Organisasi-Organisasi Pergerakan Nasional di Aceh Awal Abad XX . Badan Perpustakaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (A. Tanzeh, Ed.; Cetakan 1). Akademi Pustaka.
Syaifullah. (1997). Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi . Grafiti. Syam, F. (2004). Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik (Cetakan pertama). Gunung Agung.
Waryanti, S., Seno, & Indriani. (2005). Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh (R. Sufi & A. Nur, Eds.;
Cetakan 1). Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
Zain, A., Maimun, & Fuadi, M. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas . 1 (1), 17 – 42. Zalekha. (2017). Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Blangpidie Tahun 1970-sekarang . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
© 2024 Mirna Anggriani, Solihah Titin Sumanti, & Abdi Mubarak Syam