## PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Nur Umniati Kalsum 1 , Lomba Sultan 2 , Muhammad Fajri 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : nurumniatikalsum@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan penelitian ini yakni tentang Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama  Maros  Kelas  1B  perspektif  hukum  Islam  (studi  kasus  2019-2021)  adapun  sub masalahnya  yakni,  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan dispensasi  nikah  di  pengadilan  agama  maros  kemudian  tinjauan  hukum  islam  dalam penetapam  dispensasi  nikah  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  maraknya  permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama maros. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  syar’i  dan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Aprroach ).  Hasil  dari  penelitian  ini  yakni,  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  dispensasi  nikah  Mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun 2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  selain  itu  yang  menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim mengganggap dampak  negatifnya  atau  mudharatnya  lebih  banyak  seperti  terdapat  unsur  darurat  pada permohonan  dispensasi  nikah.  Dalam  Hukum  Islam  membolehkan  pernikahan  usia  dini dengan  syarat  sudah  baligh,  kedewasaan  itu  bukan  tergantung  pada  usia,  namun  tergantung pada  kecerdasan  atau  kedewasaan  pikiran  melaksanakan  perkawinan.  Adapun  yang  menjadi faktor  yang  mempengaruhi  maraknya  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama Maros yaitu faktor ekonomi, faktor putus sekolah, faktor pergaulan bebas dan faktor tingginya uang panai untuk menikah. Implikasi dari penelitian ini yakni  peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir banyaknya kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama  Maros  khususnya  orang  tua,  sehingga  sering  mengingatkan  anak  mereka  terhadap ajaran  agama  dan  mengontrolnya  dalam  segala  hal,  baik  dalam  lingkungan  sosial  anak maupun  dalam  pemanfaatan  sosial  jaringan  agar  anak  tersebut  tidak  terjerumus  dalam pergaulan bebas.
Kata Kunci: Permohonan , Dispensasi Nikah, Hukum Islam.

## Abstract
The main problem of this research is the application for marriage dispensation at the Maros Religious  Court  Class  1B  Islamic  law  perspective  (case  study  2019-2021).  as  well  as  the factors  that  influence  the  rise  of  marriage  dispensation  applications  in  the  Maros  religious court,  the  type  of  research  used  is  qualitative  using  a  syar'i  approach  and  a  normative juridical approach. The results of this study, namely, the judge's consideration in granting a marriage dispensation application refers to the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating a Marriage Dispensation Application, other than that the  judge's  consideration  in  granting  a  marriage  dispensation  application,  the  judge
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
considers  the  negative  impact  or  harm  more  as  there  are  elements  of  emergency  in  the application  for  dispensation  of  marriage.  In  Islamic  law  it  allows  early  marriage  on  the condition that it is mature, that maturity does not depend on age, but depends on intelligence or  maturity  of  mind  to  carry  out  the  marriage.  As  for  the  factors  that  influence  the  rise  of marriage dispensation applications at the Maros Religious Court, namely economic factors, dropout factors, promiscuity factors and the high salary for marriage. The implication of this research  is  that  there  is  a  need  for  community  participation  in  minimizing  the  number  of marriage  dispensation  cases  at  the  Maros  Religious  Court,  especially  parents  so  that  they often  remind  children  about  religious  teachings  and  supervise  them  in  all  things,  both  the child's social environment and the use of social media so that the child does not fall into the trap. in promiscuity which resulted in the child getting pregnant before marriage.
Keywords: Application, Marriage Dispensation, Islamic law.

## A. Pendahuluan
Manusia  termasuk  makhluk  sosial  yang  tidak  mampu  hidup  dalam  keterasingan, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. 1 Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini  Allah  ciptakan  berpasang-pasangan,  begitu  juga  manusia.  Allah  menciptakan manusia  sejatinya  berpasang-pasangan  supaya  manusia  dapat  mempunyai  keturunan melalui  jalan  perkawinan.  Pernikahan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting, karena dengan  adanya pernikahan maka terbentuk ikatan secara resmi antara dua orang berjenis kelamin berbeda dalam  ikatan suami istri yang menjadi satu keluarga. 2
Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. 3 Pernikahan dapat dilihat menjadi dua sisi, pernikahan sebagai suatu perintah untuk dilakukan oleh agama, dan pernikahan sebagai jalan penyalur sexs yang  sah  oleh  agama. 4 Islam  menganjurkan  untuk  melakukan  pernikahan  karena pernikahan  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  baik  bagi  pelakunya  sendiri,  dan  seluruh umat manusia. Dan hal tersebut dapat menghindarkan manusia dari tindakan yang dapat
1 Alwiah,  Lomba  Sultan,  “Tinjauan  Hukum  Islam tentang  Kawin  Hamil  Karena  Sirri’ (Studi  Kasus  di KUA Kec. Pallangga, Kab. Gowa) Jurnal Al-Qadauna 2, No. 2 (April, 2021), h. 409.
2 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Pernikahan  Dibawah  Umur  (Dini)”, Jurnal  Al-Qadau 2,  No.  1  (Juni 2015), h. 15.
3 Rahma  Amir,  “Pernikahan  Beda  Agama  di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam”, Jurnal  Al-Qadau 6, No 1 (Juni 2019), h. 101.
4 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional”, Jurnal Al-Qadau 1, No. 1 (Juni, 2014), h. 37.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
merugikan  diri  sendiri  maupun  orang  lain. 5 Islam  telah  mengatur  masalah  pernikahan dengan sangat hati-hati dan detail untuk mengantarkan umat manusia kepada kehidupan yang baik sesuai dengan kedudukan yang sangat terhormat di antara makhluk-makhluk ilahi lainnya. 6
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa. 7 Untuk  dapat membangun  keluarga  atau  rumah tangga  yang  kekal,  bahagia,  dan  sejahtera,  perlu  adanya  ikatan  batin  antara  suami  istri yang  sangat  kuat,  sehingga  diperlukan  kerjasama  agar  tidaki  terjadi  pertikaian  dalam rumah  tangga. 8 Dalam  hal  ini,  pernikahan  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia untuk  melanjutkan  penurunannya,  dan  juga  dianggap  sangat  sakral. 9 Pernikahan merupakan  sesuatu  yang  sakral  dikehidupan  manusia  karena  telah  menjadikan  seorang perempuan  sebagai  pasangan  bagi  laki-laki  begitupun  sebaliknya,  semua  itu  untuk mewujudkan rasa tentram yang penuh kasih sayang diantara keduanya. 10
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman  dalam  kehidupan  manusia  baik  dalam  individu maupun  dalam  bermasyarakat,  dapat  menimbulkan  permasalahan  atau  kesenjangan- kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hilangnya ataupun pudar nya nilai-nilai  moral  atau  Akhlak,  karena  adanya  pergaulan  bebas  di  kalangan  remaja  saat ini,  hingga  terjadinya  hubungan  perzinaan,  yang  dilakukan  seakan-akan  hal  tersebut adalah  hal  yang  lumrah  dilakukan  dalam  kehidupan  yang  mengakibatkan  terjadinya kehamilan  di  luar  nikah.  Sehingga  untuk  menutupi  kejadian  tersebut  agar  kehormatan keluarga tidak tercemar, maka orang tua akan berusaha untuk menutupi kekurangan dan kesalahan  tersebut  dengan  langkah  terakhir  yakni  melangsungkan  pernikahan,  tanpa
5 Hamzah, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan”, Jurnal Al-Daulah 6, No. 1 (Juni 2015), h. 37.
6 Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 2 (2015) h.198.
7 Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab I, pasal 1
8 Abul  Halim  Talli,  “Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasehat  Pembinaan  dan  Pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten gowa”, Jurnal Al-Qadau 6, No. 2 (Desember, 2019), h. 134.
9 Zulfahmi  Alwi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Tradisi  Mabollo  dalam  Adat  Perkawinan  Bugis”, Jurnal Al-Qadau 2, No. 2 (Desember 2022)
10 Musfira,  Istiqamah,  “Analisis  Pelaksanaan  Isbat  Nikah  terhadap  Pernikahan  Sirri  di  Pengadilan Agama Bantaeng”, Jurnal Al-Qadauna 2 Edisi Khusus (Oktober, 2021), h.806.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
memikirkan  serta  menghiraukan  lagi  usia  sang  anak,  kesiapan  fisik,  kesiapan  mental/ atau  psikis  serta  masa  depan  anaknya  dan  kemungkinan  konsekuensi  negatif  di  masa depan.
Sebagai  aturan  umum,  batas  usia  perkawinan  warga  negara  diatur  sedemikian  rupa sehingga  mereka  yang  menikah  diharapkan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  mampu berpikir. 11 Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua belah pihak dalam menyongsong dan mengarungi bahtera rumah tangga, harmonis atau  tidaknya  suatu  rumah  tangga  sangat  tergantung  kepada  peran  suami  sitri didalamnya. 12 Pada  kenyataanya,  ketentuan  perkawinan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  masih  belum  sepenuhnya  diterapkan  oleh  pasangan  yang hendak  melakukan  perkawinan.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  masih  banyaknya  angka perkawinan  di  bawah  umur  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  batas  usia  minimal perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun.  Pasal  7  ayat  2  berbunyi Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke  Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang cukup.  Hal  ini  telah  ditetapkan  dengan  jelas  oleh  pemerintah,  dengan mempertimbangkan  berbagai  pertimbangan  kesehatan  dan  kedewasaan.  Sehingga pasangan  yang  ingin  menikah  mampu  menjalankan  kehidupan  rumah  tangga  dengan baik.
Di  dalam  konsep  hukum  Islam,  tidak  ada  ketentuan  yang  mutlak  mengenai  batas  usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan melainkan menetapkan
11 Patimah  Halim,  Farahdiba  Rahma  Bachtiar,  “Peran  Program  Studi  dalam  Mengatasi  Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, Jurnal Al-Qadau 7, No. 2 (Desember 2020), h. 43-56
12 Abul  Halim  Talli,  “Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasehat  Pembinaan  dan  Pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten gowa”, Jurnal Al-Qadau 6, No. 2 (Desember, 2019), h. 135.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
ukuran kedewasaan seseorang apabila ia sudah baligh. 13 Ada batasan yang berbeda bagi seorang  anak  untuk  dikatakan  dewasa.  Menurut  hukum  Islam,  seorang  anak  laki-laki dikatakan telah mencapai pubertas ketika ia mengalami mimpi basah dan seorang gadis telah  menstruasi. 14 Ketentuan batasan usia didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi  keluarga,  dalam  upaya  memperbarui  pemikiran  fiqh  yang  dirumuskan  oleh  para ulama terdahulu, ketentuan ini juga merupakan kesepakatan nasional yang sesuai dengan situasi  dan  kondisi  saat  itu,  hal  tersebut  bertujuan  agar  perkawinan  tercapai  yakni ketentraman dalama berumah tangga dan menghasilkan keturunan yang sejahtera. 15
Walaupun  menikah  di  bawah  usia  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  bisa dilakukan  melalui  dispensasi  pernikahan  oleh  pengadilan,  akan  tetapi  perkawinan  di bawah umur memberikan dampak yang buruk. Perkawinan di bawah umur memberikan dampak kepada tingginya angka perceraian di Indonesia. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak  kepada  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  baik  secara  biologis  maupun psikologis,  serta  berdampak  pada  tercabutnya  hak  anak-anak  karena  ia  dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. 16 Pemberian dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan  kemaslahatan  untuk  kedua  belah  pihak.  Tanpa  ragu,  kemaslahatan manusia  tidak  terbatas  pada  bagian-bagiannya  dan  orang-orangnya. 17 Dengan  adanya kesadaran dalam menaati perintah atau aturan akan membawa suatu keteladanan dalam membangun  tabiat  manusia  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang  menyimpang  yang dapat mencemarkan nama baik dirinya dan kelurga. 18
13 Fachrurazi  Azis,  “Muh. Jamal Jamil.  Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkawinan Dini  Pasca Bencana Alam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A”, Al-Qadauna 2 Edisi Khusus (Oktober, 2021), h. 710.
14 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Pernikahan  di  Bawah  Umur  (Dini)”, Jurnal  Al-Qadau 2,  No.  1  (2015), h. 30.
15 Muhammad  Fajri,  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif  Maslahat”, Jurnal Al-Qadau 7, No.1 (Juni 2020), h. 64.
16 Mayadina  Rohmi  Musfiroh,  “Pernikahan  Dini  dan  Upaya  Perlindungan  Anak  di  Indonesia”,  Jurnal Hukum dan Syariah 8, No. 2 (2016), h. 65.
17 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 139.
18 Muh. Jamal Jamil,  “Izin  Perkawinan dan Perceraian Bagi  PNS  (suatu  analisis hukum  islam terhadap PP No.10/1983-jo PP 45/1990)”, Jurnal Al-Qadau 1 No. 2 (2014), h. 14.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri

## B. Metode Penelitian
Dalam proses pengkajian ini, penulis memakai jenis penelitian kualitatif ( field research ) yakni penelitian atau pengkajian  yang mengumpulkan data primer dari lapangan secara langsung, yang bersumber dari komunikasi langsung dengan sumber informasi atau data melalui  kegiatan  wawancara  dengan  narasumber.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan Syar’i berarti pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur’an  dan  Hadis  yang  relavan  dengan  yang  dibahas  dan  pendekatan  Perundang- Undangan  ( Statute  Aprroach )  yakni  peneliti  melihat  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam undang-undang kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas.
Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu wawancara  peneliti  memperoleh  data  melalui  informasi  atau  hasil  wawancara  dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama Maros yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang  terkait  dengan  objek  penelitian  dan  metode  dokumentasi  sebagai  upaya memperoleh  data  dan  informasi  berupa  catatan  tertulis/gambar  yang  tersimpan  dengan masalah  yang  diteliti.  Kemudian,  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  yang  dilakukan dengan  cara  menganalisis  data  yang  didapatkan,  lalu  dipilah  dan  disusun  secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pertimbangan  Hakim  dalam  Mengabulkan  Permohonan  Dispensasi  Nikah  di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B
Pengadilan  Agama  Maros  Kelas  1B  merupakan  Pengadilan  yang  berwenang  dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Dispensasi perkawinan merupakan  salah  satu  aspek  perkawinan  dimana  Pengadilan  Agama  memiliki kewenangan mutlak. Alasan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena keinginan orang  tua  untuk  mengawinkan  anak  yang  masih  di  bawah  umur.  Untuk  mendapatkan dispensasi  perkawinan,  pengadilan  terlebih  dahulu  harus  memberikan  kuasa  kepada pemohon, yang kemudian harus diajukan dengan sidang pengadilan.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
Pengadilan  Agama  Maros  sebagai  bagian  atau  perihal  perkawinan  di  bawah  umur merupakan  perpanjangan  dari  Mahkamah  Agung  yang  bertugas  menerima,  memeriksa dan  mengadili  perkara  tertentu.  Namun  tetap  mengacu  pada  proses  dan  prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat fenomena sosial yang terjadi dari tahun  ke  tahun,  semakin  banyak  remaja  yang  ingin  menikah  di  usia  dini  dan mengajukan  dispensasi  nikah  ke  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  data laporan  perkara  tahunan  Pengadilan  Agama  Maros  Kelas  1B,  yang  berlangsung  dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

## Tabel 1
Pernikahan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  sakral  bagi  semua  orang  termasuk masyarakat  di  Kabupaten  Maros.  Masyarakat  di  kabupaten  Maros  mengaggap  bahwa pernikahan haruslah berlangsung sekali seumur hidup dan sesuai dengan aturan hukum islam,  tetapi  kita  tidak  dapat  memungkiri  itu  semua  sebab  sering  terjadinya  sebuah pernikahan  dini  yang  kedua  mempelainya  dibawah  umur  yang  menyebabkan  sering terjadi perdebatan dan pertentangan di kalangan masyarakat, sehingga pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  pada  tanggal  15  Oktober  2019.  Mengenai  batas minimal usia bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun yang mana sebelumnya bagi perempuan  16  tahun  dan  laki-laki  19  tahun.  Sehingga  permohonan  dispensasi  nikah yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Maros  mengalami  peningkatan  yang  tinggi  karena anak  yang  berumur  18  tahun  kebawah  akan  meminta  dispensasi  nikah  yang  mana sebelumnya hanya anak umur 15 tahun kebawah meminta dispensasi.
TAHUN JUMLAH PERKARA 2018 40 2019 71 2020 235 2021 190
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
Mengenai  pertimbangan  Hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  Dispensasi  Nikah telah mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Secara  umum, PERMA  ini  mengatur  tentang  bagaimana  proses  pemeriksaan  permohonan  dispensasi kawin  di  pengadilan,  mulai  dari  ruang  lingkup  persyaratan administrasi,  pemeriksaaan permohonan,  hal-hal  yang  harus  dilakukan  dan  di  pertimbangkan  oleh  Hakim,  hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.
Hakim  dalam  hal  mengabulkan  Dispensasi  Nikah  merujuk  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Secara umum PERMA ini mengatur bagaimana proses pemeriksaan  permohonan  dispensasi  kawin  di  pengadilan,  mulai  dari  persyaratan administratif, pemeriksaan permohonan, apa yang harus dilakukan dan diperiksa hakim serta  kriteria  hakim  yang  dapat  mengadili  perkara  dispensasi  nikah.  Dari  hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Bapak Muh. Arief Ridha menjelaskan bahwa yang  menjadi  pertimbangan  penilaian  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan dispensasi  nikah  mengacu  kepada  PERMA  NO  5  Tahun  2019  tentang  pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan terdapat adanya unsur darurat atau darurat perkawinan  seperti  hamil,  adat,  melakukan  hubungan  suami  istri  dan  uang  untuk melangsungkan perkawinan telah habis. 19
Dalam  hal  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  permohonan  dispensasi  nikah,  majelis hakim dan/atau hakim tunggal mempunyai pertimbangan yang di klasifikasikan menjadi 2 yaitu:
1. Pertimbangan Hukum
Pertimbangan  hukum  di  sini  berarti  bahwa  ketika  seorang  hakim  mengambil keputusan,  harus  konsisten  dengan  argumen  dan  bukti  hukum  yang  diajukan  oleh para pihak (Pemohon). Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:
a. Bukti Surat
19 Muh. Arief Ridha (42Tahun), Hakim Pengadilan Agama Maros, wawancara, Maros, 06 April 2022.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
1) Foto copy surat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2) Surat  pemberitahun  penolakan  melangsungkan  Pernikahan  (Model  N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
3) Bukti-bukti lain yang ada relevansinya dengan pokok perkara.
b. Bukti saksi
Adapun  bukti  saksi  yang  biasanya  dihadirkan  oleh  pemohon  dalam persidangan adalah 2 (dua) orang atau lebih. 20
Sebagaimana  pertimbangannya,  hakim  juga  bersandar  pada  hukum  Islam,  yang terutama menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan kerugian harus dihilangkan  yang  pada  dasarnya  setiap  orang  tidak  diperbolehkan  untuk  mengadakan kumadharatan,  baik  sulit  ataupun  mudah  untuk  dirinya  sendiri  atau  untuk  orang  lain. Pada  prinsipnya  kemudharatan  harus  dihilangkan  tetapi  ketika  kemudharatan dihilangkan tidak boleh menyebabkan kemudharatan yang lain baik yang kecil maupun yang  lebih  serius.  Namun,  jika  kemudharatan  tidak  menyebabkan  kemudharatan  lain, maka  perlu  untuk  memilih  kemudharatan  yang  relatif  lebih  ringan  dari  yang  telah terjadi.  Mudharat  yang  dimaksud  dalam  pertimbangan  hakim  adalah  apabila  anak pemohon  tidak  dinikahkan  di  khawatirkan  akan  menambah  perbuatan  dosa  dan  juga berpotensi  terjadi  pernikahan  di  bawah  tangan  (nikah  siri’)  yang  jutstru  akan mengacaukan  proses-proses  hukum  yang  akan  terjadi  berikutnya  atau  mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan. 21

## 2. Ijtihad Hakim
Hakim  dalam  menetapkan  putusan  untuk  menerima  atau  menolak  permohonan dispensasi  nikah  khawatir  apabila  hakim salah  dalam  menilai  putusan,  maka  akan terjadi  kesalahan  kecurangan  dalam  putusan  pemohon  keadilan.  Hakim  menolak
20 Khumeni,  “Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Terhadap  Perkara  Permohonan  Dispensasi  Nikah  Di Pengadilan Agama Palopo”, Skripsi (Fak. Syariah dan Hukum IAIN Palopo, 2020), h. 155.
21 Khumeni,  “Analisis  Yuridis  Putusan  Hakim  Terhadap  Perkara  Permohonan  Dispensasi  Nikah  Di Pengadilan Agama Palopo”, h. 156
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
untuk  meninjau,  mencoba,  atau  memutuskan  suatu  kasus  berdasarkan ketidakhadiran  atau  ketidakpastian  aturan.  Dalam  keadaan  demikian,  hakim  tidak dapat  menolak  untuk  mengadili  perkara  tersebut.  Sehingga  hakim  dituntut  untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.. 22
Ijtihad  berarti  menggunakan  semua  kemampuan  intelektual  untuk  mendapatkan hukum  Islam  dari  dalil-dalilnya.  Menurut  para  ahli  tahqiq,  ijtihad  al-qiyas  untuk mengeluarkan  (istinbat)  hukum  dari  aturan-aturan  umum  syara’.  Adapun  ijtihad dalam putusan-putusan hakim (pengadilan)  ialah jalan yang ditempuh hakim dalam menetapkan  sebuah  hukum,  baik  dalam  dalam  penetapan  undang-undang  maupun dengan  mengistimbatkan  hukum  yang  harus  disetujui  ketita  ada  nash. 23 Artinya ijtihad  merupakan  suatu  metode  penemuan  hukum  islam  sehingga  ketika  seorang hakim mengambil keputusan, meskipun kasusnya tidak memiliki dasar hukum atau kerangka  hukumnya  tidak  jelas,  hakim  dalam  berijtihad  tetap  berpatokan  pada undang-undang dan mengeluarkan makna-makna dari dalil-dalil yang ada.
Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya berpedoman pada  ketentuan  undang-undang,  tetapi  juga  harus  mempertimbangkan  alasan pemohon  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah,  serta  beberapa  pertimbangan hakim  menganggap  dampak  negatifnya  atau  mudharatnya  jauh  lebih  besar  jika kedua calon pasangan ditolak permohonannya.

## 2. Tinjauan Hukum Islam dalam Penetapan Dispensasi Nikah
Pernikahan dalam Islam salah satu syaratnya adalah mempelai pria sudah baligh, yaitu anak-anak  yang  telah  mencapai  usia  tertentu  dimana  semua  masalah  yang  mereka hadapi menjadi jelas bagi mereka, mereka mampu untuk mempertimbangkan apa yang baik  dan  apa  yang  buruk,  sehingga  mereka  dapat  memberikan  persetujuan  untuk menikah.  Balighnya  seorang  wanita  itu  relatif,  tidak  hanya  dilihat  dari  usianya  saja, tetapi juga dari segi psikis, fisik, maupun dari sudut pandang perempuan (menstruasi). Kematangan mental menjadi salah satu pertimbangan dalam pernikahan. Hal ini karena
22 Syamsiah,  “Dispensasi  Nikah  Di  pengadilan  Agama  Pinrang  (Analisis  Maslahah)”, Skripsi (Fak. Syariah dan Hukum IAIN Pare-pare, 2020), h. 51.
23 Khairul Uman, A. Achyar Aminudin, Ushul Fiqih II (Bandung: CV Pustaka Setia, 1989), h. 131.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
agama  membutuhkan  orang-orang  yang  kuat,  baik  fisik  maupun  mental,  yang  hanya tersedia  bagi  keturunan  mereka  yang  kuat  fisik  dan  mentalnya.  Selanjutnya,  sebuah keluarga  harus  memiliki  kesiapan  mental  dan  fisik  untuk  menanggung  beban  keibuan ataupun kebapakan dalam membangun sebuah keluarga. 24
Firman Allah Swt. di dalam QS.al-Nisa Ayat 6:
اًدْشُر ْمُهْ نِٰم ْمُتْسَنٰا ْنِاَف ََۚحاَكِٰنلا اوُغَلَ ب اَذِا ٰٰٓتَّح ىٰمٰتَ يْلا اوُلَ تْ باَو
.. ْمَُلَاَوْمَا ْمِهْيَلِا آْوُعَ فْداَف .
Terjemahnya:
“Dan  ujilah  anak-anak  yatim  itu  ketika  mereka  mencapai  usia  (usia) pernikahan,  apabila  kamu  telah  menemukan  tanda-tanda  kecakapan  (rusyd) pada diri mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.” 25
Ayat  tersebut  merupakan  khitab  kepada  wali  untuk  segera  menyerahkan  harta  anak yatim, saat anak yatim tersebut telah mencapai umur menikah (baligh) dan saat itu wali telah  menemukan  tanda-tanda  kecakapan  bertindak  hukum  pada  diri  mereka.  Ayat tersebut  menyatakan  bahwa  dalam  hukum  islam,  ada  usia  yang  ditentukan  untuk menikah,  yang  dikenal  sebagai  baligh,  yang  ditentukan  oleh  pikiran  yang  sehat  dan kemampuan  bertindak  secara  sah.  Usia  di  mana  seseorang  secara  umum  (urf)  telah memeliki ketertarikan terhadap lawan jenis.
Para sahabat Nabi, tabi’in dan jumhur ulama berpendapat bahwa umur baligh adalah 15 tahun. Mereka berpendapat bahwa, menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi tidak mengizinkannya ikut perang pada masa perang Uhud karena usianya masih 14 tahun, tetapi mengizinkannya ikut perang pada masa perang Khandak karena Ibnu  Umar  pada  saat  itu  sudah  berusia  15  tahum.  Umar  bin  Abdul  Aziz  berpendapat bahwa usia 15 tahun adalah usia dewasa. Selanjutnya Imam Malik  dan Abdul Hanifah menyatakan  bahwa  bagi  seorang  laki-laki  yang  mengalami  mimpi  basah  adalah  18
24 Moh.  Ali  Wafa,  “Telaah  Kritis  terhadap  Perkawinan  Usia  Muda  menurut  Hukum  Islam”, Ahkam- Jurnal Ilmu Syariah 17, no 2, (2017): h. 391.
25 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Lajnah  Penthashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.105
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
tahun sedangkan perempuan 17 tahun maka sudah dianggap dewasa. 26
Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa syariat Islam bukanlah syariat yang memudahkan  pelaksanaan  pernikahan  bagi  setiap  orang  tanpa  memandang  usia  yang pantas  untuk  menikah.  Kemampuan  seseorang  untuk  bertindak  secara  hukum  dalam Islam  dapat  dilihat  dari  usianya.  Jadi  seseorang  yang  telah  memenuhi  standar kedewasaan  hanya  dapat  digolongkan  sebagai  orang  yang  berkompeten  hukum. Mengingat  usia  minimal  untuk  menikah  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  Al-Qur'an, kitab-kitab hadits dan fiqih, maka aturan mashlahat dapat menjadi salah satu dasar dan kriteria  untuk  memahami  penetuan  batas  usia  minimal  untuk  menikah  yang  sesaui dengan  tujuan  hukum  Islam,  serta  dengan  kemampuan  untuk  menguji  perubahan ketentuan tersebut yang mengikuti perkembangan zaman.
Bertolak  dari  analisis  kemaslahatan,  perlu  dipahami  bahwa  terdapat  perbedaan  yang besar dalam terminologi pernikahan dini dalam hukum Islam dan hukum positif, bahwa yang  dimaksud  dengan  pernikahan  dini  dalam  hukum  Islam  adalah  pernikahan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  belum  dewasa  dan  memiliki  kategori  usia  15  tahun  ke bawah,  dalam  hal  terjadi  perselisihan  tentang  kelayakannya,  sedangkan  menurut peraturan  perundang-undangan  perkawinan  anak  dianggap  sebagai  perkawinan  yang dilakukan sebelum tercapainya usia minimum yang sah, yaitu belum berusia 19 tahun. 27
Mengubah  usia  minimum  untuk  melakukan  pernikahan  dari  16  menjadi  19,  di  bawah Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak terutama kepada anak perempuan dari ancaman yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan anak. Berbagai pertimbangannya dapat dipahami merupakan upaya untuk mencapai maslahat dalam  bentuk  jalb  al-manafi  (membawa  manfaat)  sekaligus  dar  al-mafasid  (menolak kerusakan), terutama dalam melindungi hak-hak anak perempuan dari segi pendidikan, kesehatan,  dan  tumbuh  kembangnya  yang  dinilai  akan  terhalangi jika  Undang-Undang Perkawinan masih membuka peluang praktik perkawinan di bawah umur dengan aturan
26 Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Islam Di Dunia Islam” , Al-Adalah 12, no. 4, (2015), h. 811-812.
27 Muhammad  Fajri,  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif  Maslahat”, Jurnal Al-Qadau 7 No. 1, (Juni 2020), h. 66.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
batas  16  tahun tersebut.  Hal  ini  juga memenuhi  tolak  ukur  maslahat  yaitu  memelihara jiwa  (hifdz  al-nafs)  dan  keturunan  (hifdz  al-nasl),  serta  pemenuhan  sifat  dharuriyah (bersifat primer) dimana diperlukan pembatasan praktik pernikahan dibawah umur, dan juga  sifat  kulliyah  (bersifat  umum)  dimana  aturan  tersebut  berbentuk  undang-undang yang berlaku dan berdampak secara umum.
Bahwa Islam tidak mengatur batas minimal usia untuk menikah, tetapi hanya ada syarat untuk  baligh  atau  dewasa  yang  bisa  berbeda  untuk  setiap  orang,  karena  hukum pernikahan dalam Islam juga bisa berbeda-beda menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram. Pengaturan ini jelas kembali lagi pada kebutuhan dan kesiapan calon mempelai, misalnya  nikah  boleh  disyaratkan  jika  syarat  syara'  terpenuhi  dan  dapat  mencegahnya melakukan zina. 28
3. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Maraknya  Permohonan  Dispensasi  Nikah di Pengadilan Agama Maros
Dispensasi  usia  perkawinan  terjadi  apabila  adanya  permohonan  dari  wali  salah  satu pihak  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum  cukup  usia  untuk  melangsungkan perkawinan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  bagi laki-laki  dan  perempuan  sudah  mencapai  umur  19  (Sembilan  belas)  tahun.  Dari  hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Bapak Muh. Arief Ridha menjelaskan bahwa yang  menjadi  faktor  maraknya  permohonan  dispensasi  nikah  di  pengadilan  agama maros  adalah  faktor  ekonomi,  faktor  putus  sekolah,  faktor  pergaulan  bebas  dan  faktor tingginya uang panai untuk menikah.
Untuk lebih jelasnya maka penulis akan uraikan sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomi
Karena  kondisi  masyarakat  yang  kurang  baik,  para  orang  tua  percaya  bahwa menikahkan  anaknya  adalah  salah  satu  solusi  untuk  meringankan  beban  hidup
28 Muhammad  Fajri,  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif  Maslahat”, Jurnal Al-Qadau 7 No. 1, (Juni 2020), h. 67.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
keluarga  mereka,  akibatnya  Pemohon  (orang  tua)  tidak  mampu  lagi  menghadapi beban  hidup  yang  semakin  berat.  Alhasil,  upaya  terkahir  orang  tua  yaitu menikahkan anaknya, meskipun peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan  maka  dalam  hal  ini  Pemohon  meminta  permohonan  dispensasi nikah di pengadilan.
2. Faktor Putus Sekolah
Karena kurangnya pendidikan seorang anak cenderung melakukan kegiatan sosial ekonomi yang diwariskan tanpa adanya tanggung jawab. Akibatnya produktivitas kerjanya  sangat  rendah  dan  ia  tidak  dapat  sepenuhnya  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.  Sehingga  pemohon  mempunyai  alasan  untuk  mengawinkan  anaknya, karena  tidak  jarang  seorang  gadis  menikah  di  usia  muda.  Pendidikan  dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda pernikahan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk  ekonomi dan mental anak itu sendiri.
3. Faktor Pergaulan Bebas
Pergaulan  anak  yang  sudah  sangat  meresahkan  menjadi  pertimbangan  hakim ketika  mengambil  keputusan.  Soal  kondisi  anak  pemohon  tidak  serta  merta dikabulkan  namun  hakim  melihat  bukti  bahwa  hubungan  anak  pemohon  sangat memprihatinkan.  Jika  hal  ini  benar,  maka  disinilah  peran  hakim  seperti  halnya hukum sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menjamin kenyamanan dan solusi terbaik  atas  permasalahan  yang  muncul  di  masyarakat,  karena  jika  tidak diantisipasi maka perbuatan anak akan menjadi gunjingan yang membuat anak dan orang tua merasa tertekan.
4. Faktor Uang Panai terlalu Tinggi
Karena  tingginya  uang  panai  untuk  menikah  yang  diminta  oleh  keluarga  pihak wanita  ke  pihak  keluarga  laki-laki  sehingga  pasangannya  tidak  mampu  untuk memenuhinya  maka  timbul  pemikiran-pemikiran  negatif  agar  mereka  dapat melangsungkan  perkawinan,  seperti  melakukan  hubungan  suami  istri  yang menyebabkan  si  wanita  hamil  sehingga  keluarga  dari  pihak  perempuan  akhirnya menerima  pihak  laki-laki  untuk  melamar  anaknya  dengan  uang  panai  yang dimampukan oleh pihak laki-laki.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri

## D. Penutup
Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak hanya berpedoman pada ketentuan  hukum  yang  berlaku,  tetapi  juga  mempertimbangkan  alasan-alasan  dari pemohon  untuk  mengajukan  dispensasi  nikah  dan  juga  beberapa  pertimbangan  hakim mengganggap  dampak  negatifnya  atau  mudharatnya  jauh  lebih  besar  dari  apabila membiarkan  kedua  calon  pasangan  ditolak  permohonannya.  Tinjauan  Hukum  Islam dalam pemberian Dispensasi Nikah mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan  telah  baligh,  mampu  mempertimbangkan  mana  yang  baik  dan  buruk sehingga  dapat  memberikan  persetujuan  untuk  menikah  dan  cakap  dalam  bertindak hukum.
Keputusan hakim untuk memberikan dispensasi nikah didasarkan pada  faktor/keadaan darurat,  seperti  faktor  ekonomi  masyarakat  yang  lemah,  faktor  putus  sekolah  yang mengakibatkan  rendahnya  tingkat  pendidikan  seorang  anak,  faktor  pergaulan  bebas seorang  anak  yang  sudah  sangat  mengkhawatirkan  dan  faktor  tingginya  uang  panai untuk  menikah.    Bahwa  perlunya  partisipasi  masyarakat  untuk  meminimalisir  perkara dispensasi  nikah  di  pengadilan  agama,  khususnya  orang  tua  lebih  cenderung mengingatkan  anak  terhadap  ajaran  agama  dan  mengontrolnya  dalam  segala  hal,  baik dalam lingkungan sosial anak maupun dalam penggunaan media  social agar anak tidak terjerumus  dalam  pergaulan  bebas,  yang  mengakibatkan  anak  tersebut  hamil  sebelum menikah serta perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran  hukum  agar  masyarakat  patuh  dan  taat  terhadap  aturan,  terutama  yang berkaitan dengan pernikahan anak dibawah umur.

## Daftar Pustaka
Buku: Al-Qur’an
Khairul Uman, A. Achyar Aminudin, Ushul Fiqih II, Bandung: CV Pustaka Setia, 1989.
Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqih, Semarang: Dina Utama, 2014.
Jurnal:
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
Alwi,  Zulfahmi.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Tradisi  Mabollo  dalam  Adat  Perkawinan Bugis”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 2 (Desember, 2021).
Alwiah,  Lomba  Sultan,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  kawin  Hamil  Karena  Siri’  (studi kasus di KUA kec. Pallangga, Kab.Gowa)”, Jurnal Qadauna 2, No. 2 (April, 2021).
Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam Undang- Undang Perkawinan Islam Di Dunia Islam” , Al-Adalah 12, no. 4, (2015).
Bachtiar  Farahdiba,  Patimah  Halim.  “Peran  program  studi  dalam  mengatasi  persoalan pernikahan anak di kabupaten Pangkep”, Jurnal Al-Qadau 7 No. 2 (Desember 2020).
Fachrurazi  Azis,  Muh.  Jamal  Jamil.  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Perkawinan Dini  Pasca  Bencana  Alam  studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kot  Palu  Kelas  1A”. Qadauna 2 edisi Khusus (Oktober, 2021)
Hamzah, “Pernikahan  di  Bawah  Umur  (Analisis  Tentang  Konsekuensi  Pemidanaan”, Jurnal Al-Daulah 6, No. 1 (Juni 2017).
Istiqamah,  Musfira.  “Analisis  Pelaksanaan  Isbat  Nikah  Terhadap  Pernikahan  Sirri  di Pengadilan Agama bantaeng”, Jurnal Qadauna 2 Edisi Khusus (Oktober, 2021).
Jamil,  Muh.  Jamal. “Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  PNS  (suatu  analisis  hukum  islam terhadap PP No.10/1983-jo PP 45/1990)”, Jurnal Al-Qadau 1 No. 2, (2014).
Muhammad  Fajri,  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif maslahat”, Jurnal Al-Qadau 7 No.1 (Juni 2020).
Musfiroh, Mayadina Rohmi . “ Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia” , Jurnal Hukum dan Syari’ah 8, no. 2, (2016).
Ridwan,  Muhammad  Saleh.  “Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional”, Jurnal Al-Qadau 1, No.1 (Juni 2014)
Ridwan,  Muhammad  Saleh.  “Pernikahan Dibawah  Umur  (Dini)”, Jurnal  Al-Qadau 2,  No.  1 (Juni 2015).
Rahma  Amir,  “Pernikahan  Beda  Agama  di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam”, Jurnal  Al- Qadau 6, No. 1 (Juni 2019).
Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 2 (2015).
Talli,  Abdul  Halim.  “Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihat  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  di  Kabupaten  Gowa”, Jurnal Al-Qadau,  Vol.  6, No. 2 (Desember 2019).
Wafa,  Moh.  Ali.  “Telaah  Kritis  terhadap  Perkawinan  Usia  Muda  menurut  Hukum  Islam”, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah 17, No 2, (2017).

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
"
Khumeni, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo, Skripsi . IAIN Palopo, 2020.
Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
Syamsiah,  “Dispensasi  Nikah  Di  pengadilan  Agama  Pinrang  (Analisis  Maslahah)”, Skripsi . IAIN Pare-pare, 2020, h. 51.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab I, pasal 1

## Narasumber/Wawancara
Muh.  Arief  Ridha,  (42Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros, wawancara, Maros,  06 April 2022.