## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

## DALAM PENGGUNAAN FACEBOOK ADVERTISING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Made Yogo Puspawan 1 , Made Sugi Hartono 2 , Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {yogopuspawan@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,ngurah.ardhya@undiksha.ac.id}

## ABSTRAK
Pada penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna Facebook Advertising dalam transaksi secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) mengetahui  akibat  hukum  terhadap  penggunaan  data  pribadi  di Facebook  Advertising yang  tanpa  melalui persetujuan pemilik akun (subjek data). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memakai  3  (tiga)  pendekatan  antara  lain,  pendekatan peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan    pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  yaitu  mencakup  peraturan  perundang-undangan,  literatur  hukum,  dan  norma  hukum  yang  berkaitan dengan  perlindungan  data  pribadi.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  teknik  studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang membahas perbandingan dan asas-asas hukum perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam Facebook Advertising telah berupaya untuk mematuhi peraturan perlindungan data yang ada pada GDPR (General Data Protection Regulation) namun pada perusahaan lokal yang menggunakan Facebook  Advertising, perlindungan  data  dalam  aturan  internalnya  masih  lemah,  (2)  dalam penyalahgunaan  data  pribadi  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  peringatan  lisan,  peringatan  tertulis penghentian sementara kegitan, dan pengumuman di situs dalam jaringan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, dan Facebook Advertising

## ABSTRACT
The aims of this research to (1) find out legal protection to Facebook Advertising data personal user in electronic transactions reviewed under the law Information and Electronic Transactions, (2) find out the legal consequences of personal data on Facebook Advertising which is without the owner account agreement (subject data). This study used normative legal research, by the approaching used in this research is 3 (three) approaches include, statute approach,  conceptual  approach,  and  the  case  approach.  The  sources  of  legal  materials  used  include  laws  and regulations,  legal  literature,  and  legal  norms  relating  to  personal  data.  The  legal  material  collection  technique used  the  document  study  technique,  is  collection  of  legal  materials  against  library  sources  that  are  relevant  to issues  that  discuss  comparisons  and  legal  principles  of  personal  data  protection.  The  results  of  this  research showed  that  (1)  personal  protection  to  personal  data  in  Facebook  Advertising  has  complied  with  the  data protection regulations in GDPR (General Data Protection Regulation) but in local company which using Facebook Advertising  still  weak  with  data  protection  in  internal  role,  (2)  in  abuse  personal  data  can  be  subject  to administrative sanction in the form of verbal warnings, written warning of temporary suspension of activities, and announcements on online site.
Key Words : Legal Protection, Personal Data, and Facebook Advertising

## PENDAHULUAN
Perkembangan  bisnis  di  indonesia  tidak terlepas dari penggunaan teknologi yang semakin canggih  dan  semakin  memanjakan  manusia dalam perniagaan. Munculnya teknologi informasi  menjadi  pemicu  yang  melahirkan  era
baru dalam lingkungan kegiatan bisnis di seluruh dunia.  Penggunaan  teknologi  sangat  berdampak pada sistem bisnis yang semakin modern dengan menggunakan  media  elektronik  di  dalam perdagangan.  Di  Indonesia  khususnya,  nilai transaksi  belanja  secara online pada  tahun  2012 diperkirakan  mencapai  sekitar  USD266  juta.
Jumlah  itu  diprediksi  akan  terus  naik  79,7% menjadi  USD478  juta  pada  tahun  2013,  tahun 2018  nilai  transaksi e-commerce diprediksi mencapai Rp 144 triliun (Santoso,  2018:174).
Teknologi  informasi  telah  merubah  pola hidup masyarakat, dengan adanya perkembangan teknologi  mengakibatkan  masyarakat  dapat mengembangkan  perekonomian  dari  ekonomi tradisional  yang  berbasiskan  industri  manufaktur ke  arah  digital Economy yang  berbasiskan informasi,  kreativitas  intelektual  dan  ilmu pengetahuan  yang  juga  dikenal  dengan  istilah Creative  Economy (Makarim,  2010:  2). Maksudnya  bahwa  kegiatan  transaksi  dalam perniagaan  tidak  hanya  dapat    melakukan  jual beli  melalui  toko  yang  terdapat  di  pasar tradisional saja, melainkan juga dapat memasarkan  barang  atau  produknya  melalui situs-situs  online.  Selain  itu,    banyak  terdapat pedagang  online  yang  memasarkan  produknya melalui  situs  online  dengan  menggunakan website seperti, www.mulaijualan.com, www.dropsipaja.com  dan  melalui  media  sosial seperti Facebook,  Twitter,  Instagram,  dan  Tik- Tok sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.. Pada  era  digital,  media  sosial  telah menjadi  trend  dalam  komunikasi  pemasaran. Penggunaan  media  sosial  yang  merupakan sebuah  media online dengan  para  penggunanya bisa  dengan  mudah  berpartisipasi,  berbagi  dan menciptakan isi meliputi blog dan jejaring sosial (Purbahastuti,  2017:212).  Jejaring  sosial  dapat diartikan sebagai situs website yang memungkinkan  pengguna  untuk  membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya.  Jejaring  sosial  dapat  digunakan  untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat  kontak  baru  dan  menemukan  orang- orang dengan minat dan ide-ide yang sama. Akan tetapi  data  privasi  yang  ada  di  jejaring  sosial seringkali  digunakan  untuk  pemasaran  seperti yang dilakukan oleh facebook yang memperkenalkan  fitur Ads  Manager (Pengelola Iklan) (Rosadi, 2015:7).
Sebagai  media  jejaring  sosial  yang banyak  diakses  dan  digunakan  oleh  masyarakat Indonesia,  maka  tidak  mengherankan  apabila sosial  media facebook dapat  menjadi  sebuah peluang  untuk  media  bisnis  sekaligus  menjadi alat  pemasaran  produk  yang  sangat  potensial (Arifin,  2015:2). Facebook memberikan  tempat bertemu  dan  berkomunikasi  antara  anggota dengan anggota lainnya sehingga memudahkannya  dalam  memasarkan  suatu produk  ke  teman-teman  maupun  pengguna facebook lainnya.  Adanya  fasilitas  yang disediakan  oleh facebook salah  satunya  yaitu,
tempat  membuat  iklan  untuk  promosi  suatu barang  maupun  jasa  denga  menggunakan  fitur Ads Manager (Pengelola Iklan).
Dalam   kegiatan pemasaran Facebook difungsikan  oleh  banyak  pengiklan selain  untuk  kegiatan  promosi  juga  digunakan dalam  mengumpulkan  data  pribadi  pengguna facebook maupun  konsumen  yang  beraktifitas  di media facebook untuk  di  databasekan  kemudian dikelompokan kedalam jenis  data  seperti,  gender,  umur,  hobi, e-mail, nomor  handphone ,  dan  alamat  serta  data  yang berbentuk  aktifitas  atau  rekam  jejak  seseorang yaitu,  data facebook  pixel .  Layanan  iklan  milik Facebook tentunya  dapat  sebagai  jembatan  bagi para advertiser (pemasang  iklan)  untuk  dapat memasarkan  produk  dari  bisnisnya  (Hidayat  dan Hadi,  2017:2).  Dalam  pengelolaan  data  pribadi data  tidak  boleh  dibuka,  diungkapkan,  tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan di luar tujuan  yang  spesifik  kecuali  atas  persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.
Dalam Pasal 1 angka (22)
UndangUndang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang  berbunyi  Data  pribadi  merupakan  data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan di jaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.  Kemudian  dalam  Pasal  26  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 26 tersebut dapat diartikan bahwa hak pribadi merupakan hak untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas dari segala macam gangguan.
Pada  sistem  elektronik,  data  pribadi  dari hasil  iklan facebook dapat  digunakan  untuk menargetkan  kembali  kepada  pemilik  data  untuk mempromosikan  suatu  produk  barang  maupun jasa.  Dalam  Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yang  menyatakan  bahwa,  promosi adalah  kegiatan  pengenalan  atau  penyebarluasan informasi  suatu  barang  dan/atau  jasa  untuk menarik  minat  beli  konsumen  terhadap  barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.  Dengan  demikian  kegiatan promosi  bertujuan  untuk  mengenalkan  suatu produk melalui beberapa media khususnya seperti
media facebook .  Terkait  dengan  iklan facebook , pengiklan menggunakan media promosi ini untuk mendapatkan  data  dengan  memberikan  iklan pancingan  berupa E-book dan  video E-course gratis demi mendapatkan data pribadi seseorang.
Sistem  elektronik  dalam  Iklan Facebook menyediakan  fitur Ads yang  disebut  dengan istilah  metode  iklan Custom  Audiences .  Dalam metode  iklan Custom  Audiences data  sangat penting bagi pengiklan untuk membuat penargetan.  Jadi Custom  Audience adalah kumpulan  orang  sesuai  dengan  kriteria  tertentu. Seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan semakin  banyaknya  pengguna  Iklan Facebook dari  berbagai  kalangan  dan  tingkatan  yang berbeda-beda,  kegiatan  promosi  menggunakan fitur  ini  digunakan  tanpa    memperhitungkan izin/persetujuan dari pemilik data untuk kegiatan penargetan  sehingga  pemilik  data  yang  terkena spam  promosi  menjadi  terganggu  akibat penargetan  atau  iklan  kembali  secara  terus menerus ( Retargeting) (Putra, 2020:85).
Terkait  dengan  penyalah  gunaan  data pribadi, jika dilihat dari kasus yang terjadi yaitu, informasi  terkait  skandal  penyalah  gunaan  data pengguna Facebook yang melibatkan perusahaan Cambridge Analytica dan Aleksandr Kogan . Pada saat itu, Facebook menyatakan bahwa Kogan dan Cambridge Analytica telah menyalahi kesepakatan  yang  dibuat  antara  mereka  dengan Facebook .  Penyalah  gunaan  data  yang  didapat untuk  tujuan  yang  tidak  sesuai  dengan kesepakatan awal (Prayudi, 2018:1).
Di  Indonesia  penggunaan  data  untuk targeting iklan sangat diminati oleh pelaku usaha dalam  memasarkan  produknya.  Oleh  karena  itu, Indonesia adalah sebuah pasar sangat besar untuk menjaga  keberlanjutan  dari Facbook itu  sendiri. Data  yang  digunakan  untuk  kegiatan  pemasaran seperti targeting iklan dan spam promosi yaitu e- mail dan nomor  handphone .  Dalam  suatu  data iklan  yang  ditemukan  di  akun Facebook ketutsudarmawan  saat  sedang  beraktifitas  dalam facebook menunjukan  adanya  penargetan  atau retargeting  iklan  dan  adanya  spam  promosi. Penggunaan data pribadi tanpa memperhitungkan aspek  kenyamanan  dari  pemilik  data  untuk kegiatan  pemasaran  maka  dapat  menimbulkan kerugian  akibat  penggunaan  data  tersebut.  Salah satunya  kerugian  immateriil  yaitu spamming yang  dapat  memakan  waktu  dan  tenaga  dari penerima  email  untuk  membaca,  menyortir, menghapus dan menolak di kemudian hari, hal ini sangatlah  mengganggu  pemilik  data.  Kemudian spam  secara  retargeting  atau  bertubi-tubi    dalam facebook juga  mengganggu  aktivitas  dalam mengakses suatu informasi tertentu.
Ketetuan  terkait  penggunaan  data  secara umum  telah  ada,  namun  pada  kenyataannya masih  banyak    terdapat  pelanggaranpelanggaran yang  telah  dilakukan  oleh  pengiklan  maupun pelaku  usaha  yang  merugikan  masyarakat pemilik data  seperti  konsumen,  dan  masyarakat  lainnya yang  beraktifitas  di  media  sosial Facebook . Permasalahan ini menempatkan pemilik data dari pengguna Facebook pada  posisi  sangat  lemah karena  sulitnya  dalam  pembuktian  penyalah gunaan  data  pribadi  oleh  pelaku  usaha periklanan.  Dalam  hal  ini,  pengiklan  membuat promosi  dengan  menggunakan  kata-kata,  waktu, dan  sesuai  dengan  apa  yang  di  klik  oleh pengguna Facebook . Sehingga pemilik data sulit untuk  menunjukan  kerugian  yang  dirasakan akibat  dari  spam/promosi  dari  iklan Facebook atau secara langsung melalui data yang diperoleh dari iklan seperti, e-mail, nomor handphone , dan messenger yang telah disiapkan oleh Facebook. Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  seiring dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  serta  pertaruran-peraturan  yang berlaku,  konsep  tersebut  dalam  hal  penggunaan data  pribadi  masih  tetap  digunakan  untuk kegiatan  marketing  atau  promosi  dalam memperkenalkan suatu produk maupun berinteraksi  di  dunia  maya  khususnya  melalui Facebook  Ads ( Facebook  Advertising ).  Tidak hanya orang yang cakap hukum melainkan orang yang  belum  dibilang  cakap  hukum  juga  dapat menggunakan media sosial facebook, dikarenakan facebook hanya membatasi pengguna  di  umur  13  tahun  keatas  dalam  artian dari umur 13 tahun ini sudah dapat menggunkan facebook  sesuai  dengan  fungsinya  dan  data pengguna  tersebut  harus  dilindungi.  Dari permasalahan diatas tentu data pribadi seseorang harus  dilindungi  karena  data  pribadi  merupakan aset yang sangat penting dan cara memperolehnyapun  semakin    mudah  di  era  4.0 saat ini (Akbar dan Alam, 2020: 52). Data pribadi dikatakan  aset  yang  sangat  penting  karena  dapat memberikan informasi penting seperti karakteristik  populasi,  preferensi  pengguna  dan indentitas personal pengguna sehingga seringkali digunakan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  kegiatan  promosi, komersial,  dan  lain  sebagainya  (Rahmatullah, Ilhani, dan Mahfuzah, 2020: 56).
Indonesia  belum  memiliki  peraturan  khusus setingkat undang-undang guna mengatur pengelolaan  data  pribadi,  akibatnya  terjadi pluralisme  ketentuan  perlindungan  data  dalam hukum  positif  yang  berlaku,  misalnya  diatur dalam  UndangUndang  Nomor  19  Tahun  2016
tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi Kependudukan,
Peraturan pemerintah,  dan  Peraturan  Menteri.  Sehingga menyisakan  beberapa  permasalahan  berkenaan dengan  tujuan  penggunaan  data,  hak  dan kewajiban  pengguna  data  dan  akibat  kerugian yang  ditimbulkan  dari  penggunaan  data  pribadi. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut  untuk  menulis  dalam  bentuk  proposal skripsi  dengan  judul: “ANALISIS  YURIDIS
TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN FACEBOOK  ADVERTISING  DITINJAU

## DARI  UNDANG-UNDANG  INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi normatifnya  yang  objeknya  adalah  hukum  itu sendiri  (Ibrahim,  2011:  57).  Dalam  hal  ini, penelitian  hukum  normatif  dengan  cara  meneliti bahan  atau  data  sekunder  yang  mencaku penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  dan perbandingan  hukum.  Terkait  jenis  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  penulis memakai  3  (tiga)  pendekatan  antara  lain, pendekatan peraturan perundang-undangan ( stutue  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  kasus ( case approach ).
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan yaitu,  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum skunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Mencakup peraturan perundang-undangan, literature hukum, dan  norma  hukum.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  studi  dokumen yaitu  pengumpulan  bahan  hukum  terhadap sumber  kepustakaan  yang  relevan  dengan permasalahan yang membahas perlindungan data pribadi.  Bahan  Hukum  yang  diperoleh  dalam penelitian  selanjutnya  dideskripsikan  sesuai dengan  pokok  permasalahan  yang  dikaji  secara yuridis  kualitatif,  dan  deskripsi  itu  dilakukan terhadap  isi  maupun  struktur  hukum  positif (Mulyadi, 2013: 58).
HASIL  DAN  PEMBAHASAN    Perlindungan Hukum  terhadap  data  pribadi  pengguna Facebook  Advertising dalam  hal  transaksi secara elektronik ditinjau dari UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi

## Elektronik
Terkait  dengan  prinsip  privasi  dalam ketentuan Facebook dalam  menjaga  keamanan data  yaitu,  memberikan  subjek  data  kontrol  atas privasinya,  memberikan  pemahaman  bagaimana data tersebut dipergunakan, merancang privasi di dalam  produk Facebook, menjaga  informasi  dan keamanan  pada  setiap  data,  subjek  data  dapat memilih  dan  menghapus  informasi  pribadinya, mengembangkan  kontrol  baru  dan  terus melakukan  peningkatan  sistem,  dan  bertanggung jawab(https://idid.facebook.com/about/basics/pri va cyprinciples, diakses pada 31 Januari 2021).
Dalam  hal  ini,  setiap  perusahaan berkewajiban  mematuhi  GDPR,  sebagaimana kewajiban  mereka  untuk  mematuhi  hukum  yang saat ini berlaku. Didalam GDPR ada beberapa hal yang disetujui (dasar hukum) yang memperbolehkan  sebuah  perusahaan  untuk mengolah  data  seseorang  secara  sah  yaitu, kebutuhan kontrak, persetujuan, dan kepentingan yang sah (https://idid.facebook.com/business/gdpr,  diakses pada 30 Januari 2021).
Bentuk  perlindungan  data  sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  mengenai  tindakan  tanggung  jawab atau  kewajiban  penyelenggara  sistem  elektronik dalam menyediakan sistem elektroniknya  Yaitu :
(1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan  sistem  elektronik  secara andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab terhadap  beroprasinya  sistem  elektronik sebagaimana mestinya;
(2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraansistemelektroniknya;
(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 2  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat  dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan / atau  kelalaian  pihak  pengguna  sistem elektroniknya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat diartikan  bahwa  Sistem  elektronik  harus memiliki  kemampuan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  penggunanya  yang  dapat  melindungi data  pribadi  pengguna,  selanjutnya  yaitu, kemanan  sistem  elektronik  terlindungi  secara fisik  dan  non  fisik,  Beroperasi  sebagaimana mestinya  artinya  sistem  elektronik  memiliki kemampuan  sesuai  dengan  fungsi  dan  kegunaan sistem elektronik, dan Bertanggung jawab artinya ada  subjek  hukum  yang  bertanggung  jawab secara  hukum  terhadap  penyelenggaraan  sistem elektronik (Amanda, 2013).

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Dalam  penggunaan  iklan Facebo k  sebagai tempat  untuk  memperkenalkan  suatu  barang- barang,  jasa  dan  dapat  meningkatkan  penjualan. Namun,  hal  ini  juga  dapat  digunakan  untuk mengumpulkan database sebagai target periklanan dalam pemasaran. Dalam pengelolaan database  ini  sering  menggunakan  aturan  sendiri namun mengabaikan pertanggungjawaban terhadap  ketentuan  pemrosesan  data,  salah satunya  yaitu  kebijakan  privasi  yang  terdapat  di suatu website yang  diiklankan  dalam  media elektronik.
Dalam  suatu website terdapat  aturan  yang mengikat terkait dengan penggunaan data pribadi seseorang,  Contohnya  seperti  dalam  pernyataan berikut  “pengumpul  data  berhak  mengelola  data yang  masuk  agar  dapat  disimpan  di  dalam platform  beriklan  seperti Facebook,  Instagram, Google, atau  sistem  milik  dari  penyelenggara  di masa  yang  akan  datang”.  Selanjutnya  juga terdapat  aturan  seperti  “Jika  terjadi  hal-hal  yang tidak di inginkan seperti data yang tersebar tanpa disengaja  akibat force  majure seperti  bencana alam  atau  perangkat  yang  dicuri  maka penyelenggara  dan  pemilik  data  secara  sadar memaklumi  kejadian  dan  tidak  akan  dilanjutkan ke pihak yang berwenang” (Syarat dan Ketentuan Privasi  yang  berlaku  dalam website yang diiklankan di
Facebook Ads , https://tdwresources.com/. Diakses pada 8 Januari 2021).  Dalam  hal  ini  menunjukan  bahwa pertanggung  jawaban  terhadap  penggunaan  data pribadi  yang  dibebankan  kepada  penyelenggara elektronik  masih  tergolong  lemah.  Sehingga dapat  memungkinkan  terjadinya  kerugian  bagi pemilik  data  (subjek  data)  terkait  dengan penyalahgunaan  data  seperti  pencurian  data  atau kebocoran  data  serta  tindakan-tindakan  seperti penyebaran  berita  yang  tidak  diinginkan, tersebarnya data pribadi, dan tindakan spamming atau  promosi  secara  bertarget.  Dalam  hal  ini, adanya  penyebaran  berita  seperti  iklan  atau promosi  serta  informasi  yang  lain  dengan  tujuan mempermudah  melakukan  promosi  suatu  iklan tertentu.  Kaitannya  terhadap  suatu  bentuk kerugian,  maka  sebagaimana  yang  dimaksud dengan  kerugian,  yaitu  kerugian  tersebut  tidak hanya  dapat  dinilai  dengan  uang,  tetapi  juga segala  bentuk  kerugian  misalnya,  adanya  suatu perasaan  cemas,  kesusahan,  dan  hilangnya harapan  dalam  mendapat  kesenangan  atau keuntungan (Chazawi & Ferdian, 2011).
Dengan adanya kasus seperti permasalahan-permasalahan
dalam penyalahgunaan data pribadi, maka perlindungan data  pribadi  dalam  sistem  elektronik  mencakup perlindungan pada proses perolehan,
pengumpulan, pengolahan,penganalisisan,penyimpanan,
penampilan,
pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  2  ayat    (1) dan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik.  Dalam  perolehan  dan  pengumpulan data  pribadi  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  a) secara  langsung  dan  b)  secara  tidak  langsung. Data  Pribadi  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan secara  langsung  harus  diverifikasi  ke  pemilik data  pribadi,  sedangkan  data  pribadi  yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus  diverifikasi  berdasarkan  hasil  olahan berbagai  sumber  data  dan  harus  memiliki  dasar hukum  yang  sah  (Pasal  10  ayat  (1),  (2),  dan  (3) Permenkominfo 20/2016).
Data  pribadi  diperoleh  dan  dikumpulkan secara langsung sebagaimana yang terdapat pada penggunaan  data  untuk  kegiatan  transaksi, misalnya  data  pribadi  seperti  email,  nomor telepon, dan alamat seseorang yang dipergunakan untuk  kegiatan  perdagangan  yang  disetujui  oleh para  pihak.  Sehingga  pada  saat  pemilik  data memesan suatu produk maka akan menggunakan suatu  media  komunikasi  dan  alamat  seseorang untuk tujuan pengiriman produk yang diperdagangkan.  Oleh  karena  itu,  verifikasi secara  langsung  ke  pemilik  data  sangat  penting untuk  dilakukan  untuk  tujuan  yang  seseuai dengan kesepakatan.
Kemudian  data  pribadi  yang  diperoleh dan  dikumpulkan  secara  tidak  langsung  harus diverifikasi  berdasarkan  hasil  olahan  berbagai sumber  data  dan  harus  memiiki  dasar  hukum yang  sah,  contohnya  dalam  hal  penggunaan FacebookAdvertising yang  menunjukan  laporan hasil  kinerja  iklan  dalam  bentuk  data  seperti jumlah angka (analitik) yang harus menggunakan analisis  untuk  membacanya,  seperti  dari  hasil iklan  yang  berupa  (CPM) Cost  Per  Million (1000) Impression yang  menunjukan  jumlah biaya  per  1000  tayang,  CTR  yang  menunjukan singkatan  dari Click  Through  Rate atau Ratio Klik Tayang , CPC ( Cost Per Click ) Biaya perklik yang  dicharge  oleh Facebook saat  orang mengklik  iklan  tersebut.  Hal  tersebut  dapat memberitahukan  kepada  pemilik  data  seperti iklan  yang  disukai  sesuai  dengan  minat  dari pemilik data. Dalam hal ini, harus memiliki dasar hukum  sebagaimana  termuat  dalam  ketentuan keamanan pemrosesan  dalam Pasal 32 hingga 36 GDPR yaitu, keamanan pemrosesan, pemberitahuan  tentang  informasi  pelanggaran data pribadi kepada otoritas pengawas,
komunikasi  pelanggaran  data  pribadi  ke  subjek data,  penilaian  dampak  perlindungan  data,  dan konsultasi dengan otoritas pengawas. Jadi dalam keamanan  data  harus  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  taggung jawab para pihak dalam menjaga keamanan data pribadi.   Tanggung jawab Facebook Ireland dan atas  kepatuhan  terhadap  kewajiban  berdasarkan GDPR  sehubungan  dengan  pemrosesan  bersama yaitu,  berdasarkan  Pasal  6  persyaratan  dasar hukum  untuk  pemrosesan  bersama,  Pasal  13,  14 menyediakan  informasi  tentang  pemrosesan bersama Data Pribadi, Pasal 26 (2) menyediakan esensi Adendum  Kontroler, Pasal  15  sampai dengan  Pasal  20  terkait  dengan  hak  subjek  data sehubungan  dengan  Data  Pribadi  yang  disimpan oleh Facebook setelah  Pemrosesan  Bersama, Pasal 21 hak untuk mengajukan keberatan sejauh pemrosesan bersama didasarkan pada Pasal 6 (1) (f),  Pasal  32  keamanan  pemrosesan  bersama dalam  hal  ini  mengenai  keamanan  produk  yang berlaku,  Pasal  33  dan  Pasal  34  pemberitahuan dan  komunikasi  tentang  pelanggaran  Data Pribadi  terkait  pemrosesan  bersama.  Berkenaan dengan  Pasal  32  GDPR,  langkah-langkah  yang diambil oleh Facebook mencakup langkahlangkah yang tercantum dalam ketentuan keamanan  data  Facebook  yaitu,  mencakup organisasi  keamanan  informasi,  keamanan  fisik dan  lingkungan,  personel,  pengujian  keamanan, kontrol akses, keamanan komunikasi, pengelolaan kerentanan, dan pengelolaan insiden keamanan (https://m.facebook.com/legal/controller_ad dendum, diakses pada 10 Januari 2021).    Dalam penggunaan data berdasarkan persetujuan Pasal 4 ayat (11) GDPR Persetujuan  dari  subjek  data  berarti  setiap indikasi  keinginan  subjek  data  yang  diberikan secara  bebas,  spesifik,  diinformasikan,  dan  tidak ambigu, dengan pernyataan atau dengan tindakan yang  jelas,  yang  menandakan  persetujuan  untuk pemrosesan  data  pribadi  dan  berkaitan  dengan individu.
Sebagai  penyelenggara  dalam  penggunaan Facebook  Advertising berkewajiban  melakukan perlindungan  data  pribadi  berdasarkan  asas-asas perlindungan data pribadi yang baik, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (2) Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. yaitu :
a) Penghormatan  terhadap  data  pribadi  sebagai privasi;
b) Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan / atau berdasarkan ketentuan peraturan  perundangundangan;
c) Berdasarkan persetujuan; d) Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan, penyimpanan,  penampilan,  pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
e) Kelaiakan   sistem   elektronikyang digunakan;
f) Itikad  baik  untuk  segera  memberitahukan secara  tertulis  kepada  pemilik  data  pribadi atas  setiap  kegagalan  perlindungan  Data Pribadi;
g) Ketersediaan  aturan  internal  pengelolaan perlindungan Data  Pribadi;
h) Tanggung  jawab  atas  Data  Pribadi  yang berada dalam penguasaan pengguna;
i) Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh pemilik Data Pribadi;
j) Keutuhan,  akurasi,  dan  keabsahan  serta kemutakhiran Data Pribadi.
Keterangan  lebih  lanjut  dalam  penggunaan data pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana  dimakssud  pada  ayat  2  huruf  (b) diberikan setelah pemilik Data Pribadi menyatakan  konfirmasi  terhadap  kebenaran, status  kerahasiaan  dan  tujuan  pengelolaan  Data Pribadi.
Kemudian  dalam  keabsahan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  2  huruf  (j)  merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan,  dan  pemusnahan  Data  Pribadi (Pasal  2  ayat  (4),  dan  (5)  Permenkominfo 20/2016).
Dalam  penggunaan Facebook  Advertising untuk  perolehan  dan  pengumpulan  data  pribadi, Pengiklan  wajib  mendapatkan  persetujuan  atau berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  dengan  syarat  Wajib  menyediakan formulir  persetujuan  dalam  Bahasa  Indonesia untuk  meminta  persetujuan  dari  pemilik  Data Pribadi yang dimaksud (Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 6  Permenkominfo  20/2016).  Untuk  perbuatan menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkkan, menyebarluaskan,  dan  /  atau  membuka  akses Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  hanya dapat dilakukan berdasarkan  Pasal  21  ayat  (1)    Permenkominfo 20/2016, yaitu :
a) Atas  persetujuan  kecuali  ditentukan  lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan; dan b) Setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian  dengan  tujuan  perolehan  dan pengumpulan Data Pribadi tersebut.
Dengan  demikian  terkait  dengan  penggunaan data pribadi penyelenggara harus melakukan apa
yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  seperti  adanya  verifikasi  secara  jelas untuk  apa  data  pribadi  tersebut  dipergunakan. Hal  ini,  dapat  menjadi  pencegahan  dalam penyalahgunaan Data Pribadi.
Akibat  Hukum  terhadap  penggunaan  data pribadi  di  Facebook  Advertising  yang  tanpa melalui  perstujuan  pemilik  akun  dikaji berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku
Penggunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian  bagi  subjek  data  (pemilik  data)  dapat mengajukan pengaduan dalam suatu penyelesaian sengketa  data  pribadi  dan  dapat  mengajukan gugatan atas kerugian dengan perbuatan melawan hukum  yang  diderita  oleh  subjek  data. perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu bagian  dari  hak  pribadi  ( Privacy  Rights )  yaitu hak  untuk  dapat  menikmati  kehidupan  pribadi, hak  untuk  bebas  dari  segala  macam  gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa  memata-matai,  dan  hak  untuk  mengawasi akses  informasi  tentang  kehidupan  pribadi  dan data  seseorang.  Dengan  demikian,  maka  dapat menyangkut  kerahasiaan  data  pribadi  seseorang, kemudian  dapat  meminta  pemusnahan  terkait dengan data perseorangan miliknya. Penyelenggara  sistem  elektronik  mempunyai kewajiban  dalam  memberitahukan  kepada pemilik  data  pribadi  apabila  terjadi  kegagalan perlindungan  data  pribadi  tersebut.  Dalam informasi  disampaikan,  yaitu  menyangkut  alasan atau  penyebab  kegagalan  perlindungan  data pribadi  yang  dilakukan  secara  elektronik,  harus memastikan  telah  diterimanya  oleh  pemilik  data pribadi  apabila  kegagalan  tersebut  akan menimbulkan  kerugian  bagi  yang  bersangkutan, dalam  pemberitahuan  secara  tertulis  dikirimkan kepada  pemilik  data  paling  lambat  14  hari  sejak diketahui  adanya  kegagalan  perlindungan  data pribadi.  Dalam  pelanggaran  data  pribadi  juga dapat  dikenakan  sanksi  administratif  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan berupa  peringatan  lisan,  peringatan  tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman  di  situs  dalam  jaringan  ( website online )”. Dalam ketentuan Undang-Undang GDPR,  maka  penetapan  sanksi  yang  kaitannya dengan  pelanggaran  atas  perlindungan  data pribadi  yaitu,  Denda  yang  dikenakan  sebagai sanksi  administratif  sebesar  10.000.000  (sepuluh juta) sampai dengan 20.000.000 (dua puluh juta) EUR  atau  2  sampai  dengan  4  %  dari  total perputaran  kas  di  seluruh  dunia  selama  setahun, tergantung  prinsip  perlindungan  data  pribadi
mana  yang  dilanggar.  Penetapan  sanksi bergantung  pada  jenis  data  pribadi,  sifat pelanggaran  yang  terjadi,  berat  dan  ringannya suatu  kerugian  akibat  kerusakan  yang  diderita, dan  dampak  yang  diderita  pemilik  data  akibat pelanggaran yang terjadi. Dengan memperhatikan prinsip  pemrosesan  data  dan  mengikuti  aturan dalam  menjaga  privasi  maka  akan  menghindari pelanggaran-pelanggaran  yang  dapat  merugikan pemilik data.

## SIMPULAN
Berdasarkan  jawaban  diatas,  permasalahan dalam  menggunakan  Data  Pribadi,  maka  dapat ditariknya suatu simpulan sebagai berikut :
1. Perlindungan  hukum    terhadap  data  pribadi dalam Facebook  Advertising telah  berusaha mematuhi  peraturan    perlindungan  data  yang ada  pada  GDPR  ( General  Data  Protection Regulation )  namun  pada  perusahaan  lokal yang  menggunakan Facebook  Advertising masih  lemah  terhadap  perlindungan    data dalam  aturan  internalnya,  dengan  adanya penggunaan  data  sebagai  target  iklan  digital dalam Facebook, pengguna kurang memperhatikan  tanggung  jawab  dalam perlindungan  data  pribadi  dan  belum  adanya peraturan  perlindungan  data  pribadi  secara khusus setingkat UndangUndang di Indonesia.
2. Dalam  penyalahgunaan  data  pribadi  dapat dikenakan  sanksi  administratif    yang  terdapat dalam  peraturan  menteri  berupa  peringatan lisan, peringatan tertulis penghentian sementara  kegitan,  dan  pengumuman  di  situs dalam  jaringan.  Pada  ketentuan  Undang- Undang  GDPR  sanksi  atas  pelanggaran  data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif 2 % sampai dengan 4% dari total perputaran kas di  seluruh  dunia  selama  setahun,  dan penetapan  sanksi  tergantung  pada  jenis  data, sifat pelanggaran, dan dampak yang diderita pemilik data pribadi
SARAN
1. Perlu  adanya  pemahaman  bagi  masyarakat bahwa pentingnya perlindungan data pribadi, dan  tidak  memberikan  informasi  pribadinya kepada semua orang atau menggunakan data pribadinya  untuk  hal-hal  yang  dapat merugikan  pemilik  data.  Dengan  demikian maka  dapat  tercapainya  suatu  keharmonisan, keamanan,  dan  ketertiban  dalam  beraktivitas di dalam ruang digital.
2. Perlu  adanya  peran  pemerintah  dalam membentuk  peraturan  yang  secara  khusus mengatur  mengenai  perlindungan  Data Pribadi secara keseluruhan. Sehingga
nantinya  dapat  menjadi  pedoman  dalam membuat  aturan  internal  bagi  penyelengara sistem elektronik terkait dengan perlindungan data pribadi.
3. Dalam  hal  ini,  harus  adanya  peran pemerintah  dalam  pembentukan  suatu lembaga  khusus  dalam  pengawasan  terhadap segala  bentuk  pelanggaran  data  pribadi  di Indonesia.
4. Untuk  organisasi  atau  perusahaan  teknologi berbasis digital harus memperhatikan standar perlindungan  data  pribadi  sehingga  dapat memberikan  perlindungan  yang  tinggi  dan dapat  dipercaya  oleh  subjek  data  terkait dengan penggunaan data pribadinya.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Akbar,  Mohammad  Aldrin  dan  Sitti  Nur  Alam. 2020. E-COMMERCE:  Dasar  Teori
Dalam  Bisnis  Digital .  Medan:  Yayasan Kita Menulis.
Chazawi,  Adami  &  Ardin  Ferdian.  2011. Tindak
Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan  Terhadap  Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi), Malang:  Bayumedia Publishing. Ibrahim,  Johnny.  2011. Teori  dan  Metode Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia: Malang.
Mulyadi.  2013. Sistem  Akuntansi ,  Edisi  Ke-3,
Cetakan  Keempat,  Jakarta:  Salemba Empat.
Makarim, Edmon. 2010. TanggungJawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Putra,  Richard.  2020. MASTER  SecretsFacebook dan Instagram Ads (Jago Beriklan Dalam 7 Hari) , PT Revolusi Milenial Indonesia.
Rosadi, Sinta Dewi. 2015. Aspek Data Privasi Menurut Hukum  Internasional, Regional, Dan Nasional. Bandung: PT
Refika Aditama.
Rahmatullah, Briliawan Gamma, Eginuari Ilhani, dan Dina Mahfuzah. 2020.
ANTOLOGI ESAI HUKUM DAN HAM: Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan  Perlindungan  Hak  Asasi Masyarakat Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Santoso,  Edy.  2018. Pengaruh Era Globalisasi Terhadap  Hukum  Bisnis  Indonesia , Jakarta: Kencana.

## JURNAL/ARTIKEL
Arifin,  R.  W.  (2015).  Peran  Facebook  Sebagai Media  Promosi  Dalam  Mengembangkan Industri  Kreatif. BINA  INSANI  ICT JOURNAL, Vol.  2, No. 2.
Asnawi, M., Widiarsih, D., Murialti, N.,  Darwin, R.,  Hidayat,  M.,  &  Hadi,  M.  F.  (2017).
TINGKATKAN OMSET DENGAN
FACEBOOK  ADS. Jurnal  Untuk  Mu
Negeri, Vol. 1, No. 1. Amanda, A. P. B. A. (2013). Tinjauan Yuridis perlindungan  Data  Pribadi  Dari
Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial.
Purbahastuti, A. W. (2017).  EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI. Tirtayasa Ekonomi, Vol. 12, No. 2.
Prayudi, Y. (2018). PUSFID (Pusat Studi Forensika Digital ) Skandal Data
Cambridge  Analytica.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5952).
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  232,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5475).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  42,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3821).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggara  Sistem  dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika
Nomor  20  Tahun  2016  tentang
Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam Sistem  Elektronik  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)
Ketentuan  Pemrosesan  Data  Facebook  (Tanggal Berlaku 31 Agustus 2020)
INTERNET Facebook,https://m.facebook.com/legal/cont roller_addendum,diakses  pada  10  Januari 2021.
Facebook,https://idid.facebook.com/about/b Peraturan    (UE)    2016/679    tentang asics/privacy-principles, diakses Perlindungan  Orang  Perorangan  pada  31 Januari  2021.    sehubungan  dengan pemrosesan