Anggini,Viggy., Rika Lidya dan Peny Cahaya Azwari (2021) Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Syntax Literate.
6 (6). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i6.1430
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 6, Juni 2021

## PENGARUH  PENGETAHUAN  DAN  SANKSI  TERHADAP  KEPATUHAN

## WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

## Viggy Anggini, Rika Lidyah, Peny Cahaya Azwari
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: viggyanggini@gmail.com, rikalidyah_uin@radenfatah.ac.id, penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  how  the  influence  of  taxation  knowledge  and  tax sanctions  on  taxpayer  compliance  with  religiosity  as  a  moderating  variable.  This research was conducted in KPP Pratama Palembang. This research method uses a type  of  field  research.  This  research  is  quantitative  research  using  primary  data sources.  Sampling  techniques  using  accidental  sampling  method.  Data  analysis techniques  using  structural  equation  model  (SEM)  approach  using  alternative method  Partial  Least  Square  (PLS).  The  results  of  this  study  show  that:  (1) Knowledge  affects  Taxpayer  Compliance.  It  can  be  concluded  that  with  the knowledge of taxation will help taxpayers compliance in paying taxes, so that the level of compliance will increase. (2) Sanctions affect Taxpayer Compliance. That is, for taxpayers who violate tax rules, then the taxpayer will pay a higher than the tax  that  should  be  paid.  Based  on  this,  taxpayers  try  to  avoid  tax  sanctions  by paying  and  reporting  taxes  on  time.  (3)  Religiosity  moderates  the  relationship between  Knowledge  and  Taxpayer  Compliance.  With  this  high  level  of  tax knowledge  will  try to  be  motivated to  comply  with tax  regulations.  (4)  Religiosity shall  not  be  able  to  moderate  the  relationship  between  Sanctions  and  Taxpayer Compliance. Thus it can be concluded that the level of religiosity of respondents is weak.
Keywords: taxation knowledge; taxation sanctions; religiosity; compliance.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  pengaruh  pengetahuan perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan religiusitas  sebagai  variabel  pemoderasi . Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama Kota  Palembang.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan ( field  research ).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan  sumber  data  primer.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan metode  accidental  sampling.  Teknik  analisis  data  menggunakan  pendekatan Structural  Equation  Model  (SEM)  dengan  menggunakan  metode  alternatif  Partial Least  Square  (PLS).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  (1)  Pengetahuan berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan
adanya  pengetahuan  perpajakan  akan  membantu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak,  sehingga  tingkat  kepatuhan  akan  meningkat.  (2)  Sanksi berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Artinya,  bagi  wajib  pajak  yang melanggar  peraturan  perpajakan,  maka  wajib  pajak  akan  membayar  yang  lebih tinggi  dari  pajak  yang  semestinya  harus  dibayar.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan  melaporkan  pajak  tepat  waktu.  (3)  Religiusitas  memoderasi  hubungan  antara Pengetahuan  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dengan  tingkat  pengetahuan perpajakan  yang  tinggi  ini  akan  berusaha  untuk  termotivasi  mematuhi  peraturan perpajakan.  (4)  Religiusitas  tidak  mampu  memoderasi  hubungan  antara  Sanksi dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat religiusitas responden lemah.
Kata Kunci :  pengetahuan perpajakan; sanksi perpajakan; religiusitas; kepatuhan wajib pajak.

## Pendahuluan
Pada  umumnya  pendapatan  Negara  merupakan  sumber  utama  belanja  negara disamping  komponen  pembiayaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang  meliputi  penerimaan  pajak  dan  bukan  pajak.  Dapat  dilihat  berdasarkan  tabel  1 Pendapatan  Negara  menunjukkan  sebesar  85,4%  adalah  penyokong  terbanyak perekonomian negara yang bersumber dari penerimaan pajak.

## Tabel 1 Pendapatan Negara 2018 (Triliun)
NO Uraian APBN 2018 Persentase (%) 1 Penerimaan Perpajakan 1.618,1 85,4 % 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 275,4 14,5 % 3 Penerima Hibah 1,2 0,1 % Sumber: Kementerian Keuangan, 2018.
Direktorat  Jenderal  Pajak  berupaya  untuk  menumbuhkan  tingkat  penerimaan pajak  melalui  wajib  pajak.  Wajib  pajak  diupayakan  untuk  mematuhi  peraturan  pajak sehingga  pajak  yang  dibayarkan  dapat  mendukung  perekonomian.  Upaya  yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagaimana wajib pajak dapat membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak tepat waktu ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Ermawati, 2018) .
Konsep kepatuhan di dalam Islam terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 59 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul- Nya!  Taatlah  kalian  kepada  Allah  dan  taatlah  kalian  kepada  rasul-Nya  dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat.  Apabila  kalian  berselisih  paham  tentang  sesuatu,  kembalilah  kepada kitabullah  dan  sunah  nabi-Nya  -ṣallallāhu  'alaihi  wa  sallam-  terkait  masalah  itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada
kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.”
Yakni  Allah  telah  mempersamakan  ketiganya  yaitu;  Allah  sendiri,  Rasulullah, dan  Ulil  Amri  atau  pemerintah,  masing-masing  dalam  ruang  lingkupnya,  masing- masing  wajib  ditaati  dan  dipatuhi.  Ketaatan  kepada  Ulil  Amri  (pemegang  kekuasaan) adalah ketaatan  kepada  lembaga-lembaga  atau  pemimpin  yang  berwenang  sepanjang bukan kemaksiatan, misalnya perilaku kepatuhan dalam pajak. Pajak adalah kewajiban kepada negara. Nilai-nilai Islam berdasarkan tawhid merupakan nilai yang dianut setiap muslim dalam keimanan dan penegasan atas keesaan Allah.
Kepatuhan  wajib  pajak  ini  adalah  sikap  yang  dimiliki  wajib  pajak  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan,  dimana  wajib pajak  diwajibkan  untuk  membayar  pajak  dan  diwajibkan  untuk  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT) (Widagsono,  S.,  &  Ibrahim,  2017) .  Fenomena  yang  terjadi  di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Seberang  Ulu  Palembang  dapat  dilihat  dari tabel  2,  data  yang  didapat  jumlah  wajib  pajak  yang  mendaftar  setiap  tahun  nya bertambah sedangkan yang membayar dan melaporkannya jauh menurun drastis.

## Tabel 2

## Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu
Palembang Tahun Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Lapor 2015 48.462 22.037 26.425 2016 53.857 25.522 28.335 2017 58.627 24.416 34.211 2018 53.673 24.162 29.511 Sumber: KPP seberang Ulu Palembang, 2018
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar  pajak,  diantaranya  pengetahuan  dan  sanksi.  Pengetahuan  perpajakan merupakan  ilmu  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  mengenai  tata  cara  perpajakan bagaimana  cara  menghitung  pajak,  bagaimana  cara  membayar  pajak  dan  bagaimana cara  melaporkan  pajak.  Ilmu  yang  dimiliki  wajib  pajak  akan  mempengaruhi  seberapa jauh  wajib  pajak  mematuhi  peraturan  perpajakan.  Sesuai  dengan Theory  Planed  of Behavior dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri  sendiri,  dimana  wajib  pajak  yang  memiliki  pengetahuan  yang  tinggi  akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan.
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo,  2016) .  Penerapan sanksi  perpajakan  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  Wajib  Pajak  yang melanggar  norma  perpajakan.  Adanya  sanksi  yang  tegas  membuat  Wajib  Pajak  akan merasa  bahwa  sanksi  yang  dikenakan  lebih  banyak  merugikannya  sehingga  tercipta kepatuhan  pajak.  Maka,  semakin  tegas  penegakan  sanksi  pajak  berpengaruh  teradap
kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  pajaknya (Rahmawaty,  2014) . Sesuai  dengan Theory  Planed  of  Behavior bagi  wajib  pajak  yang  melanggar  sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak  yang  semestinya  harus  dibayar.  Maka  hal  tersebut  menimbulkan  motivasi  bagi wajib pajak untuk berusaha menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
Fenomena sanksi perpajakan terjadi pada kasus pemerasan terhadap wajib pajak oleh  penyidik  kantor  pajak.  Menurut  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Sumsel  Babel menilai sanksi tidak tegas membuat kejadian ini berulang. Seperti yang dilakukan oleh PT  Samudra  Sriwijaya  Suksesindo,  selama  tahun  2016  sudah  melakukan  tunggakan pajak sebesar Rp 347.095.372 atas penunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri. Untuk memenuhi pendapatan dari sektor pajak dan membuat para wajib pajak jera,  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Sumatera  Selatan  dan  Kepulauan  Bangka Belitung  melakukan  penyitaan.  Penyitaan  penagihan  ini  dilakukan  dalam  bentuk “Sita Serentak” di 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (https://sumateradeadline.co.id).
Selain pengetahuan dan sanksi, religiusitas juga mendukung terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Religiusitas  merupakan  keyakinan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan  pajak.  Dengan  kata  lain,  wajib  pajak  yang  memiliki  religiusitas  tinggi  akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Dengan  tingkat  pengetahuan  perpajakan  yang  tinggi  ini  sesuai  dengan Theory  of Planned  Behavior wajib  pajak  yang  memiliki  religiusitas  tinggi  akan  berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  (Mumu,  Sondakh,  &  Suwetja,  2020), yang  melakukan  penelitian  tentang  “Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Pajak dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Pada  KPP Pratama  Cilacap”  dalam  penelitian  tersebut  memang  ada  kesamaan  dengan  penelitian penulis  yaitu  tentang  kepatuhan  wajib  pajak,  namun  permasalahan  yang  diteliti  oleh Titis  Wahyu  Adi  lebih  menekankan  dikhususkan  bagi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan yang ada di Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap memiliki cukup banyak perusahaan yang bermunculan.
Namun  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Perbedaannya terletak  dari  penambahan  penggunaan  variabel  pemoderasi  yaitu  religiusitas  untuk memperkuat  pengaruh  antara  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  alat  analisis  yang  digunakan,  peneliti  terdahulu  menggunakan alat  analisis  SPSS  14.0.  Sedangkan  peneliti  menggunakan  alat  analisis  pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS). Penambahan penggunaan teori yaitu Theory of Planned Behaviuor (Teori Perilaku  Terencana).  Dan  orisinaltas  peneliti  lainya  adalah  dengan  menambahkan pembahasan Ekonomi Syariah yang belum dikaji dalam penulis sebelumnya.
Selanjutnya  jika  di  bandingkan  dengan  penelitian  terdahulu  oleh (Fitri  Wilda, 2015) yang berjudul, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan  penelitian  penulis  yaitu  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  dan  sama-sama menggunakan  sanksi  perpajakan  sebagai  variabel  independen  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak  sebagai  variabel  dependen.  Persamaan  yang  lainnya  terletak  pada  metode pengumpulan  data  yaitu  kuesioner.  Adapun  perbedaannya  yaitu  alat  analisis  yang digunakan,  peneliti  terdahulu  menggunakan  alat  analisis  SPSS  16.0  sedangkan  alat analisis  yang  digunakan  penulis  adalah Partial  Least  Square (PLS)  dan  orisinaltas peneliti lainya adalah dengan menambahkan pembahasan Ekonomi Syariah yang belum dikaji dalam penulis sebelumnya.
Berdasarkan  Fenomena,  ada  teori  yang  mendukung  dan  adanya research  gap , hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1  :  Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H2  :  Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H3  :  Religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
H4  :  Religiusitas  memoderasi  pengaruh  antara  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak

## Metode Penelitian
Desain  penelitian  ini  termasuk  dalam jenis  penelitian  lapangan (field  research) yang dilakukan dengan mengumpulkan data informasi berupa kuisioner yang diperoleh langsung  melalui  responden  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP).  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluru Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Kota  Palembang  dengan  keseluruhan  pertahun  yang  mendaftar  mencapai  9.900  wajib pajak orang pribadi.
Bila  populasi  sudah  diketahui  maka  jumlah  sampel  bisa  dihitung  dengan menggunakan rumus Slovin:
Keterangan: n  = Ukuran Sampel N = Ukuran Populasi
e  =  Standar eror atau persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan.
Dengan populasi sebanyak 9.900 wajib pajak, dan tingkat kesalahan adalah 10% maka besar sampel:
n = 99
Berdasarkan perhitungan diatas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah  99  wajip  pajak.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  berdasarkan pertimbangan ( judgment sampling ) merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang  informasinya  diperoleh  dengan  menggunakan  pertimbangan  tertentu (Nur Indrianto, Supomo, 2013) . Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah:
a. Seluruh  wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT  (Surat  Pemberitahuan  Tahunan)  di KPP Pratama Kota Pelembang.
b. Wajib pajak yang menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masa untuk periode pajak Januari 2019-Desember 2019.
c. Wajib pajak yang diterbitkan SKP (Surat Ketetapan pajak) oleh KPP Pratama Kota Palembang untuk periode pajak Januari 2019-Desember 2019.
Teknik  Analisis  Data dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Partial  Least Squares  Analysis (PLS):  1)  Analsisis  Outer  Model,  2)  Analisis  Inner  Model,  3)  Uji Moderating, 4) Hipotesis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Analsisis Outer Model
Tahap  dalam  menilai outer  model yaitu  dapat  dilihat  melalui  nilai outer loadings di outer  model .  Suatu  data  dikatakan  memenuhi convergent  validity jika ditunjukkan dengan keseluruhan indikator yang memiliki nilai loading factor > 0,4 dan sebaliknya apabila keseluruhan memiliki nilai loading factor < 0,4 maka tidak memenuhi convergent validity.

## Gambar 1 Full Model Setelah Dikalkulasikan
Sumber: Output SmartPLS 3.2.7, 2020
Pada  data  tahap  ini  dapat  dilihat  seluruh  data  loading  faktor  memiliki  nilai lebih  besar  dari  0,7  dan  0,5  sehingga  data  tersebut  dinyatakan  valid  dan  siap digunakan.

## B. Analisis  Inner Model
Uji  inner  model  dilakukan  agar  dapat  mengetahui  R-square,  hubungan  antar variabel,  serta  nilai  signifikansi  dari  model  penelitian  dengan  inner  model  pada seluruh indikator tiap variabel.

## Tabel 3
Nilai R-Square (R 2 ) R Square Kepatuhan wajib pajak 0.626 Pengetahuan Sanksi Religiusitas Religiusitas * pengetahuan Religiusitas * sanksi
Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.2.7, 2020.
Tabel  3  memberikan  nilai  R-square  0,626  untuk  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Artinya  bahwa  variabilitas  konstruk  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  dijelaskan  oleh konstruk  pengetahuan,  sanksi,  religiusitas,  dan  interaksinya  sebesar  62,6%. Selebihnya yaitu 48,4% dijelaskan oleh faktor lain selain kelimanya.

## C. Uji Moderating
Uji moderating dilakukan melalui bootstrapping pada model penelitian dengan melihat nilai T Statistics dan nilai P-Values atau tingkat signifikasinya pada specific indirect effects . Dengan melihat nilai T-Statistics > 1,96 dan nilai P-Values < tingkat signifikansi 0,05. Ditunjukan pada tabel 4 sebagai berikut:
. Tabel 4 Uji Specific Inderect Effects Original Sample (0) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T-Statistics (O/STDEV) P- Values Moderating  Effect  1 (X1*M) -> KWP (Y) 0.071  0.035 0.097 3.875 0.045 Moderating  Effect  2 (X2*M) -> KWP(Y) 0.040 0.033 0.097 0.827 0.068 P (X1) -> KWP (Y) 0.075 0.105 0.976 2.754 0.026 RGS (M) -> KWP (Y) 0.743 0.725 0.058 12.908 0.000 S -> KWP (Y) 0.148 0.126 0.102 8.572 0.014 Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.2.7
Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel signifikan kecuali untuk variabel religiusitas yang tidak mempengaruhi hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak  (t  hitung  kurang  dari  1,96).  Hubungan  antara  pengaruh  variabel  laten
independen  pada  variabel  laten  dependen,  dan menghitung  variabel  pengaruh laten independen pada variabel laten  dependen dengan moderasi. Dapat dilihat dari hasil uji hipotesis berikut:
1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini disebabkan  oleh  pengetahuan  tentang  peraturan  pajak  sangat  penting  untuk menumbuhkan  perilaku  patuh.  Karena  bagaimana  mungkin  wajib  pajak  patuh apabila  mereka  tidak  mengetahui  bagaimana  peraturan  perpajakanya.  Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam  membayar  pajak,  sehingga  tingkat  kepatuhan  akan  meningkat.  Sesuai dengan Theory Planed of Behavior (TPB) dimana seseorang mampu berperilaku karena  memiliki  niat  dan  motivasi  dari  diri  sendiri,  dimana  wajib  pajak  yang memiliki  pengetahuan  yang  tinggi  akan  berperilaku  untuk  mematuhi  peraturan perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018) .
Hal ini sejalan dengan penelitian (Prasasti, 2016) ; (Sari & Fidiana, 2017) ; (Kamil,  2015) ; (Rahayu,  2017) .  Sedangkan  menurut (Ermawati,  2018) ; (Andinata,  2016) menyatakan  pengetahuan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini sesuai  dengan Theori  of  Planned  Behavior (TPB),  bagi  wajib  pajak  yang melanggar  peraturan  perpajakan,  maka  wajib  pajak  akan  merasa  takut  untuk membayar  yang  lebih  tinggi  dari  pajak  yang  semestinya  harus  dibayar.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  wajib  pajak  berusaha  untuk menghindari  sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Febby  Fitri  Nur  Prastianti,  2019) ; (Pranadata,  2014) .  Sedangkan  menurut (Sufiah,  2017) ; (Widagsono,  S.,  & Ibrahim,  2017) ; (Ilhamsyah,  R.,  Endang,  M.  G.  W.,  &  Dewantara,  2016) yang menyatakan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Religiusitas  Memoderasi  Pengetahuan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.
Religiusitas  mampu  memoderasi  hubungan  antara  Pengetahuan  dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang religius dapat dilihat  dari  sikapnya  dalam  mematuhi  peraturan  perpajakan.  Wajib  pajak  akan mematuhi  peraturan  perpajakan  karena  takut  untuk  melanggar  agama.  Dengan kata  lain,  wajib  pajak  yang  memiliki  religiusitas  tinggi  akan  berusaha meningkatkan  pengetahuan  perpajakan  karena  melanggar  agama  akan  berdosa. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan Theory of Planned  Behavior akan  berusaha  untuk  termotivasi  mematuhi  peraturan perpajakan. Sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.
4. Religiusitas  Memoderasi  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.
Religiusitas tidak memoderasi hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan
Wajib  Pajak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  religiusitas  responden  lemah. Sehingga religiusitas tidak memperkuat atau memperlemah antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  untuk  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  (KPP)  Kota  Palembang  perlu memperhatikan dua hal utama:
Untuk  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kota  Palembang  diharapkan untuk  meningkatkan  jumlah  karyawan  untuk  mengoptimalkan  layanan  pajak  kepada publik.  Ini  dapat  dicapai  dengan  proses  seleksi  dan  rekrutmen  yang  ketat  untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Inovasi  layanan  perpajakan  yang  diupayakan  oleh  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal  Pajak  di  Palembang  diharapkan  diimbangi  dengan  sosialisasi  yang  luas  ke semua  lapisan  masyarakat,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh masyarakat.  Inovasi  layanan  berbasis  online  juga  diharapkan  dapat  diseimbangkan dengan pengembangan aplikasi yang mudah dioperasikan oleh orang awam, mengingat masih  banyak  orang  yang  kurang  bertanggung  jawab menggunakan  teknologi  berbasis online.

## BIBLIOGRAFI
Andinata,  Monica  Claudia.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. Calyptra , 4 (2), 1– 15. Google Scholar
Ermawati,  Nanik.  (2018).  Pengaruh  Religiusitas,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik) , 10 (1), 106–122. Google Scholar
Ermawati,  Nanik,  &  Afifi,  Zaenal.  (2018). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi . Google Scholar
Febby  Fitri  Nur  Prastianti.  (2019). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  (Survey  Pada  Badan  Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung) .
Fitri  Wilda.  (2015). Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi. Universitas  Negeri Padang 2015. Google Scholar
Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang) .
Kamil,  Nurlis  Islamiah.  (2015).  The  Effect  of  Taxpayer  Awareness,  Knowledge,  Tax Penalties  and  Tax  Authorities  Services  on  the  Tax  Complience:  (Survey  on  the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). Research Journal of Finance and Accounting , 6 (2), 104–111. Google Scholar
Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Mumu, Ablessy, Sondakh, Jullie J., & Suwetja, I. Gede. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 15 (2), 175–184. Google Scholar
Nur  Indrianto,  Supomo,  Bambang.  (2013). Metodologi  Penelitian  Bisnis:  Untuk Akuntansi dan Manajemen . BPFE: Yokyakarta.
Pranadata, IGedePutu. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan,  dan  Pelaksanaan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Batu .  Universitas Brawijaya. Google Scholar
Prasasti,  Ria.  (2016).  Pengaruh  Pengetahuan  Tentang  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Universitas  Negeri  Yogyakarta . Google Scholar
Rahayu,  Nurulita. (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak, dan  Tax  Amnesty  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Akuntansi  Dewantara , 1 (1), 15–30. Google Scholar
Rahmawaty,  Stella.  (2014). Pengaruh  Pengetahuan,  Modernisasi  Strategi  Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan . Universitas Brawijaya. Google Scholar
Sari,  Viega  Ayu  Permata,  &  Fidiana,  Fidiana.  (2017).  Pengaruh  Tax  Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (2). Google Scholar
Sufiah. (2017). Pengaruh  Faktor Internal Dan Faktor Eksternal  Pada Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa Unesa .
Widagsono,  S.,  &  Ibrahim,  M.  M.  (2017). Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Google Scholar

## Copyright holder:
Viggy Anggini, Rika Lidyah, Peny Cahaya Azwari (2021)
First publication right: Jurnal Syntax Literate
This article is licensed under: