Menilik  Dampak  Kebijakan  Peningkatan  PPN  11%  Pada Masyarakat  Indonesia  Sesuai  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Nabila Septia Rosa 1
1 Program Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

## A B S T R A C T
One of the important fiscal instruments for Indonesia's state revenue is taxes, which are used to achieve development targets. The decline in social activity due to the pandemic has impacted income tax receipts, potentially weakening the country's taxation sector and overall economic growth. Government regulations refer to unstable economic conditions so that new policies have been realized and  passed  in  accordance  with  UU  No.7  Tahun  2021  tentang  kenaikan  pajak pertambahan  nilai  (PPN)  menjadi  11  %.  The  purpose  of  this  study  is  to determine the impact of the 11% PPN increase policy which took effect on April 1, 2022 for the people of Indonesia. This research uses a qualitative method of literature study, using secondary data sources obtained from books, supporting articles, scientific papers, previous studies and other literature. The increase in PPN rates has an impact on all levels of society, especially those in the lower middle  class  because  PPN  is  applied  objectively,  regardless  of  the  status  or income  of  the  tax  object.  But  in  reality,  this  policy  has  a  positive  effect  on Indonesia's economic growth followed by an increase in public consumption, so that tax revenue is able to make a significant contribution to state revenue.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  luas  dan  kaya  akan  sumber  daya alam di setiap wilayahnya. Kekayaan alam di tanah air Indonesia menjadi suatu hal yang menarik  dibanding  dengan  negara  lain.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam  telah dikembangkan melalui sektor pariwisata, seperti pembangunan taman bermain yang juga berfungsi  sebagai  pusat  edukasi,  tempat  olahraga,  dan  sektor-sektor  lainnya.  Hal  ini mencerminkan  bahwa  potensi  kekayaan  alam  di  Indonesia  terus  berkembang  dan meningkat  setiap tahunnya.  Pada  era  ini,  masyarakat  Indonesia  sedang  berjuang  guna memulihkan  kondisi  ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19.  Dalam  menghadapi  Covid-19, Pemerintah  Indonesia  tentunya  telah  melakukan  pendekatan  yang agile dari  berbagai faktor  untuk  mengantisipasi  dampak  perekonomian.  Penurunan  aktivitas  sosial  akibat pandemi  telah  berdampak  pada  penurunan  penerimaan  pajak  penghasilan,  yang berpotensi  melemahkan  sektor  perpajakan  negara  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk memulihkan  kondisi  ekonomi  negara  dari  dampak pandemi ini.  Sudah  ditemukan beberapa fenomena sosial tentang kemacetan pasar modal maupun tradisional, industri dan  usaha  lainnya  merupakan  hambatan  besar  bagi  sistem  pajak  negara  (Musleh, Subianto, & Prasita, 2023;Djufri, 2022).
Salah satu instrumen fiskal yang penting bagi pendapatan negara Indonesia adalah pajak, yang digunakan untuk mencapai target pembangunan. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu variabel kebijakan untuk  mengatur  perekonomian,  menyediakan  public  goods,  dan  memperbaiki  kondisi

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 26, 2024 Revised May 05, 2024 Accepted May 08, 2024 Available online May 25, 2024

## Keywords:
State Revenue; PPN 11%, UU No 7; Tax Harmonization; Society.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah
sosial masyarakat melalui redistribusi pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 7  Tahun  2021  tentang  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang  -  Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 84.8% (Direktorat Penyusunan APBN, 2017).
Beberapa isu terkait kebijakan fiskal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan  redistribusi  pendapatan  di  Indonesia  telah  menjadi  fokus  dalam  beberapa  studi. (Gemmell, 1988) menganalisis dampak penerapan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan  model  tradisional  Keynesian  di  beberapa  negara  berkembang.  Studi  ini menyimpulkan  bahwa  hubungan  antara  pajak,  tabungan,  dan  pertumbuhan  ekonomi sangat kompleks, dan pengaruh signifikan dari pengenaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi  sulit  dijelaskan  dalam  asumsi  ekonomi  neoklasik.  Sementara  itu,  (Engen  & Skinner,  1996)  melakukan  analisis  dampak  perpajakan  di  Amerika  Serikat  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Mereka  menggunakan  pendekatan  teoritis  berdasarkan  model pertumbuhan Solow dan pendekatan empiris berdasarkan data ekonomi historis Amerika Serikat.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  pengenaan  pajak  memiliki  pengaruh  positif terhadap  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dalam jangka panjang  (Musleh,  Subianto, Tamrin, et al., 2023; Yesayabela et al., 2023).
Studi  lain  yang  mengeksplorasi  hubungan  antara  pajak  dan  pertumbuhan ekonomi,  seperti  yang  dilakukan  oleh  (Mendoza  et  al.,  1994),(Stokey  &  Rebelo,  1995), (AUERBACH, 1996), (Lee & Gordon, 2005)dan (Amir et al., 2013)menghasilkan temuan yang beragam. Beberapa dari studi tersebut menemukan korelasi negatif antara pajak dan pertumbuhan  ekonomi,  sementara  hasil  studi lain  menunjukkan  sebaliknya.  Selain itu, beberapa  studi  mengenai  dampak  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kondisi  sosial, khususnya kemiskinan, dilakukan oleh (Dollar & Kraay, 2002),(Kraay, 2006)(Ravallion & Chen,  1997),(Son  &  Kakwani,  2008),  dan  (Timmer,  2007).Hasil  studi  tersebut menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  kurang  efektif  dalam  mengurangi kemiskinan di negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, atau pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok non-miskin. Beberapa analisis lain yang menghubungkan kebijakan perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, atau distribusi pendapatan, dilakukan  oleh  (Eicher et  al.,  2003).Studi  mereka  menunjukkan adanya hubungan yang kompleks di antara ketiga variabel tersebut. Dengan demikian, dampak lebih  luas  dari  kebijakan  perpajakan Pemerintah tidak hanya  dilihat  dari  segi pengeluaran pemerintah secara teoritis, tetapi juga perlu memperkuat kebijakan bantuan kepada masyarakat guna mencapai sistem perpajakan yang lebih efisien.
Salah satu instrumen pajak yang umum ditemui adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada komoditas barang yang diproduksi di Indonesia. PPN adalah pajak  yang  dikenakan  atas  nilai  tambah  suatu  komoditas  dan  dipungut  pada  setiap tahapan  produksinya.  Tarif  PPN  bersifat  seragam  untuk  berbagai  kelompok  komoditi, sehingga  pembagian  beban  pajak  menjadi  lebih  merata  karena  setiap  produk  dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama. Sebagai salah satu pajak pusat, PPN tidak dikenakan pada semua barang atau jasa, tetapi hanya pada barang atau jasa tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) (Febrianti et al., 2023).

## Gambar 1. Struktur Perpajakan Indonesia
Sumber : Diolah dari CEIC, 2024
Struktur  perpajakan  yang  terbesar  yaitu  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Gambar 1). PPh sendiri didominasi oleh PPh Nonmigas, yang terbagi menjadi PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (OP). Di Indonesia, PPN diterapkan dengan tarif tunggal. Pada 1 April 2022, tarif PPN Indonesia resmi naik menjadi 11% dari sebelumnya  10%,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sebagai bagian dari reformasi perpajakan pemerintah. Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, dan dijadwalkan akan naik lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Meskipun terjadi kenaikan, tarif PPN Indonesia masih tergolong  rendah  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain.  Pemerintah membandingkan bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata PPN di negara OECD dan negara  lainnya,  yang  mencapai  15%.  Oleh  karena itu,  masih  ada  ruang bagi Indonesia  untuk  menaikkan  tarif  PPN  guna  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan mendukung  pembangunan ekonomi.  Bila  dibanding  negara-negara  ASEAN,  tarif  PPN Indonesia saat ini tertinggi setelah Filipina (12%), Singapura dan Thailand sebesar 7%, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia sebesar 10%, Myanmar 5%, serta Brunei tidak ada PPN (PWC, 2021).
Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat memperbaiki kesehatan fiskal nasional sambil  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui  peningkatan  konsumsi  masyarakat. Meskipun  kebijakan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara,  namun, diperhatikan bahwa penerapan kebijakan tersebut terjadi pada saat masyarakat sedang menghadapi dampak pandemi, seperti pengurangan jumlah karyawan (PHK), sehingga kebijakan  ini  sebenarnya  memberatkan  masyarakat.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan apakah  kebijakan  tersebut  akan  memberikan  dampak  positif  atau  justru merugikan masyarakat.  Berdasarkan  paparan  diatas,  penulis  akhirnya  tertarik  untuk melakukan  penelitian  tentang  “Dampak  Kebijakan  Peningkatan  PPN  11%  Pada Masyarakat  Indonesia  Sesuai  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan di Indonesia”.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  penyusunan  artikel  ini  ialah  kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan ( literature review ). Literature review merupakan
metode  pengumpulan  data  dengan  cara  memahami  dan  mempelajari  teori-teori  dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini  (Adlini et al., 2022)Sumber yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data-data yang diperoleh melalui pendekatan  studi  kepustakaan,  sehingga  data-data  tersebut  dihimpun  dari  berbagai informasi  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  objek penelitian  ini.  Data- data  tersebut  diperoleh  melalui  buku-buku  literature,  karya  tulis  ilmiah,  tugas  akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya. Teknik analisis  data  dengan  cara  menggambarkan  dan  menganalisis  keadaan,  situasi  sosial berdasarkan teori yang dipakai yakni teori kebijakan publik yang secara umum, kebijakan pajak itu sendiri merupakan strategi yang mempengaruhi output publik, efisiensi kerja, dan inflasi melalui penggunaan sistem pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah (Aprilian,  2023)dan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan    dengan penerapan  peraturan  baru  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan yang didalamnya mengatur kebijakan kenaikan pajak 11%.
Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deksriptif, dengan memberikan deskripsi serta  analisis  mengenai  dampak  kebijakan  pemerintah  dalam  menaikkan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Pendataan  dalam  penelitian  kali  ini  menggunakan  data sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari bahan hukum  primer, sekunder dan non hukum. Data sekunder ini didapatkan setelah dilakukannya penelusuran serta dokumentasi  terhadap  sumber  bacaan  yang  berkaitan  dengan  kenaikan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia serta komponen pelengkap lainnya. Sumber data yang diambil dalam penyusunan artikel ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat pribadi dan publik (Fadli, 2021).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kebijakan  fiskal  Indonesia  tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN), di mana pemerintah menetapkan alokasi dan distribusi keuangan negara, mengingat urgensi bidang ini dalam pembangunan ekonomi negara. Kebijakan fiskal juga memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  tingkat  inflasi.  Krisis  ekonomi  global  yang dipicu oleh pandemi Covid-19 mendorong semua negara untuk mencari langkah-langkah antisipatif terbaik. Salah satunya adalah dengan menerapkan berbagai skema stimulus ekonomi  yang  berbeda-beda  di  setiap  negara.  Meskipun  berbagai  skema  stimulus ekonomi  telah  diterapkan  hampir  di  seluruh  dunia,  namun  demikian,  skema  tersebut dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.
Pada  tanggal  7  Oktober  tahun  2021,  DPR  RI  menyetujui  RUU  Harmonisasi Perpajakan.  Kemudian,  pada  tanggal  21  Oktober  2021  Presiden  Joko  Widodo mengesahkan RUU tersebut menjadi UU no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang tersebut terdiri dari sembilan bab yang mencakup enam  ruang  lingkup  pengaturan,  yakni  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela  (PPS),  Pajak  Karbon,  dan  Cukai.  Dengan  disahkannya  Undang-Undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP),  penting  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai isi UU HPP tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak. Perubahan regulasi pajak dalam UU HPP mencakup beberapa ketentuan pajak terbaru yang menjadi bagian dari perubahan beberapa UU Pajak terbaru. Berikut adalah beberapa poin penting dalam UU HPP yang wajib diketahui dan dipahami oleh wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha maupun Wajib
Pajak  Badan  (Kurnianingsih,  2021)Kesadaran  pajak  bagi  wajib  pajak  pribadi  memiliki pengaruh yang  besar  terhadap  nilai  sosial  dan  fungsi  penting pembayaran  pajak.  Oleh karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  untuk  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  dan memberikan pemahaman bahwa perubahan yang terjadi bertujuan untuk kepentingan bersama.  Negara  memiliki  tujuan  utama  pemulihan  ekonomi  secara  menyeluruh, sehingga  penyesuaian  anggaran  pajak  dan  peningkatan  pajak  diperlukan  untuk kepentingan seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria wajib pajak.
Pemerintah meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak dan sebagai bagian dari  upaya  pemulihan  ekonomi  di  tahun  tersebut  (Rahmah,  2022).  Wakil  Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan dalam Acara International Tax Conference 2021 bahwa  kenaikan  tarif  PPN  ini  tidak  akan  menghambat  proses  pemulihan  ekonomi (Rahmah,  2022).  Hal  ini  dikarenakan  sejumlah  jenis  PPN  yang  berkaitan  dengan kebutuhan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial tetap akan dikecualikan dari kenaikan  tarif,  sehingga  tidak  akan  terkena  kenaikan  pajak.  Beliau  juga  menyebutkan bahwa  peningkatan  tarif  PPN  dapat  meningkatkan  penerimaan  negara  melalui pengumpulan pajak secara digital. Selain alasan-alasan yang mendukung kenaikan tarif PPN tersebut, pemerintah juga telah mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang dapat  timbul dari  kebijakan  tersebut.  Kontribusi  masyarakat  sebagai  wajib  pajak akan membantu Indonesia untuk pulih dari keterpurukan ekonomi dunia. Kenaikan tarif PPN sebesar 11% pada tahun 2022  mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif dari sektor lain demi memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi pada tahun- tahun  mendatang.  Hal  ini  tercermin  dalam  sektor  pariwisata  yang  telah  mengadopsi berbagai program sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Tempat wisata kini mulai diakses dengan lebih efektif oleh masyarakat.
Peran  pemerintah  dalam  menetapkan  peraturan  UU  No.  7/2021,  yang  dikenal sebagai  UU  HPP  (Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan),  yang  merupakan  bagian  dari kluster UU Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku pada tahun Pajak 2022, memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut PP No. 23/2018, tidak semua wajib pajak dapat  menggunakan  pajak  UMKM.  PP  tersebut  menyatakan  bahwa  subjek  pajak  yang tidak  termasuk  antara  lain  adalah  wajib  pajak  yang  memilih  untuk  dikenai  Ketentuan Umum PPh (wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh Pasal 17). Selain itu, WP Badan yang memperoleh fasilitas berdasarkan Pasal 31A UU PPh atau PP 94 tahun 2010 (terkait dengan perusahaan yang go public) DAN (Bentuk Usaha Tetap) - CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus dan menyediakan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. PP No. 23/2018 juga mengatur mengenai objek pajak. Ketentuan perizinan dan tahapan tersebut memberikan kebijakan utuh mengenai biaya persentase pajak yang harus dibayar.
Salah satu jenis pajak yang sedang menjadi topik hangat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Menurut  Rancangan  UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan Pasal 7, tarif PPN akan mengalami perubahan dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan  akan  meningkat  menjadi  12%  paling  lambat  pada  1  Januari  2025  (Liyana,  2021). Kenaikan  tarif  PPN  secara  bertahap  ini  merupakan  pertimbangan  penting  bagi pemerintah untuk menentukan kriteria dan kluster mana yang harus membayar pajak. Artinya, seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita, penerimaan PPN juga akan meningkat.  Dengan  demikian,  diharapkan  kenaikan  tarif  PPN  ini  akan  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  negara.  PPN,  atau  Pajak
Pertambahan  Nilai,  umumnya  didefinisikan  sebagai  Value  Added  Taxes  atau Consumption Tax. Menurut Sukardji (2009), pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Pajak konsumsi dibedakan menjadi dua pendekatan,  yaitu  pendekatan  langsung  dan  tidak  langsung,  dan  PPN  termasuk  dalam kategori pajak tidak langsung. PPN menjadi pilihan jenis pajak dari banyak negara karena berperan penting dalam peningkatan kas negara. Pajak memiliki beberapa karakteristik positif, di antaranya adalah sebagai berikut: pajak atas konsumsi, pajak tidak langsung, netral, dan non-kumulatif.
Berbagai  tanggapan  muncul  di  masyarakat  sebab  adanya  kenaikan  tarif  PPN, masyarakat berpikiran kenaikan tarif PPN 11% ini diduga tidak cocok dengan suasana sekarang. Tetapi tidak seluruh harga barang serta jasa yang terkena tarif PPN. Bersumber pada  Undang-  Undang  No  42  Tahun  2009  mengenai  PPN  (2019),  adapun  mengenai barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meliputi berikut ini :
1. Bebagai macam barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
a) Barang-barang yang masuk dalam golongan kebutuhan pangan pokok. Barang- barang tersebut terdiri dari beras, kedelai, jagung, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula konsumsi;
b) Makanan  maupun  minuman  yang  disajikan  di  hotel,  restoran,  rumah  makan, warung, dan sejenisnya. Adapun hal tersebut meliputi makanan dan minuman baik  yang  dikonsumsi  di  tempat  maupun  tidak,  termasuk  makanan  dan minuman yang diserahkan oleh pihak jasa catering yang mana merupakan objek dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;
c) Uang, surat berharga, serta emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara;
2. Berbagai macam jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
a) Jasa keagamaan;
b) Jasa  kesenian  dan  hiburan,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  mana  meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan bagian dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;
c) Jasa  perhotelan,  berdasarkan  dari  peraruran  perundang-undangan  mengenai pajak daerah dan retribusi daerah hal tersebut meliputi jasa penyewa kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;
d) Jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  menjalankan pemerintahan  secara  umum,  meliputi  semua  jenis  jasa  sehubungan  dengan kegiatan  pelayanan  yang  hanya  mampu  dilakukan  oleh  pemerintah  sesuai dengan kewenangannya dengan berlandaskan peraturan perundangundangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain
e) Jasa penyediaan tempat parkir, berlandaskan dari peraturan perundangundangan  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  bahwa  jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat  parkir  atau  pengusaha  pengelola  tempat  parkir  kepada  pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
f) Jasa boga untuk suatu acara atau catering, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jasa ini meliputi semua jenis kegiatan pelayanan
penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
Sedangkan  barang  pakai  yang  terkena  imbas  akibat  kenaikan  PPN  11%  yakni sebagai berikut:
1. Pulsa  serta  kuota  Internet.  beberapa  fasilitator  layanan  telekomunikasi  sudah menyesuaikan harga produk mereka bersamaan berlakunya kenaikan PPN;
2. Aset Kripto. Metode investasi yang mempunyai banyak peminat ini mulai dikenai pajak  PPN  serta  PPh  atas  transaksi  perdagangan  yang  dituangkan  dalam  PMK Tahun 2022 No 68 dan berlaku per 1 Mei 2022;
3. Layanan perbankan;
4. Akomodasi perjalanan keagamaan tetapi perihal ini tidak berlaku buat aktivitas ibadahnya;
5. Distribusi  LPG  nonsubsidi  buat  gas  elpiji  skala  5,  5  Kilogram  serta  12  Kilogram turut terkena dampak kenaikan PPN sesuai dengan ketentuan PMK No 62 Tahun 2022;
6. Layanan finansial digital. Tidak hanya kripto, layanan pinjaman online dikenai PPN serta PPh sesuai dengan PMK No 69 Tahun 2022;
7. Pembelian  mobil  bekas.  Untuk  pengusaha  yang  hendak  beli  alat  transportasi bekas,  harus  memungut  serta  menyetorkan  PPN  terutang  dengan  besaran  1,  1 Persen dari harga jual;
8. Barang kebutuhan di supermarket modern;
9. Benda elektronik seperti smartphone, televisi, laptop, serta yang lain.
Kenaikan  tarif  PPN  tentu  saja  menimbulkan  berbagai  pro  dan  kontra  di masyarakat.  Para  pendukung  kebijakan  ini  berpendapat  bahwa  peningkatan  tarif  PPN dapat  menjadi  salah  satu  solusi  alternatif  bagi  pemerintah  dalam  upaya  pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, beberapa pihak yang menentang kebijakan tersebut berpendapat  bahwa  kenaikan  tarif  ini  akan  menyebabkan  penurunan  daya  beli masyarakat  karena  naiknya  harga  barang  dan  jasa,  yang  pada  gilirannya  dapat mengakibatkan  ketidakstabilan  ekonomi.  Selain  itu,  kenaikan  tarif  PPN  ini  juga berpotensi  mengurangi  pendapatan  masyarakat  akibat  menurunnya  produktivitas. Semua kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah tentu telah melalui proses yang panjang dan evaluasi yang cermat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya menghargai upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi, sehingga ekonomi tetap stabil dan masyarakat dapat sejahtera.

## Pembahasan
Kenaikan tarif PPN ini ternyata memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan tarif PPN, yang diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat, mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  bagi  Indonesia.  Kenaikan  tarif PPN  sebesar  1%  yang  mulai  berlaku  pada  1  April  2022  telah  berdampak  positif  pada penerimaan  negara  dan  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  peningkatan penerimaan  perpajakan,  seperti  yang  terlihat  dalam  (gambar  2).  Sebagai  salah  satu penyumbang  terbesar,  PPN  dalam  negeri  mengalami  pertumbuhan  sebesar  32,5%. Peningkatan  PPN  dalam  negeri  ini  secara  langsung  mencerminkan  aktivitas  ekonomi dalam  negeri  yang  menghasilkan  nilai  tambah.  Pertumbuhan  baik  dari  sisi  produksi maupun konsumsi mencerminkan peningkatan yang signifikan, selain dari kenaikan tarif sebesar 1% dari 10% menjadi 11%.

## Gambar 2 . Diagram Penerimaan Pajak Sumber : Kemenkeu RI, 2024
Pada  Januari  2024,  Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8  persen  dari  target  APBN,  atau  102,8  persen  dari  target  yang  ditetapkan  dalam Perpres  Nomor  75  Tahun  2023.  Capaian  ini  melampaui  target  yang  telah  ditetapkan selama  tiga  tahun  berturut-turut  sejak  tahun  2021.  Terjadi  peningkatan  signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang  sebesar Rp1.716,8 triliun. Peningkatan penerimaan pajak ini didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai hasil dari peningkatan aktivitas pengawasan,  termasuk  pengawasan  setelah  pelaksanaan  Program  Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah juga secara konsisten meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak  serta  memberikan  insentif  pajak  untuk  mendukung  perekonomian,  seperti percepatan  penyelesaian  restitusi  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  insentif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan rumah. Dengan demikian, berbagai langkah ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.
Sehingga  dalam  hal  ini,  kontribusi  PPN  dipengaruhi  oleh  stabilitas  dan kelangsungan  transaksi  domestik  serta  dipengaruhi  oleh  kenaikan  tarif  PPN  sebagai implementasi UU HPP. Meskipun demikian, penting bagi kebijakan ini untuk dilaksanakan secara  konsisten  dan  optimal,  sambil  pemerintah  memitigasi  risiko  yang  ada  dengan menyiapkan  skema  kebijakan  yang  tepat.  Untuk  menjaga  momentum  pemulihan, pemerintah  harus  memastikan  daya  beli  masyarakat  tetap  terjaga.  Dalam  hal  ini, pemerintah  harus  terus  memantau  perkembangan  harga  komoditas,  terutama  pangan dan  energi.  Selain  itu,  pemerintah  harus  tetap  memprioritaskan  program  pemulihan ekonomi  lainnya,  termasuk  program  peningkatan  ketahanan  pangan  dan  penciptaan lapangan  kerja.  Dengan  demikian,  langkah-langkah  tersebut  akan  membantu  menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat proses pemulihan.

## 4. KESIMPULAN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang dikonsumsi di dalam negeri (daerah pabean), sementara barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau dikenakan tarif 0% karena regulasi terpisah mengatur ekspor dan
impor. Kenaikan tarif PPN menjadi hal yang berisiko karena pemerintah tengah berusaha memperbaiki  perekonomian  pasca  pandemi  Covid-19.  Kenaikan  tarif  PPN  akan mengakibatkan kenaikan harga barang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli  masyarakat,  terutama  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Kenaikan  tarif  PPN berdampak  pada  semua  lapisan  masyarakat,  khususnya  mereka  yang  berada  di  kelas menengah  ke  bawah  karena  PPN  diterapkan  secara  objektif,  tanpa  memandang  status atau penghasilan objek pajak.
PPN  merupakan  jenis  pajak  tidak  langsung  yang  dikenakan  pada  semua penambahan  nilai  barang  dan  diterapkan  beberapa  kali  selama  proses  distribusi  di daerah pabean. Meskipun pajak ini dipungut dan disetorkan oleh pihak lain (pedagang), bukan oleh konsumen akhir, dampak kenaikan tarifnya akan dirasakan oleh konsumen akhir.  Kenaikan  tarif  PPN  dari  10%  menjadi  11%  berdasarkan  Undang-undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  menimbulkan  pro  dan  kontra  di masyarakat,  terutama  di  kalangan  pelaku  usaha.  Beberapa  pihak  berpendapat  bahwa kenaikan  tarif  PPN  akan  mengakibatkan  kenaikan  harga  barang  kebutuhan  pokok. Namun, UU HPP telah menetapkan barang dan jasa yang dikenai kenaikan tarif PPN, dan kebutuhan  pokok  tidak  termasuk  di  antaranya.  Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan karena menggunakan data sekunder yang terbatas. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang lebih beragam dan menggunakan data primer melalui wawancara, observasi, atau penyebaran kuesioner agar penelitian menjadi lebih mutakhir.

## 5. REFERENSI
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.  (2022).  Metode Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  974 – 980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The Impact of The Indonesian Income Tax  Reform:  A  CGE  analysis. Economic  Modelling , 31 ,  492 – 501. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.018
Aprilian,  R.  I.  (2023).  Analysis  of  Tax  Compliance  of  MSME  Owners  After  The  Tax Harmonisation  Law. Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi  (MEA) , 7 (3), 525 – 538.
Auerbach, A. J. (1996). Measuring The Impact of Tax Reform. National Tax Journal , 49 (4), 665 – 673. https://doi.org/10.1086/NTJ41789233 Bourguignon,  F.  (2003). The  Growth  Elasticity  of  Poverty  Reduction:  Explaining Heterogeneity Across Countries and Time Periods .
Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No.7 THN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. Journal of Social Research , 1 (5), 391 – 404. https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106
Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. Journal of Economic Growth ,
7 (3), 195 – 225. https://doi.org/10.1023/A:1020139631000 Eicher,  T.  S.,  Turnovsky,  S.  J.,  &  Prunera,  M.  C.  R.  (2003). The  Impact  of  Tax  Policy  on Inequality and Growth: An Empirical and Theoretical Investigation . Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif. Humanika,  Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 21 (1), 33 – 54.
Febrianti,  M.  K.  A.  C.,  Tamrin,  M.  H.,  Musleh,  M.,  &  Abubakar,  A.  H.  (2023).  Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. Jurnal Public Policy, 9(4), 248. https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369
Gemmell, N. (1988). Tax Systems, Tax Revenue and Growth in LDCs: A Review of Empirical Evidence. Intereconomics , 23 (2), 84 – 90. https://doi.org/10.1007/BF02927028
Kharisma,  N.  (2023).  Analisis  Dampak  Kenaikan  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ,
295 – 303.
Kraay, A. (2006). When is Growth Pro-poor? Evidence from A Panel of Countries. Journal of Development Economics , 80 (1), 198 – 227. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.02.004
Kurnianingsih,  R.  (2021).  Analisis  Pajak  Penghasilan  Sebelum  dan  Setelah  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. Journal Competency of Business ,
5 (02), 112 – 129.
Lee,  Y.,  &  Gordon,  R.  H.  (2005).  Tax  Structure  and  Economic  Growth. Journal  of  Public Economics , 89 (5 – 6), 1027 – 1043. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.002 Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 5 (2), 124 – 135. https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394 Mendoza, E. G., Razin, A., & Tesar, L. L. (1994). Effective  Tax Rates in Macroeconomics.
Journal  of  Monetary  Economics , 34 (3),  297 – 323.  https://doi.org/10.1016/0304- 3932(94)90021-3
Musleh,  M.,  Subianto,  A.,  &  Prasita,  V.  D.  (2023).  Stakeholder  Interaction  in  the Development  of  Oxygen  Ecotourism  on  Gili  Iyang  Island,  Indonesia.  Journal  of Government Civil Society, 7(2), 297 – 323. https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251 Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design  and  Enabling  Environmental :  Collaborative  Governance  of  a  Pilgrimage Tourism  ,  Indonesia.  Journal  of  Local  Government  Issues  (LOGOS),  6(1),  75 – 90. https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218
OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 ─ Indonesia. France: OECD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. LN 2021 (246) : 104 hlm. TLN (6736) : 120 hlm.
Rahmah,  N.  (2022).  Alternatif  Solusi  Dalam  Pemulihan  Ekonomi  Tahun  2022  Dengan Menimbang Pro Kontra Kenaikan Ppn 11% Oleh: Anindya Putri…. Academia. Edu . Ravallion, M., & Chen, S. (1997). What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in  Distribution  and  Poverty? The  World  Bank  Economic  Review , 11 (2),  357 – 382. https://doi.org/10.1093/wber/11.2.357
Son,  H.  H.,  &  Kakwani,  N.  (2008).  Global  Estimates  of  Pro-poor  growth. World Development , 36 (6), 1048 – 1066.
Stokey, N. L., & Rebelo, S. (1995). Growth Effects of Flat-Rate Taxes. Journal of Political Economy , 103 (3), 519 – 550. https://doi.org/10.1086/261993 Timmer,  C.  P.  (2007).  How  Indonesia  Connected  the  Poor  to  Rapid  Economic  Growth. Delivering  on  the  Promise  of  Pro-Poor  Growth:  Insights  and  Lessons  from  Country Experiences. Washington, DC: World Bank (with Palgrave Macmillan) , 29 – 57. Yesayabela,  T.  M.,  Satyas,  F.  R.,  Musleh,  M.,  &  Rianto,  B.  (2023).  Kolaborasi  Model Pentahelix  dalam  Pengembangan  Desa  Wisata  Pandean  Kecamatan  Gondang Kabupaten  Trenggalek.  Kolaborasi :  Jurnal  Administrasi  Publik,  9(3),  327– 346. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736