## PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
FX. Joko Priyono Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang fransiskusjoko893@gmail.com

## Abstract
The problematic of controlling trade in electronic waste in the international agreement aspect is the discrepancy  between  the  Basel  Convention  and  General  Agreement  on  Tariﬀ  and  Trade (GATT/WTO).  The  Basel  Convention  does  not  deﬁne  electronic  waste  but  has  prohibited  the transboundary movement of hazardous wastes whereas in the GATT / WTO provision electronic waste is categorized as used goods. Two contradictory things. Indonesian policy has banned the import of hazardous waste (including electronic waste), although it does not prohibit exports. It is necessary to empower the institutional quality, law enforcement, and society attitude to electronic waste.
Keywords: Trade in electronic waste, Basel Convention and GATT/WTO, Indonesian Policy

## Abstrak
Problematik  pengendalian  perdagangan  sampah  elektronik  dari  aspek  perjanjian  internasional terletak pada Konvensi Basel dan Persetujuan Perdagangan Barang dalam GATT/WTO.  Konvensi Basel tidak memberikan deﬁnisi sampah elektronik, namun telah melarang adanya perpindahan limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3)  yang  di  dalamnya  termasuk  sampah  elektronik, sedangkan dalam ketentuan GATT/WTO sampah elektronik dikategorikan sebagai barang (goods) bekas. Dua hal yang saling bertentangan. Kebijakan Indonesia telah melarang import limbah B3 (termasuk  sampah  elektronik),  meskipun  tidak  melarang  ekspor.  Perlu  pemberdayaan  kualitas kelembagaan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap sampah elektronik.
Kata  Kunci :  Perdagangan  sampah  elektronik,  Konvensi  Basel  dan  GATT/WTO,  Kebijakan
Indonesia

## A. Pendahuluan
Sampah  elektronik  telah  menjadi masalah global, regional, dan domestik. Rata- rata  dihasilkan  20  hingga  50  juta  ton  tiap tahunnya dan diperkirakan 75% hingga 80% diangkut dengan kapal ke negara-negara Asia dan  Afrika  untuk  dibuang  atau  didaur ulang.(Diaz-Barriga  F,  2013) Bahaya  yang timbul  sebagai  akibat  perdagangan  sampah elektronik  ini  terutama  masalah  kesehatan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan penanganan  dan  pendaurulangan  yang  tidak tepat  di  negara  importir  menimbulkan permasalahan  (Wong,  2006).  Permasalahan ini  sering  muncul  dikarenakan  adanya penyelundupan  dan  perdagangan  yang
terselubung terhadap sampah elektronik baik melalui  tempat-tempat  tertentu  di  negara importir  yang  tidak  terdeteksi  aparat keamanan  atau  dengan  cara  mencari  celah- celah  peraturan  yang  berkaitan  dengan sampah  elektronik  baik  di  negara  eksportir maupun importir. (Priyono, 2017)
Ada  celah  dalam  peraturan  yang berlaku baik perjanjian internasional maupun kebijakan  nasional  suatu  negara  yang membolehkan  ekspor  elektronik  bekas  dari negara  maju  ke  negara  sedang  berkembang dengan  alasan  “donasi”  dan  “daur  ulang”. Mestinya  elektronik  bekas  yang  dimaksud haruslah  produk  yang  memang  masih  layak dan harus dilakukan uji terhadapnya (UNEP,
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
2013).  Bilamana  sudah  tidak  layak,  maka barulah  benar-benar  sebagai  sampah elektronik (Basel Convention, 2013). Praktik perdagangan sampah elektronik masih terjadi meskipun  Konvensi  Basel  telah  melarang import limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) termasuk sampah elektronik.
Masalah  sampah  elektronik  sangat melekat dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan  manusia  dan  telah  menjadi perhatian  bersama  semua  negara.  Menjadi kewajiban  semua  negara  untuk  mengelola sampah elektronik dengan benar yang dalam terminologi hukum internasional dikenal asas hukum erga  omnes dan  asas  tersebut  telah dikuatkan di dalam Konvensi Basel. Namun d a l a m   p r a k t i k ,   p e r d a g a n g a n   s a m p a h elektronik  masih  saja  terjadi  termasuk Indonesia.
Meskipun  telah  menjadi  kewajiban erga  omnes ,  ternyata  masih  saja  terjadi  gap antara  harapan  dan  kenyataan.  Beberapa negara  yang  masih  memiliki  kepentingan jangka  pendek  belum  ada  kehendak  untuk menghentikan  ekspor  sampah  elektronik dikarenakan  masih  adanya  permintaan  dari m a s y a r a k a t   n e g a r a - n e g a r a   y a n g membutuhkannya  yang  dinilai  masih memiliki nilai ekonomi.
Dilihat  dari  aspek  teoritis  hampir sebagian besar perjanjian internasional yang mengatur  soal  lingkungan  bersifat soft  law ( n o n - l e g a l l y   b i n d i n g ) .   P e r j a n j i a n internasional yang seperti ini memang tidak memiliki  kekuatan  paksa(Chris  Brummer, 2012),  dan  hanya  mencakup  standard  yag bersifat  sukarela  ( voluntary )  dengan mekanisme  yang  lemah  dan  tidak  ada monitoring  (Andrew  T.  Guzman,  2007). Pelaksanaannya pun diserahkan sepenuhnya pada yurisdiksi negara yang bersangkutan.
Penelitian  tentang  pengendalian p e r d a g a n g a n   s a m p a h   e l e k t r o n i k   i n i sebetulnya diawali dengan kegundahan pada tahun 2014 melalui isu-isu sampah elektronik yang  terus  bergerak  dan  menjadi  perhatian dunia. Jika  dihitung  per  benua,  maka  Asia menghasilkan  sampah  terbesar  per  kepala. Dengan  jumlah  total  16  juta  ton,  maka  per kepala membuang 3,7 kg sampah elektronik tahun  lalu.  Benua  Eropa  di  urutan  kedua dengan 15,6 kg sampah elektronik per kepala.
Benua  dengan  jumlah  buangan  sampah elektronik  terendah  adalah  Afrika.  Dengan jumlah total tahun lalu mencapai 745 kilo ton. Di  Asia  Tenggara  sendiri,  negara  tertinggi pembuang  sampah  elektronik  adalah Singapura,  dengan  per  kepala  membuang 19,6  kg  sampah  elektronik  sedangkan Indonesia  membuang  sampah  elektronik sekitar 3,0 kg per kepala (Widi Astutik, n.d.). Data  perk iraan  jumlah  sampah  elektronik Tahun  2017 menurut  UN  University  dan International Telecomunication Union (ITU) diperkirakan 44,7 juta ton dan hanya 20% (8,9 juta ton) yang terdokumentasikan dan didaur ulang,  sedangkan  yang  80%  (35,8  juta  ton) tidak terdokumentasikan. Dari 80% tersebut, 4%  (1,7  juta  ton)  sampah  elektronik  dari negara-negara  industri  dibuang  sebagai sampah  residu  setelah  diproses  sedangkan 76% (34,1 juta ton) sampah elektronik tidak diketahui  yang  kemungkinan  dibuang  atau diperdagangkan. (Baldé, 2017)
Hasil  penelitian  tahun  2016  tentang perdagangan  sampah  elektronik  di  Kota Batam  menunjukkan  masih  lemahnya penegakan hukum serta struktur kelembagaan seperti  kepolisian,  Bea  Cukai,  Badan P e n g e n d a l i a n   D a m p a k   L i n g k u n g a n , Pemerintah  Daerah,  dalam  menegakkan larangan  masuknya  sampah  elektronik. Sampah  elektronik  sebagaian  besar  berasal dari  Singapura.  Kemudian  penelitian  tahun 2017  berkaitan  sikap  individu  terhadap pengelolaan sampah elektronik menunjukkan intensi  sikap  masyarakat  semarang  untuk m e n g o l a h   s a m p a h   e l e k t r o n i k   s e c a r a proporsional yang tidak merusak lingkungan dan kesehatan cukup baik. Namun demikian perilaku  masyarakat  terhadap  pengelohan sampah  elektronik  sangat  dipengaruhi  oleh persepsi lingkungan sosial baik dari keluarga, kerabat  atau  kekukatan-kekuatan  sosial lainnya. Hal ini menunjukkan adanya korelasi p o s i t i f .   P a r t i s i p a s i   i n d i v i d u   d a l a m pengelolaan sampah elektronik rumah tangga dengan  pendekatan green  computing masih mendasarkan pada petunjuk dari perusahaan, bukan  atas  dasar  kesadaran  untuk  memilih peralatan elektronik termasuk komputer yang hemat energi. Pengelolaan sampah elektronik masih  mendasarkan  pada  sikap  yang tradisional  yaitu:  dibuang,  didaur  ulang,
digunakan  kembali  dengan  cara  mengganti k o m p o n e n - k o m p o n e n   y a n g   r u s a k . P e n d e k a t a n g re e n   c o m p u t i n g b e l u m memberikan  korelasi  yang  positif  terhadap masyarakat.
Pengendalian  perdagangan  sampah elektronik  harus  menjadi  perhatian  utama baik  dari  aspek  internasional  maupun kebijakan  domestik  Indonesia.  Indonesia harus  mampu  memberikan  contoh  praktik yang  benar  soal  itu  baik  melalui  penekanan ketaatan  pada  perjanjian  internaisonal  yang telah  disepakati  melalui  Konvensi  Basel b e s e r t a   a m a n d e m e n - a m a n d e m e n n y a . Sampah  elektronik  dalam  perspektif persetujuan  perdagangan  GATT/WTO dianggap  sebagai  barang  bekas.  Pada  level k e b i j a k a n   d o m e s t i k   p e r l u   d i l a k u k a n penelitian  mengingat  pemerintah  Indonesia telah  melarang  import  sampah  elektronik n a m u n   t i d a k   m e l a r a n g   e k s p o r.   A d a paradoksal  antara  harapan  dan  kenyataan. Praktik  juga  menunjukkan  masih  adanya sampah  elektronik  di  wilayah  tertentu  di Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Liberalisasi Perdagangan
Secara umum, liberalisasi perdagangan internasional  dicakup  dalam  persetujuan- persetujuan  organisasi  perdagangan  dunia a t a u   d i s e b u t   d e n g a n   “ Wo r l d   Tr a d e O r g a n i z a t i o n ”   ( W T O ) .   L i b e r a l i s a s i p e r d a g a n g a n   i n i   d i a r a h k a n   u n t u k p e n g h a p u s a n   h a m b a t a n - h a m b a t a n perdagangan. Jika dikaitkan dengan sampah elektronik,  maka  sampah  elektronik  masuk pada  kategori  produk  meskipun  merupakan produk  bekas  ( second  hand )  yang  bisa diperdagangkan.  Konvensi  Basel  tidak membedakan antara sampah dan non sampah, juga  identiﬁkasi  terhadap  teknologi  yang ramah lingkungan dan praktik-praktik untuk mengelola  sampah  atau  limbah  berbahaya. Masalah ini sebenarnya merupakan isu kunci dalam  pembahasan  di  WTO  dalam  rangka mengurangi  hambatan  perdagangan  untuk sampah  dan  sisa-rongsokan  logam  (metal). (Basel Convention, n.d.)
Negosiasi  dan  pembahasan  soal perdagangan  barang  dan  jasa  yang  ramah lingkungan berlanjut pada konferensi tingkat
menteri  di  Doha  pada  tahun  2001.  Ada kesepakatan  para  peserta  konferensi  untuk melakukan  pengurangan  atau  penghapusan hambatan-hambatan tarif dan non tarif untuk barang  dan  jasa  yang  ramah  lingkungan. Dalam hal sampah elektronik, isunya tentang mendeﬁnisikan  barang  ( goods )  yang  ramah lingkungan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan  isu  perdagangan  dan  lingkungan, sekretariat Konvensi Basel telah menekankan pentingnya teknologi yang ramah lingkungan serta  praktik-praktik  untuk  mengelola sampah  yang  berbahaya  ( hazardous  waste ). Diakui pula pada pertemuan di Doha tersebut akan pentingnya bantuan teknis dan capacity building dalam  bidang  perdagangan  dan lingkungan bagi negara berkembang. Namun, isu tersebut hanya selesai di atas kertas.
Sebagai perbandingan, pemerintah AS juga  berupaya  untuk  mengurangi  hambatan p e r d a g a n g a n   u n t u k   b a r a n g - b a r a n g r e p r o d u k s i .   Ya n g   d i m a k s u d   d e n g a n reproduksi ini adalah proses di mana sebuah b a r a n g   b e k a s   y a n g   d i u b a h   m e l a l u i pembersihan,  pengujian  dan  cara  lainnya menjadi  sebuah  produk  yang  diuji  dan disertiﬁkasi untuk memenuhi spesiﬁkasi dan memiliki jaminan yang sama dengan sebuah produk baru (WTO, 2007). Bagi AS, produk reproduksi  bisa  memberikan  manfaat  bagi negara maju dan negara sedang berkembang dalam  konteks  ekonomi  dan  lingkungan. Reproduksi  juga  akan  memberikan  peluang untuk  membeli  barang  berkualitas  tinggi d e n g a n   h a rg a   y a n g   r e n d a h   d a n   b i s a memmberikan kontribusi pada pertumbuhan peluang  kerja,  membutuhkan  rendah  energi dan  bahan-bahan  yang  tidak  begitu  banyak selama  produksi  sehingga  produk  tersebut merupakan produk yang rendah pencemaran dan mengurangi sampah.
L i b e r a l i s a s i   p e r d a g a n g a n   j u g a mengalami  penguatan  di  wilayah  regional dalam  bentuk  wilayah  perdagangan  bebas atau Free  Trade  Area .  Salah  satu  contoh adalah  organisasi Association  of  South  East Asian  Nations (ASEAN)  dan Economic Partnership Agreements (EPAs). Jepang telah menjalin  kerjasama  dengan  ASEAN  untuk liberalisasi perdagangan. Kerjasama tersebut tentulah sangat signiﬁkan dalam hal sampah elektronik  dan  rongsokan  logam.  Dalam
Annex  1  kerjasama  tersebut  ditentukan s c h e d u l e   u n t u k   p e n g h a p u s a n   a t a u pengurangan  tarif  bea  masuk  termasuk sampah  elektronik.  Kerjasama  ini  memang mendapat kritikan dari beberapa NGO ( Non Governmental  Organization )  yang  salah satunya  adalah Basel  Action  Network  and Citizens  Against  Chemical  Pollution yang menyatakan  bahwa  kerjasama  tersebut mendorong  ekspor  limbah  berbahaya termasuk  sampah  elektronik  ke  negara berkembang.  Bagi  pemerintah  Jepang, kritikan tersebut tidak berdasar dengan alasan bahwa  negara-negara  yang  bekerjasama dalam  EPA  tersebut  telah  bersepakat  untuk tunduk pada keputusan-keputusan Konvensi Basel. (ASEAN, n.d.)

## 2. Konvensi Basel
Masalah  lain  antara  perdagangan  dan s a m p a h   e l e k t r o n i k   a d a l a h   s o a l p e n y e l u n d u n g a n   d a n   p e r d a g a n g a n terselubung  sampah  elektronik  yang  tidak dapat lagi digunakan atau didaur ulang seperti rongsokan logam atau elektrik dan peralatan elektronik  bekas  yang  berakibat  pada pembuangan  secara  illegal  dan  daur  ulang bahan yang berbahaya. Konvensi yang paling relevan  berkaitan  dengan  perdagangan tersebut adalah Konvensi Basel.
D a l a m   p e r j a l a n a n n y a ,   k o n v e n s i membutuhkan manajemen sampah domestik yang  ramah  lingkungan  dan  meminimalkan perpindahan  lintas  batas  limbah  berbahaya. Dalam  konvensi  tersebut  disebutkan  bahwa e k p o r t i r   s a m p a h   b e r b a h a y a   h a r u s memberitahukan  terlebih  dahulu  kepada pemerintah  negara  yang  mengimpor  untuk dimintakan persetujuan. Meskipun konvensi B a s e l   m e r u p a k a n   s a l a h   s a t u   u p a y a internasional  dalam  mengatasi  limbah berbahaya namun tetap sangat membutuhkan tindakan  nyata  dari  kebijakan  domestik negara  anggota  untuk  mengendalikan perpindahan  lintas  batas  limbah  berbahaya. Sayangnya,  konvensi  tidak  mengatur  soal perdagangan  internasional  barang-barang atau  produk  bekas  ( second  hand ).  Kurang jelasnya  deﬁnisi  dalam  konvensi  Basel menyebabkan sulitnya untuk mengendalikan produk  bekas.  Ada  ketidak  jelasan  apakah produk  bekas  khususnya  elektrik  dan peralatan  elektronik  bekas  termasuk  limbah berbahaya  ( hazardous  waste ).  Selain  itu,
konvensi juga tidak menjelaskan bagaimana memutuskan proporsi zat-zat yang dianggap berbahaya  atau  cara-cara  penghitungan risiko.
Lampiran  ( annex )  konvensi  sangatlah sumir  (tidak  jelas)  sekaligus  merupakan kelemahan  konvensi  yang  menghambat efektivitas  penerapan.  Misalnya,  tidak  ada standard  kuantitaif  untuk  menentukan  level k o n t a m i n a s i   y a n g   d i p e r l u k a n   u n t u k memenuhi kriteria. Tujuan perdagangan dari produk-produk  yang  dapat  digunakan kembali,  didaur  ulang,  atau  dibuang  adalah penentuan  standard  yang  bisa  digunakan untuk  membedakan  antara  sampah  atau produk  yang  “terkontrol”  ( controlled )    dan “tidak  terkontrol”  ( non-controlled )  menurut Konvensi Basel.
H u b u n g a n   a n t a r a   p e r a t u r a n perdagangan  domestik  dengan  konvensi Basel  sangatlah  kompleks  untuk  elektronik bekas.  Sementara  itu,  konvensi  Basel menghargai  deﬁnisi  limbah  berbahaya  dari masing-masing  negara  dan  meminta  kepada n e g a r a - n e g a r a   a n g g o t a   u n t u k memberitahukan kepada sekretariat konvensi Basel  atas  deﬁnisi  tersebut  serta  setiap hambatan  perdagangan.  Namun  demikian, tidak  semua  negara  menginformasikan kepada  sekretariat  dikarenakan  kurangnya kapasitas  dan  sumberdaya  manusia.  Hal  ini dapat menyebabkan kesimpangsiuran hukum khususnya  dalam  prosedur  perdagangan antara  negara  eksportir  dengan  negara importir dikarenakan masing-masing negara memiliki  deﬁnisi  dan  peraturan  yang berbeda-beda  berkaitan  dengan  limbah berbahaya  yang  bisa  berakibat  pada pengapalan  kembali  limbah  berbahaya  atau tidak diijinkannya masuk ke negara importir.
Konvensi  Basel  tidak  berlaku  untuk produk  elektrik  dan  peralatan  elektronik bekas. Hal ini berakibat pada masih ada ruang untuk  ekspor  sampah  elektronik  dengan alasan  bahwa  produk  elektrik  dan  peralatan elektronik  bekas  merupakan  barang  bekas ( second  hand  goods )  selain  sesungguhnya digunakan kembali sebagai bahan yang bisa digunakan  kembali.  Dengan  demikian, elektrik  dan  peralatan  elektronik  bekas menjadi  isu  penting  dalam  mengendalikan perdagangan sampah elektronik. Di satu sisi, beberapa  negara  melarang  produk  bekas
termasuk  sampah  elektronik.  Di  sisi  lain, negara-negara pihak menganggap tidak perlu menginformasikan  kepada  sekretariat konvensi Basel soal peraturan yang mengatur produk bekas.
Klasiﬁkasi  sampah,  non  sampah,  dan barang  bekas  dalam  di  dalam  sampah elektronik sangat membingungkan. Kesulitan membedakan  tersebut  juga  menimbulkan kesulitan dalam mengumpulkan data dan juga dalam memonitor barang bekas elektrik dan peralatan  elektronik  yang  sangat  penting dalam  rangka  pengendalian  perdagangan. Harmonized  Commodity  Description  and Coding  System (HS  Code)  adalah  sebuah sistem  internasional  untuk  mengklasiﬁkasi produk  yang  digunakan  oleh  pihak  pabean (bea  Cukai)  untuk  menentukan  bea  masuk, pajak, dan regulasi yang berlaku untuk setiap produk.(World  Custom  Organisation,  n.d.) HS Code biasanya menetapkan 6 digit untuk sebuah  produk.  Negara-negara  dapat menambah digit tersebut untuk membedakan produk  baru  atau  bekas.  Namun,  banyak negara-negara  tidak  membedakan  kode  HS antara sampah elektronik, sampah daur ulang, dan elektronik bekas.
Negara-negara dan juga para pemangku kepentingan telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan  dalam  pengelolaan sampah elektronik dalam kerangka Konvensi Basel, antara lain:
a. Deklarasi Nairobi tentang pengelolaan sampah  elektrik  dan  elektronik  yang ramah  lingkungan.  Diputuskan  dalam Pertemuan  ke  8  negara-negara  pihak konvensi Basel;
b. Kemitraan  multi-stakeholder  seperti Mobile  Phone  Partnership  Inisiative (MPPI)  (Mobile  Phone  Partnership Initiative,  2007)  tahun  2002  dan Partnership  for  Action  on  Computing Equipment (PACE)  sejak  tahun  2008
( U N E P,   2 0 0 7 )   d a l a m   k e r a n g k a konvensi Basel.
K e m i t r a a n   t e r s e b u t   j u g a   t e l a h membahas  perlunya  perbaikan  dalam  hal evaluasi  dan  atau  uji  serta  pelabelan  untuk menentukan maksud dan tujuan dari produk elektronik bekas (digunakan kembali, diambil materialnya,  daur  ulang,  atau  dibuang). Pembedaan antara sampah dan bukan sampah
m e n j a d i   k u n c i   u t a m a .   M P P I   t e l a h mengembangkan  sejumlah  pedoman  untuk hand  phone.  Begitu  pula  PACE  telah m e n g e m b a n g k a n   p e d o m a n   t e n t a n g pengelolaan  peralatan  komputer  bekas berikut  pedoman  tentang  pengelolaan peralatan  komputer  bekas  yang  ramah lingkungan.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh negara  peserta  konvensi  Basel  untuk m e n g e l o l a   s a m p a h   e l e k t r o n i k   t i d a k berbanding lurus dengan praktik pengelolaan sampah  elektronik  di  negara  berkembang. Ekspor  dan  impor  sampah  elektronik  di negara  berkembang  dilakukan  dengan  cara diselundupkan  melalui  pemalsuan  dokumen atau  tidak  melalui  pintu  bea  cukai.  Contoh, perdagangan sampah elektronik yang dipasok ke  China  dapat  menghindari  deteksi  kapal kontainer yang mengangkut sampah tersebut melalui rute Hong Kong, Taipei atau Philipina untuk  kemudian  dipindahkan  ( trans- shipment )  ke  kapal  lain  menuju  pelabuhan lebih  kecil  di  China  daratan  di  mana penegakan  hukum  oleh  bea  cukai  dianggap lemah.  Praktik  serupa  juga  terjadi  di Indonesia khususnya di Kota Batam dengan mudahnya  sampah  elektronik  masuk  ke B a t a m   m e l a l u i   p e l a b u h a n - p e l a b u h a n informal (disebut sebagai pelabuhan rakyat) di  luar  pengawasan  petugas  bea  cukai. Sebagian  besar  sampah  elektronik  tersebut berasal dari Singapura. (Priyono, 2017)
Menanggapi  hal  tersebut  di  atas,  para peserta  konvensi  Basel  sepakat  untuk memperkuat konvensi Basel dan pada tahun 1995  telah  diatur  larangan  ekspor  limbah berbahaya yang diadopsi dalam   “Basel Ban Amandement”.  Namun,  23  tahun  sejak disahkannya  “Basel  Ban  Amandment” tersebut  belum  mencapai  jumlah  ratiﬁkasi sehingga belum berlaku efektif. Menanggapi kondisi  tersebut  Swis  dan  Indonesia ( Indonesian-Swiss  Country-Led  Initiative ) atau  disebut  dengan  CLI  berinisiasi  untuk m e n g u n d a n g   p e m a i n - p e m a i n   k u n c i berdiskusi  secara  informal  tentang  isu-isu yang  berkaitan  dengan  perpindahan  lintas batas limbah berbahaya khususnya ke negara berkembang.  Beberapa  isu  tersebut  adalah kejelasan  deﬁnisi  limbah  berbahaya,  aspek sosial  ekonomi  perpindahan  lintas  batas,
penegakan  hukum,  dan  kompleksitas ketentuan-ketentuan konvensi Basel. Sampah elektronik  termasuk  dalam  pembahasan perdagangan  di  mana  pengelolaan  ramah lingkungan  di  negara  importir  tidak  dapat terjamin.
Persoalan  deﬁnisi  adalah  masalah kepastian  hukum  yang  bila  tidak  ada kejelasan  bisa  dijadikan  sebagai  celah melakukan  ekspor  dan  impor  sampah elektronik.  Kewajiban erga  omnes untuk semua  orang  dan  semua  negara  untuk melindungi  lingkungan  hidup  haruslah didasari pada itikad baik dalam melaksanakan perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam hal terdapat ketidakjelasan kepastian hukum,  maka  pengadilan  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengintepretasikan  soal sampah  elektronik  sebagai  benar-benar sampah  atau  sebagai  barang  bekas  ( second hand  goods ).  Kualtias  para  penegak  hukum menjadi  taruhan  di  sini  mulai  dari  polisi, jaksa,  hingga  hakim  itu  sendiri.  Mengingat b a h w a   p e n e g a k a n   k o n v e n s i   B a s e l dikembalikan pada yurisdiksi negara-negara anggota.

## c. Kebijakan  Indonesia  Soal  Sampah Elektronik
Upaya-upaya  internasional  dalam mencegah  perpindahan  limbah  bahan berbahaya dan beracun telah direspon dengan baik  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui ratiﬁkasi  Keputusan  Presiden  Nomor  61 Tahun  1993  tentang  Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements  of  Hazardous  Wastes  and  Their Disposal (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62), Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary  Movements  Of  Hazardous Wastes  And  Their  Disposal (Amendemen Atas  Konvensi  Basel  Tentang  Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya).
Penguatan pencegahan limbah B3 juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan seperti  Undang-undang  Nomor  18  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun
2 0 1 4   Te n t a n g   P e n g e l o l a a n   L i m b a h Berbahaya  dan  Beracun.  Untuk  kebijakan impor  secara  jelas  telah  ditentukan  dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015  tentang  Ketentuan U m u m   d i   B i d a n g   I m p o r .   P a s a l   2 menyebutkan  bahwa  barang  yang  diimpor harus  dalam  keadaan  baru.  Berdasarkan peraturan  tersebut,  maka  barang  bekas termasuk  limbah  dilarang  impor,  kecuali terdapat pengaturan khusus, yaitu:
1) Dalam  hal  “Limbah”,  Kementerian Perdagangan  membedakan  pengaturan impornya menjadi 2, yakni :
a) L i m b a h   B 3   ( d i l a r a n g ) ,   m e l a l u i K e p . M e n .   P e r i n d a g   N o m o r 0 5 2 0 / M P P / K e p / 8 / 2 0 0 3   t e n t a n g L a r a n g a n   I m p o r   L i m b a h   B a h a n Berbahaya dan Beracun (B3).
b) Limbah  Non  B3  (dibatasi),  melalui P e r m e n d a g   N o m o r   3 1 / M - DAG/PER/5/2016  tentang  Ketentuan Impor  Limbah  Non  Bahan  Berbahaya dan Beracun.
2) Untuk  produk  Limbah  Elektronik, hanya  terakomodir  dalam  ketentuan i m p o r   L i m b a h   B 3 ,   y a k n i   H S 8 5 4 8 1 0 9 1 0 0 ;   8 5 4 8 1 0 1 2 0 0 ; 8 5 4 8 1 0 1 9 0 0 ;   8 5 4 8 1 0 2 2 0 0 ; 8 5 4 8 1 0 2 9 0 0 ;   8 5 4 8 1 0 3 2 0 0 ; 8 5 4 8 1 0 3 9 0 0 .   S e m e n t a r a   p a d a kelompok  Limbah  Non  B3  tidak terdapat produk elektronik.
Dengan  demikian  disimpulkan  bahwa Limbah Elektronik dilarang untuk diimpor ke Indonesia.  Produk  elektronik  yang  boleh diimpor  adalah  Elektronik  dalam  keadaan baru yang diatur melalui Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015  tentang  Impor Produk  Tertentu.  Namun  demikian  ada kelemahan  mendasar  dalam  pengendalian sampah  elektronik  karena  tidak  ada  deﬁnisi secara jelas yang membedakan antara sampah elektronik dengan peralatan elektronik bekas ( second  hand )  serta  tidak  ada  peraturan khusus  yang  mengatur  sampah  elektronik. Sebaliknya,  pemerintah  tidak  melarang ekspor limbah B3 dikarenakan tidak memiliki fasilitas pengelolaan.
Dalam  praktik,  masih  ditemukan masuknya  sampah  elektronik  seperti
misalnya di kota-kota sekitar Jakarta (Bogor, Depok,  Tangerang,  Bekasi)  yang  sebagian besar hasil dari perdagangan elektronik bekas ( used-electronic  trading ) .  Segmen  pasarnya tidak  seberapa  untuk  produk  rekondisi  dan daur  ulang.  Elektronik  bekas  atau  sampah elektronik biasanya di dalam dokumen import disebut  dengan  rongsokan  logam  ( metal scrap )  atau  peralatan  kantor  yang  diimpor dari AS masuk ke wilayah industri berikat di Jawa Timur untuk produk rekondisi. Produk tersebut kemudian diekspor ke China, Taiwan and  Hong . Kegiatan  yang  dilakukan  dalam kawasan tersebut adalah pembongkaran (TV, CPU  and  PC  monitor),  pengecekan  masih berfungsi atau tidak elektronik bekas (CRTs), penghancuran  (TV  casing  &  PC  monitor), peleburan (metal parts). Di kawasan industri berikat Jawa Timur, beberapa industri sampah elektronik telah memiliki fasilitas peleburan untuk  menghasilkan  batangan  logam (Copper, Zinc).(Luckmi Purwandari, 2009)
Selain  itu,  masuknya  import  elektrik dan  peralatan  elektronik  bekas  atau  sampah elektronik  di  Pulau  Batam  (dalam  dokumen dinyatakan  sebagai  rongsokan  logam  atau p e r a l a t a n   k a n t o r )   s e b a g i a n   b e s a r d i k a t e g o r i k a n   s e b a g a i   l i m b a h   B 3 . Membutuhkan  biaya  ekstra  jika  dikirim  ke fasilitas-failitas resmi (legal). Sebagian besar juga  diserahkan  ke  perusahaan-perusahaan penghancur  (bisa  bayar  atau  tidak  bayar). Namun  ada  yang  pembuangan  PCBs  di  Sei Sei  Lekong  Tanjung  Uncang.  Dari  hasil Focus Group Discussion (FGD) tanggal 10- 11  Agustus  2016  disimpulkan  sampah elektronik yang masuk di Batam berasal dari Singapura dilakukan secara ilegal dan dibantu oleh  oknum  TNI.  Barang  tersebut  dianggap sebagai  barang  bekas  ( second  hand )  seperti kulkas, LCD, laptop, hand phone, kipas angin yang dijual kembali di tempat-tempat tertentu yang jelas dapat dilihat seperti di Pasar Jodo, Mall,  sepanjang  jalan  menuju  Tanjung Sengkuang Batam.
Hasil  temuan  menjelaskan  bahwa:  1. tidak  ada  data  resmi  soal  import  sampah elektronik.  Sampah  elektronik  dimanipulasi dalam  dokumen  import  sebagai  rongsokan logam atau peralatan kantor; 2. perdagangan import  produk  elektronik  bekas  dan  produk
rekondisi  dapat  ditemui  dengan  mudah  di banyak tempat; 3. pembakaran yang terbuka dan  pembuangan  merupakan  alternatif terakhir  terhadap  sampah  elektronik  yang sudah  tidak  bisa  dimanfaatkan  setelah disortir,  dilebur,  dan  direkondisi;  4.  ada perusahaan  resmi  yang  bergerak  di  bidang peleburan sampah elektronik.
Secara  keseluruhan  baik  dari  aspek kajian perjanjian internasional dan kebijakan nasional menunjukan bahwa komitmen untuk melestarikan bumi dari masuknya limbah B3 t e r m a s u k   s a m p a h   e l e k t r o n i k   m a s i h ditemukan  penyimpangan.  Pelestarian lingkungan  dan  kesehatan  manusia  masih diletakan  di  bawah  kepentingan  politik ekonomi  untuk  sekedar  mengejar  target pertumbuhan ekonomi. Slogan pembangunan berkelanjutan masih sebatas retorika dan pada tahap negosiasi formal. Program aksi masih terbentur pada masalah teknis hukum seperti tidak adanya deﬁnisi sampah elektronik untuk membedakan  dengan  produk  elektronik bekas  ( second  hand ).  Kekuatan  konvensi Basel  hanya  menyandarkan  pada  kebijakan domestik negara-negara anggota. Sementara pada  kebijakan  domestik  Indonesia  secara legal formal sudah bagus namun lemah dalam aspek  kelembagaan,  penegakan  hukum,  dan kesadaran masyarakat, serta tidak adanya data resmi soal sampah elektronik.
C. Simpulan
Pengendalian  perdagangan  sampah elektronik  sangatlah  kompleks,  tidak  hanya masalah  hukum  semata  tetapi  juga  masalah ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  lingkungan. Dari  aspek  kajian  perjanjian  internasional, sampah elektronik telah menjadi bagian dari Konvensi  Basel  yang  melarang  adanya perpindahan lintas batas limbah B3. Larangan tersebut  juga  telah  ditindaklanjuti  melalui Basel  Ban  Amandemen,  namun  sayangnya belum  berlaku  efektif  karena  terkendala ratiﬁkasi.  Dalam  konteks  perjanjian  WTO, tidak  ada  larangan  untuk  ekspor  dan  impor produk elektronik bekas serta tidak dibedakan d e n g a n   s a m p a h   e l e k t r o n i k .   S u d a h semestinya,  aspek  lingkungan  untuk menyelamatkan  bumi  dari  kerusakan  serta dalam rangka melindungi kesehatan manusia menjadi  prinsip  dasar  dalam  berhukum maupun  bertindak  dalam  pengendalian s a m p a h   e l e k t r o n i k .   P e n g e n d a l i a n
perdagangan  sampah  elektronik  tidak  bisa semata-mata  masalah  hukum,  sehingga membutuhkan  pendekatan  integratif.  Dalam konteks  perdagangan  WTO,  perlu  diajukan adanya  persetujuan  baru  berkaitan  dengan perdagangan  produk  elektronik  bekas  yang harus dibedakan dengan sampah elektronik.
Kebijakan  nasional  pemerintah  RI sudah  ideal  dalam  rangka  mengendalikan perdagangan sampah elektronik. Pemerintah juga secara jelas telah melarang impor limbah B3.  Namun  demikian,  dalam  praktik  masih terjadi  penyelundupan  sampah  elektronik seperti di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Batam,  pare-pare  Sulawesi  Selatan  dan waktobi  Sulawesi  Tenggara.  Masuknya sampah  elektronik  tersebut  dimanipulasi dengan  dokumen  yang  tertulis  sebagai rongsokan logam atau peralatan kantor. Gap antara  kebijakan  nasional  dengan  praktik tersebut  disebabkan  lemahnya  dalam k e l e m b a g a a n ,   p e n e g a k a n   h u k u m , pengawasan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena  itu,  kebijakan  nasional  Indonesia tentang  sampah  elektronik  lebih  diarahkan pada  penguatan  kelembagaan,  penegakan hukum  dan  fungsi  pengawasan,  di  samping diseminasi  kepada  masyarakat  tentang bahaya sampah elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
A n d r e w   T.   G u z m a n .   ( 2 0 0 7 ) .   H o w International  Law  Works:  A  Rational Choice  Theory,.  Oxford:  Oxford University Press.
A S E A N .   ( n . d . ) .   A g r e e m e n t   o n Comprehensive  Economic  Partnership Among  Japan  and  Member  States  of ASEAN,Article  16-3  Elimination  or Reduction of Custom Duties.
Baldé,  C.  P.  [et.  al.  (2017).  The  Global Sampah  elektronik  Monitor  2017 Quantities,  Flows,  and  Resources.  In UNU and ITU (p. 5).
Basel  Convention.  (n.d.).  Introduction  to WTO  Environmental  Goods  and Services  Negotiations  Background Information  for  Parties  to  the  Basel
C o n v e n t i o n .   R e t r i e v e d   f r o m https://www.google.co.id/search?q=Int roduction+to+WTO+Environmental+
Goods+and+Services+Negotiations+B ackground+Information+for+Parties+t o+the+Basel+Convention&rlz=1C1C HBD_enID785ID785&oq=Introductio n+to+WTO+Environmental+Goods+a nd+Services+Negotiations+Ba Basel  Convention.  (2013).  Technical g u i d e l i n e s   o n   t r a n s b o u n d a r y movements  of  sampah  elektronik  and u s e d   e l e c t r i c a l   a n d   e l e c t r o n i c e q u i p m e n t .   R e t r i e v e d   f r o m http://www.basel.int/Imp
Chris  Brummer.  (2012).  Soft  Law  and  the Global Financial System: Rule Making in  the  21st  Century.  Cambridge: Cambridge University Press.
Diaz-Barriga  F.  (2013).  Evidence-based intervention  programs  to  reduce childrens  exposure  to  chemicals  in sampah  elektronik  sites.  Discussion paper  for  WHO  Working  Meeting  on sampah elektronik and childrens health.
Luckmi  Purwandari.  (2009).  Sampah elektronik  Preliminary  Inventory Studies  and  Coming  Activities.  In Workshop  of  The  Asian  Network  for Prevention  of  Illegal  Transboundary Movement of Hazardous Waste. Kuala Lumpur:  Ministry  of  Environment  of Republic Indonesia.
Mobile Phone Partnership Initiative. (2007).
Information  brief  mobile  phone p a r t n e r s h i p   i n i t i a t i v e   ( M P P I ) . Retrieved  March  10,  2018,  from www.basel.int/industry/mppi/documen ts.htm
Priyono,  F.  J.  (2017).  Law  Enforcement  of Electricals  and  Electronic  Waste Smuggling in Batam. Diopnegoro Law Review, 2(1).
UNEP.  (2007).  Partnership  for  Action  on Computing  Equipment.  Retrieved March  2,  2018,  from www.basel.int/ industry/compartnership/archive/info- n o t e - 2 0 1 1 . d o c ;   h t t p s : / / w w w . informea.org/en/partnership-action- computing-equipment-draft-revised- section-3-and-proposed-changes- other-parts
UNEP.  (2013).  Revised  guideline  on e n v i r o n m e n t a l l y   s o u n d   t e s t i n g , refurbishment  and  repair  of  used
computing  equipment.  In  Conference of the Parties to the Basel Convention on  the  Control  of  Transboundary Movements  of  Hazardous  Wastes  and Their  Disposal.  Retrieved  from http://www.unep.org/chemicalsandwas t e / P o r t a l s / 9 / M e r c u r y / W a s t e m a n a g e m e n t / 3 r d   p a r t n e r s h i p m e e t i n g / s e s s i o n   3 / [ 3 - 5 ] B a s e l Technical Guidelines.pdf. Widi  Astutik.  (n.d.).  World  Oﬀender R a n k i n g   2 0 1 4 .   R e t r i e v e d   f r o m forbes.com  %7C  i.unu.edu  %7C theguardian.com %7C
Wong,  M.  H.  (2006).  Sources,  Fates  and Environmental  and  Health  Eﬀects  of persistent  toxic  substances  from sampah  elektronik  recycling,  in  South A s i a .   I n   3 R   E x p e r t   Wo r k s h o p .
Katmandu.
World Custom Organisation. (n.d.). What is the  Harmonized  System  ?  Retrieved March  2,  2018,  from  http://www. wcoomd.org/en/topics/nomenclature/o verview/what-is-the-harmonized- system.aspx WTO.  (2007).  Market  Access  for  Non- Agricultural Products Negotiating Text o n   L i b e r a l i z i n g   T r a d e   i n Remanufactured  Products.  Geneva: WTO.