Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 74-78| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6735.74-78

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENGURUS LEMBAGA PEKREDITAN DESA

## (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS TPK/2021/PENGADILAN NEGERI DENPASAR)
I Putu Cipta Mahendra Arinda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Kade Richa Mulyawati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: putucipta01@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, kade.richa@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  marak  terjadi  tindakan  korupsi  khususnya  pada  instansi  pemerintah maupun swasta, adapun banyak motif yang dilakukan oleh pelaku. Pada perkembangan mengenai korupsi, adanya permakluman yang selama ini dilakukan oleh berbagai pihak yang melakukan pemberantasan. Salah satu korupsi yang terjadi yaitu di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, pelaku melakukan tindakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui tinjauan  yuridis terhadap tindak pidana korupsi oleh pengurus lembaga pekreditan desa (studi kasus putusan nomor 37/pid.sus tpk/2021/pengadilan negeri denpasar). Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Berdasarkan  hasil  dalam penelitian  ini  yaitu  mengenai  sanksi pemidanaan  yang diberikan untuk pelaku dan pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan pengurus LPD sesuai Putusan Nomor 37/Pid.Sus- TPK/2021/PN.DPS. Sanksi  yang  diberikan  kepada  terdakwa (pelaku)  yang  diberikan  oleh  hakim  yaitu  pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim dalam pertimbangan nya menghukum terdakwa (pelaku) tidak saja pidana pokok akan  tetapi  juga  terdakwa  harus  memberikan  penggantian  uang  secara  tanggung  renteng  sebesar Rp.4.345.315.060,- (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh rupiah).
Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Lembaga Perkreditan Desa

## ABSTRAK
Indonesia is one of the countries where there are often acts of corruption, especially in government and private agencies, as for the many motives carried out by the perpetrators. In the development of corruption, there is a declaration that has been carried out by various parties who have carried out eradication. One of the corruptions that occurred was in the LPD of the Ped Nusa Penida Traditional Village, the perpetrator took actions to enrich himself. What the author will discuss in this study is about the criminal sanctions given to perpetrators and the judge's  consideration  in  imposing  sanctions  for  corruption  crimes  that  have  been  carried  out  by  LPD administrators in accordance with Decision Number 37 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. DPS. The author in this case uses  normative  legal  research.  The  sanctions  given  to  the  defendant  (perpetrator)  given  by  the  judge  are imprisonment for 4 (four) years and 9 (nine) months and a fine of Rp.250,000,000,- (two hundred and fifty million rupiah).  The  judge  consideration  sentenced  defendant  (perpetrator)  not  only  the  principal  criminal  but  also defendant must provide reimbursement in the amount of Rp.4,345,315,060,- (four billion three hundred and forty- five million three hundred fifteen thousand sixty rupiah).

## Keywords: Crime, Corruption, Village Credit Institutions

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  dengan  segala  sesuatu  didasarkan  oleh  hukum  yang  berlaku  sesuai dengan konstitusi. Hukum di Indonesia menjadi dasar dalam berkehidupan dan bertingkah laku, dalam pelaksanaannya banyak juga ditemukan ketimpangan atau  ketidaksesuaian  antara norma  dan tingkah laku masyarakat. Salah satu tindakan yang tidak sesuai adalah tindak pidana korupsi, dimana tindakan ini  sangat  menjadi  isu  yang  tidak  ada  akhirnya.  Akibat  yang  ditimbulkan  sangat  merugikan  baik
pemerintah maupun masyarakat. Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang tergolong kerah putih dan terorganisir,  tindakan  yang  berbentuk  kelompok  dan  tidak  dapat  dilakukan  secara  sendiri/individu. Kejahatan  ini  juga  memiliki  akibat  dalam  kerusakan  moral,  kerugian  negara  dan  tatanan,  ekonomi, politik, sosial budaya (Setiadi, 2018) .
Korupsi tidak dapat diartikan secara sempit, adapun jenis nya antara lain adanya suap menyuap berupa barang ataupun uang, tindakan menggelapkan uang milik masyarakat yang banyak  dilakukan oleh oknum pemerintahan, kebohongan dan berlaku tak jujur, pemerasan atau pemaksaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jika dibiarkan secara terus menerus maka korupsi akan semakin berbahaya dan berdampak besar bagi generasi selanjutnya. Generasi mendatang akan berpikir jika budaya korupsi adalah menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat.
Korupsi juga menjamur di negara -negara di Indonesia sehingga menjadikan tindakan ini adalah fokus  utama  dan  mendapat  perhatian  secara  khusus  daripada  tindakan  yang  lain.  Fenomena  ini menimbulkan  dampak  yang  tidak  baik  yang  dapat  menimbulkan  berbagai  dampak  pada  kehidupan masyarakat maupun antar negara (Tarmizi, 2010) . Korupsi menjadi perbuatan yang berdasar menjadi perbuatan  yang  sangat  bertentangan  dengan  moral  serta  peraturan  yang  berlaku  yang  siapapun  tidak mampu  untuk  mencegah  sehingga  hubungan  antar  sistem  hubungan  masyarakat  akan  menjadi  tidak rukun, nantinya akan mulai berproses menjadi individualisme.
Menurut Kusumah M.W yang menjadi tipologi atau bentuk dari tindak pidana korupsi antara lain Transactive  Corruption  yaitu  karena  ada  kesepakatan  yang  timbal  balik  pada  pemberi  dan  penerima untuk  keuntungan  dari  kedua  belah  pihak  tersebut  dan  secara  aktif  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan dalam  pemerintahan;  Nepotistic  corruption  terkait  dengan  seseorang  yang  telah  menyalahgunakan kuasa dan wewenang nya demi mendapatkan banyak keuntungan khususnya bagi teman serta saudara- saudara nya;  Investive corruption adalah tindakan memberi dalam bentuk barang maupun  jasa untuk pihak lainnya agar mendapatkan berbagai keuntungan dimasa yang akan datang; Defensive corruption merupakan  salah  satu  pihak  yang  yang  nyaris  dirugikan  menjadi  terpaksa  mengikuti  maupun  ikut terlibat didalam maupun pada menjadi terjebak sehingga pada akhirnya menjadi korban dari perbuatan tersebut; Autogenic corruption adalah tindakan korupsi yang dimana pelakunya dilakukan sendiri dan tak ada orang lain lagi yang terlibat dalam kejahatannya; dan Supportive corruption merupakan korupsi dengan mendapat dukungan serta tak satupun orang lagi yang terlibat dalam kejahatannya (M.W, 2001) . Negara  Indonesia  yang  juga  kaya  dengan  keberadaan  maupun  eksistensi  masyarakat  adat, sehingga  untuk  menopang  perekonomian  masyarakat  dibentuknya  Lembaga  Pekreditan  Desa  (LPD) khususnya  di  Provinsi  Bali.  Peran  LPD  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menopang kehidupan  masyarakat  khususnya  masyarakat  desa  adat.  Adanya  LPD  dapat  memberikan  atau berkontribusi terhadap dalam berbagai bentuk salah satunya adalah memberikan dana untuk keperluan upakara, dana untuk pembangunan, dana beasiswa untuk masyarakat adat yang tergolong tidak mampu maupun aktivitas lainnya (Warren C, 2010) .
Keberadaan LPD di Bali hampir di seluruh desa adat, tidak dipungkiri jika keberadaannya ada yang memberikan keuntungan dan adapun yang telah mengalami kerugian yang diakibatkan berbagai banyak  masalah  dan  dari  berbagai  faktor  salah  satunya  adalah  kejahatan  yang  digolongkan  sebagai korupsi.
Desa adat sebagai lembaga yang dikelola masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat adat. Desa adat mempunyai suatu aturan tersendiri dimana aturan tersebut saat ditaati dalam suatu wilayah tentang aturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya antara desa adat satu dengan desa adat lainnya terdapat aturan yang berbeda.
Keberadaan  desa  adat  telah  diwariskan  secara  turun  temurun  baik  dari  segi  tradisi,  kehidupan sosial  budaya  dan  kehidupan  agamanya.  Peraanan  desa  adat  dalam  hal  ini  sangat  penting  dalam pengembantugas demi menjaga serta pemeliharaan lingkungan adatnya. Adapun tugas serta fungsi Desa Adat untuk penyelenggaraan pemerintahan adat yang dalam suatu wilayah serta penetapan aturan atau atau  biasa  disebut  dengan  awig-awig  antara  lain  :  sebagai  pengatur  segala  kegiatan  yang  melibatkan warga/krama desa adat dalam suatu wilayah adat, sebagai penjaga warisan budaya serta tradiri-tradisi yang  telah  dilestarikan  oleh  masyarakat  adat,  menjaga  nilai-nilai  agama,  menjaga  kehidupan bermasyarakat agar menjadi tentram dan damai, pengembangan dalam pelestarian seni yang adat salah satunya adalah keberadaan LPD yang tidak dapat dipisahkan dari krama desa adat.
Beberapa upaya dalam perkembangan LPD agar sesuai dengan harapan yaitu menjadi mandiri dan sehat bertanggungjawab terhadap aset desa adat, menjadikan LPD dapat menjadi motivasi terkait dengan perekonomian dalam pembangunan sektor yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.
LPD  menjadi  lembaga  keuangan  yang  sangat  berbeda  terhadap  lembaga  keuangan  yang  lain, yang  saat  ini  menjadi  ciri  khusus  terhadap  lembaga  ini  yaitu  sudah  diatur  didasarkan  atas  keputusan dalam  perarem  desa  adat  serta  mentaati  UUDNRI  Tahun  1945.  Mengenai  sejarah  serta  dalam berkembangnya LPD dapat menimbulkan pemajuan seperti banyak terjadi perubahan kearah yang lebih baik dari sektor pembangunan, SDM, tata lingkungan, perkembangan kebudayaan serta dilestarikannya nilai-nilai budaya serta kesiapan yang menyeluruh terhadap perkembangan desa adat. Oleh sebab itu, krama  desa  menjadi  positif  terkait  pemanfaatan  lembaga  keuangan  ini  dan  untuk  perolehan perkembangan  usaha.  Pengelolaan  terhadap  LPD  menjadi  milik  dari  desa  adat  serta  ditata kepengurusannya secara penuh dilaksanakan dari dan oleh krama desa adat. Hasil usaha dalam kegiatan LPD  akan  dipertanggungjawabkan  kepada  majelis  desa  adat.  Terkait  dengan  kedudukan  dari  LPD mempunyai  kekuatan  di  desa  adat  hal  ini  dikarenakan  berdirinya  LPD  diatas  desa  adat  dengan  asan hukum adat dan tidak dapat dipisahkan dari agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  sangat  mengkhawatirkan  terjadi  pada  lembaga  adat  salah satunya adalah LPD.

## II. METODE PENELITIAN
Penulis  dalam  hal  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yaitu  mengumpulkan  atau mendapatkan  kebenaran  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diteliti (Marzuki,  2005) .  Penyusunan penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Teknik teknik penulisan untuk  mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan  hukum  yang  relevan  kemudian  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan,  mencatat,  mengutip, meringkas  dan  meninjau  seperlunya  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Begitu  bahan  hukum terkumpul maka akan diproses dan diulas dengan cara menganalisis serta menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Sanksi Pemidanaan Yang Diberikan Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Keberadaan LPD di Bali menjadi lembaga keuangan dengan komunitas yang telah lama dikembangkan yang  didasarkan  atas  kesadaran  bersama  masyarakat  adat  dalam  suatu  daerah  di  Bali  secara  khusus (Mantra,  2005) .  Pembentukan  LPD  pada  awalnya  terbitnya  surat  keputusan  (SK)  Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tertanggal 01 November 1984. Lembaga ini mempunyai tujuan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional  yang  diusahakan  pada  lingkungan  desa  dan  dengan tujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  LPD  dapat  membuktikan  keberadaanya dengan meringankan beban-beban yang ada pada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan operasional usaha di masyarakat desa. Beberapa yang menjadi fungsi atau peran LPD antara lain yaitu LPD menjadi salah satu lembaga yang ada di desa berupa unit operasional dan memiliki fungsi mewadahi kekayaan di desa baik berupa uang maupun surat berharga yang lainnya dan LPD menjadi pendayaguna dengan arahan  kepada  usaha  lainnya  demi  peningkatan  taraf  hidup  untuk  warga  masyarakat  desa  dalam penunjangan pembangunan.
Tujuan didirikannya LPD sesuai dengan peraturan pelaksanaan perda provinsi bali No. 3 tahun 2017  antara  lain  sebagai  pendorong  dalam  pembangunan  perekonomian  masyarakat  desa  dengan tabungan yang memiliki arah dan modal kerja yang disalurkan secara efektif, pemberantasan pada ijin, penggadaian gelap serta lainnya yang dapat disamakan dengan hal tersebut di desa, sebagai pencipta kemerataan  serta  kesempatan  untuk  usaha  bagi  warga  desa  serta  tenaga  kerja  yang  ada,  sebagai peningkatan  daya  beli  maupun  lalu  lintas  dengan  pembayaran  serta  peredaran  terhadap  uang  di  desa (Kadek Bagas Piadnya, I Nyoman Putu Budiartha, 2020) .
Pada dasarnya perlu dibentuknya kejelasan aturan dalam proteksi terhadap dana dari masyarakat sehingga adanya kelembagaan tersebut dapat bertahan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dalam  peningkatan  efektifitas  dan  efisiensi  pada  LPD  perlu  untuk  banyak  perlakuan  bagi  yang mengelola maupun terkait dengan aturan dan pedoman dalam melaksanakan tugas kelola tersebut. Dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  Putusan  Nomor  37/Pid.sus-TPK/2021/Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan jika seorang yang menjabat sebagai ketua LPD yang berada di Desa Ped,
Nusa  Penida,  Kabupaten  Klungkung,  Provinsi  Bali  yang  dibantu  oleh  bendahara  LPD  dan  juga pengurus  kredit  melakukan  perbuatan  dengan  mengeluarkan  uang  kas  LPD  sebesar Rp.984.000.000.000,-  (sembilan  ratus  delapan  puluh  empat  juta  rupiah).  Pengeluaran  tersebut  tidak berjalan lagi dan dicatat sebagai kredit macet. Pada 16 mei 2019 pelaku mencatat pelunasan pinjaman dengan  daftar  bukti  kas  masuk.  Pada  kenyataannya  uang  tersebut  tidak  pernah  masuk  ke  dalam  Kas LPD Desa Adat Ped. Pada tanggal 31 Mei 2019 yang digunakan untuk kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan BKK (Bukti Kas Keluar) No K:339 tanggal 31 Mei 2019.
Sesuai dengan tindakan tersebut maka jaksa penuntut umum dalam pokoknya menyatakan semua terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menurut Tunggal, mencegah fraud adalah adanya transparansi, budaya yang jujur, area kerja dengan lingkungan yang positif. Budaya organisasi yang dijadikan sebagai pendorong mekanisme struktur yang baik  demi  jangka  yang  panjang  maupun  jangka  pendek  sehingga  dapat  dikatakan  jika  budaya  dalam organisasi  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  mencegah  terjadinya  kecurangan  pada  hal  kelola dana LPD.
LPD  menyebutkan  jika  bidang  -bidang  usaha  LPD  antara  lain  :  sebagai  penerima  serta penghimpun  dana  dari  masyarakat  adat  dalam  bentuk  dhana  sepelan  serta  dhana  sesepelan,  pemberi pinjaman  untuk  masyarakat  adat  di  desa,  pemberi  pinjaman  untuk  masyarakat  adat  dengan  syarat kerjasama, penerima pinjaman bagi lembaga keuangan dengan dana paling banyak seratus persen dari jumlah modal cadangan serta laba yang ditahan, sebagai penyimpan kelebihan dari likuiditasnya di bank ditunjuk imbalan bunga bersaing.

## 3.2  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Telah Dilakukan Pengurus Lpd Sesuai Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Dps
Korupsi  menjadi  sebuah  awal  dari  munculnya  berbagai  masalah  pada  suatu  negara  serta  dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan. Berdasarkan fakta beberapa rezim yang ada di dunia tumbang akibat adanya korupsi yang dilakukan dan sudah merajalela (Siregar, 2016) .
Korupsi yang memiliki dampak yang sangat menimbulkan banyak permasalahan di kehidupan masyarakat serta mengganggu stabilitas nasional, pengungkapan pada kasus yang terjadi yang sangat bergantung pada alat bukti. Adapun beberapa ciri-ciri dari tindak pidana korupsi antara lain tindakan tersebut  melibatkan  banyak  orang,  dilaksanakan  secara  rahasia,  mendapatkan  keuntungan  ataupun timbal balik, terselubung akan perbuatan yang dilakukan dengan cara berlindung di belakang hukum, keputusan yang tegas dengan alih-alih dapat mempengaruhi putusan tersebut dan dilakukannya suatu penghianatan (Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, 2020) .
Kecurangan  yang  terjadi  dalam  LPD  seperti  pengendalian  secara  internal  yang  sangat  penting dalam  lembaga  demi  terhindar  serta  mengetahui  dengan  adanya  tindakan  curang  dalam  memberikan pengarahan.  Pada  hakikatnya  adanya  kebijakan  dari  pemerintah  mengenai  cara  untuk  memberantas korupsi dilakukan melalui penal serta non penal. Menurut UU upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi menjadi serangkaian perbuatan dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi dengan  berbagai  upaya  antara  lain  koordinasi,  supervisi,  monitoring,  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan sidang di pengadilan, dan tidak lupa yaitu peran serta masyarakat yang dapat membantu penegak hukum.
Tindak pidana korupsi disebabkan serta didorong dengan berbagai aspek, secara umum tujuan dari  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  adalah  bertujuan  mendapatkan  untung  secara individu maupun kepada keluarganya  atau beberapa golongan. Keberlakuan UU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terdapat jenis-jenis dari penjatuhan pidana antara lain: Pidana mati yang disertai dengan alternatif pidana yang lain tetapi tidak serta merta diberikannya penjatuhan pidana mati, pidana penjara dengan ancaman sesuai dengan batas maksimum serta batas minimum sebagaimana ketentuan dalam pasal dalam UU dengan upaya tercapainya tujuan yang lebih efektif hingga 20 tahun penjara. Pidana tambahan  antara  lain  dirampasnya  barang  bergerak  milik  terdakwa  maupun  yang  berwujud  maupun tidak  berwujud  yang  diperoleh  maupun  digunakan  untuk  melaksanakan  kejahatannya,  pembayaran
uang pengganti sesuai dengan jumlah nominal yang di korupsi, penutupan perusahaan milik terdakwa paling lama 1( satu) tahun, mencabut hak-hak tertentu maupun penghapusan atau sebagian keuntungan yang didapatkan dari tindakan nya, adanya penyitaan harta benda.
Pertimbangan hakim menjadi faktor yang sangat penting untuk penentuan mewujudkan nilai pada suatu putusan hakim dimana putusan tersebut mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Arto,  2007) .  Pentingnya  putusan  hakim  dalam  suatu  perkara  mengenai  beberapa  hal  antara  lain: Keputusan yang telah pelaku lakukan atau peristiwanya, perbuatan yang dilakukan menjadi suatu tindak pidana, keputusan hakim tentang pidananya.
Berdasarkan  Putusan  nomor  37/Pid.sus-TPK/2021/Pengadilan  Negeri  Denpasar  sudah  sesuai dengan penjatuhan sanksi pidana Menurut No 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan juga membayar kembali jumlah uang yang digelapkan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Dari  penjelasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Korupsi  menjadi  salah  satu  kejahatan  yang tergolong kerah putih dan terorganisir, tindakan yang berbentuk kelompok dan tidak dapat dilakukan secara  sendiri/individu.  Negara  Indonesia  yang  juga  kaya  dengan  keberadaan  maupun  eksistensi masyarakat  adat,  sehingga  untuk  menopang  perekonomian  masyarakat  dibentuknya  Lembaga Pekreditan  Desa  (LPD)  khususnya  di  Provinsi  Bali.  Peran  LPD  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  menopang  kehidupan  masyarakat  khususnya  masyarakat  desa  adat.  Kecurangan  yang terjadi  dalam  LPD  seperti  pengendalian  secara  internal  yang  sangat  penting  dalam  lembaga  demi terhindar serta mengetahui dengan adanya tindakan curang dalam memberikan pengarahan. Pentingnya putusan hakim dalam suatu perkara mengenai beberapa hal antara lain : Keputusan yang telah pelaku lakukan  atau  peristiwanya,  perbuatan  yang  dilakukan  menjadi  suatu  tindak  pidana,  keputusan  hakim tentang pidananya.

## 4.2 Saran
Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu penulis berharap  agar  pemerintah  lebih  gencar  lagi  dalam  menangani  tindak  pidana  korupsi  baik  dalam pelaksanaan  atau  pun  dalam  penguatan  regulasi.  Kepada  masyarakat  agar  meningkatkan  peran masyarakat  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  bentuk  dari  kontrol  sosial,  tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, M. (2007). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama . cet V, Pustaka Pelajar.
C,  W.  (2010). Adat  dalam  Praktik  dan  Wacana  Orang  Bali:  Memosisikan  Prinsip  Kewargaan  dan Kesejahteraan Bersama”. Dalam James S. Davidson, dkk. (Ed.). Adat dalam Politik Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kadek Bagas Piadnya,  I Nyoman Putu Budiartha, D. G. D. A. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. Jurnal Analogi Hukum , 2 (3). M.W, K. (2001). “Tegaknya Supremasi Hukum.” PT. Remaja Rosdakarya.
Mantra, I. B. (2005). Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali . Setda Pemprov Bali.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama  (Justice  Collaborator)  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (1), 179–185.
Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia , 15 (3).
Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tehadap Residivis Pengedar
Nakotika di Kota Yogyakarta . Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tarmizi,  E.  D.  (2010). Memberantas  korupsi  bersama  KPK  (komini  pemberantasan  korupsi) .  Sinar Grafika.