Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI: EVALUASI SISTEM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
Didik Sasono Setyadi 1 , Mailinda Eka Yuniza 2
1 Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor
2 Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mailinda@ugm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kesesuaian  sistem  perizinan  berusaha    terintegrasi secara elektronik terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), baik sebelum maupun setelah berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja.    Kegiatan  usaha  hulu  migas  merupakan  kegiatan pemerintah  yang  sangat  penting  bagi  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  minimnya  kegiatan eksplorasi  yang  salah  satunya  disebabkan  oleh  rumitnya  perizinan,  harus  segera  diselesaikan. Terkait hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (PP  24/2018) . Tulisan  ini menggambarkan karakteristik Usaha Hulu Migas, melakukan inventarisasi dan mapping perizinan di  sektor  hulu  migas  setelah  diperlakukannya  PP  24/2018,  melakukan  evaluasi  dan  analisis kesesuaian PP 24/2018 dengan  kebutuhan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta memberikan rekomendasi  untuk  memperbaiki  perizinan  migas  kedepan.  Rekomendasi  yang  diberikan  masih tetap relevan meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya. Tidak banyak tulisan mengenai kegiatan hulu migas khusunya dari  aspek  hukum  apalagi  mengenai  perizinan,  termasuk  penelitian  ini.  Metode  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  normatif,  yaitu  data  yang  utama  digunakan  adalah  data  sekunder  yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kegiatan hulu migas  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dan  spesifik  dibandingkan  kegiatan  usaha  lainnya,  2) untuk mendukung sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP 24/2018, pada awal tahun 2020 SKK Migas membentuk One Door Service Policy (ODSP), 3) Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter kegiatan usaha hulu minyak dan  gas  bumi,  sehingga  OSS  tidak  bisa  diharapkan  untuk  menjadi  solusi  bagi  penyelesaian kerumitan  perizinan  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Oleh  karena  itu,  penulis mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang dapat mengakomodir kondisi khusus  hulu  migas,  menyederhanakan  perizinan  hulu  migas  secara  menyeluruh  dan  memperkuat ODSP.
Kata kunci: Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi; Perizinan Berusaha Terintegrasi
1 Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik.
2 Dosen  Hukum  Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  UGM  dan  Peneliti  Pusat  Study  Energi UGM, email: mailinda@ugm.ac.id
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
BUSINESS LICENSING IN THE UPSTREAM OIL AND GAS SECTOR: ELECTRONICALLY INTEGRATED SYSTEM EVALUATION

## Abstract
Upstream oil and gas (oil and gas) business activities are vital for the nation and state.  Therefore,  the  lack  of  exploration  activities  caused  by  the  complexity  of licensing must be resolved immediately. The government then issued Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services Electronically (GR 24/2018). This paper describes the specific Upstream Oil and Gas  Business  characteristics  and  compares  the  suitability  of  Government Regulation  24/2018  with  the  specific  condition  of  the  upstream  oil  and  gas. Furthermore, this study provides recommendations for improving licensing of oil and gas in the future. Even though there is a Job Creation Law (Law No 11/2020) and its implementing rules, these recommendations are still relevant. The method used is  the normative research method. The primary  data used is  secondary data obtained  through  a  literature  study.  The  results  of  this  study  indicate  that:  1) upstream oil and gas activities have different and specific characteristics compared to  other  business  activities,  2)  to  support  the  OSS  system  as  regulated  in  PP 24/2018, in early 2020, SKK Migas established a One Door Service Policy (ODSP), 3) The Electronically Integrated Licensing Service System (OSS) does not work by the needs and character of the upstream oil and gas business activities. This study recommends  that  the  government  issue  a  Presidential  Regulation  that  can accommodate special conditions in the upstream oil and gas, simplify licensing in upstream oil and gas entirely, and strengthen the position of ODSP.
Keywords: Upstream Oil and Gas; Online Single Submission

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) hingga saat ini masih merupakan kegiatan pemerintah yang sangat penting bagi bangsa dan negara. 3 Paling tidak ada tiga alasan yang menyebabkan hal tersebut: migas penting untuk menjaga  ketersediaan  energi,  migas  memberikan  kontribusi  bagi  penerimaan negara, serta migas mendorong perekonomian di sektor-sektor yang lain. 4
Penting  dan  strategisnya  migas  menjadikan  penurunan  produksi  migas sebagai persoalan nasional yang sangat urgent untuk segera diselesaikan. Hal ini
3 Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi,  “Alur  Bisnis Migas,” Humas SKK Migas, 2016, https://humasskkmigas.wordpress.com/2016/07/27/alur-bisnis-migas.
4 “Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi” (2001).
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mengingat  semakin  hari  kebutuhan  akan  migas  terus  meningkat  sementara produksinya  terus  menurun.  Untuk  minyak  bumi,  meskipun  sebelumnya Indonesia  pernah  menjadi  salah  satu  negara  pengekspor  minyak,  sejak  tahun 2003 Indonesia resmi menjadi nett importer yang berarti konsumsi minyak lebih besar  dari  produksinya. 5 Data  SKK  Migas  menunjukkan  pada  tahun  2020 produksi minyak dan kondensat nasional mencapai 708,5 ribu barel minyak per hari  (Mbopd).  Angka  tersebut  mengalami  penurunan  sebesar  36,6  Mbopd dibandingkan pencapaian produksi pada tahun 2019 sebesar 745,1 Mbopd. 6
Terbalik  dari  sumber  energi  yang  terus  menurun,  konsumsi  energi  terus meningkat. Berdasarkan proyeksi, kebutuhan gas bumi Indonesia misalnya akan meningkat sekitar 400%-500%    di tahun 2025 dibanding kebutuhan gas bumi pada  tahun  2011,  dengan  asumsi  penerapan  kebijakan  migrasi  BBM  ke  BBG pada  sektor  transportasi  dan  sektor  pembangkit  listrik. 7 Peningkatan penggunaan  migas  tersebut  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan  jumlah  penduduk.  Sebagai  konsekuensinya,  kekurangan  migas kemudian dipenuhi dengan impor yang jumlahnya hingga kini selalu meningkat dari tahun ke tahun. 8
Menurunnya produksi migas Indonesia tersebut harus segera dicari jalan keluarnya.  Selain  membuat  kebijakan mix  energy ,  pemerintah  juga  berupaya untuk kembali meningkatkan produksi dan cadangan migas. Kepala Humas SKK Migas  Rudianto  Rimbono  mengatakan  hingga  31  Oktober  2014,  realisasi program eksplorasi baru mencapai 51 persen. Pengeboran sumur pengembangan hanya  73  persen  dan  Kegiatan  lainnya  adalah  kerja  ulang  76  persen  dan perawatan sumur 74 persen.Sementara untuk kegiatan survei seismik, geologi, dan  geofisika,  hanya  terealisasi  63  persen.  Industri  hulu  migas  baru  bisa menyelesaikan pengeboran 67 sumur, dari 132 sumur yang direncanakan. Dari jumlah tersebut, 52 sumur merupakan sumur migas konvensional dan sisanya 15 adalah  sumur  nonkonvensional.  Penurunan  produksi  minyak  Indonesia disebabkan  minimnya  kegiatan  eksplorasi  Migas. 9 Padahal  potensi  cadangan
5 Eka,  “Menkeu:  Indonesia  Net  Importir  Minyak  Sejak  2003,”  Aktual.com,  2014, https://aktual.com/?p=106018.
6 SKK Migas, “Menuju 1 Juta BOPD & 12 BSCFD di 2030 melalui Kegiatan Masif, Agresif dan Efisien,” 2020.
7 Bertha  Maya  Sopha,  “Kebutuhan-Dan-Ketersediaan-Gas-Alam-Indonesia.Pdf,”  Pusat  Studi Energi, n.d., https://pse.ugm.ac.id/wp/wp-content/uploads/Kebutuhan-dan-ketersediaan-gas-alam- Indonesia.pdf.
8 Mohamad  Nasir,  “Potret  Kinerja  Migas  Indonesia  Kementrian  Keuangan,”  n.d., https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/potret kinerja migas indonesia.pdf.
9 Safrezi Fitra, “Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas Masih di Bawah Target,” Katadata.co.id, 2014, https://katadata.co.id/safrezifitra/energi/5e9a5707ca795/pelaksanaan-kegiatan-hulu-migas-masih-di- bawah-target#sthash.BSDqMvSv.dpuf.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
migas  yang  terkandung  di  bumi  Indonesia  diperkirakan  masih  cukup  besar. 10 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa per tanggal 19 Januari 2021, cadangan minyak Indonesia masih tersedia untuk 9,5 tahun dan cadangan gas 19,9 tahun ke depan. Perkiraan angka cadangan minyak dan gas bumi tersebut diberi asumsi ketika tidak ada penemuan baru dan tingkat produksi minyak saat ini tetap sebanyak 700 ribu barel oil per day (bopd) dan gas 6 billion standard cubic feet per day (bscfd). 11 Banyaknya eksplorasi migas dipercaya dapat menstimulus peningkatan lifting migas.
Sayangnya,  kegiatan  eksplorasi  migas  beberapa  tahun  terakhir  relatif minim,  bahkan  Indonesia  terancam  defisit  gas  di  tahun  2023. 12 Minimnya kegiatan eksplorasi salah satunya disebabkan oleh proses perizinan yang berbelit di sektor eksplorasi Migas. Berbelit dan panjangnya proses perizinan yang harus dilalui oleh investor sebelum melakukan usaha migas di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jumlah izin yang harus mereka miliki dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh masing-masing izin. Untuk usaha hulu dan hilir migas    misalnya  diperlukan  sekitar  200  izin.  Izin-izin  tersebut  rumit  dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusannya, serta melibatkan banyak instansi. 13
Untuk  itu  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2018  (PP  24/2018)  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (disebut juga dengan Online Single Submission / OSS). PP 24/2018 ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2018  dengan  harapan  dapat  menjadi  solusi  dari  problematika  kerumitan perizinan  di  Indonesia.  Namun  demikian,  setelah  lebih  dari  dua  tahun diundangkan,  kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  penerapan  PP  ini masih  menghadapai  banyak  kendala, 14 termasuk  kendala  di  bidang  hukum. 15
Hingga saat  ini, meskipun sudah dikeluarkan PP  24/2018,  para calon  investor masih  banyak  yang  mengeluhkan  kerumitan  serta  lamanya  proses  agar  bisa
10 Fahmi  Radhy,  “Rezim  Perijinan  Menghambat  Produksi  Migas,”  Kompasiana.com,  2014, https://www.kompasiana.com/fahmy_radhi/54f9329aa33311ef048b488c/rezim-perijinan-menghambat- produksi-migas.
11 Agung  Pribadi,  “Menteri  ESDM:  Cadangan  Minyak  Indonesia Tersedia  untuk 9,5  Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun,” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021.
12 Admin, “Eksplorasi Migas Minim, Indonesia Terancam Defisit Gas 2023,” Migas Hulu Jabar ONWJ, 2020, https://www.migashulujabaronwj.co.id/eksplorasi-migas-minim-indonesia-terancam- defisit-gas-2023.
13 Radhy, “Rezim Perijinan Menghambat Produksi Migas.”
14 Lorenzo  Anugrah  Mahardika,  “Implementasi  Sistem  OSS  Masih  Hadapi  Sejumlah  Kendala  | Ekonomi,” Bisnis.com, 2019, https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/implementasi-sistem- oss-masih-hadapi-sejumlah-kendala.
15 Inosentius  Samsul,  “Kontroversi  PP  No  24  Tahun  2018,”  Mediaindonesia.com,  2018, https://mediaindonesia.com/read/detail/175843-kontroversi-pp-no-24-tahun-2018.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
melakukan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia    (termasuk  kegiatan  usaha  hulu migas).  Untuk  itulah,  menarik  untuk  dianalisis  permasalahan-permasalahan  di bidang perizinan migas setelah diberlakukannya PP 24/2018, termasuk setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Berdasarkan pada permasalahan di bidang perizinan migas, penulis akan melakukan evaluasi terhadap penerapannya. Hasil evaluasi mengenai penerapan peraturan tentang perizinan berusaha di sektor hulu migas akan  penulis  sertai  dengan  rekomendasi  yang  dapat  membantu  berbagai stakeholder untuk menentukan langkah yang sepatutnya ditempuh kedepannya.
Penelitian  Sasono  dkk  (2021),  “ Forestry  Borrow  To  Use  Permit  In Upstream  Oil  And  Gas  Activity:  Ecology  Governance,  Development Administration,  And  Administration  Law  Perspective ”  menganalisis  tentang ketidakcocokan  mekanisme  perizinan  hak  pinjam  pakai  hutan  untuk  kegiatan hulu migas. 16 Salah satu hal yang disoroti pada tulisan tersebut adalah mengenai prosedur  permohonan  hak  pinjam  pakai  migas  oleh  Kontraktor  Kerja  Sama (KKS) untuk dapat melakukan kegiatan hulu migas di hutan, padahal hakikatnya kegiatan hulu migas bukan an sich milik KKS, melainkan kegiatan negara yang seharus  didukung  dengan  penetapan. 17 Tulisan  tersebut  memiliki  kesamaan dengan tulisan ini karena membahas hakikat izin dan penetapan pada hulu migas.
Namun, penelitian ini berbeda karena melihat perizinan hulu migas secara umum bukan  hanya  hak  pinjam  pakai  hutan.  Hasil  dari  penulisan  ini  memperkuat temuan  pada  penelitian  Sasono  ini  menyatakan  bahwa  harus  ada  kekhususan mekanisme  perijinan  di  hulu  migas  untuk  mendukung  peningkatan  investasi hulu migas.
Penelitian  mengenai  peranan  negara  dalam  kegiatan  hulu  migas  juga dilakukan  Redi  (2016)  dalam  artikelnya  yang  berjudul  “Dinamika  Konsepsi Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam”.  Dalam  tulisan  tersebut,  Redi menggambarkan dinamika interpretasi terkait hak menguasai negara yang diatur oleh Pasal 33 UUD 1945. 18 Tulisan tersebut menjadi inspirasi dalam penelitian ini  khususnya  terkait  peran  negara  yang  seharusnya  dalam  kegiatan  hulu migas. 19 Tulisan ini berbeda dengan tulisan Redi karena bersifat lebih teknis dan konkrit. Hasil dari penelitian ini akan memperkaya tulisan Redi dengan praktik dilapangan mengingat tulisan Redi tersebut bersifat konseptual.
16 Didik Sasono Setyadi, Deti Mulyati, dan Azeem Marhendra Amedi, “Forestry Borrow to Use Permit  in  Upstream  Oil  and  Gas  Activity:  Ecology  Governance,  Development  Administration,  and Administration Law Perspective,” Yuridika 36, no. 1 (1 Januari 2021): 39,
https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.21420.
17 Setyadi, Mulyati, dan Amedi.
18 Ahmad  Redi,  “Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam,” Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (20 Mei 2016): 401, https://doi.org/10.31078/jk12210.
19 Redi.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Penelitian  lain  yang  menyangkut  perizinan  di  hulu  migas  dilakukan Sujatmoko dkk (2020) yang berjudul “ The simplification of Upstream Oil and Gas  Business  license  in  Indonesia .” Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa perizinan  migas  sangat  banyak,  tumbang  tindih  dan  memerlukan  waktu  yang lama, sehingga pemerintah perlu untuk menyederhanakan baik dari segi jumlah maupun  prosedur  perizinan  migas. 20 Penelitian  tersebut  serupa  dengan penelitian ini karena membicarakan izin  di  hulu  migas. Penelitian ini berbeda dari penelitian Sujatmoko, baik dari segi waktu maupun cakupannya. Penelitian ini  menganalisis  perizinan  hulu  migas  setelah  pemberlakuan  PP  24/2018  juga UU  Cipta  Kerja.  Dari  segi  cakupan,  penelitian  Sujatmoko    bersifat  lebih general yaitu Sujatmoko, yang berjudul “ The simplification of Upstream Oil and Gas Business license in Indonesia” melengkapi penelitian sebelumnya karena mendeskripsikan  secara  lebih  detail  kesulitan  yang  ditemui  pada  pengurusan perizinan hulu migas.
Penelitian  lain  yang  juga  mengunspirasi  penelitian  ini  adalah  penelitian yang  dilakukan  Suryajaya  dkk  (2014)  yang  berjudul  “SKK  Migas  Sistem Operasi Terpadu- Performance Evaluation for Secure Data Exchange for Oil and Gas  Contractors ”. 21 Tulisan  tersebut  menganalisa  peluang-peluang peningkatan  pada  layanan  Sistem  Operasi  Terpadu  SKK  Migas  sampai  tahun 2014.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Bobby  Suryajaya  dkk  karena hanya  sebagian  kecil  tulisan  ini  yang  menganalisis  tentang  ODSP  (yang  cikal bakalnya dari Sistem Operasi Terpadu) dan jangka waktu penelitian ini juga jauh setelah  2014. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kesesuaian  sistem perizinan berusaha    terintegrasi secara elektronik terhadap sektor hulu minyak dan  gas  bumi  (migas),  baik  sebelum  maupun  setelah  berlakunya  Undang- Undang Cipta Kerja.

## B. Permasalahan
Sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  masih  banyak permasalahan  yang  terjadi  dalam  penerapan  PP  24/2018  sehingga  tujuan  dari dikeluarkannya PP tersebut belum tercapai, maka tulisan ini akan:
1. Menggambarkan karakteristik usaha hulu Migas;
2. Melakukan inventarisasi dan mapping perizinan di sektor hulu migas setelah diberlakukannya PP 24/2018;
20 Emanuel  Sujatmoko  et  al.,  “The  simplification  of  Upstream  Oil  and  Gas  Business  license  in Indonesia,” Research,  Society  and  Development 9,  no.  2  (1  Januari  2020):  e16921950, https://doi.org/10.33448/rsd-v9i2.1950.
21 Bobby  Suryajaya,  Charles  Lim,  dan  Budi  Ibrahim,  “SKK  Migas  Sistem  Operasi  Terpadu— Performance Evaluation for Secure Data Exchange for Oil and Gas Contractors,” Advanced Science Letters 20, no. 1 (1 Januari 2014): 129–33, https://doi.org/10.1166/asl.2014.5248.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
3. Melakukan evaluasi dan analisis kesesuaian PP 24/2018 dengan kebutuhan kegiatan hulu migas;
4. Memberikan  rekomendasi  untuk  memperbaiki  perizinan  migas  kedepan termasuk setelah dikeluarkannya UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berbasis Resiko.
C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode penelitian hukum  normatif. Penelitian hukum  normatif disebut juga penelitian yuridis normatif yang artinya penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. 22 Oleh karena itu dalam penelitian ini data utama yang digunakan  adalah  data  sekunder,  seperti  buku,  jurnal,  peraturan  perundang- undangan,  dan  berbagai  artikel  terkait.  Teknik  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan data ialah melalui studi pustaka. Selain melalui  studi pustaka, keikutsertaan  penulis  dalam  berbagai  FGD  yang  diselenggarakan  SKK  Migas dan  Kementerian  ESDM  terkait  upaya  penyederhaan  perizinan  migas  sangat membantu  pengayaan  materi  penelitian  ini.  Setelah  terkumpul,  terhadap  data sekunder  yang  diperoleh  kemudian  dilakukan  analisis  data  secara  kualitatif. Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Usaha Hulu Migas
Sebelum  membahas  tentang  sistem  perizinan,  tulisan  ini  akan  terlebih dahulu menginventarisir karakteristik kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Penjelasan  mengenai  karakteristik  kegiatan  usaha  hulu  migas  ini  akan  sangat bermanfaat  dalam  analisis  kesesuaian  sitem  perizinan  menurut  PP  24/2018 dengan karakteristik kegiatan hulu migas.
Secara normatif, kegaiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) serta Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 002/ PUU –  I/2003  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36  /PUU  –  X/2012. 23
Dalam  Konsideran  (Menimbang  huruf  b)  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2001  disebutkan  bahwa  migas  merupakan  merupakan  sumber  daya  alam
22 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
23 Mailinda Eka Yuniza et al., “Natural gas aggregation and the opportunity for synchronization under Indonesian law,” The Journal of World Energy Law & Business 9, no. 5 (6 Oktober 2016): 388–409, https://doi.org/10.1093/jwelb/jww021.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
strategis,  komoditas  vital  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak 24 dan mempunyai  peranan  penting  dalam  perekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu, maka  migas  dikuasai  oleh  negara  dan  pengelolaannya  harus  dapat  secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut UU 22/2001  mengatur  bahwa  penguasaan  oleh  negara  diselenggarakan  oleh pemerintah  sebagai  pemegang  kuasa  pertambangan  dan  pemerintah  kemudian membentuk Badan Pelaksana. 25
Pada perkembangannya, ketentuan tentang Badan Pelaksana kemudian di judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK berkaitan dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi ialah Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang  dalam  amarnya  menyatakan  bahwa “seluruh  hal  yang  terkait  dengan Badan  Pelaksana  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.” Selanjutnya,  fungsi  dan  tugas  Badan  Pelaksana  Minyak  dan  Gas Bumi  dilaksanakan  oleh  Pemerintah.  Dikarenakan  adanya  pengujian  materiil terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 ini maka sejak tahun 2012 Badan Pelaksana  untuk  sementara  waktu  digantikan  oleh  Satuan  Kerja  Khusus Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  (SKK  Migas) 26 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi. 27 Perpres  tersebut kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2018  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 28
Selain  tentang  Badan  Pelaksana,  UU  22/2001  juga  mengatur  tentang kontrak kerjasama. 29 Pasal 6 ayat (1) UU 22/2001 menegaskan bahwa kegiatan
24 Mailinda Eka Yuniza, Marsudi Triatmodjo, dan Rizkia Evania, “Gas governance in Indonesia,” The  Journal  of  World  Energy  Law &  Business 9,  no.  2 (April  2016):  124–34, https://doi.org/10.1093/jwelb/jww004.
25 “ Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi” (2001).
26 M.  Ilham  F  Putuhena,  “Politik  Hukum  Pengelolaan  Hulu  Migas  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 2 (31 Agustus 2015): 237, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.22.
27 “Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi” (2013); Jamie Seth Davidson, “The Demise of Indonesia’s Upstream Oil and Gas Regulatory Agency: An Alternative Perspective,” Contemporary Southeast Asia 37, no. 1 (30 April 2015): 109–33, https://doi.org/10.1355/cs37-1e.
28 “Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi” (2018).
29 Faizal Kurniawan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai  Aset  Negara  Melalui  Instrumen  Kontrak,” Perspektif 18,  no.  2  (27  Mei  2013):  74, https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.116.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
usaha  hulu  migas  dilaksanakan  dan  dikendalikan  melalui  kontrak  kerjasama. Kontrak kerjasama paling sedikit memuat persyaratan: 30
a. kepemilikan  sumber  daya  alam  tetap  di  tangan  pemerintah  sampai  pada titik penyerahan;
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
Untuk  melaksanakan  UU  22/2001,  pemerintah  kemudian  menerbitkan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2004  (PP  35/2004)  Tentang  Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 31 PP 35/2004 terdiri dari 14 bab dan 105 pasal.  PP  ini  secara  lebih  detail  telah  menjelaskan  bagaimana  seharusnya kegiatan industri hulu migas dijalankan. PP 35/2004 misalnya mengatur tentang kontraktor, kontrak kerjasama, dan wilayah kerja.
Pada  Pasal  1  angka  6  PP  35/2004  disebutkan  bahwa  kontraktor  adalah “Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap  yang  diberikan  wewenang  untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak  kerja  sama  dengan  Badan  Pelaksana.”  Ketentuan  tentang  kontraktor sebagai  badan  yang  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  ekplorasi  dan eksploitasi migas tersebut kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 24.    Dalam Pasal 24 ayat (1) PP 35/2004 diatur bahwa “Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana”.
Mengenai  kontraktor  sebagai  badan  usaha  atau  bentuk  usaha  tetap definisinya  merujuk  kepada  Ketentuan  Pasal  1  angka  17  dan  angka  18  UU 22/2001. Pada Pasal 1 angka 17 UU 22/2001 diatur bahwa Badan Usaha (BU) adalah  “perusahaan  berbentuk  badan  hukum  yang  menjalankan  jenis  usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU 22/2001 yang berbunyi:
“Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia”.
30 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi.
31 “Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi” (2004).
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Terhadap setiap BU dan BUT hanya dapat diberikan satu wilayah kerja. 32 Dalam hal badan usaha atau bentuk usaha tetap mengusahakan lebih dari satu wilayah  kerja,  maka  harus  dibentuk  badan  hukum  yang  terpisah  untuk  setiap wilayah  kerja. 33 Terkait  dengan  ketentuan  tersebut,  jika  di  Indonesia  ada  BU atau BUT yang mengusahakan beberapa wilayah kerja di Indonesia, maka badan hukumnya harus berbeda untuk wilayah kerja  yang satu dengan wilayah kerja yang lainnya. Contohnya Medco, maka Medco yang berwilayah kerja di Natuna, dengan Medco yang berwilayah kerja di Sumatera Selatan serta yang berwilayah kerja di Madura, adalah badan hukum  yang terpisah-pisah (tidak bisa diwakili oleh satu manajemen atau pengurus saja).
Selain mengatur tentang kontraktor, hal penting lainnya yang diatur PP 35/ 2004 adalah mengenai kontrak Kerjasama dan asset kegiatan hulu migas. Pasal 24 ayat (2) PP 35/2004 menjelaskan tentang persyaratan kontrak kerjasama yang paling sedikit harus memuat:
a. kepemilikan  sumber  daya  Minyak  dan  Gas  Bumi  tetap  ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
b. pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh kontraktor berada pada Badan Pelaksana;
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.
Mengenai aset Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diatur secara jelas dalam Pasal 78 PP No. 35 Tahun 2004 yang bunyinya: “Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana”.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas sangat jelas bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana (dahulu BPMIGAS, sekarang SKK Migas) karena:
1. Kepemilikan  Sumber  Daya  Alam  (Migas)  ada  di  tangan  Pemerintah sampai di titik penyerahan;
2. Manajemen Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas ada pada SKK Migas
3. Aset  yang digunakan langsung untuk kegiatan usaha hulu migas yang dibeli  oleh  BU  /  BUT  (kontraktor)  adalah  kekayaan  negara  yang dikelola oleh Badan Pelaksana (SKK Migas);
4. BU  /  BUT  (Kontraktor)  hanya  operator  yang  bertanggung  jawab menyediakan modal dan menanggung risiko;
Dengan demikian peran pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi  yang  diwakili  oleh  SKK  Migas  sangatlah  dominan,  sebagai  “pemilik”
32 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi.
33 Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sumber  daya  migas,  sekaligus  pemegang  manajemen  operasi,  serta  sebagai pemilik semua asset usaha hulu.
Mengenai hal ini Didik S Setyadi menyebutkan “Posisi pemerintah yang sangat  dominan  tidak  lepas  dari  amanat  konstitusi  yang  “mengharuskan” pemerintah (untuk dan atas nama negara) berkedudukan seperti itu”. 34 Dengan kata lain maka bila pemerintah melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas  bumi  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  sudah  melaksanakan “kewajiban”/“tugas” konstitusional sebagai wujud pelaksanaan hak menguasai negara  atas  kekayaan  alam  minyak  dan  gas  bumi  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari uraian di atas, pada bukunya yang lain Didik Sasono Setyadi menyatakan: 35
“Secara  lebih  luas  dapat  disimpulkan,  ketentuan  tersebut  memberikan pengertian bahwa setiap barel minyak dan atau setiap kali kubik gas yang diproduksi, beserta asset-aset penunjang produksi yang terpasang adalah milik  negara.  Oleh  karena  itu  perlu  dikendalikan  biaya  investasi  dan produksinya oleh badan milik pemerintah yang disebut SKK Migas agar dapat  menghasilkan  penerimaan  negara  yang  maksimal.  Mengapa demikian?  karena  biaya  investasi  dan  produksi  tersebut  harus  dibayar kembali  dalam  bentuk  hasil  produksi  (minyak  dan  atau  gas  bumi)  oleh pemerintah  kepada  Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap  yang bersangkutan sebelum dilakukan bagi hasil untuk Pemerintah dan untuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Pengembalian biaya investasi dan produksi inilah yang lazim disebut Cost recovery” .
Pernyataan  Didik  S  Setyadi  ini  mengandung  pengertian  bahwa  peran pemerintah  sebagai  pemilik  sumber  daya  migas  dan  pemegang  manajemen operasi  harus  dioptimalkan  untuk  mengendalikan  agar  investasi  dan  biaya operasi untuk eksplorasi dan eksploitasi migas terkelola dengan baik. Sekalipun yang  menyediakan  modal  adalah  kontraktor  namun  kontraktor  tidak  bisa seenaknya  /  serta  merta  membelanjakan  uang  untuk  investasi  dan  biaya operasinya.  Mereka  harus  mendapatkan  persetujuan  lebih  dahulu  dari pemerintah  (dalam  hal  ini  SKK  Migas)  karena  modal  dan  biaya  operasi  ini nantinya  akan  dikembalikan  dari  hasil  produksi  dalam  bentuk Cost  recovery (CR).  Bila  CR  besar  maka  hasil  minyak  yang  dibagi  antara  negara  dengan kontraktor  makin  sedikit,  sehingga  ujungnya  akan  mengurangi  manfaat  bagi rakyat dan negara.
34 Didik  S  Setyadi, Politik  Hukum  Dinamika  Penerapan  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Sumber Daya Alam Minyak Gas Bumi (Surabaya: Sahabat Mandiri, 2017).
35 Setyadi, Mulyati, dan Amedi, “Forestry Borrow to Use Permit in Upstream Oil and Gas Activity: Ecology Governance, Development Administration, and Administration Law Perspective.”
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
CR ini adalah keniscayaan dalam semua kegiatan usaha, termasuk dalam kegiatan usaha hulu migas, oleh karena itu Benny Lubiantara menyatakan: 36 “Di dalam kontrak migas antara pemerintah dengan perusahaan migas, pada dasarnya apapun sistem kontrak migas yang digunakan, akan selalu ada yang namanya  mekanisme cost  recovery .  Mekanisme  ini  ini  sebenarnya  tidak hanya  terdapat  pada  sistem  kontrak  kerja  sama  dalam  industry  hulu  migas ( Production Sharig Contract/ PSC), juga pada sistem konsesi ( royalty / tax ), namun  memang  istilah  yang  digunakan  bukan cost  recovery ,  tetapi cost deductions” .
Lebih lanjut, Benny Lubiantara mempertanyakan pendapat pengamat yang mengusulkan agar PSC tidak lagi digunakan  hanya karena adanya mekanisme Cost  recovery mengingat  bahwa  pengawasan  pemerintah  justru  lebih  ketat dibanding dengan sistem konsesi. 37 Untuk mengetahui mengapa kegiatan usaha hulu  Migas  merupakan  kegiatan  pemerintah  dapat  dilihat  dari  Prinsip-prinsip PSC  yang  dikenalkan  oleh  Ibnu  Sutowo  pada  awal-awal  hendak diberlakukannya PSC pada tahun 1966 adalah sebagai berikut: 38
1. Kendali manajemen dipegang Perusahaan Negara
2. Kontrak didasarkan pada pembagian produksi
3. Kontraktor  menanggung  risiko  pra-produksi.  Bila  minyak  ditemukan, penggantian  biaya  ( cost  recovery )  dibatasi  maksimum  40%  per  tahun dari minyak yang dihasilkan.
4. Sisa minyak setelah dikurangi cost  recovery dibagi  dengan komposisi 65% untuk Perusahaan Negara can 35% untuk Kontraktor.
5. Pertamina membayar pajak pendapatan kontraktor pada pemerintah.
6. Kontraktor  wajib  mempekerjakan  tenaga  kerja  Indonesia.  Setelah produksi  ekonomis  dimulai,  kontraktor  wajib  mendidik  dan  melatih tenaga kerja Indonesia.
7. Kontraktor  wajib  memenuhi  kebutuhan  bahan  bakar  minyak  dalam negeri maksimum 25% dari bagian yang dihasilkan.
Prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Ibnu Sutowo ini pernah ditolak oleh perusahaan-perusahaan besar migas asing  yang ada di  Indonesia, namun  pada akhirnya  tetap  ada  perusahaan-perusahaan  minyak  dan  gas  bumi  yang mendukung  dan  menerima  prinsip-prinsip  itu,  sehingga  sistem  PSC  saat  ini banyak  diikuti  oleh  negara-negara  lain  tentunya  dengan  penyesuaian- penyesuaian tertentu.
36 Benny Lubiantara, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas (Jakarta: Grasindo, 2013).
37 Lubiantara, 173.
38 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Keberatan  terhadap  sistem  PSC 39 yang  menggunakan  mekanisme Cost recovery ini  menjadikan  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  kebijakan  PSC Gross split . Berbeda dengan sistem Cost recovery dimana pemerintah kemudian mengganti biaya operasional yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk eksplorasi dan eksploitasi migas, dalam sistem Gross split sudah ada ketentuan tentang bagi hasil yang jelas antara kontraktor dan pemerintah sejak awal dan semua biaya operasional  ditanggung  oleh  kontraktor. 40 Sayangnya,  penerapan Gross  split tidak  berjalan  lancar  mengingat  ketentuan-ketentuan  yang  dibuat  pemerintah untuk sistem Gross split masih sangat premature. 41 Lebih lanjut, sistem kontrak kerja sama Gross split yang mirip sistem Tax / Royalty (Konsesi), pada dasarnya juga mengenal cost recovery / cost deduction , hanya saja angkanya ditetapkan di depan. Rinto Pudyantoro menambahkan bahwa kesalahpahaman tentang Cost recovery berpangkal  pada pemahaman  yang salah  yang mengira bahwa bisnis hulu  migas  adalah  sepenuhnya  bisnis  kontraktor. 42 Padahal  sejatinya, sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas  Kegiatan  Usaha  Hulu  Migas  adalah merupakan kegiatan pemerintah.
B. Inventarisasi  Dan  Mapping  Perizinan  Di  Sektor  Hulu  Migas  Setelah Diperlakukannya PP 24/2018
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi  adalah  kegiatan  pemerintah  yang  operasionalisasinya  dilaksanakan  oleh mitra  pemerintah  (dalam  hal  ini  Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama  /  KKKS). Untuk  itu  pada  awal  tahun  2020  SKK  Migas  membentuk One  Door  Service Policy (ODSP) Perizinan untuk mengukuhkan karakter tersebut.
ODSP  merupakan  layanan  yang  disediakan  oleh  SKK  Migas  untuk membantu  proses  perizinan  KKKS  yang  dilaksanakan  dalam  satu  pintu  dan proses  yang  lebih  cepat.  SKK  Migas  dan  KKKS  bersama-sama  melakukan penelitian  atas  kelengkapan  untuk  setiap  persyaratan  perizinan  dari  berbagai instansi yang ada saat ini dan    SKK Migas kemudian akan membantu KKKS untuk  dapat  memenuhi  dokumen  yang  menjadi  persyaratan  perizinan  serta mendampingi  pengurusan  perizinan  di  di  instansi  terkait. 43 Adapun  proses
39 Maria R.U.D. Tambunan dan Ginda Togatorop, “Dualisme Ketentuan Cost Recovery Sebagai Dasar  Pungutan  Negara  Pada Industri  Hulu  Migas,” Veritas  et  Justitia 7,  no.  1  (28  Juni  2021):  56–90, https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3740.
40 Mailinda Eka Yuniza, Aicha Grade Rebecca, dan Rahmah Candrika Ramadhaniati, “A Necessity or A Premature Move? The Shift of Indonesian Production Sharing Contract in the Oil and Gas Industry,” International  Journal  of  Energy  Economics  and  Policy 10,  no.  4  (15  Mei  2020):  251–57, https://doi.org/10.32479/ijeep.9024.
41 Yuniza, Rebecca, dan Ramadhaniati.
42 A Rinto Pudyantoro, A to Z Bisnis Hulu Migas (Jakarta: Petromindo, 2017).
43 Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi,  “Kejar  1  Juta BOPD, SKK Migas Launching ODSP,” SKK Migas, 2020, http://www.skkmigas.go.id/berita/kejar-1-juta- bopd-skk-migas-launching-odsp.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
inventarisasi kebutuhan perizinan yang dilakukan oleh OSDP ditunjukkan dalam gambar berikut:
Gambar 1. Proses Inventarisasi Kebutuhan Perizinan untuk Setiap Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Strategi untuk Mendapatkannya
Berdasarkan Gambar 1, Nampak bahwa mekanisme kerja (Standard Operating Procedure) dari ODSP adalah sebagai berikut:
1. KKKS  yang  telah  mendapatkan  persetujuan  WP&B (Work  Program  & Budget) mengajukan Rencana Kegiatan ke Sekretariat ODSP.
2. Sekretariat ODSP melanjutkan ke Kelompok-kelompok Kerja ODSP untuk menganalisa  kebutuhan  perizinan,  persyaratan  yang  dibutuhkan  serta strategi  dan  skedul  untuk  mendapatkannya  yang  dituangkan  sebagai “Advis”
3. Setelah “Advis” keluar dari ODSP maka hal terebut diserahkan pada fungsi yang  memonitor  WP  &  B  di  SKK  Migas  dan  kepada  PIC (Person  in Charge) ODSP di masing-masing KKKS untuk ditindak lanjuti pengurusan izinnya, dibantu oleh ODSP
Berdasarkan Gambar 1 tampak bahwa ada 4 Pokja OSDP. Adapun tugas masing- masing kelompok kerja (Pokja 1 sampai dengan 4) adalah sebagai berikut:
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi:
Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Gambar  2. Pembagian  Kluster  /  Kelompok  Kerja  Berdasarkan  Substansi Perizinan, beserta Leading Sektor Penerbit Izinnya

## Sumber: ODSP SKK Migas
Perjalanan  ODSP  dimulai  di  bulan  November  2019  yang  diawali  dengan perumusan konsep ODSP, FGD dan sosialisasi ke kalangan KKKS. 44 Struktur ODSP terdiri atas 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) yaitu :
1. Perizinan I yang mencakup lahan dan tata ruang. Pokja 1 ini berkordinasi dengan  beberapa  institusi  seperti:  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Badan  Pertanahan  Nasional,  Kementerian  Lingkuhan  Hidup  dan Kehutanan.    dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Perizinan II yang mencakup lingkungan, keselamatan dan keamanan. Sama seperti  Pokja  1,  Pokja  2  juga  berkoordinasi  dengan  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional,  Kementerian  Lingkuhan Hidup dan Kehutanan.    dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Perizinan III  yang mencakup Penggunaan Sumber Daya dan Infrastruktur lainnya.  Pokja  3  ini  berkoordinasi  dengan  Kementerian  Tenaga  Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Keuangan.
4. Perizinan IV yang mencakup Penggunaan Material dan Sumber daya dari Luar Negeri. Pokja 3 berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
44 Bumi.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Di  bawah  ini  adalah  data  perizinan  Kegiatan  Usaha  Hulu  Migas  yang dikonsultasikan dan diproses melalui ODSP SKK Migas pada tahun 2020 mulai bulan Januari sampai bulan Juli.
Gambar 3. Data Perizinan Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Dikonsultasikan dan atau Diproses melalui ODSP SKK Migas dari Januari – Juli 2020
Berdasarkan gambar dibawah. Nampak bahwa OSDP sudah melakukan analisis terhadap  88  perizinan.  Perizinan  terkait  dengan  kegiatan  operasi  merupakan perizinan  paling  banyak  dibutuhkan,  disusul  dengan  kegiatan  pengeboran, konstruksi dan seismik.
Gambar  4. Data  Banyaknya  Jenis  Perizinan  Yang  Diurus  oleh  OSDP Berdasarkan
Kelompok Kerja / Kluster
Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  dari  bulan  Januari  –  Juli  2020 untuk  kebutuhan  kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  di  Indonesia perizinan yang terbanyak adalah perizinan dalam Kelompok Kerja / Kluster 3: Perizinan  Penggunaan  Sumber  Daya  dan  Infrastruktur  Lainnya  yang Leading Sector nya  adalah  Kementerian  Perhubungan  dan  PUPR  (utamanya).  Terkait
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
perizinan yang diurus oleh Pokja 3, kebetulan yang sudah menggunakan sistem OSS adalah Kementerian Perhubungan, sementara yang lainnya belum.
Berdasarkan uraian fakta dan problematika di atas, tulisan ini selanjutnya akan  membahas  hal-hal  yang  mendasar  (filosofi  dan  prinsip-prinsip)  dari administrasi  pemerintahan,  khususnya  yang  menyangkut  konsep-konsep  dasar tentang perizinan, subyek  – obyek,  ruang lingkup dan tujuan perizinan,  untuk mengungkap apakah sistem OSS bisa efektif dijalankan untuk diterapkan dalam kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi.  Bila  belum,  mengapa  hal  tersebut terjadi, serta bagaimanakah seharusnya sistem OSS ini disempurnakan agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

## C. Evaluasi Kesesuaian/Ketidaksesuain PP 24/2018 Dengan Kebutuhan Hulu Migas
Bila kita lihat ketentuan-ketentuan dalam PP 24/2018 nampak bahwa PP ini  dikeluarkan  dalam  konteks  yang  sangat  umum  dan  berlaku  bagi  seluruh bidang usaha. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa industri hulu migas merupakan bidang usaha khusus  yang memiliki karakteristik yang berbeda  dengan  bidang  usaha  pada  umumnya.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan analisis terkait PP 24/2018 terdapat beberapa ketentuan dalam PP ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan hulu migas, yaitu:
a. Terkait Ketentuan Pelaku Usaha dan pihak yang mengeluarkan OSS Pada Pasal 1 angka 4 PP 24/2018 diatur bahwa perizinan berusaha adalah pendaftaran  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  memulai  dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk  persetujuan yang  dituangkan  dalam  bentuk  surat/keputusan  atau  pemenuhan  persyaratan dan/atau  komitmen.  Berdasarkan  definisi  tersebut  jelas  bahwa  yang  dikenai kewajiban  untuk  memiliki  izin  berusaha  adalah  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha kemudian  dijelaskan  definisinya  di  dalam  Pasal  1  angka  6  PP  24/2018  yang diartikan  sebagai  perseorangan  atau  non  perseorangan  yang  melakukan  usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelaku usaha kemudian mengurus izin melalui OSS. Perizinan berusaha kemudian akan diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 45
Jika  dilihat  ketentuan-ketentuan  tersebut,  maka  nampaknya  sudah  jelas dan  terang  tentang  siapa  yang  wajib  memohon  dan  bagaimana  perizinan berusaha  diterbitkan.  Namun,  jika  dihubungkan  dengan  pelaku  usaha  dalam kegiatan  usaha  hulu  migas  sebagaimana  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  maka komplikasi  akan  muncul.  Komplikasi  muncul  karena  didalam  kegiatan  usaha
45 “ Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik” (2018).
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
hulu migas, pelaku usahanya bukanlah kontraktor kontrak kerja (BU / BUT) saja, melainkan  juga  Kementerian  ESDM  selaku  regulator  dan  penanggung  jawab wilayah  kerja,  dan  SKK  Migas  selaku  pelaksana  kegiatan  yang  memegang kendali  manajemen  operasi  mewakili  pemerintah  sebagai  pemilik  kegiatan. Dengan  kondisi  seperti  ini,  bisa  dibayangkan  kesulitan  yang  muncul  untuk menentukan  siapakan  yang  berkewajiban  untuk  memohonkan  izin  berusaha sekaligus  menjawab  pertanyaan  siapa  yang  akan  mengeluarkan  izin  berusaha tersebut.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  sebagai  perwakilan  negara  baik Kementerian ESDM maupun SKK migas berhak untuk disebut sebagai pelaku usaha, namun disisi lain juga berhak untuk mengeluarkan perizinan berusaha di bidang hulu migas. Tentu saja, concern tentang konflik kepentingan juga harus dijadikan pertimbangan.
b. Istilah  Izin  Usaha  dalam  Hulu  Migas  Tidak  Dikenal  Padahal  Menjadi Prasyarat Izin Komersil.
Dalam  Pasal  5  PP  24/2018  diatur  bahwa  izin  berusaha  terdiri  dari  izin usaha dan izin komersil atau operasional. Izin Usaha diartikan sebagai izin yang dikeluarkan  setelah  setelah  pelaku  usaha  melakukan  pendaftaran  dan  untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial  atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 46 Sementara itu, izin komersil diartikan sebagai izin yang diterbitkan setelah setelah pelaku usaha mendapatkan  izin  usaha  dan  untuk  melakukan  kegiatan  komersial  atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 47
Ketentuan mengenai izin izin usaha dan izin komersil tersebut tidak sesuai dengan kondisi  riil  kegiatan industri hulu migas. Kegiatan usaha hulu  minyak dan gas bumi (eksplorasi dan eksploitasi) hanya boleh dilakukan oleh kontraktor setelah kontraktor menanda tangani  PSC bersama SKK Migas, bukan melalui izin  operasional  maupun  izin  komersial.  Sehingga  izin  komersial  atau  izin operasional  dalam  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  minyak  dan  gas  bumi tidak sesuai untuk kegiatan usaha hulu migas.
c. Ketentuan  Izin  Lokasi  dalam  PP  24/2018  tidak  sesuai  dengan  sistem perizinan serupa di kegiatan hulu migas
Pengertian mengenai izin lokasi diatur dalam Pasal 1 angka 18 PP 24/2018
yaitu  izin  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  tanah  yang diperlukan  untuk  usaha  dan/atau  kegiatannya  dan  berlaku  pula  sebagai  izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.  Untuk  wilayah  perairan  (daerah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil),
46 Pasal  1  angka  (8)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
47 Pasal  1  angka  (9)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dikenal  adanya  izin  lokasi  perairan.  Dari  ketentuan  tersebut,  dapat  kita simpulkan bahwa PP 24/2018 sudah mengatur secara jelas bahwa untuk setiap kegiatan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  yang  memerlukan  tanah  dalam kegiatannya, wajib untuk mendapatkan izin lokasi dan/atau izin lokasi perairan. Padahal, di bidang hulu migas sudah ada pengaturan spesifik tersendiri.
Kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  bisa  dilakukan  di  daratan (Onshore) ataupun  di  perairan (Offshore) .  Untuk  di  daratan  bila  dilakukan  di Kawasan  Hutan  maka  izin  yang  diperlukan  adalah  menggunakan  Izin  Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 1999. Bila tanah yang diperlukan adalah tanah di luar kawasan hutan, maka perolehan tanah dilakukan dengan mekanisme penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2010 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangungan Untuk Kepentingan Umum (bukan izin lokasi). Untuk kegiatan hulu migas di laut, perizinan yang selama ini diperlukan adalah penetapan lokasi perairan.
Berdasarkan hal tersebut, paling tidak ada 2 hal penting yang tidak sesuai, yaitu:  1.  Jenis  perizinan  yang  selama  ini  ada  di  hulu  migas  berbeda  dengan ketentuan di PP 24/2018 dan 2. Istilah hukum yang dipakai di usaha hulu migas tidak semuanya merupakan izin, melainkan juga penetapan.    Perbedaan tentang konsep izin dan penetapan juga menjadi penting untuk diperhatikan.
Merujuk pada teori-teori perizinan maka seharusnya untuk kegiatan usaha pemerintah  bila  memerlukan  persetujuan  dari  lembaga  pemerintah  yang  lain tidak  digunakan  instrumen  keputusan  berupa  “izin”  melainkan  dengan persetujuan  /  perkenan  dalam  bentuk  lain  yang  merupakan  hasil  koordinasi antara  lembaga  pemerintah  yang  berwenang  bukan  melalui  proses “permohonan”,  tetapi  melalui  proses  inisiasi  dari leading  sector mengundang sektor-sektor  lain  yang  terkait.  Bentuk  yang  lazim  dikenal  saat  ini  namanya “Penetapan”.
d. Kesulitan Teknis jika kontraktor dianggap sebagai subyek pemohon izin usaha
Kesulitan  untuk  menentukan  siapakan  seharusnya  pemohon  izin  usaha dalam konteks usaha hulu migas telah dijelaskan sebelumnya di poin a. Jika kita anggap bahwa subyek yang wajib memohon ijin usaha adalah kontraktor, karena adanya  konflik  kepentingan  jika  yang  menjadi  subyek  adalah  Kemeneterian ESDM ataupun SKK Migas, kesulitan selanjutnya muncul terkait dengan teknis persyaratan  yang  diatur  di  PP  24/2018.  Pada  Pasal  6  ayat  (3)  PP  24/2018 ditentukan  bahwa  salah  satu  pelaku  usaha  non  perseorangan  adalah  perseroan terbatas  (PT).  Selanjutnya,  Pasal  7  kemudian  menjelaskan  bahwa  PT  adalah perseroan  terbatas  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  tentang perseroan terbatas, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum.  Permasalahannya,
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dalam  kegiatan  hulu  migas,  kontraktor  adalah  badan  usaha  dan  bentuk  usaha tetap  yang  harus  berbeda  untuk  setiap  wilayah  kerja  (harus  badan  hukum tersendiri). Oleh karena itu, tidak semua badan usaha atau bentuk usaha tetap di kegiatan  usaha  hulu  migas  dibentuk  perseroan  terbatan  sendiri-sendiri  namun hanya melalui suatu perjanjian berupa joint venture agreement .
Selanjutanya,  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  PP  24/2018  sudah  diatur  cara mengakses  laman  OSS  yang  mengharuskan  pelaku  usaha  non  perorangan memasukkan  nomor  pengesahan  akta  pendirian  atau  nomor  pendaftaran perseroan terbatas. Permasalahannya, jika kontraktor yang berbentuk BUT maka sudah  pasti  mereka  tidak  memiliki  akte  pendirian  atau  nomor  pendaftaran perseroan  terbatas  karena  tidak  didirikan  di  Indonesia.  Namun,  bila kontraktornya  berbentuk  PT  dan  mengusahakan  beberapa  wilayah  kerja  di Indonesia, pertanyaannya apakah nomor pengesahan yang dimasukkan memang cukup  nomor  pengesahan  satu  PT  saja  untuk  semua  wilayah  kerja,  sementara menurut Undang-undang Migas setiap BU/BUT hanya diberikan satu wilayah kerja.
Permasalahan lainnya muncul terkait dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) yang  mengatur  tentang  daftar  isian  yang  harus  diisi  oleh  pelaku  usaha  yang sudah dapat mengakses laman OSS. Dalam daftar isian tersebut, pelaku usaha harus menjelaskan tentang penanaman modal yang dilakukannya. Padahal, jika kita menilik karakteristik kegiatan usaha hulu  migas,  nampak bahwa  kegiatan usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  melalui  PSC  sebenarnya  bukan  merupakan kegiatan  penanaman  modal  namun  lebih  merupakan  perjanjian  pemborongan, karena investornya tidak memiliki aset apapun, selain itu investornya (dalam hal ini BU / BUT) telah jelas-jelas disebut sebagai kontraktor.
e. NIB tidak membutuhkan PSC
Pasal 24 PP 24/2018 mengatur tentang Nomor Induk Usaha (NIB)  yang dikeluarkan oleh lembaga OSS setelah melakukan pendaftaran. Ketentuan NIB ini cocok untuk  suatu  perusahaan  yang akan didirikan dan akan masuk dalam kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi,  namun  harus  diingat  bahwa  untuk masuk  kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  sebelum  masuk  pada  izin komersial atau izin operasional ada tender wilayah kerja dan kontrak kerja sama (PSC) dulu dan untuk ikut dalam  tender WK maupun tanda tangan PSC tidak dibutuhkan NIB.
D. Rekomendasi  Untuk  Memperbaiki  Perizinan  Migas  Kedepan Termasuk Setelah Dikeluarkannya UU Cipta Kerja Dan PP Perizinan Berbasis Resiko
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  investor  dan menyelesaikan permasalahan perizinan, termasuk perizinan di hulu migas adalah
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dengan  dikeluarkannya  UU  Cipta  Kerja. 48 Gagasan  Rancangan  Undang- Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) muncul sebagai respon pemerintah atas rendahnya  tingkat  investasi  yang  berakibat  pada  pelambatan  pertumbuhan ekonomi. 49 Terkait  perizinan,  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“ PP No. 5 Tahun 2021 ”) yang mengganti PP OSS. Implikasi atas  perubahan  tersebut  adalah  bahwa  saat  ini  pengaturan  kegiatan  usaha menitikberatkan  pada  aspek  pengawasan  alih-alih  perizinan  sebagaimana konstruksi  lama  dalam  PP  OSS. 50 Lebih  lanjut,  dikeluarkan  pula  Peraturan Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Pedoman dan  Tata  Cara  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Fasilitas Penanaman  Modal  (“ PerBKPM  No.  4  Tahun  2021 ”)  yang  pada  pokoknya peraturan  perundang-undangan  di  atas  mengatur  bahwa  perizinan  berusaha dilakukan  berdasarkan  penetapan  tingkat  risiko  dan  peringkat  skala  kegiatan usaha.
Berdasarkan Pasal 4 PP No. 5 Tahun 2021, dalam memulai kegiatan usaha, pelaku  usaha  wajib  persyaratan  dasar  perizinan  berusaha;  dan/atau  perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP a quo meliputi:
a) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
b) Persetujuan Lingkungan;
c) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
d) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Adapun ketentuan lebih lanjut, termasuk diantaranya tata cara permohonan maupun  proses  penerbitan  hal-hal  di  atas  diatur  lebih  lanjut  dalam  PerBKPM No.  4  Tahun  2021.  Berdasarkan  kedua  aturan  tersebut,  secara  singkat perbandingan perizinan hulu migas yang diperlukan adalah sebagai berikut:
48 Mailinda  Eka  Yuniza,  Melodia  Puji  Inggarwati,  dan  I  Wayan  Bhayu  Pratama,  “Business Licensing Issues Under the Indonesian Omnibus Law Bil,” International Journal of Innovation, Creativity and Change 14, no. 9 (2020): 716–33, https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_9/14949_Yuniza_2020_E1_R.pdf.
49 Admin, “Global Economic Prospects June 2020,” World Bank, 2020, https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects.
50 “Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” (2021).
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Perbandingan Perizinan Berusaha Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja
No. Kegiatan Usaha Pra-UU Cipta Kerja Pasca-UU Cipta Kerja 1. Pertambangan Minyak Bumi [KBLI 06100] 1. Izin Lingkungan; 2. Izin PPLH;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Mendirikan Bangunan; 5. Sertifikat Laik Fungsi; 1. KKPR; 2. Persetujuan Lingkungan;
3. Persetujuan Bangunan Gedung;
4. Sertifikat Laik Fungsi;
5. NIB;
6. Izin (Kontrak Kerja Sama) 2. Pertambangan  Gas Alam [KBLI 06201] 1. Izin Lingkungan; 2. Izin PPLH;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Mendirikan Bangunan; 5. Sertifikat Laik Fungsi; 1. KKPR; 2. Persetujuan Lingkungan;
3. Persetujuan Bangunan Gedung;
4. Sertifikat Laik Fungsi;
5. NIB;
6. Izin (Kontrak Kerja Sama) 3. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi  Teknis YBDI [KBLI 71102] 1. Izin Lingkungan; 2. Izin PPLH;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Mendirikan Bangunan; 5. Sertifikat Laik Fungsi; 1. KKPR; 2. Persetujuan Lingkungan;
3. Persetujuan Bangunan Gedung;
4. Sertifikat Laik Fungsi; 6. Izin Survei 5. NIB 6. Sertifikat Standar 7. Izin (Izin Survei Umum)
Meskipun  diatas  kertas,  kehadiran  UU  Cipta  Kerja  dan  peraturan pelaksanaannya  telah  mengurangi  jumlah  perizinan  yang  harus  dipenuhi  oleh investor  yang  akan  melakukan  usaha  di  bidang  industri  hulu  migas,  pada praktiknya persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat diberlakukannya PP OSS,  belum  semuanya  terselesaikan.  Jumlah  perizinan  yang  nampaknya berkurang,  pada  praktiknya  tidak  sesederhana  tabel  diatas,  karena  untuk mengeluarkan  perizinan  yang  ada  pada  tabel,  masih  dibutuhkan  persyaratan-
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
persyaratan  lainnya  ditambah  pula  dengan  fakta  bahwa  perijinan  yang sebelumnya  eksis  di  kementerian-kementerian  sektoral  juga  masih  harus dipenuhi  oleh  calon  investor.  Lebih  lanjut,  permasalahan-permasalahan  yang dibahas  akibat  diberlakukannya  PP  OSS  masih  eksis  dan  belum  bisa  dijawab dengan lugas oleh UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu,  kebutuhan  untuk  Peraturan  Presiden  yang  dapat  mengakomodir  kondisi khusus hulu migas, menyederhanakan perizinan hulu migas secara menyeluruh dan memperkuat ODSP masih relevan.

## III. PENUTUP
Kegiatan  hulu  migas  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dan  spesifik dibandingkan  kegiatan  usaha  lainnya.  Pada  awal  tahun  2020  SKK  Migas membentuk One  Door  Service  Policy (ODSP)  untuk  mendukung  sistem  OSS sebagaimana diatur dalam PP 24/2018. Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter kegiatan usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi,  sehingga  OSS  tidak  bisa  diharapkan  untuk menjadi  solusi  bagi  penyelesaian  kerumitan  perizinan  Kegiatan  Usaha  Hulu Minyak dan Gas Bumi. Setelah dilakukan inventarisasi dan mapping perizinan, nampak bahwa antara satu peraturan belum sinkron dengan aturan lainnya, salah satunya yakni PP 24/2018 yang belum menjadikan UU 30/2014 sebagai rujukan. Untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  tersebut,  perlu  ada perubahan terkait PP 24/2018 khususnya yang menyangkut kegiatan usaha hulu migas. Perubahan tersebut dapat berupa penggunaan istilah “penetapan” dalam menggantikan  “izin”,  penggunaan  sistem  klasterisasi  sebagaimana  dibuat  di OSDP  SKK  Migas.  Perubahan  yang  penting  dan  bersifat  teknis  diatur  dalam peraturan presiden yang dapat menghapus ego-sektoral dengan mengakomodir kondisi  khusus  hulu  migas,  menyederhanakan  perizinan  hulu  migas  secara menyeluruh dan memperkuat ODSP masih relevan.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin.  “Eksplorasi  Migas  Minim,  Indonesia  Terancam  Defisit  Gas  2023.” Migas Hulu Jabar ONWJ, 2020. https://www.migashulujabaronwj.co.id/eksplorasi-migas-minim- indonesia-terancam-defisit-gas-2023.
———.  “Global  Economic  Prospects  June  2020.”  World  Bank,  2020. https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects.
Agung Pribadi. “Menteri ESDM: Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5  Tahun  dan  Cadangan  Gas  19,9  Tahun.”  Kementerian  Energi  dan Sumber Daya Mineral, 2021.
Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. “Alur Bisnis Migas.” Humas SKK Migas, 2016. https://humasskkmigas.wordpress.com/2016/07/27/alur-bisnis-migas.
———.  “Kejar  1  Juta  BOPD,  SKK  Migas  Launching  ODSP.”  SKK  Migas,
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
2020. http://www.skkmigas.go.id/berita/kejar-1-juta-bopd-skk-migas-
launching-odsp.
Davidson,  Jamie  Seth.  “The  Demise  of  Indonesia’s  Upstream  Oil  and  Gas
Regulatory  Agency:  An  Alternative  Perspective.” Contemporary Southeast Asia 37, no. 1 (30 April 2015):
109–33. https://doi.org/10.1355/cs37-1e.
Eka. “Menkeu: Indonesia Net Importir Minyak Sejak 2003.” Aktual.com, 2014. https://aktual.com/?p=106018.
Fitra,  Safrezi.  “Pelaksanaan  Kegiatan  Hulu  Migas  Masih  di  Bawah  Target.”
Katadata.co.id, 2014.
https://katadata.co.id/safrezifitra/energi/5e9a5707ca795/pelaksanaan- kegiatan-hulu-migas-masih-di-bawah-target#sthash.BSDqMvSv.dpuf.
HS, Salim. Hukum Pertambangan di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Konsideran  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak dan Gas Bumi (2001).
Kurniawan, Faizal. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak
dan  Gas  Bumi  Sebagai  Aset  Negara  Melalui  Instrumen  Kontrak.” Perspektif 18, no. 2 (27 Mei 2013): 74.
https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.116.
Lubiantara, Benny. Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas . Jakarta: Grasindo, 2013. Mahardika,  Lorenzo  Anugrah.  “Implementasi  Sistem  OSS  Masih  Hadapi Sejumlah Kendala | Ekonomi.” Bisnis.com, 2019. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/implementasi- sistem-oss-masih-hadapi-sejumlah-kendala. Nasir, Mohamad. “Potret Kinerja Migas Indonesia Kementrian Keuangan,” n.d. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/potret kinerja migas indonesia.pdf.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  tahun  2004  Tentang  Kegiatan  Usaha  Hulu Minyak dan Gas Bumi (2004).
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (2021).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (2018).
Peraturan  Presiden  Nomor  36  tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2018).
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2013).
Pudyantoro, A Rinto. A to Z Bisnis Hulu Migas . Jakarta: Petromindo, 2017. Putuhena, M. Ilham F. “Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum
Nasional 4, no. 2 (31 Agustus 2015): 237. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.22.
Radhy,  Fahmi.  “Rezim  Perijinan  Menghambat  Produksi  Migas.”
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kompasiana.com,
2014. https://www.kompasiana.com/fahmy_radhi/54f9329aa33311ef048b488c/ rezim-perijinan-menghambat-produksi-migas.
Redi,  Ahmad.  “Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya Alam.” Jurnal  Konstitusi 12,  no.  2  (20  Mei  2016):  401. https://doi.org/10.31078/jk12210.
Samsul, Inosentius. “Kontroversi PP No 24 Tahun 2018.” Mediaindonesia.com, 2018.  https://mediaindonesia.com/read/detail/175843-kontroversi-pp-no- 24-tahun-2018.
Setyadi, Didik S. Politik Hukum Dinamika Penerapan Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Minyak Gas Bumi . Surabaya: Sahabat Mandiri, 2017.
Setyadi, Didik Sasono, Deti Mulyati, dan Azeem Marhendra Amedi. “Forestry Borrow  to  Use  Permit  in  Upstream  Oil  and  Gas  Activity:  Ecology Governance,  Development  Administration,  and  Administration  Law Perspective.” Yuridika 36, no. 1 (1 Januari 2021): 39.
https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.21420.
SKK  Migas.  “Menuju  1  Juta  BOPD  &  12  BSCFD  di  2030  melalui  Kegiatan Masif, Agresif dan Efisien,” 2020.
Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Sopha, Bertha Maya. “Kebutuhan-Dan-Ketersediaan-Gas-Alam-Indonesia.Pdf.” Pusat Studi Energi, n.d. https://pse.ugm.ac.id/wp/wp-
content/uploads/Kebutuhan-dan-ketersediaan-gas-alam-Indonesia.pdf.
Sujatmoko,  Emanuel,  Mailinda  Eka  Yuniza,  Deendarlianto  -,  Tutuko  Ariadji, Rina Mardiana, Indrawati -, dan Franky Butar Butar. “The simplification of Upstream Oil and Gas Business license in Indonesia.” Research, Society and  Development 9,  no.  2  (1  Januari  2020): e16921950. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i2.1950.
Suryajaya, Bobby, Charles Lim, dan Budi Ibrahim. “SKK Migas Sistem Operasi Terpadu—Performance Evaluation for Secure Data Exchange for Oil and Gas Contractors.” Advanced  Science  Letters 20,  no.  1  (1  Januari  2014): 129–33. https://doi.org/10.1166/asl.2014.5248.
Tambunan,  Maria  R.U.D.,  dan  Ginda  Togatorop.  “Dualisme  Ketentuan  Cost Recovery  Sebagai  Dasar  Pungutan  Negara  Pada  Industri  Hulu  Migas.”
Veritas et Justitia 7, no. 1 (28 Juni 2021): 56–90.
https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3740.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi (2001).
Yuniza, Mailinda Eka, Melodia Puji Inggarwati, dan I Wayan Bhayu Pratama. “Business  Licensing  Issues  Under  the  Indonesian  Omnibus  Law  Bil.” International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and  Change 14,  no.  9 (2020):
716–33. https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_9/14949_Yuniza_2020_E1_R.p df.
Yuniza,  Mailinda  Eka,  Aicha  Grade  Rebecca,  dan  Rahmah  Candrika Ramadhaniati.  “A  Necessity  or  A  Premature  Move?  The  Shift  of
Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik
Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Indonesian  Production  Sharing  Contract  in  the  Oil  and  Gas  Industry.” International Journal of Energy Economics and Policy 10, no. 4 (15 Mei 2020): 251–57. https://doi.org/10.32479/ijeep.9024.
Yuniza,  Mailinda  Eka,  Marsudi  Triatmodjo,  dan  Rizkia  Evania.  “Gas governance in Indonesia.” The Journal of World Energy Law & Business 9, no. 2 (April 2016): 124–34. https://doi.org/10.1093/jwelb/jww004.
Yuniza, Mailinda Eka, Adhika Widyaparaga, Rifky Wicaksono, dan Putu Shanti Krisnadevi.  “Natural  gas  aggregation  and  the  opportunity  for synchronization under Indonesian law.” The Journal of World Energy Law
& Business 9, no. 5 (6 Oktober 2016): 388–409. https://doi.org/10.1093/jwelb/jww021.