Volume 1 Issue 2, August 2019: pp. 291-305.
Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Konstitusionalitas Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur
Constitutionality of The Authority of The Governor's Cancellation of Regency/Regional Regulations

## Sulastri
Setda Prov. Sulawesi Tenggara E-mail: sulastrihado@gmail.com
La Sensu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu_march72@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar.88@gmail.com
Abstract: Constitutionality of the authority to cancel regional regulations relating to  the  authority  to  cancel  regional  regulations.  Juridically,  the  cancellation  of Regency/Regional Regulations is the authority of the Supreme Court as stipulated in Article  9  paragraph  (2)  of  the  Republic  of  Indonesia  Law  Number  12  of  2011 concerning the Establishment of Legislation and Article 20 paragraph (2) b of Law No. 48 of 2009. Provisions of Article 1 paragraph (2) letter e Government Regulations No.  33  of  2018  does  not  conflict  with  the  Constitutional  Court  Decision  Number 137/PUU-XIII/2015,  while  the  provisions  of  Article  1  paragraph  (3)  letter  a Government  Regulations  No.  33  of  2018  is  contrary  to  the  Constitutional  Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015.
Keyword: constitutionality; authority; cancellation of regional regulations Abstrak: Konstitusionalitas kewenangan pembatalan peraturan daerah berkaitan dengan  kewenangan  pembatalan  peraturan  daerah.  Secara  yuridis,  pembatalan Perda  Kabupaten/Kota  merupakan  kewenangan  Mahkamah  Agung  sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 20 ayat (2) b  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  huruf  e  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33 Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah Pusat tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015,  sedangkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  huruf  a  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  bertentangan  dengan  Putusan

## Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
Kata kunci: konstitusionalitas; kewenangan; pembatalan peraturan daerah

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945) menyatakan:  “Indonesia  adalah  Negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik.”  Bentuk Negara  kesatuan  memberi  konsekuensi  bahwa  di  seluruh  negara  hanya  ada  satu pemerintahan  yang  sah  dan  hanya  ada  satu  hukum  nasional  yang  berlaku  di  seluruh negara. Negara  Indonesia yang wilayahnya luas dan  terdiri dari ribuan  pulau, berbagai suku dan budaya tentu  akan menghadapi kesulitan apabila kekuasaannya dikendalikan secara ketat oleh Pemerintah Pusat. 1
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia,  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  memberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya  kepada  Daerah  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten  dan  kota  memiliki  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan
1 Sukardi, Pengawasan  Dan  Pembatalan  Peraturan  Daerah ,  Bantul-Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2016, hlm. 1.
pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diatur  dalam undang-undang.
Ketentuan  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  tersebut  di  atas,  yang  menentukan  pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan  merupakan  landasan  hukum  konstitusional  bagi  pembentukan  Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menunjukkan  betapa  penting  dan  berartinya  peran  Perda  dalam  rangka membangun Daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah itu. 2
Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat,  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  macam  peraturan  negara  yang  biasanya disebut  peraturan  perundangan.  Semua  peraturan  perundangan  yang  dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Dengan  demikian  semua  peraturan  perundangan  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dikeluarkan  harus  berdasarkan  dan/atau  melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  itu  merupakan  salah  satu  syarat dalam  rangka  pembangunan  hukum  nasional  yang  hanya  dapat  terwujud  apabila didukung  oleh  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku  dan  standar  yang  mengikat  semua lembaga  yang  berwenang  membuat  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain bahwa  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  akan  mendukung  proses pembangunan  hukum  nasional  dan  memenuhi  harapan  masyarakat  jika  dilandasi  oleh adanya  suatu  kajian  yang  memadai  komprehensif  melalui  prosedur  yang  tertata  dalam tahap-tahap yang tersusun dan adanya suatu teknik penyusunan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
2 Philipus  M  Hadjon, Kedudukan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Sistem  Pemerintahan , Makalah  disampaikan  dalam  seminar  “Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUDNRI Tahun 1945, Surabaya, 5-10 Juni 2004, dikutip dalam Sukardi, ibid ., hlm. 2.
Sebagai implikasi dari Negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, maka di dalam rangka melaksanakan otonomi, Perda tidak boleh bertentangan dengan asas (atau prinsip) negara kesatuan dan hukum nasional. Oleh karena itu harus tetap dimungkinkan adanya pengawasan  terhadap  Perda.  Pengawasan  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  Perda tidak  bertentangan  dengan  asas  negara  hukum  dan  hukum  nasional.  Pengawasan  juga berfungsi untuk melindungi rakyat dari kesewenangan penguasa. 3
Khususnya terhadap Perda kabupaten/kota ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah)  mengatur bahwa:
“Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalk an oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”
Hal ini berarti gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat berwenang mengawasi ataupun menguji Perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
Namun, langkah Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda kini terhenti karena Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  Putusan  Nomor  137/PUU-XIII/2015  dan  Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur untuk membatalkan Perda di provinsi dan kabupaten/kota. Kedua Putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  juga  menghentikan  polemik  terhadap  dualisme  mekanisme pengujian  Perda  yaitu  melalui  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  MA.  Dengan dihapuskannya mekanisme pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, maka satu-satunya mekanisme pembatalan Perda saat ini harus dilakukan melalui MA.
Dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai Wakil  Pemerintah  Pusat  (selanjutnya  disebut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun 2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah
3 Ibid ., hlm. 2.
Pusat)  menegaskan  bahwa  salah  satu  tugas  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat menegaskan  bahwa  salah  satu  wewenang  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat adalah membatalkan peraturan Bupati/Walikota.
Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  ini  menimbulkan pengertian  bertentangan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mencabut wewenang  Mendagri  dan  Gubernur  untuk  membatalkan  Perda  di  provinsi  dan kabupaten/kota dengan adanya tugas Gubernur melakukan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota dan membatalkan Peraturan Bupati/Walikota, karena salah satu bentuk pengawasan adalah peninjauan atau pengujian oleh Gubernur yang dapat berujung pada pembatalan suatu Perda.
Berdasarkan uraian latar belakang, untuk melihat konstitusionalitas kewenangan pembatalan Perda, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah  pembatalan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  merupakan kewenangan pemerintah atau lembaga yudisial (Mahkamah Agung)?
2. Apakah  Pasal  1  ayat  (2)  huruf  e  dan  Pasal  1  ayat  (3)  huruf  a  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yakni  menguji  konstitusionalitas kewenangan  pembatalan  Perda  kabupaten/kota  oleh  Gubernur  akan  dianalisis  secara normatif  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dan  teori-teori  hukum secara normatif yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas- asas hukum, dan penelitian hukum inconcreto .
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  secara  yuridis  normatif. Pendekatan  secara  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara mempelajari  perundang-undangan,  teori-teori  dan  konsep-konsep  yang  berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Prosedur Pembatalan Perda Kabupaten/Kota
Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya  tetap  berada  di  tangan  Pemerintah  Pusat.  Akan  tetapi  karena  sistem pemerintahan  Negara  Indonesia  salah  satunya  menganut  asas  negara  kesatuan  yang didesentralisasikan,  maka  ada  tugas-tugas  tertentu  yang  diurus  sendiri,  sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. 4
Adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh daerah inilah yang kemudian melahirkan adanya kewenangan untuk membentuk Perda. Khususnya di kabupaten/kota, ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:
“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang -Undangan yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”
Perda  merupakan  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya, yang dimaksud dengan “peraturan perundang -undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara  atau  pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan”. 5
Ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
4 Ibid .
5 Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Wewenang  dalam  membuat  Perda  terdapat  pada  eksekutif  (kepala  daerah)  dan legislatif (DPRD), dimana masing-masing badan baik eksekutif maupun legislatif berhak mengajukan  rancangan  Perda,  dan  dalam  hal  penetapan  Perda  harus  mendapat persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD. Perda memiliki karakteristik yang sifatnya mengatur,  yakni  mengatur  hubungan  antara  pemerintah  daerah,  masyarakat  dan stake hoder lokal seperti dunia usaha.
Berbicara  jenis  peraturan  perundang-undangan,  kita  perlu  pemahaman  lebih dalam terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana yang dimaksud di dalamnya  lebih  menekankan  pada  ketentuan  hierarki  atau  penjenjangan  setiap  jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang- undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi. Setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas memiliki  fungsi,  tujuan,  teknik  pembentukan  yang  berbeda-beda,  karena  dalam pemakaiannya itu pun berbeda. Salah satunya adalah Perda Kabupaten/Kota.
Pasal  1  angka  (8)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:
“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang -Undangan yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”
Berdasarkan  pengertian  Perda  tersebut  di  atas,  jelas  menyebutkan  bahwa kedudukan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga  yang  menjalankan  kekuasaan  legislatif  di  daerah.  Di  samping  itu,  pengisian jabatan  keanggotaannya  juga  dilakukan  melalui  pemilihan  umum.  Baik  DPRD  maupun kepala  daerah,  yaitu  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  sama-sama  dipilih  langsung  oleh rakyat. Keduanya lembaga legislatif dan eksekutif, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dan  sama-sama  terlibat  dalam  proses  pembentukan  suatu  Perda.  Karena  itu  Jimly Assiddiqqie  menulis,  bahwa  seperti  halnya  Undang-Undang  di  tingkat  pusat,  Peraturan Daerah  dapat  dikatakan  juga  merupakan  produk  legislatif  di  tingkat  daerah  yang bersangkutan, dan tidak disebut sebagai produk regulatif atau executive acts . 6
6 Jimly Assiddiqqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 32-33.
Menurut  konsep ”Stufenbautheorie” Hans  Kelsen 7 berpendapat  bahwa  norma- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, norma yang lebih tinggi merupakan sumber validitas  bagi  norma-norma  yang  ada  di  bawahnya.  Norma  yang  kedudukannya  paling tinggi dalam hierarki norma atau jenjang norma bersifat hipotetis dan fiktif, yang disebut norma dasar (Grundnorm atau Basic Norm) .
Pembentukan  Perda  di  Daerah  mengimplantasikan  konsep ”Stufenbautheorie” , bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan sumber validitas bagi Perda di Daerah.
Dalam negara kesatuan hanya pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan, yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara 8 . Pemberian otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, di mana kedaulatan hanya berada pada Pemerintahan Pusat dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, dalam pembentukan Perda tidak boleh terlepas dari prinsip kekuasaan atau wewenang tertinggi  ada  pada  Pemerintah  Pusat.  Pemerintah  Pusat  berwenang  untuk  melakukan pembinaan  terhadap  produk  hukum  Perda  di  Daerah  agar  prosedur  dan  isinya  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
Berbicara  mengenai  pembatalan  Perda  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung.  Selanjutnya,  dalam  ketentuan  Pasal  20  ayat  (2)  b Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  disebutkan,  bahwa  Mahkamah  Agung  berwenang  menguji  peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
7 Ibid ., hlm. 113
8 Abu Daud Busroh. Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 64-65.
Selain  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mekanisme pembatalan Perda  khususnya  di  kabupaten/kota  diatur  dalam  Pasal  251  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Perda  dilarang bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 9 Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. 10
Namun  demikian  dalam  perkembangan  selanjutnya,  MK  melalui  Putusan  Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah mencabut wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk membatalkan Perda kabupaten/kota.
Sebagai  peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah  Pusat  menegaskan  bahwa  salah  satu  tugas  Gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat  adalah  melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat (3)  huruf a  Peraturan Pemerintah Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menegaskan bahwa salah satu wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah membatalkan peraturan Bupati/Walikota.
9 Pasal  250  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
10 Pasal  250  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana  yang  dimaksud  Hans  Kelsen,  bahwa  norma-norma  hukum  itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan,  di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian  pula  sebaliknya,  norma  yang  lebih  tinggi  merupakan  sumber  validitas  bagi norma-norma  yang  ada  di  bawahnya.  Norma  yang  kedudukannya  paling  tinggi  dalam hierarki norma atau jenjang norma bersifat hipotetis dan fiktif, yang disebut norma dasar (Grundnorm atau Basic Norm) . 11
Maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak boleh mengatur lagi kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda dan peraturan Bupati/Walikota, karena ketentuan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  mengatur  kewenangan  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  untuk membatalkan Perda dan peraturan Bupati/Walikota sudah dicabut, sehingga ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dibuat oleh kekuasaan yudikatif  sebagai  badan  kenegaraan  yang  diserahi  suatu  fungsi  tertentu,  khususnya dibidang peradilan. Sebagai badan negara, Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu  dari  keseluruhan  ketentuan-ketentuan  dasar  dalam  penyelenggaraan  negara. Ketentuan-ketentuan dasar ini yang dikenal sebagai konstitusi. Dalam hubungan ini, Bagir Manan  menjelaskan  bahwa  konstitusi  ialah  sekelompok  ketentuan  yang  mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. 12
Sehingga  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  secara  yuridis,  Mahkamah Agung yang berwenang untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 20 ayat (2) b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Kedudukan Hukum Pembatalan Perda Kabupaten/Kota
11 Ibid ., hlm. 113
12 A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 10.
Negara Indonesia yang wilayahnya luas dan terdiri dari ribuan pulau, berbagai suku dan budaya tentunya akan mengalami kesulitan kalau seluruh pemerintahan itu dikendalikan secara ketat oleh seorang Presiden dan para Menteri dari pusat ibukota Negara. Begitu juga  akan  terdapat  kendala  dalam  menemukan  satu  hukum  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  sekian  ratus  juta  rakyat  Indonesia  yang  tinggal  di  berbagai  wilayah  dengan karakter  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu  kemudian  timbul  pemikiran  bagaimana menyejahterakan  rakyat  Indonesia  secara  menyeluruh  dengan  instrumen  hukum  yang memadai dan dapat diterima oleh sebagian besar rakyat  Indonesia. Dari sini kemudian dapat  diterima  kenyataan  betapa  penting  dan  berartinya  peran  Perda  dalam  rangka membangun Daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di Daerah itu. 13
Otonomi  daerah  bukan  semata-mata  didasarkan  pada  luas  wilayah  atau  jumlah penduduk.  Hans  Kelsen  menyatakan,  semakin  besar  teritorial  negara,  dan  semakin bervariasi  kondisi-kondisi  sosialnya,  maka  desentralisasi  melalui  pembagian  teritorial akan  semakin  diharuskan. 14 Namun,  yang  lebih  penting  lagi  adalah  untuk  menjaga keutuhan negara kesatuan dan kesejahteraan rakyat. Seperti dikatakan oleh Bagir Manan otonomi  daerah  merupakan  dasar  memperluas  pelaksanaan  demokrasi  dan  instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. 15
Di era otonomi daerah di Indonesia seperti sekarang, Perda mempunyai posisi yang strategis.  Dilihat  dari  lembaga  yang  berwenang  membentuknya,  Perda  dibentuk  oleh kepala  daerah  bersama-sama  dengan  DPRD  yang  dipilih  secara  demokratis  sehingga kualitas Perda adalah sebagai legislasi daerah. Dengan kualitas sebagai legislasi daerah, Sukardi menulis bahwa Perda dapat memuat sanksi pidana walaupun terbatas terhadap tindak pidana yang berkualifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran. 16
Dengan pembentukan Perda melibatkan wakil rakyat melalui DPRD, menyebabkan Perda memiliki karakter hampir mirip dengan undang-undang, karena di dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah menyebutkan salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pembentukan Perda. 17
13 Sukardi, op.cit ., hlm. 39.
14 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqin, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006, hlm. 432.
15 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII Press, 2002, hlm. 3.
16 Sukardi, op.cit ., hlm. 18.
17 Lihat  Pasal  149  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Terkait  dengan  pembentukan  dan  pengawasan  Perda,  materi  muatan  serta  tata cara pengawasan terhadap Perda telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembatalan Perda merupakan salah satu bentuk dari pengawasan. 18 Menurut Paulus Efendi Lotulung pengawasan diperlukan sebagai  upaya  untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan-kekeliruan,  baik  disengaja maupun tidak disengaja sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. 19
Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2018  tentang Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  sebagai peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  huruf  e  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menegaskan bahwa salah satu tugas Gubernur sebagai wakil  Pemerintah  Pusat  adalah  melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat (3)  huruf a  Peraturan Pemerintah Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menegaskan bahwa salah satu wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah membatalkan peraturan Bupati/Walikota.
Walaupun sampai saat ini belum dilakukan perubahan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015,  akan  tetapi  sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta merta berlaku mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 251 ayat (2), (3),  (4),  dan  (8)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menyangkut  pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  dan  Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Hal ini berarti bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  tidak  boleh  lagi  memuat ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  huruf  a  yang  menegaskan bahwa  salah  satu  wewenang  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  adalah
18 Sukardi, loc. cit ., hlm. 40.
membatalkan peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat yang  kedudukannya  di  bawah  undang-undang  ketentuannya  tidak  boleh  bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di  mana  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  sudah  tidak  berwenang  lagi  untuk membatalkan  Perda  dan  Peraturan  Bupati/Walikota,  sebab  ketentuan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda dan  peraturan  Bupati/Walikota  telah  dicabut  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
Karena norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak boleh mengatur lagi kewenangan Gubernur sebagai wakil  Pemerintah  Pusat  untuk  membatalkan  Perda  dan  peraturan  Bupati/Walikota, karena  ketentuan  yang  lebih  tinggi  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur  kewenangan Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  untuk  membatalkan  Perda  dan  peraturan Bupati/Walikota  sudah  dicabut,  sehingga  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33 Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah Pusat berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.
Dengan demikian ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah Pusat yang mengatur kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk  membatalkan  Peraturan  Bupati/Walikota  bertentangan  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  karena ketentuan dalam Pasal 251 ayat (2), (3), (4), dan (8) yang menyangkut pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sudah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015.  Hal  tersebut  berarti  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3) huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  bertentangan  dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum ketentuan pembatalan Perda Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  lagi,  karena  sudah  dicabut  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015.  Sedangkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  huruf  e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  penulis  dapat simpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Secara  yuridis,  pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  merupakan  kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dan  Pasal  20  ayat  (2)  b  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  huruf  e  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun 2018  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah Pusat tidak bertentangan  dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  137/PUU-XIII/2015,  sedangkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  huruf  a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertentangan  dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arto, A. Mukti, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Assiddiqqie, Jimly, Perihal Undang-Undang , RajaGrafindo Jakarta: Persada, 2006.
Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara , Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
Hadjon,  Philipus  M, Kedudukan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Sistem Pemerintahan ,  Makalah  disampaikan  dalam  seminar  “Sistem  Pemerintahan Indonesia  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Surabaya, 5-10 Juni 2004.
Kelsen,  Hans, Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara ,  Terjemahan  Raisul  Muttaqin, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006.
Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII Press, 2002.
Sukardi, Pengawasan  Dan  Pembatalan  Peraturan  Daerah ,  Bantul-Yogyakarta:  Genta Publishing, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat