## Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Penyangga Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
Rinaldo 1 , Yusni Ikhwan Siregar 2 , Sofyan Husein Siregar 3
1 Pegawai Taman Nasional Gunung Leuser Jl. Selamat 137 Siti Rejo III Amplas Medan
2 Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Riau Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742
3 Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Riau Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742
Abstract: The study was conducted from March to May 2016, in the buffer zone of Giam Siak Kecil Wildlife Reserve (SM GSK) Pinggir sub district of Bengkalis, Riau province. Purpose of the study Describe forest and land cover changes as well as hotspot spreads in the GSK SM buffer  zone  and  describe  the  level  of  community  participation  in  preventing  forest  and  land fires  in  SM  GSK  buffer  zones.  The  result  is  that  the  change  of  forest  and  land  cover  in  the buffer  zone  of  SM  GSK  in  2003-2015  occurred  due  to  the  opening  of  land  for  cultivation activities.  The  most  significant  changes  occurred  in  the  type  of  plantation  land  closure  of 31.32% of the buffer area of SM GSK, followed by the swamp bush 15.29%, secondary forest of 10.87% and the plantation forest 9.40%. Data of fire point in sub-district in 2003 as many as 150 points, in 2009 as many as 161 points and 2015 only 31 points. The level of community participation  in  preventing  the  occurrence  of  forest  and  land  fires  in  the  buffer  zone  of  SM GSK is influenced by high economic needs factor (60.16%), knowledge level (49.99%), social needs  (59.09%)  and  implementation  Regulations  and  law  enforcement  (54.09%)  in  the medium  category.  Overall  factor  of  community  participation  level  was  in  medium  category (56,51%).
Key words : Forest fire prevention, community participation, buffer zone, hotspot.
Provinsi  Riau  merupakan  daerah  di  Indonesia yang memiliki hutan yang luas dan 17 kawasan konservasi  yang  berada  didalamnya.  Salah  satu kawasan  konservasi  tersebut  adalah  Suaka Margasatwa  Giam  Siak  Kecil  (SM  GSK)  yang berada  di  dua  kabupaten  yaitu  Kabupaten Bengkalis  dan  Kabupaten  Siak  dengan  luas  ± 50.000 Ha (BBKSDA Riau, 2012).
Pada  rentang  tahun  2009-2011  jumlah titik  api  ( hotspot )  di  Provinsi  Riau  terpantau setidaknya  ada  sekitar  12.987  titik  api.  Sebaran titik  api  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2009  yaitu sebesar  9.735  titik  api,  kemudian  pada  tahun 2010 terjadi penurunan cukup signifikan sebesar 1.715  titik  api,  akan  tetapi  pada  tahun  2011 mengalami  peningkatan  kembali,  yaitu  sebesar 3.538  titik  api  dengan  sebaran  tertinggi  berada di  wilayah  Kabupaten  Bengkalis  dan  Rokan Hilir (PHKA Republik Indonesia, 2011).
Kebijakan  mengenai  upaya  pencegahan dan  pengendalian  kebakaran  hutan  di  kawasan penyangga  SM  GSK  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah,  namun  belum  membuahkan  hasil
yang  maksimal.  Salah  satu  faktor  penghambat adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, yaitu  rendahnya  pengetahuan,  kondisi  sosial ekonomi masyarakat serta lemahnya implementasi  peraturan  dan  penegakan  hukum oleh  pemerintah  telah  menyebabkan  kebakaran hutan dan lahan di kawasan penyangga menjadi rutinitas yang sampai saat ini belum terpecahkan.
Tipologi  masyarakat  di  penyangga  SM GSK  merupakan  masyarakat  petani  yang tergolong  miskin  menyebabkan  permasalahan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar  kawasan  selalu  dikaitkan  dengan  luas lahan  pertanian  dan  perkebunan  yang  dimiliki. Dampaknya,  konversi  hutan  untuk  dijadikan areal  pertanian  dan  perkebunan  di  kawasan penyangga  SM  GSK  semakin  tidak  terkendali. Jika  hal  ini  terus  berlangsung,  dikhawatirkan akan mengganggu eksistensi kawasan SM GSK.
Rendahnya kepedulian dan tingkat partisipasi  masyarakat  di    kawasan  penyangga SM  GSK  terlihat  dari  proses  pembukaan  lahan
dengan  metode  bakar  ( burn ).  Metode  ini dilakukan  karena  dianggap  merupakan  cara mudah,  murah  dan  cukup  praktis  sehinga disadari  ataupun  tidak  akan  berdampak  buruk terhadap  lingkungan  sekitarnya.  (Hergoualc’h, dan  Verchot,  2013)  menyebutkan  penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena beberapa  faktor  yaitu  tingkat  pengetahuan, kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  serta implementasi  peraturan  dan  penegakan  hukum yang dilakukan masih sangat kurang.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  perubahan  tutupan  hutan  dan lahan  serta  sebaran hotspot  di zona  penyangga SM GSK dan mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  zona penyangga SM GSK.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  tiga bulan  yaitu dari bulan  Maret  sampai Mei 2016. Rentang  waktu  penelitian  disesuaikan  musim kering/kemarau,  dimana  intensitas  kebakaran hutan  dan  lahan  cenderung  berada  pada  level tertinggi.  Lokasi  penelitian  berada  di  kawasan penyangga  SM  GSK  Kecamatan  Pinggir Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  meliputi  peta  administrasi  Kabupaten Bengkalis,  peta  informasi  tutupan/perubahan hutan  dan  lahan    Kabupaten  Bengkalis,  peta sebaran hotspo t  tahun  2003,  2009  dan  2015, peta  SM  GSK,  peta  kawasan  penyangga  SM GSK Kabupaten Bengkalis serta bahan kuesioner untuk keperluan wawancara. Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan  yang  terdiri  dari  GPS,  kompas, kamera,  kuesioner,  alat  tulis,  dan  alat-alat lainnya  yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan pengambilan data dilapangan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  observasi  dan  wawancara dengan  99  sampel  yang  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Data  primer  berupa  data yang  diperoleh  dari  hasil  kuesioner  dan wawancara yang meliputi data mengenai tingkat pengetahuan,  kebutuhan  sosial  dan  ekonomi masyarakat,  tingkat  implementasi  penegakan hukum  serta  partisipasi  masyarakat  dalam
mencegah  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil  penelitian  terdahulu,  hasil  studi  pustaka, laporan  serta  dokumen  dari  berbagai  instansi yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.
Pengumpulan  data  tingkat  pengetahuan, kebutuhan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat, tingkat  implementasi  penegakan  hukum  serta partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran  hutan  dan  lahan  dilakukan  dengan penyebaran  kuesioner.  Hasil  kuesioner  tersebut dikelompokkan  dan  diberi  skor.  Kategori  skor dalam  penelitian  ini  terbagi  atas:  Sangat  Setuju (SS)  diberi  skor  5,  Setuju  (S)  diberi  skor  4, Cukup Setuju (CS) diberi skor 3, Kurang Setuju (KS)  diberi  skor  2,  dan  Sangat  Kurang  Setuju (SKS) diberi skor 1  (Riduwan, 2010).
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah masyarakat  Kecamatan  Pinggir  Kabupaten Bengkalis terutama  yang berada di lima desa di kawasan  kawasan  penyangga  penyangga  SM GSK yaitu : Desa Tasik Serai Induk, Desa Tasik Serai  Barat,  Desa  Tasik  Tebing  Serai,  Desa Tasik Serai Timur dan Desa Tasik Serai Wangi. Sampel  penelitian  berupa  responden  yang ditetapkan  berdasarkan  jumlah  penduduk  di kelima desa penyangga, data diperoleh dari BPS Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2015  (Tabel  1). Penentuan jumlah responden penelitian dihitung dengan menggunakan persamaan Slovin (Setiawan, 2007), dengan batas toleransi sebesar 10% adalah sebagai berikut :
. . . . . . . . . .  (1)
Keterangan:
n =   Jumlah sampel (jiwa)
N =   Jumlah populasi (jiwa)
e =   Batas toleransi error (α = 10%)
Tabel 1. Jumlah  Penduduk,  Luas  Wilayah,  Tingkat Kepadatan  Penduduk  dan  Jumlah  Responden  di Desa  dalam  Kawasan  Penyangga  SM  GSK
Kecamatan Pinggir tahun 2016 Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas Wilayah (Km 2 ) Kepadatan (Jiwa/Km 2 ) Jumlah Responden (Jiwa) Tasik Serai Induk 12.268 35 350,51 (12.268/20.142x99) = 60,29 Tasik Serai Barat 678 336 2,02 (678/20.142x99) = 3,33 Tasik Tebing Serai 473 320 1,48 (473/20.142x99) = 2,32 Tasik Serai Timur 4.272 230 18,57 (4.272/20.142x99) = 20,99 Tasik Serai Wangi 2.451 1 2.451 (2.451/20.142x99) = 12,04 Total 20.142
922 2.823,58 98,97 Sumber : Data sekunder olahan
Hasil  perhitungan  secara  keseluruhan jumlah  sampel  responden  didapatkan  sebanyak 99  responden,  jumlah  tersebut  tidak  termasuk kelompok  usia  anak-anak  di  bawah  lima  belas tahun  (balista)  dan  kelompok  manusia  lanjut usia  (manula)  di  atas  65  tahun,  jadi  kriteria responden adalah usia 15 – 65 tahun. Kemudian proporsi  jumlah  sampel  responden  untuk masing-masing  desa  dapat  dihitung  dengan menggunakan pendekatan jumlah sampel minimal  (Riduwan  dan  Sunarto,  2009)  dengan menggunakan persamaan berikut:
xn N N P t m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (2)
Keterangan:
P m = Proporsi minimal jumlah sampel (jiwa) N = Jumlah populasi masing-masing desa (jiwa) N t = Jumlah total populasi (jiwa) n = Jumlah total sampel (jiwa)
Analisis  Perubahan  Tutupan  Hutan  dan Lahan  serta  Sebaran Hotspot di  Kawasan Penyangga SM GSK.
Analisis dilakukan dengan teknik tumpang tindih  ( overlay ),  digitasi  dan  perbandingan menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG) terhadap data-data spasial pada lokasi  penelitian,  yang  meliputi  data  peta administrasi  Kabupaten  Bengkalis,  data  series perubahan penutupan lahan Kabupaten Bengkalis  dan  data  peta  sebaran hotspot di Kabupaten  Bengkalis  untuk  tahun  2003,  2009 dan  2015.  Analisis  spasial  dilakukan  dengan menggunakan  perangkat  lunak ArcView ver  3.2 dan ArcGIS ver. 10.
Hasil  analisis  data  spasial  kemudian disajikan  dalam  bentuk  peta  dan  tabel time series yaitu  berupa  trend  perubahan  penutupan lahan dan trend sebaran hotspot di sekitar lokasi penelitian  yang  kemudian  dibahas  secara deskriptif.  Tabulasi  dan  peta  digunakan  untuk melihat  kecendrungan  perubahan  penutupan lahan dan sebaran hotspot dikawasan penyangga SM GSK.
Analisis  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat dalam  Mencegah  Terjadinya  Kebakaran Hutan  dan  Lahan  di  Kawasan  Penyangga SM GSK
Analisis  dilakukan  dengan  perhitungan angka  persentase  dari  setiap  indikator  variabel menggunakan rumus Riduwan (2010) :
. . . . . . . . . . . . . . . . (3)
Keterangan:
AP =   Angka persentase yang dicari Xi =  Skor rata-rata ( mean ) setiap variabel Sit =  Skor ideal setiap variabel
Selanjutnya angka persentase yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria interpretasi  skor  menurut  Riduwan  (2010) disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Kriteria Interpretasi Skor Skor Persentase (%) Kriteria Interpretasi 0 - 19,99 20 - 39,99 40- 59,99 60- 79,99 80- 100 Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi
Sangat Tinggi Sumber : Riduwan (2010).

## HASIL
Secara  geografis  Kecamatan  Pinggir  terletak diantara 0056’12”-1028’17” LU dan
100056’10”-101043’26”  BT.  Luas  Kecamatan
Pinggir  adalah  2.503  km2  atau  sekitar  32,20  % dari luas Kabupaten Bengkalis (BPS Bengkalis, 2016).
Secara administrasi batas wilayah Kecamatan  Pinggir  sebelah  utara  dengan Kecamatan  Mandau  dan  Bukit  Batu,  sebelah selatan  dengan  Kabupaten  Siak,  sebelah  timur dengan Kecamatan Bukit Batu dan sebelah barat dengan Kabupaten Rokan Hulu (BPS Bengkalis, 2016).  Kecamatan  Pinggir  terdiri  atas  17  desa dan  dua  kelurahan,  penelitian  ini  difokuskan  di lima desa yang berbatasan langsung dengan SM GSK  yaitu Desa Tasik  Serai  Induk, Desa Tasik Serai  Barat,  Desa  Tasik  Tebing  Serai,  Desa Tasik Serai Timur dan Desa Tasik Serai Wangi.
Keadaan  topografi  Kecamatan  Pinggir secara  umum  relatif  datar  karena  tidak berbatasan  langsung  dengan  garis  pantai. Elevasi  berada  diantara  10-15  m  diatas permukaan  laut  dengan  kemiringan  lereng  rata-
rata di bawah 2 – 6 mdpl atau berkisar 0 – 3 % (BPS Bengkalis, 2016).
Banyak  responden  berjenis  kelamin  laki- laki  jika  dibandingkan  responden  perempuan karena  pada  saat  penyebaran  kuisioner  di lapangan,  responden  berjenis  kelamin  laki-laki lebih  banyak  ditemui  sedang  beraktivitas  di sekitar  lokasi  penelitian  dan  lebih  bersedia diwawancarai  serta  memberikan  informasi dibandingkan dengan responden perempuan.
Selanjutnya  dilakukan  pengelompokan usia untuk melihat potensi fisik dan kemampuan diri  yang  ditunjang  dengan  kemampuan  formal maupun  non  formal  dengan  pembagian  usia sangat  produktif  (15-44  tahun),  usia  produktif (45-54  tahun)  dan  kurang  produktif  (>  54 tahun).  Untuk  lebih  lengkap  dapat  dilihat  pada Tabel 3.

## Tabel. 3 Karakteristik responden penelitian
No. Karakteristik
Kriteria Jumlah  Nilai (%) 1. Jenis kelamin (orang) Laki-laki 91 91,92
Perempuan 8 8,08 2.
Usia (th) Kurang produktif (14-44 ) 4 4,04 Produktif (45-54 ) 23 23,23 Sangat Produktif (>
54) 72 72,73 3. Pendidikan Tidak Sekolah
8 8,08
SD 66 66,67
SMP 10 10,10 SMA 15 15,15
4. Suku
Melayu
10 10,10
Batak 28 28,28
Jawa 61 61,62
5. Jenis Pekerjaan
Buruh 2 2,02
Petani 85 85,86 Nelayan 2 2,02
Wiraswasta 10 10,10
6. Penghasilan (juta)
Rendah (< 2,4 )
68 68,69
Sedang (2,4 - 5) 19 19,19 Tinggi (>5) 22 12,12 7. Jumlah Tanggungan (orang) Kecil (<4 orang) 79 79,80 Sedang (4-6 orang) 16 16,16
Tinggi (> 6 orang) 4 4,04
8. Lama Tinggal (th) < 5 12 12,12 5 – 10 47 47,46 >10 40 40,41 9.
Luas Pemilikan Lahan (ha)
Tidak Punya 10 10,10 < 5
75 75,76 5-10 10 10,10 >  10 ha 4 4,04 10. Status Pemilikan Lahan Pribadi
83 83,84
Bagi Hasil 10 10,10
Menumpang 2 2,02 Lainnya 4 4,04
Sumber : Data primer olahan
Karakteristik  responden  di  kelompokkan menjadi  sepuluh  kategori  seperti  pada  tabel  3 diatas, dengan jumlah yang prosentasekan sesuai dengan hasil kuesioner seperti pada jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki sebesar 91,92 %.
Berdasarkan  hasil  klasifikasi,  Kabupaten Bengkalis  memiliki  13  kelas  penggunaan  lahan dan luasannya seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Luas penutupan lahan di kawasan penyangga SM
GSK Kecamatan Pinggir Tutupan Lahan Luas (Ha) 2003 2009 2015 Hutan Rawa Primer 3.414,17 - - Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan 37.712,71 29.338,93 19.694,18 Hutan Tanaman 23.171,60 22.918,82 17.033,69 Pemukiman/Lahan Terbangun 836,44 836,44 1.124,57 Perkebunan 43.495,14 45.793,35 56.757,75 Pertambangan 367,68 367,68 385,26 Pertanian Lahan Kering 9.338,39 9.338,39 9.647,47 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 950,45 950,45 25.040,42 Rawa 12.427,55 12.427,55 12.138,21 Semak Belukar 27.728,96 25.838,99 83,61 Semak Belukar Rawa 10.783,79 18.616,04 27.704,70 Tanah Terbuka 10.940,21 14.740,44 11.557,25 Tubuh Air 31,72 31,72 31,72 Total 181.198,8 1 181.198,8 1 181.198,8 1
Sumber : Data sekunder olahan.
Sebaran  kontribusi  jumlah  titik  api  ( Hot Spot)  di  kawasan  penyangga  SM  GSK Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis terhadap  total  titik  api  di  Provinsi  Riau  secara rinci disajikan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Sebaran  jumlah  titik  api  di  Kawasan  Penyangga SM  GSK  Kecamatan  Pinggir  terhadap  Total Provinsi Riau tahun 2003, 2009 dan 2015
Lokasi Jumlah titik api (hot spot) 2003 2009 2015 Kawasan Penyangga SM GSK 150 161 31 Provinsi Riau 6.428 7.717 1.922 Persentase kontribusi terhadap titik api di Provinsi Riau (%) 2,33 2,09 1,61

## Sumber: Data sekunder Olahan.
Tabel  5  memperlihatkan  kebakaran  pada lahan  gambut  merupakan  permasalahan  serius yang harus dihadapi Kecamatan Pinggir  hampir setiap  tahun  terutama  saat  musim  kemarau sehingga memberikan kontribusi jumlah titik api di  Kabupaten  Bengkalis  tertinggi  terjadi  pada tahun 2003-2009. Sedangkan kontribusi tertinggi  terhadap  penyebaran  titik  api  di
Provinsi  Riau  terjadi  pada  tahun  2009,  yaitu sebesar  2,09%  dan  terendah  pada  tahun  2015, yaitu sebesar 1,61%.
Data  jumlah  titik  api  yang  terpantau berdasarkan  penutupan  lahan  yang  ada  di kawasan  penyangga  SM  GSK  Kecamatan Pinggir pada periode tahun 2003-2015 disajikan dalam Tabel 6.
Tabel 6. Perkembangan jumlah titik api berdasarkan jenis penutupan lahan di kawasan penyangga SM GSK Kecamatan Pinggir tahun 2003, 2009 dan 2015.
Lokasi Jumlah titik api (hot spot) 2003 2009 2015 Total Hutan Rawa Sekunder 7 26 4 37 Hutan Tanaman 5 6 - 11 Perkebunan 62 3 8 73 Pertambangan - - 1 1 Pertanian Lahan Kering 19 - 3 22 Rawa 3 27 2 32 Semak Belukar 45 31 - 76 Semak Belukar Rawa - 46 10 56 Tanah Terbuka 9 22 3 34 Total 150 161 31 342

## Sumber: Data sekunder olahan
Hasil  analisis  kriteria  interpretasi  skor faktor tingkat pengetahuan  yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat  terhadap  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  di  kawasan penyangga  SM  GSK  Kecamatan  Pinggir  secara lengkap disajikan pada Tabel 7.

## Tabel 7. Kriteria interpretasi skor faktor tingkat
pengetahuan
NO  Faktor tingkat pengetahuan Total skor Nilai rata-rata (%) Kriteria interpretas i 1. Fungsi daerah penyangga SM GSK sebagai daerah penyagga lingkungan dan habitat flora dan fauna 229 46,26 Sedang 2. Pengetahuan mengenai pembukaan lahan dengan tanpa membakar 210 43,30 Sedang 3. Tindakan membakar dalam membuka lahan merupakan tindakan yang dilarang serta melawan hukum dan merupakan penyebab terjadinya bencana kebakaran
218 44,04 Sedang
4. Kebakaran hutan dan lahan berdampak buruk terhadap keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, budaya,
kesehatan dan transportasi
247 49,90
Sedang 5. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan manusia 329 66,46 Tinggi Nilai keseluruhan skor 1.233 49,99 Sedang
Sumber: Data primer olahan.
Hasil  analisis  kriteria  interpretasi  skor faktor  sosial  yang  mempengaruhi  partisipasi masyarakat  terhadap  pencegahan  kebakaran hutan  dan  lahan  di  kawasan  penyangga  SM GSK disajikan Tabel 8.
Tabel 8. Kriteria interpretasi skor faktor kebutuhan sosial
NO  Faktor kebutuhan sosial Total Skor Nilai rata- rata (%) Kriteria interpretasi 1. Perubahan kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar di kawasan penyangga SM GSK. 233 47,07 Sedang 2. Penekanan laju konversi lahan yang memicu kebakaran hutan akibat meningkatnya kebutuhan akan lahan di kawasan penyangga SM GSK
232 46,87 Sedang
3. Pelibatan individual/kelompok masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungan di kawasan penyangga SM
GSK 348 70,30
Tinggi
4. Pelibatan para pemuka masyarakat dalam menjaga lingkungan di kawasan penyangga SM GSK 357 72,12 Tinggi Nilai keseluruhan skor 1.170 59,09 Sedang
Sumber: Data primer olahan.
Hasil  kriteria  interpretasi  skor  faktor kebutuhan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat  terhadap  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  di  kawasan penyangga  SM  GSK  Kecamatan  Pinggir  secara rinci disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Kriteria interpretasi skor faktor kebutuhan
ekonomi
NO Faktor kebutuhan ekonomi Total Skor Nilai rata-rata (%) Kriteria interpret asi 1. Kebutuhan akan lahan pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan penyangga SM GSK 392 79,19 Tinggi 2. Membuka lahan dengan cara membakar di kawasan penyangga SM GSK akibat dari kurangnya pengetahuan dan modal 271 54,75 Sedang 3. Pemanfaatan kawasan penyangga SM GSK hanya terbatas pada pemanfaatan SDA dan tidak diperkenankan untuk membuka lahan 267 53,94 Sedang 4. Pembukaan lahan untuk kegiatan budidaya di daerah penyangga SM GSK akan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat 375 75,76 Tinggi 5. Pengembangan alternatif sumber ekonomi lain seperti wisata alam untuk menggantikan kegiatan pembukaan lahan di kawasan penyangga SM GSK
238 48,08 Sedang 6. Kegiatan membuka lahan di kawasan penyangga SM GSK meningkatkan pendapatan tapi berdampak pada meningkatnya kerusakan lingkungan terutama kebakaran hutan
244 49,29 Sedang
Nilai keseluruhan skor
1.787 60,16 Tinggi
Sumber: Data primer olahan.
Hasil  analisis  kriteria  interpretasi  skor faktor  peraturan  dan  penegakan  hukum  yang mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  terhadap kebakaran  hutan  dan  lahan  di  kawasan penyangga  SM  GSK  berada  pada  kriteria sedang,  yaitu  sebesar  54,09%  beradasarkan kriteria  interpretasi  skor  Tabel  2  (Riduwan, 2010) sebagaimana disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10.  Kriteria  interpretasi  skor  faktor  implementasi peraturan dan p enegakan hukum
NO Faktor implementasi peraturan dan penegakan hukum Total Skor Nilai rata- rata (%) Kriteria interpreta si 1.
Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kepres, Pergub, PP
mengenai pembukaan lahan dan kebakaran hutan
292 58,99 Sedang 2. Pembatasan dan
penghentian pembukaan lahan di kawasan penyangga SM GSK
205 41,41 Sedang 3. Penataan administrasi hak dan kepemilikan lahan di kawasan penyangga SM GSK 292 58,99 Sedang
4.
Penerapan sanksi dan denda bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan di kawasan penyangga SM GSK 282 56,97 Sedang Nilai keseluruhan skor 1.071 54,09 Sedang Sumber : Data primer olahan
Tabel 11. Kriteria interpretasi skor faktor partisipasi masyarakat
NO Faktor tingkat partisipasi masyarakat Total Skor Nilai rata- rata (%) Kriteria interpret asi 1. Tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan secara sengaja atau tidak sengaja yang tidak terkendali di kawasan penyangga SM GSK 241 48,69 Sedang 2. Tidak melakukan kegiatan pengeringan air pada lahan-lahan gambut di kawasan penyangga SM GSK secara tidak terkendali 246 49,70 Sedang 3. Apabila membuka lahan dengan cara membakar, bersedia membuat sekat bakar agar api dapat dikendalikan 255 51,52 Sedang
4. Melaksanakan gotong royong dalam bentuk penyemprotan air pada permukaan lahan bekas terbakar di kawasan penyangga SM GSK agar tidak terjadi kebakaran ulang
296 59,80 Tinggi
5. Pembuatan sumur-sumur air sebagai sumber air di kawasan penyangga SM GSK untuk memudahkan pemadaman bila terjadi kebakaran
294 59,39 Tinggi
NO Faktor tingkat partisipasi masyarakat Total Skor Nilai rata- rata (%) Kriteria interpret asi
6. Sukarela menjadi anggota Masyarakat Peduli Api 319 64,44 Tinggi 7. Melakukan pemadaman sedini mungkin jika ditemui sumber api meskipun intensitasnya sangat kecil 307 62,02 Tinggi Nilai keseluruhan skor 1.958 56,51 Sedang
Sumber : Data primer olahan

## PEMBAHASAN
Tabel 4 memperlihatkan bahwa penutupan  lahan  yang  berubah  nyata  di Kawasan  Penyangga  SM  GSK  Kecamatan Pinggir  pada  tahun  2003,  2009  dan  2015, terjadi  pada  empat  tipe  tutupan  lahan,  yang digambarkan seperti pada Gambar 2.

## Gambar 1. Grafik Tutupan Lahan signifikan.
Peningkatan  permintaan  minyak  kelapa sawit  setiap  tahunnya  menyebabkan  kebutuhan lahan  untuk  membudidayakan  kelapa  sawit semakin meningkat. Peningkatan tersebut berdampak  pada  penurunan  luas  hutan  rawa sekunder.  Kebutuhan  sandang,  pangan,  dan papan  juga  memicu  peningkatan  penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian maupun produksi  kayu  dari  hutan  tanaman.  Tren perubahan  penggunaan  lahan  di  Kabupaten Bengkalis  terjadi  karena  adanya  motif  produksi sehingga menyebabkan penurunan luasan hutan  setiap  tahunnya.  Peningkatan  kebutuhan akan  lahan  perkebunan  sawit  inilah  yang diprediksi menjadi penyebab hilangnya penutupan  hutan  rawa  primer  di  kawasan penyangga  SM  GSK  Kecamatan  Pinggir  pada Tahun  2009.  Seperti  yang  diketahui  bahwa kawasan  SM  GSK  Kecamatan  Pinggir  masih memiliki  tutupan  lahan  berupa  hutan  rawa
Tut up an La ha n (ha)
primer  seluas  3.414,17  ha  pada  Tahun  2003, namun  hanya  dalam  kurun  waktu  enam  tahun (2003-2009)  penutupan  hutan  rawa  primer  di kawasan  penyangga  SM  GSK  Kecamatan Pinggir sudah tidak dapat lagi ditemukan.
Pemukiman/lahan terbangun  pada  periode 2003-2009  tidak  mengalami  perubahan  luas yaitu seluas 836,44 ha, namun pada tahun 2015 luas  pemukiman/lahan  terbangun  meningkat 288,12 ha sehingga menjadi 1.124,57 ha. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk ke Kecamatan  Pinggir  pada  periode  2009  hingga 2015.  Peningkatan  migrasi  masuk  inilah  yang diprediksi  sebagai  penyebab  meningkatnya penutupan luas perkebunan dan pertanian lahan kering  bercampur  semak  pada  periode  2009 hingga  2015.  Penurunan  luas  penutupan  semak belukar  yang  cukup  signifikan  pada  rentang tahun  2009-2015  disinyalir  akibat  peningkatan luas  perkebunan  dan  pertanian  lahan  kering bercampur semak.
Berdasarkan  sebaran  data hot  spots pada Tabel  6  dapat  dilihat  hampir  di  setiap  desa  di Kecamatan  Pinggir  yang  berbatasan  langsung dengan  kawasan  SM  GSK  ditemukan  adanya titik  api  dan  sangat  rawan  terhadap  kebakaran hutan  dan  lahan.  Jumlah  titik  api  yang ditemukan  berada  disekitar  lahan  masyarakat berupa  areal  perkebunan,  pertanian  lahan kering,  semak  belukar  dan  semak  belukar  rawa terpantau  cukup  tinggi  yaitu  sekitar  227  titik api. Hal ini mengindikasikan bahwa kemunculan hot  spot pada  setiap  musim kering/kemarau  terkait  erat  dengan  terjadinya trend  perubahan  penutupan  lahan  akibat kegiatan konversi lahan.
Penutupan  lahan  di  kawasan  penyangga SM  GSK  dalam  rentang  waktu  2003-2015 mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan  penggunaan  lahan  di  kawasan penyangga  SM  GSK  terjadi  karena  adanya motif  produksi  dari  kegiatan  perkebunan  dan pertanian.  Perubahan  yang  paling  signifikan terjadi  pada  tipe  penutupan  lahan  perkebunan sebesar  31,32%  dari  total  luas  wilayah penyangga  SM  GSK,  kemudian  diikuti  oleh penutupan  lahan  semak  belukar  rawa  bekas tebangan  sebesar  15,29%,  penutupan  lahan pertanian  lahan  kering  campur  semak  sebesar 13,82%,  hutan  rawa  sekunder  bekas  tebangan
10,87% dan hutan tanaman sebesar 9,40%. Data titik api di kecamatan pinggir untuk tahun 2003 sebanyak  150  titik  api,  tahun  2009  sebanyak 161  titik  api  terjadi  peningkatan  pada  tahun 2009  dan  mengalami  penurunan  pada  tahun 2015 sebanyak 31 titik api.
Rata-rata  faktor  tingkat  pengetahuan responden penelitian yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat  terhadap  pencegahan kebakaran  lahan  berada  pada  kriteria  sedang, yaitu  sebesar  49,99%,  (Tabel  7)  berdasarkan kriteria  interpretasi  skor  Tabel  2  (Riduwan, 2010).    Hal  ini  disebabkan  responden  masih menganggap  penyiapan  lahan  dengan  cara pembakaran  atau  kebakaran  hutan  dan  lahan merupakan hal yang biasa saja. Penyiapan lahan dengan  cara  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan dengan  kebiasan  responden  selama  ini.  Namun demikian umumnya responden penelitian menyatakan  kebakaran  yang  terjadi  selama  ini akibat  kegiatan  manusia  dan  memberikan dampak  yang  merugikan  bagi  keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan transportasi.
Awang  (2003)  menyebutkan  pengetahuan lingkungan  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  terhadap  kesadaran  lingkungan dan akhirnya akan berhubungan dengan perilaku serta  partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola sumberdaya  alam  secara  lestari.  Kerusakan hutan dan fungsinya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh manusia dalam memanipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk  kepentingan  kehidupan  dan  lingkungan. Notoatmojo  (2010)  menyebutkan  faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, adalah  (1)  umur,  (2)  pendidikan,  (3)  paparan media  massa,  (4)  sosial  ekonomi  (pendapatan), (5) hubungan sosial, dan (6) pengalaman. Fakta di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kemampuan masyarakat untuk pembukaan lahan di kawasan penyangga SM GSK tanpa bakar terkesan masih rendah, sehingga cara alternatif membakar lahan digunakan  untuk  mengurangi  biaya  yang  harus dikeluarkan.
Meskipun memiliki nilai persentase rendah, peningkatan pengetahuan masyarakat di kawasan penyangga SM GSK merupakan faktor yang  sangat  penting.  Karena  faktor  tingkat pengetahuan  akan  terkait  erat  dengan  faktor kebutuhan  sosial,  kebutuhan  ekonomi  dan pemahaman  masyarakat  terhadap  implementasi
peraturan  dan  penegakan  hukum.  Peningkatan mengenai  pengetahuan  tentang  fungsi  daerah penyangga  SM  GSK  sebagai  daerah  penyagga lingkungan  dan  habitat  flora  dan  fauna, pengetahuan mengenai pembukaan lahan dengan  tanpa  membakar  dan  pengetahuan mengenai  dampak  negatif  kebakaran  hutan  dan lahan terhadap keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial,  budaya,  kesehatan  dan  transportasi, diprediksi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  mencegah  kebakaran  hutan dan lahan di kawasan penyangga.
Sumodiningrat (2000) menyebutkan beberapa  faktor  mengapa  masyarakat  petani yang  hidup  di  kawasan  penyangga  perlu pemberdayaan  karena  (1)  rendahnya  kualitas sumber  daya  manusia  petani  baik  motivasi maupun  pengusaan  pengelolaan  dan  teknologi, (2) kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksaan pembangunan,  (3)  prasarana  dan  sarana  yang belum  merata  dan  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan,  (4)  minimnya  modal  dan  (5) berbelitnya peraturan yang ada.
Faktor kebutuhan sosial yang mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  terhadap pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di kawasan  penyangga  SM  GSK  Kecamatan Pinggir  berada  pada  kriteria  sedang,  yaitu sebesar  59,09%  (Tabel  8)  beradasarkan  kriteria interpretasi  skor  Tabel  2  (Riduwan,  2010). Kebiasaan  turun  tenurun  masyarakat  yang membuka  lahan  dengan  cara  membakar  relatif tinggi,  selain  itu  anggapan  bahwa  kawasan penyangga SM GSK sebagai milik umum/bersama (public  proprietary) dan  dapat dimanfaatkan oleh siapa saja (open access) telah memicu  peningkatan  laju  konversi  hutan  dan lahan  yang  berdampak  pada  meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di kawasan penyangga SM GSK.
Responden  penelitian  cenderung  setuju jika peningkatan program pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  lebih  mengarah kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pelibatan pemuka masyarakat dan individual/ kelompok masyarakat secara aktif ikut menjaga kelestarian hutan  dari  adanya  kebakaran  karena  mereka kawatir  dan  merasa  kebakaran  tersebut  akan menjalar  dan  merusak  lahan  pertanian  dan pekebunan yang mereka miliki atau usahakan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  di  lapangan  dengan  beberapa stakeholders memperlihatkan  aspek  sosial dalam  hubungan  antar  pemangku  kepentingan yang  teridentifikasi  umumnya  relatif  rendah. Banyaknya pemangku kepentingan pemanfaatan kawasan  penyangga  SM  GSK  di  Kecamatan Pinggir  ditambah  modal  sosial  yang  relatif masih  lemah,  memunculkan  permasalahan  di lapangan. Diantara permasalahan tersebut adalah  ketidakmerataan  distribusi  manfaat, keberagaman kepedulian dari pemangku kepentingan, dan lemahnya tata hak masyarakat lokal. Lemahnya modal sosial dapat berpengaruh  terhadap  keberhasilan  program pencegahan  kebakaran  kawasan  penyangga  SM GSK di Kecamatan Pinggir.
Mulai  memudarnya  nilai  kearifan  lokal dan aturan-aturan yang sudah diwariskan secara turun-temurun  untuk  tetap  menjaga  eksistensi ekosistem  kawasan  penyangga  SM  GSK  mulai berangsur-angsur  pudar  karena  para  tetua  yang ada  di  dalam  masyarakat  sudah  berkurang jumlahnya  dibanding  masyarakat  migran  yang selalu  bertambah  untuk  selalu  memperjuangkan kelangsungan dan kelestarian ekosistem kawasan  penyangga  SM  GSK  di  Kecamatan Pinggir.
Coleman  (1999)  menyebutkan  modal sosial  ditentukan  oleh  fungsi  dan  komponen yang  ada  di  dalamnya  antara  lain:  (1)  modal sosial  yang  meliputi  sejumlah  aspek  dari struktur sosial,  dan (2) modal  sosial  yang dapat memberikan  kemudahan  bagi  orang  untuk melakukan  sesuatu  dalam  kerangka  struktur sosial.  Lebih  lanjut,  aspek  dari  struktur  sosial menciptakan  pengungkungan  dalam  sebuah jaringan  sosial  yang  membuat  setiap  orang saling  berhubungan  sehingga  kewajiban  dan sanksi  dapat  dikenakan  kepada  setiap  anggota. Sebagai  organisasi  sosial  dapat  juga  dijadikan sebagai  media  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Paling  tidak  terdapat  tiga  unsur  sebagai  pilar utama  modal  sosial,  yaitu:  (1)  kewajiban  dan harapan  yang  muncul  dari  adanya  kepecayaan, (2) pentingnya arus informasi yang lancar dalam struktur  sosial  yang  mendorong  perkembangan kegiatan,  (3)  norma  yang  ditaati  dengan  sanksi yang jelas dan efektif untuk menghindari anomi.
Responden  penelitian  cenderung  melihat pembukaan  lahan  untuk  kegiatan  budidaya  di daerah  penyangga  SM  GSK  akan  membuka
peluang  ekonomi  dan  lapangan  kerja  bagi mereka.  Sedangkan  pengembangan  alternatif sumber  ekonomi  lain  seperti  wisata  alam  untuk menggantikan  kegiatan  pembukaan  lahan  di kawasan  penyangga  SM  GSK  kurang  begitu mendapat  respon  yang  positif  dari  masyarakat. Selaras  dengan  variabel  tingkat  pengetahuan, pembukaan/konversi lahan dengan cara membakar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di sekitar  kawasan  penyangga  SM  GSK  dianggap sebagai  cara  yang  paling  murah  meskipun sebagian  responden  sadar  bahwa  kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya kerusakan lingkungan.
Pada  dasarnya  hampir  semua  kasus degradasi  lahan  dan  rusaknya  ekosistem  dan proses terjadinya, awalnya dipicu oleh kebutuhan  ekonomi.  Alternatif  ekonomi  yang menjadi  unsur  penting  pencegahan  kebakaran hutan  dan  lahan  haruslah  mendapat  dukungan. Sebab,  apabila  variabel  peningkatan  ekonomi masyarakat tidak menjadi bagian dari peningkatan  kegiatan  tersebut,  maka  kegiatan tersebut  justru  menjadi  permasalahan  dan ancaman bagi program yang akan dilakukan.
Peluang peningkatan partisipasi masyarakat  dalam  mencegah  kebakaran  hutan dan  lahan  di  kawasan  penyangga  SM  GSK berdasarkan variabel kebutuhan ekonomi masyarakat  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan cara  1).  Mempermudah  akses  pinjaman  modal dalam  rangka  pengelolaan  perkebunan  dan pertanian yang ramah lingkungan; 2)
Pengembangan  alternatif  sumber  ekonomi  lain seperti  wisata  alam  untuk  menggantikan kegiatan pembukaan lahan di kawasan penyangga  SM  GSK.  Peningkatan  elemen- elemen  perekonomian  masyarakat  tersebut  dari kategori sedang ke tinggi akan berdampak pada meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam mencegah  kebakaran  hutan  dan  lahan  di kawasan  penyangga  SM  GSK.  Demikianpula halnya  dengan  peningkatan  nilai  kebutuhan sosial, pelibatan tokoh dan kelompok masyarakat  secara  aktif  dalam  pelaksanaan sosialisasi merubah  kebiasaan  masyarakat dalam  membuka  lahan  dengan  cara  membakar diprediksi  mampu  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  mencegah  kebakaran  hutan dan lahan di kawasan penyangga SM GSK.
Terkait  dengan  pertimbangan  ekonomi maka  harus  pula  diperhitungkan  kebutuhan
masyarakat  tempatan  dan  sekitarnya  terhadap kebutuhan  sehari-hari  mereka  (fungsi  dan manfaat  barang,  jasa,  sosial  dan  budaya). Masyarakat  tempatan  dan  sekitarnya  adalah komunitas  yang  terkait  langsung  dengan pemanfaatan  ekosistem  lahan  gambut,  oleh karena  itu  kesejahteraan  masyarakat  tempatan tersebut  tidak  boleh  diabaikan.  Pada  dasarnya pemanfaatan  sumber  daya  alam  telah  diatur sedemikian  rupa  oleh  pemerintah  agar  potensi dan  fungsinya  dapat  termanfaatkan  secara  adil dan  merata  bagi  pemenuhan  kepentingan  para pihak. Persoalannya, konsep yang ada seringkali bersifat  normatif  tidak  selalu  sesuai  dengan dinamika realitas faktual.
Kawasan penyangga SM GSK di Kecamatan  Pinggir  memiliki  fungsi  yang  dapat digunakan  secara  bersama-sama  oleh  berbagai sektor  kegiatan  ekonomi.  Secara  ekonomi kawasan  penyangga  SM  GSK  juga  berperan penting  karena  berpotensi  untuk  dikembangkan menjadi  lahan pertanian atau perkebunan. Hasil kayu  dari  kawasan  penyangga  SM  GSK  juga memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bahkan beberapa  diantaranya  merupakan  jenis  dengan nilai  ekonomi  sangat  tinggi.  Hasil  kawasan penyangga  SM  GSK  non  kayu  seperti  getah, rotan,  sayur-sayuran,  buah-buahan  dan  hasil tangkapan  ikan  terbukti  berperan  penting  bagi kehidupan  masyarakat  lokal.  Disamping  itu kawasan penyangga SM GSK dapat dimanfaatkan juga untuk sebagai jasa lingkungan dan penelitian.
Kriteria  interpretasi  skor  pada  kategori sedang  faktor  peraturan  dan  penegakan  hukum sehubungan  masih  lemahnya  implementasi peraturan  dan  penegakan  hukum.  Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum disahkannya  penataan  tata  ruang  dan  wilayah, dan  belum  adanya  denda  atau  sanksi  tegas kepada  para  pelanggar  pembakar  lahan,  baik kepada  oknum  masyarakat  maupun  perusahaan diprediksi  menjadi  faktor  penyebab  masih maraknya  kegiatan  pembukaan/  konversi  lahan dengan  cara  membakar  di  kawasan  penyangga SM GSK.
Pernyataan
kuisioner mengenai pembatasan  dan  penghentian  pembukaan  lahan di  kawasan  penyangga  SM  GSK  Kecamatan Pinggir mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Meskipun terdapat sebagian masyarakat  yang  mendukung  namun  mayoritas
masyarakat  yang  berada  di  kawasan  penyangga SM  GSK  menolak,  karena  menurut  mereka  hal tersebut akan menghambat rencana peningkatan pendapatan dan penghasilan mereka.
Pada  dasarnya  upaya  penerapan  dan penegakan  hukum  pencegahan  kebakaran  hutan dan lahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah  seperti  yang  tercantum  dalam Undang-undang  no  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  dan  Undang-undang  no  18  tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  Hutan telah  mendapat  dukungan dan respon positif dari responden penelitian. Potensi tersebut  perlu  mendapat  dukungan  dari  semua pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuannya untuk meminimalisir kejadian kebakaran  hutan  dan  lahan  serta  dampak  asap yang  ditimbulkan  dalam  bentuk  program kelembagaan  yang  secara  berkesinambungan dan  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang berkepentingan  guna  menghnidari  isu  dan konflik kepentingan di Kecamatan Pinggir.
Akbar  (2011),  menyatakan  kebijakan  dan hukum  yang  berkaitan  dengan  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  tidak  dapat dipisahkan  dengan  pengelolaan  sumber  daya alam  secara  keseluruhan.  Hutan  dan  lahan merupakan  bagian  dari  sumber  daya  alam, dengan  demikian  kebijakan  dan  hukumnya  pun pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan dan  hukum  pengelolaan  sumber  daya  alam. Lemahnya  peraturan  perundang-undangan  yang secara  khusus  mengatur  pemanfaatan  kawasan penyangga  secara  mendalam  dan  tegas  menjadi kendala  terhadap  implemantasinya  dilapangan. Sosialisasi  penegakan  hukum  oleh  pemerintah tentang  kebakaran  hutan  dan  penindakan pelanggaran  kebakaran  di  desa-desa  sekitar kawasan hutan masih sangat lemah.
Selain  itu  berbagai  ketentuan  peraturan yang ada saat ini belum memberi ketegasan dan kejelasan arah pelaksanaan kebijakan dan peran yang  harus  dilakukan  oleh  berbagai  pihak,  baik tingkat pusat maupun daerah terhadap pemanfaatan  lahan  di  kawasan  penyangga. Situasi  seperti  ini  masih  ditambah  lagi  dengan kurangnya pemahaman diantara para stakeholders terkait, kurangnya tenaga perencana,  serta  kurangnya  koordinasi  antar berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  rangka menjalankan perencanaan dan kegiatan-kegiatan
pembangunan  di  kawasan  penyangga  sehingga timbul  tumpang  tindih  kepentingan  yang menjurus  kepada  rusaknya  kawasan  penyangga yang  merupakan  benteng  terakhir  dari  kawasan inti SM GSK.
Pada kenyataannya tidak semua responden penelitian  mau  berpartisipasi  karena  berbagai alasan.  Pada  umumnya  responden  penelitian mau  berpartisipasi  apabila  hasil  partisipasi tersebut  dapat  dinikmati  secara  langsung  atau dapat  memberikan  manfaat.  Oleh  karena  itu perlu  adanya  dorongan  dan  rangsangan  untuk berpartisipasi.  Untuk  menumbuhkan  partisipasi masyarakat maka pemerintah perlu menekankan bahwa  partisipasi  masyarakat  secara  bersama sangat menentukan terhadap keberhasilan program  pencegahan  kebakaran  hutan  dan lahan.  Oleh  sebab  itu  mengacu  kepada  hasil analisis  faktor-faktor  penelitian  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pencegahan  kebakaran hutan  dan  lahan  di  kawasan  penyangga  SM GSK  Kecamatan  Pinggir  tidak  dapat  dilakukan sendiri  oleh  pemerintah,  tetapi  harus  selalu bersama-sama dengan masyarakat dan melibatkan  pihak-pihak  yang  terkait  lainnya seperti  perusahaan,  lembaga  swada  masyarakat dan akademisi.
Widjajanti  (2011)  menyebutkan  kualitas partisipasi masyarakat tergantung kepada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan  dan  kemampuan  lembaga  dan  pranata sosial  serta  kesempatan  dan  ruang  gerak  yang memadai  bagi  prakarsa  masyarakat.  Perlu sikap serta  pandangan  masyarakat  yang  positif terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  sangat  membantu  dalam  rangka pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menumbuhkan  partisipasi  pada  masyarakat memang  bukan  pekerjaan  yang  mudah,  karena hal ini menyangkut perubahan sikap mental dan budaya  yang mungkin  sudah melembaga dalam masyarakat yang bersangkutan.

## SIMPULAN
Perubahan  penutupan  hutan  dan  lahan  di kawasan  penyangga  SM  GSK  dalam  rentang waktu  2003-2015  sangat  signifikan,  terutama terjadi pada empat tipe tutupan hutan dan lahan yaitu  :  hutan  rawa  sekunder,  hutan  tanaman, perkebunan  dan  semak  belukar  rawa. Hot  spot
yang  ditemukan  berada  di  sekitar  lahan perkebunan,  pertanian  lahan  kering,  semak belukar  dan  semak  belukar  rawa.  Dan  tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  zona penyangga  SM  GSK  dipengaruhi  oleh  faktor kebutuhan  ekonomi  yang  berada  pada  kategori tinggi, sedangkan faktor-faktor tingkat pengetahuan, kebutuhan sosial dan implementasi  peraturan  dan  penegakan  hukum berada pada kategori sedang.
Secara keseluruhan faktor tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  A.,  Sumardi.,  R.  H.  Purwanto  dan  S.
Sabarudin. 2011. Studi Sumber Penyebab  -Kebakaran  Hutan  Gambut di  Areal  Mawas  Kalimantan  Tengah. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. 6 (3) : 287-300 .
BBKSDA  Riau.  2012.  Kawasan  Konservasi  di Provinsi  Riau  dan  Kepulauan  Riau. Pekanbaru
BPS  Bengkalis.  2016.  Kabupaten  Bengkalis dalam Angka 2016. Bengkalis.
Coleman,  J.C.1999.  Social  Capital  In  The Creation  of  Human  Capital.  American Journal of Sociology 94 : 95–120.
Hergoualc’h,  K.,  and  L.V.  Verchot.  2013. Greenhouse  Gas  Emission  Factors  for Land  Use  and  Land-Use  Change  In Southeast  Asian  Peatlands.  Mitig Adapt Strateg Glob Change. 25 (2): 27- 59.
PHKA  (Direktur  Jendral  Perlindungan  Hutan
dan  Konservasi  Alam).  2011.  Sistem Informasi Geografi. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. POKJA  AMPL  Bengkalis.  2015.  Laporan Program  Dukungan  Pokja  AMPL Provinsi dan Kabupaten dalam Rangka Persediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi Masyarakat  Tahun  Anggaran  2015- 2017. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional Republik Indonesia. Jakarta. Riduwan dan Sunarto. 2009. Pengantar
Statistika  untuk  penelitian  Pendidikan, Sosial,  Ekonomi  dan  Bisnis.  Alfabeta. Bandung
Riduwan.  2010.  Metode  dan  Teknik  Menyusun
Tesis. Alfabeta. Bandung.
Setiawan,  N.  2007.  Penentuan  Ukuran  Sampel Memakai  Rumus  Slovin  dan  Tabel Krejcie-Morgan:  Telaah  Konsep  dan
Applikasinya. Unpad. Bandung.
Sumodiningrat,  G.  2000.  Vlsi  dan  Misi
Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan. IDEA. Yogyakarta. Widjajanti,  K.  2011.  Model  Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 12 (1) : 15-27.