Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
PENDIDIKAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN DAMPAK NARKOTIKA TERHADAP ANAK
Marlina 1 , Mahmud mulayadi 2 , Liza erwina 3
123 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Linafulinsia@yahoo.com

## ABSTRAK
Maraknya  tindak  pidana  narkotika  yang  terjadi  di  masyarakat  menimbulkan permasalahan besar karena korbannya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga anak-anak. Tindak  pidana  narkotika  juga  terjadi  disemua  lapisan  masyarakat  mulai  dari  kelas  ekonomi rendah  sampai  ke  kelas  atas  baik  di  kota  maupun  di  desa.  Desa  Salam  Tani  Kecamatan Pancur Batu dan Desa Tengan Kecamatan Pancur adalah dua desa yang menjadi mitra dalam pengabdian ini, Di dua desa tersebut permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat  mengkhawatirkan.  Banyak  faktor  pendukung  peredaran  narkotika  diantaranya, wilayah mitra, mata pencaharian masyarakatnya sebagian buruh sawit dan buruh tani, tingkat penghasilan  yang  rendah  menyebabkan  anak  tidak  terpantau  hanya  tamat  SMA  dan  SMP sertA tidak memiliki kegiatan.
Metode yang  digunakan adalah  melakukan pendekatan secara persuasif dan intensif kepada masyarakat, pimpinan pemerintahan desa dan kecamatan,  dengan komunikasi ringan dan terstruktur.. Selanjutnya dilakukan pertemuan dalam forum yang formal di balai desanya untuk  lebih  tegas  dan  jelas  dalam  menyampaikan  materinya.  Penyampaian  materi  secara ceramah  dan  tutorial  kepada  masyarakat  guna  memberikan  pemahaman  tentang  tindak pidana narkotika dan  dampak pengunaannya. Selanjuntya dilakukan  diskusi dan  wawancara serta  mengali  permasalahan  dan  solusi  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  dalam  pencegahan tindak  pidana  narkotika.  Akhir  pertemuan  dilakukan  evaluasi  dan  konsultasi  bersamaan dengan  pengisian  biodata  lengkap.  Forum  diskusi  ini  juga  di  hadiri  unsur  pimpinan  desa, kecamatan dan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua dan remaja.
Hasil  dari  pengabdian  adanya  peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  hukum masyarakat  tentang  bentuk  tindak  pidana  narkotika,  modus  tindak  pidana  narkotika, kebijakan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika, serta peran kerjasama komponen masyarakat  dalam  pencegahan  tindak  pidana  dan  dampaknya  terhadap  anak.  Pada akhirnya terciptanya  kekuatan  peran  masyarakat  dalam  mencegah  tindak  pidana  narkotika  di lingkungannya.
Kata Kunci: Pendidikan hukum, Pencegahan Tindak Pidana Narkotika, Anak
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...

## A. PENDAHULUAN
Secara  etimologi  istilah  narkotika berasal  dari  kata marke (Bahasa  Yunani)  yang berarti  terbius  sehingga  menjadi  coati  rasa  atau tidak  merasakan  apa-apa  lagi. Narcotic adalah  a drug  that  dulls  the  sense,  relieves  pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degree 1 .
Menurut  sistem  hukum  di  Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (UU Narkotika).  Menurut  UU  ini,  narkotika  adalah zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan  dari tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan    kesadaran,    hilangnya    rasa, mengurangi    sampai    menghilangkan  rasa  nyeri, dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan, pengolongannya  diatur  dalam  UU  dan keputusan Menteri Kesehatan. 2
Narkotika  disatu  sisi  merupakan obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan    ilmu    pengetahuan, namun  di  sisi  lain  dapat  menimbulkan ketergantungan  yang  sangat  merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.
Ketaatan masyarakat terhadap hukum  disebabkan  tiga  hal  yakni:  (1) takut
1 Soedarto, 1981, Kapita Selekta
Hukum  Pidana, Bandung,  Penerbit  Alumni, halaman 23.
2 Lihat Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
berbuat  dosa;  (2)  takut  karena  kekuasaan dari  pihak  penguasa  berkaitan  dengan  sifat hukum  yang  bersifat  imperatif;  (3)  takut karena  malu  berbuat  jahat.  Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai  sasaran  dan  tujuan  untuk kepentingan internalisasi. 3
Narkotika  adalah  zat  yang  sangat berbahaya  bagi  tubuh  manusia,  jika dipergunakan  tidak  sesuai  dengan  dosis aturan  yang  telah  ditetapkan.  Masyarakat terkadang tidak mengetahui dampak negatif  yang  timbul  dari  pengunaan narkotika  diantaranya  akan  menimbulkan ketergantungan, daya tahan tubuh berkurang, kemampuan intelektual berkurang, pemalas. Dampak negatif tersebut  sangat  berbahaya  jika  dibiarkan tetap  bereda  dalam  masyarakat,  terutama bagi generasi muda. Kondisi ini menyebabkan  perkembangan  negara  di masa  yang  akan  datang  mengalami kemunduran. Selain efek tersebut perubahan  perilaku  akan  timbul  seiring dengan  penggunaan  zat  tersebut  seperti apatis, disphoria, agitasi regardasi psikomotor atau gangguan fungsi social.Setelah  digunakan  sekian  lama  dan pengguna  kemudian  tidak  ingin  lagi menggunakannya  bukan  hal  yang  mudah dilewati  karena  pengguna  tersebut  harus menghadapi  keram  otot  parah,  nyeri
3 Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiblogis. Jakarta: Raja GrafindoPersada. halaman 142.
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
tulang,  diare,  keram  perut, rhinorea laksimasiphiloereksi , demam, dilatasi pupil, hypertensitakicardia ,  disregulasi,
pipothermia dan hipethermin 4 .
Bentuk  –  bentuk  kejahatan  tindak pidana  penyalahgunaan  Narkotika  yang umum di kenal antara lain berikut ini.
1. Penyalahgunaan  Narkotika  atau  melebihi dosis.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh berbagai  hal  seperti  yang  telah  di  utarakan diatas.
2. Peredaran  Narkotika  bagi  orang-orang yang tanpa haknya seperti adanya keterkaitan  dengan sesuatu organisasi atau mata  rantai  peredaran  gelap  Narkotika yang  tanpa  haknya  di  tingkatNasional maupun Internasional.
3. Jual  beli  bagi  orang-orang  yang  tanpa haknya  dan  perbuatan  tersebut  adalah perbuatan  yang  melawan  hukum  menurut Undang  –  undang  RI  No  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  dimana  pada  umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari  keuntungan  materil  yang  besar; tetapi  ada  juga  karena  motivasi  untuk kepuasan diri sendiri.
Ketiga bentuk kejahatan tindak pidanaNarkotika  tersebut  dapat  menjadi penyebab  terjadinya  berbagai  macam bentuk  tindak  pidana  kejahatan  dan pelanggaran yang secara langsung
mengakibatkan demoralisasi dalam
4 A  R  Sudjono  dan  Bony  Daniel  – Komentar  dan  Pembahasan  Undang  Undang RI  No  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika , Jakarta Sinar Grafika,2013.
masyarakat  terutama  untuk  generasi  muda sebagai pengguna dapat melakukan kejahatan seperti :
a. Tindak pidana Pembunuhan
b. Tindak pidana Pencurian
c. Tindak pidana Perampokan
d. Tindak pidana Pemerasan
e. Tindak pidana Pemerkosaan
f. Tindak pidana Penipuan
g. Pelanggaran Lalu Lintas
h. Dan lain - lain 5 Penggolongan Narkotika didalam Undang  –  undang  No  35  Tahun  2009 adalah
1. Narkotika  golongan  I  adalah  Narkotika yang  hanya  dapat  digunakan  untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan  tidak  digunakan dalam therapi pengobatan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang  berkhasiat  untuk  pengobatan  dan digunakan  sebagai  pilihan  terakhir  dan dapat  digunakan    dalam  therapy  dan atau  untuk  tujuan  pengembangan  Ilmu Pengetahuan  serta  mempunyai  potensi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika  golongan  III  adalah  Narkotika yang  berkhasiat  untuk  pengobatan  dan banyak  digunakan  dalam  therapy  dan  atau untuk tujuan pengembangan Ilmu
5 MTaufik  Makaraodkk,  2003, Tindak Pidana  Narkotika,  Jakarta Ghalia  Indonesia 2003, halaman 45.
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
Pengetahuan  serta  mempunyai  potensi ringan dan mengakibatkan ketergantungan 6
Efek  pengaruh  Narkotika  bagi  tubuh diantaranya mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh  terhadap  perilaku  manusia dan  munculnya  pengaruh-pengaruh  berupa penenang,  perangsang  dan  menimbulkan halusinasi.    Selain  itu  Narkotika  juga memimbulkan efek diantaranya: a. Depresant  yaitu  mengendurkan  atau mengurangi  aktivitas  atau  kegiatan susunan syaraf pusat sehingga
dipergunakan untuk menenangkan
syaraf  seseorang  untuk  dapat  tidur  atau istirahat. b. Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
c. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan–perasaan  yang  tidak  riel  atau khayalan- khayalan yang menyenangkan .
d. Rusaknya susunan-susunan syaraf pusat,  rusaknya  organ  tubuh  seperti Hati dan Ginjal
e. Timbulnya penyakit kulit seperti bintik- bintik  merah  pada  kulit,  kudis  dan sebagainya
f. Lemah fisik, moral dan daya fikir.
g. Timbulnya  kecenderungan  melakukan penyimpangan sosial dalam  masyarakat
6 Bambang  Hartono, Implementasi Kebijakan Polri terhadap pelaku, pengguna sabu-  sabu  dibawah  1  Gram ,  Jurnal Hukum diakses tanggal 20 Desember 2016.
seperti  berbohong,  berkelahi,  free  sex dan lain sebagainya.
h. Timbulnya  kegiatan  atau  aktivitas  dis social  seperti  mencuri,  menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan  uang guna membeli
Narkotika yang jumlah dosisnya semakin tinggi. 7
Maraknya  tindak  pidana  yang melibatkan anak-anak membutuhkan perhatian  semua  pihak.  Penyimpangan tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan  informasi,  arus  globalisasi di  bidang  komunikasi  dan  informasi  serta perubahan  gaya  dan  cara  hidup  sebagian orang  tua  telah  membawa  perubahaana sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan masyarakat  yang  sangat  berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. 8 Selain itu anak  yang  kurang  atau  tidak  memperoleh kasih  sayang,  asupan  bimbingan  dan pembinaan  dalam  pengembangan  sikap, prilaku  penyesuai  diri  serta  pengawasan dari  orang  tua  wali,  atau  orang  tua  asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang  sehat  juga  menyebabkan  seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan. 9
7 Ibid.
8 Adi  Kusno,  2009, kebijakan  kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak , Malang, UMM Press, hal.
10.
9 Ibid , hal. 11
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
Desa  salam  Tani  dan  desa  Tengah adalah  sebuah  desa  yang  letaknya  di Kecamatan  Pancur  Batu  Kabupaten  Deli Serdang    Sumatera  Utara,  yang  memiliki keragaman  penduduk,  agama  yang  ada  di desa  tersebut  Kristen,  Islam,  Budha  dan Hindu,  Pendudukan  rata-rata  memiliki pekerjaan  bertani  dan  berladang  serta berdagang.  Suku  yang  ada  di  daerah  ini suku  Karo,  Batak,  Jawa  dan  Minang, bahkan  di  desa  tersebut  ada  penduduk keturunan Cina. Kehidupan masyarakatnya sangat komplek sekali. Tingkat Pendidikan di kedua desa ini bisa dikategorikan  masih dikategorikan rendah, karena perhatian dan keinginan  memajukan  anak  ke  tingkat pendidikan yang lebih tinggi masih kurang. Hetrogennya  penduduk,  dan  kompleknya mata pencaharian dan kegiatan masyarakat di  dua  desa  menyebabkan  kompleksnya juga  permasalahan  yang  ada  di  desa tersebut. Permasalahan yang  dihadapi  desa Salam  Tani  dan  Desa  Tengah  adalah pengetahuan  dan  pemahaman  tentang hukum  sangat  kurang,  perhatian  terhadap lingkungan keluarga dan lingkungan sosial masih sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan  adanya  anak-anak  yang  di khawatirkan  memiliki  peluang  yang  besar untuk terlibat dalam tindak pidana narkotika  dan  dampak  narkotika  dalam perkembangan hidupnya.
Permasalahan  Desa  Salam  Tani dan  Desa  tengah  yang  prioritas  adalah maraknya  peredaran  narkotika  dengan berbagai  jenis  saat  ini  dikhawatirkan
masuh  ke  wilayah  mitra,  kurangnya kerjasama  komponen  masyarakat  dalam pencegahan  tindak  pidana  narkotika  serta kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman tentang narkotika, sanksi hukum narkotika, perbuatan  apa  yang  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  narkotika  serta  dampak narkotika  terhadap  perkembangan  anak  di masa  depan.  Permasalah  lainnya  terkait dengan kebijakan dalam pencegahan tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan oleh pihak pemerintahan desa.
Berdasarkan pendekatan awal dengan  pihak  Mitra.  Ahkirnya  Tim pengabdian masyarakat USU mendapatkan kesempatan untuk  memberikan pendidikan hukum pencegahan tindak pidana narkotika  dan  dampak  narkotika  terhadap anak  di  desa  mitra.  Adapun  yang  menjadi permasalahan  dalam  kegiatan  ini  antara lain adalah sebagai berikut:
1. Apakah  faktor  penyebab  anak-anak terlibat tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia?
3. Apakah  dampak  pengunaan  narkotika terhadap  anak  dalam  perkembangan pendidikannnya?
4. Bagaimana kerjasama komponen masyarakat  dalam  pencegahan  tindak pidana narkotika terhadap anak?
5. Bagaimana kebijakan pemerintahan desa  dalam  upaya  pencegahan  tindak pidanan narkotika terhadap anak?
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...

## B. Metode Pengabdian
Mitra  dalam    program  ini  adalah desa  Salam  Tani  Kecamatan  Pancur  Batu dan  Desa  Tengah  Kecamatan  Pancur  Batu Metode yang digunakan pendekatan secara persuasif  in  formal  lalu  di  lanjutkan dengan  pertemuan  formal  untuk  diberikan penyuluhan secara menyeluruh selanjutnya diadakan diskusi dan pendampingan terhadap  permasalahan  narkotika  yang terjadi dalam masyarkat sehingga ditemukan  solusi  pemeca.  hannya  dan upaya  pencegahan.  Selain  daripada  itu kegiatan  sosialisasi  ini  juga  memakai beberapa alat bantu yaitu berupa pemberian buku panduan mengenai Tindak Pidana  Narkotika  dan  Upaya  Pencagahan serta  dampak  Narkotika  terhadap  anak, laptop, in  focus ,  penggandaan  bahan  dan undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika  dan  peraturan  pelaksananya. Secara  khusus  target  dan  luaran  dari kegiatan  pengabdian  ini  adalah  buku panduan,  kelompok  binaan,  Artikel  terkait upaya  pencegahan  tindak  pidana  narkotika dan dampak terhadap anak.

## C. Hasil Pengabdian
Pengabdian  yang  dilakukan  di  dua desa  mitra  yaitu  Desa  Salam  Tani  dan Desa  Tengah  sejak  bulan  Agustus  sampai dengan  bulan  Oktober.  Pada  tangal  13-14 September  pertemuan  formal  masyarakt  di Desa  Salam  /tani  yang  terlibat  40  orang sebagai  peserta  aktif  dan  responsif  materi yang  dilakukan,  selanjutnya  peserta  inilah
yang kemudia harus terus dilakukan upaya pertemua  dan  kontak  untuk  komunikasi begitu  juga di Desa tengah ada 40 peserta aktif yang ikut berpartisifasi. Saat pertemuan formal dilakukan peserta dibagikan buku panduan sebagai pegangan untuk  memahami  tentang  tindak  pidana narkotika dan upaya pencegahannya.
Kegiatan ini diawali dengan pembukaan  oleh  tim  penyuluh,  kemudian dilanjutkan  dengan  kata  sambutan  dari Kepala  Desa  Salam  Tani  Kecamatan Pancur  Batu.  Kata  sambutan  kepala  desa mengatakan  bahwa  tim  pengabdian  ini akan  mengadakan  pengabdian  di  desa  kita untuk  memahami  tentang  tindak  pidana narkotika  dan  dampak  hukumnya  sedta bagaiman  upaya  pencegahannya,  tim  akan bekerja selama 3 bulan lebih yang nantinya akan  mengadakan  pertemuan  formal  dan informal  kepada  kita  semua  mohon  semua warga membantunya.
Pertemuan  yang  diadakan  tanggal 5-6 September di Desa Salam Tani dan 15- 16  September  di  desa  Tengah.  dilakukan pertemuan  dengan  membagikan  buku pandua yang telah dibuat berdasarkan hasil penelitian  pendahuluan  yang  dilakukan kepada  masyarakat.  Buku  ini  berisikan mengenai  faktor  anak  terlibat  narkotika, dampak  narkotika  dan  sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  narkotika.  Acara dilanjutkan  dengan  penyampaian  materi oleh  tim  penyuluh.  Peserta  sangat  antusia memperhatikan  penyampaian  materi  yang dilakukan tim pemateri. Selanjutnya
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
dilakukan  sesi  tanya  jawab  dan  diskusi. Peserta  sangat  antusias  hal  ini  terlihat  dari banyaknya  pertanyaan  yang  dilontarkan peserta.  Atas  pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan  peserta  tim  pelatihan  berupaya memberikan  penjelasan  secara  tuntas sehingga  peserta  memahami  dan  merasa puas  atas  jawaban  dan  penjelasan  yang diberikan. Peserta juga memberikan masukan  terkait  dengan  buku  pedoman yang diberikan.
Adapun materi yang disampaikan dalam  paparan  dan  buku  pedoman  sebagai berikut:

## A. Pengertian Narkotika
Narkotika  berasal  dari  bahasa Yunani  ” narke ”  yang  berarti  terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 10
Kemudian  menggunakan istilah narkotikos
yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Lama-kelamaan perkataan narkotikos mengalami perubahan  makna. Dahulu kata itu  berarti  tidur  atau  patung  kemudian berubah-ubah  makna  menjadi  zat  atau bahan  yang  dapat  membantu  orang  untuk dapat tenang tidur.
Menurut  Pasal  1  angka  1 Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman, baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa
10 B.  Bosu, Sendi-Sendi  Kriminologi ,
(Surabaya:  Usaha  Nasional,  1982),  Halaman 86.
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongan-golongan  sebagaimana  terlampir dalam Undang-Undang ini.
Tujuan  pembentukan  UU  NO. 35 Tahun 2009 yaitu:
1. Menjamin ketersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehantan  dan  atau  pengembangan ilmu pengetahuan dn teknologi 2. Mencegah, melindungi dn menyelamatkan  bangsa  indonesia  dari penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika dan 4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi penyalahguna dan pencandu
narkotika. 11
Pemerintah  mengeluarkan  peraturan dan  perundang-undangan  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut,  diantaranya  yang terbaru  adalah  Undang-Undang  RI  Nomor 35  Tahun  2009.  Sebelumnya  Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
Nomor: 07 Tahun 2009 tentang
menempatkan  pemakai  narkoba  ke  dalam panti  terapi  dan  rehabilitasi.  Surat  edaran Mahkamah  Agung  disebutkan  pada  ayat  4 bahwa:
Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa  perintah  untuk  dilakukan  tindakan hukum  berupa  rehabilitasi  atas  diri
11 Azia  Syamsudin, Tindak  Pidana Khusus , Sinar grafika, 2011, Jakarta, hal. 89
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
Terdakwa,  Majelis  harus  menunjuk  secara tegas  dan  jelas  tempat  rehabilitasi  yang terdekat,  dalam  amar  putusannya  tempat- tempat rehabilitasi dimaksud adalah :
a) Unit  Pelaksana  Teknis  T  &  R  BNN  Lido
Bogor.
b) Rumah sakit Ketergantungan Obat,
Cibubur  Jakarta  dan  di  seluruh  Indonesia
(Depkes RI).
c) Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD.
d) Rumah  Sakit  Jiwa  di  seluruh  Indonesia;
atau
e) Tempat  rujukan  panti  rehabilitasi  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat  yang mendapat  akreditasi  dari  Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

## B. Faktor Penyebab Penyalahguna
Narkotika:
1. Faktor  individu, 12 yang  mudah  kecemasan atau depresi.
2. Faktor  sosial  budaya,  terdiri  dari  kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan.
3. Faktor  lingkungan,  yang  tidak  baik maupun tidak mendukung dalam
menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak  dan  kurangnya  perhatian  terhadap anak untuk menjadi pemakai narkotika.
4. Faktor narkotika, seperti maraknya perdaran narkotikan dan peredaran
12 Chazawi  Adami, Pelajaran  Hukum
Pidana  I ,  Jakarta  :  Rajawali  Press,  2008. Halaman 30
narkotika  yang  memasuki  semua  lini kehidupan dan berada dalam semua situasi dan  kondisi  lingkungan  masyarakat  saat ini,  menyebabkan  anak  mula  sekali mendapatkan narkotika dan
menyalahgunakan narkotika.

## C. Ciri Penguna Narkotika
Menurut    riset  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  berdasarkan  wawancara BNN  dengan  para  pecandu  narkoba ditemuka ada 53 ciri pengguna narkoba 13 diantaranya  :  jika  diajak  bicara jarang mau kontak mata, Bicara pelo/cadel, Jika  keluar  rumah  sembunyi-sembunyi, Keras  kepala/susah  dinasehati,  Sering menyalahkan  orang  lain  untuk  kesalahan yang  dia  buat,  Tidak  konsisten  dalam berbicara (mencla-mencle ),Sering mengemukan  alasan  yang  dibuat-buat, Sering  berbohong,  Sering  mengancam, menantang  atau  sesuatu  hal  yang  dapat menimbulkan kontak fisik atau perkelahian untuk  mencapai  keinginannya,  Berbicara kasar  kepada  orang  tua  atau  anggota keluarganya,  Semakin  jarang  mengikuti kegiatan  keluarga,  Berubah  teman  dan jarang mau  mengenalkan teman-temannya, Teman  sebayanya  makin  lama  tampak mempunyai pengaruh negatif, lalai tanggung  jawab,  sering  dihukum  atau dimarahi,  makin  menjadi-jadi  dengan menunjukan  sifat  membangkang  jika  di marahi,  Tidak  mau  mepedulikan  peraturan
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
di  lingkungan  keluarga,  Sering  pulang lewat  larut  malam,  Sering  pergi  ke diskotek,  mal  atau  pesta,  Menghabiskan uang  tabungannya  atau  selalu  kehabisan uang,  Barang-barang  berharga  miliknya atau  milik  keluarga  yang  dipinjam  hilang dan  sering  tidak  dilaporkan  dan  maksa minta  uang,  ingin  bebas,  suka  menyendiri, di kamar sendiri atau kamar mandi, Jarang mau  makan  atau  berkumpul  bersama keluarga,  Sikapnya  manipulatif,  Emosi tidak stabil atau naik turun, Berani berbuat kekerasan  atau  kriminal,  Ada  obat-obatan, kertas  timah,  bong  (botol  yang  ada penghisapnya) maupun barang-barang aneh  lainnya  (aluminium  foil,  jarum suntik,  gulungan  uang/kertas,  dll),  bau- bauan yang tidak biasa (di kamar tidur atau kamar mandi), Sering  makan permen  karet atau  permen  mentol  untuk  menghilangkan bau mulut, dan sebagainya.
Pencandu  tidak  dapat  mengendalikan diri  untuk  berhenti  begitu  saja,  sehingga menghilangkan kontrol sosialnya. Keadaan seperti ini membuat  pencandu  siap melakukan  apa  saja  untuk  mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik  para  pemakai  narkotika. 14
Menteri  kesehatan  dalam  Surat  Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  422/menkes/SK/III/2010  tentang
Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, 14 www.  Elib.unikom.ac.id,  jenis-jenis narkoba dan sifat penggunanya, diakses 4 7 2012
memberikan gambaran bagaimana karakteristik/parameter  seorang  pecandu narkotika  yang  dapat  disimpulkan  bahwa seseorang  penyalahguna  narkotika  dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika adalah  seseorang  yang  memiliki  ciri sebagai berikut: 15
a. Ciri pecandu narkotika secara umum: Suka  berbohong,  Delusive  (tidak  biasa membedakan  dunia  nyata  dan  khayal), Cenderung  malas,  Cendrung  vandalistis (merusak),  Tidak  memiliki  rasa  tanggung jawab,  Tidak  bisa  mengontrol  emosi  dan mudah  terpengaruh  terutama  untuk  hal  – hal yang negatif.
b.  Gejala  dan  ciri  –  ciri  seorang  pecandu narkotika secara fisik diantaranya  Pusing / sakit  kepala,  Berat  badan  menurun, malnutrisi,  penurunan  kekebalan,  lemah, Mata  terlihat  cekung  dan  merah,  muka pucat,  dan  bibir  kehitam-hitaman,    Bicara cadel,    Mual,  Badan  panas  dingin,  Sakit pada  tulang-  tulang  dan  persendian,  Sakit hampir pada seluruh bagian badan. c.  Ciri  –  ciri  pecandu  narkoba  secara psikologis berhalusinasi, Paranoid, Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu dan histeria.
15 Lihat  Lampiran  Surat  Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor Permenkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan  Medik  Gangguan  Penggunaan Napza
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...

## D. Pelaku Tindak Pidana
Pelaku  tindak  pidana  itu  ada pelaku  yang  tunggal  melakukan  tindak pidana  ada  juga  yang  bersama-sama melakukan  tindak  pidana  dalam  kata penyertaan  ( Deelneming ).  Menurut  Teguh Prasetyo  Ajaran  penyertaan  tindak  pidana berpokok pada menentukan pertanggungjawaban peserta terhadap tindak  pidana  yang  telah  dilakukan, disamping itu juga mempersoalkan peranan  atau  hubungan  tiap-tiap  peserta dalam  suatu  pelaksanaan  tindak  pidana mengenai  sumbangan  atau  peran  apa  yang telah    diberikan    tiap-tiap    peserta    agar
tindak pidana tersebut
dapat diselesaikan. 16 Penyertaan  dapat  dibagi menurut sifatnya, yakni: penyertaan berdiri sendiri  dan  penyertaan  yang  tidak  berdiri sendiri. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan  Pasal  56  KUHP,  berdasarkan  pasal- pasal  tersebut  panyertaan  dibagi  menjadi dua  pembagian  besar,  yaitu  :  pembuat (dader), menyuruh melakukan (doenlpeger),  turut  serta  (medepleger), dan penganjur
(uitlokker).
Pembantu/ Medeplichtige (Pasal 56 KUHP) yang  terdiri  dari  pembantu  pada  saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Untuk ditentukan  adanya  suatu  keturutsertaan adalah  diisyaratkatkan  adanya  kerjasama
16 Andi, Hamzah 1996, Bunga Rampai Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana ,  Jakarta: halaman 49
antara  para  pelaku  yang  disadari,  dan kesengajaan  untukkerjasama  itu  harus dapat  dibuktikan.  Adapun  syarat-syarat adanya medepleger adalah:
a. Ada  kerja  sama  secara  sadar  dalam melakukan tindakpidana.
b. Tujuan  kerjasama  ini  bertujuan  kepada hal yang dilarangUndang-Undang.
c. Pelaksanaannya  bersama  secara  fisik sehingga  suatu  perbuatan  pidana terselesaikan/sempurna.

## E. Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika
Kebijakan Pidana dan Pemidanaan  dalam  Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2009,  yang  diatur mulai  Pasal  111  s.d.  Pasal  148,  yang mengatur  tentang  perbuatan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yakni:
a. Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan penggolongan  narkotika,  dan  prekursor narkotika, meliputi:
1) Menanam, memelihara, meimiliki, menyimpan,  menguasai,  menyediakan narkotika  golongan  I,  II,  dan  golongan III  baik  dalam  bentuk  tanaman  dan bukan tanaman;
2) Pengadaan  dan  peredaran  narkotika golongan  I,  II,  dan  golongan  III,  yang tidak  menaati  ketentuan  perundang- undang yang berlaku, seperti:
a) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
b) Menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  narkotika  golongan  I,
narkotika golongan II, narkotika golongan III;
c) Membawa, mengirim, mengangkut,
atau  mentransit  narkotika  golongan  I,
narkotika golongan II, narkotika golongan III;
d) Menggunakan  narkotika  golongan  I terhadap  orang  lain,  atau  memberikan narkotika  untuk  digunakan  orang  lain, narkotika  golongan  I,  golongan  II,
narkotika golongan III;
e) Setiap penyalahguna narkotika golongan  I,  golongan  II,  dan  golongan
III bagi diri sendiri; f) Orang  tua  atau  wali  dan  pecandu  yang belum cukup umur yang  sengaja  tidak  melapor  atau  setiap orang  yang  dengan  sengaja  tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 s.d. Pasal 129;
g) Dalam  hal  tindak  pidana  dalam  Pasal
111  s.d.  Pasal  126,  dan  Pasal  129  yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi,
h) Membujuk  anak  yang  belum  cukup umur  untuk  melakukan  tindak  pidana dalam  Pasal  111  s.d.  Pasal  126  dan
Pasal 129 undang-undang ini; i) Pecandu  narkotika  yang  sudah  cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan  diri  atau  keluarga  dan pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak  melaporkan  pecandu  narkotika tersebut j) Tindak pidana narkotika yang
dilakukan  oleh  para  pejabat  yang berkaitan dengan narkotika, meliputi:
1) Pengurus  industri  farmasi  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  dalam  Pasal 45;
2) Pimpinan  rumah  sakit,  pusat  kesehatan masyarakat,  balai  pengobatan  sarana penyimpanan  sediaan  farmasi  milik pemerintah  dan  apotek  yang  mengedar narkotika  golongan  II  dan  III  bukan untuk
kepentingan pelayanan
kesehatan;
3) Pimpinan  lembaga  ilmu  pengetahuan yang  menanam,  membeli,  menyimpan atau  menguasai  tanaman  narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; 4) Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi  narkotika  golongan  I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau 5) Pimpinan  pedagang  besar  farmasi  yang mengedarkan  narkotika  golongan  I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau
6) Mengedarkan narkotika golongan II dan
III, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
kepentingan pengembanga ilmu pengetahuan; 7) Nakhoda  atau  kapten  penerbang  yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28; 8) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89;
9) Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia  dan  Penyidik  BNN  yang tidak  melaksanakan  ketentuan  dalam Pasal  87,  Pasal  89,  Pasal  90,  Pasal  91 Ayat  (2)  dan  Ayat  (3),  dan  Pasal  92 Ayat  (1),  Ayat  (2),  Ayat  (3)  dan  Ayat (4);
10).    Kepala  Kejaksaan  Negeri  yang  secara melawan  hukum  tidak  melaksanakan ketentuan  dalam  Pasal  91  Ayat  (1) dipidana penjara dan pidana denda; 11).    Petugas laboratorium yang memalsukan hasil  pengujian  atau  secara  melawan hukum  tidak  melaksan  akan  kewajiban melaporkan  hasil  pengujiannya  kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan  pidana  penjara  dan  pidana denda;
k.   Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana
Narkotika, meliputi:
1. Percobaan  atau  permufakatan  jahat untuk melakukan tindak pidana
narkotika  dan  prekursor  narkotika dalam  Pasal  111  s.d.  Pasal  126  dan
Pasal 129;
2. Pemberatan pidana tersebut tidak berlaku  bagi  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  mati,  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara 20 tahun;
3. Menghalang-halangi  atau  mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan  perkara  tindak  pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor  narkotika  di  muka  sidang pengadilan;
4. Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil  yang  diperoleh  dan  tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor  narkotika,  baik  berupa  aset dalam  bentuk  benda  bergerak  maupun tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak berwujud  serta  barang-barang  atau peralatan yang digunakan untuk melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan tindak  pidana  prekursor  narkotika dirampas untuk negara;
5. Saksi  yang  memberi  keterangan  tidak benar  dalam  pemeriksaan  perkara tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor narkotika  di  muka  pengadilan  dipidana dengan  pidana  penjara  dan  pidana denda;
6. Apabila  pidana  denda  tidak  dapat dibayar  oleh  pelaku  tindak  pidana narkotika  dan  tindak  pidana  prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara  paling  lama  dua  tahun  sebagai pengganti  pidana  denda  yang  tidak dapat dibayar;
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
7. Setiap  orang  yang  dalam  jangka  waktu tiga  tahun  melakukan  pengulangan tindak  pidana  narkotika  dalam  Pasal 111 s.d. Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga.

## F. Upaya Pencegahan
1. Pentingnya  pengawasan  dari  orang  tua dan  masyarakat  untuk  mencegah  anak sebagai  pencandu  tindak  pelaku  tindak pidana  dengan  memperhatikan  ciri-ciri fisik  dan  psikis  anak  yang  tercandu narkotika.
2. Adanya  Pengawasan  (kontrol)  kegiatan bermain anak-anak dan teman sepermainan anak tersebut.
3. Peningkatan  kegiatan  keagamaan  dan kegiatan  olah  raga  di  desa  sebagai tempat  untuk  menampung  aspirasi  dan kreatifitas anak.
4. Adanya kerjasama antara unsur pemerintahan  desa,  kecamatan  dan pemuka  masyarakat  dan  masyarakat dalam  upaya  pengawasan  dan  tindakan terhadap  kegiatan  anak  dilingkungan masyarakat.
5. Adanya  kebijakan  untuk  pencegahan tindak  pidana  narkotika  dan  dampak narkotika  terhadap  anak  saat  ini  dan masa  akan  dating  yang  dibuat  oleh pemerintahan kecamatan dan kabupaten dengan  pembentukan  relawan  anti narkoba.
6. Peningkatan  partisifasi  dari  aparat penegak  hukum  untuk  secara  aktif  dan perseuasif  melalui  babinkatifmasnya untuk menjadi kontrol dalam pencegahan tindak pidana narkotika.

## Kesimpulan
Narkotika  telah  beredar  dengan cepat  di  dalam  masyarakat  oleh  karena itu    masyarakat  harus  melakukan berbagai  upaya  pencegahan  kepada keluarga,  adik  atau  anak,  saudara  agar tidak  menjadi  penyalaguna  narkotika, pencandu  atau  pengedar  narkotika. Sanksi  hukum  yang  berat  dalam  UU narkotika  menjadi  satu  bentuk  upaya untuk  menjerat  para  pelaku  tindak pidana narkotika. Upaya yang dilakukan  untuk  mencegah  tindak pidana narkotika adalah mengingkatkan peran serta masyarkaat, keluarga, orang tua  dan  aparat  penegak  hukum  untuk melakukan tindakan pengawasan (kontrol) terhadap kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Meningkatkan peran orang  tua  dan  pemuka  masyarakat  dan tokoh agama untuk melakukan berbagai kegiatan  dalam  rangka  pencegahan tindak  pidana  narkotika,  melakukan gerakan  aksi  bersama  tolak  narkoba  di lingkungan masyarakat dengan menjalin  hubungan  kerjasama  yang kuat    dan  sistematis  untuk  proses penanggulangan dan pencegahan, seerta pemberantan tindka pidana narkotika di
Marlina. et al. Pendidikan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Dampak ...
desa Salam Tani dan Desa tengah dapat berhail.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Lembaga Penelitian    Pengabdian    pada  Masyarakat
Universitas Sumatera Utara atas pendanaan pengabdian ini berdasarkan kontrak Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian  Kepada  Masyaraka  Program Mono  Tahun  Tahun  Anggaran  2017 Nomor:        3224/UN5.2.3.2.1/PPM/2017, Tanggal  24  Juli  2017.  PENDIDIKAN HUKUM PENCEGAHAN

## TINDAK PIDANA  NARKOTIKA  DAN  DAMPAK NARKOTIKA TERHADAP ANAK

## DAFTAR PUSTAKA
Adami, Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana
I, Jakarta : Rajawali Press, 2008.
Atmasasmita, Romli (1997), Tindak Pidana  Narkotika  Transnasional  dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti,
B. Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi , (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).
Chazawi  Adami,  Pelajaran  Hukum  Pidana
I, Jakarta : Rajawali Press, 2008
Hamzah,  Andi,  1986,  Bunga  Rampai
Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana, Jakarta.
Moeljatno,  2009, Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta; Bumi Aksara.
Kusno,  Adi,  2009,  kebijakan  kriminal dalam  penanggulangan  tindak  pidana
narkotika  oleh  anak,  Malang,  UMM Press.
Ridwan,  Halim,  Hukum  Pidana  dalam Tanya Jawab, Bandung : Alumni, 1986 Syamsudin,  Azia,  Tindak  Pidana  Khusus,
Sinar Grafika, 2011, Jakarta.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun  2009  tentang  menempatkan pemakai  narkoba  ke    dalam  Panti Terapi dan Rehabilitasi.
Simorangkir,  Rudy,  Prasetyo,  2007,  Kamus
Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Sujono dan Daniel Bony, 2013, Komentar & Pembahasan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,
Jakarta: Sinar Grafika.
Supramono,  Gatot,  2009,  Hukum  Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan. Sasangka,  Hari, Narkotika  dan  Psikotropika Dalam  Hukum  Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
Internet dan Perundang-Undangan: www.bnn.go.id www. Elib.unikom.ac.id, jenis-jenis narkoba dan sifat penggunanya, diakses 4 7 2012
Undang-Undang  o.  35  Tahun  2009
Tentang Narkotika.
Lihat  Lampiran  Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor
Permenkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza