## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL KULTURAL

## Fara Amalia Lutfi Pratama
Universitas Slamet Riyadi Email : faraamalialutfipratama@unisri.ac.id

## Anita Trisiana
Universitas Slamet Riyadi Email : anitatrisiana@unisri.ac.id

## Retno Puji Astuti
Universitas Slamet Riyadi Email : retnopujiastuti@unisri.ac.id

## Lola Selvy Kurniawati
Universitas Slamet Riyadi Email : lolaselvykurniawati@unisri.ac.id

## Abstrak
Pendidikan merupakan kepentingan bangsa dan negara, pendidikan penting untuk  diadakan  karena  supaya  mendapatkan  keadilan,  kebebasan,  serta kesejahteraan  rakyat.  Pendidikan  Kewarganegaraan  itu  tidak  dari pengetahuan, serta keterampilan saja yang diajarkan di sekolah atau dikelas, tetapi  juga harus diterapkan dikehidupan sebenarnya dengan cara ikut  serta dalam  kegiatan  di  masyarakat.  Pendidikan  kewarganegaraan  juga mempunyai  peran  penting  untuk  mengajarkan  penerus  bangsa  supaya menjadi masyarakat yang pintar, tetapi juga harus memahami akan hak serta kewajiban di kehidupan masyarakat dan negara. Pada artikel ini mempunyai tujuan  untuk  menjelaskan  mengenai  landasan  mengenai  pendidikan kewarganegaraan  dalam  perspektif  sosial  kultural.  Penelitian  ini menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian dari artikel ini adalah sebagai  berikut:  1)  mengetahui  peran  penting  pendidikan  kewarganegaraan dalam  mengembangkan  sikap  dan  perilaku,  rukun  damai,toleransi  terhadap sesama  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  2) mengetahui  bagaimana  secara  sosiologis  pendidikan  kewarganegaraan dimasyarakat.  Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  pendidikan  moral yang  menjelaskan  tentang  nilai  karakter  pada  bangsa  Indonesia  yang terdapat dalam Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan penting  dalam  menumbuhkaan  sikap  perilaku,  toleransi,  dan  nilai patriotisme  tidak  harus  melupakan  kebhinnekaan  yang  dari  dulu  menjadi karakteristik    negara  Indonesia.  Sosial  kultural  dapat  diartikan  sebagai

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL KULTURAL (Fara Amalia
Lutfi Pratama, Anita Trisiana, Retno Puji Astuti, Lola Selvy Kurniawati)
kebiasan atau gagasan- gagasan serta sebagai alat untuk memberi tanda pada sekelompok  orang  tertentu  pada  waktu  tertentu.  Sosial  kultural  merupakan sistem yang mengatur perilaku manusia. Budaya sekolah cakupannya sangat luas  seperti  mencakup  tentang  kegiatan  ekstrakurikuler,  mengambil keputusan, interaksi sosial antar sesama di lingkungan sekolah.
Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan, kemsyarakatan, sosial, kultural

## Abstract
Education is in the interest of the nation and state, education is important to be  held  because  it  is  for  the  sake  of  getting  justice,  freedom,  and  people's welfare.  Citizenship  education  is  not  only  based  on  knowledge  and  skills taught in school or in the classroom, but must also be applied in real life by participating  in  activities in the community. Citizenship  education also has an  important  role  in  teaching  the  nation's  successor  to  become  a  smart society,  but  also  must  understand  the  rights  and  obligations  in  the  life  of society  and  the  state.  This  article  aims  to  explain  the  foundation  of  civic education  in  a  socio-cultural  perspective.  This  research  uses  literature review method. The results of the research from this article are as follows: 1) knowing the important role of civic education in developing attitudes and behavior,  harmonious  peace,  tolerance  for  others  in  the  life  of  society, nation  and  state.  2)  knowing  how  sociologically  civic  education  is  in  the community.  Education  is  a  civic  moral  education  which  explains  the character  values  of  the  Indonesian  nation  that  are  contained  in  Pancasila. Education  has  an  important  position  in  growing  attitudes  of  behavior, tolerance, and the value of patriotism, not having to forget the diversity that has  become  a  characteristic  of  the  Indonesian  state.  Socio-culture  can  be defined as habits or ideas as well as a means of  giving a sign  to  a certain group of  people at  a certain time. Socio-cultural is a system that regulates human  behavior.  The  scope  of  school  culture  is  very  broad,  including extracurricular activities, making decisions, and social interaction between people in the school environment.
Keywords: community, socio, cultural, citizenship education

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  bangsa  yang  mempunyai  sosiokultural  cukup beragam.  Disetiap  daerah  terdapat  beragam  suku,  adat  istiadat  yang memungkinkan banyak keberagaman yang dapat dinikmati. Keindahan alam serta  banyaknya  flora  fauna  yang  tidak  dapat  diabaikan  juga  turut mendominasi  keberagaman  dalam  negara  ini.  Interaksi  sosial  antar masyarakat  tidak  bisa  dipisahkan  dari  ragam  budaya,  adat  istiadat,  serta
agama.  Ragam  budaya  dinegara  ini  dapat  mempererat  integrasi  sosial  dan dapat juga menimbulkan disintegrasi sosial.
Di era globalisasi masyarakat dituntut agar setiap orang supaya dapat menyesuaikan  perubahan  yang  terjadi  dalam  berbagai  aspek,  itu  juga sebagai  syarat  untuk  mendapat  pengetahuan  baru sehingga  bisa  menambah kompetensi diri kita. Tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh  karena  itu  diciptakan  pendidikan.  Pendidikan  merupakan  kepentingan negara  karena  berperan  penting  bagi  kesejahteraan  negara  serta  individu. Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  kajian  politik  akan  tetapi  tidak bermaksud  mendukung  suatu  politik  apapun.  Walau  begitu  ada konsekuensinya yakni  sebagai  pendidikan formal mempunyai  tujuan dalam membimbing  dan  mendidik  perilaku  warga  negaranya  agar  menjadi  lebih baik, seperti mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peran  pendidikan  tidak  hanya  untuk  mengenalkan  mata  pelajaran biasa  namun  juga  mengenalkan  pada  anak  didik  tentang  berbagai  macam kultur atau budaya yang ada didalam  negara kita tercinta. Apabila generasi dini  mempunyai  wawasan  yang  luas  tentang  budaya  sendiri  maka  akan terlindungi  pula  budaya  itu.  Dalam  mempelajari  suatu  kebudayaan  maka hakikatnya kita sudah menjaga kebudayaan itu.
Pada  masa  modern  seperti  saat  ini  setiap  orang  dituntun  dapat menyesuaikan  perubahan  yang  sangat  maju  ini  sebagai  satu-satunya  syarat agar  mendapat  pengalaman  yang  modern  dalam  memperdalam  kompetensi yang  ada  pada  dirinya.  Pemerintahan  wajib  menyelenggarakan  pendidikan yang layak bagi warga negaranya sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang  berbunyi  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Tetapi  disisi  lain pembudayaan  rezim  sedang  berkuasa.  Pendidikan  merupakan  kepentingan negara,  pendidikan  penting  untuk  diadakan  karena  agar  mendapatkan keadilan, kebebasan, kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan  Kewarganegaraan  itu  tidak  diajarkan pengetahuan,  serta keterampilan  saja  yang  diajarkan  di  sekolah  atau  dikelas,  tetapi  juga  harus diterapkan  dikehidupan  sebenarnya  dengan  cara  ikut  serta.  Pendidikan Kewarganegaraan  juga  berperan    mengajarkan  penerus  bangsa  supaya menjadi  masyarakat  yang  pintar,  tetapi  juga  harus  sadar  dalam  hak  serta kewajiban di kehidupan masyarakat dan bernegara. Menurut Sapriya (2015) mengatakan  bahwa  “  sebagai  program  pendidikan  kewarganegaraan  harus ditumbuhkan untuk pembimbingan warga negara yang terdapat dikehidupan masyarakat  yang  diluar  lingkungan  sekolah”.  pendidikan  kewarganegaraan sebagai sebagai sosial kultural telah berjalan dikehidupan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  kajian  pustaka  yang  mengkaji berbagai  tulisan  yang  diperoleh  dari  buku,  junal  yang  terkait  dengan pendidikan  kewarganegaraan,  sosial  kultural  maupun  keberagaman masyarakat, buku atau jurnal nasional maupun internasional dengan modal analisis induktif

## PEMBAHASAN
1.  Peran  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  mengembangkan  sikap dan  perilaku,  rukun,  damai,  toleransi  terhadap    sesama  dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.
Pendidikan kewarganegaraan sebagai  pusat  pendidikan karakter dan nilai-nilai  moral  yang  tercantum  didalamnya,  supaya  dapat  menciptakan, memajukan  serta  membimbing  supaya  menjadi  warga  negara  yang  baik serta  cerdas.  Harmanto  menjelaskan  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan sangatlah  penting  dalam  menumbuhkembangkan  pola  pikir,  sikap  dan perilaku  rukun,  damai  serta  toleran  tanpa  meninggalkan  semboyan  bangsa Indonesia.
Pendidian  kewarganegaraan  di  zaman  modern  sekarang  ,apabila mampu  menjalankan  dengan  baik,  maka  dapat  diartikan  sebagai  satu- satunya  mata  kuliah  yang  dapat  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional. Dalam  membangun  sebuah  kebudayaan  dalam  Indonesia,  pendidikan kewarganegaraan  terfokus  pada  pembangunan  karakter  bangsa  yang tujuannya  demi  mencapai  tujuan  nasional,  sehingga  tidak  dapat  dielakkan lagi  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  menjadi  mata  kuliah  wajib  bagi jenjang perguruan tinggi. Pembangunan karakter dalam suatu  bangsa harus didukung  dengan  jenjang  pendidikan  yang  mempunyai  kualitas  baik  agar dapat  tercapainya  tujuan  nasional  bangsa.  Pendidkan  kewarganegaraan harus  didukung  dengan  adanya  metode  belajar  yang  kreatif  dan  inovatif sehingga tidak akan terkesan membosankan.
Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun suatu warga negara yang  baik  harus  mengembangkan  tiga  kompetensi  yaitu  pengetahuan kewarganegaraan  (civic  knowledge),  keterampilan  kewarganegaraan  (civil skill),  dan  karakter  kewarganegaraan  (  covic  dissposition).  Syarat  utama untuk  menjadi  warga  negara  yang  baik  harus  mempunyai  pengetahuan, keterampilan,  dan  karakter  berdasarkan  Pancasila.  Apabila  ketiga kompetensi iti sudah dimiliki oleh setiap warga negara, jadi secara langsung ataupun  tidak  langsung  yang  akan  menciptakan  seorang  yang  kompeten, berkomitmen, dan memiliki kepercayaan diri.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Pendidikan  kewarganegaraan  dalam  membangun  karakter  peserta  didik dengan  baik  dan  maksimal,  apabila  pendidikan  kewarganegaraan  dalam implementasinya berdasar atas empat pilar,yaitu:
1. Learning  to  know  (belajar  untuk  mengetahui),  yaitu  memperoleh instrumen-instrumen pengertian.
2. Learning  to  do  (belajar  untuk  berbuat),  yaitu  mampu  bertindak secara kreatif dilingkungannya.
3. Learning  to  live  together,  yakni    berkedudukan  serta  bekerjasama dalam dengan orang lain dalam semua kegiatan yang positif.
4. Learning  to  be  (  belajar  untuk  menjadi  seseorang),  yaitu  mampu mengembangkan  kepribadiannya  agar  lebih  benar  serta  bertindak secara otonomi, ketentuan, serta tanggung jawab yang tak terbatas.
Pada dasarnya
pendidikan kewarganegaraan mampu mengimplementasikan  empat  pilar  diatas  namun  banyak  terjadi  kendala yang menyebabkan tujuan pendidikan kewarganegaraan belum bisa tercapai dengan  maksimal.  Kendala  yang  selama  ini  dihadapi  pendidikan kewarganegaraan  yaitu  pertama,  penerapan  metode  belajar  seorang  guru berbeda-beda  terutama  pada  daerah  maju  dan  berkembang  dari  bangsa Indonesia  misal  Papua.  Kedua,kualitas  guru  yang  tidak  memiliki  4 kompetensi (profesional, pedagogik, sosial, kepribadian) dan metode belajar yang  digunakan  sangat  monoton  sehingga  cenderung  membosankan. Apabila kendala-kendala diatas dapat diatasi dengan baik jadi pendidikan di Indonesia  pasti  bisa  membangun  Sumber  Daya  Manusia  yang  baik  dan memiliki kualitas yang terjamin.
Bangsa  Indonesia  tidak  akan  dipandang  setengah  oleh  bangsa  lain, jika  saat  ini  Indonesia  hanya  dikenal  karena  Sumber  Daya  Alam  yang banyak  tapi  dengan  adanya  pendidikan  lebih  mementingkan  kualitas  dan kuantitas  maka  kan  akan  sebagai  negara  dengan  peradaban  yang  baik, karena  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  melalui  jenjang  pendidikan terutama  pendidikan  kewarganegaraan  yang  membentuk  warga  negara dengan karakter baik.
Budaya multikultural dalam menanamkan nilai-nilai patriotisme.
Peran  pendidikan  kewarganegaraan  yakni  membina  warga  negara Indonesia agar menjadi yang lebih baik. Selain itu juga menanamkan nilai- nilai  patriotisme  terhadap  warga  negara  agar  mencintai  tanah  air  serta bangsa  yang  membela  bangsa  dan  negara.    Indonesia  sebagai  negara majemuk  baik  dari  segi  agama,suku  bangsa,  golongan,  maupun  budaya lokal,  perlu  menyusun  konsep  pendidikan  multikultural  sehingga  menjadi

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL KULTURAL (Fara Amalia
Lutfi Pratama, Anita Trisiana, Retno Puji Astuti, Lola Selvy Kurniawati)
pegangan untuk memperkuat identitas nasional. Dengan cara ini, diharapkan bahwa  generasi  muda  bangsa  Indonesia  setidaknya  memilikI  identitas nasional,  sehingga  mereka  tidak  akan  mudah  terpecah  belah  dan  mampu bersiang diera pasar bebas maupun globalisasi seperti saat ini.
Pendidikan  multikultural  juga  dapat  menanamkan  nilai-nilai patriotisme kepada generasi  muda bangsa Indonesia.  Nilai-nilai  patriotisme yang  sekarang  mulai  memudar  dengan  adanya  globalisasi  yang  masuk Indonesia  yang  mana  sebenarnya  masyarakat  nya  juga  belum  sepenuhnya siap untuk menerima beberapa hal yang akan memecah belah bangsa dengan adanya  berbagai  masalah  yang  memicu  sara.  Bangsa  Indonesia  yang majemuk  membutuhkan  pendidikan  multikultural  kepada  semua  warga negara untuk memperkenalkan berbagai budaya, agama, ras , suku dan antar golongan yang dimiliki oleh Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sudah berupa  untuk  menanamkan  sikap  patriotisme  kepada  masyarakat,  memang sesekali  dalam  pendidikan  tidak  optimal  hingga  menimbulkan  kurangnya rasa cinta tanah air bangsa dan negara.
Budaya  multikultural  yang  terdapat  di  Indonesia sangatlah  beragam sehingga  dapat  mempengaruhi  sikap  patriotisme  generasi  muda  yang  bisa dibilang belum cukup siap untuk dipengaruhi oleh budaya luar yang masuk ke Indonesia melalui globalisasi, sehingga budaya dalam negeri atau budaya lokal kalah saing dengan budaya luar yang menjamur di Indonesia.
Kemerosotan  nilai  patriotisme  salah  satu  contoh  yang  terjadi  di  Indonesia sehingga  pendidikan  kewarganegaraan  serta  budaya  multikultural  berperan penting  dalam  upaya  menanamkan  sikap  patriotisme  dalam  kehidupan warga  negara.  Nilai-nilai  patriotisme  bagi  warga  negara  harus  ditanamkan sejak sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi.
Teori  sosiokultural  muncul  dari  penyadaran  tentang  betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat kebudayaan dengan pendidikan tidak  dapat  dipisahkan.  Pendidikan  dan  kebudayaan  memiliki  hubungan yang  erat  dimana  keduanya  membicarakan  tataran  yang  sama  yaitu  nilai- nilai.  Pemahaman  terhadap  hal  ini  sangat  penting,  supaya  nilai  yang tercantum  dalam  pendidikan  bisa  diajarkan  sekaligus  dipraktikkan  didepan peserta  didik.  Sehingga  diharapkan  melalui  peningkataan  pendidikan multikultural  ini  siswa  supaya  lebih  mudah  mempelajari  mata  pelajaran serta  mengembangkan  kesadaran  peserta  didik  supaya  selalu  berjiwa humanis,pluralis,  dan  demokratis.  Pada  akhirnya  peserta  didik  diharapkan menjadi  “generasi  multikultural”  di  masa  yang  modern  dalam  menjumpai situasi  di  kehidupan  masyarakat,  negara,  serta  dunia  yang  sulit  ditebak. Dengan  demikian,  mereka  diperlukan  memiliki  kedisiplinan,  kepedulian humanisme,  menjunjung  tinggi  intergritas,  jujur  dalam  bertingkah  laku
dikehidupan  sehari-hari,  mempergunakan  nilai  demokrasi,  keadilan,  serta kemanusiaan.
Dibawahnya ada alasan mengapa pendidikan harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-kultural:
1. Pentingnya  menilai  budaya  dalam  pendidikan  ini  karena  dorongan yang muncul di dalam diri manusia sadar atau tidak merupakan akhir dari  kebudayaan  yang  mana  individu  itu  hidup.  H.A.R  Tilaar mengambil  opini  yang disampaikan oleh John Gillin perkembangan kepribadian  manusia  di  dalam  kebudayaan  dipandang  dari  teori behaviorisme dan psikoanalitis 1
2. Kebudayaan  dapat  mengajukan  keadaan  yang  harus  disadari  serta yang tidak disadari untuk belajar
3. Kebudayaan  mengantarkan  dengan  cara  sadar  ataupun  tidak  sadar akan reaksi-reaksi kelakuan tertentu.
4. Kebudayaan    mempunyai  sistem  “reward  and  punishment”,dalam kelakuan  tertentu.  Pada  setiap  bagian  kebudayaan  akan  memajukan setiap  perilaku  yang  sepadan  dengan  strata  nilai  di  dalam  budaya tersebut  dan  sebaliknya  memberikan  hukuman  terhadap  kelakuan- kelakuan yang bertentangan atau mengusik ketentraman hidup suatu masyarakat budaya tertentu.
5. Kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar.
Penyadaran  kepada  peserta  didik  bahwa  negara  Indonesia merupakan  negara  yang  bermacam,  multikultural,  multietnik, multireligi  merupakan  sebuah  anugerah  dan  sangat  berpengaruh dalam pendidikan di Tanah Air.
Hal ini akan memberikan pengalaman anak tentang bagaiman hidup bersama  dengan  orang/individu/kelompok  yang  berbeda.  Ketika  anak  tidak terbiasa dengan heterogenitas budaya, ia cenderung tertutup dan lebih suka berinterkasi  dengan  sesama  anggotanya  saja.  Generasi  penerus  ini  dalam perkembangannya  akan  lebih  suka  paradigma  ekslusif  dan  cenderung menolak perbedaan yang ada.
Pendidikan  nilai-nilai  sosio-kultural  adalah  proses  penanaman  cara hidup  menghormati,  tulus,  dan  toleran  terhadap  keanekaragaman  budaya
1 Tilaar,  H.  (2002).  Pendidikan  Kebudayaan  dan  Masyarakat  Madani Inndonesia.  Strategi  Reformasi  Pendidikan  Nasional.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL KULTURAL (Fara Amalia
Lutfi Pratama, Anita Trisiana, Retno Puji Astuti, Lola Selvy Kurniawati)
yang hidup di tengah masyarakat yang beragam. Dengan  pendidikan sosio- kultural,  pendidikan  tidak  sekedar  menanamkan  kembali  nilai-nilai persatuan  dan  kesatuan,  serta  berbangsa  di  era  modern  saat  ini,  tapi  juga menyelidiki  dalam  menjelaskan  kembali  rasa  kebangsaan  itu  sendiri  dalam menghadapi perubahan berbagai konflik sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam era global. Dengan kata lain, diterapkannya pendidikan sosio-kultural ini,  diharapkan  segala  bentuk  diskriminasi,  kekerasan,  dan  ketidakadilan yang  sebagian  besar  dipengaruhi  dengan  adanya  perbedaan  gaya  hidup, contoh  adanya  perbedaan  agama,  ras,  etnis,  bahasa,  gender,  umur,  serta kelas  sosial-ekonomi  dapat  diminimalkan.  Agar  tujuan  pendidikan  sosio- kultural ini dapat diraih, maka harus dibutuhkan dengan adanya kedudukan serta  dukungan  dari  guru/tenaga  pengajar,  institusi  pendidikan,  dan  para pengambil  kebijakan  pendidikan  lainnya,  terutama  dalam  penerapan kurikulum dengan pendekatan multikultural.

## 2.  Landasan  filosofis  pendidikan  kewargaanegaaran  dalam  lingkup sosial kultural.
Manusia  dan  kebudayaan  tak  bisa  di  pisahkan,  keduanya  saling beriringan.  Manusia  di  lahirkan  untuk  mengembangkan  kebudayaan,:  tiada kebudayaan  tanpa  manusia,  begitu  pula  sebaliknya  tiada  manusia  tanpa kebudayaan.  Kebudayaan  juga  mempunyai  khas  sendiri  sendiri  tidak semuanya  sama  antar  budaya  masyarakat  satu  dengan  masyarakat  lainnya. Dan juga, faktanya dalam masyarakat ada beberapa sub sistem budaya yang membedakan,  seperti  sub-sistem  budaya  untuk  kelompok  sosial,  kelompok regional, kelompok ekonomi.
Pendidikan  yang  dibutuhkan  masyarakat  ialah  pendidikan  yang diinstitusikan,  disengaja  serta  disusun    oleh  masyarakat  sendiri  sesuai dengan  adanya  tambahan  alternatif  serta  efektif  dalam  pendidikan  formal dalam  proses  pembelajara  pengalaman  untuk  seumur  hidup,  dalam  segala usia,  waktu  jangka  pendek,  serta  menuju  kedalam  kualitas  yang  tidak terdapat di pendidikan formal.
Surakhmad memberikan 6 situasi yang bisa meyakinkan terciptanya rencana  pendidikan  berlandaskan  masyarakat  sebagai  peninggalan  nilai kebudayaan yakni:
1. Masyarakat  sendiri  memiliki  kepedulian  dan  kepekaan  mengenai pendidikan.
2. Masyarakat  sendiri  telah  menyadari  pentingnya  pendidikan  bagi kemajuan masyarakat.
3. Masyarakat  sendiri  telah  merasa  memiliki  pendidikan  sebagai potensi kemajuan mereka.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
4. Masyarakat  sendiri  telah  mampu  menentukan  tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna bagi mereka.
5. Masyarakat  individu  sudah  aktif    di  dalam  penyelenggaraan pendidikan.
6. Masyarakat    individu  yang  menjadi  pengikut  pendanaan  dan pengaadaan. 2
Pendidikan  non  formal  terkadang  hanya  diberikan  pada  orang  yang dewasa.  Pendidikan  untuk  orang  dewasa  itu  ada  2  yaitu  formal  dan  non formal  dimanapun  lokasi  ia  berada.  Oleh  sebab  itu  pendidikan  non  formal itu juga sangat penting untuk membangun sikap seseorang.
Sebagian  besar  pengolongan  warga  negara  yang  aktif  digunakan untuk  modal  bagi  active  citizenship  tersebut  pada  level  lokal,  nasional  dan global.  Di  tingkat  lokal  untuk  menunjuk  pada  warga  negara  yang  ikutan aktif dalam kehidupan mereka; mengatasi masalah, memberikan  perubahan ataupun  menolak  perubahan  yang  tidak  diinginkan.  Sedangkan    pada  level global/internasional, warga negara yang aktif secara global dapat dilibatkan dalam gerakan untuk memberikan informasi tentang kelestarian lingkungan atau  perdagangan  yang  adil,  supaaya  mengurangi  kemiskinan  atau  supaya menghilangkan  perdagangan  orang  serta  perbudakan.  Warga  negara  yang aktif  tidaklah  warga  negara  yang  baik  karena  mereka  mungkin  tidak mematuhi  aturan  maupun  bertingkah  laku  sesuai  cara  tertentu.  Seringkali, banyak  warga  negara  yang  melanggar  norma  yang  ada,  walaupun  pada umumnya  pasti  ada  di  dalam  perbatasan    demokrasi  serta  tidak  terlibat  di dalam  perlakuan  kekerasan.  Warga  negara  banyak  yang  menyatukan berbagai  nilai  yang  terkandung  dalam  kewarganegaraan  demokratis  yang aktif  termasuk  menghormati  keadilan,  demokrasi  dan  supremasi  hukum; keterbukaan;  toleransi;  keberanian  untuk  mempertahankan  sudut  pandang serta kesiapan dalam menangkap, bekerja serta membela orang lain.
Kewarganegaraan  membentuk  active  democratic  citizenship  yakni harus dipusatkan dalam 3 dimensi utama. Dimensi yang pertama yang berisi subkategori  yakni  politik,  sosial,  budaya,  ekonomi  serta  bentuk keikutsertaan. Dimensi  yang kedua menangkap daerah berhasil yang  terdiri dari  subkategori  yaitu  nilai,  sikap,  dan  disposisi.  Keterampilan  dimensi
2 Tilaar,  H.  (2002).  Pendidikan  Kebudayaan  dan  Masyarakat  Madani Inndonesia.  Strategi  Reformasi  Pendidikan  Nasional.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL KULTURAL (Fara Amalia
Lutfi Pratama, Anita Trisiana, Retno Puji Astuti, Lola Selvy Kurniawati)
terakhir ada 2 subkategori yakni keterampilan umum dan keterampilan ikut serta.
Warga negara yang baik setidaknya tercermin dari tiga aspek utama. Ketiga aspek itu meliputi:
1) Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge);
2) kecakapan kewarganegaraan (civic skills);dan
3) watak-watak kewarganegaraan (civic dispositions).
Sehingga  satu-satunya    syarat  warga  negara  yang  baik  adalah bersikap  demokratis.  Mengenai  hal  tersebut,  De  Groot  mengelaborasi  lima prasyarat untuk terbentuknya sikap demokratis warga negara, yaitu:
(1) elaborasi  analisis  terhadap  pemahaman  akan  nilai  demokrasi  serta keberagaman;
(2) kapasitas (efikasi internal dan eksternal);
(3) hubungan-hubungan aktif (komitmen serta koneksi);
(4) Kemauan transformasi (bersifat terbuka terhadap kritik); dan
(5) kemampuan berdialog (empati dan kompetensi dialogis).
Dalam  Kelima  sikap  positif  tersebut  sebenarnya  sudah  diwujudkna ke  dalam  kebudaya  masyarakat  Indonesia  hanya  tidak  secara  tegas dinyatakan  bahwa  sikap  tersebut  adalah  sikap  positif  terhadap  demokrasi. Tahapan pembentukan warga negara yang baik ternyata tidak bisa dilakukan dengan  pendekatan  kebijakan  yang  bersifat  top  down  (dari  Pemerintah Pusat), tetapi harus bersifat bottom up (dari bawah-akar rumput).
Pendidikan nonon-forma ialah proses memanusiakan manusia untuk meningkatkan  kualitas  berpikir,  moral  dan  mental  sehingga  mampu memahami,  mengungkapkan,  membebaskan.  Serta  menyesuaikan  dirinya terhadap  realitas  yang  meliputi.  Pendidikan  nonformal  dalam  pendidikan untuk  orang dewasa menekankan pada pembelajaran mandiri  yang berbeda dengan  pendidikan  bagi  anak-anak.  Perbedaan  antara  pendidikan  untuk anak-anak  dan  orang  dewasa  adalah  mengacu  pada  upaya  yang  bertujuan dalam  mendukung  pembelajaran  oleh  banyak  orang  yang  sudah  menjadi tanggung jawab dalam kehidupan mereka sendiri, oleh sebab itu, seutuhnya kompeten  untuk  menjalankan  masa  depan  individu  sendiri,  termasuk ketentuan yang standar tentang belajar “jika, apa, kapan dan bagaimana”

## 3. Landasan sosiologis pendidikan kewarganegaraan dalam kontekssosial kultural
Sebenarnya  pendidikan kewarganegaraan  sering terjadi  dikehidupan diantara  dikehidupan  masyarakat  terdapat  harapan    yang  pada  akhirnya pendidikan  kewarganegaraan  harus  dibutuhkan  oleh  bangsa  di  dalam kehidupan  bernegara.  Metode  menerapkan  pendidikan  pada  masyarakat adalah  suatu  cara  yang  sebenarnya  berjalan  sesuai  alur  kehidupan berorganisasi  untuk  masyarakat  maju.  Bagian  dari  suatu  organisasi mempunyai  hak  serta  kewajiban  walaupun dalam suatu  organisasi  tersebut. Negara  merupakan  suatu  organisasi  yang  mempunyai  tingkat  kompleksitas yang  tinggi  hingga  sering  diucap  sebagai  organisasi  tertinggi.  Sudah  pasti masalah  hak  serta  kewajiban  kelompoknya  yang  disebut  masyarakat,  yang dimana dia berada  harus  mendapatkan pendidikan sesuai  dengan  tugas  dan perannya.
Percobaan  main  hakim  secara  individu,  pemerasan,  pemerkosaan, perampasan,  serta  banyak  kasus  kriminal  lain  di  lingkungan  masyarakat yang  sering  terjadi  di  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Percobaan lingkungan  itu banyak  bertimbun  bila tak  ada pengelolaan secara tepat  dari cara  pendidikan.  Rintangan  yang  harus  dilawan  tidak  hanya  berbentuk konflik  tetapi  akan  tetapi  yang  telah  mencapai  pada  tingkatan  tumpukan masalah yang multidimensional. Semua kenyataan ini menunjukkan adanya korelasi  dengan  lemahnya  proses  pendidikan  kewarganegaraan  dalam domain  program  sosial  kultural  meskipun  disadari  pula  bahwa  munculnya permasalahan yang sudah multidimensional tersebut bukanlah permasalahan yang  menjadi  kapasitas  pendidikan  kewarganegaraan  saja.  Sebab  masalah yang  telah  berada  pada  semua  lapisan  masyarakat  dari  mulai  kelas  bawah hingga  kelas  atas,  jadi  pendidikan  kewarganegaraan  harus  dikonsep  secara komprehensif,  mencakup  semua  lapisan  melalui  berbagai  program, melibatkan  berbagai  lembaga  pemerintah  atau  swasta,  LSM  serta  diadakan dengan cara operasi gabungan dan berkesinambungan.
Demokrasi  Pendidikan,  dapat  diwujudkan  diantaranya  melewati pelaksanaan  rancangan  pendidikan  kewarganegaraan  mengarah  pada masyarakat  dalam  suatu  pelaksanaan  Pendidikan  Nasional.  Pendidikan kewarganegaraan  mengarah  pada  masyarakat  adalah  Pendidikan  disusun, dilakukan,  dinilai  serta  ditingkatkan  pada  warga  negara  menuju  ke  cara merespon  rintangan  serta  kesempatan  yang  berada  pada  kehidupan masyarakat  sendiri  secara    mengarah  ke  era  modern.  Dari  makna  lain, pendidikan  kewarganegaraan  mengarah  di  masyarakat  merupakan rancangan  Pendidikan  “dari  masyarakat,  oleh  masyarakat  dan  untuk masyarakat”.

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL KULTURAL (Fara Amalia
Lutfi Pratama, Anita Trisiana, Retno Puji Astuti, Lola Selvy Kurniawati)
Konteks  sosio-kultural  Pendidikan  kewarganegaraan.  Pendidikan Kewarganegaraan disebut dengan civic education dan citizenship education, dari  dua  arti  tersebut  merupakan  rencana  edukasi  yang  mempunyai  satu tujuan  yaitu  meningkatkan  pemahaman  karakteristik  serta  keterampilan supaya  menjadi  masyarakat  yang  baik,  melewati  pemahaman  belajar  yang sudah dipilih. Dari  civic education dan citizenship education juga memiliki arti  yang  tidak  sama,  menurut  Cogan  dan  Derricot  (1998)  mencoba menjelaskan  secara  detail  tentang    makna  dari  civic  education  versus citizenship  education.  Civic  Education  diterapkan  disalah  satu  mata pelajaran  yang  ada  di  sekolah  yang  direncanakan  dalam  menyiapkan generasi penerus supaya dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,  suatu  saat  sesudah  mereka  menginjak  remaja.  Citizenship education  dilihat  umum  yang  merangkum  pengetahuan  baik  di  dalam sekolah  maupun  luar  sekolah,  contohnya  yang  terjadi  pada  lingkungan keluarga,  pada  organisasi  kemasyarakatan,  serta  melalui  media.  Maka  dari itu  Cogan  mempertegaskan  bahwa  “pendidikan  untuk  kewarganegaraan adalah  konsep  menyeluruh  yang  lebih  besar  di  sini  sementara  pendidikan kewarganegaraan  hanyalah  satu  bagian,  meskipun  merupakan  bagian  yang sangat penting, dari perkembangan seseorang sebagai warga negara.”.
Pada  isi  lain,  tinjauan  pendidikan  kewarganegaraan  ada  yang menjadikan  satu  mata  pelajaran  khusus.  Tetapi    ada  pula  yang mencampurkan  mata  pelajaran  lain.  Pendidikan  kewarganegaraan  disebut mata  pelajaran  khusus  sering  kita  temui  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadi common  sense  dari  teoretisasi  pendidikan  kewarganegaraan  di  dunia,  yaitu mulai  dipublikasikan  dengan  arti  lain  paradigma  baru  pendidikan kewarganegaraan. Ciri yang paling menonjol dari pendidikan kewarganegaraan “paradigma baru”, yang memuat tinjauan tentang hak-hak dan  tanggung  jawab  dari  warga  negara;  pemerintah  dan  lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum serta prinsip hukum, hak asasi manusia, politik, ekonomi serta sosial, proses demokratik, ikut  serta  aktif  warga  negara  dalam  masalah  kewargaan;  perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.
Demokrasi  dalam  pendidikan  adalah  suatu  kewajiban,  supaya  dapat mengembangkan  manusia-manusia  yang  berwatak  demokratis.  Pendidikan berbasis  masyarakat  sesungguhnya  berhubungan  dengan  pembaruan pendidikan  serta  adanya  paradigma  pendidikan  dari  pusat  ke  daerah,  dari percobaan  pendidikan  otoriter  ke  percobaan    pendidikan  demokratis  yang membebaskan,  serta  dari  rencana  pendidikan  pemerintah  ke  rencana pendidikan  masyarakat.  Menurut  Undang-Undang  SISDIKNAS  2003  pada pasal  55  menyatakan  bahwa  “penyelenggaraan  pendidikan  berdasarkan masyarakaat  harus  tetap  mengikuti  kurikulum  dan  pendanaan  pendidikan
yang  disamakan  dengan  standar  nasional  pendidikan”.  Padahal  pada  pasal tersebut  dijelaskan  bahwa  pendidikan  berdasarkan  masyarakat  sebagai  hak masyarakat  yang  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Maka  terjadi keraguan  pemerintah  untuk  tujuan  dalam  memihak  masyarakat,  sehingga peraturan  yang  dikeluarkan  bersifat  paradoks,  antara  memilih  kepentingan masyarakat atau memilih kepentingan kekuasaan. Pendidikan pada dasarnya merupakan  pencerminan  kondisi  negara  dan  kekuatan  sosial  politik  yang tengah  berkuasa.  Pendidikan  dengan  sendirinya  adalah  pemikiran  dari pengelola  yang  ada.  Konflik  pendidikaan  akan  menjadi  konflik  politik  jika pemerintah ikut terlibat didalamnya.
Tugas  pertama  pendidikan  yaitu  adalah  membuat  tempat  untuk berpikir  analitis  terhadap  ketidakadilan,  dan  advokasi  menuju  strata  sosial yang  adil  oleh  karena  itu  pendidikan  tidak  bisa  jauh  dari  masyarakat  yang termasuk. Pendidikan kritis yaitu melakukan kritik terhadap sistem dominan untuk memihakkan rakyat miskin serta rakyat yang terinjak dalam membuat strata sosial baru yang adil.

## KESIMPULAN
Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  pendidikan  moral  yang menjelaskan  tentang  nilai-  nilai  karakteristik  bagi  bangsa  Indonesia  yang terdapat dalam Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan penting  dalam  menumbuhkaan  sikap  perilaku,  toleransi,  dan  nilai patriotisme  tanpa  harus  melupakan  sikap  kebhinekaan  yang  dari  dulu menjadi ciri khas  bangsa Indonesia.
Sosial  kultural  dapat  diartikan  sebagai  kebiasan  atau  gagasan- gagasan  serta  sebagai  alat  untuk  memberi  tanda  pada  sekelompok  orang tertentu  pada  waktu  tertentu.  Sosial  kultural  merupakan  sistem  yang mengatur perilaku manusia. Budaya sekolah cakupannya sangat luas seperti mencakup tentang kegiatan ekstrakurikuler, mengambil keputusan, interaksi sosial antar sesama di lingkungan sekolah.
Pendidikan  masyarakat  adalah  pendidikan  yang  digolongkan,  yang  sudah direncanakan  oleh  masyarakat  dengan  ciri-ciri  ada  gabungan,  pelengkap untuk pendidikan didalam sekolah untuk melakukan pengajaran selamanya, mulai  dari  umur,  durasi  waktu  yang  singkat,  serta  menunjuk  pada  kualitas yang tidak diajarkan di pendidikan dalam sekolah.
Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif sosial kultural sudah berjalan didalam  lingkungan warga negara. Akan tetapi  dalam pelaksanaan Perspektif  sosial  kultural  itu  mempunyai  2  bentuk  program  sosial  kultural yaitu  direncanakan  sebagai  program  pendidikan  sehingga  mengakibatkan efek pengetahuan serta yang tidak direncanakan yang akhirnya digolongkan sebagai efek pendamping dari suatu aktivitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Engle,  S.  H.  &  Ochoa,  A.  (1988). Education  for  democratic  citizenship: decision  making  in  the  social  studies. New  York:  Teachers  College Press, Teachers College. Columbia University. Komaalasari,  K.  (  2008). Pengaruh  pembelajaran  kontekstual  dalam  PKn terhadap  kompetensi  kewarganegaraan  siswa  SMP.  Bandung : Univeristas Pendidikan Indonesia.
Mahfud,  Choirul.  (2010). Pendidikan  multicultural .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Mustadi,  Ali  2011. Pendidikan  Karakter  Berwawasan  Sosial  kultural( Sociocultural  Based  Character  Esucation)  di  Sekolahan  Dasar , Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY).
Parker, W.  &  Jerolimek, J. (1984). Citizenship  and the critical role of  the social studies .  Washington DC: NCSS Samsuri.  (2006). Pembentukan  Warga  Negara  Demokratis  dalam Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Era  Reformasi  di Indonesia . Cakrawala Pendidikan, 30(2): 28.
Samsuri. (2011). Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia. Cakrawala Pendidikan , 30 (2): 28
Stavenhagen, Rudolfo. (1996). Education for a Multikulturl Word, in Jasque Delors (et all), Learning: The Trasure Within. Paris: UNESCO Suharto,  T.  (2005).  Konsep  dasar  pendidikan  berbasis  masyarakat.
Cakrawala Pendidikan , XXIV(3),323-346. Syahri.  (2013). Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi .
Malang: UMM Press.
Tilaar,  H.  (2002). Pendidikan  Kebudayaan  dan  Masyarakat  Madani Inndonesia.  Strategi  Reformasi  Pendidikan  Nasional .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Trisiana,A, Sutikno, A , Etc, 2020 Digital Media Based Character Education
Model  As  A  Learning  Innovation  in  The  Midst  Of  A  Corona
Pandemic. Webology. Vol: 17(2).Pp.103-117.
Trisiana,A.  2015,  The  Development  Strategy  of  Citizenship  Education  in
Civic  Education  Using  the  Project  Citizen  Model  in  Indonesia,
Journal  of  Psychological  anda Educatioanal  Research  (JPER),23(2),
PP.111-124.
Winataputra,  U.  S.  (2001). Jatidiri  Pendidikan  Kewarganegraan  sebagai Pendidikan  Demokrasi.  Disertasi .Sekolah  Pascasarjana  Universitas
Pendidikan Indonesia.