PELANGGARAN KODE ETIK BERAT OLEH ANGGOTA KPU KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2014 DAN PILKADA TAHUN 2015
Dr. Aidinil Zetra 1 , MA, Dr. Emeraldy Chatra 2 , M.IKom dan Yulia Sari, S.IP 3
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas , 3 Program Magister Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas

## ABSTRAK
Pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  mengalami  peningkatan  yang  sangat  signifikan  dari periode  pemilu  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  jumlah  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  se  Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan oleh DKPP selama pelaksanaan pemilu tahun 2014 dan pemilihan kepela daerah  tahun  2015.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  proses  terjadinya pelanggaran kode etik berat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dan mengikuti model penelitian  studi  kasus.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  mendalam  dan  studi  dokumen. Penelitian ini menggambarkan bahwa pelanggaran kode etik oleh lima orang anggota KPU kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dilakukan karena ada kejadian  – kejadian khusus dalam pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada. Kejadian-kejadian khusus tersebut tidak sesuai  dengan  ketentuan peraturan tentang pemilu atau pilkada. Penelitian ini juga menggambarkan bahwasanya tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dikarenakan pengetahuan tentang kepemiluan.

## Kata Kunci : Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan Komisi Pemilihan Umum

## PENDAHULUAN
Di  Provinsi  Sumatera  Barat,  Pemilihan  Umum  tahun  2014  memberikan  pengalaman  pahit  bagi Komisioner  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan  dan  KPU  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.  Hal  ini  dikarenakan adanya  sanksi  pemberhentian  tetap  dari  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  terhadap penyelenggara pemilu tersebut. Ini merupakan sebuah kejutan dikarenakan saat KPU Kabupaten Solok Selatan dan  KPU  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  dapat  membuktikan  bahwa  prosedur  yang  dilaksanakan  dalam Pemilu  Legislatif  berjalan  dengan  baik  dalam  sidang  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  (PHPU)  di Mahkamah Konstitusi. Namun, DKPP melihat ada persoalan etika yang dilanggar oleh penyelenggara pemilu bukan persoalan hukum.
Dalam  keputusan  dengan  nomor  perkara  49/DKPP-PKE-III/2014  terhadap  kasus  pelanggaran  kode etik  anggota  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan,  DKPP  menilai  bahwa  Teradu  yaitu  anggota  KPU  Kabupaten Solok Selatan dalam mengambil sikap atas terjadinya surat suara tertukar telah membiarkan dirinya menerima pengaruh dari pihak lain yaitu jajaran Muspida Kabupaten Solok Selatan. Kasus yang menimpa anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai juga hampir sama dengan yang dialami oleh anggota KPU Kabupaten Solok Selatan. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga terjadi persoalan tertukarnya surat suara pada beberapa TPS. Namun tindakan atau sikap yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terkait dengan tertukarnya surat suara tidak sama. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dari awal melakukan kesepakatan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tidak melaksanakan PSU.
Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015, masih ditemui kasus pelanggaran kode  etik  yang  terjadi  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pelanggaran  berat  dilakukan  oleh  Ketua  KPU  Kabupaten Dharmasraya, sehingga diberi sanksi pemberhentian tetap oleh sidang DKPP. Ketua KPU Kab. Dharmasraya
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30
dianggap  melanggar  ketentuan  kode  etik  penyelenggara  pemilu  karena  memberikan  dukungan  moral  kepada salah  satu  pasangan  calon.  Setelah  selesainya  tahapan  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  di  Provinsi Sumatera Barat, salah seorang anggota KPU Kota Bukittinggi juga disidangkan oleh DKPP karena keterlibatan sebagai pengurus pada salah satu partai politik.
Keempat kasus ini dalam persidangan DKPP menampakkan tindakan-tindakan penyelenggara pemilu yang  melanggar  asas  penyelenggara  pemilu.  Ketua  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan  dianggap  melanggar  asas kepastian  hukum,  sementara  ketua  dan  anggota  KPU  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  dianggap  melanggar asas  kepastian  hukum  dan  kepentingan  umum.  Begitupun  ketua  KPU  Kabupaten  Dharmasraya  dianggap melanggar  asas  kemandirian  dan  keadilan,  bahkan  DKPP  menambah  keputusannya  berupa  pencabutan  hak untuk  dipilih  atau  diangkat  menjadi  penyelenggara  pemilu  pada  masa  yang  akan  datang.  Sementara  anggota KPU  Kota  Bukittinggi  melanggar  ketentuan  syarat  menjadi  anggota  KPU  yang  pasal  11  huruf  I  Undang- Undang Nomor 15 tahun 2011.
Tidak banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang kasus pelanggaran kode etik terutama dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik yang bersumber dari perspektif pelaku. Kajian pelanggaran kode etik selama  ini  dibahas  dalam  bidang  hukum  dengan  melihat  bahwa  pelanggaran  kode  etik  sebagai  bentuk pelanggaran hukum. Salah satunya adalah dilakukan oleh Darwis (2014) tentang Pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kota Tanggerang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana DKPP memutuskan sanksi terhadap KPU Kota Tanggerang. Darwis menyimpulkan bahwa keputusan DKPP terhadap kasus pelanggaran kode etik oleh KPU  Kota Tangerang adalah karena  : (1) mengisi  kelemahan dalam proses penyelesaian sengketa  penetapan calon  peserta  Pilkada  melalui  saluran  hukum  di  PTUN,  (2)  menggunakan  dalil  keadilan  restoratif  dan menjamin penyelenggaraan Pemilu yang beretika, DKPP masuk ke ranah penyelamatan right to be candidate. Belum adanya penelitian yang membahas kasus pelanggaran kode etik sehingga menarik untuk meneliti secara mendalam  bagaimana  penyelenggara  pemilu  melakukan  tindakan  pelanggaran  tersebut.  Kajian  ini  menjadi penting,karena  bertujuan  untuk  menggambarkan  tindakan  –  tindakan  yang  mengakibatkan  pelanggaran  kode etik oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini secara khusus akan diarahkan pada penelitian studi kasus. Penelitian  studi  kasus  dipilih  karena  pertanyaan  penelitian  berkenaan  dengan  bagaimana  anggota  KPU Kabupaten/Kota melakukan berbagai tindakan pelanggaran kode etik pada  pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala  daerah. Sementara  dalam hal  ini peneliti hanya  memiliki sedikit peluang untuk  mengontrol peristiwa- peristiwa yang diselidiki (Yin, 2014:1).
Untuk  mendapatkan  data  penelitian,  maka  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  secara mendalam  kepada  informan.  Informan  ditetapkan  dari  awal,  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  :  RC,  An, Man, Kas dan TEL. Kelima orang informan ini adalah informan pelaku yaitu anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera  Barat  yang  mendapatkan  sanksi  pemberhentian  tetap  atas  rekomendasi  DKPP.  Selain wawancara mendalam, juga dilakukan kajian dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Tindakan Pelanggaran Kode Etik oleh RC
Kasus  pelanggaran  kode  etik  oleh  penyelenggara  pemilu  di  Kabupaten  Solok  Selatan  bermula  dari kesalahan surat suara pemilu legislatif di daerah pemilihan Solok Selatan 2 yang meliputi Kecamatan Sangir. Selanjutnya,  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan  menerima  surat  rekomendasi  untuk  Pemungutan  Suara  Ulang (PSU)  di  11  TPS  se  Kecamatan  Sangir  dari  Panwaslu  Kabupaten  Solok  Selatan.  Dalam  hal  mempersiapkan PSU  tersebut,  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan  menerima  surat  pembatalan  rekomendasi  PSU  dari  Panwaslu Kabupaten Solok Selatan. Sehingga KPU Kabupaten Solok Selatan membatalkan pelaksanaan PSU tersebut.
Berdasarkan  kepada  ketentuan  pasal  10  ayat  (1)  huruf  l  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 menyatakan  bahwa  tugas  dan  wewenang  dari  KPU  Kabupaten/Kota  dalam  Pemilu  Legislatif  adalah “menindaklanjuti  dengan  segera  rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten/Kota  atas  temuan  dan  laporan  adanya dugaan  pelanggaran  Pemilu”.  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan  menggunakan  dasar  aturan  ini  dalam  proses melaksanakan atau tidak melaksanakan PSU. Sementara ada aturan lain yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan  PSU,  yaitu  Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  275/KPU/IV/2013  tentang  Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014  dan rekapitulasi di PPK dan PPS. Bagian dari poin 6 yang menyebutkan bahwa :
Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan  suara  atau  pada  saat  penghitungan  suara,  maka  proses  pemungutan/penghitungan  suara tersebut  agar  disegera  dihentikan  dan  ditunda  sampai  adanya  penggantian  surat  suara  dari  KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunkan surat suara  yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pemungutan Suara Ulang”.
Pembatalan  PSU  merupakan  peristiwa  khusus  dalam  pelaksanaan  pemilu  legislatif  di  Kabupaten Solok Selatan. Penanganan peristiwa khusus ini telah diatur dalam ketentuan undang-undang pemilu legislatif dan  petunjuk  teknis  berupa  surat  edaran  dari  KPU  RI.  Namun,  ketua  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan memutuskan  tindakan  tidak  melaksanakan  PSU  dikarenakan  bahwa  permintaan  PSU  adalah  dari  Panwaslu. Panwaslu  sebagai  pihak  yang  meminta  PSU,  kemudian  membatalkan  permintaannya  tersebut.  RC  walaupun mengetahui  tentang  ketentuan  undang-undang  dan  surat  edaran  namun  memikirkan  bahwa  pembatalan  PSU adalah tindakan yang lebih baik dan menguntung pada situasi yang terjadi.
Melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  PSU  dipertimbangkan  oleh  ketua  KPU  Kabupaten  Solok Selatan  karena  peristiwa  khusus  ini  telah  mengakibatkan  calon  anggota  legislatif  mengelompokkan  diri terhadap situasi, ada yang sepakat dengan pembatalan PSU dengan alasan bahwa proses pemilu sudah berjalan dengan  baik,  dan  mekanisme  penyelesaian  surat  suara  tertukar  sudah  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Solok Selatan.  sementara  ada  calon  legislatif  yang  menghendaki  dilaksanakannya  PSU  karena  menduga  terjadi kecurangan yang menyebabkan perubahan hasil pemilu di Kabupaten Solok Selatan.
RC berpedoman kepada prinsip melaksanakan rekomendasi dari panwaslu, Padahal dalam Surat KPU 275/KPU/IV/2013, dijelaskan bahwa ada atau tidak adanya rekomendasi, PSU wajib diulang jika menemui hal- hal  yang  dijelaskan  dalam  surat  tersebut.  Dalam  situasi  seperti  ini,  ketua  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan menghadiri  rapat  yang  diadakan  oleh  Polres  Solok  Selatan  dengan  Forum  Pimpinan  Daerah.  Terkait keterlibatan Polres Solok Selatan dalam pembatalan PSU dijelaskan oleh Informan RC Sebagai berikut
Jam  1  siang  datang  surat  dari  polres,  mungkin  pandangan  Bapak  beliau  (Kapolres)  ada  inisiatif
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30
menyelesaikan pemilu di Solok Selatan, karna polres tidak berkeinginan ada keributan dan kerusuhan di  wilayah  kerjanya.  Maka  ia  berinisiatif  mengumpulkan  penyelenggara  pemilu  dan  muspida  untuk mengantisipasi tidak ada kerusuhan. 1
Hal ini menandakan bahwa informan bersepakat dengan inisiatif yang dilakukan oleh Polres Padang Aro.  Padahal  Polres  melakukan  pekerjaan  jauh  dari  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang pemilu. pasal 172 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD  dan DPRD  menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  terjadi  pelanggaran  ketenteraman,  ketertiban,  dan  keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai”.
Kehadiran  penyelenggara  pemilu  dalam  kegiatan  forum  pimpinan  daerah,  tentu  sarat  dengan kepentingan dari stakeholder lainnya. Terkait dengan kepentingan, Informan RC menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari pihak kapolres, namun informan menyatakan intervensi dari pihak lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :
Tidak  ada  bahasa  intervensi  dari  pihak  bupati  atau  kapolres,  dari  orang-orang  partai  yang menginginkan  PSU  orang-orang  itu  ya  ada  berusaha,  tetapi  hanya  bagaimana  menjatuhkan  mental. Kita  kan  ada  ancaman  dibunuh.  Ada  ancaman  bupati,  tapi  itu  bentuk  dari  kekecewaan  juga  dengan massa yang ribut 2
Dilihat  dari  deret  waktu  peristiwa,  sangat  jelas  keterkaitan  satu  peristiwa  dengan  peristiwa  lainnya. Diawali dengan kesalahan surat suara pada dapil 2 Kabupaten Solok Selatan, kemudian Panwaslu Kabupaten Solok  Selatan  memberikan  rekomendasi  PSU  terhadap  kejadian  namun  kemudian  mencabut  rekomendasi tersebut.  Informan  RC  mengindahkan  keberadaan  surat  KPU  yang  menjelaskan  tentang  PSU.  Sehingga kemudian, kasus ini dianggap sebagai pelanggaran kode etik dan diselesaikan dalam sidang etik.

## Tindakan Pelanggaran Kode etik oleh An dan Man
Berdasarkan kepada rekomendasi DKPP, terlihat bahwa kesalahan vital terhadap aturan kode etik oleh An dan Man adalah  melakukan  kesepatan bersama dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai  untuk tidak  melaksanakan PSU.  Dalam Keputusan DKPP disebutkan bahwa  teradu  menyampaikan beberapa  alasan tidak  melaksanakan  PSU  dan  melakukan  kesepakatan  bersama  dengan  Panwaslu  dikarenakan  (1)  potensi gangguan keamanan, (2) konsentrasi massa yang tidak terkendali sehingga menggganggu stabilitas keamanan, (3) protes dari partai politik.
Sementara  dalam  Wawancara  An  menyatakan  bahwa  kesepakatan  bersama  dilakukan  atas  dasar permintaan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :
Surat kesepakatan bersama adalah permintaan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 atas nama  Surya  Efitrimen.  Waktu  itu  beliau  menelpon  Ketua  Panwaslu  Kabupaten  Mentawai.  Dia meminta surat bagaimana penyelesaian kasus mentawai terhadap TPS yang tertukar surat suara. Surat ini diperlukan untuk laporan Bawaslu Provinsi ke Bawaslu Pusat. 3
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Man, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini
Hari itu dikomunikasikan melalui telpon dan diloudspeakerkan dengan Bawaslu Provinsi, cerita begini begini. Waktu itu saya tanya apa ngak ada efek bagi kami. Kalau ingat kembali jadi ngak enak. Ada semacam konspirasi untuk menjatuhkan kami. 4

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30
Ketentuan yang disampaikan oleh An dan Man ini tidak diungkapkan dalam sidang DKPP.  Selain itu, surat  kesepakatan  bersama  antara  KPU  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  dengan  Panwaslu  Kabupaten Kepulauan Mentawai tanpa didahului oleh Rapat Pleno. Padahal sesuai dengan ketentuan dari pasal 30 Undang -Undang  Nomor  15  tahun  2011  disebutkan  bahwa    “Pengambilan  keputusan  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  dilakukan dalam rapat  pleno”. Man dan An  mengakui tidak bisa  melaksanakan pleno untuk menentukan  sikap  karena  pada  saat  peristiwa  kejadian  tersebut,  hanya  mereka  berdua  yang  ada  di  Tuapejat, sementara  tiga  anggota  KPU  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  lainnya  berada  di  luar  Ibu  Kota  Kabupaten, Tuapejat.
Terkait  dengan  sikap  tidak  melaksanakan  pleno,  Laurensius,  anggota  KPU  Kabupaten  Kepulauan Mentawai menyatakan bahwa :
Ya, pada saat itu kan kami lah berpencar-pencar. Saya waktu itu tidak ada di tuapejat. Jika waktu itu terjadi  pada  saya,  bisa  jadi  saya  juga  mengalaminya.  Namun  itulah  jadinya.  Padahal  tidak  ikut-ikut pun membuat surat itu (surat kesepakatan bersama), saya tetap juga mendapatkan sanksi peringatan. 5
Berdasarkan dokumen keputusan DKPP, juga disebutkan salah satu pertimbangan keputusan adalah keputusan bersama antara pengadu mengakibatkan terlanggarnya asas kepastian hukum dan kepentingan umum, tertulis sebagai berikut :
Dalam  persidangan  juga  terungkap  bahwa  keputusan  Teradu  I  dan  Teradu  II  untuk  bersama-sama dengan Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII membuat surat kesepakatan untuk tidak melakukan pemungutan  suara  ulang  tidak  pernah  dibahas  terlebih  dahulu  dalam  Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tindakan Teradu I, Teradu II, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII nyata- nyata  melanggar  asas  kepastian  hukum  dan  asas  kepentingan  umum  sebagaimana  dinyatakan  oleh Pasal 11 dan Pasal 13 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Sehingga ketentuan tentang Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan tanpa pleno diyakini sebagai hal yang salah  prosedur,  baik  oleh  informan  pengamat  yaitu  Mufti,  begitupun  oleh  putusan  sidang  DKPP  ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Dikaji  dari deret  peristiwa,  maka  kesalahan  kode  etik  oleh  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  didahului dari  prosedur  pemilu  yang  tidak  sesuai  aturan.  Hal  ini  terkait  dengan  kesalahan  surat  suara.  Kemudian, penanganan surat suara tertukar tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI. Hal ini ditandai dengan Surat Keputusan Bersama antara KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan  Mentawai  Surat  Keputusan  Bersama  ini  diduga  oleh  perwakilan  dari  8  partai  politik  sebagai tindakan  yang  melanggar  kode  etik  penyelenggara  pemilu.  Berbeda  dengan  kasus  pelanggaran  kode  etik lainnya oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, kasus An dan Man diadukan langsung oleh Partai Politik kepada DKPP.
Prosedur pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan aturan tersebut mengakibatkan An mengambil keputusan  untuk  membuat  surat  kesepakatan  bersama.  Menariknya,  surat  kesepakatan  bersama  tersebut dipahami  sebagai  bentuk  permintaan  dari  Bawaslu  Provinsi  Sumatera  Barat.  Sehingga,  keputusan  untuk membuat  surat  kesepatan bersama berdasarkan pertimbangan oleh  An bahwa  permintaan dari penyelenggara pemilu  yang  lebih  tinggi.  Keputusan  An  untuk  membuat  surat  keputusan  bersama  tanpa  adanya  pleno  juga dikarenakan pertimbangan untung rugi pelaksanaan pleno dalam kondisi bahwa para anggota KPU Kabupaten

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30

## Kepulauan Mentawai tidak di daerah yang sama.

## Tindakan Pelanggaran Kode Etik oleh Kas
Kas  diputus  bersalah  atas  tiga  hal  yaitu  pesan  pada  media  sosial  yang  dianggap  dukungan  kepada salah satu pasangan calon, menghalang-halangi petugas dalam penurunan baliho pasangan calon dan kehadiran pada acara buka bersama dengan Bupati masih aktif dan merupakan bakal calon pemilihan. Menurut  informan Kas,  bahwa  kehadirannya  dalam  acara  buka  bersama  Bupati  Kabupaten  Dharmasraya  bukanlah  bentuk  dari keberpihakan  karena  pada  masa  itu  belum  ada  proses  pencalonan  dan  undangan  adalah  atas  nama  Bupati Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini
Berbuka  (berbuka  puasa)  yang  diundang  oleh  bupati  adalah  ketua  kpu  berserta  anggota  dan  ketua panwaslu  berserta  anggota.  Kemudian  kenapa  saya  hadir  disitu  karena  masih  dalam  jabatan  bupati, belum ada pencalonan. Dia berhentinya kan 12 agustus 2015, sementara berbuka puasa tanggal 18 juli 2015. Waktu itu masih dalam jabatan bupati. 6
Dilihat dari dokumen keputusan DKPP, Kas tidak ada menjelaskan tentang kehadirannya dalam buka puasa bersama ini. Namun DKPP dalam pertimbangan keputusannya menyatakan bahwa informan mengetahui Bupati  Kabupaten  Dharmasraya  akan  menjadi  bakal  calon dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tahun 2015.  Padahal  dalam  koordinasi  KPU  Kabupaten  Dharmasraya  dan  Panwaslih  Kabupaten  Dharmasraya menyatakan kesepakatan untuk tidak hadir dalam jamuan buka bersama dengan bupati tersebut.
Pada  sidang  DKPP,  Kas hanya  memberikan  jawaban  terkait  dengan  pesan  dukungan  yang diberikannya kepada salah satu pasangan calon. Terkait dengan dukungan, Kas menyampaikan kronologisnya. Seperti yang terungkap dalam kutipan berikut :
Saya rasa tidak keberpihakan, yang jelas pada waktu debat pertama ada keributan di dalam ruangan, dan termasuk tv  yang di luar itu  waktu paslon  nomor 2 itu  menyampaikan visi dan  misi ditutupnya oleh tim pasangan calon nomor yang lain dengan sandal. Seperti ini, nanti di debat kedua tidak aman. Supaya  jangan  nanti  tidak  terjadi  masalah  ini,  maka  saya  kirimkan  pesan  ke  pasangan  calon  nomor dua, agar bersabar. 7
Hal  yang  sama  juga  disampaikan oleh  Kas dalam sidang  DKPP. Hal  ini dapat  dilihat  pada jawaban teradu terkait dengan pengaduan, sebagai berikut :
Bahwa posting tersebut untuk menetralisir kondisi kurang kondusif saat pelaksanaan Debat Terbuka yang berlangsung tanggal 16 November 2015 pukul 14.00 WIB s.d 16.00 WIB. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu berteriak - teriak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebaliknya selalu bertepuk  tangan  terhadap  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  1  sekalipun  tidak  diberi  kesempatan  oleh Moderator  untuk  bertepuk  tangan,  juga  untuk  menjaga  agar  pelaksanaan  debat  terbuka  berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi dan Pilkada berjalan sukses.
Dari  kasus  pelanggaran  kode  etik  oleh  Kas ,  dapat  dilihat  bahwa  ada  kejadian  yang  mengakibatkan Informan  melakukan  tindakan  tertentu.  Tindakan  ini  dilakukannya  sebagai  ketua  KPU  Kabupaten Dharrmasraya. Kas dalam persidangan tidak memberikan jawaban atau bantahan terhadap dua persoalan lain yang diadukan kepadanya yaitu pembongkaran baliho dan kehadiran dalam acara buka bersama dengan Bupati. Hal  ini  dikarenakan  menurut  Kas ,  bahwa  kedua  kronologis  ini  hanya  dihubungkan  saja  dengan  dugaan keberpihakannya setelah terjadinya kasus pesan di media sosial.
Peristiwa awal sebelum Kas dianggap melakukan pelanggaran kode etik adalah kehadirannya dalam acara  buka  puasa  bersama  dengan  Bupati  Dharmasraya.  Tindakan  Kas  berdasarkan  kepada  pertimbangan

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30
bahwa  ia  adalah  ketua  KPU  Kabupaten  Dharmasraya  yang  akan  mempunyai  banyak  hubungan  kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu pertimbangan bahwa proses pencalonan  bupati  belum  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Dharmasraya.  Padahal,  koleganya  sesama penyelenggara  pemilu  menyadari  bahwa  tindakan  untuk  hadir  di  acara  bupati  akan  sangat  berisiko  terhadap posisi  penyelenggara.  Dengan  demikian,  Kas  memiliki  pertimbangan  yang  berbeda  dengan  penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Dharmasraya.
Dalam tindakan melakukan pesan moral  kepada salah satu keluarga pasangan calon di media sosial, didasarkan pada pertimbangan Kas bahwa ia harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan debat publik yang difasilitasi  oleh  KPU  Kabupaten  Dharmasraya.  Kisruh  pada  saat  debat  yang  pertama,  membuat  Kas memikirkan  cara  untuk  menenangkan  pasangan  calon.  Pertimbangan  memberikan  pesan  moral  tersebut didasarkan  pada  kenyamanan  pasangan  calon  untuk  debat  kandidat  tahap  kedua,  tanpa  memikirkan konsekuensi bahwa tindakan ini dianggap sebagai dukungan keberpihakan.

## Tindakan Pelanggaran Kode Etik oleh TEL
Kasus TEL memakan waktu yang sangat panjang. Sidang pelanggaran kode etik dimulai dari Agustus 2016,  kemudian  diputuskan  oleh  DKPP  pada  tanggal  21  Desember  2016.  Sebelumnya  juga  sudah  dilakukan klarifikasi, baik dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat maupun yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, bukti pelanggaran kode etik sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Maret 2016 dengan adanya sms dari orang yang tidak dikenal tentang keterlibatan TEL sebagai pengurus Partai Demokrat Kota Bukittinggi.
Berdasarkan kepada wawancara, terungkap bahwasanya Surat Keputusan kepengurusan partai politik baru diketahuinya, saat diminta untuk melakukan klarifikasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat mengetahui tentang kasus ini lebih dahulu dari informan sendiri. KPU Provinsi Sumatera  Barat  menurut  informan  mendapatkan  salinan  SK  itu  dari  salah  seorang  anggota  KPU  Kota Bukittinggi, hal ini terungkap dalam wawancara sebagai berikut
Berdasarkan  informasi  dari  Bang  Salem,  yang nganterin SK  Divisi  Teknis  KPU  Kota  Bukittinggi, diantar ke provinsi saat masa pencalonan walikota dan wakil walikota Bukittinggi. Pak Yasrul melihat SK  ini  kemudian  disimpannya  SK,  tidak dikasihtaunya dan  dikirimnya  SK  ini  ke  Provinsi.  Tidak dikasih tahu Da Ben, Bang Heldo dan Bang Salem. Di Provinsi SK ini diterima oleh Pak Mufti. 8
Menariknya kasus ini adalah melibatkan Partai Politik dan berada pada beberapa tahapan pemilu, dari pemilu legislatif 2014, pemilu presiden dan wakil presiden 2014 hingga pemilihan walikota dan wakil walikota Bukittinggi tahun 2015. Jika pada kasus pelanggaran kode etik sebelumnya dikarenakan dugaan terhadap sikap penyelenggara  pemilu  dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan  dan  kewajiban  sebagai  penyelenggara, sementara  pada  kasus  pelanggaran  kode  etik  yang  dialami  oleh  TEL  karena  dugaan  keterlibatan  langsung sebagai pengurus partai politik.
Partai  Demokrat  memiliki  beberapa  versi  susunan  kepengurusan.  Pada  masa  verifikasi  faktual kepengurusan perempuan, DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi menggunakan susunan kepengurusan yang didalamnya  tercantum  nama  TEL  sebagai  Bendahara  V.  Susunan  kepengurusan  inilah  yang  kemudian diverifikasi oleh KPU  Kota Bukittinggi pada  tahun 2012. Selanjutnya  pada  masa  pendaftaran calon legislatif tahun 2013, partai Politik menggunakan susunan kepengurusan yang tidak ada nama TEL. Sehingga tidak ada hambatan pada saat TEL ikut seleksi anggota KPU Kota Bukittinggi. Namun pada masa pendaftaran pemilihan walikota dan wakil walikota, Partai Demokrat menyerahkan Susunan Kepengurusan awal yang ada nama TEL.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30
DKPP  memutuskan  pemberhentian  tetap  sebagai  anggota  KPU  kepada  TEL  dikarenakan keterlibatannya  sebagai  pengurus  salah  satu  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Politik  Kota  Bukittinggi  yang dibuktikan  dengan  Surat  Keputusan  Partai  Politik  nomor  61.15/SK/DPP.PD/DPC/2012  dengan  meniadakan tentang susunan kepengurusan yang tidak ada nama TEL. Informan menyangkal tentang keterlibatannya pada partai  politik  tersebut  dan  menyatakan  bahwa  ada  pencatutan  namanya  sebagai  pengurus  partai  politik  yang tidak  diketahuinya.  Namun  DKPP berpedoman  kepada  Peraturan  Bersama  KPU,  Bawaslu  dan  DKPP  nomor 13,11, 1 tahun 2012 menyatakan bahwa TEL melanggar ketentuan pasal 5 huruf a, b dan d junto pasal 10 huruf a,b,c,d,dan e.
Deret  waktu  dalam  peristiwa  pelanggaran  kode  etik  ini  cukup  panjang,  baik  peristiwa  dugaan keterlibatan  pada  partai  politik  pada  tahun  2012,  namun  baru  terungkap  pada  tahun  2016.  Begitupun  proses sidang memakan waktu yang cukup panjang, dimulai pada bulan Agustus 2016 dan diakhiri dengan keputusan pada Desember 2016. Hal ini membedakan kasus pelanggaran kode etik yang dialami oleh TEL dengan kasus pelanggaran kode etik lainnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.
Peritiwa dalam kasus pelanggaran kode etik yang dialami oleh TEL, lebih rumit dibandingkan dengan kasus  pelanggaran  kode  etik  lainnya.  TEL  diduga  terlibat  sebagai  pengurus  partai  politik,  namun  dapat mengikuti seleksi Panwaslu Kota Bukittinggi hingga lulus pada tahap enam besar. Seleksi anggota Panwaslu juga  mensyaratkan tidak  menjadi pengurus partai politik.  Karena  tidak lulus sebagai  anggota  Panwaslu Kota Bukittinggi, kemudian TEL mendaftar dalam seleksi anggota KPU Kota Bukittinggi periode 2013 – 2018. TEL dinyatakan lulus sebagai anggota KPU Kota Bukittinggi. Hal ini baginya  menandakan bahwa ia tidak pernah terlibat pada partai politik.
TEL  memilih  tidak  melakukan  somasi  kepada  partai  politik  atas  pencatutan  namanya.  Tindakan  ini dipilihnya berdasarkan pertimbangan bahwa proses penggantian pengurus sedang dilakukan oleh partai politik dan TEL memperhatikan ada itikad baik dari partai politik untuk memperbaiki kesalahannya. Ternyata tindakan tidak melakukan somasi tersebut berakibat kepada rekomendasi pemberhentiannya sebagai anggota KPU Kota Bukittinggi dan dianggap DKPP terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

## Pengetahuan Kepemiluan dan Kode Etik Anggota KPU Kabupaten/Kota
Anggota  KPU  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  diputuskan  oleh  DKPP  melanggar kode etik penyelenggara pemilu adalah dikarenakan tindakan-tindakannya sebagai penyelenggara pemilu dalam menghadapi situasi khusus pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan tahapan. Tindakan – tindakan tersebut ternyata menimbulkan kerugian kepada penyelenggara pemilu. Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak menyadari terhadap konsekuensi dari tindakan rasionalnya seperti yang diungkapkan Lindenberg dan Fillieule.
Awalnya  tindakan  tersebut  dapat  dipahami  sebagai  tindakan  rasional  dalam  mengadapi  peristiwa khusus pemilu dan pemilihan kepada daerah yang terjadi. Ternyata tindakan rasional tersebut berakibat kepada pemberhentiannya  sebagai  penyelenggara  pemilu.  Anggota  KPU  Kabupaten/Kota  melakukan  tindakan  yang berakibat pelanggaran dikarenakan pengetahuannya terhadap kepemiluan. Seperti tindakan yang dilakukan oleh RC  tentang  Pemungutan  Suara  Ulang  yang  harus  dilakukan  sesuai  rekomendasi  Panwaslu.  RC  menyakini bahwa sebagai Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan harus menjalankan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Solok Selatan. Pengetahuan ini didasarkan kepada maksud dari Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011.
Sama  halnya  dengan  pengetahuan  tentang  surat  kesepakatan  bersama  yang  ditandatangani  oleh informan  An  sebagai  Ketua  KPU  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  dengan  Panwaslu  Kabupaten  Kepulauan

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30
Mentawai.  Informan  melihat  bahwa  surat  kesepakatan  bersama  tersebut  boleh  dilaksanakan,  seperti  yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama. Sehingga tidak salah dengan  penandatanganan  surat  kesepakatan  bersama  oleh  dirinya  selaku  ketua  KPU  Kabupaten  Kepulauan Mentawai.  Selain  itu  terhadap  tindakan  tidak  melaksanakan  pleno  untuk  pengambilan  keputusan,  hal  ini didasarkan  kepada  pengetahuannya  sebagai  penyelenggara.  Sebagai  penyelenggara,  menyadari  tentang pentingnya  pleno  namun  karena  kondisi  dan  keadaan  anggota  KPU  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  yang terpencar antar pulau dan tidak bisa bertemu, sehingga ia memikirkan dengan menggunakan pendekatan efektif dan efisiensi dalam tindakan tanpa melaksanakan pleno.
Dalam  kasus  Kas,  juga  dapat  dikaitkan  dengan  pengetahuan  dalam  menggunakan smartphone (Telepon Pintar), media  sosial dan pengetahuan sebagai penyelenggara pemilu. Pesan bentuk dukungan yang disampaikan di media sosial, dikarenakan ia mengganggap bahwa pesan tersebut adalah pesan pribadi dan tidak akan dapat dibaca oleh khalayak ramai. Sementara pengetahuannya sebagai penyelenggara pemilu yang cukup lama  membenarkan  tentang  tindakan  dukungan  tersebut  bukan  bentuk  keberpihakkan  tetapi  adalah  dalam rangka  fungsinya  sebagai  penyelenggara  pemilu  untuk  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah  dengan aman tanpa adanya kerusuhan.
Tindakan  TEL  untuk  tidak  melakukan  somasi  kepada  Partai  Politik  yang  sudah  mencatut  namanya didasarkan  pengetahuannya  tentang  somasi.  Menurutnya  somasi  hanya  dilakukan  jika  yang  merugikan  tidak melakukan  itikad  baik.  Sementara  dalam  kasus  yang  dialaminya  ada  itikad  baik  dari  partai  politik  untuk melakukan  perubahan  kepengurusan.  Namun,  ternyata  tindakan  yang  tidak  mau  melakukan  somasi  ini dipandang sebagai pengetahuan yang tidak benar. Padahal beberapa pihak menilai bahwa somasi dan gugatan lainnya  yang dapat dilakukan oleh TEL dapat menguntungkan dirinya sebagai penyelenggara pemilu di Kota Bukittinggi.
Dalam wawancara dengan informan, dapat dilihat bahwa pengetahuan informan yang mengakibatkan informan  memilih  tindakan-tindakan  tertentu.  Tindakan-tindakan  rasional  yang  dilakukan  informan  tersebut ternyata  mengakibatkan  kerugian  bagi  informan  yaitu  pemberhentian  tetap  sebagai  penyelenggara  pemilu Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Namun,  tindakan  yang  dilakukan  tersebut  bukan  untuk memaksimalkan sesuatu tetapi karena situasi dan kondisi dan pengetahuan yang dimiliki informan.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, tergambar bahwa ada kejadian – kejadian khusus atau peristiwa awal yang melatarbelakangi anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pelanggaran kode etik, seperti kesalahan distribusi surat suara, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak dilakukan dan pelaksanaan kampanye rapat umum yang  ricuh.  Dalam  menghadapi  kejadian  –  kejadian  khusus  ini,  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  berhadapan dengan berbagai pilihan sikap, tindakan dan keputusan.
Dalam pengambilan sikap, tindakan, dan keputusan tersebut, Anggota KPU Kabupaten/Kota memilih tindakan  berdasarkan  pengetahuan  kepemiluan  dan  motivasi  –  motivasi  rasional  lainnya.    Motivasi-motivasi tersebut  merupakan  motivasi  yang  hanya  ada  dalam  pemikiran  anggota  KPU  Kabupaten/Kota.  Hal  ini menandakan  bahwa  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tidak  sengaja  melakukan pelanggaran kode etik namun ada peristiwa – peristiwa khusus yang penanganannya berhadapan dengan prinsip penyelenggara pemilu atau kode etik penyelenggara pemilu.
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30

## DAFTAR PUSTAKA

## Hasil Wawancara
1 Wawancara dengan informan kunci,  RC Cenedy tanggal 21 Januari 2017
2 Wawancara dengan informan kunci RC, tanggal 21 Januari 2017
3 Wawancara dengan informan kunci  An, Tanggal 13 Januari 2017
4 Wawancara dengan informan kunci Man, tanggal 26 januari 2017
5 Wawancara dengan Informan Triangulasi, tanggal 1 Maret 2017
6 Wawancara dengan informan kunci Kas, tanggal 8 Maret 2017
7 Wawancara dengan informan kunci Kas, tanggal 8 Maret 2017
8 Wawancara dengan informan kunci TEL, Tanggal 11 Februari 2017

## Buku
Asshiddiqie,  Jimly.  (2013). Menegakkan  Etika  Penyelenggara  Pemilu .  Jakarta  :  PT  RajaGrafindo  kerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Creswell,  John  Well.  (2007). Qualitative  Inquiry  and  Researh  Design  :  Choosing  among  five  Approaches .
California :  Sage Publication.
Febriani.  (2016).  Faktor-Faktor  Penyebab  Pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilukada  2015  (Studi
Kasus  Pelanggaran  Kode  Etik  Pemilukada  2015  di  Dharmasraya,  Sumatera  Barat)  dalam  DKPP  RI
Buku 2 Dialektika Hukum dan Etika Pemilukada Serentak 2015 . Jakarta : DKPP RI.
Rumah  Pemilu.  (2014). Pemilu  2014  di  Indonesia,  Laporan  Akhir  Oleh  Rumah  Pemilu .  Jakarta  :  Rumah Pemilu.
Saleh. (2017). Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu . Jakarta :Sinar Grafika.
Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif . Jakarta :
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

## Peraturan dan Putusan

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30
Putusan Nomor 49/DKPP-PKE-III/2014
Putusan Nomor 54 dan Nomor 55/DKPP-PKE-IV/2015
Putusan Nomor 100/DKPP-PKE-IV/2015 Putusan Nomor 110/DKPP-PKE-V/2016
Peraturan  Bersama  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  dan  Dewan  Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 1 tahun 2012.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 20-30