## PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN FILIPINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Shinta Dewi Kumalasari
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta, Indonesia E-mail: shintadewikumalasari98@gmail.com
disampaikan April 2022 – ditinjau Mei 2023 – diterima Juni 2023
1 Luh  Putu  Ika  Primayanti,  dkk,  “Trilateral  Cooperation  Arrangemant  Sebagai  Strategi  Pertahanan  Indonesia Dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris Di Kawasan Asia Tenggara”, Jurnal Peperangan Asimetris , Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 96.
2 M.Herry Misya,  “Efektivitas Joint Press Statement Dalam  Menanggulangi  Ancaman  Abu  Sayyaf  di  Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina”, JOM Fisip , Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 4.
3 Rr.  Silvi  Habsari  Duria  Sumariyastuti,  “Penyadapan  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia”, Jurnal Yurispruden , Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 136.
4 Paisol Burlian,  “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Terorisme Pada Masa Mendatang”, Jurnal  Fiat Justicia, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 22.
5 Atom  Ginting  Munthe,  “Terorisme:  Gejala  Kriminal  Media  Mutakhir”, Jurnal  Hukum  Pro  Justisia, Vol.  25, No. 1, 2007, hlm. 4.
6 Hamzah Junaid, “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam”, Jurnal Sulesana , Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 120.
7 Asep Zaenal Ausop, “Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX)”, Jurnal Sosioteknologi, Edisi 16, 2009, hlm. 531.
8 Miftakhur Ridlo, “Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama)”, Jurnal Humanistika , Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 21.
9 Ibid, hlm. 22.
10 M Hasan Syamsudin, “Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I)”, Jurnal Pemikiran Politik Islam , Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 184.
11 Sukawarsini  Djelantik,  “Jemaah  Islamiyah;  Profil  Organisasi  dan  Penyelewengan  Terhadap  Ajaran  Islam”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , Vol. 5, No. 2, 2009, hlm. 27.
12 Ibid , hlm. 28
13 Sasa  Yosevina  Simanjuntak,  “Analisis  Kerja  Sama  Bilateral  Indonesia  dengan  Australia  Dalam Penanggulangan  Terorisme  Sebagai  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir  (2002-2015)”, Journal  of International Relations , Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 118.
14 Ibid, hlm. 120.
15 Ahmad Syafii, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, Maleo Law Journal , Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 174.
16 Rubaidi, “Variasi Gerakan Radikal Islam di Indonesia”, Jurnal Analisis , Vol. XI, No. 1, 2011, hlm. 40.
17 Ibid. , hlm. 41.
18 Asman  Abdullah,  “Radikalisasi  Gerakan  Jamaah  Ansharut Tauhid  dan  Pengaruh  ISIS  di  Indonesia”, Jurnal Sosiologi Refleksi , Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 216.
19 Joko  Tri  Haryanto,  “Perkembangan  Gerakan  ISIS  dan  Strategi  Penanggulangannya  (Kasus  Perkembangan Awal ISIS di Surakarta”, Jurnal Multikultural & Multireligius , Vol. 14, No. 3, 2015, hlm. 32.
20 Tukina, “Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme di Indonesia”, Jurnal Humaniora , Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 736- 737.
21 Ibid , hlm. 740.
22 Muhammad  Ali  Zaidan,  “Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  (Pendekatan  Kebijakan  Kriminal)”, Journal Unnes , Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 155.
23 Ibid , hlm. 157.
24 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2015, Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme, Deputi Bidang Pencegahan , Perlindungan dan Deredekalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bogor, hlm. 4.
25 Ibid . hlm. 14.
26 Ibid, hlm. 43.
27 Heru  Susetyo  &  Sapto  Waluyo,  2018, Menangkal  Terorisme ,  Koalisis  Masyarakat  untuk  Kebabasan  Sipil, Surabaya, hlm. 27.
28 Mohammad  Hasan  Ansori,  dkk,  2019, Memberantas  Terorisme  di  Indonesia:  Praktik , Kebijakan  dan Tantangan, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 35.
29 Ibid , hlm. 49.
30 Firmanzah, 2017,  “Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim  Moro di  Filipina Selatan:  Studi Terhadap  Moro National Liberation Front (1971-1996)”, Jurnal Intelektualita , Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 36.
31 Ibid , hlm.39.
32 Yolanda  Tandio,  dkk,  “Faktor  Pendorong Moro  Islamic  Liberation  Front (MILF)  Untuk  Menandatangani Framework Agreement of Bangsamoro (FAB) dengan Pemerintah Filipina Pada Tahun 2012”, Jurnal Hubungan Internasional , Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 2.
33 Ibid , hlm. 3.
34 Damayanti,  dkk,  2013, Perkembangan  Terorisme  di  Indonesia ,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 49
35 Jerry Indrawan, “Resolusi Konflik Bagi Etnis Moro di Filipina”, Journal International & Diplomacy , Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 128.
36 Prakoso  Pernomo,  “Abu  Sayyaf  Group  di  Filipina  Selatan  setelah  Bangsamoro  Autonomous  Region  in Muslim Mindanao, Jurnal Global Strategis , Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 113.
37 Adhe  Nuansa  Wibisono,  “Kelompok  Abu  Sayyaf  dan  Radikalisme  di  Filipina  Selatan:  Analis  Organisasi Terorisme Asia Tenggara”, Jurnal Ilmu Ushuluddin , Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 126.
38 Joshua,  Hasan  Sidik,  “Diplomasi  Yayasan  Sukma  dalam  Negosiasi  Pembebasan  Sandera  Warga  Negara Indonesia  di  Filipina  Selatan”, Padjajaran  Journal  of  International  Relations  (PADJIR) ,  Vol.  3,  No.  1,  2021, hlm. 8.
39 Poltak  Partogi  Nainggolan,  “Kekhalifahan  ISIS  di  Asia  Tenggara,  Sekedar  Wacana  atau  Realitas?”, Jurnal Politica , Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 213.
40 Sri  Yunanti,  dkk,  2017, Ancaman  dan  Strategi  Penanggulangan  Terorisme  di  Dunia  dan  Indonesia, Multi Informasi Mandiri, Mojokerto, hlm. 32.
41 Ibid .
42 Al Chaidar, dkk, “Masyarakat Mindanao, Abu Sayyaf dan Masalah Keamanan Kawasan”, Jurnal Cakrawala , Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 5.
43 Hadi  Prandnyana,  “Perspektif  Kebijakan  Kontra-Terorisme  ASEAN  dan  Perbedaan  Paradigma Penanggulangan Terorisme Oleh Negara-Negara  Anggota ASEAN”, Jurnal  Politik dan Pemerintahan ,  Vol.  2, No. 1, 2022, hlm. 13.
44 Prakoso  Permono,  “Abu  Sayyaf  Group  di  Filipina  setelah  Bangsamoro  Aautonomous  Region  in  Muslim Mindanao”, Jurnal Global Strategis , Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 114.
45 Putu  Agung  Nara  Indra  Prima  Satya,  dkk,  “Maute  Group  dan  Jaringan  Keluarga  dalam  Kelompok  Islam Radikal di Filipina Selatan”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 187.
46 Ibid , hlm. 188.
47 Ronald U Mendoza, dkk, 2021, “Counterterrorism in the Philippines: Review of Key Issues, Journal Article”, Perspective on Terrorism , Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 53.
48 Anggara,  2018, Catatan  dan  Rekomendasi  ICJR  terhadap  RUU  Perubahan  UU  Terorisme ,  Institute  for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 6.
49 Mulyana W. Kusumah, “Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia”, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 25.
50 Ibid , hlm. 27.
51 Debora  Sanur  L,  “Upaya  Penanggulangan  Terorisme  ISIS  di  Indonesia  Dalam  Melindungi  Keamanan Nasional”, Jurnal Politica , Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 35.
52 Hery Firmansyah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, Jurnal  Mimbar Hukum , Vol. 23, No. 2, 2011, hlm. 384-385.
53 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021, Kebijakan dan Peraturan  Perundang-undangan Tentang Penanggulangan  Terorisme ,  Deputi  Bidang  Pencegahan,  Perlindungan  dan  Deredekalisasi  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme, Bogor, hlm. 17.
54 Ibid , hlm 19. 55 Ibid, hlm. 20. 56 Ibid , hlm. 22.
57 Ibid , hlm. 24.
58 Pauline  E.  Eadie,  “Legislating  for  Terrorism:  The  Philippines’  Human  Security  Act  2007”, Journal  of Terrorism Research , Vol. 2, No. 3, 2011, hlm. 30.
59 Edmon  Makarim,  “Analisis  Terhadap  Kontroversi  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Tata  Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum ( Lawful Interception )”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 40, No. 2, 2010, hlm. 227.
60 Adhy  Iswara  Sinaga,  dkk,  “Pengaturan  Tentang  Penyadapan  (Intersepsi)  dalam  Perundang-Undangan  di Indonesia”, USU Law Journal , Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 5.
61 Agus  Suntoro,  “Penerapan  Asas  dan  Norma  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Jurnal Negara Hukum , Vol. 11, No.1, 2020, hlm. 65.
62 Agus  Suntoro,  “Penerapan  Asas  dan  Norma  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Jurnal Negara Hukum , Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 11-12.
63 Ibid .
64 Deto  Adityan  Subagja,  dkk,  “Penyadapan  ( wiretapping )  Oleh  Penyidik  Dalam  Rangka  Mengumpul  Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 47, No. 3, 2017, hlm. 291.
65 Hwian Christianto,  “Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal  Hukum Prioris , Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 101.
66 Adhy  Iswara  Sinaga,  dkk,  “Pengaturan  Tentang  Penyadapan  (Intersepsi)  Dalam  Perundang-Undangan  di Indonesia”, USU Law Journal , Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 16.
67 Pusat  Perancangan  Undang-Undang  Badan  Keahlian  DPR  RI,  2018, Naskah  Akademik  RUU  Penyadapan , DPR RI, Jakarta, hlm. 3.
68 Fikry Latukau, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian dan Berkeadilan”, Journal of JudiciaL Review , Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 5.
69 Ibid , hlm. 6.
70 Maria  Febronia  Tawurutubun,  dkk,  “Bentuk  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Terlibat Terorisme di Negara Lain”, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 82.
72 Dirga Sustira dan Supriyado Widodo, 2017, Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Rancangan Undang- Undang Terorisme , Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 19.
73 Mohammad  Hasan  Anshori,  dkk,  2018, Monograf Revisi  Atas  Undang-Undang  No  15  Tahun  2003  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang , The Habibie Center, Jakarta, hlm. 12.
74 Ibid, hlm. 28.
75 Kementerian  Komunikasi dan Informatika RI, 2011, Deradikalisasi  (Meningkatkan Ketahanan  Masyarakat) Melalui  Advokasi  Komunikasi  dan  Edukasi  di  Ruang  Publik ,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI Direktorat Jenderal Indofmasi dan Komunikasi, Jakarta, hlm. 10.