## PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

## Irma Cahyaningtyas
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jalan Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
Email: irmacahyaningtyas@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pembinaan  anak  pidana  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Pria  Tangerang; kedua, mengetahui pembaharuan  pembinaan  anak  pidana dalam  perspektif restorative  justice di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  di    masa  datang. Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan socio  legal . Penelitian  dilakukan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang, Banten.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak pidana di Lembaga  Pembinaan  Anak  Pria  Tangerang  diselenggarakan  melalui pendidikan, pelatihan, konseling dan  keagamaan Pada  pelaksanaannya, pembinaan  tersebut masih  menemukan  kendala  khususnya  kurangnya partisipasi  dari  pihak  lain  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  terbaik  anak. Upaya pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dilakukan,  yaitu berlandaskan  pada  Pancasila  sebagai  landasan filosofis dan menerapkan konsep restorative  justice yang  melibatkan  pihak terkait sehingga  dapat menghilangkan  stigma  pada  diri  anak  dan memulihkan kembali kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.
Kata  kunci :    Pembinaan    anak  pidana,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,

## Restorative Justice

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  Pancasila  dan  memiliki  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  wajib  memberikan  perlindungan kepada setiap warga negara termasuk anak khususnya. Perlindungan terhadap anak sebagai  upaya  untuk  menciptakan  generasi  penerus  bangsa. Bentuk perlindungan tersebut  diantaranya  memberikan  kenyamanan,  keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup,  dan lain-lain.
Berbicara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan  anak  telah  diberikan  oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut
adalah  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  jo  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak. Pada Pasal  1  Angka 2  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menegaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak yang  menjadi  saksi  tindak  pidana  sedangkan  Pasal  1  Angka  3  menyatakan bahwa  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Pada  praktiknya,  jumlah  anak berhadapan dengan hukum  yang sedang menjalani  pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  dan  dikenal dengan  istilah  anak  pidana  sangat  banyak.  Berdasarkan  data  dari  Dirjen Pemasyarakatan 1 ,  jumlah  anak  pidana  pada  tahun  2013  adalah  3335  anak, tahun  2014  berjumlah  2658  anak,  dan  pada  tahun  2015  adalah  2735  anak. Berdasarkan  data  tersebut  menerangkan jumlah  anak  pidana  yang  menurun tidak berarti membuktikan bahwa program pembinaan anak pidana berhasil.
Berbicara  mengenai  program  pembinaan  bagi  anak  pidana  saat  ini hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak Pembina dalam lembaga saja sehingga restorative  justice tidak  tercapai.  Masalah  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  harus    harus  sampai  pada  tahap  pembinaan  anak  pidana  di lembaga  meskipun  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan terwujudnya diversi yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif hanya dapat terlaksana sampai pada tahap proses  persidangan  anak.  Menurut  Pasal  1  angka  7  yang  dimaksud  dengan diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana. Menurut  Pasal  1  angka  6  yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan
1 Jumlah anak pidana di Indonesia. Di unduh dari  smslap.ditjenpas.go.id, pada hari Kamis, 16 Januari 2016.
menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan.
Berdasarkan  hal  tersebut, pembinaan anak  pidana di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak tidak  hanya  melibatkan  Pembina,  petugas,  tenaga ahli profesional, dan anak pidana semata akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus melibatkan keluarga, korban, keluarga korban, dan masyarakat agar terwujud resosialisasi dan rehabilitasi anak.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  diangkat  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak Pria  Tangerang, Banten.  Pendekatan  terhadap masalah  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris,  dimana yang diteliti  adalah norma-norma  hukum  yang  berlaku  dan  pelaksanaannya.  Jadi  hukum diidentikkan  sebagai  norma  peraturan  atau  peraturan  perundang-undangan. 2 Sedangkan  secara  empiris  karena  hukum  itu  didentikkan  sebagai  perilaku mempola  dan  pemahaman  makna  sosial. Pembahasan dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan socio-legal sehingga dalam pembahasan di kaji mencakup faktor-faktor eksternal di luar hukum. 3

## 3. Permasalahan
Permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah pertama , bagaimanakah pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang ?; kedua, bagaimanakah  pembaharuan  pembinaan  anak  pidana dalam perspektif restorative  justice di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  di    masa datang?

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembinaan  Anak  Pidana  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Pria Tangerang.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria merupakan salah satu lembaga pembinaan bagi  anak  pidana  terbesar  di  Indonesia. Fungsi  Lembaga
2 Paulus  Hadisuprapto, Ilmu  Hukum  dan  Pendekatannya ,(Makalah  pada  Dies  Natalis  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 17 Januari 2006), hlm 17.
3 Adji Samekto, 2012, Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme , Lampung, Indepth Publishing, hlm 62.
Pembinaan  Khusus Anak ditujukan  sebagai  lembaga  pendidikan  dan  lembaga pembinaan.  Sebagai  unit  teknis  di  bidang  pemasyarakatan  terpidana,  maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengemban fungsi yang spesifik dan perlu penajaman  atas  orientasi  pembinaannya. 4 Pengertian tersebut  sekaligus menempatkan  anak pidana sebagai  bagian  dari  manusia  (anak)  Indonesia seutuhnya  yang  diharapkan  memiliki  potensi  dan  dapat  mempunyai  tanggung jawab untuk masa depannya.
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Pria  Tangerang memiliki  program pembinaan dan pelatihan adalah sebagai berikut :
a. Pendidikan formal dan non formal
Pendidikan formal di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (Paket A) yang bekerjasama dengan SD Cengkareng, SMP (Paket B) yang bekerjasama dengan SMPN 2  Tangerang,  dan  SMU  (Paket  C)  yang  merupakan  sekolah  swasta. Pendidikan  non  formal  ditujukan  kepada  anak  pidana untuk  mengasah bakat dan keterampilan agar mereka mempunyai bekal setelah kembali ke dalam  masyarakat. Adapun  program  non  formal  yang terdapat  dalam Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Pria  Tangerang tersebut  adalah pelatihan  bengkel, automotif, pelatihan  cukur  rambut,  pertukangan, pertanian dan perkebunan.
b. Pembinaan konseling dan keagamaan.
Pembinaan ini bertujuan untuk perbaikan diri dari anak pidana. Hasil penelitian  menunjukkan di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Pria Tangerang  menyedikan  suatu  ruang  yang  digunakan  untuk  program konseling ini, yang disebut dengan “ruang pojok curhat”. Ruangan ini selalu terbuka  bagi  anak pidana yang  memerlukan  adanya  pembinaan  atau perhatian  lebih  banyak 5 sehingga  pihak  terkait harus mengakomodir  hal tersebut. Selain  konseling,  pembinaan  diisi  pula  oleh  kegiatan  keagamaan yang merupakan  pembinaan  wajib  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
4 UNICEF  dan  Pusat  Kajian  Kriminolog  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Indonesia, 2006-2007, Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum, Jakarta, tidak  diterbitkan, hlm 225.
5 Wawancara pribadi dengan anak pidana di LPKA Pria Tangerang
Pria Tangerang.
Pada pelaksanaannya, program pembinaan kepada anak pidana banyak menemukan  kendala. Kendala  tersebut  antara  lain  pembinaan tidak  di  dukung oleh  pembina  yang  memahami  permasalahan  anak.  Kondisi  yang  demikian juga  tidak  di  dukung  oleh sarana  dan  prasarana yang  memadai  dikarenakan struktur  bangunan  juga  masih  kurang  ideal  serta  kurangnya  partisipasi  dan bantuan dari pihak luar, termasuk keluarga dan masyarakat.

## 2. Pembaharuan  Pembinaan  Anak  Pidana  dalam  Perspektif  Restorative Justice di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di  Masa Datang.
Pembaharuan pembinaan  bagi  anak  pidana  dapat  dikatakan  sebagai pembaruan  hukum  pidana. Pembaharuan  hukum  pidana  menurut  Barda Nawawi Arief, disebutkan sebagai berikut :
"... makna dan hakikat pembaruan hukum pidana (penal reform) berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan  hukum  pidana  itu sendiri.  Pembaruan  hukum (pidana)  pada  hakikatnya  mengandung  makna,  suatu  upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral  sosiopolitik,  sosiofilosofis, sosiokultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum  di Indonesia.  Secara  singkat dapatlah  dikatakan, bahwa pembaruan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  harus  ditempuh dengan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan (policy oriented approach ) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) . 6
Berdasarkan  hal tersebut, maka  dapat  dikatakan  bahwa  pembaharuan pembinaan  bagi  anak  pidana merupakan  bagian  dari  pembaharuan  hukum pidana.  Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai- nilai sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan".
Nilai  filosofis  dari  bangsa  Indonesia  adalah  Pancasila sehingga
6 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta, Kencana Prenada Media Group,  hlm 25.
pembaharuan sistem  hukum  nasional  idealnya harus  berlandaskan  Pancasila. Menurut  Barda  Nawawi  Arief, apabila  dijabarkan  lebih  lanjut,  maka  sistem hukum nasional adalah sistem hukum nasional yang berlandas-kan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu : 7
a. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
b. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
c. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).
Bertolak  dari  hal  tersebut  maka  pembinaan  anak pidana harus berorientasi  pada  nilai  Ketuhanan,  berorientasi  pada  nilai  Kemanusiaan, berorientasi pada nilai Kemasyarakatan.
Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai ketuhanan karena merupakan  wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang  Maha  Esa. Anak (termasuk anak  pidana)  harus  dianggap sebagai  amanah yang  harus  di  jaga  dan merupakan  tanggung  jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah dan negara.
Pembinaan  anak pidana  harus  berorientasi  pada  nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan anak pidana. Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan anak, mengasuh, membina, membimbing  anak pidana.  Pembinaan  anak pidana  harus  berorientasi  pada nilai kemasyarakatan menurut  penulis  sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Para  pihak  yaitu  negara,  Pembina atau  petugas,  keluarga, dan masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan  hak  anak  pidana.  Hal  ini  merupakan wujud  dari  nilai Persatuan Indonesia. Berkaitan  dengan  nilai  demokratik,  pembinaan  anak  pidana  harus sesuai dengan  nilai  dan  prinsip musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dalam rangka perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Pembaharuan  pembinaan  anak  pidana dalam  rangka  mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak juga harus mewujudkan restorative justice . John Braithwhite  mengemukakan restorative  justice sebagai  proses  dimana  semua 7 Barda  Nawawi  Arief, Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional, Kuliah  Umum  pada  Program Magister  Ilmu  Hukum,  Pascasarjana  UBH,  Padang,  16  Mei  2009.  Diedit  tgl.  23-12-2009,  di unduh dari http://bardanawawi.wordpress.com .
pihak  yang  terlibat  pelanggaran  tertentu  bersama-sama  memecahkan  secara kolektif  bagaimana  untuk  menghadapi  akibat  pelanggaran  dan  implikasinya pada waktu yang akan datang. Restorative justice bertujuan untuk memulihkan harmoni atau  keseimbangan  karena  hukum  telah  ditegakkan. 8 Memulihkan harmoni atau keseimbangan  secara an  sich saja  tidak  cukup,  oleh  karena  itu “memulihkan  keseimbangan”  hanya  dapat  diterima  sebagai  gagasan mewujudkan  keadilan  jika  “keseimbangan”  secara  moral  antara  pelaku  dan korban  yang  ada  sebelumnya  adalah  keseimbangan  yang  pantas.  Sebagai konsep  pemidanaan  tentunya  tidak  hanya  terbatas  pada  ketentuan  hukum pidana (formil dan materiil).
Menurut  pandangan restorative  justice ,  penanganan  kejahatan  yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara akan tetapi juga merupakan tanggung  jawab  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  konsep restorative  justice di bangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang  di  tanggung  oleh  masyarakat. Pelaksanaan  konsep restorative  justice memberi  banyak  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam penyelesaian masalah tindak pidana.
Pada pelaksanaannya, anak pidana selama menjalani masa pembinaan harus  terus  diusahakan  agar  dapat  tercapai  hubungan  baik  dengan  korban maupun  keluarga  korban  sehingga pembinaan  anak  harus  diarahkan  pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. Restorative Justice dalam bekerja memiliki variasi model untuk penerapannya, yaitu : 9
a. Victim Offender Mediation (VOM)
Victim  offender  mediation atau  disingkat VOM  adalah suatu proses  yang  menyediakan  kemauan  korban  sebagai  pokok  dari kejahatan  dan  kekerasan  untuk  bertemu  dengan  pelaku,  dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung  dari  pelaku  dengan  adanya  bentuk  kompensasi  kepada korban. Program VOM pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di
8 John  Braithwaite,  2002, Restorative  Justice & Responsive  Regulation ,  New  York,  Oxford University Press, Inc, page 45.
9 Gordon  Bazemore and  Mark  Umbreit, 1999, Conferencing,  Circles,  Board,  and  Mediations Restorative  justice and  Citizen  Involvement  in  the  Response  to  Youth  Crime ,  Florida, University of Minnesota,  page. 6.
Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. 10
Program VOM dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun  dengan  kerangka  pengertian  dan  pemahaman  konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan  dialog  di  mana  korban  dimungkinkan  ikut  serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma  dari  kejahatan  dan  menerima  jawaban  dan  informasi tambahan  dari  pelaku  yang  telah  menyakitinya.  Hal itu  memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku  sebuah  kesempatan  untuk  menerima  tanggung  jawab perbuatannya  dan  mengungkapkan  perasaannya  tentang  kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya. 11
Pada  model  VOM, permintaan  untuk  melakukan  mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban (secara sukarela), pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orang tua/ wali dari  kedua  pihak  dan  orang  yang  dianggap  penting  bila  diperlukan, serta mediator yang dilatih khusus.
b. Family Group Conferencing (FGC)
Conferencing telah  berasal  dari New  Zealand dan  telah berkembang  di  negara lain  seperti,  Australia,  Asia,  Afrika  Selatan, Amerika  Utara  dan  Eropa. Conferencing tidak  hanya  melibatkan korban  utama (primary  victim ) dan  pelaku  utama ( primary offender ) tapi  juga  korban  sekunder  ( secondary  victim ) seperti  anggota keluarga  dan  teman  korban.  Pihak  ini  ikut  dilibatkan  karena  mereka juga terkena dampak akibat dari perbuatan yang terjadi dan memiliki kepedulian  terhadap  korban  ataupun  pelaku  utama.  Tugas  korban sekunder  adalah  berpartisipasi  dalam  bentuk menyampaikan  dan menjelaskan  secara  persuasif  hasil  kesepakatan  agar  dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. 12
Tujuan  program  FGC  adalah  untuk  mendapatkan  kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan  kerugian  korban,  melakukan  reintegrasi  korban  ke
10 David Miers, 2001, An International Review of Restorative justice. London, Crime Reduction Research Series, page 10.
11 Gordon Bazemore and Mark Umbreit, Opcit, page 8.
12 ibid., page. 9.
masyarakat  dan  pertanggungjawaban  bersama.  Pihak  yang  terlibat dalam  program  FGC  adalah  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku, keluarga korban masyarakat dan mediator.
Pertemuan  dilaksanakan  dengan  memberikan  kesempatan kepada  para  pihak  untuk  terlibat  secara  langsung  untuk  saling menjelaskan  dalam  diskusi  dan  membuat  keputusan  mengenai sanksi  bagi  pelaku  dan  membimbing  pelaku  pada  saat  mediasi berlangsung.  Pelaku  dan  korban  diharapkan  dapat  berhubungan untuk  memperkuat  kembali  tatanan  masyarakat  yang  sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.
c. Circles
Circles dilaksanakan  pertama kali pada  tahun 1992  di  Yukon, Canada. Circles sama halnya  dengan conferencing yang  dalam pelaksanaannya  memperluas  partisipasi  para  peserta  dalam  proses mediasi antara pelaku dan korban. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap  suatu  tindak  pidana  dengan  mempertemukan  korban, pelaku,  masyarakat  dan  pihak  lainnya  yang  berkepentingan  dengan terjadinya suatu tindak pidana. 13
Tujuan  program circles adalah  untuk  menyembuhkan  pihak yang  terluka  karena  tindakan  pelaku  dan  memberi  kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan bertanggung jawab untuk pemenuhan ganti kerugian.
Para  pihak  yang  terlibat  dalam circles adalah,  pelaku,  korban lembaga  sukarela,  dan  masyarakat.  Jika  kasus  yang  terjadi  lebih serius  dapat  dihadirkan  juga  aparat  penegak  hukum.  Kehadiran aparat  penegak  hukum  tersebut  untuk  menjamin  kelancaran pelaksanaan  proses  sesuai  dengan  prinsip restorative  justice dan bukan  untuk  mencampuri  atau  melakukan  intervensi  pada  proses yang sedang dijalankan.
Tata  cara  pelaksanaan circles adalah  mediator  melakukan pertemuan  secara  terpisah  dengan  korban  dan  pelaku  sebagai
13 Maxwell  and  A.  Morris, 1993, Family,  Victims  rid  Culture,  Youth  Justice  in  New  Zealand). Wellington, Social Policy Agency and Institute of Criminology. Victoria University, page 30.
prioritas  utama.  Pada  pertemuan  selanjutnya  program circles dilaksanakan  dengan  cara  semua  puhak  duduk  secara  melingkar  ( a circle ),  kemudian  kesempatan  pertama  diberikan  kepada  pelaku untuk  menjelaskan  perbuatan  yang  dilakukannya  setelah  itu  korban diberikan  kesempatan  untuk  menanggapi  dan  setelah  itu  pihak  lain diberikan  kesempatan  untuk  berbicara  sehingga  program circles berjalan dari pihak yang satu ke pihak yang lain.
d. Reparative Board / Youth Panel
Program reparative board / youth panel mulai  dilaksanakan  di negara bagian Vermont pada  tahun  1996  dengan  lembaga pendamping yaitu Bureau  of  Justice Assictance .  Tujuan  program reparative board / youth panel menyelesaikan  perkara  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, masyarakat,  mediator  dan  juga  hakim,  jaksa  dan  pembela  secara bersama  merumuskan  bentuk  sanksi  yang  tepat  bagi  pelaku  dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. 14
Sasarannya adalah peran serta aktif para pihak terlibat secara langsung  dalam  proses  mediasi.  Tata  cara  pelaksanaannya  adalah mediator  memfasilitasi  pertemuan  yang  dihadiri  oleh  para  pihak  dan dihadiri  juga  oleh  pihak  pengadilan.  Selama  pertemuan  para pihak berdiskusi  dengan  pelaku  tentang  akibat  perbuatan  yang  dilakukan dan  konsekuensi  yang  harus  ditanggung.  Berdasarkan  hal  tersebut, para pihak secara bersama menentukan sanksi yang harus diberikan kepada  pelaku  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk  membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, restorative  justice yang  terdapat dalam Victim  Offender  Mediation,  Family  Group  Conferencing, Circles, dan Reparative  Board/Youth  Panel yang dikaitkan dengan  teori keadilan restoratif dari John  Braithwhite  yaitu r estorative  justice adalah  proses  dimana  semua pihak  yang  terlibat  pelanggaran  tertentu  bersama-sama  memecahkan  secara kolektif  bagaimana  untuk  menghadapi  akibat  pelanggaran  dan  implikasinya
14 ibid, page 32.
pada masa datang dapat diterapkan pada pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak. Variasi model  yang  diterapkan tergantung  keadaan baik perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk itu keterlibatan para pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
Pembaharuan  pembinaan  anak  pidana  dengan restorative  justice di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga dapat memberikan kesempatan kepada anak pidana untuk  aktif  membangun  interaksi  yang  dilakukan  antara korban, keluarga korban, masyarakat dalam penyelesaian konflik yang timbul. Jadi  perlu ditekankan adanya kesadaran  bagi  para  pihak  untuk  saling memaafkan  dan  mencari  alternatif  terbaik  bukan  hanya  menganggap pemidanaan sebagai satu-satunya jalan keluar.

## C. SIMPULAN
1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Pria  Tangerang  memiliki  program pembinaan dan pelatihan,  yaitu pendidikan formal dan non formal serta pembinaan konseling dan  keagamaan.  Program  pembinaan  tersebut pada  praktiknya  masih  menemukan  kendala  sehingga  diperlukan partisipasi  dari  pihak  lain dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  terbaik anak.
b. Pembaharuan  pembinaan  anak  pidana  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak di  masa  datang harus  berlandaskan  Pancasila dan harus menerapkan konsep restorative  justice sehingga  dapat  memulihkan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Saran
a. Pembaharuan  pembinaan  anak  pidana  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak perlu segera dilakukan;
b. Program pembinaan anak pidana, yaitu pendidikan dan pelatihan beserta standar  bentuk pendidikan  dan  pelatihan  perlu  segera  disiapkan  serta sarana dan prasarana yang menunjang pembinaan anak pidana;
c. Perlu ditanamkan  kesadaran  kepada  pelaku,  keluarga  pelaku,  korban,
keluarga  korban  dan  pihak  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  bersama  dalam  rangka  perwujudan  kepentingan  terbaik bagi anak.

## D. DAFTAR PUSTAKA
A.  Morris and Maxwell,  1993, Family,  Victims  rid  Culture,  Youth  Justice  in New  Zealand). Wellington:  Social  Policy  Agency  and  Institute  of Criminology, Victoria University.
Bazemore, Gordon  and  Mark  Umbreit, 1999, Conferencing,  Circles,  Board, and  Mediations Restorative  justice and  Citizen  Involvement  in  the Response to Youth Crime , Florida: University of Minnesota. Braithwaite, John, 2002, Restorative Justice & Responsive Regulation , New York: Oxford University Press, Inc.
Hadisuprapto, Paulus , Ilmu Hukum dan Pendekatannya ,(Makalah pada Dies Natalis  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  Semarang,  17  Januari 2006).
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restirative Justice , Bandung: Refika Aditama. Miers,  David,  2001, An  International  Review  of  Restorative  justice. London: Crime Reduction Research Series.
Nashriana,  2011, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak di  Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Nawawi  Arief,  Barda,  2008, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP Baru ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Priyatno,  Dwidja,  2006, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia , Bandung: Refika Aditama.
Salam,  Faisal,  2005, Hukum  Acara  Peradilan  Anak  di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
Samekto,  Adji,  2012, Ilmu  Hukum  Dalam  Perkembangan  Pemikiran  Menuju Post-Modernisme , Lampung: Indepth Publishing. Supeno. Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
UNICEF  dan  Pusat  Kajian  Kriminolog  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Indonesia, 2006-2007, Anak Yang  Berhadapan  Dengan Hukum, Jakarta, tidak diterbitkan. Nawawi Arief, Barda, Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Kuliah Umum pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum,  Pascasarjana  UBH,  Padang,  16
Mei 2009. Diedit tgl. 23-12-2009, di unduh dari http://bardanawawi.wordpress.com . http://smslap.ditjenpas.go.id. Jumlah anak pidana di Indonesia.