## PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN
Dwi Mahroji, email: d_mahroji@yahoo.com Jurusan Ekonomi Pembangunan  STIE Pandu Madania
Iin Nurkhasanah, email: iin.nurkhasanah23@gmail.com Jurusan Ekonomi Pembangunan  STIE Pandu Madania

## ABSTRACT
The purpose of the study is to determine the effect of Human Development Index (HDI) investment and District Minimum Wage (MSE) to the unemployment rate in Banten Province and to determine  the  effect  of  Human  Development  Index  (HDI),  investment  and  District  Minimum Wage (MSE) collectively to the unemployment rate in Banten Province. The method used in this research is panel data analysis method with Fixed Effect Model approach. The result of panel data analysis showed that the variable of Human Development Index (HDI) has significant and negative effect on 5% level to unemployment rate, investment variable has negative and significant effect on  5%  level  to  unemployment  rate,  District  Minimum  Wage  (MSE)  has  negative  effect  and significant at 5% level to unemployment rate and collectively variable of Human Development Index (HDI), investment and District Minimum Wage (MSE) have significant effect to unemployment rate in Banten Province.
Keywords:  Unemployment  Rate,  Human  Development  Index  (HDI)  investment  and  District Minimum Wage (MSE).

## ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) investasi dan Upah  Minimum  Kabupaten/kota (UMK)  terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten dan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  analisis  data  panel  dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil analisis data panel pada menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan negatif pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran,  variabel  investasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  pada  taraf  5%  terhadap tingkat pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan pada  taraf  5%  terhadap  tingkat  pengangguran  dan  secara  bersama-sama  variabel  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.
Kata  Kunci:  Tingkat  Pengangguran,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Investasi  dan  Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan upaya perubahan struktural yang bertujuan untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  menciptakan  kesempatan  kerja  yang  pada akhirnya  akan  meningkatkan  pendapatan  penduduk.  Pembangunan  ekonomi merupakan  proses multidimensional yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping  tetap  mengejar  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  penanganan ketimpangan  wilayah,  pengentasan  kemiskinan  serta  penurunan  tingkat pengangguran (Todaro, 2003).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  yang  penting  dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan  ekonomi  yang  telah  dilaksanakan  suatu  negara  atau  suatu  daerah. Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  atau  suatu  wilayah  yang  terus  menunjukkan peningkatan  menggambarkan  bahwa  perekonomian  negara  atau  wilayah  tersebut berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, distribusi pendapatan tidak merata, jumlah penduduk di bawah  garis  kemiskinan  semakin  meningkat  serta  masih  tingginya  tingkat pengangguran (Noviyanti, 2014).
Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk  yang  besar  dapat  menggerakkan  pasar  dari  sudut  permintaan  melalui multiplier effect karena adanya aggregat demand yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat apabila tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  kesempatan  kerja  akan  mengakibatkan terjadinya masalah ketenagakerjaan seperti semakin tinggi angka pengangguran yang dapat  meningkatkan  probabilitas  kemiskinan,  kriminalitas  dan  fenomena  sosial- ekonomi di masyarakat (Wahyuni, 2005).
Masalah  pengangguran  merupakan  salah  satu  masalah  yang  cukup  serius dihadapi oleh negara berkembang seperti Negara Indonesia. Menurut Alghofari, 2010 menyatakan  bahwa  pengangguran  terjadi  sebagai  akibat  dari  tingginya  tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.
Salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Besarnya nilai TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Menurut Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia  (2016),  pengangguran  terbuka  yaitu  terdiri  dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha  dan  mereka  yang  tidak  mencari  pekerjaan  karena  merasa  tidak  mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai  bekerja.  Besarnya  tingkat  pengangguran  di  Indonesia  dari  tahun  2011-2015 terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:
Sumber: BPS Indonesia, 2016 Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2015 (Persen )
Berdasarkan  Gambar  1.1  menunjukkan  bahwa  tingkat  pengangguran  di Indonesia  berfluktuasi  tiap  tahunnya.  Tingkat  pengangguran  tertinggi  di  Indonesia selama tahun 2011-2015 terjadi pada tahun 2011 sebesar 7,48%, kemudian menurun sampai 6,13% pada tahun 2012, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 6,18%.
Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat kawasan industri  harusnya  mampu  menyerap  tenaga  kerja  sehingga  dapat  mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri  di  Pulau  Jawa  yang  mampu  menyumbang  sebesar  58%  terhadap  PDB nasional.  Selain  itu,  sektor  industri  di  Pulau  Jawa  mampu  menjadi leading  sector dengan  kontribusi  sebesar  29,87%  terhadap  PDRB.  Sedangkan  wilayah  lain  masih belum  bisa  berkontribusi  banyak,  seperti  Pulau  Sumatera  dan  Kalimantan  hanya berkontribusi  24%  dan  9%  (BPS  Indonesia,  2016).  Berbeda  halnya  dengan  pulau- pulau lain yang berada di wilayah tengah dan timur Indonesia, meskipun wilayah dan potensi  alamnya  cukup  luas  namun  kontribusinya  terhadap  perekonomian  nasional masih sangat kecil (Gambar 1.2).
2011 2012 2013 2014 2015
7.48
6.13 6.17 5.94 6.18

## Sumber: BPS Indonesia, 2016

## Gambar 1.2

## Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB Nasional Tahun 2015 (Persen)
Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa sejumlah  kawasan  industri  di  Provinsi  Banten  sebagai  percontohan  dalam pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Melalui pembangunan kawasan industri yang terintegrasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi  nasional  karena  mampu  menyediakan  lapangan  kerja  yang  luas  bagi lingkungan sekitar  sehingga  masalah pengangguran dapat teratasi  (BPS  Indonesia, 2016).
Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011 tingkat  pengangguran  di  Provinsi  Banten  mencapai  13,74%  kemudian  terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 hanya mencapai 9,07% dan pada tahun 2015  mengalami kenaikan  hingga  mencapai  9,55%. Namun,  angka tersebut  masih cukup  besar  jika  dibandingkan  dengan  tingkat  pengangguran  nasional  pada  tahun 2015  hanya  sebesar  6,18%.  Hal  ini  menunjukkan  masih  tingginya  tingkat penganguran terbuka di Provinsi Banten karena belum mencapai penggunaan tenaga kerja penuh ( full employment).

## Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2011-2015 (Persen) Provinsi Tahun Rata-Rata 2011 2012 2013 2014 2015 DKI Jakarta 11.69 9.67 8.63 8.47 7.23 9.14 Jawa Barat 9.96 9.08 9.16 8.45 8.72 9.07 Jawa Tengah 7.07 5.61 6.01 5.68 4.99 5.87
58% 2% 2% 5% 9% 24% Jawa Maluku dan Papua Bali dan Nusa Tenggara Sulawesi
Kalimantan Sumatera
DI Yogyakarta 4.39 3.90 3.24 3.33 4.07 3.79 Jawa Timur 5.38 4.11 4.30 4.19 4.47 4.49 Banten 13.74 9.94 9.54 9.07 9.55 10.37

## Sumber: BPS Indonesia, 2016
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Banten berupaya secara konsisten membuka  peluang  1  juta  lapangan  kerja.  Pelatihan  dan  pendampingan  juga  terus dilakukan  serta  membuka job  fair  di  daerah  serta  memberikan  pelatihan  kepada lulusan SMK melalui Balai Latihan Kerja (BLK) (Disnakertrans Banten, 2016). Namun, kerja keras pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini terlihat bahwa pada  tahun  2015  Provinsi  Banten  menempati  posisi  tertinggi  pertama  jika dibandingkan dengan 33 Provinsi lain di Indonesia yakni mencapai 9,55% dari jumlah penduduk Banten, kemudian diikuti dengan Provinsi Aceh sebesar 9,43%. Sedangkan tingkat  pengangguran  terendah  berada  di  Provinsi  Bali  hanya  mencapai  1,99% (Gambar 1.3).
Sumber: BPS Indonesia, 2016

## Gambar 1.3

## Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015 (Persen)
Menurut  Wahyuni  (2005)  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  tingginya tingkat  pengangguran  disebabkan  oleh  tingginya  pertumbuhan  jumlah  penduduk. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda. Jumlah penduduk  yang  besar  merupakan  modal  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan nasional,  tetapi  di  sisi  lain  dengan  pengaturan  yang  tidak  tepat,  jumlah  penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama dibidang  ketenagakerjaan.  Tingginya  pertumbuhan  penduduk  apabila  tidak  disertai dengan  Sumber Daya  Manusia (SDM) yang  berkualitas maka  mereka tidak mampu menempati  lapangan  pekerjaan yang tersedia di  wilayah tersebut. Kualitas  sumber
Ac eh Su m at er a U ta ra Su m at er a Ba ra t R ia u Ja m bi Su m at er a Se la ta n Be ng ku lu La m pu ng Ke pu la ua n Ba ng ka B el itu ng Ke pu la ua n R ia u D KI J ak ar ta Ja w a Ba ra t Ja w a Te ng ah D I Y og ya ka rta Ja w a Ti m ur Ba nt en Ba li N us a Te ng ga ra B ar at N us a Te ng gg ar a Ti m ur Ka lim an ta n Ba ra t Ka lim an ta n Te ng ah Ka lim an ta n Se la ta n Ka lim an ta n Ti m ur Ka lim an ta n U ta ra Su la w es i U ta ra Su la w es i T en ga h Su la w es i S el at an Su la w es i T en gg ar a G or on ta lo Su la w es i B ar at M al uk u M al uk u U ta ra Pa pu a Ba ra t Pa pu a 9.43 6.71 6.89 7.83 4.34 6.07 4.91 5.14 6.29 6.20 7.23 8.72 4.99 4.07 4.47 9.55 1.99 5.69 3.83 5.15 4.54 4.92 7.50 5.68 9.03 4.10 5.95 5.55 4.65 3.35
9.33 6.05 8.08 3.99
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
daya  manusia dapat  diukur melalui besarnya angka  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian  pembangunan  manusia  berbasis  sejumlah  komponen  dasar  kualitas  hidup yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  produktivitas  yang  dihasilkan  oleh  seseorang (Saputra, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), menjelaskan bahwa indeks  pembangunan  manusia  dibangun  melalui  pendekatan  tiga  dimensi  dasar. Dimensi  tersebut  mencakup  umur  panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan,  dan standar hidup layak.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  (2016),  dalam  mengukur  dimensi kesehatan  digunakan  angka  harapan  hidup,  selanjutnya  untuk  mengukur  dimensi pengetahuan  digunakan  indikator  angka  harapan  lama  sekolah.  Adapun  untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per  kapita  sebagai  pendekatan  pendapatan  yang  mewakili  capaian  pembangunan untuk dapat hidup layak.
Menurut  Napitupulu  (2007),  indeks  pembangunan  manusia  memuat  tiga dimensi  penting  dalam  pembangunan  yaitu  terkait  dengan  aspek  pemenuhan kebutuhan  akan  hidup  panjang  umur  dan  hidup  sehat,  untuk  mendapatkan pengetahuan  dan  mampu  memenuhi  standar  hidup  layak.  Semakin  baik  tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya semakin buruk keadaaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Hal  ini menunjukkan  bahwa  tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia  menjadi  indikator  untuk  menilai  kuliatas  sumber  daya  manusia  yang  siap untuk berkerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Perkembangan besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015 terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini:
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2011-2015 (Indeks) Provinsi Tahun Rata-Rata 2011 2012 2013 2014 2015 DKI Jakarta 76.98 77.53 78.08 78.39 78.99 77.99 Jawa Barat 66.67 67.32 68.25 68.80 69.50 68.11 Jawa Tengah 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49 68.03 DI Yogyakarta 75.93 76.15 76.44 76.81 77.59 76.58 Jawa Timur 66.06 66.74 67.55 68.14 68.95 67.49 Banten 68.22 68.92 69.47 69.89 70.27 69.35
Sumber: BPS Indonesia, 2016
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) enam provinsi di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan selama tahun 2011-2015. Provinsi  Banten  memiliki  nilai  rata-rata  IPM  tertinggi  ke  tiga  di  Pulau  Jawa  setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 69.35%. Sedangkan untuk Provinsi  Jawa  Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Provinsi  Jawa  Timur  masing-masing sebesar  68.11%,  68.03%  dan  67.49%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas pembangunan  manusia  di  Provinsi  Banten  sudah  cukup  baik,  namun  tingkat pengangguran selama tahun 2011-2015 masih menempati posisi tertinggi pertama jika dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa (Tabel 1.1). Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Burhanudin  (2015)  mengenai hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran menyimpulkan bahwa  indeks  pembangunan  manusia  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi angka indeks pembangunan  manusia  pada  suatu  wilayah  maka  akan  menyebabkan  tingkat pengangguran semakin menurun dan sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
Menurut Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia ( human capital) dan pengembangan untuk  meningkatkan  produktivitas  manusia.  Melalui  investasi  pendidikan  diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya  pengetahuan  dan  keterampilan  seseorang.  Semakin  tinggi  kualitas manusia,  maka  pengetahuan  dan  keahlian  juga  akan  meningkat  sehingga  akan mendorong  peningkatan  produktivitas  kerjanya.  Perusahaan  akan  memperoleh  hasil yang  lebih  banyak  dengan  memperkerjakan  tenaga  kerja  dengan  produktivitas  yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran (Todaro. 2000).
Hubungan  indeks  pembangunan  manusia  dengan  tingkat  pengangguran  juga dijelaskan  oleh  Todaro  (2000),  bahwa  pembangunan  manusia  merupakan  tujuan pembangunan  itu  sendiri.  Pembangunan  manusia  memainkan  peranan  kunci  dalam membentuk  kemampuan  sebuah  negara  dalam  menyerap  teknologi  modern  untuk mengembangkan  kapasitasnya  agar  tercipta  kesempatan  kerja  untuk  mengurangi jumlah  pengangguran  dan  pada  akhirnya  akan  tercipta  pertumbuhan  serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia  yang  diukur  melalui  besarnya  nilai  IPM  akan  berdampak  pada  rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.
Indikator-indikator  ekonomi  lain  yang  mempunyai  hubungan  dengan  tingkat pengangguran  selain  indeks  pembangunan  manusia  diantaranya  investasi  dan  Upah Minimum  Kabupaten/kota  (UMK)  yang  berlaku.  Apabila  di  suatu  negara  memiliki investasi yang menjadi salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, diharapkan akan berhubungan pada penurunan tingkat pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berhubungan pada penurunan tingkat  pengangguran  pula.  Sedangkan  tingkat  inflasi  yang  tinggi  akan  berhubungan pada tingkat pengangguran (Sukirno, 2008).
Penelitian yang membahas tentang tingkat pengangguran telah banyak dilakukan seperti Sisnita (2017) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menyimpulkan bahwa jumlah penduduk dan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan sedangkan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tahun 2009-2015. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kristiyana (2011) menyimpulkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh signifikan dengan arah negatif sedangkan variabel upah  minimum  kabupaten/kota  dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pengangguran  terbuka  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Namun,  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Komalasari  (2014)  dengan  judul  “ Determinants  Of Unemployment: Empirical Evidences from 7 Province in Indonesia” menunjukkan hasil yang  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kristiyana  bahwa  variabel pertumbuhan  ekonomi  dan  upah  minimum  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2004-2012.
Berdasarkan tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten jika dibandingkan dengan wilayah sekitar di Pulau Jawa selama tahun 2011-2015 bahkan pada tahun 2015 menempati  posisi  pertama  pada  tingkat  nasional  sebesar  9,55%  sedangkan  kualitas sumber  daya  manusia  di  Provinsi  Banten  yang  diukur  berdasarkan  nilai  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  selama  tahun  2011-2015  menempati  posisi  tertinggi ketiga jika dibandingkan dengan wilayah sekitar di Pulau Jawa serta banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, maka dalam penelitian ini variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai variabel utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran sedangkan variabel investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

## TINJAUAN LITERATUR

## Konsep Pengangguran
Pengangguran merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi di suatu wilayah khususnya  pada  negara  berkembang.  Menurut  Sukirno  (2008)  pengangguran  adalah suatu  keadaan  dimana  seseorang  yang  tergolong  dalam  angkatan  kerja  ingin mendapatkan  pekerjaan  tetapi  belum  memperolehnya.  Menurut  Simanjuntak  (2003), mengatakan  bahwa  pengangguran  yaitu  orang  berusia  angkatan  kerja  yang  tidak bekerja  sama  sekali  atau  bekerja  kurang  dari  dua  hari  selama  seminggu  sebelum pencacahan  dan  berusaha  memperoleh  pekerjaan.  Sedangkan  menurut  Badan  Pusat Statistik  Indonesia  (2016)  pengangguran  yaitu  terdiri  dari  mereka  yang  tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang  tidak mencari  pekerjaan  karena merasa  tidak  mungkin  mendapatkan  pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja dikenal kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diminta/dipekerjakan oleh perusahaan dan memiliki kemiringan negatif pada tingkat upah tertentu, sedangkan kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh  rumah  tangga  dan  berslope  positif  terhadap  upah.  Keseimbangan  pasar  akan tercapai apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  ditawarkan  pada  tingkat  upah  tertentu  (Widiyati, 2016). Hal ini menujukkan bahwa apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
jumlah  tenaga  kerja  yang  diminta  maka  akan  mengakibatkan  pengangguran.  Pada Gambar  2.1  berikut  ini  menggambarkan  keseimbangan  yang  terjadi  di  pasar  tenaga kerja.
Sumber: Borjas, George J, 2008
Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan di Pasar Tenga Kerja
Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja berada  pada  titik  W * L * .  Jika  upah  berada  di  atas  tingkat  keseimbangan  (W 1 )  maka jumlah penawaran tenaga kerja akan melebihi jumlah permintaannya. Jika upah berada di bawah tingkat keseimbangan (W 2 ) maka jumlah permintaan tenaga kerja lebih besar daripada  jumlah  penawaran  tenaga  kerja.  Ketidakseimbangan  inilah  yang  disebut dengan pengangguran.
Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya meningkatkan pembangunan modal manusia ( human capital) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia  yang  diperlihatkan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  dan keterampilan seseorang sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja yaitu dengan adanya peningkatan  produktivitas  maka  terjadi  penurunan  biaya  produksi  per  unit  barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga  barang  turun  maka  permintaan  terhadap  barang  naik  yang  akan  mendorong pengusaha untuk menambah  permintaan tenaga kerja, sehingga  dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dapat mengurangi tingkat pengangguran (Todaro, 2000).
Menurut  Nanang  (2004),  Produktivitas  tenaga  kerja  menentukan  kondisi permintaan tenaga kerja, apabila produktivitas tenaga kerja itu rendah otomatis akan menurunkan pencapaian target perusahaan. Produktivitas yang rendah akan membuat perusahaan melakukan Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK) dengan  para tenaga kerja sehingga akan meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Menurut Abbas (2010) kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja yang diberikan oleh pendidikan pada
Upah
L d S L O L s Tenaga kerja W 1 D L Pengangguran W * L * W 2
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dasarnya  terkait  dengan  lima  hal  yaitu:  motif  atau  penggerak,  kecepatan  bereaksi, gambaran  diri  pribadi ,  informasi  seseorang  yang  diperoleh  pada  bidang  tertentu  dan kemampuan melaksanakan tugas secara fisik maupun mental ( skill). Tenaga kerja yang berkualitas  dan  lebih  mempunyai  kemampuan  akan  lebih  dihargai  jika  dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang mampu. Tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator dari IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran karena jika tenaga kerja berpendidikan rendah akan sulit mendapat pekerjaan sehingga akan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran.
Menurut  Teori  Keynes  menjelaskan  bahwa  masalah  pengangguran  timbul disebabkan  oleh  adanya  permintaan  agregat  yang  rendah.  Permintaan  agregat merupakan  seluruh  permintaan  terhadap  barang  dan  jasa  yang  terjadi  dalam  suatu perekonomian. Ketika penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun  dan  penurunan  upah  tersebut  akan  mengakibatkan  kerugian  bukan menguntungkan  karena  penurunan  upah  tersebut  menggambarkan  daya  beli masyarakat terhadap suatu barang. Daya beli masyarakat yang merupakan salah satu indikator dalam IPM yang rendah akan mengakibatkan perusahaan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi (Sukirno, 2005).
Menurut Keynes hubungan antara permintaan agregat dengan penyerapan tenga kerja dijelaskan pada Gambar 2.2 dibawah ini:
Sumber: Keynes, John Maynard 1924

## Gambar 2.2

## Fungsi Permintaan Agregat dan Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan Gambar  2.2 dapat  dilihat bahwa total  permintaan agregat  adalah D 1 L 1 pada  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  OL 1 ,  kemudian  total  permintaan  agregat meningkat menjadi D 2 L 2 dengan tingkat penyerapan tenaga kerja ke OL 2 . OL f adalah
Permintaan Agregat L 2 L 1 D 1 D 2 ADF O
L f Penyerapan
Tenaga Kerja
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
tingkat  pekerjaan  penuh  ( full  employment).  Awalnya,  permintaan  agregat  (ADF) meningkat  tajam  seiring  kenaikan  penyerapan  tenaga  kerja  yang  disebabkan  oleh permintaan  masyarakat  sehingga  meningkatkan  penerimaan  penjualan  produsen. Peningkatan  penerimaan  penjualan  produsen  memicu  produsen  untuk  meningkatkan output  sehingga  diperlukan  tambahan  tenaga  kerja  yang  mengakibatkan  penurunan tingkat pengangguran.
Berdasarkan  Hukum  Okun  ( Okun’s  Law)  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan pengangguran  adalah  kekurangan  pengeluaran  agregat.  Hukum  Okun’s  menjelaskan bahwa  setiap  adanya  peningkatan  terhadap  persentase  pengangguran  dalam  suatu negara  maka  hal  tersebut  akan  setara  dengan  terjadinya  penurunan  besarnya  GDP sebesar 2 persen. Menurut Mankiw (2006) bahwa pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang  meningkat  diharapkan  dapat  menyerap  tenaga  kerja  karena  dengan  kenaikan pendapatan  nasional  dapat  meningkatkan  produksi.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa penurunan  GDP  dapat  dikaitkan  dengan  tingginya  tingkat  pengangguran  di  suatu wilayah.  Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  (GDP)  dengan  pengangguran dijelaskan pada Gambar 2.3 dibawah ini:
Sumber: Mankiw, 2006

## Gambar 2.3

## Kurva Okun’s Law
Berdasarkan Gambar 2.3 menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  pengangguran,  hal  ini  terbukti  dilihat  dari  garis  titik sebaran tiap pengamatan serta kurvanya berslope negatif. Hal ini menunjukkan apabila pertumbuhan PDB meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja yang  secara  tidak  langsung  akan  menurunkan  tingkat  pengangguran  di  negara berkembang dan sebaliknya jika GDP rill menurun akan meningkatkan pengangguran.
Menurut Sukirno (2000) bahwa salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat pengangguran  yaitu  besarnya  investasi.  Investasi  adalah  pengeluaran  atau pembelanjaan  penanaman  modal  dan  perlengkapan  produksi  untuk  menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Melalui kegiatan  investasi  memungkinkan  masyarakat  untuk  terus-menerus  meningkatkan
GDP Rill
O Pengangguran Garis titik sebaran tiap pengamatan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
kegiatan  ekonomi  dan  kesempatan  kerja,  meningkatkan  permintaan  agregat  dan pendapatan nasional. Menurut Aqil, 2014 bahwa investasi memiliki peran penting dalam pembentukan  lapangan  pekerjaan,  dengan  adanya  investasi  akan  menambah persediaan barang modal, hal ini akan berpengaruh ada peningkatan kapasitas produksi dan  menciptakan  kesempatan  kerja  yang  pada  akhirnya  akan  menurunkan  tingkat pengangguran. Berdasarkan jenisnya, investasi dibagi menjadi dua jenis yaitu investasi yang sumber dananya berasal dari luar negeri atau disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi yang bersumber dari dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Menurut Mankiw (2003) bahwa pengangguran juga disebabkan oleh kekakuan upah yaitu kegagalan upah dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja.  Salah  satu  hal  yang  menyebabkan  kekakuan  upah  adalah  undang-undang kebijakan  upah  minimum.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  (2016),  upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  yang  ditetapkan  atas  dasar  suatu  persetujuan  atau peraturan  perundang-undangan  serta  dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja antara pengusaha.
Menurut  Suparmoko  (dalam  Kristiyana,  2011)  menjelaskan  bahwa  penetapan upah  minimum  akan  memberikan  dampak  pada  permintaan  dan  penawaran  tenaga kerja. Penetapan upah minimum akan mengurangi tingkat permintaan tenaga kerja dan akan menaikan penawaran tenaga kerja sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara upah minimum dan pengangguran. Dampak kebijakan upah minimum dapat dijelaskan melalui Gambar 2.4 berikut ini:
Sumber: Borjas, George J, 2008
Gambar 2.4

## Dampak Kebijakan Upah Minimum
Berdasarkan Gambar 2.4 menunjukkan bahwa pada awalnya pasar tenaga kerja berada pada keseimbangan dengan tingkat upah W* dan tenaga kerja E*. Kemudian
Upah Minimum Pengangguran E d Supply O E s Tenaga kerja Demand E * W * Upah Minimum
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
pemerintah mengenakan upah minimum sebesar W 1 . Selanjutnya diasumsikan bahwa upah  minimum  berlaku  secara  umum  sehingga  semua  pekerja  yang  berada  pada angkatan kerja terkena peraturan. Ketika pemerintah menetapkan upah terendah pada titik W 1 , permintaan tenaga kerja turun ke titik E d . Sebagai akibat dari upah minimum beberapa pekerja  akan  kehilangan  pekerjaannya  dan menjadi pengangguran sebesar E * -  E d .  Tingkat  upah  yang  tinggi  untuk  mempekerjakan  pegawai  menyebabkan penambahan  pegawai sebesar E * - E s yang masuk ke dalam  pasar  tenaga kerja tidak dapat menemukan pekerjaan dan akan menambah jumlah pengangguran.

## Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Konsep  pembangunan  manusia  merupakan  pembangunan  yang  dilakukan menitikberatkan  pada  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  seiring  dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan  sumber  daya  manusia  secara  fisik  dan mental mengandung  makna  peningkatan  kapasitas  dasar  penduduk  yang  kemudian  akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  salah  satu  indikator untuk  menilai  keberhasilan  pembangunan  manusia  di  suatu  wilayah  (BPS  Indonesia, 2016).
Menurut United  Nation  Development  Programme  (UNDP  Indonesia),  indikator- indikator  yang  dipilih  untuk  mengukur  dimensi  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) adalah:
1. Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk.
2. Educational  Achievement,  diukur  dengan  dua  indikator,  yaitu  melek  huruf penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  ( adult  literacy  rate)  dan  tahun  rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas ( the mean years of schooling).
3. Access to resource, dapat diukur secara makro melalui PDB rill per kapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.
Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia, 2016), Penghitungan metodologi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2011 telah mengalami perubahan. Terdapat beberapa indikator yang berubah diantaranya yaitu:
1. Angka  melek  huruf  pada  metode  lama  diganti  dengan  angka  harapan  lama sekolah
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
Beberapa  alasan  yang  dijadikan  dasar  perubahan  metodologi  penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya yaitu:
1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM yaitu  indikator  angka  melek  huruf  sudah  tidak  relevan  dalam  mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Selain  itu,  karena  angka  melek  huruf  disebagian  besar  daerah  sudah  tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik dan  indikator  PDB  per  kapita  tidak  dapat  menggambarkan  pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.
Beberapa  keunggulan  penghitungan  besarnya  nilai  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru yaitu:
1. Menggunakan  indikator  yang  lebih  tepat dan dapat membedakan  dengan  baik (diskriminatif) yaitu:
a. Memasukkan  rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  harapan  lama  sekolah, dapat  diperoleh  gambaran  yang  lebih  relevan  dalam  pendidikan  dan perubahan yang terjadi.
b. PNB  menggantikan  PDB  karena  lebih  menggambarkan  pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, maka ketiga dimensi ini harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.
Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), indeks pembangunan manusia dibangun  melalui  pendekatan  tiga  dimensi  dasar.  Dimensi  tersebut  mencakup  umur panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan  dan  standar  hidup  layak.  Dalam  mengukur dimensi  kesehatan  digunakan  angka  harapan  hidup,  selanjutnya  untuk  mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap  sejumlah  kebutuhan  pokok  yang  dilihat  dari  rata-rata  besarnya  Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (Saputra, 2011) adalah sebagai berikut:
  3 2 1 Indeks Indeks Indeks 3 1 IPM       Dimana:
X 1 = Indeks kesehatan
X 2 = Indeks pendidikan
X 3 = Indeks daya beli masyarakat
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Saputra (2011), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100 dengan kategori sebagai berikut:
1. IPM lebih dari 80,0  : Tinggi
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
2. IPM antara 66,0-79,9
:Menengah atas 3. IPM antara 50,0-65,9 : Menengah bawah 4. IPM kurang dari 50,0 : Rendah

## Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengangguran
Teori  pertumbuhan  baru  menjelaskan  bahwa  peningkatan  pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia ( human capital) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan  meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja  dan  penurunan  pada  tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang  menunjukkan  peningkatan  dalam  permintaan  agregat  dapat  mempengaruhi kesempatan  kerja.  Apabila  permintan  agregat  rendah  maka  perusahaan  akan menurunkan  jumlah  produksinya  dan  tidak  dapat  menyerap  kelebihan  tenaga  kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran  sering  terjadi.  Menurut  Hukum  Okun  (Okun’s  Law)  bahwa  melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunanan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan  ekonomi  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.
Berdasarkan  beberapa  teori  pengangguran  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dengan pengangguran  mempunyai  hubungan  yang  negatif  melalui  tiga  indikator  yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan suatu barang dan jasa yang dapat menyebabkan  pergeseran  terhadap  permintaan tenaga kerja.  Apabila  nilai  IPM  suatu wilayah  tinggi  akan  mengakibatkan penurunan  tingkat  pengangguran  dan  sebaliknya ketika  nilai  IPM  rendah  dapat  meningkatkan  tingkat  pengangguran  di  suatu  wilayah tersebut. Keadaan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini:
Sumber:
Borjas, George J, 2008
Upah
S O L 2 Tenaga kerja D 1 W 1 L 1 W 2 D 2 E 1 E 2 L 4 L 3
C A B Kebijakan Upah Minimum
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Gambar 2.5 Pergeseran Kurva Permintaan Tenaga Kerja
Berdasarkan  Gambar  2.5  menunjukkan  bahwa  kurva  permintaan  tenaga  kerja adalah D 1 dan  kurva  penawaran  tenaga  kerja  adalah  S 1 dengan  titik  E 1 sebagai  titik keseimbangan dengan upah sebesar W 1 dan jumlah tenaga kerja sebesar L 1 . Setelah terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja akibat dari meningkatnya IPM maka kurva permintaan  tenaga  kerja  bergeser  ke  kanan  dari  D 1 menjadi  D 2 dengan  titik keseimbangan menjadi E 2 . Sebelum IPM meningkat, tingkat pengangguran sebesar L 3 L 4 atau sebesar titik AC, Kemudian setelah IPM meningkat yang ditandai dengan kenaikan permintaan tenaga maka tingkat pengangguran turun sebesar L 1 L 4 atau sebesar titik BC.

## METODE PENELITIAN
Objek  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  tingkat  pengangguran  sebagai  variabel dependen  sedangkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  investasi  dan  Upah Minimum  Kabupaten/kota  (UMK)  sebagai  variabel  independen.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  internet melalui website resmi yang dipublikasikan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan  Provinsi  Banten  serta  data  pendukung  yang  diperoleh  dari  referensi  jurnal penelitian.
Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu data  dengan    menggabungkan  antara  data  runtun  waktu  dan  data  silang. Menurut (Nachrowi, 2006) terdapat tiga estimasi model yang akan dipilih diantaranya Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Dalam memilih model yang paling tepat untuk regresi data panel terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan antaranya yaitu Chow Test dan Hausmant Test.
Menurut  Suharyadi  (2009),  untuk  mendeteksi  pelanggaran  asumsi  terdapat empat  asumsi  yang  harus  terpenuhi  diantaranya  yaitu  normalitas,  multkolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sedangkan, uji hipotesis pada penelitian ini yaitu uji t statistik, uji F statistik, dan uji determinasi. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka secara matematis model yang digunakan adalah:
TP=α+β 1 IPM it +β 2 INV it +β 3 UMK it +ε Dimana: TP :Tingkat Pengangguran IPM  :Indeks Pembangunan Manusia INV  :Investasi UMK  :Upah Minimum Kabupaten/kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Estimasi data panel memiliki tiga pendekatan yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Dalam menentukan model penelitian ini menggunakan Chow Test dan Hausman Test. Berdasarkan hasil ke-2 uji tersebut menunjukkan bahwa Fixed Effect Model lebih tepat digunakan pada penelitian
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
ini. Hasil estimasi data panel menggunakan Fixed Effect Model dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3 Regresi Data Panel Fixed Effect Model (FEM)
Variabel Dependen   = Tingkat Pengangguran (TP)
Variabel Independen = Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi (INV) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Variabel Koefisien Std. Error t-Statistik Prob. C 7.476910 3.345985 2.234592 0.0033 IPM -2.345112 2.031292 -1.154493 0.0257 INV -0.060505 0.008458 -7.153236 0.0000 UMK -0.424266 0.173149 -2.450299 0.0205 Koefisien Fixed Effect Kabupaten Pandeglang -0.219916 Kabupaten Lebak -0.256127 Kabupaten Tangerang 0.135307 Kabupaten Serang 0.134124 Kota Tangerang 0.086631 Kota Cilegon 0.117791 Kota Serang 0.048790 Kota Tangerang Selatan -0.046600 Weighted Statistics R-squared 0.852468 Mean dependent var 1.218637 Adjusted R-squared 0.767112 S.D. dependent var 0.435184 S.E. of regression 0.070305 Sum squared resid 0.153341 F-statistic 8.815659 Durbin-Watson stat 2.024639 Prob(F-statistic) 0.000002 Unweighted Statistics R-squared 0.724534 Mean dependent var 1.004689 Sum squared resid 0.146113 Durbin-Watson stat 1.659449 Sumber: Output Eviews7
Berdasarkan hasil estimasi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) pada  Tabel  4.3  diperoleh  nilai  determinasi  ( Adjusted  R 2 )  Weighted  Statistics  sebesar 0.767112  yang  menunjukkan  bahwa  76.7112%  tingkat  pengangguran  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen  pada penelitian  ini  sedangkan  sisanya  23,2888%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  model pada penelitian ini. Hasil estimasi ini diperkuat dengan nilai probabilitas F-statistik yang signifikan  pada  tingkat  kepercayaan  5  %  yaitu  sebesar  0.000002  yang  menunjukkan bahwa  semua  variabel  independen  berpengaruh  secara  nyata  terhadap  variabel dependen sehingga model penduga sudah layak untuk menduga parameter yang ada dalam fungsi.
Dalam pemilihan metode data panel pada penelitian ini menggunakan Chow Test dan Hausman Test. Hasil dari ke-2 pengujian tersebut adalah sebagai berikut:
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
1. Chow  Test,  digunakan  untuk  memilih  apakah  model  yang  tepat  digunakan  pada penelitian  yaitu Common  Effect  Model  atau  Fixed  Effect  Model.  Hasil  pengujian diperoleh nilai F-statistik sebesar 11.321787  lebih besar dari n nilai d.f yaitu sebesar (7,29) dan  probabilitas Cross-Section  F  sebesar  0,0000  yang  lebih  kecil  dari  taraf nyata 5%. Berdasarkan hal tersebut model yang baik digunakan pada penelitian ini yaitu Model Fixed Effect
2. Hausmant Test, digunakan untuk memilih apakah Model Random Effect atau Model Fixed  Effect  yang  akan  digunakan  pada  penelitian.  Berdasarkan  hasil  pengujian diperoleh  nilai Chi-Square  statistik  sebesar  43.572986  dan  nilai  Chi-Square  tabel sebesar 7,81. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model yang baik digunakan pada penelitian ini yaitu Fixed Effect.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil dari ke-4 uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Uji Normalitas
Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,510891, nilai tersebut lebih kecil dari nilai Chi-Square yaitu 7,82 dan nilai probability sebesar 0,774571 lebih besar dari taraf nyata 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal.
2. Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  menunjukkan  bahwa  setiap  variabel independen yaitu Indeks  Pembangunan Manusia (IPM), investasi  dan Upah  Minimum Kabupaten/kota (UMK) memiliki nilai Correlation Matrix kurang dari 0,80. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai Sum Squared pada Weighted Statistics sebesar 0.153341 dan nilai Sum Squared pada Unweighted Statistics sebesar 0.146113. Nilai yang diperoleh bahwa Sum Squared pada Weighted Statistics lebih besar dari nilai Sum Squared pada Unweighted Statistics sehingga model regresi data panel pada penelitian ini tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Berdasarkan  hasil  uji  autokorelasi  diperoleh  nilai  Durbin-Watson  yaitu  sebesar 2.024639 dengan nilai n = 40 dan k = 3, maka diperoleh nilai tabel Durbin-Watson yaitu d L sebesar 1,119 dan d U sebesar 1,924. Hal ini atas menujukkan bahwa nilai Durbin- Watson  berada  pada  daerah d U dan  4 -d U. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pada  model  regresi  data  panel  pada  penelitian  ini  tidak  terdapat autokorelasi.

## Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Terhadap  Tingkat Pengangguran
Berdasarkan  hasil  regresi  data  panel  dengan  pendekatan Fixed  Effect  Model (FEM) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dengan arah yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan menurun.
Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh (Todaro, 2000) bahwa melalui meningkatkan pembangunan modal manusia ( human capital) dan pengembangan untuk meningkatkan  produktivitas  manusia.  Melalui  investasi  pendidikan  diharapkan  akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan meningkatnya  pengetahuan  dan  keterampilan  seseorang  sehingga  akan  mendorong peningkatan  produktivitas  kerjanya.  Peningkatan  produktivitas  dapat  mempengaruhi kesempatan  kerja  yaitu  dengan  adanya  peningkatan  produktivitas  maka  terjadi penurunan biaya produksi per unit barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan  menurunkan  harga  per  unit  barang.  Jika  harga  barang  turun maka  permintaan terhadap barang naik yang akan mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran.

## Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Penganguran
Berdasarkan  hasil  regresi  data  panel  dengan Fixed  Effect  Model  (FEM) menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar investasi yang  ditanam  maka  akan  menurunkan  tingkat  pengangguran  dan  begitu  juga sebaliknya.Hasil pada penelitan ini sesuai dengan Teori Harrod-Domar yang menjelaskan bahwa  investasi  tidak  hanya  menciptakan  permintaan  tetapi  juga  meningkatkan kapasitas  produksi.  Peningkatan  produksi  akan  menciptakan  kesempatan  kerja  yang selanjutnya  akan  meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja.  Ketika  permintaan  tenaga kerja meningkat maka tingkat pengangguran akan menurun.

## Pengaruh  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)  Terhadap  Tingkat pengangguran
Berdasarkan  hasil  regresi  data  panel  menggunakan Fixed  Effect  Model menunjukkan  bahwa  variabel  Upah  Minimum  Kabupaten/kota  (UMK)  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) meningkat maka tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan menurun.
Hasil pada penelitian ini sesuai dengan Teori model dual sektor yang menyatakan bahwa turunnya tingkat pengangguran ini disebabkan karena setelah terdapat kebijakan upah minimum yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor formal lebih sedikit sehingga masyarakat memilih berpindah ke sektor informal. Berpindahnya  masyarakat  ke  sektor  informal  maka  mereka  akan  tetap  mendapatkan pekerjaan dan tidak kehilangan pekerjaannya (Wijaya, 2014).
Estimasi data panel memiliki tiga pendekatan yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Dalam menentukan model penelitian  ini  mengunakan Chow  Test  dan  Hausman  Test.  Berdasarkan  hasil  ke-2  uji tersebut menunjukkan bahwa Fixed Effect Model lebih tepat digunakan pada penelitian ini.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Hasil estimasi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) diperoleh nilai koefisien  intersep  (C)  yaitu  7.476910,  koefisien  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) yaitu -2.345112, koefisien investasi (INV) yaitu -0.060505 dan koefisien Upah Minimum Kabupaten/kota  (UMK)  sebesar  -0.424266.  Nilai  determinasi  ( Adjusted  R 2 )  Weighted Statistics  sebesar  0.767112  yang  menunjukkan  bahwa  76.7112  persen  tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dijelaskan oleh variabel bebas  pada  penelitian ini sedangkan sisanya 23,2888 persen dijelaskan  oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Hasil estimasi ini diperkuat dengan nilai probabilitas F-statistik yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5 % (0,05) yaitu sebesar 0.000002 yang menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh secara  nyata terhadap variabel terikat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka semakin kecil tingkat pengangguran.
2. Variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai investasi maka semakin kecil tingkat pengangguran.
3. Variabel Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK)  maka semakin kecil tingkat pengangguran.
4. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari besarnya nilai F- statistik yaitu 8.815659 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.000002 < taraf 5%.
Berdasarkan  kesimpulan  pada  penelitian  ini,  maka  penulis  memberikan  saran, baik kepada pemerintah maupun kepada pembaca diantaranya:
1. Pemerintah  Provinsi  Banten  diharapkan  lebih  memperhatikan  pembangunan manusia.  Melalui  peningkatan  pembangunan  manusia  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  manusia  dan  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Banten.
2. Pemerintah Provinsi Banten hendaknya berinvestasi yang berorientasi pada padat karya.  Dengan  melakukan  investasi  padat  karya  diharapkan  dapat  menyerap besarnya  angkatan  kerja  yang  siap  bekerja  sehingga  masalah  pengangguran  di Provinsi Banten dapat berkurang.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
3. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  melakukan penelitian  lanjutan  dengan  kasus  yang  sama  dan  dengan  penambahan  data, menggunakan metode lain atau dengan menambahkan variabel yang diduga dapat mempengaruhi  tingkat  pengangguran  sehingga  diperoleh  informasi  yang  lebih akurat.

## REFERENSI
Abbas. (2010). Strategi dan Pilihan Mengajar Berbasis Sekolah. Jakarta. Grassindo.
Aqil, Muhammad dkk. (2014). Determinants Of Unemployment In Pakistan. Ejournal of Physical and Social Sciences, 4(4).
Borjas, George. 2008. Labor Economics. McGraw-Hill Irwin. United States.
Gilarso, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta. Kanisius.
Gujarati, Damodar N. 2006. Essentials Of Econometrics. Jakarta: Erlangga.
Juanda, Bambang. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua. Bogor. IPB Press.
Komalasari,  Yeyen  dan  Trimurti,  Christimulia  Purnama  (2014). Determinants  of Unemployment:  Empirical  Evidences  From  7  Province  In  Indonesia.  Ejournal Ekonomi Pembangunan, 2(8). Universitas Udayana. Bali.
Mankiw,  N.Gregory.  2003, Teori  Makro  Ekonomi,  Edisi  Kelima,  Alih  Bahasa.  Imam Nurmawan,  Penerbit Erlangga, Jakarta.
Nachrowi D, Hardius Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis  Ekonomi  dan  Keuangan.  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia.
Nanang,  Fattah.  2004. Konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dan  Dewan  Sekolah. Bandung. Bani Quraisy.
Napitulu, Apriliyah S. 2007. Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap  Penurunan  Penduduk  Miskin  di  Sumatera  Utara.  Fakultas  Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
Nurcholis, Muhammad. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1). Universitas Muhammadiyah Malang.
Rahmadin,  dkk.  (2013). Pengaruh  Investasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4). Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
Simanjuntak,  Payaman  J.  2001. Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia.  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Simanjuntak, Payaman J. 2003. Produktivitas Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya. Prisma. Jakarta.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Sisnita, Aisyah. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka  di  Provinsi  Lampung  (Periode  2009-2015).  Karya  Ilmiah.  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RDN. Bandung: Alfabeta.
Suharyadi dan Purwanto. 2009. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
Sukirno, Sadono. 2008. Makro Ekonomi Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pestada.
Todaro,  Michael  P.  2003. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga.  Edisi  Kedelapan. Jakarta: Erlangga.