## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## KARAKTERISTIK ILMU HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN BERMASAYARAKAT

## I Komang Surya Wibawa
Universitas Pendidikan Ganesha Email : swibawa41@gmail.com

## Abstrak
Ilmu  hukum  memilki  karakter  yang  khas,  yaitu sifatnya  yang normatif. Ciri  yang demikian  menyebabkan sementara  kalangan  yang  tidak  memahami  kepribadian  ilmu  hukum  itu  dan  meragukan  keilmuan  hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normative ilmu hukum bukanlah imperis. Selain juga ilmu pengetahuan  secara  umum  dapat  dibedakan  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  kelompok  ilmu  alamiah  yang memperlajari  fenomena  alam  termasuk  kehidupan  biologis,  yang  boleh  dikatakan  sebagai  ilmu  kehayatan (life  sciences),  dan  kelompok  ilmu  sosial  yang  mempelajari  perilaku  manusia  dan  masyarakat.  Kedua kelompok  ilmu  pengetahuan  ini  termasuk  ke  dalam  bilangan  empiris  yang  artinya  bahwa  diamati  dan kesahiannya dapat diuji oleh peneliti lainnya yang bekerja pada kondisi yang sama. Dan yang pertama kali menggunakan metode yang dipakai oleh ilmu alamiah untuk menerangkan evolusi sosial adalah seorang ahli matematika dan filsuf Perancis bernama Aguste Comte (1798-1857) dalam bukunya Cours de Philosophie Positivisme.  Ia  membedakan  tiga  tahap  besar  evolusi  pemikiran  manusia.  Tahap  pertama  adalah  teologis. Pada  tahap  ini  semua  gejala  diterangkan  dengan  merujuk  kepada  kausa  yang  bersifat  sepranatural  dan campuran tangan sesuatu yang ilahi. Tahap kedua adalah tahap metafisika. Di dalam tahap ini segala sasuatu dilakukan dengan cara mengandalkan kekuatan nalar. Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir adalah tahap positif. Tahap ini menolak semua pemikiran yang ada dalam filsafat dan membatasi diri kepada observasi empirirs dan hubungan di anatara fakra melalui metode yang digunakan dalam ilmu alamiah. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan di sini. dibentuk secara tidak terencana. Lama- kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara paham. Norma dalam masyarakat berisis tata tertib, aturan, serta petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Kebiasaan publik yang menjadi patokan ulah dalam  suatu  kelompok  penduduk  dan  batasan  wilayah  terpilih  adalah  Norma  Sosial  .  Norma  akan berkembang bertepatan dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan peraturan  sosial.  Norma  menyangkut  perilaku-perilaku  yang  pantas  diterapkan  dalam  menjalani  interaksi sosialnya. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan.  Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang berbunyi :” Ubi societas ibi ius” ( dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Hidup  bermasyarakat    merupakan  modus  survival  bagi  makhluk  manusia,  artinya  hanya  dengan  hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara atomistis dan soliter. Tidak dapat di sangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk bermasyarakat. Di samping itu, tidak ada catatan sejarah sejak kapan manusia mulai dapat berbicara yang dapat dipahami oleh sesamanya. Teori evolusi Darwin sekalipun tidak dapat menerangkan sejak fase evolusi yang manakah manusia mulai dapat mengembakan bentuk komunikasi lewat simbol-simbol arbitrer yang disebut Bahasa. Jenis  mamalia  yang  medekati  manusia  pun  juga  tidak  dapat  berbicara.  Hal  ini  berarti  antara  manusa  dan mamalia yang lain memang tidak pernah satu moyang. Masing- masing memang diciptakan secara spontan oleh Sang Pencipta.
Kata kunci: Karakteristik Ilmu Hukum,Norma Sosial, Kehidupan Bermasyarakat.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Legal  science  has  a  distinctive  character,  namely  its  normative  nature.  Such  characteristics  cause  some people who do not understand the personality of legal science to doubt legal scholarship. The doubts are caused by the normative nature of legal science is not impirical. In addition, science can generally be divided into two groups, namely the natural sciences group that studies natural phenomena including biological life, which may be called life sciences, and the social sciences group that studies human behavior and society. Both of these groups of knowledge belong to empirical numbers, which means that they are observed and their validity can be tested by other researchers working under the same conditions. And the first to use the methods  used  by  the  natural  sciences  to  explain  social  evolution  was  a  French  mathematician  and philosopher  named  Aguste  Comte  (1798-1857)  in  his  Cours  de  Philosophie  Positivism.  He  distinguished three  major  stages  of  the  evolution  of  human  thought.  The  first  stage  is  theological.  At  this  stage  all  the symptoms are explained by referring to supernatural causes and the hand of something divine. The second stage is the metaphysical stage. In this stage everything is done by relying on the power of reason. The third stage, namely the last stage is the positive stage. This stage rejects all thoughts that exist in philosophy and limits itself to empirical observations and the relationships between fakras through the methods used in the natural  sciences.  Norms  are  man-made as  social  beings. At  first,  the  rules  here.  formed  in  an unplanned manner.  Over  time,  these  norms  are  structured  or  formed  in  an  understanding  manner.  Norms  in  society contain rules, regulations, and guidelines for appropriate or reasonable standards of behavior. The public habit that becomes the benchmark for behavior in a population group and the boundaries of a selected area is the Social Norm. Norms will develop to coincide with the social agreements of the community, often also called  social  rules.  Norms  concern  behaviors  that  are  appropriate  to  be  applied  in  carrying  out  social interactions. Humans and law are two entities that cannot be separated. Even in the science of law, there is an adage that reads: "Ubi societas ibi ius" (where there is a community there is a law). Living in society is a mode of survival for human beings, meaning that only by living in society can humans live their lives. This means that humans cannot live atomistically and solitarily. It cannot be denied that by nature humans are social creatures. In addition, there is no historical record since when humans began to be able to speak that could be understood by each other. Even Darwin's theory of evolution cannot explain from which phase of evolution humans began to develop a form of communication through arbitrary symbols called language. The  types  of  mammals  that  are  close  to  humans  also  cannot  speak.  This  means  that  humans  and  other mammals have never had a common ancestor. Each was created spontaneously by the Creator.
Keywords: Characteristics of Law, Social Norms, Social Life.

## PENDAHULUAN
Manusia  dan  hukum  adalah  dua  entitas  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Bahkan  dalam  ilmu  hukum, terdapat adagium yang berbunyi: "Ubi societas ibi ius" (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang Bernama masyarakat, maka  selalu  akan  dibutuhkan  bahan  yang  bersifat  sebagai  "perekat"  atas  berbagai  komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai "perekat" tersebut adalah hukum. Secara etimologis, istilah "hukum" (Indonesia) disebut law (Inggris) dan recht (Belanda dan Jerman) atau droit (Prancis). Istilah recht berasal dari bahasa latin rectum berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah raja. Istilah- istilah tersebut (recht, rectum, rex) dalam bahasa Inggris menjadi right (hak atau adil) yang juga berarti "hukum". Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius dari kata iubere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah ius (hukum) sangat- erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau iustitia. lustitia atau justitia adalah"dewi keadilan" bangsa Yunani dan Romawi Kuno. luris atau juris (Belanda) berarti "hukum" atau "kewenangan" (hak), dan jurist (Inggris dan Belanda) adalah "ahli hukum" atau "hakim". Istilah  jurisprudence  (Inggris)  berasal  dari  kata  iuris  merupakan  bentuk  jamak  dari  ius  yang  berarti "hukum" yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, ataupun yang berarti "hak" dan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
"prudensi"  berarti  melihat  ke  depan  atau 12 mempunyai  keahlian.  Dengan  demikian,  jurisprudence mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum. ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat  sanksi.  Hukum  sangat  dibutuhkan  dalam  pergaulan  hidup,  di  mana  fungsinya  adalah memperoleh  ketertiban  dalam  hubungan  antar  manusia,  menjaga  jangan  sampai  seseorang  dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain. Tetapi ada faktor lain selain tata tertib  yang terdapat  pada hukum  yaitu  keadilan, suatu  sifat  khas pada hukum yang tidak terdapat pada ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Dalam hubungan  hukum  dan  negara,  baik  hukum  maupun  negara  muncul  dari  kehidupan  manusia  karena keinginan  batinnya  untuk  memperoleh  tata  tertib.  Dalam  mencapai  tata  tertib  demi  keadilan  maka aturan-aturan  hukum  mengalami  perkembangan  sejalan  dengan  perkembangan  pergaulan  hidup manusia.  Perkembangan  aturan-aturan  hukum  dalam  pelaksanaannya  menunjukkan  adanya penggantian  aturan  hukum  yang  sedang  berlaku  (hukum  positif).  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak sesuainya lagi aturan ku yang ada dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperluka Hukum aturan- aturan  hukum  baru  yang  sejenis.  Aturan-aturan  hukum  yang  akan          menggantikan  hukum  positif selama belum diberlakukan maka dinamakan sebagai hukum yang direncanakan atau dengan kata lain disebut constituendunt (Djamali, 2012: 3).
Kemampuan  manusia  untuk  berbicara  ini  telah  menjadi  alat  perkat  bagi  kehidupan bermasyarakat.  Dengan  kemampuan  berbicara  bisa  dibangun  komunikasi  antara  sesama  manusia dalam  lingkungannya.  Melalui  komunikasi  semacam  inilah  manusia  dapat  mengekspresikan perasaannya kepada sesamanya dan hal ini juga makin mempererat pola hidup bersama. Oleh karena itu,  kebutuhan  manusia  bukan  sekadar  kebutuhan  fisik  semata-mata,  melainkan  juga  kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Kebutuhan akan pengakuan terhadap keberadaannya disebut sebagai aspek eksistensial. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara  ragawi  benar-benar  hidup.  Adapun  aspek  eksistensial  berkaitan  dengan  keberadaannya  yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, melindungi diri dari kejamnya alam dengan membuat senjata, dan prokreasi, yaitu kawin-mawin. Akan tetapi untuk mempertahankan eksistensinya, manusia bukan  hanya  membutuhkan  sarana-sarana  fisik  semacam  itu.  Jika  untuk  melangsungkan  keturunan, manusia  membutuhkan  aktivitas  seksual,  untuk  mempertahankan  eksistensinya,  manusia membutuhkan cinta kasih. Mengasihi adalah bereksistensi dalam suatu kerangka yang lain dari pada sekadar bertahan hidup secara fisik.

## PEMBAHASAN
Kata  “  ilmu  “  sering  disalahartikan  dengan  “ilmu  pengetahuan  “  yang  Bahasa  inggrisnya science.  Di  dalam  Webster  Dictionaty,  kata  sicence  berarti  knowledge  or  a  system  of  knowledge covering  general    truths  or  the  operation  of  general  laws  especially  as  obtained  and  tested  through scientific method. Apabila pengertian ini diikuti, kebenaran  yang tidak di  peroleh dan diuji melalui scientific  method  atau  metode  ilmiah  itu?mengenai  metode  ilmiah  ,  Webster  Dictionary  memberi pengertian sebagai perinciples and procedures for the systematic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem , the ollection of data through observation and experiment ,and the formulation and testing if hypotheses. Apabila kedua pengertian yang siberikan oleh Webster
1 Marzuki, P. M. (2016). PENGANTAR ILMU HUKUM. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved january 1, 2022.hlm.2.
2 Marzuki, P. M. (2016). PENGANTAR ILMU HUKUM. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved january 1, 2022.hlm.3.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dictionary  itu  di  gabungkan,  dapat  dikemukakan  bahwa  suatu  pengetahuan  yang  diperoleh  tanpa melalui  prinsip-prinsip  dan  prosesdur  formulasi  masalah  dan  hipotesis  dan  tidak  diverifikasi  oleh datahasil 3 observasi dan eksperimen bukanlah ilmu pengetahuan hanya bertalian dengan dunia 4 yang kasatmata atau dapat diindra yang Bahasa akademisnya bersifat empiris. Oleh karena itu, tidaklah salah kalau Webster Dictionary dalam penjelasan mengenai science menyebutkan bahwa such knowledge or such a system  of knowledge concerned with  the physical  world  and its phenomena :NATURAL SCIENCE.  Memang,  ilmu  pengetahuan  yang  pertama  berkembang  pesat  dan  mencapai  tingkat bergengsi adalah ilmu pengetahuan alamiah. Jika sebelum era Isaac Newton (1642-1727) seseorang dipandang bergengsi kalau ia dapat menulis puisi, menciptakan music dengan cita rasa tinggi, berkarya dalam bidang seni rupa, seperti memahat atau melukis yang karyanya memang benar-benar merupakan masterpiece. Leonardo dan Vinci (1452-1519) meskipun juga seorang arsitek,insinyur , dan ilmuwan, ia lebih dikenal sebgagai pelukis yang menghasilkan mahakarya “ Mona Lisa “ dengan mystic smile- nya. Para seniman dan filsuf memang mempunyai posisi yang tinggi dalam strata sosial pada saat itu.
Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial sekaligus individu. Dikatakan sebagai makhluk sosial  karena  manusia  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  sehingga  cenderung  hidup berkelompok. Manusia juga merupakan makhluk individu, mengingat setiap orang memiliki perbedaan kepentingan  yang  umum  maupun  pribadi,  sehingga  perbedaan  tersebut  akan  menimbulkan  konflik. Untuk itu, guna menciptakan hubungan yang romantis (rukun) antar manusia dibutuhkan norma sosial untuk menaunginya. Bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu. Secara etimologis,  berasal  dari  bahasa  Latin  yaitu  norm-a-ae  yang  berarti  pola,  pedoman,  standar,  ukuran, aturan, dan kebiasaan. Sementara itu, di dalam bahasa Belanda yaitu “norm” memiliki arti patokan, pedoman, kaidah, atau pokok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Di mana sebagai panduan, tatanan, dan  pengendali  tingkah  laku  yang  sesuai.  Norma  biasanya  berlaku  dalam  lingkungan  masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Dimana terdapat juga macam- macam Norma yaitu:
Norma  Keagamaan  adalah  peraturan  atau  kaidah  yang  sumbernya  dari  firman  atau  perintah tuhan melalui Nabi /Utusannya. Bagi orang yang beragama , perintah atau firman tuhan itu menjadi petunjuk  atau  pedoman  didalam  sikap  dan  perbuatannya  (war  of  life  ).  Kaidah  agama  tidak  hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya tetapi juga mengatur hubungan di antara sesama manusia.  Bagi  mereka  yang  melanggar  norma  agama  akan  mendapatkan  sanksi  yang  berupa kemurkaan tuhan atau siksaan neraka.
Norma  Kesusilaan  adalah  kaidah  yang  bersumber  pada  suara  bisikan  hati  atau  insan  kamil manusia. Kaidah itu ber bisikan suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang dan menjadi dorongan  atau  pedoman  dalam  perbuatan  dan  sikapnya.  Bagi  mereka  yang  melanggar  akan mendapatkan  sanksi  yang  bersifat  otonom  yang  datangnya  dari  diri  orang  itu  sendiri  berupa penyesalan, Siksaan batin atau sejenisnya
Norma  Kesopanan  atau  tatakrama  adalah  peraturan  yang  timbul  dalam  pergaulan  hidup segolongan manusia. kaidah-kaidah ini di ikuti dan ditaati sebagai pedoman dalam tingkah laku sesama orang  yang  ada  di  sekelilingnya.  Apabila  seseorang  melanggar  akan  mendapatkan  sanksi  dari masyarakat yang berupa cemoohan,celaan, tertawaan, diasingkan dari pergaulan hidup dan sejenisnya.
Norma Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan oleh alat-alat  negara  seperti  polisi,jaka,hakim  dan  sebagainya.  Ciri  khasnya  adalah  memaksa.  Sanksi
3 Windari, R. A. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Retrieved January 1, 2022.hlm.2.
4 Marzuki, P. M. (2016). PENGANTAR ILMU HUKUM. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved january 1, 2022.hlm.42.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
terhadap  orang  yang  melanggar  norma  hukum  bersifat  heteronom  yang  berasal  dari  luar.  yakni pemerintah lewat aparatnya.
Dari  macam-macam  norma  tersebut  bisa  kita  artikan  bahwa  norma  sosial  juga    merupakan sebuah  kebiasaan  atau  prilaku  umum  yang  menjadi  pedoman  perilaku 5 dalam  suatu  golongan masyarakat  dan  batasan  daerah  tertentu.  Norma  akan  berkembang  seiring  dengan  kesepakatan- kesepakatan  sosial  masyarakat  di  sekitarnya,  sering  juga  disebut  dengan  peraturan  sosial.  Norma menyangkut  perilaku-perilaku  yang  pantas  dilakukan  dalam  menjalani  hubungan  sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah ada. Pada landasannya, norma disusun agar interaksi di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Di kutip dari buku Pengelolaan Perbatasan Darat INDONESIA- TIMUR LESRE Di Wilayah Enclave Oecussi oleh Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LL.M di buku itu juga terdapat menjelasakan Pengaturan Aktivitas Sosial Dan Kemasyarakatan dimana itu sudah termasuk dalam norma sosial apa lagi mencakup tentang meningkatkan pengaturan aktivitas lintas batas dengan cara menetapkan tatacara lintas batas , termasuk perdaganan lintas batas beserta peraturan pendukungnya, peningkatan prasarana pos lintas batas untuk pelayanan  kegiatan  pelintas  batas  ,  serta  Kerjasama  dalam  mengatur  dan  melegalisasi  kegiatan perdagangan khususnya bagi para pedangang kecil dan tradisional. Sasaran yang ingin di capai adalah tertatanya aktivitas lintas batas wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste. 6

## KESIMPULAN DAN SARAN
Norma-norma  dalam  kehidupan  itu  sangat  penting  untuk  kita  mengatur  sebuah  jalannya kehidupan bermasyarakat dengan sesama manusia, apalagi dengan memiliki  karakteristik dalam ilmu hukum  yang semakin membuat kita untuk mengerti apa artinya sebuah norma-norma itu. Selain itu juga  dalam  kehidupan  bermasyarakat  kita  harus  memiliki  rasa  saling  peduli  dan  toleransi  sesama mahluk  hidup  agar  terciptanya  sebuah  kerukunan,  keselarasan,  dan  kesatuan  untuk  membangun Indonesia    yang  lebih  maju.  Apa  lagi  kita  ada  yang  berdampingan  dengan  negara-negara  lain  yang harusnya kita bisa menjalin kerja sama untuk sebuah kemajuan dunia. Dengan norma sosial yang di iringi karakteristik ilmu hukum ini membuat pikiran kita semakin luas untuk membuat suasana yang lebih tentram dalam menjalankan kehidupan kita di masyarakat
Jadi di buatnya artikel ini untuk menambah wawasan kita terhadap apa itu karakteristik dalam ilmu  hukum  yang  bisa  kita  terapkan  dengan  menjalakan  norma  sosial  di  kehidupan  bermasyarakat sesama mahluk sosial. Dan kedepannya pastinya jika kita menerepkan norma sosial ini dengan baik akan  menjadi  sebuah  kebangkitan  revolusi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  negara  kita  sendiri kenapa  begitu  ?  karena  dari  kebangkitan  ini  pastinya  akan  muncul  sebuah  satu  kesatuan  yang  utuh tanpa memikirkan apa agama orang itu , apa ras orang itu , dan apa budaya orang itu  dalam memajukan dan berkontribusi untuk negara  kita sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
admin.  (2020,  october  27). Kenali  4  Jenis  Norma  Sosial  Dalam  Masyarakat .  Retrieved  from http://mh.uma.ac.id/: http://mh.uma.ac.id/2020/10/kenali-4-jenis-norma-sosial-dalam- masyarakat/
Mangku, D. G. S. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat INDONESIA-TIMOR LESTE Di Wilayah
5 admin. (2020, october 27). Kenali 4 Jenis Norma Sosial Dalam Masyarakat. Retrieved from http://mh.uma.ac.id/: http://mh.uma.ac.id/2020/10/kenali-4-jenis-norma-sosial-dalam-masyarakat/
6 Mangku, D. G. S. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat INDONESIA-TIMOR LESTE Di Wilayah Enclave Oecussi. Bangutapan, Bantul-Yogyakarta: GENTA Publishing. Retrieved january 1, 2022.hlm.234.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Enclave Oecussi. Bangutapan, Bantul-Yogyakarta: GENTA Publishing. Retrieved january 1, 2022
Marzuki,  P.  M.  (2016). PENGANTAR  ILMU  HUKUM. Jakarta:  Prenadamedia  Group.  Retrieved january 1, 2022
Mery, G. (2021, february 5). Norma Sosial: Pengertian, Jenis-Jenis dan Contohnya . Retrieved from majalahpendidikan:  https://majalahpendidikan.com/norma-sosial-pengertian-jenis-jenis-dan- contohnya/#:~:text=Norma%20sosial%20merupakan%20kebiasaan%20atau%20prilaku%20u mum%20yang,di%20sekitarnya%2C%20sering%20juga%20disebut%20dengan%20peratura n%20sosial.
Windari, R. A. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Retrieved January 1, 2022
Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia.
Ganesha Law Review , 1(1), 1-13.
Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. Ganesha Law Review , 1(1), 14-26.
Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. Ganesha Law Review , 1(1), 27-40.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 41-54.
Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 55-67.
Adnyani,  N.  K.  S.,  Mandriani,  N.  N.,  &  Asrini,  N.  K.  P.  (2019).  Policy  Model  Of  Financial Responsibility  And  Measurement  Of  Bali  Women  Performance  In  Sekaa  Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). Ganesha Law Review , 1(1), 68-76.
Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 77-87.
Djatmiko,  A.,  &  Pudyastiwi,  E.  (2019).  The  Role  Of  Indonesian  Labor  Placement  And  Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). Ganesha Law Review , 1(2), 1-17. Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was  In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 18-37.
Rusito,  R.,  &  Suwardi,  K.  (2019).  Development  Of  Death  Penalty  In  Indonesia  In  Human  Rights Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 38-54.
Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. Ganesha Law Review , 1(2), 55-64. Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. Ganesha Law Review , 1(2), 65-72. Adnyani,  N. K. S. (2019). Status  Of Women After Dismissed From Mixed Marriage  In Bali's  Law Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 73-89.
Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. Ganesha Law Review , 1(2), 90-105.
Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 106-175.
Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. Ganesha Law Review , 2(1),

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
1-16.
Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. Ganesha Law Review , 2(1), 17-28.
Sari,  I.  G.  A.  K.  P.  (2020).  Legal  Protection  For  Children  As  Performance  Of  Criminal  Action.
Ganesha Law Review , 2(1), 26-36.
Praba,  D.  A.  P.  U.  (2020).  De-Radicalization  And  Guidance  For  Criminal  Acts  Of  Terrorism  In Indonesia. Ganesha Law Review , 2(1), 37-43.
Brata,  D.  P.  (2020).  Comparison  Of  Settings  Regarding  The  Dead  Injection  Application  In  The Netherlands And Indonesian Countries. Ganesha Law Review , 2(1), 44-53.
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review , 2(1), 54-69.
Dewi, I. M. P. A. (2020). Persefektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. Ganesha Law Review, 2(1), 70-76.
Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. Ganesha Law Review , 2(1), 77-89.
Gunawan,  I.  G.  N.  K.  H.  (2020).  Imposition  Of  Sanctions  Analysis  Of  Business  Crime  Criminal Abortion. Ganesha Law Review , 2(1), 90-95.
Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. Ganesha Law Review , 2(1), 96- 108.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng.
Ganesha Law Review , 2(2), 109-120.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2(2), 121-131.
Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos  (Indekos)  Bagi  Para  Pihak  Terkait  Perjanjian  Lisan  Di  Kota  Singaraja. Ganesha  Law Review , 2(2), 132-143.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 144-154.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 155-166.
Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung  Nomor  264k/Pdt.  Sus-Hki/2015)  Terhadap  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. Ganesha Law Review , 2(2), 167-179.
Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). Ganesha Law Review , 2(2), 180-192.
Mu’alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority  (Construction  Of  A  Village  Hall  In  Adipasir  Village,  Rakit  District  Banjarnegara Regency). Ganesha Law Review , 3(1), 1-10.
Sarga,  E.  A.  P.  (2021).  The  Authority  Of  The  Village  Consultative  Body  (BPD)  In  Preparing  The

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Village  Revenue  And  Expenditure  Budget  (Apbdes)  In  Gumelar  Village,  Gumelar  District, Banyumas Regency In 2020. Ganesha Law Review , 3(1), 11-24.
Fevtianinda,  S.,  Hartariningsih,  N.,  &  Djatmiko,  A.  (2021).  Procedures  For  Management  And Withdrawal Of Parking Payments With" Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking. Ganesha Law Review , 3(1), 25-32. Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. Ganesha Law Review , 3(1), 33-42.
Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. Ganesha Law Review , 3(1), 43-55.
Saskarayani,  I.  A.  G.  M.,  &  Puspawati,  K.  K.  (2021).  Legal  Analysis  Of  Corruption  Cases  Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. Ganesha Law Review , 3(1), 56-67.
Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. Ganesha Law Review , 3(1), 68-78.
Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. Ganesha Law Review , 3(2), 79-84.
Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. Ganesha Law Review , 3(2), 85-96.
Dwipayani,  D.  M.,  &  Fazriyah,  N.  (2021).  Perkara  Penolakan  Pembatalan  Merek  Terdaftar  Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. Ganesha Law Review , 3(2), 97-110.
Sastrawan, G. (2021).  Analisis Yuridis  Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi  Buku Ilmu Pengetahuan. Ganesha Law Review , 3(2), 111-124.
Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001. Ganesha Law Review , 3(2), 125-139.