Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pemberian Kuasa Lisan Untuk Mewakili Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

## Darmawati
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Email: darmawati_dahlan@ymail.com
Abstract. Power of attorney establishment accomodates and helps someone who is hindered to execute their rights and obligations directly. Those limitations can be solved by giving a power of attorney  to  other  people  as  an  endorsee.  Giving  a  power  of  attorney  can  be  done  in  writing  or verbally.  To  proof  a  power  of  attorney  which  was  given  verbally  is  actually  very  difficult. Considering that a power of attorney by verbal is simpler, there is a lot of people who is doing so, with  no  exception is  shareholders  in  a  limited  company  who  give  a  power  of  attorney  verbally  to someone  to  represent  them  in  a  General  Meeting  of  Shareholder.  An  endorsee  who  receives  a power  of  attorney  verbally  from  shareholders,  which  is  difficult  to  proof,  will  represent shareholders' voting rights in a General Meeting of Shareholder to fulfill meeting quorum and give voting rights in shareholders decision making.
Keyword: Limited Company, Power of Attorney, General Meeting of Shareholder.
Abstrak. Lembaga  kuasa  mengakomodasi  dan  membantu  seseorang  yang  terhalang  untuk melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  secara  langsung.  Keterbatasan  tersebut  dapat  diselesaikan dengan  memberikan  kuasa  kepada  orang  lain  sebagai  penerima  kuasa.  Pemberian  kuasa  dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Pembuktian pemberian kuasa secara lisan sendiri sebenarnya sangat  sulit.  Mengingat  pemberian  kuasa  secara  lisan  yang  lebih  sederhana,  cukup  banyak  orang yang melakukannya, tidak terkecuali pemegang saham dalam perseroan terbatas yang memberikan kuasa  secara  lisan  kepada  seseorang  untuk  mewakilinya  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham. Penerima  kuasa  secara  lisan  dari  seorang  pemegang  saham,  yang  sulit  pembuktiannya,  akan mewakili  hak  suara  pemegang  saham  tersebut  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  untuk memenuhi  persyaratan  kuorum  kehadiran  dan  memberikan  suara  mereka  pada  pengambilan keputusan pemegang saham.
Kata kunci : Perseroan Terbatas, Kuasa, Rapat Umum Pemegang Saham.

## PENDAHULUAN Latar Belakang Umum
Dalam  kehidupan  sehari-hari  karena kesibukan  yang  begitu  padat,  kadang-kadang seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Mereka yang  tidak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  secara  langsung  tersebut  dapat memberikan  kuasa  kepada  seorang  yang  lain untuk  mewakilinya    (Wicaksono,  2009). Lembaga  kuasa  memang  sangat  dibutuhkan dalam  kehidupan  masyarakat  yang  serba komplek pada masa kini, untuk memudahkan seseorang  yang  secara  langsung  tidak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dalam lalu  lintas  hukum,  dikarenakan  terbatasnya
waktu,  jauhnya  jarak,  keadaan  fisik,  keadaan sosial  ekonomi  dan  lainnya    (Latumeten, 2017).
Pemberian  kuasa  dalam  kehidupan bermasyarakat  dewasa  ini  sering  ditemukan dalam hal seseorang sebagai pemegang saham memberikan  kuasa  kepada  seorang  yang  lain untuk  mewakilinya  dalam  Rapat  Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS).  Pemberian  kuasa  untuk  mewakili pemegang  saham  dalam  RUPS  dilakukan mengingat  bahwa  pemegang  saham  selaku pemberi  kuasa  memiliki  hak  suara  dalam RUPS tersebut.
Hak  suara  pemegang  saham  dalam RUPS  sangatlah  penting  untuk  memenuhi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
syarat  kuorum  kehadiran  dan  pengambilan sebuah  keputusan  dalam  RUPS.  Hasil  akhir keputusan sebuah RUPS sendiri memiliki arti yang  juga  penting,  mengingat  wewenang pengambilan keputusan tersebut akan menentukan  arah,  jalan  kerja,  dan  perbuatan hukum  yang  akan  diambil  oleh  Perseroan Terbatas (selanjutnya
disebut
PT). Mengingat urgensitas hak suara pemegang  saham  dalam  RUPS,  hak  suara tersebut  sangat  rentan  untuk  disalahgunakan oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab, tidak  terkecuali  oleh  penerima  kuasa  yang memperoleh  kuasa  dari  pemegang  saham. Mekanisme  pemberian  kuasa  yang  paling mudah untuk disalahgunakan menurut penulis adalah  pemberian  kuasa  secara  lisan.  Oleh sebab itu, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pemberian kuasa  secara lisan untuk mewakili pemegang saham dalam RUPS.

## State of The Art
Salah  satu  contoh  penelitian  yang relevan  untuk  digunakan  sebagai  komparasi adalah penelitian yang disusun Purry Wulandari  (2010)  dengan  judul  “Pemberian Kuasa  Lisan  untuk  Melakukan  Perbuatan Hukum  yang  Mengatasnamakan  PT  kepada Manajer Pemasaran (Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Jual Beli dengan Kuasa Lisan yang Diberikan Direksi kepada Manajer Pemasaran dalam  PT  Y)”.  Penelitian  tersebut  pada dasarnya  juga  membahas  pemberian  kuasa lisan  sebagaimana  yang  menjadi  pokok bahasan penelitian ini.
Namun  kuasa  lisan  yang  dibahas dalam  penelitian  tersebut  adalah  dalam hubungannya  dengan  perbuatan  hukum  yang dilakukan  Manajer  Pemasaran  atas  nama  PT. Konteksnya  berbeda  dengan  penelitian  ini yang membahas kuasa lisan dalam hubungannya  dengan  tidak  dapat  hadirnya pemegang saham dalam RUPS sehingga harus diwakili  oleh  penerima  kuasa  tertentu  yang ditunjuk.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian  yuridis  normatif.  Tipe  penelitian
yuridis  normatif  sendiri  didasarkan  pada norma-norma hukum positif untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat koherensi  (Marzuki,  2015).  Konsepsi  ini memandang  hukum  sebagai  suatu  sistem normatif  yang  bersifat  mandiri,  tertutup  dan terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  yang nyata  (Soemitro, 1988).
Pendekatan  hukum  yang  digunakan adalah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ).  Pendekatan  peraturan  perundang- undangan  dilakukan  dengan  cara  menelaah undang-undang  dan  peraturan  terkait  yang mengatur  isu  hukum  yang  sedang  diteliti. Pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan menganalisa  isu  hukum  berdasarkan  teori- teori hukum doktrin para sarjana, dan putusan pengadilan (yurisprudensi).
Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan  bahan  hukum  baik  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, kemudian dilanjutkan dengan elakukan sistematisasi  hukum.  Selanjutnya  terhadap bahan hukum tersebut akan dilakukan analisis bahan  hukum  secara  deduktif  dan  penafsiran hukum  sehingga  nantinya  dapat  menjawab rumusan  masalah  yang  dikemukakan  dalam jurnal ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kuasa
Pasal  1792  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUH Perdata)  menjelaskan  bahwa  "Pemberian kuasa  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang  lain,  yang  menerimanya,  untuk  atas namanya  menyelenggarakan  suatu  urusan". Seorang  yang  memberikan  kekuasaan  kepada orang lain untuk dan atas namanya menyelenggarakan  suatu  urusan  disebut pemberi  kuasa,  sedangkan  seorang  lain  yang menerima  kuasa  dari  pemberi  kuasa  disebut penerima  kuasa.  Mengingat  pemberian  kuasa adalah  sebuah  perjanjian,  maka  dengan demikian  perjanjian  pemberian  kuasa  akan tunduk  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mengatur  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian, yaitu :
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Sebab yang halal. Menurut Yahya Harahap (2012)
mengutarakan  bahwa  akan  disebut  sebagai pemberian kuasa jika :
a. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan  atau  mewakilkan  kepada penerima  kuasa  untuk  mengurus kepentingannya,  sesuai  dengan  fungsi dan  kewenangan  yang  ditentukan dalam surat kuasa.
b. Dengan  demikian,  penerima  kuasa berkuasa  penuh,  bertindak  mewakili pemberi  kuasa  kepada  pihak  ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
c. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala  perbuatan  kuasa,  sepanjang perbuatan  yang  dilakukan  kuasa  tidak melebihi  wewenang  yang  diberikan pemberi kuasa.
Suatu pemberian kuasamerupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa terjadi karena adanya machtiging yang  merupakan  pernyataan kehendak  (sepihak)  dari  pemberi  kuasa  yang mengandung  kemauan  agar  ia  diwakili  oleh penerima  kuasa  untuk  melakukan  tindakan hukum  demi  kepentingan  dan  atas  nama pemberi  kuasa.  Dari  pernyataan  kehendak pemberi  kuasa  timbul  suatu  hak    bagi penerima  kuasa  bukan  kewajiban  untuk melakukan  tindakan  hukum  atas  nama pemberi  kuasa    (Budiono,  2012).  Jika diperjanjikan  upah  sebagaimana  tercantum pada  Pasal  1794  KUH  Perdata,  sifat perjanjian  pemberian  kuasa  menjadi  timbal balik,  karena  sekarang  pemberi  kuasa  harus melaksanakan  prestasi,  yaitu  memberikan upah kepada penerima kuasa.
Pasal  1793  KUH  Perdata  mengatur lebih  lanjut  mengenai  mekanisme  pemberian kuasa yang dapat dilakukan melalui :
a. Tertulis  (akta  otentik,  akta  di  bawah tangan, dan surat)
b. Tidak tertulis (lisan) Walaupun  pemberian  kuasa  dapat  dilakukan secara lisan, Herlien Budiono (2012)
mengingatkan  bahwa  kuasa  lisan  sangat  sulit untuk dibuktikan.
Berdasarkan KUH Perdata, Pemberian kuasa berakhir karena :
a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa; (Pasal 1813 KUH Perdata)
b. Pemberitahuan penghentian kuasa dari pemberi  kuasa;  (Pasal  1813  KUH Perdata)
c. Pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa meninggal  atau  ditaruh  di  bawah pengampuan;  (Pasal  1813  KUH Perdata)
d. Ditunjuknya  seorang  penerima  kuasa baru  untuk  menjalankan  urusan  yang sama  yang  menyebabkan  ditariknya (Pasal 1816 KUH Perdata).
Selain  itu,    secara  umum  pemberian  kuasa akan berakhir jika :
a. Jangka  waktu  pemberian  kuasa  telah berakhir;
b. Penerima  kuasa  telah  melaksanakan kuasa/semua  tindakan  hukum  dari pemberi kuasa;
c. Hal-hal lain yang disepakati.

## RUPS
RUPS sebagaimana  didefinisikan oleh Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (selanjutnya  disebut  UU  PT)  adalah  "organ perseroan  yang  mempunyai  wewenang  yang tidak  diberikan  kepada  direksi  atau  dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar". Yahya Harahap (2015)
mendeskripsikan  lebih  lanjut  kewenangan RUPS  yang  paling  utama  sesuai  dengan  UU
PT 2007 adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan  menerima  atau  mengambil alih  semua  hak  dan  kewajiban  yang timbul  dari  perbuatan  hukum  yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1));
2. Menyetujui  perbuatan  hukum  atas  nama Perseroan  yang  dilakukan  semua  anggota
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama  pendiri  dengan  syarat semua  pemegang  saham  hadir  dalam RUPS,  dan  semua  pemegang  saham menyetujuinya  dalam  RUPS  tersebut (Pasal 14 ayat (4));
3. Perubahan  Anggaran  Dasar  (selanjutnya disebut AD) ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1));
4. Memberi  persetujuan  atas  pembelian kembali  atau  pengalihan  lebih  lanjut saham  yang  dikeluarkan  Perseroan  (Pasal 38 ayat (1));
5. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris  guna  menyetujui  pelaksanaan keputusan  RUPS  atas  pembelian  kembali atau  pengalihan  lanjut  saham  yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat (1));
6. Menyetujui  penambahan  modal  perseroan (Pasal 41 ayat (1));
7. Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1));
8. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD  menentukan  demikian  (Pasal  64  ayat (1) jo. ayat (3));
9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1));
10. Memutuskan  penggunaan  laba  bersih, termasuk  penentuan  jumlah  penyisihan untuk  cadangan  wajib  dan  cadangan  lain (Pasal 71 ayat (1));
11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan  Perseroan  antara  anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5));
12. Mengangkat  anggota  Direksi  (Pasal  94 ayat (1));
13. Menetapkan  tentang  besarnya  gaji  dan tunjangan  anggota  Direksi  (Pasal  96  ayat (1));
14. Menunjuk  pihak  lain  untuk  mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan  kepentingan  dengan  Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c);
15. Memberi  persetujuan  kepada  Direksi untuk :
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan,
atau
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan,
Persetujuan  itu  diperlukan  apabila  lebih dari  50%  (lima  puluh  persen)  jumlah kekayaan  bersih  Perseroan  dalam  1  (satu) transaksi  atau  lebih  baik  yang  berkaitan satu  sama  lain  maupun  tidak  (Pasal  102 ayat (1));
16. Memberi  persetujuan  kepada  Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan  sendiri  kepada  Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1));
17. Memberhentikan  anggota  Direksi  (Pasal 105 ayat (2));
18. Menguatkan  keputusan  pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris  terhadap  anggota  Direksi (Pasal 106 ayat (7));
19. Mengangkat  anggota  Dewan  Komisaris (Pasal 111 ayat (1));
20. Menetapkan  tentang  besarnya  gaji  atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113);
21. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2));
22. Memberi  persetujuan  atas  Rancangan Penggabungan (Pasal 123 ayat (3));
23. Memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,  atau  Pemisahan    (Pasal 127 ayat (1));
24. Memberi  keputusan  atas  pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a);
25. Menerima  pertanggungjawaban  likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1).
Menurut  Yahya  Harahap    (2015) kemudian  mengklasifikasikan  pula  syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap agenda atau mata acara RUPS sebagai berikut :
1. Syarat kuorum kehadiran dan
pengambilan  keputusan  RUPS  mengenai mata acara biasa, diatur pada Pasal 86:
-  Kuorum  kehadirannya  1/2  (satu  perdua) bagian  dari  jumlah  seluruh  saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,
-    Selanjutnya  menurut  Pasal  87  ayat  (2), keputusan  sah,  jika  disetujui  lebih  dari
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
1/2  (satu  per  dua)  bagian  dari  jumlah suara yang dikeluarkan. 2. Syarat kuorum dan pengambilan keputusan  RUPS  untuk  jenis  mata  acara atau  agenda  "perubahan"  AD,  diatur  pada Pasal  88,  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
-  Syarat  kuorum  kehadiran,  paling  sedikit 2/3  (dua  per  tiga)  bagian  dari  jumlah seluruh  saham  dengan  hak  suara,  hadir atau diwakili, dan
-  Keputusan  sah,  jika  disetujui  paling sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  bagian  dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Syarat kuorum kehadiran dan
pengambilan  keputusan  RUPS  mengenai mata  acara  penggabungan,  peleburan, pengambilalihan
atau pemisahan, pengajuan  permohonan  agar  Perseroan dinyatakan  pailit,  perpanjangan  jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan,  merujuk  kepada  Pasal  89 dengan ketentuan sebagai berikut :
-  Syarat  kuorum  kehadiran,  paling  sedikit 3/4  (tiga  per  empat)  bagian  dari  jumlah seluruh  saham  dengan  hak  suara,  hadir atau diwakili,
-  Keputusan  sah,  apabila  disetujui  paling sedikit  3/4  (tiga  per  empat)  bagian  dari jumlah suara yang dikeluarkan.
Pemberian  Kuasa  Lisan  untuk  Mewakili Pemegang Saham dalam RUPS
Dalam hal pemegang saham tidak bisa menghadiri  RUPS,  maka  pemegang  saham tersebut  dapat  memberikan  kuasa  ke  orang lain  untuk  mewakilinya  di  RUPS.  Penerima kuasa  akan  mewakili  pemegang  saham  untuk mempertahankan  hak  suaranya,  baik  untuk memenuhi  persyaratan  kuorum  RUPS  atau pengambilan keputusan RUPS. Yahya Harahap  (2015)  menjelaskan  pendapat  dari Walter  Coon,  bahwa  hak  suara  merupakan hak  yang  melekat  secara inherent pada  diri setiap  pemegang  saham  ( is inherent  in ownership of share ). Berarti setiap pemegang saham  berhak  menghadiri  dan  berbicara serta mengeluarkan suara dalam RUPS.
Pemberian  kuasa  kepada  orang  lain untuk  mewakili  hak  suara  pemegang  saham dapat  pula  dilakukan  secara  lisan,  mengingat
tidak  ada  aturan  yang  melarang  pemberian kuasa  secara  lisan.  Karena  pemberian  kuasa secara lisan lebih sederhana daripada pemberian kuasa secara tertulis, cukup sering orang  melakukan  pemberian  kuasa  secara lisan.  Walaupun  demikian,  Herlien  Budiono (2018,  hal.  122)  mengingatkan  bahwa  kuasa lisan sulit untuk membuktikannya. Pemberian kuasa  akan  lebih  mudah  untuk  dibuktikan apabila dibuat secara tertulis.
Pemberian  kuasa  secara  lisan  juga sangat  rawan  menghasilkan  masalah  di kemudian  hari.  Sebagai  contoh,  apabila ternyata  dalam  RUPS  dibicarakan  agenda tertentu  dan  membutuhkan  hak  suara  dari pemegang saham untuk mengambil keputusan.  Bukan  hal  yang  mustahil  bagi penerima  kuasa  untuk  menyalahgunakan  hak suara  yang  sementara  itu  berada  padanya untuk  memberikan  suara  dalam  pengambilan keputusan.  Padahal  belum  tentu  suara  yang diberikan  itu  sesuai  atau  sejalan  dengan  apa yang  diinginkan  pemegang  saham.  Kondisi tersebut tentu berpotensi menghasilkan konflik  antara  pemegang  saham  sebagai pemberi kuasa dengan si penerima kuasa.
Hukum acara perdata Indonesia melalui  Pasal  164 Herziene  Indlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR)
mengenal 5 (lima) macam alat bukti, yaitu :
1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.
Dalam  hal  terdapat  permasalahan  hukum terkait  pemberian  kuasa  yang  dilakukan secara tertulis, alat bukti langsung yang dapat digunakan  adalah  alat  bukti  surat,  yaitu  surat pemberian kuasa yang bersangkutan. Sedangkan jika terdapat permasalahan hukum terkait  pemberian  kuasa  yang  dilakukan secara  lisan,  maka  pembuktian  yang  dapat dilakukan  hanya  dapat  melalui  4  (empat)  alat bukti  lain  secara  tidak  langsung,  dan pembuktian tersebut susah untuk diwujudkan.

## KESIMPULAN
Pemberian  kuasa  untuk  mewakili  hak suara pemegang saham dalam RUPS
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diperbolehkan mengingat terkadang
pemegang  saham  tidak  dapat  menghadiri RUPS  secara  langsung  karena  satu  dan  lain hal. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan secara  tertulis  dan  lisan.  Pemberian  kuasa secara  tertulis  dapat  lebih  mudah  dibuktikan dibandingkan dengan pemberian kuasa secara lisan. Pemberian kuasa secara lisan sulit untuk dibuktikan.

## SARAN
Sebaiknya  pembentuk  undang-undang menyusun  ketentuan  yang  secara  tegas melarang  pemberian  kuasa  secara lisan  untuk mewakili  pemegang  saham  dalam  RUPS. Secara  eksplisit  juga  sebaiknya  ditentukan kewajiban membuat surat kuasa dalam bentuk tertulis,  mengingat  pembuktiannya  yang  jelas lebih  mudah.  Hal  tersebut  juga  dilakukan mengingat  pentingnya  hak  suara  yang dikuasakan  dalam  memenuhi  persyaratan kuorum  RUPS  dan  pengambilan  keputusan RUPS.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  teramat  sangat kepada  pihak  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan  (JISIP)  yang  sangat  membantu penulis  dalam  menyusun  penelitian  ini. Terima  kasih  juga  kepada  keluarga  dan teman-teman  yang  senantiasa  mendukung penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono,  Herlien.  2012.  Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
_____.  2018.  Demikian  Akta  Ini.  Bandung  : Citra Aditya Bakti.
Harahap,  Yahya.  2012.  Hukum  Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.
_____.  2015.  Hukum  Perseroan  Terbatas. Jakarta : Sinar Grafika.
Latumeten, Pieter E. 2017. Reposisi Pemberian Kuasa dalam Konsep "Volmacht  dan  Lastgeving"  berdasarkan Cita  Hukum  Pancasila.  Jurnal  Hukum  &
Pembangunan.  Vol.  47,  No.  1.  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2015.  Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1998.  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Wicaksono,  Frans  Satriyo.    2009.  Panduan Lengkap  Membuat  Surat-Surat  Kuasa,
Jakarta : Visi Media. Wulandari,  Purry.  2010.  Pemberian  Kuasa Lisan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum  yang  Mengatasnamakan  PT kepada Manajer Pemasaran (Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Jual  Beli Dengan Kuasa  Lisan  yang  Diberikan  Direksi Kepada  Manajer  Pemasaran  Dalam  PT. Y.). Depok: Universitas Indonesia.
Herziene Indlandsch Reglement. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesa Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
tentang Perseroan Terbatas.